## STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA PULAU ANTARA KABUPATEN ACEH SINGKIL PEMERINTAH ACEH DENGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.982-1001                                                      Ardi Eko Wijoyo. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.452 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA PULAU ANTARA KABUPATEN ACEH SINGKIL PEMERINTAH ACEH DENGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA
1 Ardi Eko Wijoyo, 2 Neneng Sri Rahayu, 3 Hamka
1,2,3, Politeknik STIA LAN Jakarta Correspondet author : ardi.manyoo@gmail.com Jakarta Pusat, 10260, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Indonesia

## Abstract
Aceh  Singkil  Regency  and  Central  Tapanuli  Regency  are  fighting  over  four  islands,  namely Mangkir Gadang Island, Mangkir Ketek Island, Lipan Island and Panjang Island. This research aims  to  analyze  the  factors  that  caused  the  island  dispute  between  Aceh  Singkil  Regency and  Central  Tapanuli  Regency.  The  factors  analyzed  are  factors  obtained  from  interviews and  field  observations  as  well  as  based  on  previous  research  studies.  This  research  uses  a descriptive  qualitative  approach  method  with  data  collection  using  interviews  and  field observations. Meanwhile, the analysis process uses boundary making theory and in strategy formulation uses weighting. The research results show that the island dispute between Aceh Singkil Regency and Central Tapanuli Regency has been going on for a long time without a final  decision.  Research  identifies  the  causes  of  disputes  including  juridical,  economic, historical, social, community service and geographic factors. To overcome this problem, the recommended strategies include preparing SOPs for resolving island disputes, strengthening procedures  and  revising  the  Minister of  Home  Affairs  Decree  regarding  regional  codes  and data, as well as strengthening the leadership's understanding of dispute resolution. The main priority is preparing SOPs, while the last priority is strengthening leadership understanding.

## Keywords: administrative area; Island Dispute; Strategy

## Abstrak
Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Tapanuli Tengah yang memperebutkan empat pulau  yaitu  Pulau  Mangkir  Gadang,  Pulau  Mangkir  Ketek,  Pulau  Lipan  dan  Pulau  Panjang. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis faktor - faktor yang menyebabkan sengketa pulau antara Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Tapanuli Tengah.
Faktor-faktor yang dianalisis adalah faktor-faktor yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi  lapangan  serta  berdasarkan  kajian  penelitian  terdahulu.  Penelitian  ini menggunakan  metode  pendekatan  kualitatif  deskriptif  dengan  pengumpulan  data dilakukan  wawancara  serta  observasi  lapangan.  sementara  itu,  proses  analisa menggunakan  teori  boundary  making  dan  dalam  perumusan  strategi  menggunakan pembobotan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Sengketa pulau antara Kabupaten Aceh Singkil  dan  Kabupaten  Tapanuli  Tengah  telah  berlangsung  lama  tanpa  keputusan  final. Penelitian mengidentifikasi penyebab sengketa meliputi faktor yuridis, ekonomi, historis, sosial, pelayanan  masyarakat,  dan  geografis.  Untuk  mengatasi  masalah  ini,  strategi  yang disarankan  meliputi  penyusunan  SOP  penyelesaian  sengketa  pulau,  penguatan  prosedur dan  revisi  Kepmendagri  terkait  kode  dan  data  wilayah,  serta  penguatan  pemahaman pimpinan  terhadap  penyelesaian  sengketa.  Prioritas  utama  adalah  penyusunan  SOP, sedangkan prioritas terakhir adalah penguatan pemahaman pimpinan.

## Kata Kunci: Sengketa Pulau, Stratergi; wilayah administrasi
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.982-1001 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.452

## PENDAHULUAN
Suatu  negara  tentunya  harus  memiliki  wilayah.  Batas  wilayah  merupakan  penanda kewenangan  pemerintah  untuk  dapat  mengelola  segala  potensi  yang  ada  demi kesejahteraan masyarakatnya. Apabila batas wilayah baik itu batas negara maupun batas antar  provinsi,  kabupaten  dan  kota  tidak  jelas,  maka  dapat    mengakibatkan  dua kemungkinan  hal  yang  negatif.  Pertama,  jika  terdapat  suatu  wilayah  yang  diabaikan  oleh masing-masing  daerah  karena  merasa  itu  bukan  wilayahnya  maka  akan  terjadi  saling lempar  tanggung  jawab  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  dan  pelayanan  publik kepada masyarakat. Kedua, jika kedua daerah saling mengklaim wilayah yang sama maka dapat menimbulkan konflik antar daerah.
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  berdasarkan  pernyataan  Plt  Direktur  Toponimi dan  Batas  Daerah Kemendagri  (2023)  menyatakan  bahwa  luas  NKRI  adalah  8.300.000  Km2 dengan  luas  perairan  Indonesia  6.400.000  Km2  serta  memiliki  17.024  pulau  yang  telah terverifikasi oleh tim pusat pada tahun 2022. Negara Indonesia memiliki banyak pulau-pulau kecil  yang  posisinya  tersebar  baik  itu  di  wilayah  perbatasan  antar  negara  maupun  yang berada  di  dalam  wilayah  Negara  Indonesia,  sehingga  memiliki  potensi  untuk  dapat  terjadi konflik antara Negara Indonesia dengan negara-negara yang berbatasan maupun internal provinsi, kabupaten/kota yang berada di dalam Negara Indonesia.
Permasalahan konflik pulau juga banyak terjadi di internal Negara Indonesia baik itu antar provinsi maupun antar kabupaten/kota dalam satu provinsi. Beberapa kasus sengketa pulau  di  Indonesia  yang  ada  yaitu  antara  Kabupaten  Maluku  dengan  Kabupaten  Maluku Utara  yang  memperebutkan  gugusan  Pulau  Pisang;  Provinsi  Papua  Barat  dengan  Provinsi Maluku  Utara  yang  saling  klaim  terhadap  3  (tiga)  pulau  yaitu  Pulau  Sain,  Pulau  Piyai  dan Pulau  Kiyas;  Kabupaten  Sumbawa  dengan  Kabupaten  Sumbawa  Barat  yang  saling memperebutkan  Pulau  Kalong  dan  masih  banyak  lagi  kasus  sengketa  pulau  di  Indonesia. Pada  penelitian  ini    akan  mengangkat  topik  konflik  pulau  antara  Kabupaten  Aceh  Singkil Pemerintah  Aceh  dengan  Kabupaten  Tapanuli  Tengah  Provinsi  Sumatera  Utara  yang  telah berlangsung cukup lama sejak tahun 2008.
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah saling  klaim  terhadap  4  (empat)  pulau  yaitu  Pulau  Mangkir  Ketek,  Pulau  Mangkir  Gadang, Pulau  Lipan  dan  Pulau  Panjang.  Keempat  pulau  tersebut  berada  di  wilayah  perbatasan bagian selatan antara Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Tapanuli Tengah.
Konflik pulau ini mulai terjadi pada tahun 2008 yaitu ketika adanya kegiatan verifikasi dan  pembakuan  pulau  yang  dilaksanakan  oleh  Tim  Nasional  (timnas)  Pembakuan  Nama Rupabumi. Timnas ini beranggotakan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

## STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA PULAU ANTARA KABUPATEN ACEH SINGKIL PEMERINTAH ACEH DENGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.982-1001                                                      Ardi Eko Wijoyo. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.452 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Kegiatan  verifikasi  tersebut  melakukan  pendataan  dan  pembakuan  terhadap  213 pulau  yang  ada  di  Provinsi  Sumatera  Utara  pada  tanggal  14  s.d  16  Mei  2008,  termasuk  4 pulau  yaitu  Pulau  Mangkir  Gadang,  Pulau  Mangkir  Ketek,  Pulau  Lipan,  dan  Pulau  Panjang sedangkan  pada  tanggal  20  s.d  22  November  2008  melakukan  kegiatan  verfifikasi  dan pembakuan  terhadap  260  pulau  yang  ada  di  Aceh.  Tim  Nasional  Pembakuan  Nama Rupabumi  dan  Pulau  dalam  pelaksanaan  kegiatan  tersebut  mempedomani  data berdasarkan hasil validasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP); Definisi pulau menurut UNCLOS  1982;  Peta  Rupabumi  Indonesia,  Peta  Lingkungan  Laut  Nasional,  Peta  Lampiran Undang-Undang  Pembentukan  Daerah  serta  informasi  dari  narasumber  daerah.  Namun, pada kegiatan tersebut di Aceh tidak didapati 4 pulau yaitu Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.
Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sejak tahun 2017 s.d tahun  2020  telah  beberapa  kali  berkirim  surat  yang  menyatakan  keberatan  terhadap keputusan  Kementerian  Dalam  Negeri  yang  memasukkan  4  (empat)  pulau  tersebut  ke dalam  cakupan  wilayah  administrasi  Provinsi  Sumatera  Utara.  Namun,  keberatan  yang diajukan oleh Pemerintah Aceh tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri karena  berita  acara  rapat  yang ditandatangani  oleh  Tim Pusat  keduanya  konsisten memasukkan 4 (empat) pulau tersebut ke dalam cakupan wilayah Provinsi Sumatera Utara. Bahkan  Badan  Informasi  Geospasial  mempedomani  hasil  kedua  berita  acara  tersebut sebagai dasar untuk penetapan penamaan rupabumi (gazeter)  terhadap 4 (empat) pulau tersebut ke sebagai cakupan wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020.
Untuk memperjelas jumlah pulau yang ada di Negara Indonesia dan persebarannya masuk  ke  dalam  cakupan  wilayah  administrasi  kabupaten/kota  maka  pada  tahun  2021, Kementerian  Dalam  Negeri  memberikan  kode  pulau  bagi  seluruh  pulau  yang  ada  di Indonesia. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi duplikasi pulau dan mengetahui jumlah secara pasti  pulau  di  Indonesia.  Peraturan  yang  pertama  yang  ditetapkan  adalah    Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  58  Tahun  2021  tentang  Kode,  Data  Wilayah Administrasi  Pemerintahan  dan  Pulau.  Peraturan  ini  berisikan  mengenai  petunjuk  untuk pemberian  kode  data  wilayah  administrasi  pemerintahan  untuk  desa/kelurahan, kabupaten/kota  dan  provinsi  serta  pulau.  Permendagri  tersebut  selanjutnya  ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-145 Tahun 2022  tentang Pemberian  dan  Pemutakhiran  Kode,  Data Wilayah  Administrasi  Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021, pada tanggal 14 Februari 2022. Pada tahun 2022, Kementerian Dalam Negeri  melakukan  revisi  terhadap  (Kepmendagri)  Nomor  050-145  Tahun  2022  dengan Kepmendagri  Nomor  100.1.1-6117  tahun  2022,  namun  lampiran  Keputusan  Menteri  Dalam Negeri  tersebut  masih  tetap  menyatakan  status  wilayah  administrasi  Pulau  Mangkir  Ketek,

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.982-1001 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.452
Mangkir  Gadang,  Lipan,  dan  Panjang  masuk  dalam  Kabupaten  Tapanuli  Tengah,  Provinsi Sumatera Utara
Salah  satu  hal  yang  memberatkan  Kepmendagri  tersebut  adalah  sampai  dengan saat ini belum terdapat suatu pedoman/mekanisme yang ditetapkan dengan hukum untuk penyelesaian  permasalahan  pulau  dan  data  penamaan  rupabumi  (gazeter)  tahun  2020 yang dijadikan pedoman bagi Kepemendagri Nomor 050-145 tahun 2022 bukan merupakan produk  hukum  hanya  berupa  buku  dan  tidak  sesuai  dengan  Peraturan  Kepala  Badan Informasi  Geospasial  Nomor  51  tahun  2021  tentang  Nama  Rupabumi  tahun  2021  yang menyatakan  bahwa  4  (empat)  pulau  yang  bersengketa  tersebut  dimasukkan  ke  dalam wilayah Indonesia tanpa menyebutkan masuk ke dalam kabupaten atau provinsi tertentu.
Permasalahan  saling  klaim  antara  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Singkil  dengan Pemerintah  Tapanuli  Tengah  ini,  dapat  mengarah  pada  timbulnya  konfrontasi  fisik  antara nelayan Aceh dengan nelayan Sumatera Utara di lapangan. Hal ini dikarenakan salah satu pulau  yang  menjadi  sengketa  tersebut  merupakan  tempat  singgah/  istirahat  bagi  nelayan Aceh  setelah  menangkap  ikan  dan  sampai  saat  ini  pada  wilayah  tersebut  telah  berlaku hukum adat Aceh yaitu setiap hari Jumat tidak boleh dilakukan kegiatan berlayar mencari ikan.  Selain  itu,  dalam  nota  kesepahaman  damai  antara  Pemerintah  Republik  Indonesia dengan  Pemerintah  Aceh,  aspek  batas  wilayah  juga  merupakan  aspek  penting  yang menjadi  pembahasan  antara  Pemerintah  Republik  Indonesia  dengan  Pemerintah  Aceh pada waktu konflik beberapa tahun yang lalu.
Jika  permasalahan  sengketa  4  (empat)  pulau  ini  tidak  terselesaikan  dapat  memicu konflik  yang  lebih  besar  lagi,  sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  salah  satu  anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh  (DPRA),  bahwa  masyarakat  Kabupaten  Aceh  Singkil  akan melakukan kemah massal di 4 (empat) pulau yang menjadi konflik dengan Provinsi Sumatera Utara dan menggerakkan massa yang cukup besar untuk melakukan demo.
Penelitian  terdahulu  yang  memiliki  topik  batas  daerah  cukup  banyak,  namun  yang menyangkut  dengan  masalah  sengketa  pulau  masih  sangat  jarang  ditemui  di  Indonesia. berikut adalah beberapa penelitan yang dijadikan referensi yaitu Dewa Gede Sudika (2018) dengan jurnal penelitian yang berjudul “ Legal Implementation On Land Border Management Between  Indonesia  And  Papua  New  Guiea  According  To  Stephen  B.  Jones  Theory ” ;  Nur Fareha  binti  Mohammad  Zukri,  dkk  (2019)  yang  berjudul “Dispute Internasional  Between Indonesian  And  Malaysia  Seize  On  Sipadan  And  Ligitan  Island” ;  Yoyon  Mulyana  Darusman, dkk  (2020)  dengan  judul  penelitian “The  Study  of  Natuna  Dispute  Between  Indonesia And China, Based on UNCLOS 1983” ; Irvan Mareto (2022) dengan judul penelitian “Perspective of Internasional Law On Maritime Territorial Dispute: Case Between Indonesia and Timor Leste” ; Syaikhu Usman (2002) yang berjudul “Regional Autonomy in Indonesia : Field Experiences and

## STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA PULAU ANTARA KABUPATEN ACEH SINGKIL PEMERINTAH ACEH DENGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.982-1001                                                      Ardi Eko Wijoyo. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.452 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Emerging  Challenges” ;  Arif  Rahim  (2014)  dengan  judul  Sengketa  Pulau  Berhala;  Nurul Sholeha, dkk (2021) yang mengambil judul penelitian “Konflik Kewenangan Antar Kabupaten Pada Pengelolaan Pulau Kakabia. ”
Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teori Boundary  Making . penggunaan teori ini hanya sampai pada tahapan alokasi dan delimitasi karena penelitian ini difokuskan pada penentuan cakupan wilayah empat pulau yang menjadi sengketa Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini meneliti penyelesaian sengketa pulau tersebut berdasarkan sudut pandang kebijakan publik.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  penelitian  kualitatif.  Moleong  (2017,  p.6) menyatakan penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk dapat memahami fenomena tentang apa  yang  dialami  oleh  subyek penelitian,  misalnya  perilaku,  persepsi,  motivasi  dan  lain-lain secara holistik dengan cara mendeskripsikannya ke dalam bentuk kata-kata, pada konteks khusus  yang  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan  berbagai  metode  ilmiah.  Sugiyono (Surbakti,  2019,  p.35),  penelitian  kualitatif  adalah  metode  yang  digunakan  pada  kondisi obyek yang alamiah dengan peneliti adalah alat kunci, teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan  triangulasi,  analisis  data  bersifat  induktif  dan  hasilnya  lebih  menekankan makna  daripada  generalisasi.  Fokus  dari  penelitian  ini  adalah  penyusunan  strategi penyelesaian  konflik  pulau  antara  Pemerintah  Aceh  dengan  Provinsi  Sumatera  Utara. Maksud dari penggunaan metode kualitatif desktriptif adalah agar dapat memberikan suatu gambaran  atau  deskriptif  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  terhadap  objek permasalahan  yang  diteliti.  Sumber  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  data  primer yang  diperoleh  dari  subyek  penelitian  secara  langsung  yaitu  pada  Kemendagri,  BIG, Pushidros  TNI  AL,  DIttop  TNI  AD,  Pemerintah  daerah  baik  itu  pemerintah  provinsi  maupun pemerintah kabupaten dan masyarakat. Sementara data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian  ini  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dan  literatur  baik  itu laporan,  kajian  maupun  bahan  paparan.  Teknik  pengumpulan  data  yaitu  dengan wawancara dan dokumentasi.
Data  yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  model  interaktif  dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi  data,  penyajian  data  dan  kesimpulan  Miles,  Huberman  &  Saldaña  (2014)  dalam (Elwan  et  al.,  2022).  yaitu  data  dianalisis  menggunakan  beberapa  langkah,  yaitu menganalisis  data  dengan  tiga  langkah:  kondensasi  data,  penyajian  data  (data  display), dan  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi  (penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi).  Kondensasi data  mengacu  pada  proses  pemilihan,  pemfokusan,  penyederhanaan,  abstraksi,  dan transformasi data. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022)

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.982-1001 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.452

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Identifikasi Faktor-Faktor
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Qodir  dan  Laksanono  (Sahyana,  2019) bahwa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  sengketa  batas  daerah  yaitu:  yuridis,  ekonomi, kultural, politik, sosial dan pemerintahan.

