e-issn: 2716-4608 p-issn: 2655-366X

## EDUCATION TO INCREASE AWARENESS OF FISHERMEN’S SAFETY AND SECURITY THROUGH CERTIFICATION IN ORDER TO INCREASE HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN CENTRAL JAVA: LITERATURE STUDY
Nafi Almuzani 1 dan Teguh Purnomo 2
1 Program Studi Teknika, Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh, Jl. Laksamana Malahayati, Durung, Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23381
2 Program Studi Teknika, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Jl. Singosari Raya 2A, Semarang, Jawa Tengah 50242
* nafistip72@gmail.com

## ABSTRACT
Fisherman  is  someone  who  works  to  do  fishing  activities  in  the  sea  with  the  aim  of some  or  all  of  the  proceeds  sold.  Fishermen  have  a  high  risk  to  their  work,  therefore  the importance of safety and security culture in fishermen and the environment is very important to  develop.  The  certification  to  fishermen  through  education  and  training  of  Basic  Safety Training  Motor  Sailboats  is  an  effort  to  improve  the  development  of  educational  and economic  aspects.  In  the  aspect  of  education,  certification  will  provide  education  to  the community  especially  fishermen  about  the  importance  of  safety  and  security  while  in  the economic  aspect  is  improving  welfare  and  job  search  opportunities  through  certification  in the  community.  The  results  of  support  for  the  development  of  the  education  sector  and  the economy are expected to increase the number of human development indexes, especially in central Java. Observations are carried out based on literature studies and then an approach to the  implementation  provided  is  through  the  implementation  of  community  empowerment training  programs.  The  human  development  index  in  Central  Java  Province  which  has increased  by  0.20%  in  2020  is  expected  to  continue  to  increase,  therefore  observations  are carried  out  in  an  effort  to  find  out  what  things  can  support  the  sustainability  of  increased development, especially in economic aspects and education in the maritime field.
Keywords: BST KLM, IPM, Fisherman, Certification.

## I. PENDAHULUAN
Dalam  pertama  kalinya,  munculnya konsep  terhadap  pembangunan  manusia diperkenalkan oleh United Nations Development  Program (UNDP)  di  tahun 1990  melalui  laporan Human  Development Report (HDR). Gagasan terhadap
pembangunan  manusia  yang  dikemukakan bukan  semata  menempatkan  manusia sebagai  input terhadap  pembangunan,  akan tetapi  juga  menjadi  suatu  tujuan  dari  akhir pembangunan  yaitu  untuk  menciptakan
lingkungan  yang  dapat  memungkinkan masyarakat untuk dapat produktif sehingga bisa  memiliki  hidup  sehat  dan  umur  yang panjang,  menguasai  suatu  pengetahuan serta  pemenuhan  standar  hidup  yang  layak [1].
Pada  era  modern  ini,  pembangunan manusia ( human development ) telah mengalami  suatu  pergeseran  makna  yaitu jika pada dua sampai tiga dekade yang lalu pengukuran  pembangunan  manusia  hanya didasarkan  pada  mata  pencaharian  yang
dimiliki oleh individu atas simbol kesejahteraan ekonomi dan kekayaan, maka saat  ini  konsepnya  telah  berkembang dengan  perkembangan  waktu  [2]. United Nations  Development  Program (UNDP) menggambarkan  pada  laporannya  tahun 2015,  dimensi  pembangunan  terdiri  dari dua aspek yaitu, aspek pertama menjelaskan peningkatan kemampuan manusia  yang  terdiri  atas  peningkatan waktu  hidup  yang  sehat  dan  lebih  lama, pengetahuan serta standar hidup yang layak kemudian  aspek  kedua  yaitu  penciptaan keadaan atau kondisi untuk memungkinkan dapat terjadinya suatu pembangunan manusia.  Beberapa elemen terkait terhadap hal  demikian  misalnya  partisipasi  dalam politik serta komunitas, hak dan rasa aman pada  setiap  individu,  kondisi  lingkungan pada  jangka  panjang  dan  terciptanya  suatu bentuk kesetaraan dan keadilan sosial.
Provinsi  Jawa  Tengah  pada  tahun
2020 memiliki capaian Indeks
Pembangunan  Manusia  (IPM)  sebesar 71,87  dengan  mengalami  peningkatan  dari tahun  sebelumnya  yang  memiliki  nilai 71,73  yang  dihitung  dengan  pengunaan metode  perhitungan  baru  [3].  Dalam  status pembangunan  manusia  yang  digunakan
berdasarkan  nilai  IPMnya,  maka  hasil  nilai IPM  terdapat  3  (tiga)  golongan  yaitu,  nilai IPM yang kurang dari 50, maka disimpulkan  kategori  rendah,  nilai  IPM yang  kurang  kurang  dari  80,  maka disimpulkan kategori sedang atau menengah,  selanjutnya  nilai  IPM  dengan nilai  besar  atau  sama  dengan  80,  maka dikategorikan  tinggi  [4].  IPM  merupakan penjelasan  terhadap  bagaimana  penduduk mampu  mengakses  hasil  pembangunan dalam  memperoleh  pendapatan,  kesehatan, pendidikan  dan  sebagainya.  IPM  adalah indikator  penting  agar  dapat  mengukur suatu keberhasilan dalam upaya membangun  kualitas  hidup  manusia  baik pada  masyarakat  atau  penduduk,  IPM  juga menjadi  sesuatu  yang  dapat  menentukan peringkat  atau  level  pembangunan  wilayah atau negara, khusus untuk negara Indonesia,  IPM  adalah  data  strategis sebagai  pengukuran  kinerja  pemerintah, selain  itu  juga  dapat  menjadi  alukator penentuan dana alokasi umum.
Diambil  data  dari  publikasi  oleh Badan  Pusat  Statistika  terhadap  indeks pembangunan manusia tahun 2020, adapun penilaian  IPM  Provinsi  Jawa  Tengah  pada tahun 2020 sebagaimana Tabel 1.

## Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah 2020
Indikator Kinerja Pembangunan IPM Pertumbuhan (%) Umur Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun) Harapan Lama Sekolah (Tahun) Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Pengeluaran (Ribu Rupiah) 74,37 12,70 7,69 10.930 71,87 0,20 Sumber :[2]
Untuk mewujudkan cita-cita terhadap pembangunan daerah dengan manusia yang berkualitas tinggi, pemerintah daerah menggunakan APBD atau anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  yang digunakan sebagai pembiayaan
pembangunan pada sektor yang mendukung pembangunan  manusia.  Secara  spesifiknya adalah  pemerintah  daerah  harus  mampu menganggarakan  lokasi  belanja  daerah
melalui  pengeluaran  pembangunan  pada sektor pendukung dalam rangka peningkatan IPM misalnya realisasi belanja daerah pada bidang kesehatan dan pendidikan  [5].  Dengan  demikian,  indeks pembangunan manusia harus selalu ditingkatkan  dengan  penuh  dukungan terhadap indikator-indikator untuk mencapai peningkatannya.
Pada  penelitian,  fokus  terhadap pengamatan  peningkatan  pembangunan manusia  adalah  melalui  bidang  pendidikan secara khususnya ditujukan kepada masyarakat dengan profesi nelayan terhadap peningkatan kesadaran keselamatan dan keamanan dalam menjalankan profesinya. Nelayan
merupakan seseorang atau masyarakat atau kelompok  yang  bekerja  menangkap  ikan atau  jenis  hewan  lainnya  yang  hidup diperairan  khususnya  adalah  laut.  Profesi nelayan turut mengembangkan peningkatan IPM  karena  akan  mempengaruhi  beberapa faktor  misalnya  pendidikan,  kebudayaan dan ekonomi. Dalam menjalankan profesinya,  nelayan  memiliki  beberapa potensi  resiko  dan  peluang  pencegahan resiko  tersebut,  namun  belum  tentu  semua orang  atau  sekelompok  nelayan  telah memahami  secara  baik  terhadap  faktor resiko dan pencegahannya tersebut. Penelitian berfokus pada bagaimana peningkatan  kesadaran  keselamatan  dan keamanan  ketika  nelayan  melaut  diatas kapalnya.  Keselamatan  dan  keamanan  para nelayan  sejatinya  telah  dipedomani  oleh pemerintah  untuk  dapat  dilaksanakan  oleh para  nelayan,  misalnya  melalui  berbagai kegiatan  sosialisasi  untuk  nelayan,  bahkan tak  jarang  beberapa  perguruan  tinggi melalui program pengabdian kepada masyarakatnya turut berperan dalam meningkatkan  kesadaran  keselamatan  dan keamanan  para  nelayan  mengingat  ketika melaut diperlukan suatu survival yang akan menghadapi  resiko  yang  belum  tentu terduga.
Pelaksanaan sosialisasi
atau sejenisnya diharapkan dapat menjadi budaya satu tujuan yang mampu diterapkan oleh  para  nelayan  meskipun  diketahui Indonesia sendiri memiliki berbagai keberagaman  budaya  yang  tentunya  akan memiliki berbagai pemikiran yang berbeda. Keberagaman budaya yang berbeda merupakan  salah  satu  aset  bangsa  yang sangat  berharga  dan  hal  tersebut  juga
merupakan  modal  dasar  pembangunan  [6]. Dari  keberagaman  budaya  tersebut,  maka diperlukan  suatu  wujud  implementasi  yang dapat  mempersamakan  satu  persepsi  dan juga tetap meningkatkan indeks pembangunan  manusia  dari  faktor  nelayan. Pengembangan  kesadaran  keselamatan  dan kemananan  para  nelayan,  dengan  berbagai budaya  yang  berbeda,  kegiatan  sosialisasi dan sejenisnya memang diharapakan mampu membentuk pemikiran baru, namun tentunya  harus  diimbangi  dengan  berbagai faktor  lainnya.  Pemberian  sertifikasi  oleh para  nelayan  melalui  sertifikasi Basic Safety  Training  Kapal  Layar  Motor (BST KLM)  diharapkan  menjadi  faktor  tersebut yang  merupakan  program  pemerintah melalui  Kementerian  Perhubungan  dengan tujuan  diantaranya  para  nelayan  telah tervalidasi mengikuti suatu pedoman terhadap keselamatan dan keamanan dalam menjalankan profesinya.
Dengan  adanya  pengadaan  program sertifikasi  tersebut,  penelitian  ini  tertarik untuk  mengamati  bagaimana  dampak sertifikasi  dapat  memberikan  edukasi sehingga mempengaruhi indeks pembangunan  manusia  dari  para  nelayan. Penelitian  diharapkan  dapat  memberikan gambaran  pentingnya  peranan  sertifikasi yang  wajib  dimiliki  oleh  para  nelayan kepada  pembaca atau menjadi  literatur  dan penelitian selanjutnya. Dalam bidang kelautan,  pentingnya  peranan  kinerja  para nelayan  akan  mempengaruhi  berbagai faktor  bidang  yang  tentunya  juga  harus didukung oleh beberapa aspek dari beberapa lembaga/ instansi terkait terhadap keberlangsungan kehidupan para nelayan.

## 2. METODE PENELITIAN Metode Penelitian
Pada  pengamatan  yang  dilakukan, penulis  menggunakan  metode  normatif dengan  pendekatan  kualitatif  dari  kajian literatur untuk menungkapkan tujuan pengamatan.  Pada  kajian  literatur,  penulis mengambil  dari  beberapa  sumber  melalui
data laporan, buku dan penelitian sebelumnya,  selanjutnya  penulis  juga menggunakan  data  primer  dari  peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pelaksanaan sertifikasi Basic Safety Training Kapal  Layar  Motor  (BST  KLM). Dalam  pengambilan  sampel  data,  penulis menggunakan  data  dari  tempat  penulis bekerja  terhadap  pelaksanaan  BST  KLM pada  para  nelayan,  dengan  memberikan gambaran hasil pelaksanaan serta kepuasan para  nelayan  terhadap  pelaksanaan  proses sertifikasi.  Pengolahan  data  kepuasan dilakukan  dengan  menggunakan  Indeks Kepuasan Masyarakat menggunakan
perhitungan  yang  telah  sesuai  dengan peraturan  dan  kebijakan  yang  berlaku. Kemudian Teknik pendekatan dan pengumpulan  serta  analisis  data  dikaji  ke dalam bentuk pengamatan analistis teori.
