Available online at https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/fisip/index

## Musamus Journal of Public Administration
(eISSN/pISSN: 2622917X/26226499)
Vol. 6, No. 2, April, 2024
Strategi Manajemen Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja di Indonesia
Rahmat Agung Puank Parukka 1* , Edoardus E. Maturbongs 2 ,
Aenal Fuad Adam 3 , Umiyati Haris 4
123 Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Musamus, Jl. Kamizaun Mopah Lama, Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan 99611, Indonesia

## Abstract
Drugs are one of society's problems that has received serious attention from the government and needs  to  be  addressed  immediately.  This  is  because  drugs  take  away  the  productivity  of  the millennial generation in a country by abusing their use. This research discusses the government's strategy in dealing with drug abuse among teenagers in Indonesia.  The aim of this research is to describe and analyze government management strategies in overcoming drug abuse by analyzing the  strategic  management process. This  research  is  qualitative research  with  descriptive-analytic data  analysis  methods.  The  data  is  presented  descriptively  and  then  analyzed  using  a  strategic management process study to obtain valid data regarding the government's strategy in dealing with drugs. Data was obtained through a literature review by examining official documents in the form of policy papers; official website; and scientific articles. The data analysis technique uses the Miles and Huberman model which consists of data reduction; data presentation; and drawing conclusions. The results of this research show that the government's management strategy in dealing with drug abuse consists of three stages, the first is the formulation of the strategy contained in Presidential Instruction  number  2  of  2020  concerning  the  National  Action  Plan  for  the  Prevention  and Eradication of Drug Abuse and Illicit Trafficking. Narcotics and Narcotics Precursors 2020-2024. Second, strategy implementation, in the form of a campaign; anti-drug education in schools; and Shining  Village.  Third  is  a  strategy  review,  where  there  are  still  challenges  faced  by  the government, such as  determining drug-prone  villages  which is  not evenly distributed throughout the  region; not yet optimal synergy and cooperation between  central and regional governments; lack of operational funds; and the minimal use of digital in handling drug distribution routes
Keywords: Strategic Management; Drugs; Presidential Instruction No.2 of 2020;

## Abstrak
Narkoba  merupakan  salah  satu  permasalahan  masyarakat  yang  mendapat  perhatian  serius  dari pemerintah  untuk  segera  diatasi.  Sebab,  narkoba  merenggut  produktivitas  generasi  milenial  di suatu negara dengan menyalahgunakan penggunaannya. Penelitian ini membahas tentang strategi pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba pada remaja di Indonesia. Tujuan penelitian ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  strategi  manajemen  pemerintah  dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba dengan menganalisis proses manajemen strategis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis data deskriptif-analitis. Data disajikan secara  deskriptif  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  kajian  proses  manajemen  strategis sehingga diperoleh data yang valid mengenai strategi pemerintah dalam penanggulangan narkoba. Data diperoleh melalui kajian literatur dengan cara mengkaji dokumen resmi berupa policy paper; situs web resmi; dan artikel ilmiah. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang  terdiri  dari  reduksi  data;  penyajian  data;  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  ini
Kata Kunci: Manajemen Strategis;
Narkoba;
Inpres No.2 Tahun 2020;
DOI: https://doi.org/10.35724/mjpa.v6i2.5615
© 2023 by the authors. Licensee  Musamus Journal of Pubic  Administration, Program Study  State Administration Science, Musamus of University. This is an open access article under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
menunjukkan  bahwa  strategi  manajemen  pemerintah  dalam  penanggulangan  penyalahgunaan narkoba  terdiri  dari  tiga  tahap,  yang  pertama  adalah  perumusan  strategi  yang  tertuang  dalam Instruksi  Presiden  nomor  2  tahun  2020  tentang  Rencana  Aksi  Nasional  Pencegahan  dan Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap  Narkoba.  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika  Tahun  2020-2024.  Kedua,  implementasi  strategi,  berupa  kampanye;  pendidikan  anti narkoba di sekolah; dan Desa Bersinar. Ketiga adalah pengkajian strategi, dimana masih terdapat tantangan yang dihadapi pemerintah seperti penetapan desa rawan narkoba yang belum merata di seluruh  wilayah;  belum  optimalnya  sinergi  dan  kerjasama  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah; kurangnya dana operasional; dan minimnya pemanfaatan digital dalam penanganan jalur peredaran narkoba

## 1.   Introduction
Dalam era modern ini, permasalahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja telah menjadi salah satu tantangan serius yang mempengaruhi kesehatan, perkembangan, dan masa depan generasi muda. Fenomena ini telah menciptakan dampak  sosial,  psikologis,  dan  ekonomi  yang  signifikan  dalam  masyarakat  Indonesia.  Dampak  sosial  dan  psikologis yang  ditimbulkan  dari  narkoba  adalah  meningkatnya  angka  kriminalitas;  stigmatisasi  dan  diskriminasi  sosial  bagi penggunanya. Penggunaan narkoba dari segi ekonomi berdampak dalam mengurangi produktivitas anggota masyarakat dan mendorong ketergantungan pada bantuan sosial pemerintah yang akan membebani ekonomi negara.
Bukan rahasia lagi bahwa penyalahgunaan narkoba telah berdampak negatif pada produktivitas dan potensi generasi muda. Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap masalah ini tidak lagi bisa diabaikan atau dianggap sepele. Tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, penyalahgunaan narkoba juga membawa risiko menyebarnya perilaku ini ke kalangan yang lebih luas dan mengancam pondasi masyarakat yang sehat dan harmonis.
Narkoba  adalah  akronim  dari kata  Narkotika,  Psikotropika dan  Bahan  Adkitif berbahaya lainnya. Definisi  narkoba dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika,  bahwa  narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu (Balqissawati et al., 2021). Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan  kesadaran,  halusinasi,  serta  daya  rangsang  (“Pengertian  Narkoba  Dan  Bahaya  Narkoba  Bagi  Kesehatan,” 2019). Meskipun narkoba digunakan untuk pengobatan medis, namun penggunaan yang berlebihan dapat berbahaya bagi kesehatan.
Badan  Nasional  Narkotika  mencatat  bahwa  terdapat  851  kasus  penyalahgunaan  narkoba  di  Indonesia  pada  tahun 2022, dimana jumlah tersebut naik sebesar 11,1% dari tahun sebelumnya, yaitu 2021 dengan jumlah 766 kasus (Widi, 2023).  Tiga  provinsi  di  Indonesia  yang  tercatat  memiliki  kawasan  rawan  narkoba  terbanyak  yaitu, Sumatera  Utara dengan  1.192  kawasan;  Jawa  Timur  sebanyak  1.162  kawasan;  dan  Lampung  dengan  903  kawasan  rawan  narkoba (“Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023,” 2023)
Selain itu, data tahun 2019-2021 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan penyalahgunaan narkoba pada kelompok umur 15-24 tahun baik di perkotaan maupun pedesaan di seluruh Indonesia. Angka prevalensi pengguna narkoba dengan rentang  usia  15-24 tahun adalah  1,30  di tahun 2019  dan meningkat menjadi 1,87 di tahun 2021.  Hal ini menunjukkan bahwa  kalangan  remaja  dengan  usia  15-24  tahun  telah  terpapar  narkoba  dan  jumlahnya  meningkat  setiap  tahun ( Indonesia Drugs Report 2022 , 2022).
Konsep  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  manajemen  dan  strategi.  Strategi  pada  hakikatnya  adalah perencanaan  ( planning )  dan  manajemen  ( management )  untuk  mencapai  suatu  tujuan.  Tetapi  untuk  mencapai  tujuan tersebut,  strategi  tidak  berfungsi  sebagai  peta  jalan  yang  hanya  menunjukan  arah  saja,  melainkan  harus  mampu menunjukan bagaimana taktik operasionalnya (Hariyanti, 2019). Strategi adalah langkah manuver untuk mencapai tujuan akhir,  sedangkan  manajemen  mempunyai  arti  suatu  ilmu  dan  seni  yang  berkaitan  dengan  rangkaian  aktivitas  terpadu untuk  mensinerjikan  tenaga  manusia,  sumber  daya  alam,  dan  teknologi  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan sebelumnya (Prawirosentono & Primasari, 2016).
