https://journals.insightpub.org/index.php/imj

## Insight Management Journal
Volume 2, Issue 2, January 2022, pages 69-74

## Hubungan antara koneksi politik terhadap kinerja lingkungan
Fitria Asas  , Ulfatul Khasanah, Faridatun Najiyah
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Permata Bojonegoro
Article info A b s t r a c t Received [29 November 2021] Revised [4 Desember 2021] Accepted [6 Januari 2022] Each company has its own way and policy in managing aspects of responsibility to the environment. It is undeniable  that  the company's  political connections have various benefits for the company itself.  The entry of politics into the business world is based on mutual need, entrepreneurs need politics to save and develop their businesses as well as politics need material support for their political survival. Therefore, the purpose of this study is to see and test whether companies with political connections are good in environmental performance which has a good impact on company value. This study uses  descriptive  and  multivariate  analysis  to  test  320  samples  of  manufacturing companies listed on the  Indonesia Stock Exchange in 2015-2019. The results of this study prove that  companies that have political  connections have  the opportunity  to get  high  scores  in  environmental  performance.  Because  the  company  will  use  its connections to change or increase its value.
Keywords: political connection; performance; environment Corresponding author:
Fitria Asas fitriaasas@gmail.com

## A b s t r a k
Setiap  perusahaan  memiliki  cara  dan  kebijakan  masing-masing  dalam  mengelola aspek pertanggungjawaban kepada lingkungan. Tidak dapat dipungkiri koneksi politik yang  dimiliki  perusahaan  memiliki  berbagai  manfaat  bagi  perusahaan  itu  sendiri. Masuknya politik didalam dunia bisnis didasari oleh saling membutuhkan,  pengusaha membutuhkan  politik  untuk  menyelamatkan  dan  mengembangkan  usaha  mereka begitu  juga  politik  membutuhkan  dukungan  materil  untuk  keberlangsungan  politik mereka.  Oleh  karena  itu  tujuan  penelitian  ini  untuk  melihat  dan  menguji  apakah perusahaan  yang berkoneksi politik baik  dalam kinerja lingkungan yang berdampak baik  pada  nilai  perusahaan.  Penelitian  ini  menggunakan  analisis  deskriptif  dan multivariat untuk menguji 320 sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar  di Bursa  Efek  Indonesia  tahun  2015-2019.  Hasil  penelitian  ini  membuktikan  bahwa perusahaan  yang  mempunyai  koneksi  politik  mempunyai  kesempatan  untuk mendapatkan skor yang tinggi dalam kinerja lingkungannya. Karena perusahaan akan memanfaatkan koneksinya untuk merubah atau meningkatkan nilainya.
Kata kunci: koneksi politik; kinerja; lingkungan

