## Amanna Gappa
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## Mediasi  sebagai  Upaya  Menyelesaikan  Perkara  pada Pengadilan Negeri
Jonhi Sassan 1* , Andi Tenri Famauri 2
1 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari, Papua Barat, Indonesia.
2 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.
* E-mail Korespondensi: jsassan@stih-manokwari.ac.id

## Abstract:
The position of the judiciary as the executor of judicial power in a rule of law has an essential role, namely as a pressure valve (pressure value) against any violation of law and public order. This study uses a normative legal research  method  using  a  statutory  approach  and  a  case  approach.  The  results  of  the  study  show  that  the effectiveness of the mediation conducted at the Manokwari District Court has not gone well, even though it has been  carried  out  according  to  the  applicable  rules  as  mandated  by  PERMA  No.  1  of  2016.  Significant achievement  has  not  been  effective,  this  can  be  seen  only  about  20%  (twenty  percent)  were  successful  in mediation and 80% (eighty percent) continued the trial process, because the level of public awareness to make peace is very lacking, while Traditional mediation is very effective in terms of unlimited time, low cost, no need to use a lawyer, because the initial intention of both parties is peace.
Keywords: Court; Dispute Resolution; Mediation; Reconciliation

## Abstrak:
Kedudukan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Negara hukum mempunyai peran yang essential  yaitu  sebagai  katup  penekan  (pressure  value)  terhadap  setiap  pelanggaran  hukum  dan  ketertiban masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penlitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Efektivitas  mediasi  yang dilakukan  di  Pengadilan  Negeri  Manokwari  belum  berjalan  dengan  baik,  walapun  sudah  dijalankan  sesuai aturan yang berlaku sesuai amanat PERMA No. 1 Tahun 2016. Belum efektif pencapaiannya yang signifikan, hal ini dapat dilihat hanya sekitar 20% (dua puluh persen) yang berhasil di mediasi dan 80% (delapan puluh persen)  lanjut  proses  persidangannya,  di  karenakan  tingkat  kesadaran  masyarakat  untuk  berdamai  sangat kurang, sedangkan mediasi secara adat sangat efektif dari sisi waktu yang tidak terbatas, biaya murah, tidak perlu juga menggunakan pengacara, karna niat awal dari kedua belah pihak adalah perdamaian.
Kata Kunci: Mediasi; Pengadilan; Penyelesaian Sengketa; Perdamaian

## 1. Pendahuluan
Penyelesaian  perkara  di  pengadilan  seringkali  menimbulkan  masalah  baru  karena tidak  menyenangkan  apakah  membayar  atau  tidak.  Nampaknya  pihak-pihak  yang bertikai  dalam  sistem  peradilan,  meskipun  kasusnya  telah  selesai,  tetap  melanjutkan perselisihan antara para pihak yang bersengketa, seolah tidak pamit dan menyimpan dendam lama satu sama lain. 1 Penyelesaian perkara di pengadilan seringkali memakan waktu lama, apalagi banyak kasus menumpuk di pengadilan, memakan waktu lama, dan  pada  akhirnya  waktu  tersebut  dapat  menghasilkan  uang  yang  tidak  sedikit.  Ini
1 Puspitaningrum,  Sri.  "Mediasi  Sebagai  Upaya  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  Di Pengadilan." Spektrum Hukum 15, no. 2 (2018): 275-299.
akan bertentangan, jika tidak sama sekali, dengan prinsip KUHAP yang terkenal, yang menyatakan : “Peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. 2
Keadilan  diperoleh  dengan  mudah,  cepat  dan  dengan  biaya  lebih  murah.  Untuk menerapkan metode yang sederhana, cepat dan murah, diputuskan untuk melakukan tindakan damai, yang terdiri dari mengintegrasikan proses mediasi di pengadilan . Hal ini  diatur  dalam  Pasal  130  ayat  (1)  HIR  ( Herziiene  Indonesisch  Regleement) disebutkan: “ Apabila kedua belah pihak menghadap pada hari yang ditentukan, maka pengadilan negeri dengan dukungan hakim ketua berusaha mendamaikan mereka ”. 3
Sistem rezim hukum alternatif di Indonesia memiliki, alternatif penyelesaian perkara diluar  peradilan  yang  di  dasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang  Arbitrase  dan  Alternative  Penyelesaian  Sengketa.  Alternatifve  yang  dapat dilakukan oleh pihak yang bersengketa antara lain: (1) Musyawarah; (2) Negoisasi; (3) Mediasi; (4) Rekonsiliasi; (5) Nasehat hukum; (6) Arbitrase. Ketentuan mediasi dapat dilihat  pada  Pasal  16  ayat  (3),  ayat  (4)  dan  ayat  (5)  UU  No.  30  tahun  1999  tentang Arbritase serta Alternative Menyelesaikan Sengketa.
Mediasi yang di atur dalam pasal ini merupakan prosedur operasional yang dilakukan oleh para pihak, sesuai dengan ketentuan Pasl 6 ayat (2) No. 30 tahun 1999. 4 Mediasi merupakan prosedur mediasi dimana seseorang berfungsi sebagai sarana komunikasi antara para pihak agar sudut pandang mereka yang berbeda tentang Sengketa dapat dipahami  dan  mungkin  didamaikan,  tetapi  tanggung  jawab  utama  untuk  mencapai perdamaian terletak pada pihak-pihak itu sendiri. 5
Indonesia  telah  mengenal  dan  mengenal  mediasi  sebagai  alternatif  penyelesaian perkara sejak Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan No 01 Tahun 2008 tentang Mediasi  di  Pengadilan,  yang  merupakan  implementasi  dari  Hukum  Acara  Perdata. Pasal  130  peraturan Hersiene  Inlandsch  Reglemen (HIR)  yang  berlaku  untuk  wilayah Jawa serta Madura, lanjutan Pasal 154 Rechtsreglemen voor de Buitengewesten (R.Bg) yang berlaku  untuk  wilayah  diluar  Jawa  serta  Madura,  yang  pada  dasarnya  berarti  upaya perdamaian dalam menyelesaikan masalah. Setelah enam tahun Perma No 01 Tahun 2008,  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  akhirnya  meengeluarkan  Perma  No  1 Tahun  2016  tentang  tata  cara  mediasi  di  muka  pengadilan. 6 Oleh  karena  itu keberadaannya  layak  menjadi  pilihan  utama  dalam  penyelesaian  perkara  melalui medisi, khususnya di Pengadilan Negeri Manokwari.
Dalam  Perma  No  1  Tahun  2016,  pasal  1  angka  (1)  mengatur  bahwa  Mediasi  adalah proses penyelesaian sengketa melalui cara perundingan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan mediator. Selain menegosiasikan kesediaan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan, upaya mediasi jelas akan menguntungkan pengadilan karena akan mengurangi jumlah kasus.
Mediasi juga umum di bidang hukum acara perdata ketika berurusan dengan masalah perdata,  perselisihan,  hubungan  antara  orang  perseorangan  ( subjek  hukum )  hak  dan kewajiban  atau  harus  dan  tidak  boleh  dilakukan  dalam  masalah  perdata  seperti  jual
2 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , LIBerty, Yogyakarta, Cet ke-2, 1979, hal. 21
3 Rambe Ropaun , Hukum Acara Perdata  Lengkap, Jakarta : Sinar Grafika, 2006,hal 245.
4 Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hal 90 5 John W. Head, Pengantar Umum Hukum Ekonomi, Jakarta: Proyek ELIPS, 1997, hal 42.
6 Pengadilan  Tinggi  Agama  Jambi.  Source:  www.pta-jambi.go.id/11-artikel/3870-implementasi- peraturan-Mahkamah-Agung-ri-nomor-1-tahun-2016-tentang-prosedur-mediasi-di-pengadilan  di  akses pd tgl 2 feb 2020.
beli,  sewa,  pembagian  harta  bersama,  dan  lain  sebagainya.  Sudikno  Mertokusumo, mengatakan  perselisihan (contentius) maupun  yang  tidak  mengandung  sengketa (voluntair). 7
Namun,  tidak  semua  kasus  perdata  dapat  diselesaikan  dengan  baik  di  Pengadilan Negeri  Manokwari,  menyebabkan  beberapa  kasus  ini  dikelompokkan  dalam  satu pengadilan.  Dalam  hal  terjadi  kasus  yang  tidak  terselesaikan  dan  ketidakpuasan terhadap  lembaga  peradilan,  maka  Mahkamah  Agung  mencoba  mengintegrasikan metode penyelesaian sengketa alternatif (non yudisial) dalam hal ini mediasi, ke dalam proses  peradilan  (peradilan).  Artinya  menggunakan  proses  mediasi  untuk  mencapai perdamaian  pada  tahap  upaya  damai  selama  proses  berlangsung  dan  ini  dikenal dengan Lembaga Mediasi Damai atau Lembaga Mediasi.
Peran  hakim  dalam  mencari  penyelesaian  damai  atas  kasus  itu  sangat  penting. Putusan  perdamaian  sangat  penting  bagi  masyarakat  umum  dan  khususnya  bagi masyarakat  pencari  keadilan  (justitiabelen).  Sengketa  diselesaikan  sepenuhnya, solusinya  cepat  dan  biayanya  rendah,  dan  permusuhan  antara  kedua  pihak  yang bersengketa  berkurang.  Ini  adalah  solusi  yang  jauh  lebih  baik  daripada  jika  kasus diputuskan  dalam  putusan  biasa  di  mana,  misalnya,  terdakwa  dikalahkan  dan putusan harus dilaksanakan. 8
Memaksimalkan proses mediasi menjadi sangat penting mengingat besarnya kemauan para  pihak  untuk  mencari  keadilan,  penggunaan  upaya  hukum  dalam  perkara perdata, sehingga menimbulkan backlog di pengadilan dan Mahkamah Agung. Dalam perkara  perdata,  para  pihak  yang  berperkara  pada  umumnya  menggunakan  segala upaya  hukum  yang  tersedia,  mulai  dari  banding,  kasasi,  peninjauan  kembali  atau KUHP,  bahkan  banyak  kasus  yang  pokok  perkaranya  sangat  ringan  masih  dapat sampai pada tingkat peninjauan kembali. atau PK ke Mahkamah Agung.
Ketidakpuasan para pengadu sangat beragam, mulai dari ketidakpuasan terhadap isi putusan hingga sekedar keinginan mengulur waktu untuk menghindari pelaksanaan isi  putusan  (penegakan)  pada  penutupan  yang  akan  datang.  Dalam  proses  mediasi, para pihak yang mencari keadilan dibantu oleh seorang mediator, yang dapat dipilih di  dalam  atau  di  luar  pengadilan,  yang  bebas  dan  tidak  memihak  baik  atas  dasar perkara maupun dengan atau melawan para pihak pencari keadilan. 9 Selain mengenal berkas, mediator juga dapat melakukan kajian pribadi melalui diskusi intensif dengan salah satu pihak, yang tidak dapat dilakukan oleh hakim yang berwenang. Sering kali orang  yang  terlibat  dalam  konflik  tidak  dapat  menegosiasikan  solusi  untuk  masalah tersebut.
Secara  umum  di  Indonesia  pelaksanan  mediasi  terhadap  perkara  meningkat  pada Tahun 2018 di banding Tahun 2017, dimana perkara mediasi diselesaikan menncapai 86,814  masalah,  ini  mengalami  peningkatan  24,6%  (17.140  perkara)  dibanding  Tahun 2017, dimana masalah yang berhasil diselesaikan mencapai 5,306 masalah, meningkat 100,5% (2.660 perkara) di banding Tahun 2018. Adapun perkara/masalah yang tidak berhasil  diselesaikan,  melalui  mediasi  mencapai  67,321  masalah  atau  lebih  banyak 20.,4% (11.421 perkara), dan maslah yang tidak dapat dilaksanakan mediasi sebanyak
7 Sarwono, Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika, 2012,  hal 23.
8 Sri Puspitaningrum, Mediasi sebagai upaya Penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, Jurnal Spektrum Hukum, Semarang: Vol 15/No.2/Oktoober 2018, hal 3 9 Hanifah,  Mardalena.  "Kajian  Yuridis:  Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  Di Pengadilan." ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 2, no. 1 (2016): 1-13.
14,187 masalah atau lebih banyak 1,243% (13.131 perkara), ini di sampaikan oleh wakil ketua  Mahkamah  Agung  Bidang  Non  Yudisial  Dr.  Sunarto,  SH.,MH  yang  diwakili oleh  Hakim  Agung  Dr.  Nurul  Elmiyah,  SH.,MH,  dalam  sambutannya  pada  Seminar Nasional Mewujudkan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum dan Konflik Horizontal di masyarakat Melalui Mediasi Sebagai Alternatif Dispute Resolution di ballroom Hotel Novotel Samator . 10
Secara khusus, ada 62 (enam puluh dua) kasus perdata yang tertunda di Pengadilan Negeri  Manokwari  di  Provinsi  Papua  Barat  yang  sedang  diajukan  di  bawah  kasus perdata  ini,  termasuk  gugatan  tanah,  gugatan  wanprestasi,  gugatan  cerai  dan  delik berbadan  hukum.  berlaku,  termasuk  yang  anggaran  dasarnya  belum  mempunyai kekuatan  hukum  tetap,  yang  keputusannya  pada  tahun  2019  dan  2018. 11 Dengan demikian adanya kesenjangan antara kaidah hukum ( das sollen ) dan kenyatan ( das sein ) pada  Pengadilan  Negeri  Manokwari,  khusususnya  dalam  perkara  gugatan,  yang diutamakan penyelesaian perkara melalui jalur mediasi, yang seyogianya di ambil dari tahun  2017  hingga  tahun  2019  dalam  penelitian  ini,  sehingga  penulis  lebih  jelas mengetahui permasalahan yang terjadi sesuai kenyatan ( das sein ) terhadap peraturan hukum  ( das  sollen )  pada  Pengadilan  Negeri  Manokwari.  Oleh  karena  itu,  Peraturan tentang Mediasi atau Penegakan Kasus atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi Peradilan dimana penyelesaian sengketa di pengadilan dimaksudkan sebagai sarana yang terbaik, efektif dan efisien yang harus menciptakan win-win solution bagi kedua belah pihak yang bersengketa yang sama kedudukannya, dengan  tidak  ada  penjelasan  masing-masing  menang  atau  kalah,  tetapi  memperoleh jalan damai.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penlitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  kasus  ( case approach). 12 Data  yang  dianalisis  secara  kualitatif  akan  dikemukakan  dalam  bentuk uraian  secara  sistmatis  dengan  menjelaskan  hubungan  antara  berbagai  jenis  data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif. 13

## 3. Telaah  Historis  Kelembagaan  dan  Efektivitas  Mediasi  di Pengadilan Negeri Manokwari
Mediasi  dalam  kaitan  pengintegrasiannya  dalam  sistem  peradilan  sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  adalah  cara  penyelesaian  sengketa
10
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dikutip pada laman website:
https://www.MahkamahAgung.go.id/id/berita/3557/wakil-ketua-ma-bidang-non-yudisial-perkara- melalui-mediasi-tahun-2018-naik-1005-dibanding-tahun-2017 di akses 18 Feb 2020.
11 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dikutip pada laman website: https://putusan3.MahkamahAgung.go.id/pengadilan/direktori/pengadilan/pn-
Manokwari/jenis/perdata-1.html di akses pada tangal 3 februari 2020 12 Bambang  Sunggono.  (2001). Metode  Penelitian  Hukum  (Suatu  Pengantar) .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, hlm. 195-196
13 Theresia  Anita  Christiani,  “Normative  and  Empirical  Research  Methods:  Their  Usefulness  and Relevance in the Study of Law as an Object,” Procedia - Social and Behavioral Sciences 219 (May 2016): 201– 207.
melalui  proses  perundingan  untuk  memperoleh  kesepakatan  para  pihak  dengan dibantu  oleh  Mediator. 14 Mediasi  wajib  ditempuh  sebagai  instrumen  untuk mengurangi penumpukan beban perkara perdata di Pengadilan.
Prinsip dalam proses mediasi itu harus didasari keinginan para pihak terlebih dahulu baik  pihak  penggugat  ataupun  tergugat.  Apabila  kedua  belah  pihak  bertujuan  mau menyelesaikan  permasalahan  ke  tingkat  pengadilan,  jika  dari  salah  satu  pihak  yang bersikap keras tidak mau menyelesaikan permasalahan lewat jalur mediasi maka pasti tidak akan terselesaikan masalah secara damai. Penyelesaian perkara melalui mediasi di  Kota  Manokwari  Papua  Barat  Melalui  Jalur  Pengadilan  pada  umumnya,  dan adapun  melalui  Jalur  di  luar  Pengadilan  Khususnya,  Melalui  Jalur  Adat  pada Masyarakat  Adat  Arfak  maupun  Adat  Byak  untuk  Masyarakat  Arfak  maupun  Byak, yang ada di kota Manokwari Papua Barat.
Menurut  salah  satu  Hakim  Mediator  dalam  Pengadilan  Rodesman  Aryanto, mengatakan  bahwa  proses  mediasi  di  Pengadilan  Negeri/PHI/Tipikor  Manokwari Kelas  IB  sudah  dijalankan  sesuai  amanat  dari  PERMA  No.  1  Tahun  2016  tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  dimana  alur  proses  mediasi  perkara  di  Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Manokwari Kelas IB sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. 15
Menurut  Rodesman,  inti  dari  proses  mediasi  ada  pada  PERMA  No.  1  Tahun  2016, pada BAB V Tahapan Proses Mediasi bagian keempat Mediasi Mencapai Kesepakatan (pasal 27 dan pasal 28), bagian kelima kesepatan perdamaian sebagian (pasal 29, pasal 30  dan  pasal  31)  dan  bagian  keenam  mediasi  tidak  berhasil  atau  tidak  dapat dilaksanakan (pasal 32) dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Rodesman menambahkan selama proses penyelesaian perkara gugatan yang masuk dari tahun 2017 hingga 2019 berdasarkan jumlah perkara ( tabel 3,4,5 dan penjelasan  tabel )  begitu  banyak  karna  proses  mediasi  tidak  berhasil  mencapai kesepakatan  perdamaian  sehingga  perkara  dilanjutkan  ke  pemeriksa  perkara  sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (pasal 32 ayat (3)).
Dalam proses mediasi selama tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) hingga 2019 (dua ribu Sembilan  belas)  yang  berhasil  mencapaikan  kesepakatan  untuk  berdamai  sangatlah kecil  sekitar  20%  (dua  puluh  persen)  dari  total  gugatan  yang  masuk  di  pengadilan, dengan  begini  penumpukan  perkara  di  pengadilan  tidak  perna  berkurang  secara signifikan  dikarenakan  80%  (delapan  puluh  persen)  perkara  berlanjut  ke  tingkat pemeriksa  perkara,  sehingga  untuk  mencapai  efektivitas  penyelesaian  perkara  itu sangat  kurang. 16 Semua  ini  dikarenakan  kedua  belah  pihak  tetap  pada  pendiriannya masing-masing  dan  tidak  beretikad  baik  untuk  menyelesaian  perkara  secara  damai berdasarkan pasal 32, PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Maka diterbitkan laporan Hakim
14 Rahmah,  Dian  Maris.  "Optimalisasi  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  di  pengadilan." Jurnal Bina Mulia Hukum 4, no. 1 (2019): 1-16.
15 Hasil Wawancara, dengan Rodesman Aryanto tgl 19 Oktober 2020
16 Hasil Wawancara, dengan Rodesman Aryanto  tgl 19 Oktober 2020
Mediator berupa surat kepada Hakim Pemeriksa Perkara baik yang berhasil maupun yang tidak behasil.
Menurut  teori Soerjono  Soekanto, faktor  masyarakat  dan  faktor  budaya  sangat berpengaruh pada efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Manokwari, dimana tolak ukur  untuk  efektif  atau  tidaknya  banyak  tergantung  penilaian,  secara  kasat  mata mediasi  berhasil  berarti  efektif.  Tapi  dari  segi  prosedur  meskipun  tidak  ada  hasil kesepakatan  tetapi  sudah  dijalankan  maka  itu  sudah  berhasil.  Jika  ditinjau  dari  segi hasil, maka ketika mediasi berhasil maka mediasi dikatakan efektif namun jika ditinjau dari  segi  prosedur,  maka  apabila  mediasi  itu  sudah  dijalankan  maka  mediasi  pun dianggap sudah efektif. 17
Kedudukan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Negara hukum mempunyai peran yang essential yaitu sebagai katup penekan ( pressure value ) terhadap setiap pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat, oleh karena itu peradilan masih sangat diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan  keadilan.  Intinya,  setiap  perkara  perdata  yang  diajukan  di  Pengadilan  Negeri Manokwari  pada  sidang  pertama  harus  diupayakan  perdamaian,  dengan  pertemuan pertama hakim mediator dengan salah satu pihak terlebih dahulu untuk didengarkan niat  dan  tujuan  untuk  menyelesaikan  perkara  dengan  baik  sebelum  dipertemukan kedua belah pihak. 18
Dalam  penelitian  ini  penulis  melakukan  wawancara  terkait  proses  perkara  mediasi secara  adat  melalui  kepala  suku  atau  orang-orang  yang  ditunjuk  langsung  untuk menyelesaikan  perkara-perkara  menurut  Adat  Arfak  dan  Adat  Biak  yang  penulis lakukan.

## a. Menurut Adat Arfak
Menurut  Kepala  Suku  Besar  Pedalaman  Suku  Meyah  Arfak  Kabupaten  Manokwari Pak Keliopas Meidodga, yang ditunjuk langsung oleh Kepala Suku Besar Arfak Bapak Dominggus  Mandacan  yang  sekarang  ini  menjabat  sebagai  Gubernur  Papua  Barat, bahwa  proses  mediasi  masalah-masalah  yang  selalu  beliau  (Keliopas  Meidodga) tangani adalah perkara pembunuhan, perkara perizinan, perkara tanah. Proses mediasi dilakukan  dengan  menyurati  kedua  bela  pihak  untuk  koordinasi  kesepakatan pertemuan selanjutnya.
Dalam  proses  mediasi  atau  prosedur  berbeda  dengan  proses  mediasi  di  pengadilan, dimana waktu penyelesaian perkara atau masalah kedua bela pihak itu tidak terbatas biasanya dua hari, seminggu maupun sebulan tergantung masalah yang diselesaikan, sesuai  kemampuan  pihak  pelaku  untuk  membayar  denda  kepada  pihak  korban  atau pihak  yang  dirugikan.  Untuk  perkara  pembunuhan  walaupun  kasus  pembunuhan masuk  rana  pidana  di  kepolisian,  tetap  proses  adat  itu  berjalan  agar  proses  ini  tidak berlanjut  dikemudian  hari  dari  pihak  korban  kepada  pihak  keluarga  pelaku  atau pelaku  itu  sendiri.  Biasanya  dalam  kasus  pembunuhan  ada  proses  denda  atau
17 Bintoro, Rahadi Wasi. "Implementasi Mediasi Litigasi Di Lingkungan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Purwokerto." Jurnal Dinamika Hukum 14, no. 1 (2014): 13-24.
18 Hasil Wawancara, dengan Rodesman Aryanto tgl 19 Oktober 2020
membayar harta berupa kain timur, babi dan sejumlah uang yang diminta dari pihak korban.  Dari  tahun  2017  hingga  2019  semua  perkara  dapat  terselesaikan  hingga tuntas. 19
Untuk  masyarakat  adat  antara  sesama  masyarakat  Arfak  biasanya  langsung  mediasi dinyatakan  selesai  dan  tidak  ada  masalah  kedepan  lagi,  dengan  membayar  sejumlah permintan  dari  pihak  korban  atau  pihak  yang  dirugikan  serta  pihak  pelaku menyangupi  pembayaran  tersebut.  Jika  kedua  belah  pihak  berbeda  suku  misalkan suku  Arfak  dengan  suku  Pendatang  yang  bermasalah  misalkan  perkara  tanah,  maka setelah  diselesaikan  secara  adat  biasanya  pihak  Pendatang  mengajukan  surat rekomendasi dari Kepala Suku untuk diserahkan ke Pengadilan agar Pihak pendatang dapat  mengajukan,  kesepakatan  perdamaian  untuk  mendapatkan  atau  memperoleh Akta perdamaian dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

## b. Menurut Adat Byak
Menurut  Dewan  Adat  Byak  Bar  Mnukwar  Papua  Barat,  Ketua  Mananwir.  Petrus Makbon  di  bawahnya  ada  Mananwir  Mnuk  (wilayah  distrik),  Mananwir  Mnu  (di kampung-kampung) dan Mananwir Keret (marga) sedangkan Kepala Suku Besar Biak atau  Mananwir  Beba  ada  di  Biak  Provinsi  Papua  bernama  Bapak  Yampit  Yarangga. Beliau  (Petrus  Makbon)  mengatakan  bahwa  di  dalam  Kain  Kan  Kar-Kar  Byak  (KKB) yang  artinya  duduk-duduk  bicara  tentang  sesuatu  masalah  dan  menunjuk  bapak Benyamin  Boseren  sebagai  kepala  mediator  Mananwir  Wampasi  untuk  menangani penyelesaian  perkara-perkara  secara  adat  biak  maupun  adat  lain  yang  ingin dijembatani  oleh  kepala  mediator  dari  suku  biak  untuk  menyelesaikan  perkara- perkara  dalam  mediasi,  misalkan  perkara  perselingkuhan,  perceraian,  tanah  atau pembunuhan.
Dalam  penyelesaian  perkara  secara  mediasi  pada  suku  Byak  atau  masyarakat  adat Byak dilaksanakan dari hati ke hati untuk mencapai kesepakatan agar prosesnya biasa cepat terselesaikan, dan waktu pun tidak terlalu lama karna memang niat dari kedua bela  pihak  mau  menyelesaikan  secara  damai.  Menurut Makbon, perkara  dari  tahun 2017 sampai 2019 sekitar 45 (empat puluh lima) perkara, tahun 2017 ada 10 perkara, 2018 ada 15 perkara dan 2019 ada 20 perkara dan hampir 90% bisa diselesaikan secara baik-baik  secara  mediasi,  adapun  yang  tidak  terselesaikan  disebabkan  karna  pihak keluarga, dari kedua belah pihak ikut campur sehingga kesepakatan yang bermasalah tidak mencapai kesepakatan perdamaian.
Makbon, menambahkan  bahwa  perkara  yang  banyak  diselesaikan  adalah  masalah perzinan  atau  pemerkosan  dan  perceraian,  kalau  masalah  penganiayan  biasanya diserah  ke  hukum  positif,  dan  proses  penyelesaikan  perkara  di  suku  Byak  maupun masyarakat  adat  Byak  denda  pun  berlaku  tetapi  nilainya  tidak  sebesar  pada  suku Arfak,  sesuai  kemampuan  pelaku  dan  kesepakatan  waktu  untuk  melunasi  tuntutan denda itu kepada pihak korban atau yang dirugikan.
19 Suwanda, I. Wayan. "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Yang Bersifat Kooperatif." Ganec Swara 15, no. 1 (2021): 897-904.
Berdasarkan  praktik  proses  mediasi  di  Pengadilan  Negeri  Manokwari,  penulis menggunakan Teori Lawrence Meir Friedman, untuk mengetahui dimana kendala yang ditemui dalam proses mediasi, apakah ada elemen struktur hukum, elemen substansi hukum  atau  elemen  dalam  budaya  hukum  itu  sendiri,  dimana  setiap  daerah  yang memeliki kultur budaya adat yang berbeda dan sangat kuat.
Misalkan  pada  salah  satu  perkara  nomor:  48/Pdt.G/2019/PN-Mnk  dengan  Hakim Mediator  dari  dalam  pengadilan  yaitu Rodesman  Aryanto .  Telah  melakukan  mediasi terhadap  kedua  belah  pihak  sesui  aturan  yang  berlaku  berdasarkan  Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, namun gagal. Kegagalan tersebut tentu disebabkan oleh adanya kendala yang ditemui dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Manokwari. 20
Ditinjau  dari  aspek  struktur  hukum  sebagai  kerangka  yang  menentukan  bisa  atau tidaknya  hukum  itu  dilaksanakan  dengan  baik,  dimana  struktur  hukum  yang dikembangkan  di  Indonesia  yang  terdiri  dari  Hakim,  jaksa,  polisi  dan  advokat/ pengacara.  Salah  satu  penegak  hukum  pada  stuktur  hukum  ini  ada  Advokat/ Pengacara  atau  pendamping  para  pihak  atau  yang  merupakan  juru  bicara,  penegak hukum,  yang  mengerti  hukum  dari  kliennya  sehingga  mempermudah  dan memperlancar proses penyelesaian perkara mediasi di Pengadilan Negeri Manokwari.
Tidak banyak yang diharapkan para pihak maupun pihak Pengadilan ( hakim mediator ) dari  seorang  pendamping  para  pihak/pengacara,  cenderung  mempertahankan perkara tersebut dilanjutkan hingga ke persidangan dan cenderung melarang kliennya untuk melakukan mediasi. 21 Para oknum penasehat hukum ini juga memeliki potensi sebagai  faktor  penghambat  mediasi.  Hal  ini  dikarenakan,  pendapatan  atau penghasilan dari seorang pengacara/advokat di dasarkan per tingkatan persidangan, semakin tinggi tingkat persidangannya, semakin tinggi atau besar yang akan di dapat tergantung  perjanjian  dan  kepercayaan  kliennya.  Selain  itu  peran  para  pendamping atau  pengacara  sangat  terbatas  dalam  proses  mediasi,  sebab  yang  lebih  banyak mendapat peran adalah para pihak yang bersengketa dan Hakim Mediatornya.
Budaya  hukum  yang  berkembang  dalam  masyarakat  hingga  mediasi  sulit dilaksanakan,  dimana  budaya  hukum  merupakan  kultur,  nilai-nilai  yang  hidup  di lingkungan masyarakat dan pola-pola, pikiran, pandangan, serta keyakinan-keyakinan yang melekat pada masyarakat. Budaya hukum adalah kesadaran masyarakat tentang kepatuhan  terhadap  aturan-aturan  hukum  yang  dibangun  atas  pondasi  pemahaman terhadap  penting  perdamaian. Soekanto ,  menjelaskan  bahwa  budaya  hukum  yang mendukung  efektifvitas  penegakan  hukum  tergantung  pada  faktor  masyarakat  dan faktor  kebudayaan.  Faktor  masyarakat  adalah  persepsi  masyarakat  terhadap  hukum, sehingga hukum di pandang sebagai norma, pengetahuan dan tata hukum. Sedangkan faktor kebudayaan adalah system yang mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum
20 Hasil Wawancara, dengan Rodesman Aryanto, tgl 19 Oktober 2020
21 Aidi,  Zil.  "Mediasi  Elektronik  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  Di  Pengadilan Negeri Pada Era Pandemi Covid–19." Jurnal Hukum Magnum Opus 5, no. 1 (2022): 133-146.
yang  berlaku,  nilai-nilai  yang  dianggap  baik  ( sehingga  dianuti ),  dan  nilai-niai  yang dianggap  buruk  ( sehingga  dihindari ).  Mediasi  sebagai  produk  hukum  yang  harus diterapkan dalam system penyelesaian sengketa diperadilan harus dilaksanakan.
Secara umum, dalam perkara ini antar tergugat dan pengugat masih memeliki budaya rendah dalam berdamai. Perilaku para pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi yang  selalu  di  wakili  oleh  pengacaranya,  sifat  egois  dan  mementingkan  diri  sendiri masih banyak dipraktekkan oleh para pihak yang bersengketa. Adapun dari tergugat maupun  pengugat  merasa  memeliki  kekuasaan,  seorang  tokoh  yang  dikenal  orang, sangat  berpengaruh  dan  memeliki  uang  sehingga  lebih  memilih  melanjutkan  ke tingkat  persidangan  sehingga  merasa  menjadi  pemenang  sedangkan  yang  ingin berdamai tidak memliki apa-apa maupun tujuan untuk mencari pemenang.
Adapun  sifat  psikologis  yang  berperkara  dengan  emosional  yang  memuncak  juga menjadi  kendala  hakim  mediator  dalam  pelaksanaan  mediasi.  hal  ini  disebabkan karena  pihak  yang  bersengketa  telah  menuai  kebencian  yang  amat  besar  terhadap sesama. Jika para pihak sudah dalam tahap ini, maka biasanya tawaran mediasi tidak mudah  diterima,  bahkan  ditolak.  Mereka  hanya  menginginkan  persidangan  untuk membuktikan  kebenaran  menurut  pandangannya  masing-masing,  kasus  ini  biasanya terjadi  pada  perkara  perceraian  apa  lagi  sudah  berhubungan  dengan  masalah  anak atau pembagian harta gono gini. 22
Selain  persepsi  masyarakat  terhadap  mediasi  sebagaimana  sudah  dijelaskan  di  atas, kalau dari awal sudah tidak ada niat dari hati untuk berdamai, makan pasti tidak akan menemukan  titik  perdamaian  yang  diharapkan,  sehinga  pelaksanaan  mediasi  di pengadilan  kurang  efektif,  berkas  perkara  menumpuk  tidak  perna  selesai  dan berkepanjangan  dalam  proses  peradilan.  Agar  mediasi  ini  kedepan  bisa  berjalan dengan baik, maka pelaksana mediasi (hakim dan pengadilan), aturan tentang mediasi dan masyarakat harus saling mendukung.
Sedangkan secara khusus, budaya hukum pada masyarakat adat Arfak maupun adat Byak  di  Manokwari,  lebih  memelih  penyelesaian  perkara  diluar  pengadilan  yaitu secara adat karna kultur budaya adat sangat kuat dan kental,  karna seorang tua adat, tokoh adat, orang yang berpengaruh yang menjadi seorang mediator atau penengah, untuk  menyelesaikan  permasalahan  antara  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa, tanpa/atau menggunakan orang yang dipercayakan pada setiap pihak untuk menjadi juru  bicara,  tidak  perlu  menggunakan  pengacara  dan  biayapun  murah  sesuai kemampuan atau suka rela yang biasanya dikenal dengan uang meja paling tinggi Rp 1.000.000,  (satu  juta  rupiah),  yang  ditanggung  kedua  belah  pihak.  Walapun  hanya hukum  adat  yang  dijalankan  yang  merupakan  hukum  tidak  tertulis  tetapi  lebih  di patuhi  dan  terselesaikan  serta  tidak  ada  dampak  kedepannya  untuk  kedua  belah pihak.
22 Hasil Wawancara, dengan Rodesman Aryanto, tgl 19 Oktober 2020

## 4. Penutup
Efektivitas  mediasi  yang  dilakukan  di  Pengadilan  Negeri  Manokwari  belum  berjalan dengan  baik,  walapun  sudah  dijalankan  sesuai  aturan  yang  berlaku  sesuai  amanat PERMA No. 1 Tahun 2016. Belum efektif pencapaiannya yang signifikan, hal ini dapat dilihat  hanya  sekitar  20%  (dua  puluh  persen)  yang  berhasil  di  mediasi  dan  80% (delapan puluh persen) lanjut proses persidangannya, di karenakan tingkat kesadaran masyarakat  untuk  berdamai  sangat  kurang,  sedangkan  mediasi  secara  adat  sangat efektif dari sisi waktu yang tidak terbatas, biaya murah, tidak perlu juga menggunakan pengacara, karna niat awal dari kedua belah pihak adalah perdamaian.

## Referensi
Aidi,  Zil.  "Mediasi  Elektronik  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  Di Pengadilan  Negeri  Pada  Era  Pandemi  Covid–19." Jurnal  Hukum  Magnum Opus 5, no. 1 (2022): 133-146.
Bambang Sunggono. 2001. Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar) . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Bintoro,  Rahadi  Wasi.  "Implementasi  Mediasi  Litigasi  Di  Lingkungan  Yurisdiksi Pengadilan Negeri Purwokerto." Jurnal Dinamika Hukum 14, no. 1 (2014): 13-24.
Gunawan  Widjaja.  2001. Alternatif  Penyelesaian  Sengketa, Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Hanifah,  Mardalena.  "Kajian  Yuridis:  Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan." ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 2, no.
1 (2016): 1-13.
John W. Head, 1979. Pengantar Umum Hukum Ekonomi, Jakarta: Proyek ELIPS.
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia.  Dikutip  pada  laman  website: https://www.MahkamahAgung.go.id/id/berita/3557/wakil-ketua-ma- bidang-non-yudisial-perkara-melalui-mediasi-tahun-2018-naik-1005-dibanding- tahun-2017 di akses 18 Feb 2020.
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia.  Dikutip  pada  laman  website: https://putusan3.MahkamahAgung.go.id/pengadilan/direktori/pengadilan/ pn-Manokwari/jenis/perdata-1.html di akses pada tangal 3 februari 2020
Pengadilan  Tinggi  Agama  Jambi.  Source:  www.pta-jambi.go.id/11-artikel/3870- implementasi-peraturan-Mahkamah-Agung-ri-nomor-1-tahun-2016-tentang- prosedur-mediasi-di-pengadilan di akses pd tgl 2 feb 2020.
Puspitaningrum,  Sri.  "Mediasi  Sebagai  Upaya  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  Di Pengadilan." Spektrum Hukum 15, no. 2 (2018): 275-299.
Rahmah,  Dian  Maris.  "Optimalisasi  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  di pengadilan." Jurnal Bina Mulia Hukum 4, no. 1 (2019): 1-16.
Rambe Ropaun. 2006. Hukum Acara Perdata Lengkap, Jakarta: Sinar Grafika.
Sarwono, 2012. Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika.
Sudikno Mertokusumo, 1979. Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty, Yogyakarta.
Suwanda,  I.  Wayan.  "Mediasi  Sebagai  Upaya  Penyelesaian  Perkara  Yang  Bersifat Kooperatif." Ganec Swara 15, no. 1 (2021): 897-904.