Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Hak Wali Mujbīr Membatalkan Pernikahan (Analisis Putusan Mahkamah Syari’ah Perak)
Agustin Hanapi
Hafizah Hani Binti Azizan
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Email: agustinhanafi@gmail.com

## Abstrak
Izin  wali  sangat  penting  dalam  menentukan  sahnya  suatu  perkawinan. Adanya  wali  adalah  syarat  sahnya  perkawinan,  sebagaimana  adanya saksi.  Nikah  tidak  sah  tanpa  wali  laki-laki  yang mukallāf ,  merdeka, muslim, adil, dan berakal sempurna. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan  Hak  wali mujbīr di  Mahkamah  Syari’ah  Perak Islam  dan bagaimana  pandangan  Hukum  Islam  terhadap  pernikahan  tanpa  wali mujbīr .  Penelitian  ini adalah  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan telaah  kepustakaan (library  research) dan  penelitian  lapangan (field research) .  Pertimbangan  hakim  dalam memberikan putusan  di Mahkamah Syari’ah  Perak  adalah berdasarkan seksyen 13  EKIP  2004.
Hasil  penelitian menunjukkan    bahwa  hakim  boleh  membatalkan pernikahan  yang  tidak  mengikuti  Undang-Undang  Malaysia  yang  telah ditetapkan oleh Mahkamah Syari’ah. Selain itu, Hakim juga melihat dari sekufu atau tidak antara pasangan mempelai tersebut. Adapun pernikahan yang  tidak sesuai  dengan Undang-undang  Negara  dan  Hukum  Islam, Hakim boleh membatalkan pernikahan pasangann tersebut.
Kata kunci: Wali Mujbīr, Pembatalan, Pernikahan
Pendahuluan
Izin  wali  sangat  penting  dalam  menentukan  sahnya  suatu perkawinan  karena  wali  ialah  orang  yang  berhak  mengawinkan perempuan di bawah pengasuhannya. 1 Adanya wali adalah syarat sahnya perkawinan, sebagaimana adanya saksi. Nikah tidak sah tanpa wali laki- laki  yang mukallāf ,  merdeka,  muslim,  ‘ adil ,  dan  berakal  sempurna. 2 Dalam  akad  perkawinan  itu  sendiri  wali  berkedudukan  sebagai  orang
1 Najibah    Mohd    Zin, Siri  Perkembangan  Undang-undang  di  Malaysia , Undang-undang Keluarga Islam, Jilid 14, (Kuala Lumpur: Dewan  Bahasa Dan Pustaka, 2007),  hlm. 3. 2 Wahbah  Az-Zuhaili, Fiqih  Imam  Syafi’i 2 , (terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz),  (Jakarta: almahira, 2010),  hlm. 459.
Hak Wali Mujbīr Membatalkan Pernikahan
Agustin Hanapi, Hafizah Hani Binti Azizan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
25
yang  bertindak  atas  nama mempelai  perempuan dan dapat  pula  sebagai orang  yang  diminta  persetujuannya  untuk  kelangsungan  perkawinan tersebut,  dalam  hal  ini  terjadi  perbedaan  pendapat  di  kalangan  para ulama.  Terhadap  mempelai  yang  masih  kecil,  baik  laki-laki  atau perempuan. Ulama sepakat dalam menempatkan wali sebagai rukun atau syarat  dalam  akad  perkawinan.  Alasannya  ialah  bahwa  mempelai  yang masih  kecil  tidak  dapat  melakukan  akad  dengan  sendirinya  dan  oleh karenanya  akad  tersebut  dilakukan  oleh  walinya.  Namun  terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat. Beda pendapat itu disebabkan oleh karena tidak adanya dalil pasti yang dapat dijadikan rujukan. 3
Definisi wali mujbīr menurut Hukum Islam dari segi memaksa ( mujbīr )  ialah  apabila  ada  ayah  maka  ayahlah  (bapak)  yang  berhak menjadi wali nikah untuk menikahkan anak perempuannya. Apabila tidak ada ayah (bapak) mungkin karena meninggal atau ghaib (hilang), kakek yang  berhak  tampil  menjadi  wali  nikah  untuk  cucu  perempuannya. Apabila  tidak  ada  ayah  atau  kakek  maka  dapat  diwakilkan  lagi  kepada saudara  laki-laki  kandung  dari  pengantin  perempuan  (saudara  laki-laki) yang menjadi wali itu harus sudah akil baligh (dewasa dan berakal), laki- laki  beragama  Islam  dan  ‘ adil ,  apabila  tidak  ada  saudara  laki-laki  dari ayah  (paman)  si  wanita  yang  akan  menikah  itu,  wali  sesudah ayah  dan kakek itu disebut wali nasab (tidak memaksa). 4
Menurut  Mazhab  Hanafi,  perwalian ijbār yang  berdasarkan maknanya yang khusus adalah hak wali untuk mengawinkan orang lain dengan  orang  yang  dia  kehendaki  ini  ditetapkan  kepada  anak  kecil perempuan  meskipun  dia  adalah  seorang  janda,  serta  kepada  orang perempuan idiot ,  perempuan  gila,  dan  budak  perempuan  yang dimerdekakan.  Orang  yang  memiliki  perwalian  disebut  wali mujbīr . 5
3 Amir Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia: Antara Fiqh Munakahat  dan  Undang-undang  Perkawinan ,  (Jakarta:  Kencana,  2006),  hlm. 69.
4 Mohd.    Idris    Ramulyo, Hukum  Perkawinan  Islam    Suatu    Analisis    dari Undang-undang   No. 1 tahun 1974  dan  Kompilasi Hukum  Islam ,  (Jakarta:  PT Bmi Aksara,  1996),  hlm.  215.
5 Wahbah   Az-Zuhaili, Fiqh  Islam  Wa Adillatuhu ,  Jilid  9,  (Jakarta:  Gema Insani,  2011),  hlm. 178.
Hak Wali Mujbīr Membatalkan Pernikahan Agustin Hanapi, Hafizah Hani Binti Azizan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
26 Menurut Mazhab Maliki,  perwalian ijbār lahir akibat salah satu dari dua sebab  ini,  yaitu:  keperawanan,  dan    kecil.  Perwalian ijbār dilakukan terhadap perawan  jika  dia adalah  seorang  perempuan  yang  baligh,  dan anak  kecil  jika  dia  adalah seorang janda,  serta  disunahkan  untuk meminta  izinnya. 6 Menurut  Mazhab  Syafi’i  perwalian ijbār adalah  yang dimiliki  oleh  ayah  dan  kakek  tidak  ayah.  Maka  seorang  ayah  boleh mengawinkan anak perawan yang masih kecil atau besar tanpa seizinnya, dan  disunahkan  untuk  meminta  izinnya.  Pada  anak  perawan  yang  telah mencapai  usia  baligh  dan  berakal  dalam  meminta  izin  untuk mengawinkannya  cukup  dengan  diamnya  dalam  pendapat  yang  paling shahih. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh ad-Daruquthi, yang artinya “Seorang janda lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya, dan yang mengawinkan anak perawan adalah bapaknya”. 7
Menurut Mazhab Hambali, wali mujbīr adalah ayah, orang yang diberi wasiat oleh ayah, dan hakim. Anak perempuan yang  masih kecil tidak perlu dimintakan izinnya. 8
Misalnya kasus yang terjadi di Mahkamah Syari’ah Perak pada tanggal  27  Desember  2011  pernikahan  di  antara  Shazli  Zulfikri  Bin Shamsudeen  dan  Wan  Nor  Rozila  Bt  Wan  Hassan  yang  menikah  di Selatan Thailand, pasangan ini telah menggunakan wali Hakim. Setelah menikah pasangan ini kembali ke Malaysia dan mendaftarkan pernikahan mereka  ke  Mahkamah  Syari’ah  Perak  untuk  mendapatkan  buku/akta nikah tersebut. Dikarenakan tempat berlangsung akad nikah itu jaraknya melebihi  dua marḥalah maka  Hakim  memutuskan  untuk  mengesahkan pernikahan tersebut. 9
Akan tetapi keputusan Hakim dalam mengesahkan pernikahan tersebut digugat oleh wali mujbīr dengan alasan pasangan tersebut telah menikah  tanpa  persetujuan  wali mujbīr tersebut.  Dikarenakan  gugatan wali mujbīr tersebut maka Hakim  memutuskan bahwa pernikahan yang telah disahkan oleh pihak Mahkamah harus dibatalkan sedangkan pihak
6 Ibid .,  hlm.  179.
7 Ibid .,  hlm.  180-182.
8 Ibid .,  hlm. 183.
9 Kasus    Mal    Mahkamah  Tinggi  Syariah   Perak    Manjung,    Bil.08500-010- 0001-2011.
Hak Wali Mujbīr Membatalkan Pernikahan Agustin Hanapi, Hafizah Hani Binti Azizan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
27
wali mujbīr telah  menuntut  dan  mendakwa  anak  perempuannya  telah melarikan diri dari pengasuhan orang tuanya. 10
Di  Mahkamah  Syari’ah  Negeri  Perak  terdapat  beberapa  kasus wali  membatalkan  pernikahan  disebabkan  oleh  perkawinan  yang  tidak ada  persetujuan  wali mujbīr .  Akan  tetapi,  kasus  seperti  ini  tidak  sering terjadi  karena  kasus seperti ini  hanya terjadi  5 atau 6  kasus saja dalam jangka waktu satu tahun dan ia merupakan kasus minoritas. Hal ini terjadi karena,  Negeri  Perak  menerapkan  Undang-undang  yang  sangat  ketat dalam menentukan wali untuk pernikahan. Dan ia hanya berlaku terhadap wanita  yang  belum  pernah  menikah  (perawan)  yang  ingin  menikah dengan  laki-laki  pilihannya  tetapi  tidak  mendapat  persetujuan  wali mujbīr . Pengertian dan Dasar Hukum Wali Mujbīr
Wali Mujbīr ialah  seorang  wali  yang  menikahkan  perempuan yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat riḍha atau  tidaknya.  Adanya  wali mujbīr itu  karena memperhatikan kepentingan orang yang diwalikan sebab orang tersebut kehilangan  kemampuan,  sehingga  ia  tidak  mampu  dan  tidak  dapat memikirkan  kemaslahatan  sekalipun  untuk  dirinya  sendiri.  Di  samping itu,  ia  belum  dapat  menggunakan  akalnya  untuk  mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya. 11 Ijbār ( mujbīr )  adalah  hak  seseorang  (ayah  ke  atas)  untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:
1. Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan, yang ia sendiri, menjadi walinya (calon pengantin wanita).
2. Calon suaminya sekufū dengan calon istri, atau lebih tinggi; dan
3. Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.
Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hak ijbār gugur.
Sebenarnya, ijbār bukan harus diartikan paksaan, tetapi lebih cocok bila diartikan pengarahan. 12 10 Ibid . 11 Beni  Ahmad  Saebani, Fiqh  Munakahat  (1) ,  Cet.  1,    (Bandung:  Pustaka Setia, 2001),  hlm.  252. 12 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat:  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap , Cet. Ke-2,  (Jakarta:  Rajawali  Press,  2010),  hlm.  101-102.
Hak Wali Mujbīr Membatalkan Pernikahan Agustin Hanapi, Hafizah Hani Binti Azizan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
28
Terdapat banyak dalil yang menyebutkan tentang wali nikah. Maka di sini, penulis menyebutkan beberapa dalil yang menjadi dasar hukum tentang wali nikah yang terdapat dalam al-Qur’an, dan hadits. Berdasarkan Firman Allah S.W.T.:
                                                                                          
                                              
Artinya:“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan  orang-orang  yang  layak  (menikah)  dari  hamba-hamba  sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. [QS. An-Nuur (24):
32] Allah memerintahkan pada wali menikahkan orang-orang yang belum  menikah.  Jika  memang  perintah  mengawinkan  kembali  pada wanita, maka seruan di atas tidak akan ditujukan kepada wali. 13
Dalam surah Al-Baqarah ayat 221 Allah SWT berfirman:
                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                    
                      
Artinya:  “Dan  janganlah  kamu  menikahi  wanita-wanita  musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya  wanita  budak yang  mukmin lebih  baik  dari  wanita  musyrik,  walaupun  dia  menarik  hatimu.    Dan janganlah    kamu    menikahkan  orang-orang  musyrik  (dengan  wanita-
13 Wahbah    az-Zuhaili, Tafsir    al-Munir ,  Jilid.  1,    Cet.1,  (Jakarta:    Gema Insani, 2013),  hlm. 513.
Hak Wali Mujbīr Membatalkan Pernikahan Agustin Hanapi, Hafizah Hani Binti Azizan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
29
wanita mukmin)  sebelum  mereka  beriman.  Sesungguhnya  budak  yang mukmin  lebih  baik  dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka  mengajak  ke  neraka,  sedang  Allah  mengajak  ke  surga  dan ampunan  dengan  izin-Nya.  Dan  Allah  menerangkan  ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya)    kepada  manusia  supaya  mereka  mengambil pelajaran.” [QS. Al-Baqarah (2): 221] Ayat  ini  menjelaskan  bahwa  Allah  melarang  laki-laki  muslim menikahi perempuan musyrik . Musyrik artinya orang yang menyekutukan Allah, atau orang yang tidak memercayai keesaan Allah. Larangan dalam ayat  ini  ditujukan  kepada  para  wali,  mereka  tidak  boleh  menikahkan wanita-wanita yang berada dalam wilayah kewaliannya dengan laki-laki musyrik sebagian  dari  hukum-hukum  yang  mengatur  intern  masyarakat Islam.  Karena  Allah Ta’ala  sudah  mengizinkan  wali  bercampur  dengan anak yatim (dalam urusan harta dan pernikahan), di sini Dia menjelaskan bahwa menikahi orang musyrik itu tidak boleh. 14
Dalam surah Al-Baqarah ayat 232 Allah SWT berfirman:
                                                                                                                                                                                                         
                                                           
Artinya:  “Apabila  kamu  mentalak  isteri-isterimu,  lalu  habis  masa iddahnya,  Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka  dengan  cara  yang  ma'ruf.  Itulah  yang  dinasehatkan  kepada orang-orang  yang  beriman  di  antara  kamu  kepada  Allah  dan  hari kemudian.  Itu  lebih  baik  bagimu  dan  lebih  suci.  Allah  mengetahui,
sedang kamu tidak mengetahui. [QS. Al-Baqarah (2):  232] Menurut Imam al-Syafi’i,  ayat  di  atas  merupakan  ayat  yang paling  jelas  dalam  menerangkan  perlunya  wali  dalam  perkawinan.
14 Kadar M. Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum , Cet.1 , (Jakarta: Amzah, 2011)
Hak Wali Mujbīr Membatalkan Pernikahan Agustin Hanapi, Hafizah Hani Binti Azizan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Sekiranya wali tidak perlu, maka larangan ke atas wali yang menghalang perkawinan  seperti  dalam  ayat  di  atas  tidak  akan  memberi  sebarang makna. 15
Bukhari,  Abu  Dawud,  Tirmidzi,  dan  lain-lain  meriwayatkan dari Ma’qil Bin Yasar bahwa ia dulu menikahkan saudara perempuannya dengan seorang pria muslim.  Setelah itu, si suami menalak istrinya dan tidak  merujukinya sampai masa idahnya habis. Kemudian, bekas suami ingin kembali kepada istrinya dan begitu pula sebaliknya sehingga ia ikut melamarnya  bersama  para  pelamar  yang  lain.  Namun  Ma’qil  berkata kepadanya,  “Hai  orang  tercela!  Aku  sudah  memuliakanmu  dengan menikahkanmu dengan saudariku itu, tapi kau malah menalak dia? Demi Allah,  selamanya  dia  tidak  akan  kembali  kepadamu”  Namun  Allah mengetahui  kebutuhan lelaki  itu  kepada  mantan istrinya  dan  kebutuhan mantan istri kepada bekas suaminya, maka Dia menurunkan firman-Nya, “Apabila  kamu  menalak  istri-istrimu...” sampai  firman-Nya, “...sedang kamu  tidak  mengetahui.” Setelah  mendengar  ayat  ini,  Ma’qil  berkata, “Aku patuh kepada perintah Tuhanku.” Lalu ia pun memanggil orang itu dan berkata, “Aku nikahkan kau dengan saudara perempuanku ini.” 16
Di sini Allah melarang para wali menghalangi para janda untuk kembali  ke  suami  mereka,    dan  ini  merupakan  dalil  paling  lugas mengenai  posisi  wali.    Jika  tidak,  tentu  penghalangannya  tidak  akan berarti  apa-apa,  sebab  ia  (janda)  bisa  menikahkan  dirinya  sendiri  tanpa membutuhkan (perwalian) saudaranya. 17
Dari segi Hadits pula Rasulullah SAW bersabda: لﺎﻗ ﻰﺳﻮﻣ ﻲﺑأ ﻦﻋ : ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﷲ لﻮﺳر لﺎﻗ : ﻲﻟﻮﺑ ﻻٌإ حﺎﻜﻧ ﻻ . ١٨
Artinya:  “Dari  Abu  Musa,  ia  berkata,  “Rasulullah  S.A.W.  bersabda, “Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan  wali.” (Hadits dari Sunan Tirmidzi)
15 Wahbah  az-Zuhaili, Fiqh  dan  Perundangan  Islam ,  (terj.  Syed Ahmad Syed    Hussain  dkk),    Jil. VII,    Cet.  1,    (Kuala  Lumpur:    Dewan  Bahasa  dan  Pustaka,
2001),  hlm.  115.
16 Ibid .,  hlm. 557-560.
17 Abu  Malik  Kamal  Bin  As-Sayyid  Salim, Shahih    Fikih    Sunnah ,    Cet.  2, (Jakarta:  Pustaka  Azzam,  2007),  hlm.  210. 18 Muhammad  Nashiruddin  Al  Albani, Shahih  Sunan  At-Tirmidzi 1 , ( terj.
Ahmad Yuswaji),   (Jakarta:  Pustaka Azzam,  2007),   hlm.   841.
Hak Wali Mujbīr Membatalkan Pernikahan Agustin Hanapi, Hafizah Hani Binti Azizan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
31
Syarih  rahimullah  berkata:  Perkataan  “tidak  ada  nikah melainkan  dengan  wali”  itu,  “Ia”  atau  “nafi”  di  sini,  maksudnya  boleh jadi  menafikan  nikah  itu  secara  fisik  dalam  pandangan  syar’i  atau menafikan  kesahannya,  sehingga  nikah  tanpa  wali  itu  menjadi  batal sebagaimana  ditegaskan  dalam  hadits  Aisyah.  Demikianlah  menurut pendapat  Jumhur,  mereka  berkata:  Tidak  sah  suatu  nikah  tanpa  wali, Ibnul  Mundzir  berkata:  Tidak  ada  seorang  sahabat  yang  diketahui memiliki  pendapat yang berbeda dengan pendapat ini.
Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah menyebutkan;
ﺎﮭﯿﻟو ﻦﻣ ﺎﮭﺴﻔﻨﺑ ﻖﺣأ ﺐﯿﺜﻟا ١٩
Artinya:  “Perempuan  janda  itu  lebih  berhak  atas  dirinya  daripada walinya.” Maksud  hadits  ini  adalah  tentang  “hak  kerelaan  perempuan janda itu” dengan jalan mengkompromikan di antara hadits-hadits tentang masalah ini. 20 Ibnu Taimiyyah berkata di dalam al-Ikhtiyarat : Apabila orang yang  berhak  menjadi  wali  dalam  pernikahan  itu  udzur,  maka  hak kewalian itu boleh dialihkan kepada orang yang lebih patut ada, di mana orang itu memiliki hak kewalian non pernikahan misalnya seperti kepala kampong. Itulah yang dimaksud dengan kepala daerah dan sebagainya. 21 Hadits yang diriwayatkan dari ‘Aisyah menyebutkan: ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﷲ لﻮﺳر لﺎﻗ ﺎﮭﻨﻋ ﷲ ﻲﺿر ﺔﺸﺋﺎﻋ ﻦﻋ :
ﺎﮭﯿﻟو نذإ ﺮﯿﻐﺑ ﺖﺤﻜﻧ ةأﺮﻣا ﺎﻤﯾأ ﻞطﺎﺑ ﺎﮭﺣﺎﻜﻨﻓ , ﻞطﺎﺑ ﺎﮭﺣﺎﻜﻨﻓ , ﻞطﺎﺑ ﺎﮭﺣﺎﻜﻨﻓ , ﺎﮭﺟﺮﻓ ﻦﻣ ﻞﺤﺘﺳا ﺎﻤﺑ ﺮﮭﻤﻟا ﺎﮭﻠﻓ ﺎﮭﺑ ﻞﺧد نﺈﻓ , نﺈﻓ ﮫﻟ ﻲﻟو ﻻ ﻦﻣ ﻲﻟو نﺎﻄﻠﺴﻟﺎﻓ اوﺮﺠﺘﺷا . ﻲﺋﺎﺴﻨﻟا ﻻإ ﺔﻌﺑرﻷا ﮫﺟﺮﺧأ , ﺔﻧاﻮﻋ ﻮﺑأ ﮫﺤﺤﺻو , ﻦﺑاو ﻢﻛﺎﺤﻟاو نﺎﺒﺣ . ٢٢ Artinya:  “Dari  ‘Aisyah  r.a  bahwa  Rasulullah  SAW,  “Perempuan  yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang  telah  dihalalkan  darinya,  dan jika  mereka  berselisih,  maka penguasa  dapat  menjadi  wali  bagi  wanita  yang  tidak  mempunyai
19 Faisal  Bin  Abdul  Aziz, Terjemahan  Nailul  Authar  Himpunan  Hadits- hadits  Hukum, Jil.1,  (terj.  Mu’ammal  Hamidy  dkk),  Cet.1,  ( Surabaya:  PT Bina Ilmu,  1984),  hlm.  2159-2160. 20 Faisal  Bin  Abdul  Aziz, Terjemahan  Nailul  Authar  Himpunan  Hadits- hadits  Hukum, Jil.1,  (terj.  Mu’ammal  Hamidy  dkk),  Cet.1..., hlm.  2160.
21 Ibid . 22 Muhammad  Bin  Ismail  Al-Amir  Ash-Shan’ani, Subulus  Salam  Syarah Bulughul  Maram , Jil. 2, Cet. 10,  (Jakarta:  Darus Sunnah,  2014),  hlm.  627.
Hak Wali Mujbīr Membatalkan Pernikahan Agustin Hanapi, Hafizah Hani Binti Azizan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
32 wali.”(HR.  Al-Arba’ah  kecuali  An-Nasa’i,  hadits  shahih  menurut  Abu ‘Awanah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim).
Hadits  ini  merupakan  dalil  yang  mengharuskan  pernikahan dengan izin  wali,  dengan  langsung  menjadi  wali  pada  pernikahan putrinya  atau  mewakilkannya.  Secara  makna,  hadits  ini  menjelaskan bahwa wanita berhak mendapat maharnya bila sudah dicampuri walaupun pernikahannya dianggap batil berdasarkan sabda Nabi S.A.W, “Jika sang laki-laki  sudah  mencampurinya,  maka  ia  wajib  membayar  maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya.” 23
Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan bila salah satu rukun nikah  tidak  ada,  maka  pernikahan  itu  batil,  baik  diketahui  atau  tidak. Hukum  nikah  hanya  ada  dua,  yakni  sah  atau  batil  dan  tidak  di  antara kedua.  Ada  juga  yang  menetapkan  hukum  nikah  antara  sah  dan  batil (tengah-tengah) yaitu Al-Hadawiyah , ia menggunakan istilah akad fasiḍ (rusak). Maksudnya, akad yang menyalahi madzhab kedua pasangan atau salah  satu  di  antara  mereka  tidak  mengetahuinya,  sedangkan  dalam ketentuan  hukum  Islam  tidak  boleh  ada perselisihan  (perbedaan)  dalam perkara yang sudah disepakati kebenarannya. Dan perbedaan-perbedaan pendapat  seperti  ini  akan  melahirkan  hukum-hukum  yang  dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. 24
Kata  ganti  dalam  sabda  Nabi  “ dan  jika  mereka  berselisih ” diperuntukkan  para  wali  berdasarkan  pemahaman  dari  kalimat  dalam hadits  dan  penyebutan  wali.  Maksud  dari  penggalan  hadits  ini,  bahwa para wali tidak mau melaksanakan akad nikah putrinya, dan ini disebut dengan  istilah ‘aḍal ,  dan  jika  wali-wali  dekat  tetap  tidak  mau,  maka berpindahlah hak perwaliannya kepada penguasa. 25
Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. mrenyebutkan: لﺎﻗ ةﺮﯾﺮھ ﻲﺑأ ﻦﻋ : ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﷲ لﻮﺳر لﺎﻗ
: ﺮﻣﺄﺘﺴﺗ ﻰﺘﺣ ﻢﯾﻷا ﺢﻜﻨﺗ ﻻ , ﺢﻜﻨﺗ ﻻو ﻜﺒﻟا نذﺄﺘﺴﺗ ﻰﺘﺣ ﺮ . اﻮﻟﺎﻗ : ﷲ لﻮﺳر ﺎﯾ , لﺎﻗ ؟ﺎﮭﻧذإ ﻒﯿﻛو : ﺖﻜﺴﺗ نأ . ) ﮫﯿﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ (. ٢٦
Artinya:  “  Dari    Abu  Hurairah  r.a.  bahwa  Rasululluah  Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda. “Seorang  janda  tidak  boleh  dinikahkan kecuali  setelah  diajak bermusyawarah dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan  kecuali  setelah  minta  izinnya.  Beliau  bersabda,  “Ia  diam.” (Muttafaq ‘alaihi)
23 Muhammad  Bin  Ismail  Al-Amir  Ash-Shan’ani, Subulus  Salam  Syarah Bulughul  Maram , Jil. 2, Cet. 10...,  hlm. 629.
24 Ibid .,  hlm. 629.
25 Ibid .
26 Ibid .,  hlm.  630.
Hak Wali Mujbīr Membatalkan Pernikahan Agustin Hanapi, Hafizah Hani Binti Azizan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
33
Keharusan  seorang  wali  untuk  meminta  pendapat  atau bermusyawarah  dengan  janda  tentang  permasalahan  yang  meenyangkut dirinya  bila  ingin  dinikahkan,  maksudnya  ditanya  keriḍhaannya,  karena dia  lebih  berhak  menentukan  pilihan  dirinya  daripada  walinya sebagaimana pengertiannya dalam hadits. 27 Sabda  Nabi  SAW “Dan  gadis” maksudnya  gadis  yang  sudah baligh,  dalam  hadits  ini  diungkapkan  dengan  meminta  pendapat (musyawarah),  menunjukkan  perbedaan  status  keduanya. Hal  itu menguatkan  pentingnya  bermusyawarah  dengan  janda,  karena  seorang wali  membutuhkan  jawaban  kesediannya  yang  diungkapkan  dengan terang-terangan ketika akan dinikahkan, namun lain halnya dengan gadis, karena  jawaban  kesediannya  kadang  diungkapkan,  kadang  hanya  diam saja.  Akan  tetapi  seorang  gadis,  jawaban  kesediannya  cukup  dengan diamnya  saja,  karena  sifat  malu  seorang  gadis,  jawaban  kesediannya cukup  dengan  diamnya  saja,  karena  sifat  malu  seorang  gadis menghalanginya untuk berterus terang. 28
Hak Wali Mujbīr dalam Perkawinan
Islam  memang  memberikan  hak  saran  atau  hak  tolak  kepada para  wali  ketika  mereka  mengetahui  ada  sesuatu  yang  jelek  pada  diri calon  suami  pilihannya  yang  tidak sekufū baginya. Hal  itu  dapat dimaklumi  karena  akad    nikah  mempunyai  keterkaitan  dengan  anggota keluarga.  Oleh  karena  itu,  wali  mempunyai  hak  campur  tangan  untuk memberikan saran atau hak  menolak dalam urusan kekeluargaan secara khusus. 29 Namun,  jika calon suami sekufū dengannya dalam status sosial, nasab,  perilaku,  dan  budaya,  para  wali  tidak  ada  hak  untuk  menolak pernikahannya. 30
Syafi’i,  Maliki  dan  Hambali  berpendapat  jika  wanita  yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya. Wali  tidak  boleh  mengawinkan  wanita  janda  itu  tanpa  persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang  wali.  Namun,  pengucapan  akad  adalah  hak  wali.  Akad  yang
27 Ibid . 28 Ibid .,  hlm.  631.
29 Mohamed  Osman  El-Khosht, Fikih  Wanita  Dari klasik  sampai  Modern (terj.  Abu ihma dillaha),  Cet. 3,  (Solo: PT Tiga  Serangkai  Pustaka  Mandiri,  2015), hlm. 188. 30 Ibid .
Hak Wali Mujbīr Membatalkan Pernikahan Agustin Hanapi, Hafizah Hani Binti Azizan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
34
diucapkan  hanya  oleh wanita  tersebut  tidak  berlaku  sama  sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuannya. 31
Sementara  itu,  Hanafi  mengatakan  bahwa  wanita  yang  telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan  akad  nikah  sendiri, baik  dia  perawan  maupun  janda.  Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya,  dengan  syarat,  orang  yang  dipilihnya  itu sekufū (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar mitsīl . Tetapi bila dia memilih  seorang  laki-laki  yang  tidak sekufū dengannya,  maka  walinya boleh  menentangnya,  dan  meminta  kepada qāḍhī untuk  membatalkan akad nikahnya. Kalau wanita tersebut kawin dengan laki-laki lain dengan mahar  kurang  dari  mahar mitsīl , qāḍhī boleh  diminta  membatalkan akadnya bila mahar mitsīl tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya. 32 Sebagaimana mensyaratkan ke riḍha an si wanita untuk menikah, Islam  juga  mensyaratkan  ke riḍha an  wali  untuk  menyelamatkannya  dari kesalahan arah dan menjauhkannya dari segala kekeliruan dan nafsu liar. Terkadang,  kebenaran  tidak  bisa  lagi  dilihat  oleh  seseorang  gadis.   Dia bahkan  akan  mengikuti  khayalan  dan  perasaan  yang  akhirnya  akan bertabrakan dengan akibat yang jelek dan kenyataan pahit. 33
Wali  bertugas  sebagai  pembimbing  yang  berpengalaman  dan pemberi nasihat. Tidak ada maksud di hatinya kecuali untuk menyimak kebenaran  dan  mencarikan  suami  yang  bisa  membahagiakan  dan  bisa membantunya  dalam  menjalani  hidup. 34 Seorang  wanita  tidak diperbolehkan melaksanakan akad nikahnya sendiri, tanpa wali. Hadits yang diriwayatkan dari ‘Aisyah r.a. menyebutkan:
ﺖﻟﺎﻗ ﺔﺸﺋﺎﻋ ﻦﻋ : ﺎﮭﺣﺎﻜﻨﻓ ﺎﮭﯿﻟو نذإ ﺮﯿﻐﺑ ﺖﺤﻜﻧ ةأﺮﻣا ﺎﻤﯾأ ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﷲ لﻮﺳر لﺎﻗ ﻞطﺎﺑ , تاﺮﻣ ثﻼﺛ , ﻻ ﻦﻣ ﻲﻟو نﺎﻄﻠﺴﻟﺎﻓ اوﺮﺟﺎﺸﺗ نﺈﻓ ﺎﮭﻨﻣ بﺎﺻأ ﺎﻤﺑ ﺎﮭﻟ ﺮﮭﻤﻟﺎﻓ ﺎﮭﺑ ﻞﺧد نﺈﻓ ﮫﻟ ﻲﻟو . )
دواد ﻮﺑا هاور ( ٣٥
Artinya: “Diriwayatkan oleh Aisyah r.a., dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda,  “Setiap  wanita  yang  menikah  tanpa  izin  dari  walinya,  maka pernikahannya batal, Rasulullah SAW mengulanginya tiga kali. Apabila
31 Muhammad  Jawad  Mughniyah, Fiqh  Lima  Mazhab (terj.  Masykur A.B. dkk),  Cet. 13,  (Jakarta:  Lentera,  2005)
32 Ibid . 33 Ali  Yusuf    As-Subky, Membangun    Surga    dalam    Keluarga (terj.
Fathurrahman), Cet.1,  (Jakarta:  Senayan Abadi Publisihing,  2002),  hlm. 76.
34 Ibid .
35 Muhammad  Nashiruddin  Al-Albani, Shahih    Sunan  Abu  Daud ,    Cet.  1,
(Jakarta:  Pustaka Azzam.  2007),  hlm. 810.
Hak Wali Mujbīr Membatalkan Pernikahan Agustin Hanapi, Hafizah Hani Binti Azizan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
35
ia telah menggaulinya, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas  kawin).  Apabila  terjadi  perselisihan,  maka  sulthan  (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali”. (Hadis Riwayat Abu Daud).
Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas menyebutkan:
لﺎﻗ ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﻲﺒﻨﻟا نأ سﺎﺒﻋ ﻦﺑا ﻦﻋ : ﺔﻨﯿﺑ ﺮﯿﻐﺑ ﻦﮭﺴﻔﻧأ ﻦﺤﻜﻨﯾ ﻲﺗﻼﻟا يﺎﻐﺒﻟا ) . هاور يﺬﻣﺮﺘﻟا ( ٣٦
Artinya: “ Dari  Ibnu  Abbas,  sesungguhnya  Nabi  s.a.w.  bersabda, “Perempuan-perempuan  pelacur  yaitu  mereka  yang  menikahkan  diri mereka sendiri tanpa saksi”. (HR. Tirmidzi)
Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menyebutkan: لﺎﻗ ةﺮﯾﺮھ ﻲﺑأ ﻦﻋ : ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﷲ لﻮﺳر لﺎﻗ , " ةأﺮﻤﻟا ةأﺮﻤﻟا جوﺰﺗ ﻻ , جوﺰﺗ ﻻو ﺎﮭﺴﻔﻧ جوﺰﺗ ﻲﺘﻟا ﻲھ ﺔﯿﻧاﺰﻟا نﺈﻓ ﺎﮭﺴﻔﻧ ةأﺮﻤﻟا ) . ﻲﻨﻄﻗراﺪﻟاو ﺔﺟﺎﻣ ﻦﺑا هاور ( ٣٧
Artinya: "Dari  Abu  Hurairah, ia  berkata:  Rasulullah  s.a.w.  bersabda, “Hendaklah  perempuan  tidak  menikahkan  perempuan  dan  hendaklah perempuan tidak menikahkan dirinya sendiri, karena perempuan pezina itu  ialah  yang  menikahkan  dirinya  sendiri”.  (HR.  Ibnu  Majah  dan
Daruquthni)
Dalam surah Al-Baqarah ayat 221 Allah SWT berfirman:
...                                              ...
Artinya:  ...  Dan  janganlah  kamu  menikahkan  orang-orang  musyrik (dengan  wanita-wanita  mukmin)  sebelum  mereka  beriman... [QS.  Al-
Baqarah(2): 221)
Adapun  yang  menjadi  dalil  dalam  dua  ayat  ini  sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar adalah Allah SWT memberikan perintah menikah kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Maksudnya, seakan- akan  Allah  berfirman,  “Jangan  kalian  menikahkan,  hai  para  wali, perempuan-perempuan kalian dengan orang musyrik.” 38
Wali Mujbīr dalam Enakmen Keluarga Islam Perak
Berdasarkan  ketentuan  seksyen  (Pasal)  11 Enakmen Keluarga Islam  Perak  2004  dalam    Bagian  II- Perkawinan  mengenai  perkawinan tak sah sebagai berikut:
36 Faisal  Bin  Abd Aziz, Terjemah  Nailul  Authar, …,  hlm.  2171.
37 Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subulus Salam …, hlm. 633. 38 Ali  Yusuf  As-Subky, Membangun  Surga …,  hlm.  78.
Hak Wali Mujbīr Membatalkan Pernikahan Agustin Hanapi, Hafizah Hani Binti Azizan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
36
Seksyen (Pasal) 11. Perkawinan tidak sah “Sesuatu  Pernikahan  adalah  tidak  sah  melainkan  jika  cukup  semua syarat yang perlu menurut Hukum Syara’, untuk menjadikannya sah.”
Seksyen (Pasal) 12.Perkawinan yang tidak boleh didaftarkan. (1) Sesuatu  Perkawinan  yang    berlawanan  dengan  Enakmen  ini  tidak boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini. (2) Walau  apa  pun  subseksyen  (1)  dan  tanpa  menjelaskan  subseksyen 40(2),  sesuatu  perkawinan  yang  telah  diupacarakan  berlawanan dengan mana-mana peruntukan bahagian ini tetapi sebaliknya sah mengikut  Hukum  Syara’  boleh  didaftarkan  di  bawah  Enakmen  ini dengan perintah dari Mahkamah. Seksyen (Pasal) 13. Persetujuan dikehendaki Sesuatu  perkawinan  adalah  tidak  diakui  dan  tidak  boleh didaftarkan  di  bawah  Enakmen  ini  melainkan  kedua-dua  pihak  kepada perkawinan itu telah bersetuju terhadapnya, dan sama ada- (a) Wali  pihak  perempuan  telah  bersetuju  terhadap  perkawinan  itu mengikut Hukum Syara’; atau (b) Hakim  Syar’ie  yang  mempunyai  bidang  kuasa  di  tempat  di  mana perempuan  itu  bermastautin  atau  seseorang  yang  diberi  kuasa secara  umum  atau  khusus bagi  maksud itu  oleh  Hakim  Syar’ie itu telah,  selepas  siasatan  yang  sewajarnya  di  hadapan  semua  pihak yang berkenaan, memberi persetujuannya terhadap perkawinan itu di  akad  nikahkan  oleh  Wali  Hakim  mengikut  Hukum  Syara’; persetujuan  tersebut  boleh  diberikan  jika  perempuan  tiada mempunyai wali dari nasab mengikut Hukum Syara’ atau jika wali tidak  dapat  ditemui  atau  jika  wali  enggan  memberikan persetujuannya tanpa sebab yang mencukupi. 39
Putusan Mahkamah Syari’ah Perak tentang Wali Mujbīr
Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dibahas dua contoh kasus yang  telah  terjadi  berkaitan  dengan  Wali Mujbīr membatalkan
Pernikahan  dan  pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  kasus  wali mujbir dalam membatalkan pernikahan anaknya. 1. Kasus Pertama
Hak Wali Mujbīr Membatalkan Pernikahan Agustin Hanapi, Hafizah Hani Binti Azizan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
37
Apabila dilihat secara jelas,  kelihatan betapa serius upaya pihak Perayu  (Penggugat)  lewat  kuasanya  mencari  jalan  untuk  membatalkan pernikahan  antara  anaknya  Wan  Nor  Rozila  Binti  Wan  Hasan  dengan Shazli Zulfikri Bin Shamsudeen. Permohonan pembatalan pernikahan ini muncul  apabila  ayah  kandung  Wan  Nor  Rozila,    menerima  undangan Walimatul  Urus  (kenduri)    dari  anaknya  Wan  Mohd  Rosman  Bin  Wan Hasan.
Kasus  dengan  nomor:  08500-010-0001-2011  yang  dihadapi oleh Wan Hassan B. Wan Ismail sebagai penggugat dan pasangan Shazli Zulkifli B. Shamsudeen sebagai tergugat 1 dengan Wan Nor Rozila Bt. Wan Hassan sebagai tergugat 2.  Bahwa pada tanggal 04 Desember 2009 di  wilayah  Pattani,  Thailand  telah  terjadi  perkawinan  antara  Shazli Zulfikri  Bin  Shamsudeen  dengan  Wan  Nor  Rozila  Binti  Wan  Hasan. Perkawinan ini telah dilangsungkan dengan menggunakan wali Hakim.
Wan Hasan Bin Wan Ismail adalah sebagai Wali Mujbīr telah mengajukan gugatan terhadap  perkawinan anaknya yang dinilai sebagai cacat  hukum.  Hal  ini  karena,  pernikahan itu berlangsung  menggunakan Wali hakim padahal wali Mujbīr (ayah kandung) kepada tergugat 2 masih hidup.
Penggugat  telah  melakukan  pembatalan  perkawinan dikarenakan  perkawinan  tersebut  perkawinan  antara  tergugat  1  dan tergugat 2 tersebut dilakukan tanpa wali Mujbīr yang sah sehingga salah satu rukun nikah tidak terpenuhi.
Wali Mujbīr telah membuat gugatan terhadap kasus dengan Mal Bil (nomor perdata) 08006-010-0257-2009 secara resmi telah diputuskan pada  tanggal  23  Juli  2010.  Yang  pada  awalnya  penggugat  (perayu) menerima  surat  perintah  batal  dengan  Mal  Bil  (nomor  perdata)  08006- 042-0057-2010  tepat  pada  tanggal  13  Mei  2010.  Setelah  keputusan pembatalan  kasus  disahkan  dan  dikeluarkan,  pada  tanggal  09  Agustus 2010,  penggugat  menerima surat perintah penundaan pelaksanaan batal dari mahkamah tinggi syari’ah perak pada tanggal 06 Oktober 2010. 40
40 Kasus  Mahkamah  Tinggi  Syari’ah  Perak  Manjung,  Bil.  08500-010-0001- 2011.
Hak Wali Mujbīr Membatalkan Pernikahan Agustin Hanapi, Hafizah Hani Binti Azizan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
38
Adapun  yang mejadi pertimbangan Hakim Mahkamah Syari’ah Perak yaitu Y.A. Tuan Haji Ab. Rahman Thoboni B. Haji Mohd Mansor, dalam  penundaan  pelaksanaan  batal  tersebut  yaitu  tentang  penentuan status  perkawinan  atau  akad  nikah  yang  dilakukan  pasangan  tergugat pada  tanggal  04  Desember  2009  samada  (sah  mengikuti  hukum  syarak atau tidak). Oleh karena penundaan pelaksanaan batal telah dikeluarkan maka  pasangan  targugat  diasingkan  terlebih  karena  perintah  batal  yang dikeluarkan pada 13 Mei 2010 masih berlaku.
Adapun  alasan-alasan  yang  digunakan  untuk  melakukan pembatalan  pernikahan  oleh  Penggugat  yang  terjadi  di  Mahkamah Syari’ah Perak  adalah sebagai berikut:
1. Wali Mujbīr masih ada, wujud dan waras.
2. Hakim telah keliru yang beranggapan bahwa penggugat (wali Mujbīr ) tidak mempunyai wewenang dalam pernikahan pasangan tergugat dan  kedudukan  wali  hakim  lebih  tinggi  dari  pada  kedudukan  wali Mujbīr .
3. Dalam  kasus  ini  hakim  tidak  menanggapi  perihal wakalah  wali
(wakil wali)
4. Wali  yang  digunakan  dalam  pernikahan  tersebut  masih  diragukan karena  pernikahan  dilaksanakan  di  negara  Thailand  dengan  alasan masyarakat Thailand mayoritasnya adalah non muslim.
5. Hakim  telah  keliru  memberikan  keutamaan  kepada  pasangan tergugat untuk mengesahkan perkawinannya  dibandingkan dengan hak penggugat sebagai walinya.
6. Hakim  telah  keliru  menerima  keterangan  saksi-saksi  yang meragukan.
7. Hakim  telah  keliru  dalam  menerima  tindakan  pasangan  tergugat yang menipu orang tuanya.
8. Hakim telah keliru dalam memahami maksud serta niat penggugat.
9. Hakim  telah  keliru  menilai  adat  dan  budaya  orang  Melayu  dalam perihal pernikahan yang berdasarkan Syara’.
10. Hakim  telah  keliru  dalam  membuat  keputusan  pengesahan pernikahan  ini  yang  dikhawatirkan  memberikan  efek  negatif  pada generasi  muda  dalam  memilih  calon  suami  tanpa  melihat pengalaman orang tua serta masyarakat secara umumnya.
Hak Wali Mujbīr Membatalkan Pernikahan Agustin Hanapi, Hafizah Hani Binti Azizan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
39 11. Hakim  telah  keliru  memberikan  keputusan  dalam  mengesahkan pernikahan  tampa  persetujuan  walinya  sehingga  menyebabkan banyak anak gadis yang membohongi orang tuanya untuk menikah tampa sepengetahuan mereka.
12. Hakim merasa sangat menyesal dengan permasalahan nikah di luar Negeri yang semakin meningkat tetapi belum mampu mengatasinya.
13. Hakim telah keliru dalam membuat keputusan terhadap perkara yang telah terjadi.
Dalam  kasus  ini,  Majelis  Hakim  telah  menjelaskan  bahwa pernikahan Tergugat 1 dan Tergugat 2 pada tanggal 04 Desember 2009 di Wilayah Pattani, Thailand telah memenuhi rukun dan syarat nikah. Akan tetapi, Penggugat menegaskan bahwa sebagai Wali Mujbīr mempunyai hak  dan  wewenang  untuk  menjadi  wali  nikah  kepada  anak  perempuan kandung    (Tergugat  2)  .  Namun  dalam  perkara  pernikahan  pasangan tergugat  ini,  dimana  pernikahan  ini  terjadi  tanpa  pengetahuan  dan persetujuan  walinya. Jumhūr  Fuqahā sepakat bahwa  pernikahan  yang berlangsung tanpa wali adalah pernikahan tersebut batil yaitu tidak sah. Hal ini dapat dilihat dalam Kitab Hasyiah Al-Baijuru A’la Fath Al-Qarib Al-Mujib , juz 2, “ Dan tidak sah nikah kecuali adanya wali”. Dalam Surah Al-Baqarah  ayat 232  Allah  berfirman  artinya:  “ Maka  janganlah  kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.”
Penggugat  sebagai  Wali Mujbīr hanya  mengetahui  pasangan tergugat telah menikah setelah pengugat menerima Undangan Walimatul Urus (kenduri) dari anaknya Wan Mohd. Rosman B. Wan Hassan pada tanggal 27 Januari 2010. Dalam  undangan tersebut tertulis tanggal Majlis
Walimah (kenduri) yang akan dilaksanakan pada  tanggal 21 Maret 2010 di Pengkalan Baru, Pantai Remis.
Mahkamah  setuju  dengan hujah (pendapat)  Penggugat  yang menekankan pada izin  wali dalam suatu pernikahan. Dalam Kitab Al- Fiqh a’la Al-Mazabih Al-Arba’ah , juz 4,  menyebut;
“Wali Mujbīr yaitu  bapa  atau  datuk  dan  ke  atas  yang mempunyai kuasa menikahkan orang yang di bawah kekuasaannya (anak atau  cucu  perempuan  yang  belum  pernah  menikah)  tanpa  izin  atau riḍha nya. Hal  ini  dikarenakan, Wali Mujbīr mempunyai  wewenang sepenuhnya  dalam soal  perwalian  termasuk  keizinannya  (persetujuan) sebelum orang yang di bawah perwaliannya menikah.”
Hak Wali Mujbīr Membatalkan Pernikahan Agustin Hanapi, Hafizah Hani Binti Azizan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
40 Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  hadits  yang  diriwayatkan  oleh
Aisyah  r.a.:  “  Wahai  kaum  wanita!!!  Pernikahan  yang  tidak  mendapat izin  wali  ,  maka  nikahnya  batal,  maka  nikahnya  batal,  maka  nikahnya batal. Jika ada keuzuran pada wali maka Sultan lah yang akan menjadi wali kepada yang tidak punya wali. Sekiranya berlaku maka dikenakan mahar bagi menghalalkan kemaluan perempuan itu.”
Mahkamah melihat bahwa penggugat berkeinginan kuat untuk mendapatkan haknya sebagai Wali Mujbīr . setelah mengetahui tentang pernikahan  pasangan  tergugat,  penggugat    langsung  menggajukan gugatan  pembatalan  nikah  kepada  mahkamah  melalui  perkara  Mal  Bil (nomor perdata) 08006-042-0057-2010 pada tanggal 13 Mei 2010.
Dalam Kitab Hasiyah Al-Bujairimi, juz 3,  menyebut” tentang jenis  dan  tata  tertib  atau  susunan  wali  dalam  urutan  perkawinan  yaitu: bapa atau datuk (Mujbīr ), asobah (saudara lelaki), wala’ (tuan kepada hamba) dan Sultan”.
Artinya perpindahan wali ke wali lain hendaklah berlaku sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Kedudukan Wali Mujbīr pada khususnya akan menjadi penghalang wali yang lain ( Asobah atau Sultan) yang bisa bertindak  sebagai  wali.    tetapi  dalam  keadaan  tertentu  kedudukan  wali Mujbīr bisa berpindah ke wali lain sesuai dengan syara’ tertentu. Berdasarkan  kasus  di  atas,  dimana  anak  perempuan (tergugat) telah  menikah  tanpa  persetujuan  walinya. Sementara    Wali Mujbīr masih hidup, wujud dan memenuhi syarat untuk bertindak sebagai wali. Penggugat  yang  bertindak  sebagai  wali  tidak  pernah  ghaib/hilang  atau tidak dapat dihubungi, bahkan masih tinggal dirumah yang sama bersama keluarga lainya
Tergugat II (anak perempuan) telah melarikan diri dari wali dan jaraknya  melebihi dua marḥalah .  Namun  pernikahan  tersebut  telah dilaksanakan dengan menggunakan wali di luar negara dan bukan wali di negeri atau negara tempat tinggal wali Mujbīr .
Perkawinan  Tergugat  tidak  mengikuti  hukum syar’i dan undang-undang yang dijalankan di Malaysia terutama Seksyen (Pasal) 13
Enakmen Keluarga Islam (Perak) 2004 (EKIP) yaitu: Sesuatu  perkawinan  adalah  tidak  diakui  dan  tidak  boleh didaftarkan  di  bawah  Enakmen  ini  melainkan  kedua-dua  pihak  kepada perkawinan itu telah bersetuju terhadapnya, dan sama ada- (a) Wali  pihak  perempuan  telah  bersetuju  terhadap  perkawinan  itu mengikut Hukum Syara’; atau
Hak Wali Mujbīr Membatalkan Pernikahan Agustin Hanapi, Hafizah Hani Binti Azizan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
41 (b) Hakim  Syar’ie  yang  mempunyai  bidang  kuasa  di  tempat  di  mana perempuan  itu  bermastautin  atau  seseorang  yang  diberi  kuasa secara  umum  atau  khusus bagi  maksud itu  oleh  Hakim  Syar’ie itu telah,  selepas  siasatan  yang  sewajarnya  di  hadapan  semua  pihak yang berkenaan, memberi persetujuannya terhadap perkawinan itu di  akad  nikahkan  oleh  Wali  Hakim  mengikut  Hukum  Syara’; persetujuan  tersebut  boleh  diberikan  jika  perempuan  tiada mempunyai wali dari nasab mengikut Hukum Syara’ atau jika wali tidak  dapat  ditemui  atau  jika  wali  enggan  memberikan persetujuannya tanpa sebab yang mencukupi.
Mahkamah mendapati bahwa tergugat II tidak pernah diberi izin dari walinya, dan juga  mendapat kebenaran dari  Mahkamah Syari’ah  di mana  tergugat  II  berdomisili    untuk  menggunakan  Wali  Sultan/Hakim dalam    pernikahannya  karena    walinya  ghaib  atau aḍal ,    seperti  yang dikehendaki dalam seksyen (pasal) 13 (b). Penggugat  juga tidak pernah dipidana ( aḍal ) oleh Mahkamah Syariah di Malaysia.
Majelis  Hakim  tidak    mengetahui  bahwa  alasan  wali  tidak menyetujui  peminangan  Tergugat  I  dikarenakan  tergugat  I    telah ditunangkan oleh Penggugat  sejak kecil. Atas dasar alasan ini penggugat berusaha untuk mempertahankan haknya sebagai Wali Mujbīr .
Setelah  melalui  proses  dan  tahapan-tahapan  pemeriksaan, selanjutnya Mahkamah Syari’ah Perak mengadili sendiri:
a) Mahkamah menerima permohonan  penggugat;
b) Mahkamah  membatalkan  keputusan  dan  perintah  kasus  Mal.  Bil 08006-010-0257-2010; c) Pasangan  tergugat  hendaklah  dipisahkan  serta  merta  sebagai  mana perintah yang dikeluarkan sebelumnya;
d) Surat  pendaftaran  perkawinan  luar  negeri  Mal  bil  (no  perdata) 0000811 no. Pendaftaran 11/2010/03 dibatalkan.
e) Penggugat dan Tergugat hendaklah berdiskusi demi menjaga ikatan kekeluargaan dan demi masa hadapan mereka. 41
2. Kasus Kedua
41 Kasus  Mahkamah  Tinggi  Syari’ah  Perak  Manjung,  Bil.  08500-010-0001- 2011.
Hak Wali Mujbīr Membatalkan Pernikahan Agustin Hanapi, Hafizah Hani Binti Azizan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
42
Kasus  yang  bernomor:  08500-010-0002-2014  yang  dihadapi oleh Muhammad Zaini Bin Mohd Zain sebagai dan Nazirah Hanis Binti Mohd  Nasir  sebagai    dan  Mohd  Nasir  Bin  Abd  Kadir  sebagai  wali Mujbīr.
Bahwa  pada  tanggal  29  April  2013  di  Kantor  Agama  Islam
Wilayah Songkhla, Thailand telah terjadi perkawinan antara Muhammad Zaini  Bin  Mohd  Zain  dengan  Nazirah  Hanis  Binti  Mohd  Nasir. Pernikahan ini dilakukan di Luar Negeri  karena tidak mendapat izin dari wali Mujbīr yaitu  ayah  kandung  Penggugat  II    yaitu  Mohd  Nasir  Bin
Abd Kadir yang telah hadir ketika berlangsung  proses  sidang  memberi penjelasan    pada  tanggal  08  Oktober  2013  yakni  setelah  hakim mengeluarkan  perintah  penangkapan  atas  beliau.  Ketika  memberi penjelasan kepada hakim , ayah kandung Penggugat II mengaku bahwa sehingga saat itu, wali Mujbīr tidak memberi izin terhadap perkawinan anak perempuan kandungnya.
Penggugat  I dan Penggugat II telah  mengajukan permohonan pengesahan nikah di Mahkamah Rendah Syariah Tapah. Adapun alasan- alasan Pengggugat adalah sebagai berikut:
(a) Hakim telah keliru dalam memahami Seksyen (Pasal) 12 EKIP.
(b) Hakim telah keliru dalam menetapkan pernikahan Penggugat adalah fasiḍ . Akan tetapi, perkawinan Penggugat telah memenuhi rukun dan syarat nikah.
(c) Hakim telah keliru dengan istilah wali Hakim.
(d) Hakim telah keliru apabila meragukan kedudukan  Wali Hakim Tuan Haji Shafie Kayem Bin Haji Manaf walaupun Hakim mengesahkan kedudukan wali Hakim tersebut.
(e) Mahkamah  keliru  karena  tidak  mempertimbangkan  Eksibit  yaitu Surat Pengesahan Nikah pada tanggal 30 April 2013 dari Konsulat Jeneral Malaysia, Songkhla, Thailand.
(f) Hakim  telah  terkeliru  karena  menggunakan Enakmen Undang- undang Pentadbiran Keluarga Islam Negeri Terengganu 1985.
(g) Hakim telah terkeliru dalam menggunakan Seksyen (Pasal) 7 EKIP.
(h) Alasan hakim tidak berdasarkan pada kenyataan dan penjelasan para saksi.
Hak Wali Mujbīr Membatalkan Pernikahan Agustin Hanapi, Hafizah Hani Binti Azizan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
43
(i) Mahkamah telah keliru karena tidak mempertimbangkan keputusan Fatwa.
Pemohon  tidak  puas  terhadap  penetapan  Mahkamah  Rendah Syari’ah  Tapah  yang  telah  menolak  permohonannya  ini,  dan  kemudian mengajukan banding ke Mahkamah Tinggi Syari’ah Negeri Perak. Atas permohonan  banding  Pembanding  tersebut  disertakan  alasan-alasan Pembanding mengajukan permohonan sebagai berikut:
1. Mahkamah  Tinggi  Syari’ah  Negeri  Perak  membatalkan  putusan Mahkamah  Rendah  Syari’ah  Tapah  pada  tanggal  12  November
2013.
2. Mahkamah  Tinggi  Syari’ah  Negeri  Perak  memberi  persetujuan Permohonan  banding Pembanding  pada tanggal 17 Maret 2013 dan memohon supaya:
i. Mahkamah  memberi pengesahan  pernikahan Pembanding yang dilangsungkan  pada  tanggal  29  April  2013  di  Kantor  Agama Wilayah Songkhla, Thailand adalah sah menurut hukum Syara’ . ii. Mahkamah memerintahkan perkawinan ini  di daftarkan di bawah seksyen (pasal) 12 (2) EKIP 2004.
iii. Dan  hal-hal  lain  yang  berkaitan  dengan  pernikahan  tersebut sesuai dengan syara’ .
Setelah  melalui  proses  dan  tahapan-tahapan  pemeriksaan, selanjutnya Mahkamah Tinggi Syari’ah Perak mengadili sendiri:
1. Mahkamah menolak permohonan banding Pembanding.
2. Mahkamah  menetap  putusan  Mahkamah  Rendah  Syari’ah  Tapah yang bernomor 08005-010-0100-2013. Pernikahan  pasangan  pembanding dilangsungkan dengan menggunakan Wali Hakim yaitu Haji Shafie Kayem bin Haji Manaf. Hal ini  berdasarkan  pernyataan  yang  dikemukakan oleh  pasangan pembanding dan  sesuai  dengan  Surat  keterangan  sah  menikah  yang dikeluarkan  oleh  Majlis  Agama  Islam  Wilayah  Songkhla, Ruj.No.ICS.F.0967/2013 pada tanggal 29 April 2013. Surat keterangan sah  menikah  ini,  telah  disahkan  oleh  Kantor  Konsulat  Malaysia  di Songkhla  pada  tanggal  30  April  2013  dengan  Nomor  (073A)MM/NM- 258/04/13.  Hal  ini  juga  disaksikan  oleh  2  orang  saksi  warganegara malaysia yang telah hadir pada acara akad nikah yaitu Mohammad  Zin Bin Haji Abdul Rahman yang merupakan orang tua dari mempelai laki-
Hak Wali Mujbīr Membatalkan Pernikahan
Agustin Hanapi, Hafizah Hani Binti Azizan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
44
laki  atau  salah  satu  pasangan  penggugat  dan  Encik  Ramli  Bin  Abdul. Kedua saksi ini telah hadir ke Mahkamah untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan Majlis Aqad nikah yang telah dilangsungkan. Dalam  kasus  ini,  yang  menjadi  persoalan  utama  adalah  status kedudukan wali hakim yang digunakan pada proses akad nikah, dimana wali Mujbīr nya  masih  hidup. Bukan  mengenai  soal  rukun  dan  syarat nikah,  saksi-saksi  nikah  maupun  lafaz  ijab  qabul  pada  saat  aqad  nikah tersebut.
Jumhūr  Fuqahā sepakat    bahwa  pernikahan  yang  dijalankan tanpa wali adalah pernikahan tersebut batil yaitu tidak sah.  Dalam Kitab Hasyiah Al-Baijuri A’la Fath Al-Qarib Al-Mujib , juz 2, “ Dan tidak sah nikah kecuali adanya wali” Berdasarkan hukum syara’ wali mempunyai wewenang kepada menikahkan  seorang  perempuan  yang  di  bawah  perwaliannya.  Tidak boleh  seorang  perempuan  menikahkan  dirinya  sendiri  tanpa menggunakan wali.
Pembanding telah  menyatakan  penyebab  kenapa  pernikahan mereka  harus  dilaksanakan  di  wilayah  Songkhla. Hal  ini  karenakan orang  tua  dari  mempelai  perempuan  yang  mempunyai  wewenang wali Mujbīr menentang  pernikahan  tersebut.  Dengan  alasan  yang  diberi adalah karena perbedaan status kedua pasangan tersebut. mempelai laki- laki  adalah  seorang  duda  dan  mempunyai  7  orang  anak  dan  ingin menikah dengan mempelai perempuan yang masih anak dara. Ketika wali
Mujbīr atau orang tua mempelai perempuan hadir ke mahkamah untuk memberi  penjelasan  pada  tanggal  08  Oktober  2013  di  hadapan  Hakim, wali Mujbīr tersebut  masih  tidak  menyetujui    pernikahan  anaknya. Namun, pernikahan tersebut telah dilakukan tanpa pengetahuan dan tanpa izin wali. Dalam kasus ini, wali dikatakan ghaib (hilang) atau tidak bisa dihubungi  ditolak  oleh  hakim.  Karena  orang  tua  kandung  yang  sebagai wali Mujbīr juga  tidak  pernah  di  pidana ( ‘aḍal ) oleh Mahkamah Syari’ah.
Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pembanding bersama dengan  pengacaranya  mempermasalahkan  keputusan  Hakim  yang menolak  untuk  mengesahkan  pernikahan  mereka  dengan  tidak berlandarkan  kepada  putusan  Muzakarah    lembaga  Fatwa  Majlis Kebangsaan  bagi  Hal  Ehwal  agama Islam  Malaysia  ke-52  yang  sidang pada tanggal 01 Juli 2002. Di dalam muzakarah tersebut, lembaga  Fatwa Kebangsaan memutuskan:
Hak Wali Mujbīr Membatalkan Pernikahan Agustin Hanapi, Hafizah Hani Binti Azizan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
45 (10.1)  Bahwa  hukum  pernikahan  di  luar  negara  adalah  sah dengan syarat:
1. Pernikahan itu mengikut rukun nikah.
2. Pernikahan itu melebihi dua marḥalah.
3. Tiada  keputusan  Mahkamah  yang  menghalang  perempuan  itu menikah atas alasan syara’ di tempat dia bermastautin. 4. Pernikahan  itu  dilakukan  oleh  wali  hakim  yang  diiktiraf  oleh wilayah  Negara  berkenaan  dan  diakad  nikahkan  di  wilayah berkenaan di mana ia ditauliahkan sebagai wali hakim. (10.2) Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh jurunikah yang diiktiraf  oleh  pihak  berkuasa  bagi  pasangan  yang  berjauhan  dari  wali lebih dari 2 marḥalah adalah sah menurut mazhab Al-Syafi’e.
Perbedaan pendapat mengenai hukum  yang dikemukakan oleh hakim  dengan  orang  awam  jelas  berbeda.  Bagi  seorang  hakim  dalam membuat  keputusan,  dia  tidak  pernah  terikat  kepada  keputusan  fatwa terkecuali  pendapat  atau  fatwa  tersebut  telah  sah  dijadikan  sebagai rujukan dalam mengambil sebuah keputusan. Hal ini berbeda jauh dengan orang  awam.  Mahkamah  juga  mencoba  untuk  menyamakan  fatwa (pendapat) yang telah dikeluarkan  oleh lembaga Fatwa Negeri Perak dan menemukan  bahwa  tidak  ada  pendapat  yang  berhubungan  dengan pernikahan lari dari walinya.
Meskipun  terdapat  fatwa  di  negeri  lain  di  Malaysia  dalam menentukan  kesahan  pernikahan  yang  telah  terjadi  seperti  kasus    ini, namun Mahkamah berpendapat bahwa fatwa tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk mengambil keputusan dalam mengesahkan kasus pernikahan ini. Mahkamah menemukan bahwa setiap kasus memiliki masalah yang berbeda. Dengan demikian, dalam masalah ini mahkamah akan membuat keputusan berdasarkan fakta masalah yang ada. Pertimbangan Hakim Y. A Tuan Haji Ab. Rahman Thobroni B. Haji  Mohd Mansor  dalam  kasus  ini  ialah  setelah  meneliti  permohonan yang  diajukan  oleh  Pembanding, berpuas  hati  bahwa  permohonan  ini telah  diajukan  berdasarkan  bagian  XVII  Enakmen  (undang-undang) Tatacara  Mal  Mahkamah  Syari’ah  Perak  2004  (ETMMSP)  dan memenuhi syarat seksyen (pasal) 52 (1) (c) Enakmen Pentadbiran Agama Islam  (Perak)  2004  (EPAIP)  yang  berkaitan  dengan  kekuasaan Mahkamah dalam menyetujui atau menolak permohonan ini. Wali  mempunyai  wewenang  ( locus  standy )  untuk  memohon kepada Mahkamah untuk memisahkan pernikahan orang yang berada di
Hak Wali Mujbīr Membatalkan Pernikahan Agustin Hanapi, Hafizah Hani Binti Azizan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
46
bawah  perwaliannya  yang  dilangsungkan  tanpa  pengetahuan  wali tersebut.

## Analisis Putusan Mahkamah Syari’ah Perak
Berdasarkan kasus yang penulis teliti dalam Putusan Mahkamah Syari’ah    yang  akan  ditelaah  yaitu  Kasus  yang  pertama  adalah    antara Wan Hassan Bin Wan Ismail Sebagai penggugat  melawan Shazli Zulkifli Bin  Shamsudeen  sebagai    Tergugat  I    dan  Wan  Nor  Rozila  Binti  Wan Hassan  sebagai  pasanga  Tergugat  II  dengan  nomor:  08500-010-0001- 2011. Kasus    yang  kedua  adalah  Muhammad  Zaini  B.  Mohd  Zain Pembanding  I  dan  Nazirah  Hanis  Binti  Mohd  Nasir  Pembanding  II dengan  nomor:  08500-010-0002-2014.    Dalam  kedua  kasus  ini  sama maka penulis menyimpulkan kedua kasus ini dalam satu analisis.
Masalah utama dalam kasus ini adalah mengenai status wali dan bagaimana  hakim  dalam  kasus  tersebut  yang  digunakan    dalam    kasus yang bernomor: 08500-010-0001-2011 dan kasus: 08500-010-0002-2014 dalam  akad  nikah  tersebut.  Kedudukan  wali  dalam  pernikahan  tersebut adalah jelas dan mempunyai wewenang sebagai perwalian karena  wali Mujbīr masih ada.  Kedua pasangan yang menikah tersebut menikah di Wilayah Pattani, Thailand telah memenuhi rukun dan syarat sah menikah. Akan tetapi, status wali yang digunakan dalam pernikahan tersebut yang diragukan. Hal ini dikarenakan orang tua mempelai  perempuan  masih hidup.
Pernikahan    tanpa    adanya    wali  atau  persetujuan  wali  adalah tidak sah. Hal ini jelas sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan  oleh  Saidatina  Aisyah  r.a  yang  berbunyai “  Wahai  kaum perempuan!!!  pernikahan  yang  tidak  mendapat  izin  wali  kamu,  maka nikah  kamu  batal,  maka  nikah  kamu  batal,  maka  nikah  kamu  batal. sekiranya  ada  keuzuran  pada  wali  maka  sultan  akan  menjadi  wali kepada yang tidak mempunyai wali. sekiranya berlaku maka dikenakan mahar untuk menghalalkan kemaluan kamu”.
Pada  kedua  kasus  diatas  jelas  bahwa  perkawinan  yang dilangsungkan  tanpa  mendapat  izin  dari  wali  seperti  yang  terjadi  pada kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa kedudukan wali Mujbīr sangat penting dalam sebuah perkawinan di Malaysia. Selain itu, penulis amat yakin  bahwa  bukan  hanya  Negara  Malaysia  saja  yang  menekankan
Hak Wali Mujbīr Membatalkan Pernikahan
Agustin Hanapi, Hafizah Hani Binti Azizan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
47 kedudukan  wali Mujbīr ini  akan  tetapi  Negara  Indonesia  juga menekankan perkara ini. Hal ini karena, mazhab yang dianut oleh Negara Malaysia dan Indonesia mayoritasnya menganut mazhab Syafi’i. Permasalahan  yang  dapat  dilihat  dalam  kedua  kasus  tersebut adalah  wali Mujbīr tidak  memberi  persetujuan  terhadap  pernikahan pasangan  tersebut  maka  pasangan  tersebut  menikah  di  luar  Negeri sedangkan dalam Undang-undang sudah terkandung apabila wali Mujbīr tidak  memberi  persetujuan  terhadap  pernikahan  anak  perempuan kandungnya  maka  harus  diajukan  gugatan  ke  Pengadilan  di  mana Penggugat berdomisili untuk dilakukan penunjukan wali dan menentukan alasan  yang  diberikan  oleh  wali Mujbīr itu  alasan syar’i atau  tidak karena dalam seksyen (pasal) 13 ada terdapat tentang perkara wali Mujbīr tersebut.
Selain itu, penulis juga dapat melihat bahwa alasan-alasan wali
Mujbīr tidak memberi izin adalah karena pernikahan dalam kasus nomor:
08500-010-0002-2014  tidak sekufū . Hal ini karena, pembanding I duda dan  sudah  mempunyai  7  orang  anak  sedangkan  Pembanding  II  masih anak  dara.  Dan  juga  wali  Hakim  yang  menikahkan  pasangan  tersebut bukanlah  wali  yang  ditunjuk  dari  kantor  Pengadilan  domisili  pasangan tersebut.
Penulis  juga  melihat  bahwa  pertimbangan  hakim  dalam menentukan  permasalahan  ini  ialah  bahwa  perkawinan  ini  dapat dibatalkan  oleh  Mahkamah  karena  dalam seksyen 13  EKIP  2004  yang menyatakan bahwa: Sesuatu  perkawinan  adalah  tidak  diakui  dan  tidak  boleh didaftarkan  di  bawah  Enakmen  ini  melainkan  kedua-dua  pihak  kepada perkawinan itu telah bersetuju terhadapnya, dan sama ada- (a) Wali  pihak  perempuan  telah  bersetuju  terhadap  perkawinan  itu mengikut Hukum Syara’; atau (b) Hakim  Syar’ie  yang  mempunyai  bidang  kuasa  di  tempat  di  mana perempuan  itu  bermastautin  atau  seseorang  yang  diberi  kuasa secara  umum  atau  khusus bagi  maksud itu  oleh  Hakim  Syar’ie itu telah,  selepas  siasatan  yang  sewajarnya  di  hadapan  semua  pihak yang berkenaan, memberi persetujuannya terhadap perkawinan itu di  akad  nikahkan  oleh  Wali  Hakim  mengikut  Hukum  Syara’;
Hak Wali Mujbīr Membatalkan Pernikahan Agustin Hanapi, Hafizah Hani Binti Azizan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
48
persetujuan  tersebut  boleh  diberikan  jika  perempuan  tiada mempunyai wali dari nasab mengikut Hukum Syara’ atau jika wali tidak  dapat  ditemui  atau  jika  wali  enggan  memberikan persetujuannya tanpa sebab yang mencukupi. 42
Perkataan Hakim  Syar’i yang  digunakan  di  dalam  seksyen  13
EKIP  merujuk  kepada Hakim  Syar’i di  mana  mempelai  perempuan berdomisili tersebut  dan Mahkamah    juga  mendapati    bahwa  mempelai perempuan  tersebut  tidak  pernah  mendapat  izin  dari  walinya  dan  juga tidak pernah mendapat kebenaran dari Hakim Syari’i di tempat mempelai perempuan  berdomisili.  Selain  itu,  hakim  juga  melihat  dari sekufu atau tidaknya pasangan tersebut. Oleh karena itu, Hakim memutuskan untuk membatalkan pernikahan pasangan tersebut.
Adapun  kesimpulan  ,  dalam  Undang-undang  Malaysia,  wali mempunyai  kuasa  ( locus  standy )  untuk  memohon  kepada  pihak Pengadilan  untuk  memisahkan  pernikahan  orang  yang  berada  di bawah perwaliannya yang dilangsungkan tanpa pengetahuan wali tersebut. Maka perintah  batal  ini  berlangsung  sehingga  ada  perintah  lain  yang membatalkannya.

## Penutup
1. Pertimbangan  hakim  dalam memberikan putusan  di  Mahkamah Syari’ah  Perak  adalah berdasarkan seksyen 13  EKIP  2004  yang menyatakan bahwa: Sesuatu  perkawinan  adalah  tidak  diakui  dan tidak boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini melainkan kedua-dua pihak kepada perkawinan itu telah bersetuju terhadapnya, dan sama ada-(a)Wali pihak perempuan telah bersetuju terhadap perkawinan itu  mengikut  Hukum  Syara’;  atau  (b)  Hakim  Syar’ie  yang mempunyai  bidang  kuasa  di  tempat  di  mana  perempuan  itu bermastautin atau seseorang yang diberi kuasa secara umum atau khusus  bagi  maksud  itu  oleh  Hakim  Syar’ie  itu  telah,  selepas siasatan yang sewajarnya di hadapan semua pihak yang berkenaan, memberi persetujuannya terhadap perkawinan itu di akad nikahkan oleh  Wali  Hakim  mengikut  Hukum  Syara’;  persetujuan  tersebut
Hak Wali Mujbīr Membatalkan Pernikahan Agustin Hanapi, Hafizah Hani Binti Azizan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
49
boleh  diberikan  jika  perempuan  tiada  mempunyai  wali  dari  nasab mengikut Hukum Syara’ atau jika wali tidak dapat ditemui atau jika wali  enggan  memberikan  persetujuannya  tanpa  sebab  yang mencukupi. Perkataan Hakim  Syar’i yang  digunakan  di  dalam seksyen 13 EKIP merujuk kepada Hakim Syar’i di mana mempelai perempuan  berdomisili  tersebut  dan  Mahkamah    juga  mendapati bahwa  mempelai  perempuan  tersebut  tidak  pernah  mendapat  izin dari walinya dan juga tidak pernah mendapat kebenaran dari Hakim Syari’i di  tempat  mempelai  perempuan  berdomisili. Selain  itu, hakim  juga  melihat  dari sekufu atau  tidaknya  pasangan  tersebut. Oleh karena itu, Hakim memutuskan untuk membatalkan pernikahan pasangan tersebut. 2. Pandangan Hukum Islam terhadap pernikahan tanpa wali Mujbīr di Mahkamah  Syari’ah  Perak adalah tidak sah nikahnya dan harus dibatalkan pernikahannya serta merta.  Hal  ini karena,  dalam pernikahan tidak hanya memerlukan wali. Akan tetapi, izin wali juga menjadi penentu sahnya pernikahan tersebut atau tidak sah pernikahnnya.  Selain itu,  dapat juga dilihat dalam hadits  yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a.: “ Wahai kaum wanita!!! Pernikahan yang tidak mendapat izin wali , maka nikahnya batal, maka nikahnya batal,  maka  nikahnya  batal.  Jika  ada  keuzuran  pada  wali  maka
Sultan  lah  yang  akan  menjadi  wali  kepada  yang  tidak  punya  wali. Sekiranya  berlaku  maka  dikenakan  mahar  bagi  menghalalkan kemaluan perempuan itu.”
Daftar Pustaka
Abu  Malik  Kamal  bin  As-Sayyid  Salim, Shahih  fikih  sunnah ,  Cet.  2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
Abdul  Manan, Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia , Cet.1,  Jakarta: Kencana, 2006.
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat  dan  Undang-undang  Perkawinan ,    Jakarta:
Kencana, 2006. Ali  Yusuf  As-Subky, Membangun  Surga  dalam  Keluarga ,  Cet.  1,
Jakarta: Senayan Abadi Publishing,  2002.
Hak Wali Mujbīr Membatalkan Pernikahan Agustin Hanapi, Hafizah Hani Binti Azizan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
50 Beni  Ahmad  Saebani, Fiqh  Munakahat (1),  Cet.1,    Bandung:    Pustaka
Setia,  2001. Desy Arina, Hak orang tua (wali) atas mahar menurut perspektif hukum Islam  (Studi  kasus    di  Desa  Cot. Jabet,  Kec,  Gandapura, Kab.Bireuen) ,  (skripsi  yang  tidak  dipublikasi),  Fakultas Syari’ah    Dan  Ekonomi  Islam,  (UIN)  Ar-raniry,  Banda  Aceh, 2014.
Faisal Bin Abdul Aziz, terj: Mu’ammal Hamidy dkk, Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum , Jil.1, Cet.1, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984.
Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Di Indonesia, , Cet.3 , Banda Aceh: Penerbit PeNA,  2010. Kadar  M.Yusuf, Tafsir  Ayat  Ahkam  Tafsir  Tematik  Ayat-Ayat  Hukum, Cet.1, Jakarta: Amzah, 2011. M.  Ali  Hasan, Pedoman  Hidup  Berumah Tangga  dalam  Islam ,  Cet.2, Jakarta: Siraja, 2006. Mohamed  Osman  El-khost, Fiqh  Wanita  dari  Klasik  sampai  Modern,
Cet. 3, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015.
Mohd    Fahmi  bin  Mohamad  Nor, Perspektif  Hukum  Islam  Terhadap
Talak di Luar mahkamah (Analisis Undang-undang Mahkamah Rendah  Syariah  Perak  Darul  Ridzuan) ,  (skripsi  yang  tidak dipublikasi),  Fakultas  syariah  dan  Ekonomi  Islam,  IAIN  Ar- raniry, 2008. Mohd.  Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan  Islam  suatu  analisis  dari
Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996. Muhammad Nashiruddin Al Albani, ,
Shahih Sunan At-Tirmidzi 1 , (terj:
Ahmad Yuswaji),  Jakarta:  Pustaka Azzam, 2007.
_______, Shahih  Sunan  Abu  Daud ,  (terj:  Ahmad  Yuswaji),    Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
Muhammad  bin  Ismail  Al-Amir  Ash-Shan’ani,
Subulus  Salam  Syarah Bulughul Maram ,Jil. 2, Cet. 10,  Jakarta:  Darus Sunnah,  2014. Muhammad Jawad Mughniyah, , Fiqh Lima Mazhab, (terj: Masykur A.B. dkk), Cet.13,  Jakarta:  Lentera,  2005. Muhammaddin, “Kriteria  Wali  Adil  dalam  Perkawinan  (Analisa Terhadap  Pendapat  Imam  Syafi’i), (skripsi  yang  tidak dipublikasi) , Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum,  (UIN)  Ar-Raniry,
Banda Aceh,  2015.
Hak Wali Mujbīr Membatalkan Pernikahan Agustin Hanapi, Hafizah Hani Binti Azizan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
51
Najibah  Mohd  Zin, Siri  Perkembangan  Undang-Undang  Di  Malaysia,
Undang-Undang  Keluarga  Islam, Jil.  14,  Kuala  Lumpur:
Cetakan Dewan Bahasa, 2007. Nasruddin  Umar, Faktor-faktor  Perpindahan  Wali  Nikah  Kepada  Wali Hakim (Studi kasus di Kecamatan Karang Baru Kuala Simpang Kabupaten  Aceh  Tamiang), (skripsi    yang  tidak  dipublikasi), Fakultas  Syariah  dan  Ekonomi Islam,  IAIN  Ar-Raniry,  Banda Aceh, 2010. Sa’id Thalib  Al-Hamdani,  , Risalah  Nikah  (Hukum  Perkawinan Islam) , Jakarta: Pustaka Amani, 2011.
Tihami,  Sohari  Sahrani, Fikih  Munakahat:  Kajian    Fikih    Nikah Lengkap, (terj: Agus Salim), Cet.  2,  Jakarta:  Rajawali  Press, 2010.
Tim  Redaksi  Nuansa  Aulia, Kompilasi  Hukum  Islam ,  Cet.1,  Bandung:
Nuansa Aulia, 2008.
Wahbah  Zuhaili, Fiqih  Imam  Syafi’i  2 ,  (terj,  Muhammad  Afifi,  Abdul Hafiz), Jakarta:  Almahira,  2010.
_______, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jil. 9 , (terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk),  Jakarta:  Gema Insani,  2011.
_______, Tafsir al-Munir , Jil. 1, Cet.1, Jakarta:  Gema Insani, 2013. _______, Fiqh dan Perundangan Islam , (terj:Syed Ahmad Syed Hussain dkk ), Jil.  VII , Cet.1,    Kuala  Lumpur:  Dewan Bahasa  dan Pustaka: 2001. Zaleha kamaruddin dkk, Kamus Istilah Undang-undang Keluarga Islam , Kuala  Lumpur:    Zebra  Editions  Sdn.Bhd,    2002.