## JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PERKAWINAN MELALUI ITSBAT NIKAH
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS IA)

## Zainuddin
Email: zainuddin.zainuddin@umi.ac.id
Nur Jaya Email: nurjaya.nurjaya@umi.ac.id Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

## Abstrak
Salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat yang  belum  mempunyai  akta  nikah  melalui  itsbat  nikah  yang  tentunya  memiliki aspek  positif  dalam  memudahkan  masyarakat  mencatatkan  kembali  perkawinan yang  telah  dilangsungkan.  Kedudukan  itsbat  nikah  dalam  peraturan  perundang- undangan  perkawinan  memberi  dasar  adanya  kepastian  hukum  bagi  perkawinan yang  tidak  dicatat.  Perkawinan  yang  tidak  dicatat  mesti  dilakukan  penetapan secara  administratif  melalui  lembaga  itsbat  nikah.  Kepastian  hukum  itsbat  nikah terhadap status  anak dan harta perkawinan merupakan sarana untuk  menegakkan perlindungan  harta,  dengan  itsbat  nikah  yang  berkonsekuensi  diakuinya pernikahan  secarah  hukum  formal,  maka  secara  otomatis  status  anak  dan  harta perkawinan  menjadi  diakui,  sehingga  kepemilikan  harta  dan  hak-hak  lain  yang berkaitan dapat terpelihara.
Kata Kunci: Kepastian Hukum; Perkawinan; Itsbat Nikah

## Abstract
One of the government's efforts in providing services to people who do not have a marriage  certificate  through  “itsbat  nikah”  has  a  positive  aspect  in  facilitating the public to re-register the marriage that has taken place. The position of “itsbat nikah” in marriage law provides the basis for legal certainty for marriages that are  not  recorded.  Marriage  that  is  not  recorded  must  be  determined administratively  through  the  marriage  institution.  Legal  certainty  of  “itsbat nikah”  to  the  status  of  the  child  and  marriage  property  is  a  means  to  enforce property  protection,  with  its  “itsbat  nikah”  consequently  the  recognition  of marriage  as  a  formal  law,  the  status  of  the  child  and  marriage  property  will automatically be recognized, so that the ownership of property and other related rights can be maintained.
Keywords: Legal Certainty, Marriage, Itsbat Nikah

## A. Latar Belakang Masalah
Islam  merupakan  agama  yang sempurna  yang  mengatur  segala
aspek manusia dengan tujuan
memelihara  dan  melindungi  agama, jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta
benda. 1 Setiap sisi kehidupan manusia terdapat aturan tertentu yang pada  dasarnya  peraturan  tersebut
1 Zainuddin, “Restorative Justice Concept on Jarimah  Qishas  in  Islamic  Criminal  Law”, Jurnal  Dinamika  Hukum, Vol.  17,  No.  3,
September 2017, hlm. 335-341.
untuk  kebaikan  manusia  itu  sendiri,
diantaranya pernikahan. Secara
fitrah, manusia akan mencintai lawan jenisnya  dan  ingin  meneruskan
keturunanannya.  Oleh  karena  itulah, Allah SWT mensyariatkan pernikahan yang menghalalkan hubungan  biologis  antara  laki-laki dan  perempuan  yang  tidak  ada hubungan  mahram,  sehingga  terjadi hak  dan  kewajiban  antara  kedua belah  pihak.  Dasar  di  syari'atkannya pernikahan ialah sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 282.
Oleh karena itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 pada
hakikatnya berkewajiban mem-
berikan perlindungan dan pengakuan terhadap  penentuan  status  pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa  penting  yang  dialami  oleh penduduk  Indonesia  yang  berada  di dalam  dan/atau  di  luar  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan,  Konsideran,  Huruf
[a]).  Salah  satu  peristiwa  hukum
yang penting untuk diberikan perlindungan  oleh  Negara  adalah peristiwa perkawinan setiap warganya.
Salah  satu  upaya  pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada  masyarakat  yang  belum mempunyai  akta  nikah,  itsbat  nikah tentunya  memiliki  aspek  positif dalam memudahkan masyarakat mencatatkan  kembali  perkawianan yang telah dilangsungkan.
Kedudukan  itsbat  nikah  ini  sendiri telah  mendapat  pengakuan  dengan dibuktikan  adanya  regulasi  hukum, seperti  dalam  bunyi  Pasal  7  ayat  (2) dan  ayat  (3)  Instruksi  Presiden (Inpres)  Nomor  1  Tahun  1991 tentang  Kompilasi  Hukum  Islam, yang menyatakan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama.  Itsbat  nikah  tersebut  dapat diajukan atas beberapa alasan, diantaranya  yaitu  karena  hilangnya akta  nikah,  dan  karena  ada  keraguan mengenai  sah  tidaknya  salah  satu syarat perkawinan. 2
Pengaturan  mengenai  itsbat
2 Khairuddin & Julianda,“Pelaksanaan Itsbat Nikah  Keliling  dan  Dampaknya  terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten  Bireuen)”. Samarah:  Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam , Vol. 1, No. 2 Juli-Desember 2017, hlm. 319-351.
nikah secara tegas diatur dalam Pasal 7  Ayat  (2),  (3)  dan  Ayat  (4)  Inpres Nomor  1  Tahun  1991  tentang Kompilasi  Hukum  Islam.  Kemudian jika  dicermati,  ketika  dihubungkan pelaksanaan  antara  Undang-Undang Perkawinan  yaitu  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  (UU  No.  1 Tahun  1974)  dengan  Kompilasi Hukum  Islam,  maka  akan  didapat beberapa  kelemahan.  Pasal  7  Ayat
(3d) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa, “itsbat nikah yang diajukan  ke  Pengadilan  Agama terbatas  ketika  adanya  perkawinan yang  terjadi  sebelum  berlakunya Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974". Artinya  jika  mengacu  kepada Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) dalam Pasal 7 Ayat (3d) dan Undang- Undang Perkawinan ketika seseorang menikah  sebelum  adanya  Undang-
Undang Perkawinan tersebut (sebelum tahun 1974) maka diperkenankan untuk melakukan itsbat nikah.
