## PENYELESAIAN PELANGGRAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) BERAT DALAM ISTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL
Herman Sujarwo Fakultas Syari’ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo e-mail: h.sujarwo2@gmail.com

## ABSTRAK
Hak  asasi  manusia  adalah  hak  yang  dimiliki  oleh  semua  manusia  karena kemanusiaanya.  Pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  berat  merupakan  kejahatan yang  berat  terhadap  hak  asasi  manusia.  Adanya  unsr  serangan  yang  meluas  dan sistematis  menjadikan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  berat  seringkali menimbulkan korban yang banyak. Mekanisme penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia  yang  berat  dengan  menggunakan  instrumen  hukum  internasional  yang dilakukan  oleh  PBB  terbukti  telah  berhasil  menghukum  pelaku  pelanggaran  hak asasi manusia yang berat.
Kata kunci  : hak asasi manusia, mekanisme, pelanggaran.

## A. PENDAHULUAN
Hak asasi  manusia menjadi  bahasan penting setelah Perang Dunia II dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Istilah HAM menggantikan istilah Natural Rights. Hal ini  karena  konsep  hukum  alam  yang berkaitan  dengan  hak-hak  alam  menjadi suatu  kontroversi.  Hak  asasi  manusia yang  dipahami  sebagai Natural  Rights merupakan suatu  kebutuhan dari realitas sosial  yang  bersifat  universal.  Dalam perkembangannya telah mengalami perubahan-perubahan  mendasar  sejalan dengan  keyakinan  dan  praktik-praktik sosial di lingkungan kehidupan masyarakat  luas  (Wardaya, Hakekat , 2005 : 3).
Perumusan, penghormatan dan pengakuan  norma-norma  hak  asasi
manusia  yang  bersifat  universal,  non- diskriminasi dan imparsial telah berlangsung  dalam  proses  sejarah  yang sangat  panjang.  Hak  asasi  manusia  baru dapat  diakui  secara  universal  dan imparsial  pada  pertengahan  abad  ke-20, yakni  pada  10  Desember  1948  di  Paris, Perancis.  Disinilah  Deklarasi  Universal Hak Asasi Manusia ( Universal
Declaration  of  Human  Right )  mengakui hak setiap orang di dunia.
Berbagai ketentuan tentang perlindungan hak asasi manusia internasional  sudah  dilahirkan,  seperti Universal Declaration of Human Rights, Convention  on  the  Prevention  ang Punishment  of  the  Crime  of  Genocide, Geneva Convention, International
Convenant on Civil and political Rights,
International Criminal Court.
Hukum internasional telah memberikan landasan  yang kokoh untuk memberikan landasan  yang kokoh untuk mengefektifkan penghukuman bagi pelaku  pelanggaran  HAM  berat  ( gross violation of human rights ) yang dikategorikan  ke  dalam  pertanggung jawaban  pidana  dan  perdata.  Kewajiban negara untuk menghukum pelaku pelanggaran  HAM  telah  dikembangkan di  dalam  instrumen  hukum  HAM internasional.
Bahkan
hukum internasioanal  secara  tegas  melarang segala  bentuk  pembebasan  hukuman terhadap  pelanggaran  HAM  berat  yang dilakukan secara sistematis (Rizki, 2003: 281).
Di  dalam  Pasal  4  Konvensi  Anti Penyiksaan ( Convention Against Torture and  Other  Cruel;  In  Human  or Degrading  Treatment  or  Punishment (CAT))  menyebutkan:
(1) Each State Party shall ensure that all acts  of  torture  are  offences  under  its criminal law. The same shall apply to an attempt to commit torture and to an act  by  any  person  which  constitutes complicity or participation in torture;
(2) Each  State  Party  shall  make  these offences  punishable  by  oppropriate penalties  whch  take  into  account their grave nature.
Kewajiban untuk menghukum pelaku  juga  tertuang  dalam  Konvensi Genosida,  yaitu  dalam  Pasal  IV  dan  VI, kutipannya adalah sebagai berikut:
“persons  committing  genocide  or any  of  the  other  acts  enumerated  in article  III  shall  be  punished,  wheteher they  are  constitutionally  responsible rulers,  public  officials,  or  private individuals; Persons charged with genocide  or  any  of  the  other  acts enumerated in article II shall be tried bvy a  competent  tribunal  of  the  state  in  the territory of which that act was committed, or by such international penal tribunal as may  have  jurisdiction  with  respect  to those  Contracting  Parties  which  shall have accepted it jurisdiction”.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN 1. Pengertian Hak Asasi Manusia
Mahfud  M.D  memberikan  definisi tentang hak asasi manusia yaitu hak yang melekat  pada  martabat  manusia  sebagai mahluk  ciptaan  Tuhan,  dan  hak  tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga  hak  tersebut  bersefat  fitri (kodrati),  bukan  merupakan  pemberian manusia atau negara (Mahfud M.D, 2001: 127). Hak asasi manusia adalah landasan dari kebebasan, keadilan dan kedamaian, sehingga  hak  asasi  manusia  mencakup semua  yang  dibutuhkan  manusia  untuk tetap menjadi manusia, dari segi kehidupan  sipil,  politik,  ekonomi,  sosial dan budaya (Budairi Idjehar. 2003 : xii). Hak  asasi  manusia  merefleksikan  suatu tuntutan  moral  untuk  perlakuan  umum yang  sama  bagi  setiap  orang  (Dafid  P. Forsythe, 1993 : 8).
Dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika  Serikat,  Thomas  Jefferson
menyampaikan  pidato  pernyataan  dan mengeluarkan
kata-kata yang
mengesankan tentang hak-hak yang tidak dapat  dicabut  oleh  negara  dan  siapapun. Katanya :
“ kami  pegang  kebenaran-kebenaran ini sebagai bukti nyata, bahwa semua orang diciptakan sama, bahwa mereka dikaruniai oleh Pencipta dengan hak- hak tertentu yang tidak dapat dicabut, bahwa diantaranya adalah hak hidup, kebebasan, dan pengejaran kebahagiaan ”. (Maran, 1999 : 210 ) .
2. Mekanisme Penyelesaian Pelanggran Berat Hak Asasi Manusia
Penyelesaian pelanggaran HAM berat  pada  dasarnya  mengacu  pada prinsip exhaustion  of  local  remedies melalui  forum  pengadilan  nasional  yang dibentuk dengan mendirikan suatu pengadilan  khusus  HAM  oleh  suatu negara (Sujatmoko , 2005: 75). Pengadilan yang  dikenal  dewasa  ini  pada  umumnya merupakan  pengadilan  “campuran”  atau hybrid  tribunal yang  secara  prinsip merupakan internationalized  domestic tribunal. Sistem  pengadilan  seperti  ini dikatakan  “campuran”  karena  personel yang  mengisi  jabatan  hakim,  jaksa  dan panitera merupakan warga negara setempat  dan  warga  negara  asing  yang diangkat  oleh  Sekretaris  Jenderal  PBB. Hukum  materiil  yang  dipakai  dalam persidangan  perkara  pelanggaran  HAM pada  umumnya  bukan  hanya  hukum nasional  negara  yang  bersangkutan,  tapi
juga menggunakan norma-norma hukum internasional (Sujatmoko , 2005: 75).
Berdasarkan  prinsip aut  dedere  aut punierre ( aut judicare ), hukum internasional  mengembangkan  sistem hukum  yang  bertujuan  untuk  mencegah adanya  tempat  berlindung  bagi  pelaku kejahatan  internasional  ( no  save  heaven principle ).  Menurut  sistem  ini,  apabila pelaku  berada  di  wilayah  yurisdiksi suatu  negara,  negara  tersebut  harus mengadili  dan  menghukum  pelaku berdasarkan  hukum  pidananya  atau mengekstradisikan  ke  negara  lain  yang memiliki  dan  hendak  melaksanakan yurisdiksinya ( Khasim  dan  Terre,  2003: 326).

## Dalam konvensi anti penyiksaan atau
Conventional Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or  Punishment (CAT)  secara  tegas mewajibkan  negara  pihak  korban  untuk menuntut  pelaku  penyiksaan.  Bila  suatu negara  tidak  dapat  atau  tidak  mampu mengadakan  proses  pengadilan,  maka pelaku  harus  diekstradisikan  ke  negara lain untuk diadili (Sujatmoko , 2005 : 75).
