## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (404-419)
PETA SKEMA ALIANSI PARTAI MENETUKAN AMBANG BATAS  UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024
(Perbandingan Konseptual dan Mekanisme dengan Teori Sikap
Politik)
Via Amanda 1 , Eka Yulyana 2
Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia 1,2 E-mail: viaamanda98@gmail,com 1

## ABSTRAK
Konseptuual ambang batas yang menetapkan dengan perolehan suara 20% kursi di  DPR  atau  minimal  25%  suara  dalam  pemilihan  umum”  hal  didasarkan perbandingan  dari  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  RI  59/PUU-XV/2017    dengan Ayat  1  Pasal  222  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017    yang  dapat mempengaruhi sikap poitik masyarakat yang dapat mendorong aliansi partai muda mencapai  syarat  ambang  batas.  Penelitian  ini  untuk  memahami  kebijakan  yang mempengaruhi sikap dan partisipasi masyarakat sebagai salah satu syarat dalam president threshold.  Metode penlitian yang digunakan adalah studi literatur yang didasarkan  kepada  teori  sikap  politik.  Hasil  pembahasan  ini  merepresentatifkan memecahkan masalah dalam menentukan ambang batas untuk koalisi partai baru menjelang pemilihan umum. Terdapat pandangan yang dapat merekonstruksi yang dapat  menjadi  bahan  acuan  straregi  ambang  batas  untuk  aliansi  partai. Kesimpulannya,  tidak  ada  keputusan  ambang  batas  yang  sah,  sehingga  aliansi partai mempunyai hak mengajukan pasangan calon dan hal itu tergantung dalam sikap pemilih sebagai partisipasi politik yang mendukung pasangan dalam partai.
Kata Kunci: konseptual, mekanisme, ambang batas dan sikap dan partispasi masyarakat

## ABSTRACT
The  threshold  thatdetermines  by  obtaining "20%  of  seats  in  the  DPR  or  at  least 25%  of  the  votes  in  the  general  election"  is  based  on  a  comparison  of  the Constitutional Court Decision of the Republic of Indonesia 59 / PUU-XV / 2017 with  Paragraph  1  of  Article  222  of  Law  Number  7  of  2017  which  can  affect  the political attitude of the community that can encourage the alliance of young parties to  reach  the  threshold  requirement.  This  research  is  to  understand  policies  that affect  people's  attitudes  and  participation  as  one  of  the  requirements  in  the presidential  threshold.    The  research  method  used  is  a  literature  study  based  on political  attitude  theory.  The  results  of  this  discussion  represent  the  problem  of

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (404-419)
determining the threshold for a new party coalition ahead of the general election. There  are  reconstructive  views  that  can  serve  as  a  threshold  strategy  for  party alliances. In conclusion, there is no valid threshold decision, so the party alliance has  the  right  to  nominate  a  pair  of  candidates  and  it  depends  on  the  attitude  of voters as political parties who support the spouses in the party.
Keywords : conceptual, mechanisms, thresholds and attitudes and community participation PENDAHULUAN Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2017  mencakup  lebih  banyak aspek  yang  diperbarui  dan  diperjelas dibandingkan  dengan  Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2003 yang sudah tidak relevan, salah satunya mengenai aturan ambang  batas  yang  kini  menjadi polemik  dalam Ayat  1  Pasal  222. Dimana,  menetapkan  syarat  ambang batas  25%  suara  kursi  dewan  legislatif dan  20  %  suara  sah  nasional. Sebagaimana  hal  ini  juga  tertutang dalam Undang-Undang  Nomor  42
Tahun  2008. Presiden  dan  wakil presiden  memperoleh  50  %  dan setidaknya 20 % suara di separuh distrik pemilih  yang mana hal ini menyimpang dengan    ketentuan    Ayat  1  Pasal  6  A (Herjuanto & Sulaksono, 2023)
Dinamika konflik menjadi kompleks  dengan  keluarnya  Putusan Mahkamah  Konstitusi  RI  59/PUU- XV/2017  yang  menetapkan  ambang batas  sebagai  wujud    prosedur  aturan terbuka  (legal  policy)  (Aletha,  2019).
Sementara itu, Ayat 2 A Pasal 6 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengatur  calon  presiden  dan  wakil presiden  dicalonkan  oleh  partai  politik
atau  koalisi  partai  sebelum  pemilihan umum  diselenggarakan.  Ghifari  dalam (Diniyanto,  2018)  menilai  mengenai ketentuan  ambang  batas    dengan ansumsinya yaitu.
“Syarat  ambang  batas  untuk aliansi  partai  muda    nama  pasangan tidak  dapat  dicalonkan  bahkan  dengan aliansi  partai  dan  akan  berdampak kepada partisipasi partai dalam pemilihan umum selama lima tahun ke depan.”.
Effendi  Galzali,  Rezal  Indralgiri Almriel, Khoe  Seng Seng dan Usaman (Nugraha,  2023)  melakukan  uji  formil terhadap  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 54  Tahun  2018.  Hal  ini  dilakukan sebagai  upaya  dalil  Ayat  1  Pasal  222 telah  membatasi    hak  imanen  dengan suatu  alasan  diantaranya  yakni  ;  1) partai  politik  akan  menyelewengkan hasil  rekapitulasi  suara  sebagai  upaya mencapai ambang batas untuk mencalonkan  nama  pasangan  dalam zona  kompetitif.  Dimana,  partisipan memegang kedaulatan untuk
menentukan  pilihan  sebagai  hasil rekomendasi  secara  mayoritas  ;  2) Ambang  batas  menjadi  aturan  tertutup sebab  adanya  hak  istimewa  aliansi

