INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 801-811 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penegakan Hukum Terhadap Remaja Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan Media Sosial Di Dunia Siber
Kevin Anugrah Panggabean 1 ✉ , Redyanto Sidi 2
Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan
Email: kevinanugrahpgb@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penegakan Hukum Terhadap Remaja Sebagai Pelaku Tindak Pidana  Perundungan  Media  Sosial  Di  Dunia  Siber.    Spesifikasi  penelitian  yang  dipergunakan  dalam pemelitian jurnal ini yaitu ilmu hukum normatif atau yuridis normatif. Ilmu normatif yaitu suatu penelitin yang dapat dilakukan dengan cara meneliti ke bahan pustaka seperti buku-buku, peraturan undang- undang  dan  pembahasan  lainya  yang  berkaitan  dengan  pembahasan  di  dalam  jurnal  ini  .Penegak Hukum  adalah    sistem  yang  di  dalamnya  terdapat  anggota  pemerintah  yang  bertindak  secara terorganisir  untuk  menegakkan  hukum  dengan  cara  menemukan,  menghalangi,  memulihkan,  atau menghukum  orang-orang  yang  melanggar  undang-undang  dan  norma  hukum  yang  mengatur masyarakat  tempat  anggota  penegakan  hukum  tersebut  berada.Walaupun  istilah  ini  biasanya mencakup polisi, pengadilan, dan lembaga koreksi masyarakat, tetapi isitilah ini biasanya dipakai juga untuk  orang-orang  (termasuk  mereka  yang  bukan  anggota  kepolisian  resmi)  yang  secara  langsung terlibat dalam patroli dan pengamatan untuk mencegah atau menggalangi dan menemukan aktivitas kriminal, dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan dan menangkap pelaku kejahatan, baik secara individual atau dalam bentuk organisasi penegakan hukum, baik kepolisian maupun yang lainnya.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Remaja, Tindak Pidana, Perundungan Media Sosial

## Abstract
This research aims to analyze law enforcement against teenagers as perpetrators of criminal acts of social media bullying in the cyber world. The research specifications used in this journal research are normative legal or normative juridical science. Normative science is research that can be carried out by examining  library  materials  such  as  books,  legal  regulations  and  other  discussions  related  to  the discussion in this journal. Law Enforcement is a system in which there are government members who act in an organized manner to enforce the law by finding, deterring, recovering, or punishing people who violate the laws and legal norms that govern the society in which members of law enforcement are located. Although this term usually includes the police, courts, and community corrections institutions, this term usually used also for people (including those who are not members of the official police force) who are directly involved in patrols and observations to prevent or monitor and discover criminal activity, and for people who investigate crimes and arrest criminals, either individually or in the form of law enforcement organizations, both police and others.
Keywords: Law Enforcement, Youth, Crime, Social Media Bullying

## PENDAHULUAN
Anak perlu mendapatkan perlindungan hukum dari kejahatan semacam cyber bullying (Sitompul, 2015). Sarana dan prasarana hak anak mendapatkan perlindungan hukum secara normatif antara lain diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) merumuskan : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi” (Sari et al., 2021). Selanjutnya  ketentuan  Pasal  52  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia merumuskan : “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara”. Huruf b Pertimbangan Undang -Undang Nomor 35 Tahun  2014 tentang  Perlindungan  Anak  merumuskan  :  “Bahwa  setiap  anak  berhak  atas kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari kekerasan  dan  diskriminasi  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahu n 1945.”
Perundungan  dunia  maya  (cyber  bullying)  adalah  segala  bentuk  kekerasan  yang dialami  anak  atau  remaja  dan  dilakukan  teman  seusia  mereka  melalui  dunia  maya  atau internet. Intimidasi dunia maya adalah kejadian manakala seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet,
teknologi digital atau telepon seluler (Yusyanti, 2020). Intimidasi dunia maya dianggap valid bila pelaku dan korban berusia di bawah 18 tahun dan secara
Hukum belum dianggap dewasa. Bila salah satu pihak yang terlibat (atau keduanya) sudah  berusia  di  atas  18  tahun,  maka  kasus  yang  terjadi  akan  dikategorikan  sebagai kejahatan dunia maya atau pelecehan dunia maya (cyber harassment). Bentuk dan metode tindakan intimidasi dunia maya beragam (Probilla et al., 2021).
Hal  ini  dapat  berupa  pesan  ancaman  melalui  surel,  mengunggah  foto  yang mempermalukan korban, membuat situs web untuk menyebar fitnah dan mengolok-olok korban hingga mengakses akun jejaring sosial orang lain untuk mengancam korban dan membuat  masalah.  Motivasi  pelakunya  juga  beragam,  ada  yang  melakukannya  karena marah dan ingin balas dendam, frustrasi, serta ingin mencari perhatian bahkan ada pula yang menjadikannya sekadar hiburan pengisi waktu luang Selain itu, permasalahan belum adanya definisi baku cyber bullying dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tentunya pula menjadi kendala dari faktor hukum dalam penegakan hukum kejahatan cyber bullying terhadap anak di Indonesia (Tukinah, 2020). Faktor ini merupakan salah satu faktor yang  menjadi  masalah  pokok  pada  penegakan  hukum  (law  enforcement)  selain  faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (E. Z. Lubis, 2017).
Terhadap  faktor-faktor  yang  dapat  menjadi  pendukung  atau  kendala  penegakan hukum, diperlukan suatu kebijakan kriminal yang memuat upaya-upaya penal dan upaya- upaya  non  penal  dalam  penanggulangan  cyber  bullying  terhadap  anak  di  Indonesia (Martseniuk, 2022). Dari uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menelaah lebih lanjut  persoalan  tersebut  dalam  bentuk  proposal  yang  berjudul  “Penegakan  Hukum Terhadap Remaja Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan Media Sosial Di Dunia Siber” .

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  hukum  yaitu  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan  pemeriksaan  yang  mendalam  terhadap  fakta  hukum  tersebut  untuk  kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. Untuk itu dilakukan penelitian yang meliputi metode-metode.
Metode  Penelitian  diperlukan  untuk  mengetahui  cara    memperoleh  data  dan keterangan dari suatu objek yang diteliti (Sania & Utari, 2020). Metode diartikan sebagai logic  dari  penelitian  ilmiah,  studi  prosedur  dan  teknik  penelitian.  Penelitian  merupakan
rangkaian  kegiatan  ilmiah  dan  karena  itu  menggunakan  metode-metode  ilmiah  untuk menggali dan memecahkan peremasalahan , atau untuk memecahkn suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada (Balla, 2022).
Metode penelitian dilakukan agar mampu memberikan hasil yang maksimal dan guna tercapainya dari penelitian ini maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak, yang dilakukan yaitu :

## Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam pemelitian jurnal ini yaitu ilmu hukum normatif atau yuridis normatif (A. Prasetyo, 2020). Ilmu normatif yaitu suatu penelitin yang dapat  dilakukan  dengan  cara  meneliti  ke  bahan  pustaka  seperti  buku-buku,  peraturan undang-undang  dan  pembahasan  lainya  yang  berkaitan  dengan  pembahasan  di  dalam jurnal  ini.  Dengan  melakukan  pendekatan  atas  permasalahan  yang  dilakukan  dengan mengkaji  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  mengenai  permasalahan penegakan hukum terhadap remaja sebagai pelaku tindak pidana perundungan di media sosial (Sinaga & Lubis, 2010).
Penelitian  ini  bersifat deskriptif analisis, deskriptif analisis yaitu  penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, sistemmatis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang  berhubungan  dengan  masalah  penelitian  ini  dan  juga  secara  yuridis  empiris  yaitu penelitian yang langsung dari masyarakat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi atau meneliti pada data primer (Ardianto, 2013).
Deskriptif analisi juga diartikan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan  sebagaimana  adanya  tanpa  melakukan  analisis  membuat  kesimpulan  yang berlaku untuk umum (Pribadi, 2018).

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  merupakan  suatu  cara  untuk  megumpulkan  data-data  untuk penelitian  dalam  penelitian  hukum.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  jurnal  ini  berupa. Penelitian Kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan dilaksanakan melalui sumber dari  data  Sekunder  yaitu  data  yang  mencakup  dokumen-dokumen  resmibuku-buku, kamus-kamus  hukum  yang  mana  hasil  penelitian,  jurnal-jurnal  hukum,  dan  komentar- komentar atas putusan pengadilan (Saputra & Miswarik, 2021).

## Analisis Data
Analisis kualitatif dilakukan dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat  yang  teratur,  runtun,  logis,  tidak  tumpang  tindih,  serta  efektif.  Pendekatan  atau metode  kualitatif  adalah  metode  yang  mengungkapkan  fakta-fakta  secara  mendalam berdasar  karakteristik  ilmiah  dari  individu  atau  kelompok  untuk  memahami  dan mengungkap sesuatu dibalik fenomena (T. Prasetyo, 2015).
Akhir  dari  penelitian  adalah  dengan  menarik  kesimpulan  terhadap  hasil  penelitian yang dilakukan dengan menggunakan logika berpikir induktif. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.
Analisi  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  Analisis  kualitatif  .  Analisis kualitatif  yaitu  membahas  hasil  penelitian  yang  diuraikan  secara  komprehensif,  dengan berupaya melihat faktor-faktor yang melatarbelakanginya program, budaya dan kebijakan tertentu,  seperti  pemilihan  asas-asas,  teori-teori  ,  norma-norma,  doktri  dan  pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.  Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara  deskriptif  sehingga  dapat    memberikan  solusi  terhadap  permasalahan  yang dimaksud.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tujuan teori yang sangat jelas, yaitu secara generalis mempersoalkan pegetahuan dan menjelaskan  hubungan  antar  suatu  gejala  sosial  dan  arti  dari  observasi  yang  dilakukan. Suatu teori selain berfungsi untuk menjelaskan fakta, juga harus mampu meramalkan atau membuktikan fakta-fakta (Hambali, 2019). Selain teori mempunyai tujuan, tentu teori juga memiliki beberapa fungsi antara lain yaiu
a. Teori menyediakan pola-pola bagi interprestasi data
b. Teori mengkaitkan antara satu studi dengan studi lainnya
c. Teori memberikan kerangka di mana konsep-konsep memperoleh keberartian yang khusus.
d. Teori membuka kemungkinan untuk menafsirkan makna yang lebih luas dari temuan- temuan, baik bagi peneliti maupun bagi orang lain.
Seorang ahli hukum yaitu Van Apel Doorn memberikan beberapa cakupan dari teori hukum sebagai berikut, yaitu :
a. Tentang pengertian-pengertian hukum
b. Tentang objek ilmu hukum, pembuat undang-undang dan yurisprudensi
c. Tentang hubungan hukum dengan logika
Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita untuk merekontruksikan kehadiran teori  hukum  secara  jelas.  Dan  fungsi  dari  teori  dalam  penelitian  kualitatif  ialah  untuk memperkuat  peneliti  sebagai  human  instrument  sehingga  peneliti  memiliki  skill  untuk menggali data penelitian secara lengkap dan mendalam serta mampu melakukan kontruksi temuannya kedalam tema dan hipotesa.
Kerangka teori merupakan suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, dalam mengenai  suatu  kasus  atau  permasalahan  yang  menjadi  bahan  perbandingan  atau pegangan teoritis dalam suatu penelitian. Kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara- cara  dalam    mengorganisasikan  dan  mengimplementasikan  hasil-hasil  penelitian  dan dihubungkan dengan hasil-hasil terdahulu.
Karena itu, dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian  yang  diperoleh  dan  teori  yang  dapat  memberikan  sarana  kepada  kita  untuk merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

## 1. Teori Keadilan
Keadilan berasal dari  kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak  berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum  tentu  adil  bagi  yang  lainnya,  ketika  seseorang  menegaskan  bahwa  ia  melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut (Hidayat et al., 2021).
Di  Indonesia  keadilan  digambarkan  dalam  Pancasila  sebagai  dasar  negara,  yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang  merupakan  tujuan  dalam  hidup  bersama.  Keadilan  berasal  dari  kata  adil,  menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap
orang  tidak  sama,  adil  menurut  yang  satu  belum  tentu  adil  bagi  yang  lainnya,  ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan  ketertiban  umum  dimana  suatu  skala  keadilan  diakui.  Skala  keadilan  sangat bervariasi  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain,  setiap  skala  didefinisikan  dan  sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.16 Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Dalam  sila  lima  tersebut  terkandung  nilai-nilai  yang merupakan tujuan dalam hidup bersama

## 2. Kerangka Konsep
Kerangka  konsep  disebut  juga  dengan  kerangka  teori  atau  suatu  tinjauan kepustakaan. Kerangka konsep  ditandai dengan munculnya keterkaitan antara fakta dan teori., bisa dalam bentuk deskriptif, gambar dan lainnya. Kerangka konsep menunjukkan alur penelitian seperti masalahnya apa, solusinya apa (teori), dan hasilnya apa. Kerangka konseptual bisa disebut juga dengan peta penelitian.
Pengertian  kerangka  konsep  atau  pada  definisi  operasional  adalah  kerangka  yang menggambarkan  hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan di teliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Kerangka konsep menunjukkan alur  penelitian  yaitu  mengenai  masalahnya  apa,  solusinya  apa  (teori),  dan  hasilnya  apa (dampak). Kerangkan konsep bisa disebut peta penelitian, kerangka konsep yang baik juga menunjukkan kejelasan penelitian dan pemahaman yang baik peneliti tentang focus dan tem penelitiannya (Kadir et al., 2020).
Sebelum  membahas  penelitian  ini  dahulu  haruslah  memahami  istilah-istilah  yang muncul dalam penelitian ini dan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefenisikan  beberapa  konsep  dasar,  agar  secara  operasional  diperoleh  hasil  dalam penelitian tesis ini yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan yaitu :
1. Penegak Hukum adalah  sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan  hukum  dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang- undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum  tersebut  berada.Walaupun  istilah  ini  biasanya  mencakup  polisi,  pengadilan, dan lembaga koreksi masyarakat, tetapi isitilah ini biasanya dipakai juga untuk orang- orang (termasuk mereka yang bukan anggota kepolisian resmi) yang secara langsung terlibat  dalam  patroli  dan  pengamatan  untuk  mencegah  atau  menggalangi  dan menemukan  aktivitas  kriminal,  dan  untuk  orang-orang  yang  menginvestigasi
kejahatan dan menangkap pelaku kejahatan, baik secara individual atau dalam bentuk organisasi penegakan hukum, baik kepolisian maupun yang lainnya
2. Remaja adalah suatu waktu manusia berumur 13-22 tahun. Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa
3. Tindak  pidana  adalah  berbagai  rumusan  tentang  tindak  pidana,  maka  dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana
4. Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok
5. Media  social  adalah  platform  digital  yang  memfasilitasi  penggunanya  untuk  saling bersosial, baik itu berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto dan video.  Segala  konten  yang  dibagikan  tersebut  akan  terbuka  untuk  publik  secara realtime (M. A. Lubis & Siregar, 2020).
6. Dunia siber adalah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal-balik secara online

## Asumsi
Asumsi dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan  pendekatan asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yang sering disebut dengan penelitian doktrin yang tidak hanya menemukan hukum tetapi lebih luas, dapat menciptakan hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum in concreto (Surbakti & Zulyadi, 2019).
Secara  garis  besar  penelitian  ini  ditujukan  kepada  penelitian  terhadap  sinkronisasi hukum. Karena untuk penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.  Penelitian hukum normative mempunyai tujuan untuk menemukan aturan-aturan hukum tentang analisis hukum terhadap penyelesaian remaja sebagai  pelaku  tindak  pidana  perundungan  di  media  social  (Suryani,  2021).  Penelitian hukum normatif ini ditunjang pengumpulan data primer, dengan cara demikian diharapkan dapat  dicapai  hasil  analisis  yang  memadai.  Bertolak  dari  tujuan  penelitian  tersebut, diharapkan dapat dipergunakan untuk menganalisis masalah yang telah diidentifikasi.

## SIMPULAN
Di  Indonesia  keadilan  digambarkan  dalam  Pancasila  sebagai  dasar  negara,  yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai- nilai  yang  merupakan  tujuan  dalam  hidup  bersama.  Keadilan  berasal  dari  kata  adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan  dengan  ketertiban  umum  dimana  suatu  skala  keadilan  diakui.  Skala  keadilan sangat  bervariasi  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain,  setiap  skala  didefinisikan  dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.16 Di Indonesia keadilan digambarkan  dalam Pancasila  sebagai  dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardianto, S. Y. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  Di  Kota  Pekanbaru. Jurnal  Ilmu  Hukum,  4(1). https://doi.org/10.30652/jih.v3i1.1041
Balla, H. (2022). Diversi: Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. Jurnal Litigasi Amsir, 9(3),
215 – 220. http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/88
Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System). Jurnal Ilmu Hukum, 13(1), 15 – 30.
Hidayat, S. K., Mirzana, H. A., & Indrawati, D. (2021). Urgensi Penerapan Diversi Terhadap Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum  Pada  Tindak  Pidana  Narkotika.
HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i2.5704
Kadir, A., Ahmad, K., & Poernomo, S. L. (2020). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan  Dengan  Hukum  Dalam  Perspektif  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.
Journal of Lex Generalis (JLG), 1(6), 901 – 911.
https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v1i6.234
Lubis, E. Z. (2017). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.

## JUPIIS:
JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU
SOSIAL, 9(2), 141.
https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i2.8242
Lubis,  M.  A.,  &  Siregar,  S.  A.  (2020).  Restorative  Justice  Sebagai  Model  Perlindungan Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum. PKM  Maju  UDA,  1(1),  8 – 24. https://ejurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/700
Martseniuk,  O. (2022). CURRENT TRENDS  AND PROBLEMS OF THE MARKET OF  CIVIL
LIABILITY INSURANCE OF VEHICLE OWNERS AND WAYS TO SOLVE IT. Publishing House “Baltija Publishing.”
Prasetyo,  A.  (2020).  PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI  ANAK  PELAKU  TINDAK  PIDANA. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 51. https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054
Prasetyo,  T.  (2015).  PENERAPAN  DIVERSI  TERHADAP  TINDAK  PIDANA  ANAK  DALAM SISTEM  PERADILAN  PIDANA  ANAK. Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu  Hukum,  9(1),  1. https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p1-14
Pribadi, D. (2018). PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM.
Jurnal Hukum Volkgeist, 3(1), 15 – 28. https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110
Probilla, S. M., Najemi, A., & Prayudi, A. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2(1), 30 – 44. https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12684
Sania,  G.  A.  T.,  &  Utari,  A.  A.  S.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 9(3), 1 – 15.
Saputra, H. D., & Miswarik, M. (2021). Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. INICIO LEGIS, 2(1). https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11071
Sari, N. P., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual. Jurnal Preferensi Hukum, 2(2), 359 – 364. https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3338.359-364
Sinaga, S. M., & Lubis, E. Z. (2010). Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan  dalam  Persidangan  Anak. Jurnal  Mercatoria,  3(1),  52 – 57. https://doi.org/https://doi.org/10.31289/mercatoria.v3i1.595
Sitompul, A. H. (2015). Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia. Lex Crimen, 4(1).
Surbakti, M., & Zulyadi, R. (2019). Penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian
dengan kekerasan. https://doi.org/http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/12498
Suryani, N. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Media of Law and Sharia, 2(2), 134 – 145. https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11493
Tukinah,  U.  (2020). REKONSTRUKSI  PENGATURAN  PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI KONSUMEN  DALAM  TRANSAKSI  ONLINESHOP  (E-commerce)  BERBASIS  NILAI KEADILAN BERMARTABAT. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Yusyanti,  D.  (2020).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  Korban  dari  Pelaku  Tindak Pidana  Kekerasan  Seksual. Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure,  20(4),  619. https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.619-636.