## ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KONSEP MASLAHAH PERKAWINAN DI USIA MUDA
Oleh: Tri Eka Putra Muhtarivansyah Waruwu, M.H.I Dosen STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Islahiyah Binjai ivanwaruwu@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  nilai-nilai  kemaslahatan  dari perkawinan  usia  muda  dengan  melihat  kepada  dua  rujukan  hukum  yang  saling kontradiksi  antara  hukum  Islam  dan  hukum  positif.  Penelitian  ini  menggunakan metode  Yuridis  Normatif  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  berdasarkan norma  dan  kaidah  dari  peraturan  perundangan  dan  hukum  Islam.  Sumber  data diperoleh  dari  literatur-literatur  kitab-kitab  klasik,  perundang-undangan  yang berlaku.  Analisis  data  menggunakan  metode  deskriptif  analisis.  Hasil  penelitian yang  dapat  di  simpulkan  adalah  tinjauan  pernikahan  diusia  muda  dibolehkan menurut  hukum  Islam  karena  melihat  adanya  sisi  kemaslahatan,  juga  sebaliknya pelarangan  pernikahan  usia  muda  dalam  perundang-undangan  juga  ditinjau  dari sisi  kemaslahatan.  Oleh  karena  demikian,  pernikahan  usia  muda  bersifat individual-relatif.  Artinya  ukuran  kemaslahatan  di  kembalikan  kepada  pribadi masing-masing. Jika dengan menikah usia muda mampu menyelamatkan diri dari hal-hal  negatif  dalam  kehidupannya,  maka  menikah  adalah  alternatif  terbaik. Namun  apabila  pernikahan  usia  muda  menjerumuskan  kepada  hal  yang  negatif, maka dianjurkan menikah hingga usia dewasa.

## Pendahuluan
Perkawinan  adalah  salah  satu  cara  umat  manusia  memelihara  martabat serta  norma-norma  keagamaan  seperti  yang  menjadi  tuntutan  Rasulullah. Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita yang  pada  umumnya  berasal  dari  lingkungan  yang  berbeda  terutama  dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri  untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia. Perkawinan untuk membentuk dan membangun rumah  tangga  yang  bahagia  setiap  pasangan  suami  isteri.  Tidak  ada  orang  yang ketika  melakukan  perkawinan  mengharapkan  suatu  yang  buruk  dalam perkawinannya. 1 Merujuk kepada hukum positif tentang perkawinan menyebutkan
1 Adil  Abdul Mun’im  Abu  abbas, Ketika  Menikah  Jadi  Pilihan, Cet  I,(Jakarta:Almahira, 2001),  hlm  .14.  Hal  ini  juga  bisa  dilihat  di  R.Subekti, Kitab  Undang ‐ Undang  Hukum  Perdata , (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 449.
bahwa  tujuan  perkawinan  adalah  mewujudkan  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  yang  Maha  Esa. 2 Hal  serupa  juga diungkapkan  oleh  hukum  Islam  yakni  perkawinan  juga  berarti  suatu  perjanjian ijab dan qabul antara laki-laki dengan perempuan untuk menghalalkan hubungan badaniyah sebagaimana suami isteri yang sah mengandung syarat-syarat syariat, sehingga timbul kewajiban atas suami.
Perkawinan  adalah  perasaan  subjektif  dan  relatif  yang  dirasakan  oleh pasangan  suami  isteri  atas  perkawinannya,  sehingga  dapat  berbeda  antara  satu individu  dengan  individu  lain  (subjektif),  dan  sesuai  dengan  kerangka  acuan individu  masing-masing  (relatif).  Kebahagiaan  perkawinan  dapat  dirasakan  oleh pasangan suami istri jika didalam perkawinan tidak terjadi goncangan-goncangan atau  pertengkaran-pertengkaran  yang  berarti,  sehigga  perkawinan  dapat  berjalan dengan tenang. 3
Perkawinan  tersebut  harus  ada persetujuan,  dari  kedua  belah  pihak  calon mempelai  secara  sukarela  tanpa  ada  paksaan  dari  pihak  lain.  Hal  ini  demi kebahagiaan  hidup  yang  diinginkan  dalam  perkawinan  tersebut.  Segala  sesuatu yang  akan  dilaksanakan  perlu  direncanakan  terlebih  dahulu  demi  tercapainya maksud  yang  dituju,  begitu  pula  dengan  hidup  berkeluarga  (perkawinan).  Salah satu  yang  direncanakan  sebelum  berkeluarga  atau  menikah  adalah  berapa  usia yang  pantas  bagi  seorang  pria  maupun  seorang  wanita  untuk  melangsungkan perkawinan.
Sering terjadi pernikahan di usia muda dalam kalangan masyarakat selama ini  bukan  lagi  menjadi  hal  yang  luar  biasa,  fenomena  ini  sering  kita  temui  di berbagai  kota  di  indonesia  ini  di  mana  umur  di  saat  melangsungkan  pernikahan masih sangat muda.
Pernikahan  usia  muda  yang  dianjurkan  dalam  Islam  adalah  pernikahan yang dilandasi fisabilillah dan menghindari dari jalan syaitan 4 . Pernikahan model ini  sangat  jelas  sangat  agung,  terlepas  dari  kendala  yang  dihadapi  namun
2 Abdul  Gani  Abdullah, Pengantar  Kompilasi  Hukum  Islam  Dalam  Tata  Hukum Indonesia, Cet. 2 (Jakarta: Pustaka Ilmu, 1999), hlm.78.
3 Wahbah  Al-Zuhaili, Al-Fiqih wa Adillatuh , Cet.III, (Beirut : Dar al-Fikr,1989), hlm.30
4 Abu Al-Ghifari, Pernikahan Dini ,(Jakarta : Mujahid Press, 2003), hal.20
perjuangan  mereka  merealisasikan  pernikahan  ini  patut  diacungkan  jempol. Pernikahan  usia  muda  yang  sering  berkembang  sekarang  ini    adalah  pernikahan dari penyebab suatu keadaan misalnya dalam suatu keluarga yang memiliki anak yang banyak maka untuk menghilangkan atau mengurangkan beban tersebut maka para  orang  tua  menikahkan  anaknya  sehingga  tugas  dan  kewajibannya  selesai. Ada  pula    pernikahan  yang  diakibatkan  agar  tidak  terjerumus  ke  dalam  fitnah, seperti  anak-anak  muda  yang  masa  perkenalannya  diawali  dengan  berpacaran, sehingga  penyimpangan  prilaku  mereka  bagaikan  kehidupan  suami  isteri.  Untuk menghindari masalah tersebut mereka menikahkan anak mereka.
Pernikahan  dalam  hukum  Islam  dilaksanakan  menurut  ketentuan- ketentuan  yaitu  melaksanakan  ikatan  persetujuan  (akad)  antara  seorang  pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh wali pihak wanita menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama. Jadi, tidak ada batasan umur untuk sahnya sebuah perkawinan.
Namun apabila merujuk kepada hukum positif yang berlaku di Indonesia, timbul  kontradiksi  seperti  konsep  yang  dirumuskan  oleh  hukum  Islam,  seperti ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)  UU  Perkawinan,  dinyatakan  bahwa  perkawinan  itu hanya  di  izinkan  jika  pihak  pria  sudah  berumur  16  tahun. 5 Namun  dalam ketentuan  ayat  (2)  UU  Perkawinan    menyatakan  dalam  hal  ini  penyimpangan terhadap  ayat  (1)  dapat  meminta  dispensasi  kepada  Pengadilan  Agama  atau pejabat  lain  yang  ditunjuk  oleh  kedua  orang  tua  pihak  pria  maupun  wanita. Dengan demikian yang dimaksud dengan perkawinan usia muda dalam penelitian ini  sebagaimana  disebut  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  UU  Perkawinan  adalah perkawinan  yang  para  pihaknya  masih  sangat  muda  dan  belum  memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam melakukan perkawinan.
Terjadi  perbedaan  antara  hukum  agama  Islam  dan  hukum  positif  dalam memaknai  pernikahan  usia  muda.  Pernikahan  yang  dilakukan  melewati  batas minimal Undang-undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah pernikahan  dini  menurut  negara  dibatasi  dengan  umur.  Sementara  dalam  kaca
5 R.Subekti, Kitab Undang ‐ Undang… , hal. 540
mata  agama,  pernikahan  dini  ialah  pernikahan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang belum baligh.
Terlepas dari semua itu, masalah pernikahan dini adalah isu-isu kuno yang sempat  tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Dan kini, isu tersebut kembali muncul ke permukaan. Hal ini tampak dari betapa dahsyatnya benturan ide yang terjadi antara para sarjana Islam klasik dalam merespons kasus tersebut.
Berangkat dari anomali antara kedua sumber rujukan di atas, maka penulis dalam penelitian ini ingin mengkaji lebih mendalam  sisi kemaslahatan, sehingga dapat mentarjihkan salah satu yang lebih cocok diterapkan dalam masyarakat.

## Pembahasan

## Ketentuan Pernikahan Usia Muda Dalam Hukum Islam
Pernikahan  dalam  bahasa  arab  adalah  nikah  yang  mempunyai  arti  luas, akan  tetapi  dalam  hukum  Islam  mempunyai  arti  tertentu.  Nikah  adalah  suatu perjanjian  untuk  mengesahkan  hubungan  badan  antara  seorang  pria  dengan seorang wanita untuk melanjutkan keturunan. 6
Perkawinan  sah  apabila  oleh  pihak  yang  akan  melaksanakan  akad  nikah, pihak  laki-laki  dan  perempuan.  Setelah  melaksanakan  akad  nikah  (Perkawinan) suami-isteri  berkewajiban  membina  keluarga  yang  harmonis  ( sakinah ).  Seorang suami  berkewajiban  membangun  rumah  tangga  sejahtera  dan  bahagia  lahir  dan bathin. 19
Dalam  Islam  tidak  diatur  secara  tegas  berapa  usia  miinimal  menikah. Namun secara implisit syari’at islam hanya memberi ketentuan apabila seseorang telah  mencapai  usia  nikah,  yang  dimaksud  telah  mencapai  usia  nikah  dalah  jika anak  telah  mencapai  batas  usia  siap  nikah  yakni  ketika  mencapai  usia  baliq. Dalam  kitab  fiqh  klasik  tidak  memberikan  batas  usia  pasti  dan  konkrit  yang dinyatakan  dengan  bilangan  angka.  Namun  hanya  ada  pernyataan  baliq  sebagai batas seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Dalam hal ini didasarkan pada kata syabab , yaitu pemuda yang sudah baliq. Seperti kandungan hadis ini:
6 R.  Soetojo  Prawirohamidjojo, Pluralisme  dalam  Perundang ‐ undangan  Perkawinan  Di Indonesia, (Surabaya:Airlangga University Press , 2006), hlm. 27.
19 Faried  Ma’aruf  Noor, Menuju  Keluarga  Sejahtera  dan  Bahagia, (Bandung:  Balai Aksara, 2001), hlm 10.
نمو ,جرفلل نصحأ و رصبلل ضغأ هنإف .جوزتيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نم بابشلا رشعم اي
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىس 7 . ءاجو هل هنإف موصلاب هيلعف عطتسي مل
ت Artinya:  “wahai  para  pemuda,  barang  siapa  di  antara  kalian  mampu melaksanakan  pernikahan,  hendaklah  menikah,  karena  yang  demikian  lebih menundukkan  pandangan,  dan  lebih  memelihara  nafsu,  dan  barang  siapa  tidak mampu  maka  hendaklah  berpuasa  karena  yang  demikian  mengikat  nafsu baginya.” (HR. Muslim)
Dalam  Hadis  di  atas  terdapat  kata  “al-ba`ah”.  Menurut  al-Nawawi pengertian  kata  tersebut  adalah  “kemampuan  lahir  dan  batin”. 8 Sementara  Sayid Sabiq  memberi  arti  kata  tersebut  dengan  “al-Jima`”,  arti  lengkapnya  yaitu: “barang siapa yang sanggup berhubungan (jima`) lantaran telah ada biaya nikah, maka  nikahlah,  dan  barangsiapa  belum  sanggup  berhubungan  karena  tidak  ada biaya nikah, maka berpuasalah”. 9
Ibn  Hazm,  mengungkapkan  argumentasi  yang  digunakan  untuk melegalkan  tindakan  orang  tua  menikahkan  anak  perempuannya  di  bawah  umur adalah  tindakan  Abu  Bakar  r.a  menikahkan  Aisyah  ra.  dengan  Nabi  saw.  ketika beliau Aisyah berusia enam tahun. 10

## Ketentuan Pernikahan Usia Muda dalam Hukum Positif
Undang-undang  negara  telah  mengatur  batas  usia  perkawinan.  Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa  perkawinan hanya  diizinkan  jika  pihak  pria  mencapai  umur  19  (sembilan  belas)  tahun  dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun. 11
7 Muslim, Shahih  Muslim  bi  Syarh  Al-Nawawy ,  (Beirut:  Dar  al-Ihya’  at-Turas  al-Arabi, 1972), hlm. 76
8 Jalaluddin  al-Mahalli, Al-Mahalli ,  Juz.  III,  (Semarang  Indonesia:  Toha  Putra,  t.t), hlm.206.
9 Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah , Jld. II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 13
10 Ibn  Hazm, al-Muhalla  fi  Syarh  al-Mujalla  bi  al-Hujaj  wa  al-Atsar ,  (Yordania:Bait  al- Afkar ad-Duwaliyyah, t.t), hlm. 1600.
11 Undang-undang Perkawinan. Undang-undang nomor I tahun 1974
Jadi dari uraian diatas, ukuran dewasa bagi calon mempelai laki-laki dan wanita, di dalam Undang-undang Perkawinan, dalam Pasal 7 ayat (1) ditegaskan bahwa  pihak  pria  sudah  mencapai  umur  19  tahun  dan  pihak  wanita  sudah mencapai  umur  16  tahun.  Untuk  penyimpangan  terhadap  ketentuan  Pasal  7  ayat (1) tersebut, harus meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun wanita. Pasal 7 ayat (2).

## Nilai-nilai Kemaslahatan dari Praktek Pernikahan Di usia Muda
Maqashid al-Syari’ah adalah tujuan yang menjadi target nash dan hukum- hukum  partikular  untuk  direalisasikan  dalam  kehidupan  manusia,  baik  berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah dan umat. 12
Wahbah al-Zuhaili , menyimpulkan maqashid al-Syari’ah adalah nilai-nilai dan  sasaran  syara’  yang  tersirat  dalam  segenap  atau  sebagian besar dari  hukum- hukumnya.  Nilai-nilai  dan  sasaran-sasaran  itu  dipandang  sebagai  tujuan  dan rahasia  syari’ah,  yang  ditetapkan  oleh  al-Syari’  (pembuat  syari’at)  dalam  setiap ketentuan  hukum. 13 Dengan  demikian,  maqashid  al-Syari’ah  merupakan  suatu kandungan nilai yang menjadi tujuan akhir pemberlakuan hukum-hukum syar’i.
Untuk  menuju  kepada  maksud-maksud  syari’at.  Al-Ghazali  merumuskan satu  perbahasan  khusus  yang  menjelaskan  tentang  maslahat  dan  membaginya kepada tiga (3) tingkatan sebagaimana yang disistematisasikan oleh al-Syatibi: 14
a. Dharuriyat (primer),  artinya  harus  ada  demi  kemaslahatan  hamba,  yang jika tidak ada, akan menimbulkan kerusakan, misalnya rukun Islam.
b. Hajiyat (sekunder), maksudnya sesuatu yang diperlukan untuk menghilangkan  kesempitan,  seperti  rukhsah  (keringanan)  tidak  berpuasa bagi orang sakit.
12 Yusuf Qardhawi, Fiqih Maqashid Syari’ah , Cet.I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 17
13 Wahbah  al-Zuhaili, Ushul  al-Fiqh  al-Islami ,  Jld.  II,  Cet.  XIV,  (Bairut:  Dar  al-Fikr, 2005), hlm. 307
14 Al-Syatibi, al-Muwafaqat, (Beirut:Darul Kutub Ilmiah), hlm. 4
c. Tahsiniat (tertier) artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan, semisal akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat.
Dharuriyat   dijelaskan  dengan  lebih  rinci  mencakup  lima  tujuan  (al- kulliyyat  al-khamsah),  yaitu  menjaga  agama  (hifzh  ad-din),  menjaga  jiwa  (hifzh an-nafs), menjaga akal (hifzh al-‘aql), menjaga keturunan (hifzh an-nasl), menjaga harta (hifzh al-mal).  Sehingga tujuan dari maqashid  al-Syariah akan tercapai jika terpenuhinya penjagaan kelima unsur yang telah disebutkan tadi.
Dalam  kajian  filsafat  hukum  Islam,  tujuan  dari  penerapan  hukum  Islam adalah mewujudkan kemaslahatan sosial bagi manusia pada masa kini dan masa depan.  Oleh karena  demikian,  hukum  Islam  sifatnya  humanis,  elastis,  seimbang, komprehensif  dan  selalu  membawa  rahmat  bagi  semesta  alam. 15 Hal  ini sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat . 16
Apabila  merujuk  kedalam  kontek  keindonesiaan,  terjadi  polemik  antara hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia  dan  hukum  agama  Islam  tentang pernikahan  di  usia  muda.  Namun  dengan  melihat  kepada  tujuan  pemberlakuan hukum  (maqashid  al-Syari’ah)  kebijakan  pemerintah  maupun  hukum  agama sama-sama mengandung unsur maslahat.
Pemerintah  melarang  pernikahan  usia  muda  adalah  dengan  beberapa pertimbangan kemaslahatan antara lain:
a. Dampak biologis
Anak  secara  biologis  alat-alat  reproduksinya  masih  dalam  proses  menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan.
b. Dampak sosial
Fenomena  sosial  ini  berkaitan  dengan  faktor  sosial  budaya  dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan  dengan  ajaran  agama  apapun  termasuk  agama  Islam  yang  sangat
15 Hasbi Asshiddiqi, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 1993), hal. 54
16 Al-Syatibi, al-Muwafaqat..., hlm.220
menghormati  perempuan  (Rahmatan  lil  Alamin).  Kondisi  ini  hanya  akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.
c. Dari sisi ilmu kedokteran
Dari  sudut  pandang  kedokteran,  pernikahan  dini  mempunyai  dampak negatif  baik  bagi  ibu  maupun  anak  yang  dilahirkan.  Menurut  para  sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat  mengurangi harmonisasi keluarga. Hal  ini  disebabkan  oleh  emosi  yang  masih  labil,  gejolak  darah  muda  dan  cara pikir yang belum matang.
Kebijakan  pemerintah  dalam  menetapkan  batas  minimal  usia  pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan seperti yang disebutkan di atas.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  kedua  belah  pihak  benar-benar  siap  dan  matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.
Dalam perspektif agama Islam, tidak membatasi usia pernikahan, ternyata juga mempunyai nilai positif dan kemaslahatan yang ingin dicapai. Antara lain: 17
a. Menyambung silaturahmi
b. Menjaga dari pandangan yang salah
c. Menghindari dari Perzinaan
d. Menjaga kemurniaan nasab
e. Menentramkan kehidupan
f. Giat dalam mencari rizki yang halal
g. Menjaga masyarakat dari kerusakan moral
Dari tinjauan kedua hukum diatas, sama-sama memiliki sisi kemaslahatan dalam  pernikahan  di  usia  muda,  maka  merujuk  kepada  pendapat  Izzudin  Ibn
17 Ibnu  Rusyd, Bidayatul  Mujtahid ,  Penj.  Abdurrahman  dan  A.Haris  Abdullah, (Senmarang: Asy-Syifa’, 1990), hlm. 351
Abdussalam  yaitu”  jika  terjadi  dua  kemaslahatan,  maka  kita  dituntut  untuk mengambil kemaslahatan mana yang lebih baik untuk dilaksanakan”. 18
Kaidah ini ketika dikaitkan dengan pernikahan usia muda tentunya bersifat individual-relatif.  Artinya  ukuran  kemaslahatan  di  kembalikan  kepada  pribadi masing-masing. Jika dengan menikah usia muda mampu menyelamatkan diri dari hal-hal  negatif  dalam  kehidupannya,  maka  menikah  adalah  alternatif  terbaik. Sebaliknya,  jika  dengan  menunda  pernikahan  sampai  pada  usia  ”matang” mengandung nilai positif, maka hal itu adalah yang lebih utama.
Menurut analisa penulis, syariat Islam tidak membatasi usia tertentu untuk menikah. Bahkan secara hukum Islam pernikahan dini hukumnya mubah, dalam hal  ini  penentuan  usia  nikah  dalam  Islam  tidak  dijelaskan.  Namun  hukum  asal sunnah dapat berubah menjadi hukum lain, misalnya wajib atau haram, tergantung keadaan  orang  yang  melaksanakan  hukum  nikah.  Jika  seseorang  tidak  dapat menjaga kesucian (‘iffah) dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab, menjaga kesucian (‘iffah) dan akhlak adalah wajib atas setiap muslim, dan jika ini tak dapat terwujud kecuali dengan menikah, maka menikah  menjadi  wajib  baginya,  dan  pada  ketika  bukanlah  umur  yang menentukan sahnya suatu pernikahan.
Secara  implisit  syariat  menghendaki  orang  yang  hendak  menikah  adalah benar-benar  orang  yang  siap  mental,  pisik  dan  psikis,  dewasa  dan  paham  arti sebuah pernikahan merupakan bagian daripada ibadah. Tidak ditetapkannya usia tertentu dalam masalah usia sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan  masalah  tersebut  tergantung  situasi,  kepentingan,  kondisi  pribadi keluarga.    Subtansi  hukum  Islam  adalah  menciptakan  kemaslahatan  sosial  bagi manusia  pada  masa  kini  dan  masa  depan.  Hukum  islam  bersifat  humanis  dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam. Sekilas hukum menengahi pernikahan usia  muda  antara  kebijakan  pemerintah  dan  peraturan  agama  berbeda,  namun sama-sama  mengandung  unsur  kemaslahatan.  Pemerintah  melarang  pernikahan
18 Izzudin  Ibn  Abd.  Salam, Qawa’id  al-Ahkam ,  vol.II  (Beirut:  Darul  Kutub  Ilmiah,  t.t), hlm.90
usia  muda  dengan  berbagai  pertimbangan.  Begitu  pula  agama  tidak  membatasi usia pernikahan, juga memiliki nilai positif.

## Penutup
Hakikat  hukum  Islam  adalah  menciptakan  kemaslahatan  sosial  bagi manusia  pada  masa  kini  dan  masa  depan.  Hukum  Islam  bersifat  humanis (berperikamanusiaan)  dan  selalu  membawa  rahmat  bagi  semesta  alam.  Hal  ini bertujuan agar hukum Islam tetap  tetap sesuai dengan hal-hal yang baru, relevan dan  mampu  merespon  dinamika  perkembangan  zaman.  Ketika  pernikahan  di ketika  usia  muda,  dinilai  dapat  membawaki  kepada  kemudharatan,  maka pernikahan  di usia  muda  tersebut dilarang  hukumnya,  namun sebaliknya  dengan adanay pernikahan di usia muda mendatangkan manfaat baginya, maka hukumnya dibolehkan  bagi  melakukan  pernikahan  tersebut.  Hal  sesuai  dengan  ruh  syari’at Islam  yaitu jalb  mashalih  wa  dar’u  mafashid .  Ditinjau  dari  sisi  kemaslahatan, pernikahan  usia muda bersifat individual-relatif. Artinya ukuran kemaslahatan di kembalikan  kepada  pribadi  masing-masing.  Jika  dengan  menikah  usia  muda mampu  menyelamatkan  diri  dari  hal-hal  negatif  dalam  kehidupannya,  maka menikah adalah alternatif terbaik.

## Daftar Rujukan
Abdul  Gani  Abdullah, Pengantar  Kompilasi  Hukum  Islam  Dalam  Tata  Hukum Indonesia, Cet. 2 (Jakarta: Pustaka Ilmu, 1999)
Abu Al-Ghifari, Pernikahan Dini , (Jakarta : Mujahid Press, 2003)
Adil  Abdul  Mun’im  Abu  abbas, Ketika  Menikah  Jadi  Pilihan, Cet  I,  (Jakarta: Almahira, 2001)
Al-Syatibi, al-Muwafaqat, (Beirut:Darul Kutub Ilmiah, t.t)
Faried Ma’aruf Noor, Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia, (Bandung: Balai Aksara, 2001)
Hasbi Asshiddiqi, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 1993)
Ibn  Hazm, al-Muhalla  fi  Syarh  al-Mujalla  bi  al-Hujaj  wa  al-Atsar ,  (Yordania: Bait al-Afkar ad-Duwaliyyah, t.t)
Ibnu  Rusyd, Bidayatul  Mujtahid ,  Penj.  Abdurrahman  dan  A.Haris  Abdullah, (Semarang: Asy-Syifa’, 1990)
Jalaluddin al-Mahalli, Al-Mahalli , Juz. III, (Semarang Indonesia: Toha Putra, t.t)
Muslim, Shahih  Muslim  bi  Syarh  Al-Nawawy ,  (Beirut:  Dar  al-Ihya’  at-Turas  al- Arabi, 1972)
NURMAYULI,  NURMAYULI.  "AL-GHAZALI  DAN  PEMIKIRANNYA." Jurnal Al Mabhats 2.1 (2017): 125-150.
R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang ‐ undangan Perkawinan Di Indonesia, (Surabaya:Airlangga University Press , 2006)
R.Subekti, Kitab  Undang ‐ Undang  Hukum  Perdata ,  (Jakarta:  Pradnya  Paramita, 2004)
Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah , Jld. II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983)
Undang-undang Perkawinan. Undang-undang nomor I tahun 1974
Wahbah  al-Zuhaili, Al-Fiqih wa Adillatuh , Cet.III, (Beirut : Dar al-Fikr,1989)
Wahbah  al-Zuhaili, Ushul  al-Fiqh  al-Islami ,  Jld.  II,  Cet.  XIV,  (Bairut:  Dar  al- Fikr, 2005)
Yusuf  Qardhawi, Fiqih  Maqashid  Syari’ah ,  Cet.I,  (Jakarta:  Pustaka  Al-Kautsar,
2007)