## Tinjauan Kaidah Fikih terhadap Fatwa MUI tentang Hukum Autopsi

## Review on the Islamic Legal Maxim to MUI Fatwa regarding Autopsy Law
Firman Arifandi Universitas YARSI Corresponding Author: firman.arifandi@yarsi.ac.id
KATA KUNCI Kaidah Fikih, MUI, Autopsi ABSTRAK Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana tinjauan  dari  kaidah  fikih  terhadap  fatwa  MUI  seputar  hukum autopsi.  Kaidah  fikih  adalah  prinsip  pokok  hukum  dalam  Islam yang dikemas dalam redaksi yang global dan diambil dari intisari Al- Qur’an, Al Hadits, serta Ijma sahabat. Majelis Ulama Indonesia adalah  lembaga  perkumpulan  para  ulama  dari  berbagai  ormas  di Indonesia  yang  salah  satu  tugasnya  adalah  mengeluarkan  fatwa terhadap  permasalahan-permasalahan  kontemporer.  Penelitian  ini penting  dikaji  untuk  mengetahui  sejauh  mana  kaidah  fikih mempunyai peran sebagai dalil dalam hukum autopsi dalam Islam dan sejauh ini belum ada ditemukan penelitian terkait peran kaidah fikih  terhadap  fatwa  MUI.  Melalui  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan interpretasi dari redaksi fatwa MUI nomor 6 tahun 2009 tentang  hukum  bedah  mayat,  tulisan  ini    menunjukan  bahwa terdapat peran kaidah fikih selain ayat Al Qur’an dan Hadits yang turut menjadi landasan fatwa. KEYWORDS Legal Maxim, MUI, Autopsy ABSTRACT The purpose of this study is to find out how to review the Islamic legal  maxim  against  the  MUI  fatwa  regarding  autopsy  law.  The Islamic legal maxims are the main principles of law in Islam which are packaged in a global editorial and are taken from the essence of  the  Qur'an,  Al  Hadith,  and  Ijma  of  the  companions.  The Indonesian  Ulema  Council  (MUI)  is  an  association  institution  of Ulemas from various mass organizations in Indonesia, one of the duty  is  to  issue  fatwas  on  contemporary  issues.  This  study  is  so important due to find out how the Islamic legal maxim having a role as an Islamic argument regarding the law of autopsy. Furthemore, there is no research has been found regarding the role of Islamic legal maxim in MUI fatwas. Through qualitative research with an interpretation approach from the editorial of the MUI fatwa number 6 of 2009 concerning the post-mortem law, this paper has shows the role of Islamic legal maxims besides the Qur’an and hadith therein which also becoming the basis of fatwa.

## PENDAHULUAN
Semakin pesatnya perkembangan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  di  era globalisasi  ini  menuntut  setiap  orang untuk beradaptasi dengan segala perubahan  yang  ada.  Banyak  dari penemuan-penemuan pada bidang teknologi modern yang kerap menghadirkan  maslahat  untuk  banyak orang  termasuk  di  antaranya  dalam bidang  kedokteran  (Hatta,  Zulfan,  & Mulyani, 2019).
Pesatnya teknologi dalam bidang kedokteran  berdampak  kepada  pada ketepatan  kualitas  dan  kecepatan  dalam tindakan  medis.  Hal  ini  tentunya  juga memiliki  efek  tersendiri  dalam  ranah hukum  dan  etika  kedokteran  terlebih kaitannya  dalam  pandangan  Islam.
Dalam ranah pidana khususnya,
keterlibatan  dokter  forensik  dibutuhkan untuk  mengungkap  penyebab  kematian seseorang  dengan  melakukan  tindakan autopsi  sebagai  ilmu  bantu,  yang  pada umumnya  keluarga  korban  tidak  mau memberikan izin untuk tindakan tersebut karena  dianggap  menyakiti  mayit. (Turmudi, 2014)
Tindakan  autopsi  dalam  ilmu kedokteran  sebenarnya  bertujuan  untuk mengetahui  dan  mempelajari  anatomi manusia, selain itu juga untuk mendiagnosa penyakit, kemudian menentukan terapi dan dalam hal dimana ada  kasus  kematian  tidak  wajar,
diharapkan hasil autopsi  dapat  dijadikan alat bukti di pengadilan untuk
mengungkap  sebab  kematian  seseorang. (Hastuti, 2009: 3)
Sementara  dalam  Islam  segala perkara  baru  harus  diuji  detail  apakah sesuai  dengan prinsip  syariat  atau justru bertentangan. Terkait autopsi tidak hanya dilihat apa saja maslahatnya dalam dunia hukum  dan kedokteran,  tapi juga diteliti apakah  sejalan  dengan  kaidah-kaidah yang  ada  pada  hukum  Islam.  (Shidiq, 2009). Fikih yang identik dengan hukum, membutuhkan analisa detail atas perkara
baru yang tidak ada redaksi eksplisitnya dalam  Al- Qur’an  ataupun  Al -hadits. Maka  dibutuhkan  peran  MUI  dengan fatwanya  guna  memutuskan  hukum  atas perkara  baru  termasuk  autopsi  ini.  ( Ma’mur, 2018)
Bila melihat ke dalam fatwa MUI
Nomor  6  Tahun  2009  tentang  Autopsi Jenazah dijelaskan bahwa pada prinsipnya  tindakan  autopsi  adalah haram, namun dalam kondisi darurat atau mendesak maka diperbolehkan. Terlebih dalam  fatwa  tersebut  disebutkan  dengan rinci  bahwa  autopsi  untuk  mengetahui penyebab  kasus  kematian  dan  untuk pendidikan kedokteran hukumnya adalah boleh. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisa  sejauh  mana  pendekatan kaidah fikih yang digunakan dalam fatwa ini.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode  kualitatif  dengan  pendekatan literatur untuk mendeskripsikan sejumlah teori  pembahasan  dan  menginterpretasi konteks  pada  rujukan  tertulis.  (Lexi, 2005).  Adapun  desain  penulisan  yang dipilih  adalah  kajian  pustaka  dengan melakukan content  analysis pada  fatwa MUI  nomor  6  tahun  2009  dilengkapi dengan  sejumlah  jurnal  ilmiah  terkait hukum autopsi dan relevansinya terhadap kaidah fikih.

## PEMBAHASAN

## Pengertian Kaidah Fikih
Kaidah  fikih  atau  dalam  bahasa Arab Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah merupakan  gabungan  dari  kata  qawaid dan fiqih, yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Qawaid secara etimologi  bermakna  pondasi  atau  dasar, sementara  fiqih  bermakna  paham  atau mengerti.  (Muiz,  2020).  Sementara makna  kaidah  fikih  secara  istilah dimaknai  sebagai  sejumlah  poin  dan rumusan  hukum  fiqih  secara  global
dengan  redaksi  yang  ringkas  yang berlaku  pada  sejumlah  hukum  yang spesifik. (Musyafaah, 2018)
Tak bisa dipungkiri bahwa hukum Islam  dan  kaidah  fikih  tidak  bisa  lepas satu  sama  lain,  hal  ini  karena  urusan hukum  dalam  Islam  sangatlah  dinamis dan tidak bisa sekedar bersandar kepada teks  yang  ada  pada  Al-Quran  dan  Al- Hadits  secara  eksplisit.  Maka  sifat general  yang  ada  pada  redaksi  kaidah fikih  dinilai  sangat  erat  dengan  karakter hukum  Islam  yang  dapat  diterapkan sesuai tempat dan zaman. (Iqbal, 2018)
Dalam  penyusunannya,  kaidah fikih  yang  terdiri  dari  ratusan  jenis redaksi  yang  kemudian  dikelompokkan kepada lima kaidah pokok yaitu (Thalib, 2016):
Kaidah  pertama:  “ Al  Umuuru  bi maqaashidihaa” (segala urusan tergantung dari pada maksudnya)
Kaidah  kedua:  “ Al  Yaqiinu  laa  Yuzaalu bi-s- syakki” (Keyakinan  tidak  dapat dihapuskan  atau  dihilangkan  dengan keraguan) Kaidah ketiga: “Al Masyaqqatu Tajlibu - t- taysiir” (Setiap kesulitan akan melahirkan suatu kemudahan)
Kaidah keempat “Adh - dhararu Yuzaalu” (Bahaya wajib dihilangkan) Kaidah Kelima “Al - ‘Aadatu Muhakamah” (Adat  istiadat  dijadikan hukum).
Kelima  kaidah  di  atas  kemudian dikenal dengan kaidah utama atau dalam bahasa arab disebut qawaid asasiyyah al khams .  Pada  setiap  kaidah  utama  ini terdapat  puluhan  hingga  ratusan  kaidah yang  terkait  dengan  sejumlah  hukum pada beragam permasalahan.
Fungsi Kaidah Fikih Menurut Iqbal (2018), permasalahan  yang  komplek  dalam hukum Islam kontemporer menuntut para ulama untuk merumuskan hukum dengan lebih  aktual  lagi  melalui  bantuan pelengkap  lain  dengan  pola  pemikiran
yang  lebih  rasional  dan  tetap  sejalan dengan  prinsip  Al- Qur’an  dan  Hadits. Maka kaidah fikih dipandang mempunyai peran  penting  dalam  menelurkan  fatwa- fatwa  terhadap  permasalahan  baru termasuk dalam urusan dunia hukum dan medis.
Kaidah  fikih  juga  dianggap  akan mempermudah para ulama untuk melakukan  analogi  pada  sejumlah perkara baru atas hukum lain yang telah difatwakan.  Dalam  prakteknya,  kaidah fikih akan meringkas persoalan-persoalan dalam  satu  ikatan  yang  menunjukkan bahwa hukum dibentuk untuk menegakkan  maslahat  yang  saling berdekatan. (Muiz, 2020) Menukil  dari  penjelasan  Imam Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya
Qawaidu-l-Ahkam  fi  Mashalihi-l-anam , bahwa  kaidah  fikih  berfungsi  sebagai jalan  untuk  para  mujtahid  dan  ulama untuk  menggapai  kemaslahatan  dan menghindari mafsadat serta  merupakan cara bijak dalam mengambil kesimpulan dari  sejumlah  dalil  yang  terpencar. (Bachri, 2018) Maka  kaidah  fikih  mempunyai posisi  istimewa  dalam  khazanah  Islam, yang  fungsinya  adalah  sebagai  sarana kembali  para  ulama  dalam  menentukan hukum  pada  kasus  fikih  di  era  modern dan  tidak  ditemukan  dalam  redaksi  Al- Qur’an  serta  Hadits  secara  eksplisi t. Kaidah  fikih  juga  berfungsi  menjadikan pembahasan  fikih  lebih  sistematis  yang dengannya  mempermudah  para  ulama untuk  mengidentifikasi  produk  hukum Islam  yang  jumlahnya  sangat  banyak. (Rosyadi, 2018)
Pengertian Autopsi Dalam  bahasa  Inggris  istilah autopsi  atau autopsy dimaknai  sebagai pemeriksaan  terhadap  jasad  orang  yang telah mati untuk diketahui apa penyebab kematiannya.  Istilah  ini  berasal  dari bahasa latin autopsia yang artinya adalah
membedah  mayat.  (Hatta,  Zulfan,  &
Mulyani, 2019) Menurut  Kamus  Kedokteran, autopsi merupakan pemeriksaan postmortem dari mayat seseorang  untuk menentukan  sebab  kematian  atau  sifat- sifat  perubahan  patologisnya (widowati &  Ohoiwutun,  2021).  Istilah  lain  dari autopsi adalah nekropsi atau pemeriksaan pasca  kematian  (  (Henky,  Que,  & Yulianti, 2019).
Umumnya tujuan   dari   autopsi adalah      untuk      mengidentifikasi jenazah,  lalu  memperkirakan    kapan kematiannya,  mengidentifikasi    serta mendokumentasikan  jumlah  luka-luka, dan  juga  meneliti  adanya  kemungkinan racun  hingga  kepada  pemeriksaan  jenis sakit alamiah. (Burton & Collins, 2014). Dalam pandangan masyarakat luas, kata autopsi  selalu  dekat  dengan  istilah forensik,  dan  selalu  dikaitkan  dengan investigasi dalam kasus pidana (Kastubi, 2016).  Namun  jika  dicermati  lebih  luas lagi, tindakan autopsi ternyata terdiri dari sejumlah  klasifikasi  sesuai  dengan tujuannya.

## Jenis-Jenis Autopsi
Autopsi  jika  dilihat  dari  aspek tujuannya maka dibagi kepada tiga jenis sebagaimana berikut (Sarwat, 2021):
a. Autopsi Forensik Autopsi forensik merupakan tindakan yang dilakukan  oleh  penegak  hukum untuk  mengetahui  identitas  dan sebab  kematian  yang  terjadi kepada korban pembunuhan atau pada  kasus  kematian  yang  tidak wajar.  Tindakan  ini  dilakukan untuk  kepentingan  penegakan hukum  dan  pembuktian  di pengadilan.  Melalui  proses  ini, akan  diketahui  apa  penyebab kematian  tidak  wajar  pada seseorang,  seperti  bunuh  diri, diracun, kecelakaan, disiksa, atau dibunuh dengan sengaja.
b. Autopsi Klinis Jenis  autopsi  ini  adalah untuk  mengetahui  berbagai  hal yang  terkait  dengan  penyakit. Berbeda dengan autopsi forensik, autopsi  ini  dilakukan  terhadap pasien  yang  sudah  meninggal dunia  setelah  dirawat  di  suatu Rumah Sakit. Tindakan ini adalah untuk  misi  diagnosis  sehingga dengan  itu  dapat  disimpulkan penyebab  kematian  seseorang. (Bastiar, 2021)
Melalui  autopsi  klinis, akan  didapatkan  sejumlah  hal penting seperti menemukan kesesuaian antara diagnosa klinisi dan  hasil  pemeriksaan  post- mortem. Serta dengan diketahuinya  penyakit  yang  ada pada tubuh korban bisa ditentukan obat  untuk  pasien  dengan  kasus sakit yang serupa. ( Habiburrahman  &  Yudhistira, 2021) c. Autopsi Anatomi Jenis autopsi ini ada dalam dunia  pendidikan  kedokteran yang tujuannya adalah mempelajari ilmu anatomi. Setiap fakultas  kedokteran  biasanya akan menerjunkan pakar anatomi untuk membimbing mahasiswanya  di  laboratorium dengan  tujuan  agar  mahasiswa kedokteran  mengetahui  berbagai jaringan  dan  susunan  tubuh manusia. Karena sejatinya, sarjana kedokteran harus mengetahui  organ  dan  jaringan tubuh  manusia  melalui  proses pembelajaran  langsung  dengan menggunakan media tubuh manusia  sendiri.  Maka  biasanya yang digunakan adalah mayat dari korban  kecelakaan  atau  yang tidak  diketahui  identitasnya  dan sudah diawetkan. Hal ini bukanlah  tindakan  ilegal  karena
telah dinaungi oleh KUH Perdata pasal 1129. (Sarwat, 2021) Peran Fatwa MUI dalam Permasalahan Kontemporer Fatwa  adalah  jawaban  berupa keputusan  atau  pendapat  yang  diberikan oleh mufti atau ahli tentang suatu masalah dalam  hukum  Islam  (Habibaty,  2017). Karena  berhubungan  dengan  hukum Islam, maka fatwa sangat identik dengan kaifiyah atau  tatacara  dan  hukum  dalam urusan  fikih.  Pada  prinsipnya,  fatwa muncul sebagai jawaban atas pertanyaan dari  orang  awam  kepada yang  ‘alim tentang hukum suatu permasalahan.
Dalam  perjalanan  sejarah  syariat Islam  ( tarikh  tasyri’), fatwa  sudah muncul  sejak  era  Rasulullah,  namun kemudian semakin masiv saat era sahabat pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Saat itu Para sahabat, tabi’in, dan tabi’ut tabi’in  menjadi  tempat  bagi  umat  untuk bertanya  tentang  permasalahan  seputar hukum  Islam.  Maka  sejatinya,  mereka berperan  sebagai  mujtahid  yang  bisa mengeluarkan hukum  atas suatu  perkara yang baru (Hamzah, 2017).
Men urut Ma’mur (2018) ada dua hal utama terkait fungsi fatwa: Pertama,  menghadirkan  solusi  atas pertanyaan masyarakat umum. Kedua,  sebagai  upaya  untuk  menjawab perkembangan  persoalan  yang  bersifat kekinian. Maka  fatwa  yang  dikeluarkan seorang mufti mempunyai misi
menginterpretasikan makna hukum Islam yang  bersifat  umum  ke  dalam  kasus- kasus  yang  khusus.  Dalam  arti  lain, otoritas  untuk  berfatwa  tidak  bisa diserahkan  kepada  sembarangan  orang. Faktanya  dalam  perjalanan  sejarahpun tidak semua orang dari kalangan sahabat hingga  tabi’u  tabi’in  berhak  untuk berijtihad.  Sebagaimana  yang  dijelaskan Prof. Quraisy Syihab, ulama yang punya kemampuan  fatwa  adalah  yang  mampu memperhatikan  fakta  sosiologis  umat  di
sekitarnya,  selain  juga  penguasaan  pada sejumlah disiplin ilmu agama (Habibaty, 2017).
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) yang  berdiri  pada  bulan  Rajab  1395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975  di  Jakarta  adalah  lembaga      yang mewadahi      ulama  dan  cendekiawan Islam  di  Indonesia.  Kehadiran  MUI dianggap  sangat  berperan  penting  untuk memberikan  solusi  atas  permasalahan keummatan dan keagamaan. Maka peran MUI  yang  paling  utama  adalah  sebagai jembatan antara ulama dan umara dalam mensukseskan  pembangunan  nasional, perdamaian,  dan  menghasilkan  fatwa untuk maslahat umat (Hamzah, 2017).
Adapun  metode  yang  dilakukan oleh  komisi  fatwa  MUI  sebelum mengeluarkan  fatwanya  adalah  dengan melalui  tiga  jenis  pendekatan,  yaitu: Pertama, metode pendekatan nash Qath’i yang  maksudnya  adalah  setiap  fatwa diupayakan  tetap  merujuk  kepada teks Al- Qur’an  dan  Al -Hadits  jika  secara gamblang  telah  disebutkan  konteks hukumnya  pada  keduanya.  Kedua, metode qauli, ini adalah upaya kedua jika dalam  Al- Qur’an  dan  hadits  tidak ditemukan jawabannya, maka para ulama dalam komisi fatwa akan merujuk kepada pendapat  para  ulama  mazhab  melalui kitab-kitab  yang mu’tabar. Lalu  Ketiga, adalah metode manhaji, dalam hal ini jika dihadapkan  dengan  kasus  tidak  bisanya fatwa  dihasilkan  dengan  dua  metode sebelumnya,  maka  jalan  yang  ditempuh adalah melalui cara berpikir serta kaidah- kaidah yang digagas oleh ulama mazhab dalam  menetapkan  hukum  (wahyudi  & fajar, 2018).

## Fatwa MUI terkait Autopsi
Tindakan  autopsi  tak  luput  dari polemik  dalam  fikih  kontemporer, dimana tak sedikit yang mempertanyakan tentang  hukumnya.  Pertanyaan  tentang hukum  autopsi  datang  lantaran  pada prinsipnya  dalam  Islam  semua  manusia
berhak untuk dimuliakan dan diperlakukan  dengan  baik  sebagaimana tertuang dalam ayat berikut:
ِرْحَبْلا َو   ِ رَبْلا  ىِف  ْمُهٰنْلَمَح َو  َمَدٰا  ْ يِنَب  اَنْمَّرَك  ْدَقَل َو  ۞ اَنْقَلَخ  ْنَّمِ م  ٍرْيِثَك ىٰلَع  ْمُهٰنْلَّضَف َو ِتٰبِ يَّطلا َنِ م ْمُهٰنْق َز َر َو ࣖ  الًْي ِضْفَت
Sungguh,  Kami  telah  memuliakan  anak cucu  Adam  dan  Kami  angkut  mereka  di darat  dan  di  laut.  Kami  anugerahkan pula  kepada  mereka  rezeki  dari  yang baik-baik  dan  Kami  lebihkan  mereka  di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan  kelebihan  yang  sempurna.  (Q.S. Al- Isra’(17) : 70)
Imam  Al-Suyuthi  dalam  tafsir jalalain menjelaskan tentang ayat di atas bahwa  manusia  dimuliakan  oleh  Allah SWT  karena  akal  yang  sempurna  dan beban tanggung jawab yang lebih banyak dibandingkan  makhluk  lain.  Maka memuliakan sesama manusia baik dalam kondisi  hidup  ataupun  yang  meninggal merupakan  sebuah  manifestasi  syariat dari  ayat  tersebut  (Al-Mahalli  &  Al- Suyuti , 1997: 2/349). Kemudian dipertegas dengan hadits berikut:
َّنِإ َرْسَك ِمْظَع ِنِمْؤُمْلا اات ِيَم ُلْثِم ِه َرْسَك اًّيَح “Sesungguhnya mematahkan tulang seorang mukmin yang telah menjadi mayat sama saja dengan mematahkan sewaktu masih hidup”. (HR Malik, Ibnu
Majah, Abu Daud) Imam Abu ath-Thayyib Muhammad  Syamsul  Haq  al-'Azhim Abadi menjelaskan makna hadits tersebut
dalam  kitabnya  ‘aunu - l’ma’bud  bahwa antara  jenazah  dan  orang  yang  hidup sama-sama  berhak  untuk  dihormati. Kadar  dosa  dalam  tindakan  melukai, menganiaya,  dan  mendhalimi  badan mayyit  sama  halnya  dengan  dosanya terhadap orang yang masih hidup ('Abadi, 1994: 317)
Berangkat dari kedua dalil di atas, tidak  ada  alasan  bagi  manusia  untuk menghinakan mayit atau jenazah, karena perlakuan  tersebut  sama  halnya  dengan perlakuan  saat  hidup.  tindakan  autopsi
oleh sebagian orang dianggap menyakiti dan  menghinakan  jenazah  karena tindakan  yang  dilakukan  dianggap  sama dengan melukai manusia pada umumnya (Turmudi, 2014).
Namun  di  kemudian  hari, anggapan  tersebut  memunculkan  dilema tersendiri  karena  kebutuhan  proses hukum  dalam  menegakkan  keadilan memerlukan  media  berupa  autopsi forensik.  Belum  lagi  dalam  menemukan diagnosa  penyakit  baru  pada  kasus kematian  juga  tidak  bisa  ditempuh  oleh tim  medis  kecuali  dengan  cara  autopsi. Dalam hal ini tindakan autopsi dianggap lebih  mengandung  maslahat  lebih  besar daripada  prinsip  menghormati  atau memuliakan jenazah.
Berangkat  dari  dilema  ini,  maka kemudian  MUI  dalam  sidang  komisi fatwanya yang digelar pada tanggal 6 Juni 2009 mengeluarkan fatwa terkait hukum autopsi.  Dalam  keputusan  yang  dibuat pada  fatwa  tersebut,  MUI  memberikan detail sejumlah ketentuan tentang autopsi yang  pada  prinsipnya  tindakan  tersebut adalah  haram,  namun  jika  didasarkan kepada  kebutuhan  yang  dibenarkan dalam syariat dan tak ada cara lain yang bisa  ditempuh  maka  autopsi  menjadi mubah (Hatta, Zulfan, & Mulyani, 2019).
Kebutuhan yang dimaksud dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap autopsi adalah untuk penyelidikan kasus kematian,  penelitian  kedokteran  atau dalam  misi  pendidikan  kedokteran  yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang serta  dilakukan  oleh  pakarnya  (MUI, 2009).
Dalam  fatwanya  pula,  MUI mengharuskan perlakuan yang baik pasca autopsi  dengan  memberikan  hak  mayit seperti memandikan, mengkafani,
menshalatkan,  dan  menguburkannya kembali.  Tindakan  ini  tentu  tidak  bisa dilakukan  sepihak  karena  tetap  harus mengacu  kepada  ketentuan  perundang- undangan (MUI,2009).
Kaidah  Fikih  dalam  Fatwa  MUI terkait Autopsi Majelis Ulama Indonesia menggunakan  sejumlah  kaidah  fikih untuk  landasan  dalam  fatwanya  terkait hukum  autopsi,  selain  dari  nukilan  ayat Al- Qur’an dan hadits serta pendapat para ulama.  Dengan  menggunakan  kaidah fikih  dalam  landasan  berfatwa,  berarti MUI  telah  menggabungkan  semua metode berfatwanya baik nash, qauli, dan manhaji.
Adapun  kaidah  yang  bisa  kita temukan  pada  fatwa  tersebut  adalah sebagai berikut:
ُء ْرَد ِدِساَفَمْلا ِحِلاَصَمْلا ِبْلَج ىَلَع ٌمَّدَقُم Mencegah kemafsadahan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan Pada  kaidah  ini,  Majelis  Ulama
Indonesia  ingin  menegaskan  prinsip bahwa  pada  hakikatnya  autopsi  adalah haram  dengan  landasan  mencegah kerusakan  pada  mayit  dan  tetap menghormatinya  adalah  utama  (Hatta, Zulfan, & Mulyani, 2019).
Namun, jika dalam hal penegakan keadilan dan meneliti ancaman penyakit baru tidak bisa ditempuh kecuali dengan cara  autopsi  sebagai  satu-satunya  jalan, maka  autopsi  yang  awalnya  haram berubah menjadi mubah, dengan landasan  darurat  sebagaimana  kaidah berikut (Al-Syinqithi, 2008):
ِتا َروُظْحَمْلا ُحيِبُت ُة َرو ُرَّضلا
“Kondisi darurat membolehkan hal yang sebelumnya dilarang” Kaidah darurat ini tentu
mempunyai  tolak  ukur  sendiri  dalam kacamata  Islam.  Saat  tidak  ada  pilihan lain  dalam  rangka  menggapai  maslahat kecuali  menempuh  cara  yang  haram, maka  hal  yang  awalnya  haram  tersebut bisa  berubah  hukumnya  menjadi  mubah atau  boleh  (Rohayana,  2008).  Proses investigasi  kasus  kematian  tidak  wajar, diagnosa  penyakit,  dan  hal-hal  penting lain yang ada pada ketiga jenis autopsi ini bisa masuk dalam cakupan kaidah darurat
namun tetap harus dilakukan dengan cara yang  syar’i  dan  tidak  berlebih -lebihan, sebagaimana kaidah berikut:
َر ْو ُرَّضلِل َحْيِبُأ اَم اَه ِرَدَقِب  ُرَّدَقُت ِة
“Apapun  yang  diperbolehkan  karena darurat  cukup  dilakukan  sesuai  kadar kebutuhannya”
Melalui kaidah di atas, fatwa MUI menegaskan  bahwa  jenazah  yang diautopsi  tetap  harus  diperlakukan dengan  baik  dan  setelahnya  diberikan kembali  haknya  seperti  memandikan, mengkafani, menshalatkan, hingga menguburkannya kembali (MUI, 2009). kemudian  dilanjutkan  dengan  kaidah selanjutnya yang berbunyi:
اَمُهُمَظْعَأ  َيِع ْوُر  ِنا َرَرَض   ْوَأ  ِناَتَدَسْفَم   ْتَض َراَعَت  اَذِإ اَمِهِ فَخَأ ِباَكِت ْراِب ا ار َرَض “Apabila  terdapat  dua  kerusakan  atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau  bahaya yang lebih besar dihindari  dengan  menempuh  jalan  yang resiko bahayanya lebih kecil”
Gambaran  dari  kaidah  ini  adalah bahwa  dua  hal  besar  yakni  tindakan autopsi  dan  membiarkan  tindakan kriminal  adalah  dua  bahaya  yang  harus dihindarkan. Ketika seseorang dihadapkan  dengan  pilihan  bahaya haramnya  merusak  jenazah  dan  bahaya tindakan kejahatan yang tidak diungkap, maka harus memilih resiko bahaya yang lebih  kecil  demi  mendapatkan  maslahat yang lebih besar yakni tegaknya keadilan dan  terungkapnya  tindakan  kriminalitas. Maka  dari  itulah  dalam  fatwanya  MUI menegaskan  bahwa  autopsi  dibolehkan dalam  urusan  forensik,  klinis,  dan anatomi  karena  demi  menghindari mafsadat  yang  lebih  besar  dan  meraih maslahat  dengan  jangkauan  yang  lebih luas (Afwadzi & Alifah, 2019).

## KESIMPULAN
Dalam  khazanah  keilmuwan Islam,  Kaidah  fikih  mempunyai  peran penting menjawab problematika kekinian dalam  segala  bidang  termasuk  dalam permasalahan hukum dan medis.
Keberadaan kaidah fikih yang menghimpun  dalil-dalil  yang  banyak menjadi  redaksi  ringkas  dan  bisa mencakup  segala  kasus,  dianggap mempermudah  para  ulama  dalam menganalisa perkara dan memformulasikan hukum, termasuk pada permasalahan  hukum  autopsi  dalam
Islam.
Majelis  Ulama  Indonesia  dalam menghasilkan fatwa perlu menempuh tiga metode khusus yakni metode nash, qauli, dan  manhaji.  Maka  selain  melakukan pendekatan  dengan  analogi  terhadap pendapat  ulama  klasik,  MUI  juga melakukan  analisa  melalui  pendekatan kaidah  fikih  yang  masuk  pada  bagian metode manhaji.
Pada  fatwanya  terkait  hukum autopsi  dalam  Islam,  para  ulama  dalam sidang  komisi  fatwa  MUI  telah menggunakan  kaidah  fikih  sebagai landasan  berfatwa.  Melalui  kaidah  fikih ini kemudian diperoleh keputusan bahwa pada  prinsipnya  autopsi  adalah  haram kecuali untuk kondisi yang
mengharuskan dan tidak ada pilihan lain selain ditempuh dengan autopsi. Konteks kebolehan  ini  berlaku  untuk  kebutuhan yang sesuai dengan aturan syari’at seperti proses  investigasi  dalam  penegakan hukum dan keadilan, serta penelitian dan pendidikan kedokteran.
DAFTAR PUSTAKA 'Abadi  ATM  1994. 'Aunu-l-Ma'bud. Beirut: Dar-Al-Kutub Ilmiyyah. Afwadzi B & Alifah N 2019. Malpraktek dan  Hadis  Nabi:  Menggali  Pesan Kemanusian  Nabi  SAW  dalam Bidang Medis. Al Quds Jurnal Studi Alquran dan Hadis , Vol.3 No. 1 hal
8-14
Al-Mahalli J, & Al-Suyuti J 1997. Tafsir
Al-Jalalain. Kairo: Dar-el-hadits. Al-Syinqithi 2008. Ahkam Al-Jirahah Al- Thibiyah. Beirut: 'Alam Al-Kutub. Bachri AS 2018. Pengaruh Al-Qawa@Id Al-Us}U@Liyyah  Dan  Fiqhiyyah Terhadap Perbedaan Pendapat Dalam  Fikih  (Studi  Tentang  Riba Dan Bank Syari’ah). Et-Tijarie , Vol. 5 No.2 hal 68-71. Bastiar 2021. Bedah Mayat Ditinjau Dari Perspekif Hukum Islam(Studi Penelitian  Di  Provinsi  Aceh). LEGALITE:  Jurnal  Perundang- undangan dan Hukum Pidana Islam , Vol.7 No.1 hal.33-43 Burton  E,  &  Collins  K  2014.  Autopsy Rate and Physician Attitudes Toward Autopsy. . Medscape , hal. 53. Habibaty  DM  2017.  Peranan  Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  Mui Terhadap  Hukum  Positif  Indonesia. Jurnal  Legislasi  Indonesia ,  Vol.  14 No.4 Hal 447-451 Habiburrahman M, & Yudhistira A 2021. Autopsi Virtual (Virtopsy): Tinjauan
Etik,  Bioetika,  Sosial,  Budaya, Agama,  dan  Medikolegal. JEKI: Jurnal Etika Kedokteran Indonesia .Vol. 5 No,1. hal. 10-15 Hamzah MM 2017. Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Transformasi  Sosial  Budaya  di Indonesia  . Millah:  Jurnal  Studi
Agama , Vol. XVII, No. 1 hal. 130-
136
Hatta  M,  Zulfan,  &  Mulyani  S  2019. Autopsi  ditinjau  dari  perspekif hukum positif Indonesia dan hukum
Islam. Ijtihad:  Jurnal  Wacana Hukum  Islam  dan  Kemanusiaan . Vol. 19, No. 1 hal 39-47 Henky,  Que,  A,  &  Yulianti  K  2019. Penurunan  Angka  Autopsi  Di  Rsup Sanglah  Selama  Delapan  Tahun Terakhir. Journal  of  Indonesian Forensic and Legal Medicine , VOL 1 NO 2 hal 50-55. Iqbal  M  2018.  Urgensi  Kaidah-Kaidah Fikih Terhadap Reaktualisasi Hukum  Islam  Kontemporer. Jurnal EduTech , Vol 4, No 2 hal. 23-28.
Kastubi  2016.  Fungsi  Bedah  Mayat Forensik  (Autopsi)  Untuk  Mencari Kebenaran  Materiil  Dalam  Suatu
Tindak  Pidana. Jurnal  Spektrum
Hukum, Vol. 13/No. 1 , hal 73-86. Lexi  J  &  2005. Metodologi  Penelitian
Kualitatif.  In  Metodologi  Penelitian Kualitatif. In Rake Sarasin . Diambil kembali dari https://scholar.google.com/citations? user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en Ma’mur J 2018. Peran Fatwa Mui Dalam Berbangsa  Dan  Bernegara  (Talfiq Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan  Fatwa  MUI). Wahana Akademika . vol 5 No.2 hal 42-53 Ma'mur J 2018. Peran Fatwa Mui Dalam Berbangsa  Dan  Bernegara  (Talfi  q Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan  Fatwa  MUI). Wahana Akademika . Volume 5 Nomor 2, hal 48-52 MUI  2009. Fatwa  Majelis  Ulama Indonesia  Nomor  6  Tahun  2009 Tentang Autopsi Jenazah. Jakarta.
Muiz A 2020. Landasan Dan Fungsi Al- Qawa’id Al -Fiqhiyyah Dalam Problematika  Hukum  Islam. al-
Afkar,  Journal  for  Islamic  Studies , Vol.3 No.1. hal. 110-112
Musyafaah  NL  2018.  Kedudukan  Dan Fungsi Kaidah Fikih Dalam Hukum Pidana  Islam. Al-Jinayah:  Jurnal Hukum  Pidana  Islam ,  Vol.4  No.1, Hal. 135.
Rohayana,  A.  D.  (2008). Ilmu  Qawa'id Fiqhiyyah. Jakarta:  Gaya  Media
Pratama. Rosyadi,  I.  (2018).  Penggunaan  Kaidah Fikih  Dalam  Fatwa  Majelis  Ulama Indonesia Tentang Keuangan Syariah. Al-Daulah:  Jurnal  Hukum Dan  Perundangan  Islam ,  VOL  8 no.2, hal.437-447 Sarwat, A. (2021). Seri Fiqih Kehidupan: Kedokteran. Jakarta:  Rumah  Fiqih Publishing.
Shidiq,  G.  (2009).  Teori  Maqashid  Al- Syari'ah  Dalam  Hukum  Islam. Majalah  Ilmiah  Sultan  Agung ,
Vol.44 No.118, hal 122-127. Thalib,  P.  (2016).  Pengaplikasian Qowaid  Fiqhiyyah  Dalam  Hukum Islam Kontemporer. Yuridika , Volume 31 No 1, hal. 58-62. Turmudi,  M.  (2014).  Ijtihad  Pada  Masa Kotemporer  (Konteks  Pemikiran Islam  dalam  Fiqh  dan  Ushul). Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman , Volume 25 Nomor 1, hal 5-9 Wahyudi,  h.  f.,  &  fajar.  (2018).  Metode
Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia  dan  Aplikasinya  dalam Fatwa. Cakrawala:  Jurnal  Studi Islam , Vol. 13 No. 2, hal 126-129 Widowati,  W.,  Ohoiwutun,  Y.  A.  T., Nugroho, F., Samsudi, S., & Suyudi, G. (2021). Peranan Autopsi Forensik Dan  Korelasinya  Dengan  Kasus Kematian  Tidak  Wajar. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 6(1), 1- 18 .