* Dosen program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta.
** Dosen program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta.

## Paradigma Ijtihad Dalam Hukum Islam; Kritik Atas Epistemologi Berfi kir Kaum Kontemporer
Fadhlurrahman, S.Pd.I, M.Pd *
Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta Email: fadhlurrahman.fadhlurrahman@pai.uad.ac.id
Yusuf Hanafiah, S.Pd.I, M.Pd * * Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta Email: yusuf.hanaﬁ ah@pai.uad.ac.id

## Abstract
The paradigm in determining Islamic law is very important. Because the scheme is a determinant of quality products. The problems of this era are very diverse. Requires a new spirit in ijtihad. Sometimes religious experts are still ﬁ xated on classical methodology in solving religious problems. So that various problems that arise can not be solved. This article uses the library research method to explore the fresh ijtihad paradigm in depth from contemporary  thinkers.  The  results  of  this  study  are  fresh  ijtihad  to  be  very  important in  answering  current  issues.  The  paradigm;  ﬁ rstly,  there  is  a  relationship  between  texts (text)  and  Interpretation  of  texts,  secondly,  Humanity’s  Dignity  and  Dignity,  thirdly, Islam and Modern Science, fourthly, Ijtihad with Contemporary Science, ﬁ fthly, Women’s Jurisprudence (Fiqh al-Nisa ‘al-Mu’asir ), sixth, Inter-cultural and Inter-faith Dialogue (al- Hiwar; al-Ta’ayus al-Silmy), seventh, Jurisprudence and Social Da’wah, eighth, Universal Jurisprudence and Da’wah, ninth, Jurisprudence and Da’wah Citizenship. Applying the 8 paradigms above must indeed be disintegrated-interconnected so that the basis of religion is maintained and able to answer current problems.
Keywords : Paradigm, Ijtihad, Islam, Islamic law, methodology of Islamic law

## 250 Fadhlurrahman, Yusuf Hanafi ah

## Abstrak
Paradigma  dalam  menentukan  hukum  Islam  sangatlah  penting.  Sebab  skema  itu menjadi  penentu  produk  yang  berkualitas.  Permasalahan  era  sekarang  ini  sudah  sangat beragam. Membutuhkan semangat baru dalam ijtihad. Terkadang para ahli ilmu Agama masih terpaku dengan metodologi klasik dalam menyelesaikan persoalan keagamaan. Sehingga berbagai  permasalahan  yang  muncul  belum  bisa  diselesaikan. Artikel  ini  menggunakan metode library research guna menggali paradigma fresh ijtihad secara mendalam dari para pemikir kontemporer. Hasil dari penelitian ini adalah fresh ijtihad menjadi sangat penting dalam menjawab persoalan kekinian. Paradigmanya; pertama, adanya hubungan antara nash (text) dan Penafsiran Terhadap nash, kedua, harkat dan martabat kemanusiaan, ketiga, Islam dan sains modern, keempat, ijtihad dengan keilmuan kontemporer, kelima, ﬁ kih perempuan (Fiqh  al-Nisa’  al-Mu’asir),  keenam,  inter-cultural  dan  inter-faith  dialog  (al-Hiwar;  al- Ta’ayus al-Silmy), ketujuh, ﬁ kih dan dakwah sosial, kedelapan, ﬁ kih dan dakwah universal, kesembilan, ﬁ kih dan dakwah kewarganegaraan. Menerapkan 8 paradigma di atas memang harus diintegrasi-interkoneksikan sehingga dasar agama tetap terjaga dan mampu menjawab permasalahan kekinian.
Keywords : Paradigma, Fresh Ijtihad, Islam, Hukum Islam, Metodologi Hukum Islam

