Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017

## PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KOTA TANJUNGPINANG

## Bismar Arianto, M.Si dan Nazaki, M.Si
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang ongahbismar@yahoo.com

## ABSTRAK
Selain  sebagai  hak  masyarakat,  keterbukaan  informasi  publik  juga  sekaligus sebagai  instrumen  bagi  pemerintah  untuk  meningkatkan  kinerjanya,  karena semakin  terbuka  suatu  pemerintahan  maka  akan  semakin  rendah  tingkat penyelewengannya  serta  pemerintahannya  semakin  dapat  dipertanggung jawabkan. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui persepsi masyarakat, civil society  organization ,  dan  aparatur  pemerintah  itu  sendiri  terhadap keterbukaan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, dan  informasi  yang  wajib  tersedia  setiap  saat  pada  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  Kota  Tanjungpinang  (SKPD)  khususnya  Dinas  Pendidikan,  Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Metode yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan persepsi terhadap keterbukaan informasi publik Pemerintah Kota Tanjungpinang pada Dinas  Pendidikan,  Kesehatan,  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  adalah cukup  baik.  Bila  dilihat  menurut  tanggapan  responden  terhadap  seluruh bentuk  informasi,  maka  hanya  terdapat  satu  bentuk  informasi  yang memperoleh  tanggapan  baik  yakni  informasi  mengenai  profil  organisasi, selebihnya  adalah  cukup  baik.  Perlu  penyamaan  pandangan  antara pemerintah  dengan  masyarakat/ stakeholder mengenai  prinsip  penyeleng- garaan keterbukaan informasi publik, penyebarluasan hasil pelaksanaan tugas dan  fungsi  SKPD  juga  perlu  ditingkatkan,  serta  diperlukan  pula  peningkatan perhatian dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Kata Kunci : Keterbukaan informasi publik, persepsi masyarakat.

## PENDAHULUAN
Keterbukaan  informasi  publik  merupakan  sarana  untuk  mengoptimalkan peran  dan  kinerja  badan-badan  publik  dalam  menyelenggarakan pemerintahan negara, yang akan berujung pada terpenuhinya kebutuhan dan
kepentingan  publik.  Pengakuan  terhadap  hak  atas  informasi  sekaligus merupakan  sarana  untuk  memantau  dan  mengawasi  penyelenggaraan pemerintahan.  Pemerintahan  yang  demokratis  akan  berusaha  semaksimal mungkin  membuka  ruang  informasi  yang  dibutuhkan  publik.  Dengan  adanya keterbukaan  informasi  publik  bukan  berarti  hanya  menguntungkan masyarakat saja, namun secara keseluruhan baik masyarakat, swasta, maupun pemerintahan sama-sama diuntungkan. Jika informasi publik tersedia dengan cukup, maka pimpinan lembaga penyelenggara pemerintahan dalam arti luas bisa  memanfaatkan  pengawasan  oleh  masyarakat  untuk  meningkatkan kinerjanya.
Pasal  28F  UUD  1945  menegaskan  bahwa  setiap  orang  berhak  untuk berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  untuk  mengembangkan  pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah,  dan  menyampaikan  informasi  dengan  menggunakan  segala  jenis saluran yang tersedia. Penjabaran selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 14  tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  (UU  KIP),  yang mengamanatkan  kepada  badan  publik  untuk  membuka  akses  atas  informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas.
Lingkup  badan  publik  menurut  UU  KIP  ialah  lembaga  eksekutif,  legislatif, yudikatif,  dan  badan  lain  yang  fungsi  dan  tugas  pokoknya  berkaitan  dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  dan/atau  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD),  atau  organisasi  nonpemerintah (Ornop)  sepanjang  sebagian  atau  seluruh  dananya  bersumber  dari  APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Lingkup badan publik  tersebut  tentunya  termasuk  pula  pemerintahan  daerah  beserta turunannya.
Setiap badan publik menurut UU KIP memiliki kewajiban untuk menyediakan dan  mengumumkan  informasi  untuk  publik  yang  dijabarkan  kedalam  tiga jenis, antara lain:
1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, dan
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
Memperhatikan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD) Kota  Tanjungpinang  Tahun  2013–2018,  dirumuskan  visi  Pemerintah  Kota Tanjungpinang  2013–2018  yakni  Tanjungpinang  yang  sejahtera,  berakhlak mulia,  dan  berwawasan  lingkungan  dengan  pemerintahan  yang  bersih, transparan,  akuntabel  serta  melayani.  Dari  rumusan  visi  tersebut  kata transparan  dimaknai  sebagai  kondisi  keterbukaan  informasi  pembangunan yang  dapat  diakses  publik.  Serta  salah  satu  penjabaran  visi  tersebut  atau misinya  ialah  membangun  pemerintahan  yang  bersih,  transparan  dan akuntabel yang berorientasi pada pelayanan publik.
Dalam tahapan pelaksanaannya, saat ini sudah berjalan setengah periode dari waktu  yang  ditetapkan,  maka  perlu  untuk  melihat  bagaimana  ketercapaian RPJMD tersebut dalam konteks keterbukaan informasi publik menurut sudut pandang  masyarakat.  Apakah  masyarakat  sudah  menikmati  dan  merasakan adanya keterbukaan informasi publik yang dijanjikan?.
Selain  dari  komitmen  Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  itu  sendiri  yang memang  harus  ditunaikan,  masyarakat  sesuai  dengan  UU  KIP  memiliki  hak untuk  dapat  mengakses  informasi  secara  terbuka.  Pertanyaannya  adalah apakah masyarakat telah mengetahui dan memahami bahwa mereka memiliki hak  untuk  memperoleh  informasi  terkait  dengan  penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tanjungpinang?. Apakah masyarakat memiliki respon dan
kepedulian  untuk  menggunakan  haknya  dalam  mengawasi  penyelenggaraan Pemerintahan  Kota  Tanjungpinang  dari  sudut  keterbukaan  informasi?. Selanjutnya  dari  Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  sendiri  (satuan-satuan kerja),  apakah  memiliki  sikap  yang  positif  dengan  adanya  keterbukaan informasi publik, sesuai dengan visi-misi kepala daerah (walikota)?.
Pertanyaan-pertanyaan  tersebut  sangat  penting  untuk  dijawab,  karena disamping  sebagai  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  pemerintah,  juga keterlibatan  masyarakat  dalam  pelaksanaan  keterbukaan  informasi  publik akan  mewujudkan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik,  serta  akan memotivasi pemerintah untuk bertanggung jawab, bebas dari korupsi, kolusi, dan  nepotisme,  menjalankan  roda  pemerintahan  yang  beorientasi  pada pelayanan  masyarakat,  sehingga  terwujud  masyarakat  yang  sejahtera  sesuai dengan tujuan pemerintahan negara. Oleh karena itu, dianggap penting untuk mengkaji persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik, dengan rumusan  masalah  bagaimana  persepsi  masyarakat  penerima  layanan,  dan masyarakat  yang  tergabung  dalam  organisasi  kemasyarakatan  ( civil  society organization ),  serta  aparatur  pemerintah  daerah  terhadap  keterbukaan informasi  publik  Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  pada  Dinas  Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil?.

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Open Government
Hakekat  pemerintahan  adalah  pelayanan  kepada  masyarakat.  Pemerintahan ada  karena  kehendak  rakyat.  Untuk  itu pemerintahan  diadakan bukan  untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi  yang  menginginkan  setiap  masyarakat  mengembangkan  kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 2002).
Dalam  konteks  negara  yang  menganut  paham  demokrasi  seperti  Indonesia, maka  pelaksanaan  sistem  pemerintahannya  berdasarkan  amanat  rakyat  dan harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  rakyat,  karena  itu  sudah sewajarnya  dan  bahkan  merupakan  hak  rakyat  untuk  mengetahui  informasi- informasi  mengenai  kinerja  atau  penyelenggaraan  negara  dan/atau pemerintahan  (Retnowati,  2012).  Hal  ini  dapat  terlaksana  jika  pemerintah memiliki  komitmen  untuk  menerapkan  prinsip  keterbukaan  informasi  dalam tata kelola pemerintahannya.
Menurut Transparency International  Indonesia (2014)  bahwa  konsep  tata kelola  pemerintahan  yang  terbuka  dimaksudkan  untuk  memperbaiki  cara kekuasaan  dijalankan  untuk  mengelola  sumberdaya  di  suatu  negara  demi meningkatkan taraf hidup warga. Salah satu prasyarat untuk mewujudkannya adalah dengan menyediakan perangkat hukum dan kebijakan yang memadai untuk menjamin hak atas akses informasi dan hak berpartisipasi dalam proses pengambilan  keputusan;  menyediakan  arsitektur  kelembagaan  bagi pengembangan  transparansi,  akuntabilitas,  dan  partisipasi;  serta  investasi pada  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dan  sarana-prasarana  pendukung lainnya.
Pemerintahan  terbuka  adalah  penyelenggaraan  pemerintahan  yang transparan,  terbuka  dan  partisipatoris  (Santosa  (2001).  Koalisi  untuk Kebebasan Informasi (2003) menegaskan bahwa pemerintahan yang terbuka mensyaratkan adanya jaminan atas 5 (lima) hal yakni:
1. Hak  untuk  memantau  perilaku  pejabat  publik  dalam  menjalankan peran publiknya ( right to obsverve );
2. Hak untuk memperoleh informasi ( right to infomation );
3. Hak  untuk  terlibat  dan  berpartisipasi  dalam  proses  pembentukan kebijakan publik ( right to participate );
4. Kebebasan  berekspresi  yang  salah  satunya  diwujudkan  dalam kebebasan pers;
5. Hak  untuk  mengajukan  keberatan  terhadap  penolakan  atas  hak-hak yang ditolak.
Selain  itu,  sesuai  prinsip  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  ( good governance ),  maka  salah  satu  pondasinya  ialah  adanya  pemerintahan  yang terbuka.  Dalam  prakteknya,  mustahil  terwujud  pemerintahan  yang  terbuka jika  keterbukaan  atas  informasi  tidak  dijadikan  prasyarat  utamanya.  Oleh karena itu, wujud dari pemerintahan yang terbuka ialah adanya keterbukaan informasi  dalam  setiap  proses  penyelenggaraan  pemerintahan,  mulai  dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemerintahan, serta kondisi ini mesti  berlaku  untuk  setiap  tingkatan  pemerintahan  baik  pusat  maupun daerah dan desa.

## 2. Keterbukaan Informasi Publik
Hak  atas  informasi  menjadi  salah  satu  hak  yang  diakui  secara  internasional, yang  diatur  dalam  pasal  19  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia Perserikatan  Bangsa-Bangsa  yang  menyatakan  bahwa  “setiap  orang mempunyai hak atas kebebasan mengemukakan  pendapat dan gagasan; hak ini  mencakup  hak  untuk  memegang  pendapat  tanpa  campur  tangan,  dan mencari,  menerima  dan  menyebarkan  informasi  dan  gagasan  melalui  media apapun tanpa mempertimbangkan garis batas negara” (dalam Febriananingsih, 2012).
Kemudian di Indonesia hak atas informasi juga ditempatkan sebagai hak asasi manusia,  yakni  dalam  pasal  28F  UUD  1945  menyatakan  setiap  orang  berhak untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  untuk  mengembangkan pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk  mencari,  memiliki,
menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan  informasi  dengan  menggunakan segala  jenis  saluran  yang  tersedia.  Dalam  pasal  4  UU  KIP  ditegaskan  bahwa setiap  orang  berhak  memperoleh  informasi  publik  sesuai  dengan  ketentuan undang-undang. Kemudian dijabarkan bahwa setiap orang berhak melihat dan mengetahui  informasi  publik,  menghadiri  pertemuan  publik  yang  terbuka untuk  umum  untuk  memperoleh  informasi  publik,  mendapatkan  salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang dan/atau menyebarluaskan  informasi  publik  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.
Pasal  9,  10,  dan  11  UU  KIP  mengamanatkan  tiga  jenis  informasi  yang  wajib disediakan dan diumumkan oleh badan publik yaitu :
1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
a. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, meliputi :
i. informasi yang berkaitan dengan badan publik;
ii. informasi  mengenai  kegiatan  dan  kinerja  badan  publik terkait;
iii. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
iv. informasi lain yang diatur dalam Peraturan Perundang- Undangan.
b. Kewajiban  memberikan  dan  menyampaikan  informasi  publik paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
c. Kewajiban  menyebarluaskan  informasi  publik  secara  berkala disampaikan  dengan  cara  yang  mudah  dijangkau  oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta.
a. Badan  publik  wajib  mengumumkan  secara  serta-merta  suatu informasi  yang  dapat  mengancam  hajat  hidup  orang  banyak dan ketertiban umum.
b. Kewajiban  menyebarluaskan  informasi  publik  secara  serta-- merta  disampaikan  dengan  cara  yang  mudah  dijangkau  oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
a. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, meliputi:
i. daftar  seluruh  informasi  publik  yang  berada  di  bawah penguasaa badan publik, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
ii. hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;
iii. seluruh  kebijakan  yang  ada  berikut  dokumen pendukungnya;
iv. rencana  kerja  proyek  termasuk  di  dalamnya  perkiraan pengeluaran tahunan badan publik;
v. perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
vi. informasi  dan  kebijakan  yang  disampaikan  pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
vii. prosedur  kerja  pegawai  badan  publik  yang  berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
viii. laporan mengenai pelayanan akses informasi publik.
b. Informasi  publik  yang  telah  dinyatakan  terbuka  bagi masyarakat  berdasarkan  mekanisme  keberatan  dan/atau penyelesaian  sengketa  dinyatakan  sebagai  informasi  publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017

## 3. Perpsepsi Masyarakat
Persepsi  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  adalah  tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, proses seseorang mengetahui beberapa hal  melalui  pancaindranya.  Sementara  mispersepsi  diartikan  sebagai  salah penanggapan  atau  salah  penerimaan  (http://kbbi.web.id,  diakses  tanggal  6 April 2015). Dengan demikian, persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari  penglihatan  hingga  terbentuk  tanggapan  yang  terjadi  dalam  diri seseorang, sehingga dengan penglihatan dan tanggapannya, seseorang sadar akan segala sesuatu yang terjadi dalam lingkungannya.
Menurut Saefuddin (2005:5) pada hakekatnya persepsi merupakan suatu yang berasal dari dalam diri manusia, yang terbentuk oleh lingkungan sekitar di luar dari individu itu sendiri. Selanjutnya menurut Daft (2003:22) persepsi adalah sebuah  proses  yang  digunakan  orang  untuk  dapat  mengerti  lingkungannya dengan cara menyeleksi, mengorganisasi dan meng-interprestasikan informasi dari lingkungan.
Persepsi  timbul  karena  adanya  proses  seseorang  yang  memperlakukan informasi  yang  masuk  pada  dirinya  melalui  pengamatan  dengan menggunakan indera yang dimilikinya. Proses ini merupakan interprestasi dari apa  yang  diamati  atau  proses  penggambaran  obyek  yang  diamati.  Agar seseorang dapat mengadakan persepsi, hal-hal yang harus dipenuhi menurut Manullang (2006: 164), ialah:
1. Adanya objek yang dipersepsi.
2. Alat indera atau repseptor, yaitu alat untuk menerima stimulus.
3. Adanya  perhatian  yang  merupakan  langkah  pertama  sebagai  suatu persiapan  dalam  mengadakan  persepsi,  tanpa  perhatian  tidak  akan dapat terjadi persepsi.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  survei,  dengan pendekatan  kuantitatif.  Lokasi  penelitian  di  Kota  Tanjungpinang  Provinsi Kepulauan  Riau,  sesuai  dengan  komitmen  Pemerintah  Kota  Tanjungpinang dalam  keterbukaan  informasi  publik  yang  tercermin  dalam  RPJMD  Kota Tanjungpinang  2013-2018.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  masyarakat yang menerima pelayanan pada 3 (tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota  Tanjungpinang  yang  terkait  langsung  dengan  pelayanan  dasar masyarakat,  yaitu  Dinas  Pendidikan,  Dinas  Kesehatan,  dan  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,  dan  masyarakat  yang  tergabung  dalam organisasi  kemasyarakatan  ( civil  society  organization ),  serta  aparatur pemerintah  daerah  pada  3  (tiga)  SKPD  diatas.  Melalui  teknik accidental sampling diperoleh  besaran  sampel  secara  keseluruhan  berjumlah  334 responden,  dengan  rincian  sampel  dari  masyarakat  penerima  layanan berjumlah 183 responden, dari masyarakat yang tergabung dalam civil society organization berjumlah 92  responden, dan  sampel  dari aparatur pemerintah daerah berjumlah 59 responden.
Teknik  analisa  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  lima  klasifikasi berdasarkan  skala  likert.  Skor  jawaban  yang  diberikan  memiliki  bobot  nilai yaitu Sangat Tidak Baik (STB) = 1, Tidak Baik (TB) = 2, Cukup Baik (CB) = 3, Baik (B)  =  4,  Sangat  Baik  (SB)  =  5.  Penentuan  persepsi  terhadap  keterbukaan informasi  publik  melalui  perolehan  total  skor  distribusi  frekuensi  dengan tingkatan  rentang  kategori  persepsi  sebagai  tolak  ukur.  Tingkatan  rentang kategori  persepsi  diperoleh  dari  penghitungan  skor  maksimal,  skor  minimal, dan rentang skor.

## PEMBAHASAN

## 1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
Informasi  yang  wajib  disediakan  dan  diumumkan  secara  berkala  pada  Dinas Pendidikan,  Dinas  Kesehatan,  dan  Dinas  Kependudukan  dan  Pencataan  Sipil Kota  Tanjungpinang  dalam  penelitian  ini  meliputi  5  (lima)  unsur,  yakni informasi mengenai profil, informasi mengenai kegiatan dan kinerja, informasi mengenai  keuangan,  informasi  mengenai  akses  informasi  publik,  dan informasi  mengenai  kebijakan.  Tanggapan  responden  terhadap  Informasi Mengenai Profil Organisasi sebagaimana disajikan berikut ini.

## Gambar 1.   Tanggapan  Responden  Terhadap  Informasi  Mengenai  Profil Organisasi
Wujud  dari  keterbukaan  informasi  dalam  tata  kelola  pemerintahan  salah satunya ialah publik perlu untuk mengetahui keberadaan suatu badan publik. Terhadap  informasi  mengenai  profil  organisasi  badan  publik,  diketahui kategori  Baik,  Cukup  Baik,  dan  Sangat  Baik  mendominasi  tanggapan  seluruh responden, yaitu masing-masing secara berturut-turut sebesar 41%, 29%, dan 16%.  Dari  kondisi  ini  dapat  menggambarkan  bahwa  masing-masing  badan publik  telah  tersedia  informasi  mengenai  alamat,  visi  misi,  tugas  dan  fungsi,
struktur organisasi dan profil singkat pimpinan, sehingga masyarakat memiliki pengetahuan  menyangkut  hal  tersebut  yang  dinyatakan  dengan  memberi tanggapan Baik.
Untuk  tanggapan  responden  terhadap  Informasi  Mengenai  Kegiatan  badan publik sebagai berikut.
Gambar 2.   Tanggapan Responden Terhadap Informasi Mengenai Kegiatan
Menyangkut  informasi  kegiatan  badan  publik,  sebagian  besar  responden memberi tanggapan Cukup Baik atau 37%. Sedangkan 33% dan 8% responden memberi tanggapan Baik dan Sangat Baik atau dari keduanya terhimpun 41%. Selain itu, 18% dan 4% memberi tanggapan Tidak Baik dan Sangat Tidak Baik atau  terhimpun  dari  keduanya  sebesar  22%.  Dari  tanggapan  tersebut,  walau sebagian  besar  responden  memberi  tanggapan  Cukup  Baik,  namun  hal tersebut  belum  dapat  menunjukkan  unsur  informasi  mengenai  kegiatan badan  publik  berkualitas  Cukup  Baik,  karena  kondisi  ini  diimbangi  dengan tanggapan yang berkategori Baik dan Sangat Baik yang secara persentase dan kualitas keduanya berada diatas kategori Cukup Baik.
Tanggapan  responden  terhadap  Informasi  Mengenai  Keuangan  badan  publik sebagaimana disajikan berikut ini.
Gambar 3.  Tanggapan Responden Terhadap Informasi Mengenai Keuangan
Berdasarkan  rangkuman  hasil  survei  terhadap  informasi  mengenai  keuangan diatas,  diketahui  sebesar  40%  menyatakan  informasi  mengenai  keuangan badan publik berkategori Cukup Baik, serta 24% dan 8% menyatakan Baik dan Sangat  Baik.  Kemudian  yang  menyatakan  Tidak  Baik  dan  Sangat  Tidak  Baik sebesar  22%  dan  6%.  Secara  keseluruhan  tanggapan  responden, tergambarkan  keragaman  pandangan  terhadap  informasi  mengenai keuangan,  sehingga  walaupun  sebagian  besar  berpandangan  Cukup  Baik, namun  masih  terdapat  pula  yang  berpandangan  lain.  Hal  ini  menunjukkan informasi  mengenai  keuangan  yang  diumumkan  dan  disediakan  oleh  badan publik  belum  sepenuhnya  diketahui  dan  dipahami  oleh  masyarakat  secara umumnya.
Adapun tanggapan responden terhadap Informasi Mengenai Akses Informasi Publik sebagai berikut.

## Gambar 4.   Tanggapan  Responden  Terhadap  Informasi  Mengenai  Akses Informasi Publik
Berdasarkan  tanggapan  seluruh  responden  sebagaimana  data  diatas, diketahui  sebesar  38%  menyatakan  informasi  mengenai  akses  informasi publik  Cukup  Baik.  Kemudian,  sebesar  33%  dan  9%  menyatakan  Baik  dan Sangat  Baik.  Selain  itu,  yang  menyatakan  Tidak  Baik  dan  Sangat  Tidak  Baik masing-masing  sebesar 17%  dan  4%.  Dari  hasil  survei  ini  dapat  digambarkan bahwa terdapat keragaman pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait penyelenggaraan informasi mengenai akses informasi publik ini, walau secara mayoritas  menggambarkan  Cukup  Baik  namun  tanggapan  terhadap  kategori lainnya  tidak  serta  merta  dapat  diabaikan  karena  juga  menggambarkan kondisi hubungan badan publik dan masyarakat pada sisi yang lainnya.
Sedangkan  tanggapan  responden  terhadap  Informasi  Mengenai  Regulasi sebagai berikut.
Gambar 5.   Tanggapan Responden Terhadap Informasi Mengenai Regulasi
Informasi  mengenai  regulasi  yang  diumumkan  dan  disediakan  oleh  badan publik  mencakup  seluruh  peraturan  dan  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh badan  publik  kecuali  informasi  yang  dikecualikan  menurut  UU  KIP. Berdasarkan  perolehan  hasil  survei  dari  seluruh  responden,  diketahui tanggapan  secara  mayoritas  berada  pada  pilihan  Cukup  Baik  yakni  sebesar 43%,  kemudian  diikuti  tanggapan  Baik  dan  Tidak  Baik  yang  masing-masing sebesar  29%  dan  16%.  Sedangkan  tanggapan  terendah  berada  pada  pilihan Sangat  Tidak  Baik  dan  Sangat  Baik  yakni  masing-masing  sebesar  6%  dan  7%. Keragaman tanggapan juga dijumpai pada unsur ini, sehingga tetap diperlukan perhatian  baik  terhadap  pengetahuan  masyarakat  maupun  badan  publik selaku  pengelola  informasi  publik,  sehingga  hak  masyarakat  atas  informasi dalam  rangka  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  dapat berjalan dengan baik.
Rekapitulasi dari seluruh tanggapan responden terhadap Informasi yang Wajib Disediakan  dan  Diumumkan  Secara  Berkala,  dapat  disajikan  pada  tabel rekapitulasi berikut ini.
Tabel 1.   Rekapitulasi  Tanggapan  Responden  Terhadap  Informasi  yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
Bobot Responden Frekuensi % Masyarakat CSO Aparatur Pemerintah Frekuensi % Frekuensi % Frekuensi % 1=   Sangat Tidak Baik 65 2 164 10 9 1 238 4 2=   Tidak Baik 478 15 404 26 29 3 911 16 3=   Cukup Baik 1.304 42 514 33 227 23 2.045 36 4=   Baik 1.032 33 348 22 517 52 1.897 33 5=   Sangat Baik 232 7 134 9 221 22 587 10 Total 3.111 100 1.564 100 1.003 100 5.678 100
Sumber: Olahan, 2016 .
Berdasarkan  tabel  rekapitulasi  diatas, terdapat  selisih  yang  tidak  jauh  secara persentase  antara  tanggapan  yang  menyatakan  Cukup  Baik  dan  Baik  yakni 36%  menyatakan  Cukup  Baik  dan  33%  menyatakan  Baik.  Kemudian,  16% menyatakan  Tidak  Baik,  dan  yang  menyatakan  Sangat  Baik  dan  Sangat  Tidak Baik masing-masing sebesar 10% dan 4%.
Jika tanggapan dilihat berdasarkan responden, maka diketahui kecenderungan responden dari masyarakat secara mayoritas memberi tanggapan Cukup Baik dan  tanggapan  terbanyak  kedua  berada  pada  pilihan  Baik.  Sementara  itu, responden  dari civil  society  organization secara  mayoritas  memberi tanggapan  Cukup  Baik  dan  tanggapan  terbanyak  kedua  berada  pada  pilihan Tidak Baik.
Sedangkan
responden dari aparatur pemerintah kecenderungannya secara mayoritas memberi tanggapan Baik dan tanggapan terbanyak kedua berada pada pilihan Cukup Baik dengan perbedaan yang tipis dengan pilihan Sangat Baik sebagaimanan data tabel rekapitulasi diatas.

## 2. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
Informasi  yang  wajib  tersedia  setiap  saat  pada  Dinas  Pendidikan,  Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil Kota Tanjungpinang dalam  penelitian  ini  meliputi  4  (empat)  unsur,  yakni  informasi  mengenai daftar  informasi  publik,  informasi  mengenai  kepegawaian,  informasi mengenai regulasi, dan informasi mengenai keuangan.
Berikut  disajikan  tanggapan  responden  terhadap  Informasi  Mengenai  Daftar Informasi Publik.

## Gambar 6.   Tanggapan  Responden  Terhadap  Informasi  Mengenai  Daftar Informasi Publik
Berdasarkan  data  diatas,  secara  mayoritas  responden  menaruh  pernyataan Cukup  Baik  terhadap  informasi  mengenai  daftar  informasi  publik,  sedangkan tanggapan  Baik  dan  Sangat  Baik  jika  dihimpun  keduanya  secara  persentase melampaui  tanggapan  Cukup  Baik.  Hal  ini  menggambarkan  bahwa  informasi mengenai  daftar  informasi  publik  yang  wajib  disediakan  oleh  badan  publik mendapat  respon  yang  baik  dari  responden,  namun  demikian  tetap  saja respon  atau  tanggapan  yang  diberikan  sesuai  dengan  pengetahuan  dan pemahaman yang dimiliki oleh responden tersebut.
Tanggapan  responden  terhadap  Informasi  Mengenai  Kepegawaian  sebagai berikut.
Gambar 7.   Tanggapan Responden Terhadap Informasi Mengenai Kepegawaian
Sesuai  tanggapan  responden  diatas,  dapat  dikelompokkan  bahwa  pendapat responden  yang  menyatakan  informasi  mengenai  kepegawaian  Baik  dan Sangat  Baik  melampaui  pendapat  yang  menyatakan  Tidak  Baik  dan  Sangat Tidak  Baik.  Sedangkan  tanggapan  yang  menyatakan  Cukup  Baik  menjadi pilihan  sebagian  besar  responden,  namun  jika  dihimpun  pendapat  yang menyatakan  Baik  dan  Sangat  Baik  maka  pendapat  yang  menyatakan  Cukup Baik berada dibawahnya.
Adapun  tanggapan  responden  terhadap  Informasi  Mengenai  Regulasi  dapat disajikan sebagai berikut.

## Gambar 8.   Tanggapan  Seluruh  Responden  Terhadap  Informasi  Mengenai Regulasi
Berdasarkan  data diatas,  responden  secara  keseluruhan  memberi  tanggapan mayoritas  pada  pilihan  Cukup  Baik.  Pada  urutan  kedua  responden  menaruh tanggapan  Baik,  selanjutnya  pada  pilihan  Tidak  Baik  berada  pada  urutan ketiga. Selain itu, pada urutan berikutnya terdapat tanggapan Sangat Baik dan Sangat  Tidak  Baik.  Dari  kondisi  ini,  dapat  digambarkan  bahwa  jika  pilihan Cukup  Baik  berada  ditengah-tengah  dengan  posisi  netral,  maka  pilihan  Baik dan  Sangat  Baik  serta  Tidak  Baik  dan  Sangat  Tidak  Baik  menjadi  posisi penentu.  Dengan  demikian,  tergambarkan  tanggapan  responden  selain menyatakan  Cukup  Baik  juga  diketahui  mengandung  kesan  Baik  terhadap informasi mengenai regulasi ini.
Sedangkan  tanggapan  responden  terhadap  Informasi  Mengenai  Keuangan sebagai berikut.
Gambar 9. Tanggapan  Responden  Terhadap  Informasi  Mengenai
Keuangan
Sesuai  data  diatas,  dapat  digambarkan  bahwa  sebagian  besar  responden memberi  tanggapan  Cukup  Baik  terhadap  informasi  mengenai  keuangan. Namun demikian, terdapat pula responden yang memberi tanggapan Baik dan Sangat  Baik  yang  keduanya  bila  dihimpun  memiliki  persentase  diatas tanggapan Cukup Baik dengan perbedaan yang tidak jauh sebagaimana pada data  diatas.  Sedangkan  tanggapan  Tidak  Baik  dan  Sangat  Tidak  Baik  berada dibawah tanggapan lainnya.
Terkait  seluruh  tanggapan  responden  terhadap  4  (empat)  unsur  informasi diatas, maka dapat disajikan data rekapitulasi tanggapan responden terhadap Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat sebagai berikut.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017
Tabel 2.   Rekapitulasi  Tanggapan  Responden  Terhadap  Informasi  yang Wajib Tersedia Setiap Saat
Bobot Responden
Frekuensi % Masyarakat CSO Aparatur Pemerintah Frekuensi % Frekuensi % Frekuensi % 1=   Sangat Tidak Baik 38 1 186 14 8 1 232 5 2=   Tidak Baik 375 15 393 31 24
3 792 17 3=   Cukup Baik 1.134 44 419 33 161 19 1.714 37 4=   Baik 825 32 238 18 436 53 1.499 32 5=   Sangat Baik 190 7 52 4 197
24 439 9 Total 2.562 100 1.288 100 826 100 4.676 100
Sumber: Olahan, 2016.
Berdasarkan  data  rekapitulasi  diatas,  terlihat  sebagian  besar  responden memberi pendapat Cukup Baik terhadap Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat, yakni sebesar 37%. Kemudian pada urutan kedua dan ketiga responden memberi  tanggapan  Baik  dan  Tidak  Baik,  yakni  masing-masing  sebesar  32% dan  17%.  Selanjutnya  pada  urutan  terakhir  sebesar  9%  dan  5%  dengan tanggapan  Sangat  Baik  dan  Sangat  Tidak  Baik.  Melihat  masing-masing tanggapan  responden  menurut  kelompoknya,  maka  kecenderungan responden dari masyarakat memberi tanggapan mayoritas pada pilihan Cukup Baik, dan urutan terbesar kedua pada pilihan Baik. Untuk responden dari civil society  organization kecenderungan  memberi  tanggapan  mayoritas  pada pilihan Cukup Baik dan urutan terbesar kedua berada pada pilihan Tidak Baik. Sedangkan responden dari aparatur pemerintah kecenderungannya memberi tanggapan  mayoritas  pada  pilihan  Baik,  dan  urutan  terbesar  kedua  berada pada pilihan Sangat Baik.
Kondisi  ini  dapat  mencerminkan  pertama,  apa  yang  diketahui  dan  dipahami oleh  masyarakat  dan civil  society  organization berbeda  dengan  aparatur pemerintah  yang  memang  berada  dalam  lingkungan  pengelola  informasi
publik,  sehingga  antara  keduanya  memiliki  perbedaan  pandangan  dan pengetahuan  terkait  informasi  publik.  Kedua,  bagi  aparatur  pemerintah memiliki kecenderungan untuk menunjukkan hal-hal yang bersifat positif bagi organisasinya,  sementara  masyarakat  dan civil  society  organization tidak memiliki  kecenderungan  tersebut,  sehingga  tanggapan  masyarakat  dan civil society  organization dapat  dimaknai  sebagai  apa  yang  diketahui  dan dialaminya,  namun  demikian  survei  ini  belum  mengkaji  dan  mendalami pengaruh  faktor-faktor  tersebut.  Ketiga,  walau  secara  mayoritas  tanggapan responden  berada  pada  pilihan  Cukup  Baik,  namun  tanggapan  responden terhadap  pilihan  lainnya  tetap  tergambarkan  sebagai  sesuatu  yang  menjadi pengetahuan dan pemahaman responden yang tidak bisa diabaikan.

## 3. Persepsi  Terhadap  Keterbukaan  Informasi  yang  Wajib  Disediakan  dan Diumumkan Secara Berkala
Skor/bobot tertinggi dalam setiap pertanyaan adalah 5 (lima) dan skor/bobot terendah  adalah  1  (satu).  Jumlah  pertanyaan  tentang  informasi  yang  wajib disediakan  dan  diumumkan  secara  berkala  sebanyak  17  butir,  sedangkan jumlah  responden  sebanyak  334  responden  yang  terdiri  atas  masyarakat penerima  layanan,  masyarakat  yang  tergabung  dalam  organisasi kemasyarakatan,  dan  aparatur  Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  (aparatur SKPD yang menjadi objek penelitian). Berdasarkan hal tersebut, maka rentang skor  persepsi  terhadap  keterbukaan  informasi  yang  wajib  disediakan  dan diumumkan secara berkala dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Skor  Maksimal  diperoleh  dari  skor/bobot  tertinggi  dikali  jumlah pertanyaan dikali jumlah responden, yakni: 5 x 17 x 334 = 28.390.
2. Skor  Minimal  diperoleh  dari  skor/bobot  terendah  dikali  jumlah pertanyaan dikali jumlah responden, yakni: 1 x 17 x 334 = 5.678.
3. Rentang Skor: (28.390 – 5.678) : 5 = 4.542,4.
Berdasarkan skor minimal dan maksimal serta nilai rentang skor diatas, maka diperoleh  tingkatan  rentang  kategori  persepsi  terhadap  keterbukaan informasi  yang  wajib  disediakan  dan  diumumkan  secara  berkala  sebagai berikut.
Gambar 10.  Rentang  Skor  Kategori  Persepsi  Terhadap  Keterbukaan Informasi  yang  Wajib  Disediakan  dan  Diumumkan  Secara Berkala

## Sumber: Olahan, 2016
Perolehan  total  skor  persepsi  terhadap  keterbukaan  informasi  yang  wajib disediakan  dan  diumumkan  secara  berkala  pada  Dinas  Pendidikan,  Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang sebagai berikut.

## Tabel 3.   Total  Skor  Keterbukaan  Informasi  yang  Wajib  Disediakan  dan Diumumkan Secara Berkala
Bobot Frekuensi Skor 1 =    Sangat Tidak Baik 238 238 2 =    Tidak Baik 911 1.822 3 =    Cukup Baik 2.045 6.135 4 =    Baik 1.897 7.588 5 =    Sangat Baik 587 2.935 Total 5.678 18.718
Sumber: Olahan, 2016 .
Sesuai  dengan  perolehan  total  skor  pada  tabel  diatas,  yakni  sebesar  18.718 serta  mengacu  pada  rentang  skor  kategori  persepsi  sebagaimana  pada Gambar  10,    maka  kategori  persepsi  masyarakat  terhadap  keterbukaan
5.678 10.220 14.763 19.305 23.848 28.390 Sangat Tidak Baik Tidak Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik
informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala berada pada rentang Cukup Baik.

## 4. Persepsi  Terhadap  Keterbukaan  Informasi  yang  Wajib  Tersedia  Setiap Saat
Jumlah  pertanyaan  pada  unsur  ini  sebanyak  14  butir,  sedangkan  skor/bobot tertinggi dan terendah, serta jumlah responden sama dengan unsur informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala diatas. Berdasarkan hal tersebut,  maka  rentang  skor  persepsi  terhadap  keterbukaan  informasi  yang wajib tersedia setiap saat dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Skor  Maksimal  diperoleh  dari  skor/bobot  tertinggi  dikali  jumlah pertanyaan dikali jumlah responden, yakni: 5 x 14 x 334 = 23.380.
b. Skor  Minimal  diperoleh  dari  skor/bobot  terendah  dikali  jumlah pertanyaan dikali jumlah responden, yakni: 1 x 14 x 334 = 4.676.
c. Rentang Skor: (23.380 – 4.676) : 5 = 3.740,8.
Berdasarkan skor minimal dan maksimal serta nilai rentang skor diatas, maka diperoleh  tingkatan  rentang  kategori  persepsi  terhadap  keterbukaan informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagai berikut.

## Gambar 11.  Rentang  Skor  Kategori  Persepsi  Terhadap  Keterbukaan Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

## Sumber: Olahan, 2016.
Perolehan  total  skor  persepsi  terhadap  keterbukaan  informasi  yang  wajib tersedia  setiap  saat  pada  dinas  Pendidikan,  Dinas  Kesehatan,  dan  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang sebagai berikut.
4.676 8.417 12.158 15.898 19.639 23.380 Sangat Tidak Baik Tidak Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik
Tabel 4.  Total Skor Keterbukaan Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
Bobot Frekuensi Skor 1 =   Sangat Tidak Baik 232 232 2 =   Tidak Baik 792 1.584 3 =   Cukup Baik 1.714 5.142 4 =   Baik 1.499 5.996 5 =   Sangat Baik 439 2.195 Total 4.676 15.149
Sumber: Olahan, 2016.
Sesuai dengan perolehan total skor pada tabel 4 diatas, yakni sebesar 15.149 serta  mengacu  pada  rentang  skor  kategori  persepsi  sebagaimana  pada Gambar  11,    maka  kategori  persepsi  masyarakat  terhadap  keterbukaan informasi yang wajib tersedia setiap saat berada pada rentang Cukup Baik.

## 5. Persepsi Terhadap Keterbukaan Informasi Publik
Untuk  persepsi  masyarakat  terhadap  keterbukaan  informasi  publik  secara keseluruhan  atau  gabungan  dari  2  (dua)  unsur  informasi  yang  wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap  saat,  sesuai  dengan  skor/bobot  tertinggi  dan  terendah,  serta  jumlah responden  dan  jumlah  seluruh  pertanyaannya  sebanyak  31  butir,  maka penghitungan rentang skornya sebagai berikut:
a. Skor  Maksimal  diperoleh  dari  skor/bobot  tertinggi  dikali  jumlah pertanyaan dikali jumlah responden, yakni: 5 x 31 x 334 = 51.770.
b. Skor  Minimal  diperoleh  dari  skor/bobot  terendah  dikali  jumlah pertanyaan dikali jumlah responden, yakni: 1 x 31 x 334 = 10.354.
c. Rentang Skor: (51.770 – 10.354) : 5 = 8.283,2.
Berdasarkan skor minimal dan maksimal serta nilai rentang skor diatas, maka diperoleh  tingkatan  rentang  kategori  persepsi  terhadap  keterbukaan informasi publik sebagai berikut.
Gambar 12.  Rentang  Skor  Kategori  Persepsi  Terhadap  Keterbukaan Informasi Publik
Sumber: Olahan, 2016.
Perolehan  total  skor  persepsi  terhadap  keterbukaan  informasi  publik  pada dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang sebagai berikut.

## Tabel 5.  Total Skor Keterbukaan Informasi Publik
Bobot Frekuensi Skor 1 =   Sangat Tidak Baik 470 470 2 =   Tidak Baik 1.703 3.406 3 =   Cukup Baik 3.759 11.277 4 =   Baik 3.396 13.584 5 =   Sangat Baik 1.026 5.130 Total 10.354 33.867
Sumber: Olahan, 2016.
Sesuai dengan perolehan total skor pada tabel 5 diatas, yakni sebesar 33.867 serta  mengacu  pada  rentang  skor  kategori  persepsi  sebagaimana  pada Gambar  12,    maka  persepsi  masyarakat  termasuk civil  society  organization dan aparatur pemerintah terhadap Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kota  Tanjungpinang  pada  Dinas  Pendidikan,  Dinas  Kesehatan,  dan  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Cukup Baik.
10.354 18.637 26.920 35.204 43.487  51.770 Sangat Tidak Baik Tidak Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik
Demokratisasi  suatu  negara  salah  satunya  ditandai  dengan  adanya  suatu pemerintahan  yang  terbuka  ( open  government ),  tidak  ada  demokrasi  tanpa adanya  keterbukaan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Nilai-nilai demokrasi  lainnya  ialah  adanya  partisipasi  dan  kontrol  masyarakat  terhadap penyelenggaraan  pemerintahan,  sehingga  masyarakat/  warganegara  dijamin haknya untuk turut serta dalam mengawasi berjalannya suatu pemerintahan. Bahkan  bila  masyarakat  masih  dalam  kondisi  lemah  maka  sudah  menjadi kewajiban  negara/pemerintah  untuk  memberdayakannya,  sehingga  mereka menjadi pilar kontrol yang kuat dan seimbang dalam berpemerintahan. Hal ini mengingat  pentingnya  penegakan  nilai-nilai  demokrasi  bagi  suatu pemerintahan yang mengakui menganut paham tersebut.
Adanya  keterbukaan  informasi  publik  merupakan  gerbang  bagi  masyarakat untuk  berpartisipasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  terutama  dalam melakukan pengawasan menuju pemerintahan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat. Hasil survei keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Kota Tanjungpinang memperoleh nilai persepsi cukup baik dari masyarakat, hal ini dapat  digambarkan  pertama,  belum  maksimalnya  Pemerintah  Kota Tanjungpinang  memberi  layanan  informasi  kepada  masyarakat,  dengan kondisi  ini  dapat  pula  dikatakan  bahwa  partisipasi  masyarakat  masih  lemah dalam melakukan kontrol/pengawasan terhadap Pemerintah Kota Tanjungpinang.  Oleh  karena  itu,  disamping  pengawasan  dari  institusi pemerintahan  sendiri  diperlukan  pengawasan  sosial  sesuai  nilai  demokrasi dari masyarakat selaku warga yang memiliki daerah Kota Tanjungpinang, dari itu  diperlukan  penguatan  peran  serta  masyarakat  dalam  pengawasan penyelenggaraan  Pemerintahan  Kota  Tanjungpinang  melalui  keterbukaan informasi publik.
Kedua,  hasil  dari  suatu  perencanaan  pembangunan  oleh  pemerintah  tidak cukup diakui dan ditafsirkan oleh pemerintah sendiri, tetapi perlu mendengar apa  yang  dirasakan  dan  dilihat  oleh  masyarakat  selaku  pihak  yang  menjadi sasaran  pembangunan  tersebut,  apakah  masyarakat  melihat  dan  merasakan suatu  kondisi  keberhasilan  atau  sebaliknya.  Komitmen  Pemerintah  Kota Tanjungpinang  yang  tertuang  dalam  RPJM  Kota  Tanjungpinang  Tahun  2013– 2018 menetapkan bahwa adanya pemerintahan yang transparan yakni kondisi keterbukaan informasi pembangunan yang dapat diakses publik. Sehubungan itu,  hasil  survei  menunjukkan  masyarakat  menaruh  kesan  pelaksanaan RPJM Kota  Tanjungpinang  Tahun  2013–2018  terkait  keterbukaan  informasi  publik belum  berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan  perencanaannya.  Dengan demikian, diperlukan respon yang tepat dari Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk  menanggapi  kesan  masyarakat  tersebut  dengan  menggesakan  wujud nyata  perencanaan  pembangunan  yang  telah  ditetapkan,  hal  ini  juga  untuk menghindari  adanya  suatu  kebijakan  yang  hanya  tertata  dengan  rapi  dalam tumpukan  dokumen-dokumen  saja  tanpa  adanya  dampak  positif  yang dirasakan oleh masyarakat.
Ketiga,  manusia  mempunyai  persepsi  yang  berbeda-beda  terhadap  sesuatu, baik  itu  dilihat  dari  faktor  pengetahuan  maupun  pengalamannya  terhadap suatu  kejadian.  Persepsi  adalah  suatu  proses  aktif,  setiap  orang memperhatikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan semua pengalamannya secara  selektif  (Mulyana,  1996).  Hasil  persepsi  terhadap  keterbukaan informasi publik Pemerintah Kota Tanjungpinang tentunya tidak terlepas dari pengetahuan  dan  pengalaman  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  mengenai keberadaan  perangkat-perangkat  daerah  Kota  Tanjungpinang,  khususnya SKPD  yang  disurvei.  Terkait  itu,  perhatian  dan  keaktifan  masyarakat  dalam memantau  penyelenggaraan  Pemerintahan  Kota  Tanjungpinang  menjadi penting  agar  diperoleh  pengetahuan  dan  pemahaman  yang  lebih  baik
sehingga  terbentuk  persepsi  yang  lebih  utuh.  Namun  yang  tidak  kalah pentingnya ialah peran Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam menyebarluaskan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama informasi- informasi  yang  telah  ditetapkan  dalam  UU  KIP,  sehingga  disamping  hak masyarakat  atas  informasi  dapat  terpenuhi,  juga  akan  dapat  mempengaruhi pemahaman  dan  pengetahuan  serta  persepsi  masyarakat  terhadap Pemerintah Kota Tanjungpinang secara lebih baik.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  tujuan  dan  hasil  penelitian,  maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
1. Terhadap  tanggapan  responden untuk  seluruh  bentuk  informasi  yang disurvei, terdapat 1 (satu) informasi yang secara mayoritas mendapat tanggapan baik yakni Informasi Mengenai Profil Organisasi, selebihnya adalah cukup baik.
2. Keterbukaan informasi menurut jenis Informasi yang Wajib Disediakan dan  Diumumkan  secara  Berkala  memperoleh  total  nilai  persepsi  dari masyarakat, civil  society  organization dan  aparatur  pemerintah sebesar  18.718, sesuai  dengan  rentang  kategorinya  maka  memiliki persepsi cukup baik.
3. Keterbukaan  informasi  menurut  jenis  Informasi  yang  Wajib  Tersedia Setiap  Saat  memperoleh  total  nilai  persepsi  dari  masyarakat, civil society  organization dan  aparatur  pemerintah  sebesar  15.149, sesuai dengan rentang kategorinya maka memiliki persepsi cukup baik.
4. Gabungan  total  nilai  persepsi  dari  Informasi  yang  Wajib  Disediakan dan  Diumumkan  secara  Berkala,  dan  Informasi  yang  Wajib  Tersedia Setiap  Saat  sebesar  33.867,  sehingga  sesuai  dengan  rentang kategorinya  maka  Keterbukaan  Informasi  Publik  Pemerintah  Kota
Tanjungpinang  pada  Dinas  Pendidikan,  Dinas  Kesehatan,  dan  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah cukup baik.
5. SKPD  Kota  Tanjungpinang  selaku  badan  publik  perlu  meningkatkan penyebarluasan  hasil  pelaksanaan  tugas  dan  fungsinya  agar masyarakat  memiliki  pengetahuan  dan  pemahaman  yang  lebih  baik terhadap  keberadaan  badan  publik  tersebut,  sehingga  pada  tahapan berikutnya  masyarakat  memiliki  persepsi  yang  lebih  baik  dari  kondisi saat ini, hal ini karena persepsi yang dimiliki oleh seseorang cenderung dipengaruhi  oleh  tingkat  pemahaman  dan  pengetahuannya  terhadap hal  yang  dipersepsikan.  Selain  itu,  pemahaman  yang  memadai  dari badan  publik  terkait  penyelenggaraan  keterbukaan  informasi  publik dalam  konteks  negara  demokratis  sesuai  dengan  prinsip  kedaulatan rakyat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik serta sesuai dengan UU KIP perlu ditingkatkan.
6. Terdapat  perbedaan  tanggapan  antara  masyarakat  termasuk civil society  organization dengan  aparatur  pemerintah,  dimana  rata-rata masyarakat  berpendapat  keterbukaan  masing-masing  jenis  informasi cukup  baik,  sementara  aparatur  pemerintah  berpendapat  rata-rata baik.  Maka  diperlukan  penyamaan  pandangan  antara  Badan Publik/SKPD  Kota  Tanjungpinang  dengan  masyarakat/ stakeholder mengenai  prinsip  penyelenggaraan  keterbukaan  informasi  publik  dan hak publik atas informasi, melalui berbagai kegiatan sosialisasi.
7. Dalam  hal  keterbukaan  informasi  publik  sebagai  bagian  dari pengawasan  sosial  oleh  masyarakat  terhadap  penyelenggaraan pemerintahan,  maka  dari  sisi  masyarakat  sendiri  diperlukan peningkatan  perhatian  mengenai  keberadaan  badan  publik  sekaligus pelaksanaan tugas dan fungsinya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku/Jurnal:
Daft, Richard L, 2003, Manajemen Edisi Lima (Jilid 2), Erlangga, Jakarta. Febriananingsih,  Nunuk,  2012,  Keterbukaan  Informasi  Publik  dalam Pemerintahan  Terbuka  Menuju  Tata  Pemerintahan  yang  Baik,  Jurnal RechtsVinding,  Volume  1,  Nomor  1,  http://rechtsvinding.bphn.  go.id, diakses 6 April 2015.
Koalisi  untuk  Kebebasan  Informasi,  2003,  Melawan  Ketertutupan  Informasi Menuju  Pemerintahan  Terbuka,  Koalisi  untuk  Kebebasan  Informasi, Jakarta.
Manullang,  Marihot  AMH,  2006,  Manajemen  Personalia.  Gadjah  Mada University Press,Yogakarta.
Mulyana,  Deddy,  1996,  Ilmu  Komunikasi:  Suatu  Pengantar,  Remaja  Rosda Karya, Bandung.
Retnowati, Endang, 2012, Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (Antara Das  Sein dan Das  Sollen ),  Jurnal  Perspektif,  Volume  XVII, Nomor 1, http://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201303 262718521985/6.pdf, diakses 6 April 2015. Ryaas  Rasyid,  2002,  Makna  Pemerintahan  :  Tinjauan  dari  Segi  Etika  dan
Kepemimpinan, PT. Yarsif Watampone, Jakarta.
Saefuddin,  Azwar.  2005,  Persepsi    Mengenai  Perilaku  menyimpang,  Bulan
Bintang, Jakarta.
Santosa,  Mas  Achmad,  2001, Good  Governance dan  Hukum  Lingkungan,
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan:
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Republik  Indonesia,  Undang-Undang  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik (KIP), Nomor 14 Tahun 2008, LN Tahun 2008 Nomor 61.
Kota  Tanjungpinang,  Peraturan  Daerah  tentang  RPJMD  Kota  Tanjungpinang Tahun 2013-2018, Nomor 8 Tahun 2013.

## Website:
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  http://kbbi.web.id,  diakses  tanggal  6  April 2015.
Transparency  International  Indonesia ,  2014,  Laporan  Penelitian Scorecard : Hukum  dan  Kebijakan  Tata  Kelola  Pemerintahan  yang  Terbuka  di Indonesia,https://www.ti.or.id/media/documents/2014/05/14/l/a/lap oran_scorecard_final_low.pdf, diakses tanggal 8 April 2015.