Industri Kecil dalam Pusaran Pasar Global

## INDUSTRI KECIL DI NEGARA BERKEMBANG DALAM PUSARAN PASAR GLOBAL
Lasarus Jehamat 1

## Abstract
Developmentalism  Regime  of  new  order  placed  economics  as  commander becoming  starting  point  of  all  life  aspect.  The  aim  of  this  policy  is  to  attainment  of growth of the economics which at the farthest. All of the production activity later; then reduced  just  for  attainment  of  economic  goals.  Activity  of  such  production  in  this context is big industry. Its clear rationalization, all of the owner of capital inculcate its capital  at  various  invesment  type  which  likeliest  give  advantage  more  is  passing  of mechanism capital accumulate. Agriculture clearly not become choice because assumed less or do not give advantage to capitalist clan. Small and middle enterprise also less of peeped because it don’t give  contribution to heaping of capital. Enableness to small and middle enterprise forwards have to pay attention six step namely exacerbating of vision and goals of small and middle enterprise, repair of good infrastructure of software and also  is  hardware,  arrangement  of  beneficial  tariff  of  small  and  middle  enterprise, intoducing social protection, support meassurement, and training and education.
Kata Kunci : Industri, Globalisasi, Kesejahteraan
1 Dosen Sosiologi FISIP Undana Kupang
A. Pendahuluan Mendiskusikan tentang industrialisasi  di  Indonesia  tidak lepas  dari  persoalan    dikotomisasi pembangunan  di  hampir  semua sektor  produksi  di  negara  kita. Dikotomisasi mudah dilihat dengan besarnya perhatian pemerintah untuk sektor usaha tertentu sementara  itu  sektor  yang  lain dianaktirikan. Sektor produksi yang diasumsikan memberikan keuntungan  ekonomi  yang  nyata bagi pemerintah diberi ruang kebebasan  untuk  mengeksploitasi apa  saja  yang  diingininya.  Hal  ini mengakibatkan munculnya berbagai jenis  usaha  produksi  atas  nama negara yang ditopang oleh kekuatan negara.  Kasus  Mobil   Nasional  atau Industri  Pesawat  Terbang  adalah contoh paling sahih betapa pemerintah mencari-cari model industri  yang  menjadi  primadona- semu, karena diasumsikan memberikan  keuntungan  ekonomi bagi negara. Rezim
pembangunanisme orde  baru  menempatkan  ekonomi sebagai panglima yang menjadi titik tolak  semua  aspek  kehidupan. Dampak dari rezim pembangunanisme ini adalah upaya pencapaian  pertumbuhan  ekonomi yang setinggi-tingginya. Semua kegiatan produksi kemudian direduksi  hanya  untuk  pencapaian target  ekonomi  semata.  Kegiatan produksi  yang  dimaksud  dalam konteks  ini  adalah  usaha  atau industri yang padat modal.
Rasionalisasinya  jelas,  para  pemilik modal menanamkan modalnya pada  berbagai  jenis  investasi  yang paling
mungkin memberikan
keuntungan lebih melalui mekanisme akumulasi kapital.
Pertanian  jelas  bukan  menjadi pilihan  para  pemilik  modal  karena dianggap  kurang  atau  malah  tidak memberikan keuntungan bagi kaum kapitalis.  Demikianpun,  industri kecil  dan  menengah  juga  kurang begitu  dilirik  lantaran  dianggap kurang memberikan kontribusi bagi penumpukan modal.
Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 sedikitnya mengubah logika berpikir  pemerintah.  Hal  ini  terjadi ketika  berbagai  industri  padat modal  yang  kelihatan  kokoh  itu perlahan-lahan hancur karena kesulitan  likuiditas.  Justru  industri kecil dan menengah yang selama ini dilihat sebelah mata oleh pengambil kebijakan  dapat  menjadi  katup pengaman  di  tengan  badai  krisis melanda  negara  kita.  Kita  tidak sedang  berbicara  tentang  teori ekonomi  atau  teori  usaha  kecil  dan menengah.  Yang  ingin  dipaparkan di sini adalah sikap apatis penagmbil  kebijakan  pada  industri kecil  dan  menengah  yang  nyata- nyata  dapat  bertahan  menghadapi krisis tetapi tetap saja tidak diperhatikan.
Dalam  beberapa  hal  berikut, industri  kecil  dan  menengah  selalu menjadi sektor produksi nomor dua (James  &  Akrasane,  1993).  Pertama, industri kecil dan menengah dianaktirikan dalam hal permodalan. Meskipun ada
beberapa  skema  bantuan  yang disiapkan  oleh  pemerintah  untuk industri  ini  tetap  saja  jumlahnya tidak  sebesar  yang  diperoleh  oleh industri  besar.  Skema  bantuan

## Industri Kecil dalam Pusaran Pasar Global
berupa  pinjaman  lunak  misalnya terhalang  oleh  kendala  birokrasi, syarat-syarat peminjaman dan jaminan.  Kedua,  pendidikan  dan pelatihan.  Dalam  beberapa  kasus, akses untuk pendidikan dan pelatihan  jarang  diadakan  untuk para  pelaku  industri  kecil  dan menengah. Pendidikan
dan pelatihan  justru  diadakan  untuk para  pelaku  bisnis  kelas  atas  dan kaum korporat  kelas wahid. Ketiga, industri  kecil  dan  menengah  rupa- rupanya  kelompok  paling  rentan terhadap  ketersediaan  bahan  baku. Kelompok  usaha  ini  jelas  tidak memiliki  akses  untuk  mengimpor bahan  baku  dari  luar.  Akibatnya mereka  kalah  bersaing  dengan industri-industri  besar.  Keempat, diskriminasi  juga  terjagi  dalam tataran akses terhadap pasar. Industri  besar  yang  padat  modal dengan kekuatan kapitalnya berupaya  menjangkau  pasar  dunia dengan  difasilitasi  negara.  Contoh sederhana, setiap
kunjunan presiden  atau  menteri  ke  luar negeri,  ketua  Kamar  Dagang  dan Industri  (Kadin),  turut  menyertai perjalanan kenegaraan tersebut. Sudah  menjadi  rahasia  umum bahwa Kadin merupakan
representasi  dari  kaum  pemilik modal  besar.  Lalu,  di  mana  kaum industrialis kecil berada?
B. Kondisi  Industri  di  Negara Berkembang : Kasus Indonesia
Agar  pembahasan  tentang industri kecil dalam tulisan ini tidak melebar,  maka  di  sini  perlu  diberi batasan  tentang  industri  kecil.
Batasan atau definisi tentang industri  kecil  sampai  saat  ini  masih berkisar  seputar  masalah  jumlah tenaga  kerja.  Jadi,  ukuran  industri lebih banyak ditentukan oleh jumlah  tenaga  kerja  yang  bekerja pada usaha tertentu. Lempelius dan Thoma (1979:4) mendefinisikan industri  sebagai  usaha  produksi. Mengutip United Nations, Lempelius dan Thoma membedakan usaha produksi dengan  industri  barang-barang  jadi (industri besar). Pembedaannya didasarkan  pada  kriteria  fungsional dan  statistik.  Kriteria  fungsional berhubungan dengan faktor pembagian  kerja  dan  mekanisme. Pembagian  kerja  dan  mekanisme dalam usaha produktif relatif rendah. Pembedaan menurut statistik  didasarkan  pada  ukuran perusahaan  berdasarkan  jumlah karyawan.  Menurut  Biro  Pusat Statistik  seperti  dikutip  Kuncoro (2007)  berdasarkan  jumlah  tenaga kerja  maka,  industri  dapat  dibagi menjadi empat yakni industri kerajinan  yang  terdiri  dari  1-4 karyawan, industri  kecil terdiri dari 5-19  karyawan,  industri  sedang terdiri  dari  20-99  karyawan  dan industri  besar  terdiri  dari  100  atau lebih karyawan. Menurut  UU  No.  9
/1995 tentang Usaha Kecil,
disebutkan  bahwa  usaha  kecil adalah  kegiatan  ekonomi  rakyat yang  memiliki  hasil  penjualan tahunan  maksimal  satu  miliar  dan memiliki  kekayaan  bersih,  tidak termasuk  tanah  dan  bangunan tempat  usaha  paling  banyak  dua ratus juta rupiah (Kuncoro, 2007).
Indutri  kecil  dan  menengah memiliki  karakteristik  yang  hampir sama. Kuncoro (2007) mengindentifikasi bebeapar karakteristik industri kecil di negara-negara berkembang
terutama  di  Indonesia.  Pertama, tidak adanya pembagian tugas yang jelas  antara  bidang  administrasi dengan  operasi.  Pemilik  industri kecil  adalah  individu  perorangan yang  sekaligus  berperan  sebagai pemilik  dan  pengelolah.  Akibatnya, sukar  dibedakan  mana  urusan usaha  dan  mana  yang  menjadi urusan  keluarga.  Data  BPS  pada tahun  1994  sebagaimana  dikutip Kuncoro menunjukan jumlah pengusaha  kecil  mencapai  34,316 juta  orang  yang  meliputi  15,635 pengusaha  kecil  mandiri  tanpa menggunakan  tenaga  kerja  lain, 18,227  juta  orang  pengusaha  yang menggunakan  anggota  keluarga sebagai  tenaga  kerja  serta  54  ribu orang pengusaha kecil yang memiliki  tenaga  kerja  tetap.  Kedua, rendahnya akses terhadap lembaga- lembaga  kredit  formal.  Pelaku industri kecil lebih banyak mengandalkan  modal  sendiri  dan modal  keluarga  lainnya.  Ketiga, sebagian  besar  industri  kecil  belum memiliki  status  badan  hukum.  Dari total  124.990  industri  kecil,  90,6 persen  tidak  memiliki  akte  notaris, 4,7  yang  sudah  memiliki  akte notaris  dan  hanya  hanya  1,7  persen yang  sudah  mempunyai  badan hukum. Keempat, dilihat dari golongan industri, hampir sepertiga bagian  dari  industri  kecil  bergerak dikelompok usaha
makanan, minuman  dan  tembakau,  diikuti oleh  kelompok  industri  bahan
galian  bukan  logam,  industri  tekstil dan  industri  kayu,  bambu,  rotan, dan rumput.
