Iltizam Journal of Shariah Economic Research Vol. 5, No.2 (2021) December 2021, pp. 201-210 E-ISSN:2598-2540 P-ISSN:2598-2222

## Analisis Kendala Implementasi Marketplace Pemerintah dan Digital Payment Dalam Pemberdayaan UMKM
Isti’anah 1 1 KPPN Jambi,  istimahfud@gmail.com, ail

## ABSTRACT
The  government has launched  the  Government Marketplace  and digital  Payment  with  the  main objective of encouraging efficiency, effectiveness, transparency and accountability of state spending, as well as empowering vendors, most of whom are MSMEs. An online shopping application that fulfills the basic concepts of payment at the expense of the State Budget (APBN) and the process of procurement  of  government  goods/services.  Here  the  government  integrates  the  working  unit  of APBN users, MSMEs as providers of goods/services, and the state banks in one ecosystem. The 3 state banks have been selected as platform providers with Digital Payment (Digipay) applications. Digipay has been designed in such a way to make it easier for users but users are still reluctant to use  it.  The  study  uses  a  qualitative  method  that  aims  to  identify  obstacles  of  implementing  the government marketplace from KPPN, the institutions, and vendors side.

## Keyword: Government, marketplace, Digital Payment

## PENDAHULUAN
Di balik segala keterpurukan akibat Pandemi Covid-19 ternyata ada setitik kebaikan yang menyertainya, yaitu transformasi digital yang melejit super pesat jauh meninggalkan prediksi para ahlinya. Awal revolusi industri 4.0 dicanangkan Indonesia diprediksi akan tertinggal  dari  negara  ASEAN  lainnya.  Kenyataannya,  Selama  pandemi  Covid-19 membelenggu Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat minat masyarakat dalam berbelanja secara online mengalami pertumbuhan hingga 400 persen per bulan. Hasil studi dari Google, Temasec, dan Bain & Company tahun 2020 menunjukkan, Indonesia menjadi negara dengan nilai transaksi ekonomi digital tertinggi di ASEAN mencapai 44 miliar dolar AS setara Rp 622 triliun dan diprediksi pada 2025 mampu mencapai 124 miliar atau setara Rp 1.752,9 triliun.
Kehadiran  internet  cepat  dan  pertumbuhan  penggunaan  ponsel  cerdas  memicu perubahan dahsyat yang terjadi di Indonesia. Ini berarti, pelaku usaha di sektor retail sudah mulai  beradaptasi  menggunakan  teknologi  digital.  UMKM  menyadari  adanya  tren peralihan  konsumen  ke  belanja  digital. Marketplace akhirnya  menjadi  tempat  yang diandalkan  untuk  mempertemukan  UMKM  dengan  konsumen  secara  besar-besaran. Pemerintahpun  memberikan  stimulus  pada  UMKM  yang  merupakan  sektor  dengan kontribusi ekonomi yang cukup besar agar memiliki daya tahan.

## TINJAUAN PUSTAKA
Marketplace adalah  sebuah  wadah  pemasaran  produk  secara  elektronik  yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli untuk saling bertransaksi (Apriadi, 2017). Adapun Digital  Marketing dapat  didefinisikan  sebagai  kegiatan  marketing  termasuk branding  yang  menggunakan  berbagai  media  berbasis  web  (Sanjaya  &  Tarigan,  2009). Digital payment merupakan suatu metode pembayaran yang dilakukan dengan teknologi digital. Sistem kerja pembayaran ini hampir sama dengan dompet digital, hanya bedanya pembayaran  ini  diterbitkan  oleh marketplace atau  aplikasi  sejenis,  dengan  cara  harus memiliki akun terlebih dahulu pada platform tersebut.
Ali, (2013) mendefinisikan E-Marketing atau digital marketing sebagai penggunaan teknologi  digital  untuk  mencapai  tujuan  pemasaran  serta  upaya  pengembangan  atau penyesuaian  konsep  pemasaran  itu  sendiri,  dimana  komunikasi  dalam  cakupan  global, dengan menggunakan penerapan teknologi secara digital. Sebelumnya Chaffey, Chadwick, Mayer & Johnston, (2009) mengatakan peran strategi digital marketing dapat menjadi hal yang  penting  dalam  mengikuti  perkembangan  teknologi  digital  dan  mengembangkan rencana  untuk  menarik  konsumen  dan  mengarahkannya  pada  perpaduan  antara komunikasi elektornik dan komunikasi tradisional.  Faktor internal berupa heterogenitas perusahaan dan tingkat persaingan serta faktor eksternal berupa peraturan pemerintah dan standart  teknologi  turut  membentuk  terjadinya  inovasi  pembayaran  dari  metode konvensional menjadi mobile payment atau digital payment (Liu, Kauffman, & Ma, 2015).
Digital  payment merupakan  salah  satu  bentuk  transaksi  elektronik  yang  diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Ayat 6a Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat. Dalam Pasal 40 Ayat 1 bahwa pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik  sesuai  dengan  ketentuan  perundangan-undangan.  Otoritas  jasa  Keuangan Republik Indonesia juga memberi  dukungan atas digital payment ini  dengan Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  12/POJK.03/2018  tentang  Penyelenggaraan  Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum. Pasal 1 Ayat 4 dari peraturan ini menyebutkan bahwa Layanan Perbankan Digital adalah Layanan Perbankan Elektronik yang mengoptimalkan pemanfaatan  data  nasabah  dalam  rangka  melayani  transaksi  keuangan  nasabah  secara nyaman, cepat, dan mudah sesuai dengan kebutuhan nasabah ( customer experience ) dengan pengamanan yang baik, dan dapat dilakukan secara mandiri oleh nasabah.
Beberapa kelebihan dalam penggunaan Digital payment dikemukan oleh para ahli. Humphrey, (2001) mengatakan digital payment memerlukan biaya yang jauh lebih murah, hanya sepertiga sampai setengah dari sistem pembayaran non tunai berbasis kertas (paper based)  hingga  akhirnya  mengurangi  biaya  sosial  ketika  kita  mengimplementasikannya digital  payment ini.    Banyak  keuntungan  yang  membuat  masyarakat  memilih  untuk menggunakan mobile payment. Keuntungan yang pertama adalah dapat lebih berhemat karena biasanya pengguna dapat memperoleh promosi dengan kupon atau diskon dari jasa
yang  mereka  tawarkan.  Responden  dari  penelitian  tersebut  beranggapan  dengan banyaknya diskon dapat menghemat pengeluaran mereka. Keuntungan berikutnya adalah kemudahan  dalam  transaksi  untuk  kebutuhan  sehari-hari.  Pengguna  tidak  perlu membawa  dompet  untuk  melakukan  transaksi,  cukup  dengan smartphone dan  jaringan internet  mereka  bisa  bertransaksi,  maka  dari  itu  adanya  digital  payment  dapat mempermudah proses transaksi pembayaran. Bagaimanapun kemudahan dalam transaksi pembayaran  merupakan  daya  tarik  tersendiri  bagi  pengguna  atau  pelanggan  (Bothun 2013).
Humphrey  (2001)  menyatakan  bahwa  dalam  melakukan  transaksi  pembayaran dengan  menggunakan  digital  payment  terdapat  beberapa  keuntungan  yang  diperoleh sebagai  berikut:  a.  Transaksi  lebih  mudah  dan  praktis.  b.  Transaksi  lebih  aman.  c. Kenyamanan dalam bertransaksi. d. Kecepatan transaksi. e. Bisa digunakan untuk berbagai layanan. Sesuai dengan studi dari Mc Kinsey institute, bahwa UMKM yang memanfaatkan e-marketplace untuk berjualan  produk, maka UMKM dapat berkembang dua kali lebih cepat dibandingkan  tanpa e-marketplace.( Mansur,2015).  Integrasi  ini  sangat  diperlukan  sebagai fasilitator  terwujudnya  inklusi  keuangan  dan  ekonomi  digital.  Samma  (2009) mendefinisikan  inklusi  keuangan  sebagai  proses  yang  memastikan  kemudahan  akses, ketersediaan dan penggunaan sistem keuangan formal oleh masyarakat sebagai anggota ekonomi. Artinya, semakin mudah suatu system digunakan maka semakin meningkat pula keputusan pembelian. Hasil ini sesuai dengan konsep teori dari Davis, et al. (1989) yang mendefinisikan perceived  ease  of  use sebagai  keyakinan  akan  kemudahaan  penggunaan, yaitu kepercayaan pengguna bahwa teknologi/sistem tersebut dapat digunakan dengan mudah dan terbebas dari masalah. Intensitas penggunaan dan interaksi antara pengguna dengan  sistem  juga  dapat  menunjukkan  kemudahan  penggunaan.  Semakin  mudah penggunaan  sebuah  teknologi  akan  semakin  mendorong  konsumen  untuk  melakukan transaksi.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif,  yaitu  suatu  riset  yang  bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan statistik tetapi melalui pengumpulan data,  analisis,  dan  kemudian  diinterpretasikan (Moleong,  2007). Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengidentifikasi  kendala-kendala  dalam  implementasi  marketplace  pemerintah dari sisi KPPN, satker dan vendor.
Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, digunakan sebagai berikut:
a) Penelitian  Kepustakaan  ( Library  Research ).  Untuk  menguatkan  ide  dalam menganalisis  dan  mengevaluasi  hasil  penelitian  lapangan,  diperlukan  landasan yang  kuat  dari  teori-  teori  dari  buku  bacaan,  hasil  penelitian terdahulu,  majalah ilmiah, dan sumber- sumber lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
b) Penelitian  Lapangan  ( Field  Research ).  Dilakukan  melalui  peninjauan  ke  objek penelitian, yaitu ke satker, vendor dan bank.
Untuk memperoleh data-data yang nyata, tepat, dan akurat teknik yang digunakan adalah:
1) Pengamatan (Observasi), yaitu mengunjungi atau mengamati permasalahan yang ada pada satker, vendor dan bank.
2) Wawancara ( Interview ), yaitu melakukan wawancara pada satuan kerja,vendor dan bank untuk memenuhi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.
Peneliti mendatangi satker yang ditunjuk sebagai piloting Digipay di Jambi yang berjumlah 10 satker (KPPN Jambi, Kanwil DJPb Jambi , KPP Telanaipura, KPP Pelayangan, KPKNL Jambi, KPDDP Jambi, KPBC Jambi, BPKP Jambi, BPK Jambi dan Kanwil Kumham Jambi),    vendor dan 3 bank yaitu BRI, Mandiri dan BNI. Wawancara mendalam (indeep interview)  dilakukan  kepada  satker,  vendor  maupun  bank  seputar  wawasan  mereka tentang Marketplace Pemerintah dan Digipay, sejauh masa kesiapan mereka dan kendala apa yang dihadapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Digitalisasi UMKM ditengah Wabah Covid19
Meskipun  pada  awalnya,  revolusi  industri  4.0  terkesan  bergerak  lambat  namun Kementerian  Keuangan  Cq.  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  (DJPb)  langsung mengakselerasi  pemanfaatan  teknologi  terkait  revolusi  industri  ini  dengan  menerbitkan PER-20/PB/2019  tanggal  19  November  2019  tentang  uji  coba  Penggunaan  UP  melalui system  Marketplace dan Digital  Payment (DIGIPay)  pada  satker.  Disini  pemerintah mengintegrasikan  satker  pengguna  APBN,  UMKM  sebagai  penyedia  barang/jasa,  dan perbankan dalam satu ekosistem.  Peraturan ini juga bertujuan untuk mendorong efisiensi, efektivitas,  tranparansi,  dan  akuntabilitas  belanja  negara,  serta  memberdayakan  vendor yang  sebagian  besar  merupakan  UMKM.    Dengan  system  ini  bisa  dikatakan  UMKM diberdayakan,  digitalisasikan  baik  modalnya  maupun  pemasarannya  sekaligus memodernisasikan pengelolaan keuangan negara.
Kebijakan  Pemerintah  berfokus  pada  pemberdayaan  pelaku  UMKM  dengan program pembiayaan Umi (Ultra Mikro) dan KUR. Debitur masuk dalam kategori UMi dan KUR adalah pelaku usaha yang mempunyai produk bernilai ekonomis yang mungkin saja produk  tersebut  juga  dibutuhkan  oleh  satker  pengguna  dana  APBN.  Dengan  kata  lain, sebagian  besar  debitur  UMi  dan  KUR  yang  masih  mengandalkan  pasar  offline  dalam pemasaran  produknya,  sehingga  ketika  tiba  saatnya  bergabung  dalam  eksosistem marketplace tentu  dibutuhkan  kesiapan  mental  dan  perubahan  kebiasaan.  Melalui marketplace pemerintah ini, debitur UMi dan KUR juga dapat melakukan ekstensifikasi jenis usaha dari usaha yang digelutinya saat ini. Sebagai contoh misalnya, salah satu debitur UMi  mempunyai  usaha  real  adalah  makanan  ringan/makanan  basah,  namun  ketika  ia masuk  dalam  ekosistem  marketplace  ia  bisa  saja  mengekspose  produk  di  luar  usaha realnya (contoh masker, ATK dsb) sebagai komoditas lain dalam lini usahanya..
Marketplace pemerintah  merupakan  Sistem  yang  menyediakan  layanan  daftar penyedia  barang/jasa,  pemesanan  barang/jasa,  pembayaran,  dan  pelaporan  secara elektronik, dalam rangka penggunaan uang persediaan yang digunakan oleh bank tempat menyimpan  uang  persediaan.  Sebuah  aplikasi  belanja  online  yang  memenuhi  konsep- konsep  dasar  pembayaran  atas  beban  APBN  dan  proses  pengadaan  barang/jasa pemerintah. Selain mengutamakan kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan, pemerintah juga telah menyiapkan sarana dan prasarana pendukung berupa pilihan media digital payment-(DIGIPay) nya, yaitu menggunakan virtual account (VA) atau Kartu Kredit Pemerintah  (KKP).  Khusus  pembayaran  menggunakan  KKP,  mulai  1  April  2020, berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  231/PMK.03/2019,  seluruh  transaksi instansi  pemerintah  pusat  sepanjang  menggunakan  KKP  maka  bendahara  instansi pemerintah tidak lagi berkewajiban untuk memotong, memungut dan penyetorkan PPN, PPN dan PPnBM serta PPh Pasal  22. Seluruh data transaksi pembayaran menggunakan KKP  tercatat  di  sistem  dan  dapat  digunakan  sebagai  sumber  data  dalam  perhitungan kewajiban perpajakan para wajib pajak.
Kelebihan lain dari sistem DIGIPay dapat menjadi alternatif dari beberapa kendala implementasi transaksi non-tunai lainnya, khususnya terkait penggunaan KKP. Salah satu isu  utama  dalam  penggunaan  KKP  adalah  ketiadaan/kurangnya  mesin Electronic  Data Capture  ( EDC)  dan  potensi  biaya-biaya  lain  yang  ditagihkan  oleh  rekanan/  penyedia karena  kurangnya  pemahaman  rekanan/  penyedia.  Kedua  hal  tersebut,  relatif  tidak menjadi isu permasalahan dalam sistem DIGIPay

## Manfaat dari Marketplace Pemerintah
Sejumlah manfaat didapatkan oleh berbagai pihak tidak hanya para pengguna yaitu satker,  bank,  dan  vendor,  namun  juga  pemeriksa  (auditor/aparat  penegak hukum/Direktorat  Jenderal  Pajak)  dan  BUN  (Ditjen  Perbendaharaan).  Bagi  satker, membelanjakan UP melalui marketplace sangat membantu dari sisi otomasi dan efisiensi, karena satker tidak perlu lagi repot-repot datang ke toko untuk membeli keperluan kantor. Cukup dengan komputer atau gawai yang terkoneksi internet, transaksi dapat dilakukan. Barang  yang  dipesan  akan  langsung  diproses  oleh  vendor.  Selain  itu,  transaksi  melalui Digipay didapatkan integrasi pengadaan, pembayaran dan simplifikasi pelaporan satker, karena barang-barang yang dikenakan pajak akan dihitung secara otomatis oleh Digipay, sehingga Bendahara Pengeluaran satker dapat langsung mengetahui jumlah bruto yang harus dibayar.
Bagi Vendor atau penjual, memperoleh kepastian pembayaran, karena satker wajib mencantumkan jadwal pembayaran setelah barang/produk selesai diproses. Vendor juga berpeluang menjadi rekanan bagi banyak satker lain yang sudah terdaftar di markerplace. Selain itu, untuk keperluan ekspansi, vendor juga berpeluang memperoleh fasilitas kredit usaha dari perbankan diantaranya fasilitas KUR dan UMi.
Adapun manfaat bagi bank didapat dari banyaknya penjual/ vendor yang terdaftar pada marketplace , bank memperoleh data pasar baru bagi penyaluran kredit usaha, karena vendor yang bisa mendaftar di marketplace merupakan targeted segment , yaitu hanya vendor
yang memiliki NPWP dan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). Tambahan lagi banknya memiliki  brand  mitra  pemerintah.  Auditor/aparat  penegak  hukum  mendapatkan kemudahan  dari  sisi  pemeriksaan,  karena  berkuranganya  potensi fraud.  Digipay meminimalisir  penggunaan  uang  tunai  ( cashless ),  pembayaran  dilakukan  melalui  CMS bendahara atau Kartu Kredit Pemerintah. Seluruh transaksi tercatat dengan rapi di dalam sistem sehingga memudahkan pemeriksaan.
Kepastian kepatuhan kewajiban pajak didapatkan karena seluruh transaksi yang wajib dikenakan pajak, secara otomatis akan dihitung pajaknya. Bendahara mengetahui nominal pajak yang harus dibayarkan dan Direktorat Jenderal Pajak mencapai target tanpa upaya lebih. Bagi DJPb sendiri Digipay bermanfaat untuk pengelolaan likuiditas yang lebih efisien. Dengan transaksi yang cashless, bendahara tidak perlu menyimpan uang tunai di brankas sehingga mengurangi potensi idle money, sehingga DJPb selaku Kuasa Bendahara Umum Negara dapat melakukan perencanaan kas dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, data transaksi yang tercatat dalam sistem Digipay membantu DJPb memetakan data analytic sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan.
Hingga saat ini telah terbentuk 3 Marketplace pemerintah yakni digipay002 (BRI), digipay008 (Mandiri), dan digipay009 (BNI) yang telah siap digunakan oleh satuan kerja dan penyedia barang/jasa. Marketplace bank lainnya saat ini sedang dalam pengembangan.

## Harapan dan Kenyataan
Dalam  masa  pandemi  Covid-19  ini,  diharapkan  satker  dan  penyedia  dapat memanfaatkan  fasilitas  yang  telah  disediakan  pemerintah  dalam  rangka  percepatan pemulihan  ekonomi  nasional.  Melalui  sistem Marketplace ,  pemerintah  menargetkan pemberdayaan serta terbukanya akses pasar bagi UMKM guna menggairahkan kembali perekonomian  yang  terpuruk  akibat  pandemi  Covid-19.  Dukungan  untuk  UMKM  juga dilakukan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah) bekerja sama dengan Kementerian  Koperasi  UKM  dan  KPK  dengan go  digital. Semua  pihak  telah  menyadari bahwa sistem ini akan mempermudah proses belanja langsung kepada UMKM yang sudah terhubung dengan marketplace sekaligus dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa.
Kementerian Keuangan  telah menyegerakan penggunaan marketplace-nya dengan mengimplementasikannya  untuk  satker  lingkup  Kementerian Keuangan.  Disamping  itu sosialisasi  secara  masif  juga  dilakukan  ke  seluruh  satker  penggunan  dana  APBN.  Sejak diimplementasikan mulai November 2019 s.d. 22 Januari 2021 uji coba penggunaan Uang Persediaan  melalui  sistem  DIGIPay  di  Propinsi  Jambi  baru  mencapai  48  transaksi  yang dilakukan  oleh  8  satker,  13  vendor  dengan  nilai  Rp  169.999.384.  Adapun  pencapaian nasional telah ada 2.592 transaksi yang dilakukan oleh 217 satker DJPb dan 241 satker Non DJPb  dengan  349  vendor.    DJPb  mentargetkan  57.155  satuan  kerja  di  Indoneisia  akan menggunakan marketplace ini, namun baru 811 satker  yang telah bergabung. Sementara target vendor  adalah 898.403, namun baru 349 yang bergabung. Suatu jumlah vendor yang cukup  sedikit  jika  dibandingkan  dengan  marketplace  swasta.  Namun  sebagai  sebuah terobosan  kebijakan  pelaksanaan  anggaran  melalui  instrumen  yang  relatif  baru  dan
mengadopsi teknologi modern, capaian ini sangat membanggakan, apalagi jika dikaitkan dengan  pencegahan  penyebaran  COVID  19.  Mengingat  1  transaksi  yang  dilakukan  di system ini melibatkan minimal 8-10 orang maka capaian ini telah meniadakan bertemunya 50 ribu orang lebih.

## Permasalahan dan Tantangan
Sedikit  berbeda  dengan  marketplace  swasta,  marketplace  pemerintah  karena merupakan  amanah  rakyat  dalam  pembelanjaannya  diatur  khusus  dalam  berbagai peraturan. Pertama, sesuai Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  adalah  “Pembayaran  atas  beban  APBN/APBD  tidak  boleh  dilakuk an  sebelum barang  dan/atau  jasa  diterima”. Marketplace swasta  uangnya  ditahan  oleh  pengelola, shopee,  tokopedia,  bukalapak  dll,  dan  baru  dibayarkan  oleh  mereka  setelah  barang diterima  oleh  pembeli.  Demikian  pula  halnya  marketplace  pemerintah  barang/jasa diterima baru pemerintah melakukan pembayaran. Bedanya disini uangnya masih di hold di APBN, bukan di pengelola (penjamin)  justru mewajibkan membayar terlebih dahulu untuk selanjutnya dilakukan pengiriman barang/jasa.