## Pendahuluan
Perkembangan  hukum  pada  periode  awal  Islam  akhirnya memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap teks al-Quran dan as-Sunnah, disebabkan adanya beberapa permasalahan global sekarang ini yang tidak disebutkan secara jelas dalam kedua sumber hukum Islam tersebut. 1 Setelah meninggalnya Nabi shalallahu ‘alaihi wassallam tidak  ada  otoritas  yang  berwenang  secara  resmi  seperti dewan,  legislasi  atau  preseden  yudisial  dalam  penentuan  hukum Islam, yang memberikan keputusan tentang masalah hukum, ijma, dan menjadi sarana untuk menegaskan suatu keputusan hukum yang tidak disebutkan dalam al-Quran dan as-Sunnah secara jelas ( shorih ). Legitimasi hukum ( ijtihad ) masih bisa dilakukan karena ditemukan penguat dalam sebuah hadits Nabi shalallahu ‘alaihi wassallam bahwa umat Islam tidak akan pernah sepakat pada suatu kesalahan (dosa). 2
Dalam hal ini menjelaskan bahwa tidak ada perubahan pada suatu yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya ( al-Quran dan as- Sunnah ).
1 John Makdisi, Islamic Law Bibliography dalam jurnal Law Library Journal Vol. 78 thn 1986, 105 2 Fazlur Rahman, Islamic Methodology in History dalam islamic research Institute P.O. Box 1035, Islamabad – Pakistan, 13-14.
Secara mendasar dalam kajian ﬁ qh, 3 pemahaman dalam hukum Islam merupakan usaha kontekstualisasi antara teks yang turun pada waktu tertentu dengan kebutuhan manusia yang hidup pada waktu yang berbeda. Dengan demikian, terkadang usaha interpretasi teks dengan menjelaskan historis dan sosiologis ( asbabu an-Nuzul bagi al- Qur’an dan asbabu al-Wurud bagi as-Sunnah) pada saat itu menjadi sebuah kebutuhan. Di sini pola pikir Islam sangat berperan dalam menentukan hukum. Jangan sampai konteks menentukan teks atau fakta menyalahkan al-Quran dan as-Sunnah.
Dalam  ilmu  sosiologi  dijelaskan  bahwa  setiap  kehidupan masyarakat  mengalami  suatu  perubahan.  Perubahan-perubahan yang terjadi itu merupakan fenomena sosial yang wajar. Perubahan- perubahan itu akan semakin jelas terlihat ketika mulai dibandingkan antara tatanan sosial dan kehidupan masyarakat yang lama dengan masyarakat yang baru. 4
Colin  Rose  mengatakan  bahwa  proses  globalisasi  semakin cepat  perubahannya  pada  masa  yang  akan  datang.  Kehidupan masyarakat,  termasuk  kehidupan  hukum  dan  ekonomi  menjadi semakin  kompleks 5 .  Persoalan-persoalan  hukum  pada  berbagai aspek akan muncul. Puncak perkembangan hukum Islam ialah pada awal  kekuasaan Abbasiyah.  Ini  menghasilkan  kodiﬁ kasi  hukum Islam  dari  berbagai  mazhab  hukum  Islam  seperti  mazhab  Syaﬁ ’i, Hanaﬁ ,  Maliki,  dan  Hambali.  Kematangan  hukum  Islam  sampai pada  titik  kajayaan.  Walaupun  kemudian  bermunculan  fanatisme dan  kepuasan  atas  pencapaian  masing-masing  mazhab.  Sehingga ahli hukum Islam setelahnya lebih memilih menguatkan pendapat dari  salah  satu  4  imam  tersebut  dibandingkan  melakukan  ijtihad mandiri  dalam  menyelesaikan  sebuah  masalah  hukum. 6 Bahkan, tidak hanya menguatkan, akan tapi memodiﬁ kasi dan tetap dalam koridor pola pikir Islam.
Oleh  sebab  itu, Amin Abdullah  menegaskan  bahwa  agama Islam  tidak  hanya  terkait  dengan  kenyakinan  dan  ritual  semata.
3 Abid Rohmanu , Human Agent Dalam Tradisi Fikih: Studi Relasi Hukum Islam Dan Moralitas Perspektif Abou El Fadl dalam jurnal Kodiﬁ kasia, Volume 7 No. 1 Tahun 2013, 7-8.
4 Abdul Syani, Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2007), 162. 5 Collin Rose dan Malcolm J. Nicholl, accelerated learning for the 21 st century. (New York: Delacorte Press, 1997), 1.
6 Ahwan Fanani , Al-Suyuti dan Kontroversi Strata Ijtihad (telaah atas klaim mujtahid mutlaq  al-Suyuti  dan  landasan  normatifnya) dalam  Jurnal  Islamica,  vol.  2,  no.  2,  maret 2008, 109.

## 252 Fadhlurrahman, Yusuf Hanafi ah
Agama Islam juga terkait dengan persoalan-persoalan lain, seperti sistem moral termasuk tata pergaulan antara sesama manusia di luar kelompok agamanya 7 .
Jasser Auda 8 menambahkan  bahwa  dikotomi  antara  wahyu yang  bersifat qat’iy dan zanny sangat  dominan  dalam  metodologi penetapan  hukum  Islam,  sehingga  muncul  istilah Qat’i  al-Dilalah, Qat’i al-Tsubut, dan Qat’i al-Mantiq. Inilah yang perlu diperhatikan lebih mendalam dalam menentukan hukum Islam ( istinbath al-ahkam ). Pola pikir Islam menjadi peran penting mendamaikan beberapa dalil yang  mengandung  pertentangan  dengan  mengedepankan  aspek maqasid (tujuan  hukum  Islam).  Perbedaan  dalam  sunnah  tentang ibadah  yang  sering  muncul  hendaknya  dilihat  dari  sisi maqasid , sedangkan perbedaan dalam hadits yang berkaitan dengan ‘urf harus dilihat  dari  perspektif maqasid  of  universality  of  law, inilah  contoh penetapan hukum yang bersifat gradual (bertahap). 9
Ijtihad harus didasarkan dengan pemahaman bahwa syariat itu bersifat ilahi dan berasal dari bukti-bukti kuat yang diturunkan secara lengkap dalam al-Quran kemudian diperinci dan dijelaskan oleh Nabi shalallahu ‘alaihi wassalam . Kemudian dikembangkan untuk bisa  sesuai  dengan  keadaan  yang  dibutuhkan  melalui  ijma`  dan qiyas, atau konstruksi hukum lainnya. Ijtihad telah berfungsi sebagai media untuk menguraikan aturan dari sumber-sumber hukum Islam. Kebutuhan sosial diberikan ﬂ eksibilitas yang diperlukan selama tidak ada  dalil  yang  melarangnya.  Dengan  demikian,  ijtihad  pada  satu masalah yang belum terjadi pada masa lalu bisa diselesaikan. Maka ijtihad adalah elemen penting dalam pertumbuhan hukum syariat. 10 Dalam  catatan  sejarah 11 bahwa  kegiatan  perenungan  dan
7 Amin Abdullah, “Merajut  Paradigma  Filsafat  Islam  Keindonesiaan:  Fresh  Ijtihad Memperjumpakan  Ulum  al-Din  dan  Sains  modern  dalam  keilmuan  keagamaan  Islam  untuk pembangunan bangsa , dalam Seminar Nasional “Filsafat Islam dan Pembangunan Bangsa” , Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam (FUPI), UIN Sunan Kalijaga, Hotal Wisma Aji, Jalan Ring Road Utara, Yogyakarta, 11 Oktober 2014, 4.
8 Syukur  Prihantoro, Maqasid Al-Syari’ah  Dalam  Pandangan  Jasser Auda  (sebuah upaya  rekontruksi  hukum  islam  melalui  pendekatan  sistem) dalam  Jurnal At-Ta# ir  Vol.  X No. 1 Juni 2017, 129 . 9 Auda, Jasser, Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law; A System Approach, (London: The International Institute Of Islamic Thought, 2007), 50-51.
10 Sajila Kausar, Collective Ijtihad: History and Current Perspective dalam International Journal  of  Humanities  &  Social  Science  Studies (IJHSSS)  Volume-III,  Issue-V,  March 2017 , 151-163 . 11 Maimun, Reorientasi Ijtihad Kontemporer: Analisis Hukum Islam dalam Jurnal Al- ‘Adalah Vol. XI, No. 2 Juli 2013, 156
pemikiran ijtihad sering dilakukan oleh para sahabat sepeninggal Rasulullah  Saw. 12 Seperti  pada  masa  Umar  tentang  pembukuan al-Qur’an dan Imam Syaﬁ ’i seperti terlihat dari qaul qadim dan qaul jadid nya. 13 Para ulama membagi periode perkembangan ﬁ kih kepada enam  periode. 14 Periode  pertama  adalah  keemasan  fikih  Islam bersamaan dengan kemajuan Islam (650-1000 M). Periode ini dikenal sebagai periode ijtihad, sebab periode ini melahirkan para mujtahid mutlak seperti; Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syaﬁ ’i dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam bidang hukum Islam. 15
Beberapa persoalan pada era kontemporer bisa diselesaikan dengan  mengambil  kaidah  umum  dalam  al-Qur’an  dan  as- Sunnah, walaupun beberapa isu atau kasus tetap perlu kajian lebih mendalam. 16 Kesadaran  tentang  pentingnya  harkat  dan  martabat manusia (human dignity ) dan sosial antar umat beragama semakin dekat 17 ( greater inter-faith interaction) . Konsep bernegara dan berbangsa hingga kesetaraan dan perlakuan yang sama kepada semua warga negara (equal citizenship ).
Para  ulama  dianjurkan  agar  bekerja  keras  melakukan pengkajian  lebih  mendalam  untuk  menyelesaikan  permasalahan di  masyarakat  yang  pada  dasarnya  ketentuan  hukumnya  belum ditegaskan  oleh  al-Qur’an  dan  as-Sunnah.  Kesungguhan  usaha seperti  itu  dalam  ilmu usul  al-ﬁ kih disebut  dengan  istilah  ijtihad, sedangkan pelakunya dinamai Mujtahid. 18 Abd al-Wahhab Khallaf 19 mengatakan  bahwa  jumlah  ayat  hukum  tentang  persoalan  yang berkaitan kemasyarakatan hanya sekitar 228 ayat. Ayat-ayat hukum
12 Ibn  Qayyim  al-Jauziyyah, I’lam  al-Muwaqqi’in  ‘an  Rabb  al-‘Alamîn, jilid  ke-1, (Beirut: Dar al-Jael, t.t), 199. 13 Ahmad Amin, Dhuha al-Islam, jilid ke-2, (Qahirah: Maktabah al-Nahdhah al- Mishriyyah, 1974), 231. Lihat pula Jaih Mubarak, Modiﬁ kasi Hukum Islam: Studi Tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid , (Jakarta: PT Raja Graﬁ ndo Persada, 2002), 162. 14 T,M, Hasbi Ash-Shiddieqy, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam, (Jakarta, Bulan Bintang, 1971), 12.
15Harun  Nasution, Pembaharuan  Dalam  Islam  Sejarah  Pemikiran  dan  Gerakan
(Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 11.
16 Frank e. Vogel dan Samuel l. Hayes, Islamic Law And Finance, (London: kluwer law international, 1998), 25-28.
17 M. Amin Abdullah, Bangunan  Baru  Epistemologi  Keilmuan  Studi  Hukum  Islam Dalam  Merespon  Globalisasi dalam jurnal asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum vol. 46 no. ii, juli-desember 2012, 316-317.
18 Amin Muhammad, Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Bidang Fiqh Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), 40.
19 Abd. Al-Wahab Khalaf, Ilm Usul al-Fiqh (Jakarta : al-Majlis al-A’la al-Indinisi al-Da’wah al-Islamiyah, 1972), 24.

## 254 Fadhlurrahman, Yusuf Hanafi ah
yang berhubungan dengan kemasyarakatan memang sangat sedikit. Sedangkan dari sekian ribu Hadis Nabi ﷺ , menurut Ibnu al-Qayyim, hanya  sekitar  500  hadis  yang  memuat  dasar-dasar  hukum  ( Ushul al-hukum ). Namun ada yang menyebutkan sekitar 1200 buah Hadis, di  samping  itu  ada  juga  yang  memperkirakan  sekitar  3000  buah Hadis yang membahas tentang hukum-hukum ( ahkam ). 20 Ini menjadi perenungan  dasar  bahwa  ijtihad  pun  sekarang  harus  diarahkan kepada  hasil  hukum  yang  mampu  menjawab  tantangan  zaman dan  persoalan  kekinian.  Hal  ini  yang  dituntut  Mujtahid  dalam menentukan  hukum  dari  isu  kontemporer  dengan  berdasarkan kaidah al-Qur`an, as-Sunnah, ijma’, dan qiyas.

## Model Pemikiran Ijtihad Pada Zaman Sekarang
Ijtihad merupakan aktivitas seorang mujtahid untuk menemukan hukum suatu permasalahan melalui metode tertentu. Pada dasarnya dalam  membuat  hukum  untuk  mewujudkan maqasid  asy-Syari‘ah (tujuan  syariat  Islam) 21 . Maqasid  asy-Syari‘ah berupa  mendatangkan kemaslahatan  dan  menghalau  kemadharatan.  Inilah  tujuan  utama syariat  Islam. 22 Ibnul  Qoyyim 23 mengatakan  bahwa  syariat  itu berlandaskan pada asas hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan  akhirat.  Kemaslahatan  ini  berupa  nilai-nilai  universal  syariat seperti kasih sayang, keadilan, persatuan, toleransi, perdamaian dan lain sebagainya. Tujuan utama ditetapkannya syariat Islam yaitu untuk menciptakan kemashlahatan bagi umat manusia. 24 Maslahah adalah satu term yang populer dalam pembahasan hukum Islam. 25 Maslahah
20 Sayyid Muhammad Musa, al- Ijtihad wa Madha Hajatina Ilayh ﬁ  hada al-’Asr (Mesir: Dar al-Kutub al- Hadadisah, $ ), 376.
21 Izzuddin Abdul Aziz, Qowaid al-Ahkam ﬁ  Mashalih al-Anam, (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyah,$ ), 11.
22 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Usul Al-Fiqh , (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), 160-164.
23 Ibnul Qoyyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqi’in, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani, 2005), III, 14. Dalam teks arabnya:
24 Abu  Ishaq Al-Syatibi, al-Muwafaqat  Fi  Usul Al-Syariat, (Beirut:  Dar  al-Kutub al-’Ilmiyah, 2003), IV, 106.
25 Ramadan  al-Buti ,  Dawabit  al-Maslahah  fi  al-Syari’ah  al-Islamiyah, (Beirut: Muassasah  al-Risalah,  1986),  23,  lihat  pula  Izzuddin Abdul Aziz, Qowaid  al-Ahkam  ﬁ Mashalih al-Anam, (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, $ ), 7-8.
ini berarti jalbul manfa’ah wa daf’ul mafsadah (
)
(menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratan). 26 Maka maqasid asy-Syari’ah sangat  berkaitan  erat  dengan  kemaslahatan  yang dipertimbangkan pada kondisi lingkungan, adat di mana seseorang akan  tinggal.  Tetapi  perlu  diperhatikan  bahwa  tidak  mungkin kemaslahatan itu bertentangan dengan syariat dan `aqidah Islam. Di sinilah peran pola pikir Islam ( worldview ) Selain  istilah maqasid  asy-Syari’ah ,  sama  sebenarnya  dengan istilah maslahah  mursalah. Semuanya  tertuju  dan  bermuara  pada kemaslahatan  manusia.  Salah  satu  contoh  penerapan maslahah mursalah di Indonesia adalah diterimanya konsep Pancasila oleh para ulama yang turut andil merumuskan proses kemerdekaan Indonesia. Pancasila dianggap tidak bertentangan dengan al-Qur’an maupun al-Hadis  dan  dapat  mempertahankan  persatuan  dan  keutuhan masyarakat Indonesia yang multikultur. 27
Akan tapi, tidak semua peristiwa atau isu-isu yang ada di Indonesia dapat dibenarkan dalam menentukan hukum dalam Islam ( istinbath al- ahkam ). Seperti Muslimah Indonesia dalam menggunakan kain sampir dan kerudung dengan kain bawah yang tidak sampai menutup betis seutuhnya. 28 Dalam hal ini tidak bisa dibenarkan, karena pada dasarnya batasan aurat laki-laki dan perempuan sudah ﬁ nal ( qath`iy ). Jadi, baik Muslimah Indonesia ataupun Muslimah Madinah, bahkan Muslimah seluruh Negara tidak dibenarkan untuk membuka auratnya.
Dinamika  umat  Islam  Indonesia  dalam  merespon  pelbagai isu-isu  kontemporer  termasuk  pemikiran  hukum  Islam  semakin intensif.  Sebagai  buktinya  adanya  kajian-kajian  keagamaan  yang menghasilkan  fatwa-fatwa  dan  pemikiran  hukum  Islam,  baik  itu personal ( al-fard ) ataupun kolektif golongan ( jama’i ). Dinamika ini menggambarkan pintu ijtihad senantiasa terbuka. 29
M. Amin Abdullah  lebih  menegaskan  dengan  mengatakan bahwa keilmuan agama ( usul al-din ) masa depan adalah keilmuan yang terintegrasi-terinterkoneksi. Maksudnya, keilmuan agama akan
26 Hasbi Ash-Shiddiqy, Falsafah  Hukum  Islam ,  (Semarang:  Pustaka  Rizki  Putra, 2001), 171-182.
27 Abd. Moqsith Ghozali dalam Buku Islam Nusantara; dari Ushul Fiqih Hingga paham Kebangsaan , (Jakarta, Mizan, 2015), 107. 28 Abd. Moqsith Ghozali, Buku Islam Nusantara; dari Ushul Fiqih Hingga paham Kebangsaan, (Jakarta: Mizan, 2015), 107.
29 Fazlur Rahman, Islamic Methodology in History , terj. Ana Mahyuddin, Membuka Pintu Ijtihad , 1983, 21-26. Ahmad Hasan, The Early Development of Islamic Yurisprudence , terj. Agus Garnadi, Pintu Ijtihâd Sebelum Tertutup , (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), 103.

## 256 Fadhlurrahman, Yusuf Hanafi ah
berinteraksi dengan ilmu-ilmu sains, keilmuan sosial dan humaniona. Jika keilmuan agama ( Islamic studies ) tidak berinteraksi dengan ilmu kontemporer, bahkan enggan bersentuhan dengan keilmuan lainnya, maka tradisi keilmuan tidak akan berkembang. 30 Urgensi mengaitkan kajian keislaman berdialog dengan ilmu lainnya harus disinergikan, diintegrasikan,  dan  diinterkoneksikan  supaya  umat  Islam  sendiri yang masih menerapkan ciri fundamentalisme budaya Islam akan ketergantungan  yang  sangat  kuat  terhadap  nash  atau  teks  lebih bisa mengembangkan dalam menentukan hukum Islam. 31 Sehingga Islam  akan  menjadi  ajaran  yang  senantiasa shalih  likulli  makan  wa zaman (baik di setiap tempat dan waktu). Hal inilah yang menjadi tantangan bagi ulama kontemporer karena harus memecahkan kasus kontemporer dengan berdasarkan tradisi keilmuan Muslim ( turats ). Maka perlu diingat bahwa agama tidak hanya terkait dengan keyakinan ( akidah ) dan ritual ( syari`ah ) semata. Agama juga terkait dengan persoalan-persoalan lain seperti kepemimpinan ( leadership ) yang bersentuhan dengan sistem kenegaraan dan kepemerintahan, sistem  moral  ( morality )  termasuk  tata  pergaulan  antara  sesama manusia  di  luar  kelompok  agamanya,  kelembagaan  ( institution ) sosial, pendidikan, ekonomi, belum lagi yang terkait dengan alat-alat, simbol-simbol yang dipergunakan dan seni ( art dan tools ). Kata ijtihad berasal dari kosa kata Arab yang mempunyai makna khusus, yaitu pencurahan segala kemampuan secara maksimal untuk memperoleh suatu hukum Syara’. 32 Sedangkan menurut Khudori Beik, ijtihad  adalah  pengerahan  segenap  kemampuan  seorang  mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum Syara’ 33 . Model  pemikiran  ijtihad  yang  dibutuhkan  menurut  Yusuf al-Qaradhawi 34 , yaitu ijtihad intiqa’i dan ijtihad insya’i. Ijtihad intiqa’i bisa juga disebut ijtihad tarjihi (eklektik-selektif ). Maka ijtihad intiqa’i ialah pemikiran ijtihad dengan memilih salah satu pendapat terkuat
30 M. Amin Abdullah, ‘ Fikih dan Kalam Sosial Era Kontemporer; Perjumpaan Ulūm al-Dīn dan Sains Modern Menuju Fresh Ijtihad’ , dalam Akhmad Sahal dan Munawir Aziz (ed.), Islam Nusantara; Dari Ushūl Fikih Hingga Paham Kebebasan (Bandung: Mizan, 2015), 69. 31 M. Amin Abdullah, Islamic  Studies  di  Perguruan  Tinggi;  Pendekatan  Integratif- Interkonektif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 57.
32 Al-Amidi, al-Ihkam ﬁ  Usul al-Ahkam. (Kairo: Muassasah al-Halabi, 1967), juz 3, 204.
33 Muhammad Khudari Bik, Usul al-Fiqh. (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 367.
34 Yusuf al-Qaradhawi, al-Ijtihad ﬁ  al-Syari‘ah al-Islamiyah ma’a Nadharat Tahliliyah ﬁ  al-Ijtihad al-Mu’ashir, terj. Ahmad Syathori, Ijtihad dalam Syariat Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 150.
dari beberapa pendapat yang ada. Dilakukan dengan selektif dan mengkritisi  argumentasi  dari  masing-masing  pendapat  sehingga memilih pendapat terkuat.
Al-Qaradhawi menyebutkan bahwa dalam melakukan proses memilih pendapat terkuat harus dengan standarisasi; (1) Pendapat tersebut cocok dengan zamannya, (2) Pendapat tersebut mencerminkan rahmah kepada  manusia,  (3)  Pendapat  tersebut  memunculkan kemudahan yang memang diberikan oleh Syara’, (4) Pendapat tersebut lebih merealisir maksud Syara’, maslahat manusia, dan menghindari kerusakan manusia. Sedangkan ijtihad insya’i (ijtihad kreatif-inovatif) adalah  mengambil  kesimpulan  pemikiran  hukum  baru  dalam suatu permasalahan. Maka bisa dipahami, pemikiran ijtihad kreatif- inovatif ini mencakup permasalahan lama ( klasik ) yang belum pernah didapatkan ketentuan hukum dari para ulama dahulu ( salaf ) kemudian oleh mujtahid kontemporer ditetapkan ketentuan hukumnya. Jenis hukum yang kedua ini merupakan ranah para ulama, ahli ﬁ qh dan para  mujtahid  untuk  berijtihad  sehingga  akan  muncul  pemikiran, pen- tarjih -an, penelaahan, perkiraan kemaslahatan. 35
Interpretasi  dalam  jenis  hukum  yang  kedua  itu  yang  biasa dikenal dengan istilah ﬁ qh. 36 Dalam melakukan interpretasi terhadap hukum-hukum zanniyyat memerlukan  suatu  penalaran  ilmiah dengan  menggunakan  metode  ilmiah  tertentu  yang  sudah  baku dengan metodologi hukum Islam ( ushul al-ﬁ qh ) agar kesimpulannya nanti dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 37
35 Abul A’la Maududi, Islamic Law and Constitution. (Lahore: Islamic Publication Ltd.,1997), 58-61. Perbedaan hasil ijtihad mereka itu terjadi antara lain karena perbedaan metode  ijtihad  yang  mereka  pergunakan  di  samping  latar  belakang  keilmuan  dan orientasi  penalaran  yang  berlainan.  Lihat  Mahmood  Zuhdi Abd.  Majid  (2004),  “Fiqh Malaysia: Konsep dan Cabaran”, dalam Paizah Hj. Ismail dan Ridzwan Ahmad (eds.), Fiqh Malaysia; Ke Arah Pembinaan Fiqh Tempatan yang Terkini, cet. 2, Kuala Lumpur: Al- Baian dan Akademi Pengajian Islam UM, hh. 6-8. Untuk melihat contoh perbedaan itu, lihat Aznan Hasan (2004), “A Comparative Study of Islamic Legal Maxims in Majallat al-Ahkam al-’Adliyyah, Jordanian Civil Code, and Limited Arab Emirates Law of Civil Transaction”, dalam Jurnal The Islamic Quarterly, Vol. 48, No. 1, London: The Islamic Cultural Centre, 47-68.
36 Mahmood  Zuhdi Abd.  Majid, Hukum  Islam  Semasa  di  Malaysia:  Prospek  dan Cabaran. Syarahan Perdana di Universiti Malaya pada hari Sabtu, 16 Agustus 1997, 9-10; Juhaya S. Praja (2000), “Aspek Sosiologi dalam Pembaharuan Fiqh di Indonesia”, dalam Epistemologi  Syara’  Mencari  Format  Baru  Fiqh  Indonesia, (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 1997), 119. 37 Nur  Kholis, Urgensi  Ijtihad Akademik  Dalam  Menjawab  Problematika  Muamalah Kontemporer dalam jurnal Al-Mawarid Edisi XIV Tahun 2005, 182.

## 258 Fadhlurrahman, Yusuf Hanafi ah

## Paradigma Ijtihad Dalam Hukum Islam
a.  Adanya hubungan antara nash (text) dan Penafsiran Terhadap nash 38
Ciri  yang  paling  mendasar  pada  tradisi  keilmuan  Muslim adalah ketergantungannya terhadap nash atau text. Amin Abdullah menyebut dalam beberapa tulisannya dengan istilah hadarah al-nash (bu daya teks). 39 Seluruh kegiatan harian, termasuk ibadah, bahkan menyangkut  keyakinan  (aqidah),  semuanya  berlandaskan  pada nash atau teks. Tetap perlu menjadi perhatian bahwa a gama tidak hanya terkait dengan keyakinan ( `aqidah ) dan ritual ( syari`ah ) semata. Agama juga terkait dengan persoalan-persoalan lain, seperti dalam wilayah ke lompok leadership, morality, institution dan art pasti akan mengalami  kesulitan  jika  semuanya  harus  berlandaskan  dengan nash atau teks. Dalam bahasa agama Islam biasa dikenal adagium “ al- Nusus Muta nahiyah wa al-Waqa’i’ ghairu Mutanahiyah” ( Nash atau teks itu ter batas sedangkan peristiwa-peristiwa sejarah kemanusiaan tidaklah terbatas). 40 Dari paradigma inilah yang menjadi tantangan bagi  Mujtahid  Kontemporer  untuk  membuktikan  keilmuannya menentukan hukum ( istinbath al-ahkam ) dengan berdasarkan `aqidah dan syari`ah Islam.
b.  Harkat dan Martabat Kemanusiaan 41 ( al-Karamah al-Insani yyah )
Masalah-masalah  kemanusiaan  yang  fundamental,  seperti ke miskinan, kesehatan, pendidikan, keterbelakangan ekonomi, ko- rupsi, kolusi dan nepotisme, penyalahgunaan obat terlarang, peny- alahgunaan  jabatan  dan  kekuasaan  ( abuse  of  power) ,  dan  lain-lain, semua itu menjadi tema sentral dalam pembahasan Kalam, Falsafah, Fikih dan Dakwah Sosial modern.
38 M. Amin Abdullah, Merajut Paradigma Filsafat Islam Keindonesiaan: Fresh Ijtihad Memperjumpakan Ulum Al-Din Dan Sains Modern Dalam Keilmuan Keagamaan Islam Untuk Pembangunan Bangsa ..., 233. 39 M. Amin Abdullah, Islamic  Studies  di  Perguruan  Tinggi:  Pendekatan  In tegratif- interkonektif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 184-226. 40 Jasser Auda , Maqasid al-Shariah as a Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach , (Herndon,USA: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 142-191.
41 Abdullah Saeed , In terpreting the Qur’an: Toward Contemporary Approach, London: Oneworld  Publications , 2006,  3 ; Mashood A.  Baderin ,  International  Human  Rights  and Islamic Law, Oxford: Oxford University Press, 2003

## c.  Islam dan Sains Modern
Kalam,  Falsafah,  Fikih,  dan  Dakwah  Sosial  modern  tidak me nolak  keterlibatan  sains  (ﬁ sika,  kimia,  biologi,  dan  lain-lain). Termasuk  menerima  keterlibatan  ilmu  sosial  (seperti  sosiologi, psikologi, antrop ologi, sejarah) dan humanitas kontem porer (seperti hukum dan HAM, keadilan gender, hak-hak anak, family planning (tanzim  al-nasl ),  dialog  antar  agama  dan  budaya,  kekerasan  yang mengatasnamakan agama) dalam membentuk cara pandang baru keagamaan dan keilmuan, hingga perilaku hidup sehari-hari dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat ( akhlak ) . 42 Jika semua kajian keilmuan di atas tidak bisa berintegrasi, paling tidak harus bisa saling ber dialog dan berkomunikasi. Multidisiplin, interdisiplin, dan transdiplin adalah kebutuhan zaman ini, terlebih dalam persoalan ke hidupan  beragama. 43 Walaupun  sebenarnya,  tradisi  ini  sudah dilakukan oleh ulama terdahulu seperti Ibn Sina dalam kedokteran dan Ibn Rusyd dalam hukum.
Menurut  Jasser Auda  dalam  mengembangkan  budaya  beri- ijtihad dalam hukum Islam membutuhkan Kalam, Falsafah, Fikih, dan Dakwah Sosial modern. Terlebih  lagi ilmu posmodern harus memiliki world view yang terbuka ( open ness ). Terbuka dan bersedia menerima  masukan  dari  ilmu-ilmu  lain.  Bahkan  harus  mampu memperbaharui,  memperbaiki,  dan  mengoreksi  diri  sendiri  ( self- renewal ).  Pemikiran keagamaan  Islam  kontemporer  perlu  berpikir yang  bernuansa  multidimensi . 44 Salah  satu  ciri  corak  berpikir posmodernitas adalah sifatnya yang multidimensional yaitu selalu mempertimbangkan berbagai dimensi dari persoalan yang sedang dihadapi.  Manusia  beragama  perlu  dilatih  dan  terlatih  untuk mengkaitkan  persoalan  agama  dengan  ekonomi,  sosial,  budaya, psikologi, seni, medis, ﬁ lsafat, sains, dan seterusnya. 45
42 Ibrahim  M. Abu-Rabi’, A  Post  –  September  11 Critical Assesment  Of  Modern Islamic History ”, dalam Ian Markham dan Ibrahim M. Abu Rabi’ (Eds.), 11 Sepetember : Religious Perspectives on the Causes and Consequences, Oxford: Oneworld Publications, 2002, 21-52.
43 Sulistyowati Irianto, “Selamat Datang Studi Multidis iplin”, Kompas , 25 Februari 2014, 7. diakses 1 juni 2020.
44 Jasser Auda, Maqasid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach ..., 201-211. 45 Ebrahim  Moosa,  “Introduction”  ,  dalam  Ebrahim  Moosa  (Ed .),  Revival  and Reform  in  Islam: A  Study  of  Islamic  Fundamentalism  Fazlur  Rahman  , (Ox ford:  Oneworld Publications, 2000), 28.

## 260 Fadhlurrahman, Yusuf Hanafi ah

## d.  Fikih dan Dakwah Sosial
Fikih sosial adalah ﬁ kih yang dibangun atas dasar hubungan yang  setara  antara  individu  atau  kelompok  dalam  masyarakat. Fikih  sosial,  ter masuk  di  dalamnya  Kalam,  Falsafah,  Pendidikan, dan Dakwah Sosial lebih berperan terhadap masalah-masalah sosial dan  lingkungan.  Fikih,  Kalam,  Falsafah,  dan  Dakwah  Sosial,  juga mengenal  dengan  baik  mana  sisi al-Tsawabit (yang  diyakini  tidak mungkin berubah) dan sekaligus sisi al-mutaghayyirat (yang diyakini dapat berubah-ubah); keterhubungan antara universal dan partikular , antara subjektif dan objektif, antara Kulliyyat dan Juziyyat dalam tradisi falsafah.  Hal  tersebut  dilakukan  dengan  menggunak an  metode maqashid al-Syari’ah (tujuan utama dari pensyari’atan agama), bukan sekedar metode ‘illah ﬁ qhiyyah . Dari perjumpaan yang al-tsawabit dan al-mutaghayyirat tersebut, dapat dipahami bahwa Fikih dan Dakwah Sosial, spirit dan pola pikir keagamaannya ti dak lagi melupakan dan meninggalkan sisi universal (‘alamiyyah ) kemanusiaan.

## e.  Fikih dan Dakwah Kewarganegaraan
Pascakolonialisme  berkembang  paham  nasionalisme.  Nasion- alisme terbangun bukan hanya atas dasar kesamaan agama ( um mah) , melainkan juga karena kesamaan nasib, tradisi, adat-istiadat, bahasa, persaudaraan, penerimaan terhadap orang lain yang mau bergabung meskipun berbeda agama. Na sionalisme ( nation-states; al-wathaniyyah ) telah  memunculkan  negara-negara  yang  merdeka  dan  berdaulat. Dengan  adanya  nasi onalisme  dan  negara,  secara  otomatis  juga memunculkan paham kewarganegaraan ( citizenship ). Hal ini yang dikaji dalam ﬁ qh siyasah modern dan Kalam modern. Menurut Tariq Ramadan, umat Islam yang hidup dalam sebuah negara tertentu, memiliki hak dan kewa jiban yang sama dengan warga negara yang lain. 46

## Penutup
Pemikiran  dalam  penetapan  hukum  Islam  pada  umumnya menggunakan metode dan aturan yang sudah ada paradigmanya
46 Tariq  Ramadan ,  Western  Muslims  and  the  Future  of  Islam ,  (Oxford:  Oxford University  Press,  2004).  Di  Indonesia  dikenal  istilah  “pribumisasi  Islam”,  da kwah kultural,  “Islam  Yes,  Partai  Islam  No”  dan  lain  sebagainya.  Dikutip Amin Abdullah dalam artikel yang berjudul Merajut Paradigma Filsafat Islam Keindonesiaan: Fresh Ijtihad Memperjumpakan Ulum Al-Din Dan Sains Modern Dalam Keilmuan Keagamaan Islam Untuk Pembangunan Bangsa , 260-261
dalam ushul  fiqh .  Beberapa  ulama  kontemporer  pun  tetap menggunakan paradigma itu. Tetapi akan menjadi kesulitan dalam menyelesaikan  masalah  yang  bersifat mu’amalah  duniawiyah yang semakin  berkembang . Ini  menjadi  penting  kehadiran  pola  pikir Islam  ( `aqidah dan syari`ah )  dalam  menyelesaikan  permasalahan kontemporer.  Setidaknya maqasid  syari’ah menjadi  salah  satu metode yang dapat membantu menjawab permasalahan yang pada dasarnya al-Qur’an maupun as-Sunnah sudah memberikan kaedah umumnya.  Sehingga    menurut  Ibnu  Taimiyah 47 ada  5  dasar  yang harus  diperhatikan  dalam maqasid  syari’ah :  (1)  menjaga  agama  (2) menjaga jiwa (3) menjaga akal (4) menjaga keturunan (5) menjaga harta. Maka dalam pengembangan dasar hukum Islam kontemporer harus  didasarkan  dengan  5  prinsip  ini  dan  ditambahkan  dengan kajian  Kalam,  Falsafah,  Fikih,  dan  Dakwah  Sosial  modern  tidak me nolak  keterlibatan  sains  (ﬁ sika,  kimia,  biologi,  dan  lain-lain) sebagaimana pemaparan di atas.

## Daftar Pustaka
Abdul Aziz,  Izzuddin.  Tt. Qowaid  al-Ahkam  ﬁ   Mashalih  al-Anam. Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyah.
Abdullah, M. Amin. “Merajut Paradigma Filsafat Islam Keindonesiaan: Fresh  Ijtihad  Memperjumpakan  Ulum  al-Din  dan  Sains  modern dalam  keilmuan  keagamaan  Islam  untuk  pembangunan  bangsa , dalam Seminar Nasional “Filsafat Islam dan Pembangunan Bangsa” , Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam (FUPI), UIN Sunan Kalijaga, Hotal Wisma Aji, Jalan Ring Road Utara, Yogyakarta, 11 Oktober 2014.
_____ . 2006. Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif- Interkonektif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
_____. Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi . jurnal asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum vol. 46 no. ii, juli-desember 2012.
Ahmad Muhammad al-Badawi, Yusuf. 2000. Maqasid Syari’ah Menurut Ibnu Taimiyyah . al-Ardan: Dar al-Nafais.
Al-Amidi, 1967. al-Ihkam ﬁ  Usul al-Ahkam. Kairo: Muassasah al-Halabi.
47 Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi, Maqasid Syari’ah Menurut Ibnu Taimiyyah (al-Ardan: Dar al-Nafais, 2000), 448-487.

## 262 Fadhlurrahman, Yusuf Hanafi ah
al-Buti , Ramadan. 1986. Dawabit al-Maslahah ﬁ  al-Syari’ah al-Islamiyah. Beirut: Muassasah al-Risalah.
al-Qaradhawi,  Yusuf.  1987. al-Ijtihad  ﬁ   al-Syari‘ah  al-Islamiyah  ma’a Nadharat Tahliliyah ﬁ  al-Ijtihad al-Mu’ashir, terj. Ahmad Syathori, Ijtihad dalam Syariat Islam. Jakarta: Bulan Bintang.
Al-Syatibi, Abu Ishaq 2003. al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariat. Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyah.
Amin, Ahmad. 1974. Dhuha al-Islam, jilid ke-2. Qahirah: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyyah.
Auda, Jasser. 2007. Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law; A  Systems Approach. London:  The  International  Institute  Of Islamic Thought.
e. Vogel, Frank dan l. Hayes, Samuel. 1998. Islamic Law And Finance. London: kluwer law International.
Fanani , Ahwan. Al-Suyuti  dan  Kontroversi  Strata  Ijtihad  (telaah  atas klaim mujtahid mutlaq al-Suyuti dan landasan normatifnya) . Jurnal Islamica, vol. 2, no. 2, maret 2008.
Ghozali, Abd. Moqsith. 2015. Buku Islam Nusantara; dari Ushul Fiqih Hingga paham Kebangsaan. Jakarta, Mizan.
Hasan, Aznan. “A Comparative Study of Islamic Legal Maxims in Majallat  al-Ahkam  al-’Adliyyah,  Jordanian  Civil  Code,  and Limited Arab Emirates Law of Civil Transaction”, dalam Jurnal The Islamic Quarterly, Vol. 48, No. 1 Tahun 2004, London: The Islamic Cultural Centre, hlm. 47-68.
Hasan, Ahmad. 1984. The Early Development of Islamic Yurisprudence , terj. Agus  Garnadi, Pintu  Ijtihâd  Sebelum  Tertutup .  Bandung:
Penerbit Pustaka.
Hasbi  Ash-Shiddieqy,  T,M,  1971. Sejarah  Pertumbuhan  dan Perkembangan Hukum Islam. Jakarta, Bulan Bintang.
Kausar,  Sajila. Collective Ijtihad: History and Current Perspective dalam International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS) Volume-III, Issue-V, March 2017 .
Khalaf, Abd. Al-Wahab. 1972. Ilm Usul al-Fiqh. Jakarta : al-Majlis al- A’la al-Indinisi al-Da’wah al-Islamiyah.
Kholis, Nur. Urgensi Ijtihad Akademik Dalam Menjawab Problematika
Muamalah Kontemporer dalam jurnal al-Mawarid edisi xiv tahun 2005.
Khudari Bik, Muhammad. 1981. Usul al-Fiqh. Beirut: Dar al-Fikr.
M. Abu-Rabi’, Ibrahim. A Post – September 11 Critical Assesment Of Modern Islamic History ”, dalam Ian Markham dan Ibrahim M. Abu Rabi’ (Eds.), 11 Sepetember : Religious Perspectives on the Causes  and  Consequences,  Oxford:  Oneworld  Publications, 2002.
Mahmood  Zuhdi Abd.  Majid  (2004),  “Fiqh  Malaysia:  Konsep  dan Cabaran”, dalam Paizah Hj. Ismail dan Ridzwan Ahmad (eds.), Fiqh Malaysia; Ke Arah Pembinaan Fiqh Tempatan yang Terkini, cet. 2, Kuala Lumpur: Al-Baian dan Akademi Pengajian Islam UM,
Maimun, Reorientasi Ijtihad Kontemporer: Analisis Hukum Islam . Jurnal
Al-‘Adalah Vol. XI, No. 2 Juli 2013.
Makdisi, John. Islamic Law Bibliography . Law Library Journal Vol. 78
tahun 1986.
Maududi,  Abul  A’la.  1997. Islamic  Law  and  Constitution. Lahore:
Islamic Publication Ltd.
Moosa, Ebrahim. 2000. Revival and Reform in Islam: A Study of Islamic Fundamentalism Fazlur Rahman. Ox ford: Oneworld Publications.
Mubarak, Jaih. 2002. Modiﬁ kasi Hukum Islam: Studi Tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid . Jakarta: PT Raja Graﬁ ndo Persada.
Muhammad Musa, Sayyid. Tt. al- Ijtihad wa Madha Hajatina Ilayh ﬁ hada al-’Asr. Mesir: Dar al-Kutub al- Hadadisah.
Muhammad, Amin.  1999. Ijtihad  Ibnu  Taimiyah  Dalam  Bidang  Fiqh Islam . Jakarta: Bulan Bintang.
Nasution, Harun. 1975. Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan. Jakarta: Bulan Bintang.
Prihantoro, Syukur. Maqasid Al-Syari’ah Dalam Pandangan Jasser Auda (sebuah upaya rekontruksi hukum islam melalui pendekatan sistem). Jurnal At-Ta# ir Vol. X No. 1 Juni 2017.
Rahman, Fazlur. Islamic Methodology in History dalam islamic research Institute P.O. Box 1035, Islamabad – Pakistan.
Ramadan , Tariq . 2004. Western Muslims and the Future of Islam . Oxford: Oxford University Press.

## 264 Fadhlurrahman, Yusuf Hanafi ah
Rohmanu , Abid. Human Agent Dalam Tradisi Fikih: Studi Relasi Hukum Islam Dan Moralitas Perspektif Abou El Fadl . Jurnal Kodiﬁ kasia, Volume 7 No. 1 Tahun 2013.
Rose, Collin dan. Nicholl, Malcolm J. 1997. accelerated learning for the 21 st Century. New York: Delacorte Press.
Saeed , Abdullah.  2006. Islamic Thought : An Introduction . London and New York, Routledge.
Syani, Abdul. 2007. Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan. Jakarta, PT. Bumi Aksara.

## Internet
Irianto, Sulistyowati. “Selamat Datang Studi Multidis iplin”, Kompas , 25 Februari 2014, hlm.7. diakses 1 juni 2020.