## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 177-187 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Dinamika Pembangunan Koalisi Partai Politik Pengusung Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018
The Dynamics of Coalition Development of Political Parties Supporting Single Candidates for Local Head Election of Lebak Regency in 2018
Siti Khodijah 1 , Valina Singka Subekti 2
1.2 Program Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
Khodijahkodi@gmail.com, valinasingka@ymail.com
Diterima: 6 November 2020 Direvisi: 23 November 2020 Disetujui: 23 Desember 2020 DOI: 10.35967/njip.v19i2.111
Abstrak: Penelitian ini menggambarkan koalisi partai politik calon tunggal Pilkada Lebak tahun 2018. Sebagai negara dengan sistem multipartai dan memiliki perbedaan koalisi di tingkat pusat dengan  daerah,  partai  politik  tersebut  ternyata  tidak  memperkuat  peran  penghadiran  kandidat dalam  Pilkada.  Melalui  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus,  penelitian  ini menggunakan  teori  Michael  Laver  yang  menyatakan  bahwa  koalisi  dibentuk  hanya  untuk memaksimalkan  kekuasaan  ( office  seeking) ,  serta  didukung  oleh  teori  Katz  dan  Mair  yang menyatakan  bahwa  semua  partai  memiliki  kepentingan  yang  sama,  yaitu  hanya  memelihara kelangsungan  hidup  kolektif  mereka.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  koalisi  partai  politik pada  Pilkada  Kabupaten  Lebak  memiliki  motif  pragmatis,  yaitu  seluruh  partai  politik  secara kompak  mengusung  calon  dari  kalangan  petahana  yang  akhirnya  tidak  memberikan  dukungan kepada  calon independent ,  sehingga  tidak  memunculkan  partai  oposisi.  Selain  itu,  koalisi dilakukan  hanya  untuk  mempertahankan  kekuasaan  dan  meningkatkan  perolehan  suara  partai politik  menjelang  pemilihan  legislatif  tahun  2019.  Di  sisi  lain,  hal  tersebut  menunjukkan kegagalan partai politik dalam menjaring kader-kader terbaik partainya pada tataran politik lokal. Dengan demikian,  koalisi  yang dibangun  hanya  memunculkan calon tunggal  tanpa  oposisi  pada Pilkada Kabupaten Lebak tahun 2018.
Kata Kunci: Calon tunggal, koalisi partai politik, Pilkada
Abstract: This  research  is  related  to  the  coalition  that  was  built  by  all  political  parties  in presenting  a  single  candidate  in  the  2018  regional  elections.  presenting  candidates  who  are ready  for  the  Pilkada,  this  happened  in  Lebak  district,  Banten  province,  for  the  first  time  the Local  election  only  produced  one  candidate  from  the  incumbent.  This  research  uses  the perspective  of  Michael  Laver's  theory  which  states  that  coalitions  are  formed  only  to  gain political  office  or  are  called  office  seeking,  and  is  supported  by  Katz  and  Mair's  theory  which states that all parties have the same interests, namely only maintaining their collective survival. This  research  uses  qualitative  research  methods  using  case  studies.  Data  were  obtained  by conducting interviews, collecting documents and studying literature. The results showed that the coalition built by political parties in the Lebak district election had a pragmatic motive, that is all political  parties  unitedly  carry  incumbent  candidates  who ultimately  did  not  provide  support  to independent  candidates,  so  that  none  became  an  opposition  party.  In  addition,  coalitions  are carried out only to maintain power and increase the vote acquisition of political parties ahead of the  legislative  elections  in  2109.  However,  on  the  other  hand,  it  shows  the  failure  of  political parties to recruit the best cadres of their parties at the local political level. So that the coalition that  was  built  only  produced  a  single  candidate  without  a  challenger  in  the  Lebak  district election in 2018.
Keywords: Single Candidate, political party coalition, The Elections Lebak Regency 2018

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 177-187 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Pendahuluan
Pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  merupakan  suatu  bentuk  perwujudan demokrasi dalam memilih gubernur, bupati, dan wali kota yang diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan  pada  tahun  2015.  Pelaksanaannya  berdasarkan  pada  Pasal  1  angka  3  dan angka 4 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi bahwa Pilkada diikuti oleh peserta pemilihan yang berasal dari pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai  politik,  maupun pasangan calon  dari jalur perseorangan  yang didaftarkan atau  mendaftarkan  ke  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU).  Tujuan  penyelenggaraan  Pilkada serentak  merupakan  suatu  upaya  untuk  memperkuat  sistem  presidensial,  sehingga  pejabat eksekutif  terpilih  berasal  dari  partai  atau  kombinasi  dari  partai  mayoritas  (Bakti,2015). Pilkada secara langsung juga merupakan salah satu bentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak politiknya ( Asmara, 2018 ). Selain itu, adanya Pilkada serentak  agar  berdampak  pada  munculnya coattail  effect ,  yaitu  pola  di  mana  partai  atau partai  koalisi  memenangkan  pemilu,  presiden  dan  wakil  presiden  juga  berasal  dari  partai yang sama ( Madariaga & Ozen, 2015 ).
