Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Perilaku “Ngelem” Pada Anak Remaja Sebagai Pelaku Sekaligus Korban ( Self Victimizing) Di Kawasan Kampung Zombie Kota Samarinda
Dinny Wirawan Pratiwie, Ayu Linanda dinipratiwie@gmail.com, ayulinanda@uwgm.ac.id,
Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Keberadaan salah satu kawasan kampung di wilayah Kota Samarinda yang menjadi pusat atau  markas  dari  anak  remaja  untuk  melakukan  aktivitas  menghisap  lem,    yang sebelumnya  dikenal  dengan  istilah  Kampung  Zombie,  terletak  di  Kelurahan  Mangkupalas, Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, menjadi sebuah fenomena sosial yang cukup memprihatinkan.  Dalam  menyikapinya,  diperlukan  korelasi  yang  bersinergi  dengan  semua stakeholder  dalam  rangka  mewujudkan  efektifitas penegakan hukum terhadap perilaku ngelem pada  anak  remaja  melalui  upaya-upaya  penegakan  hukum  terhadap  perilaku  “ngelem”  yang menjadi tolak ukur keberhasilan penegakan hukum pada perilaku anak remaja “ngelem” sebagai pelaku  sekaligus  korban  (self  victimizing)  khususnya  di  Kawasan  Kampung  Zombie,  Kota Samarinda.
Kata kunci: Efektifitas, Ngelem, Selfvictimizing, Kampung Zombie.

## ABSTRACT
The existence of one of the Kampong in the region of Samarinda central or headquarters of the older children to do activities suck glue, which was previously known as the Hometown of zombies,  located  in  the  village  Mangkupalas,  district  Samarinda  Seberang,  Samarinda  City became a social phenomenon that is quite a concern. In menyikapinya, the required correlation synergize with all stakeholders in order to realize the effectiveness of law enforcement against the  behavior  of  ngelem  in  young  adolescents  through  law  enforcement  efforts  against  the behavior  of  the  "ngelem" benchmark  the  success  of  law  enforcement  on the behavior  of older children  "ngelem"  as  the  offender  while  the  victim  (self  victimizing)  especially  in  Kampong zombies, Samarinda.
Keywords: Effectiveness, Ngelem, Selfvictimizing, Kampung Zombies.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Adanya  idiom  mengenai  “anak  sebagai generasi  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa” kini  hanya  menjadi  anekdot,  kenyataannya moral  etika  pada  anak  bangsa  Indonesia  telah terkikis di makan zaman yang berdampak pada hilangnya  rasa  nasionalisme  pada  bangsa. Kategori  anak  remaja  yang  seharusnya memiliki  rasa  nasionalisme  guna  membangun bangsa  terletak  pada  kalangan  anak  remaja yang  memiliki  usia  produktif  yaitu  usia bersekolah.  Hal  ini  kemudian  dikuatkan dengan berbagai artikel yang menyatakan anak remaja memiliki titik krusial dalam menentukan  pembangunan  suatu  bangsa. Hilangnya    rasa  nasionalisme  pada  anak disebabkan  keberadaan  arus globalisasi  yang membawa  budaya  luar  yang  tidak  sesuai dengan moral etika bangsa Indonesia sehingga menghilangkan    nilai  etika  atau    tata  krama yang  di  miliki  oleh  anak  remaja  saat  ini  dan memberikan  dampak  negatif  pada  pola perilaku  anak  remaja  itu  sendiri,  dimana  anak mampu melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang  bahkan  dapat  mengarah  pada tindakan kriminal. Salah satu perilaku menyimpang  yang  fenomena  saat  ini  ialah “ngelem”.    Istilah    “ngelem”    secara    harfiah berarti    menghirup    lem,    atau  sering  disebut dengan inhalan.
Secara  sosial,  perilaku  ngelem  atau inhalan  yang  dilakukan  anak  remaja  termasuk kategori  kenakalan  remaja  atau  juvenile delinquency,  yang  disebabkan  oleh  pengaruh pergaulan  berteman,  hingga  pengabaian  sosial baik  dalam  keluarga  maupun  di  lingkungan sekitar,  akibatnya  anak  remaja  mengalami perubahan  emosional  yang  tidak  jarang membawa  kepada  halusinasi,  dan  perilaku negatif,  seperti  berbicara  kotor,  mencuri,  dan berkelahi.  Selain  itu,  dampak  kesehatan  bagi anak  remaja  yang  menghisap  ngelem  juga sangat membahayakan karena dapat menyebabkan  kematian  mendadak  pada  si konsumennya.
Ironinya,  pelaku  “ngelem”  dikalangan anak    remaja  semakin  diminati.  Setiap tahunnya   jumlah   perilaku   “ngelem”   pada anak      remaja      terus  bertambah  di  setiap daerah di Indonesia. Salah satunya, Kota
Samarinda, sebagai ibu kota provinsi Kalimantan  Timur  dengan  luas  wilayah  718 km2,  dan  jumlah  populasi  penduduk  sekitar 812.597 jiwa, maka Kota Samarinda berpotensi      memiliki      hampir      sebagian besar   anak   remaja   kecanduan “ngelem”.
Hal  ini  tampak  dari  jumlah  kasus  anak remaja ”ngelem” yang terus meningkat di Kota Samarinda  cukup  memprihatinkan.  Sedangkan dari kategori perilaku “ngelem” anak remaja di Kota Samarinda lebih dominan dilakukan oleh anak jalanan dibandingkan anak sekolah. Yang menarik  adalah  ketika  salah  satu  kawasan  di Kota  Samarinda  menjadi  pusat  atau  markas dari  anak  remaja  untuk  melakukan  aktivitas menghisap  lem  yang  dilakukan  terus  menerus sehingga berdampak pada kesehatannya, dimana  sebagian  besar  anak  remaja  yang tinggal  di  kawasan  tersebut  menjadi  linglung, kehilangan  kesadaran,  saraf  yang  terganggu hingga  jika  mereka  berjalan    terlihat    seperti zombie.    Oleh    karena    itulah    kawasan tersebut  digelari  istilah  kawasan  kampung zombie.
Kawasan kampung zombie, Kota Samarinda terletak di Kelurahan Mangkupalas, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda.  Hampir  sebagian    besar    anak remaja    di    kawasan    kampung    zombie kecanduan  ngelem,  namun  tak  jarang  banyak anak  remaja  dari  luar  kampung  zombie  juga sering  melakukan  aktivitas  menghisap  lem  di daerah  kampung  zombie  tersebut,  sehingga kawasan  kampung  zombie  menjadi  kawasan yang  cukup  memprihatinkan.  Bahkan,  anak remaja    yang  kecanduan  ngelemnya  telah melebihi  dosis  dapat  melakukan  tindakan kriminal  seperti  meminum  minuman  keras, melakukan  seks  bebas,  dan  tak  jarang melakukan  penganiayaan  hingga  mampu membunuh  seseorang.  Oleh    karena    itulah Pemerintah    Kota    Samarinda    berupaya menanggulangi  fenomena  perilaku  “ngelem” pada anak remaja mulai dari sosialisasi bahaya “ngelem”  dari  beberapa  stakeholder  terkait, salah  satunya  melakukan  operasi  gabungan oleh Satpol PP dalam mengamankan para anak remaja  yang  menghisap  lem.  Namun,  tak mampu  menekan  jumlah  angka  anak  remaja yang  menghisap  lem    di  Kota  Samarinda
khususnya  kawasan  Kampung  Zombie,  Kota Samarinda.
Ketidak  mampuan  itulah  yang  pada akhirnya membuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur segera mengesahkan Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur Nomor  05  Tahun  2015  tentang  Pencegahan Penyalahgunaan  inhalan.  Hal  ini  merupakan salah  satu  bagian  dari  upaya  Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengurangi jumlah anak remaja yang kecanduan “ngelem”, khususnya  di  Kota  Samarinda  yang  memiliki salah  satu  daerah  sempurna  yang  digunakan sebagai  tempat  pilihan  bagi  anak  remaja pengguna  inhalan,  yaitu  Kawasan  Kampung Zombie Kota Samarinda.
Menelaah    ketentuan    norma    dalam Peraturan  Daerah  Provinsi Kalimantan Timur Nomor  05  Tahun  2015  tentang  Pencegahan Penyalahgunaan  Inhalan  ini  memang  sudah cukup  baik,  hanya  sasaran  dari  Peraturan Daerah  Provinsi Kalimantan  Timur  Nomor  05 Tahun    2015    tentang    Pencegahan Penyalahgunaan    Inhalan    ini    kurang  tepat sasaran,      dimana      Peraturan      Daerah Provinsi  Kalimantan  Timur  Nomor  05  Tahun 2015  tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan Inhalan    ini    lebih    menitikberatkan    pada produsen    atau  pelaku  usaha  yang  dapat diberikan  sanksi,  namun  kepada  anak  remaja yang  melakukan  perbuatan  menghisap  lem hanya  melakukan  pemeriksaan  lebih  lanjut untuk selanjutnya diberikan fasilitas rehabilitasi  dalam  rangka  menghilangkan kecanduan  dalam  menghisap  lem  sehingga tidak  ada  efek  jera  yang  dirasakan  oleh  anak remaja ini.
Dalam    memberikan    efek    jera    berupa sanksi  kepada  anak  remaja  juga  patut diperhatikan  bahwa  anak  remaja  ini  juga merupakan  korban  dari  kejahatan  yang dilakukannya sendiri (SelfVictimizing) sehingga  dalam  memberikan  sanksi  kepada anak remaja ini  haruslah  hati-hati  dan  tepat sasaran,    terlebih    lagi    belum    ada  payung hukum  yang  mengatur  mengenai  perilaku “ngelem”  pada  anak  remaja  yang  dimana tindakan  instansi  terkait  hanya  bergantung pada  peraturan  daerah  setempat  serta  surat edaran  dari  pemimpin  daerah  tersebut,  seperti yang terjadi di Kota Samarinda dalam  rangka mencegah  perilaku  “ngelem”  anak  remaja,
Walikota  Samarinda  telah  mengeluarkan  surat edaran  tentang  larangan  penjualan  lem  untuk mendukung  efektifnya  penegakan  hukum Peraturan    Daerah    Provinsi    Kalimantan Timur    Nomor    05    Tahun    2015  tentang Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan di wilayah Kota Samarinda. Namun,   efektifkah   Peraturan   Daerah Provinsi      Kalimantan      Timur  Nomor  05 Tahun 2015
tentang Pencegahan
Penyalahgunaan    Inhalan  ini  dalam  mencegah perilaku “ngelem” pada anak remaja? Ternyata tidak.  Kurang  lebih  dua  tahun  di  terapkan  di masyarakat khususnya di Kota Samarinda saja, jumlah  angka  anak  remaja  yang  ngelem  tidak berkurang, bahkan mereka mampu menjadikan satu  kawasan  sebagai  markas  mereka  untuk melakukan  aktivitas  menghisap  lem  yaitu Kampung  Zombie,  Kelurahan  Mangkupalas, Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda. Dalam hal ini Pemerintah Kota Samarinda  seolah-olah  tak  mampu  berbuat banyak,  bahkan  sekalipun  mereka  di  tangkap, kemudian,  di  bina,  dan  di  pulangkan,  lalu kembali  ke  jalanan,  mereka  akan  tetap melakukan  perbuatan  yang  sama  menghisap zat  inhalan  itu  berulangkali  bahkan  kali  ini lebih  hati-hati  agar  tidak  ketahuan.  Ketidak efektifan  selanjutnya  ialah  larangan  penjualan lem  oleh  pelaku  usaha  yang  bila  dilanggar maka  pelaku  usaha  dapat  diberikan  sanksi berupa sanksi administratif yang tidak berjalan tepat  sasaran,  pada  kenyataannya  anak-anak remaja tersebut masih sangat mudah mendapatkan beraneka merek lem. Permasalahan inilah yang
melatarbelakangi  ketertarikan  peneliti  untuk melakukan  studi  penelitian  lebih  lanjut  secara jelas,  lugas,  dan  tegas  mengenai  “Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Perilaku “Ngelem”  Pada  Anak  Remaja  Sebagai  Pelaku Sekaligus  Korban  (Self  Victimizing)  di Kawasan Kampung Zombie Kota Samarinda”.

## B. Permasalahan
Berdasarkan uraian dalam  latar belakang, maka  yang  menjadi  rumusan  masalah  dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
1. Apakah penegakan hukum terhadap perilaku  “ngelem”  pada  anak  remaja sebagai  pelaku  sekaligus  korban (self victimizing) mampu  mengurangi  jumlah anak  remaja  yang  melakukan  aktivitas menghisap  lem  di  kawasan  Kampung Zombie Kota Samarinda?
