## Perkawinan Sekufu Wanita Syarifah dengan Laki-Laki Biasa Di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar

## Muh. Ridwan, Hamzah Hasan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar muhammadridwan7103@gmail.com , hamzahhasan643@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mazhab fikih yang dipegang oleh masyarakat habaib, serta  pandangan  tokoh  masyarakat  terhadap  perkawinan  sekufu  wanita  syarifah  dengan  laki- laki biasa di  Desa Pambusuang.  Jenis  penelitian ini menggunakan  metode penelitian  kualitatif dengan pendekatan penelitian yaitu; pendekatan sosial dan fenomenologi. Adapun sumber data yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Metode  pengumpulan  data  yang digunakan  yaitu;  Library  research  (studi  kepustakaan)  dan  Field  research  (studi  lapangan). Teknik  yang  digunakan  dalam  studi  lapangan  yaitu  observasi,  wawancara,  dokumentasi  dan instrument penelitian serta penentuan informan. Sedangkan teknik pengolahan data dan analisis data  yang  akan  digunakan  adalah  reduksi  data,  penyajian  (display  data),  dan  verifikasi (penarikan  kesimpulan).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  mazhab  fiqih  yang  dipegang teguh oleh  masyarakat  habaib  di  Desa  Pambusuang Kecamatan  Balanipa Kabupaten  Polewali Mandar adalah mazhab Syafi’i ini disebabkan karena datuk-datuk mereka sejak dulu bermazhab Syafi’i, serta mereka kental dengan tradisi Nahdatul Ulama yang notabenenya bermazhab fiqih Imam  Syafi’i.  Sedangkan  pandangan  tokoh  masyarakat  menunjukkan  bahwa  wanita  syarifah dilarang  menikah  dengan  laki-laki  biasa.  Pandangan  ini  hanya  dikalangan  internal  keluarga habaib saja. Sedangkan dari Masyarakat Pambusuang sendiri tidak pernah dibiasakan menikah dengan  bukan  sekufunya,  disebabkan  dengan  kultur  budaya  yang  sangat  kental  dengan  adat siri’nya, serta besarnya rasa cinta dan penghormatan kepada keturunan Nabi Muhammad Saw.
Kata kunci : Perkawinan; Kafa’ah; Wanita Syarifah

## Abstract
This study aims to determine the fiqh schools held by the Habaib community, as well as the views of community leaders on marriage between women and men in Pambusuang Village. This type of research uses qualitative research methods with a research approach, namely; social approach and  phenomenology.  The  data  sources  used  are  primary  data  and  secondary  data.  The  data collection  methods  used  are;  Library  research  (library  study)  and  field  research  (field  study). Techniques  used  in  field  studies  are  observation,  interviews,  documentation  and  research instruments and informants. Meanwhile, data  processing  and data analysis techniques that will be used are data reduction, presentation (data display), and verification (drawing conclusions). The  results  showed  that  the  fiqh  school  that  was  adhered  to  by  the  habaib  community  in Pambusuang  Village,  Balanipa  District,  Polewali  Mandar  Regency  was  the  Syafi'i  school because their  ancestors had  always  been  Syafi'i, and  they were  thick with  the Nahdatul  Ulama tradition, which in fact has fiqh. Imam Shafi'i. Meanwhile, the view of community leaders shows that  syarifah  women  are  prohibited  from  marrying  ordinary  men.  This  view  is  only  among  the internal  habaib  family.  Meanwhile,  the  Pambusuang  community  itself  has  never  been accustomed  to  marrying  non-partners,  due  to  a  cultural  culture  that  is  very  thick  with  their siri'as, as well as the great love and respect for the descendants of the Prophet Muhammad. Keywords : Marriage; Kafa'ah; Syarifah women.

## Pendahuluan
Salah  satu  keutamaan  sekaligus  keunikan  manusia  dibandingkan  makhluk  lainnya  di bumi  ini  adalah  pengangkatan  dirinya  sebagai khalifah  fi  al-ardh, yakni  diserahi  tugas  dan tanggung jawab untuk mengelola kehidupan di bumi ini. Dalam rangka  menyukseskan tugas
tersebut, manusia  dibolehkan  bahkan  dianjurkan  menikah, antara  lain agar  keberlangsungan generasi manusia tetap terjamin sampai di hari kiamat nanti. 1
Perkawinan  merupakan  salah  satu  sunnatullah  yang  umum  berlaku  pada  makhluk Allah,  baik  manusia,  hewan,  maupun  tumbuh-tumbuhan.  Semua  yang  diciptakan  Allah adalah  berpasang-pasangan  dan  berjodoh-jodohan, 2 sebagaimana  berlaku  pada  makhluk Allah  yang  paling  sempurna,  yakni  manusia. 3 Sebagaimana  Allah  berfirman  dalam  QS  Az- Zariyat/51: 49 yang berbunyi:
Terjemahnya:
“Dan  segala  sesuatu  kami  ciptakan  berpasang-pasangan  supaya  kamu  mengingat kebesaran Allah.” 4
Demikianlah pengaturan Ilahi, manusia ditakdirkan hidup berpasang-pasangan dalam bingkai  perkawinan  yang  ketentuannya  dirumuskan  dengan  aturan-aturan  yang  telah ditetapkan dalam hukum Islam. 5
Perkawinan  dalam  Islam  diatur  sedemikian  rupa,  oleh  karena  itu  perkawinan  sering disebut  sebagai  perjanjian  suci  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  untuk membentuk keluarga yang bahagia. 6 Salah satu tujuan syariah Islam ( maqasid asy-syari’ah) 7 sekaligus  tujuan  perkawinan  adalah Ihifz  an-nasl yakni  terpelihara  kesucian  keturunan manusia  sebagai  pemegang  amanah khalifah  fi  al-ard. Tujuan  syariah  ini  dapat  dicapai melalui jalan perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh undang-undang dan diterima sebagai budaya masyarakat. 8
Rukun  dan  syarat  menentukan  perbuatan  suatu  hukum,  terutama  yang  menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan dari segi hukum, kedua kata tersebut memiliki arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus ada. 9 Dalam hal perkawinan contohnya  rukun  dan  syarat    tidak  boleh  tertinggal,  dalam  arti  perkawinan  tidak  sah  bila keduanya  tidak  ada  atau  tidak  lengkap.  Keduanya  mengandung  arti  yang  berbeda  dari  segi hukum  bahwa  rukun  adalah  suatu  yang  berada  dalam  hakikat    dan  merupakan  bagian  dari unsur  yang    mewujudkannya.  Sedangkan  syarat  adalah  sesuatu  yang  berada  diluarnya  dan bukan merupakan unsurnya. 10
Begitupun dengan Perkawinan, di dalamnya mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, 11 jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:
1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
1 Siti Musda Mulia, Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan (Bandung: Mizan, 2005), h. 54.
2 Muammar Muhammad Bakry, “Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istinbath Process of Law on Mahar,” JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia) 9, no. 1 (2020): 1–21.
3 Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 13.
4 Kementerian  Agama, Al-quran dan Terjemahannya , h. 862.
5 Bakry, “Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istinbath Process of Law on Mahar.”
6 M. Thahir Maloko, “NIKAH MUHALLIL PERSPEKTIF EMPAT IMAM MAZHAB,” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019): 234–241.
7 Achmad Musyahid, “DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH DI ERA MILINEAL (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik),” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019).
8 Ahmad Rofiq, Hukum islam di Indonesia , cetke-II, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,1997, h. 220.
9 Kurniati, “PEREMPUAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Diskursus HAM Dalam Karya Nawal Sa’dawi Kurniati,” Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 8, no. Vol 8, No 1 (2019)
(2019): 52–61, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/7984/pdf.
10 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h.59.
11 Achmad Musyahid, “DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH DI ERA MILINEAL (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik).”
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
3. Adanya dua orang saksi
4. Shigat akad nikah yaitu ijab kabul.
Sedangkan untuk syarat dari perkawinan secara garis besarnya ada tiga.
1. Calon  mempelai  perempuan  halal  dikawinkan  oleh  laki-laki  yang  ingin menjadikannya istri.
2. Akad nikah yang dihadiri para saksi.
3. Mahar 12
Di  dalam  fiqih  Munakahat ada  bab  yang  membahas  tentang kafaah yaitu  kesetaraan kedua  mempelai  laki-laki  dan  perempuan  dalam  perkawinan,  baik  itu  dalam  hal  materi, kedudukan  status  sosial    dan    nasab  keturunannya. 13 oleh  karena  itu  dalam  hadis  Nabi  ada empat  aspek  yang  perlu  ditinjau  dalam  memilih  pasangan  yaitu:  karena  fisiknya, kekayaannya,  nasabnya,  dan  agamanya.  Di  antara  empat  aspek  ini  agamanya  adalah  paling utama.
Di  salah  satu  wilayah  yang  terdapat  di  Kabupaten  Polewali  Mandar  terdapat  adat istiadat  dalam  memilih  jodoh.  Orang  Mandar  sangat  hati-hati  dalam  memilih  jodoh  karena disebabkan  nilai-nilai  budaya  yang  harus  tetap  dijaga,  sehinga  tindakan  yang  dianggap  baik (Preference) adalah memilih keluarga dekat dalam daerah yang terbatas. Kriteria yang paling utama  dan  pertama  dilakukann  oleh  masing-masing  pihak  ialah mappeissanni  rumbu api (mencari asal usul). Keinginan itu bertumpu pada dasar keinginan mengenal sifat dan tingkah laku masing-masing calon untuk menjaga kekompakan rumah tangga. 14
Seperti  yang  terjadi  di  masyarakat  kalangan  habaib, 15 di  Desa  Pambusuang Kecamatan  Balanipa  Kabupaten  Polewali  Mandar  ada  hal  lain  yang  mensyaratkan  untuk menikahkan  anaknya  (syarifah)  yaitu  harus  sekufu  terjemahnya  kesetaraan  dari  kedua mempelai  dalam  garis  keturunan  (nasab),  seorang  perempuan  syarifah  hanya  diperbolehkan menikah dikalangan mereka sendiri yakni seorang laki-laki dari kalangan habaib.
Dalam  hal  kita  bisa  memahami  bahwa  sistem  perkawinan  yang  dianut  oleh masyarakat kalangan habaib di Desa Pambusuang adalah sistem perkawinan endogami yang mana  perkawinan  hanya  bisa  dilakukan  diantara  etnis,  klan,  suku  atau  kekerabatan  dalam lingkungan yang sama khususnya perempuam syarifah  yang apabila menikah dengan bukan dikalangan mereka sendiri akan berdampak pada keturunan (nasab). Berbeda dengan laki-laki dari kalangan habaib lebih bebas memilih diluar komunitasnya sendiri, ini disebabkan karena apabila  perempuan  syarifah  yang  menikah  dengan  laki-laki  biasa  yang  bukan  dari  kalangan habaib maka jalur nasabnya akan terputus, sedangkan dari pihak laki-laki  tidak terputus.
Hal tersebut menjadi fenomena sosial tersendiri dimana perkawinan dalam pandangan masyarakat  pada  umumnya  diperbolehkan  menikah  dengan  siapapun  sesuai  dengan pandangan  agama  dan  hukum  formal  yang  berlaku.  manusia  dari  manapun  dia  berasal semuanya sama derajatnya dihadapan Tuhan, yang membedakan hanya ketakwaannya.
12 Abdul Rahman Ghozali, Fikih Munakaha, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 49.
13 Adriana Mustafa and Arwini Bahram, “Relasi Gender Dalam Pernikahan Keturunan Sayyid Di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat,” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020).
14 Abd. Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Makassar: Indobis, 2006), h. 257.
15 Habaib merupakan jamak dari kata habib, sebutan/gelar habib dikalangan Arab- Indonesia yang dinisbatkan secara khusus terhadap keturunan Nabi Muhammad SAW melalui putrinya yang bernama Fatimah az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib, Lihat Zulkifli, Ensiklopedi Gelar Dalam Islam , (Yogyakarta: Interprebook), h. 41.

## Pembahasan Pengertian Perkawinan
Perkawinan  berasal  dari  kata  “kawin”  yang  menurut  bahasa  Indonesia  terjemahnya membentuk  keluarga  dengan  lawan  jenis,  melakukan  hubungan  kelamin  atau  bersetubuh. 16 Menurut Muhammad Saleh Ridwan, bahwa Perkawinan dapat dipandang dari dua buah sisi, perkawinan  sebagai  sebuah  perintah  agama  sedangkan  disisi  lain  adalah  satu-satunya  jalan penyaluran  sex  yang  disahkan  oleh  agama.  Dari  sudut  pandang  ini,  maka  pada  saat  orang melakukan  pernikahan  pada  saat  yang  bersamaan  dia  bukan  saja  memiliki  keinginan  untuk melakukan  perintah  agama,  namun  juga  memiliki  keinginan  memenuhi  kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. 17
Sedangkan  Slamet  Abidin  dan  Aminuddin  dalam  “Perkawinan  dan  Percerian Keluarga  Muslim”  memaparkan  beberapa  pengertian  perkawinan  menurut  pendapat  para ulama mazhab:
a. Ulama  Hanafiyah  mengatakan  perkawinan  sebagai  akad  yang  berguna  untuk memiliki  mut’ah  dengan  sengaja.  Terjemahnya  seseorang  laki-laki  dapat  menguasai perempuan  dengan  seluruh  anggota  badannya  untuk  mendapatkan  kesenangan  dan kebahagian.
b. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa perkawinan adalah aqad yang mengandung arti mut’ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
c. Ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah aqad dengan menggunakan lafaz nikah atau zauj, yang menyimpan arti memiliki, terjemahnya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
d. Ulama  Hanabilah  menyatakan  perkawinan  adalah  aqad  dengan  menggunakan  lafaz nikah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan. Terjemahnya seorang laki-laki dapat memperoleh  kepuasan  dari  seseorang  perempuan  dan  sebaliknya.  Dalam  pengertian di  atas  terdapat  kata-kata  milik  yang  mengandung  pengertian  hak  untuk  memiliki melalui aqad nikah. 18
Kemudian  dalam  undang-undang  RI  No.  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  yang termuat dalam pasal 1 ayat (2), perkawinan adalah “Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 19
Sedangkan  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam,  seperti  yang  tercantum  dalam  buku  1 pada pasal 2 dinyatakan bahwa:
“Pernikahan  yaitu  akad  yang  sangat  kuat  atau  Mistaqan  Ghalizan  untuk  menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.” 20
Dengan  membaca  pengertian  perkawinan  yang  dikemukakan  oleh  ulama,  intelektual muslim, serta kompilasi hukum islam, dapat diambil kesimpulan tentang hakikat perkawinan adalah merupakan perintah Tuhan sebagai kebolehan hukum berhubungan bagi seorang laki- laki  dan  seorang  perempuan  untuk meneruskan  keturunan.  Kebolehan melakukan hubungan kelamin  bagi  laki-laki  dan  perempuan  setelah  berlangsungnya  aqad  nikah    sebagai  sarana penyaluran  kebutuhan  biologis.  Lebih  dari  itu  pernikahan  menjanjikan  kebahagian  hidup dimana setiap manusia dapat membangun syurga dunia di dalamnya.
Adapun  rukun-rukun  perkawinan  yang  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam.  Di dalam pasal 14 disebutkan bahwa untuk melaksakan perkawinan harus ada: 21
16 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 456 .
17 Muhammad Saleh Ridwan, perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional , h. 2.
18 Boedi Abdullah, Cs, Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 18.
19 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
20 Kompilasi Hukum Islam, Buku 1 Bab II Pasal 2.
1) Calon suami dan calon istri
2) Wali nikah
3) Dua orang saksi
4) Ijab Kabul

## Dasar Hukum Perkawinan
Hukum  Nikah  (perkawinan)  yaitu  hukum  yang  mengatur  hubungan  antara  manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. 22
Perkawinan  adalah  sunnatullah,  hukum  alam  di  dunia.  Perkawinan  dilakukan  oleh manusia,  hewan  bahkan  oleh  tumbuh-tumbuhan,  karena  menurut  pakar  ilmu  alam mengatakan  bahwa  segala  sesuatu  kebanyakan  terdiri  dari  dua  pasangan.  Misalnya  air  yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hidrogen) listrik ada positif dan negatifnya. 23 Perkataan ini sesuai dengan Firman Allah dalam QS Az-Zariyat/51:49 yang berbunyi: Terjemahnya:
“Dan  segala  sesuatu  Kami  ciptakan  berpasang-pasangan  supaya  kamu  mengingat kebesaran Allah”. 24
Dari  uraian  ayat  al-Qur’an  di  atas,  maka  hukum  perkawinan  dalam  Islam  sangat dianjurkan  untuk  menikah  tetapi  beberapa  ulama  mengkategorikan  hukum  nikah  tergantung keadaan serta kondisi seseorang itu. 25
Sulaiman  al-Faifi  di  dalam  buku  Ringkasan  Fikih  Sunnah  Sayyid  Sabiq mengemukakan hukum perkawinan antara lain:
a. Wajib
Nikah  hukumnya  wajib  bagi  orang  yang  mampu,  memiliki  keinginan  untuk melakukannya dan khawatir terjerumus ke dalam perzinaan. Sebab menjaga diri dari larangan (berzina) hukumnya wajib, dan hal itu bisa dilakukan dengan menikah.
b. Sunnah
Nikah  bisa  jadi  hukumnya  sunnah  bagi  orang  sudah  memiliki  keinginan  untuk menikah  dan  mampu melakukannya,  sementara  ia  bisa  menjaga  diri  untuk tidak  melakukan larangan Allah (berzina). Dalam keadaan ini ia dianjurkan untuk menikah. Menikah baginya lebih baik daripada menyendiri untuk beribadah, sebab rabbaniyah (tidak beristri atau tidak bersuami dan mengurung diri dalam biara) sama sekali bukan termasuk ajaran Islam.
c. Haram
Nikah haram bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah batin dan lahir sertaharat seksualnya  tidak  bergolak,  Ath-Thabati  menjelaskan,  ketika  seseorang  tahu  bahwa  dirinya tidak mampu memberi nafkah, mahar maupun kewajiban-kewajiban yang lain maka ia tidak boleh menikah hingga calon istri mengetahui kondisi calon suaminya yang sebenarnya, atau ia  berangkutan  mengetahui  bahwa  ia  mampu  memenuhi  hak-hak  istri.  Seperti  itu  juga  jika yang  bersangkutan  memiliki  penyakit  yang  menghalanginya  untuk  bersenang-senang (berhubungan badan), ia harus menjelaskan agar pihak istri tidak tertipu.
d. Makruh
21 Andi Aderus Banua dkk, Konstruksi Islam Moderat , (Makassar: lading Kata, 2012), h. 159.
22 H.M.A. Tihami, et. Al, Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap) (Jakarta: Grafindo Persada, 2008), h.
9.
23 H.S.A. Al-hamdani, Risalah Nikah, Terjemah Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), edisi Ke-2, h.1.
24 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji,1999), h. 862.
25 Hamzah Hasan, “Tradisi Kaboro Coi Di Desa Sakuru Monta, Bima; Analisis Hukum Islam,” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020).
Nikah menjadi makruh hukumnya bagi orang  yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi  nafkah  meski  tidak  membahayakan  pihak  istri  karena  si  istri  kaya  misalnya,  dan tidak memiliki hasrat seks.
e. Mubah
Nikah  menjadi  mubah  ketika  seseorang  tidak  terdesak  oleh alasan  yang  mewajibkan nikah atau mengharamkan nikah. 26
Adapun dasar hukum menurut undang-undang perkawinan di Indonesia. Dalam pasal 1  UU  Nomor  1  Tahun  1974  adalah  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Sedangkan  pasal  2  UU  Nomor  1  Tahun  1974 menjelaskan  “Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu”.  Artinya  perkawinan  yang  dilakukan  menurut  hukum agama Islam, Kristen, Budha, Hindu adalah sah menurut undang-undang Perkawinan.

## 1. Kafa’ah Dalam Perkawinan
Kafa‟ah berasal dari bahasa Arab dari kata (ءىفك ), berarti sama atau setara. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti “sama” atau setara. Contoh Firman Allah dalam QS Al-Ikhlas/112: 4 yang berbunyi:
Terjemahnya:
“Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia." 27
Menurut Istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon isri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. 28

## Pandangan Imam Mazhab Mengenai Kafa’ah
Mengenai persoalan kafa’ah, peneliti mengutip pendapat para Ulama Mazhab, seperti yang telah dikutip oleh Prof. Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng:
a) Golongan Hanafiyah
“Sesungguhnya kafa’ah adalah persamaan antara seorang calon (pengantin) laki-laki dengan seorang calon (pengantin) wanita dalam beberapa masalah tertentu”
Adapun persamaan yang dimaksud oleh golongan Hanafiyah yaitu:
1. Keturunan
2. Islam
3. Pekerjaan
4. Merdeka
5. Agama
6. Harta
Abu  Hanifah  mengatakan  bahwa  wajib  para  wali  menyanggah  perkawinan  yang terjadi dengan tidak sekufu itu.
b) Golongan Malikiyah
Kafa’ah adalah sebanding dengan dua urusan: Masalah agama (orang tersebut harus muslim dan tidak fasik).
1. Calon pria bebas dari cacat yang besar dan dapat mengakibatkan
2. wanita  tersebut  dapat  melaksanakan  hak  khiyar  atau  pilihannya  seperti:  gila  atau kusta.
3. Masalah  harta,  merdeka,  keturunan  dan  pekerjaan  merupakan  pertimbangan  saja, demikian pendapat Malikiyah. 29
c) Golongan Syafi’iyah
26 Sulaiman al-faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, (Jakarta: Beirut Publising, 2017), h. 438-439.
27 Kementerian Agama, Alquran dan Terjemahnya, h. 604.
28 Depag RI, Ilmu Fiqi II, h. 95. Lihat pula Zakiah Derajat, op. cit , h. 73; Djaman Nur, op. cit , h. 76.
29 Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng , fikih II , h. 54-55.
“kafa’ah  ini  adalah  masalah  tidak  adanya  aib.  Kalau  salah  satu  di  antara  calon pengantin  ada  aib,  maka  yang  lain  dapat  membatalkan  pekawinan  atau  fasakh.  Yang  perlu dipertimbangkan dalam masalah kafa’ah adalah keturunan, agama, merdeka dan pekerjaan.”
As-Syafi’i  menambahkan  bahwa  ketiadaan  kufu  tidak  mengsahkan  nikah,  terkecuali jika terjadi dengan kerelaan perempuan dan para wali semua. 30

## d) Golongan Hanabilah
Kriteria kesepadanan itu ada lima macam, meliputi kesepadanan dalam hal:
1. Kebangsaan
2. Agama
3. Kemerdekaan
4. Perusahaan
5. Kekayaan
Dari beberapa pendapat Imam Mazhab di atas, dipahami bahwa kafa’ah dalam sebuah perkawinan  menurut  para  Imam  Mazhab  merupakan  suatu  hal  yang  urgen,  sekalipun  hal tersebut  bukanlah  syarat  sah  suatu  perkawinan.  Ibnu  Hazm  berpendapat  bahwa  tidak  harus kafa’ah  dipertimbangkan  dalam  pernikahan.  Tiap  laki-laki  muslim  berhak  menikah  dengan wanita  muslim  sepanjang  bukan  seorang  pezina.  Orang  Islam  semua  bersaudara,  karena  itu tidak diharamkan seorang laki-laki dari keturunan yang tidak masyhur kawin seorang wanita keturunan  Bani  Hasyim.  Seorang  muslim  yang  fasikh  sekufu  dengan  wanita  muslim  yang fasikh pula. 31

## Analisis  Perkawinan  Sekufu  Wanita  Syarifah  dengan  Laki-laki  Biasa  di  Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar
Manusia  beragama  pada  dasarnya  harus  mempunyai  pandangan  hidup  yang  sesuai dengan agamanya, terlebih hal itu menyangkut kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat dimana  ia  hidup.  sebab  setiap  kelompok  masyarakat  memiliki  ciri  khas  dan  keunikan budayanya  masing-masing.  Salah  satunya  kelompok  masyarakat  Habaib  di  Desa Pambusuang,  seperti  yang  telah  diketahui  bahwa  telah  lama  mendiami  tanah  mandar,  serta menikah dan melahirkan keturunannya dengan cara menikah dengan sekufunya.
Seseorang yang akan melangsungkan perkawinan tentunya akan melalui suatu proses pencarian untuk menentukan pasangan hidup yang layak. Sebab kehidupan yang serasi dalam keluarga  merupakan  hal  cukup  menarik  untuk  diperhatikan  dan  dibina,  alasan  sederhanya adalah  perihal  status  ayah  dan  ibu  dalam  rumah  tangga  sangatlah  penting,  karena  dengan adanya  keserasian  dapat  dijadikan  pedoman  dalam  berumah  tangga  yang  sesuai  tuntunan agama.
Perkawinan  sekufu  merupakan  hal  yang  penting  untuk  dibahas  karena  menyangkut kehidupan berumah tangga, khususnya anjuran perkawinan yang sesuai tuntunan agama, agar tercipta  keluarga  sakinah  mawadda  wa  rahmah.  Perkawinan  sekufu  wanita  syarifah  dengan laki-laki  biasa  sebenarnya  permasalahan  yang  sedikit  orang  mengetahui,  disebabkan  jarang sekali ada kejadian di Desa Pambusuang perkawinan semacam itu. Hal ini juga dikarenakan sejak  keberadaaannya  orang  mandar  sangat  menghormati  keturunan  Nabi  Muhammad  saw, serta rasa takut akan mambul (dampak buruk)  yang nanti harus diterima dan dirasakan oleh orang yang melakukannya, bahkan sampai pada keluarga dekatnya.
Menurut  penulis,  tidak  ada  salahnya  bagi  penulis  untuk  tertarik  meneliti  serta menggali  wawasan  lebih  dalam  daripada  tokoh  masyarakat  serta  dari  para  habaib  di  Desa Pambusuang menyangkut pandangannya terhadap pernikahan sekufu wanita syarifah dengan laki-laki  biasa atau  non  sayyid.  Sebab  dalam  realitas  kehidupan masyarakat  di  Pambusuang
30 Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng , fikih II , h. 55.
31 Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng , fikih II , h. 59.
masih  mengedepankan  sekufu  dalam  pernikahan,  baik  antara maraddia (bangsawan)  tidak sekufu dengan orang biasa, apalagi wanita syarifah menikah dengan laki-laki non sayyid jelas melanggar  prinsip  kafa’ah  dalam  pernikahan.  Sebab  dari  segi  derajat  yang  dimiliki  oleh syarifah  sejatinya  beda  dengan  manusia  pada  umumnya,  ini  disebabkan  karena  dalam  diri para habaib itu mengalir darah suci Baginda Nabi Muhammad Saw.
Setelah  mendapat  pandangan  atau  pendapat  dari  beberapa  tokoh  masyarakat,  serta habaib  di  Desa  Pambusuang  mengenai  perihal  perkawinan  sekufu  wanita  syarifah  dengan laki-laki biasa, penulis beranggapan bahwa jawaban yang diberikan tokoh masyarakat cukup memadai  bagi  persoalan  yang  penulis  teliti.  Walaupun  ada  pendapat  para  habaib  yang cenderung  melarang  menikah  syarifah  dengan  laki-laki  biasa  juga  cukup  wajar.  Penulis menganggap bahwa larangan  yang dilontarkan para habaib tidak bersifat keharaman. Tetapi larangan itu bersifat sebuah ajakan atau anjuran untuk menikah dengan sekufunya.
Namun  jika  mengacu  pada  pendapat  Annang  Guru  Muhasib  diatas  sebelumnya, dengan mengutip kitab Bughyatul Mustarsyidin karya Habib Abdur Rahman bin Muhammad bin Husein bin Umar al-Masyhur yang melarang syarifah melakukan pernikahan dengan laki laki biasa bahkan dengan secara tegas menganggap  bahwa perkawinannya tidak sah.
Menarik untuk menelisik lebih lanjut  larangan ini, sebab penulis menganggap bahwa pemahaman  ini  tidak  hanya  lahir  dari  pemahaman  fikih,  ia  lebih  kepada  pendekatan tasawwuf,  sebab  ini  bagian  daripada  cerminan  cinta  kepada  Nabi  Muhammad  Saw  yang ditekankan dalam dunia tasawwuf. Penghormatan kepada keturunan Nabi Muhammad dalam dunia  tasawwuf  memang  hal  yang  tidak  bisa  ditawar-tawar  lagi.  Misalnya,  masyarakat Pambusuang  sebagian  menganut  tarekat  Qadiria  yang  dinisbahkan  kepada  Syekh  Abdul Qadir al-Jailani. Dalam ajaran itu sangat dinjurkan untuk memuliakan nasab/keturunan Nabi Muhammad Saw.
Kemudian  penulis  juga  menganggap  bahwa,  walaupun  larangan  tegas  itu  adalah pendapat  internal  keluarga  ahlul  bait  Nabi  Muhammad  Saw,  ini  sangatlah  wajar  dan  cukup beralasan, disebabkan karna demi mempertahankan nasab/keturunan Nabi Muhammad saw.
Mengenai  pernikahan  sekufu  wanita  syarifah  dengan  laki-laki  biasa  apabila  sudah ada  kejadian  seperti  itu,  memang  dikalangan  parah  Habaib  sangat  menyayangkan,  karena Mazhab  Imam  Syafi’i  memandang  jika  wanita  syarifah  menikah  dengan  laki-laki  biasa, otomatis  nasabnya  terputus,  artinya  apabila  nanti  ia  mempunyai  anak  maka  anaknya  nanti bukan  lagi  dari  keturunan  Nabi  Muhammad  saw,  tapi  nasab  anak  itu  lari  kepada  bapaknya. Tetapi Wanita Syarifah tersebut ia tetap cucu baginda Nabi yang wajib dihormati walaupun menikah dengan laki-laki biasa.
Imam Syafi’i memang tidak terlalu ketat pandangannya terhadap perkawinan sekufu, jika  salah  seorang  syarifah  rela  ingin  menggugurkan  kafa’ahnya,  juga  tidak  ada  yang melarang,  artinya  salah  satu  dari  walinya  ridho,  maka  secara  hukum  status  perkawinannya sah.  Berbeda  dengan  Imam  Ahmad  bin  Hambal  memandang  kafa’ah  secara  ketat,  bahkan memasukkah  kafa’ah  sebagai  salah  satu  syarat  sah  perkawinan,  jika  seorang  syarifah  ingin menikah  maka  ia  harus  mengumpulkan  laki-laki  sayyid  yang  ada  untuk  meminta keridhoannya,  dan  itu  sangat  mustahil  untuk  mengumpulkan  dengan  maksud  ingin menggugurkan  kafa’ahnya.  Imam  Malik  beda  lagi,  perihal  nasab/keturunan  tidak  termasuk dalam kategori sekufu, yang ada hanya agama dan kondisi orangnya.
Kemuliaan  serta  keluhuran  nasab/keturunan  Nabi  Muhammad  saw  memang  tidak diragukan,  bahkan  al-Quran  dan  hadits-hadits  Nabi  yang  menggambarkan  keutamaannya, salah satu ayat dalam surat al-Ahzab menyebutkan bahwa Allah hendak menghilangan dosa dari  mereka,  dan  menjadikan  ahlul  bait  itu  sebersih-bersihnya.  Landasan  utama  dari keutamaan  ini  disebabkan  karena  darah  kesucian  mengalir  dalam  diri  para  keturunan  Nabi Muhammad  Saw.  Mereka  adalah  orang-orang  yang  diperintahkan  oleh  Rasulullah  untuk cintai dan akui jalan petunjuk mereka
Saat  wawancara,  meminta  pandangan  ke tokoh  Habaib  di  Desa  Pambusuang.  Ketika masuk  pembahasan  perkawinan  wanita  syarifah  dengan  laki-laki  biasa,  mereka  mengatakan sangat  disayangkan,  dan  perbuatan  yang  tidak  bagus.  Bahkan    sebagian  tidak  ingin  ikut diacara perkawinannya.
Menurut  hemat  penulis,  memang  banyak  hadits  yang  berkaitan  dengan  kemuliaan keluarga  Nabi  Muhammad  Saw,  tapi    tidak  ada  dalil  tegas  dari  al-Quran  maupun  al-Hadits yang melarang pernikahan Syarifah dengan laki laki biasa karena yang membedakan manusia satu  dengan  lainnya  di  mata  Allah  swt  adalah  intensitas  keimanan  seseorang  yaitu  masalah ketakwaan, tapi penulis menganggap salah satu daripada implementasi ketakwaan itu adalah menghormati  serta  memuliakan  Baginda  Nabi  Muhammad  saw,  dengan  cara  mematuhi perintah untuk mencintai keluarganya.

## Kesimpulan
Masyarakat  Mandar  terkhusus  Pambusuang  sejak  dulu  sangat  mencintai  dan menghormati  keturunan  Nabi  Muhammad  Saw. Masyarakat  Pambusuang  secara  kultur budayanya mempunyai adat Siri (rasa malu) serta akan Mambul (dampak buruk) apabila ada seorang  laki-laki  biasa  menikah  dengan  Syarifah  keturunan  Nabi  Muhammad  Saw. Masyarakat Habaib di Desa Pambusuang cenderung melarang anaknya menikah dengan laki- laki biasa.  Larangan itu tidak bersifat keharaman, melainkan sebuah anjuran untuk menikah dengan  sekufunya.  maka  ini  sangatlah  wajar  dan  cukup  beralasan,  karna  demi mempertahankan nasab/keturunan Nabi Muhammad Saw.

## Daftar Pustaka
Achmad  Musyahid.  “DISKURSUS  MASLAHAT  MURSALAH  DI  ERA  MILINEAL (Tinjauan  Filosofis  Terhadap  Konsep  Maslahat  Imam  Malik).” Mazahibuna;  Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019).
Bakry,  Muammar  Muhammad.  “Laws  Exegesis  Versus  (Comparative  Studies  in Understanding  Religious  Text  and  Teh  Istinbath  Process  of  Law  on  Mahar.” JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia) 9, no. 1 (2020): 1–21.
Hasan, Hamzah. “Tradisi Kaboro Coi Di Desa Sakuru Monta, Bima; Analisis Hukum Islam.”
Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020).
Kurniati.  “PEREMPUAN  DAN  KEKERASAN  DALAM  RUMAH  TANGGA:  Diskursus HAM  Dalam  Karya  Nawal  Sa’dawi  Kurniati.” Al  Daulah :  Jurnal  Hukum  Pidana  dan Ketatanegaraan 8,  no.  Vol  8,  No  1  (2019)  (2019):  52–61.  http://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/7984/pdf.
Maloko,  M.  Thahir.  “NIKAH  MUHALLIL  PERSPEKTIF  EMPAT  IMAM  MAZHAB.” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019): 234–241. Mustafa, Adriana, and Arwini Bahram. “Relasi Gender Dalam Pernikahan Keturunan Sayyid Di  Desa  Cikoang  Kabupaten  Takalar;  Studi  Kasus  Perbandingan  Hukum  Islam  Dan Hukum Adat.” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020). Abdullah  Cs  Boedi. Perkawinan  Perceraian  Keluarga  Muslim, Bandung:  Pustaka  Setia, 2013.
Ahmad,  Abd.  Kadir. Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Makassar: Indobis, 2006.
Ahmad Rofiq, Hukum islam di Indonesia , cetke-II, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,1997. Ahmad rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo persada, 1998. al-faifi, Sulaiman. Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Jakarta: Beirut Publising, 2017. Al-hamdani,  H.S.A. Risalah  Nikah, Terjemah  Agus  Salim  Jakarta:  Pustaka  Amani,  2002, edisi Ke-2.
Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
Ghozali, Abdul Rahman. Fikih Munakaha, Jakarta: Kencana, 2003. Kementerian  Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Terjemah Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji,1999.
Mulia,  Siti  Musda. Muslimah  Reformis:  Perempuan  Pembaharu  Keagamaan. Bandung: Mizan, 2005.
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ridwan,  Muhammad  Saleh. perkawinan  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum Nasional.
Saebani,  Beni  Ahmad. Perkawinan  dalam  Hukum  Islam  dan  Undang-Undang Bandung: Pustaka Setia, 2008.
Tihami,  H.M.A.  et.  Al, Fiqih  Munakahat  Kajian  Fiqih  Nikah  Lengkap Jakarta:  Grafindo Persada, 2008.
Yunus, Mahmud Kamus Bahasa Arab-Indonesia , Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990