## 1. Faktor yuridis
Berdasarkan hasil  wawancara  dengan  Ibu  Astuti  Saleh  sebagai  Kepala  Subdirektorat Toponimi, Data dan Kodefikasi Wilayah (2023) menyatakan bahwa
“Faktor  yuridis,  yang  mana  di  dalam  kedua  UU  pembentukan  Kabup aten  Aceh Singkil dan Kabupaten Tapanuli Tengah tidak menggambarkan posisi keempat pulau pada tersebut sehingga terjadi ketidakjelasan posisi wilayah administrasi empat pulau tersebut.  Justru  yang  mengatur  terkait  wilayah  administrasi  keempat  pulau  tersebut ada  di  Kepmendagri  Nomor  050-145  tahun  2022  yang  selanjutnya  diganti  oleh Kepmendari Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 yang menetapkan empat pulau tersebut masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara.  Kepmendagri  inilah  yang  menjadi  pokok  permasalahan  karena  Aceh  tidak menerima jika empat pulau yaitu Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan  dan  Pulau  Panjang  masuk  ke  dalam  wilayah  administrasi  Provinsi  Sumatera Utara.”
Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Bapak Win Untoro sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda pada subdit Toponimi (2023) yang juga menyatakan bahwa faktor yuridis merupakan salah satu penyebab sengketa pulau antara Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara:
“Pada  undang -undang  pembentukan  kedua  Kabupaten  yaitu  peta  lampiran  UU Nomor 14 tahun 1999 tidak tergambarkan posisi empat pulau yang menjadi sengketa sedangkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1956 yang merupakan undang-undang pembentukan Kabupaten Tapanuli Tengah tidak disertai dengan peta lampiran serta tidak jelas  cakupan  wilayahnya  di  batang  tubuhnya.  Sementara  itu,  posisi  keempat pulau  tersebut  hanya  ditetapkan  dalam  Kepmendagri  Nomor  050-145  tahun  2022 yang  selanjutnya  diganti  oleh  Kepmendari  Nomor  100.1.1-6117  Tahun  2022.  Pada kepmendagri  tersebut,  keempat  pulau  tersebut  diberikan  kode  wilayah  administrasi pemerintah masuk ke dalam K abupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara” Sementara  itu,  Bapak  Ngadimin  (2023)  Analis  Kebijakan  Ahli  Muda  Bagian    Tata Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa:
“Kepmendagri  Nomor  050 -145  tahun  2022  sudah  jelas-jelas  memasukkan  keempat pulau  tersebut  ke  dalam  wilayah  Kabupaten  Tapanuli  Tengah.  Untuk  itu  tidak  perlu lagi  dipermasalahkan  oleh  Aceh,  karena  secara  hukum  sudah  berada  di  wilayah Provin si Sumatera Utara.”
Berdasarkan  pernyataan  para  narasumber  di  atas  faktor  yuridis  yang  menjadi  penyebab sengketa pulau antara Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara adalah Kepmendagri Nomor Nomor 050-145 tahun 2022 yang selanjutnya direvisi menjadi Kepmendari Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 bukan undang-undang pembentukan kedua kabupaten.

## STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA PULAU ANTARA KABUPATEN ACEH SINGKIL PEMERINTAH ACEH DENGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.982-1001                                                      Ardi Eko Wijoyo. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.452 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## 2. Faktor Ekonomi
Berdasarkan hasil penelitian Qodir dan Laksanono (Sahyana, 2019), yang dimaksud dengan potensi  ekonomi  adalah  sumber  daya  baik  itu  alam  maupun  kegiatan  masyarakat  yang bernilai  ekonomi.  Pada  keempat  pulau  yang  menjadi  sengketa  tersebut,  kegiatan perekonomian  yang  ada  hanya  pada  Pulau  Panjang  yaitu  kegiatan  perkebunan  kelapa. Namun, potensi besar yang ada adalah potensi perikanan yang ada di sekitar empat pulau tersebut. Penentuan cakupan wilayah tehadap empat pulau tersebut sangat berpengaruh terhadap penarikan kewenangan pengelolaan sumber daya provinsi di laut.

## 3. Faktor historis
Pemerintah  Aceh  menyatakan  bahwa  secara  historis  keempat  pulau  ini  masuk  ke  dalam cakupan  wilayah  Aceh,  yang  dibuktikan  dengan  ditemukannya  Surat  tanah  yang ditandatangani  oleh  Kepala  Inspeksi  Agraria  Daerah  Istimewa  Atjeh  tahun  1965.    Surat tersebut  menyatakan  bahwa  yang  didaftarkan  di  Kantor  Agraria  Daerah  Istimewa  Atjeh. Pada  surat  tersebut  juga  menjelaskan  bahwa  Teuku  Daud  bin  Teuku  Radja  Udah  sebagai pemilik  tanah  keempat  pulau  tersebut.  Jika  dilihat  dari  faktor  historis,  data/dokumen  yang disampaikan oleh Pemerintah Aceh lebih sesuai dengan kondisi eksisting.

## 4. Faktor Geografis
Faktor geografis merupakan posisi pulau yang dilihat secara eksisting di lapangan.
Ibu  Mukti  Fatimah  (2023)  selaku  Surveyor  Pemetaan  Muda  pada  BIG,  menyatakan: “penetapan  cakupan  wilayah  administrasi  pemerintahan  suatu  pulau  dapat  dilihat  dari aspek geografis yaitu k edekatan jarak antara pulau dengan wilayah administrasi.”
Sementara pendapat berbeda disampaikan oleh Hanafi (2023) Analis Kebijakan Ahli Muda pada  subdit  Batas  Antar  Daerah  Wilayah  II,  menyatakan  bahwa “ faktor  geografis  bukan merupakan  penentu  masuknya  cakupan  wilayah  administrasi  suatu  pulau,  karena  faktor dalam penentuan cakupan wilayah perlu didukung dengan data/dokumen yang valid.” Pernyataan bapak Hanafi tersebut terbukti ketika Mahkamah Agung memenangkan Provinsi Sulawesi  Barat  terhadap  sengketa  Pulau  Balabalakang  dengan  Provinsi  Kalimantan  Timur. Jika mengacu dari jarak geografisnya pulau tersebut lebih dekat kepada Provinsi Kalimantan Timur  namun  di  pulau  tersebut  Provinis  Sulawesi  Barat  telah  memberikan  pelayanan terhadap  masyarakat  salah  satunya  adalah  Kabupaten  Mamuju  membangun  kantor kecamatan  di  gugusan  pulau  tersebut.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nur  Fareha  et.all (2019),  bahwa  Pulau  Sipadan  dan  Ligitan  masuk  ke  dalam  wilayah  Negara  Malaysia dikarena  oleh  kepengelolaan  kedua  pulau  tersebut  telah  dilakukan  lebih  dahulu  oleh Malaysia  bukan  faktor  kedekatan  jarak.  Faktor  geografis  dapat  menjadi  pertimbangan dalam penentuan cakupan wilayah suatu pulau namun bukan menjadi faktor utama dalam penentuan cakupan wilayah dan diperlukan faktor lain sebagai pendukung.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.982-1001 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.452

## 5. Faktor sosial
Berdasarkan  hasil  pengamatan  di  lapangan,  pada  keempat  pulau  yang  menjadi sengketa banyak dipengaruhi oleh adat dari Aceh.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  berbagai  narasumber  dapat  ditarik  suatu kesimpulan  bahwa  terdapat  5  (lima)  faktor  yang  menjadi  penyebab  sengketa  pulau  yaitu faktor  yuridis,  geografis,  historis,  ekonomi  dan  sosial.  Hal  ini  tidak  berbeda  dengan  faktor- faktor  penyebab  konflik  batas  hasil  penelitian  Qodir  dan  Laksanono.  Pada  penelitian  ini, faktor  pelayanan  publik  dapat  ditambahkan  sebagai  faktor  penyebab  sengketa  pulau antara  Aceh  dengan  Provinsi  Sumatera  Utara  karena  sejak  tahun  1965  ditemukan  surat pengelolaan 4 (empat) pulau yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Aceh dan juga sarana prasarana  yang  dibangun  oleh  Aceh.  Surat  dari  Kantor  Agaria  tersebut  memberikan gambaran  bahwa  sejak  tahun  1965,  Aceh  telah  melakukan  pelayanan  pertanahan  di  4 (empat)  pulau  yang  menjadi  sengketa  antara  Aceh  dengan  Provinsi  Sumatera  Utara  dan berdasarkan  info  dari  masyarakat  sekitar  pulau,  Pulau  Panjang  merupakan  pulau  yang sering  disinggahi  masyarakat  nelayan  sebagai  tempat  bersandar  kapal  atau  beristirahat setelah  mencari  ikan  maka  dari  itu  Pemerintah  Aceh  Singkil  memfasilitasi  dengan membangun dermaga, rumah singgah sampai dengan mushola sementara itu Pemerintah Kabupaten  Tapanuli  Tengah  sampai  dengan  saat  ini  tidak  melakukan  pelayanan  publik  di keempat pulau tersebut karena dianggap sebagai pulau yang tak berpenghuni.
Jika  diurutkan  berdasarkan  tingkat  pengaruhnya,  faktor  yuridis  dan  historis merupakan  faktor  yang  paling  berpengaruh  dalam  menyebabkan  sengketa  4  (empat) pulau  antara  Aceh  dengan  Provinsi  Sumatera  Utara.  Faktor  yuridis  dianggap  yang  paling penting  berpengaruh  karena  faktor  ini  berhubungan  dengan  ketetapan  hukum  yang mempedomani  bagi  kebijakan-kebijakan  lainnya  sedangkan  faktor  historis  menjelaskan tentang  asal  usul  pulau.  Faktor  selanjutnya  adalah  pelayanan  publik,  sosial,  ekonomi  dan yang terakhir adalah faktor geografis. Faktor geografis dianggap faktor yang memiliki tingkat pengaruh  paling  rendah  karena  dalam  penentuan  cakupan  wilayah  administrasi  suatu pulau,  kedekatan  jarak  bukan  merupakan  hal  yang  utama,  masih  diperlukan  pembuktian dengan  dokumen-dokumen  lainya.  Selain  itu  juga  ditemukan  beberapa  penelitian  dan kasus-kasus  hukum  yang  menyatakan  faktor  kedekatan  jarak  suatu  pulau  terhadap  suatu provinsi,  kabupaten/kota  tidak  menjadikan  pulau  tersebut  masuk  ke  dalam  cakupan wilayah administrasinya.

## STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA PULAU ANTARA KABUPATEN ACEH SINGKIL PEMERINTAH ACEH DENGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.982-1001                                                      Ardi Eko Wijoyo. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.452 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Strategi Penyelesaian Konflik 4 (empat) Pulau Antara Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara

## 1. Analisa Teori Boundary Making
Najib  yang  merupakan  Surveyor  Pemetaan  Ahli  Muda  dari  Badan  Informasi Geospasial  berpendapat  “saat  ini  belu m  terdapat  suatu  peraturan  atau  metode  yang menjadi  pedoman  untuk  menentukan  caku pan  wilayah  administrasi  pada  pulau.”  Hal  ini sependapat dengan pernyataan Bapak Kolonel Muddan dari Pusat Hidro Oseanografi TNI AL yang  menyatakan  bahwa  “penyelesaian  permasalahan  pulau  hanya  berdasarkan  pada pengalaman dan sampai dengan saat ini belum ad a SOP yang baku di Tim Pusat.”
Meskipun  belum  ada  SOP  maupun  peraturan  yang  menjadi  dasar  pedoman  untuk penyelesaian  konflik  pulau,  penulis  akan  menganalisa  faktor-faktor  yang  telah  diidentifikasi dengan  teori boundary  making dengan  menggunakan  tahapan  yang  ada  pada Permendagri  Nomor  141  tahun  2017  tentang  Penegasan  Batas  Daerah.  Dalam  melakukan analisa sengketa pulau dengan mengggunakan teori boundary making hanya sampai pada tahapan  alokasi  dan  delimitasi.  Tahap  selanjutnya  yaitu  demarkasi  dan  administrasi  tidak digunakan karena pada tahapan tersebut dapat dilakukan jika kedua tahapan sebelumnya telah disepakati dan jelas cakupan wilayah administrasinya. Penelitian ini lebih memfokuskan pada  penentuan  cakupan  wilayah  keempat  pulau  yang  menjadi  sengketa  antara  Aceh dengan  Provinsi  Sumatera  Utara.  Tahapan  analisa  berdasarkan  teori boundary  making adalah sebagai berikut:

## A. Alokasi
Penentuan  alokasi  ini  dimulai  dari cakupan  wilayah  yang  ada  pada  masing-masing undang-undang  pembentukan  daerah.  Undang-Undang  pementukan  yang  dikaji  adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh  Singkil dan  Undang-Undang  Darurat  Republik  Indonesia  Nomor 7  tahun  1956  tentang Pembentukan  Daerah  Otonom  Kabupaten-Kabupaten  Dalam  Lingkup  Daerah  Provinsi Sumatera Selatan untuk Kabupaten Tapanuli Tengah.
Pada  pasal  3  UU  Nomor  14  tahun  1999  menyatakan  bahwa  wilayah  Aceh  singkil berasal  dari  sebagian  wilayah  Kabupaten  Aceh  Selatan  yaitu  Kecamatan  Simpang  Kiri, Simpang  Kanan,  Kecamatan  Singkil  dan  Kecamatan  Pulau  Banyak.  Begitu  pula  dengan Undang-Undang  pembentukan  Kabupaten  Tapanuli  Tengah  yaitu  Undang-Undang  Darurat Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten  Dalam  Lingkup  Daerah  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Pada  Undang-Undang tersebut,  cakupan  wilayah  Kabupaten  Tapanuli  Tengah  disebutkan  pada  Pasal  1  ayat  (8) yang  menyatakan  bahwa  Tapanuli  Tengah  memiliki  batas  meliputi  afdeling  Sibolga  dulu (Staatsblad  1937  No.  563)  ditambah  dengan  wilayah  Negeri-Negeri  Aek  Raisan  dan  Tuka Holbung  sebagai  dimaksud  dalam  Ketetapan  Gubernur  Provinsi  Tapanuli/  Sumatera  Timur Tanggal  18  Januari  1950  No.  19/pn/dpdta/50,  sejak  telah  ditambah  menurut  Ketetapan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.982-1001 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.452
Gubernur  Provinsi  Sumatera  Utara  tanggal  15  Mei  1951  No.  20/I/PSU/jo.  Keputusan  Panitia Penyelenggara Pembentukan Provinsi Sumatera Utara tanggal 19 Agustus 1950 No. 4/D yang diperbaiki  dengan  ketetapan  Gubernur  Provinsi  Sumatera  Utara  tanggal  31  Januari  1952 tidak  bernomor  kecuali  wilayah  yang  termasuk  Kota  Besar  Sibolga.  Cakupan  dan  batas wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan pasal 1 ayat (8) tersebut, sangat sulit untuk diidentifikasikan cakupan wilayahnya Kabupaten Tapanuli Tengah. Hal ini ditambah dengan Undang-Undang  pembentukan  Kabupaten  Tapanuli  Tengah  merupakan  undang-undang darurat  dan  merupakan  produk  tahun  1950  yang  tidak  dilengkapi  dengan  peta  wilayah, maka  makin  menyulitkan  proses  identifikasi  dan  analisa  terhadap  cakupan  wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.
Kedua  undang-undang  pembentukan  daerah  baik  itu  Kabupaten  Aceh  Singkil maupun  Kabupaten  Tapanuli  Tengah  yang  tidak  dapat  menggambarkan  cakupan wilayahnya  dengan  baik  menyebabkan  pada  tahapan  ini  tidak  dapat  mengindentifikasi cakupan  wilayah  kedua  kabupaten  dengan  optimal.  Alokasi  wilayah  keempat  pulau tersebut  justru  ada  di  Kepmendagri tentang  kode,  data wilayah  administrasi  pemerintahan dan  pulau  yang  merupakan  amanat  dari  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah.  Secara  yuridis  kedua  undang-undang  pembentukan  ini  tetap  harus dijadikan pedoman dalam menentukan cakupan wilayah kedua daerah yang berbatasan. Kekurangan  yang  ada  dalam  undang-undang  pembentukan  tersebut,  perlu  dilengkapi dengan  dokumen-dokumen  pendukung  serta  kondisi  eksisting  lapangan  agar  dapat memberikan  gambaran  cakupan  wilayah  kedua  kabupaten  tersebut.  Untuk  itu  pada tahapan  selanjutnya  yaitu  delimitasi,  penulis  mengumpulkan  dan  melakukan  analisa terhadap  data/dokumen  yang  menjadi  klaim  pemerintah  daerah  yang  bersengketa  serta hasil verifikasi lapangan agar dapat menggambarkan cakupan wilayah yang tepat.