Dalam catatan Kuncoro (2007)  industri  kecil  berhasil  bila dilihat  dari  jenis  usaha  dan  daya serap  tenaga  kerja.  Di  sisi  lain industri  kecil  kalah  dalam  jumlah output yang dihasilkan bila dibandingkan dengan industri
besar.  Kondisi  ini  tentu  tidak  dapat lepas  dari  kondisi  obyektif  yang menjadi  ciri  utama  indusri  kecil sebagaimana  telah  dijelaskan  di atas.  Ini  menjadi  sesuatu  yang kontradiktif, sebab kalaupun unggul  dalam  hal  jumlah  jenis usaha  dan  daya  serap  tenaga  kerja, tetapi  dari  output  yang  dihasilkan ternyata  kalah  jauh  dibandingkan dengan  industri  besar.  Itu  berarti, ada sesuatu yang salah di sini.
Bagi  negara  dunia  ketiga, terdapat  beberapa  alasan  mengapa digalakan  industrialisasi.  Mountjoy
(1983) mengidentifikasi empat alasan mengapa industrialisasi menjadi  pilihan  bagi  negara  dunia ketiga. Menurut Mountjoy,
industrialisasi  di  berbagai  negara berkembang  erat  kaitannya  dengan proses  pembangunan  yang  sedang dijalankan.  Sebagai  akibat  dari hancurnya negara-negara pasca
Perang Dunia II, maka setiap negara berupaya memulihkan kondisi
perekonomiannya. Industrialisasi, menurut Mountjoy, bertujuan untuk
:  Pertama,  menyediakan  lapangan pekerjaan  bagi  penduduk  yan jumlahnya semakin meningkat. Termasuk dalam kategori ini adalah menyediakan  lapangan  pekerjaan bagi buruh tani yang tidak memiliki pekerjaan  akibat  ketiadaan  lahan.

## Industri Kecil dalam Pusaran Pasar Global
Kedua,  untuk  meningkatkan  taraf hidup dendan meningkatkan pendapatan  per  kapita.  Ketiga, untuk memperbaiki neraca pembayaran. Dalam studinya tentang industri  kecil  dan  kerajinan  rakyat, Lempeluis dan Thoma (1979) menyebutkan beberapa kondisi yang  menentukan  industri  kecil  di desa. 1. Dikotomi  antara  sektor  industri tradisional dengan sektor industri modern. Dikotomi industri modern dengan tradisional terjadi dalam beberapa  hal,  misalnya  dalam hal  modal,  akses  pemasaran, luas cakupan wilayah produksi, dan lain-lain. Akibatnya berdampak pada kualitas produk  yang  dihasilkan  oleh kedua  jenis  industri  ini.  Produk industri  tradisional  biasanya terdesak ke desa. Dalam perkembangan yang sama, devisa  yang  mengalir  ke  luar, oleh  industri  modern,  lebih banyak  dipergunakan  untuk membeli alat-alat produksi yang padat modal. Yang paling nyata adalah  perkembangan  industri modern  lebih  berorientasi  pada upaya menacri dan menumpukan  modal  sebanyak- banyaknya. 2. Pengaruh  kondisi  kekuasaan setempat  serta  ketergantungan yang ditimbulkan olehnya. Perkembangan  industri  kecil juga  dipengaruhi  oleh  kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Bantuan  modal  yang  diberikan
oleh pemerintah tidak dimanfaatkan secara lebih maksimal oleh masyarakat pengguna. Selain pada pemerintah, para pelaku industri kecil juga meminjamkan  uang  pada  kaum pedagang  lokal  yang  berjiwa rentenir.  Akibanya,  para  pelaku industri kecil tidak dapat membentuk modal sendiri. 3. Orientasi  masalah  yang  tidak memadai serta kurangnya ketegasan    dalam  realisasi kebijakan di sektor industri dan perekonomian. Upaya membantu industri kecil sebagaimana  termaktub  dalam pasal  33  UUD  1945  ternyata tidak terbukti, sebab pemerintah justru lebih memperhatikan kaum  konglomerat.  Akibatnya, kondisi  industri  kecil  semakin terpuruk karena ketidakmampuan bersaing.
Dalam  konteks  ini,  kebijakan proteksi  yang  dilakukan  oleh pemerintah  terhadap  industri kecil  hanya  sebagai  retorika semata.  Ironisnya,  pemerintah lebih suka memperhatikan industri  padat  modal  daripada mengembangkan  industri  yang sesuai  dengan  kondisi  wilayah kita.
Berdasarkan  uraian  di  atas, maka  Lempeluis  dan  Thoma  (1979) mengidentifikasi  beberapa  kondisi riil yang dihadapi oleh industri kecil adalah  sebagai  berikut  :  sasaran sempit, daya beli rendah, persaingan dari perusahan- perusahan padat modal,
ketergantungan  pada  pedagang- pedangang besar setempat, kemungkinan untuk mendapat
kredit  tidak  memadai,  sedikitnya penawaran  alat-alat  produksi  yang sesuai dengan usaha, tempat kedudukan  di  daerah  pedesaan,
kemungkinan pendidikan tidak mencukupi, kurangnya usaha penyuluhan, situasi budaya seetempat. Gambaran  keterbelakangan industri  kecil  dan  menengah  dapat dilihat pada bagan berikut ini.
Bagan 1 : Lingkaran Tak Berujung Keterbelakangan Industri Kecil
Sumber  :  Christian  Lempelius  dan  Gert  Thoma,  Industri  Kecil  dan Kerajinan Rakyat, LP3ES, Jakarta, 1979 p. 5
Konsekuensi lanjutannya
adalah  besarnya  intervensi  negara terhadap  dunia  usaha.  Pernyataan ini perlu mendapat penjelasan sebab usaha atau pengusaha yang dibantu oleh  rezim  yang  berkuasa  harus memenuhi beberapa kriteria.
Pertama,  usaha  yang  memberikan sumbangan besar bagi negara untuk mengganti  penerimaan  dari  sektor minyak.  Kedua,  Industri  substitusi impor  yakni  industri-industri  yang bahan  bakunya  berasal  dari  luar tetapi  dirakit  di  Indonesia.  Ketiga, industri  yang  mau  menerapkan mekanisme  relasi  produksi  yang
berlandaskan pancasila.
Untuk kategori  ketiga  ini,  maka  dapat dipahami sepanjang kekuasaan rezim  orde  baru  kita  mendengar istilah hubungan industrial
pancasila. Di bawah rezim pancasila tersebut,  semua  kekuatan  industri tidak  boleh  bertentangan  dengan negara.di  negara  kita  persoalan oposisi  biner  antara  industri  besar dengan  industri  kecilberbagai  jenis industri kecil yang hampir menyebar di seluruh Indonesia.kapitalisme pada umumnya. Hal ini mudah dipahami karena industrialisasi menjadi
Peralatan sederhana, Pendidikan kejuruan rendah, Bahan mentah bermutu rendah Cara-cara produksi tradisional Hasil produksi sederhana, Jumlah produksi sedikit Keuntungan sedikit Modal tak mencukupi, tak ada jaminan Tak banyak investasi baru

## Industri Kecil dalam Pusaran Pasar Global
bagian  penting  kalau  tidak  ingin disebut inheren dengan perkembangan kapitalisme itu sendiri. Menurut Kuncoro (2000), terdapat tiga alasan mengapa industri  kecil  dan  menengah  (IKM) perlu dikembangkan. Pertama, IKM menyerap  banyak  tenaga  kerja. Kecenderungan  menerap  banyak tenaga  kerja  umumnya  membuat banyak  IKM  juga  intensif  dalam menggunakan  sumberdaya  alam lokal.  Menurut  Kuncoro,  karena lokasi  IKM    banyak  terdapat  di pedesaan,  maka  pertumbuhan  IKM akan  menimbulkan  dampak  positif terhadap peningkatan jumlah tenaga  kerja,  pengurangan  jumlah kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan, dan pembangunan ekonomi di pedesaan. Oleh karena itu, kebijakan  pro  IKM  perlu  dilakukan karena kontribusinya bagi perekonomian nasional. Kedua, IKM  memegang  peranan  penting dalam  ekspor  nonmigas,  yang  pada tahun 1990 mencapai US$ 1.031 juta atau  menempati  rangking  kedua setelah ekspor dari kelompok aneka industri.  Ketiga,  adanya  urgensi untuk struktur ekonomi yang berbentuk  piramida  pada  PJPT  I menjadi semacam "gunungan" pada PJPT  II.  Puncak  piramida  dipegang oleh  usaha  skala  besar,  dengan  ciri: beroperasi  dalam  struktur  pasar quasi-monopoli oligopolistik, hambatan masuk tinggi (adanya bea masuk,  nontariff, modal, dll.), menikmati margin keuntungan yang  tinggi,  dan  akumulasi  modal
cepat.
Pada dasar piramida didominasi oleh usaha skala menengah dan kecil yang beroperasi dalam iklim yang  sangat kompetitif, hambatan masuk
rendah, margin keuntungan rendah,
dan tingkat drop-out tinggi. C. Globalisasi  Pasar  :  Sejarah Penundukan Industri Kecil Spillanne (2003) menyebutkan  bahwa  globalisasi adalah  pengintegrasian  individu- individu ke dalam jaringan informasi  dan  institusi  ekonomi, sosial  dan  politik  global  dengan sangat  cepat  melampaui  ruang  dan waktu. Menurut Spillane, globalisasi terutama digerakan leoh dua kekuatan  besar  yakni  pergeseran paradigma pembangunan dari yang dipimpin  negara  ke  pembangunan yang dipimpin pasar dan komodifikasi teknologi yang memungkinkan percepatan mobilitas  barang  dan  jasa.  Salah satu  ciri  khas  ekonomi  neoliberal adalah  liberalisasi  ekonomi  dan globalisasi pasar. Liberalisasi ekonomi  dan  globalisasi  pasar mengandaikan minimnya atau
bahkan  hilangnya  kontrol  negara dalam  ekonomi.  Pasar  dibiarkan dibuka selebar-lebarnya tanpa intervensi  sedikit  pun  oleh  negara.
Setiap  individu  boleh  keluar-masuk pasar dengan syarat bisa memenuhi tuntutan pasar yang serba kompetitif.  Konsekuensinya,  setiap negara  dilarang  membatasi  ruang gerak ekonomi. Globalisasi menjadikan  negara  sebagai  arena
luas  tanpa  sekat.  Dunia  adalah sebuah tanah lapang kompetitif.
Dengan  dukungan  teknologi komunikasi  dan  informasi,  para korporat transnasional dengan mudah  menjangkaui  pasar  dunia. Tidak  hanya  itu,  melalui  tangan lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan  global  seperti  WTO,  IMF dan Bank Dunia, globalisasi membuat  peraturan  global  yang tentu lebih mementingkan korporatisme global ketimbang menguntungkan  ekonomi  negara tertentu  (Korten,  1997).  Dalam logika seperti itu, perusahan- perusahan  asing  berskala  global dengan  mudah  keluar-masuk  suatu negara  tanpa  hambatan  apapun. Negara  yang  membuat  hambatan baik  dalam  rupa  tarif  atau  fiskal akan dilibas oleh ekonomi dunia.
Peraturan  yang  menghambat investasi  global  sebisa  mungkin disingkirkan.  Negara-negara  dunia ketiga  yang  tidak  memiliki  fondasi ekonomi  yang  kuat  jelas  akan mengahdapi situasi dilematis; antara mengikuti logika pasar bebas atau melakukan proteksi bagi industri dalam negeri. Setiap pilihan itu  memiliki  konsekuensi  tertentu. Pilihan  untuk  mengikuti  kehendak pasar berakibat pada matinya pelaku  pasar  domestik.  Ini  terjadi karena  memang  pasar  domestik tidak  mampu  bersaing  dengan perusahan  berskala  global  dengan kekuatan  kapital yang sangat  besar. Determinasi  modal  asing  yang bersifat masif dengan jeli memanfaatkan  usaha-usaha  lokal untuk mempertahankan eksistensinya di suatu negara melalui hegemoni pasar. Perusahan-
perusahan  multinasional  tersebut seolah-olah  memperhatikan  usaha kecil  di  negara-negara  dunia  ketiga dengan  memberikan  lisensi  dan sebagainya.  Namun  di  sisi  lain, perusahaan-perusahaan tersebut sebenarnya sedang mempertahankan  rantai  produksi agar  tetap  bisa  bertahan  di  negara dunia ketiga.
Pada  ekstrim  yang  lain, pilihan  untuk  memproteksi  pasar domestik berakibat pada dilanggarnya  komitmen  bersama yang sudah ditandantangani, meskipun sebenarnya proses penandatanganan kesepakatan itupun  tidak  dikehendaki  oleh  para pengambil  kebijakan  di  negara dunia ketiga. Menarik bahwa dalam batas  tertentu,  para  pengambil kebijakan juga turut berperan “menjual” aset negara dalam kerangka  privatisasi.  Pelanggaran komitmen  yang  dibuat  oleh  para antek neoliberalisme
tersebut berdampak  pada  dikucilnya  negara otonom  dari  percaturan  ekonomi dunia.
Menurut  Setiawan  (2003), dampak  keikutsertaan  Indonesia dalam organisasi seperti World Trade
Organizations (WTO) tercermin dalam beberapa konsekuensi berikut ini. Pertama, dampak
pada kebijakan.  Saat  ini  Indonesia  tidak memiliki  alternatif  lain  selain  ikut serta  dalam  perdagangan  global. Pasar domestik Indonesia harus rela dijejali  oleh  produk  dari  negara- negara  lain.  Tentang  hal  ini, menarik  apa  yang  digambarkan Wiryono  (2003)  dalam  tulisannya tentang neoliberalisme yang
Industri Kecil dalam Pusaran Pasar Global
menggerogoti industri pangan
Indonesia  dan  berbagai  negara dunia  ketiga.  Menurut  Wiryono, globalisasi pasar yang sangat nampak  adalah  variasi  produk  luar di  berbagai  tempat  perbelanjaan  di Indonesia  dengan  label  dan  garansi dari  negara  asal  barang  tersebut.
Keberadaan produk-produk tersebut nyaris menyingkirkan produk-produk  lokal.  Apa  arti keberadaan berbagai macam produk asing  tersebut. Dalam konteks perkembangan industri kecil  dan  menengah,  keberadaan produk-produk  dari  luar  tersebut menjadi  gambaran  marginalisasi industri  kecil  kita.  Determinasi modal  memungkinkan  perusahaan transnasional memproduksi barang- barang yang laku di pasar domestik. Perusahaan  atau  industri  kecil  kita juga  bisa  saja  memproduksi  barang yang sama namun ekspansi pasarnya terhalang oleh mekanisme pemasaran  yang  tidak  efektif.  Di sini  kita  harus  bicara  tentang  iklan. Perusahaan asing bisa mengiklankan  produknya  sehingga dikenal  luas,  sedangkan  industri lokal  memiliki  keterbatasan  modal dalam rangka mempromosikan produknya. Kedua, bidang kekayaan intelektual.  Kekayaan  intelekstual terkait  dengan  produk  UU  No 15/2000  tentang  Paten,  UU  No. 29/2000  tentang  Varietas  Tanaman, UU  No.  31/2000  tentang  Desain Industri.  Semua  produk  hukum  ini bermasalah karena berpotensi memarginalkan perekonomian rakyat. UU tentang varietas
misalnya  merugikan  petani  yang memiliki varietas lokal dan menguntungkan perusahaan multinasional  yang  memproduksi varietas  dengan  label  “unggulan”. UU  tentang  desain  industri  akan merugikan  para  pelaku  industri kecil dan menengah, karena berbagai produk yang dibuat
dianggap  sebagai  tiruan  dari  luar sehingga berpotensi mendapat delik pelanggaran hak paten.
Ketiga,  sektor  jasa.  Berbagai layanan  di  bidang  jasa,  harus dihitung  dalam  kalkulasi  uang. Pendidikan, kesehatan dan berbagai sektor  publik  lainnya  seperti  air bersih, listrik dan transportasi harus dibeli  dengan  harga  yang  sangat mahal.  Hal  ini  terjadi  sebagai dampak  pengurangan  subsudi  dan privatisasi  berbagai  sektor  jasa tersebut. Keempat, berhubungan dengan tarif industri. Dalam beberapa  kawasan  industri,  bea masuk ditiadakan, sehingga
penanaman  modal  asing  berjalan lancar.  Modal  asing  bisa  keluar masuk pasar domestik tanpa halangan  sedikit  pun.  Akibatnya, industri  dalam  negeri  tidak  dapat bersaing  terutama  karena  struktur industrinya yang sangat minim.
D. Kebijakan  Industri  Kecil  di Masa Mendatang
Krisis ekonomi yang melanda Indonesia  sejak  1998  telah  menjadi test case eksistensi industri kecil dan menengah  di  Indonesia.  Industri kecil  dan  menengah  telah  menjadi penyelamat  bagi  ribuan  orang
kehilangan  pekerjaan.  Industri  kecil dan  menengah  terbukti  kuat  dalam menghadapi  krisis  ekonomi  global. Persoalannya  adalah  apakah  para pengambil kebijakan tetap menutup mata  akan  berbagai  kekuatan  yang luar  biasa  yang  dimiliki  oleh berbagai  industri  kerakyatan  ini? Bahwa  IKM  memiliki  kelemahan sebagaimana  digambarkan  diatas tidak  dapat  dipungkiri,  namun  jika melihat fungsi strategis yang dimilikinya,  sulit  bagi  kita  untuk menolak  keberadaan  IKM.  Kuncoro (2000)menyebutkan  bahwa  yang perlu  dilakukan  ke  depan  dalam rangka  memperkuat  IKM  adalah melalui  berbagai  macam  upaya pemberdayaan, yakni :
1. Aspek managerial, yang meliputi: peningkatan produktivitas/omset/tingkat utilisasi/tingkat hunian, meningkatkan kemampuan pemasaran,  dan  pengembangan sumberdaya manusia. 2. Aspek permodalan, yang meliputi: bantuan modal (penyisihan  1-5%  keuntungan BUMN  dan  kewajiban  untuk menyalurkan  kredit  bagi  usaha kecil minimum 20% dari portofolio  kredit  bank)  dan kemudahan  kredit  (KUPEDES, KUK,  KIK,  KMKP,  KCK,  Kredit Mini/Midi, KKU).
3. Mengembangkan
program
kemitraan  dengan  besar  usaha baik  lewat  sistem  Bapak-Anak Angkat,  PIR,  keterkaitan  hulu- hilir (forward linkage), keterkaitan hilir-hulu (backward linkage ), modal ventura, ataupun subkontrak. 4. Pengembangan  sentra  industri kecil  dalam  suatu  kawasan apakah berbentuk PIK (Pemukiman Industri Kecil), LIK (Lingkungan Industri Kecil), SUIK  (Sarana  Usaha  Industri Kecil)  yang  didukung  oleh  UPT
(Unit Pelayanan Teknis) dan TPI (Tenaga Penyuluh Industri).
5. Pembinaan  untuk  bidang  usaha dan  daerah  tertentu  lewat  KUB (Kelompok Usaha Bersama), KOPINKRA  (Koperasi  Industri Kecil dan Kerajinan). Berhubungan dengan pemberdayaan IKM, Masayuki Tanimoto (2004), dalam penelitianya tentang  industri  kecil  di  Jepang disebutkan  bahwa  perhatian  yang lebih  bagi  perkembangan  IKM  di Jepang  berdampak  besar  dalam peningkatan  produktivitas  IKM  di sana.  Di  tengah  perkembangan industri  berskala  besar,  Jepang ternyata masih memperhatikan secara  serius  keberadaan  industri rumah  tangga.  Caranya  adalah melalui  pemberian  insentif  bagi IKM  agar  dapat  bersaing  dengan IKM  lain  dalam  menyediakan  suku cadang bagi industri berskala besar.
Dalam sebuah laporang penelitian tentang industri di Vietnam,  Kenichi  Ohno  (2004) menyebutkan beberapa rekomendasi yang perlu diupayakan  untuk  memberdayakan IKM diantaranya sebagaimana tertera dalam bagan berikut ini.

## Industri Kecil dalam Pusaran Pasar Global
Sumber : Kenichi Ohno, 2004 : 28
Pemberdayaan terhadap IKM ke  depan  harus  memperhatikan enam  langkah  yakni  penajaman target  dan  visi  IKM,  perbaikan infrastruktur  baik  perangkat  lunak maupun perangkat keras, pengaturan tarif yang menguntungkan IKM, harus memiliki sistem perlindungan sosial,  support  meassurement,  dan pendidikan  dan  pelatihan.  Keenam hal  ini  dianggap  penting  bagi perkembangan IKM. Dalam konteks di  Indonesia,  keenam  hal  di  atas nyaris  tidak  pernah  diperhatikan sama  sekali.  Pemerintah  kita  lebih cenderung mengakomodir kepentingan kaum kapitalis komprador  yang  memiliki  modal besar dan tidak  memiliki  komitmen bagi negara ini.
Menurut Kuncoro (2000), memang pembinaan dan
pemberdayaan  terhadap  Ikm  sudah dilakukan  selama  ini,  hanya  saja
pemebrdayaan yang dilakukan masih  bersifat  sekotral  dan  parsial. Akibatnya, setiap IKM tidak memiliki  keterhubungan  dengan IKM  yang  lain.  Pembinaan  IKM masih terkotak-kotak
dalam beberapa  sektor.  Akibatnya  adalah ketidakjelasan  arah  pembinaan  dan tidak adanya indikator yang seragam  tentang  keberhasilan  IKM.
Karena  tidak  memiliki  indikator yang  seragam  maka  sering  dinilai IKM  tidak  memiliki  kontribusi  atau kaulupun memiliki kontribusi, maka kontribusinya bagi perekonomian nasional sangat kecil. Tawaran  untuk  mendirikan  pusat informasi  IKM  menjadi  menarik agar  pelaku  usaha  kecil  dapat memeperoleh gambaran baik tentang IKM  maupun  tentang perkembangan perekonomian secara keseluruhan.
Vision, analysis & targets Infrastructure Tariff reduction schedule Social protection Support measures Education & training
E. Simpulan Globalisasi pada dirinya memiliki  watak  ganda.  Bagi  yang telah siap, globalisasi dapat menjadi berkah, sebaliknya bagi yang belum siap, globalisasi dapat menjadi mala petaka.  Untuk  konteks  Indonesia, terutama  pada  masa  orde  baru, globaliasi  ekonomi  hanya  berlaku untuk  industri  padat  modal,  sebab industri  seperti  ini  memberikan
keuntungan ekonomis bagi perekonomian nasional. IKM dianggap sebagai
penghalang pertumbuhan,  dan  oleh  karena  itu tidak  perlu  diperhatikan  dan  bila perlu disingkirkan.
Krisis ekonomi yang melanda Indonesia  sejak  satu  dasawarsa  lalu membalik  logika  seperti  itu.  Justru IKM  telah  membuktikan  dirinya bisa  bertahan  dalam  gempuran globalisasi  dan  berdaya  tahan  kuat dalam  menghadapi  tekanan  krisis finansial.
Pemerintah
perlu memikirkan kembali kebijakan IKM, sebab  di  Indonesia,  industri  kecil dan  menengah  cukup  banyak  dan dijadikan  penopang  baik  ekonomi keluarga maupun ekonomi nasional.
Upaya-upaya  pemberdayaan perlu  dilakukan.  Berbagai  langkah pemberdayaan  seperti  pembenahan manajemen,  SDM,  aturan,  tarif  dan lain-lain dianggap mampu membuat IKM bertahan dan dijadikan andalan dalam perekonomian  nasional.  Industri pada  modal  memang  perlu,  tetapi dalam  konteks  Indonesia  yang memiliki  komposisi  penduduk  usia kerja  yang  besar,  industri  kecil  dan menengah  dapat  dijadikan  katup bagi  upaya  penyerapan  tenaga
kerja.  Dalam  beberapa  kasus,  IKM telah  menjadi  tempat  tumpuan terakhir ketika seseorang diberhentikan  dari  tempat kerjanya. Persoalannya sekarang adalah apakah pemerintah memiliki kemauan politik untuk menempatkan  IKM  sebagai  basis utama  perkembangan  industri  di tanah air.
Daftar Pustaka
James  Kenneth  dan  Narongchai Akrasanee.1993, Aspek-Aspek Finansial  Usaha  Kecil  dan  Menengah ,
LP3ES, Jakarta
Korten  David  C.,  1997,  When
Corporations  Rule  the  World  (Bila
Korporasi
Menguasai Dunia), Professionals Books, Jakarta
Kuncoro  Mudrajad, 2007, Ekonomika Industri Indonesia , Andi Yogyakarta
Kuncoro,  Mudrajat  2000.  “Usaha
Kecil  di  Indonesia:  Profil,  Masalah dan Strategi Pemberdayaan”, Makalah  yang  disajikan  dalam Studium  Generale  dengan  topik “Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil  di  Indonesia”,  di  STIE  Kerja
Sama,  Yogyakarta,  18  Nopember 2000
Lempelius,    Christian  dan  Gert Thoma,  1979.  Industri  Kecil  dan Kerajinan Rakyat , LP3ES, Jakarta
Mountjoy Alan B., 1983 Indutrialisasi dan  Negara-Negara  Dunia  Ketiga (Terj), PT. Bina Aksara, Jakarta
Setiawan Bonnie,2003.”Antara Doha dan Canchun, Cengkraman

## Industri Kecil dalam Pusaran Pasar Global
Neoliberalisme pada Tubuh WTO” dalam I. Wibowo dan Francis Wahono (ed), Neoliberalisme, Cindelaras, Yogyakarta
Spillane James J.,2003.”Industri Ringan  Kaki  :  Neoliberalisme  dan Investasi  Global”,  dalam  Wibowo  I. dan Francis Wahono (ed), Neoliberalisme, Cindelaras, Yogyakarta Wiryono P.,2003.”Neoliberalisme
dalam  Industri  Pangan”  dalam  I. Wibowo  dan  Francis  Wahono  (ed),
Neoliberalisme, Cindelaras, Yogyakarta Kenichi  Ohno,  2004.  “Vietnam’s Industrialization Strategy in the Age of  Globalization  Key  Issues  and Policy  Advice”.  National  Economic University (NEU)/Japan International  Cooperation  Agency (JICA). www.JStore.com didownload  tanggal  18  Desember 2008 Masayuki  Tanimoto,    2004.  “The Role of Tradition in Japan's Industrialization: A Perspective of Indigenous Development” http://www.e.u- tokyo.ac.jp/cirje/research/03resear ch02dp.html  didownload  tanggal  1
Desember 2008
Lasarus Jehamat