## PENDAHULUAN
Transisi demokratis di Indonesia pada akhir tahun 1990an yang diwarnai  dengan  terjadinya  berbagai  peristiwa  konflik  etno- relijius, antara lain di Kalimantan, Maluku dan Poso (lihat antara lain kajian vanKlinken 2007; Noordholt dan vanKlinken 2007; McRae 2016) mendorongkan pembahasan isu etnisitas dan politisasinya.  Di masa sebelum itu pembahasan perihal SARA (Suku–Agama–Ras–Antargolongan) cenderung ditabukan, dalam artian wacana pluralisme dan heterogenitas etnik tak dibicarakan, karena ada kehendak untuk membangun negara nation dan dalam rangka menguatkan identitas kewarganegaraan ( citizenship ) (Tirtosudarmo 2001).  Ada pula kekhawatiran bahwa informasi mengenai etnisitas akan meningkatkan kesadaran etnis, hal mana akan merugikan kesatuan nasional (Suryadinata et al 2003).
Banyak kajian mengenai politik (dan konflik) etnisitas membahas perebutan sumberdaya politik, yaitu perebutan untuk tujuan memperoleh kekuasaan melalui pemilihan Kepala Daerah dan/ atau pemekaran wilayah (Roth 2009; Tanasaldy 2009; Tanasaldy 2012),  atau untuk memperoleh pengaruh di dalam percaturan ekonomi politik lokal (Aragon 2009; Sjaf 2014).  Desentralisasi
menjadi faktor yang memunculkan sentimen lama di tingkat lokal dan berdampak pada gesekan-gesekan dalam interaksi di antara penduduk lokal dengan penduduk pendatang atau transmigran (Sudagung 2001; Kivimaki 2005).  Perebutan mata pencaharian yang relatif sama dan terbatas di antara suku Madura (pendatang) dan suku Dayak (lokal), menjadi akar konflik etnis di Kalimantan Barat (Human Rights Watch 1998).
Politik etnisitas untuk mengakses sumberdaya agraria dipaparkan D’Andrea (2013) pada kajian mengenai Orang Katu di Sulawesi Tengah yang membuat klaim atas sumberdaya tanah dengan membentuk ulang dan menghidupkan kembali identitas adat dan kelembagaan adat.  Pada Suku Anak Dalam di Jambi,  Steinebach (2013) menjelaskan klaim atas ‘tanah adat ulayat’ yang dikuasai perkebunan kelapa sawit dilakukan oleh beragam kelompok dengan  menggabungkan wacana kelokalan ( authochthon ), adat ( indigeneity ), dan petani tunakisma ( landless peasants ).  Di Sulawesi Tengah, Abdulkadir-sunito dan Sitorus (2007) memaparkan bagaimana orang lokal di desa Watumaeta mengklaim tanah warisan yang terletak di dalam wilayah Taman Nasional.  Klaim yang mewacanakan ketimpangan sumberdaya ekonomi antara orang lokal dengan pendatang yang berbeda

## BATAS POLITIK ETNISITAS? MIGRASI DAN TRANSFORMASI DATARAN TINGGI DI SULAWESI TENGAH
The Limit to Politics of Ethnicity? Migration and Upland Transformation in Central Sulawesi
Melani Abdulkadir-sunito 1 , Soeryo Adiwibowo 2 , Endriatmo Soetarto 3 , Rilus A.Kinseng 4 , Sean Foley 5
1 Mahasiswa Pascasarjana (S3) Program Studi Sosiologi Pedesaan, SPs IPB
2 Ketua Komisi Pembimbing, Pengajar di Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB 3,4 Anggota Komisi Pembimbing, Pengajar di Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB
5 Anggota Komisi Pembimbing, The Samdhana Institute
E-mail: melani@samdhana.org

## ABSTRACT
Although in early 2000s ethnic politics was used to gain access to land inside the National Park, thus transformed land use in an upland village in Central Sulawesi, a decade later it losts its role as the main driver to further expansion of agriculture-land.  Using political ecology approach, this paper discusses territorialization through politics of ethnicity and ethnicity/identity as mechanism to access. The findings indicated that ethnic politics are enabled, and constrained, by certain conditions within the community as well as from external situation.  In the latter trajectory of upland transformation, politics of ethnicity are constrained by an alteration of ethnic groupings as new migrants came to the village community, a ‘leveling-off playing field’ in land access and high-external input agriculture commodities, as well as a change in forest-policy.
Keywords: ethnic politics, migration, upland transformation

## ABSTRAK
Meski pada permulaan tahun 2000an politik etnisitas digunakan untuk memperoleh akses atas tanah hutan di dalam Taman Nasional, lantas merubah penggunaan lahan pada suatu desa dataran tinggi di Sulawesi Tengah, satu dekade setelahnya politik etnisitas tak lagi berperan dalam ekspansi lanjutan tanah pertanian itu. Menggunakan pendekatan ekologi politik, tulisan ini membahas teritorialisasi melalui politik etnisitas dan penggunaan kuasa etnisitas/identitas sebagai mekanisme untuk mengakses.  Temuan penelitian menunjukkan bahwa politik etnisitas dimungkinkan, ataupun dibatasi, oleh kondisi-kondisi di dalam komunitas maupun situasi eksternal.  Pada trajectory transformasi desa yang belakangan, politik etnisitas dibatasi oleh perubahan pengelompokan etnis akibat migrasi baru pada komunitas desa yang kian beragam etnis, suatu leveling-off playing field dalam akses atas tanah dan budidaya komoditas pertanian tinggi-input yang mengarah pada pemerataan kesempatan ekonomi dan pendapatan, serta perubahan dalam kebijakan kehutanan.
Kata kunci: politik etnisitas, migrasi, transformasi dataran tinggi pedalaman
etnis ini diajukan pada saat hubungan antar-agama tegang akibat imbas kerusuhan Poso (tahun 2001–2005).  Tanah pinggir hutan konservasi yang memiliki fungsi ekologis, dengan demikian, menjadi arena kontestasi (etno-, ekonomi-) politik.
Penelitian ini mengambil wilayah kajian yang sama, yaitu desa Watumaeta, dan bermaksud mengamati kelanjutan situasi politik etnisitas yang dipaparkan di atas.  Pada tahun 2005 pihak desa Watumaeta dan Balai Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) menandatangani Kesepakatan Konservasi Masyarakat (KKM) yang memberi ijin garap atas tanah dalam hutan sepanjang tidak diperluas dan diperjualbelikan 1 .  KKM ini menjadi penanda keberhasilan klaim atas wilayah TNLL, yang berarti pula keberhasilan memanfaatkan wacana etnisitas untuk tujuan memperoleh sumberdaya tanah.
Satu dekade setelah KKM ditandatangani, pada kunjungan lapang tahun 2016 diamati bahwa tanah pertanian makin meluas ke dalam TNLL.  Pendatang baru masuk, pemukiman dan tanah pertanian meluas, budidaya cokelat berdampingan dengan budidaya sayuran dataran tinggi.  Diperoleh pula informasi terjadinya banjir bandang pada tahun 2010 akibat tutupan lahan  hutan  yang  kian  berkurang.    Perubahan-perubahan  ini memunculkan pertanyaan: bagaimana menjelaskan berlanjutnya perluasan tanah untuk pertanian ke dalam hutan TNLL?  Jika perluasan tanah pertanian ini pada tahun 2000an dimaksudkan sebagai garapan penduduk lokal, saat ini tanah lebih banyak digarap pendatang; mengapa demikian?  Apakah politik etnisitas digunakan lagi dalam klaim terbaru atas tanah hutan TNLL? Ataukah, sebagaimana pengamatan Aspinall (2011) atas trajectori politisasi dan mobilisasi etnisitas di era transisi demokratis di Indonesia tahun 1998an, terjadi pasang surut dan wacana etnisitas tak lagi penting?
Dalam kerangka besar memindai trajectori transformasi desa dataran tinggi, tujuan tulisan ini secara khusus adalah untuk menjelaskan  kondisi-kondisi  yang  memungkinkan  etnisitas sebagai bundle of powers dimanfaatkan, atau tak dapat dimanfaatkan, untuk mengakses sumberdaya tanah.  Kondisi ini berkait  dengan perubahan komposisi penduduk, akses atas tanah dan komoditas pertanian, serta dinamika teritorialisasi sumberdaya agraria.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan sudut pandang kualitatif karena memandang realitas adalah subyektif dan bermacam ( multiple ) sebagaimana dilihat oleh partisipan kajian.  Oleh karenanya dalam memahami suatu fenomena, peneliti mengutamakan interaksi dengan tineliti.  Dengan memahami bahwa informasi selalu terikat konteks, penelitian ini menyusun akurasi informasi dengan  melakukan  verifikasi  pada  informan  lain,  atau  dengan melakukan  triangulasi  pada  sumber-sumber  informasi  yang berbeda (Creswell 1994).
Untuk menjawab tujuan penelitian, dipilih pendekatan Ekologi Politik karena pandangan bahwa perubahan lingkungan dan kondisi ekologis merupakan produk proses atau tindakan ekonomi- politik (Bryant dan Bailey 2000; Robbins 2004; Perreault et al 2015).  Secara metodologis, ekologi politik berhubungan dengan
1 Hal-hal yang disepakati dalam KKM adalah (1) tanah hutan dalam TNLL yang sudah dibuka boleh tetap digarap, (2) tanah tersebut tidak boleh diperluas dan diperjualbelikan, (3) dilakukan penanaman pohon-pohon hutan, dan (4) desa mengatur pembagian tanah garapan yang merata bagi semua penduduk kampung. KKM juga dibuat dengan beberapa desa-desa yang langsung berbatasan dengan TNLL (semisal Wuasa, lihat Sunito 2004).
teori praktek sosial yang memahami masyarakat melalui praktek para pengguna sumberdaya, atau para aktor, dan relasi–relasi sosial yang menyertai proses produksi sejalan dengan keberadaan mereka dalam ruang dan waktu, atau spasialitas tertentu, serta dalam  hubungan-hubungan  sosial  yang  lebih  luas  (D’Andrea 2013; lihat pula istilah ‘konjungtur’ dari Tania Li 2014).
Secara khusus dijelajahi narasi ekologi politik mengenai akses dan identitas (Robbins 2004; Perreault et al 2015) dalam konsep teritorialisasi melalui politik etnisitas.  Politik etnisitas dimaknai sebagai pemanfaatan segenap identitas askriptif (etnis, agama dan lainnya) dalam persaingan memperebutkan sumberdaya politik dan  sumberdaya  sosial-ekonomi  (Esman  1994;  vanKlinken 2007; Thung et al 2010; Aspinall 2011).    Teritorialisasi adalah mekanisme untuk mengontrol orang dan sumberdaya dengan mengatur wilayah atau tanah (Peluso dan Lund 2011) yang berakibat membatasi cara bagaimana, dan oleh siapa, suatu wilayah dapat dimanfaatkan (Vandergeest dan Peluso 1995 dalam Sikor dan Lund 2009; D’Andrea 2013).  Teritorialisasi merupakan (dan sekaligus memproduksi) bundle of powers dan mekanisme-mekanisme untuk membatasi akses (Ribot dan Peluso 2003; Peluso dan Lund 2011).  Karena akses menjelaskan, “…siapa yang bisa (atau tak bisa) memperoleh apa, dengan cara- cara bagaimana, dan kapan (yaitu dalam situasi apa)” (Neale 1998 dalam Ribot dan Peluso 2003), maka mekanisme akses mana – dari bundle of powers teknologi, modal, pasar, tenaga kerja,  pengetahuan,  identitas  dan  hubungan-hubungan  sosial  – yang penting pada suatu waktu adalah masalah empiris.
Penekanan pada identitas sebagai salahsatu bundle of powers dan kesejajarannya dengan teori praktek sosial berarti pula memahami identitas sebagai suatu konstruksi sosial; ada ciri tidak tetap atau bisa berubah dalam identitas itu.  Ini misalnya ada dalam pandangan mengenai siapa ‘orang asli’ berikut hak-hak atas tanah dan sumberdaya lainnya yang menyertainya.  Esman (1994) menyatakan, etnisitas tak dapat dipolitisir kecuali suatu musabab dasar inti ingatan, pengalaman, atau makna menggerakkan orang untuk melakukan tindakan kolektif.  Pada saat yang sama, agensi tak sepenuhnya memiliki kehendak bebas (D’Andrea 2013; lihat pula pembahasan mengenai ‘struktugensi’ dalam Kinseng 2017). Kepala  desa,  tokoh  masyarakat,  dan  lain  otoritas  non-negara dapat menjadi pengatur dan pengalokasi akses secara selektif berbasis identitas (Ribot dan Peluso 2003) namun kuasa mereka terbatas pada waktu dan ruang/tempat tertentu, dan dapat berubah karena kebijakan negara ataupun kondisi masyarakat yang baru.
Fokus tulisan ini ada pada trajectory ketiga dari penelitian mengenai transformasi desa dataran tinggi pedalaman ( upland ). Ketiga trajectory ini adalah (1) migran datang orang lokal kehilangan sumberdaya tanah (dan kekuasaan ekonomi), (2) orang lokal menggunakan kekuasaan politik (etnisitas) untuk mendapatkan kembali sumberdaya tanah (kekuasaan ekonomi), dan (3) sesudah kesetimbangan baru kekuasaan ekonomi-politik. Ketiga trajectory ini dikerangkakan dalam hubungan pengaruh timbal-balik antara transformasi tatanan (sosial) dalam hal sosio- demografi,  relasi  antar  kelompok  etnik,  akses  atas  tanah,  dan tenurial, dengan tatanan fisik lanskap (spasial) dalam hubungan desa dengan hutan, baik hutan produksi maupun hutan konservasi (TNLL) (Gambar 1).
Kunjungan lapang untuk mempelajari trajectory transformasi ketiga adalah selama dua bulan pada Desember 2016 dan Maret- April 2017.  Adapun interaksi panjang dengan masyarakat di lokasi penelitian dilakukan melalui kunjungan berulang antara tahun 2001 hingga 2010 dengan waktu lapang total sekitar tujuh bulan.  Kunjungan berulang demikian ini memberi pemahaman berbeda dibanding apabila penelitian dirancang hanya dengan satu
227 |  Abdulkadir-sunito Melani. et. al . Batas Politik Etnisitas? Migrasi dan Transformasi Dataran Tinggi di Sulawesi Tengah
kali kunjungan lapang (Li 2014).  Selain memberi kesempatan mengkritisi arah pelaksanaan penelitian, kunjungan berulang juga untuk mengupayakan penajaman dalam menjawab pokok penelitian, dengan mengatur pengamatan, menyusun pertanyaan baru,  hingga  mengidentifikasi  individu  kunci  baru  (Soetarto 1999:60-61).
Pada kunjungan lapang itu, dua hal selalu dikompilasi. Pertama, data penduduk dan migrasi yang dikumpulkan melalui data sekunder dan data primer (sensus desa) untuk memperoleh gambaran komposisi dan migrasi.  Kedua, wawancara pada individu kunci dan terpilih baik penduduk lokal maupun pendatang.  Wawancara pada individu kunci adalah mengenai kepemilikan dan penguasaan sumberdaya tanah dan kegiatan pertanian,  serta  sejarah  perubahan  sosial-ekonomi  desa  dan lingkup lebih luas. Pada pendatang yang dipilih mewakili keberagaman tahun kedatangan, kelompok daerah asal, dan etnisitas juga diwawancara mengenai riwayat migrasinya. Sebagian besar wawancara dilakukan dengan lebih dari satu kali kunjungan karena pernyataan perlu diverifikasi pada orang lain, atau memunculkan pertanyaan baru; suatu gaya circulatory untuk menyusun narasi umum ( general narrative ) (Hefner 1990).
Data  kuantitatif  ditabulasi,  fakta  deskriptif-kualitatif  dituliskan dalam catatan lapang.    Analisis atau menafsirkan data dilakukan dengan tabulasi dan deskripsi (presentasi).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Watumaeta adalah salah satu desa yang berbatasan langsung dengan sisi Timur Taman Nasional Lore Lindu (Gambar 2). Berjarak 105 km di arah Tenggara kota Palu (ibukota propinsi Sulawesi Tengah) Watumaeta berada di dataran tinggi Napu pada ketinggian sekitar 1.000 m dpl.  Watumaeta dirintis sebagai pemukiman sejak tahun 1930 dan resmi menjadi desa pada tahun 1950 (Togea 2002).  Pada tahun 2017 penduduk berjumlah 2.909 orang, berlipat sembilan dibanding penduduk tahun 1985.
Sejarah keterhubungan perekonomian Napu dengan wilayah pesisir  telah berlangsung lama.  Pada masa lalu penduduk membawa hasil hutan dan pertanian dengan kuda pateke untuk diperdagangkan ke wilayah pesisir dan Poso (sekitar 80 km ke arah Timur).  Baru pada pertengahan 1980an dibangun jalan raya yang menghubungkan Napu ke (ibukota kabupaten) Poso, dilanjut Napu ke (ibukota propinsi) Palu.  Jalan ini merupakan bagian  dari  poros  jalan  raya Trans-Sulawesi  dan  menjadi  jalur pemercepat migrasi spontan dari Sulawesi Selatan menuju pedalaman Sulawesi Tengah. Masyarakat Napu (atau Pekurehua) hidup dari pertanian padi di daerah permanen basah, perladangan
(padi, kopi) di bukit sekitar, ternak kerbau di padang rumput luas, serta berburu dan meramu hasil hutan (rotan, kayu).  Sebagian besar sumberdaya agraria sejak tahun 1970an menjadi konsesi HPH, dan kemudian Taman Nasional masuk pada tahun 1993 – dengan batas yang ditetapkan secara sepihak serta tidak mempertimbangkan hak dan keperluan jangka panjang penduduk (Sunito 2004; Fremerey 2008).  Wilayah Napu, sebagaimana juga seluruh Sulawesi Tengah, dianggap sebagai daerah swapraja; adat dan ulayat tidak diakui (Sunito 2005).

## Migrasi dan Transformasi Sosio-demografi
Dataran tinggi Napu menjadi wilayah frontier bagi petani dan para petualang.  Togea (2002) menceritakan kedatangan orang Kulawi dan Toraja pada pertengahan 1930an yang menetap sementara  untuk  mencari  kerbau  lantas  menggiring  kerbau- kerbau itu pulang ke daerah asal.  Ada pula pendatang Bugis yang menetap beberapa tahun di Tambua, daerah di sisi Timur desa yang berbatasan dengan Wuasa dan Alitupu.
Sesudah kemerdekaan dan pergolakan DI/TII , migrasi masuk ke Napu dapat dipilah menjadi beberapa gelombang, masing-masing
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Vol 5 No 3 Desember 2017, hal 226-233 |  228

## Gambar 1. Kerangka Penelitian Migrasi dan Transformasi
Dataran Tinggi di Sulawesi Tengah
Gambar 2: Lokasi Desa Watumaeta dan Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah
Gambar 3. Pemukiman Berdasar Etnisitas, Watumaeta 2017
dengan karakteristik tersendiri . Dua gelombang pertama migrasi ke Watumaeta adalah pendatang dari Lindu pada tahun1970an serta pendatang Bugis 2 dari sekitar Palu atau Sulawesi Selatan pada tahun 1980an. Para migran ini ‘diundang’ oleh desa dengan tujuan menambah jumlah penduduk.  Pada masa itu jumlah penduduk berkorelasi dengan besarnya alokasi dana pembangunan dari pusat.
