## Keabsahan Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal Beserta Akibat Hukumnya
Modesta Anen M. Batmomolin 1 dan Moh. Saleh 2 1 elinbatmomolin@gmail.com ; 2 saleh.nwa@gmail.com Universitas Narotama Surabaya

## Abstract
Developments in technology and informatics have led to developments in crimes that are easier and can be carried out anywhere using smartphones. Money laundering is a crime that has an impact on development and social welfare. The capital market is a very attractive field for money laundering. The purpose of this study is to determine the validity of electronic evidence and legal consequences in money laundering crimes committed in the capital market. The research method used is normative law using an analytical approach to legislation. The research results will be presented in a qualitative descriptive manner, so that data can be obtained that can compare theories with existing facts. The results of the study show that evidence in the form of electronic information and documents is valid to be used in deciding on money laundering crimes. As a result of the law, perpetrators of money laundering in the capital market can be sentenced to a maximum fine of Rp. 10,000,000,000,00,- (ten billion rupiahs) or imprisonment for a maximum of 20 (twenty) years in accordance with the articles in law number 8 of 2010.
Keywords: Money Laundering; Electronic Media; Capital Markets.

## Abstrak
Perkembangan teknologi dan informatika menyebabkan perkembangan dalam tindak pidana kejahatan yang lebih mudah dan dilakukan dimanapun mengguanakan telepon cerdas. Pencucian uang merupakan kejahatan yang memberikan dampak dalam pembangunan dan kesejahteraan sosial. Pasar modal menjadi ladang yang sangat menarik untuk melakukan pencucian uang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keabsahan alat bukti elektronik dan akibat hukum dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan di pasar modal. Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif menggunakan pendekatan analitis perundang-undangan. Hasil penelitian akan disajikan secara deskriptif kualitatif, sehingga didapat data yang dapat membandingkan teori-teori dengan fakta yang ada. Hasil penelitian menunjukkan jika alat bukti berupa informasi dan dokumen elektronik sah digunakan dalam memutuskan pidana pencucian uang. Akibat hukum pelaku pencucian uang di pasar modal dapat dijatuhi hukuman pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00,- (sepuluh miliar rupiah) maupun kurungan penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara sesuai dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang; Media Elektronik; Bursa Efek.

## Notaire
Article history: Submitted 1 March 2023; Accepted 4 May 2023; Available online 15 June 2023.
e-ISSN:  2655-9404                    p-ISSN:  2721-8376 DOI: 10.20473/ntr.v6i2.43788
Vol. 6 No. 2, June 2023
Copyright © 2023 Modesta Anen M. Batmomolin dan Moh. Saleh. Published in Notaire. Published by Universitas Airlangga,  Magister Kenotariatan.
258
Modesta Anen dan Moh. Saleh: Keabsahan Bukti Elektronik...

## P endahuluan
Beriringan dengan perkembangan teknologi dan informatika yang pesat dalam setiap lini, menyebabkan perkembangan dalam tindak pidana kejahatan yang lebih terstruktur dan masif. Di era saat ini, teknologi begitu memudahkan manusia untuk melakukan apapun termasuk memudahkan seseorang melakukan kejahatan yang lebih bersih, contohnya seperti tindak pidana pencucian uang. Dikutip dari DetikNews, dalam pemberitaan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan jika modus yang sering digunakan mengalihkan uang hasil korupsi, yaitu dengan membuka polis asuransi, instrumen pasar modal, dan penukaran valuta asing. Ivan menambahkan “Tindak pidana korupsi sendiri yang sudah ditangani oleh KPK itu sudah dilakukan sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) hasil analisis ya, ini tindak pidana pencucian uang, dan 7 hasil pemeriksaan yang terkait dengan 275 (dua ratus tujuh puluh lima) laporan. Dengan total nominal transaksinya Rp. 81.313.833.664.754”. Dari kutipan tersebut dijelaskan jika tindak pidana pencucian uang berkembang beriringan dengan perkembangan teknologi yang awalnya pencucian dengan membeli asset berupa rumah, tanah, mobil dan lain-lain, berkembang dengan modus penanaman saham di bursa modal dan perputaran mata uang asing di pasar uang yang biasa disebut valas.
Pencucian uang merupakan tindak pidana yang dapat menyebabkan dampak negatif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadikan tindak pidana pencucian uang menjadi perhatian baik dari sumber nasional maupun internasional, karena kejahatan ini sering terjadi dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Tindak pidana pencucian uang dapat memberikan dampak yang besar dalam pembangunan dan kesejahteraan sosial karna menyangkut banyak orang yang dirugikan atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan seseorang demi keuntungan sendiri. 1 Pasar modal adalah pasar tempat para investor bertemu untuk menjual atau membeli sekuritas. Sekuritas ini dapat berupa saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya. Pasar ini penting karena menjembatani hubungan antara
1 Brian Septiadi Daud and Nyoman Serikat Putra Jaya, ‘Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal’ (2022) 24 Journal of Judicial Review.[59].
pemilik dana dan pengguna dana. 2 Pasar modal dalam hal ini akan memfasilitasi tindak pidana pencucian uang untuk mengalihkan uang dari hasil kejahatan agar lebih aman dan tidak terendus petugas berwenang dengan menyuntikkan modal di beberapa perusahaan yang telah masuk di bursa saham dengan tujuan uang tersebut menjadi bersih dan memperoleh keuntungan dari investasi.
Perkembangan teknologi digital dimasa ini juga ikut serta mengembangkan teknologi dalam bidang Industri Fintech adalah bidang yang berkembang menggunakan teknologi untuk meningkatkan aktivitas di sektor keuangan. 3
Smartphone  menyediakan  fitur  mobile  banking,  layanan  investasi,  dan  mata uang digital untuk khalayak yang lebih luas. Layanan ini memudahkan orang untuk mengakses layanan keuangan, yang dapat membantu mereka mengelola uang dengan lebih baik. 4 Ini adalah layanan yang memungkinkan pelaku kejahatan dengan mudah melakukan pencucian uang hasil kejahatannya dengan menggunakan smartphone untuk membuka aplikasi investasi online. Ini dapat dilakukan di mana saja, menggunakan jenis mata uang asing maupun mata uang digital (crypto) yang sekarang naik daun. 5
Terdapat dua pendapat mengenai pencucian uang di pasar modal pendapat pertama menyatakan bahwa pasar modal tidak dapat digunakan dalam tindak pidana pencucian uang/money laundering dan yang kedua dengan pendapat jika pasar modal dapat menjadi media tindak pidana pencucian uang/money laundering. Pendapat pertama berpendapat bahwa sulitnya melakukan pencucian uang melalui pasar modal karena sedikitnya laporan transaksi mencurigakan dari sektor ini ke pihak berwenang. Ini mungkin karena aktivitas kriminal telah terdeteksi dan dilaporkan dalam sistem perbankan, sedangkan pendapat kedua
2 Dwi Natal Ngai Santoso Sinaga and others, ‘Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan’ (2022) 2 Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum. [136]. 3 Ferdinand Tumewu, ‘Minat Investor Muda Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal Melalui Teknologi Fintech’ (2019) 6 JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi).
4 ibid . 5 Defid Tri Rizky and Mochamad Kevin Romadhona, ‘Prinsip Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Yang Berdiri Sendiri (Stand Alone Money Laundering)’ (2022) 5 Media Iuris.[381].
260
Modesta Anen dan Moh. Saleh: Keabsahan Bukti Elektronik...
berpendapat bahwa pasar modal adalah tempat yang baik untuk melakukan pencucian uang karena memiliki banyak potensi untuk itu, tanpa batas, dan banyak transaksi yang terjadi. Proses pencucian uang dimulai dengan memasukkan hasil kejahatan ke dalam sistem perbankan kemudian membeli saham di pasar saham. Keuntungan dari pembelian saham tersebut akan terlihat seperti hasil dari kegiatan bisnis yang sah. 6
Dari uraian diketahui jika pasar modal menjadi ladang yang sangat menarik untuk melakukan pencucian uang dengan lebih mudah karna perkembangan teknologi yang memungkinkan seseorang mengakses aplikasi yang menghubungkan telpon pintar ke pasar modal untuk melakukan investasi yang lebih mudah dan dapat dilakukan dimanapun. Penelitian ini akan berfokus membahas tentang pembuktian pencucian uang melalui akses digital dan akibat hukumnya ditinjau dari KUHP, UU ITE, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dengan rumusan masalah : Apakah pembuktian data elektronik sebagai alat bukti, sah digunakan dalam tindak pidana pencucian uang?, dan bagaimana akibat hukum pencucian uang yang dilakukan melalui pasar modal?
Dari penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih lengkap membahas mengenai pembuktian dan akibat hukum dari tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui akses digital.