Pada  umumnya  peserta  Pilkada  terdapat  dua  atau  tiga  pasang  calon  yang  akan memperebutkan  jabatan  sebagai  kepala  daerah.  Hal  ini  berbeda  dengan  tahun  2015  untuk pertama  kalinya  Pilkada  hanya  diikuti  oleh  satu  kandidat  saja  yang  dinamakan  dengan calon  tunggal  ( Rahmanto,  2018 ).    Kemunculan  calon  tunggal  pertama  kali  terjadi  di Kabupaten  Blitar,  pasangan  calon  bupati  dan  wakil  bupati  atas  nama  Rijanto-Marhaneis yang  diusung  oleh  PDIP,  sehingga  kemunculan  calon  tunggal  pada  Pilkada  menimbulkan persepsi  bahwa  partai  politik  dianggap  tidak  mampu  untuk  melahirkan  calon  kandidat terbaiknya  ( Mujiburrohman & Alexander, 2017 ). Namun sebaliknya, UU Nomor 8 Tahun 2015 hanya mengakomodasi minimal dua pasangan calon dalam Pilkada ( Anasrullah et al., 2017 ),  sehingga  jalan  keluar  dari  permasalahan  tersebut  pada  tahun  2015  Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia  mengeluarkan  Putusan  No.  100,  PUU-XIII/2015  yang berbunyi  bahwa  Pilkada  calon  tunggal  melawan  kolom  kosong.  Hal  ini  pun  masih menimbulkan  perdebatan  karena  perlawanan  terhadap  kolom  kosong  dianggap  bentuk persaingan  semu.  Munculnya  calon  tunggal  pada  Pilkada  pertama  kali  tahun  2015  di beberapa daerah di Indonesia.
Selain  itu,  kemunculan  calon  tunggal  terjadi  kembali  pada  tahun  2017  dari  171 pemilihan  terdapat  568  calon  yang  ditetapkan  KPU  57  calon  gubernur,  347  calon  bupati, 137 calon wali kota. Dari 568 calon sebanyak 14,9% merupakan calon tunggal. Pada tahun 2018 kemunculan calon tunggal terulang kembali, hal ini tidak dapat terelakkan persyaratan mencalonkan  kepala  daerah  setidaknya  harus  memiliki  dukungan  partai  politik  dengan perolehan  suara  20  %  di  Dewan  Perwakilan  rakyat  Daerah  (DPRD).  Persyaratan  tersebut dimuat dalam UU  Nomor 10 Tahun 2016, sehingga ketentuan tersebut mewajibkan setiap partai politik untuk bergabung atau melakukan koalisi mengusung kandidat.
Pasca  reformasi  banyak  partai  politik  baru  yang  dibentuk,    menurut    Neumann partai  politik    dipandang  sebagai  kelompok  otonom  warga  negara  yang  bertujuan mengajukan nominasi dan bersaing dalam pemilu dengan harapan mendapatkan kekuasaan di  pemerintahan  melalui  jabatan  publik  ( Labolo  &  T,  2015 ).  Dengan  kehadiran  partai politik  merupakan  bentuk  perjuangan  ideologis  yang  mewakili  karakteristik  perjuangan warga  negara  ( Fithriyyah,  2012 ).  Ideologi  ini  menjadi  dasar  utama  dalam  melakukan koalisi  dan  menentukan  arah  partai  serta  menjadi  identitas  partai  politik  yang merepresentasikan  pemilih  ( Mahpudin  et  al.,  2018 ).  Sebagaimana  dikemukakan  Agustino bahwa salah satu tujuan utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk  mewujudkan  program-program  yang  disusun  berdasarkan  ideologi  tertentu ( Agustino,  2014 ).  Partai  politik  sering  kali  hanya  dianggap  sebagai  lembaga  formalistis

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 177-187 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
untuk kandidasi dalam pemilihan kepala daerah ( Paskarina Caroline, 2016 ). Saat ini, koalisi yang  dibangun  oleh  partai  politik  cenderung  tidak  memperhatikan  kesamaan  ideologi ataupun platform ( Ekawati,  2019 ) . Koalisi  lebih  bersifat  cair  serta  baik  ditingkat  pusat maupun  lokal  tidak  akan  sama.  Seperti  koalisi  antara  Koalisi  Merah  Putih  dan  Koalisi Indonesia  Hebat  pada  pilpres  2014  partai-partai  bersatu  berdasarkan  ideologinya  masing- masing,  sedangkan  koalisi  di  daerah  tampak  lebih  mencair  tanpa  mempertimbangkan ideologi partai, melainkan koalisi dibangun untuk pemenangan kandidat atau partai. Dalam konteks Pilkada, koalisi yang dibangun oleh partai politik tidak hanya melibatkan satu atau dua  partai  saja,  melainkan  melibatkan  seluruh  partai  politik  pemegang  suara  di  Lembaga legislatif  daerah,  sehingga  pada  tahun  2015  menjadi  titik  awal  kemunculan  calon  tunggal dalam  Pilkada  yang  didukung  oleh  banyak  partai  politik  seperti  di  Tasikmalaya (Affan, 2015 ). Pada tahun 2017 maupun 2018 terjadi peningkatan calon tunggal pada Pilkada yang didukung oleh seluruh partai politik. Dinamika wilayah pemilihan wali kota (pilwakot) dan pemilihan bupati (pilbup) dengan calon tunggal diurai pada Tabel 1 .
Tabel 1. Daerah Pilkada Calon Tunggal Tahun 2018 Nama Daerah Pemilihan Kota Prabumulih Kabupaten Lebak Kabupaten Tangerang Kota Tangerang
Kabupaten Pasuruan Kabupaten Karanganyar Kabupaten Enrekang Kabupaten Minahasa Tenggara
Kabupaten Tapin Kabupaten Puncak, Papua Kabupaten Mamasa Kabupaten Jayawijaya Kabupaten Padang Lawas Utara
Pilwalkot Pilbup Pilbup
Pilwakot Pilbup Pilbup Pilbup
Pilbup Pilbup Pilbup Pilbup Pilbup Pilbup
Sumber: KPU RI. Data Diolah. 2019.