2. Bagaimana  efektifitas  penegakan  hukum terhadap  perilaku  “ngelem”  pada  anak remaja  sebagai  pelaku  sekaligus  korban (self  victimizing) di  kawasan  Kampung Zombie Kota Samarinda.

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun  Tujuan  Penelitian  ini  adalah untuk  mengidentifikasi  penegakan  hukum terhadap  perilaku  “ngelem”  pada  anak  remaja sebagai pelaku sekaligus korban (self victimizing) mampu  mengurangi  jumlah  anak remaja  yang  melakukan  aktivitas  menghisap lem  di  kawasan  kampung  zombie  kota samarinda.
Untuk  menganalisa  efektifitas  penegakan hukum  terhadap  perilaku  “ngelem”  pada  anak remaja  sebagai  pelaku  sekaligus  korban (self victimizing) di kawasan kampung zombie kota samarinda.
Adapun penelitian ini diharapkan bermanfaat  baik  secara  akademisi  yaitu Sebagai  Bahan  Kajian  Dan  Menambah Khasanah Didalam Perkembangan Ilmu Hukum Bagi Akademisi. Dan bagi Pemerintah diharapkan  penelitian  ini  bermanfaat  sebagai bahan  masukan  bagi  Pemerintah  Dalam Menciptakan Rekayasa Sosial Terhadap Lingkungan  Anak  Remaja Sehingga  Membuat Kebijakan  Suatu  Produk  Hukum  Dalam Rangka  Mencegah  Perilaku  “Ngelem”  Pada Anak  Remaja  Di  Kawasan  Kampung  Zombie Kota Samarinda

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  menggunakan penelitian  yuridis  empiris.  Sehingga  Metode Pengumbulan  Data  dalam  Penelitian  ini menggunakan Data Primer dan Data Sekunder.
Data primer diperoleh dari para stakeholder terkait  dengan  permasalahan  yang diteliti dengan metode wawancara yaitu Dinas Sosial  Provinsi  Kalimantan  Timur,  Badan Narkotika  Nasional  Kota  Samarinda,  Institusi Program Wajib Lapor  (IPWL)  Yayasan Laras, Lurah  Kelurahan  Mangkupalas  Samarinda Seberang,  serta  seorang  anak  bernama  Dara Munawaroh yang tinggal di kawasan Kampung Zombie,  Kelurahan  Mangkupalas,  Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur.
Data  sekunder  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  diperoleh  dari  bahan  hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum  tersier .1 Bahan  hukum  primer  terdiri dari  Undang-Undang  Dasar  1945,  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2009  tentang Kesehjateraan  Sosial,  Peraturan  Pemerintah Nomor  25  Tahun  2011  tentang  Pelaksanaan Wajib  Lapor  Pecandu  Narkotika,  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016  Tentang  Program  Penyusunan  Peraturan Presiden  Tahun  2016  mengenai  Rancangan Peraturan Presiden tentang Optimalisasi Penanggulangan  Penyalahgunaan  Narkotika, dan    Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan Timur  Nomor  05  Tahun  2015  tentang Pencegahan  Penyalahgunaan  Inhalan.  Bahan hukum  sekunder  berupa  Buku  tentang  Hukum Pertambangan, naskah akademik, hasil penelitian,  tesis,  jurnal,  internet  dan  surat kabar.  Bahan  hukum  tersier  berupa  kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia.
Teknik Pengumpan Data yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu menggunakan teknik penentuan subjek penelitian dengan menggunakan Teknik Purposive Sampling.  Dimana  teknik  ini digunakan  sebagai  pertimbangan  tertentu. Teknik  pengumpulan  data  yaang  digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.
Dalam  Penelitian  ini  analisis  data  yang dilakukan berupa analisis data secara kualitatif yang bersifat deskriptif.
1 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian  Hukum ,  Jakarta,  PT.  Raja  Grafindo  Persada., Hlm., 30-31.

## PEMBAHASAN
A. Penegakan Hukum Terhadap Perilaku “Ngelem” Pada Anak
Remaja  Sebagai  Pelaku  Sekaligus Korban (Self  Victimizing) Mampu Mengurangi  Jumlah  Anak  Remaja Yang Melakukan Aktivitas Menghisap Lem Di Kawasan
Kampung Zombie Kota Samarinda
Bahayanya  perilaku inhalen (ngelem) yang  dilakukan  oleh  anak  remaja  telah  masuk kategori  penyalahgunaan  NAPZA  (Narkotika, Psikotropika,  dan  Zat  Adiktif).  Hal  ini disebabkan  karena inhalen (ngelem)  termasuk kategori  zat  adiktif  lainnya  yang  dapat menimbulkan ketergantungan dan mempengaruhi  kinerja  otak  untuk  jangka panjang.
Ironinya , perilaku menyimpang ini telah menjadi  tren  dikalangan  para  remaja  yang telah  mengarah  pada  fenomena  sosial  yang cukup memprihatinkan di tengah-tengah masyarakat.  Hal  ini  terlihat  dengan  semakin banyaknya peminat pengguna inhalen (ngelem) oleh anak remaja di setiap wilayah di Indonesia. Salah satu wilayah yang merasakan dampak  dari  meningkatnya  kuantitas  perilaku menyimpang inhalen (ngelem) dikalangan para remaja  adalah  kawasan  Kampung  Zombie, yang  terletak  di  Kelurahan  Mangkupalas, Samarinda Seberang, Kota Samarinda.
Jargon  ini  diberikan  pada  kawasan tersebut  karena  melekatnya  aktivitas  yang cukup memprihatinkan dan dilakukan berulang-ulang  oleh  anak  remaja  dalam melakukan  perilaku  menyimpang inhalen (ngelem)  tersebut.  Aktivitas  kegiatan inhalen (ngelem)  tersebut  sebagian  besar  tersebut dilakukan  di  kawasan  sekitar  Kelurahan Mangkupalas,  Samarinda  Seberang,  Kota Samarinda,  karena  tempatnya  yang  cukup strategis  untuk  melakukan  kegiatan inhalen (ngelem)  oleh  anak  remaja  pengguna inhalen (ngelem),  sehingga  tempat  tersebut  dijadikan sebagai  markas  oleh  anak  remaja  pengguna inhalen (ngelem).
Dipilihnya  kawasan  tersebut  sebagai markas  oleh  anak  remaja  pengguna inhalen (ngelem) karena kawasan tersebut memiliki
bukit yang dapat menjadi tempat persembunyian  oleh  anak  remaja  pengguna inhalen (ngelem)  untuk  melakukan  semua kegiatan inhalan (ngelem)  tanpa  dapat  dilihat, atau  diusir,  bahkan  diganggu  oleh  masyarakat yang  tinggal  disekitar  kawasan  kampung tersebut  hingga  aparat  penegak  hukum.  Oleh karena  itu,  atas  keprihatinan  yang  cukup mengkhawatirkan  itulah,  Pemerintah  Daerah setempat bekerjasama dengan masyarakat, dan stakeholder lainnya  bersama-sama  menangani fenomena sosial tersebut. Sasaran utama dalam penanganan  ini  ialah  anak  remaja,  sehingga tidak  mudah  bagi stakeholder yang  terlibat dalam  menangani  perilaku  menyimpang  ini, mengingat  kedudukan  anak  remaja  yang menjadi  pengguna  aktif inhalen (ngelem)  ini bukan  hanya  pelaku  namun  juga  korban (self victimizing) sehingga  diperlukan win-win solution yang  diharapkan  mampu  menekan jumlah pengguna anak remaja sebagai pengguna aktif inhalan (ngelem).
Berdasarkan fakta tersebut, perlu dilakukan  penanganan  yang  cukup  hati-hati dengan  menciptakan  sebuah  rekayasa  sosial berupa  penegakan  hukum  terhadap  perilaku menyimpang inhalan (ngelem)  pada  anak remaja  yang  juga  merupakan  pelaku  sekaligus korban (self victimizing). Keberadaan penegakan hukum ini diharapkan menjadi win- win  solution bagi  semua  kalangan  di masyarakt  agar  penanganan  terhadap  perilaku menyimpang inhalen (ngelem)  menjadi  lebih tepat sasaran.
Ada  beberapa  upaya  penegakan  hukum yang  sudah  dibuat  oleh  Pemerintah  Daerah bekerjasama  dengan stakeholder terkait  dalam menyikapi  fenomena  kawasan  Kampung Zombie,  Kelurahan  Mangkupalas,  Samarinda Seberang  Kota  Samarinda  tersebut.  Secara garis  besar  upaya-upaya  penegakan  hukum tersebut  tertuang  dalam  Peraturan  Daerah Provinsi  Kalimantan  Timur  Nomor  05  Tahun 2015  Tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan Inhalan.
Oleh  karenanya,  keberadaan  Peraturan Daerah  Provinsi Kalimantan  Timur  Nomor  05 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan  Inhalan  merupakan  acuan
bagi  aparat  penegak  hukum  dan stakeholder terkait  dalam  menegakan  hukum  terhadap perilaku inhalen (ngelem) pada anak remaja di kawasan Kampung Zombie, Kelurahan Mangkupalas,  Samarinda  Seberang,  Kota Samarinda.
Dalam  hal  ini  yang  termasuk  dalam aparat penegak hukum tersebut ialah lembaga- lembaga  yang  bersentuhan  langsung  maupun tidak  langsung  dalam  penanganan  perilaku inhalen (ngelem) pada anak remaja, diantaranya  ialah  Pemerintah  Kota  Samarinda (diwakili  Kecamatan,  dan  Kelurahan),  Dinas Sosial  Provinsi,  dan  Kota  ,  Badan  Narkotika Nasional  (BNN),  dan  Institusi  Program  Wajib Lapor  (IPWL),  serta  Kepolisian  Daerah setempat.
Selain itu, sebagian besar bentuk-bentuk penegakan  hukum  yang  diatur  sebagai  norma dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan Timur  Nomor  05  Tahun  2015  Tentang Pencegahan  Penyalahgunaan  Inhalan  hanya sebatas sebagai bentuk pengarahan, peneguran, atau  pemulihan  semata,  diantaranya  berupa pencegahan,  pembinaan  dan  pengawasan, advokasi,  dan  rehabilitasi,  namun  dalam  hal penindakan yang memberikan efek jera kepada anak  remaja  sebagai  pengguna  aktif inhalen (ngelem)  seperti  penjatuhan  sanksi  berupa sanksi  pidana,  sanksi  administrartif,  maupun sanksi yg bersifat denda belum ada.
Menurut  penulis  tidak  adanya  norma sanksi yang diberikan dalam  Peraturan Daerah Provinsi  Kalimantan  Timur  Nomor  05  Tahun 2015  Tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan Inhalan sebagai efek jera dikarenakan mempertimbangkan  kedudukan  anak  remaja pengguna inhalen (ngelem)  sebagai self victimizing.
Artinya kedudukan anak remaja pengguna inhalen (ngelem) disini bukan hanya sebagai  pelaku  namun  juga  kedudukannya sebagai  korban,  sehingga  tidak  mungkin memberikan  efek  jera  murni  yang  menjadikan anak remaja sebagai seorang pelaku, mengingat  kedudukan  anak  remaja  tersebut juga merupakan korban (victim) yang menyulitkan  bagi  penegakan  hukum  untuk dapat  memberikan  efek  jera  murni  kepada anak  remaja  sebagai  pengguna  aktif inhalen (ngelem).
Oleh karena itu, penegakan hukum yang diberikan dalam hal ini lebih banyak mengenai pemulihan  dibandingkan  memberikan  efek jera. Orientasi mengarah kepada pembinaan ini dianggap lebih baik dibandingkan memberikan efek  jera  kepada  anak  remaja  sebagai  pelaku sekaligus korban (self victimizing).
Salah  satu  bentuk  pembinaan  yang tercakup  dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi Kalimantan  Timur  Nomor  05  Tahun  2015 Tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan  Inhalan dan dianggap mampu menangani ketimpangan sosial  yang  disebabkan  perilaku inhalan (ngelem)  ini  adalah  rehabilitasi.  Arahnya bukan kepada mencegah perilaku menyimpang pengguna inhalen (ngelem)  oleh  anak  remaja, sehingga fenomena sosial ini tidak lagi tumbuh subur  di  masyarakat,  namun  lebih  kepada pemulihan  keadaan  atau  menyembuhkan  anak remaja  sebagai  pengguna  aktif inhalen (ngelem).
Memahami  hal  tersebut,  maka  orientasi penegakan  hukum  terhadap  perilaku inhalen (ngelem)  di  kawasan  Kampung  Zombie, Kelurahan  Mangkupalas,  Samarinda  Seberang Kota  Samarinda  juga  berlandaskan  pada Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur Nomor  05  Tahun  2015  Tentang  Pencegahan Penyalahgunaan  Inhalan,  sehingga  arah  dari penindakan  dalam  penegakan  hukum  ini  lebih kepada pemulihan keadaan ketimbang memberikan  efek  jera  kepada  anak  yang  juga menjadi pelaku dan korban sekaligus.
Oleh karenanya, selama observasi penulis,  menemukan win-win  solution yang diberikan  oleh  aparat  penegak  hukum  dalam melaksanakan  penegakan  hukum  terhadap perilaku  menyimpang inhalen (ngelem)  di kawasan Kampung Zombie, Kelurahan Mangkupalas,  Samarinda  Seberang  Kota Samarinda,  meskipun  beraneka  ragam  namun tetap  satu  kontekstual  yaitu  berpegangan  pada Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur Nomor  05  Tahun  2015  Tentang  Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan.
Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda adalah aparat penegak hukum yang pertama  kali  menegaskan  hal  tersebut,  bahwa apabila ada ditemukannya indikasi anak remaja yang menjadi pengguna inhalen (ngelem) aktif di  kawasan  Kampung  Zombie,  Kelurahan Mangkupalas,  Samarinda  Seberang  Kota
Samarinda  merujuk  pada  Peraturan  Daerah Provinsi  Kalimantan  Timur  Nomor  05  Tahun 2015  Tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan Inhalan  dan  sejumlah  aturan  terkait  mengenai NAPZA  (Narkotika,  Psikotropika,  dan  Zat Adiktif), maka akan dilakukan rehabilitasi.
Rehabilitasi  ini  merupakan  bentuk penegakan  hukum  yang  diharapkan  mampu menekan  jumlah  anak  remaja  yang  menjadi pengguna inhalan (ngelem) aktif menjadi pulih dalam  jangka  panjang  agar  tidak  menjadi pecandu  zat  adiktif inhalen (ngelem)  kembali. Program rehabilitasi bukan hanya satu-satunya dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda,  aparat  penegak  hukum  lainnya seperti  Dinas  Sosial  Provinsi  Kalimantan Timur  yang  bekerja  sama  dengan  Institusi Program Wajib Lapor (IPWL) dalam hal ini di Kalimantan  Timur  diwakili  oleh  Yayasan Laras  Kalimantan  Timur,  merupakan  aparat penegak hukum lainnya yang juga melaksanakan
pembinaan dengan
mencanangkan  program  Rehabilitasi  terhadap anak  remaja  yang  menjadi  pengguna inhalen (ngelem) aktif.
Hal  ini  menegaskan  bahwa  dalam  hal menegakkan  hukum  apabila  ditemukan  anak remaja  yang  menjadi  pengguna inhalen (ngelem)  aktif  di  kawasan  Kampung  Zombie, Kelurahan Mangkupalas, Samarinda Seberang, Kota  Samarinda,  Dinas  Sosial  Provinsi Kalimantan  Timur  yang  bekerja  sama  dengan Institusi  Program  Wajib  Lapor  (IPWL) Yayasan  Laras  Kalimantan  Timur,  juga mengacu  pada  Peraturan  Daerah  Provinsi Kalimantan  Timur  Nomor  05  Tahun  2015 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan.
Hal ini terlihat pada hasil observasi yang penulis  temukan  bahwa  ada  beberapa  laporan terkait  indikasi  anak  remaja  yang  menjadi pengguna inhalen (ngelem)  di  kawasan Kampung  Zombie,  Kelurahan  Mangkupalas, Samarinda  Seberang,  Kota  Samarinda,  serta tindakan-tindakan  yang  segera  di  ambil  oleh Dinas  Sosial  Provinsi  Kalimantan  Timur  yang bekerja  sama  dengan  Institusi  Program  Wajib Lapor  (IPWL)  Yayasan  Laras  Kalimantan Timur  dalam  menindaklanjuti  anak  remaja yang  menjadi  pengguna inhalen (ngelem)  di kawasan Kampung Zombie, Kelurahan
Mangkupalas,  Samarinda  Seberang,  Kota Samarinda.
Secara keseluruhan tindakan yang diambil  oleh  Institusi  Program  Wajib  Lapor (IPWL)  Yayasan  Laras  Kalimantan  Timur sebagai  perwakilan  Dinas  Sosial  Provinsi Kalimantan  Timur  lebih  mengarah  kepada pembinaan  berupa  rehabilitasi  yang  bertujuan untuk  pemulihan  kepada  anak  remaja  yang menjadi  pengguna inhalen (ngelem)  di kawasan Kampung Zombie, Kelurahan Mangkupalas,  Samarinda  Seberang,  Kota Samarinda. Bentuk upaya penegakan hukum tersebut  dianggap  mampu  meng -cover atau perilaku  menyimpang  penggunaan inhalen (ngelem)  pada  anak  remaja  khususnya  di kawasan Kampung Zombie, Kelurahan Mangkupalas,  Samarinda  Seberang,  Kota Samarinda  atau  dapat  dinyatakan  telah terealisasi  dengan  baik  apabila  tujuannya sebagai pemulihan keadaan terhadap jiwa fisik dan  psikis  anak  remaja  yang  sudah  menjadi pengguna inhalen (ngelem) aktif yang berkedudukan  sebagai  korban  bukan  hanya sebagai pelaku, namun apabila yang diharapkan  adalah  meminimalisir  kuantitas perilaku menyimpang pengguna inhalen (ngelem)  aktif  maka  upaya  penegakan  hukum yang  lebih  berorientasi  kepada  pembinaan dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan Timur  Nomor  05  Tahun  2015  Tentang Pencegahan  Penyalahgunaan  Inhalan  terhadap perilaku meyimpang inhalen (ngelem) khususnya  di  kawasan  Kampung  Zombie, Kelurahan Mangkupalas, Samarinda Seberang, Kota  Samarinda  belum  mampu  menjawab problematika tersebut.
Disisi lain, ada upaya lainnya diluar dari penegakan hukum dalam meminimalisir kuantitas perilaku meyimpang inhalen (ngelem)  di  kawasan  Kampung  Zombie, Kelurahan Mangkupalas, Samarinda Seberang, Kota Samarinda yang dilakukan oleh Pemerintah  Kota  Samarinda  dalam  hal  ini diwakili  oleh  Kecamatan  dan  Kelurahan setempat.
Upaya  lain  tersebut  merupakan  sebuah strategi  yang  cukup  unik  sebagai  bentuk kepedulian  Pemerintah Kota  Samarinda  dalam menyikapi  fenomena  sosial  yang  terjadi  di kawasan  tersebut.  Hal  ini  terlihat  selama observasi  penulis  menemukan  fakta  bahwa jargon  kawasan  Kampung  Zombie,  Kelurahan
Mangkupalas,  Samarinda  Seberang,  Kota Samarinda  sudah  tidak  lagi  melekat  pada kawasan wilayah tersebut.
Tidak  adanya  jargon  Kampung  Zombie pada  kawasan  kampung  di  daerah  Kelurahan Mangkupalas,  Samarinda  Seberang,  Kota Samarinda disebabkan karena Pemerintah Kota Samarinda  memperbaiki  citra/ image kawasan kampung  tersebut  dengan  mengubah  jargon kawasan  kampung  tersebut  menjadi  jargon kawasan  kampung  yang  cukup  diminati  oleh masyarakat.
Bukan  hanya  mengubah  citra/ image kawasan  kampung  tersebut,  Pemerintah  Kota Samarinda juga memperbaiki struktur kawasan kampung  tersebut  untuk  menjadi  salah  satu destinasi favorit bagi parawisata Kota Samarinda, sehingga citra/ image yang dulunya menjadi  destinasi  favorit  bagi  anak  remaja sebagai tempat melakukan perilaku menyimpang inhalen (ngelem)  telah  berubah menjadi destinasi favorit bagi parawisata untuk masyarakat  Kota  Samarinda  sebagai  kawasan kampung  yang  telah  diberi  jargon  kawasan Kampung  Ketupat  Warna  Warni,  Kelurahan Mangkupalas,  Samarinda  Seberang,  Kota Samarinda.
Hal  tersebut  menurut  pihak  Kelurahan Mangkupalas  Samarinda  Seberang,  Kota Samarinda,  sebagai  perwakilan  Pemerintah Kota  Samarinda  merupakan  bentuk  upaya lainnya  bagi  meminimalisir  pengguna inhalen (ngelem)  aktif  oleh  anak  remaja  di  kawasan kampung tersebut, sehingga kedepannya dengan  hilangnya  tempat  favorit  bagi  anak remaja pengguna inhalen (ngelem) di kawasan kampung  tersebut  melalui  perubahan  citra image kawasan  Kampung  Zombie,  Kelurahan Mangkupalas,  Samarinda  Seberang,  Kota Samarinda menjadi kawasan Kampung Ketupat Warna Warni, Kelurahan Mangkupalas,  Samarinda  Seberang,  Kota
Samarinda,  maka  hilang  juga  tempat  favorit, diharapkan mampu mengurangi perilaku inhalen (ngelem)  pada  anak  remaja  sebagai sebuah  solusi  yang  diberikan  oleh  Pemerintah Kota Samarinda.
B. Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap  Perilaku  Ngelem  Pada Anak Remaja Sebagai Pelaku Sekaligus Korban (Self Victimizing) di Kawasan  Kampung  Zombie  Kota Samarinda
Penggunaan  Peraturan  Daerah  Provinsi Kalimantan  Timur  Nomor  05  Tahun  2015 Tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan  Inhalan sebagai alat penegakan hukum dalam menyelesaikan  problematika  fenomena  sosial yang  terjadi  pada  kawasan  Kampung  Zombie Kelurahan Mangkupalas, Samarinda Seberang, Kota Samarinda tersebut dirasa tidak berlebihan, namun juga belum dapat dinyatakan  efektif  dalam  menangani  perilaku inhalen  (ngelem)  pada  anak  remaja  sebagai pengguna inhalen.
Berdasarkan  observasi  yang  penulis lakukan, penegakan hukum dengan menjadikan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan  Timur  Nomor  05  Tahun  2015 Tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan  Inhalan sebagai  dasar  hukum,  khususnya  di    kawasan Kampung  Zombie  Kelurahan  Mangkupalas, Samarinda  Seberang  Kota  Samarinda  hanya mampu  meminimalisir  kuantitas  anak  remaja yang  telah  dinyatakan  sebagai  pengguna inhalen  (ngelem)  yang  telah  terjaring  oleh aparat  penegak  hukum.  Hal  ini  karena penegakan hukum terhadap perilaku menyimpang  inhalan  (ngelem)  pada  anak remaja berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah  Provinsi Kalimantan  Timur  Nomor  05 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan hanya bersifat, menunggu  adanya  laporan,  pembinaan,  dan pencegahan, sehingga sulit untuk dapat diserap oleh  semua  situasi  terkait  penegakan  hukum terhadap  perilaku  inhalan  (ngelem)  pada  anak remaja  khususnya  di  kawasan  Kampung Zombie  Kelurahan  Mangkupalas,  Samarinda Seberang, Kota Samarinda.
Fakta  yang  menarik  selama  observasi, selain kawasan tersebut menjadi tempat favorit bagi  anak  remaja  melakukan  kegiatan  inhalan (ngelem),  pada  kenyataannya    sebagian  besar anak remaja yang  melakukan kegiatan inhalen (ngelem)  tersebut  tidak  berasal  atau  tidak memiliki  tempat  tinggal  di  wilayah  Kelurahan Mangkupalas,  Samarinda  Seberang,  Kota
Samarinda,  dan  hanya  menjadikan  kawasan tersebut sebagai markas mereka untuk melakukan kegiatan inhalen (ngelem), menjadi problematika  penegakan  hukum  terhadap perilaku  menyimpang  inhalen  (ngelem)  pada anak remaja di kawasan tersebut.
Mengingat,  kenyataan  tersebut  maka dapat  bisa  dipastikan  penegakan  hukum terhadap  perilaku  inhalen  (ngelem)  pada  anak remaja  sekaligus  pelaku  dan  korban  belum efektif  secara  keseluruhan,  kenyataan  bahwa anak remaja yang  melakukan kegiatan inhalen (ngelem) tersebut bukan berasal atau tinggal di kawasan  kampung  terrsebut,  tentu  akan menyulitkan  bagi  aparat  penegak  hukum seperti pihak kepolisian, pihak Badan Narkotika  Nasional  (BNN),  pihak  kecamatan, dan  kelurahan,  dan  pihak  lainnya  untuk  dapat menertibkan  perilaku  menyimpang  inhalen (ngelem),  agar  kawasan  kampung  tersebut dapat melepaskan jargon zombie yang melekat karena  banyaknya  anak  remaja  anak  remaja pengguna  inhalen  (ngelem)  di  kawasan kampung tersebut.
Kompleksitas  yang  timbul  terhadap penegakan hukum terhadap perilaku menyimpang  penggunaan  inhalen  (ngelem) pada  anak  remaja  membuat  penegakan  masih dirasakan setengah hati, belum lagi bila dilihat dari  perspektif  kedudukan  anak  remaja pengguna inhalen (ngelem) sebagai selfvictimizing.  Bagaikan  dua  sisi  mata  uang yang  penegakan  hukumnya  tidak  dapat dipandang  sebelah  mata,  tidak  hanya  dapat dilihat  dari  satu  sisi  pelaku  (crime)  atau  dari satu sisi korban (victim), tapi harus dilihat dari kedua arah.
Selama  ini  penegakan  hukum  yang berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi  Kalimantan  Timur  Nomor  05  Tahun 2015  Tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan Inhalan  terhadap  anak  remaja  pengguna inhalen  (ngelem)  hanya  dilihat  dari  satu  sisi yaitu dari sisi korban (victim). Kecenderungan melihat  anak  remaja  pengguna  inhalen (ngelem)  sebagai  korban  (victim)  merupakan langkah  yang  dinilai  tepat  dan  bijak  dalam menangani fenomena sosial tersebut. Pertimbangannya bahwa anak remaja pengguna  inhalen  (ngelem)  sebagian  besar mengalami  kerugian  sehingga  orientasinya lebih  banyak  mengarah  sebagai  korban
daripada  sebagai  pelaku  dalam  perilaku menyimpang  ini,  Hal  ini  terjadi  karena penegakan  hukum  yang  dilakukan  terhadap perilaku  menyimpang  penggunaan  inhalen (ngelem)  pada  anak  remaja  belum  mampu membuat fenomena sosial ini tidak ada lagi di tengah-tengah masyarakat. Masih ditemukannya  anak  remaja  sebagai  pengguna inhalen  (ngelem)  bukan  hanya  di  kawasan Kampung  Zombie  Kelurahan  Mangkupalas, Samarinda  Seberang,  Kota  Samarinda  saja, namun  juga  telah  tersebar  merata  diseluruh Kota  Samarinda  yang  belum  terdata  dengan baik  dan  terjaring  oleh  para  aparat  penegak hukum.
Kurang  efektifnya  Peraturan  Daerah Provinsi  Kalimantan  Timur  Nomor  05  Tahun 2015  Tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan Inhalan  yang  menjadi  landasan  penegakan hukum terhadap anak remaja pengguna inhalen (ngelem) merupakan faktor penentu dikarenakan  tidak  adanya  penegakan  hukum terhadap  anak  remaja  pengguna  inhalen (ngelem)  yang  juga  dilihat  dari  sisi  pelaku (crime), sehingga menimbulkan ketidakakuratan yang disebabkan karena hilangnya rasa takut terhadap penindakan yang diberikan  dan  tidak  ada  efek  jera  bagi  anak remaja  pengguna  inhalen  (ngelem)  yang melakukan perbuatan tersebut sampai berulang kali.
Ironinya, upaya lain yang diberikan oleh Pemerintah  Kota  Samarinda  menurut  penulis bukanlah solusi yang tepat dalam meminimalisir  kuantitas  pengguna  inhalen (ngelem) pada anak remaja. Dengan melakukan perubahan citra/image atau perubahan  jargon  terhadap  kawasan  Kampung Zombie,  Kelurahan  Mangkupalas  Samarinda Seberang  Kota  Samarinda  menjadi  kawasan Kampung  Warna  Warni  bukan  merupakan suatu  tindakan  efektif  yang  diharapkan  dalam menyelesaikan  problematika  fenomena  sosial tersebut.
Kurang efektifnya upaya ini dikarenakan hasil yang didapatkan dari perubahan citra/image  dengan  mengubah  jargon  kawasan kampung  tersebut,  hanya  sebatas  perubahan citra/image  kawasan  kampung  agar  menjadi lebih  ramah  dan  menjadi  salah  satu  destinasi wisata, namun sasaran utama untuk
meminimalisir  kuantitas  pengguna  inhalen (ngelem) pada anak remaja tidak tersampaikan.
Perubahan citra/ image kawasan kampung  tersebut  bertujuan  agar  anak  remaja pengguna  inhalen  (ngelem)  yang  tidak  tinggal di  kawasan  kampung  tersebut  tidak  lagi menjadikan kawasan kampung tersebut sebagai  markas  untuk  melakukan  perilaku menyimpang  penggunaan  inhalen  (ngelem), sehingga  sifatnya  berupa  pengusiran  atau pembersihan  semata  dari  anak  remaja  yang menjadi  pengguna  inhalen  (ngelem)  agar kawasan  tersebut  mendapatkan  citra/image yang  lebih  baik  dan  image  Kampung  Zombie tidak  lagi  melekat  pada  kawasan  kampung tersebut.  Efektifitas  penegakan  hukum  yang harus  dikejar  bukan  pengurangan  angka melainkan  membuat  fenomena  sosial  tersebut tidak ada lagi.
Perubahan  image  menjadi  kawasan Kampung Warna Warni, Kelurahan Mangkupalas,  Samarinda  Seberang,  Kota Samarinda  merupakan  salah  satu  upaya pemerintah
meminimalisir aktifitas penggunaan inhalen di kawasan tersebut, patut di  apresisasi  oleh  masyarakat  dan  mampu mengurangi  kuantitas  di  kawasan  kampung tersebut. Akan tetapi apabila melihat efektifitasnya penegakan hukum yang dilakukan  melalui  pendampingan,  advokasi sampai  rehabilitasi  serta  perubahan  image dirasakan  belum  dapat  menekan  atau  bahkan menghilangkan perilaku meyimpang pada anak remaja  di  Kota  Samarinda secara  menyeluruh. Agar  sebuah  peraturan  dapat  berjalan  efektif tetap  membutuhkan  dukungan  masyarakat untuk dapat berperan aktif menjaga lingkungan tempat  tinggalnya  dari  segala  bentuk  kegiatan menyimpang  khususnya  yang  dilakukan  oleh anak  remaja.  Sehingga  kuantitas  anak  remaja pengguna  inhalen  (ngelem)  yang  ada  di  Kota Samarinda  dapat  semakin  diminimalisir  dan bahkan  dihapuskan,  karena  tidak  menutup kemungkinan  ketika  markas  buat  anak  remaja pengguna inhalen (ngelem) hilang, dikhawatirkan  kedepannya  akan  ada  kawasan kampung  yang  dijadikan  markas  berikutnya dan  kembali  mendapatkan  image  serupa sebagai  kawasan Kampung  Zombie  lainnya  di Kota Samarinda.

## PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil pembahasan mengenai  “Efektifitas  Penegakan  Hukum Terhadap  Perilaku  “Ngelem”  Pada  Anak Remaja Sebagai Pelaku Sekaligus Korban (Self Victimizing) di  Kawasan  Kampung  Zombie Kota  Samarinda”  maka  dapat  disimpulkan bahwa terdapat upaya-upaya penegakan hukum  terhadap  perilaku  ngelem  pada  anak remaja  sebagai  pelaku  sekaligus  korban (self victimizing) dikawasan Kampung Zombie Kota Samarinda  untuk  mengurangi  jumlah  anak remaja  pengguna inhalen ,  diantaranya  berupa pencegahan,  pembinaan  dan  pengawasan, advokasi,  dan  rehabilitasi,  serta  penindakan, sekaligus  adanya  perubahan image pada kawasan kampung tersebut.
Adanya  upaya-upaya  penegakan  hukum terhadap  perilaku  ngelem  pada  anak  remaja sebagai pelaku sekaligus korban ( self victimizing ) dikawasan Kampung Zombie Kota Samarinda  tersebut  dinilai  belum  dapat dinyatakan efektif, karena indikasi efektif yang harus  dikejar  bukan  pengurangan  angka  atau perubahan image sebuah  kampung  melainkan membuat  fenomena  sosial  tersebut  tidak  ada lagi.  Perubahan  image  menjadi  kawasan Kampung Warna Warni,
Kelurahan Mangkupalas,  Samarinda  Seberang,  Kota Samarinda  merupakan  salah  satu  upaya pemerintah
meminimalisir aktifitas penggunaan inhalen di kawasan tersebut, patut di  apresisasi  oleh  masyarakat  dan  mampu mengurangi  kuantitas  di  kawasan  kampung tersebut. Akan tetapi apabila melihat efektifitasnya penegakan hukum yang dilakukan  melalui  pendampingan,  advokasi sampai  rehabilitasi  serta  perubahan  image dirasakan  belum  dapat  menekan  atau  bahkan menghilangkan perilaku meyimpang pada anak remaja di Kota Samarinda secara menyeluruh. Oleh  karenanya  penulis  memiliki  saran yaitu  sebaiknya  dalam  rangka  mewujudkan kepastian  hukum,  dan  keadilan  hukum diperlukan  adanya  koordinasi  antar  instansi terkait yang saling besinergi untuk berkomitmen memperbaiki ketimpangan sosial yang  disebabkan  perilaku  menyimpang  di masyarakat  termasuk  perilaku  ngelem  pada anak remaja yang tidak hanya dilihat dari satu
sisi  melainkan  dari  dua  sisi  baik  dari  sisi pelaku (crime) maupun  dari  sisi  korban (victim) sehingga  ada  efek  jera  yang  mampu menekan  kuantitas  anak  remaja  pengguna inhalen (ngelem)  secara  menyeluruh  di wilayah Kota Samarinda.
Selain  itu  juga  diharapkan  kedepannya tercipta  suatu  intensitas  dalam  hal  pembinaan, dan pencegahan sehingga sifatnya bukan hanya menunggu  apabila  ada  laporan,  akan  tetapi pemerintah  lebih  aktif  dan  memperbanyak penindakan  dalam  bentuk  razia  di  beberapa daerah  yang  terindikasi  bekerjasama  dengan lembaga  swadaya  dan  masyarakat  sebagai bentuk  upaya  penegakan  hukum  dalam menyikapi fenomena sosial tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitian  ini  merupakan  Penelitian  Dosen Pemula  DIKTI,  jangka  waktu  penelitian selama 1 tahun, dengan Nomor Kontrak: 514/KONTRAKPENELITIAN/K11/KM/2018, tanggal  22  Februari  2018.    Oleh  karena  itu, Penulis  ingin  mengucapkan  Terima  Kasih sebesarnya  kepada  Kementrian  Riset  dan Teknologi  Pendidikan  Tinggi  atas  perkenan menerima hasil penelitian dosen pemula ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku : Atmasasmita Romli, 1992, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Bandung: Eresco
_______________,  1993, Penulisan  Karya Ilmiah  Tentang  Masalah  Santunan Terhadap  Korban  Tindak  Pidana ,
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Departemen Kehakiman RI,  Jakarta.
Muladi,  1997, Hak  Asasi  Manusia,  Politik dan  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Gosita Arif, 1993, Masalah Korban
Kejahatan .  Akademika  Pressindo.
Jakarta.
Ihyaul  MD  Ulum,  2004, Akuntansi  Sektor Publik , Malang,UMM Press
Makarao  Taufik, Tindak  Pidana  Narkotika . Ghalia Indonesia . Jakarta: 2005.
M.  Richard,  Steers,  1985, Efektivitas Organisasi , Jakarta, Erlangga.
Narwoko  Dwi,  dkk.  2004. Sosiologi  Teks Pengantar  dan  Terapan  Edisi  ke Empat . Jakarta: Kencana.
Shant  Dellyana,.1988. Konsep  Penegakan Hukum . Yogyakarta: Liberty.
Soekanto  Soerjono.  2004. Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi Penegeakan
Hukum Cetakan Kelima .Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Yulia Rena, 2010, Viktimologi Perlindungan Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan , Graha Ilmu, Yogyakarta.

## Perundang-Undangan :
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Amandemen ke IV.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2009 tentang Kesehjateraan Sosial.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang  Pelaksanaan  Wajib  Lapor Pecandu Narkotika.
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  11  Tahun  2016  Tentang Program Penyusunan.
Peraturan  Presiden  Tahun  2016  mengenai
Rancangan Peraturan Presiden tentang Optimalisasi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur  Nomor  05  Tahun  2015  tentang Pencegahan Penyalahgunaan Inhalen. Media Cetak - Tribun Kaltim. - Radar Kaltim.
- Samarinda Post.

## Media Internet
Anonim,http://eournal.uajy.ac.id/4241/3/2MH 01723.pdf.
www.wikipedia.com
www.google.com