## Eksistensi  Hibah  yang  Diperhitungkan  sebagai  Warisan  Telaah  Pasal  211 Kompilasi Hukum Islam
The Existence of Grants as a Legacy Review of articles 211 Compile Islamic Law
Amirullah 1 , Lomba Sultan 2 , Supardin 3 123 UIN Alauddin Makassar Email: amirullahamir908@gmail.com
Info Artikel Abstract Diterima* 15 September 2021
Revisi I*
10 Oktober 2021
Revisi II*
02 November 2021
Disetujui*
28 November 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relasi antara hibah dan warisan,  untuk  mengetahui  kedudukan  kompilasi  hukum  islam dalam  hukum  nasional  serta untuk  mengetahui  analisis  terhadap hibah  yang  diperhitungkan  sebagai  warisan.  Penelitian  ini menggunakan  metode  pendekatan  pendekatan  syariah  yakni pendekatan  masalah  dengan  berlandaskan  kepada  Al-Quran  dan
Hadist, serta  dasar  hukum  Islam  lainnya  yang  disepakati. Pendekatan  yuridis  formal  yakni  pendekatan  masalah  dengan berlandaskan  kepada  hukum  utama  yang  berkaitan  dengan  asas- asas  hukum,  doktrin  hukum,  peraturan  dan  system  hukum  yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas. Serta pendekatan sosiologis  adalah  mengidentifikasi  dan  mengkonsepsikan  hukum dengan  institusi  social  yang riil  dan  fungsional  dalam  system kehidupan  yang  nyata.  Artinya  hasil  penelitian  ini  diharapkan dapat  menjawab  permasalahan  yang  ada  di  tengah  masyarakat terkait dengan hibah.
Kata Kunci: Eksistensi Hibah, Warisan, Kompilasi Hukum Islam
“This  study  aims  to  determine  the  relationship  between  grants  and inheritance, to determine the position of the compilation of Islamic law in national law and to determine the analysis of grants that are calculated as  inheritance.  This  study  uses  a  sharia  approach,  namely  a  problem approach  based  on  the  Al-Quran  and  Hadith,  as  well  as  other  agreed Islamic legal bases. The formal juridical approach is a problem approach based  on  the  main  law  relating  to  legal  principles,  legal  doctrine, regulations and the legal system related to the issue being discussed. And the sociological approach is to identify and conceptualize law with real and functional social institutions in real life systems. This means that the results of this research are expected to be able to answer the problems that exist in the community related to grants.
Keyword: Keywords: Grants existence, Legacy, Compile Islamic law
Eksistensi Hibah yang Diperhitungkan sebagai Warisan Telaah Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam
Amirullah, Lomba Sultan, Supardin

## A. PENDAHULUAN
Islam  telah  memberikan  aturan  yang  komplit  kepada  pemeluknya. Termasuk  di dalamnya  aturan  mengenai  harta  benda.  Aturan  ini  tentunya  dimaksudkan  untuk terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Orientasi dasar yang menjadi acuan  perilaku  umat  islam  adalah  tauhid  (ketuhanan).  Tauhid  inilah  yang  merupakan konsep esensial dari prinsip hukum lainnya . 1
Selain itu Islam telah memberikan prinsip-prinsip dasar dalam mengelola harta. Prinsip tersebut diantaranya berlaku adil, khilafah dan takaful. Adil, bahwa kepemilikan, pengelolaan, dan distribusi harta harus dilakukan secara adil sebagai tujuan utama dari maqashid al-syariah; Khilafah, yakni amanah dan tanggung jawab terhadap segala yang telah  dikuasakan  kepadanya  dalam  bentuk  sikap  dan  perilaku  terhadap  Allah  swt;  dan Takaful, yakni saling menanggung, menganggap sesama manusia adalah saudara. 2 Selain prinsip-prinsip di atas, ada  pula kewajiban yang harus dilakukan terhadap harta, yakni: mencari;  mengelola  dengan  baik;  menikmati  dengan  baik;  serta  memanfaatkan/ mendistribusikan dengan baik. 3
Yusuf Qardhawi turut memberikan perincian terhadap prinsip-prinsip yang perlu dipedomani  berhadapan  dengan  harta,  yakni:  harta  dinilai  sebagai  suatu  kebaikan  dan kenikmatan  jika  berada  di  tangan  orang-orang  shaleh;  harta  adalah  milik  Allah, sedangkan manusia hanya mendapatkan pinjamannya; dakwah untuk menumbuhkan etos kerja yang baik adalah bagian dari ibadah dan  jihad; cara kerja yang kotor diharamkan; hak  milik  pribadi  dan  perlindungan terhadapnya  diakui;  seseorang  dilarang menguasai benda-benda  yang  sangat  diperlukan  dan  menyangkut  hajat  hidup  orang  banyak; kepemilikan sesuatu yang membahayakan orang lain dilarang; pengembangan harta tidak boleh  menimbulkan  kerusakan  akhlak  dan  mengorbankan  kepentingan  umum;  serta mempersempit jurang perbedaan atau kesenjangan antar lapisan social. 4
Konsep  kepemilikan  dan  pemindahan  harta  benda  dalam  Islam  dikenal  dengan berbagai Istilah. Istilah tersebut diantaranya berupa zakat, infaq atau shadaqah, hadiah, hibah,  warisan  dan  wasiat. 5 Secara  sederhana  zakat  dapat  didefenisikan  sebagai  harta yang  memenuhi  kualifikasi  yang  wajib  dikeluarkan  dengan  kualifikasi  yang  telah ditentukan pula. Harta yang dikeluarkan zakatnya menjadi berkah dan baik. 6

## B. METODE PENELITIAN
Apabila merujuk kepada penelitian secara umum, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka ( library research ). Penelitian pustaka atau studi  pustaka merupakan rangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  pengumpulan  data pustaka,  membaca  dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. 7 Hal serupa diungkapkan pula oleh M. Nazir
1 Abdul Ghofur Anshari, Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat Di Indonesia (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), h. 6.
2 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Bekerja sama dengan BI, h.
28.
3 Ahmad Zuhdi, Filsafat Harta Benda Dalam Islam (Pascasarjana: Yogyakarta, 2009), h. 14-18.
4 Yusuf Qardhawi, Masyarakat Berbasis Syariah Islam: Hukum, Perekonomian, Perempuan (Jakarta: Intermedia, 2003), h. 62.
5 Abdul Ghofur Anshari, Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat Di Indonesia, h. 6.
6 Abdul Ghofur Anshari, Hukum dan Pemberdayaan Zakat, Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak Di Indonesia (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 13.
7 Mustika Zed, Metode Penelitian Pustaka (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h.
3.
bahwa  penelitian  pustaka  atau  studi  kepustakaan  adalah  pengumpulan  data  dengan menelaah buku-buku,  literatur-literatur, catatan-  catatan dan  laporan-laporan  yang  ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. 8
Namun  jika  dikhususkan  pada  penelitian  hukum,  maka  penelitian  ini  adalah penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  yang berorientasi pada bahan hukum tertentu yakni hukum tertulis atau hukum tercatat. 9 Selain itu  Prof.  Syamsuddin  Pasamai  menambahkan  bahwa  penelitian  hukum  normatif  tidak semata  hanya  mengandalkan  bahan  hukum  yang  ada  berupa teks  hukum,  tapi  juga mengandalkan analisis dari peneliti terhadap bahan hukum tertulis tersebut 10
Dalam  penelitian  hukum  normative  terdapat  beberapa  konsepsi  pendekatan yang digunakan, diantaranya:
1. Pendekatan syariah yakni pendekatan masalah dengan berlandaskan kepada Al-Quran dan Hadist, serta dasar hukum Islam lainnya yang disepakati.
2. Pendekatan yuridis formal yakni pendekatan masalah dengan  berlandaskan kepada  hukum  utama  yang  berkaitan  dengan  asas-asas  hukum,  doktrin hukum, peraturan  dan  system  hukum  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang sedang dibahas. 11
3. Pendekatan sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum dengan institusi social yang riil dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata. 12 Artinya  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjawab permasalahan yang ada di tengah masyarakat terkait dengan hibah.

## C. PEMBAHASAN
Hibah berasal dari bahasa Arab yang telah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata hibah merupakan masdar dari kata wahaba, yahibu, hibatan , yang memiliki arti memberi  atau  pemberian.  Kata  hibah  berasal  dari  hubub  ar-rih  yang  berarti hembusan  angin.  Kata  ini  digunakan  untuk  menunjuk  pemberian  dan  kebajikan kepada orang lain, baik dengan harta maupun lainnya.

## Keterkaitan Hibah dan Warisan
Hibah adalah pemberian harta yang merupakan hak milik dari pemberi hibah kepada  penerima  hibah  yang  dilakukan  secara  sukarela  atau  tanpa  paksaan  dari pihak manapun, sementara kewarisan berkaitan dengan beralihnya harta kekayaan/ kepemilikan seseorang pada saat meninggal dunia kepada ahli warisnya secara ijbari (otomatis).
Konsep  mengenai  hibah  dan  warisan,  pada  hakikatnya  berbicara  mengenai perpindahan  harta.  Sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas  bahwa  hibah,  merupakan
8 M. Nazir, Metodologi Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 27.
9 Syamsuddin Pasamai, Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum: Suatu Pengetahuan Praktis, h. 128.
10 Syamsuddin Pasamai, Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum: Suatu Pengetahuan Praktis, h. 129
11 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya, 2004), h.
134.
12 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 51.
Eksistensi Hibah yang Diperhitungkan sebagai Warisan Telaah Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam
Amirullah, Lomba Sultan, Supardin
pemberian  dari  seseorang  (pemberi  hibah)  kepada  orang  lain  (penerima  hibah). Artinya bahwa ada upaya penyerahan atau pemindahan harta, dari  yang semulanya harta  tersebut  adalah  milik  mutlak  si  pemberi  hibah  kepada  orang  lain  yang bertindak  sebagai  penerima  hibah.  Upaya  ini  pun  dilakukan  atas  dasar  keinginan sendiri, bukan karena keinginan penerima hibah maupun orang lain. Pemberian ini mengakibatkan  penerima  hibah  memiliki  kekuasaan  penuh  terhadap benda  yang telah  diberikan.  Berbicara  mengenai  kewarisan  dalam  Islam,  berarti  berbicara mengenai  berpindahnya  harta  kekayaan  dari  pemberi  harta  yang  disebut  sebagai pewaris, kepada penerima harta yang disebut sebagai ahli waris. Hanya saja pemberi harta  (pewaris)  tidak  perlu  mengupayakan  sesuatu  untuk  memindahkan  hartanya kepada si penerima harta (ahli waris). Hal ini dikarenakan penyebab berpindahnya harta  tersebut  adalah  kematian  si  pemilik  harta,  yang  tentu  mustahil  untuk diupayakan.
solusi terbaik yang dapat ditempuh oleh orang tua dalam memberikan hibah kepada anak kandungnya sendiri adalah berlaku adil kepada anak-anaknya, dengan tidak  melebihkan  pemberian  kepada  salah  seorang  anak  atas  anak  yang  lain. Sebagaimana  diungkapkan  oleh  Imam Syafi’i  bahwa  sebaik-baik  adab  ibu  bapak, jangan melebihkan seseorang anak daripada anak yang lain dalam suatu pemberian harta. Menyamaratakan di antara mereka hukumnya adalah sunnah. Dalam membuat kebaikan tidak boleh mengurangi suatu pemberian salah seorang di antara mereka. 13

## Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional
Sistem hukum Indonesia mengikuti tradisi hukum Belanda,  dimana ternyata Belanda menganut system hukum civil law yang juga diadopsi  dari system hukum Prancis dikarenakan Belanda pernah dijajah oleh Prancis.  Ciri utama civil law adalah adanya peraturan perundang-undangan yang terkodifikasi. Sementara Hukum Islam walaupun  mempunyai  sumber-sumber  hukum  tertulis  dalam  Al-Quran,  al-Sunnah dan  pendapat  para  Fuqaha,  pada  umumnya  tidak  terkodifikasi  dalam  bentuk perundang-undangan  yang  mudah  dirujuki.  Karena  itu Hukum  Islam  di  Indonesia sama  halnya  seperti  hukum  adat,  yang  diakui  namun  tidak  tertulis  dalam  bentuk perundang-undangan. Sejarah pembentukan Kompilasi Hukum Islam mengungkap bahwa  peradilan  agama  mengalami  kekosongan  hukum  materil,  sehingga mengakibatkan disparitas putusan untuk kasus yang sama. Maka dari itu  dibutuhkan satu  ketetapan  yang  bisa  mengakomodir  hal  tersebut.  ketetapan  itu  kemudian  hari disebut  dengan  istilah  kompilasi.  Kompilasi  Hukum  Islam  ini  mencerminkan reformasi hukum Islam yang terdapat dalam fikih sebagai pegangan hakim peradilan agama.
Sehingga meskipun bentuk formal Kompilasi Hukum Islam hanya didukung dalam  bentuk  Instruksi  Presiden,  tidak mengurangi  sifat  legalitas  dan otoritasnya. Karena segala yang dirumuskan di dalamnya benar-benar sangat dibutuhkan untuk ketertiban  masyarakat  Islam  masa  kini  dan  masa  yang  akan  datang.  Kandungan isinya pun telah diupayakan secara sungguh-sungguh agar sesuai dengan keinginan
13 Mohd Musa Sarip, Hibah Kepada Anak Menurut Imam Al-Syafi’I dan Al- Syarbini (Jurnal Al- Muwafaqat Vol 4 No 1, 2021), h. 83.
dan kesadaran masyarakat. 14 Hal senada disampaikan pula oleh Prof. Ismail Suny, yang mengatakan bahwa status Kompilasi Hukum Islam yang dinaungi dalam bentuk Instruksi  Presiden,  tidak  mengurangi  kedudukannya  sebagai  hukum  materil, dikarenakan  isi dari  Kompilasi  Hukum  Islam  itu  sendiri  terdiri  dari  hukum perkawinan,  kewarisan dan  perwakafan  yang  telah  ditetapkan  melalui  undang- undang. Untuk lebih jelasnya lagi terkait kedudukan Kompilasi Hukum Islam, dapat dilihat  Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  154  tahun  1991  tentang  Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang dalam konsiderannya. 15

## Analisis Hibah Diperhitungkan sebagai Warisan
Aturan mengenai hibah dalam Kompilasi Hukum Islam dapat ditemukan pada bab  6  buku  2  mengenai  kewarisan.  Dapat  pula  ditemui  aturan  secara  umum mengenai defenisi dari hibah itu sendiri pada pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam.  Aturan  mengenai  hibah  digabungkan  dalam  permasalahan  kewarisan  dan wasiat dengan hanya dipisahkan dengan kata “bab”.  Hibah pada bab 6 hanya terdiri dari 5 pasal dan 2 ayat. Hibah adalah pemberian secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. 16 Dapat dilihat bahwa pasal yang mengatur mengenai  hibah  dalam Kompilasi Hukum Islam sangat sedikit. Bahkan jauh lebih sedikit dari aturan mengenai perkawinan yang terdiri dari 170 pasal (pasal 1-pasal 170), kewarisan yang terdiri dari 23 pasal (pasal 171-pasal 193),  serta  wasiat  yang  terdiri  atas  16  pasal  (pasal  194-pasal  209).  Hal  ini  bisa dimaklumi  dikarenakan  pada  masa  orde  baru  sampai  jauh  sebelum  kemerdekaan, permasalahan  yang  sering  nampak  ke  permukaan  berhubungan  dengan  masalah perkawinan  dan  kewarisan.  Rumusan  aturan  mengenai  hibah  dalam  Kompilasi Hukum Islam, akan ditemukan perbedaan yang cukup signifikan dari aturan hibah yang  tertulis  dalam  buku-buku  fikih.  Hal  ini  terjadi  sebagai  wujud  ijtihad  ulama Indonesia terkait hibah dengan mengkompromikan hibah yang tertulis dalam buku- buku fikih atau kitab-kitab fikih dengan tradisi yang sudah bertahan cukup lama di masyarakat Indonesia.
Terlepas dari sejalan atau tidaknya Kompilasi Hukum Islam mengenai hibah dengan aturan yang tertulis dalam buku-buku fikih, Kompilasi Hukum Islam  sebagai kumpulan  aturan  hukum,  harusnya  bermuara  pada  keadilan,  kepastian  dan kemanfaatan  hukum.  Sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  Gustav  Radbruch,  hukum harus mengandung 3 nilai, yaitu:

## 1. Keadilan hokum
Keadilan berakar kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang. Keadilan adalah semua yang  berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antara sesame manusia. Keadilan berisi sebuah tuntutan
14 Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 37-38
15 Konsideran adalah uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan.
16 Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991, Pasal 171 huruf g.
Eksistensi Hibah yang Diperhitungkan sebagai Warisan Telaah Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam
Amirullah, Lomba Sultan, Supardin
agar  orang  memperlakukan  sesamanya  sesuai  dengan  hak  dan  kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih. 17
Sejatinya  konsep  keadilan  telah  banyak  dijelaskan  oleh  para  ahli,  namun penerapan  keadilan  sangat  sulit.  Hal  ini  dikarenakan  suatu  perbuatan  terkadang dianggap adil oleh sekelompok orang, namun belum tentu adil  bagi kelompok yang lain.  Fence  turut  memberikan  tolak  ukur  keadilan  dengan  mengatakan  bahwa  adil pada  hakekatnya  menempatkan  sesuatu  pada  tempatnya  dan  memberikan  kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. 18

## 2. Kepastian hokum
Kepastian  dimaknai  sebagai  keadaan  yang  pasti.  Kepastian  dapat  pula dikatakan sebagai upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari  kepastian hukum adalah  pelaksanaan  dan  penegakan  hukum  terhadap  suatu  tindakan  tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan akibat jika melakukan suatu tindakan hukum. 19

## 3. Kemanfaatan hokum
Terkait  dengan  kemanfaatan  hukum,  ada  sebuah  teori  yang  disebut utilitarianisme yang  diperkenalkan  oleh  Jeremi  Bentham.  Berdasarkan  teori tersebut,  kebijakan  atau  aturan  hukum  yang  dibuat  oleh  pemerintah  haruslah membawa manfaat atau hasil yang berguna dan menghindari kerugian bagi orang- orang yang terkait. 20 Hal senada disampaikan oleh John Stuar Mill yang berpendapat bahwa  suatu  perbuatan  hendaknya  bertujuan  untuk  mencapai  sebanyak  mungkin kebahagiaan. Lebih lanjut John Stuar Mill mengatakan bahwa keadilan bersumber dari naluri pada diri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik  oleh  diri  sendiri  maupun  oleh  siapa  saja  yang  mendapati  simpati  dari   kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki  bagi kesejahteraan umat manusia. 21

## Tolak Ukur Hibah Diperhitungkan sebagai Warisan
Dalam  pasal  211  Kompilasi  Hukum  Islam  adalah mengenai kondisi seperti apa yang membolehkan hibah kepada anak diperhitungkan sebagai warisan. Abdul Gofur  Anshori  juga  mengatakan  bahwa  secara  kasuistik  hibah  orang  tua  kepada anak dapat diperhitungkan  sebagai warisan apabila:
a. Harta  yang  diwarisi  sangat  sedikit  dikarenakan  sebelumnya  salah  seorang anak telah mendapatkan hibah, sehingga anak yang lain mendapatkan bagian yang tidak berarti;
17 Manullang E. Fernando, Menggapai Hukum Berkeadilan (Jakarta: Kompas, 2007), h. 57.
18 Fence M. Wantu, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Perdata (Dinamika Hukum) Vol. 12 Nomor 3 September 2012, h. 484.
19 Manullang E. Fernando, Menggapai Hukum Berkeadilan (Jakarta: Kompas, 2007), h. 270.
20 Sonny Keraf, Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 93-94.
21 Sajipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2006), h. 277.
b. Penerima hibah adalah orang yang telah memiliki harta, sementara penerima warisan  yang  lain  tidak  memiliki  harta.  Sehingga  ukurannya  adalah kemaslahatan dari masing-masing anak pemilik harta. 22
Jika  dipandang  dari  segi  berubah  atau  tidak  kemaslahatan tersebut,  maka apa yang  dikandung  dalam  pasal  211  Kompilasi  Hukum  Islam  ini,  masuk  dalam kemaslahatan mutaghayyirah, yakni kemaslahatan yang dapat berubah sesuai dengan waktu dan tempatnya . Sehingga pada intinya apa yang dirumuskan oleh para ulama Indonesia  dalam  pasal  211  Kompilasi  Hukum  Islam  mengenai  hibah  dapat diperhitungkan  sebagai  warisan  memberikan  keadilan,  kepastian,  kemanfaatan  dan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia. Namun tentunya perlu diperhitungkan pula mengenai tolak ukur sehingga hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan, yakni:
a. Hibah  yang  dapat  diperhitungkan  sebagai  warisan,  adalah  hibah  dari  orang kepada anaknya
b. Harta yang diwarisi sangat sedikit dikarenakan sebelumnya salah seorang anak telah mendapatkan hibah, sehingga anak yang lain mendapatkan bagian tidak berarti
c. Penerima hibah adalah orang yang telah memiliki harta, sementara penerima warisan  yang  lain  tidak  memiliki  harta.  Sehingga  ukurannya  adalah kemaslahatan dari masing-masing anak pemilik harta.
d. Sebelum  memperhitungkan  hibah  sebagai  warisan,  maka  terlebih  dahulu ditelusuri, harta mana yang merupakan hibah dan harta mana yang merupakan kewajiban orang tua kepada anaknya. Kewajiban yang dimaksud berupa biaya perawatan, pendidikan dan pengobatan.

## D.   PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulan bahwa: Hibah merupakan pemberian dari seseorang pemberi hibah kepada orang lain sebagai penerima  hibah  ketika  si  pemberi  hibah  (yang  punya  harta)  masih  hidup,  sedangkan warisan perpindahan harta dari seorang yang sudah meninggal dunia (mayit) kepada ahli  warisnya.  Walaupun  waktu  pemberiannya  berbeda,  namun  keduanya  memiliki hubungan yang sangat erat. Terutama hibah yang diberikan kepada anak atau ahli waris karena akan karena akan menentukan terhadap bagian warisan yang akan diterimanya. Kompilasi Hukum Islam itu adalah ketentuan hukum Islam yang  ditulis dan disusun secara sistematis menyerupai peraturan perundang-undangan untuk sedapat mungkin diterapkan  seluruh  instansi  Departemen  Agama  dalam  menyelesaikan  masalah- masalah di bidang perkawinan, warisan dan perwakafan. Kompilasi ini dinaungi dalam bentuk Instruksi Presiden, dimana walaupun instruksi presiden tidak disebutkan secara spesifik  dalam hirarki  perundang-undangan,  namun  dikarenakan  Kompilasi  Hukum Islam ini  memuat  hukum  materil  berkaitan  dengan  perkawinan,  kewarisan  dan perwakafan  serta  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat  khususnya  mereka  yang beragama Islam    beragama  Islam.  Alasan-alasan  tersebut sudah  cukup menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman bagi hakim-hakim dalam memutus perkara
22 Abdul Ghofur Anshari, Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat Di Indonesia, h. 95.
Eksistensi Hibah yang Diperhitungkan sebagai Warisan Telaah Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam
Amirullah, Lomba Sultan, Supardin
sebagaiamana diatur dalam kompil sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada  intinya  apa  yang  dirumuskan  oleh  para  ulama  Indonesia  dalam  pasal  211 Kompilasi  Hukum  Islam  mengenai  hibah  dapat  diperhitungkan  sebagai  warisan memberikan  keadilan,  kepastian,  kemanfaatan  dan  kemaslahatan  bagi  masyarakat Indonesia. Namun tentunya perlu diperhitungkan pula mengenai tolak ukur sehingga hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan, yakni: Hibah yang dapat diperhitungkan sebagai  warisan,  adalah  hibah  dari  orang  tua  kepada  anaknya;  Harta  yang  diwarisi sangat sedikit dikarenakan sebelumnya salah seorang anak telah mendapatkan hibah, sehingga  anak  yang  lain  mendapatkan  bagian  yang  tidak  berarti;  Penerima  hibah adalah orang yang telah memiliki harta, sementara penerima warisan yang lain tidak memiliki  harta.  Sehingga ukurannya  adalah  kemaslahatan  dari  masing-masing  anak pemilik  harta;  Sebelum  memperhitungkan  hibah  sebagai  warisan,  maka  terlebih dahulu ditelusuri, harta mana yang merupakan hibah dan harta mana yang merupakan kewajiban  orang  tua  kepada  anaknya.  Kewajiban  yang dimaksud  berupa  biaya perawatan, pendidikan dan pengobatan .

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, untuk masyarakat perlu kiranya diterapkan sikap adil  terhadap  hibah  yang  diberikan,  utamanya  hibah  kepada  anak  sendiri . Untuk pemerintah, perlu kiranya karya bangsa Indonesia, termasuk karya ulama Indonesia yang tertulis  didalam  kompilasi  hokum  islam,  semakin  giat  untuk  dimasyarakatkan  atau disebarluaskan,  baik  lewat  jalur  pendidikan,  jalur  organisasi  jalur  media  massa,  jalur publikasi bebas dan jalur penegak hokum.

## DAFTAR PUSTAKA
Anshari,  Abdul  Ghofur. Filsafat  Hukum  Hibah  dan  Wasiat  Di  Indonesia .
Yogyakarta: Gajah Mada Univercity Press, 2011.
Anshari,  Abdul  Ghofur. Hokum  Dan  Pemberdayaan  Zakat,  Upaya  Sinergis  Wajib Zakat Dan Pajak Di Indonesia . Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
Fernando,  Manullang  E. Menggapai  Hukum  Berkeadilan .  Jakarta:  Kompas,  2007. Hadikusuma, Hilman. Hukum Perjanjian Adat. Bandung: Alumni 1979.
Mujtaba, Saifuddin. Belanjakan Harta Anda Sesuai Amanat Allah. t. t: H. I. Press, 1997.
Mulyo,  Hadi dan Shobahussurur, Terjemah  Falsafah dan  Hikmah  Hukum  Islam .
Semarang: Al-Syifa, 1992.
Nazir, M. Metode Penelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
Pasamai,  Syamsuddin. Metodologi  Penelitian  dan  Penulisan  Karya  Ilmiah Hukum:
Suatu Pengetahuan Praktis . Makassar: Arus Timur, 2013.
Perangin, Efendi. Hukum Waris. Jakarta: Rajawali Pers, 2008. Wahid, Marzuki dan Rumadi. Fiqh Mazhab Negara . Yogyakarta: LKIS, 2001. Yahya, M. Samhuji. Hukum Waris Dalam  Syariat Islam. Bandung: CV Diponegoro, 197             .
Zed,  Mustika. Metode  Penelitian Pustaka . Jakarta:  Yayasan  Pustaka Obor Indonensia,
2014
Zuhdi,  Ahmad. Filsafat  Harta  Benda  Dalam  Islam .  Pascasarjana:  Yogyakarta, 2009.