Gelombang kedua migrasi orang Bugis datang antara tahun 1995-1998.  Kemudian, antara tahun 2000 hingga 2003 datang berturut migran Bugis, serta orang Sunda dan Jawa yang ditransmigrasikan tahun 1980an ke Kebun Kopi (perbatasan kabupaten Palu dengan kabupaten Parigi Moutong) Sulawesi Tengah, migran berpendidikan dari Palu (sebagai guru, pendeta, atau pegawai kecamatan) dari Palu, serta pengungsi kerusuhan Poso.    Sesudah  tahun  2006,  dan  memuncak  pada  tahun  2011- 2013, datang migran Sunda dan Jawa yang merupakan anak-anak transmigran ke Lambunu (kabupaten Parigi Moutong).  Kecuali migran berpendidikan dan pengungsi, tiga gelombang migrasi terakhir ini bertujuan untuk mencari lahan pertanian baru.
Pemukiman berkembang di sepanjang jalan utama desa.  Ia menampakkan adanya pengelompokan pemukim berdasar etnis (Gambar 3), mengindikasi hubungan sosial yang tak sepenuhnya baur.  Orang lokal (Napu) bermukim di pusat desa.  Orang Bugis menetap di sisi Timur dan Tenggara desa, pada area yang berbatasan dengan desa Wuasa dan Alitupu.  Di area Tambua ini rumah dan kebun cokelat orang Bugis dari ketiga desa menyatu dalam satu hamparan.  Pengungsi Poso menetap di area Mangkapa di sisi Utara desa, pada lokasi yang tanahnya disumbangkan desa dan  pembangunan  rumahnya  (tahun  2001-2002)  didanai  suatu lembaga internasional.
Dari jalan utama desa bertumbuh ‘jalan pertanian’, yaitu cabang-cabang jalan yang menjadi urat nadi pengangkutan hasil pertanian dari sawah dan kebun-kebun.  Pada awal tahun 2000an, dapat  diamati  karung-karung  berisi  biji  cokelat  dan  jagung  di ujung Lorong Arabika dan Lorong Ekonomi di sisi Timur desa, serta tumpukan sayur kol atau peti berisi tomat di ujung Lorong Mandiri di sisi Barat desa.  Saat ini, sebagian besar jalan-jalan ini telah beraspal.
Gambaran perubahan komposisi etnisitas akibat gelombang migrasi dikemukakan pada Tabel 1.  Jika di tahun 1985 migran 2 Penyebutan Bugis digunakan untuk seluruh pendatang dari Sulawesi Selatan yang beragama Islam, baik suku Bugis maupun suku Makassar.
Bugis merupakan 12% dari total penduduk, maka pada tahun 2004 persentase migran Bugis telah lebih besar dibanding penduduk lokal.  Persentase Bugis ini juga lebih besar dibanding migran dari suku lainnya, hal mana menjadikan Bugis sebagai ‘kelompok minoritas dominan’.  Dengan imbas kerusuhan Poso (2001-2005) mempertajam hal perbedaan agama, cara pandang ‘kita’ versus ‘mereka’ mudah dimunculkan.
Tambahan penduduk dari pengungsi Poso yang beragama Kristen, di dalam persepsi Kepala Desa dan tokoh masyarakat, menjadi cara untuk menambah ‘orang kita’ dan menyeimbang-ulangkan proporsi.  Selain karena kesamaan agama, rasa kekerabatan yang  disebabkan  sejarah  ekonomi  hubungan  gunung-pesisir menjadikan pengungsi Poso bagian dari ‘kita’ dan dipandang sebagai ‘orang  kampung’.  Karena pandangan ini, ketika Kepala Desa memperlakukan secara khusus pengungsi yang ingin menetap dengan memberikan tanah jemaat gereja untuk lokasi permukiman (ini suatu bentuk politik etnis!), tak banyak terjadi protes.  Pada tahun 2004, perbandingan ‘orang kampung’ (yaitu orang lokal Napu, migran suku lain yang beragama Kristen, dan pengungsi Poso) dengan ‘pendatang’ (Bugis) menjadi 49% dibanding 38,1%.
A dalah menarik bahwa migran Sunda dan Jawa yang pada tahun 2004 persentasenya sekitar 12,3% tidak sepenuhnya dipandang sebagai liyan.  Dugaan peneliti, hal ini berkait dengan cara mengakses sumberdaya tanah, hal yang akan dijelaskan kemudian.
Saat ini, situasi kependudukan Watumaeta telah berubah.  Data tahun  2017  (Tabel  1)  menunjukkan  persentase  migran  Sunda- Jawa (31,6%) yang sebanding dengan migran Bugis (34,0%) dan dengan orang kampung (34,4%).  Migran Sunda-Jawa menjadi kelompok ketiga yang memecah dikotomi ‘orang kampung’ (Napu dan Poso, Kristen) dan ‘pendatang’ (Bugis, Islam).  Ini menyebabkan wacana ‘kita–mereka’ tidak lagi relevan, terlebih mengingat kerusuhan Poso sudah lampau dan ‘selesai’ sehingga ketegangan hubungan antar agama telah menurun.  Perubahan komposisi penduduk berdasar etnis, dengan demikian, merupakan aspek kuantitatif yang ikut menerangkan perubahan kualitatif dari hubungan lokal-migran .

## Akses atas Tanah dan Budidaya Pertanian
Tabel 2 berikut  memberi gambaran mengenai cara memperoleh atau mengakses tanah.  Secara umum nampak bahwa  areal hutan konservasi (TNLL) dibuka oleh orang kampung sedang pendatang membuka di areal hutan produksi.  Perbedaan ini juga ada hubungannya dengan lokasi pemukiman dan topografi: pendatang bermukim lebih dekat ke hutan produksi, sedang orang kampung lebih dekat ke hutan TNLL.  Jangkauan orang kampung ke hutan produksi di sisi Timur desa juga dibatasi sungai Lairiang dan areal curam berbukit.
Menarik pula untuk memperhatikan perbedaan cara memperoleh tanah  antara  migran  Bugis  dan  migran  Sunda-Jawa  pada  awal tahun 2000an jika dihubungkan dengan komoditas pertanian yang ditanam masing-masing kelompok pendatang. Komoditas utama  orang  Sunda-Jawa  adalah  tanaman  semusim  sedangkan komoditas utama orang Bugis adalah cokelat.  Bagi orang Bugis sayuran  merupakan tanaman sela sebelum cokelat mulai berbuah pada umur 3-4 tahun, serta dapat terus dipanen lebih dari 10 tahun. Karena bertanam tanaman tahunan ( tree crops ) maka migran Bugis cenderung ingin memastikan haknya atas tanah dengan membeli, bukan menyewa, dan sekaligus memastikan legalitas kepemilikan tanah dengan menghindari  pembelian tanah di dalam  TNLL.    Jual-beli  tanah  ini  sebagian  besar  diperantarai
229 |  Abdulkadir-sunito Melani. et. al . Batas Politik Etnisitas? Migrasi dan Transformasi Dataran Tinggi di Sulawesi Tengah
Tabel 1. Persentase Kepala Keluarga (KK) berdasar Kelompok Etnis, Watumaeta Tahun 1985 Hingga 2017
Etnis 1985 1997 2004 2010 2017 (%) (%) (%) (%) (%) Napu, Lindu 88,0 78,8 31,2 27,0 21,6 Lainnya (Poso, Mana - do, Toraja) 0 6,2 17,9 16,7 12,8 Jawa, Sunda 0 0 12,3 19,7 31,6 Bugis 12,0 15,0 38,6 36,6 34,0 subtotal: Na- pu+Lainnya 88,0 85,0 49,1 43,7 34,4 Total KK (jiwa) 75 (378) 113 (536) 391 (1.556) 549 (2.170) 750 (2.909) Keterangan:
Data penduduk 1985 dan 1997 dari Registrasi Desa; data penduduk 2004 dan 2017 dari Sensus penduduk dan migrasi yang dilakukan oleh peneliti; data penduduk 2010 dari Sensus Penduduk Nasional (arsip SekDes)
kepala desa dan tokoh masyarakat/adat, serta sering terjadi secara sedikit-demi-sedikit  ( piecemeal ) dimana tanah dilepas setelah pemiliknya menumpukkan hutang untuk pengeluaran seperti sekolah anak, pesta perayaan Natal dan perkawinan, atau saat musibah (keluarga sakit atau meninggal).
Jika  migran  Bugis  membeli  tanah,  migran  Sunda-Jawa  tahun 2000an bertanam sayur dengan cara menyewa lahan Balai Benih Induk (BBI) di sisi Timur Laut desa, atau dengan membuka lahan marjinal (pada lereng dengan kemiringan curam) di hutan produksi.  Perbedaan dalam cara menguasai tanah ini – Bugis ‘mengurangi’ luasan tanah orang kampung, Sunda-Jawa tidak – menyebabkan pendatang Sunda dan Jawa yang berjumlah relatif besar dan berbeda agama tak dipandang sebagai kelompok liyan, atau sebagai pihak yang menjadi ‘ancaman’.
Tabel 3 menunjukkan jenis komoditas pertanian yang ditanam oleh orang kampung dan pendatang serta perubahan jenis komoditas antar-waktu.    Mengamatinya,  hal  menarik  adalah  fakta  bahwa penduduk lokal tak pernah sepenuhnya subsisten dengan hanya menanam tanaman pangan.  Mereka juga menanam kopi, kacang merah, bahkan kentang di awal abad ke-20 (Sunito 2004) untuk diperdagangkan ke pesisir Poso.  Sebaliknya, pendatang Bugis tidak selalu bertanam cokelat.  Migran Bugis awal 1990an tidak menanam cokelat karena Dinas Pertanian tidak menyarankan cokelat ditanam di dataran tinggi.  Adalah pendapatan dan keuntungan besar dari penanaman cokelat di wilayah yang lebih rendah (Palolo, Sigi Biromaru) yang mendorong migran Bugis yang datang setelah 1995 untuk terus memperluas penanaman cokelat ke dataran tinggi. Ke’nekad’an ini terbukti berhasil.
Dari ragam sayuran, apabila dibedakan atas dasar kebutuhan input eksternal (IE, yaitu bibit, pupuk, pestisida) maka ada (1)
komoditas rendah IE semisal labu kuning, labu siam, daun bawang, dan (2) komoditas tinggi IE semisal kol, sawiputih, tomat, wortel.  Selain berpotensi menghasilkan keuntungan tinggi, perputaran modal juga lebih cepat apabila membudidaya komoditas tinggi IE yang  rata-rata masa tanam hingga panennya 2-3  bulan.    Komoditas  rendah  IE  umumnya  dipasarkan  lokal hingga kota Palu sedangkan komoditas tinggi IE dipasarkan ke Palu dan kota besar lain di Sulawesi, hingga ke luar pulau (Balikpapan di Kalimantan).
Pada Tabel 3 secara umum terlihat perubahan pilihan budidaya sayur setelah tahun 2000an, dari komoditas rendah IE ke komoditas tinggi IE.  Pada periode itu, orang lokal juga mulai bertanam  cokelat.    Nampak  pula  penyebar-rataan  komoditas tinggi IE, dalam artian jenis komoditas yang ditanam orang kampung dengan berjalannya waktu menjadi kian serupa dengan yang ditanam pendatang Bugis maupun Sunda-Jawa.  Menimbang pendapatan tinggi diperoleh dari cokelat dan sayuran tinggi IE, penyebar-rataan  ini  merupakan  suatu leveling-off  playing  field . Hal ini mengindikasikan berkurangnya perbedaan ekonomi antara pendatang dengan orang kampung – setidaknya di kalangan elit lokal landed , yaitu mereka yang kembali memiliki tanah dengan mengakses tanah hutan TNLL.
Sekitar tahun 2010an, produksi cokelat menurun akibat serangan hama penggerek buah dan kemarau panjang.  Akibat hasil panen yang sedikit dan harga rendah, petani cokelat enggan melakukan peremajaan.  Sebagian petani cokelat menyisipkan kopi dan lada  di  sela  pohon  cokelat  sebagai  upaya  mendiversifikasi pendapatan, dan sebagian lagi mulai beralih menanam sayuran tinggi IE.  Cokelat dipandang kalah menguntungkan dibanding sayuran, dan tak lagi menjadi tanaman sela.  Gambaran saat ini disimpulkan seorang tokoh petani Napu,” Sekarang cokelat so banyak ditebang, ganti bedeng (untuk sayur).  Yang tinggal (pohon) cokelat (milik) orang kampung ”.

## Teritorialisasi Tanah Hutan Taman Nasional dan Politik Etnisitas
Penetapan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) pada tahun 1992 merupakan bentuk penutupan frontier hutan; teritorialisasi oleh negara.  Di Watumaeta, sebagian dari hutan di sisi Barat desa termasuk di dalam areal yang ditetapkan menjadi TNLL itu.  Bagian yang disebut hutan powanuangaa 3 ini berdasarkan 3 Powanuangaa artinya “perkampungan orang tua dahulu”.Hutan powanuangaa, menurut Togea (2002) ada di sebelah Barat desa,
Tabel 2: Cara Orang Kampung dan Pendatang mengakses tanah, perubahan antar waktu
Tahun Orang kampung Pendatang Napu Poso Bugis Jawa- Sunda- Bali < 1995 -warisan -- -diberi oleh desa -membuka hutan produksi
--
1995 – awal 2000 -warisan -membuka hutan TN -diberi oleh desa -pinjam garap dari orang lokal -membuka hutan produksi -membeli dari penduduk lokal -bagi petak sesama Bugis - sewa tanah Balai Benih -membuka hutan produksi awal 2000 – 2007/9 -membuka hutan TN -membuka hutan TN membeli dari penduduk lokal -bagi petak sesama Bugis -membeli bukaan hutan TN - sewa tanah Balai Benih -membuka hutan produksi -membeli bukaan hutan TN 2012 - skrg Sama Dengan Atas (SDA) SDA SDA SDA
Tabel 3. Jenis Komoditas Pertanian dari Orang Kampung dan Pendatang Tahun Orang kampung Pendatang Napu, Poso Bugis Jawa-Sunda-Bali < 1995 padi, jagung, kacang merah, kopi jagung, kacang merah -- 1995 – awal 2000 padi, jagung, kacang merah cokelat, bawang daun, tomat labusiam, bawang daun, labu kuning, caisim 2000 – 2007/9 padi, bawang daun, (mulai) cokelat cokelat, tomat, kol jeruk, kol, tomat, sawiputih 2012 - sekarang padi, cokelat, kopi, kol, sawiputih tomat, kol, sawi putih, cokelat, kopi kol, tomat, sawi putih, wortel, bawang merah, cabai keriting
cerita tokoh desa pernah dibuka pada tahun 1943 oleh beberapa keluarga pendiri desa dan dipandang sebagai cadangan tanah pertanian (Togea 2002).
Saat penduduk bertambah dengan cepat akibat migrasi, dan tanah pertanian milik lokal berkurang karena dijual pada pendatang, orang lokal kembali menimbang powanuangaa untuk memperoleh lahan pertanian baru.  Klaim orang lokal mempertanyakan penetapan tapal batas TNLL yang dilakukan sepihak, dan diperkuat dengan menggarisbawahi ketimpangan ekonomi antara orang lokal – pendatang pada situasi dimana terjadi  ketegangan  sebagai  imbas  kerusuhan  etno-relijius  di Poso.  Ini bentuk counter teritorialisasi melalui politik etnisitas, dan sebagaimana telah dikemukakan pada awal tulisan, counter teritorialisasi ini mendapat legitimasi dengan KKM.
Sebagai tindaklanjut KKM, Kepala Desa menerbitkan Surat Keterangan Pengolahan Lahan (SKPL).  Diperolehnya SKPL sebagai suatu bukti hak akses legal (bukan hak milik legal 4 ) mendorong terjadinya transaksi jual beli.  Jadi meskipun salah satu butir kesepakatan dalam KKM menyebut tanah diserahkan untuk digarap dan tidak boleh  diperjualbelikan, penjualan tanah terjadi 5 .  Transaksi tanah terjadi terutama antara orang lokal dengan pendatang Bugis (yang mengutamakan legalitas tanah) dan  pendatang  Sunda-Jawa  dari  Lambunu  yang  bermigrasi setelah tahun 2005.
Setelah itu, pembukaan hutan untuk lahan pertanian berlanjut. Ketidaksepakatan atas batas powanuangaa dimanfaatkan: bagi pihak Balai TNLL powanuangaa adalah bidang tanah di bagian Utara desa sebagaimana dinyatakan dalam KKM 6 ; bagi orang lokal powanuangaa adalah tanah dataran sepanjang sisi Barat  desa  yang  membujur  Utara-Selatan  (lihat  Togea  2002). Pembukaan hutan juga dilakukan oleh pendatang pengungsi Poso yang didorong tokoh masyarakat dengan ujaran seperti, “Buka dulu, manfaatkan kesempatan dalam kesempitan”.
Tanah bukaan baru yang tanpa SKPL ini berpindah tangan pada pendatang dengan istilah “ganti rugi garapan”.  Di sini, ada sebentuk ‘pengakuan’ bahwa tanah itu bukan milik (property) sehingga transaksi dilakukan tanpa melibatkan pihak desa dan jual-beli cukup disahkan dengan bukti nota pembayaran.  Bagi pendatang, membeli tanah yang telah dibuka dipandang relatif kurang bermasalah dibanding membeli tanah hutan dengan tegakan pohon.
Dalam upaya memperoleh suatu bentuk legalitas yang menjamin penguasaan atas tanah pertanian ini, pada April 2014 Forum Tani (FT) Pewanuanga mengajukan permohonan untuk, “… (me)rekonstruksi  tapak  batas  hutan  dengan  meng-enclave- kan lahan pertanian” 7 . Anggota FT Pewanuanga adalah petani Watumaeta yang memiliki dan/atau menggarap lahan di dalam TNLL, sebagian besar pendatang 8 .  Surat permohonan diajukan memanjang dari Utara ke Selatan hingga batas desa Wuasa, dibuka pada tahun 1943 oleh beberapa keluarga pendiri desa. 4 ‘kepemilikan’ tanah ini tidak dilaporkan dan dicatat di Badan Pertanahan Kecamatan, serta ‘pemilik’nya tidak membayar pajak tanah sebagaimana tercatat dalam DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) Desa.
5 Pada (kunjungan lapang) tahun 2010, seorang informan menyebut bahwa lebih dari dua pertiga tanah di Lorong Mandiri (eks areal hutan TN) telah beralih pemilik pada pendatang Bugis, Sunda dan Jawa. 6 Pada Gambar 3 powanuangaa adalah bidang berbentuk bulan sabit di sisi Utara desa, terletak di antara Dusun 1 dan Dusun 2. 7 surat Forum Tani (FT) Pewanuanga pada kepala Balai TNLL ter - tanggal 4 April 2014.
8 Dua orang yang menonjol perannya dalam Kelompok Tani Pewanuanga adalah ketua yang menjadi penandatangan surat maupun dokumen, dan koordinator lapangan (korlap) yang selalu hadir pada
dengan sepengetahuan Kepala Desa, BPD, dan Lembaga Adat. Argumentasi pengajuan adalah perkembangan penduduk dan perekonomian wilayah, yaitu kebutuhan lahan untuk areal pertanian di bidang hortikultura.  Selain itu, di dalam pertemuan antara FT Pewanuanga dengan pihak TNLL Seksi VI Wuasa ditegaskan pula bahwa petani “…hanya ingin mengolah tanah yang sudah terlanjur digarap dan tidak ingin melakukan pembukaan lahan baru di wilayah kawasan hutan TNLL” 9 .
Pada titik ini dua hal menarik untuk dicermati.  Pertama, sebagai bidang tanah, powanuangaa tak lagi mengacu pada tanah hutan warisan “perkampungan orang tua dahulu” tetapi pada bagian hutan wilayah TNLL yang telah dikonversi menjadi lahan pertanian.  Dari wilayah yang batasnya tak didelienasi dengan jelas karena pada masa lalu kejelasan batas bukanlah hal penting, menjadi wilayah dengan batas yang sengaja tak diperjelas agar terus memungkinkan perluasan pembukaan hutan. Kedua, sebagai istilah, powanuangaa tak lagi menjadi penanda dari orang lokal (etnis Napu) saja.  Pembuat klaim terdiri dari pendatang dan orang kampung  yang bergabung dalam kelompok (kolektivitas) yang memiliki kesamaan “menggarap bidang tanah pertanian di dalam hutan TNLL” demi perekonomian dan kesejahteraan penduduk. Identitas lokal diambil karena identitas etnis, dengan makin beragamnya kategori sosial yang lain, tak bisa  dipergunakan.  Pendatang  Sunda-Jawa  ke  Watumaeta  ini umumnya lahir di (atau sejak usia muda ikut orangtua mereka bertransmigrasi ke) Sulawesi, sehingga memandang diri sebagai bagian dari orang lokal. Teritorialisasi baru (atau lanjutan) ini, dengan demikian, berhenti menggunakan wacana etnisitas, berganti menjadi wacana kelokalan ( locality ) dimana semua ‘orang lokal’ memiliki hak sama untuk ikut dalam pengembangan perekonomian wilayah.
Sejajar waktu dengan pengajuan permohonan FT Pewanuanga dan pertemuan dengan Balai TNLL, Pemerintahan Propinsi menyetujui usulan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Sulawesi Tengah, antara lain mengenai perubahan status kawasan konservasi dengan total luas 15.312 ha menjadi Area Penggunaan Lain (APL).  Perubahan yang menyelesaikan sengketa berlarut di bagian lain dalam TNLL, yaitu wilayah Dongi-dongi (mengenai ini lihat Adiwibowo 2008) dan Katu (lihat D’Andrea 2013) juga sesuai dengan pengajuan FT Pewanuanga. Sekali lagi, (counter) teritorialisasi menjadi strategi yang berhasil untuk memperoleh sumberdaya tanah.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Penelitian ini menunjukkan bahwa politik etnisitas dalam akses atas sumberdaya dimungkinkan, namun juga dibatasi, oleh kondisi-kondisi  tertentu.  Teritorialisasi  menjadi  elemen  kunci dalam mengakses sumberdaya tanah.  Pada trajectory pra 2010, upaya mendapatkan powanuangaa dengan klaim etnisitas/ identitas sebagai bundle of powers .  Namun hal ini berlaku pada masa  tertentu  saja,  yaitu  ketika  sengketa  etno-relijius  di  Poso berimbas ke desa penelitian, serta terdapat proporsi sebanding antara orang kampung – pendatang.
Politik etnisitas tidak dapat dimanfaatkan (atau dapat ‘diredam’) ketika terjadi perubahan struktur demografi, leveling off playing field dalam hal akses atas tanah dan komoditas, serta adanya perubahan kebijakan Tata Ruang.  Pendatang baru menjadikan pertemuan dengan pihak Balai TNLL, pemerintah daerah dan Dinas Kehutanan.  Keduanya adalah pendatang Jawa yang orangtuanya berasal dari Jawa Timur dan datang ke Sulawesi Tengah pada tahun 1980an sebagai transmigran.
9 Notulensi “Kesimpulan Pertemuan antara Kelompok Tani Powanuanga dengan SPTN Wilayah VI Wuasa, BPTN Wilayah III Poso” tertanggal 20 Mei 2014.
231 |  Abdulkadir-sunito Melani. et. al . Batas Politik Etnisitas? Migrasi dan Transformasi Dataran Tinggi di Sulawesi Tengah
komposisi etnis di Watumaeta makin beragam dan membuat pengelompokan berdasar etnis tak lagi dikotomik. Suatu leveling off  playing  field terjadi karena akses pada tanah lebih merata tersebar di antara berbagai kelompok dan etnis, serta terbentuk sistem pertanian dengan tingkatan komoditisasi melalui budidaya komoditas tinggi input eksternal yang lebih merata antar etnis. Pada saat yang sama perubahan kebijakan negara (propinsi) memberi legitimasi atas akses pada tanah.  Politik etnisitas, jika etnisitas dimaknai sebagai segenap identitas askriptif, dengan demikian berperan di sebagian legitimasi akses: sepanjang klaim dilakukan atas nama ‘powanuangaa’ maka sumberdaya hutan sah untuk diakses.  Pada sebagian lain, karena kategori sosial makin beragam, pendatang melepas sekat etnisitas dan politik identitas etnis bergeser menjadi politik identitas lokal.
Dengan menimbang keterhubungan transformasi tatanan dan  transformasi  fisik,  nampaknya  transformasi  tatanan  ini berlangsung dengan kurbanan fungsi ekologis tanah dan hutan yang makin menurun.  Hal ini perlu dipertimbangkan demi suatu transformasi daerah dataran tinggi yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir-Sunito  M,  Sitorus  MF.  2007.  From  Ecological to  Political  Buffer  Zone:  ethnic  politics  and  forest encroachment in Upland Central Sulawesi.  Di dalam Tscharntke T, Leuschner C, Zeller M, Guhardja E, Bidin A, editor. Stability of Tropical Rainforest Margins: Linking Ecological, Economic and Social Constraints of Land Use and Conservation .  Berlin (GER): Springer: hlm.167-180. Adiwibowo  S.  2008.    Dongi-dongi:  Culmination  of  a  Multi- dimensional  Ecological  Crisis:  a  Political  Ecology Perspective in Burkard G, Fremerey M, editor. A Matter of Mutual Survival: Social Organization of Forest Management in Central Sulawesi, Indonesia. Berlin (GER): LIT Verlag: hlm.307-356.
Aragon LV. 2009.  Persaingan Elit di Sulawesi Tengah.  Di dalam Nordholt HS dan van Klinken G, editor. Politik Lokal di Indonesia .  Jakarta  (ID):  KITLV-Jakarta  dan  Yay.Obor Indonesia: hlm.49-86.
Aspinall E. 2011.  Democratization and Ethnic Politics in Indonesia: Nine Theses . Journal of East Asian Studies 11 (2011), pp.289-319. Bryant RL, Bailey S. 2000. Third World Political Ecology . London (GB) and New York (US): Routledge. Creswell,  JW.  1994.    Research  Design:  Qualitative  and Quantitative  Approaches.    Thousand  Oaks  (US):  Sage Publications D’Andrea C. 2013. Kopi, Adat dan Modal: Teritorialisasi dan Identitas Adat di Taman Nasional Lore Lindu Sulawesi Tengah .  Yogyakarta (ID): Tanah Air Beta, Yayasan Tanah Merdeka, Sajogyo Institute.
Esman MJ.  1994. Ethnic Politics .    New York  (US):  Cornell University Press.
Human Rights Watch. 1998.  Indonesia: Communal Violence in West Kalimantan.  Report 9 (10), Dec.1997 ( http://www. hrw.org , 9/19/02). Fremerey M. 2008. Introduction in Burkard G, Fremerey M, editor. A Matter of Mutual Survival: Social Organization of Forest Management in Central Sulawesi, Indonesia. Berlin (GER): LIT Verlag, hlm.7-13.
Hefner  R.  1990.  The  Political  Economy  of  Mountain  Java:
An  Interpretive  History.    Berkeley  (US):  University  of California.
Kinseng  RA.  2017.    Struktugensi:  Sebuah  Teori  Tindakan.
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol.5, No.2, Agustus
2017: 127-137.
Kivimaki T. 2005. The Study of Ethnic Conflicts in Multi-cultural Societies.  Di dalam Anwar DF, Bouvier H, Smith G, Tol R, Editors Violent Internal Conflicts in Asia Pacific: Histories, Political Economies and Policies .  Jakarta (ID): Yay.Obor Indonesia, LIPI, Lasema-CNRS, KITLV- Jakarta Klinken G van. 2007. Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia .  Jakarta (ID): KITLV- Jakarta dan Yayasan Obor Indonesia Li TM. 2014.  Land’s End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier.  Durham (USA): Duke University Press.
McRae D. 2016. Poso: Sejarah Komprehensif Kekerasan Antar Agama Terpanjang di Indonesia Pasca Reformasi . Tangerang (ID): Marjin Kiri.
Nordholt HS dan van Klinken G. 2009. Pendahuluan.  Di dalam Nordholt HS dan van Klinken G, editor. Politik Lokal di Indonesia .  Jakarta  (ID):  KITLV-Jakarta  dan  Yay.Obor Indonesia, hlm.1-41.
Peluso  NL,  Lund  C.  2011.    New  Frontiers  of  Land  Control:
Introduction. Journal of Peasant Studies Vol.38, No.4, October 2011: 667-681.
Perreault T, Bridge G, McCarthy J.  2015. The Routledge Handbook of Political Ecology . London (GB) & New York (US): Routledge.
Robbins P. 2004. Political Ecology: A Critical Introduction . Cornwall (UK): Blackwell Publishing. Roth  D.  2009.    Gubernur  Banyak,  Provinsi Tak Ada:  Berebut Provinsi di Daerah Luwu-Tana Toraja di Sulawesi Selatan. Di dalam Nordholt HS dan van Klinken G, editor. Politik Lokal di Indonesia . Jakarta (ID): KITLV-Jakarta dan Yay. Obor Indonesia, hlm.154-188. Ribot JC, Peluso NL. 2003.  A Theory of Access. Rural Sociology Vol 68, No.2, June 2003: 153-181.
Soetarto E. 1990. Dialog Kritis antara Golongan Elit dan Warga Desa dalam Pembangunan Masyarakat Desa .  Disertasi. Program Studi Sosiologi Pedesaan, Institut Pertanian Bogor.
Sikor T, Lund C.  2009.  Access and Property: A Question of Power and Authority . Development and Change 40(1):
1–22. Sjaf S. 2014. Politik Etnik: Dinamika Politik Lokal di Kendari . Jakarta (ID): Yayasan Pustaka Obor.
Steinebach S. 2013.  “Today We Occupy the Plantation – Tomorrow  Jakarta”:  Indigeneity,  Land  and  Oil  Palm Plantations in Jambi in Hauser-Schaublin,  editor. Adat and  Indigeneity in Indonesia: Culture and Entitlements between    Heteronomy and Self-Ascription .  Gottingen (GER): Universitatsverlag Gottingen.
Sudagung HS. 2001. Mengurai Pertikaian Etnis: Migrasi Swakarsa Etnis Madura ke Kalimantan Barat .  Jakarta (ID): ISAI, Yayasan Adikarya Ikapi, The Ford Foundation. Sunito S. 2004.  Robo and the Water Buffalo: The Lost Souls of the Pekurehua of the Napu Valley in Gerold G, Fremerey M, Guhardja E, editor. Land Use, Nature Conservation and the Stability of Rainforest Margins in Southeast Asia. Berlin (GER): Springer, hlm 67-88.
Sunito S. 2005. Continuity and Discontinuity of Local Institutions in Community Based Natural Resource Management . Dissertation – University of Kassel (GER). Suryadinata L, Arifin EN, Ananta A. 2003. Penduduk Indonesia: Etnis dan Agama dalam Era Perubahan Politik .  Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
Tanasaldy T. 2009. Politik Identitas Etnis di Kalimantan Barat. Di dalam Nordholt HS dan van Klinken G, editor. Politik Lokal di Indonesia . Jakarta (ID): KITLV-Jakarta dan Yay. Obor Indonesia, hlm.461-490.
Tanasaldy T. 2012. Regime Change and Ethnic Politics in Indonesia: Dayak Politics in West Kalimantan .  Leiden (NED): KITLV Press.
Tirtosudarmo  R.  2001.    Pengantar:  Heterogenitas  Etnik  dan Konflik  Komunal  di  Kalimantan  Barat.    Di  dalam Sudagung  HS.    Mengurai  Pertikaian  Etnis:  Migrasi Swakarsa Etnis Madura ke Kalimantan Barat.  Jakarta (ID): Institut Studi Arus Informasi. Thung JL, Adhuri DS, Saifuddin AF, Hidayah Z. 2010. Klaim, Kontestasi,  dan  Konflik  Identitas:  Lokalitas  vis-à-vis Nasionalitas .  Jakarta (ID): IAI.

## Ucapan terimakasih
Penulis menyampaikan beribu terimakasih pada Satyawan Sunito, pengajar di Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB atas diskusi dan masukan berharga yang diberikan untuk penajaman tulisan ini.