## ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN PAJAK PENGHASILAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
Gien Agustinawansari 1 , Trisnawati Rahayu 2* , YP Supardiyono 3 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma
*email: atik@usd.ac.id ARTICLE INFO

## ABSTRACT

## Article History
Submission: 2023-05-02 Reviewed: 2023-05-22 Accepted: 2023-06-30 Publish: 2023-06-30
Main Purpose - This study aims to determine the application of tax management that can be carried out by MSMEs. Design/methodology/approach  - The  research  method  used  is analytical  descriptive  with  saturated  samples  and  interview  data collection methods conducted during 2021 at the end of the covid 19 pandemic.  Comparative  descriptions  of  various  conditions  in accordance with tax regulations are outlined to provide discourse for MSME actors in choosing loopholes in tax regulations that can be practiced.  MSMEs  are  required  to  practice  tax  management  in running  their  business.  Practiced  tax  management  should  pay attention  to  tax  regulations  by  taking  advantage  of  the  existing loopholes in these regulations. Main Findings - The results that can be enjoyed by MSMEs in implementing tax management can affect the income tax payable to be lower when compared to not practicing tax management. Theory and Practical Implications - The selection of the type of taxpayer, the selection of a recording or bookkeeping system,  the  selection  of  business  size,  and  the  selection  of  legal entities are emphasized. Understanding of tax regulations is the key for  taxpayers  to  be  able  to  apply  tax  management.  Novelty  - Comparative analysis of various tax management situations that can be applied from exploiting loopholes in tax regulations provides an easy-to-understand  picture  for  MSMEs  to  implement  tax management .
Keyword: tax  management;  tax income;  micro  small medium enterprises

## PENDAHULUAN
Perkembangan  jumlah  UMKM  berpotensi  menjadi  sumber  pendapatan  negara  melalui pajak  yang  dibayar,  isu  fenomena  ini  terus  dibahas  melalui  penelitian  dan  bahasan  langsung. Kontribusi  pajak  terhadap  pendapatan  negara  semakin  besar.  Pada  tahun  2021  realisasi penerimaan  pajak  tercatat  mencapai  Rp1.277,5  triliun  setara  dengan  103,9%  dari  target penerimaan  pajak  dalam  APBN  2021.  Realisasi  penerimaan  pajak  ini  lebih  tinggi  dibanding tahun  2020  (salah  satu  penurunannya  akibat  pandemi  Covid  19).  Naiknya  penerimaan  pajak menunjukkan  bahwa  pemerintah  selalu  memaksimalkan  pemasukan  negara  dari  sektor  pajak (Priani,  2021).  UMKM  menjadi  tumpuan  sumber  pendapatan  bagi  sebagian  besar  masyarakat
dalam usaha meningkatkan kesejahteraannya. Peran pemerintah dalam memberdayakannya kini semakin  strategis.  Pemberdayaan  UMKM  memiliki  potensi  yang  besar  dalam  menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat. Data Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan kenaikan jumlah  UMKM  memiliki  kontribusi  terhadap  Penerimaan  Domestik  Bruto  (PDB).  Tentu pemerintah berharap kenaikan jumlah UMKM ini sejalan dengan kenaikan penerimaan negara (Triatmoko et  al .,  2021).  Hal  ini  perlu  penelitian  lebih  banyak  untuk  menunjukkan  apakah harapan  pemerintah  itu  dapat  terwujud.  Salah  satu  sumber  penerimaan  negara  adalah  pajak. Pelaku  usaha  termasuk  UMKM  mempunyai  kewajiban  mengelola  pajak  atau  melakukan manajemen  pajak.  Pengelolaan/manajemen  pajak  sebaiknya  dipraktikkan  selagi  usaha  yang dijalankannya  masih  berskala  kecil.  Manajemen  pajak  tidak  hanya   berfokus  pada  bagaimana mempraktikkan  celah-celah  peraturan  pajak  yang  ada,  namun  lebih  dari  sekedar  menghindari pajak tanpa melanggar peraturan pajak yang berlaku. Manajemen pajak bagi Wajib Pajak berarti juga mengelola sistem  yang  diterapkan  di  entitasnya, misalnya sistem pemberian kompensasi pegawai, sistem akuntansi, kebijakan akuntansi yang diterapkan dan lain sebagainya. Penelitian tentang pajak telah banyak dilakukan, beberapa meneliti manfaat pemberian insentif PPh bagi pelaku  UMKM,  penelitian  tentang  analisis  persepsi  Wajib  Pajak  UMKM  terhadap  PP  no  23 tahun 2018 (saat ini diperbarui dengan PP no 55 tahun 2022), penelitian perencanaan pajak untuk UMKM, kewajiban bagi UMKM untuk menghitung PPh - Orang Pribadi berdasarkan PP nomor 23  tahun  2018,  faktor  internal  dan  eksternal  manajemen  pajak,  serta  penelitian  pajak  untuk UMKM lainnya.
Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana penerapan manajemen pajak penghasilan bagi  pelaku  UMKM?  Manajemen  pajak  yang  diuraikan  dalam  artikel  ini  berkaitan  dengan pengelolaan pajak penghasilan. Prinsip yang wajib disadari oleh Wajib Pajak adalah setiap Wajib Pajak  berkewajiban             menanggung  pajak  mereka.  Pengelolaan  pajak  yang  baik  bisa  menjadikan Wajib Pajak membayar pajak menjadi lebih rendah, karena itu Wajib Pajak hendaknya memahami penerapan  sistem                  perpajakan  yang  berlaku  di  Indonesia  oleh  karena  itu  pelaku  UMKM  perlu mendapat  sosialisasi  perpajakan  dari  pihak  fiskus.  Pemahaman  pelaku  usaha  untuk  mengelola pajak penghasilan akan berdampak positif bagi penerimaan negara. Masalah yang masih ditemui pelaku UMKM adalah kurangnya kemampuan melakukan manajemen pajak penghasilan. Secara umum sistem pemungutan pajak penghasilan di Indonesia adalah self assessment system. Dalam buku  Waluyo, 2017 sistem pemungutan pajak self assessment system mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri, oleh karena itu Wajib Pajak perlu mampu mengelola pajaknya.
Beberapa reviu penelitian perpajakan yang dipakai penulis menunjukkan hasil penelitian sebagai berikut; penelitian mengenai persepsi Wajib Pajak pelaku UMKM terhadap PP nomor 23 tahun  2018  memberikan  kesimpulan  bahwa  persepsi  Wajib  Pajak  ditinjau  dari  tarif,  sanksi, kemudahan, dan sosialisasi pajak secara keseluruhan sudah cukup baik serta telah memberikan pemahaman  dan  kemudahan  pembayaran  pajak  (Setiawan,  2019).  Penelitian  mengenai  faktor internal eksternal manajemen pajak berkesimpulan bahwa faktor internal (profitabilitas dan utang berpengaruh  terhadap  manajemen  pajak,  intensitas  aset  tetap  tidak  berpengaruh  terhadap manajemen  pajak),  sedangkan  faktor  eksternal  (pertumbuhan  ekonomi)  tidak  berpengaruh terhadap manajemen pajak (Wardani, 2018). Penelitian berjudul Analisis Manajemen Pajak atas Pajak Penghasilan Badan (studi kasus di PT. Manjaya Utama) berkesimpulan bahwa manajemen pajak  telah  mampu  mengefisiensikan  pembayaran  pajak  penghasilan.  Wujud  manajemen  pajak yang dilakukan PT. Manjaya Utama adalah telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan, melakukan pembukuan, membayar pajak tepat waktu, dan melakukan strategi perencanaan pajak. (Azizah et al. , 2022). Penelitian tax planning dan konsultan pajak (Fatimaleha et al ., 2020) berkesimpulan bahwa sebagian pelaku usaha belum menerapkan manajemen pajak secara keseluruhan, mereka hanya  berfokus  pada tax  planning .  Praktik  melakukan tax  planning ini  dapat  meningkatkan kepatuhan  pembayaran  pajak  penghasilan  Badan.  Dalam  penelitian  manajemen  pajak  (Pratiwi,
2019),  disebutkan  bahwa  manajemen  pajak  merupakan  sarana  untuk  memenuhi  kewajiban perpajakan dengan benar, dan jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh  laba  dan  likuiditas  yang  diharapkan  manajemen.  Tujuan  manajemen  pajak  untuk memperoleh  beban  pajak  serendah  mungkin  dengan  cara  yang  diperkenankan  undang-undang perpajakan,  sehingga  mencapai  laba  dan  likuiditas  yang  optimal.  Penelitian  manajemen  pajak (Anggraeni,  2018)  berkesimpulan  bahwa  ukuran  perusahaan  dan  konservatisme  akuntan  tidak berpengaruh  terhadap  manajemen  pajak,  namun  karakter  eksekutif  berpengaruh  terhadap manajemen pajak. Manajemen pajak dalam penelitian  ini diproksikan dengan tax avoidance yang merupakan  bagian  manajemen  pajak  dan  memenuhi  sifat  legal  dalam  mengatur  kewajiban perpajakan  perusahaan  agar  terhindar  dari  pelanggaran  norma  perpajakan.  Penelitian  yang dilakukan oleh (Susilo & Syarifah, 2022) dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Manajemen  Pajak  dengan  indikator Effective  Tax  Rate  (ETR) berkesimpulan  bahwa leverage berpengaruh  terhadap  manajemen  pajak.  Profitabilitas  tidak  berpengaruh  terhadap  manajemen pajak. Capital  Intensity  Ratio tidak  berpengaruh  terhadap  manajemen.  Ketiga  variabel    secara simultan  berpengaruh  terhadap  manajemen  pajak.    Penelitian  (Priani,  2021)  yang  meneliti pengaruh  pajak  tangguhan,  kompensasi  manajemen,  dan  intensitas  persediaan  terhadap manajemen  pajak  memberikan  hasil  ketiga  variabel  independen  tersebut  berpengaruh  terhadap manajemen pajak, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian berkait UMKM dengan judul Strategi  Bertahan  UMKM  di  tengah  Pandemi Covid  19 (Baridwan  &  Alindha,  2023) berkesimpulan  bahwa  UMKM  bisa  bertahan  dimasa  pandemi,  salah  satunya  akibat  memiliki kestabilan keuangan.
Dari penelitian sebelumnya, research gap hasil penelitian diharapkan membuat beragam kesimpulan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Artikel ini berkaitan dengan pemilihan jenis  Wajib  Pajak,  pemilihan  sistem  pencatatan  atau  pembukuan,  pemilihan  ukuran usaha, dan pemilihan badan hukum. Analisis    disajikan akan memberikan manfaat bagi  pelaku UMKM dalam menerapkan  manajemen  pajak  mana  yang  ingin  dilakukan.  Hasil  penelitian  diharapkan  akan memberi gambaran penerapan manajemen pajak bagi UMKM yang belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya.
Kontribusi penelitian bahwa pemahaman, kemampuan, dan kepatuhan Wajib Pajak dalam menghitung,  membayar,  melaporkan  Pajak  Penghasilan  sangat  diperlukan.  Peneliti  termotivasi bagi  pelaku  UMKM  dapat  menambah  pengetahuan  dalam  menerapkan  manajemen  pajak penghasilan.    Peneliti  berharap  pengetahuan  tersebut  akan  mendorong  pelaku  UMKM menerapkan  manajemen  pajak  sehingga  kepatuhan  kewajiban  perpajakan  menjadi  lebih  besar. Manajemen  pajak  mendorong  kepatuhan  dan  penghematan  pembayaran  pajak  bagi  pelaku UMKM, sebaliknya penerimaan negara tetap ada.
Penelitian  ini  bertujuan  menambah  pengetahuan,  dan  membantu  pelaku  UMKM menerapkan  manajemen  pajak  penghasilan,  melanjutkan  penulisan  artikel  UMKM  mengenai manajemen  pajak,  dan  juga  memperkecil  fenomena  gap  penelitian  perpajakan. Pemecahan masalah ini dibatasi  dengan  penerapan  manajemen  pajak  atas  pajak  penghasilan.  Masalah penelitian  dianalisis  secara  deskriptif,  dengan  pembandingan  penerapan  manajemen  pajak menggunakan  celah-celah  aturan  pajak.  Pemilihan  penerapan  aturan  pajak  yang  tepat menyebabkan pajak penghasilan UMKM menjadi lebih rendah.
Hipotesis penelitian ini memberikan gambaran bahwa penerapan manajemen pajak bagi UMKM secara tepat dapat memengaruhi pajak terutang menjadi lebih rendah. Pemanfaatan celah- celah peraturan perpajakan secara tepat membantu UMKM dalam menerapkan manajemen pajak. Pemanfaatan celah peraturan perpajakan tidak harus melanggar peraturan perpajakan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Rancangan  kegiatan  penelitian  ini  dilakukan  dengan  subjek  penelitian  pelaku  UMKM yang menjadi responden. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Jenis dan sumber  data  penelitian  berkaitan  dengan  data  keuangan  yang  berasal  dari  laporan  keuangan UMKM  sebagai  responden.  Ruang  lingkup  atau  objek  penelitiannya  adalah  laporan  posisi keuangan dan laporan laba rugi, yang menunjukkan kinerja UMKM tersebut.
Tempat  penelitian  dilakukan  terhadap  pelaku  UMKM  di  kota  Yogyakarta.  Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terhadap pelaku UMKM. Sampel jenuh diterapkan dalam  penelitian  ini  dengan  metode  pengambilan  sampel convenience  sample yaitu  pelaku UMKM  yang  bersedia  menjadi  responden.  Pendeskripsian  ini  berkaitan    dengan  pemanfaatan manajemen  pajak  yang  dapat  dipraktikkan  oleh  pelaku  UMKM.  Uraian  secara  mendalam  dan terinci disajikan untuk memberikan gambaran kepada pelaku UMKM yang                ingin mempraktikan manajemen pajak. Sumber referensi penelitian ini adalah penelitian Setiawan (2019), Triatmoko (2021), Azizah (2022), Susilo (2022),
pembandingan  berbagai  kondisi  yang  sesuai  dengan  peraturan  pajak  diuraikan  untuk memberikan wacana pelaku UMKM dalam memilih  celah-celah dalam peraturan pajak yang ingin dipraktikan.  Penyimpulan  dilakukan  berdasarkan  analisis  deskriptif.  Pembandingan  dalam penerapan manajemen pajak dianalisis dari data penelitian. Gambar di bawah ini menunjukkan langkah penganalisisan, yaitu;

## Gambar 1. Analisis data penelitian

## Data keuangan UMKM
Penerapan manajemen pajak
Pajak terutang UMKM lebih rendah
Sumber: Data Penelitian, 2021

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pemilihan Jenis Wajib Pajak
Diawal akan memulai usaha, hendaknya pelaku UMKM mulai memikirkan pilihan jenis Wajib  Pajak.  Pelaku  UMKM  akan  memilih  menjadi  Wajib               Pajak  orang  pribadi  (WPOP)  atau Wajib Pajak badan. Jika dilihat dari sisi tarif pajak, tarif pajak untuk WPOP berbeda dengan tarif pajak  untuk  WP  badan.  Tarif  progresif  diterapkan  WPOP,  sementara  itu  untuk  WP  badan menerapkan  tarif  tetap.  Tarif  tertinggi  untuk  WPOP  yang  diatur  dalam  Undang-undang Harmonisasi  Perpajakan  Indonesia  (Undang-Undang  HPP)  sebesar  35%  untuk  lapisan penghasilan kena pajak di atas lima miliar rupiah. Jika penghasilan kena pajak WPOP di atas lima miliar sebesar Rp100.000.000, maka  lapisan penghasilan ini dikenai pajak sebesar Rp35.000.000 (35%  x  Rp100.000.000).  Ada kemungkinan pelaku UMKM berfikiran bahwa                     kami tidak akan memperoleh penghasilan yang sebesar itu.
Tarif  pajak  yang  dikenakan  pada  Wajib  Pajak  Badan  sesuai  dengan  Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Indonesia sebesar 22% (Septina, 2020) mulai berlaku tahun pajak 2022. Ada berbagai fasilitas penurunan tarif  Wajib Pajak Badan. Contoh ada penurunan     tarif 5% bagi Wajib Pajak Badan yang menjual sahamnya di bursa saham Indonesia paling sedikit 40% dari saham yang beredar. Pengurangan tarif 50% yang dikenakan atas lapisan penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto atau omzet sampai dengan 4,8 miliar.
Contoh  penerapan  tarif  pajak  untuk  WPOP  dalam  praktiknya  sebagai  berikut,  jumlah penghasilan kena pajak WPOP dalam satu tahun pajak sebesar Rp600.000.000.000. Besar pajak
terutang atas penghasilan itu sebagai berikut;

## Tabel 1. Contoh Penerapan Tarif Pajak Untuk WPOP (Direktorat Jendral Pajak, 2021)
Dengan mengambil data yang sama, penghasilan kena pajak yang diperoleh Wajib Pajak Badan dalam satu tahun pajak sebesar  Rp600.000.000.000. Pajak terutang atas  penghasilan kena pajak  tersebut  sebesar  Rp132.000.000.000  (22%  x  Rp600.000.000.000).  Dari  perbandingan penerapan  tarif  tersebut  nampak  bahwa  pajak  terutang  WPOP  sebesar  Rp209.694.000.000; sedangkan pajak terutang WP badan Rp132.000.000.000. Pajak terutang Wajib Pajak badan lebih rendah bila  dibandingkan               pajak terutang WPOP sebesar Rp77.694.000.000.
Pelaku UMKM dapat  menentukan kebijakan   sendiri, akan memilih  menjadi  Wajib Pajak orang pribadi (WPOP) dilihat dari tarif pajak yang diterapkan untuk WPOP dibandingkan dengan tarif  pajak  untuk  WP  Badan,  maka   memilih  menjadi  WP  badan  akan  dikenai  tarif                     tetap yang besarnya masih lebih rendah bila dibandingkan dengan tarif pajak lapisan ketiga  untuk WPOP. Jika usaha pelaku UMKM berkembang menjadi lebih besar, ada fasilitas yang dapat dinikmati oleh  mereka.  (Direktur  Jendral  Pajak,  2015)  memberikan  fasilitas  penurunan  tarif  pajak penghasilan  bagi  Wajib  Pajak  yang  menjual  saham  beredar  mereka  sedikitnya  40%  di  bursa saham  Indonesia.  Wajib  Pajak  ini  akan  menikmati  penurunan  tarif  sebesar  5% dari tarif yang berlaku.  Masih  ada  lagi  fasilitas   berkaitan  dengan  penurunan  tarif  sesuai  dengan  pasal  31E undang-undang pajak penghasilan.

## 2. Pembukuan atau Pencatatan
Arti pembukuan dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata  Cara  Perpajakan  adalah  proses  pencatatan  yang  dilakukan  secara  teratur  untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi  untuk periode  tahun  pajak  tersebut.  Sedangkan   pencatatan  tidak  dijelaskan  secara  gamblang  seperti penjelasan  arti  pembukuan.  Namun,  dalam                        pasal  28  pada  peraturan  tersebut,  diuraikan  ada pengecualian  bagi  WPOP  boleh  tidak  menyelenggarakan  pembukuan.  WPOP  ini  wajib melakukan pencatatan.
Ada dua jenis WPOP yang boleh melakukan pencatatan yaitu:
a. WPOP  yang  menghitung  pajak  terutang  menggunakan  Norma  Penghitungan  sesuai ketentuan peraturan pajak yang berlaku. WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan  bebas.  Masalah  yang  muncul  adalah  pelaku  UMKM  akan      menyelenggarakan pembukuan atau melakukan  pencatatan.
b. Bagi  WPOP  yang  melakukan  pencatatan  wajib  mengikuti  persyaratan  yang  telah ditetapkan oleh peraturan pajak. Syarat tersebut  diantaranya adalah:
(1) WPOP  menyelenggarakan  pekerjaan  bebas  dengan  peredaran  bruto  sampai  dengan Rp4.800.000.000  atau  untuk  Wajib  Pajak  badan  boleh  menggunakan  PP-23  tersebut dalam menghitung pajak                                    terutang, khususnya untuk WP badan yang baru    didirikan.
(2) Perlu  disadari  baik  bagi  WPOP  dan  WP  Badan,  bahwa  penerapan  PP-23  untuk
menghitung  pajak  penghasilan  terutang  ada  batas  waktunya.     Jika  batas  waktu  telah terlampaui  maka Wajib  Pajak  tersebut  wajib menghitung pajak  penghasilan terutang dengan menerapkan tarif pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan.
Tabel berikut ini merupakan tabel perbandingan penerapan pembukuan atau pencatatan.
Tabel  2.  Perbandingan  antara  Pembukuan  dan Pencatatan No. Pembukuan Pencatatan 1 Mencatat harta,               kewajiban, modal, pendapatan, biaya Mencatat peredaran bruto sehingga bisa   menghitung pajak terutang sesuai peraturan. 2 Menyusun laporan keuangan yang meliputi neraca dan laporan laba rugi Tidak menyusun laporan keuangan 3 Kerugian fiskal yang diderita dalam suatu tahun  pajak dikompensasikan selama lima tahun berturut- turut dimulai dari tahun setelah terjadinya kerugian Tidak ada kompensasi        kerugian 4 Sistem pencatatan lebih kompleks mencatat harta, kewajiban, modal, pendapatan, biaya Sistem pencatatan lebih sederhana, karena mencatat peredaran usaha/ omzet 5 Penghitungan pajak terutang didasarkan  laba fiskal Penghitungan        pajak terutang didasarkan pada peredaran usaha atau omzet, penghasilan neto, penghasilan kena pajak
(3) Peredaran usaha tidak melebihi 4,8M;
(4) WPOP  yang  menghitung  pajak  terutang  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  yang berlaku.
WPOP  atau  Wajib  Pajak  Badan,  semua  ada  konsekuensi  yang  akan  ditanggung  dalam menjalankan  usaha  menyebabkan  harus  dikenai  tarif  pajak  lapisan  tertinggi.  Pelaku  UMKM hendaknya berwawasan inovatif, ke depan dalam  mengembangkan usaha. Mereka berharap usaha bisa  berkembang  menjadi  lebih  besar,  jika  mungkin  mendunia,  dan  bahkan  menguasai  pasar dunia.
Sesuai pasal 6 ayat 2 Undang-undang Pajak                        Penghasilan  menyatakan  bahwa  rugi  fiskal yang  diderita  oleh  Wajib  Pajak  dapat  dikompensasikan  selama  lima  tahun  berturut-turut. Kerugian  ini   akan  mengurangi  penghasilan  neto  fiskal.  Sebagai                              contoh  informasi  yang  ada  di dalam  induk  SPT  tahunan  pajak  penghasilan  memfasilitasi  adanya  kompensasi  kerugian, sehingga  penghitungan  pajak  terutang  didasarkan  pada  penghasilan  kena  pajak  setelah kompensasi  kerugian.  Hal  ini  berarti  bahwa  kompensasi  kerugian  memperkecil  besarnya penghasilan  kena  pajak.  Sebagai  akibatnya,  pajak  terutang  Wajib  Pajak  juga  lebih                   kecil dibandingkan jika tidak ada kompensasi kerugian.
Apabila  Wajib  Pajak  memilih  melakukan  pencatatan,  mereka  kehilangan  kesempatan fasilitas  yang  diberikan  oleh  pemerintah,  yaitu  kompensasi  kerugian.  Wajib  Pajak  yang melakukan  pencatatan  tidak  akan   pernah  menghitung  laba  rugi  usaha  mereka.  Pajak  terutang dihitung dari penghasilan bruto jika menerapkan PP-23. Dalam PER-17/PJ/2015                                 jika menerapkan Norma  Penghitungan,  pajak terutang  dihitung  dari  penghasilan  neto.  Masalahnya  bahwa penghasilan neto telah ditetapkan berdasarkan persentase kepantasan   dari Norma Penghitungan tersebut.
Sebagai  contoh,  dalam tahun pajak peredaran usaha Wajib Pajak          yang  bernama  tuan Anton sebesar Rp1.200.000.000. Norma Perhitungan untuk usaha Wajib Pajak tersebut sebesar 45%,  maka  penghasilan  neto  tahun  pajak  tersebut  sebesar  Rp540.000.000.  Besarnya  pajak terutang dapat dihitung sebagai berikut.
Peredaran bruto = Rp1.200.000.000 Norma Penghitungan = 45% Penghasilan Neto = Rp540.000.000 Penghasilan  tidak   kena pajak (TK) = Rp54.000.000 Penghasilan kena pajak = Rp486.000.000 Pajak terutang = Rp90.500.000 5% x Rp60.000.000= 15% x Rp190.000.000= 25% x Rp236.000.0000 = Rp3.000.000 Rp28.500.000 Rp59.000.000
Harapan  para  pelaku  UMKM  memperoleh  laba/keuntungan  dan  usahanya berkembang menjadi usaha yang lebih besar. Namun nasib baik belum tentu  selalu berpihak pada pelaku UMKM. Bisa saja dalam suatu tahun pajak, usaha mereka menderita kerugian. Apabila  pelaku  UMKM  menyelenggarakan  pembukuan,  atas  kerugian  tersebut  bisa dikompensasikan.
Pelaku  UMKM  dapat  memilih  menyelenggarakan  pembukuan  atau  melakukan pencatatan, apapun yang dipilih akan membawa                 konsekuensi  perpajakan  yang  berbeda.  Ada batasan-batasan  peraturan  pajak  yang  berlaku jika pelaku UMKM melakukan pencatatan. Namun                                   satu  hal  yang  wajib  diperhatikan  jika  melakukan                                                            pencatatan  adalah  adanya penurunan  usaha  yang     menyebabkan  kerugian,  maka  kerugian  tersebut  tidak  dapat dikompensasikan, artinya kerugian tersebut menjadi beban Wajib Pajak.  Hal  ini  berarti      di tahun-tahun  pajak  berikutnya,  jika   usahanya  naik/memperoleh   laba  fiskal,  maka  sebesar laba  tersebut  akan                menjadi dasar pengenaan pajak. Jadi tidak ada  kompensasi kerugian yang bisa memperkecil laba.
Sebaliknya,  jika  pelaku  UMKM  menyelenggarakan  pembukuan,  maka  setiap  akhir tahun  pajak  dapat  diketahui  hasil  usaha  mereka.   Apakah  dalam  tahun  pajak  yang bersangkutan   memperoleh  laba  fiskal  atau  menderita  kerugian.         Perhitungan  berikut  ini memberikan  gambaran adanya kompensasi kerugian yang masih bisa dikompensasikan.
Keterangan Jumlah (Rp) Peredaran bruto = 1.200.000.000 Biaya yang  diperkenankan menurut fiscus = 660.000.000 Penghasilan Neto = 540.000.000 Kompensasi kerugian = 340.000.000 Penghasilan Neto setelah Kompensasi = 200.000.000 Penghasilan tidak kena  pajak (TK) = 54.000.000 Penghasilan kena pajak =  146.000.000 Pajak terutang = 15.900.000 5% x Rp60.000.000= 3.0000.000
15% x Rp86.000.000=12.900.000

## Tabel 3. Perbandingan fasilitas WP penurunan tarif pajak
Dari perbandingan tersebut nampak bahwa Wajib Pajak yang mendapat fasilitas penurunan tarif  pajak,  kewajiban  pajak  terutangnya  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  Wajib  Pajak  yang tidak mendapatkan fasilitas penurunan tarif pajak. Selisih pajak terutang dari contoh perhitungan sebesar  Rp2.600.000.000.  Wajib  Pajak  hendaknya  menjadi  lebih  bijaksana  dalam  memilih kebijakan penjualan saham beredarnya.    Apakah  mau  menjual  saham  beredar  sesuai  peraturan pajak untuk mendapatkan fasilitas penurunan tarif, atau tidak.
Wajib  Pajak  UMKM  dapat  mempertimbangkan  menerrapkan  celah  peraturan  pajak yang terkait dengan penurunan tarif pajak. Fasilitas pengurangan tarif bagi Wajib Pajak Badan yang  peredaran  usahanya  di bawah  atau  sama dengan Rp50.000.000.000 dalam satu tahun pajak. Pasal 35E Undang-Undang Pajak Penghasilan                                   mengatur bahwa Wajib Pajak Badan yang memperoleh peredaran usaha sampai dengan  Rp50.000.000.000 dalam satu tahun               pajak  akan menerima  pengurangan  tarif  50%  dari  tarif  yang  sebagaimana  diberlakukan  untuk  Wajib Pajak  tersebut.  Tabel  berikut  ini                  memberikan
gambaran  berkaitan  dengan                             penerapan fasilitas  tersebut  yang diperbandingkan dengan Wajib Pajak yang tidak           memperoleh  fasilitas pengurangan tarif pajak.

## Tabel 4. Perbandingan Penerapan Pengurangan Tarif Pajak
Wajib Pajak Tidak Wajib Pajak Mendapat Fasilitas Mendapat Fasilitas Omzet Rp50.100.000.000  Omzet Rp50.000.000.000 PKP 40.000.000.000 PKP 40.000.000.000 Tarif pajak 22% PKP yang mendapat fasilitas 3.840.000.000 PPh Terutang  8.800.000.000 PKP tidak mendapat fasilitas 36.160.000.000 Total PKP 40.000.000.000 PPh tidak mendapat fasilitas 422.400.000 PPh  tidak mendapat fasilitas 7.955.200.000 Total PPh 8.377.600.000
Setelah dilakukan penghitungan, ada                   selisih pajak terutang yang menjadi kewajiban Wajib Pajak yang mendapat fasilitas dan wajib Pajak yang tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif pajak.  Selisih  pajak  terutang  sebesar  Rp422.400.000  (Rp8.800.000.000  -  Rp8.377.600.000). Pelaku UMKM bisa mengelola usaha mereka apakah ingin mendapatkan fasilitas pengurangan tarif  pajak  atau  tidak  ingin  memanfaatkan  fasilitas  yang  ditawarkan  oleh  pemerintah.  Namun perlu dipertimbangkan juga berkaitan dengan pengembangan usaha yang  dijalankannya. Pelaku UMKM menginginkan usaha                             mereka berkembang dan maju atau hanya sekedar               berkutik untuk mendapatkan fasilitas pengurangan   tarif pajak. Disinilah nampak bahwa manajemen pajak tidak hanya sekedar mengelola bagaimana kewajiban pajak menjadi lebih rendah, namun kebijakan- kebijakan berkaitan pengelolaan usaha lebih dipertimbangkan. Jika hanya mengandalkan                        fasilitas pengurangan  tarif  pajak,  pelaku  UMKM                                     akan  berhenti  pada  pencapaian  omzet  yang  sesuai dengan peraturan pajak untuk mendapatkan fasilitas.
Fasilitas  pajak  penghasilan  final  bagi  Wajib  Pajak yang  menghitung  pajak  terutang menerapkan PP- 23 tahun 2018. Ada kemudahan  dalam menghitung pajak terutang, kemudahan dalam  melakukan  pencatatan,  kemudahan  dalam  melaporkan  pajak  penghasilan.     PP-23  tahun 2018 memudahkan pelaku UMKM dalam menghitung pajak yang menjadi kewajiban   , yaitu tarif dikalikan omzet (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2018). Penghitungan dan pelaporan pajak dilakukan  setiap masa pajak. Berdasarkan  peraturan perpajakan (UU HPP), ada fasilitas omzet tidak kena pajak. Batas omzet tersebut adalah 500 juta rupiah dalam satu tahun pajak. Apabila dalam satu tahun pajak, omzet telah melebihi batas tersebut, maka dikenai pajak.
Pasal 11 dan 11 A Undang-undang Pajak Penghasilan berisi mengenai pembebanan harga perolehan  harta  tetap  dan  tidak  tetap  sebagai  pengurang  penghasilan  bruto. Ada  metode  yang ditawarkan dalam peraturan tersebut, yaitu  metode   garis lurus dan metode saldo menurun. Wajib pajak  dapat  menggunakan  pemilihan  metode       penyusutan  dan  amortisasi  ini  untuk  mengelola kewajiban  pajaknya  agar  membayar  pajak  lebih  rendah  tanpa  harus  melanggar  peraturan perpajakan. Dalam membandingkan kedua metode              penyusutan tersebut, hendaknya Wajib Pajak mempertimbangkan  nilai  waktu  uang.  Hal  ini  berarti  bahwa  nilai  uang  pada  tahun  2022 misalnya,  lebih  bernilai  dibandingkan  dengan nilai  uang  pada  tahun  2023.  Atau  nilai  uang pada  awal  tahun  lebih  bernilai  dibandingkan   dengan  nilai  pada  akhir  tahun. Wajib  Pajak  bisa menggunakan  rumus present  value untuk  membuat  perbandingan.  Tingkat  bunga  atau  tingkat inflasi bisa dipergunakan untuk mengetahui nilai waktu uang.
Untuk membuat perbandingan beban penyusutan mana yang mensghasilkan beban yang lebih besar antara metode garis lurus atau saldo menurun, maka Wajib Pajak mempresen valuekan setiap  beban  penyusutan  ke  nilai  sekarang dan dibuatlah perbandingannya. Beban   penyusutan yang  besar  itulah  yang  dipilih.  Wajib  Pajak  harus  memperhatikan  peraturan  pajak,  pemilihan suatu  metode  haruslah  taat  azas  (Mardiasmo,  2018).  Langkah  yang  sebaiknya  ditempuh  oleh Wajib Pajak adalah membuat daftar penyusutan untuk setiap jenis harta yang dimilikinya. Daftar tersebut meliputi kedua metode penyusutan. Dari daftar tersebut dibuatlah nilai sekarang ( present value ). Jumlah penyusutan dibandingkan dan dipilihlah beban penyusutan yang besar.
Tabel  di  bawah  ini  memberikan  gambaran present value penyusutan metode garis   lurus dan metode saldo menurun satu sebesar Rp10.000.000 dengan tingkat bunga 15%.

## Tabel  5.  Present  Value  Penyusutan  Metode  Garis Lurus
Dari perbandingan ada selisih sebesar Rp637.326. Apabila dilihat dari sudut pandang biaya yang dapat dikurangkan maka penyusutan menggunakan metode saldo menurun,     dinilai sekarangkan, menghasilkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan metode garis lurus.

## Tabel 6. Present Value Penyusutan Metode Saldo    Menurun
Tahun Penyusutan Nilai Buku Present Value 10.000.000 1 5.000.000 5.000.000  4.347.826 2 2.500.000 2.500.000  1.890.359 3 1.250.000 1250.000 821.895 4 1.250.000 - 714.692 Total Penyusutan 7.774.772
Dari  tabel  tersebut  nampak  bahwa  nilai  waktu  uang  yang  sama  yang  diperbandingkan memperoleh  hasil  bahwa  total  penyusutan     menggunakan  metode  garis  lurus  sebesar Rp7.137.446. Total penyusutan menggunakan  metode saldo menurun Rp7.774.772

## Hal Lain yang Diperhatikan Dalam Manajemen  Pajak
Pemilihan bentuk badan hukum bisa dilakukan oleh Wajib Pajak. Pelaku UMKM dapat memilih jenis badan hukum yang akan dipilihnya dalam menjalankan usaha. Badan hukum yang dipilih bisa berpengaruh pada fasilitas peraturan pajak yang ditawarkan. Dengan kata lain, Wajib Pajak  bisa  memanfaatkan  celah-celah  peraturan pajak untuk mendapatkan fasilitas perpajakan.
Apapun  fasilitas  yang  ditawarkan  oleh  peraturan pajak,  hal  yang  lebih  diperhatikan berkaitan dengan semangat moral yang dihidupi Wajib Pajak yang dimaksudkan di sini adalah semangat sebagai warga negara ikut ambil bagian dalam membiayai rumah tangga negara. Sikap jujur,  taat,  menerapkan  peraturan  pajak  tanpa  melanggarnya  sudah  menjadi  bagian dalam menghidupi dan menjujung tinggi sikap moral sebagai bagian dari warga negara Indonesia.
Beberapa  hal  yang  perlu  dipertimbangkan  oleh  Wajib  Pajak  dalam  mempraktikan manajemen pajak adalah:
1. Jika Wajib Pajak memilih bentuk  yayasan, maka surplus yang diperoleh dalam tahun pajak dapat  bebas  tidak  dikenai  pajak  penghasilan  dengan  syarat  bahwa  surplus  tersebut ditanamkan  kembali  dalam  usaha  yang dijalankannya.  Jika  memilih  bentuk  badan  hukum Koperasi, maka ada fasilitas perpajakan yang dapat dimanfaatkan UMKM, yaitu atas bunga bagi anggota koperasi.
2. Jika Wajib Pajak memilih badan hukum firma, persekutuan komanditer, maka atas gaji yang dibayar  kepada  anggota  tersebut  bukan  merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam rangka menentukan penghasilan kena pajak.
3. Wajib  Pajak  hendaknya  memperhatikan  peraturan  pajak  berkaitan  dengan  hal  yang  tidak diperkenankan  dikurangkan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak. Hal tersebut adalah:
a. Pembagian  laba  dalam  bentuk  apapun  tidak  diperkenankan  menjadi  pengurang, misalnya: dividen, sisa hasil usaha, prive.
b. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk  kepentingan pribadi, baik untuk diri Wajib Pajak ataupun  para  pengurus,  para  pemegang  saham,  misalnya:  biaya  untuk  kepentingan anggota  keluarga  bagi  WPOP,  biaya perjalanan bagi  keluarga, biaya asuransi untuk pemegang saham dan lain sebaginya.
c. Pemupukan  dan  pembentukan  dana  cadangan,  misalnya  cadangan  piutang.  Namun untuk usaha-usaha tertentu yang memang beresiko atas usahanya tersebut, peraturan pajak  mengijinkan  adanya  pembentukan  dana  cadangan.  Misalnya  cadangan reklamasi  untuk  usaha  pertambangan,  cadangan  penjaminan  untuk usaha Lembaga Penjaminan Simpanan/LPS, cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank, dan lain
sebagainya.
d. Presmi  asuransi  yang  dibayar  oleh  WPOP,  misalnya  premi  asuransi  kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, dan lain sebagainya. Peraturan pajak mengijinkan premi  asuransi tersebut  menjadi pengurang jika  dibayar oleh pemberi kerja. Hal ini bisa  dipahami  karena  disisi lain,  premi  asuransi  yang  dibayar  pemberi  kerja  akan menjadi komponen kompensasi atau penggajian bagi penerima kerja. Oleh karena itu akan menjadi obyek pajak penghasilan pasal-21.
e. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan   ke pemegang saham atau pihak lain serta harta yang dihibahkan, warisan.
f. Gaji  yang  dibayarkan  kepada  anggota  persekutuan atau  firma  atau  persekutuan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
g. Pajak  penghasilan  dan  sanksi  administrasi  adanya  pelanggaran  dalam melaksanakan peraturan perpajakan.

## KESIMPULAN
Berdasar  analisis  data  dan  pembahasan  yang  sudah  diuraikan  di  atas,  maka  disimpulkan beberapa hal                               yang hendaknya diperhatikan pelaku UMKM adalah:
1. Pemilihan jenis  Wajib Pajak, apakah  WP Badan  atau  WPOP  bisa  berpengaruh pada pajak penghasilan yang menjadi kewajibannya, jika memilih menjadi WPOP, perlu disadari bahwa ada tarif progresif yang berlaku dan lapisan tarif tertinggi sebesar 35% dari penghasilan kena pajak,  apabila  memilih  menjadi  Wajib  Pajak  Badan  maka  tarif  Pajak  Penghasilan  sebesar 22%.
2. Pemilihan untuk menyelenggarakan pembukuan atau melakukan pencatatan berdampak pada fasilitas kompensasi kerugian. Jika pelaku UMKM memilih  menyelenggarakan  pembukuan maka  ada  fasilitas  kompensasi  kerugian  yang  bisa  mengurangi  penghasilan  neto  dan berdampak  pada besaran pajak terutang. Jika pelaku UMKM memilih melakukan pencatatan, maka tidak mendapatkan fasilitas kompensasi kerugian. Jangka waktu kompensasi kerugian maksimal 5 tahun.
3. Pemilihan ukuran usaha, akan berakibat pada fasilitas tarif pajak penghasilan. Ukuran usaha ini dilihat dari besaran omzet yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan.
4. Pemilihan metode penyusutan berpengaruh pada   beban  yang  dapat  diakui  fiskus.  Metode penyusutan menurut ketentuan perpajakan adalah metode garis lurus, dan saldo menurun. Penerapan metode penyusutan ini hendaknya taat azas.
Kesimpulan penelitian ini mengembangkan hasil penelitian sebelumnya yang sebagian besar menilai pengaruh suatu kebijakan baru terhadap kewajiban pajak Wajib  Pajak. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bagaimana Wajib Pajak melakukan manajemen pajak sehingga pajak terutang yang harus dibayar menjadi lebih rendah.
Keterbatasan  dalam  penelitian  ini  adalah  manajemen  pajak  khususnya  untuk  pajak penghasilan  (PPh)  pelaku  usaha  mikro  kecil  menengah.  Saran  yang  dapat  diperhatikan  pelaku UMKM  adalah,  pelaku  UMKM  hendaknya  memahami  peraturan  pajak  yang  berlaku  dan perubahan  yang  ada  dari  waktu  ke  waktu.  Pelaku UMKM  hendaknya  memperhatikan  dalam menggunakan  celah-celah  peraturan  perpajakan  untuk  meringankan  beban  pajaknya.  Pelaku UMKM  hendaknya  lebih  memperhatikan  peraturan  pajak  yang  berlaku  bagi  usaha  yang digelutinya.    Saran  bagi  peneliti  selanjutnya,  agar  melakukan  survei  riel  kepada  pelaku  usaha mikro kecil menengah untuk memperoleh hasil pemahaman mereka akan manajemen pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni,  F.  (2018).  Pengaruh  Ukuran  Perusahaan,  Konservatisme Akuntansi,  dan  Karakter Eksekutif Terhadap Manajemen Pajak. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan , 1 (1).
Azizah,  S.  N.,  Haerial,  & Ashari,  M.  (2022). Analisis  Penerapan  Manajemen  Pajak  atas  Pajak Penghasilan Badan. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer , 15 (1), 43–51.
Baridwan, Z., & Alindha Windhoningsih. (2023). Strategi Bertahan UMKM di tengah Pandemi Covid 19. Telaah Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan , 1 (1). Direktorat Jendral Pajak. (2021). Undang-undang       nomor 7 tahun 2021. Book , 169–176. Direktur Jendral Pajak. (2015). Peraturan Direktur Jendral Pajak nomor PER-17/PJ/2015 tentang penghitungan penghasilan netto .
Fatimaleha, W., Atichasari, A. S., & Hermawan. (2020). Peran Tax Planning dan Konsultan Pajak. STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 2 (1), 81–96. Kementerian Sekretariat  Negara Republik  Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah  nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha yang memiliki Peredaran Bruto tertentu . Kementerian Sekretariat Negara RI.
Mardiasmo. (2018). Perpajakan (Edisi Revisi).  Yogyakarta: Andi Offset.
Pratiwi, U. (201939). Determinan Manajemen Pajak Perusahaan; Ukuran Perusahaan, Pendanaan Utang, Profitabilitas, Intensitas Asset Tetap, dan Mekanisme Tata Kelola. Jurnal Akuntansi Dan Auditing , 16 (2), 53.
Priani, C., & Muhammad Safii. (2021). Pengaruh Pajak Tangguhan, Kompensasi Manajemen, dan Intensitas  Persediaan  Terhadap  Manajemen  Pajak  (Studi  Empiris  pada  Perusahaan Manufaktur  Sektor  Industri  Barang  Konsumsi  yang  Terdaftar  di  BEI  tahun  2016-2021. Jurnal Akuntansi Universitas Pamulang , 3 (2). Septina, M. (2020, July). Tarif Pajak Penghasilan Badan Turun 22% . Klikpajak.Id.
Setiawan, T. (2019). Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap PP nomor 23 tahun 2018. International Journal of Social Science and Business , 3 (4), 463–472.
Susilo, Joko., & Syarifah Ratih Katika Sari. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Manajemen  Pajak  dengan  Indikator  Effective  Tax  Rate  (ETR)  Studi  Empiris  pada Perusahaan  Manufaktur  Sektor  Industri  Barang  Konsumsi  Sub  Sektor  Farmasi  yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019. Jurnal Ilmu Akuntansi Merdeka , 3 (1).
Tim  Pelatihan  Pajak  Universitas  Gadjah  Mada.  (2020). Modul  Brevet  Pajak .  FEB  UGM. Economics and Business Research and Development Agency.
Triatmoko, H., Juliati Juliati, Sri Suranta, Trisninik Ratih Wulandari, & Renata Zoraifi. (2021). Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan (Studi pada UMKM di Eks Karisidenan Surakarta). Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan , 21 (2).
Wardani,  D. K. &  H. N. S. P. (2018). Pengaruh Faktor Internal  dan Faktor Eksternal  terhadap Manajemen Pajak. Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Akmenika , 15 (1), 11–25.