Revised: 11-6-2023 Accepted: 15-7-2023
Keabsahan HGB Sebagai Objek Hak Tanggungan Tanpa Persetujuan Pemegang Hak Pengelolaan
Fatimah Azzahra, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe e-ISSN : 2621-4105

## Keabsahan HGB Sebagai Objek Hak Tanggungan Tanpa Persetujuan Pemegang Hak Pengelolaan

## Fatimah Azzahra, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia 2010611102@mahasiswa.upnvj.ac.id

## Abstrak
Tujuan dilakukan penelitian adalah untuk menelaah mengenai keabsahan HGB sebagai objek hak tanggungan  dan  akibat  hukum  dari  HGB  sebagai  objek  hak  tanggungan  yang  dilakukan  tanpa adanya  persetujuan  pemegang  hak  pengelolaan.  HGB  merupakan  salah  satu  hak  atas  tanah  yang berdiri di atas tanah hak pengelolaan dan dapat dibebani hak tanggungan dengan persyaratan harus disetujui  oleh  pemegang  hak  pengelolaan.  Namun,  seringkali  ditemukan  pemegang  HGB membebankan hak tanggungan tanpa persetujuan pemegang hak pengelolaan, sehingga keabsahan serta  akibat  hukumnya  perlu  dipertanyakan.  Dengan  latar  belakang  tersebut,  penting  adanya penelitian lebih lanjut mengenai keabsahan dan akibat hukum HGB sebagai objek hak tanggungan tanpa persetujuan pemegang hak pengelolaan. Metode penelitian bersifat yuridis normatif dengan teknik  pendekatan  yang  menggunakan  undang-undang  dan  metode  analisa  berupa  deskriptif kualitatif.  Kebaruan  dari  penelitian  ini  adalah  pembahasan  tidak  hanya  membahas  mengenai bagaimana  membebankan  hak  tanggungan  terhadap  HGB,  namun  akan  difokuskan  juga  kepada keabsahan  dan  akibat  hukum  HGB  sebagai  objek  hak  tanggungan  dilakukan  tanpa  persetujuan pemegang  hak  pengelolaan.  Kesimpulan  yang  dapat  dikutip  dari  pembahasan  ini  adalah  HGB sebagai  objek  hak  tanggungan  tanpa  persetujuan  pemegang  hak  pengelolaan  tidak  memiliki keabsahan  secara  hukum  dan  akibatnya,  pembebanan  hak  tanggungan  tersebut  dapat  dimintakan pembatalan dan dapat batal demi hukum dengan putusan pengadilan.
Kata kunci: Hak Tanggungan; Hak Guna Bangunan; Hak Pengelolaan

## Abstract
This  study  have  a  purpose  to  review  the  validity  of  HGB  as  an  object  of  mortgage  rights  and consequences of HGB as an object of mortgage rights without consent of holder of management rights. HGB is another type of land right, on top of the land management rights with the approval of the management rights holder, may be imposed with a mortgage. However, it is often found that HGB  holders  impose  mortgage  rights  without  the  consent  of  management  rights  holders,  so  the legitimacy and legal consequences need to be questioned. Against this background it is important to  carry  out  more  analysis  for  the  legality  and  legal  consequences  of  HGB  as  an  object  of mortgage  rights  without  the  approval  of  holder  of  management  rights.  The  applied  research strategy  uses  a  normative  juridical  with  qualitative  descriptive  data  analysis  techniques  and statute approach. The newness of this study is not only discuss how to imposition mortgage rights on  HGB,  but  will  also    discussion  focused  on  validity  and  consequences  if  HGB  as  an  object  of mortgage  rights  is  implemented  out  without  consent  of  holder  of  management  rights.  The conclusion  that  can  be  cited  from  this  discussion  is  that  HGB  as  object  of  mortgage  without consent of holder management rights does not have legal validity and as a result the imposition of mortgage rights can be requested for cancellation and can be null and void by law with a ruling from a court.
Keywords : Mortgage Rights; Building Use Rights; Management Rights
Revised: 11-6-2023 Accepted: 15-7-2023

## 1. PENDAHULUAN
Tanah  umum  dikuasai  oleh  pemerintah  atas  nama  negara  dengan  tujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang kemudian hak menguasai menjadi dasar dari adanya suatu hak terhadap tanah. 1 Kedudukan hak atas tanah dianggap sangat esensial  dalam  pemanfaatannya  terutama  untuk  kepentingan  dan  kemanfaatan bersama. 2 Hak  terhadap  tanah  terbagi  menjadi  hak  milik,  hak  guna  usaha,  hak guna  bangunan,  hak  pakai,  hak  sewa,  hak  membuka  tanah,  hak  memungut  hasil hutan  dan  hak  lainnya  yang  tidak  termasuk  dalam  kategori  hak-hak  tersebut sebelumnya dimana hal ini diatur dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (selanjutnya UUPA). Dari berbagai hak tersebut, terdapat hak lain yakni hak pengelolaan atau juga disebut hak pengelolaan lahan.
Mengenai hak pengelolaan dapat dimaksudkan berupa hak dari pemerintah atas nama negara yang diperuntukkan kepada badan hukum dan lembaga di bawah wewenang  pemerintah  untuk  dimanfaatkan  demi  kepentingannya  sendiri  dalam pelaksanaan  fungsinya  ataupun  diberikan  kepada  pihak  ketiga  berupa  hak  yang diletakkan  di  atasnya. 3 Boedi  Harsono  berpendapat,  hak  pengelolaan  tidak  dapat dinyatakan sebagai hak atas tanah, melainkan hak menguasai pemerintah dengan tujuan  pemanfaatan  oleh  yang  memerlukan. 4 Hak  pengelolaan  dalam pemanfaatannya  tidak  memiliki  batasan  waktu  karena  yang  memiliki  batasan waktu adalah hak yang terletak di atasnya. Sesuai dengan Pasal 8 PP No. 18/2021, hak  yang  dapat  diletakkan  di  atas  tanah  hak  pengelolaan  selain  dari  hak  guna usaha dan hak pakai adalah hak guna bangunan (selanjutnya HGB).
Pemilik tanah memiliki kewenangan untuk memanfaatkan hak atas tanahnya seperti  melakukan  peralihan  dengan  menjadikan  HGB  di  atas  tanah  hak pengelolaan  sebagai  jaminan.  Adanya  peralihan  ini  tentunya  pemegang  HGB memiliki  hubungan  hukum  baik  dengan  pemegang  hak  pengelolaan  maupun dengan  perbankan  selaku  pemberi  jaminan. 5 HGB  ini  seringkali  ditemukan menjadi objek jaminan di perbankan dimana hal ini sesuai dengan Pasal 4 Ayat 1 UUHT  dan  Pasal  51  UUPA  yakni  hak  milik,  hak  guna  usaha  dan  HGB  dapat dijaminkan  dengan  hak  tanggungan.  Disebabkan  pembebanan  hak  tanggungan merupakan  suatu  peralihan  hak,  sehingga  dalam  pembebanan  HGB  ini  perlu
1 Agus  Sekarmadji  et  al., Seri  Hukum  Agraria:  Hak  Atas  Tanah  Bagi  Orang  Asing (Jawa  Timur: University Press, 2022).
2 Embun  Sari  et  al.,  “Politik  Hukum  Pengadaan  Tanah  Terhadap  Tanah  Abrasi  Pasca  Diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja,” Jurnal Ius Constituendum 7, no. 1 (2022): 61, http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4390.
3 Seventina  Monda  Devita,  “Perkembangan  Hak  Pengelolaan  Atas  Tanah  Sebelum  Dan  Sesudah Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2021  Tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah,  Satuan  Rumah Susun  Dan  Pendaftaran  Tanah,” Jurnal  Hukum  Lex  Generalis 2,  no.  9  (2021):  873–84, https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i9.130.
4 Urip Santoso, Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah (Jakarta: Kencana, 2019).
5 Yulies  Tiena  Masriani,  “Pentingnya  Kepemilikan  Sertifikat  Tanah  Melalui  Pendaftaran  Tanah Sebagai Bukti Hak,” USM Law Review 5, no. 2 (2022): 544, http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5777%0A.
Revised: 11-6-2023 Accepted: 15-7-2023
didahului dengan adanya kesepakatan antara pemegang HGB dengan pemilik hak pengelolaan dalam bentuk rekomendasi.
Mengenai kewajiban adanya rekomendasi tentunya didasarkan kepada Pasal 13  Ayat  2  PP  No.  18/2021  menyatakan  “Setiap  perbuatan  hukum  termasuk dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan terhadap hak atas tanah di  atas  Hak  Pengelolaan,  memerlukan  rekomendasi  pemegang  Hak  Pengelolaan dan dimuat dalam perjanjian pemanfaatan tanah.”  Rekomendasi dapat dikatakan sebagai  salah  satu  bentuk  persetujuan.  Persyaratan  adanya  jaminan  hak tanggungan berupa HGB di atas hak pengelolaan dengan mengantongi persetujuan ini  tentunya  selain  sebagai  bentuk  perlindungan  bagi  pemegan  hak  pengelolaan, hal  ini  juga  merupakan  suatu  perlindungan  hukum  bagi  perbankan  demi kepentingan dan kepastian hukum. 6
Namun,  pada  kenyataanya  ditemukan  pemegang  HGB  membebankan haknya  kepada  perbankan  tanpa  persetujuan  pemegang  hak  pengelolaan.  Hal  ini dapat  dicontohkan dengan kasus  PT Indobuildco  dimana terdapat  pemberian hak mengelola  kawasan  Senayan  dengan  sertifikat  HGB  No  26  dan  27  kepada  PT Indobuildco.  Adanya  SK  No.  169,  Hotel  Hilton  dinyatakan  terletak  pada  Hak Pengelolaan  Lahan.  PT  Indobuildco  harus  mengadakan  kontrak  kerja  dengan Badan  Pengelola  Gelora  Senayan  (BPGS)  sebagai  pemegang  hak  pengelolaan lahan  untuk  mengantongi  HGB  baru  di  atas  hak  pengelolaan.  PT  Indobuildco melanggar  dengan  menambahkan  tempo  HGB  tersebut  tanpa  membuat  kontrak dan  tanpa  menyebutkan  status  HGB  terletak  di  atas  hak  pengelolaan  serta digunakan  sebagai  jaminan  utang  kepada  Bangkok  Bank  Public  dan  pada  Bank Dagang  Negara  tanpa  diketahui  BPGS,  baik  dengan  rekomendasi  maupun persetujuan tertulis. 7 Melihat contoh kasus tersebut tidak menutup kemungkinan akan  timbul  peristiwa  serupa  dimana  pelaksanaan  HGB  di  atas  hak  pengelolaan sebagai  objek  hak  tanggungan  menyalahi  PP  No.  18/2021,  sehingga  hal  tersebut menjadi urgensi penelitian ini dilakukan agar HGB di atas tanah hak pengelolaan yang  dijaminkan  dengan  hak  tanggungan  dapat  memenuhi  syarat  sah  perjanjian dalam  pasal  1320  KUHPerdata  dan  perjanjian  hak  tanggungan  tersebut  menjadi sah.
Terdapat  penelitian  terdahulu  yang  juga  membahas  mengenai  penjaminan HGB yang terletak di tanah hak pengelolaan. Pertama, penelitian oleh Putri., dkk (2021)  mengenai  bentuk-bentuk  perlindungan  hukum  apabila  penerima  utang melakukan  wanprestasi  ketika  pelaksanaan  jaminan  HGB  atas  tanah  hak pengelolaan. 8 Kelemahan  penelitian  ini  hanya  membahas  bentuk  perlindungan
6 Soegianto, Diah Sulistiyani R S, and Muhammad Junaidi, “Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia,” Jurnal  Ius  Constituendum 4,  no.  2 (2019): 210, http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1658.
7 Kompas,  “Kasus  Hilton,  MA  Bebaskan  Ali  Mazi  Dan  Pontjo  Sutowo,”  Kompas.com,  2008, https://nasional.kompas.com/read/2008/10/13/19050669/~Nasional.
8 Hasbir  Paserangi  Aminda  Euginee  Putri  Larasati,  Farida  Pattitingi,  “Perlindungan  Hukum  Bagi Kreditor  Terhadap  Eksekusi  Jaminan  Hak  Guna  Bangunan  Di  Atas  Hak  Pengelolaan  Ketika  Debitor
Revised: 11-6-2023 Accepted: 15-7-2023
hukum  bagi  kreditur,  namun  tidak  membahas  mengenai  keabsahan  dan  akibat hukumnya  apabila  dilakukan  tanpa  persetujuan  pemegang  hak  pengelolaan. Kedua, penelitian oleh Franciska (2022) membahas mengenai kedudukan hukum pemegang HGB di  atas hak pengelolaan sebagai objek jaminan dan kewenangan pemegang  hak  pengelolaan  sebagai  pemegang  hak  meguasai  tanah  Negara. 9 Kelemahannya yakni tidak menyebutkan mengenai akibat hukum bagi para pihak apabila dilakukan tanpa persetujuan pemegang hak pengelolaan.
Ketiga, penelitian oleh Aji. dkk (2021) yang membahas mengenai peraturan hukum, aplikasi peralihan HGB, prosedur perolehan HGB yang berasal dari tanah hak pengelolaan dan pertanggungjawaban perusahaan terhadap pemanfaatan tanah yang  telah  diberikan  oleh  pemerintah. 10 Kelemahannya  yaitu  tidak  membahas mengenai  pengaturan  pembebanan  HGB  yang  dilakukan  tanpa  seizin  pemegang hak  pengelolaan  lahan.  Dari  ketiga  penelitian  terdahulu  tersebut,  adapun  yang menjadi  kelebihannya  adalah  pada  setiap  penelitian  dijelaskan  secara  rinci  dasar hukum yang digunakan dan telah sesuai dengan isu yang akan ditelaah.
Kesamaan  topik  tidak  membuat  penelitian  ini  kehilangan  kebaruan penelitian.  Hal  ini  disebabkan  belum  ada  penelitian  atau  karya  ilmiah  terdahulu dengan tema  yang sama, memfokuskan bahasan kepada  keabsahan HGB sebagai objek  jaminan  dan  akibat  hukum  apabila  HGB  sebagai  objek  hak  tanggungan dilakukan tanpa persetujuan pemegang hak pengelolaan. Sehingga, hal ini menjadi suatu  perbedaan  antara  penelitian  atau  karya  ilmiah  terdahulu  dengan  penelitian ini. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji mengenai keabsahan HGB sebagai objek hak  tanggungan  tanpa  persetujuan  pemegang  hak  pengelolaan  dan  mengkaji mengenai  akibat  hukum  atau  konsekuensi  dari  HGB  sebagai  objek  hak tanggungan tanpa persetujuan pemegang hak pengelolaan.
2. METODE
Metode  atau  jenis  penelitian  bersifat  yuridis  normatif  dengan  berdasarkan norma-norma  hukum  positif  dan  menelaah  penjelasan-penjelasan  yang  terdapat dalam bahan kepustakaan. Metode pendekatan berupa pendekatan undang-undang yakni  melakukan  telaahan  terhadap  peraturan  undang-undang  dan  kaitannya dengan penelitian. Teknik pengumpulan data  yang diterapkan  yakni  berupa studi kepustakaan  ( library  research )  dengan  mengkaji  informasi  terhadap  sumber primer  sebagai  bahan  utama,  sekunder  sebagai  penjelas  dan  tersier  sebagai penjelas  bahan  primer  dan  sekunder. 11 Metode  Analisa  yang  diterapkan  berupa
Wanprestasi,” Justitial: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora 8, no. 5 (2021): 1290, http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i5.1282-1291.
9 Wira Franciska, “Perjanjian Penjaminan Kredit Perbankan Terhadap Objek Hak Guna Bangunan Di Atas  Hak  Pengelolaan,” Aksara:  Jurnal  Ilmu  Pendidikan  Nonformal 8,  no.  3  (2022):  2235–36, http://dx.doi.org/10.37905/aksara.8.3.2223-2238.2022%0D.
10 Budi Setyo Aji, Ngadino, and Adya Paramita Prabandari, “Analisis Yuridis Pemindahtanganan Hak Guna Bangunan (HGB) Di Atas Tanah Hak Pengelolaan (HPL) Dan Aplikasinya,” Notarius 14, no. 2 (2021): 185, https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43726.
11 Suyanto, Metode  Penelitian  Hukum  Pengantar  Penelitian  Normatif,  Empiris  Dan  Gabungan (Gresik: Unigress Press, 2022).
Revised: 11-6-2023 Accepted: 15-7-2023
analisis  deskriptif  kualitatif  yaitu  melakukan  penafsiran  (interpretasi)  bahan hukum  yang  berkaitan  dengan  penelitian  yang  keseluruhannya  berkaitan  dengan keabsahan  HGB  sebagai  objek  hak  tanggungan  serta  akibat  hukumnya  apabila dilakukan  tanpa  persetujuan  pemegang  hak  pengelolaan  untuk  mendorong  hasil penelitian yang lebih komperhensif.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Keabsahan  HGB  Sebagai  Objek  Hak  Tanggungan  Tanpa  Persetujuan Pemegang Hak Pengelolaan
Sesuai  dengan  definisi  dari  hak  pengelolaan,  kewenangan  pemegang  atau pemilik hak pengelolaan yakni menyerahkan atau melimpahkan sebagian haknya melalui  pengadaan  perjanjian  dengan  pihak  ketiga.  Pengadaan  perjanjian  dengan pihak  ketiga  ini  dapat  dituangkan  dalam  suatu  perjanjian  tertulis  berupa  Surat Perjanjian  Penggunaan  Tanah  (SPPT)  dan Build,  Oparate,  and  Transfer (BOT) dengan kewajiban memberikan pembayaran kepada pihak pertama, melaksanakan pembangunan  atas  bagian  tanah  tersebut  dan  mengembalikannya  setelah  jatuh tempo. 12 Perjanjian  tertulis  yang  telah  disepakati  tersebut  menjadi  dasar  adanya suatu  perikatan  dan  dapat  dinamakan sesuai  dengan kebutuhan seperti perjanjian penyerahan, pemanfaatan ataupun pengelolaan.
Sebagian hak yang dapat dilimpahkan kekuasaanya kepada pihak lain yang memerlukan yakni hak tanah yang terletak di atasnya, dimana salah satunya yakni HGB. Sebelumya, perlu diketahui dalam pemberian HGB ini perlu memerhatikan beberapa unsur seperti, wajib didaftarkan, batasan waktu yang dimiliki oleh HGB yakni 30 (tiga puluh) tahun dan dapat dilanjutkan kembali selama 20 (dua puluh) tahun serta didasarkan adanya kepentingan dari para pihak, dapat dialihkan sejauh jangka waktunya belum usai dan dapat digunakan sebagai objek pemenuhan utang kepada pihak perbankan. 13
Mekanisme  pembebanan  hak  tanggungan  HGB  yang  terletak  di  atas  tanah hak  pengelolaan  sebagai  objek  penyelesaian  utang  ini  dapat  diawali  dengan adanya suatu  perjanjian pembebanan hak tanggungan dengan objek berupa HGB sebagai  pemenuhan  utang  yang  mana  perjanjian  ini  dimasukkan  juga  ke  dalam perjanjian  utang  yang  telah  disepakati.  Kemudian,  pelaku  perjanjian  dapat mengurus  mengenai  penerbitan  Akta  Pembebanan  Hak  Tanggungan  (APHT) kepada  pejabat  yang  berwenang  membuat  akta  tanah  atau  pada  umumnya dilakukan  oleh  PPAT.  Selanjutnya  yakni  melakukan  pendaftaran  APHT  HGB tersebut  kepada  kantor  pertanahan  yang  selanjutnya  akan  diterbitkan  buku  tanah
12 Rahmat  Ramadhani  and  Ramlan,  “Perjanjian  Build  Operate  And  Transfer  (BOT)  Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Bisnis,” De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 2 (2019): 262, https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3182.
13 Triadi  Kurniawan,  “Pemberian  Hak  Guna  Bangunan  Di  Atas  Bagian  Tanah  Hak  Pengelolaan,” Jurnal  KeadilaN 18,  no.  1  (2020):  80,  https://media.neliti.com/media/publications/337801-pemberian-hak- guna-bangunan-di-atas-bagi-740030aa.pdf.
Revised: 11-6-2023 Accepted: 15-7-2023
atas  hak  tanggungan,  melakukan  pencatatan  serta  membuat  salinan  dari  catatan tersebut yang akan dituliskan kembali ke dalam sertifikat tanah. 14
Sebelum  dilakukannya  penerbitan  akta  pembebanan  hak  tanggungan, pemegang HGB harus mengantongi persetujuan atau rekomendasi yang diberikan oleh  pemegang  hak  pengelolaan  yang  tertuang  dalam  bentuk  perjanjian pemanfaatan  tanah.  Sepanjang  HGB  masih  melekat  atau  berada  di  atas  hak pengelolaan  sampai  waktu  pelaksanaan  penjaminan  dilakukan,  maka  dalam peralihanya  wajib  diiringi  dengan  persetujuan  dari  pemegang  hak  pengelolaan. Adapun pengecualiannya yakni jika terhadap peralihan dalam bentuk penjaminan atau pembebanan hak tanggungan tersebut telah mendapatkan persetujuan dengan hadirnya  pernyataan  tertulis  dari  pemegang  hak  pengelolaan.  Pemegang  HGB juga diharuskan membayar sejumlah biaya yang akan diberikan kepada pemegang hak  dengan  jumlah  yang  disesuaikan  kepada  kesepakatan  dan  bentuk pemanfaatan.
Surat  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor 630.1-3433 tanggal  17 September 1998 menyatakan bahwa peralihan  HGB  yang terletak  di  atas  hak  pengelolaan  memerlukan  persetujuan  tertulis  dari  pemegang hak  pengelolaan  karena  mengingat  kemungkinan  terjadinya  eksekusi  berupa peralihan  HGB  tersebut  yang  mana  hal  ini  bertujuan  sebagai  bentuk  persetujuan terhadap  peralihan.  Maka,  mendasarkan  kepada  Pasal  4  Ayat  1  UUHT,  Pasal  51 UUPA,  Pasal  13  Ayat  2  PP  No.  18/2021,  Surat  Menteri  Negara  Agraria/Kepala BPN  Nomor  630.1-3433  tanggal  17  September  1998,  hak  tanggungan  atas  HGB yang  terletak  di  atas  tanah  hak  pengelolaan  dalam  pelaksanaannya  juga  perlu dipastikan  adanya  persetujuan  dari  pemegang  hak  pengelolaan  karena  hal  ini berkaitan  dengan  keabsahan  dari  pembebanan  hak  tanggungan  tersebut. Keabsahan dalam pembahasan ini yakni berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu perjanjian  pembebanan  hak  tanggungan  terhadap  HGB  apabila  dilakukan  tanpa memiliki persetujuan pemegang hak pengelolaan. Membahas mengenai keabsahan pembebanan  hak  tanggungan,  maka  kembali  menggunakan  dasar  hukum  syarat- syarat  sah  perjanjian  dalam  KUHPerdata.  Hal  ini  disebabkan  hak  tanggungan tidak  dapat  dilakukan  tanpa  adanya  perjanjian  pokok  berupa  perjanjian  utang piutang antara perbankan dan pemegang HGB. 15
KUHPerdata  mengatur  mengenai  syarat-syarat  sah  perjanjian  dalam  Pasal 1320  yakni  adanya  kesepakatan,  kecakapan,  suatu  hal  tertentu  dan  sebab  yang halal. Syarat pertama yakni kesepakatan dapat dipenuhi dengan adanya perkenaan atau  perizinan  dari  pemegang  hak  pengelolaan  dalam  menjadikan  HGB  yang terletak di tanah hak pengelolaan sebagai objek hak tanggungan. Perkenaan atau
14 Fasatama  Prakasa,  Mada  Apriandi  Zuhir,  and  Herman  Ardiansyah,  “Pembatalan  Sertifikat  Hak Milik Dibebani Hak Tanggungan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1138 K/Pdt/2012),” Recital Review 2, no. 1 (2020): 44, https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/8660.
15 Nur  Rizki  Siregar,  Mohamad  Fajri,  and  Mekka  Putra,  “Tinjauan  Hukum  Kekuatan  Eksekutorial Terhadap Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Debitur Wanprestasi,” UNES Law Review 5, no. 1 (2022): 130, http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4872.
Revised: 11-6-2023 Accepted: 15-7-2023
perizinan  ini  wajib  dituangkan  dalam  bentuk  perjanjian  pemanfaatan  tanah sebelum  dilanjutkan  dengan  adanya  kesepakatan  atau  kehendak  bersama  antara pemegang  HGB  dengan  perbankan.  Pemegang  HGB  harus  dapat  membuktikan perkenaan  atau  perizinan  tersebut  dengan  cara  membawakan  saksi  yang  hadir ketika  kesepakatan  disahkan.  Selain  itu,  penentuan  keabsahan  juga  dianalisis berdasarkan  kecakapan,  dimana  pelaku  perjanjian  memiliki  kemampuan  berbuat sesuatu  yang  menimbulkan  akibat  hukum  yakni  mengadakan  perjanjian pembebanan hak tanggungan.
Syarat  perjanjian  yang  ketiga,  suatu  hal  tertentu  yakni  dasar  atau  alasan individu  mengadakan  suatu  perjanjian.  Dasar  individu  membuat  perjanjian  ini juga  berkaitan  dengan  objek  dari  perjanjian  dimana  pemegang  HGB  berbuat sesuatu  berupa  membebankan  hak  tanggungan  terhadap  HGB  di  atas  tanah  hak pengelolaan  kepada  perbankan  dan  hal  tersebut  dirumuskan  dalam  perjanjian. 16 Adapun yang terakhir yakni suatu sebab yang halal dimana dasar dari menjadikan HGB  sebagai  objek  untuk  pemenuhan  suatu  utang  antara  pemegang  HGB  dan pihak  perbankan  dilakukan  dengan  tidak  berbenturan  kepada  ketertiban  umum, kesusilaan serta tidak menyalahi aturan perundang-undangan. 17
Mengenai  syarat  sah  perjanjian  yang  terakhir  sebab  yang  halal  yaitu perjanjian  dilakukan  dengan  tidak  berbenturan  terhadap  aturan  hukum,  dapat dikaitkan  dengan  perbuatan  melawan  hukum  karena  terdapat  kesesuaian  antara definisi atau unsur dari sebab yang halal dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum,  yakni:  1)  Berbenturan  dengan  kewajibannya  terhadap  aturan  hukum;  2) Berbenturan  terhadap  hak  yang  dimiliki  oleh  individu  yang  lain;  3)  Berbenturan terhadap  norma;  4)  Berbenturan  terhadap  kepatutan  ketepatan  dan  kewaspadaan atau  kehati-hatian. 18 Sehingga  apabila  pelaku  dalam  perjanjian  tidak  dapat menunaikan  syarat  objektif  yakni  sebab  yang  halal,  perbuatannya  termasuk  ke dalam suatu perbuatan melawan hukum.
Pada  syarat  sah  perjanjian,  kesepakatan  dan  kecakapan  dapat  dinamakan sebagai syarat subjektif. Hal ini disebabkan keduanya membahas mengenai pelaku perjanjian.  Adapun  suatu  hal  tertentu  dan  sebab  yang  halal  termasuk  ke  dalam kategori  syarat  objektif  dimana  keduanya  berhubungan  dengan  benda  atau  hak yang  dijaminkan.  Mendasarkan  kepada  syarat  sah  perjanjian,  dapat  ditentukan apakah  perjanjian  atau  kontrak  tersebut  telah  memenuhi  syarat  subjektif  dan objektif  atau  tidak.  Mengenai  HGB  sebagai  objek  hak  tanggungan  tanpa
16 Ridha  Wahyuni  and  Siti  Nurul  Intan  Sari  Dalimunthe,  “Kedudukan  Hukum  Perjanjian  Di  Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Berbentuk Badan Usahan Mikro Dan Kecil Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja,” Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 6, no. 1 (2022): 58, https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.1059.
17 Vania  Digna  Anggita,  Mohamad  Fajri,  and  Mekka  Putra,  “Implikasi  Hak  Atas  Tanah  Yang Diperoleh Secara Melawan Hukum,” USM Law Review 5, no. 2 (2022): 789, http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5724.
18 Sharon  Anabella  Lobot,  Dientje  Rumimpunu,  and  Wilda  Assa,  “Kebijakan  Hukum  Bagi  Yang Menjaminkan  Tanah  Orang  Lain  Tanpa  Izin,” Jurnal  Lex  Crimen 11,  no.  4  (2021):  8, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/42000.
Revised: 11-6-2023 Accepted: 15-7-2023
persetujuan pemegang hak pengelolaan tentu tidak memiliki keabsahan dalam segi hukum. Hal ini disebabkan HGB tersebut dijadikan sebagai objek hak tanggungan kepada  pihak  perbankan  tanpa  adanya  kesepakatan  baik  dalam  bentuk rekomendasi  maupun  persetujuan  tertulis  terlebih  dahulu,  maka  syarat  subjektif yakni kesepakatan sebagai dasar keabsahan tidak dapat tercapai.
Selain  itu,  perilaku  tersebut  tidak  berkeabsahan  hukum  karena  tidak terpenuhinya persyaratan objektif. Sesuai dengan definisinya, maka syarat objektif yang  tidak  terpenuhi  adalah  sebab  yang  halal  dimana  pembebanan  HGB  di  atas tanah  hak  pengelolaan  dilaksanakan  secara  bertentangan  oleh  pemilik  HGB dengan  kewajibannya  dalam  undang-undang  yakni  perbuatan  hukum  dalam menjadikan jaminan seharusnya perlu mendapatkan persetujuan dalam bentuk izin atau rekomendasi dari pemegang hak pengelolaan yang tertuang dalam perjanjian pemanfaatan  tanah.  Kemudian,  perbuatan  tersebut  tentunya  melanggar  hak subjektif pemilik hak dan melanggar kesusilaan. Sehingga, berkaitan dengan tidak terlaksananya  syarat  sebab  yang  halal  maka  perbuatan  tersebut  dapat  dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.
Atas  permasalahan  HGB  yang  dibebankan  hak  tanggungan  tanpa persetujuan pemegang hak pengelolaan, maka langkah yang tepat untuk dilakukan oleh  pemegang  HGB  adalah  membuat  permohonan  atau  kesepakatan  terlebih dahulu dengan pemegang hak pengelolaan karena HGB tersebut masih melekat di atas  tanah  hak  pengelolaan,  sehingga  perjanjian  pembebanan  hak  tanggungan tersebut  memiliki  keabsahan  secara  hukum.  Meskipun  telah  terjadi  kesepakatan antara  pemegang  HGB  selaku  debitur  dan  perbankan  selaku  kreditur,  namun apabila  tidak  disertai  rekomendasi  ataupun  persetujuan  dalam  bentuk  perjanjian pemanfaatan  tanah  dari  pemegang  hak  pengelolaan,  maka  pembebanan  hak tanggungan tersebut tidak memiliki keabsahan secara hukum.
3.2 Akibat  Hukum  Perjanjian  Hak  Tanggungan  HGB  Atas  Tanah  Tanpa Persetujuan Pemegang Hak Pengelolaan
Tindakan  menjadikan  HGB  sebagai  objek  hak  tanggungan  tidak  menutup kemungkinan adanya suatu permasalahan hukum seperti  pembebanan dilakukan tanpa persetujuan pemegang hak pengelolaan yang mana hal ini jelas menyalahi aturan  perundang-undangan.  Tindakan  tersebut  jelas  tidak  memiliki  keabsahan hukum  karena tidak memenuhi  kedua syarat dari  perjanjian  yakni  subjektif dan objektif.  Perbuatan  tersebut  tentunya  menimbulkan  suatu  kerugian  kepada pemegang  hak  pengelolaan  itu  sendiri.  Kerugian  ini  dapat  timbul  karena pembebanan  hak  tanggungan  tersebut  tidak  memiliki  keabsahan  secara  hukum, sehingga  pemegang  hak  pengelolaan  kehilangan  kuasa  yang  dimilikinya  atas tanah hak pengelolaan.
Tidak  terpenuhinya  syarat  sah  perjanjian  pada  Pasal  1320  KUHPerdata tentunya  menimbulkan  akibat  hukum  yakni  perjanjian  dapat  dibatalkan.  Dalam permasalahan  HGB  sebagai  objek  jaminan  hak  tanggungan  tanpa  persetujuan pemegang  hak  pengelolaan  yang  tidak  memenuhi  syarat  subjektif,  pihak  yang
Revised: 11-6-2023 Accepted: 15-7-2023
dirugikan dapat memintakan pembatalan. Namun, apabila syarat subjektif ini tidak tercapai  dan  tidak  ada  pihak  yang  mempermasalahkan  hal  ini,  perjanjian  tetap dapat dilaksanakan sesuai yang telah disepakati. Adapun jika syarat objektif yakni sebab  yang  halal  tidak  dapat  dilaksanakan,  maka  perjanjian  dapat  batal  demi hukum dan tidak berkeabsahan hukum serta diibaratkan tidak pernah terjadi suatu perjanjian diantara para pihak. 19
Mendasarkan  pada  Pasal  1335  KUHPer,  perjanjian  yang  dilakukan  dengan alasan-alasan  yang  palsu  atau  berbenturan  dengan  hukum  dan  dapat  merugikan individu lain, tidak berkekuatan hukum. Dalam hal perjanjian batal demi hukum, seringkali  ditemukan  pihak  yang  melanggar  perjanjian  tetap  melaksanakan pembebanan  hak  tanggungan  tersebut.  Sehingga,  pemegang  hak  pengelolaan sebagai  pihak  yang  dirugikan  dapat  mengajukan  pembatalan  ke  pengadilan. Pemegang  HGB  yang  membebankan  hak  tanggungan  tanpa  persetujuan  maupun rekomendasi  pemegang  hak  pengelolaan  dengan  tujuan  sebagai  objek  pelunasan utang  dapat  dianggap  sebagai  perbuatan  melawan  hukum  karena  tidak terlaksananya sebab yang halal dari suatu perjanjian.
Pemegang  hak  pengelolaan  dapat  mengajukan  gugatan  yang  berisikan pembatalan  perjanjian  hak  tanggungan  terhadap  HGB  di  atas  tanah  hak pengelolaan  yang  dimilikinya  dengan  dasar  adanya  suatu  iktikad  buruk  atau perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pemegang  HGB  ketika pelaksanaan  peralihan  atau  penjaminan  HGB,  sehingga  perjanjian  tersebut  dapat batal  demi  hukum.  Pembatalan  hak  tanggungan  ini  dilaksanakan  melalui pengajuan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang didahului dengan  gugatan  ke  pengadilan  negeri  mengenai  pembebanan  hak  tanggungan yang  tidak  sah  karena  perbuatan  tersebut  merupakan  suatu  perbuatan  melawan hukum. 20 Pengajuan  gugatan  dilakukan  dengan  disertakan  bukti-bukti  yang mendukung bahwa adanya tindakan pemegang HGB  yang menjaminkan HGB di atas tanah hak pengelolaan tanpa persetujuan, kepada perbankan.
Terjadinya pembatalan hak tanggungan, tentunya dapat menimbulkan akibat bagi  para  pelaku  perjanjian.  Akibat  yang  ditimbulkan  salah  satunya  adalah kerugian yang akan dialami oleh kreditur dan pemegang hak pengelolaan apabila objek  HGB  tersebut  tidak  dikembalikan.  Untuk  memulihkan  kerugian  yang ditimbulkan,  maka  pemegang  HGB  harus  mengganti  objek  hak  tanggungan dengan objek lain selain dari HGB di  atas tanah hak pengelolaan dan dapat  juga melakukan sita sementara terhadap harta kekayaan pemegang HGB tersebut yang mana hal ini juga dapat diajukan dalam gugatan pembatalan hak tanggungan. 21
19 I  Putu  Gede  Perwata  and  Made  Nurmawati,  “Akibat  Hukum  Perjanjian  Gadai  Yang  Dilakukan Dengan  Jaminan  Barang  Bergerak  Bukan  Hak  Milik  Debitur,” Jurnal  Kertha  Wicara 8,  no.  3  (2019):  9, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/50644.
20 Ryan Dwitama Hutadjulu, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani, “Akibat Hukum  Terhadap Bank Atas  Pembatalan  Hak  Tanggungan  Melalui  Putusan  Pengadilan  Berkekuatan  Hukum  Tetap,” USM  Law Review 6, no. 1 (2023): 210, http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6646.
21 I  Made  Yoga  Bisama,  Anak  Agung  Istri  Agung,  and  Desak  Gde  Dwi  Arini,  “Akibat  Hukum Batalnya  Permohonan  Pendaftaran  Hak  Tanggungan  Elektronik  Menurut  Peraturan  Menteri  ATR/BPN
Revised: 11-6-2023 Accepted: 15-7-2023
Selain itu dalam gugatan, pemegang HGB dapat  dimintakan denda sebagai bentuk  ganti  rugi  materiil  yang  dialami.  Mengenai  ganti  kerugian  ini  tentunya sejalan  dengan  Pasal  1365  KUHPerdata  yakni  perbuatan  yang  bertentangan dengan  aturan  hukum  dan  merugikan  orang  lain,  maka  pihak  yang  merugikan tersebut  wajib  untuk  memberikan  ganti  kerugian.  Kemudian,  apabila  putusan pengadilan  mengenai  pembatalan  hak  tanggungan  telah  diterbitkan,  maka  dalam mengaktualisasikan putusan pengadilan yang telah inkracht mengenai pembatalan perjanjian  hak  tanggungan  tetap  dilakukan  melalui  pengajuan  baik  kepada Menteri, Kepala Kantor Wilayah ataupun Kepala Kantor Pertanahan. 22
Pengajuan  pembatalan  pembebanan  hak  tanggungan  terhadap  HGB  di  atas tanah  hak  pengelolaan  ini  tentunya  menjadi  upaya  perlindungan  hukum  represif bagi pemegang hak pengelolaan dengan menerapkan aturan hukum  yang berlaku sebagai  sanksi  bagi  pemegang  HGB  yang  membebankan  hak  tanggungan  tanpa persetujuan pemegang hak pengelolaan. Dengan demikian, setelah adanya putusan Majelis  Hakim  yang inkracht atas  gugatan  penuntutan  pembatalan  pembebanan atau  pengagunan  hak  tanggungan  terhadap  objek  HGB  yang  diajukan  oleh pemegang  hak  pengelolaan,  maka  akibat  hukumnya  adalah  pembebanan  hak tanggungan  tersebut  itu  tidak  lagi  memiliki  keabsahan  hukum  karena  dianggap cacat  yuridis.  Sehingga,  Majelis  Hakim  dalam  putusannya  akan  menyatakan bahwa pembebanan hak tanggungan tersebut batal demi hukum.

## 4. PENUTUP
Tindakan  menjadikan  HGB  sebagai  objek  hak  tanggungan  perlu  adanya suatu  rekomendasi  atau  persetujuan  dalam  bentuk  perjanjian  pemanfaatan  tanah karena hal ini merupakan perbuatan hukum berupa peralihan hak. Tidak menutup kemungkinan  terjadi  suatu  permasalahan  seperti  halnya  pembebanan  tersebut dilaksanakan  tanpa  persetujuan  pemegang  hak  pengelolaan.  Atas  adanya permasalahan tersebut tentunya keabsahan hak tanggungan dipertanyakan. Tanpa didasari adanya persetujuan pemegang hak pengelolaan, hal ini dapat dinyatakan melanggar syarat subjektif dan syarat objektif dari perjanjian, maka pembebanan hak  tanggungan  tersebut  tidak  memiliki  keabsahan  secara  hukum.  Apabila pembebanan hak tanggungan tidak memiliki keabsahan hukum karena melanggar syarat  subjektif  dan  objektif  perjanjian,  maka  akibat  hukumnya  adalah pembebanan hak tanggungan tersebut dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan negeri yang berwenang dan tentunya dapat batal demi hukum dan dianggap tidak terjadi  pembebanan  hak  tanggungan  seperti  keadaan  semula.  Rekomendasi  atau saran  yang  dapat  diberikan  adalah  dalam  memberikan  hak  tanggungan  terhadap HGB  yang  terletak  di  atas  tanah  hak  pengelolaan  diwajibkan  mengikuti  aturan perundang-undangan yang mana utamanya adalah memiliki rekomendasi ataupun
Nomor 5 Tahun 2020,” Jurnal Konstruksi Hukum 3, no. 2 (2022): 435, https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4851.432-437.
22 Nahdlotul Fadilah, “Keabsahan Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Pada Rumah Susun Yang Telah Dilakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli,” Jurnal Notaire 4, no. 3 (2021): 408–9, https://doi.org/10.20473/ntr.v4i3.26260.
Revised: 11-6-2023 Accepted: 15-7-2023
persetujuan  tertulis  dalam  bentuk  perjanjian  pemanfaatan  tanah  dari  pemilik  hak pengelolaan.  Hal  ini  bertujuan  agar  pembebanan  hak  tanggungan  tersebut memiliki  keabsahan  secara  hukum  dan  tidak  terdapat  pihak  yang  merasa dirugikan, sehingga dapat dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aji,  Budi  Setyo,  Ngadino,  and  Adya  Paramita  Prabandari.  “Analisis  Yuridis Pemindahtanganan  Hak  Guna  Bangunan  (HGB)  Di  Atas  Tanah  Hak Pengelolaan  (HPL)  Dan  Aplikasinya.” Notarius 14,  no.  2  (2021):  185. https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43726.
Aminda Euginee Putri Larasati, Farida Pattitingi, Hasbir Paserangi. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Eksekusi Jaminan Hak Guna Bangunan Di Atas  Hak  Pengelolaan  Ketika  Debitor  Wanprestasi.” Justitial:  Jurnal  Ilmu Hukum Dan Humaniora 8, no. 5 (2021): 1290.
http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i5.1282-1291.
Anggita,  Vania  Digna,  Mohamad  Fajri,  and  Mekka  Putra.  “Implikasi  Hak  Atas Tanah Yang Diperoleh Secara Melawan Hukum.” USM Law Review 5, no. 2 (2022): 789. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5724.
Bisama,  I  Made  Yoga,  Anak  Agung  Istri  Agung,  and  Desak  Gde  Dwi  Arini.
“Akibat  Hukum  Batalnya  Permohonan  Pendaftaran  Hak  Tanggungan Elektronik  Menurut  Peraturan  Menteri  ATR/BPN  Nomor  5  Tahun  2020.” Jurnal Konstruksi Hukum 3, no. 2 (2022): 435. https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4851.432-437. Devita, Seventina Monda. “Perkembangan Hak Pengelolaan Atas Tanah Sebelum Dan  Sesudah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2021  Tentang  Hak Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah,  Satuan  Rumah  Susun  Dan  Pendaftaran Tanah.” Jurnal  Hukum  Lex  Generalis 2,  no.  9  (2021):  873–84. https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i9.130.
Fadilah,  Nahdlotul.  “Keabsahan  Pembuatan  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan Atas  Sertipikat  Hak  Guna  Bangunan  Pada  Rumah  Susun  Yang  Telah Dilakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli.” Jurnal Notaire 4, no. 3 (2021): 408–9. https://doi.org/10.20473/ntr.v4i3.26260.
Franciska, Wira. “Perjanjian Penjaminan Kredit Perbankan Terhadap Objek Hak
Guna  Bangunan  Di  Atas  Hak  Pengelolaan.” AKSARA:  Jurnal  Ilmu Pendidikan Nonformal 8, no. 3 (2022): 2235–36.
http://dx.doi.org/10.37905/aksara.8.3.2223-2238.2022%0D.
Hutadjulu, Ryan Dwitama, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani. “Akibat Hukum Terhadap  Bank  Atas  Pembatalan  Hak  Tanggungan  Melalui  Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap.” USM Law Review 6, no. 1 (2023): 210. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6646.
Kompas.  “Kasus  Hilton,  MA  Bebaskan  Ali  Mazi  Dan  Pontjo  Sutowo.”
Kompas.com, 2008. https://nasional.kompas.com/read/2008/10/13/19050669/~Nasional. Kurniawan, Triadi. “Pemberian Hak Guna Bangunan Di Atas Bagian Tanah Hak Pengelolaan.” Jurnal KeadilaN
18, no. 1 (2020): 80. https://media.neliti.com/media/publications/337801-pemberian-hak-guna- bangunan-di-atas-bagi-740030aa.pdf.
Revised: 11-6-2023 Accepted: 15-7-2023
Lobot,  Sharon  Anabella,  Dientje  Rumimpunu,  and  Wilda  Assa.  “Kebijakan
Hukum  Bagi  Yang  Menjaminkan  Tanah  Orang  Lain  Tanpa  Izin.” Jurnal Lex Crimen 11, no. 4 (2021): 8. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/42000.
Masriani,  Yulies  Tiena.  “Pentingnya  Kepemilikan  Sertifikat  Tanah  Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak.” USM Law Review 5, no. 2 (2022): 544. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5777%0A.
Perwata,  I  Putu  Gede,  and  Made  Nurmawati.  “Akibat  Hukum  Perjanjian  Gadai
Yang  Dilakukan  Dengan  Jaminan  Barang  Bergerak  Bukan  Hak  Milik Debitur.” Jurnal Kertha Wicara 8, no. 3 (2019): 9.
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/50644.
Prakasa, Fasatama, Mada Apriandi Zuhir, and Herman Ardiansyah. “Pembatalan Sertifikat Hak Milik Dibebani Hak Tanggungan (Putusan Mahkamah Agung Nomor  1138  K/Pdt/2012).” Recital  Review 2,  no.  1  (2020):  44. https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/8660.
Ramadhani, Rahmat, and Ramlan. “Perjanjian Build Operate And Transfer (BOT) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Bisnis.” De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 2 (2019): 262. https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3182.
Santoso,  Urip. Pendaftaran  Dan  Peralihan  Hak  Atas  Tanah .  Jakarta:  Kencana, 2019.
Sari, Embun, Muhammad Yamin, Hasim Purba, and Rosnidar Sembiring. “Politik Hukum  Pengadaan  Tanah  Terhadap  Tanah  Abrasi  Pasca  Diberlakukan Undang-Undang  Cipta  Kerja.” Jurnal  Ius  Constituendum 7,  no.  1  (2022): 61. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4390.
Sekarmadji,  Agus,  Oemar  Moechthar,  Astari  Cahyaningtyas  Winantyo,  and Auralia  Rizki  Putri. Seri  Hukum  Agraria:  Hak  Atas  Tanah  Bagi  Orang Asing . Jawa Timur: University Press, 2022.
Siregar,  Nur  Rizki,  Mohamad  Fajri,  and  Mekka  Putra.  “Tinjauan  Hukum Kekuatan  Eksekutorial  Terhadap  Permohonan  Lelang  Eksekusi  Hak Tanggungan Atas Debitur Wanprestasi.” UNES Law Review 5, no. 1 (2022): 130. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4872.
Soegianto,  Diah  Sulistiyani  R  S,  and  Muhammad  Junaidi.  “Eksekusi  Jaminan Fidusia  Dalam  Kajian  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang Jaminan  Fidusia.” Jurnal  Ius  Constituendum 4,  no.  2  (2019):  210. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1658.
Suyanto. Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan . Gresik: Unigress Press, 2022.
Wahyuni,  Ridha,  and  Siti  Nurul  Intan  Sari  Dalimunthe.  “Kedudukan  Hukum Perjanjian Di Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Berbentuk Badan Usahan Mikro Dan Kecil Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja.” Acta Diurnal
Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 6, no. 1 (2022): 58. https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.1059.