Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v18i2.3386

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS SIBER DI DITRESKRIMSUS (STUDI KASUS PADA POLDA METRO JAYA TAHUN 2022)

## Arga Pardede
Program Magister Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia argapardede29@gmail.com
Chairul Muriman Setyabudi
Program Magister Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia cak_iir1966@yahoo.com
Surya Nita
Program Magister Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia surya.nita@ui.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik penegakan hukum terkait pelaku kejahatan siber dan Badan Reserse Kriminal Polda Metro Jaya Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif  yang  disempurnakan  dengan  menggunakan  data  atau  komponen  empiris.  Temuan  penelitian menunjukkan bahwa  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik telah  melakukan  perubahan  terhadap  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  hal  yang  sama. Amandemen  ini  telah  memberikan  kerangka  normatif  yang  relatif  akomodatif  untuk  memenuhi  kebutuhan individu yang melakukan aktivitas di dunia siber. Jenis kejahatan siber yang banyak terjadi di wilayah Polda Metro Jaya antara lain penipuan email, website, dan SMS, akses atau pembajakan data tanpa izin, peretasan, dan pemerasan atau ancaman menggunakan media elektronik. Polisi terlebih dahulu menerima laporan atau pengaduan  terkait  kejahatan siber,  kemudian  melakukan  penyelidikan  untuk  memastikan  status  tersangka terkait penegakan hukum kejahatan siber.
Kata Kunci: Hukum, Ditreskrimsus, Siber, Polisi.

## Abstract
The objective of this study is to examine the law enforcement practices pertaining to cyber criminals and the criminal investigation department at Polda Metro Jaya in 2022. This study employs normative legal research methodology, which is enhanced by the use of data or empirical components. The research findings indicate that Law No.19 of 2016, which pertains to Information and Electronic Transactions, has made amendments to Law No. 11 of 2008 on the same subject. These amendments have provided a normative framework that is relatively  accommodating  to  meet  the  needs  of  individuals  engaging  in  activities  in  the  cyber  world.  The prevalent  kinds  of  cybercrime  in  the  Polda  Metro  Jaya  region  include  email,  website,  and  SMS  fraud, unauthorized data access or hijacking, hacking, and extortion or threats using electronic media. The police first receive reports or complaints regarding cyber crimes, and then conduct an investigation to ascertain the suspect's status in relation to law enforcement for cyber crimes. This investigation takes place once clear and direct evidence is available, which can be directly linked to the reported party or their actions. Keywords: Law, Ditreskrimsus, Cyber, Police.
© Author(s) 2024 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .

## PENDAHULUAN
Orang-orang percaya bahwa media sosial adalah pengubah permainan dalam hal teknologi informasi  dan  komunikasi. 1 Dapat  dikatakan  bahwa  internet  adalah  teknologi  terpenting  yang pernah  diciptakan  manusia  untuk  berkomunikasi  dan  berbagi  informasi.  Kemampuan  informasi, komunikasi,  dan  teknologi  telah  mengalami  kemajuan  pesat  pada  saat  artikel  ini  ditulis. Ketergantungan  kita  pada  teknologi  semakin  meningkat  seiring  dengan  kompleksitas  peralatan teknologi komunikasi dan informasi yang kita miliki. 2
Seseorang  dengan  niat  buruk  memanfaatkan  teknologi  informasi  karena  berbagai  alasan karena  pesatnya  kemajuan  teknologi  dan  kebutuhan  setiap  orang  untuk  lebih  mudah  menerima teknologi pada saat tertentu. 3 Karena internet adalah media komunikasi virtual yang tidak terlihat, penjahat  dapat  dengan  mudah  menghapus  jejak  tanpa  meninggalkan  bukti  yang  jelas,  sehingga semakin  sulit  untuk  mengidentifikasi  dan  menangkap  mereka  yang  bertanggung  jawab  atas kejahatan paling kompleks dan sulit diselesaikan yang dilakukan melalui internet. media ini.
Tindakan  melawan  hukum  di  dunia  maya  merupakan  fenomena  yang  sangat memprihatinkan  karena  carding,  hacking,  penipuan,  terorisme,  dan  transmisi  informasi  yang merusak semuanya menjadi komponen kejahatan dunia maya. Berbeda sekali dengan fakta ini, saat ini tidak ada peraturan yang mengatur bagaimana berbagai industri harus menggunakan ICT. Oleh karena itu, pemerintah harus menetapkan aturan tersebut guna menjamin keselamatan masyarakat. 4 Penegakan  hukum  pidana,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  kejahatan  yang  dilakukan melalui  penggunaan  teknologi  digital,  sangat  terbantu  dengan  adanya  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  regulasi  Cyber  Crime.  Fakta  bahwa  kejahatan  dunia  maya merupakan hal yang umum di Indonesia membuktikan pentingnya peraturan ini. Orang-orang yang memanfaatkan sumber daya online untuk mengkritik pemerintah akan mendapat masalah hukum ketika UU ITE diberlakukan dan hukuman pidana diterapkan. Hal tersebut di atas merupakan hasil dari  pengaturan  UU  ITE  mengenai  kejahatan  dunia  maya  sebagaimana  didefinisikan  dalam Konvensi Kejahatan Dunia Maya dan kejahatan pidana yang dilakukan melalui penghinaan online.
Terdapat  peningkatan  substansial  dalam  kejahatan  dunia  maya  pada  tahun  2022 dibandingkan dengan tahun yang sama pada tahun 2021. Jumlah kejahatan dunia maya meningkat empat kali lipat. Sejak 1 Januari 2022 hingga 22 Desember 2022, terdapat 8.831 peristiwa kejahatan
1 Ruth  Gladys  Sembiring  dkk.,  “Penegakan  Hukum  Cybercrime  di  Wilayah  Hukum  Kepolisian Daerah Sumatera Utara,” Locus Journal of Academic Literature Review , 2023, 292–304.
2 Herio  Ramadhona,  “Penggunaan  Platform  Aplikasi  Only  Fans  untuk  Cyber-Pornografi  (Study Kasus Deaonly Fans di Polda Metro Jaya),” Jurnal Impresi Indonesia 1, no. 10 (2022): 1102–8.
3 Alyfia Syavira, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban  Kejahatan Doxing (Studi pada Polda Metro Jaya),” 2022.
4 Prasetiyo Prasetiyo dan Mukhtar Zuhdy, “Penegakan Hukum oleh Aparat Penyidik Cyber Crime dalam Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) di Wilayah Hukum Polda DIY,” Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) 1, no. 2 (2020): 79–88.
siber  yang  telah  diinvestigasi  dan  dituntut  berdasarkan  data e-MP  Robinopsnal Bareskrim  Polri. Secara  keseluruhan,  Bareskrim  Polri  dan  Kepolisian  Daerah  Republik  Indonesia  merespons kejadian  tersebut.  Dari  3.709  kasus  kejahatan  siber  yang  ditindak,  Polda  Metro  Jaya  memiliki jumlah  kasus  terbanyak.  Polri  mengakui  bahwa  tidak  mudah  untuk  merespons  kasus-kasus kejahatan dunia maya. Contoh ini ditangani secara berbeda dari yang lain. Untuk itu, Polri terus berupaya membentuk Direktorat Cyber Crime di lingkungan kepolisian daerah masing-masing. 5
Peretasan situs  DPR  terjadi  sebagai  kejahatan  dunia maya;  para  pelaku mengubah  nama mereka  menjadi  Dewan  Pengkhianat  Rakyat.  Peretasan  yang  terjadi  pada  Kamis,  10  Agustus  di situs DPR RI sebenarnya bukan kejadian pertama di tahun 2020. Situs DPR RI tidak bisa dijangkau pada Juni 2020 akibat peretasan. Pada hari Kamis, peretas mendapatkan akses tidak sah ke situs DPR  RI  dan  mengubah  desain  halaman  utamanya.  Situs  yang  disusupi  ini  milik  organisasi pemerintah  terkemuka  dan  dapat  diakses  di  dpr.go.id.  Setelah  berganti  nama  dari  Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  menjadi  Dewan  Pengkhianat  Rakyat,  maka  diambillah akronim DPR. Hal ini menarik perhatian netizen Indonesia ketika website DPR RI diretas hingga menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat. 6 Kasus Indra Kenz adalah contoh lain kejahatan dunia maya yang menggunakan influencer dan aplikasi Binomo untuk investasi palsu. Indra Kusuma atau Indra Kenz ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Februari 2022 oleh Bareskrim Polri. Influencer Indra Kenz  mendukung  aplikasi  Binomo  sebagai  afiliasi  atau  pihak  ketiga.  Indra  Kenz  menghadapi tuduhan  pencucian  uang  dan  pelanggaran  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (ITE), yang berpotensi terancam hukuman penjara 20 tahun. Dengan menggunakan pengetahuan tim Cyber Crime dan dukungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), pihak berwenang mengklaim dapat melacak penipuan dan jaringan TPPU ini. 7
Kejahatan  dunia  maya  semakin  mendapat  perhatian  dari  penegak  hukum  dan  pembuat undang-undang,  seperti  yang  dibahas  di  bagian  sebelumnya.  Potensi  kerugian  yang  diakibatkan oleh  penggunaan  IT  yang  ceroboh  memerlukan  peraturan  yang  membatasi  dan  menghukum perilaku tersebut. penggunaan komputer dan internet untuk tujuan ilegal, karena Cyber Crime dalam segala manifestasinya  memerlukan retribusi.  Polisi  sebagai individu  yang  diberi  wewenang  oleh undang-undang untuk menegakkan sistem peradilan pidana harus siap menangani berbagai bentuk kejahatan  siber.  Terkait  kejahatan  yang  menggunakan  teknologi  informasi,  polisi  mempunyai kewenangan untuk menyelidiki dan mengusut. Sesuai Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
5 Pusiknas Bareskrim Polri, “Kejahatan Siber di Indonesia Naik Berkali-kali Lipat,” Pusiknas. Polri. Go.  Id.  https://pusiknas.  polri.  go.  id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat , 2022.
6 U Abdullah Mumin, “The Role of Information Technology in Education World (Peran Teknologi Informasi Dalam Bidang Pendidikan; E-education),” Al-Afkar, Journal for Islamic Studies , 2019, 104–19.
7 Tsarina  Maharani,  “Kasus  Penipuan  Binomo:  Indra  Kenz  Jadi  Tersangka,  Doni  Salmanan Dilaporkan,” Retrieved Maret 21 (2022): 2022.
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penyidikan tindak pidana yang memanfaatkan IT dilakukan sesuai dengan aturan hukum acara pidana.
