ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Utara
Adrian Tawai 1 * ; Hendri Ade Sucipto 2
1,2 Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia; adriantawai@uho.ac.id
* Correspondence : adriantawai@uho.ac.id
Kata kunci Pengembangan,
Peningkatan, Kualitas Pelayanan Keywords
Development, Improvement,
Service Quality

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan desain program dalam meningkatkan  kualitas  pelayanan  keluarga  berencana  pada  Dinas  Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kabupaten  Buton  Utara  menggunakan metode  deskriptif  kualitatif.  Informan  dipilih  secara  purposive.  Teknik pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pengembangan  desain  program  dalam meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kabupaten  Buton  Utara  sudah  dapat dikatakan  baik.  Walau  pun  masih  kurangnya  pembaruan  akan  inovasi-inovasi program-program  yang  ada.  Para  pegawai  telah  menjalankan  prosedur  atau tatacara  pelayanan  yang  baik  sesuai  dengan  aturan dan  kualitas pelayanan  yang telah  ditentukan.  Para  pegawai  selalu  berusaha  menunjukkan  sikap profesionalisme  yang  baik  dan  ramah  serta  berusaha  sebaik  mungkin  agar masyarakat merasa nyaman dan puas terhadap layanan yang mereka berikan.

## ABSTRACT
This study aims to determine the development of program design in improving the quality of family planning services at the Department of Population Control and  Family  Planning  in  North  Buton  Regency  using  a  qualitative  descriptive method.  Informants  were  selected  purposively.  Data  collection  techniques through in-depth interviews and documentation. The results of the study indicate that  the  development  of  program  design  in  improving  the  quality  of  family planning services at the Department of Population Control and Family Planning in North Buton Regency can be said to be good. Even though there is still a lack of updates on existing program innovations. The employees have carried out good service procedures or procedures in accordance with the rules and the quality of service that has been determined. The employees always try to show a good and friendly attitude of professionalism and try their best so that the community feels comfortable and satisfied with the services they provide.

## Pendahuluan
Negara  Republik  Indonesia  merupakan  salah  satu  Negara  yang  memiliki tingkat  pertumbuhan  penduduk  yang  tinggi  sehingga  memerlukan  adanya pengembangan  program  yang  dilakukan  untuk  menekan  laju  pertumbuhan penduduk  tersebut.  Salah  satu  instansi  yang  menangani  mengenai  pertumbuhan penduduk adalah Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional. Sebuah organisasi  pemerintah  non-departemen,  Badan  Koordinasi  Keluarga  Berencana Nasional  melapor  kepada  dan  bertanggung  jawab  langsung  kepada  presiden. Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  membawahi  BKKBN.  BKKBN bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan manajemen, mengoordinasikan  pelaksanaan  Program  Keluarga  Berencana  Nasional,  dan membina pertumbuhan keluarga yang sukses (Noviawati, 2011).
Di  Indonesia,  masalah  kependudukan  belum  terpecahkan.  Tingkat  kelahiran yang  tinggi  dan  populasi  yang  besar  adalah  dua  dari  masalah  ini.  Secara  umum, masalah kependudukan Indonesia dapat dibagi menjadi tiga kategori: struktur usia muda, standar pekerjaan, dan distribusi masyarakat yang  tidak merata di berbagai bidang. Berdasarkan temuan sensus penduduk Indonesia 2010, negara ini memiliki total populasi 237,6 juta, dengan 119,6 juta pria dan 118 juta wanita. Dengan tingkat pertumbuhan  penduduk  tahunan  sebesar  1,49%,  Indonesia  memiliki  populasi terbesar keempat di dunia, di belakang Cina, India, dan Amerika Serikat. Tentunya, peningkatan  penduduk  ini  berdampak  besar  pada  kesejahteraan  bangsa  dan kemakmuran ekonomi (Hardiyansyah, 2011).
Menurut angka ini, populasi Indonesia bertambah 9.027 orang setiap harinya. 377  orang  ditambahkan  ke  populasi  setiap  jam,  dan  bahkan  setiap  detik,  tingkat pertumbuhan  populasi  masih  agak  kuat,  hingga  1,  04%.  (1-2  juta  orang).  Secara umum, 99,9% pertumbuhan penduduk Indonesia dapat dikaitkan dengan kelahiran; 1,5%  sisanya  datang  melalui  migrasi.  Untuk  menyelesaikan  masalah-masalah tersebut  di  atas  dan  mencapai  tujuan  pembangunan  jangka  panjang  di  bidang kesehatan, program Keluarga Berencana (KB) didirikan. Dapat disimpulkan bahwa 1-2 anak lahir di Indonesia per detik . Salah satu inisiatif pemerintah untuk mengelola kependudukan adalah Program Keluarga Berencana (KB) (Alifariki, 2017).
Dengan  mengawasi  dan  melaksanakan  program  Keluarga  Berencana  (KB), pemerintah  Indonesia  melalui  Badan  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana Nasional  (BKKBN)  juga  mengurangi  angka  kelahiran.  Pengelolaan  Program Keluarga  Berencana  Nasional  (KB)  pada  dasarnya  adalah  proses  pelaksanaan pembangunan yang tujuannya adalah untuk mengendalikan angka kelahiran dalam rangka  menciptakan  rumah  tangga  yang  kaya.  Pengelolaan  Program  Keluarga Berencana dengan sektor pembangunan lainnya secara progresif mengikutsertakan masyarakat (Sulistyaningsih, 2013).
Program  Pelayanan  Keluarga  Berencana,  Program  Kesehatan  Reproduksi Remaja,  Program  Pelayanan  Kontrasepsi,  Program  Pengembangan  Peran  Serta
Masyarakat  dalam  Pelayanan  Keluarga  Berencana,  Program  Bantuan  Kelompok Pembangunan  Keluarga,  Program  Keluarga  Berencana  bagi  Generasi  Muda Memasuki  Masa  Perkawinan,  Program  Pelayanan  Keluarga  Berencana  bagi Masyarakat  Miskin,  dan  lain-lain  merupakan  salah  satu  program  terkait kesejahteraan  sosial  Badan  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  Nasional (Andre, 2015). Semua yang dilakukan tersebut berkaitan dengan peran dari Badan Koordinasi  Keluarga  Berencana  (BKKBN)  yang  merupakan  organisasi  yang  juga melakukan pelayanan yang menyeluruh, bermutu dan juga terjangkau untuk lapisan masyarakat (Oktriyanto, 2016)
Pada tingkat kabupaten urusan mengenai keluarga berencana ditangani oleh Dinas  Pengendalian  Penduduk  Dan  Keluarga  Berencana  (PPKB)  demikian  juga dengan di Kabupaten Buton Utara dimana Dinas tersebut melakukan kegiatan yang lebih terpadu terutama dalam melakukan desain program yang lebih baik lagi dan yang  terutama  juga  adalah  dengan  selalu  melakukan  perbaikan  dan  peningkatan pada aspek standarisasi pelayanan yang dilakukan. Pelaksanaan program KB tidak lagi  semata  mata  diarahkan  hanya  kepada  upaya  pencapaian  target  kuantitas penduduknya, melainkan jauh lebih luas lagi sudah harus menyentuh banyak aspek terkait  dengan  upaya  kualitas  dalam  rangka  mewujudkan  sebuah  keluarga  yang berkualitas  (Trianzhiani,  2018).  Melihat  dari  pengembangan  tersebut  maka pencapaian  target  yang  ada  mesti  lebih  dikembangkan  dalam  hal  desain  program yang ada sehingga ada masyarakat merasakan program yang ada tersebut.
Kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  ber-KB  masih  sangat  kurang dalam  lingkup  Kabupaten  Buton  Utara.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Dinas Pengendalian  Penduduk  Dan  Keluarga  Berencana  (PPKB)  yang  ada  di  Kabupaten Butur  masih  memerlukan  upaya  yang  ekstra  untuk  lebih  meningkatkan  kerjanya .Pengembangan  terhadap  program-program  yang  ada  di  Dinas  Pengendalian Penduduk  Dan  Keluarga  Berencana  (PPKB)  Kabupaten  Buton  Utara  mesti  terus ditingkatkan  lagi  demikian  juga  dengan  standarisasi  pelayanan  yang  dilakukan kepada  masyarakat  (Kawulu,  2015).  Masyarakat  masih  kurang  dalam  menerima informasi dan menerima program yang ada sehingga hal tersebut menjadi acuan bagi Dinas  Pengendalian  Penduduk  Dan  Keluarga  Berencana  (PPKB)  Kabupaten  Buton Utara  untuk  bekerja  dengan  meningkatkan  program  yang  ada  (Kalalinggi,  2019). Observasi  yang  penulis  temui  tersebut  mengindikasikan    masih  banyaknya masyarakat  yang  belum  mengetahui  tentang  program  yang  ada  pada  Dinas Pengendalian  Penduduk  Dan  Keluarga  Berencana  (PPKB)  Kabupaten  Buton  Utara sehingga  untuk  itu  pihak  Dinas  Pengendalian  Penduduk  Dan  Keluarga  Berencana (PPKB) Kabupaten Buton Utara mesti lebih meningkatkan lagi perencanaan desain program yang ada kedepan (Larasati, 2018).
Berbagai  studi  yang  membahas  mengenai  kualitas  pelayanan  pada  dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana seperti studi Ningrum et., al (2019) yang  menyoroti  kualitas  pelayanan  mobil  unit  penerangan,  dan  studi  dari  Karim
(2021) yang membahas peningkatan mutu pelayanan. Namun belum ada ditemukan studi  mengenai  peningkatan  kualitas  pelayanan  di  Dinas  Pengendalian  Penduduk Dan  Keluarga  Berencana  (PPKB)  Kabupaten  Buton  Utara.  Sehingga  perlunya penelitian  ini  dilakukan.  Maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui pengembangan  desain  program  dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan  keluarga berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton  Utara.  Studi  ini  dapat  memberikan  kontribusi  bagi  pengembangan  kajian pelayanan publik.

## Metode
Pada  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif kualitatif (Sugiono, 2017) . Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive yaitu  dilaukan  pemilihan  secara  sengaja  terhadap  informan  yang  ada  dalam penelitian  yang  dari  Kepala  PPKB  Kabupaten  Buton  Utara,  Staf  PPKB  Kabupaten Buton  Utara,Pegawai  PPKB  Kabupaten  Buton  Utara  dan  Masyarakat  Kabupaten Buton  Utara.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  sekunder. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  pengamatan,  wawancara  dan dokumentasi.  Sedangkan  teknik  analisa  data  menggunakan  teknik  analisa  data kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan
1. Pengembangan Desain Program
A. Pelaksanaan
Dalam pengembangan desain program pada suatu instansi dibutuhkan suatu proses  pelaksanaan  yang  di  dalamnya  memuat  seluruh  rangkaian  kegiatan  serta prosedur yang jalankan dalam mengembangkan desain program yang ada. Menurut Westra (2011) pelaksanaan yaitu usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua  rencana  dan  kebijaksanaan  yang  telah  di  rumuskan  dan  telah  ditetapkan dengan  melengkapi  segala  kebutuhan  alat-alat  yang  diperlukan,  siapa  yang  akan melaksanakan dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya. Pada Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kabupaten  Buton  Utara sudah dilaksanakan beberapa program-program terbaru antara lain :
a. Program Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting)
Salah satu langka konkret untuk mengisi kampung KB adalah dengan program Dashat. Program ini mulai dicanangkan dengan tujuan untuk mengatasi Stunting di daerah-daerah.  Penyebab  masalah  Stunting  adalah  kondisi  kesehatan  yang  tidak optimal dan asupan nutrisi yang tidak optimal. Dengan adanya program ini setiap ibu  hamil,  ibu  yang  hendak  hamil,  dan  ibu  menyusui,  lebih  diperhatikan  asupan nutrisinya. Kegiatan Dashat bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui  optimalisasi  sumber  daya  pangan  lokal  dalam  ranka  mempercepat  upaya penurunan stunting di tingkat desa atau kelurahan.

## b. Program Keluarga Berkualitas
Program  utama  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana Kabupaten  Buton  Utara  dengan  mendirikan  Kampung  KB.  Namun  Kampung  KB sendiri belum sesuai dengan apa yang di harapkan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Buton  Utara  merubah  Kampung  KB  menjadi  Kampung  Keluarga  Berkualitas. Dengan  adanya  program  Kampung  Keluarga  Berkualitas  dapat  memberikan integrasi  dan  konvergensi  penyelengaraan  pemberdayaan  dan  penguatan  institusi Keluarga  dalam  seluruh  dimensinya  guna  meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia, keluarga dan masyarakat (Trianzhiani, 2018).
c. Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) UPPKS  merupakan  suatu  kegiatan  ekonomi  produktif  yang  berusaha meningkatkan  pendapatan  yang  dilakukan  oleh  keluarga  sejahtera  secara berkelompok  di  lingkungan  masyarakat  yang  sederhana.  Tujuan  UPPKS  adalah sebagai  wadah  pembelajaran  untuk  mengenal  usaha  skala  rumah  tangga  yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan  keluarga, mengajak keluarga aktif bergerak dalam  ekonomi  produktif,  mensosialisasikan  pengelolaan  keuangan  keluarga, meningkatkan  ketahanan  dan  kemandirian  keluarga  serta  mewujudkan  keluarga kecil bahagia dan sejahtera
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut  diatas  bahwa  pegawai  pada  dinas Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kabupaten  Buton  Utara  sudah menunjukan  kinerjanya  dengan  baik  terkhusus  dalam  hal  pelaksanaan pengembangan  desain  program.  Dimana  dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan dengan beberapa pegawai dan beberapa masyarakat, menunjukan suatu penjelasan yang senada dan menunjukan respon positif oleh masyarakat terhadap pelaksanaan program  program  yang  ada  baik  dari  pelaksanaan  program  Keluarga  Berencana (KB),  pendirian  kampung  KB  sampai  pendataan  Keluarga  Berencana,  yang membuktikan bahwa pegawai betul betul melaksanakan program program yang ada. Seperti apa yang di kemukakan oleh Nurdin Usman (2002), yang mengatakan bahwa pelaksanaan merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah  disusun  secara  matang  dan  terperinci,  implementasi  biasa  dilakukan  setelah perencanaan sudah dianggap siap.
B. Peningkatan
Peningkatan  menurut  (Zamroni,  2007)  peningkatan  berasal  dari  kata  tingkat yang  berarti  lapis  atau  lapisan  dari  dari  sesuatu  yang  kemudian  membentuk susunan.  Peningkatan  berarti  kemajuan  secara  umum,  peningkatan  merupakan upaya  pencapaian  dalam  proses  ukuran  sifat  dan  sebagainya.  Berdasarkan  hasil penelitian  dan  hasil  wawancara  dengan  pegawai  dan  beberapa  masyarakat menunjukan  bahwa  pegawai  pada  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana  Kabupaten  Buton  Utara  sudah  terlihat  baik,  dimana  hasil  tersebut dibuktikan  dengan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  orang  pegawai  dimana  ada banyak  program-program    yang  telah  dilaksanakan  dan  dikerjakan  serta  adanya
berbagai macam penghargaaan dan prestasi yang telah dimenangkan dan di raih di tahun-tahun  sebelumnya  kemudian  masyarakat  yang  telah  menerima  layanan memberikan  respon  yang  baik  akan  peningkatan  program  program  yang  telah dicanangkan dan pengaplikasiannya dilapangan sudah sangat optimal.

## C. Pembaharuan
Salah satu indikator program program yang ada dapat dikatakan mengalami perkembangan  yaitu  dengan  adanya  suatu  pembaharuan.  Dengan  adanya pembaharuan  maka  suatu  instansi  dapat  menentukan  program-program  yang dilaksanakan itu sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat itu sendiri pembaharuan yaitu mengganti program program yang yang semula kurang baik  menjadi  lebih  baik.  Menurut  Ainul  mahbubah  (2013:10)  pembaharuan  adalah apa  saja  yang  belum  dipahami,  diterima  atau  dilaksanakan  oleh  penerima pembaharuan,  meskipun  bukan  hal  baru  bagi  orang  lain  dengan  demikian pembaharuan atau modernisasis merupakan proses perubahan untuk memperbaiki keadaan, baik dari segi cara, konsep dan serangkaian metode yang bisa diterapkan dalam rangka mengantarkan keadaan yang lebih baik.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  dengan  beberapa  pegawai  dan beberapa  masyarakat  yang  menjadi  sasaran  akan  program-program  yang dicanangkan  oleh  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana Kabupaten  Buton  Utara  masih  sangat  kurang  dan  terbatasnya  inovasi  inovasi program  terbaru  yang  di  canangkan.  Pembaharuan  dalam  bentuk  kebijakan  serta program yang ada belum dapat dilihat secara abstrak dan nyata hal ini di buktikan dengan  program-program  yang  dilaksanakan  dari  tahun  ketahun  hanyai  terpaku pada Pelayanan Keluarga Berencana, Pendataan Keluarga Berencana dan Pendirian Kampung  KB  ada  beberapa  program  terbaru  namun  program  itu  belum  dapat dilaksanakan  secara  menyeluruh.  Kemudian  juga  tidak  adanya  keselarasan  suatu program  dengan  perkembangan  teknologi  yang  ada  kurangnya  dana  dari pemerintah  daerah  serta  kurang  sejalanya  program  dan  visi  misi  daerah  dengan dinas menjadi masalah utama dalam pembaharuan pada dinas ini.

## 2. Peningkatan Pelayanan

## A. Berwujud
Seperti apa yang di kemukakan (Lovelock, C dan Lauren, 2007) Service adalah produk yang tidak berwujud jika di lihat dari sifat pelayanan itu namun produk fisik suatu  pelayanan  dapat  dilihat  dan  dirasakan  oleh  penerima  layanan.  Pelayanan publik yang berwujud artinya pelayanan itu dapat dilihat dari produk layanannya, pelaksanaan program program yang ada serta karakteristik seorang pegawai dalam memberikan  layanan  pada  dinas  pengendalian  penduduk  dan  keluarga  berencana Kabupaten  Buton Utara. Pelayanan yang berwujud mempunyai penampilan berupa fasilitas fisik, kendaraan, loket perlengkapan, ruangan solat, tersedia tempat parkir yang  luas  dan  nyaman,  kebersihan,  kerapian  dan  kenyamaman  ruangan,
kelengkapan fasilitas komunikasi dan penampilan karyawan yang menarik (Sunarsi, 2019).
Berdasarkan  pembahasan  dan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  beberapa pegawai dan beberapa informan dimasyarakat,  menunjukan bahwa pegawai pada Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kabupaten  Buton  Utara sudah menunjukan hasil yang baik dalam bentuk pelayanan yang berwujud artinya pelayanan  yang  di  berikan  sudah  dapat  dirasakan  manfaatnya  oleh  masyarakat setempat  seperti  dengan  hadirnya  beberapa  program  program  yang  membantu meningkatkan  kualitas  hidup  pada  masyarakat,  membantu  masyarakat  terhindar dari  kemiskinan  dan  kebodahan.  Selain  itu  juga  karakteristik  atau  produk  dari layanan yang pegawai lakukan dalam hal ini sarana dan prasarana yang membantu pegawai melakukan pelayanan juga dapat dilihat

## B. Berwujud
Menurut Kapur (1997) keandalan adalah keadaan dimana ketika operasi yang dijalankan  berada  pada  kondisi  lingkungan  tertentu,  sistem  akan  menunjukan kemampuannya sesuai dengan fungsi yang diharapkan dalam selang waktu tertentu. Keandalan  juga  dapat  didefinisikan  sebagai  probabilitas  yang  selalu  dikaitkan dengan  akumulasi  dimana  suatu  kegiatan  beroperasi  tanpa  mengalami  masalah dalam  kondisi  tertentu.  Keandalan  juga  dapat  dikatakan  sebagai  kemampuan seorang  pemberi  pelayanan  untuk  melaksanakan  pelayanan  dengan  tepat  dan terpercaya. Seorang Pegawai dalam memberikan pelayanan harus tepat waktu dan pelayanan  yang  di  lakukan  tidak  berbelit  belit  yang  malah  akan  menyusahkan penerima  layanan  selain  itu  juga    pelayanan  itu  harus  terpercaya,  Standar Operasional Prosedur harus betul betul di perhatikan dan transparan sehingga orang yang  di  layani  dapat  melihat  prosedur  pelayanan,  waktu  pelaksanaannya  serta kejelasan atas layanan yang diterimanya (Dwimawanti, 2004).
Berdasarkan  pembahasan  dan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  orang pegawai dan beberapa orang masyarakat, dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Dinas  Pengendalian  Penduduk    dan  Keluarga  Berencana  Kabupaten  Buton  Utara sudah menunjukan hal yang baik dalam hal keandalan, dimana dari hasil wawancara yang  di  lakukan  oleh  masyarakat  yang  tinggal  di  kampung  KB  menunjukan kepuasan mereka terhadap program program yang telah dilaksanakan di kampung mereka.

## C. Ketanggapan
Menurut Hamdani (2006:182) ketanggapan merupakan suatu kebijakan untuk membantu  dan  memberikan  pelayanan  yang  cepat  (responsif)  dan  tepat  kepada pelanggan  dengan  menyampaikan  informasi  yang  jelas  supaya  pelanggan  merasa puas dan dapat memberikan pendapat positif terhadap layanan yang diterimannya. Daya  tanngap  merupakan  respon  atau  kesigapan  pegawai  dalam  membantu masyarakat  dalam  memberikan  pelayanan  yang  cepat  dan  meliputi  kesigapan pegawai    dalam  membantu  masyarakat.  Ketanggapan    juga  dapat  diartikan
kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan dengan cepat (Indarjo, 2017). Suatu pelayaan yang dilakukan oleh seorang pemberi layanan kepada penerima  layanan  harus  tanggap  dan  muncul  kepekaan  tersendiri  untuk  segera melayani apa yang di butuhkan oleh masyarakat kepekaan juga tidak terlepas dari profesionalisme  seorang  pegawai  karena  pada  dasarnya  seorang  pegawai  yang profesional  adalah  pegawai  yang  cepat  tanggap  atas  apa  yang  di  butuhkan masyarakat itu sendiri.
Berdasarkan  pembahasan  dan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  orang pegawai dan beberapa orang masyarakat, dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Dinas  Pengendalian  Penduduk    dan  Keluarga  Berencana  Kabupaten  Buton  Utara sudah menunjukan hasil yang baik terkhusus pada indikator ketanggapan dimana dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  kepada  masyarakat  selaku  penerima  jasa pelayanan  terhadap  program  Keluarga  Berencana  mengungkapkan  kepuasan mereka atas ketanggapan para pegawai dalam memberikan layanan. Selain itu juga tanggapan  dari  beberapa  orang  pegawai  membuktikan  bahwa  mereka  betul-betul cepat tanggap atas segala bentuk pelayanan yang mereka berikan.
D. Keyakinan
Menurut  Hasan  (2006:288)  keyakinan  adalah  suatu  ikatan  yang  lebih  kepada suatu hal yang bersifat rohani atau kejiwaan dibandingkan hal yang bersifat fisik atau material. Manusia adalah makluk yang sadar yang berarti ia sadar terhadap semua alasan tingkah lakunya, sadar inferioritasnya, mampu membimbing tingkah lakunya, dan  menyadari  sepenuhnya  arti  dari  segala  perbuatan  untuk  kemudian  dapat mengaktualisasikan dirinya. Keyakinan diarahkan kepada pengalaman subjektif dari apa yang relevan secara eksistensial untuk manusia. Keyakinan juga dapat di artikan sebagai  pengetahuan  dan  kesopanan  pegawai  serta  kemampuan  mereka  untuk menimbulkan  kepercayaan  dan  keyakinan  atau  assurance.  Setiap  pegawai  harus ramah berkata baik dan lembut kepada masyarakat Seorang Pegawai juga dituntut untuk  memberikan  pelayanan  dengan  sebaik  baiknya  untuk  mendapatkan kepercyaan  dan  keyakinan  atas  pelayanan  yang  mereka  lakukan  dengan  begitu masyarakat yang merasa puas maka akan terus menggunakan jasa pelayanan yang pegawai itu tunjukan.
Berdasarkan  pembahasan  dan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  orang pegawai dan beberapa orang masyarakat, dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Dinas  Pengendalian  Penduduk    dan  Keluarga  Berencana  Kabupaten  Buton  Utara sudah menunjukan hasil yang baik dalam hal keyakinan dimana dibuktikan dengan hasil wawancara dengan masyarakat bahwa para pegawai begitu percaya diri dan yakin  terhadap  program-program  yang  mereka  realisasikan  dan  tanggapan  dari beberapa  pegawai  juga  mengatakan  bahwa  mereka  begitu  yakin  akan  tanggung jawab  yang  diberikan  dalam  mewujudkan  suatu  pelayanan  yang  berkualitas sehingga  dapat  tercipta  kepercayaan  dan  kepuasan  bagi  masyarakat  yang  mereka layani.

## E. Empati
Menurut  Zoll  (2012)  mengatakan  bahwa  empati  dapat  diartikan  sebagai kemampuan dan kecenderungan seseorang untuk memahami apa yang orang lain pikirkan  dan  rasakan  pada  situasi  tertentu.  Sementara  itu    Mead  dalam  Eisenberg (2000) menjelaskan bahwa Empati merupakan kapasitas mengambil peran orang lain dan mengadopsi perspektif orang lain dihubungkan dengan diri sendiri.
Empati yaitu bentuk kepedulian seorang pegawai terhadap apa yang menjadi kebutuhan dan  permintaan  masyarakat. Seorang pegawai di tuntut untuk respect dan  peka  akan  pelayanan  yang  di  berikan  ia  juga  di  tuntut  untuk  pandai  dalam menganalisis kondisi dan latar belakang masyaraka (Hasibuan, 2018). Mereka tidak boleh membeda bedakan masyarakat yang di layani entah yang di layani itu seorang Kepala  Daerah,  Kepala  Dinas,  masyarakat  menengah  sampai  masyarakat  biasa semua harus mendapatkan pelayanan yang sama tanpa ada perbedaan satu dengan yang lainnya dengan begitu akan tercipta kepuasan bagi masyarakat pada umumnya Berdasarkan  pembahasan  dan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  orang pegawai dan beberapa orang masyarakat, dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Dinas  Pengendalian  Penduduk    dan  Keluarga  Berencana  Kabupaten  Buton  Utara sudah menunjukan hasil yang baik dalam hal empati dimana dari hasil wawancara yang  dilakukan  pada  masyarakat  menunjukan  respect  yang  baik  dari  seorang pegawai  dalam  memberikan  pelayanan  selain  itu  juga  para  pegawai  dapat  lebih mudah paham akan pelayanan yang hendak mereka lakukan tanpa harus dijelaskan lebih  mendetail  oleh  atasan  mereka  dapat  bekerja  dengan  empati  dan  ikhlas  atas dasar pelayanan dan bukan karna keterpaksaan.

## Kesimpulan
Pengembangan  desain  program  merupakan  suatu  kegiatan  untuk memperbaharui program program yang ada agar sejalan dengan kualitas pelayanan yang di berikan. Pengembangan desain program menghasilkan berbagai keuntungan baik  bagi  instansi  maupun  masyarakat  pada  umummnya.  Contohnya  dengan  di lakukan  nya  pembaharuan  program  kita  dapat  mengetahui  dan  membedakan program program yang dicanangkan dalam suatu instansi itu masih sesuai atau tidak dengan  kebutuhan  masyarakat  dan  sesuai  apa  yang  di  harapkan  seperti  program kampung KB harus memang di desain yang harus betul betul sampai ke desa desa terisolir yang belum memiliki kesadaran untuk mengikuti program program KB.
Pengembangan  desain  program  pada  dinas  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga  Berencana Kabupaten Buton Utara jika dilihat dari pelaksanaannya hingga saaat ini masih belum terlaksana sepenuhnya. Hal itu dikarenakan strategi seorang pemimpin  dalam  mengembangkan  program  program  yang  ada  sesuai  dengan kebutuhan perkembangan zaman dimasa sekarang kemudian  sarana dan prasarana yang  kurang mendukung pengembangan program program yang ada, kemampuan SDM yang masih kurang profesional sesuai dengan tugasnya masing masing yang di
lihat  dari  budaya  dan  kualitas  kerja  masing  masing  pegawai.  Kebijakan  yang  di keluarkan  oleh  pemerintah  tentang  pembaharuan  dan  pengembangan  terhadap program program yang ada belum sepenuhnya di laksanakan serta masih sangat di perlukannnya  inovasi-inovasi mengenai program program yang dicanangkan.

## Referensi
Alifariki.  (2017). Faktor  determinan  proksi  kejadian  kematian  neonatus  di  wilayah  kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara . 6 .
Dwimawanti,  I.  H.  (2004).  (Salah  Satu  Parameter  Keberhasilan  Otonomi  Daerah) Oleh : Ida Hayu Dwimawanti. 2004 , 109 – 116. http://eprints.walisongo.ac.id/3684/ Hardiyansyah.  (2011). Kualitas  Pelayanan  Publik  Konsep,  Dimensi,  Indikator  dan Implementasinya . Gava Media.
Hasibuan. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara.
Indarjo,  S.  (2017).  Kampung  Keluarga  Berencana  dalam  Peningkatan  Efektivitas Program Keluraga Berencana. Higea , 1 .
Kalalinggi,  R.  (2019).  Pengendalian  Penduduk  Dan  Keluarga  Berencana  (Dppkb) Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Kota Samarinda. E;Journal , 7 . KARIM,  R.  (2021).  UPAYA  PENINGKATAN  MUTU  PELAYANAN  DI  DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK

## DAN KELUARGA
BERENCANA
KABUPATEN SUMEDANG. Repository FISIP UNSAP , 3 (1).
Kawulu, A. (2015). Peranan BKKBN dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Alumni Bandung.
Larasati, L. (2018). Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk . 3 .
Lovelock, C dan Lauren,  k. (2007). Manajemen Pemasaran Jasa, Alih bahasa .
Ningrum, D. W. N., Fitriani, N., & Sudrajat, A. R. (2019). Kualitas Pelayanan Mobil Unit Penerangan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten  Sumedang. Jurnal  Administrasi  Publik:  Public  Administration Journal , 9 (2), 113-118. Noviawati, D. (2011). Panduan Lengkap Pelayanan KB Terkini . Nuha Offset.
Oktriyanto. (2016). Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana Dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Jur. Ilm. , 77 – 88.
Sugiono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif . Alfabeta CV.
Sulistyaningsih,  E.  (2013). Strategi  Sosialisasi  Badan  Kependudukan  dan  Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). e-Journal Ilmu Komunikasi.
Sunarsi, D. (2019). Seminar Sumber Daya Manusia. In Seminar sumber daya manusia (Issue 1). http://eprints.unpam.ac.id/8570/2/Seminar SDM.pdf
Trianzhiani,  S.  (2018).  Pelaksanaan  Program  Keluarga  Berencana  Oleh  Petugas Lapangan Keluarga Berencana (Plkb) Di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Jurnal MODERAT , 4 .
Zamroni. (2007). Meningkatkan Mutu Sekolah . PSAP Muhamadiya.