Ekplorasi  Penyaluran  Bantuan  Subsidi  Upah (BSU)  Tenaga  Kependidikan  Non  PNS  Selama Pandemi COVID-19

## JMSAB
181
Lala Hucadinota Ainul Amri 1 *, Whan Augustin Ainul Amri 2 Research Paper 1 Politeknik Negeri Media Kreatif, Jakarta 2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Insan Pembangunan, Tangerang Management Abstract This  study  aims  to  explore  the  distribution  of  wage  subsidy  assistance  in accordance  with  the  government's  objectives,  this  study  will  answer whether BSU is right on target and minimizes the spread of the corona virus in  the  Ministry  of  Education  and  Culture.  The  research  method  used  is exploratory  and  descriptive.  Exploratory  is  used  to  provide  in-depth explanations, while descriptive is used to analyze the study qualitatively in order to obtain findings and descriptions of a phenomenon that occurs. The results of this study found that; BSU distribution is right on target without any  significant  obstacles,  the  distribution  mechanism  is  ineffective  in suppressing  the  spread  of  the  corona  virus.  Distribution  through government  banks  found  technical  obstacles  in  the  form  of  recipient validation  which  required  visiting  the  channeling  bank  with  a  relatively long  service  time  so  that  it  created  a  potential  crowd,  even  though  there had been prevention in the form of strict implementation of protocols but conditions became more complicated where the assistance of teachers and lecturers coincided with government stimulus assistance. Other, so the goal of  suppressing  the  spread  of  the  corona  virus  is  contrary  to  the  results  of this  study.  Further  research  recommends  researching  appropriate distribution methods.
Received: 26 Feb 2021 Accepted: 18 Jun 2021
Online: 30 Jun 2021
Keywords: Education personnel, covid-19, wage subsidy assistance.

## Corresponding Author:
Lala Hucadinota Ainul Amri
Politeknik Negeri Media Kreatif, Jakarta
Email: lalahuca@polimedia.ac.id
Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis, Vol 4, No. 1,  2021, pp. 181 - 188 © The Author(s) 2021 DOI: https://doi.org/10.36407/jmsab.v4i1.297 eISSN 2655-237X
CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.

## Published by LPMP Imperium
Journal homepage: https://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/JMSAB

## Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis,

## PENDAHULUAN
Pandemi  COVID-19  memberikan  dampak  yang  nyata,  bukan  hanya  terjadi  di  Indonesia, negara diseluruh dunia tercatat melaporkan dampak dari adanya pandemi yang disebabkan virus  SARS-CoV-2  ini  (Parwanto  2020).  Data  Kementerian  Kesehatan  Indonesia  melalui Satgas  COVID-19  sampai  dengan  akhir  bulan  Januari  2020  menunjukkan  jumlah  kasus terinveksi virus corona lebih dari satu juta jiwa, dengan data tersebut memberikan dampak yang nyata di semua sektor.
Pandemi  COVID-19 menjadi  kendala bagi  semua  kalangan  di  dunia  dan  ini  juga merupakan  krisis  kesehatan  bagi  manusia.  Dalam  dunia  pendidikan,  pandemi  COVID-19 juga  memberikan  dampak  yang  luar  biasa.  Banyak  sekolah  di  dunia  ditutup  untuk menghentikan  penyebaran  COVID-19 (Mastura & Santaria, 2020). Indonesia juga tidak dapat menghindari  dampak  tersebut,  penutupan  sementara  semua  aktifitas  untuk  menekan penyebaran  virus  corona.  Sektor  pendidikan  sebisa  mungkin  dialihkan  keluar  dari  sekolah, diwajibkan bekerja dari rumah (WFH).
Salah  satu  dampak  yang  dirasakan  di  sektor  pendidikan  adalah  penutupan  semua lembaga  pendidikan  dari  tingkat  dasar  sampai  tingkat  tinggi,  semua  aktifitas  lembaga pendidikan  dibatasi  dengan  ketat,  tetapi  dengan  catatan  proses  inti  lembaga  pendidikan dijalankan.  Proses  belajar  mengajar  harus  tetap  dijalankan  selama  masa  penutupan  dan pembatasan lembaga pendidikan, regulator pendidikan di indonesia mengeluarkan kebijakan untuk  melaksanakan  belajar  dari  rumah  dengan  menggunakan  metode  belajar  dalam jaringan (online). Masalah muncul tentang pelaksanaan belajar online ini, meliputi kesiapan pendidik, metode penilaian, dan dampak lulusan (Syah, 2020).
Masalah  belajar  online  tersebut  telah  diketahui  Pemerintah,  Presiden  menerbitkan kebijakan  Presiden  dalam  Inpres  nomor  4  tahun  2020  tentang  percepatan  penanganan COVID-19 melalui refocussing anggaran.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyusun kebijakan untuk mengatasi  permasalahan  ekonomi  yang  sangat  dirasakan  di  sektor  pendidikan  yaitu kurangnya  pendapatan  bagi  tenaga  kependidikan  (guru,  dosen,  dan  tenaga  kependidikan lainnya),  khususnya yang berstatus sebagai tenaga kependidikan Non PNS, baik di lembaga pemerintah maupun swasta. Terlebih lagi di lembaga pendidikan swasta, ketahahan lembaga tersebut  sangat  rentan  (Tribunnews  2020).  Untuk  itulah  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan memberikan bantuan subsidi upah (BSU) kepada tenaga kependidikan.
Data  penerima  BSU  dikelola  oleh  Pusat  Layanan  Pembiayaan  Pendidikan  (Puslapdik) Kemendikbud,  bersumber  dari  pelaporan  periodik  (Dapodik  dan  PDDikti).  Kemendikbud meyakini  data  yang  diambil  valid  dan  relaibel  karena  selain  bersumber  dari  operator lembaga  pendidikan  yang  diawasi  di  tiap  jenjangjangnya,  data  tersebut  juga  dicocokkan dengan data Kemnaker dan kartu prakerja untuk memastikan para tenaga kependidikan ini tidak  menerima  bantuan  yang  lain  (Anisa  2020).  Validitas  dan  reliabilitas  data  harus didukung penyaluran yang baik, agar tepat sasaran dan menekan penyebaran virus corona.
Tujuan  diberikannya  BSU  untuk  melindungi,  mempertahankan,  dan  meningkatkan kemampuan  ekonomi  tenaga  kependidikan  dalam  situasi  pendemi  COVID-19.  Atas  dasar uraian  tersebut  penelitian  ini  bertujuan  mengeksplorasi  penyaluran  BSU  apakah  tepat sasaran  dan  dapat  menekan  penyebaran  virus  corona.  Penelitian  dilaksanakan  dengan

## Lala Hucadinota Ainul Amri & Whan Augustin Ainul Amri
Education personnel, covid-19, wage subsidy assistance.
mempertimbangkan  protokol  kesehatan,  dilaksanakan  dengan  metode  eksplorasi  melalui wawancara  mendalam  dan  studi  kasus,  disamping  pengumpulan  literasi  sebagai  studi kepustakaan.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  fenomenologis  dengan melihat  situasi  di  lapangan.  Instrumen  penelitian  berupa  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi  (Subandi  et  al.,  2019).  Metode  Deskriptif  yang  digunakan  dengan  tujuan menjawab  apakah  tepat  sasaran  dan  apakah  dapat  menekan  penyebaran  virus  corona sehingga  mendapatkan  pemahaman  dan  pemahaman  yang  mendalam  terhadap  topik penelitian.  Untuk  mendapatkan  jawaban  yang  terstruktur  melalui  beberapa  data  Metode Deskriptif juga digunakan sebagai pendukung desain penelitian yang terstruktur.
Sample penelitian ini adalah tenaga pendidikan, yang meliputi dosen penerima BSU sebagai representasi dari dosen, guru penerima BSU sebagai representasi dari guru, tenaga kependidikan sebagai  representasi  dari  tenaga  kependidikan  baik  di  sekolah  maupun  di  pendidikan  tinggi, perwakilan  organisasi  profesi  PTK,  dan  Bank  penyalur.  Penelitian  ini  memiliki  batasan  agar pembahasan  dan  hasil  dapat  terarah  dengan  baik.  Pembatasan  dalam  penelitian  ini  hanya meneliti  penerima  BSU  tepat  sasaran  dan  upaya  menekan  penyebaran  virus  corona  dalam penyaluran BSU.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Prediksi mengenai adanya suatu pandemi telah ada, sering kali dianggap sebagai statement dari orang  atau  organisasi  tertentu.  Pandemi  COVID-19  memunculkan  paradigma  baru  karena  tidak ada yang tahu bahwa pandemi akan bermuara pada ancaman krisis multidimensi. Krisis ini yang bermula  dari  sektor  kesehatan  yang  meluas  pada  sektor  luas,  termasuk  sektor  ekonomi  dan pendidikan. Tak ada pilihan, selain bergerak bersama untuk mengantisipasi dampak yang timbul akibat pandemi.
Upaya  preventif  telah  dilakukan  Pemerintah  sejak  awal  penemuan  kasus  infeksi  pertama virus  corona,  pemerintah  telah  mengeluarkan  kebijakan  untuk    mengantisipasi  dampak  yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19. Namun, upaya preventif yang dilakukan tidak sepenuhnya melindungi  Indonesia  dari  penyebaran  COVID-19.  Sama  seperti  negara  lainnya,  Indonesia akhirnya berkutat pada persoalan dampak akibat COVID-19.
Dampak  sektor  pendidikan  yang  sangat  dirasakan  oleh  masyarakat  adalah  penutupan sekolah  dari  tingkat  dasar  sampai  dengan  tingkat  tinggi  untuk  mengurangi  kontak  orang-orang secara  masif.  Kebijakan  ini  diambil  pemerintah  dalam  rangka  untuk  menyelamatkan  hidup banyak orang agar terhindar dari infeksi virus corona.
Dalam menjaga keberlangsungan pendidikan, kegiatan di sektor ini harus berjalan seperti sebelum ada pandemi. Pada saat awal pandemi, belum ada kebijakan tertentu untuk pelaksanaan kegiatan  belajar,  secara  otodidak  mengganti  pembelajaran  kelas  menjadi  pembelajaran  dalam jaringan (daring). Proses tersebut dapat berjalan dengan berbagai masalah yang muncul, sedikit demi  sedikit  masalah  tersebut  dapat  terselesaikan  baik  dari  pemerintah  maupun  dari  pelaku sektor  pendidikan,  terdapat  dampak  lanjutan  yang  muncul  sebagai  efek  dari  perubahan  skema pendidikan.
Ada  dampak  yang  harus  diantisipasi  bagi  keberlangsungan  pendidikan  yang  disebabkan oleh  pandemi  Covid-19.  Dampak  itu  adalah  keberlangsungan  proses  belajar  mengajar  yang dilaksanakan  oleh  tenaga  kependidikan.  Mereka  diharuskan  melaksanakan  proses  pembejaran

## Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis,
dengan  kreatifitas  masing-masing  dengan  kewajiban  mematuhi  protokol  kesehatan,  semua berjalan dengan normal, walaupun dengan keterbatasan yang ada.
Keberlangsungan proses tersebut mulai terdampak dari sektor yang lain, sektor ekonomi sebagai  efek  domino  dampak  pandemi.  Daya  beli  tenaga  kependidikan  non  PNS  rendah, pemenuhan finansial siswa terhadap sekolah terganggu, dan lembaga pendidikan swasta rentan terhadap  dampak  ekonomi  yang  melemah.  Alasan  itulah  yang  mendorong  pemerintah  melalui Kemendikbud  memberikan  Bantuan  Subsidi  Upah  (BSU)  sebagai  stimulus  untuk  melindungi tenaga kependidikan yang terdampak akibat pelemahan ekonomi.
Stimulus BSU tersebut memiliki peran ganda, selain untuk menjaga ketahanan ekonomi dan mendukung  keberlangsungan  pelaksanaan  pembelajaran  oleh  tenaga  kependidikan,  manfaat lainnya  adalah  menjaga  penyebaran  virus  corona,  pemerintah  menganggap  dengan  diberikan stimulus  akan  menambah  penghasilan  sehingga  tenaga  kependidikan  tersebut  dapat  fokus bekerja dari rumah (WFH).
Data  penerima  diyakini  oleh  Kemendikbud  merupakan  data  Valid  dan  reliabel  yang bersumber dari Puslapdik berdasarkan laporan priodik yang bersifat wajib dan terawasi disemua jenjang lembaga pendidikan.

## Penerima BSU Tepat Sasaran
Dalam  mendata  penerima  BSU,  Kemendikbud  menggunakan  Data  Pokok  Pendidikan  (Dapodik) dan Pangkalan Data Dikti (PDDikti). Semua data tenaga kependidikan terdata, identitas lengkap termasuk  status  kepegawaian,  sehingga  bantuan  akan  sulit  dimanipulasi  maupun  kemungkinan penyalahgunaan. Jumlah penerima BSU tenaga kependidikan non PNS berjumlah 2.034.732 orang, dengan  rincian  162.277  dosen  non  PNS  pada  PTN  dan  PTS,  1.634.832  guru  dan  pendidik  pada satuan  pendidikan  negeri  dan  swasta,  dan  237.623  tenaga  kependidikan  lainnya  (tenaga perpustakaan, laboratorium, dan  administrasi sekolah).

## Gambar1.
BSU Kemdikbud (kemdikbud.go.id, 2020)

## Lala Hucadinota Ainul Amri & Whan Augustin Ainul Amri
Education personnel, covid-19, wage subsidy assistance.
Total anggaran bantuan subsidi upah (BSU) dari Kemendikbud sebesar Rp.3.662.517.600.000,00. Anggaran  tersebut  dialokasikan  dari  APBN  melalui  realokasi  anggaran  kemendikbud  sesuai dengan  PP  nomor  1  tahun  2020  dan  Inpres  nomor  4  tahun  2020.  Pedoman  pelaksanaan  teknis penyaluran  BSU  diperkuat  dengan  Permenkeu  Nomor  Nomor  38/PMK.02/2020  dan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2020.
Sumber data penerima BSU adalah data Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbud, Puslapdik mengambil Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Pangkalan Data Dikti (PDDikti) yang dikelola oleh Dirjen PAUD Dikdasmen, Dirjen Dikti, dan Dirjen Diksi, munculnya rantai koordinasi ini perlu di perhatikan secara serius untuk mengurangi miss-data yang mungkin terjadi.  Hal  ini  dikuatkan  oleh  sekretaris  Himpaudi  sebagai  perwakilan  organisasi  PTK menyebutkan:  ” data  dapodik  saya  yakin  valid,  dilaporkan  oleh  operator  satuan  pendidikan  tiap semester,  diverifikasi  oleh  kepala  satuan  pendidikan  dan  dinas  terkait ”.  Pendapat  tersebut menguatkan  proses  pengambilan  data  yang  bersumber  dari  tingkat  pelaksana  paling  bawah, sehingga dipercaya akan tepat sasaran.
Penyusunan  data  penerima  BSU  disusun  berdasarkan  penarikan  data  dari  Dapodik  dan PDDikti pada tanggal 30 Juni 2020, hal ini menimbulkan sedikit masalah mengenai sinkronisasi data Dapodik dan PDDikti jika ada perubahan data, baik itu perpindahan data PTK maupun PTK Baru. Hal ini diperkuat dari studi literasi yang dilaksanakan serta dari wawancara mendalam dari sample  yang  dipilih.  Nilai  dampak  penarikan  data  ini  tidak  terlalu  signifikan  tapi  tetap  harus dipertimbangkan.
Masalah selanjutnya yang ditemukan adalah seleksi CPNS tahun 2018, sebagian besar CPNS tersebut  sudah  menjadi  PTK  non  PNS  di  berbagai  lembaga  pendidikan.  CPNS  tersebut  tercatat dalam  Dapodik  dan  PDDikti,  hal  ini  menimbulkan  masalah  tersendiri.  Menyadari  hal  itu, Kemendikbud mengeluarkan syarat pelengkap pencairan BSU dengan Surat Pernyataan Tangung Jawab Mutlak (SPTJM). Hal ini berfungsi sebagai pelindung dana BSU agar tepat sasaran, bilamana dikemudian hari ditemukan pelanggaran oleh oknum, surat ini akan digunakan sebagai pelindung pengembalian anggaran negara.
Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat temuan beberapa permasalahan, tetapi  permasalahan  tersebut  telah  memiliki  antisipasi  agar  dapat  meminimalkan penyalahgunaan  anggaran  oleh  oknum  tertentu.  Berdasarkan  kajian  eksploratif,  kajian  literasi dan  kebijakan  maka  penerima  BSU  dinyatakan  tepat  sasaran  melalui  kajian  secara  kualitatif dengan  sumber  Data  Dapodik  dan  PDDikti  berasal  dari  laporan  periodik  instansi  pendidikan melalui  operator  dengan  validasi  yang  ketat  sesuai  dengan  jenjang  dan  kewenangan  dipercaya valid dan reliable sehingga penerima bantuan tepat sasaran by name by address .

## Menekan Penyebaran Virus Corona
Keberlangsungan  proses  pendidikan  mulai  terdampak  dari  sektor  yang  lain,  sektor  ekonomi sebagai efek domino dampak pandemi tak bisa dihindarkan. Daya beli tenaga kependidikan non PNS rendah akibat dampak ekonomi yang melemah. Pemerintah melihat hal ini sebagai masalah besar,  selama  pandemi  tenaga  kependidikan  non  PNS  mengeluh  dengan  kebutuhan  sarana  dan prasarana yang harus ada selama kerja dari rumah (WFH), sementara kegiatan di sekolah banyak yang  ditunda  atau  dibatalkan,  secara  langsung  berdampak  pada  tambahan  penghasilan  mereka. Selain itu lembaga pendidikan swasta yang rentan terhadap pelemahan ekonomi juga terasa, daya tahan lembaga tersebut diuji.
Efek lanjutan dampak pandemi menyebabkan tenaga kependidikan non PNS banyak yang mencari  tambahan  penghasilan  untuk  mencukupi  kebutuhan  tersebut,  efek  lanjutan  jika fenomena ini dibiarkan akan memberikan dampak yang kontradiktif terhadap kebijakan menekan penyebaran  virus  corona.  Untuk  itu  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  BSU  agar  tenaga

## Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis,
kependidikan  non  PNS  dapat  fokus  melaksanakan  tugasnya  dari  rumah  agar  dapat  menekan penyebaran virus corona dengan meminimalkan kontak ke lingkungan luar.
Pemerintah merancang penyaluran BSU secara non tunai. Dari kajian literasi yang ada serta diyakinkan hasil analisa wawancara mendalam, manfaat non tunai ini dapat menekan penyebaran virus  corona.  Uang  tunai  baik  logam  maupun  kertas  disebut  menjadi  media  peredaran virus corona.  Hal  ini  karena  bahan  logam  dan  kertas  memiliki  risiko  tinggi  untuk  penyebaran virus. Untuk menekan penyebaran virus, BSU disalurkan melalui skema penyaluran nontunai.
Penyaluran non tunai dilaksanakan oleh bank pemerintah, ada 4 bank pemerintah sebagai penyalur.  Hasil  wawancara  mendalam  menemukan  masalah  baru,  terdapat  antrian  yang menyebabkan munculnya potensi kerumunan, hal ini diakibatkan oleh jumlah penerima BSU yang banyak.  Hal  tersebut  sudah  diantisipasi  oleh  bank  penyalur,  dengan  penerapan  Protokol kesahatan,  social  distancing,  pembatasan  jumlah  layanan  tiap  hari,  pembatasan  jumlah  orang dalam  ruangan  bank,  dan  menyediakan  ruang  tunggu  outdoor.  Sesuai  dengan  pernyataan customer  service salah  satu  bank  penyalur:  ” proses  by  name  by  address  sudah  bagus,  hanya  saja perlu membuka rekening baru yang mewajibkan penerima datang ke bank, ini yang menyebabkan kerumunan, padahal saya yakin tiap penerima sebagian besar pasti sudah punya rekening bank ”. Analisa responden mencatat kerumuman dan antrian dalam waktu yang lama tetap saja terjadi, walaupun dengan antisipasi yang ada, usaha tersebut belum bisa efektif dalam menekan  potensi penyebaran virus corona.
Temuan  lain  di  lapangan  menemukan  2  faktor  yang  menghambat  menekan  penyebaran virus  corona.  Pertama,  faktor  bank  penyalur  tidak  hanya  menyalurkan  BSU  untuk  PTK,  tetapi menyalurkan pula bantuan subsidi program pemerintah lainnya, sehingga menimbulkan potensi kerumunan yang masif, serta menambah waktu tunggu untuk mendapatkan layanan, setidaknya dari  sample  terpilih  ditemukan  mayoritas  menghabiskan  waktu  rerata  3-6  jam  untuk mendapatkan  layanan  bantuan  subsidi  pemerintah,  tentu  hal  ini  menghambat  kegiatan  mereka untuk  Work  from  home.  Kedua,  skema  penyaluran  melalui  pembukaan  rekening  baru  yang ditetapkan oleh pemerintah, mewajibkan penerima BSU untuk datang ke bank, sekedar verifikasi, validasi dan mengisi kelengkapan data yang dibutuhkan bank. Hal ini sangat tidak efektif seperti yang disampaikan oleh bank penyalur, untuk itu dari temuan ini diharapkan ada kebijakan baru agar temuan ini tidak lagi kontradiktif terhadap upaya menekan penyebaran virus corona.
Dari  uraian  tersebut,  skema  penyaluran  non  tunai  dianggap  efektif  untuk  memangkas birokrasi dan meminimalkan penyalahgunaan bantuan. Akan tetapi akan jadi kontradiktif dimana harapan  untuk  menekan  penyebaran  virus  corona  melalui  penyaluran  non  tunai  membuat masalah  baru  yang  diakibatkan  keharusan  penerima  untuk  melakukan  proses  validasi  rekening baru di bank penyalur. Solusi yang ditawarkan dapat berupa penggunaan rekening eksisting yang dipunya  penerima  atau  dengan  data  yang  sudah  lengkap  dan  valid,  penerima  dapat  datang  ke bank penyalur tanpa proses validasi yang memakan waktu lama.

## KESIMPULAN
Bantuan  Subsidi  Upah  (BSU)  untuk  Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan  di  lingkungan Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  bermanfaat  selama  Pandemi  COVID-19, melindungi tenaga kependidikan yang terdampak akibat pelemahan ekonomi sehingga dapat melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  dengan  memperhatikan  protokol  kesehatan.  BSU tersebut  bersumber  dari  Data  Pokok  Pendidikan  (Dapodik)  dan  Pangkalan  Data  Dikti (PDDikti)  yang  dikelola  Pusat  Layanan  Pembiayaan  Pendidikan  (Puslapdik)  Kemdikbud. Sumber  data  tersebut  berasal  dari  laporan  periodik  operator  lembaga  pendidikan  yang

## Lala Hucadinota Ainul Amri & Whan Augustin Ainul Amri
Education personnel, covid-19, wage subsidy assistance.
diawasi  di  tiap  jenjangnya,  sehingga  validitas  dan  reliabilitasnya  sangat  baik  untuk mendukung penerima BSU tepat sasaran. Penyaluran BSU secara non tunai ditujukan untuk memangkas birokrasi, sehingga meminimalisir upaya penyalahgunaan, selain itu mendukung penekanan  penyebaran  virus  corona,  temuan  lain  yang  jadi  perhatian  adalah  munculnya potensi  kerumunan  baru  dan  lamanya  waktu  layanan  di  bank  penyalur  yang  kontradiktif terhadap upaya menekan penyebaran virus corona.
Penelitian  ini  merekomendasikan  penelitian  lanjutan  untuk  meneliti  seberapa  besar  pengaruh potensi  kerumunan  dan  lamanya  waktu  layanan  terhadap  potensi  penyebaran  virus  corona. Penelitian  tentang  metode  penyaluran  yang  efektif  untuk  menekan  penyebaran  virus  menjadi rekomendasi kedua dari penelitian ini.

## REFERENSI
Aji,  Rizkon  HS.  (2020).  Dampak  Covid-19  pada  Pendidikan  di  Indonesia:  Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran. Jurnal Sosial & Budaya Syar-i , 7 (5), 395–402. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15314
Amri, L. H. A., & Wijayanti, R. A. (2019). Pemanfaatan Sistem Informasi Geospasial Online Untuk Mendukung  Pengambilan  Keputusan  Pemanfaatan  Tata  Ruang.  Jurnal  Teknologi Informasi Dan Terapan (J-TIT), 6(2), 62–66.
Amri, L. H. A. (2014). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Dan Iklim Sekolah Terhadap
Kinerja Guru Dimediasi Kepuasan Kerja. Program Pascasarjana, Unisbank. Anisa,  Dina  Fitri.  (2020).  Kemdikbud:  Data  Penerima  Subsidi  Upah  Guru  Sudah  Lengkap. Nasional Berita Satu, 19 November 2020. https://www.beritasatu.com/nasional/700533/kemdikbud-data-penerima-subsidi- upah-guru-sudah-lengkap
Bairagi, V., &Mousami, V. M. (2019). Research Methodology. CRC Press. Kementerian  Keuangan.  (2020). Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 38/PMK.02/2020. JDIH Kemenkumham. Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  (2020). Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020. JDIH Kemenkumham. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020. JDIH Kemenkumham. Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  (2000). Buku  Saku  Bantuan  Subsidi  Upah  (BSU) . Kemdikbud.
Parwanto,  MLE.  (2020).  Virus  Corona  (2019-nCoV)  penyebab  COVID-19. Jurnal  Biomedika dan Kesehatan , 3 (1), 1–2. Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2020). Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2020. JDIH Kemenkumham.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2020). Instruksi  Presiden  Nomor  4  Tahun  2020. JDIH Kemenkumham.
Rangkuti, Freddy. (2013). RisetPemasaran. GramediaPustakaUtama Subandi., & dkk. (2019). Implementation of Multicultural and Moderate Islamic Education at the Elementary Schools in Shaping the Nationalism. Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah , 4(2), 247-255. https://doi.org/10.24042/tadris.v4i2.5003
Tribunnews.  (2020). Sekolah  Swasta  Paling  Rentan  Terdampak  Saat  Pandemi .  Editor:  Dana Delani. https://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2020/06/28/sekolah-swasta- paling-rentan-terdampak-saat-pandemi

## Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis,

## Competing interests
The authors declare that they have no competing interests.

## Funding.
The authors received no financial support for the research and publication of this article.

## About the Authors
Lala Hucadinota Ainul Amri, S.Pd., S.M., M.Si. is a lecturer in management and creative economy at the  Department  of  Printing  and  Packaging,  State  Polytechnic  of  Creative  Media,  Jakarta.  He  is  a Ph.D. student at Universiti Teknologi MARA, Malaysia. He holds a Master's degree in management science from Stikubank University. Has a bachelor's degree in physics education and a bachelor's degree in management. He has researched various issues in management, arts and social topics.
Whan Augustin Ainul Amri, S.E., M.M. is a lecturer at the Department of Management, STIE Insan Pembangunan,  Tangerang.  He  holds  a  Master's  degree  in  management  from  Mercu  Buana University. Has a bachelor's degree in management.