## EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM KEAMANAN BERBASIS TEKNOLOGI KAMERA PENGAMAN DI KOTA BATAM
Achyar Hanif Siregar *) , Didik Syahputra **) , Gevrazi ***) , Dika Aditya Putra ****) , dan Baskoro Wicaksono *****)
*) Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau **) Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau ***) Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau
****) Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau
*****) Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru, 28293
E mail: achyarhanif@gmail.com

## Abstract
Batam  is  a  very  rapid  business  climate  growth  city  in  Indonesia.  In  effort strengthen it, has formed a security system policy based security camera technology with  intention  of  creating  Batam  City  as  a  smart  city  security  field  in  the  Asia Pacific  region.  It  policy  is  Batam  City  Local  Regulation  Number  2  Of  2007  On Security System Throught Security Camera In Vital Objects, Public Facilities, And Spesific  Areas  In  Batam  City.  Various  problems  has  encountered  in  last  10  years including  the  not  ideal  security  cameras  quantity,  bad  security  cameras  quality, and  Security  Coordinating  Board  not  implemented.  From  that,  this  research purpose  is  to  analyze  policy  evaluation.  Policy  evaluation  theory  used  as  activity that concerns  policy assessment  including  substance, implementation, and impact. Research  method  used  phenomenology  descriptive  qualitative  approach  including primary  and  secondary  data  collection  techniques,  data  processing  and  analysis, and  conclusion.  Through  this  research  has  found  results  in  evaluation  form  from are first, substance assessment need to forward. Second implementation assessment need to be continue with an improvement. And third, impact assessment need to be continue with an improvement too.
Keywords: policy evaluation, security system

## PENDAHULUAN
Kota  Batam  adalah  salah  satu  daerah  dengan pertumbuhan  kota  yang  sangat  pesat  di Indonesia. Banyaknya pembangunan diberbagai sektor  khususnya  iklim  usaha  setiap  tahun menjadikan  Kota  Batam  sebagai  destinasi  para pencari  kerja  baik  dari  dalam  negeri  maupun luar  negeri.  Pada  tahun  2007  tidak  tanggung- tanggung  sebuah  kebijakan  sistem  keamanan berbasis teknologi kamera pengaman
diundangkan  melalui  Peraturan  Daerah  (Perda) Kota  Batam  Nomor  2  Tahun  2007  Tentang Sistem  Keamanan  Melalui  Kamera  Pengaman Di  Objek  Vital,  Fasilitas  Umum  Dan  Kawasan Tertentu Di Kota Batam. Hal tersebut dilakukan guna  menciptakan  Kota  Batam  sebagai Smart City bidang  keamanan  di  kawasan  Asia-Pasifik yakni  kota  yang  ditandai  dengan  iklim  usaha yang kondusif serta kompetitif. Oleh karena itu, menjadikan  tata  kehidupan  Kota  Batam  yang
aman, nyaman dan tentram serta berkesinambungan  telah  menjadi  tujuan  yang harus dicapai melalui kebijakan ini.
Dalam  kebijakan  ini  Pemerintah  Kota (Pemko) Batam telah diatur apa saja kewenangan  yang  harus  dilakukan  yaitu  tertera secara  umumnya  pada  Pasal  3  Perda  Kota Batam Nomor 2 Tahun 2007 yang menyebutkan Walikota  Batam  berwenang  menetapkan:  a. pelaksanaan kegiatan perencanaan, pemasangan sistem  keamanan  dan  manajemen  pengelolaan serta  pemeliharaan  kamera  pengaman;  b. larangan menggunakan jaringan kamera pengaman  pada  objek  vital  diluar  yang  telah ditetapkan;  c.  menunjukan  lokasi,  pengelolaan dan pembinaan pengguna kamera pengaman; d. pengaturan  tentang  kewajiban  badan  hukum atau perkumpulan yang memerlukan pemasangan sistem keamanan kamera pengaman; dan e. membentuk Badan Koodinasi Pengaman (BKP) Kota Batam.
Berbagai persoalan telah timbul setelah Perda  Nomor  2  Tahun  2007  diundangkan sepuluh  tahun  yang  lalu.  Hal  tersebut  terkait dengan  masalah  substansi,  implementasi  dan dampak  dari  kebijakan  tersebut.  Permasalahan terkait  hal  tersebut  secara  umum  terangkum menjadi  3  permasalahan  yakni pertama ,  dalam permasalahan  kuantitas  kamera  pengaman. Seperti berdasarkan kajian dari Badan Komunikasi dan Informatika Kota Batam tahun 2010  idealnya  Batam  memiliki  380  kamera pengaman  di  setiap  ruas  jalan  dan  tempat- tempat umum tersebar namun jumlah itu masih
sangat sedikit pada tahun 2017 yakni 32 kamera pengaman di setiap persimpangan jalan.
Kedua ,  dalam  permasalahan  kualitas kamera  pengaman,  Kepala  Kepolisian  Resor Kota  (Polresta)  Barelang  Komisaris  Besar Polisi  Asep  Safrudin  pada  tahun  2015  pernah menyatakan  bahwasanya  sejumlah  kejahatan jalanan  di  Batam  yang  harusnya  bisa  diungkap dengan  dukungan  rekaman Closed  Circuit Televition (CCTV),  namun  ternyata  kondisi CCTV yang ada banyak tidak aktif dan hasilnya kurang jelas.
Ketiga , dalam permasalahan mengimplementasikan pembentukan BKP Kota Batam.  Badan  ini  terdiri  dari  unsur  Pemko Batam,  Badan  Pengusahaan  (BP)  Batam, Polresta  Barelang,  Komando  Distrik  Militer (Kodim)  0316/Batam,  dan  Kejaksaan  Negeri (Kejari) Batam. BKP seharusnya telah terbentuk  6  bulan  setelah  Perda  nomor  2  tahun 2007  diundangkan,  namun  sampai  data  yang diperoleh  pada  tahun  2017  badan  ini  belum terbentuk.  Padahal  BKP  ini  merupakan  aktor penting  yang  akan  melaksanakan  kebijakan tersebut.
Dari  permasalahan-permasalahan  yang telah dijelaskan sebelumnya tidak memperlihatkan  dampak  positif Perda  nomor  2 tahun  2007.  Idealnya  jika  kebijakan  tersebut telah dijalankan dengan baik maka maksud dan tujuannya  diundangkan  akan  terlaksana  pula dengan  baik.  Maka,  tujuan  khusus  dalam penelitian  ini  adalah  menganalisis  evaluasi kebijakan  sistem  keamanan  berbasis  teknologi
kamera  pengaman  di  Kota  Batam  sehingga ditargetkan  dapat  menjadi  referensi  dalam perbaikan oleh Pemko Batam serta sumbangsih perkembangan  ilmu  politik  secara  umum  dan ilmu pemerintahan secara khusus.
Teori  yang  digunakan  untuk  menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan  sebelumnya  adalah  teori  evaluasi kebijakan.  Secara  umum  evaluasi  kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut  estimasi  atau  penilaian  kebijakan yang  mencakup  substansi,  implementasi  dan dampak.  Dalam  hal  ini,  evaluasi  kebijakan dipandang  sebagai  suatu  kegiatan  fungsional. Artinya,  evaluasi  kebijakan  tidak  hanya dilakukan  pada  tahap  akhir  saja,  melainkan dilakukan  dalam  seluruh  proses  kebijakan. Dengan  demikian,  evaluasi  kebijakan  bisa meliputi perumusan masalah-masalah kebijakan,  program-program  yang  diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun dampak kebijakan.
Sebagian  besar  ahli  kebijakan  publik berpendapat  bahwa  tahap  akhir  dari  proses kebijakan  disebut  sebagai  tahap  evaluasi. Anderson  (dalam  Kusumanegara,  2010:121), berpendapat  evaluasi  kebijakan  memusatkan perhatiannya  pada  estimasi,  penilaian,  dan taksiran  terhadap  implementasi  (proses)  dan akibat-akibat  (dampak)  kebijakan.  Sebagai aktivitas fungsional, evaluasi kebijakan sebenarnya dapat dilakukan terhadap keseluruhan tahap-tahap kebijakan bukan hanya tahap  akhirnya  saja.  Umpamanya,  menetapkan
dan  membuat  estimasi  atas  konsekuensi  dari berbagai alternatif kebijakan sehubungan dengan berbagai masalah yang dihadapi, dalam rangka  mengadopsi  salah  satu  alternatif  yang dianggap paling baik.
Menurut  Kawengian  dan  Rares  (2015: 3)  evaluasi  kebijakan  adalah  aktivitas  yang dirancang  untuk  menilai  atau  mengukur manfaat  dari  suatu  kebijakan  atau  program- program pemerintah yang dilaksanakan melalui sub-sub kebijakan yang lebih spesifik. Kegiatan evaluasi kebijakan memiliki teknik pengukuran tertentu,  memiliki  metode  analisis  serta menghasilkan rekomendasi kebijakan.
Untuk  melakukan  evaluasi  yang  baik dengan  margin  kesalahan  yang  minimal beberapa ahli mengembangkan langkah- langkah  dalam  evaluasi  kebijakan.  Edward  A. Suchman (Winarno, 2002:169), mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yakni: 1.  Mengidentifikasikan  tujuan  program  yang akan  dievaluasi;  2.  Analisis  terhadap  masalah; 3.  Deskripsi  dan  standarisasi  kegiatan;  4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi;  5.  Menentukan  apakah  perubahan  yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau  karena  penyabab  lain;  dan  6.  Beberapa indikator  untuk  menentukan  keberadaan  suatu dampak.
Menurut  Widodo  (Suntoro  dan  Hariri, 2015:84)  untuk  melakukan  evaluasi  kebijakan setidak-tidaknya  melalui  tahapan  yang  harus dilakukan  berikut:  1.  Mendefinisikan  apa  yang menjadi tujuan kebijakan, program dan
kegiatan;  2.  Penjabaran  tujuan  kebijakan, program  dan  kegiatan  kedalam  kriteria  atau indikator  pencapaian  tujuan;  3.  Pengukuran indikator pencapaian tujuan kebijakan, program;  4.  Berdasarkan  indikator  pencapaian tujuan  kebijakan  dicarikan  datanya  dilapangan; dan  5.  Hasil  data  yang  diperoleh  dari  lapangan kemudian dilakukan pengolahan dan dikomparasi dengan kriteria pencapaian tujuan.
Manakala hasil komparasi menunjukkan bahwa apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat dicapai,  maka  implementasi  kebijakan  tersebut dapat  dikatakan  berhasil.  Sebaliknya  manakala menjauhi  kriteria  pencapaian  tujuan  kebijakan, maka  implementasi  kebijakan  dapat  dikatakan kurang berhasil atau gagal. Berdasarkan tingkat keberhasilan  dan  kegagalan,  kemudian  dapat disusun  rekomendasi  kebijakan  berkenaan dengan nasib atau masa depan kebijakan publik meliputi  beberapa  hal  berikut:  1.  Kebijakan program  atau  proyek  perlu  diteruskan;  2. Kebijakan  program  atau  proyek  diteruskan dengan  suatu  perbaikan;  3.  Kebijakan  program atau  proyek  perlu  direplikasikan  ditempat  lain atau  memperluas  berlakunya;  dan  4.  Kebijakan program atau proyek harus dihentikan.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian dilakukan menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif fenomenologi.  Melalui  pendekatan  kualitatif berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan cara  menggambarkan  dunia  sosial  dari  sudut pandang  atau  interpretasi  individu  (informan)
dalam  latar  alamiah.  Tujuan  penggunaan  jenis penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan karakter suatu variabel, kelompok  atau  gejala  sosial  yang  terjadi  di masyarakat.  Strategi  penelitian  fenomenologi menggambaran  pemaknaan  beberapa  individu (informan)  mengenai  pengalaman  hidupnya, pemaknaan  mengenai  konsep  atau  fenomena tertentu.
Teknik pengumpulan data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan data primer serta sekunder. Melalui data primer para peneliti menggunakan pemilihan informan dengan  teknik  pengambilan  sampel  purposif. Sampel secara sengaja ditetapkan oleh peneliti. Adapun informan tersebut adalah:
1. Wakil  Walikota  Kota  Batam,  Amsakar Achmad. (informan kunci)
2. Wakil  Ketua  Komisi  1  DPRD  Kota Batam, Harmidi Umar Husen.
3. Kepala  Bidang  Penyelenggaraan  E- Government  Diskominfo  Kota  Batam, Tiyas Satria Manggala.
4. Kepala Bidang Persandian (IT Security) BP Batam, Rudi Martono.
5. Kepala  Seksi  Lalu  Lintas  Metronika Rekayasa  Jalan  Dishub  Kota  Batam, Suratman.
6. Wakil  Kepala  Satuan  Lalu  Lintas Polresta  Barelang,  AKP.  Toni  Ridho Nugroho, S.Sos.
7. Kapten  Inf  NRP  539842  Kodim 0316/Batam, Kapten Arpen Noveldi.
8. Jaksa  Fungsional  Kejari  Batam,  Yan Elhas Zaboea, SH.
9. Operator  Traffic  Light  Dishub  Kota Batam, Novi
10. Operator  Bagian  Command  Centre
Polresta Barelang, Steven Fery Hardiyan.
11. Warga  Batu  Aji  Batam  dan  Pedagang, Zainur.
12. Petugas  Kebersihan  Batu  Aji  Batam, Paino dan Sumarjo
13. Warga  Seraya  dan  Pengusaha,  Ahmad Suhardi.
14. Petugas Parkir Nagoya Batam, Roy.
15. Pengemudi  Gojek  Batam,  Rita  dan Hakim.
16. Pedagang, Suwanto.
Melalui  data  sekunder  para  peneliti memanfaatkan internet sebagai sarana mendapatkan  literatur  terkait  topik  penelitian. melalui  triangulasi  para  peneliti  tidak  boleh mengandalkan  satu  sumber  (web)  saja  ketika mengutip sumber informasi, para peneliti harus membandingkan  dan  mengecek  kebenaran informasi tersebut melalui sumber lain.
Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis secara kualitatif. 3 hal  yang  dilakukan  melalui  teknik  tersebut yakni  reduksi  data,  penyajian  data,  dan verifikasi. Reduksi data yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, mengabstrakkan, dan mengubah data kasar yang muncul dari cacatan terulis  yang  dihasilkan  ketika  berada  di lapangan.  Penyajian  data  yaitu  aktivitas
menyajikan  data  hasil  penelitian.  Verifikasi merupakan  aktivitas  merumuskan  simpulan berdasarkan dua aktivitas sebelumnya.
Teknik penarikan kesimpulan dilakukan dengan  cara  data  yang  diperoleh  dari  lapangan selama  proses  penelitian  dikumpulkan  untuk kemudian  diolah.  Para  peneliti  kemudian menyeleksi  data  untuk  memilih  data  mana  saja yang  penting  dan  relevan  dengan  masalah penelitian.

## HASIL PENELITIAN Penilaian Substansi
Upaya untuk menjadikan tata kehidupan Kota  Batam  yang  aman,  nyaman  dan  tentram serta  berkesinambungan  telah  menjadi  tujuan yang  harus  dicapai  melalui  Perda  Kota  Batam nomor  2  tahun  2007.  Tujuan  tersebut  ingin dicapai  mengingat  posisi  Batam  yang  dinilai strategis  dalam  hal  iklim  usaha  di  Indonesia maupun dunia. Iklim usaha yang kondusif telah menjadi syarat Kota Batam untuk menjadi Kota yang  maju  karena  faktor  pertama  dalam pertimbangan  investor  yang  akan  menanamkan modalnya  di  suatu  daerah  adalah  keamanan daerah.  Pada  akhirnya  apa  yang  ingin  dicapai dari  kondusifitas  tersebut  ialah  bermaksud untuk  memposisikan  Kota  Batam  sebagai kawasan yang kompetitif di Asia-Pasifik.
Selain  itu,  kebijakan  ini  dibentuk dengan  maksud  sebagai  ketentuan  yang mengatur  tentang  penyelenggaraan  sistem keamanan  melalui  kamera  pengaman  di  objek vital,  fasilitas  umum,  dan  kawasan  tertentu  di
Kota  Batam.  Hal  ini  bermakna  sebagai  upaya untuk menyinergikan kebijakan sistem keamanan  melalui  kamera  pengaman  diseluruh tempat yang dimiliki oleh setiap orang dan/atau badan  hukum  yang  menempati  atau  memiliki objek  vital,  fasilitas  umum,  dan  kawasan tertentu.  Sinergisitas ini menjadi  faktor penting agar pengaturan penempatan kamera pengaman menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat mewujudkan  Kota  Batam  berkonsep smart  city bidang keamanan.
Penilaian  berdasarkan  substansi  yang telah  dijelaskan  sebelumnya  menilai  kebijakan ini  telah  memiliki  suatu  maksud  dan  tujuan yang  dirasa  sesuai  dengan  potensi  daerahnya yakni memiliki posisi yang strategis untuk iklim usaha  di  Indonesia  maupun  dunia.  Dari  hal tersebut,  evaluasi  kebijakan  dari  penilaian
substansi yang telah dipaparkan dinilai bahwasanya kebijakan ini perlu diteruskan.

## Penilaian Implementasi
Implementasi  dari  Perda  Kota  Batam nomor  2  tahun  2007  menjadi  tugas  utama Pemko Batam melalui Diskominfo Kota Batam karena  BKP  Kota  Batam  belum  terbentuk. Mengenai implementasi kebijakan ini ditemukan  bahwasanya pertama, pengadaan kamera  pengaman  yang  berjalan  lambat.  Pada poin  ini  ditemukan  bahwasanya  Diskominfo Kota  Batam  selama  ini  baru  pada  tahun  2017 memasuki  proses  tahap  pengadaan  kamera pengaman  yang  disetujui  bersama  antara Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) Kota  Batam  dengan  Pemko  Batam  yakni berjumlah  36  kamera  pengaman  di  20  titik.
Titik-titik tersebut terletak pada tabel berikut: Tabel 20 Titik Kamera Pengaman No Nama Lokasi Posisi Tiang 1 Atap Kantor Walikota Batam Lantai Atap Kantor Walikota
2 Pos  Satpol  DPRD  Kota  Batam  /  Depan Kantor Walikota Batam Sebelah  Pos  Satpol  Depan DPRD Kota Batam 3 Simpang Lampu Merah  Kejaksaan Batam Center Samping Kantor Kejaksaan Negeri Batam
4 Gerbang  Selatan  Engku  Puteri  Batam Center Di Pojok Pagar Masjid Raya 5 Gerbang  Utara  Engku  Puteri  Batam Center/Depan Hotel Harris Di Samping Pos Satpol Jaga 6 Bundaran Madani Di Taman
7 Simpang Kuda Sei Panas Di Dalam Taman 8 Depan Pasar Induk Jodoh Di  Median  Jalan  Depan  Pintu Masuk Pasar Induk 9 Samping Nagoya Plaza Di  Median  Jalan  Depan  Arah Masuk Nagoya Hill 10  Jalur Lambat Depan Perumahan Sukajadi  Pinggir Jalan Pintu Keluar/Masuk Sukajadi
11  Depan Perumahan Casablanca Di  Median  Jalan  dekat  Plang Penunjuk arah Jalan 12  Simpang Pertemuan Sei Ladi Di Median Jalan 13  Depan Pura/Restauran Bali Sei Ladi Median Jalan 14  Tanjakan Southlink Pinggir  Jalan  Dekat  Tiang Listrik 15  Simpang Pelabuhan Domestik Sekupang Di Median Jalan 16  Depan  Perumahan  Delta  Villa  Sei Harapan Median Jalan Depan Perumahan 17  Depan Mata Kucing Median  Jalan  Depan  Pintu Masuk Mata Kucing 18  Depan SP Plaza Batu Aji Median  Jalan  Depan  Pintu Masuk/Keluar SP Plaza Batu aji 19  Depan Pelabuhan Punggur Pinggir  Jalan  Depan  Pelabuhan Provinsi Kepri 20  Pertigaan Sambau Pinggir Jalan
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, 2017
Kedua ,  kebijakan  tidak  berjalan  sinergi dalam menciptakan sistem keamanan.
Berdasarkan  hasil  temuan,  kebijakan  sistem keamanan berbasis teknologi kamera pengaman di  Kota  Batam  pada  dasarnya  secara  tidak langsung  telah  dijalankan  secara  eksternal  dan internal  oleh  beberapa  instansi  berkepentingan. Secara eksternal, Dishub Kota Batam bekerjasama  dengan  Polres  yang  memiliki  37 kamera  pengaman  yang  tersebar  di  lampu  lalu lintas  di  Kota  Batam.  Kamera  pengaman  ini dinyatakan  sesuai  kriteria  Perda  Kota  Batam nomor  2  tahun  2007  karena  menyangkut penempatannya  di  fasilitas  umum  yakni  jalan. Secara  internal,  objek  vital  pada  dasarnya mencerminkan  bangunan  yang  dimiliki  Pemko Batam,  DPRD  Kota  Batam,  Diskominfo  Kota Batam,  BP    Batam,  Dishub  Kota  Batam, Polresta  Barelang,  Kodim  0316/Batam,  Kejari Batam,  dan  perusahaan-perusahaan  tertentu yang  menempati  objek  vital.  Instansi-instansi
tersebut yang telah memiliki kamera pengamannya  masing-masing  secara  tidak langsung  telah  menjalankan  kebijakan  selama ini.
Ketiga, belum  terbentuknya  BKP  Kota Batam.  Badan  ini  terdiri  dari  unsur  Pemko Batam,  BP  Batam,  Polresta  Barelang,  Kodim 0316/Batam,  dan  Kejari  Batam.  BKP  Kota Batam  memiliki  wewenang  dalam  menetapkan kebijakan operasional dalam pelaksanaan sistem  keamanan  melalui  kamera  pengaman serta  melakukan  pemeriksaan  rutin,  monitoring dan pengawasan terhadap pengelolaan, peralatan,  dan  kondisi  jaringan.  Dari  poin-poin implementasi  tersebut,  evaluasi  kebijakan  dari penilaian  implementasi  dinilai  bahwasanya kebijakan  ini  perlu  diteruskan  dengan  suatu perbaikan.

## Penilaian Dampak
Kompleksnya  permasalahan  yang  telah dijelaskan  sebelumnya  pada  poin  penilaian implementasi  menjadikan  penilaian  dampak dirasa  sudah  akan  mendapat  jawabannya  yakni tidak  berdampak  sama  sekali.  Pembuktian jawaban  tersebut  ditemukan  perolehan  dari anggapan-anggapan berbagai kalangan masyarakat  di  Kota  Batam  sebagi  pihak  diluar instansi  pemerintahan  serta  yang  dilayani dengan  selaras  menjawab  bahwasanya  Perda Kota  Batam  nomor  2  tahun  2007  belum berdampak  dalam  mewujudkan  substansi  yang telah  dijelaskan  sebelumnya.  Dari  hal  tersebut, evaluasi  kebijakan  dari  penilaian  dampak  yang telah  dipaparkan  dinilai  bahwasanya  kebijakan ini perlu diteruskan dengan suatu perbaikan.

## Analisis Evaluasi Kebijakan
Penilaian  berdasarkan  substansi,  implementasi, dan  dampak  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya memunculkan analisis evaluasi kebijakan berdasarkan  filosofi  roda  gigi  dimana  jika  ada salah  satu  roda  gigi  yang  rusak,  maka keseluruhan  roda  gigi  akan  rusak  pula.  Dari filosofi tersebut, implementasi dalam penilaiannya  menjadi  faktor  utama  kegagalan kebijakan  yang  telah  berjalan  selama  10  tahun sehingga  perlu  perbaikan  khusus  pada  poin  ini. Adapun  gambaran  dari  analisis  evaluasi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:
Gambar Analisis Evaluasi Kebijakan

## KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari pembahasan yang telah dipaparkan bahwasanya pertama, pada  poin  penilaian  substansi  Perda Kota  Batam  Nomor  2  Tahun  2007  memiliki tujuan serta maksud yang besar dan telah sesuai sehingga dari poin ini kebijakan tersebut dinilai layak untuk diteruskan.
Kedua , pada poin penilaian implementasi  kebijakan  ini  memiliki  berbagai masalah  yang  kompleks  berupa  pengadaan kamera  pengaman  yang  berjalan  lambat, kebijakan tidak berjalan sinergi dalam menciptakan  sistem  keamanan,  dan  belum terbentuknya  BKP  Kota  Batam  sehingga  dari poin  ini  dinilai  kebijakan  perlu  diteruskan dengan perbaikan.
Ketiga ,  pada  poin  penilaian  dampak kebijakan  ini  tidak  menunjukkan  dampak  yang direncanakan  dapat  terasa  oleh  berbagai kalangan  masyarakat  sehingga  pada  poin  ini dinilai  kebijakan  perlu  diteruskan  dengan perbaikan.
Dari  simpulan  yang  telah  dijelaskan, rekomendasi  yang  dapat  diberikan  kepada Pemerintah Kota Batam adalah mengkaji ulang kebijakan  ini  dengan  melibatkan  seluruh instansi-instansi pemerintahan yang berkepentingan  sehingga  dapat  menciptakan sinergisitas  yang  menghasilkan  keselarasan penilaian  akan  substansi,  implementasi,  dan dampak yang layak untuk diteruskan.
Implementasi  menjadi  faktor  utama  kegagalan dari  kebijakan  ini  dan  pembangunan  pada  poin
sinergisitas merupakan langkah awal yang tepat untuk  dilakukan.  Hal  tersebut  karena  perlu dipahami  bersama  bahwasanya  kebijakan  ini merupakan  tanggung  jawab  semua  pihak  yang memiliki  kamera  pengaman  di  objek  vital, fasilitas  umum,  dan  kawasan  tertentu  di  Kota Batam.
Sinergisitas  yang  telah  dibangun  lalu diikuti  dengan  strategi  kontemporer  dengan menciptakan  pusat  kontrol  kamera  pengaman modern  yang  akan  dijalankan  oleh  Badan Koordinasi Pengaman (BKP) Kota Batam akan menjadi rekomendasi handal dalam mewujudkan  Batam  sebagai smart  city bidang keamanan di kawasan Asia-Pasifik.
__________________
*) Naskah  Versi  awal  dipresentasikan  pada seminar
internasional, “ International Conference  on  Humanity  and  Society (ICHaS- 2017)”,  Universitas  Lancang  Kuning  dalam kolaborasi  bersama  National  University  of Malaysia  dan  University  of  Malaya,  Ruang Lantai  1  Perpustakaan  Utama  Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, 25 Juli 2017

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Faisal, Senapiah. (2010). Format-format Penelitian  Sosial,  Dasar-dasar  dan Aplikasi .  Jakarta:  PT  RajaGrafindo
Persada.
Kusumanegara, Solahuddin. (2010). Model dan Aktor  dalam  Proses  Kebijakan  Publik .
Yogyakarta: Gava Media.
Martono,  Nanang.  (2015). Metode  Penelitian Sosial:  Konsep-konsep  Kunci .  Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada.
Suntoro,  Irawan  dan  Hasan  Hariri.  (2015).
Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:  Graha Ilmu.
Winarno,  Budi.  (2016). Kebijakan  Publik  Era Globalisasi  Teori,  Proses,  dan  Studi Komparatif . Yogyakarta: CAPS.

## Jurnal
Kawengian,  Debby  D.  V  dan  Joyce  Jacinta
Rares.  (2015).  Evaluasi  Kebijakan
Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia ( Trafficking )
terutama  Perempuan  dan  Anak  di Kabupaten  Minahasa  Selatan  Provinsi
Sulawesi
Utara. e-journal “Acta

## Diurna”, 4 (5), 1-15.

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan  Daerah  Kota  Batam  Nomor  2  Tahun
2007 Tentang Sistem Keamanan
Melalui  Kamera  Pengaman  Di  Objek Vital,  Fasilitas  Umum  Dan  Kawasan Tertentu Di Kota Batam.

## Internet
Anonim. (2016). Bulan Ini, Proyek
Pemasangan  32  Titik  CCTv  di  Batam
Dilelang. ( batampos.co.id ). Diakses pada 7 Oktober 2016 pukul 00.36 WIB
Larno. (2015). Pemkot Batam Diimbau Laksanakan Perda CCTV.
( kepri.antaranews.com) .  Diakses pada 7 Oktober 2016 pukul 00.11 WIB Rohmadi,  Ahmad.  (2015). CCTv  Hanya
Termaktub di Perda Tapi Tak
Terpasang  di  Persimpangan  Jalan. ( batam.batamtoday.com) .  Diakses  pada 7 Oktober 2016 pukul 00.30 WIB.
Taslimahudin.  (2015). Pemkot  Batam  Akan
Pasang  CCTV  Di  Wilayah  Rawan Tindak Kriminal. ( infopublik.id) . Diakses  pada  7  Oktober  2016  pukul 00.04 WIB.