JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Researh) http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar Telp. +62-21-3905050 e-mail: jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com
e-ISSN: 2598-8719   (Online) p-ISSN: 2598-8700   ( Printed) Vol. 3 No.4 November  2019

## ANALISA PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA JAKARTA KEMAYORAN

## Sugiyah
Program Studi Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 1
Universitas Bina Sarana Informatika sugiyah.sgy@bsi.ac.id 1 ,

## Abstrak
Sebagai  sektor yang  cukup  besar dalam  memberikan kontribusi    pendapatan  di Indonesia  maka  pemerintah  berupaya agar masyarakat sebagai  Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif perpajakan, mempunyai kewajiban  untuk  mendaftarkan  diri  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  untuk  diberikan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP) yang  berfungsi  sebagai  sarana  dalam  memulai  proses  awal  administrasi  perpajakan.  Sebagai  otoritas  pajak, pengahapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan berdampak berbanding lurus dengan berkurangnya penerimaan Negara.    Salah  satu  hak  Wajib  Pajak  adalah  mengajukan  penghapusan  NPWP.  Penghapusan  NPWP  dapat  dilakukan atas  permohonan  Wajib  Pajak  dan/atau  secara  jabatan  berdasarkan  hasil  Pemeriksaan  atau  hasil  Verifikasi  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan atau  tata  cara  verifikasi.    Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  penulis  untuk  mendapatkan  data  sebagai  objek penulisan  yaitu  dengan  metode  deskriptif,dan  kualitati.  Prosedur  penghapusan  NPWP  telah  melalui  suatu  mekanisme yang mudah dan dilakukan dengan online dengan alamat http/www.pajak.go.id, melalui aplikasi e-registration sehingga memudahkan  bagi    pemohon.    Alasan  penghapusan  terbanyak  NPWP  dikarenakan    Wajib  Pajak  orang  pribadi  yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.
Kata kunci: Penghapusan, NPWP, Wajib Pajak

## I. PENDAHULUAN
Dalam rangka meningkatkan pendapatan  negara, pajak    merupakan  sektor  yang  sangat  diandalkan suatu  Negara, seperti  halnya Indonesia.  Langkah  ini juga  dilakukan  oleh pemerinta  Indonesia. Kebijakasanaan  ini  tentunya  harus  didukung    peran serta  aktif  masyarakat  sebagai  warga  Negara, mengingat  masyarakat  merupakan  obyek  sekaligus subyek pajak.
Seseorang  yang  dinyatakan  sebagai  Wajib  Paja karena  telah  memenuhi  persyaratan  subjektif  dan objektif  perpajakan,  maka  berkewajiban  untuk mendaftarkan  diri  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  guna mendapatkan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP) yang  berfungsi  dalam  memulai  proses  awal administrasi perpajakan.
Nomor  wajib    pajak  ini    merupakan  identitas setiap wajib pajak yang tentunya akan dipakai dalam setiap  kegiatan  dan  dokumen  perpajakan.  Begitu pula  sebaliknya  seseorang  dikatakan  menjadi  Wajib Pajak  kalau  memang  sudah  memenuhi  unsur subjektif dan objektifnya sehingga jika salah satunya tidak  terpenuhi  maka  kehilangan  status  sebagai
Wajib Pajak dan kemudian dapat dihapuskan NPWP nya.
Bagi otoritas pajak, pengahapusan Nomor Pokok Wajib  Pajak  (NPWP)  berbanding  lurus  dengan berkurangnya  penerimaan  Negara.  Wajib  Pajak berhak  mengajukan  penghapusan  NPWP,  untuk menghindari  adanya  pajak  berganda.  Misalnya wanita  yang  menikah  tanpa  melakukan  perjanjian pemisahan  dan  penghasilan  serta  tidak  ingin melaksanakan  hak  dan  memenuhi  kewajiban perpajakannya  terpisah  dari  suaminya,  dan  masih banyak  lagi  masalah-masalah  yang  mengakibatkan Nomor Pokok Wajib Pajak terhapuskan.
