## Kebijakan Perencanaan Pembangunan: Sebuah Kajian Pustaka Terstruktur (Systematic Literatur Review)
Fikry Asyaif Hamas 1 , Salahudin 2
1 Universitas Muhammadiyah Malang, 2 Universitas Muhammadiyah Malang e-mail: 1 vikryhamas5@gmail.com e-mail: 2 salahudinmsi@umm.ac.id
Abstrak :  Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  melihat  sebuah  proses  kebijakan  dalam  perencanaan pembangunan  di  terapkan.  Didasari  oleh  sebuah  kebijakan  pemerintah  yang  memiliki  peran  penting  dalam sebuah  pemberian  kebijakan  dalam  rangkaian  konsep  dan  asas  yang  menjadi  pedoman  dan  dasar  rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan perencanaan pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode literatur dengan menggunakan pendekatan studi literatur dengan mengkaji dari beberapa artikel jurnal internasional yang  diakses  dari  Scopus,  dengan  kata  lain  penelitian  ini  menggunakan  bahan-bahan  pustaka  tanpa melakukan  riset  lapang.  Penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  keberlangsungan  dari  sebuah  pembangunan tentu  didasari  oleh  sebuah  kebijakan  dan  perencanaan.  Dimana  kedua  aspek  tersebut  harus  dirumuskan secara  terstruktur  dan  sesuai  dengan  tujuan.  Kebijakan  perencanaan  pembangunan  tentu  memerlukan sebuah proses yang harus didasri dari kebutuhan suatu daerah atau negara. Kebijakan perencanaan tersebut perlu  dilakukan  dengan  melihat  beberapa  aspek  penting  seperti  penggunaan  lahan,  urbanisasi,  dukungan negara  dan  masyarakat,  zona  pembangunan,  mitigasi  perubahan  iklim  dan  kerjasama.  Tentu  dalam  hal  ini kebijakan  regulasi  perlu  dilakukan  melalui  berbagai  pendekatan  yang  logis.  Dalam  proses  tersebut pemerintah  perlu  melibatkan  stakeholder  dan  masyarakat  dengan  mengkaji  apa  saja  hal  yang  dibutuhkan dalam proses perencanaan pembangunan sehingga melahirkan kebijakan atau regulasi yang baik dan saling menguntungkan. Temuan menunjukkan pentingnya kerjasama dan partisipasi luas dari berbagai pemangku kepentingan, pengelolaan budaya yang baik. Keterbatasan tulisan ini adalah kurangnya data yang dikaji secara nasional  dikarenakan  tulisan  ini  dikaji  dari  artikel  yang  berbasis  internasional,  namun  disis  lain  tulisan  ini dapat dikatakan sesuai dengan dasar dari kebijakan perencanaan pembangunan. Dengan begitu, karya tulis berikutnya  perlu  dilakukan  dengan  membandingkan  terhadap  penerapan  kebijakan  perencanaan pembangunan yang lebih terkonsep.
Kata Kunci : Kebijakan, Perencanaan, Masyarakat, Pembangunan.
Abstract: This  study  aims  to  see  a  policy  process  in  development  planning  applied.  Based  on  a  government policy  that  has  an  important  role  in  a  policy  provision  in  a  series  of  concepts  and  principles  that  serve  as guidelines and basis for plans in the implementation of a work. Policy is understood as a direction or pattern of activities and not just a decision to carry out development planning. This study uses a literature method using a literature  study  approach  by  examining  several  international  journal  articles  accessed  from  Scopus,  in  other words  this  research  uses  library  materials  without  conducting  field  research.  This  research  reveals  that  the sustainability of a development is certainly based on a policy and planning. Where these two aspects must be formulated  in  a  structured  manner  and  in  accordance  with  the  objectives.  Development  planning  policy certainly requires a process that must be based on the needs of a region or country. Such planning policies need to be carried out by looking at several important aspects such as land use, urbanization, state and community support,  development  zones,  climate  change  mitigation  and  cooperation.  Of  course,  in  this  case,  regulatory policies  need  to  be  carried  out  through  various  logical  approaches.  In  this  process,  the  government  needs  to involve stakeholders and the community by examining what are needed in the development planning process so as  to  produce  good  and  mutually  beneficial  policies  or  regulations.  The  findings  show  the  importance  of cooperation and broad participation of various stakeholders, good cultural management. The limitation of this paper  is  the  lack  of  data  that  is  reviewed  nationally  because  this  paper  is  reviewed  from  international-based articles, but on the other hand this paper can be said to be in accordance with the basis of development planning policies.  That  way,  the  next  paper  needs  to  be  done  by  comparing  the  implementation  of  a  more  conceptual development planning policy.
Keywords : Policy, Planning, Society, Development.

## 1. Pendahuluan
Dalam  sebuah  negara  tentunya  tidak  ada  negara  yang  tidak  melakukan pembangunan  didalam  negaranya.  Pada  dasarnya,  pembangunan  merupakan  proses perubahan  menuju  sesuatu  yang  lebih  baik.  Artinya  dalam  sebuah  negara  adanya  suatu pembangunan  menjadi  sebuah  kemajuan  untuk  negara  tersebut.  Kondisi  yang  lebih  baik dari  keadaan  sebelumnya  menjadi  tujuan  tersendiri  dari  dilaksanakannya  sebuah pembangunan.  Dalam  sebuah  perencanaan  pembangunan  yang  dilakukan  tentu  harus memperhatikan  hal-hal  penting  yang  mendukung  terhadap  setiap  prosesnya.  Sebuah perencanaan  dilakukan  untuk  meminimalisir  aspek-aspek  yang  dapat  merugikan  serta tidak  berjalannya  pembangunan  sesuai  tujuan.  Dalam  sebuah  perencanaan  tentu dibutuhkannya  sebuah  kebijakan  yang  dapat  dikatakan  sebagai  akar  dari  tercapainya tujuan dari pembangunan tersebut.
Kebijakan menurut kamus bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan  cara  bertindak.  Istilah  ini  dapat  diterapkan  pada  pemerintahan,  organisasi  dan kelompok  sektor  swasta,  serta  individu.  Pendapat  lain  oleh  Richard  Rose  sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai  serangkaian  kegiatan  yang  sedikit  banyak  berhubungan  beserta  konsekuensi- konsekuensi  bagi  mereka  yang  bersangkutan  daripada  sebagai  keputusan  yang  berdiri sendiri.  Pendapat  kedua  ahli  tersebut  setidaknya  dapat  menjelaskan  bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan  dipahami  sebagai  arah  atau  pola  kegiatan  dan  bukan  sekedar  suatu  keputusan untuk melakukan sesuatu. Dengan begitu berdasarkan pendapat dari berbagai pengertian di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan  merupakan  sebuah  tindakan-  tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau  juga    pemerintah  yang  di  dalamnya  terdapat  sebuah  unsur  dan  keputusan  berupa upaya dari pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada, untuk mencapai dari sebuah maksud dan tujuan- tujuan  tertentu.
Menurut Suharno (2010: 52-53) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (intended risks) maupun yang tidak diharapkan (unintended risks). Dengan  begitu,  diperlukan  sebuah  evaluasi  kebijakan  yang  dapat  dikatakan  sebagai kegiatan  yang  mencakup  estimasi  atau  sebuah  penilaian  dari  kebijakan  yang  mencakup substansi, implementasi dan dampak yang akan terjadi. Evaluasi di pandang sebagai sebuah kegiatan  yang  fungsional.  Sehingga  dapat  dikatakan,  evaluasi  kebijakan  perencanaan pembangunan  tidak  hanya  dilakukan  pada  tahap  akhir  saja,  melainkan  perlu  dilakukan dalam  seluruh  proses  kebijakan  perencanaan  pembangunan.  Dengan  begitu,  evaluasi
Pencarian Artikel Pemetaan Topik Pembahasan Analisis Topik Konsep pembahasan terkait kebijakan Perencanaan Pembangunan
kebijakan  perencanaan  pembangunan  bisa  meliputi  tahap  perumusan  masalah-masalah dari  suatu  kebijakan,  program-  program  yang  diusulkan  untuk  menyelesaikan  masalah kebijakan, maupun tahap dampak kebijakan dan implementasi kebijakan tersebut.
Keberlangsungan  pembangunan  tentu  didasari  oleh  sebuah  kebijakan  dan perencanaan.  Dimana  kedua  aspek  tersebut  harus  dirumuskan  secara  terstruktur  dan sesuai  dengan  tujuan.  Kebijakan  perencanaan  pembangunan  tentu  memerlukan  sebuah proses  yang  harus  didasri  dari  kebutuhan  suatu  daerah  atau  negara.  Proses  tersebut dilakukan  dengan  cara  mengevaluasi  secara  keseluruhan  mulai  dari  sistem  hingga lingkungan. Diperlukan sebuah kajian mendasar yang dilakukan dari penelitian sebelumnya sehingga  menghasilkan  penelitian  terbaru  sesuai  dengan  arah  kebijakan  perencanaan pembangunan.  Dalam  hal  ini,  tujuan  dari  penulisan  adalah  untuk  memberikan  kajian terbaru  mengenai  kebijakan  perencanaan  pembangunan  yang  didasarkan  dari  artikel penelitian basis internasional. Dengan begitu penulis menyesuaikan dengan studi literatur artikel-artikel  tersebut  terhadap  penyusunan  argumen  dan  evaluasi  yang  mendalam sehingga  hasil  yang  didapatkan  akan  sesuai  dengan  tema  yang  diangkat  yaitu  Kebijakan Perencanaan Pembangunan.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  mengkaji  beberapa  artikel  yang  berkaitan  dengan kebijakan  perencanaan  pembangunan.  Sumber  data  yang  didapatkan  berasal  dari  artikel yang bereputasi internasional. Kajian ini berdasarkan beberapa pertanyaan antara lain: (1) Bagaimana kebijakan yang seharusnya diterapkan dalam perencanaan pembangunan? (2) Apa tema yang dominan dalam studi kebijakan perencanaan pembangunan? (3) Topik apa saja yang berkaitan dengan kebijakan perencanaan pembangunan? (4) Jenis pemetaan apa yang  digunakan  dalam  kebijakan  perencanaan  pembangunan?  (5)  Konsep  apa  saja  yang digunakan  dalam  studi  kebijakan  perencanaan  pembangunan?.  Pertanyaan-pertanyaan tersebut  dilakukan  pengkajian  berdasarkan  artikel  yang  ditemukan  di  databse  Scopus. Tahapan artikel yang direview berdasarkan dua tahapan yaitu: Pencarian artikel, pemetaan topik, analisis topik dan konsep pembahasan terkait kebijakan perencanaan pembanguan.
