## Research Article
The Right to be Heard : Bagaimana Era Digitalisasi Mendistorsi Kedudukan Konsumen dalam Memberikan Ulasan?
Heru Saputra Lumban Gaol 1* , Marchethy Riwani Diaz 2 , & Sylvia Janisriwati 3 1,3 Fakultas Hukum, Universitas Surabaya
2 Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada
* herusaputra@staff.ubaya.ac.id

## ABSTRACT
In  the  digital  era,  consumers  are  transforming  into  new  entities  such  as  influencers,  YouTubers,  or content bloggers who bring changes in the form of conveying consumer opinions and complaints in the form  of  content  that  can  be  monetized.  This  phenomenon  cannot  be  fully  accommodated  by  the Consumer  Protection  Law  because  the  consumers  referred  to  by  the  law  are  end  users  whose consumption activities are not for commercial purposes. Thus, reviews from consumers who are also influencers,  YouTubers,  and  content  bloggers  may  not  receive  legal  protection.  This  becomes  even more  problematic  with  the  presence  of  several  bad  precedents  in  the  form  of  defamation  lawsuits brought  by  business  actors  against  consumers  as  well  as  influencers  who  submit  reviews  on  social media.  This  research  aims  to  answer  the  distortion  of  consumers'  position  regarding  the  right  to  be heard  in  the  digital  era,  both  their  legal  standing  as  end  users  and  the  content  they  create  as influencers. This paper is a normative juridical writing, where the method in this research is a literature study of both primary and secondary legal materials. Lex consumen derogate legi consumte principle can  be  used  to  see  the  particular  legal  standing  in  providing  legal  protection  for  consumer  reviews. Consumers  who  provide  reviews  on  social  media  still  obtain  legal  protection  under  the  Consumer Protection Law as long as the review is based on their transaction experience in consumption activities and not just purely commercial content interests.
Keywords: Consumer; Lex Consumen Derogate Legi Consumte; Review; Social Media.

## ABSTRAK
Di era digital, konsumen bertransformasi dalam entitas-entitas baru seperti influencer, youtubers atau content  bloger yang  membawa  perubahan  dalam  bentuk  penyampaian  pendapat  dan  keluhan konsumen berupa konten yang dapat dimonetisasi. Fenomena ini tidak sepenuhnya mampu diakomodir oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dikarenakan konsumen yang dimaksud UUPK merupakan  konsumen  akhir  yang  aktivitas  konsumsinya  tidak  untuk  kepentingan  komersial.  Dengan demikian, review seorang konsumen yang juga merupakan i nfluencer , youtubers , dan content blogger memungkinkan  untuk  tidak  memperoleh  perlindungan  hukum.  Hal  ini  semakin  problematik  dengan hadirnya  beberapa  preseden  buruk  berupa  gugatan  pencemaran  nama  baik  yang  dilakukan  oleh pelaku  usaha  kepada  konsumen  sekaligus influencer yang  menyampaikan  ulasan  di  platform  media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab distorsi kedudukan konsumen atas hak untuk didengar di  era  digital,  baik  kedudukannya  sebagai  konsumen  akhir  dan  konten  yang  dibuatnya  sebagai i nfluencer. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan,  baik  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Asas lex  consumen  derogate  legi  consumte dapat digunakan untuk melihat kedudukan hukum lebih khusus dalam memberikan perlindungan atas ulasan  konsumen.  Konsumen  yang  mengulas  atau  memberikan review di  media  sosial  tetap  dapat
memperoleh perlindungan hukum berdasarkan UUPK sepanjang ulasan didasarkan oleh pengalaman transaksinya dalam kegiatan konsumsi dan bukan semata-mata demi kepentingan konten yang bersifat komersial.
Kata Kunci: Konsumen; Lex Consumen Derogate Legi Consumte ; Ulasan; Media Sosial.

## A. PENDAHULUAN
Di  era  digital  saat  ini,  muncul  interseksi antara kebebasan konsumen dalam berpendapat dan  pertumbuhan  aktivitas  bisnis  yang  semakin pesat.  Hal  ini  diwujudkan  melalui  keberdayaan konsumen  dalam  memberikan  ulasan  terhadap aktivitas  produksi  pelaku  usaha.  Mengingat konsumen berada pada posisi yang lemah dalam transaksi  ekonomi  maka  aktivitas  bisnis  ini  perlu disokong dengan keberadaan sarana perlindungan  hukum  yang  memadai  (Handayani, 2019).  Komitmen  untuk  melindungi  kepentingan konsumen ini tercermin dalam konsideran huruf d Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  (selanjutnya  disebut UUPK)  yakni:  “Bahwa  dalam  meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian,  kemampuan,  dan  kemandirian konsumen  untuk  melindungi  dirinya  serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab”.
Pasal  2  UUPK  juga  menegaskan  kembali keberdayaan  konsumen  yang  dalam  hal  ini berkaitan  erat  dengan  asas  keseimbangan. Fundamental  asas  keseimbangan  merupakan upaya  menempatkan  kedudukan  yang  sejajar antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan
pemerintah  agar  aktivitas  ekonomi  membawa manfaat  yang  seadil-adilnya  bagi  semua  pihak. Implementasi  asas  keseimbangan  tersebut  juga dituangkan lebih lanjut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 terkait  dengan  hak  dan  kewajiban  konsumen serta  Pasal  6  dan  Pasal  7  yang  mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha.
Salah  satu  hak  konsumen  yang diakomodasi  dalam  UUPK  tertuang  di  dalam Pasal  4  huruf  d  UUPK  berupa  hak  konsumen untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas barang  dan/atau  jasa  yang  digunakan  atau dengan  kata  lain the  right  to  be  heard .  Secara filosofis, konsep the right to be heard tidak lepas dari perkembangan hukum perlindungan konsumen di barat khususnya di Amerika Serikat yang  dipelopori  oleh  John  F.  Kennedy.  John  F. Kennedy  mengemukakan  konsep consumer message  bill  of  right yang  salah  satu substansinya  adalah  hak  konsumen  untuk didengarkan (Rosmawati, 2018).
Penerapan  hak  konsumen  untuk  didengar pendapat  dan  keluhan  terhadap  penggunaan suatu  barang  dan/atau  jasa  masih  menimbulkan banyak  permasalahan  hukum.  Hal  tersebut didasarkan  pada  suatu  realitas  ganda,  bahwa  di satu  sisi  konsumen  diberikan  akses  untuk didengar  ketidakpuasannya  atas  produk  yang
ditawarkan  pelaku  usaha  (Ananta  dkk,  2023).  Di sisi  lain,  pelaku  usaha  juga  memiliki  hak  untuk melakukan  pembelaan  diri  sepatutnya  di  dalam penyelesaian  hukum  sengketa  konsumen  dan hak  untuk  rehabilitasi  nama  baik  apabila  terbukti secara  hukum  kerugian  konsumen  tidak diakibatkan  oleh  tanggung  jawab  pelaku  usaha (Ekawati, & Johan, 2021).
Persoalan ini semakin problematik dengan munculnya  suatu  konstruksi  hukum  baru  di  era digital  yang  tumbuh  dan  berkembang  bersama pola transaksi elektronik melalui Undang-Undang terkait  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (selanjutnya  disebut  UU  ITE).  Konsep pencemaran  nama  baik  bermuatan  informasi elektronik  dapat  menyebabkan  munculnya sengketa  konsumen  dikarenakan  perbuatan konsumen  dalam  memberikan  ulasan (review) atas  barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan  oleh pelaku usaha di media elektronik.
Bukti  nyata  masih  lemahnya  perlindungan konsumen dalam kerangka penerapan the right to be  heard tercermin  dalam  beberapa  preseden buruk  bagi  konsumen  berupa  adanya  gugatan pencemaran  nama  baik  yang  dilakukan  oleh pelaku  usaha  kepada  konsumen  dalam  rentang tahun  2006  hingga  tahun  2023.  Salah  satunya adalah gugatan pencemaran nama baik terhadap Stella  Monica  yang  memberikan  ulasan  melalui media  sosial  pribadinya  yaitu  instagram  atas penggunaan  produk  dan  perawatan  wajah  di Klinik Kecantikan L’Viors Surabaya (Faizal, 2021). Sebelumnya,  gugatan  kasus  pencemaran  nama
baik  juga  pernah  terjadi  dalam  kasus  Prita Mulyasari  melawan  rumah  sakit  Omni Internasional  pada  September  2008.  Prita  yang saat  itu  menuliskan  keluhannya  terhadap  rumah sakit  Omni  Internasional  melalui  email,  dijerat pasal  pencemaran  nama  baik  oleh  rumah  sakit Omni  Internasional  karena  email  yang dikirimkannya beredar di dunia maya (DetikNews, 2012). Kasus yang terbilang masih hangat terjadi pada tahun 2023, yakni konsumen yang dirugikan atas  perbuatan  wanprestasi  proyek  apartemen Meikarta,  justru  harus  digugat  balik  oleh  PT Mahkota Sentosa Utama atas dasar pencemaran nama baik (Aprilia, 2023). Apabila diamati, contoh kasus-kasus yang terjadi terbilang serupa karena konsumen menggunakan media sosial pribadinya dalam  menyampaikan  suatu  keluhan  dan kekecewaannya kepada pelaku usaha.