Penghapusan  NPWP  dapat  dilakukan  atas permohonan  Wajib  Pajak  dan/atau  secara  jabatan berdasarkan  hasil  Pemeriksaan  atau  hasil  verifikasi sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan  yang  mengatur  mengenai  tata  cara pemeriksaan atau tata cara verifikasi.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  74 tahun  2011,  verifikasi  adalah  serangkaian  kegiatan pengujian  pemenuhan  kewajiban  subjektif  dan objektif  atau  penghitungan  dan  pembayaran  pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan  data  dan  informasi  perpajakan  yang
Vol. 3 No.4 November  2019
dimiliki  atau  diperoleh  Direktur  Jenderal  Pajak, dalam  rangka  menerbitkan  surat  ketetapan  pajak, menerbitkan  atau  menghapus  Nomor  Pokok  Wajib Pajak  atau  mencabut  pengukuhan  Pengusaha  Kena Pajak. Dalam prakteknya,  ada sebagian  masyarakat yang  mengabaikan atau tidak  memamahmi  tahapan- tahapan  untuk  melakukan  penghapusan  Nomor Pokok Wajib Pajaknya.
Berdasarkan  alasan  di  atas  penulis  tertarik meneliti    Prosedur  Penghapusan  Nomor  Pokok Wajib  Pajak  (NPWP)  Di  Kantor  Pelayanan  Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran”.
. Rumusan masalah dalam penelitian ini apa alasan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, bagaimana  prosedur  penghapusan  Nomor  Pokok Wajib Pajak dan Kendala apa saja yang terjadi pada proses penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak /
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  untuk  mengetahui  alasan  penghapusan Nomor  Pokok  Wajib  Pajak.,  mengetahui  prosedur penghapusan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak.dan mengetahui  kendala  proses  penghapusan  Nomor Pokok Wajib Pajak serta solusinya.

## II. LITERATUR DAN METODE
Djajadiningrat  dalam  Resmi  [1]  Pajak  sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan  ke  kas  negara  yang  disebabkan  suatu keadaan,  kejadian,  dan  perbuatan  yang  memberikan kedudukan  tertentu,  tetapi  bukan  sebagai  hukuman, menurut peraturan  yang ditetapkan pemerintah serta dapat  dipaksakan,  tetapi  tidak  ada  jasa  timbal  balik dari  negara  secara  langsung  untuk  memelihara kesejahteraan secara umum.
Feldmann  dalam  Resmi[1]  mengatakan  pajak adalah  prestasi  yang  dipaksakan  sepihak  oleh  dan terutang  kepada  penguasa  (menurut  norma-norma yang  ditetapkannya  secara  umum),  tanpa  adanya kontraprestasi,  dan  semata-mata  digunakan  untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata  Cara  Perpajakan  sebagaimana  telah  diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16  Tahun  2009  menjelaskan  bahwa:  “Pajak  adalah kontribusi  wajib kepada  negara yang terutang oleh orang  pribadi  atau  badan  yang  sifatnya  memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat  timbal  balik  secara  langsung  dan digunakan  untuk  keperluan  negara  untuk  sebesar- besarnya kemampuan rakyat
Waluyo  [2]  berpendapat    pajak  memiliki  2 fungsi utama, yaitu:
1.  Fungsi penerimaan ( Budgeter )
Pajak  berfungsi  sebagai  sumber  dana  yang diperuntukkan  bagi  pembiayaan  pengeluaran- pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya  pajak  dalam  APBN  sebagai penerimaan dalam negeri.
2.  Fungsi Mengatur ( Reguler )
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan  kebijakan  di  bidang  sosial  dan ekonomi.  Sebagai  contoh:  dikenakannya  pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah. Menurut Mardiasmo [3] pajak di bagi menjadi 3 bagian yaitu:
1.  Menurut Golongannya
a.  Pajak  langsung,  yaitu  pajak  yang  harus dipikul  sendiri  oleh  wajib  pajak  dan  tidak dapat  dibebankan  atau  dilimpahkan  kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
b.  Pajak  tidak  langsung,  yaitu  pajak  yang  pada akhirnya  dapat  dibebankan  atau  dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
2.  Menurut Sifatnya
a.  Pajak  subjektif,  yaitu  pajak  yang  berpangkal atau  berdasarkan  pada  subjeknya,  dalam  arti memperhatikan  keadaan  diri  wajib  pajak. Contoh: Pajak Penghasilan
b.  Pajak  Objektif,  yaitu  pajak  yang  berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh:  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3.  Menurut Lembaga Pemungutnya
a.  Pajak  pusat,  yaitu  pajak  yang  di  pungut oleh pemerintah  pusat  dan  digunakan  untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: PPh, Pajak PPn dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materi.
b. Pajak daerah, yaitu pajak yang di pungut oleh Pemerintah  Daerah  dan  digunakan  untuk membiayai rumah tangga daerah Pajak daerah terdiri atas:
1)  Pajak  Propinsi,  contoh:  Pajak  Kendaraan Bermotor  dan  Pajak Bahan  Bakar Kendaraan Bermotor.
2)  Pajak  Kabupaten/Kota,  contoh:  Pajak  Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.
Menurut  Mardiasmo[3]  tarif  pajak  di  bagi menjadi 4 bagian yaitu:
1.  Tarif sebanding/proporsional
e-ISSN: 2598-8719   (Online) p-ISSN: 2598-8700   ( Printed)
Vol. 3 No.4 November  2019
Tarif  berupa  persentase  yang  tetap,  terhadap berapapun  jumlah  yang  dikenai  pajak  sehingga besarnya  pajak  yang  terutang  proporsional terhadap  besarnya  nilai  yang  dikenai  pajak. Contoh:  untuk  penyerahan  barang  kena  pajak  di dalam  daerah  pabean  akan  dikenakan  PPn sebesar 10%
2.  Tarif tetap Tarif  berupa  jumlah  yang  tetap  (sama)  terhadap berapapun  jumlah  yang  dikenai  pajak  sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
Contoh:  besarnya  tarif  Bea  Meterai  untuk  cek dan  bilyet  giro  dengan  nilai  nominal  berapapun adalah Rp. 3.000,00
3.  Tarif progresif Persentase  tarif  yang  digunakan  semakin  besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
Contoh: pasal 17 undang-undang pajak penghasilan  untuk  wajib  pajak  orang  pribadi dalam negeri
Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:
1.  Tarif progresif progresif  :  kenaikan  persentase semakin besar
2.  Tarif progresif tetap :  kenaikan  persentase tetap
3.  Tarif progresif degresif :  kenaikan  persentase semakin kecil
4.  Tarif  degresif  :  Persentase  tarif  yang  digunakan semakin  kecil  bila  jumlah  yang  dikenai  pajak semakin besar.
Waluyo  [2]  berpendapat    sistem  pemungutan pajak terdiri dari:
1.  Sistem Offcial Assesment
Sistem  ini  merupakan  sistem  pemungutan  pajak yang  memberi  wewenang  kepada  pemerintah (fikus)  untuk  menentukan  besarnya  pajak  yang terutang.  Ciri-ciri Offcial  Assesment    system adalah sebagai berikut :
a.   wewenang untuk menentukan  besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
b.  wajib pajak bersifat pasif
c.  utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak.
2.  Sistem self Assessment Sistem  ini  merupakan  pemungutan  pajak  yang memberi  wewenang,  kepercayaan,  tanggung jawab  kepada  Wajib  Pajak  untuk  menghitung, membayar,  dan  melaporkan  sendiri  besarnya pajak yang harus dibayar.
3.   Sistem Withholding
Sistem  ini  merupakan  sistem  pemungutan  pajak yang  memberi  wewenang  kepada  pihak  ketiga
untung  memotong  atau  memungut  besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
Agar  pemungutan  pajak  tidak  menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1.  Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
Sesuai  dengan  tujuan  hukum,  yakni  mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan  harus  Adil.  Adil  dalam  perundang- undang  diantaranya  mengenakan  pajak  secara umum  dan  merata,  serta  disesuaikan  dengan kemampuan  masing-masing  sedang  Adil  dalam pelaksanaannya  yakni  dengan  memberikan  hak bagi  Wajib  Pajak  untuk  mengajukan  keberatan, penundaan  dalam  pembayaran  dan  mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.
2.  Pemungutan  pajak  harus  berdasarkan  undang- undang (Syarat Yuridis)
Di  indonesia,  pajak  diatur  dalam  UUD  1945 pasal  23  ayat  2.  Hal  ini  memberikan  jaminan hukum  untuk  menyatakan  keadilan,  baik  bagi negara maupun warganya.
3.  Tidak menganggu perekonomian (Syarat
Ekonomis)
Pemungutan  tidak  boleh  menganggu  kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan,
sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4.  Pemungutan pajak harus efisien (Syarat
Finansiil)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus  dapat  ditekan  sehingga  lebih  rendah  dari hasil pemungutannya.
5.  Sistem pemungutan pajak harus sederhana Sistem  pemungutan  pajak  yang  sederhana  akan memudahkan  dan  mendorong  masyarakat  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Syarat  ini telah  dipenuhi  oleh  undang-undang  perpajakan yang baru. Mardiasmo [3]
Dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor 16 tahun 2009 Tentang Perubahan ke empat atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6 Tahun 1983 tantang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  disebutkan  bahwa:“Wajib  Pajak  adalah orang  pribadi  atau  badan,  meliputi  pembayaran pajak  pemotong  pajak  dan  pemungutan  pajak,  yang mempunyai  hak  dan  kewajiban  perpajakan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undang perpajakan”.
Wajib  Pajak  akan  mendapatkan    Nomor  Pokok Wajib  Pajak  (NPWP),  yaitu  nomor  nomor  yang
Vol. 3 No.4 November  2019
diberikan kepada  Wajib Pajak sebagai sarana dalam adminstrasi  perpajakan  yang  dipergunakan  sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan  hak  dan  kewajiban  perpajakannya, Etty [4]
Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  merupakan  identitas Wajib  Pajak.  Setiap  Wajib  Pajak  hanya  diberikan satu NPWP, Nomor Pokok Wajib Pajak, dipergunakan untuk menjaga ketertiban pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.
Menurut  Mardiasmo  (2011:26)  Fungsi  NPWP antara lain sebagai berikut:
1.  Sebagai tanda pengenal diri atau  identitas Wajib Pajak.
2.  Untuk  menjaga  ketertiban  dalam  pembayaran pajak  dan  dalam  pengawasan  administrasi perpajakan.
Menurut Mardiasmo [3] semua wajib pajak yang telah  memenuhi  persyaratan  subjektif  dan  objektif sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undang perpajakan berdasarkan sistem self assessment, wajib  mendaftarkan  diri  pada  kantor Direktur  Jendral  Pajak  untuk  dicatat  sebagai  Wajib Pajak  dan  sekaligus  untuk  mendapatkan  Nomor Pokok  Wajib  Pajak.  Berdasarkan  Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata  Cara  Perpajakan  pasal  2  (1)  menyebutkan bahwa:
1.  Persyaratan  subjektif  adalah  persyaratan  yang sesuai  dengan ketentuan  mengenai subyek pajak dalam  Undang-undang  Pajak  penghasilan  1984 dan perubahannya.
2.  Persyaratan  objektif  adalah  persayaratan  bagi subjek  pajak  yang  menerima  atau  memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk pemotong/pemungutan  sesuai  dengan  ketentuan Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  1984  dan perubahannya. Menurut Mardiasmo [3] Kewajiban
mendaftarkan  diri  untuk  memperoleh  NPWP dibatasi  jangka  waktunya,  karena  hal  ini  berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang. Jangka waktu pendaftaran NPWP adalah:
1.  Bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan  usaha  atau  pekerjaan  bebas  dan Wajib  pajak  badan,  wajib  mendaftarkan  diri paling  lambat  1  (satu)  bulan  setelah  saat  usaha mulai dijalankan.
2.  Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan  suatu  usaha  atau  tidak  melakukan pekerjaan  bebas  apabila  jumlah  penghasilannya
sampai  dengan  suatu  bulan  yang  disetahunkan telah  melebihi  penghasilan  tidak  kena  pajak, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
Terhadap  Wajib  Pajak  yang  tidak  mendaftarkan diri  untuk  mendapatkan  NPWP  akan  dikenakan sanksi perpajakan.

## III. METODE
Penelitian ini dilaksanakan secara sistematik dan terukur  melalui  langkah-langkah  secara  ilmiah  agar hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan,
Jenis  penelitian  ini  adalah  kualitatif  deskriptif memiliki  kajian  keilmiahan,  prinsip-prinsip,  serta asumsi-asumsi  fundamental  ilmu  pengetahuan, memanfaatkan  penalaran  deduktif  yang  didukung informasi  yang  valid  selanjutnya  diolah  untuk dianalisa secara melalui kaidah-kaidah penelitian.
Menurut  Gunawan  [5]  Jenis  penelitian  yang temuan-temuannya tidak  diperoleh  melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya
Sugiarto,  [6]  Penelitian  kualitatif  adalah  jenis penelitian  yang  temuan-temuannya  tidak  diperoleh melalui  prosedur  atau  bentuk  hitungan  lainnya  dan bertujuan  mengungkapkan  gejala  secara  holistic- kontekstual  melalui    pengumpulan  data    dari  latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti. Penelitian ini  bersifat  deskriptif  dan  menggunakan  analisis dengan pendekatan induktif
Data  diperoleh  tidak  dilakukan  manipulasi  atau perubahan  pada  variabel  bebas,  akan  tetapi menunjukkan  gambaran  tentang  suatu  keadaan dimana nyata dan terjadi di lapangan.
Hal  lain  yang  menentukan  pemilihan  suatu metode  menurut  Raco  [7]  adalah  data  yang  hendak diambil. Metode  kualitatif menggunakan  data yang diambil melalui wawancara, lapangan atau dokumentasi    yang  ada.  terkait      perlunya penghapusan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak,  prosedur penghapusan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak,  Kendala apa  saja  yang  terjadi  pada  proses  penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak ?

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  metode  pengumpulan  data  melalui wawancara,  observasi  dan  dokumentasi,  maka penulis  dapat  menguraikan  data-data  seperti  alasan penghapusan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak,  Prosedur Penghapusan  NPWP,  serta  kendala  dalam  proses
p-ISSN: 2598-8700   ( Printed) Vol. 3 No.4 November  2019
penghapusan  NPWP  di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Jakarta Kemayoran, sebagai berikut: 1.  Alasan Penghapusan
Berikut  ini  adalah  alasan-alasan  terjadinya Penghapusan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  serta jumlah  Wajib  Pajak  yang  menghapus  NPWP pada  periode  bulan  Januari,  Februari  dan  Maret 2017 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran.

## Tabel III.2
Alasan terjadinya Penghapusan NPWP
di Kantor Pajak Pratama Jakarta Kemayoran No Alasan Penghapusan NPWP Bulan Jan  Feb  Mar 1. Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal  dunia  dan tidak meninggalkan warisan. 4 7 8 2. Wajib  pajak  bendahara pemerintahan yang tidak  lagi  memenuhi syarat  sebagai  wajib pajak karena yang bersangkutan sudah tidak  lagi  melakukan pembayaran.
5 4 4
3. Wajib pajak orang
pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama- lamanya. 4 3 5
4. Wajib pajak yang memiliki  lebih  dari  1 (satu)  Nomor  Pokok Wajib Pajak untuk menentukan Nomor Pokok Wajib Pajak yang  dapat  digunakan sebagai sarana administratif dalam pelaksanaan  hak  dan pemenuhan karena perpajakan. 3 4 6
5. Wajib pajak orang pribadi  yang  berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan 1 1 3
pegawai yang telah diberikan Nomor Pokok Wajib  Pajak  melalui pemberi kerja/bendahara pemerintah dan penghasilan nettonya tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. 6. Wajib pajak badan kantor perwakilan perusahaan  asing  yang tidak mempunyai kewajiban pajak penghasilan  badan  yang telah menghentikan kegiatan usahanya. 0 0 0 7. Warisan  yang  belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek Pajak sudah selesai dibagi. 3 3 4 8. Wanita yang sebelumnya telah memiliki  NPWP  dan menikah  tanpa  mem- buat  perjanjian  pemisah harta  dan  penghasilan serta tidak ingin melaksanakan  hak  dan memenuhi kewajiban perpajakannya  terpisah dari suaminya.
