PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 129-140 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4 .

## KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

## H. Abid*, Edi Rohaedi**, Nandang Kusnadi***.
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pakuan, Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143
E-Mail: abidfh@unpak.ac.id, edi.rohaedi@unpak.ac.id, nandangkusnadi00@gmail.com. Naskah diterima : 05/11/2022, revisi : 30/11/2022, disetujui :26/12/2022.

## Abstrak
Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa dalam konteks Undang- Undang  Perkawinan  ditegaskan  bahwa  kedudukan  anak  di  luar  kawin  tetap memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan  keluarga ibunya walaupun tidak ada  pengakuan  terhadapnya  menyatakan  bahwa  anak  luar  kawin  berhak  untuk mendapat  jaminan  penghidupan  yang  layak  dan  warisan  dari  ayah  biologisnya yang  telah  mengakuinya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimanakah kedudukan anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif empiris. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif  analitis.  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan Pasca putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, maka anak luar kawin berhak untuk  mendapat  jaminan  penghidupan  yang  layak  dan  warisan  dari  ayah biologisnya yang telah mengakuinya.
Kata kunci : Kedudukan , Anak Luar Kawin, Putusan, Mahkamah Konstitusi.

## Abstract
The purpose of this research is to explain that in the context of the Marriage Law it  is  emphasized  that  the  position  of  a  child  out  of  wedlock  still  has  a  civil relationship  with  his  mother  and  his  mother's  family  even  though  there  is  no acknowledgment  against  him  stating  that  a  child  out  of  wedlock  has  the  right  to receive a decent living guarantee and an inheritance from the father His biology has recognized  it.  This  study  aims  to  determine  how  the  position  of  children  out  of wedlock after the decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010 dated  17  February  2012.  The  method  used  in  this  study  is  empirical  normative juridical. Data processing was carried out in a descriptive analytical manner. data collection carried out in this study using library research. The results of the study show that after the Constitutional Court's decision No. 46/PUU-VIII/2010 dated 17 February 2012, children out of wedlock have the right to guarantee a decent living and inheritance from their biological father who has acknowledged them.
Keywords: Position, Children out of wedlock, Decision, Constitutional Court.

## A. Pendahuluan
Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyari’atkan  adanya  perkawinan.  Pensyari’atan  perkawinan  memiliki  tujuan antara  lain  untuk  melanjutkan  keturunan  (memilki  anak)  yang  baik,  memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah. 1
Oleh karena itu islam melarang perzinaan. Hukum islam memberi sanksi yang berat  terhadap  perbuatan  zina,  karena  zina  dapat  mengakibatkan  ketidakjelasan keturunan. Sehingga ketika lahir anak sebagai akibat dari perbuatan zina, maka akan ada keraguan tentang siapa bapaknya. Dengan adanya perkawinan setiap anak yang lahir  dari  tempat  tidur  suami,  mutlak  menjadi  anak  suami  itu,  tanpa  memerlukan pengakuan darinya.
Hal ini dapat diungkapkan dalam al-Qur’an surat al-Isra’ : 32;
لايبس ءاسو ةشحاف ناك هنا انزلا اوبرقت لاو
Terjemahnya:  “ dan  janganlah  kamu  mendekati  zina,  sesungguhnya  zina  itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk .” 2
Menurut  hukum  perkawinan  nasional  indonesia,  status  anak  dibedakan menjadi  dua:  pertama,  anak  sah.  Kedua,  anak  luar  nikah.  Anak  sah  sebagaimana dinyatakan UU No. 01 Tahun 1974 pasal 42 adalah “anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”. 3 Sedangkan dalam kompilasi hukum islam (KHI) pasal 99 menyatakan: “anak sah adalah (a) anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. (b). hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. 4
Sedangkan yang dimaksud dengan anak luar nikah adalah anak yang dibuahi dan  dilahirkan  diluar  perkawinan  yang  sah,  sebagaimana  disebutkan  dalam peraturan perundang-undangan nasional,antara lain:
1. UU  No  1  Tahun  1974  Pasal  43  ayat  1  menyatakan  anak  yang  dilahirkan  diluar perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya.
2. Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  pasal  100,  menyebutkan  anak  yang  lahir  diluar perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  nasab  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya.
Dari  dua  pasal  diatas  dapat  dipahami  bahwa  anak  yang  lahir  diluar  nikah hanya  mempunyai  hubungan  keperdataan  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya, dengan  demikian mafhum  mukhalafah -nya  maka  anak  luar  nikah  tersebut  tidak mempunyai hubungan dengan bapaknya dan keluarga bapaknya.
Namun  dengan  terbitnya  putusan  MK  No.  46/  PUU-VIII/2010  merubah tatanan hukum diatas.  Pada 17 Februari 2012 lalu, MK memutus memberikan hak
1 Wahbah al-Zuhaily, al-Faqih al-Islamiy wa Adillatuhu , (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), cet. Ke-2, h. 114.
2 al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 170.
3 R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT Pradaya Pratama, 2008), h. 550.
4 Undang-undang perkawinan di Indonesia, (Surabaya: Arkola, tt), h. 211.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 129-140 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4 .
perdata kepada anak di luar perkawinan sepanjang seorang anak terbukti memiliki ikatan darah dengan bapaknya melalui pengujian DNA atau alat bukti lain yang sah.
Putusan  MK  ini  terkait  dengan  Pengujian  pasal  43  Ayat  1  UU  Nomor  1 Tahun 1974 seorang anak yang lahir dari perkawinan sirri antara Machicha Mochtar dengan  mantan  Mensesneg  Moerdiono,  bernama  M.  Iqbal,  16  tahun.  Sebagaimana diketahui, perkawinan Machicha Mochtar dengan Moerdiono sendiri tidak dicatatkan di KUA, maka berakibat perkawinanya tidak diakui negara. Kondisi ini juga berimbas kepada  anaknya,  yang  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga ibunya.

## B. Metode Penelitian
Metedologi    yang  digunakan  dalam  penelitaan  ini  memakai  peneltian  hukum normatif.  Metode  Pendekatan  penelitian    hukum  ini  menggunakan  pendekatan hukum dan  pendekatan konseptual dalam kaitannya dengan  perlindungan hukum terhadap anak kawin di Indonesia. data  yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data  tersebut berbentuk materi hukum  primer,  yaitu  materi  yang  mempunyai  kekuatan  hukum;    materi  hukum sekunder  berbentuk  buku  yang  terkait  dengan  keadilan  restoratif;  data    hukum tersier  berbentuk  jurnal  hukum  yang  membahas  keadilan  restoratif.  Guna memperoleh kesimpulan yang tepat, materi  hukum dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Definisi Anak Luar Kawin
Menurut J. Andy Hartanto, kriteria anak dibagi menjadi tiga jenis, yaitu anak sah, anak tidak sah, dan anak luar kawin. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, artinya ayah atau ibu anak tersebut masih terikat perkawinan dengan orang lain. Anak tidak sah ini dibagi menjadi anak zina dan anak sumbang.
Sedangkan  menurut  Paul  Scholten  pada  umumnya  yang  disebut  anak  luar kawin  adalah  anak-anak  yang  dibenihkan  dan  dilahirkan  di  luar  perkawinan  yang sah. 5 Jadi anak luar kawin sebenarnya meliputi:
a. Anak Zina
Pengertian  anak  zina  dalam  pandangan  hukum  islam  berbeda  dengan pandangan hukum Perdata. Dalam pandangan hukum islam, anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan biologis diluar ikatan perkawinan.
Sedangkan menurut KUH Perdata, yang dimaksud dengan anak zina adalah anak yang terlahir dari hubungan suami-isteri yang dilakukan oleh seorang laki-
5 P.  Scholten, Seri Asser,  handleiding  tot  de Beoefening  van  het  Nederlands  burgerlijk  Recht, Jilid  1, Inleiding – Personenrecht, Cetakan IV (Tjeenk Willink: Zwolle, 1934), h. 383
laki dengan seorang perempuan dimana salah satu atau keduanya sedang terikat perkawinan dengan orang lain. 6 Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP. Anak  zina  merupakan  jenis  anak  luar  kawin  dalam  pengertian  yang  luas (anak  tidak  sah).  Timbulnya  istilah  anak  zina  dalam  pengertian  hukum  perdata barat  dipengaruhi  oleh  asas  monogami  secara  mutlak  yang  dianut  oleh  KUH Perdata.
b. Anak Sumbang
Permasalahan  anak  sumbang  telah  diatur  dalam  Pasal  30  dan  31  KUH Perdata serta UU Perkawinan Pasal 8 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 huruf (d). 7
Dalam KUH Perdata, anak sumbang dan anak zina diperlakukan sama-sama tidak dapat diakui oleh orang tuanya kecuali apa yang diatur dalam Pasal 273 KUH Perdata  dan  hanya  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  biaya  nafkah  seperlunya sebagaiman diatur dalam Pasal 867 ayat (2) KUH Perdata. 8
c. Anak Luar Kawin yang Lain Anak luar kawin yang lain meliputi:
1) Anak luar kawin yang dapat diakui
Yang dimaksud anak luar kawin yang lain disini adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah selain dari anak zina dan anak sumbang. Anak ini dapat diakui oleh orang tua biologisnya.
2) Anak Mula’anah Anak mula’anah merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang di- li’an oleh suaminya. Oleh karena li’an itu terbukti, maka seorang anak akan berubah statusnya menjadi anak tidak sah dan kedudukannya di mata hukum sama dengan anak zina. Secara khusus status anak mula’anah ini diatur dalam KHI Pasal 101 dan 102.
3) Anak Syubhat
Anak syubhat adalah anak yang lahir dari suatu hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar kekeliruan dan harus benar-benar  terjadi  karena  kekeliruan.  Anak  ini  akan  memiliki  hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika si laki-laki yang telah membenihkannya mengakui si anak tersebut. 9
Undang-undang  sendiri  tidak  dengan  tegas  mengatakan  siapa  yang dapat  dikatakan  anak  luar  kawin,  tetapi  dari  pasal  272  B.W.  dapat  kita simpulkan,  bahwa  anak  luar  kawin  yang  dapat  diakui  adalah  anak  yang dilahirkan oleh  seorang  ibu,  tetapi  yang  tidak dibenihkan  oleh  seorang  pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut, dan tidak  termasuk  di  dalam  kelompok  anak  zina  dan  anak-anak  sumbang. Pengertian  di  luar  kawin  adalah  hubungan  seorang  pria  dengan  seorang
6 Team Nusantara, KUHP , Kitab Undang-undang Hukum Perdata . (Jakarta:  Nusantara, cetakan I. 2009), h. 103
7 D.Y. Witanto,S.H., Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan (Jakarta: Pustakaraya, 2012), h. 43
8 Team Nusantara, KUHP ,  h. 95
9 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta:Kencana, 2008), h. 83
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 129-140 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4 .
wanita yang dapat melahirkan keturunan, dan hubungan mereka tidak dalam ikatan  perkawinan  yang  sah  menurut  hukum  positif  dan  agama  yang dianutnya. 10

## 2. Anak Luar Kawin dalam Perspektif UU Perkawinan
Anak luar kawin dalam UU Perkawinan telah diatur dalam Pasal 43 ayat (1) bahwa  anak  di  luar  kawin  tetap  memiliki  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga ibunya walaupun tidak ada pengakuan terhadapnya. 11
Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.  Ketentuan  pasal  tersebut  terkesan  membebankan  dosa  ayah  biologisnya kepada ibu dan si anak, padahal tidak mungkin seorang anak terlahir ke dunia tanpa ada peran dan andil dari pihak laki-laki yang menjadi ayah biologisnya.
Boleh  jadi  pilosofi  dari  rumusan  UU  Perkawinan  dulu  saaat  dirumuskan, waktu itu belum ada ilmu pengetahuan atau teknologi yang dapat menentukan secara pasti tentang silsilah keturunan, sehingga orang akan kesulitan untuk membuktikan tentang  asal-usul  siapa  ayah  kandung  dari  si  anak.  Dengan  adanya  perkembangan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  maka  menentukan  silsilah  keturunan  bukan  hal yang sulit saat ini, misalnya dengan test DNA.
Masalah  keabsahan  anak  akan  selalu  bergantung  pada  masalah  tentang keabsahan perkawinan dan segala aspek hukum yang menyertainya, karena sah atau tidaknya anak yang dilahirkan akan ditentukan oleh sah tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Oleh karena itu undang-undang memberikan kewajiban agar  setiap  perkawinan  dilakukan  di  hadapan  petugas  pencatat  perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Walaupun banyak pendapat  yang  menyatakan  bahwa  kewajiban  tersebut  tidak  memperngaruhi keabsahan perkwinan itu sendiri, karena terhadap sah tidaknya suatu perkawinan, undang-undang telah menyerahkan hal itu kepada hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing calon mempelai.
Persoalan yang sering mengemuka di masyarakat adalah menyangkut status dan akibat hukum dari “ kawin sirri” yang banyak dilakukan oleh masyarakat Muslim. Perkawinan sirri merupakan  bentuk  perkawinan  yang  dilangsungkan  tanpa melibatkan  petugas  pencatat  perkawinan,  sehingga  pelaksanaannya  sekedar memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan oleh Hukum Islam.
Pencatatan  perkawinan  memiliki  fungsi  administratif,  dimana  setiap  orang yang mendaftarkan perbuatan hukumnya akan diberikan perlindungan oleh negara dalam  bentuk  akta  otentik  yang  dapat  menjadi  bukti  kepada  siapapun  yang  di kemudian hari mengajukan keberatan terhadap perkawinan tersebut.
10 Gatot Supramono, Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah . (Jakarta: Djambatan, 1998), h. 18.
11 Undang- undang Perkawinan dan Pengangkatan Anak, (Bandung: Fokusmedia, 2010). h. 75
Dalam ruang lingkup akademik, memang selalu menjadi polemik menyangkut apakah kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan mengikat terhadap keabsahan perkawinan ataukah tidak?
Sebagian  pendapat  mengatakan  bahwa  oleh  karena  keabsahan  perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) diserahkan kepada ketentuan hukum agama  dan  kepercayaan  masing-masing  mempelai,  maka  kewajiban  pencatatan tersebut  tidak  mengikat  terhadap  sah  atau  tidaknya  suatu  proses  perkawinan. Namun berdasarkan pendapat lain bahwa oleh karena perkawinan merupakan suatu perbuatan  hukum,  maka  syarat  pencatatan  merupakan  syarat  tambahan  yang mengikat terhadap keabsahan suatu perkawinan dimana hukum akan menganggap bahwa perkawinan itu ada jika telah dicatatkan di kantor pencatat perkawinan.
Pendapat yang kedua tersebut nampaknya lebih banyak diterapkan di dalam praktik, karena terhadap fenomena kawin sirri orang pada umumnya berpandangan bahwa anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan sirri adalah anak luar kawin atau anak yang secara hukum tidak diakui kedudukannya. Hal tersebut jelas bertentangan dengan konsepsi agama yang menyatakan bahwa kawin sirri adalah perkawinan yang sah menurut agama dan memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. 12 Fenomena  kawin sirri sudah  menjadi  realita  sosial  di  masyarakat, terutama pada  masyarakat  di  pedesaan  yang  belum  begitu  memahami  tentang  pentingnya tindakan  pencatatan  atas  perkawinan  yang  dilangsungkan.  Berdasarkan  data  dari Kementrian Agama RI, bahwa 48 % dari 80 juta anak di Indonesia lahir dari proses perkawinan  yang  tidak  tercatat.  Artinya  35  juta  anak  di  Indonesia  sulit  untuk mendapatkan  Akta  Kelahiran,  Kartu  Tanda  Penduduk,  hak-hak  hukum  seperti  hak waris dan sebagainya. 13
Terminologi “kawin sirri ” dikenal di kalangan para ulama paling tidak sejak masa Imam Malik bin Anas, hanya saja kawin sirri yang dikenal pada masa itu berbeda pengertiannya  dengan  yang  dikenal  sekarang.  Pada  masa  dahulu  yang  dimaksud dengan perkawinan sirri adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan,  hanya  saja  para  saksi  diminta  untuk  merahasiakan  atas  terjadinya perkawinan tersebut kepada khalayak ramai sehingga dengan sendirinya tidak ada walimatul-‘ursy . 14
Sedangkan  pengertian  kawin sirri yang  berkembang  sekarang  adalah  suatu perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai dengan memenuhi semua rukun dan syarat perkawinan menurut ketentuan hukum agama, namun proses perkawinan tersebut tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan. 15
Persoalan  sah  tidaknya  perkawinan  adalah  memang  murni  ranah hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh calon mempelai. Namun terkait dengan perkawinan itu, di luar hukum agama yang mengaturnya, pemerintah juga merasa
12 D.Y. Witanto. Op.cit. h. 225 13 Solahuddin,    “Nikah Sirri ,  Antara  Hukum  Agama  dan  Hukum  Negara”, Kompasiana, http://www.politik.kompasiana.com, diakses tanggal 10 Agustus 2012.
14 Abdullah Wasian, “Akibat Hukum Perkawinan Sirri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Isteri, Anak,  dan  Harta  Kekayaannya  Tinjauan  Hukum  Islam  dan  Undang-undang  Perkawinan”,  (Tesis  MA.,  Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010), h. 122.
15 Taufiqurrahman al-Azizy, Jangan Sirri-kan Nikahmu , (Jakarta: Himmah Media, 2010), h. 35-36
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 129-140 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4 .
berkepentingan  untuk  melindungi  warga  negaranya,  salah  satu  caranya  adalah dengan  melakukan  pencatatan  peristiwa  akad  nikah  yang  dilangsungkan. Perkawinan  oleh  karena  prosesnya  melibatkan  orang  lain,  maka  harus  dicatat, sehingga  hal-hal  yang  terkait  dengan  peristiwa  itu,  dan  juga  akibatnya,  menjadi jelas.  Selanjutnya,  melalui  Kementrian  Agama,  pemerintah  menerbitkan  akta nikah. 16
Uraian  di  atas  memberi  pamahaman  betapa  pentingnya  pencatatan perkawinan karena dengan perkawinan yang dicatatkan pada  Pegawai  Pencatat Perkawinan / Nikah maka akan terbit perlindungan hukum sebagai berikut : 1. Perkawinan tersebut menjadi sah secara hukum agama dan hukum negara yang berdampak pada perolehan perlindungan hukum bila terjadi kekerasan dalam rumah  tangga,  ia  berhak  memperoleh  harta gono-gini, dan  berhak  atas  hak nafkah dan hak warisan. Demikian pula terhadap anak yang dilahirkan menjadi anak yang sah dengan segala akibat hukum sebagai anak sah.
2. Secara  sosial,  perempuan  yang  dinikahi  secara  sah  tidak  akan  mempunyai dampak  sosial  berupa  beban  psikologis  karena  dicemooh  oleh  masyarakat sekitar, hal itu juga berlaku kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.
3. Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Fiqh
Dalam  konstruksi  hukum  Islam  memang  agak  sulit  untuk  menempatkan posisi  anak  luar  kawin  sesuai  dengan  apa  yang  dikehendaki  oleh  Putusan Mahkamah Konstitusi. Karena anak luar kawin sama sekali tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya, sehingga dia tidak mungkin bisa menjadi ahli waris ayah biologisnya.  Kecuali  bila  dimaksud  anak  luar  kawin  adalah  anak  yang  terlahir sebab dan didalam perkawinan yang sah, namun tidak dicatatkan di KUA.
Dari persyaratan  tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang anak dapat dihubungkan nasabnya terhadap orang tuanya harus terpenuhi tiga aspek secara kumulatif,  yaitu  anak  tersebut  dilahirkan  dalam  ikatan  perkawinan  yang  sah, bukan  hasil  dari  hubungan  badan  di  luar  ikatan  perkawinan  (zina),  suami  istri telah melakukan hubungan badan secara nyata dan anak tersebut berada dalam kandungan  ibunya  minimal  6  bulan,  terhimpunnya  ketiga  aspek  tersebut  juga disyaratkan suami memungkinkan dapat menghamili istrinya, antara suami istri telah  pernah  hidup  bersama  dalam  satu  ranjang  dan  suami  tidak  pernah mengingkari anak yang dilahirkannya. Dengan demikian apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka seorang anak nasabnya tidak dapat dihubungkan terhadap suami dari ibunya itu.
Dan oleh karena itu ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “anak yang dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan
16 Imam Suprayogo, “Memahami Akar Keributan Isu Nikah Sirri ”, UIN Malang, http://www.rektor.uin- malang.ac.id, diakses tanggal 28 Juli 2012.
ibunya  dan  keluarga  ibunya”  telah  sejalan  dengan  teori  fikih  yang  bersifat universal.
Kemudian  persoalan  yang  timbul  adalah,  apakah  ketentuan  tersebut bertentangan  dengan  Konstitusi  Negara  RI,  yaitu  Undang-Undang  Dasar  1945 Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1)?
Norma-norma  hukum  yang  dimuat  pada  UUD  45  tersebut  harus  dibaca sesuai  kronologisnya,  Pasal  28  B  ayat  (1)  menyatakan  “setiap  orang  berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Pasal  28  B  ayat  (2)  menyatakan  “setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup, tumbuh  dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi”  dan  Pasal  28  D  ayat  (1)  menyatakan  “setiap  orang  berhak  atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
Dari penelaahan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selain sejalan dengan teori fikih,  juga  sejalan  atau  paling  tidak,  tidak  bertentangan  dengan  UUD  1945 khususnya Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1), nampaknya kesimpulan ini berbeda dengan pendapat Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bertentangan dengan UUD 1945,  karena  menutup  hak  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  atas  adanya hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya 17 .
Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi me-review ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “anak yang dilahirkan di luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga ibunya” menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubngan perdata dengan keluarga ayahnya” 18
Tujuan  perombakan  (review)  Pasal  43  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tersebut sebagaimana yang dikutip A. Mukti Arto 19 adalah:
a. Memberi legalitas hukum hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya yang  semula  hanya  merupakan  sebuah  realitas  menjadi  hubungan  hukum, sehingga memilki akibat hukum.
b. Memberi perlindungan hukum atas hak-hak dasar anak baik terhadap ayahnya dan keluarga ayahnya maupun lingkungannya.
c. Memberi perlakuan yang adil terhadap setiap anak yang dilahirkan meskipun perkawinan orang tuanya tidak (belum) ada kepastian.
17 Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012, h. 36
18 Putusan MK, ibid h. 37
19 A. Mukti Arto, Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-IIIV/2010 Tanggal 27 Pebruari 2012 Tentang Perubahan Pasal 43 UUP, (Bahan Diskusi Hukum hakim PTA Ambon dan PA Ambon Bersama Pejabat Kepanitreaan pada tangal 16 Maret 2012 di Auditorium PTA Ambon) h. 5-6.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 129-140 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4 .
d. Menegaskan  adanya  hubungan  perdata  setiap  anak  dengan  ayah  biologisnya dan keluarga ayahnya menurut hukum sebagaimana hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
e. Menegaskan  adanya  kewajiban  ayah  menurut  hukum  (legal  custady) memelihara setiap anak yang dilahirkan dari darahnya.
f. Melindungi hak waris anak dari ayahnya karena adanya hubungan darah, hak dan tanggung jawab satu sama lain.
g. Menjamin masa depan anak sebagaimana anak-anak pada umumnya.
h. Menjamin  hak-hak  anak  untuk  mendapat  pengasuhan,  pemeliharaan, pendidikan  dan  biaya  penghidupan,  perlindungan  dan  lain  sebagainya  dari ayahnya sebagaimana mestinya.
i. Memberi  ketegasan  hukum  bahwa  setiap  laki-laki  harus  bertanggung  jawab atas tindakannya dan akibat yang timbul karena perbuatannya itu, dalam hal menyebabkan lahirnya anak, mereka tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut.
Hal  senada  telah  diputuskan  oleh  Lajnah  Bahtsul  Masail  (LBM)  Pondok Pesantren Lirboyo yang merekomendasikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait permohonan judicial review atas Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut tidak  sesuai  dengan  rumusan  fiqih.  Adapun  dasar  yang  digunakan  adalah sebagaimana dalam kitab Mughnil Muhtaj :
“
اهنلأ )هل لحت( لا مأ هئام نم اهنأ ققحت ءاوس لا مأ ةعواطم اهب ينزملا تناكأ ءاوس )هانز( ءام )نم ةقولخملاو هب لوقي امك ماكحلأا ضعبتت لاف اهنع هريغو ثرإ نم بسنلا ماكحأ رئاس ءافتنا ليلدب انزلا ءامل ةمرح لا ذإ هنع ةيبنجأ
."مصخلا
Terjemahnya :“  adapun  anak  perempuan  yang  terlahir  dari  hasil  zina,  apakah perempuan  yang  dizina  mempersilahkannya  ataukah  tidak,  baik  nyata bahwa  anak  itu  betul-betul  anak  hasil  zina  ataukah  tidak,  maka  anak perempuan tersebut halal bagi laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.
Karena  status  anak  itu  adalah  sebagai  orang  lain,  berdasarkan  prinsip tidak ada kehurmatan atas air (sperma) zina... ” 20

## 4. Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Anak  merupakan  subjek  hukum  yang  tidak  memiliki  kemampuan  untuk mempertahankan kepentingan hukumnya sendiri, sehingga setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh seorang anak harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya yang sah.
Berkaitan  dengan  seorang  anak  lahir  di  luar  kawin,  maka  perwalian  akan dipegang oleh pihak ibu. Hal ini sebagai akibat dari pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Kemudian dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, maka timbul hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya yang nyata dan terbukti bahwa antara si anak dan si ayah memiliki hubungan darah atau
20 Imam Khotib Syarbini, Mughnil Muhtaj, juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., h. 103
si  ayah  adalah  orang  yang  telah  membenihkan  si  anak  di  rahim  ibunya.  Sehingga dengan terbukanya hubungan perdata tersebut, maka hak alimentasi menjadi terjalin. Sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seorang anak melalui putusan pengadilan berhak untuk mendapatkan biaya pemeliharaan dan pendidikan dari ayah biologisnya.
Hak alimentasi (pemeliharaan  dan  nafkah)  menurut  Buku  Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II antara lain:
1. Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam keadaan ayah tidak mampu ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak.
2. Pemeliharaan  anak  pada  dasarnya  untuk  kepentingan  anak,  baik  untuk pertumbuhan  jasmani,  rohani,  kecerdasan  intelektual  dan  agamanya.  Oleh karenanya ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun.
3. Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan kepada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan  menghambat  pertumbuhan  jasmani,  rohani,  kecerdasan  intelektual  dan agama si anak.
4. Pengalihan pemeliharaan anak tersebut dalam angka 3 di atas harus didasarkan atas  putusan  pengadilan  agama  dengan  mengajukan  permohonan  pencabutan kekuasaan orang tua jika anak tersebut oleh pengadilan agama telah ditetapkan dibawah asuhan isterinya.
5. Pencabutan kekuasaan orang tua dapat diajukan oleh orang tua yang lain, anak, keluarga dalam garis lurus ke atas, saudara kandung dan pejabat yang berwenang (jaksa).
6. Untuk keseragaman amar putusan permohonan pemeliharaan anak berbunyi: “menetapkan anak bernama ........ Bin/binti ......... umur ......... tahun/tanggal lahir ......... berada di bawah hadhanah .......... ”
7. Dalam hal hadhanah dimintakan pencabutan ke pengadilan agama, maka amarnya berbunyi:
“Mencabut hak hadhanah dan termohon (nama ..... bin/binti .....)” 21
Di sisi lain penerapan tentang kewajiban pemeliharaan kepada ayah biologis juga  menimbulkan  kewajiban  bagi  si  anak  untuk  menghormati  dan  menghargai  si ayah  sebagai  orang  tuanya,  termasuk  kewajiban  untuk  melakukan  pengurusan kepada si ayah jika si anak telah tumbuh dewasa. Bahkan dalam ruang lingkup hukum waris ayah biologis juga berhak atas warisan anaknya yang lahir secara luar kawin. Penerapan  prinsip  hak  keperdataan  bagi  anak  luar  kawin  terhadap  ayah biologisnya  dapat  dianalogikan  dengan  anak  luar  kawin  yang  telah  mendapat pengakuan  oleh  orang  tua  biologisnya  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  280  KUH Perdata. Hal ini didasarkan pada tidak adanya fasilitas hukum yang dapat digunakan untuk menindaklanjuti keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
21 Mahkamah  Agung  RI. Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi  Pengadilan  dalam  Empat Lingkungan Peradilan Buku II. Edisi 2007, (Jakarta, 2009), h. 480-482.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 129-140 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4 .
Dalam  hal  waris-mewaris,  anak  luar  kawin  yang  telah  diakui  oleh  ayah biologisnya juga berhak untuk menerima warisan. Hal ini dikarenakan menurut B.W. hanya  mereka  yang  mempunyai  hubungan  hukum  dengan  si  pewaris.  Sedangkan hubungan hukum antara anak luar kawin dengan orang tuanya baru ada jika sudah ada pengakuan secara sah. 22
Sekarang bagaimana halnya derngan hak waris anak luar kawin terhadap ayah biologisnya ?
Kaidah  umum  yang  berlaku  dalam  hukum  kewarisan  Islam  yang  berkaitan dengan kualifikasi orang sebagai ahli waris yang disepakati ulama adalah orang yang memiliki  hubungan nasabiyah (hubungan  hukum  keperdataan  yang  disebabkan kelahiran  dari  perkawinan  yang  sah),  hubungan zaujiyah (perkawinan)  dan hubungan al-wala (pelepasan status seseorang dari perbudakan). Berkaitan dengan hak kewarisan anak dari ayahnya adalah anak yang memiliki hubungan nasab dengan ayahnya.  Oleh  karena  itu  yang  dimaksud  anak  dalam  hubungan  kewarisan  adalah anak  yang  ditunjuk  dalam  Pasal  42  UU  Nomor  1  Tahun  1974  sebagaimana  telah dijelaskan  tersebut  di  atas,  termasuk  di  dalamnya  anak  yang  lahir  dalam  ikatan perkawinan yang sah dan keabsahannya di akui oleh hukum karena dilakukan sesuai prosudur  hukum,  maupun  dalam  ikatan  perkawinan  yang  sah  tapi  keabsahannya tidak diakui oleh hukum karena perkawinannya tidak memenuhi prosudur hukum, sepanjang keberadaannya tidak ada pihak lain yang keberatan.
Dengan demikian ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di-review oleh Mahkamah Konstitusi menjadi anak di luar perkawinan memiliki hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  ayahnya  serta  dengan  keluarga  ibu  dan ayahnya. Hubungan perdata dimaksud juga dikecualikan dalam hak kewarisan. 23

## D. Kesimpulan
Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari atau akibat perkawinan yang tidak  sah  menurut  undang-undang.  Kedudukan  anak  luar  kawin  menurut  undang- undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta menurut hukum Fiqh, hanya  bernasab  kepada  ibunya  dan  keluarga  ibunya  sedangkan  Pasca  putusan  MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, maka anak luar kawin berhak untuk mendapat jaminan penghidupan yang layak dan warisan dari ayah biologisnya yang telah mengakuinya.
E. Ucapan Terimkasih
Ucapan  Terima  Kasih  Penulis  mengucapkan  terima  kasih  yang  sebesar-besarnya kepada  civitas  akademika  Fakultas  Hukum  Universitas  Pakuan  Bogor,  dan  kepada Pengelola Jurnal Pakuan Law Review, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.
22 J. Satrio, Hukum Waris, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990),  h. 137
23 Syamusl Anwar, op.cit. h. 32

## F. Biodata Penulis
H. Abid , lahir di Bogor, 12 September 1963, Mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada tahun 1990 dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dan mendapatkan gelar Magister Hukum dari pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 pada tahun 2008. H. Abid  mengajar  mata  kuliah  Hukum  Perdagangan  Islam,  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi  Syariah,  dan  Hukum  Ekonomi  Islam  pada  Fakultas  Hukum  Universitas Pakuan
Edi Rohaedi Lahir di sukabumi 8 Agustus 1965. Mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada  tahun  1990  dari  universitas  Pakuan  Bogor  dan  mendapatkan  Gelar  Magister Hukum dari Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2005. Edi Rohaedi mengajar ilmu  hukum  untuk  mata  kuliah  Hukum  Administrasi  Nefara,  Hukum  Acara  PTUN, Tanggunggugat Negara dan Pemerintahan
Nandang Kusnadi . Lulus S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Melanjutkan Program S2 di Program Pascasarjana magister Ilmu Hukum Universitas Pakuan.Saat  ini  dipercaya  sebagai  Kepala  Legal  serta  menjadi  Ketua  Tim  Legal Univertsitas  Pakuan.  Mengajar  Matakuliah  Hukum  Acara  Peradilan  Agama,  Hukum Islam,  Hukum  Perikatan  dan  Kontrak  serta  Matakuliah  Pendidikan  dan  Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) bagi mahasiswa semester akhir.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 129-140 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4 .

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Azizy, Taufiqurrahman. Jangan Sirri-kan Nikahmu , (Jakarta: Himmah Media, 2010).
Al-Zuhaily, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu . 2nd ed. Beirut: Daar al-Fikr, 1997.
Syarbini, Khotib. Mughnil Muhtaj, juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr), t.t.
Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta:Kencana, 2008).
Mukti Arto, A. Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-IIIV/2010 Tanggal 27 Pebruari 2012 Tentang Perubahan Pasal 43 UUP, (Bahan Diskusi Hukum hakim PTA Ambon dan PA Ambon Bersama Pejabat  Kepanitreaan pada tangal 16 Maret 2012 di Auditorium PTA Ambon)
Scholten, P. Seri Asser, handleiding tot de Beoefening van het Nederlands burgerlijk Recht, Jilid 1, Inleiding – Personenrecht, Cetakan IV (Tjeenk Willink: Zwolle, 1934),
Solahuddin,    “ Nikah Sirri , Antara  Hukum  Agama  dan  Hukum  Negara ”, Kompasiana, http://www.politik.kompasiana.com, diakses tanggal 10 Agustus 2012.
Subekti, R. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT Pradaya Pratama, 2008),
Supramono, Gatot. Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah . (Jakarta: Djambatan, 1998).
Team  Nusantara, KUHP , Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata .  (Jakarta:    Nusantara, cetakan I. 2009),
Departemen Agama, RI. Al-Qur’an Tajwid & terjemah. Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2011.
Undang-undang perkawinan di Indonesia, (Surabaya: Arkola, tt).
Undang- undang Perkawinan dan Pengangkatan Anak, (Bandung: Fokusmedia, 2010).
Suprayogo,  Imam.  “ Memahami  Akar  Keributan  Isu  Nikah Sirri ”, UIN  Malang, http://www.rektor.uin-malang.ac.id,
Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012.
Mahkamah  Agung  RI. Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi  Pengadilan  dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II. Edisi 2007, (Jakarta, 2009).
Satrio, J. Hukum Waris, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990)
Wasian,  Abdullah. Akibat  Hukum  Perkawinan Sirri (Tidak  Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Isteri, Anak, dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-
undang Perkawinan ”, (Tesis MA., Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010).
Witanto,  D.Y. Hukum  Keluarga  Hak  dan  Kedudukan  Anak  Luar  Kawin  Pasca  Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan (Jakarta: Pustakaraya, 2012)