## S iNDANG JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH
LP4MK & PRODI PENDIDIKAN SEJARAH STKIP PGRI LUBUKLINGGAU

## Vol 3 No. 2 (Juli-Desember 2021)
I SSN-E:  2623-2065 ISSN-P:  2684-8872
Pengaruh Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Lubuklinggau
Erma Fitriyanti, Isbandiyah, Sarkowi

## Analisis Konflik antara Indonesia dengan Timor Leste: Sengketa Perbatasan Darat
Berliana Fatihatuz Fiizha, Yulianti

## Perkembangan Kurikulum Pendidikan Indonesia dari Masa ke Masa
Adeliya Putri Ananda, Hudaidah

## Eksistensi Situs Leran di Gresik, Jawa Timur
Rahardi Teguh P., Rully Putri N.P., Wiwin Hartanto

## Struktur Sosial dan Pemerintahan pada Masa Kesultanan Palembang Darussalam
Muhammad Reza Arviansyah, Hudaidah

## Dampak Hubungan Kerjasama Tiongkok dalam Membangun Perekonomian di Pelabuhan Malaka Abad XV
Indira Rahma Syifa

## Peran PNI dalam Membentuk Konsep Nasionalisme 1927-1936

## Nukman

## Peran APEC dalam Perekonomian Indonesia sebagai Negara Berkembang
Novita Diana Lestari

## Sistem Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam pada Era Reformasi
Tiara Salwadila, Hudaidah

## Konflik Indonesia Belanda terhadap Perebutan Kekuasaan Irian Barat
Aprilia Iva Swastika

## Dewan Redaksi

## SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah

## Editor in Chief
Risa Marta Yati, M.Hum (STKIP PGRI Lubuklinggau)

## Section Editor
Ira Miyarni Sustianingsih, M.Hum (STKIP PGRI Lubuklinggau)

## Guest Editor
Dr. Syarifuddin, M.Pd. (Universitas Sriwijaya) Ayu Septiani, M.Hum. (Universitas Padjadjaran)

## Reviewer/Mitra Bestari
Prof. Dr. Sariyatun, M.Pd., M.Hum. (Universitas Sebelas Maret) Dr. Umasih, M.Hum. (Universitas Negeri Jakarta) Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum. (Universitas Negeri Medan) Kunto Sofianto, Ph.D. (Universitas Padjadjaran) Asyhadi Mufsi Sadzali, M.A. (Universitas Jambi)

## Administrasi
Viktor Pandra, M.Pd. (STKIP PGRI Lubuklinggau) Dr. Doni Pestalozi, M.Pd. (STKIP PGRI Lubuklinggau) Dewi Angraini, M.Si. (STKIP PGRI Lubuklinggau)

## Alamat:
Jl. Mayor Toha Kel Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur 1 Kota Lubuklinggau 31626 Website: http://ojs.stkippgri-lubuklinggau.ac.id/index.php/JS/index Email: jurnalsindang@gmail.com

## SINDANG: JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH

## Vol. 3 No. 2 (Juli-Desember 2021)
Halaman Dewan Redaksi  ....................................................................................................................... i Daftar Isi  ................................................................................................................................. ii
1. Pengaruh Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Lubuklinggau Erma Fitriyanti, Isbandiyah, Sarkowi ....................................................................... 91
2. Analisis Konflik antara Indonesia dengan Timor Leste: Sengketa Perbatasan Darat Berliana Fatihatuz Fiizha, Yulianti .......................................................................... 95

## 3. Perkembangan Kurikulum Pendidikan Indonesia dari Masa ke Masa
Adeliya Putri Ananda, Hudaidah .............................................................................. 102

## 4. Eksistensi Situs Leran di Gresik, Jawa Timur
Rahardi Teguh P., Rully Putri N.P., Wiwin Hartanto .............................................. 109 5. Struktur Sosial dan Pemerintahan pada Masa Kesultanan Palembang Darussalam Muhammad Reza Arviansyah, Hudaidah ................................................................. 122

## 6. Dampak Hubungan Kerjasama Tiongkok dalam Membangun Perekonomian di
Pelabuhan Malaka Abad XV Indira Rahma Syifa .................................................................................................... 132 7. Peran PNI dalam Membentuk Konsep Nasionalisme 1927-1936 Nukman ...................................................................................................................... 139

## 8. Peran APEC dalam Perekonomian Indonesia sebagai Negara Berkembang
Novita Diana Lestari .................................................................................................. 152 9. Sistem Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam pada Era Reformasi Tiara Salwadial, Hudaidah ....................................................................................... 158

## 10. Konflik Indonesia Belanda terhadap Perebutan Kekuasaan Irian Barat
Aprilia Iva Swastika ................................................................................................... 164
ISSN-P: 2684-8872 ISSN-E: 2623-2065 Vol. 3, No. 2 (Juli-Desember 2021): 122-131
STRUKTUR SOSIAL DAN PEMERINTAHAN PADA MASA KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM
Muhammad Reza Arviansyah, Hudaidah Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sriwijaya Alamat korespondensi: mrezaarvian@gmail.com
Diterima: 31 Maret 2021; Direvisi: 9 Juli 2021; Disetujui: 22 Juli 2021

## Abstract
The  Sultanate  of  Palembang  Darussalam,  an  Islamic  sultanate  that  stands  in  the  city  of Palembang, has a territory that is widely traversed by rivers that stretch and interconnected but still boils down to the musi river as the center of government this is also what makes the majority of all people's life activities are on the banks of the river. People's lives here are also fairly orderly with the Simbur Cahaya Law that governs the entire order of life and is used by the Sultanate of Palembang as a guideline of the applicable law. Whether it applies to residents in the center of the capital  (iliran)  or  to  control  the  residents  in  the  hinterland  (uluan),  in  practice  the  Sultan  has several princes and other officials to help run the government structure and appoint the person he trusts as the length of the sultan's hand so as to create order in the running of government and social conditions This data collection is done with various analysis of the existing written evidence while paying attention to the similarity between the content and the theme to be raised. This paper will try to raise about how the social situation of society and the condition of the government that took  place  in  the  Sultanate  of  Palembang  Darussalam  when  viewed  from  an  economic  and  legal point of view that became an advantage for  the Sultanate of Palembang. So it is no wonder that later this palembang sultanate area becomes an area that is considered strategic by outside nations.
Keywords : Social structure, government, Sultanate of Palembang Darussalam .

## Abstrak
Kesultanan  Palembang  Darussalam,  merupakan    kesultanan  islam  yang  berdiri  di  kota Palembang,  memiliki  wilayah  kekuasaan  yang  banyak  dilalui  oleh  sungai  yang membentang dan saling berhubungan namun tetap bermuara pada sungai musi sebagai pusat  dari  pemerintahan  hal  ini  juga  yang  membuat  mayoritas  seluruh  aktivitas kehidupan masyarakat berada pada pinggiran sungai. Kehidupan masyarakat disini juga terbilang  tertib  dengan  adanya  UU  Simbur  Cahaya  yang  mengatur  seluruh  tatanan kehidupan  dan  digunakan  oleh  Kesultanan  Palembang  sebagai  pedoman  hukum  yang berlaku.  Baik  itu  berlaku  untuk  penduduk  pada  pusat  ibukota  (iliran)  maupun  untuk mengontrol  para  penduduk  yang  berada  pada  daerah  pedalaman  (uluan),  dalam praktiknya  Sultan  memiliki  beberapa  pangeran  dan  para  pejabat  lainnya  untuk membantu  menjalankan  struktur  kepemerintahan  serta  menunjuk  orang  yang dipercayainya  sebagai  panjangan  tangan  dari  Sultan  sehingga  dapat  menciptakan ketertiban  dalam  berjalannya  pemerintahan  dan  kondisi  sosial  masyarakat. Pengumpulan data ini dilakukan dengan berbagai analisis terhadap bukti-bukti tertulis yang  ada  dengan  tetap  memperhatikan  kesesuain  antara  isi  dan  tema  yang  akan diangkat. Penulisan ini akan mencoba mengangkat mengenai bagaimana keadaan sosial masyarakat  dan  kondisi  pemerintah yang  berlangsung  pada  Kesultanan  Palembang Darussalam jika dilihat dari sudut pandang ekonomi dan hukum yang menjadi sebuah keunggulan  bagi  Kesultanan  Palembang.  Maka  tak  heran  bahwa  nantinya  wilayah Kesultanan Palembang ini menjadi wilayah yang dinilai strategis oleh bangsa luar.
Kata Kunci : Struktur sosial, pemerintahan, Kesultanan Palembang Darussalam

## A. Pendahuluan
Dilihat  dari  letaknya,  Kesultanan Palembang  Darussalam  terletak  pada sekitaran  Sungai  Batang  Hari  Sembilan yang meliputi 9 buah anak sungai yang berpusat  pada  Sungai  Musi,  sungai
Musi  merupakan  sungai  utama  dan yang  terbesar  di  daerah  Sumatera Selatan, khususnya pada kota Palembang. Selain itu wilayah
Kesultanan Palembang Darussalam juga meliputi  Pulau  Bangka  dan  Pulau
Belitung  yang  mana  kedua  pulau  ini juga  merupakan  penghasil  komoditi terbesar  bagi  Kesultanan  Palembang Darussalam  pada  masanya  (Nawiyanto & Endrayadi, 2016)
Kesultanan  palembang  dahulunya dapat dilihat sebagai pusat perdagangan,  yang  mana  banyaknya kegiatan  jika  dilihat  dari  banyaknya aktivitas  masyarakat  pada  waktu  pagi hari  hingga  malam  hari.  Khususnya  di pelabuhan  yang  terletak  pada  pusat Kota,  banyak  dijumpai  kapal-kapal mulai  dari  kapal  yang  bersifat sederhana  seperti  rakit  atau  sampan, perahu-perahu dan kapal besar. Baik itu yang  difungsikan  sebagai  angkutan masyarakat  maupun  yang  difungsikan sebagai  kegiatan  perdagangan.  Dari banyaknya  aktivitas  dan  kegiatan  yang terjadi  di  Palembang,  maka  sudah seharusnya  memang  penduduk  disini bukan  hanya  orang  asli  pribumi  saja melainkan  juga  banyak  dari  orang- orang luar, seperti misalnya yakni orang dari  benua  Asia,  Eropa,  bahkan  orang dari benua Amerika (Sevenhoven, 1971)
Dalam perkembangannya pada pusat-pusat  peradaban  didunia  telah banyak  ditunjukkan  bahwa  awal  mula munculnya  itu  juga  dipengaruhi  oleh Peran  dari  sebuah  Sungai.  Ambil  saja contoh pada peradaban terkenal didunia,  yaitu  pada  masa  Mesir  Kuno yang  mana  adanya  peran  dari  sungai Nil  dan  lembah  yang  berada  disekitar. Kemudian  pada  peradaban  India  Kuno yang  didukung  oleh  adanya  sungai Gangga  dan  sungai  Tinggris.  Dan sungai  Tigris  dan  sungai  Eufrat  yang mempengaruhi  dari  perkembangan peradaban  masyarakat  di  daerah Mesopotamia.  Sama  halnya  dengan salah satu sungai yang ada di Indonesia, yakni sungai Musi yang mempengaruhi daripada perkembangan kerajaan budha sekaligus  maritim  Sriwijaya  hingga pada  masa  perkembangan  kerajaan islam
Kesultanan Palembang Darussalam.  Terlihat  dari  beberapa contoh  diatas  bahwa  ada  peran  yang besar  dari  posisi  letak  geografis  suatu wilayah  yang  mengakibatkan  sebuah pembentukan  dan  sebagai  aset  paling
penting bagi pendirian sebuah peradaban manusia(I. Farida et al., 2019) Salah  satu  daerah  di  Indonesia  yang dapat  dibilang  memiliki  sejarah  dan budaya  yang  panjang  adalah  pada daerah  Palembang,  mulai  dari  awal munculnya  kerajaan  maritim  pertama dan  terbesar  di  Indonesia  yakni Kerajaan  Sriwijaya,  kemudian  hingga berdirinya Kesultanan Palembang
Darussalam. Banyak bukti yang berhasil ditemukan  salah  satunya  merupakan Prasasti
Kedukan Bukit yang merupakan prasasti tertua berisi tentang pendirian  Kerajaan  Sriwijaya  dan dikatakan  juga  sebagai  akte  dari  Kota Palembang.  Namun  belum  dipastikan bahwa  nama  Palembang  ini  sendiri digunakan bersamaan dengan pendirian kerajaan  Sriwijaya  ataupun  sesudah runtuhnya  kekuasaan  maritim  dari Kerajaan  Sriwijaya  (Sustianingsih  et  al., 2019)
Dikota Palembang, mundur beberapa tahun  terdapat  kerajaan  yang  bercorak agama  Budha  pertama  dan  terbesar  di Nusantara,  kerajaan  Sriwijaya  yang menguasai  hampir  seluruh  wilayah pulau  sumatera  ini  berpusat  di Palembang  dan  dapat  menguasai  kota- kota  maupun  pulau-pulau  sekitar. Pengaruh  pada  bidang  keagamaan Budha  pun  juga  sangat  terasa, menguasai  jalur  perdagangan  di  laut juga  membuktikan  seberapa  penting dan  vital  nya  sungai  musi  sebagai pembangun  peradaban  masyarakat daerah  sumatera  selatan  sekarang  ini tekhususnya  kota  palembang  dan sebagai  sungai  yang  menghubungkan wilayah  pusat  pemerintahan  kerajaan sriwijaya  dan  perairan  luar  (Cunino, 2018)
Kesultanan  Palembang  Darussalam memiliki  wilayah  Pemerintahan  pada pinggiran  sungai  Musi,  dibuktikan dengan megahnya berdiri Benteng Kuto Besak  yang  dapat  dilihat  hingga sekarang.  Ini  merupakan  pusat  dari pemerintahan  Kesultanan,  terletak  di Kota  Palembang  yang  mana  kekuasaan Pemerintahan  tertinggi  diatur  dan dipegang  oleh  Sultan  seorang  diri  (M. Yahya Harun, 1996)

## B. Metode Penelitian
Di  dalam  penulisan,  akan  dibahas adalah  mengenai  Sosial  pemerintahan Kesultanan  Palembang  Darussalam. Yang  dijadikan  objek  untuk  penulisan ini  adalah  teks  yang  memuat  atau terkandung  serta  terdapat  gagasan tertentu  didalamnya.  Selain  pada  objek penelitian,  Jenis  data  yang  digunakan yaitu  Data  kualitatif.  Data  kualitatif inilah  yang  nantinya  kemudian  akan menjadi data deskriptif yang berisi data- data  tertulis  dan  saling  berkaitan diantara satu sama lain (Rasimin, 2018). Maka apabila dilihat dari jenis data dan tema  penelitian  yang  akan  dikaji, berdasarkan  itu  jenis  penelitian  ini merupakan  penelitian  pustaka  (library reseach). Penelitian ini pun menggunakan  metode  literatur  yang mana  dalam  proses  pengumpulan  data dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan berbagai  sumber  data  tertulis  yang didapat  dari  studi  pustaka  Jurnal, Skripsi,  Buku  dan  juga  sumber  lainnya yang didapat dari internet serta relevan.

## C. Pembahasan
Pembahasan  Cerita  sejarah  dari Palembang yang cukup panjang ini juga merupakan  faktor  penting,  terutama apabila dilihat memang potensi terbesar dari  wilayah  Palembang  ini  terletak pada sektor ekonomi dengan penduduk yang  menyebar  secara  menyeluruh  dan banyak  terdiri  dari  beberapa  suku  atau marga  yang  berbeda.  Terdapat  banyak penduduk  yang  tinggal  pada  pusat ibukota,  pinggiran  kota,  maupun  pada pulau Bangka Belitung. Namun terdapat perbedaan  antara  penduduk  yang tinggal di pusat ibukota yakni Palembang  dengan  penduduk  yang tinggal  pada  daerah  pedalaman,  yang mana  penduduk  di  pusat  ibukota  ini telah  memiliki  banyk  percampuran sehingga  terdiri  dari  berbagai  rumpun etnis  yang  berbeda.  Sedangkan  pada penduduk  di  daerah  pedalaman  itu merupakan  penduduk  asli  daerah Palembang  (Nawiyanto  &  Endrayadi, 2016)
Pada  awal  mulanya  hingga  pada akhirnya  masuk  dan  berkembangnya
agama  islam  di  Palembang  ini  sama sekali  tidak  membawa  pengaruh ataupun  perubahan  di  berbagai  bidang tentunya.  Contoh  kecilnya  yakni  dapat dilihat  dari  kebiasaan  masyarakat tradisional sekitar yang masih menggunakan  cara  sederhana  dalam memimpin,  tidak  ada  perbedaanya sama  sekali  atau  tidak  berubah  seperti yang dapat kita lihat pada buku Sejarah Daerah  Sumatera  Selatan.  Pada  masa Kesultanan  Palembang  Darussalam Untuk  tingkatan  sosialnya  pun  dapat dilihat  secara  umum    berdasarkan  3 tingkatan  berbeda  seperti  Tingkatan Pemimpin yakni meliputi Sultan ataupun  Raja,  Tingkatan  Terpandang yakni  meliputi  Para  Kerabat  ataupun Bangsawan, dan Tingkatan Bawah yakni meliputi  para  penduduk  atau  rakyat biasa (Sari et al., 2020)
Disini  letak  wilayah  dari  Kesultanan juga  sangat  mempengaruhi  pada struktur  sosial,  maksudnya  terbaginya dua daerah yang dipisahkan oleh sungai terkhususnya  pada  ibukota  kesultanan yakni Palembang.
Sungai Musi membelah  dua  wilayah  pada  kota Palembang  menjadi  daerah  Uluan  dan daerah  Iliran.  Kemudian  didalam Kesultanan  Palembang  ini  sendiri  juga banyak  mengalami  perubahan,  baik  itu pada  perubahan  didalam  dan  diluar kesultanan. Contohnya  yaitu  perubahan bentuk  yang  terjadi  pada  tatanan  sosial atau yang lebih dikenal dengan struktur sosial.  Ini  juga  searah  dan  sejalan daripada masa awal berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam pertama kali, masa mulai berkembangnya  Kesultanan  Palembang Darussalam, dan masa berakhirnya atau runtuhnya
Kesultanan Palembang Darussalam (Sari et al., 2020)
Mengacu  pada  apa  yang  akan dibahas, yakni mengenai Struktur sosial masyarakat  pada  masa  Kesultanan Palembang  Darussalam,  secara  spesifik dapat  dibagi  menjadi  4  buah  golongan yang  mana  terdiri  dari  Pemimpin (Sultan  atau  Raja),  Elit  pemerintahan (Bangsawan)  dibagi  dua  yakni  terdiri dari Elit yang memerintah dan Elit yang tidak  memerintah  (Ravico,  1821),
Masyarakat (Iliran dan Uluan) serta Para Budak.  Pembagian  inipun  juga  bersifat semua  yang  mana  berarti  tanpa terkecuali  dan  terkhususnya  bagi masyarakat  asli  pribumi  atau  Indonesia baik  itu  masyarakat  yang  tinggal  pada pusat ibukota kesultanan dan masyarakat  yang  tinggal  pada  daerah pedalaman  daerah.  Piramida  sosial diduki  Sultan  sebagai  penempatan tertinggi dalam struktur sosial masyarakat.  Posisi  ini  dikaitkan  pada kedudukan  atau  wewenang  dari  Sultan itu sendiri yang memiliki pengaruh dan dianggap  setara  dengan  tingkatan  nabi sebagai  penerus  atau  panjangan  tangan dari  Allah.  Dengan  ini  bahwa  dapat diyakini  Sultan  merupakan  sosok  yang memiliki banyak kelebihan dan kepandaian  (Nawiyanto  &  Endrayadi, 2016).
Selanjutnya  ada  golongan  budak, disini  para  budak  lebih  dimaksudkan kepada orang-orang yang telah kehilangan  kemerdekaan  atau  orang yang  menjadikan  dirinya  sebagai tawanan  orang  lain.  Yakni  mereka memiliki  keterikatan  tertentu  dengan orang lain. (Sevenhoven, 1971) melukiskan  bahwa  Golongan  budak juga  kerap  dikatakan  sebagai  golongan yang  rendahan  dan  yang  paling sengsara  hidupnya.  Budak  ini  juga merupakan  layaknya  barang  dagangan, bahkan  sempat  dijadikan  sebagai perdagangan  lainnya  (Nawiyanto  & Endrayadi, 2016).
Pada  hakikat  kehidupannya,  para pemuka pimpinan marga dan bangsawan  yang  memiliki  kekuasaan atas  dusun/desa  diberikan  sebuah kewajiban  yang  bersifat  mengikat  dan juga  kewajiban  ini  harus  dilaksanakan. Yang  mana  kewajibannya  itu  adalah untuk membantu apabila Sultan
Palembang  memiliki  kendala  dalam perang,  bantuan  itu  dapat  berbentuk tenaga maupun barang dan harta sesuai kebutuhan.  Disini  bukan  hanya  berlaku pada penduduk asli Palembang, namun merujuk  juga  kepada  orang  luar  (non pribumi)  yang  tinggal  dan  menetap  di daerah kekuasaan Sultan. Seperti orang- orang  Tionghoa/Cina  yang  menetap  di
pinggir  sungai  dan  orang-orang  Arab yang telah memiliki Kampung tersendiri (Mikail, 2018).
Bahkan,  disini  juga  dikatakan  bahwa kekuasaan  sultan  juga  bersifat  absolut dan  mutlak  (Van  sevenhoven,  2011), serta karena gelar dan posisi sultan yang sangat  istimewa  ini  juga  menimbulkan konflik  yang  terjadi  diantara  anggota keluarga  inti  kesultanan  (Syawaludin, 2016).
Karena juga dalam pemerintahannya Kesultanan Palembang Darussalam memiliki peraturan  yang  terkenal  yakni  UUSC atau  yang  biasa  dikenal  dengan Undang-Undang Simbur Cahaya ciptakaan  Ratu  Sinuhun.  Tapi,  dalam praktiknya  kekuasaan  atau  kekuatan Sultan ini dapat menjadi sebuah hukum yang  mana  tidak  akan  ada  yang  berani dan  memiliki  kekuasaan  untuk  tidak menuruti  ataupun  membantahnya.  Hal inilah  yang  mana  dalam  praktiknya banyak  dilihat  dan  dinilai  oleh  orang luar  pribumi  atau  non  pribumi  bahwa adanya kekuasaan yang bersifat absolutisme  pada  masa  pemerintahan kesultanan Palembang Darussalam (Nawiyanto & Endrayadi, 2016) Kesultanan Palembang, dalam
menjalankan sistem pemerintahan maupun  sistem  keamanannya  diatur sedemikian  mungkin,  ini  dimaksudkan karena  telah  adanya  peraturan  yang mengatur  mengenai  semua  hal,  puncak dari  adanya  peraturan  ini  adalah berlakunya  Undang-Undang  Simbur Cahaya.  Selain  berdasarkan  Undang Undang  dalam  pengambilan  suatu keputusan  tetap  digunakannya  Al- Quran  sebagai  pedoman  tertinggi,  ini sesuai  dengan  konsep  Kesultanan  yang mana  agama  islam  merupakan  agama wajib  dan  berlaku  di  sini  (Subroto, 2017).
Disini  juga  terlihat  bahwa  aturan- aturan  yang  ada  di  kesultanan palembang  memiliki  banyak  peran dalam  membentuk  sifat,  karakter, maupun  watak  dari  para  penduduk yang  ada  dikota  Palembang.  Dengan telah  diberlakukannya  aturan  secara jelas  dan  terstruktur,  ini  menjadikan suatu  hal  yang  dapat  mengatur
berjalannya  aspek  kehidupan  sosial. Maka  banyak  hal  positif  yang  dapat diambil  dan  diteladani,  dan  apabila dilihat peran dari peran masyarakat juga mendapatkan  respon  yang  baik  karena aturan  disini  juga  mengatur  tentanf seluruh  hak-hak  dan  kewajiban  dari masyarakat (Wirajaya, 2018).
Undang-Undang  simbur  cahaya  ini juga  dijadikan  peraturan  yang  dipakai, seperti  yang  diketahui  dari  mulai  masa kesultanan,  masa  pemerintah  kolonial, dan pada era kemerdekaan awal. secara tak  langsung  ini  juga  berarti  bahwa pengaruh  yang  ditimbulkan  oleh kesultanan palembang darussalam dapat  dirasakan  dampaknya,  tidak hanya  pada  masa  kesultanan  namun hingga  pada  masa  seterusnya  juga masih dipakai. Namun bukan berarti isi daripada  UU  ini  tidak  mengalami perubahan,  tentunya  pada  setiap  masa ataupun era terdapat banyak perubahan yang  terjadi  didalamnya.  Mulai  dari perubahan  kondisi  wilayah,  perubahan sifat penduduk, dan perubahan kebijakan kepemimpinan sesuai dengan siapa  pemegang  kekuasaan  tertinggi (Farida & Hasan, n.d.).
Perlu  diingat  lagi  juga  bahwa  dalam praktik  kehidupan  sosial  masyarakat, masyarakat kesultanan Palembang Darussalam ini memiliki Simbur Cahaya, dalam isinya dituliskan semuanya  mengenai  hal-hal  yang mencakup
kegiatan individual masyarakat.  Baik  itu  kegiatan  yang bersifat  prilaku  diri  sendiri  maupun prilaku diri kita dalam hidup bermasyarakat,  dipergunakan  sebagai pedoman  hidup  dari  masyarakat  untuk dipatuhi  dan  ditaati.  Dimaksudkan bahwa  nantinya  tidak  ada  kekacauan yang  terjadi  di  kehidupan  sosial masyarakat,  baik  oleh    masyarakat daerah  pusat  kota  (Iliran)  maupun masyarakat daerah (Uluan) (Adil, 2015).
Dalam  kegiatan  sosial  masyarakat  di bidang perdagangan, Kesultanan Palembang lebih memfokuskan
penduduk Palembang untuk melakukan pemasaran  hasil  bumi  kepada  daerah- daerah  lain  yang  berada  diluar  ruang lingkup  kekuasaan  Sultan.  Seperti  ke
pedagang  dari  daerah  Asia,  Timur tengah, Cina, maupun pada pulau Jawa dan  pulau  timur  Indonesia.  Transaksi perdagangan  dilakukan  diatas  kapal ataupun rakit penduduk, berbagai hasil bumi  dijual  oleh  penduduk  dengan sistem pembayaran menggunakan uang koin  maupun  dengan  menggunakan sistem  barter  dengan  barang  (Mikail, 2018).
Palembang memiliki keadaan
kenampakan  wilayah  yang  jika  dilihat lebih dominan dataran rendah dibandingkan  dataran  tinggi,  serta penambahan  pulau  Bangka  Belitung yang  masih  termasuk  ke  dalam wilayahnya.  Tidak  ada  akses  langsung laut  ke  dalam  pusat  kota  Palembang, namun sebagai penggantinya Palembang  ini  memiliki  banyak  sungai yang  saling  menghubungkan  antar daerah.  Menjadikan  perikanan  sektor yang  cukup  banyak  dijadikan  sebagai mata  pencaharian  masyarakat  daerah pedalaman (uluan). Ini dapat dibuktikan dengan  masyarakat  yang  tinggal  pada muara  sungai  musi  (sungsang)  yang banyak masyarakatnya menjadi nelayan dengan menangkan ikan dan dipasarkan  ke  sesama  pedagang  dari daerah  luar  wilayah  kesultanan  seperti ke Pulau Jawa dan pulau lain (F. Farida, 2009).
Maka  perdagangan  pada  Kesultanan Palembang  juga  dapat  dibilang  sangat menguntungkan  pada  masanya,  yang mana mendapat bantuan penjualan dari Timah  yang  ada  di  Pulau  Bangka.  Hal ini juga menjadikan penduduk Palembang banyak yang bekerja disana, serta  menjadikan  banyaknya  saudagar- saudagar kaya datangan dari Arab yang melakukan  perdagangan  hingga  ke Palembang.  Tak  hanya  sebatas  untuk berdagang,  mereka  orang-orang  arab juga  menikahi  orang  Palembang,  ini membawa  pengaruh  dan  perubahan yang terjadi didalam wilayah Kesultanan. Selain menikah orang-orang Arab  juga  dapat  menyebarkan  agama islam di wilayah Kesultanan Palembang, dan  nantinya  akan  ada  didirikan  serta dapat  dijumpai  perkampungan  Arab  di
wilayah  Kesultanan  Palembang  hingga sekarang (Rochmiatun, 2017).
Kemudian  pada  kegiatan  ekonomi, ada  satu  hal  yang  dijadikan  sebuah perintah wajib dari sultan. Ini merupakan
keharusan karena merupakan hal yang banyak diinginkan oleh para bangsawan maupun pejabat di dalam  kesultanan,  yakni  mengenai penanaman lada. Para petani ditugaskan untuk menanam lada, hasil yang mereka dapatkan  dari  penjualan  lada  akan dijadikan  sebagai  pajak  tanah  yang harus  mereka  bayar.  Dapat  diketahui bahwa  di  wilayah  Palembang  ini berlaku pemahaman bahwa setiap tanah merupakan  milik  Sultan  sepenuhnya, sedangkan bagi para penduduk hanyalah  dianggap  sebagai  pemanfaat tanah  dan  penunggu  dari  tanah  milik sultan ini. Sebagai gantinya seperti yang telah  dijelaskan  bahwa  para  penduduk harus  membayar  pajak  kepada  sultan (Nawiyanto & Endrayadi, 2016).
Namun  para  penduduk  juga  diberi keringanan berupa pertukaran dari hasil bumi berupa lada kepada Sultan, untuk digantikan  dengan  hasil  impor  (luar) perdagangan  seperti  pakaian,  pangan, dan  candu  yang  sebagian  besar  untuk perdagangan  dari  luar  itu  dimonopoli oleh  sultan  langsung.  Dan  dalam pendekatannya  sungai  juga  berperan penting  karena  banyak  penduduk  yang bergantung pada pengambilan ikan dan semacamnya.
Karena jika dilihat memang wilayah
Kesultanan Palembang  dulunya  didominasi  oleh persebaran  perairan  berupa  sungai  dan beberapa anak sungai serta tanah-tanah rawa  yang  dapat  memberikan  suatu keuntungan  bagi  para  penduduk Kesultanan
Palembang
Darussalam (Nawiyanto  &  Endrayadi,
2016). Kekuasaan
pemerintahan pada kesultanan  Palembang,  seperti  yang telah  disinggung  diawal  pembahasan tadi  masih  bersifat  sederhana.  Yang mana  masih  sangat  tradisional  dengan dipimpin  oleh  Sultan  yang  memiliki daya tarik tinggi sehingga disegani oleh masyarakat,  sedangkan  para  pembantu dan  struktur  pemerintahan  dari  sultan
ini  berbentuk  feodalisme  yakni  sultan memiliki peran sebagai kepala keagamaan  dan  kepala  politik  atau dapat  dikatakan  sebagai  pemimpin penuh  yang  memiliki  wewenang terhadap  wilayah  kesultanan,  kaum bangsawan  sebagai  pembantu  dari kekuasaan  sultan,  dan  para  penduduk yang  berperan  sebagai  rakyat  biasa sekaligus  sebagai  abdi  kesultanan (Syawaludin & Sirajudin Fikri, 2019).
Penguasa  pertama  dan  tertinggi  di dalam  pemerintahan  adalah  Sultan. Sultan  memiliki  kekuasaan  yang  tidak ada  batasan  dan  aturan  yang  berlaku. Dibawah  Sultan  ada  Pangeran  Ratu (Pangeran  Mahkota),  yang  mana bertugas  untuk  membantu  Sultan  dan memiliki  wewenang  khusus  seperti menggantikan  posisi  Sultan  apabila Sultan  berhalangan  hadir,  sebagai penasehat  yang  selalu  ada  ketika dibutuhkan  oleh  Sultan,  dan  sebagai penerus  dari  tonggak  kepemimpinan Sultan.  Selain  itu  ada  Pangeran  Adipati yang  disini  berperan  sebagai  pembantu Pangeran  Mahkota  sekaligus  berada pada perintah langsung Sultan. Pangeran  Adipati  bertugas  untuk mempersiapkan  dan  membimbing  atau lebih  mudah  dikenal  dengan  mengajari Pangeran  Mahkota  sebagai  persiapan sebelum  ia  diangkat  menjadi  Sultan  (R Wargadalem, 2017).
Sebagai  pejabat  penting  di  ruang lingkup  Kesultanan,  Pangeran  Mahkota dan  Pangeran  Adipati  juga  berhak apabila  ingin  menggantikan  atau mewakili  Sultan  dalam  suatu  acara pertemuan  ataupun  jamuan  lainnya. Selain  itu,  Kesultanan  Palembang  juga memiliki  beberapa  para  bangsawan ataupun  pejabat  lain  sesuai  dengan bidangnya  seperti  pada  bidang  Politik, Pertahanan Keamanan, Peradilan, Keagamaan, dan Ekonomi perdagangan. (R Wargadalem, 2017).
Pada  bidang  Politik  pertahanan  dan keamanan,  dibantu  oleh  Perdana menteri  Kesultanan.  Yang  memiliki tugas  untuk  mengurusi  masalah  pada wilayah  pemerintahan  dan  Keamanan Kesultanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Perdana Menteri dibantu oleh
seorang bawahan yakni
Tumenggungkerto. Yang langsung membawahi 4 orang bawahan lagi yang memiliki  tugas  berbeda-beda  dan bertanggung  jawab  pada  bidang  yang mereka  bawahi  yakni  pada  bidang Administrasi,  Istana,  Keamanan  dan pertahanan  Masyarakat,    dan  Pengintai istana kesultanan (mata-mata) langsung Kesultanan. (R Wargadalem, 2017)
Pada  bidang  peradilan,  dibantu  oleh Pangeran  Kehakiman.  Yang  memiliki tugas  untuk  mengurusi  masalah  pada wilayah peradilan dan hukum Kesultanan.  Peradilan  hukum  tertinggi yang berlaku pada Kesultanan didasarkan  pada  piagam  hukum  adat yang  telah  berlaku  secara  turun- temurun  dan  ditetapkan  oleh  Sultam. Dalam melaksanakan tugasnya, Pangeran  Kehakiman  dibantu  oleh beberapa bangsawan atau pejabat Istana yang  mendapatkan  gelar  tanda.  Para Tanda  menyebar  ke  berbagai  wilayah kekuasaan  Kesultanan  ini  dan  sebagai orang  yang  memiliki  kewenangan dalam  menangani  para  pelanggar hukum  atau  aturan  yang  berlaku.  Jika terdapat  masalah  besar  dan  berat  yang tidak  dapat  diputuskan  oleh  mereka maka  akan  diserahkan  kepada  Sultan dan  para  petinggi  hukum  Kesultanan. (R Wargadalem, 2017).
Pada  bidang  keagamaan,  dibantu oleh Pangeran Penghulu. Yang memiliki tugas  untuk  melakukan  kegiatan keagamaan  di  masjid-masjid  terutama pada  Masjid  Agung,  sebagai  Penasehat spiritual  Sultan,  dan  sebagai  pengawas dari para Penghulu  yang terdapat pada wilayah kekuasaan Kesultanan. Pangeran  Penghulu  ini  biasanya  terdiri dari  keluarga  dekat  Sultan  sendiri. Pangeran  Penghulu  dibantu  oleh beberapa bawahan yang menyebar juga ke  daerah  wilayah  Kesultanan,  seperti para  Penghulu,  Penghulu  besar  atau kecil,  khatib,  dan  pemuka  adat.  Tugas mereka  yaitu  mengurusi  mengenai masalah yang berkaitan dengan kondisi spiritual kesultanan seperti perkelahian, perebutan kekuasaan, perwarisan, pernikahan,  dan  acara  keagamaan.  (R Wargadalem, 2017)
Pada  bidang  perdagangan,  dibantu oleh  Syahbandar  yang  bertanggung jawab penuh terhadap masalah pelabuhan  yang  menjadi  pusat  sentral dari  perdagangan.  Bertugas  untuk mencegah  perselisihan  yang  terjadi sesama para pedagang dalam melakukan  transaksi  dan  mencegah perkelahian yang  kerap timbul didalam Kapal.  Dalam  melaksanakan  tugasnya syahbandar  ini  dibantu  oleh  4  orang bawahan, yang memiliki tugas berbeda. Seperti pengawas perdagangan, pengawas pajak pelabuhan, dan pengawas  ketertiban  dan  keamanan pelabuhan.  Selain  berada  di  pelabuhan, para  syahbandar  ini  juga  memiliki terdapat pada wilayah istana kesultanan yang  membantu  jalannya  perdagangan pemerintahan (R Wargadalem, 2017).
Terdapat  juga  beberapa  wakil  dari pihak  pusat  kesultanan  yang  berada  di daaerah  pedalaman  (uluan),  yakni jeneng  dan  raban.  mereka  disini bertugas  untuk  mengumpulkan  pajak dari penduduk, menjalankan pemerintahan  sesuai  kehendak  Sultan. Jeneng  memiliki  kedudukan  di  daerah pedalaman (uluan), biasanya terdiri dari para  penduduk  biasa  sedangkan  untuk raban  memiliki  kedudukan  di  daerah sekitar  pusat  pemerintahan  kesultanan, biasanya  terdiri  dari  para  bangsawan atau  pejabat  pemerintahan.  Namun mereka tidak memiliki kuasa penuh atas peradilan  atau  hukum  (R  Wargadalem, 2017).
Sedangkan untuk pemerintahan murni  yang  terdapat  di  daerah pedalaman  (uluan)  dilakukan  oleh  para kepala  marga  yang  bergelar  depati. Mereka  bersifat  sendiri-sendiri  dan dalam  artian  tidak  terlalu  mesti mengikuti  Pemerintahan  pusat  yang berarti bebas untuk mengatur pemerintahannya  sendiri,  namun  tetap apabila  sultan  meminta  bantuan  dalam bentuk  apapun  itu,  mereka  harus  tetap tunduk  dan  patuh.  Mereka  memiliki beberapa  wewenang  yakni  diantaranya adalah  sebagai  penjalan  pemerintahan, kepala  peradilan,  dan  sebagai  penjaga tradisi  berdasarkan  marga  masing- masing.  Kemudian  bagi  para  depati
yang  telah  memiliki  masa  jabatan  atau pemerintahan cukup lama akan diberikan  gelar  pangeran.  Hal  ini bertujuan  agar  nantinya  mereka  dapat ikut dalam pertempuran apabila dibutuhkan (R Wargadalem, 2017).
Sedangkan,  untuk  wilayah  Pulau Bangka-Belitung  yang  juga  masih merupakan  daerah  kekuasaan  dari Kesultanan  Palembang  Darussalam. Sultan  mengangkat  seorang  sebagai wakil  dari  dirinya  yang  berada  di daerah  itu,  umumnya  yang  dipilih Sultan  adalah  para  bangsawan  ataupun pejabat  dari  kota  Palembang.  Mereka memiliki  kewajiban  untuk  menjalankan tugas  atas  kuasa  dari  Kesultanan Palembang  Darussalam.  Dan  untuk wilayah  yang  terdapat  pada  daerah pedalaman,  dipilih  juga  seorang  yang langsung  ditunjuk  oleh  Sultan  yakni jeneng  dan  raban.  mereka  disini bertugas  untuk  mengumpulkan  pajak dari penduduk, menjalankan pemerintahan  sesuai  kehendak  Sultan. Jeneng  memiliki  kedudukan  di  daerah pedalaman (uluan), biasanya terdiri dari para  penduduk  biasa  sedangkan  untuk raban  merupakan  bangsawan  yang memiliki  kedudukan  di  daerah  sekitar pusat  pemerintahan  (R  Wargadalem, 2017).

## D. Kesimpulan
Kesultanan  Palembang  Darussalam jika  dilihat  dari  bidang  sosial  memiliki kesamaan  layaknya  pada  kerajaan  lain yang  ada  di  nusantara.  Yakni  apabila dilihat dari tingkatan secara umum   itu terdiri  dari  3  tingkatan  yang  berbeda yakni tingkatan pemimpin yang meliputi Sultan ataupun Raja, tingkatan terpandang  yang  meliputi  para  kerabat ataupun  bangsawan,  dan  tingkatan bawah  yang  meliputi  para  penduduk atau rakyat biasa. Kesultanan Palembang  juga  dalam  melaksanakan kegiatannya  itu  sangat  terbantu  oleh hadirnya  sungai  yang  membelah wilayah  Palembang  menjadi  dua  yakni daerah pusat ibukota (iliran) dan daerah pedalaman  (uluan).  Sungai  ini  sangat mempengaruhi pada kondisi Kesultanan,  baik  itu  sosial  masyarakat,
sistem politik, maupun kegiatan ekonomi.  Contohnya  yaitu  perubahan bentuk  yang  terjadi  pada  tatanan  sosial atau yang lebih dikenal dengan struktur sosial.  Ini  juga  searah  dan  sejalan daripada masa awal berdirinya Kesultanan  Palembang  pertama  kali, masa mulai berkembangnya Kesultanan Palembang  Darussalam,  dan  masa berakhirnya atau runtuhnya Kesultanan Palembang Darussalam.
Pada  kondisi  sosial,  secara  spesifik dapat  dibagi  menjadi  4  buah  golongan yang  mana  terdiri  dari  pemimpin (Sultan  atau  Raja),  elit  pemerintahan (Bangsawan)  dibagi  dua  yakni  terdiri dari elit yang memerintah dan elit yang tidak  memerintah,  Masyarakat  (Iliran dan Uluan) serta Para Budak. Pembagian  inipun  juga  bersifat  semua yang  mana  berarti  tanpa  terkecuali  dan terkhususnya  bagi  masyarakat  asli pribumi  atau  Indonesia  baik  itu masyarakat  yang  tinggal  pada  pusat ibukota kesultanan (iliran) dan masyarakat  yang  tinggal  pada  daerah pedalaman  daerah  (uluan).  Dalam kegiatan  sosial  masyarakat  di  bidang perdagangan,  Kesultanan  Palembang lebih memfokuskan penduduk Palembang untuk melakukan
pemasaran  hasil  bumi  kepada  daerah- daerah  lain  yang  berada  diluar  ruang lingkup  kekuasaan  Sultan.  Seperti  ke pedagang  dari  daerah  Asia,  Timur tengah, Cina, maupun pada pulau Jawa dan pulau timur Indonesia.
Kesultanan
Palembang, dalam menjalankan sistem pemerintahan maupun  sistem  keamanannya  diatur sedemikian  mungkin,  ini  dimaksudkan karena  telah  adanya  peraturan  yang mengatur  mengenai  semua  hal,  puncak dari  adanya  peraturan  ini  adalah berlakunya  Undang-Undang  Simbur Cahaya.  Selain  berdasarkan  Undang Undang  dalam  pengambilan  suatu keputusan  tetap  digunakannya  Al- Quran  sebagai  pedoman  tertinggi. Penguasa  pertama  dan  tertinggi  di dalam  pemerintahan  adalah  Sultan. Dibawah  Sultan  ada  Pangeran  Ratu (Pangeran  Mahkota),  yang  mana bertugas  untuk  membantu  Sultan  dan
memiliki  wewenang  khusus  seperti menggantikan  posisi  Sultan  apabila Sultan  berhalangan  hadir,  sebagai penasehat  yang  selalu  ada  ketika dibutuhkan  oleh  Sultan,  dan  sebagai penerus  dari  tonggak  kepemimpinan Sultan.  Selain  itu  ada  Pangeran  Adipati yang  disini  berperan  sebagai  pembantu Pangeran  Mahkota  sekaligus  berada pada perintah langsung Sultan. Pangeran  Adipati  bertugas  untuk mempersiapkan  dan  membimbing  atau lebih  mudah  dikenal  dengan  mengajari Pangeran  Mahkota  sebagai  persiapan sebelum  ia  diangkat  menjadi  Sultan. Selain  itu,  Kesultanan  Palembang  juga memiliki  beberapa  para  bangsawan ataupun  pejabat  lain  sesuai  dengan bidangnya  seperti  pada  bidang  Politik, Pertahanan Keamanan, Peradilan, Keagamaan, dan Ekonomi perdagangan.

## Daftar Referensi
Adil, M. (2015). Dinamika Pembauran Hukum Islam Di Palembang: Mengurai Isi Undang-Undang Simbur Cahaya. Nurani , 14 (2), 57–76. https://doi.org/10.19109/nurani.v14i2.110 Cunino, M. A. (2018). Nasionalisme,
Toleransi, Dan Kepemimpinan Pada Buku Teks Pembelajaran Sejarah Sma. Historia , II (1), 51–60.
Farida, F. (2009). Perekonomian Kesultanan Palembang. Jurnal Sejarah Lontar , 6 (1),
12. https://doi.org/10.21009/lontar.061.02
Farida, & Hasan, Y. (n.d.). Undang-Undang simbur cahaya sebagai sumber hukum di kesultanan palembang . https://repository.unsri.ac.id/25296/1/Und ang_Undang_Simbur_Cahaya.pdf
Farida, I., Rochmiatun, E., & Kalsum, N. U.
(2019). Peran Sungai Musi dalam Perkembangan Peradaban Islam di Palembang: Dari Masa Kesultanan sampai Hindia-Belanda. JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam) , 3 (1), 50.
https://doi.org/10.30829/juspi.v3i1.4079 M. Yahya Harun. (1996). Kerajaan Islam Nusantara Abad xvi & xvii .
Mikail, K. (2018). Ijtihad Politik Islam Palembang Di Masa Orde Baru. JPP (Jurnal Politik Profetik) , 6 (1), 30–53.
http://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/
5807
Nawiyanto, & Endrayadi, E. (2016).
Kesultanan Palembang Darussalam
sejarah dan warisan budayanya . https://repository.unej.ac.id/bitstream/han dle/123456789/75333/Nawiyanto%2C
Eko CE_Buku_Kesultanan Palembang_%28F. Ilmu Budaya%29.pdf?sequence=1 R Wargadalem, F. (2017). Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik (1824-1825) . Kepustakaan Populer Gramedia.
Rasimin. (2018). Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Kualitatif (pp. 1–37). http://e- repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/4494/ 1/METODOLOGI PENELITIAN Pendekatan Praktis Kualitatif.pdf Ravico. (1821). Racico Konflik Elit Politik di Kesultanan Palembang … │ 39 . XIV (2), 39–66.
Rochmiatun, E. (2017). BUKTI-BUKTI PROSES ISLAMISASI DI
KESULTANAN PALEMBANG.
Kebudayaan Dan Sastra Islam , 17.
Sari, L. F., Syawaludin, M., & Khudin, S. (2020). Dinamika Kelas Sosial
Masyarakat Di Kesultanan Palembang
Darussalam Pada Masa Transisi
Pendahuluan . I (1), 1–15.
Sevenhoven, J. . Van. (1971). Lukisan tentang ibukota Palembang . penerbit bhatara.
Subroto, K. (2017). NEGARA ISLAM DI SUMATRA Negara Islam di Sumatra 840-1903 M. Syamina , 16 , 37.
Sustianingsih, I. M., Yati, R. M., & Iskandar, Y. (2019). Peran Sultan
Mahmud Badaruddin I Dalam
Pembangunan Infrastruktur Di Kota Palembang (1724-1758). TAMADDUN:
Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam , 19 (1), 49–62. https://doi.org/10.19109/tamaddun.v19i1. 3399
Syawaludin, M. (2016). Analisis Sosiologis terhadap Sistem Pergantian Sultan di Kesultanan Palembang Darussalam.
Intizar , 20 (1), 139–162. https://doi.org/10.19109/intizar.v20i1.427 Syawaludin, M., & Sirajudin Fikri, M.
(2019). Tradisi Politik Melayu : Analisis Pengangkatan dan Pergantian Kekuasaan di Kesultanan Palembang (Vol. 53, Issue 9). Rafah Press.
Van sevenhoven, J. . (2011). Lukisan tentang ibukota palembang . Penerbit Ombak.
Wirajaya, A. Y. (2018). Transformasi Palembang Menuju Kota Multikultural : Sebuah Refleksi terhadap Naskah

## Undang-Undang Simbur Cahaya dan
Tuhfah ar-Raghibin . 3 . https://doi.org/10.22515/shahih.v3i1.1291