## Tantangan Undang-Undang Anti Monopoli dalam Pasar Bebas

## Challenges Of Anti Monopoly Law on A Free Market
Pratjaja Winrekso Fakultas Hukum - Universitas Sawerigading Makassar Email : winreksa@gmail.com
Info Artikel Abstract Diterima 09 Februari 2017 Revisi I 02 Maret 2017 Revisi II 03 April 2017 Disetujui 22 Mei 2017 Akibat  globalisasi  dan  pasar    bebas  secara  tidak  langsung  akan mempegaruhi  pasar  di  indonesia..  Pembentukan  Komunitas  Ekonomi ASEAN  merupakan  salah  satu  contohnya.  Oleh  karena  itu  Undang-
Undang  Ekonomi  yang  kuat    maka  persaingan  tidak  sehat    dan  praktek monopoli  dapat  dihilangkan.  Tantangan  global  undang-undang  nomor  5 tahun  1999  tentang  larangan  praktek  monopoli  dan  persaingan  tidak sehat  di  pasar  bebas  sangat  penting  sebagai  perlindungan  hukum terhadap  produk  dan  industry  dalam  negeri  dan  memberikan  kepastian hukum  juga  poduk  dari  luar  negeri.  Produk  dan  industry  dalam  negeri akan  mendapatkan  kepastian  hukum  baik  dari  segi  masalah  persaingan tidak sehat maupun antisipasi pratek monopoli.
Kata kunci: UU Anti Monopoli, Pasar Bebas, Ekonomi Pasar
As a result of globalization, indirectly, the free market culture (free trade market) who brought the liberals will also affect the market in Indonesia. The  establishment  of  the  ASEAN  Economic  Community  is  one  example. Therefore  a  strong  Economic  Law  that  did  not  happen  and  the  market monopoly  unfair  competition  can  be  eliminated.    Global  challenges Indonesian Act No. 5 of 1999 on Antitrust and Unfair Competition in the free market more important is the legal protection of the products and the domestic  industry  is  the  main  and  more  legal  certainty  for  products  that come  from  abroad.  Products  and  the  domestic  industry  also  obtain  legal certainty  both  in  terms  of  problems  of  unfair  competition  as  well  as anticipation of monopoly.
Keywords: Anti Monopoly Law, Free Market, Market Economy

## Tantangan Undang-Undang Anti Monopoli dalam Pasar Bebas
Pratjaja Winrekso

## I. Pendahuluan
Dunia  usaha  merupakan  suatu  dunia  yang  boleh  dikatakan  tidak  dapat  berdiri sendiri.  Banyak  aspek  dari  berbagai  macam  dunia  lainnya  turut  terlibat  langsung maupun tidak langsung dengan dunia usaha ini. Keterkaitan tersebut kadangkala tidak memberikan  prioritas  atas  dunia  usaha,  yang  pada  akhirnya  membuat  dunia  usaha harus  tunduk  dan  mengikuti  rambu-rambu  yang  ada  dan  seringkali  bahkan mengutamakan dunia usaha sehingga mengabaikan aturan-aturan yang telah ada. 1
Pesatnya  perkembangan  dunia  usaha  adakalanya  tidak  diimbangi  dengan “penciptaan”  rambu-rambu  pengawas.  Dunia  usaha  yang  berkembang  terlalu  pesat sehingga meninggalkan rambu-rambu yang ada jelas tidak akan menguntungkan pada akhirnya. Apabila  hukum  tidak  ingin  dikatakan  tertinggal  dari  perkembangan  bisnis dan dunia usaha, maka hukum dituntut untuk merespon segala seluk beluk kehidupan dunia  usaha  yang  melingkupinya  sebagai  suatu  fenomena  atau  kenyataan  sosial.  Itu berarti, peran hukum menjadi semakin penting dalam menghadapi problema-problema dunia usaha yang timbul seperti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Monopoli  menggambarkan  suatu  keadaan  dimana  terdapat  seseorang  atau sekelompok  orang  yang  menguasai  suatu  bidang  tertentu  secara  mutlak,  tanpa memberikan  kesempatan  kepada  orang  lain  untuk  ikut  ambil  bagian.  Monopoli diartikan  sebagai  suatu  hak  istimewa  ( previlege),  yang  menghapuskan  persaingan bebas, yang tentu pada akhirnya juga akan menciptakan penguasaan pasar. Pengertian monopoli  dalam Black’s Law  Dictionary:  “Monopoly  is  a  previlege  or  peculiar advantage  vested  in  one  or  more  persons  or  companies,  consisting  in  the  exclusive right  (or  power)  to  carry  on  a  particular business or  trade,  manufacture  a  particular article, or control the sale of the wholesupply of a particular commodity. 2
Undang-Undang  Anti  Monopoli  merupakan  sebuah  Undang-Undang  yang secara  khusus  mengatur  persaingan  dan  praktek  monopoli,  yang  sudah  sejak  lama dipikirkan oleh para pakar, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, serta instansi pemerintah.  Sebagai  contoh,  misalnya  Partai  Demokrasi  Indonesia  pada  tahun  1995
1 Hikmahanto  Juana, ,  Sekilas  tentang  Hukum  Persaingan  dan  UU  No.  5  Tahun  1999,  Jurnal Magister Hukum I Tahun 1999, h. 32.
2 Bryan A. Garner, Black’s  Law Dictionary, Eight Edition, West A Thompson Business, 2004
telah mengeluarkan gagasan tentang konsep Rancangan Undang-Undang tentang Anti Monopoli.  Namun  demikian,  semua  gagasan  dan  usulan  tersebut  tidak  mendapat tanggapan  yang  positif,  karena  pada  masa  itu  belum  ada  komitmen maupun  political will dari elite politik yang berkuasa untuk mengatur masalah persaingan usaha.
Segala  sesuatu  tentang  penulisan  ulang  mengenai  ilmu  ekonomi  pastinya bersifat  terbuka  dan  milik  hak  semua  orang.  Hanya  bagaimana  cara  kita mengaplikasikannya secara baik dan benar. Kenyataanya di zaman sekarang ini masih banyak yang menyalah gunakan tentang prilaku monopoli, bahkan banyak dikalangan pengusaha yang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dalam melakukan monopoli.
Untuk  itulah  diperlukan  pemerintah  sebagai  regulator  hukum  ekonomi. Diperlukan  hukum  anti  monopoli  yang  kuat  untuk  mencegah  terjadinya  penguasaan ekonomi  secara  massive  dan  terus  menerus  oleh  segelintir  pihak.  Dengan  adanya hukum  ekonomi  dan  penegakan  hukumnya  niscaya  akan  tercapai  situasi  pasar  yang kondusif  dan  bergairah  sehingga  meningkatkan  perekonomian  nasional.  Selain  itu pemerintah  juga  dituntut  untuk  selalu  memperbarui  hukum  ekonominya  agar  tidak tertinggal dengan laju perekonomian global yang selalu berkembang karena pengaruh derasnya perkembangan arus transportasi, teknologi dan informasi akibat globalisasi.
Pasar  bebas secara  etimologi  adalah pasar ideal,  di  mana  seluruh  keputusan ekonomi  dan  aksi  oleh  individu  yang  berhubungan  dengan  uang,  barang,  dan  jasa adalah  sukarela.  Pasar  bebas  diadvokasikan  oleh  pengusul ekonomi  liberalisme. 3 Sangat penting saat  ini negara kita menata dan berbenah dalam pasar karena saat ini sudah tak terbendung lagi pemberlakuan pasar bebas di ASEAN (MEA).
Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai pengertian Monopoli, ruang lingkup hukum  anti  Monopoli,  dampak  positif  dan  negatif  perilaku  Monopoli  dan  tantangan Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat dalam Pasar Bebas. Tujuan  dari  tulisan  ini  tidak  lain  untuk  memperkaya  nuansa  ilmu  hukum  ekonomi dalam memahami perilaku monopoli dan dampaknya baik positif maupun negatif serta tantangan Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) dalam pasar bebas yang berlaku saat ini.
3 https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_bebas, diakses tanggal 12 April 2017 jam 21.44 wita

## Tantangan Undang-Undang Anti Monopoli dalam Pasar Bebas
Pratjaja Winrekso

## II. Pembahasan
Undang-Undang  Anti  Monopoli  merupakan  sebuah  Undang-Undang  yang secara  khusus  mengatur  persaingan  dan  praktek  monopoli,  yang  sudah  sejak  lama dipikirkan oleh para pakar, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, serta instansi pemerintah.  Sebagai  contoh,  misalnya  Partai  Demokrasi  Indonesia  pada  tahun  1995 telah mengeluarkan gagasan tentang konsep Rancangan Undang-Undang tentang Anti Monopoli.  Namun  demikian,  semua  gagasan  dan  usulan  tersebut  tidak  mendapat tanggapan  yang  positif,  karena  pada  masa  itu  belum  ada  komitmen maupun  political willdari elite politik yang berkuasa untuk mengatur masalah persaingan usaha. 4

## A. Pengertian Pasar Bebas
Pasar  bebas  merupakan  sebuah  pasar  dimana  penjual  dan  pembeli  memiliki kebebasan  penuh  dalam  menetapkan  masalah  perdagangan  dan  juga  bisnisnya.  Bisa juga disebut dalam sistem ekonomi pasar bebas dimana baik penjual ataupun pembeli mempunyai kebebasan penuh dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan perdagangan mereka. Akan tetapi meskipun namanya pasar bebas, pada dasarnya tidak benar-benar bebas, karena masih ada aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi oleh kedua pihak.
Definisi  lainnya  dari  pasar  pasar  bebas  ialah  suatu  proses  kegiatan  ekonomi yang  dilaksanakan  dengan  tanpa  adanya  suatu  aturan  atau  hambatan  buatan  yang diterapkan oleh pemerintah dalam perdagangan antar perorangan dan perusahaan yang berada dinegara lain. Tanpa adanya suatu halangan dari pemerintah untuk melakukan perdagangan,  pastinya  ada  kebebasan  aturan,  cara,  dan  jenis  barang  yang  dijual. Efeknya, akan memunculkan suatu persaingan usaha dagang yang super ketat baik itu antar perorangan maupun perusahaan yang ada di negara yang berbeda, atau yang biasa kita  sebut  dengan  istilah  ekspor  –  impor  atau  proses  penjualan  dan  proses  pembelian yang dilaksanakan antar negara berbeda.
a. Pengertian Pasar Bebas Menurut Beberapa Ahli
 Adam  Smith:  pasar  bebas  merupakan  wadah  untuk  menampung  sesuatu  yang dihasilkan  oleh  setiap  orang  yang  berasal  dari  paham  kebebasan  yang
4 Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia  (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 2
disediakan kepada para pelaku ekonomi untuk mengusahakan kegiatan ekonomi sesuai dengan keinginan mereka tanpa adanya campur tangan dari pemerintah.
 David Ricardo: perdagangan bebas adalah suatu sistem dagang luar negeri yang mana  tiap-tiap  negara  melakukan  usaha  dagangnya  tanpa  ada  halangan  dari negara itu sendiri.
b. Ciri-ciri Sistem Ekonomi Pasar Bebas
 Sumber produksi dan alat bisa dimiliki serta ditata oleh seseorang, masyarakat, maupun perusahaan.
 Terdapat  pembagian  kelas  dalam  masyarakat,  yaitu  kelas  pekerja  dan  kelas pemilik modal.
 Adanya  persaingan  antar  pengusaha  untuk  memperoleh  keuntungan  yang optimal atau sebesa-besarnya (profit motive).
 Tidak adanya campur tangan dari pemerintah dalam pasar. Lalu campur tangan dari  negara  terbatas  hanya  pada  berbagai  hal  yang  tidak  bisa  diusahakan  oleh swasta,  tetapi  menjadi  syarat  terselenggaranya  pasar  bebas,  contohnya keamanan negara.
c. Kelebihan Sistem Ekonomi Pasar Bebas
1. Setiap orang bebas memiliki kekayaan serta sumber daya produksi.
2. Kreatifitas dan inisiatif dari masyarakat dapat dikembangkan.
3. Adanya  suatu  persaingan  antar  produsen  yang  berakibat  terciptanya  berbagai macam produk yang berkualitas.
4. Efesiensi  dan  efektifitas  yang  tinggi  karena  tindakannya  selalu  atas  dasar prinsip ekonomi.
d. Kekurangan Sistem Ekonomi Pasar Bebas
1. Terjadinya eksploitasi kepada masyarakan yang ekonominya lemah oleh pihak yang ekonominya kuat.
2. Bisa menimbulkan terjadinya monopoli yang dapat merugikan masyarakat.
3. Munculnya  kesenjangan  ekonomi  antara  golongan  ekonomi  kuat  dengan ekonomi lemah.
4. Bisa menimbulkan ketidak stabilan perekonomian.

## Tantangan Undang-Undang Anti Monopoli dalam Pasar Bebas
Pratjaja Winrekso
Dimulai pada 2015 kemarin, kesepakatan Masyakarat Ekonomi ASEAN (MEA) atau  pasar  bebas  ASEAN  mulai  berlaku.  Jika  ingin  tetap  bisa  bersaing,  Indonesia harus  berbenah.  Sebab,  daya  saing  beberapa  sektor  industri  utama  kita  masih  kalah dibandingkan  negara-negara  ASEAN  lainnya.  Perlunya  penataan  sistem  hukum  kita dengan  adanya  Undang-Undang  Anti  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat yang  kuat  sehingga  kita  dapat  antisipasi  terjadinya  monopoli  oleh  pemain  industri yang  kuat  dan  perbuatan  curang  segelintir  industri  dengan  persaingan  Usaha  Tidak Sehatnya.

## B. Pengertian Monopoli
Kata  “  monopoli  “  berasal  dari  kata  Yunani  yang  berarti  “  penjual  tunggal  “. Disamping itu istilah monopoli sering disebut juga “Antitrust” untuk pengertian yang sepandan  dengan  istilah  “  antimonopoli  “  atau  istilah  “dominasi”  yang  dipakai  oleh masyarakat  Eropa  yang  artinya  sepadan  dengan  arti  istilah  “  monopoli  “  dikekuatan pasar.  Dalam  praktek  keempat  istilah  tersebut  yaitu  istilah  monopoli,  antitrust, kekuatan  pasar  dan  istilah  dominasi  saling  ditukarkan  pemakaiannya.Keempat  istilah tersebut dipergunakan untuk menunjukan suatu keadaan dimana seseorang menguasai pasar, dimana pasar tersebut tidak tersedia lagi produk subtitusi atau produk subtitusi yang  potensial  dan  terdapatnya  kemampuan  pelaku  pasar  tersebut  untuk  menerapkan harga produk tersebut yang lebih tinggi, tanpa mengikuti hukum persaingan pasar atau hukum tentang permintaan pasar.
Pelaku usaha adalah setiap orang atau pun badan usaha , baik yang berbentuk badan hukum atau  tidak, yang didirikan  atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam  wilayah  Republik  Indonesia  yang  menyelenggarakan  berbagai  kegiatan  dalam bidang ekonomi.

## C. Ruang Lingkup Hukum Anti Monopoli
Tujuan  Undang-Undang  Anti  Monopoli  ini  adalah  untuk  memangkas  praktek monopoli  dan  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  yang  merajalela  di  Indonesia  pada zaman  pemerintah  orde  baru,  dimana  praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak sehat  tersebut  banyak  terjadi  kebijakan  pemerintah  yang  kerap  kali  menguntungkan
pelaku  usaha  tertentu  saja.  Undang-Undang  Anti  Monopoli  telah  melewati  sepuluh tahun keberadaannya di Indonesia, namun banyak kontroversi yang muncul, salah satu penyebab  kontroversi  tersebut  adalah  Undang-Undang  Anti  Monopoli  kurang  rinci mengatur penyelesaian perkara-perkara persaingan usaha, dan terutama peran lembaga peradilan  dalam  menangani  keberatan  terhadap  Keputusan  Komisi  Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut “KPPU”).
Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  dibentuk  atas  amanat  Undang- Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan PersainganUsaha Tidak  Sehat  untuk  mengawasi  pelaksanaan  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 memuat ketentuan yang melarang berbagai bentuk kegiatan  usaha  yang  dapat  mengakibatkan  praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha tidak  sehat,  yaitu  perjanjian  yang  dilarang,  kegiatan  yang  dilarang,  dan penyalahgunaan  posisi  dominan.  Di  samping  berbagai  bentuk  larangan  tersebut, Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  mengatur  pula  mengenai  ketentuan  pengecualian terhadap  berlakunya  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  50  dan  ketentuan  Pasal  51  tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara  dan  atau  badan atau  lembaga  yangdiberi  wewenang  atau  hak  khusus  dalam  melakukan  kegiatan usahanya
Berdasarkan  Undang  –  Undang  No  5  Tahun  1999  ,  maka  ruang  lingkup antimonopoli tersebut adalah sebagai berikut :
1. Perjanjian  yang  dilarang.  Perjanjian  yang  dilarang  sebagaimana  dimaksud dalam  UU  No  5  Tahun  1999  mencakup  oligopoly,  penetapan  harga, pembagian  wilayah,  pemboikotan,  kartel,  trust,  oligopsoni,  integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri.
2. Kegiatan  yang  dilarang.  Kegiatan  yang  dilarang  sebagaimana  dimaksud dalam  UU  No  5  Tahun  1999  mencakup  monopoli,  monopsoni,  penguasaan pasar, dan persekongkolan.
3. Penyalahgunaan posisi dominan. Penyelahgunaan posisi dominan mencakup jabatan rangkap, kepemilikan saham dan merger, akuisisi, dan konsolidasi.
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
5. Tata cara penanganan perkara

## Tantangan Undang-Undang Anti Monopoli dalam Pasar Bebas
Pratjaja Winrekso

## 6. Sanksi sanksi

## 7. Perkecualian perkecualian
Dari  keseluruhan  ruang  lingkup  yang  ada  pada  Undang  Undang  No  5  Tahun 1999,  penulis  lebih  menekankan  pada  kegiatan  yang  dilarang  sebagaimana  terdapat dalam pasal 22 tentang persekongkolan.
Persekongkolan  menurut  UU  No  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki 3 pengertian , yaitu :
1. Persekongkolan untuk mengatur pemenang tender
Undang-undang Anti Monopoli melarang setiap persekongkolan oleh pelaku usaha  dengan  pihak  lain  dengan  tujuan  untuk  mengatur  dan  atau  menentukan pemenang suatu tender. Hal tersebut jelas merupakan perbuatan curang dan tidak fair terutama bagi peserta tender lainnya.Sebab, sudah lazim dalam istilah “tender” bahwa  pemenangnya  tidak  dapat  diatur-atur,  melainkan  siapa  yang  melakukan penawaran yang terbaik dialah yang menang.Karena itu, perbuatan persekongkolan untuk  mengatur  atau  menentukan  pemenang  tender  dapat  mengakibatkan terjadinya suatu persaingan usaha yang tidak sehat.
Menurut  Penjelasan  Pasal  22  dari  Undang-undang  Anti  Monopoli,  yang dimaksudkan dengan tender dalam hal ini adalah tawaran untuk mengajukan harga untuk  memborong  suatu  pekerjaan,  untuk  mengadakan  barang-barang,  atau  untuk menyediakan suatu jasa.
2. Persekongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan
Sebagaimana  diketahui  bahwa  yang  namanya  “rahasia  perusahaan”  adalah property dari perusahaan yang bersangkutan. Karenanya tidak boleh dicuri, dibuka atau  dipergunakan  oleh  orang  lain  tanpa  seijin  pihak  perusahaan  yang bersangkutan. Ini adalah prinsip hukum bisnis yang sudah berlaku secara universal.
Karena itu pula, Undang-undang Anti Monopoli dilarang terhadap tindakan persekongkolan antara seorang pelaku usaha dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan.  Karena  hal  tersebut  dianggap  dapat  mengakibatkan  terjadinya  suatu pesaingan usaha tidak sehat.
Larangan  bersekongkol  mendapatkan  rahasia  perusahaan  dalam  Pasal  23 tersebut  menekankan  kepada  rahasia  perusahaan  tersebut.  Artinya  apabila  dapat dibuktikan  ada  rahasia  perusahaan  yang  didapati  secara  bersekongkol,  maka larangan  oleh  pasal  pasal  tersebut  sudah  dapat  diterapkan,  karena  “demi  hukum” telah  dianggap  adnya  suatu  persaingan  usaha  tidak  sehat,  tanpa  perlu  harus dibuktitikan lagi persaingan usasha tidak sehat tersebut.
3. Persekongkolan untuk menghambat pasokan produk.
Salah satu strategi tidak sehat dalam berbisnis adalah dengan berupaya agar produk-produk  dari  si  pesaing  menjadi  tidak  baik  dari  segi  mutu,  jumlah  atau ketetapan waktu ketersedianya atau waktu yang telah dipersyratkan.
Karena itu, Undang-undang Anti Monopoli dengan tegas melarang terhadap setiap  persekongkolan  oleh  pelaku  usaha  dengan  pihak  lain  yang  dibuat  dengan tujuan untuk menghambat produksi dan  atau pemasaran suatu produk dari pelaku usaha  pesaingnya  dengan  harapan  agar  produk  yang  dipasok  atau  ditawarkan tersebut  menjadi  kurang  baik  dari  segi  kualitasnya,  dari  segi  jumlahnya,  maupun dari segi ketetapan waktu yang dipersyaratkan.

## D. Dampak Hukum Bagi Pelaku Usaha
Persaingan usaha yang sehat akan berakibat positif bagi para pengusaha yang saling bersaing atau berkompetisi karena dapat menimbulkan upaya-upaya peningkatan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk yang dihasilkan 5 .
Dampak  hukum  yang  dapat  dikenakan  kepada  pelaku  usaha  yang  telah melakukan  pelanggaran  terhadap  praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat adalah berupa sanksi. Dimana sanksi tersebut dapat berupa :
1. Sanksi Administratif
Berdasarkan  pasal  47  UU  No  5  Tahun  1999,  maka  KPPU  berhak  untuk menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut dapat berupa :
5 Abdul R. Saliman dan kawan-kawan, Esensi Hukum Bisnis Indonesia Teori dan Contoh Kasus, (Jakarta : Kencana, 2004), h. 170.

## Tantangan Undang-Undang Anti Monopoli dalam Pasar Bebas
Pratjaja Winrekso
a. Penetapan pembatalan perjanjian yang telah dibuat oleh para pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai apsal 13, pasal 15 dan pasal 16 Perintah kepada usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  14;  dan  atau  Perintah  kepada  pelaku  usaha  untuk menghentikan  kegiatan  yang  terbukti  menimbulkan  praktek  monopoli  dan atau  menyebabkan  persaingan  usaha  tidak  sehat  dan  atau  merugikan masyarakat;  dan  atau  Perintah  kepada  pelaku  usaha  untuk  menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
b. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan  saham  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  28;  dan  atau Penetapan  pembayaran  ganti  rugi;  dan  atau  Pengenaan  denda  serendah- rendahnya  Rp  1.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan  setinggi-tingginya  Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)
2. Sanksi Pidana
Selain sanksi administratif , Hukum antimonopoli juga menyediakan sanksi pidana. Dimana saknsi pidana tersebut dibagi menjadi dua kategori, yaitu :
1. Sanksi Pidana Dalam UU No 5 Tahun 1999 yang terbagi menjadi 2 kategori sanksi lagi, yaitu:
Sanksi pidana pokok yang terdapat dalam pasal 48 UU No 5 Tahun 1999, yang berbunyi :
i. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 14, pasal 16 sampai dengan pasal 19, pasal 25, pasal 27, dan pasal 28 diancam pidana serendah-rendahnya Rp  25.000.000.000,00  (dua  puluh  lima  miliar  rupiah)  dan  setinggi- tingginya  Rp  100.000.000,00  (seratus  miliar  rupiah  ),  atau  pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
ii. Pelanggaran  terhadap  ketentuan  pasal  5  sampai  dengan  pasal  8,  pasal 15,  pasal  20  sampai  dengan  pasal  24,dan  pasal  26  Undang-undang  ini diancam  pidana  denda  serendah-rendahnya  Rp  5.000.000.000,00  (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 ( dua puluh lima  miliar  rupiah),  atau  pidana  kurungan  pengganti  denda  selama- lamanya 5 (limi) bulan.
iii. Pelanggaran  terhadap  ketentuan  pasal  41  Undang-undang  ini  diancam pidana  denda  serendah-rendahnya  Rp  1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau  pidana  kurungan  pengganti  denda  selama-lamanya  3  (tiga)  bulan Indonesia,  UU  No  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 48.
2. Sanksi  Pidana  Tambahan  yang  terdapat  dalam  pasal  49  UU  No  5  tahun 1999 yang berbunyi :
i. Pencabulan ijin usaha; atau
ii. Larangan  kepada  pelaku  usaha  yang  telah  terbukti  melakukan pelanggaran  terhadap  Undang  undang  ini  untuk  menduduki  jabatan direksi  atau  komisaris  sekurang  kurangnya  dua  tahun  dan  selama lamanya lima tahun
iii. Penghentian  kegiatan  atau  tindakan  tertentu  yang  menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.
3. Sanksi pidana dalam KUH Pidana.
Selain sanksi pidana yang terdapat didalam UU No 5 tahun 1999 , maka ada pula sanksi pidana yang diatur dalam KUHP , yang terdapat dalam pasal 382 yang berbunyi  :  “  barang  siapa  untuk  mendapatkan,  melangsungkan  atau  memperluas hasil perdagangan atau perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan  perbuatan  curang  untuk  menyesatkan  khalayak  umum  atau  seorang tertentu,  diancam  karena  persaingan  curang,  dengan  pidana  penjara  paling  lama satu tahun empat bulan denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah, bila perbuatan  itu  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  konkuren-konkurennya  atau konkuren-konkuren orang lain itu”. Indonesia, KUHP, Pasal 282.
Secara  umum,  semua  orang  adalah  sama  kedudukannya  dalam  hukum, berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan.  Hak perseorangan  dilindungi  oleh  hukum.  Hak  perseorangan  adalah  relatif,  sifat perseorangan  dalam  hukum  perjanjian  menimbulkan  gejala-gejala  hukum  sebagai akibat hubungan hukum antara persoondengan persoonlainnya. Konsep hukum dan teori hukum dalam sistem mendekatkan hukum pada permasalahan peran sekaligus

## Tantangan Undang-Undang Anti Monopoli dalam Pasar Bebas
Pratjaja Winrekso
fungsi hukum. Orang (termasuk dalam pengertian kelembagaan) dapat melakukan sesuatu kehendak melalui pemanfaatan hukum 6 .
Dilihat  dari  segi  judul  dan  permasalahan  diatas,  maka  perlu  dijelaskan terlebih dahulu mengenai hal tertentu sebagai berikut :
Berdasarkan  UU  No  5  tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimaskud dengan pergertian :
1.  Monopoli adalah penguasaan barang atau produksi dan atau pemasaran barang dan atau  pengunaan  jasa  tertentu  oleh  satu  pelaku  usaha  atau  satu  kelompok  pelaku usaha.
2.  Praktek monopoli adalah Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha  yang  mengakibatkan  dikuasainya  produksi  dan  atau  pemasaran  barang  dan atau  jasa  tertentu  sehingga  menimbulkan  persaingan  usaha  tidak  sehat  dan  dapat merugikan kepentingan umum.
3.  Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk bedan  hukum  atau  bukan  badan  hukum  yang  didirikan  dan  berkedudukan  atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun  bersama  sama  melalui  perjanjian,  menyelenggarakan  berbagai  kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
4.  Persaingan  usaha  tidak  sehat  adalah  persaingan  antar  pelaku  usaha  dalam menjalankan  kegiatan  produksi  dan  atau  pemasaran  barang  dan  atau  jasa  yang dilakukan  dengan  cara  tidak  jujur  atau  melawan  hukum  atau  menghambat persaingan usaha.
5.  Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku  usaha  dengan  pelaku  usaha  lain  dengan  maksud  untuk  menguasai  pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.
6.  Barang adalah setiap benda, baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun  tidak  bergerak,  yang  dapat  diperdagangkan,  dipakai,  dipergunakan  atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
6 Mahfud M.D., Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, (Jakarta : Gramedia, 1999), hal 69
7.  Jasa  adalah  setiap  layanan  yang  berbentuk  pekerjaan  atau  prestasi  yang diperdagangkan  dalam  masyarakat  untuk  dimanfaatkan  konsumen  atau  pelaku usaha.
Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  adalah  komisi  yang  dibentuk  untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

## E. Dampak Positif dan Negatif Perilaku Monopoli
Dampak  positif  globalisasi  Monopoli  dilihat  dari  aspek  kreatifitas  dan  daya saing dengan semakin terbukanya pasar untuk produk-produk ekspor maka diharapkan tumbuhnya  kreatifitas  dan  peningkatan  kualitas  produksi  yang  disebabkan  dorongan untuk tetap eksis ditengah persaingan global, secara natural ini akan terjadi manakala kesadaran  akan  keharusan  berinovasi  muncul  dan  pada  giliranya  akan  menghasilkan produk2 dalam negeri yang handal dan berkualitas.
Disisi  lain  kondisi  dimana  kapababilitas  daya  saing  yang  rendah  dan ketidakmampuan  Indonesia  mengelola  persaingan  akan  menimbulkan  mimpi  buruk begi  perekonomian  negeri  ini,  hal  ini  akan  mendatangkan  berbaga  dampak  negatif globalisasi  ekonomi  seperti  membajirnya  produk2  negeri  asing  seperti  produk  cina yang akhirnya mamatikan produksi dalam negeri, warga negara Indonesia hanya akan menjadi tenaga kasar bergaji murah sedangkan pekerjaan pekerjaan yang membutuhkan skill akan dikuasai ekspatriat asing, dan sudah barang tentu lowongan pekerjaan yang saat ini sudah sangat sempit akan semakin habis karena gelombang pekerja asing.
Dampak  positif  globalisasi  ekonomi  dari  aspek  permodalan,  dari  sisi ketersediaan akses dana  akan semaikin mudah memperoleh investasi dari luar negeri. Investasi secara langsung seperti pembangunan pabrik akan turut membuka lowongan kerja. hanya saja dampak positif ini akan berbalik 180 derajat ketika pemerintah tidak mampu mengelola aliran dana asing, akan terjadi justru penumpukan dana asing yang lebih  menguntungkan  pemilik  modal  dan  rawan  menimbulkan  krisis  ekonomi  karena runtuhnya  nilai  mata  uang  Rupiah.  Belum  lagi  ancaman  dari  semakin  bebas  dan mudahnya  mata  uang  menjadi  ajang  spekulasi.Bayangkan  saja  jika  sebuah  investasi besar  dengan  meilbatkan  tenaga  kerja  lokal  yang  besar  tiba-tiba  ditarik  karena

## Tantangan Undang-Undang Anti Monopoli dalam Pasar Bebas
Pratjaja Winrekso
dianggap  kurang  prospek  sudah  barang  tentu  hal  ini  bisa  memengaruhi  kestabilan ekonomi.
Dampak  positif  globalisasi  ekonomi  dari  sisi    semakin  mudahnya  diperoleh barang impor yang dibutuhkan masyarakat dan belum bisa diproduksi di Indonesia, alih tehnologi juga bisa terbuka sangat lebar, namun kondisi ini juga bisa berdampak buruk bagi masyarakat karena kita cenderung hanya dijadikan objek pasar, studi kasus seperti produksi  motor  yang  di  kuasai  Jepang,  Indonesia  hanya  pasar  dan  keuntungan penjualan dari negeri kita akan dibawa ke Jepang memperkaya bangsa Jepang. Dampak positif  globalisasi  ekonomi  dari  aspek    meningkatnya  kegiatan  pariwisata,  sehingga membuka lapangan kerja di bidang pariwisata sekaligus menjadi ajang promosi produk Indonesia.
Dampak  negatif  dari  perilaku  monopoli  Globalisasi  dan  liberalisme  pasar dikampayekan  oleh  para  pengusungnya  sebagai  cara  untuk  mencapai  standar  hidup yang  lebih  tinggi,  namun  bagi  para  penentangnya  globalisasi  hanya  kedok  para kapitalis  yang  akan  semakin  melebarnya  ketimpangan  distribusi  pendapatan  antar negara    kaya  dengannegara  berkembang  dan  miskin.  Penguasaan  kapital  yang  lebih besar dengan menciptakan pasar global.
Sebuah  atau  beberapa  perusahaan  yang  memonopoli  produk  tertentu  dapat menentukan harga suatu produk sesuka hatinya, karena mekanisme pasar tidak berjalan lagi.  Apalagi  produk  yang  dimonopoli  kebutuhan  primer.  Dapat  dipastikan  mereka akan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Masyarakat tidak ada pilihan  lain kecuali membeli produk monopoli itu 7 .
Monopoli  dapat  terjadi  dalam  setiap  sistem  ekonomi.  Dalam  sistem  ekonomi kapitalisme  dan  liberalisme,  dengan  instrumen  adanya  kebebasan  pasar,  kebebasan keluar  masuk  tanpa  restriksi,  serta  informasi  dan  bentuk  pasarnya  yang  atomistik monopolistik telah melahirkan monopoli sebagai anak kandungnya. Adanya persaingan tersebut  mengakibatkan  lahirnya  perusahaan-perusahaan  yang  secara  naluriah  ingin mengalahkan  pesaing-pesaingnya  agar  menjadi  yang  paling  besar,  paling  hebat,  dan paling kaya.
7 Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
Dalam  sistem  ekonomi  sosialisme  dan  komunisme,  monopoli  juga  terjadi dengan  bentuk  yang  khas.  Dengan  nilai  instrumental  perencanaan  ekonomi  yang sentralistik  mekanistik  dan  pemilikan  faktor  produksi  secara  kolektif,  segalanya dimonopoli negara dan diatur dari pusat 8
Sedangkan  di  Indonesia  dengan sistem  ekonomi  pancasila, kita  mencoba menghilangkan  ciri-ciri  negatif  yang  terkandung  dalam  sistem  liberalisme  dan sosialisme. Ciri-ciri negatif  seperti free figh liberalism, yang membenarkan eksploitasi terhadap  manusia,  etatisme  di  mana  negara  beserta  aparatur  ekonomi  negara  bersifat dominan serta mendesak dan meminimumkan potensi dan daya kreasi unit ekonomi di luar  sektor  negara,  dan  pemusatan  ekonomi  pada  salah  satu  kelompok  dalam  bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.
Landasan Yuridis Philosofis
Dalam UU No 5 Tahun 1999 disebutkan pula tentang landasan Yuridis Philosofis dalam  bidang  perekonomian  Indonesia  yaitu  ketentuan  Pasal  33  ayat  (1)  UUD  1945, sebagai  landasan  pokok  yang  kuat  bagi  perekonomian  Indonesia.  Landasan  Yuridis philosofis  ini  sebelumnya  telah  dicanangkan  dalam  landasan  kebijakan  ekonomi Indonesia  dalam  era  pemerintahan  Orde  Baru.  Kebijakan  tersebut  telah  digariskan dalam  Tap  MPRS  RI  No.  XXII/MPRS/1966  yang  mengatur  tentang  Pembaharuan Kebijaksanaan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Dalam Pasal 7 (c) Tap MPRS RI No. XXII/MPRS/1966 lebih lanjut disebutkan, bahwa “ dalam demokrasi ekonomi di  Indonesia,  sudah  tidak  ada  tempat  bagi  monopoli  yang  merugikan masyarakat.” Namun  sayang  Tap  MPRS  tersebut  dilanggar  sendiri  oleh  rezim  Orde Baru dengan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme-nya.
Dalam pasal 33 Undang-undang dasar 1945 dapat kita lihat ciri-ciri positif yang hendak  kita  capai  dan  mempertahankan  dalam  sistem  perekonomian  kita. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, Cabang produksi yang penting bagi negara dan mengenai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara serta  bumi  dan  air  beserta  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  digunakan sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat.  Jadi  secara  implisit,  UUD  1945  juga
8 Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya, h. 88

## Tantangan Undang-Undang Anti Monopoli dalam Pasar Bebas
Pratjaja Winrekso
mengakui  adanya  monopoli  berupa  penguasaan  sektor-sektor  yang  menguasai  hajat hidup orang banyak. Ini terealisasi dari  penguasaan yang dilakukan oleh badan usaha milik  negara  atas  bidang  tertentu.  Misalnya  PLN  menguasai  listrik,  Pertamina memonopoli  minyak  dan  gas  bumi,  PT  Kereta  Api  Indonesia  menguasai perkeretaapian.
Akibat  dari  adanya  globalisasi,  secara  tidak  langsung  budaya  pasar  bebas  (free trade  market)  yang  dibawa  kaum  liberalis  akan  berpengaruh  pula  pada  pasar  di Indonesia.  Terbentuknya  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  salah  satu  contohnya.  Oleh karenanya  diperlukan  Hukum  Ekonomi  yang  kuat  agar  Monopoli  pasar  tidak  terjadi dan Persaingan usaha tidak sehat dapat dihilangkan. Tantangan global Undang-Undang No.  5  Tahun  1999  tentang  Anti  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  dalam pasar bebas lebih utama adalah pada perlindungan hukum terhadap produk-produk dan industri  dalam  negeri  dan  lebih  utama  adalah  kepastian  hukum  bagi  produk-produk yang  berasal  dari  luar  negeri.  Produk  dan  industri  dalam  negeri  juga  memperoleh kepastian  hukum  baik  dalam  hal  permasalahan  persaingan  usaha  tidak  sehat  maupun antisipasi terjadinya monopoli.

## III. Penutup
Berdasarkan  Undang  –  Undang  No  5  Tahun  1999  ,  maka  ruang  lingkup antimonopoli tersebut adalah sebagai berikut :
1. Perjanjian  yang  dilarang.  Perjanjian  yang  dilarang  sebagaimana  dimaksud dalam  UU  No  5  Tahun  1999  mencakup  oligopoly,  penetapan  harga, pembagian  wilayah,  pemboikotan,  kartel,  trust,  oligopsoni,  integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri.
2. Kegiatan  yang  dilarang.  Kegiatan  yang  dilarang  sebagaimana  dimaksud dalam  UU  No  5  Tahun  1999  mencakup  monopoli,  monopsoni,  penguasaan pasar, dan persekongkolan.
3. Penyalahgunaan posisi dominan. Penyelahgunaan posisi dominan mencakup jabatan rangkap, kepemilikan saham dan merger, akuisisi, dan konsolidasi.
Dampak positif globalisasi Monopoli dilihat dari aspek kreatifitas dan daya saing dengan  semakin  terbukanya  pasar  untuk  produk-produk  ekspor  maka  diharapkan
tumbuhnya  kreatifitas  dan  peningkatan  kualitas  produksi  yang  disebabkan  dorongan untuk tetap eksis ditengah persaingan global, secara natural ini akan terjadi manakala kesadaran  akan  keharusan  berinivasi  muncul  dan  pada  giliranya  akan  menghasilkan produk2 dalam negeri yang handal dan berkualitas.
Tantangan global Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  dalam  pasar  bebas  lebih  utama  adalah  pada perlindungan  hukum  terhadap  produk-produk  dan  industri  dalam  negeri  dan  lebih utama  adalah  kepastian  hukum  bagi  produk-produk  yang  berasal  dari  luar  negeri. Produk  dan  industri  dalam  negeri  juga  memperoleh  kepastian  hukum  baik  dalam  hal permasalahan persaingan usaha tidak sehat maupun antisipasi terjadinya monopoli.

## Tantangan Undang-Undang Anti Monopoli dalam Pasar Bebas
Pratjaja Winrekso

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  R.  Saliman  dan  kawan-kawan, Esensi  Hukum  Bisnis  Indonesia  Teori  dan Contoh Kasus, Jakarta : Kencana, 2004
Arthur  Lewis,  Introduction  to  Business  Law,  Tudor  Business  Publishing  Ltd,  New York USA, 1998
Adikusuma, Hilman, Jual Beli, Bandung:Citra Aditya Bakti, 1993.
Darajat,  Zakiah,  Prof,  Dr, Perbandingan  Pasar  monopoli  dan  non  monopoli, Jakarta:Bulan Bintang, 1993.
Hikmahanto  Juana, Sekilas  tentang  Hukum  Persaingan  dan  UU  No.  5  Tahun  1999,
Jurnal Magister Hukum I Tahun 1999, 1999.
Mahfud M.D., Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Jakarta : Gramedia, 1999 Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.