Tabel  1 mendeskripsikan  bahwa  salah  satu  daerah  yang  melaksanakan  Pilkada dengan calon tunggal adalah Kabupaten Lebak, Banten. Pilkada Kabupaten Lebak dengan kandidat Ity Octavia Jayabaya-Ade Sumardi merupakan pasangan petahana yang keduanya juga  adalah  pimpinan  partai  di  daerah,  di  mana  Ity  Octavia  sebagai  ketua  umum  DPD Demokrat  Provinsi  Banten,  sedangkan  Ade  Sumardi  sebagai  ketua  DPC  PDIP  Kabupaten Lebak.  Dalam  Pilkada  2018,  pasangan  ini  diusung  sebelas  partai  politik,  yaitu  Demokrat, PDIP,  Golkar,  PKS,  PPP,  PKB,  Gerindra,  Hanura,  PAN,  PBB,  dan  Nasdem.  Tentu  saja sebelum  terjadinya  calon  tunggal  terdapat  dua  kandidat  lain  yang  ingin  mengajukan  diri sebagai  calon  peserta  Pilkada,  yaitu  pasangan  Cecep  Sumarna-  Didin  Saparudin,  dan Ahmad  Jazuli-Sofyan  yang  merupakan  mantan  politisi  kader  Golkar.  Keduanya  tidak mendapat  dukungan  dari  partai  politik,  sehingga  mengajukan  sebagai  calon independent , akan tetapi hal ini juga terbentur pada persyaratan administrasi pemilu, yaitu berupa BA.7- KWK dan BA.8-KWK Perseorangan tidak ada ( Lebak 1, 2018 ).
Memerhatikan peta politik Pilkada tahun 2013 pasangan petahana hanya didukung oleh  7  partai  politik,  yaitu:    partai  Demokrat,  PDIP,  PKS,  Gerindra,  Hanura,  PPP,  dan PKNU  ( Lebak  1,  2018 ).  Pemilihan  kepala  daerah  di  Kabupaten  Lebak  menarik  untuk dicermati, karena Kabupaten Lebak merupakan daerah yang tidak terlepas dari karakteristik

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 177-187 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
peranan local strongmen sebagai aktor politik yang sangat berpengaruh pada tataran politik lokal.  Komposisi  suara  partai  politik  (parpol)  di  DPRD  Kabupaten  Lebak  periode  2014- 2019 disajikan pada Tabel 2 .
Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Parpol dalam Pemilihan Legislatif 2014 Nama Partai Perolehan Suara (%) PDIP 10,19 % Golkar 8,5 % PPP 6,11 % NASDEM 6,11 % DEMOKRAT 6,11 % PKB 5,10 % PKS 5,10 % GERINDRA 4,8 % PAN 1,2 % HANURA 1,2 %
Sumber: KPUD Lebak 2014. Data diolah. 2019.
Mengacu pada Tabel 2 , ada beberapa fenomena menarik terkait Pilkada Kabupaten lebak tahun 2018. Pertama, terjadi pergeseran dukungan partai politik pada dua kali Pilkada tahun  2013  dan  2018  seperti  partai  Golkar,  yang  merupakan  partai  oposisi  pada  pemilu 2013  kini  bergeser  menjadi  partai  pengusung  pasangan  petahana.  Kedua,  adanya  aksi borong  partai  dengan  merapatkan  barisan  ke  petahana  yang  mengisyaratkan  bahwa  partai politik  tidak  ingin  mengambil  risiko  dengan  menjadikan  salah  satu  pasangan  Cecep Sumarna  maupun  Jazuli sebagai  lawan  petahana  pada  Pilkada  tahun  2018.  Ketiga,  koalisi yang  dilakukan  partai  politik  pada  Pilkada  berdampak  pada  peningkatan  perolehan  suara partai  di  DPRD  pada  pemilihan  anggota  legislatif  tahun  2019.  Di  Indonesia  penelitian terkait calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah masih sangat terbatas, sebagian hanya berfokus  pada  aspek  hukum  normatif  saja  ( Alan  Darusman,  Lita  Tyesta  A.L.W.,  2016 ). Dari  ketiga  hal  di  atas,  kajian  mengenai  koalisi  partai  politik  pada  Pilkada  Kabupaten Lebak yang mengusung calon tunggal menjadi penting untuk diteliti.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  peneliti  menggunakan  teori  koalisi  pilihan rasional  yang  dikemukakan  oleh  Michael  Laver  Dalam  aplikasi  teori  pilihan  rasional menurut  Laver  teori  tersebut  mendapatkan  pembaharuan  atau  perbaikan,  karena  teori koalisi  cenderung  digunakan  sebagai  aplikasi sum  game teori  yaitu  untuk  memperoleh sesuatu  harus  meniadakan  sesuatu  yang  lainnya ( Laver,  1998 ).  Koalisi  menjadi  subjek kajian yang menarik dalam sistem multipartai, karena tidak ada satu pun partai politik yang mampu berkuasa tanpa membangun kerja sama dengan partai politik lainnya. teori ini telah menekankan  pada  perhatian  intrinsik  terkait  imbalan  yang  didapatkan  seperti  kekuasaan, prestise, atau tempat.
Berdasarkan  literatur  penelitian,  terdapat  dua  model  atau  pendekatan  teoritis utama yang biasanya digunakan untuk menjelaskan pembentukan koalisi, yaitu pendekatan office-seeking dan policy-seeking . office-seeking menggunakan  jumlah  kursi  atau  jumlah partner  kerja  sama  sebagai  pertimbangan  utama  dalam  pembentukan  koalisi,  sedangkan policy-seeking melihat  aspek  posisi  kebijakan  dan  ideologi  atau  platform  partai  ( Laver  & Schofield,  1992 ).  Pada  tataran  partai  politik  di  Indonesia,  Aminudin  (2009)  menyebutkan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 177-187 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
partai-partai  politik  di  Indonesia  cenderung  bersifat catch  all dengan  karakteristik  utama yaitu  ketidakjelasan  ideologi  dan  platform  partai.  Melihat  teori  yang  diungkapkan  oleh Katz  dan  Mair,  dinyatakan  bahwa  partai  politik  menjadi  agen  negara  dan  menggunakan sumber daya milik negara untuk memenuhi kepentingan kolektif partai dengan melepaskan berbagai ideologis dan programatis mereka demi kepentingan tertentu ( Ambardi, 2009 ).

## Metode
Berdasarkan  permasalahan  yang  diteliti,  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif adalah metode observasi ilmiah untuk mengumpulkan data non-numerik ( Creswell, 2015 ). Adapun lokasi penelitian ini  adalah  Kabupaten  Lebak,  Banten.  Fokus  penelitian  ini  adalah  untuk  memperoleh  data mengenai pemilihan kepala daerah tahun 2018 secara langsung dengan calon tunggal yang diusung  oleh  sebelas  partai  politik.  Sumber  data  yang  peneliti  peroleh  terdiri  dari  dua sumber,  yaitu  sumber  data  primer  dan  data  sekunder  dari  hasil  proses  Pilkada  Kabupaten Lebak  tahun  2018.  Data  primer  diperoleh  dengan  cara  melakukan  pengamatan  secara langsung  yaitu  melalui  wawancara  secara  mendalam  ( In-depth  interview) kepada  para informan dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini adalah para ketua pimpinan partai politik,  Kandidat,  Ketua  KPUD,  dan  Bawaslu.  Adapun  data  sekunder  diperoleh  dari berbagai sumber literatur artikel jurnal, surat kabar, maupun internet.
Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data menurut Milles dan Huberman ( Sugiyono, 2017 ) di mana terdapat tiga tahap dalam proses analisis datanya yang pertama, yakni  reduksi  data.  Pada  tahapan  ini,  hasil  wawancara  dengan  informan  dilakukan penyederhanaan.  Tahap  kedua,  yaitu  melakukan  penyajian  data.  Penyajian  data  dilakukan dengan  tujuan  untuk  mempermudah  peneliti  dalam  melakukan  penarikan  kesimpulan  dan menggambarkan  secara  menyeluruh.  Tahap  yang  terakhir,  yaitu  penarikan  kesimpulan. Dari  kedua  teknik  di  atas,  penarikan  kesimpulan  dilakukan  dengan  cara  mencari  inti  dari analisis  data  berdasarkan  data  dari  informan.  suatu  hasil  analisis  yang  menggambarkan hasil dari penelitian dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan.

## Hasil dan Pembahasan
1. Dinamika Pencalonan Kandidat Kepala Daerah oleh Partai Politik di Kabupaten Lebak
Pilkada  serentak  yang  dilaksanakan  pada  tahun  2018  merupakan  salah  satu  pesta demokrasi  yang  dilaksanakan  Kabupaten  Lebak,  Banten.  Hasil  wawancara  terhadap  para informan,  yakni:  para  ketua  DPC  Kabupaten  Lebak,  Ketua  DPD  maupun  DPC  partai politik, ketua KPUD, dan Bawaslu, pada tahun 2018 Kabupaten Lebak telah melaksanakan pemilihan  kepala  daerah  serentak  dengan  satu  pasangan  calon  atau  disebut  sebagai  calon tunggal. Dalam pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu calon yaitu pasangan Ity  Octavia  Jayabaya-Ade  Sumardi  merupakan  calon  petahana  yang  mencalonkan  diri kembali  sebagai  Bupati  dan  wakil  Bupati  Kabupaten  Lebak  periode  2018-2023.  Sebelum terjadinya koalisi  antara  partai  Demokrat  yang merupakan partai  petahana  dengan sebelas partai politik lain dalam mengusung calon tunggal, partai politik membuka rekrutmen calon yang  dilakukan  sesuai  mekanisme  partai  masing-masing. Secara  ideal  partai  politik  harus mempertimbangkan  keaktifan  kader  selama  beberapa  tahun,  faktor  keaktifan  ini  akan memperlihatkan  kualitas  kandidiat  dalam  mengelola  politik  secara  bijak  ( Fandi,  Ahmad  Sintani, Wahab  Tuanaya,  2020 ). Bapak  Dian  Wahyudi,  Ketua  DPC  PKS  Kabupaten  Lebak menuturkan bahwa:
“ pada  Pilkada  kabupaten  Lebak  tahun  2018,  kami  membuka  rekrutmen  calon  terbuka artinya siapa pun dapat bergabung dengan PKS untuk dicalonkan bupati maupun wakil bupati, terlebih PKS sendiri memiliki 5 kursi di DPRD Lebak tentu kami mengajak partai

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 177-187 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
lain  agar  memenuhi  persyaratan  pemilu  sebanyak  20%.  Termasuk  pada  saat  itu  dari pihak  petahana  juga  melakukan  komunikasi  kepada  PKS.  Namun,  karena  kami  melihat petahana  sudah  mendapat  banyak  dukungan  partai  lain,  serta  sangat  mudah  bagi petahana jika hanya mengumpulkan dukungan partai dengan berbagai modal politik yang dimiliki.  Tapi  kami  sesuai  dengan  amanat  masyarakat  tetap  membuka  kesempatan  agar nantinya ada calon unggul yang bisa ditandingkan dengan petahana walaupun keputusan tetap berada ditingkat pusat.”
Hal  senada  juga  disampaikan  oleh  Ketua  DPC  partai  Gerindra,  PAN,  Nasdem, Hanura,  yang  sama-sama  membuka  kesempatan  terbuka  dalam  pencalonan.  Berbeda dengan  PKB  dan  PPP  yang  sedari  awal  sudah  merapatkan  koalisi  kepada  petahana. Menurut kedua pimpinan partai ini, yaitu: Muhammad Husein selaku ketua DPC PKB dan Iskandar  wakil  ketua  DPP  PPP  Banten,  pasangan  petahana  sangat  layak  didukung  untuk memimpin  Kabupaten  Lebak pada periode kedua. Sosok  Ity  Octavia Jayabaya  yang tegas sebagai pemimpin, serta pembangunan daerah yang semakin meningkat menjadikan kedua partai  ini  untuk  memberikan  tiket  dukungan  kepada  petahana  melanjutkan kepemimpinannya.
“ sebenarnya  dalam  menentukan  pencalonan  partai  melakukan  survei  ditingkat  DPC, survei  internal  ini  melibatkan  beberapa  ketua  partai  DPC  Kabupaten  Lebak  melihat peluang  untuk  memenangkan  Pilkada.  Walaupun  ada  beberapa  nama  juga  yang disodorkan kepada partai seperti Jazuli-Sofyan, tapi secara popularitas figurnya kurang dikenal oleh masyarakat Lebak. Berbeda dengan ibu Ity Octavia yang beliau secara figur dan  pengalaman  di  politik  sudah  sangat  kuat  dibuktikan  dengan  terpilihnya  beliau sebagai ketua DPP Demokrat provinsi Banten, selain putri daerah beliau juga kan anak bapak  pembangunan  Kabupaten  Lebak  yang  juga  memimpin  dua  periode  sebagai Bupati.”
Dari beberapa narasumber tersebut, memberikan gambaran bahwa penentuan kepala daerah menggunakan survei internal partai terhadap sosok calon bupati. Secara hasil survei masyarakat  Kabupaten  lebak  masih  mempercayai  petahana  untuk  melanjutkan kepemimpinannya.  Sedangkan  terkait  sosok  pasangan  perseorangan  Jazuli-Sofyan  masih kurang dikenal dan pengalaman politik yang kurang.  Alasan lain, dalam penentuan calon bupati dan wakil bupati partai mempertimbangkan peluang kemenangan dalam suara kursi partai  yang  paling  banyak  didominasi  oleh  demokrat,  PDIP,  Golkar,  PKS,  dan  Gerindra. Serta  dalam  mengusung  calon  tentunya  membutuhkan  modal  yang  cukup  kuat,  terutama kesiapan  modal  finansial  dan  partai  tidak  bisa  memberikan  modal  tersebut  kepada  calon, sehingga  dibutuhkan  “perahu”  dalam  hal  ini  calon  kandidat  harus  mencari  sendiri dukungan dari partai lain.
Selain  itu,  pertimbangan  partai  dalam  mendukung incumbent untuk  maju  kembali sebagai  Bupati/wakil  bupati  melihat  pada  kesiapan  modal  politik  yang  didukung  baik secara figur, pengalaman politik, serta kemampuan finansial. Terkait dengan visi dan misi serta ideologi partai tidak menjadi acuan utama partai berkoalisi. Selain tidak adanya kader yang  mumpuni  untuk  dicalonkan,  serta  dominasi  petahana  yang  membuat  partai  politik tidak  percaya  diri  menjadi  oposisi.  Terutama  melihat  sosok  Mulyadi  Jayabaya  yang merupakan  mantan  Bupati  dua  periode  Kabupaten  Lebak  dan  ayah  dari  Ity  Octavia Jayabaya membuat partai memilih berkoalisi dengan petahana. Keputusan untuk berkoalisi dengan petahana menguatkan argumen bahwa di Indonesia konsensus pada dasarnya adalah persetujuan  di  antara  pemimpin  partai.  Dalam  politik  lokal,  dapat  pula  disimpulkan  pula bahwa pengambilan keputusan di legislatif lokal dijalankan oleh pemimpin partai politik di koalisi, dan bahwa status mayoritas dari koalisi telah memfasilitasi konsensus. Argumen ini segaris dengan penelitian di Eropa yang mencatat bahwa pemerintahan lokal paling efektif di Indonesia merupakan yang memiliki suara mayoritas di dewan lokal ( Tans, 2012 ).

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 177-187 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## 2. Tersingkirnya Calon Perseorangan dan Konflik Menjelang Pilkada
Pilkada  Kabupaten  Lebak  tahun  2018  menjadi  titik  baru  yang  menyita  perhatian masyarakat,  karena  tidak  adanya  kompetisi  dan  semua  partai  politik  mendukung  satu pasang  calon  yang  mengakibatkan  kandidat  lain  yang  ingin  mencalonkan  diri  tidak mendapatkan  dukungan  partai.  Walaupun  demikian,  bakal  calon  tetap  maju  mendaftarkan diri  melalui  jalur  perseorangan.  Dua  calon  itu  adalah  Cecep  Sumarna-Didin  Safrudin  dan Jazuli-Sofyan,  untuk  maju  sebagai  calon  perseorangan  mereka  harus  turun  langsung mencari dukungan masyarakat dengan mengumpulkan fotokopi KTP.
Hal  ini  termuat  berdasarkan  Keputusan  KPUD  Kabupaten  Lebak  Nomor: 174/P1.03.2Pu/3602/KPU.Kab/X/2017  tentang  Penyerahan  Syarat  Dukungan  Bakal Pasangan  Calon  Perseorangan  Dalam  Pemilihan  Bupati  Dan  Wakil  Bupati  Lebak  Tahun 2018  menyatakan  bahwa  jumlah  dukungan  fotokopi  KTP  untuk  jalur  perseorangan berjumlah  70.233  yang  tersebar  minimal  di  15  kecamatan  di  Kabupaten  Lebak.  Namun, pada  tanggal  29  November  berkas  pendaftaran  pasangan  calon  Jazuli-Sofyan  ditolak  oleh KPUD  karena  melebihi  batas  waktu  pendaftaran.  Selain  itu,  dalam  wawancara  dengan ketua KPUD Lebak Ni’matullah, diketahui bahwa pasangan Jazuli-Sofyan tidak memenuhi syarat administrasi.
“ kami  kembalikan  berkas  calon  atas  nama  Jazuli-Sofyan,  karena  data  yang  ditunjukkan oleh  pasangan  yaitu  berkas  B.1-KWK  juga  kosong  dan  data  yang  di  silon  juga  kosong, nilainya masih nol.”
Atas  pernyataan  tersebut  pasangan  Jazuli-Sofyan  tidak  terima  dengan  putusan KPUD,  sehingga  melakukan  gugatan  ke  Bawaslu  Lebak,  begitu  pun  dengan  pasangan Cecep  Sumarna  yang  ditolak  oleh  KPUD  Lebak.  Proses  penyelesaian  sengketa  yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lebak dengan melakukan mediasi dan memerintahkan KPUD  untuk  mengikutsertakan  kembali  permohonan  kedua  calon  kandidat.  Hingga akhirnya terjadi sidang di DKPP Kabupaten Lebak dengan isi gugatan dari pasangan Cecep Sumarna-Didin  Safarudin  yang  menyatakan  bahwa  KPU  tidak  profesional  dalam melaksanakan  tugasnya.  Sedangkan  dari  pihak  KPUD  Kabupaten  Lebak  menyatakan bahwa  seluruh  proses  pendaftaran  bakal  pasangan  calon  termasuk  dari  jalur  perseorangan sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan aturan yang berlaku (dkpp.go.id, 2018).  Tepat tanggal 3 Maret 2018, Bawaslu mengeluarkan keputusan akhir yang disaksikan oleh Ketua KPU  Lebak  dan  anggota  komisioner  lainnya  (Termohon),  serta  bakal  calon  Cecep Sumarna-Didin  Safarudin  (Pemohon).  Bawaslu  memutuskan  menolak  gugatan  dengan pertimbangan  bahwa  berdasarkan  keterangan  yang  diperoleh  dari  para  saksi,  pasangan Cecep  Sumarno-Didin  tidak  memenuhi  berkas  persyaratan  pencalonan  untuk  jalur perseorangan  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  PKPU  Nomor  3  Tahun  2017  tentang Pencalonan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  ( Lebak  1,  2018 ).  Dengan  keputusan  akhir  Bawaslu, maka  bakal  calon  Cecep  Sumarna-Didin  Safarudin  tidak  dapat  melanjutkan  ke  tahap berikutnya,  sehingga  keputusan  akhir  KPU  menetapkan  Pilkada  Kabupaten  Lebak  tahun 2018  hanya  diikuti  oleh  satu  pasangan  calon  atau  disebut  calon  tunggal.  Pilkada  calon tunggal  melawan  kotak  kosong  dengan  hasil  akhir  perolehan  suara  Pilkada  Lebak menunjukkan  pasangan  calon  Iti  Octavia  Jayabaya-Ade  Sumardi  meraih  suara  sebanyak 453.938  (76.96%),  sedangkan  kotak  kosong  hanya  memperoleh  135.879  (23,04%).  Ini berarti  pasangan  Iti  Octavia  Jayabaya-Ade  Sumardi  secara  sah  terpilih  kembali  menjadi bupati dan wakil bupati untuk kedua kalinya ( Lebak 1, 2018 ).

## 3. Motif Koalisi Partai Politik Pada Pilkada Kabupaten Lebak Tahun 2018
Mengutip  pernyataan  Pamungkas  yang  menyatakan  bahwa  motif  partai  politik membangun  koalisi  berbeda-beda.  Terdapat  pula  motif  partai  politik  berkoalisi  pada

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 177-187 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
dasarnya hanya berorientasi pada kekuasaan, kebijakan, atau berorientasi pada kemenangan hal  ini  sering  terjadi  pada  saat  menjelang  pemilihan  umum  Presiden  dan  wakil  Presiden ( Ardiansyah,  2019 ).  Begitu  pun  koalisi  menjelang  pemilihan  kepala  daerah,  koalisi dibangun  dengan  motif  dan  tujuan  tertentu.  Merujuk  pada  teori  yang  dikemukakan  oleh Michael  Laver yang  menyatakan  bahwa  koalisi  hanya  dibentuk,  yaitu office-seeking dan policy-seeking . office-seeking menggunakan  jumlah  kursi  atau  jumlah  partner  kerja  sama sebagai pertimbangan utama dalam pembentukan koalisi, sedangkan policy-seeking melihat aspek  posisi  kebijakan  dan  ideologi  atau  platform  partai  ( Budge,  I.,  &  Laver,  1986 )  . Seperti  halnya  pembentukan  koalisi  pemerintah  setelah  pemilu,  munculnya  koalisi prapemilu  merupakan  hasil  proses  tawar  menawar  antar  pimpinan  partai.  Misalnya, pemimpin partai yang ingin membentuk koalisi prapemilu harus mencapai kesepakatan atas strategi  pemilu  bersama  dan  pembagian  keuntungan  jabatan  yang  mungkin  diperoleh mereka. Hal ini mungkin melibatkan pembentukan platform koalisi bersama, memutuskan partai  mana  yang  dapat  menjalankan  jabatan  yang  lebih  berpengaruh,  memilih  kandidat partai  mana  yang  harus  mundur  demi  pencalonan  kandidat  dari  mitra  koalisi  mereka  di daerah  tertentu,  atau  menentukan  pemimpin  mana  yang  akan  menjadi  kepala  daerah. Jelasnya,  setiap  proses  tawar-menawar  koalisi  prapemilu  akan  melibatkan  serangkaian masalah  distribusi  dan  ideologis  yang  pelik.  Pada  akhirnya,  pemimpin  partai  harus mempertimbangkan insentif untuk membentuk koalisi pemilu dibandingkan dengan insentif untuk berjalan secara independen ( Laver & Schofield, 1992 ).
Koalisi  yang  terjadi  pada  Pilkada  Kabupaten  Lebak  tahun  2018  mengindikasikan pada  bentuk office  seeking yang  tujuan  utamanya  melihat  jumlah  kursi  partai  di  DPRD, yang  mengakibatkan  partai-partai  dengan  jumlah  kursi  sedikit  tidak  berani  mengambil risiko  menjadi  oposisi  dalam  Pilkada.  Koalisi  tidak  mempertimbangkan  kedekatan  jarak ideologi  dan platform partai,  ini  terlihat  dari  partai  pengusung  petahana  yang  memiliki ideologi  berbeda-beda  dan  kesebelas  partai  pendukung  petahana  bersepakat  mengusung calon  tunggal.  Seperti  kiasan  yang  diungkapkan  oleh  Nurhasim  yang  menyatakan  bahwa koalisi  partai  politik  pada  Pilkada  serentak  di  Indonesia  adalah  koalisi nano-nano ,  yaitu sebuah  koalisi  yang  variatif,  koalisi  campuran  antara  partai  yang  berideologi  nasionalis- religius  dengan  berbagai  pola  pertarungan  yang  berbeda-beda.  Akibatnya,  dalam  koalisi sendiri terjadi  kompetisi  yang  tidak  sehat ( Romli,  2018 ). Pertama,  fakta  politik memperlihatkan  bahwa  koalisi  yang  terjadi  pada  Pilkada  Kabupaten  Lebak  tahun  2018 ideologi  partai  tidak  menjadi  pertimbangan  utama  dalam  membentuk  koalisi,  tetapi tendensi  pragmatisme  partai  menjadi  sangat  terlihat  di  mana  partai  politik  lebih  mencari kekuasaan  melalui  kontestasi  Pilkada.  Seperti  dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh Eristyawan  bahwa  elite-elite  politik  menggunakan  partai  politik  sebagai  kendaraannya dalam  membentuk  calon  tunggal ( Fajar  Novi  Eristyawann,  2017 ). Program  kebijakan partai tidak menjadi esensi utama dalam melaksanakan program kerja calon kepala daerah. Kedua,  partai-partai  merapatkan  koalisi  dengan  petahana  yang  memiliki  potensi kemenangan dengan melihat beberapa faktor:
a. Figur  kandidat,  yaitu  kandidat  yang  dicalonkan  memiliki  ketokohan  yang  baik dimata  masyarakat  dengan  didukung  oleh  pengalaman  politik  baik  di  legislatif maupun ranah eksekutif. Kedua pengalaman ini dimiliki oleh petahana Ity Octavia Jayabaya,  selain  sebagai  bupati  Lebak  tahun  2013-2017  juga  menjabat  sebagai ketua partai demokrat Provinsi Banten.
b. Kemampuan  finansial,  tidak  semua  partai  memiliki  dana  yang  cukup  untuk mengusung  calon,  itu  mengapa  calon  kandidat  yang  bersangkutanlah  yang  harus menyiapkan “perahu” atau mahar politik kepada partai.
Adapun  pengaruh  koalisi  yang  dilakukan  oleh  partai  politik  terhadap  petahana dalam  Pilkada  yaitu  pada  hasil  perolehan  suara  pemilihan  legislatif  tahun  2019.  Hal  ini

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 177-187 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
terlihat  pada  data  perolehan  kenaikan  suara  dari  beberapa  partai  politik,  sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1 .
Sumber: KPU Kabupaten Lebak. Data Diolah. 2019
Gambar 1 . Perolehan Suara Partai Politik Pemilihan Legislatif 2019 Kabupaten Lebak
Apa yang terjadi di Kabupaten  Lebak sangat mirip dengan teori  yang disampaikan oleh  Katz  dan  Mair  menyatakan bahwa  partai  politik  semenjak  era  reformasi  membentuk koalisi  yang  meniadakan  peran  ideologi  partai  sebagai  faktor  penentu  perilaku  koalisi partai,  sikap  abainya  partai  dalam  pembentukan  koalisi,  tidak  adanya  oposisi,  kegagalan dalam  membentuk  kader  partai,  serta  hasil  pemilu  hampir  tidak  berpengaruh  dalam menentukan  arah koalisi bagi partai politik, kuatnya kecenderungan partai untuk bertindak secara  kolektif  sebagai  satu  kelompok  yang  berlawanan  dengan  sifat  umum  sistem kepartaian yang kompetitif ( Ambardi, 2009 ).
Adapun  jika  melihat  faktor-faktor  pembentukan  koalisi  partai  politik  yang mengakibatkan terjadinya Pilkada dengan calon tunggal terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal  ini  disebabkan  oleh  ketidaksiapan  partai politik  dalam  menyiapkan  kader  partai  melawan  petahana  baik  secara  pengalaman  politik dan modal finansial. Partai politik tidak ingin mengambil risiko kekalahan dengan melawan petahana  yang secara kekuatan politik sudah jauh lebih siap. Partai  besar  yang bergabung bersama  petahana  membuat  partai-partai  dengan  jumlah  kursi  sedikit  di DPRD  mau  tidak mau ikut koalisi, karena tidak ada pilihan untuk menjadi oposisi terkait regulasi UU Nomor 10  Tahun  2016  tentang  Pemilihan  Kepala  Daerah  yang  mengharuskan  minimal  jumlah kursi  dan  perolehan  suara  partai/gabungan  partai  sebagai  syarat  untuk  mengusung  calon dari 15% menjadi 20% kursi di DPRD.

## Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan,  pada  Pilkada  Kabupaten  Lebak  koalisi partai  politik  yang  terbentuk  lebih  mengarah  pada  bentuk office  seeking .  Pada  akhirnya, dinamika  koalisi  partai  politik  dalam  Pilkada  Kabupaten  Lebak  tahun  2018  cenderung bersifat  pragmatis.  Pertama,  koalisi  tidak  memperhatikan  kedekatan  ideologi  partai, sehingga terlihat adanya dominasi kuat dari partai yang memiliki jumlah kursi  yang besar di  DPRD,  yang  mengakibatkan  partai-partai  kecil  ikut  berkoalisi.  Kedua,  partai  tidak memberikan  kesempatan  dukungan  kepada  kader  internal  maupun  eksternalnya  dengan alasan mempertimbangkan kemenangan secara maksimal dan tidak ingin mengambil risiko jika  harus  berkontestasi  dengan  petahana,  serta  beratnya  persyaratan  melalui  jalur perseorangan yang tidak dapat dipenuhi oleh bakal calon. Ketiga, munculnya calon tunggal di Kabupaten Lebak tidak terlepas dari kuatnya dukungan dan ketokohan orang kuat lokal.
0 20 40 60 80 100 120 140 2014 2019

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 177-187 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Prof.  Valina  selaku  pembimbing  tesis  yang selalu memberikan masukan untuk mematangkan penulisan jurnal ini. Selain itu, diucapkan terima kasih kepada LPDP atas kesempatan melanjutkan pendidikan magister.

## Daftar Pustaka
Affan, H. (2015). Polemik Pilkada calon tunggal di Kabupaten Tasikmalaya . Agustino. (2014). Pengantar Ilmu Politik . Untirta Press.
Alan  Darusman,  Lita  Tyesta  A.L.W.,  H.  A.  (2016).  Tinjauan  Yuridis  Kedudukan  Calon Tunggal  dalam  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2. Diponegoro Law Review , 5 (2), 1–14. Ambardi, K. (2009). Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Kepartaian di Indonesia di Era Reformasi (Cet.1). Kepustakaan Populer Gramedia.
Anasrullah,  A.,  Djunaidi,  A.,  &  Candra,  C.  (2017).  Analisis  Putusan  Hakim  Mahkamah Konstitusi  (MK)  No  100/PUU-XIII/2015  Terkait  Pemilihan  Calon  Tunggal  Pilkada Serentak  di  Indonesia. CIVICUS:  Pendidikan-  Penelitian  -Pengabdian  Pendidikan
Pancasila Dan Kewarganegaraan , 5 (1), 1–10. https://doi.org/https://doi.org/10.31764/civicus.v5i1.781
Ardiansyah,  N.  R.  (2019).  Koalisi  Partai  Politik  Islam  Pada  PILPRES  2019:  Antara Ideologis dan Pragmatis. Jurnal Pemikiran Politik Islam , 2 (2), 189–198.
Asmara,  C.  J.  (2018).  Edukasi  Politik  dalam  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Daerah (PILKADA)  Langsung  Kabupaten  Kampar  Provinsi  Riau  Tahun  2017. Jurnal  Ilmu Pemerintahan Nakhoda , 17 (30), 69–77. https://doi.org/10.35967/jipn.v17i30.7060 Budge,  I.,  &  Laver,  M.  (1986).  Office  Seeking  and  Policy  Pursuit  in  Coalition  Theory.
Washington University , Vol. 11 (No. 4), 485–506. Creswell,  J.  W.  (2015). Qualitatifinquiry  Research  Design:  Choosing  Among  Five Approach  (third  edition)  diterjemahkan  oleh  Ahmad  Lintang  Lazuardi.  Penelitian Kualitatif  dan  Riset  Desain:  Memilih  Diantara  Lima  Pendekatan  (Edisi  Ke-3). Pustaka Pelajar.
Ekawati, E. (2019). Peta Koalisi Partai-Partai Politik di Indonesia pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Orde Baru. JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas
Medan Area , 7 (2), 160–172.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.2680
Fajar  Novi  Eristyawann.  (2017). Demokrasi  Dalam  Pusaran  Politik  Kartel :  Studi  Kasus Calon  Tunggal  dalam  Pilkada  Serentak  Kabupaten  Blitar  Tahun  2015 .  Universitas Airlangga.
Fandi, Ahmad Sintani, Wahab Tuanaya, M. W. (2020). KADERISASI DAN PENETAPAN CALON  LEGISLATIF  PADA  PARTAI  POLITIK  (Studi  DPD  Partai  Nasional Demokrat  Seram  Bagian  Barat  2019. Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  Nakhoda , 19 (1). https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/njip/article/view/100/98
Fithriyyah, M. U. (2012). Revitalisasi Partai Politik dalam Penegakan Negara Demokrasi di Indonesia. Jurnal El-Riyasah , 3 (1), 20–29. Labolo,  M.,  &  T,  I.  (2015). Partai  Politik  dan  Sistem  Pemilihan  Umum  Di  Indonesia : Teori, Konsep dan Isu Strategis . Raja Grafindo.
Laver,  M.  (1998).  Models  of  government  formation.  Annual  Review  of  Political  Science. Press , 1 , 1–25.
Laver,  M.,  &  Schofield,  N.  (1992).  Multiparty  Government.  The  Politics  of  Coalition  in

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 177-187 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Europe.  In M.  J. L. and I.  Budge (Ed.), Michigan  University (1st ed.). Scholarly  and Reference  Division.  ST.  MARTIN’S  PRESS,INC  •. https://doi.org/10.1007/978-1- 349-22368-8
Lebak  1,    fakta  B.  (2018). Panwaslu  Lebak  Tolak  Gugatan  Bakal  Calon  Perseorangan CSDS .
Madariaga, A. G., & Ozen, H. E. (2015). Looking for two-sided coattail effects: integrated parties and multilevel election in the US. Electoral Studies .
Mahpudin,  Hamid,  A.,  &  Dewi,  S.  K.  (2018).  Dinamika  Koalisi  Partai  Politik  dalam Pencalonan  Kepala  Daerah  pada  Pilkada  Banten  2017. Prosiding  Seminar  Nasional Prodi Ibnu Pemerintahan 2018 Fisip Untirta .
Mujiburrohman, & Alexander, M. (2017). Anomali Demokrasi: Studi Proses Kemunculan Calon Tunggal dalam Pilkada Kabupaten Blitar 2015. Universitas Airlangga . Paskarina  Caroline.  (2016).  Pilkada  Serentak,  Eksklusi  Partai  Politik,  dan  Masa  Depan Politik Representasi. Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin , 2 (1), 25.
Rahmanto,  T.  Y.  (2018).  Calon  Tunggal  Dalam  Perspektif  Hak  Memilih  dan  Dipilih  di Provinsi Banten. Jurnal HAM , 9 (2), 103–120.
Romli,  L.  (2018).  Pilkada  Langsung,  Calon  Tunggal,  dan  Masa  Depan  Demokrasi  Lokal. Jurnal Penelitian Politik , 15 (2), 143–160. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta, Cv. Tans,  R.  (2012). Tans  Ryan.  2012.  Mobilizing  Resources,  Building  Coalitions:  Local Power in Indonesia. Honolulu: East-West Center . East-West Center.