The Qanun Hukum Jinayah in The Frame of Law-Making Theory (Qanun Hukum Jinayah dalam Bingkai Teori Pembuatan Hukum)
Muhammad Yusuf Universitas Islam negeri Ar-Raniry muhammadyusuf15@ar-raniry.ac.id
Abstract: The establishment of such a legal rule as qanun must follow the national regulation as well as the theories of law formation developed by legal experts. The legislation process of The Qanun Hukum Jinayat (QHJ) has been formally taken, but the next question raises what process has been undertaken to make the qanun will be effective in  society.  This  study  wants  to look  at  the  QHJ  from  the  procedures  for legal  drafting,  theories  of  law  formation,  and  their  relation  to  legal  effectiveness, especially  regarding  the  principles  of  the  qanun,  the  legal  language  used,  and  the types of crimes regulated in it. The purpose of this writing is to look the principles applied in the QHJ, the clarity of the language used, and what types of crimes are regulated in the qanun. This library research is qualitative. The results of the study indicate that in terms of the language used, it has met the requirements as described in the theory of law formation and met the requirements for the formation of laws as mandated  in  the  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  10/2004  and  Qanun 3/2007.
Keywords: Qanun Jinayah, Lawmaking, Legislation
Abstrak:  Pembentukan  sebuah  aturan  hukum  seperti  qanun  tentunya  harus mengikuti  ketentuan-ketentuan  yang  ada.  Pembentukan  qanun  di  Aceh  dapat berpedoman  pada  Undang-Undang  Republik  Indonesia  serta  teori-teori pembentukan hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum. Proses pembuatan Qanun Hukum Jinayat sudah dilakukan namun bagaimana proses pembuatan qanun agar qanun tersebut berlaku efektif dalam masyarakat. Penelitian ini ingin melihat Qanun  Hukum  Jinayah  dari  tata  cara  penyusunan  peraturan,  teori-teori pembentukan  hukum  dan  kaitannya  dengan  efektivitas  hukum,  terutama  tentang asas-asas  qanun,  bahasa  hukum  yang  digunakan,  dan  jenis-jenis  kejahatan  yang diatur  di  dalamnya.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  melihat  asas-asas  qanun hukum jinayah, kejelasan bahasa yang digunakan dan jenis-jenis kejahatan apa saja yang  diatur  dalam  Qanun  Hukum  Jinayah.  Penelitian  ini  bersifat  kualitatif  dan tergolong  ke  dalam  jenis  penelitian  pustaka  (library  research).  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  dari  segi  bahasa  yang  digunakan  sudah  memenuhi  syarat- syarat  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  teori  pembentukan  hukum  dan  sudah memenuhi  syarat-syarat  pembentukan  hukum  seperti  yang  diamanahkan  dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tantang Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  dan  Qanun  Nomor  3  Tahun  2007  tentang  Tata Cara Pembentukan Qanun.
Kata Kunci: Qanun Jinayah, Pembentukan Hukum, Legislasi

## A. Pendahuuan
Lahirnya  Qanun  Hukum  Jinayat  merupakan  keberhasilan  besar  bagi masyarakat  Aceh  yang  mayoritas  muslim.  Dalam  pemahaman  masyarakat  bahwa agama  Islam  tidak  boleh  dijalankan  hanya  bagian-bagian  tertentu  saja  (parsial) sementara  bagian  lainnya  diabaikan.  Ajaran  Islam  harus  dijalankan  secara kaffah sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Baqarah/2: 208. Untuk itulah masyarakat Aceh terus menerus memperjuangkan syariat Islam berlaku kaffah di Aceh.
Jika  dilihat  lebih  jauh  pada  masa  awal  mula  terganggunya  pelaksanaan syariat  Islam  dalam  masyarakat  sehingga  mengharuskan  masyarakat  Aceh memperjuangkan syariat Islam tentunya dapat dilihat pada masa ketika kedatangan imperialis Belanda yang ingin menguasai Aceh dari segala bidang. Pada saat inilah masyarakat  Aceh  dengan  penuh  keyakinan  untuk  mempertahankan  keberlakukan syari’at Islam di Aceh. Kemudian setelah Indonesia merdeka dan Aceh bergabung
dengan  NKRI,  masyarakat  Aceh  masih  harus  memperjuangkan  syari’at  Islam berlaku  di  Aceh  karena  pemerintah  Indonesia  tidak  memberikan  izin  untuk pelaksanaan syari’at Islam di Aceh terutama aspek jinayat, sementara di Indonesia masih  menggunakan  hukum  peninggalan  Belanda  khususnya  yang  menyangkut dengan hukum pidana. Persoalan hukum pidana (jinayah) menjadi perhatian khusus bagi masyarakat Aceh. Ajaran Islam dianggap berlaku secara kaffah apabila hukum jiayah  dapat  dilaksanakan.  Namub  sebaliknya  bagi  pemerintah  Indonesia  tidak pernah  mengakui  hukum  jinayat  dan  tidak  pernah  mengizinkan  hukum  itu dilaksanakan di Aceh. Dalam kaitan ini pernah terjadi konflik beberapa kali dengan pemerintah  Indonesia  yang  disebabkan  salah  satunya  adalah  tidak  diberikan kewenangan melaksanakan syari’at Islam di Aceh. 1
Dengan perjuangan yang melehakan dan mengorbankan harta benda bahkan nyawa  akhirnya  masysrakat  Aceh  berhasil  memperjuangkan  niatnya  untuk menerapkan  syari’at  Islam  di  Aceh.  Tepatnya  pada  tahun  1999  lahirnya  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan  Aceh. Dengan  lahirnya  undang-undang  tersebut  terbukalah  peluang  untuk  dapat melaksanakan syari’at Islam termasuk di dalammnya tentag hukum jinayah. Namun dengan  lahirnya  undang-undang  tersebut  belum  bisa  hukum  jinayat  dilaksanakan sepenuhnya  karena  masih  adanya  kendala  yaitu  belum  ada  aturan  pelaksana. Kemudian baru sempurna setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah  Aceh  dikeluarkan, maka  barulah  hukum  jinayat  dapat  dilaksanakan  di Aceh dalam segala aspek.