Sebagai contoh, dalam kasus Agusto  Pinochet  dari  Chili  yang  selama rezim  pemerintahannya  telah  banyak melakukan  pelanggaran  HAM  berat, negara Spanyol meminta kepada pemerintah  Inggris  yang  waktu  itu
Pinochet  sedang  berobat  di  Inggris  agar diekstradisi ke Spanyol.
Demikian  juga  pada  tahun  1961, pengadilan nasional Israel telah menerapkan  hukum  internasional  untuk mengadili  Adolf  Eichmann,  seorang warga  negara  Jerman  yang  karena kebijakannya telah menyebabkan kematian  jutaan  orang  Yahudi  di  Eropa. Eichmann didakwa melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap bangsa
Yahudi dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Eichmann dinyatakan bersalah  dan  dijatuhi  hukuman  mati (Andrey Sujatmoko , 2005 : 78).
Kasus-kasus pelanggaran HAM berat  dapat  diajukan melalui mekanisme internasional  bila  ada  ketidakmauan ( unwillingness )  dan  ketidakmampuan ( inability )  dari  negara  yang  diduga melakukan  pelanggaran  HAM  berat untuk  menyelesaikan  kasus  pelanggaran tersebut di tingkat nasionalnya.
Menurut  Pasal  17  ayat  (1)  Statuta Roma 1998, ukuran ketidakmauan ( unwillingness )  pengadilan    nasional yaitu :
a) Proses  peradilan  yang  telah  atau sedang  dilakukan  atau  diputuskan ditujukan  untuk  melindungi  si  pelaku dari pertanggung jawaban pidana ( the proceeding  were  or  the  being undertaken  or  the  national  decision was  made  for  the  purpose  of  the
shielding  the  person  concerned  from criminal  responsibility  for  crime within  the  jurisdiction  of  the  court reffered to in article 5 );
b) Terjadinya keterlambatan proses peradilan  yang  alasannya  tidak  dapat dibenarkan  ( there  has  been  an unjustified  delay  in  the  proceedings which  in  the  circumstances  in inconsistent with an intent to bring the person concerned to justice );
c) Proses  peradilan  tidak  dilaksanakan secara  merdeka  atau  tidak  memihak ( the proceedings were not or are being coducted independently or impartially, and the were or are being conducted  in  a  manner  which,  in  the circumstances, is inconsistent wich an intent to bring the person concerned to justice ).
Kemudian  dalam  Pasal  17  ayat  (3) Statuta  Roma  1998  mengatur  tentang ukuran ketidakmampuan ( inability ) yaitu apabila  ICC  mempertimbangkan  telah terjadi kegagalan secara menyeluruh atau substansial atau ketiadaan atau ketidaksediaan sistem  peradilan nasional untuk  menemukan  tersangka  atau  bukti- bukti  dan  kesaksian  atau  tidak  mampu untuk menyelenggarakan proses peradilan.
Setelah  perang  dunia  kedua,  PBB telah  membentuk  beberapa  pengadilan internasional  untuk    mengadili  pelaku
pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang berat, seperti :
a. Mahkamah Nuremberg Mahkamah  Nuremberg  dibentuk melalui Piagan London tanggal 8 Agustus
1945. Pembentukan Mahkamah Nuremberg  merupakan  forum  untuk mengadili penjahat-penjahat perang Jerman.  Sebanyak  dua  puluh  empat tersangka penjahat perang Jerman diajukan  ke  mahkamah  ini  dan  sebagai hasilnya, sebanyak sembilan belas orang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan yang  didakwakan,  sehingga  mereka dijatuhi hukuman  yang bervariasi,  mulai dari  hukuman  penjara  selama  sepuluh tahun,  seumur  hidup  hingga  hukuman mati (Siswanto, 2005 : 3).
Nuansa politik pembentukan Mahkamah  Nuremberg  sangat  terasa karena  Mahkamah  ini  dibentuk  oleh negara-negara  yang  menang  dalam Perang Dunia II. Pembentukan Mahkamah  ini  menimbulkan  kritik bahwa  Mahkamah  Nuremberg  dibentuk sebagai sarana bagi negara-negara pemenang  untuk  melakukan  “balas dendam”    terhadap  mereka  yang dianggap bertanggung jawab atas meletusnya Perang Dunia ke II ( Siswanto, 2005 : 3).
b. Mahkamah Tokyo
Mahkamah  Tokyo  dibentuk  untuk kawasan  timur  jauh  dengan  model  yang
kurang  lebih  sama  dengan  Mahkamah Nuremberg.  Sebanyak  dua  puluh  lima pelaku kejahatan perang Jepang diajukan ke  mahkamah  ini  dan  kesemuanya dinyatakan bersalah melakukan kejahatan yang  didakwakan.  Diantara  dua  puluh lima  tersangka,  tujuh  orang  terdakwa akhirnya  dijatuhi  pidana  mati ( Arie Siswanto, 2005 : 3).
c. Intertational  Criminal  Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)
Negara  Federasi  Yugoslavia  yang terdiri  atas  negara-negara  Republik
Slovenia, Republik Kroasia, serta Republik Bosnia-Herzegovina
memanfaatkan lemahnya paham komunis Federasi  Yugoslavia  untuk  memisahkan diri  dengan  membentuk  negara  sendiri- sendiri.  Etnik  Serbia  di  Republik  Serbia yang  merupakan  negara  terkuat  dalam federasi  dan  di  republik-republik  yang memisahkan  diri  ternyata  menentang pemisahan diri tersebut, sehingga dimulailah siklus kekerasan antar etnik di wilayah  bekas  federasi  Yugoslavia, khususnya  di  Slovenia,  Kroasia  dan Bosnia-Herzegovina (Siswanto, 2005 : 5).
Kekerasan  juga  menimpa  Kosovo, satu  provinsi  di  wilayah  Serbia  yang memiliki komposisi etnis Albania (90%) dan  Serbia  (10%).  Upaya  provinsi Kosovo  melepaskan  diri  dari  Serbia kemudian dijawab dengan kekerasan oleh Slobodan Milosevic. Meski diselingi oleh
kesepakatan  Rambouilet  bulan  Pebruari 1999, Slobodan Milocevic tetap melancarkan  kampanye ethnic  cleansing di wilayah ini (Siswanto, 2005 : 5).
Apa  yang  terjadi  diwilayah  bekas Yugoslavia menjadi perhatian internasional.  Pada  akhirnya  Dewan Keamanan  PBB  dengan  otoritasnya menetapkan  konflik  tersebut  sebagai situasi yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Dewan keamanan PBB kemudian membentuk Intertational Criminal  Tribunal  for  the  Former Yugoslavia (ICTY).
Dengan  Resolusi  Nomor  827/1993 Dewan  Keamanan  PBB  menetapkan pembentukan ICTY sebagai suatu lembaga peradilan ad hoc yang dimaksudkan  untuk  mengadili  para pelaku  pelanggaran  HAM  berat  ( gross violations  of  human  rights )  di  wilayah bekas Yugoslavia.
d. International  Criminal  Tribunal for Rwanda (ICTR)
Rwanda  adalah  negara  di  Afrika Tengah  yang  komposisi  penduduknya terdiri  dari  dua  etnik  utama,  yakni  Hutu (85%) dan Tutsi (14%). Pada tahun 1959, kelompok  mayoritas  Hutu  melancarkan pemberontakan terhadap penguasa Rwanda yang didominasi oleh kelompok Tutsi. Satu tahun kemudian, Parmehutu , partai politik yang didominasi oleh etnik Hutu  memegang  kekuasaan.  Pada  bulan
Desember 1963, kekerasan etnik meletus di  negara  itu,  serta  mengakibatkan tewasnya 20.000 warga Tutsi. Kelompok Tutsi  yang  melarikan  diri  keluar  dari Rwanda beberapa kali mencoba melancarkan  invasi  dari  negara-negara tetangga,  namun  mereka  selalu  gagal. Setiap  kali  serangan  kelompok  Tutsi dapat  dipatahkan,  warga  Tutsi  yang masih berada di Rwanda selalu mengalami  tindakan  balasan  yang  keras (Siswanto, 2005 : 6).
Pada  tanggal  29  September  1994, Komisi  Ahli  menyerahkan  laporan awalnya  kepada  Dewan  Keamanan, seraya  merekomendasikan  dibentuknya mahkamah kejahatan internasional untuk mengadili  pelaku  kejahatan  perang  dan genosida  di  Rwanda.  sejak  tanggal  6 April  1994  tanpa  menunggu  konklusi akhir  dari  hasil  kerja  komisi  ahli,  pada tanggal  8  November  1994  memutuskan untuk  membentuk  mahkamah  kejahatan internasional yang bernama International  Criminal  Tribunal  for Rwanda (ICTR) (Siswanto, 2005 : 8).
e. International Criminal Court
(ICC)
Pada  tahun  1989,  Trinidad  dan Tobago  mengajukan  rancangan  proposal bagi  pembentukan  mahkamah  kejahatan internasional  di  forum  Majelis  Umum PBB.  Rancangan  proposal  itu  tidak terlalu  mendapat  perhatian  dan  tidak
berjalan  lancar  karena  negara-negara “ Super Power ” ternyata kurang mendukung  pembentukan  mahkamah tersebut, seperti Amerika Serikat menyatakan  tidak  bersedia  membentuk Pengadilan Pidana
Internasional permanen, Rusia menyatakan kedaulatan negaranya  terancam  oleh  Mahkamah Pidana  Internasional,  Perancis  setuju pembentukan  Mahkamah  tersebut  tetapi tidak serius untuk melanjutkan pembahasannya, dan Inggris menyatakan bahwa gagasan pembentukan Mahkamah secara  politis  sangat  Prematur  (Romli Atmasasmita, 2000 : 25)
Setelah menyaksikan kinerja ICTY dan  ICTR,  kebutuhan  akan  hadirnya suatu mahkamah
kejahatan internasional  yang  bersifat  permanen pun  semakin  dirasakan.  Untuk itu,  atas desakan dari beberapa negara, International  Law  Commission (ILC) menyusun  dan  menyelesaikan  draft pembentukan mahkamah kejahatan internasional  permanen.  Selanjutnya, Majelis  Umum  PBB  membentuk  suatu komisi ad hoc khusus untuk membicarakan  draft  yang  disusun  oleh ILC. (Siswanto, 2005 : 8).
Dari
diskusi-diskusi yang diselenggarakan  oleh  komisi ad  hoc tersebut pada akhirnya muncul gagasan supaya  Majelis  Umum  membentuk panitia persiapan yang lebih
operasional.  Sebagai  kelanjutan  dari proses itu, pada tahun 1995 dibentuklah
UN Preparatory Committee on Establishment of Internastional Criminal  Court ( PrepCom )  dengan mandat merancang “a widely acceptable consolidateted text a convention,  to  be  submitted  to  a diplomatic conference
of plenipotentiaries” (Siswanto, 2005 : 8).
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar  konferensi  Diplomatik  di Roma, yang berlangsung sejak  tanggal 15 Juli 1998 yang akhirnya menyepakati  pembentukan  Mahkamah Pidana  Internasional.  Setelah  melalui perdebatan  yang  panjang  akhirnya sejumlah negara yang hadir, 120 negara mendukung, 7 negara menentang dan 21 negara abstain. Hasil kesepakatan yang dicapai  ini  dicetuskan  di  Roma,  maka dinamakan sebagai Statuta Roma (Soedjono Dirdjosisworo, 2002 : 45)
Dalam  Statuta  Roma  1998  Pasal  1 disebutkan bahwa :
“ International  Criminal  Court  shall  be permanent  institution and shall  heve the power  to  exercise  its  jurisdiction  over persons  for  the  most  serious  crimes  of international  concern,  and  shall  be complementary  to  national  criminal jurisdiction”.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  ICC merupakan institusi yang bersifat permanen. Istilah “Pengadilan Permanen”  dalam  ICC  digunakan  untuk
membedakan  pengadilan  yang  bersifat a d  hoc seperti  ICTY  dan  ICTR  serta Mahkamah  Nuremberg  dan  Mahkamah Tokyo  yang  dikenal  dengan  “ Military Tribunal ”.
Pasal  11  Statuta  Roma  1998 menyatakan bahwa yurisdiksi ICC hanya mencakup  kejahatan  yang  dilakukan setelah  Statuta  Roma  mulai  berlaku. Sedangkan Pasal 126 Statuta Roma 1998 menyatakan  bahwa  statuta  akan  mulai berlaku  dua  bulan  setelah  penyimpanan instrumen  ratifikasi  yang  ke-60.  Pada tanggal  11  April  2002  syarat  jumlah instrumen  ratifikasi  sudah  terpenuhi, sehingga  Statuta  Roma  1998  mulai berlaku  sejak  tanggal  11  Juli  2002 (Siswanto, 2005 : 42).
Sementara itu Pasal 23 Statuta Roma 1998 menyatakan bahwa seseorang yang dihukum oleh pengadilan hanya menurut statuta  ini.  Sementara  itu,  Pasal  24  ayat (1) menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat  dimintai  pertanggung  jawaban pidana berdasarkan ketentuan statuta atas perbuatan  yang  dilakukan  sebelum berlakunya statuta. Meskipun asas legalitas  dalam  Statuta  Roma  1998 merupakan prinsip yang umum, penyusun  statuta  merasa  perlu  untuk memuatnya  secara  eksplisit.  Hal  ini disebabkan  oleh  karena  dalam  tiga
mahkamah kejahatan internasional sebelumnya yaitu Mahkamah
Nuremberg,  ICTY  dan  ICTR.  Masing- masing instrumen pembentuk mahmakah ad  hoc itu  menyebutkan  bahwa Mahkamah  memiliki  kewenangan  untuk mengadili  kejahatan  yang  dilakukan sebelum  terbentuknya  Mahkamah  (Arie Siswanto, 2005 : 8).
Selanjutnya dalam Pasal 25 ayat (2) Statuta  Roma  1998  menyatakan  bahwa seseorang  yang  melakukan  kejahatan  di dalam yurisdiksi Mahkamah bertanggung jawab secara individual dan dapat dikenai hukuman sesuai dengan Statuta ini.

## C. SIMPULAN
Mekanisme penyelesian pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan intrumen  hukum  internasional  telah dilakukan oleh PBB dengan membentuk pengadilan  pidana  baik  yang  bersifat ad hoc seperti  Mahkamah  Nuremberg, Mahkamah Takyo, Intertational Criminal Tribunal  for  the  Former  Yugoslavia (ICTY), International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). Sedangkan pengadilan  pidana  internasional  yang bersifat  permanen  yaitu International Criminal Court (ICC) . []
***

## DAFTAR PUSTAKA
Atmasasmita,  Romli.  2000. Pengantar Hukum Pidana Internasional
(Edisi  Revisi).  Bandung:  Refika Aditama. Dirdjosisworo, Soedjono. 2002. Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia
Indonesia. Bandung:  PT  Citra
Aditya Bakti.
Forsythe, David P. 1993. Hak-Hak Asasi Manusia  dan  Politik  Dunia. Bandung: Angkasa.
Idjehar,  Budiairi.  2003. HAM  Versus
Kapitalisme. Yogyakarta:  Insist Press.
Maran,  Rafael  Raga.  1999. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Rieneka Cipta.
M.D, Mahfud. 2001. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia . Jakarta: Rieneka Cipta Muladi  (editor),  2005. Hak  Asasi Manusia,  Hakekat,  Konsep  dan Implikasinya  dalam  Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung: PT Refika Aditama. Rizki.  Rudi  M. Beberapa  Catatan Tentang Pengadilan Pidana Internasional Ad Hoc untuk Yogoslavia  dan  Rwanda  serta penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara Dalam Pelanggaran  Berat  HAM. Jurnal Hukum Humaniter Vol 1 No 2. Siswanto, Arie. 2005. Yurisdiksi Material  Mahkamah  Kejahatan Internasional. Ghalia Indonesia.