Indonesian Perspective, Vol. 2, No. 1  (Januari-Juni 2017): 65-75

## Indonesia, Tiongkok dan Komunisme, 1949-1965

## Satriono Priyo Utomo
Universitas Indonesia
Abstract
During the leadership of President Sukarno, China had an important meaning not only for the people of Indonesia but also as a source of political concept from the perspective of Sukarno. In addition, China also had significance for the Indonesian Communist Party (PKI) as a meeting room prior to communist ideology. The paper employs literary study method and discusses about diplomatic relations between Indonesia and China during the Guidance Democracy ( 1949-1965).
The relationship between two countries at that time exhibited closeness between Sukarno and Mao Tse Tung. The political dynamics at that time brought the spirit of the New Emerging Forces. Both leaders relied on mass mobilization politics in which Mao used the Chinese Communist Party while Sukarno used the PKI.
Keywords: Indonesia, China, diplomacy, politics, ideology, communism.

## Abstrak
Pada masa kepemimpinan Presiden Sukarno China memiliki arti yang penting tidak hanya bagi masyarakat Indonesia tetapi juga sebagai satu referensi konsep politik bagi Sukarno. Selain itu, China juga memiliki arti yang penting bagi Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai ruang pertemuan ideologi komunisme. Tulisan ini menggunakan metode studi kepustakaan dan membic - arakan mengenai hubungan diplomatik antara Indonesia dengan China selama periode Demokrasi Terpimpin (1949-1965). Hubungan kedua negara pada saat itu memperlihatkan kedekatan antara Sukarno dan Mao Tse Tung. Dinamika politik   pada masa itu membawa semangat New Emerging Forces. Kedua pemimpin bertumpu pada politik mobilisasi massa dimana Mao menggunakan Partai Komunis China sementara Sukarno menggunakan PKI.
Kata-kata kunci: Indonesia, China, diplomasi, politik, ideologi, komunisme.
Pendahuluan Setelah kemerdekaan Indonesia, sejumlah intelektual mengeluhkan bahwa Indonesia menaruh perhatian yang terlalu besar pada Barat. Demokrasi parlementer adalah panggung atas keberpihakan gagasan Indonesia atas Barat. Meskipun kenyataannya Tiongkok adalah negara komunis, banyak orang Indonesia termasuk kaum intelektualnya terus menganggap Tiongkok sebagai bangsa Asia yang menjadi bagian dari tradisi Timur. Kaum intelektual Indonesia berharap sudah saatnya perlu memperbaiki keseimbangan dengan menaruh perhatian pada Timur, yaitu Tiongkok.
Keberhasilan revolusi Tiongkok yang dipimpin oleh Mao Tse Tung mendapatkan ruang tersendiri bagi Presiden Sukarno.  Pada 3 Juli 1957, Sukarno menyampaikan   yang dianggapnya sebagai “salah satu pidato paling penting sepanjang hidupnya” di hadapan Konferensi Partai Nasional Indonesia di Bandung. Membedakan sosial-demokrasi dari demokrasi parlementer, Sukarno berpendapat bahwa Indonesia harus menerapkan sosial-demokrasi yang akan membawa kemakmuran ekonomi serta kesetaraan sosial. Untuk tujuan ini, perlu untuk menempatkan konsep “kebebasan” dalam konteks yang tepat. Di Amerika Serikat prioritas diberikan pada kebebasan berbicara, sedangkan kebebasan dari kebutuhan datang belakangan. Tetapi, praktik ini menurut pendapat Sukarno, menciptakan ketidakadilan sosial. Sebaliknya, di Tiongkok sesuatu yang menjadi prioritas yaitu kebebasan dari kebutuhan, sedangkan kebebasan berbicara, jika diperlukan, muncul belakangan (Liu, 2015: 235).
Tiongkok mendapat tempat bagi masyarakat politik Indonesia yang menurut Hong Liu sebagai pusat referensi dan alat politik. Semangat populisme itulah yang mempertemukan antara Indonesia dan Tiongkok dalam masa pasca kemerdekaan Indonesia diakui pada 1949.  Kebijakan politik luar negeri Indonesia dengan sikap membangun New Emerging Forces guna melawan Old Established Forces membutuhkan jaringan solidaritas yang kuat antar negara-negara Timur. Hal itu dibutuhkan untuk membendung kekuatan neo-imperialisme yang mengancam negara-negara yang baru merdeka.
Pembahasan mengenai sejarah hubungan Indonesia dan Tiongkok menjadi menarik untuk dibahas dalam perspektif politik.   Tulisan ini mencoba melihat kembali hubungan Indonesia dan Tiongkok pada masa kepemimpinan Presiden Sukarno. Tahun 1949 diambil sebagai permulaan pengakuan secara de jure kemerdekaan Indonesia disusul kemudian dengan lahirnya Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Tahun-tahun berikutnya adalah masa pembangunan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Tiongkok yang dipengaruhi oleh dinamika kontestasi politik dalam negeri Indonesia. Pasang surut hubungan tersebut yang akan membawa kerenggangan hubungan itu dengan adanya peristiwa 30 September 1965.
Tulisan menggunakan studi kepustakaan, akan menjelaskan pula adanya dimensi ideologis dalam hubungan Indonesia dan Tiongkok.
Sukarno dan Tiongkok dalam Dimensi Diplomatik 1949-1958 Menjelang tahun 1950 lambang politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif adalah bagian yang tak terpisahkan dari nasionalisme. Tetapi pada tahun-tahun awal dasawarsa 1950-an sifat bebas terungkapkan dengan ragu-ragu. Hal ini terbukti dari tidak dapat diterimanya politik keras anti-Amerika dan anti-Belanda, juga tidak ada usaha Indonesia memainkan peran pahlawan di atas panggung dunia. Indonesia berulang- ulang menolak keras usaha Amerika untuk menarik tentara Indonesia menjadi sekutu menghadapi negara-negara komunis.   Pada tahun 1952 Kabinet Sukirman jatuh, justru karena  keputusan politik pemerintah yaitu  menerima bantuan militer Amerika dalam rangka Mutual Security Act (MSA) yang secara ideologis dipandang tidak menguntungkan posisi Indonesia. Walaupun demikian,  Indonesia sering berperan berada dalam pengaruh Amerika di hampir setiap hubungan luar negerinya. Setelah memperoleh kemerdekaan penuh berdasarkan keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang sebagian besar dikemudikan oleh Amerika Serikat, maka ’negara muda’ Indonesia ini mengirimkan duta besarnya ke Washington pada tahun 1950. Langkah yang serupa barulah dilakukan ke Peking pada tahun 1953 dan Moskow pada tahun 1954 (Feith, 1995: 60). Hubungan yang terbangun dengan Tiongkok ditandai dalam siklus pasang surut. Pada Januari 1950, Mohammad Hatta, yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri, mengungkapkan niat pemerintahannya untuk membuka hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Ia mengusulkan bahwa Beijing harus lebih dahulu mengakui Jakartakarena RRT didirikan sebelum Republik Indonesia. Pada 26 Januari, Mao Tse Tung mengirim telegram kepada Liu Shaoqi. Liu diminta untuk membuka hubungan diplomatik. Pada Mei 1950, Zhou Enlai, Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri, sepakat untuk mengirim Wang Renshu sebagai Duta Besar pertama ke Jakarta (Liu, 2015: 184). Tetapi hal tersebut tidak bersambut baik ketika pemerintahan Hatta digantikan oleh kabinet Natsir yang anti-komunis.
Kesempatan yang menguntungkan bagi Beijing untuk memperbaiki hubungan dengan Jakarta mulai muncul setelah Juni 1953, menyusul terbentuknya sebuah kabinet baru yang dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo. Tidak seperti pemerintah Indonesia sebelumnya, kabinet Ali sebenarnya bergantung pada dukungan parlementer, dukungan mayoritas dari Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI dapat memainkan peran kunci ini karena pemerintahan Ali didasarkan pada koalisi lemah yang dipimpin oleh sayap kiri PNI. Supaya dapat memegang mayoritas yang bekerja tetapi mengecualikan partai Islam konservatif, membutuhkan dukungan
parlemen dari ekstrem kiri dan hal tersebut hanya dapat diberikan oleh PKI. Meskipun PKI tidak diundang untuk bergabung dengan kabinet—fraksi PNI sayap kiri tidak menginginkan adanya program reformasi serius—ini sangat dihargai karena dukungannya. Sebagai sekutu parlemen pemerintah pada hari itu, PKI mendapatkan kembali kepercayaan nasionalisnya. Selain itu, dukungan yang diberikan kepada Ali membantu partai tersebut untuk mengembangkan kampanyenya dalam membangun organisasi, dan dengan demikian mengisolasi kekuatan Islam yang anti-komunis ( Mozingo, 1976: 113). Langkah pertama yang diambil kabinet Ali untuk memperbaiki hubungan dengan China adalah  mengirimkan seorang anggota elit Indonesia yang terkenal , Arnold Mononutu, sebagai duta besar pertama ke Peking pada Oktober 1953. Hubungan ekonomi selanjutnya dieksplorasi dan pada bulan Desember 1953 sebuah perjanjian perdagangan dua tahun Sino-Indonesia ditanda tangani. Peking menanggapi perkembangan yang menggembirakan ini pada bulan November 1954 dengan mengirim, sebagai duta besar barunya ke Jakarta, Huang Chen, seorang perwira diplomat senior yang sebelumnya diposkan di Eropa Timur. Pada akhir 1954 hubungan diplomatik penuh telah tercapai. Saatnya sudah matang untuk dua kekuatan untuk mempertimbangkan masalah politik substantif yang sebelumnya tidak dapat mereka bahas, apalagi bernegosiasi (Mozingo, 1976: 114).
Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955 menampilkan titik balik diplomasi Tiongkok-Indonesia. Perdana Menteri Zhou Enlai, menolak klaim bahwa Tiongkok akan menggunakan orang Tionghoa perantauan sebagai sarana untuk mengintervensi urusan domestik bangsa-bangsa tuan rumahnya. Sebaliknya, Tiongkok mencoba memecahkan masalah kewarganegaraan ganda. Penandatanganan Perjanjian Kewarganegaraan Ganda membuka jalan bagi peningkatan hubungan diplomatik. Kunjungan kenegaraan Presiden Sukarno ke RRT pada Oktober 1956 menjadi simbol kebijakan Indonesia yang semakin bersahabat. Pada 1957, perdagangan antara kedua negara telah mengalami peningkatan, yaitu 2.500%. Selain itu, Jakarta dan Beijing mulai membina hubungan saling mendukung dan kerja sama dalam berbagai macam urusan internasional (Liu, 2015: 189). Salah satu perdagangan yang dilakukan Indonesia dan Tiongkok yang menjadi komoditasnya adalah ekpor karet yang dilakukan Indonesia. Pembukaan perdagangan karet yang dilakukan pada tahun 1956 sebagai upaya normalisasi perdagangan internasional, dimana sebelumnya ada kebijakan dari PBB terkait penghapusan embargo karet (Abdulgani, 1956: 141). Dalam perjalanannya ke luar negeri, sebelum Sukarno berkunjung ke Tiongkok, pada 14 sampai 23 Agustus 1956 Wakil Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat RRT, Sung Tjing Ling mengunjungi Indonesia atas undangan Sukarno dan pemerintah Indonesia. Hal ini menjelaskan bahwa
sesungguhnya hubungan antara Indonesia dan Tiongkok mempunyai semangat untuk melawan kolonialisme dan imperialisme. Kedua negara ini memiliki cita-cita yang sama yaitu menghapus penindasan dan menciptakan keadilan sosial. Dalam pidato perjamuan negara pada 15 Agustus 1956, Sung Tjing Ling menyatakan bahwa rakyat Asia dan Afrika dengan tegas menentang kolonialisme, akan tetapi mereka tidak ingin bermusuhan dengan negeri manapun. Apabila semua negeri, tidak dipandang sistem politik dan sosialnya, bisa saling menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah negeri masing-masing. Atas keyakinan ini, maka beberapa negeri Asia, termasuk juga Indonesia dan Tiongkok, menganjurkan lima prinsip yang terkenal di seluruh dunia sebagai Pancasila (Ling, 1957: 9).
Berdasarkan undangan Mao Tse Tung dan Pemerintah RRT, Sukarno tiba di Beijing pada 30 September 1956. Segera setelah mendarat, Sukarno merasakan bahwa penerimaan dari semua kunjungan kenegaraan lain yang sudah dilakukannya tidak ada artinya, oleh karena skala penerimaan RRT sangat luar biasa. Lebih dari 300.000 orang Tiongkok berjajar di sepanjang jalan dari bandara ke tengah kota untuk menyambut Sukarno. Dalam pidato penyambutannya, Mao memberi selamat kepada Sukarno atas kepemimpinannya yang luar biasa dalam perjuangan melawan kolonialisme, dan mengingatkan Sukarno bahwa kedua negara memiliki aspirasi yang sama. “Apa cita-cita bangsa Indonesia?” Mao mengajukan pertanyaan, “cita-cita tersebut adalah cita-cita kemerdekaan, perdamaian dan dunia baru. Cita-cita ini sama persis dengan cita-cita bangsa Tiongkok.” Mengikuti Mao, Sukarno menyatakan, “Bangsa Tiongkok dan bangsa Indonesia memiliki banyak kesamaan. Cita-cita Anda adalah membangun dunia baru yang bebas dari eksploitasi, penderitaan, dan penindasan— dunia  dengan kehidupan rakyat yang bebas dan bahagia. Seperti itu pulalah cita-cita kami.” Dalam atmosfer yang ramah ini, Sukarno berkeliling Tiongkok selama 17 hari dan mengunjungi sejumlah kota, yakni Beijing, Shenyang, Anshan, Changchun, Luda, Nanjing, Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Guangzhou (Kanton), dan Kunming (Liu, 2015: 228). Sukarno sangat terkesan pada ideologi Tiongkok dengan mobilisasi rakyat Tiongkok yang membawa pada kemajuan ekonominya. Dalam pidato perpisahan kepada rakyat Tiongkok pada 15 Oktober 1956 Sukarno mengungkapkan bahwa Tiongkok sedang berada di zaman peralihan. Tiongkok sedang meninggalkan zaman lama yang penuh dengan penderitaan. Tiongkok memasuki zaman baru, rakyat Tiongkok sedang menuju satu masyarakat baru (Pustaka Bahasa Asing, 1956: 161). Masa antara tahun 1956 sampai 1958 sangat penting bagi Indonesia di bawah Presiden Sukarno dalam menggagas kembali blue print Indonesia. Dalam proses ini, Sukarno secara konsisten memanfaatkan Tiongkok untuk membuat perubahan yang mendasar bagi sistem politik di Indonesia. Intepretasi Sukarno tentang pengalaman RRT dan perubahan
yang dihasilkannya terhadap gagasannya sendiri merupakan bentuk rasionalisasi yang penting bagi pendirian Demokrasi Terpimpin pada 1959. Hasil dari kunjungan Sukarno ke Tiongkok, Hong Liu menyimpulkan tiga hal. Pertama, Tiongkok memperkuat kepercayaan Sukarno bahwa Indonesia harus merestrukturisasi secara mendasar sistem politiknya yang ada pada saat itu. Situasi dalam negeri yang kacau sangat bertolak belakang dengan apa yang ia saksikan di Tiongkok. Segera setelah mendarat di Jakarta 17 Oktober 1956, Sukarno mengatakan bahwa ia merasa muak melihat kondisi partai-partai politik di Indonesia. “Saya kembali dari kunjungan ke Uni Sovyet dan RRT dengan rasa kekaguman yang luar biasa,” kata Sukarno, “Saya tidak lagi bermimpi dan mulai mengusulkan agar para pemimpin bermusyawarah lalu memutuskan untuk mengubur semua partai.” Kedua, Tiongkok yang  dipahami Soekarno menyediakan sebuah contoh yang bisa diterapkan bagi arah perubahan.  Mengikuti Mao, ia percaya bahwa demokrasi hanyalah sarana untuk mencapai tujuan dan akhirnya menjadi yakin bahwa dua bahan penting bagi sistem baru yang diusulkannya adalah kepemimpinan dan sosial-demokrasi. Ketiga, RRT menjadi model yang bisa diterapkan tentang bagaimana cara menghasilkan perubahan politik yang konstruktif. Sukarno menggunakan Tiongkok untuk memvalidasi pendekatannya. Ada dua metode yang sangat menarik perhatiannya: mobilisasi rakyat dan pembentukan sistem kader. Mobilisasi massa sudah sejak lama menjadi pendekatan favorit Sukarno bagi perubahan sosial; pengalaman Tiongkok memperkuat keyakinannya atas efektivitas metode ini. Setelah kembali dari RRT, Sukarno semakin mengelaborasi opininya bahwa kesuksesan Tiongkok utamanya tidak terletak pada sistem politiknya, tetapi pada rakyat yang dimobilisasi dan bersemangat tinggi. Dalam sebuah pidato di hadapan sekelompok perwira militer di Bandung, Soekarno menyebutkan contoh militer di Tiongkok, yang tunduk orde revolusi dan tidak membuat klik militer dalam membenarkan seruannya untuk mempertahankan supermasi sipil terhadap militer. Ia mendesak kepada pemerintah untuk mengirim sejumlah delegasi ke Tiongkok guna mempelajari isu tentang bagaimana menyeimbangkan hubungan sipil- militer (Liu, 2015: 233-236).
PKI dan Tiongkok dalam Dimensi Ideologi 1959-1965 Pada 1959, Presiden Sukarno semakin terlihat dekat dengan PKI karena partai ini pendukung yang paling bersemangat dan konsisten terhadap kredo nasionalis militan miliknya. Sebuah kelompok yang bisa digunakannya untuk menandingi militer dalam sistem politik dan alat pemobilisasian massa  paling efektif untuk mendukung kampanye- kampanye patriotik yang digemakan pidato-pidato Presiden selama ini (Mortimer, 2011: 88). Setelah berkomitmen untuk mendukung Demokrasi Terpimpin, pimpinan PKI, D.N. Aidit mewakili delegasi PKI berkunjung ke
RRT pada Maret 1959.   Sebelumnya Sukarno mendesak pemerintah untuk mengirim delegasi guna mempelajari perubahan sistem politik yang terjadi di Tiongkok. Dalam pidatonya di Tiongkok, Aidit memberikan pernyataan tentang komune rakyat yang lahir dalam tahun 1958 sudah menghimpun 500 juta petani. Hal itu disebabkan adanya perubahan pada sistem pertanahan yang sudah melewati fase koperasi pertanian secara sosialis dan sesudah “maju melompat” dalam pembangunan sosialisme. Komune rakyat mengkombinasikan industri, pertanian, perdagangan, pendidikan dan urusan-urusan militer (Aidit, 1965: 35).
Soekarno mengakui bahwa dunia hanya terbagi dalam dua bagian saja, yakni the old established atau forces kekuatan lama yang bercokol dan the new emerging forces atau kekuatan baru yang telah muncul. Ini berarti satu penegasan bahwa musuh utama Indonesia adalah imperialisme Barat dan Indonesia berada dalam satu jajaran dengan komunis (dan lebih khusus lagi, dengan implikasi jelas, bersama komunis Cina) sebagaimana pula dengan negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin dalam perjuangannya melawan musuh ini. Tema ini berlanjut dengan pengulangan terus menerus dan berperan sebagai kebijakan luar negeri yang berpasangan dengan tema Presiden di dalam negeri, persatuan Nasakom, Nasionalis, Agama dan Komunis. Mengapa kemudian Indonesia mengambil posisi prokomunis dalam menghadapi banyak isu perang dingin? Presiden Soekarno banyak tertarik oleh ideologi komunis. Sebagai seorang yang berkepentingan akan tempatnya yang tepat dalam sejarah, Sukarno ingin menjadi seorang Sun Yat Sen, bukan Chiang Kai-shek. Lagi pula, prestisenya yang tinggi itu diperoleh berkat penghormatan para pemimpin Rusia dan Cina kepadanya, suatu hal yang tidak pernah ditandingi oleh para pemimpin Barat. Hal terpenting dari kesemuanya itu, sikap internasionalnya yang pro-komunis sebenarnya adalah bagian dari posisi politik dalam negerinya, terutama dari hubungan saling melindungi dengan PKI ( Feith, 1995: 67).
Menurut McVey, hal penting dalam strategi PKI di bawah Demokrasi Terpimpin adalah anggapan bahwa jalan kekuasaan terletak pada kemampuan membujuk para pemimpin negeri—terutama Sukarno—bahwa komunisme adalah masa depan Indonesia. Oleh karena itu kemajuannya mesti tampak seperti sesuatu yang tidak dapat dibalikkan lagi; dan karena kekuasaan pada masa itu dipandang bersumber pada dukungan rakyat, maka pengerahan dan peragaan dukungan massa yang semakin besar menjadi penting sekali (Lev dan Tim, 2008: 189). Untuk itu, PKI di bawah kepemimpinan Aidit mengubah strategi mereka dengan memaknai kembali ideologi yang harus disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Tapi dalam beberapa strategi dan taktik politik PKI, Aidit seringkali mengamati perkembangan ideologi komunisme yang dilakukan oleh Tiongkok dan Soviet.
Dalam ideologi selama 1959-1963, pembicaraan mengenai struktur masyarakat yang ada pada tradisi kaum komunis, PKI mengkombinasikan gambaran tentang kaum kapitalis birokrat yang mirip pandangan Cina, yaitu menggunakan kekuasaan negara untuk melakukan investasi swasta dan memperoleh keuntungan kapitalis dengan analisis Soviet tentang ekonomi negara progresif. Hal ini dimungkinkan karena menurut PKI, kaum kapitalis birokrat di Indonesia tidak berdasarkan pada monopoli kapital swasta yang kuat sebagaimana yang dimiliki Chang Kai-Shek di Cina, tetapi hampir keseluruhan berdasarkan kekuasaan politik dan administrasi. Dengan kata lain, negara belum memiliki modal (Tornquist, 2011: 204). Artinya, PKI percaya bahwa kapitalis birokrat ini akan menghasilkan borjuasi nasional yang bisa terlibat dalam revolusi nasional sebelum kepada perjuangan sosialisme.
Semakin mendekatnya PKI kepada pandangan ideologi Partai Komunis Tiongkok terjadi pada Kongres VII PKI, April 1962. Pada momen ini, tidak seperti Kongres V PKI 1954 dan Kongres VI PKI 1959, cara Aidit mengkaji situasi internasional sudah tidak lagi menggunakan analisis Soviet meskipun ritual pengakuan masih diberikan bagi pencapaian- pencapaian Rusia. Sebaliknya, fokus yang diberikan kepada perjuangan melawan neokolonialisme di Asia, Afrika dan Amerika Latin, tempat- tempat yang menurut teori Komunis China, pertempuran-pertempuran paling menentukan melawan imperialisme itu berlangsung dan tempat nasib dua sistem dunia yang bertentangan (kapitalisme-komunisme) ini akan diputuskan (Mortimer, 2011: 448).
Kampanye anti-imperialis pun diserukan, dan kaum komunis menggunakan platform ideologis pemerintah di salah satu bagian doktrin Nefo Sukarno. Kondisi ini mendorong PKI ke China karena propagandanya memang cocok dengan yang dibutuhkan dan sangat cocok dengan doktrin Nefo Soekarno; kalau begitu, menjadi kepentingan PKI untuk menguatkan hubungannya dengan China dan mendukung pembelokan dirinya dari kebijakan Soviet. Baik dalam tataran ideologi maupun strategi.
Pada tahun berikutnya bukan hanya di dalam aktivitas-aktivitas ketat partai pada front dalam negeri, tetapi juga dalam menangani hubungannya dengan bagian-bagian lain gerakan. Persekutuan erat dengan kebijakan internasional China disertai penegasan lebih kuat dan terelaborasikan terhadap independensi PKI dan kesuksesannya dalam “Indonesianisasi Marxisme-Leninisme.” (Mortimer, 2011: 460). Sebagaimana yang dilakukan dengan menjadikan Marxisme-Leninisme yang disesuaikan dengan kondisi Tiongkok,sesuai kelas sosial masyarakat terbanyak adalah petani. Konsep perjuangan revolusi berbasis agraria diambil Aidit dari Mao dengan menggunakan istilah yang serupa tentang masyarakat “setengah feodal” dan “setengah kolonial”.
Sementara itu dalam praksis politik pada 1963 dan 1964 Tiongkok menjadi tuan rumah dua pertemuan rencana strategis untuk mempromosikan revolusi di Asia Tenggara. Pada akhir September 1963, Zhou Enlai pergi ke Conghua, Provinsi Guangdong untuk bertemu dengan para pemimpin komunis dari Vietnam, Laos dan Indonesia. Hadir dalam pertemuan tersebut Ho Chi Minh dan Le duan dari Partai Pekerja Vietnam, Kaysone Phimvihane dari Partai Rakyat Laos dan Aidit yang mewakili PKI. Perdana Menteri RRT Zhou Enlai mendeklarasikan bahwa Asia Tenggara telah menjadi wilayah kunci bagi perjuangan internasional menentang imperialisme. Ia juga mengumumkan: “misi dasar revolusi di Asia Tenggara adalah demi menentang imperialisme, feodalisme dan kapitalisme komprador”. Untuk mencapai tujuan ini, Zhou menganjurkan agar partai-partai komunis di Asia Tenggara harus pertama “menarik massa dan memperluas front persatuan.” Kedua, “masuk ke dalam pedesaan, menyiapkan perjuangan bersenjata dan membentuk daerah basis,” dan ketiga, memperkuat kepemimpinan. Sebagai tambahan dari anjuran tersebut,  Zhou  juga  memberikan  klarifikasi  tentang  peran  Tiongkok  di wilayah itu, “sebagai garis belakang yang terpercaya dari revolusi-revolusi di Asia Tenggara, Tiongkok punya kewajiban buat mendukung secara penuh berbagai perjuangan anti imperialisme di wilayah ini” (Aiko dan Toshio, 2016: 10). Meskipun begitu Aidit tidak menerima ide ini mentah- mentah. Revolusi yang dijalankan PKI di Indonesia disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Perjuangan di dalam Front Nasional dimainkan oleh PKI tidak hanya pemobilisasian massa tapi juga sebagai wujud dari konsolidasi kekuatan demokratis. Hal itu terlihat dalam berbagai kesempatan dalam konfrontasi terhadap Malaysia dan perjuangan Irian Barat yang mempertemuan tiga poros Nasakom.
Pada pertengahan Januari 1965, Aidit mengusulkan kepada Sukarno gagasan pembentukan Angkatan ke-5—kelompok milisi bersenjata terdiri dari buruh dan tani. PKI menganggap pembentukan Angkatan ke-5 sebagai upaya yang pada satu sisi sejalan dengan agenda anti-imperialisme Sukarno dan pada sisi lain sebagai alat penyeimbang tentara. PKI mengajukan usul itu sebagai cara untuk mendukung formulasi atas buah pikiran Soekarno tentang gagasan Nasakom (Aiko dan Toshio, 2016: 12). Hal ini berbalas dengan ide dari Tiongkok untuk mengirimkan bantuan persenjataan. Di samping setuju untuk menyuplai senjata ringan, pada bulan-bulan awal 1965, Tiongkok juga mempertimbangkan kemungkinan untuk mentransfer teknologi nuklir kepada Indonesia (Aiko dan Toshio, 2016: 26).

## Kesimpulan
Tiongkok menyediakan inspirasi konseptual dan praktis bagi Sukarno dan PKI dalam upaya untuk mengubah sistem sosial-politik Indonesia sejak awal 1950-an sampai 1965. Di satu sisi, bagi Sukarno
bahwa mode dan substansi pemikirannya ditentukan oleh pandangan terhadap Tiongkok. Walau begitu, ia memandang RRT sebagai sumber inspirasi yang penting dalam merumuskan kembali visinya bagi Indonesia. Ketertarikan Soekarno terhadap Tiongkok memiliki pondasi sejarah tertentu. Ketika Soekarno melihat Demokrasi Baru Mao Tse Tung sebagai kelanjutan dari Tiga Asas Rakyat yang pernah digagas oleh Sun Yat Sen, Sukarno pasti telah merasakan derajat kedekatan dengan para pemimpin Tiongkok. Sehingga dalam praktik hubungan diplomasi antara Indonesia dengan Tiongkok diwarnai kedekatan emosional antara Sukarno dengan Mao Tse Tung. Keduanya sama-sama memimpikan revolusi, sama-sama memandang bahwa politik memiliki kekuatan pada mobilisasi massa, menurut penulis inilah yang membedakan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia. Sukarno menjadikan Indonesia sederajat dengan Tiongkok yang memiliki sejarah perjuangan politik yang panjang. Keberhasilan menggandeng Tiongkok adalah kesuksesan politik New Emerging Forces yang terbukti dari terselenggaranya Konferensi Asia Afrika. Bagi PKI, hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Tiongkok, di bawah kepemimpinan Aidit dimaknai sebagai ruang bertemunya ideologi. Kecairan ideologi komunisme saat berakhirnya Perang Dunia Kedua membawa komunisme untuk melakukan konsolidasi gagasan. Pertemuan antara realitas masyarakat Tiongkok dengan Indonesia tidak dapat dipungkiri. Sebab kedua negara memiliki struktur masyarakat yang tidak jauh berbeda. Keduanya sama-sama melewati fase feodalisme dan kolonialisme. Perbedaannya Tiongkok telah melakukan konsolidasi ideologi komunis yang memiliki proses panjang bahkan diwarnai dengan perang saudara. Sedangkan Aidit dengan PKI masih harus berhadapan dengan kelompok politik anti-komunis dan militer yang ingin tampil sendiri sebagai kekuatan politik.

## Daftar Pustaka
Abdulgani, R. (1956). Mendajung dalam Taufan: Ichtisar dan Ichtiar Politik Luar Negeri Indonesia 1956. Jakarta: Penerbit Endang. Aidit, D.N. (1965). Pilihan Tulisan: Djilid III. Jakarta: Yayasan Pembaruan. Aiko, K. dan Toshio, M. (ed). (2016) G30S dan Asia: dalam Bayang-Bayang Perang Dingin. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Boyd, R.G. (1962). Communist China’s Foreign Policy. New York: Frederick A. Prseger Publisher.
Coppel, C.A. (1994). Tionghoa Indonesia dalam Krisis. Jakarta: Sinar Harapan.
Feith, H. (1995). Sukarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin. Jakarta: Sinar Harapan.
Lev, D.S. et.al. (2008). Menjadikan Indonesia: dari Membangun Bangsa
Menjadi Membangun Kekuasaan. Jakarta: Hasta Mitra. Ling, S.T. (1957). Persahabatan Jang Semakin Akrab antara Tiongkok dan Indonesia. Peking: Pustaka Bahasa Asing.
Liu, H. (2015). Sukarno, Tiongkok dan Pembentukan Indonesia 1949-1965. Jakarta: Komunitas Bambu.
Mortimer, R. (2011). Indonesian Communism Under Sukarno: Ideologi dan Politik 1959-1965. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Mozingo, D. (1976). Chinese Policy toward Indonesia, 1949-1967. Ithaca: Cornell University Press.
Tanpa Penulis. (1956). Presiden Sukarno di Tiongkok. Beijing: Pustaka Bahasa Asing.
Tornquist, O. (2011). Penghancuran PKI. Jakarta: Komunitas Bambu.