https://journal.yp3a.org/index.php/PaKMas ISSN Media Elektronik 2808-0920 Vol. 2 No. 1 (Mei 2022) 228-233 DOI: 10.54259/pakmas.v2i1.869

## Implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Di Daerah Cikarang
Septiayu Restu Wulandari 1 , Hasmi Kun Hidayah 2 , Indah Wulansari 3 1,2 Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora, Universitas Pelita Bangsa, Bekasi
3 Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Pelita Bangsa, Bekasi Email: 1 septiayurwulandari@pelitabangsa.ac.id, 2 hasmihidayah@gmail.com , 3 indahwulansari686@gmail.com

## Abstract
Sexual  violence  is  not  a  new  thing,  it  is  even  increasing  in  the  college  environment  as  a  place  to  get knowledge.  Universities  as  higher  education  hold  an  important  role  in  preventing  and  handling  sexual violence in the that environment in order to create a humanist, dignified, equal, inclusive, collaborative, and  non-violent  condition.  All  aspects  of  the  academic  civitas  must  go  on  together  in  implementing Permenristekdiksti  Number  30/2021.  So  that  there  will  be  no  more  sexual  violence  that leads  to  Victim Blamming.
Keywords: Sexual Violence, College, University

## Abstrak
Kekerasan seksual bukan sebuah  hal  yang asing bahkan terjadi secara meningkat di lingkungan  kampus selaku wadah untuk mendapatkan ilmu yang lebih baik. Perguruan Tinggi selaku satuan pendidikan tinggi berperan  penting  dalam  melaksanakan  pencegahan  dan  penanganan  kekerasan  seksual  di  lingkungan kampus  agar  tercipta  lingkungan  yang  manusiawi,  bermartabat,  setara,  inklusif,  kolaboratif,  serta  tanpa kekerasan.  Adapun  seluruh  aspek  civitas  akademika  harus  bersinergi  dalam  melaksanakan Permenristekdiksti Nomor 30 Tahun 2021 ini. Sehingga tidak lagi terjadi kekerasan seksual yang berujung pada Victim Blamming.
Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Mahasiswa, Lingkungan Kampus.
A . PENDAHULUAN
Kekerasan seksual menurut World Health Organization  (WHO) adalah  segala  perilaku  yang dilakukan dengan cara menyasar kepada seksualitas atau  organ  seksual  seseorang  tanpa  mendapatkan persetujuan  dan  memiliki  unsur  paksaan  atau ancaman.  Kekerasan  seksual  meliputi  berbagai jenis  perbuatan,  salah  satunya  adalah  Pelecehan Seksual. Pada umumnya pelecehan seksual identik dengan  perempuan  sebagai  korban,  namun  pada dasarnya  tidak  demikian.  Pelecehan  seksual  bisa terjadi  pada  siapapun  baik  itu  perempuan  maupun laki  laki.  Sebagai  contoh,  pada  tahun  2020  di Universitas  Airlangga  terjadi  kasus  kekerasan seksual  dengan  menggunakan  kain  jarik  yang korban nya merupakan laki laki. Perbuatan tersebut disebabkan  adanya  kelainan  dalam  bentuk fetish, yang  artinya  adalah  si  pelaku  memiliki  dorongan seksual dalam bentuk melampaui kenormalan atau kewajaran dalam sebuah objek tertentu. Kasus kain jarik  ini  sempat  viral  dengan  banyaknya  korban yang  melaporkan  kejadian  tersebut.  Si  pelaku
memiliki  dorongan  untuk  melakukan  pelecehan seksual  dengan  motif  kain  jarik  berselimut  riset penelitian untuk tugas akhir di perguruan tinggi.
Perguruan  tinggi  sendiri  merupakan  wadah  bagi masyarakat  yang  menamakan  dirinya  sebagai mahasiswa,  untuk  meningkatkan  ilmu  pengetahuan dan wawasan. Sangat miris ketika perguruan tinggi menjadi  wadah  baru  sebagai  tempat  terjadinya kekerasan seksual. Kekerasan seksual bisa tumbuh, terjadi  dan  berkembang  di  lingkungan  kampus. Lingkungan  kampus  yang  dimaksud  bukan  hanya mahasiswa  saja,  melainkan  juga  dosen  dan  tenaga kependidikan atau staff bahkan warga yang tinggal di lingkungan  kampus. Salah satu  faktor terjadinya kekerasan  seksual  di  lingkungan  kampus  sebagai contoh adalah rendahnya etika. Berkurangnya etika antar sesama mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, mahasiswa  dengan  tenaga  kependidikan  bahkan dosen  dengan  tenaga  kependidikan  memicu terjadinya  kekerasan  seksual,  salah  satunya pelecehan  seksual.  Munculnya  Peraturan  Menteri Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi

## Septiayu Restu Wulandari, Hasmi Kun Hidayah, Indah Wulansari
Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan dan Penanganan  Kekerasan  Seksual  di  Lingkungan Kampus  merupakan  angin  segar  di  lingkungan perguruan  tinggi  untuk  bisa  bersama  sama mencegah  dan  memberikan  penanganan  perihal perbuatan kekerasan seksual.
Menurut  Permendikbudristek  Nomor  30  Tahun 2021, Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan  agar  seseorang  atau  sekelompok  orang tidak  melakukan  Kekerasan  Seksual  di  Perguruan Tinggi. Sedangkan Penanganan adalah tindakan/cara/proses  untuk  menangani  Kekerasan Seksual  di  Perguruan  Tinggi.  Untuk  menangani perbuatan  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di lingkungan  kampus,        Universitas  harus membentuk  Satuan  Tugas  Pencegahan  dan Penanganan  Kekerasan  Seksual  yang  terdiri  dari berbagai  elemen  civitas  akademika,  yaitu  dosen (tenaga  pendidik),  tenaga  kependidikan  dan mahasiswa.  Kasus  kekerasan  seksual  tersebut nantinya  akan  diperiksa  ketika  adanya  laporan kekerasan seksual.
Beberapa  kasus  kekerasan  seksual  terjadi  bahkan tidak diketahui sehingga tidak ada tindak lanjut atau penanganan. Hal ini dikarenakan, adanya rasa takut atau khawatir ketika korban atau bahkan orang lain yang  melihat  atau  mengetahui  kejadian  kekerasan tersebut.  Rasa  takut  tersebut  membuat  kasus  ini tidak  terungkap  dan  menambah  berkembangnya kekerasan  seksual.  Padahal  apabila  korban  tidak berani  untuk  mengungkapkan  atau  tidak  berani melporkan kasus kekerasan seksual yang menimpanya, namun ada oranglain yang mengetahui  perihal  kasus  tersebut,  maka  orang ketiga  tersebut  bisa  melaporkan  perbuatan  itu. Semakin  banyak  orang  yang  berdiam  dengan keadaan  sekitar  yang  tidak  kondusif    maka sebetulnya  akan  semakin  banyak  kejahatan  yang terjadi di sekitar.
Untuk itu, civitas akademika  harus bisa bersinergi untuk  mencegah  adanya  kekerasan  seksual sehingga  tercipta  lingkungan  kampus  yang akademik dan humanis.

## B. PELAKSAAAN DAN METODE
Metode  yang  dilakukan  dalam  pengabdian masyarakat ini adalah dengan diskusi publik perihal kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  lingkungan kampus  yang  diikuti  oleh  mahasiswa,  masyarakat dan dosen di daerah Cikarang.
Adapun diskusi ini dilakukan beberapa kali, yaitu:
1. Seminar Kesarinahan Menggagas Lingkungan Inklusif  dan  Bebas  dari  Kekerasan  Seksual yang  digelar  oleh  GMNI  Kabupaten  Bekasi (Desember  2021)  di  Gedung  Grha  Pariwisata Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi.
2. Diskusi Ilmiah Kekerasan Seksual di
Lingkungan  Kampus  yang  digelar  Himpunan Mahasiswa  Hukum,  Prodi  Hukum  Universitas Pelita  Bangsa,  Cikarang  (Februari  2022) melalui Zoom Meeting.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kekerasan seksual sebagaimana dibahas sebelumnya  merupakan  perbuatan  yang  mengarah kepada ajakan seksual tanpa persetujuan (Wikipedia).  Menurut  Permendikbudristek  Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus, definisi dari  kekerasan  seksual  adalah  Kekerasan  Seksual adalah  setiap  perbuatan  merendahkan,  menghina, melecehkan,  dan/atau  menyerang  tubuh,  dan/atau fungsi  reproduksi  seseorang,  karena  ketimpangan relasi  kuasa  dan/atau  gender,  yang  berakibat  atau dapat  berakibat  penderitaan  psikis  dan/atau  fisik termasuk  yang  mengganggu  kesehatan  reproduksi seseorang  dan  hilang  kesempatan  melaksanakan pendidikan  tinggi  dengan  aman  dan  optimal. Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual dalam Permendikbudristek ini dilaksanakan dengan prinsip:
a. kepentingan terbaik bagi Korban;
b. keadilan dan kesetaraan gender;
c. kesetaraan  hak  dan  aksesibilitas  bagi penyandang disabilitas;
d. akuntabilitas;
e. independen;
f. kehati-hatian;
g. konsisten; dan
h. jaminan ketidakberulangan
Kekerasan Seksual dalam Pasal 5
Permendikbudristek  Nomor  30  Tahun  2021 mencakup  tindakan  yang  dilakukan  secara  verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kekerasan seksual yang dimaksud di dalam Permendikbudristek ini bukan hanya yang berkaitan  dengan  kelamin  atau  gender.  Namun  arti kekerasan  seksual  dalam  permendikbudristek  ini adalah  luas  meliputi  perbuatan-perbuatan  yang tertera di dalam Pasal 5 Ayat 2, yaitu:
1) menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik,  kondisi  tubuh,  dan/atau  identitas gender Korban;
2) memperlihatkan  alat  kelaminnya  dengan sengaja tanpa persetujuan Korban
3) menyampaikan  ucapan  yang  memuat rayuan,  lelucon,  dan/atau  siulan  yang bernuansa seksual pada Korban;
4) menatap  Korban  dengan  nuansa  seksual dan/atau tidak nyaman;
5) mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio,  dan/atau  video  bernuansa  seksual kepada  Korban  meskipun  sudah  dilarang Korban;

## Septiayu Restu Wulandari, Hasmi Kun Hidayah, Indah Wulansari
6) mengambil, merekam,
dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau  visual  Korban  yang  bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
7) mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban
8) menyebarkan  informasi  terkait  tubuh dan/atau  pribadi  Korban  yang  bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
9) mengintip  atau  dengan  sengaja  melihat Korban  yang  sedang  melakukan  kegiatan secara  pribadi  dan/atau  pada  ruang  yang bersifat pribadi;
10) membujuk,  menjanjikan,  menawarkan sesuatu,  atau  mengancam  Korban  untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
11) memberi  hukuman  atau  sanksi  yang bernuansa seksual;
12) menyentuh, mengusap, meraba, memegang,  memeluk,  mencium  dan/atau menggosokkan  bagian  tubuhnya  pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
13) membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
14) memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
15) mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga
Kependidikan  yang  bernuansa  Kekerasan Seksual
Adapun  dari  poin  poin  diatas,  memiliki  kata  yang akhirnya memunculkan banyak pertanyaan baik itu diluar  maupun  di  dalam  diskusi,  yaitu  kata  tanpa persetujuan.
Tanpa persetujuan
dalam Permendikbudristek ini terjadi dalam hal bahwa si korban:
a. memiliki  usia  belum  dewasa  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan,
b. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau
menyalahgunakan kedudukannya,
c. mengalami  kondisi  di  bawah  pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
d. mengalami  sakit,  tidak  sadar,  atau tertidur;
e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
f. mengalami kelumpuhan sementara (tonic immobility)
g. mengalami kondisi terguncang
Kata  tanpa  persetujuan  bukan  berarti  bahwa perbuatan kekerasan seksual yang disetujui adalah dibenarkan.  Apapun  yang  berhubungan  dengan kekerasan  seksual  sama  sekali  tidak  dibenarkan, apalagi  tercantum  dalam  Pasal  5  Ayat  3 Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021.
Diskusi  ini  memunculkan  banyak  jawaban  perihal penyebab  adanya  kekerasan  seksual.  Jawaban terbanyak  adalah  minimnya  kesadaran  kesopanan dalam  berpakaian  sehingga  menimbulkan  niat  dan pemikiran  negatif.  Di  era  modernisasi  seperti sekarang  ini,  mode  dalam  berpakaian  sudah  sangat tercampur  dengan  gaya  barat.  Celana  pendek  atau hotpants, Kaos  ketat  dengan  leher  rendah  dan  lain sebagainya.  Perihal  berpakaian,  tidak  hanya perempuan  yang  menjadi  korban  melainkan  juga laki  laki.  Sebagai  contoh,  ada  mahasiswi  yang menggunakan  rok  pendek  dan  kemeja  ketat  di lingkungan  kampus  sehingga  menimbulkan pikiran negatif  oleh  pelaku.  Contoh  lain  adalah  adanya mahasiswa  yang  menggunakan  pakaian  feminin sehingga  menimbulkan  perundungan  ( Bully) dan sebagai  bahan  gunjingan  di  lingkungan  kampus. Untuk hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan  seksual  di  lingkungan  kampus,  korban kadang  merasa  bahwa  cara  berpakaiannya  adalah lazim  namun  tidak  lazim  bagi  oranglain  yang melihatnya.  Sehingga  tidak  sedikit  orang  yang membiarkan  adanya  kekerasan  seksual  dengan alasan  bahwa  hal  tersebut  adalah  salah  si  korban karena misalnya berpakaian memancing, memancing  untuk  di- bully dan  lain  lain.  Sama  hal nya dengan diskusi ini. Banyak sekali peserta diskusi yang  mengatakan  bahwa  kekerasan  seksual  terjadi karena  faktor  sikap  korban  yang  memancing terjadinya  kekerasan  seksual  atau  menyalahkan korban  ( Victim  Blamming ).  Namun  yang  perlu diketahui  bahwa  dalam  Peraturan  Menteri  30/2021 ini adalah peraturan ini dibuat untuk
a. sebagai  pedoman  bagi  Perguruan  Tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan  Pencegahan  dan  Penanganan Kekerasan  Seksual  yang  terkait  dengan pelaksanaan  Tridharma  di  dalam  atau  di luar kampus; dan
b. untuk  menumbuhkan  kehidupan  kampus yang  manusiawi,  bermartabat,  setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di  antara  Mahasiswa,  Pendidik,  Tenaga Kependidikan,  dan  Warga  Kampus  di Perguruan Tinggi.
Tujuan  diatas  sangat  jelas  bahwa  peraturan  ini mengajarkan  menumbuhkan  kehidupan  kampus yang  manusiawi,  bermartabat,  setara,  inklusif, kolaboratif  dan  tanpa  kekerasan.  Sehingga  adanya Victim  Blamming yang  lebih  menyudutkan, menyalahkan  si  korban  adalah  tidak  dibenarkan. Adapun kebiasaan dari kita adalah menyudutkan dan menyalahkan si korban, misalnya dengan kata kata:
a. “Kenapa mau dipegang pegang?”
b. “Kenapa kamu ngga teriak aja?”
c. “Itu salahmu, Kenapa kamu mau aja?”
d. “Sudah  saya  bilang,  jangan  berteman dengan dia.”
e. Dll

## Septiayu Restu Wulandari, Hasmi Kun Hidayah, Indah Wulansari
Apapun kesalahan si korban, dia adalah korban dan tetap menjadi korban. Dikaitkan dengan tujuan dari peraturan ini, maka kita sebetulnya diajarkan untuk menjadi  manusia  yang  memanusiakan  manusia terutama  si  korban.  Memberikan  dukungan  moril kepada  si  korban.  Sehingga  korban  memiliki semangat untuk menjalani kehidupan dan melewati masa masa kritis.
Korban terkadang tidak dapat melaporkan kejadian kekerasan seksual  yang telah  menimpanya dengan berbagai  alasan,  misalnya  saja  takut  disalahkan, takut dihukum, takut dikeluarkan kampus, takut di- bully ,  takut  dijauhkan,  takut  karena  diancam  dan banyak  hal  lagi.  Adapun  apabila  kita  melihat terjadinya  tindak  kekerasan  seksual,  kita  yang merupakan  pihak  ketiga  juga  bisa  melaporkan kejadian  tersebut.  Dalam  diskusi  Implementasi Permendikbudristek 30/2021 yang diselenggarakan oleh  Himpunan  Mahasiswa  Hukum  Universitas Pelita  Bangsa,  ada  juga  yang  mengungkapkan bahwa peserta ini pernah mengetahui adanya tindak kekerasan  seksual,  seperti bullying yang  terus menerus.  Namun  si  peserta  ini  tidak  berani  untuk melaporkan  tindakan  tersebut  bahkan  hanya menegur si korban seperti “jangan diam aja, salah sendiri  dari  dulu  diam  saja  sehingga ngelunjak ”. Hal tersebut  menurut  si peserta hanya  membuat si korban  semakin  di  bully  berkelanjutan.  Si  korban hanya mengatakan bahwa apa yang dilawan hanya membuahkan kata percuma, sehingga diam adalah hal  terbaik.  Namun  sebetulnya  perlu  diketahui bahwa  tindakan  kecil  yang  dinilai  remeh  namun lama  kelamaan  menjadi  tindakan  besar  yang menyebabkan  dampak  yang  besar  juga.  Seperti bullying yang  memang  sepele  namun  dampaknya bisa  menjadi  besar  atau  negatif.  Banyak  contoh korban bullying yang ujungnya adalah kematian si korban  dengan  cara  yang  sangat  miris.  Misalnya bunuh diri.
Mayoritas  korban  bullying  di  perguruan  tinggi adalah  laki-laki  yang  sekiranya  tidak  memiliki previlege  ataupun  dilakukan  karena  merasa  iri. Bentuk  pembullyan  pada  mahasiswa  laki-laki biasanya penindasan, ejekan secara terus menerus, dan perpeloncoan sehingga menyebabkan mahasiswa  takut  dan  tidak  aktif  dalam  kegiatan kampus.  Tetapi  tidak  menutup  kemungkinan korban bullying adalah mahasiswa perempuan juga bahkan  bisa  dianggap  lebih  kejam  kekerasannya. Biasanya  bullying  pada  perempuan  dalam  bentuk intimidasi, pelecehan seksual, dan pemalakan yang sangat  berdampak  pada  psikologis  korban  sebab mampu  menimbulkan  rasa  cemas  dan  takut  untuk beraktivitas di kampus.
Dampak  bullying  dapat  dirasakan  pada  jangka waktu yang tidak terlalu lama, apalagi jika tindakan
pembullyan  sangat  membekas  bagi  korban.Adapun dampak bullying dalam jangka pendek antara lain:
a. Masalah psikologis
b. Korban  bully  akan  mengalami  gangguan psikologis, baik pada saat terjadi pembullyan, maupun  setelah  bullying  berakhir.  Kondisi psikologis  yang  kerap  muncul  pada  korban bullying  adalah  depresi  dan  gangguan kecemasan.  Hal  ini  memberikan  efek  bully yang  menyebabkan  gejala  psikologis  yang memicu  gangguan  pada  kesehatan  fisik.  Di kalangan  mahasiswa  tentunya  masalah psikologis yang dihadapi sangat rentan untuk korban  bullying  dimana  selalu  berfikir tentang  hal-hal  negatif  salah  satunyayakni ingin mengakhiri hidup.
c. Gangguan tidur Salah  satu  dampak  bullying  yang  dapat dirasakan  secara  jelas  oleh  korban  bully adalah  mengalami  gangguan  tidur.  Korban bullying akan sulit untuk mendapatkan tidur yang nyenyak dan berkualitas. Bahkan ketika sudah  tertidur  jangka  waktunya  cukup pendek karena disertai dengan mimpi buruk.
d. Pikiran untuk bunuh diri Munculnya  pemikiran  untuk  mengakhiri hidup  adalah  salah  satu  dampak  bullying yang  kerap  dirasakan  oleh  orang  dewasa begitu pula dengan mahasiswa. Tidak jarang pula  terdapat  mahasiswa  yang  melakukan percobaan  bunuh  diri.  Namun  terdapat  pula korban bullying yang benar-benar mengakhiri  hidupnya  karena  merasa  sudah tidak sanggup menghadapinya.
e. Mengasingkan diri dari lingkungan Baik  orang  dewasa  ketika  menjadi  korban bullying  maka  secara  tidak  langsung  akan menghindari tempat-tempat yang ramai. Hal ini  karena  anggapan  jika  korban  bullying merasa  status  sosialnya  lebih  rendah.  Maka dari  itu  korban  bullying  mengasingkan  diri yang  menyebabkan  timbul  rasa  kesepian, terabaikan,  dan  menurunnya  rasa  percaya diri.
f. Gangguan prestasi Ketika  menjadi  korban  bullying  secara bertahap mahasiswa akan mengalami penurunan  prestasi  karena  kesulitan  dalam memahami materi. Selain itu korban bullying akan  kesulitan  konsentrasi  saat  belajar  di dalam kelas sehingga sering absen dan pasif dengan kegiatan kampus.
Dalam peraturan ini, pihak kampus dapat melakukan tindakan  pencegahan  kekerasan  seksual  dengan membentuk  satuan  tugas  (Pasal  6).  Satgas  ini nantinya  akan  membentuk  aturan  yang  merupakan turunan  dari  Permendikbudristek  Nomor  30  Tahun 2021.  Satuan  Tugas  dalam  hal  ini  tidak  bekerja sendiri  melainkan  bersinergi  dengan  mahasiswa, dosen  dan  tenaga  kependidikan  untuk  mencegah

## Septiayu Restu Wulandari, Hasmi Kun Hidayah, Indah Wulansari
kekerasan  seksual.  Adapun  satuan  tugas  ini dilakukan  tidak  hanya  oleh  dosen  saja  dengan alasan  agar  apabila  terdapat  kekerasan  seksual  di tingkat  mahasiswa  maka  bisa  diketahui  dengan detail.  Karena  dari  diskusi  ini  beberapa  peserta diskusi mengatakan adanya rasa takut dan khawatir jika melaporkan tindakan kekerasan seksual kepada dosen  maupun  tenaga  kependidikan  dengan berbagai  alasan.  Satuan  tugas  ini  dibentuk  secara bersinergi  juga  menghindari  adanya  kekerasan seksual  yang  dilakukan  oleh  tenaga  pendidik  atau kependidikan yang kemudian dilindungi oleh pihak kampus  atau  tidak  dikenakan  sanksi.  Dengan  kata lain,  dengan  adanya  sinergi  satuan  tugas  antara mahasiswa,  dosen  dan  tenaga  kependidikan,  maka secara  bersama  sama  bisa  mencegah  terjadinya kekerasan  seksual  dan  apabila  terjadi  kekerasan seksual,  maka  perbuatan  tersebut  bisa  ditangani dengan baik.
Mahasiswa bisa  melakukan pencegahan kekerasan seksual  ini  dimulai  dari  hal  yang  sederhana  yaitu membatasi  pertemuan.  Ini  bukan  berarti  bahwa mahasiswa tidak boleh bersosialisasi terhadap satu dan  lainnya.  Melainkan  bahwa,  mahasiswa  juga harus  pintar  dalam  bergaul.  Ketika  mahasiswa berada dalam lingkungan yang negatif maka lambat laun  dimungkinkan  mahasiswa  tersebut  bisa terbawa  ke  arah  yang  negatif  juga.  Ini  merupakan dasar  dari  lingkungan  adalah  pengaruh  utama terhadap  sifat  dan  sikap  seseorang.  Membatasi pertemuan juga bisa diartikan sebagai peminimalisiran  bertemu  dengan  orang  lain  yang tidak  terlalu  akrab  dan  bisa  juga  diartikan  untuk memiminimalisir  untuk  bertemu  oranglain  di  jam atau waktu yang tidak wajar, misalnya di atas jam malam normal sebagai mahasiswa.
Sebagai contoh, Universitas Pelita Bangsa membuat edaran sebagai turunan dari peraturan ini melalui Surat Nomor No. 003/SE/1.1.NA/UPB/II/2022  Tentang  Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di
Lingkungan  Universitas  Pelita  Bangsa  yang berisikan juga layanan pengaduan apabila terdapat tindakan atau perbuatan kekerasan seksual.
Perguruan  Tinggi  juga  wajib  untuk  melakukan penanganan  terhadap  tindakan  kekerasan  seksual dengan cara:
1. Pendampingan
2. Perlindungan
3. Pengenaan Sanksi Administratif
4. Pemulihan Korban
Jelas  ditulis  dalam  pasal  20  perihal  pemulihan korban,  bahwa  Victim  Blamming  sangat  tidak dibenarkan. Hal utama yang terjadi pada kekerasan seksual  adalah  memberikan  dukungan  kepada korban. Sehingga korban bisa menceritakan bahkan melaporkan kejadian tersebut dengan nyaman, bisa menjalani  kehidupan  dengan  layak  dan  nyaman
serta  bisa  melewati  masa  trauma  setelah  terjadi kekerasan  seksual.  Hal  ini  dikarenakan  bahwa prinsip  pencegahan  dan  penanganan  kekerasan seksual ini adalah:
1. Jaminan tidak terulang
2. Kesetaraan gender
3. Kesetaraan disabilitas
4. Kepentingan bagi korban
5. Akuntabilitas
6. Konsisten
Seluruh  civitas  akademika  harus  bisa  bersinergi dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di  lingkungan  kampus,  baik  itu  dosen,  tenaga kependidikan  dan  mahasiswa.  Adapun  penanganan yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  bahwa  kampus memberikan  sanksi  administratif  seperti  yang tercantum dalam Pasal 13 terdiri atas:
a. Sanksi  administratif  ringan  (terdiri  dari teguran tertulis dan permohonan maaf dari si pelaku)
b. Sanksi  administratif  sedang  (terdiri  dari pemberhentian  jabatan  dan  pengurangan hak  sebagai  mahasiswa  meliputi  skors, pencabutan beasiswa dan pengurangan hak lain).
c. sanksi  administratif  berat  (terdiri  dari pemberhentian  tetap  sebagai  mahasiswa, pemberhentian dari jabatan)
Pengenaan sanksi administratif lebih berat juga bisa dikenakan dengan mempertimbangkan:
a. Korban merupakan penyandang disabilitas;
b. Dampak  Kekerasan  Seksual  yang  dialami Korban; dan/atau
c. Terlapor  atau  pelaku  merupakan    anggota Satuan Tugas, kepala/ketua program studi, atau ketua jurusan.
Salah satu hasil dari pengabdian kepada masyarakat sebagai  implementasi  dari  Permendikbudristek Nomor 30/2021 ini adalah:
1. Tumbuhnya rasa solidaritas antar mahasiswa  dengan  saling  melindungi  dan mengingatkan hal baik dan buruk sebelum terjadinya kekerasan seksual.
2. Terbentuknya  divisi  sosial  masyarakat dalam Himpunan Mahasiswa Hukum UPB yang  akan  bekerja  dan  bersinergi  dengan mahasiswa  lain  untuk  ikut  serta  dalam pencegahan  dan  penanganan  kekerasan seksual di lingkungan kampus.
3. Terbitnya  buku  saku  perihal  pencegahan dan  penanganan  kekerasan  seksual  di lingkungan  kampus  oleh  Dosen  dan Himpunan Mahasiswa Hukum UPB.

## D. PENUTUP
Pengabdian kepada masyarakat perihal Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan
Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun

## Septiayu Restu Wulandari, Hasmi Kun Hidayah, Indah Wulansari
2021 yang dilaksanakan pada 2 (dua) diskusi publik menghasilkan  kesimpulan  dan  saran  sebagai berikut:

## Simpulan
Simpulan yang dihasilkan adalah:
1. Peserta diskusi pada pengabdian
masyarakat ini menyambut, menerima dan memberikan  respon  sangat  baik  terhadap tema yang dibahas. Terlihat dari antusiasme peserta yang semakin bertambah dan tidak berkurang.
Antusiasme  tidak  hanya  terlihat  dari jumlah peserta pasif, melainkan antusasme peserta  untuk  bertanya  atau  berdiskusi secara  bergantian  dan  bercerita  perihal pengalaman melihat kekerasan seksual. 2. Peserta
memahami
bahwa Permendikbudristek  Nomor  30  Tahun
2021  mengajarkan  bahwa  apapun  yang terjadi  pada  korban,  korban  tetaplah korban  yang  harus  diberikan  dukungan, motivasi  dan  perlindungan  sehingga korban  bisa  menjadi  pribadi  yang  lebih baik setelah adanya trauma.
3. Peserta memahami juga bahwa pencegahan  dan  penanganan  kekerasan seksual di lingkungan kampus merupakan tugas  dari  semua  unsur  akademika. Tanggungjawab  sebagai  manusia  yang memanusiakan  manusia  dan  bersikap humanis.

## Saran
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan  setelah terlaksananya  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  ini adalah  harus  dibuat  sebuah  wadah  untuk  menjadi tempat berkonsultasi perihal kekerasan seksual dan juga harus adanya keberlanjutan dari diskusi perihal kekerasan  seksual  dengan  tujuan  untuk  tetap mendukung berjalannya Permendikbudristek
Nomor  30  Tahun  2021  ini.  Sehingga  kasus kekerasan  seksual  bisa  semakin  berkurang  dan marwah  perguruan  tinggi  sebagai  pendidikan  di tingkat yang lebih tinggi kembali menjadi baik.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada  berbagai pihak  yang  telah  mendukung  terlaksananya pengabdian  kepada  masyarakat  ini,  diantaranya yaitu  Divisi  Kesarinahan  Gerakan  Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Bekasi dan Himpunan  Mahasiswa  Hukum  Prodi  Hukum Universitas Pelita Bangsa, Bekasi.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Peraturan  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021
Surat  Edaran  Rektor  Universitas  Pelita  Bangsa Nomor    No.  003/SE/1.1.NA/UPB/II/2022
Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan
Universitas Pelita Bangsa
https://www.voaindonesia.com/a/kekerasan- seksual-tersembunyi-di-ruang-ruang- kampus-/6392176.html
https://www.iainpare.ac.id/opini-menjadi-kampus- yang-aman-dari-kekerasan-seksual/
https://nasional.tempo.co/read/1537859/deretan- kasus-dugaan-pelecehan-seksual-di-kampus
https://www.kompasiana.com/112- radelasavar2504/619ce4e2c26b7734180e01f 2/impact-of-bullying-bully-massih-marak- di-perguruan-tinggi