## OPINI AUDIT ATAS PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DI SULAWESI SELATAN

## AYU PUSPITASARI 1

## UNIVERSITAS TEKNOLOGI SULAWESI
MUHAMMAD ADIL 2

## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

## ABSTRACT
This  research  aims  to  analyze  whether  the  audit  opinion  relates  to  the disclosure of the financial statements of the District government in South Sulawesi; This  research  uses  secondary  data  that  is  qualitative  descriptive  in  the  content analysis  method  (contents)  to  calculate  the  score  of  the  disclosure  of  the  District government's  financial  reporting.  The  results  of  the  study  showed  that  the  audit opinion relates to the disclosure of the District government's financial statements in South Sulawesi.

## Keywords: Audit Opinion, Disclosures, Content Analysis

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  apakah  opini  audit  berkaitan terhadap  pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah  kabupaten  di  Sulawesi Selatan; Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat kualitatif deskriptif dalam  metode  analisis  isi  (konten)  untuk  menghitung  skor  tingkat  pengungkapan pelaporan  keuangan  pemerintah  kabupaten.  Hasil  penelitian  yang  diperoleh menunjukkan  bahwa  opini  audit  berkaitan  terhadap  pengungkapan  laporan keuangan pemerintah kabupaten di Sulawesi Selatan.
Kata-kata Kunci: Opini Audit, Pengungkapan, Analisis Isi
1 email : ayupuspitasari@utsmakassarl.ac.id
2 email : muh.adil@unismuh.ac.id

## 1.  PENDAHULUAN
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memiliki peranan penting dalam audit laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Dari  hasil  pemeriksaan  BPK  RI, masyarakat mengharapkan  penilaian  yang  bebas  dan  tidak  memihak  terhadap  informasi  yang disajikan oleh pemerintah daerah dalam laporan keuangan.
Jenis  opini  audit  terdapat  4  opini  dalam  standar  pemeriksa  keuangan Republik  Indonesia  yang  pertama  WTP  (Wajar  Tanpa  Pengecualian)  yang menyatakan  bahwa  laporan  keuangan  itu  telah  disajikan  dan  diungkapkan  secara wajar  dalam  semua  hal  yang  material  dan  informasi  keuangan  dalam  laporan keuangan  dapat  digunakan  oleh  para  pengguna  laporan  keuangan.  Kedua,  WDP (Wajar  Dengan  Pengecualian)  yang  menyatakan  bahwa  semua  laporan  keuangan telah  disajikan  secara  wajar  dalam  hal  material,  kecuali  dampak-dampak  yang berhubungan  dengan  yang  dikecualikan  sehingga  informasi  dalam  laporan keuangan yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksa dapat digunakan oleh para pengguna  laporan  keuangan.  Ketiga,  TW  (Tidak  Wajar)  menyatakan  bahwa  dalam laporan  keuangan  tidak  disajikan  secara  wajar  dalam  hal  material  sehingga informasi dalam laporan keuangan tidak dapat dipergunakan oleh pengguna laporan keuangan.  Keempat,  TMP  (Tidak  Memberi  Pendapat)  yang  menyatakan  bahwa laporan  pemeriksa  tidak  memberikan  keyakinan  bahwa  laporan  keuangan  bebas dari  salah  saji  material  sehingga  informasi  dalam  laporan  keuangan  tidak  dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.
Adapun  kriteria  pemberian  opini  menurut  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara pada penjelasan Pasal 16 ayat (1) menyebutkan opini audit merupakan pernyataan profesional  pemeriksa  mengenai  kewajaran  informasi  keuangan  yang  disajikan dalam  laporan  keuangan  yang  didasarkan  pada  4  (empat)  kriteria,  2  (dua)  kriteria diantaranya  adalah  efektivitas  pengendalian  intern  (SPI)  dan  kepatuhan  terhadap peraturan  dan  perundang-undangan.  Ada  tiga  pihak  yang  membutuhkan  dan berkepentingan dengan Opini Audit. Pertama adalah pihak eksternal seperti dewan, masyarakat  dan  investor  yang  menggunakan  laporan  audit  untuk  menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan suatu entitas pemerintah dan sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kepercayaan terhadap suatu laporan keuangan yang disajikan oleh entitas pemerintah. Pihak kedua adalah auditor, yaitu BPK, yang menggunakan opini  audit  menjadi  sebagai  sarana  untuk  menilai  amanat  profesional  dan  amanat perundang-undangan.  Pihak  ketiga  adalah  entitas  pemerintah,  yang  menggunakan opini  untuk  menciptakan  reputasinya  di  mata  publik,  yaitu  atas  kinerja  pemerintah daerah  dalam  mengelola  keuangan.  Adapun  hasil  opini  dari  BPK  adalah  hal  yang menarik  untuk  dikaji  lebih  lanjut  karena  banyak  pemerintah  daerah  yang mendapatkan  Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  tetapi  juga  terdapat  banyak korupsi atau penyelewengan.
LKPD  menggambarkan  tingkat  akuntabilitas  keuangan  pemerintah  daerah yang  menjadi  kebutuhan  penting  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah,  sehingga untuk  mengetahui  akuntabilitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  sangat penting  untuk  selalu  dilakukan  audit  atas  LKPD  oleh  pihak  independen  (BPK  RI). Laporan hasil audit oleh BPK RI dapat berupa opini auditor, di mana terdapat empat jenis pendapat auditor (BPK).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan,  Laporan  Keuangan  Pemeritah  Daerah  terdiri  dari:  (1)  Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (2) Neraca; (3) Laporan Arus Kas (LAK); dan (4) Catatan atas  Laporan  Keuangan  (CaLK).  Namun  dengan  adanya  Peraturan  Pemerintah Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  terdiri  dari  (1)  Laporan  Realisasi  Anggaran (LRA); (2) Laporan Opersional (LO); (3) Neraca; (4) Laporan Perubahan Ekuitas; (5) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL); (6) Laporan Arus Kas (LAK); dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga dapat dilihat dari  peningkatan  opini  hasil  pemeriksaan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD) tahun  2014,  dari  24  pemerintah  daerah,  sekitar  9  pemerintah  daerah  yang mendapatkan  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP),  13  mendapat  opini  Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 0 mendapat opini Tidak Wajar (TW), dan 2 mendapat opini  Tidak  Memberikan  Pendapat  (TMP).  Jumlah  ini  telah  mengalami  peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 yang hanya 7 pemerintah daerah saja yang mendapatkan  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP),  tingkat  kualitas  pelaporan keuangan  juga  ditandai  dengan  berkurangnya  opini  Tidak  Wajar  (TW)  dan  Tidak Memberikan Pendapat (TMP).
Tabel 1 Perkembangan Opini LKPD Sulawesi Selatan Tahun WTP WDP TW TMP 2010 1 18 0 5 2011 2 16 0 6 2012 6 12 0 6 2013 7 13 0 4 2014 9 13 0 2
Sumber: IHPS BPK semester II, 2015
Opini  audit  terhadap  pengungkapan  LKPD  kabupaten  di  Sulawesi  Selatan dan opini yang didapatkan oleh kabupaten-kabupaten di Sulawesi Selatan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah opini audit berkaitan terhadap LKPD di Sulawesi Selatan.

## 2.  LANDASAN TEORI Sejarah Badan Pemeriksa Keuangan
Dengan  Penetapan  Pemerintah  No.  6/1948  tanggal  6  November  1948 tempat  kedudukan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  dipindahkan  dari  Magelang  ke Yogyakarta.  Negara  Republik  Indonesia  yang  ibukotanya  di  Yogyakarta  tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945; ketuanya  diwakili  oleh  R.  Kasirman  yang  diangkat  berdasarkan  SK  Presiden  RI tanggal 31 Januari 1950 No. 13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949.
Dengan  terbentuknya  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Serikat  (RIS) berdasarkan  piagam  konstitusi  RIS  tanggal  14  Desember  1949.  Maka  dibentuk dewan  pengawas  keuangan  (berkedudukan  di  Bogor)  yang  merupakan  salah  satu alat  perlengkapan  negara  RIS,  sebagai  ketua  diangkat  R.  Soerasno  mulai  tanggal 31  Desember  1949,  yang  sebelumnya  menjabat  sebagai  ketua  badan  pemeriksa keuangan  di  Yogyakarta.  Dewan  pengawas  keuangan  RIS  berkantor  di  Bogor menempati bekas kantor algemene rekenkamer pada masa pemerintah Netherland Indies Civil Administration (NICA).
Meskipun  badan  pemeriksa  keuangan  berubah-ubah  menjadi  dewan pengawas keuangan RIS berdasarkan konstitusi RIS dewan pengawas keuangan RI (UUDS 1950), kemudian kembali menjadi badan pemeriksa keuangan berdasarkan UUD  tahun  1945.  Namun  landasan  pelaksanaan  kegiatannya  masih  tetap menggunakan ICW dan IAR.
Dalam  era  Reformasi  sekarang  ini,  badan  pemeriksa  keuangan  telah mendapatkan  dukungan  konstitusional  dari  MPR  RI  dalam  sidang  tahunan    tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang keuangan negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No. VI/MPR/2002 yang  antara  lain  menegaskan  kembali  kedudukan  badan  pemeriksa  keuangan sebagai  peranannya  perlu  lebih  dimantapkan  sebagai  lembaga  independen  dan profesional.
Untuk  lebih  memantapkan  tugas  BPK  RI,  ketentuan  yang mengatur  BPK  RI dalam  UUD tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum  amandemen, BPK RI hanya diatur  dalam  satu  ayat  (Pasal  23  ayat  5).  Kemudian  dalam  perubahan  ketiga  UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.

## Opini Audit
Opini audit menurut Standar Akuntansi (Ardiyos, 2007) adalah laporan yang diberikan  seorang  akuntan  publik  terdaftar  sebagai  hasil  penilaiannya  atas kewajaran  laporan  keuangan  yang  disajikan  perusahaan.  Sedangkan  menurut kamus  istilah  akuntansi  (Tobing,  2004)  opini  audit  merupakan  suatu  laporan  yang diberikan  oleh  auditor  terdaftar  yang  menyatakan  bahwa  pemeriksaan  telah dilakukan  sesuai  dengan  norma  atau  aturan  pemeriksaan  akuntan  disertai  dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa.
Opini  audit  diberikan  auditor  melalui  beberapa  tahap  audit  sehingga  auditor dapat  memberikan  kesimpulan  atas  opini  yang  harus  diberikan  atas  laporan keuangan yang diauditnya.

## Jenis-jenis audit
Opini  yang  diberikan  atas  asersi  manajemen  dari  klien  atau  instansi perusahaan  yang  diaudit  dikelompokkan  menjadi  wajar  tanpa  pengecualian, wajar  dengan  pengecualian,  tidak  memberikan  pendapat,  dan  tidak  wajar. Menurut  Standar  Profesional  Akuntan  (PSA  29),  opini  audit  terdiri  dari  5  jenis yaitu:
1. Opini wajar tanpa pengecualian ( unqualified opinion )
Adalah  pendapat  yang  diberikan  ketika  audit telah  dilaksanakan  sesuai dengan  standar auditing (SPAP),  auditor  tidak  menemukan  kesalahan
material  secara  keseluruhan  laporan  keuangan  atau  tidak  terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku (SAK). Bentuk laporan ini digunakan apabila terdapat keadaan berikut:
• Bukti  audit  yang  dibutuhkan  telah  terkumpul  secara  mencukupi  dan auditor telah menjalankan tugasnya sedemikian rupa, sehingga ia dapat memastikan kerja lapangan telah ditaati
• Ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja
• Laporan  keuangan  yang  diaudit  disajikan  sesuai  dengan  prinsip akuntansi  yang  lazim  yang  berlaku  di  Indonesia  yang  ditetapkan  pula secara  konsisten  pada  laporan-laporan  sebelumnya.  Demikian  pula penjelasan  yang  mencukupi  telah  disertakan  pada  catatan  kaki  dan bagian-bagian lain dari laporan keuangan
• Tidak  terdapat  ketidakpastian  yang  cukup  berarti  ( no  material uncertainties )  mengenai  perkembangan  di  masa  mendatang  yang  tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau dipecahkan secara memuaskan
2. Opini  wajar  tanpa  pengecualian  dengan  paragraf  penjelasan  ( modified unqualified opinion )
Adalah  pendapat  yang  diberikan  ketika  suatu  keadaan  tertentu  yang tidak  berpengaruh  langsung  terhadap  pendapat  wajar.  Keadaan  tertentu dapat terjadi apabila:
• Pendapat  auditor  sebagian  didasarkan  atas  pendapat  auditor independen lain
• Karena belum adanya aturan yang jelas maka laporan keuangan dibuat menyimpang dari SAK
• Laporan  dipengaruhi  oleh  ketidakpastian  peristiwa  masa  yang  akan datang hasilnya belum dapat diperkirakan pada tanggal laporan audit
• Terdapat  keraguan  yang  besar  terhadap  kemampuan  satuan  usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya
• Diantara 2 periode akuntansi terdapat perusahaan yang material dalam penerapan prinsip akuntansi
• Data  keuangan  tertentu  yang  diharuskan  ada  oleh  BAPEPAM  namun tidak disajikan
3. Opini wajar dengan pengecualian ( qualified opinion )
Adalah  pendapat  yang  diberikan  ketika  laporan  keuangan  dikatakan wajar  dalam  hal  material,  tetapi  terdapat  sesuatu  penyimpangan/kurang lengkap  pada  pos  tertentu  sehingga  harus  dikecualikan.  Dari  pengecualian tersebut yang mungkin dapat terjadi apabila:
• Bukti kurang cukup
• Adanya pembatasan ruang lingkup
• Terdapat  penyimpangan  dalam  penerapan  prinsip  akuntansi  yang berlaku umum (SAK)
Menurut  SA  508  paragraf  20  (IAI,  2002:508.11),  jenis  pendapat  ini diberikan apabila:
• Tidak  adanya  bukti  kompeten  yang  cukup  atau  adanya  pembatasan lingkup audit yang material tetapi tidak memengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan
• Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi  yang  berlaku  umum  yang  berdampak  material  tetapi  tidak memengaruhi  laporan  keuangan  secara  keseluruhan.  Penyimpangan tersebut  dapat  berupa  pengungkapan  yang  tidak  memadai,  maupun perubahan dalam prinsip akuntansi
4. Opini tidak wajar ( adverse opinion )
Adalah  pendapat  yang  diberikan  ketika  laporan  secara  keseluruhan  ini dapat  terjadi  apabila  auditor  harus  memberi  tambahan  paragraf  untuk menjelaskan ketidakwajaran atas laporan keuangan, disertai dengan dampak dari akibat ketidakwajaran tersebut pada laporan auditnya.
5. Opini tidak memberikan pendapat ( disclaimer of opinion )
Adalah  pendapat  yang  diberikan  ketika  ruang  lingkup  pemeriksaan membatasi,  sehingga  auditor  tidak  melaksanakan  pemeriksaan  sesuai dengan  standar auditing yang  ditetapkan  IAI.  Pembuatan  laporan  auditor harus  memberi  penjelasan  tentang  pembatasan  ruang  lingkup  oleh  klien yang mengakibatkan auditor tidak memberi pendapat.

## Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Wolk et  al. (2004)  menyatakan  bahwa  pengungkapan  laporan  keuangan berhubungan  dengan  keseluruhan  informasi  yang  ada  dalam  laporan  keuangan ( financial  statement )  dan  komunikasi  tambahan  yang  terdiri  dari  catatan  kaki, kejadian setelah tanggal neraca, analisis manajemen dan informasi tambahan di luar biaya historis.
Stecolini  (2002)  dalam  Budi  Mulyono  (2006)  bahwa  laporan  tahunan, meskipun  belum  melaporkan  akuntabilitas  secara  keseluruhan  dari  entitas pemerintahan, secara umum dipertimbangkan sebagai media utama akuntabilitas. Ia juga mengemukakan bahwa undang-undang yang mengatur mengenai akuntabilitas sektor  publik  sedang  mengalami  perubahan  mendasar,  dengan  penekanan  pada peranan  sistem  akuntansi  dalam  pengukuran  dan  pengevaluasian  baik  kinerja keuangan  maupun  pelayanan,  mendorong  pengungkapan  dan  pengkomunikasian hasil-hasil  kepada stakeholder .  Sebagai  konsekuensinya  agar  lebih  konsisten dengan kebutuhan akuntabilitas baru.

## Peranan Pelaporan Keuangan
Laporan  keuangan  disusun  untuk  menyediakan  informasi  yang  relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan  selama  satu  periode  pelaporan,  laporan  keuangan  terutama  digunakan untuk membandingkan:
• Realisasi  (realisasi  pendapatan,  belanja,  transfer,  pembiayaan)  dengan anggaran
• Menilai kondisi keuangan
• Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan
• Membantu menentukan ketaatan ( compliance ) terhadap peraturan perundang-undangan
Setiap  entitas  pelaporan  wajib  melaporkan  upaya  yang  telah  dilakukan  dan hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiataan untuk kepentingan:
• Akuntabilitas
Yaitu untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan  kebijakan  yang  dipercayakan  kepada  entitas  tersebut  dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
• Manajemen
Yaitu  membantu  dalam  mengevaluasi  pelaksanaan  kegiatan  suatu entitas  sehingga  memudahkan  fungsi  perencanaan,  pengelolaan,  dan pengendalian  atas  seluruh  aset,  kewajiban  dan  ekuitas  dana  untuk kepentingan masyarakat.
• Transparansi
Yaitu  untuk  memberikan  informasi  keuangan  yang  terbuka  dan  jujur kepada  masyarakat  tentang  pengelolaan  sumber  daya  dan  ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
• Keseimbangan antargenerasi ( intergenerational equity )
Yaitu  untuk  memberikan  informasi  apakah  penerimaan  pemerintah pada  suatu  periode  cukup  untuk  membiayai  semua  pengeluaran  pada  saat ini.

## Tujuan Pelaporan Keuangan
Pelaporan  keuangan  pemerintah  seharusnya  menyajikan  informasi  untuk menilai  akuntabilitas  dan  membuat  keputusan  ekonomi,  sosial,  dan  politik  dengan menyediakan informasi tentang:
• Kecukupan  penerimaan  periode  berjalan  untuk  membiayai  seluruh pengeluaran
• Kesesuaian  cara  memperoleh  sumber  daya  ekonomi  dan  alokasinya dibandingkan dengan anggaran dan peraturan yang berlaku
• Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dan hasil-hasil yang dicapai
• Bagaimana  entitas  tersebut  mendanai  seluruh  kegiatannya  dan  mencukupi kebutuhan kasnya
• Posisi  keuangan  dan  kondisi  entitas  tersebut  berkaitan  dengan  sumber- sumber  penerimaannya,  baik  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang, termasuk yang berasal dari pajak dan pinjaman
• Perubahan  posisi  keuangan  entitas  apakah  mengalami  kenaikan  atau penurunan,  sebagai  akibat  dari  kegiatan  yang  dilakukan  dalam  periode tersebut

## Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Sholeh, Chabib Dab Suripto (2011), pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang meliputi:
1.  Laporan realisasi anggaran
Laporan  realisasi  anggaran  menyajikan  ikhtisar  sumber,  alokasi  dan pemakaian  sumber  daya  ekonomi  yang  dikelola  oleh  pemerintah  daerah  yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam 1 (satu) periode pelaporan. Unsur yang tercakup dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari  pendapatan,  belanja,  transfer  dan  pembiayaan.  Terhadap  unsur-unsur tersebut masing-masing didefinisikan sebagai berikut:
• Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh bendahara umum daerah yang  menambahkan  ekuitas  dana  lancar  dalam  periode  tahun  anggaran bersangkutan  yang  menjadi  hak  pemerintah  daerah  yang  diakui  sebagai penambah nilai kekayaan bersih
• Belanja  (basis  kas)  adalah  semua  pengeluaran  bendahara  umum  daerah yang  mengurangi  ekuitas  dana  lancar  dalam  periode  tahun  anggaran bersangkutan  yang  tidak  akan  diperoleh  pembayarannya  kembali.  Belanja (basis  akrual)  adalah  kewajiban  pemerintah  daerah  yang  diakui  sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
• Transfer  adalah  penerimaan/pengeluaran  langsung  dari  suatu  entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil
• Pembiayaan  adalah  setiap  penerimaan  yang  harus  dibayar  kembali,  baik pada  tahun  anggaran  bersangkutan,  maupun  tahun-tahun  anggaran berikutnya,  yang  dalam  penganggaran  pemerintah  daerah  terutama dimaksudkan  untuk  penutup  defisit  atau memanfaatkan  surplus  anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi.  Pengeluaran  pembiayaan  antara  lain  digunakan  untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal pemerintah daerah.
2.  Neraca
Neraca  menggambarkan  posisi  keuangan  suatu  entitas  pelaporan mengenai  aset,  kewajiban  dan  ekuitas  dana  pada  tanggal  tertentu.  Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut:
• Kas dan setara kas
• Investasi jangka panjang
• Piutang pajak dan bukan pajak
• Persediaan
• Investasi jangka panjang
• Aset tetap kewajiban jangka pendek
• Kewajiban jangka panjang
• Ekuitas dana
3.  Laporan Aliran Kas
Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional,  investasi  aset  non-keuangan,  pembiayaan  dan  transaksi  non- anggaran  yang  menggambarkan  saldo  awal,  penerimaan,  pengeluaran  dan saldo  akhir  kas  pemerintah  daerah  selama  periode  tertentu.  Unsur  yang tercakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:
• Penerimaan  kas  adalah  semua  aliran  kas  terdiri  dari  penerimaan  yang masuk ke bendahara umum daerah
• Pengeluaran  kas  adalah  semua  aliran  kas  yang  keluar  dari  bendahara umum daerah
4.  Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka-angka  yang  tertera  dalam  laporan  realisasi  anggaran,  neraca,  laporan
arus  kas.  Catatan  atas  laporan  keuangan  juga  memuat  informasi  tentang kebijakan  akuntansi  yang  dipergunakan  oleh  entitas  pelaporan  dan  informasi lain  yang  diharuskan  dan  dianjurkan  untuk  diungkapkan  di  dalam  standar akuntansi  pemerintahan  serta  ungkapan-ungkapan  yang  diperlukan  untuk menghasilkan  penyajian  laporan  keuangan  secara  wajar.  Adapuan  hal-hal diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:
• Menyajikan  informasi  tentang  kebijakan  fiskal/keuangan,  ekonomi  makro, pencapaian  target  APBD  berikut  kendala  dan  hambatan  yang  dihadapi dalam pencapaian target
• Menyajikan  ikhtisar  pencapaian  kinerja  keuangan  selama  satu  tahun pelaporan
• Menyajikan  informasi  tentang  dasar  penyusunan  laporan  keuangan  dan kebijakan  akuntansi  yang  dipilih  untuk  diterapkan  atas  transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
• Mengungkapan  informasi  yang  diharuskan  oleh  Standar  Akuntansi Pemerintahan  (SAP)  yang  belum  disajikan  pada  lembar  muka  laporan keuangan
• Mengungkapkan  informasi  untuk  pos-pos  aset  dan  kewajiban  yang  timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan, belanja dan rekonsiliasinya dengan basis kas
• Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian secara wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan
Untuk  menyusun  laporan  keuangan  ini,  pemerintah  daerah  mengacu  pada standar  akuntansi  pemerintahan  (PP  Nomor  24  Tahun  2004)  tentang  Standar Akuntansi  Pemerintahan  (SAP).  Laporan  realisasi  anggaran  menyajikan  ikhtisar sumber,  alokasi  dan  pemakaian  sumber  daya  ekonomi  yang  dikelola  oleh pemerintah  daerah  yang  menggambarkan  perbandingan  antara  anggaran  dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
Sementara  neraca  daerah  menggambarkan  posisi  keuangan  pemerintah daerah  mengenai  aset,  kewajiban  dan  ekuitas  dana  pada  tanggal  tertentu. Sedangkan  laporan  aliran/arus  kas  menyajikan  informasi  kas  sehubungan  dengan aktivitas  operasi,  investasi  aset  non-keuangan,  pembiayaan  dan  transaksi  non- anggaran  yang  menggambarkan  saldo  awal,  penerimaan,  pengeluaran,  dan  saldo akhir kas pemerintah daerah periode tertentu.
Adapun catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.  Catatan  atas  laporan  keuangan  juga  menyajikan  informasi  tentang  kebijakan akuntansi  yang  dipergunakan  oleh  pemerintah  daerah  dan  informasi  lain  yang diharuskan  dan  dianjurkan  untuk  diungkapkan  di  dalam  standar  akuntansi pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan laporan secara  wajar.  Laporan  keuangan  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  kepada publik.  Laporan  keuangan  pemerintah  daerah,  yang  terdiri  atas  laporan  realisasi anggaran,  neraca,  laporan  arus  kas  dan  catatan  atas  laporan  keuangan  pada dasarnya  merupakan  bentuk  pertanggungjawaban  atas  penggunaan  dana  publik (APBD).  DPRD  selaku  wakil  rakyat  yang  ditugaskan  untuk  melaksanakan  fungsi
legislatif, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, wajib memberikan penilaian atas laporan keuangan yang disampaikan kepala daerah.
Penilaian  dilakukan  berdasarkan  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  BPK tentunya  untuk  menilai  tingkat  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan, ketaatan  terhadap  standar  akuntansi,  penilaian  terhadap  tingkat  ekonomi  dan efisiensi penggunaan anggaran (APBD) atau kinerja organisasi. Sementara itu untuk menilai  kinerja  organisasional,  DPRD  memerlukan  informasi  tambahan  yang  dapat digali  dari  laporan  kinerja  kebijakan,  program  dan  kegiatan,  serta  informasi  yang digali  langsung  dari  masyarakat,  mengenai  tingkat  keberhasilan  suatu  kebijakan, program/kegiatan  yang  secara  langsung  dirasakan  oleh  masyarakat.  Indikator keberhasilan yang dirasakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran dari kebijakan itu dapat diketahui dari tingkat kepuasannya.
Dalam  hal  masyarakat  merasakan  puas  terhadap  pelaksanaan  suatu kebijakan  berarti  mengindikasikan  bahwa  kebijakan  tersebut  telah  mampu memecahkan  permasalahannya.  Demikian  pula  sebaliknya,  ketidakpuasan masyarakat  atas  pelaksanaan  suatu  kebijakan  menggambarkan  tingkat  kegagalan dari  pelaksanaan suatu kebijakan,  atau  disebabkan  oleh  kebijakannya sendiri  yang salah  atas  dasar  informasi  yang  lengkap  sebagaimana  diuraikan  di  atas.  DPRD memberikan  rekomendasi  atas  perbaikan  kinerja  manajerial  dan  kinerja organisasional di masa yang akan datang. Rekomendasi yang disampaikan kepada kepala  daerah  harus  dimonitor  terus  perkembangannya  sehingga  temuan-temuan pemeriksaan  dan  ketidakefektifan  suatu  kebijakan  tidak  terulang  kembali  di  masa yang akan datang. Persetujuan terhadap peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diberikan apabila DPRD telah memeroleh keyakinan dari kepala daerah, bahwa berbagai temuan dari hasil pemeriksaan BPK dan  ketidakefektifan  suatu  kebijakan  tidak  akan  terulang  pada  tahun  yang  akan datang.
Penilaian  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Sebagaimana diketahui  bahwa  pada  awal  tahun,  pemerintah  daerah  menyusun  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  yang  merupakan  dokumen  perencanaan tahunan  daerah  yang  memuat  rencana  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  1  (satu) tahun dan sumber pembiayaan kegiatan tersebut.
Untuk menilai tingkat pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah dalam satu  tahun  anggaran,  diperlukan  analisis  terhadap  laporan  keuangan  daerah. Analisis  tersebut  dimaksudkan  untuk  menjawab  pertanyaan-pertanyaan,  apakah posisi  keuangan  pemerintah  daerah  mengalami  peningkatan  atau  penurunan dibandingkan  dengan  tahun  anggaran  sebelumnya.  Pertanyaan  tersebut  dapat dijawab  dengan  menggunakan  beberapa  metode  analisis  yang  lazim  digunakan untuk menganalisis laporan keuangan.
Menurut  Manduh  M.  Hanafi  dan  Abdul  Halim,  dalam  buku  Analisis  Laporan Keuangan  (2002:63),  laporan  keuangan  adalah  laporan  yang  diharapkan  bisa memberi  informasi  yang  lain,  seperti  industri,  kondisi  ekonomi,  bisa  memberikan gambaran  yang  lebih  baik  mengenai  prospek  dan  risiko  perusahaan  sedangkan menurut  Nanang  Budianas  (2013)  laporan  keuangan  merupakan  hasil  dari  proses akuntansi  yang  menjadi  bahan  informasi  bagi  para  pemakainya  dalam  proses
pengambilan  keputusan,  laporan  keuangan  juga  sebagai  pertanggungjawabanatas akuntabilitas.

## 3.  METODE PENELITIAN
Jenis  data  pada  penelitian  ini  adalah  menggunakan  data  sekunder  yang dikumpulkan berdasarkan hasil opini audit dan Laporan Hasil Pemeriksa (LHP) BPK atas  LKPD  di  Sulawesi  Selatan.  Dengan  teknik  pengumpulan  data  dengan menggunakan metode dokumentasi dan observasi.
Dokumen pada penelitian ini merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu dalam  bentuk  tulisan  misalnya  catatan  harian,  sejarah  kehidupan,  peraturan  dan kebijakan-kebijakan pemerintah.
Adapun  metode  analisis  yang  digunakan  yaitu  metode  analisis  konten  atau content analysis yaitu bagaimana opini audit dan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan.

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Peningkatan  atau  penurunan  opini  LKPD  dapat  dilihat  dari  hasil  opini  audit dalam  standar  badan  pemeriksa  keuangan  Republik  Indonesia  yang  terdiri  4  opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menyatakan bahwa laporan keuangan itu telah disajikan dan diungkapan secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna laporan  keuangan,  Wajar  Dengan  Pengecualian  (WDP)  yang  menyatakan  bahwa laporan  keuangan  kabupaten  itu  telah  disajikan  dan  diungkapkan  secara  wajar dalam semua hal material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang  dikecualikan,  sehingga  informasi  keuangan  dalam  laporan  keuangan  yang tidak  dikecualikan  dalam  opini  pemeriksa  dapat  digunakan  oleh  para  pengguna laporan  keuangan,  opini  Tidak  Wajar  (TW)  menyatakan  bahwa  kabupaten  itu memiliki  laporan  keuangan  yang  tidak  disajikan  dan  diungkapkan  secara  wajar dalam  semua  hal  yang  material,  sehingga  informasi  keuangan  dalam  laporan keuangan  itu  tidak  dapat  digunakan  oleh  para  pengguna  laporan  keuangan,  dan penyataan  menolak  memberikan  opini  atau  Tidak  Memberikan  Pendapat  (TMP) menyatakan bahwa pemeriksaan tidak dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan kabupaten itu bebas dari salah saji material, sehingga informasi keuangan dalam  laporan  keuangan  tidak  dapat  digunakan  oleh  para  pengguna  laporan keuangan.
Tabel 2 Kaitan Opini Audit terhadap Pengungkapan LKPD 2015 No. Kabupaten Opini Audit LKPD 1. Bantaeng 4 9 2. Barru 2 6 3. Bone 4 9 4. Bulukumba 4 9 5. Enrekang 1 5 6. Gowa 4 9 7. Jeneponto 3 7 8. Selayar 3 7
9. Luwu Timur 4 9 10. Luwu Utara 4 9 11. Maros 4 9 12. Pangkep 4 9 13. Pinrang 4 9 14. Sidrap 3 7 15. Sinjai 4 9 16. Soppeng 4 9 17. Takalar 3 7 18. Wajo 4 9 19. Toraja Utara 4 9 20. Tana Toraja 1 5
Berdasarkan  tabel  di  atas  bahwa  opini  audit  pemerintah  kabupaten  yang mendapat  skor  baik  sebanyak  17  kabupaten  yakni  13  kabupaten  yang  mendapat opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 4 yang mendapatkan opini Wajar Dengan  Pengecualian  (WDP)  dan  pada  pengungkapan  laporan  keuangan pemerintah kabupaten 17 kabupaten yang mendapat skor baik.
Peningkatan  kualitas  pelaporan  pemerintah  pusat/daerah  ditunjukkan dengan  peningkatan  opini  BPK  RI  (laporan  keuangan  pemerintah  pusat audited , 2008).  Adanya  kenaikan  persentase  opini  WTP,  secara  umum  menggambarkan adanya perbaikan yang dicapai oleh entitas pemerintahan daerah dalam menyajikan suatu  laporan  keuangan  yang  wajar  merupakan  gambaran  dan  hasil  dari pengelolaan  keuangan  merupakan cermin  bagi  kualitas  pengelolaan  dan  penyajian atas suatu laporan keuangan (buku II IHPS semester 1 tahun 2013).
Jadi  hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  opini  audit  berkaitan  terhadap laporan  keuangan  pemerintah  kabupaten  di  Sulawesi  Selatan  dengan  melihat  skor untuk  opini  audit  yang  baik  sebanyak  17  kabupaten  dan  skor  laporan  keuangan pemerintah kabupaten yang baik 17 kabupaten.

## 5.  KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan sebagai berikut: opini audit dengan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebanyak 13 kabupaten, opini audit WDP (Wajar Dengan Pengecualian) sebanyak 4, opini Tidak Wajar  (TW)  sebanyak  1  kabupaten  dan  opini  Tidak  Memberikan  Pendapat  (TMP) sebanyak  2  kabupaten.  Jadi  opini  yang  baik  sebanyak  17  kabupaten  yakni  13 kabupaten  opini  WTP  dan  4  kabupaten  opini  WDP  pada  pengungkapan  laporan keuangan pemerintah kabupaten.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  opini  audit  sangat  berkaitan  terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah kabupaten di Sulawesi Selatan. Dapat dilihat  dari  skor  opini  audit  dan  pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah kabupaten memiliki skor yang sama yakni 17 kabupaten yang menyatakan penilaian yang baik.
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka  adapun  saran  yang  dapat  diberikan melalui hasil penelitian ini yaitu pertama, memperluas tahun penelitiannya sehingga dapat  lebih  jelas  dan  lebih  jauh  lagi  mengenai  kualitas  pengungkapan  laporan
SIMAK VOL. 18 NO.01 (MEI) 2020, 69-83
keuangan  pemerintah  kabupaten.  Kedua,  menambah  variabel  penelitian  seperti korupsi yang berkekuatan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  S.,  &  Asmara,  J.  A.  (2006).  Perilaku  Oportunistik  Legislatif  dalam Penganggaran  Daerah;  Bukti  Empiris  atas  Aplikasi Agency  theory di  Sektor Publik. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang
Adisasmita, R. (2011). Manajemen Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Graha ilmu.
Aliyah  &  Naha  (2012).  Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan  dan  Aksesibilitas Laporan  Keuangan  Daerah  terhadap  Transparansi  dan  Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Jepara.  Sekolah  Tinggi  Ilmu Ekonomi Nahdiatul Ulama Jepara.
Al  Saees  (2006)  dalam  Ikhsan  2009.  Analisis  Tingkat  Pengungkapan  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Suatu studi Eksploratif pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
Andi Hamzah (2007). Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Ardiyos(2007). Kamus Standar Akuntansi. Citra Harta Prima: Jakarta
Arens,  A.  A.,  Elder,  R.  J.  A.,  &  Beasley,  M.S.  (2003). Auditing  and  Assurance Service: An Intergrated Apporach . Ninth Edition. Prentice Hall. New Jersey
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2013). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester 1 Tahun 2013. Jakarta: BPK RI
Badjuri,  A.  &  E.  Trihapsaria  (2009).  Audit  Kinerja  pada  Sektor  Publik  Pemerintah. http://hardiyantowb.worldpress.com
Budi Mulyono (2006). Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksebilitas Laporan Keuangan  terhadap  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Daerah,  Thesis  S2,  Magister  Akuntansi  UGM  (tidak  dipublikasikan), Yogyakarta.
Galuh,  F.  D.  (2010).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Nilai  Informasi Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  kasus  pada  Pemerintah Kota Padang), Universitas Negeri Padang.
Halim  A.,  dan  Abdullah,  S.  (2006).  Hubungan  dan  Masalah  Keagenan  di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. Jurnal  Akuntansi  Pemerintah, 2(1),  53-64.  Artikel  ini  juga  dimuat  di  blog berikut: http://kelembagaandas.wordpress.com/teori agensiprincipal- agenttheory/abdulhalim-dan-syukri-abdullah
Harry Wolk, James Dodd, Michael Tearney (2004). Accounting theory. Sixth Edition , South-Western .
IAI (2002). Standar Akuntansi Keuangan. Salemba Empat: Jakarta.
IAI (2002). Standar Profesional Akuntan Publik. Salemba Empat: Jakarta.
IHPS BPK Semester 1 (2015)
Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat Audited ,  2008  dan  buku  II  IHPS  Semester  I Tahun 2015.
Lane, J. E. (2000). New Public Management . Routledge, London.
Mansyur Semma (2008). Negara dan Korupsi Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik. Buku Obor: Jakarta.
Mardiasmo (2004). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Revisi. Yogyakarta. Penerbit Andi.
Nanang Budianas (2013). Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan http://nanangbudianas.blogspot.com .
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan.
Renyowijoyo,  M.  (2010).  Akuntansi  Sektor  Publik  Organisasi  Non-Laba.  Jakarta. Mitra Wacana Media.
Riduan  Tobing  &  Nirwana  (2004).  Kamus  Istilah  Akuntansi.  Jakarta:  Atalya  Rileni Sucedo.