## Pembagian Waris Menurut Hukum Syar´i dan Musyawarah di Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo
Rosikhul Islam, Moh. Fadol, Masfufah, Nanda Faiqotul Himmah, Nasihin Universitas Sunan Giri Surabaya
Email: rosikhul@unsuri.ac.id ; mohfadol70@gmail.com ; masfufah@unsuri.ac.id ; faiqosururi@gmail.com ; nasihinfatah@gmail.com

## Abstract
The  inheritance  distribution  regulated  by  Sharia  law  refers  to  Surah  An-Nisa verse  11,  which  is  analyzed  in  the  science  of  faroidl  resulting  in  a  ratio  of  2:1 between  male  and  female  heirs.  However,  in  Desa  Sepande,  some  of  the community members have implemented the inheritance distribution according to the Sharia law, while others choose to distribute it through  musyawarah with a 1:1 ratio between male and female heirs. Both methods are considered beneficial for heirs and capable of preventing disputes. Keyword: inheritance, syar'i

## Abstrak
Pembagian  waris  yang  diatur  oleh  hukum  syariat  mengacu  pada  QS.  An-Nisa ayat  11,  yang  dianalisis  dalam  ilmu  faroidl  yang  menghasilkan  perbandingan antara  bagian  laki-laki  dan  perempuan  adalah  2:1.  Namun,  di  Desa  Sepande, sebagian  masyarakat  sudah  menerapkan  pembagian  waris  sesuai  dengan hukum syariat tersebut, sementara sebagian lainnya memilih untuk melakukan pembagian  secara  musyawarah  dengan  perbandingan  1:1  antara  laki-laki  dan perempuan. Kedua metode ini dianggap menguntungkan ahli waris dan mampu mencegah terjadinya perselisihan.
Kata Kunci: Waris, Syar ’i

## A.  Latar Belakang
Negara dibentuk dengan menerapkan aturan yang universal yang didasarkan pada  kepentingan  publik  secara  kolektif,  bukan  hanya  untuk  kepentingan individu,  keluarga  atau  kelompok  tertentu.  Dari  sini,  setiap  pihak  menerima manfaat  yang  berbeda  dan  inilah  yang  disebut  sebagai  "al-dhadh" (pembagian sesuai hak), salah satunya adalah hukum kewarisan.  (Syahrur, 2004) 325.
Hukum  Kewarisan  dalam  Islam  memregulasi  bagaimana  harta  benda seseorang yang meninggal dialihkan kepada orang yang masih hidup. Aturan tersebut dikenal dengan beberapa nama, seperti Faraidh, Fikih Mawaris, dan Hukm al-Waris. Perbedaan dalam penamaan ini disebabkan oleh perbedaan
fokus  dalam  diskusi.  Istilah  yang  paling  umum  digunakan  adalah  Faraidh.
Istilah ini digunakan oleh an-Nawawi dalam kitab fikih Minhaj al-Thalibin dan oleh  al-Mahalliy  dalam  komentar  matan  Minhaj.  Alasan  mengapa  kata Faraidh  digunakan  adalah  karena  lafaz  Faraidh  adalah  bentuk  jamak  dari lafaz Faridhah, yang memiliki arti bagian yang ditentukan secara jelas. Dalam ketentuan kewarisan Islam yang ada dalam Al-Qur'an, lebih banyak terdapat bagian  yang  ditentukan,  sehingga  hukum  ini  diberi  nama  Faraidh. (Syarifuddin, 2015).
Penggunaan kata Mawaris melihat harta sebagai objek dari hukum kewarisan Islam, yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Kata mawaris adalah bentuk jamak dari kata mirats, yang berarti harta yang diwarisi. Oleh karena itu,  istilah  warits  yang  digunakan  dalam  beberapa  kitab  fikih  hukum  Islam mengacu  pada  orang  yang  menerima  harta  warisan,  karena  kata  warits berarti pewaris. (Syarifuddin, 2015). Harta warisan juga dikenal sebagai harta tanpa  pemilik  karena  pemilik  awal  telah  meninggal  dunia  atau  pergi  tanpa kepastian kapan dia akan kembali. Karena pemilik tidak lagi bisa mengatur harta tersebut, hukum memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada orang-orang  terdekat  untuk  menikmati  dan  mengurus  harta  itu  agar  tidak terabaikan. (Badriyah Harun, 2009).
Ilmu  hukum  kewarisan  dalam  bahasa  Islam  dikenal  dengan  nama  Fiqh Mawaris. Kata Mawaris sendiri berasal dari kata tunggal mirats yang berarti warisan.  Secara  terminologis,  Fiqh  Mawaris  adalah  ilmu  yang  mempelajari tentang siapa saja yang berhak mewaris, berapa bagian yang diterima oleh setiap pewaris, dan bagaimana cara menghitung jatah warisan. (Rofiq, 1998). Namun,  menurut  hukum  Islam  yang  berlaku,  bagian  laki-laki  lebih  banyak dibandingkan bagian perempuan. Ini karena laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada perempuan, sehingga membutuhkan lebih banyak materi.
Sebelum  pembagian  harta  warisan  dilakukan,  terdapat  beberapa  hak  yang harus  dipenuhi  terlebih  dahulu,  yaitu  hak  untuk  melunasi  biaya  perawatan jenazah,  membayar  hutang-hutang  si  mati,  dan  melaksanakan  wasiat.
Setelah semua hak tersebut dipenuhi, barulah harta warisan bisa dibagikan kepada  ahli  waris.  Meskipun  hak  ahli  waris  laki-laki  dan  perempuan  sama, namun  ada  hak-hak  tertentu  yang  harus  dipenuhi  terlebih  dahulu  sebelum pembagian harta warisan dilakukan. (Sabiq, 2009).
Selain  itu,  di  beberapa  daerah  di  Indonesia  ada  adat  setempat  dalam membagi harta warisan melalui proses musyawarah. Oleh karena itu, dalam kajian  ini  penulis  akan  membahas  bagaimana  pembagian  warisan  menurut hukum  Islam  dan  bagaimana  pembagian  warisan  melalui  musyawarah  di desa Sepande Candi Sidoarjo.

## B.  Kajian Pustaka

## 1.  Ahli Waris dan Urutannya
Ahli waris tidak selalu berarti anggota keluarga yang secara otomatis memiliki hak  untuk  mewarisi  harta  peninggalan  orang  yang  meninggal.  Kedekatan hubungan  keluarga  mempengaruhi  kedudukan  dan  hak  mereka  dalam menerima warisan, meskipun keluarga yang dekat bisa dikategorikan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan melalui jalur perempuan. Ahli waris terbagi  menjadi  dua  jenis:  (1)  ahli  waris  nasabiyah,  yang  berhubungan dengan warisan karena hubungan darah, dan (2) ahli waris sababiyah, yang berhubungan  dengan  warisan  karena  faktor  seperti  pernikahan  yang  sah, memerdekakan  hamba  sahaya,  atau  adanya  perjanjian  tolong  menolong (HASBIYALLAH, 2020).
Menurut  para  ahli  hukum  Islam,  sistem  pewarisan  Islam  memiliki  urutan dalam  pembagian  harta  pusaka,  dimana  yang  pertama  adalah  Ashab  al- furudh, terdiri dari  dua  belas orang yang memiliki bagian  harta yang sudah ditentukan. Kemudian, Ashabah mendapat bagian sisa setelah itu, dan Dzawil Arham  adalah  ahli  waris  yang  memiliki  hubungan  kekerabatan  dengan  si mayit (Ali, 2008) .
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, aturan tentang ahli waris diatur dalam ayat 11-12 surat al-Nisa' al-Qur'an dan hadis muttafaqun alaih yang dengan tegas  mengatur  siapa  yang  termasuk  dalam  kelompok  ahli  waris  al-furudh
dan  al-asabah.  Oleh  karena  itu,  ahli  waris  yang  tidak  termasuk  dalam cakupan ayat dan hadis tersebut tidak berhak menerima warisan, dan mereka disebut ahli waris dzawil arham (Rofiq, 1998).

## 2.  Pembagian warisan secara musyawarah
Pembagian  warisan  melalui  musyawarah  adalah  suatu  cara  pembagian warisan  yang  dilakukan  secara  keluarga,  dimana  para  ahli  waris  secara sukarela  membagi  harta  pusaka  mereka  melalui  kesepakatan  yang didasarkan pada keadaan tertentu. Cara pembagian warisan ini mirip dengan cara pembagian warisan secara adat yang berbeda dengan cara pembagian warisan secara faraid. (Adhkar, 2019; Manangin et al., 2020; Turnip, 2020). Pasal  183  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  membahas  tentang  pembagian warisan melalui musyawarah. Pembagian warisan melalui musyawarah harus memenuhi  beberapa  syarat  agar  dapat  menciptakan  pembagian  yang  adil dan aman. Syarat-syarat tersebut antara lain:
1.  Kecakapan bertindak di muka hukum;
2.  Sudah baligh;
3.  Mempunyai kemampuan untuk mengendalikan harta (rusdy).

## C.  Metode
Penelitiannya ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Sumber data  adalah  masyarakat  Desa  Sepande  Kecamatan  Candi  Kabupaten Sidoarjo untuk dilakukan peneltian.
Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara  kepada  sumber penelitian,  serta  teknik  dokumentasi  berupa  dokumen  di  Kantor  Urusan Agama  (KUA)  kecamatan  Candi  yang  terkait  data  tentang  dan  hasil  yang dicapai dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Syar´i Dan Musyawarah Di Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Pada Tahun 2021.
Analisis  data  menggunakan  metode  analisis  deskriptif  tentang  fenonema- fenomena dan fakta-fakta (Suryabrata, 1998) dalam pembagian harta waris

## secara syar’i dan secara musyawarah di Desa Sepande Kecamatan Candi
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

## D.  Penyajian dan Pembahasan Data
Pada prinsipnya, masyarakat Desa Sepande umumnya menerapkan sistem pembagian harta waris yang mengikuti aturan waris Islam. Beberapa orang melakukan pembagian secara musyawarah, di mana bagian harta ahli waris dibagi rata.
Berikut beberapa contoh data obyek bagi waris yang dilakukan secara syariat Islam di Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tabel 1. Data Bagi Waris berdasarkan Syariat Islam
No  Obyek Harta Waris Ahli Waris Cara Pembagian 1 Obyek Harta Waris Berupa Sawah Ahli Waris Bapak H, Zainal Abidin 1 Isteri dan 9 anak terdiri dari 4 Anak Laki-laki dan 5 anak Perempuan.
Isteri mendapat 1/8 bagian karena adanya anak. Sedangkan Anak- anaknya menjadi Ashobah Bil Ghoir dengan Catatan: Laki-laki : Perempuan = 2 : 1(satu) 2 Obyek Harta Waris Berupa Sawah Ahli Waris Bapak H, Moh. Toha 1 Isteri dan 5 anak terdiri dari 2 Anak Laki-laki dan 3 anak Perempuan Isteri mendapat 1/8 bagian karena adanya anak. Sedangkan Anak- anaknya menjadi Ashobah Bil Ghoir dengan Catatan: Laki-laki : Perempuan = 2 : 1(satu) 3 Obyek Harta Waris Berupa Sawah Ahli Waris Bapak Moh. Sholikhin 1 Isteri dan 1 anak perempuan dan 8 Saudara, yang terdiri 3 Laki-laki dan 5 Perempuan Isteri mendapatkan 1/8 , anak perempuan mendapatkan ½, dan 8 Saudara Almarhum sebagai Ashobah Bilghoir, dengan Catatan:
Laki-laki : Perempuan = 2 : 1(satu)
Selain  itu,  ada  sebagian  masyarakat  di  Desa  Sepande  Kecamatan  Candi Kabupaten  Sidoarjo  yang  melakukan  pembagian  warisan  berdasarkan musyawarah. Berikut disajikan beberapa contoh warga Desa Sepande yang melakukan  pembagian  warisan  berdasarkan  musyawarah  sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:
Tabel 2. Data Bagi Waris berdasarkan Musyawsarah
No Obyek Harta Waris Ahli Waris Cara Pembagian 1 Obyek Harta Waris Berupa Sawah Ahli 1 Isteri dan 2 anak (1 Laki- laki,1 Perempuan) Cara pembagian warisnya secara
Waris Bapak Sujono musyawarah mufakat sama rata. 2 Obyek Harta Waris Berupa Sawah Ahli Waris Bapak Sutrisno 1 Isteri dan 3 anak (1 Laki-laki, 2 Perempuan) Cara pembagian warisnya secara musyawarah mufakat sama rata. 3 Obyek Harta Waris Berupa Sawah Ahli Waris Bapak Kongso 6 orang Keponakan 3 Laki-laki dan 3 Perempuan, Isteri sudah meninggal dunia, dan tidak mempunyai anak juga saudara almarhum sudah meninggal tinggal 6 Keponakan saja (3 Laki-laki dan 3 Perempuan) Cara pembagian warisnya secara musyawarah mufakat sama rata
Dari  data  di  atas,  maka  diketahui  di  Desa  Sepande  Kecamatan  Candi Kabupaten  Sidoarjo  terdapat  pembagian  warisan  yang  dilakukan berdasarkan syariat Islam, dan juga melalui musyawarah mufakat.
Menurut  responden,  dalam  pembagian  warisan  secara  musyawarah, pembagian  antara  laki-laki  dan  perempuan  dilakukan  secara  sama  tanpa mempertimbangkan kondisi atau situasi individu ahli waris. Mereka percaya bahwa  cara  ini  memberikan  keadilan  bagi  setiap  ahli  waris,  karena  bagian perempuan  dan  laki-laki  dianggap  setara  dari  segi  ekonomi  oleh  informan yang melakukan pembagian warisan.
Nurul Kusni, salah satu responden yang juga melakukan pembagian warisan secara  musyawarah  menyatakan  bahwa  pembagian  melalui  musyawarah dapat  meminimalisir  perselisihan,  tidak  ada  kecemburuan  dan  menjauhkan dari konflik dalam keluarga.
Sholikhudin  Al  Ayubi,  salah  satu  responden  memaparkan  bagaimana  cara pembagiannya warisan berdasarkan musyawarah.
Para ahli waris harus hadir saat pembagian harta warisan, disertai oleh anggota keluarga terdekat dan orang yang lebih tua. Jika ada ahli waris yang  tidak  hadir,  pembagian  tidak  boleh  dilakukan  kecuali  jika  ahli waris  tersebut  memberikan  kuasa  kepada  orang  lain.  Kesepakatan yang  dicapai  harus  didokumentasikan  secara  tertulis  untuk menghindari konflik di antara ahli waris.
Cara ini juga tidak jauh berbeda dengan Nurul Kusni dalam pembagian warisan secara musyawarah:
Saya membagikan warisan kepada semua ahli waris dengan kehadiran keluarga terdekat seperti suami atau istri, serta saudara dari orang tua ayah dan ibu yang masih hidup. Semua pihak setuju dengan pembagian yang disepakati dan tidak ada dokumen tertulis yang dibuat, karena jumlah harta yang dibagi relatif kecil dan para ahli waris menerima dengan kesadaran masing-masing.
Berdasarkan  wawancara  di  atas,  pembagian  warisan  secara  musyawarah dilakukan dengan cara berkumpul dan duduk bersama untuk membicarakan masalah dan mencapai kesepakatan, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sepande. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan sistem  pembagian  warisan  secara  musyawarah,  seperti  kondisi  ekonomi, adat turun-temurun, dan situasi sosial ahli waris. Namun, kesepakatan tetap menjadi kunci dalam pembagian warisan tersebut.
Kondisi  ini  terlihat  dari  pembagian  warisan  yang  dilakukan  Sholikhudin  Al Ayubi,  salah  satu  warga  Sepande.  Pembagian  warisan  sawah  dan  kebun tidak disamaratakan kepada para ahli waris. Pembagian disesuaikan dengan keadaan  dan  kondisi  ahli  waris.  Karena  bila  dibagi  rata,  maka  berpotensi dapat menimbulkan konflik atau perselisihan diantara ahli waris, karena ada salah  satu  anggota  ahli  waris  semasa  hidupnya  mendapatkan  biaya pendidikan sampai dia sukses dibandingkan dengan ahli waris lainnya.
Para  tokoh  agama  dan  kepala  desa  Desa  Sepande  menjelaskan  bahwa pembagian  warisan  secara  musyawarah  dilakukan  untuk  meminimalisir perselisihan  antar  ahli  waris.  Agar  tercipta  keadilan,  para  ahli  waris  harus hadir dalam proses pembagian yang disaksikan oleh tokoh agama, keluarga, dan pemerintah setempat. Hasil kesepakatan pembagian dicatat dalam akta perdamaian  yang  diakui  oleh  pemerintah  setempat,  dan  harus  dimiliki  oleh semua  ahli  waris  dan  pihak  pemerintah  agar  memiliki  kekuatan  hukum. Namun, proses pembagian warisan secara musyawarah tidak mudah karena memerlukan  koordinasi  antara  semua  ahli  waris  untuk  berkumpul  dan
membicarakan pembagian tersebut.

## E.  Kesimpulan
Tata cara pembagian wa ris menurut hukum Syar’i dikalangan masyarakat di Desa Sepande Kecamatan Candi Kab. Sidoarjo sudah mengacu dengan cara yang diperintah al- Qur’an sesusai QS.An-Nisā ayat 11 yang dibahas khusus dalam  ilmu  faroidl  yang  bagian  Laki-laki  dan  Perempuan  adalah  2  (dua) dibanding 1 (satu).
Disis  lain,  pembagian  harta  waris  secara  musyawarah  di  di  Desa  Sepande Kecamatan  Candi  Kab.  Sidoarjo,  yaitu  mengenai  hasil  pembagiannya  1:1, yang  masih  belum  selaras  dalam  Al- Qur’an  surat  An-nisa’  ayat  11  yang menyatakan bahwa bagian waris antara bagian laki-laki dan perempuan 2:1.
Dalam  kontek  local,  pembagian  harta  waris  cara  pembagian  waris  secara musyawarah di desa Sepande Candi antara laki-laki dan perempuan memiliki perbandingan  1  :  1  Pembagian  warisan  secara  musyawarah  dipandang sebagai  keputusan  yang  baik  untuk  menghindari  perselisihan  antara  ahli waris dan diperbolehkan dalam Islam. Terminologi dzawil arham digunakan untuk menyebut ahli waris yang tidak termasuk dalam Ashab al-furudh dan Ashabah  nasabiyah,  yang  tidak  berhak  menerima  bagian  warisan  jika  ahli waris  yang  lebih  utama  masih  ada.  Oleh  karena  itu,  perbedaan  dalam pembagian  tersebut  seharusnya  tidak  diperdebatkan  karena  prinsip pembagian warisan dalam Islam bertujuan untuk mencapai keadilan dan tidak ada  yang  merasa  dirugikan  dalam  sistem  pembagian  harta  warisan  yang digunakan oleh masyarakat setempat.

## F.  Referensi

## Adhkar, S. (2019). DISTRIBUSI “WARISAN” MENGGUNAKAN MUFAKAT
PERSPEKTIF MANAJEMEN KONFLIK: Studi di Masyarakat Desa Sedayu Kec. Turen Kab. Malang. Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum , 7 (1), 95 –112. Ali, Z. (2008). Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, Cet . Ke-2. Badriyah Harun, S. H. (2009). Panduan Praktis Pembagian Waris . Pustaka
Yustisia. HASBIYALLAH. (2020). Belajar Mudah Ilmu Waris . PT REMAJA ROSDAKARYA BANDUNG.
Manangin, M. S. A., Nurmala, L. D., & Martam, N. K. (2020). Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia. DiH: Jurnal Ilmu Hukum , 16 (2), 177 – 189.
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun (1974).
Rofiq, A. (1998). Fiqih Mawaris, cet. ke-3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada . Sabiq, S. (2009). Fikih Sunnah 5,(Terj.) Masrukhin . Cakrawala Publishing. SAE, S. Y. G. (n.d.). STUDI ANALISIS PASAL 183 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TENTANG CELAH (RUANG) UNTUK PERDAMAIAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN SKRIPSI .
Suryabrata, S. (1998). Metodologi Penelitian . PT Raja Grafindo Persada. Syahrur, M. (2004). Metodologi fiqih Islam kontemporer. Cet VI (Yogyakarta: ELSAQ Press, 2010), Pg. Xi . Syarifuddin, A. (2015). Hukum Kewarisan Islam . Prenada Media. Turnip, E. S. (2020). Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Secara Hukum Adat Pada Masyarakat Tionghoa (Studi Di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi) . Zein, S. E. M., & Aripin, J. (2004). Problematika hukum keluarga Islam kontemporer: analisis yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah .