## Gagasan Kebijakan Publik Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2014
Suatu Analisis Framing terhadap Perspektif Kebijakan Publik di Forum Debat Kandidat Capres dan Cawapres Prabowo Subianto – Hatta Radjasa dan Joko Widodo – Jusuf Kalla

## Deni Darmawan 1

## Abstrak
Gagasan kebijakan publik dalam Pilpres RI 2014 tercermin utuh, dalam forum debat tematik  yang mengangkat berbagai isu strategis khususnya tentang pembangunan demokrasi, pemerintahan bersih, dan kepastian hukum menjadi daya tarik tersendiri bagi publik guna mengenal lebih dekat pemikiran, kapabilitas  dan  kepribadian  Capres-Cawapres  yang  akan  dipilih.  Jenis  penelitian  adalah  deskriptif eksploratif karena hendak menghasilkan suatu gambaran dan model dari subyek  yang diteliti yakni bagaimana  model  kebijakan  publik  yang  ditawarkan  masing-masing  pasangan  Capres-Cawapres. Teknik  yang digunakan  adalah  observasi  dan  data  sekunder  dengan  metode  analisis framing yang menekankan  pada  pemaknaan  teks  dan  interpretasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  model gagasan kebijakan yang diperdebatkan adalah sesuai dengan proses kebijakan model Anderson,dkk dimana  substansi  debat  disetiap  segmen  mencerminkan  adanya  proses  agenda,  formulasi, adopsi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Berdasarkan formula itu maka peneliti  menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan  yang mendasar dari  gagasan  kebijakan tentang  pembangunan  demokrasi, pemerintahan bersih dan kepastian hukum karena pemikiran kedua pihak  sejalan  untuk  mewujudkan demokrasi  yang  murah,  sederhana,  bermutu,  produktif,  nondiskriminatif,  mensejahterakan  dan menggembirakan rakyat; pemerintahan bersih dalam sistem birokrasi yang transparan, akuntabel dan efektif  melayani;  serta  komitmen  mewujudkan  kepastian  hukum  tanpa  pandang  bulu  demi terpenuhinya rasa aman dan keadilan bagi seluruh warga negara.

## Kata kunci: gagasan kebijakan-debat pilpres-tahapan kebijakan

## Pendahuluan
agasan kebijakan publik dalam format debat  Capres  dan  Cawapres  RI 2014 adalah sekumpulan ide pemikiran atau konsep  program  yang  diusung,  dibahas, diperdebatkan dan ditawarkan dalam kontestasi  Pilpres  kehadapan  publik  dengan tujuan-tujuan,  nilai-nilai,  dan  praktik-praktik yang diyakini mampu mengatasi permasalahan atau  berdampak  solusi  terhadap  berbagai persoalan bangsa.
Pasca  Pemilu  Legislatif      9  April  2014, Warga Negara Indonesia  yang telah memiliki hak pilih, harus bersiap menyongsong Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) pada 9 Juli  2014.    Pileg  yang  tidak  menghasilkan partai  pemenang  diatas  perolehan  kursi  20%
1 Staf pengajar FISIP Universitas Tanjungpura
atau  memperoleh  25%  suara  sah  nasional  itu telah  “memaksa”  partai  peserta  Pileg  untuk membangun  kerjasama  atau  koalisi  dalam rangka  mengusung  kandidat  Calon  Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) sebagaimana dipersyaratkan
dalam  UU  Nomor  42  tahun  2008  tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Setelah  melalui  serangkaian  proses  dan manuver politik, walhasil kristalisasi kekuatan partai-partai  politik  akhirnya  mengusung pasangan  nomor  urut  (1):  Prabowo  Subianto (Capres)  dan  Hatta  Radjasa  (Cawapres)  dan pasangan  nomor  urut  (2):  Joko  Widodo (Capres)  dan  Jusuf  Kalla  (Cawapres).    Sejak ditetapkannya  kedua  pasangan  calon  oleh
G
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, maka serangkaian  tahapan  dan  agenda  Pilpres  pun dilaksanakan  sebagaimana  Peraturan  KPU Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil Presiden Tahun 2014.
Tahapan  kampanye  yang  dimulai  sejak  4 Juni s/d 5 Juli 2014, membuat masing- masing kubu melakukan berbagai cara guna meningkatkan elektabilitas sang capres ditengah  jadwal  kampanye  yang  begitu  ketat sebelum masuk masa tenang 6 s/d 8 Juli  2014.  Dalam  masa  kampanye  tersebut terdapat  5  putaran  agenda  debat  capres cawapres    sebagaimana    ditentukan    KPU sejak   9   Juni   sampai   5   Juli   2014 (republika.co.id). Debat tematik yang mengangkat  berbagai  isu  strategis  seperti demokrasi,  pemerintahan  bersih,  kepastian hukum, pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial,  dsb  menjadi  daya tarik tersendiri  bagi publik guna mengenal lebih dekat pemikiran, kapabilitas  dan  kepribadian  capres-cawapres yang  nantinya  mereka  pilih.  Berangkat  dari debat  ini  pula,  suhu  politik  kian  hangat ditengah hiruk pikuk  media  massa  yang juga turut  terbelah  keberpihakannya  terhadap masing-  masing  kubu  yang  ada.  Jauh sebelumnya  kampanye  hitam  dan  kampanye negatif  juga  menyeruak  ditengah  masyarakat terkait  dengan  masing-masing  pasangan capres-cawapres.
Kehadiran  debat  kandidat  sebagai  bagian dari  mekanisme  pemilu  yang  diselenggarakan KPU  dan  dapat  disaksikan  secara  utuh  oleh pemirsa, memberikan corak yang lebih objektif bagi  publik  dalam  menilai  siapa  yang  layak dipercaya, terlepas dari propaganda kampanye hitam  dan  negatif  terhadap  kedua  kubu. Kendati demikian, berbagai hal terkait dengan debat  juga  terus  dieksploitasi  dari  berbagai perspektif  oleh  kedua  kubu  yang  kemudian direproduksi dalam bentuk informasi baru yang dianggap  efektif  mempengaruhi  persepsi publik.
Nuansa  debat  terasa  lebih  “meriah”  bukan hanya  karena  penampilan  capres-  cawapres beserta  pendukungnya,  namun  karena  begitu banyaknya keragaman perspektif  yang terlibat
dari  debat  tersebut.  Ada  yang  menilai  dari substansi tema yang diperdebatkan hingga hal- hal kecil  yang luput dari perhatian publik pun turut  diangkat  dan  dipersoalkan.  Intinya, wacana debat capres-cawapres 2014 melibatkan banyak  pihak  diantaranya  pengamat,  pakar, purnawirawan  TNI,  politisi,  kritikus  hingga masyarakat  awam  dalam  menanggapi  isu ekonomi,  demokrasi,  pemerintahan,    hukum, kesejahteraan   sosial,   politik   internasional, ketahanan  nasional,  dsb.  Dari  opini  yang berkembang, terkesan bahwa perdebatan di luar forum  debat  capres-cawapres  cenderung  lebih liar  dan  tendensius  keberpihakan  terhadap masing-masing  calon.  Sehingga,  sekalipun komentar datang dari pengamat yang independen,  tetap  saja  mengandung  muatan menggiring  opini  publik  kepada  calon  yang dikehendaki.
Fakta  ini  dapat  dimaklumi  sebagai  bagian dari  strategi  kampanye  masing-  masing kubu, namun  mekanisme  debat  bukanlah  sekedar ajang  referensi  bagi  calon  pemilih  untuk menentukan  pilihan  capres-cawapres  saja, tetapi  lebih  dari  itu  debat  difungsikan  sebagai jaring  gagasan  kebijakan  publik  yang  dapat ditelaah  secara  kritis  sebagai  jaminan  garansi atas  janji-janji  kampanye  capres-cawapres terpilih.
Gagasan  dibalik  suatu  kebijakan  menarik untuk  diketahui  guna  mengkonfirmasi  apakah substansi  kebijakan  tersebut  mengandung tujuan-tujuan,  nilai-nilai  dan  praktik-praktik yang  berpihak  pada  kepentingan  masyarakat luas.  Spektrum  kepentingan  yang  luas  dari suatu  kebijakan  publik  menuntut  pendekatan multidisipliner  dengan  melibatkan  banyak disiplin  ilmu  seperti  ilmu  politik,  sosial, ekonomi,  dan  psikologi.  Studi  kebijakan berkembang  pada  awal  1970-an  terutama melalui tulisan Harold D. Laswell. Definisi dari kebijakan publik yang paling awal dikemukakan  oleh  Harold  Laswell  dan Abraham  Kaplan  dalam  Howlett  dan  Ramesh (1995:2) yang  mendefinisikan  kebijakan publik/ public  policy sebagai  “suatu  program yang  diproyeksikan  dengan  tujuan-tujuan, nilai-nilai,  dan  praktik-  praktik  tertentu  ( a projected of goals, values, and practices )”. Berdasarkan pengertian  ini, maka gagasan
kebijakan publik dalam konteks debat Capres dan Cawapres RI 2014 adalah sekumpulan ide pemikiran atau konsep program yang diusung, dibahas, diperdebatkan dan ditawarkan kehadapan publik dengan tujuan-tujuan, nilai- nilai,  dan  praktik-praktik  yang  diyakinkan mampu mengatasi permasalahan atau berdampak  solusi  dalam kerangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Senada  dengan  definisi  ini,  George  C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suwitri (2008:  10)  mendefinisikan  kebijakan  publik sebagai  “suatu  tindakan  pemerintah  yang berupa  program-program  pemerintah  untuk pencapaian  sasaran  atau  tujuan”.  Secara harfiah,  Capres  dan  Cawapres  bukanlah pemerintah  definitif  namun  masih  dalam proses menuju kearah posisi puncak Kepresidenan  sebagai  Kepala  Pemerintahan yang  mana  hasil  dari  kontestasi  Pilpres tersebut  akan  menghasilkan  satu  Presiden dan  Wakil  Presiden  RI  terpilih.  Mereka-lah yang  kemudian  berwenang  membuat  dan melaksanakan kebijakan publik tersebut.
Berdasarkan definisi-definisi kebijakan publik yang dipaparkan di atas, maka Gagasan kebijakan  publik  memiliki  konsep-konsep sebagai berikut :
1) Gagasan  kebijakan  publik  berisi  tujuan, nilai-nilai,  dan  praktik/pelaksanaannya yang diyakini berdaya solusi atas berbagai persoalan bangsa;
2) Gagasan kebijakan publik tersebut diwacanakan  masing-masing  pasangan Capres  dan  Cawapres  kehadapan  publik dalam  suatu  mekanisme  debat  yang pelaksanaannya diatur oleh Komisi Pemilihan  Umum  selaku  penyelenggara pemilu;
3) Gagasan kebijakan publik tersebut
menyangkut  pilihan  yang  dilakukan  atau tidak  dilakukan  oleh  masing-masing pasangan  Capres  dan  Cawapres  apabila mereka terpilih sebagai Kepala Pemerintahan Republik Indonesia 2014. Dari poin-poin di atas maka kita bisa menarik benang  merah  dari  definisi  kebijakan  publik dalam Lampiran  1 Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor PER/04/M.PAN/4/2007  tentang  Pedoman
Umum  Formulasi,  Implementasi,  Evaluasi Kinerja,  dan  Revisi  Kebijakan  Publik  di Lingkungan  Lembaga  Pemerintah  Pusat  dan Daerah.  Dalam  Peraturan  Menteri  ini, kebijakan  publik  adalah  “keputusan  yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan  untuk  mengatasi  permasalahan tertentu,  untuk  melakukan  kegiatan  tertentu atau  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  yang berkenaan  dengan  kepentingan  dan  manfaat orang banyak”.
Dalam Peraturan Menteri tersebut, kebijakan  publik  mempunyai  2  (dua)  bentuk yaitu  peraturan  yang  terkodifikasi  secara formal  dan  legal,  dan  pernyataan  pejabat publik  di  depan  publik.  Menurut  Subarsono (2005:3)  kebijakan  publik  dapat  berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan  Pemerintah  Provinsi,  Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten,  dan
Keputusan  Walikota/Bupati.  Berdasarkan Peraturan  Menteri  ini,  pernyataan  pejabat publik  juga  merupakan  bagian  kebijakan publik. Hal ini dapat dipahami karena pejabat publik adalah salah satu aktor kebijakan yang turut berperan dalam implementasi  kebijakan itu sendiri.
Kebijakan  dapat  pula  dipandang  sebagai sistem.  Bila  kebijakan  dipandang  sebagai sebuah  sistem,  maka  kebijakan  memiliki elemen-elemen pembentuknya. Menurut
Thomas  R.  Dye  dalam  Dunn  (2000:  110) terdapat    tiga  elemen  kebijakan  yang membentuk sistem kebijakan. Dye menggambarkan  ketiga  elemen  kebijakan yaitu: kebijakan  publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan
Pemikiran  ini  pula  yang  melatari  pentingnya upaya penelitian dengan metode pengungkapan  dan  penafsiran  yang  lebih mendalam  atas  pergulatan  gagasan  yang mengemuka  didalam  forum  debat  capres- cawapres  terkait  dengan  tema-tema  yang relevan  dibahas  oleh  masing-masing  kubu. Sehingga  peneliti  berinisiatif  memaknai momentum  Pemilu  Presiden  dan  Wakil Presiden  RI  2014  ini  dalam  sebuah  karya ilmiah berjudul: “ Gagasan Kebijakan Publik Dalam Pemilu  Presiden  dan  Wakil Presiden  RI Tahun  2014” -- Suatu Analisis Framing  terhadap Perspektif Kebijakan Publik  di  Forum  Debat  Kandidat  Capres dan  Cawapres  Prabowo  Subianto  –  Hatta Radjasa dan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Gagasan  tematik  terkait  orientasi  kebijakan publik  yang tercermin dari substansi visi dan misi  pasangan  Capres  1  &  Capres  2  yang mengemuka dalam mekanisme debat kandidat oleh KPU Pusat terkait agenda Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan Bersih dan Kepastian Hukum.
1) Apa  sajakah  pemikiran  dan  dialektika yang  berkembang  terkait  dengan agenda Pembangunan  Demokrasi,  Pemerintahan Bersih  dan  Kepastian  Hukum  sebagai tema  yang  dibahas  dalam  debat  capres- cawapres 2014 ?
2) Kemana  arah  kebijakan  publik  Capres  1 dan Capres 2 jika terpilih sebagai Presiden RI 2014?
3) Apakah  perbedaan  mendasar  dari  konsep kebijakan  publik  dalam  kontestasi  Pemilu Presiden RI 2014?

## Metode
Jenis penelitian adalah deskriptif eksploratif karena  hendak  menghasilkan  suatu  gambaran dan  model  dari  subyek  yang  diteliti  yakni bagaimana  model  kebijakan  publik  yang ditawarkan pasangan Capres melalui dialektika gagasan  dalam  Debat  Kandidat  Pemilu Presiden  2014  yang  diselenggarakan  KPU Pusat.  Teknik  Pengumpulan  Data Observasi , dengan  teknik  pengumpulan  data  ini  peneliti dapat merekam berbagai fenomena yang terjadi baik di lokasi penelitian maupun situasi diluar
lokasi  yang  relevan  dengan  subjek  penelitian termasuk  prosedur  menghimpun,  memilah, mengidentifikasi  dan  menafsirkan  data  yang beredar di media massa atau media online baik lokal  dan  nasional  terkait angle ,  topik  dan content berita  (news)  atau  opini  dan  wacana (artikel) seputar gagasan dan konsep kebijakan Pilpres Republik Indonesia .
Subjek  adalah  Pasangan  Capres-Cawapres nomor  urut  1  (Prabowo  Subianto  dan  Hatta Rajasa) dan Pasangan Capres-Cawapres nomor urut  2 (Joko Widodo  dan Jusuf Kalla). Obyek penelitian  adalah  publikasi  gagasan  atau agenda kebijakan masing- masing subyek.

## Hasil dan Pembahasan

## Gagasan dan Proses Kebijakan Publik
Gagasan  kebijakan  publik  dalam  format debat  Capres  dan  Cawapres  RI  2014  adalah sekumpulan  ide  pemikiran  atau  konsep program yang diusung, dibahas, diperdebatkan dan  ditawarkan  dalam  kontestasi  Pilpres kehadapan  publik  dengan  tujuan-tujuan,  nilai- nilai, dan praktik-praktik yang diyakini mampu mengatasi permasalahan atau berdampak solusi terhadap berbagai persoalan bangsa.
Dalam  kaitan  proses  kebijakan,  gagasan berfungsi  mengisi  dan  mengarahkan  setiap tahapan kebijakan. Sedangkan agenda kebijakan  adalah  langkah  awal  dari  proses kebijakan publik menurut Anderson, dkk. Tahap  3:  Adopsi  Kebijakan  yakni  suatu pengembangan  dukungan  terhadap  usulan kebijakan  yang  telah  diformulasikan  sehingga dapat  diakui  menjadi  kebijakan  resmi.  Dalam konteks  ini  baik  pasangan  1  dan  2  menyadari bahwa  pemenang  diantara  mereka  berpeluang mengadopsi  visi  dan  misinya  dilegitimasi dalam  kebijakan  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) lima tahun kedepan. Oleh karena itu, momentum kampanye Pilpres merupakan kesempatan untuk meyakinkan dan meraih  simpati  pemilih  sehingga  memberikan legitimasi  sosial  terhadap  gagasan  dalam adopsi  kebijakan  mereka,  sebelum  melangkah pada legitimasi hukum dan politik nantinya. Tahap  4:  Implementasi  Kebijakan  yakni penerapan  kebijakan  oleh  pemerintah  dengan menggerakkan  sistem  administrasi.  Dalam
konteks  ini,  implementasi  kebijakan  adalah konsekuensi dari kemenangan dalam kontestasi Pilpres sehingga siapapun pemenangnya harus dapat menerapkan kebijakan sebagai aktualisasi dari janji-janji politik saat kampanye.  Namun,  implementasi  kebijakan dalam  format  debat  Capres  Cawapres  juga tercermin  dari  segmen  pertanyaan  kepada pasangan 1 dan 2 terkait langkah-langkah nyata mereka atas tema debat.
Tahap  5:  Evaluasi  Kebijakan  yakni  upaya pemerintah untuk menentukan apakah kebijakan  terlaksana  efektif  dan  mengapa tidak.  Dalam  kaitan  ini  pemenang  Pilpres harus  siap  mendapat  sorotan  publik  dan berbagai  elemen  ekosistem  negara  dalam rangka pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, karenanya sistem evaluasi kebijakan  di  lingkungan  pemerintah  harus dapat  bekerja  guna  memastikan  berbagai pelaksanaan  program  kebijakan  berjalan efektif.  Namun,  evaluasi  kebijakan  juga dimaknai oleh pasangan 1 dan 2 dengan cara mengkritisi kebijakan pemerintah sebelumnya yang  terungkap  dalam  perdebatan  Pilpres maupun selama kampanye berlangsung.

## Agenda Kebijakan
Fokus  penelitian  pada framing dibalik pemberitaan  media  tentang  debat  Pilpres pasangan  1  dan  2  bertema  “Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan Bersih dan Kepastian Hukum” yang dilaksanakan pada 9 Juni  2014  lewat  tayangan  langsung  yang disiarkan TV One. Debat
yang diselenggarakan  KPU  ini  dimoderasi  pakar
Administrasi  Negara  dan  Kebijakan  Publik, Dr.Zainal Arifin Mochtar dari UGM Yogyakarta.  Dalam  penjelasan  awalnya, moderator  memberitahukan  bahwa  format debat  terdiri  atas  6  segmen  dimana  masing- masing segmen memiliki subtansi pertanyaan dan  model  debat  yang  berbeda  terkait  tema yang sama. Dari variasi segmen debat tersebut kemudian  diproyeksikan  pada  model  proses kebijakan yang diadaptasi dari Anderson, dkk, yakni peneliti mencoba meletakkan pertanyaan dan jawaban  dalam tafsir tahapan kebijakan  publik  yang  telah  dipaparkan sebelumnya.
Berangkat    dari    pertanyaan    moderator kepada    pasangan    nomor    urut    1  Prabowo Subianto  dan  Hatta  Rajasa  (selanjutnya disingkat  PH)  dan  pasangan  nomor  urut  2 Joko  Widodo  dan  Jusuf  Kalla  (selanjutnya disingkat  JJK)  dalam  segmen  1    yang eksplisit    mengarah kepada pertanyaan agenda  kebijakan    yang  berbunyi:  “Apa pandangan  anda  tentang  agenda  yang  anda anggap  paling  penting,  utama  dan  unggulan untuk  dilaksanakan  dalam  kaitan  tema  hari ini?”.
Jawaban  rinci  atas  pertanyaan  tersebut dikemukakan  masing-masing  Capres  dan Cawapres  dengan  cara  saling  mengisi  guna memanfaatkan  alokasi  waktu  yang  diberikan dengan durasi sekitar  6 menit kepada masing- masing pasangan 1 dan 2. Deskripsi tekstural terhadap  pernyataan,  jawaban  atau  argumen kemudian disusun berdasarkan kesamaan isyu dan substansi, berikut petikannya: Demokrasi (PH)
“Demokrasi  kita  harus  diperbaiki,  dipelihara  dan dikembangkan  terus;  Demokrasi  yang  telah  dicapai sekarang  dengan  susah  payah,  penuh  pengorbanan, sehingga kita merasakan demokrasi Indonesia menjadi negara  demokrasi  terbesar  ke-3  didunia;  Demokrasi kita masih banyak kekurangan; Demokrasi memerlukan budaya demokrasi; Kita butuh pendidikan politik;  rakyat  sebagian  besar  baru  merasakan  punya hak  politik  untuk  ikut  pemilu,  tetapi  kadang-kadang belum  merasakan  betapa  pentingnya  hak  politik tersebut  dilaksanakan  dengan  penuh  pencerahan  dan tanggung jawab”.
Dari pernyataan tersebut, dapat ditafsirkan bahwa  agenda  kebijakan  atas  pembangunan demokrasi  memerlukan  budaya  demokrasi dan  pendidikan  politik  sehingga  hak  politik rakyat terlaksana dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.
Demokrasi (JJK) “Republik ini adalah milik kita semua, harapan rakyat ingin hidup lebih baik ingin lebih sejahtera; Demokrasi menurut  kami  adalah  mendengar  suara  rakyat  dan melaksanakannya, karena itu kami mendatangi mereka dimanapun demi mendengar suara rakyat; dengan cara dialog  untuk  musyawarah  untuk  kemanfaatan  bagi rakyat  banyak;  bermusyawarah,  mengundang  makan dan menemukan manfaat dari penyelesaian itu”.
Dari  pernyataan  tersebut  dapat  ditafsirkan bahwa  agenda  kebijakan  atas pembangunan demokrasi  harus  sesuai  dengan  kehendak rakyat  melalui  pendekatan  informal  dan
kultural  yang  efektif  mengarahkan  pada manfaat dan solusi. Pemerintahan Bersih (PH) “Pemerintahan  yang  bersih  sama  dengan  demokrasi adalah  syarat  mutlak  bagi  tujuan  akhir  yaitu Indonesia  yang  Berdaulat  Bersatu  Adil,  Makmur dan bisa memberi  kesejahteraan  kepada  rakyat Indonesia;  Demokrasi  bagi  kami  adalah  alat  atau tangga menuju cita-cita kita yaitu Indonesia yang Kuat dan  Sejahtera;  Kita  ingin  Demokrasi  yang  Produktif bukan Demokrasi yang Destruktif; kita Demokrasi yang bisa  membawa  kemakmuran  bagi  rakyat  Indonesia, untuk itu Pemerintah yang bersih dari korupsi adalah syarat mutlak untuk mencapai ini.”(P)
Dari  pernyataan  tersebut  dapat  ditafsirkan bahwa  agenda  kebijakan  atas  pemerintahan yang  bersih  adalah  buah  demokrasi  yang produktif  guna  mewujudkan  Indonesia  yang kuat dan sejahtera sesuai amanat konstitusi. Pemerintahan Bersih (JJK) “Pemerintahan  bersih  dilakukan  dengan  2  hal  yakni pembangunan sistem, seperti yang pernah kita lakukan dan  buktikan  waktu  kami  menjadi  walikota  dan gubernur seperti e-budgeting, e-purchasing, e-catalog, e-audit,  pajak  online,  e-IMB  cara  seperti  itulah  yang diperlukan dan bisa dinasionalkan apabila Jokowi JK diberi amanat oleh rakyat untuk memegang pemerintahan  ini;  kedua  adalah  pola  rekrutmen  yang benar dengan cara seleksi dan promosi terbuka semua terseleksi  dengan  baik  sehingga  yang  memegang pimpinan-pimpinan  baik  di  kementerian,  kedirjenan, lembaga-lembaga  juga  dilakukan  dengan  seleksi  dan promosi  terbuka,  tidak  karena  kedekatan  dan  tidak karena senang dan tidak senang” (JW).
Dari  pernyataan  tersebut  dapat  ditafsirkan bahwa  agenda  kebijakan  atas  pemerintahan yang bersih ditempuh dengan cara merancang bangun sistem berbasis elektronis yang saling terintegrasi  dengan  berbagai  pola  kebijakan termasuk  rekrutmen  dan  promosi  terbuka tanpa faktor kedekatan siapapun.
Kepastian Hukum (PH) “Kepastian hukum adalah jaminan bagi negara untuk memberikan rasa aman bagi seluruh warganegaranya; Kami berkomitmen akan bekerja sekeras tenaga untuk mencapai pemerintahan  yang bersih dari korupsi  dan untuk  menjamin  kepastian  hukum  bagi  seluruh  rakyat Indonesia dan  demikian  melestarikan  demokrasi  yang pada ujungnya membawa kesejahteraan kepada rakyat Indonesia”(P).
Dari  kedua  pernyataan  pasangan  nomor urut  1  dapat  ditafsirkan  bahwa  agenda kebijakan atas kepastian hukum adalah adanya jaminan rasa aman, penghapusan diskriminasi, pengakuan atas HAM, kesetaraan  dimuka  hukum  demi  tegaknya kebenaran  dan  keadilan  bagi  seluruh  warga
negara.
Kepastian hukum harus memberikan jaminan penghapusan diskriminasi apapun dan harus memberikan penghormatan, pemenuhan dan penegakkan  atas  hukum dan pengakuan atas  hak  asasi manusia. Pemerintahan Prabowo Hatta akan memastikan  bahwa  hukum  akan  memperlakukan  setiap warga negara setara didepan hukum dan hanya kepada hukumlah kebenaran dan keadilan ditegakkan; Demokrasi  bukan  sekedar  alat  untuk  mencapai  tujuan tapi ia adalah sistem nilai yang perlu kita tegakkan dan harus  diyakini  values  tersebut  akan  mengantarkan  kita pada  kemakmuran  dan  kesejahteraan  bagi  seluruh rakyat  Indonesia,  oleh  karena  itu  demokrasi  haruslah mencerminkan  3  hal,  pertama  bahwa  seluruh  warga bangsa  dapat  menyalurkan  hak-hak  aspirasi  dan inspirasi  nya  tanpa  diskriminasi  apapun;  kedua, Demokrasi  harus  dapat  memberikan  suatu  hak-hak politik  kepada  setiap  warga  negara  tanpa  ada diskriminatif  apapun  latar  belakangnya  apapun agamanya  setiap  individu  harus  dijamin  hak-hak politiknya; dan ketiga, kita harus memberikan lembaga- lembaga  demokrasi  berjalan  dengan  baik,  apabila ketiganya  berjalan  dengan  baik  kita  akan  melahirkan demokrasi  yang  produktif  yang  menghantarkan  rakyat Indonesia menuju kemakmuran dan kesejahteraan.”(HR).

## Kepastian Hukum (JJK)
“Negara  hukum  semua  orang  harus  taat  hukum  dan memastikan  setiap  orang  memenuhi  aturan  dan ketentuan  hukum.  salah  satu  syarat  kepastian  hukum ialah kita menghormati hak asasi manusia; Tanpa HAM pelaksanaan hukum tidak benar;  beberapa  hal  pokok untuk  melaksanakannya  pertama,  hukum  yang  dapat diterima secara umum, kedua adalah keteladanan para pemimpin;  Institusi  hukum  harus  diperkuat  dengan baik, KPK harus diperkuat lembaganya, disiplinnya,  personilnya,  anggarannya  demikian  pula unsur  penegak  hukum  yang  lain,  jaksa  kepolisian. Tanpa  lembaga  hukum  yang  kuat  tidak  mungkin  kita mampu menegakkan hukum; adalah hukum itu sendiri, DPR yang baik harus menata hukum dan menjalankan dengan  sebaik-baiknyanya;  Jadi  unsur  pokoknya adalah hukum, itu sendiri  yang  membuat hukum  DPR dan lembaga hukum lainnya; kita para pemimpin dan yang  lain  melaksanakannya  yang  merasakan  HAM untuk  menjalankan  hukum  itu,  apabila  itu  semua demokrasi  berjalan,  pemerintahan  yang  bersih  akan berjalan,  pemerintahan  yang  baik  dan  bersih  akan efektif dalam melayani bangsa ini “(JK).
Dari  pernyataan  tersebut  dapat  ditafsirkan bahwa agenda kebijakan atas kepastian hukum adalah  dengan  upaya  menata  aturan  hukum dan  memperkuat  lembaga  penegak  hukum serta  komitmen  para  pemimpin  untuk memberikan teladan atas pelaksanaan hukum
itu  sendiri.  Setelah  dilakukan  proses  reduksi terhadap transkrip perbincangan dan jawaban kedua    pasangan    PH    dan    JJK    maka
jawaban    atas    pertanyaan    yang  mengarah kepada  agenda  kebijakan  tersebut  kemudian disajikan secara ringkas dalam tabel 1 berikut.
Tabel.1 Agenda Kebijakan Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan Bersih dan Kepastian Hukum Pasangan Capres dan Cawapres Dalam Forum Debat Pilpres 2014.
AGENDA Prabowo Subianto -  Hatta Rajasa Joko Widodo - Jusuf Kalla Demokrasi 1.    Kualitas demokrasi Indonesia; 2.    Indonesia  demokrasi terbesar ke-3 dunia;
3.    Budaya demokrasi;
4.    Pendidikan politik;
5.    Hak politik rakyat bukan sebatas pemilu;
6.    Hak aspirasi dan inspirasi rakyat
tanpa diskriminasi;
7.    Hak politik tanpa diskriminasi;
8.    Lembaga demokrasi berjalan baik.
1.    Esensi demokrasi adalah mendengar dan melaksanakan suara rakyat;
2.    Cara demokrasi melalui dialog dan musyawarah untuk
kemanfaatan dan solusi atas berbagai masalah. Pemerintahan Bersih 1.    Pemerintahan bersih buah demokrasi; 2.    Pemerintahan bersih mendorong demokrasi yang produktif dan mensejahterakan; 3.    Komitmen kerja keras membangun pemerintah bersih. 1. Membangun sistem pemerintahan berbasis e- government;
2. Pola rekrutmen dengan seleksi dan promosi terbuka tidak karena kedekatan. Kepastian Hukum 1. Kepastian hukum demi rasa aman rakyat;
2. Komitmen menjamin kepastian hukum;
3. Jaminan dan penghapusan
diskriminasi;
4. Setiap warga negara setara dimuka hukum; 1. Hormati HAM syarat kepastian hukum;
2. Hukum universal;
3. Teladan para pemimpin atas hukum;
4. Penguatan institusi hukum;
5. DPR membuat dan menata hukum.
sumber: hasil penelitian lapangan, 2014.

## Formulasi Kebijakan
Formulasi atau perumusan kebijakan, yakni pengembangan  agenda  kebijakan  dalam  suatu analisis  yang mendalam terhadap masalah dan strategi  program  yang  dianggap  tepat.  Dalam konteks Pilpres tahapan ini bisa dilihat dari visi dan  misi  masing-masing  kandidat  atau  model tanggapan argumentatif atas pertanyaan moderator maupun tanya jawab pasangan 1 dan 2.  Terkait  dengan  itu  segmen  ke-2  dari  debat mengandung  pertanyaan yang  mengarah
kepada  formulasi  atau  perumusan  kebijakan, dengan  pertanyaan  moderator  berbunyi:  “Apa agenda khusus  yang  akan  anda  lakukan  untuk memperbaiki  keadaan  ini,  yakinkan  rakyat bahwa  anda  orang  yang  tepat  sebagai pendorong efektivitas dan efisiensi pemerintahan, pendukung kuat  pemberantasan korupsi,  pendorong  penegakkan  hukum  yang adil serta pelindung kuat HAM?”.
Pemerintahan bersih dan efisien (PH)
“Kelemahan  yang  dirasakan  bangsa  kita  sekarang
korupsi,  kinerja  pemerintah  lemah,  keadilan  berpihak pada yang kuat dan kaya, ini  semua adalah suatu akibat dari  kebocoran-kebocoran  kekayaan  nasional  yang
besar  dengan  kebocoran  yang  besar  yang  diakibatkan oleh  memang  masalah  sistemik  akhirnya  tidak  ada sumber daya yang cukup untuk menjamin kualitas hidup para  pejabat  aparatur  negara  yang  menentukan jalannya  pemerintahan.  Artinya  korupsi  terjadi  di Indonesia  karena  pejabat  yang  berkuasa  takut  masa depan dan masa pensiun. Gaji bupati 6- 7  juta  padahal  kampanye  dia  habis  15  M,  demikian dimana-mana  akibatnya,  dia  akan  ambil  dari  APBD sama  hal  menteri-menteri  juga  begitu,  dengan  gaji sekitar 18  juta  padahal  tanggung  jawab  yang  dikelola demikian besar. karena kualitas hidup dan rasa takut ini dan  juga  sistem  demokrasi  kita  yang  begitu  liberal, dengan  kader  di  DPR  dan  departemen,  inilah  sumber masalah  bangsa.  Elit  kita  agak  lengah  membiarkan sumber  daya  ekonomi  kita  terlalu  banyak  mengalir keluar  bangsa  kita.  Kalau  kita  ingin  perbaiki mengurangi  korupsi  kita  harus  jamin  kualitas  hidup pejabat, pegawai, penegak hukum harus dijamin kualitas hidupnya. Contoh hakim di Inggris gaji lebih besar dari perdana  menteri.  Ini  strategi  besar  kami,  kami  ingin menutup kebocoran”(PS).
Dari  pernyataan  tersebut  dapat  ditafsirkan bahwa  formulasi  kebijakan  atas  pemerintahan bersih  dan  efisien  dimulai  dengan  strategi menutup  kebocoran  sistemik  dari  kekayaan nasional yang besar sehingga nantinya tersedia sumber  daya  yang  cukup  untuk  menjamin kualitas  hidup  pejabat  aparatur  negara  yang menentukan jalannya pemerintahan, demokrasi dan  penegakkan  hukum  yang  pada  gilirannya berdampak  terhadap  pengurangan  korupsi, kinerja  pemerintah  yang  tinggi  dan  keadilan bagi siapapun.
“Jika  kita  ingin  perbaikan  disana-sini,  ujung- ujungnya kita perlu anggaran. Untuk  itulah  dibutuhkan peningkatan  kemampuan  manajerial,  teknis  dan pendidikan  ini  semua  harus  diperbaiki  dan  butuh investasi  yang  besar.  Rekrutmen  orang  terbaik  dengan sistem  yang terbuka,  transparansi,  penggunaan teknologi  informatika  terbaru,  e-government  sebanyak mungkin  kita  menggunakan  teknologi  modern  kita kurangi  kebocoran,  dengannya  kita  punya  dana,  kita perbaiki kualitas hidup, baru kita hasilkan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, berkinerja tinggi, yang melayani dan melindungi rakyat dan hak-haknya.  (PS). Kita harus agresif dalam pencegahan dan pemberantasan  korupsi,  karenanya  kita  harus  perkuat KPK.  (1)  pencegahan,  sistem  building  yang  baik,  (2 monitor, seluruh institusi harus dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya.” (HR)
Dari  pernyataan  tersebut  dapat  ditafsirkan
bahwa  formulasi  kebijakan  atas  pemerintahan bersih  dan  efisien  adalah  melalui  peningkatan kemampuan manajerial, teknis dan pendidikan, rekrutmen orang terbaik dengan sistem berbasis e-government , penguatan KPK dalam agresifitas  pemberantasan  korupsi,  sistem building dan monitoring terhadap akuntabilitas kinerja seluruh institusi pemerintah.

## Kesinambungan Pembangunan (JJK)
“Perencanaan jangka panjang harus menjadi titik acuan oleh  siapapun  yang  memimpin,  karena  tanpa  itu pembangunan  kita  akan  terpotong-potong  tergantung gaya  pemimpinnya.  Siapapun  presidennya,  yang  baik akan  dilanjutkan,  yang  kurang  baik  kita  evaluasi, perbaiki  dan  dilanjutkan.  Tetapi  hal-hal  yang  prinsip dan ideologi akan kita isikan kedalam program-program yang  akan  dikerjakan.  Artinya  kita  tidak  ingin meninggalkan  RPJP  dan  RPJM  karena  itu  adalah  titik haluan yang akan dituju bangsa ini. Rencana itu penting tetapi yang lebih penting bagaimana melaksanakannya, eksekusinya  dan  manajemen  pengawasan  setiap  saat. Paling  penting  bagi  negara  adalah  hal  yang  paling lemah yakni manajemen pengawasan.”(JW).
Dari  pernyataan  tersebut  dapat  ditafsirkan bahwa formulasi kebijakan atas kesinambungan  pembangunan  bertumpu  pada RPJP dan RPJM sebagai haluan pembangunan yang  akan  dituju  dan  selaras  dalam  muatan program-program yang dikerjakan kepemimpinan selanjutnya dalam suatu manajemen  pengawasan  yang  ketat,  dengan melanjutkan target-target utama bangsa ini dan prinsip-prinsip utama melaksanakan pemerintahan yang  demokratis, otonomi daerah, pemerintah terpercaya, dan melaksanakan pemerintahan yang taat hukum. Penegasan kesinambungan pembangunan (JJK)
“Tentu  yang  harus  dilanjutkan  adalah  target-target utama  bangsa  ini  dan  prinsip-  prinsip  utama melaksanakan pemerintahan yang demokratis, otonomi, memberikan  pemerintah  yang  dipercaya  masyarakat, dan  melaksanakan  pemerintahan  yang  taat  hukum. “(JK).
Setelah  dilakukan  proses  reduksi  terhadap transkrip  perbincangan  dan  jawaban  kedua pasangan  PH  dan  JJK  maka  jawaban  atas pertanyaan formulas itu disajikan dalam tabel 2.
Tabel 2 Formulasi Kebijakan Pembangunan Demokrasi,

## Pemerintahan Bersih dan Kepastian Hukum
Pasangan Capres dan Cawapres Dalam Forum Debat Pilpres 2014.
FORMULASI PRABOWO - HATTA JOKOWI - JUSUF KALLA Sinambungan Pembangunan & Pemerintahan Bersih 1.    Kelemahan bangsa atas korupsi, pemerintah lemah, ketidak adilan; 2.    Kebocoran kekayaan nasional; 3.    Kualitas hidup aparatur rendah mendorong prilaku korupsi;
4.    Sistem demokrasi terlalu liberal;
5.    Perbaikan butuh anggaran yang besar;
6.    Peningkatan kemampuan manajerial;
7.    Rekrutmen orang terbaik lewat sistem terbuka, transparan, penggunaan teknologi informasi terbaru;
8.    E-government dan teknologi modern; kurangi kebocoran;
9.    Perbaiki kualitas hidup;
10.  Hasilkan pemerintahan bersih;
11.  Pemerintah berkinerja tinggi; 12.  Pemerintah melayani dan melindungi rakyat dan hak-haknya; 13.  Agresif berantas korupsi melalui penguatan KPK dan institusi penegak hukum lainnya;
14.  Sistem building dan monitoring agar seluruh institusi akuntabel.
1.    Perencanaan jangka panjang jadi acuan siapapun yang memimpin;
2.    Perbaikan, evaluasi terhadap kebijakan program masa lalu;
3.    Melanjutkan program yang sudah baik;
4.    Memberikan muatan prinsip dan ideologi pada setiap program yang dilaksanakan;
5.    RPJP dan RPJM adalah haluan untuk tujuan bangsa;
6.    Perbaikan ekonomi agar tumbuh baik;
7.    Perbaikan defisit dan anggaran;
8.    Efisiensi pemerintah atas hal rutin;
9.    Reformasi birokrasi;
10.  Pembinaan, semangat, pendidikan;
11.  Hukum dan pemberantasan korupsi;
12.  Pemerintah dibentuk untuk
membawa perubahan;
13.  Prinsip pokok dijaga spt Tujuan, HAM, hukum, otonomi, pembangunan desa, UKM untuk
mencapai pemerintah bersih; 14.  Sistem pemerintahan yang transparan, terbuka, diketahui rakyat dalam hubungan demokrasi.
sumber: hasil penelitian lapangan, 2014.
Selain itu, segmen ke-4 dari debat berupa tanya jawab antar pasangan juga sebagian mencerminkan tahap formulasi, seperti pertanyaan  PH  kepada  JJK  yang  substansinya tentang: “Bagaimana pilkada yang efisien? dan Apa kriteria pemekaran wilayah yang mencerminkan  segi  penghematan  negara  dan keadilan  bagi  daerah?”  .Jawaban  Formulasi Kebijakan (JJK) “Kita  menjamin  proses  Pilkada  berlangsung  efisien, dengan  cara  penyatuan  pilkada  sehingga  negeri  ini hanya  ada  3  pemilu  serentak,  yakni  pilpres,  pileg,  dan pilkada sehingga efisien. Apabila dikembalikan ke DPR belum tentu efisien karena bisa jadi permainannya lebih hebat lagi. (JK); tentu saja banyak harus dikalkulasi, (1) potensi  ekonomi  yang  ada  apakah  bisa  menopang
daerah  itu  sendiri  (PAD)  yang  bsa  menggerakkan pemerintahan  disana,  (2)  apakah  rakyat  mendapatkan manfaat  ketimbang  elitnya,  (3)  luasan,  karena  daerah yang  luas  kemudian  hanya  dipegang  oleh  satu  bupati dalam melayani tidak akan efektif dan efesien, sehingga harus  dipertimbangkan,  (4)  jumlah  penduduk,  yang sedikit apa bisa diberikan, saya  kira  bisa  saja  dengan catatan  pemekaran  bermanfaat,  intinya  kemanfaatan, arah kesana bukan keuntungan para elit yang meminta pemekaran.(JW).  Tujuan  pemekaran  adalah  wilayah baru  memberikan  lebih  baik  kesejahteraan,  investasi, pengelola  dan  demokrasinya,  tapi  yang  penting efektifitasnya  memberikan  lebih  baik  atau  tidak,  jika efeknya baik kita dukung tapi sebaliknya mungkin lebih baik  disatukan,  jadi  penekanan  pada azas  manfaatnya, kemakmuran,  jangkauan  pelayanan  pemerintah  ke daerahnya”. (JK).
Tabel 3 Formulasi Kebijakan Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan Bersih dan Kepastian Hukum Pasangan Capres dan Cawapres Dalam Forum Debat Pilpres 2014.
FORMULASI PERTANYAAN JAWABAN DAN ARGUMEN Segmen 4 Tanya Jawab Tanggapan (-1) Prabowo-Hatta 1. Bagaimana pilkada yang efisien? 2. Apa kriteria pemekaran wilayah yang 3. mencerminkan segi penghematan 4. negara dan keadilan bagi daerah? Jokowi - JK 1. Efisiensi pilkada dengan cara penyatuan;
2. Nanti hanya ada 3 Pemilu serentak, yakni Pilpres, Pileg dan Pilkada;
3. Belum tentu efisien bila pilkada dikembalikan ke DPR;
4. Kalkulasi potensi ekonomi, manfaat bagi rakyat, luasan wilayah,jumlah penduduk;
5. Tujuan pemekaran adalah wilayah baru memberikan lebih baik kesejahteraan, investasi, pengelola dan demokrasinya;
6. Penekanan pada azas manfaat,  kemakmuran, jangkauan pelayanan pemerintah ke daerahnya.
sumber: hasil penelitian lapangan, 2014.

## Adopsi Kebijakan
Adopsi Kebijakan  yakni  tahapan ke-3 dari proses  kebijakan  adalah  suatu  pengembangan dukungan terhadap usulan kebijakan yang telah diformulasikan sehingga  dapat  diakui  menjadi kebijakan  resmi.  Dalam  konteks  ini  baik pasangan 1 dan 2 menyadari bahwa pemenang diantara  mereka  berpeluang  mengadopsi  visi dan  misinya  dilegitimasi  dalam  kebijakan Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah (RPJM)  lima  tahun  kedepan.  Oleh  karena  itu, momentum  kampanye  Pilpres  merupakan kesempatan  untuk  meyakinkan  sekaligus meraih  simpati  pemilih  sehingga  memberikan suatu legitimasi sosial terhadap gagasan dalam adopsi  kebijakan  mereka,  sebelum  melangkah pada  legitimasi  hukum  dan  politik  yang  lebih definitif nantinya.
Segmen ke-6 dari debat, substansi pertanyaan  dan  jawaban  cenderung  mengarah kepada  tahap  adopsi  kebijakan  sebagaimana implisit  ditanyakan  moderator:  “Kami  minta anda meyakinkan  seluruh  rakyat  di  negeri  ini,
bahwa  dibawah  kepemimpinan  anda  jika terpilih,  bangsa  dan  negara  Indonesia  akan lebih baik kondisinya dari pada hari ini dalam hal demokrasi, pemerintahan bersih dan negara hukum”.
Adopsi Kebijakan (JJK)
“Sesuai dengan pengalaman yang telah kita lakukan dan pengalaman  yang  telah  kita  buktikan  apabila  rakyat memberikan kepercayaan kepada kami, maka kami akan bekerja keras, bekerja sangat keras, siang malam agar demokrasi  berjalan  lebih  baik,  pemerintahan  yang bersih  bisa  kita  hadirkan,  kepastian  hukum  yang  tegas bisa  kita  berikan.  Kedua,  terimakasih  kepada  seluruh rakyat  Indonesia  yang  telah  mendukung,  sehingga demokrasi dapat berjalan dalam kegembiraan, dan kita harapkan  Pilpres  nantinya  bisa  berjalan  dalam kegembiraan  rakyat.  Terimakasih  saya  sampaikan kepada  Ibu  saya  yang  mendoakan  saya,  istri  saya,  ibu mufidah JK, anak2 saya, putraputri bapak JK yang telah memberikan  dukungan  kepada  kami  dalam  rangka membaktikan  diri,  mendedikasikan  hidup  kami  untuk rakyat,  untuk  bangsa  dan  untuk  negara.  Pembangunan demokrasi,  pemerintahan  yang  bersih  dan  kepastian hukum  adalah  hal  yang  utama,  kalau  presiden  nomor dua.” (JW)
Dari  pernyataan  tersebut  dapat  ditafsirkan bahwa  adopsi  kebijakan  untuk  meyakinkan rakyat melalui komitmen kerja keras berdasarkan  pengalaman  memimpin  birokrasi, membaktikan  diri  dan  mendedikasikan  hidup
untuk  rakyat,  bangsa  dan  negara  dalam membangun  demokrasi,  pemerintahan  bersih dan kepastian hukum.
Adopsi Kebijakan (PH)
“Tujuan  kita  bernegara  tujuan  kita  merdeka  adalah untuk  hidup  sebagai  bangsa  yang  adil,  makmur,  dan sejahtera.  Tetapi  kalau  kekayaan  kita  tidak  tinggal direpublik kita, kalau kekayaan kita bocor terus keluar, walaupun kita punya sistem demokrasi yang indah, tetapi ujungnya kesejahteraan rakyat sulit dicapai. Jadi, kami apabila  menerima  mandat  dari  rakyat,  kami  akan bekerja keras, yang pertama adalah untuk menyelamatkan kekayaan bangsa dan negara, sehingga demokrasi  yang  kita  bangun  akan  berarti  demokrasi yang produktif, demokrasi yang memberi kebaikan  dan perbaikan  hidup  bagi  bangsa  Indonesia,  bukan demokrasi wani piro, bukan demokrasi kearah destruktif, dengan  demikian,  dengan  menyelamatkan  kekayaan negara guna menyelamatkan masa depan generasi, kita meyakini  bahwa  kita  nanti  memiliki  masa  depan  yang baik.  Kita  optimis,  karena  kita  memliki  kekayaan  yang besar,  pemerintahan  yang  bersih,  dengan  niat  dan kehendak  politik  yang  keras  untuk  meminimalkan korupsi, memberantas korupsi, menghasilkan manajemen  yang  baik,  jasa-jasa  kepada  rakyat  segera yang  dibutuhkan  rakyat,  yang  ujungnya  juga  akan tercipta  kepastian  hukum  yang  mantap  bagi  seluruh rakyat Indonesia. Dengan  demikian,  kami yakin  bahwa dengan komitmen yang kuat kita dapat mewujudkan cita- cita  pendiri  bangsa.  kita  ingin  menjadi  bangsa  yang merdeka yang produktif, kita tidak mau hanya jadi pasar bagi orang lain, kita tidak mau hanya memasok   tenaga kerja  murah,  kita  tidak  mau  kaum  wanita  kita  kerja sebagai pembantu di negeri jauh, kita ingin rakyat hidup sejahtera  cukup  sandang,  pangan,  papan,  kita  ingin berdiri  diatas  kaki  sendiri,  kita  ingin  menjadi  negara yang  terhormat,  dengan  rakyat  yang  sejahtera  dan rakyat  yang  tenang  menghadapi  masa  depan.  Terima kasih” (PH).
Dari  pernyataan  tersebut  dapat  ditafsirkan bahwa adopsi kebijakan atas upaya meyakinkan dan meraih dukungan rakyat untuk dilegitimasi karena berkomitmen kuat menyelamatkan  kekayaan  negara  dan  masa depan  generasi  penerus  sehingga  optimisme terbangun  mewujudkan  tujuan  merdeka  dan bernegara yakni bangsa yang adil, makmur dan sejahtera.
Setelah  dilakukan  proses  reduksi  terhadap transkrip  perbincangan  dan  jawaban  kedua pasangan  PH  dan  JJK  maka  jawaban  atas pertanyaan  yang  mengarah  kepada  adopsi kebijakan  tersebut  kemudian  disajikan  secara ringkas dalam tabel 4 berikut.

## Implementasi Kebijakan
Implementasi  Kebijakan  yakni  penerapan kebijakan oleh pemerintah dengan menggerakkan  sistem  administrasi  negara. Dalam  konteks  ini,  implementasi  kebijakan
adalah  konsekuensi  dari  kemenangan  dalam kontestasi Pilpres sehingga siapapun pemenangnya harus dapat menerapkan kebijakan  sebagai  aktualisasi  dari  janji-janji politik  saat  kampanye.  Namun,  implementasi kebijakan  dalam  format  debat  kali  ini  juga tercermin  dari  segmen  pertanyaan  kepada pasangan 1 dan 2 terkait langkah-langkah nyata mereka atas tema debat.
Segmen ke-3 dari debat, substansi pertanyaan  dan  jawaban  cenderung  mengarah kepada tahap implementasi kebijakan sebagaimana  eksplisit  ditanyakan  moderator: “Bila anda terpilih, apa langkah-langkah nyata yang  akan  anda  lakukan  untuk  menjadikan pemerintahan  anda  bersih,  efektif  serta  stabil pada  saat  yang  sama  mampu  menghindari rongrongan  parpol  yang  mendukung  anda, dengan  meminta  anda  membalas  budi  dengan memberikan  kemudahan  untuk  mendapatkan uang?”. Implementasi Kebijakan (PH) “Adagium bahwa tidak ada pengikut yang jelek, hanya ada  pemimpin  yang  jelek.  Jika  kita  sebagai  pemimpin bisa tegas meyakinkan  mitra kita, anggota kita  bahwa kita  bergabung  dengan  syarat  tidak  akan  merongrong APBN/APBD satu sen pun, ini adalah syarat saya kepada mitra-mitra  saya,  dan  disemua  partai  banyak  kader- kader  yang  baik,  disemua  partai  banyak  pengabdian kepada bangsa dan negara menjadi motif kita, jadi kita sepakat  APBN/APBD  tidak  kita  kurangi  sedikit  pun, lantas  bagaimana  membiayai  demokrasi,  saya  sangat percaya  ekonomi  kita  sangat  besar  potensi  dan kekayaannya, kita harus mewujudkan suasana masyarakat modern. Bahwa masyarakatlah  yang harus merasa  ingin  menyumbang  kepada  parpol  nya,  inilah strategi kita untuk mengajak kader berjuang mendukung partai  (PH); “Presiden  dipilih  langsung  oleh  rakyat, karenanya  presiden  memegang  amanat  rakyat  dan bertanggung  jawab  kepada  rakyat  bukan  parpol,  oleh karenanya jangan pernah permisif dan tunduk pada apa yang  diinginkan  parpol  koalisi.  Karenanya  tegas menjalankan pemerintahan sesuai visi misi, RPJM, dan RPJP.  kedua,  kita  jangan  menempatkan  pemilihan personil menteri dan pejabat penting didasarkan alokasi parpol,    ini    harus    tegas    dan    dijadikan    budaya siapapun   presidennya, karenanya penting memberikan kesempatan  kepada  putra-putri  terbaik  dengan  bahasa lain adalah kabinet ahli. ketiga Pilkada dan Pileg yang sarat  dengan  uang,  karenanya  kami  bertekad  akan menyempurnakan  ini,  demokrasi  harus  sederhana, murah  dan  tidak  membebani  rakyat.  Demokrasi  harus menghasilkan  putra-putri  terbaik  menjadikan  legislatif, kepala daerah, dan kepala negara untuk demokrasi yang betul-betul menjadi jalan bagi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran”.(HR).
Tabel 4. Adopsi Kebijakan Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan Bersih dan Kepastian Hukum Pasangan Capres dan Cawapres Dalam Forum Debat Pilpres 2014.
ADOPSI PRABOWO - HATTA JOKOWI - JUSUF KALLA Kami minta anda meyakinkan seluruh rakyat di negeri ini, bahwa dibawah kepemimpinan anda jika terpilih, bangsa dan negara Indonesia akan lebih baik kondisi nya daripada hari ini dalam hal demokrasi, pemerintahan bersih dan
negara hukum.
1.    Tujuan kita bernegara dan merdeka adalah untuk hidup sebagai bangsa yang adil,
makmur, dan sejahtera;
2.    Bekerja keras, menyelamatkan kekayaan negara dari kebocoran;
3.    Demokrasi  yang produktif, demokrasi yang memberi kebaikan dan perbaikan hidup
bagi bangsa Indonesia; 4.    Menyelamatkan kekayaan negara guna menyelamatkan masa depan generasi; 5.    Optimis, karena memliki kekayaan bangsa yang besar, pemerintahan yang bersih, dengan niat dan kehendak politik yang keras untuk memberantas korupsi, menghasilkan manajemen pemerintah yang baik; 6.    Akan tercipta kepastian hukum yang mantap bagi seluruh rakyat Indonesia; 7.    Komitmen yang kuat menjadi bangsa yang merdeka dan produktif; 8.    Keinginan rakyat hidup sejahtera  cukup sandang, pangan, papan; 9.    Berdiri diatas kaki sendiri, menjadi negara yang terhormat, dengan  rakyat yang sejahtera dan tenang menghadapi masa depan. 1.    Bekerja keras, siang malam agar demokrasi berjalan lebih baik,
pemerintahan yang bersih bisa kita hadirkan, kepastian hukum yang tegas bisa kita berikan.
2.  Terimakasih  atas  dukungan  rakyat sehingga  demokrasi  dapat  berjalan dalam kegembiraan;
3.    Terimakasih atas dukungan keluarga;
4.    Membaktikan diri, mendedikasikan hidup kami untuk rakyat, bangsa dan negara;
5.    Pembangunan demokrasi, pemerintahan yang bersih dan kepastian hukum adalah hal yang utama, kalau presiden nomor dua.
sumber: hasil olah data penelitian, 2014.
Dari  pernyataan  tersebut  dapat  ditafsirkan bahwa implementasi kebijakan atas pemerintah bersih,  efektif  dan  stabil  tanpa  rongrongan parpol  didasari  prasyarat  awal  kepada  mitra- mitra  untuk  tidak  merongrong  APBN  dan APBD  karena  motifnya  adalah  pengabdian kepada bangsa dan negara,  bertanggung jawab kepada rakyat bukan parpol, tegas menjalankan pemerintahan  sesuai  RPJM  dan  RPJP, menempatkan  orang  terbaik  di  kabinet  ahli tanpa  didasari  alokasi  parpol,  dan  demokrasi sederhana  dan  murah  sebagai  jalan  bagi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran. Implementasi Kebijakan (JJK)
“Parpol  harus  berani  merombak,  ada  cara  baru  di parpol kita yakni mencalonkan yang terbaik. Contohnya kami, saya bukan pengurus partai, tetapi saya dicalonkan karena  ada  rekam  jejak  dan  prestasi.  Sejak  awal  kami sampaikan  bahwa  kami  akan  membangun  kabinet kerjasama  yang  ramping,  tidak  perlu  banyak  parpol tetapi yang penting dalam bekerja kita mengedepankan kepentingan rakyat, bukan membagi-bagi menteri, kursi, kue di depan, tetapi yang lebih penting adalah sejak awal kita sampaikan koalisi kerjasama yang ramping ini untuk menghindari  bagi-  bagi  kursi.  Dalam  melaksanakan kampanye  kami  juga  ingin  mendapatkan  dukungan rakyat  dari  sisi  pendanaan  karenanya  kami  membuka rekening sumbangan rakyat yang akan diaudit sehingga kami  tidak  bisa  ditekan  siapapun.  Kami  punya  rekam jejak untuk itu (JW).
“Kita  menyadari  bahwa  biaya  politik  kita
mahal begitu banyak Pilkada, Pemilu dinegeri ini  maka  yang  perlu  kita  perbaiki  sistem  itu sendiri.  Bagaimana  pilkada  disatukan  agar lebih  efisien.  Bagaimana  rekrutmen  menjadi hal  yang  sangat  penting  bagaimana  caranya tidak seperti  yang  lalu. Filosofi  yang berbeda dari  kami,  kami  bersyukur  parpol  pendukung kami  tidak  ada  janji  siapa  menjabat  apa,  itu yang  membuat  kami  biaya  murah  sehingga tidak  ada  tekanan.  Pengalaman  kita  semua, kami bersyukur parpol tidak banyak dan ikhlas sehingga  semua  ini  akan  membentengi berbagai hal dan dugaan negatif.(JK). Tradisi yang  baru  harus  kita  mulai,  bahwa  yang menjadi capres tidak harus ketum parpol baru yang  harus  kita  mulai  yang  saya  kira  nanti yang  maju  memang  yang  terbaik bukan ketua parpol. “(JW).
Setelah  dilakukan  proses  reduksi  terhadap transkrip  perbincangan  dan  jawaban  kedua pasangan  PH  dan  JJK  maka  jawaban  atas pertanyaan yang mengarah kepada implementasi  kebijakan  tersebut  kemudian disajikan  secara  ringkas  dalam  tabel  3.5 berikut.
Segmen  ke-5  dalam  debat  ini  juga  cenderung mengarah  kepada  persoalan  implementasi kebijakan  yang  secara  eksplisit  ditanyakan moderator:  “Apa  saja  langkah  konkrit  anda untuk keluar dari permasalahan tata pemerintahan  tersebut sehingga visi misi anda dapat terlaksana sebagaimana anda rencanakan?”.  Jawaban  rinci  dari  masing- masing pasangan Capres dan Cawapres adalah sebagai berikut.
Implementasi Kebijakan (JJK) “Pertama daerah yang tidak mengikuti pusat, kedua lembaga overlap dan peraturan tumpang tindih, dan ketiga kualitas birokrasi. (1) daerah bisa ikuti 100%  dengan  arahan  pusat  dengan cara  apa?  dengan  politik  anggaran,  karena 85% anggaran daerah berasal dari pusat. oleh
sebab  itu  dengan  politik  anggaran  kita  bisa kendalikan  daerah.  Jika  tidak  mau  berikan punishment  kalau  ada  prestasi  berikan insentif/reward. Gampang sekali, hal sederhana  yang  tsering  tidak  dilakukan. Misalnya  masalah  pembangunan,  pelayanan terpadu  satu  pintu,  daerah  diperintah  semua membuat  itu,  kalau  tidak  bisa  DAK  nya dipotong  atau  DAK  dikurangi  itu  sudah  buat daerah  mengerikan.  Inilah  politik  anggaran yang  akan  kita  jalankan  agar  daerah  seiring sejalan  dengan  pusat.  (2)  peraturan  tumpang tindih,  apabila  peraturan  lewat  satu  pintu  di Setneg  kembalikan  lagi  kesana, keluarannya akan jelas. Tetapi bila semua kementerian bisa mengeluarkan  aturan  lewat  pintu  yang  tidak jelas, maka banyak peraturan yang betentangan dengan pusat,  pergub  yang  tidak sinkron,  oleh  sebab  itu  pintunya  harus  diberi satu,  sehingga  keluarannya  akan  kelihatan seiring  sejalan  dengan  arah  yang  telah digariskan  pemerintah  pusat.  (3)  kualitas birokrasi,  tadi  sudah  kami  sampaikan,  ini sebetulnya sesuatu yang tidak sulit-sulit amat, sesuatu  yang  sederhana,  tapi  kita  sering pesimis, tapi kami dan pak JK optimis, karena SDMnya  baik-baik  pinter-  pinter  ada  Doktor, Magister, Sarjana, banyak sekali kenapa tidak berjalan  baik,  sekali  sistem  tidak  dibangun, tadi  sudah  disampaikan  e-gov  semuanya  dari e-  bugeting,  e-purchasing,  e-audit,  semuanya harus  dibangun.  kalau  itu  dilakukan  kita bisa mudah  mengawasi,  panggil  saja  programer melakukan  itu,  2  minggu  bisa  dirampungkan, Tidak  ada  masalah,  yang  penting  optimis, jangan  pesimis.  Kualitas  birokrasi  masalah pola  rekrutmen  yang  harus  kita  cari terbaik,yaitu  dengan  seleksi  dan  promosi terbuka. Hal  sederhana  yang  tidak dilakukan, masalah  niat  atau  tidak  niat,  mau  atau  tidak mau, itu saja.” (JW).
Tabel 5 Implementasi Kebijakan Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan Bersih dan Kepastian Hukum Pasangan Capres dan Cawapres Dalam Forum Debat Pilpres 2014.
IMPLEMENTASI PRABOWO - HATTA JOKOWI - JUSUF KALLA Segmen 3 pemerintah bersih tanpa rongrongan parpol pendukung 1.    Adagium tidak ada pengikut yang jelek hanya ada pemimpin yang jelek; 2.    Syarat kerjasama parpol tidak akan merongrong APBN/APBD; 3.    Disemua parpol banyak kader yang baik dengan motif mengabdi bagi bangsa dan negara; 4.    Biaya partai dari sumbangan masyarakat dan kader; 5.    Presiden dipilih langsung oleh rakyat, jangan permisif dan tunduk pada parpol; 6.    Jalankan pemerintah sesuai visi misi, RPJM dan RPJP; 7.    Jangan menempatkan pemilihan menteri dan pejabat didasarkan alokasi parpol; 8.    Demokrasi sederhana, murah, dan tidak membebani rakyat; 9.    Demokrasi menghasilkan putra- putri terbaik sebagai pemimpin legislatif, kepala daerah dan kepala negara. 1.    Parpol harus berani merombak dengan cara baru yakni mencalonkan yang terbaik bukan ketua parpol;
2.    Bangun kabinet kerja sama yang ramping, hindari bagi-bagi kursi;
3.    Tidak perlu banyak parpol yang penting bekerja untuk rakyat;
4.    Kampanye didukung rakyat lewat rekening yang siap diaudit pihak berkompeten;
5.    Pilkada disatukan pelaksanaanya akan jauh lebih efisien;
6.    Tidak ada janji dalam parpol kami tentang siapa menjabat apa;
7.    Biaya demokrasi murah membuat tiada tekanan;
8.    Parpol pendukung tidak banyak dan ikhlas, mampu membentengi dari berbagai hal dan dugaan yang negatif.
sumber: hasil analisis 2014.
“Saya  ingin  tambahkan  bahwa  itulah  tugas pemimpin,  meyakinkan  dibawahnya  untuk melaksanakan  tugas-tugas  yang  sama  sesuai dengan  ketentuan.  Kalau  pemimpin  tidak sanggup  berarti  bukan  pemimpin  yang  baik. Jadi jangan salahkan daerahnya. Selama pusat melaksanakan dengan baik, daerah juga dapat melaksanakan. Partai  harus menjadi ketaatan kedua  setelah  pemerintah,  yang  bertujuan bernegara.  Menjaga  semua  sistem  berjalan, sehingga  pusat  punya  instrumen  fiskal, kebijakan  dan  pengawasan.  Ada  BPK,  BPKP yang  mengawasi  kalau  tidak  sejalan  dengan pusat. Kita mengalami begitu banyak lembaga- lembaga,  negeri  ini  sudah  otonomi  berarti lembaga  pusat  harus  berkurang  dibanding lembaga di daerah. Pusat tidak perlu banyak” (JK).
Dari  pernyataan  tersebut  dapat  ditafsirkan bahwa  implementasi  kebijakan atas kepatuhan daerah  terhadap  pusat,  tumpang  tindih  aturan,
dan kualitas birokrasi dilakukan dengan menerapkan politik anggaran,  peraturan  satu  pintu  lewat  fungsi Sekretariat  Negara,  kualitas  birokrasi  berbasis e-government dan  pola  rekrutmen  terbaik, seleksi  dan  promosi  terbuka,  menjaga  sistem berjalan  lewat  instrumen fiskal,  kebijakan dan pengawasan.
Implementasi Kebijakan (PH)
“Kami sadar sepenuhnya bahwa setiap usaha perbaikan,  tiap  trasnformasi  pasti  ada halangan  dan  kita  sudah  mengerti  halangan tersebut  tumpang  tindih  peraturan,  para pemimpin  politik  yang  mungkin  berasal  dari latarbelakang dan  kepentingan yang  berbeda, tapi  saya  pikir  ada  strategi  tertentu  untuk mengatasi  kondisi  ini,  (1)  kita  harus  memilih beberapa sektor yang paling menentukan, kita tidak  bisa  memperbaiki  keadaan  sekaligus  di seluruh  sektor.  kita  harus  pandai  memilih sektor mana yang merupakan kunci yang akan
mempengaruhi sektor- sektor lain, dan setelah itu  kita  harus  menentukan  sasaran/objective, atau sering disebut Management By Objective, tentukan  sasaran  lalu  ambil  langkah-langkah menuju  sasaran.  Sasaran  tidak  perlu  banyak, kita  tentukan  misalnya  Pangan  dengan ketahanan  dan  keswasembadaan  pangan,  kita bisa  dapatkan  yang  lain  seperti  keamanan, ketenangan,  optimisme  rakyat,  hemat  devisa, kita  bisa  investasi-  roda  ekonomi  jalan  - kesejahteraan  umum  naik.  Kami  sudah menentukan  pangan,  enerji,  infrastruktur, reformasi birokrasi adalah sasaran pokok yang harus  diselesaikan  dahulu.  (2)  kemudian  kita jangan  lupa  sekarang  the  power  of  public opinion, opini rakyat sangat menentukan, opini rakyat bila kita bertujuan baik bisa diselesaikan  dengan  dialog  dan  persuasi,  dan dengan opini dari rakyat pada gilirannya para penguasa-penguasa  setempat  akan  dipaksa oleh  rakyatnya,  karena  yang  kita  inginkan adalah  menyampaikan  hal-hal  dasar  bagi rakyat,  air  bersih, makan murah,  rumah sakit yang terjangkau, sekolah yang baik, jalan yang bagus  dari  desa  ke  kab  -  prov,  ke  pelabuhan, kereta  api,  jalan  raya,  tidak  mungkin  rakyat tidak mendukung.” (PS).
“Saya  akan  mendalami  hal  yang  sangat penting  bagi  bangsa  kita,  yaitu  reformasi birokrasi, acapkali hambatan yang kita hadapi adalah  buruknya  birokrasi,  apakah  karena wawasan organisasi yang tidak baik, aparatur yang  tidak  bersih  karena  sistem  promosi jabatan  dan  rekrutmen  yang  tidak  transparan dan  akuntabel,  dan  juga  lembaga  institusi layanan  publik  yang  tidak  baik,  karena  tidak ada  ukuran-  ukuran  yang  pasti  sehingga pelayanan publik menjadi bertele-tele, mahal dan  melelahkan  karenanya langkah  reformasi brokrasi  harus  dituntaskan  dengan  baik,  (1) organisasi  efektif  efisien,  jangan  gemuk  yang berakibat  birokrasi  bertele-tele  (2)  bagimana upaya  kita  untuk      meletakkan  asas akuntablitas  dengan  berbasis  kepada kinerja. Tidak  ada  satupun  kebijakan  yang  dijalankan yang  tidak  bisa  diukur  akuntablitasnya.(3) upaya  pemberantasan  korupsi  harus  masif, pencegahan  dan  penguatan  KPK,  Jaksa  dan Polisi harus dilakukan dengan baik agar apa- apa  yang  sudah  menjadi  kebijakan  tidak
diselewengkan  begitu  saja,  (4)  sumber  daya manusia  aparatur  itu  sendiri  yang  harus diperbaiki baik jumlahnya yang tidak didesain sesuai  struktur  organisasi  harus  dipangkas, dan (5) mencegah kebocoran keuangan negara. Jadi  bila  ini  bisa  diperbaiki  maka  hambatan tersebut dapat kita atasi.” (HR).
Dari  pernyataan  tersebut  dapat  ditafsirkan bahwa  implementasi  kebijakan  atas  tata pemerintahan  dengan  prioritas  pada  sektor kunci  yang  berdampak  luas  bagi  sektor  lain dengan  sasaran  pokok  adalah  pangan,  enerji, infrastruktur dan reformasi birokrasi.
Setelah  dilakukan  proses  reduksi  terhadap transkrip  perbincangan  dan  jawaban  kedua pasangan  PH  dan  JJK  maka  jawaban  atas pertanyaan yang mengarah kepada implementasi  kebijakan  tersebut  kemudian disajikan secara ringkas dalam tabel 6 berikut.
Tabel.6 Implementasi Kebijakan Pembangunan Demokrasi,

## Pemerintahan Bersih dan Kepastian Hukum
Pasangan Capres dan Cawapres Dalam Forum Debat Pilpres 2014.
IMPLEMETASI PRABOWO - HATTA JOKOWI - JUSUF KALLA Apa saja langkah konkrit anda untuk keluar dari permasalahan tata
pemerintahan tersebut sehingga visi misi anda dapat terlaksana
sebagaimana anda rencanakan.
1.      Tentukan  sektor  prioritas  yang menjadi  kunci  bagi  tercapainya sasaran yang lain;
2.    Sasaran pokok adalah Pangan, enerji, infrastruktur dan reformasi birokrasi ;
3.    Opini rakyat sangat menentukan (the power of public opinion) guna ‘memaksa’ pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan dan program pusat terkait pemenuhan kebutuhan dasar warga negara spt kesehatan, pendidikan,infrastruktur,dsb; 4.    Reformasi birokrasi dengan cara (a) organisasi efektif efisien/tidak gemuk/tidak bertele; (b) akuntabilitas berbasis kinerja; (c) pemberantasan korupsi secara masif; (d) perbaikan aparatur; (e) mencegah kebocoran uang negara.
1.    Daerah bisa ikuti 100% arahan pusat dengan cara politik anggaran, karena 85% anggaran daerah berasal dari pusat;
2.    Peraturan agar tidak tumpang tindih, harus melalui satu pintu di Setneg;
3.    Kualitas birokrasi, dengan membangun sistem e-gov semuanya dari e-bugeting, e- purchasing, e-audit, dll;
4.    Pola rekrutmen  dengan cara seleksi dan promosi terbuka;
5.    Selama pusat melaksanakan dengan baik, daerah juga dapat melaksanakan;
6.    Partai harus menjadi ketaatan kedua setelah pemerintah, yang bertujuan bernegara;
7.    Menjaga semua sistem berjalan,
sehingga pusat punya instrumen fiskal, kebijakan dan pengawasan; 8. Ada BPK, BPKP yang mengawasi kalau tidak sejalan dengan pusat; 9.    Otonomi berarti lembaga pusat harus berkurang dibanding lembaga di daerah. sumber: hasil analisis, 2014. Evaluasi Kebijakan Evaluasi Kebijakan yakni upaya pemerintah untuk menentukan apakah kebijakan terlaksana efektif dan mengapa tidak. Dalam kaitan ini pemenang Pilpres  harus  siap mendapat sorotan publik dan berbagai elemen ekosistem  negara  dalam  rangka  pengawasan terhadap  kebijakan  pemerintah,  karenanya sistem  evaluasi  kebijakan  di  lingkungan pemerintah harus dapat bekerja guna memastikan  berbagai  pelaksanaan  program kebijakan  berjalan  efektif.  Namun,  evaluasi kebijakan juga dimaknai oleh pasangan 1 dan 2 dengan cara mengkritisi kebijakan pemerintah sebelumnya  yang terungkap dalam perdebatan Pilpres maupun selama
kampanye berlangsung. Segmen ke-2 dari debat, substansi pertanyaan  dan  jawaban  cenderung  mengarah kepada  tahap  evaluasi  kebijakan  sebagaimana eksplisit  ditanyakan  moderator:  “Dapatkah anda  melakukan  evaluasi  kritis  terhadap program-program kerja yang telah dilaksanakan saat ini dan evaluasinya.”

## Evaluasi Kebijakan (PH)
“Kelemahan  yang  dirasakan  bangsa  kita  sekarang korupsi,  kinerja  pemerintah  lemah,  keadilan  berpihak pada yang kuat dan kaya, ini  semua adalah suatu akibat dari  kebocoran-kebocoran  kekayaan  nasional  yang besar  dengan  kebocoran  yang  besar  yang  diakibatkan oleh  memang  masalah  sistemik  akhirnya  tidak  ada sumber daya yang cukup untuk menjamin kualitas hidup para  pejabat  aparatur  negara  yang  menentukan jalannya  pemerintahan.  Artinya  korupsi  terjadi  di Indonesia  karena  pejabat  yang  berkuasa  takut  masa depan dan masa pensiun. Gaji bupati 6-7 juta padahal kampanye  dia  habis  15  M,  demikian  dimana-mana
akibatnya, dia akan  ambil  dari  APBD  sama  menteri2 juga  begitu,  dengan  gaji  sekitar  18  juta padahal tanggung  jawab  yang  dikelola  demikian  besar.  karena kualitas  hidup  dan  rasa  takut  ini  dan  juga  sistem demokrasi kita yang begitu liberal, dengan kader di DPR dan  departemen,  inilah  sumber  masalah  bangsa.  Elit kita agak lengah membiarkan sumber daya ekonomi kita terlalu banyak mengalir keluar bangsa kita.  Kalau  kita ingin  perbaiki  mengurangi  korupsi  kita  harus  jamin kualitas hidup pejabat, pegawai, penegak hukum harus dijamin kualitas hidupnya. Contoh hakim di Inggris gaji lebih besar dari perdana menteri .”

## Evaluasi Kebijakan (JJK)
“Dalam  hal-hal  kebijakan  menyangkut  lima  tahunan yang perlu dievaluasi contohnya adalah: ekonomi yang merosot,  defisit  banyak,  anggaran  tidak  berfungsi dengan  betul,  kondisi  minyak  menurun,  maka pemerintahan  yang  akan  datang  harus  memperbaiki kebijakan itu, tanpa itu negara tidak bisa berkembang. Kalau pada dewasa ini sebelumnya ekonomi kita tumbuh 7%  sekarang  melorot  5%  semua  itu  harus  dikoreksi hingga  mencapai  pertumbuhan  yang  lebih  baik  lagi. Efisiensi  pemerintah  yang  lebih  mementingkan  rutin yang  tidak  penting,  itu  harus  direformasi  karena  itu bagian dari kita mencapai tujuan, dari sisi pembinaan, semangat,  dari  pendidikan,  hukum dan  pemberantasan korupsi,  harus  tegas  semuanya  itu  hal-hal  yang  harus dilakukan  pemerintah  yang  akan  datang,  karena pemerintahan  dibentuk  untuk  membawa  perubahan. Tanpa ada perubahan tentu bukanlah pemerintah yang baik  untuk  mencapai  tujuan  itu.  Namun  prinsip  pokok harus  dijaga,  prinsip  pokok  tujuan,  HAM,  hukum, otonomi (memberi kewenangan yang baik bagi daerah), pembangunan  desa,  UKM  karena  pokok  persoalan kesejahteraan bangsa ini, tanpa itu semua kita tidak bisa mencapai  pemerintah  yang  bersih,  pemerintah  bersih yang  efektif  dalam  melayani.  Sistem  pemerintah  apa yang baik adalah yang transparan, terbuka, yang rakyat mengetahui itulah hubungannya dengan azas demokrasi kita” (JK).
Pada segmen ke-4 dalam tanya jawab antar pasangan, Cawapres nomor urut 2
mengarahkan  pertanyaan  evaluatif  dengan menyinggung  masalah  HAM  yang  selama  ini menjadi stigma khusus bagi Capres nomor urut 1,  dengan  pertanyaan:”Bagaimana  mengatasi pelanggaran  HAM  di  masa  lalu  dan  menjaga HAM dimasa datang?.
Evaluasi Kebijakan (PH) “HAM  yang  paling  dasar  adalah  hak  untuk  hidup. Kemudian  tugas  UUD  yang  diberikan  kepada  sebuah pemerintahan  RI  adalah  melindungi  segenap  tumpah darah Indonesia. Sebuah pemerintah harus melindungi
dari segala ancaman dari luar negeri atau dalam negeri. Saya  sekian  puluh  tahun  adalah  abdi  negara,  petugas yang membela HAM, mencegah  kelompok  radikal atau yang menggunakan kekerasan mengancam keselamatan hidup  orang2  yang  tidak  bersalah.  Kita  menghadapi kelompok  yang  ingin  menimbulkan  huru  hara  yang mengancam kelangsung   hidup   bangsa   dan   negara, yang  mereka  ini   ancaman  HAM  itu.
Kewajiban seorang petugas adalah melindungi segenap tumpah  darah  dari  ancaman  tsb.  Dalam  pelaksanaan tugas sebagai prajurit, dilaksanakan dengan sebaiknya yang menilai adalah atasan, saya mengerti arah bapak, tidak  apa-apa  tetapi  saya  ada  disini,  saya  sebagai mantan  prajurit  telah  melaksanakan  tugas  dengan sebaik2  nya,  selebihnya  atasan  yang  menilai,  apakah saya  (kira2  dimaksud  JK)  tidak  bisa  menjaga  HAM karena  saya  pelanggar  HAM?  padahal  bapak  tidak mengerti  bahwa  kami2  ini  berada  ditempat  susah dimana-mana sering ambil tindakan untuk keselamatan rakyat Indonesia. Jadi pak JK, saya bertanggung jawab, dan  hati  nurani  saya  bersih,  saya  pembela  HAM  yang paling keras di republik ini. “(PS ) Masih dalam segmen ke-4, pasangan nomor urut 2 masih mengejar penjelasan dari rival nya dengan  mengajukan  2  pertanyaan  tanggapan yang  substansinya  adalah  sebagai  berikut: Belum  terjawab  soal  diskriminasi,  konkrit pelaksanaan HAM dan penanganan diskriminasi. (JW); Semua pelanggar HAM itu karena  bom,  terserah  penilaian  atasan, apakah    penilaian  atasan  bapak    tentang penyelesaian HAM di masa itu?
Tanggapan Evaluasi Kebijakan (PH) “Langkah  konkrit  diujungnya  adalah  pendidikan, masalah HAM adalah  pendidikan  di  semua  sektor, aparat,  pejabat,  karena  sering  petugas  diberi  perintah kemudian  kalau  ada  sesuatu  yang  nanti  dinilai  tidak tepat atau secara politis tidak menguntungkan akhirnya petugas yang disalah. Jadi kuncinya di pendidikan, butuh investasi.  Diskriminasi  harus  dilawan  tapi  ujungnya adalah  pendidikan. Kepada  pak  JK,  kita  bertanggung jawab kepada atasan kita, penilaian ada diatasan, kalau bapak ingin tanya, tanyakan kepada atasan saya saat itu. (PS), Soal diskriminasi yang mendasar menyangkut hak- hak  warga  negara,  dalam  konteks  diskriminasi  hukum yang  tajam  ke  bawah  tumpul  ke  atas,  siapapun  harus sama  di  muka  hukum.  Apakah  akses  kepada  sumber2 kemakmuran,  pendidikan,  lahan,  dsb  masih  banyak terjadi  diskriminasi  perlakuan,  sehingga  ini  menjadi perhatian  yang  serius  dari  kami  apabila  mendapat mandat dari rakyat” (HR).
Tabel 7. Evaluasi Kebijakan Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan Bersih dan Kepastian Hukum Pasangan Capres dan Cawapres 2014
PERTANYAAN JAWABAN/ARGUMENTASI
Se gm en 4 T any a Ja wa b T an g g ap an ( -2 )
Jokowi - JK Bagaimana mengatasi pelanggaran HAM di masa lalu dan menjaga HAM dimasa datang? Prabowo-Hatta 1.    HAM yang paling dasar adalah hak untuk hidup; 2.    HAM adalah amanat konstitusi;
3.    Pemerintah harus mampu melindungi rakyatnya dari segala ancaman luar negeri atau dalam negeri;
4.    Saya adalah abdi negara, petugas yang membela HAM, mencegah kelompok radikal atau yang menggunakan kekerasan mengancam keselamatan hidup orang2 yang tidak bersalah;
5.    Kita menghadapi kelompok yang ingin menimbulkan huru hara yang mengancam kelangsung hidup bangsa dan negara, yang mereka ini ancaman
HAM itu; 6.    Kewajiban seorang petugas adalah melindungi segenap tumpah darah dari ancaman tsb.
7.    Dalam pelaksanaan tugas sebagai prajurit, dilaksanakan dengan sebaiknya yang menilai adalah atasan;
Se gm en 4 T any a Ja wa b T an gg ap an ( -3 ) Jokowi
Belum terjawab soal diskriminasi, konkrit pelaksanaan HAM dan penanganan diskriminasi. (JW), JK Semua pelanggar HAM itu karena bom, terserah penilaian atasan, apakah penilaian atasan bapak tentang penyelesaian HAM di masa itu?
Prabowo - Hatta
1.    Langkah konkrit diujungnya adalah pendidikan;
2.    Masalah HAM adalah pendidikan di semua sektor, aparat, pejabat, karena sering petugas diberi perintah kemudian kalau ada sesuatu yang nanti dinilai tidak tepat atau secara politis tidak menguntungkan akhirnya petugas yang disalah;
3.    Jadi kuncinya di pendidikan, butuh investasi; 4.    Diskriminasi harus dilawan tapi ujungnya adalah pendidikan;
5.    Soal diskriminasi yang mendasar menyangkut hak-hak warga negara, siapapun harus sama di muka hukum;
6.      Apakah  akses  kepada  sumber2  kemakmuran, pendidikan,  lahan,  dsb  masih  banyak  terjadi diskriminasi  perlakuan,  sehingga  ini  menjadi perhatian  yang  serius  dari  kami  apabila  mendapat mandat dari rakyat;
7.    Kita bertanggung jawab kepada atasan kita, penilaian ada diatasan, kalau bapak ingin tanya, tanyakan kepada atasan saya saat itu.

## Simpulan
Berdasarkan tujuan penelitian dan kajian pada gagasan  kebijakan  secara  konseptual  yang dirilis dalam agenda kebijakan berupa visi misi dan program kedua pasangan Capres-Cawapres RI  2014  terhadap  gagasan  kebijakan  secara kontekstual  yang  berkembang  dalam  Debat Capres putaran pertama yang bertema “Pembangunan  Demokrasi,  Pemerintahan Bersih dan Kepastian Hukum”,  maka disimpul kan hasil penelitian sebagai berikut:
Gagasan  tentang  pembangunan  demokrasi secara  eksplisit  dinyatakan  dari  perspektif strategis dan taktis kedua pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 dan 2 dalam sesi Debat Capres putaran pertama namun tidak dinyatakan  secara  konkrit  didalam  agenda kebijakan  dan program prioritas tertulis kedua pihak.  Arah  gagasan  demokrasi  kedua  pihak cenderung  sama  yakni  menekankan  pada pentingnya peningkatan dan perbaikan demokrasi  yang  lebih  murah,  sederhana, bermutu, produktif, nondiskriminatif, mensejahterakan dan menggembirakan rakyat; Gagasan  tentang  pemerintahan  bersih  secara eksplisit  dinyatakan  secara umum dan khusus kedua  pasangan  Capres  dan  Cawapres  nomor urut 1 dan 2 dalam sesi Debat Capres putaran pertama dan termuat  dalam  agenda  kebijakan  tertulis  dari pasangan  Capres  nomor  urut  2,  sedangkan Capres  nomor  urut  1    lebih  menggunakan pendekatan pemerintah efektif. Namun substansi  komitmen  dan  strategi  kebijakan kedua pihak relatif sama  yakni penekanan  kepada  sistem  birokrasi  yang transparan, akuntabel dan efektif melayani;
Gagasan
tentang kepastian hukum secara    eksplisit    dinyatakan kedua  pasangan  Capres  dan  Cawapres  nomor urut 1 dan 2 baik didalam forum debat maupun didalam  agenda  kebijakan  tertulis  mereka perbedaan substansi kepastian hukum dari segi hasil  bagi  Capres  1  yakni  terpenuhinya  rasa aman  dan  keadilan    bagi  siapapun    dimuka hukum  sedangkan  bagi  Capres  2  dari  segi
proses  yakni  membenahi  produk  hukum  dan penguatan lembaga hukum.
Berdasarkan  simpulan  di  atas,  maka  beberapa saran  dapat  diajukan  sebagai berikut:
Pembangunan  demokrasi  yang  sesuai  prinsip demokrasi  universal  dan  jatidiri bangsa harus dikelola  oleh  pemerintah  yang  bersih  guna menghasilkan  demokrasi  yang  lebih  baik, karenanya  siapapun  yang  mengemban  amanat ini perlu memperhatikan proses kebijakan yang menyeluruh terkait agenda, formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan demokrasi nasional;
Tata kelola  pemerintahan  yang bersih,  efektif, demokratis,  dan  terpercaya  dapat  diwujudkan dengan  upaya  sungguh-sungguh  didalam memulihkan  kepercayaan  publik  melalui reformasi  sistem  kepartaian,  pemilu  dan lembaga perwakilan, membangun transparansi tata kelola pemerintahan; menjalankan reformasi birokrasi; memangkas rantai birokrasi dan membuka partisipasi publik yang luas terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah;
Kepastian  hukum  tanpa  pandang  bulu  dan seadil-adilnya  dapat diwujudkan  didalam negara  hukum  yang  demokratis  dengan pemerintahan  yang  bersih,  melalui  komitmen dan  upaya  serius  didalam:  Mencegah dan memberantas  korupsi  dengan  menerapkan manajemen terbuka dan akuntabel; Memperkuat  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK),  Kepolisian  dan  Kejaksaan  dalam pemberantasan korupsisecara  sinergis;
Membangun  politik  legislasi;  Memberantas mafia peradilan;   Memberantas  tindakan bisnis ilegal;  Pemberantasan  narkoba  dan psikotropika; Pemberantasan tindakan kejahatan  perbankan  dan  pencucian  uang; Menjamin  kepastian  hukum  hak  kepemilikan tanah;  Melindungi  anak,  perempuan  dan kelompok  masyarakat  marjinal;  Menghormati HAM  dan  penyelesaian  secara  berkeadilan terhadap  kasus-kasus  pelanggaran  HAM  pada masa lalu;  dan Membangun budaya hukum  di seluruh lapisan masyarakat.

## Referensi
Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, Teguh, 2002, Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi. Semarang: Universitas Diponegoro Bridgman,   Peter   and   Davis,   Glyn.   2000.
The   Australian   Policy   Handbook. Australia: Allen & Unwin. Dunn, Willian.N. 1981. Public Policy Analysis
:  An  Introduction. USA  :  Prentice- Hal,Inc., Englewood Cliffs,N.J.07632.
--------------------.   1992. Analisis Kebijaksanaan   Publik. Terjemahan Muhajir Darwis. Yogyakarta : Penerbit
PT. Hanindita.
Dye,  Thomas  R.  1987. Understanding  Public Policy. USA  :  Prentice-Hall,  INC.,
Englewood Cliffs, NJ.
Edwards  III,  George  C.  1980. Implementing
Public Policy. Washington, D.C: Congressional Quarterly Press.
Grindle, Merilee S. (1980). Politics and Policy Implementation in the Third World. New Jersey : Princeton University Press. Hewlett, Michael & M. Ramesh. 2003.
Studying Public Policy : Policy Cycles and Policy Subsystems. Oxford Penerbir : University Press
Jackson, Robert J, Jackson, Doreen and Moore,
Nicholas  Baxter,  1986, Politics  in Canada: Culture, Institutions, Behaviour and Public Policy , Scarborough, Ontario:
Prentice-Hall Canada Inc.
Jones,  Charles  O.  1996. Pengantar  Kebijakan Publik (Public Policy. Terjemahan Ricky Ismanto. Jakarta : Penerbit PT RajaGrafmdo Persada. Mustopadidjaja.2000. Manajemen Proses Kebijakan . Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
Nugroho  D,  Riant.  2003. Kebijakan  Publik
:    Formulasi,    Implementasi,    dan Evaluasi. Jakarta  :  Penerbit  PT  Elex Media Komputindo.
-------------------------.  2006. Kebijakan  Publik untuk Negara-negara Berkembang.
Jakarta  :  Penerbit  PT  Elex  Media Komputindo.
Putra,  Fadillah.  2005. Kebijakan  Tidak  Untuk Publik. Yogyakarta  :  Penerbit  Resist Book.
Patton,  Carl  V.  &  David  S.  Wawicki.  1986.
Basic Methods of Policy Analysis and Planning. USA : Prentice-Hal,Inc., Englewood Cliffs,N.J.07632.
Quade,  E.S.  1984. Analysis  for  Public Decisions .  New  York:  The  Rand Corporation Repley,  Randall  B.  1985. Policy  Analysis  In Polical  Science. Cicago  :  Nelson-  Hall Inc.
Rushefsky,  Mark,  1990, Public  Policy  in  the
Unites States , Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company.
Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung  :  Penerbit  AIPI  Bandung  – Puslit KP2W Lemlit Unpad.
Weimer,  David  L.  And  Vining,  Aidan  R.
1998. Policy  Analysis  Concepts  and Practice . New Jersey: Prentice Hall. Winarno,  Budi.  2004. Teori  dan  Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Penerbit Media Pressindo.
Widodo,  Jokowi.  2014. Nawa  Cita:  Jalan Perubahan  untuk  Indonesia  Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian . http://jkw4p.com/nawa_cita.pdf,
diunduh 16 November 2014. Subianto,  Prabowo.  2014. Visi  Misi  dan Agenda Aksi . http://kpu.go.id/koleksigambar/visi_misi _prabowo.pdf, dan http://selamatkanindonesia.com/Agenda-
Prabowo-Hatta.pdf,  diunduh  pada 16
November 2014 .