Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Yang Dipailitkan Secara Verstek

## Chelsea Beatrix Putri Raimel
Chelsearaimel@yahoo.co.id Universitas Airlangga

## Abstrak
Dalam Hukum Kepailitan sebagai sarana penyelesaian segalah permasalahan terkait utang-piutang yang tidak dapat dibayarkan lagi oleh debitor kedapa kreditornya sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mana menjadi dasar hukum dalam Hukum Kepailitan. Banyak sekali permasalahan yang dapat dijumpai dalam perkara kepailitan dan tidak menutup kemungkinan ada yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang Kepailitan, seperti halnya Putusan perkara kepailitan yang diputus secara verstek karena tidak di atur secara khusus dalam kepailitan maka dapat menggunakan Acara Hukum Perdata. Acara Hukum Perdata dapat digunakan dalam Hukum Kepailitan dengan mengacu kepada Pasal 299 Undang- undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang KPKPU. Dalam suatu putusan kepailitan yang dijatuhkan secara verstek tentu ada akibat hukum bagi debitor yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Kepailita. Jika ada akibat hukum tentu ada upaya hukum yang dapat dilakukan debitor yang merasa dirugikan haknya. Yang diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 14 Undang-undang Kepailitan. Dalam menganalisa permasalahan mengenai putusan verstek dalam hukum kepailitan maka penulis menggunakan 2 pendekatan masalah Pendekata Perundang-undengan
( Statute Approach ), Pendekatan Konseptual ( Conceptual Approach ).
Kata Kunci : Kepailitan; Verstek; Akibat Hukum; Upaya Hukum.

## Pendahuluan
Indonesia merupakan salah satu negara bekas jajahan kolonial Belanda. Selama kurang lebih 3,5 abad Indonesia dijajah oleh Belanda. Tidak sedikit peninggalan Belanda yang masih digunakan di Indonesia dan bahkan bentuk fisiknya masih ada dan digunakan di Indonesia seperti contoh bangunan-bangunan yang didirikan pada zaman Belanda masih dipergunakan di Indonesia. Juga yang terpenting adalah hukum yang berlaku di Indonesia, yang mana hukum di Indonesia pun masih sebagian besar menggunakan hukum bekas peninggalan Belanda.
Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020
841

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 3, Mei 2020
How to cite: Chelsea Beatrix Putri Raimel, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Yang Dipailitkan Secara Verstek’ (2020) Vol. 3 No. 3 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 1 April 2020; Diterima 22 April 2020; Diterbitkan 1 Mei 2020.
DOI: 10.20473/jd.v3i3.18626

