## Kinerja Pengelolaan Keuangan Dan Tingkat Kemandirian
Pemerintah Kota Cilegon Berdasarkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015-2019
Vitriatie Nuzullestary vitriatie2607@gmail.com Bappeda Kota Cilegon, Banten, Indonesia

## Euis Mulyaningsih
BPSDMD Provinsi Banten, Indonesia

## ABSTRACT
This study aims to determine the performance of financial management and the level of self-sufficiency of Cilegon  City  in  2015  -  2019.  This  study  uses  secondary  data  obtained  from  the  Regional  Financial Management  Agency (BPKAD),  as the  regional  apparatus  authorized  to manage  regional  finances of Cilegon City. The analysis used is the analysis of self-sufficiency ratios, effectiveness ratios, activity ratios and  growth  ratios. The results of the study concluded that the revenue  of Cilegon  City still depends  on transfer funds (both from the Provincial Government and the Central Government), but has made efforts to increase  self-sufficiency based  on  an  average  percentage  of PAD  growth  of 2.82%.  Based  on  the effectiveness ratio, Cilegon  City government has been  effective in realizing PAD as targeted. From the activity ratio, it shows that Cilegon City government prioritizes operational  expenditure  over development expenditure.  Based on the growth ratio, it is obtained that the average growth  is positive so that it can be concluded that the financial performance  of Cilegon  City Government  for 5 years (2015  - 2019)  is quite good even though it fluctuates per year.
Keywords ; Self-Sufficiency Ratios; Effectiveness Ratios; Activity Ratios, Growth Ratios

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kinerja  pengelolaan  keuangan  dan  tingkat  kemandirian Pemerintah Daerah Kota Cilegon pada tahun 2015 – 2019. Penelitian menggunakan data sekunder yang didapat dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD), sebagai perangkat daerah yang berwenang dalam  mengelola  keuangan  daerah  Kota  Cilegon.  Analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  rasio kemandirian,  rasio efektivitas,  rasio  aktivitas  dan  rasio  pertumbuhan.  Hasil  penelitian menyimpulkan bahwa  pendapatan Kota Cilegon masih bergantung pada dana transfer  (baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat), namun telah berupaya untuk meningkatkan kemandirian berdasarkan rata- rata  persentase pertumbuhan  PAD  sebesar 2,82%.  Berdasarkan  rasio  efektivitas,  Pemerintah  Kota Cilegon sudah efektif  merealisasikan PAD sesuai yang ditargetkan. Dari  rasio aktivitas,  menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Cilegon lebih memprioritaskan belanja operasi daripada belanja pembangunan. Berdasarkan rasio pertumbuhan,  didapat rata-rata  pertumbuhan  bernilai positif sehingga bisa diambil kesimpulan kinerja keuangan Pemerintah Kota Cilegon selama 5 tahun (2015  – 2019) sudah cukup baik meskipun mengalami fluktuasi per tahunnya.
Kata Kunci ; Rasio Aktivitas; Rasio Efektivitas; Rasio Kemandirian; Rasio Pertumbuhan

## INTRODUCTON
Sesuai dengan UU  No. 12 Tahun  2008  tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  UU  No.33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  maka  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak  dan kewajiban menyelenggarakan otonomi  daerah  dalam  kesatuan  sistem  penyelenggaraan pemerintahan  negara. Pasal 1 Peraturan  Pemerintah Nomor 58 Tahun  2005  menyebutkan bahwa: “Keuangan  daerah  adalah semua  hak  dan  kewajiban  daerah  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  dapat dinilai dengan  uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan  dengan hak dan kewajiban daerah  tersebut”.
Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan,  dan  bertanggungjawab dengan memperhatikan  asas keadilan, kepatutan,  dan manfaat  untuk  masyarakat  daerah.  Sebagaimana disampaikan oleh  Pradono dan  Basukianto  (2015) bahwa  pengelolaan keuangan daerah harus  dilakukan dengan tertib,  efektif dan  efisien, serta  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengelolaan  keuangan  daerah  dilaksanakan  melalui  suatu  sistem  yang  terintegrasi  dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD). Siklus tersebut dimulai dari tahap perencanaan,  pelaksanaan, pelaporan, pengawasan/pemeriksaan sampai  pada pertanggungjawaban atas  pelaksanaan  APBD  yang  ditetapkan  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan (Raharja  dkk, 2013).
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, posisi keuangan dan transaksi pemerintah daerah diinformasikan dalam Laporan keuangan Pemerintah Daerah  per tahun,  yang disajikan secara sederhana dan dapat dipahami oleh pembaca. Namun untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah, diperlukan analisis tertentu, salah satunya menggunakan metode analisis rasio. Hal ini disampaikan juga oleh Susanto (2019) dalam penelitiannya mengenai  Analisis  Rasio  Keuangan  untuk  Mengukur  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota Mataram.
Kinerja  pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah  telah  banyak  diteliti,  dan  beberapa menyimpulkan bahwa meskipun tingkat kemandirian daerah masih rendah namun  kinerja pengelolaan keuangan daerah cukup baik (Hanik dan Karyanti, 2014; Kaunang dkk, 2016; Surastowo, 2019; dan Yuli,
2019).  Demikian juga Welly dan Djuniar (2017),  dari penelitian selama tahun 2009-2015  menyimpulkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah provinsi Sumatera Selatan masih rendah namun dilihat dari rasio pertumbuhan, kinerja pengelolaan keuangan cukup baik. Selain itu, penelitian Saputra, dkk. (2018) pada Pemerintah  Kabupaten  Jembrana  tahun  2010-2014  menyimpulkan  bahwa  pendapatan  Pemerintah Daerah masih bergantung pada pendapatan yang bersumber dari eksternal (pemerintah provinsi/pusat), namun pertumbuhan pendapatan dan efisiensi belanja cukup baik.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  bermaksud  untuk  mengetahui  kinerja  pengelolaan  keuangan Pemerintah Kota Cilegon, dilihat dari rasio pertumbuhan (baik pendapatan maupun belanja), dan tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Cilegon, dilihat dari rasio kemandirian. Penelitian ini menggunakan data  target dan realisasi APBD Kota Cilegon dalam jangka waktu 5 tahun  (2015-2019).  Hasil penelitian ini  dapat  dijadikan  bahan  evaluasi  bagi  pemerintah  Kota  Cilegon  agar  dapat  meningkatkan  kinerja pengelolaan daerah menjadi lebih efektif dan efisien (Pilat dan Morasa, 2017).

## LITERATUR REVIEW
Rasio Kemandirian
Rasio  kemandirian  menunjukkan  seberapa besar tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah pada  bantuan  pihak  luar  (baik  Pemerintah  Provinsi  maupun  Pemerintah  Pusat)  dalam  membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan (Ramadhani, 2016). Semakin besar rasio kemandirian, semakin kecil ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak luar, hal ini sejalan dengan hasil penelitan yang dilakukan oleh Orocomma, dkk.  (2017).  Ramadhani  (2016)  juga  menyampaian bahwa  rasio  kemandirian dapat menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerahnya, karena salah satu komponen PAD  adalah  pajak  dan  retribusi  daerah  yang  disetorkan  oleh  masyarakat.  Berikut  rumus  rasio kemandirian:
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛 = 𝑃𝐴𝐷 𝐵𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑝𝑟𝑜𝑣/𝑃𝑢𝑠𝑎𝑡 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛
𝑥100%
Kemudian ditentukan kriteria penilaian rasio kemandirian sesuai tabel berikut.
Tabel 1. Kriteria Rasio Kemandirian Rasio Kemandirian Kriteria Penilaian 0 – 25% Rendah Sekali 25 – 50% Rendah 50 – 75% Sedang 75 – 100% Tinggi Sumber:  Kepmendagri No.690.900-327/1996

## Rasio Efektivitas
Tanan  dan  Duri  (2018),  Lubis  dan  Hafni  (2017),  serta  Kusuma  (2015)  menjelaskan  hasil penelitiannya bahwa rasio efektivitas menunjukkan kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD yang ditargetkan pada tahun tertentu berdasarkan potensi riil daerah. Berikut ini rumus rasio efektivitas :
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝐴𝐷 𝑥 100%
Ramadhani (2016) memberikan kriteria penilaian untuk rasio efektivitas sebagai berikut :
Tabel 2. Kriteria Rasio Efektivitas Rasio Efektivitas Kriteria Penilaian < 60% Tidak efektif 60 – 80% Kurang efektif 80 – 90% Cukup efektif 90 – 100% Efektif > 100% Sangat efektif
Sumber : Kepmendagri No.690.900-327,1996
Semakin tinggi rasio efektivitas, pengelolaan PAD dikatakan semakin efektif.
Rasio Aktivitas
Menurut Lubis dan Hafni (2017) rasio aktivitas menunjukkan prioritas belanja Pemerintah Daerah dalam APBD. Rasio aktivitas  dirumuskan untuk  2 jenis belanja yaitu  : rasio belanja operasi dan rasio belanja pembangunan. Berikut rumusannya :
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑥100% 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑥100%

## Rasio Pengelolaan Belanja
Rasio  pengelolaan  belanja  menunjukkan  kemampuan  Pemerintah  Daerah  dalam menyeimbangkan antara  pendapatan  dan  belanja  pada  tahun  tertentu.  Jika  terdapat  selisih, maka kemungkinan terjadinya surplus/defisit anggaran (Fidelius, 2013).  Surplus terjadi jika pendapatan lebih
besar daripada belanja, sedangkan defisit terjadi jika belanja lebih besar daripada pendapatan. Berikut rumus rasio pengelolaan belanja :
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑥100%

## Rasio Pertumbuhan
Rasio  Pertumbuhan  menunjukkan  keberhasilan  Pemerintah  dalam  mempertahankan  atau meningkatkan pencapaiannya dari waktu  ke waktu.  Hal  ini sejalan  dengan hasil  penelitian Welly dan Djuniar (2017). Rasio pertumbuhan dihitung untuk komponen APBD berikut :
𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 = 𝑃𝐴𝐷 𝑛 − 𝑃𝐴𝐷 𝑛−1
𝑃𝐴𝐷 𝑛−1 𝑥 100%
𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑛 − 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑛−1 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑛−1
𝑥 100%
𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 = 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑛 − 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑛−1 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑛−1 𝑥 100%
𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 = 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑛 − 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑛−1 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑛−1 𝑥 100%

## METHODS
Penelitian  ini  menggunakan metode analisis  deskriptif dengan data  sekunder. Analisis yang digunakan  dalam menganalisis kemandirian  dan kinerja  pengelolaan keuangan daerah  Kota  Cilegon adalah  analisis rasio kemandirian, rasio  efektivitas, rasio aktivitas  dan  rasio pertumbuhan.  Data  yang digunakan dalam  penelitian ini adalah  data  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Kota Cilegon selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang diambil dari BPKAD Kota Cilegon.

## RESULT AND DISCUSSION
Kinerja  pengelolaan  keuangan  dan  tingkat  kemandirian  pemerintah  Kota  Cilegon  dihitung berdasarkan data APBD selama 5 tahun (2015-2019)  dengan metode analisis rasio. Analisis rasio terdiri dari rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio aktivitas (baik belanja rutin maupun belanja pembangunan) dan rasio pertumbuhan (baik pendapatan, PAD, belanja rutin  maupun belanja pembangunan). Berikut ditampilkan hasil perhitungan masing-masing analisis rasio :
Rasio  kemandirian  dihitung  dengan membandingkan  antara  Pandapatan  Asli  Daerah  (PAD) dengan total  pendapatan. Berdasarkan data  keuangan daerah  Kota  Cilegon, didapatkan perhitungan rasio kemandirian yang ditunjukkan gambar berikut :
Gambar 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Cilegon Tahun 2015 – 2019

## Sumber  : BPKAD Kota CIlegon, diolah
Selama 5 tahun, hasil perhitungan rasio kemandirian per tahun  menunjukkan bahwa keuangan daerah Kota Cilegon termasuk dalam kriteria penilaian rendah (<50%) dengan rata-rata  sebesar 37,15%.
Rasio Efektivitas
Perhitungan rasio efektivitas adalah membandingkan realisasi dengan target penerimaan PAD. Perhitungan rasio efektivitas Kota Cilegon ditunjukkan pada gambar 2.
Gambar 2. Rasio Efektivitas PAD Kota Cilegon Tahun 2015 – 2019
41,13% 35,07% 38,16% 35,48% 35,93% 32,00% 34,00% 36,00% 38,00% 40,00% 42,00% 2015 2016 2017 2018 2019 Rasio  Kemandirian Rata-rata 112,36% 100,68% 85,35% 78,85… 92,26% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 2015 2016 2017 2018
2019 Rasio Efektifitas Rata-rata

## Sumber  : BPKAD Kota CIlegon, diolah
Secara umum, rasio efektivitas PAD Kota Cilegon masih termasuk dalam kategori efektif, dengan rata-rata  rasio efektivitas 93,90%.

## Rasio Aktivitas
Selain dengan rasio kemandirian dan rasio efektivitas, dihitung pula rasio aktivitas. Rasio aktivitas dirumuskan  dengan  membagi antara  jumlah  dari  jenis  belanja  dengan total  belanjanya.  Gambar  3 menunjukkan perhitungan rasio aktivitas ini dihitung untuk 2 (dua) jenis belanja, yaitu belanja operasi dan belanja pembangunan.
Gambar 3. Rasio Aktivitas Belanja Operasi dan Belanja Pembangunan Kota Cilegon Tahun 2015 – 2019

## Sumber  : BPKAD Kota CIlegon, diolah
Dari  hasil perhitungan,  rasio aktivitas  belanja operasi Kota Cilegon per tahunnya  selalu lebih besar daripada rasio aktivitas  belanja pembangunannya. Dari  grafik dapat  terlihat  bahwa  ketika rasio belanja operasi mencapai titik tertinggi, maka rasio belanja pembangungan akan mencapai titik terendah. Hal  ini  berlaku  sebaliknya, ketika rasio  belanja  operasi mencapai  titik  terendah, maka  rasio  belanja pembangunan akan mencapai titik tertinggi.
Rasio Pengelolaan Belanja
74,52% 71,39% 71,52% 80,84% 77,34% 25,48% 28,61% 28,48% 19,16% 22,66% 49,04%
42,77% 43,04%
61,68% 54,67% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 2015 2016 2017
2018 2019 Rasio Aktivitas Belanja Operasi Rasio Aktivitas Belanja Modal Gap
Rasio pengelolaan belanja membandingkan antara  total  pendapatan  dan total  belanja dalam APBD. Perhitungannya rasio pengelolaan belanja Kota Cilegon selama 5 tahun (2015 – 2019) ditampilkan pada gambar 4.
Gambar 4. Rasio Pengelolaan Belanja Kota Cilegon Tahun 2015 – 2019
Sumber  : BPKAD Kota CIlegon, diolah
Rasio pengelolaan belanja Kota Cilegon selama 5 tahun (2015 – 1019) mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, dengan rata-rata sebesar 101,44%.

## Rasio Pertumbuhan
Rasio  pertumbuhan  dihitung  dengan membandingkan selisih komponen APBD  antara  tahun berjalan dan tahun  sebelumnya. Hal ini untuk mengetahui apakah pemerintah mampu mempertahankan dan meningkatkan  keberhasilannya dari waktu  ke waktu.  Gambar  1  menunjukkan  rasio pertumbuhan komponen pembentuk APBD Kota Cilegon tahun  2015  –  2019,  yaitu  PAD,  total  pendapatan, belanja operasi  dan  belanja  pembangunan.  Tahun  2015  dianggap  sebagai  tahun  dasar,  maka  tidak diperhitungkan rasio pertumbuhannya.
Gambar 5. Rasio Pertumbuhan PAD, Total Pendapatan, Belanja Operasi dan Belanja Pembangunan Kota Cilegon Tahun 2015 – 2019
103,88% 99,68% 102,89% 97,55% 103,19% 94,00% 96,00% 98,00% 100,00% 102,00% 104,00% 106,00% 2015 2016 2017 2018
2019 Rasio Pengelolaan Belanja Rata-rata

## Sumber  : BPKAD Kota CIlegon, diolah
Hasil perhitungan  rasio pertumbuhan selama 5 tahun  untuk  4 komponen APBD menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Cilegon terendah pada tahun 2018, dimana perhitungan rasio pertumbuhan untuk 3 komponen APBD, yaitu PAD, pendapatan dan belanja pembangunan menunjukkan angka negatif.

## RESULTS  AND DISCUSSION

## Rasio Kemandirian
Rasio  kemandirian  membandingkan PAD  dengan  total  pendapatan.  Total  pendapatan  Kota Cilegon terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sedangkan PAD Kota  Cilegon terdiri dari pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil  pengelolaan kekayaan daerah  yang dipisahkan dan lain-lain  pendapatan  asli daerah  yang sah. Perhitungan  Rasio kemandirian tertinggi terjadi pada awal  tahun  penelitian yaitu tahun  2015,  langsung mengalami penurunan  tajam  sampai terendah pada tahun  2016.  Kemudian rasio kemandirian kembali naik di tahun 2017 sehingga diatas rata-rata,  namun pada 2 tahun  terakhir kembali dibawah rata-rata.Hal ini menunjukkan PAD Kota Cilegon belum cukup untuk memenuhi pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan  serta  pelayanan  kepada masyarakat,  namun  masih  mengandalkan pendapatan  yang bersumber dari eksternal, baik dari Pemerintah Provinsi maupun dari Pemerintah Pusat. Hal ini sejalan dengan  hasil penelitian Fidelius (2013),  Hanik dan Karyanti  (2014)  serta Welly dan Lis Djuniar  (2017) yang mengambil kesimpulan bahwa masih  rendahnya tingkat  kemandirian Pemerintah  Daerah  karena sumber  pendapatan  daerah  masih  bergantung  pada  dana  transfer  dari  Pemerintah  Provinsi  atau Pemerintah Pusat.
-2,06% 14,87% -11,31% 9,76% 14,85% 5,58%
-4,61% 8,40% 5,57% 9,18% 2,23% 9,70% 23,77% 8,46% -39,16% 35,65% -60,00% -40,00% -20,00% 0,00% 20,00% 40,00% 2016 2017 2018 2019
Pertumbuhan PAD Pertumbuhan Pendapatan Pertumbuhan Belanja Operasi Pertumbuhan Belanja Pembangunan
Rendahnya  rasio  PAD  dibandingkan dengan  total  pendapatan  pada beberapa daerah,  bisa disebabkan rendahnya  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  pajak  dalam  pembangunan daerah, ataupun  terbatasnya  informasi  tentang  potensi pendapatan  daerah  yang  ada.  Untuk  itu,  diperlukan penelitian lebih lanjut  mengenai penyebab rendahnya PAD pada pemerintahan daerah dan penggalian potensi daerah yang ada, yang bisa meningkatkan pendapatan daerah.

## Rasio Efektivitas
Rasio  efektivitas  membandingkan  realisasi  PAD  dengan  targetnya.  Hal  ini  menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD sesuai yang direncanakan (Welly dan Lis Djuniar,  2017).  Semakin baik  kinerja  pemerintah  dalam  merealisasikan PAD,  maka  rasio  efektivitas semakin tinggi  atau  mencapai  100%.  Pada  tahun  pertama  atau  tahun  2015,  didapat rasio  efektivitas sebesar 112,36% masuk dalam kriteria sangat efektif, dalam arti  pemerintah Kota Cilegon telah berhasil merealisasikan PAD (baik dari pajak, retribusi daerah maupun  pendapatan asli daerah lainnya)  sesuai dengan  yang  direncanakan/ditargetkan.  Namun  pada  3  tahun  berikutnya  terjadi  penurunan  rasio efektifitas PAD hingga mencapai rasio terendah pada tahun 2018 walaupun selama 5 tahun PAD Kota Cilegon cenderung naik, terutama pada tahun 2017 terjadi kenaikan yang cukup tinggi sebesar Rp 84,413 miliar. Hal ini menunjukkan walaupun PAD mengalami peningkatan, belum tentu dikatakan efektif dalam merealisasikan PAD, karena penentuan target PAD juga berpengaruh dalam rasio efektivitas. Untuk itu, Pemerintah  Daerah  sebaiknya menentukan  target  PAD  sesuai  potensi riil  daerah,  agar  target  PAD tersebut dapat tercapai . Pada tahun  2019 terdapat kenaikan rasio efektivitas menjadi sebesar 92,26%, masuk dala kategori efektif. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas di atas, secara umum  rata- rata  rasio efektivitas  Kota  Cilegon sebesar 93,90%  atau  masuk  kategori efektif,  yang  berarti  bahwa Pemerintah  Kota Cilegon sudah efektif  dalam merealisasikan PAD  sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.
Rasio Aktivitas
Rasio aktivitas  membandingkan jenis belanja dengan total  belanja dalam APBD, baik belanja operasi maupun belanja pembangunan. Semakin besar rasio aktivitas berarti semakin besar alokasi dana untuk belanja operasi atau belanja rutin dan semakin kecil alokasi dana untuk belanja pembangunan atau investasi yang digunakan untuk  menyediakan sarana prasarana  ekonomi masyarakat (Susanto, 2019). Pergerakan rasio aktivitas belanja operasi Kota Cilegon selama 5 tahun mengalami fluktuasi, dengan rata- rata  rasio  sebesar  75,12%,  jauh  lebih  besar  daripada  rasio  aktivitas  belanja  pembangunannya. Pergerakan rasio  aktivitas  belanja  pembangunan atau  belanja  modal  Kota  Cilegon juga  mengalami fluktuasi  dengan rata-rata  rasio sebesar 24,88%. Rasio aktivitas  belanja operasi tertinggi terjadi pada tahun  2018,  yaitu  sebesar 80,84%,  sebaliknya rasio  aktivitas  belanja  pembangunan  berada  di  titik terendah, yaitu sebesar 19,16%.  Rasio aktivitas belanja operasi terendah terjadi pada tahun 2016, yaitu sebesar 71,39%,  dimana  rasio aktivitas  belanja  pembangunan berada di  titik  tertinggi,  yaitu  sebesar 28,61%.
Kesenjangan (gap) antara  kedua rasio aktivitas tersebut pada tahun  2015  cukup tinggi, namun pada tahun berikutnya mulai turun menjadi 42,77% (gap terencah selama 5 tahun)  dan pada tahun  2017 kembali naik namun tidak terlalu besar. Kesenjangan (gap) terbesar terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 61,68%, namun pada tahun 2019 kembali turun menjadi 54,67%.
Dari  hasil  penelitian  rasio  aktivitas  di atas,  diketahui  bahwa  rata-rata  rasio  aktivitas  belanja operasi Kota Cilegon lebih besar daripada rata-rata  rasio aktivitas belanja pembangunan. Hal ini berarti Pemerintah Kota Cilegon lebih memprioritaskan belanja operasi, yang terdiri dari belanja pegawai, hibah, bantuan  sosial, bantuan  keuangan  kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan  Parpol  serta  Belanja  Tidak Terduga. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Saputra,dkk.(2018) yang menyimpulkan bahwa pemerintah daerah menggunakan belanjanya lebih kepada belanja operasional daripada belanja pembangunan.

## Rasio Pengelolaan Belanja
Perhitungan rasio pengelolaan belanja dapat menunjukkan terjadinya selisih lebih/kurang antara pendapatan  dan  belanja  pemerintah  daerah  dalam  satu  tahun  anggaran  (Fidelius,  2013).    Jika pendapatan lebih besar daripada belanja (rasio pengelolaan belanja lebih dari 100%), maka akan terjadi selisih lebih (surplus). Sedangkan jika pendapatan kurang dari belanja (rasio pengelolaan belanja kurang dari 100%), maka akan terjasi selisih kurang (defisit). Kota Cilegon mengalami surplus pada tahun 2015, 2017 dan 2019 karena perhitungan rasio pengelolaan belanja Kota Cilegon melebihi 100%. Namun pada
tahun 2016 dan 2018, Kota Cilegon mengalami defisit anggaran karena rasio pengelolaan belanja kurang dari 100%.
Rasio pengelolaan belanja pada tahun  2015  merupakan  rasio tertinggi  selama  5  tahun,  yaitu sebesar 103,88%  dan  rasio  pengelolaan belanja  pada tahun  2018  merupakan  rasio terendah,   yaitu sebesar 97,55%. Rata-rata  perhitungan rasio pengelolaan belanja selama 5 tahun  melebihi 100% yang berarti  Kota  Cilegon  sudah  berusaha  untuk  mengelola  belanja  tidak  melebihi  pendapatan  daerah walaupun dalam pergerakannya mengalami fluktuasi

## Rasio Pertumbuhan
Dengan rasio pertumbuhan, dapat diketahui kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam  meningkatkan  atau  mempertahankan  capaiannya  dari  tahun  ke  tahun  (Halim,  2012).  Jika perhitungan  rasio  pertumbuhan  positif  (>0%),  maka  pemerintah  daerah  berhasil  meningkatkan capaiannya  atau  kinerja  pemerintah daerah  baik.  Hasil  perhitungan  rasio pertumbuhan  bisa menjadi bahan evaluasi komponen APBD mana yang sudah maupun belum optimal.
Berdasarkan perhitungan  rasio pertumbuhan untuk  4 komponen APBD, menunjukkan bahwa : (1) Kinerja pengelolaan keuangan pada tahun  2016 sudah cukup baik walaupun  terdapat pertumbuhan PAD yang negatif (-2,06%); (2)  Rasio pertumbuhan untuk  4 komponen APBD pada tahun 2017  bernilai positif sehingga pada tahun  ini pemerintah Kota  Cilegon telah berhasil meningkatkan capaiannya;  (3) Pada tahun  2018,  rasio pertumbuhan  untuk  3  komponen APBD (PAD,  total  pendapatan dan  belanja pembangunan) bernilai  negatif.  Kurangnya  kinerja  pengelolaan keuangan  pada tahun  ini  disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Pusat atas pemotongan alokasi Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil  serta perubahan kebijakan Pemerintah Pusat  atas  pengelolaan pajak daerah atau  retribusi daerah (LKPJ Kota Cilegon 2018); dan (4) Pada tahun 2019, rasio pertumbuhan untuk  4 komponen APBD bernilai posiif sehingga pemerintah telah berhasil meningkatkan capaiannya.
Rata-rata  pertumbuhan PAD sebesar 2,82%, rata-rata  pertumbuhan pendapatan sebesar 6,05%, rata-rata  pertumbuhan belanja operasi sebesar 6,67% dan rata-rata  pertumbuhan belanja pembangunan sebesar  7,18%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Kota  Cilegon  telah  berupaya  untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pengelolaan belanja daerah.
Secara umum, kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Cilegon cukup baik, walaupun pada tahun  2018  mengalami penurunan capaian. Pada tahun  2018  terdapat perub ahan kebijakan dari pemerintah pusat, yang berdampak pada turunnya pendapatan dibanding tahun 2017. Namun tahun 2019 Pemerintah Kota CIlegon Kembali berupaya meningkatkan capaian kinerja pengelolaan belanja daerah dengan meningkatkan  pendapatan daerah dan  belanja daerah  (baik belanja operasi maupun  belanja modal).
Keberhasilan Pemerintah  Kota CIlegon dalam pengelolaan keuangan masih  dipengaruhi oleh kebijakan ekternal,  baik  dari  Pemerintah  Provinsi  maupun  Pemerintah  Pusat.  Hal  ini  terlihat  ketika terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Provinsi/Pusat, akan berdampak pada kinerja pemerintah Kota Cilegon.

## CONCLUSIONS
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  dapat  disimpulkan bahwa  :  (1)  Berdasarkan  rata-rata  rasio kemandirian  dapat  disimpulkan  bahwa  Pemerintah  Kota  Cilegon  belum  mandiri  dalam  membiayai pelaksanaan  kegiatan  pemerintahan  atau  masih  bergantung  pada  dana  transfer  yang  b erasal  dari Pemerintah Provinsi/Pusat; (2)  Berdasarkan rata-rata  efektivitas PAD, Pemerintah Kota Cilegon sudah berupaya dalam merealisasikan PAD sesuai dengan yang ditargetkan; (3) Berdasarkan rata-rata rasio aktivitas  belanja,  pengelolaan  belanja  Pemerintah  Kota  Cilegon  lebih  menitikberatkan  belanja operasi/rutin daripada belanja pembangunan yang ditunjukkan rata-rata  rasio aktivitas belanja operasi sebesar  75,12%  dan  rata-rata  rasio  aktivitas  belanja  pembangunan  sebesar 24,88%;  (4)  Kinerja pengelolaan keuangan daerah dilihat dari rata-rata  rasio pertumbuhan 4 komponen APBD bernilai positif, menunjukkan pemerintah Kota CIlegon telah berupaya mempertahankan dan meningkatkan capaiannya dari  tahun  ke tahun  baik capaian  pendapatan maupun  capaian  belanja ; (5)  Karena  ketergantungan pemerintah  daerah  pada  pendapatan  yang  bersumber  dari  eksternal  (Pe merintah  Provinsi/Pusat) mengakibatkan  kinerja  pengelolaan  daerah  sangat  dipengaruhi  oleh  kebijakan  Pemerintah Provinsi/Pusat.
Dari  hasil penelitian di atas, maka  berikut ini saran  dari peneliti : (1)  Pemerintah Kota Cilegon harus  dapat  meningkatkan  Pendapatan,  terutama  yang  bersumber  dari  Pendapatan  Asli  Daerah, sehingga dapat meningkatkan kemandirian daerah dalam membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. (2) Pemerintah Kota Cilegon harus dapat meningkatkan belanja pembangunan dan mengurangi
belanja operasi, agar pembangunan sarana  dan prasarana  di daerah lebih merata  dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Cilegon.

## REFERENCES
Fidelius. 2013.  Analisis Rasio untuk  Mengukur Kinerja  Pengelolaan Keuangan Daerah  Kota  Manado. Jurnal EMBA Vol. 1, 4, 2088-2096.
Halim, Abdul & Kusufi, Muhammad Syam. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta. Salemba Empat.
Hanik, Fitri Umi & Karyanti, Tutik  Dwi. 2014. Analisis Rasio Keuangan Daerah sebagai Penilaian Kinerja (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  Kabupaten Semarang). JABPI Vol. 22, 2, 143-156.
Kaunang,  Cheris  Enjelita;  Naukoko, Amran  T.;  Londa, Albert  T.  2016.  Analisis  Kinerja  Pengelolaan Keuangan  Daerah  dan  Tingkat  Kemandirian Daerah  di Era  Otonomi  Daerah:  Studi  Pada  Kota Manado (Tahun 2010-2014).  Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16, 2, 355-365.
Lubis,  Putri  Kemala  Dewi  &  Hafni,  Nurlia.  2017.  Analisis  Rasio  Keuangan  untuk  Mengukur  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  Kabupaten Labuhan  Batu  Tahun  Anggaran 2011-2013.  KITABAH Vol. 1, 1, 20-45.
Orocomma, Manasep; Bharanti, B. Elita; Layuk, Paulus K. Allo. 2017. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian  Daerah  Kabupaten  Teluk  Bintuni  Tahun  2010-2015.  Jurnal  Kajian  Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol. 2, 3, 1-17.
Pilat, Juddy Julian & Morasa, Jenny. 2017. Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD)  Kota Manado untuk  Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015.  Jurnal Accountability Vol. 6, 1, 45-56.
Pradono, Febrian Cahyo & Basukianto. 2015.  Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah:  Faktor yang  Mempengaruhi  dan  Implikasi  Kebijakan  (Studi  pada  SKPD  Pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah). Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) Vol. 22, 2, 188-200.
Raharja, Mega; Pratiwi, Ratih Nur; Wachid, Abdul. 2013. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Lamongan). Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 3, 1, 111-117.
Ramadhani,  Febby Randria.  2016.  Analisis  Kemandirian  dan  Efektivitas  Keuangan  Daerah  di  Kota Tarakan  Tahun  2010-2015.  Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 14, 1, 85-98.
Saputra, Sandy Candra; Suwendra, I Wayan; Yudiaatmaja, Fridayana. 2018. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014.  Bisma: Jurnal Manajemen Vol. 4, 2, 136-145.
Surastowo.  2019.  Analisis  Kinerja  Pengelolaan Keuangan  Daerah  Pemerintah  Kabupaten  Lampung Timur. Jurnal Simplex Vol. 2, 3, 175-185.
Susanto, Herry. 2019. Analisis Rasio Keunagan untuk  Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. Jurnal Distribusi: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Vol. 7, 1, 81-92.
Tanan,  Christina  Irwati  & Duri, Jimmi Ari. 2018. Analisis Rasio untuk Pengukuran Kinerja Keuangan dan Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah  (Studi Kasus Pemerintah Kota  Jayapura).  Future  Jurnal Manajemen dan Akuntansi Vol. 6, 1, 91-101.
Wahab, La Ode Abdul; Rofingatun, Siti; Kreuta, Balthazar. 2017. Analisi Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol. 2, 3, 1-12 .
Welly  &  Djuniar,  Lis.  2017.  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Selatan  Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun  2009  – 2015.  Jurnal Ekonomi/Volume XXII,1,  1-21.
Yuli, Norma. 2019.  Analisis Kinerja Keuangan Daerah  Kabupaten Sigi. e Jurnal  Katalogis Vol. 5, 7, 97- 108.