Vol. 1, No. 1, Desember 2018. P-ISSN 2654-8747

## PERAN LEMBAGA ARBITRASE
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS INTERNASIONAL: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM
(The Role of Arbitration in International Business Dispute Settlement: A Legal System Theory Perspective)

## Kikin Nopiandri
Kantor Firma Hukum Kikin dan Kawan-Kawan Gedung Perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower, Lantai 4, Unit K, Jln. Hayam Wuruk, No. 108. Jakarta Barat, 11160.
E-mail: legal_q2n@yahoo.com

## Abstrak
Aktivitas  transaksi  bisnis  semakin  kompleks  subjeknya,  objek  transaksinya,  maupun model  hubungan  transaksi  bisnisnya.  Kompleksitas  tersebut  tentunya  potensial menimbulkan  sengketa  antarsubjek  pelaku  bisnis,  apalagi  jika  mereka  berasal  dari negara-negara  yang  berbeda,  termasuk  berbeda  sistem  hukumnya.  Keadaan  itu  perlu direspons,  dan  salah  satunya,  dengan  menggunakan  lembaga  arbitrase  sebagai  sarana penyelesaian  sengketa.  Dalam  konteks  Indonesia,  keberadaan  arbitrase  sudah diakomodasi  dengan  dibentuknya  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI)  serta dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Fokus pembahasan lebih lanjut dalam artikel ini ialah mengenai  bagaimanakah  keberadaan  lembaga  dan  mekanisme  arbitrase  dalam  konteks upaya  penyelesaian  sengketa  bidang  transaksi  bisnis  internasional.  Fokus  pembahasan dikaji  menggunakan  sudut  pandang  teori  sistem  hukum.  Metodologi  penelitian  yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam artikel ini ialah metodologi penelitian hukum  normatif,  dengan  bersandarkan  pada  data  sekunder.  Dilihat  dari  sudut strukturnya,  maka  lembaga  arbitrase  sebagai  struktur  penyelesaian  sengketa  dapat dikatakan  relatif  lebih  menguntungkan,  para  pihak  yang  bersengketa  yang menggunakannya.  Secara  struktur,  lembaga  arbitrase,  seperti  halnya  Badan  Arbitrase Nasional  Indonesia  (BANI),  menerapkan  asas  organisasi  yang  ramping,  namun  kaya akan fungsi. Terkait dengan perihal budaya, maka sebenarnya telah terjadi pula bentuk hubungan saling membantu (hubungan mutualistis) antara kultur yang selama ini ada di bidang (aktivitas) bisnis dengan kultur organisasi di lembaga arbitrase. Keduanya sama- sama menginginkan menjalankan suatu proses, baik itu proses bisnis atau penyelesaian sengketa, secara efektif dan efisien atau relatif hemat dari sisi waktu dan biaya.
Kata kunci: arbitrase, budaya hukum, struktur hukum, substansi hukum.

## Abstract
Business  activity  becomes  more  complex  whether  its  subjects,  objects,  or  its  model  of transactions.  That  complexity  then  could  cause  the  dispute  between  subjects  in  such business  activity,  furthermore  when  the  subjects  come  from  different  law  system background. Such condition need to be responded, and arbitration could become one of the suit mechanism to settle the dispute in  business activity relationship. In Indonesia,

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 1, No. 1, Desember 2018. P-ISSN 2654-8747
regarding to arbitration mechanism, the Indonesian National Arbitration Board (BANI) had  already  been established  under  the Act  Number  30  Year  1999  on  Arbitration  and Alternative Dispute Resolution. This study focuses on how arbitration institution plays its role in international transaction dispute settlement. This study uses normative legal research method, and based on secondary data. As a legal structure, arbitration, when it plays its role as a body of mechanism in dispute settlement, it could give advantage to make  dispute  settlement  easier  or  simpler  rather  than  process  of  law  through  court mechanism.  That  is  because  the  arbitration,  such  as  BANI,  implements  the  simple organizational  structure  principle,  in  which  an  organization  has  to  become  lean structure  relatively,  but  still  has  many  functions.  Furthermore,  both  of  arbitration institution and business entity have similarity in culture regarding to  the spirit of work. When  doing  something,  both  of  them  tend  to  do  it  efficiently  and  effectively  wheather from time or cost aspect.
Keywords: arbitration, legal culture, legal structure, legal substance.

## A. Pendahuluan
Naluri  setiap  manusia  untuk  bertahan  dan  melangsungkan  kehidupannya  terus mengalami dinamika dari masa ke masa.  Pada awalnya, manusia cukup hanya berburu dan  bercocok  tanam  untuk  melangsungkan  kehidupannya,  namun  hal  itu  akhirnya dirasakan  kurang  bisa  memenuhi  kebutuhan  hidup  manusia  yang  juga  mengalami perkembangan, baik secara kuantitas maupun kualitas.
Untuk  merespons  keadaan  dari  kebutuhan  hidup  manusia  yang  selalu berkembang,  maka  manusia  mulai  memikirkan  dan  melakukan  hubungan  dengan manusia  yang  lain  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Pada  titik  inilah  kemudian interaksi  antarmanusia  mulai  memasuki  bentuk-bentuk  transaksi  bisnis  yang  secara ekonomis bisa memenuhi kebutuhan mereka, termasuk banyak manusia lainnya di luar diri mereka yang melakukan aktivitas transaksi bisnis tersebut.
Sehubungan  dengan  paparan  singkat  tersebut  di  atas,  kini  aktivitas  transaksi bisnis semakin kompleks subjeknya (pelaku), objek transaksinya, maupun model (pola) hubungan transaksi bisnisnya. Terutama dari sudut subjek para pelaku transaksi bisnis, kerumitan  semakin  timbul  mengingat  para  subjek  tadi  bisa  saja  berasal  dari  negara- negara  yang  berbeda-beda,  sehingga  hal  ini  juga  akan  berpengaruh  terhadap  sistem hukum  apa  yang  akan  diberlakukan  pada  transaksi  bisnis  yang  dijalankan,  termasuk sistem  hukum  apa  yang  akan  diterapkan  ketika  timbul  sengketa  dalam  transaksi tersebut.
Khusus  dalam  konteks  Indonesia,  sebagai  salah  satu  contoh,  berdasarkan  data dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, hingga tahun 2016, Indonesia telah menjalin hubungan transaksi bisnis non minyak dan gas bumi (non migas) dengan lebih dari  50  (lima  puluh)  negara,  baik  dalam  pola  transaksi  bisnis  impor  maupun  ekspor. 1
1 “Perkembangan Impor NonMigas (Negara Asal) Periode: 2011-2016,”
<http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/growth-of-non-oil-and-gas-

## Jurnal Legal Reasoning
Keadaan tersebut tentunya bisa menjadi potensi timbulnya sengketa antarsubjek pelaku bisnis yang berasal dari negara-negara yang berbeda-beda, dengan latar belakang sistem hukum yang berbeda pula.
Keadaan  tersebut  di  atas  tentunya  perlu  direspons  atau  diantisipasi,  dan  salah satunya dengan menggunakan lembaga arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa. Hal inilah yang akan menjadi fokus pembahasan lebih lanjut dalam artikel ini.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di  atas,  maka  yang  menjadi  permasalahan yang  akan  dibahas  lebih  lanjut  dalam  artikel  ini  ialah:  bagaimanakah  keberadaan lembaga  dan  mekanisme  arbitrase  dalam  upaya  penyelesaian  sengketa  yang  terjadi dalam bidang transaksi bisnis internasional?

## B. Metodologi Penelitian
Metodologi  penelitian  yang  digunakan  dalam  membahas  permasalahan  yang diangkat pada artikel ini ialah metodologi penelitian hukum normatif, dengan data yang diteliti  (dianalisis)  berasal  dari  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  penelusuran kepustakaan.
Secara garis besar, dalam melakukan analisis, peneliti berfokus pada 2 (dua) hal pokok,  yaitu: pertama ,  objek  berupa  peraturan,  baik  yang  nasional  maupun internasional,  yang  berkaitan  dengan  lembaga  arbitrase;  dan ke  dua ,  konsep  tentang arbitrase  serta  konsep  sistem  hukum  yang  efektif.  Oleh  karena  itu,  apabila  ingin dikategorikan  metode  pendekatan  yang  peneliti  gunakan,  maka  ia  termasuk  dalam kategori  metode  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ).

## C. Pembahasan

## 1. Memahami Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Forum  yang  digunakan  untuk  menyelesaikan  sengketa  lazimnya  terdiri  dari  2 (dua) macam, yaitu mekanisme melalui pengadilan dan  mekanisme di luar pengadilan. Untuk konteks sengketa yang terjadi dalam bidang transaksi bisnis, untuk di Indonesia, bisa  diselesaikan  melalui,  antara  lain,  Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Niaga,  yang bisa sampai pada tahap upaya hukum kasasi ataupun peninjauan kembali yang diproses oleh  Mahkamah  Agung. 2 Namun  demikian,  mekanisme  melalui  jalur  pengadilan tersebut  sering  dianggap  berlarut-larut,  sehingga  tidak  sesuai  dengan  asas  cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.
import-origins-country>,  diakses  pada  tanggal  9  Januari  2017,  dan  “Perkembangan  Ekspor  NonMigas (Negara  Tujuan) Periode:  2011-2016,”  <http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia- export-import/growth-of-non-oil-and-gas-export-destination-country>,  diakses  pada  tanggal  9  Januari 2017.
2 Indonesia, Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman ,  Psl.  18, Psl. 20, dan Psl. 24.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 1, No. 1, Desember 2018. P-ISSN 2654-8747
Belum lagi, mekanisme melalui pengadilan tersebut sangat rawan adanya praktik korupsi.  Sehingga  tidak  mengherankan  apabila  banyak  pihak  yang  menyarankan  atau berkeinginan  untuk  menghindari  mekanisme  melalui  pengadilan  itu.  Ward  Berenschot dan  Adriaan  Bedner  bahkan  menyebut  mekanisme  pengadilan  tersebut  sebagai  tempat penegakan  hukum  yang  justru  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  negatif,  seperti  masalah ketidaksetaraan  sosial  dalam  masyarakat,  koneksi  yang  baik  ( backing ),  uang  atau korupsi. 3
Untuk  mengatasi  keadaan  yang  berlarut-larut  ketika  sengketa  diselesaikan melalui  jalur  pengadilan,  maka  dibentuklah  mekanisme  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan,  yang  dalam  praktiknya  bisa  terdiri  dari  bermacam-macam  mekanisme. Kesemua  mekanisme  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  tersebut  lazimnya disebut  sebagai Alternative  Dispute  Resolution (ADR)  atau  Alternatif  Penyelesaian Sengketa (APS).
Secara yuridis, berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  yang  dimaksud  dengan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  adalah  “lembaga  penyelesaian  sengketa  atau  beda pendapat  melalui  prosedur  yang  disepakati  para  pihak,  yakni  penyelesaian  di  luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”
Dari  perspektif  para  ahli  hukum  (doktrin),  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa masih  beragam  definisinya  (pengertiannya).  Pendefinisian  Alternatif  Penyelesaian Sengketa bukanlah hal yang mudah, sebagaimana yang dikatakan oleh Jaksa Agung dari negara  bagian  Victoria,  Australia,  bahwa  “ Alternative  Dispute  Resolution  means different  things  to  different  people. ” Namun  demikian,  sebagai  pegangan,  dapatlah digunakan  salah  satu  definisi  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Jacqueline  M.  Nolan- Haley,  bahwa  “ Alternative  Dispute  Resolution  is  an  umbrella  term  which  refers generally to alternative to court adjudication of disputes such as negotiation, mediation, arbitration, mini-trial and summary jury trial .” 4
Perbedaan  di  dalam  mendefinisikan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  ini  juga meliputi  bentuk-bentuk  penyelesaian  sengketa  yang  dapat  dimasukkan  ke  dalam Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Menurut  pandangan  para  sarjana  pada  umumnya, Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  mencakup  berbagai  bentuk-bentuk  penyelesaian sengketa  selain  proses  peradilan.  Bentuk-bentuk  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa, sebagaimana yang sering menjadi pokok bahasan dalam kepustakaan asing khususnya
3 Ward  Berenschot, et  al .,  ed. Akses  terhadap  Keadilan:  Perjuangan  Masyarakat  Miskin  dan Kurang Beruntung untuk Menuntut Hak di Indonesia (Jakarta: HuMa, KITLV-Jakarta, Epistema Institute, dan Van Vollenhoven Institute, 2011), hlm. 33.
4 Djafar  Al  Bram, Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Melalui  Mediasi (Jakarta:  Pusat  Kajian  Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2011), hlm. 19-20.
di  Amerika  Serikat,  ialah:  negosiasi,  mediasi,  pencari  fakta  ( fact-finding ) dialog kebijaksanaan,  dan  arbitrase.  Tetapi,  ada  pula  ahli  hukum  yang  menganggap  hanya bentuk-bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan pendekatan konsensus yang termasuk ke  dalam  kategori  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Sehingga  dengan  demikian, arbitrase  tidak  termasuk  ke  dalam  kategori  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  menurut pandangan mereka. 5

## 2. Pengertian Arbitrase
Menurut  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999,  arbitrase adalah  “cara  penyelesaian  suatu  sengketa  perdata  di  luar  peradilan  umum  yang didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang bersengketa.”
Dari  perspektif  doktrin,  beberapa  ahli  telah  pula  memberikan  pendapatnya mengenai  definisi  dari  arbitrase.  Priyatna  Abdurrasyid  menjelaskan  bahwa  arbitrase merupakan suatu bentuk lain dari proses ajudikasi privat. Penyelesaian melalui arbitrase umumnya  dipilih  untuk  sengketa  kontraktual,  baik  yang  bersifat  sederhana  maupun kompleks.
Selanjutnya,  Priyatna  Abdurrasyid  juga  menjelaskan  bahwa  arbitrase  tersebut dapat digolongkan menjadi: 6
a. Quality  arbitration ,  yang  menyangkut  permasalahan  kontraktual (question  of fact) yang  dengan  sendirinya  memerlukan  para  arbitrator  dengan  kualifikasi teknis yang tinggi.
b. Technical  arbitration ,  yang  tidak  menyangkut  permasalahan  faktual, sebagaimana  halnya  dengan  masalah  yang  timbul  dalam  penyusunan  dokumen (construction of document) atau aplikasi ketentuan-ketentuan kontrak.
c. Mixed  arbitration ,  yaitu  untuk  sengketa  baik  mengenai  permasalahan  faktual maupun hukum (question of fact and law) .
Priyatna  Abdurrasyid  juga  memberikan  penjelasan  mengenai  arbitrase  dengan membandingkannya  dengan  beberapa  mekanisme  yang  ada  dalam  lingkup  Alternatif Penyelesaian  Sengketa.  Berikut  ini  tabel  yang  menjelaskan  secara  ringkas  perbedaan antara konsiliasi, negosiasi, mediasi, dan arbitrase.
5 Ibid. , hlm. 20.
6 Priyatna  Abdurrasyid,  “Serba-Serbi  tentang  Arbitrase  di  Indonesia”  (makalah  pada  Seminar Nasional  Hukum  dan  Ekonomi  tentang  Arbitrase  sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa, diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Kadunda Tk. I Jawa  Timur, Surabaya, 1995), hlm. 15.
Perbedaan antara Konsiliasi, Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase 7 Konsiliasi Negosiasi Mediasi Arbitrase Para pihak secara sukarela berkehendak menyelesaikan sengketa. Para pihak secara sukarela berkehendak menyelesaikan sengketa. Para pihak secara sukarela berkehendak menyelesaikan sengketa. Para pihak secara sukarela berkehendak menyelesaikan sengketa. Yang memutus sengketa para pihak. Yang memutus sengketa para pihak. Yang memutus sengketa para pihak. Yang memutus sengketa arbiter yang disepakati para pihak. Keterlibatan pihak ke tiga dikehendaki oleh para pihak. Tidak ada pihak ke tiga. Keterlibatan pihak ke tiga dikehendaki sebagai penengah karena keahliannya di bidang yang disengketakan. Keterlibatan pihak ke tiga dikehendaki sebagai pemutus masalah yang disengketakan karena arbiter yang dipilih memang ahli dalam bidang yang bersangkutan. Aturan pembuktian tidak ada. Aturan pembuktian tidak ada. Aturan pembuktian tidak ada. Aturan pembuktian sifatnya informal.

