## DAMPAK DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA
(Studi di Desa Wisata Wanagiri dan Sambangan Sukasada Buleleng)
Oleh Gede Sandiasa* 1

## Abstraksi
Besarnya  kontribusi  sektor  pariwisata  pada  PDRB  provinsi  Bali  maupun kabupaten/kota  yang  ada  di  Bali,  mensyaratkan  perlunya  pelestarian  dan pengembangan secara berkelanjutan pada sektor ini, karena bila terjadi kerusakan dan  gangguan  terhadap  sektor  ini,  berpengaruh  besar  pada  pelaksanaan pembangunan di Bali.
Penataan daerah tujuan wisata (DTW), juga menyangkut sektor pendukung, seperti sumberdaya manusia, cagar budaya, pelestarian lingkungan alamiah, yang dapat  dikembangkan  melalui  output  kebijakan  yang  ramah  lingkungan  dan berkelanjutan, baik secara langsung dilakukan oleh pemerintah, kerjasama dengan swasta  maupun  upaya  lain  guna  mendorong  partisipasi  masyarakat  secara maksimal  dalam  penyusunan  kebijakan  pariwisata  tersebut,  utamanya  yang menyentuh kepentingan, wilayah ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Model ini  dapat  mengacu  pada  upaya  tata  kelola  jaringan  kerjasama  “ collaborative governance” ,  mewujudkan  sinergi  antar  aktor  untuk  menghasilkan  kawasan terpadu  di  bidang  pariwisata  desa.  Dalam  hal  ini  penulis  menyampaikan permasalahan  yaitu  proses  dan  dampak  pengembangan  desa  wisata  terhadap pemberdayaan masyarakat desa.
Temuan  penelitian  adalah  pengembangan  pariwisata  desa  dikembangkan melalui  inisiatif  dan  partisipasi  masyarakat,  dengan    memaksimalkan  potensi sumberdaya  alam,  sumberdaya  manusia,  dan  daya    kreatif  yang  bisa dikembangkan  di    daerah  tujuan  wisata  yang  telah  terbentuk.  Kedua    upaya penguatan  melalui  kerjasama  dengan  pihak  swasta,  Perguruan  Tinggi,  LSM  dan pemerhati  pariwisata  serta  lingkungan,  pemberdayaan  masyarakat  dalam memberikan daya dukung pada Desa Wisata. Dampak yang dapat diarasakan dari pengembangan  Desa  Wisata  adalah:  Pengembangan  Destinasi  Wisata;  b) Pengurangan  urbanisasi;  c)  berdampak  positif  terhadap  Pengembangan  Lembaga Keuangan Desa, baik  Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman maupun Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMdes);  dan  d)  memberi  dampak  pada  Desa Pakraman sebagai kearifan lokal, dalam meningkatkan  sektor ekonomi, sosial dan budaya.
Saran  dan  rekomendasi  penelitian  Para  Pelaku  wisata  agar  terus meningkatkan  kualitas  diri  di  bidang  wisata,  berkolaborasi  dengan  pihak  swasta (pengembangan  kelembagaan  dan  permodalan),  dengan  pihak  perguruan  tinggi (dalam  pengembangan  Sumberdaya  manusia),  meningkatkan  kerjasama  antar kelompok DARWIS dalam upaya  membentuk Wisata Desa Terpadu, yang dapat saling  bersinergi,  dan  membentuk  jaringan  wilayah  pariwisata  desa.  Kedua, diperlukan penguatan pada Desa wisata  dari  Pemerintah daerah dan dinas terkait baik  dalam  bentuk  peraturan  daerah,  peraturan  desa  yang  dapat  menaungi  dan memperkuat  posisi  tata  kelola  wisata  desa,  dan  menjadikan  jaminan  terhadap
keberlanjutan  Destinasi  wisata,  keselamatan  sumberdaya  alam  dan  air,  dan penguatan .
Kata Kunci: Desa Wisata, Kolaborasi, Tata kelola (governance) Pok Darwis.
*1 Dosen FISIP Universitas Panji Sakti

## 1. Pendahuluan
Pembangunan di Bali terlaksana banyak bersumber pada  hasil-hasil dan tata kelola  di  bidang  pariwisata.  Hampir  sebagian  sumber  anggaran  pembangunan diperoleh  melalui  hasil  pengelolaan  pariwisata,  dan  dampak  tidak  langsung  dari pengembangan  pariwisata.  Pendapatan  ini  dipungut  dari  pemungutan  pajak akomodasi  pariwisata,  maupun  retribusi  lain  yang  turut  mengikuti  akibat perkembangan  pariwisata.  Hal  ini  didukung  oleh  pendapat  Adi  Nugroho  Kepala BPS Provinsi Bali bahwa ”
Kenaikan  yang  signifikan  berpengaruh  positif  pada  pendapatan  asli  daerah (PAD)  beberapa  wilayah  di  Bali.  Seperti  PAD  Kabupaten  Buleleng  yang tumbuh  53,11%.  Di  mana  pada  tahun  2017  mendulang  PAD  Rp.  422  Miliar. Realiasi  PAD  tertinggi  pun  diraih  Kabupaten  Badung  dengan  nominal  Rp.
4,17  Triliun,  jumlah  ini    naik  17,09%  dari  tahun  sebelumnya.  Selanjutnya PAD  besar  juga  dimiliki  Denpasar  mencapai  angka  Rp.  852  Miliar  dan Gianyar  membukukan  angka  pencapaian  PAD  Rp.  645  Miliar,  lalu  PAD Rp. 429  Miliar  dimiliki  Tabanan  bersumber  pada  kemajuan  luar  biasa  dari perkembangan pariwisata (Nugroho, 2018).
