mungkin  dari  kegiatan-kegiatan  ekonomi.  Dalam  rangka  ini  sangat  perlu  diselenggarakan  de- birokratisasi  dari  system  pengawasan  dan  de-konsentrasi  dalam  manajemen  perusahaan  – perusahaan Negara.”
Pasal  inilah  kiranya  yang  dijadikan  dasar  bagi  kebijakan  baru  pemerintah  dalam keterlibatannya  pada  aktivitas  perekonomian  Indonesia.  Disamping  itu  juga  karena  mulai dianutnya politik pintu terbuka bagi masuknya  modal asing melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UUPMA).
Secara umum bisa dilihat bahwa pemerintah ingin suatu iklim yang lebih bebas, atau dengan kata lain pemerintah lebih menekankan pada pengawasan arah kegiatan ekonomi dan bukan pada penguasaan  yang  sebanyak  mungkin  dari  kegiatan-kegiatan  ekonomi.  Dengan  demikian diharapkan pemerintah tidak akan terlalu turut campur tangan dalam kegiatan ekonomi, sehingga ada rangsangan bagi modal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Kebijakan  untuk  memberikan  kebebasan  bagi  masuknya  modal  asing  dan  bagi  tumbuhnya suatu  kompetisi  tersebut,  telah  pula  dilanjutkan  melalui  Tap  No.  IV/  MPR/  1973  tentang  Garis- garis Besar Haluan Negara (Repelita II Bab 5 hal Pengembangan Dunia Usaha). Garis Garis Besar Haluan  Negara  Tahun  1993,  menghendaki  keseimbangan  peranan  ke  tiga  pelaku  ekonomi (koperasi, usaha negara dan usaha swasta). Disebutkan:
Pengembangan dan pembinaan usaha nasional meliputi koperasi, usaha Negara, dan usaha swasta diarahkan  agar  tumbuh  menjadi  kegiatan  usaha  yang  mampu  menjadi  penggerak  utama pembangunan  ekonomi,  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  melalui  pemerataan  kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja menuju terwujudnya perekonomian nasional yang tangguh dan mandiri.
BUMN sebagai organisasi, tidak berbeda dengan fungsi swasta dan koperasi, dengan fungsi tersebut  kurang  mengacu  kepada  Pasal  33  UUD  1945.  sehingga  peranannya  kurang  jelas  dan tanpa perbedaan secara spesifik, seperti menjadi rumit tatkala ketiga pelaku ekonomi dikukuhkan sebagai  kekhasan  Sistem  Ekonomi  Pancasila  oleh  para  ekonom  Indonesia.  Penciptaan  kondisi yang  demikian  dibenarkan  PP  No.  3  Tahun  1983,  yang  menyebutkan  bahwa  maksud  dan  tujuan dari BUMN adalah sama, yaitu:
a. memberikan  sumbangan  bagi  perkembangan  perekonomian  Negara  umumnya  dan penerimaan Negara pada khususnya.
b. Mengadakan pemupukan keuntungan/ pendapatan.
c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa barang / jasa yang bermutu/ memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
d. Menjadi  perintis  kegiatan-kegiatan  usaha  yang  belum  dapat  dilaksanakan  oleh  sector swasta dan koperasi.
e. Menyelenggaraaakan kegiatan usaha yang bersifat melengkapi kegiatan swsta dan koperasi dengan antara lain menyediakan kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk jasa dengan memberikan pelayanan yang bermutu dan memadai.
f. Turut  aktif  memberikan  bimbingan  kegiatan  kepada  sector  swasta,  khususnya  pengusaha golongan ekonomi lemah dan sector koperasi.
g. Turut  aktif  melaksanakan  dan  menunjang  pelaksanaan  kebijaksanaan  dan  program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya.
Era globalisasi, mengakibatkan usaha nasional harus dibina dan dikembangkan, agar makin berperan dalam mendorong perkembangan pasar dalam negeri dan meningkatkan daya beli rakyat, serta  makin  mampu  menghadapi  arus  globalisasi  dan  regionalisasi  perekonomian  dunia.  Kerja
sama  antara  koperasi,  usaha  Negara  dan  swasta  perlu  lebih  ditingkatkan  dan  dikembangkan. Peningkatan  peranan  BUMN,  terutama  yang  menyangkut  kepentingan  Negara  dan  menguasai hajat  hidup  orang  banyak,  dengan  meningkatkan  efisiensi  dan  produktifitas.  Sedangkan  koperasi harus  didukung  dengan  pemberian  kesempatan  berusaha  di  segala  sector  kegiatan  ekonomi,  baik di dalam maupun di luar negeri.  Penjelasan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 menyatakan Dalam  sistem  perekonomian  nasional,  BUMN  ikut  berperan  menghasilkan  barang  dan/atau  jasa yang  diperlukan  dalam  rangka  mewujudkan  sebesar-besarnya  kemakmuran  masyarakat.  Peran BUMN  dirasakan  semakin  penting  sebagai  pelopor  dan/atau  perintis  dalam  sektor-sektor  usaha yang  belum  diminati  usaha  swasta.  Di  samping  itu,  BUMN  juga  mempunyai  peran  strategis sebagai  pelaksana  pelayanan  publik,  penyeimbang  kekuatan-kekuatan  swasta  besar,  dan  turut membantu  pengembangan  usaha  kecil/koperasi.  BUMN  juga  merupakan  salah  satu  sumber penerimaan  negara  yang  signifikan  dalam  bentuk  berbagai  jenis  pajak,  dividen  dan  hasil privatisasi.
Pelaksanaan  peran  BUMN  tersebut  diwujudkan  dalam  kegiatan  usaha  pada  hampir  seluruh sektor  perekonomian,  seperti  sektor  pertanian,  perikanan,  perkebunan,  kehutanan,  manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi.
Dalam  kenyataannya,  walaupun  BUMN  telah  mencapai  tujuan  awal  sebagai  agen pembangunan  dan  pendorong  terciptanya  korporasi,  namun  tujuan  tersebut  dicapai  dengan  biaya yang  relatif  tinggi.  Kinerja  perusahaan  dinilai  belum  memadai,  seperti  tampak  pada  rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan dengan modal yang ditanamkan. Dikarenakan berbagai kendala, BUMN  belum  sepenuhnya  dapat  menyediakan  barang  dan/atau  jasa  yang  bermutu  tinggi  bagi masyarakat  dengan  harga  yang  terjangkau  serta  belum  mampu  berkompetisi  dalam  persaingan
bisnis  secara  global.  Selain  itu,  karena  keterbatasan  sumber  daya,  fungsi  BUMN  baik  sebagai pelopor/perintis  maupun  sebagai  penyeimbang  kekuatan  swasta  besar,  juga  belum  sepenuhnya dapat dilaksanakan.
Di lain pihak, perkembangan ekonomi dunia berlangsung sangat dinamis, terutama berkaitan dengan  liberalisasi  dan  globalisasi  perdagangan  yang  telah  disepakati  oleh  dunia  internasional seperti  kesepakatan  mengenai  World  Trade  Organization  (WTO),  ASEAN  Free  Trade  Area (AFTA),  ASEAN  Framework  Agreement  on  Service,  dan  kerjasama  ekonomi  regional  Asia

## Pacific (Asia Pacific Economic Cooperation/APEC).
Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya  korporasi  dan  profesionalisme  antara  lain  melalui  pembenahan  pengurusan  dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
Peningkatan  efisiensi  dan  produktifitas  BUMN  harus  dilakukan  melalui  langkah-langkah restrukturisasi  dan  privatisasi.  Restrukturisasi  sektoral  dilakukan  untuk  menciptakan  iklim  usaha yang kondusif sehingga tercapai efisiensi dan pelayanan  yang optimal. Sedangkan restrukturisasi perusahaan  yang  meliputi  penataan  kembali  bentuk  badan  usaha,  kegiatan  usaha,  organisasi, manajemen,  dan  keuangan.  Privatisasi  bukan  semata-mata  dimaknai  sebagai  penjualan perusahaan,  melainkan  menjadi  alat  dan  cara  pembenahan  BUMN  untuk  mencapai  beberapa sasaran sekaligus, termasuk didalamnya adalah peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan, perbaikan  struktur  keuangan  dan  manajemen,  penciptaan  struktur  industri  yang  sehat  dan kompetitif,  pemberdayaan  BUMN  yang  mampu  bersaing  dan  berorientasi  global,  penyebaran kepemilikan  oleh  publik  serta  pengembangan  pasar  modal  domestik.  Dengan  dilakukannya
privatisasi  BUMN,  bukan  berarti  kendali  atau  kedaulatan  negara  atas  BUMN  yang  bersangkutan menjadi berkurang atau  hilang karena sebagaimana dinyatakan di atas, negara tetap menjalankan fungsi  penguasaan  melalui  regulasi  sektoral  dimana  BUMN  yang  diprivatisasi  melaksanakan kegiatan usahanya.
Pentingnya  penataan  yang  berkelanjutan  atas  pelaksanaan  peran  BUMN  dalam  sistem perekonomian  nasional,  terutama  upaya  peningkatan  kinerja  dan  nilai  (value)  perusahaan,  telah diamanatkan  pula  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  melalui  Ketetapan  Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis - Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004. Tap MPR tersebut menggariskan bahwa BUMN, terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum, perlu terus ditata dan disehatkan melalui restrukturisasi dan bagi BUMN yang usahanya tidak berkaitan dengan  kepentingan  umum  dan  berada  dalam  sektor  yang  telah  kompetitif  didorong  untuk privatisasi
Penataan  sistem  pengelolaan  dan  pengawasan  BUMN  telah  dilakukan  Pemerintah  pada waktu yang lalu dan kiranya akan terus berlanjut. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah dengan  penataan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  BUMN.  Pada  tahun 1960,  telah  dikeluarkan  Undang  Undang  Nomor  19  Prp.  Tahun  1960  dengan  tujuan mengusahakan adanya keseragaman dalam cara mengurus dan menguasai serta bentuk hukum dari badan usaha negara yang ada.
Pada tahun 1969, ditetapkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1969. Dalam Undang-undang tersebut,  BUMN  disederhanakan  bentuknya  menjadi  tiga  bentuk  usaha  negara  yaitu  Perusahaan Jawatan  (Perjan)  yang  sepenuhnya  tunduk  pada  ketentuan  Indonesische  Bedrijvenwet  (Stbl. 1927:419), Perusahaan Umum (Perum)  yang sepenuhnya tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor  19  Prp.  Tahun  1960  dan  Perusahaan  Perseroan  (Persero)  yang  sepenuhnya  tunduk  pada
ketentuan  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Dagang  (Stbl.  1847  :  23)  khususnya  pasal-pasal  yang mengatur  perseroan  terbatas  yang  saat  ini  telah  diganti  dengan  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Sejalan dengan amanat Undang Undang Nomor 9 Tahun 1969, Pemerintah  membuat  pedoman  pembinaan  BUMN  yang  mengatur  secara  rinci  hal-hal  yang berkaitan  dengan  mekanisme  pembinaan,  pengelolaan  dan  pengawasan  yang  tertuang  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983, kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO), Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000  tentang  Perusahaan  Jawatan  (PERJAN).  Berbagai  Peraturan  Pemerintah  tersebut memberikan  arahan  yang  lebih  pasti  mengenai  sistem  yang  dipakai  dalam  upaya  peningkatan kinerja  BUMN,  yaitu  berupa  pemberlakuan  mekanisme  korporasi  secara  jelas  dan  tegas  dalam pengelolaan BUMN.
Namun,  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  tersebut  masih  belum  memberi landasan  hukum  yang  kuat  di  dalam  pengembangan  badan  usaha  negara  sejalan  dengan perkembangan  dunia  korporasi  seperti  halnya  upaya-upaya  privatisasi  dan  pelaksanaan  prinsip- prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang  baik.  Berdasarkan  kenyataan  tersebut  diatas,  dan memperhatikan  amanat  ketetapan  MPR  Nomor  IV/MPR/1999,  maka  dipandang  perlu  untuk menetapkan  suatu  Undang-undang  baru  yang  mengatur  BUMN  secara  lebih  komprehensif  dan sesuai dengan
perkembangan
dunia usaha.
Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memenuhi visi pengembangan BUMN di masa yang akan  datang  dan  meletakkan  dasar-dasar  atau  prinsip-prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang  baik (good corporate governance). Penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat penting dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan BUMN. Pengalaman membuktikan bahwa keterpurukan ekonomi di
berbagai  negara  termasuk  Indonesia,  antara  lain  disebabkan  perusahaan-perusahaan  di  negara tersebut  tidak  menerapkan  prinsip-prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  (good  corporate governance) secara
konsisten.
Undang-undang  BUMN  dirancang  untuk  menciptakan  sistem  pengelolaan  dan  pengawasan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas guna meningkatkan kinerja dan nilai (value) BUMN,  serta  menghindarkan  BUMN  dari  tindakan-tindakan  pengeksploitasian  di  luar  asas  tata kelola  perusahaan  yang  baik  (good  corporate  governance).  Undang-undang  ini  juga  dirancang untuk  menata  dan  mempertegas  peran  lembaga  dan  posisi  wakil  pemerintah  sebagai  pemegang saham/pemilik  modal  BUMN,  serta  mempertegas  dan  memperjelas  hubungan  BUMN  selaku operator usaha dengan lembaga pemerintah sebagai regulator.
Di  samping  itu,  Undang-undang  ini  mengatur  pula  ketentuan  mengenai  restrukturisasi  dan privatisasi  sebagai  alat  dan  cara  pembenahan  BUMN  untuk  mencapai  cita-citanya  serta  hal-hal penting  lainnya  yang  mendukung  dan  dapat  menjadi  landasan  bagi  upaya-upaya  penyehatan BUMN. Khusus mengenai program privatisasi, Undang-undang ini menegaskan bahwa privatisasi hanya  dapat  dilakukan  terhadap  BUMN  yang  berbentuk  Persero  sepanjang  dimungkinkan berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  di  sektor  kegiatan  yang  dilakukan  Persero  tersebut. BUMN  Persero  dapat  diprivatisasi  karena  selain  dimungkinkan  oleh  ketentuan  di  bidang  pasar modal juga karena pada umumnya hanya BUMN Persero yang telah bergerak dalam sektor-sektor yang kompetitif. Privatisasi senantiasa memperhatikan manfaat bagi rakyat.
BUMN  diharapkan  dapat  meningkatkan  mutu  pelayanan  pada  masyarakat  sekaligus memberikan  kontribusi  dalam  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  nasional  dan  membantu penerimaan  keuangan  negara.  Meskipun  maksud  dan  tujuan  Persero  adalah  untuk  mengejar keuntungan,  namun  dalam  hal-hal  tertentu  untuk  melakukan  pelayanan  umum,  Persero  dapat
diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Dengan  demikian,  penugasan  pemerintah  harus  disertai  dengan  pembiayaannya  (kompensasi) berdasarkan  perhitungan  bisnis  atau  komersial,  sedangkan  untuk  Perum  yang  tujuannya menyediakan  barang  dan  jasa  untuk  kepentingan  umum,  dalam  pelaksanaannya  harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.
Dengan maksud dan tujuan seperti ini, setiap hasil usaha dari BUMN, baik barang maupun jasa, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.Kegiatan perintisan merupakan suatu kegiatan usaha untuk  menyediakan  barang  dan/atau  jasa  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat,  namun  kegiatan tersebut  belum  dapat  dilakukan  oleh  swasta  dan  koperasi  karena  secara  komersial  tidak menguntungkan.  Oleh  karena  itu,  tugas  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  penugasan  kepada BUMN.  Dalam  hal  adanya  kebutuhan  masyarakat  luas  yang  mendesak,  pemerintah  dapat  pula menugasi  suatu  BUMN  yang  mempunyai  fungsi  pelayanan  kemanfaatan  umum  untuk melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah.

## KESIMPULAN
Bahwa    tujuan  BUMN  menurut  UU  No.  19  Prp.  Tahun  1960,  adalah  public  service  dan membangun  ekonomi  nasional  dengan  mengutamakan  kebutuhan  rakyat  dan  ketenteraman  serta ketenangan  kerja  dalam  perusahaan  menuju    masyarakat  yang  adil  dan  makmur,  materiel  dan spiritual.
Bahwa  tujuan  pendirian  BUMN  menurut  UU  No.  19  Tahun  2003  adalah    memberikan sumbangan  bagi  perkembangan  perekonomian  nasiona                pada  umumnya  dan  penerimaan negara  pada  khususnya;    mengejar  keuntungan;    menyelenggarakan  kemanfaatan  umum  berupa penyediaan  barang  dan/atau  jasa  yang  bermutu  tinggi  dan  memadai  bagi  pemenuhan  hajat  hidup orang banyak;  menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dap dilaksanakan oleh sector swasta dan koperasi.
Undang  Undang  Dasar  l945  dan  Undang  Undang  Nomor  19  Tahun  2003  memungkinkan suatu  keterlibatan  total  atau  etatisme  dalam  politik  perekonomian  untuk  mencapai  kesejahteraan rakyat
-----------------------

## DAFTAR PUSTAKA
Arief Budiman, 1995. Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Gramedia Pustaka Utama,Jakarta
Bachsan Mustafa, 1985. Sitem Hukum Indonesia, Remaja Karya, Bandung.
