Inspektorat Daerah Kabupaten Siak dibentuk berdasarkan  Undang-undang  Nomor  53 tahun  1999.  Berdasarkan  undang-undang tersebut dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Organisasi Dan Tata
Kerja Badan Pengawasan  Daerah  dan  Perubahan  Kedua Peraturan  Daerah  Nomor  26  Tahun  2005. Mulai  tahun  2008  sesuai  Perda  Nomor  38 tahun  2008  tentang  Susunan  Organisasi  dan Tata  Kerja  Badan  dan  Lembaga  Teknis Daerah  Kabupaten  Siak, dan  melalui perubahan  kedua  dengan  Perda  Nomor  5 tahun 2011, terakhir melalui Perda Nomor 63 Tahun  2016  tentang  Susunan  Organisasi, Tugas  dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja Sekretariat  Daerah,  Sekretariat  Dewan, Inspektorat  dan  Badan  Kabupaten  Siak. Badan Pengawasan Daerah berubah nomenklatur menjadi Inspektorat Kabupaten .
Fungsi  Inspektorat  Kabupaten  Siak diantaranya, penginventarisasian hasil pengawasan, melakukan koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan. Kemudian  melakukan  penyusunan  laporan dan  pendokumentasian  hasil  analisis  dan evaluasi  pengawasan,  mendokumentasian
hasil  pemutakhiran  tindak  lanjut  hasil pengawasan;  dan  pelaksanaan  evaluasi kegiatan  dan  penyusunan  laporan  kinerja Inspektorat Daerah.
Objek  yang  menjadi  evaluasi Inspektorat Kabupaten Siak adalah organisasi  perangkat  daerah  yakni  dinas/ badan  termasuk  pemerintah  desa.  Desa sebagai  organisasi  terkecil  pada  sebuah negara  perlu  mendapatkan  perhatian, karena  berperan  sebagai  ujung  tombak pemerintah  pusat  dalam  memberikan pelayanan, menjalankan roda pembangunan.  Dengan  demikian  aparatur desa  perlu  meningkatkan  keterampilan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga  memiliki  kinerja  yang  baik, dapat  dipertanggung  jawabkan,  tidak terjadi ketimpangan dalam berbagai  sudut pandang.
Berdasarkan  kondisi  diatas  jelas bahwa,  peran  Inspektorat  Kabupaten  Siak dalam evaluasi  kinerja  pemerintahan  desa sangat diperlukan. Dalam Peraturan Daerah  Kabupaten  Siak,  Inspektorat Kabupaten  Siak  mempunyai  tugas  pokok membantu Kepala
Daerah dalam

## EVALUASI KINERJA  PEMERINTAHAN KAMPUNG  OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK
Surya Dailiati 1 ; Hernimawati 2 ; Sudaryanto 3 ; Zefron 4
Prodi Administrasi Publik, FIA Universitas Lancang Kuning, Riau Jln. Yos Sudarso Km 08 Rumbai Telp. (0761) 52581 Fax. (0761) 52581 E-mail : sudaryantofia@unilak.ac.id (Korespondensi) Submit : 10/10/2023 Review : 10/10/2023 Publish :  26/10/2023
Abstract :  The  purpose  of  this  study  was  to  describe  and  analyze  the  implementation  of  the role  of  the  Siak  District  Inspectorate  in  evaluating  village/village  government  performance and  its  obstacles.  The  research  was  conducted  at  the  Siak  District  Inspectorate  Office.  The informants  in  this  study  were  the  State  Civil  Apparatuses  of  the  Siak  Regency  Inspectorate Office.  Data  collection  techniques  were  carried  out  by  observation,  interviews  and documentation. The data that has been collected  is then analyzed descriptively qualitatively. The results showed that the evaluation of the performance of the village/village administration in  Siak  Regency  had  gone  well  as  planned  by  the  Siak  District  Inspectorate.  Obstacles  in evaluating  the  performance  of  village/village  government  in  Siak  Regency  are:  the  use  of performance applications that have  not been carried out independently  by the  village/village government and the leveling of development has not been in all villages/villages in terms of village facilities and infrastructure.
Keywords: Evaluation, Performance, Governance, Village, Siak
756
menyelenggarakan  sebagian  tugas  umum pemerintah  dan  pembangunan  di  bidang pengawasan,  sebagai  perangkat  daerah yang  diserahkan  wewenang  tugas  dan tanggungjawab untuk menunjang penyelenggaraan  otonomi  daerah  di  bidang pengawasan  umum  di  daerah,  pelaksanaan urusan  pemerintah  di  daerah,  pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan  desa  dan  pelaksanaan  urusan pemerintah desa.
Inspektorat dalam
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud  menyelenggarakan  fungsi:  (a) perencanaan  program  pengawasan;  (b) perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;  (c)  pemeriksaan,  pengusukan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; (d)  pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan oleh  Bupati  sesuai  dengan  tugas  dan fungsinya.
Sebagai  salah  satu  instansi  sektor publik  yang  berupaya  responsif  terhadap perubahan,  Inspektorat  merupakan  unsur pengawasan  penyelenggaraan  pemerintah daerah  yang  dipimpin  oleh  Inspektur. Dalam  melaksanakan  tugasnya,  Inspektur bertanggungjawab  langsung  kepada  Bupati dan  secara  teknis  administratif  mendapat pembinaan  dari  Sekretaris  Daerah.  Tugas Inspektorat  adalah  melakukan  pengawasan terhadap  pelaksanaan  urusan  pemerintahan di  daerah.  Dengan  demikian  Inspektorat adalah  perangkat  daerah  yang  memegang peranan kunci dalam
perwujudan pemerintahan yang bersih dan baik . Hanya saja yang menjadi permasalahan dari pengamatan yang dilakukan  yakni:  (a) masih  terdapat kesulitan meminta laporan kepada pemerintahan desa berkaitan dengan dokumen laporan tindak lanjut dan data. (b) Masih terjadi perbedaan komunikasi dengan  perangkat  desa/  kampung.    (c) Masih  terjadi  gangguan  jaringan  dalam memasukkan  data  ke  sistem  atau  aplikasi yang sudah dibuat.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mendiskripsikan dan menganalisis pelaksanaan  peran  Inspektorat  Kabupaten
Siak  dalam  evaluasi  kinerja  pemerintahan desa  dan  hambatannya.  Menurut  Dunn dalam  Akbar  dan  Mohi  (2018:18), indikator dalam  melakukan evaluasi adalah  efektivitas,  efisiensi,  kecukupan, perataan,  responsivitas  dan  ketepatan. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan  oleh  Veni  Angriani  (Jurnal Jiana:
2021), tentang strategi pengembagan terhadap koperasi syariah di Kota
Pekanbaru dengan indikator konsistensi,  kesesuaian,  keunggulan  dan kelayakan.  Hasilnya  diketahui,  faktor penghambat  evaluasi  adalah  kebijakan yang  belum  sesuai,  strategi  yang  kurang tepat  dan  sumber  daya  manusia  yang kurang  disiplin.  Kinerja  dalam  sebuah organisasi diharapkan tentunya bisa berjalan  dengan  baik,  oleh  karena  itu sumber  daya  manusia  yang  ada  dalam organisasi  harus  menghindari  kesalahan dan  pembuangan  waktu  (Al  Fajar  dan Heru, 2013). Pelaksanaan aktivitas organisasi  menurut  Makmur  (2009),  akan terjamin  pencapaiannya  apabila  diikat oleh  suatu  budaya  yang  harus  dihormati dan dipanuti oleh semua anggota organisasi.  Terhadap  penyelenggaraan tugas-tugas  pemerintahan  dan  kenegaraan dalam  suatu  negara  hukum  itu  terdapat aturan-aturan hukum tertulis dalam konstitusi  atau  peraturan-peraturan  yang terhimpun  dalam  hukum  tata  negara (Ridwan HR, 2010).

## METODE
Penelitian  dilakukan  di  Kantor Inspektorat  Kabupaten  Siak,  Komplek Perkantoran Pemda Tanjung Agung, Sungai Mempura-Mempura. Informan ataupun narasumber  dalam  penelitian  ini  adalah Aparatur  Sipil  Negara  Kantor  Inspektorat Kabupaten  Siak. Sumber  dan  jenis  data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.  Untuk  menghimpun  data  yang diperlukan,  maka  dipergunakan  teknik pengumpulan data sebagai berikut: observasi,  wawancara  dan  dokumentasi. Data  yang  telah  terkumpul  selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Analisis  data  dilakukan  secara  deskriptif kualitatif,  dimana  peneliti  mencari  makna, pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena,  kejadian  maupun  kehidupan manusia  dengan  terlibat  langsung  dan  atau tidak  langsung  dalam  setting  yang  diteliti, konstekstual dan menyeluruh.

## HASIL
Kinerja Pemerintahan Kampung/ Desa  Di  Kabupaten  Siak,  pada  dasarnya sudah  bisa  dikatakan  berjalan  dengan  baik. Hal ini seiring dengan keberhasilan Pemerintah  Kabupaten  Siak  yang  kembali telah  menerima/  meraih  opini  Wajar  Tanpa Pengecualian  (WTP)  terkait  penyampaian Laporan  Hasil  Pemeriksaan  atas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Tahun 2021 dan keberhasilan menyerahkan laporan tahun 2022  di  awal  waktu  (Maret  2023).  Namun hasilnya  belum  keluar  tapi  diprediksi  akan kembali hasi yang baik.
Menurut Sekretaris
Inspektorat
(Nining  Rizkianti)  saat  penelitian  dilakukan, peran  Inspektorat  Kabupaten  Siak  adalah melakukan pengawasan internal yang sifatnya pembinaan. Memperbaiki kekurangan yang ada sesuai dengan peraturan  yang  berlaku.  Pihaknya  senantiasa datang  ke  kantor  desa/  kampung  setiap tahunnya untuk melakukan pembinaan.
Gambar  1.  Kantor  Inspektorat  Kabupaten Siak.  Komplek  Perkantoran  Pemda  Tanjung Agung,  Sungai  Mempura,  Mempura,  Siak Regency, Riau 28773
Secara  umum,  keseluruhan  desa/ kampung  yang  ada di  Kabupaten Siak sudah tertib  administrasi.  Kabupaten  Siak  saat  ini memiliki  122  desa/  kampung,  9  kelurahan dan  14  kecamatan.  Bahkan  Pemerintah Kabupaten  Siak  tengah  memprogramkan seluruh  kampung/  desa  untuk  menggunakan
aplikasi  dalam  menjalankan  kinerja.  Hasil pengecekan,  sudah  semua  kampung/  desa yang  menggunakan  aplikasi  meskipun masih  terdapat  kekurangan.  Pemasukan data  juga  sudah  menggunakan  aplikasi termasuk keuangan dan pembangunan.
Banyak  hal  yang  telah  dilakukan dimulai  dari  yang  kecil  hingga  besar, seperti  penyiapan  administrasi,  surat  tugas, jadwal,  sudah  direncakan  dengan  baik  oleh Inspektorat Kabupaten Siak. Jadwal tersebut baik yang bersifat bulanan maupun tahunan.  Selanjutnya  dilakukan  evaluasi, mengingatkan, sesuai dengan matrik (perencanaan)  yang  telah  dibuat.  Dengan demikian  Inspektorat  Kabupaten  Siak,  siap kapan  saja  untuk  melakukan  kunjungan  ke desa / kampung-kampung.
Untuk  melihat  evaluasi  kinerja Pemerintahan  Kampung  oleh  Inspektorat Kabupaten Siak, digunakan enam indikator. Indikator tersebut selanjutnya menjadi tolak ukur keberhasilan evaluasi yang dilakukan.
Efektivitas  yang  dimaksud  adalah ketepatan  dalam  melaksanakan  kinerja pemerintahan  kampung/  desa.  Dari  segi penggunaan dana, dana desa yang diberikan kepada desa, yang diterima oleh pemerintahan desa dilakukan secara bertahap  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku. Peraturan yang dimaksud diantaranya undang-undang Nomor 6 Tahun  2014  tentang  desa  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang desa. Penyaluran dana dilakukan
sebanyak  tiga  tahap  penyalurannya  yang dibagi  dalam  pos-pos  pengeluaran.  Terdiri dari  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat  yang  di  atur  dalam  Peraturan desa Nomor 1 Tahun 2015.
Jadi  diperkirakan  efektivitas  dana desa  bidang  pembangunan  sebesar  Rp.98 %. Kemudian efektivitas untuk pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.85 % dalam kategori cukup efektif.
Efektifitas kinerja pemerintahan sangat  diperlukan  agar  sumber  daya manusia yang ada bisa mengelola anggaran. Ketika  anggaran  sudah  terkelola  dengan
758
baik  maka  akan  terhindar  dari  keborosan/ kemubaziran,  tepat  guna,  tepat  sasaran. Untuk  tingkat  desa/  kampung,  efektifitas kinerja pemerintahan selain melihat anggaran juga  melihat  kepada  program  lainnya  seperti pembangunan dan pemberdayaan serta layanan umum.
Tabel 1. Jumlah Kecamatan, Desa/
Kelurahan Di Kabupaten Siak No Kecamatan Kelurahan Desa 1 Bunga Raya 10 2 Dayun 11 3 Kandis 3 8 4 Kerinci Kanan 12 5 Koto Gasib 11 6 Lubuk Dalam 7 7 Mempura 1 7 8 Minas 1 4 9 Pusako 7 10 Sabak Auh 8 11 Siak 2 6 12 Sungai Apit 1 14 13 Sungai Mandau 9 14 Tualang 1 8 Jumlah 9 122

## Sumber:
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Siak
Pembangunan  desa  baik  fisik,  rohani dan  sosial  sangat  diperlukan  karena  saat  ini terjadi  pergeseran  masalah  kota  ke  desa seperti korupsi, prostitusi, narkoba. Diperlukan profesionalisme aparat kampung/ desa  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  yang diamanahkan.  Dimulai  dari  internal  aparat desa, selaku pelaksana pemerintahan selanjutnya  kepada  masyarakat.  Begitu  pula dalam  program  pemberdayaan,  ketidak mampuan pemerintah berdayakan masyarakat  berimbas  kepada  kurangnya kinerja pemerintahan yang sejauh ini baik. Menurut  Sunaryanto  dan  kawan  kawan (2012), agar terhindar dari korupsi, masyarakat  harus  memiliki  pengetahuan tentang korupsi. Sekurang-kurangnya masyarakat  mengerti  ap  aitu  korupsi  dan perbuatan-perbuatan  yang  diklasifikasikan
sebagai tindak pidana korupsi.
Dalam  Bahasa  yang  sederhana, efisiensi  adalah  hemat.  Hasil  pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Siak terhadap kinerja  pemerintahan  kampung/  desa  dari segi efisiensi sudah tergolong baik. Artinya, desa/  kampung  umum  nya  sudah  tergolong tingkat  efesiensinya  pengelolaan  keuangan daerah  Kabupaten  Siak  sudah  termasuk baik.  Rata-rata  sudah  sesuai  dengan program-program dan sasaran yang diinginkan oleh pemerintahan desa.
Tidak selamanya penghematan dikatakan dengan ketidak mampuan menggunakan anggaran. Kemampuan melihat  fluktuasi  harga  barang  (belanja fisik/  tidak  langsung),  ketepatan  waktu menjadi  hal  terpenting  dan  perlu  dipahami pemerintah ditingkat desa/ kampung sehingga terjadi tarif mahal/ penunggakan. Oleh  karena  itu  agar  terlaksana  efsiensi kinerja,  maka  harus  diawali  dengan pengambilan keputusan yang tepat. Menurut Siagian (1997), kegiatan pengambilan  keputusan  akan  menjadi efektif  bila  didekati  dengan  interdisipliner, proses yang sistematis, berdasarkan informasi, memperhitungkan factor ketidakpastian dan diarahkan pada tindakan nyata.
Memanfaatkan  sumber  daya  yang ada  baik  manusia  maupun  modal  juga termasuk  bagian  dari  efisiensi.  Struktur organisasi  yang  gemuk  dijadikan  ramping, pemeliharaan  asset/  inventaris  yang  baik juga sangat mendukung pemerintahan desa/ kampung  dalam  meningkatkan  kinerja pemerintahan.
Gambar 2. Kunjungan ke Kampung Keranji Guguh  Kecamatan  Koto  Gasib  Kabupaten
Siak Untuk  pengadaan  barang  dan  jasa agar  bisa  mencapai  tahap  efisiensi  maka aparat  pemerintahan  kampung/  desa  harus memiliki jariang yang luas terhadap produsen.  Memiliki  banyak  alternatif  tempat belanja  sehingga  bisa  mendapatkan  barang dengan  kualitas  sangat  baik  dengan  biaya relatif tidak terlalu mahal.
Ditambah  lagi  dengan  model  belanja online  saat  ini,  perlu  dicoba,  aparat  desa/ kampung sudah saatnya untuk melek dengan teknologi.  Inspektorat Kabupaten Siak perlu memberikan pendampingan kepada pemerintahan  desa/  kelurahan  agar  efisiensi yang  dilakukan  tetap  mencapai  target program kerja dan kegiatan yang direncanakan.
Keberhasilan  Pemerintah  Kabupaten
Siak  mendapatkan  penghargaan  dari  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perlu ditularkan dengan keberhasilan pemerintah desa/kampung dalam  menjalankan  kinerja.  Pandangan negatif  dari  masyarakat  terhadap  perilaku apparat harus dihindari seperti pelisiran/ gaya hidup  mewah,  penggunaan  kendaraan  dinas dan fasilitas kantor lainnya yang bertentangan  dengan  nilai-nilai  social  perlu menjadi  perhatian  di  tengah  gencarnya pegawasan media sosial.
Melihat antusiasme masyarakat dalam menerima  dan  melaksanakan  program  serta besarnya  manfaat  yang  secara  langsung diterima  oleh  masyarakat,  maka  badan legislatif dan pemerintah menyampaikan agar pembangunan  infrastruktur  perdesaan  yang dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat ini terus dilanjutkan. Dari sini tampak bahwa keberhasilan  kinerja  pemerintahan  kampung/ desa  didukung  oleh  pihak  legislative  desa dan daerah/ kabupaten.
Kemudian
seiring dengan pelaksanaan  PPIP  tahun  2007,  kebijakan pemerintah  dalam  upaya  meningkatkan penanggulangan kemiskinan penciptaan lapangan kerja terus digalakkan dan pemerintah  telah  meluncurkan  program nasional  pemberdayaan  masyarakat  (PNPM)
mandiri  pada  tanggal  30  April  2007. Program  pemberdayaan  masyarakat  yang ada diberbagai kementerian/lembaga melalui  konsolidasi,  harmonisasi  prinsip- prinsip  dasar,  pendekatan,  strategi,  serta berbagai mekanisme dan prosedur pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat  sehingga  proses  peningkatan kesejahtraan  masyarakat  dapat  berjalan lebih baik.
Pada  dasarnya  menurut  Syafie (2015),  dalam  pelayanan  pemerintah,  rasa puas  masyarakat  terpenuhi  bila  apa  yang diberikan  oleh  pemerintah  kepada  mereka sesuai  dengan  apa  yang  mereka  harapkan. Masyarakat  menghendaki  pembuatan  kartu penduduk, izin mengemudi, izin mendirikan bangunan dan lain-lain dikerjakan dalam waktu singkat. Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, pelaksanaan Program
pembangunan infrastruktur perdesaan penanganannya  tidak  hanya  difokuskan pada pembangunan atau peningkatan infrastruktur  saja,  tetapi  juga  dilakukan penguatan-penguatan dalam aspek pengembangan masyarakat,
dan
peningkatan  peran  pemerintah  daerah. Pengembangan  Masyarakat  desa  sasaran PPIP dilakukan melalui pelibatan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan  dalam  pelaksanaan  program mulai  dari  sosialisasi,  musyawarah  untuk penyusunan  dokumen  rencana  program (PJM)  dan  rencana  pelaksanaan  kegiatan infrastruktur.
Kecukupan  yang  dimaksud  dalam evaluasi  kinerja  pemerintahan  kampung/ desa  juga  berkaitan  dengan  tersedia  sarana dan prasarana pemerintahan. Dengan demikian  tidak  menjadi  kendala  dalam melaksanakan  program  kerja  maupun kegiatan  yang  telah  dirumuskan  melalui musyawarah kampung/ desa.
Pemerataan Pembangunan ini umumnya  sudah  boleh  dikatakan  98  % sudah merata pembangunannya. Tetapi kita perlu memperhatikan daerah-daerah perbatasan  wilayah  yang  sangat  perlu
760
dikembangkan  dan  digalakkan  karna  di daerah desa perbatasan mereka sangat minim dengan  jumlah  penduduknya  sementara  desa perbatasan  mempunyai  potensi-potensi  alam yang  bisa  dikembangkan  akan  tetapi  jumlah anggaran  mereka  agak  kecil  sementara mereka  punya  wilayah  yang  luas  sehingga terjadi  keterlambatan  pembangunan  yang belum maksimal.
Ada beberapa sudut pandang terhadap perataan;  wilayah,  jender,  bidang,  ekonomi dan  lainnya.  Dari  segi  wilayah,  harus mencakup  perkotaan,  pesisir,  pedalaman, perbatasan.  Dengan  demikian  tidak  ada masyarakat yang termarginalkan.
Dari  jender,  mesti  mencakup  laki-laki  dan perempuan. Di  era reformasi dengan semangat keterwakilan perempuan, emansipasi  yang  digagas  RA  Kartini,  tidak mengalami  surut  meskipun  tidak  mencapai target. Namun sudah dijawab dengan bebagai kebijakan  yang  pro/  mendukung  kepetingan perempuan  seperti  politik,  program  dan kegiatan.
Dari segi bidang, semangat reformasi menghendaki pemberdayaan perempuan diberbagai  lini  sektor.  Kegiatan  tidak  lagi hanya  program  keterampilan  keluarga  tapi juga  menjadikan  perempuan  sebagai  agen- agen  pelaksana  pembangunan.  Aparatur kampung/  desa  sudah  banyak  diisi  dan menempatkan  perempuan  sebagai  ujung tombak pemerintahan.
Tidak  sedikit  pula  perempuan  yang menjadi pimpinan desa/ kampung, sekretaris, kepala urusan dan jabatan strategis lainnya di tingkat  desa/  kampung.  Bahkan  sampai dengan  bendahara  atau  bagian  keuangan menempatkan perempuan sebagai orang yang terpercaya dan dipercaya.
Dari segi bidang, prioritas pemberdayaan  perempuan  dengan  berbagai istilah program keterampilan keluarga, kelompok wirid ibu-ibu. Termasuk didalamnya dukungan anggaran untuk program  yang  memprioritaskan  kepentingan perempuan  telah  diuyakan  sehingga  tidak hanya kebijakan saja.
Oleh  sebab  itu,  Theresia  dan  kawan- kawan  (2015),  dalam  kegiatan,  perencanaan
dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan  berbasis  masyarakat  menjadi suatu  keharusan  yang  harus  dilakukan  oleh para  administrator  dan  fasilitator.  Peran keduanya  akan  menunjang  perataan  kinerja pemerintahan kampung/ desa.
Pemerintahan  Kampung/  Desa  yang ada  di  Kabupaten  Siak  sangat  merespon berbagai  masukan  yang  diberikan  oleh Pemerintah Kabupaten Siak melalui pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten  Siak.  Terutama  dalam  hal  tertib administrasi  yang  ditindak  lanjuti  dengan memberikan perbaikan atau lainnya.
Menurut Sekretaris Inspektorat Kabupaten  Siak,  Nining  Riskianti,  respon yang  diberikan  pemerintah  desa/  kampung misalnya  dalam  bentuk  penggunaan  sistem digital, kepemimpinan (masa jabatan kepala desa  dan  pemekaran  desa).  Dari  adanya respon  tersebut  berarti  ada  upaya  untuk memperbaiki  kelemahan  dan  kekurangan yang ada.
Hal  lainnya  diungkapkan  salah seorang  Auditor  Kabupaten  Siak  yakni Yoseva.  Dari  laporan  yang  diberikan  oleh pemerintah  kampung/  desa,  maka  pihanya memberikan  masukan  agar  menjalankan kinerja  berpedoman  kepada  ketentuan  dan peraturan  yang  berlaku.  “ Misalnya  saran lainnya  bisa  berupa  kekurangan  dari  segi administrasi supaya melengkapi
adminsitrasi  tersebut.  Ketika  ada  potensi kerugian negara, maka harus menyetorkannya  kembali  ke  kas  negara atau  kas  desa,” demikian  dikatakan Yoseva.
Dari  pernyataan  auditor  ini,  maka pemerintah  desa/  kampung  yang  ada  di Kabupaten  Siak  mesti  hati-hati  dalam menggunakan anggaran. Dikhawatirkan jika terdapat kerugian maka harus mengembalikan  anggaran  yang  sudah digunakan  baik  kecil  apalagi  besar.  Jadi tidak  hanya  memperbaiki  administrasi  tapi juga  tanggung  jawab  keuangan  dan  ini harus direspon oleh apparat desa/ kampung jika  tidak  ingin  masuk  ke  ranah  hukum dalam bentuk pidana atau perdata.
Pemerintah mengambil langkah
761
penataan organisasi penyelenggara pelayanan publik melalui reformasi birokrasi.
Reformasi birokrasi di Indonesia mempunyai semangat  meningkatkan  kaulitas  layanan untuk  masyarakat,  sebagaimana  disebutkan dalam  salah  satu  area  perubahan  reformasi birokrasi  yaitu  pelayanan  public,  (Prabowo dan kawan-kawan, 2022).
Di  Desa/  Kampung  Keranji  Guguh Kecamatan  Koto  Gasib,  responsivitas  yang dilakukan  tidak  hanya  dari  pimpinan  kepada bawahan  (Kabupaten  ke  Kampung/  Desa) tapi  juga  button  up  (Desa/  Kampung  ke Kabupaten)  yang  juga  senantiasa  melibatkan masyarakat.  Menurut  Kepala  Desa  Keranji Guguh,  Nurikhwan,  berbagai  respon  yang diberikan  pihaknya  seperti  bidang  kesenian, kepemudaan,  olahraga  dan  ibadah.  Dalam bidang olahraga seperti pembangunan Gedung  Olah  Raga  dan  bidang  keagamaan/ ibadah dalam bentuk masjid.
Ketepatan  yang  dimaksud  disini adalah  kesesuaian  pemerintahan  kampung/ desa  dalam  menjalankan  kinerjanya.  Dari segi  hukum  harus  sesuai  dengan  peraturan perundangan yang berlaku, dari segi program dan  kegiatan  keseimbangan  antara  realisasi fisik  dan  anggaran.  Dari  segi  tujuan,  harus berkepentingan  kepada  orang  banyak,  tidak hanya  kepentingan  orang  per  orang  atau kelompok tertentu.
Di  Kampung/  Desa  Keranji  Guguh Kecamatan  Koto  Gasib  Kabupaten  Siak khususnya,  tidak  ada  terjadi  yang  namanya salah anggaran. Hadirnya Inspektorat Kabupaten  Siak  memberikan  pembinaan menurut  Nur  Ikhwan  selaku  Kepala  Desa/ Kampung  memberikan  dampak  positif. Misalnya, Ketika ada yang salah atau kurang dalam perhitungan pajak atau belum terbayar,  maka  setelah  kegiatan  harus dibayar.
Oleh  karena  itu  diperlukan  sumber daya  manusia  yang  memiliki  kemampuan intelektual untuk menghasilka kinerja pemerintahan kampung yang baik dan benar. Kemampuan  intelektual  adalah  kemampuan yang  dibutuhkan  untuk  melakukan  berbagai aktivitas  mental;  berpikir,  menalar  dan memecahkan  suatu  masalah,  (Sunyoto  dan
Buhanuddin, 2011).
Inspektorat  dalam  hal  ini  sebagai pihak  yang  melakukan  verifikasi  untuk melihat,  apakah  terjadi  salah  hitung  atau tidak.  Bahkan  kepada  hal-hal  yang  kecil Ketika  belanja  di  kedai/  warung  harus  bisa dipertanggung jawabkan. Program yang ada di  Dusun  1  Kampung  Keranji  Guguh misalnya  dalam  bentuk  pembangunan danau  wisata  dan  Dusun  2  dalam  bentuk semenisasi. Laporannya dilaksanakan secara tepat waktu, perencanaan yang tepat, penggunaan  yang  tepat,  pemanfaatan  yang tepat,  dengan  demikian  tidak  ada  proyek yang  mendapat  sanksi  atau  teguran  dari Inspektorat Kabupaten Siak.
Secara  umum,  masalah  pelaporan yang  menjadi  permasalahan  di  keuangan desa  dan  administrasinya.  Permasalahan yang  terjadi  dalam  bentuk  kelalaian  dalam melakukan  laporan  keuangan  maupun laporan administrasi desa. Setelah dipelajari dan  dianalisa  pemerintah  kampung/  desa sudah  membelanjakan  keuangannya  tetapi belum  melengkapi  semua  laporan  dan bukti-bukti belanja. Ketika Tim Inspektorat mau  turun  untuk  pemeriksaan  keuangan desa  baru  sibuk  melengkapi  semua  laporan sehingga  ketika  inspektorat  turun  laporan meraka  belum  siap  dan  selesai.  Maka  pada waktu  yang  ditetapkan  belum  juga  ada maka pihak inspektorat memberikan masukan agar segera dilengkapi.

## PEMBAHASAN
Secara  umum  kinerja  Pemerintahan Kampung/  Desa/  kelurahan  di  Kabupaten Siak  berdasarkan  hasil  evaluasi  sudah berjalan  dengan  baik.  Namun  tetap  perlu peningkatan  kuantitas  dan  kualitas  dala  hal penguasaan  teknologi.  Hal  ini  dikarenakan administrasi  yang  dilaksanakan  untuk  saat ini  sudah  memasuki  berbasis  teknologi. Dengan demikian maka perlu pelatihan bagi aparatur  desa/  kelurahan/  kampung  bagi yang  belum  memiliki  keahlian  atau  dalam rangka  peningkatan  keahlian  dan  hal  ini perlu dilakukan secara berkelanjutan karena dalam  prakteknya  tidak  bisa  langsung menguasai. Bagi  yang sudah berhasil maka
762
yang  bersangkutan  bisa  langsung  mandiri namun yang belum masih perlu pendampingan.
Pendampingan  yang  dilakukan  tentu perlu  meghadirkan  orang  yang  ahli  sehingga tidak  menyusahkan  pihak  inspketorat  Ketika meminta  kejelasan  terhadap  hal-hal  teknis yang  perlu  penjelasan.  Pendampingan  ini bisa dari unsur Pemerintahan Kabupaten Siak atau menggunakan pihak eksternal.
Kemudian  dari  pihak  Pemerintah Kabupaten Siak perlu memfasilitasi pemerintah kampung/ desa/ kelurahan terkhusus yang biasa membuat laporan untuk memegang komputer atau labtop sendiri yang tidak  digunakan  untuk  kepentingan  lain. Sebab jika digunakan untuk kepentingan lain dikhawatirkan  akan  terkena  virus  atau mengganggu kinerja yang telah diamanahkan.
Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  yang diamanahkan untuk membuat evaluasi kinerja  (laporan)  harus  yang  memahami  dan menyadari akan arti penting tertib administrasi. Mencintai dan memiliki kebijaksanaan dalam menterjemahkan berbagai  indicator  yang  dibuat.  Orang tersebut  harus  arif,  mengabdi  sepenuhnya kepada negara, bukan pemimpin semata yang hanya  berorientasi  pada  kekuasaan  semata. Dimana menurut Socrates, bahwa keagungan manusia  tidak  terletak  pada  kekuasaan  dan pengaruhnya  dalam  kekuasaan  tersebut. Tetapi justeru terletak pada penggunaan akal budi  dalam  menata  kehidupan  aparatur negara/  pemerintahan  yang  berujung  pada simetri  kemanusiaan.  Selanjutnya  sebagai negeri Melayu yang menjunjung tinggi nilai- nilai  adat  dan  istiadat  serta  agama,  maka evaluasi kinerja yang dibangun tetap bersendikan kepada adab/ aturan budaya  dan aturan agama. Dengan demikian kinerja yang baik  tidak  hanya  dapat  dipertanggung jawabkan  di  dunia  tapi  juga  diakhirat sehingga memiliki kenyamanan hidup sesuaia  dengan  visi  dan  misi  pemerintah derah yang ingin dicapai.

## SIMPULAN
Dari hasil penelitian dan pembahasan
maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut, evaluasi  kinerja  pemerintahan  kampung/ desa  di  Kabupaten  Siak  sudah  berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan  oleh  Inspektorat  Kabupaten Siak.
Hambatan dalam pelaksanaan evaluasi  kinerja  pemerintahan  kampung/ desa  di  Kabupaten  Siak  adalah:  (a) Peggunaan  aplikasi  kinerja  yang  belum dilakukan  secara  mandiri  oleh  pemerintah desa/ kampung dan (b) Perataan pembangunan  belum  di  semua  desa/ kampung  dari  segi  sarana  dan  prasarana desa

## DAFTAR RUJUKAN
Akbar  dan  Mohi,  2018,  Studi  Evaluasi Kebijakan, Ideas Publishing, Gorontalo. Al  Fajar,  Siti  dan  Tri  Heru,  2013, Manajemen Sumber Daya Manusia, UPPSTIM YKPN,
Yogyakarta.
Prabowo,  Hadi  dan  kawan-kawan,  Inovasi Pelayanan  Publik,  PT  Remaja Rosdakarya, Bandung.
Ridwan, 2010, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Siagian, 1997, Teori Dan Praktek
Pengambilan  Keputusan,  PT  Toko Gunung Gunung Agung, Jakarta. Syafiie,  Inu Kencana,  2015,  Sistem Administrasi Negara Republik
Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta. Sunaryanto, Agus, dan kawan kawan, 2012, Modul Monitoring Penegakan Hukum, Indonesia Corruption Watch, Kalibata. Sunyoto,  Danang  dan  Burhanuddin,  2011, Perilaku Organisasi, Caps, Yogyakarta. Theresia,  Aprilia,  dan  kawan-kawan,  2015, Pembangunan Berbasis Masyarakat, Alfa Beta, Bandung. Veni  Angriani,  2021,  Evaluasi  Strategi
Pengembangan Terhadap Koperasi Syariah Di Kota Pekanbaru, Jurnal Jiana, Pekanbaru.