## STRATEGI AISYIYAH PIMPINAN CABANG KARANGANYAR DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SEBAGAI USAHA PEMENUHAN HAK EKONOMI WARGA NEGARA
Ayun Mangesti 1* , Rini Triastuti 2 , Wijianto 3 1,2,3 Prodi PPKn Universitas Sebelas Maret Surakarta
* Email : ayunmangesti03@gmail.com
Abstract. The objectives of the research are: (1) to find out the strategy of Aisyiyah Leadership  of  Karanganyar  Branchin  the  women's  empowerment  in  Karanganyar District  as  an  effort  to  fulfill  the  citizens’  economic  rights  (2)  to  find  out  the supporting  factors  and  inhibiting  factors  experienced  by  Aisyiyah  Leadership  of Karanganyar Branchin women’s empowerment as an effort to carry out the fulfillment of citizens’ economic rights strategies. The research approach used by the researcher is  a  qualitative descriptive  using  document/  content  analysis.  The  data  sources  are obtained from informant, place, event, and document. The research subject used was purposive  sampling  and  snowball  sampling.  The  data  collection  techniques  werean interview, observation, and document  analysis.  Data triangulation and triangulation methods are used to obtain the data validity. Whereas, the technique of analyzing the data using an interactive analysis model with the following stages: 1) data collection, 2)  data  reduction,  3)  data  presentation,  and  4)  conclusions.  Moreover,  the  research procedures  used  are  the  following  steps:  1)  preparation,  2)  data  collection,  3)  data analysis,  4)  preparation  of  research  reports.  Based  on  the  result  of  this  research,  it can  be  concluded  that:  (1)  the  strategy  of  Aisyiyah  Leadership  of  Karanganyar Branch in women’s empowerment as an effort of women's economic rights fulfillment for  their  members  have  been  carried  out,  but  not  all  have  worked  smoothly.  The collaboration  strategy  of  Aisyiyah  with  other  agencies  in  terms  of  the  women's empowerment,  namely PPA and BPPKI  Karanganyar can be held  well according to the program objectives. The empowerment assistance strategy cannot be implemented as expected before because there are still several obstacles. (2) the supporting factors strategy of Aisyiyah Leadership of Karanganyar Branchare particular attention about the  women’s  empowerment  for  the  women's  economic  rights  fulfillment  and cooperation  or  good  relations  with  other  agencies  in  terms  of  the  women's empowerment. The inhibiting factors in Aisyiyah Muhammadiyah's strategies are the human  resources  which  were  not  ready  yet,  a  lack  of  active  number  administrators, and there are no independent funding sources.
Keywords: Strategy, Aisyiyah, Women, Citizens’ economic rights

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  salah  satu negara  berkembang  yang  ada  di dunia.  Sebagai  negara  berkembang, salah  satu  masalah  krusial  yang sering  dihadapi  negara  berkembang ialah  terkait  masih  tingginya  angka kemiskinan dan angka pengangguran yang ada di negara tersebut. Kemiskinan sudah bukan lagi menjadi  hal  yang  asing  di  telinga kita.  Kemiskinan  merupakan  suatu permasalahan yang sulit untuk dipecahkan  di  Indonesia  dan  masih menjadi pekerjaan rumah yang besar untuk pemerintah. Berdasar  data  BPS  Nasional tahun 2016, presentase angka kemiskinan  di  indonesia  sendiri sebesar 10,70 %, mengalami penurunan  dari  tahun  2015  sebesar 11,13  %.  (BPS,  2018  : dds.bps.go.id),  Indonesia  memang mengalami penurunan angka kemiskinan,  tetapi  perbedaan  angka kemiskinan  antara  di  kota  dengan  di desa juga menjadi masalah yang sulit dipecahkan.  Pada  tahun  2016  saja penduduk miskin di perkotaan sebesar  7,73%  dan  penduduk  miskin di  pedesaan  sebesar  13,96%.  Besar angka  tersebut  menjelaskan  bahwa masyarakat  pedesan  mendominasi angka  kemiskinan  dan  masyarakat miskin  di  Indonesia lebih tersebar di daerah pedesaan.
Salah  satu  faktor  penting yang sering dilupakan oleh pemerintah  dalam  penanggulangan kemiskinan  adalah  dimensi  feminis dan ketimpangan gender. Kemiskinan selalu menampilkan wajah  perempuan  di  depan.  Banyak peneliti kontemporer mengungkapkan, dalam sebuah keluarga miskin, perempuan senantiasa sebagai  katup  penyelamat bagi perekonomian keluarga. Perempuan  dianggap  sebagai  katup penyelamat bagi perekonomian keluarga  dikarenakan  oleh  berbagai peran perempuan miskin yang diambil  oleh  perempuan  miskin dalam  keluarga  (Marwanti  &  Astuti,
2011). Berkaitan dengan hal tersebut, sudah  sewajarnya  jika  program- program pemberdayaan yang dilakukan  oleh  pemerintah  pusat hinga  daerah  lebih  terfokus  terhadap pemberdayaan kaum perempuan sebagai bagian dari pelaku pembangunan  nasional.  Selain  itu seorang tokoh perempuan juga mengungkapkan:
Perempuan harus menunjukkan peran  sertanya  dalam  pembangunan nasional.  Segala  bentuk  diskriminasi yang membatasi ruang gerak perempuan  harus  dihapuskan  dan diganti  dengan  pandangan  yang memperluas  gerak  kaum  perempuan (Parawangsa,2001:56).
Perlu disadari bahwa keberhasilan  pembangunan  nasional di  indonesia  baik  yang  dilaksanakan oleh  pemerintah,  swasta  maupun masyarakat  sangat  tergantung  dari peran  serta  laki-laki  dan  perempuan sebagai  pelaku  dan  pemanfaat  hasil pembangunan  (Triyanto,2013:146). Selanjutnya,
Triyanto juga mengungkapkan  bahwa,“Partisipasi aktif  perempuan  dalam  setiap  proses pembangunan  akan  mempercepat tercapainya  tujuan  pembangunan.” Kurang
berperannya kaum
perempuan, akan memperlambat proses  pembangunan  atau  bahkan perempuan  dapat  menjadi  beban pembangunan itu sendiri.
Salah satu bentuk keterlibatan perempuan  dalam  pembangunan
nasional adalah berpartisipasi sebagai  tenaga  kerja  dalam  bidang ekonomi melalui program pemberdayaan guna mengatasi masalah  kemiskinan.  Hal  tersebut bertujuan  agar  perempuan  mendapat akses  bagi  pemenuhan  kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang serta untuk meningkatkan  taraf  hidupnya  dan hak  ekonomi  mereka  akan  terpenuhi serta terhindar dari masalah kemiskinan.  Hal  tersebut  sejalan dengan pendapat Pudjiwati Sajongyo dalam  (Tarjana,2011:226)  salah  satu sumbangan perempuan dalam pembangunan adalah partisipasi perempuan  sebagai  tenaga  kerja dalam  berbagai  bidang  kehidupan ekonomi,  hal  tersebut bertujuan untuk  terpenuhinya  kehidupan  yang layak bagi kaum perempuan. Landasan  mengenai  persamaan  hak ekonomi dalam mendapatkan penghidupan  yang  layak  antara  laki- laki  dan  perempuan  dijamin  dalam Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 Pasal  27  (2)  yang  berbunyi  “  Tiap- tiap  warga  negara  berhak  atas pekerjaan  dan  penghidupan  yang layak bagi kemanusiaan”. Sebagimana pendapat Heru Nugroho (2001:195) mengungkapkan “Pemberdayaan merupakan prasyarat mutlak upaya penanggulangan masalah  kemiskinan.  Pemberdayaan bertujuan  untuk  menekan  perasaan ketidakberdayaan  masyarakat  miskin bila  berhadapan  dengan  struktur sosial politi”. Hal ini mempunyai arti bahwa  pemberdayaan  dimaksudkan untuk  menuju  ke  keadaan  yang berdaya dari sebelumnya.
Permasalahan tingginya
angka  kemiskinan  di  daerah  juga terjadi  di  kabupaten  Karanganyar,
dimana presentase angka kemiskinan
di  kabupaten  Karanganyar  data terakhir  tahun  2016  masih  mencapai angka  12,49  %,  angka  tesebut menunjukan presentase angka kemiskinan  disana  masih  berada diatas  presentase  angka  kemiskinan nasional yang sebesar 10,70% (BPS,2018:karanganyarkab.bps.go.id ).  Selain  masalah  angka  presentase kemiskinan  yang  tinggi,  berdasarkan hasil observasi  yang peneliti lakukan di karanganyar khususnya di Aisyiyah  Karanganyar,  dari  90  data anggota  perempuan  di  aisyiyah kurang  dari  40  anggotanya  tidak bekerja.  Menurut  hasil  observasi lanjutan,  mereka  anggota  aisyiyah dan sebagian kecil perempuan dikaranganyar  yang  tidak  bekerja ialah  mereka  yang  belum  memiliki bekal  ketrampilan  khusus  guna memperoleh  suatu  pekerjaan  demi terwujudnya  program  pengentasan kemiskinan  yang  telah  di  usulkan oleh  pemerintah,  diharapkan  melalui pemberdayaan nantinya  dapat  menjadi  bekal  bagi mereka untuk mandiri secara ekonomi  dan  mengurangi  angka kemiskinan dikaranganyar.
Kabupaten  Karanganyar  merupakan salah  satu  daerah  yang  memiliki potensi  ekonomi  yang  tinggi  bagi masyarakatnya,  karena  SDA  yang melimpah serta sebagai daerah potensi pariwisata. Namun, tingginya potensi  ekonomi  di  karanganyar belum diimbangi dengan ketrampilan warganya  untuk  mengolah  potensi tersebut.
Kondisi sosial ekonomi terkait kemiskinan dan belum maximalnya ketrampilan warga masyarakat  khususnya  perempuan untuk  memanfaatkan  potensi  daerah yang ada perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah
Jurnal PPKn Vo. 7 No. 2 Juli 2019
pusat  maupun  daerah.  Perempuan  di kabupaten karanganyar perlu diberdayakan melalui pelatihan ketrampilan-ketrampilan karena perempuan senantiasa dianggap sebagai katup penyelamat bagi perekonomian  keluarga  dikarenakan oleh  berbagai  peran  perempuan miskin yang diambil oleh perempuan miskin  dalam  keluarga  (Marwanti  &
Astuti,  2011),  selain  itu  presentase angka kemiskinan penduduk dikaraganyar  yang  masih  di  atas presentase kemiskinan nasional, didukung  dengan  jumlah  penduduk perempuan di kabupaten karanganyar yang  lebih  banyak  dibandingkan dengan  penduduk  laki-laki,  yaitu  54 %  penduduk  perempuan  dibanding 46 % penduduk laki-laki. Hal tersebutlah yang mendasari diperlukannya pemberdayaan ekonomi yang terfokus terhadap perempuan, seperti yang  dikemukakan  (Anwas,  2014, hal. 51):
Penuntasan kemiskinan dapat dicapai dengan  pendekatan  pemberdayaan masyarakat. Karena melalui kegiatan pemberdayaan  semua  potensi  yang dimiliki  masyarakat  didorong  dan ditingkatkan untuk berdaya melawan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan. Pendapat tersebut smenegaskan lagi diperlukannya program pemberdayaan melalui pelatihan ketrampilan guna mengentaskan kemiskinan dan terpenuhinya  hak  ekonomi  warga negara.  Hal  tersebut  selaras  dengan Undang-Undang  No.11  tahun  2005 tentang  Pengesahan  Konvenen  hak Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya  yang dimana  pokok-pokok  isi  Konvene Internasional tentang hak-hak
Ekonomi,  Sosial,  Budaya.  Didalam undang-undang ini berisi diantaranya mengenai hak ekonomi warga negara untuk mendapatkan program pelatihan serta hak atas pekerjaan. Selanjutnya,        berdasarkan hasil  komitmen  Internasional Unites Nation     Millenium      Declaration (2000)  memuat  suatu  rekomendasi penting  untuk  diterapkan  disemua negara  yaitu, “to  promote  gender equality and empowerment of women as  effective  ways  to  combat  poverty, hunger  and  disease  and  to  stimulate development   that   is    sustainable” (Tarjana,2011:314).  Inti  dari  hasil komitmen     Internasional Unites Nation     Millenium      Declaration tersebut         ialah         menegaskan pentingnya     upaya      mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai cara efektif untuk mengeliminasi
kemiskinan,kelaparan, dan penyakit serta untuk          mendukung pembangunan
berkelanjutan.
Penerapan perspektif gender dalam melihat    kemiskinan    tidak    untuk mengecil-kan arti kemiskinan yang dialami     laki-laki,    tetapi    untuk menegaskan bahwa kemiskinan yang dialami perempuan bersifat spesifk,
sehingga        dibutuhkan adanya
penanganan     yang    khusus     pula (Darwin, 2005). Berdasarkan masalah tersebut terdapat  organisasi  di  Kabupaten Karanganyar  yang  berperan  atau mempunyai visi misi dalam pemenuhan,  memperjuangkan,  serta berperan aktif terhadap
pemberdayaan  ekonomi  perempuan guna  terpenuhinya  hak  ekonomi perempuan  sebagai  warga  negara sebagai usaha mengurangi presentase angka  kemiskinan  di  kabupaten karanganyar.  Organisasi  tersebut
Jurnal PPKn Vo. 7 No. 2 Juli 2019
merupakan  tempat  berpartisipasi  dan berkumpul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang merupakan komponen dari Pendidikan  Kewarganegaraan  yaitu civic  skills .  Salah  satu  organisasi perempuan  yang  mempunyai  tujuan dalam mempertahankan hak ekonomi perempuan  yaitu  hak  pekerjaan  dan penghidupan  yang  layak  melalui program pemeberdayaan adalah
Aisyiyah, Aisyiyah adalah salah satu organisasi  perempuan  otonom  dari Muhammadiyah  yang  mempunyai tujuan  dalam  usaha  pemenuhan  hak perempuan,  khususnya  di  bidang ekonomi. Organisasi perempuan lainnya  yang  mempunyai  tujuan dalam mempertahankan hak perempuan di bidang ekonomi lainnya  ialah  seperti  Rifka  Annisa, Fatayat  Nahdlatul  Ulama  dan  lain- lainnya  yang  menyerukan  keadilan dan  kesetaraan gender antara  laki- laki  dengan  kaum  perempuan  dalam pembangunan  nasional.  Hal  ini berkaitan  dengan civic  knowledge , yaitu  kandungan  dan  nilai  yang harusnya diketahui masyarakat mengenai  hak  perempuan  dalam kedudukan  yang  sama  dengan  laki- laki  ( gender) ,  karena  aspek  ini menyangkut akademik yang dikembangkan melalui konsep ekonomi  dan  moral  yang  berkaitan dengan  hak  dan  tanggungjawab sebagai warga Negara.
Pemenuhan  hak  perempuan
sebagai warga negara melalui pemberdayaan  perempuan  yang  di lakukan Aisyiyah Karanganyar sangatlah  penting.  Hal  ini  termasuk dalam dimensi sosial kultural Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berguna untuk meningkatkan  keterampilan  warga negara dalam berogranisasi ( civic
skill ).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan di Jl.Lawu,Bejen,Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menggunakan metode  deskriptif kualitatif  dengan  pendekatan  studi kemasyarakatan.  Kirk  dan  Miller (Lexy  J.  Moleong,  2007:  4), penelitian  kualitatif  adalah  tradisi tertentu  dalam  ilmu  pengetahuan sosial  yang  secara  fundamental bergantung  dari  pengamatan  pada manusia  baik  dalam  kawasannya maupun dan peristilahannya. Sementara  itu,  menurut  Satori  dan Komariah  (2011:  28),  penelitian deskriptif berusaha untuk mendeskripsikan suatu objek,
fenomena, atau setting sosial terjewantah  dalam  suatu  tulisan yang  bersifat  naratif.  Artinya,  data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau  gambar  daripada  angka-angka. Mendeskripsikan  sesuatu  berarti menggambarkan  apa,  mengapa  dan bagaimana suatu kejadian terjadi.
Peneliti memilih mengunakan metode deskriptif kualitatif  agar  hasil  penelitian  ini nantinya  bisa  mengungkap  rasa keingintahuan  yang  dirasakan  oleh peneliti.  Pembaca  diharapkan  dapat dengan  mudah  dalam  memahami penelitian  ini,  karena  penelitian kualitatif  tidak  terdiri  dari  angka- angka,  melainkan  berisi  informasi yang  berbentuk  deskriptif  yang terdiri  dari  kata-kata  dan  gambar- gambar,  sehingga  bisa  bermanfaat bagi  orang  banyak.  Peneliti  juga berusaha menyajikan data deskriptif berupa  keterangan  atau  tanggapan dari  informan,  observasi  lapangan dan studi dokumen yang berhubungan dengan obyek
Jurnal PPKn Vo. 7 No. 2 Juli 2019
penelitian,  dalam  hal  ini  peneliti menekankan pada strategi pemenuhan hak ekonomi perempuan  sebagai  warga  negara pada organisasi Aisyiyah Muhammadiyah  Pimpinan  Cabang Karanganyar. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari informan,  peristiwa  dan  dokumen. Menurut  Sutopo  (2006:  hal  56) sumber data dalam penelitian kualitatif adalah manusia (informan), peristiwa, dokumen dan arsip, serta benda lain Teknik  pengambilan  sampel
yang  digunakan  adalah purposive
sampling dan snowball  sampling  . Sugiyono (2006: 53-54) menuturkan bahwa purposive sampling merupakan teknik pengambilan sumber  data  dengan  pertimbangan tertentu  sesuai  subjek  yang  dipilih karena pertimbangan tersebut sesuai dengan  tujuan  penelitian  yang  akan dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini cenderung  memilih  informan  dari orang-orang  yang  akan  dijadikan informasi kunci ( key informan ) yang dapat  dipercaya  yaitu  Ketua  umum
Aisyiyah Muhammadiyah Pimpinan Cabang Karanganyar, pengurus Aisyiyah Muhammadiyah Pimpinan Cabang Karanganyar. Sugiyono (200:  hal  54)  menuturkan  bahwa snowball sampling merupakan teknik  pengambilan  sampel  sumber data,  yang  pada  awalnya  jumlahnya sedikit  lama-lama  menjadi  besar. Berdasar  uruaian  tersebut  peneliti cenderung mememilih  informan anggota  Aisyiyah  Muhammadiyah Pimpinan Cabang Karanganyar. Teknik  pengumpulan  data yang  digunakan  untuk  memperoleh dan  menyusun data  penelitian ini
adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  Ketua  Umum Aisyiyah,  pengurus  Aisyiyah,  dan anggota  Aisyiyah  Muhammadiyah Pimpinan Cabang Karanganyar. Observasi  ini  dilakukan  dengan mengamati  berbagai  progrma  kerja berupa sosialisasi, perkumpulan kader,pelatihan,  bazar  produk  yang dilakukan Aisyiyah Muhammadiyah Pimpinan Cabang Karanganyar.
Dokumen  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  jumlah anggota  Fatayat,  kegiatan  Program Aisyiyah  Muhammadiyah  Pimpinan Cabang  Karanganyar,  dan  foto-foto kegiatan saat melakukan wawancara di lapangan tempat penelitian.
Teknik  uji  validitas  data yang digunakan dalam penelitian ini adalah trianggulasi data dan trianggulasi  metode.  Penelitian  ini menggunakan  trianggulasi  data  dan trianggulasi  metode  karena  untuk menutup  kemungkinan  apabila  ada kekurangan  data  dari  salah  satu sumber atau salah satu metode,maka dapat  dilengkapi  dengan  data  dari sumber atau metode yang lain.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Straegi  Aisyiyah  Muhammadiyah Pimpinan  Cabang  Karanganyar dalam  pemberdayaan  perempuan sebagai  usaha  pemenuhan  hak ekonomi waraga negara
a. Melalui Kerjasama dengan Instalasi lain dalam hal pemberdayaan perempuan
Kerjasama  Aisyiyah  Muhammadiyah ini  bertujuan  agar  dapat  membangun jejaring  serta  memberi  motivasi  dan
Jurnal PPKn Vo. 7 No. 2 Juli 2019
kesadaran kepada perempuan berhubungan pemberdayaan perempuan: 1) Kerjasama dengan PPA
Bertujuan  untuk  mendorong  anggota bergerak  dan  berpartisipasi  dalam membantu  jalannya  pemberdayaan perempuan, selain itu untuk  memberi sosialisasi  dan  pelatihan  kepada anggota  masyarakat  akan  pentingnya mengikuti  program  pemberdayaan perempuan terutama program pelatihan  ketrampilan  yang  nantinya diharapkan  dapat  digunakan  untuk memperoleh  pemasukan  ekonomi secara mandiri dan dapat memperoleh pekerjaan  dan  kehidupan  yang  layak secara  ekonomi.  Hak  mendapatkan program  pelatihan  ketrampilan  sudah diatur  di  dalam  ICESCR  melalui  UU No 11 tahun 2005 tentang
Pengesahan  Kovenan  Hak  Ekonomi,
Sosial  dan  Budaya  dalam  konvenan hak  Eksob  bahwasannya  jaminan prgram pelatihan ketrampilan
merupakan  hak-whak  warganegara. Dalam  bekerjasama  dengan  PPA  ini Aisyiyah  Muhammadiah  Pimpinan Cabang  Karanganyar  mengirimkan kader/  anggota  untuk  menghadiri acara  Sosialisasi  dan  pelatihan  yang nantinya  perwakilan  yang  dikirim akan  memberi  hasil  sosialisasi  dan hasil  pelatihan  dari  PPA  kepada anggota lain
2) Kerjasama dengan BPPKI
BPPKI kepanjangan dari Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi  dan  Informatika.  Materi yang  disampaikan  saat  sosialisasi yang  dihadiri  oleh  anggota  Aisyiyah Muhammadiyah Pimpinan
Karanganyar  mengenai  pengunaan teknologi  informasi  dan  komunikasi (TIK)  untuk  dapat  meningkatkan produktivitas,  dan  membuka  peluang ekonomi  yang  nantinya  dapat
mendukung  pemasaran  ketrampilan usaha yang  sudah  dimiliki  dan  nantinya dapat  membuka  peluang  pekerjaan sendiri  dan  memperolh  penghidupan yang layak. Seperti yang diatur dalam UUD  1945  Pasal  27  Ayat  2  yang berbunyi  “ Tiap-tiap  warga  negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” .  Dalam  bekerjasama dengan BPPKI ini Aisyiyah Muhammadiah Pimpinan Cabang Karanganyar  mengirimkan  kader/ anggota  untuk  menghadiri  acara Sosialisasi dan pelatihan yang nantinya  perwakilan  yang  dikirim akan  memberi  hasil  sosialisasi  dan hasil  pelatihan  dari  BPPKI  kepada anggota lain
b. Melalui Pendampingan pemberdayaan  perempuan  dalam usaha  pemenuhan  hak  ekonomi warga negara Pendampingan dalam hal pemberdayaan yang dilakukan Aisyiyah Muhammadiyah merupakan  suatu  langkah  usaha pemenuhan hak ekonomi anggotanya,  dimulai  dari  pemberian informasi melalui sosialisasi, Pendampingan disini bertujuan supaya  para  anggota  aisyiyah  dapat memiliki  informasi  dan  kesadaran terkait pentingnya kemandirian dalam  hal  ekonomi  bagi  kaum perempuan. Setelah kesadaran tersebut  tumbuh  maka  para  anggota diberikan teknologi ketrampilan khusus  guna  memberi  bekal  mereka untuk dapat memperoleh penghasilan secara  mandiri  melalui  program pemberdayaan ini. Kemudian,
pendampingan dalam hal permodalan dengan  cara bantuan  pencarian
modal,  lalu  bagi  yang  memiliki
Jurnal PPKn Vo. 7 No. 2 Juli 2019
kendala pemasaran juga ada pendampingan  pemasaran  produk. Tujuan  ini  sesuai  dengan  definisi pemberdayaan menurut Sumodiningrat  dalam  (Mardikanto, 2010,  hal.  39)  ”  pemberdayaan merupakan upaya memberi kesempatan dan pendampingan untuk memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas  terhadap  sumberdaya, yang  berupa:  informasi,  teknologi,
modal, jaminan pemasaran,dll.
Berikut akan dijabarkan secara singkat mengenai pendampingan dalam  hal  pemberdayaan  perempuan yang dilakukan Aisyiyah Muhammadiyah  Pimpinan  Cabang Karanganyar dalam usaha pemenuhan  hak  ekonomi  warga negara 1) Pemberdayaan dalam hal pemberian informasi melalui sosialisasi
2) Pemberdayaan dalam hal pembelaran teknologi melalui program pelatihan ketrampilan
3) Dalam hal permodalan melalui program bantuan pencarian pinjaman modal
2. Faktor  Pendukung  dan  Faktor
direncanakan. Faktor Pendukung berjalannya strategi Aisyiyah Muhammadiyah  dalam memenuhi hak ekonomi ini adalah : a) Mempunyai Perhatian Khusus tentang pemberdayaan perempuan guna terpenuhinya hak ekonomi perempuan Perhatian  khusus  yang  dimiliki Aisyiyah dalam menjalankan kegiatan  atau  program  ekonomi didasarkan  pada  hasil  Mukhtamar Ke-47 Aisyiyah Muhammadiyah Tahun  2015  di  Makasar.  Pada  hasil mukhtamar tersebut, Aisyiyah menmpunyai  perhatian  khusus  pada pemebrdayaan terhadap kaum perempuan demi tercapainya hak-hak perempuan sebagai warga negara. Selain  itu,  perhatian  khusus Aisyiyah sebagai organisasi masyarakat dalam menjalankan program ekonomi melalui pemberdayaan  ekonomi  perempuan juga berpedoman mengenai hak yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam  hal  jaminan  keadilan  sosial, yaitu  Undang-undang  dasar  1945, Pasal  34.  Ayat:1,  yaitu:  “ Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara” . Penghalang Strategi Aisyiyah b) Adanya kerjasama dengan instansi Muhammadiyah Pimpinan Cabang Karanganyar salam Pemeberdayaan Perempuan Sebagai  Usaha  Pemenuhan  Hak Ekonomi Warga Nwgara Setiap organisasi mempunyai berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat atau mempunyai kelebihan  dan  kekurangan  dalam menjalankan visi dan misinya. Hal ini juga dirasakan oleh Aisyiyah Muhhamadiyah  Pimpinan  Cabang Karanganyar sebagai organisasi
masyarakat, tentunya tidak bisa selalu sesuai  dengan  tujuan  yang  telah
dalam  hal  pemberdayaan  perempuan
Dengan  melakukan  kerjasama dengan instansi lain yang mempunyai visi  misi  ataupun  program  kegiatan yang sama di Kabupaten
Karanganyar, maka tujuan dari pemenuhan  hak  ekonomi  perempuan ini  lebih  terarah  dan  terprogram dengan baik. Adapun bentuk kerjasama  salah  satunya  dengan mengikutseratakan  atau  melibatkan anggota  Aisyiyah  ikut  aktif  dalam program-program  yang  di  jalankan instansi lain  tersebut.
Faktor  penghambat  berjalannya
Jurnal PPKn Vo. 7 No. 2 Juli 2019
strategi  Aisyiyah  Muhammadiyah Karanganyar diantaranya adalah :
1) Sumber daya manusia yang belum siap.
Adanya persoalan sumber daya manusia ini adalah faktor yang paling penting dalam mencapai keberhasilan suatu organisasi. SDM yang didukung budaya masyarakat mengenai  peran  laki-laki  yang  lebih berhak  dan  pantas  untuk  bekerja  dan mendapatkan penghasilan, perempuan  dirumah  saja  mengurus rumah. 2) Kurangnya Jumlah Pengurus yang aktif
Adanya  kendala  pengurus yang kurang  aktif  dalam  keanggotaan majelis ekonomi yang mengakibatkan kurangnya dukungan terhadap anggota  perempuan  yang  tertarik mengikuti program-program pemberdayaan  ekonomi  perempuan yang  di  lakukan  oleh  aisyiyah terutama  majelis  ekonomi  aisyiyah. Kurangnya  jumlah  pengurus  yang aktif menjadikan program pendampingan yang merupakan salah satu rangkaian pemberdayaan ekonomi  perempuan  di  aisyiyah menjadi  salah  satu  kendala  kurang maksimalnya hasil yang dicapai.
3) Belum adanya sumber dana mandiri Suatu  organisasi  dalam  menjalankan strategi demi tercapainya suatu tujuan salah satunya dengan tersedianya atau adanya      dukungan    dana    yang memadai. Aisyiyah Muhammadiyah Pimpinan       Cabang     Karanganyar belum  mempunyai  sumber  dana mandiri dari dalam organisasi yang di anggarkan khusus untuk program- program       yang mereka adakan. Selama    ini    hanya  mengandalkan iuran  dari  anggota  serta  dana  dari pemerintah melalui proposal 3. Relevansi    Penelitian      dengan Pendidikan      Pancasila        dan Kewarganegaraan di Sekolah Penelitian tentang Startegi aisyiyah muhammadiyah    pimpinan    cabang karanganyar  dalam  pemberdayaan perempuan       sebagai         usaha pemenuhan hak warga negara di bidang    ekonomi    dapat    dijadikan salah  satu   contoh    konkrit    dari Kompetensi  Dasar  3.6  Menganalisis indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ipoleksosbudhankam dalam bingkai Bhinneka  Tunggal  Ika . Kompetensi dasar    ini   merupakan       materi pembelajaran PPKn yang termasuk dalam     kurikulum    2013     untuk diberikan   pada     siswa  Kelas   X. Materi  pelajaran  PPKn Kelas X  Bab 6  adalah Pembelajaran  Ancaman terhadap  Negara  dalam  Bingkai Bhinneka  Tunggal  Ika, dengan
Sub-Bab sebagai berikut.
1) Mewaspadai ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman  terhadap  integrasi nasional adalah ancaman datang dari luar  maupun  dalam  negeri  dalam berbagai dimensi kehiduapn. Ancaman itu berupa ancaman militer dan  ancaman  nonmiliter.  Ancaman miiliter adalah ancaman yang kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan
wilayah,  dan  keselamatan  segenap bangsa.  Ancaman  militer  dapat berupa  agresi/invasi,  pelanggaran wilayah,  pemberontakan  bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata,  dan  ancaman  keamanan laut dan udara.
Ancaman  non  militer  menggunakan faktor  non  militer  dan  dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan  kedaulatan  negara, kepribadian bangsa, keutuhan
Jurnal PPKn Vo. 7 No. 2 Juli 2019
wilayah  negara,  dan  keselamatan segenap  bangsa.  Ancaman  ini  salah satunya  disebabkan  oleh  pengaruh negatif  dari  globalisasi.  Globalisasi yang menghilangkan sekat atau batas pergaulan antarbangsa secara disadari ataupun tidak telah memberikan  dampak  negatif  yang kemudian  menjadi  ancaman  bagi keutuhan  sebuah  negara,  termasuk Indonesia.  Ancaman  non-militer  di antaranya dapat  berdimensii deologi, politik, ekonomi dan sosial budaya .
2) Ancaman di bidang Ideologi, Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya
Ancaman  di  bidang  ideologi yaitu  paham  komunis,  liberalis  dan kapitalis. Meskipun Indonesia cenderung mengadopsi ideology liberalis  yang  menekankan  pada aspek  kebebasan  individual.  Pada umumnya  pengaruh  yang  diambil justru yang bernilai negatif, misalnya dalam  gaya  hidup  yang  diliputi kemewahan,  pergaulan  bebas  yang cenderung mengaruh pada dilakukannya  perilaku  seks  bebas dan  sebagainya.  Hal  tesebut  tentu saja  apabila  tidak  diatasi  akan menjadi  ancaman  bagi  kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Ancaman  di  bidang  politik dapat  bersumber  dari  luar  negeri maupundalam  negeri.  Dari  luar negeri,  ancaman  di  bidang  politik dilakukan  olehsuatu  negara  dengan melakukan  tekanan  politik  terhadap
Indonesia. Ancaman yang berdimensi  politik  yang  bersumber dari  dalam  negeri  dapat  berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan  suatu  pemerintahan yang  berkuasa,  atau  menggalang kekuatan  politik  untuk  melemahkan kekuasaan pemerintah.
Ancaman  di  bidang  ekonomi yaitu Indonesia akan dibanjiri barang- barang  dari  luar negeri  seiring dengan  adanya  perdagangan  yang tidak  ada  batas-batas  negara.  Cepat atau  lambat  perekonomian  negara kita  akan  dikuasai  oleh  pihak  asing, seiring  dengan  semakin  mudahnya orang  asing  menanamkan  modalnya di  Indonesia,  yang  pada  akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita.Timbulnya  kesenjangan  sosial yang  tajam  sebagai  akibat dari adanya  persaingan  bebas.  Sektor- sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi  semakin  sulit  berkembang dan  penyerapan  tenaga  kerja  dengan pola padat karya semakin ditinggalkan, sehingga angka pengangguran  dan  kemiskinan  susah dikendalikan.  Memperburuk  prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang.Apabila hal-hal yang
dinyatakan  di  atas  berlaku  dalam suatu  negara,maka  dalam  jangka pendek  pertumbuhan  ekonominya menjadi tidak stabil.
Ancaman dari dalam didorong oleh  isu-isu  kemiskinan,  kebodohan, keterbelakangan,  dan  ketidakadilan. Ancaman  dari  luar  timbul  sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi,  yaitu  munculnya  gaya konsumtif dan lebih menyukai barang-barang  dari  luar  negeri, munculnya sifat hedonism, munculnya individualism, westernisasi. Isu tersebut akan mengancam  persatuan  dan  kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme.
3) Peran serta masyarakat yaitu
mengatasi  berbagai  ancaman  dalam membangun integritas nasional.
Peran  masyarakat  akan  timbul dalam  bentuk  sikap  dan  perilaku
Jurnal PPKn Vo. 7 No. 2 Juli 2019
yang  tumbuh  dari  kemauan  diri dengan  dilandasi  suasana  hati  yang ikhlas/rela  tanpa  tekanan  dari  luar untuk  bertindak  yang  umumnya dalam  upaya  mewujudkan  kebaikan yang  berguna  untuk  diri  sendiri  dan lingkungannya. Startegi Aisyiyah Muhammadiyah  karanganyar  dalam pemberdayaan perempuan disini sebagai  bentuk  usaha  pemenuhan hak  warga  negara di bidang ekonomi,  artinya  upaya  yang  dapat digunakan  dalam  menghadapi  dan mengatasi ancaman. Mengatasi ancaman melalui pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki di karanganyar  yaitu  SDA  dan  SDM.
Pemberdayaan  perempuan  bertujuan untuk mendampingi dan menfasilitasi kelompok miskin untuk membangun  perekonomian  negara yang mandiri, tangguh dan berkeadilan. Oleh karena itu, memerlukan  peran  serta  langsung dari masyarakat dan aisyiyah muhammadiyah  sebagai  organisasi masyarakat. Strategi
aisyiyah muhammadiyah  karanganyar  dalam pemberdayaan  perempuan  khusunya di  bidang  ekonomi  berawal  dari desakan  di  bidang  ekonomi  yang dialami  oleh  masyarakat  yang  tidak memiliki  ketrampilan  untuk  dapat mandiri secara ekonomi.k kini strategi aisyiyah muhammadiyah dalam  pemberdayaan  perempuan  di bidang  ekonomi  sedikit banyak sudah menyadarkan para anggotanya untuk dapat mandiri secara ekonomi. Hasil  dari  pemberdayaan  perempuan di  bidang  ekonomi  di  anggota asiyiyah muhammadiyah karanganyar menurut pebelitian yaitu
terpenuhinya  hak  warga  negara seoperti membuka lapangan
pekerjaan,  mendapatkan  program pelatihan  ketrampilan  hingga  untuk dapat  mengases  sumberdaya  yang diperlukan.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  data  yang  telah dikumpulkan di lapangan dan analisis  yang  telah  dilakukan  oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Strategi  Aisyiyah  Muhammadiyah Pimpinan Cabang Karanganyar dalam  Pemberdayaan  Perempuan Sebagai  Usaha  Pemenuhan  Hak Ekonomi Warga Negara a. Kerjasama dengan instansi Dilakukan guna membangun jejaring serta memberi motivasi dan pengetahuan kepada semua pengurus  atau  anggota  mengenai hasil  seminar  /  worksop  /  pelatihan mengenai bidang ekonomi khususnya pemberdayaan perempuan,  selain  itu  supaya  selalu bisa terjalin hubungan dan kerjasama yang baik dengan instansi-instansi  lain  yang berada di Kabupaten Karanganyar. b. Pemberdayaan Pemberdayaan    merupakan    upaya yang  dilakukan melalui pendampingan     dengan     memberi informasi    melalui sosialisasi,
pengajaran      tekonlogi       melalui pelatihan  ketrampilan,  modal  dan pendampingan jaminan pemasaran pengarahan       yang dilakukan organisasi Aisyiyah Muhammadiyah terhadap anggotanya yang mengikuti program  pemberdayaan  perempuan. Cara ini diharapkan bisa menyafarkan  dan  memberi  bekal
Jurnal PPKn Vo. 7 No. 2 Juli 2019
kepadaanggotanya untuk dapat mandiri secara ekonomi yang nantinya  dapat  mengurangi  angka pengangguran perempuan di karanganyar 2. Faktor    pendukung dan penghambat yang Mempengaruhi  Strategi  Aisyiyah Muhammadiyah  Pimpinan  Cabang Karanganyar  dalam  Pemberdayaan Perempuan      Sebagai Usaha Pemenuhan  Hk  Ekonomi  Warga Negara Faktor pendukung tercapainya strategi Aisyiyah Muhammadiyah ini adalah Aisyiyah mempunyai perhatian khusus tentang  pemberdayaan  perempuan guna  terpenuhinya  hak  ekonomi warga  negara  terkhusus  perempuan. Tersedianya instansi lain di Kabupaten Karanganyar untuk diajak  kerjasama  demi  terwujudnya tujuan dalam bidang ekonomi khususnya pemberdayaan perempuan. Faktor  penghambat  dalam menjalankan strategi Aiayiyah Muhammadiyah  diantaranya  SDM atau  sumber  daya  manusia  sebagai subjeknya yang belum siap,
kurangnya  jumlah  pengurus  yang aktif,belum  adanya  sumber  dana mandiri.
Berdasarkan  kesimpulan  dari penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Bagi Pembina dan Ketua Umum Aisyiyah Muhammadiyah Pimpinan Cabang Karanganyar
Pembina  dan  Ketua  umum  Aisyiyah Muhammadiyah  Pimpinan  Cabag Karanganyar  sebaiknya  memberikan perhatian  dan  pembinaan  yang  lebih
efektif kepada para pengurusnya. Hal tersebut bertujuan supaya menimbulkan  rsa  semangat  kepada para  pengurus  untuk  menjalankan program-pogram  yang  sudah  disusun secara bersama-sama, misalnya:
mengadakan silaturahmi kepada pengurus  yang  dirasa  kurang  aktif supaya  mereka  merasa  mendapatkan perhatian  dari  pembina  mereka; mengadakan  perekrutan  pengurus baru  terutama  pada  pengurus  majelis ekonomi  guna  menambah  jumlah pengurus yang aktif.
b. Bagi Pengurus Aisyiyah Muhammadiyah Pimpinan Cabang Karanganyar Pengurus  Aisyiyah  Muhammadiyah Pimpinan Cabang Karanganyar sebaiknya  memberikan  kegiatan  atau program  kerja  yang  lebih  beragam dengan tujuan menarik anggota untuk mau  mengenal  dan  paham  akan  hak ekonomi  perempuan  sebagai  warga negara Indonesia. Selain itu mengembangkan program-program yang  lebih  efektif  kepada  anggota terkait dengan bidang ekonomi perempuan, misalnya kunjungan industri  UMKM  atau  rumahan  yang berhasil  yang  bekerjasama  dengan PPA  supaya  timnul  motifasi  yang lebih dari para anggota;  diadakannya penguatan  pengorganisasian  yang kuat  lagi  dari  segi  pendanaan program-program  yang  telah  di renanakan oleh Aisyiya c. Bagi Anggota Aisyiyah Muhammadiyah Kepada anggota Aisyiyah Muhammadiyah  sebagiknya  untuk ikut aktif mengikuti kegiatan- kegiatan  atau  program-program  di bidang  ekonomi  yang  diadakan Aisyiyah  Muhammadiyah  Pimpinan Cabang  Karanganyar  dengan  baik dan berkelanjutan. Karena kegiatan
Jurnal PPKn Vo. 7 No. 2 Juli 2019
dibidang  ekonomi  yang  dilakukan aisyiyah muhammadiyah ingin memberdayakan ekonomi perempuan anggotanya  supaya  dapat  mandiri secara ekonomi dan hak ekonominya sebagai warga negara dapet terpenuhi. d. Bagi peneliti lain Penelitian  ini  terbatas  karena  hanya terfokus pada bidang ekonomi dalam pemenuhan hak warga negara khusunya  perempuan.  Maka  dari  itu, disarankan  bagi  peneliti  lain  untuk meneliti  tentang  pemenuhan  hak perempuan  di  bidang  lainnya,  misal bidang politik ataupun bidang pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwas,  D.  O.  (2014). Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung:
ALFABETA,cv.
Cholisin. 2013. IlmuKewarganegaraan (Civics) . Yogyakarta: PenerbitOmbak.
Penerbitan  dan  Percetakan  UNS (UNS Press). Salusu. J.  (2003). Pengambilan Keputusan Stratejik  untuk  Organisasi  Publik dan  Organisasi  non  Profit .  Jakarta: Rasindo Sugiyono.  (2014). Memahami  Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta,CV. Sumijati Sahala, S. M. (2001). Mainstream Gender  dan  Upaya  Pemberdayaan Perempuan di Bidang Hukum.
Indonesia: Badan Pembinaan Hukum Nasional  Departemen  Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.
Sutopo,  H.  (2006). Metodologi  Penelitian Kualitatif. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Tarjana, S. S. (2011). Pergeseran Paradigma Pembangunan Pemberdayaan  Perempuan  Menuju Pengarustamaan  Gender. Surakarta: Pusat  penelitian  dan  Pengembangan
Gender  dan  Lembaga  Penelitian  dan Pengabdian  Masyarakat  Universitas Sebelas Maret. Djohani,   Rianingsih.  (2003). Partisipasi, Winarno. (2009). Kewarganegaraan Pemberdayaan,  dan  Demokratisasi
Komunitas .  Bandung:  Studio  Driya Media Gandhi, M. (2002). Kaum Perempuan dan Ketidakadilan Sosial . Jakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI). Hamka.  (2014). Buya  Hamka  Berbicara Tentang  Perempuan. Jakarta:  Gema Insani.
International Journal of Eussinesand
Emerging Market, 2009: 214
Moleong,  L.  J.  (2007). Metodologi Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT. Remaja Rosda Karya.
Nashir,  D.  H.  (2010). Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
Prof.Dr.Ir.  Totok  Mardikanto,  M.  (2010). Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat. Surakarta: Fakultas
Pertanian  UNS  dengan  UPT
Indonesia dariSosiologisMenujuYuridis . Bandung: Alfabeta. Winarno,  S.  M.,  &  Wijianto,  S.  (2010). Ilmu Kewarganegaraan dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan (IKn-PKn). Surakarta:  Kerjasama  Laboratorium Undang-undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 Undang-undang  Organisasi
Kemasyarakatan  Nomor  17  Tahun 2013
Undang-undang  Hak  Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 Unsang-undang  Nomor  11  tahun  2005 tentang  Pengesahan  Kovenan  Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya