## PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT ADAT MASYARAKAT BANJAR KALIMANTAN SELATAN

## Ahdiyatul Hidayah
Magister Ilmu Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
ahdiyatul123@gmail.co m

## Abstrak
Waris  merupakan  suatu  pembagian  yang  dilakukan  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  ada,  dan  dalam pembagian  waris  pun  caranya  berbeda-beda.  Sistem  pembagian  waris  yang  dipakai  oleh  masyarakat Banjar  adalah  sistem  Faraidh-Islah  dan  sistem  Islah.  Sistem  dengan  metode  Islah  ini  tidak  ada  diatur dalam  hukum  kewarisan  Islam  karena  sistem  yang  dipakai  adalah  sistem  Faraidh.  Namun  dalam  adat masyarakat  Banjar  sebelum  melakukan  pembagian  harta  waris,  ada  hal  yang  perlu  mereka  laksanakan yaitu  proses  penentuan  harta  tanah  tunggu  haul.  Dan  adat  tersebut  karena  menurut  mereka  belum  ada pembagian  hukum  secara  jelas  dalam  hal  waris,  Maka  pokok  permasalahan  yang  diteliti  adalah bagaimana pandangan masyarakat terhadap sistem harta warisan itu dibagi sesuai dengan adat yang ada pada  masyarakat  Banjar.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  supaya  kita  mengetahui  mengenai pandangan masyarakat terhadap sisstem yang dilakukan dalam hal pembagian warisan selain itu kita juga akan mengetahui bagaimana  tinjauan dati hukum Islam dan hukum adat terhadap penerapan harta tanah tunggu haul tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian lapangan (Field Research).  Maka  untuk  mendapatkan  data,  penulis  melakukan  wawancara  sehingga  dapat  yang  memuat kajian  mengenai  masalah  yang diteliti.  Kemudian hasilnya  dibuat melalui  teknik editing  dan tabulasi  dan selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  dan  ditarik  kesimpulannya.  Melalui  teknik  kualitatif inilah  penulis menemukan bahwa masyarakat mempunyai dua pendapat yang berbeda mengenai sistem pembagian harta waris menurut  adat  masyarakat  Banjar, yaitu masyarakat  yang membolehkan dan masyarakat  yang tidak membolehkan  penerapan  sistem  tersebut.  Pada  dasarnya  para  masyarakat  yang  membolehkan  dan  setuju dengan  pelaksanaan  sistem  menurut  adat  masyarakat  Banjar  tersebut  karena  punya  tujuan  kemanfaatan yang  sangat  besar  dan  apabila  tidak  dilaksanakan  khawatirnya  akan  terjadi  perpecahan  antar  keluarga. Adapun  para  masyarakat  yang  tidak  membolehkan  dan  tidak  setuju  dengan  pelaksanaan  sistem  tersebut karena  tidak  ada  dalil  yang  mendukung  secara  syar’i  terhadap  sistem  dan  proses  tersebut,  dan  sebagai bentuk menjaga kehati-hatian mereka dalam pemakaian hukum Islam serta takut termakan hak saudaranya apabila sistem tersebut dilaksanakan sehingga hal tersebut perlu dihindari. Ditinjau dari hukum Islam dan hukum  adat  terhadap  sistem  pembagian  harta  waris  menurut  adat  masyarakat  Banjar  dengan  penerapan harta  tanah  tunggu haul  hukumnya boleh-boleh saja  dikarenakan dua sistem yang dipakai tersebut masih bersesuaian  dengan  hukum  Islam  yaitu  dengan  dasar  konsep  musyawarah  dan  ‘urf    shahih  dalam  Islam dan teori receptie a contrario berdasarkan hukum adat.
Kata Kunci: Pembagian, Waris, Adat, Banjar, Kalimantan Selatan

## Abstract
Inheritance  is  a  partition  executed  in  compliance  with  established  legal  requirementsl,  furthermore,  the inheritance arrangement differs. The Banjar community use the Faraidh-Islah system and the Islah method for the distribution of inheritances. The Islah mechanism is not governed by Islamic inheritance law, as the Faraidh  system  is  the  mechanism  utilized  in  Islamic  inheritance  law.  Prior  to  dividing  the  inheritance, Banjar tradition dictates that the heirloom must first be divided, There is something they must accomplish, mainly the procedure of determining land assets waiting to be hauled. And there are no specific legal laws governing  Islamic  inheritance  customs,  due  to  the  fact  that  it  is  merely  a  local  custom  and  it  is  unknown whether  the  practice  is  permitted  or  not.  Accordingly,  the  primary  issue  being  analyzed  is  how  the community perceives the system of  inheritance distribution  according  to  Banjar community practices. The
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v16i6.1390
purpose  of  this  research  was  to  determine  the  community's  perspective  on  the  inheritance  distribution system based on the customs of the Banjar community in District, as well as the evaluation of Islamic law and  customary  law  about  the  application  of  the  land  assets  waiting  to  be  hauled.  This  research  is  a  field study  (Field  Research).  To  acquire  the  necessary  information,  the  writers  conducted  interviews  that included an examination of the issue being examined. The data are adjusted and collated, after which they are assessed qualitatively and conclusions are drawn. Through the use of this qualitative methodology, the author discovers that group has two distinct perspectives on the Banjarese inheritance system, namely, the community that enables the execution of the system and the community that does not support it. In essence, the  individuals  who  approve  and  agree  with  the execution  of  the  system  according  to the Banjar people's customs do so because it serves a very important function, and they fear that if it is not followed, there will be  splits  between  families.  As  for  those  who  oppose  and  disagree  with  the  implementation  of  the  system, because there is no proof to support the syar'i system and procedure, there is no evidence to support their position, as a means of maintaining their reluctance to utilize Islamic law and their fear of being engulfed by their brother's rights if the system is adopted, it is necessary to prevent this from occurring. According to Islamic  law  and  customary  law,  the  system  of  inheritance  distribution  according  to  the  customs  of  the Banjar  community  with  the  application  of  land  assets  awaiting  the  hauled  is  acceptable  because  the  two systems  used  are  still  in  accordance  with  Islamic  law,  specifically  on  the  basis  of  the  concept  of deliberation and 'urf sahih in Islam and receptie a contrario theory based on customary law.
Keywords: Division, Inheritance, Custom, Banjar, South Kalimantan

## PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  banyak  sumber  daya,  ras,  suku,  budaya  dan  tentunya  juga corak kehidupan yang berbeda pula. Termasuk pula sistem kewarisan adat yang tentunya juga  mempunyai  perbedaan  antara  satu  dengan  yang  lainnya  dan  ini  merupakan  berlian dari  Negara  kita  yang  harus  dipertahankan  dan  terus  dilestarikan.  Taatnya  suatu  suku terhadap adat serta budaya leluhur mereka itu juga berarti bahwa mereka tetap  menjujung tinggi kewarisan yang merupakan adat bangsa dan itu termasuk nilai-nilai luhur dan dapat membendung  pengaruh  budaya  luar.  Pada  umumnya  bisa  kita  lihat  di  kehidupan masyarakat  sekitar  bahwa  sistem  kekeluargaan  masih  sangat  erat  dipakai  dalam memecahkan suatu permasalahan. Dalam permasalahan kewarisan, masyarakat Indonesia menggunakan sistem kekeluargaan dengan tujuan agar tetap terjalinnya tali  persaudaraan antar keluarga dan kerabat.
Waris merupakan suatu metode hukum yang mengatur mengenai  pengalihan dari orang  yang  telah  wafat  kepada  yang  hidup  atau  disebut  sebagai  ahli  warisnya.  Hal tersebut senada dengan pengertian waris yang diungkapkan oleh Wahbah Zuhaili bahwa sesungguhnya sesuatu itu merupakan sesuatu berharga atau harta  yang ditinggalkan oleh orang  yang  telah  tiada  ruhnya  sehingga  harta  atau  hak-hak  diberikan  kepada  ahli  waris secara syar’i. 1
1 Wahbah Az- Zuhaili, Al Fiqih Islam Wa Adillatuhu , (Bairul: Darul Fikri, 1989), Jilid 10, hlm. 429.
Dalam  permasalahan  kewarisan,  masyarakat  Indonesia  menggunakan  sistem kekeluargaan  dengan  tujuan  agar  tetap  terjalinnya  tali  persaudaraan  antar  keluarga  dan kerabat.  Hukum  waris  yang  berbentuk  adat  sudah  sejak  lama  berlaku  bagi  seluruh penduduk  indonesia  yang  masyarakatnya  masih  sangat  dipengaruhi  oleh  sistem kekerabatan/kekeluargaan yang kental oleh adat atau kebiasaan dari suku nenek moyang mereka  yang  terdahulu.  Adanya  ketentuan  dari  metode  waris  adat  ini  menunjukkan beraneka coraknya yang ciri unik dari para pemikir terdahulu. Oleh masyarakat terdahulu, hukum  waris  adat  terlahir  atas  dasar  alur  pemikiran  mereka  yang  dipadukan  antara  alur magis, religi, serta fakta yang konkret.
Wirjono  Prodjodikoro  mengungkapkan  bahwa  hukum  adat  pada  kewarisan  ini sudah  menjadi  bagian  masyarakat  dengan  cara  berpikir  yang  kreatif  dan  kritis  bahkan sudah  menjadi  tradisi  turun  temurun. 2 Itu  menandakan  bahwa  pada  masyarakat  tertentu yang    menganut  sistem  hukum  adat  membagi  harta  warisan  sebagaimana  yang  telah diajarkan  para  leluhur  mereka,  namun  tetap  sesuai  dengan  kaidah  hukum  Islam.  R. Santoso  Pudjosubroto  juga  berpendapat  mengenai  hukum  kewarisan  ini  dan  ia mengungkapkan  bahwa  hukum  dalam  pembagian  hak  warisan  itu  dengan  tujuan  untuk mengatur  hak-hak  serta  kewajiban  mengenai  harta  benda  seseorang  yang  sudah meninggal yang mana hak tersebut telah beralih kepada  yang berhak menerimanya yaitu ahli warisnya. 3
Pembahasan  dari  hukum  pewarisan  ini  termasuk  dari  bagian  hukum  perdata  dan ini  adalah  ruang  lingkup  dari  hukum  keluarga.  Hukum  waris  adat  salah  satu  jalan  bagi seseorang  untuk  menjadi  penerus  harta  kekayaan  dari  generasi  sebelumnya  ke  generasi berikutnya  yang  tentu  saja  merupakan  ahli  warisnya  secara  sah  dan  dibagikan  sesuai dengan adat yang berlaku. Hal tersebut  sama seperti yang telah dikemukakan oleh pakar ilmu  yang  Bernama  B.  Ter  Haar,  BZN  ia  mengungkapkan  bahwa  hukum  adat  itu merupakan  ketentuan  dari  hukum  yang  membahas  mengenai  cara  dari  waktu  ke  waktu untuk meneruskan dan melakukan perpindahan dari hak seseorang, seperti dari harta yang nyata tampaknya dan harta yang tak terlihat dari turun-temurun. 4
Jika  dibandingkan  hukum  dari  waris  adat  ini  dengan  hukum  waris  dalam    Islam dan  hukum  pewarisan  dari  Barat,  tentu  saja  kita  akan  menemui  hal-hal  yang  berbeda
2 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris , (Bandung: Pustaka Setia, 2009), Cet, I, hlm. 86.
3 Amal Hayati, Hukum Waris , (Medan: CV Manhaji, 2015). Cet. I, hlm. 5.
4 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat , (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), Cet. VII, hlm. 7.
misalkan seperti cara pembagian harta warisannya.  Secara hukum adat, hak dari warisan itu  bersifat  sesuatu  yang  ada  nilai  harganya,  dan  sesuatu  itu  adalah  satu  kesatuan  yang tidak dapat dibagi atau dapat dapat terbagi sesuai dengan ketentuan dari pewarisnya. 5
Dasar hukum kewarisan dalam Islam adalah berpedoman kepada Al-Qur’an, yang juga  berkaitan  dengan  hukum  kewarisan.  Selain  itu  juga  berpedoman  pada  sunah Rasulullah  SAW  yang  telah  diriwayatkan  oleh  perawi  hadits.  Sebagaimana  dengan  hal yang disebutkan di atas yakni dalam hal kewarisan seperti yang telah di jelaskan didalam ayat Al-Qur’an Surah An-Nisa (4) ayat 7 mengenai pembagian waris yang berbunyi: 6
ِِلاَجِ رلِل ِ بيِصَن اَِّمِ َِكَرَ ت ِِناَدِلاَوْلا َِنوُبَرْ قَْلْاَو ِِءاَسِ نلِلَو ِ بيِصَن اَِّمِ َِكَرَ ت ِِلاَوْلا ِِناَد َِنوُبَرْ قَْلْاَو اَِّمِ َِّلَق ُِهْنِم ِْوَأ َِرُ ثَك اًبيِصَن اضوُرْفَم
Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian daripada harta yang ditinggalkan oleh ibu dan bapaknya ataupun kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak pula dari harta yang telah ditinggalakn orang  tuanya  dan  kerabatnya,  baik  itu  sedikit  ataupun  banyak  dan  itu  sesuai  dengan bagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa:7)
Dari  ayat  ini  penulis  menarik  kesimpulan  bahwa  para  lelaki  dan  perempuan  sama-sama memilik  hak  terhadap  harta  warisan  dari  orangtua  ataupun  kerabatnya  sesuai  ketetapan hukum yang diberlakukan.
Mengingat begitu banyaknya budaya bangsa dari segi  kebudayaan yang dimiliki, agama  yang  dianut,  ranah  sosial  dan  adat  istiadat  serta  sistem  kekeluargaan  yang  terus berkembang  pesat  di  masyarakat,  dan  seperti  itu  pula  perkembangan  dari  hukum  waris yang  juga  dilibatkan  melalui  tiga  sistem  hukum  waris.  Ketiga  system  itu  adalah,  sistem Hukum  waris  Barat,  sistem  Hukum  Adat  dan  sistem  Hukum  Islam.  Menyikapi  keadaan masyarakat tersebut maka penulis simpulkan bahwasanya pembagaian hukum waris adat yang  diberlakukan  di  Negara  kit  aini  sebenarnya  telah  mengambil  pedoman  daripada hukumnya orang-orang terdahulu. 7
Sebagai  contoh,  bagi  orang  yang  telah  wafat  dan  si  pewaris  merupakan  dari Indonesia,  maka  yang  diberlakukan  baginya  hukum  waris  adat,  dan  apabila  si  pewaris adalah penduduk asing diluar Indonesia atau  lainnya, maka bagi mereka diberlakukanlah
5 Ibid. hlm. 9.
6 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul ‘Ali-Art, 2004 ), hlm. 78.
7 Komari  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  Eksistensi  Hukum  Waris  Di  Indonesia:  Antara Adat Dan Syariat, dalam Jurnal Asy-Syar’iyah , Vol. 17 No. 02 (2015), Agustus 2015, hlm. 157.
hukum  adat  yang  sesuai  di  wilayah  mereka.  Mereka  hidup  sesuai  kaidah  agama, khususnya islam yang berpegang pada Al-Qur’an, sehingga jika  seorang pewarisnya dari negara  kita  beragama  Islam,  maka  yang  digunakan  adalah  ketentuan  hukum  pewarissan berdasarkan hukum waris yang ada didalam Islam. Sedangkan jika yang mewarisi orang luar  dari  Indonesia  atau  asing,  maka  berlakulah  bagi  mereka  berlaku  sesuai  dengan ketentuan hukum pewarisan dari  barat sesuai KUH Perdata.
Masyarakat Banjar merupakan masyarakat yang terkenal dengan masyarakat yang cukup  religius  dan  masih  kental  akan  budaya  bahari.    Maka  dari  itu  nilai-nilai  yang  itu menunjukan  bahwa  mereka  telah  melakukan  pengamalan  dari  ajaran  agama  Islam,  dan salah  satunya  adalah  hal  kewarisan.  Pembagian  kewarisan  dalam  sebagian  masyarakat banjar    menganut  kepada  hukum  waris  adat  yang  berlandaskan  kepada  hukum  Islam. Hukum  adat  banjar  yang  dimaksudkan  adalah    hukum  adat  asli  yang  mereka  dapatkan dari  nenek  moyang  terdahulu  yang  tentunya  berdasarkan  hukum  Islam,  namun  tidak diabadikan dalam sebuh tulisan.
Hukum  dari  waris  adat  adalah  hukum  yang  didalamnya  termuat  sistem  dan  asas dari hukum kewarisan, mengenai harta yang akan di wariskan, siapa si pewaris, dan yang menjadi  waris  serta  telah  diatur  mengenai  tata  cara  bagaimana  harta  warisan  itu dipindahtangankan  kepada  yang  mewarisi.  Artinya  bahwa  hukum  waris  adat  juga mempunyai unsur-unsur tentang tata cara  harta warisan itu dibagikan  sebagaimana  yang ditetapkan berdasarkan wilayah masing-masing. 8
Uniknya  dalam  masyarakat  Banjar,  terkait  penyelesaian  pembagian  warisan sepengetahuan  penulis  bahwa  ada  dua  metode  yang  bisa  mereka  laksanakan,  yaitu melaksanakan  pembagian  harta  waris  sesuai  dengan  bagiannya  masing-masing  (faraidh) dan  bisa  juga  mereka  melaksanakannya  dengan  cara  bagi  rata  sama  bagian  antara  yang satu  dengan  yang  lainnya  dengan  dalih  kasian  saudara  perempuan  cuma  dapat  sedikit bagian saja padahal juga ikut merawat orang tua. Namun dalam proses pembagian harta warisan  tersebut  juga  ada  suatu  adat  yang  biasa  dikerjakan  yakni  ada  salah  satu  objek harta  yang  tidak  dibagikan  dan  disisihkan  untuk  kegiatan  selamatan  sampai  dengan bahaulan.
Salah  satu  dari  harta  yang  dtinggalkan  dan  tidak  dibagikan  kepada  pewarisnya dengan  dalih  untuk  biaya  berbagai  acara  kematian,  diantaranya  seperti  perayaan    hari
8 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), Cet. VII, hlm. 7.
pertama (manurun tanah), hari yang ketiga dari kematian (maniga hari), hari ketujuh dari kematian (manujuh hari), dua puluh lima dari kematian (manyalawi), hari ke empat puluh (matang  puluh),  hari  ke  seratus  dari  kematian(manyaratus),  dan  setelah  satu  tahun (mahaulan)  yang  kemudian  dilanjutkan  disetiap  tahunnya.  Harta  peninggalan  yang digunakan  untuk  biaya  haulan  tersebut  dalam  adat  Banjar  dinamakan  dengan  “Harta Tunggu  Haul”.  Harta tunggu  haul  bisa  berupa  tanah,  perahu,  ataupun  objek  benda  yang lainnya yang mampu menghasilkan biaya untuk keperluan bahaulan. Namun kebanyakan masyarakat  Banjar  yang  mayoritas  mata  pencariannya  adalah  bertani  maka  masyarakat biasanya  menyisihkan  sebidang  tanah  persawahan  yang  hasil  panennya  nanti  dijadikan biaya acara haulan, sehingga hal itu biasa disebut dengan Tanah Tunggu Haul. 9
Dalam  hukum  kewarisan  Islam,  ketika  seseorang  yang  telah  tiada  dan  memiliki harta untuk diwariskan maka harta tersebut secara keseluruhan akan dibagi kepada  yang berhak  mewarisinya  dan  semua  dibagikan  sesuai  dengan  haknya  masing-masing. Sedangkan menurut adat yang ada di masyarakat Banjar, bahwa ada salah satu waris yang tidak dibagikan kepada ahli waris dengan dalih untuk biaya berbagai acara kematian yang kemudian  disebut  dengan  “tanah  tunggu  haul”.  Kedudukan  harta  yang  ditinggalkan  itu akan dimiliki secara Bersama oleh para ahli warisnya didalam keluarga.
Kata  yang  memiliki  makna  yang  sama  dengan warasa’ adalah  kata al-fara’idh . Kata al-fara’idh dan ini merupakan bentuk jamak dari kata al-faridhah yang telah diambil dari  kata fardh yang  artinya  ketentuan  atau  takdir.  Menurut  Sayyid  Sabiq  bahwa  kata faraidh dalam syara’ Faraidh ini merupakan  bagian yang telah  memiliki  bagi  para ahli waris.  Faraidh  ini  merupakan  suatu  ilmu  yang  didalamnya  dibahas  tentang  pembagian waris,  sehingga  dinamakanlah  ilmu  ini  dengan  ilmu  waris  (ilmu  miraats)  dan  ilmu faraidh.    Artinya  bahwa  pembagian  yang  dilakukan  oleh  para  pewaris  telah  ditentukan sesuai dengan kadarnya masing-masing.

## PEMBAHASAN DAN HASIL
Waris
9 Alfani  Daud, Islam  dan  Masyarakat  Banjar, (Jakarta:  PT.  RajaGrapindo  Persada,  1997),  Cet.  I, hlm. 530.
Pengertian  waris  atau  kewarisan  menurut  secara  etimologi  yaitu  orang  berhak untum mendapatkan harta peninggalan dari orang yang telah wafat. 10 Sedangkan menurut terminologis  adalah  berasal  dari  bahasa  arab  yaitu  ثرو  yang  memiliki  beberapa  arti; mengganti  (dalam  QS.  An-Naml,  27:16),  yang  berarti  memberi  (dalam  QS.  Az-Zumar, 39:74),  yang  berarti  mewarisi  (dalam  QS.  Maryam,  19:6). 11 Maksudnya  dari  pengertian tersebut  bahwa  harta  benda  seseorang  yang  telah  meninggal  itu  maka  hartanya  akan beralih kepemilikannya kepada pewarisnya berhak menerima harta warisan sesuai dengan pembagian hak waris dalam hukum Islam.
Waris  adalah  suatu  hukum  yang  mengatur  warisan  yaitu  perpindahan  harta  dari orang yang telah tiada kepada ahli warisnya. Hal tersebut senada dengan pengertian waris yang  diungkapkan  oleh  Wahbah  Zuhaili  bahwa  sesungguhnya  sesuatu  yang  telah ditinggalkan  oleh  orang  yang  wafat  itu  seperti  harta  kekayaan  atau  hak  lainnya  akan menjadi hak dari ahli waris yang wafat. 12 Sebelum harta waris itu dibagikan kepada yang berhak,  tentu  saja  ada  kewajiban  para ahli  waris  yang  harus  ditunaikan  dahulu terhadap para pewaris, yaitu sebagai berikut: 13
a. Mengurus sampai jenazah dimakamkan.
b. Menyelesaikan sengekata hutang jika si mayit memiliki hutang.
c. Menyelesaikan perkara wasiat  bagi para pewaris.
d. Membagi harta warisan kepada yang berhak menerimanya.
Beni  Ahmad  Saebani  mengatakan  bahwa  harta  peninggalan  atau  warisan  itu adalah  suatu  system  untuk  mengatur  peralihan  hak  dari  orang  yang  telah  wafat  kepada ahli warisnya yang hidup. Maksudnya adalah segala hal yang berkaitan dengan seseorang yang  telah  tiada  baik  itu  harta  kekayaan,  hutang,  ataupun  yang  lainnya  akan  berpindah kekuasannya kepada kerabatnya yang masih ada yaitu ahli warisnya. 14
Pasal 171 Huruf a dalam Kompilasi Hukum Islam menuturkan bahwa yang hukum kewarisan  yaitu  hukum  yang  didalamnya  dumuat  aturan  terhadap  perpindahan  hak kepemilikan dari orang yang wafat kepada yang masih hidup. Dan itu semua juga diatur
10 Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  (Jakarta:  Balai Pustaka, 2005) Ed. III, Cet. III, hlm. 1269.
11 Ahmad Rofiq , Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta: PT RajaGrapindo Persada, 1995), Cet. I, hlm. 355.
12 Wahbah Az- Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu , (Bairul: Darul Fikri, 1989), Jilid 10, hlm. 340.
13 Badan  Litbang  dan  Diklat  Kementerian  Agama, Pelaksanaan  Hukum  Waris  di  Kalangan  Umat Islam Indonesia , (Jakarta: Maloho Jaya Abadai Press, 2010), Cet. I, hlm. 21-22.
14 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris , (Bandung: Pustaka Setia, 2009), Cet, I, hlm. 13.
untuk  menentukan  orang  yang  berhak  mendapatkan  harta  peninggalan  dan  bagian  dari harta  warisan  tersebut.  Dalam  hukum  kewarisan  juga  sering  dikenal  dengan  istilah faraidh. Menurut Hasby As-Shiddieqy, pengertian ilmu kewarisan adalah ilmu yang untuk mengetahui  siapa  saja  yang  berhak  dan  tidak  berhak  untuk  menerima  harta  peninggalan dari orang meninggal, serta jumlah pembagian yang akan didaptkan oleh masing-masing pahli waris. 15

## Dasar Hukum Waris
1. Al-Qur’an
Al-Qur;an  ini  adalah  dasar  hukum  dari  berbagai  permasalahan  seperti  hal kewarisan,  dan  dalam  Islam  adalah  berpedoman  kepada  Al-Qur’an,  kemudian  juga bersumber  pada  hadits  Rasulullah  SAW.  Masalah  kewarisan  juga  telah  di  atur  dengan lengkap dengan jumlah pembagiannya untuk setiap orang yang berhak menerimanya. Hal ini sesuai firman Allah dalam Surah An-Nisa (4) ayat 11-12 yang bebunyi:
ُِمُكيِصوُي َُِّللّا ِِف ِْمُكِدلاْوَأ ِِرَكَّذلِل ُِلْثِم ِ ِظَح ِِْيَيَ ثْ نلْا ِْنِإَف َِّنُك ًِءاَسِن َِقْوَ ف ِِْيَتَ نْ ثا َِّنُهَلَ ف اَثُلُ ث اَم َِكَرَ ت َِو ِْنِإ ِْتَناَك ًِةَدِحاَو اَهَلَ ف ُِفْص ِنلا ِِهْيَوَ بلَْو ِ ِلُكِل ِ دِحاَو اَمُهْ نِم ُِسُدُّسلا اَِّمِ َِكَرَ ت ِْنِإ َِناَك ُِهَل ِ دَلَو ِْنِإَف َِْل ِْنُكَي ُِهَل ِ دَلَو ُِهَثِرَوَو ُِهاَوَ بَأ ِِه ِملأَف ُِثُلُّ ثلا ِْنِإَف َِناَك ُِهَل ِ ةَوْخِإ ِِه ِملأَف ُِسُدُّسلا ِْنِم ِْعَ ب ِِد ِ ةَّيِصَو يِصوُي اَِبِ ِْوَأ ِ نْيَد ِْمُكُؤَبَآ ِْمُكُؤاَنْ بَأَو لا َِنوُرْدَت ِْمُهُّ يَأ ُِبَرْ قَأ ِْمُكَل ِاًعْفَ ن ًِةَضيِرَف َِنِم َِِّللّا َِّنِإ ََِّللّا َِناَك اًميِلَع اًميِكَح ِْمُكَلَو ُِفْصِن اَم َِكَرَ ت ِْمُكُجاَوْزَأ ِْنِإ َِْل ِْنُكَي َِّنَُلَ ِ دَلَو ِْنِإَف َِناَك َِّنَُلَ ِ دَلَو ُِمُكَلَ ف ُِعُبُّرلا اَِّمِ َِرَ ت َِنْك ِْنِم ِِدْعَ ب ِ ةَّيِصَو َِيِصوُي اَِبِ ِْوَأ ِ نْيَد َِّنَُلََو ُِعُبُّرلا اَِّمِ ِْمُتْكَرَ ت ِْنِإ َِْل ِْنُكَي ِْمُكَل ِ دَلَو ِْنِإَف َِناَك ِْمُكَل ِ دَلَو َِّنُهَلَ ف ُِنُمُّثلا اَِّمِ ِْمُتْكَرَ ت ِْنِم ِِدْعَ ب َِو ِ ةَّيِص َِنوُصوُت اَِبِ ِْوَأ ِ نْيَد ِْنِإَو َِناَك ِ لُجَر ُِثَروُي ًِةَللاَك ِِوَأ ِ ةَأَرْما ُِهَلَو ِ خَأ ِْوَأ ِ تْخُأ ِ ِلُكِلَف ِ دِحاَو اَمُهْ نِم ُِسُدُّسلا ِْنِإَف اوُناَك َِرَ ثْكَأ ِْنِم َِكِلَذ ِْمُهَ ف ُِءاَكَرُش ِِف ِِثُلُّ ثلا ِْنِم ِِدْعَ ب ِ ةَّيِصَو ىَصوُي اَِبِ َِأِْو ِ نْيَد َِْيَغ ِ  راَضُم ًِةَّيِصَو َِنِم َِِّللّا َُِّللّاَو ِ ميِلَع ِ ميِلَح
Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak- anakmu,  (yaitu)  bagian  seorang  anak  laki-laki  sama  dengan  bagian  dua  orang  anak perempuan.  Dan  jika  anak  itu  semuanya  perempuan  yang  jumlahnya  lebih  dari  dua, maka  bagian  mereka  dua  pertiga  dari  harta  yang  ditinggalkan.  Jika  dia  (anak
15 Abdullah Berahim, Hukum Kewarisan Islam , (Samarinda: Qiyas, 2015), Cet. I, hlm. 31.
perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan  untuk  kedua  ibu-bapak,  bagian  masing-masing  seperenam  dari  harta  yang ditinggalkan,  jika  dia  (yang  meninggal)  mempunyai  anak.  Jika  dia  (yang  meninggal) tidak  mempunyai  anak  dan  dia  diwarisi  oleh  kedua  ibu-bapaknya  (saja),  maka  ibunya mendapat  sepertiga.  Jika  dia  (yang  meninggal)  mempunyai  beberapa  saudara,  maka ibunya  mendapat  seperenam.  (Pembagian-pembagian  tersebut  di  atas)  setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu  dan  anak-anakmu,  kamu  tidak  mengetahui  siapa  di  antara  mereka  yang  lebih banyak  manfaatnya  bagimu.  Ini  adalah  ketetapan  Allah.  Sungguh,  Allah  Maha Mengetahui,  Mahabijaksana.  Dan  bagianmu  (suami-suami)  adalah  seperdua  dari  harta yang  ditinggalkan  oleh  istri-istrimu,  jika  mereka  tidak  mempunyai  anak.  Jika  mereka (istri-istrimu)  itu  mempunyai  anak,  maka  kamu  mendapat  seperempat  dari  harta  yang ditinggalkannya  setelah  (dipenuhi) wasiat yang  mereka  buat  atau  (dan  setelah  dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari  harta  yang  kamu  tinggalkan  (setelah  dipenuhi) wasiat yang  kamu  buat  atau  (dan setelah  dibayar)  utang-utangmu.  Jika  seseorang  meninggal,  baik  laki-laki  maupun perempuan  yang  tidak  meninggalkan  ayah  dan  tidak  meninggalkan  anak,  tetapi mempunyai  seorang  saudara  laki-laki  (seibu)  atau  seorang  saudara  perempuan  (seibu), maka  bagi  masing-masing  dari  kedua  jenis  saudara  itu  seperenam  harta.  Tetapi  jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang  sepertiga itu,  setelah  (dipenuhi wasiat )  yang  dibuatnya  atau  (dan  setelah  dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. ”. (QS. AN-Nisa:11-12)
Sejarah  menyebutkan  bahwa  pada  zaman  jahiliyah,  sistem  kewarisan  adat  yang berlaku  di  tanah  Arab  menggunakan  sistem  keturunan  nasab  dan  kekerabatan,  tetapi hanya  berlaku  untuk  keluarga  yang  berjenis  lelaki.  Menurut  mereka,  para  Wanita  serta anak-anak  tidak  berhak  untuk  mendapatkan  harta  peninggalan  karena  diangga[  tidak memiliki kemampuan dalam menanggung beban keluarga. Namun praktik ini dihapuskan dengan  turunnya  surah  An-Nisa    ayat  19  yang  memaparkan  bahwa  perempuan  berhak menerima harta warisan, makan dalam firmannya yang berbunyi:
ِاَم ِِضْعَ بِب ِاوُبَهْذَتِل َِّنُهوُلُضْعَ ت َِلاَو ِ ِِاًهْرَك َِءاَسِ نلا ِاوُثِرَت ِْنَأ ِْمُكَل ُِّلَِيَ َِلا ِاوُنَمآ َِنيِِذَّلا ِاَهُّ يَأ َِي ِ ىَسَعَ ف َِّنُهوُمُتْهِرَك ِْنِإَف ِ ِِِفوُرْعَمْلِبَ َِّنُهوُرِشاَعَو ِ ِِ ةَنِ يَ بُم ِ ةَش ِحاَفِب َِيِتَْيَ ِْنَأ َِّلاِإ َِّنُهوُمُتْ يَ تآ ِاًيِثَك ِاًْيَخ ِِهيِف َُِّللّا َِلَعَْيََو ِاًئْ يَش ِاوُِهَرْكَت ِْنَأ Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa  dan  janganlah  kamu  menyusahkan  mereka  karena  hendak  mengambil  kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan
pekerjaan  keji  yang  nyata.  Dan  bergaullah  dengan  mereka  secara  patut.  Kemudian  bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An-Nisa: 19)
Dalam surah An-Nisa ayat 176 juga menjelaskan hal yang berkaitan denga waris terhadap perempuan, yaitu sebagai berikut:
ِاَهَلَ ف ِ تْخُأ ُِهَلَو ِ دَلَو ُِهَل َِسْيَل َِكَلَه ِ ؤُرْما ِِنِإ ِ ِِِةَل َلاَكْلا ِِف ِْمُكيِتْفُ ي َُِّللّا ِِلُق َِكَنوُتْفَ تْس ِاَِّمِ ِِناَثُلُّ ثلا ِاَمُهَلَ ف ِِ ْيَتَ نْ ثا ِاَتَ ناَك ِْنِإَف ِ ِِ دَلَو ِاََلَ ِْنُكَي َِْل ِْنِإ ِاَهُِ ثِرَي َِوُهَو ِ َِِكَرَ ت ِاَم ُِفْصِن ِِرَكَّذلِلَف ًِءاَسِنَو ًِلااَجِر ًِةَوْخِإ ِاوُناَك ِْنِإَو ِ َِِكَرَ ت ِ ميِلَع ِ ءِْيَش ِِ لُكِب َُِّللّاَو ِ ِِاوُّلِضَت ِْنَأ ِْمُكَل َُِّللّا ُِ ِ يَبُ ي ِ ِِِ ْيَيَ ثْ نُْلْا ِِ ظَح ُِلْثِم Artinya: “ Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak  dan  mempunyai  saudara  perempuan,  maka  bagi  saudaranya  yang  perempuan  itu seperdua  dari  harta  yang  ditinggalkannya,  dan  saudaranya  yang  laki-laki  mempusakai (seluruh  harta  saudara  perempuan),  jika  ia  tidak  mempunyai  anak;  tetapi  jika  saudara perempuan itu  dua  orang,  maka  bagi  keduanya  dua  pertiga  dari  harta  yang  ditinggalkan oleh  yang  meninggal.  Dan  jika  mereka  (ahli  waris  itu  terdiri  dari)  saudara-saudara  laki dan  perempuan,  maka  bahagian  seorang  saudara  laki-laki  sebanyak  bahagian  dua  orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa:176)
Kemudian  Allah  SWT  menyebutkan  bahwa  baik  laki-laki  maupun  perempuan  dapat mewarisi harta peninggalan kerabat ataupun keturunannya..
2. Hadits
Ada hadits dari Rasulullah SAW yang menjelaskan mengenai pembagian yang benar soal warisan. Dalam hadits tersebut Rasulullah SAW memperjelas bahwa Islam menganjurkan untuk membagi harta waris sesuai dengan haknya dan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur  dalam  hukum  waris  islam  yang  hanya  berlaku  khusus  untuk  umat  Islam.  Hadits tersebut  diantaranya    yang  diriwayatkan  oleh  Imam  Bukhari  nomor  6238,  dijelaskan tentang harta waris, yakni sebagai berikut: 16
َِلاَق ُِلوُسَر َِِّللّا ىَّلَص َُِّللّا ِِهْيَلَع َِمَّلَسَو ُِقِْلَْأ او َِضِئاَرَفْلا اَهِلْهَِبِ اَمَف َِيِقَب َِلْوَِلَْوُهَ ف ِ لُجَر ِ رَكَذ 16 Imam Al-Mundziri, Mukhtasar Shahih Muslim , (Jakarta Timur: Ummul Qura,  2016), Cet. I, hlm. 466.
Artinya: Rasulullah  SAW  bersabda,  “Berikanlah  bagian  warisan  kepada  ahli  warisnya, selebihnya  adalah  milik  laki-laki  yang  paling  dekat  dengan  mayit ”.  (HR.  Bukhari,  No.
6238)
Sabda  Rasulullah  SAW  yang  diriwayatkan  Imam  Bukhari  dalam  Hadist  no.  6267,  yang bunyinya sebagai berikut: 17 َِلا ُِثِرَي ُِمِلْسُمْلا َِرِفاَكْلا َِلاَو ُِرِفاَكْلا َِمِلْسُمْلا
Artinya: “Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.” (HR. Bukhari, No. 6267)
3. Ijma’
Metode  ijma’  ini  merupan  metode  dari  kesepakan  yang  diperoleh  dari  para  ulama  atau sahabat-sahabat dari Rasulullah SAW, yang membahas pembagian hak waris yang mana semua itu berpegang pada kitab Al-Qur’an dan assunah. 18 Maksudnya adalah kesepakatan yang  telah  dicapai  oleh  para  sahabat  dan  ulama  yang  disebut  Ijma’  sahabat  atau  Ijma’ ulama bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah yang menjadi dasar referensi untuk berbagai permasalahan.
4. Ijtihad
Ijtihad  merupakan  hasil  dari  usaha  berpikirnya  para  sahabat  ataupun  para  ulama  untuk menyelesaikan sengketa dalam hal pembagian hak waris, baik yang belum atau tidak ada kesepakatan. 19 Maksudnya  yaitu  berupara  pemikiran  yang  memiliki  cukup  banyak ketentuan  untuk  jadi  seorang  mujtahid  sehingga  mampu  menjawab  berbagai  persoalan yang  muncul  dengan  menggali  masalah  keIslaman  yang  hampir  serupa,  dengan berdalihkan Al-Qur’an dan sunnah atau juga qiyas.

## Rukun dan Syarat Waris
Rukun kewarisan yang dimaksudkan artinya adalah sesuatu yang harus ada dalam  setiap penyelesaian permasalahan terkait pembagian waris. Adapun beberapa rukun waris yang telah disebutkan dalam bukunya Abdulah Berahim yaitu: 20
a. Pewaris  (muwarrits),  yaitu  orang  yang  telah  wafat,  baik  secara  nyata,  kasat  mata  atau telah  diketahui  publik  bahwa  orang  itu  memang  telah  wafat  yang  bisa  disebut  dengan istilah  mati  hakiki  maupun  mati  hukmi.  Maksudnya  mati  secara  hukmi  ialah  seseorang yang dihukumi telah meninggal dunia berdasarkan keputusan pengadilan karena beberapa
17 Ibid.
18 Amal Hayati, Hukum Waris , (Medan: CV Manhaji, 2015). Cet. I, hlm. 11.
19 Ibid.
20 Abdullah Berahim, Hukum Kewarisan Islam , (Samarinda: Qiyas, 2015), Cet. I, hlm. 48.
sebab  tertentu  seperti  telah  mati  karena  sudah  lama  menghilang,  tidak  diketahui  lagi dimana keberadaannya atau sebab-sebab lainnya yang diputuskan oleh pengadilan bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia.
b. Ahli  Waris  atau  yang  mewarisi  (warits),  yaitu  orang  yang  akan  mengambil  alih  harta warisan  dari  si  mayit.  Yang  termasuk  menjadi  ahli  waris  tentu  saja  orang  yang  telah memenuhi syarat dan berhak menjadi ahli waris.
c. Warisan  (mauruts/turats/tirkah),  adalah  harta  peninggalan  atau  harta  pusaka  yang  akan menjadi  hak  milik  pewaris  setelah  pembiayaan  kematian  si  pewaris,  pelunasan  hutang, dan pelaksanaan wasiat. Setelah pewaris meninggal dunia maka harta hak milik pewaris beralih  menjadi  hak  milik  ahli  waris,  dan  harta  itulah  yang  nantinya  akan  dibagi  sesuai dengan porsi sesuai ketentuan hukum waris Islam.
Maka dapat disimpulkan bahwa rukun dari waris terbagi tiga, yaitu muwarits (orang yang meninggal dunia), warits (orang yang akan mewarisi harta), dan mauruts (harta yang akan diwariskan).
Adapun  yang  dimaksud  dengan  syarat-syarat  kewarisan  ialah  proses  waris-mewaris apabila  telah  memenuhi  kriteria  yang  telah  ditentukan  berdasarkan  hukum  kewarisan Islam. Yang merupakan syarat dari kewarisan adalah: 21
a. Kematian  orang  mewariskan  (muwarits),  yaitu  bahwa  si  pewaris  betul-betul  telah meninggal dunia.
b. Ahli waris yang diyakinkan masih ada pada saat meninggalnya pewaris. Artinya pada saat meninggalnya  pewaris,  orang-orang  yang  akan  menjadi  ahli  warisnya  harus  diketahui secara jelas masih ada, karena orang yang sudah meninggal dunia tidak punya hak untuk mengambil Kembali.
c. Tidak  ada  penghalang  yang  menghalangi  pewarisan.  Mkasudnya  adalah  kita  harus mengetahui  secara  jelas  dengan  ahli  waris  ini  sehingga  pembagi  mengetahui  bagaimana pembagiannya diberikan.
Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  ada  tiga  hal  yang  menjadi  syarat  dari  kewarisan,  yaitu meninggalnya  muwarits,  hidupnya  ahli  waris,  dan  tidak  ada  penghalang  bagi  seseorang untuk menjadi ahli waris.

## Waris Menurut Adat Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan
21 A. Khisni, Hukum Waris Islam , (Semarang: Unissula Press, 2013), Cet. II, hlm. 5.
Istilah  “Banjar”  dalam  hikayat  orang  Banjar,  dengan  asal  awal  dikenal  dengan istilah  kata  “Banjarmasih”,  yang  disebut  dengan  “Negeri  Banjarmasih”.  Disebut Banjarmasih karena nama orang besar yang ada di Banjar  itu adalah Patih Masih. Banjar sendiri  mempunyai  makna  berjejar-jejar  sebagai  letak  perumahan  yang  ada  dikampung yang tempat desanya itu terletak di atas air pesisir air sungai. 22
Dari penjelasan tersebut kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya istilah “Banjar” awalnya  ditemukan  dalam  hikayat  Banjar  pada  mulanya  disebut  “Banjarmasih”. Banjarmasih  terdiri  dari  dua  kata  yaitu  Banjar  dan  Masih.  Makna  Banjar  berarti perumahan  masyarakat  Kalimantan  Selatan  yang  berderet-deret  atau  diistilahkan dengan sebutan berbanjar dan berada di sepanjang pesisir sungai.
Adat  Banjar  adalah  hukum  asal  dyang  telah  ada  dan  diberlakukan  masyarakat Banjar, sifat adanya memang tidak tertulis  tapi didalmnya terdapat unsur agama (agama Islam).  Dan  orang  Banjar  ini  merupakan  mereka  yang  tinggal  di  di  daerah  Kalimantan Selatan,  yang  dikatakan  oleh  Mallincrodict  bahwa  masyarakatnya  dijuluki  dengan  suku Banjar. Julukan itu merupakan julukan untuk menyebut suku-suku Melayu yang memang berasal  dari  daerah  bagian  Hindu  Jawa,  dan  sebagiannya  ada  dari  pesisir  Kalimantan Selatan, ada dari Kalimantan  bagian Tengah, ada dari Kalimantan bagian Timur dan ada yang  dari  Kalimantan  bagian  Barat. 23 Maksudnya  bahwa  masyarakat  suku  Banjar memiliki  suatu  hukum  yang  tidak  tertulis  dan  tetap  dipatuhi  masyarakat  yang  disebut sebagai hukum adat Banjar.
Masyarakat  Banjar  pada  umumnya  ketika  menyelesaikan  suatu  permasalahan  di antara  mereka,  termasuk  sengketa  waris  maka  mereka  lebih  memilih  menyelesaikannya dengan  cara  kekeluargaan  supaya  tidak  memperpanjang  permasalahan  dan  tetap terjalinnya  keakraban  antar  keluarga.  Dan  akan  menjadi  aib  bagi  keluarga  jika  mereka harus  menyelesaikan  sengketa  waris  tersebut  dengan  menempuh  jalan  ke  Pengadilan Agama ketika tidak menemukan solusi saat penyelesaian secara kekeluargaan. Berikut ini akan  dijelaskan  adat-adat  yang  berhubungan  terhadap  apembagian  harta  warisan    yang diberlakukan oleh orang Banjar, yaitu: 24
a) Harta Yang Tidak Dibagi Untuk Berbagai Acara Kematian
22 Badan  Litbang  dan  Diklat  Kementerian  Agama, Pelaksanaan  Hukum  Waris  di  Kalangan  Umat Islam Indonesia , (Jakarta: Maloho Jaya Abadai Press, 2010), Cet. I, hlm. 54.
23 Ibid. hlm. 53.
24 Badan  Litbang  dan  Diklat  Kementerian  Agama, Pelaksanaan  Hukum  Waris  di  Kalangan  Umat Islam Indonesia , (Jakarta: Maloho Jaya Abadai Press, 2010), Cet. I, hlm. 53.
Dikalangan masyarakat Banjar, dalam peristiwa kematian umumnya ada hal tertentu yang harus  dikerjakan,  diantaranya    mengeluarkan  uang  untuk  biaya  memandikan  jenazah, penyediaan  amplop  kifayah,  acara  bahilah,  sembahyang  qadaan,  sembahyang  hadiah, puasa qadaan dan batunggu kubur. 25 Kemudian diadakannya selamatan atau aruhan yang dimulai dari hari pertama (manurun tanah), hari yang ketiga dari kematian (maniga hari), hari yang ketujuh (manujuh hari), hari ke dua puluh lima dari kematian (manyalawi), hari ke  empat  puluh  (matang  puluh),  hari  ke  seratus  hari  dari  kematian  (manyaratus),  dan sesudahnya  akan  diadakan  setiap  satu  tahun  sekali  (mahaul). 26 Itu  menunjukkan  bahwa pada  masyrakat  Banjar  ada  adat-adat  tertentu  yang  dikerjakan  oleh  para  ahli  waris diantaranya  pembiayaan  memandikan  jenazah,  penyediaan  amplop  kifayah,  upacara bahilah, sembahyang fiil yang disebut dengan membayar sembahyang yang kemungkinan ada terlewatkan oleh si mayit, sembahyang hadiah, puasa qadaan, tunggu kubur yang diisi kegiatan  tadarus  sampai  khatam  Qur’an  dan  akan  melaksanakan  aruhan  tersebut  yang lazim  dilakukan  oleh  masyarakat  Banjar  hingga  saat  ini  ketika  ada  keluarga  yang meninggal dunia dari manurun tanah sampai manyaratus dan dilanjutkan dengan kegiatan haulan setiap tahun.
Aruhan  atau  haul  itu  merupakan  acara  yang  dilakukan  untuk  memperingati  hari dari  orang  yang  telah  meninggal  dan  acara  tersebut  biasanya  diisi  dengan  kegiatan pembacaan Yasin, tahlilan, tadarusan, dalailul khairat, pembacaan doa arwah dan dan doa haul. Acara aruhan akan diakhiri dengan menyantap hidangan yang disediakan oleh tuan rumah untuk para hadirin. 27 Kemudian mengenai pembagian  harta waris, ada harta yang memang  tidak  dibagi  yaitu  harta  yang  akan  digunakan  untuk  acara  selamatan  atau  haul dari kematian yang dilakukan oleh para pewaris yang masih ada.
b) Harta Peninggalan Belum Dibagi.
Ini  dikarenakan  ada  orang  tua  yang  masih  ada,  dsn  ini  dilakukan  untuk  menghormati orang  tuanya  yang  hidup.  Dan  jika  ada  dari  mereka  yang  berusaha  untuk  mengambil bagian  harta  tersebut,  maka  dijuluki  oleh  masyarakat  Banjar  sebagai  anak  yang  tidak beradab (durhaka).
c) Harta Peninggalan Yang Dibagi Tetapi Tidak Diserahkan Kepada Yang Bersangkutan.
25 Alfani  Daud, Islam  dan  Masyarakat  Banjar  Diskripsi  dan  Analisis  Kebudayaan  Banjar ,  (Jakarta Utara: PT RajaGrafindo Persada, 1997) Cet. I, hlm. 204.
26 Ibid. hlm. 305.
27 Ahdiyatul  Hidayah,  “Tradisi  Haul  KH.  Zaini  bin  Abdul  Ghani  dan  Pengaruhnya  Terhadap  Gelait Sedekah Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan”. Dalam Jurnal Islah Vol. 1, No. 1 Juni 2020. hlm. 10.
Ini maksudnya si ahli waris masih belum paham dan belum berakal untuk menglola waris yang jadi miliknya karean ia masih kecil atau belum dewasa.
d) Adat Badamai
Adat  badamai  ini  adalah  budaya  leluhur  yang  dipertahankan  oleh  orang  Banjar  sampai saat  ini.  Adat  badamai  sering  dipakai  oleh  Masyarakat  Banjar  dalam  rangka menyelesaikan  suatu  permasalah  agar  tetap  damai  tanpa  menimbulkan  permasalahan lainnya  dengan  meminta  bantuan  tetuha  kampung.  Hal  tersebut  senada  dengan  yang disebutkan  oleh  Siti  Muna  Hayati  dalam  Jurnal  yang  Bernama  Al-Hukama  “ The Indonesian  Journal  of  Islamic  Family  Law ”  bahwa  Adat  badamai  yaitu  uppaya  untuk mempersatukan  masyarakat  melalui  para  tokoh  atau  orang  yang  paham  dan  mengerti kondisi  masyarakat  seperti  tetuha  adat  yang  sudah  menjadi  suatu  kebiasaan  bagi masyarakat Banjar. 28
Dasar  hukum  adat  badamai  ini  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  milik  Sultan Adam. Undang-undang ini ditetapkan oleh Sultan Adam untuk menyempurnakan  bagian dari  agama  dan  rasa  percaya  rakyatnya  kepada  Islam,  mencegah  jangan  sampai  terjadi perselisihan  serta  agar  memudahkan  para  hakim  dalam  menyelesaikan  perkara. 29 Mengenai  adat  badamai  dalam  penyelesaian  sengketa  waris  ini,  maka  mereka  akan meminta  seorang  ulama  yang  memang  memiliki  pemahaman  mengenai  waris  ini  untuk membicarakan soal pembagian hak waris.  Kegiatan meminta ulama ini sangat perlu dan hal  ini  biasa  dinamakan  dengan  Basuluh.  Basuluh  ini  bertujuan  agar  diperoleh  sikap mufakat  dan  damai  antara  semua  pihak  ahli  waris,  sehingga  tidak  ada  sengketa permusuhan diantaranya. 30

## Pandangan  Masyarakat  Terhadap  Pembagian  Harta  Waris  Sesuai  Adat Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan
Masyarakat  adalah  orang  yang  berdomisili  dan  menetap  dalam  suatu  wilayah. Masyarakat  tersebut  dapat  tergolong  dalam  beberapa  elemen,  yaitu:  ulama,  mahasiswa, dan  masyarakat  biasa  (sipil).  Sistem  pembagian  harta  waris  menurut  adat  masyarakat Banjar  merupakan  sistem  yang  digunakan  oleh  masyarakat  Banjar  untuk  membagikan
28 Siti  Muna  Hayati,  Basuluh  Suku  Banjar  dalam  Sengketa  Waris,  dalam Jurnal  Al-Hukama “The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 06, No. 01 (2016), Juni 2016, hlm. 3.
29 Ibid. hlm. 23.
30 Badan  Litbang  dan  Diklat  Kementerian  Agama, Pelaksanaan  Hukum  Waris  di  Kalangan  Umat Islam Indonesia , (Jakarta: Maloho Jaya Abadai Press, 2010), Cet. I, hlm. 82-84.
harta warisan mereka, dan tentunya juga bercermin ke dalam adat yang telah diciptakan oleh nenek moyang mereka. Sistem tersebut terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut: 1. Faraidh-Islah , yaitu sistem pembagian yang dilakukan berdasarkan fara’id,  yaitu system pembagian hak waris kepada ahli waris dengan ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam  dan  dengan  cara  yang  baik  dan  mufakat  atau  musyawarah.  Dalam  teknik  ini biasanya dipanggillah orang yang ahli dalam ilmu waris atau bisa disebut dengan  “Tuan Guru”  yaitu  orang  yang  mampu  memperhitungkan  siapa  saja  yang  akan  berhak  untuk mendapatkan warisan, dan berapa besar bagian masing-masingyang didapatkan. Setelah si Guru  menyatakan  siapa  saja  yang  berhak  jadi  ahli  waris  dan  siapa  saja  yang  berhak menrima, maka berdasarkan  hal itu mereka juga telah mengetahui besaran harta warisan yang  akanmenjadi  haknya,  dan  setelah  itu  mereka  menerima  warisan  tersebut.  Dan mereka  bersepakat  atas  pembagian  hak  tersebut  untuk  diberikan  kepada  ahli  waris masing-masing.
2. Islah , yaitu sistem yang prakteknya dengan cara  bermusyawarah Dalam masalah ini ahli waris  harus  bermusyawarah  dalam  menentukan  besaran  waris  yang  akan  diterima. Pembagaian ini harus sesuai dengan ketentuan yang ada.
Menurut  Bapak  H.  B.  A.  yaitu  seorang  tokoh  masyarakat  sekaligus  termasuk ulama  di  Amuntai,  Beliau  juga  merupakan  seorang  Ketua  Tanfidziyah  Majelis  Wilayah Cabang  Nahdlatul  Ulama.  Mengenai  pembagian  harta  waris  berdasar  adat  masyarakat Banjar menurut sepengetahuan beliau bahwa tidak ada diatur secara khusus dikarenakan masyarakatnya yang beragama Islam, maka yang dilaksanakan dengan dasar hukum Islam kemudian  dilakukan musyawarah  untuk mufakat.  Namun ada  beberapa  yang  saya  temui di  masyarakat  membagi  harta  tersebut  dengan  bagian  sama  rata  saja.  Sedangkan  untuk tanah  tunggu  haul,  bahwasanya  hal  itu  tidak  ada  dasar  hukumnya  baik  itu  di  dalam  Al- Qur’an  maupun  Sunnah.  Masyarakat  yang  melaksanakan  adat  tersebut  berdalih  bahwa menyisihkan  sedikit  harta  waris  tersebut  yang  berupa  tanah  dan  akan  digunakan  untuk mahaul dan menjamin supaya kegiatan tersebut tetap terlaksana setiap tahunnya. Dengan cara  tersebut  mereka  mengungkapkan  rasa  birrul  walidain  terhadap  orang  tua  mereka. Proses  pembagiannya  biasanya  kerabat  keluarga  dikumpulkan  untuk  bermusyarawarah dan ditentukan satu orang untuk mengelola harta tanah tunggu haul tersebut atau bisa juga tanah tersebut dikelola secara bergiliran untuk  setiap tahunnya. 31
31 Wawancara Dengan Bapak H. B. A. Pada Hari Kamis 12 Agustus 2022 Pukul 11:23
Kemudian Bapak H. H. K. adalah seorang tokoh masyarakat juga seorang pebisnis yang memiliki Perusahaan Travel Haji dan Umrah. Beliau menuturkan bahwa pembagian harta waris dengan cara faraidh lebih dianjurkan untuk dilaksanakan walaupun mungkin menurut orang lain ada juga metode yang efektif mengenai pembagian waris. Alasannya karena semuanya merasa bahwa pembagian dengan cara faraidh tersebut sangat adil bagi kami.  Lalu  mengenai  tanah  tunggu  haul  kami  tidak  mempraktekkannya  karena  mahauli orang  tua  sudah  jadi  seperti  kewajiban  bagi  semua  anak  di  antara  kami.  Meskipun  cara mahauli  tersebut  tidak  dengan  acara  selamatan,  namun  tetap  bisa  dilakukan  dengan bersedekah, dan melakukan hal bermanfaat lainnya yang pahala tersebut diniatkan untuk menghadiahi orang tua. 32
Berlanjut  dengan  Bapak  S  beliau  adalah  salah  seorang  tokoh  masyarakat  di Amuntai  dalam,  beliau  juga  seorang  penghulu  kampung  yang  biasanya  ditugaskan menikahkan  dan  membantu  mengurus  pencatatan  pernikahan.  Menurut  beliau,  keluarga beliau  lebih  memilih  membagikan  harta  waris  dengan  cara  bagi  sama  rata  untuk menghindari  konflik    antar  keluarga,  walaupun  sebenarnya  ada  kami  tahu  bahwa  dalam Islam sudah diatur mengenai pembagian harta waris. Kalau untuk tanah tunggu haul kami mempraktekkannya  bahkan  saya  sendiri  yang  mengelola  dan  diamanahi  oleh  para  ahli waris  lainnya  untuk  mengadakan  acara  haulan  tersebut.  Walaupun  kita  tahu  bahwa  hal tersebut  tidak  ada  terdapat  dalam  Al-Qur’an,  tetapi  bisa  kita  lihat  dari  dampak kemanfaatan diadakannya tanah tunggu haul tersebut diantaranya hubungan antar saudara tetap  terjalin  tali  silaturahmi,  dan  membiasakan  menyelesaikan  sengketa  dengan musyawarah, 33
Dari  pendapat  responden  tersebut,  penulis  menyimpulkan  bahwa  alangkah baiknya  jika  soal  pembagian  harta  waris kita  tetap  memakai  hukum  Islam  sebagai  dasar hukum  pembagian  harta  waris  dengan  alasan  karena  walaupun  ada  metode  lain  yang terasa  efektif  untuk  menyelesaikan  masalah  waris  tersebut,  alangkah  baiknya  untuk menjaga  kehati-hatian  dalam  memakai  hukum  Islam  misalkan  jika  ada  tergeritik  di  hati salah  satu  pihak  ahli  waris  yang  tidak  rela  atas  pembagian  yang  tidak  merata,  dan ditakutkan  ada  yang  tidak  paham  atau  tidak  tau  bahwa  ada  ketentuan  khusu  yang mengatur pembagian warisan sesuai adat orang Banjar.
32 Wawancara Dengan Bapak H. H. K. Pada Hari Kamis 12 Agustus 2022 Pukul 12:10
33 Wawancara Dengan Bapak S. Pada Hari Kamis 12 Agustus 2022 Pukul 13:30
Masyarakat  yang  membolehkan  terhadap  sistem  pembagian  harta  waris  menurut adat masyarakat Banjar terbagi menjadi dua yaitu sistem Faraidh-Islah dan sistem Islah. Dan  mengenai  harta  tunggu  haul  mereka  membolehkan  dengan  cara  menyisihkan  harta tersebut,  biasanya  berupa  sebidang  tanah  persawahan  yang  hasilnya  nanti  dipergunakan untuk acara bahaulan. Walaupun tidak ada  ditemukan dalam Al-Qur’an maupun Hadits yang menjelaskan kebolehan menyisihkan harta tanah tunggu haul tersebut, namun yang menjadi alasan utama bagi mereka mengadakan harta tanah tunggu haul adalah salah satu cara untuk berbaik dan taat kepada kedua orang tua yang telah tiada. Selain ungkapan rasa birrul walidain tersebut, mereka takut jika prosesi bahaulan tersebut tidak terlaksana rutin setiap tahun karena terkendala perekonomian dan permasalahan masing-masing keluarga sehingga  perlu  adanya  penentuan  harta  tanah  tunggu  haul  tersebut  dan  bisa  dianggap seperti  jaminan  supaya  prosesi  bahaulan  tetap  terlaksana  setiap  tahunnya.  Untuk  proses penentuan  harta  tanah  tunggu  haul  tersebut  biasanya  para  ahli  waris  musyawarah  untuk bermufakat menentukan bagaimana pengelolaan tanah tersebut apakah ditunjuk langsung satu  orang  yang  dianggap  mampu  untuk  mengelolanya  ataukah  dikelola  secara bergantian.
Sedangkan  masyarakat  yang  berpandangan  tidak  membolehkan  karena  mereka beranggapan bahwa walaupun ada cara yang ditentukan oleh hukum lain yang dianggap mampu  untuk  menyelesaikan  permasalahan  sengketa  waris,  namun  alangkah  lebih bijaknya  lagi  kalau  kita  tetap  memakai  hukum  Islam  sebagai  landasan  dasar  untuk menyelesaikan permasalahan sengketa terhadap waris sesuai dengan aturan hukum waris. Memakai  hukum  Islam  dalam  menyelesaikan  permasalahan    di  kehidupan  merupakan salah  satu  bentuk  kecintaan  kita  terhadap  hukum  Islam  dan  juga  sebagai  bentuk  kehati- hatian kita dalam pengambilan sikap menyelesaikan masalah. Dan mengenai harta tanah tunggu  haul  pun  mereka  tidak  menerapkannya  karena  sebenarnya  bagi  mereka  masih banyak cara untuk berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia dan bisa dilakukan  setiap  saat  tidak  harus  menunggu  satu  tahun  sekali,  seperti  memberi  sedekah yang  bisa  dilakukan  walaupun  dengan  nominal  yang tidak  terlalu  banyak,  membaca  Al- Qur’an dan shalat hadiah yang pahalanya diniatkan untuk orang tua yang telah meninggal dunia.

## Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Sistem Pembagian Harta Waris Menurut Adat Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan
Berdasarkan  dengan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  penulis  untuk menghubungkan  dengan  bagaimana  tinjauan  hukum  Islam  mengenai  hukum  adat  dan kaitannya  dengan  sistem  pembagian  harta  waris  menurut  adat  masyarakat  Banjar  dan penerapan  harta  tanah  tunggu  haul,  maka  dasar  hukum  kewarisan  yang  pertama  dan utama  dalam  Islam  adalah  berpedoman  kepada  Al-Qur’an,  kemudian  juga  bersumber kepada  hadits  Rasulullah  SAW.  Selsin  itu  kita  juga  bisa  memakai  ijma’  ataupun  ijtihad untuk  menyelesaikan  persoala-persoalan  yang  muncul  dalam  kehidupan.  Mengenai  dua sistem  yang  digunakan  menurut  adat  masyarakat  Banjar,  hukum  Islam  mempunyai pandangan tersendiri terhadap sistem tersebut yaitu sebagai berikut:

## 1. Sistem Faraidh-Islah
Berdasarkan penjelasan yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa sistem Faraidh-Islah ini sesuai dengan ajaran agama Islam, karena berlandaskan dengan sistem kewarisan yang mana harta peninggalan itu harus dibagi sesuai bagiannya dengan cara yang baik seperti musyawarah antar keluarga.
Sistem Faraidh-Islah yang  digunakan masyarakat  Banjar  tersebut  meminta  salah satu  orang  yang  disebut  sebagai  tetuha  kampung  untuk  menengahi  perkara  pembagian harta  tersebut  agar  tidak  terjadi  sengketa  waris  pada  saat  melakukan  musyawarah  yang dalam  istilah  masyarakat  Banjar  disebut  dengan  basuluh. Basuluh dalam  Islam  lebih dikenal  dengan  istilah Islah yang  dapat  diartikan  sebagai  cara  untuk  menyelesaikan perkara  keperdataan,  seperti  tentang  pembagian  harta  warisan  bagi  ahli  waris,  konflik yang terdapat dalam rumah tangga, dan hal yang lainnya yang bisa dilakukan dengan cara melakukan perdamaian.
Proses  penentuan  siapa  yang  akan  menjadi  ahli  waris  dan  berapa  bagian  untuk masing-masing ahli waris pun dijembatani  oleh pihak ketiga yaitu tetuha kampung yang biasanya  seorang  tuan  guru. 34 Sehingga  hal  tersebut  sudah  pasti  akan  sesuai  dengan hukum  Islam  karena  prosesnya  dijembatani  oleh  bukan  sembarangan  orang,  yakni seorang  ulama  yang  paham  akan  hukum  Islam  dan  mereka  merasa  sudah  melakukan syari’at  yang  sesuai  agama  tapi  pada  akhirnya  mereka  memilih  untuk  melakukannya secara Islah agar pembagian itu dapat diselsaikan dengan cara kekeluargaan.
34 Siti  Muna  Hayati,  Basuluh  Suku  Banjar  dalam  Sengketa  Waris,  dalam Jurnal  Al-Hukama “The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 06, No. 01 (2016), Juni 2016, hlm. 27.
Sedangkan  ditinjau  dari  hukum  adat,  penulis  menemukan  bahwa  ada  teori  yang sejalan  dengan  adat  masyarakat  Banjar  di  wilayah  Kecamatan  Amuntai  Utara  yang memberlakukan  beberapa  adat  dalam  sistem  pembagian  harta  waris.  Van  Den  Berg mengemukakan  sebuah  teori  yang  menyatakan  bahwa  hukum  itu  mengikuti  jejak  dari agama  yang  dianut  oleh  seseorang,  jika  ia  beragama  Islam  maka  yang  berlaku  baginay adalah  hukum  Islam,  teori  ini  dinamakan  sebagai  teori  receptie  in  complexu. 35 Teori tersebut  kemudian  diperbarui  oleh  Hazairin  dan  H.  Sayiti  Thalib  yang  mengemukakan bahwa bagi orang Islam maka yang berlaku adalah hukum Islam, dan tentang hukum adat baru  bisa  berlaku jika  tidak  bertentangan  dengan  hukum  Islam,  dan  teori  ini  dinamakan sebagai teori receptie a contrario. 36 Maksudnya teori tersebut menegaskan bahwa sistem pembagian harta waris berdasarkan adat masyarakat Banjar sebenarnya juga diambil dari landasan  dasar  hukum  Islam  sehingga  adat  tersebut  sejalan  dengan  hukum  Islam  dan dapat  diimplementasikan.  Apabila  adat  itu  tidak  sesuai  dengan  hukum  Islam,  maka  adat tersebut  secara  jelas  hukumnya  haram  dan  tidak  boleh  diimplementasikan  dalam menyelesaikan permasalahan.
2. Sistem Islah
Sistem  islah  ini  dilakukan  dengan  musyawarah  tanpa  ada  penghitungan faraidh sebagaimana yang telah diajarkan dalam agama Islam. 37 Dalam sistem ini para ahli waris terlebih dahulu bermusyawarah untuk menentukan berapa bagian masing-masing. Dan hal ini  dilaukan  sesuai  kondisi  objektif  ahli  waris  dan  penerima  waris  lainnya  misalkan seperti melihat situasi dan kondisi perekonomian para ahli waris, bagi yang berkecukupan akan dapat bagian lebih sedikit dari saudara yang perekonomiannya kurang mampu. Oleh karena  itu  bagian  yang  diterima  oleh  masing-masing  ahli  waris  sangat  bervariatif  tidak memakai presentasi dan ukuran tertentu.
Proses  pembagian  waris  ini  terlihat  adanya  kekhawatiran  bagi  ahli  waris  jika dikatakan tidak menjalankan syari’at agama. Sebenarnya dalam Islam sebagaimana yang kita  ketahui  bahwa  sistem  Islah  juga  dianjurkan  untuk  menerapkannya  ketika menyelesaikan  suatu  permasalahan termasuk  dalam  pembagian  harta  waris,  seperti  yang terjadi  pada  zaman  Rasulullah  dengan  diproklamasikannya  “Piagam  Madinah”  yang
35 Abdul  Manan, Etika  Hakim  dalam  Penyelenggaraan  Peradilan ,  (Jakarta:  Kencana,  2010), Ed.  I, Cet. II, hlm. 229.
36 Ibid. hlm. 237-238.
37 Siti  Muna  Hayati,  Basuluh  Suku  Banjar  dalam  Sengketa  Waris,  dalam Jurnal  Al-Hukama “The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 06, No. 01 (2016), Juni 2016, hlm. 28.
isinya antara lain mengandung unsur dari perdamaian antara orang yang tidak beragama Islam  dengan  umat  Islam  bahwa  para  non  muslim  berada  dibawah  perlindungan pemerintah Islam sehingga orang kafir itu dihukumi sebagai kafir dzimmi.
Pembagian  waris  yang  hanya  dengan  cara islah ,  mereka  menganggap  sistem “islah”  ini  dibenarkan  syari’at.  Karena  permasalahan  waris  adalah  masalah  muamalah yang  pelaksanaannya    itu  diserahkan  kepada  umat  yang  dijembatani  oleh  hakim  yang ditunjuk para ahli waris.
Praktik  pembagian  waris  ini  telah  dimuat  dalam  Pasal  183  dalam  Kompilasi Hukum  Islam  yaitu  “para  ahli  waris  itu  dapat  bermusyawarah  untuk  melakukan perdamaian  dalam  hal  pembagian  harta  warisan,  setelah  masing-masing  menyadari bagiannya”. Pengadilan agama juga menganjurkan untuk melakukan praktek basuluh. Hal ini  terbukti  ketika  seseorang  bersengketa  maka  pihak  pengadilan  agama  dalam  proses mediasi  akan  mempertanyakan  apakah  proses  basuluh  sudah  dikerjakan  oleh  pihak bersengketa. Apabila memang telah dikerjakan dan tetap tidak dapat menimbulkan solusi dalam  bersengketa,  maka  barulah  pengadilan  agama  akan  mempertegas  pembagian sebagaimana yang diatur sesuai hukum Islam.
Jadi,  dari  kedua  pemaparan  tersebut  di  atas  mengenai  sistem  pembagian  harta peninggalan  ini  sesuai  dengan  adatnya  orang  Banjar  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa diperbolehkannya  memakai  kedua  sistem  ini  karena  masing-masing  sistem  mempunyai landasan dasar yang kuat yakni bersumber dari Al-Qur’an. Dan ditinjau dari segi hukum adat,  nampaknya  masyarakat  Islam  Banjar  berpegang  pada  dasar  teori  dari receptie  a contrario yang  mengemukakan  bahwa  hukum  adat  baru  dapat  berlaku  jika  hukum tersebut  bersesuaian  dengan  hukum  Islam.  Kedua  sistem  yang  berlaku  di  masyarakat Banjar tersebut mampu memberi kebebasan bagi masyarakat untuk memilih sistem mana yang  akan  digunakan  untuk  penyelesaian  masalah  waris  dalam  lingkup  keluarga  tanpa perlu khawatir lagi akan keraguan tidak melaksanakan syariat Islam.
Dalam  adat  masyarakat  Banjar  pada  saat  proses  pembagian  harta  warisan,  di dalamnya  ada  kesepakatan  bermusyawarah  menyisihkan  sebagian  harta  untuk  prosesi acara  bahaulan.  Harta  yang  disisihkan  biasanya  berupa  tanah,  sehingga  tanah  tersebut sering  disebut  masyarakat  Banjar  sebagai  harta  “tanah  tunggu  haul”.  Adapun  sebelum
proses penentuan tanah tunggu haul tersebut, maka ada hal yang haris dipenuhi oleh para ahli warisnya, yaitu: 38
a. Pembiayaan upacara kematian, seperti biaya pemandian, bahilah, amplop shalat kifayah, pemakaman, mentalqinkan, kegiatan tunggu kubur diisi dengan tadarusan sampai khatam, yang kemudian dilanjutkan dengan upacara selamatan atau aruhan yang dimulai dari hari pertama (manurun tanah), hari ketiga (maniga hari), hari ketujuh (manujuh hari), hari ke dua  puluh  lima  (manyalawi),  hari  ke  empat  puluh  (matang  puluh),  hari  ke  seratus (manyaratus),  dan  sesudahnya  akan  diadakan  setiap  satu  tahun  sekali  (mahaul).  Untuk keperluan mahaul inilah biasanya diadakan harta tanah tunggu haul yang disisihkan untuk pembiayaan prosesi acara tersebut.
b. Menyelesaikan  hutang-piutang  pewaris.  Apabila  si  pewaris  meninggalkan  hutang  maka sudah menjadi kewajiban ahli waris untuk melunasi  hutang-hutang tersebut. Dalam adat Banjar,  masalah  utang-piutang  ini  biasanya  diumumkan  sebelum  pelaksanaan  shalat fardhu  kifayah  yang  apabila  ada  urusan  hutang-piutang  maka  agar  secepatnya berhubungan dengan para ahli waris.
c. Menyelesaikan  wasiat  pewaris.  Sudah  menjadi  kewajiban  bagi  ahli  waris  untuk mengerjakannya  jika  si  pewaris  meninggal  ada  memberi  suatu  wasiat  baik  itu  terhadap individu  ataupun  kelompok.  Misalkan  si pewaris  berwasiat  untuk menyisihkan  sebagian hartanya  untuk  Pondok  pesantren, mesjid,  atau  panti  asuhan maka  para  ahli  waris wajib menunaikan wasiat tersebut.
Jadi, sebelum proses diterapkannya harta tanah tunggu haul, ada kewajiban yang harus  dipenuhi  yaitu:  pembiayaan  acara  kematian,  menyelesaikan  hutang-piutang pewaris, dan juga telah dikerjakannya wasiat pewaris. Untuk proses penerapan harta tanah tunggu haul memang tidak ada diatur dalam hukum Islam sehingga dilaksanakan dengan landasan  hukum  adat  demi  terlaksananya  acara  haulan  yang  diselenggarakan  setiap tahunnya.  Proses  penerapan  harta  tanah  tunggu  haul  biasanya  dilakukan  pada  saat berlangsungnya  pembagian  harta  kepada  para  ahli  waris,  saat  itulah  mereka bermusyawarah  untuk  menentukan  cara  pengelolaan  harta  tanah  tunggu  haul  tersebut. Ada yang memutuskan untuk mengelola harta tersebut secara bergiliran setiap tahunnya, dan  ada  juga  yang  langsung  menunjuk  salah  seorang  ahli  waris  sebagai  pengelola resmi tanah  tersebut  yang  hasilnya  nanti  digunakan  untuk  keperluan  acara  bahaulan.  Acara
38 Alfani  Daud, Islam  dan  Masyarakat  Banjar  Diskripsi  dan  Analisis  Kebudayaan Banjar, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 1997) Cet. I, hlm. 203-206.
haulan  tersebut  biasanya  diisi  dengan  kegiatan  pembacaan  surah  yasin,  tahlilan, tadarusan,  dalailul  khairat,  pembacaan  doa  arwah  dan  dan  doa  haul.  Acara  haulan  akan diakhiri dengan menyantap hidangan yang disediakan oleh tuan rumah untuk para hadirin.
Dalam Islam, memang tidak ada dibahas sedikitpun mengenai kegiatan penerapan harta tanah tunggu haul tersebut. Namun adat kebiasaan masyarakat Banjar di Kecamatan Amuntai Utara tersebut banyak mengandung kemanfaatan apabila diterapkan, diantaranya mengumpulkan orang banyak untuk berbuat kebaikan, menjalinkan tali silaturahmi antar kerabat, bersedekah memberi makan orang banyak, dan masih banyak unsur kemanfaatan lainnya dalam acara tersebut.
Adat kebiasaan yang dikenal dengan istilah ‘urf merupakan muamalah yang telah menjadi  kebiasaan  dan  telah  dipraktekkan  olah  masyarakat. 39 Maksudnya  bahwa ‘urf merupakan  kebiasaan  masyarakat  dan  berlangsung  sejak  lama  di  masyarakat.    Menurut Prof.  H.  A.  Djazuli  menyebutkan  dalam  bukunya Ilmu  Fiqh (yaitu  tentang  Penggalian, Perkembangan,  dan  Penerapan  Hukum  Islam)  bahwa ‘urf dalam  sisi  kualitasnya  dibagi jadi dua macam yaitu sebagai berikut: 40
a. ‘Urf fasid atau  ‘urf  yang  batal,  yaitu  ‘urf  yang  telah  bertolak  belakang  dengan  syari’ah. Seperti  kebiasaan  yang  buruk  dengan  membolehkan  minuman  yang  haram  dan  dapat membuat  orang  menjadi  mabuk,  membolehkan  memakan    makanan  riba,  dan  yang lainnya yang memang tidak dihalalkan dalam agama.
b. ‘Urf shahih atau al-’Adah Ashahihah yaitu adat kebiasaan yang sesuai dengan syari’at.
Hukum yang ditetapkan terhadap suatu kegiatan yang sesuai dengan ‘urf shahih maka sama  halnya  dengan  hukum  yang  ditetapkan  berdasarkan  syariat  Islam.  Hal  tersebut senada dengan yang dikatakan Ulama Madzhab Hanafi dan Maliki bahwa: 41
تباثلا فورعملاب تباث ليلدلاب يعرش
Yaitu  hukum  yang  telah  ditentukan  sesuai  dengan ‘urf yang  shahih  (benar)  bukan  yang fasid  (rusak/cacat),  dan  itu  semua  sudah  berdasarkan  dalil  syar’i.  Dan  dari  ‘ urf  shahih inilah kemudian timbul kaidah dalam ushul fiqih dengan  sebutan kaidah  ةدعلا  ةمكحم yang artinya bahwa suatu adat itu bisa dijadikan sebagai hukum.
Dari  pendapat  tersebut  dapat  kita  telaah  bahwa  kebiasaan  masyarakat  Banjar dalam menerapkan sistem harta tanah tunggu haul termasuk kepada golongan ‘urf shahih .
39 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih , (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2017), Cet. XX, hlm. 442.
40 Djazuli, Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam), (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. Revisi, Cet. VII, hlm. 90.
41 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih , (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2017), Cet. XX, hlm. 442.
Karena dalam proses penerapan harta tanah tunggu haul terdapat acara keagamaan yang bermanfaat  untuk  ummat  sehingga  hal  tersebut  bersesuaian  dengan ‘urf  shahih yang menyatakan  bahwa  suatu  kegiatan  yang  tidak  bertentangan  dengan  syariat  Islam  maka diperbolehkan.

## KESIMPULAN
Pandangan  masyarakat  terhadap  sistem  pembagian  harta  waris  menurut  adat masyarakat  Banjar  yang  di  dalamnya juga  terdapat  proses  penerapan  harta  tanah  tunggu haul  ada  yang  membolehkan  dan  ada  juga  yang  tidak  membolehkan.  Sebagian  besar membolehkan  beralasan  bahwa  mereka  bisa  mempertimbangkan  untuk  memilih  sistem mana yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan waris menilik dari situasi dan kondisi  yang  mereka  alami.  Mengenai  harta  tanah  tunggu  haul  walaupun  tidak  ada  ayat atau dalil dalam Al-Qur’an ataupun Sunnah, tetap dilaksanakan dengan alasan ungkapan rasa  birrul  walidain    terhadap  orang  tua  dengan  landasan  dasar ‘Urf  Shahih .  Sebagian besar tidak membolehkan beralasan bahwa alangkah baiknya untuk menjaga kehati-hatian dalam memakai hukum Islam. Mengenai harta tanah tunggu haul karena memang sudah jelas  bahwa  hal  tersebut  tidak  ada  ditemukan  pembahasan  mengenai  hal  tersebut  dan hanya merupakan adat orang bahari
Adapun  ditinjau  dari  hukum  Islam  terhadap  sistem  pembagian  harta  waris menurut  adat  masyarakat  Banjar  bahwa  diperbolehkannya  memakai  kedua  sistem  ini karena keduanya mempunyai landasan dasar yang kuat yakni bersumber dari Al-Qur’an. Dan ditinjau dari hukum adat, nampaknya masyarakat Islam Banjar berpegang pada dasar teori receptie  a  contrario .  Sedangkan  penerapan  harta  tanah  tunggu  haul  termasuk golongan  ’urf  shahih  dan  hal  tersebut  diperbolehkan.  Karena  dalam  proses  penerapan harta  tanah  tunggu  haul  terdapat  acara  keagamaan  yang  bermanfaat  untuk  ummat sehingga  hal  tersebut  bersesuaian  dengan  ‘urf  shahih  yang  menyatakan  bahwa  suatu kegiatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam maka diperbolehkan.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Khisni, Hukum Waris Islam . Semarang: Unissula Press, 2013.
Manan, Abdul. Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan . Jakarta: Kencana, 2010. Berahim, Abdullah. Hukum Kewarisan Islam . Samarinda: Qiyas, 2015.
Rofiq , Ahmad. Hukum Islam di Indonesia . Jakarta: PT RajaGrapindo Persada, 1995.
Daud, Alfani. Islam dan Masyarakat Banjar Diskripsi dan Analisis Kebudayaan Banjar . Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
Hayati, Amal. Hukum Waris . Medan: CV Manhaji, 2015.
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia . Jakarta: Maloho Jaya Abadai Press, 2010.
Saebani, Beni Ahmad. Fiqh Mawaris . Bandung: Pustaka Setia, 2009.
Departemen  Agama  RI ,  Al-Qur’an  dan  Terjemahnya .  Bandung:  CV  Penerbit  Jumanatul ‘Ali-Art, 2005.
Djazuli, Ilmu  Fiqh Penggalian,  Perkembangan,  dan  Penerapan  Hukum  Islam.  Jakarta:
Kencana, 2010.
Hadikusuma, Hilman. Hukum Waris Adat . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
Al-Mundziri, Imam. Mukhtasar Shahih Muslim . Jakarta Timur: Ummul Qura,  2016.
Komari  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  Eksistensi  Hukum  Waris  Di  Indonesia: Antara  Adat  Dan  Syariat,  dalam Jurnal  Asy-Syar’iyah ,  Vol.  17  No.  02  Tahun 2015.
Zahrah, Muhammad Abu. Ushul Fiqih . Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2017.
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
Hayati, Siti Muna. Basuluh Suku Banjar dalam Sengketa Waris, dalam Jurnal Al-Hukama “The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 06, No. 01 Tahun 2016.
Hidayah,  Ahdiyatul.  “Tradisi  Haul  KH.  Zaini  bin  Abdul  Ghani  dan  Pengaruhnya Terhadap Gelait Sedekah Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan”. Dalam Jurnal Islah Vol. 1, No. 1 Juni 2020.
Az- Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu . Bairul: Darul Fikri, 1989.
Wawancara Dengan Bapak H. B. A. Pada Hari Kamis 12 Agustus 2022 Pukul 11:23 Wawancara Dengan Bapak H. H. K. Pada Hari Kamis 12 Agustus 2022 Pukul 12:10 Wawancara Dengan Bapak S. Pada Hari Kamis 12 Agustus 2022 Pukul 13:30