Direktorat II Perekonomian dan Unit Khusus V IT dan Cyber Crime, unit khusus di Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) Mabes Polri, serta Unit Pencegahan Cyber Crime di sejumlah instansi  Kepolisian  Daerah  (Polda),  bertanggung  jawab  untuk  memberantas  kejahatan  yang melibatkan  teknologi  informasi.  Unit  khusus  di  bidang  teknologi  informasi  telah  dikembangkan oleh kepolisian daerah seperti Polda Metro Jaya. Landasan unit ini didorong oleh keinginan untuk mengatasi  dan  mencegah  kejahatan  dengan  menggunakan  teknologi  informasi.  Provinsi  ini berharap  kelompok-kelompok  yang  baru  terbentuk  ini  mampu  memberantas  kejahatan  yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi. Meskipun Subdit IV/Cyber Crime menangani kejahatan  siber,  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  Polda  Metro  Jaya  berperan  penting  dalam penegakan hukum secara umum. Pada tahun 2022, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya memanfaatkan data pelanggaran siber.
Tujuan  dari  kajian dan  penelitian  penegakan  hukum  di  Polda Metro Jaya terkait dengan kejahatan  siber  dan  tindak  pidana  adalah  untuk  menjelaskan  proses  yang  dilakukan  penyidik kejahatan siber dalam memastikan waktu dan lokasi kejadian, serta untuk memfasilitasi pekerjaan mereka dan memajukan bidang hukum pidana mengenai kejahatan dunia maya dan tantangan yang dihadapi oleh penyelidik dalam mencari solusi.

## METODE PENELITIAN
Riset  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  dan  data  tambahan  atau  komponen empiris.  Sifat  analitis  dan  konseptual  kajian  hukum  normatif  membedakannya  dengan  cabang hukum lainnya. Konsep, doktrin, undang-undang, dan standar hukum merupakan fokus utama dari pendekatan  ini.  Kajian  hukum  normatif  berupaya  memahami  tidak  hanya  bentuk  dan  isi  norma hukum tetapi juga landasan teoretis dan kegunaan praktisnya. 8 Penelitian ini bercirikan pendekatan deskriptif dan analitis. Data diambil dari sumber primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui  wawancara  mendalam  dengan  sumber  literatur  primer  Polda  Metro  Jaya  yang  relevan langsung  dengan  objek  penelitian.  Sedangkan  data  sekunder  berasal  dari  berbagai  sumber perpustakaan, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode dari tinjauan literatur dan  penelitian  lapangan  berkontribusi  pada  pengumpulan  data  ini.  Prosesnya  dimulai  dengan pengumpulan  data  dan  dilanjutkan  dengan  analisis  kualitatif,  yang  mengarah  pada  kesimpulan deduktif. Temuan-temuan ini kemudian dideskripsikan atau diinterpretasikan dengan menggunakan bahasa yang informatif dan persuasif.
8 Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, “Metode Penelitian Hukum (Normatif  dan Empiris),” 2023.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## UU Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 Mengatur Kejahatan Dunia Maya dengan Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008
Dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan selanjutnya  diundangkan  menjadi  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  Indonesia  telah  memasuki  babak  baru  dalam pengaturan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik sejak saat itu. 21 April 2008. (UU RI No. 58 Tahun 2008; Peraturan RI No. 4843). Pada tahun 2008, undang-undang pertama di Indonesia  yang  menangani  kejahatan  dunia  maya  adalah  undang-undang  Nomor  11,  yang  juga dikenal  sebagai  UU-ITE,  yang  merupakan  singkatan  dari  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Penyusunan dan pemberlakuan undang-undang ini merupakan peristiwa tersendiri. Dengan judul kerja RUU Komunikasi Informasi dan Transaksi Elektronik, Kementerian Negara Komunikasi dan Informatika mulai membahas UU-ITE pada Maret 2003. 9
Dua kementerian Indonesia (Departemen Perhubungan dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan)  bersama  dengan  Lembaga  Kajian  Hukum  dan  Teknologi  Universitas  Indonesia, kelompok dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, dan Institut Teknologi Bandung bekerja sama  untuk  merancang rancangan  undang-undang  tersebut.  versi  asli  dari  RUU  ini. 10 Kemudian menanggapi surat resmi Presiden Indonesia. Penyerahan naskah UU-ITE secara resmi kepada DPR RI  dilakukan  pada  tanggal  5  September  2005  berdasarkan  Nomor  R./70/Pres/9/2005.  Undang- undang  ini  disetujui  pada  tanggal  21  April  2008;  Jadi,  proses  diundangkannya  UU-ITE  sudah berjalan  hampir  lima  tahun.  Undang-undang  yang  relatif  baru  ini,  baik  dari  segi  diundangkan maupun  diatur  dalam  isi  undang-undang,  mempunyai  tiga  belas  bab  dan  lima  puluh  empat ketentuan.  Mengingat  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  banyak  memanfaatkan teknologi informasi tanpa mengaturnya secara memadai, khususnya dalam bidang hukum pidana, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi sangat penting bagi pemerintahan negara tersebut. 11
Hukum siber pertama di Indonesia yang mengendalikan informasi dan transaksi elektronik adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sering dikenal dengan UU ITE. Isi  UU  ITE  ada  dua  bagian  utama:  pertama,  aturan  yang  mengatur  informasi  dan  transaksi elektronik;  dan  kedua,  aturan  yang  mengatur  kegiatan  ilegal  (Cyber  Crime).  Banyak  negara menggunakan peraturan kejahatan dunia maya sebagai alat dalam skala global. Dua bidang utama
9 Mumin, “The Role of Information Technology in Education World (Peran Teknologi Informasi Dalam Bidang Pendidikan; E-education).”
10 S H Maskun, Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar (Prenada Media, 2022).
11 Bambang Sutrisno dan F X Bhirawa Braja Paksa, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran  Nama  Baik  Menurut  Pasal  27  Ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite),” Mizan: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2019): 20–26.
yang  diatur  dalam  UU  ITE  adalah  kejahatan  dunia  maya  dan  pengaturan  transaksi  elektronik. Dokumen dan informasi elektronik, tanda tangan dan sertifikat elektronik, penatausahaan sistem elektronik, transaksi elektronik, privasi dan hak kekayaan intelektual, ketentuan pidana mengenai penggunaan informasi dan transaksi elektronik, dan sebagainya, semuanya merupakan bagian dari materi UU ITE, yang merupakan bagian dari materi UU ITE. penerapan berbagai prinsip ketentuan internasional.
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur hal yang sama. Belum ada revisi terhadap jenis kejahatan dunia maya yang dikendalikan; Oleh karena itu, segala jenis kejahatan siber masih diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 12
Kejahatan dunia maya tidak didefinisikan oleh hukum di Indonesia. Istilah “Cyber Crime” didefinisikan  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  yang  mengubah  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE).  Kejahatan  dunia maya, penipuan email, dan bentuk kejahatan elektronik lainnya didefinisikan dalam UU ITE. Tujuh kategori  kegiatan  kriminal  yang  berbeda  didefinisikan  dalam  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  sebagai  kejahatan  yang  dilakukan  dengan  atau  dengan  cara  elektronik. Kejahatan-kejahatan tersebut dipandang sebagai contoh kriminalitas modern yang memunculkan jenis kriminalitas lainnya.
Berbagai jenis kejahatan dunia maya ditangani berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. Berikut adalah berbagai bentuk kejahatan dunia maya yang termasuk dalam lingkup UU ITE dan berdampak pada sistem elektronik:
1. Pencurian  Identitas  (Pasal  30  UU  ITE):  akses  tidak  sah  atau  kepemilikan  data  elektronik orang lain, termasuk informasi sensitif seperti kredensial login, dianggap sebagai pencurian identitas.
2. Penyebaran Misinformasi (UU ITE Pasal 14 dan 28): Menyebarkan misinformasi atau berita bohong melalui media elektronik dengan tujuan meresahkan masyarakat.
3. Pasal  4  dan  29  UU  ITE  mengatur  tentang  penyebaran  atau  pembuatan  materi  pornografi dengan menggunakan sarana elektronik yang dapat diakses publik.
4. Pasal  27  dan  45  UU  ITE  mengatur  penggunaan  media  elektronik  untuk  menghina  atau mencemarkan nama baik orang lain.
12 Jeremy  Samuel  Pangkey  Sondakh,  “Pemberlakuan  Ketentuan  Pidana  Dalam  Pasal  27  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” Lex Privatum 9, no. 5 (2021).
5. Ancaman  (UU  ITE  Pasal  29  dan  45):  Pelecehan  terhadap  orang  lain  melalui  sarana elektronik, seperti media sosial, email, atau pesan teks.
6. Akses Tidak Sah (UU ITE Pasal 30): Merugikan pemilik suatu sistem komputer atau jaringan dengan melakukan peretasan tanpa izin.
7. Pasal  35  UU  ITE  mendefinisikan  G.  Fraud  sebagai  penggunaan  identitas  palsu  atau manipulasi data elektronik secara curang.
8. Hacking (UU ITE Pasal 30 dan 46): Memasuki atau mencoba memasuki suatu sistem atau jaringan komputer dengan maksud untuk merugikan atau menguasainya.
9. Kejahatan Dunia Maya dan Penyebarannya (UU ITE Pasal 30): Kejahatan dunia maya dan penyebarannya mencakup penyebaran malware seperti virus, worm, trojan, dan lainnya yang dapat merusak atau melemahkan sistem atau jaringan komputer.
10. Pencurian  Data  (Pasal  30  UU  ITE):  Akses  tidak  sah  dan  pencurian  data  atau  informasi elektronik orang lain.
Dari  sisi  hukum,  khususnya  dalam  ranah  hukum  pidana,  UU  ITE  (UU  Informasi  dan Transaksi Elektronik) di Indonesia telah membawa beberapa inovasi yang signifikan. Dari sudut pandang  hukum,  terdapat  sejumlah  keistimewaan  dan  kemajuan  yang  patut  diperhatikan,  antara lain:
1. Hukum  Kejahatan  Dunia Maya.  Alat legislatif  utama  untuk mengendalikan  berbagai  jenis kejahatan dunia maya adalah UU ITE. Ini mencakup berbagai pelanggaran online, termasuk penipuan, peretasan, pencurian identitas, dan lain-lain.
2. Kesesuaian dengan Standar Internasional. Dalam menangani kejahatan dunia maya, UU ITE mengakui pentingnya kolaborasi internasional. Untuk menyelaraskan denda dengan negara- negara  yang  memiliki  perjanjian  atau  ketetapan  internasional  yang  berlaku,  UU  ITE memberikan kewenangan untuk melakukan hal tersebut berdasarkan Pasal 49.
3. Imunitas Subjek Data (UU ITE Pasal 26). Informasi pribadi individu dilindungi berdasarkan UU  ITE.  Sesuai  aturan  yang  dituangkan  dalam  UU  ITE,  terdapat  sanksi  pidana  atas penyalahgunaan atau akses tidak sah terhadap data pribadi.
4. Mengelola  Konten  Secara  Elektronik.  Penyebaran  materi  yang  melanggar  norma  agama, kesusilaan,  hukum,  atau  kesusilaan  dilarang  berdasarkan  Pasal  27  UU  ITE.  Terdapat konsekuensi pidana atas pelanggaran.
5. Melindungi Anak. Aspek perlindungan terhadap anak di bawah umur masuk dalam UU ITE. Sesuai  Pasal  4  dan  Pasal  29  UU  ITE,  terdapat  sanksi  pidana  bagi  penyebaran  materi pornografi anak melalui sarana elektronik.
6. Pasal 33 UU ITE tentang penyidikan elektronik. Untuk menemukan kejahatan dunia maya, UU  ITE  memberikan  kewenangan  kepada  penegak  hukum  untuk  melakukan  investigasi elektronik.
7. Sistem Hukuman Pidana yang Sangat Ketat. Sanksi pidana yang tegas dituangkan dalam UU ITE  bagi  siapa  pun  yang  melakukan  kejahatan  dunia  maya.  Hukuman  dapat  berkisar  dari denda  hingga  hukuman  penjara,  tergantung  pada  keseriusan  pelanggaran  dan  tingkat kesalahan pelaku.
8. Pasal 30 UU ITE mengatur upaya pencegahan. UU ITE mengatur sanksi pidana dan tindakan pencegahan, seperti pemblokiran akses ke situs web atau materi yang melanggar hukum.
9. Pasal  76  UU  ITE  mengatur  tentang  tindakan  ganti  rugi.  UU  ITE  mengatur  tata  cara pemberian kompensasi kepada individu atau badan yang dirugikan akibat pelanggaran UU ITE. Kerugian yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk di dalamnya.
10. Pasal  29  UU  ITE  mengatur  ketentuan  yang  bertujuan  untuk memberantas  terorisme.  Cara lain  UU  ITE  membantu  mengakhiri  serangan  teroris  adalah  dengan  melarang  penyebaran informasi apa pun tentang kejahatan tersebut.
Secara  umum,  dalam  hal  pengaturan  kejahatan  siber,  UU  No.  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  Atas  UU  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE) cukup  akomodatif  dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dalam  melakukan  aktivitas  siber. Ketentuan baik substansi maupun prosesnya telah dituangkan dalam UU ITE. Oleh karena itu, UU ITE memastikan dan memberikan kejelasan hukum dalam pelaksanaan operasional melalui EIS. Dunia maya merupakan dunia maya yang sulit ditemukan di dunia nyata namun dapat diakses kapan saja oleh jutaan pengguna di seluruh dunia, 13 sehingga sulit untuk menjinakkan kejahatan ini bahkan setelah berlakunya UU ITE. di Indonesia di dunia cyber. Karena kualitas ini, UU ITE mengalami kesulitan  dalam  pemberlakuannya,  dan  permasalahan  yurisdiksi  hukum  yang  cacat  masih  terus terjadi  hingga  saat  ini.  Dilema  mengenai  negara  mana  yang  mempunyai  otoritas  atas  kejahatan dunia maya dan dampaknya muncul karena kejahatan dunia maya seringkali melintasi batas-batas internasional. Untuk mengatasi masalah ini dalam batas-batas hukum, Indonesia telah memutuskan untuk  merevisi  kerangka  hukumnya  untuk  melindungi  kedaulatan  nasional,  kebebasan  individu, dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
13 Sembiring dkk., “Penegakan Hukum Cybercrime di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara.”

## Penegakan  Hukum  Kejahatan  Siber  di  Wilayah  Kepolisian  Daerah  Metropolitan  Jakarta Raya
Berdasarkan hasil penelitian lapangan maka diperoleh data tentang bentuk-bentuk tindak pidana siber di lingkungan Polda Metro Jaya dari bulan Januari hingga Desember 2022 sebagaimana berikut:

## Tabel 1.

## Rekapitulasi Data Tindak Pidana Cyber di Polda Metro Jaya
No . Jenis Tindak Pidana Bulan J n F b M r Ap M e Jn Jl A g S p O k N v D s 1 Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Kesopanan/Pornografi online 2 3 2 1
1 3 3 5 1 6 3 1 2 Pencemaran nama baik / penghinaan melalui internet/Perbuatan tidak menyenangkan 3 4 6 8
2 11 1 4 1 2 5 3 3 Penjebolan / pengrusakan dan penggunaan email atau password/ Pengrusakan data 0 0 0 0 16 20 0 1 0 0 0 0 4 Penipuan melalui email, wesite, dan sms 40  35 46 50 26 41 2 8 22  16 23 34  18
5 Perjudian online 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1
6 Penggelapan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 Pencurian data/ carding/Pemindahan data (pasal 32 uu ite) 1 0 0 0
0 1 1 4 1 1 0 0
8 Pencurian ATM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Pemerasan/Pengancama n melalui media elektronik 10 5 7 7
9 13 1 1 7 5 3 4 11
10 Memanipulasi data 3 8
3 3 8 4 1 4 2 2 4 0 11 Mengakses / Membajak data orang lain/Hack 35  17 9 29 1 0 1 9 13  19 14 23 4 12 Memindahkan / Mentransfer informasi tnp ijin 1 2 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
13 Menghilangkan data
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Pemalsuan data/email (pasal 263 kuhp/pasal 28 ayat 1 uu ite) 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
15 Penyiaran 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Menyebarkan berita bohong/ HOAX 1 0 1
0 1 4 1 0 2 0 3 0
17 Menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian dan SARA (pasal 28 ayat 2 uu ite) 2 0 0 1
1 4 4 8 0 1 2 0 18 Penghinaan melalui media elektronik 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Penghinaan lambang Negara 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 20 Penyalahgunaan data 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 Kejahatan terhadap anak 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 22 TP. Hak Cipta / konsumen 0 2 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 23 Penipuan dan Penggelapan 0 5 0 0
4 0 9 4 5 8 4 2 24 Lain-Lain 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 98  81 75 10 0 69 10 1 7 8 76  53 60 82  42
Sumber: Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, 2022
Tabel 1 menunjukkan bahwa data kasus Cyber dari bulan Januari sampai Desember 2022, tindak pidana Cyber yang paling banyak terjadi ialah pada bulan Juni. Secara keseluruhan, pada bulan Januari hingga Desember 2022 tindak pidana Cyber yang paling sering terjadi ialah penipuan melalui email, website, dan sms, selanjutnya diurutan kedua terbanyak ialah mengakses/ membajak data  orang  lain/  hack  dan  diikuti  oleh  tindak  pidana  pemerasan/  pengancaman  melalui  media elektronik.  Pada  bulan  April  hingga  Juni  tahun  2022 terhitung  adanya  peningkatan  pada  jumlah tindak  pidana  Cyber  dan  pada  bulan  Juli  hingga  Desember  tahun  2022,  tindak  pidana  Cyber cenderung  mengalami  penurunan.  Polda  Metro  Jaya  menunjukkan  penurunan  kasus  berbagai kejahatan siber yang menjadi bukti penegakan hukum yang efektif.
Penyidik sering kali mendapatkan banyak petunjuk saat menyelidiki kasus kejahatan dunia maya.  Dalam  mengidentifikasi  pelaku,  seringkali  pelaku  menggunakan  nama  samaran dibandingkan namanya sendiri. Karena penjahat dunia maya dapat berkeliaran dengan bebas saat melakukan kejahatan, menentukan dengan tepat di mana kejahatan tersebut terjadi dapat menjadi sebuah tantangan. Kasus pencemaran nama baik atau ujaran kebencian di media sosial, misalnya, mengharuskan penyidik berkonsultasi dengan ahli bahasa untuk menentukan validitas pernyataan apa pun yang dibuat di platform tersebut (seperti yang dikatakan dalam wawancara dengan Victor). Saat menyelidiki kemungkinan terjadinya ujaran kebencian, penyidik mungkin perlu berkonsultasi dengan  pengacara  yang  berspesialisasi  dalam  hukum  pidana  untuk  memastikan  tanpa  keraguan bahwa pernyataan atau tindakan tersebut merupakan tindakan ilegal.
Seperti yang dikatakan Victor dalam wawancara tersebut, berikut adalah beberapa masalah yang dihadapi pihak berwenang ketika mencoba memerangi penipuan internet:
1. Untuk menutupi jejak mereka dan tetap anonim, penjahat sering kali menggunakan metode teknologi  canggih.  Polisi  kesulitan  mengidentifikasi  dan  melacak  pihak-pihak  yang bertanggung jawab atas penipuan internet karena maraknya jaringan anonim dan teknologi enkripsi.
2. Cara  tradisional  untuk  memantau  penggunaan  uang  digital  dan  sistem  pembayaran  online tidak  memberikan  kemudahan.  Akibatnya,  akan  lebih  sulit  bagi  penegak  hukum  untuk melacak pergerakan dana dan menangkap mereka yang bertanggung jawab.
3. Penipu online selalu punya strategi baru. Karena adanya evolusi yang terus-menerus dalam tindakan  penipuan  dan  keamanan,  lembaga  penegak  hukum  harus  meningkatkan keterampilan mereka secara berkala agar dapat mengimbanginya.
4. Menanggapi  ancaman  dunia  maya  merupakan  tantangan  bagi  polisi  karena  kurangnya personel dan pengetahuan teknologi. Investigasi dan penanganan insiden penipuan internet memerlukan  kemampuan  khusus.  Bukti  digital  yang  dapat  diterima  di  pengadilan  harus dikumpulkan untuk menyelidiki insiden penipuan internet. Terkait analisis forensik digital, tidak  semua  lembaga  kepolisian  memiliki  kemampuan  yang  diperlukan.  Saat  menyelidiki kasus  penipuan,  polisi  memerlukan  akses  terhadap  data  pribadi,  namun  mereka  harus mematuhi undang-undang terkait privasi. Hal ini cenderung menjadi masalah.
5. Saat merespons kejahatan dunia maya, aparat penegak hukum mengalami kesulitan karena kurangnya pengetahuan teknologi.
6. Masyarakat  umum  masih  belum  cukup  mengetahui  tentang  bahaya  penipuan  internet  dan cara melaporkannya. Karena malu atau tidak percaya pada polisi, beberapa korban mungkin ragu untuk mengungkapkan kejahatannya.
Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa hambatan dalam memberantas kejahatan dunia maya. Setelah mengumpulkan data dari wawancara dan sumber lainnya, penulis mengelompokkannya ke dalam beberapa kategori, antara lain:
1. Faktor Sumber Daya Manusia
Diperlukan  jumlah  personel  investigasi  dan  penyelidik  yang  cukup  dengan keterampilan yang tepat  di  setiap  unit kejahatan  siber  jika masyarakat  ingin percaya  pada upaya  polisi  untuk  memerangi  kejahatan  siber.  Kehadiran  unit  tersebut  dalam  penegakan hukum  menunjukkan  perlunya  penyelidik  khusus  yang  memiliki  pengetahuan  teknologi informasi dan transaksi elektronik untuk menangani kejahatan dunia maya secara efektif.
2. Faktor Pertimbangan Bukti Kejahatan Dunia Maya
Alat  bukti  dalam  kejahatan  siber  berbeda  dengan  alat  bukti  dalam  kejahatan tradisional,  dimana  sasaran  atau  media  kejahatan  siber  adalah  data  atau  sistem  elektronik yang  terkoneksi  internet.  Mengingat  hampir  setiap  orang  memiliki  telepon  genggam
( Handphone ) dan fasilitas umum lainnya, penyidik menghadapi tantangan unik. Studi kasus ini akan menggunakan data dan hasil wawancara untuk menjelaskan secara rinci hambatan pembuktian dalam kasus kejahatan dunia maya. Banyak sekali permasalahan yang berkaitan dengan  kejahatan  dunia  maya,  termasuk  fakta  bahwa  pelaku  kejahatan  sering  kali memanfaatkan  sumber  daya  publik  untuk melakukan kejahatannya  dan  fakta  bahwa  bukti digital  mudah  dihapus  jika  tidak  ditangani  dengan  benar. misalnya,  bukti  digital  mungkin akan hilang jika tidak segera ditangani. Selain itu, pelaku kejahatan siber melakukan aksinya dengan menggunakan ruang publik, dan terdapat saksi yang tidak hadir pada saat kejadian. 14
3. Faktor Fasilitas
Terkait kejahatan dunia maya, laboratorium forensik komputer adalah alat penting bagi penegak hukum dan penyelidik. Lab ini dapat menguraikan data digital dan menyimpan bukti  dalam  bentuk file softcopy ,  termasuk  gambar,  program,  HTML,  audio,  dan  lainnya.
Forensik komputer, terkadang disebut forensik digital, adalah studi dan analisis bukti digital dengan tujuan utama mengumpulkan dan melestarikan fakta obyektif mengenai insiden atau pelanggaran  keamanan  yang  melibatkan  sistem  komputer  untuk  digunakan  dalam  proses peradilan. Penyelidik dapat mempelajari identitas pengirim (termasuk alamat IP), waktu dan lokasi pembuatan email (menurut server pengirim), dan bahkan lokasi fisik pengunjung dan jenis  perangkat  yang  mereka  gunakan  (semua  berkat  forensik  internet)  dieksekusi menggunakan platform online .
4. Faktor Masyarakat
Dari  sudut  pandang  masyarakat,  terdapat  tantangan  seperti  kurangnya  kepedulian pelanggan  saat  membeli  secara  online  dan  maraknya  penipuan  media  sosial  akibat meningkatnya permintaan, yang semuanya mudah dipalsukan. Semakin maju teknologi dan semakin terampil pelaku dalam menggunakan media sosial, maka semakin sulit bagi Polda Metro Jaya untuk menyelesaikan kasus tersebut dan menjamin pelaku akan mengurungkan niatnya untuk mengulangi perbuatannya. Masyarakat harus lebih berhati-hati saat melakukan pembelian  secara  online;  di  sinilah  peran  masyarakat.  Ketika  masyarakat  mengalami kerugian  yang  besar,  mereka  sering  kali  melapor  ke  polisi  untuk  meminta  bantuan. Masyarakat  sering  kali  menahan  diri  untuk  tidak  melaporkan  kejadian  kepada  polisi  jika kerugian yang dialami masyarakat relatif kecil. Hal ini disebabkan adanya keyakinan bahwa prosedurnya akan lebih rumit.
14 Khalissa  Aliya  Indriany,  “Upaya  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Pelecehan  Seksual  Anak  di Media Sosial (Studi di Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya),” Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan 11, no. 01 (2023): 87; Aqmarina Khusnul Baiti, “Teknik Pengungkapan Kasus Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal di Wilayah DKI Jakarta (Studi Kasus di Polda Metro Jaya)” (Universitas Jenderal Soedirman, 2022).
Menurut penyidik Polda Metro Jaya, upaya untuk mengatasi kendala dalam memberantas kejahatan siber juga dilakukan sebagai berikut: (1) meningkatkan pengetahuan dan kemampuan tim ahli  siber  agar  dapat  lebih  memahami  dan  menangkal  ancaman  siber  yang  terus  terjadi.  (1) Memberikan  edukasi  kepada  masyarakat  tentang  bahaya  kejahatan  dunia  maya,  cara tetap  aman dalam menggunakan internet, dan apa yang harus dilakukan jika menjadi korban kejahatan dunia maya; (2) Melatih petugas polisi secara teratur untuk selalu mengetahui informasi terkini tentang taktik kejahatan dunia maya dan metode investigasi digital; (3) Memasukkan keamanan siber dalam investigasi kejahatan tradisional untuk mengatasi ancaman siber; (4) Menjangkau masyarakat dan mendidik mereka tentang kejahatan dunia maya; (5) Menciptakan undang-undang dan kebijakan yang  mengatasi  kejahatan  dunia  maya  dan  memberikan  landasan  hukum  yang  kokoh  bagi penegakan hukum; dan (6) Bekerja sama dengan penyedia layanan online , bank , dan sektor swasta lainnya untuk berbagi informasi tentang ancaman dunia maya dan berupaya mencegah, merintangi, dan  menghalangi  pelaku  kejahatan  untuk  melakukan kegiatan ilegal,  khususnya kejahatan  dunia maya, dengan penggunaan sumber daya yang optimal.

## KESIMPULAN
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengubah  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  hal  tersebut,  secara  normatif  dapat disesuaikan dalam memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan usaha di dunia Cyber. Selain itu, pada bulan Januari hingga Desember 2022, jenis kejahatan siber yang paling banyak terjadi di wilayah  Polda  Metro  Jaya  antara  lain:  penipuan  melalui  email,  website,  dan  sms, mengakses/membajak  data  orang  lain/hack,  serta  pemerasan/pengancaman  melalui  media elektronik.  Penelitian  menunjukkan  bahwa  polisi  berperan  penting  dalam  penegakan  hukum kejahatan siber, khususnya di wilayah Polda Metro Jaya. Setelah menerima laporan atau pengaduan kejahatan  siber,  polisi  melakukan  penyelidikan  untuk  memastikan  apakah  yang  dilaporkan merupakan tersangka kejahatan siber tersebut setelah bukti nyata mengenai orang atau badan yang dituduhkan telah ditemukan. Bukti fisik, keterangan saksi dan korban, keterangan saksi ahli, dan keterangan  terlapor,  semuanya  merupakan  bagian  dari  proses  pembuktian  bahwa  orang  yang bersangkutan  adalah  tersangka  (pelaku).  Aspek  sumber  daya  manusia,  bukti  kejahatan  siber, fasilitas, dan masyarakat adalah kendala yang menghambat upaya pemberantasan kejahatan siber di  wilayah  Polda  Metro  Jaya.  Untuk  memerangi  kejahatan  siber,  Polda  Metro  Jaya  berupaya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan tim ahli siber, mendidik petugas polisi secara teratur tentang  siber  dan  teknologi,  mengintegrasikan  langkah-langkah  keamanan  siber,  mengedukasi masyarakat dan melakukan program sosialisasi, membuat undang-undang yang mengatasi dinamika kejahatan siber, dan memberikan penegakan hukum landasan hukum yang kuat, dan berkolaborasi
dengan  perusahaan  swasta,  lembaga  keuangan,  dan  penyedia  layanan  online  untuk  berbagi informasi tentang ancaman dunia maya dan melakukan penyelidikan.
Polda  Metro  Jaya  perlu  mengadopsi  pendekatan  yang  adaptif  dan  proaktif  dalam menanggapi ancaman kejahatan siber yang terus berkembang. Kolaborasi dan koordinasi yang kuat antara sektor publik dan swasta, serta pemberdayaan masyarakat, akan menjadi kunci keberhasilan dalam memberantas kejahatan siber.

## DAFTAR PUSTAKA
Baiti,  Aqmarina  Khusnul.  “Teknik  Pengungkapan  Kasus  Pinjaman  Online  (Pinjol)  Ilegal  di Wilayah DKI Jakarta (Studi Kasus di Polda Metro Jaya).” Universitas Jenderal Soedirman, 2022.
Indriany,  Khalissa  Aliya.  “Upaya  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Pelecehan  Seksual  Anak  di Media  Sosial  (Studi  di  Kepolisian  Daerah  Polda  Metro  Jaya).” Inovasi  Pembangunan: Jurnal Kelitbangan 11, no. 01 (2023): 87.
Maharani,  Tsarina.  “Kasus  Penipuan  Binomo:  Indra  Kenz  Jadi  Tersangka,  Doni  Salmanan Dilaporkan.” Retrieved Maret 21 (2022): 2022.
Maskun, S H. Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar . Prenada Media, 2022.
Mumin, U Abdullah. “The Role of Information Technology in Education World (Peran Teknologi Informasi Dalam Bidang Pendidikan; E-education).” Al-Afkar, Journal for Islamic Studies , 2019, 104–19.
Polri, Pusiknas Bareskrim. “Kejahatan Siber di Indonesia Naik Berkali-kali Lipat.” Pusiknas. Polri. Go. Id. https://pusiknas. polri. go.
id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat , 2022.
Prasetiyo, Prasetiyo, dan Mukhtar Zuhdy. “Penegakan Hukum oleh Aparat Penyidik Cyber Crime dalam Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) di Wilayah Hukum Polda DIY.” Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) 1, no. 2 (2020): 79–88.
Ramadhona,  Herio.  “Penggunaan  Platform  Aplikasi  Only  Fans  untuk  Cyber-Pornografi  (Study Kasus Deaonly Fans di Polda Metro Jaya).” Jurnal  Impresi Indonesia 1,  no.  10  (2022): 1102–8.
Rizkia, Nanda Dwi, dan Hardi Fardiansyah. “Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris),” 2023.
Sembiring, Ruth Gladys, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, dan Jelly Leviza. “Penegakan Hukum Cybercrime  di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Utara.” Locus  Journal  of Academic Literature Review , 2023, 292–304.
Sondakh,  Jeremy  Samuel  Pangkey.  “Pemberlakuan  Ketentuan  Pidana  Dalam  Pasal  27  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” Lex Privatum 9, no. 5 (2021).
Sutrisno, Bambang, dan F X Bhirawa Braja Paksa. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite).” Mizan: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2019): 20–26.
Syavira, Alyfia. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Doxing (Studi pada Polda Metro Jaya),” 2022.