Ibrahim R, 1997. Prospek BUMN dan Kepentingan Umum, Citra Adityabakti, Bandung.
Kansil CST, 1985. Hukum Perusahaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta. Mulya Lubis T, 1992. Hukum dan Ekonomi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Pandji Anoraga, 1995. BUMN Swasta dan Koperasi, Pustaka Jaya, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang  Badan Usaha Milik Negara.

## KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI UU DAN PERLINDUNGAN  HAK ASASI MANUSIA

## Widiastuti, SH. MS

## Dosen Fakultas Hukum UNISRI
Abstract : The increasing number of judicial review cases on acts/ordinances demanded by the public  to  the  Court  of  Constitution  has  indicated  an  unsatisfactory    attitude concerning  the  contents  of  the  acts/ordinances  as  they  are  in  conflict  with  their rights.  Several  decision  of  the  Court  of  Constitution  accepted  the  judicial  review claimed by the public  by abrogating article(s) or part of the act/ordinance could be seen as a category of the Court of Constitution’s authority to protect human rights. Nevertheless,  in  practice  such  a  decision  of  the  Court  of  Constitution  cannot  be implemented at once since law itself is a system.
Key words : Court of Constitution. Human rights.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  perubahan  mendasar  dalam  konstitusi  Indonesia  adalah  hadirnya  Mahkamah Konstitusi  sebagai  salah  satu  institusi  yang  diberi  kekuasaan  kehakiman.  Kehadiran  MK melengkapi  kekuasaan  kehakiman  yang  mana  sebelum  UUD  1945  diamandemen 1 ,  hanya  ada pada Mahkamah Agung (MA), seperti tertuang dalam Pasal 24, namun demikian ada perbedaan kewenangan  diantara  kedua  lembaga  tinggi  tersebut.  Mahkamah  Agung    berwenang  mengadili pada  tingkat  kasasi  mengujiperaturan  perundangan  di  bawah  undang-undang  teradap  undang- undang  [Pasal  24A  ayat  (1)],  sedangkan  Mahkamah  Konstitusi    berwenang  mengadili  pada tingkat  pertama  dan  terakhir  yang  putusannya  bersifat  final    untuk  menguji  undang-undang terhadap  UUD,  memutus  pembubaran  partai  politik,  dan  memutus  perselisihan  tentang  hasil pemilihan umum [Pasal 24 C ayat (1)].
Sebagai lembaga tinggi yang menjalankan kekuasaan kehakiman , dalam sistem pembagian kekuasaan, kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam melaksanakan kekuasaannya adalah
1 Dalam tulisan ini UUD 1945 yang telah diamandemen untuk selanjutnya akan ditulis UUD 1945.
merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman ini merupakan salah satu indikasi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.
Pembentukan  Mahkamah  Konstitusi  dimaksudkan  agar  tersedia  jalan  hukum  untuk melindungi  hak  asasi  manusia,  mengatasi  perkara-perkara  yang  terkait  erat  dengan penyelenggaraan negara dan kehidupan politik. Dengan demikian konflik yang terkait dengan hal tersebut  tidak  berkembang  menjadi  konflik  politik-kenegaraan  tanpa  pola  penyelesaian  yang baku,  transparan,  dan  akuntabel,  melainkan  dikelola  secara  objektif  dan  rasional  sehingga sengketa  hukum  yang  diselesaikan  secara  hukum  pula.  Oleh  karena  itu  Mahkamah  Konstitusi sering  disebut  sebagai  lembaga  negara  pengawal  dan  penafsir  tertinggi  konstitusi  atau  the guardian of the constitution and the sole interpreter of  constitution (Fadjar, 2006 :119).
Tugas  dan  fungsi  Mahkamah  Konstitusi  menurut  penjelasan  UU  nomor  24  Tahun  2003 adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusi tertentu dalam rangka menjaga konstitusi  (UUD  1945),  agar  dilaksanakan  secara  bertanggung  jawab  sesuai  dengan  kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.

## PERMASALAHAN
Kembali  pada  kewenangan  MK  yang  diberikan  oleh  Pasal  24  C  ayat  (1),  apabila membandingkan    jumlah  perkara  yang  saat  ini  diselesaikan  oleh  MK  ada  fenomena  yang menarik untuk dikaji, yaitu dari 4 (empat) wewenang MK yang paling banyak dilakukan adalah wewenang  pengujian  undang-undang.  Dalam  2  (dua)  tahun,  MK  telah  menguji  65  undang- undang,  dengan  putusan,  ada  yang  dikabulkan  seluruhnya,  dikabulkan  sebagian,  tidak  diterima dan  ada  yang  ditolak  (Fajar  2006:  149),  diduga  angka  itu  akan  meningkat  dengan  berjalannya waktu. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, mengapa begitu banyak pekerjaan MK untuk
menguji  undang-undang  dibanding  dengan  kewenangan  lainnya?  Apa  arti  banyaknya    perkara pengujian UU yang ditangani MK dalam konteks perlindungan hak asasi manusia? Jawaban atas dua pertanyaan tersebut akan diulas dalam tulisan ini.

## KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN U.U.
Menurut  UUD  1945,  Mahkamah  Konstitusi  memiliki  empat  kewenangan  dan  satu kewajiban.  Seperti  disebutkan  dalam  Pasal  24  C  ayat  (1),  Mahkamah  Konstitusi  berwenang mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir    yang  putusannya  bersifat  final  untuk  menguji undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar,  memutus  sengketa  kewenangan  lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik  dan  memutus  perselisihan  tentang  hasil  pemilihan  umum.  Sedangkan  kewajiban Mahkamah  Konstitusi  tertuang  dalam  Pasal  24  ayat  (2)  yang  menyatakan  bahwa  Mahkamah Konstitusi (MK) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan  pelanggaran  oleh  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  menurut  Undang-Undang  Dasar. Secara  khusus  wewenang  MK  tersebut  diatur  dalam  Pasal  10  UU  No  24  Tahun  2003  tentang Mahkamah Konstitusi.
Salah  satu  kewenangan  MK  adalah  menguji  UU  terhadap  UUD  1945.  Seperti  telah disebutkan  bahwa  diantara  empat  kewenangan  MK,  yang  paling  sering  dilaksanakan  adalah kewenangan  menguji  UU.    Sebenarnya  apa  yang  melatar  belakangi  adanya  pengujian  UU terhadap  UUD  1945?.  Paling  tidak  ada  dua  alasan  dasar  untuk  melakukan  pengujian  terhadap peraturan  perundang-undangan.  Pertama,  adalah  untuk  melindungi  konstitusi  dari  pelanggaran oleh  badan  legislati/atau  eksekutif  .  Kedua,  adalah  dalam  rangka  melindungi  hak-hak  dasar manusia atau warga negara (Gultom 2007:126). Kemudian, mengapa kewenangan pengujian UU tersebut  diberikan  kepada  MK?  Di  dalam  diktum  b  UU  Nomor  24  Tahun  2003,  disebutkan
bahwa MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas  dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Hak  menguji  undang-undang  atau  judicial  review  merupakan  suatu  kegiatan  pengujian terhadap  produk  hukum  yang    ditetapkan  oleh  cabang  kekuasaan  legislatif,  eksekutif  dan yudisial. Pemberian kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap produk hukum dari ketiga lembaga  tersebut  merupakan prinsip  check  and  balance  dalam  prinsip  pemisahan  kekuasaan, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh cabang kekuasaan tertentu.
Bertitik  tolak  pada  alasan  adanya  pengujian  UU  tersebut  di  atas,  secara  eksplisit  dapat dinyatakan  bahwa  semuanya  mencerminkan  karakteristik  negara  hukum.  Negara  Indonesia sebagai negara hukum secara tegas dikemukakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
Menurut  Asshiddiqie    (2006:  149-150)  ada  dua  belas  prinsip  pokok  yang  menjadi  pilar- pilar utama penyangga berdirinya negara hukum, kedua belas prinsip tersebut adalah:
1. Supremasi hukum.
2. Persamaan dalam hukum.
3. Asas legalitas.
4. Pembatasan kekuasaan.
5. Organ-organ penunjang yang independen.
6. Peradilan bebas dan tidak memihak.
7. Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Mahkamah Konstitusi
9. Perlindungan hak asasi manusia.
10. Bersifat demokrasi.
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara.
12. Transparansi dan kontrol sosial.
Prinsip-prinsip tersebut sebagai cerminan dari prinsip negara hukum dan prinsip kedaulatan rakyat.  Paham  negara  hukum  yang  demikian  disebut  sebagai  negara  hukum  yang  demokratis.
Dan  prinsip-prinsip  tersebut  tersurat  maupun  tersirat  dalam  Konstitusi  Indonesia  yaitu  UUD 1945.
Sehubungan dengan kewenangan MK menguji  UU seperti telah disebutkan di atas adalah dalam  rangka  melindungi  hak  dasar  manusia  dari  kesewenangan  kekuasaan  yang  dilakukan legislatif (DPR, dalam hal tertentu DPD sebagai co-legislator). Tugas MK sebagai penafsir UUD 1945  akan  memberikan  penilaian  apakah  suatu  produk  legislatif  (UU)  tepat  dalam  memaknai amanah  dari  konstitusi  dalam  kaitannya  dengan  jaminan  hak  asasi  manusia.  Dengan  kata  lain MK menjalankan filter  terhadap UU yang isinya merugikan hak asasi warga negara.
Kewenangan MK untuk menguji UU terhadap UUD 1945,  diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003  Pasal  50  sampai  dengan  Pasal  60.  Selanjutnya,  UU  yang  bagaimanakah    yang  dapat dimohonkan  pengujian  pada  MK?  Dalam  Pasal  50  UU  No.  24  Tahun  2003  disebutkan  bahwa UU  yang  dapat  dimohonkan  untuk  diuji  adalah  UU  yang  diundangkan  setelah  perubahan  UUD Negara  Republik  Indosesia  1945.  Artinya,  hanya  UU  yang  diundangkan  setelah  tanggal  19 Oktober  1999  saja  yang  dapat  diuji  oleh  MK.  Tetapi,  kemudian  Pasal  50  tersebut    dibatalkan oleh  putusan  MK  No.  066/PUU-II/2004  pada  tanggal  13  April  2005  karena  dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, UU yang dapat dimohonkan judicial review kepada MK menjadi lebih luas, karena tidak terbatas pada UU yang diundangkan setelah tanggal 19  Oktober  1999.  Ini  berarti  memberikan  akses  yang  lebih  luas  bagi  warga  negara  untuk memperjuangkan hak asasinya.
Pengujian UU dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengujian yang bersifat formil (formele toetsingrecht)  dan  materiel  (materiele  toetsingrecht).  Pengujian  formil  terkait  dengan  masalah prosedural  dan  berkenaan  dengan  legalitas  kompetensi  institusi  yang  membuatnya.  Sedang pengujian  materiel  dilakukan  bila  suatu  undang-undang  diduga  mengandung  materi  yang bertentangan dengan materi peraturan yang lebih tinggi. Dalam konteks pengujian UU terhadap
UUD  Negara  RI  1945  yang  menjadi  kewenangan  MK,  obyek  permohonannya  adalah konstitusionalitas  sebuah  UU,  pengujian  formilnya  meliputi  pengujian  mengenai  apakah pembentukan  dan  bentuk  undang-undang  sesuai  atau  tidak  dengan  ketentuan  UUD  1945,  dan pengujian  secara  material,  yaitu  apakah  materi  muatan  dalam  ayat,  pasal,  dan/atau  bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 (Pasal 51 UU No. 24 tahun 2003).

## KEWENANGAN MK MENGUJI UNDANG-UNDANG SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP HAK  ASASI MANUSIA.
Judul  dalam  sub  bab  ini  dapat  dimaknai  bahwa  judicial  review  terhadap  UU  yang dimohonkan  oleh  warga  kepada  MK  merupakan  akses  bagi  warga  negara  untuk memperjuangkan hak asasi manusianya.
Siapa  yang  dapat  mengajukan  permohonan  pengujian  UU?  Dalam  Pasal  51  ayat  (1)  UU No.  24  Tahun  2003  disebutkan,  pemohon  adalah  pihak  yang  menganggap  hak  dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU. Pemohon dapat terdiri dari:
1. perorangan warga negara Indonesia
2. kesatuan  masyarakat  hukum  adat  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU;
3. badan hukum publik atau privat; atau
4. lembaga negara.
Menyimak pada isi Pasal 51 ayat (1) tersebut,  dihubungkan pada salah satu alasan bahwa diadakannya  judicial  review  adalah  untuk  melindungi  hak  dasar  warga  negara,    maka  dapat dikatakan  bahwa  pengertian  warga  negara  memiliki  arti  yang  sangat  luas,  karena  tidak  sekedar
individu tetapi juga komunitas atau institusi , baik yang bersifat adat, ekonomi  maupun politik. Selain itu, kriteria lain untuk menjadi pihak yang dapat menjadi pemohon pengujian UU adalah bahwa ia menganggap hak dan/atau  kewenangannya  yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan dengan  berlakunya  UU  tertentu.  Selanjutnya  hak-hak  apa  saja  yang  dapat  diperjuangkan  oleh warganegara  melalui  pengujian  UU?  Hal  ini  tidak  secara  tegas  diatur  dalam  UU  No.  24  Tahun 2003 tetapi dapat dilihat dalam UUD 1945.
Sebelum memaparkan tentang jenis hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945,  perlu untuk mengungkapkan bahwa konsepsi hak asasi manusia ini berkaitan dengan konsepsi negara hukum.  Dalam  sebuah  negara  hukum  yang  memerintah  adalah  hukum,  bukan  manusia.  Hukum dimaknai  sebagai  kesatuan  hirarkhis  tatanan  norma  hukum  yang  berpuncak  pada  konstitusi (Asshiddiqie, 2006:229-230). Seperti telah dikemukakan di atas bahwa Indonesia sebagai negara hukum  yang  demokratis,  di  mana  prinsip  demokrasi  atau  kedaulatan  rakyat  dapat  menjamin peran  serta  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  sehinggga  peraturan  perundang- undangan  yang  diterapkan  dan  ditegakkan  benar-benar  mencrminkan  rasa  keadilan  masyarakat. Hukum tidak dimaksudkan untuk menjamin kepentingan beberapa orang  yang berkuasa, berarti harus  menjamin  kepentingan  keadilan  bagi  semua  orang.  Atas  dasar  pemikiran  bahwa  negara Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang  berkedaulatan  rakyat,  maka    bagi  warga  negara  yang kepentingannya  dirugikan  oleh  berlakunya  peraturan  perundang-undangan  dapat  mengajukan permohonan agar pearturan  yang bersangkutan dicabut.
Kembali pada jenis hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945,  ketentuan mengenai hak  asasi  manusia  mendapat  jaminan  konstitusional  yang  sangat  kuat  .  Apabila  diidentifikasi, rumusan  hak  asasi  manusia  yang  tertuang  dalam  UUD  1945  dalam  Pasal  28  A  sampai  dengan Pasal  28  J.  Hak  asasi  manusia  tersebut  diantaranya  hak  akan  terpenuhinya  kebutuhan    fisik,
agama,  kepercayaan,  bebas  dari  perlakuan  diskriminatif,  perumahan,  bebas  dari  penyiksaan, persamaann  dan  keadilan  dalam  hukum,  jaminan  sosial,  hak  milik  pribadi , pendidikan, pekerjaan, dan status warga kewarganegaraan.
Dengan  menyimak  keluasan  hak  asasi  manusia  yang  diatur  dalam  UUD  1945,  untuk sementara  dapat  dikatakan  bahwa  warga  negara  memiliki  kesempatan  yang  luas  untuk memperjuangkan hak asasinya melalui pengujian UU. Artinya, warga negara dapat mengajukan permohonan  pengujian  terhadap  setiap  UU  yang  dia  anggap  mengancam  atau  merugikan kepentingan asasinya.
Sehubungan  dengan  hal  itu      pembatalan  Pasal  50  UU  No  24  Tahun  2003    oleh  MK, sebenarnya  dapat  dikatakan  bahwa  MK    memberikan  kesempatan  warga  negara  mengajukan pengujian  materiel  maupun  formil    terhadap    lebih  banyak  UU  yang  dianggap  merugikannya, karena tidak hanya UU yang diberlakukan setelah adanya UUD amandemen tetapi juga UU yang diberlakukan.  Hal  ini  juga  merupakan  bentuk  pengkoreksian  terhadap  UU  produk  lama  yang muatannya  bertentangan  dengan  UUD  1945.  karena,  tidak  menutup  kemungkinan  adanya kepentingan politik penguasa pada masa lalu yang bertentangan dengan tujuan konstitusi, adanya peraturan  yang  sengaja  dibuat  untuk  melindungi  kepentingan  orang-orang  tertentu.  Misalnya putusan  MK  yang  menyatakan  Pasal  134,  136  bis  dan  Pasal  137  KUHPidana  yang  dinyatakan oleh MK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945 2 . Pasal  134 3 ,  136  bis 4 dan  137 5 KUHPidana  mengatur  tentang  kejahatan  terhadap  presiden  dan wakil presiden.
2 http://opini.wordpress.com/2006/12/10/putusan-mahkamah-konstitusi/ dikutip tgl 19 Januari 2008 pukul 11.30.
3 Pasal 134 KUHPidana. Penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap Preiden dan Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidan denda paling banyak tiga ratus rupiah.
4 Pasal 136bis KUHPidana. Dalam pengertian penghinaan tersebut Pasal 134, termasuk juga perbuatan tersebut Pasal 315, jika hal itu dilakukan di luar adanya yang terkena , baik dengan tingkah laku di depan umum dengan perbuatan,
Putusan  MK  yang  membatalkan  pasal-pasal  tersebut,  didasarkan  pada  alasan  bahwa  isi pasal–pasal tersebut tidak sesuai dengan isi Pasal 27 dan 28 UUD 1945 yaitu tentang  persamaan derajat di depan hukum dan kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat serta  demokrasi.
Kewenangan  MK  menguji  UU    juga  dapat  menjembatani  antara  peraturan  yang  statis dengan  perkembangan  atau  perubahan  masyarakat  dalam  konteks  perlindungan  hak  asasi manusia. Contohnya adalah Pasal 134, 136 bis dan 137 KUHPidana tersebut di atas. Ketentuan pasal-pasal tersebut merupakan produk pemerintah Hindia Belanda,  yang mendudukan presiden dan  wakil  presiden  adalah  orang  yang  memiliki  hak-hak  istimewa  sehingga  harus  diperlakukan berbeda  dengan  anggota  masyarakat  biasa.  Sementara  pada  saat  ini,  kemajuan  budaya masyarakat  memberikan  kedudukan  yang  sama  pada  semua  manusia  di  depan  hukum.  Oleh sebab  itu,  pasal-pasal  yang  diskriminatif  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  budaya masyarakat, sehingga harus dibatalkan.
Apabila  membandingkan  keempat  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  seperti  tersebut dalam  Pasal  24c,  tampaknya  pengujian  undang-undanglah  yang  berkaitan  dengan  kepentingan banyak pihak. Hal ini disimpulkan dari UU apa saja yang dimohonkan judicial review dan siapa saja yang dapat melakukan pemohonan atau subyek hukum atau  legal standing pemohon untuk pengujian undang-undang,  yaitu perorangan warga negara  Indonesia, termasuk kelompok orang yang  mempunyai  kepentingan  sama,  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  sepanjang  masih  hidup dan  sesuai  dengan  perkembangan    masyarakat  dan  prinsip  NKRI  yang  diatur  dalam  undang-
lisan atau tulisan , asal di muka lebih dari empat orang ketiga yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya dan merasa tersinggung karenanya.
5 Pasal 137 ayat (1) KUHPidana . Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi yang menghina diketahui oleh umum diancam dengan pidan penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidan denda paling banyak tiga ratus rupiah.
Pasal 137 ayat (2). Jika yang bersalah, melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencahariannya, dan pada waktu itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga, maka dilarang menjalankan pencaharian tersebut
undang;  badan  hukum  publik  atau  privat  atau  lembaga  negara  yang  menganggap  hak  dan/atau kewenangan  konstitusionalnya  dirugikan,  yaitu hak  dan  kewenangan  yang  diberikan  oleh  UUD 1945 . Sedangkan  sengketa yang lainnya, subyek hukumnya lebih terbatas yaitu lembaga negara (yang kewenangannya diberikan oleh pemerintah) untuk sengketa kewenangan lembaga negara; pemerintah untuk sengketa pembubaran partai politik dan peorangan peserta Pemilu DPD, partai politik peserta Pemilu, dan calon presiden dan calon wakil presiden peserta Pemilu presiden dan wakil    presiden  dalam  perselisihan  hasil  pemilihan  umum.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa  pihak  yang  berkepentingan  untuk  mengajukan  pengujian  undang-undang  lebih  luas  dari pada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dalam  sengketa  kewenangan  lembaga  negara, pembubararan  partai  politik  atau  sengketa  hasil  pemilihan  umum.  Oleh  sebab  itu  wajar  apabila kasus  pengujian  undang-undang  terhadap  UUD  1945  lebih  banyak  daripada  kasus  lain  yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi.

## IMPLIKASI ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
YANG

## MEMBATALKAN UNDANG-UNDANG DAN ISI UNDANG-UNDANG
Menurut    UU  Nomor  24  tahun  2003    Pasal  56,  57  dan  59,    bahwa  amar  putusan  MK    dalam menguji UU terhadap UUD 1945, dapat dibedakan menjadi:
1. amar  putusan  terhadap  permohonan  yang  tidak  memenuhi  syarat  kewenangan  MK  dan kedudukan  hukum  pemohon  menyatakan  ”permohonan  tidak  dapat  diterima”  [Pasal  56 ayat (1) UU MK];
2. amar  putusan  terhadap  yang  beralasan  menyatakan”permohonan  dikabulkan”  [Pasal  56 ayat (2) UU MK], dan MK menyatakan dengan tegas materi muatan pasal, ayat dan/atau bagian  undang-undang  yang  dimohonkan  pengujian  bertentangan  dengan  UUD  1945
[Pasal  56  ayat  (2)  UU  MK],  serta  menyatakan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat [pasal 57 ayat (1) UUMK];
3. amar  putusan  terhadap  pengujian  formal  yang  terbukti  membentukan  undang-undang tidak  memenuhi  ketentuan  pembentukan  undang-undang  menurut  UUD  1945 menyatakan  ”permohonan  dikabulkan”  [Pasal  56  ayat  (4)UU  MK],  dan  menyatakan undang-undang  yang  dimaksud  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  [Pasal 57ayat (2) UU MK];
4. amar  putusan  terhadap  permohonan  pengujian  undang-undang  yang  baik  pembentukan (uji  formal)  maupun  maupun  materi  muatan  (uji  materiel)  yang  tidak  terbukti bertentangan dengan UUD 1945 menyatakan ”permohonan ditolak” [Pasal 56 ayat (5)UU MK].
Selain  jenis  amar  putusan  tersebut  di  atas  ada  kewajiban  yang  harus  dilakukan  berkaitan dengan  putusan  MK  di  atas,  yaitu  putusan  MK  yang  mengabulkan  permohonan  wajib  dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan diucapkan [Pasal 57  ayat  (3  UU  MK].  Selanjutnya,  putusan  MK  mengenai  pengujian    konstitusionalitas  UU disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden dan MA (Pasal 59 UU MK).
Amar  putusan  MK  yang  mengabulkan  permohonan  pengujian  undang-undang  terhadap UUD  1945  --baik  yang  menyatakan  undang-undang    tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat  atau  menyatakan  dengan  tegas  materi  muatan  pasal,  ayat  dan/atau  bagian  undang- undang  yang  dimohonkan  pengujian  bertentangan  dengan  UUD  1945--  akan  berimplikasi  pada berlakunya peraturan yang lainnya baik yang sederajad maupun yang lebih rendah. Hal ini terjadi karena peraturan perundang adalah suatu sistem, di mana di dalamnya terdiri dari sub-sub sistem yang  satu  dengan  yang  lainnya  saling  berhubungan  sehingga  sistem  tersebut  dapat  berfungsi .
Asshiddiqie    (2006:229)  hukum  sebagai  kesatuan  hirarkhis  tatanan  norma  hukum  yang berpuncak  pada  konstitusi.  Pernyataan  ini  mengandung  pengertian  bahwa  norma  hukum  terdiri dari  struktur  yang  paling  tinggi  hingga  yang  paling  rendah  di  mana  peraturan  yang  rendah mendasarkan  pada  aturan  yang  lebih  tinggi,  masalahnya  bagaimana  jika  peraturan  yang  lebih tinggi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau dibatalkan? Tentunya situasi ini  akan  mempengaruhi  berlakunya  peraturan  yang  lebih  rendah.    Secara  teoritis,  pendekatan sistem  hukum  ini  dapat  digunakan  untuk  menyelesaikan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang sifatnya  sistemik  –-yang  diakibatkan  oleh  diberlakukannya  serangkaian  peraturan  yang  bersifat hirarkhis --. Tetapi justru karena karakter  sistem itu juga, putusan MK  sulit untuk dilaksanakan. Misal,  Putusan  MK  Nomor  012/PUU-III/2005  tentang  Pengujian  Undang-undang  Nomor  26 Tahun  2004  tentang  APBN  2005,  yang  menyatakan  bahwa  UU  Nomor  26  Tahun  2005 bertentangan  dengan  isi  Pasal  31  ayat  (4)  UUD  1945,  yaitu  bahwa  negara  memprioritaskan anggaran pendidikan  sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional.  Implikasi dari putusan itu adalah APBN  yang harus  diberlakukan  adalah  APBN  tahun  lalu  yaitu  tahun  2004  (Pasal  23  ayat  (3)  UUD  1945)  , tetapi pada kenyataannya hal itu tidak dilakukan oleh pemerintah maupun DPR.  Dan, pada tahun 2007, terjadi lagi permohonan pengujian terhadap UU tentang APBN 2007  yang diajukan oleh PGRI,  untuk  sekian  kalinya  MK  memutuskan  bahwa  UU  APBN  tersebut  bertentangan  dengan UUD 1945.
Pemaknaan  hukum  sebagai  sistem  juga  diperhitungkan  dalam  UU  MK.  Pasal  55  UU  No. 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi  dasar  pengujian  peraturan  tersebut  sedang  dalam  proses  pengujian  Mahkamah
Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Isi pasal tersebut merupakan bukti bahwa pengujian UU sebagai sub sistem berpengaruh pada sub sistem yang lainnya.

## KESIMPULAN
Kewenangan  MK  untuk  menguji  UU  terhadap  UUD  1945  adalah  salah  satu  bentuk perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  terhadap  warga  negara.  Namun  putusan  MK  yang mengabulkan permohonan warga negara yang memperjuangkan haknya karena merasa dirugikan oleh suatu UU tidak serta merta akan terpenuhi hak asasinya pemohonnya. Karena,  putusan MK sebatas  menyatakan  bahwa  UU yang  dianggap  merugikan  bertentangan  dengan  UUD  1945,  ini berarti  tidak  ada  lagi  UU  atau  bagiannya  yang  menjadi  kendala  bagi  warga  negara  dalam mendapatkan  hak  asasinya.  Sedangkan  tingginya  permohonan  tentang  judicial  review  UU  yang diajukan  kepada  MK  mengindikasikan  semakin  banyak  jumlah  pihak  yang  merasa  dirugikan oleh  berlakunya  suatu  UU.  Dan,  implikasi  dari  pembatalan  suatu  UU  atau  bagiannya, seharusnya  akan  mengakibatkan  tidak  berlaku  peraturan  lain  yang  berkaitan  dengan  UU  yang dibatalkan  tersebut,      artinya  bahwa  pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia  yang  bersifat sistemik --karena dilakukan oleh seperangkat tatanan hukum—secara teoritis dapat diselesaikan dengan adanya judicial review, walaupun pada prakteknya hal itu sulit diwujudkan .

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, Jjimly. 2006. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Konstitusi Press. Jakarta.
Fajar, Abdul Mukti. 2006.Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Konstitusi Press. Jakarta Gultom, Lodewijk.  Eksistensi Mahkamah Konstitusi DalamStruktur Ketatanegaar.  CV Utomo.
Bandung.
UUD Negara Republik Indonesia 1945 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi KUHPidana http://opini.wordpress.com/2006/12/10/putusan-mahkamah-konstitusi/