## DOI:  10.46730/japs.v%vi%i.67

## Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten
Kampar
Aguswan 1 ,Abdul Mirad 2
1 Universitas Lancang Kuning Email: abdul.mirad@unilak.ac.id (email penulis utama/korespondensi)
Kata kunci Abstrak Pemberdayaan, masyarakat,  desa, Kabupaten,Kampar Penelitian  ini  bertujuan  mendeskriptifkan  pemberdayaan masyarakat  desa  yang  menjadi  bagian  tugas  dari  lembaga pemberdayaan  masyarakat  (LPM)  Desa  sebagai  mana  dimuat dalam  perturan  perundangan  maupun  Peraturan  Pemerintah yang mengatur tentang Desa. telaah Pemberdayaan masyarakat desa  dilaksanakan  di  Desa  kuapan  Kecamatan  Tambang Kampar  melalui  aspek  :  terencana  dan  kolektif,  memperbaiki kehidupaan  masyarakat,  prioritas  bagi  kelompok  lemah  atau kurang beruntung, dan melalui program peningkatan kapasitas. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat  desa  yang  menjadi    tugas  dan  tanggung  jawab lembaga  pemberdayaan  masyarakat  (LPM)  Desa  kuapan kurang efektif dikarenakan rencana dan tindakan
pemberdayaan belum sesuai dengan pemberdayaan masyarakat  yang    dilakukan  serta  pemebrdayaan  belum  dapat merubah prilaku hidup masyarakat desa kearah yang lebih baik . Keywords Abstract Empowerment, community, village, district, Kampar This  study  aims  to  describe  the  empowerment  of  rural  communities which are part of the duties of the Village Community Empowerment Institution (LPM) as contained in the laws and regulations governing the Village. Village community empowerment study was carried out in Kuapan Village, Tambang Kampar District through the following aspects: planned and collective, improving people's lives, prioritizing weak  or  disadvantaged  groups,  and  through  capacity  building programs.  The  results  of  the  study  stated  that  village  community empowerment  which  is  the  task  and  responsibility  of  the  Kuapan Village Community Empowerment Institution (LPM) is less effective because  the  empowerment  plans  and  actions  are  not  in  accordance with the community empowerment carried out and empowerment has not  been  able  to  change  the  life  behavior  of  the  village  community towards a better.

## Pendahuluan
Pembangunan  masyarakat  Desa  yang  sekarang  yang  disebut  dengan pemberdayaan  masyarakat  desa  pada  dasarnya  serupa  dan  setara  dengan  konsep pengembangan  masyarakat  (community  development).  Pemberdayaan  adalah  suatu kegiatan  yang  berkesinambungan,  dinamis,  secara  sinergis  mendorong  keterlibatan
Volume 2, Nomor 2 Agustus, 2021 P-ISSN: 2722-161X E-ISSN: 2722-1601 Jurnal JAPS
semua  potensi  yang  ada  secara  evolutif,  dengan  keterlibatan  semua  potensi.  Dengan cara  ini  akan  memungkinkan  terbentuknya  masyarakat  madani  yang  majemuk,  penuh keseimbangan  kewajiban  dan  hak,  saling  menghormati  tampa  ada  yang  merasa  asing dalam komunitasnya.
Konsep pemberdayaan masyarakat sebagai sala satu alternatif pembangunan yang merubah  paradigma  pendekatan  nasional  menjadi  pendekatan  yang  lebih  partisipatif. Pemberdayaan  berasal  dari  Bahasa  Inggris  yakni  empowernment  yang  mempunyai makna dasar pemberdayaan, dimana daya bermakna kekuatan (power). Memberdayakan masyarakat  upaya  untuk  meningkatkan  harkat  dan  martabat  lapisan  masyarakat  kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemsikinan dan  keterbelakangan.  Dengan  kata  lain,  memberdayakan  adalah  memampukan  dan memandirikan masyarakat.
Di  Desa  dapat  dibentuk  lembaga  kemasyarakatan,  yakni  lembaga  yang  dibentuk oleh  masyarakat  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  merupakan  mitra  Pemerintahan  Desa dalam  memberdayakan  masyarakat.  Lembaga  kemasyarakatan  dietapkan  dengan peraturan Desa. Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampung dan  penyaluran  aspirasi  masyarakat  dalam  pembangunan.  Hubugan  kerja  antara lembaga  kemasyarakatan  dan  pemerintahan  Desa  bersifat  kemitraan,  konsultatif  dan koordinatif.Sebagai  contoh  dalam  lingkungan  Pemerintahan  Desa  diIndonesia  terdapat organisasi  kemasyarakatan,  yang  dikenal  dengan  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat (LPM) yang berperan sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menampung serta  mewujudkan  aspirasi  dan  kebutuhan  masyarakat  dibidang  pembangunan  serta berfungsi memperlancar pelayanan kepada masyarakat.
Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  adalah  perubahan  nama  dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), sesuai dengan keputusan temu LKMD tingkat  Nasional  tanggal  21  Juli  2001.  LPM  adalah  lembaga  kemasyarakatan  yang tumbuh  dari,  oleh,  dan  untuk  masyarakat  yaitu  wahana  partisipasi  masyarakat  dalam perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengendalian  pembangunan  yang  bertumpu  pada masyarakat.
Keberadaan  Lembaga  Pemberdayaan  masyarakat  (LPM)  merupakan  sebuah organisasi  sosial  desa  dan  merupakan  mitra  Kepala  Desa  dalam  merencanakan, melaksanakan,  mengawasi  dan  mengevaluasi  pembangunan  Desa.  Seperti  halnya  yang terjadi  pada  Pemerintah  Desa  Kuapan  dimana  Kepala  Desa  bersama  dengan  Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM),  setiap  tahunnya  melakukan  kegiatan  perencanaan pembangunan  desa  yang  diperkuat  dalam  Forum  Musyawarah  Rencana  Pembangunan Desa  (Musrembang  Desa)  dimana  hasilnya  adalah  penetapan  prioritas  pembangunan desa  yang  akan  didanai  oleh  APBDesa/APBD  Kabupaten/Kota,  Provinsi,  dan Pemerintah  Pusat,  masih  ada  yang  belum  terealisasi  atau  belum  dapat  dilaksanakan untuk pembangunan desa khususnya di Desa Kuapan
Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, merupakan sala satu desa dari 17 desa yang terdapat di kecamatan Tambang Kampar. Pemerintahan Desa Kuapan dan  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  melakukan  koordinasi  dalam perencanaan dan penyusunan program pembangunan Desa. Perencanaan dan penyusuna program  pembangunan  desa  tentunya  melibatkan  seluruh  elemen-elemen  yang  di tingkat  desa,  seperti  Ketua  Rukun  Tetangga/Rukun  Warga  (selanjutnya  disingkat RT/RW),  kepala  dusun,  tokoh  masyarakat,  kelompok  perempuan.  LPM  sebagai lembaga yang memfasiitasi usulan dan masukan pembangunan yang di sampaikan oleh masyarakat.
Selanjutnya  usulan  pembangunan  desa  dimusyawarahkan  untuk  mendapatkan kesepakatan  menetapkan  prioritas-prioritas  pembangunan  desa  dalam  kegiatan  forum Musyawarah  Pembangunan  Desa  (MusrenbangDes).  Selanjutnya  hasil  yang  telah ditetapkan  dimuat  dalam  keputusan  kepala  desa  dan  disyahkan  oleh  Badan Permusyawaratan Desa.
Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  Desa  Kuapan  merupakan  mitra Pemerintahan Desa dalam merencanakan, melaksanakan dan pengendalian pembangunan  yang  bertumpu  pada  msyarakat.  Tentunya  LPM  sebagai  wahana partisipasi  masyarakat  dalam  mencapai  tujuan  pembangunan  desa  yang  diinginkan. Namun  dalam  mencapai  tujuan  pembangunan  desa  masih  ada    belum  terwujud  dalam tindakan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Munawar (2011), menjelaskan tentang Pemberdayaan Masyarakat Sebuah Konsep Pembangunan  Ekonomi  yang  Merangkum  Nilai-Nilai  Masyarakat  untuk  Membangun Paradigma dalam Pembangunan Bersifat people-centred, participatory . Dalam kerangka ini  memberdayakan  masyarakat  dilihat  dari  3  aspek  :  (1). Enabling yaitu  menciptakan suasana  yang  memungkinkan  potensi  masyarakat  dapat  berkembang,  (2). Empowering yaitu  memperkuat  potensi  yang  dimiliki  masyarakat  melalui  langkah-langkah  nyata yang  menyangkut  penyediaan  berbagai  input  dan  pembukaan  dalam  berbagai  peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya, (3). Protecting yaitu melindungi dan membela  kepentingan  masyarakat  lemah.  Pendekatan  pemberdayaan  pada  intinya memberikan  tekanan  pada  otonomi  pengambilan  keputusan  dari  kelompok  masyarakat yang  berlandaskan  pada  sumberdaya  pribadi,  langsung,  demokratis  dan  pembelajaran sosial.
Kesi  Widjajanti  (2011),  Model  Pemberdayaan  Masyarakat.  Tujuan  penelitian meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui proses modal manusia dan modal fisik. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pemberdayaaan  menginginkan  pengembangan modal  manusia,  dan  akan  lebih  baik  lagi  jika  pemberdayaan  didukung  dengan pengembangan kemampuan prilaku pemberdayaan.
Aguswan  (2018)  tentang  Model  Perencanaan  Partisipatif  Pembangunan  Desa Kabupaten  Kampar,  menyebutkan  bahwa  perencanaan  partisipatif  pembangunaan  desa di  awali  dengan  pengumpulan  data  dan  informasi  pembangunan  yang  diperoleh  dari profil desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, organisasi dan tata laksana pemerintah desa,  keuangan  desa,  dan  informasi  peenyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan pemberdayaan  masyaraakat.  Selanjutnya  untuk  memperkuat  perencanaan  partisipatif pembangan  Desa,  perlu  dilakukan  bimbingan  teknis  perencanaan  yaitu  dengan melakukan  penguatan  organisasi  dan  manjemen  desa  serta  peningkatan  kemampuan aparatur dalam penyusunan perencanaan desa (Jurnal Warta LPM, UMS, 2020).
Konsep  Pemberdayaan  masyarakat  sebagai  salah  satu  alternative  pembangunan yang  merubah  paradigma  pendekatan  nasional  menjadi  pendekatan  partisipatif. Pemberdayaan  diartikan  bahwa  masyarakat  diberi  kuasa  dalam  upaya  untuk menyebarluaskan  kekuasaan.  Melalui  pemberdayaan  masyarakat  organisasi  mampu menguasai  atas  kehidupannya  baik  aspek  politik,  ekonomi,  pendidikan,  kesehatan, pengelolaan lingkungan hidup dan sebagainya.
Pemberdayaan  adalah  suatu  proses  untuk  memberikan  daya/kekuasaan  (power) kepada  pihak  yang  lemah  (powerdes)  dan  mengurangi  kekuasaan  (disenpowered) kepada pihak yang terlalu berkuasa (powerful), sehingga terjadi keseimbangan (Jhohani, 2003).  Pengertian  pemberdayaan  tersebut  memberikan  penekanan  pada  aspek pendelegasian  kekuasaan,  memberi  wewenang  atau  pengalihan  kekuasaan  kepada
individu  atau  masyarakat  sehingga  mampu  mengatur  diri  dan  lingkungannya  sesuai dengan keinginan, potensi atau berkuasa atas yang dimilikinya.
Secara  lebih  rinci,  Slamet  (2003)  menekankan  bahwa  hakekat  pemberdayaan adalah bagaimana membuat  masyarakat  mampu  membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri.  Istilah mampu mengandung makna berdaya paham, termotivasi, memiliki  kesempatan,  melihat  dan  memanfaatkan  peluang,  bersinergi,  mampu bekerjasma,  tahu  sebagai  alternatif,  mampu  mengambil  keputusan,  berani  mengambil resiko,  mampu  mencari  dan  menangkap  informasi  serta  mampu  bertindak  sesuai inisiatif.
Menurut  Suharto,(2011)  dalam  Oos,  M.anwas  (pemberdayaan  masyarakat  di  era global, 2019:50) bahwa indikator pemberdayaan memiliki 4 hal yaitu :
1. Merupakan kegiatan yang terencana dan kolektif.
2. Memperbaiki kehidupan masyarakat.
3. Prioritas bagi kelompok yang lemah atau kurang beruntung
4. Dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.
Dalam  melaksanakan  pemberdayaan  perlu  dilakukan  melalui  berbagai pendekatan, Suharto (2005) penerapan pendekatan pemberdayaan dilakukan melalui 5P yaitu :
1) Pemungkiman  :  menciptakan  sesuatu  atau  iklim  yang  memungkinkan  potensi masyarakat berkembang secara optimal.
2) Peguatan:memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan- kebutuhannya.
3) Perlindugan :melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak  tertindas  oleh  kelompok  kuat,  menghindari  terjadinya  persaingan  yang tidak  seimbang(apalagi  tidak  sehat)  antara  kuat  dan  lemah  dan  mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah.
4) Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupanya.
5) Pemeliharaan:  memelihara  kondisi  yang  kondusif  agar  tetap  terjadi keseimbangan  distribusi  kekuasaan  antara  berbagai  kelompok  dalam masyarakat.
Fokus  pemberdayaan  dapat  bersifat  individu  dan  juga  komunitas,  pemberdayaan yang  bersifat  individu  merupakan  proses  untuk  meningkatkan  pengetahuan,  motivasi keterampilan, pengalaman individu sehingga memiliki daya saing untuk dapat mencapai kemandirian.  Keberdayaan  individu  berarti  seseorang  yang  bisa  memimpin  atau mengatur  dirinya  berperan  aktif  dalam  pembangunan,  memiliki  kemampuan  dan  daya saing sesuai dengan potensi dan keinginan yang dimilikinya. Sedangkan pemberdayaan yang  bersifat  komunitas  berarti  proses  untuk  meningkatkan  kemampuan  dari  suatu komunitas  tertentu  untuk  dapat  menngatur  komunitasnya  secara  mandiri  (Oos,  M. Anwas, 2019:51).
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat dengan LPM yang berada di tingkat  desa  memiliki  tugas  yaitu  :Menyusun  rencana  pembangunan  yang  partisipaif, Menggerakan    swadaya  gotong  royong  masyarakat,  Melaksanakan  pengendalian pembangunan (Indra Bastian, 2015:112).
Lebih  lanjut  mengenai  pembentukan  kelembagaan  desa,  pemerintah  telah mengeluarkan  Permendagri  No.  05  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Penataan  Lembaga Kemasyarakatan.  Permendagri  tersebut  di  atur  bahwa  pembentukan  lembaga kemasyarakatan ditetapkan berdasarkan dengan Peraturan Desa. Lembaga
kemasyarakatan  mempunyai  tugas  membantu  Pemerintah  Desa  dan  merupakan  mitra dalam  memberdayakan  masyarakat  desa.  Tugas  lembaga  kemasyarakatan  dalam memberdayakan  masyarakat  meliputi  :  Menyusun  rencana  pembangunan  secara partisipatif, Melaksanakan, mengendalikan, memamfaatkan, memelihara dan mengembangkan  pembangunan  secara  partisipatif,  Menggerakan  dan  mengembangkan partisipasi,  gotong  royong  dan  swadaya  masyarakat,  Menumbuh  kembangkan  kondisi dinamis  masyarakat  dalam  rangka  pemberdayaan  masyarakat  (Hanif  Nurcholis, 2011:150).

## Metode
Penelitian  dilaksanakan  di  desa  kuapan  kecamatan  Tambang  kabupaten  Kampar dengan melibatkan inforement diantaranya ketua LPM Desa, Kepala Desa, Ketua BPD Desa  dan  tokoh  masyakat  desa.  Pendekatan  penelitian  adalah  kualitatif  dan  di  analisa secara  deskriptif  dengan  mengumpulkan  data,  reduksi  data,  penyajian  data  dan pengambilan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
Penelitian  tentang  pemberdayaan  masyarakat  desa  didesa  kuapan  menelaah tentang  aspek-aspek  pemberdayaan  masyarakat  meliputi:  (1)  kegiatan  terencana  dan kolektif  ,(2)  memperbaiki  kehidupan  masyarakat,(3)  perioritas  bagi  kelompok  lemah atau  kurang  beruntung,(4)  dilakukan  melalui  program  peningkatan  kapasitas.  Keempat indikator  pemberdayaan  masyarakat  dijadikan  pedoman  dalam  mendeskriptifkan  dan menganalis pemberdayaan masyarakat di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Berikt diuraikan hasil penelitian berikut :

## 1. Kegiatan terencana dan kolektif
Pemberdayaan  berhubungan  dengan  kegiatan  yang  terencana  dan  kolektif merupakan  dasar  dari  program  pemberdayaan  yang  dibuat.  Tentuya  dalam  hal pelaksanaan program pemberdayaan dimulai dari sebuah rencana  yang matang dan dibahas  dalam  musyawarah  rencana  pembangunan  desa  (musrenbang-Desa)  dan musyawarah Desa  (musdes). Dalam pembuatan  rencana secara kolektif  melibatkan peran antar pelaku desa baik LPM Desa, Kepala Desa, Tokoh masyarakat dan unsur- unsur  yang  ada  di  masyarakat.  Tentunya  dalam  hal  ini  melibatkan  partisipasi masyarakat desa.
Dasar  kegiatan  terencana  dan  kolektif  ini,  digagas  oleh  lembaga pemberdayaan  masyarakat  (LPM)  dengan  menampung  aspirasi  masyarakat  desa dalam  kegiatan  musyawarah  recana  pembanguanan  desa  setempat.  Dari  indikator pemberdayaan masyarakat  desa  yang berhubungan dengan  kegiatan rencana secara kolektif,  bahwa  kegiatan  perencanaan  desa  diperkuat  dalam  kegiatan  musrenbang desa  yang  hasilnya  adalah  penetapan  prioritas  pembangunan  Desa,  namun  harapan masyarakat  untuk  pelaksanaan  pembangunan  dan  pemberdayaan  masih  belum terwujud  disebabkan  keterbatasan  anggaran  pembangunan  yang  tersedia.  Dan disamping  itu  banyaknya  usulan  pembangunan  dari  individu  atau  kelompok- kelompok  masyarakat  yang  harus  di  tampung,  namun  tidak  semua  usulan  dapat diterima atau diprioritaskan.
2. Memperbaiki kehidupan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tentunya dapat memperbaiki kehidupan masyarakat,  artinya  segala  bentuk  kegiatan  pemberdayaan  yang  di  berikan  kepada
masyarakat  dirasakan  dapat  memberikan  mamfaat  yang  berarti  bagi  kelangungan hdiup individu atau masyarakat desa.
Dalam  pelaksanaannya  pemberdayaan  memiliki  makna  memberikan dorongan  atau  motivasi,  bimbingan  atau  pendampingan  dalam  meningkatkan kemampuan  individu  atau  masyarakat  untuk  mampu  mandiri.  Upaya  tersebut merupakan  tahapan  dari  pemberdayaan  dalam  mengubah  prilaku,  mengubah kebiasaan  lama  menuju  prilaku  baru  yang  lebih  baik,dalam  meningkatkan  kualitas hidup dan kesejehteraannya. Pemberdayaan dipandang sebagai upaya meningkatkan harkat  dan  martabat  individu  dan  masyarakat.  Dalam  upaya  pemberdayaan masyarakat  desa  di  desa  kuapan,  pemerintah  desa  telah  berupaya  memperbaiki kehidupan  masyarakat,  baik  dalam  bentuk  bantuan  sosial  bagi  kelompok  warga miskin  yang  kurang  mampu.  Bantuan  sosial  tersebut  baik  dalam  bentuk  uang  atau barang  yang  telah  di  tetapkan  oleh  Pemerintah  pusat  dan  daerah  serta  pemerintah desa  dan  masyarakatya  sebagai  penerima  mamfaat  dari  bantuan  yang  telah diberikan.Dari  indikator  pemberdayaan    masyarakat  yang  dihubungkan  dengan perbaikan kehidupan masyarakat desa di desa kuapan, bahwa pemberdayaan belum mampu  memperbaiki  kehidupan  masyarakat.  Dan  hal  ini  perlu  dilakukan pendampingan  secara  berkelanjutan  yang  dapat  merubah  pola  prilaku  masyarakat kea  rah  yang  lebih  baik.  Pembrdayaan  masyarakat  desa  dapat  diberikan  dalam bentuk  pendidikan  dan  pelatihan  yang  dapat  memberikan  pengetahuan  kepada inidividu atau kelompok masyarakat

## 3. Pioritas bagi kelompok kelemah atau kurang beruntung.
Pemberdayaan  masyarakat  desa  dapat  dikaitkan  dengan  pemenuhan kelompok  masyarakat  yang  lemah  atau  kurang  beruntung.  Sasaran  pemberdayaan ditujukan pada individu atau kelompok masyarakat yang masih lemah atau kurang berdaya  dengan  keadaan  ekonomi,  pendidikan,  kesehatan  dan  lain  sebagainya. Program  bantuan  sosial  yang  disubsidi    pemerintah  pusat  dan  Daerah  kepada kelompok  warga  miskin  belum  dapat  memperbiki  kehidupan  perekonomian masyarakat,  seperti  program  Bantuan  Lansung  Tunai  (BLT),  Program  Keluarga Harapan  (PKH),    jaminan  kesehatan  masyarakat  miskin(Jamkeskin)kin  dan  lain sebagainya masih kurang efektif dan dirasakan kurang tepat sasaran.
Dari  indicator  penetapan  prioritas  bagi  kelompok  lemah  atau  kurang beruntung  dalam  memperkuat  pemberdayaan  masyarakat,  bahwa  pemerintah  desa bersama  lembaga  pemberdayaan  masyarakat  (LPM)  telah  membuat  perencanaan penetapan  pemilihan  kelompok  miskin  atau  kurang  mampu  untuk  diprioritaskan dalam  mendapatkan  bantuan  sosial  yang  telah  diteraapkan  pemerintah.  Namun dalam  pelaksanaan  penyaluran  bantuan  sosial  untuk  masyarakat  kurang  mampu, masih  ada  warga  yang  masih  dikategorikan  memiliki  kemampuan  ekonomi mendapatkan  bantuan  sosial  tersebut.  menurut  pandangan  penulis,  bahwa  hal  ini terjadi  dikarenakan  kurang  seleksinya  dalam  pendataan  persyaratan  bagi masyarakat miskin di desa Kuapan

## 4. Melalui program peningkatan kapasitas
Pemberdayaan masyarakat desa perlu di ikuti dengan program peningkatan kapasitas.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  pemberdayaan  memerlukan  pendampingan ataupun  penyuluhan  kepada  warga  masyarakat.  Peningkatan  kapasitas  dapat dilakukan  dengan  menumbuh  kembangkan  kegiatan  organisasi  atau  kelompok
dengan  berdirinya  Usaha  masyarakat  kecil  menengah  (UMKM)  ataupun  dengan memperkuat  program  badan  usaha  milik  desa  (BUMDES)  dalam  membantu kegiatan usaha ekonomi masyarakat miskin.
Kegiatan  penyuluhan  dan  pemberdayaan  merupakan  tujuan  untuk memberdayakan  individu,kelompok  maupun  organisasi  sosial  kemasyarakatan. Penyuluhan  harus  mampu  menciptakan  kondisi  masyarakat  desa  yang  benar- benar  aktif  dan  berdaya  dalam  meningkatkan  kualitas  kehidupannya.  Dalam  hal ini  diperlukan  pelaku  pemberdayaan  yang  mampu  mendorong  dan  menciptakan individu  serta  masyarakat  untuk  melakukan  perubahan  prilaku  menuju  kea  rah kemandirian (berdaya).
Pemberdayaan dalam rangka peningkatan kapsitas individu dan masyarakat yang berdaya dilakukan secara bertahap, berkesinambungan dan dilakukan secara terus  menerus.  Oleh  karena  itu  pemberdayaan  perlu  kesabaran  ketelatenan  dari pelaku  atau  agen  pemberdaya  dalam  membimbing  atau  memfasilitasi  proses perubahan kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik.
Dari indicator peningkatan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan  bahwa  peningkatan  kapasitas  masyarakat  melalui  penyuluhan  atau pendmpingan belum dapat dilakukan oleh LPM desa dikerana kemampuan SDM desa  atau  pengurus  LPM  yang  masih  rendah.  Dan  kegiatan  pendampingan  atau penyuluhan  dalam  peningkatan  kaspitas  masyarakat  diserahkan  kepada  tenaga pendamping desa dan hal itu juga belum terlaksana dengan baik.
Dengan  demikian  dapat  dijelaskan    bahwa  pemberdayaan  masyarakat  desa didesa kuapan telah dilasanakan oleh lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) desa  dengan  memfasitasi  berbagai  usulan  masyarakat  dalam  forum  musrenbang desa  dan  telah  menetapkan  prioritas  pembangunan  dan  pemberdayaan  yang dinginkan, namun peran dan fungsi LPM dalam peningkatan kapsitas masyarakat melalui  program  pendampingan  atau  penyuluhan  belum  dapat  efektif diselenggarakan  oleh pengurus  LPM disebabkan oleh  keterbatasan kemampuan Sumber daya manusia (SDM) dalam kelembagaan Desa.
Pemberdayaan  masyarakat  desa  merupakan  sebuah  proses  dan  tindakan yang dapat merubah keadaan masyarakat desa menjadi lebih baik, namun dalam pemberdayaan  masyarakat  desa  tidak  segampang  membalik  telapak  tangan. Dalam  hal  ini  Lembaga  Pemberdayaan  Msyarakat  (LPM)  memiliki  tugas  dan tanggung  jawab  tidak  hanya  dalam  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi pembangunan masyarakat,  tetapi  juga harus mampu memberikan pendampingan dan penyuluhan kepada masyarakatnya dalam memberikan ilmu dan pengatahuan yang dapat merubah pola prilaku masyarakat secara baik.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  pemberdayaan  masyarakat  desa  di desa kuapan dapat diperoleh faktor-faktor penghambat sebagai berikut :
1. Faktor SDM aparatur atau pengurus LPM Desa.
Lembaga  pemberdayaan  masyarakat  (LPM)  sebagai  lembaga  yang  memiliki tugas  dan  tanggung  jawab  dalam  merencanakan  pembangunan  dan pemberdayaan  masyarakat  desa,  namun  LPM  juga  harus  mampu memberdayakan  masyarakatnya  dalam melakukan  penyuluhan dan pendampingan.  dalam  kenyataan  yang  ada  LPM  desa  kurang  mampu melaksanakan pendampingan secara baik oleh karena ketidak mampuan atau
rendahnya SDM pengurus LPM desa dalam memberikan pengetahuan kepada individu atau kelompok masyarakat di pedesaan.
2. Faktor ketersediaan anggaran pembangunan dan pemberdayaan . Program  pembangunaan  dan  pemberdayaan  diperkuat  dalam  kegiatan perencanaan  desa  dan  penetapan  prioritas  pembangunan  desa.  untuk pelaksanaan  pembangunan  desa  menggunakan  dana  desa  sebesar  70  persen (pembangunan  fisik)  sedangkan  program  pemberdayaan  masyarakat  (non fisik)  ditetapkan  sebesar  30  persen  yang  berhubungan  dengan  peningkatan SDM  masyarakat  desa.  pelaksanaan  pembangunan  dan  pemberdayaan  setiap tahunnya  belum  dapat  terwujud  dikarenakan  anggaran  yang  disediakan  oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provisin/kabupaten masih terbatas, sehingga  masih  banyak  nya  usulan  pembangunan    dan  pemberdayaan  yang tidak terealisasi sesuai harapan pemerintah desa dan masyarakatnya.
3. Faktor  perencanaan  desa  dan  penetapan  prioritas  pembangunan  & pemberdayaan tidak tepat sasaran.
Perencanaan  Desa  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  dalam  musyawarah perencanaan  pembangunan  desa  (musrenbang-desa)  dan  musyawarah  Desa (musdes).  Musrenbang  Desa  dilaksanakan  dalam  rencana  pembangunan jangka  menengah  desa  (RPMDes)  untuk  6  tahun  dan  musyarawah  desa dilaksanakan  dalam  Rencana  kerja  pemerintah  Desa  (RKP  Desa)  untuk kegiatan 1 tahun.
Dalam  hal  kegiatan  pembangunan  dan  pemberdayaan  ditetapkan  dalam  rencana kerja pemerintah desa untuk satu tahun. Namun dalam pembahasan perencaanaan desa dan penetapan prioritas pembangunan desa masih dirasakan tidak tepat sasaraan, karena keinginan pembangunan desa yang diusulkan dari bawah dan teruskan ke kabupaten dan implemetasinya  tidak  sesuai  dengan  harapan  yang  dinginkan  oleh  masyarakat,  baik mengenai jumlah anggaran yang diberikan atau disediakan maupun jenis kegiatan yang dilaksanakan.  Hal  ini  juga  dipengaruhi  dari  kebijakan  pemerintah  kabupaten  yang memutuskannya  akan  perolehan  kegiatan  pembangunan  dan  pemberdayaan  untuk pedesaan.

## Simpulan
Penelitian  tentang  pemberdayaan  masyarakat  di  Desa  Kuapan  kecamatan Tambang Kabupaten Kampar menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi    tugas  dan  tanggung  jawab  lembaga  pemberdayaan  masyarakat  (LPM)  Desa kuapan  kurang  efektif  dikarenakan  rencana  dan  tindakan  pemberdayaan  belum  sesuai dengan    pemberdayaan  masyarakat  yang    dilakukan  serta  pemebrdayaan  masyarakat belum  dapat  merubah  prilaku  hidup  masyarakat  desa  kearah  yang  lebih  baik. Selanjutnya tedapat faktor penghambat dalam pemberdayaan dianataranya faktor SDM pengurus  LPM,  faktor  anggaran  dan  faktor  penyusunan  perencanaan  dan  pelaksanaan yang tidak sesuai dalam penerapannya.

## Referensi
Aguswan.  2019. Pengembangan  Model  Perencanaan  Partisipatif  Pembangunan  Desa . Surabaya: Jakad Publishing.
________.  2020. Bimbingan  Teknis  Perencanaan  Partisipatif  Pembangunan  Desa . Jurnal UMS.
_________.  2018. Data  And  Information  Mapping  Of  Partcipatorry  Plan  For  Village Development. Internasional Journal of Scientific and Research Publication.
Anwas, Oos M. 2013. Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung: Alfabeta. Bastian, Indra. 2015. Akuntasi Untuk Kecamtan dan Desa. Jakarta: Earlangga. Eka. 2020. Pengembangan Obyek Wisata Danau Buatan PLTA Koto Panjang Kampar . Jurnal.
Maleong, Lexy K. 2015. Metode Penenelitian Kualitatif, edisi revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nugroho,  Rian.  2011. Manajemen  Perencanaan  Pembangunan .  Jakarta:  Kompas Gramedia.
Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.
_____________.  2008. Perencanaan  Partisipatif  Pemerintah  Daerah. Jakarta: Grasindo.
Rafsanjani,  Hasyemi. Kemitraan  Kelembagaan  Pemberdayaan  Desa  Dengan  Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa . Administrasi Journal. Suhendra, K. 2019. Peranan Birokrasi Dalam Memberdayakan Masyarakat. Bandung: Alpabeta.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi LPM. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  18  Tahun  2018  tentang  Susunan  Organisasi LPM.