## KESENJANGAN SOSIAL: KOLONIALISME PENDIDIKAN MENGIKIS TERWUJUDNYA WALFARE STATE
Oleh Retno Dewi Pramodia Ahsani
Pengajar di FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## ABSTRAK
Pendidikan merupakn hak dasar yang harus terpenuhi oleh setiap warga negara, oleh sebab itu pendidikan menjadi indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan satu masyarakat di satu negara.  Dewasa  ini,  pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh  negara  maupun  masyarakat membuka  jurang  pemisah  yang  dalam  untuk  msyarakat  menjangkaunya.  Tingginya  biaya pendidikan  membuktikan  bahwa  pendidikan  telah  dokomodifikasi  oleh  negara,  dan  negara selalu  ”membuang  muka”  ketika  masyarakat  tidak  mampu  mencapai  pendidikan  yang  lebih tinggi  dan  berkualitas.  Atas  kondisi  komodifikasi  pendidikan,  maka  masyarakat  yang  berada dalam  kelompok  yang  kurang  mampu  tidak  dapat  mengenyam  pendidikan  yang  berkualitas dikarenakan  biaya  yang  tinggi.  Atas  kondisi  ini,  negara  seharusnya  hadir  memberikan  ruang- ruang  yang  seluas-luasnya  bagi  masyarakat  yang  kurang  mampu  untuk  memperoleh pendidikan murah dan berkualitas, sebagai bentuk implementasi amanh konstitusi.
Kata Kunci : Pendidikan, Kesejahteraan, Negara, Kesenjangan Sosial

## PENDAHULUAN
Walfare  state 1 istilah  yang  tidak asing lagi kita dengar. Ketika kita mendengar walfare  state ,  maka  pasti  yang terlintas  dibenak  kita  terjemahan  dalam bahasa Indonesia yaitu negara kemakmuran  atau  negara  kesejahteraan. Dalam  mengukur  apakah  suatu  negara  itu tergolong  dalam walfare  state ,  kita  dapat merujuk  pendapat  esping-Andersen  negara
1 Terminologi  welfare  state  pertama  kali digunakan  oleh  William  Temple  (1881-1944) dalam  bukunya  Citizen  and  Cruch  men  (1941). Welfare  state  adalah  negara  yang  membuat ketapan substansial untuk membantu kelompok- kelompok yang kurang mampu. Dalam kelompok  ini  misalnya  termasuk  orang-orang sakit,  miskin,  tua  dan  cacat.  Lihat  Roger Scruton,  A  dictionary  of  politically  thought (London: The Macmillan Press, 1982) hal.493
kesejahteraan  pada  dasarnya  mengacu pada,  “peran  negara  yang  aktif  dalam mengelola dan mengorganisir perekonomian” yang didalamnya
“mencakup  tanggung  jawab  negara  untuk menjamin kesejahteraan dasar dalam tingkat  tertentu  bagi  warganya ”  (Triwibowo dan  Bahagijo,  2006:  9).  Pada  umumnya negara  dapat  dikatakan  sebagai  negara kesejahteraan  apabila  memenuhi  empat pilar,  yaitu:  (i) social  citizenship ;  (ii) full democracy ;  (iii) modern industrial  relation systems ;  serta  (iv) rights  to  education  and the  expansion  of  modern  mass  education systems . Ketika dari keempat pilar terpenuhi maka suatu negara dapat dikatakan welfare  state .  Yang  menjadi
pertanyaan  kita  bagaimana  sebenarnya keadaan  di  Indonesia?  Dengan  lantang dapat  kita  jawab  bersama,  bahwa  negara kita  adalah  negara  kesejahteraan.  jawaban pertanyaan tadi bukan jawaban tanpa dasar yang  kuat,  sebab  dari  landasan  negara telah disebutkan dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 alinea ketiga, “ kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk suatu pemerintahan negara yang
melindungi  segenap  bangsa  indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  indonesia  dan  ikut memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan” sepenggal kutipan  tadi  mengisyaratkan  bahwasanya negara kita merupakan negara kesejahteraan.
Sesuai  dengan  pembukaan  UUD 1945  yang  dalam  sepenggal  kalimatnya mengucapkan  “mencerdaskan  kehidupan bangsa”, maka timbul pertanyaan bagaimanakah sebenarnya keadaan pendidikan  Indonesia  saat  ini,  ketika  telah mengecap kemerdekaan selama 66 tahun 4 bulan 29 hari? Pertanyaan ini akan menjadi fokus pembahasan selanjutnya dalam tulisan ini.

## SEJARAH PENDIDIKAN INDONESIA
Sekolah  pertama  kali  berdiri  di  Indonesia adalah  sekolah  yang  ditujukan  untuk  anak- anak belanda. Sekolah pertama yang dibuat untuk anak belanda berada di Jakarta pada
tahun 1817 (Nasution, 2001:9) Perkembangan  pendirian  sekolah  yang ditujukan untuk anak belanda ini mengalami perkembangan  yang  bisa  dikategorikan cepat,  perkembangannya  dapat  kita  lihat pada tabel berikut.
Table. 1. Pertumbuhan Sekolah
Tahun Jumlah Sekolah 1817 1 1820 7 1835 19 1845 25 1957 57 Sumber : Nasution, 2001 Setelah adanya sekolah anak belanda,  kemudian  muncullah  sekolah untuk  kaum  pribumi.  Peraturan  mengenai sekolah  pribumi  tertuang  dalam  statuta 1818 yang menyatakan “pemerintah hendaknya membuat peraturan yang diperlukan  mengenai  sekolah-sekolah  bagi anak  bumi  putera.  Berdasarkan  statuta pada tahun 1818  Pemerintah hanya bertanggung  jawab  menyediakan  peraturan tanpa  kewajiban  menyediakan  sekolah. Ketika statuta itu berlaku para kaum pribumi dapat  bersekolah  disekolah  belanda,  tidak dapat  dielakkan  lagi  didalam  kenyataannya anak pribumi hanya menjadi kaum minoritas ditengah  mayoritas  kaum  belanda.  Dalam catatan komisi pendidikan pemerintah kolonial  pada  tahun  1847  tercatat  hanya ada  37  anak-anak  bukan  kristen  anak pribumi  diantara  1700  murid  disekolah belanda. Didalam proses penerimaan murid
yang tidak berasal dari anak belanda, maka dalam  penerimaan  muridnya  harus  melalui perundingan terlebih dahulu.
Pada  tahun  1852  mulai  dibuka sekolah  pendidikan  guru  dan  pada  tahun 1879  mencapai  10  lembaga.  Menginjak tahun  1870  ekonomi  memburuk,  makin banyak keterlibatan pemerintah untuk membuka  daerah  bagi  usaha  swasta (Nasution,  2001:  11).  Pemerintah  kolonial belanda  terlibat  dalam  peperangan  yang berlangsung  lama  dalam  kurun  waktu  39 tahun,  seiring  dengan  adanya  peperangan di aceh membuat pemerintah kolonial harus menguras jutaan gulden da secara otomatis berimbas  pada  seluruh  sistem  ekonomi. Namun  keadaan  yang  sangat  memukul pemerintah  belanda  ketika  terjadinya  krisis gula  pada  tahun  1884  dan  1893.  Harga gula,  komoditi  ekspor  yang  paling  utama, diakibatkan  penyakit  tebu  dan  diadakannya penghematan  ketat.  Situasi  ini  mebuat pemerintah  kolonial  mengambil  kebijakan, salah satunya adalah memangkas gaji guru secara drastis. Kecenderungan yang terjadi adalah  pemerintah  kolonial  menyerahkan saja  pendidikan  ke  tangan  swasta  untuk meringankan pemerintah dari beban finansial.
Pemerintah  kolonial  pada  dasarnya tidak  pernah  meragukan  akan  perlunya pendidikan  bagi  anak  pribumi  terutama pada  kalangan  ningrat.  Sehingga  timbullah ide  untuk  menyediakan  pendidikan  bagi anak  aristokrasi  dan  orang  kaya  yang berbeda  dengan  pendidikan  untuk  orang biasa.  Ketika  itu  terjadi  maka  akan  diikuti
dengan  daya  tukar  yang  mahal  dalam memperoleh  pendidikan  sesuai  dengan sistem yang berbeda antara anak aristokrasi  dan  orang  kaya  dengan  anak- anak pribumi biasa. Dari penyataan sebelumnya menimbulkan pertanyaan Apakah gambaran pendidikan era reformasi saat  ini  telah  beranjak  keluar  dari  sejarah pendidikan dimasa lalu?

## GAMBARAN PENDIDIKAN ERA REFORMASI
Berbicara  mengenai  pendidikan  diera reformasi terlebih dahulu kita harus mengetahui  dasar  hukum  yang  berlaku. Sesuai  dengan  amandemen  keempat  UUD 1945 pasal 31 ayat (4) menyatakan:
1.  Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
2.  Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan  dasar  dan  pemerintah wajib membiayai.
3.  Pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan nasional.
4.  Negara  memprioritaskan  anggaran
pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. 5.  Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Berdasarkan kutipan amandemen diatas  mengisyaratkan  betapa  pentingnya pendidikan  menyongsong  kemajuan  suatu bangsa.  Namun,  ironinya  setiap  kebijakan yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  selalu menghembuskan kegelisahan ditengah
masyarakat.  Menurut  Tilaar  (Saksono, 2008:104),  biang  keladi  dan  kekacauan perencanaan pendidikan belum mempunyai visi  pembangunan  yang  jelas.  Dalam  RUU Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional  2005-2025  yang  disampaikan Presiden  ke  DPR  merumuskan  sasaran pokok  dalam  20  tahun  mendatang  antara lain  terwujudnya  daya  saing  bangsa  untuk mencapai  masyarakat  sejahtera.  Padahal dalam  nilai-nilai  pancasila  didalam  UUD 1945  bukan menekankan  pada  persaingan, tetapi  kebersamaan  dalam  kebersamaan akan  tercipta  daya  saing  sebagai  bangsa (Saksono, 2008:105).
Ketika menelaah sepenggal pernyataan dari adanya daya saing menimbulkan  pertanyaan  besar  daya  saing semacam  apa?  Daya  saing  antar  sesama anak  bangsa  atau  daya  saing  terhadap bangsa  lain  sesuai  dengan  nilai-nilai pancasila. Kini pada pelaksanaannya apabila  menggunakan  paradigma  yang mendasari Renstra tersebut adalah neoliberalisme  sehingga  pada  titik  dasar epistema  yang  ada  sesuai  dengan  Renstra berdasarkan  epistema  ekonomi  dan  politik, bukan  berdasarkan  epistema  pedagogis. Penyusunan  Renstra  yang  ada  dengan jelas  menggunakan  paradigma  ORBEX ( Organizing fo Business Excellent ). Pendidikan dianggap sebagai suatu organisasi  bisnis  yang  ditujukan  untuk memperoleh  keuntungan  ( Profit )  dalam
jangka  waktu  yang  cepat.  Kalau  paradigma diatas  dijadikan  arah  dari  pendidikan nasional  maka  dapat  diprediksikan  dengan jelas  semakin  menjauh  dari  landasan UUD 1945  “mencerdaskan  kehidupan  bangsa”. Dengan  kata  lain  Renstra  Departemen Pendidikan  Nasional  tidak  diarahkan  untuk kepentingan  rakyat  banyak  yang  miskin tetapi  melahirkan  suatu  sistem  pendidikan yang liberalistis.
Menurut Sofian Effendi, dalam pelaksanaannya terjadi deviasi antara ketentuan konstitusional dengan
pelaksanaan dalam berbagai bidang
kehidupan masyarakat. Pada orde Reformasi hubungan negara dan masyarakat dalam bidang pendidikan mengalami  perubahan  yang  cukup  besar dan  telah  menyimpang  dari  ketentuan konstitusi.  Karena  pengaruh  globalisasi yang ditunggangi oleh semangat fundamentalisme  pasar,  pendidikan  tidak lagi  sepenuhnya  dipandang  sebagai  upaya mencerdaskan  bangsa  atau  suatu  proses pemerdekaan manusia, tetapi mulai bergeser  menuju  komodikasi  pendidikan (Saksono,2008:106).
Komodikasi  pendidikan  terjadi  dua perubahan  orientasi  dalam  pendidikan nasional.  Pertama,  peranan  negara  untuk mencerdaskan  warga  semakin  dikurangi dan  digantikan  oleh  peranan  pasar.  Kedua, tujuan  pendidikan  nasional  mulai  dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi tidak lagi
untuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, tetapi  lebih  fokus  untuk  menghasilkan lulusan yang menguasai scientia, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan bangsa, tetapi kurang membekali peserta didiknya dengan semangat  kebangsaan,  semangat  keadilan sosial,  serta  sifat-sifat  kemanusiaan  dan moral  luhur  sebagai  warga  negara.  Selama pemerintahan  orde  reformasi,  pendidikan nasional  mengalami  tiga  distorsi  yang menyebabkan bidang tersebut tidak mampu mencapai  tujuan  pendidikan  nasional  untuk mencerdaskan  kehidupan  bangsa  atau “meningkatkan keterdidikan” warga bangsa. Tiga  distorsi  itu  adalah  distorsi  proses, distorsi  mutu  dan  relevansi,  dan  distorsi pendekatan.
Semangat pendidikan yang memerdekakan (terutama untuk para siswa) yang  oleh  para  pendiri  Boedi  Utomo  telah dijadikan wahana untuk menghapus penjajahan ddari bumi pertiwi tetap dipegang  teguh.  Semangat  itu  tercantum pada pembukaan UUD 1945 untuk dijadikan satuan  dalam  penyelenggaraan  pendidikan nasional.  Sebagai  bangsa  kita  menyadari betapa staatfundamentalnorms yang terkandung  dalam  pembukaan  UUD  serta ketentuan-ketentuan  konstitusional  yang mengatur  hubungan  negara  dan  warga dalam pendidikan telah menyimpang dalam pelaksananaannya.
Salah  satu  tuntutan  gerakan  reformasi
yang  digerakan  dari  kampus-kampus  pada 1998  adalah  mengembalikan  hubungan negara  dan  warga  keatas  rel  yang  benar dan  lurus.  Setelah  beberapa  waktu  ini melaksanakan  reformasi  apakah  tujuan pendidikan  yang  memerdekakan,  atau dalam bahasan almarhum Romo Mangunwijaya, Pendidikan untuk
meningkatkan harkat manusia telah mampu menciptakan  warga  indonesia  yang  “ Ora mlarat  lan  ora  ningrat?” .  Semua  bukti secara  kasat  mata  menunjukkan  pasca reformasi,  sebagian  besar  rakyat,  49,1% masih  tetap  mlarat,  karena  berpendapatan dibawah  PPD$2  per-kapita  perhari.  Angak partisipasi  pendidikan  menengah  dan  tinggi lebih  rendah  dari  negara-negara  tetangga, baru  62%  penduduk  usia  13-  18  tahun memiliki  akses  pendidikan  menengah,  dan 16%  penduduk  usia  19-24tahun  memiliki akses  pendidikan  tinggi.  Akses  masyarakat desa dan masyarakat miskin pada air bersih dan  sanitasi  sehat  masih  rendah,  pada tahun  2007  di  Indonesia  baru  menduduki peringkat  111  dalam  HDI  ( Human Development  Index ),  dan  status  kesehatan warga,  dilihat  dari  angka  harapan  hidup, setingkat dengan negara-negara menengah yaitu 69,7 tahun. Tetapi dalam penyelenggaraan  tata  pemerintahan  yang bersih ( Good Governance ). (Soffian Effendi, 2008 dalam Saksono, 2008:107).
Perkembangan  peringkat  dalam  HDI Indonesia  dibandingkan  negara  ASEAN lainnya,  dapat  kita  lihat  pada  tabel  berikut ini.

## Tabel 2 : Perkembangan Kualitas Manusia Indonesia dan ASEAN
diukur dari Ranking HDI Negara Tahun 2000 2004 2007 2011 Singapore 22 25 23 26 Brunei Darussalam 25 34 30 33 Malaysia 56 61 66 61 Thailand 67 74 87 103 Filiphina 77 84 105 112 Indonesia 109 108 111 124 Sumber: Human Developmen Report, 2011
Dari  data  tersebut  terindikasi  bahwa peringkat  Indonesia  mengalami  penurunan yang  drastis  dari  peringkatnya  pada  tahun 2007  memperoleh  peringkat  111  pada tahun  2011  berada  pada  posisi  124.  Yang
memprihatinkan adalah keberadaan negara Indonesia  dibandingkan  dengan  negara ASEAN lainnya berada pada posisi terendah.
Tabel 3: Trend HDI dengan Indicator Komponen Life expectancy at birth Expected years of schooling Means years of schooling GNI per capita (2005 PPPS) HDI value 1980 57,6 8,7 3,1 3,138 0,423 1985 60.0 10,1 3,5 1,539 0,460 1990 62,1 10,4 3,3 2,007 0,481 1995 64,0 10,5 4,2 2,751 0,527 2000 65,7 11,1 4,8 2,478 0,543 2005 67,1 11,8 5,3 2,840 0,572 2010 68,9 13,2 5,8 3,544 0,613 2011 69,4 13,2 5,8 3,716 0,617 Sumber : Human Development Resources, 2011

## Gambar 1. Trend Kenaiakan HDI Indonesia
Sumber : Human Development Resources
Indonesia, 2011 Perubahan  yang  terjadi  begitu  pesat, mulai  bergesernya  paradigma  perubahan yang tidak lagi sesuai dengan dasar negara yang  tercantum  dalam  pembukaan  UUD 1945.  Soffian  Effendy  (dalam  Saksono, 2008:  109)  menyebutkan  ada  tiga  distorsi yang  terjadi  pada  pendidikan  di  Indonesia yaitu:  pertama,  distorsi  proses.  Melalui
kebijakan Ujian Nasional (UN) yang mengacaukan  antara  penilaian  terhadap prestasi  siswa  dan  evaluasi  kurikulum. Kebijakan yang ada lebih pada melihat dari nilai  evaluasi  untuk  menguji  Compliance antara  kurikulum  sekolah  dengan  standar kurikulum nasional khususnya mata pelajaran  yang  diujikan.  Kedua,  distorsi mutu  dan  relevansi.  Mutu  pendidikan nasional  jauh  tertinggal  dari  mutu  negara “maju”  bahkan  kalah  dibandingkan  dengan negara ASEAN (terutama Singapura, Malaysia,  dan  Muangthai).  Pada  negara ASEAN kebutuhan pendidikannya didasarkan  pada  sistem  pendidikan  yang sesuai  dengan  struktur  kebutuhan  industri. Sebagai  contoh  di  Singapura,  Korea,  dan Taiwan terdapat 70-80% lulusan SLTA yang melanjutkan  pendidikannya  kejuruan  dan pendidikan  teknis,  dan  hanya  20-25% melanjutkan  ke  Universitas.  Keadaan  tadi berbanding  terbalik  dengan  Indonesia. Ketiga,  distorsi  pendekatan.  Pemerintah  RI pasca-reformasi nampaknya amat terpesona  oleh gelombang globalisasi  yang menjanjikan  akses  lebar  ke  pasar  global. Pemerintah  kurang  sadar  kalau  yang terbuka  lebar  adalah  hubungan  asimetris anatara negara berkembang yang mempunyai  sumber  daya  alam  besar  dan jumlah  manusia  kurang  terdidik  dengan negara  maju  yang  menguasai  informasi, memiliki  kemampuan  kelembagaan,  dan punya kemampuan negoisasi. Dalam
kondisi  Triple  asimetris,  yaitu  asimetri informasi, asimetri kelembagaan, dan asimetri  negoisasi  tersebut,  globalisasi berarti menghadapkan negara-negara berkembang seperti Indonesia dalam posisi yang  mudah  didominasi  oleh  Corporatice state yang kuat.
Melalui Hegemoni informasi, kelembagaan,  dan  negoisasi  tersebut, negar-negara  Corporatic  melalui  lembaga multilateral maupun bilateral telah mendiktekan  kepentingan  nasional  atau lebih  sempi  kepentingan  corporate  mereka kepada negara-negara berkembang, termasuk  Hegemoni  of  meaning  atas konsep-konsep  penting  seperti  demokrasi, yang ditunggalkan maknakan menjadi demokrasi  liberal,  ekonomi  kapitalistik, pasar bebas, kepemilikan hak-hak intelektual,  dan  liberalisasi  perdagangan termasuk  perdagangan  jasa.19  Dengan diterbitkannya  Perpres  no.77  tahun  2007, pemerintah  secara  sadar  maupun  tidak telah  melakukan  perubahan  total  terhadap paradigma  pendidikan  nasional.  Perubahan yang  terjadi  pada  paradigma  tersebut membawa  2  konsekuensi  mendasar  pada pendidikan nasional. Pertama pendidikan di redusir menjadi kegiatan komersial, menjadi “bidang  usaha”  yang  terbuka  untuk penanaman  modal  luar  negeri  walaupun dengan  pembatasan  modal  luar  negeri sebesar  49%.  Kedua,  pendidikan  tidak  lagi merupakan kewajiban konstitusional
pemerintah.  20  perubahan  paradigma  yang ada dalam bidang pendidikan ini tidak lepas dari  pengaruh  WTO  (  World  Trade Organization) yang menetapkan tiga kategori  industri  yaitu  dari  sektor  primer, sektor sekunder, dan sektor tersier.
Pendidikan  termasuk  dalam  sektor  tersier sesuai pada penetapan WTO,karena kegiatan  pokoknya  ialah  mentransformasi orang  yang  tidak  berpengetahuan  dan orang  yang  tidak  berketrampilan  menjadi orang  berpengetahuan  dan  orang  yang memiliki ketrampilan.

## PENDIDIKAN SEBAGAI KOMODITI YANG MENGUNTUNGKAN
Fenomena  pendidikan  saat  ini  tidak terlepas  dari profit yang  diraih  oleh pengelola,  jika  pengelolaannya  keluar  dari jalur yang tertuang dalam naskah pembukaan  UUD  1945.  Sebagai  contoh, beberapa negara yang menjadikan pendidikan  sebagai  komoditi  profit  adalah Amerika  serikat,  Inggris,  dan  Australia (Enders  dan  Fulton,  2002:  104-105).  Pada 200  ekspor  jasa  pendidikan  Amerika mencapai  US  $  14  milyar  atau  Rp.  126 trilyun.  Pada  pendapatan  nasional  inggris sumbangan eksport jasa pendidikan mencapai  sekitar  4%  dari  total  penerimaan sektor jasa negara tersebut. Menurut Millea (1998),  sebuah  publikasi  rahasia  berjudul intellegint  exports mengungkapkan  pada tahun 1994 sektor jasa telah
menyumbangkan  70%  pada  PDB  Australia, mampu  menyerap  80%  tenaga  kerja  dan merupakan  20%  dari  eksport  total  negara kangguru (Enders dan Fulton, 2002: 123).

## KESIMPULAN
Sejarah pendidikan di Indonesia serta gambaran  pendidikan  di  Indonesia  setelah adanya  era  reformasi  mengindikasi  bahwa telah terjadi keadaan yang „berulang‟ antara masa  kolonialisme  dengan  masa  sekarang dimana  tidak  seluruh  masyarakat  dapat mengakses  pendidikan  padahal  telah  jelas tercantum  pada  undang-undang  pasal  31 ayat  (1)  setiap  warga  negara  berhak mendapat pendidikan. namun pada faktanya  masih  banyaknya  jumlah  anak yang  putus  sekolah  dan  meningkatkannya angka  kemiskinan  akibat  rendahnya  tingkat pendidikan.
Berdasarkan  ciri  politik  pendidikan Belanda (Nasution, 2001), pendidikan Indonesia  dapat  digolongkan  menjadi:  [1]. Gradualisme ,  yang  luar  biasa  dalam penyediaan  pendidikan  bagi  anak-anak indonesia.  Tapi  yang  ada  kini  penyediaan pendidikan  yang  tidak  merata  pada  anak desa  dan  perkotaan.  Serta  bebasnya swasta  membuat  sekolah  yang  berorientasi pada market  oriented .  [2] Dualisme dalam pendidikan dengan menekankan perbedaan yang  tajam  antara  pendidikan  belanda  dan pendidikan  pribumi.  Pada  masa  sekarang yang mengalami kesenjangan yang teramat
tajam  adalah  antar  si  kaya  dan  si  miskin, ketika anak orang kaya mampu mengenyam  pendidikan  hingga  tingkat tinggi dan memperoleh fasilitas baik sedangkan  anak  orang  miskin  hanya bersekolah    semampunya    dan    terkadang meninggalkan    bangku  sekolah  karena ketidakberdaan sistem yang ada. [3] Kontrol sentral .  Kontrol  yang  dilakukan  pemerintah kolonial  terhadap  siapa  saja  murid  yang dapat mengenyam pendidikan juga di alami pada era reformasi ini. Tetapi yang menjadi kontrol sentralnya adalah market, kemampuan  daya  beli  akan  pendidikan yang akan menjadi kontrol dan seleksi siapa saja yang dapat mengenyam pendidikan. [4] Keterbatasan  tujuan  sekolah  pribumi,  dan peranan sekolah untuk menghasilkan pegawai  sebagai  faktor  penting  dalam perkembangan pendidikan. pada era reformasi yang ada kebutuhan industri tidak dijadikan  dasar  akan  keberadaan  suatu sistem  pendidikan,  sehigga  persaingan yang  terjadi  adalah  masuknya  tenaga- tenaga  kerja  asing  yang  memiliki  skill  lebih dibandingkan  tenaga-tenaga  kerja  lulusan Indonesia sehingga kita tersingkir keberadaannya di negara sendiri. [5] Prinsip konkordansi,  yang  menyebabkan  maka sekolah di indonesia sama dengan di negeri belanda.  Pada  era  reformasi  dengan adanya keikutan sertaan WTO menciptakan pasar negara luatr akan pendidikan menjadikan  pendidikan  yang  ada  tidak
sesuai dengan nilai budaya dan sosial serta ekonomi  yang  diterapkan  di  negara  kita. Dan [6] tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis untuk pendidikan  pribumi.  Hal  ini  juga  sangat dirasakan  pada  era  reformasi  sehingga tidak adanya jaminan masa depan terhadap anak-anak  yang  telah  lulus  bersekolah terhadap kehidupan sosial ekonomi mereka, mengapa demikian pendidikan yang diciptakan  pemerintah  nhanya  melihat  dari segi kognitif saja tanpa mempertimbangkan kemampuan  dan  kebutuhan  industri  akan skill  yang  dimiliki  oleh  lulusan  dunia pendidikan di Indonesia.
Dari keadaan ini dapat  ditarik benang merah  bahwa  ada  indikasi  terjadinaya kolonialisme babak modern. Dimana sistem pendidikan  yang  ada kembali  berlandaskan kisah  masa  lalu.  Sehingga  keadaan  ini mengikiskan  terjadinya  walfare  state  pada bidang  pendidikan,  yang  terjadi  malah kesenjangan yang semakin jauh antar anak bangsa.

## Rekomendasi Kebijakan
Rekomendasi  kebijakan  yang  akan penulis  tawarkan  dalam  tulisan  singkat  ini adalah  pemerataan  jumlah  sekolah  dan tenaga pendidik, tingkatkan kualitas transportasi  yang  ada  mengingat  negara Indonesia adalah negara kepulauan. Mengapa  jumlah  sekolah  yang  merata? Sebab  dengan  adanya  sekolah  merata  kita
telah mulai kembali pada landasan konstitusi  yaitu  “mencerdaskan  kehidupan bangsa” ketika jumlah sekolah tidak merata dan  tenaga  pendidikpun  demikian  maka yang  menjadi  landasan  berubah  menjadi “mencerdaskan  kehidupan  orang  kota”.  Ini suatu  pernyataan  ironi  setelah  mengenyam kemerdekaan  66  tahun  4  bulan  29  hari masih  banyak  pelosok  negeri  yang  masih buta huruf. Mengapa penulis juga
merekomendasikan
peningkatan transportasi? Sebab ketika penulis kecil dan mendengar ada semboyan yang mengatakan  “Buku  adalah  gudang  ilmu”. Keberadaan  sesuai  dengan  pengalaman yang  ada  ketika  anak-anak  pelosok  yang berada  dikalimantan  daerah  perbatasan darat  dengan  serawak  tempat  penulis tinggal  tidak  terdapat  buku  yang  memadai, sehingga  kualitas  pendidikan  yang  ada antara  di  kota  dan  desa  berbeda.  Hal  ini disebabkan  karena  transportasi  yang  sulit hanya  ada  satu  jalan  yaitu  pesawat  dan jadwal penerbangan pesawatpun tidak pasti sehingga menjadikan daerah pelosok menjadi  daerah tertinggal  dan kesejateraan yang  yang  digemakan  di  kota  sungguh sangat  jauh  dari  perwujudannya  terhadap kehidupan masyarakat desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Darmawan    Triwibowo    dan    Sugeng Bahagijo. Mimpi Negara Kesejahteraan.Jakarta: Pustaka LP3ES. 2006
Paskal  Kleden  pengantar  Dr.I.  Wibowo.
Menuju Tengah Baru “Labour Party Inggris dan SPD Jerman di Bawah Tekanan Neoliberalisme”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005
Nasution, S., Sejarah pendidikan Indonesia,
PT.bumi aksara. Jakarta, 2001
Saksono.  Ign.  Gatut.  Pendidikan  yang Memerdekakan Siswa. Yogyakarta: Rumah Belajar Yabinkas. 2008