Manajemen strategi adalah ilmu dan seni untuk menyinergikan berbagai sumber daya yang dimiliki organisasi secara proporsional  sehingga  dapat  diambil  rangkaian  keputusan  stratejik  untuk  mencapai  tujuan organisasi  secara  optimum dengan memperhatikan lingkungan hidup (Prawirosentono & Primasari, 2016). Menurut Wheelen   dan   Hunger (Rosari et al., 2022),  manajemen  sumber  daya  manusia  strategik  merupakan  serangkaian  keputusan  dan  tindakan  manajerial yang   menentukan   kinerja   perusahaan   dalam  jangka   panjang yang meliputi   pengamatan   lingkungan;   perumusan strategi  implementasi    strategi,    dan  evaluasi    serta     pengendalian.  Manajemen  strategis  adalah pendekatan  yang digunakan  oleh  organisasi  untuk  merencanakan,  mengarahkan,  dan  mengelola  sumber  daya  dan  usaha  mereka  secara efektif  guna mencapai  tujuan  jangka  panjang.  Dalam  manajemen strategis,  organisasi mempertimbangkan lingkungan eksternal  dan  internal mereka,  mengidentifikasi  peluang  dan  tantangan,  dan merumuskan rencana  tindakan  yang  akan membantu mereka mencapai keunggulan kompetitif.
Proses manajemen strategi menurut Fred R. David terdiri atas tiga tahap, yaitu: perumusan strategi; penerapan strategi; dan  penilaian  strategi  (David,  2010).  Penelitian  ini  akan  melihat  proses  manajemen  strategi  yang  diterapkan  oleh pemerintah  dalam  menanggulangi penyalahgunaan  narkoba di  kalangan remaja di Indonesia. Tahapannya dimulai dari perumusan strategi; penerapan; hingga penilaian strategi.
Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian pada tahun 2021 (Abdurrakhman et al., 2021) yang menunjukkan bahwa angka pengguna narkoba di kalangan pelajar adalah tinggi karena mereka adalah target  pasar  yang  besar  bagi  pengedar  narkoba.  Hal  tersebut  membuat  badan  nasional  narkotika Karawang  kesulitan menemukan aturan dalam menangani hal tersebut. Kebijakan penanggulangan narkoba telah diimplementasikan, namun masih  terkendala  dalam  fasilitas  dan  evaluasi  kebijakan  juga  diperlukan.  Penelitian  lainnya  di  tahun  2023  juga menunjukkan bahwa  sinergi  kerjasama dalam manajemen strategis dapat mengurangi  hambatan  dalam  pemberantasan narkoba di  Provinsi  Riau. Sinergitas yang  dibangun  adalah penindakan keluar masuknya narkoba dari jalur  darat; laut dan udara (Tutrianto & Zulhermawan, 2023).
Penyalahgunaan  narkoba  telah  menjadi  krisis  multidimensi  yang  membutuhkan  kolaborasi  dari  berbagai  sektor. Melalui penekanan pada manajemen strategis, urgensi penelitian ini adalah untuk melihat kesadaran dan tindakan kolektif yang dilakukan pemerintah dan stakeholder dengan menjaga masa depan para remaja dan masyarakat secara keseluruhan. Karena isu  penyalahgunaan  narkoba  adalah salah satu  masalah atau isu  yang  kompleks  dan  butuh  tindak pencegahan komprehensif  dan  terstruktur  melalui  pendekatan  yang  tepat.  Berdasarkan  pemaparan  latar  belakang tersebut, maka rumusan  masalah  penelitin  ini  adalah  bagaimana  manajemen  strategi  pemerintah  dalam  mengatasi  penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Indonesia ?

## 2.   Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Tujuannya adalah  untuk melihat  majamenen strategi yang dilakukan oleh pemerintah  dalam mengatasi  penyalahgunaan  narkoba  bagi kalangan remaja.  Data-data  mengenai  penyalahgunaan  narkoba  di  Indonesia  dianalisis  secara  deskriptif,  begitu  pula  dengan strategi  pemerintah  dalam  mengatasi  penggunaan  narkoba.  Data  diperoleh  melalui  penelusuran  literatur  (literature review)  dengan  mengkaji  dokumen  resmi  pemerintah;  peraturan  perundang-undangan;  dan  website  resmi  lainnya. Analisis  data  yang  digunakan  adalah  model  Miles  dan  Huberman.  Tahapan  pertama  adalah  reduksi  data,  data-data dikumpulkan  dan  disortir  untuk  memilih  data  yang  terkait  dengan  penelitian.  Tahapan  kedua  adalah  penyajian  data, dimana  data  diuraikan  secara  deskriptif.  Setelah  data  berhasil  dianalisis  menggunakan  teori  kebijakan,  maka  ditarik sebuah kesimpulan yang menjawab rumusan masalah.

## 3.   Hasil

## 3.1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020
Kebijakan  pemerintah  Indonesia  dalam  mengatasi  pengguna  narkoba  tertuang  dalam  Instruksi  Presiden  (Inpres) nomor  2  tahun 2020  tentang  Rencana  Aksi  Nasional  Pencegahan  dan Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika Tahun 2020-2024.  Kebijakan tersebut merupakan hasil penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya,  yaitu  Instruksi Presiden  nomor  6 tahun 2018 tentang  Rencana Aksi Nasional  Pencegahan dan Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap  Narkoba  (P4GN).  Adapun  pelaksana  dari  kebijakan  ini  adalah seluruh pimpinan kementerian atau lembaga hingga gubernur dan bupati/walikota.
Pelaksanaan  inpres  di  tingkat  daerah  tertuang  dalam  bentuk  rencana  aksi  daerah  (RAD)  yang  dilengkapi  dengan aturan  teknis  masing-masing  kementerian  atau  lembaga.  Terdapat  empat  bidang  pelaksanaan  rencana  aksi  dalam kebijakan  tersebut,  yaitu:  pertama,  Bidang  Pencegahan  dengan  peningkatan  kampanye  publik  tentang  bahaya penyalahgunaan  narkotika  dan  prekursor  narkotika,  deteksi  dini  penyalahgunaan  narkotika  dan  prekursor  narkotika, pengembangan  pendidikan  anti  narkotika  dan  prekursor  narkotika,  dan  kawasan  rawan  dan  rentan  narkoba;  kedua, Bidang  Pemberantasan  mencakup  pembersihan  tempat  dan  kawasan  rawan  peredaran  gelap  narkotika  dan  prekursor narkotika,  penguatan  pengawasan  pintu  masuk  negara  Republik  Indonesia  (bandara,  pelabuhan  dan  pos  lintas  batas negara),  pengembangan  sistem  interdiksi  terpadu,  dan  pengetatan  sistem  pengawasan  prekursor  di  Indonesia;  ketiga, Bidang Rehabilitasi yaitu peningkatan kapasitas dan aksesibilitas layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, peningkatan sumber daya manusia dalam layanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, dan keempat,  Bidang Penelitian, Pengembagan,  Data dan Informasi yang mencakup pelaksanaan penelitian dan penyajian data dan informasi P4GN (“Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Desa Bersinar (Bersih Narkoba),” 2021).

## 3.2. Pelaksanaan Desa Bersinar
Desa Bersih Narkoba dapat disingkat menjadi Desa Bersinar adalah satuan wilayah setingkat Kelurahan/Desa yang memiliki  kriteria tertentu  dimana  terdapat pelaksanaan  program Pencegahan  dan  Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilaksanakan secara masif (Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba,
2019). Desa Bersinar ini direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan.
Pelaksanaan  Desa  Bersinar  secara  operasional  di  daerah  dengan  membentuk  Tim  Terpadu,  dari  tingkat  provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat kecamatan. Adapun sturktur organisasi dipegang oleh gubernur/bupati/walikota dan camat sebagai  ketua  dengan  anggota  melibatkan  unsur  organisasi  perangkat  daerah  (OPD)/UPTD;  Polri  dan  TNI.  Untuk melaksanakan  kerja  Tim  Terpadu  P4GN  Desa  Bersinar,  baik  di  tingkat  provinsi  maupun  kabupaten/kota  secara implementatif yaitu seluruh anggota Tim Terpadu P4GN Desa Bersinar agar melakukan tindakan meliputi (1) kegiatan yang sudah disusun dan direncanakan dalam rencana aksi P4GN Desa Bersinar dilaksanakan secara bersama-sama; (2) Rencana  aksi  P4GN  Desa  Bersinar  ditetapkan  secara  bersama-sama  untuk  kegiatan  pencegahan,  pemberdayaan, rehabilitasi, dan pemberantasan. Selanjutnya rencana aksi yang dibebankan APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan APB Desa diintegrasikan dalam RPJMD dan RKP Provinsi, RPJMD dan RK Kabupaten/Kota dan RPJM Desa dan RKP Desa (“PERAN PEMERINTAH  DAERAH  DALAM  MEWUJUDKAN  DESA  BERSINAR (BERSIH NARKOBA),” 2021).

## 3.3. Peran Pemerintah Daerah
Kewenangan pemerintah daerah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan  Daerah  dalam  pasal  12  dijelaskan  bahwa  (1)  Urusan  Pemerintahan  Wajib  yang  berkaitan  dengan Pelayanan Dasar  sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi antara lain ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, 2015).  Dalam  pasal  12  (2)  Urusan  Pemerintahan  Wajib  yang  tidak  berkaitan  dengan  Pelayanan  Dasar  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi diantaranya adalah : pemberdayaan masyarakat dan Desa (Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2015  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  2015).  Dalam  undang-undang  tersebut menyiratkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat dan desa diharapkan masyarakat dan desa sebagai garda terdepan dalam mewujudkan program P4GN, dimana potensi masyarakat dan desa dapat  dikembangkan untuk melawan narkoba dengan  melakukan  berbagai  kegiatan  yang  produktif  dan  positif  untuk  masyarakat  sehingga  mereka  tahu  dan  mau bertindak mencegah dan memberantas narkoba.
Pasal  65  menegaskan  bahwa  kepala  daerah  mempunyai  tugas  (diantaranya)  adalah  memelihara  ketenteraman  dan ketertiban masyarakat;  dan melaksanakan  tugas  lain sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan(Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  9 Tahun  2015  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  2015).  Peraturan  tersebut  menjadi landasan kerja bagi kepala daerah dalam menciptakan keamanan yang kondusif, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat  dengan  melakukan  konsolidasi  dan  sinkronisasi  berbagai  kegiatan  dengan  aparat  keamanan.  Seperti kerjasama dengan dengan Kodam/Korem/Kodim, maupun dengan Polda/Polres dalam wilayahnya. Melaksanakan tugas lain  sesuai  dengan  ketentuan  seperti  mengimplementasikan  Instruksi  Presiden  (Inpres)  Nomor  2  Tahun  2020  dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pecegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Esensi dari Permendagri nomor 12 tahun 2019 adalah (1) membuka ruang besar bagi semua stakeholders (pemangku kepentingan)  terkait di daerah dan pemanfaatan  seluruh  potensi dalam rangka P4GN; (2) menyinergikan  semua  upaya yang diselenggarakan,  baik oleh seluruh pihak di daerah maupun dengan program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat  serta  (3)  keharusan  bagi  pemerintah  daerah  untuk  membentuk  Tim  Terpadu  sebagaimana diatas dan  menyusun rencana aksi daerah (RAD) P4GN yang lebih operasional dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pecegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, 2019).

## 4.   Pembahasan
Dalam menganalisis peran pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba bagi kalangan remaja di Indonesia, digunakan  pisau  analisis  proses  manajemen  strategis  menurut  Fred  R.  David.  Menurutnya,  manajemen  strategis memiliki  tiga  proses,  yaitu  perumusan  strategi;  penerapan  strategi;  dan  penilaian  strategi.  Ketiga  proses  ini  akan membentuk suatu manajemen strategis yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba bagi kalangan remaja. Strategi-strategi pemerintah akan diuraikan dalam proses manajemen strategis tadi.
Tahap  pertama  dalam  manajemen  strategis  adalah  perumusan  strategi.  Hal  ini  merupakan  kegiatan  yang  krusial karena  akan  menentukan  hasil  dan  dampak  dati  strategi  yang  akan  diimplementasikan.  Strategi  yang  dilakukan  oleh pemerintah  adalah  merumuskan  kebijakan  penanngulangan  narkoba  yang  dikenal  dengan  sebutan  RAN-P4GN,  yaitu Rencana Aksi  Nasional Pencegahan dan  Pemberantasan  Penyalahgunaan dan Peredaran  Gelap Narkoba.  RAN-P4GN termasuk dalam perumusan strategi karena tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap  Narkotika  dan  Prekusor  Narkotika Tahun  2020-2024.  Dalam  inpres  tersebut  menguraikan  langkah-langkah  yang  akan  ditempuh  oleh  pemerintah,  baik
pusat maupun daerah  dalam  menanggulangi narkoba. Langkah-langkah tersebut merupakan  strategi dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di Indonesia.
Pemerintah merumuskan strategi untuk mengentaskan narkoba melalui Inpres nomor 2 tahun 2020 yang telah berisi metode pencegahan (preventif) yang akan dilakukan. Bentuk implementasi pencegahan telah dijelaskan dan dibagi dalam empat  bidang,  yaitu:  Pencegahan;  Pemberantasan;  Rehabilitasi;  hingga  Penelitian  dan  Pengembangan  Data  dan Informasi. Selain itu, perumusan strategi pencegahan dan penanganan narkoba telah dengan jelas menunjuk implementor kebijakan ini, yang meliputi ketua kementerian dan lembaga, hingga gubernur dan walikota. Hal ini menunjukkan bahwa perumusan  strategi  untuk  menangani  penyalahgunaan  narkoba  mencakup  peran  pemerintah  pusat  hingga  pemerintah daerah.
Setelah  kebijakan  Inpres  nomor  2  tahun  2020  disahkan,  maka  tiba  saatnya  pada  penerapan  strategi-strategi  yang dimuat dalam kebijakan tersebut. Tahap kedua ini adalah tahap penerapan strategi yang menandakan bahwa tahapan ini terintegrasi dalam proses manajemen strategis. Manajemen strategis pemerintah tidak akan lengkap tanpa adanya tahap penerapan dari strategi-strategi pencegahan dan penanganan pengguna narkoba yang telah dirumuskan dalam kebijakan. Salah satu  penerapan  strategi  untuk  mencegah  meningkatnya  angka pengguna narkoba  adalah kampanye;  pendidikan publik; hingga deteksi wilayah rawan narkoba. Selain itu, penerapan strategi seperti Desa Bersinar merupakan penerapan yang terealisasi karena upaya tersebut terintegrasi antar stakeholder, baik pemerintah, BNN hingga lintas sektor. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan strategi penanggulangan narkoba sesuai dengan perumusan awal strategi itu dibuat.
Dalam manajemen strategis, tahap penerapan strategi memerlukan komitmen dan target yang tepat. Komitmen yang dimaksud  adalah  komitmen  para  implementor  kebijakan  Inpres  2/2020.  Ketika  seluruh  aktor  berkomitmen  untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka strategi dapat dikatakan berhasil, begitu pula sebaliknya. Selain itu, penerapan strategi membutuhkan sasaran yang tepat. Sasaran dalam hal ini adalah pengguna narkoba paling banyak di Indonesia,  yaitu  kalangan  remaja  dengan  rentang usia  15-26  tahun,  yang  tersebar  di  desa  maupun  di  kota.  Kalangan remaja adalah sasaran utama yang tepat dalam penerapan inpres ini karena tujuan dari strategi adalah untuk mengurangi dan  memberantas  pengguna  narkoba  di  Indonesia.  Sehingga,  indikator  yang  dilihat  adalah  kelompok  umur  dengan pengguna narkoba terbanyak di Indonesia, yaitu kalangan remaja. Oleh karena itu, terdapat langkah pencegahan seperti sosialisasi dan  pendidikan anti narkoba di sekolah-sekolah yang  telah dilaksanakan. Setelah  kebijakan Inpres nomor 2 tahun 2020 disahkan, maka tiba saatnya pada penerapan strategi-strategi yang dimuat dalam kebijakan tersebut. Tahap kedua ini  adalah  tahap  penerapan  strategi  yang  menandakan  bahwa  tahapan  ini  terintegrasi  dalam proses manajemen strategis.  Manajemen  strategis  pemerintah  tidak  akan  lengkap  tanpa  adanya  tahap  penerapan  dari  strategi-strategi pencegahan dan penanganan pengguna narkoba yang telah dirumuskan dalam kebijakan.
Salah satu penerapan strategi untuk mencegah meningkatnya angka pengguna narkoba adalah kampanye; pendidikan publik; hingga deteksi wilayah rawan narkoba. Selain itu, penerapan strategi seperti Desa Bersinar merupakan penerapan yang terealisasi karena upaya tersebut terintegrasi antar stakeholder, baik pemerintah, BNN hingga lintas sektor. Hal ini menunjukkan  bahwa  penerapan  strategi  penanggulangan  narkoba  sesuai  dengan  perumusan  awal  strategi  itu  dibuat. Dalam  manajemen  strategis,  tahap  penerapan  strategi  memerlukan  komitmen  dan  target  yang  tepat.  Komitmen  yang dimaksud  adalah  komitmen  para  implementor  kebijakan  Inpres  2/2020.  Ketika  seluruh  aktor  berkomitmen  untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka strategi dapat dikatakan berhasil, begitu pula sebaliknya. Selain itu, penerapan strategi membutuhkan sasaran yang tepat. Sasaran dalam hal ini adalah pengguna narkoba paling banyak di Indonesia,  yaitu  kalangan  remaja  dengan  rentang usia  15-26  tahun,  yang  tersebar  di  desa  maupun  di  kota.  Kalangan remaja adalah sasaran utama yang tepat dalam penerapan inpres ini karena tujuan dari strategi adalah untuk mengurangi dan  memberantas  pengguna  narkoba  di  Indonesia.  Sehingga,  indikator  yang  dilihat  adalah  kelompok  umur  dengan pengguna narkoba terbanyak di Indonesia, yaitu kalangan remaja. Oleh karena itu, terdapat langkah pencegahan seperti sosialisasi dan pendidikan anti narkoba di sekolah-sekolah yang telah dilaksanakan.
Tahapan ketiga dalam proses manajemen strategis adalah penilaian. Penilaian strategis merupakan satu kesatuan yang terintegrasi  dalam  manajemen  strategis.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  melalui  penilaian,  diperoleh  evaluasi  berupa kekurangan  maupun  kelebihan  suatu  strategi  yang  telah  diterapkan.  Kekurangan  dalam  penerapan  strategi  bisa bermacam-macam,  seperti nama program yang perlu diperbaharui; sasaran yang kurang tepat; implementor kebijakan yang kurang koordinasi; kurang komitmen; dan masih banyak lagi faktor lainnya. Sehingga, indikator yang masih kurang tersebut  akan  diusulkan  lagi  dalam  tahap  pertama  dalam  sebuah  manajemen,  yaitu tahap  planning  atau perencanaan, hingga tahap evaluasi sesuai dengan siklus manajemen.
Peran  pemerintah  dalam  mengatasi  penyalahgunaan  narkoba  di  Indonesia  telah  melalui  perumusan  strategi  yang tertuang dalam Inpres 2/2020. Setelah itu terdapat beberapa strategi yang telah dilaksanakan di lapangan. Akan tetapi, terdapat  beberapa  kendala  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  daerah  dalam  mensukseskan  program  P4GN.  Pelaksanaan Desa Bersinar yang ditujukan hanya pada desa yang rawan; anggaran yang belum mencukupi; hingga pembentukan tim
dan  struktur  tim  yang  terintegrasi.  rencana  aksi  daerah  (RAD).  Selain  itu,  ada  perbedaan  pendapat  mengenai  reaksi terhadap program P4GN, dimana pemerintah daerah masih menganggap permasalahan narkoba sebagai tanggung jawab pemerintah pusat; masih belum optimalnya sinergi antara pusat dan daerah; dan pemerintah provinsi mempunyai sedikit ruang untuk ikut campur. bidang sosial. dalam berbagai hal. pembaruan, cadangan pajak yang terbatas di antara banyak tugas hingga pelaporan yang kurang baik.
Selain  itu,  tantangan  selanjutnya  adalah  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang pesat  membuat pengedar  dan transaksi  narkoba  semakin  mudah secara digital.  Hal ini  membutuhkan  komitmen  dan kerja keras  yang lebih bagi seluruh stakeholder dengan membuat inovasi digital dalam melacak pengedar dan transaksi narkoba. Dengan adanya  inovasi  digital,  maka  kinerja  pemerintah  dan  seluruh  stakeholder  akan  efektif  dan  efisien  dalam  menangani penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Indonesia.

## 5.   Kesimpulan
Peran  pemerintah  dalam  mengatasi  penyalahgunaan  narkoba  bagi  kalangan  remaja  di  Indonesia  terdiri  dari  tiga tahapan.  Pertama adalah perumusan strategi,  dimana pemerintah merumuskan strategi-strategi yang akan dilaksanakan untuk memberantas narkoba. Strategi ini tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap  Narkotika  dan  Prekusor  Narkotika Tahun 2020-2024.  Kedua,  tahap penerapan  strategi  dimana beberapa strategi dilaksanakan di lapangan  seperti  halnya upaya  pencegahan  penggunaan  narkoba  bagi  kalangan  remaja  dengan  melaksanakan  kampanye  anti  narkoba  hingga pendidikan anti narkoba di sekolah-sekolah. Ketiga adalah tahap penilaian strategi, dimana hasilnya menunjukkan bahwa meskipun  strategi  telah  diterapkan  dengan  baik,  namun  terdapat  beberapa  kendala  yang  dihadapi  seperti kurangnya dana;  penetapan  desa  rawan  narkoba  yang  tidak  merata  di  seluruh  wilayah;  belum  optimalnya  sinergi  dan  kerjasama pemerintah pusat dan daerah; hingga kurangnya penggunaan digital dalam menangani jalur peredaran narkoba. Untuk membuat program penanganan dan pemberantasan narkoba lebih efektif dan efisien, pemerintah sebaiknya melakukan inovasi teknologi digital seperti kecerdasan buatan yang dapat melacak lokasi dan jalur transaksi perdagangan narkoba di Indonesia.  Selain itu,  seluruh  stakeholder  perlu berkomitmen dan bekerja lebih  keras  dan  saling  terintegrasi  antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi permasalahan penggunaan narkoba di Indonesia.

## 6.   Referensi
Abdurrakhman, B., Purnamasari, H., & Priyanti, E. (2021). Manajemen Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK)  dalam  Penanggulangan  Narkoba di  Ranah  Pendidikan  Karawang.  Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 7(7). https://doi.org/10.5281/zenodo.5678115
Balqissawati,  N.,  Poti,  J.,  &  Kurnianingsih,  F.  (2021).  STRATEGI  PENCEGAHAN  PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA TANJUNGPINANG. Student Online Journal, 2(1), 400–409.
David, F. (2010). Strategic Management: Concepts and Cases (10th ed.).
Gultom, P., Pawitan, G., Indraswari, I., Sugeng, P., & Pratikto, R. (2023). Analisis Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba  di  Kota Bandung  dengan  Pendekatan  Pentahelix  Kolaborasi.  Jurnal Pendidikan Dan  Konseling,  5(1), 475–482.
Hariyanti, A. (2019). Strategi Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah. Pencerah Publik, 6(2), 9–15. http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pencerah Indonesia  Drugs  Report  2022.  (2022).  Pusat  Penelitian,  Data,  dan  Informasi  Badan  Narkotika  Nasional  (Puslittdatin BNN). https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2022/07/IDR-2022.pdf
Pengertian  Narkoba  Dan  Bahaya  Narkoba  Bagi  Kesehatan.  (2019).  Badan  Narkotika  Nasional  Republik  Indonesia. https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/
Pengukuran  Prevalensi  Penyalahgunaan  Narkoba  Tahun  2023.  (2023).  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Maluku Utara. https://sumut.bnn.go.id/pengukuran-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-tahun-2023/
PERAN  PEMERINTAH  DAERAH  DALAM  MEWUJUDKAN  DESA BERSINAR  (BERSIH NARKOBA).  (2021). Badan  Narkotika   Nasional   Provinsi   Maluku  Utara.   https://malut.bnn.go.id/peran-pemerintah-daerah-dalam- mewujudkan-desa-bersinar-bersih/Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Fasilitasi Pecegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. (2019). Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Desa  Bersih  Narkoba.  (2019).  Kementerian  Dalam  Negeri,  Pembangunan  Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Narkotika Nasional.
Prawirosentono, S., & Primasari, D. (2016). Manajemen Stratejik & Pengambilan Keputusan Korporasi.  Bumi Aksara. Rosari, R., Cakranegara, P., Pratiwi, R., Kamal, I., & Sari, C. (2022). Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan    Keuangan    BUMDES    di    Era    Digitalisasi.    Owner    Riset    Dan    Jurnal    Akuntansi,    6(3). https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.870
Tutrianto, R., & Zulhermawan, M. (2023). Manajemen Strategis Kepolisian Dalam Mengatasi Factual Threat dan Police Hazard Pada Wilayah Perbatasan Pesisir Pantai Provinsi Riau Dari Peredaran Narkoba Internasional (Studi Pada
Polres Rokan Hilir). 4(4). https://doi.org/10.37385/msej.v4i4.2340 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. (2015). Widi,     S.     (2023).     BNN     Catat     851     Kasus     Narkoba     di     Indonesia     pada     2022.     Data     Indonesia. https://dataindonesia.id/varia/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022