Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(01), 2022, 260-273
Perlindungan Konsumen Pengguna Uang Elektronik Terhadap Klausula Baku Ditinjau Dari DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017, PBI NO. 20/6/PBI/2018 DAN UU NO. 8 TAHUN 1999

## Latifah Nur Janah
Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana Universitas Raden Mas Said Surakarta Email korespondensi: penulis latifahnurjanah29@gmail.com

## Abstrct
Consumers are weak parties in agreements and transaction, so they are vunerable to becoming victims. Therefore, the  Government  and  related  institutions  are  trying  to  provide  protection  through  Law  No.  8  Tahun  1999 concerning Consumer Protection, Bank Indonesia through PBI  No. 20/6/PBI/2018 concerning Elektronic Money, and the Indonesian Ulema Council through DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 concering Sharia Electronic Money. The purpose ofthis study is to see how consumer protection for elektronic money users from standard clauses that have been set in term of DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017, PBI No. 20/6/PBI/2018 dan UU No. 8 Tahun 1999. This research uses qualitative research methods, has the type of normative legal research and literature study by conducting and assessment of the laws and regulations, related books. This article finds that the three exiting regulations have not been able to maximize the form of consumer protection for e-money users from  standard  clauses  which  seem  to  describe  the  transfer  of  responsibility  to  consumers,  and  the  lack  of prioritizing consumers protection.
Keyword  :Consumer  Protection  for  Elektronic  Money  Users,  Standart  Clause ,  DSN  MUI  NO.  116/DSN- MUI/IX/2017 , PBI NO. 20/6/PBI/2018 , UU NO. 8 Tahun 1999.
Saran sitasi : Janah, L. N. (2022). Perlindungan Konsumen Pengguna Uang Elektronik Terhadap Klausula Baku Ditinjau Dari DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017, PBI NO. 20/6/PBI/2018 DAN UU NO. 8 TAHUN 1999. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8 (01), 260-273. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3963
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3963

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  suatu  pelaksanaan  yang  bersangkutan bagi kepentingan khalayak umum, sudah pasti diatur dalam  sebuah  peraturan,  tak  terkecuali  tentang transaksi tol nontunai dijalan tol yang tertuang dalam Peraturan  Menteri  Pekerja  Umum  dan  Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 16/PRT/M/2017 yang mengatur  mengenai  penyelenggaraan e-money yang berbentuk e-toll  card sebagai  alat  transaksi  tol nontunai  dijalan  tol.  Peraturan  tersebut  menjelaskan juga  mengenai  sistem  yang  terdapat  pada  bagian depan  yang  merupakan  sistem  peralatan  untuk bertransaksi  tol  nontunai  yang  bersinggungan  secara aktif  bagi  pengguna e-toll, yang  terdiri  dari  sistem control,  reader,  antenna  dan  alat  isi  ulang  saldo. Peraturan  Menteri  Pekerja  Umum  dan  Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 16/PRT/M/2017 juga menjelaskan  jika  penyediaan,  dan  pemeliharaan
peralatan  peralatan  transaksi  Nontunai  merupakan bentuk  investasi.  Pemberlakuan  ini  dimulai  pada tanggal 31 Oktober 2017, dimana diseluruh ruas jalan tol  tidak  menerima  transaksi  tunai.  Pelaksanaan penerimaan dan pembayaran dengan menggunakan e- toll card memakai sistem yang bernama RFID ( Radio Frequency  Indentification ).  Ada  dua  jenis  e-money yakni closed  loop serta open  loop yang  merupakan uang elektronik dalam aturan PBI atau Peraturan Bank Indonesia  Nomor  20/6/PBI/2018  dalam  pasal  3. Transaksi hanya dengan penyedia barang maupun jasa atau  produsen  dari e-money tersebut  menggunakan sistem close  loop .  Lalu  untuk  sistem  pembayaran dengan  penyedia  jasa  yang  diluar  produsen e-money menggunakan  sistem open  loop .  Pada  sistem pembayaran open loop ini e-toll card diklasifikasikan. Dalam  pengaplikasian e-toll  card, pengguna tidak  dimintai  untuk  memasukkan  PIN  ( Personal
Identifiation  Number )  dan  tidak  berkaitan  dengan rekening  bank  pengguna,  karena  berdasarkan stored value . Dimama sejumlah uang  yang telah disetorkan tersebut  secara  otomatis  akan  terekam  dalam e-toll card pemilik. Dengan tanpa adanya pengaman berupa PIN membuat e-toll card dapat digunakan oleh orang lain,  selama  saldo  tersedia.  Tentu  saja  hal  demikian jelas
menyebabkan kerugian bagi konsumen/pengguna e-toll apabila e-toll  card miliknya hilang sehingga tak dapat untuk dilacak dan diblokir. Dan salah satu kerugian lainnya ialah apabila e-toll card rusak, maka kartu tersebut tak dapat dibaca oleh  mesin,  yang  menyebabkan  uang  konsemen tertahan dalam kartu tersebut dan tak dapat digunakan untuk bertransaksi.
E-toll card yang merupakan bentuk dari e-money yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri selaku penerbit. Dalam  pelaksanaannya  setiap  pengguna e-money terikat peraturan yang dibuat oleh Bank Mandiri yang disebut  dengan  klausula  baku.  Klausula  baku  ini berisikan perjanjian diantara kedua belah pihak, yang dimana  pengguna e-money harus  tunduk  dan  patuh dengan  segala  bentuk  aturan  tersebut  selama  masa penggunaannya,  baik  jika  terjadi  dalam  hal redeem, top up, kehilangan kartu, kerusakan kartu, pembayaran dan lain-lain.
Sebagaimana  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh Majelis
Ulama
Indonesia NO. 116/DSN- MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, dimana dijelaskan  jika  uang  yang  tersimpan  dalam  uang elektronik  yang  ada  di  penerbit  tidak  boleh  hilang, apabila  terjadi  keadaan  pengguna  kehilangan  kartu transaksinya, dan media kartu yang digunakan sudah terregister.  Apabila  kita  lihat  seharusnya e-toll yang merupakan  salah  satu  bentuk  dari e-money adalah uang  dalam  bentuk  digital,  yang  merupakan manifestasi dari uang itu sendiri yang dapat dikatakan sebagai  harta  kekayaan  bagi  pemiliknya,  yang tersimpan  pada  sebuah  kartu  pada  suatu  bentuk layanan jasa, dimana seharusnya pemilik layanan jasa tersebut  dapat  menerapkan  prinsip  penjagaan  yang dalam Islam disebut dengan hifdzul maal .
Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik menyebutkan  jika  menerapkan  prinsip  perlindungan konsumen,  dan  biaya  pembelian  media  uang elektronik  untuk  penggunaan  pertama  kali  atau penggantian  media  uang  elektronik  yang  rusak  dan hilang.  Jadi  disini  memang  tidak  memberikan penjelasan secara khusus tentang bagaimana tindakan
perlindungan  konsumen  terhadap  penjagaan  harta milik  konsumen  jika, e-toll  card mengalami kerusakan  atau  dalam  hal  kehilangan  kartu,  apakah pihak  penerbit  juga  akan  memberikan  ganti  rugi dengan  cara  mengganti  sejumlah  nilai  uang  yang terdapat dalam kartu, atau dengan penggantian media penyimpanan saja.
Jika  mengacu  pada  prinsip  perlindungan konsumen  pada  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999 menjelaskan jika konsumen berhak atas nilai tukar dan jaminan  terhadap  barang  dan/atau  jasa  yang  telah dijanjikan, serta para pelaku usaha untuk memberikan ganti  rugi  atas  kerusakan  terhadap  barang  atau  jasa yang  ditawarkan  pada  konsumen.  Berangkat  dari ketiga  peraturan  tersebutlah  peneliti  akan  mengkaji terhadap  perlindungan  konsumen  pengguna e-toll card yang merupakan basic dari e-money itu sendiri.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  kualitatif,  dengan  pendekatan  yuridis komparatif,  yaitu  dengan  membandingkan  peraturan DSN  MUI  NO.  116/DSN-MUI/IX/2017 , PBI  NO. 20/6/PBI/2018,  UU  NO.  8  Tahun  1999  dalam pemberian  perlindungan  konsumen  yang  terdapat pada  teori  yang  digunakan,  yang  dapat  diterapkan pada fokus permasalahan. Penelitian yang digunakan adalah  deskriptis  analisis  yaitu  menganalisis  data primer  dan  data  sekunder  yang  berkaitan  dengan pemberian perlindungan konsumen. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis buku dan literatur yang berkaitan dengan perlindungan  konsumen,  dan  menggunakan  teknik trianggulasi dalam pemeriksaan keabsahan datanya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Klausula Baku Dalam Perjanjian
Dalam  era  globalisasi  ini  pembakuan  syarat- syarat  perjanjian  merupakan  mode  yang  tidak  dapat dihindari.  Perjanjian  atau  klausula  baku  adalah  satu wujud dari kebebasan individu pengusaha menyatakan kehendak dalam menjalankan perusahaannya. Perjanjian klausula baku disebut juga dengan  perjanjian  atau  klausula  standar.  Kata  baku atau  standar  artinya  tolak  ukur  yang  dipakai  sebagai patokan.
Perilisan suatu produk tidak terlepas dari adanya perjanjian baku ( standart contract ) yang dicantumkan oleh pelaku usaha atau produsen. Perjanjian baku atau
standar ( standarized contract ) adalah suatu perjanjian dengan  isi  dan  susunannya  yang  sudah  baku. Perjanjian baku sering kali digunakan oleh perusahaan dengan  tujuan  agar  perjajian  dapat  dilakukan  secara cepat dan praktis.   Perjanjian baku sering kali disebut dengan klausula baku. Undang-Undang Perlindungan Konsumen  memberikan  pengertian  klausula  baku dengan  :  “ setiap  aturan  atau  ketentuan  dan  syarat- syarat yang telah dipersiapkan dan tetapkan terlebih dahulu  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha  yang dituangkan oleh suattu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen” . Menurut aturan tersebut maka, dapat diketahui bahwa didalam  klausula  baku  yang  dibuat  terdapat  unsur keharusan  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak, dalamrangka  pemenuhan  atas  peraturan  tersebut. Menunjuk pada landasan dasar dilakukan suatu kontak perjanjian,  dalam  hal  ini  cenderung  bersiat  bisnis. Adapun karakteristik klausula baku sebagai berikut: a. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh mereka yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen
Dengan  kata  lain  perjajian  baku/klausula baku  meguntungkan  pengusaha.  Dimana  syarat- syarat  perjanjian  yang  merupakan  pernyataan kehendak  ditentukan  sendiri  secara  sepihak  oleh pengusaha  atau  organisasi  pengusaha.  Karena syarat-syarat  itu  dibuat  oleh  pengusaha  maka, siafatnya cenderung lebih menuntungkan pengusaha  dari  pada  konsumen,  sehingga menggambarkan  jika  tanggung  jawab  menjadi beban konsumen.
b. Konsumen  sama  sekali  tidak  dilibatkan  dalam menentukan isi perjanjian
Dalam  menentukan  format  isi  perjanjian ditentukan  oleh  pengusaha  meliputi  model, rumusan,  dan  ukuran,  format  ini  dibakukan sehingga  tidak  dapat  diganti,  diubah  atau  dibuat dengan cara lain karena sudah dicetak. Rumusan syarat-syarat  perjanjian  dapat  dibuat  secara  rinci dengan menggunakan nomor atau pasal-pasal atau secara  singkat  berupa  klausula-klausula  tertentu yang  dimana  konsumen  membutuhkan  waktu yang tidak singkat untuk memahaminya.
c. Perjanjian dalam bentuk tertulis dan masal Yang  dimaksud  perjanjian  disini  adalah naskah perjanjian keseluruhan dan dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku. Kata- kata  atau  kalimat  penyataan  kehendak  yang termuat  dalam  syarat-syarat  baku  dibuat  secara tertulis  berupa  akta  dibawah  tangan.  Karena
dibuat  secara  tertulis  maka,  perjanjian  yang memuat syarat-syarat baku itu menggunakan kata- kata atau susunan kalimat yang teratur dan rapi. d. Konsumen  terpaksa  menerima  isi  perjanjian karena didorong oleh faktor kebutuhan.
Jika  konsumen  menggunakan  suatu  produk, itu  berarti  konsumen  bersedia  untuk    menerima perjanjian yang telah dibuat oleh pengusaha atau penyedia suatu produk/layanan jasa, dan bersedia untuk memikul beban tanggung jawab walaupun mungkin ia tidak bersalah.

## 3.2. Perlindungan  Konsumen  Pengguna  Uang Elektronik
Perlindungan  dapat  diartikan  dengan  pemberian perlindungan  terhadap  konsumen  dengan  menjamin terciptanya kepastian hukum dengan berbagai upaya. Kata  kepastian  hukum  erat  kaitannya  dengan perlindungan  hukum,  maka  perlindungan  hukum adalah upaya hukum untuk menghindarkan konsumen dari  kerugian  oleh  sebab  pemakaian  hasil  produksi baik  jasa  maupun  barang  dalam  upaya  pemberian perlindungan.  Konsumen  ditafsirkan  sepertihalnya lawan  kata  produsen,  yaitu  pengguna  barang-barang hasil  dari  produksi  suatu  industri,  baik  itu  bahan makanan,  dan  lain  sebagainya.  Dalam  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia,  kata  pengguna  berarti  orang  yang menggunakan,  memakai.  Uang  elektronik  dapat diartikan  sebagai  suatu  sistem  pembayaran  yang bekerja  secara  elektronik  yang  dipakai  dalam bertransaksi  secara online, yaitu  komponen  digital yang  digunakan  seperti  uang.  Sehingga  dapat diartikan  bahwa  pengguna e-money  (e-toll) adalah orang  yang  memakai  sistem  pembayaran  secara elektronik yang dapat digunakan sebagaimana uang.
Dari  uaraian  diatas  perlindungan  kosumen pengguna  uang  elektronik  dapat  diartikan  sebagai segala bentuk upaya untuk mencegah adanya kerugian pada  diri  seorang  pengguna  uang  elektronik  dalam bertransaksi  online  dari  segala  aspek  dengan pemberian perlindungan hukum. Pemberian perlindungan  konsumen  bertujuan  untuk  sebagai berikut:
a. Mengedepankan unsur kebutuhan untuk mendapatkan  informasi  secara  mudah  dan mengandung unsur hukum yang pasti.
b. Mengedepankan keperluanpengguna secara khusus  serta  keperluan  para  produsen  secara umum.
c. Memaksimalkan nilai mutu atas jasa produksi.
d. Segala  bentuk  praktik  usaha  yang  buruk, pengguna diberikan perlindungan.
e. Mengkolaborasika pelaksanaanprosedur perlindungan pengguna dengan perlindungan lain.
f. Kesadaran  yang  meningkat,  kamahiran  serta perlindungan diri yang dilakukan konsumen
g. Pemberdayaan  konsumen  mengenai  pemilihan, penuntutan  hak,  maupun  penentuan  yang meningkat.
h. Urgensi  perlindungan  pengguna  sampai  dengan sikap kejujuran serta pertanggungjawaban pelaku usaha yang disadari makin meningkat.
Selain  memiliki  kelebihan  bentuk  sistem  yang dibuat manusia tidak dapat dikatakan sempurna, oleh karena  itu  ada  kekurangan  yang  menyertainya. Berikut kekurangan dan kelebihan yang ada ada uang elektronik ( e-money ) :
a. Kelebihan Uang Elektronik
1) Dalam transaksi dengan nilai kecil, dikatakan lebih  nyaman  dan  praktis    dari  pada  uang tunai.
2) Transaksi  menghabiskan  waktu  yang  tidak terlalu lama.
3) Saldo uang elektronik dapat diisiulang dengan sarana yang disediakan.
4) Ketika  menggunakan  uang  elektronik  ( e- money )  tidak  menggunakanlagi  kembalian dalam  bentuk  barang  seperti  permen  yang digunakan pedagang ketika uang
kembaliannya kurang.
b. Kekurangan Uang Elektronik
1) Dapat digunakan oleh orang lain ketika media uang elekronik hilang.
2) Harus  diganti  dengan  media  uang  yang  baru jika  terjadi  kerusakan,  tetapi  sejumlah  uang tidak  dapat  dipindahkan  pada  media  yang baru.
3) Tidak dapat menggantikan uang cash 100%.
3.3. Perlindungan  Konsumen  Pengguna  Uang Elektronik  Dalam  DSN  MUI  No.  116/DSN- MUI/IX/2017  Tentang  Uang  Elektronik

## Syariah
Islam  melihat  perlindungan  konsumen  bukan sekedar menjadi keperdataan, namun juga menyangkut  keperluan  publik  serta  hubungan manusia  dengan  penciptanya,  oleh  karena  itu perlindungan  pengguna  adalah  hal  yang  wajib  serta juga  menjadi  kewajiban  negara  dalam  mengaturnya. Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  adalah  mitra
pemerintah dalam pelaksana program pengembangan dan pembangunan kehidupan islami, melalui fatwanya dalam  DSN  MUI  NO.  116/DSN-MUI/IX/2017 mengenai e-money syariah  melakukan  upaya pemberian  perlindungan  konsumen.  Majelis  Ulama Indonesia  memberikan  definisi  uang  elektronik  ( e- money ) sebagai berikut :
Alat  pembayaran  yang  diterbitkan  atas  dasar jumlah nominal uang yang disetorkan terlebih dahulu kepada  penerbit  yang  bukan  merupakan  simpanan, yang  disimpan  secara  elektronik  pada  media  yang terregister  guna  sebagai  alat  pembayaran  kepada pedagang  yang  bukan  merupakan  penerbit  uang elektronik.
Yang  membedakan  uang  elektronik  syariah  dan uang elektronik konvensional adalah sebagai berikut : a. Akad
Dijelaskan  dalam  segi  akad  yang  dapat digunakan  antara  penerbit  dan  pengguna  adalah adalah akad wadi'ah dan akad qard . Akad wadi'ah dengan ketentuan bahwa harta berupa titipan dari pemilik  harta  (dalam  hal  ini  adalah  harta pengguna e-money )  kepada  penyedia  jasa (penerbit).  Harta  tersebut  dapat  diambil  kembali kapan saja sesuai dengan kesepakatan. Akad qard , pada  akad  ini  penerbit  dapat  menggunakan  dana (untuk investasi) sehingga nominal uang elektronik bersifat hutang. Akan tetapi dana dapat diambil sewaktu-waktu oleh peegang kartu sesuai dengan kesepakatan.
b. Praktik
Dalam  praktiknya  harus  terhindar  dari prinsip yang dilarang secara syariah, seperti riba (tambahan), gharar (ketidak  pastian  akad  dan penyerahnnya), tadlis (untung-untungan), risywah (pemberian  yang  dimksudkan  untuk mengambil  yang  bukan  haknya)  dan israf (berfoya-foya).
Menurut Syatibi dalam  Firmansyah  dan  Ihsan, "syariat  itu  bertujuan  untuk  mewujudkan  kebaikan untuk  manusia  didunia  dan  di  akhirat".  Ungkapnya lagi,  hukum  disyariatkan  guna  kemaslahatan  umat. Jika pendapat al-Syatibi dipahami lebih dalam maka, dapat diartikan jika kebaikan untuk umat merupakan kandungan maqashid  syariah, yang  salah  satunya adalah  penjagaan  harta  ( mifdzul  mal ).  Pendapat Syatibi ini sejalan dengan apa yang ditetapkan Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya yang menerangkan jika,  uang  elektronik  syariah  adalah  uang  elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Menurut  Ahmad  al-Mursi  Husain  Jauhar  dalam Firmansyah dan Ihsan Dacholfany, dalam melakukan penjagaan  harta,  tiga  syarat  penting  yang  bisa dilakukan yakni:
a. Harta yang halal atau dikumpulkan melalui jalan yang  benar.  Hal  ini  dengan  artian  tidak  menipu, mencuri,  dan  terhindar  dari  pembuang-buangan harta.  Hal  ini  serupa  yang  difatwakan  Majelis Ulama  Indonesia  jika  harus  terhindar  dari kemaksiatan harta dan melarang israf . b. Terjaminnya  keamanan e-money .  Hal  ini dikarenakan  terdapat  2  jenis  kartu; registered yang dilengkapi PIN dan unregistered yang tanpa ada  pengaman  atau  PIN.  Sebagaimana  fatwa Majelis  Ulama  Indonesia,  salah  satu  bentuk pemberian  perlindungan  konsumen  adalah  jika dana  yang  terdapat  dalam  media  elektronik tersimpan  dalam  media  yang  ter- registered , sebagaimana  yang  terdapat  dalam  ketentuan Umum  angka  1  (satu)  huruf  b.  Hal  ini    sangat memungkinkan kemanan lebih terjamin, dan jika terjadi  hak  karty  sebagai  media  penyimpanan uang  hilang  maka,  uang  yang  tersimpan  pada penerbit  tidak  akan  ikut  hilang.  Hal  ini sebagaimana ynag telah Majelis Ulama Indonesia tetapkan pada Ketentuan Khusus angka 2 (dua).
c. Uang elektronik harus terjamin halal.
1) Terhindar dari riba. Baik riba fadl (tambahan dari suatu pertukaran). Riba fadl dengan biaya admin  jelas  beda.  Majelis  Ulama  Indonesia memfatwakan  jika  biaya  admin  berfungsi untuk kelancaran fasilitas. Terhindar dari riba al-nasiah (semisal  kalau  terjadi  redeem, penerbit  harus  mengembalikkan  tepat  waktu ke  konsumen,  krna  berlaku  akad qard dan wadi'ah ).
2) Terhindar  dari maysir (terhindar  dari spekulasi dan untung-untungan dalam pengelolaan dana float) .
3) Uang  elektronik  digunakan  sebagaimana konsep  uang  dalam  Islam,  yaitu  untuk bertransaksi  sebagai  standarisasi  nilai  suatu barang, bukan untuk menyimpan harta.
4) Tidak  menimbulkan  pengeluaran  berlebih. Oleh  sebab  itu  adanya  batasan  uang  yang tersimpan, unregistered Rp.  2.000.000,00 (dua  juta  rupiah)  dan registered sebesar  Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3.4. Perlindungan  Konsumen  Pengguna  Uang Elektronik  Dalam  PBI  No.  20/6/PBI/2018

## Tentang Uang Elektronik
Bank Indonesia yang juga selaku pengawas dari kegiatan  bank-bank  yang  ada,  yang  salah  satunya dalam  peyelenggara  dari e-money melalui  Peraturan Bank  Indonesia  (PBI)  No.  20/6/PBI/2018  tentang Uang Elektronik memberikan definsi uang elektronik sebagai  alat  pembayaran  yang  diterbitkan  atas  nilai uang  yang  disetor  terlebih  dahulu  kepada  penerbit, yang  tersimpan  dalam  media server atau chip, dan bukan  merupakan  simpanan  dan  digunakan  untuk pembayaran yang bukan merupakan penerbit dengan mengurangi  sejumlah  nominal  yang  tersimpan. Pengguna  dalam  PBI  No.  20/6/PBI/2018  diartikan sebagai  pihak  yang  menggunakan  uang  elektronik. Akan  tetapi  PBI  No.  20/6/PBI/2018  tentang  Uang Elektronik tidak memberikan pengertian perlindungan kosumen dalam pasalnya.
Uang  eleketronik  ( e-money) diklasifikasikan menjadi dua yaitu, single purpose dan multi purpose. Berdasarkan data pencatatan Data Identitas Pemegang dibedakan  menjadi registered dan unregistered . Dalam  hal  ini e-toll  card tergolong  dalam single purpose dan unregistered. Singe purpose yakni hanya untuk satu jenis transaksi saja, contoh pembayaran toll sjaa  atau  khusus  pada  transportasi  umum, dan tergolong dalam unregistered yakni media yang tidak tercatatkan  pada  penerbit,  tidak  memiliki  pengaman berupa PIN dan batas maksimal pengisian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Tujuan dari pemberian batasan maksimum ini guna untuk menekan daya tarik (incentive)  pemalsuan  e-money  dan  pencucian  uang (money laundry).
Salah satu bentuk perlindungan konsumen  yang diberikan oleh PBI No. 20/6/PBI/2018 adalah adalah dengan  terjaganya  keamanan,  yang  terbagi  menjadi berikut ini :
a. Keamanan sistem informasi.
Dilakukan  dengan  peningkatan  teknologi melalui  sistem informasi berbasis self assessment dengan  kurun  waktu  1  (satu)  tahun  sekali,  serta melakukan pengelolaan sistem informasi menggunakan security auditor independen minimal  3  (tiga)  tahun  sekali  secara  berkala. Dalam  pelaksanaannya  secara  berkala  yang minimal dengan memeriksa kemanan operasional, keamanan sistem, aplikasi dan jaringan, kemanan dan integritas data atau informasi, keamanan fisik dan lingkungan, yang termasuk control pada akses
sistem serta data, manajemen implementasi sistem serta  perubahan  sistem,  serta  prosedur  tertulis yang  terkait  dengan  keamanan  teknologi.  Dalam hal  kemananan  informasi  ini,  sangat  terbantu dengan adanya penggunaan PIN yang diterapkan, karena  tanpa  memasukkan  PIN  maka  data  dari pemilik tidak akan ditampilkan.
b. Keamanan harta
Penggantian kerugian financial harus memiliki  mekanisme  yang  pasti.  Kejelasan penggantian  kerugian  ini  jelas  sangat  membantu para pengguna e-money yang dalam hal ini e-toll card ,  yang  apabila  kartu  mengalami  kerusakan karena nomor id yang terhapus karena digunakan dalam  jangka  waktu  yang  cukup  lama,  melalui proses tapping pada reader .
c. Keamanan bertransaksi keamanan  bertransaksi  ini  erat  kaitannya dengan  menejemen  resiko,  tentang  keamanan bertransaksi yang nilainya diatas Rp 2.000.000,00.  Salah  satu  bentuk  keamanan bertransaksi  ini  adalah  dan  terhindar  dari pengurangan saldo yang tidak wajar. Bertransaksi tidak  terbatas  hanya  saat  pembayaran  suatu  jual beli,  akan  tetapi  juga  mempertimbangkan pemberian  media pengisian (top up ) secara luas dan aman.

## 3.5. Perlindungan  Konsumen  Pengguna  Uang
Elektronik  Dalam  UU  NO.  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Lahirnya
Undang-Undang Perlundungan Konsumen diharapkan dapat menjadi payung hukum dibidang konsumen, dengan tidak menutup kemungkinan  terbentuknya  peraturan  perundang- undangan lain yang materinya memberikan perlindungan  hukum  terhadap  konsumen.  Dengan lahirnya  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen membawa  angin  segar  guna  menjamin  hak-hak  dan kepentingan konsumen, tak terkecuali bagi pengguna e-toll  card, akan  tetapi  tidak  bermaksud  untuk menjatuhkan pihak produsen (layanan jasa). Undang- Undang Pelindungan Konsumen memberikan definisi konsumen  sebagai “setiap  orang  pemakai  barang dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat, baikbagi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang lain  maupun  makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk diperdagangkan”. Bentuk  perlindungan  konsumen secara  umum  diatur  dalam  UU  No.  8  Tahun  1999, dengan  mencantumkan  hak-hak  yang  diperoleh  oleh
konsumen, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 seperti ;
a. Hak atas kemanan, kenyamanan dalam penggunaan barang/jasa
b. Hak  untuk  memilih  barang  sesuai  dengan  nilai tukar serta kondisi dan jaminan yang dijanjikan
c. Hak untuk mendapat informasi yang jelas tentang barang/jasa
d. Hak untuk dilayani dan
e. Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang  diterima  tidak  sesuai  perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya
f. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/jasa yang digunakan
g. Hak  untuk  mendapatakan  pembinaan  dan pendidikan konsumen
h. Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Konsumen  dalam  penggunaan e-toll  card tidak menutup  kemungkinan  akan  mengalami  kerugian- kerugian terkait dengan produk uang elektronik maka, penerbit  berhak  memberikan  ganti  rugi  atas kerugianyang  diderita  konsumen  dalam  penggunaan e-toll card dikemudian hari bila terjadi. Untuk dapat memperolehhak  maka  konsumen  harus  menjalankan kewajibannya,  karenahak  dan  kewajiban  keduanya saling berkaitan. Kewajiban konsumen tertuang dalam Pasal 5, yaitu :
a. Membaca  tau  mengikuti  petunjuk  informasi  dan prosedur  pemakaian  atau  pemanfaatan  barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan
b. Beretikad  baik  dalam  melakukan  transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
c. Membayar  sesuai  dengan  nilai  tukar  yang disepakati
d. Mengikuti  upayapenyelesaian  hukum  sengketa perlindungan konsumensecara patut.
Setiap pelaku usaha haruslah bertanggung jawab atas segala sesuatu yang menyangkut usahanya, hal ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.  Bentuk  pertanggung  jawaban  pelaku usaha diatur dalam Pasal 19, yakni:
a. Tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti  kerugian  kepada  konsumen  sebagai  akibat kerusakan,  pencemaran  dan/atau jasa  sejenis  atau setara lainnya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan
b. Ganti kerugian yang dapat diberikan dapat berupa pengembalian  uang  atau  penggantian  barang
dan/atau jasa yang sejenis atau setara lainnya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan c. Tenggang  waktu  pemberian  ganti  kerugian dilaksanakan  dalam  tujuh  hari  setelah  tanggal transaksi
d. Pemberian ganti kerugian tersebut tidak menghapus  kemungkinan  adanya  tuntutan  pidana berdasarkan  pembuktian  lebih  lanjut  mengenai adanya unsur kesalahan
e. Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2)  tidak  berlaku  apabila  pelaku  usaha  dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.
Bentuk perlindungan konsumen yang lain adalah dengan memberikan kewajiban yang harus dilakukan oleh para produsen sebagaimana dalam Pasal 7 yang diantaranya:
a. Usaha yang dimulai dengan niat baik.
b. Informasi kondisi, jaminan jasa diberikan secara jelas tanpa menutupi hal apapun.
c. Konsumen  diperlakukan  secara  jujur,  adil,  dan benar.
d. Kegiatan  yang  dilakukan  disesuaikan  dengan standar yang sudah diatur.
3.6. Pembahasan
Perlindungan Konsumen Pengguna Uang Elektronik Terhadap Klausula  Baku  Ditinjau  Dari  DSN  MUI  NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik  Syariah,  PBI  NO.  20/6/PBI/2018 Tentang  Uang  Elektronik  dan  UU  NO.  8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen  Terhadap  Klausula  Baku  Bank Mandiri Tentang Uang Elektronik
Dibawah  ini  merupakan  beberapa  syarat  dan ketentuan  atau  klausula  baku  dari e-money yang diterbitkan oleh Bank mandiri :
a. Mandiri e-money milik bank dan atas permintaan bank  kepada  Pemegang  Kartu,  wajib  segera mengembalikan  mandiri e-money kepada  bank tanpa syarat
b. Bank  tidak  berkewajiban  untuk  mengganti kerugian akibat kartu yang rusak karena kelalaian pemegang  kartu,  hilang,  dicuri,  atau  digunakan oeh  pihak  yang  tidak  berwenang  dan  bank  tidak akan  mengganti  kartu  yang  hilang  dengan  kartu yang baru
c. Saldo  yang  terdapat  dalam  Mandiri e-money bukan  merupakan  simpanan  dan  tidak  termasuk
dalam program penjamaninan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
d. Pemegang  Kartu  berhak  menggunakan  kartunya untuk  bertransaksi  sebatas  saldo  yang  tersimpan didalam mandiri e-money dan akan menggunakan atau  mencoba  menggunakan  mandiri e-money untuk  transaksi  melebihi  saldo  yang  ada  dalam mandiri e-money
e. Batas maksimal  transaksi isi  ulang  mandiri e- money yang  dilakukan  Pemegang  Kartu  adalah sebesar  Rp  20.000.000,-  (dua  puluh  juta  rupiah) setiap bulan
f. Pemegang  kartu  bertanggung  jawab  sepenuhnya atas penyimpanan, pengamanan, dan penggunaan mandiri e-money
g. Pemegang  kartu  harus  memenuhi  prosedur instruksi  panduan  dan/atau  pedoman  yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu
h. Pemegang  kartu  bertanggung  jawab  dan  wajib segera  melaporkan  kepada  Bank  apabila  terjadi penggandaan  ( cloning )  dan  penggunaan  oleh pihak  yang  tidak  berwenang  untuk  bertransaksi dan/atau  mengubah  (fisik  dan/atau  isi/data) mandiri  e-money.  Penggunaan  oleh  pihak  yang tidak berwenang dapat berupa penggunaan untuk bertransaksi  atau  mengisi  nominal  pada  pihak yang tidak ditunjuk secara tertulis oleh Bank.