Perkawinan  yang  dicatatkan oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN) Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan akan  diterbitkan  Akta  Nikah  atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif
(yang melahirkan)
perkawinan.  Tanpa  akta  perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan. Sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akta nikah dan  pencatatan  perkawinan  bukan satu-satunya  alat  bukti  keberadaan atau  keabsahan  perkawinan,  karena itu,  walaupun  sebagai  alat  bukti tetapi  bukan  sebagai  alat  bukti  yang menentukan sahnya perkawinan, karena  hukum  perkawinan  agamalah yang  menentukan  keberadaan  dan keabsahan perkawinan. Fungsi pencatatan perkawinan pada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama  bagi  pasangan  suami  istri yang  beragama  Islam  adalah  untuk menjamin  ketertiban  hukum  (legal order). 3
Itsbat  nikah  yang  menjadi solusi  untuk  pemecahan  masalah bagi perkawinan yang tidak tercatatkan  juga  bisa  menjadi  celah bagi  mereka  para  pasangan  yang telah lebih dulu melaksanakan perkawinan tanpa mematuhi peraturan  yang  berlaku  untuk  bisa
3 Tioma  R.  Hariandja  &  Supianto, “Efektivitas  Pelaksanaan  Itsbat  Nikah Terhadap Kepastian Hukum Status Perkawinan  dan  Hak  Anak  di  Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember”. Jurnal Rechtens ,  Vol.  5,  No.  2,  Desember  2016, hlm.  82-98.
mendapatkan  status  hukum  bagi perkawinannya tersebut. Dengan kata lain  itsbat  nikah  bisa  menjadi  pisau bermata  dua  dimana  salah  satu sisinya sebagai solusi untuk permasalahan  ini  dan  di  sisi  yang lainnya  bisa  menjadi  jalan  pintas bagi  mereka  yang  sebelumnya  telah melaksanakan perkawinan yang ilegal  secara  hukum  agar  bisa mendapatkan  kepastian  hukum  dan menjadikan  perkawinannya  tersebut legal atau sah menurut hukum.
Itsbat  nikah  merupakan  upaya
untuk melegalisasikan suatu perkawinan melalui penetapan hakim suatu pengadilan agama. Itsbat nikah dilakukan dengan berbagai motif dan alasan  misalnya  karena  perkawinan yang  dilakukan  sebelumnya  hanya dilakukan  berdasarkan  hukum  Islam saja  dan  tidak  dicatatkan  ke  Kantor Urusan  Agama  yang  sering  dikenal denga nikah siri atau nikah di bawah tangan. 4 Fenomena  perkawinan  di bawah  tangan  sering  kali  ditemui  di masyarakat  tidak  terkecuali  di  Kota Makassar
Berdasarkan  uraian  di  atas
4 Riswan  Munthe  &  Sri  Hidayani,  “Kajian Yuridis  Permohonan  Itsbat  Nikah  pada
Pengadilan Agama Medan”, Jurnal
Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial ,  Vol. 9, No. 2, 2017, hlm. 121-132.
maka
penulis mengangkat pemansalahan adalah bagaimana jaminan kepastian hukum perkawinan  melalui  itsbat  nikah  di Pengadilan  Agama  Makassar  Kelas IA? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui  dan  menganalisis mengenai  jaminan  kepastian  hukum perkawinan  melalui  itsbat  nikah  di Pengadilan  Agama  Makassar  Kelas IA

## B. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian normatif empiris.  Penelitian  hukum  normatif- empiris  ( applied  law  research ), menggunakan  studi  kasus  hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum yang pokok kajiannya  adalah  pelaksaan  atau implementasi ketentuan hukum positif  secara  faktual  pada  setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam  masyakarat  guna  mencapai tujuan yang telak ditentukan. Penelitian  hukum  normatif-empiris (terapan)  bermula  dari  ketentuan hukum positif tertulis yang
diberlakukan  pada  peristiwa  hukum in concreto dalam masyarakat 5
Penelitian  empiris  dilakukan dengan  meneliti  secara  langsung  ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang- undangan  atau  aturan  hukum  yang berkaitan  dengan  pelaksanaan  itsbat nikah,  serta  melakukan  wawancara dengan  beberapa  pihak  yang  terkait yang  dianggap  dapat  memberikan informasi mengenai pelaksanaan itsbat nikah.
Dalam  penelitian  ini  peneliti memilih  lokasi  penelitian  yaitu  di kota Makassar tepatnya di Pengadilan  Agama  Makassar  selaku
lembaga yang terkait dalam menangani permasalahan itsbat nikah serta  selaku  lembaga  yang  telah melaksanakan  itsbat  nikah.  Untuk mendapatkan  data  yang  akurat, penulis  menetapkan  data  selama  3 tahun yaitu data tahun 2015 – 2017.
Dalam  penyusunan  penelitian ini,  peneliti  menggunakan  2  (dua) jenis  data,  yaitu:  data  primer,  yaitu data  yang  diperoleh  secara  langsung di  lapangan  meliputi  wawancara hakim  serta  berkas-berkas  penetapan
5 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian  Hukum ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, hlm. 52.
itsbat  nikah    yang  diperoleh  dari Pengadilan  Agama  Makassar  Kelas 1A.  Data  sekunder,  yaitu  data  yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu, seperti peraturan perundang- undangan, buku-buku hukum, berkas perkara/putusan Pengadilan dan literatur  atau  bahan  bacaan  lainnya yang  erat  kaitannya  dengan  objek pembahasan dalam penelitian ini.
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam penyusunan  penelitian  ini  yaitu: metode  penelitian  pustaka  ( Library Research) dengan  jalan  menelaah beberapa  referensi  hukum  yang berkenaan  dengan  materi  yang  akan diteliti.  Metode  penelitian  lapangan ( Field Research) dengan
mengumpulkan data primer
melaluiteknik  wawancara  langsung dengan  pihak  yang  terkait  dengan masalah yang dibahas, yaitu Panitera dan Hakim Pengadilan Agama Makassar  Kelas  1A.  Data  yang diperoleh,  baik  data  primer  maupun data  sekunder,  dianalisis  dengan teknik  kualitatif  kemudian  disajikan secara  normatif  deskriptif  yaitu menjelaskan, menguraikan, dan
menggambarkan sesuai dengan
permasalahan  yang  erat  kaitannya
dengan penelitian ini untuk selanjutnya  ditarik  menjadi  suatu kesimpulan. C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Itsbat nikah berasal dari
Bahasa  Arab  yang  terdiri  dari  itsbat dan  nikah.  Kata  itsbat  berasal  dari Bahasa Arab yaitu penetapan, penyungguhan, penentuan.
Mengitsbat  artinya  menyungguhkan, menentukan  (kebenaran  sesuatu). Sedangkan menurut fiqh nikah secara bahasa  artinya  bersenggama  atau bercampur.  Para  ulama  ahli  fiqh berbeda  pendapat  tentang  makna nikah,  namun  secara  keseluruhan dapat  disimpulkan  bahwa  nikah menurut  ahli  fiqh  berarti  akad  nikah yang  ditetapkan  oleh  syara'  bahwa seorang  suami  dapat  memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya. Jadi pada dasarnya itsbat  nikah  adalah  penetapan  atas perkawinan seorang pria dan seorang wanita  sebagai  suami  istri  yang sudah  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan agama Islam yaitu memenuhi  rukun  dan  syarat  nikah. Tetapi  pernikahan  tersebut  terjadi
pada  masa  lampau  tidak  dicatatkan kepada  pejabat  yang  berwenang, dalam  hal  ini  pejabat  Kantor  Urusan Agama  yaitu  Pegawai  Pencatat Nikah (PPN) 6 .
Itsbat nikah merupakan perkara yang  bersifat  permohonan.  Surat permohonan ialah suatu permohonan yang  didalamnya  berisi  tuntutan  hak perdata  oleh  satu pihak yang berkepentingan  terhadap  suatu  hal yang  tidak  mengandung  sengketa, sehingga  badan  peradilan yang mengadili  dapat  dianggap  sebagai suatu  proses  peradilan  yang  bukan sebenarnya.
Prosedur  permohonan  sama dengan prosedur gugatan, diproses di Kepaniteraan  Permohonan.  Perkara itsbat  nikah  di  Pengadilan  Agama Makassar hampir ada setiap tahunnya,  hal  ini  mengisyaratkan bahwa ternyata masih banyak masyarakat  yang  tidak  mencatatkan pernikahan  dan  atau  terjadi  kealpaan /kelalaian  dari  pihak  PPN  dalam mencatat  suatu  pernikahan.  Adapun perkara  itsbat  nikah  dalam  3  tahun
6 Zainuddin  dan  Afwan  Zainuddin,  2017 , Kepastian  Hukum  Perkawinan  Siri  dan Permasalahannya  Ditinjau  dari  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974 ,  Deepublish, Sleman, hlm. 65.
terakhir  dalam  periode  Tahun  2015, 2016 dan 2017 sebagai berikut:
Tabel 1 Jumlah Perkara Permohonan Itsbat
Nikah Yang Diterima
Sejak 2015 – 2017 di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A N O . Tahun Perka ra Jumlah perkar a Persent ase (%) 1. 2015 462 39,90 2. 2016 377 32,56 3. 2017 319 27,54 Jumlah 1158 100 Sumber :  Laporan  Rekapitulasi  Perkara Itsbat  Nikah  di  Kantor  PA  Makassar
Kelas IA, 2018
Berdasarkan data di atas menunjukkan  bahwa  jumlah  perkara itsbat  nikah  yang  diterima  oleh Pengadilan  Agama  Makassar  Kelas 1A  sejak  2015  –  2017  itu  adalah 1158  Perkara.  Persentase  perkara itsbat  nikah  yang  paling  banyak masuk  adalah  pada  tahun  2015 sebanyak  462  atau  sebesar  39,90%. Kemudian pada tahun 2016 sebanyak 377  atau  sebesar  32,56%.  Dan terakhir  pada  tahun  2017  sebanyak 319  atau  sebesar  27,54%.  Dan  dari data  itu  juga  menunjukkan  bahwa  3 tahun terakhir jumlah perkara permohonan  istbat  nikah  mengalami penurunan. Penurunan jumlah perkara  itsbat  nikah  di  Pengadilan Agama  Makassar  disebabkan  karena adanya  kesadaran  masyarakat  untuk
melegalkan  perkawinan  siri  dan kesadaran  akan  pentingnya  akta perkawinan untuk mengurus dokumen  penting  baik  untuk  pelaku itsbat nikah maupun untuk anak-anak mereka.
Tabel 2 Jumlah Perkara Permohonan Itsbat
Nikah  yang Dikabulkan
Sejak Tahun 2015 – 2017 di Pengadilan
Agama Makassar Kelas 1A NO. Tahun Perkara Jumlah perkara Persentase (%) 1. 2015 412 40,43 2. 2016 325 31,89 3. 2017 282 27,68 Jumlah 1019 100 Sumber : Laporan Rekapitulasi Perkara
Itsbat Nikah di Kantor PA Makassar Kelas IA, 2018
Data  di  atas  menunjukkan bahwa  jumlah  perkara  permohonan itsbat nikah sejak tahun 2015 – 2017 yang  dikabulkan  oleh  Pengadilan Agama  Makassar  Kelas  1A  adalah sebanyak  1019  Perkara.  Sedangkan tahun yang jumlah perkara permohonan  yang  paling  banyak dikabulkan  adalah  pada  tahun  2015 sebanyak  412  atau  sebesar  40,43%. Pada  tahun  2015  sebanyak  325  atau sebesar  31,89%.  Dan  terakhir  pada tahun  2017  sebanyak  282  atau sebesar  27,68%.  Data  juga  di  atas menunjukkan  bahwa  sejak  3  tahun terakhir  yang  dikabulkan  perkara permohonan itsbat nikah di
Pengadilan  Agama  Makassar  Kelas 1A juga mengalami penurunan.
Hal  ini  disebabkan  karena dalam proses persidangan ada syarat- syarat  yang  tidak  bisa  dibuktikan sehingga  perkara  tersebut    tidak dikabulkan.
