## Research Article
Perolehan Legal Entity d an Legal Product bagi UMKM
Endang Purwaningsih 1* , Nelly Ulfah Anisariza 2 , Basrowi 3 1,2 Fakultas Hukum, Universitas YARSI
3 Program Pascasarjana, Universitas Bina Bangsa
* e.purwaningsih@yarsi.ac.id

## ABSTRACT
The importance of legal entities and legal products for competitive business activities, but there is still low  understanding  of  MSMEs  actors  about  the  legal  entities  and  legal  products  they  produce.  This study discusses how legal entities and legal products are understood by Small and Medium Enterprises (MSMEs) actors, and the motivations of MSME actors to obtain these two aspects. The method used in empirical research is a participatory approach, a statute approach, a legal-sociological approach. and data sources include primary data obtained directly from research subjects. The results of the study prove that the literacy or level of understanding and motivation of Central Java MSME actors regarding the importance of legal entities and legal products is high and the right model to motivate MSME actors to  obtain  legal  entities  and  legal  products,  is  continuous  empowerment  involving  the  role  of stakeholders, among others, Office of Cooperatives and SMEs and related agencies, banking, notaries, universities, associations of SMEs, and DUDI. In conclusion, legal entities and legal products are well understood by MSME players, and to get legal entities and legal products, support from all parties and assistance from the campus are needed..
Keywords: Knowledge; Motivation; SME’s; Legal Entity; Legal Product.

## ABSTRAK
Pentingnya legal entity dan legal product bagi kegiatan usaha yang kompetitif, tapi masih rendahnya pemahaman pelaku UMKM tentang legal entity dan legal produk yang mereka hasilkan. Penelitian ini membahas bagaimana legal entity dan legal product yang dipahami oleh para pelaku Usaha Menengah Kecil Menengah (UMKM), dan motivasi para pelaku UMKM untuk mendapatkan kedua aspek tersebut. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  empiris  dengan  pendekatan  participatoris,  pendekatan statute ,  pendekatan  legal-sosiologis,  dan  sumber data  meliputi  data  primer  yang  diperoleh  langsung dari  subjek  penelitian.  Hasil  penelitian  membuktikan  bahwa  literasi  atau  tingkat  pemahaman  dan motivasi  pelaku  UMKM  Jawa  Tengah  terhadap  pentingnya legal  entity and legal  product tinggi dan model yang tepat untuk memotivasi para pelaku UMKM mendapatkan legal entity and legal product , adalah pemberdayaan yang terus menerus dengan melibatkan peran stakeholders antara lain, Dinas Koperasi dan UKM serta dinas terkait, perbankan, notaris, perguruan tinggi, perkumpulan UMKM, dan DUDI. Kesimpulannya, legal entity dan legal product telah dipahami dengan baik oleh pelaku UMKM, dan  untuk  mendapatkan  legal  entity  dan  legal  produk  perlu  dukungan  dari  semua  pihak  dan pendampingan dari kampus.
Kata kunci: Pengetahuan; Motivasi; UMKM; Legal Entity; Legal Product.

## A. PENDAHULUAN
Para  pelaku  UMKM  dalam  menghadapi pandemic  yang  makin  mereda  di  tahun  2022, yang  berjumlah  ribuan  di  Jawa  Tengah diharapkan  dapat  meningkatkan  sektor  ekonomi riil  masyarakat,  seluruh  pemilik  UMKM  mampu mempertahankan  usahanya,  sementara  itu seluruh  karyawan  yang  terlibat  secara  langsung di  dalam  UMKM  tersebut  dapat  menghidupi seluruh  anggota  keluarganya.  UMKM  yang notabene skala home  industry, sebagian  besar membuat  dan  melestarikan  resep  warisan/ tradisional karyanya secara turun temurun, belum memiliki legal entity dan legal product .
Kurang  terpenuhinya  aspek  legalitas, belum  banyak  dari  pelaku  UMKM  mempunyai strategi  berkompetisi,  apalagi  langkah-langkah yang  harus  dilakukan  untuk  memenangkan persaingan  usaha.  Mereka  juga  belum mempunyai managerial yang  bagus,  termasuk belum  mempunyai  strategi  untuk  melindungi  diri dan  produknya.  Mereka  juga sama sekali  belum mempunyai  strategi  untuk  mempromosikan produknya.  Sebelum  melangkah  ke dalam  dunia bisnis, pelaku UMKM harus dibekali kelengkapan legalitas,  supaya  terlindungi  secara  hukum  dan aman dalam berbisnis, sekaligus tidak tersangkut masalah  hukum  kelak.  Hukum  transaksi,  badan usaha, hukum HKI utamanya merek dan indikasi geografis,  juga  kenotariatan  dan  persaingan usaha  tentu  diperlukan  oleh  para  pelaku  UMKM ini (Purnawan, Khisni, & Adillah, 2020).
Das  sollen- nya,  legalitas  bagi  para pengusaha UMKM merupakan standar yang wajib dimiliki  dan  dipenuhi  sehingga  mampu  bersaing dengan pesaingnya baik dari dalam maupun luar negeri. Das  sein -nya,  mayoritas  UMKM  tidak mempunyai  legalitas  usaha,  bahkan  legalitas usaha  dianggap  sebagai  penghambat  bagi perkembangan  UMKM  itu  sendiri,  karena berkaitan dengan biaya yang harus dibayar dalam proses  legalisasi,  dan  hambatan  susahnya mendapat  surat-surat  yang  dibutuhkan  sebagai persyaratan,  lemahnya  literasi  tentang  proses perijinan,  rendahnya  motivasi  untuk  mengurus perijinan  dan  belum  adanya  bantuan  dan pendampingan dari pemangku kepentingan.
Realita  di  atas  juga  pernah  digambarkan Chih-Hai  Yang,  &  Wenli  Tsou  (2017)  " Does  the brand itself produce higher profitability? The use of  e-commerce  proved  to  be  the  strongest predictor  of  decisions  for  brands." Khususnya pada  asosiasi  Anugrah  Sukses  Mandiri  Jawa Tengah,  sebagai  mitra  penelitian,  terdapat permasalahan  kurang  terpenuhinya  aspek legalitas  UMKM,  belum  banyak  dari  pelaku UMKM  mempunyai  strategi  berkompetisi  dan langkah-langkah  yang  harus  dilakukan  untuk memenangkan persaingan usaha,  pelaku UMKM juga  belum  mempunyai managerial yang  bagus, termasuk  belum  mempunyai  strategi  untuk melindungi  diri  dan  produknya,    pelaku  UMKM juga sama sekali belum mempunyai strategi untuk mempromosikan  produknya,  para  pelaku  Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  diharapkan
mampu  memenuhi  seluruh  persyaratan  tersebut agar mampu memenangkan dalam persaingan di pasar  bebas.  Kendala  itu  dirasakan  pelaku UMKM  karena  sebagian  besar  mereka  tidak memiliki legalitas dalam berusaha.
Hambatannya,  tentu  berkaitan  dengan pendanaan  yang  dibutuhkan  dalam  proses perijinan,  lamanya  proses  mendapat  berbagai surat  yang  dibutuhkan  dalam  proses  tersebut, lemahnya  literasi  pelaku  UMKM  di  bidang perijinan.  Secara  khusus  penelitian  ini  mengkaji legalitas usaha dan perijinan usaha yakni badan usaha  yang  dimiliki  UMKM  dan  legalitas  produk yang  dimaksudkan  yakni  hak  kekayaan intelektual.
Research question penelitian ini dijabarkan:  1)  Bagaimanakah legal  entity and legal product yang dipahami oleh pelaku UMKM ?, dan  2) Bagaimanakah  model  yang  tepat  untuk mendapatkan legal entity and legal product bagi para pelaku UMKM ?
Secara  teoritik, legal  entity dan legal product UMKM  yang  dimaksud  meliputi  semua aspek legalitas berkaitan dengan pendirian badan usaha  hingga  beredarnya  produk  di  pasaran (Emanuel,  2013).  Badan  usaha  meliputi pemenuhan  syarat  materiil  dan  formil  perijinan hingga terwujudnya badan usaha misal Firma, CV maupun  PT.  Terkait  legalitas  produk  maka berhubungan  dengan  produksi  dan  pemasaran seperti  ijin  edar  maupun  merek  dagang (Purnawan, Khisni, & Adillah,  2020).
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  98  tahun  2014  tentang  “Perizinan  untuk UMK,  bagian  [5]  menjelaskan  bahwa  strategi yang  bisa  diterapkan  untuk  mendorong pertumbuhan  ekonomi  sektoral  dibutuhkan pemberdayaan  pemilik  UKM,  yang  dapat  berupa bantuan perizinan yang dipermudah.
Salah  satu  bentuk  perizinan  misalnya  Izin Usaha  Mikro  dan  Kecil  (IUMK)  sebagai  tanda legalitas dalam berusaha untuk membuka usaha mikro  dan  kecil  dalam  wujud  selembar  kertas. Perizinan  yang  lain  berupa  Nomor  Induk Berusaha  (NIB)  yaitu  nomor  identitas  untuk pelaku  UKM  sesuai  dengan  bidang  usahanya. Nomor  tersebut  wajib  dimiliki  pelaku  UKM  yang hendak  membuat  segala  perizinan  melalui  OSS (Purnawan, & Adillah, 2019). Nomor tersebut juga berguna  sebagai  tanda  telah  mendaftar perusahaan  (TDP),  angka  pengenal  Impor  (API) manakala  pelaku  UKM  hendak  melakukan berbagai aktivitas impor atau ekspor dan kegiatan kepabeanan.
Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,  yakni  tanda  yang  dapat  ditampilkan secara  grafis  berupa  gambar,  logo,  nama,  kata, huruf,  angka,  susunan  warna,  dalam  bentuk  2 (dua)  dimensi  dan/atau  3  {tiga)  dimensi,  suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur  tersebut  untuk  membedakan  barang dan/atau  jasa  yang  diproduksi  oleh  orang  atau badan  hukum  dalam  kegiatan  perdagangan barang  dan/atau  jasa.  Selanjutnya  dalam  dunia
usaha dalam rangka komersialisasi produk maka sering kita gunakan branding , ini tentu lebih pada aspek ekonomi (Purnawan, & Hartono, 2017).
Pada  umumnya,  pemasar  internasional mempunyai  strategi  pengembangan  konstruksi baru untuk menyelesaikan berbagai isu-isu merek orientasi,  merek repositioning,  brand kinerja  dan masalah  pemasaran  internasional  lainnya (Sulistyo,  Siyamtinah,  &  Rahmani,  2011). Ditambah  lagi  dengan  melakukan  pengendalian kegiatan  pemasaran  internasional,  menjaga komitmen  internasional  dan  kemampuan  untuk beradaptasi  terhadap  lingkungan  makro  yang selalu  berubah.  Thanasuta  &  Metharom  (2015) menjelaskan  bahwa, “  The  role  of  brands  in international business can be done by using good resources,  developing  strategies  and  adjusting strategies to culture in foreign markets .”
Perusahaan sebagian besar menggunakan e-commerce untuk  meningkatkan  penjualan produk.  Selain  untuk  mendapatkan  keunggulan kompetitif atas pesaing, e-commerce digunakan juga  sebagai  bagian  dari  strategi  pemasaran. Jayakumar  (2016)  mengungkapkan  hal  tersebut dengan  mempelajari  penjualan  Big-Billion  Day pada  tahun  2015.  Dalam  penelitian  tersebut dijelaskan bahwa, "Bagi perusahaan yang hendak menggunakan  e-commerce  diharapkan  dapat menggunakan  berbagai  strategi  yang  berprinsip pada perilaku ekonomi dan tidak bias konfirmasi, dan  tidak  terpengaruh  oleh  efek  pembingkaian dan  titik  referensi.  Mereka  juga  harus menerapkan  prinsip  penghindaran  kerugian,
heuristik  dan  menempati  berbagai  aturan  untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pelanggan yang akan menguntungkan perusahaan."
Secara teoritik Xinghui Lei, Tingting Ye, & Temi  Abimbola  (2013)  menyimpulkan  bahwa, penjualan  produk  harus  memiliki  kemampuan branding yang kuat terutama untuk produk-produk baru. Diketahui, bahwa, “Semakin terkenal merek yang  dimilikinya  dan  semakin  besar  harapan investor  terhadap  produk  baru  yang  dihasilkan.” Pada  perusahaan–perusahaan  inovatif  dengan brand  –brand besar  di  pasar  dan  memiliki kemampuan merek manajemen yang baik, dapat meningkatkan  minat  para  investor  untuk menyetorkan  sahamnya  dalam  jumlah  yang  luar biasa (Suharto, 2019).
Literatur  lain  sebagaimana  ditulis  Glaser (2008)  menyebutkan,  manajemen  strategi  untuk merek  hendaknya  mendahulukan  permintaan pasar dan menjadi rantai pasokan, yang berbeda dengan fokus rantai permintaan  pada  umumnya. Prioritas ini menjadi sangat penting karena peran dari  merek  dapat  mempengaruhi  permintaan konsumen  dan  pelanggan  terhadap  produk  dan jasa  perusahaan  (Barnes,  Dworkin,  &  Richards, 2012).  Hal  ini  menjadi  tanggung  jawab manajemen  pemasaran  agar  lebih  fokus  untuk memenuhi  persyaratan  permintaan  pasar (Siyamtinah, & Rahmani, 2012).
Kajian  teoritik  yang  dilakukan  Barnes, Dworkin,  &  Richards  (2012)  menyatakan  bahwa “Harta  dikategorikan  sebagai  harta  yang  tak
berwujud  dan  berwujud.  Harta  berwujud mempunyai keberadaan fisik; sementara itu harta tidak  berwujud  tidak  memiliki  keberadaan  fisik: hak paten, hak guna, dan obligasi adalah contoh properti  berwujud.”  Memberdayakan branding internal  perusahaan  dapat  menjadi  salah  satu kunci  kesuksesan  dalam  meningkatkan  omzet perusahaan  (Manna,  &  Mistri,  2017).  Dengan cara  mengikuti  prosedur  yang  benar  dan membangun  kerangka  kerja  konseptual internal branding yang  komprehensif  (Jena,  &  Thatte, 2018).
Literatur  lain  sebagaimana  diungkapkan Small (2007) menjelaskan:
"Five key components in corporate culture that can  support  this  are  as  follows.  First,  brand ideology;  second,  brand  leadership;  third, brand-centered human resource management (HRM);  fourth,  internal  brand  communication; and finally the internal brand community. One more thing to note is that internal branding has a relationship but is different from branding in dissiplim  matters,  focus,  components,  results and brand roles."
Kajian teoritik yang berbeda juga dilakukan Thanasuta  &  Metharom  (2015)  menyatakan  di negara-negara  yang  memiliki  perusahaan  dan industri  besar  biasanya  menawarkan  berbagai promosi  penjualan  dengan  menggunakan  merek sebagai  alat  promosi  produk  perusahaan.  Lebih lanjut dijelaskan Vadi (2014) dilakukan di negara Asia Tenggara mengindentifikasi pengaruh timbal balik  dari kesediaan  konsumen  untuk  membayar label  terhadap  kualitas  yang  dirasakan  dalam konteks  budaya  yang  berbeda.  Thanasuta  &
Metharom  (2015)  menyatakan, "The  perceived quality of the brand through sales promotion will increase  the  willingness  of  consumers  to  pay (WTP) private labels (PL)."
Gap analysis dan permasalahan penelitian tampak  pada  realita  ( das  sein ) yang  berbeda dengan das  sollen (yang  diharapkan) . Secara hukum  ( das  sollen) ,  pelaku  UMKM  harus mempunyai  Izin  Usaha  Mikro  dan  Kecil  (IUMK), Nomor  Induk  Berusaha  (NIB),  Tanda  Daftar perusahaan  (TDP),  dan  angka  pengenal  Impor (API),  realitasnya  mayoritas  UMKM  tidak mempunyai semua surat tersebut. Bahkan Merek yang mereka miliki pun hanya merek tempelan di barang/produk  yang  dihasilkan  tanpa  melalui pendaftaran di Ditjen KI Kemenkumham.
State  of  the  art penelitian  tampak  pada perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian sebelumnya. Hasil penelitian Agostino, & Trivieri, (2014)  mengungkapkan,  strategi branding sebagai alat promosi penjualan untuk meningkatkan  omset  memang  tidak  bisa dikesampingkan, akan tetapi dalam pelaksanaannya  harus  tetap  berhati-hati  karena alat tersebut memiliki dampak positif dan negatif. Menurut  Arrigo  (2015),  Strategi co-branding dengan melakukan pemilihan lokasi terbaik untuk toko-toko  andalan  misalnya  dalam branding mewah  akan  meningkatkan positioning merek dengan „sense of place‟ yang ingin diperoleh.
“The  geographical  presence  and  proximity  of many of the same major shops in urban areas contribute  to  the  development  of  a  'sense  of
luxury  of  place'  related  to  the  company's brand .”
Akan tetapi strategi ini memiliki kekurangan,  yaitu  tidak  dapat  dikembangkan secara  maksimal  terhadap  suatu  wilayah  atau geografis  yang  tingkat  konsumtif  produk menggunakan  layanan  digital  cukup  tinggi (Vivien, & Biénabe, 2017)
Sebuah  analitis  dari  sebuah  penelitian dilakukan Pitchay, et.al., (2014) mengungkapkan bahwa :
"Companies  need  to  develop  effective  and efficient  market  knowledge  and  brand awareness  among  foreign  markets  and customers before investing internationally."
Perluasan  aktivitas  perdagangan  semakin penting untuk keberlangsungan hidup perusahaan  (Neilson,  Wright,  &  Aklimawati,
2017).
Hasil  penelitian  Spyropoulou  et.al  (2011) menunjukkan bahwa:
"Financial  resources  and  the  export experience  of  export  business  in  promoting communication capabilities are contributors to the  achievement  of  the  branding  profits  of export businesses”.
Prinsip-prinsip  manajemen  merek  yang inovatif akan membantu memperluas masa depan merek-merek perusahaan.
Studi  yang  dilakukan  Jelinek  (2017) mengungkapkan  bahwa , ketika  sebuah  seni diterapkan sebagai strategi pemasaran, maka hal itu  akan  relevan  dalam  proses  pencapaian kesesuaian  otentik  dengan  merek . Peran  merek
menurut Dornis (2017) bahwa, “ The common core of  protective  purposes  in  trademark  and  unfair competition law is information economization.”
Berdasarkan state  of  the  art diketahui bahwa penelitian terdahulu lebih banyak meneliti tentang  peran  merek  dalam  meningkatkan penjualan,  strategi  pemasaran  yang  mampu meningkatkan kinerja perusahaan, peran eksport dalam  meningkatkan  laba  perusahaan,  loyalitas pelanggan  terhadap  merek,  tetapi  sama  sekali belum  membahas  tentang  tingkat  literasi  atau pengetahuan  dan  motivasi  para  pemilik  UMKM khususnya  di  Jawa  Tengah,  tentang  makna penting legal  entity and legal  product Novelty penelitian ini juga tampak pada model yang tepat untuk memotivasi para pelaku UMKM mendapatkan legal entity and legal product.

