Badri Hasan Sulaiman

## POLA HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PENYELENGGARAAN OTSUS DI DAERAH

## EXECUTIVE AND LEGISLATIVE RELATIONSHIP PATTERNS IN ORGANIZATION OF OTSUS IN THE REGION
Badri Hasan Sulaiman 1
1 Dosen Pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, Indonesia
E-mail: badri@ar-raniry.ac.id

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  menjelaskan  bagaimana  pola  hubungan  antara  lembaga  eksekutif dan  legislatif  dalam  penyelenggaraan  pelaksanaan  otsus  di  daerah,  dan  bagaimana jalinan  hubungan  antara  lembaga  eksekutif  dan  legislatif  dapat  dipertahankan  dalam suatu  bentuk  dan  pola  kemitraan  serta  bagaimana  konsep  membangun  senergisitas antara  eksekutif  dan  legislatif  dalam  rangka  pelaksanaan  otsus  di  daerah.  Metode penelitian bersifat yuridis normatif melalui pendekatan asas-asas hukum, perbandingan dan  historis.  Data  utama  dalam  penelitian  hukum  normatif  ini  adalah  data  sekunder berupa  bahan  hukum  primer  yakni  berupa  peraturan  perundang-undangan  yang  diurut berdasarkan  hierarki,  bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan  hukum  yang  terdiri  atas buku-buku teks tentang hukum, jurnal, kasus, pendapat para ahli yang berakitan dengan topik  penelitian  yang  dibahas.  Dan  bahan  hukum  tersier  adalah  bahan-bahan  yang memberikan  petunjuk  atau  pejelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder. Analisis  data  dilakukan  dengan  analisis  kualitatif.  Hubungan  lembaga  eksekutif  dan legislatif dalam pelaksanaan otsus adalah sebagai mita kerja dalam rangka menyamakan persepsi,  supaya  arah  kebijakan (Legal  Policy) atas  kesepemahaman  bersama.  namun demikian  jalinan  hubungan  antara  lembaga  eksekutif  dan  legislatif  tidak  selamanya dapat dipertahankan dalam suatu pola baku, tentu saja akan terjadi gesekan-gesekan, hal tersebut  akibat dari kebutuhan dan perubahan  lingkungan sehingga  membuat keduanya harus  menyesuaikan  diri,  baik  dari  pihak  legislatif  maupun  pihak  eksekutif. Membangaun  senergisitas  antara  eksekutif  dan  legislatif  mutlak  diperlukan  dalam pelaksanaan  otsus  supaya  terarah.  Kemudian  dituangkan  dalam  nota  kesepahaman rencana pelaksanaan pembangunan yang telah di buat daam skema roadmap.
Kata Kunci: Hubungan, Eksekutif, Legislatif, Otsus.
Badri Hasan Sulaiman

## ABSTRACT
This  article  aims  to  explain  how  the  pattern  of  relations  between  the  executive  and legislative  institutions  in  the  implementation  of  special  autonomy  in  the  regions,  and how  the  fabric  of  relations  between  the  executive  and  legislative  institutions  can  be maintained  in  a  form  and  pattern  of  partnerships  and  how  the  concept  of  building senergicity between the executive and legislature in the context of implementing special autonomy in area.
The  research  method  is  normative  juridical  through  the  principles  of  law,  comparison and historical principles. The main data  in  this normative legal research is secondary data  in  the  form  of  primary  legal  materials  in  the  form  of  legislation  ordered  by hierarchy,  secondary  legal  material  is  legal  material  consisting  of  text  books  on  law, journals,  cases,  opinions  of  experts  who  are  assembled  with  the  research  topic discussed.  And  tertiary  legal  materials  are  materials  that  provide  instructions  or explanations for primary and secondary legal materials.
Data  analysis  was  performed  by  qualitative  analysis.  The  relationship  between  the executive and legislative institutions in the implementation of special autonomy is as a partnership  in  order  to  equalize  perception,  so  that  the  direction  of  the  policy  (Legal Policy)  for  mutual  understanding.  however,  the  interwoven  relationship  between  the executive and legislative bodies cannot always be maintained in a standard pattern, of course there will be friction, it is a result of the needs and changes in the environment so  that  both  must  adapt,  both  from  the  legislative  and  the  executive.  Building  the senergicity  between  the  executive  and  the  legislature  is  absolutely  necessary  in  the implementation  of  the  special  autonomy  to  be  focused.  Then  it  is  stated  in  the memorandum  of  understanding  of  the  development  implementation  plan  that  has  been made in the Roapmap scheme.
Keywords: Relationship, Executive, Legislative, Special Autonomy.

## PENDAHULUAN
Dalam  sistem  negara  Indonesia,  terdapat tiga  cabang  kekuasaan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  negara,  meliputi:  Legislatif  yang membuat  undang-undang;  Eksekutif  sebagai pelaksana  dan  menjalankan  undang-undang; serta  Yudikatif  yang  mengartikan  ( interprete ) undang-undang, melakukan ajudikasi arti undang-undang. Pemisahan kekuasaan semacam ini telah menjadi basis tradisional dalam analisis pemerintahan negara sejak zaman Montesqieu.
Dalam  sistem  pemerintahan  Indonesia (Manan  Abdul:  2018);  Hubungan  antara
legislatif  dan  eksekutif  bersinergis  dalam pembangunan.  DPR  sebagai  legislatif  yang berwenang  membuat  Undang-Undang  dan sebagai  kontrol  terhadap  pemerintahan  atau eksekutif,  sedangkan  Eksekutif  atau  Presiden, gubernur,  bupati/wali  kota  berwenang  untuk menjalankan  roda  pemerintahan.  Maka  pihak legislatif dan eksekutif dituntut untuk menjalankan fungsi/melakukan kerjasama, berasarkan  prinsip  Pembagian  Kekuasaan, (Marlina  R,  2018:  10); Dalam  hal  ini,  maka
Vol. 03, No. 02, (Agustus, 2020), pp. 487-499.
Badri Hasan Sulaiman
tidak boleh ada suatu kekuatan yang mendominasi.
Keberadaan  hubungan  antara  legislatif daerah  (DPRD)  dengan  eksekutif  daerah (Pemda) akan muncul berkaitan dengan dilaksanakannya  tugas  dan  wewenang  masing- masing,  terutama  bidang  tugas  yang  menjadi urusan  bersama  nyakni;  seperti  pembuatan peraturan daerah, penetapan APBD, pengelolaan dana otsus dan lain-lainnya.  Dalam UU  No.  32  tahun  2004  pasal  16  dikatakan bahwa  badan  legislative  daerah  berkedudukan sejajar  dan  menjadi  mitra  bagi  Pemerintah  di Daerah.  Lembaga  legislatif  dan  eksekutif mempunyai  tugas  dan  kewenangannya  masing- masing sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun mereka  mempunyai  tugas  dan  kewenangan masing-masing  namun  keduanya  tetap  terikat dalam suatu tata hubungan.
Dalam sistem presidensial, terjadi pemisahan  yang  tegas  antara  legislatif  dan eksekutif  secara  formal,  akan  tetapi  juga berlangsung  proses  interdependensi  dalam  hal sharing kekuasaan untuk meyakinkan berlangsungnya mekanisme checks and ballance. Keberadaan lembaga legislatife, (Mustafa  A,  2018:  295-306);  pada  hakekatnya mempersiapkan  hubungan  antara  pemerintah dan  rakyat  sekaligus merupakan  saluran komunikasi  dan  edukasi  publik  yang  dapat mendukung  pemerintah  maupun  rakyat,  nyakni
dalam hal mendorong dan mengajak pemerintah untuk  merespons  secara  teliti  permintaan  atau aspirasi rakyat.
Pemaknaan  lembaga  dewan  harus  dilihat tidak  saja  dewan  sebagai  lembaga  yang  secara struktural  merupakan law-making  bodies, tetapi juga  dalam  fungsi  pembinaan  konstituen (melalui  anggota).  Selain  itu  juga  sebagai pendorong pembangunan sistem politik demokratisasi  di  Indonesia  melalui  peran pendidikan  politik  rakyat  oleh  lembaga  dewan, anggota  dan  Fraksi.  Sesuai  dengan  konstitusi, fungsi politik lembaga dewan meliputi legislasi, budget  dan  pengawasan  (Ulfa,  et.  Al.,  2017); Fungsi politik lembaga dewan menonjol sebagai law-making atau legislasi, oleh karenanya sering disebut sebagai legislator. Undang-undang yang dihasilkan haruslah undang-undang yang otoritatif  dan  mengikat,  atas  dua  alasan,  yaitu  : pertama, sebagai  forum dimana RUU diusulkan dan  dibahas  serta  diperdebatkan  secara  sangat teliti dan terbuka, kedua, posisi mewakili rakyat atau  konstituen,  yang  mengandung  arti  bahwa rakyat membuat sendiri undang-undang tersebut melalui wakilnya di lembaga.
Pada  masa  Orde  Baru,  hubungan  antara legislative  dan  eksekutif  Bisa  dikatakan  hampir tidak  ada  konflik.  Soeharto  sebagai  pemegang tampuk  kekuasaan  menggunakan  topangan superioritas  lembaga  eksekutif  terhadap  DPR dan  peran  dwifungsi  ABRI  menghasilkan kehidupan  politis  yang  stabil.  Hal  ini  sangat
Vol. 03, No. 02, (Agustus, 2020), pp. 487-499.
Badri Hasan Sulaiman
berbeda  pada  masa  reformasi.  Legislatif  tidak mau  lagi  hanya  berdiam  diri,  menuruti  segala apa yang dikatakan presiden. Bahkan cenderung kekuatan  legislatif  kini  semakin  kuat  (Sunarto dan Sunarto, 2018 :13);
Dalam  rangka  pelaksanaan  otonomi khusus di Indonesia, yang diatur di dalam Pasal 18  B  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Selain  itu  otonomi khusus  diatur  di  dalam  Pasal  225  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa  daerah-daerah  yang  memiliki  status istimewa  dan  diberikan  otonomi  khusus  selain diatur  dalam  undang-undang.  ini  diatur  pula dalam ketentuan undang-undang lain. Diantaranya  Undang-Undang  21  Tahun  2001 tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  papua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh
Membangun senergisitas hubungan anatara  eksekutif  dan  legislative,  sangatlah penting. Legislative berwenang membuat peraturan  perundang-undangan  supaya  adanya kepastian  hukum  bagi  pelaksaan  otonomi khusus,  tentu  terlebih  dahulu  harus  tercapainya kesepakatan  bersama  antara  DPRD  dan  kepala daerah  tentang      kebijakan  umum  anggaran (KUA)  dan  prioritas flafon anggaran  sementara (PPAS), yang kemudian dituangkan dalam  nota
kesepahaman rencana pelaksanaan pembangunan.  Kunci utama dalam  membangun hubungan  legislatif-eksekutif  secara  umum, terdiri  dari  tiga  tipe,  yaitu;  pertama,  (1). lembaga  menjadi  pembuat  kebijakan;  (2). lembaga  mempengaruhi  kebijakan  dengan  cara lembaga  reaktif  terhadap  inisiatif  pemerintah; dan (3). lembaga didominasi oleh eksekutif atau hanya sebagai stempel bagi pemerintah.
Sebenarnya  kedua  institusi  ini  diberi kedudukan  sejajar  dalam  pola  kemitraan. Artinya,  diantara  kedua  institusi  tidak  dikenal hubungan  secara  hirarkhi  atau  tidak  berlaku hubungan  atasan-bawahan.  Tata  hubungan eksekutif  dan  legislative  adalah  sejajar  telah diatur  dengan  UU  No.  32  tahun  2004.  Namun bentuk  hubungan  antara  keduanya  tidak selamanya  dapat  dipertahankan  dalam  suatu bentuk/pola yang baku. Tuntutan kebutuhan dan perubahan lingkungan membuatnya harus menyesuaikan  diri,  seperti  perubahan  peraturan perundang-undangan  dari  UU  No5  tahun  1974 ke UU no.22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 32 tahun 2004. Oleh karenanya, kedua  lembaga  tersebut,  nyakni  lembaga eksekutif dan legislative penting memperhatikan garis  koordinatif  secara  seimbang  tidak  saling mengintervensi.
Gesekan-gesekan, pasti akan selalu terjadi.  Legislatif  yang  merupakan  wakil  dari partai  tentunya  dalam  menjalankan  tugasnya tidak jauh dari kepentingan partai politik, begitu
Vol. 03, No. 02, (Agustus, 2020), pp. 487-499.
Badri Hasan Sulaiman
juga  dengan  eksekutif  yang  meskipun  dipilih langsung  oleh  rakyat  tetapi  secara  historis presiden  memiliki  hubungan  dengan  partai, presiden sedikit banyak juga pasti mementingkan  kepentingan  partainya.  Oleh karenanya,  akibatnya  konflik  yang  terjadi  dari hubungan eksekutif dan legislatif adalah konflik kepentingan antar partai yang ada.

## METODE PENELITIAN

## A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Adapun  jenis  dan  pendekatan  penelitian ini bersifat yuridis-normatif , yaitu mengkonsepsikan  nilai  keadilan  dalam  norma hukum,  kaidah,  asas  atau  dogma-dogma.
Pendekatan  yuridis  normatif  digunakan  juga untuk  istilah  pendekatan/penelitian  doktrinal atau penelitian hukum normatif. Tahap penelitian  Yuridis  Normatif,  melalui  studi kepustakaan  (penelaahan  terhadap  literatur). dilakukan  untuk  meneliti  ketentuan-ketentuan yang  mengatur  mengenai  Hubungan  Dan  Pola Komunikasi  Eksekutif  Dan  Legislatif  Dalam Penyelenggaraan Otsus Di Daerah dan  berbagai bahan  pustaka  lainnya. Namun  sepanjang diperlukan,  dapat  dilakukan  interview  untuk melengkapi studi kepustakaan . asas-asas hukum; penelitian penelitian terhadap sistematika  hukum;  penelitian  terhadap  taraf sinkronisasi  hukum;  penelitian  sejarah  hukum; dan penelitian perbandingan hukum.

## B. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Sumber  dan  tehnik  pengumpulan  data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mengkaji  atau  menelaah  data  yang  diperoleh dalam  peraturan  perundang-undangan,  buku teks,  jurnal,  hasil  penelitian,  ensiklopedi, bibliografi  multimedia,  dan  lain  sebagainya (Kartini  Kartono:  1990).  Lazimnya  dalam penelitian  hukum  normatif,  data  dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptis  analitis dan preskriptif , dikaji  dan  diteliti  secara  sistematis  ketentuan- ketentuan  aturan  hukum  tentang  Otsus.  di samping  dapat  pula  dikombinasikan  dengan analisis yuridis historis dan komparatif .

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Lembaga Eksekutif
Dalam sistem presidensial menteri- memteri  sebagai  pemabantu  presiden  dan langsung  dipimpin  olehnya.  Sedangkan  dalam sistem  parlementer  para  menteri  dipimpin  oleh seorang  perdana  menteri  (Andrian  dan  Dodi Nur, 2016); karena penyelenggaraan kesejahteraan  rakyat  merupakan  tugas  pokok dari  setiap  Negara.  Bahkan  dalam  Negara  yang tergolong, Negara kesejahteraan ( Welfare State ), maka kegiatan badan eksekutif mempengarui semua aspek kehidupan masyarakat  (pendidikan,  pelayanan  kesehatan, perumahan, pekerjaan dll).
Adapun Fungsi dan Wewenang Lemabaga Eksekutif, antara lain:
Vol. 03, No. 02, (Agustus, 2020), pp. 487-499.
Badri Hasan Sulaiman
1. Administratif, nyaki kekuasaan untuk melaksanakan
Undang-undang dan
menyelenggarakan administrasi Negara
2. Legislative,  nyakni  membuat  rancangan Undang-undang.
3. Keamanan, nyakni kekuasaan untuk mengatur  polisi  dan  angkatan  bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara,  serta  keamanan  dalam  negeri (Ahmad Yani, 2018: 248-258);

## B. Lembaga Legislatif
Badan Eksekutif atau Legislature mencerminkan salah satu fungsi  badan  itu yaitu legislate ,  atau  membuat  Undang-undang.  Nama lain  yang  dipakailah Assembly .  Nama  lain  lagi adalah parliament. Dalam konsep/teori kedaulatan  rakyat,  rakyatlah  yang  berdaulat, yang  mempunyai  sautu “kehendak”. Karena  itu keputusan-keputusannya  baik  yang  bersifat kebijakan  maupun  Undang-undang  Mengikat seluruh masyarakat.
Adapun Fungsi badan legislatif 1. Menentukan kebijakan ( policy ) dan membuat  Undang-undang.  Untuk  itu  badan legislative  diberi  hak  inisiatif,  hak  untuk
mengadakan amandemen terhadap rancangan  Undang-undang  yang  disusun oleh  pemerintah  dan  terutama  di  bidang budget atau anggaran.
2. Mengontrol  badan  eksekutif,  dalam  arti menjaga  agar  semua  tindakan  badan
eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan badan eksekutif sesuai dengan  kebijakan-kebijakan  yang  telah ditetapkan.  Untuk  menyelenggarakan  tugas tersebut,  badan  eksekutif  perwakilan  rakyat diberi  hak-hak  control  khusus,  seperti  hak bertanya, interpelasi dsb.
3. Anggota  badan  legislative  berhak  untuk mengajukan  kepada  pemerintah  mengenai suatu  masalah  dan  mengorek  informasi mengenai  kebijakan  pemerintah.  Kegiatan ini banyak menarik perhatian media massa.
4. Interpelasi,  yaitu  hak  untuk  meminta keterangan  kepada  pemerintah  mengenai kebijakan  disuatu  bidang.  Badan  eksekutif wajib  memberi penjelasan penjelasan dalam sidang  pleno,  yang  mana  dibahas  oleh anggota-anggota dan diakhari dengan pleno, yang  mana  dibahas  oleh  anggota-anggota dan  di  akhiri  dengan  pemungutan  suara mengenai  apakah  keterangan  pemerintah memuaskan  atau  tidak.  Dalam  hal  terjadi perselisihan  antara  badan  legislative  dan badan  eksekutif,  interpelasi  dapat  dijadikan batu  loncatan  untuk  dijadikan  mosi  atk percaya
5. Angket ( enguete ) adalah hak anggota badan legislative  untuk  mengadakan  penyelidikan sendiri
6. Mosi adalah hak control yang paling ampuh.
Jika  badan  legislative  menerima  suatu  mosi tidak percaya, maka dalam sistem
Vol. 03, No. 02, (Agustus, 2020), pp. 487-499.
Badri Hasan Sulaiman
parlementer  cabinet  harus  mengundurkan diri  dan  terjadi  suatu  krisis  cabinet.  Pada masa  reformasi,  anggota  DPR  (1994-2004), menggunakan  hak  mosi  ketika  melakukan pemakzulan presiden  Abdurrahman Wahid, tahun 2001 (Nugraha, W.,2018 : 157);
C. Hubungan Antara Eksekutif Dan

## Legislatif
Penjabaran  fungsi  dan  wewenang  badan eksekutif  dan  legislatif,  maka  kedua  badan tersebut menarik irisan hubungan, diantaranya:
1. Sebelum  amandemen  ke  4,  Pasal  6  Ayat  2
UUD 1945 menetapkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih oleh Mjalis Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  dengan suara  terbanyak.  Maka  sekarang  dirubah menjadi  presiden  dan  wakil  presiden  dan dipilih  langsung  oleh  rakyat,  adupun  fungsi MPR  disini  hanya  melantik  presiden  yang dipilih oleh rakyat tersebut.
2. Pada  pasal  11  UUD  1945,  presiden  dalam kekuasaan  eksekutif  meminta  persetujuan DPR  untuk  menyatakan  perang,  membuat perdamaian  dan  perjanjian  dengan  Negara lain.
3. Presiden  dalam  kekuasaan  eksekutifnya meminta pertimbangan DPR sebagai kekuasaan legislatif dalam mengangkat duta dan menempatkan duat dari Negara lain
4. Pada  pasal  5  UUD  1945  presiden  pula mempunyai kekuasaan membentuk Undang- undang dengan persetujuan DPR.
5. Sebaliknya  DPR  dalam  kerangkat  badan legislative  mempunyai  control  terhadap jalannnya pemerintahan, dimana mempunyai hak bertanya, hak-hak interplasi,  hak  angket  sebagaimana  yang telah disebutkan diatas.
6. Legislatif  khususnya  MPR  mempunyai  hak impeachment atau  hak  memberhentikan presiden  dalam  masa  jabatan.  Manakala terbukti  melanggar  hukum  (Mustafa  A,. 2018: 295-306);

## D. Hubungan  Legislatif  Dan  Eksekutif  di Daerah
Hubungan antara legislatif daerah (DPRD) dengan  eksekutif  daerah  (Pemda)  akan  muncul berkaitan  dengan  dilaksanakannya  tugas  dan wewenang  masing-masing,  terutama  bidang tugas  yang  menjadi  urusan  bersama  seperti pembuatan  peraturan  daerah  (Perda),  penetapan APBD  dan  lain-lainnya  (Taluke  R,  2018  :  26); Dalam  UU  No.  32  tahun  2004  pasal  16 dikatakan  bahwa  badan  legislatif  daerah berkedudukan  sejajar  dan  menjadi  mitra  dari Pemerintah
Daerah. Untuk menjamin pelaksanaan  tugas  dan  kewenangan  agar  dapat berlangsung  seimbang,  kepada  kedua  institusi ini  diberi  kedudukan  sejajar  dalam  pola kemitraan.  Artinya,  diantara  kedua  institusi tidak  dikenal  hubungan  secara  hirarkhi  atau tidak berlaku hubungan atasan-bawahan. Dengan demikian yang dikenal adalah
Vol. 03, No. 02, (Agustus, 2020), pp. 487-499.
Badri Hasan Sulaiman
hubungan  koordinatif  atau  kerjasama,  dan bukan hubungan sub ordinatif. Dalam hubungan horizontal  ini,  masing-masing  institusi  berada pada jalur tugas dan kewenangannya yang tidak dapat  saling  diintervensi.  Pemda  tidak  dapat memasuki  ranah  politik,  dan  DPRD  tidak  bisa memasuki  administrasi  pemerintah  daerah (Bambang Yudoyono, 2001 : 95);
Suasana  parlementer  dalam  hubungan legislatif-eksekutif  daerah  yang  menunjukkan adanya  mekanisme check  and  balances antara lain  dikemukakan  oleh:  Bagir  Manan,  19 wewenang  menetapkan  Perda  yang  telah disetujui  bersama  ada  pada  kepala  daerah.  ada dua  dasar  ketentuan  ini.  Pertama;  pengaruh sistem  parlementer.    Dalam  sistem  parlementer kepala negara yang menetapkan atau mengesahkan  RUU  menjadi  undang-undang. Lebih  lagi  dalam  negara  yang  berbentuk kerajaan.  Rajalah  yang  secara  hukum  sebagai pembentuk  undang-undang.  Di  Inggris  dikenal sebutan Queen  (King)  in  Parliament yang menunjukkan  bahwa  parlemen  pada  dasarnya adalah  aparat  raja  (ratu).  Kedua;  pengaruh sistem checks  and  balances dalam  sistem pemisahan kekuasaan. Di  Amerika Serikat (dan negara-negara semacam itu), wewenang menetapkan  RUU  yang  telah  disetujui  Kongres ada  pada  presiden,  sebagai  bentuk checks  and balances antara  Kongres  dan  Presiden  (Bagir Manan, 2001 : 136);
Dalam UU No.32 tahun 2004 kedudukan DPRD  diberdayakan  dengan  memperluas  hak- hak  dan  wewenangnya,  serta  pertanggung jawaban kepala daerah kepada DPRD dipertegas,  yang  memungkinkan  kepala  daerah dapat  diproses  melalui impeachment, apabila pertanggung  jawabannya  ditolak  oleh  DPRD. Namun  demikian,  kedudukan  DPRD  tetap merupakan  mitra  sejajar  dengan  kepala  daerah untuk  tetap  memelihara check  and  balances antara  DPRD  dan  kepala  daerah,  serta terpeliharanya efektivitas dan stabilitas pemerintahan daerah.
Pemberlakuan  UU  No.  22  Tahun  1999 yang  kemudian  diganti  dengan  UU  No.  32 Tahun  2004  tidak  hanya  membawa  perubahan paradigma  hubungan  eksekutif-legislatif  daerah tapi  juga  pada  perubahan  pola  hubungan  pusat dan  daerah.  Terjadinya  perubahan  karakteristik relasi  kekuasaan  baik  di  antara  lembaga- lembaga politik utama dalam berbagai tingkatan maupun  antara  daerah-daerah  dengan  Jakarta. Perubahan  karakteristik  ini  muncul  dengan terjadinya  peralihan  dari  era  pemerintahan Soeharto yang sentralistik-otoritarianisme ke era reformasi  yang  lebih  demokratis.  Setidaknya ada  dua  hal  penting  dengan  adanya  perubahan format  tersebut;  Pertama,  terjadinya  pergeseran arena  pergulatan  politik  dari  pusat  ke  daerah dengan  adanya  keleluasaan  daerah  untuk membuat keputusan politik tanpa harus diintervensi  oleh  pusat.  Hal  ini  dimungkinkan
Vol. 03, No. 02, (Agustus, 2020), pp. 487-499.
Badri Hasan Sulaiman
dengan  adanya  UU  No.  32  tahun  2004,  yang memberi  keleluasaan  pada  daerah  dalam membuat  keputusan  politik  (Simanjuntak  dan
Bungaran
Antonius, 2018); Kedua, memungkinkan  terjadinya  pergeseran  dari “pemerintahan  oleh  birokrasi” (bureaucratic government) kepada  “pemerintahan  partai” (party  government) baik  di  tingkat  Nasional maupun di Daerah.
Dengan beralihnya  ajang  pergulatan politik dari pusat ke daerah sangat memungkinkan  terjadinya  pergeseran  pola hubungan  antara  legislatif  dan  eksekutif  daerah (Labolo  dan  Muhadam,2015); Sementara  itu kenyataan saat ini menunjukkan telah berlangsungnya  pemerintahan  partai.  Jabatan Presiden,  Wakil  Presiden,  Menteri,  Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan wakilnya pada umumnya dikuasai oleh Parpol.
E. Kemitraan Eksekutif Dan Legislatif

## Dalam Penyelenggaraan Otsus
Dalam penyelenggaraan otonomi (khusus) daerah,  suka  atau  tidak,  legislatif  harus mendukung untuk kestabilan dan  menjadi  mitra yang  baik  guna    melaksanakan  pembangunan (DPRA , 2019:1); Hubungan eksekutif dan legislatif harus terjalin secara terbuka, mendengarkan,  membutuhkan,  menghargai  dan saling  percaya,  sehingga  masyarakat  dapat merasakan manfaatnya (Rochendi S, Saleh KA., 2017 : 13 (1) ); Pada tataran pemahaman berkait kemitaraan eksekutif dan  legislatif,  berdasarkan
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ternyata sering menimbulkan  multi  interpretasi,  diantaranya  ; (1). Adanya anggapan kepala daerah bertanggungjawab  kepada  legislatif,  sehingga tak perlu bermitra dan kedudukan kepala daerah berada di bawah legislatif., (2). Kemitraan yang sejajar  ini  menyebabkan  harus  sama  rezeki  dan fasilitas  yang  diterima  antara  eksekutif  dan legislatif. (3). Adanya anggapan bahwa legislatif jika  bermitra  harus  menyetujui  kebijakan eksekutif  daerah,  sedangkan  kalau  eksekutif dikontrol dianggap bukan bermitra. (4). Pengalaman  masa  lalu  jika  eksekutif  dipandang kuat  sekali,  maka  sekarang  muncul  anggapan legislatif  harus  kuat  dan  cenderung  ekstrem berupaya ke arah itu.
Dalam  hal  adanya  perbedaan  persepsi tentang  kemitraan  menjadi  retak,  bahkan cenderung  menimbulkan  konflik,  maka  perlu adanya pemahaman yang sama dan transparansi dalam  perencanaan  rencana  pembangunan (Kuddy  AL,  2018  :  2  );  Bahwa  penyeleggaraan pemerintahan  dalam  prinsip  Negara  demokrasi, perlu adanya pemahaman bahwa suatu pemerintahan  pada  prinsipnya  adalah  karena adanya  rakyat  yang  memberi  kepercayaan (mandat)  melalui  pemilu  untuk  memilih pemimpin dan/atau wakil-wakilnya guna memimpin  penyelenggara  pemerintahan  secara baik dan benar berdasarkan Undang-undang dan kedaulatan rakyat.
Vol. 03, No. 02, (Agustus, 2020), pp. 487-499.
Badri Hasan Sulaiman
Terbentuknya pemerintah daerah merupakan  suatu  subsistem  dari  pemerintahan nasional, yakni; bertujuan,
a. Sebagai  sebagai  medium  pendidikan  politik demi terwujudnya masyarakat madani untuk mengembangkan demokrasi di daerah berdasarkan kearifan lokal, memberi peluang  ruas,  prakarsa,  peran  serta,  dan pemberdayaan  masyarakat  dalam  kegiatan kebangsaan, bernegara, dan bermasyarakat. b. Sebagai administratif, yakni penyedia pelayanan  umum  bagi  masyarakat  dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dalam  bentuk  penyelenggaraan  fungsi- fungsi  pemerintahan  (fungsi  pelayanan  dan pengaturan, fungsi pembangunan dan fungsi perlindungan).
Ada 2 (dua) variabel yang efektif dengan tercipta  kemitraan  (legislatif  dan  eksikutif). Pertama, kepala  daerah  beserta  perangkatnya mampu  melaksanakan  fungsi,  tugas,  dan kewajibannya  secara terencana dalam  mencapai sasaran  yang  ditetapkan  dan  menciptakan kestabilan  di  daerahnya  sesuai  peraturan perundang-undangan.
Dikatakan
suatu pemerintahan efektif jika; mampu melaksanakan  fungsi  pemerintahan  secara  baik dalam  pelayanan  masyarakat  ( public  service function ),  fungsi  pembangunan  ( development function ),  dan  fungsi  perlindungan  ( protective function ); Kedua ,  mampu  membangun  dan mengembangkan demokrasi dengan
memberdayakan masyarakat dalam pembangunan  daerah;  terciptanya  pemerintahan yang  bersih  dan  berwibawa  tanpa  kolusi, korupsi,  dan  nepotisme  (KKN);  terciptanya kestabilan  dengan  kebijakan  yang  mendapat dukungan  penuh  dari  perangkat  daerah  dan masyarakat; mampu melaksanakan fungsi tugas, wewenang,  dan  kewajiban  sesuai  peraturan perundang-undangan. Kecuali itu, kepala daerah beserta perangkatnya mampu memberi pelayanan masyarakat yang baik dengan efektif, efisien,  ekonomis,  transparan,  akuntabel,  dan partisipatif  untuk  meningkatkan  kesejahteraan rakyat. Semua ini harus didukung legislatif.
Implementasi  bentuk  hubungan  eksekutif dan  legislatif  daerah  yang  dibatasi  pada  dua variabel tersebut, dapat dibuat pada suatu model dengan  kemungkinan  empat  macam  bentuk hubungan  yang  digambarkan  dalam  empat kuadran berikut:
1. Pemda  efektif  dengan  mendapat  dukungan DPRA/DPRK (hubungan ideal dan sinergis). Indikatornya,  antara  lain  adanya  visi,  misi, dan persepsi yang sama antara eksikutif dan legislatif dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah.
2. Pemda  tidak  efektif,  namun  mendapat dukungan legislatif (hubungan kurang baik). Kondisi  seperti  ini  akan  lebih  banyak merugikan  masyarakat,  karena  kebijakan dalam  hal  tertentu  tidak  sesuai  aspirasi masyarakat,  walaupun  mendapat  dukungan
Vol. 03, No. 02, (Agustus, 2020), pp. 487-499.
Badri Hasan Sulaiman
legislatif. Maka kemungkinan besar seorang kepala  daerah  tidak  dapat  dipilih  kembali untuk masa jabatan berikutnya. Indikatornya, antara  lain,  kebijakan  itu  tidak  sesuai kebutuhan  rakyat,  mengingat  umumnya kepala  daerah  dipilih  dari  calon  dan  atau berasal  dari  partai  yang  sama  dengan mayoritas  anggota  DPRA/DPRD.  Pemda juga  dinilai  tidak  serius  mewujudkan clean government dan good  governance .  Pemda juga  tidak  mampu  menciptakan  kestabilan karena kebijakan kepala daerah membongkar  pasang  pimpinan  dan  staf  unit kerja daerah lantaran lemahnya SDM pemda dan sesuai dengan selera tanpa mengindahkan  pola  karier.  Kepala  daerah hanya  menguntungkan  sebagian  anggota legislatif daerah dengan memberikan tambahan  insentif/honor  atau  keuntungan lain dengan mengabaikan ketentuan perundang-undangan.
3. Pemda efektif, tapi tidak mendapat dukungan  legislatif  (hubungan  tidak  baik). Pemda berjalan tersendat-sendat. Kondisi ini karena  kepala  daerah  yang  terpilih  bukan dari  partai  yang  menguasai  mayoritas anggota  legislatif  derah  dan/atau  kepala daerah  terpilih  atas  dukungan  legislatif periode  masa  jabatan  sebelumnya.  Pemda pada  awalnya  mampu  menjalankan  tugas pokok  dengan  efektif  dalam  mencapai sasaran yang direncanakan, namun di tengah
jalan  karena  tidak  ada  standar  efektivitas yang jelas dari legislatif, akhirnya menimbulkan  konflik,  karena  tidak  ada dukungan  legislatif.  Eksikutif  dan  legislati cenderung  saling  klaim  karena  measa  yang paling benar.
4. Pemda  tidak  efektif  dan  tidak  mendapat dukungan  legislatif  (hubungan  yang  buruk). Indikatornyaa adalah kebalikan dari indikator  kinerja  pada  kuadran  pertama. Keadaan  seperti  ini  membuat  kepala  daerah cenderung  tak  mampu  menyelesaikan  masa tugasnya  sampai  akhir  masa  jabatan  (lima tahun) dan akan terseok-seok di tengah jalan karena  LKPJ  tahunannya  terus-menerus direkomendasi negatif oleh legislatif. Semoga uraian singkat itu menjadi perhatian semoga  roda  pemerinthan  Aceh  ke  depan lebih  efektif  dan  efesien  dan  langsung menyentu kebutuhan masyarakat Aceh.

## SIMPULAN
Pola  hubungan  lembaga  eksekutif  dan legislatif  adalah  sejajar  dalam  kemitraan. Dalam  penyelenggaraan  pelaksanaan  otsus oleh pihak eksekutif  penting sekali  mendapat dukungan  pihak  legislative  sebagai  mitra kerja  pemerintah  di  daerah.  Dan  pihak eksekutif  tingkat  I,  perlu  juga  membangaun koordinasi  dan  sinergisitas  dengan  pihak pemerintah  daerah  tingkat  II  kabupaten/kota guna  menyamakan  persepsi  terhadap  arah
Vol. 03, No. 02, (Agustus, 2020), pp. 487-499.
Badri Hasan Sulaiman
pembangunan. Jalinan hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif tidak selamanya  dapat  dipertahankan  dalam  suatu pola  yang  baku,  walaupun  kedua  institusi tersebut  berkedudukan  sejajar  dalam  pola kemitraan, gesekan-gesekan tentu akan selalu terjadi,  akibat  dari  tuntutan  kebutuhan  dan perubahan  lingkungan  yang  membuatnya harus menyesuaikan diri. Dari  sisi lain, pihak legislatif  adalah  sebagai  wakil  dari  partai, tentu  tidak  jauh  dari  kepentingan  partainya. Begitu juga pihak eksekutif, meskipun dipilih secara  langsung  oleh  rakyat  tetapi,  namun
secara  historis,  memiliki  hubungan  dengan partai  pengusung.    Membangun  komitmen dalam  rangka  pelaksanaan  otsus  supaya terarah  penting  dilakukan  oleh  kedua  belah pihak.  Pihak  legislative  berwenang  membuat peraturan perundang-undangan untuk kepastian  hukum,  tentu  terlebih  dahulu  harus tercapainya  kesepakatan  bersama  antara DPRD  dan  kepala  daerah  tentang  kebijakan umum  anggaran  (KUA)  dan  prioritas flafon anggaran  sementara  (PPAS),  yang  kemudian dituangkan  dalam  nota  kesepahaman  rencana pelaksanaan pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriyan,  Dody  Nur,    2016, Hukum  Tata  Negara  dan  Sistem  Politik:  Kombinasi  Presidensial dengan Multipartai di Indonesia . Deepublish.
Bagir Manan, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Jogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
Bambang  Yudoyono,  2001, Otonomi  Daerah  Desentralisasi  dan  Pengembangan  SDM  Aparatur Pemda dan Anggota DPRD, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
Koswara,  E.,  2001, Otonomi  Daerah:  Untuk  Demokrasi  Dan  Kemandirian  Rakyat, Jakarta: Yayasan PARIBA.
Kuddy  AL,  2018,  Partisipasi  Masyarakat,  Transparansi  Anggaran,  dan  Peran  Pengawasan  dalam Pengelolaan  Dana  Otonomi  Khusus  Sektor  Pendidikan  di  Kabupaten  Paniai.  Jurnal Manajemen dan Bisnis, ISSN: 2615-0425 (Print), e-ISSN: 2622-7142 (Online). Mar 28;2(1).
Labolo, Muhadam, 2015, Dinamika politik dan pemerintahan lokal . Ghalia Indonesia.
Makmur Ibrahim, Kabaq Hukum dan Humas Sekretariat DPR Aceh, Banda Aceh , 1 Oktober 2019.
Manan, H. Abdul, 2018, Dinamika Politik Hukum Di Indonesia , Kencana.
Marlina  R.,  Pembagian  Kekuasaan  Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Di  Indonesia.  Jurnal Daulat Hukum. 2018.
Badri Hasan Sulaiman
Mustafa,  A.,  2018,  Implementasi  antara  Legislatif  dan  Eksekutif  dalam  Pembentukan  Peraturan Daerah yang Partisipatif. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam , 5 (2), 295- 306.
Mustafa,  A.,  2018,  Implementasi  antara  Legislatif  dan  Eksekutif  dalam  Pembentukan  Peraturan Daerah  yang Partisipatif. Jurnal  Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam , 5 (2),  PP.
295-306.
Nugraha  W.,  2018,  Fungsi  Legislasi  Menurut  Undang-undang  Dasar  Tahun  1945  (Studi  Kasus Badan Legislasi Dpr RI Periode 2004-2009), Binamulia Hukum.
Ramadhan    BD.,  Pengaturan  Otonomi  Daerah  Pasca  Reformasi  (Studi  Terhadap  Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah).
Rochendi S., Saleh  KA., 2017,  Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat. POLITIK. Jun 17;13 (1)