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (404-419)
partai  memenangkan  pemilihan  calon presiden dan wakil presiden. .
Struktur  aliansi  muda  tidak  akan dapat  membentuk  dewan  menteri, demikian  ucapan  Refly  Harun  (Ansori, 2017).  Namun  pada  Pemilu  2019, sebagai wakil koalisi  baru, mereka bisa mengusung  nama  calon  presiden  dan wakil presiden 2024. Jika diamati, dari hasil  kalkulasi  suara  sah  nasional
menggunakan  presentase  dari  syarat ambang batas, Partai Rakyat menerima 4,52% suara, PKS mengantongi 8,21%, dan  PAN  mendapatkan  6,84%  suara (Munir,  2023).  Rekapitulasi  akseptasi suara  sah  nasional  pada  pemilu  2014, serta  indeks  persentase  aliansi  partai yang menduduki kursi parlemen, antara lain  dapat  dilihat  pada  tabel  di  bawah ini.
Tabel 1. Rekognisi Aliansi Partai  Pasangan Joko Widodo- Jusuf Kalla Dalam Pemilihan Umum 2014 No Partai Jumlah Kursi Presentase Kursi di DPRD 1 Partai Nasional Demokrat 36 6.72% 2 Partai Kebangkitan Bangsa 47 9.04% 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 109 19.95% 4 Partai Hati Nurani Rakyat 16 5/26% Jumlah 208 40,97 %
Sumber : (Rasfanjani, Jumadi, & Arbani , 2023)
Hasil  pada  tabel  di  atas  adalah untuk  aliansi  partai  yang  mendapatkan suara  yang  memenuhi  ambang  batas dari    suara  sah  secara  nasional,  yaitu 20%.Apabila melihat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendekati tabulasi dari determinasi    ambang  batas  .Partai Naional  Demokrat  dan  Partai  Hati
Nurani  Rakyat  menjadi  aliansi  partai suara minoritas tetapi dalam
“Presidential  Threshold”  dengan  tidak menghilangkan hak konstitusional partai  politik.  Sebagaimana,  hal  ini dalam ketentuan “Parliamentary Treshold”  (Kusumanata  &  Astariyani, 2020).
Ambang  batas  ini  menguji  aspek utama mulai dari stabilitas partai poltik yang  menentukkan    eminensi  dari kolega  manajerial  (presiden  dan  wakil presiden).  Misalnya,  pasangan  calon presiden dan wakil presiden dari partai politik meraih suara dalam pemilu 2014. Kemudian,  mengambil  peluang  untuk menjaga  stabilisasi  dukungan  untuk mencapai  ambang  batas  dalam  pemilu 2019  (Siboy,  2021).  Sementara  untuk pemilu 2024, partai politik mempertimbangkan syarat dan ketentuan ambang batas  20%-25%. Hal ini  terlihat  dari    koherensi  sikap  fraksi pada tabel di bawah ini.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (404-419)
Tabel 2. Sikap Persisten  Fraksi Partai Tekait Presidential Treshold Fraksi Sikap 1*) Sikap 2**) Sikap3*** Hasil PDI-P 20-25% 20-25% 20-25% Konsisten Golkar 20-25% 20-25% 20-25% Konsisten Nasdem 20-25% 20-25% 20-25% Konsisten Gerindra 0% 10% 0% Inkosisten PKS 20% 0% 0% Inkosisten PKB Parl Thres 10% 20% Inkosisten PAN 0% 10% 0% Inkosisten Sumber : (Kompas.com, 2021) Pemilu  2024,  terdapat  tiga
pasangan calon yang diusungkan,aliansi partai  muda  dan  tua  sudah  melakukan kampanye  untuk  mendapatkan  suara selaras. Akan tetapi, tidak ada kejelasan syarat  ambang  batas,    diantara  aliansi partai  memuat  suatu  persentase  untuk membandingkan  indeks  ambang  batas dari  setiap  partai  politik  ialah  sebagai berikut  (Sunarso,  2020)  ;  1)  Syarat ambang  batas  20%  Partai  Demokrasi Indonesia  Perjuangan  (PDI-P)  juga sejalan dengan ambang batas ideal yang diyakini Partai Gorongan Karya (GOLKAR)  tetapi  dengan  sistem  dua putaran ; 2) Partai Kebangkitan Bangsa
(PKBP) menginginkan  untuk  ambang batas  diturunkan  dari  20%  menjadi 10%. GERINDRA juga menyetujui hal tersebut karena ini merupakan batas atas ambang  batas  ;  3)  Partai  Solidaritas Indonesia  (PSI)  dan  Partai  Berkarya menyatakan akan membatalkan ambang batas atau seperti Partai Demokrat yang menetapkan  ambang  batas  sebesar  4% dari  ambang  batas  parlemen  yang tujuannya  untuk  menyedari  setiap aliansi maupun muda atau tua

## KAJIAN PUSTAKA
Presidential Threshold (PT) adalah persyaratan ambang batas perolehan suara yang harus dicapai oleh partai  politik  atau  gabungan  partai politik  untuk  dapat  mengajukan  calon presiden  dan  wakil  presiden(Abdul Majid  and  Anggi  Novita  Sari  2023). Konsep  ini  banyak  diterapkan  dalam sistem  presidensial  di  berbagai  negara, termasuk  Indonesia.  Implementasi  PT bertujuan untuk menyederhanakan jumlah kandidat, memperkuat stabilitas pemerintahan,  dan  mendorong  koalisi partai  yang  lebih  solid  (Khoiriyah 2023).

## 1. Logika Sistem Presidensil
Sistem  presidensiil  adalah  sistem pemerintahan  di  mana  presiden  dipilih secara  langsung  oleh  rakyat  dan berfungsi sebagai kepala negara sekaligus  kepala  pemerintahan.  Sistem ini  berbeda  dari  sistem  parlementer  di mana  kepala  negara  dan  kepala pemerintahan  biasanya  terpisah  dan kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen  (Budiman  2017).  Dalam logika  sistem  presidensil,  beberapa prinsip  utama  yang  harus  diperhatikan adalah  :  1)  Kepastian  Stabilitas

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (404-419)
Pemerintahan,  presiden  yang  dipilih memiliki mandat yang jelas dari rakyat dan  periode  jabatan  yang  tetap,  yang umumnya tidak tergantung pada dukungan parlemen sehari-hari (Ningrum  et  al.  2023).  2)  Konsolidasi Kekuasaan Eksekutif, presiden memiliki  wewenang  yang  signifikan dalam  pembentukan  kebijakan  dan administrasi  pemerintahan  (Yanto  and Nugraha 2022). 3) Pemilihan Langsung oleh  Rakyat:  Presiden  mendapatkan legitimasi  langsung  dari  rakyat,  yang memberikan mandat kuat untuk menjalankan  pemerintahan  (Sudirman 2013). 2. Presidential  Threshold  dalam Sistem Presidensil Implementasi Presidential Threshold  dalam  sistem  presidensiil memiliki  beberapa  alasan  konseptual dan praktis yang penting: 1) Menyederhanakan Pemilihan, dengan  menetapkan  ambang  batas suara,  jumlah  kandidat  presiden  yang dapat mencalonkan diri menjadi terbatas.  Ini  mencegah  fragmentasi suara  yang  berlebihan  dan  membantu pemilih  untuk  fokus  pada  pilihan  yang lebih  jelas  (Hapsari  and  Saraswati 2023).  2)  Mendorong  Koalisi  dan Stabilitas: Presidential Threshold mendorong partai-partai untuk berkoalisi  sebelum  pemilihan.  Ini menghasilkan  koalisi  yang  lebih  stabil
dan terorganisir, yang dapat mendukung presiden  terpilih  dalam  pemerintahan (Achmad  and  Thamrin  2021).  3) Mengurangi Fragmentasi Politik: Tanpa ambang  batas,  terlalu  banyak  calon presiden  dapat  mencalonkan  diri,  yang dapat menyebabkan fragmentasi politik yang  berlebihan  dan  menghambat efektivitas  pemerintahan  (Wahyuni  et al.  2018).4)  Legitimasi  Kuat  (Hidayat and  Garwan  2018),  ambang  batas memastikan  bahwa  hanya  kandidat dengan  dukungan  yang  signifikan  dari partai-partai yang memiliki basis dukungan kuat yang dapat mencalonkan diri.  Ini  membantu  memastikan  bahwa presiden  terpilih  memiliki  legitimasi yang kuat (Hidayat and Garwan 2018). 3. Teori Sikap Politik Teori sikap politik adalah pendekatan yang digunakan dalam ilmu politik  dan  psikologi  politik  untuk memahami  pembentukan,  struktur,  dan perubahan  sikap  individu  terhadap politik  (Alfaruqy,  2019).  Teori  sikap politik berusaha menjelaskan bagaimana individu membentuk preferensi  politik,  keyakinan,  dan pandangan  mereka  terhadap  isu-isu politik,  partai  politik,  kandidat,  atau kebijakan  publik.  Beberapa  teori  sikap politik  yang  relevan  dalam  konteks penelitian tentang Presidential Threshold di Indonesia meliputi yaitu ;  1)  Teori  Kepercayaan  dan  Nilai Politik:  Teori  ini  berfokus  pada  peran nilai-nilai  dan  kepercayaan  dalam membentuk  sikap  politik.  Nilai-nilai
politik dan keyakinan individu terhadap isu-isu  politik  dapat  mempengaruhi dukungan  atau  penentangan  terhadap aturan  .(Putra,  2021)  ;  2)  Teori

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (404-419)
Rasionalitas:  Teori  ini  mengasumsikan bahwa individu secara rasional mengevaluasi pilihan politik berdasarkan informasi yang tersedia dan preferensi  pribadi.  Dalam  konteks ambang  batas,  individu  dapat  menilai aturan ini berdasarkan penilaian rasional terhadap manfaat atau kerugian yang  mereka  anggap  relevan  (Hidayat, 2016)  ;  3)Teori  Identitas  Politik:  Teori ini  menekankan  peran  identitas  politik dalam  membentuk  sikap  dan  perilaku politik  individu.  Identitas  partai  politik atau dapat mempengaruhi sikap terhadap aturan pemilihan dan preferensi terkait (Arie, 2022)
;  4)  Teori  Psikologi  Sosial:  Teori  ini melibatkan pemahaman tentang faktor- faktor  sosial  dan  psikologis  yang mempengaruhi sikap politik. Misalnya, pengaruh  kelompok  sosial,  pandangan yang  diberikan  oleh  orang-orang  di sekitar,  atau  efek  emosional  dapat memainkan peran penting dalam pembentukan  sikap  politik  (M.Fitria,
2015) ; 5)  Teori  Partisipasi  Politik: Teori  ini  berfokus  pada  faktor  yang mempengaruhi partisipasi politik individu,  termasuk  dukungan  atau penentangan terhadap aturan pemilihan. (Apriani, 2014) 4. Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Politik Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi  sikap  politik  terkait dengan Presidential  Threshold di Indonesia,  beberapa  faktor  tersebut diantaranya adalah : 1) Ideologi Politik:
Ideologi politik individu dapat
mempengaruhi  sikap  terhadap  ambang batas Misalnya, individu dengan orientasi politik yang cenderung konservatif atau otoriter mungkin lebih condong mendukung aturan ini sebagai langkah  untuk  memastikan  stabilitas dan  kontrol  politik  yang  lebih  ketat (Arie, 2022) ; 2) Identitas Partai Politik: Identitas  partai  politik  juga  dapat memengaruhi  sikap  terhadap  ambang batas.  Pemilih  yang  terafiliasi  dengan partai politik tertentu cenderung mungkin  mendukung  atau  menentang aturan  ini  berdasarkan  pandangan  dan arah  partai  politik  mereka  (Yehezkiel, Peran  Partai  Politik  ,  2023)  ;3) Pendidikan Politik: Tingkat pendidikan politik individu dapat memainkan peran penting dalam membentuk sikap terhadap Presidential Threshold. Pemilih dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi mungkin memiliki pengetahuan  yang  lebih  baik  tentang konsekuensi aturan ini dan kemungkinan  implikasinya  terhadap sistem politik. Hal ini dapat memengaruhi  sikap  mereka  terhadap aturan  tersebut  (Anyan,  2019)  ;  4) Tingkat  pemilih  Informasi,  informasi juga Politik: politik dapat mempengaruhi  sikap  mereka  terhadap ambang  batas.  Pemilih  yang  memiliki akses  yang  lebih  baik  ke  informasi politik  dan  pemahaman  yang  lebih mendalam  tentang  aturan  ini  mungkin memiliki  sikap  yang  lebih  terinformasi dan  berbeda  dengan  mereka  yang memiliki  tingkat  informasi  yang  lebih rendah ;5) Faktor Sosial atau

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (404-419)
Demografis: Faktor sosial atau demografis seperti usia, gender, agama, atau  latar  belakang  etnis  juga  dapat memengaruhi  sikap  politik  terhadap ambang batas. Misalnya, generasi muda mungkin  memiliki  pandangan  yang
berbeda dengan generasi yang lebih tua terkait  dengan  aturan  ini.  pemilih dengan latar belakang agama atau etnis yang berbeda dapat membawa perspektif yang berbeda dalam menilai. METODE
Dalam  penelitian  ini,  digunakan metode studi literatur kualitatif. Pendekatan ini  memungkinkan  peneliti untuk  menganalisis  konteks,  argumen, dan  perspektif  yang  terkandung  dalam literatur yang relevan. Melalui penelitian kualitatif, peneliti melakukan analisis  teks  dan  melakukan  sintesis temuan  dalam  sumber-  literatur  yang telah dipilih secara cermat.
Tujuan utama dari pendekatan ini adalah  untuk  memperoleh  pemahaman yang  mendalam  tentang  perbandingan konseptual  dan  mekanisme  putusan ambang  batas  yang  dipengaruhi  dalam sikap  politik  masyarakat  dan  partai politik membuat koalisi . Dalam rangka mengumpulkan  sumber  literatur  yang relevan,  peneliti  melakukan  seleksi dengan  mempertimbangkan  beberapa kriteria inklusi.
Pertama,  relevansi  dengan  topik penelitian  dijamin  dengan  memilih sumber  literatur  yang  secara  khusus membahas  Presidential  Threshold  di
Indonesia. Kedua, peneliti memastikan keakuratan  informasi  dengan  mengacu pada sumber-sumber literatur yang telah melalui proses penelaahan dan peninjauan  yang  baik,  seperti  artikel
ilmiah,  buku,  laporan  penelitian,  dan sumber-sumber berita terpercaya. Selanjutnya,  proses  seleksi  sumber literatur juga mempertimbangkan kualitas  penelitian  yang  dilakukan. Peneliti  memilih  sumber  literatur  yang berasal  dari  jurnal-jurnal  nasional  dan internasional  yang  bereputasi  baik  dan telah  melewati  proses  tinjauan  sejawat yang ketat. Dalam upaya untuk mengakomodasi  kriteria  aksesibilitas, peneliti hanya memilih sumber-sumber literatur yang tersedia secara gratis dan tidak  memerlukan  pembayaran.  Dalam analisis  literatur,  peneliti  melakukan sintesis  temuan-temuan  yang  relevan untuk  memperoleh  wawasan  yang komprehensif.
Peneliti juga mengidentifikasi  pola  atau  tema  yang muncul  dari  literatur  yang  dianalisis, sehingga dapat
memperoleh pemahaman  yang  lebih  mendalam tentang  isu-isu  yang  terkait  dengan Presidential Threshold.
Selain itu, peneliti juga melakukan analisis  terhadap  argumen-argumen yang  disajikan  dalam  literatur tersebut, sehingga  dapat  memahami  perspektif yang  berbeda  dalam  debat  mengenai aturan  tersebut.  Dengan  menggunakan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (404-419)
pendekatan  studi  literatur  kualitatif, memberikan  penelitian  wawasan  ini yang  komprehensif  dan  mendalam mengenai  perbandingan  ambang  batas berdasarkan  sumber-sumber  literatur yang relevan dan terpercaya. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Perbandingan Konsep dan Mekanisme Penentuan Preseident Treshold Konsep  dan  mekanisme  dari Presidential  Threshold  di  Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Pemilihan Presiden yang telah ditetapkan  oleh  Badan  Legislasi  DPR
(Dewan  Perwakilan  Rakyat).  Undang- Undang  Pemilihan  Presiden,  yang  saat ini  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,  mengatur  persyaratan  dan mekanisme  yang  harus  dipenuhi  oleh calon  presiden  untuk mencalonkan  diri dalam  pemilihan  presiden  (UU  Nomor 7,  2017).  Undang-undang    tersebut merupakan produk dari proses legislatif di  Indonesia  yang  melibatkan  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  sebagai lembaga  yang  memiliki  wewenang dalam membuat undang-undang. Dalam proses  pembuatannya,  DPR  bekerja sama dengan pemerintah, serta mempertimbangkan masukan dan diskusi  dari  berbagai  pihak  terkait, termasuk partai politik, ahli hukum, dan pemangku kepentingan
lainnya.
Sebagai  lembaga  perwakilan  yang mewakili  kepentingan  rakyat,  DPR bertanggung  jawab  untuk  memastikan bahwa  persyaratan  dan  mekanisme dalam Undang-Undang Pemilihan Presiden  mencerminkan  kehendak  dan
kepentingan masyarakat Indonesia secara  keseluruhan.  Oleh  karena  itu, konsep  dan  mekanisme  Presidential Threshold  didasarkan  pada  konsensus dan  kesepakatan  yang  dicapai  melalui proses  demokratis  di  DPR.  Selain  itu, pembaruan  atau  perubahan  dalam konsep  dan  mekanisme  Presidential Threshold juga dapat dilakukan melalui proses legislatif yang melibatkan DPR. Jika ada kebutuhan untuk merevisi atau mengubah  persyaratan  dan  mekanisme Presidential  Threshold,  DPR  dapat memulai  proses  perubahan  undang- undang  melalui  inisiatif  legislasi  dan melalui  tahapan  pembahasan  dan pengesahan  di  DPR.  Jadi,  konsep  dan mekanisme  Presidential  Threshold  di Indonesia  didasarkan  pada  Undang- Undang  Pemilihan  Presiden  yang ditetapkan  oleh  Badan  Legislasi  DPR, dengan melibatkan proses legislatif dan memperhatikan  masukan  dan  diskusi
dari berbagai pihak terkait Konsep dari Presidential Threshold  adalah  ketentuan  yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pemilihan  Presiden  di  Indonesia  yang mengatur  persyaratan  minimal  yang harus  dipenuhi  oleh  calon  presiden. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan  bahwa  calon  presiden memiliki  dukungan  yang  kuat  dan mewakili beragam kelompok masyarakat. Mekanisme dari Presidential  Threshold  adalah  pertama

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (404-419)
dilihat  dari  jumlah  dukungan,  sebagai calon  presiden  harus  memperoleh dukungan  dari  minimal  20%  kursi  di DPR  atau  minimal  25%  suara  dalam pemilihan  umum  .  Dukungan  ini  dapat berasal  dari  satu  partai  politik  atau gabungan  dari  beberapa  partai  politik. Kedua adalah dilihat dari koalisi partai politik,  sebagai  calon  presiden  juga dapat  mencapai  Presidential  Threshold dengan membentuk koalisi partai politik yang  mampu  memenuhi  persyaratan dukungan  minimal.  Dalam  hal  ini, partai-partai  politik  yang  tergabung dalam koalisi harus mencapai persentase dukungan yang telah ditetapkan.  Ketiga  adalah  dilihat  dari verifikasi dukungan, untuk memastikan bahwa persyaratan dukungan terpenuhi calon presiden harus melakukan verifikasi  dukungan  melalui  proses administratif  yang  ditetapkan  oleh Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU). Dalam  proses  verifikasi,  KPU  akan memeriksa  keabsahan  dan  kecukupan dukungan yang diberikan kepada calon presiden.  Keempat  adalah  dilihat  dari batas  waktu,  sebagai  calon  presiden harus memenuhi persyaratan dukungan minimal  sebelum  batas  waktu  yang telah ditentukan oleh KPU. Batas waktu ini ditetapkan untuk memastikan bahwa calon presiden memiliki dukungan yang kuat  dalam  jangka  waktu  yang  telah ditentukan sebelum pemilihan presiden dilaksanakan.
2. Perbedaan    Penentuan  President
Treshold  Antara    Keputusan
Mahakamah  Konstitusi  dengan
Pasal 6 A Ayat 2 dan 3 Menurut keputusan Nomor 3/PUU-VII/2009 dari Mahkamah Konstitusi, kebijakan mengenai Presidential  Threshold  dianggap  lebih demokratis  karena  tidak  mengancam keberadaan partai politik dalam mengusulkan  pasangan  calon  Presiden dan Wakil Presiden. Kebijakan ini juga dianggap  sesuai  dengan  Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia  tahun  1945  karena  tidak melanggar  prinsip  kedaulatan  rakyat, serta tidak diskriminatif karena berlaku untuk semua partai politik tanpa kecuali .Sebaliknya, menurut keputusan Nomor 14/PUU-XI/2013 dari Mahkamah Konstitusi, ketentuan mengenai Presidential Threshold merupakan suatu kebijakan  hukum  terbuka  yang  dibuat oleh pembentuk Undang-Undang. Istilah  "kebijakan  hukum  terbuka"  di sini  mengacu  pada  kebebasan  bagi pembentuk Undang-Undang untuk menentukan  kebijakan  hukum  yang  di anggap tepat (Wibowo, 2015)
Secara  mendasar  dalam  sistem presidensial, penggunaan ambang batas sebagai  tolok  ukur  untuk  syarat pencalonan presiden dan wakil presiden telah kehilangan relevansinya. Ambang batas  umumnya  hanya  digunakan sebagai persyaratan minimal agar calon dapat  terpilih.  Namun  demikian,  di Indonesia, persyaratan persentase terpilihnya  calon  presiden  dan  wakil presiden  telah  diatur  dalam  Pasal  6A ayat  (3)  UUD  1945  hasil  amandemen.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (404-419)
Pasal  tersebut  menyatakan  bahwa "Pasangan  calon  presiden  dan  wakil presiden akan dilantik menjadi presiden dan  wakil  presiden  jika  mereka memperoleh suara lebih dari lima puluh persen dari total suara dalam pemilihan umum,  dengan  setidaknya  dua  puluh persen  suara  di  setiap  provinsi  yang tersebar  di  lebih  dari  setengah  jumlah provinsi  di  Indonesia."  Selain  itu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6A Ayat  (2)  UUD  1945.  Urgensi  dari penerapannya  yaitu  ;  1)  Memperkuat sistem presidensil Penerapan presidential  threshold  dalam  pemilihan umum dapat memunculkan figur
Presiden dan Wakil Presiden yang kuat.
Hal ini karena memiliki basis dukungan besar di parlemen sehingga pelaksanaan pemerintahan  akan  stabil  dan  efektif.
Dalam  kondisi  ini  dapat  memperkuat sistem  presidensial  yang  dianut  bangsa
Indonesia (Gobel, 2019) ; 2) Menyederhanakan  sistem  multipartai Partai  politik  pasca  pemilihan  umum akan membentuk dua poros, yaitu poros pemerintah  sebagai  pengusung  dan poros oposisi. Dengan demikian, hanya ada  dua  kekuasaan  dan  partai-partai politik  akan  berafiliasi  dengan  partai lain.  Dengan  model  ini,  membuat kinerja Presiden sebagai eksekutif lebih efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan (Rafy, 2023) 3. Keterwakilan  Komparasi  Sikap Pemilih Dalam Dukungan Pasangan Calon Aliansi Partai Berdasarkan penelitian yang dilakukan  oleh  Anindya  &  Musaffa,
(2021)  bahwa  Presidential  Threshold dapat memberikan
stabilitas politik.Dengan membatasi jumlah calon presiden melalui persyaratan dukungan yang  tinggi,  aturan  ini  diharapkan mengurangi kemungkinan terbentuknya pemerintahan  yang  lemah  atau  tidak stabil. Dengan membutuhkan dukungan yang kuat dari partai politik atau aliansi, calon  presiden  diharapkan  memiliki basis yang kokoh untuk memimpin.Hal ini  bertolakbelakang  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Ghoffar,  (2018) yang  menyatakan  bahwa  tidak  adanya ambang batas pencalonan tidak memengaruhi stabil tidaknya pemerintahan suatu negara. Selain  itu,  terdapat  argumen  lain yang  mengatakan  bahwa  persyaratan dukungan yang tinggi dapat meningkatkan efisiensi pemilihan.
Dengan  meminimalkan  jumlah  calon presiden  yang  harus  dipertimbangkan oleh  pemilih,  aturan  ini  dianggap memungkinkan  pemilih  untuk  lebih fokus  dan  mempertimbangkan  dengan cermat pilihan mereka. Hal ini diharapkan meningkatkan kualitas pemilihan dan menghasilkan keputusan yang lebih terinformasi.Menurut Benny K  Harman,  (2017)  menganggap  bahwa Presidential Threshold dapat membatasi pluralitas  politik  dan  hak  demokrasi warga  negara.  Persyaratan  dukungan yang tinggi dapat mempersempit pilihan calon  presiden,  sehingga  membatasi kebebasan  pemilih  dalam  memilih kandidat yang sesuai dengan preferensi politik mereka. Hal ini dapat

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (404-419)
mengurangi variasi ideologi dan pandangan politik yang diwakili dalam pemilihan presiden.
4. Keberhasilan  Sistem  Dua  Partai Dibandingkan dengan Multi Partai Dalam Pengambilan Strategi  Ambang  Batas  Untuk Koalisi Partai Baru Indonesia menerapkan sistem presidensial  dan  sistem  multipartai. Terdapat  beberapa  alasan  mengapa sistem presidensial dan sistem multipartai  kurang  berhasil  dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan  stabil  dibandingkan  dengan  sistem parlementer yang dikombinasikan dengan  sistem  dua  partai.  Pertama, dalam  sistem  presidensial  dengan pemilihan  presiden  dan  parlemen  yang dilakukan  secara  terpisah,  terdapat kemungkinan  bahwa  presiden  yang terpilih  tidak  mendapatkan  dukungan mayoritas  di  parlemen.  Semakin  besar dukungan  parlemen  terhadap  presiden, semakin  efektif  pula  implementasi kebijakan  publik  oleh  pemerintah. Sebaliknya,  semakin  kecil  dukungan parlemen,  maka  efektivitas  pemerintah dalam
mengimplementasikan kebiajakan-kebijakan  akan  semakin berkurang.  Presidential  threshold  atau ambang batas presiden, dapat mengatasi masalah ini dengan menetapkan persyaratan  bagi  calon  presiden  untuk memperoleh  tingkat  dukungan  atau mencapai persentase suara tertentu agar dapat terpilih. Hal ini dapat memastikan bahwa  presiden  yang  terpilih  memiliki mandat  yang  lebih  kuat  dan  dukungan
dari mayoritas di parlemen,
meningkatkan kemungkinan terciptanya pemerintahan  yang  efektif.  Dengan menghubungkan  konsep  ambang  batas presiden  dengan  pembahasan  tentang keterbatasan  sistem  presidensial  dan multipartai,  hal  tersebut  menyoroti peran  potensial  ambang  batas  tersebut dalam  meningkatkan  efektivitas  dan stabilitas  pemerintahan  dalam  sistem- sistem tersebut. Selain itu, kemungkinan  untuk  terjadi  banyaknya calon  dapat  dipastikan  tidak  akan terjadi;  mengingat  hanya  akan  ada  dua calon yang akan diajukan. Namun, pada sistem multi-partai, paket calon Presiden  memungkinkan  lebih  banyak daripada dua calon; serta memungkinkan  pula  juga  terjadinya pemilihan umum yang tidak mendapatkan dukungan lebih dari 50% suara  pemilih  (Subhi,  2015)  Dalam rangka  pemilihan  presiden  secara langsung,  pada  konstitusi.  Terdapat pengaturan  mengenai  second  round election  atau  pemilihan  putaran  kedua yang  dilakukan  apabila  pada  tahap pertama tidak diperoleh dukungan lebih dari 50% suara. Kemudian, tahap kedua dengan  mengikutkan  dua  pasangan calon yang mendapatkan suara tertinggi dalam  pemilihan  pertama.  Pada  tahap pemilihan pertama dan tahap pemilihan kedua tersebut, pemilihan yang  dipilih langsung oleh rakyat. Namun, mekanisme yang seperti itu dinilai akan sangat 'memakan' banyak biaya; apalagi bagi negara-negara berkembang seperti

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (404-419)
indonesia  yang  dapat  dinilai  tidak praktis dan tidak efisien (Utari, 2020) 5. Parameter Sikap Pemilih Mendorong  Koalisi  Partai  Muda Mencapai Ambang Batas Presidential Threshold di Indonesia memiliki  dampak  yang  signifikan terhadap sikap politik pemilih, sebagaimana dilihat melalui teori sikap politik.  Pertama,  aturan  ini  dapat mempengaruhi partisipasi politik pemilih.  Ketika  pemilih  menyadari bahwa partai atau calon yang didukung tidak  memenuhi  persyaratan  ambang batas,  mereka  mungkin  merasa  putus asa atau kehilangan minat dalam proses pemilihan.
Akibatnya, partisipasi politik pemilih dapat menurun, terutama jika  mereka  merasa  bahwa  preferensi politik mereka tidak diakomodasi dalam sistem  tersebut.  Kedua,  Presidential Threshold yang tinggi dapat mendorong pemilih untuk membuat pilihan pragmatis daripada pilihan berdasarkan preferensi ideologis atau politik mereka.
Pemilih  mungkin  merasa  terpaksa memilih  calon  dari  partai  atau  koalisi besar  yang  memiliki  potensi  untuk memenuhi  persyaratan  ambang  batas, meskipun calon tersebut mungkin tidak sepenuhnya  sesuai  dengan  preferensi politik mereka. Hal ini dapat mengubah dinamika  pemilihan  menjadi  lebih pragmatis  dan  kurang  didasarkan  pada nilai-nilai politik yang lebih mendalam.
Presidential Threshold juga berdampak  pada  struktur  partai  politik. Aturan  ini  mendorong  partai  politik
untuk membentuk koalisi atau
bersekutu  dengan  partai  lain  guna memenuhi  persyaratan  ambang  batas. Hal ini dapat mengarah pada peningkatan dalam pembentukan
koalisi  politik  dan  mempengaruhi dinamika  hubungan  antarpartai.  Partai politik cenderung saling berkomunikasi, bernegosiasi,  dan  membentuk  aliansi strategis  guna  memperoleh  dukungan yang  diperlukan  untuk  memenuhi ambang  batas.  Selain  itu,  Presidential Threshold  yang  tinggi  juga  dapat mempengaruhi  pluralisme  politik  di Indonesia. Aturan ini cenderung mengurangi variasi ideologi politik dan membatasi jumlah calon presiden yang dapat bersaing secara efektif. Dominasi partai  atau  koalisi  besar  dalam  proses pemilihan
dapat mengurangi representasi  politik  yang  beragam  dan membatasi pilihan bagi pemilih
Terakhir,  dampak  dari  Presidential Threshold juga berkaitan dengan stabilitas  politik.  Salah  satu  tujuan aturan ini adalah meningkatkan stabilitas  politik  dengan  memastikan bahwa calon presiden memiliki dukungan  yang  kuat  dari  partai  politik atau koalisi. Stabilitas politik yang lebih tinggi  dapat  memengaruhi  keyakinan dan  kepuasan  pemilih  terhadap  sistem politik  secara  keseluruhan.  Namun, perlu  dicatat  bahwa  kestabilan  politik ini bisa datang dengan biaya pengorbanan  pluralitas  politik  dan kebebasan pemilih dalam memilih calon yang  sesuai  dengan  preferensi  politik mereka

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (404-419)

## KESIMPULAN
Konsep ambang batas atau presidential threshold ada yang menuangkannya  di  dalam  Undang- Undang  Pemilu  Nomor  7  Tahun  2017 dengan badan legislatif memuat mekanisme  memulai  dari  inisiatif legislatif  dan  meneruskannya  melalui tahap  pembahasan  dan  persetujuan. Tetapi, dalam Undang-Undang Pemilihan Presiden untuk ambang batas dilihat dari koalisi partai yang mencapai syarat  ambang  batas  dukungan  dari minimal  20%  kursi  di  DPR  atau minimal  25%  suara  dalam  pemilihan umum.
Sebagaimana ini yang disebutkan  dalam  Pasal  6A  Ayat  (3) UUD  1945.  Perbandingan  konseptual ambang  batas  dapat  dilihat  dari keputusan  Nomor  14/PUU-XI/2013 dari Mahkamah Konstitus untuk ambang batas atau presidential threshold  dilakukan  secara  hukum terbuka dengan landasan Pasal 6A Ayat 2  dengan  parameter  multi  partai. Adapun, keterwakilan komparasi dalam sikap pemilih tentang koalisi partai baru dan tua untuk mengurangi jumlah partai atau  menghapus  ambang  batas.  Solusi dalam  konseptual  dan  mekanisme ambang  untuk  strategi  koalisi  partai muda dasar dari sistem dua partai yang lebih  berhasil  dibandingkan  sistem multi  partai  .  Apabila  melihat  dalam sistem  dua  partai  mengenai  esensi ambang  batas  yaitu  ;  1)  dalam  sistem
presidensial dengan pemilihan presiden dan  parlemen  yang  dilakukan  secara terpisah,  terdapat  kemungkinan  bahwa presiden yang terpilih tidak
mendapatkan  dukungan  mayoritas  di parlemen.  Semakin  besar  dukungan parlemen  terhadap  presiden,  semakin efektif  pula  implementasi  kebijakan publik  oleh  pemerintah.  Sebaliknya, semakin  kecil  dukungan  parlemen, maka  efektivitas  pemerintah  dalam mengimplementasikan kebijakan- kebijakan  akan  semakin  berkurang;  2) mengikutkan  dua  pasangan  calon  yang mendapatkan  suara  tertinggi  dalam pemilihan pertama.
Keberhasilan  koalisi  muda  untuk mendapatkan  kursi  legislatif  sebagai syarat ambang batas didasari  antara dua hal  yaitu.  Pertama,  aturan  ini  dapat mempengaruhi partisipasi politik pemilih.  Ketika  pemilih  menyadari bahwa partai atau calon yang didukung tidak  memenuhi  persyaratan  ambang batas,  mereka  mungkin  merasa  putus asa atau kehilangan minat dalam proses pemilihan.
Akibatnya, partisipasi politik pemilih dapat menurun, terutama jika  mereka  merasa  bahwa  preferensi politik mereka tidak diakomodasi dalam sistem  tersebut.  Kedua,  Presidential Threshold yang tinggi dapat mendorong pemilih untuk membuat pilihan pragmatis daripada pilihan berdasarkan preferensi ideologis atau politik mereka.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (404-419)

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Majid,  and  Anggi  Novita  Sari. 2023. “Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan  Oligarki.” Jurnal
Rechten :  Riset  Hukum  Dan  Hak Asasi  Manusia 5(2):8–15.  doi: 10.52005/rechten.v5i2.120. Achmad,  Dirga,  and  Azlan  Thamrin. 2021. “Calon Presiden Perseorangan  Dan  Presidential Threshold Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia.” DIKTUM: Jurnal Syariah  Dan  Hukum 19(2):120–
32.Aletha,  J.  I.  (2019,  Agustus). Kebijakan  Legislatif    Terbuka Dalam  Ketentuan. Ruth  Crista Vanesa Hariyanto, Volume 3 , 35. Alfaruqy, M. Z. (2019). Perilaku Politik Generasi Milenial: Jurnal Psikologi Jambi, Volume 04, No. 1 Ansori,  L.  (2017).  Telaah  Terhadap Presidential  Threshold  Dalam
Pemilu. Jurnal Yuridis, Vol. 4 No.
1, Juni 2017 : 15-27 , 22.
Anyan, Y. B. (2019). Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan . Jurnal Inspirasi Pendidikan , 33-38.
Apriani, F. (2014). Membenahi Partisipasi Politik Rakya:. hnn,lllmlrlr  A.lnnlnfrasi  Pnhlik dan PembanoN[n, Vo].5. No.l .
Arie. (2022). Pancasila dan Politik. 3(2) ,
13-32. Budiman, Muslimin. 2017. “Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan  Presidensil.” Al-

## Ishlah :  Jurnal  Ilmiah  Hukum
20(1):29–47. doi: 10.33096/aijih.v20i1.5. Diniyanto, A. (2018). Mengukur Dampak  Penerapan  Presidential Threshold  di  Pemilu  Serentak
Tahun 2019. IndonesianState Law Review , 88.
Gobel, R. T. (2019). Rekonseptualisasi . Jambura Law , 94.
Hapsari,  Yasinta  Dyah  Paramitha,  and Retno  Saraswati.  2023. “Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold  Pada  Pemilu  Serentak Terhadap Demokrasi Di Indonesia.” Jurnal  Pembangunan Hukum Indonesia 5(1):70–84. doi: 10.14710/jphi.v5i1.70-84.
Hidayat,  Anwar,  and  Irma  Garwan.
2018. “Presidential Treshold Dan Parlementary  Threshold  Dalam Sistem Pemilu Serentak Di Indonesia Disusun Oleh.” 4(1). Herjuanto,  D.,  &  Sulaksono.  (2023). Analisis Yuridis Regulasi Ambang Batas (Presidential Threshold). Novum  :  Jurnal Hukum , 120.
Hidayat, R. (2016). Rasionalitas: Overview  terhadap  Pemikiran. Buletin Psikologi, Vol. 24, No. 2 .
Kusumanata, I. A., & Astariyani, N. G.
(2020).Akibat  Hukum  Ambang Batas  Perolehan. Jurnal  Kertha Negara, Vol. 8 No , 11-12.
M.Fitria. (2015). Psikologi Dalam. 34–
44. .

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (404-419)
Munir, S. (2023). Pengaruh Presidential Threshold Terhadap. Jorunal Iuris Scienta,  Vol.1  No.2,  Juli  (2023) , 65. Retrieved from https://journal.merassa.id/index.p hp/JIS Ningrum,  Annisa  Kencana  et  al.  2023. “Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia Melalui Aturan Presidential Threshold Dalam Skripsi.” (7). Nugraha,  M.  Z.  (2023,  Maret  31). Konflik  Norma  dalam  Putusan Mahkamah Konstitusi. Unja Journal of Legal Studies, Volume 01 , 74-75.
Putra, R. P. (2021). Peran kepercayaan politik, efikasi politik, dan orientasi kandidat terhadap.
Mediapsi, Vol. 7, No. 2 .
Rafy, M. H. (2023). Penarapan Sistem. 75–88. .
Rasfanjani, F. A., Jumadi, & Arbani , T.
S. (2023). Problemayika Presidential  Threshold  Dalam. Alauddin Law Development Journal (ALDEV), Vol. 5, No. 1, , 27. Siboy, A. (2021). Implikasi Pola Koalisi Partai Politik terhadap Dinamika  Penyelenggaraan  . Perspektif Hukum, , 55-57.
Subhi,  A.  F.  (2015).  Presidential Threshold  di  Indonesia  memiliki dampak  yang  signifikan  terhadap sikap politik pemilih, sebagaimana  dilihat  melalui  teori sikap  politik.  Pertama,  aturan  ini
dapat  mempengaruhi  partisipasi politik  pemilih.  Ketika  pemilih menyadari bahwa partai .
Sudirman. 2013. “Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial  (Telaah  Terhadap Kedudukan Dan Hubungan Presiden Dengan Lembaga Negara Yang Lain Dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945).” Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya 1(1):1–27.
Sunarso,  A.  W.  (2020).  Dampak Presidential  Threshold  Terhadap Partai  Politik  Dalam. Jurnal Pendidikan  Kewaraganegaraan dan Hukum, Volume 9 No. 5 .
Utari, D. (2020). Menakar Kohabitasi .
Jurnal Jentera , 277.
Wahyuni,  Putri  Lina  et  al.  2018. “Presidential Threshold Terhadap Pemilihan  Presiden  Dan  Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam  Sistem  Ketatanegaraan.” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 1(1):38–58.  doi:
10.29103/jimfh.v1i1.2542.
Wibowo,  M.  (2015).  Menakar  . Jurnal
Konstitusi , 12(2).
Yanto, Andri, and Harry Setya Nugraha. 2022. “Redesain Pengisian Jabatan  Menteri  Dalam  Sistem Presidensial Di Indonesia.” PROGRESIF: Jurnal Hukum 15(2):130–53. doi: 10.33019/progresif.v16i2.2508

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (404-419)
Yehezkiel. (2023). Peran Partai Politik . Jurnal Tata , 251-173.
: