## PENDAHULUAN
Negara berkembang seperti Indonesia sangat  membutuhkan  dana  untuk membiayai  pembangunannya.  Dana pembangunan  berasal  dari  berbagai macam sumber pendapatan negara, salah satunya  adalah  dari  pajak.  Menurut Soemitro  (1992)  pajak  merupakan  iuran wajib  bagi  seluruh  rakyat  yang  harus membayar  kepada  kas  negara  menurut ketentuan  undang-undang  yang  berlaku sehingga  dapat  dipaksakan  dan  tanpa adanya imbal jasa (kontraprestasi) secara

## Icha Felicia
Alumni Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
Teguh Erawati Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Email: eradimensiaarch@gmail.com

## A bstract
This study examines to the influence of tax system, tax sanction, and tax rates on perception taxpayer about ethich tax evasion. The population in the special region  of  Yogyakarta.  The  sample  in  this  study  is  determined  by  sampling convinience method, the data collected with the distribution of questionnaires. The method of analysis used is multiple linear regression. Based on the results of  the  analysis  indicate  that  the  tax  system  negatif  and  not  significant    on perception taxpayer about ethich tax evasion , tax sanction has positivie and significant on perception taxpayer about ethich tax evasion, and tax rates positive and significant on perception taxpayer about ethich tax evasion. The most dominant variable influencing on perception taxpayer ethich tax evasion perceptions about the ethical of tax sanction because it has a beta value of 0.354 standard coefficient.
Keywords: Tax System, Tax Sanction, and Tax Rates, Perception Tax Payer, Ethich Tax Evasion.
langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara semua rakyat Indonesia yang menurut undang-undang termasuk  sebagai  wajib  pajak  harus membayar  pajak  sesuai  dengan kewajibannya.
Penggelapan pajak (tax evasion) adalah tidakan pidana karena merupakan rekayasa subjek (pelaku) dan objek (transaksi) pajak untuk  memperoleh  penghematan  pajak secara melawan hukum (unfaufully), dan penggelapan  pajak  boleh  dikatakan

## JURNAL KAJIAN BISNIS
merupakan virus yang melekat ( inherent ) pada setiap system pajak yang berlaku di hampir setiap yudiriksi penggelapan pajak mempunyai risiko terdeteksi yang inherent pula,  serta  mengundang  sanksi  pidana badan dan denda. Tidak tertutup kemung- kinan  bahwa  untuk  meminimalkan  risiko terdeteksi  biasanya  para  pelaku penggelapan  pajak  akan  berusaha menyembunyikan  atau  menghamburkan asal-usul  hasil  kejaha tan  deng an melakukan tindakan kejahatan lanjutannya yaitu  praktik  pencucian  uang agar  dapat memaksimalkan  utilitas  ekspetasi pendapatan  dari  penggelapan  pajak tersebut (Duaji, 2009).
Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan  pemungutan  pajak  suatu negara. Pemungutan pajak bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada or- ang pribadi sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak dan sesuai dengan manfaat  yang  diterima.  Menurut Permatasari  (2013)  semakin  tidak  adil sistem perpajakan yang berlaku menurut persepsi wajib pajak maka kepatuhan akan menurun dan cenderung memicu tindakan penggelapan pajak. Teori keadilan Rawls (1971)  mengatakan  bahwa  pemungutan pajak bersifat final, adil dan merata. Adanya pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi wajib  pajak  dalam  membayar  pajak terhutangnya  akan  mempengaruhi  sikap dalam membayar pajak.
Pemerintah berupaya untuk menangani kecurangan dalam perpajakan yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan pajak. Melalui pemeriksaan  pajak  ini  kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak semakin besar. Keadilan dalam  perpajakan  juga  mempengaruhi seseorang untuk melakukan tax evasion . Wajib  Pajak  akan  menganggap  pajak bersifat adil apabila pajak yang dikenakan
sebanding dengan kemampuan membayar dan  manfaat  yang  diterima  (Waluyo  dan Ilyas, 2007). Penelitian ini bertujuan untuk menemukan  bukti  empiris  atas  hal-hal sebagai  berikut:  (a).  Untuk  mengetahui pengaruh  sistem  perpajakan  terhadap persepsi  wajib  pajak  mengenai  etika penggelapan pajak, (b) Untuk mengetahui pengaruh  sanksi  perpajakan  terhadap persepsi  wajib  pajak  mengenai  etika penggelapan pajak, (c) Untuk mengetahui pengaruh  tarif  pajak    terhadap  persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, (d) Untuk  mengetahui  sistem perpajakan,sanksi  perpajakan  dan  tarif pajak  terhadap  persepsi  wajib  pajak mengenai etika penggelapan pajak.

## KAJIAN TEORI

## Pengertian Pajak
Pajak menurut Undang-undang No.28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan  untuk  keperluan  Negara  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## Teori  Persepsi
Persepsi  adalah  suatu  asumsi  atau suatu  informasi  dari  seseorang  yang didapat dari pengalaman masa lalu yang dirasakan  sendiri  oleh  indera  orang tersebut,  keinginan  seseorang  dalam membuatkeputusan dan dari informasi yang diberikan oleh orang lain (Wicaksono 2013)

## Pengertian Wajib Pajak
Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2000  pengertian  wajib pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

## Etika
Etika mempunyai beragam makna yang berbeda,  salah  satu  maknanya  adalah: “prinsip tingkah laku yang mengatur individu atau kelompok”.

## Pengertian Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak
Persepsi  wajib  pajak  mengenai  etika penggelapan pajak adalah  suatu asumsi seseorang tentang prinsip tingkah laku yang mengatur  individu  atau  kelompok  dalam penghindaran pajak yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (Irma 2013 dan Wicaksono 2014).

## Pengertian Penggelapan Pajak
Penggelapan pajak ( tax evasion ) adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dengan melanggar ketentuan  pe rpajakan  yang  berlaku (Wicaksono 2014).

## Sistem Perpajakan
Sistem  Perpajakan  merupakan  suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan  dari  pengabdian  dan  peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan  bersama-sama  melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional (Irma, 2014).

## Sanksi Perpajakan
Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa  ketentuan   peraturan  perundang- undangan perpajakan (norma perpajakan) akan  dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau  bisa dengan  kata  lain  sanksi  perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib  pajak  tidak  melanggar  norma perpajakan  (Mardiasmo,  1997  dalam Kartika 2016).

## Tarif Pajak
Tarif  pajak  merupakan  jumlah persentase  yang  harus  dibayarkan  oleh wajib  pajak  dalam  hal  pemenuh an kewajiban perpajakannya sebagai warga negara (Wahyuningsi, 2015).

## KERANGKA  KONSEPTUAL
Variabel persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak dalam penelitian ini diduga  dipengaruhi  oleh  variabel  sistem perpajakan,  sanksi  perpajakan  dan  tarif pajak dari Wajib Pajak itu sendiri. Adapun model kerangka pemikiran yang dimaksud sebagaimana gambar berikut ini:
Gambar 1 Kerangka Pikir
Sistem Perpajakan
(X1)
Sanksi Perpajakan
(X2) Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Y)
Tarif Pajak
(X3)

## HIPOTESIS  PENELITIAN

## Pengaruh Sistem PerpajakanTerhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika
Penggelapan Pajak.
Sistem  Perpajakan  merupakan  suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan  dari  pengabdian  dan  peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan  bersama-sama  melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional. Pada penelitian ini, hipotesis 1 yang  diajukan adalah Sistem Perpajakan tidak berpegaruh terhadap etika penggelapan pajak.
Hasil pengujian hipotesis 1 adalah nilai t hitung sebesar 1,508 yang lebih dari t tabel yaitu 1,6602 dengan tingkat signifikan 0,135. Hal  ini  menunjukkan  bahwa,  Sistem Perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap persepsi  wajib  pajak  mengenai  etika penggelapan pajak.
H 1 : Sistem  perpajakan  berpengaruh negatif  terhadap  persepsi  wajib pajak mengenai etika pajak

## Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak
Pada  penelitian  ini,  hipotesis  2  yang diajukan  adalah  San ksi  Perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Dari  hasil  uji  hipotesis  2,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  sanksi  perpajakan berpengaruh  positif  secara  signifikan terhadap  persepsi wajib  pajak  mengenai etika penggelapan pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar 3,293 yang lebih besar dari t tabel yaitu 1,6602 dengan tingkat signifikan 0,001.  Maka dari hasil tersebut H 2 terdukung  artinya  wajib  Pajak  yang memiliki sanksi perpajakan yang tinggi maka persepsi  wajib  pajak  mengenai  etika penggelapan  pajak  akan  semakin meningkat. Kadang kala penggelapan pajak dianggap suatu hal yang etis ataupun tidak etis  tergantung  bagaimana  pemerintah mengelola dana yang bersumber dari pajak Negara, dimana masyarakat/Wajib Pajak menganggap bahwa perwujudan keadilan dalam  perpajakan  belumlah  maksimal dalam penelitian Eka dan Afrizal (2011).
Dalam  hal  ini  pemerintah  harus membuat  sanksi  perpajakan  yang  lebih tegas supaya dituruti/ditaati/dipatuhi oleh semua orang, sehingga tidak akan terjadi lagi yang namanya penggelapan pajak.
H 2 : Sanksi  Perpajakan  berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

## Pengaruh Tarif Pajak Terhadap persepsi wajib pajak Etika Penggelapan Pajak
Pada  penelitian  ini,  hipotesis  3  yang diajukan adalah tarif pajak   berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak. Hasil pengujian hipotesis 3 adalah nilai t hitung sebesar 2.271yang lebih besar dari t tabel yaitu 1,6602 dengan tingkat signifikan 0,025.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa,  tarif pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap  persepsi wajib  pajak  mengenai etika penggelapan pajak. Dengan kata lain, H 3 di dukung wajib pajak memiliki tarif pajak yang  tinggi  maka  Persepsi  wajib  pajak mengenai etiak penggelapan pajak akan lebih meningkat.Penerapan tarif pajak yang terlalu tinggi akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak. Semakin tinggi tarif  pajak,  maka  akan  berdampak  pada peningkatan  tax  evasion  di  masyarakat. Penelitian  tersebut  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka Nilam Armina  &  Afrizal  Tahar  yang  (2011) menyatakan  bahwa  tarif  pajak  tidak berpengaruh terhadap tindakan tax evasion. Dia menyatakan bahwa tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah tidak  akan  mempengaruhi  Wajib  Pajak dalam  hal  tindakan tax  evasion .  Namun diluar semua itu pemerintah harus secara bijak  menetapkan  tarif  pajak  yang  harus dibayarkan oleh para Wajib Pajak sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya terhadap pemerintah.
H 3 : Tarif  Pajak  berpengaruh  Positif terhadap  persepsi  wajib  pajak mengenai etika penggelapan pajak.

## METODA  PENELITIAN

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  berupa Wajib  Pajak  orang  pribadi  di  Daerah Istimewa Yogyakarta, sampel  yang diambil adalah dari empat kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan satu Kota Yogyakarta  Penyebaran  kuesioner  ini disebar  sama  rata  ke  1  (satu)  Kota Yogyakarta  dan  4  (empat)  kabupaten sejumlah 20 dengan total keseluruhan 100 Kuesioner.  Populasi juga  bukan  sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari,  tetapi  meliputi  seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek yang diteliti itu (Sugiyono, 2010).

## Definisi  Operasional

## 1. Sistem Perpajakan
Sistem  Perpajakan  merupakan  suatu sistem  pemungu tan  pajak  yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan  peran  serta  Wajib  Pajak  untuk secara  langsung  dan  bersama-sama melaksanakan  kewajiban  perpajakan yang  diperlukan  untuk  pembiayaan penyelenggaraan  Negara  dan pembangunan  nasional  dalam  Irma (2014)
2. Sanksi Perpajakan Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan  perpajakan  (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau  bisa  dengan  kata  lain  sanksi perpajakan  merupakan alat pencegah (preventif)  agar  wajib  pajak  tidak melanggar  Norma  perpajakan (Mardiasmo, 1997dalam kartika 2016).
3. Tarif Pajak
Tarif  pajak  merupakan  jumlah presentase yang harus dibayarkan oleh wajib  pajak  dalam  hal  pemenuhan
kewajiban  perpajakannya  sebagai warga negara.
4. Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak
Persepsi  wajib  pajak  mengenai  etika penggelapan  pajak  adalah  suatu asumsi  seseorang  tentang  prinsip tingkah  laku  yang  mengatur  individu atau  kelompok  dalam  penghindaran pajak yang  dilakukan secara  sengaja oleh  wajib  pajak  dengan  melanggar ketentuan  perpajakan  yang  berlaku  ( Irma 2013 dan Wicaksono 2014).

## HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN Uji Asumsi Klasik
Uji  asumsi  klasik  dilakukan  terlebih dahulu  sebelum  melakukan  uji  analisis regresi linier berganda.  Uji asumsi  klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas data,  uji  multikolinieritas,  dan  uji heteroskedastisitas.
1. Uji Normalitas Data Berdasarkan hasil output menunjukkan bahwa residual terdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,200. Sedangkan nilai Kolmogorov-Smirnov atau  pada Test  Statistic adalah  se besar 0,069(Ghozali, 2011).
2. Uji Multikolinearitas Hasil output uji Multikolinearitas dapat diketahui  bahwa  masing-masing variabel indenpenden nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung  gejala  multikolinearitas (Ghozali, 2011).
3. Uji Heteroskedastisitas
Dari hasil output uji heteroskedastisitas terhadap  masing-masing  variabel independen  diperolehsig-t  >  0,05,
sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat  heteroskedastisitas  pada masing-masing  variabel  independen (Ghozali, 2013).

## Hasil Pengujian  Hipotesis

## 1. Hasil Uji Simultan (Uji F)
Tabel hasil uji F disajikan pada tabel 1.
Tabel  hasil  uji  F  pada  tabel  1 menyatakan  bahwa  ketiga  variabel independen berpengaruh signifikan sebesar 0,000. Perbandingan antara F hitung dan F tabel  adalah  21.365  untuk  F  hitung  dan
2.698, untuk F tabel. Apabila F hitung lebih besar  dari  F  tabel,  maka  ketiga  variabel independen  tersebut  yaitu  Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Tarif Pajak dapat berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen persepsi wajib pajak mengenai etika Penggelapan Pajak,
artinya bahwa ketiga variabel independen berpengaruh secara sighnifikan dalam niat penghindaran penggelapan pajak.
2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Hasil  uji  koefisien  determinasi  (R 2 ) disajikan pada tabel 2.
Dari tabel 2 dapat disimpulkan bahwa nilai adjusted R square adalah  sebesar 0,382 atau 38,20% oleh Sistem Perpajakan, Sanksi  Perpajakan  dan  Tarif  Pajak. Sedangkan sisanya 61,80%, dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel penelitian.
3. Hasil Uji Parsial (Uji t)
Hasil uji partial disajikan pada tabel 3.

## Tabel 1
Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVA b Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 373.200 3 124.400 21.365 .000 a Residual 558.960 96 5.822 Total 932.160 99
Sumber : Data primer diolah 2016

## Tabel 2 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2 ) Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .633 a .400 .382 2.41298 a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2
b. Sumber data  diolah 2016
Berdasarkan  tabel  3  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  Sanksi  perpajakan (X2)dan tarif pajak (X3) berpengaruh secara signifikan  terhadap  persepsi  wajib  pajak mengenai etika penggelapan pajak dengan tingkat signifikan 0,001 dan 0,025. Adapun sistem perpajakan (X1) tidak berpengaruh signifikan  terhadap  persepsi  wajib  pajak mengenai etika penggelapan pajakdengan tingkat signifikan 0,135.

## SIMPULAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan, sanksi  perpajakan  dan  tarif   pajak terhadappersepsi  wajib  pajak  mengenai
etika penggelapan pajak . Hasil penelitian ini  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap persepsi  wajib  pajak  mengenai  etika penggelapan  pajak,  sedangkan  sanksi perpajakan  dan  tarif  pajak  berpengaruh terhadap  persepsi wajib  pajak  mengenai etika penggelapan pajak.

## SARAN
Dari  simpulan  di  atas,  ka mi menyarankan  agar  sistem  perpajakan, sanksi perpajakan dan tarif pajak yang ada harus  ditingkatkan  lagi  supaya  tindakan penggelapan pajak tidak terjadi lagi.

## Tabel 3 Hasil Uji Parsial (Uji t)
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 8.210 2.580 3.183 .002 X1 .158 .104 .139 1.508 .135 X2 .346 .105 .354 3.293 .001 X3 .275 .121 .248 2.271 .025
a. Dependent Variable: Y
Sumber : Data primer diolah  2016

## DAFTAR PUSTAKA
Ardyaksa,Theo  Kusuma  dan  Kiswanto (2014), ”Pengaruh  Keadilan, Tarif Pajak, KetepatanPengalokasian, Kecurangan, Teknologi  Dan  Informasi  Perpajakan Terhadap Tax  Evasion”, Universitas Negeri Semarang.Semarang.
Charles Silaen (2015), “Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Inf ormasi  Perpajakan  Terhadap
Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan  Pajak (Tax  Evasion)”, Faculty of Economics Riau University,
Pekanbaru, Indonesia.
Chrisna  Vionita  Lumban  Tobing  (2015), “Pengaruh  Keadilan  Pajak,  Kualitas Pelayanan  Pajak,  Kemungkinan Terdeteksinya  Kecurangan,  Sanksi Perpajakan, Dan Tarif Pajak Terhadap
Persepsi    Wajib  Pajak  Mengenai Penggelapan  Pajak ”,  Faculty  of  Eco- nomics  Riau  University ,  Pekanbaru, Indonesia
Eka Nilam Armina & Afrizal Tahar (2014),
“ Pengaruh Keadilan, Diskriminasi, Tarif Pajak,  Ketepatan  Pengalokasian, Teknologi  Dan  Informasi  Perpajakan Terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi Kasus  Wajib  Pajak  Yang Terdaftar  Di KPP Pratama Purworejo) .” Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Rahman, Irya Suryani (2013), ”Pengaruh Keadilan,  Sistem  Perpajakan, Diskriminasi,  Dan  Kemungkinan Terdeteksi  Kecurangan  Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan  Pajak  (Tax  Evasion) Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi,  Dan  Kemungkinan Terdeteksi  Kecurangan  Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan  Pajak (Tax  Evasion)”, Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayahtullah, Jakarta.
Riski Hamdani Pulungan (2015), “ Pengaruh Keadilan,  Sistem  Perpajakan,  Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion).” Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia Stefani  Galuh  Widorini  Joko  Purwanto Nugroho (2014), “Pengaruh Pengetahuan, Persepsi Tentang  Tarif Pajak  Dan  Penegakan  Hukum
Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Di Kpp  Pratama Yogyakarta ”, Fakultas Ekonomi Univer- sitas Janabadra
Marlina,  siti  (2014),  “Pengaruh  Keadilan,
Sistem  Perpajakan,  Diskriminasi  Dan Ketepatan  Pengalokasian  Terhadap Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai
PenggelapanPajak (TaxEvasion) Pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Bintan ”, Universitas Maritin Raja AliHaji. Tanjung Pinang.
Melindasari,  Novita  (2014) ,“ Pengaruh Norma  Moral,  Tingkat  Pemahaman, Pemeriksaan, Dan Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada  KPP  Pratama  Tanjungpinang ”.
Universitas Maritin Raja  Ali Haji. Tanjung Pinang.
Mir’atusholihah  Srikandi  (2014),  Kumadji Bambang  Ismono, “ Pengaruh Pengetahuan  Perpajakan,  Kualitas Pelayanan  Fiskus  Dan  Tarif  Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada  Wajib  Pajak  UMKM  Di  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Malang Utara) ”, PS  Perpajakan,  Juru san Administrasi  Bisnis,  Fakultas  Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
Pulungan, Riski Hamdani (2015), ”Pengaruh Keadilan,  Sistem  Perpajakan,  Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)”, Universitas Riau. Pekanbaru.
Silaen, Charles (2015), “ Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Inf ormasi  Perpajakan  Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)”, Uni- versitas Riau. Pekanbaru.
Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi (2012) ,
“ Pengaruh Keadilan,Sistem Perpajakan, Dan  Diskriminasi  Terhadap  Persepsi Wajib  Pajak  Mengenai  Etika Penggelapan  Pajak (Tax  Evasion)”. Universitas Gadjah Mada.Yogyakarta.
Syahrina, Alisfia dan Dudi Pratomo (2014),
“ Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian  Pajak,  Dan  Teknologi Sistem Perpajakan Terhadap Tax Eva-
sion  Oleh  Wajib  Pajak  (Studi  Empiris Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di  KPP  Pratama  W ilaya h  Kota Bandung) ”, Universitas  Telkom.
Bandung.
Wah yuningsi,  Dyan  Tri  (2015),
“ Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak,  Teknologi  Dan  Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, Dan  Ketepatan  Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah” , Universitas Dian Nuswantoro.Semarang.
W icaksono,  Muhammad  Ary  (2014),
” Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak Dan Pemahaman  Perpajakan  Terhadap Perilaku  Penggelapan  Pajak  (Studi Empiris  Pada  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  Terdaftar  di  KPP  Pratama Purworejo) ”. Universitas Diponegoro. Semarang

## PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN TARIF PAJAK TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK