https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren
Volume 2, Issue 1, Juli 2020
Penerbit
Ketua Redaksi
Redaktur Pelaksana
Redaktur Pembantu Perancang Tata Letak : Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat : Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Muhammad Fahruddin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

## DEWAN REDAKSI
Yohanis Anthon Raharusun
James Simanjuntak Abdul Karim Antonius Diance Najaruddin Toatubun
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
Fokus & Ruang Lingkup: Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang  diajukan  dapat  mencakup  topik  topik  Hukum  Perdata,  Hukum  Pidana,  Hukum  Acara Perdata,  Hukum  Acara  Pidana,  Hukum  Dagang,  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.
Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.
Hak Cipta © 2020. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren . Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.
Volume 2, Issue 1, Juli 2020

## DAFTAR ISI

## ARTIKEL RISET
Zasima Margawaty Djamil Peran  Bhayangkara  Pembina  Keamanan  dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkantibmas) Kepolisian  Sektor  Yendidori  dalam  Penanganan Tindak Pidana Ringan 1-11 Devi Supusepa Penerapan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan  Yang  Baik  Ditinjau  dari  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 12-29 Hasniah Hasniah Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan CD/VCD 30-46 Wahyu Ramadhani Implikasi  Hukum  Terhadap  Salah  Ukur  Tanah Milik Masyarakat oleh BPN Kota Langsa 47-58 TINJAUAN LITERATUR Danetta Leoni Andrea, Rika Ratna Permata, & Tasya Safiranita Freedom  of  Panorama Terkait  Pelindungan  Karya Cipta di Ruang Publik Berdasarkan Hukum Hak Cipta  dan  Hukum  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi 59-75 Muhammad Rafi Darajati Eksistensi  IMF,  World  Bank,  ILO  Sebagai Organisasi Ekonomi Internasional 76-88 Frijan Masa’ i, Afrizal Vatikawa, & Annisa Novia Indra Putri Tanggung  Jawab  Negara  Terhadap  Sampah Ruang Angkasa Menurut Hukum Internasional 89-96 Jesline Arsjad, Sinta Dewi Rosadi, & Rika Ratna Permata Pengaturan  dan  Tanggung  Jawab  Penyedia  Jasa Layanan Komputasi Awan ( Cloud Computing ) atas Penyimpanan  Data  Pribadi  Pengguna  dari Kebocoran Data Elektronik 97-106
Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi  Creative Commons Atribusi 4.0  Internasional,  yang  mengizinkan  penggunaan,  distribusi,  dan  reproduksi  tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar .

## DOI: 10.46924/jihk.v2i1.134

## Eksistensi  IMF,  World  Bank,  ILO  Sebagai  Organisasi  Ekonomi Internasional

## Muhammad Rafi Darajati
Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat
Korespondensi Muhammad Rafi Darajati, Jl. Prof. Dr. H Jl. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124,
E-mail: rafidarajati@untan.ac.id

## Review Article

## Abstract
As one of the international law subjects, international organizations play an important role in the international economy. International economic law  does  not  only  discuss  the  rules  of  law  through  international agreements  and  principles,  but  also  regulates  the  functions  and authorities  of  international  economic  organizations  that  have  been recognized as subjects of international law. Among these international organizations are the IMF, World Bank, and the ILO. This article aims to discuss the existence of the IMF, World Bank, and ILO in the field of  international  economic  law.  The  IMF  and  World  Bank  are  more engaged in helping countries experience serious economic difficulties, while the ILO is more focused on labor issues.
Keywords : Existence  of  IMF  World  Bank  ILO,  International  Economics, International Organizations.

## Abstrak
Sebagai salah satu subjek hukum internasional, organisasi internasional memegang  peranan  penting  di  dalam  perekeonomian  internasional. Hukum  ekonomi  internasional  tidak  sekedar  membahas  mengenai aturan-aturan  hukum  melalui  perjanjian  internasional  dan  prinsip- prinsip,  tetapi  juga  mengatur  mengenai  fungsi  dan  kewenangan organisasi  ekonomi  internasional  yang  telah  diakui  sebagai  subjek hukum  internasional.  Di  antara  organisasi  internasional  tersebut terdapat  IMF,  World  Bank,  dan  ILO.  Artikel  ini  bertujuan  untuk membahas mengenai eksistensi IMF, World Bank, dan ILO di dalam bidang  hukum  ekeonomi  internasional.  IMF  dan  World  Bank  lebih bergerak  dalam  membantu  negara-negara  yang  mengalami  kesulitan ekonomi  yang  serius,  sedangkan  ILO  lebih  berfokus  mengenai  isu perburuhan.
Kata  kunci : Eksistensi  IMF  World  Bank  ILO,  Ekonomi  Internasional, Organisasi Internasional.

## 1. PENDAHULUAN
Hukum ekonomi internasional tidak sekedar membahas mengenai aturan-aturan hukum melalui perjanjian internasional dan prinsip-prinsip, tetapi juga mengatur mengenai fungsi dan kewenangan badan-badan  ekonomi  dunia  yang  telah  diakui  sebagai  subjek  hukum  internasional. Globalisasi ekonomi sebagai hasil dari perdagangan internasional merupakan sebuah proses sejarah, hasil dari inovasi manusia dan kemajuan teknologi. Hal ini mengacu pada peningkatan integrasi ekonomi seluruh dunia, terutama melalui pergerakan barang, jasa, dan modal lintas batas. Istilah ini kadang- kadang  juga  mengacu  pada  pergerakan  manusia  dan  pengetahuan  melintasi  perbatasan internasional. 1
Pengertian subjek dalam hukum ekonomi internasional adalah setiap entitas yang memiliki hak dan kewajiban ekonomi berdasarkan sistem ekonomi internasional. Subjek hukum ini memiliki personalitas yang telah diakui dalam hukum ekonomi internasional. Pengakuan ini penting karena pengakuan tersebut memberinya kemampuan untuk melakukan sesuatu perbuatan dalam lingkup internasional.  Kemampuan  tersebut  antara  lain  kemampuan  untuk  melakukan  perjanjian internasional  di  bidang  ekonomi,  kemampuan  untuk  menegakkan  kesepakatan  ekonom internasional, dan kemampuan untuk ikut serta atau terlibat dalam penyelesaian sengketa di bidang ekonomi. 2
Secara tradisional, pendapat para pakar mengatakan bahwa negaralah sebagai subjek hukum internasional satu-satunya. Menurut pendapat ini pula, individu belummemiliki tanggungan hak atau kewajiban yang lahir secara langsung dari hukum internasional. Apabila aturan-aturan hukum internasional melahirkan suatu hak yang memberi perlindungna kepada individu, maka ia hanya dapat memiliki atau mempertahankan haknya apabila ada dukungan dari negaranya. Praktik yang berkembang dalam sistem hukum ekonomi internasional adalah semakin berperannya pihak-pihak non  negara.  Peranan  mereka  antara  lain  adalah  mengadakan  perundingan  dan  pembuatan perjanjian-perjanjian, misalnya adalah organisasi ekonomi internasional. 3
Organisasi ekonomi internasional menurut Petersmann adalah “an association of States, establ ishing by agreement  and processing  a  permanent  set of organs  with  autonomous  functions  and powers,  which pursues common economic objectives by means of cooperation among its members. 4 ”
Terdapat  dua  penggolongan  besar  mengenai  bentuk  organisasi  ekonomi  internasional. Pertama  adalah  organisasi  ekonomi  internasional  yang  secara  khusus  memiliki  kewenangan mengatur  hubungan  ekonomi  internasional  tertentu  dan  kedua  adalah  organisasi  ekonomi internasional  yang  berada  dalam  sistem  organisasi  Perserikatan  Bangsa  Bangsa  (PBB)  yang
1 Junia Adolfina Blegur Laumuri, “Transformasi Pengaturan Perdagangan Jasa Perawat : Perspektif General Agreement On Trade In Service Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, ” Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum 28, no. 1 (2019): 1 – 16, https://doi.org/10.33369/jsh.28.1.1- 16; Djoni Satriana, “Pengaturan Perdagangan Jasa Dalam Hukum Ekonomi Internasional: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan,” Jurnal Surya Kencana Dua 3, no. 1 (2016): 97 – 118, https://doi.org/10.3249 3/SKD.v3i1.y2016.114; Sefriani Sefriani, “Pengaturan Perdagangan Jasa Intemasional Dalam GATSAVTO,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 28, no. 12 (2005): 129 – 46, https://doi.org/10.20885/iustum.vol12.iss28.art9.
2 Said Nisar, “Pbb Dan Tatanan Hukum Ekonomi Internasional Yang Baru,” Jurnal Hukum Dan Pembangunan 15, no. 6 (1985):
565 – 72, http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1134/1057.
3 Halimatul Maryani and Adawiyah Nasution, “Aspek Hukum Kebijakan Pemerintah Melindungi Industri Dalam Negeri Pasca Kesepakatan Perdagangan Regional Afta- China,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 2 (2019): 137 – 49, https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.2.
4 Ernst-Ulrich Petersmann, International Economic Order and International Economic Law (London: Routledge, Taylor & Francis, 1991).
memiliki kompetensi mengatur aktivitas ekonomi internasional dan bidang-bidang lainnya. Bentuk organisasi ekonomi internasional yang kedua ini memiliki peran cukup penting dalam membentuk dan mengembangkan pengaturan ekonomi internasional. 5
Adapun  contoh-contoh  dari  bentuk organisasi  ekonomi  internasional  yang pertama  adalah International Monetary Fund (IMF), the World Bank, International Bank for Reconstruction and Development, World Trade Organization, International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), dan lain sebagainya.  Sedangkan  yang  termasuk  ke  dalam  bentuk  organisasi  ekonomi  internasional  yang kedua  adalah United  Nations  Conference  on  Trade  and  Development (UNCTAD), United  Nations Commission  on  International  Trade  Law (UNCITRAL), the  Economic  and  Social  Council (ECOSOC), International Labour Organization (ILO), United Nations Industrial Development Organization (UNINDO). Dari  segi  atau  tahap  integrasi  ekonomi,  organisasi  ekonomi  internasional  dapat  beraneka macam.  Terdapat  5  (lima)  bentuk  tahap-tahap  integrasi.  Pertama  adalah  suatu  organisasi  yang bertujuan hanya untuk menetapkan sistem tarif preferensial multilateral. Dalam tahap ini negara- negara anggota hanya menyepakati tingkat-tingkat tarif bagi produk-produk impor yang mereka sepakati.  Kedua, Free  Trade  Areas ,  yaitu  suatu  organisasi  ekonomi  internasional  yang  berupaya secara  bertahap  menghapuskan  semua  tarif-tarif  internasional  dan  pembatasan-pembatasan kuantitatif, termasuk penghapusan rintangan atau hambatan kuota perdagangan terhadap negara anggota lainnya.Ketiga, Customs Unions , dalam tahap ini organisasi tersebut menerapkan Free Trade Areas dan telah memiliki kesepakatan mengenai suatu tarif eksternal bersama. Artinya untuk barang atau produk yang berasal dari luar kawasan, negara-negara anggota Customs Unions berkewajiban untuk mengganti ketentuan tarif bea masuk untuk produk tersebut dengan suatu tarif seragam yang berlaku untuk seluruh kawasan. Keempat, common markets , yaitu tahap dimana suatu organisasi telah mampu  melaksanakan customs  unions dan  memiliki  koordinasi  di  bidang  kebijakan  moneter  dan pajak.  Kelima,  integrasi  ekonomi  penuh,  yaitu  suatu  organisasi  yang  telah  memiliki  kebijakan- kebijakan ekonomi yang seragam di antara negara-negara anggotanya. 6 Dalam penulisan ini akan melihat  bagaimana  eksistensi  dari  IMF,  World  Bank,  maupun  ILO  dalam  kapasitasnya  sebagai organisasi ekonomi internasional.

## 2. PEMBAHASAN

## 2.1. Peran IMF
IMF  adalah  lembaga  keuangan  internasional  yang  bersifat  otonom.  Dibentuk  pada  tanggal  27 Desember 1945 di Bretton Wood dengan maskas besar yang berkedudukan di Washington DC, Amerika  Serikat.  Pembentukan  IMF  sebagai  hasil  dari  Konferensi  Bretton  Woods  yang berlangsung tahun 1944. Pada bulan Juli 1944, yakni pada saat Perang Dunia II mulai menunjukkan kemenangan  bagi  pasukan  sekutu.  Para  wakil  dari  45  negara  dengan  sekitar  730  policymakers berkumpul  pada  Konferensi  di  Bretton  Wood  untuk  menyusun  kerangka  kerja  sama  ekonomi internasional pasca perang.
Kehancuran ekonomi pada masa depresi besar pada tahun 1930-an yang semakin diporak- porandakan dengan berlangsung Perang Dunia II telah menghancurkan segenap kegiatan di pasar finansial internasional. Dan meluncurkan volume perdagangan internasional pada titik yang paling rendah,  setelah  sekian  dasawarsa  sebelumnya.  Depresi  perekonomian  yang  cukup  lama  itu
5 Petersmann.
6 Petersmann.
tampaknya  menyadarkan  banyak  negara  untuk  kembali  menata  sistem  perdagangan  dunia. Berkembang pemikiran terutama dari Amerika Serikat dan Inggris bahwa sistem ekonomi dunia hanya dapat diperbaiki dengan memperkuat dan mengembangkan sistem perekonomian liberal. Berbagai  usaha  mulai  dirintis  untuk  memformulasikan  sistem perekonomian  liberal  tersebut  ke dalam sebuah bentuk yang lebih permanen. 7
Konferensi ini menghasilkan dasar-dasar bagi pendirian tiga lembaga keuangan internasional yakni  IMF,  Bank  Dunia,  dan  Lembaga  Perdagangan  Internasional  atau  dikenal  juga  dengan lembaga  Bretton  Wood.  Konferensi  Bretton  Wood  mempunyai  ambisi  mewujudkan  sistem internasional atau tatanan rezim moneter internasional yang meliputi aturan, perilaku, instrumen, kemudahan, dan organisasi atau lembaga yang memajukan pembayaran internasional. Konferensi berlangsung  dengan  dijiwai  oleh  semangat  serta  keyakinan  bahwa  stabilisasi  pasar-pasar  modal internasional merupakan unsur terpenting bagi terciptanya perdagangan internasional dan investasi internasional  yang  penuh  gairah.  Semangat  dan  keyakinan  itulah  yang  kemudian  melandasi dibentuknya IMF yang diserahi tanggung jawab untuk memantau dan menstabilkan sistem finansial internasional, melalui penyediaan dana-dana jangka pendek guna menanggulangi defisit, neracara pembayaran suatu negara. 8
Salah satu misinya IMF adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang  serius,  dan  sebagai imbalannya  negara  tersebut  diwajibkan  melakukan  kebijakan-kebijakan tertentu.  IMF  dibentuk  dengan  maksud  untuk  mendorong  kerjasama  moneter  internasional dengan menjadi forum konsultasi di kerjasama negara anggota untuk menggalang tata moneter yang stabil melalui fungsinya sebagai lembaga pengaturan bidang moneter internasional. Peraturan dasar IMF disebut sebagai the Article of Agreement of the IMF . 9 IMF memiliki tujuan dan aktivitas sebagai berikut: 10
a) Untuk  mempromosikan  kerjasama  moneter  internasional  melalui  lembaga  permanen  yang menyediakan mekanisme untuk konsultan dan kolaborasi tentang masalah moneter,
b) Untuk  memudahan  perluasan  dan  pertumbuhan  yang  seimbang  dari  perdagangan internasional,  dan  dengan  demikian  ikut  mendukung  pembinaan  dan  pemeliharaan  tingkat kesempatan kerja maupun pendapat riil yang tinggi dan pengembangan sumber daya produktif semua anggota sebagai tujuan utama kebijakan ekonomi,
c) Untuk mempromosikan stabilitas nilai tukar, untuk memelihara pengaturan pertukaran yang tertib diantara anggota dan untuk menghindari depresiasi pertukaran yang kompetitif,
d) Untuk  membantu  pembentukan  sistem  pembayaran  multilateral  dalam  kaitannya  dengan transaksi-transaksi  antar  anggota  dan  penghapusan  hambatan-hambatan  yang  dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dunia,
e) Untuk memberikan kepercayaan diri pada anggotanya dengan sumber daya umum IMF yang tersedia bagi mereka dengan tetap menjaga keamanan sumber daya secara memadai, sehingga mampu memberi kesempatan pada anggota untuk mengkoreksi ketidaksesuaian dalam neraca
7 Aliya Nur Aziza, Audita Fathana, and Ayun Faiza Yulianto, “Analisis Peran IMF Terhadap Fenomena Inflasi Tahun 1997 - 1998 Di Negara Thailand,” Nation State: Journal of International Studies 2, no. 1 (2019): 25 – 34, https://doi.org/10.24076/NSJIS.2019v2i1.143.
8 Jelly Leviza, Tanggung Jawab Bank Dunia Dan IMF Sebagai Subjek Hukum Internasional (Jakarta: Sofmedia, 2009).
9 Triyana Yohanes, Hukum Ekonomi Internasional Perspektif Kepentingan Negara Sedang Berkembang Dan LDCs (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015).
10 The International Monetary Fund, “Articles of Agreement of the International Monetary Fund” (2010).
pembayaran mereka tanpa mengambil langkah-langkah yang dapat menghambat kemakmuran nasional maupun internasional,
f) Mempersingkat serta mengurangi tingkat disequlibrium neraca pembayaran negara anggota. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, IMF melaksanakan tiga fungsi yakni menggariskan suatu code of conduct mengenai kebijakan-kebijakan nilai tukar dan pembatasan-pembatasan transaksi  pembayaran  dalam  neraca  berjalan,  memberikan  bantuan  keuangan  (pinjaman) kepada  angota  agar  dalam  melakukan  tindakan  koreksi  atau  dalam  menghindari ketidakseimbangan pembayaran negara tersebut tetap dapat mengikuti code of conduct yang disepakati Bersama, dan menyediakan forum konsultasi dan kerjasama bagi negara anggota mengenai masalah-masalah keuangan internasional.
Adapun IMF telah melakukan berbagai kegiatan atau upaya di dalam rangka mewujudkan tujuan- tujuannya, yaitu diantaranya adalah: 11
a) Pada 24 Oktober 1962 mengadakan perjanjian pinjaman dalam rangka General Agreement to Borrow antar sepuluh negara industri terkaya seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Jerman Barat, Perancis, Belgia, Kanada, Italia, Belanda, dan Swedia
b) Meningkatkan cadangan dana internasional yang terdiri atas modal lancar internasional dalam bentuk US$, Pundstertling, emas. Pada 28 Juli 1969 memperkenalkan Special Drawing Rights (SDR)
c) Memberi  masukan  pertemuan  G7  (Amerika  Serikat,  Inggris,  Perancis,  Jerman,  Belanda, Jepang, dan Kanada), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)
d) Membuat  laporan  tahunan  ekonomi  tiap  negara,  tentang  kebijakan  dan  kinerja  ekonomi negara yang bersangkutan
e) Mempromosikan  perdagangan  internasional  melalui  anjutan  liberalisasi  perdagangan,  baik melalui pengawasan atau pinjaman bagi negara-negara.
Terlihat  bahwa  IMF  merupakan  sebuah  organisasi  multilateral  yang  sengaja  dibentuk  untuk menjaga stabilitas moneter dan perdagangan dunia melalui penyediaan paket-paket bantuan lunak kepada negara-negara yang sedang mengalami krisis neraca pembayaran pada tingkat yang dapat membahayakan perekonomian regional dan global. IMF juga memiliki peran konsultatif, dimana IMF bertugas untuk meningkatkan, memuji, dan menyampaikan saran apa yang harus dilakukan oleh  negara  anggota  saat  kondisi  ekonomi  memburuk.  Saran-saran  ini  akan  otomatis  diberikan IMF  saat  ekonomi  suatu  negara  mencapai  titik  sakit.  Meski  demikian,  IMF  tidak  mempunyai wewenang untuk campur tangan secara langsung dalam perekonomian suatu negara anggota. IMF memusatkan diri pada tiga macam kegiatan, yaitu: 12
a) Surveillance ,  proses  dimana  IMF  melakukan  penilaian  secara  reguler  terhadap  kinerja  dan kerangka kebijakan nilai tukar mata uang masing-masing anggotanya yang hasilnya diterbitkan dua kali setahun dalam World Economi Outlook
b) Financial  Assistance ,  pemberian  kredt  lunak  (bunga  sangat  rendah  dan  jangka  waktu pengembalian yang panjang) kepada negara-negara yang mengalami krisis keuangan dengan syarat-syarat tertentu
11 N. Rosyidah Rakhmawati, Hukum Ekonomi Internasional Dalam Era Global (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).
12 Arifin Sjamsul Wibisono, Charles P.R. Joseph, and Shinta Sudrajat, IMF Dan Stabilitas Keuangan Internasional: Suatu Tinjauan Kritis (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).
c) Technical Assistance , penyediaan tenaga ahli dan berbagai dukunan lainnya bagi negara-negara yang  melakukan  pembenahan  kebijakan  moneter  dan  fiskal,  pengumpulan  data  statisitk, pengembangan lembaga keuangan, penyempurnaan auditing neraca pembayaran.
Semua  negara  anggota  IMF  disyaratkan  untuk  memelihara  nilai  tukar  dan  kebijakan  ekonomi lainnya  dengan  maksud  untuk  menggalang  stabilitas  finansial  internasional  dan  pertumbuhan ekonomi  yang  teratur.  IMF  menggunakan  sumber  keuangan  untuk  membantu  anggota memecahkan  persoalan  balance  of  payment  mereka  dengan  cara  yang  konsisten  dengan  tata moneter  internasional  yang  stabil  dan  tidak  merusak  kesejahteraan  nasional  dan  internasional. Sumber keuangan IMF terutama berasal dari pembayaran iuran kuota dari negara-negara anggota ketika mereka bergabung dengan IMF, atau melalui tinjauan berkala dari kenaikan kuota. Negara membayar 25 % dari pembayaran iuran kuota mereka dalam bentuk Hak Penarikan Khusus (SDR) atau dalam bentuk mata uang utama (kertas). IMF dapat meminta sisa 75 % pembayaran kuota dalam  bentuk  mata  uang  negara  anggota  sendiri,  yang  dapat  disediakan  untuk  pinjaman  sesuai kebutuhan. Kuota tidak hanya menentukan jumlah pembayaran iuran sebuah negara, tetapi juga kekuasaan  hak  pilihnya,  jumlah  pembiayaan/pinjaman  yang  dapat  diterima  dari  IMF,  dan bagiannya dalam alokasi SDR. 13
Kuota  dimaksudkan  untuk  mencerminkan  secara  luas  ukuran  relatif  anggota  dalam perekonomian dunia, yakni semakin besar output ekonomi negara, dan juga semakin besar dan lebih bervariasi perdagangan, maka kuotanya cenderung semakin tinggi. Amerika Serkat, sebagai perekonomian terbesar di dunia, menyumbang IMF paling banyak yaitu 17,26 % dari total kuota; Palau,  negara  anggotanya  yang  kuotanya  terkecil,  menyumbang  sebesar  0,001  %.  Kuota  selalu ditinjau  secara  berkala.  Adapun  setiap  negara  anggota  boleh  meminjam  tidak  lebih  25%  dari kuoranya setiap tahun sampai batas maksimal 125% di atas lima tahun. 14
IMF  memiliki  organ-organ  utama  yang  antara  lain  adalah the  board  of  governors (Dewan Gubernur), the international monetary and financial committee , the executive board (Dewan Eksekutif), dan the managing director (Dewan Pelaksana). Semua negara mendapatkan tempat untuk perwakilannya dalam Dewan Gubernur. Sedangkan Dewan Eksekutif menjalankan tugas sehari-hari yang terdiri dari direktur-direktur eksekutif yang berjumlah 24 anggota. 15 Semua kekuasaan IMF dipercayakan kepada Dewan Gubernur. Dewan Gubernur bertugas memerikasa operasi atau kerja IMF. Dewan Gubernur  boleh  mendelegasikan  kekuasaannya  kepada  Direktur  Eksekutif.  Kekuasaan  yang dikecualikan  didelegasikan  kepada  Direktur  Eksekutif  diantaranya  kekuasaan  menerima  atau menunda keanggotaan, menyetujui revisi kuota, menyetujui suatu perubahan seragam dalam nilai mata uang negara anggota atau kekuasaan dalam menentukan distribusi penghasilan bersih IMF, dan kekuasaan untuk menentukan pembubaran IMF. 16
Sesuai dengan tujuan dari pembentukan IMF yang tertuang di dalam pasal 1 dari article of agreement  dalam  konteks  krisis  neraca  pembayaran  atau  krisisi  ekonomi  seperti  yang  pernah dialami oleh beberapa negara berkembang di berbagai kawasan di dunia, IMF mempunyai peran yang penting. Peran IMF tersebut adalah pemberian bantuan dana darurat baik yang berasal dari IMF  maupun  dari  lembaga  keuangan  internasional  lainnya  yang  menggunakan  IMF  sebagai
13 Antonio Segura- Serrano, “International Economic Law at a Crossroads: Global Governance and Normative Coherence,” Leiden Journal of International Law 27, no. 3 (2014): 677 – 700, https://doi.org/10.1017/S0922156514000260.
14 Segura-Serrano.
15 Jawahir Thontowi, Hukum Dan Hubungan Internasional (Yogyakarta: UII Press, 2016).
16 Rakhmawati, Hukum Ekonomi Internasional Dalam Era Global .
lembaga  rujukannya.  Berikut  di  bawah  ini  akan  dijelaskan  mengenai  cara  dan  syarat  IMF memberikan pinjaman: 17
1) Pinjaman siaga, yang ditujukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan neraca pembayaran yang bersifat  jangka  pendek,  jangka  pendek  ini  biasanya  12-18  bulan  dengan  jangka  waktu maksimum  yang  sah  selama  3  tahun.  Adapun  batas  akses  pinjaman  yang  diberikan  adalah 100% dari kuota untuk tahunan, dan secara kumulatif sebesar 300% dari kuota untuk semua penggunaan sumber daya IMF. Jatuh tempo dari fasilitas peminjaan ini adalah 2 tahun 3 bulan sampai dengan 4 tahun atau 3 tahun 3 bulan sampai dengan 5 tahun. Sedangkan biaya yang mesti dikeluarkan adalah biaya dasar ditambah dengan biaya tambahan sebesar 100 basis poin untuk jumlah di atas 200% dari kuota dan 300 basis poin untuk 200% dari kuota. Syarat-syarat yang  mesti  dipenuhi  adalah  anggota  harus  menerima  dan  menerapkan  kebijakan  yang memberikan kepastian bahwa kesulitan-kesulitan neraca pembayarannya akan diatasi dalam suatu jangka waktu yang wajar.
2) Fasilitas perpanjangan dana, yaitu menyediakan bantuan yang lebih berjanga panjang untuk mendukung reformasi struktural yang akan mengatasi kesulitan-kesulitan neraca pembayaran yang lebih berjanga panjang. Pembatasan akses pinjaman adalah dalam tahunan yakni sebesar 100%  dari  kuota,  sedangkan  untuk  kumulatif  sebesar  300%  dari  kuota  untuk  semua penggunaan sumber daya IMF. Jatuh temponya adalah dalam kurun 4 tahun 6 bulan sampai dengan 7 tahun atau 4 tahun 6 bulan sampai dengan 10 tahun. Biayanya adalah biaya dasar ditambah biaya tambahan sebesar 100 basis poin untuk jumlah di atas 200% dari kuota dan 200 basis poin untuk 300% dari kuota. Syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa anggota harus menerima  dan  menerapkan  program  3  tahun  dengan  agenda  struktural,  dan  menyediakan pernyataan terperinci tahunan mengenai kebijakan untuk 12 bulan berikutnya.
3) Fasilitas pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan, fasilitas ini menyediakan bantuan yang lebih  berjangka  panjang  untuk  kesulitan-kesulitan  strukturan  neraca  pembayaran  yang mendalam,  yang  ditujukan  untuk  pertumbuhan  berkesinambungan  yang  mengurangi kemiskinan.  Akses  batas  dari  fasilitas  ini  adalah  140%  dari  kuota,  maksimal  185%.  Jatuh temponya diperkirakan 5 tahun 6 bulan sampai dengan 12 tahun. Dengan biaya suku bunga lunak 0,5 dari 1% setahun dengan tidak dikenai biaya tamabahan. Syarat fasilitas ini adalah berdasarkan suatu Dokumen Strategi Pengurangan Kemiskinan yang dipersiapkan oleh negara dalam suatu proses partisipatif, dan mengintegrasikan kebijakan-kebijakan ekonomi- makro, struktural, dan pengurangan kemiskinan.
4) Fasilitas cadangan pelengkap, yang  menyediakan bantuan jangka pendek bagi para anggota untuk  mengatasi  kesulitan-kesulitan  neraca  pembayaran  yang  berkaitan  dengan  hilangnya kepercayaan pasar secara tiba-tiba dan tersedia hanya sebagai pelengkap untuk fasilitas reguler. Fasilitas  ini  tidak  ada  batas  aksesnya,  fasilitas  ini  tersedia  hanya  apabila  akses  dana  dalam fasilitas  reguler  mungkin  melampaui  batas  tahunan  atau  kumulatif.  Jatuh  tempo pembayarannya adalah 2 sampai dengan 2 tahun 6 bulan atau 2 tahun 6 bulan sampai dengan 3 tahun. 5. Fasilitas pembiayaan kompensasi, dimana fasilitas ini menutup kekurangan dalam pendapatan ekspor dan penerimaan jasa anggota atau kelebihan dalam biaya impor produk padi-padian yang bersifat sementara dan timbul dari kejadian-kejadian di luar kendali anggota tersebut. Batas aksesnya adalah maksimum 45% dari kuota untuk setiap elemen (kekurangan
17 The International Monetary Fund, Articles of Agreement of the International Monetary Fund.
ekspor dan kelebihan biaya impor produk padi-padian) dan 55 & dari kuota untuk gabungan kedua elemen di atas. Jatuh temponya adalah 2 tahun 3 bulan sampai dengan 4 tahun atau 3 tahun 3 bulan sampai dengan 5 tahun. Untuk biaya hanya tingkat biaya dasar, sehingga tidak ada dikenai biaya tambahan. Syaratnya adalah apabila anggota telah mempunyai suatu Fasilitas Pinjaman  Berjaga-jaga  atau  apabila  posisi  neraca  pembayarannya,  terlepas  dari  kekurangan ekspor atau kelebihan impornya, sebenarnya memuaskan.
5) Bantuan darurat, ada dua jenis yaitu dikarenakan bencana alam yang dimana IMF menyediakan bantuan cepat, jangka menengah bagi para anggota untuk mengatasi kesulitan-kesulitan neraca pembayaran berkaitan dengan bencana alam. kedua adalah dikarenakan pasca konflik, dimana IMF  menyediakan  bantuan  cepat,  jangka  menengah  untuk  mengatasi  kesulitan-kesulitan neraca  pembayaran  berkaitan  dengan  masa  setelah  kerusuhan  sipil  atau  konflik  bersenjata lintas batas. Batas aksesnya sebesar 25% dari kuota, walaupun jumlah yang lebih besar dapat tersedia dalam kasus-kasus luar biasa. Jatuh temponya rentang 3 tahun 3 bulan sampai dengan 5 tahun. Untuk biaya dikenai biaya dasar dengan tidak dikenai biaya tambahan; kemungkinan adanya subsidi bunga untuk negara-negara berpenghasilan rendah bila sumber daya tersedia.
Dalam  praktik  pinjaman  keuangan  IMF  tersebut  memang  disertai  persyaratan  tertentu  yang dimuati dalam letter of intent yang dibuat antara negara peminjam dan IMF. Persyaratan pinjaman tersebut  berupa  berbagai  tindakan  yang  harus  dilakukan  negara  peminjam  untuk  melakukan perbaikan-perbaikan  dalam  kebijakan  ekonominya  dan  tidak  dimaksudkan  untuk  mencampuri sistem  ekonomi,  politik,  sosial  negara  peminjam.  Persyaratan  pinjaman  dikenakan  dengan rasionalitas  yaitu  untuk  mempersiapkan  kebijakan  ekonomi  negara  debitur  yang  diperlukan mengatasi  masalahnya,  kebijakan  tersebut  harus  sesuai  dengan  kebijakan  ekonominya  dengan tujuan  IMF,  kebijakan  ekonomi  tersebut  harus  dapat  meningkatkan  cadangan  devisa  negara tersebut, dan kebijakan tersebut harus dapat mengatasi masalah ekonomi/moneter dalam waktu yang terbatas. 18
Sebelum  membantu  negara-neagra  yang  terkena  krisis,  sesuai  dengan  isi  Konsensus Washington, IMF menyarankan negara-negara tersebut mengimplementasikan 10 elemen, yaitu: disiplin  fiskal,  prioritas  pengeluaran  publik,  reformasi  pemungutan  pajak,  liberalisasi  finansial, kebijakan luar negeri yang mendorong persaingan, liberalisasi perdagangan, mendorong kompetisi antara  perusahaan  asing  dan  domestik  untuk  menciptakan  efisiensi,  mendorong  privatisasi, mendorong iklim deregulasi, pemerintah melindungi hak kekayaan intelektual. Jika dipersingkat dari 10 elemen di atas adalah liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi. Ketiga syarat tersebut harus dilakukan  bagi  negara  yang  ingin  dibantu  oleh  IMF.  Nama  programnya  adalah  Structural Adjustment Program (SAP). 19
Fasilitas pembiayaan dari IMF bersifat kondisional atau bersyarat. Artinya pemerintah negara penerima  harus  memenuhi  serangkaian  syarat  yang  ditentukan  oleh  IMF  sesuai  dengan  tujuan pemberian  pinjaman  itu  sendiri.  Syarat-syarat  tersebut  dimaksudkan  untuk  meningkatkan efektivitas  penggunaan  sumber  daya  IMF  dengan  mendorong  pihak  penerima  untuk  berlaku sedemikian rupa. Namun kondisional tersebut seringkali terlampau berat dan pihak yang terbebani
18 Dwi Priyatno, “Kerja Sama Indonesia -UNCTAD Dalam Implementasi Competition Law and Policy Di Indonesia Periode 2004- 2007,” Journal of International Relations 3, no. 1 (2017): 115 – 22, http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi.
19 Deliarnov, Ekonomi Politik (Jakarta: Erlangga, 2006).
pada umumnya adalah lapisan penduduk termiskin, maka keberadaan dan pemberlakuannya masih kontroversial. 20
Selama beberapa tahun terakhir, banyaknya program stabilisasi moneter yang diberikan IMF ke berbagai negara berkembang, ternyata memicu kerusuhan-kerusuhan sosial. Efek samping yang tidak  diinginkan  tersebut  membuat  tindak  kehidupan  penduduk  miskin  semakin  buruk. Perkembangan  seperti  itu  memunculkan  berbagai  kritik  terhadap  asas  kondisionalitas  IMF. Pengaturan hubungan ekonomi internasional di bawah lembaga-lebaga ekonomi Bretton Wood dinilai  terlalu  mengandalkan  prinsip-prinsip  hukum  ekonomi  internasional  klasih  yang  sangat mengakomodasi  kepentingan  negara-negara  industri  maju  dan  kurang  melindungi  kepentingan ekonomi  negara-negara  sedang  berkembang.  Karena  terlau  mengedepankan  prinsip-prinsip hukum ekonomi internasional klasik, maka pengaturan hubungan ekonomi internasional di bawah lembaga-lembaga  ekonomi  Bretton  Wood  telah  menyebabkan  terjadinya  kesenjangan  ekonomi global,  dimana  rakyat  negara-negara  maju  dapat  menikmati  kesejahteraan  ekonomi  yang  sangat baik,  sedangkan  rakyat  negara-negara  sedang  berkembang  dan  miskin  berada  dalam  kondisi kesejahteraan ekonomi yang rendah, ketergantungan ekonomi negara-negara sedang berkembang pada sejumlah negara maju dan lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF, perdagangan internasional tidak seimbang, didominasi negara-negara maju da terlalu menguntungkan negara- negara maju, sebaliknya negara-negara sedang berkembang banyak dirugikan, dan ketidakadilan dalam hubungan ekonomi ekonomi internasional. 21
Akan  tetapi  asas  kondisionalitas  masih  diberlakukan  secara  ketat,  bahkan  negara  debitor sendiri  tidak  dapat  berbuat  apa-apa.  Hal  itu  terkait  dengan  sebuah  mekanisme  ketergantungan sistematik yang terjadi. Setelah gelombang krisis moneter sejak tahun 1977, posisi IMF semakin penting.  Apalagi  pertengahan  tahun  1998,  Rusia  terseret  krisis  finansial  global  dan  terpaksa mendefaluasikan Rubel dan meminta bantuan IMF. Eskalais krisis ke arah Amerika  Latin pada awal  tahun  1999  juga  menjadi  celah  bagi  IMF  untuk  memperkuat  kedudukannya.  Pascaperang dingin,  lembaga  keuangan  internasional  seperti  IMF  dan  Bank  Dunia  memainkan  peran  lebih penting  bagi  negara  super  power,  Amerika.  Penetrasi  lembaga  IMF  berlangsung  sangat  cepat, termasuk dengan pengaruh politiknya.
Untuk  merespon  kritik  pengaturan  hubungan  ekonomi  internasional  di  bawah  lembaga- lembaga  ekonomi  Bretton  Wood  dan  untuk  mengakomodasikan  kepentingan  negara-negara sedang berkembang dalam hubungan ekonomi internasional, pada tahun 1964 dibentuk the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dan pada tahun 1965 dilakukan modifikasi terhadap  GATT  1947  Aktivitas  UNCTAD  banyak  ditujukan  untuk  membantu  negara-negara sedang  berkembang  mengingat  tujuan-tujuan  UNCTAD  adalah  memperbaiki  susunan kelembagaan  dan  mekanisme  dari  tata  ekonomi  dunia,  mengurangi  dan  menghilangkan  semua hambatan ekspor produk negara-negara sedang berkembang, perluasan pasar-pasar ekspor negara- negara sedang berkembang, dan menciptakan kondisi keuangan untuk meningkatkan kemampuan impor negara-negara sedang berkembang. 22

## 2.2. Peran World Bank
20 Jeferson Kameo and Teguh Prasetyo, “Hakikat Hukum Ekonomi (Internasiona l) Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 27, no. 2 (2020): 308 – 27, https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art5.
21 Kameo and Prasetyo.
22 Priyatno, “Kerja Sama Indonesia -UNCTAD Dalam Implementasi Competition Law and Policy Di Indonesia Periode 2004- 2007.”
Bank Dunia juga dibentuk bersamaan dengan IMF, yakni pada Juli 1944. Bank Dunia beserta the International  Development  Association (IDA)  dan the  International  Finance  Corporation (IFC)  disebut sebagai the World Bank Group . Dalam the World Bank Group ni tergabung pula International Centre for Settlement  of  Investment  Disputes (ICSID).  Bank  Dunia  memiliki  tujuan  sebagaimana  tercantum  di dalam Articles of Agreement yakni:
“a) To  assist  in  the  reconstruction  and  development  of  territories  of  members  by  facilitating  the investment  of  capital  for  productive  purposes,  including  the  restoration  of  economies  destroyed  or disrupted by war, the reconversion of productive facilities to peacetime needs and the encouragement of the development of productive facilities and resources in less developed countries, b) To promote private foreign  investment  by means  of  guarantees  or  participations  in  loans  and  other  investments  made by private investors; and when private capital is not available on reasonable terms, to supplement private investment by providing, on suitable conditions, finance for productive purposes out of its own capital, funds raised by it and its other resources , c) To promote the long-range balanced growth of international trade  and  the  maintenance  of  equilibrium  in  balances  of  payments  by  encouraging  international investment  for  the  development  of  the productive  resources of members,  thereby  assisting  in  raising productivity, the standard of living and conditions of labor in their territories, d) To arrange the loans made or guaranteed by it in relation to international loans through other channels so that the more useful and urgent projects, large and small alike, will be dealt with first, e) To conduct its operations with due regard to the effect of international investment on business conditions in the territories of members and, in  the  immediate  postwar  years,  to  assist  in  bringing  about  a  smooth  transition  from  a  wartime  to  a peacetime economy. 23 ”
Sedangkan  keanggotaan  dari  World  Bank  ini  adalah  hanya  negara-negara  yang  telah  menjadi anggota IMF. Mengenai pemungutan suara, setiap anggota memiliki 250 suara ditambah dengan satu. suara tambahan untuk setiap saham yang dimilikinya. Setiap saham tambahan tersebut berniali US$ 100.000. Bank Dunia menganut sistem pemungutan suara secara weight voting, yaitu negara yang memiliki suara terbesar maka ia akan memiliki suara yang lebih besar dan dominan dalam pemungutan suara dan kontrol terhadap pengambilan keputusan. 24 Adapun berbagai jenis bantuan pinjaman Bank Dunia secara formal, terdiri atas sebagai berikut: 25
a) Perjanjian  Pinjaman  ( Loan  Agreement ).  Perjanjian  ini  diadakan  antara  dua  pihak  debitur (peminjam)  dengan  pihak  kreditur  (Bank  Dunia)  dimana  Bank  Dunia  telah  menyetujui pinjamannya
b) Perjanjian  jaminan  ( Guarantee  Agreement ).  Perjanjian  ini  diadakan  oleh  Bank  Dunia  dengan Negara anggota dimana Negara anggota tersebut telah menyetujui untuk memberikan jaminan atas pinjaman dari Bank Dunia
c) Perjanjian  Proyek  ( Project  Agreement ).  Perjanjian  ini  diadakan  antara  Bank  Dunia  dengan pelaksana dari proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia dimana si pelaksana tadi bukanlah si peminjam
d) Perjanjian  Penerusan  Pinjaman  ( Subsidiary  Loan  Agreement )  Perjanjian  ini  diadakan  apabila Negara  peminjam  meminjamkan  lagi  pinjamannya  tersebut  kepada  pihak  lain,  misalnya pemerintah  pusat  meminjamkan  dana  pinjaman  yang  diperoleh  dari  Bank  Dunia  kepada
23 The International Monetary Fund, Articles of Agreement of the International Monetary Fund.
24 Arfan Faiz Muhlizi, “Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional,” Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 6, no. 3 (2017): 349 – 67, https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/03 Arfan Faiz.pdf.
25 Leviza, Tanggung Jawab Bank Dunia Dan IMF Sebagai Subjek Hukum Internasional .
pemerintah  daerah,  Badan  Usaha  Milik  Negara,  untuk  melaksanakan  proyek  yang  telah dibiayai oleh Bank Dunia.
e) Pengaturan Kontrak Tambahan ( Additional Contractual Agreement ). Kadang-kadang dibutuhkan suatu  pengaturan  tambahan  yang  diperlukan  untuk  mengatur  masalah-masalah  khusus, misalnya pengaturan pinjaman, seperti pembuatan akte notaris dan cara pembayaran.
Selanjutnya adalah mengenai struktur organisasi, struktur organisasi World Bank terdiri dari Board of  Governors,  Executive  Directors,  President,  dan  Staff.  Terhadap Board  of  Governor ,  Semua kekuasaan  Bank  Dunia  berada  pada board  of  governor yang  terdiri  dari  seorang  governors  dan penggantinya yang ditunjuk oleh setiap anggotanya. Mereka bertugas untuk jangka waktu 5 tahun dan  dapat  dipilih  kembali.  Ketua  berasal  dari  salah  satu governor yang  dipilih  oleh  the  Board. Sedangkan Executive Directors. kekuasaan untuk melaksanakan tugas-tugas umum Bank Dunia merupakan  pendelegasian  dari  the  governors  kepada  executive  directors.  Executive  directors terdiri dari 21 anggota, 5 ditunjuk oleh 5 anggota yang memiliki saham terbesar, 16 dipilih oleh semua governors.
Tugas utama executive directors adalah merumuskan dan memutuskan kebijakan-kebijakan mengenai  tingkat  pinjaman  yang  akan  diberikan  kepada  negara  anggota,  mengalokasikan penerimaannya,  gaji  staf,  anggaran  administrasi,  dan  rencana-rencana  penelitian.  Yang  ketiga adalah Presiden, Presiden Bank Dunia dipilih oleh executive directors untuk jangka waktu 5 tahun. Ia tidak memiliki hak suara dan ia adalah pimpinan dan staf dan pelaksana tugas-tugas keseharian Bank Dunia. Pasal 5 ayat (5) huruf (c) menentukan bahwa Presiden beserta pejabat dan staf harus bertindak  loyal  hanya  kepada  Bank  Dunia  Saja.  Ia  tidak  terikat  oleh  kepentingan  negara  atau lembaga  lainnya.  Terakhir  adalah  Staf,  ia  diplih  oleh  Presiden.  Pemilihan  mereka  harus memperhatikan efisiensi, kebutuhan, serta memperhatikan pembagian geografis. 26

## 2.3. Peran International Labour Organisation (ILO)
Organisasi  Perburuhan  Internasional  atau  ILO  dibentuk  pada  1919  berdasarkan  perjanjian Versailes yang mengakhiri Perang Dunia I. Liga Bangsa Bangsa sendiri menetapkan kewajiban pada negara anggota untuk memastikan dan  mempertahankan kondisi kerja yang adil dan manusiawi bagi  laki-laki,  perempuan,  dan  anak.  Kewajiban  ini  diawasi  oleh  ILO  yang  tetap  ada  sebagai peninggalan  terakhir  Liga  Bangsa  Bangsa.  ILO  adalah  organisasi  internasional  pertama  yang memasukkan wakil-wakil individu dari negara. Separuh dari badan eksekutifnya terdiri dari wakil- wakil pemerintah, sedangkan separuh lainnya dibagi antara wakil-wakil pemberi kerja dan pekerja itu  sendiri.  Sekarang  ini  ILO  adalah  badan  khusus  PBB,  fungsinya  tetap  terutama  untuk menetapkan  dan  mempertahankan  standar  dalam  kerja,  keadilan  sosial.  Dalam  memantau pelaksanaan instrumen ILO biasanya dilakukan melalui laporan tahunan yang diajukan oleh negara. namun suatu mekanisme pengaduan bagi negara juga berjalan. 27
ILO yang keberadaannya telah lebih dari 97 tahun ini, telah merumuskan hampir dari 200 konvensi  internasional.  Konvensi-konvensi  yang  diatur  oleh  ILO  menjadi  standar  minimum internasional untuk hak ekonomi dan sosial. Standar semacam ini mencakup hak atas pekerja dan perlindungan dari diskriminasi pekerjaan. ILO terbentuk pada akhir perang dunia pertama sejalan
26 Kameo and Prasetyo, “Hakikat Hukum Ekonomi (Internasional) Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat.”
27 Guy Ryder, “The International Labour Organization: The next 100 Years,” Journal of Industrial Relations 57, no. 5 (2015): 748 – 57, https://doi.org/10.1177/0022185615595732.
dengan disahkannya konstitusi ILO oleh konfrensi perdamaian di Versailles bulan April 1919. Ada tiga alasan pembentukan ILO yaitu: 28
a) Kemanusiaan. ILO didirikan sebagai upaya memperbaiki kesejahteraan para pekerja/buruh yang ketika itu, sangat tereksploitasi tanpa memperhatikan kesehatan, kehidupan keluarga dan masa depan mereka.
b) Politis. Ketidakadilan yang dialami para pekerja/buruh yang jumlahnya kian bertambah akibat industrialisasi menimbulkan konflik yang mengancam perdamaian dunia.
c) Ekonomi. Didasari sepenuhnya bahwa tuntutan yang tinggi atas kesejahteraan pekerja atau buruh bukanlah suatu hal yang menarik bagi para pengusaha karena dianggap meningkatkan biaya produksi dan melemahkan daya saing.
ILO  saat  ini  memiliki  empat  tujuan  strategis  untuk  mencapai  tujuan  utama  berdirinya  ILO. Diantaranya adalah mempromosikan dan merealisasi prinsip-prinsip dan hak-hak standar dan dasar dalam pekerjaan, mewujudkan kesempatan yang lebih besar untuk wanita dan pria untuk pekerjaan dan upah yang layak, meningkatkan jangkauan dan efektivitas perlindungan sosial untuk semua, memperkuat tripartisme dan dialog sosial ILO memiliki misi mempromosikan keadilan sosial serta menghargai dan mengakui hak-has asasi manusia dan buruh secara internasional, meneruskan misi para pendirinya bahwa perdamaian buruh sangat penting untuk kemakmuran.

## 3. KESIMPULAN
Hukum ekonomi internasional tidak sekedar membahas mengenai aturan-aturan hukum melalui perjanjian internasional dan prinsip-prinsip, tetapi juga mengatur mengenai fungsi dan kewenangan badan-badan ekonomi dunia yang telah diakui sebagai subjek hukum internasional. Subjek hukum ekonomi  internasional  salah  satu  di  antaranya  adalah  organisasi  ekonomi  internasional.  Yang termasuk di dalam organisasi ekonomi internasional ini adalah IMF, ILO, dan juga World Bank . IMF  dan World  Bank lebih bergerak  dibidang  dalam  membantu  negara-negara  yang mengalami kesulitan  ekonomi  yang  serius,  dan  sebagai  imbalannya  negara  tersebut  diwajibkan  melakukan kebijakan-kebijakan  tertentu.  Sedangkan  untuk  ILO  lebih  berfokus  mengenai  isu  perburuhan. Peraturan ILO menjadi standar minimum internasional untuk hak ekonomi dan sosial. Standar semacam ini mencakup hak atas pekerja dan perlindungan dari diskriminasi pekerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Aziza, Aliya Nur, Audita Fathana, and Ayun Faiza Yulianto. “Analisis Peran IMF Terhadap Fenomena Inflasi Tahun 1997- 1998 Di Negara Thailand.” Nation State: Journal of International Studies 2, no. 1 (2019): 25 – 34. https://doi.org/10.24076/NSJIS.2019v2i1.143. Kameo, Jeferson, and Teguh Prasetyo. “Hakikat Hukum Ekonomi (Internasional) Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 27, no. 2 (2020): 308 – 27. https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art5.
Laumuri, Junia Adolfina Blegur. “Transformasi Pengaturan Perdagangan Jasa Perawat : Perspektif General Agreement On Trade In Service Berdasarkan Undang-Undang Nomor
28 Rhona K.M. Smith, Hukum Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: Pusham UII, 2008); International Labour Organization,
“Mission and Impact of the ILO,” 1996, http://ilo.org/global/about -the-ilo/mission-and-objectives/lang--en/index.htm.
38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.” Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum 28, no. 1 (2019): 1 – 16. https://doi.org/10.33369/jsh.28.1.1-16.
Maryani, Halimatul, and Adawiyah Nasution. “Aspek Hukum Kebijakan Pemerintah Melindungi Industri Dalam Negeri Pasca Kesepakatan Perdagangan Regional Afta- China.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 2 (2019): 137 – 49. https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.2.
Muhlizi, Arfan Faiz. “Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional.” Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 6, no. 3 (2017): 349 – 67. https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/03 Arfan Faiz.pdf.
Nisar, Said. “Pbb Dan Tatanan Hukum Ekonomi Internasional Yang Baru.” Jurnal Hukum Dan Pembangunan 15, no. 6 (1985): 565 – 72.
http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1134/1057.
Priyatno, Dwi. “Kerja Sama Ind onesia-UNCTAD Dalam Implementasi Competition Law and Policy Di Indonesia Periode 2004- 2007.” Journal of International Relations 3, no. 1 (2017): 115 – 22. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi.
Ryder, Guy. “The International Labour Organization: The next 100 Years.” Journal of Industrial Relations 57, no. 5 (2015): 748 – 57. https://doi.org/10.1177/0022185615595732.
Satriana, Djoni. “Pengaturan Perdagangan Jasa Dalam Hukum Ekonomi Internasional: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan.” Jurnal Surya Kencana Dua 3, no. 1 (2016): 97 – 118. https://doi.org/10.32493/SKD.v3i1.y2016.114.
Sefriani, Sefriani. “Pengaturan Perdagangan Jasa Intemasional Dalam GATSAVTO.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 28, no. 12 (2005): 129 – 46. https://doi.org/10.20885/iustum.vol12.iss28.art9.
Segura- Serrano, Antonio. “International Economic Law at a Crossroads: Global Governance and Normative Coherence.” Leiden Journal of International Law 27, no. 3 (2014): 677 – 700. https://doi.org/10.1017/S0922156514000260.

## Buku
Deliarnov. Ekonomi Politik . Jakarta: Erlangga, 2006. Leviza, Jelly. Tanggung Jawab Bank Dunia Dan IMF Sebagai Subjek Hukum Internasional . Jakarta: Sofmedia, 2009.
Petersmann, Ernst-Ulrich. International Economic Order and International Economic Law . London: Routledge, Taylor & Francis, 1991.
Rakhmawati, N. Rosyidah. Hukum Ekonomi Internasional Dalam Era Global . Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
Smith, Rhona K.M. Hukum Hak Asasi Manusia . Yogyakarta: Pusham UII, 2008. Thontowi, Jawahir. Hukum Dan Hubungan Internasional . Yogyakarta: UII Press, 2016.
Wibisono, Arifin Sjamsul, Charles P.R. Joseph, and Shinta Sudrajat. IMF Dan Stabilitas Keuangan Internasional: Suatu Tinjauan Kritis . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004. Yohanes, Triyana. Hukum Ekonomi Internasional Perspektif Kepentingan Negara Sedang Berkembang Dan LDCs . Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.

## Internet
The International Monetary Fund. Articles of Agreement of the International Monetary Fund (2010).
International Labour Organization. “Mission and Impact of the ILO,” 1996. http://ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--en/index.htm.