Besarnya  kontribusi  sektor  pariwisata  pada  PDRB  provinsi  maupun kabupaten/kota,  mensyaratkan  perlunya  pelestarian  dan  pengembangan  secara berkelanjutan  pada  sektor  ini,  karena  bila  terjadi  kerusakan  dan  gangguan terhadap  sektor  ini,  berpengaruh  besar  pada  pelaksanaan  pembangunan  di  Bali. Pemberdayaan  pada  masyarakat  pelaku  wisata  terus  dilakukan  dan  ditingkatkan baik  dilakukan  oleh  pemerintah,  swasta  maupun  masyarakat  secara  mandiri. Pemberdayaan  masyarakat  dilakukan  dalam  upaya  antisipasi  terhadap  berbagai persoalan  sosial  yang  berkembang,  memperhatikan  kebutuhan  dan  kepentingan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan diantaranya, pengembangan sumberdaya  manusia,  pengembangan  destinasi  wisata,  manajemen  tata  kelola ( governance )  di  bidang  wisata,  kerjasama  kemitraan  (kolaborasi),  pemerintah
dengan  swasta,  antar  pememerintah  daerah,  swasta  dengan  swasta,  maupun dengan masyarakat, serta mengembangkan industri kreatif yang dapat mendukung perkembangan  pariwisata.  Pemberdayaan  juga  dapat  diarahkan  pada help  people to  the  help  himself menjadikan  masyarakat  lebih  mandiri,  melalui  sistem pembelajaran  publik,  yang  dilakukan  secara  sadar  dan  sukarela,  dan mengembangkan  kemampuannya  untuk  dapat  memberdayakan  masyarakat  yang lain (Sandiasa & Widnyani, 2017).
Persoalan  pengembangan  kemitraan  dan  kerjasama,  menjadi  persoalan tersendiri  mengingat  perbedaan-perbedaan  yang  dimiliki  oleh  seluruh  komponen pelaku  di  bidang  pariwisata,  baik  dari  sisi  permodalan,  sumberdaya  manusia, maupun  jejaring  yang  dapat  dikembangkan  melalui  dukungan  teknologi  dan informasi,  menyangkut  tata  kelola  keuangan,  kawasan  pariwisata,  marketing maupun  dalam  ranah  kebijakan  tata  kelola  pariwisata  berbasis  kemitraan “ torurism based collaborative governance”.
Pariwisata    desa  dapat  berkembang  dengan  sangat  baik,  karena  berbagai faktor-fakto  pendukung  yang  ada,  seperti  kekhasan  budaya  masyarakat,  yang dapat  menjadi  sumber  isnpirasi  dan  sumber  pengetahuan  bagi  para  wisatawan pengunjung.  Faktor  geografi  dan  alam  yang  dapat  menyajikan  keindahan  dan membuat  terpesona  bagi  para  pengunjung,  sering  juga  menjadi  daya  wisatawan. Faktor  kualitas  sumberdaya  manusia,  juga  menjadi  faktor  yang  sangat  penting, pada mereka keberlanjutan daerah kunjungan wisata dapat dipertahankan, kualitas SDM dapat membuat destinasi berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan jaman,  dapat  menyediakan  akomodasi  yang  representatif  bagi  pengunjung  dan dapat  menyajikan  pengetahuan  yang  mengandung  unsur  kearifan  lokal  dengan sangat  baik,  yang  dapat  membuat  para  pengunjung  dimanjakan  dan  merasa  puas dan datang kembali untuk berkunjung.
Disamping  faktor  pendukung  tentu,  banyak  kendala  yang  dihadapi  untuk pengembangan  pariwisata  desa,  antara  lain,  adanya  berbagai  kebiasaan  dan budaya  masyarakat  yang  tidak  baik,  seperti  judi,  membuang  sampah  dan perusakan  lingkungan  hutan.  Perubahan  kondisi  alam  karena  bencana, penebangan hutan, daerah aliran sungai yang tidak terpelihara, pola pembangunan
yang  merusak  tatanan  alam,  sehingga  tidak  lagi  menarik  untuk  menjadi pengembangan wisata, volusi akibat pengembangan industri dan lain sebagainya. Kurangnya  kemampuan  sumberdaya  manusia  setempat  dalam  mengembang wisata  desa,  akibat  rendahnya  kualitas  manusia  dibidang  pariwisata,  misalnya dalam  hal  pengembangan  obyek,  akomodasi,  penguasaan  bahasa  dan  teknologi marketing,  penyelamatan  dan  pelestarian  lingkungan    dan  budaya,  hal  ini  sesuai dengan  pendapat,  bahwa  “Melalui  pengembangan  pariwisata  diharapkan  dapat memperkukuh  jati  diri  bangsa  dan  lestarinya  fungsi  lingkungan  (Ryani  & Sandiasa,  2017:  2),  selanjutnya  tindakan    konsumerisme  dan  perubahan  sikap serta perilaku  yang mengarah pada materialisme dann kapitalisme. Tidak adanya kemampuan  bekerjasama  dalam  pengembangan  dan  pemasaran  desa  wisata, akibat  tidak  memiliki  permodalan  yang  cukup,  tidak  membangun  jariangan  baik antar  desa  wisata,  dengan  pihak  swasta,  dukungan  pemerintah  terkait  dan  ego sektoral.  Dari  sejumlah  permasalahan  tersebut  peneliti  mengajukan  rumusan masalah  sebagai  berikut:  1)  bagaimana  proses  pengembangan  desa  wisata;  2) bagaimana  kolaborasi  dan  kerjasama  yang  dibangun  dalam  pengembangan  desa wisata;  dan  3)  bagaimana  dampak  desa  wisata  bagi  masyarakat  dan pengembangan lembaga.

## 2. Diskusi Teori
Menurut  Anderson,  dampak  memiliki  beberapa  dimensi  yang  harus diperhitungkan, yaitu: 1) dampak masalah publik yang mengarah pada orang yang terlibat;  2)  selain  memberikan  dampak  pada  kelompok  sasaran  mungkin  juga dapat memberi efek pada kelompok di luar sasaran sebagai ekternalitas dan ekses sebuah  kebijakan;  3)  kebijakan  dapat  memberi  dampak  masa  kini  maupun  masa depan;  4)  berpengaruh  langsung  pada  pengeluaran  biaya  dan  anggaran  publik yang  harus  dievaluasi;  dan  5)  dan  juga  kebijakan  juga  dapat  memberi  dampak pada  pengeluaran  yang  harus  ditanggung  oleh  sasaran  maupun  masyarakat sebagai  tanggungan  biaya  publik  yang  harus  dikeluarkan  masyarakat  (Anderson, 1979).
Peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  bali  banyak  bergantung  pada pembangunan  sektor  ekonomi.  Pengembangan  ekonomi  masyarakat  melalui pariwisata  berkelanjutan  di  mana  layanan  pariwisata  didasarkan  pada  kegiatan tradisional dan cara produksi serta eksploitasi warisan budaya yang berkelanjutan seperti  arsitektur  lokal,  tradisi  dan  adat  istiadat. ( Líšková, et  all, 2018:  13-15). Dengan  mengembangkan  kondisi  aktual  masyarakat  dalam  mendukung pembangunan,  tentu  akan  menghasilkan  kebijakan  pembangunan  yang berlandaskan  pada  sisi  kearifan  lokal,  yang  sudah  sangat  dipahami,  terealisasi dalam  kehidupan  sehari-hari,  menjadi  bagian  hidup  dan  cara-cara  memecahkan berbagai  persoalan  yang  dihadapi  masyarakat,  termasuk  dalam  pengelolaan pariwisata. Kearifan lokal merupakan jati diri masyarakat yang mengandung visi, misi  dan  nilai-nilai  kehidupan  masyarakat,  sebagai  tatanan  yang  dapat  menjaga perilaku  kehidupan  bermasyarakat  dan  juga  sekaligus  dalam  mengembangkan potensi  dan  menjaga  kelestarian  alam,  untuk  hidup  secara  berkelanjutan (Sandiasa, 2015: 7).
Pengembangan pariwisata harus selalu diupayakan untuk mendekatkan dan meningkatkan  kualitas  masyarakat  tentang  kehidupan  sosial  dan  budaya masyarakat yang adiluhung, yang selama ini tanpa mereka sadari merupakan daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke tempat mereka. Hal ini juga didukung oleh hasil  temuan  berikut,  bahwa:  “keterlibatan  masyarakat  dan  berlandaskan  kepada Tri  Hita  Karana ,  dalam  bidang  pariwisata    mendapat  pengaruh  positif.  Hal demikian  dapat    dibuktikan  dari  banyaknya  kawasan-kawasan  di  Bali  yang dikonservasi untuk pembangunan pariwisata, mengalami  perbaikan dan penataan lingkungan  baik  penataan  tata  ruang  kawasan  maupun  infrastruktur  turut  serta diperbaiki,  yang  mengalami  kemajuan  sangat  pesat,  akibat  kemajuan  pariwisata (Urbanus  &  Febianti,  2017:  128).  Berikut  beberapa  dampak  yang  dihasilkan secara positif dari perkembangan pariwisata berdasarkan hasil-hasil penelitian:
1) Semakin  banyaknya  kunjungan  wisatawan  dan  dengan  demikian  pendapatan yang  dihasilkan  oleh  obyek  wisata  tersebut  juga  akan  membawa  manfaat positif,  yakni  mendorong  kemajuan  ekonomi  masyarakat  pelaku  wisata,  hal ini  menjadi  tujuan  utama  pengembangan  obyek  wisata  yakni  meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup (Devy & Soemanto, 2017: 37);
2) Adanya  dampak  pengelolaan  pariwisata  oleh  desa  pakraman,  terhadap kehidupan  sosial  dan  budaya  masyarakat  desa,  berdampak  pada  tata  kelola dan  pengaturan  destinasi  berbasis  lingkungan,  hal  ini  dapat  mendorong peningkatan pendapatan Desa Pakraman Sanih dan kesejahteraan masyarakat desa (Ryani & Sandiasa, 2017).
3) Desa dengan Konsep spasialnya menyediakan  rute perjalanan wisata, sarana transportasi  khusus  menuju  kawasan  desa  wisata  dan  fasilitas  pendukung kegiatan  wisata.  Sedangkan  konsep  non  spasialnya  menjadikan  adat  istiadat menyediakan    peraturan  kegiatan  wisata,  mengembangkan  kawasan  desa wisata  berbasis  agrowisata,  fasilitas  penginapan  berkonsep tanean  lanjheng , toko  souvenir,  menyediakan  fasilitas  rumah  makan,  memberi  pelatihan  pada masyarakat,  menyediakan  tempat  rekreasi,  membuat  web  tentang  kawasan desa  wisata,  serta    melibatkan  masyarakat  dalam  proses  pengembangan  dan menerapkan peraturan zonasi (Zakaria dan Suprihardjo, 2014: 245).
Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan  meningkatkan  kualitas  pelayanan,  pembangunan,  dan  pemberdayaan masyarakat  Desa  di  Kawasan  Perdesaan  melalui  pendekatan  pembangunan partisipatif  (UU  No.  6  Tahun  2014).  Pengembangan  pariwisata  didasarkan  pada inis i atif  penduduk  lokal  dengan  pengaturan  lokal  (hukum  lokal),  asosiasi  lokal dan  klub.  Pertimbangan  hukum  lokal  dan  pemerintah  dipertimbangkan  dalam perencanaan  dan  dukungan  pembangunan  ekonomi  lokal  (Toerien,  2018:  69). Selain  kegiatan  ekonomi,  pariwisata  juga  merupakan  cara  pemecahan  masalah sosial dan lingkungan. Kegiatan wisata didasarkan pada kerja sama terkoordinasi dari  kelompok  kepentingan  lokal  yang  mengatur  pariwisata  daerah  tetapi  tidak membatasi jumlah wisatawan
3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Proses Pengembangan Desa Wisata
Keberadaan desa wisata tidak terbentuk begitu saja, meskipun telah terdapat berbagai kondisi alam  yang memungkinkan dapat dikembangkan menjadi daerah kunjungan wisata, seperti air terjun, teras sering persawahan, maupun adat istiadat yang  dapat  dibanggakan  oleh  masyarakat  desa  setempat.  Faktor  sumberdaya manusia  yang  ada  di  pedesaan  juga  sangat  penting  dalam  mengembangkan  dan mempertahankan  sumberdaya  alam  tersebut.  Sumberdaya  manusia  dalam  hal dapat  diartikan  sebagai  potensi  manusiawi  penggerak  eksistensi  oraganisasi  dan
potensi  asset  yang dapat befungsi  sebagai  modal  yang dapat  diwujudkan sebagai potensi  modal  fisik  dan  non  fisik  dalam  mewujudkan  eksistensi  organisasi (Ndraha  dan  Hasibuan  dalam  Riniwati,  2016:  1).  Demikian  juga  pengembangan desa  wisata  yang  terjadi  di  Desa  Wanagiri  dan  Desa  Sambangan,  tidak  terlepas dari  daya  kreatifitas  sumberdaya  manusia  Desa  Wanagiri  dan  Desa  Sambangan. Di  samping  itu  sumberdaya  manusia  yang  memadai  secara  jumlah  dan  kualitas dapat  diharapkan  mampu  menggali  sumber-sumber  pengembangan  pariwisata baru, baik  yang berlandaskan pada alam,  warisan budaya, sosial  kemasyarakatan dan  pemberdayaan  ekonomi  secara  berkelanjutan.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil penelitian  yang  dikemukakan  oleh  Líšková, et  all (2018),  yang  menyebutkan bahwa  melalui  kegiatan  pariwisata,  masyarakat  dapat  mengexploitasi  warisan budaya  berupa  tradisi  dan  adat-istiadat  secara  berkelanjutan.  Dengan  demikian warisan budaya tetap dapat dipertahankan, bahkan dapat ditingkatkan kualitasnya, serta  bermanfaat  dalam  mendukung  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat setempat, dapat menjadi sumberpengetahuan bagi para pengunjung, bahkan secara kualitas  berkelanjutan  dapat  merubah  dan  mendudukung  tatanan  kehidupan masyarakat mejadi lebih baik.
Dalam  pengelolaan  sumberdaya  alam  telah  dimiliki,  faktor  sumberdaya manusia  yang  berkualitas  juga  menjadi  sangat  penting,  sebab  selain  wisata  alam yang  telah  ada  dapat  dijaga  kelestariannya,  juga  dapat  mengembangkan berkembangnya  sektor  lain  seperti  hasil  pertanian,  perkebunan  dan  air  terjun sudah  ada  sejak  dahulu,  tetapi  perkembangannya  menjadi  daerah  tujuan  wisata baru terjadi dan berkembang pesat, dari tahun 2014. Kegiatan pengembangan desa wisata ini menurut peneliti dapat dipilah menjadi tiga tahapan atau kegiatan, yaitu pertama,  kegiatan  perintisan  dan  penggalian  potensi  wisata;  kedua  kegiatan pengembangan  sumberdaya  manusia  dan  yang  terakhir  adalah  penguatan kelembagaan  pendukung  wisata,  kegiatan  ini  dapat  dijelaskan  sebagaimana  hasil penelitian berikut ini.
a. Kegiatan Perintisan dan Penggalian Potensi Wisata Desa
Pada dasarnya, daerah tujuan wisata berkembang karena di wilayah tersebut ada  daya  tarik  yang  membuat  para  wisatawan  untuk  hadir  dan  menikmati
panorama  wisata  bersangkutan.  Namun  demikian  jika  tempat  itu  tidak  tergali secara  maksimal  dan  terpublikasi,  serta  dimungkinkan  untuk  dikembangkan wisata  (dapat  menerima  orang  asing  ke  tempat  ini,  tidak  membahayakan  para wisatawan, adanya keramahan pada penghuni disekitarnya, tata kelola yang baik, dapat mengembangkan akomodasi lainnya  yang dibutuhkan). Hal  yang demikian akan  membuat  para  pengunjung  untuk  hadir  ditempat  bersangkutan  secara berulang-ulang, untuk  menikmati keindahan panorama alam dan perubahan daya dukung pariwisata yang semakin baik dan memanjakan para penikmat penjalanan wisata. Tatanan sosial kemasyarakatan yang mengandung unsur seni dan budaya, tata  perilaku  yang  ramah  dan  sopan  dari  masyarakat  pariwisata,  termasuk perlakuannya  terhadap  alam  pendukung  yang  ramah  lingkungan,  membuat masyarakat  dan  pelaku  pariwisata  tetap  menjaga  perilaku  kehidupan bermasyarakat  dan  juga  sekaligus  dalam  mengembangkan  potensi  dan  menjaga kelestarian alam, untuk hidup secara berkelanjutan (Sandiasa, 2015: 7).
Daya  dukung  dan  partisipasi  masyarakat  harus  terus  digerakkan  agar pemahaman  masyarakat  terhadap  arah  desa  wisata  jelas,  dan  dapat  memberikan kontribusi  yang  cukup,  mengacu  pada  satu  arah  pembangunan  desa  yang  sama, yaitu  mendukung  pariwisata  desa  “mampu  memahami  diri  dan  potensinya, merencanakan  dan  mengantispasi  kondisi  perubahan  ke  depan”  (Sumardjo,  1999 dalam    Nofriansyah,  2012).  Proses  menggairahkan  dan  mendorong  swadaya masyarakat  dalam  melakukan  usaha  yang  selaras  dengan  pengembangan pariwisata  desa  perlu  dilakukan  oleh  semua  pihak,  yang  dapat  memunculkan usaha-usaha  kecil  dan  mandiri  dari  masyarakat,  seperti  souvenir,  kuliner, agrowisata  dan  daya  kreatifitas  lain  guna  mengembangkan  pariwisata,  termasuk tata kelola sampah secara mandiri
b. Kegiatan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Peranan  lebih  sangat  diharapkan  pada  sumberdaya  manusia,  yang  dapat mepersembahkan  layanan  pariwisata  bermutu  tinggi,  sebagaimana  dunia  usaha pariwisata  dalam  menghadapi  sisi  persaingan  (Vellas  &  Becherel,  2008:  216). Desa wisata adalah sesuatu yang sangat memerlukan konsentrasi dan para perintis mau  bertindak  sebagai  relawan,  karena  setiap  kegiatannya  belum  tentu  dapat
memberikan  hasil  yang  diharapkan,  terutama  berkaitan  dengan  materi  dan pendapatan.  Dalam  upaya  merintis  diperlukan  pemikiran  dan  pengorbanan,  baik dari  sisi  waktu  dan  materi,  guna  mewujudkan  sebuah  karya  wisata  di  pedesaan yang  dapat  menarik  para  wisatawan  domistik  maupun  manca  negara.  Hal  ini diakui  oleh  Kelian  Desa  Pakraman  Wanagiri  dan  Ketua  PokDarwis  Tunjung Mekar Desa Sambangan.
Keterlibatan  masyarakat  dalam  pengaturan  pengembangan  kawasan pariwisata  “peraturan  zonasi”  (Zakaria  dan  Suprihardjo,  2014:  245),  baik menyangkut  retribusi,  tanggungjawab  wilayah,  pembinaan,  dan  pengembangan daya dukung masyarakat petani dan masyarakat adat sangat penting dilakukan. Di samping  itu  penguatan  dan  peningkatan  kemampuan  dan  kualitas  sumberdaya manusia,  juga  dilakukan  melalui  pelatihan-pelatihan  dan  kerjasama  dengan berbagai  pihak,  seperti  lembaga  perguruan  tinggi,  pemerintah  daerah  dan  para pelaku wisata atau guide-guide dari luar desa
c. Penguatan Kelembagaan Pendukung Wisata
Kesepakatan  menyatukan  kelembagaan  yang  bertanggungjawab  terhadap pengawasan  dan  pengurusan  Desa  Wisata  menjadi  sangat  penting,  untuk  dapat menghasilkan kesatuan energi, efisiensi pengelolaan dan kesatuan pengembangan wisata  secara  kolektif  di  desa,  dapat  mendorong  percepatan  tata  kelola  dan pengembangan  pariwisata,  serta  dapat  berdampak  terhadap  kesejahteraan masyarakat  secara  kolektif,  baik  sebagai  masyarakat  adat  maupun  palaku pariwisata.  Pembangunan  desa  wisata  dapat  merupakan  pembangunan  ekonomi pedesaan  berlandaskan    lingkungan  pedesaan  (Tagihibi  et  al.,  2015  dalam Hosseinzade, et  all, 2018).  Kehadiran  desa  wisata  ini  selain  diharapkan menghasilkan  kesejahteran  masyarakat  secara  ekonomi,  juga  dapat  didorong partisipasi dalam melaksanakan tatakelola pembangunan di desa, serta berdampak pada  tata  kelola  dan  pengaturan  destinasi  berbasis  lingkungan,  hal  ini  dapat mendorong  peningkatan  pendapatan  Desa  Pakraman  (Ryani  &  Sandiasa,  2017) maupun pelaku wisata.
Penguatan  kelembagaan  pelaku  pariwisata  juga  sangat  penting,  dalam  hal ini kelompok Sadar Wisata. Di kedua Pokdarwis baik Pokdarwis Desa Wanagiri,
maupun  Tunjung  Mekar  Desa  Sambangan,  dilakukan  penguatan  melalui pengesahan AD/ART Pokdarwis, agar mendapat pengakuan dan pengesahan dari lembaga terkait, terutama Dinas Pariwisata sebagai pelindung kegiatan kelompok wisata  dan  Bumdes  dibawah  pengawasan  dan  urusan  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Buleleng.

## 3.2. Dampak Pengembangan Pariwisata Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa
Tata  kelola  desa  wisata  berbasis  pada  partisipasi  dan  daya  kreatif masyarakat,  dapat  memberikan  dampak  yang  signifikan,  baik  secara  ekonomi, budaya, sosial dan peningkatan keberdayaan masyarakat. Partisipasi publik dapat menumbuhkan  pembelajaran  sosial  “ public  learning” (Evers  et  al.,  2016). Kondisi  ini  dapat  meningkatkan  keberdayaan  masyarakat  di  segala  bidang,  baik dalam  perencaaan  pembangunan,  ekonomi  dan  tata  hubungan  sosial kemasyarakatan.  Proses  ini  akan  didahului  dengan  pemahaman  terhadap lingkungan dan budaya sendiri, untuk dikembangkan dalam proses pembangunan desa,  khususnya  dibidang  pariwisata.  Dengan  demikian  pemberdayaan  dapat disebut  sebagai  suatu  proses  untuk  mengintegrasikan  pengetahuan  dan  nilai penduduk  lokal  dengan  didukung  data  iklim  lokal,  untuk  membuat  rencana adaptasi iklim dengan komunitas  pedesaan (Crawford, et all, 2018: 283).
Kesempatan  untuk  mengelola  desa  dan  potensinya  secara  mandiri,  sesuai kemampuan mayarakat akan memberikan proses pembelajaran yang panjang dan mendalam,  dan  bertumpu  pada  akar  budaya  serta  sosial  masyarakat,  yang menjadikan  sosial  budaya  masyarakat  makin  kuat,  terjaganya  alam  semesta, karena tekonologi yang diterapkan pada tata kelola sumberdaya adalah teknologi sederhana,  ramah  lingkungan  dan  berbasis  ‘ menyama  braya” (kekeluargaan), baik dalam membagi pekerjaan maupun hasilnya.  Proses pembelajaran bagi para pengelola,  dengan  melibatkan  kaum  intelektual  setempat  untuk  melaksanakan pemberdayaan  dalam  upaya  mensejahterakan  masyarakat  ( Wrihatnolo  & Dwidjowijoto,  2017:195). Adapun  hasil  yang  diperoleh  dari  tata  kelola  Desa Wisata,  baik  di  Desa  Wanagiri  dan  Desa  Sambangan  adalah  a)  berkembangnya
desa  wisata, b) peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi, c) pengurangan urbanisasi  melalui  penciptaan  lapangan  kerja,  d)  penguatan  pada  lembaga keuangan  desa  baik  LPD  maupun  BUMDES  dan  berdampak  pada  kelembagaan kearifan lokal Desa Pakraman maupun subak di kedua desa wisata tersebut.

## 3.3. Faktor-faktor pendukung dan Penghambat
Dalam  melaksanakan  program  pengembangan  desa  wisata,    di  Desa Sambangan  dan  Desa  wanagiri,  mengalami  kemajuan  yang  sangat  pesat,  sejak tahun 2014, tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung maupun hambatan yang dialami  baik  oleh  pelaku  wisata  maupun  pada  pengurus  desa,  baik  desa  dinas maupun  desa  pakraman.    Hasil  temuan  menunjukkan  ada  beberapa  faktor pendukung,  yaitu  1)  tersedianya  sumberdaya  alam  pendukung  pariwisata,  2) sumberdaya  manusia  yang  dapat  mengembangkan  pariwisata,  3)  Desa  Wanagiri berdekatan  dengan  Daerah  Wisata  Bedugul,  dan  Gitgit  dan  berada  pada  lintasan Wisata Munduk, Gobleg dan Lovina, 4) terbentuknya pola kemitraan antar pelaku wisata dalam bentuk paket wisata, maupun pemasaran dan pelatihan.
Dari  hasil  wawancara  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  daya  dukung sumberdaya  alam  dan  sumberdaya  manusia  dalam  bentuk  kegiatan  swadaya gotong-royong  untuk  membangun  sinergitas,  dalam  membangun  keberdayaan masyarakat  lokal.  Pemberdayaan  (kemampuan  dan  kemandirian)  merupakan kunci  dan  prasyarat  dari  aktivitas  desa  membangun,  maka  yang  menjadi pilihannya  adalah  pemberdayaan  partisipatif  (Kuswandoro,  2016).  Energi swadaya  lokal  ini  cukup  memadai  untuk  pengembangan  lebih  lanjut,  hanya  saja perlu ditingkatkan kualitas, dan variasi layanan wisata, tata kelola SDM, sehingga lebih  banyak  dapat  mengembangkan  potensi  alam  dan  sumberdaya  sosial  dan ekonomi  desa,  untuk  menunjang  keberadaan  Desa  Wisata  dan  peningkatan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi.
Selain  faktor-faktor  pendukung  dalam  penelitian  ini,  juga  ditemukan beberapa  kendala  yang  sudah  dan  harus  di  atasi  dalam  pengembangan  Desa Wisata,  baik  di  Desa  Wanagiri  Maupun  Desa  Sambangan.  Ditemukan permasalahan utama dari pengembangan Desa wisata adalah kualitas  sumberdaya
manusia  terlatih  dibidang  pariwisata,  baik  pemandu,  penyedia  akomodasi,  dan kuliner  maupun  souvenir  tidak  tersedia  sesuai  kebutuhan.  Permasalahan berikutnya  adalah  dari  sisi  kelembagaan  perlunya  ada  penguatan  tentang pariwisata  desa,  supaya  menjadi  usaha  yang  mapan,  tidak  terganggu  soal peraturan  yang  tidak  jelas,  sehingga  menjadi  hambatan  yang  serius  dalam memotivasi  dan  pengembangan  desa  wisata.  Daya  dukung  dan  partisipasi masyarakat  harus  terus  digerakkan  agar  pemahaman  masyarakat  terhadap  arah desa  wisata  jelas,  dan  dapat  memberikan  kontribusi  yang  cukup,  mengacu  pada satu  arah  pembangunan  desa  yang  sama,  yaitu  mendukung  pariwisata  desa “mampu  memahami  diri  dan  potensinya,  merencanakan  dan  mengantispasi kondisi perubahan ke depan” (Sumardjo, 1999 dalam  Nofriansyah, 2012). Proses menggairahkan  dan  mendorong  swadaya  masyarakat  dalam  melakukan  usaha yang  selaras  dengan  pengembangan  pariwisata  desa  perlu  dilakukan  oleh  semua pihak,  yang dapat  memunculkan usaha-usaha kecil dan mandiri  dari masyarakat, seperti  souvenir,  kuliner,  agrowisata  dan  daya  kreatifitas  lain  guna mengembangkan pariwisata, termasuk tata kelola sampah secara mandiri.

## 4. Simpulan dan Saran

## 4.1.Simpulan
Berdasarkan  data  dan  hasil  analisis  data  penelitian  dari  pengembangan Pariwisata Desa ini dapat memberikan simpulan dan gambaran sebagai berikut:
1. Dari  sisi  proses  pengembangan  Pariwisata  Desa,  yaitu  di  Desa  Wanagiri  dan Desa  Sambangan,  berkembang  melalui  inisiatif  dan  partisipasi  masyarakat, melalui  upaya  memaksimalkan  penggalian  sumberdaya  alam,  sumberdaya manusia,  dan  daya    kreatif  yang  bisa  dikembangkan  di    daerah  tujuan  wisata yang  telah  terbentuk.  Kegiatan  untuk  mewujudkan  Desa  Wisata  dilakukan pertama,  adalah  kegiatan  perintisan  dan  penggalian  potensi  wisata  desa, pengembangan sumberdaya manusia, yang didukung oleh kelompok-kelompok Sadar  Wisata,  baik  yang  terbentuk  secara  mandiri  setelah  kesepakatan  Desa Wisata terbentuk, maupun melalui kelompok-kelompok yang sudah ada secara lokal  genius,  seperti  banjar  adat/tempekan  yang  ada.  Kegiatan  ketiga  adalah
Penguatan  Kelembagaan  Pendukung  Wisata,  kegiatan  DARWIS  yang  ada diperkuat  dengan  AD/ART,  upaya  mendapat  pengakuan  dari  Desa  Adat maupun  Desa  Dinas,  dukungan  dari  Subak  pengguna  air,  advokasi  terhadap dinas dan pemerintah terkait, seperti pengelola KSDA, Dinas Pariwisata, Dinas PMD,  kerjasama  dengan  Lembaga  Perkreditan  Desa,  dan  Bumdes  sebagai payung  hukum  dan  pelaku  ekonomi  yang  dapat  menaungi  dan  berkerjasama secara  konsisten  dengan  Darwis.  Upaya  penguatan  selanjutnya  kerjasama dengan  pihak  swasta,  Perguruan  Tinggi,  LSM  dan  pemerhati  pariwisata  serta lingkungan,  pemberdayaan  masyarakat  dalam  memberikan  daya  dukung  pada Desa  Wisata,  baik  dalam  pengisian  SDM,  materi  dan  daya  kreatif pengembangan wisata maupun menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan.
2. Dampak yang dapat diarasakan akibat pengembangan Desa Wisata adalah:
a) Pengembangan  Destinasi  Wisata,  pengembangan  sektor  ekonomi  bidang wisata  semakin  meningkat,  hal  ini  dapat  mendorong  perkembangan  secara siginifikan Desa Wanagiri dan Desa Sambangan, yang dapat memberi efek ekonomi pertanian utamanya pendukung pariwisata bertumbuh dengan baik.
b) Pengembangan  Usaha  Ekonomi  dan  Pengurangan  Urbanisasi,  pergerakan pertumbuhan  ekonomi  di  tingkat  desa,  menjadi  motivator  pengembangan sumberdaya  pedesaan,  terciptanya  lapangan  kerja  ditingkat  desa,  melalui pengembangan pariwisata ini dapat menyerap ratusan tenaga tenaga, dengan standar kesejahteraan yang mencukupi  kebutuhan ditingkat desa, juga dapat menarik  sumberdaya  yang  memiliki  kualitas  sedang  dibidang  pendidikan dapat bekerja di sektor ini, bahkan dapat menarik kembali beberapa pelaku wisata  yang  sudah  pernah  bekerja  di  Denpasar  untuk  kembali  ke  desa mengembangkan Desa Wisata.
c) Dampak  terhadap  Pengembangan  Lembaga  Keuangan  Desa,  kerjasama dalam  pengembangan  Desa  Wisata,  memberi  dampak  positif  dalam pengembangan  Lembaga  Keuangan  Desa,  baik  Lembaga  Perkreditan  Desa (LPD) Desa Pakraman maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMdes).
d) Dampak  Terhadap  Desa  Pakraman,  Desa  Pakraman  adalah  salah  satu instrumen  kearifan  lokal  yang  banyak  memberi  kasanah  budaya,  daya
kreatif,  kesenian  dan  keindahan  lingkungan  maupun  seni  bangunan,  yang dapat  memberi  kontribusi  terhadap  daya  tarik  wisatawan  ke  DTW,  selain terkait  dengan  wisata  alam  maupun  selifie  kreatif  yang  dibangun masyarakat.  Sebagai  timbal  balik  dampak  wisata  terhadap  Desa  Pakraman juga memberikan pemasukan secara ekonomi, sosial dan budaya, baik yang berasal  dari  pemikiran-pemikiran  untuk  mengembangkan  desa  pakraman, bidang pemasukan desa yang diperoleh dari pengembangan pariwisata desa, untuk  membantu  bidang  keuangan  dalam  tata  kelola  desa  pakraman,  baik berupa  CSR,  pendapatan  langsung,  donatur,  maupun  dalam  bentuk  gotong royong  para  pelaku  wisata.  Himbas  pengalaman  dan  pengetahuan,  karena pengembangan wisata ini, banyak menghadirkan unsur-unsur dari luar, baik dari  kalangan  akademisi,  dinas-dinas  terkait,  LSM,  pramuwisata  dan  pihak swasta  yang  dapat  berkontribusi  langsung  pada  Desa  Pakraman  di  mana destinasi wisata dikembangkan.
3. Faktor pendukung dan Penghambat dalam Pengembangan Desa Wisata. Faktor pendukungnya  adalah:  a)  tersedianya  sumberdaya  alam  dan  sumberdaya manusia  pedesaan  dari  sisi  kebutuhan  pengembangan  pariwisata  desa;  b) terbentuknya pola kemitraan antar pelaku wisata desa dengan pihak swasta dan instansi  terkait,  maupun  perguruan  tinggi;  dan  khusus  di  Desa  Wanagiri merupakan  daerah  pelintasan  paket  wisata  dan  dekat  dengan  daerah  wisata bedugul.  Sedangkan  kendala  yang  dihadapi  adalah  a)  sumberdaya  manusia terlatih  dan  kualitas  layan  masih  perlu  ditingkatkan;  b)  belum  ada  kepastian hukum  terhadap  perlindungan  desa  wisata  dan  c)  daya  dukung  masyarakat masih rendah dalam pengembangan pariwisata desa.

## 4.2. Saran-Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di atas, peneliti memberi saran dan rekomendasi dalam penelitian ini:
1) Pada Para Pelaku wisata, senantiasa terus meningkatkan kualitas diri di bidang wisata,  dengan  melakukan  kerjasama  dengan  pihak  swasta  (pengembangan kelembagaan  dan  permodalan),  dengan  pihak  perguruan  tinggi  (dalam pengembangan  Sumberdaya  manusia),  meningkatkan  kerjasama  antar
kelompok  DARWIS,  sehingga  dapat  membentuk  Wisata  Desa  Terpadu,  yang dapat saling bersinergi, dan membentuk jaringan wilayah pariwisata desa.
2) Pemerintah daerah dan Dinas Terkait, diperlukan penguatan pada Desa wisata baik dalam bentuk peraturan daerah, peraturan desa yang dapat menaungi dan memperkuat  posisi  tata  kelola  wisata  desa,  dan  menjadikan  jaminan  terhadap keberlanjutan  destinasi  wisata,  keselamatan  sumberdaya  alam  dan  air,  dan penguatan .
3) Bagi  Desa  Dinas  dan  Desa  Pakraman,  perlu  memperkuat  keberadaan Kelompok  Wisata,  dengan  Peraturan  Desa,  Tata  Kelola  Keuangan  satu  pintu, dan  upaya  maksimal  dalam  membangkitkan  sektor  lain  dalam  mendukung wisata  desa,  secara  manajemen,  baik  sumberdaya  alam,  agrowisata  dan sumberdaya masyarakat, di sekitar DTW.

## Daftar Pustaka
Anderson, James. 1979. Public Policy Making. Rinehart and Winston. New York.
Bungin, Burhan, 2013. Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-format Kuantitatif  dan  Kualitatif  untuk  Studi  Sosiologi,  Kebijakan  Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran . Prenada Media Group, Jakarta
Bupati  Buleleng,  2014.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  1  Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, 24 Pebruari 2014
Crawford,  Pat; Beyea,  Wayne; Bode,  Claire; Doll,  Julie; Menon,  Rohit,  2018. “Creating  climate  change  adaptation  plans  for  rural  coastal  communities using Deliberation with Analysis as public participation for social learning”.
In The Town Planning Review; liverpool Vol. 89,  Iss. 3,  (2018): 283-304.
Creswell,  J.  W.  (2016). Research  Design:  Pendekatan  Metode  Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Edisi 4). Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Deitzner,  Daniel  F,  1995.  “Understanding  and  valuation  Qualitative  Research”. Dalam Journal  of  Marriage  and  the  Family  57. Department  Sociology, Your University, Ontario Canada.
Devy, Helln Angga dan R.B. Soemanto, 2017. “Pengembangan Obyek Dan Daya Tarik  Wisata  Alam  Sebagai  Daerah  Tujuan  Wisata  Di  Kabupaten Karanganyar”. Dalam Jurnal Sosiologi Dilema, Vol. 32, No. 1 tahun 2017,
FISIP UNS , Surakarta
Evers, m., Jonoski, a., almoradie, A. and Lange, L, 2016. “Collaborative decision making  in  sustainable  flood  risk  management:  a  socio-technical  approach and  tools  for  participatory  governance”.  In Environmental  Science  and Policy , 55, 335–44.
Hosseinzade,  Mojtaba; Jafari,  Hamid; Ahmadian,  Mohammad  Ali,  2018.  “Rural entrepreneurship  and  sustainable  development  towards  environmental sustainability  (Central  Bardaskan  City  area)”.  In Ukrainian  Journal  of Ecology ,  Vol. 8, Iss. 2,  (2018): 235-245.
Kuswandoro, Wawan  Edi  ,  2016. Strategi  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa Berbasis  Partisipasi.  Dalam Tata  Kelola  dan  Pembangunan  Desa. Air Langga, Surabaya
Líšková,  Zuzana  Dvořáková; Pártlová,  Petra; Krogmann,  Alfréd,  2018.  “Multi  – Level  Governance  Towards  Regional  Development  In  Postcommunist Countries”.  In Theoretical  and  Empirical  Researches  in  Urban Management ; Bucharest Vol. 13, Iss. 2,  (May 2018)
Marsuki, 2005, Metodelogi Riset. Ekonisia FE UII, Yogyakarta
Nasution. 2003. Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif . Tarsito. Bandung.
Nofriansyah,  Deny,  2012. Penelitian  Kualitatif:Analisis  Kinerja  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Deepublish, Yogyakarta
Nugroho, adi, 2018. “Pariwisata Bali Melejit, Angka Pengangguran Berkurang”.
Dalam Indo post Kamis, 10 Mei 2018.
https://www.indopos.co.id/read/2018/05/10/137541/pariwisata-bali-melejit- angka-pengangguran-berkurang
Riniwati, Harsuko, 2016. Manajemen Sumberdaya Manusia, Aktivitas Utama dan Pengembangan SDM. UB Press, Malang
Ryani, Desak Putu Dewi & Gede Sandiasa, 2017. “Implementasi kebijakan Desa Pakraman dalam Pengelolaan Pariwisata di Obyek wisata Air Sanih. Dalam
Locus majalah ilmiah Fisip-Unipas (Vol. 7 No.  1 Pebruari 2017, 1-13).
Sandiasa,  Gede  &  Ida  Ayu  Putu  Sri  Widnyani,  2017.  “Kebijakan  Penguatan Lembaga  Pemberdayaan  dalam  Meningkatkan  Partisipasi  Pemberdayaan Masyarakat di Pedesaan”, dalam Locus majalah ilmiah Fisip-Unipas (Vol. 8 No.  1 Agustus 2017, 64-78).
Sandiasa, Gede, 2015. “Strategi Implementasi Kebijakan Irigasi Berbasis Kearifan Lokal” dalam Prosiding Seminar Local Genius dalam Perspektif Kebijakan Publik,  Hukum,  Manajemen,  Pertanian  dan  Pendidikan. P3M  UNIPAS, Singaraja. Oktober 2015, 2-22
Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Administrasi .  Alfabeta IKAPI, Jakarta
Toerien, Daan., 2018. “Power laws, demography and entrepreneurship in selected South  African  regions”.  In South  African  Journal  of  Science ; Pretoria Vol. 114,  Iss. 5/6,   (May/Jun 2018): 69-76.
Undang-undang No. 6 Tahun 2014, Tentang Desa
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10.Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
Urbanus,  I  Nyoman dan  Febianti,  2017.  “Analisis  dampak  perkembangan pariwisata  terhadap  perilaku  konsumtif  masyarakat  wilayah  bali  selatan”. Dalam Jurnal kepariwisataan dan Hospitalitas. Vo. 1 Nomor 2  Nopember 2017
Vellas,  Francois  &  Lionel  Becherel,  2008. Pemasaran  Pariwisata Internasional Sebuah  Pendekatan  Strategis .  Terjemahan  I  Gede  Ardika,    Yayasan  Obor Indonesia, Jakarta
Wrihatnolo,  Randy  R,  &  Riant  Nugroho  Dwidjowijoto,  2007. Manajemen Pemberdayaan  Sebuah  Pengantar  dan  Panduan  Untuk  Pemberdayaan Masyarakat. Elex Media Komputindo, Jakarta
Zakaria,  Faris  dan  Rima  Dewi  Suprihardjo,  2014.    “Konsep  Pengembangan Kawasan  Desa  Wisata  di  Desa  Bandungan  Kecamatan  Pakong  Kabupaten Pamekasan”. Dalam Jurnal Teknik Pomits Vol. 3, No.2, (2014) 2337-3520