## Asep Dadang Hidayat, Sofyan Al-Hakim, Iwan Setiawan
Analisis Komparatif Transaksional Ijarah Dan Al Ijarah  Al Muntahiya Bit Tamlik Pada Bank Syariah

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Vol. 6  No. 4  (2023).  P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905
Journal website: https://al-afkar.com

## Research Article

## Analisis Komparatif Transaksional Ijarah Dan Al Ijarah Al Muntahiya Bit Tamlik Pada Bank Syariah
Asep Dadang Hidayat 1 , Sofyan Al-Hakim 2 , Iwan Setiawan 3
1. STAI Daarut Tauhiid, adhidayat.staidt@gmail.com
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, sofyanalhakim@uinsgd.ac.id
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, iwansetiawan@uinsgd.ac.id
Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY  License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
Received :  May 28, 2023 Revised :  June 21, 2023 Accepted :  July, 17 2023 Available online    :  August 11, 2023
How to Cite Asep Dadang Hidayat, Sofyan Al-Hakim and Iwan Setiawan (2023) “Transactional Comparative Analysis  of  Ijarah  and  Al  Ijarah  Al  Muntakiya  Bit  Tamlik  in  Islamic  Banks”,  al-Afkar,  Journal  For  Islamic Studies, 6(4), pp. 66–78. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i4.762.

## Transactional Comparative Analysis of Ijarah and Al Ijarah Al Muntakiya Bit Tamlik in Islamic Banks
Abstract.  This  research  is  to  find  out  how  ijarah  and  al-Ijarah  al-Muntakiya  bit  Tamlik  (IMBT) transactions are carried out in Islamic banks. The implementation of leasing transactions with ijarah schemes and IMBT in sharia bank products is in accordance with sharia principles. The implementation of  ijarah  transactions  in  Islamic  banks  refers  to  the  provisions  of  the  Fatwa  of  the  National  Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) and Supreme Court Regulation Number 2 of 2008 concerning  Compilation  of  Sharia  Economic  Law  (KHES).  There  is  a  comparison  with  the implementation of the transfer of ownership of the leased object to IMBT, the transfer of the object for lease can only be attempted if the ijarah contract has ended, the option for transferring the object for lease can be attempted by promise (wa'ad). buy and sell. So there are no provisions in the IMBT contract based on the transfer of object ownership by promise (wa'ad). grants, this issue is contradictory because there is a reward that must be given by the customer (mustajir) to the bank for the object of the IMBT

## Asep Dadang Hidayat, Sofyan Al-Hakim, Iwan Setiawan
Analisis Komparatif Transaksional Ijarah Dan Al Ijarah  Al Muntahiya Bit Tamlik Pada Bank Syariah

## contract.
Keywords: Ijarah, Al Ijarah al Muntakiya bit Tamlik, MUI, KHES.
Abstrak. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan transaksi ijarah   dan al-Ijarah al- Muntahiya bit Tamlik (IMBT) pada bank syariah. Pelaksanaan transaksi sewa menyewa dengan skema ijarah serta IMBT pada produk bank syariah sudah cocok dengan prinsip syariah. Penerapan transaksi ijarah  pada  bank  syariah  mengacu  pada  ketentuan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia  (DSN-MUI)  serta  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Ada perbandingan pada penerapan pemindahan kepemilikan objek sewa pada  IMBT, pemindahan objek sewa cuma  bisa dicoba apabila akad  ijarah sudah  berakhir opsi pemindahan objek sewa bisa dicoba dengan janji (wa'ad). jual beli. Jadi tidak terdapat ketentuan pada akad IMBT yang didasarkan pada pengalihan kepemilikan objek dengan janji (wa'ad). hibah, persoalan ini berlawanan sebab terdapat imbalan yang wajib diberikan oleh nasabah (mustajir) kepada bank atas objek akad IMBT tersebut.
Kata Kunci: Ijarah, Al Ijarah al Muntahiya bit Tamlik, MUI, KHES.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  faktor  yang  terutama  dalam  pertumbuhan  sesuatu  lembaga keuangan  merupakan  gimana  metode  memperoleh  keuntungan  yang  maksimal Dengan  berkembangnya  bank  syariah,  dalam  tiap  aktivitas  yang  dicoba  tujuan utamanya ialah mau memperoleh keuntungan, sebab perihal ini dicoba dalam upaya tingkatkan pemasukan untuk bank syariah. Salah satu aktivitas yang dicoba oleh bank syariah buat mendapatkan pemasukan ialah lewat aktivitas mengalokasikan dananya baik dalam wujud membagikan pembiayaan kepada nasabah ataupun penggunaaan dalam menaikkan peninggalan bank syariah.  Hingga dikala ini, kebanyakan produk pembiayaan  syariah  masih  terfokus  pada  produk-produk  murabahah  (prinsip  jual beli).  Pembiayaan  murabahah  sesungguhnya  mempunyai  persamaan  dengan pembiayaan  ijarah,  keduanya  tercantum dalam  jenis alami certainty contracts serta pada dasarnya merupakan kontrak jual beli.
Perbandingan  keduanya  cumalah  objek  transaksi  yang  diperjualbelikan tersebut, dalam pembiayaan murabahah, yang jadi objek transaksi merupakan benda misalnya rumah, mobil serta sebagainya. Sebaliknya dalam pembiayaan ijarah, objek transaksinya  merupakan  jasa,  baik  khasiat  atas  benda  ataupun  khasiat  atas  tenaga kerja.  Bila  dengan  pembiayaan  murabahah,  bank  syariah  cuma  bisa  melayani kebutuhan  nasabah  buat  mempunyai  benda  sebaliknya  nasabah yang  memerlukan jasa tidak bisa dilayani. Dengan skim ijarah, bank syariah bisa melayani nasabah yang cuma memerlukan jasa.
Pembiayaan  ijarah  sebenarnya  dapat dikatakan  lebih  menarik  dibandingkan jenis pembiayaan lainnya seperti  mudharabah dan musyarakah, karena pembiayaan ijarah mempunyai keistimewaan  bahwa untuk  memulai  kegiatan usaha, pengusaha tidak  perlu  memiliki  barang  modal  terlebih  dahulu,  melainkan  dapat  melakukan penyewaan kepada bank syariah.
Kefleksibelan  pembiayaan  ijarah  pada  bank  syariah  sebenarnya  sangat memberi  kemudahan  bagi  para  nasabah.  Nasabah yang  memerlukan  suatu  barang atau  jasa  untuk  memenuhi  kebutuhannya  baik  kebutuhan  konsumtif  atau  bisnis,

## Asep Dadang Hidayat, Sofyan Al-Hakim, Iwan Setiawan
Analisis Komparatif Transaksional Ijarah Dan Al Ijarah  Al Muntahiya Bit Tamlik Pada Bank Syariah
disini  nasabah  terdapat  dua  pilihan  dalam  akad  ijarah,  yakni  nasabah  dapat menggunakan jasa atau manfaat dari barang dan jasa tertentu tanpat harus memiliki barang tersebut secara permanen. Kedua adalah nasabah dapat memiliki kesempatan untuk memikili barang atau jasa yang diinginkan atau dikenal dengan istilah Al Ijarah al Muntahiya bit Tamlik (IMBT).
Jika kita lihat lebih jauh lagi bahwa konsep ijarah ini tidak hanya berada pada sektor perbankan saja tetapi merambah pada instrumen- instumen yang lain seperti sukuk ijarah pada pasar modal, bahkan sukuk  ijarah merupakan sukuk yang paling diminati  pada  saat  ini  karena  sukuk  ijarah  memiliki  struktur  yang  lebih  simpel dibanding sukuk mudharabah. Terkait pentingnya pembiayaan dengan menggunakan akad  ijarah  dalam  bisnis  perbankan  dan  pasar  modal,  maka  perlu  sekiranya  untuk mengetahui tentang mekanisme terkait hal tersebut. Mekanisme tersebut harus sesuai dengan  prinsip  kehati-hatian,  guna  untuk  meningkatkan  keefesienan  kinerja perbankan  dan  pasar  modal.  Pembahasan  tulisan  ini  dikhususkan  kepada  analisis penerapan  ijarah  pada  pembiayaan dan sukuk sehingga  nantinya diharapkan dapat menjadi informasi baru dalam memahami konsep ijarah.

## METODE PENELITIAN
Tipe riset ini merupakan riset kepustakaan (library research). Riset kepustakaan merupakan  serangkaian  aktivitas  riset  yang  memakai  pengumpulan  informasi pustaka,  dengan  menelaah  bacaan-bacaan  yang  berhubungan  dengan  topik  ulasan dan mencatatdan mencerna hasil teks itu selaku bahan riset Riset ini menggunakan sumber kepustakaan buat mendapatkan informasi cocok topik riset Sumber informasi dalam riset ini merupakan informasi sekunder ialah informasi yang sudah diolah serta disusun.  penulis  menulusuri  buku-buku yang  banyak  mangulas  tentang akad-akad baik  yang  klasik  ataupun  kontemporer  buat  setelah  itu  melaksanakan  reduksi informasi  mana  yang  cocok  serta  relevan  dengan  peneltian  ini.  Tehnik  analisis informasi terdapat 2 sesi dalam tehnik analisis informasi pada riset kepustakaan ini. Awal analisis pada dikala pengumpulan data,ini ditunjukkan buat lebih menangkap esensi ataupun inti dari fokus riset yang hendak dicoba lewat sumber- sumber yang dikumpulkan serta tercantum dalam variable kebahasaan proses ini dicoba aspek demi aspek, cocok dengan peta riset Kedua, sehabis dicoba proses pengumpulan informasi itu,  berikutnya  menganalisis  kembali  sehabis  informasi  terkumpul yang  berbentuk informasi  mentah  yang  wajib  didetetapkan  ikatan  satu  sama  lain.  Informasi  yang terkumpul tersebut belum pasti sepenuhnya menanggapi kasus yang mencuat dalam riset oleh sebab itu butuh dicoba kembali analisis informasi yang telah diklarifikasikan tersebut.
Dalam melaksanakan analisis informasi ini dicoba anatara lain reduksi informasi display  informasi serta  berikutnya  merumuskan dari  informasi yang diteliti.  Dalam riset ini, penulis memakai riset deskriptif kritis dengan menekankan pada kekuatan analisis sumber-sumber serta data-data yang  terdapat dengan  mengandalkan  teori- teori serta konsep-konsep yang terdapat buat diinterpretasi bersumber pada tulisan- tulisan yang menuju kepada ulasan

## Asep Dadang Hidayat, Sofyan Al-Hakim, Iwan Setiawan
Analisis Komparatif Transaksional Ijarah Dan Al Ijarah  Al Muntahiya Bit Tamlik Pada Bank Syariah

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Transaksi Ijarah dan Al Ijarah al Muntahiya bit Tamlik Pada Pembiyaan a. Transaksi Ijarah
Ijarah  adalah  akad  pemindahan  hak  guna  atas  barang  atau  jasa,  melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu  sendiri.  (Antonio,  2001,  hlm.  117).  Apabila  digunakan  buat  memperoleh  khasiat benda  hingga  diucap  sewa-menyewa.  Sebaliknya  bila  digunakan  buat  memperoleh khasiat  tenaga  kerja,  diucap  upah-  mengupah.  Sebaliknya  akad  ju’alah  merupakan akad  ijarah  yang  pembayarannya  didasarkan  atas  kinerja  objek  yang  disewa.  Pada ijarah, tidak terjalin perpindahan kepemilikan obyek ijarah. Obyek ijarah senantiasa jadi kepunyaan yang menyewakan. (Rivai, 2008, hlm 53).
Tansaksi  ijarah  dilandasi  adanya  pemindahan  manfaat.  Jadi  pada  dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transasksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah obyek  transaksinya  adalah  jasa.  Mekanisme  operasional  ijarah  dapat  digambarkan sebagai berikut: (Muhamad, 2011, hlm. 99).
b. Sewa
Dalam  aktivitas  ekonomi  transaksi  semacam  ini  pada  biasanya  diketahui dengan  nama  leasing  (sewa  guna  usaha),  dimana  pihak  pemberi  jasa  sewa  guna (lessor)  membagikan  peluang  kepada  penyewa  (lessee)  buat  mendapatkan  khasiat dari  benda  buat  jangka  waktu  tertentu,  dengan  syarat  penyewa  hendak  membayar beberapa duit (sewa) pada waktu yang disepakati secara periodik. Apabila sudah habis jangka  waktunya,  barang  ataupun  benda  yang  dijadikan  obyek  al-ijarah  tersebut senantiasa jadi kepunyaan lessor. Karakteristik karakteristik dari wujud pembiayaan ini:
(a) Obyek  sewa  guna  digunakan  lessee  dalam  masa  kontrak  dengan  jangka  waktu relatif pendek dari masa usia ekonomisnya;  Jumlah segala pembiayaan sewa secara berkala yang dicoba oleh lessee kepada lessor tidak mencakup jumlah bayaran yang dikeluarkan buat mendapatkan benda modal;
(b) Risiko murah serta bayaran pemeliharaan benda modal jadi ditanggung oleh pihak lessor;
(c) Barang modal yang jadi obyek sewa wajib dikembalikan oleh pihak lessee kepada lessor pada akhir masa kontrak ataupun  bisa dikatakan  kalau pihak  lessee tidak mempunyai hak/opsi buat membeli obyek sewa guna;
(d) Bersifat  cancellable  ataupun  pihak  lessee  bisa  secara  sepihak  membatalkan perjanjian kontrak sewa guna sewaktu-waktu.
(e) Tipe  transaksi  ini  tidak  begitu  terkenal  di  lembaga-lembaga  keuangan  sebab bermacam alibi teknis. Salah satu alibi utama tidak populernya tipe ini merupakan sebab  belum  tersedianya  sokongan  pasar  sekunder  atas  benda  sisa  sewa  guna. (Syukron, 2012, hlm 78).
c. Transaksi Al Ijarah al Muntahiya bit Tamlik
Praktisi  Keuangan  menuliskan  kalau  yang  diartikan  dengan  Ijarah  al- Muntahiya bit Tamlik (IMBT) merupakan sejenis perpaduan antara kontrak jual beli

## Asep Dadang Hidayat, Sofyan Al-Hakim, Iwan Setiawan
Analisis Komparatif Transaksional Ijarah Dan Al Ijarah  Al Muntahiya Bit Tamlik Pada Bank Syariah
serta sewa ataupun lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan benda ditangan  penyewa.  Watak  kepemilikan  inilah  yang  membedakannya  dengan  ijarah biasa. IMBT mempunyai banyak wujud bergantung apa yang di sepakati kedua belah pihak yang berkontrak. (Antonio, 2001, 118). Misalnya al-ijarah dan janji menjual, nilai sewa yang mereka tentukan, harga barang dalam transaksi jual dan kapan kepemilikan dipindahkan. Dalam ijarah muntahiya bittamlik, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut ini:
(1) akad yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.
(2) akad yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.
Opsi buat menjual benda diakhir masa sewa (alternatif 1) umumnya diambil apabila keahlian finansial penyewa buat membayar sewa relatif kecil. Sebab sewa yang dibayarkan relatif kecil, penumpukan nilai sewa yang telah dibayarkan hingga akhir periode  sewa  belum  memadai  harga  beli  benda  tersebut  serta  margin  laba  yang diresmikan oleh  bank.  Sebab  itu,  buat  kurangi  kekurangan  tersebut, apabila  pihak penyewa  mau  mempunyai  benda  tersebut,  dia  wajib  membeli  benda  itu  di  akhir periode.
Opsi  buat  menghibahkan  benda  di  akhir  periode  masa  sewa  (alternatif  2) umumnya  diambil  apabila  keahlian  finansial  penyewa  buat  membayar  sewa  relatif lebih  besar.  Sebab  sewa  yang  dibayarkan  relatif  besar,  penumpukan  sewa  di  akhir periode  sewa  telah  memadai  buat  menutupi  harga  benda  serta  margin  laba  yang diresmikan oleh bank. Dengan demikian, bank bisa menghibahkan benda tersebut di akhir masa periode sewa kepada pihak penyewa.
Pada IMBT dengan sumber pembiayaan dari Unrestricted Investment Account (URIA),  pembayaran  oleh  nasabah  dilakukan  secara  bulanan.  Hal  ini  disebabkan karena pihak  bank  harus  mempunyai  cash  in  setiap  bulan untuk  memberikan  bagi hasil  kepada  nasabah  yang  dilakukan  secara  bulanan  juga.  Jadi  pembiayaan  IMBT adalah penyediaan uang untuk membiayai transaksi dengan prinsip IMBT, bukan akad IMBT itu sendiri.
Sering sekali barang yang disewakan kepada nasabah akan merepotkan bank dalam  hal pemeliharaannya.  Oleh  karena  itu,  bank dapat  memberikan opsi  kepada nasabah untuk menjadi pemilik atas barang setelah masa sewa telah berakhir. (Dewi, 2006, hlm. 159). Pada akhir masa sewa,  bank syariah dapat saja menjual barang yang disewakannya  kepada  nasabah.  Harga  sewa  dan  harga  jual  disepakati  pada  awal perjanjian.
Sementara  mekanisme  penerapan  ijarah  muntahiya  bittamlik  dapat dicontohkan pada penyaluran produk pembiayaan Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Dalam menjalankan produk KPR, bank syariah memadukan dan menggali skim-skim transaksi  yang  dibolehkan  dalam  Islam.  Berdasarkan  skim  ini,  bank  syariah menyewakan rumah, sebagai objek akad, kepada nasabah. Meskipun pada prinsipnya tidak terjadi pemindahan kepemilikan (hanya pemanfaatan rumah), tetapi pada akhir masa sewa bank dapat menjual atau menghibahkan rumah yang disewakannya kepada nasabah.  Mekanisme  operasional  ijarah  muntahiya  bittamlik  dapat  digambarkan sebagai berikut: (Muhamad, 2004, hlm. 147).

## Asep Dadang Hidayat, Sofyan Al-Hakim, Iwan Setiawan
Analisis Komparatif Transaksional Ijarah Dan Al Ijarah  Al Muntahiya Bit Tamlik Pada Bank Syariah
Secara skematik dapat diuraikan sebagai berikut:
a) Bank  Syariah  dan  Developer  mengadakan  Perjanjian  Kerjasama  (MOU) pemilikan  rumah.  Bank  Syariah  akan  menyediakan  fasilitas  pembiayaan pemilikan rumah bagi calon pembeli rumah Developer.
b) Pembeli  atau  calon  nasabah  bermaksud  membeli  rumah  di  lokasi  milik Developer  dan  mengajukan  Pembiayaan  Pemilikan  Rumah  kepada  Bank Syariah.  Calon  Nasabah  melengkapi  persyaratan  permohonan  pembiayaan sesuai  kriteria  yang  dipersyaratkan.  Jika  persyaratan  lengkap,  Bank  Syariah selanjutnya melakukan analisa kelayakan pembiayaan terhadap calon nasabah.
c) Jika calon nasabah layak dibiayai, maka Bank Syariah akan mengeluarkan Surat Persetujuan  kepada  calon  nasabah  (surat  penawaran).  Calon  Nasabah melakukan  negosiasi  dengan  Bank.  Jika  terjadi  kesepakatan,  calon  nasabah menandatangani  surat  penawaran  dan  berjanji  (wa’ad)  untuk  melakukan transaksi IMBT dengan Bank Syariah.
d) Bank Syariah melakukan transaksi rumah (berdasarkan Perjanjian Kerjasama) dengan Developer  sesuai spesifikasi rumah yang diminta  oleh calon nasabah, secara prinsip (fiqih) rumah menjadi milik Bank Syariah (dokumentasi rumah dibuat atas nama Nasabah)
e) Nasabah dan Bank Syariah melakukan Perjanjian Pembiayaan Pemilikan Rumah Berdasarkan  Prinsip  IMBT  dengan  janji  (wa’ad)  dari  Bank  Syariah  untuk melepaskan  kepentingannya  atas  rumah  (akad  fiqih  hibah)  setelah  seluruh kewajiban nasabah lunas.
f) Developer  sebagai  wakil  Bank  (berdasarkan  Perjanjian  Kerjasama) menyerahkan rumah kepada nasabah (Nasabah mendapatkan manfaat rumah selama masa IMBT).
g) Nasabah membayar kewajiban ke Bank Syariah sesuai jadwal yang disepakati.
h) Sesuai  kesepakatan  di  awal  akad,  Bank  Syariah  dan  Nasabah  sepakat  untuk melakukan review terhadap jumlah kewajiban Nasabah pada setiap periode yang ditentukan.
i) Di  akhir  masa  IMBT,  Bank  Syariah  merealisasikan  janjinya  (wa’ad)  dengan melepaskan kepentingan atas rumah dan menyerahkan rumah kepada nasabah (akad fiqih hibah) setelah seluruh kewajiban Nasabah dilunasi. (Syukron, 2012, hlm. 84).

## Analisis Penerapan Penyaluran Dana Ijarah dan IMBT
Kendala  yang  dialami  sebagian  kalangan  bank  syariah  yakni  rumitnya mekanisme  IMBT,  oleh  karena  itu,  kebanyakan  dari  bank  syariah  lebih  memilih menggunakan akad murabahah. Walaupun kebanyakan bank syariah tidak memilih menjadikan akad ini sebagai yang utama, tetap saja ada bank yang menggunakan akad ini.
Resiko yang harus diantisipasi dalam pembiayaan IMBT adalah nasabah tidak membayar  cicilan  dengan  sengaja;  Aset  ijarah  rusak  sehingga  menyebabkan  biaya pemeliharaan  bertambah,  terutama  bila  disebutkan  dalam  kontrak  bahwa pemeliharaan  harus  dilakukan  oleh  bank;  Nasabah  berhenti  ditengah  kontrak  dan tidak  mau  membeli  asset  tersebut.  Akibatnya,  bank  harus  menghitung  kembali

## Asep Dadang Hidayat, Sofyan Al-Hakim, Iwan Setiawan
Analisis Komparatif Transaksional Ijarah Dan Al Ijarah  Al Muntahiya Bit Tamlik Pada Bank Syariah
keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.
Prospek  bagi  bank  yang  menggunakan  akad  IMBT,  bisa  dikarenakan  bank tersebut  melihat  keunggulan  dari  IMBT  yang  dapat  merubah  biaya  sewa,  sedang dalam  murabahah  yang  mudah  prosesnya,  akan  tetapi  tidak  dapat  berubah  harga jualnya di tengah terjadinya fluktuasi harga. Nasabah ingin memiliki rumah, misalnya. Nasabah  membayar cicilan  bulanan,  besarnya  dapat  berubah dari waktu  ke waktu sesuai  kesepakatan.  Pembayaran  cicilan  dari  nasabah  ini,  sebagian  diakui  sebagai pendapatan  dan  sebagian  lagi  dikumulasi  untuk  pada  akhirnya  digunakan  sebagai pelunasan kewajiban nasabah.
Risiko produk  ini sebenarnya  mirip dengan risiko  financial  leasing  di sistem keuangan  konvensional,  mirip  dengan  risiko  kredit  jangka  panjang  dengan  cicilan pokok  pada  bank  konvensional.  Namun  sebagai  produk  syariah  dengan  paradigma syariah, tentu cara pencatatan produk ini berbeda dengan yang konvensional.
Cicilan pokok nasabah untuk pelunasan dicatat sebagai biaya penyusutan yang akumulasinya  di  akhir  periode  untuk  pelunasan.  Sifat  risiko  berubah  ketika  “biaya penyusutan pembiayaan IMBT” ini dianggap sama dengan  “biaya penyusutan aktiva tetap”.  Implikasi  pajaknya  sangat  berbeda  karena  “biaya  penyusutan  pembiayaan IMBT”  tidak  dapat  dianggap  biaya  dalam  kaca  mata  pajak  sebagaimana  “biaya penyusutan  aktiva  tetap”.  Substansinya  adalah  kumulasi  cicilan  nasabah  untuk melunasi kewajibannya. (Karim, 2012).
Permasalahan yuridis yang dapat timbul adalah mengenai status kepemilikan atas aset yang disewakan. Apabila status aset yang disewakan adalah milik bank, maka bank  terlebih  dahulu  membeli  aset  tersebut  dari  pihak  lain.  Dalam  hal  ini permasalahan  yang  timbul  adalah  sama  dengan  pembiayaan  berdasarkan  akad murabahah, yaitu masalah balik nama aset termasuk masalah perpajakannya, seperti BBN, BPHTB, dan PPh.
Selain  masalah  tingkat  kerumitan  dalam  yang  dialami  oleh  kalangan perbankan,  masalah  yang  sering  muncul  dalam  IMBT  ini  adalah  mengenai  aturan Loan  to  Value  (LTV)  pada  skema  bagi  hasil,  pembiayaan  bersama  dan  sewa  dalam syariah. Para praktisi mengamati ada dua akad yang menjadi kendala dalam penerapan kebijakan uang muka kredit, pertama akad musyarakah mutanaqishah. Kedua, akad ijarah muntahiya bittamlik.
Musyarakah mutanaqishah merupakan turunan  akad musyarakah. Definisinya,  perjanjian  antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk  kepemilikan  suatu  aset. Kerjasama  ini  mengurangi  hak  kepemilikan  salah  satu  pihak,  serta  menambah kepemilikan pihak lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain. Dalam konteks  pembiayaan rumah, bank syariah dan nasabah  akan  bekerjasama  dalam  pengadaan  rumah,  lalu  terjadi  pengambilalihan porsi kepemilikan bank oleh nasabah dengan mengangsur.
Sedangkan dalam skim ijarah muntahiya bittamlik, bank akan meminjamkan dana  ke  nasabah  untuk  membeli  rumah,  lalu  rumah  menjadi  milik  bank.  Nasabah baru  memiliki  rumah  itu  jika  masa  ijarah-nya  selesai  dan  memenuhi  seluruh kewajiban. Pengambilalihan bisa berdasarkan akad jual beli atau hibah.
Pada  skim  murabahah  LTV  sudah  pasti  dikenakan,  karena  skema  ini mewajibkan  peran  serta  nasabah.  Sebagian  kalangan  berpendapat  kedua  skim  ini

## Asep Dadang Hidayat, Sofyan Al-Hakim, Iwan Setiawan
Analisis Komparatif Transaksional Ijarah Dan Al Ijarah  Al Muntahiya Bit Tamlik Pada Bank Syariah
perlu dikenakan  LTV sebagai  bentuk  penegasan  pembagian  risiko antara  bank dan nasabah. Bila tak dibagi, risiko terbesar ada di bank karena sebagian besar pendanaan berada di  bank, dengan adanya aturan  ini  bertujuan untuk  memagari  bank syariah agar tidak terkena risiko pembiayaan bermasalah (NPF) tinggi. Saat ini rata-rata bank syariah  menerapkan  LTV  sekitar  15%-  20%.  (Franedya,  2012).  Strategi  yang  bisa diharapkan  bank  syariah  ialah  agar  tetap  memperhatikan  dan  mempertimbangkan pengajuan  pembiayaan  nasabah  dengan  seksama  agar  nasabah  yang  menerima pembiayaan benar- benar tepat.
Skim ijarah mempunyai lima bentuk, yaitu: (Ali al-Hasun, 2005, hlm. 23-24).
1. ijarah  yang  sejak  awal  akad  memang  dimaksudkan  untuk  memindahkan kepemilikan  barang  sewa  kepada  pihak  penyewa.  Penyewa  menyewa  suatu barang  dengan  pembayaran  sewa  secara  angsur  dalam  kurun  waktu  tertentu dengan  jumlah  tertentu  kemudian  pada  saat  angsuran  terakhir  barang sewaan  berpindah  pemilikan kepada pihak penyewa. Dalam hal ini tidak ada akad  baru  untuk  memindahkan  hak  barang  tersebut  setelah  angsuran  sewa lunas.
2. ijarah  memang  dari  awal  murni  dimaksudkan  hanya  untuk  sewa,  hanya  saja penyewa diberi hak untuk memiliki barang sewaan dengan memberikan uang pengganti  dalam  jumlah  tertentu.  Dalam  hal  ini  tidak  ada  perjanjian  yang memikat diantara keduanya untuk memindahkan hak barang dengan cara jual beli.
3. ijarah  dimaksudkan  untuk  sewa  suatu  barang,  pada  saat  akad pihak penyewa dan pemberi sewa membuat perjanjian yang mengikat untuk melakukan akad jual beli barang obyek sewa.  Pemberi sewa akan  menjual barang yang disewa kepada penyewa dengan sejumlah harga tertentu setelah sewa angsuran sewa lunas.
4. ijarah  dimaksudkan  untuk  sewa  suatu  barang,  pada  saat  akad pihak penyewa dan pemberi sewa membuat perjanjian yang mengikat untuk melakukan hibah barang  obyek  sewa.  Pemberi  sewa  akan  menghibahkan  barang  yang  disewa kepada penyewa.
5. ijarah  dimaksudkan  untuk  sewa  suatu  barang  dalam  jangka tertentu dengan pembayaran dalam jumlah tertentu, pada saat akad pihak penyewa dan pemberi sewa  membuat  perjanjian  yang  mengikat  untuk  memberikan  hak  tiga  opsi kepada pihak penyewa. Opsi pertama pihak penyewa menjadi pemilik dengan pembayaran  sejumlah  uang  yang  telah  diangsurkan  bersamaan  dengan angsuran  uang  sewa.  Pelaksanaan  perjanjian  pembayaran  ini  dilakukan  sejak awal,  pembayaran  uang  pengganti  perpindahan  milik  juga  dilakukan  sejak pembayaran angsuran pertama. Opsi kedua memperpanjang masa sewa.  Opsi ketiga pihak penyewa mengembalikan barang sewa kepada pemberi sewa.

## Kehalalan Pelaksanaan Transaksi Ijarah
Landasan  hukum  syariah  penerapan  transaksional  ijarah  di  bank  syariah mengikuti aturan yang ditentukan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), mengenai IMBT diatur dalam pasal 278-

## Asep Dadang Hidayat, Sofyan Al-Hakim, Iwan Setiawan
Analisis Komparatif Transaksional Ijarah Dan Al Ijarah  Al Muntahiya Bit Tamlik Pada Bank Syariah
285.
Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  sebagai  lembaga  yang memiliki  kewenangan  mengeluarkan  beberapa  fatwa  terkait  penerapan  ijarah  pada bank syariah. Diantaranya adalah Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tetang Pembiayaan Ijarah, Fatwa DSN-MUI No.44/DSNMUI/VII/2004 tentang pembiayaan Al-Ijarah  Al-  Muntahiya  Bi  Al-Tamlik  atau  Ijarah  Multi  Jasa.  Fatwa  ini  mengatur mengenai rukun dan syarat ijarah, ketentuan objek ijarah, kewajiban pemberi manfaat barang atau jasa, dan ketentuan mengenai IMBT. Selain itu, juga terdapat beberapa Fatwa DSN-MUI yang terkait dengan berbagai fitur pelaksanaan transaksi ijarah pada lembaga  keuangan  syariah.  Diantara  adalah  Fatwa  DSN  No.56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan Review Ujrah, Fatwa DSN No.71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back, Fatwa DSN  No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh), Fatwa  DSN  No.31/DSN-MUI/VI/2002  tentang  Pengalihan  Hutang,  dan  Fatwa  DSN No.89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah.
Kajian  tentang  implementasi  ijarah  dan  ijarah  muntahiyah  bittamlik  pada lembaga  keuangan  syariah  sudah  banyak  dilakukan,  hasil  yang  ditemukan  adalah terdapat perbedaan penerapan dilapangan dengan aturan norma syariah dan hukum yang telah ditetapkan dikarenakan beragamnya metode aplikasi produk pada setiap lembaga  keuangan, sehingga  kita perlu  mengkaji  keabsahan penerapan skim  Ijarah dan IMBT pada lembaga keuangan syariah.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kurnianto  (2017),  mengkaji  keabsahan  akad sewa-menyewa,  berdasarkan  prinsip  ijarah  muntahiya  bittamlik  pada  bank  syariah, peralihan hak objek akad ijarah muntahiya bittamlik yang mencantumkan janji hibah sesuai  dengan  prinsip  syariah,  dan  perlindungan  hukum  terhadap  mustajir  dalam akad  ijarah  muntahiya  bittamlik  berdasarkan  prinsip  syariah.  Menjelaskan  bahwa aspek  perlindungan  dan  kepastian  hukum  dalam  penerapan  asas  perjanjian  dalam akad atau kontrak di setiap lembaga dan transaksi ekonomi syariah menjadi sangat urgen diupayakan implementasinya.
Untuk  keabsahannya,  akad  Ijarah  Muntahiya  Bittamlik  haruslah  memenuhi rukun  dan  syarat  menurut  ketentuan  KHES.  Karena  merupakan salah satu dari Ijarah,  Ijarah  Muntahiya  Bittamlik  harus  memenuhi  rukun  dan  syarat  dari  Ijarah, Pasal 278 menentukan bahwa rukun dan syarat dalam ijarah dapat diterapkan dalam pelaksanaan Ijarah Muntahiya Bittamlik. (Kurnianto, 2017, hlm. 4).
Pencantuman identitas para pihak dalam akad IMBT adalah untuk menjelaskan bahwa  para  pihak  yang  mengikatkan  dirinya  dalam  akad  tersebut  sebagai  subjek hukum yang cakap dalam melakukan tindakan  hukum. Pencantuman tujuan akad bertujuan agar para pihak mengetahui tujuan dan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak agar sesuai dengan prinsip syariah. (Kurnianto, 2017, hlm. 5).
Peralihan hak milik objek sewa, hanya dapat dilaksanakan apabila  akad Ijarah telah selesai dan sesuai dengan  ketentuan  Pasal  280  KHES.  Berdasarkan  ketentuan KHES opsi perpindahan hak milik objek sewa dapat dilakukan dengan akad jual beli, berdasarkan ketentuan Pasal 279 KHES. Dalam akad Ijarah Muntahiya Bittamlik suatu benda  antara  pihak  yang  menyewakan  (mu’jir)  dengan  pihak  penyewa  (musta’jir) diakhiri  dengan  pembelian  obyek  (ma’jur)  ijarah  oleh  pihak  penyewa  (musta’jir). Dalam akad IMBT menurut ketentuan Pasal 282 KHES, harga ijarah dalam akad IMBT

## Asep Dadang Hidayat, Sofyan Al-Hakim, Iwan Setiawan
Analisis Komparatif Transaksional Ijarah Dan Al Ijarah  Al Muntahiya Bit Tamlik Pada Bank Syariah
sudah termasuk dalam pembayaran benda secara angsuran. (Kurnianto, 2017, hlm. 6). Jadi berdasarkan ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa, pembayaran sewa yang dilakukan oleh Mustajir telah termasuk dalam pembelian objek sewa secara angsuran. Sehingga  dalam  akad  IMBT  harus  mencantumkan  akad  jual  beli  sebagai  akad peralihan hak kepemilikan objek akad. (Kurnianto, 2017, hlm. 7).
Penjelasan  di  atas  sesuai  dengan  penelitian  Tamala  (2010)  pada  PT.  Bank Muamalat  Indonesia  Tbk,  menggunakan  akad  sewa-menyewa  (Ijarah)  dan pemindahan hak kepemilikan dengan akad jual beli. Pemindahan kepemilikan pada akad ijarah muntahiya bittamlik pada Bank DKI syariah menggunakan dua jenis akad, yaitu akad jual beli (murabahah) bila masa sewa diselesaikan sebelum masa sewa yang ditentukan  berakhir  serta  akad  hibah apabila  masa  sewa diselesaikan  sesuai  waktu yang telah ditentukan dan adapun  pengikatan  yang  dilakukan  agar  kuat  menurut ketentuan  hukum adalah  pemberian akta  hibah oleh  bank  kepada  nasabah.  (lihat dalam Kurnianto, 2017, hlm. 7).
Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa KHES menentukan peralihan kepemilikan objek  dengan  janji  (Wa’ad)  jual  beli  dan  hanya  mengatur  sebatas  akad  IMBT berdasarkan  peralihan  kepemilikan  objek  dengan  janji  (wa’ad)  jual  beli,  sehingga belum ada pengaturan tentang akad IMBT berdasarkan peralihan kepemilikan objek dengan  janji  (Wa’ad)  hibah.  (Kurnianto,  2017,  hlm.  8).  Meskipun  prinsip  syariah mengenal  adanya  kebebasan  berakad/berkontrak  jadi  para  pihak  dapat  bebas membuat  akad  sesuai  dengan  kesepakatan  masing-masing  dengan  syarat  tidak bertentangan  dengan  prinsip  syariah.  Namun  peralihan  hak  dengan  akad  hibah tersebut  adalah  tidak  sah  karena  bertentangan  dengan  hibah  berdasarkan  prinsip syariah. Akad hibah berdasarkan prinsip syariah yang merupakan akad peralihan hak antara  penghibah  dengan  penerima  hibah  secara  cuma-cuma  menurut  ketentuan Pasal 693 KHES ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata- kata, tulisan, atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma. Hal tersebut bertentangan karena ada imbalan yang harus diberikan  nasabah (mustajir) kepada bank untuk objek akad IMBT. Kedudukan bank sebagai penghibah dalam akad IMBT tidak relevan karena bank adalah suatu badan usaha yang didirikan bertujuan mencari keuntungan. (Kurnianto, 2017, hlm. 9).
Bentuk perlindungan hukum terhadap mustajir dalam akad IMBT adalah hanya berbentuk perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan terhadap hak nasabah dalam pembayaran angsuran bila cedera janji dan penyertaan asuransi yang berbunyi objek  akad  wajib  diasuransikan  untuk  perlindungan  terhadap  objek  akad  untuk perlindungan terhadap resiko kerugian dikemudian hari.
Hal  tersebut  ditujukan  demi  keadilan  dan  untuk  mencegah  terjadinya sengketa. Dengan melindungi hak dari nasabah yang telah membayarkan harga ijarah yang termasuk dalam pembayaran objek akad secara angsuran. Nasabah memiliki hak dari pembayaran sewa yang diberikan kepada bank sesuai  dengan  ketentuan  Pasal 282  KHES  bahwa  harga  ijarah  dalam akad IMBT sudah termasuk dalam pembayaran benda  secara  angsuran.  Perlindungan  bagi  bank  (mujir)  adalah  bank  berhak mendapatkan ganti kerugian apabila nasabah (mustajir) cedera janji. (Kurnianto, 2017, hlm. 10- 11).
Penelitian  lainnya  juga  pernah  dilakukan  oleh  Izzati  dan  Nurhayati  (2013)

## Asep Dadang Hidayat, Sofyan Al-Hakim, Iwan Setiawan
Analisis Komparatif Transaksional Ijarah Dan Al Ijarah  Al Muntahiya Bit Tamlik Pada Bank Syariah
mengenai  penerapan  transaksi  IMBT  dalam  Pembiayaan  Pemilikan  Rumah  (PPR) berdasarkan fatwa DSN MUI, Peraturan Bank Indonesia, PSAK 107, PAPSI 2013, Dan FAS 8 pada Bank DKI Syariah. Hasil penelitian pembahasan mengenai transaksi IMBT menunjukkan bahwa:
1. Ditinjau  dari  kesesuaian  terhadap  fatwa  DSN  MUI  No.27/DSN-  MUI/III/2002 tentang  IMBT  dan  No.9/DSN-MUI/IV/2000  tentang  ijarah,  pola  pembiayaan IMBT untuk PPR yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai. Setidaknya terdapat tiga  ketentuan  yang  tidak  terpenuhi.  Pertama,  penanggungan  biaya pemeliharaan  barang  oleh  nasabah.  Kedua,  tidak  ada  jaminan  dari  bank  bila terdapat  cacat  pada  barang  yang  disewakan.  Ketiga,  janji  pemindahan kepemilikan di akhir masa sewa bersifat mengikat.
2. Selain  mengacu  pada  fatwa  mengenai  ijarah  dan  IMBT,  transaksi  IMBT  juga mengacu pada beberapa fatwa DSN lain yang terkait. Pertama, keterlibatan Bank dalam  praktik  sale  and  lease  back  belum  sesuai  dengan  Fatwa  DSN No.71/DSNMUI/VI/2008. Ketidaksesuaian tersebut dilihat dari akad jual beli dan ijarah  yang  tidak  saling  lepas.  Kedua,  pengenaan  ta’widh  atas  penunggakan pembayaran  uang  sewa  belum  sesuai  dengan  Fatwa  DSN  No.43/DSN- MUI/VIII/2004  karena  penentuan  besarnya  ta’widh  didasarkan  beberapa pertimbangan,  bukan  hanya  biaya  riil  yang  dikeluarkan  bank  dalam  upaya penagihan.
3. Secara umum, implementasi transaksi IMBT dalam PPR telah sesuai dengan Surat Edaran  Bank  Indonesia  No.10/14/DPbS  tentang  Pelaksanaan  Prinsip  Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Namun masih terdapat ketidaksesuaian diantaranya tidak terdapat uraian  biaya  pemeliharaan  yang  bersifat  material  dan  struktural  dalam  akad. Selain itu bank juga membebankan risiko kerusakan objek ijarah kepada nasabah. Selain mengacu pada surat edaran di atas, penyaluran pembiayaan untuk KPR iB sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia terkait FTV.
4. Kebijakan akuntansi yang dilakukan atas transaksi IMBT yang diterapkan pada bank  mengacu  pada  PSAK  107  tentang  Akuntansi  Ijarah  dan  PAPSI.  Masih terdapat  ketidaksesuaian  perlakuan  akuntansi  atas  transaksi  IMBT.  Setidaknya terdapat  empat  ketidaksesuaian  diantaranya  pengakuan  atas  biaya  perbaikan objek sewa, analisis penerapan pengakuan selisih antara harga jual dan nilai buku pada  saat  penjualan  aset  sebelum  masa  akad  berakhir,  penyajian  beban penyusutan, dan pengungkapan.
5. Berkenaan dengan pencatatan atas transaksi IMBT, terdapat beberapa perbedaan pada  Bank  dengan  jurnal  menurut  PAPSI  2013.  Ketidaksesuaian  tersebut diantaranya adalah pencatatan biaya penyusutan, pencatatan selisih antara harga jual dan nilai buku pada saat penjualan aset  sebelum masa akad berakhir, dan pembentukan CKPN atas piutang  sewa.

## KESIMPULAN
Implementasi akad ijarah (sewa-menyewa) dalam lembaga perbankan syariah yang  terbagi  menjadi  ijarah  murni  dan  Al  Ijarah  al  Muntahiya  bit  Tamlik  (IMBT). Dalam  kenyataannya  akad  ijarah  ini  memiliki  keunikan  tersendiri  dan  jarang

## Asep Dadang Hidayat, Sofyan Al-Hakim, Iwan Setiawan
Analisis Komparatif Transaksional Ijarah Dan Al Ijarah  Al Muntahiya Bit Tamlik Pada Bank Syariah
digunakan oleh bank syariah, padahal dalam rangka diversifikasi produk penyaluran dana  dari  bank  syariah  kepada  nasabah,  akad  ini  perlu  untuk  diterapkan.  Pada prinsipnya akad ini banyak memberikan keuntungan  baik  pada  bank  syariah  atau pun  nasabah.  Keuntungan  yang  diperoleh  nasabah  ialah  dalam  meningkatkan investasi,  nasabah  membutuhkan  barang  modal dengan  nilai ekonomis yang  besar, maka akan lebih mudah menggunakan sistem ijarah atau ijarah muntahiya bittamlik. Sedangkan  bagi  bank  syariah,  sistem  ini  mempercepat  perputaran  uang  dan memajukan sistem investasi yang dinamis.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Hasun,  F.  b.  (2005).  Al-Ijarah  AlMuntahiya  Bi  Al-Tamlik  fi  Al-Fiqh  Al-Islam.
Maktabah Misyikah AlIslamiyyah.
Antonio,  Syafi’i,  Bank  Syariah  Dari  Teori  Ke  Praktik,  Jakarta:  Gema  Insani Press,
2001.
Dewi,  Gemala,  dkk,  Hukum  Perikatan  Islam  di  Indonesia,  Jakarta:  Kencana, 2006. Fahd  bin,  Ali  al-Hasun,  al-ijarah  al-muntahiyah  bil  Tamlik  fi  al-Fiqh  al-Islami, Maktabah Misykah al-Islamiyyahh, 2005.
Franedya,  Roy,  “BI  Identifikasi  Masalah  Loan  to  Value  di  Syariah. Izzati,  Rahmi  dan  Sri  Nurhayati,  Analisis  Penerapan  Transaksi  Ijarah  Muntahiya Bittamlik  (IMBT)  dalam  Pembiayaan  Pemilikan  Rumah  (PPR)  Berdasarkan Fatwa DSN MUI, Peraturan Bank Indonesia, PSAK 107, PAPSI 2013, Dan FAS 8 (Studi  Kasus  Pada  Bank  XYZ),  Program  Studi  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi Universitas Indonesia.
Karim,  Adiwarman,  Bank  Islam  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan,  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2004.
Karim, A. A. (2006). Bank Islam: Analisis Fiqh dan keuangan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
Syukron, Ali, Implementasi Al-Ijārah Al-Muntahiya Bi Al-Tamlik (IMBT) di Perbankan Syariah,  Economic:  Jurnal Ekonomi dan  Hukum  Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi, Vol. 2, No.2, 2012.
Tamala,  Evy,  Konsep  dan  Aplikasi  Peralihan  Kepemilikan  Pada  Ijarah  Muntahiyah Bittamlik (IMBT) Studi Komparatif (PT Bank Muamalat Syariah Indonesia dan Bank DKI Syariah Wahid Hasyim),  Skripsi,  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2010.
Tim Penulis Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Jakarta: PT Intermasa, 2003.
Mustofa,  I.  (2016).  Fikih  Muamalah  Kontemporer.  Jakarta:  PT  Rajawali  Grafindo Persada.
Neneng Nurhasanah, P. A. (2017). Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi. Jakarta: Sinar Grafika.
Azzam,  A.  A.  (2010).  Fiqh  Muamalat  SIstem  Transaksi  dalam  Fiqh  Islam.  Jakarta: Amzah.

## Asep Dadang Hidayat, Sofyan Al-Hakim, Iwan Setiawan
Analisis Komparatif Transaksional Ijarah Dan Al Ijarah  Al Muntahiya Bit Tamlik Pada Bank Syariah
Ansori, A. G. (2009). Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
Hatta, S. G. (2000). Beli Sewa sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia. Bandung: Alumni.
Imaniyati, N. S. (2008). Hukum Perbankan. Bandung: Fakultas Hukum Unisba. Ismail. (2011). Perbankan Syariah. Jakarta