## DAMPAK YURIDIS  PENETAPAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI SEBAGAI WUJUD   KEPEDULIAN PEMERINTAH TERHADAP PENYEDIAAN PANGAN NASIONAL
(STUDI DI KANTOR DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULELENG)
Oleh:
I Gede Surata 1

## ABSTRAK
Kebijakan  pengendalian  alih  fungsi  lahan  sawah  dengan  penetapan  lahan  sawah yang  dilindungi  (LSD)  merupakan  bukti  keseriusan  pemerintah  menjaga  lahan sawah,  demi  mempertahankan  persediaan  pangan  nasional,  dalam  mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Penelitian ini meneliti kesiapan Pemerintah Kabupaten Buleleng  dalam  rangka  mendukung  program  pemerintah  berkenaan  dengan penetapan  lahan    sawah  yang  dilindungi.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum  empiris  yang  bersifat  deskriptif,  dengan  metode  pengumpulan  data wawacara.  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  dalam  rangka  mendukung  program pemerintah  penetapan Lahan  Sawah yang Dilindungi pada prinsipnya sudah siap, bahkan  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  telah  membuat  program  mengenai penetapan lahan sawah yang dilindungi, dengan berbagai langkah.
Kata Kunci : Kebijakan pengendalian, alih fungsi lahan, LSD

## PENDAHULUAN
Pemerintah  berkewajiban,  untuk  menjaga  kesetabilan  penyediaan  pangan nasional,  demi  menjamin  kehidupan  warga  negaranya    yang  sejahtera,  dan makmur. Untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dalam bidang pangan,  maka  pemerintah    harus  mampu  mengupayakan    penyediaan  lahan sebagai  sumber  penghasil  pangan.  Dalam  menyiapkan  lahan  penghasil  pangan utamanya  beras,  maka  harus  dipastikan  penetapan  lahan  sawah  yang  dapat menjamin  penghasil  beras  dengan  kontinyuitas  yang  tinggi.  Dalam  arti  sawah yang  menghasilkan  beras,  dapat  dipastikan  tidak  akan  dipindahtangankan  oleh pemiliknya,  sehingga  sesuai  dengan  target  persediaan  pangan  dapat  tercapai. Dimasyarakat Buleleng, tidak semua desa yang mengetahui program pemerintah, dalam  mewujudkan  Lahan  Sawah  yang  Dilindungi,  sehingga  perlu  untuk melakukan  sosialisasi,  serta  sikap  kepastian  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng untuk  menetapkan  Lahan  Sawah  yang  Dilindungi  (LSD).  Lahan  Sawah  yang Dilindungi  (LSD)  merupakan  lahan  baku  sawah  yang  sudah  ditetapkan  Menteri
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  dibidang  agraria  atau  pertanahan dan tata ruang melalui sinkronisasi Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
Kebijakan  pengendalian  alih  fungsi  lahan    sawah  dengan  penetapan  lahan sawah  yang  dilindungi  (LSD)  merupakan  bukti  keseriusan  pemerintah  menjaga lahan  sawah,  demi  mempertahankan  persediaan  pangan  nasional,  dalam mewujudkan  masyarakat  yang  sejahtera.  Pempres  Nomor  59  Tahun  2019 merupakan  dasar  hukum  pengendalian  alih  fungsi  lahan  sawah  yang  bertujuan untuk  mempercepat  penetapan  peta    lahan  sawah  yang  dilindungi  dalam  rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung  kebutuhan pangan  nasional,  mengendalikan  alih  fungsi  lahan  sawah,  yang  semakin  pesat, memberdayakan  petani  agar  tidak  mengalihfungsikan  lahan  sawah  dan menyediakan  data  dan  informasi  lahan  sawah  untuk  bahan  penetapan  lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Perpres ini mengamanatkan pembentukan Tim  Terpadu  yang  memiliki  tugas  sinkronisasi  hasil  verifikasi  dan  pengusulan lahan  sawah  yang  dilindungi.  Untuk  mempercepat  inplementasi  perpres  tersebut Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian  menerbitkan  Peraturan  Menteri Koordinator  Bidang  Perekonomian    Nomor  18  Tahun  2020    dan  Keputusan Menko  Perekonomian  Nomor  224  Tahun  2020  tentang  Tugas,  Tata  Kerja,  dan Keanggotaan  Tim  Terpadu.    Namun  dalam  faktanya  lajunya  ahlih  fungsi  lahan sepertinya tidak terkendalikan.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di  atas,  peneliti  melakukan  penelitian sesuai dengan rumusan masalah yaitu mengenai kesiapan Pemerintah Kabupaten Buleleng  dalam  rangka  mendukung  program  pemerintah    berkenaan  dengan penetapan Lahan  Sawah yang Dilindungi.

## METODE PENELITIAN
Perlunya  menggunakan  metode  penelitian  dalam  sebuah  penelitian  adalah untuk  memberikan  dapat  dipergunakan  sebagai  pegangan  atau  pedoman  dalam melakukan  penelitian,  sehingga  tidak  keluar  dari  tujuan  dan  manfa’at  data  yang disajikan.  Metode  penelitian  merupakan    suatu  metode  atau  cara  dalam
mengembangkan  ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan  seni,  karena  penelitian bertujuan  untuk    mengungkapkan  kebenaran  secara  sistematis  dan  metodologis serta konsisten ( H. Zainudin Ali, 2011 : 17).  Pencarian jawaban melalui penelitian dianggap  sebagai  cara  yang  dapat  dipertanggungjawabkan    secara  ilmiah  dan sesuai  dengan  kenyataan.  Penelitian  adalah  proses  yang  digunakan  untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman  kita pada  suatu  topik  (Imam  Gunawan,  2013:  79).    Dapat  juga  dikatakan  bahwa penelitian  adalah  suatu  bangunan    logika,  yang  dari  awal  sampai  akhir    harus merupakan  suatu  rangkaian    yang  saling  menjelaskan    satu  sama  lainnya.  Harus ada satu kesatuan alur dari awal sampai akhir.  Oleh karena itu penelitian adalah alat yang tepat dan sangat penting untuk diperhatikan. Begitupun suatu penulisan karya ilmiah, pemilihan dan penggunaan metode penelitian sangat penting untuk dapat menghasilkan suatu karya ilmiah yang  baik.
Penelitian  dilakukan  dengan  melakukan  pendekatan  empiris  yang mengandalkan  indra  ( sensing )  dan  juga  rasionalisme  ( Thingking )  Bambang (Sunggono,  2011:  20).    Pada  setiap  disiplin  ilmu    memiliki  metode  penelitian sendiri-sendiri  sesuai  dengan  kekhasan    keilmuan  masing-masing  dan  tidak  bisa dicampuradukkan  antara  metode  penelitian    pada  disiplin  ilmu  tertentu  dengan disiplin  ilmu  yang  lainnya.    Disiplin  ilmu  hukum    memiliki  metode  penelitian tersendiri sesuai dengan kekhasan ilmu hukum, yang bersifat sui generis. Menurut Philipus M  Hadjon    bahwa  ilmu  hukum  adalah  suatu  ilmu  pengetahuan    yang memiliki akar ilmunya  sendiri, suatu ilmu  yang tidak dapat dikatagorilan kedalam jenis ilmu sosial, maupun kedalam jenis ilmu eksakta.
Ciri  ilmu  hukum  sebagai  ilmu  yang  sui  generis  adalah  karena  karakter normative  dari  ilmu  hukum,  adanya  jenis  ilmu  hukum  (yaitu  terbagi  menjadi  2 (dua)  yaitu  jenis  ilmu  hukum  normative  dan  jenis  ilmu  hukum  empiris)  dan mempunyai  lapisan  ilmu  hukum  yaitu  “Filsafat  Hukum,  Teori  Hukum,  dan Dogmatik  Hukum.  Ketiga  lapisan  ilmu  hukum  tersebut  mengarah  kepada  praktek hukum, yang menyangkut  2 (dua) aspek yaitupembentukan hukum dan penerapan hukum (Phhilipus M. Hadjon dan Tatiek  Sri Djatmiati, 2005: 1-10).
Dari sudut pandang teori hukum, ilmu hukum dibedakan menjadi ilmu hukum Normatif dan ilmu hukum Empiris . Berdasarkan hal tersebut maka kajian  terhadap hukum dapat dilakukan  secara normatif dan dapat pula dilakukan secara Empiris, yang  masing-masing  memiliki    karakteristik  dan  metode    yang  berbeda.    Metode penelitian  merupakan  prosedur  dan  Teknik    untuk  menjawab  permasalahan  yang ada,  sehingga  penggunaan  metode  penelitian  disesuaikan  dengan    kebutuhan penelitian  itu.  Untuk  itu  sebelum  dilakukan  penelitian  sangat  penting  mengetahui dan memahami metode yang akan digunakan  dalam penelitiannya.
Antara metode penelitian  yang satu dengan yang lainnya tidak ada yang lebih baik  ataupun  lebih  bagus,  tetapi  metode  itu  akan  baik    Ketika  digunakan  sesuai dengan  peruntukannya  dan  begitu  juga  sebaliknya.  Apabila  metode  itu diilustrasikan  penggunaan  metode    sama  dengan  penggunaan  sebuah  alat    rumah tangga,  misalnya  kalau  kita  mau  mengiris  roti,  tentu  yang  lebih  tepat  digunakan adalah pisau kecil, tetapi kalau kita mau memotong pohon, tentu yang lebih tepat digunakan  adalah  kampak  atau  gergaji.  Kalau  alat  itu  tertukar  penggunaannya, maka akan menghasilkan sesuatu  dengan tidak sempurna, bahkan dapat mengalami kegagalan.
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian    hukum  Empiris    Oleh  karena penelitin  ini  menggunakan  penelitian  hukum  empiris,  maka  harus  menggunakan studi kasus  hukum empiris berupa prilaku hukum masyarakat dengan melibatkan peneliti (Abdull Kadirmuhamad, 2004; 40). Jenis penelitian hukum empiris dapat juga  disebut  penelitian  lapangan,  yaitu  mengkaji  ketentuan  hukum  yang  berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat (Bambang Waluyo, 2008: 15)    Pokok  Kajiannya  adalah  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  prilaku  nyata ( actual behavior ) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang  dalam hubungan hidup  bermasyarakat.
Pada  penelitian  yang  peneliti  lakukan    menggunakan  sifat  penelitian  yang bersifat  deskriptif  yaitu  dalam  mempuat  laporan  hasil  penelitian  ini  dengan  cara mendeskripsikan  atau  menggambarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku      dengan  mengaitkan  teori-teori  hukum    dalam  praktek  pelaksanaan hukum  positif  yang  menyangkut  permasalahan  yang  dikaji.  Penelitian  ini
menggambarkan sifat-sifat, gejala-gejala yang satu dengan yang lainnya didalam masyarakat.  Dalam  hal  ini  memaparkan  bagaimana  sikap  pemerintah  dalam memberikan  jaminan  hukum  terhadap  para  petani  yang  sawahnya  ditetapkan sebagai  Lahan  Sawah  yang  Dilindungi  (LSD)  dan  bagaimana  kebijakan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menyejahterakan masyarakat petani, yang sawahnya ditetapkan sebagai Lahan Sawah yang Dilindungi.
Lokasi  yang  peneliti  tuju  adalah  Utamanya  Dinas  Pertanian  Kabupaten Buleleng,  dan  bisa  juga  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  yang dipergunakan  sebagai  perbandingan  dalam  pengumpulan  data  secara kongkrit.Lokasi  tersebut  peneliti  pilih  mengingat  Dinas  Pertanian  Kabupaten Buleleng    merupakan  bagian  dari  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  khususnya dibidang pertanian, sehingga untuk data Lahan Sawah yang Dilindungi  tepatnya ada  di  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Buleleng.  Sedangkan  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Buleleng,  adalah  sebuah  instansi  sebagai  tempat    pendaftaran  tanah, sehingga  data-data  yang  ada  di  instansi  tersebut  data  bidang  tanah    yang  telah didaftarkan saja, sedangkan fakta bidang tanah lainnya tidak terkumpul atau tidak terfile diinstansi tersebut.
Sumber  data  yang    peneliti  gunakan  adalah  sumber  data  yang  berasal  dari lapangan,  yaitu  data-data  yang  diperoleh  baik  dari  informan  maupun  data-data yang  diperoleh  dari  responden.  Mengapa  peneliti  menuju  lokasi  pada  Kantor Dinas  Pertaian  Kabupaten  Buleleng,  karena  pada  instansi  tersebut  permasalahan yang  mengemuka  dalam  penelitian  ini  ada  pada  instansi  tersebut.  Hal  ini  sesuai dengan penelitian awal (pra penelitian) yang peneliti lakukan. Namun jika perlu peneliti juga melakukan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.
Jenis data yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini ada 2 yaitu jenis data primer dan jenis data sekunder.
Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan yaitu di Kantor Dines Pertanian  Kabupaten  Buleleng,  berupa  data  konkrit  yang  diberikan  baik  oleh informan, maupun data yang diberikan oleh responden. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh di Kepustakaan, yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :
a. Bahan-bahan  hukum  prumer,  yang  berupa  peraturan  perundang- undangan.
Bahan  hukum  primer  adalah    bahan  hukum  yang  mempunyai  otoritas ( autoritatif ),  artinya  bahwa  hukum  yang  menjadi  acuan  utama  dalam suatu  penelitian  hukum.  Bahan  hukum  primer  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Lahan Sawah yang Dilindungi antara lain :
1. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  utamanya Pasal 33 ayat (3) tentang kesejahteraan sosial
2. Peraturan  Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian    Nomor  18 Tahun  2020  tentang  Tata  Kerja  Tim  Terpadu    Pengendalian  Alih Fungsi  Lahan  Sawah  dan  Tim  Pelaksana  Pengendalian  Alih  Fungsi Lahan Sawah
3. Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2009  tentang  Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB)
b. Bahan-bahan  hukum  Sekunder,  yang  diperoleh  adalah    pendapat- pendapat  para  ahli  yang  dapat  dipergunakan  sebagai  perbandingan dengan  data  yang  diperoleh  di  lapangan.  Bahan  hukum  sekunder  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa  semua  publikasi  hukum  yang tidak termasuk dokumen resmi, seperti buku, teks, jurnal, dan pendapat para sarjana yang terkait dengan  Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,  mengenai  Lahan  Sawah  yang  Dilindungi  (LSD), mengenai  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian  menjadi  Lahan  non  Pertanian khususnya perumahan.
c. Bahan-bahan  hukum  Testier,  bermaksud  untuk  mendukung  data-data pada  bahan-bahan  hukum  primer  dan  sekunder  berupa  kamus  umum maupun kamus hukum. Bahan hukum tersier  adalah bahan hukum yang dapat    memberikan  petunjuk  dan  penjelasan  yang  bermakna  terhadap bahan hukum Primer dan Sekunder seperti ensiklopedia hukum.
Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan- keterangan,  atau  karakteristik-karaketristik,    sebagian  atau  seluruh  elemen
populasi  yang  akan  menunjang  atau  mendukung  penelitian  (Bambang  Waluyo, 2008;  83).  Pengumpulan  data  peneliti  menggunakan  studi  dokumen  dan wawancara  bebas  terpimpin,  yang  berarti  dalam  wawancara  tersebut  terlebih dahulu  menyiapkan  daftar  quisioner,  sebagai  acuan,  Pustaka  Pelajarsebagai berikut (Bambang Waluyo, 2008; 160) :
1. Teknik studi dokumen.
Teknik studi dokumen merupakan serangkaian usaha untuk memproleh data dengan  jalan  membaca,  menelaah,  mengklarifikasi,  mengidentifikasi  dan dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan  hukum    yang  berupa  peraturan perundang-undangan    serta  buku-buku  literatur  yang  ada  relevansinya  dengan permasalahan penelitian (Edy Iikhsan dan Mahmud Siregar, 2009: 54),. Hal yang perlu diperhatikan dalam studi  dokumentasi  adalah :
a. Adakalanya data sekunder dianggap  sebagai data yang tuntas.
b. Autentisitas data sekunder harus ditelaah secara kritis sebelum diterapkan pada penelitian yang dilakukan sendiri.
c. Apabila  tidak  ada  penjelasan,  sukar  untuk  mengetahui  metode  yang dipergunakan  dalam  pengumpulan  dan  pengolahan  data  sekunder tersebut.
d. Sering  sukar  untuk  mengetahui    secara  pasti  lokasi  terhimpunnya  data sekunder tersebut
2. Teknik wawancara berencana/terstruktur.
Wawancara adalah suatu peran  situasi  antara pribadi bertatap muka, Ketika seseorang    yakni  pewawancara  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  yang dirancang  untuk  memperoleh  jawaban    yang  relevan  dengan  masalah  penelitian kepada  responden  (Amiruddin  ,  2006:  82).  Ilmu  hukum  mengenal  ada  3  (tiga) jenis  teknik  wawancara,yaitu  ;  wawancara  terpimpin,  yaitu    jenis  wawancara dimana pewawancara sudah memiliki daftar pertanyaan yang lengkap dan terinci untuk  diajukan  kepada  narasumber.  Wawancara  bebas,  adalah  jenis  wawancara dimana pewawancara melakukan kombinasi antara wawancara terpimpin dengan jenis  wawancara  bebas,  dimana  pelaksanaannya    sesuai  dengan  pedoman mengenai  topik    yang  dibahas.    dan  wawancara  bebas  adalah  jenis  wawancara
dimana  pewawancara  bebas  memberikan  pertanyaan  kepada  responden,  namun harus  tetap  memperhatikan    kaitan  antara  pertanyaan  dengan  data  yang diperlukan.  Pada  wawancara  bebas  terkadang  pertanyaan  menjadi  tak  terkendali jika  tidak  berhati-hati  (Arikunto.S.,  2019:  6).    Wawancara  terpimpin  yaitu wawancara  dilakukan  secara  terstruktur  menggunakan  pedoman  yang  telah disediakan  sebelumnya  mengenai  permasalahan    yang  diteliti  dan  ditujukan kepada    narasumber  untuk  memperoleh  keterangan  lebih  lanjut.  Oleh  karena  itu dapat  diperoleh  jawaban  wawancara  yang  lengkap  dan  mendalam  berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
Pengumpulan  data  dengan  Teknik  wawancara    adalah  Teknik  terbaik    untuk mengumpulkan  data    yang  dilakukan  dengan  bertatap  muka  langsung    dengan informan  atau  dengan  responden,  yang  bersangkutan.  Dalam  penelitian  ini Teknik  wawancara  yang  dilakukan  adalah  wawancara  bebas  terpimpin,  yaitu wawancara  yang  menggunakan  pedoman  tetang  garis-garis  besar  yang  akan dipertanyakan  kepada  responden  atau  informan  secara  tertulis,  tetapi    dalam proses tanya jawab terjadi pengembangan-pengembangan pertanyaan yang masih ada    kaitannya  dengan    permasalahan  yang  diteliti.  Dalam  penelitian  ini wawancara yang peneliti lakukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Lahan Sawah  yang  Dilindungi  dengan  Informanya  yaitu  Dinas  Pertanian  Kabupaten Bauleleng.
Setelah  data  primer  terkumpul,  dilanjutkan  dengan  pengolahan  data,  yaitu menyusun  data  secara  teratur  dan  sistematis  untuk  memudahkan  peneliti  dalam melakukan analisis. Pengolahan data yang demikian disebut juga klasifikasi data yaitu  melakukan  klasifikasi  terhadap  data  yang  telah  dikumpulkan  berdasarkan kelas-kelas dari   gejala-gejala   yang  sama atau yang dianggap sama (Mukti Fajar dan  Yulianto  Achmad,  2010:  180).  Klasifikasi  data  dilaukan  secara  sistematis yaitu   semua data yang saling berkaitan satu dengan lainya yang berkaitan dengan Lahan  Sawah  yang  Dilindungi.  Adapun  klasifikasi  data  adalah    melakukan penggolongan  terhadap  data  yang  telah  dikumpulkan    berdasarkan  kelas-kelas dan gejala-gejala yang sama  atau yang dianggap sama (Arikunto.S., 2019: 6)
Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisa kwalitatif, dengan tujuan  dalam  menyajikan  data  nantinya  berupa  kata-kata,  tidak  dalam  bentuk angka maupun grafik-grafik.
Penelitian  ini  menggunakan  panalisa  kualitatif.  Analisis  kualitatif  adalah analisis  penelitian  yang  temuan-temuannya  tidak  diperoleh  melalui  prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Dalam pelaksanaan  penelitian ini, peneliti menggunakan  cara  Deskriptif  Analisis,  yaitu  memberikan  gambaran  atau pemaparan  ( mendeskripsikan )  atas  subyek  dan  obyek  penelitian/data  yang diperoleh  dalam  penelitian  sebagaimana  hasil  penelitian  yang  dilakukan  (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010: 183).  Sebagai penelitian dengan pendekatan kuantitatif  peneliti  menganalisis  hasil  penelitian  sebagai  berikut  :  Bahwa berdasarkan  teori  Negara  Hukum  Kesejahteraan,  teori  Kewenangan,  dan  teori Tujuan  Hukum  dimana  pemerintah  dalam  melakukan  perbuatan  hukum  selalu berdasarkan  atas  hukum.  Hukum  (konstitusi)  telah  memberikan  kewenangan kepada  pemerintah  demi  mencapai  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan  hukum untuk kesejahteraan masyarakat. Sejak adanya Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958,  tentang  Nasionalisasi  mestinya  pemerintah  dapat  mengonversi  dari  Hak- Hak Tanah Barat menjadi Hak-Hak Nasional dengan Hak Milik atau Hak Pakai, namun  kenyataannya  hal  itu  belum  tercapai.  Artinya  bahwa  pemerintah  belum mengaplikasikan  teori-teori  tersebut,  sehingga  masyarakat  belum  menikmati tujuan hukum.
Undang-undang  tersebut  belum  menyangkut  mengenai  pendaftaran  hak  atas tanah  sampai  dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 melalui  Lembaran  Negara  Nomor  104,  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria,  dalam  Pasal  19  nya  mengatur  tentang  pendaftaran  hak  atas  tanah.yang menyatakan bahwa
(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  menurut  ketentuan  - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
c.pemberian  surat-surat  tanda  bukti  hak,  yang  berlaku  sebagai  alat pembuktian yang kuat.
(3)  Pendaftaran  tanah  diselenggarakan  dengan  mengingat  keadaan  Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
(4)  Dalam  Peraturan  Pemerintah  diatur  biaya-biaya  yang  bersangkutan dengan  pendaftaran  termaksud  dalam  ayat  (1)  diatas,  dengan  ketentuan bahwa  rakyat  yang  tidak  mampu  dibebaskan  dari  pembayaran  biaya- biaya tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kabupaten  Buleleng adalah  sebuah kabupaten di  provinsi Bali, Indonesia. Ibu  kotanya  ialah Singaraja.  Buleleng  berbatasan  dengan Laut  Jawa di  sebelah utara, Selat  Bali di  sebelah  barat, Kabupaten  Karangasem di  sebelah  timur dan Kabupaten Jembrana, Bangli, Tabanan serta Badung di sebelah selatan.
Secara  geografis  Kabupaten  Buleleng  terletak  diantara  8o3’40”  –  8o23’00” Lintang  Selatan  dan  114o25’55”  –  115o27’28”  Bujur  Timur  yang  posisinya berada  di  bagian  utara  Pulau  Bali.  Wilayah  Kabupaten  Buleleng  yang  luasnya 136.588 Ha secara administrasi terbagi dalam 9 Kecamatan dengan 129 desa, 19 kelurahan,  550  dusun/banjar  dan  58  lingkungan.9  (sembilan)  kecamatan  yaitu Kecamatan  Gerokgak,  Kecamatan  Seririt,    Kecamatan  Busungbiu,  Kecamatan Banjar,  Kecamatan  Sukasada,  Kecamatan  Buleleng,  Kecamatan  Sawan, Kecamatan Kubutambahan dan Kecamatan Tejakula. .
Keadaan topografi Kabupaten Buleleng adalah sebagian besar merupakan daerah  berbukit  yang  membentang  di  bagian  Selatan,  Sedangkan  bagian  Utara wilayah  Kabupaten  Buleleng  memanjang  dari  Barat  ke  Timur,  yang  meliputi seluruh pantai utara Bali.
Produk legal aturan bidang Penataan Ruang :
1. Peraturan  Daerah  No  9  Tahun  2013  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 – 2033
2. Peraturan  Daerah  No  5  Tahun  2021  tentang  Rencana  Detail  Tata  Ruang Kawasan Perkotaan Singaraja Tahun 2021 – 2041
Lahan sawah yang Dilindungi merupakan bagian dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,  sebab  untuk  Lahan  Sawah  yang  Dilindungi,  (LSD)  yang dimaksudkan hanyalah sawah, tidak yang lainnya, sehingga hasil yang diharapkan nantinya  adalah  padi  sebagai  bahan  dasar  beras.  Sedangkan  Lahan  Pertanian Pangan  Berkelanjutan  (LPPB)  mencakup  tidak  hanya  sawah  tetapi    di  samping sawah, juga tanah-tanah tegalan yang menghasilkan umbi-umbian, pala wija, juga sayur-sayuran.  Karena  itu  pemerintah  berupaya  dalam  menyejahterakan masyarakat,  tidak  hanya  berpatokan  pada  beras  sebagai  bahan  makanan  pokok, tetapi  juga  yang  lainnya  seperti  jagung,  ketela  pohon,  ketela  rambat,  bahkan sampai  dengan  porang,  yang  dipergunakan  sebagai  bahan  dasar  makanan  pokok yang diolah menjadi beras, tepung dan sebagainya.
Peraturan  Presiden  Nomor  59  Tahun  2019  merupakan  dasar  hukum  dalam pengendalian  ahli  fungsi  lahan  sawah  yang  bertujuan  untuk  mempercepat penetapan  peta  lahan  sawah    yang  dilindungi    dalam  rangka  memenuhi  dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional, juga bertujuan untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah  yang semakin pesat, memberdayakan  petani    agar  tidak  mengalihfungsikan  lahan  sawah  dan menyediakan  data  dan  informasi  lahan  sawah    untuk  bahan  penetapan    Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LP2B). Peraturan  Presiden    ini  juga mengamanatkan  pembentukan  Tim  Terpadu  yang  memiliki  tugas  sinkronisasi hasil  verifikasi  dan  mengusulkan  Lahan  Sawah  yang  Dilindungi.  Untuk mempercepat  implementasi  Peraturan  Presiden  tersebut  Menteri  Koordinator Bidang  Perekonomian  menerbitkan  Peraturan  Menteri  Koordinator  Bidang Perekonomian  Nomor  18  Tahun  2020 dan  Keputusan  Menko  Perekonomian Nomor 224 Tahun 2020 tentang tugas, tata kerja, dan keanggotaan Tim Terpadu. Apabila hal itu tidak segera diantisipasi oleh pemerintah, maka dapat dipastikan akan  terjadi  kegagalan  dalam  menetapkan  baik  Lahan  Sawah  yang  Dilindungi LSD), maupun Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  di  Kantor  Dinas  Pertanian  Kabupaten Buleleng,bahwa Penetapan  Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di Kabupaaten Buleleng    belum  secara  legal  penetapannya,  karena  masing-masing  Subak  yang ada  di  Kabupaten    Buleleng,belum  siap  untuk  mengimplementasikan  Peraturan Presiden tersebut, mengingat nasyarakat (krama Subak) belum iklas memberikan sawahnya  sebagai  Lahan  Sawah  yang  Dilindungi.  Hal  ini  sesuai  dengan penjelasan  dari  petugas  Kantor  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Buleleng  Bernama Made  Sila  Dharma    Kepala  Bidang  Lahan  Sawah  yang  Dilindungi  bahwa penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi melalui penetapan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Pengertian  dilindungi,  mengandung  makna  diamankan,  dengan  tujuan menyejahterakan  masyarakat  petani  terutama  petani  yang  sawahnya  ditunjuk sebagai  Lahan  Sawah  yang  Dilindungi,  dengan  jalan  meningkatkan  taraf  hidup mereka  melalui  subsidi  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Buleleng,  misalnya  dengan  mensubsidi  pupuk,  mensubsidi  sarana  dan  prasarana pertanian,  meningkatkan  harga  hasil  pertanian,  membantu  pemasaran,  kemudian menjamin  kebutuhan  petani  yang  sawahnya  ditunjuk  sebagai  lahan  sawah  yang dilindungi.  Permasalahan  yang  mendasar  adalah  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Buleleng  siap  gak  memberikan  subsidi  atau  bantuan  untuk  menjamin kesejahteraan  masyarakat  petani  yang  ada  di  Kabupaten  Buleleng.  Hasil wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  dan pada Tanggal 6 September Tahun 2023 sebagai Kepala Bidang Lahan Pertanian Pangan  Berkelanjutan    di  Kantor  Dinas  Pertanian    Kabupaten  Buleleng Mengatakan bahwa ; memang tidak ada kata-kata wajib bagi pemilik tanah/sawah, sekarang LSD langsung ditetapkan, tidak melalui musyawarah. Sebagaimana data yang diberikan oleh Kepala Bidang  Sosialisasi dibidang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kantor Dinas Pertanian.

## Panduan Penyelesaian dalam rangka Penyempurnaan Data Peta Lahan
Sawah yang Dilindungi
Panduan  penyelesaian  dalam  rangka  penyempurnaan  data  Peta  LSD dimaksudkan untuk memperbaiki data pada Peta LSD yang telah ditetapkan berdasarkan  Keputusan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  1589/SKHK.02.01/XII/2021  tanggal  16 Desember 2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat,  Provinsi  Jawa  Tengah,  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta, Provinsi  Jawa  Timur,  Provinsi  Bali,  dan  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat. Panduan penyelesaian tersebut terdiri atas:
1. Jika  dalam  Peta  LSD  ditetapkan  sebagai  LSD  namun  kondisi  di lapangan  bukan  berupa  lahan  sawah  (antara  lain:  perbukitan,  lahan tegalan,  badan  air,  cagar  budaya,  lahan  tanaman  keras,  dan  tambak garam), maka dapat dikeluarkan dari LSD.
2. Jika  LSD  terdampak  oleh  perubahan  batas  daerah  atau  terdapat kesalahan  delineasi  batas  daerah,  maka  tetap  dipertahankan  sebagai LSD  dengan  dilakukan  perbaikan  atau  penyesuaian  delineasi  batas daerah sesuai dengan:
a. peraturan  perundang-undangan  mengenai  pembentukan  daerah yang bersangkutan; dan
b. peta  batas  daerah  yang  ditetapkan  oleh  kementerian  yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.
Panduan  Penyelesaian Lahan  Sawah  yang  Dilindungi  yang  Sesuai dengan Kawasan/Zona Tanaman Pangan dalam Rencana Tata Ruang
Panduan  penyelesaian  LSD  yang  sesuai  dengan  kawasan/zona  tanaman pangan dalam RTR dimaksudkan untuk mempertahankan keberadaan LSD. Panduan penyelesaian tersebut terdiri atas:
1. Jika  LSD  sesuai  dengan  kawasan/zona  tanaman  pangan  dalam  RTR namun di atasnya terdapat bangunan dan/atau urukan yang dibuat setelah ditetapkannya LSD, maka:
a. tetap dipertahankan sebagai LSD; dan
b. pemilik bangunan dan/atau urukan dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Jika  LSD  sesuai  dengan  kawasan/zona  tanaman  pangan  dalam  RTR namun  kemudian  di  atasnya  terbit  KKPR,  Izin,  Konsesi,  PTP,  dan/atau Hak  Atas  Tanah  nonpertanian  setelah  ditetapkannya  LSD,  maka  tetap dipertahankan sebagai LSD.
3. Jika  LSD  sesuai  dengan  kawasan/zona  tanaman  pangan  dalam  RTR namun  di  atasnya  telah  terdapat  bangunan  dan/atau  urukan  yang  tidak memiliki KKPR atau Izin sebelum ditetapkannya LSD, maka:
a. tetap dipertahankan sebagai LSD; dan
b. pemilik bangunan dan/atau urukan dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
4. Jika  LSD  sesuai  dengan  kawasan/zona  tanaman  pangan  dalam  RTR namun  di  atasnya  terdapat  Penetapan  Lokasi/izin  lokasi  yang  masih berlaku/KKPR PSN atau Jaringan Infrastruktur, maka dapat dikeluarkan dari LSD dengan ketentuan sebagai berikut:
a. dilakukan  delineasi  terhadap  lahan  yang  terdapat  Penetapan Lokasi/izin  lokasi  yang  masih  berlaku/KKPR  PSN  atau  Jaringan Infrastruktur  tersebut  dan  mempertahankan  lahan  di  luar  delineasi sebagai LSD; dan
b. dikenakan  kewajiban  untuk  menerapkan  rekayasa  teknis  untuk menjaga kelestarian Ekosistem LSD.
5. Jika  LSD  sesuai  dengan  kawasan/zona  tanaman  pangan  dalam  RTR namun  di  atasnya  terdapat  Hak  Atas  Tanah  nonpertanian  sebelum ditetapkannya LSD, maka dapat dikeluarkan dari LSD dengan ketentuan sebagai berikut:
a. dilakukan  delineasi  terhadap  lahan  yang  terdapat  Hak  Atas  Tanah nonpertanian  tersebut  dan  mempertahankan  lahan  di  luar  delineasi sebagai LSD; dan
b. dikenakan  kewajiban  untuk  menerapkan  rekayasa  teknis  untuk menjaga kelestarian Ekosistem LSD.
Kondisi  sebagaimana  disebutkan  pada  angka  1  dan  angka  3  termasuk dalam  kategori  pelanggaran  pemanfaatan  ruang  yang  akan  ditindaklanjuti dengan  proses  penertiban  pemanfaatan  ruang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Panduan Penyelesaian Lahan Sawah yang Dilindungi yang Tidak Sesuai dengan Kawasan/Zona Tanaman Pangan dalam Rencana Tata Ruang
Panduan  penyelesaian  LSD  yang  tidak  sesuai  dengan  kawasan/zona tanaman  pangan  dalam  RTR  dimaksudkan  untuk  menyelesaikan keterlanjuran  kondisi  faktual  di  atas  LSD.  Panduan  penyelesaian  tersebut terdiri atas:
1. Jika  LSD  berada  di  sekitar  Saluran  Irigasi  Premium  dan/atau  berada dalam  jangkauan  pelayanan  Saluran  Irigasi  Premium,  maka  tetap dipertahankan sebagai LSD.
2. Jika  LSD  beririgasi  teknis  namun  di  atasnya  telah  terdapat  bangunan dan/atau urukan sebelum ditetapkannya LSD, maka dapat dikeluarkan dari LSD dengan ketentuan sebagai berikut:
a. dilakukan  delineasi  terhadap  lahan  yang  terdapat  bangunan dan/atau  urukan  tersebut  dan  mempertahankan  lahan  di  luar delineasi sebagai LSD;
b. tidak dilakukan perluasan bangunan dan/atau urukan pada lahan tersebut;
c. dilakukan  penerapan  rekayasa  teknis  untuk  menjaga  fungsi Saluran Irigasi Teknis; dan
d. dikenakan kewajiban untuk menjaga kelestarian Ekosistem LSD.
3. Jika  LSD  beririgasi  teknis,  luasnya  ≤  5.000  m2,  dan  keberadaannya terkurung  bangunan  pada  3  (tiga)  sisi  sebelum  ditetapkannya  LSD, maka dapat dikeluarkan dari LSD dengan ketentuan sebagai berikut:
a. dilakukan delineasi terhadap lahan tersebut dan mempertahankan lahan di luar delineasi sebagai LSD;
b. dilakukan  penerapan  rekayasa  teknis  untuk  menjaga  fungsi Saluran Irigasi Teknis; dan
c. dikenakan kewajiban untuk menjaga kelestarian Ekosistem LSD.
4. Jika  LSD  beririgasi  teknis  namun  di  atasnya  terdapat  Penetapan Lokasi/izin  lokasi  yang  masih  berlaku/KKPR  PSN  atau  Jaringan Infrastruktur,  maka  dapat  dikeluarkan  dari  LSD  dengan  ketentuan sebagai berikut:
a. dilakukan  delineasi  terhadap  lahan  yang  terdapat  Penetapan Lokasi/izin  lokasi  yang  masih  berlaku/KKPR  PSN  atau  Jaringan Infrastruktur tersebut dan mempertahankan lahan di luar delineasi sebagai LSD;
b. dilakukan  penerapan  rekayasa  teknis  untuk  menjaga  fungsi Saluran Irigasi Teknis; dan
c. dikenakan kewajiban untuk menjaga kelestarian Ekosistem LSD.
5. Jika LSD beririgasi teknis namun di atasnya terdapat Kawasan Industri inisiatif Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Izinnya telah terbit  sebelum  ditetapkannya  LSD,  maka  dapat  dikeluarkan  dari  LSD dengan ketentuan sebagai berikut:
a. dilakukan  delineasi  terhadap  lahan  yang  terdapat  Kawasan Industri  tersebut  dan  mempertahankan  lahan  di  luar  delineasi sebagai LSD;
b. dilakukan  penerapan  rekayasa  teknis  untuk  menjaga  fungsi Saluran Irigasi Teknis; dan
c. dikenakan kewajiban untuk menjaga kelestarian Ekosistem LSD.
6. Jika  LSD  beririgasi  teknis  namun  di  atasnya  telah  terbit  KKPR,  Izin, Konsesi,  PTP,  dan/atau  Hak  Atas  Tanah  nonpertanian  sebelum ditetapkannya  LSD,  maka  dapat  dikeluarkan  dari  LSD  dengan ketentuan sebagai berikut:
a. dilakukan  delineasi  terhadap  lahan  yang  telah  terbit  KKPR,  Izin, Konsesi,  PTP,  dan/atau  Hak  Atas  Tanah  nonpertanian  tersebut dan mempertahankan lahan di luar delineasi sebagai LSD;
b. dilakukan  penerapan  rekayasa  teknis  untuk  menjaga  fungsi Saluran Irigasi Teknis; dan
c. dikenakan kewajiban untuk menjaga kelestarian Ekosistem LSD.
7. Jika  LSD  beririgasi  teknis  namun  di  atasnya  telah  terbit  Hak  Atas Tanah  pertanian  sebelum  ditetapkannya  LSD,  maka  tetap dipertahankan sebagai LSD.
8. Jika LSD beririgasi teknis namun lahannya telah dikuasai atau dimiliki secara sah oleh pelaku usaha sebelum ditetapkannya LSD, maka dapat dikeluarkan dari LSD dengan ketentuan sebagai berikut:
a. dilakukan  delineasi  terhadap  lahan  yang  telah  dikuasai  atau dimiliki  secara  sah  oleh  pelaku  usaha  tersebut  dan mempertahankan lahan di luar delineasi sebagai LSD;
b. dilakukan  penerapan  rekayasa  teknis  untuk  menjaga  fungsi Saluran Irigasi Teknis; dan
c. dikenakan kewajiban untuk menjaga kelestarian Ekosistem LSD.
9. Jika  LSD  beririgasi  teknis  namun  di  atasnya  terdapat  penetapan wilayah  relokasi  akibat  bencana  alam,  maka  dapat  dikeluarkan  dari
LSD dengan ketentuan sebagai berikut:
a. dilakukan  delineasi  terhadap  lahan  yang  terdapat  penetapan wilayah relokasi akibat bencana alam tersebut dan mempertahankan lahan di luar delineasi sebagai LSD;
b. dilakukan  penerapan  rekayasa  teknis  untuk  menjaga  fungsi Saluran Irigasi Teknis; dan
c. dikenakan kewajiban untuk menjaga kelestarian Ekosistem LSD.
10. Jika LSD tidak beririgasi teknis dan memiliki produktivitas ≥ 6 (enam) ton  per  hektar  per  panen  namun  di  atasnya  telah  terdapat  bangunan dan/atau urukan sebelum ditetapkannya LSD, maka dapat dikeluarkan dari LSD dengan ketentuan:
a. dilakukan  delineasi  terhadap  lahan  yang  terdapat  bangunan dan/atau  urukan  tersebut  dan  mempertahankan  lahan  di  luar delineasi sebagai LSD;
b. tidak  dilakukan  perluasan  bangunan  dan/atau  urukan  pada  lahan tersebut; dan
c. dikenakan  kewajiban  untuk  menerapkan  rekayasa  teknis  untuk menjaga kelestarian Ekosistem LSD.
11. Jika  LSD  tidak  beririgasi  teknis,  luasnya  ≤  5.000  m2,  dan  terkurung bangunan  pada  3  (tiga)  sisi  sebelum  ditetapkannya  LSD,  maka  dapat dikeluarkan dari LSD.
12. Jika LSD tidak beririgasi teknis dan memiliki produktivitas ≥ 6 (enam) ton  per  hektar  per  panen  namun  di  atasnya  terdapat  Penetapan Lokasi/izin  lokasi  yang  masih  berlaku/KKPR  PSN  atau  Jaringan Infrastruktur,  maka  dapat  dikeluarkan  dari  LSD  dengan  ketentuan sebagai berikut:
a. dilakukan  delineasi  terhadap  lahan  yang  terdapat  Penetapan Lokasi/izin  lokasi  yang  masih  berlaku/KKPR  PSN  atau  Jaringan Infrastruktur  tersebut  dan  mempertahankan  lahan  di  luar  delineasi sebagai LSD; dan
b. dikenakan  kewajiban  untuk  menerapkan  rekayasa  teknis  untuk menjaga kelestarian Ekosistem LSD.
13. Jika LSD tidak beririgasi teknis dan memiliki produktivitas ≥ 6 (enam) ton per hektar per panen namun di atasnya terdapat Kawasan Industri inisiatif Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Izinnya telah terbit  sebelum  ditetapkannya  LSD,  maka  dapat  dikeluarkan  dari  LSD dengan ketentuan sebagai berikut:
a. dilakukan  delineasi  terhadap  lahan  yang  terdapat  Kawasan Industri  tersebut  dan  mempertahankan  lahan  di  luar  delineasi sebagai LSD; dan
b. dikenakan  kewajiban  untuk  menerapkan  rekayasa  teknis  untuk menjaga kelestarian Ekosistem LSD.
14. Jika LSD tidak beririgasi teknis dan memiliki produktivitas ≥ 6 (enam)
ton  per  hektar  per  panen  namun  di  atasnya  telah  terbit  KKPR,  Izin,
Konsesi,  PTP,  dan/atau  Hak  Atas  Tanah  nonpertanian  sebelum ditetapkannya  LSD,  maka  dapat  dikeluarkan  dari  LSD  dengan ketentuan sebagai berikut:
a. dilakukan  delineasi  terhadap  lahan  yang  telah  terbit  KKPR,  Izin, Konsesi, PTP, dan/atau Hak Atas Tanah nonpertanian tersebut dan mempertahankan lahan di luar delineasi sebagai LSD; dan
b. dikenakan  kewajiban  untuk  menerapkan  rekayasa  teknis  untuk menjaga kelestarian Ekosistem LSD.
15. Jika LSD tidak beririgasi teknis dan memiliki produktivitas ≥ 6 (enam) ton per hektar per panen namun di atasnya terdapat penetapan wilayah relokasi  akibat  bencana  alam,  maka  dapat  dikeluarkan  dari  LSD dengan ketentuan sebagai berikut:
a. dilakukan  delineasi  terhadap  lahan  yang  terdapat  penetapan wilayah relokasi akibat bencana alam tersebut dan
mempertahankan lahan di luar delineasi sebagai LSD; dan
b. dikenakan  kewajiban  untuk  menerapkan  rekayasa  teknis  untuk menjaga kelestarian Ekosistem LSD.
Jika LSD terdampak akibat kondisi alam (antara lain: intrusi air laut, abrasi, dan  penurunan  muka  tanah)  sehingga  secara  fungsional  tidak  dapat  lagi dipertahankan  sebagai  Lahan  Sawah  yang  Dilindungi,  setidak-tidaknya  sebagai lahan  pertanian,  maka  lahan  tersebut  dapat  dikeluarkan  dari  data  Lahan  Sawah yang Dilindungi.
Kepala  Bidang      Perijinan  pada  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang (PUTR)  Kabupaten  Buleleng  I  Gede  Ngurah  menyatakan  bahwa  Lahan  Sawah yang  Dilindungi  belum  ditetapkan  secara  pasti,  mengingat  penentuan  dari Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional,  tidak
terjun  langsung  kelokasi  sawah,  sehingga  kondisi  sawah  yang  dimaksud  tidak selalu  dalam  kondsi  yang  idial,  namun  terkadang  lokasi  yang  dimaksud  berada ditengah-tengah  pemukiman,  akhirnya  dikeluarkan  dari  penetapan  Lahan  Sawah yang  Dilindungi,  hal  ini  menyebabkan  berkurangnya  penetapan  Lahan  Sawah yang Dilindungi dari 10.000 Ha menjad 7.400 Ha
Proses  penetapan  Lahan  Sawah  yang  Dilindungi  dimulai  dari  proses verifikasi lahan baku sawah dengan citera satelit, data pertanahan dan tata ruang, data irigasi, data cetak sawah, dan data Kawasan hutan yang dilanjutkan dengan kegiatan  klarifikasi    dengan  pemerintah  daerah.  Peta  yang  dihasilkan disinkronisasi oleh Tim Terpadu untuk Usulan peta Lahan Sawah yang Dilindungi yang  akan  ditetapkan  oleh  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Badan  Pertanahan Nasional.
Peta  yang  dimaksud  adalah  sebagaimana  tertera  dibawah  ini,  yang  didapat dari  Kantor  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Buleleng  melalui  Kepala  Bidang  Lahan Pertanian Pangan  Berkelanjutan (LP2B) Made Siladharma:
Implementasi  Peraturan  Presiden    Nomor  59  Tahun  2019    dimulai  pada Tahun 2019   melalui pelaksanaan kegiatan verifikasi lahan sawah di 8 (delapan) propinsi    lumbung  pangan  Indonesia  (Banten,  Jabar,Jatim,  Jateng,  D.I Yogyakarta, Bali, NTB, dan Sumbar), kemudian dilanjutkan dengan verifikasi di 12 (dua belas) propinsi ( Aceh, Sumut, Jambi, Kepulauan Riau,  Riau, Bengkulu, Babel,  Lampung  Sumsel,  Kalsel,  Kalbar,  dan  Sulsel).  Pada  Tahun  2020  ada  13 (tiga  belas  Propinsi  (Kalteng,  Kaltim,  Kaltara,  Sulbar,  Sulsel,  Sulteng,  Sulut, Gorontalo,  Maluku,  Maluku  Utara,  NTT,  Papua,  dan  Papua  Barat).  Pada  Tahun 2021  hasil  verifikasi  dan  Klarifikasi  20  propinsi  yaitu  ;  Aceh,  Sumut,  Jambi, Kepulauan  Riau,  Riau,  Bengkulu,  Babel,  Lampung,  Sumsel,  Kalsel,  Kalbar, Sulsel, Aceh Sumut, Jambi, Kepulauan Riau, Riau, Bengkulu, Babel,  Lampung, Sumsel, Kalsel, Kalbar, dan Sulsel) tersebut kemudian ditetapkan  menjadi Lahan Sawah yang Dilindungi  pada Tahun 2021. Dengan hadirnya Undang-ndang Cipta Kerja,  maka  semakin  menguatkan  pentingnya  menjaga  lahan  pertanian  pangan berkelanjutan  dalam  rangka  pemerintah  berupaya  meningkatkan  pertumbuhan
ekonomi,  dimana  Peraturan  Presiden    Nomor  59  Tahun  2019  menjadi  regulasi untuk mengontrol tingkat percepatan alih fungsi lahan sawah.
Usaha  pengendalian  alih  fungsi  lahan  sawah  merupakan  langkah  untuk mengantisipasi      dalam  mempertahankan  ketahanan  pangan  nasional  agar  dapat menghasilkan  padi/beras  sebagai  bahan  makanan  pokok  utama  di  Negara Indonesia  yang  tercinta  ini.    Asisten  Deputi  Prasarana  dan  sarana  pangan  dan Agribisnis    Ismariny  mengatakan  bahwa  Penetapan  Lahan  Sawah  yang Dilindundungi  di  samping  sebagai  upaya  keberpihakan  pemerintah  terhadap perlindungan  lahan  sawah,  juga  bertujuan  mendorong  agar  pemerintah  daerah segera  menetapkan  Perda  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  dengan  peta lahan  sawah  secara  spesial.  Untuk  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  berdasarkan keterangan  dari    Made  Siladharma,  Kepala  Bidang  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutkan  menerangkan  bahwa  Dasar  Hukum  yang  dipergunakan  dalam menentukan Lahan Sawah yang Dilindungi adalah:
1. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria,  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang penataan ruang ( Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  68,  Tambahan  Lembaran Negera  Republik  Indonesia  Nomor    4725),  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang    Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor  245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2009  Nomor  149,  Tanbahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5008) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor 11 Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2020 Nomor  245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16  Tahun  2004 tentang Penatagunnan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor  45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385};
5. Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  201  1  tentang  Penetapan  dan  Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2011  Nomor  2,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5185);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih fungsi Lahan  Sawah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor 103);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
8. Peraturan  Presiden  Nomor  48  Tahun  2020  tentang  Badan  Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
9. Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Verifikasi Data  Lahan  Sawah  terhadap  Data  Pertanahan  dan  Tata  Ruang,  Penetapan Peta    Lahan    Sawah    yang  Dilindungi,  dan  Pemberian  Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah  yang DiUndungi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 979);
10. Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tnta  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  12  Tahun  2021  tentang  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan (Berita Negara Republik Índonesia Tahun 2021 Nomor 331);
11. Peraturan  Menteri    Agraria    dan    Tata    Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan  Ruang  dan  Sinkronisasi  Program  Pemanfaatan  Ruang  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
Mekanisme penunjukan LSD sesuai dengan  Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata  Cara  Pelaksanaan  Verifikasi  Data  Lahan  Sawah  Terhadap  Data  Pertanahan
Dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi, Dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah Pada Lahan Sawah Yang Dilindungi Target  luasan  LSD  sesuai  dengan  Keputusan  Menteri  Agraria  Dan  Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang penetapan lahan sawah yang dilindungi,  Untuk  Provinsi  Bali  sesuai  dengan  Keputusan  Menteri  Agraria  Dan Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional,  Nomor  1589/SK- HK.02.01/XII/2021  tentang  Penetapan  Peta  Lahan  Sawah  Yang  Dilindungi  di Provinsi  Sumatera  Barat,  Provinsi  Banten,  Provinsi  Jawa  Barat,  Provinsi  Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Yang  menentukan  Lahan  Sawah  menjadi  Lahan  Sawah  yang  Dilindungi adalah Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Daerah  seperti yang diatur dalam    Mekanisme  penunjukan  LSD  sesuai  dengan    Peraturan  Menteri  Agraria Dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  12  Tahun  2020 Tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Verifikasi  Data  Lahan  Sawah  Terhadap  Data Pertanahan Dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi, Dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah Pada Lahan Sawah Yang Dilindungi

## PENUTUP
Berdasarkan pembahasan tersebut di atas peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai  berikut  :  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  dalam  rangka  mendukung program pemerintah  berkenaan dengan penetapan Lahan  Sawah yang Dilindungi pada  prinsipnya  sudah  siap,  bahkan  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  telah membuat  program  mengenai  penetapan  Lahan  Sawah  yang  Dilinduni,  dengan berbagai Langkah yaitu; Pendataan lahan, berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Verifikasi Aktual  Penyelesaian Ketidak sesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi dengan  Rencana  Tata  Ruang  pada  Tanggal  18  Agustus  2022,  yang  telah dilaksanakan  tindak  lanjut  pembahasan  Lahan  Sawah  yang  Dilindungi  sesuai dengan deraf revisi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kabupaten  Buleleng  Tahun  2013-2033  yang  telah diintegrasikan dengan Peraturan Daerah  Nomor 3 Tahun 2023  tentang Rencana
Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Provinsi  Bali  Tahun  2020-2040      dan  Peraturan Bupati  Buleleng    Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Rencana  Detail  Tata  Ruang Kawasan  Perkotaan Singaraja Tahun 2021-2041.
Saran:
1. Penetapan  Lahan  Sawah  yang  Dilindungi,  pemerintah  Kabupaten  abuleleng hendaknya  terlebih dahulu melakukan konsolidasi dengan masyarakat yang sawahnya akan ditetapkan sebagai Lahan Sawah yang Dilindung. Hal ini agar tidak terkesah bahwa pemerintah melakukan program dengan mengorbankan masyarakat  tani.  Juga  akan  terkesan  melakukan  pelanggaran  hak  asasi manusia.
2. Pemberian  penurunan  pajak  hendaknya  tidak  tanggung,  sebaiknya dibebaskan  saja,  sehingga  masyarakat  tani  termotipasi  dalam  mendukung program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
3. Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  juga  hendaknya  memperhatikan kelangsungan hidup dari masyarakat petani  dengan memberikan tanggungan kepada  anak-anaknya  yang  membutuhkan  biaya  pendidikan.  Sebab  hal  ini akan  berpengaruh  terhadap  niat  petani  untuk  tidak  menjual  sawahnya, yauntuk  memenuhi  kebutuhan  anak-anaknya  yang  sedang  menempuh pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahckeadaan  mad  Ali,  2005, Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  dibidang kepemilikan Tanah , Jakarta, Penamadani A. Mukthie Fadjar, 2005, Type Negara Hukum , Malang, Bayumedia Publishing,
Arikunto, Suharsimi,2010, Prosedur Penelitian , Jakarta, Rineka, Bernhard Limbong, 2011, Pengadaan Tanah untuk Pembangunan regulasi konpensasi penegakan hukum , Jakarta: CV Rafi Maju Mandiri.
Boedi Harsono, 2003, Hukum Agraria Indonesia . Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria . Jakarta: Djambatan.
Imron Rosidi. 2009. Menulis siapa takut, Panduan Penulis Pemula . Yogyakarta: Kanisius.
Indroharto,  1993, Usaha  memahami  Undang-Undang  tentang  Peradilan  Tata Usaha Negara, Jakarta,  Pustaka Harapa. Jimly Asshiddiqie, 2009, Menuju Negara Hukum yang Demokrasi , Jakarta: Buana Ilmu Populer.
Joseph R.Nolan dan M.J. Connolly, 1970, Black’s Law Dictionary , West Publishing Co, fifth edition,  St. Paul Mina.
K.  Ng.  Subhakti  Poesponoto,  2001, Asas-Asas  dan  Susunan  Hukum  Adat , (Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan Kedelapan.
Lawrence M Friedman, 1975, The Legal Sistem, A Social Science Perspective , New York: Rusell Sage Foundation .
Majda  El-Mujtaj,  2009, Hak  asasi  manusia  dalam  konstitusi  Indonesia ,  Jakarta, Prenada Media
Philipus  M  Hadjon,  2007,    Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia, sebuah studi tentang prinsip-prinsipnys, penanganannya oleh pengadilan dalam  lingkungan  peradilan  umum  dan  pembentukan  peradilan administrasi,Jakarta, Peradaban.
Prajudi Atmosudirdjo, 1981, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia. Satjipto Rahardjo, 1991 Ilmu Hukum , Bandung: alumni Subadi, 2010, Pengantar dan Penguasaan Tanah Kawasan Hutan , Jakarta:  PT. Prestasi Pustakakarya.
Sudikno Mertokusumo, 2011, Teori Hukum , Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
Suhariningsih, 2009, Tanah Terlantar Asas dan Pembaharuan Konsep Meneuju Penertiban , Jakarta: Prestasi Pustaka. Suwasono  Heddy,  2010, Agroekosistem  Masalah  dan  Solusinya ,  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada.
Urip  Santoso,  2011, Hukum  Agraria  Kajian  Komprehensi ,  Kencana  Jakarta: Prenada Media Group.
Wayan  P.  Windia  dan  Ketut  Sudantra.  2006.“Pengantar  Hukum  Adat  Bali”. Denpasar: Lembaga  Dokumentasi  dan  Publikasi  Fakultas  Hukum Universitas Udayana.