## 3. Arbitrase dalam Konteks Hukum Internasional
Salah  satu  cara  untuk  menyelesaikan  sengketa  antara  negara-negara,  termasuk entitas  bisnis,  ialah  melalui  arbitrase.  Dalam  konteks  sejarah  hukum  internasional, arbitrase  sudah  dipergunakan  sejak  zaman  Yunani.  Pada  era  Kristiani,  sengketa- sengketa  antara  raja-raja  dan  penguasa  diserahkan  kepada  Arbitrase  Paus.  Vitoria, Suarez,  dan  Grotius  telah  menggunakan  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase. Berdasarkan  sejarah  pula  dapat  dipahami  bahwa  arbitrase  ternyata  merupakan  cara pertama  penyelesaian  sengketa  dan  yang  mengilhami  pembentukan  lembaga-lembaga peradilan internasional permanen. 8
7 Ibid.
8 Wahyuningsih, Penyelesaian  Sengketa  Internasional (Jakarta:  Lentera  Hukum  Indonesia, 2012), hlm. 21-22.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 1, No. 1, Desember 2018. P-ISSN 2654-8747
Arbitrase  dalam  sejarah  modern  dikenal  dalam Jay  Treaty tahun  1794  antara Inggris  dan  AS  yang  mengatur  tentang  pembentukan  3  (tiga)  komisi  campuran  yang fungsinya untuk menyelesaikan sengketa di antara kedua pihak. Arbitrase juga dengan berhasil dipergunakan dalam Arbitrase Alabama Claims pada tahun 1872 antara Inggris dan  AS,  yang  hasilnya  mengharuskan  Inggris  untuk  membayar  kompensasi  atas kerugian  yang  diakibatkan  oleh  kapal  perang Confederate yang  dibangun  di  Inggris. Keberhasilan lembaga arbitrase ini memotivasi arbitrase-arbitrase selanjutnya, misalnya dalam kasus Behring Sea , British Guiana dan Venezuela Boundary pada akhir abad ke- 18. 9
Seperti  halnya  cara-cara  penyelesaian  sengketa  internasional  secara  damai lainnya,  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  sifatnya  juga  sukarela  ( voluntary) . Sebelumnya  harus  terlebih  dahulu  ada  kehendak  ( consent )  dari  negara-negara  untuk menyerahkan kepada arbitrase. Kehendak negara-negara untuk tunduk kepada prosedur arbitrase  khusus  dapat  diberikan  sebelum  terjadi  sengketa,  seperti  dalam  Mahkamah Arbitrase  Permanen  ( Permanent  Arbitration  Court )  yang  dibentuk  berdasarkan Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Damai. 10
Pada tahun 1899, Konferensi Den Haag tidak hanya mengkodifikasikan hukum arbitrase,  tetapi  juga  menetapkan  pembentukan  Mahkamah  Arbitrase  Permanen (Permanent Court of Arbitration ). Konferensi Den Haag 1907 kemudian menyelesaikan pekerjaan Konferensi 1899. Mahkamah Arbitrase Permanen yang berkedudukan di Den Haag  bukanlah  merupakan  sesuatu  yang  ”permanen”  dan  juga  bukan  ”mahkamah”. Anggota-anggotanya  ditunjuk  dari  negara-negara  pihak  pada  salah  satu  Konvensi  Den Haag  tersebut.  Setiap  negara  dapat  mengangkat  4  (empat)  orang  yang  memiliki kualifikasi di bidang hukum internasional. Dari antara mereka kemudian akan ditunjuk para arbitrator apabila dibutuhkan. 11
Arbitrase  adalah  suatu  cara  penyelesaian  yang  dilakukan  dengan  menyerahkan kepada pihak ke tiga. Menurut Advisory Opinion Permanent Court of Justice mengenai Interpretation  of  the  Treaty  of  Lausanne  Case  (1925)  PCIJ  Ser.  B  No.  12 ,  arbitrase dalam hukum internasional mempunyai pengertian yang lebih khusus, yaitu: 12
Pertama , arbitrase adalah prosedur untuk penyelesaian sengketa hukum. Dengan perkataan  lain,  arbitrase  menyangkut  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  pihak-pihak yang  bersengketa  berdasarkan  ketentuan  suatu  perjanjian  internasional,  dan penyelesaian  akan  diupayakan  dengan  penerapan  perjanjian  tersebut  terhadap  fakta- fakta dalam kasusnya.
9 Ibid.
10 Penjelasan Dixon, sebagaimana dikutip dalam ibid.
11 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, Buku II (Aksara Persada Indonesia, 1989), hlm. 174.
12 Wahyuningsih, op.cit. , hlm. 21-22.
Ke dua , putusan arbitrase ( arbitration awards ) bersifat mengikat secara hukum terhadap para pihak yang bersengketa. Sekali, sebuah negara atau subjek hukum sebagai pihak, sepakat untuk menggunakan arbitrase, negara atau subjek hukum tersebut terikat pada kewajiban hukum untuk melaksanakannya.
Ke  tiga ,  dalam  peradilan arbitrase,  para pihak  yang  bersengketa  boleh memilih arbitratornya.  Tidak  demikian  halnya  di  pengadilan,  para  pihak  yang  bersengketa melalui  arbitrase  mempunyai  kewenangan  mengenai  komposisi  dari  majelis  arbitrator dan prosedurnya.
Dalam  dinamikanya,  untuk  menjawab  kebutuhan  aktivitas  para  subjek  hukum internasional,  seperti  negara-negara,  organisasi  internasional,  maupun  entitas  bisnis seperti  perusahaan-perusahaan  yang  berskala  besar,  yang  semakin  kompleks,  maka lembaga  arbitrase  ikut  mengalami  perkembangan  pula.  Kemudian  mulai  dibentuklah beberapa lembaga atau badan arbitrase yang bersifat internasional, yang jenis-jenisnya, antara lain, dapat dijelaskan sebagai berikut: 13
a. UNCITRAL Arbitration Rules.
Diumumkan oleh Komisi PBB untuk International Trade Law tanggal 28 April 1976  dan  disetujui  Majelis  Umum  PBB  15  Desember  1976.  Di  antara  hal penting yang dimuat oleh UNCITRAL Arbitration Rules ialah tidak ada arbitrase yang  akan  gagal  atas  dasar  pihak-pihak  tidak  menyetujui  tentang  arbiter  atau alasan apapun seorang arbiter tidak dapat bekerja. Dalam hal pihak-pihak gagal menunjuk  arbiter  dalam  60  (enam  puluh)  hari  sejak  diterimanya  permintaan, masing-masing  pihak  dapat  meminta  Sekretaris  Jenderal  dari Permanent  Court of  Arbitration di  Den  Haag  untuk  menunjuk  sebagai  otoritas.  Wewenang  dari badan  arbitrase  ini  meliputi  perselisihan,  kontroversi,  dan  klaim  lainnya  yang timbul  dari  atau  berkaitan  dengan  kontrak,  pembatalan  atau  pengakhiran  atau tidak berlakunya kontrak. 14
b. The London Court of Arbitration.
Badan  ini  disponsori  oleh London  Chamber  of  Commerce,  The  City  of  London Corporation ,  dan Chartered  Institute  of  Arbitrations. Badan  ini  terbuka  bagi anggota  dan  bukan  anggota London  Chamber  of  Commerce. Wewenangnya meliputi  berlakunya,  pembuatan  dan  pelaksanaan  kontrak  yang  akan  dikuasai hukum  Inggris  dan  setiap  sengketa  dari  kontrak  tersebut  akan  ditangani  oleh arbitrase  menurut  aturan  London Court  of  Arbitration ,  yang  dalam  hal  yang tidak diaturnya dengan memberlakukan aturan UNCITRAL . 15
13 Ariawan Gunadi, Pengantar Hukum Bisnis 2 (Jakarta: Lentera Hukum Indonesia, 2013), hlm. 111.
14 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Hukum Dagang Internasional (Bandung: Reika Aditama, 2006), hlm. 106.
15 Ibid. , hlm. 107.
c. ICC Court of Arbitration.
Badan  arbitrase  dari International  Chamber  of  Commerce di  Paris  ini  berlaku bagi  anggota  dan  bukan  anggota ICC .  Tahun  1976, ICC membentuk International  Center  for  Technical  Expertise ,  yang  dimaksudkan  untuk membantu  dalam  hal-hal  teknis  seperti  kontrak  konstruksi  dan  instalasi,  yang dalam  hal  ini  dapat  menunjuk  ahli  secara  netral. 16 Jadi  wewenang  dari  badan arbitrase  ini  meliputi  semua  sengketa  yang  timbul  dari  kontrak  yang  berlaku akan  diselesaikan  menurut  aturan  konsiliasi  dan  arbitrase  dari International Chamber  of  Commerce oleh  satu  atau  lebih  arbiter  yang  ditunjuk  sesuai aturan ICC .
d. Arbitrase Model Jepang.
Badan  arbitrase  ini  dibentuk  tahun  1979.  Wewenangnya  meliputi  semua sengketa,  kontroversial,  perbedaan  yang  mungkin  timbul  antara  penjual  dan pembeli  atau  berkaitan  dengan  kontrak  dan  pelanggaran  kontrak  dapat diselesaikan  oleh  arbitrase  di  Osaka  menurut  aturan  arbitrase  komersial  dari Japan Commercial Arbitration Association . 17 Dalam hal ini hukum yang berlaku adalah hukum Jepang.
e. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
Di Indonesia, badan yang berkiprah untuk menyelesaikan sengketa perdagangan baik  yang  bersifat  nasional  maupun  internasional  adalah  BANI.  Sebenarnya badan arbitrase ini sangatlah dibutuhkan karena seperti kita ketahui penyelesaian suatu perkara melalui pengadilan negeri memakan waktu dan biaya yang sangat besar.  Oleh  karena  itulah,  BANI  diharapkan  dapat  menjadi  alternatif  dalam menyelesaikan sengketa, meskipun pada kenyataannya BANI  kurang dikenal di Indonesia.

## 4. Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Melalui Arbitrase
Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  arbitrase  diartikan  sebagai  suatu  cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang  bersengketa. 18 Penyelesaian melalui  arbitrase  bisa  dilakukan  oleh  individu  ataupun  yang  bersifat  lembaga  atau institusional.  Sekarang  ini  arbitrase  semakin  banyak  digunakan  dalam  menyelesaikan sengketa-sengketa dagang nasional maupun internasional.
Dari  segi  waktu  pemilihan  penyelesaiannya,  arbitrase  dibagi  menjadi  2  (dua), yaitu: arbitration  clause dan submission  agreement .  Yang  disebut  pertama  adalah arbitrase  yang  sudah  disertakan  di  dalam  kontrak  para  pihak,  sedangkan  yang  disebut
16 Ibid.
17 Ibid .
18 C.S.T. Kansil dan Christine. S.T. Kansil, Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm.  698.
belakangan  merupakan  tindakan  yang  ditempuh  para  pihak  untuk  menyerahkan penyelesaian sengketa pada arbitrase. 19
Sebelum  klausula  arbitrase  bisa  dipakai,  terdapat  beberapa  persyaratan  yang harus dipenuhi terlebih dahulu yaitu:
a. Perjanjian arbitrase harus secara tertulis;
b. Mengenai suatu sengketa yang sudah ada atau baru akan ada;
c. Sengketa  adalah  bersangkutan  pada  hubungan  hukum  antara  para  pihak,  baik secara kontrak atau tidak;
d. Sengketa tersebut merupakan hal yang bisa diselesaikan dengan arbitrase. 20
Selain  itu  juga  ditambahkan  2  (dua)  lagi  syarat,  yaitu  bahwa  para  pihak  harus memiliki  kapasitas  untuk  memilih  arbitrase,  dan  juga  klausula  arbitrase  diperbolehkan oleh hukum negara masing-masing. 21
Karena  perkembangan  dalam  praktik  saat  menyelesaikan  sengketa,  kini  ada beberapa  alasan  mengapa  lembaga  arbitrase  semakin  banyak  digunakan  untuk menyelesaikan sengketa, terutama sengketa yang terjadi dalam bidang bisnis, yaitu: 22
a. Penyelesaian  sengketa  relatif  lebih  cepat  daripada  proses  berperkara  di pengadilan.  Dalam  arbitrase  tidak  dikenal  adanya  upaya  banding,  kasasi  atau peninjauan kembali. Putusan arbitrase sifatnya final dan mengikat.
b. Penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  bersifat  rahasia,  baik  kerahasian mengenai persidangannya maupun kerahasiaan putusan arbitrasenya.
c. Para  pihak  diberi  kebebasan  untuk  memilih  arbiternya  yang  menurut  mereka netral  dan  juga  ahli  dalam  menyelesaikan  sengketa  yang  dihadapi.  Pemilihan arbiter  sepenuhnya  diberikan  kebebasan  kepada  para  pihak  dan  arbiter  yang dipilih  tidaklah  selalu  ahli  hukum,  bisa  saja  insinyur,  ahli  asuransi,  ahli perbankan dan lain-lain.
d. Dimungkinkannya  para  arbiter  untuk  menerapkan  sengketanya  berdasarkan kelayakan dan kepatutan (apabila para pihak memang menghendakinya).
e. Dalam  hal  arbitrase  internasional,  putusan  arbitrasenya  relatif  lebih  dapat dilaksanakan di negara lain dibandingkan apabila sengketa tersebut diselesaikan melalui misalnya pengadilan.
f. Dalam  arbitrase  para  pihak  juga  diberi  kebebasan  untuk  menentukan  hukum acara atau persyaratan bagaimana suatu putusan akan didasarkan misalnya dalam menentukan  hukum  acara  dan  hukum  yang  akan  diterapkan  dalam  pokok sengketa.
19 Alan Redfern, Law and Practice of International Commercial Arbitration (London: Sweet and Maxwell, 2004), hlm. 131.
20 Ibid. , hlm. 134.
21 Pasal II.2. New York Convention.
22 Ariawan Gunadi, op.cit. , hlm. 107.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 1, No. 1, Desember 2018. P-ISSN 2654-8747
Sejalan  dengan  penjelasan  tersebut  di  atas,  menurut  Erman  Rajagukguk, arbitrase merupakan  institusi  penyelesaian  sengketa  alternatif  yang  paling  populer  dan paling  sering  digunakan  orang  dibandingkan  dengan  institusi  penyelesaian  sengketa alternatif  lainnya.  Hal  tersebut  disebabkan  banyaknya  kelebihan  yang  dimiliki  oleh arbitrase ini. Kelebihan-kelebihan itu ialah sebagai berikut: 23
a. Prosedur tidak berbelit dan putusan dapat dicapai dalam waktu relatif singkat;
b. Biaya lebih murah;
c. Putusan dapat menghindari expose di depan umum;
d. Hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih fleksibel;
e. Para  pihak  dapat  memilih  hukum  mana  yang  akan  diberlakukan  pada  proses arbitrase;
f. Para pihak dapat memilih sendiri para arbiter;
g. Dapat dipilih para arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya;
h. Putusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi;
i. Putusan arbitrase umumnya bersifat final dan binding (tanpa harus naik banding atau kasasi);
j. Putusan arbitrase umumnya dapat diberlakukan serta dieksekusi oleh pengadilan dengan sedikit atau tanpa review sama sekali;
k. Proses (prosedur) arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas;
l. Menutup  kemungkinan  untuk  dilakukannya  “ forum  shopping ”  (“forum penyelundupan” atau itikad buruk untuk mengalihkan pokok persoalan); 24
m. Penyelesaian  sengketa  di  pengadilan  akan  mencari  siapa  yang  salah  dan  siapa yang benar, dan hasilnya akan dapat merenggangkan hubungan dagang di antara mereka  (para  pihak  yang  bersengketa).  Penyelesaian  sengketa melalui arbitrase dianggap  dapat  melahirkan  putusan  yang  kompromistis,  yaitu  yang  dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. 25
Namun  demikian,  selain  sisi  positif  seperti  yang  disampaikan  di  atas,  ternyata lembaga  arbitrase  juga  masih  dianggap  memiliki  beberapa  kekurangan,  antara  lain, yaitu: 26
a. Pada  umumnya,  subjek  hukum  berupa  negara  masih  enggan  memberikan komitmennya  untuk  menyerahkan  sengketanya  kepada  badan-badan  pengadilan internasional,  termasuk  badan  arbitrase  internasional.  Keadaan  ini  justru  agak berbeda  dengan  sikap  dari  subjek  hukum  berupa  entitas  bisnis,  seperti perusahaan. Kecenderungan yang ada ialah, bahwa entitas bisnis akan lebih suka sengketa  yang  sedang  mereka  hadapi  dibawa  ke  arbitrase  untuk  diselesaikan,
23 Thomas  Arsil, Arbitrase  sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Perselisihan  Perburuhan (Jakarta: Lentera  Hukum  Indonesia,  Pusat  Kajian  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Pancasila,  dan Koperasi Pegawai Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2012), hlm. 22.
24 Munir Fuady, op.cit. , hlm. 40.
25 Erman Rajagukguk, Arbitrase dalam  Putusan  Pengadilan (Jakarta:  Chandra Pratama, 2001), hlm. 2.
26 Ibid.

## Jurnal Legal Reasoning
dengan  pertimbangan  kelebihan  (keuntungan)  yang  ada  pada  mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase seperti telah dijelaskan di atas.
b. Proses  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  tidak  menjamin  bahwa putusannya  akan  mengikat.  Hukum  internasional  tidak  menjamin  bahwa  pihak yang kalah atau tidak puas dengan putusan yang dikeluarkan akan melaksanakan putusan tersebut.
Walaupun memang arbitrase pada saat ini masih belum bisa sepenuhnya berjalan sempurna, tampaknya di masa depan arbitrase bisa menjadi pilihan hukum utama untuk penyelesaian sengketa. 27
Dalam hal para pihak ingin menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, maka hal tersebut  harus  dinyatakan  dengan  tegas  oleh  para  pihak  secara  tertulis  dalam  klausul penyelesaian  sengketa  dalam  suatu  kontrak  ( an  agreement  in  writing ).  Biasanya  judul klausul  tersebut  ditulis  secara  langsung  dengan  mencantumkan  “Arbitrase.”  Kadang- kadang  istilah  lain  yang  digunakan  adalah  “ Choice  of  Forum ” atau  “ Choice  of Jurisdiction .”  Bentuk  perjanjian  arbitrase  ada  2  (dua)  macam,  yaitu factum  the compromitendo (klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat  para  pihak  sebelum  timbul  sengketa),  dan  akta  kompromis  (suatu  perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa). 28
Saat  ini,  sudah  ada  beberapa  konvensi  yang  berkaitan  dengan  atau  mengatur mengenai arbitrase, terutama dalam hal pelaksanaan putusannya, yaitu: 29
a. Konvensi New York 1958.
Awalnya  sehubungan  dengan  pelaksanaan  putusan  arbitrase  luar  negeri,  maka pelaksanaannya  didasarkan  pada  Konvensi  Jenewa  1927.  Namun  Konvensi Jenewa  1927  ternyata  masih  menimbulkan  perbedaan-perbedaan  sehubungan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri tersebut. Maka, pada  tanggal  10  Juni  1958  di  New  York  telah  ditandatangani  Konvensi  PBB tentang  pengakuan  dan  pelaksanaan  putusan  arbitrase  luar  negeri,  yaitu Convention  on  The  Recognition  and  Enforcement  of  Foreign  Arbitral  Awards. Indonesia  sendiri  telah  meratifikasi  Konvensi  New  York  1958  melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981.
Dalam  Konvensi  New  York  1958  ini,  antara  lain,  diatur  mengenai  kedudukan perjanjian arbitrase, bentuk perjanjian arbitrase, dan sikap pengadilan di negara- negara  peserta  terhadap  perjanjian  arbitrase.  Juga  diatur  mengenai  perjanjian arbitrase  yang  harus  bersifat  tertulis,  mengenai  pihak  yang  bersengketa  adalah antara swasta dengan swasta, dan lain-lain.
27 Lassa  Oppenheim, International  Law:  A  Treatise (New  Jersey:  The  Lawbook  Exchange, 2005), hlm. 25.
28 Redaksi, “Arbitrase,” <www.bantuanhukum.com>, diunduh pada tanggal 11 Januari 2010.
29 Ariawan Gunadi, op.cit. , hlm. 108-110.

## Jurnal Legal Reasoning
Meskipun  dikatakan  bahwa  putusan  arbitrase  bersifat  final  dan  mengikat,  tapi putusan  arbitrase  di  sini  dapat  ditolak  (Pasal  5  ayat  (1)  Konvensi  New  York 1958). Alasan-alasannya adalah:
1) Perjanjian arbitrase yang dibuat tidak sah.
2) Salah  satu  pihak  tidak  memperoleh  kesempatan  untuk  melakukan pembelaan sehingga putusan arbitrase tersebut dianggap diperoleh secara tidak wajar.
3) Penunjukkan  arbiter  yang  bersangkutan  tidak  sesuai  dengan  penugasan yang dilakukan.
4) Pengangkatan  para  arbiter/prosedur  arbitrase  tidak  sesuai  dengan perjanjian di antara para pihak.
5) Putusan  arbitrase  yang  bersangkutan  belum  mengikat  para  pihak  atau telah dikesampingkan di negara di mana putusan tersebut dibuat.
b. Konvensi Washington 1965. Konvensi  ini  dikenal  dengan  sebutan Convention  on  The  Settlement  of Investment  Disputes  Between  States  and  Nationals  of  Other  States (Konvensi tentang  Penyelesaian  Sengketa-Sengketa  Penanaman  Modal  Antara  Negara- Negara  dan  Warga  Negara-Warga  Negara  dari  Negara  Lain).  Asal  mula terciptanya konvensi ini diawali oleh situasi perekonomian di dunia pada waktu itu khususnya dibeberapa negara berkembang yang melakukan tindakan sepihak terhadap  investor  asing  dalam  wilayah  negaranya.  Tindakan  sepihak  dimaksud berupa  nasionalisasi  perusahaan-perusahaan  milik  investor  asing.  Tindakan sepihak  ini  telah  mengakibatkan  timbulnya  konflik-konflik  ekonomi  yang selanjutnya dapat berkembang menjadi sengketa politik. Atas dasar inilah, maka Bank  Dunia  kemudian  memprakarsai  pembentukan  suatu  badan  arbitrase internasional.  Badan  ini  yang  akan  menangani  sengketa  penanaman  modal antara investor asing dengan negara tuan rumah.
Upaya tersebut menghasilkan suatu konvensi yang disebut juga dengan konvensi ICSID.  Adapun  tujuan  dari  konvensi  ini  adalah  untuk  menyediakan  upaya hukum di dalam menyelesaikan kasus-kasus penanaman modal asing. Sekaligus mendorong  arus  penanaman modal  swasta  yang  lebih  besar  guna  mempercepat pembangunan ekonomi negara-negara berkembang.
Dalam  salah  satu  pasal  konvensi  dijelaskan  mengenai  syarat-syarat  suatu sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase ICSID, yaitu:
1) Harus ada legal disputes (sengketa hukum) yang timbul secara langsung antara negara dan penanam modal asing dibidang penanaman modal;
2) Subjek  sengketanya  adalah  antara  negara  peserta  dengan  warga  negara dari negara peserta lain;
3) Harus ada persetujuan dari para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui ICSID.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 1, No. 1, Desember 2018. P-ISSN 2654-8747
Hal yang cukup menarik dari konvensi ini adalah meskipun putusan arbitrase ini bersifat  final  dan  mengikat  atau  tidak  dapat  dilakukan  upaya  hukum  seperti banding,  kasasi  ataupun  peninjauan  kembali,  namun  putusan  arbitrase  tersebut dapat  dibatalkan  dengan  membentuk  suatu  komite.  Hal  ini  menyebabkan  para pihak  yang  membawa  sengketa  mereka  ke  arbitrase  ICSID  ini  menjadi  tidak mendapat kepastian hukum.

## 5. Arbitrase dalam Perspektif Teori Sistem Hukum dari Lawrence Friedmann
Pada  bagian  ini,  akan  dijelaskan  perihal  keberadaan  lembaga  arbitrase  dari perspektif teori sistem hukum dari Lawrence Friedmann. Pembahasan ini dimaksudkan untuk  melihat  beberapa  aspek  penting  yang  ada  di  dalam  lembaga  arbitrase  sebagai suatu  sistem  hukum.  Untuk  kemudian,  dengan  pembahasan  tersebut,  diharapkan  dapat dipahami  bahwa  keberadaan  arbitrase  memang  benar  berpengaruh  secara  positif (dibutuhkan) terhadap  upaya  penyelesaian  sengketa  transaksi  bisnis  internasional yang lebih memadai.

## a. Tentang Struktur
Dilihat  dari  sudut  strukturnya,  maka  arbitrase  sebagai  struktur  penyelesaian sengketa  dapat  dikatakan  cukup  mumpuni  para  pihak  yang  bersengketa  yang menggunakannya.  Dalam  struktur  yang  formal,  dalam  konteks  Indonesia,  mekanisme arbitrase  diwadahi  dalam  lembaga  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI). Mengenai  prosedur  apa  yang  diterapkan  oleh  BANI  dalam  menyelesaikan  sengketa sudah diatur dalam Undang Nomor 30 Tahun 1999.
Yang  justru  menarik  dari  sudut  struktur  ialah  bahwa  BANI  menerapkan  asas organisasi yang tidak besar (gemuk), namun kaya akan fungsi. Struktur BANI tersebut sangat  berbeda  dengan  struktur  pengadilan  pada  umumnya  dalam  menyelesaikan sengketa.
Sebagai contoh, di lingkup Peradilan Umum, suatu sengketa yang masuk untuk diperiksa  dan  diadili  akan  menempuh  jalur  yang  panjang,  yaitu  masuk  ke  Pengadilan Negeri  sebagai  pengadilan  tingkat  pertama,  lanjut  ke  Pengadilan  Tinggi  sebagai pengadilan  tingkat  banding,  dan  dapat  berlanjut  lagi  ke  Mahkamah  Agung  sebagai pengadilan tingkat kasasi. Setelah kasasipun, suatu sengketa masih bisa dilanjutkan ke mekanisme peninjauan kembali yang juga berlangsung di Mahkamah Agung.
Hal tersebut sangat berbeda dengan yang berlangsung di arbitrase, dalam hal ini BANI.  Di  BANI,  struktur  yang  berhubungan  dengan  penyelesaian  sengketa  hanya berlangsung di satu tempat, yaitu BANI itu sendiri.
Putusan  yang  dihasilkan  melalui  proses  arbitrasepun,  selain  hanya  diproses  di satu  tempat,  juga  bersifat first  and  binding .  Artinya,  putusan  arbitrase  tersebut  begitu dijatuhkan  tidak  bisa  dimintakan  upaya  hukum  terhadapnya,  sehingga  bisa  langsung mengikat para pihak yang bersengketa. Mengenai hal ini dapat dilihat dasar hukumnya
pada  Pasal  60  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  yang  menegaskan  bahwa, “Putusan  arbitrase  bersifat  final  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dan  mengikat para pihak.”
b. Tentang Substansi
Secara  substansi,  perihal  mekanisme  arbitrase  telah  ada  pengaturannya  dalam sistem hukum Indonesia, yaitu diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
Sehubungan  dengan  substansi  ini,  tentunya  salah  satu  hal  yang  menarik  untuk dipertanyakan  ialah  pada  poin-poin  apa  saja  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 telah mengakomodasi secara positif kebutuhan praktik penyelesaian sengketa, terutama untuk mereka yang bergerak di bidang transaksi bisnis internasional?
Hal  tersebut  patut  dipertanyakan  mengingat  secara  faktual  ternyata  mekanisme arbitrase banyak dipilih dan digunakan terutama mereka yang bergerak di bidang bisnis.
Dilihat dari pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999,  maka  dapat  dipahami  bahwa  lembaga  arbitrase  menyediakan  mekanisme penyelesaian  sengketa  yang  relatif  fleksibel  dari  sisi  waktu  berproses,  cepat  (singkat) dan dengan prosedur yang relatif tidak panjang (tidak bertele-tele).
Pada  prinsipnya,  para  pihak  yang  bersengketa  bebas  untuk  menentukan  acara arbitrase  yang  digunakan  dalam  pemeriksaan  sengketa  sepanjang  tidak  bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Penentuan acara arbitrase ini harus diperjanjikan secara tegas dan tertulis.
Penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan lembaga  arbitrase  nasional  atau  internasional  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak. Apabila sudah ditentukan lembaga yang dipilih, maka penyelesaian sengketa dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih kecuali ditetapkan lain oleh para pihak.  Dalam  perjanjian  tersebut,  harus  ada  kesepakatan  mengenai  ketentuan  jangka waktu dan tempat diselenggarakannya arbitrase. Jika jangka waktu dan tempat arbitrase tidak  ditentukan,  maka  arbiter  atau majelis  arbitrase  berwenang  untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya apabila: 30
a. Diajukan  permohonan  oleh  salah  satu  pihak  mengenai  hal  khusus  tertentu, misalnya  karena  adanya  gugatan  antara  atau  gugatan  insidental  di  luar  pokok sengketa, seperti permohonan jaminan;
b. Sebagai akibat ditetapkan putusan provisional atau putusan sela lainnya, atau;
c. Dianggap  perlu  oleh  arbiter  atau  majelis  arbitrase  untuk  kepentingan pemeriksaan.
Sebaliknya,  apabila  para  pihak  tidak  menentukan  sendiri  ketentuan  mengenai acara  arbitrase  yang  akan  digunakan  dalam  pemeriksaan  dan  arbiter  atau  majelis arbitrase  telah  terbentuk  baik  yang  ditunjuk  oleh  para  pihak,  atau  yang  ditunjuk  oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka sengketa akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan
30 Thomas Arsil, op.cit. , hlm. 14-15.

## Jurnal Legal Reasoning
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999.  Pemeriksaan  sengketa  dalam  arbitrase  harus dilakukan  secara  tertulis  tetapi  tidak  menutup  kemungkinan  pemeriksaan  sengketa dilakukan secara lisan apabila hal ini disetujui oleh para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase. 31
Penyelesaian  sengketa  yang  relatif  fleksibel,  cepat  (singkat)  dan  dengan prosedur yang relatif tidak panjang (tidak bertele-tele) melalui arbitrase itu tentu sangat berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui mekanisme pengadilan.
Sudah  menjadi  “rahasia  umum”  bahwa  penyelesaian  sengketa  melalui pengadilan  akan  berkebalikan  dengan  asas  berperkara  di  pengadilan,  yaitu  asas sederhana,  cepat,  dan  berbiaya  ringan.  Secara  faktual,  penyelesaian  sengketa  di pengadilan justru berjalan rumit, berlarut-larut (memakan waktu yang lama), dan relatif mahal.
Hal-hal  yang  baru  dijelaskan  di  atas,  baik  yang  dipaparkan  dengan  mengacu pada  isi  Undang  Nomor  30  Tahun  1999  maupun  dengan  mengacu  pada  perbandingan dengan mekanisme pengadilan pada umumnya, menjadi argumen pembenar untuk dapat mengatakan bahwa dalam hal penyelesaian sengketa, terutama sengketa bisnis, ternyata arbitrase lebih efektif menjalankan fungsinya sebagai hukum penyelesaian sengketa.

## c. Tentang Kultur
Perihal budaya hukum ini akan berhubungan dengan, antara lain, kebiasaan dan persepsi  (pemahaman)  subjek  hukum.  Dan  terkait  dengan  persoalan  arbitrase,  maka setidaknya  kebiasaan  atau  persepsi  (pemahaman)  yang  mengemuka  ialah  pemahaman bahwa  pihak-pihak  yang  terlibat  sengketa  ingin  sengketanya  dapat  diselesaikan  secara cepat,  sederhana,  dan  berbiaya  ringan.  Tentunya  hal  seperti  itu  dapat  dipahami,  dan ternyata  memang  telah  pula  diakomodasi  dalam  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia  dengan  menjadikan  asas  cepat,  sederhana,  dan  berbiaya  ringan  sebagai  asas dalam  praktik  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan.  Tetapi  sayangnya,  dalam praktiknya  memang  belum  dapat  berjalan  dengan  maksimal,  sehingga  akhirnya memunculkan  lembaga  arbitrase  sebagai  alternatif  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan.
Lantas  bagaimanakah  pemahaman  yang  telah  menjadi  bagian  dari  budaya tersebut, yaitu pemahaman bahwa pihak-pihak yang terlibat sengketa ingin sengketanya dapat  diselesaikan  secara  cepat,  sederhana,  dan  berbiaya  ringan,  diakomodasi  oleh lembaga arbitrase?
Apabila  dilihat  dari  alur  (proses)  mekanisme  arbitrase  dalam  menyelesaikan sengketa  dapat  dipahami  bahwa  sebenarnya  pemahaman  dari  para  subjek  hukum, terutama  para  pebisnis,  agar  aktivitas  bisnisnya  tidak  begitu  terganggu  walaupun  ada sengketa  bisnis  yang  sedang  dihadapi  sudah  diakomodasi  oleh  mekanisme  yang dijalankan  oleh  lembaga  arbitrase,  yang  untuk  di  Indonesia  difasilitasi  oleh  BANI.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 1, No. 1, Desember 2018. P-ISSN 2654-8747
Argumen dari hal tersebut ialah dapat disandarkan pada proses yang begitu relatif cepat, sederhana, dan tuntas saat lembaga arbitrase sedang menyelesaikan sengketa.
Oleh  karena  itu,  maka  dapatlah  dikatakan  bahwa  dari  sudut  kultur  telah  terjadi semacam  “hubungan  saling  membantu  (hubungan  mutualistis)”  antara  kultur  yang selama ini ada di bidang (aktivitas) bisnis dengan kultur organisasi di lembaga arbitrase.
Paparan  tersebut  di  atas  juga  akan  menjadi  menarik  jika  dihubungkan  dengan keadaan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Konsep MEA sudah dirintis sejak  diadakannya  pertemuan  informal  para  Kepala  Negara  ASEAN  ( Association  of Southeast  Asian  Nations )  di  Kuala  Lumpur,  pada  tanggal  15  Desember  1997.  MEA menjadi  tujuan  akhir  dari  integrasi  ekonomi  seperti  yang  dicanangkan  dalam ASEAN Vision  2020 ,  yaitu  “ To  create  a  stable,  prosperous  and  highly  competitive  ASEAN economic  goods,  services,  investment,  skill  labor  economic  development  and  reduced poverty  and  socio-economic  disparities  in  year  2020. ” 32 Secara  efektif,  MEA  berlaku mulai pada tahun 2015.
Dalam  keadaan  sudah  berlakunya  MEA  tersebut,  dengan  segala  potensi  yang dapat muncul di dalamnya, termasuk potensi terjadinya sengketa di bidang perdagangan internasional,  maka  keberadaan  lembaga  arbitrase,  khususnya  BANI  dalam  konteks Indonesia,  menjadi  sangat  penting.  Karena  lembaga  arbitrase  dengan  segala kelebihannya jelas lebih cocok jika diposisikan sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang  bersifat  relatif  sederhana,  fleksibel,  dan  cepat  dalam  menyelesaikan  sengketa  di bidang perdagangan internasional yang mungkin saja terjadi di dalam kawasan ASEAN. Jika  dicermati  lagi,  MEA  memang  sangat  menginginkan  berjalannya  aktivitas  bisnis yang  lancar  atau  tanpa  hambatan  di  kawasan  ASEAN.  Hal  inilah  yang  menjadi  salah satu tuntutan sekaligus tantangan bagi keberadaan lembaga arbitrase, termasuk BANI.

## D. Simpulan
Mekanisme  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  sudah  dikenal  sejak  lama, setidaknya  mekanisme  itu  sudah  digunakan  sejak  zaman  Yunani,  dan  berdasarkan sejarah  juga  dapat  dipahami  bahwa  arbitrase  ternyata  merupakan  cara  pertama penyelesaian  sengketa  dan  yang  mengilhami  pembentukan  lembaga-lembaga  peradilan internasional permanen.
Praktik  dan  aktivitas  transaksi  bisnis,  terutama  dalam  skala  internasional, membutuhkan  dukungan  tersedianya  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  lebih efektif,  singkat,  dan  efisien  daripada  lembaga-lembaga  berbentuk  pengadilan  yang sudah cenderung tidak efektif, bertele-tele, tidak efisien, bahkan penuh dengan praktik korupsi.  Untuk  menjawab  kebutuhan  dunia  (bidang)  transaksi  bisnis  internasional tersebut, maka dibentuklah dan dikembangkanlah lembaga arbitrase.
32 Yuswanto,  “Peran  Negara  Hukum  Indonesia  Melindungi  Rakyatnya  dalam  Menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015,” Jurnal Fiat Justisia (Vol. 8, No. 4, 2014): 572.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 1, No. 1, Desember 2018. P-ISSN 2654-8747
Saat ini, arbitrase  sudah  menjadi  institusi  penyelesaian  sengketa  alternatif  yang paling  populer  dan  paling  sering  digunakan  orang  dibandingkan  dengan  institusi penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Hal tersebut disebabkan banyaknya kelebihan yang  dimiliki  oleh  arbitrase  ini.  Kelebihan-kelebihan  itu  ialah,  antara  lain:  prosedur tidak  berbelit-belit  dan  putusan  dapat  dicapai  dalam  waktu  relatif  singkat;  hukum terhadap  prosedur  dan  pembuktian  lebih  fleksibel,  para  pihak  dapat  memilih  hukum mana  yang  akan  diberlakukan  pada  proses  arbitrase;  para  pihak  dapat  memilih  sendiri para arbiter yang dianggap mumpuni dan yang ahli dalam bidangnya; putusan arbitrase umumnya  bersifat  final  dan binding (tanpa  harus  naik  banding  atau  kasasi);  dan penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  juga  dianggap  dapat  melahirkan  putusan  yang kompromistis, yaitu yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa ( win win solution ).
Jika dilihat dari perspektif teori sistem hukum dari  Lawrence  Friedmann, maka keberadaan lembaga arbitrase beserta fungsinya sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar mekanisme pengadilan dapat dipahami sebagai berikut:
Dilihat  dari  sudut  strukturnya,  maka  lembaga  arbitrase  sebagai  struktur penyelesaian  sengketa  dapat  dikatakan  cukup  mumpuni,  bahkan  relatif  lebih menguntungkan  bagi  para  pihak  yang  bersengketa  yang  menggunakannya.  Dalam struktur  yang  formal,  dalam  konteks  Indonesia,  mekanisme  arbitrase  diwadahi  dalam lembaga  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI),  yang  prosedurnya  berlandaskan atau didasarkan pada ketentuan Undang Nomor 30 Tahun 1999.
Secara  struktur,  lembaga  arbitrase  di  Indonesia,  yaitu  BANI,  menerapkan  asas organisasi yang tidak besar (gemuk), namun kaya akan fungsi. Tentunya struktur BANI tersebut  sangat  berbeda  dengan  struktur  pengadilan  pada  umumnya  dalam menyelesaikan sengketa.
Kemudian  secara  substansi,  perihal  mekanisme  arbitrase  telah  ada pengaturannya  dalam  sistem  hukum  Indonesia,  yaitu  diatur  melalui  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999.  Dilihat  dari  pasal-pasal  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka dapat dipahami bahwa lembaga arbitrase itu menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang relatif fleksibel dari sisi waktu berproses, cepat (singkat)  dan  dengan  prosedur  yang  relatif  tidak  panjang  (tidak  bertele-tele). Penyelesaian sengketa yang relatif fleksibel, cepat (singkat) dan dengan prosedur yang relatif  tidak  panjang  (tidak  bertele-tele)  melalui  arbitrase  itu  tentu  sangat  berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui mekanisme pengadilan.
Selanjutnya, terkait dengan perihal budaya, maka dapat dilihat bahwa dari sudut kultur  telah  terjadi  semacam  “hubungan  saling  membantu  (hubungan  mutualistis)” antara kultur yang selama ini ada di bidang (aktivitas) bisnis dengan kultur organisasi di lembaga arbitrase.
Apabila  dilihat  dari  alur  (proses)  mekanisme  arbitrase  dalam  menyelesaikan sengketa  dapat  dipahami  bahwa  sebenarnya  pemahaman  (persepsi)  yang  merupakan

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 1, No. 1, Desember 2018. P-ISSN 2654-8747
bagian  dari  budaya  dari  para  subjek  hukum,  terutama  para  pebisnis,  agar  aktivitas bisnisnya  tidak  terganggu  walaupun  ada  sengketa  bisnis  yang  sedang  dihadapi  sudah diakomodasi oleh mekanisme yang dijalankan oleh lembaga arbitrase. Karena lembaga arbitrase  telah  menyediakan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  relatif  lebih fleksibel  dari  sisi  waktu  berproses,  cepat  (singkat)  dan  dengan  prosedur  yang  relatif tidak panjang (tidak bertele-tele).

## Daftar Pustaka

## Jurnal
Tampongangoy,  Grace  Henni.  “Arbitrase  Merupakan  Upaya  Hukum  dalam Penyelesaian  Sengketa  Dagang  Internasional.” Jurnal  Lex  et  Societatis (Vol.  III, No. 1, Januari-Maret 2015).
Yuswanto. “Peran Negara Hukum Indonesia Melindungi Rakyatnya dalam Menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.” Jurnal Fiat Justisia (Vol. 8, No. 4, 2014).

## Buku
Abdurrasyid,  Priyatna. Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa:  Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Fikahati Anesta dan BANI, 2002.
Al-Bram, Djafar. Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi. Jakarta: Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2011.
Arsil,  Thomas. Arbitrase  sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Perselisihan  Perburuhan. Jakarta:  Lentera  Hukum  Indonesia,  Pusat  Kajian  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas  Pancasila,  dan  Koperasi  Pegawai  Fakultas  Hukum  Universitas Pancasila, 2012.
Asshiddiqie,  Jimly.  “Struktur  Hukum  dan  Hukum  Struktural  Indonesia.”  Dalam Dinal Fedrian,  dkk.,  ed. Dialektika  Pembaruan  Sistem  Hukum  Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012.
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  Departemen  Kehakiman. Penelitian  Hukum tentang  Pengembangan  Budaya  Hukum  dalam  Pembangunan  Hukum  Nasional. Jakarta: Departemen Kehakiman, 1999-2000.
Berenschot, Ward, et al ., ed. Akses terhadap Keadilan: Perjuangan Masyarakat Miskin dan  Kurang  Beruntung  untuk  Menuntut  Hak  di  Indonesia. Jakarta:  HuMa, KITLV-Jakarta, Epistema Institute, dan Van Vollenhoven Institute, 2011.
Dirdjosisworo,  Soedjono. Pengantar  Hukum  Dagang  Internasional. Bandung:  Reika Aditama, 2006.
Friedmann,  Lawrence  M.  M.  Khozim,  penj. The  Legal  System.  A  Social  Science Perspective. Bandung: Nusamedia, 2011.
Fuady,  Munir. Arbitrase  Nasional,  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

## Jurnal Legal Reasoning
Gautama, Sudargo. Arbitrase Dagang Internasional. Bandung: Alumni, 1979.
Gunadi, Ariawan. Pengantar Hukum Bisnis 2. Jakarta: Lentera Hukum Indonesia, 2013.
Kansil,  C.S.T.  dan  Christine.  S.T.  Kansil, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perusahaan. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
Muhammad, Abdulkadir. Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
Oppenheim,  Lassa. International  Law:  A  Treatise .  New  Jersey:  The  Lawbook Exchange, 2005.
Rajagukguk,  Erman. Arbitrase  dalam  Putusan  Pengadilan. Jakarta:  Chandra  Pratama, 2001.
Redfern,  Alan. Law  and  Practice  of  International  Commercial  Arbitration. London: Sweet and Maxwell, 2004.
Soekanto,  Soerjono. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
Starke, J.G. Pengantar Hukum Internasional, Buku II . Aksara Persada Indonesia, 1989. Subekti. Arbitrase Perdagangan. Bandung: Binacipta, 1979.
Wahyuningsih. Penyelesaian  Sengketa  Internasional. Jakarta:  Lentera  Hukum Indonesia, 2012.

## Internet
Kementerian  Perdagangan  Republik  Indonesia.  “Perkembangan  Ekspor  NonMigas (Negara Tujuan) Periode: 2011-2016,” <http://www.kemendag.go.id/id/economic- profile/indonesia-export-import/growth-of-non-oil-and-gas-export-destination- country>. Diakses pada tanggal 9 Januari 2017.
-------.  “Perkembangan  Impor  NonMigas  (Negara  Asal)  Periode:  2011-2016,” <http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export- import/growth-of-non-oil-and-gas-import-origins-country>.  Diakses  pada  tanggal 9 Januari 2017.
Redaksi.  “Arbitrase,”  <www.bantuanhukum.com>.  Diakses  pada  tanggal  11  Januari 2010.

## Lain-Lain
Abdurrasyid,  Priyatna.  “Serba-Serbi  tentang  Arbitrase  di  Indonesia.”  Makalah  pada Seminar  Nasional  Hukum  dan  Ekonomi  tentang  Arbitrase  sebagai  Alternatif Penyelesaian Sengketa, diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia,
Kadunda Tk. I Jawa Timur, Surabaya, 1995.