## B. Delimitasi
Tahapan  setelah  alokasi  adalah  delimitasi  yang  merupakan  tahapan  pelacakan batas daerah sehingga dapat diketahui cakupan  wilayah suatu daerah. Penetapan batas untuk  Kabupaten  Aceh  Singkil  mempedomani  pasal  5  UU  Nomor  14  tahun  1999  tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil yaitu batas Kabupaten Aceh Singkil di  sebelah  timur  berbatasan  dengan  Provinsi  Daerah  Tingkat  I  Sumatera  Utara  sementara untuk Kabupaten Tapanuli Tengah pada undang-undang pembentukannya yaitu Undang- Undang  Darurat  Republik  Indonesia  Nomor  7  tahun  1956  tentang  Pembentukan  Daerah Otonom  Kabupaten-Kabupaten  Dalam  Lingkup  Daerah  Provinsi  Sumatera  Selatan,  tidak disebutkan batas-batasnya.
Untuk pelacakan terhadap cakupan pulau yang bersengketa, sampai saat ini belum ada  SOP  yang  mengatur.  Menurut  Bu  Evi  (2024)  Analis  Kebijakan  Ahli  Muda  pada  subdit

## STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA PULAU ANTARA KABUPATEN ACEH SINGKIL PEMERINTAH ACEH DENGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.982-1001                                                      Ardi Eko Wijoyo. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.452 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Toponimi,  Data  dan  Kodefik asi  Wilayah  menyatakan  bahwa  “subdit  Toponimi  telah menyusun  SOP  terkait  penyesuaian  cakupan  wilayah  administrasi  Pemerintahan  Pulau  di Kabupaten/kota.”  Hal  ini  juga  sama  disampaikan  oleh  Ibu  Mukti  Fatimah  sebagai  Surveyor Pemetaan  Muda  di  BIG  yang  menyata kan  bahwa  “pada  rapat  Tim  Pusat  tanggal  7 September  2023,  Kemendagri  menyampaikan  SOP  penyesuaian  cakupan  wilayah administrasi  pemerintahan  pulau”.  Berikut  gambar  SOP  yang  telah  disusun  oleh  Subdit Toponimi yaitu:
Gambar 1. SOP Penyesuaian Cakupan Wilayah
Sumber: Bahan Paparan Subdit Toponimi 2023
Jika  mengacu  pada  SOP  yang  sebagaimana  disampaikan  oleh  Bu  Evi  diatas,  SOP tersebut  belum  menjadi  suatu  aturan  yang  mengikat  karena  belum  ditetapkan  ke  dalam suatu  peraturan  dan  SOP  tersebut  dapat  berjalan  jika  tidak  terjadi  permasalahan  dalam penentuan cakupan wilayah pulau.
Tahapan  awal  dari  SOP  ini  adalah  usulan  dimulai  dari  pemerintah  daerah kabupaten/kota  (tidak  ada  komplain  dari  pemerintah  daerah  yang  berbatasan)  kepada Pemerintah  Provinsi  selanjutnya  Gubernur  mengusulkan  kepada  Dirjen  Bina  Administrasi Kewilayahan  selanjutnya  dilaporkan  kepada  Menteri.  Sementara  jika  terdapat  dua pemerintah daerah yang berbatasan yang saling klaim terhadap cakupan 4 (empat) pulau, pada  SOP  ini  belum  diatur  sehingga  untuk  kasus  sengketa  pulau,  SOP  ini  belum  dapat digunakan.
Dikarenakan  belum  adanya  suatu  metode  yang  tepat  untuk  penentuan  cakupan pulau  maka  berdasarkan  penelitian  yang  terdahulu  bahwa  penentuan  cakupan  wilayah pulau  menggunakan  data/dokumen  sehingga  pada  penelitian  ini,  pelacakan  batas menggunakan  data/dokumen  serta  hasil  verifikasi  lapangan  sebagaimana  tahapan  yang ada  dalam  Permendagri  Nomor  141  tahun  2017,  tahapan  pengumpulan  dokumen merupakan  tahapan  awal  yang  menjadi  pondasi  awal  untuk  melakukan  analisa  batas daerah.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.982-1001 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.452
Pada  tahapan  pengumpulan  dokumen,  baik  itu  Aceh  maupun  Pemerintah  Provinsi Sumatera  Utara  masing-masing  menyampaikan  dokumen  yang  menguatkan  klaimnya. Dokumen.  Pemerintah  Aceh  mengajukan  dokumen  sebagai  berikut:  Surat  Gubernur  Aceh tahun 2009, Surat Gubernur Aceh tahun 2018, kesepakatan Bersama antara Pemda Tingkat I Sumatera  Utara  dan  Pemda  Istimewa  Aceh  tahun  1992,  Berita  Acara  Rapat  tanggal  31 Oktober  2002,  Kesepakatan  Bersama  antara  Pemda  Tingkat  I  Sumatera  Utara  dengan Pemda  Istimewa  Aceh  tahun  1988,  Surat  Kepala  Inspeksi  Agraria  tahun  1965  terkait kepemilikan tanah a.n Teuku Daud bin Teuku Radja.
Memperhatikan  dokumen/  data  yang  berhasil  dikumpulkan  dan  disampaikan Pemerintah Aceh tersebut di atas, dapat menggambarkan bahwa:
a. Terdapat  kesepakatan  antara  kedua  gubernur  yang  berbatasan  untuk mempedomani  Peta  Topografi  TNI  AD  tahun  1978  sebagai  dasar  penegasan batas kedua provinsi tersebut.
b. Terdapat  konsistensi  dokumen  yang  disepakati  antara  kedua  provinsi  yang berbatasan yaitu Peta Topografi TNI AD tahun 1978. Hal ini menandakan bahwa kedua pemerintah daerah provinsi tersebut menyakini bahwa Peta Topografi TNI AD  tahun  1978  telah  dapat  menggambarkan  cakupan  wilayah  masing-masing meskipun  terdapat  pernyataan  disclamer  yang  menyatakan  bahwa  batas administrasi  yang  terdapat  pada  peta  tersebut  merupakan  batas  indikatif  dan perlu dilakukan kajian lebih lanjut.
c. Pemerintah  Aceh  dapat  membuktikan  bahwa  mereka  telah  melakukan pelayanan kepada masyarakat pada empat pulau yang menjadi sengketa.
Sementara Provinsi Sumatera Utara menyampaikan dokumen sebagai berikut: hasil verifikasi Timnas Pembakuan Nama Rupabumi tanggal 14 s.d 16 Mei 2008 di Medan; Surat Gubernur Sumatera  Utara  Nomor  25/8199  tanggal  23  Oktober  2009;  Surat  Mendagri  Nomor 136/046/BAK  tanggal  4  Januari  2018;  Surat  Gubernur  Sumatera  Utara  Nomor  125/6614 tanggal 14 Juni 2022 dan Kepmendagri Nomor 050-145 tahun 2022.
Berdasarkan  dokumen  di  atas,  dapat  dapat  dilakukan  suatu  komparasi  antara dokumen  yang  disampaikan  oleh  Pemerintah  Aceh  maupun  Pemerintah  Provinsi  Sumatera Utara serta berita acara kegiatan fasilitasi yang pernah ada dalam penyelesaian sengketa pulau  keduanya.  Dengan  melakukan  perbandingan  tersebut,  maka  akan  didapatkan data/dokumen  yang  menguatkan  maupun  melemahkan  klaim  masing-masing  pemerintah daerah.  Berikut  perbandingan  data/dokumen  kedua  pemerintah  daerah  sebagaimana berikut:

## STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA PULAU ANTARA KABUPATEN ACEH SINGKIL PEMERINTAH ACEH DENGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.982-1001                                                      Ardi Eko Wijoyo. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.452 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## Tabel 1. Perbandingan Data/Dokumen Antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2024
Memperhatikan  tabel  1,  maka  terdapat  data/dokumen  yang  saling  menguatkan dan  melemahkan  klaim  kedua  pemerintah  daerah.  Jika  dilihat  dari  data/dokumen  yang menguatkan  maka  Pemerintah  Aceh  memiliki  data  yang  lebih  lama  untuk  dapat menyatakan bahwa lahan di keempat pulau tersebut telah mendapatkan pengakuan hak tanah  yang  ditandai  dengan  Surat  kepala  inspeksi  agraria  Daerah  Istimewa  Atjeh  tahun 1965.  Surat  tersebut  menyatakan  bahwa  penguasaan  tanah  di  empat  pulau  tersebut dikelola oleh orang Aceh dan surat tersebut juga membuktikan telah ada pelayanan yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  Aceh  kepada  masyarakat  meski  surat  tersebut  tidak ditindaklanjuti status haknya menjadi SHM. Selain itu juga ada kesepakatan antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara pada tahun 1988 yang mengacu pada peta topografi TNI  AD  tahun  1978  yang  menggambarkan  keempat  pulau  yang  disengketakan  masuk  ke dalam  wilayah  administrasi  pemerintahan  Provinsi  Aceh.  Jika  merujuk  pada  ketentuan UNCLOS  1982  yaitu  effective  occupation,  klaim  dari  Pemerintah  Aceh  sudah  memenuhi persyaratan  karena  sejak  tahun  1965  telah  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat terhadap  pulau  tersebut  hingga  saat  ini  dan  artinya  tidak  terdapat  tumpang  tindih pelayanan publik maupun ketidakjelasan wilayah.
Kekurangan dari Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yaitu tidak  memperhatikan  data-data  tersebut  dan  tidak  paham  akan  wilayah  administrasinya. Hal  ini  menyebabkan  ketika  kegiatan  verifikasi  Timnas  Pembakuan  dan  Penelaahan  Pulau pada tahun 2008 di Banda Aceh, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tidak  menyampaikan  posisi  keempat  pulau  tersebut  disertai  dengan  koordinat  yang  tepat kepada Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi dan Pulau saat  itu. Tentunya kesalahan
Pemerintah Provinsi Aceh Sumatera Utara Menguatkan klaim • Surat kepala inspeksi agraria Daerah Istimewa Atjeh tahun 1965 • Kesepakatan bersama antara Pemda  Daerah  Tingkat  I  Sumut dengan  Pemda  Daerah  Istimewa Aceh tahun 1988 • Kesepakatan bersama antara Pemda  Tk  I  Sumut  dengan  Pemda
Istimewa Aceh tahun 1992 • Berita  acara  rapat  pembahasan tanggal 31 Oktober 2002
• Verifikasi  Timnas  Pembakuan  Nama Rupabumi tanggal 14 s.d 16 Mei 2008
• Surat  Mendagri  Nomor  136/046/BAK tanggal 4 Januari 2018
• Kepmendagri Nomor 050-145 tahun 2022 Melemahkan klaim • Hasil  verifikasi  Timnas  Pembakuan Nama Rupabumi tahun 2008 • Surat  Gubernur  Aceh  Kepada
Mendagri tahun 2009 • Gazeter tahun 2022

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.982-1001 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.452
ini  memberikan  dampak  yang  cukup  besar  terhadap  cakupan  wilayah  pulau  bagi  Aceh maupun Kabupaten Aceh Singkil.
Jika ditinjau dari aspek hukum, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara lebih diuntungkan karena adanya Kepmendagri Nomor 050-145 tahun 2022 yang menetapkan keempat pulau masuk  ke  dalam  cakupan  wilayah  administrasi  Provinsi  Sumatera  Utara.  Provinsi  Sumatera Utara  telah  mendapatkan  kepastian  secara  hukum  terkait  posisi  4  (empat)  pulau  tersebut meskipun secara de facto masih terjadi perdebatan dengan Aceh.
Setelah  tahapan  pengumpulan  dokumen  sebagaimana  di  atas,  maka  selanjutnya dilakukan  pelacakan  batas  di  lapangan.  Pada  tahap  ini,  peneliti  melakukan  validasi dokumen  dan  data  sebagaimana  di  atas  dengan  kondisi  di  lapangan  untuk  menguji kebenaran dokumen tersebut. Berikut adalah tabel validasi data dan dokumen yang dimiliki oleh  pihak  Aceh  dan  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara  sebagai  dasar  klaim  mereka terhadap kepemilikan empat pulau tersebut sebagai cakupan wilayah administrasinya:
Tabel 2 . Validasi data/dokumen dengan kondisi lapangan No. Data/ Dokumen Kondisi lapangan Data dari Aceh 1. Surat Kepala Inspeksi Agraria Tahun 1965 Eksisting  di  lapangan  benar  terdapat  kebun  kelapa sebagaimana  yang  terdapat  dalam  surat  tersebut  dan berdasarkan pengakuan petani penggarap tersebut, bahwa pemilik lahan kebun kelapa itu adalah warga Aceh dan dia hanya menyewa. 2 Kesepakatan  bersama  tahun 1992 yang mempedomani peta Jantop  TNI  AD  tahun  1978 sebagai  acuan  penegasan batas daerah Pemerintah  Aceh  dan  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Singkil yang  aktif  membangun  fasilitas  di  keempat  pulau  dengan menggunakan  dana  APBD  sementara  Pemerintah  Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tidak  melakukan  pembangunan  apapun  sehingga  tidak terjadi overlapping anggaran pembangunan 3 Surat  Gubernur  Aceh  tahun 2009 Posisi titik koordinat antara surat dengan kondisi eksisting tidak sesuai.  Ada  kesalahan  koordinat  pada  surat Gubernur  Aceh yang  tidak  sesuai  dengan  lokasi  4  (empat)  pulau  yang disengketakan 4 Berita  acara  rapat  tanggal  31 Oktober 2002 Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil membangun tugu batas sebagai  pengganti  pilar  PBU  yang  telah  disepakati  pada tahun 2007 di Pulau Panjang Sumatera Utara 1 Verifikasi  Timnas  Pembakuan Rupabumi tanggal 14 s.d 16 Mei 2008 Hasil  verifikasi  memasukkan  keempat  pulau  ke  dalam cakupan wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, namun hasil di lapangan  tidak  didapatkan  bentuk pembangunan,
pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara  maupun  Pemerintah  Kabupaten  Tapanuli  Tengah  dan bukti dokumen yang menyatakan keempat pulau ini wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah 2 Surat Mendagri Nomor 136/046/BAK  tanggal  4  Januari 2018  hal  Tanggapan  Atas  Surat Gubernur Sumatera Utara
Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara  dan  Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tidak mengelola keempat pulau tersebut,  tidak  melakukan  pembangunan  maupun  fasilitasi pelayanan  karena  dianggap  merupakan  pulau  tidak berpenghuni
3 Surat  Gub.  Sumatera  Utara Nomor 125/6614 tanggal 14 Juni 2022 perihal Keberadaan

## STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA PULAU ANTARA KABUPATEN ACEH SINGKIL PEMERINTAH ACEH DENGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.982-1001                                                      Ardi Eko Wijoyo. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.452 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2024
Memperhatikan tabel di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Pemerintah Aceh baik itu pemerintah provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah membangun beberapa fasilitasi seperti dermaga, tugu selamat datang. Pemerintah  Aceh  dan  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Singkil  lebih  proaktif  dalam memberikan  pelayanan  dan  pembangunan  sarana  prasarana  meskipun  beberapa di antaranya sudah rusak atau tidak terawat. Hal yang mendasari dalam melakukan pembangunan adalah kesepakatan – kesepakatan dokumen yang telah ada pada beberapa rapat.
b. Pada  waktu  wawancara  dengan  masyarakat  di  Pulau  Panjang,  terdapat  ahli  waris pengelola  kebun  yang  berada  di  4  (empat)  pulau  tersebut  dan  menyerahkan  surat bukti pengelolaan  tanah yang  ditandatangani  oleh Kepala  Inspeksi  Agraria  Daerah Istimewa  Aceh  pada  tahun  1965  kepada  Kemendagri.  Hal  ini  didukung  juga pengakuan warga Kabupaten Tapanuli Tengah yang menyewa lahan tersebut untuk digarap merupakan lahan milik warga Kabupaten Aceh Singkil.
c. Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara  dan  Pemerintah  Kabupaten  Tapanuli  Tengah sampai  saat  ini  tidak  melakukan  kegiatan  pelayanan  masyarakat,  sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ngadimin, analis kebijakan ahli muda pada Biro Tata Pemerintahan  yang  menyatakan  “Pemerinta h  Provinsi  Sumatera  Utara  maupun Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tidak membangun sarana dan prasarana di keempat  pulau  tersebut,  karena  pada  keempat  pulau  tersebut  tidak  terdapat masyarakat.”
Berdasarkan hasil pengumpulan data dan dokumen serta pelacakan batas di atas dengan melakukan validasi data dan dokumen dengan kondisi eksisting maka:
a. Secara yuridis meskipun kedua undang-undang pembentukan tidak ada yang dapat menjelaskan  posisi  keempat  pulau  tersebut  masuk  ke  dalam  cakupan  wilayah administrasi Kabupaten Aceh Singkil atau Kabupaten Tapanuli Tengah, namun Provinsi Sumatera  Utara  lebih  diuntungkan  dengan  adanya  ketetapan  Kepmendagri  Nomor 050-145  Tahun  2022  yang  direvisi  menjadi  Kepemendagri  Nomor  100.1.1-6117  tahun 2022  yang  memberikan  kode  keempat  pulau  tersebut  masuk  ke  dalam  cakupan wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah. Akan tetapi, de facto di lapangan ditemui  pengelolaannya  oleh  Pemerintah  Aceh  Singkil  bahkan  terkesan  Pemerintah Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tidak merawat keempat pulau yang menjadi obyek sengketa.
empat pulau di Provinsi
Sumatera Utara.
4 Kepmendagri  Nomor  050-145
Tahun 2022

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.982-1001 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.452
b. Dilihat dari historisnya, memang benar di kondisi eksisting keempat pulau ini masuk ke dalam  wilayah  Aceh  dilihat  dari  adanya  dokumen  surat  keteragan  agraria  maupun pengakuan masyarakat di sekitar pulau maupun penggarap kebun di Pulau Panjang yang merupakan warga Kabupaten Tapanuli Tengah.
c. Pengamatan di lapangan, secara sosial dan budaya yang berkembang adalah adat Aceh. Hal ini dibuktikan dengan adanya larangan untuk mencari ikan pada hari jumat dan  jika  ada  nelayan  yang  melanggar  akan  dikenakan  sanksi  qanun  Aceh.  Aturan adat  ini  dipatuhi  tidak  hanya  oleh  nelayan  yang  berasal  dari  Aceh  namun  juga nelayan yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara.
d. Pada  keempat  pulau  tersebut  terkait  dengan  pelayanan  publik,  Pemerintah  Aceh telah  melaksanakan  sejak  tahun  1965  yaitu  adanya  pelayanan  sertifikasi  lahan meskipun berdasarkan pernyataan dari Yuliantoro (2023) pegawai ATR/BPN yaitu “surat  tersebut  belum  merupakan  surat  hak  milik  sampai  dengan  pemilik  terseb ut membayarkan  pajak  sebagaimana  tertera  dalam  surat  tersebut,  namun  BPN  pada waktu  itu  masih  di  bawah  Departemen  Dalam  Negeri,  sehingga  lokasi  penerbitan surat tersebut dapat dijadikan acuan sebagai wilayah administrasi.”
e. Secara  geografis,  memang  keempat  pulau  yaitu  Pulau  Mangkir  Gadang,  Pulau Mangkir  Ketek,  Pulau  Lipan  dan  Pulau  Panjang  lebih  dekat  kepada  daratan Kabupaten  Tapanuli  Tengah  namun  ketika  dilakukan  verifikasi  lapangan,  tidak didapatkan bukti yang mendukung kepemilikan Kabupaten Tapanuli Tengah
2. Perumusan Strategi Penyelesaian Sengketa Pulau
Untuk menyelesiakan permasalahan sengketa pulau antara Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara  akan  dilakukan  dengan  memberikan  pembobotan  pada  tiap  strategi  sehingga didapatkan suatu strategi yang tepat untuk dilakukan. Setelah mengindentifikasikan faktor – faktor  penyebab  sengketa,  selanjutnya  melakukan  analisa  sehingga  dapat  mengetahui kelemahan dan kelebihan data dan dokumen maka penulis merumuskan beberapa strategi penyelesaian  yang  disampaikan  kepada  para  narasumber.  Strategi  yang  dirumuskan  oleh penulis adalah sebagai berikut:
a. Menyusun SOP tentang penyelesaian sengketa pulau
b. Penguatan  prosedur  penyusunan  Kepmendagri  tentang  Kode,  Data  Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau
c. Revisi Kepmendagri Kode, Data Wilayah dan Pulau dengan mengubah cakupan wilayah keempat pulau masuk ke wilayah administrasi Kabupaten Aceh Singkil
d. Penguatan pemahaman pimpinan terhadap penyelesaian sengketa pulau.
Keempat  strategi  yang  disusun  oleh  penulis  diberikan  bobot  yang  berbeda-beda  sesuai dengan  tingkat  kepentingannya.  Strategi  a  dan  b sebagaimana  di  atas  memiliki bobot  0,3

## STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA PULAU ANTARA KABUPATEN ACEH SINGKIL PEMERINTAH ACEH DENGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.982-1001                                                      Ardi Eko Wijoyo. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.452 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
karena  memiliki  tingkat  kepentingan  yang  tinggi  dan  akan  menjadi  pedoman  jika  terjadi sengketa pulau di kemudian hari, sudah memiliki langkah-langkah penanganan yang tepat dan finalnya kepmendagri tentang kode, data wilayah administrasi kewilayahan cukup kuat untuk menghadapi gugatan. Strategi c memiliki bobot 0,25 karena berdasarkan hasil analisa dan  verifikasi  lapangan,  keempat  pulau  memang  masuk  ke  dalam  cakupan  wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Strategi terakhir yakni D adalah penguatan pemahaman pimpinan terhadap  penyelesaian  sengketa  pulau  dengan  bobot  0,15  perlu  dilakukan  karena  di internal Kemendagri masih banyak yang belum paham cara penanganan sengketa pulau. Dari hasil kuesioner yang disampaikan kepada narasumber didapatkan hasil sebagai berikut:
Tabel 3 . Strategi Penyelesaian Sengketa Pulau No. Strategi Hasil 1 Menyusun SOP tentang penyelesaian sengketa pulau 23,1 2 Penguatan  prosedur  penyusunan  Kepmendagri  tentang  Kode,  Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau 21,9 3 Revisi  Kepmendagri  Kode,  Data  Wilayah  dan  Pulau  dengan  mengubah cakupan wilayah keempat pulau masuk ke wilayah administrasi Kabupaten Aceh Singkil 15 4 Penguatan  pemahaman  pimpinan  terhadap  penyelesaian  sengketa pulau. 12 Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2024
Penjelasan:
1) Menyusun  SOP  tentang  penyelesaian  sengketa  pulau;  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini, kelengkapan  dokumen,  pelayanan  yang  telah  dilakukan  serta  kesesuaian  dokumen dengan kondisi eksisting dapat dijadikan sebagai dasar acauan dalam penyusunan SOP sebagaimana  hasil  penelitian-penelitan  sebelumnya  yang  menyatakan  faktor effective occupation cukup  efektif.  Penyusunan  SOP  tentang  penyelesaian  sengketa  pulau merupakan prioritas pertama, perlu segera dibentuk tim pokja pusat  untuk merumuskan SOP  tersebut.  Adanya  SOP  penyelesaian  sengketa  ini  diharapkan  dapat  diaplikasikan untuk  penyelesaian  sengketa  pulau  antara  Aceh  dengaan  Provinsi  Sumatera  Utara  ini. Data dan dokumen sudah lengkap, kajian sudah dilakukan dilengkapi dengan prosedur yang tepat sehingga keputusan untuk penyelesaian sengketa pulau ini sudah memenuhi syarat  teknis  dan  prosedur  sehingga  ketika  dimasukkan  dalam  revisi  kepmendagri  dan dilakukan  gugatan  dapat  dimenangkan.  Tepat  secara  substansi,  tepat  secara  prosedur dan  kewenangan  menyebabkan  tidak  ada  celah  hukum  dan  dapat  dipedomani  bagi pemerintah daerah.
2) Penguatan prosedur penyusunan Kepmendagri tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan  dan  Pulau;    Strategi  ini  juga  perlu  segera  dilakukan  agar  ketika Kementerian  Dalam  Negeri  menetapkan  Kepmendagri  tentang  Kode,  Data  Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau sinkon dengan data-data yang ada seperti gazeter yang  dikeluarkan  BIG,  rekomendasi  pulau-pulau  oleh  Kementerian  Kelautan  dan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.982-1001 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.452
Perikanan, hasil survei Pushidros TNI AL. Hal ini juga harus segera dilakukan karena untuk menutup  celah  hukum  jika  terjadi  sengketa  pulau.  Penentuan  cakupan  wilayah  pulau memiliki  efek  yang  cukup  besar  karena  berpengaruh  terhadap  kewenangan pengelolaan  laut,  luas  wilayah  yang  menjadi  dasar  penentuan  DAU  dan  DAK.  Seperti yang  terjadi  pada  sengketa  pulau  antara  Aceh  dengan  Provinsi  Sumatera  Utara  ini, ketika  Kepmendagri  Nomor  050-145  Tahun  2022  direvisi  dengan  Kepmendagri  Nomor 100.1.1-6117  tahun  2022  dengan  tetap  memasukkan  keempat  pulau  masuk  ke  dalam cakupan  wilayah  Kabupaten  Tapanuli  Tengah  ternyata  BIG  mengeluarkan  gazeter terbaru  dengan  mengubah  cakupan  wilayah  keempat  pulau  tersebut  masuk ke dalam wilayah  Indonesia  artinya  tidak  dimasukkan  ke  dalam  Kabupaten  Aceh  Singkil  maupun Kabupaten  Tapanuli  Tengah  karena  merupakan  pulau  yang  bersengketa.  Hal  ini tentunya akan menimbulkan kerancuan.
3) Revisi Kepmendagri Kode, Data Wilayah dan Pulau dengan mengubah cakupan wilayah keempat  pulau  masuk  ke  wilayah  administrasi Kabupaten  Aceh  Singkil;  Khusus  untuk penelitian  ini,  berdasarkan  hasil  kajian  dan  veriifkasi  lapangan,  tim  pusat  perlu  untuk melakukan  revisi  Kepmendagri  Kode,  Data  Wilayah  dan  Pulau  dengan  mengubah cakupan wilayah keempat pulau masuk ke wilayah administrasi Kabupaten Aceh Singkil. Secara  data  dan  dokumen  yang  ada  cukup  kuat  menyatakan  bahwa  memang keempat pulau tersebut merupakan cakupan wilayah admnistrasi dari Kabupaten Aceh Singkil dan juga di kondisi eksisting, pemerintah Aceh telah melakukan pelayanan publik sehingga  ketika  dilakukan  peralihan  masyarakat  yang  memanfaatkan  keempat  pulau tersebut  untuk  beraktivitas  tidak  mengalami  kesulitan.  Namun  perubahan  ini  memiliki dampak  politis  yang  cukup  tinggi  untuk  itu  perlu  adanya  SOP  terlebih  dahulu  sebagai landasan kuat untuk pengubahan kode pulau.
4) Penguatan  pemahaman  pimpinan  terhadap  penyelesaian  sengketa  pulau;  Latar belakang  pimpinan  di Kementerian  Dalam  Negeri yang  bukan  merupakan  orang  teknis serta merupakan kementerian politis menyebabkan banyak sekali pertimbangan dalam memutuskan  suatu  permasalahan  termasuk  pulau.  Pulau  yang  menyangkut  cakupan wilayah  administrasi  merupakan  putusan  politis  yang  memiliki  banyak  risiko  ketika ditetapkan  masuk  ke  dalam  salah  satu  daerah.  Sebagai  contohnya  mantan  Direktur Toponimi  dan  Batas  Daerah  yang  memutuskan  dengan  menggunakan  peraturan  yang tidak tepat maka akan memberikan dampak yang kurang baik bagi pemerintah daerah dan  juga  pimpinan  di  Direktorat  Dirjen  maupun  Menteri.  Untuk  itu  agar  dapat memberikan  masukan/saran  baik  bagi  pimpinan  yaitu  dengan  merealisasikan  strategi nomor1  dan  2  di  atas,  agar  dapat  memberikan  pemahaman  tentang  kelebihan  dan kekurangan  dari  suatu  keputusan  yang  akan  diambil.  Keputusan  yang  diambil  ini

## STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA PULAU ANTARA KABUPATEN ACEH SINGKIL PEMERINTAH ACEH DENGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.982-1001                                                      Ardi Eko Wijoyo. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.452 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
merupakan  keputusan  politis  sehingga  dengan  mengetahui  kelebihan  dan kekurangannya dapat meminimalisasikan efek yang muncul dari kebijakan tersebut.

## KESIMPULAN
Sengketa pulau antara Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Tapanuli Tengah sudah berlangsung  sejak  lama  dan  belum  ada  keputusan  final  sampai  sekarang.  Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa penyebab sengketa pulau antara Kabupaten Aceh Singkil Pemerintah  Aceh  dengan  Kabupaten  Tapanuli  Tengah  Provinsi  Sumatera  Utara  adalah faktor  yuridis,  ekonomi,  historis,  sosial,  pelayanan  masyarakat  dan  geografis.  Untuk  dapat mengatasi  permasalahan  tersebut  maka  strategi  yang  disarankan  adalah  menyusun  SOP tentang  penyelesaian  sengketa  pulau;  penguatan  prosedur  penyusunan  Kepmendagri tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau; revisi Kepmendagri Kode, Data  Wilayah  dan  Pulau  dengan  mengubah  cakupan  wilayah  keempat  pulau  masuk  ke wilayah  administrasi  Kabupaten  Aceh  Singkil;  penguatan  pemahaman  pimpinan  terhadap penyelesaian  sengketa  pulau.  Dari  hasil  penelitian  strategi  yang  menjadi  prioritas  pertama adalah  menyusun  SOP  tentang  penyelesaian  sengketa  pulau  dan  yang  menjadi  prioritas terakhir adalah penguatan pemahaman pimpinan terhadap penyelesaian sengketa pulau.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiputra, Y. S. , A. Bismar. , A. Oksep. , P. Jamhur. , Suryaningsih. , H. M. F. (2020). Pemetaan Konflik Kajian Empiris Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.
Akbar,  S.  (2018).  Analisa  Masalah-Masalah  Yang  Muncul  Dalam  Pemekaran  Wilayah  Baru Pada Penyelenggaraan Otonomi Daerah. JLAGANIS, 3, 1 – 15.
Andik, W., & Muqoyyidin. (2013). Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan.
Aziz  Hasyim,  S.,  Hadi  Dharmawan,  A.,  &  Bambang  Juanda,  dan.  (2010).  Analisis  Konflik Perebutan Wilayah di Provinsi Maluku Utara (Vol. 04).
Darusman,  Y.  Mulyana.  ,  F.  Anissa.  ,  S.  B.  Dwi.  ,.  (2020).  The  Study  of  Natuna  Island  Dispute Between  Indonesia  and  China  Based  On  UNCLOS  1983.  Advances  in  Social  Science, Education and Humanities Research, 499, 386 – 394.
Donaldson,  J.  W.,  &  Williams,  A.  J.  (2008).  Delimitation  and  Demarcation:  Analysing  the Legacy of Stephen B. Jones’s Boundary-Making. Geopolitics, 13(4),676 – 700.
Fareha  Binti  Mohamad  Zukri,  N.,  Argo  Victoria,  O.,  &  Eko  Apriliyanto,  F.  (2019).  Dispute International Between Indonesia And Malaysia Seize On Sipadan And Lingitan Island. In International Journal of Law Recontruction: Vol. III (Issue 1).
Guo, R. (2015). Cross Border Management : Theory, Method, and Application. Springer Berlin Heidelberg Dordrecht London
Gede, D., & Mangku, S. (2018). Legal Implementation On Land Border Management Between Indonesia and Papua New Guinea Accroding To Stephen B. Jones Theory.
Kasus  Konflik  Perebutan  Wilayah  Antara  Kabupaten  Halmahera  Barat  dan  Kabupaten Halmahera Utara tentang Enam Desa Aziz Hasyim, S., Hadi Dharmawan, A., & Bambang Juanda, dan. (2010). Analisis Konflik Perebutan Wilayah di Provinsi Maluku Utara (Vol. 04).
Khomsin,  Widiastuty,  R.,  Alif,  T.  F.,  &  Artanto,  E.  (2015).  A  Determination  Analysis  of  Regional Maritime Boundary Based on Regulation of Home Ministry Affair Number 76 in 2012 (Case Study: Dispute of Galang Island Border between Surabaya and Gresik). Procedia  Earth and Planetary Science, 14, 83 – 93. https://doi.org/10.1016/j.proeps.2015.07.088

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.982-1001 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.452
Joyosumarto, S., Subaryono, S., Sutisna, S., & Wardaya, D. (2014). Geospatial Information and Regional Boundary Disputes in the Regional Boundary Demarcation During the Regional Autonomy Era in Indonesia (Issue 7175).
Laura  Nader  &  Harry  F.  Todd  Jr,  The  Disputing  Process  Law  in  Ten  Societies,  New  York:
Columbia University Press, 1978, Hlm. 9-11
La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626 – 642. https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18
Mahmuzar, M. (2018). Sengketa Tapal Batas Antar Daerah Otonom Di Indonesia: Studi Kasus
Di Provinsi Riau. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25 (2), 400 – 423.
https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art10
Mareto,  I.  (2022).  Perspective  Of  International  Law  On  Maritime  Territorial  Dispute:  Case Between Indonesia And Timor Leste.
Mukti,  Ri.  A.  (2015).  Pemekaran  Daerah,  Euforia  Demokrasi  yang  Menuai  Polemik  Baru (Ditinjau Dari Segi Aparatur Daerah, Fiskal dan Politis).
Mumek,  G.  E.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Tentang  Pembentukan  Daerah  Otonom  Baru  Menurut Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah.  Lex Administratum, VIII, 15 – 25.
Moore, Christopher. W, 1986. The Mediations Process, Jossey Bass inc Publishers: San Fransisco Pinori,  J.  J.  (2014).  Dampak  Otonomi  Daerah  Terhadap  Konflik  Batas  Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. Lex Administratum, II, 151 – 161.
Raharjo  Jati,  W.  (2012).  Inkonsistensi  Paradigma  Otonomi  Daerah  di  Indonesia:  Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi.
Rahim, A. (2014). Sengketa Pulau Berhala. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 14,
43 – 53.
Rusli,  A.  A.  (2023).  MANAJEMEN  KONFLIK  TAPAL  BATAS  (Studi  Kasus  Sengketa  Tapal  Batas  di Kampung Jayapura dan Kampung Suak Merambai Kecamatan Bungaraya).
Sahyana,  Y.  (2019).  Penyelesaian  Sengketa  Batas  Daerah  Menggunakan  Pendekatan Regulasi. Jurnal Konstituen, 1, 45 – 58.
Suaib Rahmat. (2020). Urgensi pemekaran di indo. Jurnal Goverment of Achipelago, 1, 34 – 44. Suparto.  (2017).  Otonomi  Daerah  di  Indonesia:  Pengertian,  Konsep,  Tujuan,  Prinsip  dan Urgensinya.
Wili,  O. :,  Palakum,  Y.,  &  Sampe,  S.  (n.d.).  Konflik  Tapal  Batas  Wilayah  Antara  Kabupaten Bolaang Mongondow Dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Yandra,  A.  (2016).  Pembentukan  Daerah  Otonomi  Baru  Problematik  Dan  Tantangannya  Di Indonesia.
Yusuf, J. H. (2023). Pemekaran Dan Konflik Batas Wilayah Dalam Perspektif Teoritik. GeoCivic Jurnal, 6(1), 98 – 110. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang  Darurat  Republik  Indonesia  Nomor  7  tahun  1956  tentang  Pembentukan Daerah  Otonom  Kabupaten-Kabupaten  Dalam  Lingkungan  Daerah  Provinsi  Sumatera Selatan
Undang-Undang Nomor 14 tahun 1999  tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah
Permendagri Nomor 141 tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah
Permendagri Nomor 58 tahun 2021 tentang Kode, Data, Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau
Kepmendagri  Nomor  100.1.1-6117  tahun  2022  tentang  Pemberian  dan  Pemutakhiran  Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.