## B. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan salah satu bentuk penelitian  terapan,  dalam  bentuk  penelitian pemberdayaan  dengan  pendekatan statute  dan pendekatan  sociologish. Pendekatan statute adalah  pendekatan  Undang-undang  pada penelitian  hukum  (Soekanto,  2006).  Sementara itu,  Pendekatan  sosiologis,  adalah  pendekatan untuk bidang dan telah masyarakat secara mikro (Soekanto, 2006)
Subjek  yang  menjadi  responden  dan informan  penelitian  yaitu  para  pemilik  UKM  di Jawa  Tengah  yang  sudah  bergabung  dalam
paguyuban  Anugerah  Sukses  Mandiri  (ASM) Jawa Tengah, Indonesia.
Data  digali  dari:  (1)  data  primer  yang diperoleh langsung dari para pemilik UKM dengan cara  menyebarkan  instrumen  yang  diisi  oleh mereka. Data juga diperoleh melalui pengamatan partisipatori  dan  wawancara  mendalam  dan diskusi  lingkup  terbatas  dengan  pengurus paguyuban  ASM,  dan  Instansi  yang  memayungi UKM dalam hal ini Kantor Wilayah Koperasi dan UKM Jawa Tengah di Semarang.
Pendekatan studi ini juga didukung dengan studi literatur yang dipadukan dengan wawancara mendalam dan pengamatan partisipatori sebagai bentuk pendekatan sosiologis. Penelitian ini juga menggunakan  pendekatan historis untuk menggali berbagai  kendala  yang  pernah  dialami selama proses pengurusan legalitas usaha .
Penelitian  ini  dilakukan  di  Jawa  Tengah. Paguyuban  UMKM  Jawa  Tengah  Asosiasi Anugrah  Sukses  Mandiri  (ASM)  dan  Kanwil KUKM  Jawa  Tengah.  Populasi  penelitian  ini adalah  seluruh  UMKM  Jawa  Tengah.  Sampel penelitian  adalah  Pelaku  UMKM  yang  berada dalam  Paguyuban  UMKM  Jawa  Tengah “Anugerah Sukses Mandiri” berjumlah hampir 200 pelaku UMKM.
2. Cara Penetapan Sampel Penelitian
Sampel penelitian ditetapkan dengan teknik proporsional  random  sampling  yaitu  teknik sampling  dengan  tujuan  tertentu  yaitu  memilih pelaku  UKM  yang  sudah  menjadi  anggota
paguyuban  ASM,  dengan  ukuran  sampel sebanyak 49 orang.

## 3. Pengumpulan Data
Data  penelitian  meliputi  data  primer  dan sekunder.  Pengumpulan  data  dilakukan  baik dengan  pengamatan  berperan  serta,  kuesioner. literary  study dan  wawancara  mendalam. Kuesioner  digunakan  untuk  menjaring  aspirasi pelaku  UMKM,  sekaligus  mengukur  tingkat pengetahuan dan motivasi. Instrumen pengumpulan data  berupa  pedoman  wawancara digunakan  untuk in  depth  interview terhadap narasumber  dari  Kanwil  KUKM  dan  Pimpinan. paguyuban.
4. Analisis Data
Data  primer  hasil  kuesioner need assessment diolah  dengan  analisis:  1)  deskriptif kuantitatif  khususnya  distribusi  frekuensi,  rata- rata, median, mode, persentase, dan diagram.
Analisis  data  hasil  wawancara  penelitian baik  secara daring maupun luring dianalisis dengan empat tahap analisis data kualitatif yang meliputi:  1)  pengumpulan  data  ( data  collecting ), 2)  penyaringan  data  ( data  reduction ),  3) pengklasifikasian  data  sesuai  tema-tema penelitian  ( data  classification ),  dan  4)  penarikan kesimpulan ( conclussion ).
Data  sekunder  berupa  bahan  hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier  dianalisis  secara  yuridis  kualitatif, dipadukan  dengan  hasil  wawancara  dan pengamatan  lapangan  serta  hasil  kuesioner;
digunakan  sebagai  pendukung  dan  referensi membuat 1). model dan 2) rekomendasi.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Analisis Data Primer
Hasil survei dalam rangka mendapatkan data primer dari pelaku UMKM dapat diuraikan sebagai berikut.
a. Analisis Deskriptif
Pada bagian ini hendak membahas tentang hasil  penelitian  dengan  menggunakan  metode survei  dengan  cara  menyebarkan  instrumen (kuesioner)  kepada  pelaku  UMKM  di  Jawa Tengah  berkaitan  dengan  pengetahuan  dan motivasi  mereka  tentang  perolehan legal  entity dan legal  product serta  pentingnya  perkumpulan bagi pelaku UMKM.
Tabel 1. Analisis Deskriptif tentang Pengetahuan Pelaku UMKM Jawa Tengah
penget1  penget 2 penget 3 penget 4 penget5  penget 6 Total_peng et Sampel Valid 49 49 49 49 49 49 49 Tidak valid 0 0 0 0 0 0 0 Rata-rata 3.2041  3.6531  3.1837  3.1837  3.7959  3.1837 20.2041 Titik tengah 3.0000  4.0000  3.0000  3.0000  4.0000  3.0000 20.0000 Modus 3.00 4.00 4.00 3.00 a 4.00 4.00 18.00 Penyimpangan 1.124 .940 .945 1.028 1.124 1.236 23.416 Kejulingan -.209 -.525 -.385 -.135 -.775 -.379 -.450 SES .340 .340 .340 .340 .340 .340 .340 Titik puncak grafik -.436 -.010 -.612 -.567 .310 -.686 .371 SEK .668 .668 .668 .668 .668 .668 .668 Rentang 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 23.00 Bilangan terkecil 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 Bilangan terbesar 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 29.00 Jumlah 157.00  179.00  156.00  156.00  186.00  156.00 990.00 Sumber: Hasil analisis data primer
Tabel  1  memperlihatkan  bahwa,  rata-rata  untuk butir  instrumen  nomor  1  sampai  dengan  6 diperoleh  angka  di  atas  3.  Artinya,  mayoritas pelaku  UMKM  di  Jawa  Tengah  telah  cukup
paham tentang pengetahuan legal entity dan legal product serta  pentingnya  perkumpulan  bagi pelaku UMKM di Jawa Tengah.
Tabel 2. Analisis Deskriptif tentang Motivasi Pelaku UMKM di Jawa Tengah
Motivasi 1 Motivasi 2 Motivasi 3 Motivasi4  Motivasi 5 Total_Motiv Sampel Valid 49 49 49 49 49 49 Tidak valid 0 0 0 0 0 0 Rata-rata 4.1020 4.2041 4.2041 3.8163 3.8163 20.1429 Titik tengah 4.0000 5.0000 4.0000 4.0000 4.0000 20.0000 Modus 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 20.00 Penyimpangan baku 1.052 1.124 .874 .861 1.070 17.583 Kemiringan -1.178 -1.302 -1.225 -1.084 -.911 -1.365 SES .340 .340 .340 .340 .340 .340 Titik puncak distribusi .894 .927 1.594 1.934 .691 2.575 SEK .668 .668 .668 .668 .668 .668 Rentang 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 20.00 Bilangan terkecil 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 Bilangan terbesar 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 25.00 Jumlah 201.00 206.00 206.00 187.00 187.00 987.00
Sumber: Hasil analisis data primer 2022
Tabel  2  memberikan  pemahaman  bahwa rata-rata motivasi pelaku UMKM di Jawa Tengah berkaitan  dengan legal  entity dan legal  product serta  pentingnya  perkumpulan  pelaku  UMKM  di Jawa  Tengah  memperoleh  skor  3.8  hingga  4.2 artinya mayoritas pelaku UMKM di Jawa Tengah mempunyai  motivasi  yang  cukup  dan  sangat cukup.
b. Pengetahuan Pelaku UMKM
Secara  detail  tingkat  pemahaman pemahaman  legalitas  UMKM  di  di  Jawa  Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3. Pemahaman Legalitas Usaha

## Frequency  Percent
Valid 1 3 6.1 2 9 18.4 3 17 34.7 4 15 30.6 5 5 10.2 Jumlah 49 100.0 Sumber: Hasil analisis data primer 2022
Tabel  3  menunjukkan  bahwa,  mayoritas pelaku  UMKM  sudah  mempunyai  pengetahuan yang  cukup  tinggi  berkaitan  dengan  legalitas usaha,  terbukti  pelaku  UMKM  yang  mempunyai pengetahuan sangat tinggi ada sebanyak 5 orang (10,2%),  pengetahuan  yang  tinggi  sebanyak  15 orang  (30,6%),  pengetahuan  yang  cukup sebanyak  17  orang  (34,7%),  pengetahuan  yang rendah  sebanyak  9  orang  (18,4%),  dan mempunyai  pengetahuan  yang  sangat  rendah sebanyak 3 orang (6,1%).
Tingkat  pengetahuan  para  pelaku  UMKM berkaitan  dengan  legalitas  usaha  masih  dalam posisi  cukup  tinggi,  dan  masih  membutuhkan pendampingan  agar  pengetahuan  mereka berkaitan  dengan  legalitas  usaha  dapat ditingkatkan.

## Tabel 4. Pemahaman Legalitas produk
Frequency  Percent Valid 1 1 2.0 2 5 10.2 3 13 26.5 4 21 42.9 5 9 18.4 Jumlah 49 100.0
Sumber: Hasil analisis data primer 2022
Tabel  4  menunjukkan  bahwa,  mayoritas pelaku  UMKM  sudah  mempunyai  pengetahuan yang  tinggi  berkaitan  dengan  legalitas  produk, terbukti  pelaku  UMKM  yang  mempunyai pengetahuan sangat tinggi ada sebanyak 9 orang (18,4%),  pengetahuan  yang  tinggi  sebanyak  21 orang  (42,9%),  pengetahuan  yang  cukup sebanyak  13  orang  (26,5%),  pengetahuan  yang rendah  sebanyak  5  orang  (10,2%),  dan mempunyai  pengetahuan  yang  sangat  rendah sebanyak 1 orang (2%).
Dengan  demikian,  tingkat  pengetahuan para  pelaku  UMKM  berkaitan  dengan  legalitas produk  masih  dalam  posisi  tinggi,  namun demikian  masih  membutuhkan  pendampingan agar  pengetahuan  mereka  berkaitan  dengan legalitas produk dapat ditingkatkan.
Tabel 5. Pemahaman Syarat dan cara perolehan Legalitas usaha
Frequency  Percent
Valid 1.00 2 4.1 2.00 11 22.4 3.00 14 28.6 4.00 20 40.8 5.00 2 4.1 Total 49 100.0 Sumber: Hasil analisis data primer 2022
Tabel  5  menunjukkan  bahwa,  mayoritas pelaku  UMKM  sudah  mempunyai  pengetahuan yang  tinggi  berkaitan  dengan  legalitas  produk, terbukti  pelaku  UMKM  yang  mempunyai pengetahuan sangat tinggi ada sebanyak 9 orang (18,4%),  pengetahuan  yang  tinggi  sebanyak  21 orang  (42,9%),  pengetahuan  yang  cukup sebanyak  13  orang  (26,5%),  pengetahuan  yang rendah  sebanyak  5  orang  (10,2%),  dan mempunyai  pengetahuan  yang  sangat  rendah sebanyak 1 orang (2%).
Dengan  demikian,  tingkat  pengetahuan para  pelaku  UMKM  berkaitan  dengan  legalitas produk  masih  dalam  posisi  tinggi,  namun demikian  masih  membutuhkan  pendampingan agar  pengetahuan  mereka  berkaitan  dengan legalitas produk dapat ditingkatkan.
Tabel 6. Pemahaman UMKM tentang Syarat dan Cara Perolehan Legalitas produk
Frequency  Percent Valid 1 2 4.1 2 11 22.4 3 16 32.7 4 16 32.7 5 4 8.2 Jumlah 49 100.0 Sumber: Hasil analisis data primer 2022
Tabel  6  menunjukkan  bahwa,  mayoritas pelaku  UMKM  sudah  mempunyai  pengetahuan yang  tinggi  berkaitan  dengan  Syarat  dan  Cara Perolehan  Legalitas  produk,  terbukti  pelaku UMKM  yang  mempunyai  pengetahuan  sangat tinggi ada sebanyak 4 orang (8,2%), pengetahuan yang  tinggi  sebanyak  16  orang  (32,7%), pengetahuan  yang  cukup  sebanyak  16  orang (32,7%), pengetahuan yang rendah sebanyak 11 orang  (22,4%),  dan  mempunyai  pengetahuan yang sangat rendah sebanyak 2 orang (4,1%).
Dengan  demikian,  tingkat  pengetahuan para pelaku UMKM berkaitan dengan Pemahaman  UMKM  tentang  Syarat  dan  Cara Perolehan  Legalitas  produk  dalam  posisi  tinggi, namun demikian masih membutuhkan pendampingan  agar  pengetahuan  mereka berkaitan  dengan  Pemahaman  UMKM  tentang Syarat  dan  Cara  Perolehan  Legalitas  produk dapat ditingkatkan.
c. Motivasi Pelaku UMKM
Berkaitan  dengan  motivasi  pelaku  UMKM, berikut dijelaskan tentang motivasi pelaku UMKM dalam hal: 1) memiliki legalitas usaha, 2) memiliki legalitas  produk,  3)  motivasi  pendaftaran  usaha dan produk, 4) motivasi mendirikan paguyuban / perkumpulan,  dan  5)motivasi  dilibatkan  dalam pemenuhan legalitas.
Tabel 7. Motivasi Memiliki Legalitas Usaha Frequency  Percent
Valid 1 1 2.0 2 4 8.2 3 5 10.2 4 18 36.7
5 21 42.9 jumlah 49 100.0 Sumber: Hasil analisis data primer 2022
Tabel  7  menunjukkan  bahwa  mayoritas pelaku UMKM memiliki motivasi yang sangat kuat dalam  hal  legalitas  usaha  sebanyak  21  orang (42,9%), memiliki motivasi yang kuat sebanyak 18 orang  (36,7%),  memiliki  motivasi  yang  cukup sebanyak 5 orang (10,2%) memiliki motivasi yang kurang  sebanyak  4  orang  (8,2%),  memiliki motivasi  yang  sangat  kurang  sebanyak  1  orang (2,0%).
Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  mayoritas pelaku  UMKM  pada  dasarnya  memiliki  motivasi yang  sangat  kuat  untuk  mendapatkan  legalitas usaha atau membentuk badan usaha.
Tabel 8. Motivasi memiliki legalitas produk Frequency  Percent
Valid 1 1 2.0 2 4 8.2 3 5 10.2 4 13 26.5 5 26 53.1 jumlah 49 100.0 Sumber: Hasil analisis data primer 2022
Tabel  8  menunjukkan  bahwa  mayoritas pelaku UMKM memiliki motivasi yang sangat kuat dalam  hal  legalitas  produk  sebanyak  26  orang (53,1%), memiliki motivasi yang kuat sebanyak 13 orang  (26,5%),  memiliki  motivasi  yang  cukup sebanyak 5 orang (10,2%) memiliki motivasi yang kurang  sebanyak  4  orang  (8,2%),  memiliki
motivasi  yang  sangat  kurang  sebanyak  1  orang (2,0%).
Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  mayoritas pelaku  UMKM  pada  dasarnya  memiliki  motivasi yang  kuat  untuk  mendapatkan  legalitas  produk seperti  merek  terdaftar,  sertifikat  halal,  ijin  edar, CPOTB, juga hak kekayaan intelektual.
Tabel 9. Motivasi mendaftarkan usaha dan
Produk Frequency  Percent Valid 1 1 2.0 2 1 2.0 3 8 16.3 4 16 32.7 5 23 46.9 Jumlah 49 100.0
Sumber: Hasil analisis data primer 2022
Tabel  9  menunjukkan  bahwa  mayoritas pelaku UMKM memiliki motivasi yang sangat kuat dalam  hal  mendaftarkan  usaha  dan  Produk sebanyak  23  orang  (46,9%),  memiliki  motivasi yang  kuat  sebanyak  16  orang  (32,7%),  memiliki motivasi  yang  cukup  sebanyak  8  orang  (16,3%) memiliki motivasi yang kurang dan sangat kurang masing-masing sebanyak 1 orang (2%).
Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  mayoritas pelaku  UMKM  pada  dasarnya  memiliki  motivasi yang kuat untuk mendaftarkan usaha dan Produk mereka sebagai pelaku UMKM di Dinas Koperasi dan  UKM  supaya  mendapat  fasilitas  legalitas usaha  dan  produk,  termasuk  dari  CSR perusahaan atau perbankan.
Tabel 10. Motivasi Pemenuhan legalitas usaha Frequency  Percent
Valid 1 2 4.1 2 3 6.1 3 10 20.4 4 21 42.9 5 13 26.5 Jumlah 49 100.0 Sumber: Hasil analisis data primer 2022
Tabel  10  menunjukkan  bahwa  mayoritas pelaku UMKM memiliki motivasi yang sangat kuat dalam  pemenuhan  legalitas  usaha  sebanyak  13 orang  (26,5%),  memiliki  motivasi  yang  kuat sebanyak  21  orang  (42,9%),  memiliki  motivasi yang cukup sebanyak 10 orang (20,4%), memiliki motivasi  yang  kurang  sebanyak  3  orang  (6,1%), memiliki motivasi yang sangat kurang sebanyak 2 orang (4,1%).
Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  mayoritas pelaku  UMKM  pada  dasarnya  memiliki  motivasi yang  kuat  untuk  mendorong  agar  para  stake holders  seperti  pemerintah  kabupaten/Kota, Dinas  terkait,  kampus,  dan  pihak  lainnya  dapat membantu dalam pemenuhan legalitas usaha.
Gambar 3. Rata-rata motivasi pelaku UMKM Gambar di atas menunjukkan bahwa, rata- rata motivasi pelaku UMKM dalam hal perolehan legal entity dan legal product serta pembentukan
3,00 4,00 5,00 1 2 3 4 5 4,10  4,20  4,20 3,82  3,82

## RATA-RATA MOTIVASI PELAKU UMKM
perkumpulan  bagi  pelaku  UMKM  bergerak  mulai 3,81 (tinggi) hingga 4,2 (sangat tinggi).

## d.  Keterkaitan  antara  Pengetahuan  dan Motivasi
Untuk  mengetahui  pengaruh  pengetahuan dan motivasi pelaku UMKM berikut disajikan hasil
analisis data menggunakan pendekatan korelasional (regresi satu predictor) dengan hasil sebagai berikut.
Tabel 11. Hasil Analisis Regresi Linier Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 70.038 1 70.038 4.253 .045 b Residual 773.962 47 16.467 Total 844.000 48 Sumber: Hasil analisis data primer 2022 Tabel 12. Hasil Uji Keeratan Pengaruh (uji t) Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 15.099 2.513 6.008 .000 Total_penget .250 .121 .288 2.062 .045
Sumber: Hasil analisis data primer 2022
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  pada Tabel  11  dan  12  diperoleh  koefisien  F  sebesar 4,253  dengan  signifikansi  0,045  (lebih  kecil  dari 0,05),  dan  t  sebesar  2,062  dengan  signifikan 0,045  (lebih  kecil  dari  0,05)  dengan  demikian terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara pengetahuan  dan  motivasi.  Artinya,  semakin tinggi  penguasaan  pengetahuan  pelaku  UMKM terhadap legal  entity dan legal  product serta pentingnya  perkumpulan  pelaku  UMKM  akan mempengaruhi motivasi mereka.
Para stakeholders (pemerintah Kabupaten/Kota,  Dinas  yang  terkait  dengan UMKM,  Kampus,  dan  lainnya  Ketika  hendak meningkatkan motivasi pelaku UMKM maka perlu meningkatkan  pengetahuan  mereka  berkaitan dengan legal  entity dan legal  product serta pentingnya perkumpulan pelaku UMKM.
Konsekuensinya, Ketika para stakeholders tidak  melakukan  sosialisasi,  edukasi,  dan internalisasi tentang legal entity dan legal produk serta  pentingnya  perkumpulan  pelaku  UMKM maka motivasi para pelaku UMKM akan rendah.
Lain  halnya  manakala  sudah  dilakukan sosialisasi, edukasi, dan internalisasi, maka besar kemungkinan motivasi mereka akan tinggi.
Tabel 13. Koefisien R dan R 2
Mo del R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .288 a .083 .063 4.05799 a. Predictors: (Constant), Total_penget Sumber: Hasil analisis data primer 2022
Tabel 13 menunjukkan bahwa sumbangan pengetahuan terhadap motivasi yaitu sebesar 8,3%. Artinya, sumbangan pengetahuan terhadap  motivasi  relative  kecil  hanya  8,3% sedangkan  sisanya  sebesar  91.7%  dipengaruhi oleh  aspek  lain  yang  belum  diteliti  melalui kegiatan  riset  ini.  Oleh  karena  itu,  pada kesempatan  penelitian  yang  akan  datang perlunya menganalisis tinggi rendahnya motivasi pelaku  UMKM  dengan  melibatkan  banyak variabel,  lokasi  yang  lebih  luas,  dan  responden yang lebih banyak.

## 2. Pembahasan
Wawancara  dengan  Ratih  Widyastuti, Kepala  Subkor  Restrukturisasi  Usaha,  Dinas Koperasi  dan  UKM  Provinsi  Jawa  Tengah  pada 18 Agustus 2022 dan 16 September 2022 tentang kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah dalam  mendukung  perolehan  legalitas  usaha (seperti  pendirian  badan  usaha/badan  hukum baik  UMKM  maupun  perkumpulan  UMKM)  dan legalitas  produk  (seperti  merek,  halal,  CPOTB dan lain- lain) (Widyastuti, 2022). Dinas Koperasi dan  UKM  sebagai  pembina  Usaha  Kecil  dan
Menengah  terus  berupaya  untuk  meningkatkan daya  saing  pelaku  usaha,  yang  salah  satunya yaitu legalitas usaha. Kebijakan ini diimplementasikan dalam program/kegiatan yang dalam  pelaksanaannya  berkolaborasi  dengan stakeholders /mitra strategis. Fasilitas Perlindungan  Usaha  (Halal,  NIB,  Merek)  yang dilaksanakan  antara  lain  melalui  kegiatan pendampingan oleh konsultan  pendamping   dan bimbingan teknis.
Upaya  yang  dilakukan  dalam  upaya peningkatan  literasi  dan  motivasi  pelaku  usaha dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:
a. Bimbingan Teknis tematik
(kewirausahaan/wirausaha  pemula,  literasi keuangan,  digitalisasi,  pemasaran,  kemasan dan lain-lain);
b. Temu  solusi  tematik  dengan  menghadirkan narasumber yang kompeten serta stakeholders untuk  membahas  isu-isu  aktual dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha;
c. Layanan  pendampingan  oleh  konsultan (UMKM Center dan  Pusat  Layanan  Usaha Terpadu/PLUT Jateng)
Jumlah  UMKM  di  Jawa  Tengah,  dan tingkat  partisipasi  UMKM  dalam  setiap  kegiatan yang  difasilitasi  oleh  Dinas  tercatat  sebanyak 4.131.727 UMKM di Jawa Tengah yang tersebar di  35  Kabupaten/Kota,  sedangkan  berdasarkan Susenas  BPS  tahun  2016  sebanyak  4.174.210 terdiri  dari  3.776.843  Usaha  Mikro,  354.884 Usaha Kecil, 39.125 usaha menengah dan 3.358
Usaha Besar. Sampai dengan  TW II tahun 2022 terdapat 178.821 UKM yang telah dibina melalui berbagai  program/kegiatan.  Partisipasi  Pelaku UMKM  dalam  setiap  kegiatan  cukup  baik, mengikuti kegiatan dengan antusias.
Fasilitas yang dilakukan oleh Dinas antara lain pelatihan bimbingan teknis marketing online , bimbingan  teknis  pengembangan  kemasan, Bimbingan  teknis  pengembangan  SDM  dan Manajemen Produksi UMKM, Magang Peningkatan  Kualitas  dan  Kapasitas  Produksi UMKM, promosi di Gallery UKM Bandara Ahmad Yani  Semarang,  promosi  di Gallery UKM Yogyakarta International  Airport, promosi  di Dekranasda Store di YIA.
Pemerintah  Provinsi  Jateng,  Pemulihan ekonomi  pasca  pandemik,  menandatangi komitmen  dengan Accor  Grup  Hotel untuk menyerap  produk  UKM  (furniture,makanan ringan)  melalui  kerjasama  ini  diharapkan membantu  UKM  dan  mensukeskan  gerangan nasional  “Bangga  Buatan  Indonesia”  (BBI), memfasilitasi  wahana  pameran  untuk  sarana promosi.
Belanja  langsung  toko online (Blangkon)
Jateng  sebagai  wujud  internalisasi  budaya menuju proses digitalisasi pengadaan barang dan jasa. Hal ini bertujuan untuk memperluang pelaku UMKM  dan  Koperasi  untuk  ikut  bersaing  secara terbuka  dan fair tentang  pengadaan  barang  dan jasa Pemerintah sehingga pengadaan barang dan jasa lebih inklusif tidak ekslusif, membantu UMKM go-digital ,  mendorong  penggunaan  barang
produk  dalam  negeri,  memaksimalkan  fungsi marketplace .  Hal  ini  juga  mendukung  kebijakan 40% anggaran  APBD  dibelanjakan  untuk  produk UKM.
Harapan  dan  target  Dinas  terkait  UMKM Jawa  Tengah,  tentang  upaya  promosi  untuk ekspor,  standarisasi  produk,  digitalisasi  dan inovasi, yakni dalam  rangka  penguatan/ekspansi pasar,  terdapat  program/kegiatan  pendukung antara  lain:  Kurasi  produk  bersama;  Bimtek peningkatan  kualitas packaging dan branding produk  UKM;  Inovasi  digitalisasi  melalui  kanal Youtube dan  Bimtek  transformasi  usaha  dan digitalisasi  pembiayaan  (aplikasi  pembukuan- Buku  Warung).  Terkait  fasilitasi  merek  dagang UKM,  telah  terealisasi  sebanyak  668  sertifikat merek. Terkait pengurusan NIB dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  Pintu  (DINPM  PTSP)  setempat.  Bisa  juga melalui  Dinas  Koperasi  UKM  Provinsi  Jawa Tengah  melalui  pendampingan  pembuatan  NIB dan  IUMK  oleh  Konsultan  UMKM  CENTER JATENG,  dengan  pendampingan online maupun offline (datang  langsung  ke  UMKM  CENTER

## JATENG)
a.  Tingkat  pengetahuan  dan  motivasi  pelaku
UMKM  Jawa  Tengah  terhadap  pentingnya legal entity and legal product
Berdasarkan  hasil  kuesioner  maka diketahui  pengetahuan  dan  motivasi  pelaku UMKM ini tinggi. Tindak lanjut hasil tersebut pun telah  dilakukan.  Wawancara  dengan  Sobirin ketua  Asosiasi  Anugerah  Sukses  Mandiri
(ASM)10 Juli 2022, sebelumnya dengan bantuan peneliti telah diadakan penyuluhan hukum terkait legalitas usaha dan legalitas produk, namun tetap perlu  didampingi  dan  difasilitasi  perolehannya, karena  fasilitas  dari  dinas  terbatas.  Para  pelaku UMKM  anggota  ASM  ini  terus  termotivasi  untuk makin maju, setiap peluang pelatihan apapun dari Dinas  selalu  diikuti,  jika  hari  ini  untung  seribu,
maka  minggu  depan  harus  untung  sepuluh  ribu dan seterusnya.
b.  Model  yang  tepat  untuk  memotivasi  para pelaku  UMKM  mendapatkan legal  entity and legal product
Adalah  dengan  melakukan  pendampingan dan mengikutsertakan para pemangku kepentingan  seperti,  pihak  pemerintah,  kampus, notaris, dan lainnya.
Gambar 2. Model Pemberdayaan menuju Kepemilikan Legalitas UMKM
Gambar  2  atas  dapat  dideskripsikan  bahwa stakeholders UMKM  mendampingi  kesuksesan, memfasilitasi  dan  mendorong  iklim  usaha  dan keberpihakan,  yakni  Dinas  UKM,  Notaris, KemenkumHAM RI,  Dinas  terkait  dan  perguruan tinggi  dan  LSM,  dan  tidak  kalah  pentingnya adalah peran komunitas atau perkumpulannya.
Legalitas usaha baik legal entity dan legal product menjadi  dasar  dan  asset  perusahaan termasuk  pelaku  UMKM  (Maina  dkk,  2019). Memberdayakan branding perusahaan  dapat menjadi  salah  satu  kunci  kesuksesan.
Perusahaan  sebagian  besar  menggunakan e- commerce untuk meningkatkan penjualan produk. Selain untuk mendapatkan keunggulan kompetitif atas  pesaing, e-commerce digunakan  juga sebagai bagian dari strategi pemasaran. Strategi branding sebagai  alat  promosi  penjualan  untuk meningkatkan  omzet  memang  tidak  bisa dikesampingkan, akan tetapi dalam pelaksanaannya  harus  tetap  berhati-hati  karena alat tersebut memiliki dampak positif dan negatif sebagai alat promosi produk perusahaan.
legal entity legal Product Kesuksesan UMKM dengan melibatkan Stakeholder Branding Penjualan Produk e-Commerce (Strategi Pemasaran) UMKM berdaya legalitas, dan sukses

## c. Peran Stakeholder
Pemberdayaan  UKM  Jawa  Tengah Khususnya  pada  ASM  diharapkan  sebagai berikut.
 Dinas Koperasi dan UKM:
a.  Dinas  Koperasi  dan  UKM  seharusnya  dan diharapkan  menjadi  motor  penggerak  dan jemput bola diperluas
b.  fasilitasi  legalitas  usaha  dan  legalitas  produk UMKM
c.  pelatihan  dan  pendampingan  terus  menerus bersama  SDM  kampus  peneliti  dan stakeholders
 Notaris:
Fasilitasi  pendirian  legalitas  usaha  dan kenaikan  legalitas  UMKM  dengan  prodeo  atau biaya yang diringankan
 Kementerian Hukum dan HAM RI:
a.  Fasilitasi  dan  mudahkan  pendirian  PT  atau legalitas usaha lain CV, Fa dengan prodeo
b.  fasilitasi  merek  dan  HKI  lain  serta  perijinan dengan ringkas dan sederhana
 Dinas terkait dan perguruan tinggi dan LSM:
a. bahu membahu kerjasama membantu UMKM dalam pendirian badan hukum perkumpulan
b.  melatih,  membina,  mendampingi  dan memfasilitasi UKM dan perkumpulannya
c. legal  product lain  seperti  halal,  ijin  edar  dan lain-lain
 Perbankan dan DUDI:
a. Perluas kemitraan dan keluasan CSR
b.  pinjaman  atau  bantuan  modal  yang  sangat kecil
c.  monev  pola  kemitraan  yang  seimbang,  atau yang mendorong UMKM untuk bangkit
 UMKM dan perkumpulannya:
a. aktif meningkatkan kapasitas diri dan legalitas usaha,  lengkapi  dengan e  commerce ,
digitalisasi dan inovasi terus menerus,
b. berkerjasama dengan DUDI, juga pihak yang peduli  seperti  kampus  dan  stakeholders lainnya

## D. SIMPULAN
Tingkat  pengetahuan  dan  motivasi  pelaku UMKM  Jawa  Tengah  terhadap  pentingnya legal entity and legal  product dinilai  tinggi  dan memerlukan  tindak  lanjut  berupa  pendampingan pemenuhan legalitas dan fasilitas.
Model  yang  tepat  untuk  memotivasi  para pelaku  UMKM  mendapatkan legal  entity  and legal  product ,  adalah  pemberdayaan  yang  terus menerus  dengan  melibatkan  peran stakeholders antara lain, Dinas Koperasi dan UKM serta dinas terkait,  perbankan,  notaris,  perguruan  tinggi, perkumpulan UMKM, dan DUDI.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Agostino,  Mariarosaria.,  &  Trivieri,  Franscesco.
(2014).  Geographical  Indication  and  Wine Exports.  An  Empirical  Investigation Considering the Major European Producers. FoodPolicy ,  Vol.46,  pp.22–36.
https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2014.02.00 2.
Arrigo, E. (2015). The Role of the Flagship Store Location  in  Luxury  Branding. International Journal of Retail & Distribution Management ,Vol.43,(No.6),pp.518–37. https://doi.org/10.1108/IJRDM-08-2013- 0158.
Glaser,  S.  (2008).  The  Role  of  Branding  in  the Value  Chain. International  Journal  of Physical  Distribution  and Logistics Management ,  Vol.38,  (No.9),  pp.726–36
https://doi.org/10.1108/0960003081092599
9.
Jayakumar,  T.  (2016)  Behavioral  Lessons  from
Flipkart‟s Big-Billion Day Sale.
Competitiveness  Review ,  Vol.26,  (No.4), pp.453–75.  https://doi.org/10.1108/CR-03- 2015-0019.
Jelinek,  J.S.  (2017).  Art  as  Strategic  Branding Tool for Luxury Brands. Journal of Product
&  Brand  Management ,Vol.20,pp.1–29 https://doi.org/10.1108/JPBM-01-2017- 1408.
Jena,  Nihar  Ranjan.,  &  Thatte,  Lina  R.  (2018).
Performance  of  the  Micro,  Small  and
Medium enterprises (MSME) manufacturing sector in selected states in India: The concept of MSME manufacturing business facilitator (MSME–MBF)  Index. Academy  of Entrepreneurship Journal , Vol.24, Issue 1, pp.1-22.https://www.abacademies.org/artic les/performance-of-the-micro-small--
medium-enterprises-msmes-manufacturing- sector-in-select-states-in-india-6963.html Lei,  Xinghui.,  Ye,  Tingting.,  &  Abimbola,  Temi.
(2013) „The Role of Branding Capability for Innovative  Companies. Nankai  Business Review International , Vol.4, (No.4),pp.329– 348.https://doi.org/10.1108/nbri-01-2013-
0001.
Maina,  Frendah  Wangui.,  Mburu,  John.,  Ackello- Ogutu,  Chris.,  &  Egelyng,  Henrik.  (2019). „Producers‟  Valuation  of  Geographical Indications-Related  Attributes  of  Agri-Food Products  from  Semi-Arid  Lands  in  Kenya. Heliyon ,Vol.5,(No.2).https://doi.org/10.1016
/j.heliyon.2019.e01218.
Manna, Papiya., & Mistri, Tapas. (2017). Status of MSMEs  in  India,  A  Regional  Analysis.
IOSR  Journal  of  Humanities  and  Social Science ,  Vol,22,  Issue  9,  pp.72-82. https://www.iosrjournals.org/iosr- jhss/papers/Vol.%2022%20Issue9/Version- 13/L2209137282.pdf
Thanasuta,  Kandapa.,  &  Metharom,  Pinrada.
(2015).  Influencing  the  Willingness  to  Pay for  Private  Labels:  The  Role  of  Branding. Asia-Pacific Journal of Business Administration ,Vol.7,(No.3),pp.197-215. http://dx.doi.org/10.1108/APJBA-10-2014- 0123.
Neilson, Jeft.,  Wright, Julian.,  & Aklimawati, Lya. (2017). Geographical Indications and Value Capture  in  the  Indonesia  Coffee  Sector. Journal of Rural Studies , Vol.59, pp.35–48
https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2018.01.0 03.
Pitchay,  Anwar.,  Kameel,  Ahamaed.,    Meera,
Mydin.,  &  Saleem,  Muhammad  Yusuf. (2014).  Priority  of  Waqf  Development among Malaysian Cash Waqf Donors : An AHP Approach. Journal of Islamic Finance , Vol.3,(No.1),pp.13–22. https://doi.org/2289- 2117 (O) / 2289-2109 (P).
Purnawan, Amin., Khisni, Akhmad., Adillah,  Siti
Ummu.  (2020).  Penyuluhan  hukum
Pendaftaran  Izin  Usaha  Mikro  Kecil (IUMK) di Kota Semarang melalui Sistem Online  Single  Submission  (OSS).
Indonesian  Journal  of  Community Services ,  Vol.  2,  (No.1),  pp.  20-32. http://dx.doi.org/10.30659/ijocs. 2.1.1-10
Purnawan,  Amin.,  &  Hartono,  Kami.  (2017).
Development of UMKM through Strengthening  Aspect  of  Business Legality (Case Study of Weaving Industry in Central  Java). International  Journal  of Applied Business and Economic
Research ,  Vol.15,  (No.24),  pp.415-425.
https://serialsjournals.com/abstract/48450 _29.pdf
Small,  J.  (2007).  Multiple  Roles  for  Branding  in
International Marketing. International Marketing  Review ,  Vol  24.  (No.4),pp.384– 408.https://doi.org/10.1108/026513307107 60982.
Spyropoulou,  Stavroula.,  Skarmeas,  Dionysis.,  &
Katsikeas,  Constantine  S.  (2011).  An
Examination  of  Branding  Advantage  in Export  Ventures. European  Journal  of Marketing ,  Vol.45,  (No.6),  pp.910– 35.https://doi.org/10.1108/0309056111111
9967.
Suharto,  Rakhmat  B.  (2019).  Regulation
Urgency  Concerning Administrative Sanction Guidelines in Space Administration. Jurnal  Pembaharuan Hukum, Vol.6,(No.3),pp.411-424. http://dx.doi.org/10.26532/jph.v6i3.9531 Vivien,  Delphine  Marie.,  &  Biénabe,  Estelle.
(2017). The Multifaceted Role of the State in  the  Protection  of  Geographical Indications:  A  Worldwide  Review. World Development ,Vol.98,pp.1–11.
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.04. 035.
Yang, Chih-Hay., & Tsou, Wenli. (2017). Does an Own-Brand  Produce  Higher  Profitability? Evidence  from  Taiwan‟s  Manufacturing Firms. Journal  of  Business  and  Industrial Marketing ,  Vol.32,  (No.7),  pp.925–36 https://doi.org/10.1108/JBIM-05-2016- 0104.

## BUKU
Barnes, A James., Dworkin, Terry M., & Richards,
Erick. (2012). Law for Business .  New York: Mc.Graw.Hill Irwin
Dornis,  Tim  W.  (2017). Trademark  Conflicts; Historical  Comparative,  and  Unfair Competition  Doctrinal  and  Economic
Perspectives. United  Kingdom:  Cambridge University Press.
Emanuel,  Steven  L.  (2013). Corporations  and Other  Business  Entities .  USA:  Wolters Kluwer Law & Business.
Soekanto,  S.  (2006). Pengantar  Penelitian
Hukum , Jakarta: UI Press.
Vadi,  V.  (2014). Cultural  heritage  in  international investment  law  and  arbitration ,  United
Kingdom: Cambridge University Press.

## LAPORAN HASIL PENELITIAN
Purnawan, Amin., & Adillah, Siti Ummu. (2019).
Problems in the Implementation of MSME Business  Legality  Registration  through the  Online  Single  Submission  (OSS) System  in  Semarang  City. Unissula
Competitive Research Report. Semarang:
LPPM Unissula
Sulistyo,  Her.,  Siyamtinah.,  &  Rahmani,  Eny.
(2011).  Model  of  Improving  Innovation Capability  to  Improve  SME  Performance in  Semarang  City. Second Year  Higher
Education  Competitive  Grant  Research
Report . Semarang: LPPM Unissula
Siyamtinah.,  &  Rahmani,  Eny.  (2012).  Green
Business  Development  Model  for
Improving  Financial  Performance  and Market  Performance. Higher  Education
Competitive  Grant  Research  Report .
Semarang: LPPM Unissula.

## WAWANCARA
Widyastuti,  R.  Kepala  Subkor  Restrukturisasi Usaha,  Dinas  Koperasi  dan  UKM  Jawa Tengah.  Semarang:  18  Agustus  &  16 September 2022.

## UNDANG-UNDANG & PERATURAN
UU  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan Indikasi Geografis.