## JPEB
Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis, 4 (2), 2019, Hal: 65-77
http://www.jpeb.dinus.ac.id
ANALISIS KINERJA EKONOMI SEBELUM DAN PADA ERA PENETAPAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA
Rosyid Nur Anggara Putra 1* dan Muh. Rudi Nugroho 2 1,2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jalan Laksda Adisucipto, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, Indonesia *Corresponding Email: rosyid.putra@uin-suka.ac.id
Diterima: Mei 2019; Direvisi: Agustus 2019; Dipublikasikan: September 2019

## ABSTRACT
This study aims to determine the level of success of economic performance before and in the era of Yogyakarta privileges determination. This study uses several relevant analytical methods to analyze economic performance. The economic performance will be observed through economic indicators and development indicators in support of the principle of the Specialties of Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). The methods applied in this research are description of indicators to provide a description of the performance of all activities carried out before and on  the  appointment  of  privilege,  paired  sample  t-test  to  analyze  situations  that  existed  before  and  when implemented a police and Data Panel Regression Analysis. It was concluded that the adjustment funds before the dana istimewa (danais) had given good growth to DIY. DIY growth was seen after the danais program in 2013-2015  which  increased  by  0.98%.  This  finding  is  in  accordance  with  the  expectations  of  researchers. Danais in the 2015 APBNP was recorded at 0.547 Trillion Keywords: Economic Performance; Inequality; Growth

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja ekonomi sebelum dan pada era penetapan keistimewaan  Yogyakarta.  Penelitian  ini  menggunakan  beberapa  metode  analisis  yang  relevan  untuk menganalisis  kinerja  ekonomi.  Kinerja  ekonomi  akan  diamati  melalui  indikator  ekonomi  dan  indikator pembangunan  untuk  mendukung  prinsip  Keistimewaan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY).  Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi indikator untuk memberikan deskripsi kinerja semua kegiatan yang dilakukan sebelum dan pada penetapan keistimewaan, paired sample t-test untuk menganalisis situasi yang ada  sebelum  dan  pada  implementasi  kebijakan  dan  Analisis  Regresi  Panel  Data.  Disimpulkan  bahwa  dana penyesuaian sebelum adanya danais telah memberikan pertumbuhan yang baik terhadap DIY. Pertumbuhan DIY terlihat setelah adanya program danais pada tahun 2013-2015 yang meningkat sebesar 0,98%. Temuan ini sesuai dengan harapan peneliti. Danais pada APBNP-2015 tercatat sebesar 0,547 Triliun.
Kata Kunci: Kinerja Ekonomi; Ketimpangan; Pertumbuhan

## PENDAHULUAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat  keberhasilan  kinerja  ekonomi sebelum  dan  pada  era  penetapan  keistimewaan  Yogyakarta.  Daerah  Istimewa  Yogyakarta (DIY)  merupakan  salah  satu  daerah  istimewa  yang  ada  di  Indonesia,  hal  ini  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1950  tentang  Pembentukan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Berbagai rangkaian dinamika politik mewarnai subtansi kebijakan Negara secara formal. Di satu  sisi  UU  No  3  Tahun  1950  merupakan  rujukan  utama  dalam  konteks  keistimewaan  dan pembentukan  Yogyakarta.  Namun,  di  sisi  lain  UU  tersebut  tidak  menggambarkan  esensi keistimewaan Yogyakarta dan tidak menunjukkan perbedaan dengan daerah otonom lainnya.
Disahkannya  UU  No  13  Tahun  2012  oleh  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono diharapkan  dapat  memperkuat  status  keistimewaannya.  Substansi  kewenangan  daerah keistimewaan terdiri dari lima aspek (Pasal 7 Ayat 2 UU No 13 Tahun 2012) yaitu Pertama, tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang diangkat melalui proses penetapan.  Hal  ini  dilatarbelakangi  oleh  perjuangan  masyarakat  DIY  yang  menginginkan Sultan  tetap  sebagai  kepala  daerah.  Melalui  Undang-Undang  Keistimewaan  secara  yuridis memperkuat legitimasi kedudukan Sultan dan Paku Alam yang bertahta sebagai yang berhak diajukan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur (Jaweng, 2013)
Kedua, kewenangan keistimewaan dalam segi kelembagaan pemerintah DIY atau sering disebut  dengan  Perda  Istimewa  (Perdais)  pada  Pasal  20  Ayat  2  Undang-Undang Keistimewaan. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan  dan  pelayanan  masyarakat  berdasarkan  prinsip  responsibilitas,  akuntabilitas, transparansi,  dan  partisipasi  dengan  memperhatikan  bentuk  dan  susunan  pemerintah  asli. Ketiga,  aspek  budaya  merupakan  wacana  yang  sangat  penting  karena  didalamnya  terdapat trilogi budaya yaitu Kraton sebagai institusi adat yang menggambarkan karya adiluhur, Sultan sebagai  mediator  kosmologis  antara  misi  Kerajaan  Islam  dengan  realitas  masyarakat  yang pluralis,  dan  Pendidikan  sebagai  unsur  transformasi  modernitas  di  jalur  pendidikan. Kemudian  aspek  keempat  dan  kelima  yaitu  kewenangan  dibidang  tata  ruang  dan  aspek pertahanan keduanya sangat berkaitan erat. Hal ini disebabkan karena aspek tata ruang hanya terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kesultanan dan tanah Pakualaman dan tidak diiringi  dengan  inventarisasi  (melalui  aspek  pertahanan)  terhadap  aset  tersebut.  Mulai ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2012  tentang  Daerah  Keistimewaan merupakan momentum bagi DIY untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.
Keberhasilan implementasi kebijakan otonomi daerah ditentukan oleh berbagai faktor, salah satu diantaranya adalah kinerja ekonomi (Syaukani, 2005). Walaupun kinerja ekonomi bukanlah  faktor  yang  paling  dominan  dalam  menentukan  keberhasilan  implementasi kebijakan  otonomi  daerah  namun  perlu  perhatian  dan  upaya  untuk  meningkatkan  kinerja ekonomi,  secara  simultan  juga  harus  dilakukan  peningkatan  faktor  —  faktor  lainnya. Syaukani  (2005)  mengemukakan  bahwa  antara  implementasi  kebijakan  otonomi  daerah  dan kinerja  ekonomi  dapat  ditarik  hubungan  sebab  akibat  yang  cukup  signifikan.  Antara  kedua kondisi tersebut saling mempengaruhi, selain implementasi otonomi daerah dipengaruhi oleh kinerja ekonomi, sebaliknya kinerja ekonomi juga dipengaruhi oleh implementasi kebijakan otonomi daerah. Situasi ini diapresiasi pada pertumbuhan ekonomi yang merupakan cerminan kinerja ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi di D.I Yogyakarta menunjukkan pertumbuhan yang  positif.  Berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS,  2014)perekonomian  DIY tahun  2012  tumbuh  sebesar  5,32  persen  lebih  tinggi  dibandingkan  tahun  sebelumnya  yang tumbuh sebesar 5,17 persen.
Dalam  teori  pembangunan  dikenal  2  (dua)  pilar  yang  turut  memberikan  kontribusi terhadap  teori  pembangunan.  Pertama  teori  pembangunan  dari  pandangan  tradisional  yang lebih  menitikberatkan  peningkatan  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  sebagai  indikator pembangunan  suatu  daerah  (Widodo,  2006).  Kelemahan  pandangan  tradisional  adalah mengabaikan  fenomena  atau  masalah-masalah  sosial    seperti  pengangguran,  kemiskinan,
ketimpangan  pendapatan,  dan  lain-lain.  Melengkapi  kelemahan  tersebut,  maka  munculah pandangan  baru  yaitu  teori  pembangunan  modern  tentang  konsep  pembangunan.  Menurut pandangan  ini,  pembangunan  harus  dilihat  sebagai  sebuah  upaya  multidimensional  yang meliputi  perubahan  pada  berbagai  aspek  (struktur  sosial,  sikap  masyarakat,  serta  institusi nasional  tanpa  mengabaikan  tujuan  awal  yaitu  pertumbuhan  ekonomi,  penanganan ketimpangan, serta perluasan kesempatan kerja).
Meskipun  laju  pertumbuhan  ekonomi  yang  menunjukkan  trend  positif,  namun    tidak diimbangi dengan tingkat ketimpangan wilayah di DIY rendah. Di DIY sendiri masih terjadi kesenjangan  ekonomi  antar  kabupaten/kota  yang  cukup  tinggi.  Hal  ini  disebabkan  karena kondisi kabupaten/ kota di Propinsi DIY yang relatif berbeda. Ketimpangan antar wilayah di DIY yang diindikasikan oleh Indeks Williamson pada periode 2009-2013 menunjukkan tren peningkatan,  yaitu  dari  44,33  persen  tahun  2009  menjadi  45,47  persen  tahun  2013. Ketimpangan  regional  kabupaten/kota  di  D.I  Yogyakarta  setiap  tahunnya  mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2011 turun sebesar 0,02 persen. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi pembangunan masih berpusat di wilayah perkotaan.
Dari  informasi  yang  diuraikan  diatas,  maka  substansi  penelitian  ini  dibatasi  pada ”Analisis  Kinerja  Ekonomi  Sebelum  dan  Pada  Era  Penetapan  Keistimewaan  Yogyakarta”. Kinerja ekonomi akan diamati melalui indikator ekonomi makro dan indikator pembangunan di  daerah.  Dalam  indikator  ekonomi  makro  daerah,  instrumen  yang  akan  diamati  yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan penyerapan tenaga kerja. Kemudian, dalam penelitian ini juga akan dianalisis beberapa indikator pembangunan ekonomi. Instrumen yang akan diamati melalui  indikator  pembangunan  ekonomi  adalah  distribusi  pendapatan,  tingkat  kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia.
Kondisi aktual yang diuraikan di atas merupakan masalah kini yang dihadapi oleh DIY dalam  status  Otonomi  Khusus.  Masalah  tersebut    adalah  pertumbuhan  ekonomi  yang  relatif tinggi tiap tahun di DIY, tetapi tidak diimbangi oleh instrumen ekonomi makro lainnya dan instrumen  pembangunan.  Fenomena  ini  barangkali  berpotensi  memperlebar  persoalan- persoalan  daerah.  Dari  rumusan  permasalahan  diatas,  maka  ada  beberapa  pertanyaan penelitian yang hendak akan dijawab yaitu: Bagaimana laju pertumbuhan indikator ekonomi antar  kabupaten/kota  sebelum  dan  pada  era  Penetapan  Keistimewaan  Daerah  Istimewa Yogyakarta?

## TINJAUAN PUSTAKA Teori Pertumbuhan Wilayah
Untuk memperoleh kesesuaian dengan persoalan yang akan dikaji khususnya terhadap objek  permasalahan  dalam  penelitian,  maka  akan  dipaparkan  teori  pertumbuhan  wilayah sebagai berikut:

## 1. Teori Pertumbuhan Wilayah Neoklasik
Teori  Neoklasik  mengasumsikan  adanya  fleksibilitas  faktor  harga  yang  sempurna, sehingga perpindahan tenaga kerja dan modal antar wilayah otomatis akan menghilangkan perbedaan  faktor  harga.  Pendapatan  perkapita  antar  wilayah  pada  akhirnya  akan  sama (Richardson,  1978).  Teori  ini  menyatakan  bahwa  pertumbuhan  wilayah  ditentukan  oleh tiga faktor antara lain tenaga kerja, ketersediaan modal, dan kemajuan teknologi. Selain itu, teori ini menekankan pentingnya perpindahan faktor produksi, khususnya tenaga kerja dan modal antar wilayah dan antarnegara.
2. Teori Ketidakseimbangan Pertumbuhan Wilayah
Teori  ini  muncul  sebagai  reaksi  terhadap  teori  pertumbuhan  wilayah  Neoklasik. Menurut  teori  ketidakseimbangan  pertumbuhan  wilayah,  kekuatan  pasar  tidak  dapat menghilangkan  perbedaan  antar  wilayah  dalam  suatu  negara  bahkan  cenderung menciptakan  dan  memperburuk  perbedaan  antar  wilayah.  Menurut  (Myrdal,  1957), terdapat dua kekuatan yang bekerja dalam proses pertumbuhan ekonomi yaitu efek balik
negatif ( backwash effect ) dan efek penyebaran ( spread effect ). Konsep pemikiran Myrdal kemudian dilanjutkan oleh Hirschman (1958) dalam mengenalkan polarization effect dan trickling down effect.
Menurut  Myrdal  dan  Hirchman,  efek  pertama  kurang  menguntungkan  bagi  proses pertumbuhan  ekonomi  yaitu  berupa  adanya  aliran  modal  dan  tenaga  kerja  dari  wilayah sekitar yang kurang berkembang ke wilayah inti yang relatif maju. Efek kedua merupakan pengaruh  yang  menguntungkan,  mencakup  kegiatan  aliran  investasi  dari  wilayah  inti  ke wilayah sekitar.
3. Teori Pertumbuhan Struktur Ekonomi
Studi  empiris  mengenai  pertumbuhan  ekonomi  dan  perubahan  struktural  ini  telah banyak  dilakukan  antara  lain  oleh  Fisher  (1935),  Clark  (1949),  Lewis  (1954),  Kuznets (1973), Chenery & Syrquin (1975). Hasil penelitian Fisher (1935), mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi disertai dengan pergeseran permintaan dari sektor primer ke sektor sekunder dan akhirnya ke sektor tersier. Hal ini mengakibatkan perubahan dalam struktur produksi  melalui  pergeseran  kesempatan  kerja  dan  alokasi  dana.  Clark  tahun  1949 mengadakan pendekatan tentang perkembangan proses ekonomi dan menyimpulkan bahwa makin  tinggi  pendapatan  per  kapita  suatu  negara  makin  kecil  peranan  sektor  pertanian dalam mengyediakan kesempatan kerja (Budiharsono, 1989).
4. Teori Distribusi Pendapatan Antar Wilayah
Pembangunan  ekonomi  melalui  pertumbuhan  selama  ini  diyakini  sebagai  strategi pembangunan  yang  dalam  jangka  panjang  dapat  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat melalui  efek  tetesan  ke  bawah  ( trickle  down  effect ).  Namun  dari  berbagai  fakta menunjukkan  bahwa  manfaat  pertumbuhan  ekonomi  kurang  menyentuh  pada  kelompok masyarakat  yang  berpenghasilan  rendah  ataupun  wilayah  –  wilayah  yang  kurang berkembang.  Teori  yang  menjelaskan  tentang  distribusi  pendapatan  antar  wilayah  adalah Hipotesis U terbalik Kuznets(Kuznets, 1973)
Analisis  Kuznets  dalam  penelitian  antar  negara  bagian  USA,  menyatakan  bahwa diantara  faktor  sosial,  ekonomi  dan  politik  yang  mempengaruhi  pola  U  terbalik,  terdapat dua  faktor  penting  yaitu  konsentrasi  modal  pada  kelompok  berpendapatan  tinggi  dan pergeseran  penduduk  (tenaga  kerja)  dari  sektor  pertanian  tradisional  ke  sektor  industri modern.
Menyangkut  faktor  konsentrasi  modal,  Kuznets  mengasumsikan  bahwa  kelopmpok berpendapatan  tinggi  memberikan  kontribusi  modal  dan  tabungan  yang  besar,  sementara modal  dan  tabungan  dari  kelompok  lainnya  sangat  kecil.  Untuk  faktor  pergeseran penduduk, menurut Kuznets timbul akibat pergeseran penduduk dari sektor pedesaan yang tradisional ke sektor perkotaan yang modern. Ketimpangan pendapatan meningkat karena produktivitas  sektor  industri  perkotaan  meningkat  lebih  cepat  dibandingkan  dengan produktivitas sektor pertanian di pedesaan (Kuznets, 1973).

## Ketimpangan Ekonomi
Beberapa  ahli  ekonomi  mengatakan  bahwa  ketimpangan  pembangunan  antar  daerah timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi. Daerah yang  memiliki  sumber  daya  dan  faktor  produksi,  terutama  yang  memiliki  barang  modal ( capital stock ) akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang memiliki sedikit sumber daya(Yeniwati, 2013).
Ketimpangan  pendapatan  dapat  terjadi  antar  individu,  sektor,  maupun  daerah. Ketimpangan pendapatan di setiap daerah disebabkan perbedaan komposisi jumlah penduduk, sumber  daya  yang  ada  dan  karakteristik  setiap  daerah.  Ketimpangan  tidak  bisa  dibiarkan tinggi karena dapat berdampak buruk terhadap kestabilan ekonomi dan politik (Yasa & Arka, 2015).
Teori  Williamson  mengungkapkan  bahwa  pada  awal  pembangunan  akan  terjadi disparitas regional yang tinggi dan pembangunan hanya terpusat pada daerah-daerah tertentu. Dimana  pada  tahap  awal  pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih  maju  maka  keseimbangan  antar daerah  dan  disparitas  akan  berkurang  dengan  signifikan.  Menurut  Kuncoro  (2006)adanya perbedaan karakteristik dan hetergenitas merupakan salah satu faktor terjadinya kesenjangan antar  wilayah.  Oleh  karena  itu  pemerintah  pusat  harus  melakukan  berbagai  cara  untuk menutup  celah  ketimpangan  antar  wilayah  maupun  antar  kawasan.  Cara-cara  yang  bisa dipakai adalah mentrasnfer sumber daya manusia yang potensial dan memberikan teknologi baru  untuk  meningkatkan  kinerja  daerah  sehingga  pertumbuhan  ekonomi  akan  berjalan dengan cepat.
Menurut  Kuznets  ketimpangan  dalam  pembagian  pendapatan  cenderung  bertambah besar selama tahap-tahap awal pembangunan, baru kemudian selama tahap-tahap lebih lanjut dari  pembangunan  berbalik  manjadi  lebih  kecil,  atau  dengan  kata  lain  bahwa  proses pembangunan  ekonomi  pada  tahap  awal  mengalami  kemerosotan  yang  cukup  besar  dalam pembagian pendapatan, yang baru berbalik menuju suatu pemerataan yang lebih besar dalam pembagian  pendapatan  pada  tahap  pembangunan  lebih  lanjut  (Kuncoro,  2006).  Lebih  lanjut Kuznets menerangkan bahwa kelompok pendapatan tinggi memberikan kontribusi modal dan tabungan  yang  besar  sedangkan  modal  dari  kelompok  lainnya  sangat  kecil.  Dengan  kondis- ikondisi  lain  yang  sama,  perbedaan  dalam  kemampuan  menabung  akan  mempengaruhi konsentrasi  peningkatan  proporsi  pemasukan  dalam  kelompok  pendapatan  tinggi.  Proses  ini akan  menimbulkan  dampak  akumulatif,  yang  lebih  jauh  akan  meningkatkan  kemampuan dalam  kelompok  pendapatan  tinggi,  kemudian  akan  memperbesar  kesenjangan  pendapatan dalam suatu negara (Kuncoro, 2006).

## METODE PENELITIAN Metode Analisis
Penelitian  ini  akan  menggunakan  beberapa  metode  analisis  yang  relevan  untuk menganalisis  kinerja  ekonomi.  Kinerja  ekonomi  tersebut  akan  diamati  melalui  indikator ekonomi  dan  indikator  pembangunan  yang  diperoleh  dari  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mendukung prinsip Keistimewaan DI Yogyakarta, yaitu:

## Deskripsi Indikator
Analisis  ini  digunakan  untuk  memberikan  deskripsi  kinerja  semua  kegiatan  yang dilakukan  sebelum  dan  pada  penetapan  keistiwewaan.  Kemudian,  dalam  analisis  ini  tidak semua  indikator  kinerja  diberikan  deskripsinya,  melainkan  dibatasi  pada  deskripsi  variabel yang diamati.

## Indeks Williamson dan Index Entrophy Theil
Indeks  Williamson,  Untuk  menganalisis  ketimpangan  pendapatan  antar  wilayah  di Propinsi DIY digunakan Indeks Williamson (Susanti et. al, 1995)
Dimana: Vw  : Indeks Williamson Yi : PDRB perkapita kabupaten i
Y : PDRB perkapita Propinsi DIY
Fi : Jumlah penduduk kabupaten i
n : Jumlah penduduk Propinsi DIY ( ) Y n F Y Y V i i W . 2 - =
Kriteria ketimpangan adalah sebagai berikut :
a) Jika 0,1 < Vw < 0,35 maka tingkat ketimpangan termasuk ringan b) Jika 0,35 < Vw < 0,50 maka tingkat ketimpangan termasuk sedang c) Jika Vw > 0,50 maka tingkat ketimpangan termasuk berat

## Index Entrophy Theil
Index  Entrophy  Theil  digunakan  untuk  mengukur  kesenjangan  ekonomi  regional digunakan rumus indeks Entrophy Theil(Ying, 1999).
Dimana: I(y) : Indeks Entrophy Theil yj : PDRB perkapita kabupaten j Y : Rata – rata PDRB perkapita Propinsi DIY
xj
: Jumlah penduduk kabupaten j
X : Jumlah penduduk Propinsi DIY

## Penyerapan Tenaga Kerja
Penyerapan  Tenaga  Kerja  merupakan  isu  perekonomian  makro  suatu  daerah  yang sangat penting. Pangsa sektoral dalam penyerapan tenaga kerja ditunjukkan oleh rumus:
Dimana: STKi  = pangsa penyerapan tenaga kerja sektor i TK = jumlah penyerapan tenaga kerja sektor i
Kemudian,  untuk  menghitung  pertumbuhan  penyerapan  tenaga  kerja  sektoral  dapat dihitung dengan menggunakan rumus:
Dimana:
GTKi
: pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sektor i TKi.t
: jumlah penyerapan tenaga kerja sektor i tahun t
TKi.t-1  : jumlah penyerapan tenaga kerja sektor i tahun t-1

## Ukuran Kemiskinan
Untuk  mengetahui  ukuran  kemiskinan  digunakan  kesenjangan  kemiskinan  pendapatan atau  poverty  gap  (Meier,  1995).    Poverty  gap  menghitung  tranfer  yang  akan  membawa pendapatan  setiap  penduduk  miskin  hingga  tingkat  diatas  garis  kemiskinan,  sedemikian hingga  kemiskinan  dapat  dileyapkan.Adapun  persamaan  poverty  gap  sebagai  berikut (Coudouel, Hentschel, & Wodon, 2001):
å ú û ù ê ë é = X xj Y yj Y yj y I / / ( log ). / ( ) ( å = i i i i TK TK STK % 100 1 . 1 . . x TK TK TK GTK t i t i t i i - - - = ) ( 1 1 Z Yi Z n PG q i å = - =
Dimana: Yi :  pendapatan
Z :  garis kemiskinan
q :  jumlah orang miskin
Pembilang pada persamaan di atas menunjukkan jurang kemiskinan (poverty gap), yaitu penjumlahan  (sebanyak  individu)  dari  kekurangan  pendapatan  orang  miskin  dari  garis kemiskinan.  Sedangkan  penyebut  adalah  jumlah  individu  dalam  perekonomian  (n)  yang dikalikan  dengan  nilai  garis  kemiskinan.  Dengan  ukuran  ini,  tingkat  keparahan  kemiskinan mulai terakomodasi.

## Indeks Pembangunan Manusia
Indeks  Pembangunan  Manusia,  Indeks  Pembagunan  Manusia  (human  development index, HDI) digunakan untuk membandingkan kinerja pembangunan manusia antardaerah di Provinsi DIY UNSFIR (2000) dalam Kuncoro (2006)IPM dapat dihitung dengan persamaan berikut ini:
HDI = 1/3 [ X(1)  +  X(2) + X(3) ]
Dimana: X(1) : Indeks harapan hidup kelahiran X(2) : Indeks pendidikan = 2/3 (indeks melek huruf) + 1/3 (indeks rata-rata lama sekolah) X(3) : Indeks standar hidup layak
Kisaran  antara  nilai  manimum  dan  maksimum  untuk  indikator  yang  tercakup  sebagai komponen IPM adalah (UNSFIR, 2000):
Harapan hidup kelahiran : 25–85 (standar UNDP) Tingkat melek huruf : 0- 100 (standarUNDP) Rata-rata lama sekolah : 0–15  (standar UNDP)
Konsumsi per kapita yang disesuaikan:  300.000 – 732.720

## Uji Beda Dua Rata-Rata.
Uji  Beda  Dua  Rata-Rata  dilakukan  untuk  menganalisis  situasi  yang  ada  sebelum  dan pada  saat  diimplementasikan  suatu  kebijakan.  Analisis  ini  akan  dilakukan  untuk  melihat indikator ekonomi dan indikator pembangunan suatu daerah.

## Analisa Regresi Data Panel
Pengujian model dalam penelitian ini menggunakan analisa regresi data Panel dimana data diambil dari 5 (lima) kabupaten /kota di Provinsi DI Yogyakarta antara lain Kabupaten Gunung  Kidul,  Kabupaten  Kulon  Progo,  Kabupaten  Bantul,  Kabupaten  Sleman  dan  Kota Yogyakarta.  Fokus penelitian ini adalah membandingkan pengaruh / dampak pemberlakuak keistimewaan Yogyakarta pada tahun 2014 terhadap tingkat kesejahteraan penduduk provinsi Yogyakarta yang dalam hal ini terwakili dengan variabel Pendapatan Perkapita penduduknya (Ycap).  Sedangkan  variabel  independenntya  terdiri  Dana  Istimewa  dan  Penyesuaiannya, Tingkat pengangguran, Tingkat kemiskinan dan Angka Partisipasi sekolah

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dana  penyesuaian  adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang dialokasikan  untuk  mendukung  program/  kebijakan  tertentu  pemerintah  yang  berdasarkan
peraturan  perundang-undangan  kegiatannya  sudah  menjadi  urusan  daerah.  Proxy  dana penyesuaian  dipilih  karena  masuk  dalam  format  APBD  transfer  pemerintah  lainnya  yang bersamaan dengan dana otsus dan keistimewaan. Dari data dibawah adalah data sebelum dana keistimewaan, terlihat pertumbuhan ekonomi DIY yang diproksikan dengan PDRB per kapita, dan control variable yaitu Tingkat pendidikan, tingkat pengangguran, dan kemiskinan).

## Pendapatan Perkapita
Dilihat  dari  pendapatan  perkapita  penduduk  di  wlayah  DIY  dari  tahun  2010  –  2015 mengalami  kenaikan  secara  terus  menerus,  khususnya  pada  tahun  2014  ke  2015  semua kabupaten dan kota di wilayah DIY mengalami kenaikan yang signifikan.  Selama lima tahun terakhir peringkat pendapatan perkapita dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan dari yang  paling  rendah  pendapatan  perkapitanya  hingga  yang  paling  tinggi  di  wilayah  daerah istimewa  yogyakarta  adalah  Kabupaten  Kulonprogo,  kabupaten  bantul,  kabupaten  gunung kidul, kabupaten sleman, dan kota yogyakarta.
Dari data pendapatan perkapita di wilayah DIY ini juga bisa kita analisa  berdasarkan indeks  Williamson  dan  Indeks  Entropy  Thiel    bahwa  di  wilayah  DIY  masi  sangat  terjadi ketimpangan  pendapatan  antar  daerah  yang  cukup  tinggi,  misalnya  kabupaten  kulonprogo dengan kota Yogyakarta pada tahun 2010 dan 2011 perbandingannya 1 (satu) berbanding 3 (tiga)  yaitu  di  tahun  2010  kabupaten  Kulonprogo  Rp.  129.200,00  sedangkan  di  kota Yogyakarta  pendapatan  perkapitanya  sebesar  Rp.  444.100,00.  Bahkan  sejak  tahun  2012 sampai  2015  perbandingannya  juga  meningkat  yaitu  1(satu)  :  4  (empat),  yaitu  pada  tahun 2015  kabupaten  Kulonprogo  Rp.  185.800,00  sedangkan  di  kota  Yogyakarta  pendapatan perkapitanya  sebesar  Rp.  651.500,00.  Secara  rinci  gambaran  pendapatan  perkapita  selama lima tahun terakhir di wilayah DIY sebagai berikut :

## Gambar 1. PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2010 - 2015

## Tingkat Pendidikan
Untuk  mengukur  tingkat  pendidikan  ini  digunakam  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM).  IPM  menjelaskan  bagaimana  penduduk  dapat  mengakses  hasil  pembangunan  dalam memperoleh  pendapatan,  kesehatan,  pendidikan,  dan  sebagainya.  IPM  diperkenalkan  oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala  dalam  laporan  tahunan  Human  Development  Report  (HDR).  IPM  dibentuk  oleh  3 (tiga) dimensi dasar : Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan, dan Standar hidup layak.
12,92 13,31 13,73 14,24 14,7 18,589 13,32 13,8 14,35 14,93 15,5 20,058 13,06 13,5 14 14,54 15,04 19,341 19,47 20,29 21,22 22,22 23,16 28,914 44,41 46,38 48,26 50,26 52,28 65,154 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kota Yogyakarta Kab. Sleman Kab. Gunungkidul Kab. Bantul Kab. Kulonprogo
IPM  merupakan  indikator  penting  untuk  mengukur  keberhasilan  dalam  upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), sedangkan manfaat IPM antara lain : IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia,  IPM  merupakan  data  strategis  karena  selain  sebagai  ukuran  kinerja  Pemerintah, dan IPM juga digunakan sebagai salah satu indikator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Di wilayah provinsi DIY dari tahun 2010 sampai dengan 2015. Indeks pembangunan manusi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, data terakhir menunjukkan bahwa pada tahun 2015 IPM di Provinsi DIY mencapai 77, 59, secara rinci terlihat pada gambar berikut ini :

## Gambar 2. Angka Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DIY Tahun 2010 – 2015

## Pertumbuhan IPM
Meskipun terlihat bahwa Angka Indeks Pembangunan Manusi Provinsi DIY ,meningkat terus selama 5 tahun terakhir, akan tetapi trend pertumbuhan IPM provinsi DIY belum terpola artinya  pertumbuhannya  masing  sangat  fluktuatif.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  ketiga indikator  pembentuk  IPM  juga  masih  belum  stabil  yaitu  Umur  panjang  dan  hidup  sehat, Pengetahuan,  dan  Standar  hidup  layak.  Bahkan  pada  Tahun  2012  IPM  Provinsi  DIY pengalami pertumbuhan yang yang turun tajam dari 0, 74 pada tahun 2011 menjadi 0,29 pada tahun  2012,  setelah  itu  seiring  waktu  pertumbuhannya  meningkat  hingga  pada  tahun  2015 IPM provinsi tumbuh sebesar 1,02. Adapun fluktuatif pertumbuhan IPM dapat terlihat sebagai berikut :
Gambar 3. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DIY Tahun 2010 – 2015
75,37 75,93 76,15 76,44 76,81 77,59 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0,00 0,74 0,29 0,38 0,48 1,02 2010 2011 2012 2013 2014 2015

## Tingkat Pengangguran
Tingkat pengangguran di provinsi DIY dari tahun ketahun mengalami fluktuatif selama enam tahun terakhir, dikisarang angka 3,33 sampai 6,02. pengangguran teringgi selama enam tahun  terakhir  adalah  pada  tahun  2013  dimana  angka  pengangguran  mencapai  6,02  dan terendah diamalami pada tahun 2014 diangka 3,33. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya dana  istimewa  ini  dapat  menciptakan  pertumbuhan  ekonomi  yang  pada  akhirnya  dapat menurunkan angka pengangguran, meskipun pada tahun 2015 angka pengangguran naik nari tahun sebelumnya menjadi 4, 07. Secara rinci angka pengangguran dapat dilihat pada gambar di bawah ini :
Gambar 4.
Angka

## Pengangguran Provinsi DIY Tahun 2010 – 2015

## Indeks Ketimpangan Kemiskinan di DIY
Poverty  gap  index  mengukur  tingkat  kedalaman  kemiskinan  di  suatu  wilayah  relatif terhadap garis kemiskinan. Indeks ini merupakan rata-rata proporsi poverty gap terhadap garis kemiskinan,  di  mana  untuk  penduduk  tidak  miskin  nilai  poverty  gap  adalah  nol.  Karena poverty  gap  Gi  merupakan  jarak  antara  pendapatan  penduduk  miskin  terhadap  garis kemiskinan, maka indeks ini sering dikaitkan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengentaskan  kemiskinan.  Untuk  menghilangkan  kemiskinan,  secara  sederhana  besarnya biaya yang harus diberikan kepada penduduk miskin adalah sebesar jumlah dari poverty gap Gi. Indeks ini memenuhi kriteria focus axiom dan monotonicity axiom tetapi tidak memenuhi transfer  axiom.  Jika  orang  yang  paling  tinggi  pendapatannya  dalam  kelompok  penduduk miskin  meningkat  pendapatannya  sehingga  keluar  dari  kemiskinan  maka  besarnya  indeks akan  bertambah  padahal  headcount  index  akan  menurun.  Ini  bertentangan  dengan  kriteria transfer axiom yang disebutkan di atas.
Jika  dilihat  dari  Indeks  ketimpangan  kemiskinan  antar  kota  dan  desa  di  wilayah provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  tahun  2014  dan  2015,  angka  menunjukkan  bahwa dibulan maret 2014 ketimpangan kemiskinan di kota lebih tinggi dari pada di desa yaitu angka ketimpangan di kota mencapai 2,22 dan ketimpangan di desa mencapai angka 2,11 akan tetapi jika  kita  meliat  6  bulan  berikutnya,  taitu  pada  bulan  september  2014  angka  ketimpangan kemiskinan  berubah  berkebalikan,  yaitu  angka  kemiskinan  di  desa  lebih  tinggi  dari  pada  di kota yaitu di desa 2,98 dan di kota 2,03. Dan kondisi ini berlanjut hingga bulan maret 2015 angka  ketimpangan  kemiskinan  di  desa  sangat  meningkat  menjadi  3,7  dan  ketimpangan kemiskinan  di  kota  menjadi  2,55.  Jika  kita  mengambil  kesimpulan  analisisnya  bahwa  pada awal sebelum dana istimewa ini di salurkan ketimpangan kemiskinan di desa lebih rendah dari pda  di  kota  akan  tetapi  setelah  di  salurkan  dana  istimewa  kondisinya  berbalik  arah  dimana ketimpangan kemiskinan jadi lebih tinggi dari pada di kota. Hal ini dapat di simpilkan bahwa periode awal dana istimewa ini baru berdampak pada penduduk perkotaan saja belum mampu menyelesaikan  ketimpangan  kemiskinan  di  desa.  Secara  rinci  perherakan  ketimpangan kemiskinan dapat dilihat pada gambar berikut :
5,69 3,97 3,97 6,02 3,33 4,07 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gambar 5.
Angka

## Ketimpangan Kemiskinan di Provinsi DIY
Tahun 2014 – 2015
Pertumbuhan  setelah  (2013-2015)  dan  sebelum  (2010-2012)  adanya  danais.  Danais yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  danais  ditambah  dana  penyesuaian  bersumber  dari Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  Kementrian  Keuangan.  Transfer  danais  berdasarkan Peraturan  Menteri  Keuangan  No.103/PMK.07/2013.  Realisasi  danais  dimulai  tahun  2013 sebesar 115 Milyar, tahun 2014 sebesar 419 Milyar dan tahun 2015 sebesar  547 Milyar.

## Kinerja Ekonomi Sebelum dan Setelah Penetapan Keistimewaan Yogyakarta
Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Data Panel Sebelum Dan Sesudah Keistimewaan Yogyakarta Tahun 2010 - 2015 Sebelum (2010-2012) Setelah (2013-2015) Variable Coefficient Variable Coefficient C 7.808778 c -3.025696 Penyesuaian -0.035369* Danais 0.985367* TPT -0.053536* TPT 0.35769* TK -0.04005* Miskin 0.042113* APS 0.036501* APS -0.008065**
Berdasarkan  hasil  koefisien  regresi  variabel  Penyesuaian  berpengaruh  negatif  dan signifikan  terhadap  pertumbuhan  DIY  sebelum  danais  tahun  2010-2012,  akan  tetapi  setelah danais  koefisien  menjadi  positif  dan  signfikan.  Bisa  disimpulkan  bahwa  dana  penyesuaian sebelum  adanya  danais  telah  memberikan  pertumbuhan  yang  baik  terhadap  DIY. Pertumbuhan  DIY  terlihat  setelah  adanya  program  danais  pada  tahun  2013-2015  yang meningkat sebesar 0,98%. Temuan ini sesuai dengan harapan peneliti. Danais pada APBNP- 2015  tercatat  sebesar  0,547  Triliun.  Pertumbuhan  ekonomi  daerah  dapat  dipacu  lebih  tinggi lagi melalui ketepatan waktu dalam implementasi program dan kegiatan belanja pemerintah. Artinya, ada proses mempercepat efek multiplier dan pengurangan lag. Implementasi program tepat  sasaran  menyebabkan  meratanya  distribusi  pendapatan  per  kapita  di  level kabupaten/kota dan berimplikasi pada naiknya kesejahteraan masyarakat. (lihat grafik 1.1)
Tingkat  Pengangguran  (TPT)  dan  Tingkat  Kemiskinan  (TK)  berpengaruh  negatif terhadap  pertumbuhan  ekonomi  DIY  sebelum  adanya  danais.  Artinya  jika  TPT  dan  TK menurun  1%  maka  pertumbuhan  DIY  tumbuh  sebesar  0,05%  dan  0,04%  untuk  masing- masing  variabel  dan  Temuan  ini  menjelaskan  sebelum  adanya  program  danais,  pemerintah DIY  mampu  menjalankan  program  pengentasan  kemiskinan  dan  pemberdayaan  masyarakat dengan  baik.  Akan  tetapi  temuan  yang  dihasilkan  tahun  2013-2015  setelah  adanya  danais
2,22 2,03 2,55 2,11 2,98 3,7 2,19 2,35 2,93 0 1 2 3 4 2014 2014 2015 maret sept maret pov gap kota desa kota+desa
justru  kebalikannya,  TK  dan  TK  yang  meningkat  justru  mempengaruhi  pertumbuhan  DIY yang  juga  meningkat.  Hal  ini  bisa  dijelaskan  bahwa  belanja  daerah  bukan  hanya  untuk meningkatkan  PDRB  tetapi  juga  didistribusikan  kepada  masyarakat  melalui  penciptaan lapangan kerja yang luas.
Jika  ekonomi  tinggi  dan  pengangguran  serta  kemiskinan  meningkat,  artinya pertumbuhan tersebut tidak berkualitas. Turunnya kualitas pertumbuhan bisa disebabkan salah satunya  rata-rata  pendidikan  tidak  sesuai  dengan  permintaan  industri.  Jika  mengacu  pada Indikator  IPM  (Gambar  2)  yaitu  Angka  Melek  Huruf  (AMH)  menurun  pada  tahun  2015, tingkat pengangguran DIY naik pada tahun 2013 dan 2015. Prosentase penduduk miskin level kabupaten/kota hanya menurun pada tahun 2014. (lihat Gambar 4).
Angka  Partisipasi  Sekolah  sebelum  adanya  danais  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  Pertumbuhan  DiY.  Temuan  in  menjelaskan  bahwa  belanja  daerah  mengenai program-program  pendidikan  telah  tepat  sasaran.  Investasi  pendidikan  harus  menjadi kebijakan    prioritas  pemda  DIY.  Tingkat  pendidikan  tentu  saja  mampu  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  salah  satunya  memenuhi  kebutuhan  permintaan  sektor  industri. Akan tetapi, hasil output statistik menjelaskan bahwa setelah adanya program danais, justru pertumbuhan  DIY  turun.  Tingkat  pendidikan  yang  tinggi  ternyata  belum  mampu meningkatkan pertumbuhan DIY. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor industri bukan hanya membutuhkan  tingkat  pendidikan,  akan  tetapi  kemampuan  (soft  skill)  juga  menjadi pertimbangan  utama  perusahaan.  Pemda  DIY  harus  memberikan  pelatihan  kepada  tenaga kerja  agar  mampu  bersaing  di  dunia  kerja  dan  program  pemberdayaan  masyarakat  agar masyarakat  mampu  membuka  lapangan  kerja  sendiri  yang  berimplikasi  pada  naiknya kesejahteraan. Pada grafik 1.4 Angka Partisipasi Sekolah di DIY sebelum adanya danais trend cenderung meningkat, setelah adaya danais meningkat tidak signfikan. Data ini sesuai dengan temuan output statistik. Indikator IPM yaitu RLS (rata-rata lama sekolah) juga menunjukkan adanya penurunan pada tahun 2014.

## SIMPULAN
Secara  umum  terdapat  perbedaan  kinerja  keuangan  sebelum  dan  pada  era  penetapan keistimewaan DIY. Dana Penyesuaian memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan DIY sebelum  danais  tahun  2010-2012,  akan  tetapi  setelah  danais  pengaruh  menjadi  positif  dan signfikan.  Dapat  disimpulkan  bahwa  dana  penyesuaian  sebelum  adanya  danais  telah memberikan pertumbuhan yang baik terhadap DIY. Pertumbuhan DIY terlihat setelah adanya program  danais  pada  tahun  2013-2015  yang  meningkat  sebesar  0,98%.  Temuan  ini  sesuai dengan  harapan  peneliti.  Danais  pada  APBNP-2015  tercatat  sebesar  0,547  Triliun. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dipacu lebih tinggi lagi melalui ketepatan waktu dalam implementasi  program  dan  kegiatan  belanja  pemerintah.  Artinya,  ada  proses  mempercepat efek  multiplier  dan  pengurangan  lag.  Implementasi  program  tepat  sasaran  menyebabkan meratanya  distribusi  pendapatan  per  kapita  di  level  kabupaten/kota  dan  berimplikasi  pada membaiknya  kesejahteraan  masyarakat  dan  juga  membaiknya  ketimpangan  antar  kabupaten atau kota dapat di perkecil. sehingga kedepan dengan keistimewaan yogyakarta ini memiliki dampak yang sangat posif di semua sektor khususnya sektor ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS. 2014. D.I. Yogyakarta Dalam Angka 2014 / D.I. Yogyakarta in Figures 2014, 1–640. Budiharsono,  S.  (1989). Perencanaan  Pembangunan  Wilayah  (Teori,  Model  Perencanaan, dan Penerapannya) . Bogor: IPB. Chenery, H., & Syrquin, M. 1975. Pattemn of Development 1950-1970 . (Oxford University Press.,  Ed.), A  World  Bank  research  publication .  New  York.  Retrieved  from http://documents.worldbank.org/curated/en/482491468328816108/Patterns-of- development-1950-1970
Clark,  C.  O.1949.  Application  of  Flood-Storage  Accounting  Methods. Transactions, American  Geophysical  Union . 30 (4):  528–532.  https://doi.org/10.1360/zd-2013-43-6- 1064
Coudouel, A., Hentschel, J., & Wodon, Q. 2001. Well-Being Measurement and Analysis. Fisher, R. 1935. The Fiducial Argument in Statistical. Annals of Human Genetics . 6(4):391– 398.
Hirschman, A. 1958. The Strategy of Economic Development . (Y. U. Press, Ed.). New Haven. Jaweng,  R.  E.  2013.  Keistimewaan  Yogyakarta:  Babak  Baru  yang  Menyisakan  Sejumlah Catatan. Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia .  42: 105–119.
Kuncoro, M. 2006. Ekonomi Pembangunan . Jakarta: Salemba Empat. Kuznets, S. 1973. Modern Economic Growth. THe American Econonic Review , 63 (3), 247– 258. https://doi.org/10.2307/1910352
Lewis,  W.  A.  1954.  Economic  Development  with  Unlimited  Supplies  of  Labour. The Manchester School . 22(2): 139–191. https://doi.org/10.1111/j.1467-
9957.1954.tb00021.x
Meier, G. M. 1995. Leading Issues in Economic Development (6th edition) . Oxford: Oxford University Press.
Myrdal, G. 1957. Economic Theory and Under-Developed Regions . London: G. Duckworth. Richardson. 1978. Regional & Urban Economics. Penguin Books. Susanti et. al, H. 1995. Indikator-Indikator Makroekonomi . Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI. Syaukani.  2005. Peningkatan  Kinerja  Eksekutif  dan  Implementasi  Otonomi  Daerah Desentralisasi dan Otonomi Daerah . Jakarta: LIPI Press. Widodo,  T.  2006. Perencanaan  Pembangunan:  Aplikasi  Komputer  Era  Otonomi  Daerah . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Yasa,  I.  K.  O.  A.,  &  Arka,  S.  2015.  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan  Disparitas Pendapatan  Antardaerah  Terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat  Provinsi  Bali. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udaya . 4(2): 129–137.
Ying,  L.  G.  1999.  China’s  Changing  Regional  Disparities  during  the  Reform  Period.
Economic Geography . 75(1): 59–70.