……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)

## ANALISIS PERHITUNGAN KINERJA DENGAN MEKANISME IKPA TERHADAP KEPUASAN DAN KINERJA SATKER PADA KPPN MEULABOH
Oleh Mirna Wita 1) , Rusdi 2)
1,2 Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar Maulaboh Email: 1 mirnawati16@gmail.com , 2 rusdi@utu.ac.id

## Abstrak
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah peraturan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan selaku BUN sebagai alat pengukur pelaksana kinerja. Penggunaan IKPA adalah salah satu bentuk pola perubahan pemikiran bahwa kinerja pelaksanaan anggaran bukan hanya dinilai dari  penyerapan  anggarannya  tapi  juga  mengingat  pada  saat  ini  banyak  aspek  kinerja pelaksanaan anggaran yang tersedia dalam database pelaksanaan anggaran yang relevan untuk dijadikan bahan evaluasi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis perhitungan kinerja dengan  mekanisme  IKPA  terhadap  kepuasan  dan  kinerja  satker  pada  Kantor  Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  adalah  mewawancarai,  deskriptif  kualitatif, dan membagikan kuesioner  kepada satuan kerja (satker) Meulaboh.  Populasi dalam penelitian adalah satuan kerja yang menjalin kerja sama dengan KPPN yaitu sebanyak 4 kabupaten wilayah aceh, diantaranya Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya dan Seumelue. Hasil penelitian ini penulis dapat menguraikan tentang bahwa Satuan Kerja (satker) puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pegawai KPPN Meulaboh.
Kata Kunci: Nilai IKPA, Kinerja, Kepuasan, Satker
PENDAHULUAN Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara ( KPPN )  adalah  instansi yang bergerak di  bidang  keuangan.  Beberapa  tugas  utama KPPN    yang  telah    ditetapkan  pada  Peraturan Menteri
Keuangan nomor PMK/234/KMK.01/2015  pada  Tanggal  21 Desember  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Kementrian  Keuangan.  Menurut  undang- undang  nomor  17  tahun  2003  pasal  3  ayat  4 menyebutkan bahwa APBN mempunyai fungsi otoritasi,  perencanaan, distribusi, pengawasan , stabilisasi,  dan  menetapkan  persediaan.  Untuk itu,  perlu  adanya  pengelolaan  APBN  sebaik mungkin agar apapun yang telah menjadi tujuan dari  pembangunan  dapat  dituntaskan  dengan terbuka  dan  jelas  sehingga  pembangunan  nya dapat  diselesaikan tepat waktu (Danella, 2017).
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh adalah  kantor yang bergerak dibidang  Keuangan dibawah  Kuasa
BUN  sebagai penyalur dana pusat (kas Negara) ke  satuan-satuan  kerja  yang  ada  di  wilayah meulaboh.  KPPN  Meulaboh  juga  melayani pemerintah  daerah  dalam  pelayanan  proses Pencairan  Dana  baik    berupa  (BLT,  Gaji Pegawai,  dan  Non  Gaji),    Laporan  Posisi Rekening, Konsultasi, Bimtek, dan sebagainya yang berhubungan dengan dan APBN(Danella, 2017).
Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja Negara  (APBN)  adalah  kebijakan  ekonomi yang  dibuat    secara  menyeluruh  oleh pemerintah  untuk  mencapai  tujuan  bernegara, mewujudkan  pembangunan,  pemerataan,  serta kesejahteraan  rakyat  yang  berkeadilan.  APBN ini disusun untuk kebutuhan pemerintah negara agar  bisa  di  manfaatkan  untuk  kesejahteraan rakyat dalam mengambil kebijakan (Annatasya Meisa Putri dan Aldilla Iradianty, 2020).
Dalam  rangka  menetapkan  tugas  dan fungsi  Monitoring  Dan  Evaluasi  pelaksaan
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak)
ISSN 2798-6535 (Online)
anggaran  yang  dilakukan  oleh  Kementerian Keuanganselaku  Kuasa  Bendahara  Umum Negara (BUN)
di tingkat Kementerian/Lembaga  dan  Kantor  Pelayanan Perbendaharan Negara (KPPN) Meulaboh.
IKPA  sebagai  alat  monev  yang digunakan  secara  luas  oleh  K/L  dan  menjadi perhatian  utama  pimpinan  satker/eselon  I/K/L sebagai  salah  satu  angka  dalam  pengukuran kinerja pelaksaan anggaran sehingga penilaiannya  harus  terpercaya,  terbuka,  dan akuntabel.
Penggunaan  IKPA  adalah  salah  satu bentuk  pola  perubahan  pemikiran  tentang pelaksanaan  kinerja  anggaran  bukan  hanya dinilai  dari  penyerapan  anggarannya  tapi  juga berpikir pada saat ini banyak pelaksaan kinerja anggaran banyak memiliki yang tersedia dalam wadah  informasi  pelaksanaan  anggaran  yang relevan  untuk  dijadikan  bahan  evaluasi. Perubahan  paradigma  tersebut  sejalan  dengan munculnya era reformasi penganggaran melalui pemanfaatan  data  yang  bersumber  dari transaksi  pengelolaan  keuangan  oleh  K/L dengan tujuan agar meningkatkan kinerja dalam penganggaran untuk implikasi pada perkembangan teknologi informasi saat ini.
Pada  praktiknya,  saat  ini  data  nilai IKPA  telah  terintegrasi  dan  tersedia  pada aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan anggaran Negara (Aplikasi OM-SPAN) yang mengolah dan menampilkan data  kinerja  pelaksanaan  anggaran  seluruh satker  K/L  di  Indonesia.  Melalui  aplikasi  ini, seluruh  K/L  dapat  melakukan  pemantauandan mengevaluasi  kinerja  pelaksanaan  anggaran sampai  ke  tingkat satker K/L secara periodik, kemudian K/L dapat melakukan perbaikan dan peningkatan untuk capaian kinerja pelaksanaan anggarannya.
Selain  itu,  amanat  Menteri  Keuangan agar  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan melakukan  pengawalan  pencapaian  output belanja, khususnya output strategi K/L melalui aktivitas  monitoring  dan  konfirmasi  data capaian output K/L. Capaian output bagi satuan
kerja  mempunyai  nilai  sangat  penting  karena sebagai alat ukur seberapa jauh anggaran yang disediakan  dapat  menhasilkan  output  seperti yang direncanakan/ditargetkan pada awal tahun anggaran. Yang terpenting lagi bahwa capaian output  dimaksudkan  untuk  menghasilkan outcome yang  manfaatnya  ditujukan  untuk masyarakat luas.

## LANDASAN TEORI Nilai IKPA
Indikator  pelaksanaan  anggaran  adalah yang  telah  ditetapkan  kemenkeu  sebagai  alat untuk  mengukur  kinerja  pelaksana  anggaran belanja K/L. Nilai IKPA merupakan kesesuaian pada  perencanaan  dan  pelaksana  anggaran secaraefektifitas,    efisiensi  dan  patuh  pada regulasi.  Indikator  nilai  ikpa  tahun  2021 terdapat 13 indikator. Nilai IKPA diberlakukan dari  DIPA berlaku  secara  efektif sampai  akhir tahun  anggaran.  Nilai  IKPA  Satuan  Kerja (satker)  di  berikan  pada  aplikasi    OM-SPAN, perhitungan nya di berlakukan secara otomatis pada data dari  aplikasi pengelolaan Keuangan satker  (Ditjen  Perbendaharaan  Kementerian Keuangan RI, 2020)
Kinerja Kinerja berasal dari kata job performance  ( prestasi kerja atau capaian kerja yang  sesungguhnya  yang  telah  dicapai  oleh seseorang (Halim & Andreani, 2017)
Kinerja  adalah  bentuk  akuntabilitas organisasi  atas  wewenang  yang  ditujukan kepada  instansi  tersebut.  Pengukuran  kinerja dapat  juga  digunakanuntuk  mekanisme  usulan anggaran yang diajukan. Penyusunan pengukuran kinerja membutuhkan proses yang sangat panjang dari mulai menentukan program hingga menentukan indikator kinerja (Pustakawan & Akbar, 2013).
Kinerja adalah hasil yang telah di capai oleh  seseorang  dalam  pekerjaannya  menurut kriteria yang telah di tentukan oleh dalam suatu perusahaan.
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
Kepuasan Satuan Kerja (satker)
Kepuasan  satuan  kerja  adalah  ukuran kepuasan  satuan  kerja  sebagai  penerima layanan yang telah disediakan oleh penyelenggara  layanan  publik  sesuai  dengan layanan yang ditetapkan (Hernikawati, 2018)
Kepuasan merupakan perasaan bahagia atau sedih yang dirasakan oleh seseorang dari hasil jerih  payah  nya  sendiri  dalam  karena  mampu menghasilkan hasil yang luar biasa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif. Penelitian  kualitatif  merupakan penelitian  yang  bersifat    deskriptif  dan cenderung menggunakan analisis dan pendekatan  induktif(Rahmat,  2019). Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan  Negara  (KPPN)  Meulaboh. Dengan  teknik  pengumpulan  data  yaitu  data primer  dan  sekunder,  dimana  data  primer diperoleh  dari  Kemenkeu  dan  DJPB  secara online  dan  data  sekunder  diperoleh  dari wawancara langsung Satuan Kerja (satker) dan membagikan  kuesioner  kepada  satuan  kerja, dan  juga  melakukan  wawancara  dengan beberapa  pegawai  yang  ada  pada  KPPN Meulaboh  gunauntuk  mendapatkan  informasi- informasi  dan  tanggapan  terkait  kinerja mekanisme  IKPA  terhadap  kepuasan  dan kinerja pada pegawai KPPN Meulaboh. Metode ini  digunakan  untuk  mengetahui  tentang anggapan  pelayanan yang ada pada KPPN.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Indikator  Kinerja  Pelaksanaan  Anggaran (IKPA)
Indikator  Kinerja  Pelaksanaan  Anggaran (IKPA)  adalah  indikator  yang  penetapannya oleh  Kementerian  Keuangan  selaku  BUN (Bendahara  Umum  Negara)  agar  diketahui kualitas  pelaksaan  kinerja  anggaran  belanja Kementerian Negara/lembaga dari sisi kesesuaian  pada  perencanaan,  efektivitas, efiensi  pelaksanaan  anggaran,  dan  kepatuhan terhadap regulasi (Mhs, 2020).
Pimpinan  kantor  bisa  memantau  secara periodik  lewat  OM-SPAN  masing-masing satker pada menu monev anggaran pelaksanaan, nilai  IKPA  diterbitkan  pada  tahunan.  Akan tetapi,  kepala    kantor  juga  dapat  melihat perkembangan  pada  setiap  saat  kegiatan  yang ada di kantornya.

## Ruang Lingkup IKPA Tahun 2021
Dasar  pelaksanaan  IKPA  tahun  2021 merupakan peraturan direktur jenderal perbendaharaan nomor PER4/PB/2021 tentang petunjuk teknis penilaian IKPA. Ruang lingkup perdirjen  mencakup  tentang  upaya  dalam mengatur  penilaian  pelaksanaan    kinerja anggaran  belanja  K/L  dengan  menggunakan IKPA (Berita, 2021).
Beberapa  penilaian  dalam  anggaran belanja K/L dengan menggunakan (OMSPAN). terdapat 4 aspek  yaitu:
1. Kesesuaian adalah pelaksanaan anggaran  dengan  perencanaan  dalam DIPA.
2. Kepatuhan  adalah  penilaian  terhadap kepatuhan  Satuan  Kerja  (satker)  pada perundang-undangan bidang
pelaksanaan anggaran.
3. Efektivitas  adalah  penilaian  terhadap pencapaian  keluaran  dan  penyelesaian pelaksanaan pembayaran.
4. Efiensi  adalah  penilaian  terhadap ketepatan satuan kerja pada pembayaran atas beban DIPA

## Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
Merupakan  saling  terbukanya  informasi dari  publik  yang    di  selenggarakan  pertahun oleh kondisi informasi pusat untuk mengetahui pelaksanaan saling terbukanya informasi publik (RI, 2021).
Manfaat monev  antara lain, sebagai berikut :
1. Evaluasi  kinerja,  terwujud  dalam bentuk  pengukuran  kualitas  kinerja menggunaka IKPA.
2. Pengedalian pengeluaran negera, berwujud  dalam  bentuk  perumusan
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
kebijakan  terkait  dengan  pola  ideal Penyerapan Anggaran Dan Pengendalian Manajemen Kas Pemerintah.
3. Meningkatnya    Efisiensi  Anggaran Belanja.
Dalam  Indikator  Kinerja  Pelaksanaan Anggaran  (IKPA)  Tahun  2021  terdapat  13 indikator diantaranya yaitu:
1. Indikator Revisi DIPA Merupakan perubahan rincian anggaran yang pelaksaannya berdasarkan  APBN  tahun  anggaran 2021  dan  telah  di  sahkan  dalam  daftar isian  pelaksanaan  anggaran  2021. Tujuan nya yaitu meningkatkan kualitas perencanaan  anggaran.Adapun  bobot penilaiannya yaitu 5%.
2. Deviasi Halaman III DIPA Tujuannya  yaitu menambahkan akurasi kebutuhan dana dan menjaga likuiditas.
3. Pagu Minus
Adalah realisasi anggaran yang melebihi pagu DIPA pada level akun (6 digit).  Perhitungannya  ini  guna  untuk menghitung  jumlah  nilai  pagu  minus terhadap  pagu  DIPA  nya.  Pagu  minus memiliki  bobot  5%.  Cara  untuk menghilangkan  pagu  minus  adalah sebagai berikut :
- Membuat    persamaan  data  satuan kerja dengan SPAN.
- Selalu  memonitoring  ketercukupan pagu.
- Melakukan persamaan dengan
Eselon 1 akan penyelesaian gaji.
4. Penyampaian Data Kontrak Merupakan informasi tentang perjanjian  tertulis  antara  PPK  dengan penyedia  barang  atau  jasa,  pelaksana swakelola.  Penyampaian  ADK  ke KPPN paling lama 5 hari kerja setelah kontrak  ditandatangani.  Bobot  data kontrak sebesar 10%.
5. Pengelolaan UP/TUP
Persedian UP yaitu pembayaran secara langsung  dengan  jumlah  tertentu  yang akan di berikan ke Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional  harian  satker  atau  yang menurut  sifat  dan  tujuan  nya  tidak mungkin di lakukan melalui pembayaran langsung. Persedian  TUP  adalah  pembayaran uang secara langsung yang diberikan ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang telah di tetapkan.Bobot pengelolaan UP/TUP sebesar 8%.
6. Penyampaian LPJ Bendahara Merupakan yang melakukan penerimaanatau pengeluaran pada uang dan surat berharga untuk pertanggungjawaban.
Bobot penilaiannya 5%.
7. Dispensansi Penyampaian SPM
Adalah    pengajuan  surat  perintah membayar  (SPM)  yang  telah  di tentukan pada ketentuan-ketentuan akhir tahun anggaran. Bobot penilaiannya 5%. 8. Penyerapan Anggaran Indikator bermaksud untuk mengakselerasi belanja secara proposional.Penargetan penyerapan anggaran menggunakan sistem triwulan dan bersifat kumulatif.
Bobot tahun ini yaitu 15%.
9. Penyelesaian Tagihan
Adalah  mengukur  tingkat  kepatuhan atas norma waktu penyelesaian tagihan pihak ketiga. Ketepatan waktu penyelesaian  tagohan  menggunakan sistem SPM LS Kontraktural. Pengajuan SPM LS paling telat 17 hari kerja  setelah  serah  tanda  tangan kontrak.
10. Indikator Capaian Rincian Output Tahun  2021  ini,  capaian  output  tahun ini  adalah  yang  paling  tinggi  yaitu
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
sebesar17%  dan  juga  lebih  tinggi  dari penyerapan anggaran.
11. Indikator Retur SP2D Merupakan penolakan atau pengembalian  untuk memindahkan pembukuan  atau  mengirim  pencairan APBN  dari  Bank  Penerima  Kepada Bank  Pengirim.  Bobot  penilaian  untuk indikator retur SP2D sebesar 5%. 12. Indikator Pengembalian atau Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM) Merupakan  surat  perintah  membayar (SPM)  yang  kembali  pada  saat  proses konversi di FO KPPN berdasarkan data pada PMRT atau kesalahan formal dan penolakan  saat  validasi  tagihan  oleh MO KPPN.
13. Indikator Perencanaan Kas (Renkas) Merupakan penggabungan RPD harian, rencana  penerimaandana,  dan  proyeksi keluaran atau pemasukkan unit eselon 1 kementerian  Keuangan  selama  periode tertentu untuk pelaksanaan APBN yang mengacu dalam perencanaan kas pemerintah pusat. Bobotnya 5%.

## Hasil survey IKPA pada satker Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh
Artikel  ini  dibuat  dengan  bantuan  dari satuan  kerja  (satker)  yang  ada  pada  Kantor Pelayanan  Perbendaharaan  Negara  Meulaboh (KPPN).  Populasi  pada  penelitian  ini  adalah satuan kerja yang menjalin  kerja sama dengan KPPN  Meulsaboh  yaitu  4  kabupaten  wilayah aceh,  di  antaranya  Aceh  Barat,  Nagan  Raya, Aceh Jaya, dan Seumelue.
Semua  satker  merasa  puas  dengan pelayanan  yang  ada  di  KPPN  karena  menurut mereka pelayanan yang ada di kantor ini sangat lah baik dari segi apapun, mereka cepat paham dengan  penjelasan  yang  di  berikan  oleh pegawai kantor KPPN Meulaboh.
Tujuan  melakukan  survey  ini  adalah untuk mengetahui tingkat kinerja dari pegawai KPPN  Meulaboh  dalam  melayani  seluruh satuan  kerja  yang  terjalin  kerjasama  dengan
pihak KPPN, sekaligus untuk bahan perbaikan dalam segi pelayanan di masa mendatang serta sebagai  umpan  balik  dalam  memperbaiki pelayanan.
Gambar  1.  indeks  kepuasan  satuan  kerja terhadap pelayanan KPPN Meulaboh 2021
Gambar  1.  penelitian  di  lakukan  dari bulan  Mei-Agustus  2021  dengan  membagikan kuesioner kepada satuan kerja KPPN Meulaboh sebagai  respoden.  Jumlah  respoden  yang diambil sebanyak 20 orang dari total 96 satuan kerja  (SATKER)  yang  terdiri  dari  KPA, Operator, Bendahara, Pengantar Surat Perintah Membayar  (SPM),  dan  lain-lain.  Kuesioner dibagikan  dalam  bentuk  kertas.  Indeks  survey antara  1-5  dengan  skala  pernyataan  :  1=Tidak Puas, 2=Kurang Puas, 3=Cukup Puas, 4=Puas, 5=Sangat Puas.
Hasil  surveynya  KPPN  Meulaboh mendapatkan  skor  83%,  yang  menunjukkan bahwa  pelayanan  yang  terjadi  di  KPPN Meulaboh membuat satuan kerja (satker) pada saat ini merasa sangat puas terhadap pelayanan yang diberikan saat ini.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan dari penelitian diatas maka penulis  dapat  mengambil  kesimpulan  bahwa nilai  IKPA  adalah  indikator  yang  ditetapkan Kemenkeu untuk mengukur Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja
% 0 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
% rata-rata
% skor maksimal
jumlah hasil kuesioner
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
Kementerian/Lembaga.  Aspek  yang  menjadi pengukuran  IKPA  yaitu  kesesuaian  terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran, efektifitas,  efisiensi,  dan  kepatuhan  terhadap regulasi.Tujuan  pengukuran  kinerja  dengan IKPA  yaitu  untuk  kelancaran  pelaksanaan anggaran,  mendukung  manajemen  kas,  dan meningkatkan  kualitas  Laporan  Keuangan. Capaian kinerja pelaksanaan anggaran memiliki  hubungan  dan  pengaruh  terhadap optimalisasi  kinerja  satuan  kerja.Satuan  Kerja (satker)  sangat  puas  dengan  pelayanan  yang diberikan oleh pihak KPPN Meulaboh.

## Saran
Dari  kesimpulan  di  atas  maka  penulis menyajukan saran yang harus di lakukan yaitu satker  tidak  terlambat  dalam  menyampaikan data kontrak, KPPN juga harus meminimalisir kesalahan  dalam  pembuatan  spm.Dan  juga pegawai  KPPN  harus  memberikan  pelayanan yang terbaik untuk semua Satuan Kerja (satker) yang ada pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Annatasya  Meisa  Putri  dan  Aldilla Iradianty. (2020). Jurnal Mitra Manajemen (JMM  Online). Jurnal  Mitra  Manajemen ,
4 (11),
1558–1572. http://e- jurnalmitramanajemen.com/index.php/jm m/article/view/125/69 Berita. (2021). Reformulasi Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) .
[2] Danella, E. (2017). Laporan Praktik Kerja Lapangan Pada Subseksi Verifikasi Akuntansi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV . [3] Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. (2020). Perdirjen Perbendaharaan nomor Per-4/PB/2020 (p.
24).
[4] Halim, J., & Andreani, F. (2017). Analisis Pengaruh  Motivasi  Dan  Kompensasi
Terhadap Kinerja Karyawan Di Broadway Barbershop  Pt  Bersama  Lima  Putera.
Jurnal Komunikasi , 5 (1), 1–8.
[5] Hernikawati,  D.  (2018).  Indeks  Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Komunikasi  Data  Di  Pjkkd  Batan. Jurnal Studi  Komunikasi  Dan  Media , 22 (1),  29. https://doi.org/10.31445/jskm.2018.22010 3
[6] Mhs,  E.  M.  (2020).  Analisis  Perencanaan Strategi,  Kualitas  Penyusunan  Anggaran Berbasis Kinerja Dan Efektifitas Pengendalian [7] Anggaran  Terhadap  Capaian  Indikator Kinerja Pengelolaan Anggaran Dan Optimalisasi Kinerja Satuan Kerja (Sebuah Literatur  Review  Manajemen  Keuangan). Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi , 2 (1), 132–138. https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i1.352
[8] Pustakawan,  D.,  &  Akbar,  R.  (2013).
Evaluasi  Sistem  Pengukuran  Kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Studi Pada KPPN Yogyakarta).
Accounting  and  Business  Information Systems  Journal , 1 ,  0–11.  Rahmat,  P.  S. (2019). Penelitian Kualitatif .
https://doi.org/10.31227/osf.io/wtncz  RI, S. J. K. P. (2021). LAPORAN TRIWULAN ll . 021 , 1–2.