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data publikasi internasional yang berkaitan sesuai dengan tema penelitian yang didapatkan dari situs web www.scopus.com  Pengumpulan data dilakukan  dengan  cara  melakukan  penelusuran  melalui  Scopus  dengan  kata  kunci  Development, planning  dan  Policies  dengan  kategori  article  title,  abstract,  keywords  dalam  kurun  tahun  2020- 2021 dengan mendapatkan data Overlay Visualization di 2021.

## Gambar 1. Overlay Visualization di tahun yang sama yaitu tahun 2021

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## a. Hasil Penelitian
Dalam  hal  ini  konsep  hasil  dan  pembahasan  dijelaskan  pada  beberapa  visualisasi yang  memiliki  keterikatan  pada  penelitian  ini.  Hasil  riset  novelty  ini  dilakukan  dengan analisis  bibliometrik  menggunakan Vosviewer .  Dari  analisis  tersebut  menghasilkan pembgian  pembahasan  pada  tiga  jenis culster (perhatikan  pada  gambar  1.1).  Dimana gambar  tersebut  menunjukkan  67  tema  yang  dominan  dari  beberapa cluster yang diidentifikasi  dari  sekitar  80  artikel Scopus. Warna  yang  dipetakan  pada  kata  atau  tema yang  dominan  menunjukkan  daftar  masing-masing Cluter dengan  tema  yang  paling dominan.  Adanya  hal  tersebut  ditujukan  untuk  mengidentifikasikan  sebanyak  mungkin tema yang dominan yang dibahas pada penelitian sebelumnnya sesuai dengan artikel yang didapat yang kemudian menghasilkan sebuah riset novelty atau riset yang terbaharukan. Dari  hasil  penelusuran  melalui  database  Scopus  diperoleh  sebanyak  80  artikel perkembangan hasil penelitian tentang Development Planning Policies , kemudian dokumen diekspor ke format RIS dan diinput kemudian dianalisis dengan VOSViewer diperoleh hasil sebagai  berikut.  Hasil dari  Network-Visualization pada  Gambar  1.1  tersebut mengidentifikasikan bahwa visualisasi tersebut terbagi atas tiga Cluster sesuai dengan tema penelitian ini yaitu Kebijakan Perencanaan Pembangunan.
• Cluster 1 , terpetakan pada warna merah yang terdiri dari 26 item atau topik, yaitu : benefit, challenge, context, development, energy, environment, evaluation, framework, government,  implementation,  implication,  management,  opportunity,  prepective  , policy,  problem,  process  reasearch  resourch,  stakeholder,  strategy,  sustainability, sustainable development, system, technology, dan work.
• Cluster 2 ,  terpetakan  pada  warna  hijau  yang  terdiri  dari  21  topik  yaitu  : addition, analysis, area, change, city, climate change, difference, effect, factor, impact, increase, influence, level, model, population, region, risk, study, time, type, dan value.
• Cluster 3 , terpetakan pada warna biru yang terdiri dari 20 topik atau item, yaitu : acces, community, country, data, evidence, experience, health, infprmation, interview, knowledge,  outcome,  part,  participant,  person,  practice  quality,  role,  service,  survey, dan woman.
Pada cluster  pertama ,  tema  yang  paling  dominan  dibahas  oleh  Fu,  T,  and  Z  Jian., tahun  2021  yang  menegaskan  tentang  regulasi  yang  dirancang  dengan  baik  dapat mendorong  inovasi  untuk  solusi  "win-win".  Tentu  dalam  hal  ini  kebijakan  regulasi  perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan yang logis. Dalam proses tersebut pemerintah perlu melibatkan stakeholder dan  masyarakat  dengan  mengkaji  apa  saja  hal  yang  dibutuhkan dalam  proses  perencanaan  pembangunan  sehingga  melahirkan  kebijakan  atau  regulasi yang baik dan saling menguntungkan. Dalam hal ini diperlukan sebuah perencanaan yang melibatkan dua arah atau lebih, antar pemerintah-masyarakat- stakeholder.
James  E.  Anderson  (Irfan  Islamy,  2000:  17)  mendefinisikan  kebijakan  itu  adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang  pelaku  sekelompok  pelaku  guna  memecahkan  suatu  masalah  tertentu).  Dalam sebuah  teori  Implementasi  Kebijakan  yang  dikemukakan  oleh  George  Edward  III  yang dikutip  oleh  Budi  winarno,  (2002:  126-151)  faktor-faktor  yang  mendukung  implementasi kebijakan, yaitu :
a) Komunikasi.
Ada  tiga  hal  penting  yang  dibahas  dalam  proses  komunikasi  kebijakan,  yakni transmisi,  konsistensi,  dan  kejelasan  ( clarity ).  Faktor  pertama  yang  mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimlementasikan  keputusan  harus  menyadari  bahwa  suatu  keputusan  telah dibuat  dan  suatu  perintah  untuk  pelaksanaanya  telah  dikeluarkan.  Faktor  kedua yang  mendukung  implementasi  kebijakan  adalah  kejelasan,  yaitu  bahwa  petunjuk- petunjuk  pelaksanaan  kebijakan  tidak  hanya  harus  diterima  oleh  para  pelaksana kebijakan,  tetapi  komunikasi  tersebut  harus  jelas.  Faktor  ketiga  yang  mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintahperintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.
b) Sumber-sumber. Sumber-sumber  penting  yang  mendukung  implementasi  kebijakan  meliputi:  staf yang  memadai  serta  keahlian-keahlian  yang  baik  untuk  melaksanakan  tugas-tugas mereka,  wewenang  dan  fasilitas-fasilitas  yang  dapat  menunjang  pelaksanaan pelayanan publik.
c) Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku. Kecenderungan  dari  para  pelaksana  mempunyai  konsekuensi-konsekuensi  penting bagi  implementasi  kebijakan  yang  efektif.  Jika  para  pelaksana  bersikap  baik terhadap  suatu  kebijakan  tertentu  yang  dalam  hal  ini  berarti  adanya  dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.
d) Struktur birokrasi.
