## PERSEPSI HAKIM AGAMA TENTANG PENGGUNAAN KALENDER HIJRIYAH DALAM PERHITUNGAN MASA IDDAH

## Sofia Hardani dan  Johari
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

## Abstrak
Ketentuan  Al-Quran,  hadis-hadis  Nabi,  serta  amalan  para  sahabat  dan  generasi- generasi  Islam  setelah  itu  menjadikan  kalender  Hijriyah  sebagai  satu-satunya  kalender Islam  sebagai  pedoman  perhitungan  waktu,  baik  untuk  pelaksanaan  ibadah  mahdhah maupun  ghairu  mahdhah.  Akan  tetapi  masyarakat  Islam  Indonesia  menggunakan kalender  tersebut  hanya  untuk  kepentingan  penentuan  awal  Ramadhan,  Syawal,  dan Dzulhijjah, serta peringatan hari-hari besar Islam lainnya. Untuk pedoman aktifitas umat Islam  yang  lainnya,  masyarakat  muslim  Indonesia  mempedomani  kalender  Masehi (Gregorian),  termasuk  dalam  bidang  hukum  perkawinan.  Pemahaman  tersebut  juga dianut  oleh  hakim  agama  dalam  memahami  ketentuan  undang-undang  perkawinan  di Indonesia  (UU  No.  1  tahun  1974)  dan  tentang  esensi  Kompilasi  Hukum  Islam  di Indonesia  sebagai  hukum  materilnya.  Akibat  pemahaman  tersebut,  dalam  perhitungan masa  iddah  perempuan  yang  bercerai  dari  suaminya  terdapat  perbedaan  hitungan  hari antara kalender Masehi dan Hijriyah, yang selanjutnya sangat beresiko terhadap akibat hukum yang menyangkut kehalalan dan keharaman berkumpul sebagai suami istri, serta hak-hak suami istri selama masa iddah.

## Abstract
The  provisions  of  the  Koran,  hadiths,  as  well  as  the  practice  of  the  companions  and generations of Islam after it, made the Hijriyah calendar as the only Islamic calendar as a guideline calculation of time, both for implementation of mahdhah or ghairu mahdhah worship.  However,  the  Indonesian  Muslim  community  using  this  calendar  only  for  the purpose  of  determining  the  start  of  Ramadhan,  Shawwal  and  Dhu  al-Hijjah,  and commemoration  the  others  Islamic  holy  days.  For  guidance  on  the  other  activities, Indonesian Muslims guided by the Gregorian calendar, including in the of marriage law aspect. This understanding is shared by religious judges in understanding the provisions of  the  law  of  marriage  in  Indonesia  (Act  No.  1  of  1974)  and  about  the  essence  of  the Compilation  of  Islamic  Law  in  Indonesia  as  its  material  law.  As  a  result  of  this understanding, in the calculation of the prescribed period of women who divorced from her husband, there is a difference in a matter of days between the Gregorian and Hijriyah calendar, and it is at risk of legal consequences regarding halal and haram as husband and wife, as well as the rights of husband and wife during the prescribed period.
Kata Kunci : Hakim; Kalender Hijriyah; KHI; „iddah

## Pendahuluan
Kewenangan  seorang  hakim  Pengadilan  Agama  di  Indonesia  adalah menyelesaikan permasalahan jika terjadi persengketaan di dalam perkawinan yang membutuhkan  ketetapan  atau  keputusan  hakim,  apakah  pasangan  yang bersengketa  tersebut  akan  berdamai  ataukah  akhirnya  bercerai. 1 Oleh  karena  itu,
1 Tugas  Hakim  di  Pengadilan  Agama  bisa  dibedakan  kepada  dua  macam,  yaitu  tugas yustisial  dan  tugas  non  yustisial.  Tugas  yustisial  terkait  dengan  tugas-tugas  pokok  hakim  di Pengadilan Agama, yang jika dirinci adalah sebagai beikut: 1. Membantu pencari keadilan (pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970), 2. Mengatasi segala hambatan dan rintangan (pasal
pemahaman  seorang  hakim  terhadap  ketentuan  undang-undang  perkawinan  di Indonesia  (UU  No.  1  tahun  1974)  dan  pemahaman  tentang  esensi  Kompilasi Hukum  Islam  di  Indonesia  sangat  penting  artinya  dalam  pelaksanaan  hukum perkawinan Islam bagi masyarakat Islam di Indonesia.
Di  dalam  aturan  hukum  perkawinan  di  Indonesia  yang  terkait  dengan waktu, dalam hal ini perhitungan lamanya masa iddah, ada aturan yang ambigu di dalam  hukum  perkawinan  di  Indonesia  (Undang-Undang  No.  1  tahun  1974  dan Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia),  yaitu  menyangkut  sistem  perhitungan waktu yang harus dipedomani.
Sistem  pembagian  waktu  (kalender 2 )  yang  dipedomani  dalam  pergaulan dunia  internasional  dan  dipedomani  oleh  masyarakat  Indonesia  dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari adalah kalender Gregorian (Western Calendar) yang menggunakan sistem solar ( syamsyiyah) . 3 Kalender ini di Indonesia dikenal dengan  nama  kalender  Masehi  atau  kalender  Miladiyah. 4 Secara  empiris,  di samping mempedomani kalender Masehi, umat Islam di Indonesia mempedomani
5  ayat  2  Undang-undang  Nomor  14  tahun1970),  3.  Mendamaikan  pihak-pihak  yang  bersengketa (pasal  130  HIR/  pasal  154  Rbg),  4.Memimpin  persidangan  (pasal  15  ayat  2  Undang-undang Nomor 14 tahun 1970). 5. Memeriksa dan mengadili perkara (pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970), 6. Meminutur berkas perkara ( 184 (3), 186 (2) HIR), 7. Mengawasi pelaksanaan putusan (pasal 33 (2) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970), 8. Memberikan pengayoman kepada pencari  keadilan  (pasal  27  (1)  Undang-undang  Nomor  14  tahun  1970),  9. Menggali  nilai-nilai hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  (pasal  27  (1)  Undang-undang  Nomor  14  tahun  1970),  dan 10. Mengawasi  penasehat  hukum.  Tugas  Non  Yustisial  asalah:  1.  Tugas  pengawasan  sebagai Hakim  Pengawas  Bidang,  2. Turut  melaksanakan  hisab,  rukyat  dan  mengadakan  kesaksian  hilal, 3. Sebagai rohaniwan sumpah jabatan, 4. Memberikan penyuluhan hukum, 5. Melayani riset untuk kepentingan ilmiah, 6. Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.
2 Kata kalender berasal  dari  bahasa  Romawi  ” calendae ”  yang  berarti  pencatatan  waktu untuk  melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mengenang suatu kejadian atau peristiwa  yang dianggap  penting.  American  Webster, Webster‟s  New  Collegiate  Dictionary ,  (USA, Massachussetts,  Springfield:  G&C  American  Company,  t.t.),  hal.  156.  Kalender  dalam  bahasa Arab  disebut tarikh (  خِسات  )  atau taqwim (  مًِقت  ).  Muhammad  Idris  al-Marbawiy, Kamus  al- Marbawiy , Juz 1, (Mesir, t.p., t.t.), hal. 43
3 Ada  tiga  macam  sistem  kalender  yang  berkembang  di  dunia;  pertama solar  calendar ( taqwim syamsyiyah ) yaitu sistem kalender yang mempertahankan panjang tahun sedekat mungkin dengan  kala  edar  bumi  mengelilingi  matahari  (tahun  tropis).  Contohnya  adalah  kalender  Masehi (Julian  maupun  Gregorian).  Kedua, lunar  calendar ( taqwim  qamariyah )  yaitu  sistem  kalender yang  acuan  perhitungannya  berdasarkan  fase-fase  bulan  mengelilingi  bumi.  Diantara  kalender yang  memakai  sistem  ini  adalah  Kalender  Hijriyah  (Islam).  Ketiga, luni-solar  calendar ( taqwim qamariyah-syamsyiyah )  yang  menggunakan  periode  bulan  mengelilingi  bumi  untuk  satu  bulan atau  beberapa  hari  ( interkalasi )  setiap  beberapa  tahun.  Kalender  jenis  ini  diwakili  oleh  Kalender Cina  (Imlek)  dan  kalender  Yahudi.  Baca  a.l.  Susiknan  Azhari, Penggunaan  Sistem  Hisab  dan Rukyat di Indonesia, (Depag RI: Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI, 2007), hlm. 28. Baca juga Moedji Raharto, Sistem Penanggalan Syamsiah/Masehi, Cet. I., (Bandung: ITB, 2001). 4 Dinamakan  kalender  Masehi  atau  kalender  Miladiyah  karena    tahun  pertamanya ditetapkan  pada  tahun  pertama  lahirnya  Isa  Almasih.  Kalender  ini  sesungguhnya  merupakan kelanjutan  dari  kalender  Romawi  Kuno  yang  disempurnakan  sistem  perhitungannya  pada  masa Julius  Caesar pada tahun 46 SM,  dan selanjutnya disempurnakan lagi  pada masa Paus Gregorius XIII  pada  tahun  1582  M.  Kalender  ini  dikenal  juga  dengan  nama  kalender  Julian  atau  kalender Gregorius. Lihat Depag RI, Almanak Hisab Rukyat , (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama  RI,  1981),  dan  Susiknan  Azhari, Ilmu  Falak,  Teori  dan  Praktek ,  (Yogyakarta:  Lazuardi, 2001), hlm. 91-92
kalender  Hijriyah  yang  menggunakan  sistem qamariyah untuk  kepentingan ibadah,  khususnya  ibadah mahdhah seperti  puasa,  Idul  Fitri,  Idul  Adha,  dan peringatan hari-hari besar Islam lainnya.
Pada  aspek  ibadah ghair  mahdhah seperti munakahat ,  ketentuan  hukum perkawinan di Indonesia yang merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia,  khususnya  ketentuan  yang  ada  kaitannya  dengan  waktu,  terdapat kerancuan  penggunaan  kalender,  karena  aturan  KHI  tidak  menjelaskan  tentang waktu  apa  yang  dijadikan  pedoman,  apakah  waktu  yang  berdasarkan  kalender Masehi (Miladiyah), ataukah waktu berdasarkan kalender Hijriyah. Ketidakjelasan ini  dikuatkan  lagi  dengan  sikap  hakim  Pengadilan  Agama  dalam  memahami ketentuan  KHI  yang  berhubungan  dengan  waktu,  khususnya  ketentuan  tentang perhitungan masa iddah.
Ambiguitas  dalam  penggunaan  kalender  dalam  memahami  ketentuan hukum  perkawinan,  menimbulkan  pemahaman  yang  berbeda,  bahkan  keliru, terhadap  aturan  hukum  Islam  sebagai  landasan  disusunnya  aturan  hukum perkawinan  di  Indonesia,  dan  pada  gilirannya  berkait  pula  dengan  akibat  hukum yang dihasilkannya.
Terkait  dengan  hal  tersebut,  penelitian  dalam  masalah  ini  sangat  penting artinya.  Penelitian  yang  dilakukan  bertujuan  untuk  mengungkap  dua  masalah pokok,  yaitu:  a)  bagaimana  pandangan  para  hakim  tentang  perhitungan  masa iddah  dalam  kaitannya  dengan  penggunaan  sistem  kalender  Hijriyah,  b) bagaimana  argumentasi  hakim  tentang  penggunaan  kalender  dalam  menghitung masa  iddah,    dan  c)  bagaimana  akibat  hukum  dari  penggunaan  kalender  Masehi dan Hijriyah dalam perhitungan masa iddah.
Untuk  mengungkap  permasalahan  di  atas,  dilakukan  penelitian  terhadap hakim-hakim  agama  di  Provinsi  Riau  dengan  jenis  penelitian  kualitatif.  Sumber data primer adalah para hakim Pengadilan Agama  yang ada di provinsi Riau dan hakim  Pengadilan  Tinggi  Agama  Provinsi  Riau  dengan  jumlah  populasi  150 orang.  Karena  populasi  cukup  banyak  tetapi  homogen,  ditetapkan  sampel  secara purposive  sebanyak  25  %  berdasarkan  wilayah  Pengadilan  Agama  yang  dapat mewakili  jumlah  populasi.  Wilayah  Pengadilan  yang  dijadikan  sebagai  sampel adalah  Pengadilan  Tinggi  Agama  Provinsi  Riau,  Pengadilan  Agama  Pekanbaru, Pengadilan  Agama  Bangkinang,  dan  Pengadilan  Agama  Dumai.  Pengumpulan data  dilakukan  melalui  Wawancara  ( indepth  interview) dan  dokumentasi,  yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis  kualitatif.

## Sistem Kalender Hijriyah
Kalender  Hijriyah   atau   Kalender  Islam ( at-taqwim  al-hijri )  adalah kalender yang  digunakan  oleh  umat Islam  dalam  aktifitas  sehari-hari,  termasuk menentukan  tanggal  atau  bulan  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  ibadah,  atau mengingat  hari-hari  penting  keagamaan  lainnya,  seperti  hari  raya  Idul  Fitri,  Idul Adha,  Maulid  Nabi  Muhamad  saw.,  hari  turunnya  Al-Quran,  dan  lainnya.
Kalender ini dipedomani umat Islam berdasarkan firman Allah SWT, antara lain, surat Allah SWT memberi petunjuk, antara lain dalam Surat at-Taubah ayat 36: نَّ ةِ ةَثنَّذةِ ةِسًةُىشُّلا ةَذةْ ةِ ةِنَّا اةَ ةْث ةَشةَلةَ ًشةْىةَش ُةِف ةِااةَ ةِ ةِنَّا ةَ  ةًْةَِ ةَ ةَ ةَ ةِح  ةَياةَ نَّلا ةَ  ةْسا  ةَي اةَىةْ ةِم ةٌجةَ ةَة ةْسةَ ةٌ  ةُشةُ ةَ ةِاةَر ةُيِةّةِذا ةُمةّةِّةَقةْا لاةَف ًةُ ةِ ةْظةَت نَّيةِىّةِف ةْمةُ ةَلةُ ةْ ةَ ًةُ ةِتاةَق ةَي ةَيّةِ  ةِشةْلةُ ةْا ًجنَّفاةَ اةَ ةَ ةْمةُ ةَ ًةُ ةِتاةَقةُِ ًجنَّفاةَ ًةُ ةَ ةْ   ةَي نَّ ةَ ةَنَّا ةَ ةَم ةَيّةِقنَّ ةُ ةْا ( ٣٦ )
“Sesungguhnya  bilangan  bulan  pada  sisi  Allah  adalah  dua  belas  (12) bulan,  dalam  ketetapan  Allah  di  waktu  Dia  menciptakan  langit  dan  bumi,  di antaranya  empat  bulan  haram.  Itulah  (ketetapan)  agama  yang  lurus,  Maka janganlah  kamu  menganiaya  diri  kamu  dalam  bulan  yang  empat  itu,  dan perangilah  kaum  musyrikin  itu  semuanya  sebagaimana  merekapun  memerangi kamu  semuanya,  dan  ketahuilah  bahwasanya  Allah  beserta  orang-orang  yang bertakwa”(Q.S. Al-Taubah : 36). 5
Para  mufassir  menjelaskan,  diantaranya  Al-Baghawi,  bahwa  hitungan bulan dalam setahun, menurut perhitungan hilaliyah atau qamariyah , ada 12 (dua belas)  bulan.  Nama-nama  bulan  itu  adalah:  Muharram,  Shafar,  Rabi‟  al-Awwal, Rabi‟  al-Akhir,  Jumda  al-Ula,  Jumada  al-Tsaniyah,  Rajab,  Sya‟ban,  Ramadhan, Syawwal,  Dzulqa‟dah,  dan  Dzulhijjah.  Lebih  lanjut  Al-Baghawi   menjelaskan bahwa yang dimaksud باَتِك ِللَّهِا يِف ِ adalah “pada al-lauh al-mahfuzh” . Dengan demikian  Allah  SWT  menetapkan  bilangan  bulan  dan  nama-namanya  dalam al- lauh al-mahfuzh semenjak Allah SWT  menciptakan langit dan bumi. Diantara 12 bulan  itu  terdapat  4  bulan  yang  dimuliakan,  yaitu:  Muharram,  Rajab,  Dzul Qa‟dah,  dan  Dzul  Hijjah.  Ia  juga  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud َ ِ َر نُي ِدِّذ
مِدِّيَقْ
ةُُ “Itulah  (ketetapan)  agama  yang  lurus”  adalah al-hisab  al-mustaqim atau “perhitungan yang lurus”. 6
Sabda Rasulullah s.a.w.:
ةِةٍّةِتنَّ ا  ةِيةَ  ةَث ةَشةْ ةَة ٍةِةةَ   ةْيةَ – صلى الله عليه وسلم – ةَلاةَق «
ةُ نَّا  ةَ ةَ ةَ  ةَ  ةًْةَِ ةِهةِ ةَئةّْةَىةَ   ةَس ةَذةَ ةْس  ةِذةَق ةَ اةَم نَّزا  نَّ ةِ يةُر ،  ةٌحاةَّةِا  ةًَةَ ةُم  ةٌثةَلاةَث ، ةٌ  ةُشةُ  ةٌجةَ ةَة ةْسةَ  ، اةَىةْ ةِم   ًشةْىةَش  ةَشةَلةَ  اةَ ةْث  ةُجةَ نَّلا  ،  ةَ  ةْسةَا  ةَي ةِح  ةًَةَ نَّلا ةَ اةَتةْ ةَش ةَي ٌةَداةَ ةُج ةَيةّْةَة ٌةِزنَّا   ةَشةَضةُم  ةُبةَج ةَس ةَي ةُ  نَّشةَحةُ ةْا  ةَي ةِجنَّج ةِحةْا  يةُر ةَي ةِثةَذةْ ةَقةْا
» ( َساختا  ه يس م لمي ) 7
“ Dari  Abu  Bakrah,  dari  Rasulullah  saw.  Berkata:  sesungguhnya   zaman (tahun) beredar sebagaimana keadaanya (mestinya) sama seperti pada hari Allah menciptakan  langit  dan  bumi.  Tahun  terdiri  dari  dua   belas  (12)  bulan,  di antaranya  tedapat  empat  (4)  bulan  yang  dimuliakan:   tiga  bulan  berturut-turut,
5 Depag.  RI, Al-Qur‟an  dan  Terjemahnya ,  (Jakarta:  Proyek  Pengadaan  Kitab  Suci  Al- Quran Depag. RI, 1978), hal. 86
6 Abu  Muhammad  Al-Husain  Ibn  Mas‟ud  Al-Baghawi, Ma‟alim  al-Tanzil ,  (Beirut,  Dar Tahayyibah, 1997 M),  Juz 4, h. 44.
7 Muhammad  Ibn  Isma‟il  al-Bukhari, Shahih  al-Bukhari, (Beirut:  Dar  Ibn  Katsir,   1987 M), Juz 4, h. 1712,  dan Muslim Ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, Shahih Muslim , (Beirut, Dar Ihya al- Turats al-Arabi, tth), Juz 3, h. 135.
yaitu:  Dzulqa‟dah,  Dzulhijjah,  al-Muharram,  dan  Rajab  Mudhar  yang  terdapat diantara bulan Jumada (al-Tsaniyah) dan Sya‟ban .(H.R. Bukhari dan Muslim). Ibnu  Hajar  al-Asqalani  menjelaskan  Hadits  tersebut  dalam  kitabnya Fath al-Bari ,  kaitannya  dengan  ayat  36  Surat  at-Taubah,  bahwa  ketika  Allah  SWT menciptakan  langit  dan  bumi,  maka  pada  saat  itu  pula  Allah  menetapakan bilangan bulan dalam satu tahun adalah 12 bulan. Maka tahun terus berputar dan perputarannya pada saat ini sama dengan pada hari diciptakan langit dan bumi. 8
Berdasarkan  petunjuk  al-Qurȃn  dan  pesan  Rasulullah  di  atas  jelas  bahwa kalender yang dijadikan sebagai pedoman waktu bagi umat Islam adalah kalender Hijriyah  yang  memakai  sistem qamariyah .  Kalender  ini  tidak  hanya  dijadikan pedoman dalam melaksanakan ‟ ibadah mahdhah seperti puasa dan haji saja, tetapi juga  ‟ ibadah  ghairu  mahdhah ,  seperti muamalah, dan munakahat. Pada  aspek terakhir  ini,  penggunaan  kalender  Hijriyah  juga  tak  kalah  pentingnya,  terutama dalam perhitungan iddah . 9
Tidak ada keterangan yang pasti sejak kapan Rasulullah SAW menetapkan sistem  kalender  murni qamariyah menggantikan  sistem qamari-syamsiah yang sudah  berlaku  pada  masyarakat  Arab,  namun  sangat  mungkin  dilakukan  setelah turunnya ayat At-Taubah 36-37 yang merupakan perintah Allah untuk menghapus sistem  campuran  tersebut  dan  menggantikannya  dengan  sistem  qamariyah murni. 10
Di  dalam  kalender  qamariyah,  umur  bulan  ( syahr )  bisa  diketahui  dengan mudah melalui pengamatan yang sederhana terhadap bulan. Hal itu terkait dengan sunnatullah tentang  siklus  pergerakan  bulan  yang  membuat  bulan  hadir  dalam pengamatan  manusia  di  bumi  dalam  posisi  dan  bentuk  penampakan  yang  selalu berubah  setiap  hari  secara signifikan.  Perubahan  itu  berupa  pergeseran posisinya ke  arah  timur  sejauh  rata-rata  13°  setiap  hari,  atau  setara  dengan  26  kali  garis tengah  piringannya,  dan  pergeseran  itu  sekaligus  mengakibatkan  perubahan bentuk  penampakannya. 11 Keadaan  seperti  itu  tidak  terjadi pada  matahari  yang hadir  dengan  bentuk  penampakan  yang  relatif  sama  setiap  hari.  Meskipun sebenarnya posisi matahari itu juga bergeser, yakni ke utara atau ke selatan, tetapi pergeserannya  itu  terjadi  tidak  secara  mencolok  karena  per  hari  rata-rata  hanya sebesar 0° 15′ 24,54″, atau hanya setengah kali garis tengah piringannya. Karena itu,  tidak  seperti  dalam  kalender  qamariyah,  umur  bulan  dalam  kalender syamsiyah tidak bisa dengan mudah diketahui lewat pengamatan  yang sederhana terhadap matahari.
8 Ibn Hajar Al-Asqalani, Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari , (Beirut, Dar al-Ma‟rifah, 1379), Juz 8, h. 324.
9 Ibid , hal. 246.
10 T. Djamaluddin, Analisis Astronomi: Ramadan pada Zaman Rasulullah, http://media.isnet.org/isnet/ Djamal/index.html
11 Mengenai  fenomena  ini  Al-Qur‟an  menyatakan:  “ Kami  tetapkan  bagi  bulan  manzilah- manzilah, sehingga kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua .” (Q.S. Yasin (36): 39).
Dengan  pendekatan  seperti  dia tas,  dapatlah  dipahami  mengapa  Nabi Muhammad s.a.w. memberi petunjuk kepada kaum muslimin generasi awal-yang masih ummi - untuk memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan berdasarkan rukyat atau  pengamatan  terhadap  penampakan hilal .  Dengan  gambaran  sebagaimana telah  dikemukakan,  perintah  rukyat  tersebut  tentu  menjadi  tidak  relevan seandainya Islam menjatuhkan pilihannya pada kalender syamsiyah . 12
Khalifah  Umar ibn  Khattab (634-644  M.),  khalifah  ke-3  dari al-Khulafah al-Rasyidin, merupakan  pionir  penyempurna  kalender  Islam,  yang  diberi  nama dengan Kalender Hijriyah. 13 Nama ”Hijriyah” digunakan karena awal perhitungan kalender  ini  adalah  pada  waktu  peristiwa  hijrahnya  Nabi  Muhammad  s.a.w. bersama para sahabat dari Mekah ke Madinah. Kalender ini mulai ditetapkan pada tahun  ke-17  setelah  peristiwa  hijrah  tersebut,  yaitu  setelah  dua  setengah  tahun Umar ibn Khattab menjalankan tugas sebagai khalifah. 14
Sistem  perhitungan  kalender  Hijriyah  didasarkan  pada  lamanya  bulan mengelilingi bumi (sistem lunar ). 15 Periode yang digunakan adalah periode bulan sinodis, 16 yaitu  selama  29  hari  12  jam  44  menit  2,5  detik,  sebagai  fase ijtima‟ pertama  ke ijtima‟ berikutnya. 17 Kalender  Hijriyah  tidak  memiliki  keterikatan dengan  tahun  tropis 18 sehingga  dalam  satu  tahun  lebih  pendek  11,53  hari dibandingkan kalender Masehi. 19
Untuk memudahkan perhitungan jumlah hari dalam satu bulan, digunakan perhitungan  rata-rata  lamanya  bulan  mengelilingi  bumi  ( hisab  ‟urfi ),  yaitu  umur
12 Abul  Salam  Nawawi,  Mengapa Islam  Memakai  Kalender  Bulan, http://nu.or.id/page/id/ dinamic_detil/14/11427/
13 Di Barat, ka lender Islam biasa dituliskan dengan identitas “A.H”, dari bahasa latin “ Anno Hegirae ” (sesudah hijrah), sedangkan kalender Masehi ditulis dengan “AD”, sungkatan dari Anno Domino (setelah kelahiran).
14 Selengkapnya tentang sejarah penetapan kalender ini baca a.l. Abi Ja‟far Muhammad ibn Jarir  al-Thabari, Tarikh  at-Thabariy, Jilid  II,  (Bairut:  Dar  al-Kitab  al-„Ilmiyah,  Cet.  III, 1408H/1988M), hal. 3; Depag RI, Almanak Hisab Rukyah , hal. 49
15 Slamet  Hambali, Almanak  Sepanjang  Masa, (Semarang:  Program  Pasca  Sarjana  IAIN Walisongo, 2011), Cet. Pertama, hal. 13.
16 Lamanya  bulan  mengelilingi  bumi  ada  dua  periode,  yaitu  periode  sideris  dan  periode sinodis.  Periode  bulan  sideris  adalah  lamanya  peredaran  bulan  terhadap  bumi  sebanyak  satu lingkaran  penuh  memerlukan  waktu  rata-rata  27  hari  7  jam  43  menit  12  detik.  Lihat  Agus Purwanto, Ayat-ayat  Semesta  Sisi  al-Qur‟an  yang  Terlupakan,  ( Bandung:  PT  Mizan  Pustaka, 2008), Cet. Pertama, hal. 260.
17 Muhyiddin  Khazin, Ilmu  Falak  dalam  Teori  dan  Praktik, Yogyakarta  :  Buana  Pustaka, 2008, Cet. Keempat, hal. 132.
18 Tahun  Tropis  adalah  periode  yang  diperlukan  oleh  Bumi  dalam  revolusi  terhadap matahari. Periode ini digunakan dalam sitematika kalender masehi, dengan lama sekitar 365.2422 hari.  Lihat selengkapnya Susiknan Azhari, Ensiklopedia …, hal. 208. Sementara itu 365 hari 5 jam 48  menit  dan  46  detik  dari  hari  dalam  setahun  merupakan  akibat  pengaruh  pergerakan  revolusi Bumi terhadap Matahari tidak dapat disesuaikan pada setiap awal tempo dari vernal equinox. Lihat Franklyn W. Cole, Fundamental …, hal. 42.
19 Tono Saksono, Mengkompromikan … , hal. 48.
bulan pertama digenapkan 30 hari, bulan kedua 29, hari, bulan ketiga 30 hari, dan begitu  seterusnya.  Satu  tahun  lamanya  12  bulan  yang  terdiri  dari  354  hari  8  jam 48,5  menit,  atau  354  11/30  hari.  Oleh  karena  ada  kelebihan  jam  dan  menit tersebut,  maka  kalender  ini  juga  mengenal  tahun  panjang  (kabisat)  dan  tahun pendek  ( basithah ).    Pada  tahun basithah ,  umur  satu  tahun  adalah  354  hari,  dan pada tahun kabisah umur satu tahun ditetapkan 355 hari. Nama-nama bulan dalam kalender  Hijriyah,  secara  berurutan,  adalah:  Muharram,  Safar,  Rabiul  Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya‟ban, Ramadhan, Syawal,
Dzulqaidah, Dzulhijjah.
Penentuan tahun kabisat pada kalender Hijriyah bukanlah tahun yang habis dibagi  empat  sebagaimana  penanggalan  Masehi,  akan  tetapi  para  sahabat menyusun sebuah syair untuk kepentingan itu, sebagai berikut:
هـنا د هدِّفـك ليـلخ   فـك *
هـناصـف هبـح دِّلـخ لـك يـع
20
Syair  tersebut  terdiri  dari  30  huruf  yang  melambangkan  30  tahun,  yaitu satu  siklus/daur  kaender  hijriyah.  Huruf-huruf  yang  bertitik  pada  syair  tersebut menandakan tahun kabisat,  yaitu huruf (tahun) ke-2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26, dan 29. Artinya, bahwa penambahan hari pada tahun kabisat menurut kalender ini  dilakukan  sebanyak  sebelas  kali  selama  waktu  30  tahun.  Dengan  demikian, dalam satu siklus  (30  tahun)  jumlah  harinya  terdiri dari 10.631  hari  (30  x  354  + 11).  Tambahan  satu  hari  dalam  tahun  kabisat  tersebut  disisipkan  pada  bulan Dzulhijjah.
Kalender  Hijriyah  memiliki  perhitungan  hari  yang  dimulai  sejak terbenamnya  matahari  dan  berakhir  ketika  matahari  terbenam  pada  hari berikutnya. 21 Berbeda  dengan  kalender  Msehi  yang  menghitung  permulaan  hari pada ketika matahari berada di titik nadir, yaitu pukul 00.00 tengah malam.

## Masa Iddah
Istilah  iddah  sebenarnya  sudah  dikenal  sejak  zaman  Jahiliyah,  dimana orang-orang pada saat itu hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan iddah ini. Ketika  Islam  datang  kebiasaan  ini  diakui  dan  dijalankan  terus,  karena  ada beberapa  kebaikan  yang  terkandung  di  dalamnya.  Kemudian  para  ulama  sepakat iddah itu wajib hukumnya. 22
Dari  sudut  bahasa,  kata iddah merupakan  kata  yang  biasa  dipakai  untuk mewujudkan pengertian hari-hari haid dan hari-hari suci pada seorang perempuan,
20 Abi Ja‟far Muhammad ibn Jarir al-Thabari, Tarikh At-Thabari , hal. 9. Lihat juga Depag. RI, Pedoman  Perhitungan  Awal  Bulan  Qamariyah ,  (Jakarta:  Bagian  Proyek  Pembinaan Administrasi  Hukum  dan  Peradilan  Agama,  1983),  hal.  15;  Depag  RI, Waktu  dan Permasalahannya, hal.  23;  Sofwan  Jannah, Kalender  Hijriyah  dan  Masehi  150  tahun , (Yogyakarta: UII Press, 1994), hal. 4-5.
21 Nadiah Thayyarah, Buku Pintar Sains dalam Al-Qur‟an Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah, (Jakarta: Zaman, 2013), Cet. Pertama, hal. 443.
22 Sayid  Sabiq, Fiqh  Sunnah ,  jilid  8,  terjemahan  Muh.  Tholib,  (Bandung  :  al-Ma‟arif, 1993), hal. 139-140
artinya  perempuan  atau  istri  menghitung  hari-hari  haid  atau  hari-hari  sucinya, 23 setelah dicerai oleh suaminya.
Secara  terminologi,  para  ulama  telah  merumuskan  pengertian  iddah dengan  redaksi  yang  berbeda,  tetapi  esensinya  sama.  Ash-Shon‟ani  memberi definisi iddah sebagai: “ suatu nama bagi suatu masa tunggu yang wajib dilakukan oleh  wanita  untuk  tidak  melakukan  perkawinan  setelah  kematian  suaminya  atau perceraian  dengan  suaminya  itu,  baik  dengan  melahirkan  anaknya,  atau beberapa kali suci/haid, atau beberapa bulan tertentu ′′. 24
Secara  garis  besar  iddah  dibagi  menjadi  dua  macam,  yaitu  iddah  karena meninggalnya suami, dan iddah karena perceraian ( talak ).

## Iddah Karena Meninggalnya Suami.
Dalam hal ini posisi iddah ada dua kemungkinan, yaitu wanita yang dalam keadaan  hamil  dan  tidak  hamil. Apabila  wanita  yang  ditinggal  mati  suaminya dalam  keadaan  hamil  maka  iddahnya  sampai  melahirkan.  Allah  SWT  berfirman dalam surat al-Talak ayat 4 :
“ Dan perempuan- perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu  jika  kamu  ragu-ragu  (tentang  masa  iddahnya),  Maka masa iddah mereka  adalah tiga bulan; dan begitu  (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah  sampai  mereka  melahirkan  kandungannya.  dan  barang  -siapa  yang bertakwa  kepada  Allah,  niscaya  Allah  menjadikan  baginya  kemudahan  dalam urusannya ”.(QS. At-Talak:4).
Bagi  istri  yang  ditinggal  mati  suaminya,  baik  ia  sudah  atau  belum bercampur dengan suaminya  yang meninggal itu, maka iddah mereka 4 bulan 10 hari. Firman  Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 234:
“ Orang-orang  yang meninggal  dunia  di  antaramu  dengan  meninggalkan isteri-isteri  (hendaklah  Para  isteri  itu)  menangguhkan dirinya (ber'iddah)  empat bulan  sepuluh  hari.  kemudian  apabila  telah  habis  'iddahnya,  Maka  tiada  dosa bagimu  (para  wali)  membiarkan  mereka  berbuat terhadap  diri mereka    menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (QS.Al-Baqarah:234).
Iddah karena perceraian ( talak )
Ada beberapa macam iddah karena perceraian:
a) Wanita  yang  ditalak  suaminya  dalam  keadaan  hamil  maka  iddah  nya  sampai melahirkan.
23 Abdul Rahman Al Jaziri, Kitab Fiqih „ala Madhahibil Ar Ba‟ah , juz. IV, (Darul Kutub Al „Ilmiah), hlm. 451.
24 Departemen Agama RI, Ilmu Fiqih , Jilid II, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, cet. II, 1984/1985), hlm. 274
b) Wanita yang ditalak suaminya karena masih mempunyai haid, maka iddah nya adalah 3 kali suci. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228.
c) Wanita  yang  ditalak  suaminya  sudah  tidak  hamil  dan  tidak  pula  haid  baik masih  kecil  atau  sudah  lanjut  usia,  maka  iddah  nya  3  bulan.  Hal  ini  sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ath Talak ayat 4.
d) Wanita yang dicerai sebelum dikumpuli, maka tidak ada iddah baginya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Ahzab ayat 49.

## Persepsi  Hakim  Agama  tentang  Penggunaan  Kalender  Hijriyah  dalam Perhitungan Masa Iddah
Sebagaimana  dikemukakan,  memahami  aturan  perkawinan  di  Indonesia yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  sebagai  hukum  materilnya,  pemikiran seorang  hakim  sangat  penting  perannya 25 Terkait  dengan  hal  tersebut,  ada  hal yang  menjadi  catatan  penting  ketika  para  hakim  ditanya  tentang  pandangan mereka  mengenai  penggunaan  kalender  Hijriyah  dalam  pelaksanaan  hukum perkawinan.  Tidak  sedikit  diantara  mereka  yang  terlihat  “tersadar”  bahwa kalender umat Islam tersebut memang seharusnya digunakan dalam segala aspek aktifitas  umat  Islam,  tidak  hanya  sebagai  pedoman  dalam  pelaksanaan  ibadah puasa Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha saja, tetapi bahkan bagi sesuatu ibadah yang  menyangkut  hukum.  Umpamanya  reaksi  salah  seorang  hakim  Pengadilan Agama Pekanbaru  menyatakan: “Iya juga ya. Selama ini kita tidak terpikir untuk sejauh  itu  (menggunakan  kalender  Hijriyah  dalam  perhitungan  waktu  terkait masalah perkawinan-pen).” 26
Walaupun  demikian,  pada  umumnya,  para  hakim  sepakat  berpendapat bahwa menggunakan kalender Hijriyah merupakan suatu keharusan bagi seorang muslim  dalam  setiap  aktifitasnya,  terutama  sekali  aktifitas  yang  berhubungan dengan  ibadah-ibadah  yang  keabsahannya  sangat  ditentukana  oleh  waktu,  baik waktu  yang  ditentukan  akibat  peredaran  matahari  mapun  waktu  yang  ditentukan akibat peredaran bulan, seperti dalam menentukan waktu shalat, mengawali puasa Ramadhan, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Meskipun ada pendapat yang agak berbeda  disampaikan  oleh  salah  seorang  hakim  bahwa  menggunakan  kalender Hijriyah itu hanya merupakan suatu “kewajiban moral” bagi setiap muslim. 27
Dalam  konteks  ibadah,  menurut  para  hakim  Pengadilan  Agama    adalah wajib hukumnya mengikuti ketetapan kalender hijriyah. 28 Kewajiban ini menurut mereka disebabkan karena tuntunan nashnya memang demikian. Bahkan lembaga Pengadilan  Agama  melalui  Undang-undang  No.  3  tahun  2006  sebagai  pengganti
25 Tanggung jawab dan peran seorang hakim  yang  berat  bahkan dikatakan sebagai  wakil Allah di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Lihat Haidar, Durar al-Hukkam , hal. 516.
26 Isti Murni,  Hakim PA Pekanbaru, wawancara , 24 Maret 2015 di Pekanbaru.
27 Yuharnis, Hakim PA Bangkinang, wawancara , tanggal 20 Oktober 2015
28 I b i d
Undang-undang  Nomor  7  tahun  1989  yang  kemudian  diamandemen  menjadi Undang-undang No 3 tahun 2006 dan amandemen kedua menjadi Undang-undang No 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama,  pasal 52A menyatakan, “Pengadilan Agama  memberikan isbat kesaksian  kesaksian  rukyat  dalam  penentuan  awal bulan  pada  tahun  Hijriyah”.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Pengadilan  Agama memiliki  peran  yang  sangat  signifikan  dalam  ikut  memberikan  kesaksian  dalam sidang isbat penetapan awal bulan qamariyah bagi kepentingan ibadah umat Islam Indonesia.
Namun  demikian,  terkait  dengan  penetapan  putusan  terhadap  perkara- perkara yang menjadi konpetensi absolut Pengadilan Agama terutama yang terkait dengan  masalah  waktu  seperti  penetapan  masa  iddah,  para  hakim  Pengadilan Agama  dalam amar  putusannya  tidak  menyebutkan secara eksplisit  berapa iddah yang  harus  dijalani  oleh  seorang  wanita  yang  diputus  bercerai,  baik  yang disebabkan cerai gugat maupun cerai talak. 29
Dalam  amar  putusannya,  hakim  hanya  menyebutkan  beberapa  poin putusan,  seperti  dalam  amar  putusan  cerai  talak  dimuat  beberapa  poin,  yaitu; mengabulkan  permohonan  pemohon,  memberi  izin  kepada  suami  untuk menjatuhkan talak satu raj‟i di depan sidang Pengadilan Agama, memerintahkan kepada  panitera  untuk  menyampaikan  salinan  ikrar  talak  kepada  termohon,  dan membebankan  biaya  perkara  kepada  pemohon.  Dalam  amar  putusan  cerai  gugat dimuat poin mengabulkan gugatan penggugat dan menjatuhkan talak ba‟in sughra kepada  penggugat,  dan  selanjutnya  poin  yang  sama  seperti  pada  amar  putusan cerai talak. 30
Tidak ada  satu pun  dalam  amar  putusan  yang  menyebutkan  tentang  masa iddah yang harus dijalani oleh perempuan yang ditalak. Penjelasan tentang berapa lama  iddah  yang  harus  dijalani  oleh  perempuan  tersebut  akan  diberikan  oleh hakim  apabila  yang  bersangkutan  bertanya  kepada  para  hakim  yang menyidangkan  perkaranya. 31 Artinya,  ketika  perempuan  yang  ditalak  tidak bertanya kepada para hakim, maka ia menjalani masa iddahnya sesuai dengan apa yang dipahaminya.
Apabila  ada  pertanyaan  kepada  para  hakim  tentang  berapa  lama  masa iddah  yang  harus  dijalani  oleh  wanita  yang  bercerai,  para  hakim  memberikan jawaban  sesuai  dengan  apa  yang  tertuang  di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam Indonesia, yaitu dalam pasal 153, 154 dan 155 dengan rincian sebagai berikut:
- Pasal 153:
29 Di dalam KHI, yang dimaksud dengan gugatan cerai adalah gugatan yang diajukan oleh istri  (pasal  132  ayat  (1)  dan  (2)  KHI).  Cerai  karena  talak  diatur  dalam  Pasal  114  KHI.    Yang dimaksud dengan talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Lihat juga pasal 129 KHI.
30 I b i d
31 I b I d
1. Bagi  seorang  isteri  yang  putus  perkawinannya  berlaku  waktu  tunggu  atau iddah,  kecuali qobla  al-dukhul dan  perkawinannya  putus  bukan  karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
a. Apabila  perkawinan  putus  karena  kematian,  walaupun  qobla  al  dukhul, waktu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh hari)
b. Apabila  perkawinan  putus  karena  perceraian,  waktu  tunggu  bagi  yang masih  haid  ditetapkan  3  (tiga)  kali  suci  dengan  sukurang-kurangnya  90 (sembilan  puluh)  hari,  dan  bagi  yang  tidak  haid,  ditetapkan  90  (sembilan puluh) hari;
c. Apabila perkawinan  putus  karena perceraian  sedang janda  tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
d. Apabila  perkawinan  putus  karena  kematian,  sedang  janda  tersebut  dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak  ada  waktu  tunggu  bagi  yang  putus  perkawinan  karena  perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
4. Bagi  perkawinan  yang  putus  karena  perceraian,  tenggang  waktu  tunggu dihitung  sejak  jatuhnya,  Putusan  Pengadilan  Agama  yang  mempunyai kekuatan  hukum  yang  tetap  sedangkan  bagi  perkawinan  yang  putus  karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitungsejak kematian suami
5. Waktu  tunggu  bagi  isteri  yang  pernah  haid  sedang  pada  waktu  menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
6. Dalam  hal  keadaan  pada  ayat  (5)  bukan  karena  menyusui,  maka  iddahnya selama  satu  tahun,  akan  tetapi  bila  dalam  waktu  satu  tahun  tersebut  ia  haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.
- Pasal 154:
Apabila  isteri  bertalak  raj`i  kemudian  dalam  waktu  iddah  sebagaimana  yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6)pasal 153, di tinggal mati oleh  suaminya,  maka  iddahnya  berubah  menjadi  empat  bulan  sepuluh  hari terhitung saat matinya bekas suaminya.
- Pasal 155 :
Waktu  iddah  bagi  janda  yang  putus  perkawinannya  karena  khuluk,  fasakh  dan li`an berlaku iddah talak.
Dari  pasal-pasal  yang  menjadi  rujukan  para  hakim  Pengadilan  Agama tersebut  di  atas  terlihat  jelas  bahwa  kaitannya  dengan  putusan  hakim  yang berhubungan dengan masa iddah  yang harus dijalani seorang wanita  yang terkait dengan batas waktu tertentu adalah pasal 153 ayat 2 point b yaitu:
Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid  ditetapkan  3  (tiga)  kali  suci  dengan  sukurang-kurangnya  90  (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid, ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
dan pasal 153 ayat   6 :
Dalam  hal  keadaan  pada  ayat  (5)  bukan  karena  menyusui,  maka  iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.
Masa iddah yang lain tidak terikat hitungan hari adalah tiga kali suci, dan sampai dengan melahirkan bagi yang hamil.
Batas  waktu  yang disebutkan  dalam ketentuan iddah di atas,  baik  90  hari maupun 120 hari, menurut salah seorang hakim, adalah dalam hitungan kalender Masehi. 32
Perlu dicermati pula bahwa bagi cerai gugat, jika gugatan ini dimenangkan oleh  pihak  penggungat  (isteri),  maka  dikeluarkanlah  putusan  yang  menerangkan bahwa  perkawinan  antara  penggugat  dan  tergugat  putus.  Akan  tetapi, perceraiannya  tidak  otomatis  terjadi  pada  saat  itu.  Pasal  81  ayat  2  KHI menegaskan,  "Suatu  perceraian  dianggap  terjadi  beserta  segala  akibat  hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap".
Menurut  R.Bg.  dan  H.I.R.  (Hukum  Acara  Perdata)  yang  merupakan lex generalis bagi  Pengadilan  Agama,  suatu  putusan  pengadilan  baru  memperoleh kekuatan hukum tetap setelah 14 (empat belas) hari sejak dibacakan putusan itu di muka  sidang  untuk  umum,  atau  dalam  kasus  verstek  (tanpa  kehadiran tergugat/termohon)  setelah  14  (empat  belas)  hari  sejak  pemberitahuan  (R.Bg.: 152: 1 dan H.I.R: 128).
Dengan  demikian,  perceraian  dianggap  telah  terjadi  setelah  14  (empat belas) hari sejak tanggal dikeluarkannya putusan, atau dalam kasus verstek setelah 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan. Pada saat itulah baru terjadi perceraian dan  baru  pada  saat  itu  panitera  Pengadilan  Agama  mengeluarkan  akta  cerai.  Hal ini  sesuai  dengan  pasal  81  ayat  2  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989,  “Suatu perceraian  dianggap  terjadi  beserta  segala  akibat  hukumnya  terhitung  sejak putusan  Pengadilan  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.”  Hal  ini  jelas  akan membuat  dan  menjadikan  masa  iddah  seorang  perempuanmenjadi  lebih  panjang setelah  sebelumnya  menjadi  lebih  lama  karena  menggunakan  hitungan  kalender Masehi.
Alasan  para  hakim  Pengadilan  Agama  tidak  mencantumkan  perhitungan masa iddah yang harus dijalani oleh seorang perempuan yang bercerai pada amar putusan,  baik  perceraian  karena  talak  maupun  cerai  gugat,  adalah  bahwa  sudah ada  format  amar  putusan  yang  sudah  baku  yang  isinya  secara  umum  berupa pilihan;  mengabulkan  atau  menolak  permintaan  ikrar  talak  dari  suami  atau permohonan  cerai  gugat  dari  isteri,  baik verstek atau non-verstek ,  serta  memberi amar  kepada  panitera  untuk  menyampaikan  salinan  putusan  kepada  para  pihak dan membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara. 33
32 Muharnis, Loc-Cit
33 Yuharnis, Loc-Cit
Sebagaimana  dikemukakan  sebelumnya,  lama  masa  iddah  yang  harus dijalani  seorang  perempuan  yang  dicerai  talak  atau  dicerai  gugat  hanya disampaikan  oleh  hakim  apabila  yang  bersangkutan  bertanya.  Penjelasan  hakim dalam  masalah  ini  adalah sebagaimana ketentuan  yang tertuang  dalam  Komplasi Hukum Islam tanpa memberikan penjelasan secara detil. Para hakim berpendapat tidak  ada  keharusan  bagi  seorang  perempuan  yang  menjalani  masa  iddah  untuk menghitung masa iddahnya dengan mengikuti sistem perhitungan hari atau bulan hijriyah.  Menurut  mereka,  ketentuan  120  hari  atau  4  bulan  10  hari  masa  iddah bagi  wanita  yang  ditinggal  mati  oleh  suami  tidak  akan  berbeda  apakah  dihitung berdasarkan sistem  kalender Masehi  atau sistem kalender Hijriyah. 34 Begitu juga perhitungan  tiga  kali  suci  disetarakan  dengan  sekurang-kurangnya  90  hari  bagi iddah talak raj‟i bagi perempuan yang masih haid, dan cukup 90 hari bagi wanita yang  sudah  tidak  lagi  mengalami  haid.  Dalam  hal  ini,  juga  tidak  ada  bedanya antara perhitungan dengan menggunakan kalender Masehi ataupun menggunakan kalender Hijriyah.
Alasan  para  hakim,  selain  mereka  merujuk  kepada  ketentuan  Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mereka mengemukakan bahwa di dalam ayat-ayat al- Quran  yang  memuat  tentang  masa  iddah,  apakah  dengan  hitungan  hari  atau hitungan  bulan,  hanya  bersifat  umum.  Oleh  karena,  maka  boleh-boleh  saja hukumnya menggunakan perhitungan kalender Masehi atau kalender Hijriyah. 35
Lebih  jauh  menurut  para  hakim,  keharusan  mengikuti  perhitungan kalender  Hijriyah  hanyalah  pada  tataran  ibadah  saja,  seperti  penetapan  awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah, sementara masalah-masalah yang ghair ibadah seperti  perhitungan  masa  iddah,  penggunaan  sistem  kalender  Hijriyah  tidak menjadi keharusan. 36 Namun, mereka mengakui, memang sebaiknya menggunakan  kalender  Hijriyah,  hanya  saja  belum  ada  kesepakatan  para  hakim terkait dengan masalah tersebut.

## Akibat  Hukum  tidak  Diterapkannya  Sistem  Kalender  Hijriyah  dalam Perhitungan Masa Iddah
Tidak  diterapkannya  perhitungan    kalender  hijriyah  dalam  berbagai aktifitas  umat  Islam,  baik  ibadah  maupun  muamalah,  termasuk  di  dalamnya munakahat,  khususnya  perhitungan  masa  iddah,    bila  dicermati  secara  seksama akan memberikan dampak hukum yang berakibat pada sah-batalnya ibadah.
Begitu juga ketika perhitungan hari dan bulan hijriyah tidak diterapkan pada  perhitungan  masa  iddah,  akan  berakibat  pada  lamanya  masa  iddah  yang akan dijalani oleh seorang  perempuan  yang beriddah. Hal ini dapat  dijelaskan
34 H. Sasmiruddin, Ketua PA Dumai, wawancara , 23 Nopember 2015
35 Muharnis, Op-Cit
36 I b i d
sebagai  berikut:  Penentuan  dimulainya  sebuah  hari/tanggal  pada  Kalender Hijriyah  berbeda  dengan  perhitungan  permulaan  hari  pada  Kalender  Masehi. Pada  sistem  Kalender  Masehi,  sebuah  hari/tanggal  dimulai  pada  pukul  00.00 tengah  malam  waktu  setempat,  namun  pada  sistem  Kalender  Hijriah,  sebuah hari  atau  tanggal  dimulai  ketika  terbenamnya  matahari  ( ghurub  al-syams )  di tempat  tersebut.  Kalender  Hijriyah  dibangun  berdasarkan  rata-rata  silkus sinodik bulan (sistem lunar/qomariyah), dan memiliki 12 bulan dalam setahun. Dengan menggunakan siklus sinodik bulan, bilangan hari dalam satu tahunnya adalah  12  x  29,53059  hari  =  354,36708  hari.  Hal  inilah  yang  menjelaskan bahwa  satu  tahun  Kalender  Hijriah  lebih  pendek  sekitar  11  hari  dibanding dengan satu tahun Kalender Masehi.
Dalam  kaitan  ini,  jika  seorang  perempuan  harus  menjalani  masa  iddah wafat  selama  4  bulan  10  hari,  maka dapat  dihitung  =  4  x  29.53  hari  +  10  hari  = 128.12  hari.  Jika  dibandingkan  dengan  masa  iddah  yang  ditetapkan  dalam Kompilasi  Hukum  Islam,  seorang  perempuan  yang  ditinggal  wafat  iddahnya adalah 130 hari. Hal ini berarti terjadi perselisihan hampir sebanyak 2 hari. Begitu juga misalnya iddah perempuan  yang dicerai talak raj‟i ba‟da dukhul yang tidak lagi mengalami haid adalah 3 bulan. Jika dihitung dengan hari dan bulan hijriyah akan  didapati  3  x  29.53  =  88.59  hari,  sementara  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam ditetapkan 90 hari. Dengan demikian terjadi selisih lebih kurang dua hari.
Secara  sepintas,  perselisihan  jumlah  hari  yang  hanya  lebih  kurang  2  hari tersebut  sepertinya  tidak  ada  pengaruhnya.  Padahal  sesungguhnya  perbedaan jumlah  lebih  kurang  2  hari  tersebut  memberikan  dampak  hukum  yang  sangat signifikan. Misalnya pada kasus iddah talak raj‟i bagi wanita yang tidak haid lagi, ketika  hitungan  masa  iddah  sampai  pada  hari  ke-89,  masa  iddah  telah  berakhir sehingga  tidak halal  lagi  bagi  suami  untuk    rujuk  kepada isteri  yang ditalak  raj‟i tersebut.  Tetapi  apabila  mengacu  kepada  aturan  Kompilasi  Hukum  Islam,  iddah baru berakhir  setelah  mencapai hitungan  90  hari.  Oleh karena itu,  pada  hitungan ke-89  suami  masih  boleh  rujuk  kepada  istrinya.  Kebolehan  rujuk  bagi  suami mempunyai  konsekuensi  kehalalan  “bercampur”  antara  suami  istri,    sementara dalam hitungan hari dan bulan Hijriyah suami sudah tidak dibolehkan lagi rujuk, yang  berarti  haram  hukumnya  jika  suami  mencampurinya,  kecuali  dengan  akad nikah yang baru.
Penting  untuk  diketahui  bahwa perceraian  atau talak raj‟i (talak  1  dan 2) belumlah memutuskan perkawinan dalam makna yang sesungguhnya. Oleh sebab itu,  wanita  yang  telah  ditalak  suaminya,  selama  masih  berada  pada  masa  iddah tetap dipandang sebagai istri dari suaminya dan suami dari istrinya yang memiliki hak dan kewajiban, kendatipun kewajiban tersebut tidak penuh lagi. Dengan kata lain,  suami istri  yang  telah  bercerai  masih  mempunyai  hak dan kewajiban antara satu dengan lainnya, selama masih berada dalam masa iddah.
Diantara    kewajiban  suami  tersebut  adalah  memberikan  nafkah  kepada bekas  istri,  yang  merupakan  hak  istri,  sebagaimana  disebutkan  dalam  al-Qur‟an surah al-Talak ayat (1):
اةَِ اةَىشُِّةَ شُُّةِتنَّ ا ةَرةِ ةُمةُ ةْقنَّ ةَ ةَااةَلةّةِ ا نَّيةُوًةُقةّةِ ةَ ةَف نَّيةِىةِتنَّذةِ ةِا ًةُص ةْ ةَ  ةَي ةَثنَّذةِ ةْا ًةُقنَّت  ةَي ةَنَّا ةْمةُ نَّة ةَس لا نَّيةُوًةُج ةِشةْخةُت ةْي ةِم نَّيةِىةِتًةُّةُة لا ةَي ةَي ةْج ةُش ةْخةَِ لاةِ ةْ ةَ ةَيّةِتةْ ةَِ ةٍجةَل ةِ اةَ ةِة ةٍجةَ ةّةِّةَتةُم ةَ ةْ ةِت ةَي ةُديةُذةُ ةِنَّا ةْيةَم ةَي نَّذةَ ةَ ةَِ ةَديةُذةُ ةِنَّا ةْذةَقةَف ةَمةَ ةَ ةُهةَلةْ ةَ لا َ ةِسةْذةَت نَّ ةَ ةَا ةَنَّا ةُثةِذةْحةُِ ةَذةْ ةَة ةَ ةِاةَر ًشةْمةَ ( ١ )
“Hai  Nabi,  apabila  kamu  menceraikan  istri-istrimu  hendaklah  kamu ceraikan  mereka  pada  waktu  mereka  dapat  (menghadapi)  iddahnya  (yang wajar)  dan  hitunglah  waktu  iddah  itu  serta  bertakwalah  kepada  Allah. Jangan kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan)  keluar  kecuali  kalau  mereka  mengerjakan  perbuatan  keji  yang terang,  itulah  hukum-hukum  Allah,  maka  sesungguhnya  dia  telah  berbuat zalim  terhadap  dirinya  sendiri.  Kamu  tidak  mengetahui  barangkali  Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru” (QS At-Talak: 1) .
Hak suami selama masa iddah talak raj‟i adalah merujuk isterinya. Hal ini dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 228:
ةُحاةَقنَّ ةَ ةُ ةْا  ةَي ةَيةْصنَّة ةَشةَ ةَِ نَّيةِىةِلةُ ةْ ةَ ةِة ةَجةَثلاةَث ةٍاي ةُشةُق لا ةَي شُّ  ةِحةَِ نَّيةُىةَا ةْ ةَ ةَيةْ ةُ ةْ ةَِ اةَم ةَ ةَ ةَ ةُنَّا ُةِف نَّيةِىةِماةَ  ةْسةَ ةْ ةِ نَّيةُ نَّي ةِم ةْ ةُِ ةِنَّااةِة ةِ  ةًْةَّةْا  ةَي ةِش ةِ ْ نَّيةُىةُ ةَاًةُ ةُة ةَي شُّ ةَ ةَ نَّيةِوةّةِد ةَشةِة ُةِف ةَ ةِاةَر ةْ ةِ يةُد  ةَسةَ اً لاةْصةِ نَّيةُىةَا ةَي ةُ ةْ  ةِم َةِزنَّا نَّيةِىةّْةَ ةَ ةِوي ةُشةْ ةَ ةْااةِة ةِلاةَج ةّةِش ةِا ةَي نَّيةِىةّْةَ ةَ ةٌجةَج ةَسةَد ةُنَّا  ةَي ةٌزِ ةِزةَ ةٌمّةِ ةَ ( ٢٢٨ )
“ Istri-istri yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.  Tidak  boleh  bagi  mereka  menyembunyikan  apa  yang  diciptakan Allah  dalam  rahim  mereka,  jika  mereka  beriman  kepada  Allah  dan  hari akhir.  Dan  para  suami  mereka  lebih  berhak  rujuk  (kembali)  kepada mereka  dalam  masa  itu,  jika  mereka  (para  suami)  menghendaki  islah (perbaikan)” (QS. Al-Baqarah: 228) .
Permasalahan  perhitungan  kalender  seperti  kasus  yang  disebutkan  diatas, tidak hanya berakibat hukum boleh tidaknya suami rujuk kepada isterinya, tetapi juga berkonsekuensi pada persoalan dapat tidaknya saling mewarisi antara suami dan  isteri  yang  menjalani  iddah  talak  raj‟i.  Menurut  ketentuan  fiqh,  isteri  yang sedang menjalani iddah raj‟i, masih berhak menjadi ahli waris dari suaminya yang meninggal dunia di saat isteri masih dalam masa iddah. Hal ini dijelaskan  dalam firman  Allah  SWT  surat  Al-Baqarah  ayat  228  diatas.  Begitu  juga  sebaliknya, suami  menjadi  ahli  waris  dari  isterinya  yang  meninggal  dunia  sebelum  masa iddahnya berakhir.
Ketika  hitungan  iddah  mengacu  pada  hitungan  hari  dan  bulan  menurut kalender Masehi,  maka ketika suami  meninggal dunia pada hari ke-89 dari  masa iddah maka isterinya masih berhak menerima warisan dari suaminya, begitu juga sebaliknya.  Akan  tetapi  menurut  kelender  Hijriyah  ketika  isteri  meninggal  dunia pada hari ke-89 dimana masa iddahnya berakhir, maka keduanya tidak lagi dapat saling  mewarisi.  Kondisi  seperti  ini  dapat  menimbulkan  kekacauan  hukum  yang berpotensi menyebabkan pelakunya berdosa.
Dari  uraian  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa,  penggunaan  hitungan  hari, bulan  dan  tahun  Hijriyah  adalah  sesuatu  yang  bersifat  mendasar,  tidak  hanya untuk  ruang  ibadah,  tapi  juga  untuk  muamalah  secara  umum  dan  untuk  ruang hukum  keluarga  secara  khusus.  Menanggapi  argumen  para  hakim  Pengadilan
Agama  yang  menyatakan  bahwa  ketentuan  ayat  Al-Quran  tentang  iddah  bersifat umum sehingga boleh saja apakah menggunakan kalender Hijriyah atau Masehi.

## Penutup
Berdasarkan pembahasan dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan  kalender  Hijriyah  bagi  umat  Islam  adalah  keniscayaan.  Hal  ini sesungguhnya juga disadari oleh para Hakim Agama, bahwa penggunaan kalender Hijriyah  semstinya  tidak  hanya  dalam  masalah  ibadah,  tetapi  juga  pada  aspek- aspek  lain  dalam  kehidupan  umat  Islam.  Hanya  saja,  disadari  atau  tidak,  para hakim  terikat  pada  ketentuan  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  yang  sudah menetapkan  perhitungan  lamanya  masa  iddah  yang  harus  dijalani  oleh  seorang perempuan  setelah  bercerai  dari  suaminya.  Di  samping  itu,  sesuai  tuntutan  form amar  putusan,  para  hakim  tidak  dituntut  untuk  mencantumkan  ketentuan  iddah pada  amar  putusan  tersebut,  yang  semestinya  dapat  dipedomani  oleh  perempuan yang  diputus  bercerai  dari  suaminya.    Para  Hakim  hanya  menyampaikan  secara lisan  bahwa  wanita  yang  ditalak  harus  menjalani  iddah. Penjelasan  yang  akan diberikan  oleh  para  hakim  Pengadilan  Agama  ketika  ada  pertanyaan,  selalu merujuk  kepada  ketentuan  yang  termuat  dalam  pasal  153  Kompilasi  Hukum Islam,  yang  perhitungan  hari  dan  bulannya  mengikuti  perhitungan  kalender Masehi.
Alasan  yang  dikemukakan  oleh  para  hakim  Pengadilan  Agama  adalah bahwa  tidak  ada  keharusan  untuk  mengikuti  kalender  Hijriyah  kecuali  pada masalah  ibadah seperti puasa dan hari raya, sebab berkenaan dengan  masa iddah yang disebutkan dalam nash bersifat umum, oleh sebab itu boleh menggunakann hitungan kalender Hijriyah maupun Masehi.
Tidak  diterapkannya  sistem  perhitungan  kalender  Hijriyah  pada perhitungan  masa  iddah  akan  berakibat  pada  masalah  hukum  yang  sangat signifikan.
DAFTAR PUSTAKA: Abul Salam Nawawi, Mengapa Islam Memakai Kalender Bulan, http://nu.or.id/page/id/ dinamic_detil/14/11427/
Agus  Purwanto, Ayat-ayat  Semesta  Sisi  al-Qur‟an  yang  Terlupakan, Bandung: PT Mizan Pustaka, Cet. Pertama, 2008
Al-Baghawi, Abu Muhammad Al-Husain Ibn Mas‟ud, Ma‟alim al-Tanzil , juz IV, Beirut, Dar Tahayyibah, 1997 M
al-Bukhari,Muhammad  Ibn  Isma‟il, Shahih  al-Bukhari,  Juz  4, Beirut:  Dar  Ibn Katsir,  1987 M
Al-Jaziri, Abdul Rahman, Kitab Fiqh „ala Madzahibil Arba‟ah , juz. IV,  Dar al- Kutub al-„Ilmiah.
American Webster, Webster‟s New Collegiate Dictionary , USA, Massachussetts,
Springfield: G&C American Company, t.t.
At-Thabari, Abi Ja‟far Muhammad ibn Jarir, Tarikh at-Thabariy, Jilid II, Bairut: Dar al-Kitab al-„Ilmiyah, Cet. III, 1408H/1988M
Depag  RI, Almanak  Hisab  Rukyat ,  Jakarta:  Proyek  Pembinaan  Badan  Peradilan Agama RI, 1981
Depag RI, Waktu dan Permasalahannya,
Depag.  RI, Al-Qur‟an  dan  Terjemahnya ,  Jakarta:  Proyek  Pengadaan  Kitab  Suci Al-Quran Depag. RI, 1978
Depag.  RI, Pedoman  Perhitungan  Awal  Bulan  Qamariyah ,  Jakarta:  Bagian Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan Agama, 1983
Departemen Agama RI, Ilmu Fiqih , Jilid II, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, cet. II, 1984/1985
Franklyn W. Cole, Fundamental …, hal. 42.
Haidar, Durar al-Hukkam ,
Ibn Hajar Al-Asqalani, Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari , , Juz 8, Beirut, Dar al- Ma’rifah, 1379
Moedji  Raharto, Sistem  Penanggalan  Syamsiah/Masehi, Cet.  I.,  Bandung:  ITB, 2001
Muhammad Idris al-Marbawiy, Kamus al-Marbawiy , Juz 1, Mesir, t.p., t.th.
Muhyiddin  Khazin, Ilmu  Falak  dalam  Teori  dan  Praktik, Yogyakarta:  Buana Pustaka, Cet. Keempat, 2008
Muslim  Ibn  al-Hajjaj  al-Naisaburi, Shahih  Muslim ,  Juz  III,  Beirut,  Dar  Ihya  al- Turats al-Arabi, tth.
Nadiah Thayyarah, Buku Pintar Sains dalam Al-Qur‟an Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah, Jakarta: Zaman, Cet. I, 2013
Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah , jilid 8, terjemahan Muh. Tholib, Bandung: al-Ma‟arif, 1993
Slamet  Hambali, Almanak  Sepanjang  Masa, Semarang:  Program  Pasca  Sarjana IAIN Walisongo, Cet. I, 2011
Sofwan Jannah, Kalender Hijriyah dan Masehi 150 tahun , Yogyakarta: UII Press, 1994
Susiknan Azhari, Ilmu Falak, Teori dan Praktek , Yogyakarta: Lazuardi, 2001
Susiknan Azhari, Penggunaan Sistem Hisab dan Rukyat di Indonesia, Depag RI: Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI, 2007
T.  Djamaluddin, Analisis  Astronomi:  Ramadan  pada  Zaman  Rasulullah, http://media.isnet.org/isnet/Djamal/index.html