3.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Nelayan adalah orang yang melakukan  kegiatan  penangkapan  ikan/ binatang  air  lainnya/  tanaman  air  dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual  [1].  Nelayan  juga  diartikan  sebagai profesi  terhadap  pekerjaan  atau  aktifitas yang  berada  diatas  permukaan  perairan laut,  payau  dan  perairan  tawar  untuk melakukan  kegiatan  seperti  penangkapan ikan. Pada Provinsi Jawa Tengah, penduduk  yang  memiliki  profesi  nelayan penangkapan  ikan  dilaut  cukup  banyak jumlahnya  yang  tersebar  di  daerah  garis pantai  utara  dan  selatan  jawa  tengah.  Pada tahun  2019  jumlah  nelayannya  sebesar 108.164  orang  yang  tersebar  diseluruh kabupaten/  kota,  selanjutnya  menurut  data Badan  Pusat  Statistika  (BPS),  jumlah rumah  tangga  perikanan  tangkap  khusus perikanan  laut  yang  tersebar  di  Provinsi Jawa  Tengah  berdasarkan  Kabupaten/Kota pada  tahun  2019  dan  2020  terlampir sebagaimana Tabel 2. Tabel 2. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Provinsi Jawa Tengah No Kabupaten / Kota Jumlah Perikanan Laut (2019) Jumlah Perikanan Laut (2020) 1 Kab. Cilacap 1345 1426 2 Kab. Kebumen 471 507 3 Kab. Rembang 462 462 4 Kab. Pati 436 490 5 Kab. Jepara 608 608 6 Kab. Demak 1882 1882 7 Kab. Kendal 183 183 8 Kab. Batang 482 541 9 Kab. Pekalongan 398 403 10  Kab. Pemalang 470 470 11  Kab. Tegal 99 119 12  Kab. Brebes 113 113 13  Kota Semarang 217 217 14  Kota Pekalongan 2139 2139 15  Kota Tegal 2947 2947 Jumlah/ Total 12552 12507
Sumber  :  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan,  Satu  Data  Kelautan  dan  Perikanan/  Ministry  of
Marine Affairs and Fisheries, One Data melalui website BPS Statistika Jawa Tengah
Dalam  menunjang  aktifitas  para nelayan,  pelabuhan  perikanan  di  wilayah
jawa  tengah  sendiri  pada  tahun  2019 sebanyak 10 pelabuhan perikanan.
Pelabuhan  perikanan  merupakan  saranan utama  untuk  kegiatan  penangkapan  ikan yang  mempunyai  peranan  strategis  dan penting  dalam  pengelolaan  sumber  daya perikanan tangkap dari para nelayan. Selain
pelabuhan perikanan, sarana utama mendukung kegiatan nelayan sendiri adalah perahu. Adapun data jumlah perahu di Jawa Tengah sebagaimana Tabel 3.

## Tabel 3. Tabel Jumlah Perahu Pada Provinsi Jawa Tengah
No Kabupaten/Kota Regency/City Kapal Motor In - board Motor Motor Tempel Out board Motor Perahu Tanpa Motor Non Powered Boat 1 Kab. Cilacap 376 1160 576 2 Kab. Kebumen - 458 - 3 Kab. Rembang 926 1070 - 4 Kab. Pati 415 271 62 5 Kab Jepara 15 117 - 6 Kab. Demak 75 410 3872 7 Kab. Kendal 25 198 - 8 Kab. Batang 457 168 - 9 Kab. Pekalongan 78 268 - 10 Kab. Pemalang 74 904 - 11 Kab. Tegal 303 372 103 12 Kab. Brebes 313 311 - 13 Kota Semarang 9 440 - 14 Kota Pekalongan 54 21 - 15 Kota Tegal 655 288 - Jumlah 3400 6456 4613
Sumber  :  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan,  Satu  Data  Kelautan  dan  Perikanan/  Ministry  of Marine Affairs and Fisheries, One Data melalui website BPS Statistika Jawa Tengah
Selanjutnya  pada  sektor  ekonomi, untuk  menghasilkan  pendapatan  dalam profesi nelayan, pendapatan dihasilkan dari aktifitas penangkapan ikan yang diperolehnya  dari  hasil  penjualan  dan tangkapan/  produksi  setelah  dikurangi modal  kerja  yang  diperoleh  dalam  1  (satu) bulan. Dalam laporan tahunan Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  pada  tahun  2019, capaian  rata-rata  terhadap  pendapatan  para nelayan  di  Indonesia  per  orangnya  adalah sebesar  Rp.  3.852.000,-  atau  sebesar 149,88%  dari  target  Rp.  2.570.000,- perbulan.  Jika  dibandingkan  dengan  rata- rata  terhadap  upah  Minimum  Regional (UMR)  sebesar  Rp.  2.455.766,-  maka  rata- rata  pendapatan  para  nelayan  pada  tahun 2019  di  Indonesia  relatif  lebih  tinggi. Adapun peningkatan kesejahteraan nelayan
dari  pendapatannya  pada  tahun  2019 (Gambar 1).
Meskipun capaian rata-rata pendapatan  nelayan  relatif  lebih  tinggi daripada  rata-rata  upah  minimum  regional pada tahun 2019 tersebut, nelayan memiliki resiko  kerja  yang  lebih  tinggi  karena bekerja di tengah laut. Nelayan penangkapan  ikan  memiliki  resiko  yang tinggi  untuk  mengalami  kecelakaan  kerja ataupun  penyakit  setelah  aktifitas  bekerja. Para pakar keselamatan dan kesehatan kerja dunia  saat  ini  sudah  mulai  memfokuskan upaya  untuk  peningkatan  kinerja  dengan berbagai program  yang dilaksanakan untuk perubahan  perilaku  menuju  keselamatan dan  kesehatan  kerja  dimana  hasil  akhirnya agar  tingkat  suatu  insiden  dapat  menurun dengan  meningkatkan  budaya  keselamatan
dan  kesehatan  kerja.  Dalam  laporan  yang dirilis  pada  2  Maret  2009  dari  FAO  atau Food and Agriculture Organization dengan tema  “ the  State  of  World  Fisheries  and
Aquaculture 2008”  mengatakan  sebanyak
24.000  nelayan  meinggal  dunia  dilaut dalam aktivitas penangkapan ikan pertahunnya.  Faktor  penyebab  tertinggi terhadap  angka  kematian  dari  para  nelayan tradisional  dan  pengguna  jasa  trasnportasi dilaut  diantaranya  adalah  kontruksi  perahu yang  buruk, human  error/ perilaku  tidak sesuai  dari  manusia  karena  lalai  atau ketidaktahuan, kesadaran akan keselamatan yang rendah dan kurangnya ilmu pengetahuan  terhadap  penangkapan  ikan serta kepelautan.
Menurut  laporan  tahun  2019  oleh Kementerian  Kelautan  dan  perikanan terdapat  BPAN  atau  Bantuan  Premi Asuransi  Nelayan.  Hal  tersebut  merupakan salah  satu  diantara  bentuk  perlindungan untuk  nelayan  terhadap  keberlangsungan usaha  penangkapan  ikannya.  Tujuannya diantaranya  seperti  memberikan  jaminan terhadap  perlindungan  agar  menghindari resiko  yang  dialami  masa  mendatang,
menumbuhkan  kesadaran  nelayan  terhadap pentingnya  asuransi,  memberikan  bantuan untuk  ahli  waris  dan  memindahkan  resiko yang ditanggung nelayan ke pihak asuransi. Dalam  asuransi  tersebut  resiko  yang dijamin  misalnya  adalah  kematian,  biaya pengobatan dan cacat tetap. Meskipun para nelayan  diberikan  bantuan  premi  asuransi atau  memiliki  asuransi  secara  mandiri, namun  resiko  perkerjaan  yang  tinggi  harus tetap  diperhatikan,  maka  dari  itulah  perlu edukasi yang mendalam terhadap keselamatan  dan  keamanan  nelayan  dalam melaut.
Keselamatan merupakan keadaan atau kondisi dalam situasi yang aman, baik secara  fisik,  spiritual,  sosial,  finansial, ekonomi,  politis,  psikologis,  pendidikan, pekerjaan,  emosional  dan  lainnya  yang terhindar  dari  berbagai  ancaman  faktor tersebut.  Sedangkan  keamanan  merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menghindari  timbulnya  gangguan  atau ancaman yang dapat menggangu keberlangsungan  aktifitas  atau  kegiatan, keamanan  juga  diartikan  sebagai  upaya menciptakan kondisi aman dan tentram.
Gambar 1. Rata-Rata Pendapatan Nelayan Tahun
Sumber : [7]
Dalam lingkungan masyarakat, khususnya  dalam  pengamatan  ini,  untuk menciptakan  budaya  keselamatan  dalam bekerja  tentunya  perlu  didukung  oleh keterampilan  dan  pengetahuan  yang  harus dimiliki  dalam  diri  sesorang  dan  orang-
orang  terkait  lainnya.  Beberapa  resiko terjadinya  gangguan  dan  keamanan  pada nelayan  bisa  terjadi  kapan  saja.  Adapun banyak sekali kejadian misalnya kecelakaan  kapal  seperti  kapal  terbalik, tenggelam atau hanyut merupakan kejadian
untuk  kecelakaan  fatal  yang  sering  terjadi. Faktor  yang  mempengaruhi  kecelaksaan tersebut  merupakan  faktor  dari  cuaca karena nelayan mengandalkan suatu perkiraan atau prediksi terhadap cuaca yang dilakukan secara tradisonal misalnya dengan  melihat  tanda  alam  atau  langit  [8]. Tekanan  faktor  ekonomi  sudah  membuat atau  menyebabkan  para  nelayan  untuk memutuskan melaut agar dapat meningkatkan hasil tangkapan yang diperoleh mereka, walaupun dalam keadaan cuaca buruk atau kebutuhan yang diperlukan  untuk  perbaikan  perahu.  Faktor finansial  atau  uang  mungkin  juga  menjadi alasan  utama  yang  membuat  beberapa operator  kapal  mengambil  jalan  singkat atau  jalan  pintas  pada  pemeliharaan  dan peralatan [10].
Selanjutnya  Man  overboard  (MOB) juga merupakan bagian dari resiko kecelakaan  kapal  yang  teridentifikasi. secara  umum  menjadi  penyebab  utama terhadap  tingginya  suatu  angka  kematian pada nelayan komersial. Dalam penanganan  kasus  kecelakaan  tersebut  jika ada  alat  yang  dapat  memprediksi  scenario cara  penanganan  keselamatan  terhadap kejadian man over board sebelum menyebabkan  kecelakaan  adalah  hal  yang dapat sangat luar biasa [10].
Dalam  aktifitasnya,  nelayan  sendiri memiliki  9  (sembilan)  tahapan  rangkaian kegiatan dalam melaut diantaranya persiapan yang dilakukan di darat, pemindahan  peralatan  ke  perahu,  berlayar atau  melaut  ke  daerah  penangkapan, mempersiapakan alat penangkapan, pengoperasian,  pengangkatan  alat  untuk penangkapan,  penanganan  terhadap  hasil tangkap,  kembali  menuju  asal  pelabuhan dan  pemindahan/  unloading  terhadap  hasil penangkapan  serta  peralatannya  [11].  Dari rangkaian  tersebut,  tentunya  tidak  hanya ketika  dilaut  saja  para  nelayan  memiliki resiko  yang  tinggi  terhadap  keselamatan dan  keamanannya  dalam  bekerja,  bahkan ketika  para  nelayan  telah  sampai  kembali
didarat  juga memiliki faktor resiko kecelakaan  yang  tinggi.  Dalam  hasil penelitiannya  mengungkapkan  bahwa  pada dekade terakhir meskipun frekuensi terhadap  kecelakaan  kapal  pada  umumnya telah  meningkat,  tingkat  keselamatan  dari berbagai  jenis  kapal  masih  tidak  berubah secara  signifikan,  karena  konsekuensi kecelakaan tetap rata-rata di tentang tingkat yang  sama  [12].  Dari  hasil  penelitian tersebut  namun  tetap  saja  perlu  perhatikan tingkat  keselamatan  dan  keamanan  baik dari jenis kapalnya karena aktifitas nelayan hampir  sama  dengan  berbagai  penggunaan perahu dengan segala resikonya.
Dari  hasil  wawancara  pengamatan pada  penelitian  oleh  Irfandi,  dkk  pada nelayan,  berbagai  macam  yang  membuat keselamatan dan keamanan kapal terganggu tidak  hanya  seperti  yang  dijelaskan  seperti diatas,  adapun  diantaranya  seperti  “saya melaut  bisa  sampai  2-3  hari,  pengetahuan keselamatan  sesuai  terhadap  pengalaman saya,  kejadian  yang  saya  pernal  alami adalah terpeleset kemudian tangan menjadi merah-merah  saat  menarik  jaring  yang sudah  menjadi  biasa,  kemudian  terhadap tidak  dilakukan  penggunaan  terhadap sarung tangan, selanjutnya kotak pertolongan  pertama  pada  kecelakaan  juga belum  ada  kemudian  tidak  boleh  berkata kotor  atau  takabur  di  laut”  dan  ”  “penentu terhadap  cepat  untuk  pulang  dari  laut adalah  pada  faktor  hasil  tangkapan,  untu kotak  P3K  juga  tidak  ada,  masalah  terkait terpeleset  dan  juga  terjatuh  sudah  pernah serta  penggunaan  sarung  tangan  tidak dilakukan”  hal  tersebutlah  wawancara untuk pengamatan yang dilakukan [13].
Kesadaran  akan  keselamatan  dan keama  nan  para  nelayan  memang  perlu terus  dilakukan  sebagai  upaya  penanaman budaya.  Nelayan  memiliki  keterampilan praktis  dan  orientasi  operasional,  di  masa depan  perlu  perhatian  yang  terkait  dengan pengembangan prosedur,  lingkungan kerja yang aman, perlindungan dan keterampilan manajemen  keselematan.  Peranan  sikap
para  nelayan  dari  ulasan  diatas  dapat digambarkan bahwa berbagai faktor membuat para nelayan seakan mengabaikan prosedur  kesadaran  dan  keamanan  diatas perahu  atau  saat  melaut.    Nelayan,  dalam kehidupan bermasyarakat memiliki komunitas  untuk  para  nelayan,  dalam komunitas  inilah  perlu  dibangun  suatu pemikiran pola budaya terhadap keselamatan dan keamanan. Dalam komunitasnya, berbagai ciri terhadap komunitas  nelayan  dapat  dilihat  pada berbagai  segi,  diantaranya  (1)  segi  mata pencaharian,  yaitu  segala  kegiatannya berhubungan  pada  lingkungan  laut  dan pesisir  atau  perikanan  dijadikan  mata pencaharian  oleh  mereka  (2)  segi  cara hidup  yaitu  komunitas  gotong  royong  dan (3)  Segi  keterampilan  yaitu  ciri  yang menunjukan bahwa profesinya adalah yang diturunkan  dari  orang  tua  bukan  profesi yang  telah  dipelajari  secara  professional [14].
Pada komunitasnya, kita dapat membedakan bagaimana cara penyampaian pola  pemikiran  terhadap  keselamatan  dan keamanan  saat  para  nelayan  melakukan aktifitasnya.  Membangun  dialog  antara nelayan terhadap pekerjaan mereka dengan oritas  pengatur  dan  pihak  lain  yang mencoba untuk meningkatkan keamanan di armada  penangkapan  ikan  adalah  hal  yang sangat  penting  [15].  Dengan  demikian bahwa  penyampaian  sosialisasi  terhadap komunitas  para  nelayan  perlu  disampaikan secara  bijaksana  dan mudah  dipahami  oleh para  nelayan  dengan  karakteristik  yang berbeda  dari  setiap  nelayan.  Kegiatan sosialisasi  tentunya  jika  tidak  didukung dengan  sesuatu  yang  bersifat  bahwa keselamatan  dan  keamanan  adalah  penting dan  harus  dijalankan,  bisa  saja  nantinya akan  terabaikan.  Dalam  lingkungan  para nelayan  juga  perlu  suatu  manajemen keselamatan  dan  keamanan  pada  tempat bekerja atau komunitasnya.
Proses  pada  manajemen  keselamatan kerja  terhadap  para  nelayan  secara  terpadu
dimulai  pada  memahami  realitas  suatu masalah
diantaranya
adanya ketergantungan  antar  organisasi yang terlibat  dalam  manjemen,  manajemen keselamatan  yang  belum  optimal,  dan adanya  keinginan  untuk  melaksanakan pengelolaan yang dilakukan secara terpadu, interdependen dan win-win  solutions [16]. Manajemen  keselamatan  dan  keamanan untuk  para  nelayan  harus  dilakukan  secara berkelanjutan dan peningkatan atau pengembangan.  Tingkat  kepuasan  nelayan dapat bervariasi karena karakteristik operasional  nelayan.  Dengan  demikian, untuk  mewujudkan  manajemen  organisasi yang berkelanjutan, penting untuk menentukan  apakah  kepuasan  nelayan dengan organisasi-organisasi dapat ditingkatkan,  mengingat  inisiatif  yang dilakukan  [17].  Dalam  pekerjaannya  jug apara  nelayan  selain  memiliki  komunitas, para  nelayan  bekerja  pada  perusahaan  atau usaha  yang  menangunginya.  Perusahaan atau  usaha  tersebut  harus  memahami bagaimana  melindungi  karyawannya  atau dalam  hal  ini  adalah  para  nelayan  diresiko pekerjaannya. Selanjutnya dalam manajemen  keselamatan  dan  keamanan, terntunya  diperlukan  pedoman  yang  dapat menangunginya,  maka  dari  itu  perlunya suatu  peraturan  yang  berlaku  untuk mengantisipasi  dan  memastikan  bahwa nelayan telah menjalankan prosedur keselamatan  dan  keamanan  saat  melaut adalah  hal  yang  harus  ada  dan  perlu diterapkan atau diimplementasikan.