i. Dalam  hal  kehilangan  kartu,  Bank  tidak  akan melakukan  pemblokiran,  tidak  mengganti  fisik kartu dan Bank tidak mengambalikkan saldo
j. Apabila mandiri e-money rusak, Bank tidak akan melakukan  pemblokiran,  tidak  mengganti  fisik kartu namun Bank mengembalikkan saldo
k. Pencantuman  nama  dan/atau  tanda-tanda  apapun pada  mandiri  e-money,  bukan  merupakan petunjuk  atau  bukti  keabsahan  kepemilikan mandiri e-money
l. Bank  berhak  secara  sepihak  menghentikan  atau menangguhkan  pelayanan  tanpa  pemberitahuan terlebih  dahulu  kepada  pemegang  kartu  apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
1) Teknis
 Jika terjadi gangguan teknis pada jaraingan ( network )
 Jaringan  ( network) sedang  dilakukan peningkatan, perubahan dan/atau pemeliharaan  ( being  upgraded,  modified and/or mantained )
2) Non Teknis
 Jaringan  ( network )  dan/atau  mandiri  e- money terindikasi digunakan untuk kejahatan  atau  kegiatanyang  bertujuan meanggar  hukum  dengan  akibat  terjadi kerusakan atau gangguan terhadap jaringan ( network ) dan/atau mandiri e-money, yang dilakukan  namun  tidak  terbatas  oleh merchant, mitra dan atau pemegang kartu Perlindungan Konsumen Melalui UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku E-Money Mandiri
Berangkat dari klausula baku yang diberikan oleh Bank Mandiri selaku penerbit dari e-toll card, disini penulis melihat adanya beberapa hal yang memungkinkan  terjadinya  kerugian  yang  dapat dialami oleh pengguna e-toll selaku konsumen terkait klausula  baku  diatas,  yang  berkaitan  dengan  bentuk perlindungan konsumen, sebagai berikut:
a. Kondisi kartu hilang dan/atau rusak.
Peraturan  ini  terdapat  dalam  klausula  baku, sebagai berikut:
1) Bank  tidak  berkewajiban  untuk  mengganti kerugian  akibat  kartu  yang  rusak  karena kelalaian pemegang kartu, hilang, dicuri, atau digunakan  oleh  pihak  yang  tidak  berwenang dan  bank  tidak  akan  mengganti  kartu  yang hilang dengan kartu yang baru.
2) Dalam hal kehilangan kartu, Bank tidak akan melakukan  pemblokiran,  tidak  mengganti fisik  kartu  dan  Bank  tidak  mengambalikkan saldo
3) Apabila  mandiri e-money rusak,  Bank  tidak
akan melakukan pemblokiran, tidak mengganti fisik kartu namun Bank mengembalikkan saldo Dalam  klausula  baku  diatas  dapat  diartikan adanya
pembatasan atau pengalihan tenggungjawab  sejak  perjanjian  ini  disepakati. Jika kartu hilang dan digunakan orang lain, bank tidak akan ganti rugi. Jika kartu rusak, bank akan mengganti saldo dan tidak mengganti kartu yang baru, selama bukan kelalaian konsumen. Klausula baku  diatas  dapat  dilihat  dari  2  (dua)  sisi  yang berbeda, yaitu :
Pertama, bertentangan dengan Pasal 18 ayat 1  huruf  a  “ pelaku  usaha  dalam  menawarkan barang  dan/atau  jasa  yang  ditujukan  untuk perdagangan  dilarang  untuk  mencantumkan klausula  baku  pada  setiap  dokumen  dan/atau perjanjian  apabila  menyatakan  pengalihan
tanggungjawab pelaku usaha”. Sehingga Klausula baku bertentangan karena ada pembatasan  dan  pengalihan  tanggungjawab pelaku usaha kepada konsumen. Kedua, klausula baku  diatas  boleh  dicantumkan  apabila  cacat barang  pada  kemudian  hari  akibat  dari  kelalaian konsumen,  sebagaimana  yang  terdapat  dalam Pasal 27 Undang-Undang Perlindungan Konsumen,  asalkan  tetap  berpedoman  pada  asas kemanfaat dan tujuan perlindungan konsumen.
b. Ketundukan konsumen terdapat peraturan baru Peraturan ini  terdapat  dalam  klasusula  baku sebagai berikut: “pemegang  kartu  harus memenuhi  prosedur  instruksi  panduan  dan/atau pedoman yang ditetapkan oleh bank dari waktu ke waktu”.
Hal  ini  menyebabkan  konsumen  tidak memiliki kebebasan karena terpaksa untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan yang bahkan belum dibuat. Klausula ini diindifikasikan bertentangan dengan  Pasal  18  ayat 1  huruf  g,  dimana  “ pelaku usaha  dilarang  mencantumkan  klausula  baku pada  setiap  perjanjian  yang  isinya  menyatakan tunduknya  konsumen  kepada  aturan  baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubaha lanjutan  yang  dibuat  sepihak  oleh  pelaku  usaha dalam  masa  konsumen  memanfaatkan  jasa  yang dibelinya”. Dengan  demikian  klausula  baku tersebut  kontradiktif    dengan  apa  yang  telah Undang-Undang Perlindungan Konsumen tetapkan.  Oleh  sebab  itu  perlu  adanya  kajian kembali  terkait  klasusula  baku  diatas,  benarkah melanggar  dengan  yang  telah  ditetapkan  oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
c. Ketundukan konsumen dalam gangguan layanan Peraturan ini terdapat klausula baku sebagai berikut: “bank berhak secara sepihak menghentikan  atau  menangguhkan  pelayanan tanpa  pemberitahuan  terlebih  dahulu  kepada pemegang  kartu,  apabila  terjadi  gangguan  baik teknik dan non teknis”.
Akibat  dari  klausula  baku  yang  demikian mengakibatkan  konsumen  tidak  dapat  untuk menggunakan e-money, baik  untuk  bertransaksi maupun sekedar untuk top up dana, karena pihak penyelenggara  tidak  memberitahukan  kepada konsumen. Walau memang belum dibahas secara langsung  oleh  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen melalui pasalnya, akan tetapi jelas hal yang  demikian  dapat  menggangu  hak  kosumen
atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan dalam  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 ayat 1 undang-undang perlindungan konsumen.
d. Ketundukan  konsumen  dalam  hal  penjaminan pemyimpanan pengamanan dan penggunaan
Peraturan ini  terdapat  dalam  klasusula  baku sebagai berikut :
1) Saldo  yang  terdapat  dalam  Mandiri e-money bukan  merupakan  simpanan  dan  tidak termasuk  dalam  program  penjamaninan
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
2) Pemegang kartu bertanggung jawab sepenuhnya  atas  penyimpanan,  pengamanan, dan penggunaan mandiri e-money Kedua klausula baku diatas, yang menyatakan  jika  saldo  tidak  dalam  penjaminan Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS),  dan pemegang  kartu  bertanggung  jawab  sepenuhnya atas penyimpanan, pengamanan dan penggunaan, terkesan  tidak  sesuai  dengan  asas  yang  diusung dari  bentuk  perlindungan  konsumen  yaitu merasakan  manfaat,  keadilan,  keseimbangan, keamanan,  dan  keselamatan  konsumen  serta kepastian  hukum,  sebagaimana  yang  terdapat dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen.  Klausul  baku  diatas  juga  terkesan tidak  memberikan  hak  konsumen  terhadap pengguna  layanannya  yaitu  berkaitan  dengan kenyaamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, sebagaimana  Undang-Undang  tetapkan  dalam Pasal 4 angka 1.
Perlindungan  Konsumen  Melalui  DSN  MUI  NO. 116/DSN-MUI/IX/2017  Tentang  Uang  Elektronik Syariah  Terhadap  Klausula  Baku  E-Money Mandiri
Berkaitan  dengan  klausula  baku  yang  diberikan Bank  Mandiri  tentang  uang  elektronik,    agaknya masih  belum  dapat  memberikan  perlindungan  bagi pengguna layanan jasa yang diterbitkannya, dalam hal sebagai berikut:
a. Kondisi kartu hilang dan/atau rusak.
Peraturan  ini  terdapat  dalam  klausula  baku, sebagai berikut:
1) Bank  tidak  berkewajiban  untuk  mengganti kerugian  akibat  kartu  yang  rusak  karena kelalaian pemegang kartu, hilang, dicuri, atau digunakan  oeh  pihak  yang  tidak  berwenang
dan  bank  tidak  akan  mengganti  kartu  yang hilang dengan kartu yang baru.
2) Dalam hal kehilangan kartu, Bank tidak akan melakukan  pemblokiran,  tidak  mengganti fisik  kartu  dan  Bank  tidak  mengambalikkan saldo.
3) Apabila  mandiri e-money rusak,  Bank  tidak
akan melakukan pemblokiran, tidak mengganti fisik kartu namun Bank mengembalikkan saldo. Dalam  klausula  baku  diatas  dapat  diartikan adanya pembatasan atau pengalihan tenggungjawab  kepada  konsumen.  Dalam  hal kehilangan  kartu  bank  tidak  akan  melakukan pemblokiran, mengganti fisik, dan tidak melakukan  pembokiran.  Hal  ini  bertentangan dengan  fatwa  yang  Majelis  Ulama  Indonesia keluarkan,  dimana  terangkan  jika  “ dalam  hal kartu  yang  digunakan  sebagai  media  uang elektronik hlang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang”, sebagaimana yang  terdapat  dalam  Ketentuan  Khusus  no.  2. Pelarangan jumlah nominal uang ikut hilang jika media  kartu  hilang,  berdasarkan  pada  tujuan syariah yang hendak dibawa oleh Majelis Ulama Indonesia  melalui  fatwanya  yaitu hifdzul  mal . Walaupun  memang  pada  praktiknya e-money yang  dikeluarkan  oleh  oleh  bank-bank  syariah saat  ini  masih  bersifat  kovensional,  karena  tidak dapat melakukan pemblokiran yang disebabkan e- money yang  beredar  bersifat unregistered .  Oleh sebab  itu,  Majelis  Ulama  Indonesia  dalam fatwanya  tentang  uang  elektronik  syariah  dalam upaya  untuk  melindungi  hak  konsumen  maka, mensyaratkan  agar e-money yang  digunakan haruslah yang terregistrasi, agar jika kartu hilang dan  rusak  sejumlah  uang  yang  tersimpan  dalam kartu  tidak  ikut  hilang  (tetap  aman)  dengan  cara dapat  dilakukan  pemblokiran  dan  pengembalian saldo.
b. Ketundukan konsumen terdapat peraturan baru Peraturan ini  terdapat  dalam  klasusula  baku sebagai berikut: “pemegang  kartu  harus memenuhi  prosedur  instruksi  panduan  dan/atau pedoman yang ditetapkan oleh bank dari waktu ke waktu”. Majelis  Ulama  Indonesia  dalam  fatwa DSN  MUI  NO.  116/DSN-MUI/IX/2017  tentang uang elektronik syariah memang tidak mencantumkan  terkait  kewajiban  konsumen untuk  mematuhi  segala  bentuk  peraturan  yang
dibuat  oleh  penyelenggara  layanan  yang  dibuat dari  waktu  kewaktu  selama  pemakaian  jasa. Hanya  saja  menfatwakan  jika  uang  elektronik syariah  adalah  uang  elektronik  yang  sesuai dengan prinsip-prinisp syariah, sebagaimana yang terletak pada ketentuan umum angka 2 (dua).
Dalam  fatwa  diatas  masih  sedikit  terjadi kerancuan, yang dimaksud yang dimaksud dengan uang  elektronik  denga  prinsip  syaraiah  adalah sistem  penyimpanan  uang  elektronik  yang dilakukan oleh bank itu sendiri, atau pelaksanaan akad yang digunakan. Akan tetapi dalam klausula baku  tersebut  agaknya  bertentangan  dengan asas kebebasan berkontrak dalam Hukum Islam, yang isinya  memberikan  kebebasan  kepada  setiap orang untuk melakukan perjanjian sesuai dengan yang diinginkannya namun tidak melanggar nilai- nilai  hukum  Islam  itu  sendiri.  Sehingga  perlu dikaji  lagi  terkait  klasusula  baku  diatas  oleh Majelis Ulama Indonesia, dan dapat memberikan keputusannya  melalui  fatwa  yang  dibakukan dalam  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasionl  Majelis Ulama Indonesia.
c. Ketundukan konsumen dalam gangguan layanan Peraturan ini terdapat klausula baku sebagai berikut: “bank berhak secara sepihak menghentikan  atau  menangguhkan  pelayanan tanpa  pemberitahuan  terlebih  dahulu  kepada pemegang  kartu,  apabila  terjadi  gangguan  baik teknik  dan  non  teknis”. Dalam  klausula  baku diatas  Majelis  Ulama  Indonesia  juga  belum memberikan pembahasan dalam fatwanya secara langsung.  Akan  tetapi  dalam  Ketentuan  Biaya Layanan  Fasilitas  angka  2  (dua)  disebutkan  jika “ biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik” . Dengan tidak langsung bahwasannya Majelis Ulama Indonesia mengharapkan agar penyelenggaraan uang elektronik  dapat  berjalan  dengan  lancar,  dalam artian  apabila  terjadi  gangguan  agar  para pengguna  tetapkan  mendapatkan  info  supaya, tidak  terjadi  kekacauan  yang  mengakibatkan adanya persepsi negatif antar pengguna layanan e- money yang  sedang  melakukan  transaksi.
Walaupun begitu agaknya memang perlu adanya pengkajian  yang  harus  dilakukan  oleh  Majelis Ulama  Indonesia  terkait  klausula  baku  diatas, sehingga jelas atas kebolehan atau sebaliknya.
d. Ketundukan  konsumen  dalam  hal  penjaminan pemyimpanan pengamanan dan penggunaan
Peraturan ini  terdapat  dalam  klasusula  baku sebagai berikut :
1) Saldo  yang  terdapat  dalam  Mandiri e-money bukan  merupakan  simpanan  dan  tidak termasuk  dalam  program  penjamaninan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
2) Pemegang kartu bertanggung jawab sepenuhnya  atas  penyimpanan,  pengamanan, dan penggunaan mandiri e-money Klausula  baku  diatas  memang  memiliki kemiripan sebagaimana yang difatwakan Majelis Ulama  Indonesia  “ jumlah nominal uang elektronik  yang  dikelola  oleh  penerbit  bukan merupakan  simpanan  sebagaimana  dimaksud dalam  undang-undang  yang  mengatur  mengenai perbankan”. Akan tetapi Majelis Ulama Indonesia  tetap  berusaha  untuk  memberikan perlindungan konsumen dengan cara mewajibkan menyimpan  nominal  uang  pada  media  yang terregister  sebagaimana  yang  terdapat  dalam Ketentuan  Umum  no  1  (satu)  huruf  b,  sehingga baik  data  pengguna,  dan  sejumlah  uang  yang tersimpan  dalam  bentuk  elektronik  tercatat  pada penerbit.  Bentuk  perlindungan  juga  terdapat dalam akad yang dapat digunakan antara penerbit dan  pengguna e-money  (e-toll  card), baik  akad wadi’ah ataupun qard yang  digunakan,  nominal uang yang tersimpan pada penerbit dapat diambil ( redeem ) oleh konsumen e-money yang bersangkutan  kapan  saja,  sesuai  ksepakatan, sebagaimana  yang  terdapat  dalam  ketentuan terkait Akad dan Personalia Hukum angka 1 huruf a dan b.
Adapun dalam hal penyimpanan, pengamanan,  dan  penggunaan  yang  menjadi tanggung  jawab  pemegang  kartu  memang  tidak dapat  dipungkiri  lagi  karena,  kartu  memang berada  pada  tangan  pengguna  layanan  jasa e- money  (e-toll) itu  sendiri.  Akan  tetapi  apabila terjadi  kasus  kehilangan  kartu  karena  tanpa sengaja terjatuh atau diambil oleh orang lain tanpa sepengetahuan  pemilik  kartu,  maka  tanggung jawab atas pengamanan dan penggunaan agaknya tidak  dapat  dibebankan  pada  pengguna  begitu saja.  Hal  ini  dikarenakan  pada  praktiknya  kartu yang beredar dikaangan masyarakat adalah kartu tanpa pengaman (PIN) sehingga dapat digunakan oleh  siapa  saja,  walaupun  bukan  pemilik  kartu
yang bersangkutan. Apabila klausula baku diatas hendak  diwajibkan  bagi  pemegang  kartu  maka, sebaiknya semua bentuk uang elektronik hendaknya  dilengkapi  dengan  PIN  yang  dengan tidak  secara  langsung  maka,  kartu  haruslah terregister.
Perlindungan  Konsumen  Malalui  PBI  NO. 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Terhadap Klausula Baku E-Money Mandiri
Pembentukan  klausula  baku  oleh  Bank  Mandiri selaku penerbit dari layanan jasa e-money seyogyanya berpedoman  dengan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan oleh  Bank  Indonesia  selaku  bank  sentral  Republik Indonesia.  Bank  Indonesia  menetapkan  peraturan mengenai  uang  elektronik  dalam  Peraturan  Bank Indonesia (PBI) No. 20/6/PBI/2018. Adapun klausula baku  yang  dibuat  oleh  bank  Mandiri  yang menggambarkan  kurangnya  bentuk  perlindungan konsumen, adalah sebagai berikut:
a. Kondisi kartu hilang dan/atau rusak.
Peraturan  ini  terdapat  dalam  klausula  baku, sebagai berikut:
1) Bank  tidak  berkewajiban  untuk  mengganti kerugian  akibat  kartu  yang  rusak  karena kelalaian pemegang kartu, hilang, dicuri, atau digunakan  oeh  pihak  yang  tidak  berwenang dan  bank  tidak  akan  mengganti  kartu  yang hilang dengan kartu yang baru.
2) Dalam hal kehilangan kartu, Bank tidak akan melakukan  pemblokiran,  tidak  mengganti fisik  kartu  dan  Bank  tidak  mengambalikkan saldo.
3) Apabila  mandiri e-money rusak,  Bank  tidak
akan melakukan pemblokiran, tidak mengganti fisik kartu namun Bank
mengembalikkan saldo.
Dalam Pasal 34 menyatakan bahwa penyelenggara e-money wajib menetapkan manajemen  resiko,  hal  ini  berkaitan  terhadap kerusakan,  karena  kartu  yang  digunakan  terus menurus  memungkinkan  terjadinya  rusak  pada kartu,  sehingga  tidak  mungkin  digunakan  untuk bertransaksi.  Maka  bagi  penyelenggara e-money harus  menerapkan  standar  kemanan  dan  sistem informasi  bagi  pengguna,  serta  memenuhi pemrosesan transaksi yang tersimpan dalam chip. Bentuk  selektif  yang  perlu  diterapkan  bagi lembaga  perbankan  sebagai  penerbit  yaitu  untuk interkoneksi dan interoperabilitas terhadap transaksi e-money, ketentuan prinsip bagi penerbit
harus diiringi dengan perlindungan bagi konsumen.
Dalam hal penetapan peraturan mengenai kehilangan  kartu  pada  klasusula  baku  diatas dinilai  sangat  merugikan  konsumen,  karena konsumen pengguna e-toll card sebenarnya hanya kehilangan  bentuk  fisik  kartu,  bukan  kehilangan uang,  karena  saldo  uang  tersebut  tetap  berada dalam  bank  penerbit  kartu  tersebut.  Alasan lainnya kenapa pemegang e-toll card yang hilang tidak mendapatkan ganti rugi adalah karena status pemegang e-toll  card belum  tentu  nasabah  dari bank  penerbit  kartu e-toll tersebut.  Tetapi  hal tersebut  bukan  merupakan  alasan,  karena  dalam praktiknya  pengguna e-toll  card tersebut  telah melakukan  pendaftaran  dan  pembelian  saat membeli kartu e-toll tersebut.
b. Ketundukan konsumen terdapat peraturan baru Peraturan ini  terdapat  dalam  klasusula  baku sebagai berikut: “pemegang  kartu  harus memenuhi  prosedur  instruksi  panduan  dan/atau pedoman yang ditetapkan oleh bank dari waktu ke waktu”. Bank Indonesia selaku pengawas praktek kegiatan yang diselenggarakan oleh seluruh bank yang ada di Indonesia, yang salah satunya adalah pengawasan  dalam  penyelenggaraan e-money. Pengawasan ini diimplemantaikan dengan melahirkan  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  No. 20/6/PBI/2018  tentang  uang  elektronik.  Namun dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  tersebut  tidak memberikan  ketentuan  dan  penjalasan  dalam pasalnya  terkait  klausula  baku  tersebut.  Apakah dengan tidak mencantumkannya berarti diperbolehkan  untuk  ketundukan  konsumen terhadap peraturan yang ditetapkan oleh bank dari waktu ke waktu atau hal sebaliknya.
c. Ketundukan konsumen dalam gangguan layanan Peraturan  ini  terdapat  pada  klausula  baku sebagai  berikut: “bank  berhak  secara  sepihak menghentikan  atau  menangguhkan  pelayanan tanpa  pemberitahuan  terlebih  dahulu  kepada pemegang  kartu,  apabila  terjadi  gangguan  baik teknik  dan  non  teknis”. Pada  Pasal  2  huruf  a disebutkan jika, penyelenggaraan uang elektronik dilakukan  dengan  memenuhi  prinsip  tidak menimbulkan resiko sistematik. Jika pihak Bank melakukan  penghentian  secara  sepihak  tanpa adanya  pemberitahuan  maka,  akan  sangat merugikan kosumen karena, apabila pengguna e- money sedang  melakukan  transaksi  baik  itu top
up, maupun pembayaran maka tidak akan berhasil karena jaringan yang mati. Dan hal tentunya akan mengganggu kenyamanan konsumen, yang secara tidak  langsung  juga  mengurangi  prinsip  dari bentuk usaha yang bermanfaat bagi perekonomian Indonesia,  sebagaimana  yang  terdapat  dalam Pasal  2  Peraturan  Bank  Indonesi  (PBI)  No. 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.
Pasal  34  ayat  1  disebutkan  jika  dalam penyelenggaraan  uang  elektronik  penyelenggara wajib  menerapkan  manajemen  resiko  secara efektif  dan  konsisten,  yaitu  berupa  pengendalian intern.  Serta  menerapkan  standar  keamanan sistem  informasi,  yang  dijelaskan  lebih  lanjut dalam  Pasal  36  huruf  d  yaitu  pelaksanaan  audit sistem informasi oleh securitty auditor independen secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali atau setiap terdapat perubahan yang signifikan.  Pada  Pasal  tersebut  yang  dimaksud adalah  keamanan  operasional,  jaringan,  aplikasi dan  sistem.  Tentu  saja  jika  hal  ini  dilakukan dengan  maintenance  yang  handal  maka  setiap akan  terjadi  gangguan  akan  terdeteksi.  Maka terkait  dengan  klausula  baku  diatas,  sebenarnya masih  dapat  untuk  dicegah  dan  ketahui  sebelum terjadi gangguan, sehingga tidak terdapat dampak negatif dalam penggunaan e-money bagi penggunanya.
Adapun  bentuk  perlindungan  konsumen terhadap klausula baku diatas, yang diberikan oleh PBI No.20/6/PBI/2018  melalui Pasal 2, Pasal 34 ayat  1,  dan  Pasal  36  huruf  d,  dapat  dibedakan menjadi berikut:
No Klausula Baku Perlindungan Konsumen Pasal Perbedaan 1 Bank berhak secara sepihak menghentikan atau menangguhkan pelayanan  tanpa pemberitahuan terlebih  dahulu
kepada pemegang kartu, apabila terjadi gangguan  baik eknik  dan  non teknis Pasal 2 Tidak menimbulkan sitematik 2 Pasal 34 ayat 1 Pengendalian internal, yang berupa menjaga interkoneksi dan introperabilitas 3 Pasal 36 huruf d Menjaga  kemanan sistem informasi, yang berupa kemanan
operasional, jarigan, aplikasi dan sistem
d. Ketundukan  konsumen  dalam  hal  penjaminan pemyimpanan pengamanan dan penggunaan
Peraturan ini  terdapat  dalam  klasusula  baku sebagai berikut :
1) Saldo  yang  terdapat  dalam  Mandiri e-money bukan  merupakan  simpanan  dan  tidak termasuk dalam program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 2) Pemegang kartu bertanggung jawab sepenuhnya  atas  penyimpanan,  pengamanan, dan penggunaan mandiri e-money Mengenai kedua klausula baku diatas, tidak diatur  secara  tertulis  dalam      Peraturan  Bank Indonesi (PBI) No. 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.  Akan  tetapi  disini  dapat  diliat  jika, nilai  uang  elektronik  yang  disetorkan  oleh pemegang  kepada  penerbit  bukan  merupakan simpanan  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam klausula baku diatas. Konsekuansi ini jelas sangat merugikan  pengguna e-money, maka  suatu kewajiban  bagi  penerbit  untuk  memberitahukan kepada  konsumennya.  Kerugian  akan  semakin terasa  bagi  pengguna e-money  unregistered karena data pengguna tidak tercatat pada penerbit, maka tidak termasuk dalam program penjaminan Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS),  sehingga rawan  akan  tidak  mendapatkan  ganti  rugi  jika kehilangan kartu. Sedangkan klausula baku yang menyatakan  jika  pemegang  bertanggung  jawab sepenuhnya  atas  pengamanan,  disini  terkesan memberatkan pengguna e-money. Hal ini karena, pada  prakteknya e-money yang  banyak  beredar dan  digunakan  oleh  masyarakat  adalah e-money unregistered sehingga  memang  sudak  tidak memiliki sistem keamanan karena dapat digunakan  orang  lain  selama  saldo  tersedia, karena tidak dibekali oleh PIN.

## 4. KESIMPULAN
Dalam upaya pemberian perlindungan konsumen terhadap klasusula baku yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri yang berkaitan dengan e-money baik itu oleh Peraturan  bank  Indonesia  (PBI)  No.  20/6/PBI/2018 tentang  uang  elektronik,  Dewan  Syarah  nasional (DSN)  MUI  NO.  116/DSN-MUI/IX/2017  tentang uang  elektronik  syariah,  dan  UU  No.  8  Tahun  1999 tentang  perlindungan  konsumen  masih  belum  dapat bekerja  secara  maksimal  karena,  terdapat  butir klausula baku yang tidak dibahas secara lagsung oleh ketiga  peraturan  diatas.  Klausula  baku  yang  terkait
tentang kartu yang hoang atau rusak, saldo yang tidak termasuk  dalam  program  penjaminan  Lembaga Penjamin  Simpanan  (LPS)  dan  kewajiban  pemilik kartu dalam penyimpanan, pengamanan, dan penggunaan  mandiri  e-money  dapat  diatasi  dengan kewajiban  penggunaan e-money yang  terregister sehingga, sebagaimana yang dkehendaki oleh Majelis Ulam  Indonesia,  sehingga  semua  tercatat  pada penerbit  baik  itu  data  pengguna,  PIN  pengguna  dan transaksi  yang  dilakukan  oleh  pengguna.  Adapun dalam hal ketundukan konsumen terhadap perjanjian baru  yang  bahkan  belum  ada,  jelas  sangat  bertolak belakang dengan bentuk perlindungan konsumen dan dengan jelas Undang-Undang
Perlindungan Konsumen menentangnya. Berkaitan dengan penangguhan layanan apabila terjadi gangguan tanpa pemberitahua  kepada  pengguna e-money juga  tidak dijelaskan  secara  langsung  oleh  ketiga  peraturan diatas,  akan  tetapi  dari  ketiga  peraturan  tersebut memberikan  point  penting  walau  secara  tidak langsung  yang  berkaitan  dengan  manajemen  resiko, keamanan dan kenyamanan pengguna dan kelancaran penyelenggaraan.  Sehingga  klausula  baku  terkesan menggambarkan adanya pemindahan penanggungjawaban kepada konsumen, dan kurangnya  mengedepankan  perlindungan  konsumen, terlebih  masih  ada  butir  klausula  baku  yang batasannya  tidak  disebutkan  secara  langsung  oleh ketiga peraturan diatas.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terimakasih  ini  penulis  sampaikan kepada Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I selaku Ketua Program Studi magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas islam  Negeri  Raden  Mas  Said  Surakarta.  Dr.  Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing tesis penulis, yang  telah  banyak  memberikan  bimbingan  serta arahan  dalam  melakukan  penelitian  ini.  Dr. Muhammad  Latif  Fauzi,  S.H.I.,  M.S.I.,  M.A.  selaku dosen  mata  kuliah  published  journal  yang  telah memberikan  banyak  arahan  terkait  penulisan  karya ilmiah yang baik. Kepada Moviqo Asri Syamsuddin, S.Ag.,  yang  telah  banyak  memberikan  ilmunya dengan  penuh  kesabaran,  serta  dukungan  moril maupun  materiil  kepada  penulis.  Penulis  berharapa agara penulisan tesisi ini dapat memberikan manfaat dan  dapat  memberikan  tambahan  dalam  khazanah intelektual  bagi  dunia  akademik,  dan  dapat  menjadi amal jariah diakhirat kelak bagi penulis.

## 6. REFERENSI
Abidin, Muhammad Sofyan. 2015. Dampak Kebijakan  E-money  di  Indonesia  Sebagai  Alat Sistem  Pembayaran  Baru.  Jurnal  Akuntansi Akunesa, 2015, Universitas Negeri Surabaya. Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  MUI.  2017.  Fatwa DSN-MUI  No.  116/DSN-MUI/2017  Tentang Uang Elekronik. Jakarta: DSN.
E,  Rajaguguk,  dkk.  2000. Hukum  Perlindungan Konsumen. Bandung: CV. Mandar Maju. Firmansyah &  Ihsan. 2018. Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam . Lampung: CV. IQRO. Hidayat,  Ahmad,  dkk.  2006. Upaya  Meningkatkan Penggunaan  Alat  Pembayaran  Non  Tunai Melalui Pengembangan E-Money. Jakarta: Bank Indonesia.
Miru,  Ahmad  &  Yodo,  Sutarman.  2010. Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Raja Grafindo Peersada.
Muhammad,  Abdul  Qadir.  1992. Perjanjian  Baku Dalam  Praktek  Perusahaan  Perdagangan.
Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI).  2018.  PBI  No.
20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik. Jakarta: PBI.
Peraturan  Presiden  (Perpres).  2014.  Perpres  No.  151
Tahun  2014  Tentang  Bantuan  Pendanaan Kegiatan  Majelis  Ulama  Indonesia.  Jakarta: Perpes.
Peraturan  Menteri  Republik  Indonesia.  2017.
Peraturan Menteri Pekerja Umum Dan
Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia  No.
16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai Di Jalan Tol. Jakarta: PP.
S, Burhanuddin. 2011. Pemikiran Hukum
Perlindungan  Konsumen  dan  Sertifikasi  Halal. Malang: UIN Maliki Press.
Sakti,  Nufransa  Wira  Sakti.  2014. Buku  Pintar E- commerce. Jakarta : Transmedia Pustaka. Shomad,  Abdul.  2010. Hukum  Islam:  Penormaan prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia . Jakarta: kencana.
Sudaryatmo. 1999. Hukum dan Advokasi Konsumen. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Suramono, G. 2013. Perjajian Utang Piutang . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Sugiarto,  Rahmad.  2020.  Perlindungan  Konsumen Terhadap  Kebijakan  Kartu  Toll  Elektronik. Qawanin:  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Vol.  1  No.  1, Agustus 2020.
Undang-Undang Republik Indonesia. 1999. UU No. 8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen.
Jakarta: UU.
Widyastuti,  Kirana,  dkk.  2017.  Tantangan  dan
Hambatan Implementasi Produk Uang Elektronik
Di Indonesia. Jurnal Sistem Informasi. 2017.
WJS  Poerwadaminta,  WJS.  1976. Kamus  Umum Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka. Zulham. 2013. Hukum Perlindungan Konsumen , Cet. Pertama.  Jakarta:  KENCANA  PRENADA MEDIA GROUP. https://www.bankmandiri.co.id/e-money, diakses pada tanggal 05 November 2021, pukul 19.25.