Setelah  adanya  dasar  hukum  pelaksanaan  syari’at  Islam  sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi tugas Pemerintah Aceh dalam menyediakan perangkat lunak dan perangkat keras. Salah satu perangkat lunak yang segera mungkin harus
1 Syari’at Islam yang dimaksudkan adalah tidak hanya salah satu dalam aspek tetapi seluruh aspek kehidupan termasuk hukum jinayah
disediakan  terkait  dengan  pelaksanaan  hukum  jinayat  adalah  peraturannya  yang kemudian disebut dengan qanun. 2 Hal ini diperlukan untuk pedoman bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dan bagi masyarakat agar dapat menyesuaikan sikap dan perilakunya tentang hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Dalam menyusun sebuah peraturan juga harus mengikuti tata aturannya, dengan kata lain aturan harus dibuat sesuai aturan.
Demikian juga halnya  untuk membuat sebuah aturan juga harus mengikuti teori-teori yang telah dibuat oleh para ahli agar aturan yang dibuat tidak multi tafsir dan  mampu  dilaksanakan  oleh  masyarakat  sebagai adresad hukum.  Sebagaimana dijelaskan oleh Lili Rasjidi bahwa pembentukan hukum dalam suatu sistem hukum sangat  ditentukan  oleh  konsep  hukum  yang  dianut  oleh  suatu  masyarakat  hukum, dan  juga  oleh  kualitas  pembentuknya. 3 Indonesia  yang  menganut  sistem  Eropa Kontinental atau cipil law , maka sudah tentu harus dibuat dalam bentuk qanun yang tertulis dan mengandung kewajiban-kewajiban untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu  sebagai  ciri  kahs  sistem cipil  law .  Pembentukan  sebuah  peraturan  dalam sistem  hukum  terdiri  dari  subtansi  hukum,  struktur  hukum  dan  budaya  hukum masyarakat, ketiga hal ini harus berlaku seimbang agar sebuah aturan berlaku efektif dalam masyarakat. Namun dalam kajian ini lebih difokuskan pada subtansi hukum dilihat  dari  segi  kejelasan  bahasa  yang  digunakan  dan  jenis-jenis  kejahatan  yang diatur dalam qanun jinayat.
Untuk  mengarahkan  masyarakat  patuh  kepada  hukum,  harus  dimulai  sejak hukum atau peraturan lainnya dibuat. Dalam sistem hukum positif hal ini tidak begitu dipersoalkan karena setiap hukum yang sudah diundangkan dianggap diketahui oleh masyarakat  dan  pemerintah  boleh  memaksakan  keberlakuannya  sebagaimana
2 Qanun Aceh Adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat  Aceh. Lihat pasal  1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Undang-Undang Pemerintahan Aceh
3 Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem (Bandung: Manda Maju, 2003), 162.
disebutkan  dalam  Asas Eidereen  Wordt  Geacht  De  Wette  Kennen (setiap  orang dianggap  mengetahui  hukum),  artinya  apabila  suatu  undang-undang  telah diundangkan,  maka  undang-undang  itu  dianggap  telah  diketahui  oleh  warga masyarakat,  sehingga  tidak  ada  alasan  bagi  yang  melanggarnya  untuk  mengelak dengan mengatakan bahwa undang-undang itu belum diketahui berlakunya .
Namun  demikian,  masyarakat  belum  tentu  dapat  mengetahui  hukum  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  yang  begitu  banyak  setiap  tahunnya  apalagi  untuk memahaminya  dengan  baik.  Demikian  juga  untuk  membuat  hukum  dipatuhi  oleh masyarakat  dan  tidak  perlu  terlalu  dipaksakan  keberlakuannya  maka  dalam pembuatannya harus dilihat langkah-langkah atau tata cara pembuatan hukum yang dapat  ditemukan  dalam  teori-teori  pembuatan  hukum.  Maka  dalam  kajian  ini mencoba melihat kembali apakah qanun hukum jinayat telah dibuat berdasarkan tata cara pembuatan qanun yang baik. Selain itu untuk melihat jenis kejahatan yang diatur dalam qanun jinayat tersebut.
Qanun  Hukum  Jinayah  sudah  dibuat  dan  diundangkan  serta  sudah dilaksanakan di Aceh dengan segala kelebihan dan kekurangannya.  Namun dalam kenyataannya masih banyak menyisakan masalah baik terkait dengan subtansinya, penegakannya  maupun  masyarakat  yang  menerimanya.  Terkait  dengan  subtansi Qanun  Hukum  Jinayah  yang  menjadi  perhatian  dalam  tulisan  ini  adalah  masih banyak  pihak  yang  menggugatnya. 4 Baik  gugatan  itu  berupa  masukan-masukan untuk perbaikan, menambah materi yang harus diatur dalam qanun maupun gugatan untuk  meniadakan  pemberlakuan  Qanun  Hukum  Jinayah  di  Aceh.  Berdasarkan permasalahan  tersebut  maka  dalam  kajian  ini  mencoba  melihat  kesesuai  subtansi qanun  Hukum  Jinayah  dengan  teori  pembuatan  hukum  yang  terkait  dengan  asas-
4 HTTPS://icjr.or.id.  ICJR-  The  Institute for  Criminal  Justice  Reform.  Supriyadi  Widodo Eddiono, mengatakan bahwa QHJ bertentangan dengan HAM dan Diskriminasi terhadap perempuan.
(2 Nov 2015)---Mahkamah Agung menolak gugatan tersebut
asas,  bahasa  hukum  yang  digunakan  dan  jenis-jenis  kejahatan  yang  diatur  dalam qanun tersebut.

## B. Qanun  Hukum  Jinayah  dalam  Tata  cara  Pembuatan  Hukum  dan  Teori Pembuatan Hukum
Pembentukan  Qanun  Hukum  Jinayah  khususnya  dalam  kajian  ini menyangkut dengan    asas pembentukan peraturan perundang-undangan, ancaman hukuman, bahasa hukum yang digunakan dan jenis kejahatan. Tata aturan pembuatan hukum telah diatur dalam undang-undang dan qanun.  Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun. Qanun  Nomor 3 Tahun 2007 terdiri dari 14 bab dan 52 pasal. Dimulai dengan asas-asas pembentukan qanun yaitu asas  pembentukan  Peraturan  Perundang  undangan  dan  asas  yang  menyangkut dengan materi muatan qanun. Kemudian dalam bab III tentang materi muatan qanun pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten/Kota dapat memuat  ancaman  pidana  kurungan  paling  lama  6  bulan  dan/atau  denda  paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pada ayat (3) disebutkan bahwa Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman    pidana atau denda selain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  sesuai  dengan  yang  di  atas  dalam peraturan  perundang-undangan.  Namun  kedua ayat  ini  tidak  berlaku  untuk  Qanuh Hukum  Jinayah  sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  6  bahwa  Qanun  Aceh mengenai jinayah dikecualikan dari ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3). Artinya Qanuh Hukum Jinayah boleh memuat aturan hukuman yang berbeda, sebagaimana hukuman yang terdapat dalam Qanun Hukum Jinayah melebihi dari yang ditentukan dalam pasal 5 ayat (2) dan (3).
Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun pada bab IX mengatur juga tentang teknik penyusunan dan bentuk rancangan qanun dan lebih  spesifik  kemudian  diatur  dalam  Peraturan  Gubernur.  Terkait  dengan  azas pembentukan sebuah aturan h u kum juga disebutkan dalam Qanun Nomor 3 Tahun
2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun pasal 2 ayat (1) yaitu: Qanun dibentuk berdasarkan  asas  pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  meliputi:  a. Kejelasan  tujuan;  b.  Kelembagaan  atau  organ  pembentukan  yang  tepat;  c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; d. Keterlaksanaan; e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. Kejelasan rumusan; g. Keterbukaan; dan h. Keterlibatan publik.
Asas  pembentukan  peraturan  juga  disebutkan  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2004  tantang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terdapat dalam pasal 6 ayat (1) yaitu: (1) Materi Muatan  Peraturan  Perundang-undangan  mengandung  asas  :  a.  pengayoman;    b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika;  g.  keadilan;  h.  kesamaan  kedudukan  dalam  hukum  dan  pemerintahan;  i. ketertiban  dan  kepastian  hukum;  dan/atau  j.  keseimbangan,  keserasian,  dan keselarasan.
Asas-azas yang disebutkan dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara  Pembentukan  Qanun  berbeda  dengan  yang  ada  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2004  tantang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan,  hal  ini  memang  dibenarkan  oleh  undang-undang  tersebut sebagaimana  yang terdapat  dalam  pasal  6  ayat  (2)  yaitu:  Selain asas  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  Peraturan  Perundang-undangan  tertentu  dapat  berisi  asas lain  sesuai  dengan  bidang  hukum  Peraturan  Perundang-undangan  yang bersangkutan. Oleh  karena  itu Qanun  Hukum  Jinayah  juga  memuat  azas  yang berbeda  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  bab  2  pasal  2  bahwa  penyelenggaraan hukum  jinayat  berasaskan:  a.  keislaman  b.  legalitas  c.  dan  keseimbangan  d. kemaslahatan,  e.  perlindungan  hak  asasi  manusia,  f.  pembelajaran  kepada masyarakat (tadabbur).
Bila diperhatikan tentang asas-asas dalam Qanun Hukum Jinayah sebenarnya hanya  perbedaan  dari  segi  bahasa  atau  istilah  yang  digunakan,  sepertinya  oleh pembuat  qanun  hanya  untuk  mempertegas  dan  membuat  lebih  spesifik  untuk
menyesuaikan dengan kondisi daerah dan materi qanun yang bersumber dari ajaran Islam. Namun demikian dalam Qanun Hukum Jinayah asas kejelasan rumusan, dan asas  kepastian  hukum  tidak  disebutkan  lagi  karena  Qanun  Hukum  Jinayah  bukan qanun yang memuat tata cara pembuatan peraturan, melainkan qanun yang bersifat praktis aplikatif.
Asas kepastian hukum dan asas kejelasan rumusan merupakan dua asas yang harus  dimiliki  oleh  setiap  peraturan  agar  peraturan  yang  dibuat  menjadi  efektif berlaku  dalam  masyarakat.  Selain  itu  juga,  supaya  sebuah  aturan  hukum  berlaku efektif dalam masyarakat maka aturan tersebut harus berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis. Berlaku secara yuridis adalah sebuah aturan hukum harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada tidak bertentangan dengan aturan  yang  lebih  tinggi,  berlaku  secara  sosiologis  artinya  sebuah  aturan  hukum harus  sesuai  dengan  kenyataan  yang  hidup  dalam  masyarakat,  berlaku  secara filosofis adalah bahwa aturan hukum tersebut sesusi dengan sistem nilai masyarakat tempat hukum itu diberlakukan. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat membuat sebuah  aturan  hukum  berlaku  efektif  dalam  masyarakat  adalah  (1)  kaidah hukum/peraturan itu sendiri; (2) penegak hukum; (3) fasilitas yang diperlukan; (4) kesadaran masyarakat. 5
Qanun  Hukum  Jinayah  bila  dilihat  dari  segi  keberlakuan  secara  yuridis kelihatan bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kedudukannya  lebih  tinggi.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  lebih duluan  dibuat  dan  diakui  di  negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.    Namun  bagi masyarakat  Aceh  sepertinya  tidak  begitu  terpengaruh  dengan  hal  tersebut,  jika efektivitas  hukum  dikaitkan  dengan  keberlakuan  secara  yuridis,  jelasnya  bagi masyarakat  yang  menginginkan  semua  aturan  hukum  harus  bersumber  dari ajaran
5 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 62.
agamaya  (Islam),  sementara  aturan  yang  lebih  tinggi  yang  menjadi  pertentangan yang bukan bersumber dari ajaran agama yang dianut itulah yang harus ditinggalkan.
Namun  demikian,  apabila  sebuah  aturan  tidak  memiliki  landasan  yuridis tentunya tidak bisa dijalankan, konon lagi aturan hukum terseut  bertentangan dengan aturan  hukum  yang  mempunyai  landasan  yang  kuat.  Untuk  itulah  hukum  jinyat diperjuangkan  menjadi  hukum  positif  di  Indonesia.  Undng-Undang  Pemerintahan Aceh sudah cukup kuat menjadi landasan bagi lahirnya Qanun Hukum Jinayah di Aceh, oleh karena itu, keberadaan hukum jinayat di Aceh tidak ada persoalan lagi dari segi keberlakuan secara yuridis.
Dalam sebuah kesimpulannya, Prof. Alyasa’ Abubakar  menjelaskan bahwa kepada  Aceh  izin  untuk  menyusun  hukum  positif  berdasarkan  syari’at  Islam diberikan  secara  relatif  kuat  dari  segi  landasannya,  yaitu  berdasarkan  izin  dari undang-undang,  dan  relatif  memadai  dari  segi  wadahnya  yaitu  Qanun  Aceh  yang kewenangannya  dalam  menjatuhkan  sanksi  tidak  terikat  dengan  peraturan perundangan yang ada (peraturan yang membatasi sanksi dalam peraturan daerah) dan juga relatif luas dari segi cakupan isi, karena telah mncakup  bidang ahwa al- syakhsiyyah , mu’amalah dan jinayat. 6
Selanjutnya,  jika  efektivitas  hukum  dilihat  dari  segi  keberlakuan  secara sosiologis,  maka  Qanun  Hukum  Jinayah  sudah  jelas  permintaan  masyarakat  itu sendiri. Masyarakat Aceh sangat benci dengan kejahatan seksual, judi dan khamar. sebelum  lahirnya  Qanun  Hukum  Jinayah  mereka  mengambil  tindakan  sendiri (peradilan jalanan) bila menemukan kejahatn tersebut karena hukum yang ada dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  pada  waktu  itu  belum  mampu mengatasinya.    Sehingga  dengan  lahirnya  Qanun  Hukum  Jinayah  yang  memuat aturan  tentang  kejahatan  tersebut  merupakan  suatu  harapan  bagi  masyarakat.
6 Al Yasa’ Abubakar, Penerapan Syari’at Islam di Aceh , 2 ed. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2013), 392.
Kehadiran  Qanun Hukum Jinayat merupakan wadah untuk menampung nilai-nilai yang  hidup  dalam  masyarakat.  Kejahatan-kejahatan  yang  sangat  dilarang  dalam agama  sudah  ada  aturan  yang  mengaturnya  yang  bersumber  dari  ajaran  agama, sehingga  tumbuh  keyakinan  dan  kesadaran  bagi  masyarakat  untuk  mematuhinya, karena  mematuhi  hukum  yang  bersumber  dari  ajaran  agama  berarti  telah melaksananak ajaran agama sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah yang memiliki nilai ibadah.
Dalam buku Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah yang diterbitkan oleh Dinas  Syariat  Islam  Aceh  pada  bagian  pendahuluan  telah  mengemukakan  dasar filosofi  lahirnya  Qanun  Hukum  Jinayah  yaitu  Hukum  Jinayah  merupakan  jalan utama  untuk  melindungi  masyarakat  Aceh  dari  berbagai  perbuatan  maksiat  yang melanggar ajaran Allah SWT dan Rasulullah SAW sebagaimana tertera dalam al- Qur’an  dan  al-Sunnah.  Masyarakat  Aceh  meyakini  bahwa  dengan  melaksanakan hukum  jinayah,  akan  dapat  terwujud  kedamaian,  ketenangan,  kebahagiaan  dan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. 7
Untuk membuat sebuah aturan hukum menjadi efektif  dan punya kepastian hukum sudah dimulai sejak hukum itu dibuat, ketika merancang sebuah qanun, maka pengetahuan  tentang  perundang-undangan  sangat  diperlukan  terutama  berkaitan dengan  materi  yang  akan  diatur  dan  cara  menuangkan  dalam  qanun  secara  jelas, singkat dan mudah dipahami. Selanjutnya secara teknis apakah sudah tepat terutama menyangkut dengan bahasa  hukumnya agar hukum yang sudah rirancang  menjadi jelas dan tidak multi tafsir.
Terkait dengan bahasa yang digunakan dalam Qanun Hukum Jinayah, maka dapat  diuji  dengan  teori  pembuatan  hukum  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh Montesquieu yang dikutip oleh Sajtipto Rahardjo yang mengatakan bahwa hukum
7 Al Yasa’ Abubakar, Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), 12.
yang baik  harus dibuat dengan: 1) gaya bahasa yang padat dan sederhana. Jangan menggunakan kalimat-kalimat yang muluk dan retorik, 2) istilah-istilah yang dipilih hendaknya bersifat mutlak dan tidak relatif, gunanya untuk menghindari terjadinya multi  tafsir,  3)  membatasi  pada  hal-hal  yang  aktual,  menghindari  penggunaan perumpamaan atau bersifat hipotesis, 4) menggunakan bahasa yang dapat dijangkau oleh semua orang, 5) tidak boleh masalah pokok dikaburkan dengan pengecualian, pembatasan  atau  modifikasi,  kecuali  sangat  dibutuhkan,  6)  tidak  bersifat argumentatif,  agar  tidak  menimbulkan  multi  tafsir,  7)  isinya  jangan membingungkan. 8 Pembuatan hukum menurut teori di atas lebih ditujukan kepada kejelasan bahasa dan istilah yang digunakan.
Apabila  Qanun  jinayah  dilihat  dengan  mengikuti  kriteria  tersebut,  maka dapat dikatakan bahwa Qanun jinayah tidak ada persoalan dalam hal bahasa, namun beberapa istilah yang digunakan dapat dikatakan tidak populer karena istilah tersebut yang diambil dari kitab-kitab fiqh seperti khalwat, ikhtilath, mushaqah, maisir, qazaf dan  beberapa  istilah  lainnya,  istilah-istilah  tersebut  memang  tidak  dapat  dihindari karena qanun jinayah sumbernya dari ajaran agama.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  maka  pada  bagian  ini  akan  dicoba kemukakan pasal-pasal yang menyangkut dengan jarimah dan  ‘uqubat yang dalam Qanun  Hukum  Jinayah  terdapat  satu  bab  yaitu  bab  IV  terdiri  dari  sepuluh  bagian dengan jumlah 49 pasal yang dimulai dari pasal 15 sampai dengan pasal 64. Pada bagian kesatu mengatur jarimah khamar terdiri dari tiga pasal (15, 16, 17),  bagian kedua tentang jarimah maisir berjumlah lima pasal (18, 19, 20, 21, 22), bagian ketiga tentang  khalwat  berjumlah  du  pasal  (23,24),  bagian  keempat  tentang  ikhtilath berjumlah delapan pasal (25, 26, 27, 28,29, 30,31, 32), bagian kelima tentang zina berjumlah lima belas pasal (33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47), bagian  keenam  tentang  pelecehan  seksual  berjumlah  dua  pasal  (46,47),  bagian
8 Sajtipto Raharjdo, Ilmu Hukum , 5 ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 180.
ketujuh tentang pemerkosaan berjumlah Sembilan pasal (48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56), bagian kedelapan tentang qadzaf berjumlah enam pasal (57, 58, 59, 60, 61, 62),  bagian  kesembilan  tentang  liwath  hanya  satu  pasal  (63)  dan  baian  kesepuluh tentang musahaqah juga mengatur hanya dalam satu pasal (64).
Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa delapan jenis jarimah/perbuatan pidana menggunakan bahasa Arab atau bahasa fiqih dan dua jenis jarimah/perbuatan  pidana  menggunakan  bahasa  Indonesia  yang  sudah  populer digunakan  dan  sudah  sangat  dipahami  oleh  masyarakat  yaitu  jarimah  pelecehan seksual dan jarimah pemerkosaan. Penggunaan istilah yang tidak populer atau istilah dalam bahasa Arab yang diambil dari kitab-kitab fiqih terhadap delapan jenis jarimah tersebut sebagiannya mungkin tidak dapat dihindari karena istilah tersebut hanya ada dalam  hukum  Islam  seperti  khalwat,  ikhtilath  dan  zina.  Sedangkat  istilah  maisir, khamar, liwath dan musahaqah juga menggunakan istilah dalam bahasa Arab atau istilah yang ada dalam hukum Islam walaupun istilah tersebut sebenarnya ada juga dalam  hukum  sekuler  (judi,  minuman  keras,  guy,  lesbian).  Hal  ini  dilakukan mungkin  untuk  mempertegas  bahwa  adanya  perbedaan  tata  aturan  antara  hukum Islam dengan hukum sekuler tentang jarimah-jarimah tersbut, selain itu pula untuk meningkatkan  keyakinan  masyarakat  bahwa  Qanun  Hukum  Jinayah  benar-benar bersumber dari ajaran agama.
Penggunaan  istilah-istilah  yang  tidak  popular  dilihat  dari  teori  yang  telah disebutkan di atas khususnya tentang kejelasan bahasa yang digunakan kiranya tidak ada  pertentangan  dengan  istilah-istilah  yang  digunakan  dalam  Qanun  Hukum Jinayah. Kejelasan bahasa dalam hal ini menyangkut dengan istilah yang ada dalam qanun tidak mesti harus menggunakan bahasan Indonesia, konon lagi aturan tersebut bersumber  dari  ajaran  agama  (hukum  Islam)  yang  berbahasa  Arab  tentunya  tidak dapat dialihbahasakan melainkan harus diterjemahkan dalam satu bahkan beberapa kalimat jika dipaksakan menggunakan bahasa Indonesia. Jika hal ini dilakukan untuk membuat  sebuah  aturan  tentu  akan  terjadi  mubazzir  kata-kata  yang  akan
menyebabkan sebuah aturan menjadi tidak efektif bahkan seperti sebuah karya tulis tentang ilmu hukum.
Kendatipun  ada  istilah-istilah  baru  yang  tidak  dapat  dihindari  untuk  tidak menggunakannya  dan  istilah  tersebut  tidak  populer  dalam  hukum  nasional sebelumnya.  Bagi  masyarakat  Aceh  sebagai  tempat  pemberlakuan  qanun  tersebut tidak begitu terkendala dengan istilah-istilah yang ada dalam Qanun jinayah, bahkan mereka merasa bangga dengan adanya istilah yang digunakan sesuai dengan bahasa agama mereka kendatipun bagi mereka istilah tersebut tidak begitu dipahami dengan baik. Untuk menghindari ketidakpahaman masyarakat terhadap istilah-istilah yang dianggap  asing  dan  tidak  popular  yang  ada  dalam  Qanun  sudah  diberikan penjelasannya  masing-masing.  Untuk  lebih  familiar  dengan  istilah-istilah  yang dianggap asing dalam Qanun Hukum Jinayah tentunya harus disosialisasikan dengan baik,  dengan  program  penyuluhan  hukum  yang  berkelanjutan agar  qanun  tersebut lebih dapat dipahami oleh masyarakat. Pemahaman terhadap hukum yang memadai merupakan salah satu unsur untuk meningkatkan kepatuhan hukum dan kepatuhan hukum yang baik akan menuju keefektivitas sebuah aturan hukum.
Di sisi lain, Qanun jinayah yang diberlakukan di Aceh menjadi hukum yang populer,  karena  Qanun  jinayat  ini  banyak  mendapat  sorotan  baik  di  tingkat lokal, nasional maupun internasional, sehingga untuk mengenal dan memahaminya bukan suatu yang sulit dibandingkan dengan peraturan hukum lainnya yang kadangkala dan bahkan tidak diketahui adanya.  Dengan seringnya mendapat sorotan dari berbagai pihak  akan  membuat  qanun  jinayah  ini  dibahas  dalam  berbagai  kesempatan,  baik dalam bentuk seminar maupun bentuk lainnya, sehingga dengan sendirinya qanun ini sudah disosialisasikan dan menjadi tidak asing lagi bagi masyarakat, namun harus ada  penjelasan  lanjutan  oleh  pihak  terkait  yang  sangat  memahaminya,  karena sosialisasi  liar  dan  terjadi  dengan  sendirinya  dapat  memungkinkan  pengkaburan makna dan tujuan diberlakukannya hukum jinayah di Aceh.
Kemudian  Achmad  Ali  salah  seorang  ilmuan  hukum  yang  telah  mengkaji faktor-faktor  yang  mempengaruhi  ketaatan  hukum  mengemukakan  bahwa  ada beberapa faktor yang terkait dengan materi hukum, kiranya hal ini dapat digunakan untuk  melihat  Qanun  jinayah,  yaitu  relevansi  aturan  hukum  secara  umum  dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu, kejelasan rumusan subtansi aturan hukum, aturan harus bersifat melarang jangan bersifat  mengharuskan,  sanksi  yang  diancam  oleh  aturan  hukum  tersebut  harus sepadan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar, dan berat ringannya sanksi. 9
Menyangkut dengan aturan hukum yang bersifat melarang, maka tidak ada masalah dengan Qanun jinayah, semua aturan yang ada dalam Qanun jinayah bersifat melarang, hal ini memang telah dipertimbangkan oleh para perumus hukum jinayat. Mengenai sanksi-sanksi yang diatur di dalam Qanun jinayat ada dua jenis hukuman yaitu ‘uqūbah hudūd dan ‘uqūbah ta’zῑr. ‘Uqūbah hudūd tidak dapat diganggu gugat karena  telah  ditetapkan  dengan  jelas  dalam  al-Qur’an,  sedangkan ‘uqūbah  ta’zῑr dibagi  dua,  pertama uqūbah  ta’zῑr utama  yang  bentuk  dan  besarannya  ditentukan dalam Qanun, yang kedua uqūbah ta’zῑr pelengkap yang hanya bentuknya saja diatur dalam  Qanun  sedangkan  besarannya  dan  alasan  serta  pertimbangan  untuk menjatuhkannya diatur dalam Peraturan Gubernur. 10 Menyangkut dengan sanksi itu harus sepadan dengan kejahatan yang dilakukan, maka dapat dilihat  dalam Qanun jinayah  dari  adanya  pembagian  pengaturan  tentang  sanksi.  Hal  itu  menunjukkan adanya  pertimbangan  bahwa  sanksi  itu  harus  sepadan  dengan  pelanggaran, pengaturan sanksi antara satu jarimah dengan jarimah lainnya berbeda sesuai dengan berat ringannya jarῑmah yang dilakukan.
Kebanyakan penggugat qanun ini selalu melihat ancaman hukuman sebagai hal yang tidak sesuai dengan kesalahan, hukumannya sangat berat, primitif dan lain
9 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan , 5 ed. (Jakarta: Kencana, 2013), 376–78.
10 Abubakar, Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat , 59.
sebagainya.  Menyangkut  dengan  persoalan  tersebut  sepertinya  perlu  penjelasan tentang  kejahatan  yang  diatur  dalam  qanun  tidak  hanya  penjelasan  tentang  berat ringannya hukuman saja, karena ancaman hukuman atau sanksi selalu terkait dengan kejahatan yang dilakukan.
Sebuah kejahatan yang diakui oleh suatu kelompok masyarakat belum tentu merupakan kejahatan bagi kelompok masyarakat lainnya atau suatu kejahatan yang dianggap  berat  oleh  suatu  kelompok  belum  tentu  dianggap  berat  oleh  kelompok lainnya.  Demikian  juga  dengan  jarimah  atau  kejahatan  yang  diatur  dalam  Qanun Hukum  Jinayah. 11 Bagi  sebagian  kelompok  masyarakat  terutama  masyarakat  non- muslim atau bahkan masyarakat muslim sendiri yang sudah terbiasa dengan kondisi atau budaya masyarakat tertentu tidak lagi menganggap kejahatan tersebut sebagai kejahatan yang berat. Dengan kata lain nilai-nilai dan budaya yang dianut oleh suatu masyarakat berbeda dengan masyarakat lain. Masyarakat Aceh sebagai masyarakat religious yang telah menjalankan ajaran agama secara turun temurun dalam waktu yang lama tentunya memiliki nilai-nilai tersendiri yang dianut dan dipertahankannya. Masyarakat Aceh menganggap sepuluh kejahatan yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayah tersebut merupakan suatu kejahatan yang berat dan sangat dibenci (bahkan ada beberapa kejahatan lainnya yang sangat dibenci masyarakat yang belum diatur dalam  qanun  tersebut),  sehingga  hukuman  yang  diatur  dalam  qanun  juga  sudah sepantasnya dan sesuai dengan beratnya kejahatan.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum jinayah memang tidak dapat diberlakukan dalam masyarakat yang tidak berbudaya Islami atau masyarakat yang menganut  nilai-nilai  di  luar  ajaran  Islam  karena  berbeda  cara  pandang  dan  akan merasakan  berat  untuk  dilaksanakan.    Hukum  jinayah  mempunyai  ekosistem tersendiri yaitu untuk masyarakat muslim yang menjalankan nilai-nilai Islami dalam
11 Pasal  3  ayat  (2)  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat  mengatur sepuluh  macam  jarimah  meliputi:  khamar,  maisir,  khalwat,  ikhtilath,  zina,  pelecehan  seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, dan musahaqah.
kehidupannya.  Oleh  karena  itu,  untuk  memberlakukan  hukum  jinayah  pada  suatu masyarakat  harus  dilihat  kondisi  budaya  masayarakat  dan  dilanjutkan  dengan memperbaiki  masyarakatnya  terlebih  dahulu  dalam  segala  aspek,  baik  aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan dan aspek lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.

## C. Jenis-Jenis Kejahatan yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayah
Selain ada beberapa hal terkait Qanun Hukum Jinayah dan kepatuan hukum yang  menyangkut  dengan  bahasa,  istilah  yang  digunakan,  dan  sanksi  yang  diatur dalam qanun jinayah, maka ada hal lainnya menyangkut dengan jenis kejahatan yang diatur dalam sebuah aturan hukum itu sendiri. Larangan melakukan antara satu jenis kejahatan dengan jenis kejahatan lainnya tidak akan sama tingkat kepatuhan hukum masyarakat. Tidak semua kejahatan memiliki tipe yang sama, melainkan memiliki tipe  yang  berbeda,  ada  tipe  kejahatan  yang  mudah  untuk  ditinggalkan  sehingga aturan  hukum  yang  melarang  kejahatan  tersebut  mudah  untuk  dipatuhi,  namun sebaliknya ada tipe kejahatan yang sulit untuk ditinggalkan.
William  Chambliss  membuat  penggolongan  kejahatan  menjadi  dua  jenis kejahatan,  yaitu  kejahatan  ekspresif  dan  kejahatan  instrumental , sebuah  kejahatan tergolong  ekspresif  jika  hal  itu  menyenangkan  dengan  sendirinya,  kejahatan  itu dilakukan  hanya  untuk  mendapat  kesenangan  dan  kenikmatan.  Kejahatan  seksual dan kecanduan obat-obatan merupakan salah satu contohnya. Kejahatan instrumental seperti  penggelapan,  penghindaran  pajak  penghasilan  adalah  sebagai  sarana  bagi tujuan  tertentu.  Hukum  lebih  bisa  mengatasi  kejahatan  instrumental  daripada kejahatan ekspresif, walaupun hal ini bukan sebagai ketentuan mutlak 12
Qanun Hukum Jinayah mengatur 10 jenis kejahatan /jarῑmah yaitu; khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath dan
12 Lawrence  M.  Friedman, Sistem  Hukum  Perspektif  Ilmu  Sosial ,  3  ed.  (Bandung:  Nusa Media, 2009), 110–11.
musahaqah.  Kejahatan khamar tergolong ke dalam kecanduan obat-obatan dilihat dari penggolongan William Chambliss, kejahatan khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, liwath dan musahaqah tergolong ke dalam kejahatan seksual. Dengan  demikian  dapat  dikatakan  sembilan  puluh  persen  (90  %)  jenis  kejahatan yang  diatur  dalam  Qanun  Hukum  Jinayah  dapat  digolongkan  ke  dalam  kejahatan ekspresif . Dalam  hal  ini  kejahatan  maisir  (kejahatan  instrumental)  lebih memungkinkan beralih kepada kejahatan ekspresif bila dilakukan terus menerus dan sudah  menjadi  kebiasaan  sehingga  menimbulkan  kesenangan  bagi  orang  yang melakukannya.  Sedangkan  qadzaf  (kejahatan  instrumental)  hampir  tidak memungkinkan beralih tipenya menjadi kejahatan ekspresif . Dalam kejahatan qadzaf tidak ada kesenangan dan kenikmatan langsung di dalamnya, kejahatan itu dilakukan sebagai  sarana  dan  tujuan  tertentu,  jelasnya  kejahatan  qadzaf  tidak  memberikan kenikmatan atau kesenangan langsung kepada pelakunya.
Berdasarkan  teori  tersebut,  dapat  maklumi  bahwa  Qanun  Hukum  Jinayah akan  mendapat  tantangan  tersendiri  pada  tataran  implementasi,  karena kecenderungan orang melakukan kejahatan tersebut sangat tinggi, sedangkan sanksi yang  diancamkan  kepada  pelaku  menurut  Chambliss  tidak  begitu  efektif  untuk menekan kejahatan tersebut. Kenyataan ini apabila dikaitkan dengan teori peringkat kepatuhan  hukum  yang  dikemukakan  oleh  H.C  Kelman  yang    membagi    kualitas ketaatan hukum  dalam tiga jenis yaitu Compliance (taat hukum karena takut sanksi), indentification (taat  hukum  untuk  menjaga  hubungan  baik  dengan  pihak  lain,  dan internalization (taat  hukum  karena  sesuai  dengan  nilai-nilai intrinsik yang dianutnya). 13 Maka  sanksi  atau  hukuman  tidak  begitu  berpengaruh  pada  derajad kepatuhan hukum masyarakat, sehingga harus ditindaklanjuti dengan hal-hal lainnya yang kiranya dapat meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat.
13 Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan , 347–48.
Oleh  karena  itu,  bukanlah  sanksi  yang  berupa  cambukan  yang  perlu dimunculkan  dalam  penerapan  hukum  jinayah  di  Aceh  dengan  harapan  untuk meningkatkan kepatuhan hukum, melainkan nilai-nilai moral masyarakat yang harus diperbaiki  terlebih  dahulu  sampai  timbul  kesadarannya.  Pada  batang  tubuh  qanun jinayah nomor 6 tahun 2014 terdiri dari 10 bab dan 75 pasal. Qanun ini mengandung asas keislaman, legalitas, keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan hak asasi manusia, dan asas pembelajaran kepada masyarakat. Asas ini dirumuskan sebagai dasar filosofis bagi perumusan norma hukum jinayah dalam batang tubuh qanun,  sekaligus  menjadi  referensi  dalam  penegakan  hukum  jinayah  di  tengah- tengah masyarakat Aceh . 14
Asas  kemaslahatan  dan  asas  pembelajaran  kepada  masyarakat  perlu diaplikasikan  dengan  baik  dalam  masyarakat.  Bagaimana  kemaslahatan  yang diperoleh oleh masyarakat dengan kehadiran qanun jinayah ini dan apa sajakah hak- hak  masyarakat  yang  terlindungi.  Hal  ini  harus  tersampaikan  dengan  baik  kepada masyarakat  agar  masyarakat  tumbuh  kesadarannya  untuk  mematuhi  hukum. Demikian juga dengan asas pembelajaran kepada masyarakat tidak hanya diartikan dan  diaplikasikan  oleh  penegak  hukum  dengan  cara  represif,  hanya  semata  mata menakut-nakuti dengan ancaman hukuman yang berat, akan tetapi penegak hukum dapat memahami dan menanam pemahaman kepada masyarakat bahwa menghindari diri  dari  kejahatan  sebagai  bentuk  kepatuhan  kepada  Allah  yang  bernilai  ibadah. Selain itu juga harus adanya tindakan pencegahan yang dilakukan sedemikian rupa agar  masyarakat  tidak  dekat  dengan  kejahatan  tersebut,  bila  semua  hal  telah dilakukan  dan  masih  ada  pelanggaran-pelanggaran  yang  terjadi  dalam masyarakat baru  ditindaklanjuti  dengan  tindakan  hukum  yang  tegas,  karena  tindakan  hukum dengan  hukuman  yang  berat  akan  berpengaruh  juga  pada  kepatuhan  hukum masyarakat.
Dalam  Islam  terutama  menyangkut  hukuman  hudūd  yaitu  hukuman  yang telah ditentukan dalam al-Quran, tidak mungkin tidak berpengaruh pada kesadaran manusia, hukuman akan menimbulkan rasa sakit dan jera tentunya akan berpengaruh pada rasa takut seseorang sehingga akan merasa enggan untuk mengulanginya, dan akan menjadi pelajaran bagi orang lainnya. Namun demikian, hukuman bukan satu- satunya  jalan  untuk  mengurangi  tingkat  kejahatan,  banyak  hal  lain  yang  harus diperbaiki sebelum sampai pada tingkat menjalankan hukuman. Dalam Islam sangat dianjurkan  pembinaan masyarakat  terlebih  dahulu  untuk  memberikan  pemahaman tentang  hukum.  Beriringan  dengan  itu  pula  dilakukannya  usaha-usaha  untuk menutup jalan kemungkaran agar orang tidak sampai berbuat kejahatan dalam arti menghambat orang jangan sampai kena hukuman. Di samping itu, dilakukan  juga upaya-upaya dalam memperbaiki aspek-aspek non-hukum, seperti aspek ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya yang akan berpengaruh pada hukum. William J Chambliss  dan  Robert  B  Seidman  mengatakan  bahwa  Penegakan  hukum  perlu dipertimbangkan faktor luar yaitu semua kekuatan dari individu dan masyarakat ( all other  society  and  personal  force )  yang  melingkupi  seluruh  proses,  yaitu  tahapan formulasi,  aplikasi  dan  eksekusi  sangat  dipengaruhi  oleh  faktor  di  luar  hukum: ekonomi, politik, budaya, pendidikan, kepentingan dan kekuasaan. 15
Factor non-hukum yang harus diperhatikan terkait dengan hal ini adah hal- hal  yang  dapat  mempengaruhi  atau  mendorong  orang  melakukan  kejahatan  yang nota  benenya  adalah  kejahatan  ekspresif . Faktor-faktor  yang  mendorong  pada kejahatan ekspresif bisa berupa tontonan, fasilitas publik, kesempatan dan lainnya harus  dikelola  dengan  baik,  jangan  sampai  hal-hal  tersebut  dapat  membuka  jalan yang lebar bagi masyarakat untuk berbuat kejahatan, dan sebaliknya, harus adanya
15 Syahrul  Mahmud, Penegakan  Hukum  Lingkungan  Indonesia (Yogyakarta:  Graha Ilmu, 2012), 164.
program-program  yang  dapat  mengalih  perhatian  dari  kecenderungan  berbuat kejahatan.
Islam telah mengajarkan dengan sempurna dalam memperbaiki faktor-faktor di  luar  hukum  sebelum  sebuah  aturan  hukum  dilaksanakan.  Rasulullah  terlebih dahulu menanamkan tauhid dan memperbaiki akhlak ketika berada di Makkah, baru kemudian di Madinah dilaksanakan hukum secara bertahap sesuai dengan turunnya ayat-ayat hukum secara bertahap dan seiring dengan itu pula turut diperbaiki faktor- faktor non-hukum sampai akhirnya Islam dapat dijalankan secara kāffah. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa hukum baru dapat dijalankan dengan baik apabila faktor- faktor non-hukum juga dalam kondisi baik, demikian juga dengan hukum jinayah yang diberlakukan di Aceh akan mengalami kendala bila faktor-faktor non-hukum lainnya tidak dijaga dengan baik dan diselaraskan dengan syari’ah. Faktor ekonomi, politik,  pendidikan,  sosial-kebudayaan  harus  diperbaiki  beriringan  dengan palaksanaan hukum jinayah, sehingga kemaslahatan akan dirasakan oleh masyarakat dan  hak-hak  masyarakat  aka  terlindungi  dengan  adanya  sebuah  aturn  hukum,  dan pada akhirnya masyarakat akan menyadari pentingnya ketaatan pada sebuah aturan hukum (dalam hal ini adalah hukum jinayah).

## D. Kesimpulan
Pembentukan  Qanun  Hukum  Jinayah  dari  segi  asas-asasnya,  kejelasan bahasa  yang  digunakan  dapat  dikatakan  sudah  memenuhi  syarat-syarat  yang ditentukan  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2004 tantang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun serta teori-teori pembentukan hukum yang  dikembangkan  oleh  para  ahli  hukum.  Namun  demikian  ada  beberapa  istiah yang  tidak  populer  digunakan  dalam  qanun  karena  memang  tidak  dapat  dihindari karena  qanun  terseubt  bersumber  dari  ajaran  agama  namun  hal  ini  sudah  teratasi dengan adanya penjelasan dalam qanun itu sendiri.
Dominan kejahatan yang diatur dalam qanun tersebut bersifat ekspresif yaitu suatu  kejahatan  yang  membawa  kenikmatan  langsung  dan  orang  yang  melakukan hanya untuk mendapatkan kenikmatan tersebut, sehingga kejahatan dalam bentuk ini sukar untuk dicegah tetapi bukan sesuatu hal yang tidak dapat dicegah sama sekali, karena dalam ajaran Islam pembinaan masyarakat harus dilakukan terlebih dahulu atau minimal bersamaan dengan pelaksanaan sebuah aturan hukum.

## Daftar Kepustakaan
Abubakar, Al Yasa’. Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat . Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.
———. Penerapan Syari’at Islam di Aceh . 2 ed. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2013.
Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan . 5 ed. Jakarta: Kencana, 2013.
Ali, Zainuddin. Sosiologi Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Amin, Muhammad Suma, dkk. Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan
Tantangan. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
Asshiddiqie, Jimly. “Contemporary issues on constitutional law.” In Advancing Rule of Law in a Global Context , 288–233, 2020.
Bianchi, Andrea, Saab, Anne. “Fear and international law-making: An exploratory inquiry.” Leiden Journal of International Law 32, no. 3 (2019): 351–365.
D’Avray, David L., Menski, Werner. “Authenticating Marriage: The Decree Tametsi in a Comparative Global Perspective.” Rechtsgeschichte - Legal History , no. 27 (2019): 071–089.
Friedman, Lawrence M. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial . 3 ed. Bandung: Nusa Media, 2009.
Halim, Abdul. Politik Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Ciputat, 2005.
Hefner,  Robert  W.,  ed. Routledge  Handbook  of  Contemporary  Indonesia .  New York : Routledge, 2018.: Routledge, n.d.
Lukito, Ratno. “Shari’ah and The Politics of Pluralism in Indoneisa.” Studi Islamicka 14,  Number,  no.  Pluralisme,  Politik  Hukum,  Indonesia  (2007):  265–284. http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/studia-islamika/article/view/545/443.
Mahmud,  Syahrul. Penegakan  Hukum  Lingkungan  Indonesia .  Yogyakarta:  Graha Ilmu, 2012.
Putra, Lili Rasjidi dan Wyasa. Hukum Sebagai Suatu Sistem . Bandung: Manda Maju,
2003.
Raharjdo, Sajtipto. Ilmu Hukum . 5 ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
Ranganathan, Surabhi. “Ocean Floor Grab: International Law and the Making of an
Extractive  Imaginary.” European  Journal  of  International  Law 30,  no.  2 (2019): 573–600.
Rasjidi, Lili. Hukum sebagai Suatu Sistem. Bandung: Manda Maju, 2003.
Rosyadi, Rahmat dan Rais Ahmad. Formalisasi Syariat Islam di Aceh, Problema,
Solusi dan Implementasi. Jakarta: Logos, 2003.
Salim,  Arskal,  Azra,  Azyumardi,  ed.  “Shari’a and  Politics in  Modern  Indonesia.”
2003, n.d.
Sila, Muhammad Adlin. “Menantang Negara Sekuler: Upaya Islamisasi Hukum di Indonesia.” Studia Islamika 16, no. 2 (2009).
Triwahyuningsih,  Triwahyuningsih.  “Emancipatory  Of  Legal  Transendency  In
Indonesia: Study Of Moral Aspects In The Making Of Laws And Regulations In Indonesia.” Journal of Transcendental Law 1, no. 2 (2019).
Unger, Robert M. Teori Hukum Kritis. Bandung: Nusa Media, 2010.

## Perundang-undangan
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Aceh
Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2004  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentu kan Qanun