Aksi  konsumen  memberikan  ulasan (review) kini  juga  berkembang  dalam  berbagai bentuk  lainnya  dan  tidak  semata  berupa  ulasan tertulis.  Saat  ini,  akses  dan  bentuk  konsumen dalam  memberikan  suatu  ulasan  atas  barang dan/atau  jasa  juga  dapat  dilakukan  di  media sosial dalam bentuk konten-konten tertentu, salah satunya  ulasan  berupa  video.  Tidak  jarang, mereka yang membuat konten ulasan atau review video  ini  merupakan  seorang public  figure yang sering  dikenal  sebagai influencer,  youtubers, content blogger , ataupun selebgram. Kasus yang sempat  viral  terjadi  pada  akhir  Januari  2021, seorang youtubers Dian  Widiyanarko  dalam Youtube pribadinya  mengulas  dan  memberikan
review terhadap  salah  satu  produk  kacamata sepeda  yang  diproduksi  oleh  Eiger.  Kasus  ini menjadi  viral dikarenakan  pihak  Eiger melayangkan  surat  keberatan  kepada  Dian Widiyanarko  terhadap  ulasan  yang  diunggah pada  akun Youtube pribadinya  tersebut (Hendartyo, 2021).
Lahirnya distorsi pelaksanaan hak konsumen  untuk  didengarkan  dan  berpendapat dewasa  ini,  mengindikasikan  perlunya  aturan hukum yang pasti demi peningkatan perlindungan kepada  konsumen  di  era  digital.  Hal  ini  sejalan dengan  maraknya  pola  gugatan  pencemaran nama  baik  terhadap  konsumen  yang  terus bermunculan dalam beberapa tahun berturut-turut (Ibarra,  &  Revilla,  2014).  Konstruksi  penerapan perlindungan  hukum  bagi  konsumen  untuk memberikan  ulasan  terhadap  suatu  barang dan/atau jasa di dalam UUPK belum sepenuhnya diakomodasi  dengan  baik.  Problematika  ini disebabkan  disambiguitas  pemaknaan  subyek hukum atau definisi konsumen dalam UUPK yang sudah  tidak  lagi  relevan  dengan  perkembangan era digital.
Munculnya  profesi  dan  keahlian  baru dalam  industri  kreatif  seperti influencer , youtubers ,  dan content  blogger menjadi  suatu fenomena  tersendiri  yang  tidak  dapat  dielakkan eksistensinya.  Kehadiran  profesi-profesi  tersebut sejatinya  adalah  pengguna  suatu  barang dan/atau  jasa,  namun  di  sisi  lain  profesi-profesi tersebut  juga  menghasilkan  suatu  konten  yang mendatangkan keuntungan ekonomis bagi dirinya
melalui konten yang dihasilkan. Konflik dapat saja muncul  dikarenakan  definisi  konsumen  yang dianut  dalam  UUPK  masih  terbatas  pada konsumen akhir ( end user ) sebagai pemakai akhir suatu  barang  dan/atau  jasa,  serta  adanya batasan  aktivitas  konsumsi  tersebut  tidak  untuk diperdagangkan  kembali.  Dengan  demikian seorang influencer , youtubers , dan content bloger yang menghasilkan suatu konten dapat saja tidak memperoleh  perlindungan  hukum.  Persoalan yang  tidak  kalah  penting  adalah  batasan  bagi konsumen  dalam  menyampaikan  ulasannya melalui media sosial yang tampaknya sulit diatur secara rigid. Mengingat, hak untuk mengulas atau memberikan review terhadap  suatu  barang dan/atau  jasa  berkaitan  juga  dengan  kebebasan seseorang untuk berpendapat yang tolak ukurnya tidak  dapat  diukur  secara  pasti.  Apabila  dibatasi hakikat  kebebasan  tersebut  juga  tidak  lagi menjadi bebas.
Kemudahan konsumen dalam membagikan pengalamannya  berupa  ulasan  ( review) atas manfaat  terhadap  suatu  barang  dan/atau  jasa sudah  pasti  akan  menimbulkan  permasalahan yang  lebih  kompleks  dan  berpotensi  menjadi sengketa  jika  tidak  tersedia  alas  hukum  yang pasti  (Kirillova  dkk,  2016).  Ruang  kebebasan seorang  konsumen  menyampaikan  kepuasan atau kekecewaan tersebut merupakan hak dasar yang  seyogianya  diberikan  oleh  undang-undang bagi  konsumen  dan  lahir  atas  dasar  lemahnya kedudukannya  dalam  hubungan  transaksi ekonomi  yang  tercipta.  Hak  konsumen  untuk
didengar  ini  sebenarnya  dapat  menjadikan konsumen mandiri dan berdaya untuk melindungi kepentingannya. Di sisi yang berseberangan, hak ini juga memberi kesempatan bagi pelaku usaha untuk  menuntut  balik  konsumen  dikarenakan keberatan atas pendapat tersebut.
Sederhananya,  implementasi  dari the  right  to  be heard dalam  transaksi  konsumen  dan  pelaku usaha  yang  sebenarnya  lahir  sebagai  hubungan hukum  privat  justru  dapat  bermuara  pada  upaya kriminalisasi berdalih pencemaran nama baik.
Oleh  karena  itu,  menarik  untuk  mengkaji dan  menganalisis  terkait  implementasi  dari the right  to  be  heard sebagai  kerangka pemberdayaan  konsumen  berkaitan  haknya dalam  mengulas  atau  memberikan review pemakaian  suatu  barang  dan/atau  jasa  selaras dengan  perkembangan  transaksi  ekonomi  di  era digital.  Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian- penelitian  terdahulu  yang  membahas  terkait dengan  konsep the  right  to  be  heard sebagai perwujudan  hak  konsumen  dalam  memberikan ulasan atas suatu barang dan/atau jasa.
Penelitian  yang  berjudul  “Perlindungan Hukum  Terhadap  Konsumen  dalam  Melakukan Review Suatu  Produk  di  Media  Sosial  dari  Delik Pencemaran  Nama  Baik”  yang  ditulis  oleh  Mirza Mar’Ali dan Priliyani Nugroho Putri, berfokus pada bagaimana  perlindungan  hukum  bagi  konsumen dalam  melakukan review produk  di  media  sosial agar terhindar dari delik pencemaran nama baik. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa konsumen telah memiliki hak untuk
menyampaikan review atas  suatu  produk  tetapi perlu  memperhatikan  hak  dari  orang  lain  dan pelaku  usaha dengan mendasarkan  pada  norma kesopanan  (Mar’Ali,  &  Putri,  2021).  Selanjutnya, penelitian  dari  I  Wayan  Pertama  Yasa,  Ni Komang Arini Styawati dan Ni Made Puspasutari Ujianti  yang  berjudul  “Perlindungan  Hukum Terhadap Ketentuan Me- Review Produk Dimedia Sosial” mengkaji terkait perlindungan hukum bagi konsumen  dalam  melakukan review di  media sosial  serta  tanggungjawab  pelaku  usaha terhadap review konsumen di media sosial. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa  terdapat jaminan  perlindungan  hukum  bagi  konsumen dalam  melakukan review di  media  sosial  yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen (Yasa, Styawati & Ujianti, 2022). Penelitian lainnya yang berjudul  “Perlindungan  Hukum  Konsumen  yang Melakukan Review Produk  Barang  atau  Jasa  di Media  Sosial”  yang  ditulis  oleh  Putu  Carina  Sari Devi  dan  Suatra  Putrawan  menyoroti  terkait batasan hak konsumen dalam melakukan review atas  suatu  barang  dan/atau  jasa  di  media  sosial serta  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  ketika melakukan review .  Hasil  penelitian  tersebut menyatakan bahwa norma-norma yang berlaku di dalam  masyarakat  menjadi  batasan  bagi konsumen  dalam  melakukan review sehingga perlindungan bagi konsumen telah dijamin dalam Pasal  4  huruf  c  dan  d  UU  Perlindungan Konsumen (Devi, & Putrawan, 2018).
Penelitian  internasional  yang  membahas terkait dengan konsep the right to be heard telah
dilakukan oleh Sune Donoghue dan Helena M. de Klerk yang berjudul “The Right to be Heard and to be  Understood:  A  Conceptual  Framework  for Consumer  Protection  in  Emerging  Economies” mengkaji terkait dengan pengembangan kerangka  konseptual  bagi  berbagai  pihak  terkait dalam  sektor  perlindungan  konsumen  dalam menangani  dan  memahami  keluhan  yang disampaikan  oleh  konsumen.  Hasil  penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlu pengembangan  kerangka  penanganan  keluhan dan mekanisme ganti rugi yang strategis dan adil bagi  konsumen  serta  penyediaan  pelatihan  bagi karyawan  dalam  menangani  pengaduan  bagi konsumen (Donoghue, & Klerk, 2009). Penelitian internasional  lainnya  yang  berjudul,  “Consumers Rule:  How  Consumer  Reviews  Influence Perceived Trustworthiness of Online Stores” yang ditulis  oleh  Sonja  Utz,  Peter  Kerkhof,  Joost  van den  Bos  berfokus  pada  dampak  ulasan  yang diberikan  oleh  konsumen  di e-commerce dalam membangun  kepercayaan  terhadap  pelaku usaha.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pengaruh ulasan konsumen memberikan dampak yang  signifikan  terhadap  reputasi  pelaku  usaha dan  berpengaruh  terhadap  pembentukan kepercayaan  masyarakat  (Utz,  Kerkhof,  &  Bos, 2012).
Berbagai  penelitian  tersebut  mayoritas memiliki persamaan terkait pembahasan perlindungan hukum dan batasan bagi konsumen dalam  memberikan review di  media  sosial  yang dapat  berimbas  pada  citra  pelaku  usaha.  Kajian
pada tulisan ini akan memiliki perbedaan karena tulisan ini akan membahas implementasi the right to  be  heard dalam  era  digitalisasi  melalui pemberdayaan  konsumen  dalam  memberikan ulasan  atas  suatu  barang  dan/atau  jasa  serta menyoroti  pendekatan  asas lex  consumen derogate  legi  consumte sebagai  bentuk perlindungan hukum bagi konsumen.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  yuridis  normatif  dengan  mengkaji penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma dalam  hukum  positif  yang  berlaku  (Muhaimin, 2020). Tolak ukur penelitian hukum normatif ada pada  ruang  lingkup  disiplin  ilmu  hukum  sebagai suatu  realitas  atau  sistem  norma  dan  kenyataan (Sonata,  2014).  Penelitian  ini  lebih  menekankan pada  pengambilan  data  sekunder  berupa  bahan hukum  primer  dan  sekunder.  Bahan  hukum primer dalam penelitian ini berupa Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen, Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 40  Tahun  1999  tentang  Pers  dan  Surat Keputusan  Bersama  Menteri  Komunikasi  dan Informatika  Republik  Indonesia,  Jaksa  Agung Republik  Indonesia,  dan  Kepala  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  Nomor  229  Tahun
2021,  Nomor  154  Tahun  2021,  dan  Nomor KB/2/VI/2021  tentang  Pedoman  Implementasi Atas  Pasal  Tertentu  Dalam  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.  Sementara,  bahan  hukum  sekunder yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa: buku, karya tulis ilmiah, dan pendapat ahli.
Adapun metode pendekatan yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode pendekatan  peraturan  perundang-undangan ( statute  approach ),  pendekatan  konseptual ( conceptual  approach ),  dan  pendekatan  kasus ( case  approach ).  Pada  akhir  penelitian  akan dilakukan  analisis  dengan  berlandaskan  pada metode  deduktif  yang  mendudukan  peraturan perundang-undangan  sebagai  premis  mayor  dan bahan  hukum  sekunder  sebagai  premis  minor sehingga dapat ditarik kesimpulan dari  umum ke khusus  untuk  menjawab  persoalan.  Penerapan asas lex  consumen  derogate  legi  consumte menjadi  penting  untuk  mendeskripsikan  bentuk perlindungan  hukum  yang  dapat  diberikan  bagi konsumen  dalam  memberikan  ulasan  atas  suatu barang dan/atau jasa.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Ulasan  atau Review Sebagai  Perwujudan
“ The Right to be Heard” bagi Konsumen di Era Digital
“A consumer is the important visitor on our premises.  He  is  not  dependent  on  us  we  are  on him.  He  is  not  an  interruption  to  our  work;  he  is the  purpose  of  it” (Shukla,  2016).  Artinya, konsumen  merupakan  subyek  yang  terpenting dan  pusat  dalam  suatu  perdagangan.  Guna menghargai eksistensi dan kepentingan ini, maka pengalaman  konsumen  dalam  kaitannya  dengan kegiatan  transaksionalnya  sudah  sepatutnya didengar. Upaya ini juga selaras dengan cita-cita pemberdayaan  konsumen  yang  mandiri  dan mampu  melindungi  diri,  serta  tidak  semata-mata menjadi objek aktivitas bisnis akibat kedudukannya yang lemah.
Konseptualisasi  hak  untuk  didengar berkorelasi dengan perilaku pengaduan konsumen (consumer  complain  behaviour) . Pengaduan konsumen ini tidak semata-mata lahir karena ketidakpuasaan konsumen atas pemakaian  dan  pemanfaatan  suatu  barang dan/atau jasa, melainkan juga berkenaan dengan variabel yang melekat pada diri konsumen seperti usia,  jenis  kelamin,  budaya,  pendidikan,  dan faktor lainnya (Donoghue, & Klerk, 2009). Hal ini berkaitan juga dengan hakikat konsumen sebagai manusia  yang  memiliki  naluri  bebas  untuk mengkespresikan pendapatnya.
Pengaduan  konsumen  merupakan  hak konsumen  untuk  menyampaikan  keluhan terhadap  produk  dan/atau  jasa  yang  digunakan atau dimanfaatkan. Secara sederhana, pengaduan  konsumen  merupakan  ungkapan ketidakpuasan  konsumen  baik  lisan  atau  tertulis
yang ditujukan kepada pelaku usaha disebabkan adanya  kerugian  yang  dialami  konsumen  atau tidak dipenuhinya perjanjian disepakati para pihak (Petrus,  Suryani,  &  Bajari,  2023).  Artinya, pengaduan  konsumen  identik  dengan  sikap konsumen  untuk  menuntut  pemulihan  keadaan seperti  semula  atau  menuntut  ganti  kerugian kepada pelaku usaha berdasarkan transaksi yang dilakukannya.  Sementara  itu,  konsep  hak konsumen  untuk  didengar  saat  ini  berkembang dalam wujud lain, seperti memberikan review atau ulasan  negatif  maupun  positif  yang  berkembang di  era  digital.  Seorang  konsumen  dapat mengekspresikan  pengalaman  dirinya  secara bebas  di  berbagai  media  sosial  yang  memuat informasi  mengenai  produk  atau  layanan  yang digunakan dalam aktivitasnya. Bentuk kebebasan berpendapat  yang  berkaitan  dengan  transaksi konsumen  ini  dapat  saja  merupakan  wujud eksistensinya sebagai manusia  di era  digital  dan minim  tujuan  atas  pemulihan  ganti  rugi  sebagai karakteristik utama pengaduan konsumen.
Pasal  4  huruf  d  UUPK  secara  tegas menyatakan  bahwa,  “Konsumen  memiliki  hak untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas suatu  barang  dan/atau  jasa”.  Sesungguhnya, pengejawantahan  hak  ini  akan  bermuara  pada upaya  penyelesaian  sengketa  konsumen  dan upaya  pemberian  kompensasi  serta  ganti  rugi apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima konsumen  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau sebagaimana mestinya. Adanya ruang pengaduan ini, tanpa tindak lanjut hak konsumen
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf h UUPK pada  kenyataannya  akan  menjadi  sia-sia. Permasalahannya,  di  era  digitalisasi  yang semakin  berkembang  pesat,  pendapat  dan keluhan  dari  siapa  yang  dapat  dilindungi  dalam UUPK  atau  dengan  kata  lain  berbicara  pula mengenai  siapa  yang  dimaksud  konsumen tersebut?  Apakah  UUPK  masih  relevan melindungi  kepentingan  konsumen  untuk didengar?
Istilah konsument yang berasal  dari Bahasa Belanda  dimaknai  sebagai  pemakai  akhir  dari benda  dan  jasa  ( Uiteindelijke  Gebruiker  van Goerderen en Diensten ) yang diserahkan kepada konsumen  oleh  pengusaha  ( ondernamer ) (Badrulzaman,  1986).  Istilah  yang  hampir  sama dengan  konsumen  yaitu  pembeli  ( koper )  ditemui pula  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata. Namun, pengertian konsumen lebih luas daripada pembeli yang digambarkan oleh John F. Kennedy  yaitu “Consumers  by  definition  include us  all” (Shidarta,  2006).  Menurut  Black’s  Law Dictionary  pengertian  konsumen  adalah :  “A person who buys goods or services for personal, family  or  household  use,  with  no  intention  of resale:  a  natural  person  who  uses  products  for personal rather than business purposes”. Definisi ini  menekankan  pada  perilaku  penggunaan produk untuk kepentingan pribadi daripada tujuan bisnis.
Doktrin  yang  berkembang  di  Perancis mengartikan  konsumen  sebagai, “The  person who  obtains  goods  or  services  for  personal  of
family  purposes”. Pengertian  tersebut  membagi definisi  konsumen  dalam  dua  unsur  yaitu  (1) orang  perseorangan  dan  (2)  barang  atau  jasa yang  digunakan  untuk  kepentingan  pribadi  atau keluarga.  Definisi  konsumen  dalam  Undang- Undang  Jaminan  Produk  di  Amerika  Serikat dalam  Magnusson  Warranty  Federal  Trade Commission  Act  1975  memberikan  definisi konsumen  sama  dengan  ketentuan  di  negara Perancis.
Berbeda  dengan  Prancis  dan  Amerika Serikat,  di  Spanyol  istilah  konsumen  dimaknai secara luas yaitu, “Any individual or company who is  the  ultimate  buyer  or  user  of  personal  or  real property,  products,  services  or  activities, regardless  of  whether  the  seller,  supplier,  or producer is a public or private entity, acting alone or  collectively” (Shidarta,  2006).  Konsumen dipahami  sebagai  setiap  individu atau perusahaan  yang  merupakan  pembeli  terakhir atau  pengguna  atas  properti,  produk,  jasa,  atau aktivitas tanpa  melihat  apakah  produsen  sebuah entitas publik atau swasta yang bertindak secara sendiri  atau  korektif.  Menurut  Howells  dan Wilhelmsson  konsumen  meliputi  perorangan maupun  badan  hukum  (Belwal,  Al  Shibli,  & Belwal, 2020.
Sebelum  perlindungan  konsumen  secara tegas  dikenal  dan  dikembangkan,  pengertian konsumen  lebih  cenderung  diidentikkan  dengan pengertian  masyarakat.  Padahal,  dua  entitas  ini memiliki  karakteristik  berbeda  (Wibowo,  2020). Secara  yuridis  pengertian  konsumen  telah  diatur
dalam Pasal 1 angka 2 UUPK yang menyatakan: “Konsumen sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.  Definisi  konsumen  menurut UUPK  tersebut  hanya  terbatas  pada  pemakai saja  dan  frasa  “tidak  diperdagangkan  kembali” menunjuk  pada  pemahaman  konsumen  akhir. Apabila  dicermati,  batasan  konsumen  sebagai konsumen akhir juga telah dijelaskan pada bagian penjelasan  Pasal  1  angka  2  UUPK  menunjuk konsumen  kepada  “pengguna  atau  pemanfaat akhir suatu produk”.
Di era digital, muncul suatu fenomena baru yang  melekat  pada  subyek  yang  dikatakan sebagai  setiap  orang  pemakai  barang  dan/atau jasa  tersebut.  Muncul  suatu  fenomena  bahwa  di satu sisi kegiatan pengguna atau pemanfaat atas suatu  barang  dan/atau  jasa  tidak  sepenuhnya memenuhi  unsur  “tidak  untuk  diperdagangkan”. Fenomena ini berhubungan dengan tindakan me- review atau  mengulas  suatu  produk  dalam platform media  sosial  pribadi,  yang  kerap dilakukan  oleh public  figure atau  dikenal  juga sebagai influencer.
Pada  hakikatnya, influencer merupakan pengguna  barang  dan/atau  jasa,  yang  hampir sepenuhnya memenuhi kriteria sebagai konsumen akhir dikarenakan mereka mengkonsumsi  atau  memanfaatkan  produk tertentu.  Namun,  ulasan  dan review yang dihasilkan  merupakan  konten  yang  dapat
mendatangkan  manfaat  ekonomis  tertentu  yang dilakukan  melalui  upaya  monetisasi.  “Monetisasi merupakan  metode  dasar  yang  mengkonversi sesuatu  menjadi  uang.  Monetisasi  memiliki beberapa  artifak  yang  sedikit  berbeda  di  dunia media  sosial  dan  media  digital.  Monetisasi  atau monetize adalah  istilah  yang  digunakan  untuk menggambarkan  seseorang  yang  memiliki website atau akun media sosial seperti Facebook, Instagram,  TikTok,  atau  YouTube  (Novita  dkk, 2022).  Peluang  monetisasi  ini  muncul dikarenakan  pengaruh  yang  dimiliki  oleh seseorang di dunia media sosial dan media digital ditandai  dengan  jumlah  pengikut (follower , subscriber, atau viewers )  yang  ada  dalam platform pribadinya tersebut.
Terkadang,  konten  berisi  ulasan  atau review produk  ini  juga  lahir  dari  inisiatif  pribadi pemilik  media  sosial  itu  sendiri.  Artinya,  konten tersebut  dibuat  bukan  karena  dasar  kerja  sama antara  pelaku  usaha  dengan influencer sebagai bentuk endorsement, tetapi  murni  karya  yang dihasilkan secara pribadi. “ Endorsement merupakan  salah  satu  bentuk  promosi  dari sebuah pemilik usaha yang bekerja sama dengan individu  terkenal  ditunjukkan  melalui  banyak pengikutnya” (Putri, & Patria, 2018).
Distorsi  mengenai  kedudukan  konsumen yang  muncul  di  era  digitalisasi  menegaskan bahwa  belum  hadir  suatu  norma  yang  mengatur secara  tegas  terkait  kedudukan review yang diberikan  oleh  seorang  konsumen  sebagai influencer. Termasuk  sejauh  mana  perlindungan
yang  dapat  diberikan  bagi influencer atas pendapatnya terhadap suatu produk yang dimuat di media sosial. Terlebih, ketika ruang kebebasan berpendapat  itu  kemudian  mendapat  perhatian massa.  Ulasan  atau review yang  dibuat  dalam bentuk  konten  itu  dapat  saja  murni  sebagai bentuk kekecewaan konsumen dan pendapatnya atas  penggunaan  suatu  produk.  Konsumen bahkan  mungkin  saja  tidak  berekspetasi  konten tersebut akan tersebar luas dengan sangat cepat (viral).  Ini  lah  yang  kemudian  menjadi  masalah, manakala  pelaku  usaha  merasa  dirugikan  atas ulasan atau review yang disaksikan, dibaca,  dan dilihat  oleh  masyarakat  itu  berdampak  pada kelangsungan  bisnis  pelaku  usaha  yang bersangkutan.  Seperti  sebuah review oleh seorang  Rius  Vernandes  atas  pengalamannya menggunakan  maskapai  penerbangan  Garuda Indonesia.  Rius  selaku  konsumen  juga  seorang influencer membuat  suatu  ulasan  terkait pengalamannya menerima menu kelas bisnis dari pramugari  maskapai  penerbangan  Garuda Indonesia  yang  hanya  dibuat  pada  selembar kertas  dan  ditulis  tangan.  Hal  ini  lantas  menjadi viral dan kemudian pada 2019 Serikat Karyawan PT.  Garuda  Indonesia  melaporkan  Rius  atas gugatan  pencemaran  nama  baik  (Leliana,  dkk, 2020).
Ketidakjelasan  kedudukan  hukum  bagi konsumen  dalam  mengulas  suatu  produk  di  era digitalisasi,  dapat  dijabarkan  dalam  analisis sebagai berikut:
Pertama, dapat  dilihat  dari  dasar  lahirnya hak untuk mengulas atau me- review suatu produk tersebut.  Ulasan  dapat  dipahami  sebagai  suatu bentuk kebebasan berpendapat. Sejak Indonesia merdeka  di  tahun  1945,  konstitusi  negara Indonesia menegaskan adanya ruang kebebasan bagi  masyarakat  untuk  berekspresi  yang dipertegas dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang  menyatakan,  “Setiap  orang  berhak  atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan  pendapat”.  Artinya,  sejak  awal pengakuan  atas  kebebasan  tersebut  memiliki sejarah yang sama panjangnya dengan negara ini lahir.
Kenyataannya,  hubungan  hukum  antara konsumen  dan  pelaku  usaha  berangkat  dari perjanjian jual beli dan termasuk perjanjian timbal balik  yang  memberikan  hak  dan  kewajiban  bagi kedua  belah  pihak  (Satrio,  1995).  Artinya,  ada hal-hal  yang  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak yang  lahir  dari  sifatnya  transaksional  hubungan hukum  itu,  dimana  para  pihak  dapat  saja menyepakati  baik  secara  tertulis  maupun  lisan bahwa  penyelesaian  sengketa  antara  mereka seharusnya  diselesaikan  dengan  cara-cara tertentu, misalnya musyawarah mufakat. Konsumen yang dalam hal ini mendalilkan bahwa pendapatnya  di  media  sosial  sebagai  bentuk pengaduan,  tentu  saja  akan  menjadi  lemah kedudukannya  dalam  hal  ini  karena  mengingkari apa yang telah disepakatinya.
Kedua, ulasan  atau review dapat  dilihat sebagai  suatu  obyek  yang  dihasilkan  dari
perbuatan konsumen yang mana ulasan tersebut dapat  juga  merupakan  suatu  konten  yang disematkan  di  media  sosial  atau  media  digital pribadi  konsumen.  Ulasan  atau review di  media sosial dapat dipahami sebagai sebuah karya atau ciptaan. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  (selanjutnya disebut  UU  Hak  Cipta)  mendefinisikan,  “Ciptaan adalah  hasil  setiap  karya  Pencipta  yang menunjukkan  keasliannya  dalam  lapangan  ilmu pengetahuan, seni, atau sastra”. Dalam Pasal 12 ayat (1) huruf k UU Hak Cipta ini ditegaskan pula bahwa,  “Ciptaan  yang  dilindungi  adalah  Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: sinematografi”. Ini menunjukkan bahwa  suatu  ulasan  yang  dibuat  dalam  bentuk konten  merupakan  suatu  ciptaan  yang seharusnya dilindungi UU Hak Cipta.
Pada  dasarnya,  pembatasan  terhadap suatu  konten  berisi  ulasan  akan  tidak  sejalan dengan  UU  Hak  Cipta  itu  sendiri.  Mengingat dasar  perlindungan  bagi  kekayaan  seni  dan budaya  itu  dapat  meningkatkan  kesejahteraan tidak  hanya  bagi  para  penciptanya  saja,  tetapi juga bagi bangsa dan negara. Terlebih, jika dilihat dalam  Pasal  15  huruf  a  UU  Hak  Cipta,  Bagian Kelima terkait Pembatasan Hak Cipta, ditentukan, “Dengan  syarat  bahwa  sumbernya  harus disebutkan  atau  dicantumkan,  tidak  dianggap sebagai  pelanggaran  Hak  Cipta:  a.  Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian,  penulisan  karya  ilmiah,  penyusunan laporan,  penulisan  kritik  atau  tinjauan  suatu
masalah  dengan  tidak  merugikan  kepentingan yang wajar dari Pencipta”. Artinya, penulisan kritik terhadap  sesuatu  harusnya  tidak  dianggap sebagai suatu hal yang bertentangan dengan hak cipta  sepanjang  tidak  merugikan  kepentingan yang wajar dari pencipta atau orang lain”.
Namun,  kelemahan  dalam  menggunakan UU  Hak  Cipta  ini  justru  ada  pada  frasa  “tidak merugikan  kepentingan  yang  wajar  dari  pencipta atau  orang  lain”  tersebut.  Penggunaan  UU  Hak Cipta ini justru dapat menjadi senjata bagi pelaku usaha  yang  merasa  kepentingannya  dalam aktivitas bisnisnya telah dirugikan oleh konsumen yang  membuat  konten  dan  mendapatkan keuntungan  secara  ekonomis  dari  konten  yang dimonetisasi.  Hal  ini  didasarkan  karena  konsep monetisasi  baru  dapat  terjadi  ketika  jumlah penonton konten tersebut sangat tinggi dalam hal ini merupakan konten yang viral.
Ketiga, ulasan  atau review dapat  dilihat sebagai  suatu  obyek  yang  dihasilkan  dari perbuatan konsumen yang mana ulasan tersebut dapat  juga  merupakan  suatu  tulisan,  informasi, atau  karya  jurnalistik  yang  disematkan  di  media sosial atau media digital pribadi konsumen. Pasal 1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut UU Pers) mendefinisikan, “Pers adalah lembaga sosial dan wahana  komunikasi  massa  yang  melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan  informasi  baik  dalam  bentuk tulisan,  suara,  gambar,  suara  dan  gambar,  serta
data  dan  grafik  maupun  dalam  bentuk  lainnya dengan  menggunakan  media  cetak,  media elektronik,  dan  segala  jenis  saluran  yang tersedia”.  Ulasan  atau review di  media  sosial  ini dapat  dipahami  sebagai  sebuah  kegiatan jurnalistik  meliputi  mencari,  memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan  informasi  baik  dalam  bentuk tulisan,  suara,  gambar,  suara  dan  gambar,  serta data  dan  grafik  maupun  dalam  bentuk  lainnya dengan  menggunakan  media  cetak,  media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
Di dalam kegiatan jurnalistik terdapat asas kemerdekaan  pers  sebagai  salah  satu  wujud kedaulatan  rakyat  yang  berasaskan  prinsip- prinsip  demokrasi,  keadilan,  dan  supremasi hukum. Artinya, dalam kegiatan jurnalistik segala yang  berkaitan  dengan  informasi  yang disampaikan  akan  dilindungi  dengan  hak  jawab dan  hak  koreksi.  Pasal  1  angka  11  UU  Pers menentukan,  “Hak  Jawab  adalah  hak  seseorang atau  sekelompok  orang  untuk  memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya”.  Sementara,  dalam  Pasal  12  UU  Pers ditentukan, “Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan  informasi  yang  diberitakan  oleh  pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain”. Hal  ini  ditujukan  untuk  memberikan  informasi yang  berimbang  dalam  kegiatan  jurnalistik dengan  memperhatikan  aspek  baik  dari  yang
memberikan  informasi  atau  berita  maupun  dari sisi sumber yang diberitakan.
Pasal  8  UU  Pers  sendiri  memang menegaskan  bahwa,  “Dalam  melaksanakan profesinya  wartawan  mendapat  perlindungan hukum”. Namun, kelemahan dalam menggunakan UU  Pers  ini  adalah  UU  Pers  ini  memberikan perlindungan hanya terbatas pada subyek hukum yaitu wartawan. Jika merujuk  pada Pasal 7,  Bab III UU Pers menunjukkan yang dimaksud sebagai wartawan  adalah  mereka  yang  tergabung  dalam organisasi wartawan. Sementara bagi masyarakat kebebasannya  dalam  kegiatan  jurnalistik  juga dibatasi. Lebih lanjut dalam Pasal 17 ayat (1) UU Pers  menyatakan  bahwa:  “Masyarakat  dapat melakukan  kegiatan  untuk  mengembangkan kemerdekaan  pers  dan  menjamin  hak memperoleh  informasi  yang  diperlukan”.  Pada ayat  (2)  ditentukan:  “Kegiatan  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  dapat  berupa:  a. memantau  dan  melaporkan  analisis  mengenai pelanggaran  hukum,  etika,  dan  kekeliruan  teknis pemberitaan  yang  dilakukan  oleh  pers;  b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers  dalam  rangka  menjaga  dan  meningkatkan kualitas  pers  nasional”.  Ini  artinya,  peran  serta masyarakat  dalam  memberikan  informasi  baik berupa  kritik  dan  saran  harus  melibatkan  peran serta  pers  itu  sendiri.  Lazimnya,  di  dalam  pers disediakan  suatu  kolom  untuk  kritik  dan  saran atau  juga  dapat  berupa  kolom  suara  pembaca. Apabila,  kritik  dan  saran  itu  dilakukan  di  luar sarana  pers,  maka  konsumen  tidak  dapat
dilindungi  terkait  ulasan  atau review maupun kritiknya atas suatu produk. Hal ini kembali dapat menempatkan  kedudukan  konsumen  menjadi lemah dalam berpendapat secara bebas di media sosialnya.
2. Penerapan  Asas Lex  Consumen  Derogat Legi Consumte sebagai Bentuk
Perlindungan  Konsumen  di  Era  Digital dalam Memberikan Ulasan atau Review Maraknya gugatan pencemaran nama baik yang  menjerat  konsumen  dalam  memberikan ulasan  atas  suatu  barang  dan/atau  jasa  dapat berimbas  pada  lemahnya  piranti  hukum perlindungan  konsumen  yang  bertujuan  untuk mewujudkan  pembangunan  nasional  dengan menciptakan  iklim  bisnis  yang  sehat  bagi  pelaku usaha  serta  meningkatkan  pemberdayaan terhadap  konsumen.  Dalam  tataran  empiris, seringkali  terjadi  konflik  norma  yang  mana terdapat  dua  atau  lebih  norma  hukum  yang bertentangan  atas  suatu  objek  pengaturan  yang sama.  Hal  ini  menjadi  sebuah  persoalan  karena penerapan salah satu norma akan berimbas pada pengabaian  atau  pelanggaran  atas  norma  lain (Irfani,  2020).  Dengan  demikian  untuk menyelesaikan  persoalan  tersebut,  maka  perlu untuk menelisik kembali penggunaan asas hukum sebagai dasar dari hukum positif yang berlaku.
Dalam  rangka  mewujudkan  konstruksi perlindungan hukum yang tepat bagi konsumen di era  digital  maka  penerapan  asas lex  consumen derogate  legi  consumte menjadi  jawaban  dalam mereduksi persoalan gugatan pencemaran nama
baik  bagi  konsumen.  Asas lex  consumen derogate legi consumte merupakan pengembangan  dari  asas lex  specialis  derogate legi  generali dan  perkembangan  lebih  lanjut  dari asas systematische  specialiteit (Hiariej,  2018).
Penggunaan asas-asas tersebut pada hakikatnya sering  menjadi  pisau  analisis  dalam  diskursus hukum  pidana,  tetapi  akan  diadopsi  dalam pembahasan  ini  untuk  kebutuhan  analisis, khususnya penerapan terkait asas lex consumen derogate legi consumte.
Asas lex  consumen  derogate  legi consumte dimaknai  sebagai  pengutamaan terhadap salah satu undang-undang yang khusus dengan  mendasarkan  pada  fakta-fakta  yang dominan  dalam  suatu  perkara  dengan mengabsorsi  undang-undang  khusus  lainnya (Hiariej,  2021).  Berkaitan  ulasan  yang  dilakukan oleh  konsumen  atas  suatu  barang  dan/atau  jasa menunjukkan  UU  Perlindungan  konsumen  lebih dominan dibandingkan dengan UU ITE, sehingga tidak  tepat  jika  konsumen  digugat  dengan  dalil pencemaran  nama  baik.  Dalam  hal  ini,  UU Perlindungan  konsumen  merupakan  pengaturan yang  bersifat  khusus  sehingga  menjadi  payung hukum dari undang-undang sektoral lainnya yang berdimensi konsumen. Artinya pengaturan terkait dengan tindak-tanduk dari konsumen dan pelaku usaha  berlandaskan  pada  UU  Perlindungan Konsumen sehingga kedudukan UU Perlindungan Konsumen  lebih  diprioritaskan  dibandingkan  UU ITE.  Terlebih  jaminan  terhadap  kebebasan konsumen  dalam  menyampaikan  ulasan  atas
suatu  barang  dan/atau  jasa  telah  dilegitimasi dalam  Pasal  4  huruf  d  UU  Perlindungan Konsumen.
Penjabaran  bahwa  UU  Perlindungan Konsumen  mengabsorsi  UU  ITE  sebagai manifestasi dari asas lex consumen derogate legi consumte berangkat  dari  konsep  paling  dasar, yakni  adanya  hubungan  hukum  yang  terbentuk antara konsumen dan pelaku usaha yang berada dalam  lapangan  hukum  keperdataan  atau  ranah privat.  Dalam  perspektif  UU  Perlindungan Konsumen,  hubungan  hukum  terbentuk  apabila terjadi  sebuah  transaksi  jual  beli  yang  dilakukan oleh  konsumen  dengan  pelaku  usaha.  Jika merujuk  pada  Pasal  1313  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) ditentukan bahwa, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu orang  lain  atau  lebih”.  Dengan  demikian,  setiap hubungan  hukum  yang  tercipta  mempunyai  dua sisi yaitu hak dan kewajiban yang saling bertimbal balik bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini, tidak ada sebuah hak tanpa kewajiban pun sebaliknya tidak  ada  kewajiban  tanpa  adanya  hak  (Asikin, 2012).  Walaupun  tidak  dapat  dielakkan  bahwa hukum  perlindungan  konsumen  merupakan wilayah hukum yang multiarea, yang bermakna di dalamnya  bertalian  dengan  dimensi  hukum perdata,  pidana,  administrasi,  tata  negara, maupun internasional publik dan privat (Shidarta, 2023),  tetapi  perjanjian  menjadi  syarat  utama
adanya  keberadaan  perlindungan  konsumen ( privity of contract ).
Selain itu, hak mengulas atas suatu barang dan/atau  jasa  yang  dilakukan  oleh  konsumen telah  diatur  dalam  Pasal  4  huruf  d  UU Perlindungan  Konsumen.  Berkaitan  dengan transaksi  konsumen  khususnya  dalam  tahapan pasca  atau  purna  transaksi,  dimungkinkan  ada dua  kondisi  yang  dialami  oleh  konsumen  yaitu perasaan  puas  atau  kecewa  atas  suatu  barang dan/atau  jasa.  Hal  itu  kemudian  membentuk perilaku dan respon dari konsumen yakni menjadi konsumen  nir  aksi  atau  ragam  aksi.  Ketika konsumen  memilih  untuk  menjadi  konsumen ragam  aksi,  maka  tindakan  yang  kerap  kali dilakukan  adalah  menceritakan  atau  menuliskan di  media  sosial  terkait  dengan  barang  dan/atau jasa yang diterimanya. Hal inilah yang membuka ruang  adanya  celah  gugatan  pencemaran  nama baik  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  kepada konsumen,  karena  acap  kali  ulasan  yang diberikan  oleh  konsumen  dinilai  oleh  pelaku usaha  sebagai  perbuatan  yang  merugikan. Ditambah  pelaku  usaha  memiliki  hak  untuk melakukan  pembelaan  diri  sepatutnya  di  dalam penyelesaian  hukum  sengketa  konsumen sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  6  huruf  c UU Perlindungan Konsumen.
Di  sisi  lain,  ulasan  atas  suatu  barang dan/atau  jasa  yang  dilakukan  oleh  konsumen melalui  media  sosialnya  lahir  karena  adanya ketidakpuasan  yang  dirasakan  oleh  konsumen atas barang dan/atau jasa yang diperoleh. Dalam
hal ini, konsumen merasa bahwa barang dan/atau jasa  yang  didapatkan  tidak  sesuai  dengan  apa yang diharapkan atau diperjanjikan (Donoghue, & Klerk,  2009).  Dalam  pelaksanaanya  sendiri, terkadang sebuah perjanjian tidak selalu berjalan dengan mulus. Salah satu pihak dapat saja tidak dapat memenuhi prestasinya, sehingga pihak lain menganggap  bahwa  seseorang  tersebut  telah melakukan  perbuatan  wanprestasi  yang  pada akhirnya  bermuara  pada  lahirnya  sengketa konsumen.  Dalam  hal  ini,  sengketa  konsumen terkait  dengan  pemberian  sesuatu,  berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dalam Pasal  1233 juncto Pasal  1234  KUHPerdata. Objek sengketa konsumen dalam konteks hukum perlindungan  konsumen  hanya  terbatas  pada barang  dan/atau  jasa  yang  dikonsumsi  oleh konsumen  akhir.  Persoalan  tersebut  pada dasarnya lahir dalam konteks hubungan jual  beli sehingga  sejalan  dengan  prinsip  dalam  hukum perjanjian  yaitu exception  non  adimpleti contractus .
Prinsip exception  non  adimpleti  contractus diterapkan  apabila  salah  satu  pihak  melakukan wanprestasi justru karena pihak lain telah terlebih dahulu  melakukan  wanprestasi  (Al-Madrusi,  & Ridwan,  2022).    Prinsip  tersebut  hadir  sebagai bentuk upaya pembelaan diri dengan dasar pihak yang  melakukan  gugatan  tidak  mempunyai  hak untuk  mengajukan  gugatan  karena  senyatanya perbuatan  yang  dilakukannya  mengakibatkan pihak  yang  digugat  ini  tidak  berkenan  untuk memenuhi  prestasinya.  Jika,  dikontruksikan
dalam  perspektif  hukum  perlindungan  konsumen terkait isu ini, persoalan me- review suatu barang dan/atau jasa melalui media sosial terjadi karena konsumen  merasa  bahwa  apa  yang  dijanjikan oleh  pelaku  usaha  tidak  dapat  secara  penuh dilaksanakan  atau  bahkan  jauh  diluar  yang dijanjikan oleh pelaku usaha.
Penjelasan  tersebut  senada  juga  dengan prinsip  sebab  akibat  ( proximate  cause )  yang lazim  dikenal  dalam  hukum  asuransi.  Dalam pandangan  ini  mendasarkan  bahwa  penyebab terdekat  atau  peristiwa  paling  utama  yang menjadi  penyebab  terjadinya  kerugian  (Nasional Reinsurance,  2022).  Artinya,  ulasan  yang dilakukan  konsumen  melalui  media  sosial didasarkan  karena  adanya  pemenuhan  barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan  oleh  konsumen,  sehingga  apabila
pelaku  usaha  merasa  dirugikan  atas  ulasan tersebut, maka seharusnya hakim dapat menggali juga  bahwa  kerugian  itu  lahir  karena  tidak dipenuhinya  kewajiban  dari  pelaku  usaha  atau dalam  hal  ini  pelaku  usaha  tidak  menjalankan prestasinya  sebagaimana  mestinya.  Namun, memang  pola  pemahaman  melalui  konsep  ini hanya  terbatas  pada  konsumen  akhir  yang berupaya  untuk  melakukan  pengaduan  keluhan atau complain kepada pelaku usaha, akan tetapi tidak  mendapatkan  mekanisme  penyelesaian sengketa konsumen yang patut dan tepat.
Jika  dikaitkan  dengan  fakta  di  lapangan beberapa  preseden  buruk  kasus  gugatan pencemaran  nama  baik  oleh  pelaku  usaha kepada  konsumen  akhir  dalam  rentang  tahun 2006-2023 diantaranya sebagai berikut:

## Tabel.1 Sengketa Konsumen Terkait Ulasan/Review dalam Rentang Waktu 2006-2023
Tahun Kasus Kasus Penyebab Hasil 2023 Gugatan pencemaran nama baik  oleh  PT  Mahkota Sentosa Utama terhadap 18 konsumen  terkait  proyek apartemen Meikarta. Belum adanya penyerahan unit apartemen  kepada  konsumen sehingga  menuntut  adanya pengembalian dana. Gugatan dicabut. 2022 Gugatan pencemaran nama baik  oleh  Klinik  Kecantikan L’Viors  Surabaya  kepada Stella Monica. Kegagalan  perawatan  wajah oleh dokter kecantikan menyebabkan  wajah  Stella semakin meradang. Divonis bebas. 2022 Somasi PT Es Teh Indonesia Makmur terhadap Gandhi atas unggahan kritik melalui twitternya. Rasa  kemanisan  terhadap produk  Es  Teh  varian red velvet menjadi  alasan  kritik disampaikan oleh Gandhi. Damai. 2021 Surat Keberatan PT Eigerindo  Multi  Produk Industri  (Eiger  Indonesia) terhadap  Youtuber  Dian Widiyanarko  atas  ulasan Ulasan berdasarkan pengalaman pribadi Dian terkait  kelebihan  Kacamata Eiger  Kerato  dengan  harga murah  menjadi  alasan  adanya Damai.

## Sumber: Data Olahan Peneliti
Pemasungan  kebebasan  berpendapat  dari beberapa  kasus  diatas  menunjukkan  bahwa ketidakpuasan  konsumen  atas  suatu  barang dan/atau  jasa  yang  disampaikan  melalui  media sosial pribadi, kerap kali menjadi pemicu adanya kriminalisasi  terhadap  konsumen  dengan  dalil
pencemaran  nama  baik.  Namun,  jika  diamati ketidakpuasan  tersebut  lahir  karena  tidak dipenuhinya prestasi oleh pelaku usaha, sehingga langkah  yang  paling  mudah  dijangkau  oleh konsumen  adalah  menyampaikan  keluhannya melalui platform media  sosial.  Berbagai  keluhan
produk kacamata dari Eiger.   surat keberatan dari Eiger.
2019 Gugatan pencemaran nama baik  oleh  Serikat  Karyawan PT Garuda Indonesia Kepada Rius Vernandes. Review pengalaman  Rius terkait  menu  kelas  bisnis maskapai penerbangan Garuda Indonesia  yang  terbuat  dari selembar  kertas  dan  ditulis tangan. Damai. 2017 Gugatan pencemaran nama baik oleh Apartemen Green Pramuka  terhadap  Komika Muhadkly Acho. Pengembang yang tidak memenuhi janji untuk menyediakan area ruang terbuka  hijau  di  Apartemen Green  Pramuka  serta  tidak adanya  kejelasan  sertipikat kepemilikan. Damai. 2008 Gugatan pencemaran nama baik  oleh  Rumah  Sakit Omni  Internasional  kepada Prita Mulyasari. Adanya  keluhan  terhadap pelayanan  Rumah  Sakit  Omni Internasional  terkait  dengan analisis  diagnosis  dari  dokter, suntikan  berdosis  tinggi,  serta kesulitan  mendapatkan  hasil laboratorium medis. Putusan bebas. 2006 Gugatan pencemaran nama baik oleh PT Duta Pertiwi terhadap Kho Seng Seng. Ketidakjelasan status kepemilikan tanah ITC Mangga Duta  dan  tidak  adanya keterbukaan  dari  pengelola lahan  terkait  dengan  status tanah milik Kho Seng Seng. Putusan bebas. 2006 Gugatan pencemaran nama baik oleh PT Duta Pertiwi Tbk terhadap Fifi Tanang. Hasil  pembelian  kios  oleh  Fifi Tanang  dari  PT  Duta  Pertiwi yang justru mendapatkan sertipikat  hak  guna  bangunan diatas  hak  pengelolaan  tanah yang  seharusnya  memperoleh sertipikat  hak  guna  bangunan menjadi  alasan  adanya  surat pembaca  yang  dikeluarkan oleh Fifi. Pidana: Penjara 6 bulan.
Perdata: ditolak.
yang  disampaikan  konsumen  tersebut  mayoritas dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).
Merujuk  pada  Surat  Keputusan  Bersama Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan  Nomor  KB/2/VI/2021  tentang  Pedoman Implementasi  Atas  Pasal  Tertentu  Dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik  memberikan  batasan bahwa ulasan yang disampaikan oleh konsumen jika  didasarkan  pada  penilaian,  pendapat,  hasil evaluasi  atau  sebuah  kenyataan  maka  tidak dapat  digugat  dengan  delik  pencemaran  nama baik.  Di  sisi  lain,  apabila  yang  menjadi  objek ulasan  adalah  barang  maka  hal  tersebut  tidak dapat  diakomodasi  oleh  hukum  pidana  sebab natur  dari  hukum  pidana  hanya  mengatur perbuatan  orang  terhadap  orang  lain  atau perlindungan  terhadap  kepentingan  hukum. Ulasan  terhadap  obyek  perjanjian  dalam  hal  ini barang  maupun  jasa  masuk  pada  ranah  atau lapangan  hukum  keperdataan  yang  terbentuk atas  dasar  perjanjian  jual  beli  antara  konsumen
dan  pelaku  usaha,  bukan  pada  kepentingan umum.  Artinya,  persoalan  ini  tidak  tepat  untuk digugat dengan delik pencemaran nama baik.
Keinginan  untuk  mewujudkan  kerangka penerapan the  right  to  be  heard yang  utuh mengharuskan  adanya  pelaksanaan  prinsip- prinsip  perlindungan  konsumen  yang  efektif. Artinya,  baik  pelaku  usaha  maupun  konsumen wajib  menjalankan  prinsip  kehati-hatian  dalam setiap  hubungan  hukum  yang  terjadi,  mengingat asas keseimbangan merupakan salah satu napas dari  UU  Perlindungan  konsumen  sehingga  akan relevan  apabila  ada  kongregasi  antara  pelaku usaha  dan  konsumen.  Walaupun  dalam sejarahnya, konsumen dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian  atau let the buyer be aware ( caveat emptor ) yang dimaknai bahwa konsumen harus  melindungi  dirinya  sendiri.  Doktrin  ini  lahir dengan dasar pemikiran bahwa pelaku usaha dan konsumen  berada  pada  kedudukan  yang seimbang  sehingga  tidak  dibutuhkan  adanya perlindungan  bagi  konsumen  dalam  bentuk apapun  (Shidarta,  2006).  Dengan  demikian, konsekuensi  yang  ditanggung  oleh  konsumen adalah  bertanggung  jawab  atas  kepentingannya sendiri  dan  pelaku  usaha  tidak  bertanggung jawab atas kerugian atau cacat apapun.
Gerakan consumer movement , keterbatasan  pengetahuan  dan  pemahaman konsumen  akan  suatu  barang  dan/atau  jasa, serta  proses  perdagangan  yang  semakin  masif menjadi  cikal  bakal  pergeseran  doktrin caveat emptor menjadi caveat venditor atau the due care
theory .  Doktrin  ini  menghendaki  pelaku  usaha untuk  berhati-hati  terlebih  dahulu  karena  mereka adalah  pihak  yang  paling  memahami  dan mengetahui  barang  dan/atau  jasa  yang dihasilkan.  Namun,  saat  ini  pelaksanaan  prinsip caveat  venditor maupun caveat  emptor dilaksanakan  secara  bersamaan  atau  berimbang oleh  pelaku  usaha  dan  konsumen  sebagai perwujudan  dari  asas  keseimbangan  dalam hukum perlindungan konsumen dan pelaksanaan kewajiban  konsumen  dalam  Pasal  5  dan kewajiban  pelaku  usaha  dalam  Pasal  7  UU Perlindungan Konsumen.
Jika  diaplikasikan  dalam  permasalahan yang dibahas, penerapan prinsip caveat venditor dapat  diwujudkan  oleh  pelaku  usaha  dengan menyediakan website atau  kotak  saran  yang dapat  digunakan  oleh  konsumen  dalam memberikan  pengaduan  atau  keluhannya.  Tidak hanya  itu,  pelaku  usaha  dapat  mendengarkan dan menanggapi keluhan yang disampaikan oleh konsumen sebagai bentuk pencegahan terjadinya sengketa konsumen dikemudian hari.
Di sisi lain perwujudan caveat emptor yakni konsumen  diharapkan  untuk  bersikap  cerdas dalam  memilah  tempat  pengaduan  yang  tepat atas  kerugian  yang  dialami  terhadap  barang dan/atau  jasa.  Walaupun  secara  yuridis  masih belum  terdapat  pengaturan  yang  jelas  dan  rigid terkait dengan mekanisme pengaduan konsumen, namun sejatinya konsumen dapat menyampaikan keluhannya pertama kali secara langsung kepada pelaku  usaha  atau  melalui  kanal  pengaduan
konsumen  yang  tersedia  seperti,  (1)  Dinas  yang dibentuk  oleh  pemerintah  di  antaranya  Dinas Perdagangan,  Kementerian  Perdagangan,  dan Otoritas  Jasa  Keuangan,  (2)  Lembaga Perlindungan  Konsumen  Swadaya  Masyarakat, (3) Organisasi Non Pemerintah yang mengakomodasi  pengaduan  konsumen  seperti Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia  (YLKI), (4) media konsumen yang kerap  digunakan  oleh masyarakat  luas,  dan  (5)  surat  kabar  cetak maupun online yang  menyediakan  suara pembaca bagi konsumen.
Sementara,  konsumen  dalam  konteks influencer , youtubers, dan content  blogger yang menghasilkan  suatu  konten  ulasan  atas  suatu barang  dan/atau  jasa  sebaiknya  terlebih  dahulu menyampaikan  maksud  dan  tujuannya  kepada pelaku  usaha.  Cara  lain  yang  dapat  dilakukan adalah  dengan  mendasarkan  pada  perjanjian kerja  sama endorsement dengan  pelaku  usaha untuk  mencegah  adanya  sengketa  yang  timbul dikemudian  hari.  Namun,  jika  tujuannya  adalah mengulas  suatu  barang  dan/atau  jasa  untuk kepentingan  konten  semata,  maka  perlu  untuk mendapatkan  persetujuan  penyebarluasan  dari pelaku  usaha  terkait,  mengingat  stelsel  UU Perlindungan  Konsumen  hanya  terbatas  pada perlindungan terhadap konsumen akhir sementara  perlindungan  terhadap  profesi-profesi tersebut  belum  diatur  dalam  UU  Perlindungan Konsumen.  Terlebih  dampak  terhadap  ulasan yang  diberikan  dalam  bentuk  konten  ini  dapat saja  mematikan  iklim  usaha,  jika  konten  yang
ditampilkan  ditonton  oleh  banyak  pihak  dalam jumlah masif (viral).

## D. SIMPULAN
Perkembangan  era  digitalisasi  membawa konsumen  masuk  pada  tahapan  dan  tantangan yang  terus  menerus  berubah.  Konsumen  dapat bertransformasi  dalam  entitas  atau  wujud-wujud baru  seperti influencer,  youtubers, dan content bloger .  Pada  dasarnya,  mereka  merupakan pengguna  barang  dan/atau  jasa  yang  hampir sepenuhnya memenuhi kriteria sebagai konsumen akhir dikarenakan mengkonsumsi atau memanfaatkan  produk  tertentu.  Namun,  di  sisi lain  ulasan  dan review yang  dihasilkan  dalam bentuk  konten  dapat  mendatangkan  manfaat ekonomis  melalui  upaya  monetisasi.  Pada tahapan  ini  telah  muncul  pertentangan  sebab Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  jelas memberikan  batasan  definisi  konsumen  sebagai sebagai  pemakai  akhir  suatu  barang  dan/atau jasa  ( end  user ),  serta  adanya  batasan  aktivitas konsumsi  tersebut  tidak  untuk  diperdagangkan kembali.
Beberapa  preseden  buruk  kasus  gugatan pencemaran  nama  baik  atas  dasar review yang dimuat  oleh  konsumen  di  media  sosial  telah terjadi dalam rentang tahun 2006 sampai dengan tahun  2023.  Asas lex  consumen  derogate  legi consumte dapat  diterapkan  dalam  menjawab persoalan  ini  untuk  melihat  kedudukan  hukum yang  lebih  khusus  dalam  perbuatan  yang dilakukan  apakah  termasuk  dalam  ruang  lingkup
perlindungan konsumen atau bukan. Hakim harus menggali kedudukan hukum dan fakta-fakta yang ada  dengan  melihat  tujuan  atas review yang dimuat  di  media  sosial.  Apabila  hal  tersebut berangkat  dari  pengalaman  pribadi  seorang konsumen atas ketidakpuasannya mengkonsumsi atau  menggunakan  suatu  produk  dan/atau  jasa, seharusnya  ia  tetap  dapat  memperoleh perlindungan hukum berdasarkan UU Perlindungan  Konsumen  dikarenakan  konsumen tersebut dapat dikatakan sebagai konsumen yang beritikad baik. Sementara, jika konsumen tersebut juga berprofesi sebagai influencer, youtubers, dan content  bloger ,  maka  dapat  dilihat  tujuan  dalam transaksi  yang  dilakukannya.  Apabila  tujuannya adalah  mengulas  suatu  barang  dan/atau  jasa untuk kepentingan konten semata, maka ia tidak dapat diberikan perlindungan hukum berdasarkan asas lex  consumen  derogate  legi  consumte ini. Mengingat  stelsel  UU  Perlindungan  Konsumen hanya  terbatas  pada  perlindungan  terhadap konsumen  akhir,  sementara  perlindungan terhadap  profesi-profesi  tersebut  belum  diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Ananta,  Devonda.,  Gressanda,  Findia  Leona Putri., Aprilliana, Elen., & Ilham, Muhammad Fajar. (2023). Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Online
Berdasarkan  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  No.8  Tahun  1999. Bureaucracy
Journal:  Indonesia  Journal  of  Law  and Social-Political Governance ,Vol.3,(No.2),p.939. https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/ index.php/ home/article/view/225
Mar’Ali, Mirza., & Putri, Priliyani Nugroho. (2021). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen dalam  Melakukan Review Suatu  Produk  di
Media  Sosial  dari  Delik  Pencemaran  Nama Baik. Padjajaran Law Review , Vol.9, (No.2), pp.3-4. https://doi.org/10.56895/plr.v9i2.655
Al-Madrusi.,  Ray  Irawan.,  &  Ridwan,  Fully Handayani.  (2022).  Implikasi  Penerapan Prinsip Exceptio  Non  Adimpleti  Contractus Dalam  Perjanjian  Terhadap  Akta  yang Dibuat. Jurnal  Kertha  Semaya ,  Vol.10,
(No.8),p.1870.https://doi.org/10.24843/KS.20 22.v10.i08.p13
Belwal,  Rakesh.,  Al  Shibli,  Rahima.,  &  Belwal,
Shweta.  (2020).  Consumer  Protection  and Electronic  Commerce  in  The  Sultanate  of Oman. Journal of Information, Communication,  and  Ethics  in  Society , Vol.19, (No.1), p.42. DOI:10.1108/JICES-09- 2019-0110
Devi,  Putu  Carina  Sari.,  &  Putrawan,  Suatra.
(2018).  Perlindungan  Hukum  Konsumen yang Melakukan Review Produk Barang dan Jasa di Media Sosial. Jurnal Kertha Semaya , Vol.6,(No.7),p.6. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemay
a/article/view/53866
Donoghue, Sune., & Klerk, Helena M. De. (2009).
The Right to be Heard and to be Understood: A  Conceptual  Framework  for  Consumer Protection in Emerging Economies.
International  Journal  of  Consumer  Studies ,
Vol.33,(No.4),p.458.
https://doi.org/10.1111/j.1470-6431.2009. 00773.x
Ekawati,  Hana  Novita.,  &  Johan.  (2021).
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen Dalam  Pelaksanaan  Kontrak  Elektronik
Ditinjau Dari Peraturan Perundang- Undangan. JURIDICA:  Jurnal  Fakultas
Hukum  Universitas  Gunung  Rinjani ,  Vol.3,
(No.1),p.70.
https://doi.org/10.46601/juridica.v3i1.194
Handayani,  Tri  A.  (2019).  Perlindungan  Hukum Bagi  Konsumen  Terhadap  Makanan Kemasan  yang  Kadaluwarsa  di  Kabupaten Bojonegoro  (Studi  di  Kelurahan  Pacul Kecamatan  Bojonegoro). Jurnal  Justitiable,
Vol.1,(No.2),pp.44-46.
https://doi.org/10.56071/justitiable.v1i2.46 Hiariej,  Edward  Omar  S.  (2021).  Asas  Lex Specialis  Systematis  dan  Hukum  Pidana Pajak ( Principle of Lex Specialist Systematic and  Tax  Criminal  Law ). Jurnal  Penelitian Hukum  De  Jure ,  Vol.21,  (No.1),  p.5. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.1 -12
Ibarra,  Venus  C.,  &  Revilla,  Charito  D.  (2014).
Consumer’s Awareness on Their Eight Basic Rights:  A  Comparative  Study  of  Filipinos  in
The  Philippines  and  Guam. International Journal  of  Management  and  Marketing Research ,Vol.7,(No.2),p.75. https://ssrn.com/abstract=2655817 Irfani,  N.  (2020).  Asas Lex  Superiori , Lex Specialis ¸dan Lex  Posterior :  Pemaknaan, Problematika,  dan  Penggunaannya  Dalam Penalaran  dan  Argumentasi  Hukum. Jurnal Legislasi  Indonesia ,  Vol.16,  (No.3),  pp.311- 316. https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711
Kirillova, Elena Anatolyevna., Shergunova, Elena
Anatolyevna., Ustinovich, Elena
Stepanovna., Nadezhin,
Nikolay
Nikolaevich., & Sitdikova, Lyubov Borisovna.
(2016).  The  Principles  of  the  Consumer Right  Protection  in  Electronic  Trade:  A Comparative  Law  Analysis. International
Journal  of  Economics  and  Financial  Issues , Vol.6,(No.2),p.118.
https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/ article/view/2540
Leliana,  Intan.,  Susilowati,  Susilowati.,  Armelsa,
Dhefine., Nurdiansyah, Chepy., & Sagiyanto,
Asriyani.  (2020).  Respon  Krisis  PT  Garuda
Indonesia Pada Kasus Postingan Menu Rius Verandes. Cakrawala:  Jurnal  Humaniora Universitas Bina Sarana Informatika , Vol.20,
(No.1),pp.125-132. https://doi.org/10.312 94/jc.v20i1.8171
Novita, Diana., Murniyati., Septiani, Wisti Dwi., & Puspitorini, Indah. (2022). Monetisasi Media Sosial  di  Tiktok. Remik:  Riset  dan  E-Jurnal
Manajemen  Informatika  Komputer ,  Vol.6,
(No.4),p.1035.
https://doi.org/10.33395/remik.v6i4.11927
Petrus, Risma., Suryani, Erma., & Bajari, Makrius.
(2023).  Analisis  Penanganan  Pengaduan Konsumen Pada Situs Konsumen Indonesia Menggunakan  Metode  K-Means  Cluster. SAMMAJIVA:  Jurnal  Penelitian  Bisnis  dan Manajemen .Vol.1,(No.1),pp.71-80. https://doi.org/10.47861/sammajiva.v1i1.99 Putri,  Gayatri  Hutami.,  &  Patria,  Bhina.  (2018).
Pengaruh Endorsement Selebriti  Instagram terhadap  Minat  Beli  Remaja  Putri. Gadjah Mada  Journal  of  Professional  Psychology , Vol.4,(No.1),p.34. https://doi.org/10.22146/gamajpp.45347 Shidarta.  (2023).  Teori  Timbulnya  Perjanjian Dalam  Transaksi  Konsumen  Elektronik ( Theories  of  the  Nature  of  A  Contract  in Electronic  Consumer  Transaction ). Jurnal Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum Nasiona l,Vol.12,(No.2),p.199.
http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i 2.1230
Sonata,  Depri  L.  (2014).  Metode  Penelitian Hukum  Normatif  dan  Empiris:  Karakteristik Khas  Dari  Metode  Meneliti  Hukum. Fiat Justisia  Jurnal  Ilmu  Hukum. Vol.8,  (No.1), pp.15-35.https://doi.org/10.25041 /fiatjustisia. v8no1.283
Utz,  S.,  Kerkhof,  P.,  &  Bos,  V.D.J.  (2012). Consumers  Rule:  How  Consumer  Reviews Influence  Perceived  Trustworthiness  of Online Store. Electronic Commerce
Research  and  Applications ,  Vol.11,  (No.1), pp.49-58. https://doi.org/10.1016/j.elerap.2011.07.010 Wibowo,  Dwi  E.  (2020).  How  Consumer’s  in Indonesia  Are  Protected  Fairly?  Analysis  of Law  No.  8  pf  1999  concerning  Consumer
Protection. Indonesian  Journal  of  Advocacy and Legal Services . Vol.2, (No.1), pp.57-70. https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.36546
Yasa,  I  Wayan  Pertama.,  Syawati,  Ni  Komang
Arini.,  &  Ujianti,  Ni  Made  Puspasutari.
(2022).  Perlindungan  Hukum  Terhadap
Ketentuan  Me- Review Produk  Dimedia
Sosial. Jurnal  Interepretasi  Hukum ,  Vol.3,
(No.1),pp.211-222.
https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4747.21 0-214

## PROSIDING
Shukla,  A.  (2016).  Consumer  Rights  and Responsibilities.  In National  Seminar  on Consumer  Protection-New  Age  Challenges
(p. 2). New Delhi: National law University

## BUKU
Asikin, Z. (2012). Pengantar Ilmu Hukum . Depok:
Rajawali Pers.
Badrulzaman, Mariam Darus.
(1986). Perlindungan  Terhadap  Konsumen  Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar) dalam
BPHN,  Simposium  Aspek-Aspek  Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung:
Binacipta.
Muhaimin.  (2020). Metode  Penelitian  Hukum .
Mataram: Mataram University Press.
Rosmawati.  (2018). Pokok-Pokok  Hukum
Perlindungan  Konsumen .  Jakarta:  CV.
Mandar Maju.
Satrio,  J.  (1995). Hukum  Perikatan,  Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku II. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Shidarta. (2006). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia . Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

## SUMBER ONLINE
Aprilia, Z. (2023). Kronologi Kasus Meikarta, Dulu Jor-Joran,  Kini  Lepas  Tangan.  Retrieved from https://www.cnbcindonesia.com/mar ket/20230220113434-17-415229/  kronologi- kasus-meikarta-dulu-jor-joran-kini-lepas-
tangan.
DetikNews.  (2012).  Ini  Dia  Kronologi  Prita
Mencari Keadilan. Retrieved from https://news.detik.com/  berita/d-2023887/ini- dia-kronologi-prita-mencari-keadilan.
Faizal,  A.  (2021).  Divonis  Bebas,  Ini  Perjalanan Kasus  Stella  Monica  yang  Dituduh Cemarkan  Nama  Baik  Klinik  Kecantikan. Retrieved  from  https://regional.kompas.com/ read/2021/12/16/  071800978/divonis-bebas- ini-perjalanan-kasus-stella-monica-yang- dituduh-cemarkan-nama?page=all.
Hendartyo, M. (2021). Kronologi Surat Keberatan Eiger terhadap Youtuber yang Viral di Media Sosial.  Retrieved  from  https://bisnis.tempo.
co/read/1427737/kronologi-surat-keberatan- eiger-terhadap-youtuber-yang-viral-di-media- sosial.
Hiariej,  Eddy  Omar  S.  (2018).  “Lex  Specialis” dalam  Hukum  Pidana.  Retrieved  from https://www.kompas.id/baca/opini/2018/06/1 2/lex-specialis-dalam-hukum-pidana.
Nasional  Reinsurance.  (2022).  Mengenal  Prinsip Proximate Cause. Retrieved from https://nasionalre.id/index.php/portal/mengen al-prinsip-proximate-cause.

## UNDANG-UNDANG
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang
Perlindungan  Konsumen.  Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  22,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2016  Nomor  251,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang
Hak  Cipta.  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5599.
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999  tentang Pers.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1999  Nomor  166,  Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3887.
Surat  Keputusan  Bersama  Menteri  Komunikasi dan  Informatika  Republik  Indonesia,  Jaksa Agung  Republik  Indonesia,  dan  Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor  229  Tahun  2021,  Nomor  154  Tahun 2021,  dan  Nomor  KB/2/VI/2021  tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.