Birokrasi  merupakan  salah  satu  badan  yang  paling  sering  bahkan  secara keseluruhan  menjadi  pelaksana  kebijakan,  baik  itu  struktur  pemerintah  dan  juga organisasi-organisasi swasta (Budi Winarno, 2002 : 126-151).
Kebijakan dapat menunjang sebuah keefektifitas untuk mencapai sebuah tujuan dari adanya kebijakan tersebut. Dalam sebuah studi Mardiasmo (2009:132) berpendapat bahwa efektifitas  pada  dasarnya  berhubungan  dengan  pencapaian  tujuan  atau  target  kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang  harus  dicapai.  Kegiatan  operasional  dikatakan  efektif  apabila  proses  kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Pendapat H.Emerson yang dikutip Soewarno
Handayaningrat  S.  (1994:16)  yang  menyatakan  bahwa  “Efektivitas  adalah  pengukuran dalam  arti  tercapainya  tujuan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya.”  Hal  ini  sesuai  dengan pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Hidayat  (1986)  yang  menjelaskan  bahwa  :“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah  tercapai.  Dimana  makin  besar  persentase  target  yang  dicapai,  makin  tinggi efektivitasnya”. Menurut Sejathi (2011), efektivitas merupakan “ketepatgunaan, hasil guna, menunjang  tujuan.”  Soewarno  Handayaningrat  (1983)  dalam  Ade  Gunawan  (2003:2) menyatakan bahwa : “Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperincinya sasaran atau  tujuan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya”.  Ali  Muhidin  (2009)  juga  menjelaskan bahwa:  Efektivitas  juga  berhubungan  dengan  masalah  bagaimana  pencapaian  tujuan  atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur  atau  komponen,  serta  masalah  tingka  kepuasaan  pengguna/ client .  Dalam  menilai efektivitas  program  atau  kebijakan,  pendapat  Tayibnafis  (2000:23-36)  dalam  Ali  Muhidin (2009)  dirasa  dapat  menjelaskan  berbagai  pendekatan  evaluasi.  Pendekatan-pendekatan tersebut yaitu:
a) Pendekatan  eksperimental  ( experimental  approach ).  Pendekatan  ini  berasal  dari kontrol eksperimen yang biasanya dilakukan dalam penelitian akademik. Tujuannya untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum tentang dampak suatu program tertentu dengan mengontrol sabanyak-banyaknya faktor dan mengisolasi pengaruh program.
b) Pendekaatan yang berorientasi pada tujuan ( goal oriented approach ). Pendekatan ini memakai  tujuan  program  sebagai  kriteria  untuk  menentukan  keberhasilan. Pendekatan  ini  amat  wajar  dan  praktis  untuk  desain  pengembangan  program. Pendekatan  ini  memberi  petunjuk  kepada  pengembang  program,  menjelaskan hubungan antara kegiatan khusus yang ditawarkan dengan hasil yang akan dicapai.
c) Pendekatan  yang  berfokus  pada  keputusan  ( the  decision  focused  approach ). Pendekatan  ini  menekankan  pada  peranan  informasi  yang  sistematik  untuk pengelola  program  dalam  menjalankan  tugasnya.  Sesuai  dengan  pandangan  ini informasi  akan  amat  berguna  apabila  dapat  membantu  para  pengelola  program membuat  keputusan.  Oleh  sebab  itu,  evaluasi  harus  direncanakan  sesuai  dengan kebutuhan untuk keputusan program.
d) Pendekatan  yang  berorientasi  pada  pemakai  ( the  user  oriented  approach ). Pendekatan  ini  memfokuskan  pada  masalah  utilisasi  evaluasi  dengan  penekanan pada perluasan pemakaian informasi. Tujuan utamanya adalah pemakaian informasi yang potensial. Evaluator dalam hal ini menyadari sejumlah elemen yang cenderung akan mempengaruhi kegunaan evaluasi, seperti cara-cara pendekatan dengan klien, kepekaan,  faktor  kondisi,  situasi  seperti  kondisi  yang  telah  ada  ( pre-existing condition ),  keadaan  organisasi  dengan  pengaruh  masyarakat,  serta  situasi  dimana
Vol. 4 No. 1 Bulan April 2021 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836
evaluasi dilakukan dan dilaporkan. Dalam pendekatan ini, teknik analisis data, atau penjelasan  tentang  tujuan  evaluasi  memang  penting,  tetapi  tidak  sepenting  usaha pemakai dan cara pemakaian informasi.
e) Pendekatan  yang  responsif  ( the  responsive  approach ).  Pendekatan  responsif menekankan bahwa evaluasi yang berarti adalah evaluasi yang mencari pengertian suatu  isu  dari  berbagai  sudut  pandang  semua  orang  yang  terlibat,  berminat,  dan berkepentingan  dengan  program  ( stakeholder  program ).  Evaluator  menghindari satu  jawaban  untuk  suatu  evaluasi  program  yang  diperoleh  dengan  memakai  tes, kuesioner, atau analisis statistik, sebab setiap orang yang dipengaruhi oleh program merasakannya  secara  unik.  Evaluator  mencoba  menjembatani  pertanyaan  yang berhubungan  dengan  melukiskan  atau  menguraikan  kenyataan  melalui  pandangan orang-orang  tersebut.  Tujuan  evaluasi  adalah  untuk  memahami  ihwal  program melalui berbagai sudut pandang yang berbeda.
Dengan  begitu  efektifitas  dapat  dikatakan  menjadi  sebuah  tolak  ukur  dari  sebuah kebijakan  yang  dilahirkan  oleh  pemerintah  terhadap  perencanaan  pembangunan. Efektifitas  juga  dapat  menjadi  acuan  dari  sebuah  tercapainya  tujuan  yang  sesuai  dengan adanya  kebijakan  tersebut.  Dalam  membangun  perencanaan  tentu  dibutuhkan  sebuah partisipasi  khusnya  di  masyarakat.  Arimbi  (1993:1)  mendefinisikan  partisipasi  sebagai feed-forward  information  and  feedback  information.  Dengan  definisi  ini,  partisipasi masyarakat  sebagai  proses  komunikasi  dua  arah  yang  terus  menerus  dapat  diartikan bahwa  partisipasi  masyarakat  merupakan  komunikasi  antara  pihak  pemerintah  sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut.
Hal  tersebut  tentu  juga  akan  berkesinambungan  pada  indeks  pembangunan berkelanjutan.  Menurut  Zhang,  Y,  Y  Mao,  L  Jiao,  C  Shuai,  and  H  Zhang,  tahun  2021 menjelaskan bahwa era saat ini menentukan cara meningkatkan kualitas ekonomi, inovasi teknologi,  dan  kesejahteraan  manusia  dalam  batas  sumber  daya  dan  lingkungan  adalah tujuan  pembangunan  berkelanjutan  global.  Dengan  demikian,  penelitian  tentang  eko- efisiensi ,inovasi teknologi-eko dan kinerja kesejahteraan lingkungan memiliki arti penting untuk  meningkatkan  efisiensi  pengubahan  konsumsi  ekologis  menjadi  manfaat  ekonomi, inovasi  teknologi,  dan  kesejahteraan  manusia.  Sedangkan  pada  penyesuaian  aspek struktural,  kawasan  pusat  dalam  pengembangan  pembangunan  harus  memanfaatkan industrialisasi dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang baik dapat diterapkan guna merancang kebijakan dan strategi yang dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  berkelanjutan  melalui  inovasi  teknologi  dan perubahan struktural dengan menyesuaikan perkembangan dan kemajuan era.
Pada cluster ke dua , berdasarkan author dominan menurut Chen, Y, H Nie, J Chen, and  L  Peng.  2021  dalam  artikel  yang  menjelaskan  bahwa  sinergi  industri  daerah  tidak hanya  dapat  melepaskan  potensi  pertumbuhan  ekonomi  yang  besar,  tetapi  juga  memiliki potensi  penting  dalam  mendorong  pembangunan.  Sehingga  dapat  dikatakan pengembangan  pembangunan  dalam  suatu  daerah  memiliki  keterlibatan  penting  atas keberlanjutan  industri  menjadi  pertumbuhan  ekonomi  yang  kemungkinan  besar terealisasikan  berdasarkan  suatu  kebijakan  yang  berhasil  direalisasikan.  Dalam  hal  ini pemerintah  memiliki  peran  yang  dominan  dalam  ruang  lingkup  yang  dimiliki  oleh pemerintah  menjadi  jaminan  atas  terlaksananya  suatu  program  pengembangan.  Artinya bahwa antara kebijakan, perencanaan dan pembangunan merupakan sebuah singkronisasi yang saling terlibatkan dalam suatu program dimana kebijakan dan strategi menjadi poin penting  dalam  melakukan  perumusan  terhadap  pencapaian  program.  Oleh  karena  itu kebijakan  yang  dipegang  oleh  pemerintah  harus  melahirkan output yang  signifikan  bagi masyarakat.
Cluster Author Total Cluster 1 Pada  cluster  pertama  terdiri  dari  22  author  yaitu  :  chao,y,  chen,c, guo,y,  huang,y,  jiang,h,  li,q,  li,x,  liu,h,  liu,q,  wang,h,  wang,j,  wang,q, wang,z, wu,j, xu,c, xu,h, yang,j, yao,x, zhang,c, zhou,h, zhou,m. 22 Cluster 2 Cluster ke dua sebanyak 17 author yaitu : chen,l, chen,x, li,c, li,s, liu,j, lu,y,  shi,y,  song,y,  wang,s,  wang,x,  wu,x,  xu,j,  yu,y,  zhang,m,  zhou,b, zhou,l, zhu,y. 17 Cluster 3 Pada cluster ke tiga sebanyak 14 author : chen,j, chen,q, chen,w he,j, li,y, li,z, liu,d, liu,x, wang,d, yang,y, zhang,h, zhang,q, zhang,s, zhou,y. 14 Cluster 4 Cluster ke empat memiliki 13 author : gao,j, huang,g, jiang,y, li,j, liu,l, sun,l, sun,s, xie,y, xu,x, xu,y, zhang,z, zhao,x, zhou,x. 13 Cluster 5 Cluster ke lima sebnyak 12 author yaitu : chen,y, li,h, liu,c, liu,g, liu,s, liu,y, sun,y, wang,l, zhang,j, zhang,l, zhao,y, zhou,z. 12 Cluster 6 Pada  cluster  ke  enam  terdiri  dari  7  author  :  chen,h,  liu,b,  wang,g, wu,w, yang,x, zhang,x, zhang,y. 7 Cluster 7 Sedangkan  pada  cluster  ke  7  terdiri  dari  4  author  :  chen,z,  li,l, liu,z,wu,y. 4 Cluster 8 Dan  yang  terakhir  yaitu  cluster  8  dengan  3  author  :  li,w,  wang,c, wang,y. 3
Mengutip  dari  artikel  karya  Wei,  B,  Y  Li,  A  Suo,  Z  Zhang,  Y  Xu,  and  Y  Chen,  tahun 2021  berpendapat  bahwa  eksploitasi  dan  pemanfaatan  zona  pada  pembangunan berkelanjutan secara langsung akan berdampak pada lingkungan. Pemanfaatan lingkungan menjadi  sebuah  prioritas  tersendiri  karena  pengaruhnya  terhadap environmental  change maupun climate  change pada  suatu  ekosistem  kehidupan  akan  memiliki  dampak  yang berkepanjangan.  Pendapat  yang  serupa  juga  disampaikan  dalam  penelitian  terdahulu berdasarkan pengarang oleh Heikkila, T, C M Weible, K L Olofsson, J A Kagan, J You, and J Yordy,  tahun  2021  menegaskan  bahwa  komposisi  tertulis  dari  kebijakan  publik  adalah menyusun  suatu  sistem  tata  kelola  lingkungan.  Temuan  ini  menggambarkan  sistem  tata kelola  lingkungan  yang  dipartisi  dan  dihubungkan  ke  dalam  area  fokus  yang  berbeda disebut “tindakan yang ditargetkan situasi ” melalui aktor, masalah, dan aturan tertentu.
Pada cluster ke tiga menurut Lee, J, J Arts, and F Vanclay, tahun 2021 berpendapat bahwa  pandangan  pemangku  kepentingan  tentang  pengalaman  hasil  di  berbagai  daerah, dan tentang elemen dan proses penting yang diperlukan untuk meningkatkan hasil sosial. Hal  ini  dapat  disangkutkan  dengan outcome yang  menjadi  kata  dominan  dalam cluster ke tiga, dimana kebijakan perencanaan pembangunan akan mempengaruhi hasil atau dampak yang  akan  terjadi  dalm  proses  perencanaan  pembangunan.  Pendapat  lain  sperti Mustopadidjaja  (2002:45)  ikut  menyatakan  bahwa  evaluasi  implementasi  kebijakan merupakan  aktivitas  dalam  manajemen  proses  kebijakan  yang  dilakukan  pada  tahap pemantauan,  pelaksanaan,  pengawasan  ataupun  pertanggungjawaban.  Kemudian,  Dunn (Tahun  2003:108)  juga  berpendapat  bahwa  hasil  kebijakan  ( policy  outcome) merupakan
konsekuaensi  yang  teramati  dari  aksi  kebijkan.  Sehingga  dapat  dikatakan  perencanaan pembangunan  dengan  hasil  atau  dampak  yang  menguntungkan  tergantung  pada  suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan stakeholder dan masyarakat atau publik.

## b. Tema Dominan Pada Studi Kebijakan Perencanaan Pembangunan
Dari  penelusuran  topik  pembahasan  terdahulu  yang  berkaitan  dengan  kebijakan perencanaam pembangunan ditemukan beberapa kata yang dominan. Diperoleh sebanyak 80  artikel  dimana  kata-kata  yang  memiliki  keterhubungan  dikelompokkan  dalam  satu cluster. Dimana  tema  yang  dominan  dari  penelitian  terdahulu  ialah:  manfaat,  tantangan, konteks,  pengembangan,  energi,  lingkungan,  evaluasi,  kerangka  kerja,  pemerintah, implementasi,  implikasi,  pengelolaan,  peluang,  prepektif,  kebijakan,  masalah,  sumber penelitian  proses,  pemangku  kepentingan,  strategi,  keberlanjutan,  pembangunan berkelanjutan,  sistem,  teknologi,  dan  kerja.  Tambahan,  analisis,  daerah,  perubahan,  kota, perubahan  iklim,  perbedaan,  efek,  faktor,  dampak,  meningkat,  pengaruh,  tingkat,  model, populasi,  wilayah,  risiko,  belajar,  waktu,  jenis,  dan  nilai.  Kemudian  akses,  komunitas, negara,  data,  bukti,  kesehatan,  informasi,  wawancara,  pengetahuan,  hasil,  bagian,  peserta, orang, kualitas praktik, peran, layanan, survei, dan pengalaman.
Dari  gambar  tersebut  dapat  dilihat  tingkat  ketebalan  warna  pada  setiap  kata  atau tema  menunjukkan bahwa kata atau tema tersebut merupakan yang paling dominan yang pernah dibahas oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan tiga kata kunci topik yaitu development,  planning dan policies. Dimana  keterhubungan  antar  kata  atau  tema  tersebut mempunyai tingkatan pembahasan yang bagus sehingga jika di analisis dengan benar akan menghasilkan pembahasan yang kompleks terkait kebijkan perencanaan pembangunan.

## 4. Kesimpulan
Dalam  sebuah  kebijakan  perencanaan  pembangunan,  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  pembangunan  secara  garis  besar  dapat  ditentukan  sebagai  sebuah  titik  kemajuan dalam  sebuah  negara.  Dalam  merealisasikan  sebuah  pembangunan,  perlu  didasari  oleh kebijakan  dalam  sebuah  perencanaan  pembangunan.  Perlu  adanya  sebuah  implementasi untuk  mencapai  sebuah  suatu  keberhasilan  dalam  kebijakan.  Pengertian  implementasi kebijakan  dan  fakto-faktor  yang  mempengaruhi  suatu  keberhasilan  implementasi  Van Meter  dan  Van  Horn  (Wahab,  2004  :  79)  juga  mengemukakan  beberapa  hal  yang  dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi yaitu :
1. Ukuran dan tujuan kebijakan.
2. Sumber - sumber kebijakan.
3. Ciri -ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana.
4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksana.
5. Sikap para pelaksana.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.
Hal tersebut juga diperkuat dengan pendapat Menurut M. Irfan Islamy (2009 :102- 106)  untuk  mengefektifkan  kebijakan  yang  ditetapkan,  maka  diperlukan  adanya  tahap- tahap implementasi kebijakan membagitahap implementasi dalam 2 bentuk yaitu :
1. Self-executing ,  yaitu  bahwa  dengan  dirumuskannya  dan  disahkannya  suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terealisasi dengan sendirinya.
2. Non  self-execiting ,  yaitu  bahwa  suatu  kebijakan  publik  perlu  diwujudkan  dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.
Adanya  kebijakan  pemerintah  tersebut  menjadi  sebuah  kebijakan  yang  sangat menentukan  terhadap  keberhasilan  pembangunan  dalam  suatu  daerah  maupun  negara. Dengan  begitu  pembangunan  tersebut  dapat  terealisasikan  sebagaimana  tujuan  yang diinginkan  oleh  pemerintah  dan  masyarakat.  Dalam  proses  tersebut,  SDM  menjadi  salah satu  tantangan  dalam  keterbatasan  sebuah  kebijakan  perencanaan  pembangunan.  Hal  ini dikarenakan  kurangnya  partisifpasi  dari  publik  atau  masyarakat  dalam  merumuskan kebijakan  dan  perencanaan  dalam  sebuah  pembangunan  yang  akan  berindikasi  terhadap alih  kebijakan  yang  di  kontrol  oleh  pemerintah  secara  keseluruhan  yang  bisa  berdampak
terhadap  kibijakan  yang  hanya  menguntungkn  pemerintah  atau  pemangku  kepentingan lain.  Mubyarto  (1997:35)  mendefinisikan  partisipasi  sebagai  kesediaan  untuk  membantu keberhasilan  setiap  program  sesuai  dengan  kemampuan  setiap  orang  tanpa  berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Dengan begitu rekomendasi yang perlu disajikan adalah seluruh pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat, stakeholder, swasta dan  yang  lain  dapat  telibat.  Dimana  para  pemangku  kepentingan  tersebut  memiliki kewajiban tersendiri untuk terlibat dalam perumusan kebijakan dan control section.

## Daftar Pustaka
Adekola, O, P Krigsholm, and K Riekkinen. 2021. “Towards a Holistic Land Law Evaluation in  Sub-Saharan  Africa:  A  Novel  Framework  with  an  Application  to  Rwanda’s  Organic Land Law 2005.” Land Use Policy 103. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105291.
Allred, S, R Stedman, L Heady, and K Strong. 2021. “Incorporating Biodiversity in Municipal Land-Use  Planning:  An  Assessment  of  Technical  Assistance,  Policy  Capacity,  and Conservation  Outcomes  in  New  York’s  Hudson  Valley.”  Land  Use  Policy  104. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105344.
Alola, A A, and S S Akadiri. 2021. “Clean Energy Development in the United States amidst Augmented Socioeconomic Aspects and Country-Specific Policies.” Renewable Energy 169: 221–30. https://doi.org/10.1016/j.renene.2021.01.022.
Chen, Y, H Nie, J Chen, and L Peng. 2021. “Regional Industrial Synergy: Potential and Path Crossing  the  ‘Environmental  Mountain.’”  Science  of  the  Total  Environment  765. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142714.
Dobravec,  V,  N  Matak,  C  Sakulin,  and  G  Krajačić.  2021.  “Multilevel  Governance  Energy Planning  and  Policy:  A  View  on  Local  Energy  Initiatives.”  Energy,  Sustainability  and Society 11 (1). https://doi.org/10.1186/s13705-020-00277-y.
Duan, H, Y Xie, T Du, and X Wang. 2021. “Random and Systematic Change Analysis in Land Use Change at the Category Level—A Case Study on Mu Us Area of China.” Science of the Total Environment 777. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145920.
Gabbe, C J, M Kevane, and W A Sundstrom. 2021. “The Effects of an ‘Urban Village’ Planning and Zoning Strategy in San Jose, California.” Regional Science and Urban Economics 88. https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2021.103648.
Jelinčić,  D  A,  and  S  Tišma.  2021.  “Ensuring  Sustainability  of  Cultural  Heritage  through Effective Public Policies.” Urbani Izziv 31 (2): 78–87. https://doi.org/10.5379/urbani- izziv-en-2020-31-02-002.
Lee,  J,  J  Arts,  and  F  Vanclay.  2021.  “Stakeholder  Views  about  Land  Use  and  Transport Integration  in  a  Rapidly-Growing  Megacity:  Social  Outcomes  and  Integrated  Planning Issues in Seoul.” Sustainable Cities and Society 67.
https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.102759.
Poku-Boansi, M. 2021. “Multi-Stakeholder Involvement in Urban Land Use Planning in the Ejisu Municipality, Ghana: An Application of the Social Complexities’ Theory.” Land Use
Policy 103. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105315. Raparthi,  K.  2021.  “Assessing  the  Relationship  between  Urban  Planning  Policies,  Gender, and Climate Change Mitigation: Regression Model Evaluation of Indian Cities.” Journal of Urban Planning and Development 147 (2).
https://doi.org/10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000677.
Adekola, O, P Krigsholm, and K Riekkinen. 2021. “Towards a Holistic Land Law Evaluation in  Sub-Saharan  Africa:  A  Novel  Framework  with  an  Application  to  Rwanda’s  Organic Land Law 2005.” Land Use Policy 103.
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105291.
Allred, S, R Stedman, L Heady, and K Strong. 2021. “Incorporating Biodiversity in Municipal Land-Use  Planning:  An  Assessment  of  Technical  Assistance,  Policy  Capacity,  and Conservation  Outcomes  in  New  York’s  Hudson  Valley.”  Land  Use  Policy  104. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105344.
Alola, A A, and S S Akadiri. 2021. “Clean Energy Development in the United States amidst Augmented Socioeconomic Aspects and Country-Specific Policies.” Renewable Energy 169: 221–30. https://doi.org/10.1016/j.renene.2021.01.022.
Chen, Y, H Nie, J Chen, and L Peng. 2021. “Regional Industrial Synergy: Potential and Path Crossing  the  ‘Environmental  Mountain.’”  Science  of  the  Total  Environment  765. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142714.
Dobravec,  V,  N  Matak,  C  Sakulin,  and  G  Krajačić.  2021.  “Multilevel  Governance  Energy Planning  and  Policy:  A  View  on  Local  Energy  Initiatives.”  Energy,  Sustainability  and Society 11 (1). https://doi.org/10.1186/s13705-020-00277-y.
Duan, H, Y Xie, T Du, and X Wang. 2021. “Random and Systematic Change Analysis in Land Use Change at the Category Level—A Case Study on Mu Us Area of China.” Science of the Total Environment 777. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145920.
Gabbe, C J, M Kevane, and W A Sundstrom. 2021. “The Effects of an ‘Urban Village’ Planning and Zoning Strategy in San Jose, California.” Regional Science and Urban Economics 88. https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2021.103648.
Jelinčić,  D  A,  and  S  Tišma.  2021.  “Ensuring  Sustainability  of  Cultural  Heritage  through Effective Public Policies.” Urbani Izziv 31 (2): 78–87. https://doi.org/10.5379/urbani- izziv-en-2020-31-02-002.
Lee,  J,  J  Arts,  and  F  Vanclay.  2021.  “Stakeholder  Views  about  Land  Use  and  Transport Integration  in  a  Rapidly-Growing  Megacity:  Social  Outcomes  and  Integrated  Planning Issues in Seoul.” Sustainable Cities and Society 67.
https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.102759.
Poku-Boansi, M. 2021. “Multi-Stakeholder Involvement in Urban Land Use Planning in the Ejisu Municipality, Ghana: An Application of the Social Complexities’ Theory.” Land Use Policy 103. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105315.
Raparthi,  K.  2021.  “Assessing  the  Relationship  between  Urban  Planning  Policies,  Gender, and Climate Change Mitigation: Regression Model Evaluation of Indian Cities.” Journal of Urban Planning and Development 147 (2).
https://doi.org/10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000677.
Saha, A, and R Roy. 2021. “An Integrated Approach to Identify Suitable Areas for Built-up Development  Using  GIS-Based  Multi-Criteria  Analysis  and  AHP  in  Siliguri  Planning
Area, India.” SN Applied Sciences 3 (4). https://doi.org/10.1007/s42452-021-04354-5. Shen, J, X Guo, and Y Wang. 2021.
“Identifying  and  Setting  the  Natural  Spaces  Priority  Based  on  the  Multi-Ecosystem  Services Capacity Index.” Ecological Indicators 125. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107473. Truong-Ba,  H,  M  E  Cholette,  P  Borghesani,  L  Ma,  and  G  Kent.  2021.  “Condition-Based Inspection  Policies  for  Boiler  Heat  Exchangers.”  European  Journal  of  Operational Research 291 (1): 232–43. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2020.09.030.
Uyttebrouck, C, H Remøy, and J Teller. 2021. “The Governance of Live-Work Mix: Actors and Instruments  in  Amsterdam  and  Brussels  Development  Projects.”  Cities  113. https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103161.
Wang,  H,  F  Qin,  C  Xu,  B  Li,  L  Guo,  and  Z  Wang.  2021.  “Evaluating  the  Suitability  of  Urban
Development Land with a Geodetector.” Ecological Indicators 123.
https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107339.
Wang, Y, H Hu, W Dai, and K Burns. 2021. “Evaluation of Industrial Green Development and Industrial  Green  Competitiveness:  Evidence  from  Chinese  Urban  Agglomerations.” Ecological Indicators 124. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107371.
Wei, B, Y Li, A Suo, Z Zhang, Y Xu, and Y Chen. 2021. “Spatial Suitability Evaluation of Coastal Zone,  and  Zoning  Optimisation  in  Ningbo,  China.”  Ocean  and  Coastal  Management  204. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.105507