Implementasi Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua                        Anggun  Putri  Priyani Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua

## IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS RAKYAT PAPUA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS PAPUA

## Anggun Putri Priyani Universitas Muslim Indonesia

## Abstract
This  research  intended  to  know  the  implementation  of  task  and obligation  of  MRP  obediently  to  the  mandate  of  the  law  Number  21  of  2001  on Special  Autonomy  for  Papua  Province.  This  research  did  intended  to  know  the protection  of  MRP  to  the  basic  righs  of  Papua  indigenous,  and  the  factors  that influence  the  MRP  in  carrying  out  its  duties  and  authority.This  research  was conducted  by  tracing  the  regulation  and  various  literatures  that  has  relation  to this  writing  and  interview  with  some  source  person  of  gaining  input  in  order  to perfecting this thesis writing.In order to implement special autonomy in Papua, it was  formed  MRP  that  is  a  the cultural  representative  of Papua  indigenous,  that has  certain  authority  in  the  pace  of  protecting  the  Papua  indigenous’  right, underlying  to  the  esteem  to  the  esteem  to  the  custom  and  culture,  female outsourcing,  and  the  consolidation  of  religious  life  concordance.  The  results  of this research showed  that : 1) The implementation of the tasks and obligation  of the  MRP  have  not  been  conducted  conseguently  and  consistently. The    result, MRP has not fully give protection to the basic right of Papua indegenous. 2) the slowness  of  Provincial  Government  and  DPRP  in  forming  special  regional regulation  that  rule  on  operational  technique  of  the  implementation  of  task  and obligation of MRP and some duties and autorities of MRP that is amended in the article  20  paragraph  (1)  in  Law  Number  21  of  2001  on  Special  Autonomy  to Papua  Province,  there  are  only  (2)  that  could  be  implemented,i.e.  the consideration and approval toward the candidate of Governor and Vice Governor nominees  that  was  proposed  by  DPRP,  and  consideration  and  approval  of  MRP to the special regional regulation that was formed by Governor along with DPRP. Keywords:  Special  Autonomy,  Papua  Society  Council  (MRP),  Right  Of  Papua Indigeous.

## Abstrak
Penelitian bertujuan untuk mengetahui impelmentasi tugas dan wewenang MRP  sesuai  amanat  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001  Tentang  Otonomi Khusus  bagi  Provinsi  Papua.  Penelitian  ini  juga  bertujuan  mengetahui perlindungan  MRP  terhadap  hak-hak  dasar  orang  asli  Papua.  Faktor-faktor  yang mempengaruhi MRP dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.Penelitian ini
El-Iqtishady | Volume  1 Nomor  2  Desember 2019
Implementasi Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua                        Anggun  Putri  Priyani Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua
dilakukan  dengan  cara  menelusuri  peraturan  perundang-undangan  dan  berbagai literature  yang  ada  kaitannya  dengan  penulisan  tesis  ini,  dan  wawancara  dengan beberapa  narasumber  untuk  mendapatkan  masukan  guna  penyempurnaan penulisan  tesis  ini.Dalam  rangka  penyelenggaraan  otonomi  khusus  di  Papua dibentuk  Majelis  Rakyat  Papua  yang  merupakan  representasi  kultural  orang  asli Papua,  yang  memiliki  wewenang  pada  penghormatan  terhadap  adat  dan budaya,pemberdayaan perempuan,dan pemantapan kerukunan hidup beragama.Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  :  1)    Implementasi  tugas  dan wewenang  MRP  belum  dapat  dilaksanakan  secara  konsekuen  dan  konsisten. Akibatnya  MRP  belum  sepenuhnya  memberikan  perlindungan  terhadap  hak-hak dasar orang asli Papua.2) lambatnya Pemerintah Provinsi dan DPRP membentuk perdasus  yang  mengatur  teknis  operasional  dalam  pelaksanaan  tugas  dan wewenang  MRP  yang  diamanatkan  pada  pasal  20  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi  Papua,  ayat  (2) yang dapat dilaksanakan yaitu pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRP, dan pertimbangan dan persetujuan MRP terhadap perdasus yang dibentuk oleh Gubernur bersama DPRP. Kata Kunci : Otonomi Khusus , Majelis Rakyat Papua, Hak-hak Orang Asli Papua.

## PENDAHULUAN
Jatuhnya  rezim  order  baru  pada  tahun  1998  memberikan  peluang  untuk menata  kembali  kehidupan  politik,  ekonomi  dan  hukum.  Tuntutsn  tersebut kemudian  dikenal  dengan  tuntutan  reformasi  yang  menjadi  tuntutan  masyarakat adalah  perubahan  system  pemerintahan  dari  sentralistik  menjadi  pemberintahan yang demokratis dengan prinsip desentralisasi. Dalam rangka pemerintahan yang berprinsip  pada  desentralisasi/otonomi  daerah,  maka  ditetapkan  beberapa perangkat hukum dibidang politik, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004,  merupakan  hasil  reformasi sekaligus  juga  merupakan  wujud  nyata  adanya  kemauan  dan  komitmen pemerintah untuk melakukan penataan dan perubahan terhadap segala aspek yang menyangkut  kepentingan  dan  proses  pembagunan  daerah.  Otonomi  Daerah  juga merupakan  salah  satu  landasan  hukum  bagi  daerah  untuk  melaksanakan pembagunan  daerah  yang  lebih  aspiratif  berdasarkan  prakarsa  sendiri,dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimilikinya.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, bagi Provinsi  Papua,  dinilai  belum  sepenuhnya  mengakomodir  seluruh  kepentingan daerah. Karakterikstik daerah yang sangat berbeda dengan beberapa daerah lain di wilayah  Negara  Kesantuan  Republik  Indonesia.  Permasalahan-  permasalahan
Implementasi Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua                        Anggun  Putri  Priyani Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua
yang  belum  terselesaikan, mengharuskan  adanya  perlakuan  khusus  bagi  Provinsi Papua.
Pola  pendekatan  pemerintah  daerah  yang  bersifat  sentralistik  dilaksanakan sejak  bergabunya  Irian  Jaya  (  sekarang  Papua)  dalam  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  pada  tahun  1963,  belum  memberikan  arti  dan  makna sesungguhnya  bagi  masyarakat  Papua  sebagai  bagian  dari  warga  Negara Indonesia.  Perlakuan  dan tindakan  diskriminatif  masih  sering  dirasakan,  hak-hak dasar  masyarakat  asli  Papua  sering  terabaikan,  sehingga  kesejahteraan  dan kemakmuran masyrakat asli Papua belum tercapai. Penanganan dan penyelesaian berbagai  permasalahan  yang  timbul  lebih  sering  menggunakan  pendekatan keamanan  atau  stabilitas  dari  pada  pendekatan  social  atau  kesejahteraan,  yang mengedepankan  asas  kesetaraan  dan  keragaman  kehidupan  sosial  budaya masyarakat asli Papua. Dalam kenyataan seperti ini, kondisi rakyat Papua sangat memprihatinkan  terutama  dibidang  pendidikan,  kebudayaan,  social  ekonomi  dan politik  masih  sangat  tertinggal  dibandingkan  dengan  masyarakat  di  provinsi lainnya.
Kondisi  yang  terjadi  di  tanah  Papua  menumbuhkan  kesadaran  bahwa tanggung  jawab  dan  fungsi  negara  hukum  belum  menyentuh  kehidupan masyarakat  asli  Papua.  Ironisnya  pada  alenia  keempat  Pembukaan  Undang  – Undang Dasar Negara Republik Indonesia menentukan ;
“Kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk  suatu  Pemerintah  Negara  Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia  dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,dan ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  juga,  dalam  rumusan  Pasal  18B  Undang- Undang Dasar 1945 ayat (1) dan ayat (2) menentukan : “(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. “(2)  yang  Negara  mengakui  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  di  sesuaikan dengan  perkembangan  masyarkat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.
Kondisi  yang  terjadi  di  tanah  Papua,  memunculkan  kekecewaan  dan ketidakpuasan  rakyat  Papua  terhadap    pemerintah,  yang  kemudian  memicu munculnya  aspirasi  untuk  melepaskan  diri  sebagai  bagian  dari  Republik Indonesia.  Tuntunan  “merdeka”  menjadi  fenomena  yang  tidak  terbendung  dan bergema  diseluruh  pelosok  tanah  Papua.  Menyadari  arti  pentingnya  keutuhan wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dimasa  yang  akan  dating,
Implementasi Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua                        Anggun  Putri  Priyani Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua
menumbuhkan  pemikiran  baru  bagi  terselesainya  masalah-masalah  mendasar yang dihadapi pemerintah daerah dan rakyat Papua.  Keinginan pemerintah untuk menangani  permasalahan  di  Provinsi  Papua  secara  eksplisit  tertuang  dalam ketetapan  MPR-RI  Nomor  IV/MPR/1999  tentang  GBHN  tahun  1999-2004. Dalam Bab IV huruf g angka 2 ditegaskan bahwa dalam rangka mengembangkan otonomi daerah dalam wadang Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta untuk menyelesaikan  secara  adil  dan  menyeluruh  permasalahan  di  daerah  yang memerlukan  penanganan  segera  dan  sungguh-  sungguh,  maka  perlu  di  tempuh langkah-langkah sebagai berikut :
1. Mempertahankan  integrasi  bangsa  di  dalam  wadah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  dengan  tetap  menghargai  kesetaraan  dan  keragaman kehidupan  social  budaya  masyarakat  Irian  Jaya  melalui  penetapan  daerah otonomi khusus yang diatur dengan undang-undang.
2. Menyelesaikan  kasus-kasus  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  di  Irian  Jaya melalui proses pengadilan yang jujur dan bermartabat.
Dalam  ketetapan  MPR-RI  Nomor  IV/MPR/2000  tentang  rekomendasi kebijakan  dalam  penyelenggaraan  otonomi  daerah,  yang  antara  lain  menekankan tentang  pentingnya  segera  merealisasikan  otonomi  khusus  tersebut  melalui penetapan  suatu  undang-undang  khusus  bagi  Provinsi  Irian  Jaya  dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
Undang-Undang No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua,  (  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2001  Nomor  135, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) merupakan suatu kebijakan  yang  bersifat  strategis,  dalam  rangka  peningkatan  pelayanan  umum, akselerasi  pembagunan,  dan  pemberdayaan  seluruh  rakyat  di  Provinsi  Papua terutama  orang  asli  Papua.  Kebijakan  bersifat  khusus  ini,  sekaligus  merupakan komitmen pemerintahan untuk mengatasi dan mengurangi kesenjangan social dan pembangunan  antara  Provinsi  Papua  dengan  provinsi-provinsi  lainnya  diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini memberikan peluang bagi orang asli Papua  dan  masyarakat  secara  aktif  sebagai  subyek  utama  dalam  seluruh  proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dan penikmat hasil bangunan.
Otonomi  khusus  bagi  Provinsi  Papua  pada  dasarnya  adalah  pemberian wewenang  yang  lebih  luas  bagi  Provinsi  dan  rakyat  Papua  untuk  mengatur  dan mengurus  diri  sendiri  di  dalam  karangka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Wewenang  yang  lebih  luas  berarti  pula  tanggungjawab  yang  lebih  besar  bagi Provinsi  dan  rakyat  Papua,  untuk  menyelenggarakan  pemerintah  dan  mengatur pemanfaatan  kekayaan  alam  di  Provinsi  Papua  untuk  sebesar-besarnya  bagi
Implementasi Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua                        Anggun  Putri  Priyani Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua
kemakmuran  rakyat  Papua  sebagai  bagian  dari  rakyat  Indonesia  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan.  Wewenang  ini  berarti  pula  wewenang  untuk memberdayakan  potensi  social  budaya  dan  perekonomian  masyarakat  Papua, termaksuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para  wakil  adat,agama,dan  kaum  perempuan.  Peran  yang  dilakukan  adalah  ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan kehidupan rakyat Papua,melestarikan  budya  serta  lingkungan  alam  Papua,yang  tercermin  melalui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua, lambing daerah dalam bentuk bendera daerah,  dan  lagu  daerah  sebagai  bentuk  aktualisasi  jati  diri  rakyat  papua  dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat,adat,masyarakat adat dan hukum adat.
Sebagai  pengejewatan  dari  adanya  kebijakan  tersebut  diatas  maka  didalam Undang-undang  Otonomi  Khusus  Papua  diamanatkan  pembentukan  Majelis Rakyat  Papua  (MRP).  MRP  pada  hakekatnya  merupakan  salah  satu  lembaga politik  formal  (struktur  politik)  di  tingkat  Provinsi.  MRP  berkedudukan  sebagai representasi  kultural  orang  asli  Papua  yang  memeliki  wewenang  tertentu  dalam rangka  perlindungan  hak-hak  orang  asli  Papua  dengan  berlandaskan  pada penghormatan  terhadap  adat  dan  budaya,  pemberdayaan  perempuan,  dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
Pembentukan MRP ini di latarbelakangi oleh beberapa alasan :
1. Hak-hak  politik  orang  asli  Papua  dan  kaum  perempuan  cenderung diabaikan;
2. Representasi  politik  orang  asli  Papua  dan  kaum  perempuan  di  lembaga- lembaga politik (parpol/legislatif) tidak cukup signifikan;
3. Aspirasi  politik  orang  asli  Papua  dan  kaum  perempuan  cenderung  tidak terkodinir;
4. Tikat  partisipasi  politik  orang  asli  Papua  dan  kaum  perempuan  tergolong relatif rendah;
5. Komitmen  untuk  menghormati  adat  dan  budaya,  memberdayakan  kaum perempuan, dan memantapkan kerukunan hidup beragama;
6. Komitmen  untuk  melakukan  rekonsiliasi  antara  sesama  orang  asli  Papua, maupun oran asli Papua dengan sesame penduduk di Provinsi Papua.
Lembaga  adat  yang  direflesikan  sebagai  lembaga  legislatif  masyarakat  asli Papua adalah Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disebut MRP yang anggota- anggotanya terdiri dari perwakilan unsur agama,unsur adat, dan unsur perempuan sebagai  representasi  kultural  masyarakat  adat  asli  Papua,  sebagaimana diamanatkan  dalam  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2001  Tentang  Otonomi Khusus  bagi  Provinsi  Papua  Bab  V  Bagian  kesatu  Pasal  5  ayat  (2)  yang merumuskan  :  “Dalam  rangka  penyelenggaraan  otonomi  khusus  di  Papua
Implementasi Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua                        Anggun  Putri  Priyani Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua
dibentuk  MRP  ysng  merupakan  representasi  kultural  orang  asli  Papua  dengan berlandaskan  pada  penghormatan  terhadap  adat  dan  budaya,  pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama”.
Berpedoman pada peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang tata cara  pemilihan  anggota  Majelis  Rakyat  Papua  (lembaran  Daerah  Provinsi  Papua Tahun  2005  Nomor  7),  proses  pembentukan  dan  pemilihan  anggota  MRP akhirnya dapat diselesaikan. Pada tanggal 31 Oktober 2005 Mentri Dalam Negeri melantik 42 anggota MRP yang terdiri dari unsur adat 14 orang, unsur agama 14 orang dan unsur perempuan 42 orang.
Dengan demikian keberadaan MRP ini sungguh-sungguh membawa makna dan  manfaat  social  bagi  orang  asli  Papua  terutama  terkait  dengan  upaya peningkatan  kualitas  hidup  dan  kesejahteraan  orang  asli  Papua  itu  sendiri. Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi Papua,  Pasal  20  Ayat  (1)  mengatur  tugas  dan  wewenang  Majelis  Rakyat  Papua (MRP), yang meliputi :
a. Memberikan  pertimbangan  dan  persetujuan  terhadap  bakal calon  Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRP;
b. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia utusan daerah Provinsi Papua yang diusulkan oleh DPR;
c. Memberikan  spertimbangan  dan  persetujuan  terhadap  rancangan  Perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur;
d. Memberikan  saran,  pertimbangan  dan  persetujuan  terhadap  rencana perjanjian  kerjasama  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  maupun  Pemerintah Provinsi  dengan  pihak  ketiga  yang  berlaku  di  Provinsi  Papua  khusus  yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua;
e. Memperhatikan dan penyaluran aspirasi, pengaduan masyarakat adata, umat beragama  ,  kaum  perempuan  dan  masyarkat  pada  umumnya  yang menyangkut  perlindungan  hak-hak  orang  asli  Papua,  serta  memfasilitasiti tindak lanjut penyelesaian dan;
f. Memberikan pertimbangan kepada DPRD Kabupaten/kota serta
Bupati/Walikota    mengenai  hal-hal  yang  terkait  dengan  perlindungan  hak- hak orang asli Papua”.
Tugas  dan  wewenang  yang  melekat  pada  MRP  hanya  dapat  dilaksanakan dengan  baik  jika  seseorang  anggota  MRP  tidak  cukup  bebekal  status  sebagai wakil  masyarakat,  tetapi  harus  juga  memiliki  kemampuan-kemampuan  seperti (Semule A,2003:70):
Implementasi Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua                        Anggun  Putri  Priyani Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua
1. Memahami  dengan  baik masalah,  tantangan  dan  peluang  pembangunan orang-orang  asli  Papua  dalam  kaitannya  dengan  konteks  social  politik local,  nasional  dan  global,  sehingga  mampu  dengan  seksama  menguji Rancangan-Rancangan  Perdasus  yang  dimaksudkan  oleh  DPRP  dan Gubernur, hanya dengan memiliki kemampuan seperti MRP bias dengan tepat  dan  taktis  menerima,menolak,  atau menerima  rancangan  perdasus yang dimksudkan itu diperbaiki.
2. Memiliki  kemampuan  berdiplomasi  dan  berintegritas,  terutama  ketika harus  membahas  hal-hal  sensitive,  seperti  soal  lambing-lambang Provinsi  Papua  (bendera  dan  lagu),  penyelesaian  masalah-masalah HAM,  klarifikasi  sejarah  Papua  dalam  NKRI,  perlindungan  HAM, pelaksanaan  kewenangan-kewenangan  pemerintah  pusat  di  Provinsi Papua dengan kekhususan,dan sebagainya.
3. Mampu  untuk  mendengar,menampung  dan  mengolah  masukan,  saran, keluhan,  bahkan  protes  yang  disampaikan  oleh  para  konstituen  untuk diteruskan  ke  pihak-pihak  yang  berkompeten,  dan  memastikan  bahwa hal-hal  tersebut  benar-benar  di  tindaklanjuti.  Selain  itu,  setiap  anggota MRP  harus  mampu  pula  untuk  menjelaskan  dengan  baik  dan  benar setiap keputusan yang diambil sehingga rakyat sungguh-sungguh merasa bahwa  suara  merdeka  telah  didengar,  dan  bahwa  mereka  secara substansial  dilibatkan  dalam  setiap  proses  pengembalian  keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.
Berdasarkan uraian singkat diatas, maka penulis berpendapat penting untuk mengadakan penelitian tesis mengenai tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua sesuai  amanat  Otonomi  Khusus  Papua,  dengan  judul  :  “IMPLEMENTASI TUGAS    DAN  WEWENANG  MAJELIS  RAKYAT  PAPUA  MENURUT UNDANG-UNDANG  NOMOR  21  TAHUN  2001      TENTANG  OTONOMI KHUSUS PAPUA”.

## METODE PENELITIAN
Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  empiris.  Pendekatan  yuridis (hukum  dilihat  sebagai  norma  karena  dalam  membahas  permasalahan  penelitian ini menggunakan bahan bahan hukum.
Jadi,  pendekatan  yuridis  empiris  dalam  penelitian  ini  maksudnya  adalah bahwa  dalam  menganalisis  permasalahan  dilakukan  dengan  cara  memadukan bahan-bahan  hukum  (yang  merupakan  data  sekunder)  dengan  data  primer  yang diperoleh  di  lapangan  yaitu  tentang  pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang  Majelis
Implementasi Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua                        Anggun  Putri  Priyani Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua
Rakyat  Papua  Menurut  Undang-Undang  No  21  Tahun  2001  Tentang  Otonomi Khusus Papua.

## PEMBAHASAN
A. Impelementasi  Tugas  dan  Wewenang  Majelis  Rakyat  Papua  sesuai Amanat  Undang-undang  No  21  Tahun  2001  Tentang  Otonomi  Khusus Papua.
MRP memiliki tugas dan wewenang yang terbatas dan secara jelas telah diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001,  pasal  20,  sebagaimana  telah dijelaskan.  Tugas  dan  wewenang  tersebut,  dilaksanakan  berlandaskan  pada Perdasus.  Penyusunan  perdasus  harus  mengacu  pada  Peraturan  Pemereintah No.64  Tentang  MRP.  Secara  eksplit  diatur  mekanisme  pelaksanaan  tugas  dan wewenang MRP, sebagaimana tertuang dalam pasal 37 sampai pasal 41, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 yang dirumuskan :
1. Pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  MRP  dalam  hal  memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRP.
Adapun  tata  cara  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  sebagaimana dimaksud, adalah sebagai berikut :
a. MRP  memberikan  pertimbangan  dan  persetujuan  terhadap  bakal  calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
b. Pertimbangan  dan  persetujuan  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  hanya menyangkut  persyaratan  pasangan  bakal  calon  Gubernur  dan  Wakil Gubernur adalah orang asli Papua.
c. Hasil pertimbangan dan persetujuan MRP, diberitahukan kepada pimpinan DPRP paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengajuan.
d. Apabila pasangan bakal calon tidak mendapatkan persetujuan MRP karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), DPRP diberi  kesempatan  untuk  memperbaiki  persyaratan  pasangan  bakal  calon paling lambat 7 (tujuh) sejak saat pemberitahuan dari MRP.
e. Pasangan  bakal  calon  yang  telah  mendaptkan  persetujuan  MRP disampaikan kepada DPRP.
f. Apabila  dalam  waktu  7  (tujuh)  hari,MRP  tidak  memberikan  persetujuan terhadap bakal calon yang diajukan DPRP, pasangan bakal calon tersebut sah diajukan menjadi pasangan calon.
2. Pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  MRP  dalam  hal  memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan perdasus.
Implementasi Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua                        Anggun  Putri  Priyani Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua
Tata cara pemberian pertimbangan dan persetujuan sebagaimana dimaksud sebagai berikut :
a. Rancangan  perdasus  disampaikan  oleh  Pemerintah  Provinsi  bersama DPRP  kepada  MRP  untuk  dilakukan  pembahasan  guna  mendapat pertimbangan dan persetujuan.
b. Pembahasan  rancangan  perdasus  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan  oleh  kelompok  kerja  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  sejak diterimanya rancangan perdasus.
c. Dalam  memberikan  pertimbangan  dan  persetujuan  sebagaimana dimaksud,MRP  melakukan  konsultasi  dengan  pemerintah  provinsi  dan DPRP.
d. Dalam  hal  rancangan  perdasus  tidak  mendapatkan  pertimbangan  dan persetujuan  lebih  dan  30  (tiga  puluh)  hari,  maka  rancangan  perdasus dianggap telah mendapat pertimbangan dan persetujuan oleh MRP.
e. Pemerintah  Provinsi  bersama  DPRP  menetapkan  perdasus  sebagaimana dimaksud tersebut menjadi perdasus.
3. Pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  dalam  hal  memberikan  saran, pertimabangan  dan  persetujuan  terhadap  rencana  perjanjian  kerjasama dengan pihak ketiga.
Tata  cara  memberikn  saran,  pertimbangan  dan  persetujuan  sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
a. Rencana  perjanjian  kerja  sama  dengan  pihak  ketiga  disampaikan  oleh Pemerintah  atau  Pemerintah  Provinsi  bersama  DPRP  kepada  MRP  untuk mendapat  pertimbangan  khusus  menyangkut  perlindungan  hak-hak  orang asli Papua.
b. Pembahasan  rencana  perjanjian  kerja  sama  dengan  pihak  ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kelompok kerja yang membidangi  untuk  mendapatkan  persetujuan  rapat  pleno  MRP  selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rencana perjanjian.
c. Apabila diperlukan kelompok kerja dapat berkonsultasi kepada Pemerintah atau  Pemerintah  Provinsi  mengenai  rencana  perjanjian  kerja  sama  dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
d. Dalam  hal  rencana  perjanjian  kerja  sama  dengan  pihak  ketiga  tidak mendapatkan pertimbangan dan persetujuan lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rencana perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga dianggap telah mendapat pertimbangan dan persetujuan MRP.
Implementasi Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua                        Anggun  Putri  Priyani Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua
e. Perjanjian  kerja  sama  dengan  pihak  ketiga  dari  luar  negeri  dilaksanakan sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  hubungan luar negeri.
B.  Faktor-  faktor  yang  mempengaruhi  Tugas  dan  Wewenang  Majelis Rakyat  Papua  dalam  pelaksanaan  Undang-undang  No  21  Tahun  2001 Tentang Otonomi Khusus Papua
1. Subtansi hukum ( legal substance )
Substansi  juga  berarti  produk  yang  dihasilkan  oleh  orang  yang  berada dalam  sistem  hukum  yang  mencakup  keputusan  yang  mereka  keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup ( living  law ),  bukan  hanya  aturan  yang  ada  dalam  kitab  undang-undang  ( law books ). Idealnya  tatanan  hukum  nasional  mengarah  pada  penciptaan  sebuah tatanan  hukum  nasional  yang  bisa  menjamin  penyelenggaraan  negara  dan relasi  antara  warga  negara,  pemerintah  dan  dunia  internasional  secara  baik.
Tujuan politik hukum yaitu menciptakan sebuah sistem hukum nasional yang rasional, transparan, demokratis, otonom dan responsif terhadap perkembangan  aspirasi  dan  ekspektasi  masyarakat,  bukan  sebuah  sistem hukum yang bersifat menindas, ortodoks dan reduksionistik.
a. Hambatan Yuridis
Ditinjau  dari  proses  penetapan  dasar  hukum,  pembentukan  Majelis Rakyat  Papua  memang  mengalami  penundaan  cukup  lama,  Undang- undang No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua bagi provinsi Papua  di  tetapkan  pada  tanggal  21  November  2001,  dan  efektif  berlaku pada  tanggal  1  Januari  2002.  Sebagaimna  di  amanatkan  dalam  Undang- undang  No  21  Tahun  2001  Bab  V  bagian  kesatu  pasal  5  ayat  (2)    yang menegaskan: Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua  dibentuk  Majelis  Rakyat  Papua  yang  rnerupakan  representasi kultural  orang  asli  Papua  yang  memiliki  kewenangan  tertentu  dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan  terhadap  adat  dan  budaya,  pemberdayaan  perempuan,  dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
Khusus  bagi  Provinsi  Papua  menegaskan :  “Pemekaran  Provinsi Papua  menjadi  provinsi-provinsi  dilakukan  atas  persetujuan  MRP  dan DPRP  setelah  memperhatikan  dengan  sungguh-sungguh  kesatuan  social budaya,  kesiapan  sumberdaya  manusia,  dan  kemampuan  ekonomi  dan perkembangan dimasa dating”
Implementasi Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua                        Anggun  Putri  Priyani Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua
Pasal  74  Undang-undang  Otonomi  Khusus  Papua  menegaskan : “Semua peraturan perundang-undangan yang ada dinyatakan tetap berlaku di Provinsi Papua sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini.”
Atas  dasar  situasi  konflik  tersebut,  MRP-RI  menetapkan  Keputusan
Nomor  5/MRP/2003,  pada  lampiran  angka  1  tentang  politik  dan  keaman, pada huruf b yang mengatur mengenai Papua, ditegaskan sebagai berikut.
1) Majelis menyarankan kepada pemerintah dan DPR untuk menata kembali perturan  perundang-undangan  yang  menyangkut  otonomi  dan  pemekaran Papua termaksud peninjauan kembali Undang-undang No 45 Tahun 1999 dan  Inpres  No  1  Tahun  2003  untuk  disesuaikan  denga  isi,jiwa  dan semangat Undang-undang No 21 Tahun 2001.
2) Melaksanakan Undang-undang No 21 Tahun 2001 secara utuh,konsekuen, komperhensif, dengan mempercepat proses penyusunan tersebut terutama pembentukan  Majelis  Rakyat  Papua,  dalam  waktu  selambat-lambatnya  1 (satu) tahun.
Berpedoman  pada  Peraturan  Pemerintah  No  64  Tahun  2008  dan Peraturan  Daerah  Provinsi  Papua  No  4  Tahun  2008,  proses  pembentukan dan pemilihan anggota MRP akhirnya dapat di selesaikan. Dengan begitu di  tambah  lagi  dengan  pemerintah  provinsi  belum  juga  membentuk perdasus  yang  mendukung  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  MRP, sehingga tujuan utama pembentukan lembaga MRP yaitu
memperjuangkan  dan  melindungi  hak-hak  orang  asli  Papua  dengan sepenuhnya di laksanakan oleh MRP.
Penulis  berpendapat,  lamban  dan  lambatnya  penyusunan  peraturan perundang-undangan  pelaksanaan  Undang-undang  No  21  Tahun  2001 Tentang    Otonomi  Khusus  Papua  juga  sekaligus  menunjukkan  bahwa sesungguhnya  kita  sementara  menyianyiakan  kesempatan  dan  peluang untuk merancang sendiri hamper semua askpek pembangunan, pemerintah dan kemasyrakatan agara sedapat mungkin sesuai dengan kekhasan social budaya, politik dan ekonomi di Papua.
2. Struktur Hukum ( legal structure )
Dalam  teori  ini  sruktural  hukum  yang  menentukan  bisa  atau  tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin  oleh  Undang-undang.  Sehinggga  dalam  melaksanakan  tugas  dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh-pengaruh lain. Terdapat Adagium yang  menyatakan  “  Fiat  justicia  et  pereat  mundus”.  Meskipun  dunia  runtuh hukum harus di tegakan. Hukum tidak dapat berjalan baik atau tegal apabila tidak adapa aparat hukum yang kredibilita, kompeten dan independen. Sebera
Implementasi Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua                        Anggun  Putri  Priyani Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua
bagus  nya  suatu  peraturan  perundang  undangan  bila  tidak  didukung  dengan aparat  penegeak  hukum  yang  baik  maka  keadilan  hanya  angan-angan. Hambatan  Operasional.
Belum  adanya  Perdasus  yang  mengatur  atau  yang  berfungsi  sebagai instrument  hukum  operasional  untuk  menjadi  dasar  pelaksanaan  tugas  dan wewenang,  sangat  mempengaruhi  efektifitas  dan  kinerja  MRP  dalam melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  sebagai  lembaga  represntasi  kultural orang  asli  Papua.  Secara  normatif  MRP  di  harapkan  dapat  berperan  secara aktif  dan  dapat  memberikan  hasil  kerja  yang  optimal  untuk  kepentingan keberpihakan,  pemberdayaan,  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  orang  asli Papua. Di samping terhadap kepntingan penduduk Papua secara keseluruhan.
Dengan  ketiadaan  instrument  hukum  yang  mengatur  tugas  dan wewenang  serta  hak  dan  kewajiban  MRP  sebagaimana  di  kemukakan  diatas membawa  serta  pengaruh  terhadap  pola  hubungan  kerja  antara  lembaga pemerintah daerah di provinsi Papua. Seharunya MRP sebagai lembaga resmi pemerintah  daerah  sangat  perlu  mempunyai  pedoman  yang  jelas  dan  pasti tentang  pola  hubungan  kerja  antara  Gubernur,  DPRP,MRP  serta  para Bupati/Walikota dan DPRD di Tanah Papua. Sampai  sekarang MRP seolah- olah berjalan sendiri dan terjadinya ketidakseimbangan hubungan kerja antara lembaga-lembaga tersebut di atas.
3. Budaya Hukum (legal culture)
sikap  manusia  terhadap  hukum  dan  sistem  hukum-kepercayaan,  nilai, pemikiran,  serta  harapannya.  Kultur  hukum  adalah  suasana  pemikiran  sosial dan  kekuatan  sosial   dan  yang  menentukan  bagaiman  hukum  digunakan, dihindari,  atau  disalahgunakan.  Budaya  hukum  erat  kaitannya  dengan kesadaran  hukum  masyarakat.  Semakin  tinggi  kesadaran  hukum  masyarakat maka  akan  tercipta  budaya  hukum  yang  baik  dan  dapat  merubah  pola  pikir masyarakat  mengenai  hukum  selama  ini.  Secara  sedrhana,  tingkat  kepatutan masyarakatt  terhadap  hukum  merupakan  salah  satu  indikator  berfungsinya hukum.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas  maka, disimpulkan  sebagai berikut :
1) Implementasi  Tugas  dan  Wewenang  Majelis  Rakyat  Papua  dalam kenyataannya kurang efektif.
2) Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Implementasi  Tugas  dan  Wewenang Majelis  Rakyat  Papua  adalah  sebagai  berikut  :  Kurangnya  keseriusan  dari
Implementasi Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua                        Anggun  Putri  Priyani Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua
Pemerintah  untuk  menetapkan  peraturan  yang  berkaitan  dengan  MRP,  yang dinilai  sebagai  sikap  setengah  hati  pemerintah  memberikan  status  Otonomi Khusus  kepada  Papua  dan  kurangnya  Perdasus  yang  mengatur  atau  yang berfungsi  sebagai  instrument  Hukum  opersional  untuk  menjadi  dasar pelaksanaan tugas dan wewenang MRP.

## B.Saran
1) Pemerintah  Provinsi  Papua  harus  secepatnya  menetapkan  Peraturan  Daerah Khusus  (Perdasus)  yang  mengatur  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  MRP, sebagaimana  diamanatkan  dalam  pasal  20  Undang-undang  No  21  Tahun 2001.
Implementasi Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua                        Anggun  Putri  Priyani Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Antoh,  Demmy. Menggugat  Implementasi  Otsus  Papua,  Pusat  Pengkajian Pembangunan Papua . Sorong, 2008.
Azhari. Negara Hukum Indonesia . UI-Press, 1995.
Agus Sumule. Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Papua . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua, Laporan Akhir Studi Peluang  dan  Kendala  dalam  Melakukan  Investasi  di  Provinsi  Papua, Jayapura, 2005.
Dalam H.A.K. Pringgodigdo, Tiga Undang-Undang Dasar ,Cet. Ke-5. Jakarta: PT.
Pembangunan, 1981.
Edi  toe  Hendarto. Negara  Kesatuan  Desentralisasi,  Federalisme .  Jakarta:  Graha Ilmu dan Universitas Pancasila pers, 2009.
Kemitraan,  Nilai-nilai  Dasar  Orang  Papua  Dalam  Mengelola  Tata  Pemerintahan (Governance): Studi Refleksif Antropologis, Partnership for Governance Reform Centre for  Learning  and Advancing Experimental Democracy Indonesia Forestry and Governance Institute, Jakarta, 2012.
Manan  Bagir. Menyongsong  Fajar  Otonomi  Daerah .  Pusat  Studi  Hukum  (PSH),
Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2001.
Musa’ad.  A.M. Penguatan  Otonomi  Daerah  Dibalik  Bayang-Bayang  Ancaman Disintegrasi,  Pusat  Kajian  Demokrasi  (Democratic  Center) ,  Jayapura: Universitas Cendrawasi, 2005.
B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang- undang Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus. Papua. Peraturan Pemerintah  No.64 Tahun 2008 Tentang Majelis Rakyat Papua.
Peraturan  Daerah  Khusus  No  5  Tahun  2008  Tentang  Kedudukan  Protokoler Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua,
Peraturan  Daerah  Khusus  No  4  Tahun  2008  Tentang  Pelaksanaan  Tugas  Dan wewenang Majelis Rakyat papua.