## PERAN KEPOLISIAN, BNNP DAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN NARKOTIKA DI ACEH TIMUR

## THE ROLE OF THE POLICE, BNNP AND SOCIETY IN MANAGING NARCOTICS IN EAST ACEH
Mukhsalmina 1 , Mukhlis 2 , Yusrizal 3 1. Mahasiswa Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas 2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: mukhlis.dr@unimal.ac.id

## Abstract
The  practice  of  drug  abuse  and  trafficking  in  East  Aceh  is  very  worrying. Methamphetamine cases in 2018 totaled 119 cases, 75 cases in 2019 and 45 cases in 2020. The study aims to analyze the role of the Police, (BNNP) and the community in tackling and coordinating narcotics crime prevention in East Aceh. The author uses empirical  juridical  research  methods.  The  legal  materials  used  are  primary  legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis was carried out qualitatively. The results of the study indicate that the police, BNNP and the community have a strategic role in tackling narcotics practices and coordination is less effective because the position of BNNP does not yet exist in East Aceh.

## Intisari
Praktik  penyalahgunaan  dan  peredaran  narkotika  di  Aceh  Timur  sangat mengkhawatirkan. Kasus sabu tahun 2018 berjumlah 119 kasus, 75 kasus tahun 2019 dan 45 kasus tahun 2020. Penelitian bertujuan menganalisis peran Kepolisian, (BNNP) dan  masyarakat  dalam  menanggulangi  dan  koordinasi  dalam  penanggulangan kejahatan narkotika di Aceh Timur. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris.  Bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder  dan  bahan  hukum  tertier.  Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  kepolisian,  BNNP  dan  masyarakat  memiliki  peran strategis  dalam  menanggulangi  praktik  narkotika  dan  koordinasi  kurang  berjalan efektif karena kedudukan BNNP belum ada di Aceh Timur.
Kata Kunci : Narkotika, Kejahatan, Pidana.
A. Latar Belakang Masalah
Persoalan  penyalahgunaan  narkotika  selalu  menjadi  isu  yang  sangat  menarik didiskuskan  dalam  berbagai  kesempatan.  Pemberitaan  penangkapan  pelaku penyalahgunaan  narkotika  yang  dilakukan  oleh  Kepolisian  Resor  Aceh  Timur menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan narkotika terus berkembang. Ada dalam kuantitas yang banyak dan ada pula penangkapan dengan kuantitas yang sedang dan ada  pula  dengan  jumlah  yang  relatif  kecil.  Pada  bulan  April  tahun  2020  Kepolisian Resor Aceh menangkap lima orang nelayan dilengkapi dengan barang bukti sabu yang berjumlah  45  Kg. 1 Kemudian  pada  bulan  Februari  2020  Badan  Narkotika  Langsa menangkap bandar sabu di  Kabupaten Aceh Timur  sekaligus menyita 18 Kg barang bukti. 2 Pada bulan yang sama polisi menangkap tiga orang penyalahgunaan narkotika dengan  barang  bukti  42  bungkus  Koran. 3 Menurut  Gunawan,  penyalahgunaan  dan Peredaran gelap narkotika merupakan suatu isu yang sangat sentral dan krusial serta dapat  menjadi  ancaman  yang  serius  bagi  suatu  negara. 4 Di  samping  itu,  praktik kejahatan  narkotika  ini  pula  memiliki  dukungan  dana  yang  besar  dan  sudah menggunakan fasilitas teknologi yang canggih. 5
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Kepolisian  Resor  Aceh  Timur menunjukkan  angka  kejahatan  narkotika  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  sungguh mengkhawirkan. Jumlah data tersebut dapat dilihat pada table berikut ini:
No Jenis Narkotika Tahun Jumlah Kasus Jumlah Barang Bukti 1 Ganja 2018 24 kasus 124.247.37 gram 2019 18 kasus 442.761.95 gram 2020 7 kasus 555.46 gram 2 Sabu 2018 119 23.123.64 gram 2019 75 34.998.59 gram 2020 45 45.553.9 gram
Tabel 1: Data diperoleh dari Polres Aceh Timur
Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa angka kasus yang ditangkap oleh kepolisian  semakin  menurun  setiap  tahunnya.  Akan  tetapi  dari  sisi  kuantitas  jumlah barang bukti yang ditemukan semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini merupakan suatu fenomena yang perlu mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan. Terutama
1 https://aceh.tribunnews.com/2020/04/17/polres-aceh-timur-amankan-sabu-sekitar-45-kg- termasuk-lima-tersangka-nelayan, diakses pada hari Senin, 19 Mei 2020.
2 https://www.ajnn.net/news/bnn-tangkap-bandar-narkoba-di-aceh-timur-18-kg-sabu- disita/index.html, diakses pada hari Senin 19 Mei 2020.
3 https://aceh.antaranews.com/berita/119321/polisi-ciduk-tiga-pria-penyalahgunaan-narkotika-di- aceh-timur, diakses pada hari Senin 19 Mei 2020.
4 Gunawan Antiprawiro, “Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika”, Sociae Polites , vol. 15, No. 2,  2014, hlm 142..
5 Fransiska  Novita  Eleanora,  Bahaya  Penyalahgunaan  Narkoba  Serta  Usaha  Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April 2011, hlm. 440.
aparat  penegak  hukum  yakni  Kepolisian,  Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten  dan Provinsi serta masyarakat harus memiliki sinergisitas dalam mengungkapkan praktik kejahatan  narkotika.  Hal  ini  sangatlah  dibutuhkan  agar  praktik  penyalahgunaan narkotika dikalangan masyarakat dengan baik.
Tindakan pencegahan merupakan salah satu upaya penting dalam pengurangan resiko hasil inovasi bidang narkotika bagi masyarakat. Secara konseptual, pencegahan merupakan  suatu  upaya  untuk  menghindarkan  terjadinya  sesuatu  yang  tidak dikehendaki.  Dari  ketentuan  hukum  yang  terkait  dengan  narkotika  yang  ada,  aktor utama  dalam  pencegahan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika,  pada prinsipnya terdiri dari 3 kelompok, yakni pemerintah ( public sector ); lembaga usaha ( Privat  sector ),  dan  masyarakat  ( collective  action  sector ). 6 Pencegahan  atau penanggulangan  penyalahgunaan  narkoba  merupakan  suatu  upaya  yang  ditempuh dalam rangka penegakan baik terhadap pemakaian, produksi maupun peredaran gelap narkotika  yang  dapat  dilakukan  oleh  setiap  orang  baik  individu,  masyarakat  dan negara. 7 Selain Kepolisian dan BNN, aparatur gampong yang memiliki peranan sangat penting dalam menanggulangi praktik kejahatan narkotika yang terjadi di gampongnya masing-masing.
Berdasarkan permasahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk Bagaimanakah peran  Kepolisian,  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  dan  masyarakat  dalam penaggulangan  kejahatan  narkotika  di  Kabupaten  Aceh  Timur?  Dan  Bagaimanakah koordinasi  antara  Kepolisian,  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  dan  masyarakat menanggulangi praktik penyalahgunaan narkotika?

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis persoalan ini penelitian yuridis  empiris.  Data  primer  diperoleh  melalui  wawancara  secara  mendalam  ( dept interview ) dengan polisi, anggota BNNP dan masyarakat. Bahan hukum sekunder yang digunakana adalah UU Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010. Analisis data dilakukan secara kualitatif.
Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah penulis deskripsikan dalam latar  belakangan  masalah  di  atas,  maka  penelitian  memformulasikan  dalam  tiga rumusan masalah, yaitu:
1. Bagaimanakah  peran  Kepolisian,  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  dan masyarakat  dalam  penaggulangan  kejahatan  narkotika  di  Kabupaten  Aceh Timur?
2. Bagaimanakah koordinasi antara Kepolisian, Badan Narkotika Nasional Provinsi dan masyarakat menanggulangi praktik penyalahgunaan narkotika?
6 Gunawan Antiprawiro, “Peran Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika”, Sociae Polites , vol. 15, No. 2,  2014, hlm. 124.
7 Bayu Puji Hariyanto, Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia, Jurnal Daulat Hukum, vol. 1, no. 1, 2018, hlm. 207.
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 9, No. 2, Oktober 2021, pp.96 - 110
C Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Peran Kepolisian, Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Masyarakat dalam Penaggulangan Kejahatan narkotika di Kabupaten Aceh Timur
Narkoba  menjadi  kejahatan  yang  luar  biasa,  bahkan  penggunaannya  telah dilakukan  oleh  anak  muda  yang  sebenarnya  masih  panjang  masa  depannya. 8 Kosekuensi logis dari kejahatan yang luar biasa adalah membutuhkan penanggulangan dengan cara-cara yang lebih luar biasa agar keberadaan dan pusat peredarannya dapat diidentifikasi  oleh  penegak  hukum.  Ketertlibatan  berbagai  komponen  dalam menggunggapkan kejahatan itu sangat dibutuhkan agar dapat memudahkan. Hadirnya penegak  hukum  seperti  Kepolisian,  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  dan masyarakat  tentu  memiliki  peranan  yang  sangat  strategis  untuk  mengurangi  praktik kejahatan narkotika di Aceh Timur.
Menurut  Irwansyah,  Kepolisian  Aceh  Timur  memiliki  peran  yang  sangat penting  dalam  hal  pencegahan  dan  penanggulangan  peredaran  narkotika.  Adanya kepolisian  yang  diberikan  tugas  untuk  menegakkan  hukum  sehingga  dapat mengungkapkan  kasus  penyalahgunaan  narkotika  di  Aceh  Timur  secara  baik. 9 Menurut Agus Satria, untuk melaksanakan tugas di bidang penyalahgunaan narkotika membutuhkan kehati-hatian dan kinerja yang sistematis serta tidak dilakukan secara terburu-buru.  Jika  dilakukan  secara  tergesa-gesa  dapat  berakibat  fatal  dan  tidak mampu mengusut secara tuntas kasus penyalahgunaan narkotika. 10 Selain itu, kinerja tim juga sangat dibutuhkan agar praktik peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Aceh  Timur  dapat  diungkapkan  ke  permkukaan.  Bila  kinerja  tim  kurang  solid  dan dilakukan secara tidak terstruktur maka sulit harapan pemberantasan narkotika dapat berjalan  secara  lancer  sebagaimana  yang  diharapkan. 11 Misalnya,  bagian  inteligen perlu mengatur langkah yang tepat agar gerak-geriknya tidak terdeteksi oleh pelaku, begitu pula tim lainnya perlu terus menerus membangun komunikasi yang aktif agar pelaku yang diincarkan dapat ditemukan. 12
Menurut Kepala Unit Resort Kriminal Polres Aceh Timur, kepolisian terlibat aktif  dalam  upaya  penanggulangan  penyalahgunana  narkotika  di  wilayah  Aceh Timur. 13 Hal  ini  ditandai  dengan  banyaknya  kasus-kasus  yang  telah  dilakukan penangkapan  yang  berujung  kepada  penghukuman  bagi  para  pelakunya. 14 Penanggulangan kejahatan narkotika sebagai bagian dari penyakit masyarakat menjadi bagian  dari  tugas  yang  diberikan  kewenangan  oleh  peraturan  perundang-undangan kepada kepolisian sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 15 ayat (1) huruf c dalam undang-undang  nomor  2  tahun  2002  tentang  kepolisian  Negara  republic  Indonesia
8 Irwansyah, Kanit Res Aceh Timur, wawancara, 20 April 2021.
9 Agus Satria, Penyidik Polsek Idi Rayeuk, wawancara, 20 April 2021.
10 Agus Satria, Penyidik Polsek Idi Rayeuk, wawancara, 20 April 2021.
11 Irwansyah, Kanit Res Aceh Timur, wawancara, 20 April 2021.
12 Syahrul, Polres Aceh Timur, wawancara 21 April 2021
13 Agus Satria, Penyidik Polsek Idi Rayeuk, wawancara, 20 April 2021.
14 Irwansyah, Kanit Res Aceh Timur, wawancara, 20 April 2021.
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 9, No. 2, Oktober 2021, pp.97 - 110
yaitu  kepolisan  berwenang  mencagah  dan  menanggulangi  tumbuhnya  penyakit masyaakat.  Salah  satu  perbuatan  yang  dianggap  sebagai  penyakit  sosial  dalam kehidupan bermasyarakat adalah penyalahgunaan obat dan narkotika. 15
Kepolisian Aceh Timur telah melakukan beberapa upaya dalam pelaksanaan tugasnya di bidang penegakan hukum di Wilayah yurisdiksinya yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan narkotika. Upaya yang telah dilakukan baik yang besifat preventif atau pencegahan maupun represif. Kedua model upaya ini terus dilakukan agar narkotika baik sabu-sabu maupun ganja dapat hilang di wilayah Aceh Timur.
Pelaksanaan tugas Preventif yang dilakukan oleh kepolisian di wilayah hukum Aceh Timur dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar, yaitu:
1. Pencegahan  yang  bersifat  fisik  dengan  melakukan  empat  tugas  utama,  yaitu mengatur, menjaga, mengawal dan patroli.
2. Pencegahan  yang  bersifat  pembinaan  dengan  melakukan  kegiatan    penyuluhan, bimbingan, arahan, sambang, anjang sana untuk  mewujudkan  masyarakat  yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah-tangkal atas kejahatan.
Peran yang dilakukan oleh kepolisian sebagai wujud pelaksanaan wewenang yang  diberikan  kepadanya  adalah  razia  kendaraan  bermotor  setiap  saat  apabila dipandang diperlukan. Langkah ini merupakan upaya preventif yang dilakukan agar dapat  mencegah  peredaran  narkotika  melalui  jalur  darat. 16 Langkah  ini  dianggap efektif  dalam  mengungkapkan  berbagai  macam  modus  yang  dilakukan  oleh  pelaku penyalahgunaan  narkotika  di  Aceh  Timur.  Razia  akan  dilakukan  Ketika  adanya laporan  dari  masyarakat  terkait  dengan  peredaran  narkotika  sehingga  mencegah penyebarluasanya  dengan  mengadakan  Razia  sehingga  dapat  menghindari  transaksi jual beli narkotika di kalangan masyarakat.
Langkah  preventif  selanjutnya  yang  dilakukan  oleh  kepolisian  resort  Aceh Timur  adalah  dengan  cara  mengadakan  tes  urine  pada  internal  kepolisian  untuk menjaga asumsi bahwa tidak ada yang kebal dengan hukum.
Adapun  upaya  preventif  yang  diberikan  oleh  Kepolisian,  BNNP  dan masyarakat di wilayah yurisdiksi Aceh Timur adalah sebagai berikut:
1. Mensosialisasi Bahaya Narkotika bagi Masyarakat dan Anak-Anak Sosialiasasi merupakan usaha untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan  anak-anak  dengan  memberikan  pemahaman  tentang  jenis-jenis  narkotika  yang tidak  boleh  dikonsumsi,  langkah-langkah  yang  harus  dilakukan  agar  terhindar  dari narkotika, bahaya yang dihadapi oleh pengguna narkotika bagi diri dan masa depannya serta hukuman atau sanksi yang akan diberikan bila seseorang menggunakan narkotika serta  menyebarluaskan  atau  memperjualbelikan  narkotika  kepada  pengguna  lainnya. Sosialisasi yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian dan BNNP adalah dengan cara turun ke sekolah-sekolah. 17 Hal ini dilakukan agar anak-anak yang masih sekolah tidak terpengaruh oleh narkotika. Biasanya bagi anak-anak di usia remaja ini sangat rawan
15 Irwansyah, Kanit Res Aceh Timur, wawancara, 20 April 2021.
16 Agus Satria, Penyidik Polsek Idi Rayeuk, wawancara, 20 April 2021.
17 Fazlon, Anggota BNN, wawancara, 22 April 2021.
dengan mengkonsumsi narkotika yang disebabkan oleh karena pemikiran yang belum matang, tidak berfikir lebih jauh terhadap masa depannya serta dampak-dampak yang muncul dari penyalahgunaan narkotika.
Menurut  Rudi,  orangtua  menjadi  elemen  yang  sangat  penting  dalam  upaya mencegah  dan  menanggulangi  praktik  narkotika  di  Aceh  Timur. 18 Orangtua  adalah orang  yang  selalu  mengamati  dan  mengawasi  terkait  perilaku  anaknya.  Komitmen orangtua  untuk  menjaga  dan  mencegah  penyalahgunaan  narkotika  sangat  mungkin dilakukan agar menghindari hal-hal yang membahayakan bagi dirinya. Hal yang harus dilakukan oleh orangtua  adalah selalu memantau  kehidupan dan pergaulan anaknya. Orangtua  juga  perlu  menyampaikan  bahaya  narkotika  kepada  anak  sebagai  bentuk edukasi  penting  bagi  dirinya.  Nasehat  orangtua  kemungkinan  akan  menjadi pertimbangan bagi anak untuk tidak melanjutkan penyalahgunaan narkotika.
Kebanyakan masyarakat menyampaikan bahwa sanksi memiliki pengaruh yang sangat kuat bagi anak-anak. Kebanyakan dari mereka lebih takut kepada sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dibandingkan dengan rusaknya tubuh bagi mereka  akibat  dari  penyalahgunaan  narkotika.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat kesadaran hukum dari masyarakat sangatlah rendah. Secara umum ada tiga alasan yang mendorong  seseorang  mentaati  hukum  sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh,  yaitu: pertama ,  Ketaatan  hukum  masyarakat  bersifat compliance ,  artinya  seseorang  akan mentaati sebuah produk hukum dikarenakan dalam ketentuan hukum yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan disertai dengan sanksi bagi masyarakat yang tidak  menjalankannya.  Oleh  karenanya,  UU  Narkotika  memberikan  hukuman  yang berat bagi pelaku kejahatan narkotika sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 114 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,  membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau menyerahkan  Narkotika  Golongan  I,  dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan  paling banyak  Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah).  Sanksi  tersebut  menjadi  dasar untuk  memberikan  dampak  secara  psikologis  bagi  masyarakat  untuk  memikirkan kembali dalam melakukan atau tidaknya kejahatan narkotika.
Ketaatan  hukum  dengan  sifat compliance dikarenakan  mentaati  suatu  aturan karena adanya ketakutan kepada penegak hukum, memiliki kini memiliki kelemahan- kelemahan, karena masyarakat yang taat hukum dengan sifat ini harus diawasi secara terus  menerus. 19 Bila  tidak  diawasi  akan  melakukannya.  Fenomena  yang  sering berkembang  di  wilayah  Aceh  Timur  ini  sesuai  dengan  sifat  yang  pertama  karena menaati hukum  yang telah diatur dalam UU Narkotika karena di  dalamnya diancam dengan  sanksi  bagi  masyarakat  yang  tidak  melaksanakannya.  Oleh  karenanya,
18 Rudi, Anggota BNN, wawancara, 22 April 2021
19 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interprestasi Undang-undang (legisprudence), Kencana, Jakarta, 2009, hal. 352.
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 9, No. 2, Oktober 2021, pp.99 - 110
pengawasan secara terus menerus harus diupayakan, baik pengawasan yang dilakukan oleh kepolisian, BNNP maupun masyarakat itu sendiri.
Kedua ,  ketaatan  hukum  masyarakat  bersifat identification ,  yaitu  ketaatan hukum  seseorang  dikarenakan  adanya  iming-iming  sesuatu  yang  lain.  Bila  tidak mentaati  hukum  akan  menyebabkan  hubungan  baiknya  menjadi  tidak  harmonis. Ketaatan hukum yang seperti ini yang dipraktikkan oleh masyarakat juga mengalami kelemahan,  karena  ketaatan  hukum  bukan  atas  dasar  keinginan  dan  kesadaran  dari dirinya  sendiri. Ketiga ,  Ketaatan  yang  bersifat  internalization,  yaiutu  jika  seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai- nila intristik yang dianutnya. 20
2. Menyebarkan Bahan Media Campaign
Langkah  kedua  yang  dilakukan  oleh  kepolisian  dan  BNNP  adalah  dengan menyebarkan  bahan  material  Kampanye  kepada  masyarakat  sampai  semua  lapisan. Baik  yang  berkedudukan  di  kota  maupun  yang  berada  di  wilayah  pesisir  dan pegunungan.  Bahan  media  campaign  yang  disebarkan  dalam  bentuk  yang  bervariasi yaitu  spanduk,  baliho  dan  poster  yang  berisikan  pesan  untuk  menghindar  dari perbuatan penyalahgunaan narkotika. Menurut Muhammad Ali, yang merupakan Tuha Peut  Gampong  Titi  Baro,  upaya  ini  telah  memberikan  andil  yang  cukup  untuk mengurangi penyalahgunaan narkotika di gampong. 21 Apalagi pada pesan tersebut di samping tulisannya melarang juga disertai dengan foto-foto yang mengerikan sehingga masyarakat dan anak-anak akan semakin menggunakan narkotika. Hal yang sama juga diungkapkan  oleh  Keuchik  Gampong  Ulee  Glee  Idi  Timur,  Syamsuar,  bahwa penyebaran media campaign ini pada prinsipnya juga bisa menjadi salah satu strategi yang  paling  ampuh  bisa  mengurangi  praktik  narkotika  dan  peraderannya  di  wilayah Aceh  Timur.  Usaha  tersebut  perlu  dilanjutkan  agar  benar-benar  bisa  diminimalisir kejahatan  di  bidang  narkotika.    Selain  itu,  kepolisian  Aceh  Timur  telah  melakukan sosialisasi secara intensif kepada anak-anak terkait bahaya narkotika di wilayah Aceh. Sosialisasi diberikan untuk mengantisipasi agar anak-anak tidak terjerumus ke dalam perbuatan penyalahgunaan narkotika. 22
3. Penyampaian Melalui Kegiatan Keagamaan
Sebagai salah satu pihak yang berperan penting dalam upaya menanggulangi narkotika di tingkat gampong adalah aparatur desa, dalam hal ini terdiri dari keuchik, tuha  peut  dan  imeum  meunasah.  Keberadaannya  juga  turut  berkontribusi  dalam pencegahan  narkotika  di  Aceh  Timur.  Langkah  yang  sering  dilakukan  oleh  aparatur gampong adalah dengan cara memberikan nasehat melalui khutbah jumat atau ceramah pada  hari  besar  Islam.  Langkah  ini  juga  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  bagi masyarakat  setempat.  Apalagi  dalam  kesempatan  itu  tidak  hanyak  dihadiri  oleh orangtua,  anak  muda  turut  berhadir  untuk  melaksanakan  sholat  secara  berjamaah.
20 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interprestasi Undang-undang (legisprudence), Kencana, Jakarta, 2009, hal. 352.
21 Muhammad Ali, Tuha Peut Gampong Titi Baro, 22 April 2021.
22 Agus Satria, Penyidik Polsek Idi Rayeuk, wawancara, 20 April 2021.
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 9, No. 2, Oktober 2021, pp.100 - 110
Menurut Kanitres Aceh Timur, hampir setiap gampong ada di adakan pengajian baik ditingkat  gampong  maupun  kecamatan  dan  hal  tersebut  dilakukan  secara  rutin  dan berkesinambungan guna pengkajian hal-hal yang bersifat duania maupun akhirat. 23 Hal yang  juga  diungkapkan  oleh  Keuchik  Gampong  Blang  Geulumpang,  Iskandar,  yang mengatakan  penangkanlan  kejahatan  yang  merupakan  penyakit  yang  muncul  di masyarakat  dilakukan  dengan  memberikan  siraman  rohani  melalui  pengajian  yang diadakan sescara rutin di setiap meunasah dan masjid. 24 Hal ini sangat penting sekali dilakukan  agar  dapat  menyadarkan  masyarakat  serta  menghindari  dari  perbuatan- perbuatan  yang  diharamkan  oleh  agama  dan  negara.  Begitu  pula  sebagaimana  yang disampaikan  oleh  imeum  gampong  Blang  Geulumpang,  Tgk.  Mahmuddin  yang menerangkan  bahwa  ceramah  agama  dengan  penggunaan  teks-teks  Al-Quran senantiasa  menjadi  pengingat  bagi  masyarakat  dan  anak  muda  agar  terhindar  dari perbuatan dosa. 25
4. Pengawasan Berkelanjutan
Pengawasan  merupakan  salah  satu  cara  yang  paling  efektif  untuk  mencegah peredaran  narkotika.  Tindakan  ini  sering  dilakukan  oleh  aparatur  gampong  agar masyarakat  tidak  terjerumus  pada  perbuatan  yang  dilarang  oleh  agama  dan  negara. Pengawasan dilakukan oleh aparatur gampong pada malam hari dengan melaksanakan patroli di tempat-tempat yang dianggap mencurigakan. Selain aparatur gampong, dari pihak kepolisian dan BNNP terkadang sering melakukan pengawasan di daerah Aceh Timur.
5. Membuat MoU terkait Komitmen Pemberatasan Narkotika Adapaun  kebijakan  konkrit  para  pihak  dalam  penangana    penyalahgunaan narkotika  di  Aceh  Timur  adalah  dengan  membuat  MOU  antar  para  pihak  dengan komitmen  berantas  narkotikan  tanpa  pandang  bulu  dengan  pola  penegakan  hukum terhadap para pelakunya.
Penyalahgunaan narkoba terjadi disebabkan oleh banyak faktor, secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor  yang  berasal  atau  terdapat  dalam  diri  si  pelaku  yang  maksudnya  bahwa  yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku.
Maksudnya  adalah:  bahwa  yang  mempengaruhi  seseorang  untuk  melakukan  sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga  dan  lingkungan. 26 Menurut  Kanit  Reskrim  Aceh  Timur,  ada  beberapa  alasan yang menjadi faktor dominan yang cenderung terjadi di Aceh Timur, yaitu: pertama , pergaulan/sosial. 27 Pergaulan di era modern seringkali mengarah kepada hal-hal yang
23 Irwansyah, Kanit Res Aceh Timur, wawancara, 20 April 2021.
24 Iskandar, Keuchik Gampong Blang Geulumpang Idi Rayeuk, 14 April 2021.
25 Mahmuddin, Imeuem Gampong Blang Geulumpang Idi Rayeuk, 14 April 2021.
26 Andi Hamzah, Hukum Pidana dan Acara Pidana , (Jakarta: Ghalia Indonesia.1986), hlm. 64
27 Irwansyah, Kanit Res Aceh Timur, wawancara, 20 April 2021.
tidak  baik  bila  tanpa  adanya  control  dan  pengendalian  dari  diri  sendiri.  Masyarakat yang tidak membatasi dirinya dari pergaulan cenderung dapat dipengaruhi dengan pola kehidupan yang menjurus kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan negara.  Menurut  Tuha  Peuet  Gampong  Titi  Baro 28 ,  pengaruh  sosial  dan  lingkungan dalam sebuah komunitas sangat menentukan perilaku yang akan lahir dalam komunitas tersebut. Kalau perilakunya baik, dapat dipastikan kehidupan dalam komunitas tersebut akan menjadi baik pula. Sebaliknya, bila sikap dalam berinteraksi yang dipertontonkan masyarakat tidak baik akan berimplikasi kepada hal-hal yang tidak baik pula. 29 Kedua , ekonomi, dikarenakan asumsi masyarakat adalah nilai ekonomis yang tinggi. Ketiga , peredaran yang cukup tinggi sehingga mudah diketemukan karena dipasarkan secara luas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. 30
Faktor  terjadinya  penyalahgunaan  narkotika  di  Aceh  Timur  yaitu:  Letak geografis. Karena letak daerahnya yang dekat dengan selat malaka dan juga berdekatan dengan provinsi Sumatera Utara. Selain itu, wilayah Aceh Timur ditemukan tambak yang  jauh  dari  gampong  sehingga  sulit  dideteksi  oleh  masyarakat  ketika  konsumsi narkotika  dilangsungkan. 31 Menurut  masyarakat  gampong  Titi  Baro,  adanya  tambak yang  jauh  dari  gampong  memiliki  potensi  untuk  digunakan  sebagai  sarana  untuk mengkonsumsi narkotika. Warga yang berada di gampong belum mampu mengontrol serta  melakukan  pengawasan  secara  terus  menerus.  Lagi  pula,  penyalahgunaan narkotika dilakukan pada malam hari. 32 Kedua , karena faktor Pendidikan, karena masih ditemukan  tingkatan  Pendidikan  yang  rendah  di  kalangan  masyarakat.  Banyaknya masyarakat  yang  tidak  memiliki  pemahaman  secara  komprehensif  tentang  narkotika sehingga  mengkonsumsikannya  tanpa  adanya  rasa  bersalah. Ketiga ,  karena  tingkat pengangguran  tinggi,  akibatnya  para  pemuda  tidak  mengetahui  harus  melakukan aktivitas  yang  produktif. 33 Akibatnya  adalah  mengkonsumsikan  narkotika  sebagai perbuatan untuk mengisi waktu luangnya. Keempat , faktor ekonomi, tingkat ekonomi yang rendah berpengaruh pada perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. 34 Lemahnya  ekonomi  masyarakat  menjadikan  transaksi  narkotika  sebagai salah  satu  usaha  yang  dapat  menguntungkan.  Pekerjaan  tidak  terlalu  banyak menghabiskan  tenaga  namun  menghasilkan  keuntungan  yang  besar  sehingga masyarakat  menjadi  lebih  tertarik  menjadikan  narkotika  sebagai  objek  yang mendatangkan keutungan. 35
Pencegahan tidak dianggap sebagai tanggungjawab bersama merupakan bentuk pembiaran  terhadap  kejahatan  narkotika.  Kondisi  ini  sangat  berbahaya  karena  tidak
28 Muhammad Ali, Tuha Peut Gampong Titi Baro, 22 April 2021.
29 Iskandar, Keuchik Gampong Blang Geulumpang Idi Rayeuk, 14 April 2021.
30 Irwansyah, Kanit Res Aceh Timur, wawancara, 20 April 2021.
31 Mahmuddin, Imeuem Gampong Blang Geulumpang Idi Rayeuk, 14 April 2021
32 Abdullah, Tuha Peut Gampong Blang Geulumpang, 14 April 2021
33 Iskandar, Keuchik Gampong Blang Geulumpang Idi Rayeuk, 14 April 2021.
34 Muhammad Ali, Tuha Peut Gampong Titi Baro, 22 April 2021
35 Mahmuddin, Imeuem Gampong Blang Geulumpang Idi Rayeuk, 14 April 2021.
akan mampu menyelesaikan persoalan narkotika sampai ke akar-akarnya kalua hanya dianggap sebagai tanggungjawab dari apparat penegak hukum dan aparatur gampong. Padahal  pemberantasan  penyalahgunaan  narkotika  menjadi  tanggungjawab  bersama baik penegak hukum maupun bagi masyarakat biasa.
Kehadiran  Qanun  di  tingkat  gampong  menjadi  salah  satu  konkrit  yang  dapat ditawarkan  agar  pengawasan  praktik  penyalahgunaan  narkotika  menjadi  tugas  dan tanggungjawab  Bersama  yang  harus  dilakukan  oleh  semua  warga  gampong.  Akan teptai  hal  ini  belum  ada  satu  gampong  pun  di  aceh  timur  memiliki  kesadaran membentuk  qanun  atau  reusam  gampong  yang  mengatur  pengawasan  dan tanggungjawab  Bersama  dalam  upaya  menanggulangi  praktik  penyalahgunaan narkotika.
Selain  fungsi  pencegahan,  dalam  upaya  menanggulangi  penyalahgunaan narkotika di Aceh Timur juga memerluk penindakan dari apparat penegak hukum dan masyarakat setempat. Penindakan merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap  ancaman  faktual  dengan  sanksi  yang  tegas  dan  konsisten  sesuai  dengan Undang-Undang  yang  berlaku  untuk  membuat  efek  jera  bagi  para  pengguna  dan pengedar  psikotropika.  Bentuk-bentuk  kegiatan  yang  dilakukan  Polri  dalam  upaya Represif tersebut adalah:
a. Melaksanakan Fungsi Criminal Justice Sistem
Salah satu fungsi penindakan yang dilakukan oleh kepolisian dan BNNP adalah dengan  menjalankan  fungsi  pelaksanaan  system  peradilan  pidana  (Criminal  Justice Sistem). Sistem peradilan pidana didefinisikan sebagai sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi  masalah-masalah  kejahatan.  Pengertian  menanggulangi  di  sini diartikan sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat 36 .  M. Ali Zaidan menyimpulkan tiga tujuan dari sistem peradilan pidana, yaitu 37 :
a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
b. Menyelesaikan  kasus  kejahatan  yang  terjadi  sehingga  masyarakat  puas,  bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan
c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.
Sistem  peradilan  pidana  dan  penjatuhan  pidana  sebagai  bentuk  penyelesaian konflik  bukan  untuk  membalas.  Pidana  dan  pemidanaan  adalah  bentuk pertanggungjawaban pelanggar terhadap akibat (dampak) perbuatan melanggar hukum pidana  dan  orang  yang  dirugikan  secara  langsung  akibat  kejahatan  (korban)  bersifat aktif  untuk  menyelesaikan  konflik.  Perlindungan  hukum  terhadap  korban  selama  ini
36 Muhammad Ali Zaidan, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana , Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 114.
37 Ibid., hlm. 114.
didasarkan  pada  KUHP  sebagai  hukum  materiil,  dengan  menggunakan  KUHAP sebagai hukum acara 38 .
Peran  yang  telah  dilakukan  oleh  kepolisian  dalam  mengungkapkan  praktik penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Aceh Timur adalah sebagai berikut 39 :
b. Memutuskan  peredaran  gelap  narkotika,  psikotropika,  dan  bahan  berbahaya lainnya di  wilayah yurisdiksi  Aceh Timur dengan berbagai  usaha dan Tindakan yang  berorientasi  kepada  pengurangan  tingkat  penayalahgunakan  narkotika  di Aceh Timur.
c. Mengungkapkan  ke  permukaan  jaringan  sindikat  pengedar  narkotika  dengan mengetahui aktor utamanya yang berperan penyebarluasan narkotika di  wilayah hukum Aceh Timur.
d. Melaksanakan Operasi Rutin dan Operasi Khusus terpusat secara kontinyu. Fungsi yang dikedepankan adalah fungsi Reserse.
Tindakan  represif/penegakan  hukum  dimaksudkan  untuk  dapat  mengungkap dan memutus jaringan sindikat  perdagangan dan peredaran gelap narkoba baik sekala nasional  maupun  internasional,  melakukan  proses  penanganan  perkara  sejak penyidikan sampai lembaga pemasyarakatan secara konsisten dan sungguh-sungguh, mengungkap  motivasi/latar  belakang  dari  kejahatan  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap  narkoba,  pemusnahan  barang  bukti  narkoba  yang  berhasil  disita  serta pelaksanaan  pengawasan  dan  pengendalian  terhadap  ketersediaan  dan  peredaran prekursor  serta  penyitaan  terhadap  aset  milik  pelaku  kejahatan  perdagangan  dan peredaran gelap narkoba. Menurut Heru Permana, penegakan hukum pidana dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu, tahapan formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. 40
2  Koordinasi  antara  Kepolisian,  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  dan Masyarakat dalam Menanggulangi Praktik Penyalahgunaan Narkotika
Koordinasi  yang  telah  dibangun  inten  selama  ini  hanya  antara  masyarakat dengan kepolisian. Sementara koordinasi dengan pihak BNNP masih sangat terbatas dilaksanakana oleh masyarakat. 41 Hal ini dikarenakan oleh beberapa alasan yang sering dihadapi  oleh  masyarakat,  yaitu: Pertama ,  BNNP  tidak  ditugaskan  di  wilayah yurisdiksi  Aceh  Timur  untuk  melakukan  patroli  secara  terus  menerus.  Kendala  ini memiliki  pengaruh  yang  kuat  dalam  mengungkapkan  informasi.  BNNP  yang sebenarnya  menjadi  elemen  penting  dalam  kaitannya  penanggulangan  kejahatan narkotika justru tidak disediakan di Aceh Timur. Sebagai lembaga penegak hukum di bidang narkotika, BNNP disediakan oleh pemerintah karena lembaga penegak hukum menjadi komponen berhasil atau tidaknya dilaksanakan sebuah aturan hukum. Menurut Soerjono  Soekanto,  suatu  aturan  hukum  dapat  berjalan  efektif  disebabkan  oleh beberapa  alasan  yaitu  karena struktur  of  law (penegak  hukum), substantial  of  law
38 Siswanto Sunarso, Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hl. 72.
39 Syahrul, Polres Aceh Timur, wawancara 21 April 2021.
40 Heru Permana, Politik Kriminal , (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2007), hlm. 60.
41 Irwansyah, Kanit Res Aceh Timur, wawancara, 20 April 2021.
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 9, No. 2, Oktober 2021, pp.104 - 110
(aturan hukum), culture of law (budaya hukum masyarakat) dan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan suatu aturan hukum. 42 Penegak hukum memiliki peran yang sangat  signifikan  dalam  penegakan  hukum.  Hukum  dapat  dipastikan  tidak  berjalan dengan  baik  apabila  pada  tataran  empiris  tidak  dilengkapi  dengan  apparat  penegak hukumnya  dalam  hal  ini  adalah  BNNP  yang  diberikan  kewenangan  untuk melaksanakan segala aktivitas di bidang penegakan hukum narkotika. Hingga saat ini belum ada BNN di Aceh Timur sehingga kepolisian di wilayah Aceh Timur mengalami kesulitan dengan berkoordinasi dengan pihak BNN. Penegak hukum merupakan salah satu  faktor  yang  mendukung  efektif  atau  tidaknya  penegakan  hukum  dalam  sebuah komunitas masyarakat.
Mekanisme koordinasi yang dilakukan selama ini oleh Kepolisian, BNNP dan masyarakat dalam melaksanakan narkotika adalah sebagai berikut:
Pertama , menghubungi kepolisian. Masyarakat yang berdomisili di gampong menjadi  pilar  yang  tak  dapat  diabaikan  dalam  proses  penegakan  UU  Narkotika. Kedudukannya  di  gampong  akan  sangat  membantu  kepolisian  dan  BNN  dalam melacak  dan  memetakan  daerah-daerah  yang  dianggap  rawan  terhadap  praktik penyalahgunaan  dan  peredaran  narkotika.  Hal  ini  dikarenakan  kedudukannya  di gampong sehingga sangat mudah mendeteksi orang-orang yang melakukan peredaran narkotika.  Masyarakat  gampong  yang  telah  memiliki  tingkat  kesadaran  yang  tinggi akan  menghubungi  atau  berkoordinasi  dengan  pihak  kepolisian  bilamana  menurut observasi  yang  dilakukan  adanya  hal-hal  yang  mencurigakan  dan  mengarah  kepada penyalahgunaan narkotika. Masyarakat gampong lebih dominan berkoodinasi dengan pihak kepolisian dibandingkan dengan BNNP. Jarak antara masyarakat dengan BNNP menjadi salah satu alasan yang seringkali disampaikan oleh masyarakat sehingga tidak dapat melaporkan praktik tersebut kepada BNNP. BNNP tidak ada yang ditugaskan di wilayah Aceh Timur sehingga masyarakat lebih memilih melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian yang ada di wilayahnya.
Persoalan  yang  seringkali  dihadapi  di  lapangan  oleh  kepolisian  adalah  tidak semua  masyarakat  memiliki  kesadaran  terhadap  pelaporan  kasus  penyalahgunaan narkotika  di  Aceh  Timur.  Hanya  sebagian  kecil  masyarakat  yang  telah  mulai  sadar terkait dengan pelaporan peristiwa tersebut kepada pejabat yang berwenang. Menurut Kanit Resort Kriminal Aceh Timur, kurangnya simpati masyarakat  terhadap apparat penegak  hukum  menjadi  persoalan  yang  dapat  menghambat  dalam  pengungkapan kasus  narkotika. 43 Dampak  yang  muncul  adalah  kurangnya  kasus-kasus  yang terungkap ke permukaan, karena tidaknya keterlibatan aktif masyarakat serta tidaknya adanya sinergisitas yang baik antara masyarakat dengan kepolisian dan BNN. 44 Hal ini menunjukkan  suatu  persoalan  tersendiri  yang  ada  di  gampong  yang  perlu  dilakukan strategi yang tepat agar masyarakat melaporkan setiap tindak pidana narkotika kepada kepolisian agar dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
42 Soerjono Soekanto, Loc. Cit, hlm. 42.
43 Irwansyah, Kanit Res Aceh Timur, wawancara, 20 April 2021.
44 Rudi, Anggota BNN, wawancara, 22 April 2021.
yang berlaku. Masyarakat cenderung mendiamkan terhadap peristiwa tersebut padahal sudah  mengetahui  dampak  terhadap  diri  dan  masa  depan  pelakunya.  Kesadaran melaporkan  ini  dilatarbelakangi  oleh  beberapa  sebab  yaitu  karena  yang mengkonsumsinya memiliki hubungan persaudaraan dengannya serta menjadi aib bagi keluarga bila adanya kerabat dan saudaranya yang terkena kasus narkotika. 45 Hal ini menjadi salah satu sebab yang menyebabkan pelaksanaan aturan menjadi tidak efektif yang  dilatarbelakangi  oleh  karena  budaya  hukum  masyarakat  yang  tidak  melakukan pelaporan terhadap kejahatan yang ada di tempatnya masing-masing. Menurut Satjipto Rahardjo,  pelaksanaan  hukum  itu  sangat  ditentukan  dan  dipengarui  oleh  sikap, pandangan  dan  nilai  yang  dihayatinya,  oleh  karenanya  melihat  dilaksanakan  atatu tidaknya  suatu  aturan  hukum  sangat  bergantung  pada  perilaku  dari  masyarakt  yang bersangkutan. 46 Untuk itulah, budaya hukum masyarakat yang senantiasa melaporkan setiap  tindak  pidana  yang  terjadi  di  daerahnya  akan  menjadi  sebuah  fakta  bahwa penegakan aturan tentang narkotika dapat terlaksana dengan baik pula dalam kenyataan empiris.
Orang  tua  merasa  malu  kalau  ada  anaknya  ditangkap  dengan  kasus penyalahgunaan  narkotika.  Akibatnya,  orang  tua  tidak  melaporkan  perbuatan  dari anaknya  kepada  pihak  yang  berwajib  disebabkan  kekhawatiran  adanya  rasa  malu diketahui perbuatan buruk oleh warga sekitar dan perangkat desa. 47 Kecenderungan ini berakibat tidak baik dalam mengungkapkan serta membasmi sampai ke-akar-akarnya penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Menurut BNN, pihak kepolisian dan BNNP mengalami  kesulitan  mengakses  informasi  disebabkan  ketidakterbukaan  dari masyarakat  itu  sendiri.  Masyarakat  tidak  menyampaikan  keberadaan  praktik penyalahgunaan  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  sebagai  berikut: pertama , Menganggap bahwa bila melaporkan kepada pihak yang berwajib, maka secara tidak langsung  telah  membuka  aib  keluarga,  karena  yang  melakukan  penyalahgunaan narkotika berasal dari keluarganya. Kedua , Adanya anggapan bahwa ketika diproses melalui  system  peradilan  pidana  berujung  kepada  penghukuman  dengan  penjatuhan pidana penjara dalam jumlah yang lama. 48 Ketiga , harus mengikuti mekanisme sistem peradilan yang panjang dengan pihak kepolisian dan BNNP karena kecenderungan dari aparat  penegak  hukum  menggunakan criminal  justice  system untuk  memproses seseorang  yang  dididuga  melakukan  kejahatan  narkotika.  Proses  tersebut  sangat Panjang, sejak di  tingkat  kepolisian untuk  dilakukan penyeledidikan dan  penyidikan untuk menunjukkan ada atau tidaknya perbuatan pidana berdasar alat bukti yang cukup. Kemudian  bila  dianggap  telah  adanya  bukti  yang  cukup,  persoalan  tersebut dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan untuk dilakukan dakwaan dan penuntutan kepada pengadilan  di  wilayah  yurisdiksinya  masing-masing.  Pada  tahap  pengadilan  akan diputuskan bersalah atau tidaknya seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan
45 Iskandar, Keuchik Gampong Blang Geulumpang Idi Rayeuk, 14 April 2021.
46 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa Bandung, 1980, hal.85.
47 Mahmuddin, Imeuem Gampong Blang Geulumpang Idi Rayeuk, 14 April 2021.
48 Rudi, Anggota BNN, wawancara, 22 April 2021.
narkotika  sehingga  mendapatkan  putusan  terhadap  perbuatan  tersebut. Keempat , Menghabiskan  biaya  yang  banyak  untuk  melakukan  pendampingan  dengan menggunakan jasa advokat untuk memberikan pembelaan terhadap anaknya.
Anggapan  masyarakat  yang  menganggap  bahwa  konsekuensi  dari penyalahgunaan  narkotika  berakhir  dengan  narkotika  sebenanya  kurang  tepat  dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan narkotika. UU Narkotika disamping memberikan hukuman penjara juga memberikan hukuman berupa  rehabilitasi  kepada  orang  yang  melakukan  penyalahgunaan  narkotika.  Baik yang bersifat rehabilitasi sosial maupun rehabiltasi medis. Rehabilitasi Medis adalah suatu  proses  kegiatan  pengobatan  secara  terpadu  untuk  membebaskan  pecandu  dari ketergantungan  Narkotika. 49 Rehabilitasi  Sosial  adalah  suatu  proses  kegiatan pemulihan  secara  terpadu,  baik  fisik,  mental  maupun  sosial,  agar  bekas  pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. 50 Rehabilitasi sosial bagi para pecandu narkoba juga dapat diartikan sebagai bentuk atau proses pemantapan sosial bagi para pecandu narkoba yang meliputi segala upaya yang bertujuan memupuk, memelihara, membimbing, dan meningkatkan rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial bagi pribadinya, keluarga dan masyarakat. 51 Berkaitan dengan hukuman ini diatur secara tegas dalam Pasal 127 Ayat (2) mewajibkan kepada hakim untuk memperhatikan Pasal 54, 55 dan Pasal 103 dalam memutuskan kasus narkotika. Pasal 54 UU tersebut mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotikawajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
UU  Narkotika  memberikan  ruang  partisipasi  yang  seluas-luasnya  kepada masyarakat  untuk  turut  berkontribusi  dan  memberikan  informasi  kepada  pihak  yang berwenang  terkait  dengan  narkotka.  Pasal  104  UU  Narkotika  menyatakan  bahwa Masyarakat  mempunyai  kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk  berperan  serta membantu  pencegahan  dan  pemberantasan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap narkotika  dan  Prekursor  Narkotika.  Ketentuan  ini  memberikan  tiga  kewenangan kepada  masyarakat  yaitu  mencegah,  memberantas  dan  menghambat  penyebarluasan narkotika.  Secara  yuridis  keikutsertaan  masyarakat  diakui  dan  harus  dilaksanakan sebagaimana  mestinya.  Partisipasi  masyarakat  merupakan  sebagai  bentuk tanggungawab  masyarakat  sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  Pasal  105  UU Narkotika yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Kedua ,  Kepolisian  menghubungi  atau  berkoordinasi  dengan  BNNP.  Setelah informasi diterima oleh kepolisian, Langkah selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan  BNNP  untuk  dilakukan  penindakan  secara  Bersama-sama  baik  berupa
49 Pasal 1 angka 16, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
50 Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
51 Sumarno Masum, Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat, Jakarta; CV. Haji Masagung, 1987, hlm. 139
penyelidikan  maupun  penyidikan  terhadap  suatu  kejahatan  yang  diduga penyalahgunaan narkotika. 52
Ketiga ,  BNNP  yang  akan  melakukan  tugas  di  bidang  penyelidikan  dan penyidikan untuk mendapatkan bukti-bukti yang cukup sehingga perkara tersebut dapat diduga sebagai sebuah tindak pidana.
Sistematika koordinasi dapat diliihat pada skema berikut ini:
Koordinasi  yang  dihadapi  di  lapangan  selama  ini  masih  banyak  mengalami kendala dalam pelaksanaannya, yaitu: Pertama , ego sektoral. Problematika yang sering ditemukan  di  lapangan  dalam  upaya  penanggulangan  kejahatan  narkotika  adalah adanya ego sectoral di masing-masing lembaga. 53 Ego ini dapat menimbulkan konflik tersendiri  antar  Lembaga  sehingga  menyebabkan  penegakan  hukum  menjadi terhambat. Kedua , Jarak antara Kepolisian dengan BNNP. Hal ini dikarenakan BNNP tidak  ada  di  Aceh  Timur,  akibatnya  Kepolisian  Aceh  Timur  melakukan  koordinasi dengan  BNNP  yang  berkedudukan  di  Provinsi. 54 Ketiga ,  terbatasnya  SDM  BNNP. Artinya  dengan  jumlah  SDM  BNNP  yang  sangat  terbatas  belaum  memadai  atau mengakomodir dengan jumlah kasus narkotika yang secara terus menerus meningkat tajam. Akibatnya adalah tidak ada keseimbangan antara jumlah kasus dengan jumlah personel  yang  tersedia. Keempat ,  Jumlah  kasus  yang  ditangani  oleh  BNNP  sangat tinggi.  Jumlah  kasus  yang  ada  sangat  tinggi  sehingga  membutuhkan  kehati-hatian dalam  mengungkapkannya.  Selain  itu,  di  samping  penegakan  hukum,  BNNP  juga bertugas  memberikan  rehabilitasi  kepada  pecandu  narkotika  agar  tidak  mengulangi perbuatannya. 55
Salah satu yang mempengaruhi penegakan hukum dalam kenyataan sosiologis adalah  keterbatasan  sarana  dan  prasarana  yang  disediakan  oleh  pemerintah.  Sarana yang mendukung dalam mengungkapkan kasus narkotika memiliki peran yang sangat membantu  kepolisian  dan  BNNP  untuk  menemukan  dan  mendeteksi  keberadaan narkotika  serta  peredarannya  di  Aceh.  Akan  tetapi,  sarana  dan  prasarana  itu  tidak tersedia di Aceh Timur. Akibatnya adalah sangat sulit bagi kepolisian mendeteksi dan mengidentifikasi peredaran gelap narkotika. Sarana yang dibutuhkan tapi tidak tersedia di Aceh Timur yang mendukung atau sebagai penunjang pelaksanaan tugas di bidang penegakan  UU  Narkotika  adalah  pelacak  nomor  telpon  aktif  dengan  sistem  GPS, pembaca sim card ( simcard reading ), alat pendeteksi Narkoba canggih yakni detector canggih ( x-ray, scanning, dan lain sebagainya), detector kendaraan roda empat maupun roda dua. 56 Berbagai fasilitas yang seyogyanya dibutuhkan tapi belum disediakan oleh
52 Syahrul, Polres Aceh Timur, wawancara 21 April 2021
53 Rudi, Anggota BNN, wawancara, 22 April 2021.
54 Syahrul, Polres Aceh Timur, wawancara 21 April 2021.
55 Fazlon, Anggota BNN, wawancara, 22 April 2021.
56 Irwansyah, Kanit Res Aceh Timur, wawancara, 20 April 2021.
Kepolisian Masyarakat
BNNP
pemerintah yang mendukung kepolisian dalam mengungkapkan kasu penyalahgunaan narkotika.  Keterbatasan  sarana  dan  prasana  menurut  Soerjono  Soekanto  juga merupakan salah satu yang dapat menentukan efektif atau tidaknya suatu aturan hukum dalam  kenyataan  konkrit  di  lapangan. 57 Sarana  dan  prasana  yang  dibutuhkan  antara satu  instansi  dengan instansi  yang lain sangat  berbeda sesuai  dengan kebutuhan dan tugas pokoknya masing-masing.
Keberadaan  berbagai  macam  alat  pendeteksi  ini  sangat  dibutuhkan  karena perkembangan model peredaran narkotika seiring berkembangnya peradaban manusia yang  begitu  pesat.  Pola  transaksi  yang  terjadi  dewasa  ini  menggunakan  media elektronik  untuk  mengkomunikasikan  keberadaan  narkotika. 58 Akibat  belum  adanya alat yang dapat mendeteksi komunikasi antara pembeli dan penjual narkotika sehingga pemberantasan  narkotika  tidak  mampu  dicegah  sampai  ke  akar-akarnya.  Kepolisian dan  BNN  mengalami  kesulitan  untuk  melakukan  pendeteksi  ini  ada  atau  tidaknya transaksi narkotika. Kesulitan ini juga dialami oleh masyarakat dalam mengungkapkan narkotika, karena proses transaksi melalui elektronik. 59

## D.Kesimpulan
Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah peneliti uraikan dalam penelitian ini,  mka  dapat  disimpulkan  bahwa  Kepolisian,  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  dan masyarakat  memiliki  peranan  yang  sangat  stategis  serta  berkontribusi  penting  dalam penanggulanangan  kejahatan  di  Aceh  Timur.  Ketiga  institusi  telah  menunjukkan tanggungjawabnya  secara  kelembagaan  dalam  upaya  mencegah  dan  menunggapkan praktik  penyalahgunaan  narkotika  meskipun  hasil  yang  diharapkan  masih  belum  begitu maksimalPeran  koordinatif  dilakukan  dengan  cara  berkoordinasi  baik  secara  langsung maupun tidak langsung kepada lembaga yang berwenang. Koordinasi antara Kepolisian, Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  dan  masyarakat  merupakan  instrument  yang  tepat dalam  upaya  mengurangi  praktik  penyalahgunaan  narkotika.  Hal  ini  disebabkan  oleh karena  masyarakat  kedudukan  di  gampong  yang  menyaksikan  secara  langsung  praktik kejahatan  narkotika.  Koordinasi  antara  masyarakat  dengan  kepolisian  dan  BNNP  masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan kedudukan BNNP hanya di tingkat Provinsi, sementara di Aceh Timur belum ada lembaga tersebut. Konsekuensinya praktik kejahatan  penyalahgunaan  narkotika  tidak  dapat  terungkap  sampai  ke  akar-akarnya. Kerjasama antar berbagai sektor sangat dibutuhkan agar segala bentuk kejahatan di bidang narkotika, baik yang mengedarkan maupun penyahgunaan dapat terungkap sebaik-baiknya ke permukaan. Bila langkah ini tidak dilakukan akan mengakibatkan meningkatnya angka penyalahgunaan narkotika di Aceh Timur.

## b.Rekomendasi
57 Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum, Jakarta: Grafika, 2006, hlm. 45.
58 Irwansyah, Kanit Res Aceh Timur, wawancara, 20 April 2021.
59 Irwansyah, Kanit Res Aceh Timur, wawancara, 20 April 2021.
Disarankan kepada pemerintah pusat agar dapat membentuk unit BNN khusus di  Kabupaten  Aceh  Timur  agar  dapat  bersinergi  dengan  kepolisian  dalam mengungkapkan kasus penyalahgunaan narkotika sampai ke akar-akarnya di wilayah hukum  Aceh  Timur.  Disarankan  kepada  POLRI,  BNN  dan  masyarakat  yang merupakan  ujung  tombak  dalam  mengungkapkan  kejahatan  narkotika  untuk  terus bersinergi  dan  berkoordinasi  dalam  memberikan  informasi  terkait  penyalahgunaan narkotika.

## Daftar Pustaka
A. Buku
Achmad  Ali,  2009. Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interprestasi Undang-undang (legisprudence), Kencana, Jakarta.
Andi Hamzah, 1986, Hukum Pidana dan Acara Pidana , Jakarta: Ghalia Indonesia.
Muhammad Ali Zaidan, 2015 Menuju Pembaharuan Hukum Pidana ,: Sinar Grafika. Jakarta
Sumarno  Masum,  1987 Penanggulangan  Bahaya  Narkotika  dan  Ketergantungan Obat, CV. Haji Masagung, Jakarta. Heru Permana, 2007 Politik Kriminal , Universitas Atmajaya, Yogyakarta: Satjipto Rahardjo, 1980 Hukum dan Masyarakat, Angkasa Bandung. Siswanto Sunarso, 2012 Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, cet. 1: Sinar Grafika, Jakarta
B. Jurnal
Bayu  Puji  Hariyanto,  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Peredaran  Narkoba  Di Indonesia, Jurnal Daulat Hukum, vol. 1, no. 1, 2018.
Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April 2011.
Gunawan  Antiprawiro,“Peran  Masyarakat  Dalam  Pencegahan  Dan  Penanggulangan Terhadap  Penyalahgunaan  Dan  Peredaran  Gelap  Narkotika”, Sociae  Polites , vol. 15, No. 2,  2014.
C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2010  tentang  Badan
Narkotika Nasional
Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat Aceh.

## D. Internet/Media Online
https://aceh.tribunnews.com/2020/04/17/polres-aceh-timur-amankan-sabu-sekitar-45-kg-termasuk- lima-tersangka-nelayan, diakses pada hari Senin, 19 Mei 2020. https://www.ajnn.net/news/bnn-tangkap-bandar-narkoba-di-aceh-timur-18-kg-sabu-disita/index.html, diakses pada hari Senin 19 Mei 2020.
https://aceh.antaranews.com/berita/119321/polisi-ciduk-tiga-pria-penyalahgunaan-narkotika-di-aceh- timur, diakses pada hari Senin 19 Mei 2020.