## MODEL KEPEMIMPINAN UNTUK TRANSFORMASI E- GOVERNMENT DI INDONESIA

## Gumilar Mulyana
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Email: cepgum07@gmail.com

## Abstrak
Sejak  akhir  tahun  1990-an,  pemerintah  telah  berinvestasi  secara  agresif  dalam  Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Tren ini telah membuka jalan menuju "Era Digital". Namun, terlepas dari penggunaan TIK yang luas, penelitian tentang e-government menunjukkan bahwa e-government  belum  mencapai  potensi  integrasi  sepenuhnya.  Dalam  penelitian  ini  metode yang  digunakan  adalah  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dan studi pustaka. Analisis yang digunakan pena  adalah  deskriptif-kualitatif.  Dalam  penelitian  ini,  diketahui  bahwa  "Model Kepemimpinan" sederhana diusulkan, yang akan mengarah pada pemahaman yang mendalam dalam mentransformasi pemerintah dan memperluas agenda untuk penelitian lebih lanjut.
Kata  Kunci: e-Government;  Kepemimpinan;  Siklus  Hidup  Adopsi  Teknologi;  Perubahan organisasi; Transformasi.

## Abstract
Since the late 1990s, the government has been aggressive in Information and Communication Technology (ICT). This trend has paved the way for the "Digital Age". However, despite the widespread  use  of  ICTs,  research  on  e-government  shows  that  e-government  has  not  yet reached  the  potential  for  integration.  In  this  research,  the  method  used  is  a  qualitative descriptive approach. Sources  of  data  in this study come from primary data  and secondary data. The data technique used is field research, such as observation, interviews, and literature study. The analysis used by the pen is descriptive-qualitative. In this study, it is known that a "Leadership  Model"  is  proposed,  which  will  lead  to  a  deep  understanding  of  transforming government and broaden the agenda for further research.
Keywords: e-Government;  Leadership;  Technology  Adoption  Lifecycle;  Organizational change; Transformation

## A. PENDAHULUAN
Globalisasi  dan  kemajuan  Teknologi  Komunikasi  Informasi  (TIK)  telah  mengubah dunia tempat kita hidup. Akibat fenomena ini, hal ini memaksa pemerintah di seluruh dunia untuk berubah menjadi lebih agresif dalam penyebaran layanan elektronik kepada warganya dan bisnis (Lumbanraja, 2020). Selain itu, dorongan menuju masyarakat digital dalam ekonomi global telah menyebabkan banyak pemerintah memikirkan kembali posisi dan peran mereka untuk  pembangunan.  Namun,  harus  juga  diakui  bahwa e-government lebih  banyak  tentang pemerintah daripada tentang “e-Chasm” untuk mencapai manfaat penuhnya (Rahadian, 2019). Akankah  TIK  membantu  menciptakan  kembali  pemerintah?  Mungkin,  tetapi  hanya  jika dikelola  dengan  benar.”  Oleh  karena  itu,  manajemen  menjadi  pusat  perdebatan  untuk
implementasi e-government yang  sukses  dan  mencapai  integrasi  tanpa  batas,  yaitu  tingkat kematangan tertinggi (Indrajit & Rudianto, 2005). Oleh karena itu, menyediakan keberadaan di World Wide Web (WWW) tidak cukup dan memberikan dan membatasi seluruh tujuan e- government (Silalahi & Patria, 2015).
Masalah  ini  semakin  menambah  argumen  bahwa e-government tidak  hanya  tentang membuat portal. Selain itu, ini tentang mengubah seluruh pemerintah menjadi entitas lengkap di  mana  warga  dan  bisnis  berinteraksi  dengan  layanan  pemerintah  tanpa  hambatan  (Irawan, 2017). Dalam  menjalani  tahapan  model pengembangan  seperti  yang  dikembangkan,  penulis berpendapat  bahwa  sangat  penting  untuk  memiliki  tim  manajemen  yang  kuat  dengan kepemimpinan yang kuat yang mampu melaksanakan implementasi e-government secara lintas batas  (Watrianthos  &  Syaifullah,  2019).  Studi  ini  menyarankan  bahwa  gaya  kepemimpinan baru yang memiliki karakteristik tertentu diperlukan untuk memajukan agenda e-government, dan  mencapai  tingkat  kematangan  tertinggi  (Akbar  &  Haryono,  2021).  Lebih  jauh  lagi, pembangunan  harus  ditandai  dengan  tanda  yang  dapat  merangkum  seluruh  aspek  e- government (Sulismadi & Muslimin, 2017).
Para  ahli  mengusulkan  tujuh  tonggak  kepemimpinan e-government dan  dia berpendapat  bahwa  “para  pemimpin  yang  mendefinisikan e-government dalam  arti  sempit hanya  memindahkan  layanan  online  kehilangan  peluang  lebih  besar  yang  akan  menentukan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang (Arifah, 2020). Untuk menunjukkan hal ini, dia menyarankan bahwa pemahaman yang lebih luas tentang e-government diperlukan agar para pemimpin  dapat  memposisikan  pemerintah,  warga  negara,  bisnis,  dan  komunitas  mereka secara luas untuk  keuntungan strategis  yang berkelanjutan.mberikan  dan membatasi  seluruh tujuan e-government (Tasyah & Azani, 2021).
Masalah  ini  semakin  bertambah  dengan  argumen  bahwa e-government tidak  hanya tentang membuat portal. Selain itu, ini tentang mengubah seluruh pemerintah menjadi entitas lengkap di  mana  warga dan bisnis  berinteraksi  dengan layanan  pemerintah tanpa  hambatan. Dalam menjalani tahapan model pengembangan seperti yang dikembangkan oleh Lanyne dan Lee,  penulis  berpendapat  bahwa  sangat  penting  untuk  memiliki  tim  manajemen  yang  kuat dengan  kepemimpinan  yang  kuat  yang  mampu  melaksanakan  implementasi e-government secara lintas batas (Darmawan, 2018).
Studi  ini  menyarankan  bahwa  gaya  kepemimpinan  baru  yang  memiliki  karakteristik tertentu diperlukan untuk memajukan agenda e-government, dan mencapai tingkat kematangan tertinggi. Lebih jauh lagi, pembangunan harus ditandai dengan tanda yang dapat merangkum seluruh aspek e-government.

## B. METODE
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti memilih metode ini untuk  menggali dan mengungkap fenomena sosial dalam  peran kepemimpinan  selama  transisi  menuju e-Goverment yang  terjadi  di  Indonesia.  Dalam penelitian  ini  metode  yang  digunakan  adalah  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Sumber  data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Para  ahli  mengusulkan  tujuh  tonggak  kepemimpinan e-government dan  dia berpendapat  bahwa  “para  pemimpin  yang  mendefinisikan e-government dalam  arti  sempi hanya  memindahkan  layanan  online-kehilangan  peluang  lebih  besar  yang  akan  menentukan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang (Antoni, 2019). Untuk menunjukkan hal ini, dia menyarankan bahwa pemahaman yang lebih luas tentang e-government diperlukan agar para pemimpin  dapat  memposisikan  pemerintah,  warga  negara,  bisnis,  dan  komunitas  mereka secara luas untuk keuntungan strategis yang berkelanjutan (Koesharijadi & Akbar, 2019).
Tabel  1  berikut  Ini  mengilustrasikan pencapaian utama dan menyoroti bidang utama pencapaian dengan deskripsi singkat dari setiap pencapaian.
Tabel 1 Tujuh Tonggak Kepemimpinan E-Government Tonggak Area pencapaian Deskripsi Singkat Satu Integrasi Proses dan integrasi teknologi melalui portal. Itu penggunaan  Internet  oleh  pemerintah  sangat penting. Dua Pertumbuhan Ekonomi Perkembangan  ekonomi  era  digital  umumnya memiliki  lima  dimensi  memanfaatkan  usaha kecil  dan  menengah,  pendidikan,  menarik industri  teknologi  tinggi,  akses  ke  infrastruktur teknologi, dan pemerintahan yang ramah bisnis.
Tiga E-demokrasi Manifestasi  dari  e-demokrasi  membentang diseluruh spektrum proses demokrasi. Ini untuk menginformasikan dan melibatkan warga. Empat E-komunitas Pemerintah  adalah  intrinsik  bagi  komunitas dengan  cara  yang  fundamental.  Kesehatan  dan keselamatan publik, taman dan rekreasi, layanan lansia  dan  pemuda.  Teknologi  elektronik menawarkan  pemerintah  memiliki  banyak kesempatan untuk meningkatkan komunitas. Lima Antar pemerintah Fenomena  antar  pemerintah  merupakan  unsur inti dari e-government. Di tingkat global, badan kuasi-pemerintah muncul untuk mengumpulkan pengetahuan  dan  sumber  daya.  Performa  yang lebih tinggi akan tercapai. Enam Lingkungan kebijakan Menciptakan  kerangka  hukum  baru  untuk menghadapi  dunia  digital  usia.  Seperti  tanda tangan  digital,  kesenjangan  digital,  dan  hukum peretas. Tujuh Internet Generasi Berikutnya Ini  adalah  batu  penjuru  dari  strategi e- government yang kompetitif. E-Goverment akan ditentukan besok lingkungan untuk mendapatkan keuntungan.
Ketujuh  tonggak  ini  merangkum  apa  itu e-government dan  memberi  para  pemimpin pemerintahan  kerangka  kerja  untuk  melakukan  proses  transformasi  tersebut  dan  mencapai tingkat  kematangan e-government yang  tertinggi  (Legi  &  Oentoe,  2020).  Seperti  yang  telah dibahas  sebelumnya,  proses  penerapan  transformasi e-government melewati  tahapan  yang berbeda  hingga  mencapai  tingkat  kedewasaan,  yaitu  integrasi  tanpa  batas  antara  layanan
pemerintah  dengan  warga  dan  bisnis  dari  satu  portal  (Safitri  &  Nugraha,  2018).  Ada  juga model  lain  yang  menyarankan  tiga  sampai  enam  tahap  pembangunan,  tetapi  semua  setuju bahwa mencapai tahap terakhir adalah apa yang seharusnya pemerintah, dan itu yang paling sulit untuk dicapai (Randang & Rani, 2020).
Secara  umum,  literatur  normatif  sepakat  sepenuhnya  tentang  proses  evolusi  yang dilalui e-government, dan kompleksitas seputar implementasi dan transformasi. Perlu dicatat bahwa pekerjaan yang dilakukan untuk menjelaskan tahapan transaksi sistem e-government, lokasi  dan  kepentingannya.  Pekerjaan  mereka  memberikan  wawasan  tentang  kompleksitas seputar  pencapaian  Fase  IV,  karena  ini  merupakan  tantangan  terbesar  bagi  para  pemimpin pemerintah karena memerlukan integrasi lintas batas. Ini adalah transisi dari fase III ke fase IV yang memberikan tantangan  terbesar dari semuanya  dan membutuhkan jenis  kepemimpinan yang  berbeda.  Pada  tahap  ini,  kepemimpinan  harus  mengadopsi  teknologi  baru  dan menerapkan teknik baru untuk integrasi lintas batas, yang disebut integrasi horizontal. Untuk menangkap dinamika transformasi pemerintahan, penulis akan mempertimbangkan teori difusi ditambah  dengan  tahapan  perkembangan e-government untuk  menunjukkan  gaya  baru pemimpin yang diperlukan untuk tahap akhir integrasi e-government (Soesetyo & Kasiyanto, 2016).

## Gaya Hidup Teknologi Adopsi
Keberhasilan  implementasi  penuh e-government membutuhkan  adopsi  yang  cermat dan pemahaman penuh tentang teknologi, ada jurang pemisah antara pengadopsi awal produk teknologi (penggemar teknologi dan visioner) dan mayoritas awal (pragmatis). Moore percaya bahwa para visioner dan pragmatis memiliki ekspektasi yang sangat berbeda. Lebih jauh, dia mencoba  untuk  mengeksplorasi  perbedaan  tersebut  dan  menyarankan  teknik  untuk  berhasil melewati "jurang". Ini bisa diterapkan dengan baik pada adopsi teknologi pemerintah dalam upayanya untuk e-government (Yunas, 2020).
Melintasi eChasm , seperti yang akan disebutkan nanti, terkait erat dengan Siklus Hidup Adopsi Teknologi di mana lima segmen utama dikenali; inovator, pengadopsi awal, mayoritas awal, mayoritas terlambat, dan lamban. Oleh karena itu, dikatakan bahwa para pemimpin yang memiliki  kualitas  inovator  dan  pengadopsi  awal  akan  berhasil  melangkah  ke  tahap  terakhir dari  model  kematangan  e-government.  Bagian  berikut  akan  menjelaskan  pentingnya pemahaman tentang siklus hidup teknologi, dan bagaimana pemimpin pemerintah memainkan peran penting bersama teknologi dalam membuat transformasi lengkap e-government. Tabel 1, menunjukkan posisi para pemimpin yang akan melintasi " eChasm " dan membantu dalam transformasi pemerintahan (Bouaziz, 2021).
Inovator  adalah  penggemar  teknologi  tersebut,  sedangkan  pengadopsi  awal  adalah visioner. Diusulkan  agar kedua  kelompok  ini menjadi  pelopor  dalam memajukan  konsep  e- government.  Inovator  dan  Pemimpin  Pengadopsi  Awallah  yang  mendorong  agenda  dan kemajuan e-government melalui  berbagai  tahapan  e-government.  Para  pemimpin  yang merupakan inovator dan pengadopsi awal akan memenuhi harapan layanan terintegrasi penuh yang diinginkan warga dan bisnis dari pemerintah mereka. Memang, apa yang menjadi fokus adalah,  pada  saat  seseorang  baru  saja  mencapai  kesuksesan  awal  yang  besar  dalam meluncurkan inisiatif e-government baru, menciptakan apa yang dia sebut sebagai kemenangan pasar awal, seseorang harus melakukan upaya besar dan transformasi radikal untuk membuat
transisi ke tahap akhir e-government dan itu adalah integrasi tanpa batas (Wahyuni, 2016).
Kesenjangan  yang  ada  dalam  model  kematangan  transisi  adalah  apa  yang  penulis makalah  ini  sebut  sebagai  " eChasm ".  Selain  itu,  penggunaan  teknologi  oleh  pemerintah bukanlah hal baru, namun, menempatkan "e" ke dalam pemerintahan menunjukkan pergeseran besar  dalam  era  informasi  ini  dan  cara  warga  negara  dan  bisnis  memandang  pemerintah. Mayoritas literatur sejak akhir 90-an berfokus pada teknologi  dan  aplikasinya pada layanan pemerintah, yang mempersempit peluang pemerintah untuk mengubah penawaran bisnisnya. Pemerintah dalam bisnis untuk memerintah, untuk menciptakan kemakmuran dan kekayaan. Namun,  kepemimpinan  dalam e-government saat  ini  mendapat  perhatian  yang  cukup  besar (Look, 2021).
Argumen  dalam  makalah  ini  dimulai  dengan  deskripsi  sifat  pemerintah  dan membangun  kasus  untuk  jenis  kepemimpinan  baru  yang  harus  muncul  untuk  memenuhi harapan  dan  tantangan  e-government.  Kompetensi  pemimpin  baru  ini  menjadi  dasar  untuk mengembangkan pemimpin lintas batas untuk memenuhi tantangan e-government, yang akan digunakan untuk mencapai integrasi horizontal, fase IV.
Tampaknya  ada  perubahan  besar  dalam  pemerintahan  untuk  lebih  berfokus  pada pelanggan.  Ini  akan  sejalan  dengan  e-bisnis  untuk  memuaskan  pelanggan.  Upaya  untuk menemukan kembali  pemerintahan sebagai  yang lebih cerdas, lebih  cepat,  dan lebih efektif akan  mengarah  pada  transformasi  besar  dalam  cara  berpikir  pegawai  pemerintah  tentang pekerjaan mereka dan bagaimana mereka melakukannya. Ini selanjutnya akan membutuhkan gaya kepemimpinan baru untuk  membawa pemerintah benar-benar ke dalam e-government, oleh karena itu, mencapai tingkat integrasi horizontal tanpa batas yang diinginkan.

## Pentingnya Kepemimpinan dalam E-Goverment
Seperti  diuraikan  sebelumnya,  kepemimpinan  yang  kuat  dapat  mempercepat  proses penerapan  e-government,  mendorong  koordinasi  di  dalam  dan  di  antara  lembaga,  dan membantu  memperkuat  tujuan  tata  kelola  yang  baik.  Fakta  bahwa e-government memiliki banyak dimensi merupakan masalah yang kompleks. Setiap dimensi menuntut kepemimpinan yang kuat, strategi, koordinasi silang, dan pengetahuan, semua dikombinasikan dengan strategi teknologi  untuk  mewujudkan  visi  menjadi  kenyataan.  Dengan  tujuan  untuk  memfasilitasi keterlibatan  yang  lebih  mudah,  lebih  hemat  waktu,  dan  lebih  interaktif  dengan  departemen pemerintah, dan untuk membuat bisnis lebih efektif dan efisien melalui penggunaan teknologi, para  pemimpin e-government memulai  berbagai  inisiatif e-government .  Berikut  ini  adalah beberapa  alasan,  untuk  menyebutkan  beberapa,  mengapa  diperlukan  gaya  kepemimpinan visioner yang baru:
1. Tugas  yang  rumit;  Kesadaran  akan  teknologi  baru,  Mengatasi  Hambatan, Perubahan Organisasi
2. Transformasi  sangat  mahal;  Alokasi  anggaran,  Pengembangan  Sistem  dan manajemen,  Perubahan  Infrastruktur  Membutuhkan  komitmen  jangka  panjang;  dan Faktor Risiko, Perubahan Teknologi Juga perlu memiliki pemahaman tentang strategi pemerintah secara keseluruhan Merumuskan strategi baru, Kesadaran silang hambatan batas dan kebijakan Para penulis berpendapat bahwa tipe pemimpin baru diperlukan untuk melintasi "e-Chasm".

## ARTIKEL

## Kepemimpinan
Kepemimpinan, seperti yang dipahami secara umum, berfokus pada pencapaian misi dan  tujuan  organisasi  tertentu.  Kinerja  pemimpin  organisasi  diukur  dengan  penyampaian produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Batasan atau batasan penting karena  mereka  menguraikan  otoritas,  kekuasaan,  tanggung  jawab,  pendanaan  dan  misi organisasi. Pemimpin organisasi yang sukses telah mengembangkan 'otot vertikal' dengan baik tetapi  pemimpin  yang  memikul  tanggung  jawab  untuk  inisiatif  perubahan  lintas  batas  perlu melatih 'otot horizontal'
Generasi pertama pemimpin e-government yang melaksanakan proyek lintas sektor dan tingkatan  ini  adalah  pelopor.  Mereka  mengatasi  tantangan  besar e-government dan menanggung  risiko  profesional  saat  mereka  melatih  keterampilan  mereka  dalam kepemimpinan  lintas  batas,  sementara  mereka  menciptakan  dari  pengalaman  mereka serangkaian praktik dan kebijakan yang menjanjikan untuk generasi pemimpin e-government di masa depan. Mereka harus mengawasi misi dan tujuan organisasi mereka, mengelola sikap dan komitmen para pemimpin senior organisasi mereka sendiri, dan memilih bukti nyata dari dampak  kegiatan  dan  proyek  antarpemerintah  yang  dapat  dikomunikasikan  dengan  mudah, cepat,  dan  kuat  kepada  membenarkan  partisipasi  di  luar  batas  organisasi  individu  mereka. Tabel 2 memberikan daftar kompetensi yang harus dimiliki para pemimpin untuk keberhasilan implementasi proyek e-government.

## Tabel 2 Kompetensi Kepemimpinan E-Government
Menetapkan Arah Baru Deskripsi Prinsip  kebijakan,  kebijakan,  dan  dasar  e- government Memahami lingkungan Berpikir Menerapkan  pemikiran  sistem  untuk tantangan e-government yang kompleks Perencanaan Merencanakan  dan  mengatur  secara strategis untuk e-government Proses transformasi dan penggunaan sumber daya Mengubah organisasi dan budaya untuk mempertahankan e-government Kolaborasi Berkolaborasi lintas batas untuk mencapai tujuan e-government Arsitektur dan integrasi perusahaan Memahami  dan  menerapkan  arsitektur dan  sistem  yang  efektif  untuk  e- government Modal manusia Menggunakan model baru untuk memperluas sumber daya manusia untuk e-government Sumber keuangan Merencanakan  dan  mengelola  sumber dana secara strategis untuk e- government dan manajemen investasi Manajemen kinerja Mengelola  program  dan  proyek e- government berbasis kinerja Teknologi Memahami penggunaan strategis informasi melalui penggunaan teknologi Eksekusi/implementasi Pindah dari konsep ke kenyataan Informasi  dan  pengetahuan  pada  saat  yang tepat di dalam Memberikan informasi yang benar
Adopsi teknologi untuk menggerakkan pemerintah ke tingkat integrasi tertinggi seperti yang telah dibahas sebelumnya membutuhkan pemahaman yang lebih luas tentang kapabilitas teknologi dari para pemimpin pemerintahan. Hal ini terutama berlaku dalam perpindahan dari tahap  III,  integrasi  vertikal,  ke  tahap  IV,  integrasi  horizontal.  Adanya  celah  menunjukkan risiko  yang  terlibat  dalam  melintasi  batas  dalam  keberhasilan  implementasi  e-government. Mungkin,  tampilan  difusi  model  inovasi  yang  dikembangkan  untuk  adopsi  teknologi  dapat memberikan wawasan tentang adopsi e-government.

## Peran Kepemimpinan dalam Proses Transformasi
Tantangan  kepemimpinan  di  era  digital  ini  menawarkan  janji  besar  dan  tantangan besar. Agar berhasil dalam implementasi e-government, para pemimpin harus mengelola lintas jaringan  dan  memanfaatkan  kemitraan  dan  sumber  daya  melintasi  batas-batas  organisasi. Kurangnya otoritas dianggap sebagai penghambat utama bagi pengembangan e-government di tingkat  nasional.  Juga  dianggap  bahwa  keseluruhan  latihan  adalah  "misi  teknologi" (Napitupulu, 2014).
Prinsip  yang  dihasilkan  yang  terletak  di  bawah  "Transformasi  Ekonomi  Digital"  adalah kepemimpinan e-government yang  efektif.  Karena  mencapai  transformasi  membutuhkan  mobilisasi mereka yang memiliki kekuasaan untuk menentukan peran pemerintah. Sebelum Transformasi, para pemimpin pemerintah harus lebih berhati-hati selama Tahap Transaksi, karena ini merupakan tantangan nyata  pertama  untuk  implementasi e-government yang  sukses.  Selain  itu,  inovasi  dan  perubahan organisasi dikenal sebagai fenomena yang kompleks dan tidak dipahami dengan baik dalam konteks pertumbuhan  pemerintahan.  Penelitian  di  perusahaan  atau  transformasi  badan  pemerintah  harus menghasilkan  pemahaman  tentang  perubahan  mendasar  dan  metode  serta  alat  yang  dapat  membuat perubahan  menjadi  mungkin.  Sangat  diyakini  bahwa  dari  mengambil  berbagai  perspektif  tentang masalah perubahan-apa yang mendorongnya, apa yang memungkinkannya, dan faktor-faktor apa yang memfasilitasi dan menghambat keberhasilannya (Simarmata, 2014).
Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2 bahwa menggabungkan kepemimpinan visioner dengan  penggunaan  teknologi  yang  tepat  akan  memberikan  hasil  yang  diinginkan  dalam mengubah pemerintah menjadi e-government . Ini akan mengarah pada rekayasa ulang layanan agar lebih fokus dan responsif terhadap warga dan bisnis. Untuk menggambarkan hal ini lebih lanjut,  seorang  kepala  badan  keamanan  menyatakan  dalam  sebuah  wawancara  dengan mengatakan "Mari kita buka pintu elektronik kita untuk publik" menunjukkan pergeseran baru dalam  kepolisian,  dan  gaya  kepemimpinan  baru.  Karenanya,  menunjukkan  bahwa  citra pemimpin visioner yang mengutamakan warga negara dan memberikan teladan bagi pemimpin digital  masa  depan  (Purnamasari  &  Wardani,  2020).  Menghasilkan  penurunan  hambatan dengan  memulai  perubahan  dan  bertindak  setelah  menerapkan  perubahan,  lebih  tepatnya mengatakan, pasti akan menyebabkan transformasi. Memperkuat perdebatan, dilaporkan lebih lanjut  bahwa  pemimpin  tersebut  mengatakan  bahwa  gerbang  elektronik  telah  mengalahkan pintu  kayu.  Itu  adalah  kenyataan  yang  harus  diakui  setiap  orang,  mendesak  semua  yang bertanggung jawab untuk membuka pintu secara elektronik kepada publik (Sudrajat, 2015).
Dalam  mereproduksi  pemerintahan  secara  online  dengan  hanya  menggunakan teknologi bukanlah hasil yang diinginkan dari e-government . Tanpa upaya lebih lanjut untuk mentransformasikan  dan  mengintegrasikan  akan  membatasi  manfaat e-government .  Oleh karena itu, pemimpin visioner yang kuat sangat penting, mereka yang paling dapat membantu menavigasi  tantangan  yang  tidak  diketahui  ke  depan.  Memanfaatkan  kekuatan  Teknologi
Informasi dan Komunikasi membutuhkan kepemimpinan yang kuat dengan visi merumuskan strategi yang membuat layanan lebih dapat diakses melalui multi-channel, dan lebih responsif terhadap kebutuhan stakeholders. Ini akan berpusat pada pelanggan. Bagaimanapun, itu akan bergantung pada tiga faktor: kepemimpinan yang kuat, manajemen 'kesenjangan digital', dan inovasi yang dikelola dengan baik (Sudrajat, 2015).
Pemerintah mengambil banyak jalan berbeda untuk mencoba mencapai titik ini, yaitu integrasi  tanpa  batas.  Beberapa  perlahan  membangun  kemampuan  transaksional  yang  lebih canggih ke dalam program mereka (Kumurmur, 2012). Para ahli telah membuat rencana aksi yang lebih terfokus yang menargetkan nilai maksimum dari setiap investasi e-government yang mereka buat (Santosa & Winarno, 2015) Para pemimpin menuai nilai nyata dari Pemerintah, tidak  hanya  melalui  layanan  pelanggan  yang  meningkat  secara  terukur,  tetapi  juga  melalui penghematan waktu, uang, dan sumber daya manusia yang nyata untuk memberikan layanan tersebut (Ikfina & Mutiarin, 2016).
Seperti  yang  telah  dibahas  sebelumnya,  pemerintah  perlu  mengintegrasikan  layanan dengan mulus di seluruh tingkat lembaga secara horizontal dan vertikal. Tantangan teknologi dan  kompleksitas  tata  kelola  berarti  tugas  tersebut  tidak  akan  mudah,  tetapi  hanya  dengan demikian  akan  memberikan  layanan  yang  benar-benar  mulus  yang  akan  mendorong penggunaan  layanan  secara  luas.  Di  atas  segalanya,  pemerintah  perlu  bercita-cita  untuk melakukan transformasi layanan. Strategi yang sangat efektif akan menggunakan peluang yang disajikan oleh teknologi berbasis Internet untuk mengubah penyampaian layanan pemerintah secara dramatis. Dalam beberapa kasus, layanan akan diubah (dan ditingkatkan) secara radikal sehingga model layanan lama akan hilang sama sekali. Pemerintah berkinerja tinggi tidak akan takut untuk melepaskan mereka.

## D. KESIMPULAN
Perkembangan e-government merupakan  proses  evolusi,  sementara  para  pemimpin akan memastikan bahwa ia terus meningkatkan layanan melalui proses internal dan respons yang efisien terhadap tuntutan eksternal. Karenanya, pilihan yang lebih luas dalam mengakses layanan  pemerintah  dengan  pengambilan  keputusan  pemerintah  yang  lebih  terbuka  dan transparan.  Peran e-government tidak  hanya  untuk  memiliki  e-employee  yang  berkualitas. Sebaliknya, diperlukan untuk mengubah seluruh masyarakat dan melatih orang tentang cara menggunakan layanan elektronik dan cara menangani teknologi terkait.
Eksekutif senior harus terlibat dengan proses keputusan investasi e-government untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Organisasi harus mempertimbangkan gagasan sukses selain  biaya,  seperti  kepuasan  pengguna,  untuk  membantu  mengevaluasi  dan  meningkatkan pemahaman  implementasi e-Government .  Organisasi  harus  mengidentifikasi  dan mengartikulasikan  siapa  yang  bertanggung  jawab  untuk  evaluasi e-Government ,  misalnya Praktisi  TIK;  pengguna;  akuntan  organisasi,  untuk  memperjelas  tanggung  jawab.Seorang eksekutif  senior  harus  mensponsori  evaluasi e-government untuk  mendorong  dan mementingkan proses.
Hal  ini  terlihat  dari  pembelajaran  tersebut  akan  pentingnya  kepemimpinan  dalam mewujudkan transformasi yang sukses dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, para eksekutif  senior  perlu  secara  aktif  terlibat  dengan  agenda e-government dan  memberikan pengawasan  yang  memadai,  sponsor,  kejelasan  tanggung  jawab  dan  sumber  daya  untuk
inisiatif sektor publik yang penting ini. Dalam makalah ini penulis telah menyajikan argumen berdasarkan  tinjauan  pustaka  terperinci  yang  menyeluruh  yang  memperkuat  pentingnya kepemimpinan  dalam  proses  evolusi e-government. Dari  sini  diusulkan  studi  empiris  yang lebih rinci untuk memvalidasi yang dapat menjadi dasar untuk penelitian di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  M.  M.,  Winarno,  W.  W.,  &  Haryono,  K.  (2021).  Evaluasi  Tingkat  Kematangan  e- Government  Pada  Partisipasi  Masyarakat  dan  Pelayanan  Publik  Menerapkan Framework Gartner. Jurnal Media Informatika Budidarma , 5 (1), 99-107. Antoni, S. A. (2019). Implementasi Sistem E-Government Pada Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau). Arifah,  U.  (2020).  Transformasi  Birokrasi  Melalui  E-Government. Cakrawala:  Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial , 4 (2), 30-41.
Bouaziz, F. (2021). E-Government and Digital Transformation: A Conceptual Framework for Risk  Factors  Identification. Disruptive  Technology  and  Digital  Transformation  for Business and Government , 67-90.
Darmawan, E. (2018). E-Readiness Provinsi Kepulauan Riau dalam Penerapan E-Government (Studi  Terhadap Kepri  Smart  province). KEMUDI:  Jurnal Ilmu Pemerintahan , 3 (1), 173-192.
Ikfina, M. H. U., & Mutiarin, D. (2016). Model Kepemimpinan Transformasi Birokrasi (Studi Penelitian  Kabupaten  Kebumen  Era  Kepemimpinan  Dra.  Hj.  Rustriningsih,  M. Si.). Journal of Governance and Public Policy , 3 (1). Indrajit,  R.  E.,  Zainudin,  A.,  &  Rudianto,  D.  (2005). Electronic  Government  in action. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
Irawan,  B.  (2017).  Studi  Analisis  Konsep  E-Government:  Sebuah  Paradigma  Baru  dalam Pelayanan Publik. Jurnal Paradigma (JP) , 2 (1), 174-201.
Koesharijadi,  K.,  Hardiyansyah,  H.,  &  Akbar,  M.  (2019).  Implementasi  Kebijakan  E- Government, Komitmen, Pengembangan Aparatur Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik. Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora , 3 (1), 39-45.
Kumurur,  V.  (2012).  Penerapan  E-Government  Mendorong  Terwujudnya  Penyelenggaraan Pemerintahan  Yang  Baik  Di  Indonesia  (Tanggapan  terhadap  Instruksi  Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003). EKOTON , 8 (2).
Legi, H. V., Rawis, J. A. M., Simanjuntak, S., & Oentoe, F. J. A. (2020). Model Implementasi e-Government di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado. Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran , 3 (2), 212-228.
Looks,  H.,  Fangmann,  J.,  Thomaschewski,  J.,  &  Schön,  E.  M.  (2021).  Towards  a  Process Model  for  Agile  Transformation  in  E-government  Projects. Journal  of  Information Systems Engineering and Management , 6 (1).
Lumbanraja,  A.  D.  (2020).  Urgensi  Transformasi  Pelayanan  Publik  melalui  E-Government Pada  New  Normal  dan  Reformasi  Regulasi  Birokrasi. Administrative  Law  & Governance Journal , 3 (2), 220-231.
Napitupulu,  D.  B.  (2014).  Studi  Validitas  dan  Realibilitas  Faktor  Sukses  Implementasi  E- Government Berdasarkan Pendekatan Kappa. Jurnal Sistem Informasi , 10 (2), 70-74. Purnamasari, A. I., & Wardani, Y. I. (2020). Inovasi Layanan Transaksi E-Government Pada Bidang  Perizinan  Di  Badan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Kota  Malang. Prosiding Simposium  Nasional''Tantangan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  di  Era  Revolusi Indusri 4. O" , 569-596.
Rahadian, A. H. (2019, May). Revitalisasi Birokrasi Melalui Transformasi Birokrasi Menuju E-Governance Pada Era Revolusi Industri 4.0. In Prosiding Seminar STIAMI , 6(1), 85- 94.
Randang, D. M., Djani, W., & Rani, L. S. (2020). Analisis Kesiapan Pemerintah Kabupaten Manggarai  Dalam  Penerapan  E-Government. Jurnal  Administrasi  dan  Demokrasi (Administration and Democracy Journal) , 1 (1), 48-56.
Safitri,  N.,  Arti,  S.,  Rachmawati,  D.  N.,  Fahmadhani,  A.,  Wulandari,  S.,  Riza,  M.,  ...  & Nugraha, J. T. (2018). Kajian Faktor Sukses Implementasi E-Government Studi Kasus: Pemerintah Kota Magelang. JMAN jurnal mahasiswa Administrasi negara , 2 (2), 10- 19.
Santosa, P. I., & Winarno, W. W. (2015). Model Evaluasi E-Leadership pada Implementasi Program E-Development. SESINDO 2015 , 2015 .
Silalahi, M., Napitupulu, D., & Patria, G. (2015). Kajian Konsep dan Kondisi E-Government di Indonesia. Jupiter , 1 (1).
Simarmata, S. (2014). Media baru, ruang publik baru, dan transformasi komunikasi politik di Indonesia. Jurnal Interact , 3 (2), 18-36.
Soesetyo, A. B., & Kasiyanto, K. (2016). Kebijakan Sistem Pemerintahan E-Government di Kabupaten Tulungagung. JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik) , 1 (1), 1- 20.
Sudrajat,  R.  K.  (2015).  Efektivitas  Penyelenggaraan  E-Government  Pada  Badan  Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang. Jurnal Administrasi Publik , 3 (12), 2145-2151. Sulismadi, S., Wahyudi, W., & Muslimin, M. (2017). Model penguatan kapasitas pemerintah desa  dalam  menjalankan  fungsi  pemerintahan  berbasis  electronic  government  (e- government) menuju pembangunan desa berdaya saing. Model  Penguatan  Kapasitas Pemerintah  Desa  dalam  Menjalankan  Fungsi  Pemerintahan  Berbasis  Electronic Government (E-Government) menuju Pembangunan Desa Berdaya Saing , 5 (2), 1-43. Tasyah, A.,  Putri,  S.  J., Fernanda,  R.  A.,  & Azani,  P.  C.  (2021). Best  practice  kebijakan  e- government dalam mengimplementasikan pelayanan publik di era new normal. Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik , 1 (1), 21-33. Wahyuni, E. D. (2016). Pengembangan Model Pengukuran Kematangan E-Government Level Kota (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Sepuluh Nopember).
Watrianthos,  R.,  Nasution,  A.  P.,  &  Syaifullah,  M.  (2019).  Model  E-Government Pemerintahan Desa. Majalah Ilmiah UNIKOM , 17 (1), 53-60.
Yunas, N. S. (2020). Implementasi e-Government dalam Meminimalisasi Praktik Rent Seeking Behaviour  pada  Birokrasi  Pemerintah  Kota  Surabaya. Matra  Pembaruan:  Jurnal Inovasi Kebijakan , 4 (1), 13-23.