Legal Protection for Owner Fishermen and Cultivating Fishermen in Fishery Product Sharing Agreements (Study of the Fisherman
Community of Malabero Village, Bengkulu City)
Perlindungan Hukum terhadap Nelayan Pemilik dan Nelayan Penggarap dalam Perjanjian Bagi Hasil Perikanan (Studi Masyarakat

## Nelayan Kampung Malabero Kota Bengkulu)
Radbiah Rahmadani 1) ; Hendi Sastra Putra 2) ; Sandi Aprianto 3)
1,2) Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia
3) Universitas Dehasen Bengkulu Email: 2) hendi@umb.ac.id ; 3) sandiapriyanto11@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [04 Mei 2022]
Revised [10 April 2022]
Accepted [25 April 2022]

## ABSTRAK
Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  keberadaan  sumber  daya  ikan  yang  terkandung  di  dalam perairan  indonesia terbilang  sangat banyak, baik dari  segi kualitasnya maupun beraneka ragam jenisnya  yang  dapat  dikelola  dan  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  bangsa  dan  negara, khususnya  masyarakat  secara  keseluruhan.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 1964  tentang  Sistem  Pola  Bagi  Hasil  nelayan  penggarap  dalam  perikanan  laut  akan mendapatkan bagian sebesar 75% dari hasil bersih jika yang digunakan adalah perahu layar dan 40%  jika  yang  digunakan  adalah  kapal  motor.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana bentuk perjanjian bagi hasil perikanan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap di masyarakat  nelayan Malabero Kota Bengkulu, untuk mengetahui bagaimana  sistem pola bagi hasil  yang  diterapkan  masyarakat  nelayan  Malabero  Kota  Bengkulu,  dan  untuk  mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi nelayan pemilik dan nelayan penggarap dalam sistem bagi hasil  perikanan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  dengan  jenis  empiris  dan  normatif. Pendekatan  empiris  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  menganalisis  permasalahan dengan  cara  memadukan  bahan-bahan  hukum  yang  merupakan  golongan  dari  data  sekunder dan dipadukan dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Praktek bagi  hasil yang terjadi di masyarakat  nelayan  kampung  Malabero  Kota  Bengkulu  sudah  terjadi  berdasarkan  dengan kebiasaan  setempat  atau  telah  terjadi  secara  turun  temurun  dan  merupakan  sebuah  kearifan lokal  yang  dilaksanakan  dengan  mengikrarkan  perjanjian  bagi  hasil  berupa  ucapan/lisan  tanpa adanya bukti tertulis dan hanya dihadiri oleh beberapa saksi, biasanya bagi hasil perikanan yang dilakukan  masyarakat  nelayan  kampung  Malabero  Kota  Bengkulu  nelayan  pemilik  akan mendapatkan bagian  sebesar 50% dari  hasil  bersih dan  nelayan penggarap akan mendapatkan bagian  sebesar  10%  dari  hasil  bersih  setelah  dikeluarkannya  biaya-biaya  keberangkatan  kapal penjelasan  ini  berdasarkan  dengan  alat  tangkap  berupa  jaring,  sedangkan  alat  tangkap  berupa pukat  nelayan  pemilik  akan  mendapatkan  bagian  sebesar  50%  dan  nelayan  penggarap  akan mendapatkan  bagian  sebesar  25%  dari  hasil  bersih  setelah  dikeluarkannya  biaya-biaya keberangkatan  kapal.  Maka  dari  itu  perlu  adanya  suatu  bentuk  perjanjian  bagi  hasil  perikanan antara  nelayan  pemilik  dengan  nelayan  penggarap  yang  lebih  dapat  dibuktikan  keabsahannya, dan perlu adanya peraturan yang dapat melindungi nelayan dalam hal pola bagi hasil perikanan terlebih lagi bagi nelayan kecil (tradisional).

## ABSTRACT
Indonesia  as  an  archipelagic  country,  the  existence  of  fish  resources  contained  in  Indonesian waters is quite large, both in terms of quality and various types that can be managed and utilized for the benefit of the nation and state, especially society as a whole. Based on Law Number 16 of 1964  concerning  the  System  for  Production  Sharing  Patterns,  cultivator  fishermen  in  marine fisheries will get a share of 75% of the net output if a sailboat is used and 40% if a motor boat is used.  This  study  aims  to  determine  the  form  of  fishery  production  sharing  agreements  between owner fishermen  and  working fishermen in the Malabero fishing community in Bengkulu City, to find  out  how  the  profit  sharing  system  is  implemented  by  the  Malabero  fishing  community  in Bengkulu  City,  and  to  find  out  how  legal  protection  is  for  owner  fishermen  and  fishermen. cultivators  in  a  fishery  production  sharing  system.  The  research  method  used  is  empirical  and normative.  The  empirical  approach  is  research  conducted  by  analyzing  problems  by  combining legal materials which are a group of secondary data and combined with primary data obtained in the  field.  The  practice  of  profit  sharing  that  occurs  in  the  fishing  community  of  Malabero  village, Bengkulu City has occurred based on local customs or has been passed down from generation to generation and is a local wisdom carried out by pledging a profit sharing agreement in the form of speech  /  oral  without  any  written  evidence  and  only  attended  by  a  few  witnesses  Usually,  the fishery product sharing carried out by the fishing community of  Malabero village, Bengkulu City, the owner fisherman will get a share of 50% of the net result and the cultivator fishermen will get a  share  of  10%  of  the  net  result  after  the  ship  departure  costs  are  issued.  This  explanation  is based  on  fishing  gear  in  the  form  of  net,  while  fishing  gear  in  the  form  of  owner's  trawl  will  get 50%  share  and  cultivator  fishermen  will  get  a  share  of  25%  of  the  net  proceeds  after  the  ship departure  costs  are  incurred.  Therefore,  it  is  necessary  to  have  a  form  of  fishery  production

## KEYWORDS
Fishermen, Legal Protection, Sharing Of
Fisheries Products
This is an open access article under the CC –BY-SA license
sharing  agreement  between  owner  fishermen  and  cultivator  fishermen  which  is  more  legally proven,  and  there  is  a  need  for  regulations  that  can  protect  fishermen  in  terms  of  fishery production sharing patterns, especially for small (traditional) fishermen.

## PENDAHULUAN
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau kurang lebih 17.504 dan  garis  pantai  sepanjang  81.000  km,  luas  wilayah  laut  5,8  juta  km2  (terdiri  dari  perairan  nusantara, perairan  laut  teritorial  seluas  3,1  juta  km2    ditambah  dengan  perairan  Zona  Ekonomi  Ekslusif  (ZEE) seluas  2,7  km2).  Bentangan  garis  pantai  yang  81.000  km  tersebut  memiliki  kandungan  kekayaan  dan sumber  daya  alam  hayati laut  yang  sangat  bervariasi,  misalnya  ikan,  terumbu  karang,  hutan  mangrove serta  sumberdaya  yang  tidak  dapat  diperbaharui,  misalnya  minyak  bumi  dan  bahan  tambang  lainnya. Luas  lautan  indonesia  mencapai  5,8  juta  kilometer  persegi  menyimpan  kekayaan  laut  yang  luar  biasa, mulai dari potensi perikanan, industri kelautan, jasa kelautan, transportasi, hingga wisata bahari.
Sebagai  negara  kepulauan  keberadaan  sumber  daya  ikan  yang  terkandung  di  dalam  perairan Indonesia  terbilang  sangat  banyak,  baik  dari  segi  kualitasnya  maupun  beraneka  ragam  jenisnya  yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya masyarakat secara keseluruhan.  Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  telah  ditegaskan  bahwa  perairan  yang berada  dibawah  kedaulatan  yuridiksi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan  Zona  Ekonomi  Ekslusif (ZEE)  Indonesia  serta  laut  lepas  berdasarkan  ketentuan  Internasional,  mengandung  sumber  daya  ikan yang berpotensi,dan semua itu merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa.
Dalam  rangka  pelaksanaan  pembangunan  Nasional  berdasarkan  Wawasan  Nusantara, pengelolaan  sumber  daya  ikan  perlu  dilakukan  dengan  sebaik-baiknya  berdasarkan  keadilan  dan pemerataan  dalam  pemanfaatannya  serta  dengan  mengutamakan  perluasan  kesempatan  kerja  dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta dapat terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
Dengan demikian Indonesia memiliki potensi sumber daya alam pesisir dan lautan yang sangat besar. Diperkirakan potensi sumber daya laut secara nasional menghasilkan ikan mencapai 6,5 juta ton pertahun  dan  22%  jumlah  penduduk  indonesia  atau  sekitar  41  juta  jiwa  tinggal  dan  hidup  di  daerah pesisir.  Nelayan  dan  petani  ikan  sangat  potensial  dan  memegang  peran  sebagai  pemasok  ikan  karena sebagian  besar  (90%)  produksi  ikan  dihasilkan  dari  usaha  mereka  untuk  memenuhi  kebutuhan penduduk.
Pemanfaatan kekayaan alam harus diikuti dengan pengelolaan yang baik dan juga terarah, agar kekayaan  alam  tidak  mengalami  kerusakan  dan  dapat  mengakibatkan  kerugian  kita  semua,  asas pemanfaatan yang dianut dalam hukum indonesia adalah suatu konsekuensi logis diterimanya Pancasila sebagai pandang hidup khususnya pada sila ke 5 (lima) keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
Potensi inilah yang mendasari usaha perikanan yang dikelola rakyat yang banyk melibatkan para nelayan. Usaha perikanan tangkap merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan masyarakat nelayan sebagai  salah  satu  mata  pencahariannya.  Usaha  tangkap  yang  berkaitan  dengan  upaya  penangkapan ikan salah satunya adalah ikan laut.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31  Tahun  2004  tentang  perikanan.    Serta  bagi  hasil  dalam  usaha  perikanan  tangkap  yang  telah  diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang pola bagi hasil perikanan. Peraturan ini diadakan dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup  dan  pendapatan  nelayan  pemilik  dan  nelayan  penggarap. Namun pada kenyataanya, kehidupan para nelayan masih dalam kondisi hidup yang terpinggirkan.
Faktor  penyebabnya  adalah  hubungan  patron-klien  (nelayan  pemilik-nelayan  penggarap)  dalam kegiatan  penangkapan  ikan  yang  di  anggap  kurang  menguntungkan  bagi  nelayan  penggarap.  Regulasi kebijakan  industri  yang  telah  dilakukan  pemerintah  selama  ini,  nyatanya  belum  memberikan  kontribusi yang  positif  terhadap  pembangunan  Indonesia.  Secara  empiris  dari  potensi  sumber  perikanan  yang besar,  ternyata  sektor  perikanan  kurang  mendapatkan  perhatian  dan  selalu  diposisikan  sebagai  orang yang terpinggirkan.

## LANDASAN TEORI
Hubungan  patron-klien  pada  umumnya  terjadi  karena  kehidupan  nelayan  sangat  bergantung pada kondisi alam seperti kondisi cuaca dan perubahan iklim.  Permasalahnnya semakin kompleks ketika pada saat musim paceklik, padahal kebutuhan rumah tangga harus terpenuhi dari hasil menangkap ikan. Kondisi sulit inilah yang mengakibatkan nelayan penggarap menambah jumlah pinjaman kepada nelayan
pemilik sehingga sistem bagi hasil berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak yang terus menerus dilakukan kurang tepat terhadap corak kegiatan penangkapan yang tidak menentu.
Kelompok  nelayan  Kampung  Malabero  yang  tergabung  dalam  Aliansi  Nelayan  Tradisional Bengkulu (ANTB)  mengungkapkan masih banyak nelayan di kampung nya yang berada di bawah garis kemiskinan.
Sistem pola bagi hasil dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 adalah nelayan penggarap dalam  perikanan laut  mendapatkan  75%  dari  hasil  bersih  jika  yang  digunakan  adalah  perahu layar dan 40% jika menggunakan kapal motor. Pembagian hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang telah mereka terima dapat diatur oleh mereka sendiri dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II (kabupaten/kota) agar yang bersangkutan dapat terhindar dari berbagai bentuk pemerasan.
Usaha  perikanan  tangkap  di  Kampung  Malabero  Kota  Bengkulu  ini  masih  bersifat  tradisional dimana  usaha  kegiatan  penangkapan  ikan  ini  merupakan  warisan  dari  turun  temurun  dengan memperhatikan  kondisi  gelombang  dan  gelap  atau  terangnya bulan.  Usaha  penangkapan  ikan tersebut merupakan  dari  golongan  suatu  usaha  yang  bersifat  perburuan  Sehingga  hasilnya  yang  dinilai  kurang efisien. Selain itu, dengan biaya operasional yang dikeluarkan juga cukup tinggi.
Praktek  bagi  hasil  yang  terjadi  di  lingkungan  Nelayan  Kampung  Malabero  Kota  Bengkulu  juga terjadi  berdasarkan  kebiasaan  setempat  tanpa  adanya  perjanjian  tertulis  sehingga  belum  diketahui secara pasti bagaimana praktek bagi hasil nelayan yang berlangsung dilapangan. Sistem bagi hasil yang terjadi  di  Kampung  Nelayan  Malabero  terjadi  berdasarkan  kegiatan  warganya  tanpa  adanya  perjanjian tertulis berarti hanya merupakan sebuah lisan/ucapan warganya semata.
Dalam  penelitian ini  tulisan  ini  akan  mengkaji  lebih  dalam  tentang  perjanjian  bagi  hasil  nelayan Kampung  Malabero  berdasarkan  penuturan    warganya  sendiri  dan  juga  berdasarkan  penuturan  Dinas Kelautan  Dan  Perikanan  Kota  Bengkulu  yang  dimana  pola  bagi  hasil  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan,  jadi  sistem  bagi  hasil  yang  digunakan  Masyarakat  Nelayan  Kampung  Malabero Kota  Bengkulu  tergantung  dengan  jenis  kapal  ikan  yang  mereka  jalankan  dan  juga  tergantung  pada pemilik  kapal  (tokeh)  dari  kapal  ikan  tersebut,  dan  berhubungan  dengan  nelayan  masyarakat  kampung malabero sudah menggunakan jenis kapal motor, dan sudah jarang ada yang menggunakan kapal layar, biasanya  bagi  hasil  yang  terjadi  pada  masyarakat  nelayan  kampung  malabero,  nelayan  pemilik  akan mendapatkan  bagian  sebesar  90%  dari  hasil  penjualan  ikan  secara  keseluruhannya  setelah  adanya pengeluaran  biaya-biaya  keberangkatan  kapal  sebelumnya,  dan  untuk  nelayan  penggarap  akan mendapatkan  bagian  sebesar  10%  dari  hasil  penjualan  ikan  setelah  dikeluarkannya  biaya-biaya keberangkatan  kapal  maka  tulisan  ini  akan  terlebih  dahulu  mengkaji  penelitian  ini  dengan  warga Kampung  Nelayan  Malabero  Kota  Bengkulu setelah itu  tulisan ini  baru  membandingkan  hasil  penelitian sebelumnya  dengan  hasil  penelitian  dari  Dinas  Kelautan  Dan  Perikanan  Kota  Bengkulu.  Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu penelitian untuk mengkaji pola bagi hasil usaha perikanan tangkap yang berlaku dalam masyarakat Nelayan Kampung Malabero Kota Bengkulu pada saat ini.

## METODE PENELITIAN

## Sifat dan Pendekatan Penelitian
Dilihat dari segi sifat dan pendekatannya, penelitian yang digunakan adalah dengan jenis empiris dan  normatif.  Penelitian  secara  empiris  yaitu  mengambil  fakta-fakta  yang  ada  dalam  suatu  masyarakat dengan permasalahan yang akan diteliti secara langsung di lapangan ,.

## Sumber Data
Pada penelitian hukum empiris dan normatif ini diambil dari fakta-fakta yang ada ditengah-tengah masyarakat  dan  merupakan  data  dasar  yang  dalam  ilmu  penelitian  di  golongkan  sebagai  data  primer, dan  tambahan  berupa  bahan  kepustakaan  dalam  ilmu  penelitian  sebagai  data  sekunder.  Sumber  data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder yaitu terdiri dari:
a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al- Qur’an dan Hadits (Sunnah Rasul), Jurnal Ilmiah b. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti.  Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Bisa dikatakan data yang diperoleh secara langsung  dari  sumbernya  (tanpa  melalui  media  perantara)  yakni  diambil  dari  hasil  studi  di  Dinas Kelautan  Dan  Perikanan  Kota  Bengkulu,  organisasi  kelompok  nelayan  kampung  Malabero  atau disebut  dengan  ANTB  (Aliansi  Nelayan  Tradisional  Bengkulu)  serta  berbagai  ABK  yang  ada  di Kampung Malabero.
Data primer dalam penelitian ini berupa:
1)  Hasil  wawancara  dari  Dinas  Kelautan  Dan  Perikanan  Kota  Bengkulu  dan  Kelompok  Nelayan Malabero (ANTB)
2)  Data pendukung yang diberikan Dinas Kelautan Dan perikanan Kota Bengkulu
c. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia. Data ini disebut juga data pustaka yang mencakup:
1.  dokumen-dokumen resmi,
2.  publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks,
3.  kamus-kamus hukum,
4.  jurnal-jurnal hukum
5.  dan sebagainya yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian sebagai petunjuk kemana penelitian ini akan mengarah.
d. Data  tersier  adalah  data  yang  mendukung  data  primer  dan  data  sekunder  dengan  memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum seperti kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

## Alat Pengumpulan Data
Di dalam sebuah penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen  atau  bahan  pustaka,  pengamatan  dan  observasi,  wawancara  atau  interview,  ketiga  alat tersebut  dapat  dipergunakan  masing-masing  atau  bersama-sama.    Prosedur  pengumpulan  data penelitian  menggunakan  data  primer,  data  tersebut  diperoleh  dengan  cara  wawancara  kepada narasumber  langsung  yaitu  masyarakat  nelayan,  Dinas  Kelautan  Dan  Perikanan  Kota  Bengkulu,  dan Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara yang bersangkut-paut dengan judul penelitian.

## Analisis Data
Analisis  data  merupakan  kegiatan  yang  memfokuskan,  mengabstraksikan,  mengorganisasikan data  secara  sistematis  dan  rasional  untuk  memberikan  bahan  jawaban  terhadap  permasalahan.    Data yang  terkumpul  dapat  menjadi  acuan  pokok  untuk  memecahkan  masalah  yang  ada,  kemudian  ditarik suatu  kesimpulan  dengan  memanfaatkan  data  yang  telah  dikumpulkan  melalui  wawancara  dan  studi dokumen, maka hasil penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunkan analisis kualitatif yang merupakan  model  penelitian  yang  berasal  dari  ilmu  sosial  untuk  meneliti  masalah-masalah  dan fenomena-fenomena  sosial  kemasyarakatan secara  mendalam  dengan  wilayah  penelitian  atau populasi yang  lumayan  kecil,  tetapi  lebih  terfokus,  dan  analisis  data  yang  tidak  menggunakan  angka-angka  dan rumus-rumus statis melainkan dilakukan dengan melalui wawancara (interview).

## Klasifikasi Nelayan Di Kampung Malabero Kota Bengkulu
Sumber  daya  manusia  (SDM)  merupakan  subjek  (pelaku)  dalam  pembangunan  dan pengembangan  sektor  kelautan  dan  perikanan  terkhususnya  bagi  nelayan.  Karena  itu  keberhasilan pembangunan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan juga sangat tergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya  manusianya. Dilihat dari segi pendidikan, sumber daya  manusia (SDM) yang bekerja  pada  sektor  perikanan  dan  maupun  perikanan  tangkap  (nelayan)  di  Kampung  Malabero  Kota Bengkulu  pada  umumnya  berpendidikan  rendah,  rata-rata  mereka  hanya  berpendidikan  Sekolah  Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan bahkan ada yang tidak sekolah.
Sedangkan pengusaha ataupun pemilik kapal yang berada di Kampung Malabero Kota Bengkulu yang  hanya  memiliki  ukuran  kapal  2-3  GT  merupakan  masyarakat  atau  penduduk  asli  Kampung Malabero.
Jumlah  sumber  daya  manusia  yang  bekerja pada  sektor perikanan  berdasarkan  dengan  jumlah nelayan di Kota Bengkulu tahun 2019:

## Tabel.1. Sumber: Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu
No. Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlah(orang)
1. Tenaga kerja di perikanan
 Nelayan tetap  Nelayan sambilan 8.300 3.152 2. Rumah tangga perikanan (RTP) 1.601
Klasifikasi nelayan berdasarkan yang ada di Kampung Malabero Kota Bengkulu dibagi atas:
1. Nelayan tetap. Orang yang sepenuhnya menggantungkan hidupnya dengan profesi kerja sebagai nelayan dan tidak memiliki pekerjaan atau keahlian lain.
2. Nelayan  sambilan.  Orang  yang  pekerjaan  utamanya  sebagai  nelayan  dan  memiliki  pekerjaan lainnya untuk tambahan penghasilan.
Klasifikasi nelayan yang berada di kecamatan teluk segara :

## Tabel.2. Sumber: Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu
No. Klasifikasi Nelayan Jumlah 1. Nelayan Tetap 1.256 2. Nelayan sambilan utama 738 3. Nelayan sambilan tambahan 135 Total 2.129
Klasifikasi nelayan berdasarkan kepemilikan kapal
1.  Nelayan  pemilik  atau  sering  disebut  tokeh.  Orang  atau  badan  hukum  yang  dengan  hak  apapun berkuasa  atas  suatu  kapal/perahu  yang  digunakan  dalam  usaha  penangkapan  ikan  dan  alat-alat penangkap ikan
2.  Nelayan penggarap.Semua orang yang sebagai kesatuan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan.
Klasifikasi  nelayan  berdasarkan  jabatan  di  dalam  kapal  perikanan  yang  di  golongkan  sebagai  nelayan penggarap di Kota Bengkulu
1.  Nelayan penggarap tengkong. Seseorang yang bertugas memimpin dan bertanggung jawab disebuah kapal  penangkap  ikan,  yang  mendapatkan  jabatan  paling  tinggi  atau  biasa  disebut  juga  sebagai kapten kapal penangkap ikan.
2.  Nelayan penggarap apit. Seorang nelayan yang bertugas sebagai wakil kapten kapal penangkap ikan, biasanya bertugas untuk mencari anggota awak kapal perikanan atau anak buah kapal ikan.
3.  Nelayan  penggarap  tukang  lampu.  Seseorang  yang  bertugas  sebagai  pemberi  cahaya  atau penerangan pada saat penangkapan ikan.
4.  Nelayan  penggarap  tukang  mesin.  Seorang nelayan  yang  bertanggung  jawab  terhadap mesin  kapal perikanan, bertugas untuk menyalakan dan memperbaiki mesin kapal penangkap ikan.
5.  Nelayan penggarap tukang batu. Seorang nelayan yang bertugas berada di haluan kapal penangkap ikan untuk melihat kondisi didepan kapal ikan.
6.  Nelayan  penggarap  tukang  haluan.  Seorang  nelayan  yang  bertugas  berada  di  haluan  kapal penangkap ikan untuk melihat kondisi didepan kapal ikan.
7.  Nelayan  penggarap  tukang  buang.  Seseorang  yang  bertugas  untuk  membuang  pelampung  untuk menandai jaring penangkap ikan.
8.  Nelayan  penggarap  tukang  masak.  Seseorang  yang  bertugas  untuk  menyediakan  masakan  untuk semua awak kapal yang berada didalam kapal penangkap ikan.
9.  Nelayan  penggarap  ABK  atau  Anggota.  Anak  buah  kapal  (ABK)  merupakan  semua  keseluruhan anggota atau yang tidak memiliki jabatan di sebuah kapal penangkap ikan.

## Pembahasan

## Perjanjian  Bagi  Hasil  Perikanan  Antara  Nelayan  Pemilik  Dan  Nelayan  Penggarap  Di  Kampung Nelayan  Malabero Kota Bengkulu
Usaha  tangkap  perikanan  yang  terjadi  di  kampung  nelayan  Malabero  Kota  Bengkulu  masih menggunakan  metode  penangkapan  yang  bersifat  tradisional  (masih  menggunakan  tenaga  manusia dalam  penebaran  jaring/pukat),  tipe  kapal  yang  digunakan  untuk  melaut  nelayan  kampung  malabero masih  banyak  yang  menggunakan  jenis  kapal  motor,  usaha  tangkap  perikanan  yang  ada  di  kampung nelayan  malabero  sudah  terjadi  sejak  lama  atau  telah  dilakukan  secara  turun  temurun,  dengan memperhatikan  kondisi  cuaca  (kondisi  gelombang,  gelap  dan  terangnya  bulan),  perikanan  tangkap merupakan  golongan  usaha  dalam  kategori  perburuan  dilautan  yang  dimana  terkadang  hasilnya  yang dinilai kurang efisien.
Biaya operasional yang akan dikeluarkan untuk keberangkatan kapal juga sangat tinggi sehingga praktek  bagi  hasil  yang  terjadi  di  kampung  nelayan  Malabero  terjadi  berdasarkan  kebiasaan  nelayan setempat  yaitu  tanpa  adanya  perjanjian  secara  tertulis  dan  hanya  dilakukan  dengan  cara  pengucapan semata (secara lisan).
Dalam praktiknya dilapangan terdapat 3 (tiga) point kontrak sebelum dibuatnya perjanjian yaitu : 1.  Tahap pra-contractual : Tahap awal dimana adanya penawaran dan penerimaan,sebuah perundingan atau kesepahaman awal sebelum dimulainya perjanjian tersebut yang dapat mengikat para pihak, di masyarakat  nelayan  kampung  Malabero  Kota  Bengkulu  awal  perjanjian  bagi  hasil  antara  nelayan pemilik  (Tauke/majikan)  dengan  nelayan  penggarap  (Nelayan  yang  menumpang)  diawali  dengan ajakan  sang  pemilik  kapal  yang  tengah  mencari  anggota  kapal  atau  nelayan  penggarap  yang  tidak mempunyai transportasi (kapal) dan alat penangkapan ikan untuk melaut dengan kesepakatan bekal makanan  dibawa  oleh  masing-masing  nelayan  penggarap  itu  sendiri  dan  tidak  ditanggung  oleh nelayan pemilik begitupun juga dengan sebaliknya.
2.  Tahap  contractual  :  Yaitu  tahapan  dimana  adanya  penyesuian  pernyataan  kehendak  antara  para pihak yang mengadakan perjanjian. Di kampung Malabero nelayan pemilik hanya menanggung biaya keberangkatan  seperti  menyediakan  kapal  keberangkatan,alat  tangkap  (jenis  jaring  atau  pukat), lampu  sorot, lampu  kerlap  kerlip,minyak  solar,  dan  alat-alat  pelengkap  lainnya.  Pada  saat  terjadinya kerusakan di kapal seperti mesin kapal rusak, patah cedik (kayu penyeimbang kiri dan kanan kapal), patah  bekati  (bambu  penutup  kayu  penyeimbang  kapal),  dan  alat  tangkap  lainnya  maka  yang  akan menanggung  biaya  kerusakan  itu  adalah  kewajiban  nelayan  pemilik  dan  nelayan  penggarap  tidak akan dimintai iuran untuk perbaikan kerusakan.
3.  Tahap  post-contractual  :  Yaitu  tahapan  dilaksanakannya  perjanjian.  Di  kampung  nelayan  Malabero pelaksanaan perjanjian bagi hasil dilakukan dengan pengucapan atau lisan antara kedua belah pihak (nelayan pemilik-nelayan penggarap) dengan di saksikan oleh beberapa nelayan penggarap (nelayan yang  menumpang)  lainnya  yang  akan ikut  melaut  berarti  didalam  perjanjian  tersebut  antara  nelayan pemilik  dengan  nelayan  penggarap  tidak  ada  perjanjian  rahasia  apapun  atau  berperilaku  tidak  adil seperti  contoh  nelayan  pemilik  akan  memberikan  bagian  sedikit  lebih  besar  kepada  nelayan penggarap  A  karena  alasan  teman  akrab,saudara,  dan  sebagainya.  Nelayan  pemilik  di  kampung malabero  bertindak  adil  akan  proses  pembagian  hasil,  bonus  akan  diberikan  kepada  nelayan penggarap apabila nelayan  penggarap  tersebut  melakukan  kebaikan  kepada  nelayan  pemilik  seperti contoh saat hujan deras nelayan penggarap rela turun kelaut untuk membuang air kapal atau sukarela membantu  nelayan  pemilik  memperbaiki  alat  tangkap  dan  lain  sebagainya.    Hasil  penjualan  dari tangkapan  ikan  akan  dibagi  setelah  dikeluarkannya  biaya  keberangkatan  kapal  setelah  itu  baru dikeluarkannya gaji (hasil bersih) dari penangkapan.
Nelayan  pemilik  akan  mendapatkan  bagian  sebesar  50%  dari  hasil penjualan ikan  dan  nelayan penggarap akan mendapatkan bagian sebesar 10% dari masing-masing nelayan penggarap penjelasan ini berdasarkan dengan jenis alat tangkap berupa jaring.
Nelayan  pemilik  akan  mendapatkan  bagian  sebesar  50%  dari  hasil  penjualan  ikan  setelah dikeluarkannya  biaya  keberangkatan  kapal  dan  nelayan  penggarap  akan  mendapatkan  bagian  sebesar 25%  setelah  dikeluarkannya  biaya  keberangkatan  kapal,  penjelasan  ini  berdasarkan  dengan  jenis  alat tangkap  berupa  pukat.  Kesepakatan  pembagian  hasil  ini  disahkan  dengan  dihadiri  oleh  berbagai  saksi (nelayan penggarap) lainnya dan dengan simbol kesepakatan berupa ucapan dan kode jempol.
Pada  umumnya  perjanjian  secara  lisan  atau  tidak  tertulis  dianggap  sah  selayaknya  perjanjian secara  tertulis.  Berdasarkan  dengan  ketentuan  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPer) tidak terlalu diwajibkan dalam pembuatan kesepakatan, perjanjian yang akan diikrarkan dibuat secara tertulis dan dengan pembuatan perjanjian berupa pengucapan (lisan) juga dapat mengikat secara hukum.
Apabila dikemudian  hari  terjadinya  suatu  perkara  yang  berkaitan  dengan perjanjian lisan,  bukti- bukti  tertulis  dapat  diajukan  sebagai  alat  bukti  untuk  menunjukkan  keberadaan  dari  perjanjian  lisan tersebut,  seperti  contoh  alat  bukti  berupa  surat,  rekaman,  dan  beberapa  saksi  saat  pengucapan perjanjian itu dibuat.
Pada Pasal 1905 KUHPerdata menerangkan bahwa dengan adanya keterangan dari satu orang saksi saja tanpa diperkuat dengan alat bukti lainnya tidak dapat diterima.
Perjanjian perlu ditentukan berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang, dikarenakan bahwa hanya  dengan  bentuk-bentuk  tertentulah  kesepakatan  perjanjian  memiliki  kekuatan  hukum  yang mengikat dengan ajuan berupa kekuatan bukti.
Namun  sebagai  mana  yang  kita  ketahui  perjanjian  secara  lisan  memiliki  kekuatan  hukum  yang sangat lemah, tetapi dikampung nelayan Malabero Kota Bengkulu perjanjian secara lisan (tidak tertulis) inilah yang dilakukan sejak lama.
Kesepakatan tersebut dapat dicapai dalam waktu relatif yang sangat singkat dan tidak memakan waktu  yang  lama,  karena  kedua  belah  pihak selalu  menggunakan  sistem  bagi  hasil  yang dahulu  sudah berlaku dan biasa mereka terapkan.
Di dalam perjanjian bagi hasil perikanan nelayan-nelayan penggarap sangat bergantung kepada nelayan pemilik. Dalam praktek bagi hasil penangkapan ikan yang dilakukan nelayan pertama kali harus dijual kemudian hasil dari penjualan itu akan dibagi antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap.
Masyarakat  pesisir  yang  tinggal  di  pesisir  pantai  khususnya  kampung  nelayan  Malabero  Kota Bengkulu tidak menerapkan hubungan patron-klien.
Para pihak yakni nelayan pemilik dan nelayan penggarap tidak menentukan sampai kapan batas waktu perjanjian bagi hasil itu berakhir. Perjanjian dapat berakhir apabila sewaktu-waktu terjadi sesuatu hal  yang  menyebabkan  retaknya  hubungan  antara  nelayan  pemilik  dengan  nelayan  penggarap  seperti hilangnya  kepercayaan  pemilik  kapal  atau  bahkan  nelayan  penggarap  yang  ingin  berpindah  kapal (mencari tauke/majikan yang lain).
Perjanjian yang dilakukan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap seperti yang tulisan ini sebutkan diatas dilakukan dengan berdasarkan pembicaraan semata tanpa adanya akta tertulis diantara kedua belah pihak.
Apabila  dikemudian  hari  terjadinya  suatu  perkara  yang  berhubungan  dengan  perjanjian  lisan (tidak  tertulis),  maka  saksi  dapat  dipergunakan  sebagai  alat  bukti,  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan dalam Pasal 1895 KUHPerdata “pembuktian dengan saksi di perkenankan dalam segala hal dimana itu tidak  dikecualikan  oleh  Undang- Undang.”  Dan  dalam  Pasal  1905  KUHPerdata  juga  dijelaskan “keterangan  satu  saksi  saja  tanpa  diperkuat  dengan  alat  bukti  lain  tidak  dapat  diterima.”  Maka  dari  itu dalam  hal  pembuktian  perjanjian  bagi  hasil  antara  nelayan  pemilik  dengan  nelayan  penggarap merupakan saksi yang terdiri lebih dari satu orang agar dapat dijadikan sebagai saksi.

## Analisis Dan Pembahasan 2

## Pola Bagi Hasil Perikanan Yang Dilakukan Masyarakat Nelayan Kampung Malabero Kota Bengkulu
Sistem  bagi  hasil  yang  digunakan  masyarakat  nelayan  kampung  Malabero  Kota  Bengkulu tergantung  dengan  jenis  kapal  ikan  yang  mereka  jalankan  dan  juga  tergantung  pada  pemilik  kapal (tauke/majikan)  dari  kapal  ikan  tersebut,  dan  berhubungan  dengan  nelayan  masyarakat  kampung Malabero sudah menggunakan jenis kapal motor, dan sudah jarang menggunakan kapal layar biasanya bagi  hasil  yang  terjadi  pada  masyarakat  nelayan  kampung  Malabero,  nelayan  pemilik  akan  mendapat bagian sebesar 50% dari hasil penjualan ikan secara keseluruhannya setelah adanya pengeluaran biaya- biaya keberangkatan kapal, dan untuk nelayan penggarap akan mendapatkan bagian sebesar 10% dari hasil penjualan ikan setelah dikeluarkannya biaya-biaya keberangkatan kapal.
Jadi,  maka  dari  itu  sistem  pola  bagi  hasil  di  kampung  nelayan  Malabero  Kota  Bengkulu menerapkan pola bagi hasil dengan bagian sebagai berikut:
1.  Pola bagi hasil dengan alat tangkap berupa jaring
Pembagian  hasil  tangkapan  yang  akan  dikeluarkan  terlebih  dahulu  yaitu  pengeluaran  minyak  solar contoh :
Hasil tangkapan setelah penjualan ikan oleh juragan yaitu sebesar 1.100.000 1.100.000 -100.000 (minyak solar) = 1000.000
1000.000 : 2 =
(½ untuk nelayan penggarap dan ½ untuk nelayan pemilik)
1000.000 : 2 = 500.000
500.000   : 4 = 125.000/ nelayan penggarap
500.000 bersih untuk nelayan pemilik.
Jadi  dalam  pola  bagi  hasil  dengan  alat  tangkap  jaring,  maka  nelayan  pemilik  akan  mendapatkan bagian  sebesar  50%  dari  hasil  bersih  dan  nelayan  penggarap  masing-masing  akan  mendapatkan bagian sebesar 10% dari hasil bersih setelah dikeluarkannya biaya pengeluaran minyak solar.
2.  Pola bagi hasil dengan alat tangkap pukat
Pembagian  hasil  tangkapan  yang  akan  dikeluarkan  terlebih  dahulu  yaitu  pengeluaran  minyak  solar sebesar 25%  contoh :
Hasil tangkapan setelah penjualan ikan oleh juragan yaitu sebesar 10.000.000. 10.000.000 -25% (2.500.000, minyak solar dan upah juragan) = 7.500.000 7.500.000 : 2   =  (½ untuk nelayan penggarap dan ½ untuk nelayan pemilik)
7.500.000 : 2 = 3750.000
3750.000 : 10   = 375.000/ nelayan penggarap+ 1 kep (pembawa kapal)
3750.000 bersih untuk nelayan pemilik.
Jadi  dalam  pola  bagi  hasil  dengan  alat  tangkap  pukat,  maka  nelayan  pemilik  akan  mendapatkan bagian sebesar 40% dari hasil bersih + 10% dari hasil tambahan kep (pembawa kapal, dan nelayan penggarap    akan  mendapatkan  bagian  sebesar  25%  dari  hasil  bersih  setelah  dikeluarkannya  biaya pengeluaran minyak solar dan biaya juragan.

## Tabel 3. Sumber: Wawancara dengan pemilik kapal
No Jenis alat tangkap Hasil bersih Didapatkan 1. Jaring
 Nelayan pemilik  Nelayan penggarap 90% 90% 50% 10%
2. Pukat
 Nelayan pemilik  Nelayan penggarap 75% 75% 50% 25%
Berdasarkan  dengan  hasil  wawancara  kepada  Dinas  Kelautan  Dan  Perikanan  Kota  Bengkulu, sistem  bagi  hasil  yang  terjadi  antar  masyarakat  itu  tidak  bisa  diatur  oleh  peraturan  daerah  (PERDA), karena  perjanjian  bagi  hasil/sistem  pola  bagi  hasil hanya  ditentukan  oleh  pemilik  kapal,  Dinas  Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tidak bisa mengatur bagi hasil karena itu merupakan sebuah kearifan lokal (terjadi sejak lama atau terjadi secara turun temurun) dan tidak bisa dirubah.
Pembahasan 2 dibuat dengan menggunakan huruf Times New Roman, Font 12, dan Spasi 1,5. Pembahasan 2 merupakan pembahasan yang membahas untuk menjawab rumusan masalah.

## Analisis Dan Pembahasan 3

## Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Pemilik Dan Nelayan Penggarap Dalam Sistem Bagi Hasil Perikanan
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  nelayan  kecil  (tradisional)  belum  sepenuhnya maksimal.  Dikarenakan  dalam  hal  ini  nelayan  belum  mendapatkan  perlindungan  hukum,  karena  tidak adanya sanksi/aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam  mengatasi perlindungan terhadap nelayan ini. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap bagi hasil perikanan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap tidak ada sanksi yang ketat, serta tidak adanya perubahan dari Undang- Undang  No.  16  Tahun  1964  tentang  Bagi  Hasil  Perikanan  maupun  Peraturan  Daerah  (PERDA)  yang mengatur mengenai bagi hasil perikanan khususnya di kampung nelayan Malabero Kota Bengkulu.
Hal  ini  dapat  kita  pelajari  pada  masyarakat  nelayan  kampung  Malabero  Kota  Bengkulu  yang masih menerapkan sistem bagi hasil perikanan berdasarkan dengan kebiasaan terdahulu (terjadi secara turun  temurun)  dan  juga  merupakan  sebagai  kearifan lokal,  nelayan  kampung  Malabero Kota  Bengkulu tidak  menggunakan  sistem  bagi  hasil  yang  sesuai  dengan  peraturan  Undang-Undang  No.  16  Tahun 1964,  hal  ini  disebabkan  karena  ketidaktahuan  masyarakat  nelayan  tentang  Undang-Undang  tersebut dan  lebih-lebih  tidak  ada  nya  PERDA  yang  mengatur  sistem  bagi  hasil  perikanan  di  kampung  nelayan Malabero Kota Bengkulu.
Apabila dikemudian hari terjadinya permasalahan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap di  kampung  nelayan  Malabero  Kota  Bengkulu  dalam  hal  pembagian  hasil  perikanan  tangkap,  nelayan penggarap  hanya  bisa  diam  dan  tidak  dapat  berbuat  apa-apa  karena  kekuasaan  berada  pada  nelayan pemilik, dan apabila nelayan penggarap tidak menyetujui masalah bagi hasil tersebut, biasanya nelayan pemilik tidak mengizinkan mereka untuk ikut serta melaut lagi.
Hal tersebut lah yang menyebabkan nelayan penggarap sangat ketergantungan kepada nelayan pemilik  dalam  hal  mencari  rezeki,  jikalau  tidak  adanya  nelayan  pemilik  yang  menyediakan  kapal penangkap  ikan  dan  alat  tangkap  ikan,  nelayan  penggarap  tidak  akan  bisa  pergi  melaut  karena keterbatasan modal yang dimiliki.
Saat  terjadinya  permasalahan  bagi  hasil  perikanan  bahkan  konflik  lainnya  antar  nelayan  di masyarakat nelayan kampung Malabero, nelayan yang tidak menyetujui bagi hasil tangkap tersebut maka nelayan hanya dapat mengadu kepada organisasi nelayan yang ada di kampung nelayan Malabero Kota Bengkulu yang tergabung dalam organisasi Aliansi Nelayan Tradisional Bengkulu (ANTB) yang berperan sebagai tempat pemberdaya, penyuara nasib nelayan serta untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan kampung Malabero.
ANTB  merupakan  organisasi  masyarakat  yang  berbasis  nelayan  yang  pembentukkannya  telah diberi  izin  oleh  kelurahan.  ANTB  akan  melakukan  mediasi  atau  perdamaian  antara  kedua  belah  pihak agar terselesai nya permasalahan tersebut.
Mediasi  dan  perdamaian  yang dilakukan  oleh  ANTB  kepada  para nelayan  berdasarkan  dengan itikad  baik,  asas  ini  merupakan  ukuran  objektif  untuk  menilai  pelaksanaan  perjanjian  tersebut  yang mengindahkan  norma-norma  kepatutan  dan  kesusilaan  serta  apakah  pelaksanaan  perjanjian  itu  telah berjalan sesuai dengan semestinya.
Inilah akibat dari ketidaktahuan masyarakat akan Undang-Undang bagi hasil perikanan tersebut, lebih-lebih  pemerintah  daerah  tidak  ikut  campur  dalam  hal  pengawasan  dan  perlindungan  hukum mengenai bagi hasil perikanan, padahal sudah dijelaskan dan diterangkan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 1964 Pasal 2 ayat 2 menjelaskan:
“pembagian  hasil  diantara  para  nelayan  penggarap  dari  bagian  yang  mereka  terima  menurut ketentuan  dalam  ayat  1  pasal  ini  diatur  oleh  mereka  sendiri,  dengan  diawasi  oleh  Pemerintah  Daerah Tingkat  II  (Kabupaten/Kota)  yang  bersangkutan  untuk  menghindarkan  terjadinya  pemerasan,  dengan ketentuan bahwa  perbandingan  antara  bagian  yang  terbanyak  dan  yang  paling  sedikit  tidak  boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu).”
Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  salah  satu  tujuan  pembangunan  Perikanan  dan  kelautan  diarahkan,  antara  lain  untuk meningkatkan  sebesar-besarnya  kesejahteraan  nelayan,  pembudidaya  ikan,  dan  petambak  garam. Selama  ini  nelayan,pembudidaya  ikan,  dan  petambak  garam  telah  memberikan  kontribusi  yang  nyata dalam pembangunan  Perikanan dan kelautan serta pembangunan ekonomi masyarakat pesisir maupun pedesaan. Kontribusi tersebut pada dasarnya tidak hanya dalam sektor perekonomian, melainkan juga ia nyata secara politik dan sosial.
Semua  masalah  di  atas,  pada  dasarnya  ingin  menghadirkan  peran  negara  sebagai  bahan perlindungan.  Lahirnya  undang-undang  tersebut,  pada  dasarnya  merupakan  penjelmaan  dari  maksud tersebut.  Setidaknya  berawal  dari  satu  isu  penting  yang  ingin  diselesaikan,  yakni  posisi  pesisir, perikanan, dan kelautan yang masih kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan.
Posisi  undang-undang  tersebut  dibahas  berdasarkan  urutan  satu  persatu.  Yang  dimulai  dari siapa sesungguhnya yang disebut dengan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.
Berdasarkan dari Pasal 5 ayat (1), nelayan terdiri dari empat kategori, yaitu:
a.  Nelayan kecil: Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari,  baik  yang  tidak  menggunakan  kapal  penangkap  ikan  maupun  yang  menggunakan  kapal penangkap ikan yang berukuran paling besar 10 gross ton (GT).
b.  Nelayan  tradisional  :  Nelayan  yang  melakukan  penangkapan  ikan  di  perairan  yang  merupakan  hak perikanan  tradisional  yang  telah  dimanfaatkan  secara  turun  temurun  sesuai  dengan  budaya  dan kearifan lokal.
c.  Nelayan buruh/penggarap/ABK : Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan.
d.  Nelayan  pemilik:  Nelayan  yang  memiliki  kapal  penangkap ikan,  baik  dalam  satu  unit  maupun  dalam jumlah  kumulatif  lebih  dari  10GT  sampai  dengan  60  GT  yang  dipergunakan  dalam  usaha penangkapan ikan.
Tujuan dari adanya perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam adalah untuk:
1.  Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
2.  Memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
3.  Meningkatkan  kemampuan  dan  kapasitas  nelayan,  pembudi  daya  ikan,dan  petambak  garam, menguatkan  kelembagaan  dalam  mengelola  sumber  daya  ikan  dan  sumber  daya  kelautan  serta dalam  menjalankan  usaha  yang  mandiri,  produktif,  maju,  modern,  dan  berkelanjutan,  dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
4.  Menumbuhkembangkan  sistem  dan  kelembagaan  pembiayaan  yang  melayani  kepentingan  usaha; Melindungi dari resiko bencana  alam,  perubahan iklim,  serta  pencemaran,  dan  memberikan  jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum (Pasal 3).
Lingkup pengaturan perlindungan dan pemberdayaan bagi nelayan meliputi :
1.  Perencanaan;
2.  Penyelenggaraan perlindungan;
3.  Penyelenggaraan pemberdayaan;
4.  Pendanaan dan pembiayaan;
5.  Pengawas;
6.  Dan partisipasi masyarakat (Pasal 4).
Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam dilakukan  secara  sistematis,  terpadu,  terarah,  menyeluruh,  transparan,  dan  akuntabel,  dengan didasarkan pada:
1.  Daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
2.  Potensi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia;
3.  Potensi lahan dan air;
4.  Rencana tata ruang wilayah;
5.  Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang laut nasional, dan rencana zonasi wilayah kawasan laut;
6.  Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
7.  Kebutuhan sarana dan prasarana;
8.  Kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat;
9.  Tingkat pertumbuhan ekonomi, dan;
10. Jumlah nelayan,pembudidaya ikan,petambak garam (Pasal 9 ayat (1), (2), (3)).
Perencanaan yang dimaksud di atas merupakan bagian dari konsep:
1) Rencana pembangunan nasional;
2) Rencana pembangunan daerah;
3) Rencana anggaran pendapatan dan belanja negara;
4) Rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 9 ayat (4)).
Perencanaan  diatas  paling  sedikit  memuat  strategi  dan  kebijakan.  Strategi  yang  dilakukan melaui:
1) Penyediaan prasarana usaha perikanan dan usaha pergaraman;
2) Kemudahan memperoleh sarana usaha perikanan dan usaha pergaraman;
3) Jaminan kepastian usaha;
4) Jaminan resiko penangkapan ikan;
5) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
6) Pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman;
7) Jaminan keamanan dan keselamatan;
8) Fasilitasi dan bantuan hukum.
Sementara strategi pemberdayaan dilakukan melalui :
1) Pendidikan dan pelatihan;
2) Penyuluhan dan pendampingan;
3) Kemitraan usaha;
4) Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
5) Penguatan Kelembagaan (Pasal 10-12).

## KESIMPULAN DAN SARAN
1. Proses  perjanjian  bagi  hasil  yang  terjadi  di  masyarakat  nelayan  kampung  Malabero  bukanlah perjanjian  yang  berbentuk  tertulis  dan  bukanlah  sebuah  proses  perjanjian  yang  ketat,  tetapi  hanya berupa ucapan (lisan) yang telah terjadi secara turun temurun dan merupakan sebuah kearifan lokal. Awal  perjanjian  bagi  hasil  antara  nelayan  pemilik  (Tauke/majikan)  dengan  nelayan  penggarap (Nelayan  yang  menumpang)  diawali  dengan  ajakan  sang  pemilik  kapal  yang  tengah  mencari anggota  kapal  atau  nelayan  penggarap  yang  tidak  mempunyai  transportasi  (kapal)  dan  alat penangkapan  ikan  untuk  melaut  dengan  kesepakatan  bekal  makanan  dibawa  oleh  masing-masing nelayan  penggarap  itu  sendiri  dan  tidak  ditanggung  oleh  nelayan  pemilik  begitupun  juga  dengan sebaliknya. Di kampung Malabero nelayan pemilik hanya menanggung biaya keberangkatan seperti menyediakan kapal keberangkatan,alat tangkap (jenis jaring atau pukat), lampu sorot, lampu kerlap kerlip,minyak solar, dan alat-alat pelengkap lainnya. Pada saat terjadinya kerusakan di kapal seperti mesin  kapal  rusak,  patah  cedik  (kayu  penyeimbang  kiri  dan  kanan  kapal),  patah  bekati  (bambu penutup  kayu  penyeimbang  kapal),  dan  alat  tangkap  lainnya  maka  yang  akan  menanggung  biaya
kerusakan  itu  adalah  kewajiban  nelayan  pemilik  dan  nelayan  penggarap  tidak  akan  dimintai  iuran untuk perbaikan kerusakan.
2. Sistem  bagi  hasil  yang  digunakan  masyarakat  nelayan  kampung  Malabero  Kota  Bengkulu tergantung  dengan  jenis  kapal  ikan  yang  mereka  jalankan dan  juga  tergantung  pada  pemilik  kapal (tauke/majikan)  dari  kapal  ikan  tersebut,  dan  berhubungan  dengan  nelayan  masyarakat  kampung Malabero  sudah  menggunakan  jenis  kapal  motor,  dan  sudah  jarang  menggunakan  kapal  layar biasanya bagi hasil yang terjadi pada masyarakat nelayan kampung Malabero, nelayan pemilik akan mendapat  bagian  sebesar  50%  dari  hasil  penjualan  ikan  secara  keseluruhannya  setelah  adanya pengeluaran  biaya-biaya  keberangkatan  kapal,  dan  untuk  nelayan  penggarap  akan  mendapatkan bagian  sebesar  10%  dari  hasil  penjualan  ikan  setelah  dikeluarkannya  biaya-biaya  keberangkatan kapal.  Dan  berdasarkan  studi  di  Dinas  Kelautan  Dan  Perikanan  Kota  Bengkulu  mereka  tidak  bisa mengatur  sistem  bagi  hasil  perikanan  tangkap  ini  dikarenakan  para  nelayan  sudah melaksanakannya secara turun-temurun dan itu merupakan sebuah kearifan lokal yang dilestarikan dan itu juga  merupakan hak mereka untuk menentukan sendiri bagaimana sistem pembagian hasil perikanan tangkap yang sudah sejak lama mereka lakukan.
3. Tidak  adanya  aturan  pemerintah  yang  melindungi  nelayan  kecil  (nelayan  tradisional),  maka organisasi ANTB (Aliansi Nelayan Tradisional Bengkulu) lah yang berperan sebagai penengah dan menjadi  pihak  pendamaian  antara  nelayan  pemilik  dan  nelayan  penggarap  bahkan  untuk  konflik besar sekalipun , ANTB akan menyelesaikan masalah tersebut dengan asas itikat baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali. 2015. Menguak Tabir Hukum, Jakarta:PT.Gunung Agung Tbk. Anzori  Tawakal,  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Nelayan  (Untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat), bandung : CV. Mandar Maju, 2019, hlm 1.
Apridar Muhammad Karim Suhada. 2011. Ekonomi Kelautan dan Pesisir, Yogyakarta: Graha Ilmu. Arif  Satria.  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Kementrian  Hukum  dan  HAM  RI.  2012.  Perlindungan Nelayan Tradisional Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan. Jakarta.
Bambang Sunggono. 1997. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Chandra  Argawansyah.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nelayan  Pemilik  Dan  Nelayan  Penggarap Dalam  Perjanjian  Bagi  Hasil  Perikanan  Kota  Sibolga.”  Skripsi  Fakultas  Hukum  Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
Farouk Muhammad dan H. Djaali. 2005. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Restu Agung.
Ghana  Chalid  Gandyo.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Nelayan  Kecil  Oleh  Dinas  Kelautan  Dan  Perikanan Kabupaten Brebes” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Hardijan Rusdi. 1992. Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, halaman 132
hmadi Miru dan Sakka Pati.  2013. Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW). Jakarta. Rajagrafindo Persada.
Ifan  Noor  Adham.  2011.  Hukum  Agraria:Pengantar  Hukum  Bagi  Hasil  Perikanan  di  Indonesia,  Jakarta: Tatanusa.
Iqbal Perdana,” Hukum Sebagai Kaedah Sosial,” http://www.sukatulis.wordpress.com, diakses senin, 08 Maret 2021.Pukul 16.47 Wib.
Jimly  Ashiddiqie,  “Keadilan,  Kepastian  Hukum  dan  Keteraturan,”  http://www.suarakarya-online.com, diakses senin, 08 Maret 2021, pukul 15.40 Wib.
Khudzaifah  Dimyati  dan  Faisal  Riza.  2013.  Aspek  Hukum  Peran  Masyarakat  dalam  Mencegah  Tindak Pidana Perikanan. Jakarta: PT Sofmadia.
Muhammad  Karim.  2017.  Pengelolaan  Sumber  Daya  Kelautan  Berkelanjutan,  Yogyakarta:  Spektrum Nusantara.
P.Joko Subagyo. 2013. Hukum Laut Indonesia, Jakarta:PT Rineka Cipta. Peraturan Menteri No. 36 Tahun 2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan Peraturan Menteri No. 42 Tahun 2016 Tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan Peraturan Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan R.Subekti dan R.Tjirosudibio.1999. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta. Pradnya Paramita. Ramlan.  2015.  Tata  Kelola  Perikanan:  perlindungan  hukum  industry  perikanan  dan  penanaman  modal asing di Indonesia. Malang:setara press.
Soerjono Soekanto, 2008. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:UI-Press. Supriadi. Dan Alimuddin. 2011. Hukum Perikanan Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
Wanda  Putri  Utami.  “Implementasi  Undang-Undang  No.  16  Tahun  1964  tentang  sistem  bagi  hasil perikanan:  Praktek  Sistem  Bagi  Hasil  perikanan  di  PPI  Muara  angke.”  Skripsi  Institut  Pertanian Bogor, 2014.
Zarmawis  Ismail.  2000.  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Wilayah  Pesisir  Indonesia,  Jakarta:IPSK- LIPI.