Kedua  adalah  pemenuhan  kewajiban  perpajakan. Marketplace-marketplace swasta saat  ini  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  mereka  belum  optimal  memperhatikan  kewajiban perpajakan  atas  transaksi-transaksinya.  Bendahara  pengeluaran  pengelola  uang persediaan  setiap  kali  membelanjakan  uang  persediaannya  berkewajiban  pula memperhitungkan jumlah potongan pajaknya dan harus disetor ke kas negara tepat waktu dan tepat jumlah.
Ketiga adalah dalam proses pengadaan barang/jasa disamping dilaksanakan oleh seorang pejabat pengadaan juga harus melibatkan setidaknya Pejabat Pembuat Komitmen dan  Bendahara  Pengeluaran  agar  terjadi  mekanisme  saling  uji.  Mekanisme  pengadaan barang/jasa  pemerintah  harus terjadi  check  and  balance  agar  tidak  terjadi  proses  tanpa kontrol. Sebagaimana kita ketahui, hal ini pun belum dapat dipenuhi oleh marketplace- marketplace swasta. Di marketplace swasta seluruh proses pengadaan dikendalikan oleh 1 orang  dalam  hal  ini  adalah  pembeli.  Dimulai  dari  pemesanan  kebutuhan  barang/jasa, persetujuan pembelian, negosiasi harga, pembayaran dan penerimaan barang/jasa hanya dilakukan  oleh  1  orang user. Dari  alasan  inilah,  pemerintah  semakin  yakin  belum  bisa melibatkan marketplace-marketplace swasta  untuk  bergabung    dalam      marketplace pemerintah.    Ketiga  alasan  utama  itulah  pemerintah  memutuskan  untuk  menggandeng bank-bank  pemerintah  dalam  menciptakan marketplace yang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Keputusan menggandeng 3 bank pemerintah memenuhi unsur faktor heterogenitas perusahaan  dan  diharapkan  timbul  persaingan  di  antara  ketiganya  untuk  menarik pelanggan baik pembeli (satker) maupun penjual ( vendor ). Bank sebagai penyedia platform bisa  belajar  atas  kesuksesan marketplace terpopuler  di  Indonesia,  yang  merupakan marketplace baru namun langsung menjadi popular. Dibutuhkan kreatiftas dan inovasi di dalam sebuah produk jasa keuangan industri khususnya perbankan. Tidak bisa dipungkiri bank    harus  bisa  mengikuti  perkembangan  teknologi  yang  ada  dengan  mendorong
digitalisasi  perbankan  yang  bertujuan  untuk  memudahkan  dan  melayani  nasabah perbankan. Bagaimana kita hadapi tantangan di era teknologi ini, kalau kita tidak ikut kita akan tersingkir.
Tantangan  lain  yang  lebih  krusial  yaitu  penggunaan  eksklusivitas  platform DIGIPay,  dimana  satker  hanya  bisa  bertransaksi  dengan  vendor  yang  menggunakan rekening dari bank yang sama. Misalnya satker A mempunyai rekening BRI, maka hanya bisa  bertransaksi  dengan  vendor  yang  memiliki  rekening  BRI.  Meskipun  memiliki keseragaman dalam standar proses bisnis, teknis penggunaan, diantaranya penginputan detail  jenis  barang/  jasa  dalam  masing-masing  DIGIPAy,  namun  eksklusivitas  ini berpotensi  menjadi  permasalahan  pada  penggunaan  oleh  rekanan  yang  relatif  baru menggunakan DIGIPay. Para penyedia platform bisa belajar atas kesuksesan marketplace terpopuler di Indoneisia, dibutuhkan kreatiftas dan inovasi di dalam sebuah produk jasa keuangan industri khususnya perbankan. Tidak bisa dipungkiri bank  harus bisa mengikuti perkembangan  teknologi  yang  ada  dengan  mendorong  digitalisasi  perbankan  yang bertujuan untuk memudahkan dan melayani nasabah perbankan. Bagaimana kita hadapi tantangan di era teknologi ini, kalau kita tidak ikut kita akan tersingkir.
Kesuksesan  beberapa  penyedia  platform  marketplace  Indonesia,  mereka mempunyai  dukungan  sistem  yang  memudahkan  dan  menguntungkan  penjual  dan pembeli.  Mereka  fokus  pada  platform  mobile  dengan  beragam  panduan  yang  mudah diakses untuk menjawab segala pertanyaan terkait jual beli di platformnya. Orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung di ponselnya saja. DigiPay sudah didesain  sedemikian  rupa  untuk  mempermudah  penggunanya  menjual  dan  membeli produk hanya dengan mengunggah foto yang dilengkapi dengan deskripsi produk, namun masih minim panduan dan akses untuk menjawab berbagai kaingin tahuan orang-orang, baik satker maupun vendor. Meskipun marketplace pemerintah pembeli atau satker sudah mengenal vendornya, namun vendor masih takut bergabung. Hal tersebut dimungkinkan karena  berbagai  infornasi  yang  tidak  diketahui  tentang  manfaat  dan  kemudahan bertransaksi dalam platform ini.
Fenomena belanja online akan semakin pesat pertumbuhannya dan menjadi pilihan bagi  sebagian  besar  orang  dikarenakan  belanja  melalui  dunia  maya  dapat  menghemat waktu  tanpa  perlu  mengunjungi  lokasi  perbelanjaan.  Berbagai  kemudahan  akan  sangat memudahkan system berkembang  dengan  pesat,  bahkan  mungkin  mengungguli marketplace  umum  yang  sudah  ada.  UMKM  atau  vendor  sebagai  pemegang  kunci sebenarnya sudah menyadari adanya tren peralihan konsumen ke belanja digital. Dengan memanfaatkan  e-marketplace  untuk  berjualan  produk,  maka  usaha  mereka  dapat berkembang  dua  kali  lebih  cepat  dibandingkan  tanpa e-marketplace .    Namun  kepastian kemudahan,  kepraktisan  akses,  kenyamanan  dengan  berbagai  layanan  sistem  Digipay belum diketahui masyarakat. Dari hasil wawancara diketahui baik satker maupun vendor belum  tahu  tentang Marketplace Pemerintah  dan  Digipay.  Setelah  dikasih  tahu  mereka merasa susah untuk belajarnya. Berbeda jauh dengan marketplace yang baru muncul di Indonesia namun langsung menjadi marketplace tervaforit di Indonesia, marketplace ini banyak  menyediakan  panduan  untuk  penjual  yang  dapat  diakses  secara  langsung
diwebsite  resminya  untuk  menjawab  segala  macam  pertanyaan  yang  berkaitan  dengan promo, dan fitur jual beli. Marketplace ini lebih fokus pada platform mobile sehingga orang- orang lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung di ponselnya.
Keyakinan  akan  kemudahaan  penggunaan,  atau  kepercayaan  pengguna  bahwa teknologi/sistem  tersebut  dapat  digunakan  dengan  mudah  dan  terbebas  dari  masalah merupakan  daya  tarik  utama.  Intensitas  penggunaan  dan  interaksi  antara  pengguna dengan  sistem  juga  dapat  menunjukkan  kemudahan  penggunaan.  Semakin  mudah penggunaan  sebuah  teknologi  akan  semakin  mendorong  konsumen  untuk  melakukan transaksi

## SIMPULAN
Sebagain besar satuan kerja masih enggan menggunakan marketplace pemerintah karena  belum  tahu  hanya  sekedar  dengan  istilah  saja.  Di  sisi  lain,  pihak  perbankan (Himbara)  sebagai  pemilik  aplikasi  Digipay  kurang  aktif  dan  massif  memperkenalkan metode  belanja  online  ini.  Sementara  itu  pihak  vendor  sebagai  penyedia  barang/jasa gamang  untuk  berperan  serta  karena  kurangnya  pemahaman  proses  transaksi  pada platform tersebut. Hal lain yang mempengaruhi keengganan vendor ini adalah anggapan bahwa bertransaksi dengan instansi pemerintah akan melalui birokrasi yang melelahkan
Diperlukan  kerja  keras  dan  kerja  cerdas  untuk  memberikan  pehamanan  dan meyakinkan  semua  pihak  terutama  vendor  UMKM  akan    banyaknya  keuntungan  jika bergabung. Disisi lain Fenomena dunia ada dalam genggaman, belanja online sudah tidak ditawar lagi. Vendor harus bergabung agar usaha mereka dapat berkembang dua kali lebih cepat dibandingkan tanpa e-marketplace. Kemampuan Perbankan selaku  pemilik Digipay untuk memberi kepastian kemudahan, kepraktisan akses, kenyamanan dengan berbagai layanan system Digipay menjadi kunci utama dalam kesuksesan program ini.  BRI, Mandiri dan BNI harus menyediakan panduan untuk penjual yang dapat diakses secara langsung diwebsite  resminya  untuk  menjawab  segala  macam  pertanyaan  yang  berkaitan  dengan promo, dan fitur jual beli.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriadi, Deni dan Saputra, A. Y., 2017. E- Commerce Berbasis Marketplace Dalam Upaya Mempersingkat  Distribusi  Penjualan  Hasil  Pertanian. Jurnal  RESTI Vol.  1  No.  2. Lubuklinggau: STMIK Bina Nusantara Jaya.
Chaffey, D., Chadwick, F. E., Mayer, R., & Johnston, K. (2009). Internet Marketing: Strategy, Implementation, and Practice . United States: Prentice Hall.
Davis, F,D. (1989). Perceived Usefullness, Perceived Ease Of Use, and UserAcceptance Of Information  Technology. MIS  Quarterly .  13(3),  319-340.  MIS  Quarterly https://www.jstor.org/stable/249008 akses
D. Bothun, S. Glisson, R. Haas, C. Isaac, and M. Lieberman, “Consumer intelligence series; opening  the  mobile  wallet, ” PricewaterhouseCoopers  LLP,  2013.  [Online].
Available:www.pwc.com/sg/en/tice/assets/tmtnews201304/pwcconsumerintell igence-series-mobile-wallet.pdf
Humphrey, D, M. Kim, dan B. Vale. 2001. “Realizing The Gain from Electronic Payments: Costs, Pricing, and P ayment Choice”. Journal of money, Credit and Banking , 33: 2001.
Huwaydi, Y., et all. 2018. Analisis Deskriptif Pengguna Go-Pay di Surabaya. Jurnal Teknik ITS Vol. 7, No. 1 (2018) 2337-3520 (2301-928X Print). Departemen Manajemen Bisnis, Fakultas Bisnis dan Manajemen Teknologi. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya.
Liu,  J.,  Kauffman,  R.  J.,  &  Ma,  D.  (2015).  Competition,  cooperation,  and  regulation: Understanding  the  evolution  of  the  mobile  payments  technology  ecosystem. Electronic Commerce Research and Applications, 14(5), 372 – 391.
Mansur.2015 “ Business to Business (B2B) e -marketplace sebagai media promosi produk usaha kecil dan menengah “ Buletin Bisnis dan Manajemen Vol 1 No. 1 Februari 2015.
Samma, M., 2009. Index Of financial Inclusion. 3 ed. s.l.:Indian Council for International Research Economic Relation. https://www.icrier.org › pdf › Working_Paper_215, akses 2 Agustus 2021 jam 16.02
As’ad,  Putra,  D.  I.  A.,  &  Arfan.  (2021).  Being  al -wasatiyah  agents:  The  role  of  azharite organization  in  the  moderation  of  Indonesian  religious  constellation.  Journal  of Islamic Thought and Civilization, 11(2), 124 – 145. https://doi.org/10.32350/jitc.11.2.07
As’ad, Rahmat Basuki, F., Fridiyanto, & Suryanti, K. (2021). Konservasi lingkungan berbasis kearifan lokal di Lubuk Beringin dalam perspektif agama, manajemen, dan sains.
Kontekstualita: Jurnal Sosial Keagamaan, 36(1), 89 – 108. https://doi.org/10.30631/kontekstualita.36.1.89-108
Hardi, E. A. (2021). MUSLIM YOUTH AND PHILANTROPHIC ACTIVISM The Case of
Tangan Recehan and Griya Derma, 16(1) 15 – 29. https://doi.org/10.21274/epis.2021.16.1.15-29
Usdeldi, Nasir, M. R., & Ahsan, M. (2021). Meta Synthesis of GCG, SSB, and CSR On Islamic banking,  performance  and  financial  innovations.  Iqtishadia,  14(1),  1 – 25. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ejlQBwAAQBAJ&oi=fnd&pg=P R7&dq=islamic+economics&ots=3S7cdvFBox&sig=FmbOIiOg3DIqJettaNLcung_d 2U
Rosmanidar,  E.,  Hadi,  A.  A.  Al,  &  Ahsan,  M.  (2021).  Islamic  Banking  Performance Measurement:  a  Conceptual  Review  of  Two  Decades.  International  Journal  of Islamic Banking and Finance Research, 5(1), 16 – 33.
Sanjaya,  R.,  &  Tarigan,  J.  (2009).  Creative  Digital  Marketing.  Jakarta:  Elex  Media
Komputindo. Sellitto, C. (2004). Internet adoption by Australian wineries: Perceived benefits and direct marketing practices.
International  Journal of Wine Marketing. https://doi.org/10.1108/eb008779.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik
https://nasional.kontan.co.id/news diakses tanggal 4 Agustus 15.14 https://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis diakses tanggal 4 Agustus 2021 jam 15.02