Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TABRAK LARI YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN BERDASARKAN PASAL 310 AYAT (4) DAN 312 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN JO PASAL 359 KUHP
Riky Pribadi,S.H.,M.H & Diki Maryana
rikypribadi87@unma.ac.id

## ABSTRAK
Kecelakaan  lalu  lintas  yang  pelakunya  tidak  bertanggung  jawab,  dengan membiarkan  korbannya  begitu  saja  tanpa  menghentikan  kendaraannya  sering    di sebut dengan tabrak lari. Namun ada beberapa faktor yang kerap dijadikan alasan bagi  pelaku  tabrak  lari,  yakni,  pelaku  takut  dihajar  masa,  enggan  berurusan dengan  hukum  yang  terlalu  berbelit-belit,  dan  terjadi  di  tempat  yang  sepi, sehingga besar kemungkinan untuk melarikan diri.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif    dan  sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pengambilan data dilakukan melalui studi kepustakaan  dalam  rangka  memperoleh  data  sekunder,  baik  yang  berupa  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  maupun  bahan  hukum  tertier.  Untuk mendukung  penelitian  yang  telah  dilakukan,  dilaksanakan  pula  penelitian lapangan dalam rangka memperoleh data primer  yang menunjang data sekunder. Adapun  teknis  analisis  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hukum positif  yang mengatur mengenai tindak pidana tabrak lari dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 diatur secara terpisah, yakni kelalaian yang menyebabkan kecelakaan diatur dalam Pasal 310 ayat (4) dan tindakan melarikan diri dalam Pasal 312. Dengan demikian dapat  dikatakan  bahwa  tabrak  lari  merupakan  perbarengan  tindak  pidana ( Concursus ).  Oleh  sebab itu jika  dikaitkan  dengan  teori  negara  hukum  Pancasila maka,  negara  tidak  dikehendaki  hanya  membatasi  fungsinya  untuk  pembuatan peraturan-peraturan  pidana  saja,  melainkan  lebih  jauh  lagi  yaitu  bagaimana melindungi  dan  menangani  permasalahan  tabrak  lari  yang  menimbulkan  korban meninggal  dunia.  Jika  kita  kaitkan  dengan  teori  pertanggungjawaban    pidana, unsur-unsur kesalahan pelaku tabrak lari harus dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan.
Kata Kunci:  Tabrak Lari, Kematian, Undang-Undang

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

## A. Latar Belakang Masalah
Kecelakaan  yang  sering  terjadi  dijalan  banyak  diartikan  sebagai  suatu penderitaan  yang  menimpa  diri  seseorang  secara  mendadak  dan  keras  yang datang  dari  luar.  Begitu  pula  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan,  mengungkapkan kecelakaan  lalu  lintas  adalah  suatu  peristiwa  di  jalan  yang  tidak  diduga  dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda 1 . Kecelakaan lalu lintas yang pelakunya tidak bertanggung jawab, dengan membiarkan korbannya begitu saja tanpa menghentikan kendaraannya, atau di sebut dengan tabrak lari. 2 Tabrak lari adalah tindak pidana kejahatan yang tidak manusiawi, terlebih korban meninggal dunia akibat perbuatan pelaku tersebut. Tabrak  lari  juga  merupakan  tindakan  yang  mengabaikan  nilai-nilai kemanusiaan  sebagai  makhluk  yang  bermoral.  Salah  satu  dari  nilai  moral adalah mengenai pribadi manusia yang bertanggungjawab
Secara  spesifik  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, tidak menyebutkan definisi tabrak lari, hanya saja setiap terjadi kecelakaan, ketika pelaku melarikan diri, tidak menghentikan kendaraannya,  tidak  menolong,  dan  tidak  melapor  ke  kepolisian  terdekat. Perbuatan tersebut dapat diasumsikan sebagai pelaku tabrak lari .
Tabrak  lari  pada  mulanya  peristiwa  kecelakaan  karena  kelalaian,  yang mana  kelalaian  dalam  berkendara  telah  diatur  dalam  Pasal  310  UU  No.  22 Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan.  Kemudian  perbuatan kelalaian  yang  mengakibatkan  korban  tersebut  bersamaan  dengan  perbuatan yang tidak bertanggung jawab, yakni meninggalkan korban atau melarikan diri. Pemicu  terjadinya  kecelakaan  termasuk  tabrak  lari  adalah  runtuhnya  etika dalam  berkendara 3 .  Berbagai  kecaman  dari  berbagai  pihak  mengenai  tabrak lari,  menjadikan  pihak  yang  berwajib  (polisi)  tidak  tinggal  diam.  Mereka mengadakan  penyelidikan  dan  penyidikan  guna  menemukan  pelaku  dan mengumpulkan  bukti-bukti  yang  ada  khususnya  tabrak  lari,  merupakan  kasus yang  harus  diungkap,  sehingga  dapat  diketahui  apakah  perbuatan  tersebut merupakan  perbuatan  yang  tergolong  sebagai  tabrak  lari  saja  atau  terdapat motif lain, seperti pembunuhan berencana dengan menggunakan modus tabrak lari.
Ketika  hasil  penyelidikan  dan  penyidikan  menunjukkan  bahwa kecelakaan yang terjadi adalah perbuatan kesengajaan dan telah direncanakan. Maka  hukumannya  akan  lebih  berat,  karena  korban  ditabrak  dengan  sengaja. Hal ini bukan tergolong sebagai tabrak lari, melainkan pembunuhan berencana yang  menggunakan  alat  berupa  kendaraan  bermotor,  yang  mana  dalam
1 Lihat  Pasal  1  angka  24  Undang-Undang  Nomor 22  Tahun  2009 Tentang Lalu  Lintas Dan Angkutan Jalan
2 Marye Agung Kusmagi, Selamat Berkendara Dijalan raya , Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010,hlm. 94
3 Toto  Suprapto, Keprihatinan  Etika Berlalu  Lintas ,  dalam  Suara  Merdeka,  Semarang, 19 September 2011, hlm. 7

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
tindakan tersebut murni kesengajaan, namun berbeda halnya dengan tabrak lari yang  mengandung  unsur  kelalaian  dan  kesengajaan.  Kelalaian  atau  kealpaan sendiri  merupakan  sikap  yang  kurang  hati-hati, 4 dan  kealpaan  diantaranya diatur  dalam  Pasal  359  KUHP  disebutkan  bahwa:  “  Barang  siapa  karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. 5
Berbicara  mengenai  pelaku  tabrak  lari  yang  menyebabkan  luka  ringan, luka  berat  hingga  meninggal  dunia  pada  kecelakaan  lalu  lintas,  semua  tidak terlepas  dari  pertanggungjawaban  pidana  untuk  mempertanggungjawabkan perbuatan  pidana.  Dalam  sistem  hukum  yang  dianut  oleh  Indonesia  terdapat asas  “ Gen  Straf  Zonder  Schuld ”  yaitu  tiada  pidana  tanpa  kesalahan  sebagai dasar  untuk  meminta  pertanggungjawaban  seseorang  atau  sesuatu  badan hukum. 6 Pertanggungjawaban  pidana,  tidak  dapat  dilepaskan  dengan  tindak pidana.  Walaupun  di  dalam  pengertian  tindak  pidana  tidak  termasuk  masalah pertanggungjawaban  pidana.  Tindak  pidana  hanya  menunjuk  kepada dilarangnya suatu perbuatan.
Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban  pidana.  Ini  berarti  setiap  orang  yang  melakukan  tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban  pidana.  Pertanggungjawaban  pidana  lahir  dengan diteruskannya celaan (verwijtbaarheid ) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara  subjektif    kepada  pembuat  yang  memenuhi  persyaratan  untuk  dapat dikenai  pidana  karena  perbuatan  tersebut.  Begitu  pula  menurut  Dwidja Priyatno  yang  menyatakan  bahwa  pertanggungjawaban  pidana  itu  sendiri adalah  diteruskannya  celaan  yang  objektif  yang  ada  pada  tindak  pidana  dan secara subjektif kepada seseorang  yang  memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu 7 .
Masalah  pertanggungjawaban  pidana  merupakan  masalah  yang  sangat penting  dalam  upaya  penegakan  hukum  dalam  penanggulangan  tindak  pidana tabrak  lari  yang  mengakibatkan  hilangnya  nyawa  seseorang,  namun  tindak pidana ini sangat sulit dalam mengungkap pelakunya jika tidak ada saksi saat kecelakaan itu terjadi.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka    penulis  tertarik  untuk  mengkaji mengenai  pelaku  tabrak  lari  yang  mengakibatkan  kematian  kecelakaan  lalu lintas  .  Oleh  karena  itu  dalam  penelitian  hukum  ini  penulis  mengambil  judul penulisan  : Kajian  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tabrak  Lari  Yang Mengakibatkan  Kematian  Berdasarkan  Pasal  310  Ayat  (4)  Dan  312 Undang-Undang  Nomor    22    Tahun    2009    Tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan Jalan Jo Pasal 359 KUHP.
4 Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto , 1990, Semarang, hlm. 125
5 Moeljatno, Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana ,  Bumi  Aksara.,  Jakarta,  2009,hlm. 127
6 Erdianto, Pokok-Pokok Hukum Pidana ,  Alaf Riau, Pekanbaru,  2010, hlm. 62.
7 Dwidja  Priyatno, Kebijakan  Legislasi  Tentang  Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi di Indonesia , CV.Utomo, Bandung, 2009,hlm.40.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

## B. Identifikasi Masalah
Sesuai  dengan  latar  belakang  yang  diuraikan  di  atas,  maka  identifikasi masalah penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:
1. Bagaimana  kajian  hukum  positif  terhadap  pelaku  tabrak  lari  yang mengakibatkan kematian?
2. Faktor  apa  sajakah  yang  menjadi  kendala  dalam  penegakan  hukum  tabrak lari yang mengakibatkan kematian?

## C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan  identifikasi  masalah  yang  telah  ditetapkan  di  atas,  maka secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:
1. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  kajian  hukum  positif  terhadap  pelaku tabrak lari yang mengakibatkan kematian
3. Untuk  mengetahui  faktor  yang  menjadi  kendala  dalam  penegakan  hukum tabrak lari yang mengakibatkan kematian?

## D. Kegunaan Penelitian
Kegunaan  atau  manfaat  penelitian  yang  hendak  dicapai  secara  umum dalam  suatu  penelitian  dapat  dibedakan  dalam  2  (dua)  aspek,  yaitu  aspek teoritis  (akademis)  dan  aspek  praktis  (gunalaksana).  Sehubungan  dengan penelitian  ini,  maka  kegunaan  yang  diharapkan  dari  penelitian  yang  disusun dalam bentuk proposal  ini, adalah:
1. Secara  Teoritis  penelitian  diharapkan  dapat  memberikan  sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan pengetahuan ilmiah bidang hukum pidana, terutama masalah tabrak lari.
2. Aspek  praktis  (guna  laksana),  diharapkan  dapat  memberikan  tambahan informasi  baru  atau    dapat  memberikan  masukan  konstrukstif  (sumbangan pemikiran  bagi  pemerintah  dan  lembaga  legislatif  dalam  upaya penyempurnaan  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  aspek-aspek hukum  pidana,  khususnya  dalam  bidang  hukum  lalu  lintas  dan  angkutan jalan.

## E. Kerangka Pemikiran
Fungsi  kerangka  pemikiran  (berpikir)  dalam  suatu  penelitian  adalah sebagai  tempat  yang  berisikan  pertimbangan-pertimbangan  ilmiah  terhadap penelitian yang dilaksanakan. Kerangka pemikiran dalam penelitian merupakan tulang punggung penelitian, karena di sini diuraikan landasan-landasan ilmiah atau teori yang digunakan untuk menganalisis temuan penelitian. 8
Sehubungan  dengan  permasalahan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka kerangka  pemikiran  penelitian  ini  menggunakan  teori  Negara  Hukum  yang
8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D , Cetakan Kesembilan, Alfabeta,Bandung, 2010, hlm. 60. Lihat juga Uma Sekaran, Research Methods for Business, A Skill-Building Approach, Illionis:  Southern Illionis University at Carbondale (SIUC), 1984, p.
80.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
berdasarkan Pancasila, teori hukum pembangunan serta didukung dengan teori kepastian hukum dan teori pertanggungjawaban pidana
Hakikat negara hukum didasarkan pada konsep teori  Kedaulatan Negara ( Soeverignty )  yang  pada  prinsipnya  menyatakan  kekuasaan  tertinggi  di  dalam suatu  negara  adalah  hukum.  Seluruh  alat  perlengkapan  negara  apa  pun namanya,  termasuk  warga  negara  harus  tunduk  dan  patuh  serta  menjunjung tinggi  hukum  tanpa  kecuali. 9 Ateng  sudibyo  mengutip  pendapat  Krisna Harahap  mengatakan  bahwa:  Konsep  pemikiran  negara  hukum  seperti  ini sebenarnya  dapat  dilihat  dari  awal  munculnya  teori  Negara  Hukum  yang dimulai sejak abad XIX hingga abad XX. 10
Muhammad  Tahir  Azhary  mengutip  pendapat  Oemar  Seno  Adji mengatakan bahwa: Negara Hukum Indonesia mempunyai ciri khas Indonesia, karena  mempunyai  pandangan  hidup  bernegara  yaitu  Pancasila.  Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia  dapat  pula  disebut  Negara  Hukum  Pancasila.  Salah  satu  ciri  pokok dalam  Negara  Hukum  Pancasila  adalah  adanya  jaminan  terhadap  kebebasan beragama  ( freedom  of  religion ). 11 Muhammad  Tahir  Azhary  selanjutnya mengatakan  bahwa  walaupun  dalam  Penjelasan  UUD  1945  digunakan  istilah rechtstaats , tetapi yang dianut oleh Negara Indonesia bukan konsep rechtstaats dan  bukan  pula  konsep the  rule  of  law ,  melainkan  konsep  Negara  Hukum Pancasila yang mempunyai ciri-ciri: (1) ada hubungan yang erat antara agama dan  negara;  (2)  bertumpu  pada  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa;  (3)  kebebasan beragama  dalam  arti  positif;  (4) ateisme tidak  dibenarkan  dan  komunisme dilarang; (5) asas kekeluargaan dan kerukunan. 12 Dalam pendapat lain menurut Menurut Philipus M. Hadjon, 13 dijelaskan bahwa ciri negara hukum Pancasila, yaitu: (1) keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;  (2)  hubungan  fungsional  yang  proposional  antara  kekuasaan- kekuasaan  negara;  (3)  prinsip  penyelesaian  sengketa  secara  musyawarah  dan peradilan  merupakan  sarana  terakhir;  dan  (4)  keseimbangan  antara  hak  dan kewajiban.
Menurut  Mochtar  Kusumaatmadja,  Hukum  berfungsi  sebagai  sarana pembaharuan adalah didasarkan atas anggapan bahwa hukum dalam arti kaidah atau  peraturan  hukum  memang  bisa  berfungsi  sebagai  alat  (pengatur)  atau sarana  pembaharuan  dalam  arti  penyalur    arah  kegiatan  orang  ke  arah  yang
9 B.  Hestu  Cipto  Handoyo, Hukum  Tata  Negara,  Kewarganegaraan  &  Hak  Asasi Manusia,  Memahami  Proses  Konsolidasi  Sistem  Demokrasi  di  Indonesia ,  Cetakan  Pertama, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2003, hlm. 12.
10 Ateng  Sudibyo, Kebijakan  Kriminal  Tindak  Pidana  Poligami  Dalam  Hukum Perkawinan Di Indonesia , CV. Andy Oetama, Medan, 2018, hlm 125
11 Muhammad  Tahir  Azhary, Negara  Hukum : Suatu  Studi  tentang  Prinsip-prinsipnya Dilihat  dari  Segi  Hukum Islam , Implementasinya  pada  Periode  Negara  Madinah  dan  Masa Kini , Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 69.
12 Ibid , hlm. 71.
13 Philipus  M.  Hadjon, Perlindungan  Hukum  bagi  Rakyat  Indonesia , Bina  Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 90.

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
dikehendaki oleh pembangunan 14 . Konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat  sebelumnya    telah  dirumuskan  oleh    Roscoe  Pound    pada  tahun 1912  dalam  bukunya;  “ Scope  and  Purposive  of  Sociological  Jurisprudence ”. Pound  mengatakan,  hukum  dapat  berfungsi  sebagai  alat  merekayasa masyarakat  ( law  as  a  tool  of  social  engineering ) dan  tidak  hanya  sekedar melestarikan status quo . 15
Michael  Heger 16 ,  menjabarkan  hubungan  antara  hukum  dan pembangunan  dengan  mengintrodusir  konsep development  law atau  hukum pembangunan  yang  meliputi:  “Suatu  sistem  yang  sensitif  terhadap pembangunan  yang  meliputi  keseluruhan  hukum  substantif,  lembaga-lembaga hukum  berikut  ketrampilan  para  sarjana  hukum  secara  aktif  mendukung pembangunan. Konsep Development law meliputi tindakan dan kegiatan yang memperkuat  infra  struktur  hukum  seperti  lembaga-lembaga  hukum,  profesi- profesi hukum, lembaga-lembaga pendidikan hukum dan lainnya,  serta segala sesuatu  yang  berkenan  dengan  penyelesaian  problema-problema  khusus pembangunan dan pembaharuan dalam masyarakat.”
Menurut  Michael  Heger,  hukum  dalam  fungsinya  sebagai  sarana pembangunan dapat mengabdi pada tiga sektor yaitu :
1. Hukum sebagai alat penertiban (ordering).
2. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan ( balancing ).
3. Hukum sebagai katalistor.
Secara teoritika, dapat ditemukan bahwa teori hukum pembangunan dari
Mochtar  Kusumaatmadja  dapat  dijadikan  dasar  dalam  melakukan  kebijakan hukum  yang  menunjang  pembangunan  hukum,  khususnya  pengaturan  tindak pidana  ujuran  kebencian,  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang    Nomor 22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan,  dalam  menentukan pencegahan  tindak  pidana  tabrak  lari,  yaitu  bahwa  dengan  cara  menemukan gagasan baru, regulasi dan revitalisasi terhadap peraturan yang sudah ada, yang bersumber pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
Terhadap  istilah  kepastian  hukum,  ada  beberapa  pengertian  yang  dapat dikemukakan. Menurut Sudikno  Mertokusumo, 17 kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap  tindakan  sewenang-wenang  yang  berarti bahwa  seseorang  akan  dapat  memperoleh  sesuatu  yang  diharapkan  dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, dimana dengan kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Sebaliknya, masyarakat juga mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum adalah
14 Mochtar  Kusumaatmadja, Hukum,  masyarakat  dan  pembinaan  hukum  Nasional , Binacipta, Jakarta, 1995, hlm. 12-13.
15 Roscoe  Pound, An  Introduction  to  the  Philosophy  of  Law ,  Yale  University  Press, United States, 1922, hlm. 47.
16 Hager,  Michael., Development  for  the  Developing  Nations,Work  paper  in  World Peace  Thought  Law ,  1973,  dalam  Syamsuharya  Berhan. Penerapan  Prinsip  Hukum Pelestarian  Fungsi  Lingkungan  Hidup  dalam  Aktivitas  Industri  nasional . Sebuah  Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi , P.T Alumni,Bandung: 2008, hlm.25.
17 Sudikno  Mertokusumo, Bab-bab  tentang  Penemuan  Hukum ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1993, hlm. 1-2.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
diciptakan untuk mengatur manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum  tentang  tablak  lari,  harus  memberi  manfaat  atau  kegunaan  bagi masyarakat.  Jangan  sampai  justru  karena  hukumnya  dilaksanakan  atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.
Secara  normatif  kepastian  hukum  dapat  terwujud  jika  peraturan  dibuat dan  diundangkan  secara  pasti  karena  mengatur  secara  jelas  dan  logis.  Jelas dalam  pengertian  tidak  menimbulkan  keragu-raguan  (multitafsir)  dan  logis dalam  pengertian  menjadi  suatu  sistem  norma  dengan  norma  lain  sehingga tidak  berbenturan  atau  menimbulkan  konflik  norma.  Konflik  norma  yang ditimbulkan  dari  ketidakpastian  aturan  dapat  berbentuk  kontestasi  norma, reduksi norma atau distorsi norma. 18
Perlindungan  hukum  terhadap  korban  tabrak  lari    merupakan  suatu perbuatan  dalam  melindungi  subjek-subjek  hukum  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan  pelaksanaannya  dapat  dipaksakan dengan  suatu  sanksi.  Disamping  itu  jika  seseorang  melakukan  kesalahan, menurut    Prodjohamidjojo,  dipandang    sebagai  suatu  tindak  pidana,  yang dilihat  dari  segi  masyarakat  patut  di  cela.  Dengan  demikan,  menurutnya seseorang  mendapatkan  pidana  tergantung  pada  dua  hal,  yaitu  (1)  harus  ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur  melawan  hukum.  Jadi  harus  ada  unsur  Obejektif,  dan  (2)  terhadap pelakunya  ada  unsur  kesalahan  dalam  bentuk  kesengajaan  dan  atau  kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya jadi ada unsur subjektif 19 .
Menurut  Romli  Atmasasmita,  pertanggungjawaban  pidana  ( criminal liability )  diartikan  sebagai  suatu  kewajiban  hukum  pidana  untuk  memberikan pembalasan  yang  akan  diterima  pelaku  terkait  karena  orang  lain  yang dirugikan.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  Romli  Atmasasmita  menyatakan sebagai berikut:
“Berbicara tentang konsep liability atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20,  Roscou  Pound,  dalam An  Introduction  to  the  Philosophy  of  Law , telah  mengemukakan  pendapatnya ”I …. Use the simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction” . 20
Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau liability tersebut  di  atas,  Pound  membahasnya  dari  sudut  pandang  filosofis  dan  sistem hukum  secara  timbal  balik.  Secara  sistematis,  Pound  lebih  jauh  menguraikan perkembangan  konsepsi liability .  Teori  pertama,  menurut  Pound,  bahwa
18 Yance  Arizona,  “ Apa  Itu  Kepastian  Hukum ?”,  http://yancearizona.wordpress.  com, diakses tanggal 12 November 2019.
19 Martiman  Prodjohamidjojo, Memahami  dasar-dasar  hukum  Pidana  Indoesia, PT. Pradnya Paramita, Jakarta 1997, hlm 31
20 Romli  Atmasasmita, “Asas-asas  Perbandingan  Hukum  Pidana” ,  Yayasan  LBH, Jakarta,  1989,  hlm.79.  Lihat  juga  Romli  Atmasasmita, Perbandingan  Hukum  Pidana Kontomporer, Fikahati Aneska, Jakarta, 2009,hlm.84.

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
liability diartikan  sebagai  suatu  kewajiban  untuk  membayar  pembalasan  yang akan  diterima  pelaku  dari  seseorang  yang  telah  “dirugikan”.  Sejalan  dengan semakin  efektifnya  perlindungan  undang-undang  terhadap  kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan”  sebagai  suatu  alat  penangkal,  maka  pembayaran  “ganti  rugi” bergeser  kedudukannya,  semula  sebagai  suatu  “hak  istimewa”  kemudian menjadi  suatu  “kewajiban”.  Ukuran  “ganti  rugi”  tersebut  tidak  lagi  dari  nilai suatu  pembalasan  yang  harus  “dibeli”,  melainkan  dari  sudut  kerugian  atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan. 21
Begitu  pula  dalam  membicarakan  tentang  pertanggungjawaban  pidana berdasarkan  hukum  pidana  negara-negara  yang  menganut  „ common  law system’, pada  prinsipnya  tidak  memiliki  perbedaan  yang  fundamental  dengan „ civil  law  system ‟.  Hukum  pidana  Inggris  mensyaratkan  bahwa  “pada
prinsipnya setiap
orang yang melakukan kejahatan dapat
dipertanggungjawabkan  atas  perbuatannya,  kecuali  ada  sebab-sebab  yang meniadakan penghapusan pertanggungjawaban yang bersangkutan ( exemptions from liability) ” 22 .
Kemampuan  bertanggungjawab  bila  dilihat  dari  keadaan  batin  orang yang  melakukan  perbuatan  pidana  merupakan  masalah  kemampuan bertanggungjawab  dan  menjadi  dasar  yang  penting  untuk  menentukan  adanya kesalahan,  yang  mana  keadaan  jiwa  orang  yang  melakukan  perbuatan  pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang  normal,  atau  sehat  inilah  yang  dapat  mengatur  tingkah  lakunya  sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat. 23
Selanjutnya,  Sudarto  menyatakan  bahwa,  disini  berlaku  asas  “tiada pidana  tanpa  kesalahan”  ( Keine  strafe  ohne  schuld  atau  geen  straf  zonder schuld  atau  nulla  poene  sine  culpa ). “ Schuld ” disini dalam arti luas,  meliputi juga  kesengajaan.  Kesalahan  ( schuld )  yang  dimaksud  adalah  keadaan  jiwa seseorang  yang  melakukan  perbuatan  dan  perbuatan  yang  dilakukan  itu sedemikian rupa, sehingga orang itu patut dicela 24 . Roeslan Saleh menyatakan, seseorang  mempunyai  kesalahan,  apabila  pada  waktu  melakukan  perbuatan pidana dilihat dari segi kemasyarakatan, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian 25 . Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tabrak lari menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur- unsur  yang  telah  ditentukan  oleh  undang-undang.  Dilihat  dari  terjadinya perbuatan  yang  terlarang,  ia  akan  diminta  pertanggungjawaban  apabila perbuatan  tersebut  melanggar  hukum.  Dilihat  dari  sudut  kemampuan
21 Ibid , hlm 80.
22 Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana ...Op.Cit , hlm. 92-93.
23 Sutrisna, I Gusti Bagus, “ Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana ( Tijauan terhadap  pasal  44  KUHP), ”  dalam  Andi  Hamzah  (ed.), Bunga  Rampai  Hukum  Pidana  dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia , Jakarta,1986, hlm. 78
24 Ibid , hlm 86 25 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana , Aksara Baru, Jakarta, 1983,hlm 77

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
bertanggungjawab  maka  hanya  orang  yang  mampu  bertanggungjawab  yang dapat dimintai pertanggungjawaban.
F. Metode Penelitian
1. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif  analisis  yaitu  penelitian  yang  menggambarkan  peraturan perundang-  undangan  yang  berlaku  dikaitkan  dengan  teori-teori  hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti. 26
2. Metode Pendekatan
Metode  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder  yang  berupa  bahan-bahan  hukum  sekunder  dengan  memahami hukum  sebagai  perangkat  peraturan  atau  norma-norma  positif  di  dalam sistem  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  permasalahan  dalam penelitian  ini.  Jadi  penelitian  ini  dipahami  sebagai  penelitian  kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. 27
3. Tahapan Penelitian Tahap-tahap penelitian yang dilakukanadalah :
a. Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hokum  tertier.  Bahan  hukum  primer  adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas), dan bahan- bahan hukum yang mengikat, yakni norma (dasar) atau kaidah dasar dan peraturan-peraturan  dasar,  seperti  Undang-Undang  Dasar  1945,  serta peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana tabrak  lari,  seperti  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  dan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana.  Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan  hukum yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer,  berupa hasil-hasil  penelitian,  karangan  ilmiah  dari  kalangan  hukum,  dan penelitian-penelitian  lain  yang  relevan  dengan  penelitian  ini.  Kemudian bahan  hukum  tertier  adalah  bahan  yang  memberikan  petunjuk  ataupun penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder, berupa  kamus,  ensiklopedia,  majalah,  surat  kabar  dan  sebagainya  yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian ini.
b. Studi  Lapangan,  yaitu  dilakukan  dalam  rangka  memperoleh  data  primer yang  menunjang  data  sekunder,  sehingga  dari  data  primer  akan  dapat diketahui  bagaimana  pelaksanaan  tindak  pidana  tabrak  lari  ditinjau  dari Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan Jalan.
4. TeknikPengumpulan Data
Teknik  yang  dipergunakan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder adalah :
26 Soemitro Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 11.
27 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan Singkat , Rajawali, Jakarta,1985, hlm. 15.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
a. Studi  kepustakaan  yaitu  dengan  mempelajari  literatur-literatur  yang berhu-bungan dengan objek penelitian.
b. Wawancara  ( interview )  yaitu  mengumpulkan  data  dengan  cara  tanya jawab  dengan  para  pihak  yang  terkait  dengan  objek  penelitian. Sedangkan  tipe  wawancara  yang  dipergunakan  adalah  wawancara  tidak terpimpin  ( non  directive  interview )  artinya  seluruh  wawancara  tidak didasarkan  pada  satu  sistem  atau  daftar  pertanyaan  yang  telah  disusun terlebih dahulu
c. Pengamatan  ( observasi )  yaitu  dengan  cara  mengamati  secara  langsung pada objek penelitian dengan mempergunakan pengamatan tidak terlibat ( non-participation observation )
5. Analisis Data
Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara  kualitatif  yaitu  menganalisis  data  berupa  uraian-uraian  yang sistematis tanpa mempergunakan bagan-bagan dan rumus statistik.
6. Lokasi Penelitian
Lazimnya lokasi penelitian dilaksanakan di perpustakaan, di masyarakat dan  lembaga  atau  instansi  (pemerintah  ataupun  non-pemerintah). Sehubungan  jenis  data  dalam  penelitian  yuridis  normatif  hanya  berupa data  sekunder,  maka  lokasi  penelitian  yang  dipilih  adalah  perpustakaan pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Majalengka,  Kapolres  Majalengka  dan Pengadilan Negeri Majalengka.

## G.  Hasil Penelitian Dan Pembahasan
A. Negara Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Tabrak Lari
setiap  aturan  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia,  haruslah mencerminkan  nilai-nilai  luhur  dan  murni  yang  terkandung  dalam  masing- masing sila Pancasila dan tentunya dituntun oleh sila Ketuhanan. Pencerminan nilai-nilai  luhur  dan  murni  Pancasila  dalam  setiap  instrumen  hukum  yang berlaku  di  Indonesia,  seharusnya  merupakan  unsur  yang  dapat  membedakan konsep  negara  hukum  Pancasila  dengan  konsep  negara  hukum  ( rechtsstaats atau the rule of  law )  yang umumnya dikenal pada negara lain. Hukum positif hendaknya  diselaraskan  dengan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  sila Pancasila dan oleh sebab itu, maka sistem hukum di Indonesia (termasuk dalam bidang  hukum  Pidana)  haruslah  mencerminkan  nilai-nilai  luhur  dan  murni yang terkandung pada masing-masing Sila Pancasila.
Teori  Negara  hukum  dalam  arti  material  atau  konsep  Negara Kesejahteraan  berdasarkan  Pancasila  ini  merupakan  salah  satu  teori  yang digunakan  untuk  menganalisis  pengaturan  tabrak  lari,  yaitu  negara  tidak dikehendaki  hanya  membatasi  fungsinya  untuk  pembuatan  peraturan- peraturan  pidana  saja,  melainkan  lebih  jauh  lagi  yaitu  bagaimana melindungi  dan  menangani  permasalahan  tabrak  lari  yang  menimbulkan korban meninggal dunia.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

## B. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Tabrak Lari
Berbicara  tentang  pertanggungjawaban  pidana,  maka  tidak  dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak  termasuk  masalah  pertanggungjawaban  pidana.  Tindak  pidana  hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan.
Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban  pidana.  Ini  berarti  setiap  orang  yang  melakukan  tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban  pidana.  Pertanggungjawaban  pidana  lahir  dengan diteruskannya celaan (verwijtbaarheid ) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara  subjektif    kepada  pembuat  yang  memenuhi  persyaratan  untuk  dapat dikenai  pidana  karena  perbuatan  tersebut.  Pertanggungjawaban  pidana  itu sendiri adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan  secara  subjektif  kepada  seseorang  yang  memenuhi  syarat  untuk  dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu 28 .
Bertitik  tolak  dari  pendapat  di  atas,  dalam  Undang-Undang  Lalu  Lintas Dan  Angkutan  Jalan,  perumusan  pelaku  tindak  pidana  menggunakan  kata “setiap orang”. Yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan Pasal 312 Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah  ada  seseorang  yang  melakukannya,  yakni  pengemudi  yang perbuatannya  tersebut  melawan  hukum,  “.....dengan  sengaja  tidak menghentikan  kendaraannya,  tidak  memberi  pertolongan,  atau  tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara republik Indonesia terdekat.....” seperti diatur dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor  22  Tahun 2009    Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  merupakan  kejahatan  yang diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  atau  denda  .  Oleh karena  itu,  jika  pengemudi  melanggar  ketentuan  pasal  tersebut,  maka pengemudi  dapat  dipidana,  namun  berdasarkan  teori  pertanggungjawaban pidana,  unsur-unsur  kesalahan  pengemudi  harus  dihubungkan  dengan perbuatan  pidana  yang  dilakukan.  Sehingga  untuk  adanya  kesalahan  yang mengakibatkan dipidananya pengemudi, harus memenuhi beberapa unsur yaitu melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan, tidak adanya alasan pemaaf.

## C. Kajian  Hukum  Positif  Terhadap  Pelaku  Tabrak  Lari  Yang Mengakibatkan Kematian
Bagian  penting  dari  pemidanaan  adalah penetapan  sanksi,  sanksi  sangat dibutuhkan untuk menegakkan norma. Sanksi dalam hukum pidana merupakan reaksi  terhadap  pelanggaran  hukum  yang  telah  ditentukan  undang-undang, dimulai  dari  penahanan  tersangka  dan  penuntutan  terdakwa  sampai  pada penjatuhan  vonis  oleh  hakim.  Penetapan  sanksi  begitu  penting  dan  strategis,
28 Dwidja Priyatno, Kebijakan Legislasi ...Op.Cit . hlm40.

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
sehingga dibutuhkan fondasi yang kuat dalam perumusannya. Fondasi tersebut tidak  lain  adalah  pemahaman  terhadap  ide-ide  dasar  mengenai  filsafat pemidanaan, teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan. 29
Sekilas  mengenai  undang-undang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  yang dulu UU No. 14 tahun 1992, telah mengalami permasalahan dalam aplikasinya. Permasalahan  tersebut  tidak  lain  adalah mengenai  sanksi,  yakni  pidana  denda yang  dikenakan  dinilai  terlalu  tinggi.  Sehingga  dalam  pelaksanaannya terhambat selama satu tahun. dengan adanya persoalan tersebut dapat menjadi wawasan bahwa sanksi denda cukup ditakuti. 30 Tidak berbeda dengan undang- undang  lalu  lintas  sekarang  yang  juga  menerapkan  sanksi  denda  yang  berat bagi pelanggarnya, khususnya bagi pelaku tabrak lari.
Hukum  pidana  adalah  hukum  sanksi,  karena  dengan  bertumpu  pada sanksi  tersebut  hukum  pidana  difungsikan  untuk  menjamin  keamanan, ketertiban  dan  keadilan. 31 Sebagai  salah  satu  jenis punishment ,  hukum  pidana juga  memuat  sanksi  denda.  Sanksi  tersebut  bukan  hanya  untuk  tujuan-tujuan ekonomis,  misal  sebagai  pemasukan  kas  negara,  melainkan  berhubungan dengan  tujuan-tujuan  pemidanaan  ( goals  of  punishment ).  Tujuan  pemidanaan sendiri  erat  kaitannya  dengan  falsafah  pemidanaan  yang  dianut  suatu  bangsa, yang tercermin dalam produk undang-undang yang dihasilkan. 32
Sanksi  dalam  hukum  nasional  muncul  dari  dua  bentuk  yang  berbeda, yakni  sebagai  hukuman  dan  eksekusi  sipil. 33 Hukuman  diartikan  sebagai pencabutan  hak  secara  paksaan  atas  suatu  nilai.  Seperti,  hukuman  mati  yang dipaksakan  adalah  nyawa,  hukuman  potong  tangan  yang  dipaksakan  adalah anggota  badan,  hukuman  penjara  atau  kurungan  yang  dipaksakan  adalah kebebasan individu.
Sedangkan  eksekusi  sipil  juga  merupakan  sejenis  paksaan  namun  lebih menekankan  pada  pembenahan  kesalahan.  Tujuan  dari  eksekusi  sipil  sendiri adalah  mengembalikan  kepada  situasi  semula,  yang  sesuai  dengan  ketentuan- ketentuan  hukum.  Jika  situasi  tersebut  tidak  dapat  kembali,  maka  situasi  lain dapat menjadi penggantinya. 34
Kepastian hukum bagi pelaku tabrak lari banyak merujuk pada Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 adalah pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah) dan Pasal 312 UU No.  22  Tahun  2009  adalah  pidana  penjara  paling  lama  3  tahun  atau  denda paling banyak Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah).
Berkaitan  dengan  sanksi  mengenai  tabrak  lari,  denda  yang  dikenakan cukup  tinggi  jika  dibandingkan  dengan  hukuman  penjaranya.  Terdapat
29 Sholehudin, Sistem  Sanksi  Dalam  Hukum  Pidana,  ide  dasar  doubel  track  system  & implementasinya, cet. Ke-2, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 123
30 M.  Hamdan, Politik  Hukum  Pidana PT.  RajaGrafindo  Persada,  ,  Jakarta,  1997,  hlm. 131
31 Ibid
32 Ibid., hlm. 132-133 33 Hans Kelsen, Pure teory of law , Terj. Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni ( dasar- dasar ilmu hukum normatif ), cet. VI , Nusa Media, , Bandung, 2008, hlm. 124
34 Ibid

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
beberapa  faktor-faktor  yang  menyebabkan  sanksi  denda  lebih  diunggulkan dibanding  dengan  pidana  penjara, pertama ,  kemampuan  finansial  masyarakat meningkat.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  daya  beli  masyarakat  terhadap kendaraan bermotor. Kedua, berkembangnya delik-delik khusus, seperti “ White collar  Crime ”  dan  “ profesional  Crime ”. Ketiga ,  semakin  tidak  disukainya pidana  penjara,  terutama  bagi  tindak  pidana  tertentu  seperti  ekonomi  dan narkotika. Kemudian tidak disukainya pidana penjara ini juga berkaitan dengan efisiensi,  jika  seseorang  yang  dipenjara  semakin  banyak  maka  pengeluaran negara lebih banyak pula. 35
Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana efektivitas pidana terhadap  efek  jera  atau  tujuan  pemidaan  yang  ditimbulkan?  Sehingga  dengan demikian  pidana  denda  dapat  menjadi  obat  terakhir  ( ultimum  remidium ). Terdapat  teori  yang  menyebutkan  bahwa  efektivitas  suatu  pidana  denda tergantung pada tahap sebagai berikut:
1. Tahap penetapan pidana denda oleh pembuat undang-undang,
2. Tahap pemberian atau penjatuhan pidana denda oleh pengadilan,
3. Tahap pelaksanaan pidana denda oleh aparat yang berwenang. 36
Namun  dari  itu  semua,  penilaian  masyarakat  cukup  berpengaruh. Sehingga  efektivitas  yang  ditimbulkan  dapat  dilihat  dari  respons  masyarakat. Jika pidana denda kurang memenuhi rasa keadilan maka pidana tidak berhasil guna mencapai tujuan pemidanaan. 37 Telah disebutkan di atas mengenai faktor- faktor  yang  menyebabkan  sanksi  denda  lebih  diunggulkan  dibanding  dengan pidana  penjara,  yang  mana  faktor-faktor  tersebut  merupakan  kondisi  yang dialami masyarakat saat ini.
Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai hukum formal telah  mengatur  mengenai  ketentuan  tabrak  lari.  Namun  tidak  hanya  dari ketentuan  tersebut  tabrak  lari  dapat  dilihat.  Terkait  dengan  penyelidikan  dan penyidikan yang dikembangkan penyidik terhadap setiap peristiwa tabrak lari, selain ketentuan di atas ada kondisi tertentu dimana kondisi tersebut dijadikan sebagai  peristiwa  tabrak  lari.  Yakni  ketika  penyidik  datang  ke  Tempat Kejadian Perkara (TKP) pelaku dan saksi tidak ada. Kemudian dari hasil survei bersama  yang  dilakukan  antara  pihak  kepolisian  dan  Jasa  Raharja,  yang menunjukkan bahwa peristiwa tersebut adalah tabrak lari.
Ketentuan formal di atas yang tertuang dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  tidak  akan  berbicara  banyak  tanpa  adanya  proses penyelidikan  dan  penyidikan.  Pasal  312  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009  hanya  memuat  ketentuan-ketentuan  pada  tahap  awal  saja,  yang  mana masih memerlukan penyelidikan dan penyidikan guna dibuktikan apakah suatu kecelakaan yang terjadi benar-benar tabrak lari. Sehingga dalam redaksi pasal tersebut  menggunakan  kata  “Setiap  orang  yang  mengemudikan  kendaraan
35 M. Hamdan, Politik Hukum Pidana , .... Op.Cit , hlm. 138-139
36 Ibid , hlm. 135
37 Ibid. lihat  juga  Ahmad  Miftahul  Farid, Tabrak  Lari  Dalam  UU  No.  22  tahun  2009 Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  Islam .  Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2012, hlm 58

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
bermotor  yang  terlibat  kecelakaan  lalu  lintas...”,  bukan  “seseorang  yang menabrak...” misalnya, atau sebagainya. 38
Terlepas  dari  penyelidikan  dan  penyidikan,  tabrak  lari  merupakan tindakan  amoral,  sebagaimana  pembahasan  sebelumnya.  Mengenai  hal  ini tabrak lari dapat digolongkan sebagai perbuatan kejahatan, sebagaimana Pasal 316 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Tabrak lari pada mulanya adalah  tindak  pelanggaran  yang  mengakibatkan  ruginya  seseorang. 39 Yakni menabrak  karena  kelalaian,  yang  mana  perbuatan  tersebut  tidak  diinginkan oleh  pelaku  atau  tidak  ada  niat  untuk  melakukan.  Sebagaimana  seperti ketentuan  mengenai  kelalaian  berkendara  di  atas.  Kemudian  terdapat  unsur kesengajaan  yang  merupakan  bagian  dari  unsur  tabrak  lari,  yakni  pengemudi tidak  menghentikan  kendaraannya,  tidak  menolong,  tidak  melapor  ke  polisi terdekat, sebagaimana Pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 di atas.
Adanya kecelakaan merupakan faktor kesalahan pengemudi dengan tidak adanya  rasa  hati-hati  dan  lalai  mengemudikan  kendaraannya.  Kesalahan pengemudi  kendaraan  yang  melakukan  kealpaan  yang  mengakibatkan kematian  dapat  dikatakan  bahwa  orang  itu  telah  melakukan  tindak  pidana. Berkaitan  dengan  masalah  ini  unsur  kealpaan  memainkan  peranan  penting, masalah-masalah  kealpaan  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP) telah di atur dalam Bab XXI dari buku II yang dimulai dari Pasal 359 sampai dengan Pasal 361 KUHP.
Sanksi  pidana  bagi  pengemudi  kendaraan  yang  karena  kealpaannya menyebabkan  kematian  diatur  dalam  Pasal  359  KUHP,  yakni:  “Barangsiapa karena  kealpaannya  menyebabkan  matinya  orang  lain  diancam  dengan  pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. 40 R.  Soesilo  dalam  penjelasannya  mengatakan  bahwa:  “matinya  orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya  merupakan  akibat  dari  kurang  hati-hati  atau  lalainya  terdakwa”. 41 Dengan  demikian,  bahwa  yang  menjadi  pelaku  tindak  pidana  kecelakaan  lalu lintas  yang  mengakibatkan  kematian  ialah  pengemudi  kendaraan  karena tindakan  yang  dilakukan  itu  bersifat  melawan  hukum.  Sifat  melawan  hukum tersebut memperlihatkan kesalahan dari pengemudi kendaraan yang berbentuk kealpaan/kelalaian  atau  dengan  kata  lain  tindakan  tersebut  tercela  dan  pelaku menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.
Menurut uraian pada Pasal 359 KUHP dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan  atau  kelalaian  pengemudi  itu  mengakibatkan  kematian,  ancaman pidananya  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  359  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana
38 Ahmad Miftahul Farid, Tabrak Lari Dalam.... Op.Cit . hlm 65
39 Nina  (ed), Menghadapi  Kasus  Pidana  120  kasus  pidana  dan  risiko  hukumnya ,  Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010, hlm. 144
40 Moeljatno, Kitab  Undang-Undang  hukum  Pidana (KUHP),  PT.  Bumi  Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 127
41 R.  Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  Serta  Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1988, hlm, 248.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  memuat  ketentuan-ketentuan pidana  yang  tinggi,  diantaranya  pasal  yang  berhubungan  dengan  kecelakaan lalu lintas  yang  mengakibatkan  kematian  adalah  Pasal  310 ayat  (4)  dalam  hal kecelakaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  yang  mengakibatkan  orang lain  meninggal,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
Berdasarkan  penjelasan di atas, hukum positif yang mengatur mengenai tindak pidana tabrak lari dalam UU No. 22 Tahun 2009 diatur secara terpisah, yakni kelalaian yang menyebabkan kecelakaan diatur dalam Pasal 310 ayat (4) dan tindakan melarikan diri dalam Pasal 312. Demikian dapat dikatakan bahwa tabrak  lari  merupakan  perbarengan  tindak  pidana  ( Concursus ) 42 ,  yang  mana melanggar  Pasal  310  mengenai  kelalaian  dalam  berkendara,  kemudian melanggar  Pasal  312  yakni  meninggalkan  korbannya  atau  tidak  melapor  ke Kepolisian  terdekat.  Mengenai Concurcus dari  tindakan  tabrak  lari  tergolong sebagai Concurcus  realis ,  karena  terdapat  dua  kejadian,  yakni  menabrak  dan meninggalkan  korban.  Sehingga  perbuatan  tabrak  lari  dapat  dimasukkan  ke dalam  satu  tindak  pidana  yang  dilakukan  dengan  menyerupai  sengaja.  Jika kaitkan  dengan  teori  Negara  hukum  dalam  arti  material  atau  konsep  Negara Kesejahteraan  berdasarkan  Pancasila,  yaitu  negara  tidak  dikehendaki  hanya membatasi  fungsinya  untuk  pembuatan  peraturan-peraturan  pidana  saja, melainkan  lebih  jauh  lagi  yaitu  bagaimana  melindungi  dan  menangani permasalahan tabrak lari yang menimbulkan korban meninggal dunia, sehingga tidak menimbulkan letupan atau gejolak sosial di masyarakat.
Jika kita kaitkan dengan teori pertanggungjawaban  pidana, unsur-unsur kesalahan  pengemudi  harus  dihubungkan  dengan  tindak  pidana  yang dilakukan. Sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya pengemudi,  harus  memenuhi  beberapa  unsur  yaitu  melakukan  tindak  pidana, mampu  bertanggung  jawab,  dengan  kesengajaan  atau  kealpaan,  tidak  adanya alasan pemaaf.
D. Faktor  Yang  Menjadi  Kendala  Dalam  Penegakan  Hukum  Tabrak  Lari Yang Mengakibatkan Kematian.
Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  (UULLAJ)  adalah suatu  peristiwa  di  jalan  yang  tidak  diduga  dan  tidak  disengaja  melibatkan kendaraan atau  pengguna  jalan  lain  yang  mengakibatkan  korban manusia  dan kerugian  harta  benda. 43 Terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas  dipengaruhi  oleh beberapa  faktor,  faktor  faktor  tersebut  seolah  bekerja  sama  sebagai  penyebab terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas.  Semakin  menjadi  ketika  manusianya  sendiri terlihat  tidak  begitu  mementingkan  keselamatan  nyawanya  buktinya  banyak pengendara motor yang ugal-ugalan tanpa mengenakan  helm  atau pengendara
42 Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana II , Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,1993, hlm. 49.
43 Fokusmedia, Empat Undang-Undang Transportasi , Bandung, 2009, hlm, 4-5

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
mobil  yang  menyepelekan  kegunaan  dari  sabuk  pengaman. 44 Macam-macam faktor  penyebab  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas  yang  mengakibatkan kematian antara lain:
1. Faktor manusia.
Faktor  manusia  merupakan  faktor  yang  paling  dominan.  Hampir semua  kejadian  kecelakaan  lalu  lintas  didahului  dengan  pelanggaran lalu  lintas.  Pelanggaran  dapat  terjadi  karena  sengaja  melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku maupun tidak melihat ketentuan  yang  diberlakukan  atau  pula  pura-pura  tidak  tahu. Terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas  karena  kealpaan  berasal  dari  sikap batin  dari  seorang  pengemudi  kendaraan,  dalam  hal  ini  kecelakaan juga  bisa  terjadi  karena  pengemudi  kendaraan  saat  mengendarai kendaraan  dalam  keadaan  mengantuk  atau  sedang  sakit,  sedang dibawah  pengaruh  alkohol  sehingga  tidak  jarang  menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
2. Faktor kendaraan.
Faktor  kendaraan  yang  kerap  kali  menghantui  kecelakaan  lalu  lintas adalah fungsi rem dan kondisi ban. Faktor tersebut diantaranya : a. Fungsi rem. Rem blong ataupun slip ini sudah pasti akan membuat kendaraan lepas kontrol dan sulit untuk diperlambat. Apalagi pada mobil  dengan  transmisi  otomatis  yang  hanya  mengendalikan  rem tanpa engine brake . Sebaiknya selalu melakukan pengecekan pada sistem pengereman sebelum bepergian.
b. Kondisi  ban.  Bahayanya  kendaraan  susah  dikendalikan,  bisa  saja kendaraan  oleng  dan  terbalik  karena  beda  ketinggian  kendaraan akibat  ban  meletus.  Apalagi  saat  melaju  dalam  kecepatan  yang cukup tinggi tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
3. Faktor Jalan.
Faktor jalan juga berperan penting dalam terjadinya suatu kecelakaan. Kondisi  jalan  yang  tidak  menentu  seperti  jalan  yang  berlubang  dapat menyebabkan  kecelakaan  bagi  pengguna  jalan  terutama  kendaraan bermotor.  Selain  itu  kondisi  jalan  yang  berliku  seperti  kondisi  jalan yang  ada  di  daerah  pegunungan,  jalan  yang  gelap  pada  malam  hari atau  minimnya  penerangan  jalan  dalam  hal  ini  tidak  jarang menimbulkan kecelakaan.
4. Faktor lingkungan.
Faktor  ini  khususnya  dalam  cuaca  gelap  pada  malam  hari  dapat mempengaruhi jarak pandang pengemudi kendaraan dalam mengendarai  kendaraannya  sehingga  sering  terjadi  kecelakaan.  Pada musim  kemarau  yang  berdebu  juga  membahayakan  bagi  pengguna jalan terutama kendaraan roda dua. Pada keadaan berdebu konsentrasi mata pengendara berkurang sehingga menyebabkan kecelakaan. Jalan
44 Agio  V.  Sangki, Tanggung  Jawab  Pidana  Pengemudi  Kendaraan  Yang Mengakibatkan  Kematian  Dalam  Kecelakaan  Lalu  lintas ,  https://  media.neliti.  com/media/ publications/3140-ID-tanggung-jawab-pidana-pengemudi-kendaraan-yang-mengakibatkan- kematian-dalam-kece.pdf, diakses pada tanggal 03/12/2019

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
licin  pada  waktu  hujan  baik  pengendara  roda  dua  dan  empat  sering tergelincir  atau  terjadi  selip,  hal  ini  yang  menyebabkan  pengemudi kendaraan  kehilangan  kendali  sehingga  terjadi  kecelakaan.  Kabut yang  tebal  dapat  mengelabuhi  mata  seolah-olah  tidak  ada  kendaraan yang  melaju  karena  jarak  pandang  yang  terbatas,  hal  ini  dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.
Di  antara  faktor-faktor  tersebut  faktor  manusia  merupakan  faktor  yang paling  menentukan.  Hal  tersebut  terjadi  karena  adanya  kecerobohan  atau kealpaan  pengemudi  dalam  mengemudikan  kendaraannya,  kecerobohan pengemudi  tersebut  tidak  jarang  menimbulkan  kecelakaan  lalu  lintas  yang mengakibatkan  kematian.  Kesalahan  pengemudi  dalam  berkendaraan,  sering dapat  disimpulkan  tidak  mempergunakan  peraturan  lalu  lintas.  Misalnya  ia tidak memberi tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas pada kendaraan lain  yang  datang  dari  sebelah  kiri,  atau  menjalankan  mobil  terlalu  cepat melampaui  batas  kecepatan  yang  ditentukan  dalam  rambu-rambu  lalu lintas. 45 Adanya  kecelakaan  merupakan  faktor  kesalahan  pengemudi  dengan  tidak adanya  rasa  hati-hati  dan  lalai  mengemudikan  kendaraannya.  Kesalahan pengemudi  kendaraan  yang  melakukan  kealpaan  yang  mengakibatkan kematian dapat dikatakan bahwa  orang itu telah melakukan tindak pidana dan untuk  menganalisis  faktor-faktor  yang  menjadi  kendala  dalam  penegakan hukum  tabrak  lari  yang  mengakibatkan  kematian,  terlebih  dahulu  perlu dikemukakan pendapat dari Soejono Soekanto.
Sehubungan  dengan  faktor-faktor  yang  menjadi  kendala  dalam penegakan  hukum  tabrak  lari  yang  mengakibatkan  kematian,  dapat  diuraikan sebagai  berikut. Pertama, faktor  hukumnya  sendiri,  yang  di  dalam  tulisan  ini akan  dibatasi  pada  peraturan  perundang-undangan  saja.  Dalam  pelaksanaan/ eksekusi  tindak  pidana  tabrak  lari  pada  dasarnya  juga  merupakan  masalah penegakan  hukum.  Berdasarkan  pisau  analisis  teori  kepastian  hukum  bahwa hukum  dapat  mencerminkan  nilai-nilai  yang  menjadi  dasar  dari  hukum  itu sendiri.  Agar  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan  tersebut  dapat berlaku  efektif  maka  harus  ada  peraturan  yang  tertulis  dalam  menanggani pelaku tabrak  lari  sehingga  pelaku menjadi  jerah  dan  lebih  berhati-hati  dalam berkendara.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  peraturan  perundang-undangan yang  berkaitan  dengan  tabrak  lari  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  tahun 2009  tentang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  (UULLAJ),  maka  dari  faktor hukumnya  sendiri  telah  memiliki  kepastian  hukum  dan  sanksi  hukum  yang jelas, sehingga faktor ini tidak menjadi kendala yang menghambat tujuan dari Undang-Undang  Nomor  22  tahun  2009  tentang  lalu  lintas  dan angkutan  jalan (UULLAJ)  dalam  rangka  mempercepat  pemberantasan  tindak  pidana  tabrak lari yang mengakibatkan kematian di Indonesia.
Kedua, faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk maupun  menerapkan  hukum.  Pencapaian  supremasi  hukum  harus  diukur  dari
45 Wirjono  Prodjodikoro, Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  di  Indonesia ,  Eresco Bandung, 1967, hlm. 80

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
seberapa  baik  penegakan  hukum  yang  dilakukan  di  Indonesia,  berbicara mengenai  penegakan  hukum,  maka  hal  paling  penting  dan  mendasar  adalah bagimana kemampuan aparat penegak hukum (khususnya dalam bidang tindak pidana  lalu  lintas),  dalam  sistem  peradilan  dapat  mengakomodasi  dan mengapresiasi tuntutan keadilan baik yang menjadi roh hukum formal maupun tuntutan rasa keadilan oleh masyarakat dalam penindakan tindak pidana tabrak lari yang mengakibatkan kematian merupakan suatu kebutuhan dasar. 46
Dikemukakan  oleh  Soejono  Soekanto,  sebagai  salah  satu  faktor  yang menentukan  proses  penegakan  hukum  adalah  tidak  hanya  pihak-pihak  yang menerapkan  hukum  tetapi  juga  pihak-pihak  yang  membuat  hukum.  Dalam pembahasan  ini  dibicarakan  mengenai  pihak-pihak  yang  terkait  langsung dengan  penerapan  hukum.  Pihak-pihak  dalam  proses  penegakan  hukum dimaksud yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan kepengacaraan. 47
Berdasarkan  teori  hukum  pembangunan  yang  dijadikan  pisau  analisis dalam  permasalahan  ini  maka,  pola  pikir  penegakan  hukum  tidak  harus berdasarkan  terompet  undang-undang  saja  namun  harus  bisa  melakukan pembaharuan  hukum/kriminalisasi  dengan  cara  menemukan  gagasan  baru, regulasi dan revitalisasi terhadap peraturan yang sudah ada, yang bersumber pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
Ketiga, faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  di  mana  hukum  tersebut berlaku  atau  diterapkan.  Bagian  terpenting  dari  masyarakat  dalam  yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Peraturan hukum yang berlaku atau diterapkan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan  penegakan  hukum.  Sebab  penegakan  hukum  berasal  dari masyarakat  dan  bertujuan  untuk  mencapai  kedamaian  dan  keadilan  dalam masyarakat.
Kaitannya dengan faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tabrak  lari  yang  mengakibatkan  kematian  adalah  kurangnya  kesadaran  dari masyarakat  untuk  melaporkan  atau  memberitahukan  telah  terjadinya  tindak pidana  tabrak  lari  yang  mengakibatkan  kematian.  Kepedulian  atau  kesadaran masyarakat  untuk  memberikan  informasi  secara  dini  kepada  penegak  hukum terhadap  orang  yang  dicurigai  melakukan  tindak  pidana  tabrak  lari  yang mengakibatkan  kematian masih  kurang,  justru  ada  kecenderungan  untuk  turut menutup-nutupi.
Sehubungan  dengan  faktor  masyarakat  yang  ikut  mempengaruhi penegakan  hukum  ini,  apabila  dikaitkan  dengan  pendapat  Friedman  tentang unsur-unsur  dalam  sistem  hukum  yang  salah  satu  unsurnya  adalah  ”budaya hukum”  yaitu  sikap-sikap  dan  nilai  yang  berhubungan  dengan  hukum,  yang datangnya  dari  rakyat  atau  pemakai  jasa  hukum, 48 maka  dapat  di  kemukakan bahwa  budaya  hukum  masyarakat  yang  dicerminkan  antara lain  dengan  sikap masyarakat  yang enggan memberikan informasi tentang adanya pelaku tindak
46 Sidik  Sunaryo, Kapita  Selekta  Peradilan  Pidana ,  Universitas  Muhammadiyah Malang, 2005, hlm. 337
47 Soerjono Soekanto, Op.Cit, , hlm. 13 48 Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 9

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
tabrak  lari  yang  mengakibatkan  kematian  di  lingkungannya.  Ini  menunjukan adanya  budaya  hukum  masyarakat  yang  belum  mendukung  penegakan  tindak tabrak  lari  yang  mengakibatkan  kematian.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa faktor  masyarakat  khususnya  budaya  hukum  masyarakat  merupakan  faktor penghambat dalam penanggulangan tabrak lari yang mengakibatkan kematian. Berdasarkan  uraian  tentang  faktor-faktor  yang  menjadi  kendala  tabrak lari  yang  mengakibatkan  kematian,  maka  dapat  dikemukakan  bahwa  faktor- faktor  tersebut  meliputi  tidak  ada  hambatan  dari  faktor  hukumnya,  karena penindakan  tindak  pidana  tabrak  lari  yang  mengakibatkan  kematian  memiliki dasar  hukum  yang  kuat  sehingga  faktor  ini  tidak  menjadi  kendala  yang menghambat tujuan dari pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (UULLAJ)    dalam  rangka  mempercepat Penindakan  Tindak  Pidana  tabrak  lari  di  Indonesia.  Namun  penyelesaian perkara  kecelakaan  lalu  lintas  oleh  pelaku  tindak  pidana  tabrak  lari,  pihak kepolisian mengalami kendala pada proses penyelidikan dan penyidikan hingga ke penyelesaian proses perkara lebih lanjut, baik itu kendala Eksternal maupun kendala Internal.
Kendala  eksternal  yang  di  dapat  karena  faktor  luas  wilayah  yang berpengaruh terhadap penyidikan dan penyelidikan kasus kecelakaan lalu lintas juga  memberikan  suatu  hambatan  yang  tidak  sedikit,  barang  bukti  (kendaraan bermotor)  yang  dikemudikan  pelaku  tabrak  lari  tidak  memiliki  Nomor  Polisi atau  yang  biasa  ditemukan  barang  bukti  (kendaraan  bermotor)  bukan  nama pemilik  pertama,  melainkan  pelaku  merupakan  pemilik  ke  sekian  dari  barang bukti  kendaraan  bermotor  akibatnya  sulit  untuk  melacak  pelaku  tabrak  lari yang melarikan diri. Selain itu waktu kejadian dalam kasus kecelakaan tabrak lari, waktu dan tempat kejadian juga mempengaruhi yaitu antara yang terjadi di siang hari dengan yang terjadi di malam hari dan kasus terjadi di daerah yang jauh  daripemukiman  masyarakat 49 .  Kendala  lain  ialah  kendala  dalam melakukan pemanggilan saksi.
Selanjutnya kendala Internal yang dihadapai oleh pihak Kepolisian ialah meliputi faktor sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Unit Kecelakaan Lalu Lintas  Kepolisian  Resort  Majalengka  kurang  memadai  untuk  mendukung kinerja  Polri  agar  berjalan  maksimal,  selain  itu  luas  wilayah  di  Kabupaten Majalengka  yang  besar  tidak  didukung  dengan  jumlah  personil  anggota Kepolisian Resort Majalengka yang memadai, biaya yang mahal dalam proses penyidikan  dan  penyelidikan  serta  terbatasnya  anggaran  juga  menjadi  faktor kendala utama ditingkat internal Polri.
Disamping  kendala  yang  di  sebutkan  di  atas,  ada  kendala-kendala  lain yang  di  hadapi  Polisi  Resort  Majalengka  dalam  memberikan  perlindungan hukum  bagi  pelaku  tindak  pidana  tabrak  lari    Pasal  310  ayat  (4)  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan terdapat dalam proses penyidikan yaitu:
49 Franky  Dontin  Tobing, Penyelesaian  Perkara  Dalam  Pelanggaran  Pasal  312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru , JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor II Oktober 2015, hlm 12

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
1. Keluarga  korban  tidak  mengijinkan  di  lakukan  otopsi  pada  korban, apabila  pada  korban  kecelakaan  Lalu  Lintas  tidak  dilakukan pemeriksaan  otopsi  maka  akan  mempersulit  penyidik  untuk mengembangkan  dan  memberikan  keterangan  di  berkas  perkara.  Jika keluarga korban tidak mau dilakukan otopsi biasanya keluarga korban melakukan penyelesaian perkara pidana ini secara kekeluargaan. 2. Pelaku  sulit  untuk  dimintai  keterangan,  hal  ini  terjadi  karena  kondisi psikologis  pelaku  yang  sedikit  terguncang  akibat  ketakutan  yang dialami  pelaku  dan  tekanan  baik  dari  diri  sendiri  maupun  dari  pihak yang  lain  yang  akan  mengakibatkan  keterangan  yang  di  berikan pelaku  kepada  polisi  penyidik  terbatas  dan  cenderung  kurang  akurat. Dalam  hal  ini  polisi  harus  mencari  solusi  yang  baik  agar  membuat pelaku  menjadi  tenang,  nyaman  tanpa  tekanan  dari  pihak  manapun. Agar pelaku mudah untuk dimintai keterangan.
3. Meminta  kepada  polisi  untuk  tidak  melanjutkan  perkara  ke pengadilan, polisi akan sulit memberikan perlindungan kepada pelaku karena  kelanjutan  perkara  tersebut  belum  tentu  mencapai  kesepakat kedua  belah  pihak  untuk  berdamai,  dikawatirkan  masih  ada  pihak- pihak yang tidak terima.
4. Sulit  mencari  saksi  dalam  kejadian,  dalam  kejadian  kecelakan  sangat sulit  untuk  mencari  saksi  yang  mau  mengetahui  kejadian  yang sebenarnya,  karena  menurut  saksi  hal  tersebut  akan  menyita  waktu mereka  dan  kebanyakan  para  saksi  hanya  melihat  sekilas,  apa  lagi kejadian  tersebut  terjadi  ditempat  yang  sepi  hal  tersebut  membuat polisi  sulit  menentukan  perkara  kejadian  karena  saksi  tidak  jelas melihat kejadian bahkan tidak ada saksi sama sekali
5. Adanya  kesepakatan  bersama  antara  para  pihak,  biasanya  para  pihak menyelesaiakan  perkara  dengan  melakukan  kesepakatan  sendiri,  hal tersebut  membuat  polisi  sulit  untuk  melakukan  penyidikan  sehingga kasus terhenti. 50
Kelima  faktor  tersebut  saling  berkaitan  dengan  eratnya,  oleh  karena merupakan  esensi  dari  penegakan  hukum,  juga  merupakan  tolak  ukur  dari pada  efektivitas  penegakan  hukum  dalam  menindak  tindak  pidana  tabrak lari yang mengakibatkan kematian.

## E. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  diuraikan  pada  bab  sebelumnya,  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Hukum positif yang mengatur tindak pidana tabrak lari, dalam UU No. 22 Tahun  2009  diatur  secara  terpisah,  yakni  kelalaian  yang  menyebabkan kecelakaan  diatur  dalam  Pasal  310  ayat  (4)  dan  tindakan  melarikan  diri dalam  Pasal  312.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  tabrak  lari
50 Hasil  wawancara  dengan  KANIT  LAKALANTAS  Polres  Majalengka,  dikantor  laka lantas malang kota pada tanggal 28 November  2014 pukul 10.30 WIB

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
merupakan  perbarengan  tindak  pidana  ( Concursus ).  Mengenai Concurcus dari  tindakan  tabrak  lari  tergolong  sebagai Concurcus  realis ,  karena terdapat dua kejadian, yakni menabrak dan meninggalkan korban.
2. Faktor  yang  menjadi  kendala  dalam  penegakan  hukum  tabrak  lari  yang mengakibatkan  kematian  adalah  kurangnya  kesadaran  dari  masyarakat untuk  melaporkan  atau  memberitahukan  telah  terjadinya  tindak  pidana tabrak  lari  yang  mengakibatkan  kematian.  Adanya  budaya  hukum masyarakat  yang  belum  mendukung  penegakan  tindak  tabrak  lari  yang mengakibatkan kematian.

## F. Saran
Mengingat  bahaya  tindak  pidana  tabrak  lari  yang  mengakibatkan kematian  bagi  kelangsungan  hidup  berbangsa  dan  bernegara,  maka  perlu disarankan sebagai berikut:
1. Bagi  Pemeritah  dan  badan  legislatif    harus  menambah  redaksi  peraturan mengenai  tindak  pidana  tabrak  lari  yang  mengakibatkan  kematian.  Hal  ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak mengatur secara spesifik perbuatan tabrak lari yang mengakibatkan kematian.
2. Bagi  Masyarakat    hendaknya  mematuhi  peraturan  yang  sudah  dibuat  dan disosialisasikan oleh aparat kepolisian sehingga dalam berkendara di jalan raya harus lebih berhati-hati dan tertib didalam peraturan lalu lintas seperti dengan membawa surat kelengkapan dalam berkendara.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-buku
Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum, Prenada Media Group, Jakarta,
2005
Ahmad  Miftahul  Farid, Tabrak  Lari  Dalam  UU  No.  22  tahun  2009  Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam . Fakultas  Syari‟ah  Institut  Agama  Islam  Negeri  Walisongo  Semarang 2012.
Ahmad  Miftahul  Farid, Tabrak  Lari  Dalam  UU  No.  22  Tahun  2009  tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam . Fakultas  Syari‟ah  Institut  Agama  Islam  Negeri  Walisongo  Semarang 2012.
Angelika Rili Anita, Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Korban  Tabrak  Lari ,Jurnal,  Fakultas  Hukum  Universitas  Atma  Jaya Yogyakarta 2015.
Ateng  Sudibyo, Kebijakan  Kriminal  Tindak  Pidana  Poligami  Dalam  Hukum Perkawinan Di Indonesia , CV. Andy Oetama, Medan, 2018
B.  Hestu  Cipto  Handoyo, Hukum  Tata  Negara,  Kewarganegaraan  &  Hak Asasi  Manusia,  Memahami  Proses  Konsolidasi  Sistem  Demokrasi  di Indonesia , Cetakan Pertama, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2003 Bambang  Poernomo, Asas-asas  Hukum  Pidana, Jakarta:  Cetakan  ketujuh, Ghalia Indonesia,1994.
------------------------, Dalam  Asas-asas  Hukum  Pidana ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta,2002.
Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana II , Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,1993.
Bisri Ilbam, Sistem Hukum Indonesia , Grafindo Perseda, Jakarta, 1998. Budi  Rizki  Husin, studi  lembaga  penegak  hukum ,  Universitas  Lampung, Bandar Lampung ,2014
Dwidja  Priyatno, Kebijakan  Legislasi  Tentang  Sistem  Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia , CV.Utomo, Bandung, 2009 E. Utrecht, Hukum Pidana I , Pustaka Tinta Mas, Surabaya,1999.
E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia , Ichtiar, Jakarta, 1962.
Erdianto, Pokok-Pokok Hukum Pidana ,  Alaf Riau, Pekanbaru,  2010
Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis , PT. AI Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
Fokusmedia, Empat Undang-Undang Transportasi , Bandung, 2009. Hans  Kelsen, Pure  teory  of  law ,  Terj.  Raisul  Muttaqien, Teori  Hukum  Murni ( dasar-dasar  ilmu  hukum  normatif ),  cet.  VI  ,  Nusa  Media,  ,  Bandung, 2008.
Kunarto, Perilaku Organisasi Polri , Cipta Manunggal, Jakarta, 2001.
L.J.  van  Apeldoorn, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  terjemahan  Oetaris  Sadino  dari Inleiding  tot  de  Studie  van  het  Nederlanse  Recht .  Pradnya  Paramita, cetakan ke-29, Jakarta, 2001.

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
M. Hamdan, Politik Hukum Pidana , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997. M.  Karjadi, Dana  Pertanggungjawaban  Wajib  Kecelakaan  Penumpang  Dan Kecelakaan Lalu Lintas (Kewajiban Dan Wewenang Polisionil) . Politeia, Bogor, 1975.
Martiman  Prodjohamidjojo, Memahami  dasar-dasar  hukum  Pidana  Indoesia, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
Marye Agung kusmagi, Selamat Berkendara Di Jalan Raya , Raih Asa Sukses, Jakarta,2010.
Miriam  Budiardjo, Dasar-dasar  Ilmu  Politik ,  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta, 1998.
Mochtar  Kusumaatmadja, Hukum,  masyarakat  dan  pembinaan  hukum Nasional , Binacipta, Jakarta, 1995
Moeljatno, Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1983.
Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana , Bumi Aksara., Jakarta, 2009 Moh.  Kusnardi  dan  Bintan  Saragih, Ilmu  Negara ,  Edisi  Revisi,  Cetakan Keempat, Gaya Media, Jakarta, 2000
Muhammad  Tahir  Azhary, Negara  Hukum : Suatu  Studi  tentang  Prinsip- prinsipnya  Dilihat  dari  Segi  Hukum Islam , Implementasinya  pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini , Bulan Bintang, Jakarta, 1992 Muladi  dan  Dwidja  Priyatno, Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam  Hukum Pidana , STHB, Bandung,1991
--------------------------------, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi ,  Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013
N.E.  Algra  et  al,  Mula  Hukum,  terjemahan  J.C.T.  Simorangkir  dari Rechtsaanvang. Binacipta, Jakarta,1983. Nina (ed), Menghadapi Kasus Pidana 120 kasus pidana dan risiko hukumnya , Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010.
Philipus  M.  Hadjon, Perlindungan  Hukum  bagi  Rakyat  Indonesia , Bina  Ilmu, Surabaya, 1987
R.  Otje  Salman  S.  dan  Anton  F.  Susanto, Teori  Hukum , (Mengingat, Mengumpulkan  dan  Membuka  Kembali ) , Refika  Aditama,  Cetakan Kelima, Bandung, 2009.
R.  Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  Serta  Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1988.
Ramdlon Naning, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalan Lalu Lintas , Surabaya, Bina Ilmu, 1983 Roeslan  Saleh, Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana;  Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana , Aksara Baru, Jakarta,1983 Romli  Atmasasmita, “Asas-asas  Perbandingan  Hukum  Pidana” ,  Yayasan LBH, Jakarta, 1989.
------------------------, Perbandingan  Hukum  Pidana  Kontomporer, Fikahati Aneska, Jakarta, 2009.
Roscoe  Pound, An  Introduction  to  the  Philosophy  of  Law ,  Yale  University Press, United States, 1922

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
Schaffmeister.D.,    N.  Keijzer,  E.PH.Sutorius, Hukum  Pidana ,  Editor Penerjemah J.E. Sahetapy, Yogyakarta, Liberty,1995.
Sekretariat  Jendral  dan  Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi  RI, Undang- undang Dasar 1945 , Jakarta, cet. ke-11, 2010. Setiyono, Menghadapi  Kasus  Pidana,120  kasus  pidana  dan  risiko  hukumnya . Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010.
Sholehudin, Sistem  Sanksi  Dalam  Hukum  Pidana,  ide  dasar  doubel  track system & implementasinya, cet. Ke-2, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Peradilan Pidana , Universitas Muhammadiyah Malang,    2005,  Soejono  Soekanto, Faktor-Faktor    Yang  Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers,Jakarta,1983. Soemitro  Ronny  Hanitijo, Metode  Penelitian  Hukum  dan  Yurimetri ,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu Tinjauan Singkat , Rajawali, Jakarta,1985
Sudarto, Hukum  Pidana  1 ,  Bahan  Penyediaan  Kuliah  FH  UNDIP,  Semarang, 1988
----------, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto , Semarang,1990 Sudikno  Mertokusumo, Bab-bab  tentang  Penemuan  Hukum ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung,1993
Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R  &  D ,  Cetakan Kesembilan, Alfabeta,Bandung, 2010.
Sutrisna,  I  Gusti  Bagus,  “ Peranan  Keterangan  Ahli  dalam  Perkara  Pidana  ( Tijauan  terhadap  pasal  44  KUHP), ”  dalam  Andi  Hamzah  (ed.), Bunga Rampai  Hukum  Pidana  dan  Acara  Pidana Ghalia  Indonesia  ,  Jakarta, 1986, hlm. 78
Syamsuharya  Berhan. Penerapan  Prinsip  Hukum  Pelestarian  Fungsi Lingkungan  Hidup  dalam  Aktivitas  Industri  nasional . Sebuah  Upaya Penyelamatan  Lingkungan  Hidup  dan  Kehidupan  Antar  Generasi ,  P.T Alumni,Bandung, 2008
Tatang Sugandi, et al. Vademikum Polisi Lalu Lintas , Markas Besar Polisi Lalu Lintas, Jakarta,1999.
Toto  Suprapto, Keprihatinan  Etika  Berlalu  Lintas ,  dalam  Suara  Merdeka, Semarang, 19 September 2011
Uma  Sekaran, Research  Methods  for  Business,  A  Skill-Building  Approach, Illionis: Southern Illionis University at Carbondale (SIUC), 1984,
Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara, Dasar-dasarnya , Ghalia, Jakarta,1983 W.J.S.  Purwodarminto, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia ,  Balai  Pustaka, Jakarta, 1986.
Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia ,Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.
Wirjono  Prodjodikoro, Asas-asas  Hukum  Pidana ,  Refika  Aditama,  Bandung, 2003.
------------------, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia , Eresco Bandung, 1967.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan Jalan
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## C. Sumber Lain
1. Makalah/Surat Kabar Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Pemidanaan  Sehubungan  dengan  Perkem- bangan  Delik - delik  Khusus  dalam  Masyarakat  Modem, Kertas  Kerja pada  Seminar  Perkembangan  Delik-delik  Khusus  dalam  Masyarakat yang  Mengalami  Modernisasi  BPHN-FH  UNAIR  Surabaya,  tanggal 25-27 Februari 1980, Binacipta, Bandung,1982.
Moeljatno, Perbuatan  Pidana  Dan  Pertanggungjawaban  Dalam  Hukum Pidana, Jakarta,  Bina  Aksara,  1983  Pidato  Diucapkan  Pada  Upacara Dies Natalis ke-6 Universitas Gadjah Mada, di Sitihinggil Yogyakarta, pada Tanggal 19 Desember 1955
Sudarto, Hukum  Pidana  1  A  -  1B .  Fakultas  Hukum  Universitas  Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990/1991.
Toto  Suprapto, Keprihatinan  Etika  Berlalu  Lintas ,  dalam  Suara  Merdeka, Semarang, 19 September 2011
Franky  Dontin  Tobing, Penyelesaian  Perkara  Dalam  Pelanggaran  Pasal
312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan  Jalan  Di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resor  Kota Pekanbaru , JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor II Oktober 2015.
2. Skripsi/Tesis/ Disertasi Arzen  Aprillia, Peran  Kepolisian  Dalam  Penanggulangan  Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor ( Studi di Satlantas  Polres  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota )  Fakultas  Hukum Universitas Andalas Padang 2019
Baso  Hamka, Tinjauan  Kriminologis  Tindak  Pidana  Kecelakaan    Lalu Lintas Pada Polres Maros, (studi kasus tahun 2014 - 2015), Fakultas hukum  Universitas hasanuddin  Makassar 2017
Rukmana Amanwinata, “ Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat  dan  Berkumpul  dalam  Pasal  28  UUD  1945 ”,  Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996.
Tengku Erwinsyahbana, “Perspektif Hukum Perkawinan Antar Agama yang Berkeadilan  Dikaitkan  dengan  Politik  Hukum  Perkawinan  Indonesia dalam  Rangka  Pembangunan  Hukum  Keluarga  Nasional”, Disertasi ,
Fakultas  Hukum  Program  Doktor  Ilmu  Hukum  Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2012.
3. Internet
Agio  V.  Sangki,  Tanggung  Jawab  Pidana  Pengemudi  Kendaraan  Yang Mengakibatkan  Kematian  Dalam  Kecelakaan  Lalu  lintas,  https://

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
media.neliti. com/media/ publications/3140-ID-tanggung-jawab- pidana-pengemudi-kenda-raan-yang-mengakibatkan-kematian-dalam- kece.pdf diakses pada tanggal 03/12/2019
Dedek  buana, Tugas  Pokok,  Fungsi  dan  Peranan  Polisi  Lalu-lintas
[POLANTAS] ,  http://artikelddk.com/tugas-fungsi-dan-peranan-polisi- lalu-lintas-polantas/, di akses tanggal 1 Desember 2019
Marsel  Selamat, Pembangunan  Hukum  Berbasis  Masyarakat  Suatu  Telaah
Dalam  Perspektif  Cita  Hukum ,  http://www.scribd.  com/doc  /  I953 931O/ Pembangunan-Hukum-Berbasis-Masyarakat-Suatu-Telaah- Dalam-Perspektif-Cita-Hukum,  di  akses  pada  tanggal  ,  25  November 2019 Yance  Arizona,  “ Apa  Itu  Kepastian  Hukum ?”,  http://  yancearizona.  Word press. com, diakses tanggal 12 November 2019