## GIJZELING; METODE PENYELESAIAN KREDIT MACET HUKUM PERDATA
Oleh : Subaidi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Ibrahimy Situbondo subaidishalli@yahoo.co.id
Abstract Bad  Creditisa  problem  loan  or  a  non-performing  loanthat  for  some reasons  a  customer  reneging  on  promises  to  pay  off  debts  after  due dateso there is a delay or not paid altogether so that arose a bad credit or  a  bad debt.The  existence  of  bank  can  not  be  separated  from risk  in the banking world. So it is necessary to minimize them by keeping the quality of loans in a case of nonperforming loans. Gijzeling is an effort to press the case of a bad credit which is the act to a physical  or  an  agency  of  a  debtor  by  entering  them  into  prisonso  that they loses the right to freedom.
This  act  is  expected  to  be  a  deterrent  effect,  because  they  feel uncomfortable with any restriction in action, so that the debtor decide to immediately pay or pay off that debts
Keywords : Kredit macet, debitur, debitur, dan risiko nasabah

## A. Pendahuluan
Transaksi  hutang  piutang  dapat  terlaksana  dengan  kerelaan  dan amal  shalih.  Islam  mengakui  perlunya  hutang  piutang  untuk  memenuhi kebutuhan  debitur,  karena  seruan  perlunya  hal  ini  ditunjukkan  dengan adanya anjuran untuk bersikap sosial yang penuh kasih sayang.
Cara  lain  dalam  penyelesaian  kredit  macet  yang  bisa  dilakukan adalah  dengan  menjual  seluruh    perusahaan  kepada  pihak  lain  atau disebut  dengan  Leveraged  Buy  Out  (LBO)  pinjaman  100  persen,  yang kemudian  bank  dapat  mengalihkan  hutang  yang  macet  kepada  pemilik yang baru, bank mengharapkan perusahaan berjalan lancar kembali pada waktu  yang  dituangkan  dalam  proyeksi  keuangan  kredit  yang  akan  cair kembali dan diperoleh kembali oleh pihak bank.
Pada  umumnya,  bank  yang  mempunyai  kredit  macet  dalam keadaan terjepit sehingga di dalam negosiasi pengambilalihan perusahaan dengan  kredit  macet  oleh  pihak  lain,  bank  cenderung  ditekan  untuk memberikan konsesi-konsesi dan  fasilitas  dalam  bentuk  penghapusan

## “Gijzeling dan Penyelesaian Kredit Macet”
sebagian  besar  kredit  dan  bunga  yang  sudah  menumpuk,  penjadwalan kembali  pembayaran  bunga  dan  cicilan  utang  pokok,  memberikan tenggang waktu yang panjang mengenakan bunga yang amat indah untuk jangka  waktu  yang  lama  dan  seterusnya  bank  tentu  tidak  rela  dan  ini membuat negosiasi menjadi alat.
Kredit  dalam  hukum  perdata  merupakan  perjanjian  pinjam meminjam  uang  antara  bank  sebagai  kreditur  dengan  nasabah  sebagai debitur. Dalam perjanjian, bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabahnya  dalam  jangka  waktu  yang  telah  disepakati  uang  yang dipinjamnya akan dikembalikan lunas. Hal ini tentunya tidak jauh berbeda dengan  pengertian hutang dalam hukum Islam yang berarti memberikan sesuatu  pada  seseorang  dengan  perjanjian  dia  akan  membayarnya  yang sama dengan itu.
Oleh karenanya kreditur dari bank milik Negara, bank swasta atau perorangan  dapat  mengajukan  paksa  badan  yaitu  upaya  paksa  tidak langsung dengan memasukkan debitur yang beriktikat tidak baik ke dalam rumah tahanan Negara yang ditetapkan pengadilan untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya membayar hutang.

## B. Pembahasan

## 1. Penyelesaian Kredit Macet
Tidak  seluruh  debitur  dapat  mengembalikan  kredit  tepat  waktu sesuai  dengan  yang  dijanjikan.  Seorang  debitur  yang  dalam  keadaan terpaksa tidak mampu membayar hutangnya selama 2 x 1,5 tahun atau 3 tahun  kesempatan.    Selama  3  tahun  dimaksudkan  agar  debitur  mampu memperbaiki  kondisi  perusahaannya  yang  goncang  tersebut,  akan  tetapi bila dalam tenggang  waktu itu tidak ada perubahan, maka kreditur akan dinyatakan pailit.
Secara  operasional  penanganan  penyelesaian  kredit  dapat ditempuh  melalui  beberapa  cara  yaitu: pertama ,  penjadwalan  kembali untuk  melakukan  perubahan  terhadap  beberapa  syarat  perjanjian  kredit yang  berkenaan  dengan  jadwal  pembayaran  kembali  atau  jangka  waktu kredit  termasuk  masa  tenggang  dan  perubahan  jumlah  angsuran  dengan penambahan kredit.
Kedua, Persyaratan kembali melakukan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat  perjanjian  yang  tidak  terbatas  hanya  kepada  perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu kredit saja. Namun perubahan kredit tersebut  tanpa  memberikan  tambahan  kredit  atau  tanpa  melakukan konversi  atas  seluruh  atau  sebagian  dari  kredit  menjadi equity perusahaan. Ketiga, Penataan  kembali  berupa  melakukan  perubahan
syarat-syarat  kredit  berupa  pemberian  tambahan  kredit  atau  melakukan konversi  atas  seluruh  atau  sebagian  kredit  menjadi  perusahaan  yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling dan atau reconditioning. Di  dalam  UU  No.  7  tahun  1992  dikenal  dengan  sistem penyelamatan  kredit  macet  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  17  ayat  c berbunyi:
“Bank umum dapat pula melakukan kegiatan penyertaan modal sementara akibat  mengatasi  kegagalan  kredit  dengan  syarat  harus  menarik  kembali penyertaannya,  dengan  memenuhi  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  Bank Indonesia”
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  bank  akan  memasukkan modal  atau  memasukkan  untuk  sementara  kredit  yang  macet  tersebut sebagai tanda penyertaan modal suatu perusahaan. Jika nanti perusahaan tersebut  telah  sehat  kembali  maka  bank  akan  segera  mungkin  menarik kembali kredit macet itu (dan sekaligus mengakhiri penyertaannya dalam perusahaan tersebut). 1
Cara  lain  dalam  penyelesaian  kredit  macet  yang  bisa  dilakukan adalah  dengan  menjual  seluruh    perusahaan  kepada  pihak  lain  atau disebut  dengan  Leveraged  Buy  Out  (LBO)  pinjaman  100  persen,  yang kemudian  bank  dapat  mengalihkan  hutang  yang  macet  kepada  pemilik yang baru, bank mengharapkan perusahaan berjalan lancar kembali pada waktu  yang  dituangkan  dalam  proyeksi  keuangan  kredit  yang  akan  cair kembali dan diperoleh kembali oleh pihak bank.
Pada  umumnya,  bank  yang  mempunyai  kredit  macet  dalam keadaan terjepit sehingga di dalam negosiasi pengambilalihan perusahaan dengan  kredit  macet  oleh  pihak  lain,  bank  cenderung  ditekan  untuk memberikan konsesi-konsesi dan  fasilitas  dalam  bentuk  penghapusan sebagian  besar  kredit  dan  bunga  yang  sudah  menumpuk,  penjadwalan kembali  pembayaran  bunga  dan  cicilan  utang  pokok,  memberikan tanggung waktu yang panjang mengenakan bunga yang amat indah untuk jangka  waktu  yang  lama  dan  seterusnya  bank  tentu  tidak  rela  dan  ini membuat negosiasi menjadi alat. 2
Bila  melalui  berbunga  usaha  tersebut  diatas  ternyata  masalah kredit  tidak  dapat  diselesaikan,  atau  bank  beranggapan  bahwa  jalan tersebut  tidak  akan  menghasilkan  sesuatu  yang  diharapkan,  maka  jalan
1 Zainal Asikin, Pokok Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta : Gema Insani Press, 2010), hlm. 64-66 2 Kwik Kian Gie, Praktik Bisnis dan Orientasi Ekonomi Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 111 - 112
terakhir  yang  dilakukan  adalah  dengan  menyerahkan  menyelesaikan kepada pihak ketiga melalui beberapa upaya hukum, diantaranya:
Pertama, melalui  Badan  Urusan  Piutang  dan  Lelang  Negara (BUPLN ). Bagi kredit macet yang menyangkut bank milik Negara, biasanya kredit  yang  telah  macet  (dan  telah  diupayakan  penagihan  atau penyelesaian secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil), maka bank akan menyerahkan  penyelesaiannya  melalui  BUPLN  untuk  selanjutnya  akan melakukan pelelangan atau penjualan benda jaminan, sebab apabila bank telah memperoleh “kuasa menjual” maka ia dapat menjual harta jamianan tersebut secara dibawah tangan.
Kedua, melalui  Arbitrase . Lembaga  ini  sebenarnya  telah  lama dikenal dalam khazanah hukum yaitu Undang-undang No. 14 tahun 1970 jo  pasal  377  HIR,  Reglement  op  de  Bungerijke  Rechts  or  dering  (ru)  stb 1847 No. 52 Di dalam perjanjian kredit perbankan, bank dan nasabahnya dapat  menuangkan  klausul  arbitrase  yang  berisi  bahwa  jika  terjadi sengketa  antara  bank  dan  nasabahnya  (misalnya  kredit  macet),  maka mereka  akan  menyelesaikan  persoalannya  melalui  perantara  lembaga arbitrase.
Ketiga, melalui  pengadilan . Apabila  terjadi  kredit  macet,  maka penyelesaiannya dapat juga dilakukan melalui pengadilan. Proses legitasi merupakan  langkah  terpaksa  yang  dilakukan  bank  apabila  debitur menunjukkan  iktikat  tidak  baik  yang  sengaja  menyembunyikan  harta bendanya yang masih cukup banyak untuk melunasi kreditnya. 3

## 2. Pandangan Umum tentang Gijzeling

## a. Pengertian Gijzeling
Gijzeling  diterjemahkan  dengan  istilah  penyanderaan  diterapkan hanya jika debitur sebagai pihak yang melaksanakan putusan pengadilan tidak  memiliki  barang  lagi  yang  bisa  dijual  untuk  menjalankan  putusan pengadilan.
Namun setelah dikeluarkan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1  tahun  2000  tanggal  30  Juni  2000,  gijzeling  yang  penerjemahannya disempurnakan  menjadi  paksa  badan  menyangkut  pengertian  upaya paksa  tidak  langsung  dengan  memasukkan  seorang  debitur  yang beriktikat  tidak  baik  ke  dalam  rumah  tahanan  Negara  yang  ditetapkan pengadilan untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya. 4
3 Zainal Asikin, Pokok Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta : Gema Insani Press, 2010), hlm. 64-68.
4 Suharmo, Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank, (Jakarta : PT. Raja Grafindo
Dalam  praktiknya,  tidak  jarang  terjadi  bahwa  debitur  yang dikalahkan atau tahu akan dikalahkan dalam proses pengadilan, sehingga jauh sebelumnya telah mengalihkan harta kekayaannya terhadap saudara atau  orang  lain  dengan  maksud  menghindari  harta  kekayaan  dari penyitaan.  Dengan  demikian  maka  secara  formil    debitur  tampaknya sebagai  orang  miskin,  tetapi  secara  materiil  tidaklah  dapat  dikatakan demikian.  Mengingat  hal  semacam  itu  lembaga  sandera  perlu  kiranya dipertahankan  demi  kepentingan  debitur  dengan  catatan  bahwa penerapannya harus berhati-hati. 5
Dari  pengertian  ini  dapat  diketahui  bahwa  unsur-unsur  gijzeling yaitu: Pertama, upaya  tidak  langsung,  artinya  suatu  tindakan  terhadap fisik  atau  badan  seorang  debitur  dengan  cara  memasukkan  ke  dalam rumah  tahanan  Negara,  sehingga  orang  tersebut  kehilangan  hak kebebasannya.  Tindakan  ini  diharapkan  dapat  menimbulkan  efek  jera. Karena  merasa  tidak  nyaman  dengan  adanya  pembatasan  dalam  hal bertindak,  sehingga  debitur  beriktikat  untuk  segera  membayar  atau melunasi hutangnya.
Kedua, Seorang  debitur  adalah  orang  yang  berhutang  yang menandatangani  perjanjian,  kredit  atau  pengakuan  hutang  bila  yang berhutang  perorangan,  jika  debitur  berbentuk  koorporase  seperti Perseroan  Terbatas  (PT)  atau  koperasi  atau  badan  usaha  lainnya,  maka debitur yang diajukan untuk paksa badan adalah direksinya sesuai dengan pasal  85  dan  90  Undang-undang  No.  1  tahun  1995  tentang  Perseroan Terbatas.
Ketiga, debitur berniat tidak baik atau debitur nakal adalah debitur termasuk  penanggung  atau  peminjam  hutang  yang  mampu  tetapi  tidak mau memenuhi kewajibannya untuk  membayar hutangnya. Indikasi atau kreteria  debitur  nakal  ini  dapat  dilihat  debitur  atau  penjamin  atau penanggung  yang  mempunyai  harta  kekayaan  seperti  rumah  mewah, kendaraan  mewah,  dan  memiliki  asset-asset  diberbagai  tempat  dan memiliki usaha lain (diluar jangkauan).
Keempat, Untuk  memasukkan  seorang  debitur  ke  dalam  rumah tahanan  Negara  harus    seizin  dari  ketua  Pengadilan  Negeri  berupa penetapan  ketua  Pengadilan  Negeri  untuk  melaksanakan  keputusan pengadilan  yang  sudah  tetap  atau  keputusan  belum  memiliki  kekuatan hukum  tetap,  tetapi  diputuskan  serta-merta  yang  dalam  keputusan
Persada, 2009), hlm. 418 – 419. 5 Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia, (Surabaya  :  CV  Putra Media Nusantara & ITS Press, 2009), hlm. 222.
tersebut dikabulkannya tuntutan paksa badan.

## b. Dasar-dasar Hukum dan Ketentuan Gijzeling
Lembaga–lembaga  sandera  di  Indonesia  sudah  diatur  dalam beberapa  ketentuan,  antara  lain  adalah  Herziene  Indonesisch  Reglement (HIR), dari pasal 209 sampai pasal 224. Pasal 209 (1) jika tidak ada atau cukup  dasar  untuk  memastikan  perjalanan  keputusan,maka  ketua Pengadilan Negeri atas permintaan pihak yang menang dengan lisan atau dengan  surat,  memberi  perintah  dengan  surat  pada  orang  yang  berkuasa untuk menjalankan surat sita. Supaya orang yang berhutang itu disandera (di-Gijzel). (2) lamanya  orang  berhutang  dapat  disandera  menurut  pasal berikut, harus disebut dalam perintah itu.
Selain  dari  cara-cara  eksekusi  keputusan  hakim  dengan  jalan menyita dan menjual lelang barang milik pihak yang kalah, apalagi ia tidak mau  memenuhi  keputusan  hakim,  ada  lagi  cara  lain  dengan  jalan menyanderakan, yaitu menyuruh tahan pihak yang kalah di dalam rumah lembaga  permasyarakatan  dengan  maksud  untuk  memaksanya  supaya memenuhi keputusan hakim.
Pada  pasal  224  HIR  juga  menerangkan,  bahwa  surat-surat  yang dianggap  mempunyai  kekuatan  yang  pasti  dieksekusi  seperti  surat keputusan  hakim  yaitu:  Surat  untuk  memakai  hipotik  dan  surat  hutang yang  dilakukan  dihadapan  Notaris  (akte  notaris)  yang  kepalanya perkataan-perkataan  dahulu  “atas  nama  Raja”  kemudian  berturut-turut diubah  menjadi  “atas  nama  Republik  Indonesia,  atas  nama  undang- undang”,  dan  sekarang  berdasarkan  pasal  4  undang-undang  pokok kehakiman no. 14 / 1970 menjadi “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.
Apabila  surat-surat  tersebut  diatas  itu  tidak  ditepati  dengan  jalan damai,  maka  akan  dijalankan  seperti  keputusan  hakim  biasa,  yaitu dilangsungkan  dengan  perintah  dan  pimpinan  Ketua  Pengadilan  Negeri yang dalam daerah hukumnya orang yang berhutang itu diam atau tinggal atau  memilih  sebagai  tempat  tinggalnya,  akan  tetapi  mengenai  paksaan badan (sandera: gijzelink) hanya dapat dilakukan apabila sudah diizinkan dengan  keputusan Pengadilan Negeri. 6

## 3. Syarat-syarat Mengajukan Paksa Badan
Kreditur dari bank milik Negara atau bank swasta atau perorangan dapat  mengajukan  paksa  badan  kepada  debitur  yang  memenuhi  syarat
6 R. Soesilo, RIB/HIR dengan Penjelasannya , (Bogor : Politera,1984), hlm. 153-160.
paksa badan pengadilan yaitu: Pertama, debitur yang beriktikad tidak baik atau  nakal  yang  mempunyai  hutang  sekurang-kurangnya  1  miliar  rupiah (pokok  dan  bunga)  berdasarkan  perjanjian  kredit  atau  pengakuan hutang. 7 Kedua, debitur  mempunyai  kemampuan  untuk  menyelesaikan hutang tetapi tidak menunjukkan i’tikad baik untuk menyelesaikan. 8
Ketiga, seorang penjamin atau penanggung yang menjamin hutang debitur  berdasakan  perjanjian  penjamin  yang  menjamin  hutang  debitur sekurang-kurangnya  1  miliar  rupiah  (pokok  dan  bunga).  Seorang penjamin  bisa  orang  perorangan  atau  pribadi  maka  pribadi  yang bersangkutan yang diajukan paksa badan dan jika yang menjadi penjamin atau  penanggung  berupa  Corporate  (badan  usaha)  maka  yang  diajukan paksa badan adalah direksi dari badan usaha yang bersangkutan.
Keempat, seorang  atau  para  ahli  waris  juga  dapat  diajukan  paksa badan  jika  orang  keturunan  sebagai  ahli  waris  telah  menerima  warisan dari  orang  tuanya  sebagai  debitur  yang  tidak  membayar  hutangnya. Kelima, hutang debitur sudah tergolong macet dan perjanjian kredit telah jatuh  tempo. Keenam, kreditur  atau  bank  yang  mengajukan  paksa  badan menanggung  biaya  selama  debitur  atau  penjamin  atau  penanggung menjalani paksa badan tetapi debitur dapat memperbaiki  kehidupannya atas biaya sendiri. Ketujuh, Paksa badan ditetapkan  enam bulan  lamanya dan  dapat  diperpanjang  enam  bulan  dengan  keseluruhan  maksimal  tiga tahun. Kedelapan, debitur  atau  penjamin  atau  penanggung  yang  sudah berusia 75 tahun keatas tidak dapat diajukan paksa badan.

## 4. Prosedur Permohonan Paksa Badan
Kreditur  atau  bank  yang  akan  mengajukan  upaya  paksa  badan terhadap  debitur  atau  penjamin  atau  penanggung  hutang  harus menempuh prosedur hukum. Kreditur tidak boleh begitu saja melakukan paksa  badan  atau  sandera  sendiri  yang  dapat  dinilai  sebagai  perbuatan main  hakim  sendiri.  Untuk  mengajukan  paksa  badan  terhadap  debitur atau  penjamin  hutang  harus  berdasarkan  keputusan  pengadilan  yang tetap  atau  keputusan  pengadilan  yang  belum  tetap,  tetapi  keputusan tersebut  dapat  dilaksanakan  serta-merta  atau  berdasarkan  akta pengakuan hutang nota riil sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 HIR.
Pasal 218 HIR ayat 6  menentukan bahwa paksa badan hanya dapat diterapkan  berdasarkan  keputusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai
7 Sutarno, Aspek-aspek  Hukum  Perkreditan  pada  Bank, (Bandung  :  PT  Refika Aditama, 2002), hlm. 334.
8 Ibid, hlm. 419

## “Gijzeling dan Penyelesaian Kredit Macet”
kekuatan hukum tetap atau putusan yang belum memiliki putusan hukum tetap,  tetapi  keputusan  tersebut  oleh  hakim  diputuskan  dengan  serta merta.  Suatu  putusan  yang  belum  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  dan tidak serta-merta, paksa badan belum dapat dilaksanakan.
Oleh  karena  itu  untuk  mengajukan  paksa  badan  kepada  debitur atau penjamin hutang, kreditur harus menempuh prosedur hukum dengan mengajukan  gugatan  kepada  debitur  melalui  Pengadilan  Negeri  untuk memperoleh dasar hukum pengajuan paksa badan dengan cara pengajuan paksa  badan  ke  Pengadilan  Negeri  berdasarkan  kepada  proses  akta pengakuan hutang seperti di maksud dalam pasal 224 HIR.
Bagi  kreditur  yang  melakukan  pengikatan  kredit  selain  membuat perjanjian  kredit  juga  membuat  akta  pengakuan  hutang  nota  riil  maka proses  akta  pengakuan  hutang  tersebut  dapat  digunakan  sebagai  dasar hukum  mengajukan  gugatan  melalui  Pengadilan  Negeri.  Menurut  pasal 224 HIR menentukan bahwa akta pengakuan hutang yang dibuat oleh dan dihadapan notaris yang berkepala ‘demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang  maha  Esa’,  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  sama  dengan keputusan  pengadilan  yang  tetap,  karena  proses  akta  pengakuan  hutang oleh  undang-undang  diberikan  kekuatan  hukum  yang  sama  dengan keputusan pengadilan yang tetap, maka oleh pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung  RI.  Nomor  1  tahun  2000  tanggal  30  Juni  2000,  dimungkinkan menggunakan  akta  pengakuan  hutang  sebagai  dasar  hukum  mengajukan permohonan  paksa  badan  bagi  para  debitur  yang  tidak  melunasi hutangnya,  padahal  debitur  tersebut  mempunyai  kemampuan  untuk membayar  atau  melunasinya.  Pasal  7  tersebut  menentukan  kewajiban debitur  yang  didasarkan  atas  pengakuan  hutang  sebagaimana  diatur dalam  pasal  224  HIR,  paksa  badan  dapat  diajukan  tersendiri  dan dilaksanakan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri.
Bagi kreditur yang memiliki grose akta pengakuan hutang nota riil yang  berkepala  ‘demi  keadilan  berdasarkan  ketuhanan  yang  maha  Esa’, dapat  menggunakan  grose  akta  pengakuan  hutang  tersebut  untuk langsung  mengajukan  permohonan  paksa  badan  kepada  debitur  atau penjamin  atau  penanggung  melalui  Pengadilan  Negeri  dimana  debitur atau  penjamin  atau  penanggung  berdomisili.  Jadi  dengan  memiliki  grose akta pengakuan hutang kreditur tidak perlu mengajukan gugatan kepada debitur  atau  penjamin  atau  penanggung  sebagai  dasar  hukum permohonan paksa badan.
Permohonan  kreditur  untuk  mengajukan  paksa  badan  kepada debitur  atau  penjamin  berdasarkan  grose  akta  pengakuan  hutang tersebut,  Ketua  Pengadilan  Negeri  akan  mengeluarkan  penetapan  paksa
badan  dan  memerintahkan  kepada  juru  sita  untuk  mengeksekusi  paksa badan terhadap debitur atau penjaminnya.
Cara  ini  cukup  efisien  dan  cepat,  menguntungkan  bank,  asalkan kreditur  memiliki  grose  akta  pengakuan  hutang  yang  bisa  dibuat bersamaan  dengan  perjanjian  kredit  ditandatangani,  maka  kredit  dapat langsung  menggunakan  dasar  grosse  akta  pengakuan  hutang  sebagai dasar permohonan paksa badan.

## 5. Akibat Hukum Paksa Badan
Paksa  badan  bertujuan  untuk  memaksa  debitur  memenuhi kewajiban    melunasi  hutangnya.  Debitur  atau  penjamin  hutang sebenarnya  mempunyai  kemampuan  untuk  melunasi  hutangnya  hanya saja  debitur  tersebut  beriktikad  tidak  baik  seolah-olah  tidak  memiliki harta  lagi  yang  dapat  dipakai  sebagai  sumber  pengembalian  hutang. Karena  itu  dengan  memasukkan  debitur  ke  rumah  tahanan  Negara merupakan  paksaan  bagi  debitur  agar  menyadari  dirinya  dan  kemudian hari  hatinya    tergerak  untuk  memenuhi  kewajiban  pokoknya  membayar hutangnya  dengan  menjual  harta  kekayaannya  atau  mengeluarkan  uang simpanannya yang tidak diketahui kreditur.
Paksa  badan  dilakukan  dengan  cara  memasukkan  debitur  atau panjamin  kedalam  rumah  tahanan  Negara,  ini  berarti  mengurangi kebebasan  debitur  untuk  berbuat  sesuatu,  hak  azasi  yang  bersangkutan dikekang dan dikurangi sebagai imbalan karena tidak melunasi hutangnya. Apabila  debitur  atau  penjamin  atau  penanggung  hutang  melunasi hutangnya,  maka  hak  asasi  debitur  dipulihkan  kembali  dengan mengeluarkan atau membebaskan yang bersangkutan dari rumah tahanan Negara.
Debitur  atau  penjamin  atau  penanggung  hutang  yang  telah menjalani  paksa  badan  tidak  berakibat  hutangnya  menjadi  lunas,  paksa badan  tidak  menjadi  pengganti  pembayaran  hutang.  Dengan  kata  lain debitur  harus  tetap  berkewajiban  membayar  hutang  atau  melunasi hutangnya  meskipun  debitur  telah  menjalani  paksa  badan  karena  paksa badan  merupakan  cara  untuk  melaksanakan  putusan  pengadilan  untuk memaksa  secara  tidak  langsung  agar  debitur  melaksanakan  keputusan pengadilan  yaitu  membayar  hutangnya  kepada  kreditur  sebagai penggugat.
Lamanya paksa badan terbatas jangka waktunya yaitu ditetapkan 6 bulan lamanya dan dapat diperpanjang setiap 6 bulan dengan keseluruhan selama 3 tahun debitur yang menjalani paksa badan tersebut tetap tidak melunasi hutangnya, undang-undang tidak menjelaskan akibat hukumnya,

## “Gijzeling dan Penyelesaian Kredit Macet”
menurut  pendapat  Sutarno,  debitur  atau  penjamin  yang  telah  menjalani paksa  badan  selama  3  tahun  tetap  tidak  membayar  hutangnya,  maka debitur atau penjamin hutang tersebut harus dibebaskan dari paksa badan (dikeluarkan dari rumah tahanan). Kreditur harus tetap berusaha dengan cara  lain  untuk  mengeksekusi  keputusan  pengadilan  atau  berdasarkan grosse  akta  pengakuan  hutang  dengan  cara  mencari  atau  menginvestasi harta  kekayaan  debitur  atau  penjamin  hutang  harus  dilakukan  secara terus  menerus  atau  berkesinambungan  sampai  hutang  debitur  dapat dilunasi bahkan jika perlu sampai ahli warisnya jika debitur meninggal. 9

## 6. Analisis Hukum Islam tentang Kredit
Transaksi  hutang  piutang  dapat  terlaksana  dengan  kerelaan  dan amal  shalih.  Islam  mengakui  perlunya  hutang  piutang  untuk  memenuh kebutuhan  debitur,  karena  seruan  perlunya  hal  ini  ditunjukkan  dengan adanya anjuran untuk bersikap sosial yang penuh kasih sayang. 10
Kredit  dalam  hukum  perdata  merupakan  perjanjian  pinjam meminjam  uang  antara  bank  sebagai  kreditur  dengan  nasabah  sebagai debitur.  Sebagai  pemberi  kredit,  bank  percaya  terhadap  nasabahnya dalam jangka  waktu  yang  telah disepakati hutangnya akan dikembalikan lunas. 11 Hal  ini  tentunya  tidak  jauh  berbeda  dengan  pengertian  hutang dalam  hukum  Islam  yang  berarti  memberikan  sesuatu  pada  seseorang dengan perjanjian dia akan membayarnya yang sama dengan itu. 12
Akan  tetapi  kredit  dalam  perdata,  pelunasannya  menggunakan bunga, sedangkan dalam hukum Islam, bunga (termasuk) riba.  Sedangkan tujuan dari bank konvensional mencairkan kreditnya untuk mendapatkan hasil yang tinggi dari pemberian kredit tersebut. Sedangkan hukum Islam menganjurkan  hutang  piutang  itu  dengan  tujuan  untuk  saling  menolong dalam  hal  kebajikan.  Bahkan  hukumnya  bisa  menjadi  wajib  jika  orang berhutang  itu  benar-benar  memerlukannya,  sebab  jika  tidak  diberikan pinjaman  itu,  misalnya  ia  akan  menjadi  terlantar.  Dan  haram  hukumnya
9 Sutarno, Aspek-aspek  Hukum  Perkreditan  pada  Bank, (Bandung  :  PT  Refika Aditama, 2002), hlm.334-340.
10 Abu  Sura’i  Abdul  Hadi, Bunga  Bank  dalam  Islam, Terjemah  M.Tholib.  (Jakarta  : Gema Insani Press, 2001), hlm. 125
11 Gatot  Suparmono, Perbankan  dan  Masalah  Kredit  :  Suatu  Tinjauan  Yuridis , (Jakarta : Alvabet, 2009), hlm. 44
12 Sudrsono, Pokok-Pokok  Hukum  Islam, MKDU,  (Bandung  :  PT.  Refika  Aditama,
2002), hlm. 414
jika  hutang  tersebut  digunakan  untuk  kemaksiatan,  sedangkan  yang berhutang (debitur) hukumnya mubah. 13
Apabila  berhutang  tidak  melakukan  apa  saja  yang  dijanjikannya, maka ia dikatakan melakukan “ wanprestasi ” ia alpa atau lalai atau ingkar janji  atau  juga  ia  melanggar  perjanjian.  Bila  ia  melakukan  atau  berbuat sesuatu  yang  tidak  boleh  dilakukannya,  karena  dalam  hukum  Islam debitur  yang  berniat  untuk  membayar  tetap  pada  waktunya  dan mengusahakan  memenuhi  janjinya  pada  waktunya  adalah  juga berpahala. 14 Keharusan kedua belah pihak untuk menepati perjanjiannya akan dapat mewujudkan kemantapan dalam bermuamalah. Menghilangkan  perselisihan  dan  memberikan  kesempatan  pada  debitur untuk  memanfaatkan  barang  pinjamannya  sehingga  terpenuhilah keperluannya.
Dalam hal pengembalian hutang dengan baik adalah membayarnya lebih  baik  dari  pada  hutangnya,    baik  secara  kualitatif  maupun  secara kuantitatif,  misalnya:  melebihkan  bayaran  apabila  kelebihan  bayaran  itu atas  kemampuan  yang  berhutang  dan  tidak  atas  perjanjian  sebelumnya, maka  kelebihan  itu  boleh  bagi  yang  menghutangkan  dan  bagi  yang membayar  hutang  adalah  suatu  kebajikan. 15 Karena  hal  ini  diibaratkan debitur memberi hadiah kepada kreditur tanpa syarat, sesudah hutangnya lunas.  Bahkan  jika  melunasi  hutang  dengan  baik  dibolehkan,  maka memberi hadiah sesudah lunasnya hutang adalah hal yang lebih baik.

## 7. Perspektif  Hukum  Islam  tentang  Kredit  Macet  dalam  Hukum Perdata
Debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam hukum Islam  disebut  dengan taflis ,  menurut  ibnu  Rusydy  taflis  terbagi  menjadi dua,  p ertama; apabila  hutang  itu  menghabiskan  harta  orang  yang berhutang  sehingga  hartanya  tidak  sanggup  lagi  untuk  melunasi hutangnya, kedua; jika seseorang itu sama sekali tidak mempunyai harta yang konkrit.
Kebangkrutan  dari  debitur  tersebut  bisa  saja  dari  salah penggunaan  kredit  yang  telah  diberikan  oleh  pihak  bank,  atau  nasabah kurang mampu mengelola usahanya. Hal ini dapat terjadi kepada nasabah yang kurang mampu menguasai bidang usahanya.
13 Ibid , h. 419 14 Hasbullah  Bakry, Pedoman  Islam  di    Indonesia, (Jakarta  :  Gema  Insani  Press, 2008), hlm. 288 15 Sudarsono, Pokok-pokok  Hukum  Islam, MKDU,  (Bandung  :  PT.  Refika  Aditama, 2002), hlm. 421

## “Gijzeling dan Penyelesaian Kredit Macet”
Para ulama’ fikih sepakat memberi wewenang kepada hakim untuk melakukan  intervensi  terhadap  sisa  harta  dari  debitur  untuk menyelesaikan  hutangnya.  Menurut  ulama’  Maliki,  Syafi’i  dan  Hanbali; apabila hakim berpendapat bahwa orang pailit itu dalam kesulitan, maka pemberi hutang tidak boleh menuntutnya dan mengawasinya secara terus menerus.  Menurut  mereka  orang  pailit  seperti  ini  dibebaskan  mencari rezeki  sampai  dia  berkelapangan  untuk  membayarnya,  sesuai  dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqorah ayat 280, yang artinya “dan jika (orang  yang  berhutang  itu)  dalam  kesukaran,  Maka  berilah  tangguh sampai  Dia  berkelapangan.  dan  menyedekahkan  (sebagian  atau  semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.
Pada  debitur  yang  tidak  mampu  membayar  hutangnya  secara berangsur-angsur  atau  kontan,  walaupun  sebelumnya  telah  berikhtiar sungguh-sungguh  untuk  membayarnya,  maka  dalam  Islam,  kepada kreditur dianjurkan untuk menshadaqahkan sebagian atau semuanya. Hal demikian  ini  dalam  rangka  atau  salah  satu  cara  untuk  menyelesaikan kredit  macet,  dimana  shadaqah  yang  dilakukan  sebagian  atau  semuanya (al-ibra’), yang berarti mengikhlaskan. Yang hal ini (penghapusan hutang) dalam istilah ilmu fikih berarti pengguguran hutang.
Namun  dalam  praktiknya,    sering  terjadi  bahwa  debitur  yang dikalahkan  atau  tahu  akan  dikalahkan  dalam  proses  pengadilan,  jauh sebelumnya  telah  mengalihkan  harta  kekayaannya  kepada  saudaranya atau orang lain dengan maksud untuk menghindarkan harta kekayaannya tersebut  dari  penyitaan.  Dengan  demikian  maka  secara  formil  debitur tampaknya  sebagai  orang  miskin,  tetapi  secara  materiil  tidak  dapat dikatakan demikian.
Untuk kreteria debitur yang semacam ini hukum Islam menerapkan penahanan  sebagai  hukuman  yang  pantas  bagi  debitur  yang  mampu membayar  hutang  tetapi  menangguhkan  pembayaran  atau  beriktikad tidak  baik  dengan  berpura-pura  menjadi  miskin,  karena  menangguhkan pembayaran bagi yang mampu membayarnya adalah suatu kedhaliman.
Para fuqaha juga sependapat, bahwa apabila orang yang berhutang itu  mengaku  pailit  tanpa  diketahui  kebenaran  pengakuannya,  maka  ia dipenjarakan hingga nyata kebenarannya, dan ia mau melunasinya.
Semua  fuqaha  sepakat  bahwa  orang  yang  berhutang  yang  enggan untuk melunasinya harus ditahan, karena penahanan tersebut merupakan suatu  keharusan,  agar  manusia  itu  saling  memenuhi  hak-hak  di  antara mereka.
Adapun lamanya debitur disandera, menurut ulama’ Hanafi, debitur ditahan  untuk  jangka  waktu  2  bulan  atau  3  bulan  bila  mana  terbukti
bahwa  debitur  tersebut  menyepelekan  pembayaran  hutangnya,  maka penyanderaannya  diteruskan  sampai  dia  mau  memenuhinya,  tetapi  bila mana terbukti ia dalam kesulitan, maka debitur tersebut harus mendapat pelepasan.

## C. Simpulan
Penyelesaian  kredit  macet  dengan  Gijzeling  menurut  hukum perdata ditujukan kepada para debitur yang mampu tetapi enggan untuk melunasi  kreditnya.  Hutang  debitur  sedikit-dikitnya  1  miliar  keatas (pokok  dan  bunga),  maka  kreditur  atau  bank  yang  menganjurkan  paksa badan menanggung biaya selama debitur atau penjamin atau penanggung menjalani  paksa  badan,  paksa  badan  ditetapkan  6  bulan  lamanya  dan dapat diperpanjang 6 bulan dengan keseluruhan maksimal 3 tahun.
Sedangkan  akibat  hukum  terhadap  debitur  setelah  adanya Gijzeling,  undang-undang  tidak  menjelaskan  akibat  hukumnya,  namun debitur atau peminjam yang telah menjalani paksa badan selama 3 tahun tetap  tidak  membayar  hutangnya,  maka  debitur  atau  penjamin  tersebut harus dibebaskan dari paksa badan.
Dengan begitu kreditur harus tetap mencari solusi atau berusaha dengan cara  lain  untuk  mengeksekusi  keputusan  pengadilan  atau  berdasarkan grosse  akta  pengakuan  hutang  dengan  cara  mencari  atau menginvestasikan harta kekayaan debitur untuk meletakkan sita eksekusi dan  kemudian  dilakukan  pelelangan,  pencarian,  atau  investasi  harta kekayaan  debitur  atau  penjamin  hutang  harus  dilakukan  secara  terus menerus  atau  berkesinambungan  sampai  hutang  debitur  dapat  dilunasi bahkan jika perlu sampai pada ahli warisnya jika meninggal.
Menurut  hukum  Islam  penyelesaian  kredit  macet  dengan  cara Gijzeling  sudah  sesuai  jika  diterapkan  bagi  debitur  yang  nakal.  Karena debitur  yang  nakal  yang  mampu  membayar  hutangnya    tetapi  dia  lalai merupakan  kedholiman  dan  hukuman  yang  cocok  adalah  penahanan. Adapun  untuk  debitur  yang  benar-benar  memang  tidak  mampu  untuk membayar,  jumhur  ulama’  berpendapat  debitur  tersebut  dilepaskan  dari penahanan  setelah  ada  bukti-bukti  yang  kuat  tentang  ketidak- mampuannya.

## DAFTAR PUSATAKA
Abdul  Hadi,  Abu  Sura’i, Bunga  Bank  dalam  Islam,  Terjemah  M.Tholib , Jakarta : Gema Insani Press, 2001 Asikin, Zainal, Pokok Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta : Gema Insani Press, 2010

## “Gijzeling dan Penyelesaian Kredit Macet”
Bakry, Hasbullah, Pedoman Islam di  Indonesia, Jakarta : Gema Insani Press, 2008 Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Terjemahannya, Bandung  :  CV Penerbit Diponegoro, 2008 Kian Gie, Kwik, Praktik Bisnis dan  Orientasi Ekonomi  Indonesia, Jakarta : Kencana, 2006. Mertokusumo,  Sudikno, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia, Surabaya  :  CV Putra Media Nusantara & ITSPress, 2009
R. Soesilo, RIB/HIR dengan Penjelasannya, Bogor : Politera,1984
Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, MKDU ,   Bandung  :  PT.  Refika Aditama, 2002.
Suharmo, Aspek-aspek  Hukum  Perkreditan  pada  Bank, Jakarta  :  PT.  Raja Grafindo Persada, 2009
Suparmono, Gatot, Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan Yuridis,
Jakarta : Alvabet, 2009.
Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Bandung : PT Refika Aditama, 2002