Peraturan  merupakan  salah  satu bentuk  keputusan  yang  telah  dibuat  secara tertulis  atau  tidak  tertulis  yang  harus dilaksanakan  dan  dipatuhi.  Dalam  hal  ini adlah  peraturan  terhadap  keselamatan  dan kemanana  para  nelayan  dalam  bekerja. Dalam  penelitiannya  mengenai  aturan, audit  kontrol  dan  penilaian  di tempat  kerja memperoleh  skor  keseluruhan  yang  lebih rendah  daripada  pelatihan  keselamatan. ketidaksukaan terhadap peraturan keselamatan  sebelumnya  telah  dikaitkan
dengan  persepsi  risiko  mereka,  dengan alasan bahwa mereka cenderung meminimalkan  atau  bahkan  menyangkal yang sebenarnya dari bahaya dari pekerjaan mereka  [18].  Pentingnya  peraturan  harus diimpelemntasikan, peraturan terhadap keselamatan  dan  keamanan  para  nelayan dalam pengamatan adalah melalui pemberian sertifikasi. Kementerian  Perhubungan  melalui UPT pelaksana teknis terhadap penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelatihan mengeluarkan sertifikasi melalui penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelatihan Diklat  Basic  Safety  Training Kapal  Layar Motor (BST-KLM). Tujuan utama
diadakannya  diklat  tersebut  agar  para peserta  mendapatkan  pemahaman  melalui pendidikan dan pelatihan tentang keselamatan  pelayaran  atau  keselamatan dasar pada kapal tradisional sehingga dapat mengurangi  resiko  dalam  pelaksanaan kegiatan  di  laut,  selain  itu  juga  sebagai pengakuan nelayan tersebut telah menjalani pendidikan  dan  pelatihan  serta  diberikan sertifikasi.  Tentunya  hal  ini  juga  harus disosialisasikan  kepada  para  nelayan  akan peraturan pada sertifikasi tersebut. Hubungan/  sosialisasi  terhadap  peraturan pada  para  nelayan  tentunya  memerlukan pendekatan  agar  para  nelayan  dapat memahaminya.  Dalam  hubungan  antara nelayan  dan  penegak  hukum  terhadap peraturan yang diberikan akan memungkinkan
terdapat perbedaan
komunikasi dan pemahaman dalam komunitas nelayan [19].
Pada  pemberian  sertifikasi,  terdapat beberapa faktor yang harus memperhatikan kondisi  nelayan  misalnya  faktor  ekonomi dan pendidikan. Pemberian pendidikan dan pelatihan  yang  sejatinya  tujuan  agar  para nelayan mendapatkan pengetahuan
sehingga menumbuhkembangkan
kesadaran  dan  budaya  keselamatan  dan kemananan  jangan  sampai  memberatkan dari  berbagai  faktor,  misalnya  faktor ekonomi. Penghasilan dari hasil
memancing  tidak  cukup  untuk  memberi makan  kebutuhan  sehari-hari  keluarga mereka  karena  produktivitas  penangkapan yang  rendah  dan  harga  jual  ikan  mentah. Pemerintah  kabupaten  dan  provinsi  tidak memiliki kebijakan konkret untuk menyelesaikan secara tegas dan menyeluruh permasalahan ekonomi nelayan  yang  hidup  pada  daerah  pesisir [20].  Berdasarkan  hasil  analisis  mode persamaan  structural  (SEM),  terungkap bahwa  pengaruh  langsung  dari  enam variabel  tergantung  lingkungan  nelayan individu, peraturan dan kebijakan pemerintah, ekonomi lingkungan, lingkungan sosial-budaya, kapasitas manajerial  dan  keberlanjutan  aspek  bisnis manajemen ekologis mempengaruhi langsung terhadap bisnis perikanan tangkap tradisional  kinerja,  hanya  pemberdayaan yang  tidak  berpengaruh  langsung  pada kinerja perikanan tangkap tradisional bisnis [21].  Pemberian  sertifikasi  yang  sejatinya akan  meningkatkan  edukasi  pada  para nelayan,  dalam  hal  keberlangsungan  hidup nelayan,  faktor  ekonomi  menjadi  peranan penting.  Apakah  sertifikat  tersebut  dapat membantu  para  nelayan  atau  justru  akan memberatkan para nelayan dengan peraturan yang ada. Pada pengamatan, pemberian
sertifikasi yang dilakukan melalui Kementerian Perhubungan, penulis melakukan pengamatan pada unit pelaksana teknis  yaitu  Politeknik  Ilmu  Pelayaran (PIP)  Semarang.  PIP  Semarang  merupakan perguruan tinggi negeri yang melaksanakan program  pendidikan  tinggi  vokasi  dan pendidikan  serta  pelatihan  kepelautan. Dalam  penyelenggaraannya,  PIP  Semarang berfokus pada bidang maritim. Pengamatan yang  dilakukan,  pada  tahun  2020,  PIP Semarang  menyelenggarakan  diklat  BST KLM  yang  diberikan  secara  gratis  tanpa pungutan  biaya  kepada  para  nelayan khususnya  di  Jawa  Tengah.  Pelaksanaan diklat  tersebut  merupakan  program  Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM). DPM di
PIP Semarang merupakan program prioritas nasional   yang  tujuannya  agar  masyarakat dapat meningkatkan kompetensi dan keterampilan  untuk  mendapatkan  lapangan pekerjaan  serta  meningkatkan  taraf  hidup setelah  bekerja  nantinya,  hal  ini  juga termasuk membudayakan keselamatan transportasi  sehingga  dapat  meminimalisir kecelakaan dalam bertransportasi.
Pada tahun 2020, program DPM BST KLM dilaksanakan di PIP Semarang untuk masyarakat  khususnya  nelayan  sebanyak 1800  peserta.  Peserta  diberikan  fasilitas
secara gratis untuk mengikuti dan mendapati  sertifikat  BST  KLM  seperti penginapan, penjemputan/ kendaraan, permakanan, uang  saku, perlengkapan baik seragam,  alat  tulis,  id  card,  dan  fasilitas lainnya.  Pelaksanaan  dilaksanakan  selama 3  (tiga)  hari.  Adapun  materi  dalam pembelajaran  diklat  BST  KLM  sesuai dengan kurikulum pendidikan dan pelatihan keterampilan pelaut yaitu Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Perhubungan  Nomor:  PK.12/ BPSDMP-2017 (Tabel 4). Tabel 4. Kurikulum Bst Klm No Materi Jumlah Jam 1 Teknik Pertahanan Diri (Personal Survival Technic/ PST) 6 2 Pemadam Kebakaran 6 3 Dasar-Dasar Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan 6 4 Personal Safety Social Responbility (PSSR) 6 Dari pelaksanaan kegiatan
pemberdayaan  masyarakat,  PIP  Semarang membantu  agar  para  nelayan  mendapatkan edukasi  melalui  pendidikan  dan  pelatihan terhadap  keselamatan  dan  keamanan  pada para nelayan.
Harapannya setelah sertifikasi  tersebut  dimiliki  oleh  para nelayan,  pendidikan  dan  pelatihan  yang diberikan dapat diimplementasikan langsung  dilapangan  oleh  para  nelayan sehingga  muncul  budaya  keselamatan  dan kemanan  dilingkungan  kehidupan  para nelayan atau komunitasnya. Dalam pembelajarannya  para  nelayan  diajari berbagai  ilmu  pengetahuan. Materi  Fire Prevention  and  Fire  Fighting ,  materi tersebut  diberikan  saat  pendidikan  dan pelatihan  untuk  mencegah  adanya  terjadi bahaya  kebakaran  diatas  kepal  serta penanggulangannya.  Kemudian  pemberian materi Elementary First Aid yang dilakukan  oleh  tim  dokter  dan  perawat digunakan agar dapat memberikan gambaran  dan  pertolongan  pertama  ketika terjadi  gangguan  kesehatan/kecelakaan  di kapal  dan  materi  juga  bersifat  teori  dan praktek,  kemudian  selanjutnya  materi  pada
Personal  safety  and  social  responsibilities ditujukan  agar  memberikan  dukungan sosial,  moral  dan  semangat  kepada  para awak kapal ketika berhari hari atau bahkan berbulan bulan tinggal di atas kapal beserta kehidupan bermasyarakat di lingkungannya sebagai makhluk sosial [22].
Pada pelaksanaan diklat pemberdayaan  masyarakat  melalui  BST KLM untuk sertifikasi dan edukasi terhadap  keselematan  dan  keamanan  untuk para nelayan di PIP Semarang, pengamatan mendapatkan hasil beberapa sampel tanggapan  dari  para  nelayan,  adapun sampel tanggapan tersebut (Tabel 5).
Dalam  pengamatan  yang  dilakukan, bahwa pemberian pelaksanaan diklat pemberdayaan  masyarakat  melalui  BST KLM  oleh  PIP  Semarang  dengan  program DPM  yang  diberikan  secara  gratis  tidak hanya sekedar memberikan edukasi terhadap  keselamatan  dan  keamanan  para nelayan untuk bekerja diatas kapal sehingga  dapat  meminimalisir  resiko  yang tidak  diinginkan  melainkan  membukan peluang  melalui  sertifikasi  BST  KLM tersebut  agar  masyarakat  yang  ingin
bekerja  sebagai  nelayan  mendapatkan lapangan pekerjaannya. Dalam hasil pengamatan  ini  artinya  penyelenggaraan sertifikasi  selain  membantu  pada  faktor ekonomi  nelayan,  maka  akan  dapat mempengaruhi angka pertumbuhan ekonomi  dengan  mempersiapkan  calon pekerja sehingga diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran. Selanjutnya  pemberian  pendidikan  dan pelatihan dapat meningkatkan dan
mengembangkan  pola  pemikiran  baru
khususnya budaya keselamatan dan keamanan  sehingga  angka  pengembangan mutu  pendidikan  di  masyarakat  dapat meningkat.  Hal  tersebut,  melalui  upaya peningkatan  mendorong  dukungan  usaha dalam  faktor  ekonomi  dan  pendidikan melalui  sertifikasi  terhadap  masyarakat  di Jawa Tengah khususnya para nelayan dapat membantu  meningkatan  angka  indeks pembangunan  manusia  di  wilayah  Provinsi Jawa Tengah. Tabel 5. Hasil Tanggapan Survei Peserta Diklat BST KLM
No Tanggapan Peserta 1 Semoga rutin diadakan DPM BST KLM untuk membantu masyarakat umum khususnya para nelayan
2 Agar PIP Semarang menyediakan kuota lebih banyak lagi, sehingga nelayan dapat terbantu
3 Kegiatan sangat membantu para nelayan karena diberikan secara gratis
4 Saya mendapatkan pengetahuan baru dari yang sebelumnya saya tidak tau tentang kecelakaan kapal dan resiko nelayan
5 Kuotanya ditambahkan agar nelayan yang tidak kebagian dapat segera mengikuti
6 Sangat terbantu karena selain diberikan ilmu juga diberikan fasilitas lainnya secara gratis
7 Sangat membantu dan semoga segera terbit sertifikasinya

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesadaran  akan  keselamatan  dan keamanan  diatas  kapal  saat  melaut  atau dalam  melakukan  aktifitas  penangkapan ikannya  oleh  para  nelayan  merupakan kewajiban yang harus dimiliki para nelayan serta dikembangkan menjadi budaya dalam lingkungan  dan  kehidupan  sehari-harinya. Pemberian  sertifikasi  melalui  pendidikan dan  pelatihan  keselamatan  dan  keamanan pada  diklat  BST  KLM  yang  diberikan merupakan upaya untuk memberikan pemahaman  dan  peningkatan  pada  para nelayan  sehingga  meningkatkan  kualitas ilmu  pengetahuannya  dan  mengarah  pada tujuan  akan  keselamatan  dan  keamanan yang menunjang aktifitas kerjanya sehingga mencapai tujuan profesinya terhadap kesejahteraan  pembangunan  baik  rumah tangga atau daerahnnya. Pemberian sertifikasi  juga  membuka  peluang  pada faktor  ekonomi  sebagai  upaya  persiapan untuk  mencari  lapangan  pekerjaan  melalui
sertifikasi yang dimiliki sehingga diharapkan  dapat  membantu  memudahkan masyarakat  menghasilkan  pendapatan  dari pekerjaannya.  Dari  kedua  hasil  tersebut yaitu pengembangan terhadap aspek ekonomi  dan  pendidikan,  maka  diharapkan indeks  pembangunan  manusia  di  wilayah jawa  tengah  dapat  meningkat  khususnya dari dukungan pembangunan bidang maritim dalam aspek sumber daya manusia untuk angka harapan hidup dan pendidikan. Dalam  pengamatan,  sebagai  upaya peningkatan  indeks  pembangunan  manusia khususnya  pada  sumber  daya  manusia dibidang maritim, selain diberikan pemahaman  terhadap  keselamatan  dan keamanan, maka diberikan berbagai pendidikan dan pelatihan pada para nelayan untuk  mengasah  kemampuan  mereka  lebih tajam  lagi  sehingga  budaya  dan  penerapan akan semakin seimbang dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki para nelayan.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Badan Pusat Statistika. (2020a). Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020 .
2. Sugiyono,  L.  (2020).  Analisis  Situasi  Pembangunan  Manusia  di  Jawa  Tengah.
Indonesian Journal of Applied Statistics , 3(1): 12.
https://doi.org/10.13057/ijas.v3i1.39910
3. Badan Pusat Statistika. (2020b). Statistika Nilai Tukar Nelayan provinsi Jawa Tengah .
4. Ningrum,  J.W.,  Khairunnisa,  A.H.,  Huda,  N.  (2020).  Pengaruh  Kemiskinan,  Tingkat Pengangguran,  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Pengeluaran  Pemerintah  Terhadap  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  di  Indonesia  Tahun  2014-2018  dalam  Perspektif  Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 6(2), 212. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1034
5. Fauzan,  M.,  Nusantara,  A.,  Nawatmi,  S.,  Santosa,  B.  (2020).  Indeks  Pembangunan Manusia dan Pendidikan di Jawa Tengah. Jurnal Bisnis dan Ekonomi , 27(1): 55–64.
6. Zuriatina,  I.  (2020).  Pengaruh  Pembangunan  Kebudayaan  Terhadap  Pembangunan Manusia  di  Indonesia. TEMALI :  Jurnal  Pembangunan  Sosial ,  3(1):  1–17. https://doi.org/10.15575/jt.v3i1.6364
7. [KKP].  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia.  (2020).  Laporan Tahunan KKP 2019. Di akses pada kkp.go.id
8. Putra,  R.S.,  Purwangka,  F.,  Iskandar,  B.H.,  Psp,  D.,  Ipb,  F.  (2017).  Fishermen  Safety Work  Management  in  PPI  Batukaras  District  Pangandaran  Oleh :  Almuni  Program Sarjana Departemen PSP FPIK IPB. Albacore , 1(1): 37–46.
9. Håvold, J.I. (2010). Safety culture aboard fishing vessels. Safety Science , 48(8), 1054– 1061. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2009.11.004
10. Domeh,  V.,  Obeng,  F.,  Khan,  F.,  Bose,  N.,  Sanli,  E.  (2021).  Risk  analysis  of  man overboard  scenario  in  a  small  fishing  vessel. Ocean  Engineering ,  229(February), 108979. https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2021.108979
11. Vinezzia,  D.  (2021).  Identifikasi  Bahaya  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  Pada Aktivitas  Nelayan. Jurnal  Penelitian  Perawat  Profesional ,  3(1):  117–126. https://doi.org/10.37287/jppp.v3i1.345
12. Eleftheria,  E.,  Apostolos,  P.,  Markos,  V.  (2016).  Statistical  analysis  of  ship  accidents and review of safety level.
Safety Science , 85: 282–292.
https://doi.org/10.1016/j.ssci.2016.02.001
13. Rahman,  I.,  Mallapiang,  F.,  Fachrin,  S.A.  (2019).  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja (K3)  Saat  Melaut  pada  Penangkap  Ikan  di  Kelurahan  Lappa  Kecematan  Sinjai  Utara. Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis , 13(6): 612–617.
14. Harumy,  H.  F.,  Amrul,  H.M.Z.  (2018).  Aplikasi  Mobile  Zagiyan  (Zaringan  Digital Nelayan)  dalam  Menunjang  Produktivitas  dan  Keselamatan,  dan  Kesehatan  Nelayan (Studi Kasus  Kelompok Nelayan Percut). It Journal Research and Development , 2 (2), 52–61. https://doi.org/10.25299/itjrd.2018.vol2(2).1249
15. Thorvaldsen, T., Kaustell, K. O., Mattila, T. E. A., Høvdanum, A., Christiansen, J M., Hovmand, S., Snorrason, H., Tomasson, K., Holmen, I.M. (2018). What works? Results of a Nordic survey on fishers’ perceptions of safety measures. Marine Policy, 95(May), 95–101. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.06.022
16. Purwangka,  F.,  Wisudo,  S.H.,  Iskandar,  B.H.,  Haluan,  J.  (2019).  Model  Pengelolaan Keselamatan  Kerja  Nelayan  di  Palabuhanratu,  Kabupaten  Sukabumi. Jurnal  IPTEKS
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan , 5(9):1–18.
https://doi.org/10.20956/jipsp.v5i9.4312
17. Lu, Y. H., Sajiki, T., Yagi, N. (2020). Factors Affecting Fisherman Satisfaction with Fishermen’s Self-Governance Organizations:  A case study of the Taiwan Donggang
Sakuraebi  ( Sergia  lucens )  Production  and  Management  Group. Marine  Policy, 115(January), 103819. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.103819
18. Poggie, J., Pollnac, R., Jones, S. (1995). Perceptions of  Vessel Safety Regulations: a Southern New England Fishery. Marine Policy , 19(5): 411–418. https://doi.org/10.1016/0308-597X(95)00015-X
19. Moon,  R.,  Conway,  F.  (2016).  Does  the  Relationship  Between  Fishermen  and Enforcers  Impact  Regulatory  Compliance? Marine  Policy, 74:  316–322. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2016.04.047
20. Tan, F. wan, Nesti, L., Yonnedi, E. Y., dan Ridwan, E. R. (2021). Strategy to improve economic  condition  of  fishermen  living  in  the  coastal  area  in  Kabupaten  Pesisir Selatan. Journal of Business and Socio-Economic Development. https://doi.org/10.1108/jbsed-02-2021-0019
21. Sugiardi,  S.,  Jamhari,  J.,  Hartono,  S.,  Waluyati,  L.R.  (2021).  Factors  Affecting  the Performance of the Traditional Fisheries Fishing effort in the Regency of Kubu Raya, West  Borneo. Journal  of  Science  and  Technology  Policy  Management, 12(1),  5–23. https://doi.org/10.1108/JSTPM-07-2018-0077
22. Prayogo,  D.  (2020).  Pelatihan Basic  Safety  Training (BST)  kepada  Nelayan  Tegal untuk  Menunjang  Keselamatan  Pelayaran. E-Dimas:  Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat, 11(2), 236–239. https://doi.org/10.26877/e-dimas.v11i2.5476