## Metode Penelitian
Dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan analitis perundang-undangan. pengumpulan data penelitian akan dilakukan menggunakan studi pustaka maupun undang- undang yang berlaku. Hasil penelitian akan disajikan secara deskriptif kualitatif, sehingga didapat data yang dapat membandingkan teori-teori dengan fakta yang ada.
6 Dwi Natal Ngai Santoso Sinaga and others, ‘Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan’ (2022) 2 Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum. [136].

## Konsep Pembuktian Tindak Pidana
Dalam konsep pembuktian tindak pidana, Pembuktian merupakan kebijakan maupun dasar yang memuat metode yang disahkan oleh undang- undang membuktikan kesalahan yang dituduhkan kepada terdakw. 7 Pembuktian tindakan yang memuat unsur pidana dalam hukum pidana formil meliputi pengaturan tentang alat-alat bukti yang dibenarkan dan diperbolehkan untuk digunakan oleh hakim dalam pembuktian tindakan pidana yang dituduhkan dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan undang-undang terkait dan berdasar, tidak dilakukan dengan semena-mena atau tidak berdasar. Pembuktian bertujuan untuk menyediakan sarana pembuktian kebenaran suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh suatu kebenaran yang dapat diterima oleh akal. 8 Secara konsep pembuktian dapat dipahami sebagai dasar-dasar dan pedoman- pedoman yang dijadikan landasan dalam membuktikan seseorang yang dituduh melakukan tindak yang bermuatan pidana dengan berbagai jenis pembuktian yang akan lebih lanjut dibahas selanjutnya, guna memperjelas tuduhan yang dituduhkan kepada terdakwa.
Dalam melakukan pembuktian tentunya terdapat alat-alat bukti yang dijadikan obyek dalam melakukan pembuktian terhadap terdakwah. Alat-alat bukti yang digunakan dalam persidangan sudah diatur dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) yang terdiri dari: 9
•  Bukti Surat. Bukti surat dalam hukum pidana menjadi dasar dalam kekuatan pembuktikan yang dibebankan kepada alat bukti surat tentu harus mengacu dasar hukum yang berpatokan dalam ketentuan KUHAP.
•  Keterangan Saksi. Pasal 1 angka 27 KUHAP, Keterangan saksi merupakan salah satu bentuk alat bukti yang digunakan dalam persidangan pidana. Kesaksian jenis ini berasal dari seseorang yang hadir ketika sesuatu kejahatan
7 Muhammad Reza Adiwijana, ‘Pembebanan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang’ (2020) 3 Media Iuris.[75].
8 Ali Imron and Muhamad Iqbal, Hukum Pembuktian (Unpam Press 2019).
9 Natanael Israel Kumendong, ‘Implikasi Perkembangan Alat Bukti Pada Pembuktian Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana’ (2021) 10 Lex Crimen.

## 262
Modesta Anen dan Moh. Saleh: Keabsahan Bukti Elektronik...
terjadi dan dapat memberi tahu tentang alasan mengapa mereka mempercayai apa yang mereka lihat atau dengar.
•  Keterangan Ahli. termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP, Kesaksian ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam suatu bidang tertentu yang dapat membantu suatu pengadilan mengambil keputusan dalam suatu perkara pidana. Dalam hukum acara pidana, keterangan ahli adalah keterangan yang dikeluarkan oleh ahli dengan keilmuan dan pengalamannya di pengadilan.
•  Petunjuk. Ketentuan menyangkut alat bukti petunjuk sebagai dasarnya adalah Pasal 188 KUHAP. Yang memuat ketentuan sebagaimana; (a) Petunjuk meupakan potongan dari informasi yang dapat menjadi petunjuk atau menunjukkan fakta jika kejahatan telah dilakukan dan merujuk pada pendekatan pada pelaku. (b) Petunjuk seperti yang dimaksud pada ayat (1) hanya bisa didapat dari : (1) keterangan saksi; (2) surat; (3) keterangan terdakwa. (c) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim secara bijaksana setelah dilakukan pemeriksaan dengan detail terhadap fakta-fakta berdasarkan hati nuraninya.
•  Dan Keterangan Terdakwa. Proses pembuktian yang terakhir setelah rangkaian telah dilakukan baik itu barang bukti, alat bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan termasuk alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa atau kuasa hukum dari terdakwa itu sendiri,maka keterangan terdakwa diberikan hak untuk memberikan keterangan di depan persidangan. 10
Dalam pembuktian hukum pidana terdapat beberapa jenis sistem yang digunakan dalam sistem pembuktian di indonesia menurut KUHAP, sistem pembuktian yang tercantum dalam KUHAP yaitu: 11
10 Imron and Iqbal (n 8).
11 Fachrul Rozi, ‘Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana’ (2018) 1 Jurnal Yuridis Unaja.[19].
(1) Wettelijk atau Menurut undang-undang, jenis dan jumlah alat bukti yang harus ada untuk membuktikan suatu kejahatan ditentukan oleh undang-undang.
(2) Negatief , karena terdapat banyaknya jenis dan alat bukti yang disyaratkan undang-undang, belum dapat meyakinkan hakim untuk memutuskan suatu pidana seorang terdakwa, apabila  banyaknya jenis dan alat bukti itu belum dapat meyakinkan  hakim jika suatu tindak pidana  benar-benar dilakukan oleh terdakwa. Sistem menurut undang-undang secara negatif yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, mempunyai pokok- pokok sebagai berikut : 1. Tujuan akhir pembuktian adalah untuk memutus perkara pidana, jika memenuhi syarat pembuktian dapat dijatuhkan pidana. Pembuktian ditujukan sebagai pemutus perkara pidana, dan tidak semata-mata untuk menjatuhkan pidana. 2. Standar mengenai hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana dengan dua syarat yang saling berhubungan, yaitu : a. Harus menggunakan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah. b. Dengan menggunakan sekurang- kurangnya dua alat bukti hakim memperoleh keyakinan.
Dari beberapa teori yang telah diuraikan dan didapat dari beberapa refrensi mengenai pembuktian terhadap tindak pidana. Dapat dijelaskan jika pembuktian dalam hukum pidana yaitu sebuah sistem yang digunakan untuk membuktikan sebuah perbuatan yang dilakukan individu atau kelompok bersalah atau memuat unsur pidana atau tidak dengan menggunakan alat-alat bukti yang dimandatkan oleh KUHAP untuk dijadikan petunjuk untuk hakim dalam persidangan. Pembuktian dalam persidangan bertujuan memutuskan perkara pidana dengan syarat pembuktian yaitu memenuhi dua unsur alat bukti yang yang sah dan meyakinkan hakim.

## Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Melalui Digital
Perkembangan teknologi dan informasi dimasa kini sangat menungkinkan seseorang untuk melakukan tindak pidana dalam hal pencucian uang melalui akses-akses digital yang disediakan, yang sebenarnya akses tersebut dibuat untuk digunakan dalam hal positif untuk membantu masyarakat luas. Seperti yang

## 264
Modesta Anen dan Moh. Saleh: Keabsahan Bukti Elektronik...
diberitakan oleh Harian Jogja, menyebutkan jika PPATK mengendus dugaan pencucian uang yang dilakukan melalui investasi asing. Dalam pemaparannya disebutkan jika kerentanan pencucian uang yang dilakukan dengan instrumen investasi asing yaitu karna adanya kemudahan berusaha melalui online atau virtual office yang dikenal sebagai foreign direct Investment sebagai sarana pencucian uang. Dari uraian tersebut dalam tindak pidana pencucian uang tentunya juga dalam masa perkembangan teknologi dan informasi ini juga berkembang pula dengan jenis-jenis dan modus yang lebih terstruktur dan masif untuk mengelabuhi petugas berwenang. Modus operandinya berbagai macam antara lain, menggunakan aset mata uang digital, investasi digital, judi online, arisan online ataupun berbagai akses yang dilakukan memanfaatkan teknologi digital.
Dalam duganaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan menggunakan teknologi digital dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu untuk membuktikan jika seseorang atau kelompok telah melakukan tindak pidana pencucian uang melalui akses digital. Dalam sistem pembuktian dalam KUHAP sendiri belum mengatur tentang cara pembuktian mengenai pencucian uang yang dilakukan menggunakan fasilitas online. Namun dengan adanya fenomena yang demikian, dapat dijelaskan mengenai implikasi perkembangan pembuktian dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Menjelaskan tentang adanya implikasi pengembangan pembuktian karna adanya modus baru, Keterkaitan antara pengembangan bukti dan perkembangan kejahatan serta modus operandinya akan erat. Perkembangan modus operandi akan berdampak pada alat bukti dalam suatu tindak pidana, disini berkaitan dengan barang bukti, seperti barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang hasil tindak pidana dan keterangan dalam arti khusus 12 . Misalnya dalam modus operandi tindak pidana pencucian uang yang menggunakan teknologi internet digital, dan masuk ke dalam sistem perbankan, maka bukti tindak pidana tersebut akan semakin beragam dan kompleks, seperti seluruh sistem administrasi perbankan
12 Kumendong (n 9).
itu sendiri, kemudian bukti-bukti lain yang bersifat digital. terkait. Kemudian kejahatan yang mengarah pada Organized Crime, White Collar Crime , dan Terorisme tentunya berbeda dalam pembuktiannya dengan kejahatan konvensional, begitu pula dalam pembuktiannya. Misalnya Organize Crime , kejahatan terorganisir,
modus operasinya akan lebih rapi, maka subjek kejahatan juga dimungkinkan oleh korporasi, sehingga penggunaan alat bukti akan lebih condong ke alat bukti dokumenter dan keterangan ahli, tidak hanya untuk keterangan saksi seperti dalam kejahatan konvensional.
Dalam pengembangan pembuktian tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi yang lebih cangging yaitu dilakukan secara digital dan menggunakan sambungan internet tersebut, terdapat beberapa undang-undang yang membahas mengenai pembuktian tindak pidana yang dilakukan menggunakan atau melalui teknologi elektronik yaitu disebutkan: 13
1.  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebelumnya tidak mengenal alat bukti elektronik.
2.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sekarang telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang merupakan undang-undang pertama sebagai undang undang yang mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah.
3.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.
4.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektroni ksebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
5.  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 86 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6.  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
13 Setyo Prayogo Damopolii, ‘Pengaturan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana Di Indonesia’ (2019) 8 Lex Crimen.
266
Modesta Anen dan Moh. Saleh: Keabsahan Bukti Elektronik...
Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013.
Dari uraian undang-undang yang disebutkan, jika dipahami isinya dapat menjelaskan jika pembuktian melalui alat bukti elektronik dapat digunakan dalam persidangan sebagai alat bantu untuk pembuktian, walaupun tidak tertulis dalam KUHAP posisi pembuktian menggunakan alat bukti elektronik tetap sah karna tertuang dalam undang-undang. Kartika, P. P. (2019) menyimpulkan jika Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE mengatur pembuktian elektronik, menjelaskan jika informasi elektronik maupun dokumen elektronik atau hasil dari cetakannya adalah alat bukti legal jika memakai sistem elektronik sesuai dengan ketentuan UU ITE. Setelah disahkannya UU ITE semakin mempertegas bahwa alat bukti dokumen elektronik adalah alat bukti yang legal dalam hukum acara Indonesia, secara khusus hukum acara pidana Indonesia. Lebih spesifik tindak pidana pencucian uang, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah jelas-jelas menyebutkan undang-undang tersebut adalah undang-undang pertama yang melegalkan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Dari sini jelas menyatakan jika alat bukti elektronik atau digital dapat digunakan dan sah dalam proses persidangan tindak pidana terkhusus tindak pidana pencucian uang.

## Akibat Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal
Tindak pidana pencucian uang telah banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, hal itu dapat kita lihat diberita-berita yang ada pada media-media masa di televisi, di koran, di youtube, ataupun di media masa lainnya. Demi penanggulangan dan mengatasi problem yang memiliki dampak terhadap perekonomian. Jika tindak pidana pencucian uang menimpulkan dampak yang negatif dalam perekonomian dan bisnis, merugikan sektor bisnis swasta yang sah, merongrong integritas banyak pasar keuangan, yang berakibat pada hilangnya kendali pemerintah pada kebijakan ekonominya, serta menimbulkan
ketidakstabilan perekonomia. 14 Karna adanya dampak negatif yang ditimbulkan dari tindak pidana pencucian uang tersebut. Pemerintah melalui kebijakannya, ikut serta menanggulangi dan meminimalisir tindak pidana pencucian uang tersebut dengan memperketat perundang-undangan dalam upaya agar tidak terjadi atau minimal meminimalisir tindakan tersebut, namun semakin hari beriringan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Dalam melakukan tindak pidana pencucian uangpun mengalami perkembangan, yang dulunya pencucian uang dengan membeli aset aset berharga, sekarang beralih ke investasi maupun pasar modal. Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan di pasar modal mengandung makna jika pencucian uang bisa dilakukan terhadap harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana pasar modal yang merupakan tindak pidana asal berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, tindak pidana asalnya bisa saja berupa tindak pidana lain diluar konteks tindak pidana pasar modal. 15
Dalam penegakan hukum rasional terdapat 3 (tiga) tahap yang dapat digunakan, yaitu: 16
a.  Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang.
b.  Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.
c.  Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana.
Dari tahap-tahap yang disebutkan dapat dijelaskan jika tahap awal dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang yaitu dengan melaksanakan tahap
14 Doni Adi Supriyo and Kaboel Suwardi, ‘Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis’ (2020) 2 Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.[133].
15 Henry Mangangantung, ‘Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010’ (2018) 7 Lex Crimen.
16 Daud and Jaya (n 1).
268
Modesta Anen dan Moh. Saleh: Keabsahan Bukti Elektronik...
formulasi yang pada kaitanya yaitu pembuatan formula perundang-undangan yang memiliki nilai-nilai paling baik serta menyesuaikan keadaan terkini. Dalam tahap ini, dapat diketahui jika indonesia memiliki undang-undang khusus yang menangani tentang tindak pidana pencucian uang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 17
Tahap kedua yaitu tahap aplikasi yaitu pengaplikasian dari undang- undang atau formulasi yang telah dibuat dan secara legal mengatur untuk memberantas tindak pidana pencucian uang. Pengaplikasian tersebut dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum jika didapati atau dicurigai adanya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi dengan dasar undang-undang tersebut.
Selanjutnya yaitu tahap eksekusi, dalam tahap ini aparat yang berwenang melaksanakan pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah disahkan oleh dewan konstruktor undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankian tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat. Dan jika terpenuhinya bukti-bukti, unsur-unsur dan syarat dalam tindak pidana pencucian uang melalui bursa efek, maka terduga pelaku tindak pidana akan diproses pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Dalam dampak hukum atau akibat hukum seseorang yang malakukan tindak pidana pencucian uang melalui pasar modal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu sebagai berikut:
• Pasal 3
Dalam pasal ini menyatakan jika seseorang yang melakukan perbuatan antara lain: mengalihkan, menempatkan, membayarkan, mentransfer, menghibahkan, menitipkan, membelanjakan, mengubah bentuk, membawa ke luar negeri, menukarkan dengan mata uang maupun surat berharga atau tindakan lainnya terhadap sebuah Harta Kekayaan yang diketahuinya atau diduga adalah hasil dari tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang bertujuan untuk menyembunyikan ataupun menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dapat dipidana tindak pidana Pencucian Uang, dengan
sanksi pidana penjara paling lama 20 tahun maupun denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00,- (Sepuluh Milyar Rupiah).
Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam tindak pidana pencucian dalam Pasal 3, yaitu :
1.  Berbuat salah satu perbuatan, berhubungan dengan harta kekayaan merupakan hasil dari kegiatan tindak pidana.
2.  Mengetahui/menduga jika harta kekayaan tersebut didapat secara tidak langsung ataupun langsung dari salah satu diantara 25 (dua puluh lima) jenis kejahatan yang disebutkan Pasal 2.
• Pasal 4
Dalam pasal ini menyatakan jika seseorang yang melakukan perbuatan menyamarkan atau menyembunyikan sumber, asal usul, peruntukan, lokasi, pengalihan hak-hak, atau juga kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan tersebut yang diketahuinya atau diduganya adalah hasil tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dijerat pidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan sanksi pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00,- (lima miliar rupiah). Rumusan tindak pidana yang tertuang dalam Pasal 4, dimaksudkan untuk menjerat pelaku pencucian uang yaitu sebagai orang yang menerima harta kekayaan dari hasil tindak kejahatan yang telah diperbuat orang lain. Jadi pasal tersebut adalah formulasi pertama tindak pidana pencucian uang, yaitu sebagai perbuatan aktif yang dilakukan pada harta kekayaan hasil dari tindak pidana.
• Pasal 5
Dalam pasal ini menyatakan jika (1) Setiap Orang yang menguasai atau meneriman, pentransferan, penempatan, hibah, pembayaran, penitipan, sumbangan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau diduga adalah hasil dari tindak pidana seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dipidana dengan sanksi pidana paling lama penjara 5 (lima) tahun dan dapat didenda dengan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah). (2) Ketentuan seperti apa yang dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk Pihak Pelapor yang sedang dalam melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.
Dalam halnya pencucian uang berdampak negatif terhadap perekonomian, meruigakan masyarakat dan juga menimbulkan ketidakadilan. Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pelaku pencucian uang yaitu individu maupun korporasi dapat dijatuhi hukuman pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00,- (sepuluh miliar rupiah) maupun kurungan penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara sesuai dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang telah diuraikan.
270
Modesta Anen dan Moh. Saleh: Keabsahan Bukti Elektronik...

## Kesimpulan
Pembuktian data elektronik dalam tindak pidana pencucian uang tidak lepas dari alat bukti yang tertuang dalam KUHAP. KUHAP sendiri belum mengatur mengenai alat bukti berupa data elektronik, namun terlepas dari itu UU ITE telah mengatur dengan jelas mengenai alat bukti lain berupa informasi elektronik maupun dokumen elektronik. Di perkuat dengan undang-undang mengenai tindak pidana pencucian uang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, undang-undang pertama yang mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Menurut Pasal 38 undang-undang ini Alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa : a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan c. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, maka pembuktian tindak pidana pencucian uang menggunakan data elektronik sah digunakan dalam memutuskan persidangan karna telah diatur dalam undang-undang yang jelas sebagai alat bukti yang sah.
Akibat hukum dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 antara lain: Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00,- (Sepuluh Milyar Rupiah),
Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindakpidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00,- (lima miliar rupiah), Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah).

## Daftar Bacaan

## Buku
Imron Ali & Iqbal M, Hukum Pembuktian (Unpam Press Tangerang Selatan 2019).

## Jurnal
Brian Septiadi Daud and Nyoman Serikat Putra Jaya, ‘Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal’ (2022) 24 Journal of Judicial Review.

## Defid Tri Rizky and Mochamad Kevin Romadhona, ‘Prinsip Pembuktian Perkara
Tindak Pidana Pencucian Yang Berdiri Sendiri (Stand Alone Money Laundering)’ (2022) 5 Media Iuris.
Doni Adi Supriyo and Kaboel Suwardi, ‘Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis’ (2020) 2 Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Dwi Natal Ngai Santoso Sinaga and others, ‘Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan’ (2022) 2 Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum.

## Fachrul Rozi, ‘Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak
Pidana’ (2018) 1 Jurnal Yuridis Unaja.
Ferdinand Tumewu, ‘Minat Investor Muda Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal Melalui Teknologi Fintech’ (2019) 6 JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi).
272 Modesta Anen dan Moh. Saleh: Keabsahan Bukti Elektronik...
Henry Mangangantung, ‘Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010’ (2018) 7 Lex Crimen.

## Muhammad  Reza  Adiwijana,  ‘Pembebanan  Pembuktian  Dalam  Tindak  Pidana
Pencucian Uang’ (2020) 3 Media Iuris.
Natanael Israel Kumendong, ‘Implikasi Perkembangan Alat Bukti Pada Pembuktian Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana’ (2021) 10 LEX CRIMEN.
Setyo Prayogo Damopolii, ‘Pengaturan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana Di Indonesia’ (2019) 8 Lex Crimen.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-UndangNomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
How to cite: Modesta Anen M. Batmomolin dan Moh. Saleh, ‘Keabsahan Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal Beserta Akibat Hukumnya’ (2023) 6 Notaire.