## Pendahuluan
Aspek  lingkungan  adalah  aspek  yang  menjadi  bahan  pertimbangan  dalam  sektor  ekonomi, karena  dampak  dari  kegiatan  ekonomi  terhadap  lingkungan  mempengaruhi  lingkungan  itu  sendiri (Pratama,  2013)  Perusahaan bertanggungjawab terhadap  lingkungan sekitar yang  menerima  dampak langsung  terhadap  kegiatan  perusahaan, khususnya  perusahaan industri  yang  limbahnya berdampak pada pencemaran lingkungan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun  2014  Tentang  Program  Penilaian  Peringkat  Kinerja  Perusahaan  Dalam  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  dimana  kinerja  lingkungan  perusahaan  dievaluasi  atas  ketaatannya  dalam mengelola  limbah  dan  pencemarannya.  Permasalahan  lingkungan  yang  sering  muncul  antara  lain seperti  dan  eksploitasi  atau pengambilan  sumber  daya  alam  secara  besar-besaran  dari  sumberdaya
mineral  adalah  terjadinya  penurunan  kualitas  lingkungan  seperti  pencemaran  pada  tanah,  polusi udara,  dan hidrologi  air. Beberapa  contoh  lokasi tambang yang telah  mengalami penurunan  kualitas lingkungan, antara lain tambang timah di Pulau Bangka, tambang batu bara di Kalimantan Timur dan tambang tembaga di Papua. Lubang-lubang bekas penambangan dan pembukaan lapisan tanah yang subur pada saat penambangan, dapat mengakibatkan daerah yang semula subur menjadi daerah yang tandus.  Selanjutnya,  kasus  PT.  Lapindo,  perusahaan  yang  lebih  mengutamakan  penyelamatan  aset- asetnya dari pada mengatasi persoalan lingkungan yang ditimbulkan, sehingga menimbulkan dampak buruk  pada  lingkungan  di  sekitar  tempat pengeboran.  Kemudian  eksplorasi  sumberdaya  alam  yang dilakukan  oleh  PT.  Freeport  Indonesia,  yang  selama bertahun-tahun  dan telah  menghasilkan  triliunan rupiah  ke dalam perusahaan tersebut, tidak  diimbangi  oleh  perhatian  khusus  kepada dampak  jangka panjang dilingkungan yang dinikmati oleh masyarakat sekitar (Sasmitha, 2015).
Setiap  perusahaan  memiliki  cara  dan  kebijakan  masing-masing  dalam  mengelola  aspek pertanggungjawaban  kepada  lingkungan.  Tidak  dapat  dipungkiri  koneksi  politik  yang  dimiliki perusahaan  memiliki  berbagai  manfaat  bagi  perusahaan  itu sendiri.  Masuknya  politik  didalam dunia bisnis didasari oleh saling membutuhkan, pengusaha membutuhkan politik untuk menyelamatkan dan mengembangkan  usaha  mereka  begitu  juga  politik  membutuhkan  dukungan  materil  untuk keberlangsungan politik  mereka.  Perusahaan yang  terlibat  dalam  pemerintahan memiliki kesempatan dan  kemampuan  mempengaruhi  undang-undang  dan  peraturan  yang  dapat  berimbas  dalam kebijakan  perusahaan.  Fisman  (2001)  mengatakan  bahwa  Indonesia  adalah  pelopor  dalam menganalisis ikatan antara koneksi politik dan nilai perusahaan. Rujukan dimulai pertama kali dengan adanya  hubungan  antara  Indonesia  dengan  Presiden  Soeharto,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwasanya perusahaan  yang  dimiliki  beliu  sangat  banyak  dan besar  dan  tidak  jauh  dari  pengaruh  politik  yang beliu  miliki di  Indonesia.  Penelitian sebelumnya  menunjukkan  bahwa  perusahaan  dapat  memperoleh manfaat yang signifikan dari koneksi politik, termasuk hubungan istimewa yang dibangun (Ang et al., 2011; Su & Fung, 2013; Faccio, 2006; Liu et al., 2018; Li et al., 2012). Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti ingin melihat koneksi politik yang dibangun perusahaan apakah memiliki nilai tambah bagi kinerja  lingkungannya.  Sebab  Koneksi  politik  mempengaruhi  perubahan  kebijakan  dalam  sebuah negara, salah satunya terkait dengan pengungkapan lingkungan.

## Teori signal (signalling theory)
Teori  signal  menjelaskan  bagaimana  seharusnya  perusahaan  memberikan  sinyal  kepada pengguna  informasi  mengenai  apa  yang  telah  dilakukan  perusahaan.  Perusahaan  mempunyai dorongan  untuk  memberikan  informasi  kepada pihak  eksternal  atau stakeholder  perusahaan  karena terdapat  asimetri  informasi  antara  perusahaan  dengan  pihak  eksternal. Sehingga  Strategi  yang dilakukan  perusahaan  diharapkan  dapat  menjadi  signal  yang  baik  bagi  pasar.  Informasi  yang dipublikasikan oleh perusahaan akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi  (Hartono,  2010).  Pada  saat  informasi  diumumkan,  pelaku  pasar  terlebih  dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai signal baik ( good news) atau signal buruk  ( bad  news).  Jika  informasi  tersebut dianggap  sebagai signal baik,  maka  investor  akan  tertarik untuk  melakukan perdagangan  saham,  dengan demikian pasar akan  bereaksi  yang  tercermin  melalui perubahan dalam volume perdagangan saham (Suwardjono, 2010).

## Teori legitimasi ( legitimacy theory)
Teori  legitimasi  menegaskan  bahwa  untuk  memperoleh  kepercayaan  dari  masyarakat  atas kegiatan yang dilakukan, maka perusahaan harus menentukan strategi untuk menjalankan kegiatannya sesuai  kebutuhan  dan  kondisi  lingkungan.  Koneksi  politik  yang  dibangun  perusahaan  menjadi komunikasi  jalur  penting  untuk  memperoleh  legitimasi  dari  pihak  yang  diharapkan.  Sehingga Perusahaan perlu megungkapkan informasi yang  dapat  memperkuat legitimasinya.

## Koneksi politik
Perusahaan  berkoneksi  politik  ialah  perusahaan yang  dengan cara  tertentu  mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Purwoto, 2011). Keberadaan  koneksi  politik  perusahaan  diharapkan  dapat  memperkuat  strategi  yang  dibangun perusahaan untuk mendapatkan nilai dalam pasar persaingan, seperti pada teori manajemen strategis yang dikatakan oleh (Glueck, William F, & Willis, 1979) bahwasanya sejumlah keputusan dan tindakan yang  mengarah  pada  perumusan  strategi  atau  sejumlah  strategi  yang  efektif  untuk  membantu mencapai tujuan perusahaan. Beberapa penelitian yang menggunakan koneksi politik sebagai variabel
moderasi yang menggabungkan koneksi politik pada kegiatan atau aktivitas perusahaan seperti pada penelitian (Chen et al., 2004; Jia & Zhang, 2012).

## Kinerja lingkungan
Pengukuran terhadap  kinerja lingkungan di  Indonesia  dapat  dilakukan dengan beberapa  cara. Terdapat  tiga  indikator  yang  bisa digunakan yaitu  AMDAL,  ISO  dan PROPER. Berdasarkan  Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  Nomor  03  Tahun  2014  Tentang  Program  Penilaian  Peringkat  Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Proper adalah evaluasi ketaatan  dan  kinerja  penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  dibidang  pengendalian pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup,  serta  pengelolaan  limbah  bahan  berbahaya dan  beracun. Peraturan  Menteri  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pedoman  dalam  pelaksanaan Proper,  bagi: (a) pejabat  pengawas  lingkungan hidup  dan/atau pejabat  instansi  lingkungan hidup yang  ditugaskan  untuk  melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  usaha  dan/atau kegiatan;  dan  (b)  dewan  pertimbangan  Proper  dan  tim  teknis  Proper  untuk  melakukan  penilaian peringkat Proper.
Kinerja penataan yang dinilai dalam Kriteria Penilaian PROPER dibedakan menjadi 2, yaitu:
1. Kriteria ketaatan yang digunakan untuk pemeringkatan emas, hijau, biru, merah, dan hitam. Kriteria ketaatan  pada  dasarnya  adalah  penilaian  ketaatan  perusahaan  terhadap  peraturan  lingkungan hidup.  Peraturan yang  digunakan sebagai dasar penilaian adalah peraturan:  Penerapan  Dokumen Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan Limbah B3, Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
2. Kriteria  penilaian aspek  lebih dari  yang  dipersyaratkan ( beyond compliance) untuk pemeringkatan hijau  dan  emas.  Komponen  yang  dinilai  adalah:  Dokumen  Ringkasan  Kinerja  Pengelolaan Lingkungan,  Sistem  Manajemen  Lingkungan,  Pemanfaatan  Sumber  Daya,  Pengembangan Masyarakat.
Pengembangan hipotesis
Nys, E., Tarazi (2015) menjelaskan bahwa sebagian besar perusahaan saat itu sedang membuat lingkungan  pengaturan  terkait  erat  dengan  koneksi  politik.  Barth,  MB,  McNichols,  MF  dan  Wilson (1997)  berpendapat  bahwa  pengungkapan  lingkungan  di  Indonesia  adalah  terkait  dengan  biaya politik. Milne (2002) mengungkapkan hubungan politik adalah upaya perusahaan mengurangi tekanan politik  dan  menjadi sarana  dan  akses  untuk  pengungkapan  yang  lebih baik  lingkungan  perusahaan. Bambang  (2020)  hubungan  politik  dan  budaya  perusahaan  mengungkapkan  efek  positif pengungkapan  air  perusahaan.  Berdasarkan  beberapa  penelitian  sebelumnya  maka  dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H1: Perusahaan yang berkoneksi politik baik dalam kinerja lingkungan

## Metode penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kuantitatif  deskriptif.  Jenis  data  dalam  penelitian  ini adalah  data  sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  pihak  lain  dalam  bentuk  publikasi.  Dimana sumber data dalam penelitian ini berasal dari laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2012 - 2019. Dengan teknik ( purposive sampling) yakni perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan perusahaan yang mengikuti Program PROPER selama 2012-2019, sehingga sampel yang digunakan sejumlah 320 laporan tahunan.
Kinerja  lingkungan  perusahaan  diukur  dari  PROPER  (Program  Penilaian  Peringkat  Kinerja Perusahaan  Dalam  Pengelolaan  Lingkungan) yang  diterbitkan  oleh  Kementrian  Lingkungan  Hidup (KLH).  PROPER  merupakan  program  KLH  untuk  menilai  prestasi  perusahaan  dalam  pengelolaan lingkungannya.  PROPER  menggunakan  peringkat  untuk  mengukur  kinerja  lingkungan  perusahaan. Terdapat  lima  (5)  kategori  yang  ditandai  dengan  warna-warna  sebagai  pemeringkatnnya.  Urutan peringkat  dari  yang  terkecil  ke  yang  terbesar  dalam  PROPER  adalah  hitam,  merah,  biru,  hijau,  dan emas menggunakan data ordinal yaitu pengukuran kinerja lingkungan menggunakan skor 1 hingga 5 (Pratama, 2013).
Kriteria  dalam  peringkat  PROPER  yaitu:  Peringkat  “Emas”  (Skor  5),  Peringkat  “Hijau”  (Skor  4), Peringkat “Biru” (Skor 3), Peringkat “Merah” (Skor 2), Peringkat “Hitam” (Skor 1).
Variabel  independent  dalam  penelitian  ini  adalah  koneksi  politik  (KP).  Koneksi  politik  adalah perusahaan  yang  memiliki koneksi  secara  politik  setidaknya salah  satu pemegang  saham yang  besar (seseorang  yang  mengendalikan setidaknya  10%  dari  total  saham dengan hak suara)  atau salah  satu pimpinan perusahaan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua atau sekretaris) yang merupakan anggota parlemen,  menteri,  politikus  atau  partai  politik  (Faccio,  2006).  Koneksi  politik  diukur  menggunakan dummy,  yakni  memberikan  angka  1  pada  perusahaan  yang  berkoneksi  dan  0  untuk  yang  tidak berkoneksi, pengukuran ini pernah dilakukan oleh (Ang et al., 2011; Su & Fung, 2013; Liu et al., 2018; Chen  et  al.,  2004;  Bencheikh  &  Taktak,  2017;  Harymawan  &  Nowland,  2016;  Li  et  al.,  2012;  Cheng, 2016).
Teknik  analisis  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  software  OLS  (Ordinary  Least  Square) dengan menggunakan teknik Uji Statistik Deskriptif, memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang  dilihat  dari  nilai  rata-rata  (mean),  standar  deviasi  (Ghozali,  2009).  Penelitian  ini  menggunakan Regresi  sederhana  yakni  metode  pendekatan  hubungan  antara  satu  variabel  dependen  dan  satu variabel independen, dengan rumus: KL t =a 1 +b 1 KP+e 1 dimana KL (Kinerja Lingkungan) dan KP (Koneksi Politik).

## Hasil dan diskusi
Data yang  disajikan  dalam penelitian ini berasal dari perusahaan  yang  terdaftar  di  Bursa Efek Indonesia.  Objek  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  hasil  penilaian  peringkat kinerja  perusahaan  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup  selama  lima  tahun  terakhir  yakni  2012 hingga  2019  pada  perusahaan  yang  bergerak  dalam  sektor  manufaktur  seperti,  sub  sektor  semen, keramik, logam, kimia, plastik dan kemasan, pakan ternak, kayu, pulp dan kertas, mesin dan alat berat, otomotif  dan  komponen,  tekstil  dan  garmen,  alas  kaki,  kabel,  elektronika,  makanan  dan  minuman, rokok, farmasi, kosmetik, dan peralatan rumah tangga. Jumlah perusahaan yang bergerak dalam sektor manufaktur yang listed di Bursa Efek  Indonesia dan telah mengikuti program PROPER  sebanyak  132 perusahaan,  dengan  total  laporan  keuangan  yang diperoleh  sebanyak  320  yang  layak  dijadikan sebagai  objek  penelitian.  Dari  320  laporan  tahunan  yang  digunakan  dalam  pengamatan,  statistik deskriptif menunjukkan data sebagai berikut:
Tabel 1. Pengamatan statistik deskriptif laporan tahunan
Mean SD 0 1 2 3 4 5 KP 0,30 0,459 7,0 3,0 - - - - KL 2,74 0,968 7,2 - 16,6 66,9 6,3 3,1
Dari  hasil  statistik  diatas  terlihat  bahwa  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  dalam  Bursa Efek  Indonesia  yang  memiliki  koneksi  politik  pemerintahan  sebesar  3,0  atau  30%  dari  total keseluruhan  dan  yang  tidak  memiliki  koneksi  sebesar  7,0  atau  70%.  Sedangkan  untuk  kinerja lingkungan perusahaan yang mendapatkan skor emas (5) sebesar 3,1%, yang mendapat skor hijau (4) sebesar 6,3%, yang mendapatkan skor biru (3) sebesar 66,9%, dan yang mendapat skor merah 16,6%.
Tabel 2. Hasil uji regresi
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 2.683 .064 41.605 .000* Koneksi Politik .202 .118 .096 1.719 .087** a. Dependent Variable: Kinerja Lingkungan
*sig≤0,05 ** sig≤0,1
Dari hasil SPSS  maka  didapat  persamaan regresi yaitu:  KL 1 =  2.683 1 +  0.202 1 KP +  e 1 ,  dimana nilai  konstan  2.683  menunjukkan  nilai  positif  yang  artinya  apabila  semua  variabel  indenpendent nilainya 0, maka koneksi politik nilainya 0.202%.
Hasil pengujian di atas menyatakan bahwa hipotesis perusahaan yang berkoneksi politik baik dalam  kinerja  lingkungan  atau  H1a  diterima.  Hal  ini  terbukti  dari  nilai  t  sebesar  1.719  dengan  nilai
signifikansi  sebesar  0.087  lebih  kecil  dari alpha  10%  (0.1)  jadi  dapat  dikatakan  berpengaruh  positif. Sehingga  dapat  dikatakan  penelitian  ini  mendukung  penelitian  yang  dilakukan  (Ang  et  al.,  2011; Bencheikh & Taktak, 2017; Faccio, 2006; Li et al., 2012) bahwa perusahaan dapat memperoleh manfaat yang  signifikan  dari  koneksi  politik, termasuk  hubungan  istimewa  yang  dibangun.  Perusahaan  yang terlibat  dalam pemerintahan  memiliki kesempatan dan kemampuan mempengaruhi  undang-undang dan peraturan yang dapat berimbas kinerja perusahaannya.

## Kesimpulan
Pada  penelitian  ini  terlihat  bahwa  perusahaan  yang  mempunyai  koneksi  politik  mempunyai kesempatan  untuk  mendapatkan  skor  yang  tinggi  dalam  kinerja  lingkungannya.  Karena  perusahaan akan  memanfaatkan  koneksinya  untuk  merubah  atau  meningkatkan  nilainya.  Kelemahan  pada penelitian  ini  adalah  belum  ada  penguat  yang  dari  variabel  lain,  oleh  karena  itu  untuk  penelitian selanjutnya bisa ditambah penguat variabel lain.

## Daftar pustaka
Ang,  J.  S.,  Ding,  D.  K.,  &  Yang  THONG,  T.  (2011). Political  Connection  and  Firm  Value. http://ink.library.smu.edu.sg/lkcsb_research/4439
Bambang.  (2020).  Influence  of  Political  Connection  and  Corporate  Culture  on  Water  Disclosure  in Indonesia. Talent Development & Excellence 1713, 12(2).
Barth,  MB,  McNichols,  MF  dan  Wilson,  G.  (1997).  Faktor  yang  mempengaruhi  pengungkapan perusahaan tentang kewajiban lingkungan. Review Studi Akuntansi, 2, 35–64. Bencheikh, F., & Taktak, N. B. (2017). The Effect of Political Connections on the Firm Performance in a Newly  Democratised  Country. Mediterranean  Journal  of  Social  Sciences,  8(4),  40–46. https://doi.org/10.1515/mjss-2017-0004
Chen, D.-H., Fan, J. P. H., & Wong, T. J. (2004). Politically-connected CEOs, Corporate Governance and Post-IPO  Performance of  China’s  Partially Privatized  Firmsa.  In Center  for  Economic Institutions Working Paper Series. http://hdl.handle.net/10086/13901 Cheng, L. (2016). Essays on Microeconomic Applications in Political Economy and Business Strategy. Faccio, M. (2006). American Economic Association Politically Connected Firms. In Source: The American Economic Review (Vol. 96, Issue 1).
Fisman, R. (2001). Estimating the Value of Political Connections. The American Economic Review, 91(4), 282. http://www.jstor.org/stable/2677829 Ghozali,  I.  (2009). Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  SPSS.  (Edisi  IV).  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Glueck,  William  F,  &  Willis,  R.  (1979).  Documentary  Sources  and  Strategic  Management  Research. Academy of Management Review, 4(1), 95–102.
Hartono, J. (2010). Studi Peristiwa: Menguji Reaksi Pasar Modal Akibat Suatu Peristiwa. BPFE UGM.
Harymawan,  I.,  &  Nowland,  J.  (2016).  Political  connections  and  earnings  quality:  How  do  connected firms  respond  to  changes  in  political  stability  and  government  effectiveness? International Journal of Accounting and Information Management, 24(4), 339–356. https://doi.org/10.1108/IJAIM-05-2016-0056 Jia,  M.,  &  Zhang,  Z.  (2012).  Women  on  boards  of  directors  and  corporate  philanthropic  disaster response. China Journal of Accounting Research, 5(1), 83–99. https://doi.org/10.1016/j.cjar.2012.01.001
Li, W., He, A., Lan, H., & Yiu, D. (2012). Political connections and corporate diversification in emerging economies:  Evidence  from  China. Asia  Pacific  Journal  of  Management,  29(3),  799–818. https://doi.org/10.1007/s10490-011-9265-5
Liu, F., Lin, H., & Wu, H. (2018). Political connections and firm value in china: An event study. Journal of Business Ethics, 152(2), 551–571. https://doi.org/10.1007/s10551-016-3316-2 Milne,  M.  (2002).  Teori  akuntansi  positif,  biaya  politik  dan  analisis  pengungkapan  sosial:  tampilan kritisTeori  akuntansi  positif,  biaya  politik  dan  analisis  pengungkapan  sosial:  tampilan  kritis. Perspektif Kritis Tentang Akuntansi, 13(3), 369–395.
Nys,  E.,  Tarazi,  A.  dan  T.  (2015).  Hubungan  politik,  deposito  bank,  dan  formala  asuransi  simpanan.
Jurnal Stabilitas Keuangan, 19, 83–104.
Pratama,  A.  G.  R.  (2013).  Pengaruh  Good  Corporate  Governance  dan  Kinerja  Lingkungan  Terhadap Pengungkapan  Lingkungan. Diponegoro  Journal  of  Accounting,  Volume  2,  Halaman  1-14. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting
Purwoto,  L.  (2011).  Pengaruh  Koneksi  Politis,  Kepemilikan  Pemerintah  dan  Keburaman  Laporan Keuangan  terhadap  Kesinkronan  dan  Risiko  Crash  Harga  Saham. Ringkasan  Disertasi  Program Doktor Ilmu Ekonomi Manajemen. Universitas Gadjah Mada. Sasmitha,  M.  (2015).  Pengungkapan  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  Terhadap  Pengungkapan Perusahaan. 28  April  2015.  http://mei270593.blogspot.co.id/2015/04/pengungkapan-corporate- social.html.
Su,  Z.  qin,  &  Fung,  H.  G.  (2013).  Political  connections  and  firm  performance  in  Chinese  companies.
Pacific Economic Review, 18(3), 283–317. https://doi.org/10.1111/1468-0106.12025 Suwardjono. (2010). Teori Akuntansi: Pengungkapan dan Sarana Interpretatif. BPFE.