Tabel 3 Jumlah Perkara Permohonan Itsbat Nikah  yang tidak dikabulkan Sejak Tahun 2015 – 2017 di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A NO. Tahun Perkara Jumlah perkara Persentase (%) 1. 2015 50 35,97 2. 2016 52 37,41 3. 2017 37 26,61 Jumlah 139 100 Sumber : Laporan Rekapitulasi Perkara Itsbat Nikah di Kantor PA Makassar Kelas IA, 2018 Berdasarkan data
diatas menunjukkan  bahwa  jumlah  perkara permohonan  itsbat  nikah  sejak  tahun 2015  –  2017  yang  tidak  dikabulkan oleh  Pengadilan  Agama  Makassar Kelas  1A  adalah  adalah  sebanyak 139  perkara.  Tahun  yang  jumlah perkara  permohonan  Itsbat  nikah yang paling banyak tidak dikabulkan adalah pada tahun 2016 sebanyak 52 atau  sebesar  35,97%.  Sedangkan pada  tahun  2015  sebanyak  50  atau sebesar  37,41%.  Dan  terakhir  pada tahun 2017 sebanyak 37 atau sebesar 26,61%. Dari data di atas
menunjukkan bahwa perkara
permohonan  itsbat  nikah  yang  tidak dikabulkan  di  Pengadilan  Agama Makassar  mengalami  fluktuasi.  Hal ini  disebabkan  dalam  permohonan itsbat  nikah  yang  ditolak,  para pemohon  tidak  dapat  membuktikan pada saat persidangan yaitu keterangan  dari  saksi  dan  alat  bukti seperti  kartu  keluarga,  selain  itu dipengaruhi oleh faktor seperti proses administrasinya, legal
standing (kedudukan hukum), domisili  para  pemohon,  yuridiksi Pengadilan  Agama  dilihat  dari  KTP para  pemohon  dan  alasan  atau kepentingan para pemohon.
Untuk  mendukung  data  di  atas berdasarkan hasil wawancara dengan Syahidal,  Hakim  Pengadilan  Agama Makassar bahwa:
"...Permohonan  Itsbat  nikah yang  ditolak  oleh  Pengadilan Agama  Makassar  disebabkan karena tidak bisa menunjukkan alat bukti berupa Kartu Keluarga (KK) atau bukti yang lain diperlukan. Biasanya Perkara permohonan Itsbat Nikah  ditolak  karena  pemohon tidak dapat menghadirkan saksi, harus ada alat bukti serta dilihat dari domisili dan yuridiksi dari pengadilan Agama 7
7 Syahidal,  Hakim  Pengadilan  Agama Makassar, wawancara ,  tanggal  21  Pebruari 2018 di Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.
Selain  alat  bukti,  faktor  yang menyebabkan  perkara  permohonan itsbat  nikah  tidak  dikabulkan  adalah saksi.  Terdapat  berbagai  alasan
pemohon dalam mengajukan
permohonan  itsbat  nikah.  Salah  satu dari  alasan  tersebut  yaitu  untuk
membuat akta kelahiran guna mengurus pembagian warisan. Sebagai  contoh  yaitu  Penetapan Pengadilan  Agama  Makassar  Kelas 1A dengan Nomor: 0245/Pdt.P/2017/PA.Mks, Dalam penetapan  tersebut  hakim  telah mengabulkan  permohonan  pemohon untuk mengitsbatkan pernikahan ayah  dan  ibu  pemohon.  Itsbat  nikah tersebut  bertujuan  untuk  mengurus pembuatan  akta  kelahiran  yang memerlukan  bukti  pernikahan  ayah dan ibu pemohon, sedangkan pemohon  tidak  mempunyai  bukti tersebut dikarenakan pernikahan terjadi  sebelum  UU  No.  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  dan  belum dicatatkan ke Petugas Pencatat Nikah. Namun,  karena pertimbangan hukum, alat bukti yang diajukan, dan keterangan saksi-saksi akhirnya hakim  mengabulkan  permohonan pemohon untuk mengitsbatkan pernikahan ayah dan ibu pemohon.
Hal ini berdasarkan wawancara dengan  Syahidal,  Selaku  Hakim Pengadilan  Agama  Makassar  Kelas 1A, bahwa:
“…Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan  Agama  Makassar Kelas  1A  tetap  ada  setiap tahunnya,  hal  ini  disebabkan masih adanya anak yang belum mendapatkan  akta  kelahiran dan juga masih adanya permohonan istbat nikah melalui  nikah  massal  yang belum di itsbatkan dikarenakan kurangnya  dana  dan  efisiensi waktu  dari  pengadilan  Agama Makassar Kelas 1A 8
Selain  itu  juga  Pengadilan
Agama Makassar Kelas 1A
melaksanakan  2  jenis  itsbat  nikah yaitu  itsbat  nikah  biasa  dan  itsbat nikah  massal.  Dimana  itsbat  nikah biasa, langsung didaftarkan ke pengadilan yang membutuhkan proses yang panjang  dan waktu yang lama  untuk  persidangan  sedangkan itsbat  nikah  massal,  prosesnya  cepat tanpa  menunggu  waktu  yang  lama untuk persidangan.
Hal  ini  berdasarkan  dengan Hasanuddin, selaku Hakim Pengadilan  Agama  Makassar  Kelas 1A, sebagai berikut:
8 Syahidal,  Hakim  Pengadilan  Agama Makassar, wawancara ,  tanggal  21  Pebruari 2018 di Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas IA.
“…Itsbat Nikah yang dilakukan  atau  dilaksanakan  di Pengadilan  Agama  Makassar Kelas  1A  ada  2  jenis  yaitu itsbat  nikah  biasa  dan  itsbat nikah massal. Dimana pelaksanaan  istbat  nikah  biasa, pemohon mengajukan langsung  ke  pengadilan  yang mana  harus  melalui  proses yang panjang untuk persidangan  dan  penetapannya mesti menunggu 14 hari sedangkan  itsbat  nikah  massal tidak  perlu  menunggu  proses persidangan  yang  panjang  dan penetapannya  langsung  jadi pada  hari  itu  juga  si  pemohon disidangkan. 9 Sementara itu, hasil Wawancara  dengan  Hj.  Fitriani selaku  Panitera  Muda  permohonan Pengadilan  Agama  Makassar  Kelas
1A juga menambahkan terkait
dengan pertanyaan bagaimana
pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan  Agama  Makassar  Kelas 1A, beliau menyatakan bahwa: “…Permohonan  itsbat  nikah yang bersifat voluntair, sebelum Majelis Hakim menetapkan  hari  sidang.  Pada saat sidang akan ada pemeriksaan jika pemohon dan termohon  hadir,  maka  tahap persidangan  dimulai  dengan memeriksa identitas para
pihak, para pihak tidak
9 Hasanuddin,  Hakim  Pengadilan  Agama Makassar, wawancara ,  tanggal  22  Pebruari 2018 di Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.
diwajibkan melaksanakan proses  mediasi  karena  perkara permohonan itsbat nikah. Selanjutnya tahapan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan identitas para pihak, surat  permohonan, saksi dan  bukti.  Tahapan  sidang berikutnya  adalah  musyawarah Majelis Hakim dan pertimbangan  Majelis  Hakim dan terakhir membacakan penetapan, akan tetapi ada juga permohonan yang bersifat kontensius  jika  ada  pihak  ada yang keberatan terhadap permohonan terebut. 10
Berdasarkan  hasil  wawancara peneliti  dengan  para  narasumber, peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan  Agama  Makassar  Kelas
1A sesuai Pedoman Teknis
Administrasi  dan  Teknik  Peradilan Agama  Buku  II  edisi  Revisi  2013 yang prosedur atau proses pengajuan permohonan  perkara  itsbat  nikah  di Pengadilan  Agama  Makassar  Kelas 1A.  Pertama,  mendaftar  ke  Kantor Pengadilan Agama, membayar Panjar Biaya  Perkara,  menunggu  Panggilan Sidang  dari  Pengadilan,  menghadiri Persidangan, putusan/penetapan Pengadilan.
10 Hj.  Fitriani,  Panitera  Muda  Pengadilan Agama  Makassar, wawancara ,  tanggal  21 Pebruari  2018  di  Kantor  Pengadilan  Agama Makassar Kelas 1A.
Alasan  pengajuan  itsbat  nikah dapat dilakukan diluar dari ketentuan yang  diatur  oleh  Undang-Undang Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum
Islam dengan tujuan untuk kemaslahatan  Umat  sesuai  asas kemanfaatan, kepastian serta keadilan. Itsbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama karena pertimbangan mashlahah bagi umat  Islam.  Itsbat  nikah  sangat bermanfaat  bagi  umat  Islam  untuk mengurus  dan  mendapatkan  hak- haknya  yang  berupa  surat-surat  atau dokumen  pribadi  yang  dibutuhkan dari  instansi  yang  berwenang  serta memberikan  jaminan  perlindungan kepastian  hukum  terhadap  masing- masing pasangan suami istri.
Dalam  hubungannya  dengan hal  di  atas,  dewasa  ini  permohonan itsbat  nikah  yang  diajukan  ke Pengadilan  Agama  dengan  berbagai alasan,  pada  umumnya  perkawinan yang  dilaksanakan  pasca  berlakunya UU  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan. Pengadilan Agama
selama ini menerima, memeriksa dan memberikan  penetapan  permohonan itsbat  nikah  terhadap  perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya  UU  No.  1  Tahun  1974  -
kecuali  untuk  kepentingan  mengurus perceraian, karena akta nikah hilang, dan  sebagainya  –  menyimpang  dari ketentuan perundang-undangan (Pasal  49  Ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama  dan  penjelasannya).  Namun oleh  karena  itsbat  nikah  sangat dibutuhkan  oleh  masyarakat,  maka hakim Pengadilan Agama melakukan “ijtihad” dengan menyimpangi tersebut, kemudian mengabulkan permohonan itsbat nikah berdasarkan ketentuan  Pasal  7  Ayat  (3)  huruf  e Kompilasi  Hukum  Islam.  Apabila perkawinan  yang  dimohonkan  untuk diitsbatkan  itu  tidak  ada  halangan perkawinan  sebagaimana  diatur  di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka
Pengadilan Agama akan mengabulkan
permohonan  itsbat  nikah  meskipun perkawinan  itu  dilaksanakan  pasca berlakunya  UU  No.  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan. Padahal,
Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak termasuk  dalam  hierarki  Peraturan Perundang-Undangan yang
disebutkan  dalam  Pasal  7  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2004
tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.   Oleh  karena itu,  penetapan  itsbat  nikah  oleh Pengadilan  Agama  tersebut,  tidak lebih  hanya  sebagai  kebijakan  untuk mengisi  kekosongan  hukum  yang mengatur tentang itsbat nikah
terhadap perkawinan yang dilaksanakan  pasca  berlakunya  UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Eksistensi  kepastian  hukum istbat nikah terhadap status perkawinan dalam hubungannya dengan  pencatatan  perkawinan  dapat ditinjau  dengan  putusan  Mahkamah Konstitusi  atas  permohonan  judicial review  UU  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan.  Pemohon  I adalah  Hj.  Aisyah  Mochtar  alias Machica  binti  H.  Mochtar  Ibrahim dan  Pemohon  II  adalah  Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono. 11
Pada dasarnya pelaksanaan itsbat diperuntukkan pada hal
11 Asasriwarni,  “Kepastian  Hukum  "Itsbat Nikah"  Terhadap  Status  Perkawinan,  Anak dan  Harta  Perkawinan”,  diambil  dari http://www.nu.or.id/post/read/38146/ kepastian-hukum-quotitsbat-nikahquot- terhadap-status-perkawinan-anak-dan-harta- perkawinan, Diakses 9 September 2018.
tertentu  saja  seperti  yang  telah dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1), (2), dan  (3)  Kompilasi  Hukum  Islam. Namun fakta di lapangan
menunjukkan  banyaknya  perkara itsbat nikah yang masuk di lingkungan  Peradilan  Agama  diluar ketentuan perundang-undangan.
Permohonan itsbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama oleh mereka yang tidak
dapat membuktikan perkawinannya  dengan  akta  nikah yang  dikeluarkan  oleh  Pegawai Pencatat  Nikah karena tidak tercatat. Permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon, oleh Pengadilan  Agama  akan  diproses sesuai ketentuan hukum acara. Dalam buku Pedoman Teknis
Administrasi  dan  Teknis  Peradilan
Agama  2008  yang  diterbitkan  oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa  Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan
permohonan  itsbat  nikah,  sepanjang perkawinan yang
telah dilangsungkan  memenuhi  syarat  dan rukun nikah secara syariat  Islam dan perkawinan tersebut  tidak melanggar larangan  perkawinan  yang  diatur dalam  Pasal  8  s/d  Pasal  10  Undang- UU  No.  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  39
s/d  Pasal  44  Kompilasi  Hukum Islam”.
Itsbat  nikah  sebagai  terobosan hukum  untuk  menetapkan  sahnya
perkawinan secara realitas dibutuhkan,  dan  bahkan  penting menurut berbagai pihak. Paling tidak ada  dua  pola  landasan  penemuan hukum  baru  yang  progresif:  1) Metode  penemuan  hukum  bersifat visioner  (ius  constituendum)  dengan melihat fakta hukum untuk dirumuskan  dalam  materi  hukum untuk  kepentingan  masa  depan  dan dalam  jangka  panjang;  2)  Pasal  5 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  yang  berbunyi:  hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam  masyarakat;  3)  Pasal  56  Ayat 1  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun
2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1989  tentang  Peradilan  Agama, berbunyi:  “Pengadilan  tidak  boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang
diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak  atau  kurang  jelas,  melainkan wajib memeriksa dan memutusnya;”.
Misalnya,  bagi  pasangan  yang  tidak mampu mencatatkan perkawinan karena  biaya  pencatatan  perkawinan yang  harus  dibayarkan  berpuluh  kali lipat dari tarif resmi Negara 12
Dikeluarkannya Penetapan Itsbat  Nikah,  maka  anak  yang  lahir dalam  perkawinan  (anak  yang  lahir dalam  batas  minimal  kandungan setelah  akad  nikah)  atau  anak  yang lahir  akibat  perkawinan  (anak  yang lahir dalam batas maksimal kandungan setelah perkawinan putus) yang sah atau telah dinyatakan sah  melalui  itsbat  nikah,  dengan sendirinya merupakan anak yang sah dan  suami  istri  yang  perkawinannya telah  disahkan  tadi,  sejak  tanggal perkawinan  sesuai  dengan  itsbat nikah  tersebut.  Hubungan  anak-anak tersebut  dengan orang tuanya  (suami istri  yang  telah  dinyatakan  sah dengan  itsbat  nikah)  memunculkan hak  dan  kewajiban  antara  orang  tua dengan  anak  sesuai  perundang- undangan  seperti  diatur  dalam  Pasal 45  s/d  Pasal  49  UU  No.  1  Tahun 1974  dan  Pasal  77  s/d  Pasal  84 Kompilasi Hukum Islam.
Sebagaimana
wawancara
12 Ninik  Rahayu,  “Politik  Hukum  Itsbat Nikah” Musâwa ,  Vol.  12,  No.  2,  Juli  2013, hlm. 279-294.
dengan Syahidal, mengenai kepastian hukum  itsbat  nikah  terhadap  status anak, beliau menyatakan bahwa:
"…Kalau  itsbat  nikah  terpadu cepat  prosesnya kalau idealnya hari  itu  putus  hari  itu  juga terbit  buku  nikahnya,  Kalau terkait  anak  hari  itu  bisa diperoleh  akta  kelahirannya sedangkan itsbat nikah biasa di proses  di  pengadilan  harus melalui persidangan yang normal, kalau terbukti dilakukan penetapan, berdasarkan penetapan itu harus ditindak lanjuti ke  KUA untuk menjadi landasan hukum diterbitkanya akta nikah, begitu sudah  ada  akta  nikah  secara normatif sudah ada bukti pernikahan  yang  sah  dan  itu juga bisa memberikan kepastian  hukum  mengenai sahnya  anak-anak  yang  lahir dalam  pernikahan  itu  dan  anak itu berlaku surut terhadap istbat nikah terbeut…" 13 Pernyataan  diatas  didukung oleh wawancara dengan Hasanduddin, selaku Hakim Pengadilan  Agama  Makassar  Kelas 1A, bahwa:
"…Setelah  adanya  penetapan maka  pernikahannya  sah  sejak awal  artinya  secara  Hukum Islam  sah,  yang  disahkan perkawinan  tetapi  tidak  ada buku nikah makanya Penetapan
13 Syahidal,  Hakim  Pengadilan  Agama Makassar, wawancara ,  tanggal  21  Februari 2018 di Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas IA.
Istbat  Nikah  menjadi  bukti diterbitkannya  Akta  Nikah  di KUA,  harus  ditindak  lanjuti penetapan  tersebut,  mengenai Anak itu berlaku surut…" 14
Anak-anak  yang  lahir  sebelum /kurang dan batas minimal kandungan atau anak-anak yang lahir setelah  /lebih  dan  batas  maksimal kandungan  merupakan  anak-anak yang  tidak  sah  (anak  luar  kawin). Mereka hanya mempunyai hubungan perdata  /hubungan  nasab  dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat  (1)  UU  No.  1  Tahun  1974    jo Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia). Anak-anak  tersebut  tidak mempunyai hubungan nasab/
hubungan  perdata  dengan  laki-laki yang menyebabkan kelahiran mereka. Dilihat dari alasan pengajuan itsbat nikah,  alasan utama para pemohon
mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan  Agama  adalah  dalam rangka  mengurusan  akta  kelahiran anak-anak  mereka  di  samping  untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan para pemohon itu sendiri.  Ini  berarti  para  orang  tua
14 Hasanuddin,  Hakim  Pengadilan  Agama Makassar, wawancara ,  tanggal  22  Pebruari 2018 di Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas IA.
(ayah-ibu)  ingin  memperjelas  status anak-anak  mereka  yang  lahir  dari perkawinan  yang  tidak  tercatat  atau tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama  Kecamatan. Anak-anak  yang lahir  dari  perkawinan  yang  tidak tercatat/dicatatkan, pada akta kelahiran  yang  dikeluarkan  oleh Kantor  Catatan  Sipil  hanya  akan mencantumkan  nama  ibunya  sama dengan  akta  kelahiran  anak-anak yang lahir di luar nikah. Konsekuensi hukumnya,  kalau  anak  perempuan ayahnya  tidak  dapat  menjadi  wali nikah  apabila  akan  menikah  karena mereka  hanya  dinisbahkan  kepada ibunya  dan/atau  keluarga  ibunya, sehingga  secara  yuridis  mereka hanya  akan  menjadi  ahli  waris  dan mewarisi  harta  peninggalan  ibunya apabila  ibunya  telah  meninggal dunia,  sedangkan  kepada  ayahnya sulit  untuk  menjadi  ahli  waris  dan mewarisi  harta  ayahnya  karena secara yuridis tidak ada bukti otentik bahwa ia anak ayahnya. Terlebih lagi apabila  ayahnya  memiliki  anak  lain dari  isteri  yang  dikawini  atau dinikahi  secara  sah  dan  dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah.
Penetapan itsbat nikah oleh
Pengadilan Agama antara lain bertujuan untuk memberikan
perlindungan  terhadap  anak-anak yang  lahir  dari  perkawinan  yang tidak tercatat/dicatatkan.
Sebagaimana wawancara dengan  Safar  Arfah  selaku  Panitera Muda  Pengadilan  Agama  Makassar Kelas  1A,  terkait  status  anak  dari istbat nikah tersebut, beliau menyatakan bahwa:
"…logikanya  pernikahan  itu sah  secara  agama    namun menurut  hukum  tidak  sah sehingga  anaknya  sah  secara Agama  tetapi  menurut  hukum tidak  sah,  kalau  mau  anaknya sah, ya harus melalui permohonan Istbat Nikah…" 15
Itsbat  nikah  oleh  Pengadilan Agama oleh para pemohon digunakan sebagai alas hukum untuk mencatatkan  perkawinannya  pada Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor Urusan  Agama  Kecamatan,  dan Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan akan  mengeluarkan  buku  kutipan akta  nikah  sebagai  bukti  otentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat,  untuk  selanjutnya  buku kutipan akta nikah itu akan
15 Safar  Arfah,  Panitera  Muda  Pengadilan Agama  Makassar, wawancara ,  tanggal  22 Februari  2018  di  Kantor  Pengadilan  Agama Makassar Kelas 1A.
digunakan  oleh  yang  bersangkutan untuk  mengurus  akta  kelahiran  anak pada  Kantor  Catatan  Sipil  yang mewilayahinya dengan dilampiri
penetapan itsbat nikah oleh
Pengadilan Agama. Pemecahan
masalah  agar  anak  yang  dilahirkan dari  perkawinan  yang  demikian  agar mendapatkan  status  hukum  dapat ditempuh  sesuai  ketentuan  Pasal  55 ayat  (2)  Undang  Undang  Nomor  1 Tahun  1974  yang  menyatakan  “bila akta  kelahiran  tersebut  dalam  ayat (1)  pasal  ini  tidak  ada,  maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan  tentang  asal  usul  seorang anak  setelah  diadakan  pemeriksaan yang  teliti  berdasarkan  bukti-bukti yang  memenuhi  syarat”.  Bukti-bukti dalam  hal  ini  harus  dikembalikan kepada  asas  umum  pembuktian sesuai  Pasal  284  Rbg  dan  164  HIR untuk membuktikan adanya perkawinan  yang  sah ditambah bukti lain  berupa  bukti  hasil  pemeriksaan tes  DNA  untuk  membuktikan  bahwa anak  tersebut  benar-benar  dilahirkan dari  suami  istri  itu.  Solusi  ini  juga sebenarnya mengandung konsekuensi  apabila  seorang  anak dinyatakan  sebagai  anak  sah  dari hasil  perkawinan  poligami  di  bawah
tangan  tersebut,  walaupun  tidak dinyatakan secara tegas, akan berakibat  secara  tersirat  pengadilan telah  mengakui  adanya  perkawinan yang menurut undang-undang terdapat halangan.
Akibat  hukum  terhadap  anak- anak yang dilahirkannya dari perkawinan  yang  telah  memenuhi peraturan syara’ tidak dapat dinyatakan  sebagai  anak  zina  yang identik dengan anak di luar perkawinan,  melainkan  sebagai  anak yang  sah  dengan  segala  konsekuensi hukumnya,  seperti  akibat  pekawinan tidak tercatat itu menyebabkan anak- anak yang  dilahirkan  nasabnya dihubungkan  kepada  kedua  orang tuanya  itu,  demikian  pula  hak  dan kewajiban  orang  tua  terhadap  anak- anak  seharusnya  berjalan  sebagai mana  mestinya,  di  antara  mereka dapat  saling  mewarisi  satu  dengan yang  lainnya  dan  apabila  anak  yang dilahirkan  itu  perempuan,  maka ayahnya  berhak  menjadi  wali  anak perempuannya berlaku secara natural (alamiah)  saja.  Oleh  sebab  itu, menurut  penulis  untuk  mendapatkan kepastian  hukum  harus  dilakukan itsbat nikah di pengadilan Agama.
Sejalan dengan kepastian
hukum  itsbat  nikah  terhadap  status perkawinan,  status  anak,  maka  itsbat nikah juga akan memberikan
kepastian  hukum  terhadap  status harta perkawinan. Dengan dikeluarkannya penetapan itsbat
nikah,  maka  perkawinannya  sah sehingga  harta  yang  berhubungan dengan perkawinan yang telah dinyatakan  sah  melalui  Itsbat  Nikah tersebut,  baik  harta  bawaan  suami istri, maupun harta perkawinan (harta bersama)  mereka,  bila  perkawinan mereka  putus  merupakan  harta  yang harus  diselesaikan  sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan, sejak  perkawinan  tersebut  disahkan sesuai  dengan  itsbat  nikah  yang bersangkutan. Pengaturan harta bawaan  suami  istri  (termasuk  harta warisan  dan  hadiah  yang  didapat oleh masing-masing suami atau istri) dan  harta  perkawinan  telah  diatur dalam Pasal 35 s/d Pasal 37 Undang- UU  No.  1  Tahun  1974  dan  Pasal  45 s/d  51  serta  Pasal  85  s/d  Pasal  97 Kompilasi  Hukum  Islam.  Dalam pasal-pasal tersebut ditentukan bahwa  harta  bawaan  masing-masing suami  istri  tetap  menjadi  milik  dan dikuasai oleh mereka masing- masing. Sedangkan harta perkawinan
merupakan  milik  mereka  berdua. Apabila  perkawinan  mereka  putus masing-masing  suami  istri  berhak mendapat seperdua dari harta perkawinan  (harta  bersama)  tersebut sepanjang  tidak  ditentukan  lain dalam perjanjian perkawinan.
Sebagaimana wawancara dengan  Syahidal,  selaku  hakim Pengadilan  Agama  Makassar  Kelas 1A,  terkait  pertanyaan  mengenai kepastian hukum itsbat nikah terhada harta perkawinan, beliau menyatakan bahwa:
"…Sepanjang  itsbat  nikahnya diterima maka status perkawinannya  sah  sehingga harta  yang  dimiliki  selama perkawinannya sejak awal maka  menjadi  jelas  dan  harta perkawinannya  menjadi  milik berdua,  namun  jika  itsbat nikahnya  ditolak  maka  harta perkawinannya  dibagi  menurut siapa  yang  memperoleh  harta tersebut misalnya rumah, dilihat  siapa  yang  membeli rumah tersebut.." 16
Hal  tersebut  diatas  didukung oleh wawancara dengan Hasanuddin, selaku  hakim  Pengadilan  Agama
Makassar Kelas 1A, beliau
16 Syahidal,  Hakim  Pengadilan  Agama Makassar, wawancara ,  tanggal  21  Februari 2018 di Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.
menyatakan bahwa:
"…Pelaksanaan  istbat  nikah didalam  rangka  agar  status anak  itu  menjadi  jelas  begitu juga  harta  bersama    sudah  ada kepastian  hukum  bahwa  itu adalah  harta  mereka  berdua setelah adanya pengesahan nikah  dan  kalaupun  istbat nikahnya  ditolak  maka  harta perkawinannya diliat berdasarkan siapa yg atas nama terhadap harta tersebut misalnya  tanah  atau  rumah,  ya diliat  toh  siapa  atas  nama sertifikat tersebut…" 17 Berdasarkan wawancara
dengan  informan  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  setelah  adanya penetapan itsbat nikah yang
dikeluarkan  oleh  Pengadilan  Agama Makassar  Kelas  1A  maka  sahnya pernikahan pemohon sehingga memberikan kepastian hukum terhadap  harta  yang  berhubungan dengan perkawinan yang telah dinyatakan  sah,  baik  harta  bawaan maupun  harta  bersama.  Apabila permohonan  Itsbat  Nikah  ditolak oleh  Pengadilan  Agama  Makassar Kelas  1A  maupun  sampai  tingkat kasasi,  maka  harta  perkawinannya dibagi  menurut  dari  siapa  yang
17 Hasanuddin,  Hakim  Pengadilan  Agama Makassar, wawancara ,  tanggal  22  Februari 2018 di Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.
memperoleh  harta  tersebut  dan/atau siapa atas nama harta tersebut.
Itsbat  nikah  juga  merupakan sarana  untuk  menegakkan Hifdzu  al- Maal ,  dengan  itsbat  nikah  yang berkonsekuensi diakuinya pernikahan  secara  hukum  formal, maka secara otomatis status anak dan harta  perkawinan  menjadi  diakui, sehingga kepemilikan harta dan hak- hak  lain  yang  berkaitan  dapat terpelihara.
Kepastian  hukum  sebagaimana digambarkan di atas, adalah kepastian hukum bagi status perkawinan,  status  anak  dan  status harta  perkawinan  sejak  tanggal pengesahan perkawinan sesuai dengan  istbat  nikah,  baik  terhadap perkawinan  yang  terjadi  sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974.

## D. Kesimpulan
Kedudukan  isbat  nikah  dalam peraturan perundang-undangan perkawinan  memberi  dasar  adanya kepastian  hukum  bagi  perkawinan yang  tidak  dicatat.  Perkawinan  yang tidak dicatat mesti dilakukan penetapan secara administratif
melalui lembaga isbat nikah.
Kepastian hukum itsbat nikah
terhadap  status  anak  dan  harta perkawinan  yaitu:  itsbat  nikah  juga merupakan sarana
untuk menegakkan Hifdzu al-Maal , dengan itsbat  nikah  yang  berkonsekuensi diakuinya pernikahan secarah hukum formal,  maka  secara  otomatis  status anak  dan  harta  perkawinan  menjadi diakui,  sehingga  kepemilikan  harta dan  hak-hak  lain  yang  berkaitan dapat terpelihara.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Muhammad, Abdulkadir, 2004,
Hukum  dan  Penelitian  Hukum ,
PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
Zainuddin  dan  Afwan  Zainuddin, 2017 , Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari  Undang-Undang  No.  1 Tahun 1974 , Deepublish, Sleman.

## B. Artikel Jurnal
Hariandja,  Tioma  R.  &  Supianto.
“Efektivitas  Pelaksanaan  Itsbat Nikah Terhadap Kepastian Hukum  Status  Perkawinan  dan Hak Anak di Kecamatan
Wuluhan  Kabupaten  Jember”.
Jurnal  Rechtens ,  Vol.  5,  N.  2,
Desember 2016.
Khairuddin & Julianda. “Pelaksanaan Itsbat  Nikah  Keliling  dan
Dampaknya terhadap Ketertiban  Pencatatan  Nikah (Studi  Kasus  di  Kabupaten Bireuen)”. Samarah:  Jurnal Hukum  Keluarga  dan  Hukum Islam .  Vol.  1,  No.  2  Juli- Desember 2017.
Munthe,  Riswan  &  Sri  Hidayani.
“Kajian  Yuridis  Permohonan Itsbat  Nikah  pada  Pengadilan Agama Medan”. Jurnal Pendidikan  Ilmu-Ilmu  Sosial .
Vol. 9, No. 2, 2017.
Ninik Rahayu. “Politik Hukum Itsbat Nikah” Musâwa . Vol. 12, No. 2, Juli 2013. Zainuddin. “Restorative Justice Concept  on  Jarimah  Qishas  in
Islamic  Criminal  Law”. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 17, No.
3, September 2017.

## C. Internet
Asasriwarni,  “Kepastian  Hukum
"Itsbat Nikah" Terhadap Status Perkawinan,  Anak  dan  Harta Perkawinan”,
http://www.nu.or.id/post/read/3
8146/ kepastian-hukum- quotitsbat-nikahquot-terhadap- status-perkawinan-anak-dan- harta-perkawinan ,  Diakses  9
September 2018 D. Peraturan Perundang-

## Undangan
Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang  Nomor  50  Tahun  2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Penetapan Pengadilan Agama Makassar  Kelas  1A  dengan Nomor:
0245/Pdt.P/2017/PA.Mks