## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 5, No. 1, Desember 2022, Halaman 1-22 Website : https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr

## MEMBANGUN MODEL PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG PADA BARANG MILIK NEGARA BERBASIS ASURANSI ALL RISK
DI IBU KOTA NUSANTARA
(Costructing a Model of Buildings on State-Owned Assets based on All Risks Insurance in the Capital of Nusantara)
Luthfi Hafidz Rafsanjani, 1 Salsabila Rahma Az Zahro, 2 Inaz Indra Nugroho 3
1, 2, 3 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275 E-mail : luthfihafidzrafsanjani@gmail.com

## Abstrak
Dalam rangka pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara, terdapat banyak aspek  yang dimuat dalam hal pengaturan beserta dengan implikasinya, di  antaranya yaitu  berkaitan  dengan  tata  kelola  terhadap  Barang  Milik  Negara.  Barang  Milik Negara di Ibu Kota Nusantara perlu dikelola secara strategis melalui pengasuransian terhadap  Barang  Milik  Negara.  Hal  ini  dimaksudkan  guna  mengamankan  Barang Milik  Negara  dari  segala  risiko  kehancuran,  kerugian,  dan  kerusakan  secara  fisik yang  tidak  terduga  sebelumnya,  serta  memberikan  kepastian  atas  keberlangsungan kelancaran  tugas  dan  fungsi  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Ibu  Kota  Nusantara dengan mempertimbangkan kemampuan negara. Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini bertujuan  untuk  menganalisis  kondisi  eksisting  mengenai  pengelolaan  bangunan gedung dalam kerangka barang milik negara di Indonesia, serta merumuskan gagasan model  pengelolaan  bangunan  gedung  berbasis  asuransi  all  risks  pada  barang  milik negara  di  Ibu  Kota  Nusantara.  Penyusunan  karya  tulis  ilmiah  ini  menggunakan metode penelitian hukum  yuridis  normatif dengan hasil penelitian berupa formulasi Peraturan  Pemerintah  yang  mengatur  perihal  pengelolaan  Barang  Milik  Negara, khususnya  yang menyangkut mengenai pengasuransian Barang Milik Negara di  Ibu Kota  Nusantara.  Rekomendasi  yang  diberikan  oleh  penulis  dari  penyusunan  karya tulis  ilmiah  ini  antara  lain:  a)Perlu  dilakukannya  suatu  upaya  formulasi  pengaturan tentang  pengelolaan  Barang  Milik  Negara,  khususnya  yang  menyangkut  mengenai pengasuransian  Barang  Milik  Negara  di  Ibu  Kota  Nusantara;  b)  Perlu  dilakukan pencermatan hukum ( legal scrutinizing ) berupa analisis jangkauan, arah pengaturan, serta materi muatan dalam suatu formulasi pengaturan yang nantinya akan dibentuk secara  komprehensif,  tajam,  dan  mendalam  dengan  memperhatikan  aspek  filosofis, sosiologis, dan yuridis.
Kata  Kunci  : Asuransi,  Bangunan  Gedung,  Barang  Milik  Negara,  Ibu  Kota Nusantara.

## Abstract
To  move  the  capital  state  at  Nusantara,  many  aspects  contained  regulations  and their implications, including the governance of State Property. State Property in the
Capital  of  Nusantara  needs  to  manage  strategically  through  insurance  for  State Property.  State  Property  aims  to  protect  the  State  Property  from  all  risks  of unexpected destruction, loss, and physical damage, as well as to provide the task and function  of  administering  the  government  in  Nusantara  sustainably  by  taking  into account  the  capabilities  of  the  state. The  preparation  of  this  paper  aims to  analyze the existing conditions regarding the management of buildings within the framework of state property in Indonesia, and to formulate a building management model based on all risks insurance on state property in the Capital of Nusantara. The preparation of this paper uses a normative juridical legal research method with research results in the form of the formulation of Government Regulations governing the management of  State  Property,  especially  concerning  the  insurance  of  State  Property  in  the Capital  of  Nusantara.  Recommendations  given  by  the  author  in  the  preparation  of this  paper  include:  a)  It  is  necessary  to  make  an  effort  to  formulate  regulations  on the  management  of  State  Property,  especially  concerning  the  insurance  of  State Property in the Capital of Nusantara; b) It is necessary to conduct legal scrutinizing in the form of an analysis of the scope, direction of regulation, and content material in  a  regulatory  formulation  which  formed  in  a  comprehensive,  sharp,  and  in-depth manner by taking into account the philosophical, sociological, and juridical aspects.
Keywords : Buildings, Insurance, State Property, the Capital of Nusantara .

## A. PENDAHULUAN
Ibu kota merupakan rancangan sebuah kota  yang  akan dijadikan sebagai pusat pemerintahan suatu negara. Pada umumnya, ibu kota suatu negara sebagai pusat tempat berkumpulnya para pimpinan pemerintah, pusat politik, serta pusat ekonomi  dan  budaya  suatu  negara,  sehingga  ibu  kota  mempunyai  peran  yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. 1 Dengan adanya identitas dari suatu ibu kota akan mendukung pembangunan nasional yang sesuai pada Pasal 33 ayat (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI Tahun  1945)  yang  menjelaskan  mengenai  bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  digunakan  untuk  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
Saat ini, Negara Indonesia mempunyai ibu kota negara baru yang berada di  Kalimantan  Timur  yaitu  Ibu  Kota  Nusantara  (IKN).  Pemindahan  ibu  kota  di Indonesia  merupakan  gagasan  lama  yang  berulang  kali  muncul  sejak  era
1 H.  M.  Yahya,  “Pemindahan  Ibu  Kota  Negara  Maju  dan  Sejahtera”, Jurnal  Studi  Agama  dan Masyarakat , Vol. 14, No. 1, Juni 2018, hlm. 25-26.
reformasi,  dimana  Presiden Susilo  Bambang  Yudhoyono mengemukakan wacana pemindahan ibu  kota di  luar pulau Jawa. 2 Hal  ini sama dengan  gagasan wacana  Presiden Joko  Widodo yang  menggagas  perlu  adanya  pusat pemerintahan  baru  di  luar  pulau  Jawa,  dan  pusat  pemerintahan  ini  terpisah  dari pusat bisnis nasional.