5 4 3 9. Wanita kawin yang memiliki  Nomor  Pokok Wajib  Pajak  berbeda dengan  NPWP  suami dan  pelaksanaan  hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan  hak  dan pemenuhan  kewajiban perpajakan suami. 0 0 0
10.  Anak  belum  dewasa yang telah memiliki NPWP . 0 0 0 11.  Wajib pajak bentuk usaha  tetap  yang  telah menghentikan  kegiatan usahanya di Indonesia. 3 2 2
e-ISSN: 2598-8719   (Online) p-ISSN: 2598-8700   ( Printed)
Vol. 3 No.4 November  2019 12.  Wajib pajak badan
tertentu selain perseroan terbatas  dengan  status tidak  aktif  (non  efektif) yang  tidak  mempunyai kewajiban Pajak penghasilan  dan  secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.
0 0 0
Total keseluruhan
28 28 37
Sumber: KPP Pratama Jakarta Kemayoran, 2017
Berdasarkan  data  di  atas  dapat  diketahui  bahwa jumlah  pengajuan  terbanyak  untuk  penghapusan nomor  wajib  pajak  adalah  Wajib  Pajak  orang  pribadi yang  telah  meninggal  dunia  dan  tidak  meninggalkan warisan.
Sedangkan katogori yang tidak mengajukan penghapusan  adalah  Wajib  pajak  badan  kantor perwakilan  perusahaan  asing  yang  tidak  mempunyai kewajiban  pajak  penghasilan  badan  yang  telah menghentikan kegiatan usahanya.
2. Prosedur Penghapusan Nomor Pokok wajib Pajak
Bentuk  pelayanan   yang      diberikan  untuk melakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, maka kantor   KPP  Pratama      Jakarta Kemayoran   memberikan  pelayanan   secara secara online,  dengan tujuan untuk membantu Wajib pajak lebih efektif dan efesien. Berikut ini    flowchart  yang        menjelaskan tahapan demi       tahapan  yang dilakukan oleh   wajib pajak,
Wajib Pajak Petugas
Pendaftaran
Kepala Pelayanan Kepala Kantor Mulai Buka situs DJP
www.pajak .
go.id
Buka menu penghapus
NPWP, isi & kirim formulir
Kirim persyaratan secara online Cetak SPD Unggah & kirim syarat via aplikasi ya tidak Kirim SPD & doku- men ke KKP SPD & doku- men Kirim kembali dokumen yg disyaratkan 1 1 Lengkap ? Terbitkan pemberita- huan via e-mail (apli- kasi e-Reg) Terbitkan BPS elektonik Terima BPS elektronik Ter` pemberita- huan via e-mail (apli- kasi e-Reg) Kirim kembali dokumen 2 2 Teruskan permohonan meneliti WP kriteria tertentu Rekam no. LHV / LHP Cek persyaratan Tata cara verifi kasi Tata cara pemerik saan Cetak konsep SK & BA Teliti & tandatangani
e-ISSN: 2598-8719   (Online) p-ISSN: 2598-8700   ( Printed)
Vol. 3 No.4 November  2019
Sumber : KPP Pratama Jakarta Kemayoran Periode bulan Maret
Berikut penjelasan dari bagan di atas:
a.  Wajib  Pajak  membuka  situs  Direktorat  Jendral Pajak  dengan  alamat  http://www.pajak.go.id, melalui  aplikasi  E-Registration  dan  login  pada aplikasi E-Registration.
b.  Wajib  Pajak  masuk  ke  menu  penghapusan NPWP,  mengisi  dan  mengirimkan  formulir permohonan  dengan  lengkap  dan  benar  melalui aplikasi E-Registration.
c.  Wajib  Pajak  mengirimkan  dokumen  yang disyaratkan ke KPP.
Apabila dokumen yang disyaratkan secara online melalui  aplikasi  E-Registration  Wajib  Pajak mengunggah dan mengirimkan dokumen pendukung  melalui  sistem  yang  tersedia  pada aplikasi E-Registration.
Apabila dokumen yang disyaratkan tidak dikirim secara  online  E-Registration,  Wajib  Pajak mencetak  SPD  untuk  kemudian  mengirimkan SPD dan dokumen yang disyaratkan ke KPP.
d.  Petugas pendaftaran memantau informasi penghapusan  NPWP  pada  sistem  E-Registration setia hari kerja.
e.  Petugas pendaftaran menerima SPD dan dokumen yang disyaratkan, meneliti
kelengkapan, memproses dan melakukan pengecekan atas isian formulir permohonan yang disampaikan melalui aplikasi E-Registration. Apabila  formulir permohoan dan dokumen  yang disyaratkan  tidak  benar  dan  tidak  lengkap, petugas  pendaftran  memberikan  pemberitahuan kepada Wajib Pajak melalui surat elektronik/Email  (Aplikasi  E-Registration)  agar wajib pajak dapat melengkapi.
Apabila permohonan yang disyaratkan benar dan lengkap,  petugas  pendaftaran  menerbitkan  BPS elektronik  dan  dikirimkan  Wajib  Pajak  melalui aplikasi E-Registration.
f.  Kepala seksi pelayanan meneliti berkas permohonan  untuk  ditindak  lanjuti  memalui pemeriksaan atau verifikasi.
g.  Berkas permohonan selanjutnya diproses melalui SOP  tata  cara  pemeriksaan  atau  tata  cara verifikasi.
h.  Laporan  hasil  pemeriksaan  (LHP)  atau  laporan hasil  verifikasi  (LHV)  disampaikan  kepada kepala seksi pelayanan.
i.  Kepala  seksi  pelayanan  menugaskan  petugas pendaftaran untuk menindak lanjuti.
j.  Petugas  pendaftaran  menerima  dan  merekam nomor  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  atau Laporan  Hasil  Verifikasi  (LHV).  Berdasarkan LHP atau LHV :
1)  Wajib  Pajak  tidak  memenuhi  syarat  untuk dihapuskan.
Petugas  pendaftaran  mencetak  konsep  Surat Penolakan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak  dan  menyampaikannya  kepada  kepala seksi pelayanan.
2)  Wajib Pajak memenuhi syarat untuk dihapuskan
a)  Petugas pendaftaran mengecek apabila penghapusan  NPWP  dilakukan  sesuai  batas waktu.  :  Dalam  hal  pengapusan  NPWP dilakukan  sesuai  batas  waktu,  petugas pendaftaran  membuat  dan  menandatangani konsep Surat Keputusan Penghapusan NPWP dan konsep Berita Acara Penghapusan NPWP dan dalam hal penghapusan NPWP dilakukan melawati  batas  waktu,  petugas  pendaftaran membuat dan menandatangani surat keputusan  NPWP  dan  konsep  Berita  Acara Penghapusan NPWP Melewati Batas Waktu
b)  Petugas  pendaftaran  menyerah-kan  konsep Surat Keputusan Penghapusan NPWP, konsep  Berita  Acara  Penghapusan  NPWP atau  konsep  Berita  Acara  Penghapusan
LHV LHP Buat
konsep srt penolakan pengha- pusan Teliti & tandatangani BA Penghapusan NPWP Menatausaha kan & sampai kan dokumen Arsi p
e-ISSN: 2598-8719   (Online) p-ISSN: 2598-8700   ( Printed)
Vol. 3 No.4 November  2019 NPWP Melewati Batas Waktu kepada kepala seksi pelayanan. k.  Kepala seksi pelayanan meneliti dan menandatangani  Surat  Penolakan  Penghapusan Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  atau  Surat  Keputusan Penghapusan  NPWP,  berita  Acara  Penghapusan NPWP  atau  konsep  Berita  Acara  Penghapusan NPWP Melawati Batas Waktu.
Surat  Penolakan  Pengahpusan  Nomor  Pokok Wajib  Pajak  atau  Surat  Keputusan  Penghapusan NPWP, Berita Acara Penghapusan NPWP selanjutnya dikembalikan kepada petugas pendaftaran.  Selanjutnya  mengikuti  prosedur nomor  13.  Konsep  Berita  Acara  Penghapusan NWP  Melewati  Batas  Waktu  disampaikan  Kepala Kantor.
l.  Kepala  Kantor  meneliti  dan  menandatangani Berita Acara Penghapusan NPWP Melewati Batas Waktu dan mengembalikkannya ke Seksi Pelayanan.
m.  Petugas  Pendaftaran  menatausahakan  dokumen dan  menyampaikan  Surat  Penolakan  Penghapusan Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  atau  Surat  Keputusan Penghapusan NPWP kepada Wajib Pajak.
n.  Proses selesai.
3.  Kendala Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Pelaksanaan Penghapusan NPWP, masih ditemuinya kendala-kendala  yang  dapat  menggangu  dan memperlambat proses penghapusan NPWP,
Hambatan-hambatan  yang  biasanya  dan  sering terjadi aadalah :
a.  Sistem Komputerisasi yang sering eror
Dalam Penghapusan NPWP sekarang menggunakan sistem komputerisasi, , semua data diolah  dengan  menggunakan  sistem  yang  dibuat oleh  Kantor  Direktorat  Jenderal  Pajak  dan diawasi  oleh  Kantor  Pusat,  hal  ini  untuk memudahkan  dalam  penghapusan  NPWP  agar lebih  cepat  untuk  mnghapusnya.  Namun  sering kali  sistem  mengalami  eror  sehingga  hal  ini menghambat  dalam  proses  penghapusan  NPWP. Untuk mengatasi hal tersebut maka pihak kantor Direktorat  Jenderal  Pajak  perlu  mengontrol  atau memeriksa sistem tersebut sehingga hal ini tidak menghambat dalam proses penghapusan NPWP.
b.  Pihak  penghapusan  (Wajib  Pajak)  yang  kurang memahami dan mengerti tentang kejelasan dalam pengisian formulir penghapusan serta kelengkapan  lampiran-lampiran  apa  saja  yang diperlukan dalam pengajuan penghapusan NPWP.  Untuk  itu  pihak  Direktorat  Jenderal Pajak  KPP  Pratama  Jakarta  Kemayoran  dengan
menyediakan  pihak  Help  Desk  yang  akan membantu memberikan pelayanan para penghapusan  dengan  memberikan  penjelasan tentang tata cara pengisian formulir penghapusan dan  apa  saja  kelengkapan  lampiran-lampiran yang diperlukan.

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1.  Jumlah  penghapusan  NPWP  selama    3  bulan berjumlah 98 sedangkan alasan terbanyak di Wajib pajak  orang  pribadi  yang  telah  meninggal  dunia dan  tidak  meninggalkan  warisan  sebanyak  19 orang.
2.  Pengajuan  penghapusan  Nomor  Pokok  Wajib Pajak  bisa  dilakukan  secara  online  dengan  alamat http/www.pajak. go.id, melalui aplikasi e- registration sehingga lebih efektif
3.  Kendala  yang  terjadi  yaitu  sistem  komputer  yang terkadang eror sehingga hal ini menghambat dalam proses  penghapusan  Nomor  Pokok  Wajib  pajak dan  Pihak  penghapusan  yang  kurang  memahami dan  mengerti  tentang  kejelasan  dalam  pengisian formulir penghapusan serta kelengkapan lampiran- lampiran,  Namun  hal  ini  telah  diantisipasi  oleh pihak  Direktorat  Jenderal  Pajak  KPP  Pratama Jakarta  Kemayoran  dengan  menyidiakan  pihak Help Desk yang akan membantu para penghapusan dalam  memberikan  penjelasan  tentang  tata  cara pengisian  formulir  penghapusan  dan  apa  saja kelengkapan lampiran-lampiran yang diperlukan.

## REFERENSI
[1]  Resmi,  Siti.  2014.  Perpajakan  Teori  dan  Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
[2]  Waluyo.  2017.  Perpajakan  Indonesia.  Jakarta: Salemba Empat.
[3]  Mardiasmo.  2011.  Perpajakan  Edisi  Revisi.  Jakarta: C.V ANDI.
[4]  Muyassaroh,  Etty.  2010.  Pedoman  Menghitung Sendiri Pajak Pribadi.Yogyakarta: Pustaka Yustisia
[5] Gunawan.Imam. 2015. Metode Penelitian Kualitatif. U Eko. 2015 Proposal penelitian kualitatif: Universitas Negeri Malangsi dan Tesis, Suaka. http://fip.um.ac.id/wp- content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf
e-ISSN: 2598-8719   (Online) p-ISSN: 2598-8700   ( Printed) Vol. 3 No.4 November  2019
[6]  Sugiarto,  Eko.  2015  Proposal  penelitian  kualitatif: skripsi dan Tesis, Suaka Media, Yogyakarta
[7]  Raco.  JR,  ME.M.Sc.  Metode  Penelitian  Kualitatif  , Grasindo, 2010
[8]   https://portal.pajak.go.id/id/penghapusan-nomor- pokok-wajib-pajak