## 842 Chelsea Beatrix: Perlindungan Hukum Terhadap
Sejarah awal aturan mengenai kepailitan diatur dalam Wetbook Van Koophandel atau yang sekarang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Reglement op Rechtsvoordering (RV). Pada era zaman Belanda kepailitan dibedakan ke dalam 2 aturan.
Menurut Sri Redjeki Hartono terbagi menjadi 3 dalam hukum kepailitan masa yaitu pada masa sebelum Faillissements Verordening berlaku, lalu masa berlakunya Faillesements Verordening , dan pada saat sekarang yang berlaku UU Kepailitan.
Yang mana untuk pedagang Indonesia diatur dalam KUHD. 1
Walaupun bagaimana bentuk dari peraturan Pemerintah Belanda yang masih digunakan, kegunaannya belum dapat dimafaatkan secara maksimal.
Berbagai faktor yang menyebabkan peraturan kepailitan tidak sering dipergunakan yakni sebagai berikut: 2
1.  Karena awal munculnya peraturan kepailitan tidak diberlakukan untuk masyarakat pribumi yang membuat peraturan kepailitan kurang dipahami dan dikenal.
2.  Transaksi bisnis yang ada masih dalam lingkungan terbatas saja, tidak banyak transaksi bisnis yang besar yang dilakukan oleh para pengusaha.
3.  Lembaga peradilan masih dianggap tidak memiliki kemampuan dalam bersifat objektif dalam melakukan penegakan atau dalam memberi keadilan.
Dalam peraturan pemerintahan belanda mengenai Hukum Kepailitan memuat mengenai peraturan Kepailitan bagi pedagang. Sedangkan Reglement op de Rechtsvordering atau RV mengatur mengenai peraturan kepailitan bagi orang- orang yang tidak termasuk pedagang. Karena menimbulkan banyak kesulitan dalam penerapannya peraturan tentang kepailitan pada zaman Belanda maka peraturan kepailitan, mendapatkan solusi dengan diundangkannya Faillissementss verordening yang keberlakuannya cukup lama mulai dari tahun 1905 hingga 1998 dalam keberlakuannya ini sudah berlaku bagi semua orang sudah tidak terdapat
1 Sri Rejeki Hartono, Hukum Kepailitan (UMM Press 2008).[9].
2 Sutan Remy Sjahdeni, Hukum Kepailitan - Memahami Faillissementsverordening jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 (PT. Pustaka Utama Grafiti 2002).[29].
perbedaan antara pedagang atau dengan bukan pedagang. 3
Keberlakuan Faillissements Verordening tidak lagi digunakan karena adanya krisis moneter yang menimpa Indonesia saat itu. Krisis moneter mengakibatkan banyak perusahaan nasional maupun multinasional di Indonesia mengalami kepailitan. Karena dinilai dalam permasalahan gejolak moneter salah satu persoalan yang paling mendesak serta membutuhkan penyelesaian  yakni mengenai masalah penyelesaian utang piutang perusahaan,maka dengan adanya hal tersebut Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang- Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.
Jika diperhatikan dengan seksama sebenarnya dengan diterbitkannya PERPU tersebut tidak jauh memiliki perbedaan dengan Faillssement Verordenning. Hanya saja ada beberapa ketentuan baru yang sebelumnya tidak ada dan sudah di muat dalam PERPU Nomor 1 Tahun 1998. 4
Dalam PERPU Nomor 1 Tahun 1998 diawali dengan pengatur mengenai pengadilan niaga yang menjadi sistem penyelesaian perkara pailit di Indonesia. Ketentuan mengenai penyelesaian utang-piutang perusahaan serta adanya peraturan kepailitan juga penundaan kewajiban pembayaran yang dapat digunakan para debitor dan kreditor secara efektif,terbuka dan cepat juga terkandung dalam PERPU Nomor 1 Tahun 1998.
PERPU Nomor 1 tahun 1998 dilihat belum cukup mengatasi permasalahan mengenai kepailitan juga perkembangan ekonomi juga perdagangan dan pengaruh dari globalisasi yang dialami khususnya dalam bidang usaha.Perusahaan juga dalam mengembangkan usaha yang didirikan tidak terlepas dari pinjaman yang berasal dari berbagai pihak yang dapat menimbulkan banyak permasalahan terkait penyelesaian utang-piutang, maka diundangkanlah Undang-undang Nomor 37
3 Syamsudin M.Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia ( 2012).[21].
4 Man S.Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang . (2014).[9].

## 844 Chelsea Beatrix: Perlindungan Hukum Terhadap
Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Tanggal 18 Oktober 2004 dengan menambah ,mengubah serta memperbaiki segalah ketentuan-ketentuan yang dianggap sudah tidak sesuai maupun yang masih dapar dipergunakan untuk menunjang perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat. Undang-undang  Nomor 37 Tahun 2004 isinya lebih mencakup dan mengatur secara keseluruhan mengenail ruang lingkup kepailitan, norma dalam kepailitan dan yang terpenting proses penyelesaian utang piutang yang merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat mengenai hukum kepailitan.Adapun pokok materi baru dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pemabayaran Utang, antara lain: 5
1.  Agar tidak terjadi berbagai penafsiran terhadap Undang-undang ini pengertian utang diberikan batasan secara tegas.Demikian juga mengenai pengertian jatuh tempo atau waktu;
2.  Perihal syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk juga pemberian kerangka mengenai waktu secara jelas bagi pengambil keputusan penundaan kewajiban pembayaran utang dan/atau putusan pernyataan pailit.
Banyak  pendapat  dalam  memberi  definisi  tentang  kepailitan  berdasarkan
Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU) mendefinisikan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bahwa pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
Kepailitan juga diartikan menurut Hadi Shubhan merupakan suatu putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit,baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. 6 Dalam pengertiannya kepailitan adalah suatu sitaam umum terhadap semua harta kekayaan dari seorang debitor untuk melunasi utang-utangnya kepada si kreditor
5 Sri Rejeki Hartanto, Op . Cit .[15]. 6 M.Hadi Shubhan, Kepailitan dalam Prinsip,Norma dan Praktik di Peradilan .[1].
Hadi Shubhan juga mengartikan pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. 7 Dalam Proses penyelesaian perkara Kepailitan diatur berdasarkan Undang-undang Kepailitan bahwasanya dalam penerapan proses persidangan sistem hukum acara secara cepat tidak memakan proses yang rumit.
Dalam proses persidangan tingkat pertama,dari proses permohonan ke panitera Pengadilan Niaga sampai dengan Pengumuman Putusan pailit dibutuhkan waktu yang singkat hanya enam puluh empat hari saja sebagaimana di atur dalam Pasal 8 ayat (5). 8 Serta dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang- undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang proses penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia dilakukan di Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.
Proses penyelesai verstek perkara kepailitan di Indonesia merupaka yang tercepat jika dibandingkan dengan proses persidangan perkara lainnya.Tetapi yang menjadi polemik yaitu jika mana termohon pailit tidak pernah hadir dalam persidangan dari awal mulai persidangan hingga putusan,meskipun telah di lakukan pemanggilan dari pengadilan terhadap pihak Termohon pailit maka Hakim dapat memutus dengan Putusan Verstek yang artinya pihak Termohon tidak pernah menghadiri sidang dari awal hingga akhir pembacaan putusan.
Dalam perkara Kepailitan jarang ditemui adanya Putusan Verstek karena pasti pihak Pemohon telah memberikan somasi terlebih dahulu kepada pihak Termohon akan kesepakan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo. Pda skripsi ini akan dibahas lebih lanjut secara khusus mengenai proses putusan perkara kepailitan yang diputus sacara verstek apa saja akibatnya dan juga apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan.
Adapun contoh yang diambil penulis yang dijadikan acuan dalam praktek acara kepailitan bahwa dalam Putusan Nomor 92 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang kasus ini merupakan contoh pailit yang diputus secara verstek. Dalam kasus
7 ibid .[1].
8 Pengajuan Permohonan 4 (empat)hari,pemeriksaan sampai putusan 60(enam puluh hari).

## 846 Chelsea Beatrix: Perlindungan Hukum Terhadap
ini yang mana para pihak kreditor (Noviani) yang melaporkan debitor (Ny. Tachiana Sumampouw) mempunyai sejumlah utang yang belum dibayarkan kepada kreditor yang mana hutang tersebut sudah jatuh tempo dan harus di bayarkan tetapi dalam kasus tersebut pihak debitor tidak membayar utang kepada krebitor maka mengajukan gugatan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pada saat persidangan pihak tergugat dalam hal ini debitor (Ny. Tachiana Sumampouw) telah dipanggil secara patut oleh pengadilan tetapi tidak hadir dalam persidangan maka hakim memutus perkara secara verstek dengan berdasar pada pasal 124 HIR dan 125 HIR. Setelah mengetahui adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa dirinya, dalam hal ini debitor (Ny. Tachiana Sumampouw) dinyatakan pailit maka debitor (Ny. Tachiana Sumampouw) melakukan upaya hukum sebagai mana diatur dalam Hukum Kepailitan, yakni upaya Hukum Peninjauan Kembali karena debitor mendapatkan bukti baru (Novum) yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah berhutang pada siapa pun tetapi para pihak kreditor yang telah merencanakan kasus ini. Yang mana kreditor (Noviani) yang dulunya juga Asisten Rumah Tangga Ny. Tachiana Sumampouw yang berbohong agar dapat menguasai harta bekas majikannya yakni Ny. Tachiana Sumampouw.
Mengenai putusan pailit verstek akan di jelaskan dalam skripsi ini bagaimana akibat yang akan terjadi bilamana suatu perkara kepailitan dijatuhkan karena verstek dan juga bagaimana upaya hukum yang akan dilakukan oleh debitor yang diputus secara verstek.

## Metode Penelitian
Dalam menggunakan tipe penelitian yang digunakan penulis dalam menganalisis yakni Yuridis Normatif yang mana dalam proses menganalisis yang dilakukan bertujuan untuk memecahkan isi hukum dengan cara mengkaji serta mendalami agar dapat mencari jawaban atas isu hukum yang ada dalam permasalahan pada jurnal ini.

## Pengertian  Putusan Pengadilan.
Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. 9
Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sangsi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam Hukum Acara Pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.
Sudikno Mertokusumo memberikan definisi sekaligus menjelaskan tentang jenis-jenis putusan sebagai berikut: 10
a.Putusan akhir, adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan. Putusan akhir ini ada bersifatmenghukum ( condemnatoir ), ada yang bersifat menciptakan (c onstitutive ) dan ada juga yang bersifat menerangkan atau menyatakan ( declaratoir).
- Putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yangdikalahkan untuk memenuhi prestasi. Di dalam putusan condemnatoir diakui hak penggugat atas prestasi yang ditutunnya. Hukuman semacam itu hanya terjadi berhubungan dengan perikatan yang bersumber dari persetujuan atau undang- undnag, yang prestasinya dapat terdiri dari memberi, berbuat atau tidak berbuat.
9 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Liberty 2002).
10 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit .[221-223].

## 848 Chelsea Beatrix: Perlindungan Hukum Terhadap
Pada umumnya putusan condemnatoir itu berisi hukuman untuk membayar sejumlah uang. Karena dengan putusan condemnatoir itu tergugat diwajibkan untuk memenuhi prestasi, maka hak daripada penggugat yang telah ditetapkan itu dapat dapat dilaksanakan dengan paksa ( execution force ). Jadi putusan condemnatoir kecuali mempunyai kekuatan mengikat juga memberi alasan hak eksekutiorial kepada penggugat yang berarti memberi hak kepada penggugat untuk menjalankan secara paksa melalui putusan.
- Putusan Constitutif adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum,misalnya pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberi pengampuan, pernyataan pailit  dan sebagainya. Putusan ini pada umunya tidak dapat dilaksanakan dalam arti kata seperti tersebut diatas, karena tidak menetapkan hak atasa suatu prestasi tertentu, maka akibat hukumnya atau pelaksanaannya tidak tergantung pada bantuan daripada pihak lawan yang dikalahkan. Perubahan keadaan atau hubungan itu sekaligus terjadi antara putusan preparatoir dan putusan interlocutoir yang bukan putuan akhir antara lain:
- Putusan Praeparatoir adalah putusan sebagai persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruhnya ata pokok perkara atau putusan akhir. Sebagai contoh putusan iniadalah putusan untuk menggabungkan dua perkara atau untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi.
- Putusan Putusan interlocutoir merupakan bentuk khusus putusan sela yang dapat berisi bermacam-macam perintah yang menyangkut masalah pembuktian, sehingga putusan ini dapat berpengaruh terhadap pokok perkara, atau dengan kata lain putusan ini dapat mempengaruhi putusan akhir.

## Akibat Hukum Putusan Pailit Verstek terhadap hak Debitor Pailit.
Setiap putusan pengadilan memiliki akibat hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan putusan aquo. Akibat hukum yang muncul dari putusan pengadilan dapat dibedakan sesuai dengan jenis putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Secara mendasar, putusan pengadilan memiliki 3 (sifat) yakni deklaratif (menyatakan), condemnatif (menghukum/memerintahkan) dan konstitutif
(mengatur keadaan yang baru). Dalam perkara kepailitan yang bersifat voluntariadimana didalamnya tidak mengandung sengketa antara kedua belah pihak putusan yang muncul adalah putusan yang bersifat deklaratif (menyatakan) keadaan pailit seseorang, atau sebuah badan hukum.
Menurut UU Kepailtan pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesanya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan. 11
Sitaan terhadap seluruh kekayaan debitor merupakan bagian dari pengurusan harta pailit (management of estate). Pengurusan harta pailit ini merupakan suatu cara untuk mengurus harta kekayaan debitor . Caranya ini dilakukan dengan menunjuk beberapa wakil dari kreditor untuk mengontrol semua harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit, serta diberikan kekuasaan untuk mencegah, dalam bentuk peraturan, transaksi, perbuatan curang untuk mentransfer kekayaan, mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikannya kepada para kreditor. 12
Sita umum dilakukan secara langsung terhadap semua harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor yang dinyatakan pailit untuk manfaat semua kreditornya. Dengan demikian, undang-undang kepailitan digunakan untuk memaksa para kreditor menghentikan eksekusi haknya sendiri-sendiri, dan pada sisi yang lain debitor harus melepaskan penguasaan terhadap aset-asetnya dan menyerahkannya pada pengadilan.
Dengan dijatuhkannya putusan pailit terhadap Debitor Pailit (baik orang perseorangan maupun badan hukum) maka terhitung sejak tanggal putusan tersebut, segala kekayaan Debitor Pailit berada dalam status sita umum dimana pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan yang termuat secara bersamaan dalam sebuah putusan pailit.
11 Jono, Hukum Kepailitan , (Sinar Grafika 2010).[107].
12 Siti Anisah. Kreditor dan debitor dalam Hukum di Indonesia (Total Media).[191].

## 850 Chelsea Beatrix: Perlindungan Hukum Terhadap
Pengertian tentang kekayaan Debitor Pailit yang berada dibawah sitaan umum sejak tanggal putusan pailit dipertajam oleh pasal 21 UU KPKPU “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”.
Pasal diatas menjelaskan masalah tempus, masalah waktu dimulainya keadaan pailit dari seseorang yang dinyatakan pailit oleh pengadilan. Pasal ini juga merupakan dasar hukum dari dilaksanakannya tugas pemberesan atau pengurusan oleh Kurator, dan juga menjadi dasar hukum bagi Hakim Pengawas yang bertugas mengawasi jalannya proses sita umum terhadap seluruh kekayaan Debitor Pailit.
Meskipun pasal 21 UU KPKPU menjelaskan secara tegas tentang dasar hukum kepailitan terkait dengan semua harta kekayaan seseorang atau sebuah badan hukum yang diletakkan dibawah sita umum, hukum kepailitan memberi batasan mengenai harta kekayaan itu sebagaimana ketentuan pasal 22 UU KPKPU sebagai berikut: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak berlaku terhadap:
a.  benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
b.  segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagaipenggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas atau
c.  uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.
Khusus terhadap kepailitan terhadap Debitor Pailit perseorangan dalam konteks perkawinan, Debitor Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 meliputi istri atau suami dari Debitor Pailit yang menikah dalam persatuan harta (pasal 23 UU KPKPU).
Ketentuan yang semakin mempertegas keadaan pailit dari Debitor Pailit kemudian dijelaskan oleh pasal 24 UU KPKPU:
Pasal 24:
(1) Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
(2) Tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat.
(3) Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan sebagai dimaksud pada ayat (1), transfer tersebut wajib diteruskan.
(4) Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan Transaksi Efek di Bursa Efek maka transaksi tersebut wajib diselesaikan. 13
Dengan adanya akibat hukum yang telah dipaparkan oleh Hadi Shubhan diatas, maka dapat di dilihat bagaimana posisi hukum debitur  setalah adanya putusan pernyataan pailit. Maka dari itu dapat dilihat bahwa perkara kepailitan memang berbeda dengan perkara perdata pada umumnya ada beberapa sifat kekhususan yang dimilikin oleh perkara kepailitan yang mana juga memiliki efek terhadap debitur pailit. Jikla pada putusan pailit pihak debitur keberatan dengan putusan yang ada, maka dalam Undang- undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang KPKPU ada upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak debitur juga merasa dirugikan terhadap putusan tersebut.
Kesimpulan yang dapat diambil dari diputuskannya keadaan pailit terhadap seseorang adalah menyangkut hilangnya hak kepemilikan seseorang terhadap benda-benda tertentu, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak (dengan perkecualian pasal 22 KPKPU). Dalam konteks perkara kepalitan yang diputus dengan acara verstek, si Debitor Pailit baru mengetahui bahwa dirinya telah berada dalam status kepailitan setelah mendapat surat pemberitahuan putusan perkara pailit melalui relaas yang dikirimkan oleh pengadilan.
Kepailitan yang diputus melalui verstek berarti bahwa di Debitor Pailit tidak memiliki kesempatan untuk melakukan perlawanan ditingkat pengadilan tingkat pertama ( judex facti ). Akan dijelaskan dalam bab selanjutnya.
13 Pasal 24 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## 852 Chelsea Beatrix: Perlindungan Hukum Terhadap

## Upaya Hukum Verstek yang Dapat Dilakukan pada Putusan Verstek
Dalam perkara kepailitan terdapat 2 upaya hukum yakni dibedakan menjadi upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Jika pada perkara perdata dapat diajukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan Negeri bisa dengan cara perlawanan ( verzet ), banding, dan kasasi, dan peninjauan kembali,  dan perlawan terhadap pihak ketiga ( derden verzet ).
Dalam acara perdata biasa, pengadilan yang melakukan memeriksa fakta terbagi dalam 2 tingkat : Yakni pada pengadilan Negeri dan Pengadilan yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi). Jikalau ada pihak yang keberatan dengan suatu Putusan Pengadilan negeri maka pihak tersebut bisa melakukan banding ke pengadilan Tinggi. Lain halnya dengan perkara kepailitan hanya terdapat dua Pengadilan, yaitu Pengadilan Niaga pada pengadilan negeri dan Mahkama Agung. Maka dari itu pada perkara kepailitan ridak terdapat upaya hukum banding.
Kembali kepada pembahasan skripsi yang diangkat oleh penulis yang pada rumusan masalah pada bab ini secara khusus membahas apakah upaya hukum yang dapat  diajukan oleh pihak debitor yang dipailitkan secara verstek. Dalam hukum acara perdata pada umumnya jika putusan verstek dapat diajukan dengan upaya hukum verzet tetapi lain halnya pada putusan kepailitan karena upaya hukum verzet tidak diatur dapa Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang KPKPU.
Adapun  sifat keistimewaan pada kepailitan memiliki waktu penyelesaian suatu perkara dengan memerlukan waktu yang cukup singkat di bandingkan dengan perkara perdata biasa. 14 Sifat kekhususan ini diatur dalam Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang KPKPU. 15 Karena waktu penyelesaian perkara yang relatif lebih singkat yang membuat perkata kepailitan berbeda jika daripada dengan perkara perdata biasa yang memakan waktu yang lebih lama.
14 Penjelasan Sifat keistimewaan kepailitan adalah dimana dalam perkara kepailitan proses dilakukan dengan waktu yang singkat jika di bandingkan dengan perkara perdata lainnya yang mana putusan pengadilan atas permohonan pailit paling lambat diucapkan 60 (enam puluh) hari setelah pernyataan pailit didaftarkan.
15 Diatur dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang.
Diketahui juga pada hukum acara perdata verstek dapat dilakukan upayahukum verzet. Hal ini berarti, pada putusan yang berada pada pengadilan negeri dapat dilakukan pemeriksaan ulang pada pengadilan negeri,tetapin dalam ruang lingkup verzet. Belum lagi pada upaya hukum pada proses banding yang mana terhadap putusan yang diambil dari upaya hukum verzet.
Kembali kepada contoh yang di ambil oleh penulis pada Putusan pernyataan pailit dengan verstek Pada Putusan Nomor: 92 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015, tidak terbuka upaya hukum verzet. Dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang KPKPU menetapkan bahwa terhadap putusan yang mengabulkan permohonan pailit harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pada
Pasal 11:
(1) Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung.
(2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit.
(3) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain dapat diajukan oleh Debitur dan Kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh Kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit.
(4) Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. 16
Jika dilihat pada pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkama Agung (UUMA) mengenai upaya pengaturan upaya hukum kasasi terdapat tiga kriteria khusus Mahkama Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan/ Penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan Peradilan karena:
a.  Pengadilan belum memutus perkara tidak berwenang atau melampaui batas wewenang :

## 854 Chelsea Beatrix: Perlindungan Hukum Terhadap
b.  Pengadilan dalam memutus perkara salah ,menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
c.  Pengadilan dalam memutus perkara lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengecam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
Lain halnya saat persidangan tingkat pertama yang mempunyai sifat Judex Jacti , pada persidangan yang melakukan upaya hukum terhadap putusan kepalitan yang diputus verstek pada tingkat kasasi membahas mengenai penerapan hukum ( Judex Jurist ).
Sesuai dengan pembahasan di atas, Lili Mulyadi memberikan pendapat bahwasanya pada perkara perdata niaga upaya hukum verzet tidak seperti verzet yang dimaksud dalam perkara perdata pada umumnya. Konklusi dasar dari ketentuan pasal 11 dan pasal 14 ayat (1) Undang-undang nomor 37 tahun 2014 tentang KPKPU intinya tidak mengatur upaya hukum verzet yang dimaksud dalam pasal 123 ayat (3)  jo. Pasal 129 HIR atau pasal 149 ayat (3) jo. Pasal 153 Rbg pada perkara perdata dan perselisihan hubungan idustrial pada umumnya. 17
Jadi, dalam putusan kepailitan pihak yang merasa dirugikan mengenai putusan tersebut dapat melakukan Upaya Hukum dengan menjadikan dasar hukum pasal- pasal yang akan diuraikan di bawah ini,sebagai berikut:
Pasal 11:
(1) Upaya  hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung.
(2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit.
(3) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain dapat diajukan oleh Debitor dan Kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh Kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit.
17 Lili Mulyadi, Perkara Kepailitan dan penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktek (Alumni 2010).[193].
Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020
(4) Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
Pasal 12:
(1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan  memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
(2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak termohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
(3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan panitera Pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima.
(4) Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan. 18
Pasal 13 :
(1) Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
(2) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
(3) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) had setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
(4) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana,dimaksud pada ayat (3) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
(5) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara anggota dengan ketua majelis maka perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam putusan kasasi.
(6) Panitera pada Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada Panitera pada Pengadilan Niaga paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
(7) Jurusita Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima. 19
18 Pasal 12 UUK
19 Pasal 13 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Ke- wajiban Pembayaran Utang.

## 856 Chelsea Beatrix: Perlindungan Hukum Terhadap
Ada dua contoh kasus yang diambil oleh penulis, pada Putusan Perkara Nomor: 92 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015, dengan para pihak Ny. Tachiana Sumampouw sebagai Pemohon Peninjauan kembali dahulu Termohon dan Noviani sebagai pihak Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon, bisa diberikan jawaban mengenai upaya hukum sebagai berikut:
1.  Bahwa putusan perkara Nomor : 92 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015, yang mana jika dilihat dari putusan yang menolak adanya permohona pailit yang diputus secara verstek. Yang mana pihak yang semua Termohon Pailit karena merasa dirugikan dengan adanya putusan pailit verstek maka mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkama Agung yang mana menemukan fakta baru yang di bawa ke persidangan sebagai bukti dalam hal ini (Novum) yang dapat memenangkan dalam persidangan serta membuktikan bahwa pihak yang semua termohon pailit tidak bersalah dan tidak memiliki utang kepada para pihak Pemohon Pailit tersebut, maka dengan adanya fakta baru dalam persidangan Majelis Hakim dapat melakukan Peninjauan Kembali. 20
Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Debitur pailit selainkasasi, yang mana pengajuannya diajukan setelah putusan kasasi memutuskan menguatkan putusan pengadilan tingkar pertama ( judex facti) atau menolak permohonan kasasi, pihak tersebut dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) dengan menemukan bukti baru dalam persidangan yang belum ada pada persidangan sebelumnya. Pada Peninjauan kembali merupakan upaya hukum terakhir. Yang diketahui dari konteks putusan kepailitan yang diputus secara verstek, dimana pada Judex Factie tidak memiliki kesempatan jika ingin mengajukan alat bukti yang bersifat melumpuhkan bukti yang dimiliki  pihak lawan atau pihak kreditur pailit, maka dalam pengajuan peninjauan kembali pihak debitor dapat mengajukan bukti baru yang mematahkan bukti pihak lawan.
Upaya hukum dari peninjauan kembali kepada putusan Mahkama Agung diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang KPKPU:

## Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020
1.  Terhadap putusan, atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. 21
2.  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 berlaku mutatis mutandis bagi peninjauan kembali.
Meskipun Undang-undang KPKPU tidak menentukan secara tegas mengenai upaya hukumpeninjauan kembali. Tetapi dengan pasal 14 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang KPKPU yang mana memberlakukan kembali ketentuan yang ada  pada Pasal 12 dan 13 Undang- undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang KPKPU mengenai perubahan yang penting. Dengan adanya ketiga pasal ini dapat menentukan prosedur khusus dari pengajuan upaya hukum peninjauan kembali yang mana sudah mengenai persoalan administrasi. Ketentuan mengenai pegajuan upaya hukum peninjauan kembali diterangkan dalam bab IV Undang-undang KPKPU.
Pasal 295 UU Nomor 37 Tahun 2004 ini mengatur:
Pasal 295:
(1)  Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. 22
(2) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan, apabila: setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata. 23
Adapun ketentuan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang KPKPU yang mana menjelaskan tentang prosedur lebih lanjut mengenai upaya hukum dalam pengajuan kasasi yang harus sesuai dengan pasal 296-298 Undang- undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang KPKPU.
Dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dapat dilakukan sendiri atau dengan kata lain pihak yang berkara, ataukah ahli warisnya juga dapat
21 Peninjauan Kembali dapat dilakukan sebagai salah satu upaya hukum terhadap putusan dengan berdasar pada Pasal 14 ayat (1) Undang-undang 37 Tahun 2004 Tentang KPKPU
22 Suatu perkara kepailitan jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau dengan kata lain telah diputus dalam pengadilan dapat melakukan upaya hukum Peninjaun Kembali yang diaju- kan kepada Mahkama Agung.
23 Pengajuan Peninjauan Kembali kepada Mahkama Agung dapat dilakukan apabila mene- mukan bukti baru yang sangat mempengaruhi putusan dalam persidangan.

## 858 Chelsea Beatrix: Perlindungan Hukum Terhadap
dilakukan oleh seorang wakilnya yang telah dikuasakan khusus untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Jikalau dalam proses penijauan kembali berlangsung pemohon meninggal dunia, maka permohonan yang telah diajukan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.

## Kesimpulan
Akibat hukum yang terjadi pada putusan perkara kepailitan adalah mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit,baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Dan mengenai hak pengurusan harta kekayaan debitor yang semula berwenang mengurus dan menguasai hartanya menjadi tidak berwenang mengurus dan menguasai hartanya sebagaimana yang dikemukakan pada Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Upaya Hukum yang dapat dilakukan dilakukan terhadap putusan verstek dalam perkara kepailitan adalah berdasarkan Pasal 299 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang KPKPU yang mana dapat menggunakan upaya hukum yang diatur dalam hukum acara perdata bilamana tidak ditentukan dalam Undang-undang Kepailitan. Juga berdasarka Pasal 11 UU Kepailitan mengajukan Kasasi dengan melihat asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis , yang  mana bermaksud hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum dan Upaya hukum lainnya dalam putusan perkara pailit secara verstek dengan mengajukan PeninjauannKembali dan disertai dengan disertai bukti baru yang belum ada dalam persidangan sebelumnya.

## Daftar Bacaan Buku
Yahya Harahap , Hukum Acara Perdata Tentang Gugagatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Sinar Grafika 2008).
Jono, Hukum Kepailitan (Sinar Grafika).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada media Grup 2005).
Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020
Lilik Mulyadi, Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktek (Alumni 2010).
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Liberty 2008).
Retnowulan Sutantio dan Iskandar Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (Bandung 1998).
Fred B.G. Tambunan, Mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang-utang Berkaitan dengan Kepailitan, dalam : Emmy Yuhassarie, Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya (Pusat Pengajian Hukum 2015).

## Laman
Heikal A.S., ‘Penerapan Uitvoerbaar’ (Universitas Indonesia 2009) <http://lib. ui.ac.id/file?file=digital/122996-PK%20III%20656.8264-Penerapan%20 uitvoerbaar-Literaturpdf> accessed 20 Oktober 2019.
Repository Unpas, ‘Tinjauan Hukum Acara Perdata’ (Universitas Pasundan, 2011) <http://repository.unpas.ac.id/28989/5/BAB%20II.pdf> accessed 19 Oktober 2019.
Artikel DJKN, ‘Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata’(DJKN Kemenkeugo<https://www.djkn.kemenkeugo.id/artikel/baca/2296/Upaya- Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.htm> accessed 19 Oktober 2019.
Zaskia Devi, ‘Kajian Yuridis Upaya Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Terhadap Asas Litis Finiri Oportet Dalam Perkara Pidana’ (Universitas Muhammadiya Surakarta 2018) http://eprints.ums.ac.id/70413/2/ NASKAH%2PUBLIKASI.pd> accessed 20 Oktober 2019.

## Perundang-undangan
Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglemen, Staatsblad 1926:559 juncto Staatsblad 1941:44).
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Peubahan Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359).
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran

## 860 Chelsea Beatrix: Perlindungan Hukum Terhadap
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358).
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang KPKPU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

## Putusan Pengadilan
Putusan Perkara Nomor :  92 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015.