Pemindahan  ibu  kota  ke  Kalimantan  Timur  didasari  oleh  perkembangan pembangunan  dan  ekonomi  di  Jakarta  yang  memiliki  banyak  permasalahan dikarenakan  banyaknya  jumlah  penduduk  Jakarta.  Menurut  data  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  melaporkan  sekitar  10,61  juta  jumlah  penduduk  jakarta  pada tahun 2021. 3 Dari data jumlah penduduk jakarta tersebut, pertumbuhan penduduk tidak  sebanding  dengan  perkembangan  pembangunan  dan  ekonomi  di  Jakarta sehingga  menyebabkan  ketidakmerataan  dalam  memperoleh  pemenuhan hidupnya masing-masing. Selain itu, menurunnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup menyebabkan terjadinya bencana yang dapat merugikan masyarakat, salah satunya bencana banjir yang sering terjadi di Jakarta.
Alasan  lain  yang  dijadikan  sebagai  pertimbangan  pemindahan  ibu  kota, yaitu  alasan  untuk  mewujudkan  pemerataan  pembangunan  dan  ekonomi,  serta menciptakan  ibukota yang  akomodatif  dan  kondusif  dalam  rangka menyelenggarakan  pemerintahan  nasional  yang  berbasis  pada  tata  kelola pemerintahan yang baik ( good governance ). Dengan adanya gagasan pemindahan ibu  kota  tersebut  menyebabkan  adanya  beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan, salah  satunya  adalah  Barang  Milik  Negara  (BMN)  yang  merupakan  aset pemerintah  sebagai  sumber  daya  ekonomi  yang  dapat  memberikan  sumbangan bagi  kegiatan  operasional  pemerintah  berupa  aliran  pendapatan  atau penghematan  belanja  bagi  pemerintah.  Dalam  rangka  pemindahan  IKN  ke Kalimantan Timur, maka BMN harus dikelola secara strategis dengan melibatkan seluruh stakeholder .  Hal  ini  dapat  memaksimalkan  manfaat,  mengurangi  risiko,
2 Abdul  Jabbar  Ridho,  Skripsi  “Kebijakan  Pemindahan  Ibu  Kota  Negara  Republik  Indonesia  Dalam Perspektif Fikih Siyasah” (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,2020), hlm. 39-45.
3 BPS Provinsi DKI Jakarta, “Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Menurut Kelompok Umur dan Jenis  Kelamin  2019”,  ( https://jakarta.bps.go.id/indicator/12/111/1/jumlah-penduduk-provinsi-dki- jakarta-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html , diakses pada 30 April 2022).
dan  mampu  mendukung  pemberian  layanan  kepada  masyarakat  secara berkelanjutan. 4
Berbagai  macam  instrumen  hukum  di  Indonesia  yang  termuat  dalam pengaturan  mengenai  pengelolaan  BMN,  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara  (UU Perbendaharaan  Negara)  yang  menyebutkan  bahwa  salah  satu  bentuk  dari perbendaharaan  negara  yaitu  adanya  pengelolaan  BMN. 5 Pengelolaan  BMN  ini, harus  dilaksanakan  secara  optimal  agar  mendukung  tugas  dan  fungsi  dari penyelenggaraan  pemerintahan  negara  yang  bertujuan  pada  tata  kelola pemerintahan yang baik ( good governance ) dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam rangka pemindahan IKN di daerah Kalimantan Timur, diperlukan kebijakan  pengamanan  melalui  pengasuransian  terhadap  BMN  di  IKN,  salah satunya terhadap BMN berupa bangunan gedung. Pada ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) diatur bahwa pengelolaan  BMN  dapat  dilakukan  dengan  pemindahtanganan  dan/atau pemanfaatan. 6 Pengaturan  dalam  undang-undang  tersebut  tidak  mengatur  secara spesifik  terkait  dengan  pengelolaan  BMN  dalam    bentuk  pengamanan  BMN. Ketentuan eksisting  yang mengatur mengenai  pengelolaan BMN terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik  Negara/Daerah  (PP  Pengelolaan  BMN/D  2014)  yang  menyatakan  bahwa pengelolaan  BMN  salah  satunya  meliputi  pengamanan  BMN.  Pengaturan  yang kurang  spesifik  pada  UU  IKN  ini,  dapat  menimbulkan  terjadinya  kekosongan hukum  dalam  pengamanan  pengelolaan  BMN  yang  menyebabkan  tidak terjaminnya kepastian hukum dalam pengamanan BMN pada bangunan gedung.
Sebagai aturan pelaksanaan dari Pasal  45 PP Pengelolaan BMN/D 2014, dibentuk  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  97/PMK.06/2019  tentang Pengasuransian Barang Milik Negara (Permenkeu Pengasuransian BMN). Dalam peraturan  ini  mengatur  mengenai  pengasuransian  BMN  yang  dilaksanakan
4 Fatihatul Aliimah, “Analisis Yuridis Pengasuransian Barang Milik Negara”, Tesis Program Magister Ilmu Hukum , (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020), hlm. 17.
5 Lihat pada Bab VII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
6 Lihat pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara.
sebagai  pengamanan  pada  BMN.  Akan  tetapi  dalam  rangka  pemindahan  IKN, peraturan  ini  tidak  mendasari  pada  UU  IKN,  sehingga  terjadinya  ketidakpastian dalam  pelaksanaan  pengamanan  BMN.  Maka  dengan  itu,  diperlukan  instrumen peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  secara  spesifik  mengenai pengelolaan  BMN  dalam  bentuk  pengamanan  melalui  asuransi  yang  didasarkan pada UU IKN.
Pelaksanaan pengasuransian BMN sebagai wujud dari pengamanan BMN berupa  bangunan  gedung  di  IKN  digunakan  untuk  mengamankan  dan memberikan kepastian pada keberlangsungan penyelenggaraan pelayanan publik, serta  melancarkan  tugas  dan  fungsi  penyelenggara  pemerintahan  terhadap kemampuan  mempertimbangkan  keuangan  negara.  Selain  itu,  pengasuransian BMN  merupakan  upaya  mitigasi  risiko  peristiwa  yang  dapat  merugikan masyarakat. Hal ini merupakan upaya preventif untuk menyediakan pengamanan pada penyelenggaraan pelayanan publik dalam kondisi apapun.
Pada tahun 2021, pemerintah telah mengasuransikan 51 bangunan gedung milik Kementerian dan Lembaga dari jumlah total sebesar 84 bangunan gedung. 7 Data ini menyebutan bahwa sekitar 33 bangunan gedung milik Kementerian dan Lembaga  belum  mendapatkan  asuransi.  Berdasarkan  pemaparan  ini,  bangunan gedung  milik  Kementerian  dan  Lembaga  yang  belum  memiliki  asuransi,  tidak akan  memberikan  kepastian  pada  keberlangsungan  penyelenggaraan  pelayanan dan  kemampuan  mempertimbangkan  keuangan  negara  dalam  konteks pengelolaan  pengamanan  BMN.  Salah  satu  bangunan  gedung  yang  tidak memiliki  asuransi  yaitu  bangunan  gedung  Kejaksaan  Agung    karena  belum termasuk  ke  dalam  program  Asuransi  Barang  Milik  Negara  (ABMN)  yang dilaksanakan  tahun  2019  oleh  Kementerian  Keuangan.  Pada  tahun  2020, bangunan gedung  Kejaksaan  Agung  mengalami  kebakaran  sehingga membutuhkan  pembangunan  kembali  yang  akan  membutuhkan  anggaran  baru
7 Eko  Nordiansyah,  “DJKN  Kemenkeu  Targetkan  Seluruh  K/L  Mau  Asuransikan  Aset  BMN”, Medcom.id, ( https://www.msn.com/id-id/berita/other/djkn-kemenkeu-targetkan-seluruh-k-l-mau- asuransikan-aset-bmn/ar-AAOi5nt , diakses pada 06 Mei 2022).
dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN). 8 Kasus  kebakaran gedung  Kejaksaan  Agung  merupakan  contoh  dari  pentingnya  pengasuransian bangunan gedung lembaga pemerintahan.
Adanya  kebutuhan  akan  tata  kelola  pengamanan  BMN  berupa  bangunan gedung  merupakan  suatu  urgensi,  sehingga  diperlukannya  model  tata  kelola pengamanan  BMN  yang  efektif  dalam  bentuk  pengasuransian.  Oleh  karena  itu, konsep tata kelola pengamanan BMN bangunan gedung berbasis asuransi all risk dibangun  untuk  mempermudah  pengamanan  BMN  berupa  bangunan  gedung  di IKN.  Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  maka  tim    penulis  mengajukan  gagasan model  dalam  bentuk  karya  tulis  ilmiah  yang  berjudul  “Membangun  Model Pengelolaan Bangunan Gedung pada Barang Milik Negara di Ibu Kota Nusantara berbasis Asuransi All Risk ”. Berangkat dari uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang diangkat dalam artikel ilmiah ini antara lain: 1) Bagaimana kondisi eksisting  pengelolaan  bangunan  gedung  dalam  kerangka  barang  milik  negara  di Indonesia?; 2) Bagaimana gagasan model pengelolaan bagunan gedung berbasis asuransi all risk pada barang milik negara di Ibu Kota Nusantara?

## B. METODOLOGI PENELITIAN
Penyusunan karya tulis ilmiah ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  data  sekunder  atau bahan pustaka sebagai bahan dasar. 9 Penelitian ini juga melalui penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti,  beserta  upaya  penyelesaian  yang  sistematis,  tajam,  logis,  dan  mendalam. Metode pendekatan penelitian hukum  dalam penulisan karya tulis  ini menggunakan tiga  jenis  pendekatan,  yaitu  pendekatan  undang-undang  ( statue  approach ), pendekatan  konspetual  ( conceptual  approach ),  pendekatan  kasus  ( case  approach ), dan pendekatan analitis.
8 Nadia Safira, Apakah BMN Perlu Diasuransikan?, DJKN Kemenkeu, ( https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13349/Apakah-BMN-Perlu-diasuransikan.html , diakses 5 Mei 2022).
9 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2001, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat), Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 13-14.
Metode pengumpulan data dalam penelitian yuridis normatif menggunakan studi kepustakaan yang merupakan penelurusan bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer,  sekunder,  dan  tersier  yang  memiliki  relevansi  pada  pokok  permasalahan dalam  kajian  penulisan  ini.  Kegiatan  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini,  dengan  cara  mencari  data  melalui  sumber  terpercaya  dari  internet, maupun kebijakan dan kajian undang-undang secara komprehensif. Data yang telah diolah  dalam  penyusunan  karya  tulis  ilmiah  ini  digunakan  untuk  menentukan pengambilan  kesimpulan  serta  merumuskan  saran  sebagai  tahapan  dan  hasil  akhir. Kesimpulan  disusun  sebagai  jawaban  singkat  dari  perumusan  masalah  yang  telah ditentukan.  Perumusan  saran  dilakukan  dengan  menyusun  beberapa  rekomendasi berupa  gagasan  konseptual  yang  didasarkan  pada  inventarisasi  berbagai  kelemahan atau  permasalahan  yang  ada  saat  ini  ( ius  constitutum )  terkait  dengan  topik  yang diangkat  dalam  penyusunan  karya  tulis  ilmiah  guna  menghadirkan  solusi  atas permasalahan  terkait  serta  mengimplementasikan  gagasan  tersebut  secara  riil  dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  di  masa  yang  akan  datang  ( ius constituendum ).

## C. PEMBAHASAN
1. Kondisi  Eksisting  Pegelolaan  dan  Pengasuransian  Bangunan  Gedung dalam Kerangka Barang Milik Negara di Indonesia
Pengaturan  mengenai  pengelolaan  BMN  dimuat  dalam  UU  Perbendaharaan Negara  yang  menjelaskan  mengenai  bentuk  dari  perbendaharaan  negara  berupa pengelolaan  BMN  yang  harus  dilakukan  secara  optimal  dalam  mendukung  fungsi dan  tugas  penyelenggaraan  pemerintahan.  Peraturan  lain  yang  mengatur  mengenai pengelolaan  BMN  juga  dimuat  dalam  PP  Pengelolaan  BMN/D  2014.  Peraturan  ini menjelaskan  mengenai  pedoman  administrasi  dan  teknis  pada  pengelolaan  BMN, serta mengatur mengenai jenis pengelolaan BMN, salah satunya adalah pengamanan BMN 10 yang  meliputi  pengamanan  fisik,  administrasi,  dan  hukum. 11 Dalam  rangka
10 Lihat  pada  Pasal  3  ayat  (2)  huruf  e  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
pengamanan  BMN,  diperlukan  pengelolaan  berupa  penetapan  pertanggugan  atau kebijakan asuransi yang mempertimbangkan kemampuan pada keuangan negara.
Asuransi  merupakan  perjanjian  antara  pemegang  polis  dan  perusahaan asuransi.  Polis  merupakan  suatu  imbalan  dalam  memberikan  penggantian  kepada pemegang  polis  dikarenakan  adanya  kerusakan  atau  kerugian  dan  menjadi  dasar penerimaan  premi.  Asuransi  ini  dilaksanakan  oleh  pengguna  barang  sebagai pemegang  polis  asuransi  dan  perusahaan  asuransi  yang  sudah  termasuk  kedalam Konsorsium  Perusahaan  Asuransi  yang  merupakan  kumpulan  perusahaan  asuransi yang akan menjadi penanggung dalam menjalankan asuransi pada BMN. Perusahaan yang  termasuk  kedalam  Konsorsium  Perusahaan  Asuransi  merupakan  perusahaan yang sudah terdaftar pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pengamanan  terhadap  bangunan  gedung  ini  dapat  ditingkatkan  dengan menetapkan  kebijakan  asuransi  pada  BMN  yang  diatur  dalam  Permenkeu Pengasuransian  BMN.  Dalam  melaksanakan  asuransi  BMN  bangunan  gedung  ini, terdapat kewenangan dan tanggung jawab oleh pengguna barang, seperti menetapkan rencana asuransi, memenuhi kewajiban dalam polis, dan menyusun laporan asuransi. Pengguna barang berupa bangunan gedung ini merupakan pihak Kementerian/Lembaga yang memegang polis pada asuransi. Sedangkan, pihak yang akan  menyediakan  sebuah  pertanggungan  pada  BMN  bangunan  gedung  yang  telah diasuransikan berasal dari Konsorsium Perusahaan Asuransi.
Asuransi  ini  digunakan  dalam  rangka  pemenuhan  pengamanan  pada pengelolaan  BMN.  Dalam  mendukung  pengamanan  melalui  bentuk  asuransi  ini, terdapat  beberapa  kriteria  objek  bangunan  gedung  yang  digunakan  dalam melaksanakan asuransi, yaitu:
a. Memiliki  dampak  terhadap  pelayanan  publik  apabila  mengalami  kerusakan atau kerugian atau kehilangan; dan/atau
b. Penunjang  pada  kelancaran  fungsi  dan  tugas  pada  penyelenggaraan pemerintahan.
11 Lihat  pada  Penjelasan  Pasal  1  angka  14  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2020  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah.
Dengan  adanya  pengamanan  atas  BMN  bangunan  gedung  yang  berbentuk  asuransi, maka  suatu  risiko  yang  terjadi  dapat  dipertanggungkan  sesuai  dengan  polis  yang dilaksanakan.
Gambar 1. Data Nilai Bangunan Gedung sebagai Barang Milik Negara
Sumber: Laporan Tahunan BMN Kementerian Keuangan
Menurut  data  Laporan  Barang  Pengguna  tahun  2020,  menyebutkan  mengenai nilai  anggaran bangunan gedung dalam neraca Kementerian Keuangan  (Kemenkeu) sejumlah Rp.16.5 triliun. Nilai netto pada anggaran tersebut sebesar Rp.14.6 triliun. Hal  ini  membuktikan  bahwa  nilai  netto  turun  1,82%  dibanding  dengan  tahun sebelumnya yang berjumlah Rp. 14,87 triliun. 12 Data tersebut mengharuskan seluruh tahapan  dalam  siklus  pengelolaan  BMN  bekerja  dengan  optimal  khususnya  pada pengamanan  BMN  dalam    bentuk  pengasuransian.  Hal  tersebut  yang  menjadikan pemerintah perlu memilih mekanisme pengasuransian BMN sebagai alternatif dalam melakukan pengamanan BMN yang menjadi bagian dari pengelolaan BMN.
Pengasuransian  BMN  berupa  bangunan  gedung  yang  dilakukan  oleh Kementerian  Keuangan  dimulai  sejak  tahun  2020,  yang  menjadi  wujud  dari implementasi  Permenkeu  Pengasuransian  BMN.  Terdapat    1.377  nomor  urut pendaftaran  objek  yang  akan  melaksanakan  asuransi  BMN  pada  bangunan  gedung milik kementerian dan lembaga. 13 Pada tahun 2021, pemerintah telah mengelola 84
12 Kementerian Keuangan, “Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun 2020”,
( https://www.kemenkeu.go.id/media/17919/laporan-bmn-2020.pdf , diakses pada 10 Mei 2022).
13 Ibid.
gedung  bangunan  di  lingkungan  kementerian  dan  lembaga,  akan  tetapi  baru  51 bangunan  gedung  yang  diasuransikan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan pengamanan  BMN  dalam  bentuk  pengasuransian  pada  bangunan  gedung  tidak terlaksana secara optimal.
Bangunan gedung yang belum mendapatkan asuransi adalah bangunan gedung Kejaksaan Agung. Pada tahun 2020, bangunan gedung Kejaksaan Agung mengalami kebakaran  sehingga  menimbulkan  kerugian  materil  dan  non  materil  berupa terhambatnya  proses  pelayanan  publik.  Perbaikan  pada  bangunan  gedung  tersebut mempunyai  hambatan  karena  tidak  dapat  dianggarkan  pada  tahun  2020,  sehingga membutuhkan  waktu  dalam  mengusulkan  penyusunan  anggaran  untuk  perbaikan kepada  APBN  pada  tahun  2021. 14 Dengan  adanya  kasus  tersebut,  asuransi  BMN berupa  bangunan  gedung  merupakan  hal  yang  penting  sebagai  mitigasi  risiko terjadinya  kejadian  yang  tidak  diinginkan.  Pengasuransian  BMN  pada  bangunan gedung  ini  sebagai  upaya  preventif  oleh  pemerintah  guna  menyediakan  pelayanan publik yang baik agar dapat terwujudnya good governance.
Permasalahan  lain  secara  yuridis,  mengenai  pengelolaan  BMN  diatur  dalam Pasal  28  ayat  (2)  UU  IKN  yang  menyebutkan  mengenai  pengelolaan  BMN  hanya berupa  pemindahtanganan  dan  pemanfaatan.  Hal  ini  juga  sama  dengan  UU Perbendaharaan  Negara  yang  menyebutkan  pengelolaan  BMN  dilakukan  dengan pemindahtanganan. 15 Kedua  pengaturan  tersebut  tidak  mengatur  mengenai pengelolaan  BMN  dalam  bentuk  pengamanan  melalui  pengasuransian,  sehingga dalam keberlangsungan pemindahan IKN terhadap pengelolaan BMN tidak memiliki kepastian  dan  perlindungan  hukum  karena  tidak  adanya  pengaturan  mengenai pengamanan dalam bentuk pengasuransian.
Seiring berkembangnya waktu, pengaturan mengenai pengamanan BMN dalam bentuk  pengasuransian  diatur  secara  spesifik  dalam  Pasal  3  ayat  (2)  Permenkeu Pengasuransian BMN. Peraturan lain mengenai pengamanan BMN juga diatur dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
14 Nadia Safira, Loc.Cit.
15 Lihat pada Pasal 46 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
yang mengatur secara spesifik mengenai teknis pengamanan pada pengelolaan BMN. Akan  tetapi,  kedua  pengaturan  tersebut  tidak  mendukung  keberlangsungan pemindahan  IKN  yang  secara  yuridis  diatur  dalam  UU  IKN,  sehingga  dalam pengelolaan BMN terhadap pengamanan tidak memiliki kepastian dan perlindungan hukum.  Selain  itu  dalam  PP  Nomor  28  Tahun  2020  dan  Permenkeu  Nomor 97/PMK.06/2019,  belum  mendasari  pada  UU  IKN,  sehingga  memerlukan  adanya pengaturan  secara  spesifik  di  UU  IKN  atau  peraturan  pelaksana  pada  IKN,  untuk memenuhi  kepatian  hukum  dalam  pengaturan  mengenai  pengamanan  BMN  dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan di IKN. 16
Pelaksanaan  asuransi  pada  bangunan  gedung  juga  terjadi  di  negara  Singapura yang memiliki salah satu perusahaan asuransi terbesar bernama Berkshire Hathaway yang  memiliki  asuransi  bernama contractors  all  risk .  Asuransi  ini    memberikan perlindungan  bangunan  gedung  dari  semua  risiko  kerugian  atau  kerusakan  selama masa  konstruksi  atau  pembangunan.  Selain  risiko  kerugian,  asuransi  ini  juga menanggung tanggung jawab risiko dari pihak ketiga (pekerja konstruksi) jika terjadi cedera  tubuh  yang  terjadi  sejak  pelaksanaan  kontrak  atau  kejadian  yang  tidak disengaja. 17 Beberapa  layanan  penyediaan  asuransi  bangunan  gedung  yang  ada  di perusahaan  asuransi  di  Singapura  dapat  diterapkan  di  Indonesia,  sehingga  dapat mempertimbangkan  kemampuan  negara  dalam  mengatur  keuangan  dalam pengelolaan BMN.
Pengelolaan BMN memiliki arti penting dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan  negara  yang  efisien  dan  efektif,  serta  mewujudkan  tugas  dan  fungsi dari  penyelenggara  negara.  Pengelolaan  BMN  juga  akan  menciptakan  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ),  sehingga  dapat  mencapai  tujuan  akhir yang diarahkan kepada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat  yang berdasarkan asas welfare  state. Oleh  karena  itu,  pengelolaan  BMN    pada  bangunan  gedung
16 Lihat pada Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara.
17 Berkshire  Hathaway,  “ Contractors All Risk”, ( https://www.aig.sg/business/business-products-and- services/energy/contractors-all-risks-erection-all- risks#:~:text=What%20is%20covered%3F,than%20by%20an%20excluded%20cause , diakses pada 13 Mei 2022).
memerlukan  model  hukum  dalam  bentuk  pengamanan  berupa  asuransi  pada bangunan gedung.
2. Gagasan  Model  Pengelolaan  Bangunan  Gedung  Berbasis  Asuransi All Risk pada Barang Milik Negara di Ibu Kota Nusantara
Sebagai salah satu bentuk dari pengalihan risiko, pengasuransian Barang Milik Negara  di  Ibu  Kota  Nusantara  berbasis All  Risks  Insurance digagas  dengan  tujuan untuk  mengamankan Barang Milik  Negara ketika terjadi kehancuran, kerugian, dan kerusakan  secara  fisik  yang  tidak  terduga  sebelumnya,  serta  memberikan  kepastian atas keberlangsungan kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara dengan mempertimbangkan kemampuan negara.
Sesuai  dengan  kewenangannya  untuk  merumuskan  dan  melaksanakan kebijakan,  serta  melakukan  pengawasan  atas  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang pengelolaan  BMN  yang  menjadi  bagian  dari  kekayaan  negara,  Kementerian Keuangan  di  bawah  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara  sebagai  pelaksana  tugas pokok  dari  Kementerian  Keuangan  menjadi  garda  terdepan  dalam  menjamin perencanaan,  pelaksanaan,  serta  pemanfaatan  BMN  secara  optimal,  merata,  efektif, dan efisien. 18 Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan negara  bertindak  selaku Chief  Financial  Officer (CFO)  yang  memiliki  kewenangan dan  tanggung  jawab  untuk  melakukan  pengelolaan  aset,  khususnya  barang  milik negara,  sebagai  wujud  dari  pengelolaan  keuangan  negara  yang  digunakan  untuk mencapai tujuan bernegara. 19
Sejalan  dengan  upaya  dukung  terhadap  perwujudan  perekonomian  nasional yang  stabil  dan  berkelanjutan  dengan  spesifikasi  pada  penyelenggaraan  sektor  jasa keuangan  yang/secara  teratur,  adil,  transparan,  dan  akuntabel,  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) saat ini berperan dalam menyelenggarakan segala urusan di bidang pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam
18 Lihat  pada  Pasal  42  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan Negara.  Lihat  juga  pada  Pasal  5  huruf  d  dan  Pasal  28  Peraturan  Presiden  Nomor  57  Tahun  2020 tentang Kementerian Keuangan.
19 Lihat  pada  bagian  Umum  Penjelasan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
sektor  jasa  keuangan,  khususnya  pada  sektor  perasuransian. 20 Baik  dari  segi perumusan  ketentuan,  pelaksanaan,  hingga  pengawasan  atas  pelaksanaan  ketentuan pada  sektor  jasa  keuangan  yang  sebelumnya  berada  di  bawah  kewenangan  Menteri Keuangan, saat ini telah menjadi bagian dari ranah kewenangan OJK. 21
Secara  implementatif,  penulis  menggagas  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai pengelolaan  BMN  yang  berada  di  IKN  untuk  dituangkan  melalui  Peraturan Pemerintah  sebagai  aturan  pelaksana,  sebagaimana  yang  diamanatkan  menurut ketentuan  Pasal  35  UU  IKN.  Pilihan  pengaturan  melalui  produk  hukum  berupa Peraturan  Pemerintah  merupakan  langkah  strategis  dan  ideal  untuk  dilakukan, mengingat  proses  pembentukan  Peraturan  Pemerintah  lebih  mudah  dilakukan  jika dibandingkan  dengan  pembentukan  peraturan  melalui  Undang-Undang  atau Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  yang  terlebih  dahulu  memerlukan persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat. 22 Guna  melaksanakan  atribusi  kewenangan pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dari  suatu  undang-undang  berupa ketentuan pelaksana, formulasi materi muatan pada Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan  BMN,  khususnya  yang  menyangkut  mengenai  pengasuransian  BMN, perlu  didasarkan  serta  tidak  boleh  bertentangan  dengan  pengaturan  yang  terdapat dalam ketentuan suatu undang-undang sebagai dasar pembentukannya. 23
Ketentuan  yang digunakan sebagai landasan yuridis dari konsep pembentukan peraturan  mengenai  pengelolaan  BMN  berbasis  Asuransi All  Risks yaitu mendasarkan  pada  UU  Perbendaharaan  Negara,  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014  tentang  Perasuransian,  serta  UU  IKN.  Dasar  peraturan  perundang-undangan yang  digunakan  tersebut  selaras  dengan  proses  pembentukan,  pelaksanaan,  dan pengawasan atas pelaksanaan dari ketentuan mengenai pengelolaan BMN, khususnya
20 Lihat  pada  Pasal 4, Pasal  5, dan  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2011  tentang  Otoritas Jasa Keuangan.
21 Lihat pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
22 Lihat  pada  Pasal  20  ayat  (2)  dan  Pasal  22  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Lihat juga pada Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-Undangan II: Proses dan  Teknik  Penyusunan ,  Edisi  Revisi,  Penerbit  PT  Kanisius  (Anggota  IKAPI),  Yogyakarta,  2020, hlm. 91.
23 Lihat pada Penjelasan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
menyangkut  mengenai  pengasuransian  BMN,  yang  bersifat  lintas  sektoral  dan koordinatif  antar  kementerian  atau  lembaga,  yaitu  dilakukan  oleh  Kementerian Keuangan bersama dengan OJK.
Dalam  pelaksanaan  mengenai  perasuransian,  perlu  dituangkan  melalui  polis asuransi  sebagai  legitimasi  dan  bukti  faktual  dari  penentuan  hak  dan  kewajiban dalam  hubungan  hukum  antara  perusahaan  asuransi  sebagai  penanggung  dan pemegang  polis  sebagai  tertanggung  yang  dituangkan  ke  dalam  bentuk  akta  secara tertulis. 24 Penentuan polis standar perlu diatur sebagai pedoman bagi para pihak yang akan  mengikatkan  diri  dalam  suatu  perjanjian  asuransi  agar  tetap  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  tidak  merugikan  kedua belah  pihak,  termasuk  mengenai  hal-hal  apa  saja  yang  akan  ditanggung  atau dikecualikan  untuk  diberikan  penggantian  oleh  perusahaan  asuransi  sebagai penanggung.  Penulis  menggagas  bahwa  penentuan  polis  standar  perasuransian terhadap  BMN,  khususnya  menyangkut  mengenai  BMN  yang  ada  di  IKN  perlu dimuat  dalam  Peraturan  OJK,  di  mana  hal  ini  selaras  dengan  pengaturan  yang terdapat pada Pasal 26 ayat (1) huruf a dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
Melalui  model  pengelolaan  BMN  di  IKN  berbasis  Asuransi All  Risks ini, digagas  pula  bentuk  atau  jenis  asuransi  berupa  asuransi  konstruksi  ( contractors  all risks ) dan asuransi properti ( property all risks ). Hal yang membedakan antara bentuk asuransi  konstruksi  ( contractors  all  risks )  dengan  asuransi  properti  ( property  all risks )  yaitu  asuransi  berupa contractors  all  risks diarahkan  pada  BMN  pada  saat proses  pembangunan  atau  pekerjaan  konstruksi  berlangsung,  sedangkan  asuransi berupa property  all  risks diperuntukkan  bagi  BMN  yang  sudah  digunakan  atau beroperasi.  Pengakomodasian  bentuk  asuransi contractors  all  risks dimaksudkan untuk  memberikan  rasa  aman  terhadap  segala  bentuk  potensi  kegagalan  bangunan yang terjadi selama proses konstruksi atau pembangunan berlangsung. 25
Pembayaran premi oleh pihak tertanggung untuk pihak penanggung merupakan syarat  utama dalam melakukan asuransi  dikarenakan asuransi  merupakan  perjanjian
24 Lihat pada Pasal 255 dan Pasal 258 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
25 Lihat  pada  Pasal  57  ayat  (4)  dan  Penjelasan  Atas  Pasal  47  ayat  (1)  huruf  j  dan  Pasal  57  ayat  (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
yang memiliki sifat timbal balik (waderkerig). Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2014  Tentang  Perasuransian  yang  menjelaskan  terkait pengertian asuransi. Dalam model pengasuransian BMN ini, negara merupakan pihak tertanggung  dan  perusahaan  merupakan  pihak  penanggung.  Negara  selaku  pihak tertanggung  perlu  untuk  membayar  premi  yang  penentuan  tarifnya  ditentukan  oleh perusahaan  asuransi  agar  dapat  menutup  klaim  (risiko)  serta  biaya-biaya  asuransi, dan  sebagian  dari  jumlah  penerimaan  perusahaan  (keuntungan).   Mekanisme pembayaran  premi  dalam  model  ini  menggunakan  dana  Anggaran  Pendapatan Belanja  Negara  (APBN).  Pembayaran  premi  menggunakan  APBN  berdasar  pada Pasal  24  Permenkeu  Pengasuransian  BMN  yang  menyatakan  bahwa  ketentuan pembayaran  premi  asuransi  BMN  mengikuti  ketentuan  Peraturan  Perundang- undangan  mengenai  pembayaran  dalam  rangka  pelaksanaan  APBN.  Adapun  jenis asuransi  yang  akan  dipilih  adalah  asuransi  all  risk.  Apabila  mengacu  ke  Pasal  267 dan  Pasal  249  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  (KUHD),  asuransi  All  Risk dapat diartikan sebagai asuransi di mana segala resiko atas benda yang diasuransikan akan  dipikul  oleh  penanggung,  kecuali  kerugian  tersebut  akibat  kesalahan  dari tertanggung atau cacat dari obyek yang diasuransikan. 26
Model  pengansuransian  barang milik negara di  Ibu Kota Negara meliputi  dua alur. Kedua alur ini adalah alur dalam melakukan penyelenggaraan asuransi all risk barang  milik  negara  yang  berupa  gedung  bangunan  dan  alur  klaim  asuransi.  Kedua alur ini memiliki tahapan masing-masing, dan melibatkan stakeholder seperti Kepala Otorita Ibu Kota Negara, Kementerian Keuangan, perusahaan asuransi yang terdaftar dalam Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara, dan Otoritas Jasa Keuangan.
1) Alur pertama adalah alur penyelenggaraan asuransi all risk barang milik negara yang  berupa  gedung  bangunan.  Alur  ini  meliputi  kewenangan  dan  penjelasan posisi pihak masing-masing stakeholder dalam model pengansuransian barang milik  negara  berupa  gedung  bangunan  di  IKN.  Dalam  alur  ini,  Kementerian Keuangan  berperan  sebagai  pengelola  Barang  Milik  Negara,  Kepala  Otorita Ibu  Kota  Nusantara  sebagai  tertanggung  atau  pemegang  polis,  perusahaan
26 Lihat Pasal 249 dan 276 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
asuransi yang tergabung konsorsium asuransi Barang Milik Negara merupakan penanggung,  dan  OJK  sebagai  pihak  yang  mengatur  serta  mengawasi konsorsium. Berikut adalah tahapannya:
a. Kepala Otorita Ibu Kota Negara meneliti serta mendaftarkan BMN gedung bangunan apa saja yang akan diasuransikan;
b. selanjutnya,  rencana  pengansuransian  ini  akan  dikabarkan  kepada Kementerian Keuangan selaku pengelola barang;
c. Setelah itu, Kepala Otorita IKN akan melakukan perjanjian polis bersama pihak  penanggung  yaitu  perusahaan  asuransi  yang  tergabung  dalam konsorsium asuransi BMN. Pemilihan perusahaan asuransi akan diatur dan diawasi oleh OJK;
d. Pembuatan  polis  akan  dilakukan  oleh  kepala  daerah  otorita  IKN  bersama perusahaan  asuransi  dengan  BMN  gedung  bangunan  sebagai  objek asuransi. Pembuatan polis diawasi oleh OJK.

## Gambar 2. Alur Penyelenggaraan Asuransi All Risk

## Sumber: Hasil Olahan Sendiri
2) Alur  kedua  adalah  alur  pengiriman  dan  penerimaan  klaim  asuransi.  Dalam asuransi,  terdapat  klaim  yang  dapat  diajukan  oleh  tertanggung  kepada penanggung    (pihak  yang  menerima  klaim  dan  memberikan  pertanggungan
sesuai  kerugian  berdasarkan  polis  yang  telah  dibuat). 27 Alur  ini  meliputi tahapan pengiriman klaim asuransi sampai dengan penerimaan klaim asuransi. Berikut adalah tahapannya:
a. Kepala  Otorita  IKN  mendaftarkan  resiko-resiko  yang  terjadi  terhadap bangunan gedung yang telah diasuransikan:
b. Daftar  serta  analisisnya  akan  dikirim  oleh  Kepala  Otorita  IKN  kepada perusahaan  asuransi.  Klaim  dikirim  dalam  bentuk  uang  tunai  minimal seharga nilai aset gedung bangunan;
c. Jika klaim asuransi dapat terpenuhi, maka uang tersebut dikirim melalui rekening  kas  umum  negara  dalam  bentuk  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak;
d. Apabila  klaim  asuransi  tidak  dapat  dipenuhi  oleh  perusahaan  asuransi, maka  Kepala  Otorita  IKN  selaku  pengguna  barang  dan  pemegang  polis dapat  melakukan  dua  pilihan  penyelesaian  sengketa,  yaitu  dengan  jalan damai  maupun  pengadilan.  Jalan  damai  melalui  Lembaga  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  atau  Badan  Arbirtase  Nasional  Indonesia (BMAI), dan apabila tidak menemukan penyelesaian maka akan diajukan gugatan ke pengadilan oleh OJK.
27 Abdullah Amrin, Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvesional (Jakarta: PT Elex media komputindo, 2006), hlm. 121.
Gambar 3. Bagan Alur Pengajuan Klaim Asuransi All Risk
Sumber: Hasil Olahan Sendiri
Perusahaan  asuransi  tidak  bisa  menghindarkan  adanya  suatu  sengketa  dalam asuransi,  karena  sengketa  dapat  terjadi  kapanpun,  dimanapun  dan  siapapun. Penyelesaian  pada  sengketa  ini  dapat  diselesaikan  dengan  dua  tahap,  yaitu  tahapan litigasi  yang  dilaksanakan  melalui  jalur  pengadilan  dan  non  litigasi  yang dilaksanakan  melalui  jalur  di  luar  pengadilan.  Seiring  perkembangan  jaman,  sistem penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini memberikan kebebasan terhadap kedua belah  pihak.  Metode  diluar  pengadilan  ini  dikenal  dengan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa (APS)  yang terdiri dari tiga tahapan,  yaitu tahapan mediasi,  ajudikasi  dan arbitrase.  Dalam  melaksanakan  tiga  tahapan  ini  dilakukan  oleh  Lembaga  Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Badan Arbirtase Nasional  Indonesia (BMAI).  Lembaga ini memberikan pelayanan untuk menyelesaikan sengketa pada klaim asuransi antara penanggung atau perusahaan asuransi dengan tertanggung atau pemegang polis. 28
Selain  melalui  lembaga  BMAI,  sengketa  asuransi  ini  juga  dapat  diajukan gugatan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  yang  terbagi  menjadi  dua  mekanisme gugatan,  yaitu  mekanisme  inisiatif  dari  OJK,  atau  berdasarkan  pada  permohonan pihak  yang  dirugikan  dalam  sengketa  asuransi.  Mekanisme  inisiatif  OJK  ini
28 Ida  Ayu  Surya  Dwijayanti,  “Penyelesaian  Sengketa  Perasuransian  oleh  Badan  Mediasi  dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)”, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 2, Juli 2021. hlm. 378- 380.
didasarkan  pada  pertimbangan  OJK  dalam  menyelesaikan  sengkta  tersebut, sedangkan  permohonan  pihak  yang  dirugikan  dalam  sengketa  asuransi  ini  terjadi baik dari pihak konsumen ataupun intitusi keuangan. Mekanisme ini memiliki fungsi untuk  mewujudkan  kepastian  hukum  dalam  aktivitas  bisnis  baik  antara  penggugat dan  tergugat.  Dalam  hal  penyelesaian  sengketa  asuransi  baik  melalui  BMAI  dan pengajuan gugatan OJK, tetap memperhatikan solusi yang tidak merugikan negara. 29
Model pengelolaan BMN berupa pengansuransian bangunan gedung di IKN ini diharapkan dapat menjadi alternatif solusi pengamanan atas BMN di  IKN nantinya. Adanya  model  pengansuransian all  risk terhadap  bangunan  gedung  BMN  di  IKN dapat  mengisi  kekosongan  hukum  serta  memberikan  regulasi  yang  lebih  spesifik terkait  pengelolaan  BMN.  Selain  itu,  model  ini  juga  memberikan  jaminan pengamanan  bagi  negara  selaku  pengelola  BMN.  Model  ini  akan  diterbitkan  dalam bentuk  Peraturan  Pemerintah,  dan  untuk  pedoman  dalam  menentukan  polis  standar akan diatur dalam Peraturan OJK.

## D. SIMPULAN
Dalam  rangka  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  pemerintahan  sebagai  wujud penyelenggaraan  negara  yang  efisien  dan  efektif  dengan  mendasarkan  pada  tata kelola  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ),  negara  dalam  hal  ini  yaitu pemerintah  memerlukan  sarana  dan  prasarana  berupa  BMN  yang  memadai  dan terkelola dengan baik melalui suatu pengelolaan BMN di IKN. BMN merupakan aset pemerintah  yang  dijadikan  sebagai  sumber  daya  ekonomi  yang  dapat  memberikan sumbangan  bagi  kegiatan  operasional  pemerintah  berupa  aliran  pendapatan  atau penghematan belanja bagi pemerintah.
Pengaturan mengenai pengelolaan BMN saat ini telah termuat dalam beberapa ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  akan  tetapi  peraturan  tersebut  belum sepenuhnya  mendukung  keberlangsungan  terhadap  tata  kelola  BMN  khususnya  di IKN. Sebagai salah satu bentuk dari pengalihan risiko, pengasuransian BMN di IKN
29 Wetria  Fauzi,  “Pengaturan  Pengajuan  Gugatan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  Penyelesaian Sengketa Asuransi di Indonesia”, Jurnal Hukum Acara Perdata , Vol. 5, No.1, Januari-Juni 2019, hlm. 77-79.
berbasis all risks insurance digagas dengan tujuan untuk mengamankan BMN ketika terjadi  kehancuran,  kerugian,  dan  kerusakan  secara  fisik  yang  tidak  terduga sebelumnya, serta memberikan kepastian atas keberlangsungan kelancaran tugas dan fungsi  penyelenggaraan  pemerintahan  di  IKN  dengan  mempertimbangkan kemampuan negara.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku
Amrin,  Abdullah. Asuransi  Syariah  Keberadaan  dan  Kelebihannya  di  Tengah Asuransi Konvesional . Jakarta: PT Elex media komputindo, 2006.
S,  Maria  Farida  Indrati. Ilmu  Perundang-Undangan  II:  Proses  dan  Teknik Penyusunan ,  Edisi  Revisi.  Yogyakarta:  Penerbit  PT  Kanisius  (Anggota IKAPI), 2020.
Soekanto,  Soerjono,  dan  Sri  Mamudj. Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu Tinjauan Singkat) . Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

## 2. Internet
BPS  Provinsi  DKI  Jakarta.  “Jumlah  Penduduk  Provinsi  DKI  Jakarta  Menurut
Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2019”. https://jakarta.bps.go.id/indicator/12/111/1/jumlah-penduduk-provinsi-dki- jakarta-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html . Diakses pada tanggal 30 April 2022. Hathaway, Berkshire. “ Contractors All Risk” . https://www.aig.sg/business/business-products-and- services/energy/contractors-all-risks-erection-all- risks#:~:text=What%20is%20covered%3F,than%20by%20an%20excluded%2 0cause . Diakses pada tanggal 13 Mei 2022.
Kementerian  Keuangan.  “Laporan  Barang  Pengguna  Tahunan  Tahun  2020”. https://www.kemenkeu.go.id/media/17919/laporan-bmn-2020.pdf . Diakses pada tanggal 10 Mei 2022.
Nordiansyah, Eko. “DJKN Kemenkeu Targetkan Seluruh K/L Mau Asuransikan
Aset  BMN”. Medcom.id . https://www.msn.com/id-id/berita/other/djkn- kemenkeu-targetkan-seluruh-k-l-mau-asuransikan-aset-bmn/ar-AAOi5nt . Diakses pada tangal 06 Mei 2022.
Safira,  Nadia.  “Apakah  BMN  Perlu  Diasuransikan?”. DJKN  Kemenkeu . https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13349/Apakah-BMN-Perlu- diasuransikan.html . Diakses pada tanggal 5 Mei 2022.

## 3. Jurnal
Aliimah,  Fatihatul.  “Analisis  Yuridis  Pengasuransian  Barang  Milik  Negara”. Tesis  Program  Magister  Ilmu  Hukum .  Yogyakarta:  Universitas  Islam Indonesia, 2020.
Dwijayanti,  Ida  Ayu  Surya.  “Penyelesaian  Sengketa  Perasuransian  oleh  Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)”. Jurnal Preferensi Hukum (Vol. 2, No. 2, Juli 2021).
Fauzi,  Wetria.  “Pengaturan  Pengajuan  Gugatan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan dalam  Penyelesaian  Sengketa  Asuransi  di  Indonesia”. Jurnal  Hukum  Acara Perdata (Vol. 5, No.1, Januari-Juni 2019).
Ridho,  Abdul  Jabbar.  “Kebijakan  Pemindahan  Ibu  Kota  Negara  Republik Indonesia  Dalam  Perspektif  Fikih  Siyasah”. Skripsi .  (Jakarta:  Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020).
Yahya, H. M. “Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera”. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat (Vol. 14, No. 1, Juni 2018).

## 4. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara.
Peraturan  Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah.
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan.