## Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016 dan Pencegahan Praktik Korupsi di Sektor Pelayanan Publik
Angga Wijaya Holman Fasa 1 , Sofia Yuniar Sani 2 12 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
1 awijayahf@gmail.com, 2 sofiayuniarsani@gmailcom

## Abstract
Bribery frequently occurs in public  service sector. As one of the latest instruments, the Anti- Bribery  Management  System  ISO  37001:  2016  is  carried  out  to  prevent  this  act.  This  study highlights the urgency and the  efforts to implement  this system. To attain these purposes, a qualitative method with a descriptive analysis approach was employed. The result show that: first, ISO 37001:  2016 has yet  to be significantly implemented because there is no empirical evidence  concerning  the  improvements  in  the  quality  of  the  bribery  prevention.  Second,  the system  is  applied  by  creating  a  public  service  management  system  based  on  the  change  of leadership pattern, the change of governance, and the reinforcement of public monitoring.
Keywords : public services, bribery, ISO

## Abstrak
Praktik penyuapan merupakan permasalahan hukum yang marak terjadi di sektor pelayanan publik. Salah satu instrumen mutakhir yang dipergunakan untuk mencegahnya adalah Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016. Permasalahan yang diangkat dalam studi ini adalah urgensi dan upaya penerapan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil studi menunjukkan dua hal, pertama, penerapan ISO 37001:2016 belum signifikan urgen karena belum  terdapat  bukti  empirik  dan  terukur  yang  menginformasikan  perubahan  kualitas pencegahan praktik penyuapan di sektor pelayanan publik sebelum dan sesudah penerapan. Kedua,  upaya  penerapan  ISO  37001:2016  adalah  dengan  cara  membangun  sistem manajemen  pelayanan  publik  yang  bersendikan  pada  perubahan  pola  kepemimpinan, perubahan tata laksana, dan penguatan pengawasan public.
Kata Kunci: Pelayanan Publik, Penyuapan, ISO
Pendahuluan Hasil survei mutakhir yang dilaksanakan oleh Transparency International  Indonesia (TII)  pada  180 negara di dunia mengenai Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2019, menunjukkan bahwa meskipun terdapat kenaikan skor dari 38 pada  tahun  2018  menjadi  40  pada  tahun 2019, angka ini tetap di bawah skor rerata global (43) atau ASEAN (46). Data ini juga menempatkan  Indonesia  pada  rangking ke-85  negara  terkorup  di  dunia.  Pada Gambar  1 di  bawah  menujukkan  grafik perkembangan  skor  CPI Indonesia  dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (TII, 2019).
Berdasarkan  grafik  tersebut  dapat diketahui  2  (dua)  hal,  pertama  bahwa terdapat kenaikan skor CPI secara gradual dalam kurun waktu 2015-2019, kenaikan skor  terbatas  pada  1  poin  per  tahun sehingga  menunjukkan  secara  kualitas kenaikan tersebut tidak bersifat signifikan;  kedua,  terdapat  informasi bahwa rangking Indonesia dalam konfigurasi  kualitas  bebas  korupsi  pada level negara bersifat fluktuatif dan belum beranjak  secara  signifikan  selama  kurun waktu 5 tahun. Dengan kata lain, meskipun terlihat  terdapat  peningkatan  skor  atau rangking  yang  berkaitan  dengan  kualitas penanganan  korupsi  di  Indonesia,  tetapi
hal  tersebut  belum  menunjukkan  hasil yang signifikan.      Salah satu sektor yang rawan  memunculkan  praktik  korupsi adalah pelayanan publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan  bahwa  praktik  di  sektor perizinan  dan  pelayanan  publik  masih rentan  terjadinya  korupsi  (Harjanto,
2020).  Pada  umumnya  bentuk  praktik korupsi  yang  kerap  terjadi  adalah penyuapan  (KPK,  2020),  yang  bertujuan tidak  hanya  mempengaruhi  proses administratif  tetapi  juga  pengambilan keputusan atau kebijakan; atau juga dalam ‘skala  kecil’  penambahan  biaya  ekstra yang  dikenal  juga  dengan  istilah  ’uang pelicin‘, yakni tindakan  pemberian  uang dari  pengguna  layanan  kepada  pelayan publik agar bekerja  tepat  pada waktunya atau    bekerja  lebih    cepat  yang  pada umunya  berkaitan    dengan  proses administrasi    suatu    aktivitas/transaksi (TII,  2014).  Data  statistik  penanganan perkara oleh KPK pada kurun waktu 2004- 2020  menunjukkan  bahwa  penyuapan menjadi perkara yang terbanyak ditangani,  dengan  total      kumulatif sebanyak  708  perkara. Gambar  2 di bawah menunjukkan statistik penanganan perkara  penyuapan  kurun  waktu  2004- 2020 (KPK, 2020).
Gambar 2. Statistik Perkara Penyuapan yang ditangani KPK Periode 2004-2020
Berdasarkan  grafik  di  atas  dapat diketahui  informasi  bahwa  terdapat kecenderungan  kenaikan  jumlah  perkara penyuapan yang ditangani oleh KPK dalam kurun  waktu  15  tahun  terakhir  (2004- 2020). Statistik kenaikan tersebut bersifat cenderung  signifikan,  terlebih  apabila melihat  angka  kenaikan  antara  kurun waktu 2013-2018, dengan jumlah kenaikan tertinggi pada tahun 2018, yaitu sebanyak 168 perkara. Fenomena maraknya praktik penyuapan  di  sektor  pelayanan  publik membutuhkan  instrumen  pencegahan korupsi  yang  efektif  dan  efisien. pemberdayaan
perangkat-perangkat
pendukung  dalam  pencegahan  korupsi yang bertujuan menegakkan prinsip “ rule of  law ,”  yang  salah  satunya  dengan  cara menyempurnakan Materi Hukum Pendukung  (Setiadi,  2018).  Berkaitan dengan  pencegahan  korupsi,  Pasal  5
Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa Anti-Korupsi,  2003  (UNCAC)  yang  telah diratifikasi melalui UU No. 7 tahun 2006, mengamanatkan  bahwa  negara  wajib mengupayakan dan meningkatan program
anti-korupsi dalam bentuk kebijakan atau instrumen hukum pendukung.
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  pada tahun  2016  telah  diundangkan  Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi  Pencegahan  dan  Pemberantasan Korupsi  Tahun  2016  dan  Tahun  2017 (Inpres  10/2016)  yang  salah  satu  materi kebijakannya  adalah  memberi  tanggung jawab  kepada  Badan  Standardisasi Nasional  (BSN)  untuk  melakukan  inisiasi upaya  sertifikasi  anti  korupsi.  sebagai kriteria  keberhasilan  tugas  BSN,  yaitu terselesaikannya  standar  internasional serupa International  Organization  for Standardization (ISO) 37001 untuk sektor swasta  dan  pemerintah  di  akhir  tahun 2016.
ISO  37001:2016 – Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use (Sistem Manajemen Anti- Penyuapan – Persyaratan dengan panduan penggunaan) untuk membantu organisasi memerangi  suap  dan  mempromosikan budaya  bisnis  yang  etis.  ISO  37001 Anti- bribery management systems – Requirements  with  guidance  for  use menetapkan  serangkaian  langkah  untuk
0 7 2 4 13 12 19 25 34 50 20 38 79 93 168 119 25
membantu organisasi
mencegah, mendeteksi  dan  mengatasi  penyuapan. ISO  37001  bagi  setiap  organisasi,  besar atau  kecil,  baik  di  sektor  publik,  swasta atau  yayasan.  Program  antikorupsi  ini diharapkan  mampu  mengurangi  dan mencegah  praktik  penyuapan  yang merupakan  salah  satu  bentuk  tindak pidana  korupsi  (Suprapto  dan  Lukiawan, 2017).  Meskipun  demikian,  ISO  37001: 2016  tentang  Sistem  Manajemen  Anti- Penyuapan  yang  merupakan  standar internasional sampai saat ini pemberlakuannya  di  Indonesia  masih bersifat sukarela ( voluntary ) (Susanti dkk., 2018).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka dapat  dirumuskan  pokok  permasalahan sebagai berikut: 1. Apa  urgensi  penerapan  Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016  dalam  rangka  mencegah praktik  korupsi  di  sektor  pelayanan publik? 2. Bagaimana upaya pencegahan praktik korupsi  melalui  penerapan  Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016  di  sektor  pelayanan publik?
Kemudian dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini terdiri atas 2  (dua)  hal.  Pertama,  penulis  hendak mengelaborasi  urgensi  penerapan  Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016  dalam  rangka  mencegah praktik korupsi di sektor pelayanan publik sehingga  didapatkan  pemahaman  yang utuh  mengenai  standar  mekanisme tersebut.  Kedua,  setelah  mengetahui urgensinya  kemudian  dielaborasi  lebih lanjut upaya penerapan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016  dalam  rangka  mencegah praktik  korupsi  di  sektor  pelayanan publik.

## Metode
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif analitis  (Bryman  dan  Burgess,  2002).
Tujuan  penelitian  kualitatif  adalah  untuk menjelaskan  suatu  fenomena  dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-
dalamnya  pula,  yang  menunjukkan pentingnya  kedalaman  dan  detail  suatu data yang diteliti berkaitan dengan obyek penelitian  ini,  yaitu  untuk  mengetahui, memahami  dan  menjelaskan  urgensi  dan upaya penerapan Sistem Manajemen Anti- Penyuapan  ISO  37001:2016  sebagai standar  acuan  dalam  pencegahan  praktik korupsi  di  sektor  pelayanan  publik.  Data yang  hendak  diperoleh  dalam  penelitian ini  adalah  data  sekunder.  Pengumpulan data  dilakukan  melalui  pengkajian literatur, peraturan perundang-undangan, dan  dokumen  yang  relevan,  serta menelaah  data  berupa  keterangan  yang berkaitan dengan obyek kajian. Data-data diperoleh melalui akses internet,
penelusuran  dokumen  atau  publikasi informasi.

## Pembahasan
Urgensi  penerapan  Sistem  Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016 dalam rangka  mencegah  praktik  korupsi  di sektor pelayanan publik

## A. Problematika  Praktik  Penyuapan  di Sektor Pelayanan Publik
Secara  leksikal,  terma  ‘pelayanan publik’  adalah  gabungan  dua  kata  yakni ‘pelayanan’  dan  ‘publik’.  Definisi  kata ‘pelayanan’  adalah  perihal  atau  cara melayani,  dan  ‘publik’  adalah  orang banyak  (umum)  (KBBI  Daring,  2016). Dengan demikian ditinjau dari pengertian kedua  entri  nomina  tersebut,  dapat diketahui  bahwa  pelayanan  publik merujuk pada suatu proses dan cara dalam rangka melayani orang banyak.
Menurut Nuriyanto (2014) pelayanan  publik  dapat  didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik  yang  pada  prinsipnya  menjadi tanggung  jawab  dan  dilaksanakan  oleh instansi  pemerintah  di  pusat,  di  daerah, dan  di  lingkungan  Badan  Usaha  Milik Negara  atau  Badan  Usaha  Milik  Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan  masyarakat  maupun  dalam rangka  pelaksanaan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Sementara  itu,  menurut  Alamsyah (2011)  pelayanan  publik  adalah  setiap aktivitas  pelayanan  yang  dilakukan pemerintah, individu, organisasi, dan yang lainnya  ( the  others )  dalam  rangka merespons  tuntutan  individu,  kelompok, organisasi,  dan  yang  lainnya  ( the  others ) yang  bersinggungan  dengan  kepentingan keseluruhan populasi penduduk.
Menurut  hukum  positif,  definisi pelayanan publik dalam ketentuan Pasal 1 ayat  (1)  UU  Pelayanan  Publik  adalah: “kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau pelayanan  administratif  yang  disediakan oleh  penyelenggara  pelayanan  publik”.
Sementara  itu,  yang  dimaksud  sebagai penyelenggara  pelayanan  publik  dalam ketentuan  Pasal  1  ayat  (2)  UU  Pelayanan
Publik adalah : ”setiap institusi
penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen  yang  dibentuk  berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik,  dan  badan  hukum  lain  yang dibentuk  semata-mata  untuk  kegiatan pelayanan publik”.
Berdasarkan beberapa uraian definisi  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa pelayanan  publik  adalah  serangkaian proses kegiatan untuk memenuhi kebutuhan  dan  kepentingan  umum,  baik
perihal  barang,  atau  jasa,  atau  pelayanan administratif  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah maupun aktor non-
pemerintah  (instansi  swasta  dan  badan hukum  lainnya)  berlandaskan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut, pelayanan publik pada prinsipnya  bertujuan  untuk  menjamin kebutuhan dan kepentingan warga negara untuk  dilayani  dengan  baik  yang berlandaskan  ketentuan  hukum.  UU Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa negara  dalam  kerangka  pelayanan  publik menjamin hak dan kebutuhan warga serta memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan  wewenang  di  dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berkaitan dengan pelaksanaannya, terdapat  harapan  masyarakat  terhadap primanya pelayanan publik yang dilakukan  oleh  penyelenggara  layanan publik,  menuntut  adanya  suatu  standar yang  dijadikan  tolok  ukur  terhadap kepastian  penyelenggaraan  pelayanan publik  tersebut  (Rachmatullah,  2019). Oleh karena itu, keberadaan suatu standar menjadi  suatu  hal  yang  tidak  dapat ditampik  guna  mengukur  suatu  kinerja layanan,  dan  baku  mutu  waktu  dalam melaksanakan pelayanan bagi publik.
Menurut  UU  Pelayanan  Publik, standar pelayanan adalah parameter yang dipergunakan
sebagai
pedoman penyelenggaraan  pelayanan  dan  acuan penilaian  kualitas  pelayanan  sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat  dalam  rangka  mencapai karakter  pelayanan  yang  berkualitas, cepat,  mudah,  terjangkau,  dan  teratur. Dalam implementasinya, pelayanan publik wajib  memenuhi  14  unsur  standar layanan, yaitu:
a.  dasar  hukum,  peraturan  perundang- undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan;
b.  persyaratan, syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan,  baik  persyaratan  teknis maupun administratif;
c.  sistem,  mekanisme  dan  prosedur,  tata cara  pelayanan  yang  dibakukan  bagi pemberi  dan  penerima  pelayanan,
termasuk pengaduan; d.  jangka  waktu  penyelesaian,  jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaiakan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan; e.  biaya/tarif,  ongkos  yang  dikenakan kepada  penerima  layanan  dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan  dari  penyelenggara  yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat; f.  produk  pelayanan,  hasil  pelayanan yang  diberikan  dan  diterima  sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; g.  sarana,  prasarana,  dan/atau  fasilitas, peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam  penyelenggaraan  pelayanan, termasuk  peralatan  dan  fasilitas  bagi kelompok rentan;
h.  kompetensi  pelaksana,  kemampuan yang  harus  dimiliki  oleh  pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;
i.  pengawasan  internal,  pengendalian yang  dilakukan  oleh  pimpinan  satuan kerja atau atasan langsung pelaksana;
j.  penanganan  pengaduan,  saran,  dan masukan,  tata  cara  pelaksanaan penanganan  pengaduan  dan  tindak lanjutnya;
k.  jumlah pelaksana, tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja;
l.  jaminan  pelayanan  yang  memberikan kepastian  pelayanan  dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
m. jaminan  keamanan  dan  keselamatan pelayanan  dalam  bentuk  komitmen untuk  memberikan  rasa  aman,  bebas
dari  bahaya  dan  risiko  keragu-raguan; dan n.  evaluasi  kinerja  pelaksanan,  penilaian untuk  mengetahuai  seberapa  jauh pelaksanaan  kegiatan  sesuai  standar pelayanan.
Meskipun  telah  terdapat  standar pelayanan  publik  berdasarkan  peraturan perundang-undangan,  kondisi  mutakhir menunjukkan praktik yang tidak berbanding  lurus.  Berdasarkan  penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang dilaksanakan  oleh  Ombudsman  RI  tahun 2019 pada unit layanan di 4 Kementerian, 3  Lembaga,  6  Provinsi,  36  Pemerintah Kota,  dan  215  Pemerintah  Kabupaten menunjukkan  bahwa  masih  terdapat praktik  pengabaian  standar  pelayanan. Pada pelayanan publik di Kementerian dan Lembaga,  komponen  standar  pelayanan publik yang paling sering dilanggar, yaitu indikator  yang  berkaitan  dengan  hak pengguna  layanan  berkebutuhan  khusus; disabilitas, ibu menyusui, dan manula; dan produk  layanan  belum  mempublikasikan tata cara dan mekanisme pengaduan. Pada pelayanan  publik  di  Pemerintah  Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, komponen standar pelayanan publik yang sering  dilanggar  adalah  yang  berkaitan dengan  hak  masyarakat  memperoleh informasi  yang  cepat  dan  transparan tentang  alur  dan  mekanisme  mengenai perizinan  dan  non-perizinan,  ketiadaan indikator persyaratan administratif, kejelasan  waktu  penyelesaian  layanan, dan  akses  sarana  bagi  masyarakat berkebutuhan khusus.
Temuan  lain  yang  didapatkan  dari penilaian  tersebut  adalah  mengenai penyelenggaraan  pelayanan  perizinan  di daerah. Terdapat 6 (enam) permasalahan yang  berkaitan  dengan  pelayanan  publik, yaitu  tingginya  ketidakpatuhan  terhadap pelaksanaan  pelayanan  terpadu  satu pintu,  belum  terwujud  efektifitas  dan
percepatan  pelayanan  perizinan,  produk pelayanan yang tidak seragam, lambannya penyesuaian standar operasional prosedur (SOP),  dan  sistem  teknologi  informasi yang belum terintegrasi. Beberapa temuan tersebut  menunjukkan  bahwa  potret pelayanan  publik  di  Indonesia  belum mengedepankan hak warga untuk mendapatkan  pelayanan  dengan  baik. Tidak  sekadar  berpotensi  menurunkan kualitas pelayanan,
ketidakjelasan implementasi standar pelayanan tersebut mengindikasikan  adanya  ketidakpastian hukum  yang  pada  gilirannya  memicu terjadinya  maladministrasi  dan  praktik korupsi. Pada beberapa praktik pelayanan publik,  standar  biaya  yang  tidak diinformasikan menjadikan praktik pungutan  liar,  calo,  dan  suap  menjadi lumrah  pada  suatu  kantor  pelayanan (Ombudsman RI, 2019). Dengan kata lain, semakin diabaikannya standar pelayanan maka terdapat posibilitas munculnya titik rawan praktik korupsi di sektor pelayanan publik.
Terdapat  beragam  definisi  korupsi, baik  secara  leksikal,  konseptual  maupun ketentuan peraturan perundang- undangan.  Secara  leksikal,  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  mendefinsikan  korupsi sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan,  organisasi,  yayasan,  dan sebagainya)  untuk  keuntungan  pribadi atau orang lain (KBBI Daring, 2016). Selain itu, dalam  kamus  Black’s  Law  Dictionary,
entri ‘corruption’ didefinisikan  sebagai:
“the  act  of  an  official  or  fiduciary  person who  unlawfully  and  wrongfully  uses  his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others (tindakan pejabat  atau  orang  yang  mengemban kewenangan yang secara melawan hukum dan  salah  menggunakan  kedudukan  atau kewenangannya  untuk  mendapatkan keuntungan  bagi  dirinya  sendiri  atau
orang lain, bertentangan dengan kewajiban  dan  hak  orang  lain — terj. bebas).
Secara konseptual, Klitgaard (2002) mengartikan  korupsi  sebagai  perilaku menyimpang  dari  tugas-tugas  resmi sebuah  jabatan  negara  demi  keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan,  keluarga  dekat,  kelompok sendiri);  atau  melanggar  aturan-aturan pelaksanaan  yang  berkaitan  dengan tingkah laku pribadi. Sementara itu Rose- Ackerman (1999) mendefinisikan korupsi sebagai  tindakan  pembayaran  illegal ( illegal  payoffs )  kepada  pejabat  publik demi keuntungan pribadi yang berimplikasi  pada  munculnya  inefisiensi dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Terdapat  pula  definisi  yang  memperluas aktor  pelaku  korupsi  sebagaimana didefinisikan  oleh Organization  for Economic  Cooperation  and  Development (OECD),  yaitu  sebagai  penyalahgunaan posisi/jabatan  publik  maupun  swasta untuk  mendapatkan  keuntungan  pribadi, baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung (OECD, 2007).
Menurut hukum  positif,  Pasal  2  UU No.  31  Tahun  1999  jo.  UU  No.  20  Tahun 2001  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  (UU  Tipikor)  definisi korupsi adalah sebagai: “tindakan
melawan hukum dengan maksud memperkaya  diri  sendiri,  orang  lain,  atau korporasi  yang  berakibat  merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian negara”.
Selain  itu  terdapat  13  (tiga  belas) pasal  yang  mengatur  apa  itu  korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk/jenis  tindak  pidana  korupsi  yang dapat  dikelompokkan  menjadi  7  (tujuh), antara  lain  kerugian  keuangan  negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan,  pemerasan,  perbuatan  curang, benturan  kepentingan  dalam  pengadaan,
dan  gratifikasi.  Selain  itu,  terdapat  9 (sembilan)  tindakan  kategori  korupsi dalam  UU  Tipikor,  yaitu:  suap,  illegal profit, secret  transaction ,  hadiah,  hibah
(pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme,  dan  penyalahgunaan  jabatan dan wewenang serta fasilitas Negara.
Berdasarkan uraian definisi di atas, dapat  diketahui  bahwa  korupsi  adalah tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat  publik  atau  swasta  yang mengemban  jabatan  atau  kewenangan secara  melawan  hukum  dengan  tujuan untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau institusi tertentu yang berakibat pada  kerugian  perekonomian  baik  aktual ataupun potensial.
Pada  sektor  pelayanan  publik, praktik korupsi yang kerap terjadi adalah penyuapan,  termasuk  pungutan  liar (pungli),  dan  gratifikasi.  Praktik  koruptif ini  pada  banyak  kasus  disebabkan  tidak
diimplementasikannya, penyimpangan, atau  pengabaian  terhadap  standar pelayanan  publik  yang  baik  dan  benar (Siadari, 2020). Data mutakhir menunjukkan bahwa nilai uang suap pada perkara yang telah dilakukan penindakan adalah sebesar Rp. 169,5 miliar, gratifikasi sebesar Rp. 31,2 miliar, dan pungli sebesar Rp. 1 miliar (ICW, 2020).
Berdasarkan  studi  yang  dilaksanakan Lembaga  Survei  Indonesia  (LSI)  dan Indonesian  Corruption  Watch  (ICW) mengenai  Tren  perilaku  Korupsi  pada tahun  2018,  terdapat  fakta  yang menunjukkan bahwa dalam menggunakan pelayanan  publik,  warga  menghadapi praktik  pungli  dan  gratifikasi  dengan derajat yang bervariasi. Pada Gambar 3, 4, dan 5 ditampilkan  informasi  grafis mengenai praktik pungli dan gratifkasi  di sektor pelayanan publik (LSI, 2018).
Gambar 3. Persepi masyarakat tentang Praktik Korupsi dan Suap di Pemerintahan
Tahun 2018
Gambar 4. Sebaran Praktik Pungli dan Gratifkasi di Sektor Pelayanan Publik (Suap Aktif) Tahun 2018
Gambar 5 . Sebaran Praktik Pungli dan Gratifkasi di Sektor Pelayanan Publik (Suap Pasif) Tahun 2018
Berdasarkan grafis informasi di atas dapat  diketahui  bahwa  pada Gambar  3, menunjukkan mayoritas aparatur pemerintah yang melaksanakan pelayanan  publik  cenderung  melakukan praktik  korupsi/suap  yang  menunjukkan intensitas  tertinggi  pada  unit  layanan publik  instansi  pemerintah  pusat.  Pada Gambar  4, menujukkan  terdapat  praktik meminta  uang  atau  hadiah  di  luar  tarif resmi layanan oleh petugas layanan publik kepada  warga  selaku  pengguna  layanan,
dimana  jenis  layanan  yang  berkaitan dengan institusi kepolisian dengan tingkat intensitas praktik tertinggi, dan pelayanan kesehatan pada level terendah terjadinya praktik suap aktif tersebut. Sementara itu pada Gambar  5 ,  bahwa  terdapat  praktik warga  terlibat  secara  aktif  melakukan suap/pungli/gratifikasi  kepada  tugas pela yanan  publik  atas  ”jasa“  yang  telah diterimanya,  dimana  jenis  layanan kepolisian  dan  administrasi  kedudukan menempati  tingkat  intensitas  tertinggi,
dan  intensitas  terendah  terjadi  di lingkungan  pelayanan  peradilan.  Dengan demikian,  dapat  diketahui  bahwa  sektor pelayanan  publik  masih  amat  rentan terjadinya praktik koruptif.
Sementara  itu,  berdasarkan  hasil Survei  Penilaian  Integritas  Publik  (SPI) Tahun  2019  yang  dilaksanakan  oleh  KPK pada  27  Kementerian/Lembaga,  15 Pemerintah  Provinsi,  dan  85  Pemerintah Kabupaten/Kota  terdapat  temuan  bahwa
48.33% responden pegawai yang percaya terdapat calo/perantara dalam mengurus suatu layanan; terdapat 45.13% responden pegawai tidak percaya adanya penyediaan informasi yang lengkap terkait pelayanan;  41.67%  Responden  pegawai percaya  bahwa  dalam  promosi  pegawai masih  terdapat  gratifikasi.  Berdasarkan deskripsi  kedua  survei  di  atas,  baik  dari
sisi persepsi warga yang notabene adalah pengguna  layanan  maupun  oleh  pegawai sebagai  pelaksana  pelayanan  publik, dimana  terdapat  perbandingan  dari  dua sisi  subyek  pelaksana  yang  berkaitan dengan  aktivitas  dimaksud,  terdapat gambaran  bahwa  praktik  pelayanan publik  masih  rentan  terhadap  praktik penyuapan.
Tidak  sekadar  pelayanan  yang melibatkan warga masyarakat, pelayanan perizinan  berusaha,  infrastruktur,  dan kepabeanan yang melibatkan pihak swasta juga  rentan  terhadap  praktik  penyuapan.
Rilis studi yang dilaksanakan oleh LSI pada tahun 2019 menunjukkan bahwa perizinan  masih  rentan  memunculkan praktik  koruptif  tersebut  sebagaimana ditampilkan  pada Gambar  6 dan 7 di bawah ini (LSI, 2019).
Gambar 6. Bentuk Praktik Penyimpangan Terkait Perizinan Berusaha Tahun 2019
Gambar 7 . Faktor-Faktor Munculnya Praktik Penyuapan oleh Pelaku Usaha Tahun 2019
Berdasarkan informasi grafis di atas, dapat  diketahui  pada Gambar 6, bahwa bentuk  praktik  penyimpangan  yang termasuk praktik penyuapan yang secara intensitas kerap terjadi adalah pemberian uang  kepada  aparat  pemerintah,  bentuk lainnnya juga termasuk membangun relasi dengan aparat terkait, pemberian hadiah, atau  pelayanan  pribadi  yang  semuanya bertujuan  untuk  mempermudah  proses pelayanan  yang  dirasa  rumit  dan memakan  waktu  panjang  sehingga  tidak efisien  dan  efektif  untuk  para  pelaku usaha. Serupa dengan tujuan sebagaimana telah  dideskripsikan  pada  bentuk-bentuk penyimpangan pada Gambar 6, Gambar 7 menunjukkan  faktor  proses  pelayanan yang  rumit  sebagai  determinan  utama yang  menyebabkan  para  pelaku  usaha melakukan  penyuapan,  selain  sebagai bentuk  ”ucapan  terima  kasih“,  kepastian dan  penegakan  hukum  yang  lemah,  dan alasan-alasan lainnya.
Dengan  demikian,  pada  titik  ini dapat disimpulkan bahwa kondisi standar pelayanan di Indonesia yang masih belum terimplementasikan dengan baik, sehingga  berkarakter  rumit,  kompleks, baku mutu waktu yang tidak jelas sehingga membuat  tidak  efisien  dan  efektif  tetap menjadi  faktor  pemicu  munculnya
perilaku  koruptif  dalam  bentuk  praktik penyuapan.
B. Sistem  Manajemen  Anti-Penyuapan (SMAP)  ISO  37001:2016  sebagai instrumen pencegahan korupsi Badan penetap standar
internasional,  International  Standard Organization  (ISO)  menilai  bahwa  suap adalah  salah  satu  masalah  di  dunia  yang paling  merusak  dan  kompleks.  Praktik koruptif  ini  kerap  kali  muncul  meskipun telah  terdapat  upaya  nasional  dan internasional  untuk  memeranginya  (ISO 37001,  2016).  Dalam  rangka  mencegah praktik penyuapan, pada tahun 2016 ISO mengeluarkan  Sistem  Manajemen  Anti- Penyuapan 37001:2016. Standar tersebut mengharuskan organisasi untuk menerapkan serangkaian tindakan seperti mengadopsi  kebijakan  anti-penyuapan, memilih  seseorang  untuk  mengawasi kepatuhan  terhadap  kebijakan  tersebut, menerapkan  kontrol  keuangan,  dan mengadopsi  prosedur  pelaporan  dan investigasi (Nadkarni, 2016).
Rasio yang melatarbelakangi munculnya  instrumen  ini  adalah  bahwa penegakan  hukum  tidak  cukup  untuk menyelesaikan  masalah.  Oleh  karena  itu, organisasi  mempunyai  tanggung  jawab
secara  proaktif  untuk  berkontribusi melawan penyuapan. Hal ini dapat dicapai melalui sistem manajemen anti-
penyuapan  yang  dimaksudkan  oleh standar  ini,  dan  melalui  komitmen kepemimpinan untuk menetapkan budaya kejujuran,  transparansi,  keterbukaan  dan kepatuhan (BSN, 2016). Dengan kata lain, ISO  37001:2016  adalah  standar  yang dimanifestasikan  dalam  bentuk  regulasi atau  kebijakan  internal  dalam  suatu organisasi yang berguna sebagai instrumen  pengendalian  dan  pencegahan praktik penyuapan.
Lebih  lanjut,  ISO  37001:2016
dirancang  untuk  membantu  organisasi menetapkan,  menerapkan,  memelihara dan meningkatkan program anti- penyuapan  yang  secara  fleksibel  dapat digunakan  oleh  setiap  organisasi,  besar atau  kecil,  apakah  itu  di  sektor  publik, swasta  atau  nonprofit.  Hal  ini  dapat disesuaikan  sesuai  dengan  ukuran  dan sifat  organisasi  dan  risiko  suap  yang dihadapinya.  Penerapan  ISO  37001:2016 sendiri bukan suatu jaminan bahwa dalam satu  institusi  di  suatu  organisasi  tidak akan  muncul  praktik  suap,  namun kepatuhan  terhadap  standar  ini  dapat menunjukkan langkah yang tepat dilakukan  oleh  sebuah  organisasi  untuk mencegah praktik penyuapan (BSN, 2016). Sistem  Manajemen  ini  dirancang untuk  membantu  organisasi  dalam menerapkan sistem manajemen
antikorupsi  dan  suap.  Standar  ini menentukan serangkaian langkah-langkah yang  harus  diterapkan  oleh  organisasi untuk  membantu  organisasi  mencegah, mendeteksi  dan  menangani  korupsi  dan suap,  dan  memberikan  bimbingan  yang berkaitan  dengan  pelaksanaannya.  ISO 37001 Sistem Manajemen Anti-Penyuapan merinci  persyaratan  dan  menyediakan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau dan meningkatkan sistem manajemen anti-penyuapan.
Manfaat implementasi SNI ISO 37001:2016,  antara  lain:  (a)  organisasi terbantu  dalam  mengimplementasikan sistem  manajemen  antikorupsi  dan meningkatkan  pengendalian  intern;  (b) pengendalian  terhadap  praktik  suap menjadi  lebih  optimal  sehingga  dapat dilakukan tindakan preventif; (c) menunjukkan  kepada  publik  bahwa organisasi telah terjamin secara internasional, bebas dari praktik penyuapan; (d) ketika terjadi penyelidikan kasus  suap,  dapat  dijadikan  bukti  bahwa organisasi  telah  mengambil  langkah- langkah  pencegahan  korupsi  dan  suap  di lingkungannya;  (e)  ISO  37001:2016 berperan  sebagai  pedoman  tindakan preventif  terhadap  berbagai  bentuk penyuapan  di  sebuah  organisasi;  (f) kredibilitas organisasi semakin meningkat (Nurdin, 2019).
Ruang lingkup SNI ISO 37001:2016 merinci  persyaratan  dan  menyediakan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau dan meningkatkan sistem manajemen anti-penyuapan.
Sistem tersebut dapat berdiri sendiri atau dapat  diintegrasikan  dengan  sistem manajemen  lainnya,  seperti  sistem manajemen  mutu  (SNI  ISO  9001),  sistem manajemen  lingkungan  (SNI  ISO  14001), dan sistem manajemen keamanan pangan (SNI  ISO  22000).  Standar  ini  ditujukan untuk hubungan dengan kegiatan organisasi: (1) penyuapan di sektor publik, swasta  dan  nirlaba;  (2)  penyuapan  oleh organisasi;  (3)  penyuapan  oleh  personel yang bertindak atas nama organisasi atau untuk keuntungannya; (4) penyuapan oleh rekan  bisnis  dari  sebuah  organisasi  yang bertindak atas nama organisasi atau untuk keuntungannya; (5) penyuapan organisasi;  (6)  penyuapan  oleh  personel organisasi  sehubungan  dengan  kegiatan organisasi;  (7)  penyuapan  rekan  bisnis organisasi  sehubungan  dengan  kegiatan organisasi;  dan  (8)  penyuapan  langsung
dan tidak langsung, misalnya menawarkan atau  menerima  suap  melalui  atau  oleh pihak ketiga.
Standar  ini  dapat  digunakan bersamaan  dengan  standar  sistem manajemen  lainnya,  misalnya  ISO  9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001 dan ISO 19600, dan  standar  manajemen,  misalnya  ISO 26000  dan  ISO  31000.  Sehingga,  standar tersebut sesuai dan dapat diterapkan bagi bentuk  organisasi  apapun,  terlebih  lagi bagi yang sudah menerapkan dasar-dasar sistem  manajemen.  Penerapan  sistem manajemen anti-penyuapan dapat membantu  suatu  organisasi  mencegah terjadinya  kasus  suap  yang  melibatkan oknum perorangan atau yang terorganisir dilakukan  oleh  korporasi  (Lukiawan  dan Suprapto,  2017).  Selain  itu,  standar berlaku hanya untuk penyuapan, meskipun  organisasi  dapat  memperluas lingkup sistem manajemen untuk mencakup  kegiatan  yang  tercakup  dalam korupsi,  seperti  gratifikasi,  pencucian
uang,  penyalahgunaan  anggaran,  dan lainnya.
Di  dalam  skema  teknis  ISO  37001: 2016  sendiri,  penerapan  struktur  umum yang  dijadikan  mekanisme  pelaksanaan bagi  suatu  organisasi  menggunakan  pola PDCA  ( Plan,  Do,  Check,  and  Act ) sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 8 di bawah  ini (BSN, 2016). Berdasarkan informasi  grafis  tersebut  dapat  diketahui teknis  operasional  ISO  37001:2016 dengan pendekatan PDCA ( Plan, Do, Check, and Act ), yang meliputi proses perencanaan,  pelaksanaan,  monitoring dan evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan. Secara  pola  teknis  operasional  ini mempunyai persamaan teknis operasional dengan  Sistem  Manajemen  Mutu  ISO 9001:2015,  khususnya  pada  pola  PDCA. Selain  itu, Gambar  8 di  atas  memuat informasi standar persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap organisasi yang akan melakukan sertifikasi SNI ISO 37001:2016.
Gambar 8 . Mekanisme/teknis operasional ISO 37001:2016
Lebih lanjut, pada fase perencanaan ( PLAN )  terdiri  dari  4  (empat)  unsur determinan, yaitu: a. Organisasi, terdapat 5 hal yang harus dipahami  terkait  konteks  organisasi dalam penyiapan standar, diantaranya  terkait  pemahaman organisasi dan konteksnya itu sendiri,
memahami  kebutuhan  dan  harapan pemangku kepentingan, menentukan lingkup  sistem  manajemen  anti- penyuapan,  sistem  manajemen  anti- penyuapan,  serta  penilaian  resiko penyuapan;
b. Kepemimpinan,  terdapat  beberapa sub  unsur  dalam  skema  persyaratan dari  sisi  kepemimpinan  yang  mesti dipahami,  yaitu  hal  yang  terkait dengan kepemimpinan dan komitmen, kebijakan anti-penyuapan yang  mesti  diimplementasikan  dan ditinjau  terkait  kebijakan  anti- penyuapan  yang  dicanangkan  oleh pimpinan,  kemudian  juga  harus diperhatikan terkait sub unsur peran, tanggung  jawab  dan  wewenang organisasi;
c. Perencanaan, ada beberapa sub unsur dalam skema persyaratannya, diantaranya  adalah:  tindakan  yang ditujukan  pada  risiko  dan  peluang, serta  sasaran  anti-penyuapan  dan perencanaan  untuk  mencapainya; dan
d. Dukungan,  terkait  dengan  unsur dukungan,  ada  beberapa  hal  yang mesti  diperhatikan,  yaitu  terkait masalah  sumber  daya;  dimana organisasi harus menyediakan sumberdaya  yang  diperlukan  terkait penetapan, penerapan, pemeliharaan, maupun peningkatan yang berkelanjutan dari SMAP. Kompetensi staf yang bekerja untuk melaksanakan  pekerjaan  yang  ada dibawah  kendali  organisasi  yang berpengaruh  pada  kinerja  anti-
penyuapan  dengan  didukung  oleh adanya  pelatihan  bagi  para  personel yang  bekerja  dibawah  rentang kendali organisasi.  Sub unsur
komunikasi  juga  menjadi  hal  yang penting  karena  kebijakan  anti- penyuapan  harus  dikomunikasikan baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung  pada  personel  serta  mitra kerja.  Faktor  lain  yang  perlu diperhatikan  dalam  unsur  ini  adalah terkait masalah pengendalian informasi  terdokumentasi.  Hal  ini untuk  memastikan  suatu  informasi terdokumentasi  tersedia  dan  sesuai untuk  digunakan  kapan  saja  dan dimana saja jika diperlukan.
Tahap berikutnya, pelaksanaan ( DO ) terdapat unsur operasi, terdapat beberapa sub-unsur  yang  mesti  dilaksanakan  oleh organisasi yang akan melakukan sertifikasi.  Sub-unsur  ini  diantaranya adalah  terkait  dengan  perencanaan  dan pengendalian  operasi,  uji  kelayakan, pengendalian  keuangan,  pengendalian non-keuangan,  penerapan  pengendalian anti-penyuapan yang dikendalikan organisasi dan rekan bisnisnya, komitmen anti-penyuapan,  hadiah,  kemurahan  hati, sumbangan  dan  keuntungan  serupa, mengelola  ketidakcukupan  pengendalian anti-penyuapan, meningkatkan kepedulian, serta investigasi dan penanganan penyuapan. Tahap ketiga, yaitu Evaluasi Kinerja ( CHECK ).  Fase  ini  dibutuhkan  untuk melihat  sejauh  mana  suatu  organisasi mampu atau tidak untuk mengimplementasikan  hal-hal  yang  telah menjadi  komitmen  organisasi  untuk melakukan  SMAP.  Selain  itu,  hal  ini dilakukan  sebagai  tindakan  korektif  atau perbaikan sekiranya dari perencanaan dan implementasi  yang  dilakukan  masih terdapat  beberapa  hal  yang  mesti diperbaiki  oleh  organisasi.  Terdapat beberapa  sub-unsur  di  dalam  evaluasi
kinerja  yang  harus  diperhatikan  oleh organisasi, diantaranya terkait pemantauan,  pengukuran,  analisis  dan evaluasi, kemudian audit internal, tinjauan manajemen serta tinjauan fungsi kepatuhan anti-penyuapan.
Tahap  terakhir  yaitu  tindakan perbaikan  lebih  lanjut  ( ACT ).  Terdapat beberapa sub unsur yang perlu diperhatikan dalam aktivitas peningkatan ini, diantaranya adalah terkait ketidaksesuaian  dan  tindakan  korektif, serta peningkatan
berkelanjutan.
Tindakan  korektif  yang  diambil  harus sesuai  dengan  efek  dari  ketidaksesuaian yang  ditemui.  Hal  tersebut  juga  wajib didokumentasikan  oleh  organisasi  secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan  kesesuaian,  kecukupan serta keefektifan SMAP.
Lebih lanjut, implementasi SMAP di Indonesia  dimulai  sejak  17  November 2016  (Prasetya,  2017).  Hingga  2020, berdasarkan  data  yang  dihimpun  oleh Komite  Akreditasi  Nasional  (KAN), terdapat 10 (sepuluh) Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (LSSMAP)  yang  berwenang  memberikan sertifikasi,  yaitu  PT  Garuda  Sertifikasi Indonesia;  PT  Amerika  Sistem  Registrasi Internasional Indonesia (Asricert
Indonesia);  PT  TUV  NORD  Indonesia;  PT Mutu  Agung  Lestari;  PT  Mutu  Hijau Indonesia;  PT  Sucofindo  Persero – SBU Sertifikasi  Eco  Framework  Sucofindo International  Sertification  Service;  PT Chesna;  SAI  Global  Indonesia;  PT  Global Inspeksi  Sertifikasi;  serta  PT  BSI  Group Indonesia. Dari 10 LSSMAP tersebut yang masih aktif adalah 9 LSSMAP (KAN, 2020).
Berdasarkan  data  yang  dihimpun Badan  Standardisasi  Nasional  hingga Desember  2018  menyebutkan  bahwa, sebanyak 81 organisasi/perusahaan telah tersertifikasi  Standar  Nasional  Indonesia (SNI) ISO 37001 Sistem Manajemen Anti- Penyuapan. Diantara organisasi yang telah mendapatkan  sertifikasi  diantaranya adalah  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Karantina Pertanian, PT Harimurti Teknik, dan  Satuan  Kerja  Khusus  Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK  Migas).  Dari  kesepuluh  LSSMP,
terdapat data 81 organisasi pemerintah/swasta yang telah
tersertifikasi  dan  menerapkan  SMAP sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1 di bawah ini (BSN, 2019).
Tabel 1 . Informasi LSSMP dan Klien Organisasi Tersertifikasi SMAP Tahun 2019 No. Nama LSSMP Klien Organisasi Jumlah Pemerintah Swasta 1 PT Garuda Sertifikasi Indonesia 24 40 64 2 PT Amerika Sistem Registrasi Internasional Indonesia (Asricert Indonesia) 1 2 3 3 PT TUV NORD Indonesia 2 0 2 4 PT Mutuagung Lestari 12 0 12 5 PT Mutu Hijau Indonesia 0 0 0 6 PT Sucofindo (Persero)-SBU Sertifikasi Eco Framework Sucofindo International Sertification Service 0 0 0 JUMLAH TOTAL 25 56 81
Berdasarkan  data  yang  disajikan  di dalam  Tabel  1  diatas  dapat  diketahui bahwa  telah  terdapat  81  organisasi pemerintah/swasta yang telah
menerapkan  SMAP,  dimana  jumlah organisasi  dari  sektor  swasta  lebih mendominasi,  yang  terdiri  dari  25 organisasi pemerintah, dan 56 organisasi swasta.  Hingga  saat  ini  jumlahnya diperkirakan  terus  bertambah,  namun berdasarkan  penelusuran  data  oleh penulis,  dari  9  LSSMAP  yang  masih  aktif, hanya  3  LSSMAP  yang  mempublikasikan atau  membuka  informasi  daftar  kliennya kepada  publik via laman  web  resminya masing-masing. Hasil penelusuran tersebut menunjukkan bahwa terdapat 26 organisasi  yang  melaksanakan  tugas  dan fungsi pelayanan publik.
Meskipun demikian, hingga saat ini belum terdapat informasi tervalidasi yang menyajikan  bukti  empirik  dan  terukur mengenai  pengaruh  atau  implikasi implementasi  SMAP  pada  pencegahan praktik  korupsi  di  sektor  pelayanan publik.  Selain  itu,  belum  ada  informasi komprehensif  yang  menunjukkan  bahwa telah  terdapat  perubahan  atau  perbaikan signifikan pada institusi pelayanan publik pasca-implementasi SMAP di
organisasinya.  Begitu  pula  dengan informasi  mengenai  persepsi  warga masyarakat atau pengguna layanan pasca- penerapan  SMAP.  Dengan  demikian, belum  dapat  diketahui  pengaruh  atau urgensi  instrumen  pencegahan  korupsi tersebut  secara  komprehensif  pada tataran implementasinya di Indonesia.
Upaya  Penerapan  Sistem  Manajemen Anti-Penyuapan  ISO  37001:2016  di Sektor Pelayanan Publik
A. Membangun Sistem Manajemen Pelayanan  Publik  yang  Mendukung Pencegahan Praktik Korupsi Sistem  Manajemen  Anti-Penyuapan ISO  37001:2016  adalah  instrumen  yang
berguna  membantu  suatu  organisasi membangun  sistem  pencegahan  praktik penyuapan. Dengan kata lain, dibutuhkan usaha-usaha untuk membangun organisasi  yang,  apabila  dilihat  dari substansi  SMAP,  menekankan  pada kekuatan  organisasi  dan  kepemimpinan. Menurut  Lukiawan  (2018),  SMAP  akan lebih  efektif  pada  tataran  implementatif, khsusnya  pada  instansi  pemerintah, apabila  disinergikan  dengan  penerapan kebijakan  pembangunan  zona  integritas menuju  wilayah  bebas  dari  korupsi  dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (ZI, WBK,  WBBM)  di  lingkungan  instansi pemerintah  yang  pedoamannya  diatur  di dalam PermenPANRB No. 52 Tahun 2014 dengan  memiliki  3  (tiga)  sasaran,  yaitu mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas  dari  KKN;  menjadikan  birokrasi efektif,  efisien,  produktif;  dan  bagaimana birokrasi  bisa  memberikan  pelayanan prima kepada masyarakat.
Berdasarkan pedoman tersebut, hal yang  paling  penting  dalam  mewujudkan peningkatan  kualitas  pelayanan  publik dan  menekan  tingkat  korupsi,  ialah integritas. Untuk mewujudkan hal tersebut  dibutuhkan  3  (tiga)  langkah konkret, yaitu pertama, terdapat perubahan  pada  pola  kepemimpinan. Wajib  terdapat  perubahan  kultural  dan pola  pikir  dari  pimpinan  institusi  karena pada  kenyataannya  pada  level  pimpinan suatu  kebijakan  atau  tindakan  korektif dapat  dieksekusi.  Menurut  Jones  dan Lasthuizen (2018) dibutuhkan kepemimpinan beretika untuk menyelesaikan persoalan publik. Kepemimpinan  model  ini  merujuk  pada watak, perilaku, dan pengambilan keputusan  yang  dilakukan  seorang pemimpin dengan mengedepankan keteladanan,  penguatan,  dan  komunikasi untuk  memotivasi  pegawai  agar  dapat mengambil  keputusan  berdasarkan  nilai- nilai moral, norma, dan aturan, dimana hal
ini  menjadi  faktor  pendorong  yang signifikan  untuk  menunjukkan  komitmen terhadap  program  integritas  di  suatu organisasi (Lawton dkk., 2013). Persoalan etika ini menjadi  penting  karena seorang pemimpin membutuhkan dan menggunakan hak otonom untuk mengembangkan dan menerapkan program  integritas  bagi  organisasinya, sehingga  tiap-tiap  tindakannya  harus dilandasi etika publik agar terhindar dari kesalahan (Jones dkk., 2020).
Kedua,  perubahan  tata  laksana pelayanan publik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas sistem,  proses,  dan  prosedur  kerja  yang jelas,  efektif,  efisien,  dan  terukur (Kriswahyu, 2017). Selain itu, proses mesti sederhana, waktu layanan yang jelas, tidak berbelit-belit,  mudah  dipahami,  dan dilaksanakan.  Sebaiknya  disusun  dalam bentuk flow  chart yang  dipampang  di ruang layanan. Dengan pemenuhan unsur ini,  pengguna  pelayanan  memperoleh kepastian dan kejelasan alur layanan.
Ketiga,
mengedepankan dan memperkuat  fungsi  pengawasan  atau monitoring publik.  Tingkat  partisipasi yang tinggi dalam proses pelayanan publik dalam kerangka pemerintahan demokratis menjadi  suatu  keniscayaan,  dan  publik
juga  memiliki  andil  dalam  pengambilan keputusan (Dickinson, 2016). Hal ini pada prinsipnya untuk  mencegah ekses penggunaan  diskresi  secara  sewenang- wenang  oleh  penyelenggara  pelayanan publik.  Sehingga  terdapat  pola-pola kolaboratif  antara  penyelenggara  dengan pengguna  layanan,  serta  menciptakan transparansi dan akuntabilitas.
Pada  perkembangannya  paradigma pelayanan  publik  berkembang  secara dinamis. Temuan Denhardt dan Denhardt (2000)  menjelaskan  bahwa  terdapat  3 (tiga)  fase  tipologis  perkembangan tersebut,  yakni Old  Public  Administration (OPA)  yang  menitikberatkan  penerima layanan  sebagai  konsumen/klien  dan pelayanan  bercorak  birokratis;  lalu New Public Management (NPM) yang menitikberatkan  pada  kepentingan  pasar yang  memiliki  corak  tekno-ekonomi kapitalistik; dan New Public Service (NPS) yang  memposisikan  warga  sebagai  mitra dalam  pelayanan  publik,  dan  bercorak demokratis.  Tipologi  konseptual  ini berkaitan  erat  dengan  penjaminan kualitas  pelayanan  publik. Tabel  2 di bawah  menerangkan  secara  ringkas perkembangan tipologis tersebut (Denhardt dan Denhardt, 2000).
Tabel 2 . Perkembangan Paradigma Pelayanan Publik
Fokus Pembahasan ( Issues ) OPA NPM NPS Kerangka teoritik/epistemik Penggunaan teori sosial dan politik yang menafikan kenyataan sosial Penggunaan teori ekonomi positivisme Penggunaan teori demokrasi, pendekatan teoritik variatif (positivisme, interpretif, kritis, dan postmodern ) Model rasionalitas Rasionalitas sinoptik, berorientasi urusan administratif ( administrative man ) Rasionalitas teknokratik/tekno- ekonomi, berorientasi Rasionalitas strategis, orientasi bersifat multi-varian (politik, ekonomi,
organisasional)
ekonomi/pasar
( economic man ) Konsep  kepentingan publik Bersifat politis dan diejawantahkan di dalam peraturan perundang- undangan Merepresentasikan kepentingan individual Hasil dialog dengan publik mengenai nilai bersama Posisi masyarakat/subyek pelayanan Konsumen Pelanggan Warga negara Peran pemerintah Mengendalikan (perencanaan dan penerapan bersifat satu arah) Mengarahkan (katalisator kekuatan pasar) Melayani (berdialog dengan warga sehingga mewujudkan nilai bersama) Mekanisme pencapaian kebijakan publik Tergantung kepada kebijakan institusi pemerintah Penysunan mekanisme dan struktur insentif untuk mencapai tujuan publik melalui institusi privat atau lembaga nirlaba Membangun koalisi antara publik, lembaga nirlaba, dan institusi privat guna menyepakati kepentingan bersama Pendekatan akuntabilitas Hierarkis, bertanggungjawab kepada pimpinan politik Bertanggung jawab kepada kepentingan pasar Multidimensi, pejabat publik tunduk dan patuh kepada aturan hukum, nilai-nilai masyarakat, norma politik, standar profesional, dan kepentingan warga Diskresi Diskresi terbatas Diskresi yang diperluas Diskresi dengan menjunjung akuntabilitas Struktur organisasi Birokratis dan sangat hierarkis Terdesentralisasi Kolaboratif, kepemimpinan bersama Motivasi pelayanan Berdasarkan pembayaran/keuntungan yang dipetik Semangat kewirausahaan Pelayanan kepentingan publik dan berorientasi kontributif Berdasarkan Tabel  2 diketahui bahwa  terdapat  perkembangan  tipologi pelayanan  publik.  Generasi  pertama paradigma  pelayanan  publik  (OPA)
tersebut  bersifat  sangat  birokratis  dan tidak  berorientasi  melayani  warga  serta terdapat  penggunaan  diskresi  yang terbatas.  Pada  generasi  kedua  paradigma
pelayanan  publik  (NPM),  telah  terdapat pengurangan  karakter  birokratis  pada pelayanan  publik,  namun  pelayanan publik  lebih  berorientasi  kepada  pasar, dan  terdapat  penggunaan  diskresi  yang luas sehingga rentan untuk memunculkan penyalahgunaan wewenang yang berkelindan  dengan  intensi  oknum pengguna layanan tersebut. Pada generasi ke-3, karakter transparansi dan akuntabilitas  menjadi  landasan  dalam pelaksanaan  pelayanan  publik,  orientasi pelayanan kepada warga masyarakat, dan bersifat  partisipatoris,  dimana  warga diberi ruang partisipasi dalam mengawasi pelayanan  publik.  Dari  ketiga  tipologi paradigma  pelayanan  publik,  paradigma ketiga  dapat  dijadikan  pertimbangan untuk  diimplementasikan  dalam  rangka mencegah  praktik  korupsi  di  sektor pelayanan  publik,  dan  menyinergikannya dengan Standar Manajemen Anti- Penyuapan ISO 37001:2016.

## Penutup

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Penerapan  Sistem  Manajemen  Anti- Penyuapan  ISO  30071:2016  belum signifikan  urgen  sebagai  instrumen dalam  pencegahan  praktik  korupsi  di sektor pelayanan publik. Hal tersebut disebabkan  belum  terdapat  bukti empirik  dan  terukur  mengenai perubahan kualitas pencegahan korupsi  antara  sebelum  dan  sesudah penerapan standar manajemen tersebut  pada  suatu  organisasi  di sektor pelayanan publik. 2. Upaya  penerapan  Sistem  Manajemen
Anti-Penyuapan ISO 30071:2016 dalam  rangka  mencegah  praktik korupsi  di  sektor  pelayanan  publik adalah  dengan  membangun  sistem manajemen  pelayanan  publik  yang bersendikan  pada  perubahan  pola
kepemimpinan, perubahan tata laksana  pelayanan,  dan  memperkuat pengawasan publik.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut, maka  penulis  menyampaikan  2  (dua) rekomendasi. Pertama ,  perlu  dilakukan survei  penilaian  untuk  mengetahui  dan mengukur  efektivitas  penerapan  Sistem
Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016  sehingga  didapatkan  bukti empirik hasil penerapan standar tersebut. Kedua , dalam menerapkan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 30071:2016  dapat  menyinergikannya dengan paradigma new public services ; dan program  reformasi  birokrasi  dan  anti- korupsi  yang  telah  ada.  Sehingga  akan lebih  optimal  diterapkan  dan  tidak menjadi  substitusi  program  kebijakan sebelumnya  yang  boleh  jadi,  apabila demikian,  akan  rentan  menimbulkan inefisiensi karena program perubahan tata kelola tersebut telah berjalan selama dua dekade di Indonesia.

## Referensi
Alamsyah. (2011). Karakteristik Universal Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Teoritik. Jurnal Borneo Administrator 7(3): 353-371.
Badan  Standardisasi  Nasional.  (2016). Sistem manajemen anti-penyuapan – Persyaratan  dengan  panduan penggunaan (ISO 37001:2016, IDT). Badan  Standardisasi  Nasional. Jakarta .
______________________________________.  (2019). Implementasi  SNI ISO  37001:2016. SNI VALUASI Vol. 13. Jakarta
Bryman,  A.  dan  Burgess,  R.G.  (2002).
Analyzing Qualitative Data. Routledge. New York .
Black’s  Law  Dictionary.  (2020). What  is Corruption?.
https://thelawdictionary.org/corr uption/ . 10 Oktober 2020.
Denhardt, R. B.  dan Denhardt, J.V. (2000). The  New  Public  Service:  Serving Rather  Than  Steering. Public Administration Review 60(6): 549- 559.
Dickinson,  H.  (2016). From  New  Public Management  to  New  Public Governance: The implications for a ‘new public service’ . Dalam Butcher
J.R.  dan  Gilchrist  D.J.  (Ed.) The Three  Sector  Solution:  Delivering Public  Policy in Collaboration with Not-For-Profits  and  Business .  ANU Press. Canberra. Fatkhuri. (2017). Korupsi dalam Birokrasi dan Strategi Pencegahannya. Jurnal  Ilmiah  Manajemen  Publik dan Kebijakan Sosial . 1. 10.25139/jmnegara.v1i2.784.
Harjanto, S. A. (2020). KPK: Perizinan dan Pelayanan  Publik  Rentan  Praktik Korupsi . Bisnis Indonesia, https://kabar24.bisnis.com/read/2 0200428/16/1233943/kpk- perizinan-dan-pelayanan-publik- rentan-praktik-korupsi . 10 Oktober 2020.
Indriati, E. (2014). Pola dan Akar Korupsi: Menghancurkan  Lingkaran  Setan
Dosa Publik . PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. International Standard  Organization. (2016). ISO  37001;  Anti-Bribery
Systems. Switzerland.
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  10  Tahun  2016. Aksi Pencegahan  dan  Pemberantasan Korupsi  Tahun  2016  dan  Tahun
2017 . Republik Indonesia 2016.
Indonesian  Corruption  Watch.  (2020).
Tren  Penindakan  Kasus  Korupsi
Tahun 2019 . ICW. Jakarta.
Jones,  I.  E.,  Eryanto  D.,  Lasthuizen  K. (2020). Kepemimpinan yang beretika diperlukan untuk memulihkan integritas BUMN. The conversation. https://theconversation.com/kepe mimpinan-yang-beretika- diperlukan-untuk-memulihkan- integritas-bumn-131775. 23 Oktober 2020. Keputusan MENPAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2003. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan
Publik. Republik Indonesia 2003.
Komite  Akreditasi  Nasional.  (2020). Direktori  Klien  LSSMAP .  KAN . kan.or.id/index.php/documents/ter akreditasi/doc17021/sni-iso-iec- 17021/lembaga-sertifikasi-sistem- manajemen-anti- penyuapan. 23 Oktober 2020. Klitgaard,  R.,  McLean-Abaroa,  R.  dan Parris,  H.L.  (2002). Penuntun Pemberantasan  Korupsi  dalam
Pemerintahan  Daerah .  Yayasan Obor. Jakarta.
Kriswahyu.  H,  dkk.  (2017). Standar Pelayanan Publik Sesuai UU No 25
Tahun 2009 . Ombudsman Republik
Indonesia. Jakarta.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  (2020).
Statistik  Tindak  Pidana  Korupsi Berdasarkan  Jenis  Perkara  (2004- 2020). KPK. https://www.kpk.go.id/id/statistik /penindakan/tpk-berdasarkan- jenis-perkara. 10 Oktober 2020.
Lawton  A.,  Rayner  J.,  dan  Lasthuizen  K. (2013). Ethics and Management in Public Sector . Routledge. New York.
Lembaga Survei Indonesia dan Indonesian Corruption  Watch.  (2018). Tren
Persepsi  Publik  tentang  Korupsi Tahun 2018 . LSI ICW. Jakarta .
Lembaga Survei Indonesia. (2019). Survei Sektor  Privat:  Persepsi  Korupsi
dalam  Hubungan  Kerja  Antara Pemerintah  dan  Pelaku  Usaha  di Sektor  Infrastruktur,  Kepabeanan, dan Perizinan. LSI. Jakarta.
Lukiawan, R. (2018). Kesiapan Organisasi dalam  Implementasi  Standar  ISO 37001  (Studi  Kasus  di  UD.  X  dan Dinas  Y). Jurnal  Standardisasi
20(2): 159-169.
Nadkarini,  A.  (2016). ISO  37001:  A  Game Changer  in  Global  Anti-Bribery Efforts?. https://acgc.cipe.org/business-of- integrity-blog/iso-37001-a-game- changer-in-global-anti-bribery- efforts/ . 23 Oktober 2020.
Nurdin,  E.  (2019). Lawan  Suap  dengan SMAP . SOLUSI Vol. 9 No. 3/Oktober 2019. Nuriyanto. (2014). Penyelenggaraan Pelayanan  Publik  di  Indonesia, Sudahkah  Berlandaskan  Konsep
“Welfare  State”?. Jurnal  Konstitusi 11(3):428-453.
Ombudsman  RI.  (2019). Hasil  Penilaian
Kepatuhan  Tahun  2019  Terhadap Standar Pelayanan Sesuai Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2009 Tentang Pelayanan Publik. Ombudsman RI. Jakarta. Organisation  for  Economic  Co-Operation and Development. (2007). Corruption: A Glossary of International  Criminal  Standards . OECD. Paris.
Permenpan No. 52 Tahun 2014. Pedoman Pembangunan  Zona  Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan  Wilayah  Birokrasi  Bersih  dan Melayani  di  Lingkungan  Instansi
Pemerintah .  Republik  Indonesia 2014.
Prasetya, B. (2017). Adopsi, Penerapan dan
Progres  Pencapaian  SNI  ISO
37001:2016 . International Business  Integrity  Conference
(IBIC),  Jakarta  11-12  Desember 2017. Rachmatullah,  M.  R.  (2019). Pentingnya Standar Pelayanan Publik. Ombudsman RI. https://ombudsman.go.id/artikel/r /artikel--pentingnya-standar- pelayanan-
publik#:~:text=Standar%20pelaya nan%20adalah%20tolak%20ukur,
mudah%2C%20terjangkau%2C%2 0dan%20teratur . 11 Oktober 2020.
Rose-Ackerman, S. (1999). Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform . Cambridge University Press. Cambridge.
Setiadi,  W.  (2018).  Korupsi  di  Indonesia
(Penyebab,  Hambatan,  Solusi  dan Regulasi). Jurnal LEGISLASI INDONESIA 15(3): 249-2602.
Siadari,  L.P.P.  (2020). Korupsi  Lahir  Dari Penyimpangan  Standar  Pelayanan Publik . Ombudsman RI. https://ombudsman.go.id/artikel/r /artikel--korupsi-lahir-dari- penyimpangan-standar-pelayanan- publik- . 23 Oktober 2020.
Sunanda,  Aries. ISO  37001  Sistem Manajemen Anti Penyuapan. https://www.academia.edu/3577 5590/ISO_37001_SISTEM_MANAJ EMEN_ANTI_PENYUAPAN
Suprapto  dan  Lukiawan,  R.  (2017). Kelembagaan  Sistem  Akreditasi dan  Sertifikasi  SNI  ISO  37001 Terkait  Sistem  Manajemen  Anti- suap. Jurnal  Standardisasi ,  19(2): 145 - 154.
Susanti,  D.S.,  Sarah,  N.,  dan  Hilmi,  N.
(2018). Korporasi Indonesia Melawan Korupsi: Strategi Pencegahan. Integritas 4(2):  207-
232.
Shoim,  M.  (2011).  Interaksi  antara Pelayanan  Publik  dan  Tingkat Korupsi  pada  Lembaga  Peradilan
di  Kota  Semarang. Masalah-
Masalah Hukum 40(1): 25-33.
Transparency  International  Indonesia. (2014). Indonesia  Bersih  Uang Pelicin . TII. Jakarta. ________________________________________________.
(2020). Rilis  Laporan  Corruption
Perception Index 2019 . TII. Jakarta.
Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999. Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi . Republik Indonesia 1999. Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001. Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi. Republik Indonesia 2001. Undang-Undang  No.  7  Tahun  2006 . Pengesahan United Nations Convention  Againts  Corruption (Konvensi  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  Anti  Korupsi) .  Republik Indonesia 2006. Undang-Undang  No.  25  Tahun  2009. Pelayanan Publik . Republik Indonesia 2009.
Van  Eeden  Jones,  I.,  &  Lasthuizen,  K.
(2018).  Building  public  sector integrity in Indonesia: the role and challenges  of  ethical  leadership”. Asia  Pacific  Journal  of  Public Administration 40(3):  175-185. https://doi.org/10.1080/232766
65.2018.1515392. Wardiana W., dkk. (2020). Survei Penilaian Integritas  Tahun  2019 .  Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta.