## TINJAUAN PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI

## PENDAHULUAN
Dalam rangka pemenuhan pelayanan publik yang baik, setiap lembaga negara harus mempunyai infrastruktur yang memadai. Dalam upaya pemenuhan pelayan publik yang baik pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai Sulawesi diadakan suatu pengadaan barang dan jasa. Dengan adanya kebutuhan barang/jasa di setiap kementerian/lembaga/ satker, maka proses pengadaan barang dan jasa perlu diatur pelaksanaannya dalam suatu pera- turan presiden agar proses pelaksanaan ter-

## Agus Bandiyono dan Sri Andiani

## Politeknik Keuangan Negara STAN Jakarta
Abstract: Overview of Procurement of Data Processing and Communication Devices. This study aims to obtain a straightforward description of the auction system in a simple manner at the Regional Office of the Directorate General of Customs and Excise of Sulawesi and compare the process of Procurement of Goods / Services in the form of Data Processing and Communication Devices by auction method conducted by the Regional Office of the Directorate General of Customs and Excise with Presidential Regulation Number 4 of 2015 concerning Fourth Amendment to Presidential Regulation Number 54 of 2010 concerning Procurement of Government Goods / Services. The research method used to obtain and analyze data is: a field research method consisting of interview techniques and observation techniques and library research methods. The result is knowing the parties involved in the process of procuring data processing and communication devices through a simple auction method, the party is the Budget User Proxy, Commitment Making Officer, Job Result Receiving Officer, SPM Signing Officer, Goods / Services Procurement Officer, Expenditure Treasurer, Staff of Commitment Making Officials, Committee of the Regional Procurement Service Unit Working Group of South Sulawesi Province. The description of procurement of goods at the Regional Office of DJBC Sulawesi starts from the preparation of procurement documents, preparation of self-estimated prices, then proceeding with the preparation of procurement schedules by the South Sulawesi ULP, placing auction announcements, carrying out the auction process, and announcing the auction winners. Next, the goods / services provider designated as the winner signs with the Commitment Making Official from the Regional Office of DJBC Sulawesi. After that, the provider carries out the contract, hands over the goods and completes the work, until the funds disbursed are listed in the contract.
Abstrak: Tinjauan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi . Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai sistem pelelangan secara sederhana di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi dan membandingkan proses Pengadaan Barang/Jasa berupa Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dengan metode lelang yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh dan menganalisis data adalah: metode penelitian lapangan yang terdiri atas teknik wawancara dan teknik observasi serta metode penelitian kepustakaan. Hasilnya yaitu mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi melalui metode pelelangan sederhana, pihak tersebut adalah Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Bendahara Pengeluaran, Staf Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia dari Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Gambaran pengadaan barang pada Kanwil DJBC Sulawesi dimulai dari penyusunan dokumen pengadaan, penyusunan harga perkiraan sendiri, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan jadwal pengadaan oleh ULP Provinsi Sulawesi Selatan, memasang pengumuman lelang, melaksanakan proses lelang, sampai dengan mengumumkan pemenang lelang telah dilaksanakan. Berikutnya, penyedia barang/ jasa yang ditunjuk sebagai pemenang menandatangani dengan Pejabat Pembuat Komitmen dari Kanwil DJBC Sulawesi. Setelah itu, penyedia melaksanakan kontrak, melakukan serah terima barang dan menyelesaikan pekerjaannya, hingga pencairan dana yang tercantum dalam kontrak.
Kata Kunci : administrasi publik, keuangan negara, akuntansi pemerintah, pengadaan barang/jasa.
sebut dapat dilakukan dengan tertib, baik, jujur dan benar yang mana kegiatan pengadaan itu dimulai dengan proses perencanaan penga- daan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan pembayaran, serta penyerahan barang.
Menurut Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk mempe- roleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lem- baga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan ke- butuhan sampai diselesaikannya seluruh ke- giatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Se- bagai salah satu satker di lingkungan Kemen- terian Keuangan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi, bertanggung jawab untuk mengamankan pendapatan negara di bidang kepabeanan dan cukai, serta mem- berikan pelayanan yang baik bagi masyarakat di mana untuk menjalankan tanggung jawabnya tersebut, satker membutuhkan barang/jasa pe- merintahan dengan spesifikasi tertentu.
Untuk itu pada tahun 2015, dalam rangka menunjang keoptimalan indeks kepuasan pela- yanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai da- lam ketercapaian pemerintahan yang baik, serta untuk memenuhi kebutuhan kantor, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi melakukan pengadaan barang/jasa operasional perkantoran.
Pengadaan barang/jasa operasional per- kantoran tersebut terdiri dari pengadaan pe- rangkat pengolah data dan komunikasi, pe- ngadaan peralatan dan fasilitas perkantoran, serta pengadaan inventaris kantor yang di- lakukan dengan metode lelang sederhana. Seringkali di dalam proses yang terjadi di la- pangan, ada beberapa faktor yang membuat proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai atau tidak mengikuti peraturan yang berlaku.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi untuk meninjau kesesuaian proses pengadaan barang/jasa yang terjadi. Penulis memberikan suatu batasan masalah
terhadap tema yang diangkat. Penulis akan membahas mengenai Pengadaan Perangkat Pe- ngolah Data dan Komunikasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi pada tahun 2015. Ke- bijakan mengenai proses pengadaan barang/ jasa yang dilakukan oleh Kanwil DJBC Sula- wesi dengan cara lelang secara sederhana akan menjadi fokus pada pembahasan ini.

## METODE
Penulis akan menggunakan beberapa me- tode, yaitu: 1) Penelitian kepustakaan, metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, mem- baca, dan mempelajari data yang relevan de- ngan tema yang penulis angkat, data tersebut berupa buku literatur, modul, makalah, situs internet, dan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Penelitian kepustakaan ini kemudian akan menjadi dasar teoritis da- lam penyusunan penulis. 2) Metode wawan- cara, metode ini dilakukan dengan meng- adakan tanya jawab dengan beberapa pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi yang bertugas menangani uru- san pengadaan barang/jasa di Kantor Wilayah tersebut, yaitu pada Sub Bidang Rumah Ta- ngga dan Sub Bidang Tata Usaha & Keuangan.

## HASIl DAN PEMBAHASAN Proses Pelaksanaan Pengadaan Perangkat
Pengolah Data dan Komunikasi
a. Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Kantor Wilayah Direktorat Bea dan Cukai Sulawesi pada tahun 2015 mengadakan penga- daan barang pengolah data dan komunikasi berupa personal komputer, laptop, dan printer. Adapun prosesnya adalah sebagai berikut : 1) Di awal tahun, DIPA untuk tahun anggaran 2015 ditetapkan dan didalamnya terdapat anggaran untuk paket pekerjaan pengadaan barang perangkat pengolah data dan komu- nikasi yang bersumber dari APBN 2015.
2) Dilaksanakan penyusunan dokumen pe- ngadaan oleh pihak Kantor Wilayah Direk- torat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi.
3) Proses berlanjut dengan penyusunan Harga
Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Pejabat Pembuat Komitmen dari Kanwil DJBC Sulawesi, Bapak Amni Khalim.
4) Setelah itu, diadakan proses lelang melalui
Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sulawesi Selatan. Proses ini ber- langsung dari memasang pengumuman lelang, melaksanakan proses lelang, sampai dengan mengumumkan pemenang lelang. 5) Didalam berita acara hasil pelelangan, jum-
lah penyedia barang/jasa yang mendaftar untuk mengikuti pemilihan awal sebanyak 72 (tujuh puluh dua) penyedia, yaitu :
6) Jumlah penyedia barang/jasa yang me- masukkan dokumen kualifikasi sampai dengan batas akhir waktu pemasukan pena- waran sebanyak 14 (empat belas) penyedia.
7) Jumlah penyedia barang/jasa yang me-
masukkan dokumen penawaran sampai dengan batas akhir waktu pemasukan pena- waran sebanyak 13 (tiga belas) penyedia, kecuali CV. Telematika Okta Persada. Dokumen penawaran adalah dokumen yang diajukan oleh penyedia yang berisi pena- waran penyedia berdasarkan dokumen pe- ngadaan yang diumumkan oleh Pokja ULP. 8) Pokja ULP melakukan evaluasi administrasi,
evaluasi teknis, dan evaluasi harga dengan menggunakan sistem gugur.
9) Dalam evaluasi administrasi, unsur-unsur yang dinilai meliputi surat penawaran dan daftar kuantitas & harga. CV. Sadar Jaya Komputer dinyatakan gugur karena surat penawaran tidak sesuai. Penyedia yang memenuhi syarat administrasi sebanyak 12 (dua belas) penyedia dan dilanjutkan ke evaluasi teknis.
10)Dalam evaluasi teknis, evaluasi dilakukan dengan membandingkan pemenuhan per- syaratan teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. PT. Mitra Adi Ra- harja, CV. Solaris Taman Datakom, CV. Media Sarana Cipta Buana, dan Toludata Solusi Info dinyatakan gugur dengan alasan yang sama karena spesifikasi teknis yang tidak sesuai. Penyedia yang dievaluasi teknis sebanyak 12 (dua belas) penyedia dan 8 (de- lapan) penyedia yang memenuhi syarat teknis.
11)Dalam evaluasi harga, unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah total harga pena- waran atau penawaran terkoreksi tidak melebihi nilai total HPS. Penyedia yang dievaluasi harga sebanyak 8 (delapan) penyedia dan seluruhya memenuhi syarat harga kemudian dilanjutkan ke evaluasi kualifikasi.
12)Dalam evaluasi kualifikasi, unsur-unsur yang dinilai meliputi form kualifikasi dan pembuktian kualifikasi. Berdasarkan hasil evaluasi penawaran, peserta yang akan ditetapkan sebagai calon pemenang adalah penyedia yang memenuhi persyaratan.
13)Setelah CV. Gelora Bangun Persada di- umumkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja ULP Provinsi Sulawesi Selatan, PPK dari Kantor Wilayah DJBC Sulawesi mem- buat dan menandatangani kontrak bersama dengan penyedia.
14)Rincian barang seperti disebutkan pada surat pesanan yang diinginkan dalam proses pengadaan adalah sebagai berikut :
1) Personal Komputer HP Pavilion 23- g135x harga satuan Rp11.580.000,- jumlah 16 unit dengan harga total Rp185.280.000,-
1) Laptop Lenovo Ideapad G40-80 LID
Black harga satuan Rp10.350.000,- jumlah 5 unit dengan harga total Rp51.750.000,-
2) Printer Laserjet HP Colour Laserjet Pro M177 harga satuan Rp4.740.000,- jumlah 3 unit dengan harga total Rp14.220.
000,-
3) Printer Inkjet Epson Printer L120 harga satuan Rp3.000.000,- jumlah 3 unit dengan harga total Rp9.000.000,-
15)Setelah menerima surat pesanan, CV. Gelora Bangun Persada melaksanakan pengadaan atas barang dimaksud diatas.
16)Jangka waktu pelaksanaan adalah selama 45 (empat puluh lima) hari kalender dimana tanggal barang diterima ditetapkan diantara 20 Mei s.d. 3 Juli 2015. Pekerjaan sudah harus selesai pada tanggal 3 Juli 2015.. 17)Pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015, di- laksanakan penandatanganan Berita Acara
Serah Terima Barang (BAST) yang ditan- datangani oleh Pejabat Penerima Hasil Pe- kerjaan dan pihak Penyedia. Kedua belah pihak telah mengadakan serah terima pe- kerjaan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi pada Kantor Wilayah Di- rektorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Tahun Anggaran 2015. 18)Dengan demikian, berdasarkan surat per- janjian nomor : S-69/WBC.15/PPK/2015, pihak penyedia dari CV. Gelora Bangun Persada berhak menerima pembayaran sebesar Rp286.275.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) termasuk PPN 10% dan atas jaminan pelaksanaan telah diterbitkan.
19)PPSPM menerbitkan Surat Perintah Mem-
bayar atas tagihan dimaksud dan disetorkan kepada KPPN Makassar II untuk mempe- roleh Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
20)Dengan terbitnya SP2D, berarti perjanjian kontrak antara kedua belah pihak atas hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam proyek pengadaan telah dilaksanakan.
b. Penyedia Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pada Kanwil DJBC Sulawesi
Di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pe- kerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya. Secara umum, penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan presiden.
Persyaratan yang dimaksud antara lain ialah memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/ jasa, memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, ter- masuk pengalaman subkontrak, memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan
barang/jasa, dalam hal penyedia barang/jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/ jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut, memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani penyedia barang/jasa, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak, tidak masuk dalam daftar hitam, memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman, serta me- nandatangani pakta integritas.
Setelah melalui proses yang cukup panjang, CV. Gelora Bangun Persada sebagai satu dari 72 (tujuh puluh dua) perusahaan yang men- daftar menjadi calon penyedia terpilih menjadi pemenang dalam proyek pengadaan 16 (enam belas) unit personal komputer HP Pavilion 23- g135x dengan spesifikasi yang disebutkan da- lam surat pesanan barang, 5 (lima) unit laptop Lenovo Ideapad G-40-80 LID Black dengan spesifikasi yang disebutkan dalam surat pesa- nan barang, Printer Laserjet HP Colour Laserjet Pro M177 fw MFP sebanyak 3 (tiga) unit, dan Printer Inkjet Epson L120 sebanyak 3 (tiga) unit.
Proses pengadaan ini berlangsung cukup panjang sejak awal bulan Februari 2015 hingga tersedianya barang dan telah dapat difungsikan pada bulan Juni 2015.

## Perbandingan Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
dengan PP Nomor 4 Tahun 2015
Pada setiap pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah, seluruh proses pelaksanaan- nya harus mengikuti alur yang ada di dalam
peraturan tentang pengadaan barang/jasa, dalam hal ini peraturan yang terkait adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Hal-hal dalam aturan yang akan dibanding- kan dengan Pelaksaanaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pada Kanwil DJBC Su- lawesi adalah:
a. ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan Dokumen Pengadaan yang ter- diri atas Dokumen Pemilihan dan Dokumen Kualifikasi. Dokumen Kualifikasi digunakan sebagai pedoman oleh ULP/Pejabat Penga- daan dan peserta untuk memenuhi kuali- fikasi yang dipersyaratkan.
Pada pengadaan barang di Kanwil DJBC Sulawesi penyusunan dokumen tersebut di- jadikan sebagai pedoman oleh ULP/Pe- jabat Pengadaan dan peserta sebagai dasar proses evaluasi dalam pelelangan. b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
1) PPK menyusun HPS yang dikalkulasi- kan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
2) HPS digunakan sebagai:
1. alat untuk menilai kewajaran pena- waran termasuk rinciannya;
2. dasar untuk menetapkan batas terti- nggi penawaran yang sah untuk pe- ngadaan;
3. dasar untuk negosiasi harga dalam Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung;
4. dasar untuk menetapkan besaran nilai
Jaminan Penawaran; dan 5. dasar untuk menetapkan besaran nilai
Jaminan Pelaksanaan bagi penawa- ran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.
Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri oleh Kanwil DJBC Sulawesi telah sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 di mana penyusunannya dilakukan oleh Bapak Amni Khalim selaku Pejabat Pembuat Ko- mitmen (PPK) yang tugas dari PPK salah
satunya adalah menyusun Harga Perkiraan Sendiri.
c. Tugas Unit Layanan Layanan Pengadaan Tugas pokok dan kewenangan kelompok kerja ULP/pejabat pengadaan meliputi:
1) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.
2) Menetapkan dokumen pengadaan.
3) Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
4) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyam- paikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional.
5) Menilai kualifikasi penyedia barang/ jasa melalui prakualifikasi atau pasca- kualifikasi.
6) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
Dalam pengadaan barang di Kanwil DJBC
Sulawesi, Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sulawesi Selatan yang diberikan tugas untuk melakukan seluruh proses pelelangan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturann yang ada. Proses lelang yang dilakukan oleh ULP berlangsung dari me- masang pengumuman lelang, melaksanakan program lelang, sampai dengan meng- umumkan pemenang lelang.
d. Dokumen Kualifikasi meliputi:
1) Lembar Data Kualifikasi;
2) Pakta Integritas ;
3) Isian Data Kualifikasi;
4) Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi;
5) Tata Cara Evaluasi Kualifikasi;
Salah hal yang menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh peserta lelang adalah dengan menyetorkan dokumen kualifikasi yang merupakan dasar penilaian oleh ULP/Pe- jabat Pengadaan untuk menilai kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan per- syaratan tertentu oleh penyedia. Dalam proses pengadaan barang di Kanwil DJBC, hanya ada sebanyak 14 (empat belas)
penyedia saja yang menyetorkan dokumen kualifikasi.
e. Dokumen penawaran adalah dokumen yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa dalam sampul tertutup kepada Pokja ULP/ Pejabat Pengadaan, terdiri dari persyaratan administrasi, teknis, dan penawaran harga dalam jangka waktu dan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pe- milihan suatu kegiatan pengadaan barang/jasa. Pada pengadaan barang Kanwil DJBC Sulawesi, peserta lelang yang dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya haruslah yang telah menyetorkan dokumen penawaran yang berisi penawaran penyedia berdasar- kan dokumen pengadaan yang diumumkan oleh Pokja ULP.
f. ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
1) evaluasi administrasi;
2) evaluasi teknis; dan
3) evaluasi harga.
Di dalam Berita Acara Hasil Pelelangan yang dilakukan oleh ULP Provinsi Sulawesi Selatan, peserta yang telah mengumpulkan dokumen penawarannya, akan dievaluasi, evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi ad- ministrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga. g. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
1) Syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan di- penuhi/dilengkapi;
2) Surat penawaran :
1. Ditandatangani oleh pejabat perusa- haan yang berwewenang sesuai akta perusahaan. Bagi yang bermitra ada- lah yang ditunjuk mewakili perusa- haan yang bekerja sama. Bagi pe- serta perorangan oleh yang bersang- kutan.
2. Jangka waktu  berlakunya surat pena- waran tidak kurang dari  waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
3. Jangka  waktu  pelaksanaan  pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi  ja- ngka waktu yang ditetapkan.
4. Bertanggal.
Unsur-unsur yang dinilai di dalam evaluasi adminstrasi yang dilakukan oleh ULP Pro- vinsi Sulawesi Selatan meliputi Surat Pe- nawaran; Daftar Kuantitas dan Harga berdasarkan dokumen penawaran yang dikumpulkan oleh peserta. Dari 13 (tiga belas) peserta yang mengumpulkan doku- men penawaran, hanya 12 (dua belas) peserta yang lolos ke tahap selanjutnya. Peserta yang dinyatakan gugur karena surat penawarannya tidak sesuai.
h. Penawaran dinyatakan memenuhi per-
syaratan teknis, apabila:
1) Spesifikasi teknis barang yang ditawar- kan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar sesuai dengan yang di- tetapkan.
2) Jadwal waktu penyerahan tidak melam- paui batas waktu sesuai dengan yang ditetapkan.
3) Identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas (apabila diperlukan);
4) Jaminan purnajual sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila diperlukan);
5) Tenaga teknis sesuai dengan yang di- tetapkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila diperlukan); dan
6) Bagian pekerjaan yang akan disub- kontrakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam  Dokumen Pemilihan.
Evaluasi teknis yang dilakukan oleh ULP Provinsi Sulawesi Selatan menilai unsur- unsur yang meliputi :
1) Spesifikasi Teknis;
2) Jadwal dan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
3) Identitas (tipe dan merk) Barang.
i. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi di dalam evaluasi harga adalah hal-hal yang  pokok atau penting, dengan ketentuan:
1) Total harga penawaran terhadap nilai total HPS:
1. apabila total harga penawaran mele- bihi nilai total HPS, dinyatakan gu- gur; dan
2. apabila semua harga penawaran di
atas nilai total HPS, pelelangan di- nyatakan gagal.
2) Harga satuan penawaran timpang yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan pena- waran tersebut timpang, maka harga satuan penawaran timpang hanya ber- laku untuk volume sesuai dengan Do- kumen Pemilihan;
Dalam evaluasi harga, unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah total harga pena- waran atau penawaran terkoreksi tidak melebihi nilai total HPS. Penyedia yang dievaluasi harga sebanyak 8 (delapan) penyedia dan seluruhya memenuhi syarat harga kemudian dilanjutkan ke evaluasi kualifikasi.
j. Evaluasi Kualfikasi
1) Evaluasi dilakukan terhadap calon pe- menang lelang serta pemenang cadangan 1 dan 2 apabila ada.
2) Evaluasi formulir isian kualifikasi di- lakukan dengan sistem gugur
Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila:
1) Untuk peserta yang melakukan Kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO) formulir kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemit- raan/KSO; atau 2) Memiliki ijin usaha sesuai dengan pera- turan perundang-undangan, kecuali peserta perorangan;
3) Perusahaan yang bersangkutan dan ma- najemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;
4) Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau  peserta perora- ngan tidak masuk dalam Daftar Hitam;
5) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan);
6) Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pe- kerjaan sebagai Penyedia dalam kurun
waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, ke- cuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
7) Memiliki kemampuan pada bidang pe- kerjaan yang sesuai untuk usaha Mikro, Usaha Kecil serta koperasi kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
8) Dalam hal peserta akan melakukan Ke- mitraan/KSO:
9) Peserta wajib mempunyai perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat persentase Kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili Kemitraan/
KSO tersebut; dan
10) Untuk perusahaan yang melakukan
Kemitraan/KSO, evaluasi persyaratan pada huruf (1) sampai dengan huruf (7) dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan Kemitraan/KSO
11)Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu
ISO, apabila diperlukan.
ULP/Pejabat Pengadaan wajib menyeder- hanakan proses kualifikasi dengan meminta penyedia mengisi formulir kualifikasi dan tidak meminta seluruh dokumen yang di- persyaratkan kecuali pada tahap pembuk- tian kualifikasi.
k. Penyelesaian Pekerjaan oleh Penyedia Penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Syarat- Syarat Khusus Kontrak (SSKK).
l. Serah Terima Barang
1. Setelah pekerjaan 100%, penyedia mengaju- kan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;
2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
3. PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pe- nyedia.
4. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah:
1. Seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan 2. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK (apabila diperlukan). Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) ditandatangani oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan pihak Penyedia. Kedua belah pihak telah mengada- kan serah terima pekerjaan pengadaan pe- rangkat pengolah data dan komunikasi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Tahun Anggaran 2015 setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan tentang gambaran pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi pada Kantor Wilayah Direk- torat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Tahun Anggaran 2015 dapat ditarik kesimpulan se- bagai berikut :
1. Mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi melalui metode pelelangan sederhana, pihak tersebut adalah Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Ko- mitmen, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Pejabat Penandatanganan SPM,Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Bendahara Penge- luaran, Staf Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia dari Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Gambaran pengadaan barang pada Kanwil
DJBC Sulawesi dimulai dari penyusunan dokumen pengadaan, penyusunan harga perkiraan sendiri, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan jadwal pengadaan oleh ULP Provinsi Sulawesi Selatan, memasang pengumuman lelang, melaksanakan proses lelang, sampai dengan mengumumkan pe- menang lelang telah dilaksanakan. Berikut- nya, penyedia barang/jasa yang ditunjuk sebagai pemenang menandatangani  dengan Pejabat Pembuat Komitmen dari Kanwil DJBC Sulawesi. Setelah itu, penyedia me- laksanakan kontrak, melakukan serah te-
rima barang dan menyelesaikan pekerjaan- nya, hingga pencairan dana yang tercantum dalam kontrak. Proses pengadaan barang tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang diatur didalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015. Secara ke- seluruhan, proses pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi dengan me- tode lelang sederhana dilaksanakan dengan baik.

## DAFTAR RUJUKAN
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2010. Modul Pengantar Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia. Pelatihan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Tingkat Dasar/Pertama . Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sekretariat Kabinet RI. Bogor Republik Indonesia. 2012. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta Republik Indonesia. 2014. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah . Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 314. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta Republik Indonesia. 2015. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah . Lembaran Negara RI Tahun 2015, No. 5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta