ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Peran Stakeholder dalam Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah (Studi Kasus di Desa Gunung Eleh)
Nur Holifah 1, * ; Novita Maulida Ikmal 2 1,2 Universitas Wijaya Putra, Surabaya, Indonesia; nurholifah@uwp.ac.id
* Correspondence :  nurholifah@uwp.ac.id
Kata kunci Peran, Stakeholder,
Konflik, Sengketa Tanah
Keywords
Roles, Stakeholders, Conflict, Land Disputes

## ABSTRAK
Indonesia,  sebagai  bangsa  agraris,  inheren  terikat  pada  tanah,  yang  merupakan sumber  daya  alam  penting  dan  berhak  atas  penguasaan,  pemilikan,  dan pemanfaatan  tanah  dengan  perlindungan  hukum  dari  pemerintah.  Namun, fenomena  konflik  sengketa  tanah  yang  rumit  dan  sensitif  seringkali  muncul, menggarisbawahi  kebutuhan  akan  penyelesaian  konflik  yang  efektif  dan  adil  di tingkat desa. Penelitian ini menggali peran kunci stakeholder lokal, seperti kepala desa  (klebun),  tokoh  masyarakat,  dan  pamong  desa,  dalam  menengahi  dan menyelesaikan  sengketa  tanah  menggunakan  pendekatan  mediasi  yang menghormati  adat  dan  tradisi  lokal.  Melalui  metode  kualitatif  deskriptif  dan berlandaskan  teori  kepemimpinan  serta  manajemen  konflik,  penelitian  ini mengidentifikasi bahwa klebun, bersama dengan blater (orang kuat lokal) dan kyai (tokoh agama), memainkan peran penting dalam proses mediasi sengketa tanah.
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  keberhasilan  penyelesaian  sengketa  tanah bergantung  pada  adopsi  pendekatan rekonsiliasi  yang  sensitif  terhadap konteks sosial  dan  budaya  desa,  serta  keterlibatan  aktif  dari  berbagai  pemangku kepentingan desa dalam proses pengambilan keputusan.

## ABSTRACT
Indonesia, known as an agrarian nation, is inherently tied to the land, which is an essential natural resource entitled to ownership, utilization, and legal protection from the government. However, the complex and sensitive phenomenon of land dispute  conflicts  often  emerges,  highlighting  the  need  for  effective  and  fair conflict resolution at the village level. This study explores the key role of local stakeholders,  such  as  village  heads  (klebun),  community  figures,  and  village officials, in mediating and resolving land disputes through a mediation approach that  respects  local  customs  and  traditions.  Utilizing  a  descriptive  qualitative method  and  grounded  in  leadership  and  conflict  management  theories,  this research  identifies  that  klebun,  along  with  blater  (local  strongmen)  and  kyai (religious leaders), play a significant role in the mediation process of land disputes.
The study demonstrates that the success of land dispute resolution depends on the  adoption  of  a  reconciliation  approach  sensitive  to  the  social  and  cultural context  of  the  village,  as  well  as  the  active  involvement  of  various  village stakeholders in the decision-making process.

## Pendahuluan
Tanah  adalah merupakan kebutuhan hidup  manusia yang sangat mendasar, karena  manusia  hidup  serta  melakukan  aktivitas  di  atas  tanah  sehingga  manusia setiap saat berhubungan dengan tanah. Hampir semua kegiatan manusia baik itu secara langsung maupun tidak langsung tentu memerlukan tanah. Tanah berperan sangat besar dalam hidup manusia, oleh sebab itu diatur oleh Negara yang dalam Undang  - Undang  Dasar  1945  Pasal  33  ayat  3  yang  isinya  “Bumi  dan  air  dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar - besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria atau Undang  -  Undang  Pokok  Agraria  juga  dicantumkan  ketentuan-ketentuan tentang tanah  (Jacob,  2023).  Masalah  tanah  dapat  menimbulkan  sengketa  di  dalam masyarakat sebagai akibat adanya perjanjian antara 2 orang atau 2 pihak atau lebih yang  salah  satunya  mengingkari  kesepakatan  (wanprestasi)  atau  masalah pembagian/warisan  atau  penyerobotan  tanah  hak  milik  dan  lain  sebagainya (Ridwan, 2010). Masalah tanah dapat menimbulkan sengketa hukum yang bermula dari  pengaduan  sesuatu  pihak  (orang/badan)  berisikan  keberatan-keberatan  atau tuntutan hak atas tanah, baik itu status atas tanah,  ataupun hak atas kepemilikan dengan harapan bisa memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan  yang  berlaku.  Kasus  atau  konflik  atas  tanah  terjadi  hampir  di  seluruh Indonesia.  Hasil  pengamatan  menunjukkan  bahwa  sengketa  tanah  yang  ada menunjukkan pola yang hampir sama, berbagai kasus sengketa tanah menyangkut nasib orang banyak hampir seluruhnya memakan waktu yang cukup panjang dan lama proses penyelesaiannya.
Selama lebih dari 350 tahun Indonesia berada di bawah kekuasaan  kolonial. Hukum pertanahan menjadi dualisme, antara hukum tanah barat dan hukum tanah tradisional.  Di  wilayah  dimana  hukum  pertanahan  barat diterapkan,  pendaftaran tanah didukung sepenuhnya dengan peta kadaster dan survei. Di sisi lain, berbagai kerajaan  Indonesia  menetapkan  peraturan  mereka  sendiri  untuk  meletakkan wilayah mereka. Kedua sistem administrasi pertanahan itu tersebar di antara lahan- lahan tersebut tunduk pada hukum adat, yang juga beragam, dan berbeda dari satu daerah dengan daerah lain (Esse, 2023). UU Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 (UUPA) mengakhiri  situasi  ini  dengan  membuat  UU  Pertanahan  Nasional  tentang pemanfaatan konsep, prinsip, sistem dan institusi tradisional. Berdasarkan  UUPA ini,  status  tanah  secara  umum  dibagi  menjadi  tanah  negara  atau  tanah  pribadi. Tanah pribadi terdaftar atau belum, dan tanah negara didefinisikan sebagai tanah tanpa  hak  yang  melekat  padanya.  Berlakunya  Undang  -  Undang  Pokok  Agraria nomor 5 tahun 1960 (UUPA), dualisme dalam hukum pertanahan dan hak atas tanah di Indonesia telah dihapuskan. Hak atas tanah pada dasarnya telah mendapat aturan pokok yang mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Namun karena tanah  juga  merupakan  bagian  dari  hukum  harta  benda  dan  hukum  materi  secara
umum, maka pemeriksaan hak atas tanah tidak cukup hanya dengan mengacu pada UUPA,  tetapi  juga  mempertimbangkan  hukum  kebendaan  sebagai  bagian  dari hukum  kekayaan  pada  umumnya.  Menurut  Hasan  pengaturan  hak  atas  tanah  di dalam  UUPA  memang  telah  diatur  sedemikian  rupa  sehingga  mewujudkan hubungan prinsip antara tanah dan masyarakat (Firdaus, 2023).
UUPA  menyatakan  bahwa  hubungan  antara  masyarakat  Indonesia  dengan tanah  adalah  kekal.  Hal  ini  tak  lepas  dari  catatan  historis  dimana  pada  dasarnya mengacu pada kenyataan bahwa tanah adalah milik kelompok adat, yang setelah UUPA diatur, tanah itu diatur sendiri, dan berdasarkan Undang-Undang negara, di dalam  UUPA  itu  sendiri  (Murad,  2005).  Pada  prinsipnya  UUPA  juga  mencakup konteks  hukum  adat,  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan nasional dan negara. Pertumbuhan hukum adat, termasuk hak atas tanah, tidak terlepas dari perkembangan  dan  pengaruh  politik  hukum  tersebut.  Lebih  kompleks  lagi, hubungan  antara  hak  adat  dan  hak  negara  menjadi  semakin  kompleks  dengan adanya  perusahaan  yang  mengeksploitasi  lahan  untuk  kepentingan  industri, pertambangan dan perkebunan di dalam atau sekitar tanah adat (Irawansyah, 2013). Artinya, kewenangan pengaturan tanah oleh negara, khususnya tanah  adat, tidak dapat  semata-mata  didasarkan  pada  pasal-pasal  Undang-Undang  yang mengaturnya, tetapi harus memperhatikan konteks yang muncul dalam pembuatan pasal-pasal Undang-Undang tersebut.
Sepanjang  pemerintahan  Orde  Baru,  landreform  tidak  pernah  lagi diprogramkan  secara  terbuka,  namun  diganti  dengan  program  pensertifikatan, transmigrasi, dan pengembangan Perkebunan  Inti Rakyat,  yang pada hakekatnya bertujuan  untuk  memperbaiki  akses  masyarakat  terhadap  tanah.  Sepanjang pemerintahan dalam era reformasi, telah dicapai beberapa perbaikan dalam hukum dan  perundang-undangan  keagrariaan,  namun  tetap  belum  dijumpai  program nyata  tentang  landreform.  Secara  teoritis,  ada  empat  faktor  penting  sebagai prasyarat pelaksanaan landreform, yaitu kesadaran dan kemauan dari elit politik, organisasi  petani  yang  kuat,  ketersediaan  data  yang  lengkap,  serta  dukungan anggaran yang memadai (Pancarani, 2023). Saat ini, kondisi keempat faktor tersebut masih  dalam  kondisi  lemah,  sehingga  dapat  dikatakan  implementasi  landreform secara serentak dan menyeluruh di Indonesia masih sulit diwujudkan.
Banyaknya tanah yang tidak atau belum memiliki sertifikat menjadi tolok ukur dasar utama atau implementasi yang rendah dari UUPA yang masih terjadi hingga saat  ini.  Sebenarnya  dalam  UUPA  sendiri  tidak  pernah  disebutkan  mengenai sertifikat tanah, Pasal 19 A yat (2) huruf c ada menyebutkan “surat tanda bukti hak”. Dalam  pengertian  sehari-hari  surat  tanda  bukti  hak  ini  sudah  sering  diistilahkan sebagai  sertifikat  tanah.  Sertifikat  Tanah  adalah  surat  keterangan  yang membuktikan  hak  seseorang  atas  sebidang  tanah,  atau  dengan  kata  lain  keadaan tersebut  menyatakan  bahwa  ada  seseorang  yang  memiliki  bidang-bidang  tanah tertentu dan pemilikan itu mempunyai bukti yang kuat berupa surat yang dibuat
oleh instansi yang berwenang. Sertifikat juga merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat  mengenai  data  fisik  dan  data  yuridis yang  termuat  di  dalamnya,  sepanjang  data  fisik  dan  data  yuridis  tersebut  sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat. Inilah fungsi yang  paling  utama  sebagaimana  disebut  dalam  Pasal  19  ayat  (2)  huruf  c  UUPA. Seseorang  atau  badan  hukum  akan  mudah  membuktikan  dirinya  sebagai pemengang  hak  atas  suatu  bidang  tanah  apabila  telah  jelas  namanya  tercantum dalam  sertifikat  itu  (Aatalo,  2023).  Semua  keterangan  yang  tercantum  dalam sertifikat itu mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima (oleh hakim) sebagai keterangan  yang  benar  sepanjang  tidak  ada  bukti  lain  yang  dapat  membuktikan sebaliknya.
Beberapa  penelitian  telah  mengkaji  tentang  penyelesaian  konflik  sengketa tanah  dengan  berbagai  perspektif  dan  pendekatan.  Hangge  et  al.  (2023)  meneliti tentang  wewenang  kepala  desa  sebagai  hakim  perdamaian  dalam  menyelesaikan sengketa tanah warisan di Desa Kuimasi, menemukan bahwa mediasi merupakan cara efektif dalam penyelesaian sengketa. Arvianti et al. (2023) dalam penelitiannya tentang  peran  pemerintah  daerah  Lombok  Barat  terhadap  konflik  sosial  di  Desa Mareje,  mengungkapkan  bahwa  penyelesaian  konflik  tidak  hanya  melalui  jalur hukum tetapi juga dengan pendekatan adat istiadat dan kearifan lokal. Lestari et al. (2023) menyoroti peran Gugus Tugas Reforma Agraria dalam penyelesaian konflik pertanahan  di  Desa  Tambakrejo,  menemukan  adanya  ketidaksesuaian  antara peraturan yang diterapkan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Dini et al. (2023) mengkaji  peran  pemerintah  Provinsi  Riau  dalam  penanganan  konflik  tenurial, menemukan  bahwa  proses  penyelesaian  konflik  terhambat  oleh  berbagai  faktor. Nurfitriyana (2023) meneliti tentang peran pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik di Desa Buncu, menunjukkan pentingnya mediasi oleh kepala desa dengan melibatkan semua pihak terkait.
Dari  tinjauan  literatur  tersebut,  ditemukan  persamaan  dalam  melihat  peran pemerintah  dalam  penyelesaian  konflik  sengketa  tanah.  Namun,  penelitian  ini berbeda  karena  menekankan  pada  peran  stakeholder  yang  terlibat  dalam penyelesaian  konflik,  seperti  Blater/Orang  kuat  lokal,  Kyai/Tokoh  Agama, Klebun/Kepala  Desa,  dan  Tokoh  Masyarakat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui peran stakeholder dan strategi pemulihan dalam penyelesaian konflik sengketa  tanah  di  tingkat  desa,  mengingat  pengaruh  besar  pemimpin  informal dalam masyarakat pedesaan.

## Metode
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah  deskriptif,  yang ditujukan  untuk  mengumpulkan  data  mendalam  dan  signifikan  tentang  konflik sengketa  tanah  di  Desa  Banjar,  Kecamatan  Kedungdung,  Kabupaten  Sampang,
Madura.  Penelitian  ini  mengeksplorasi  peran  berbagai  stakeholder  dalam  konflik tersebut,  termasuk  Klebun/Kepala  Desa,  Blater/Orang  Kuat  Lokal,  Kyai/Tokoh Agama,  dan  Masyarakat  yang  berkonflik.  Teknik  pengumpulan  data  meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, yang memungkinkan peneliti untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  komprehensif  tentang  dinamika  konflik. Teknik analisis data yang digunakan adalah triangulasi teknik, sumber, dan waktu, diikuti dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dan objektif, dengan tujuan umum untuk memecahkan masalah konflik sengketa tanah. Melalui metode deskriptif ini, studi berusaha menyediakan wawasan mendalam tentang konflik dan mengidentifikasi strategi penyelesaian konflik yang efektif dan berkelanjutan.

## Hasil dan Pembahasan
Peran Stakeholder Dalam Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah Di Desa Gunung Eleh Kec. Kedungdung Kab. Sampang Madura
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapati bagaimana peran stakeholder dalam mengatasi konflik sengketa tanah yang terjadi di desa. Banyak sekali konflik yang sengketa tanah yang terjadi di desa mulai dari salah paham, perebutan batas tanah,  man  masih  banyak  lahan.  Dari  hasil  diatas  ketika  terjadi  perselisiahn  di Tingkat desa Peran stakeholder dalam penyelesaian konflik sengketa tanah di Desa Gunung  eleh  Kecamatan  Kedungdung  Kabupaten  Sampang  Madura  mempunyai dampak  yang  strategis  dalam  pembangunan  khususnya  pengelolaan  lingkungan, nilai  strategis  tersebut  berkaitan  dengan  potensi  sumber  daya  yang  dimiliki pemerintah desa yang dapat digerakkan sebagai motivator dalam resolusi konflik. Manusia sebagai makhluk sosial, tentu tidak hidup seorang diri melainkan hidup bersama  dengan  sesamanya  dalam  masyarakat.  Begitu  juga  suatu  kelompok manusia yang tidak mungkin hidup sendiri tanpa membangun hubungan dengan kelompok  manusia  lain  yang  saling  ketergantungan.  Sebagai  konsekuensi  hidup bersama  dengan  sesama,  maka  setiap  saat  dalam  hidupnya  manusia  selalu melakukan interaksi sebagai akibat adanya kontak dan komunikasi. Dalam hal ini, usaha  para  tokoh  untuk  memberikan  konsep  penyelesaian  konflik  dengan  cara musyawarah mufakat dalam rangka penyatuan persepsi kemajemukan Masyarakat sangat dibutuhkan, sehingga meminimalisir terjadinya konflik sengketa tanah antar Masyarakat

## 1. Kepala Desa/Klebun
Peran Klebun/Kepala Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Madura dalam menyelesaikan konflik antar warga desa masih dirasakan belum maksimal, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan  para  informan.  Untuk  dapat  mengatasi  konflik  -  konflik  yang  ada dimasyarakat  desa,  kepala  desa/klebun  harus  melakukan  mediasi  dengan memberikan kesempatan kepada semua anggota kelompok untuk mengemukakan
pendapatnya  tentang  kondisi  -  kondisi  penting  yang  diinginkan,  yang  menurut persepsi  masing  -  masing  harus  dipenuhi  dengan  pemanfaatan  berbagai  sumber daya dan dana yang tersedia. Meminta satu pihak menempatkan diri pada posisi orang lain, dan memberikan argumentasi kuat mengenai posisi tersebut. Kemudian posisi  peran  itu  dibalik,  pihak  yang  tadinya  mengajukan  argumentasi  yang mendukung suatu gagasan seolah - olah menentangnya, dan sebaliknya pihak yang tadinya  menentang  satu  gagasan  seolah  -  olah  mendukungnya.  Setelah itu  setiap pihak diberi kesempatan untuk melihat posisi orang lain dari sudut pandang pihak lain.
Dalam  penyelesaian  konflik  sengketa  tanah  melalui  klebun/kepala  desa Masyarakat  cenderung  tidak  percaya  dan  merasa  kurang  yakin  dengan  hasil keputusan yang sudah dibuat. Sehingga tidak jarang penyelesaian konflik terutama sengketa  tanah  yang  terjadi  juga  melibatkan  orang  kuat  lokal/blater,  tokoh agama/kyai,  dan  sesepuh  desa.  Terdapat  beberapa  kendala  yang  muncul  dalam penyelesaian  konflik  sengketa  tanah  dikarenakan  konflik  perorangan,  misalnya seperti Ketidak pahaman terhadap mediasi dan proses mediasi dapat menyebabkan terhambatnya penyelesaian konflik yang dihadapi, kepentingan perorangan sering kali  menghalangi  cepatnya  penyelesaian  konflik  yang  terjadi,  belum  adanya lembaga  khusus  pengaduan  konflik  di  desa  atau  kelurahan  setempat.  Selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh informan Mat Tuki:
“Abuh  mba,  mon  urusan tanah  riyah  tadek  marennah,  mon  ken  gerun  klebun  se  agulih, tak lekas mareh. Koduh blater AP seturun tangan. Mon tak ngeding agih kareh pejedder beih. Jek mon urusan tanah riyah mon tak pas oreng seteppak se ngurus pas carok mba, tak nemmoh jelen tengngannah”.
“loh mba, kalau perihal ini tidak ada selesainya, kalau hanya peran kepala desa saja tidak aka nada pergerakan maksimal, tidak cepat selesai. Harus orang kuat lokal AP yang turun tangan. Kalau tidak mengengarkan tinggal menggunakan cara kekerasan. Kalau konflik tanah ini harus orang yang bener ngurusnya, kalua tidak berujung carok mba, tidak ketemu jalan tengahnya”. Menurut  Soejono  Soekanto  dalam  buku  yang  berjudul  sosiologi  suatu pengantar, menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status).  Apabila  seseorang  melakukan  hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan kedudukannya,  dia  menjalankan  suatu  peranan.  Perihal  organisasi  pemerintahan desa diatur lebih jelas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015  tentang  Struktur  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Pemerintahan  Desa.  Tugas pemerintah  desa  Kepala  Desa  berkedudukan  sebagai  Kepala  Pemerintah  Desa (URIP, 2005). Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata  praja  Pemerintahan,  penetapan  peraturan  di  desa,  pembinaan  masalah pertanahan,  pembinaan  ketentraman  dan  ketertiban,  melakukan  upaya perlindungan  masyarakat,  administrasi  kependudukan,  dan  penataan  dan pengelolaan  wilayah  (Arvianti,  2023),  Melaksanakan  pembangunan,  seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;  Pembinaan  kemasyarakatan,  seperti  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban masyarakat,  partisipasi  masyarakat,  sosial  budaya  masyarakat,  keagamaan,  dan
ketenagakerjaan; Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya (NURFITRIYANA, 2020). Peran pemerintah  desa  dalam  penanganan  konfilk  ini  masih  sampai  dalam  penyelesain secara  kekeluargaan  karena  pemerintah  desa  belum  membuat  Peraturan  desa (Perdes),  dan  pemerintah  masi  melakukan  perannya  dengan  mengedukasi  agar supaya  konflik  sengketa  tanah  di desa  tidak  terjadi.  Walaupun  peran  pemerintah masih dalam tahap edukasi tetapi menurut peneliti peran Pemerintah Desa Gunung Eleh. Satu sangat berpengaruh dalam meredam emosi dan memutus konfilk di desa. Namun karna belum ada peraturan yang mengikat para penambang dan pemodal sehinggah langkah yang di ambil pemerintah desa untuk memutus dan mencegah konflik-konflik  selanjutnya  pemerintah  desa  melibatkan  pihak  blater/orang  kuat lokal, kyai/tokoh agam, dan Masyarakat yang terlibat konflik.

## 2. Orang Kuat Lokal / Blater
Tidak hanya dari segi pemerintahan saja yang berperan dalam penyelesaian konflik sengketa tanah, tetapi dari beberapa tokoh Masyarakat ikut berperan aktif dalam  meminimalisir  terjadinya  konflik  antar  Masyarakat.  Salah  satu  tokoh Masyarakat yang terkenal dan mendapatkan tempat dari Masyarakat madura yaitu Blater  /  Orang  Kuat  Lokal.  Merupakan  salah  satu  elit  yang  memiliki  strata  sosial yang  prestisius  yang  serupa  dengan  kyai.  Bila  kyai  dihormati  karena  kedudukan ilmu agamanya yang sangat tinggi. Berbanding terbalik dengan blater atau orang kuat lokal ini yang disegani karena kekuatan, kekayaan, dan kekuasaan yang sangat besar dalam dirinya. Dalam ruang lingkp kehidupan masyarakat di Madura, Blater atau orang kuat lokal dideskripsikan sebagai seseorang yang suka membunuh dan membuat  rusuh.  Kehadirannya  atau  keberadaanya  merupakan  bagian  yang  tak terpisahkan dari  budaya  carok  yang  terkenal  di  masyarakat  setempat.  Penisbatan atau  penyebutan  Blater  atau  Orang  Kuat  Lokal  ini  sebenarnya  tidak  lepas  pada seberapa  berani  seseorang  itu  melakukan  upaya  carok  -  mencarok.  Meskipun sebenarnya carok bukanlah satu-satunya arena untuk melegitimasi keblateran untuk bisa didapatkan. Ada arena-arena lainnya yang dimana pelegitimasian keblateran itu muncul seperti: “kedekatan seseo rang dengan tradisi kerapan sapi, sabung ayam, jaringan  kriminalitas  dan  remoh  blater.”  Tetapi  memang  benar  budaya  carok merupakan  budaya  yang  menyangkut  erat  soal  harga  diri  dan  prinsip  orang Madura.  Sedikit  saja  harga  diri  orang  Madura  ternodai,  maka  tak  segan-segan seseorang itu untuk melakukan upaya carok. Bahkan tendensi adanya paradigma semacam  ini  tergambar  jelas  dalam  peribahasa  orang Madura  yang  penulis  kutip langsung dari Abdur Rozaki “ango’an pote tolang etembang pote matah, artinya lebih baik  putih  tulang  dari  pada  putih  mata.  ‘Hidup  itu  tidak  ada  maknanya  kalau kehilangan harga diri”.
Faktor-faktor  lain  yang  memicu  kelahiran  Blater  di  kalangan  masyarakat Madura adalah masalah institusi/kelembagaan. Faktor kelembagaan merupakan hal penting dalam wacana Negara modern. Institusi adalah arena legal-formal dimana setiap  kepentingan  diagregasi,  dan  setiap  konflik  dipecahkan  melalui  mekanisme prosedural.  Sehingga  adanya  institusi  dimaksudkan  untuk  dapat  menghilangkan perilaku dan sikap main hakim sendiri. Tetapi dalam kasus Madura, cara kerja ini belum sepenuhnya berhasil. Begitupun di banyak wilayah di Indonesia yang lain. Intoleransi  dan  aksi-aksi  kekerasan  yang  mewarnai  gerak-gerik  masyarakat  yang disebabkan oleh tidak adanya institusi yang kuat, adalah celah bagi terbentuknya premanisme. Kekacauan yang menimpa lembaga/institusi, khususnya dalam kasus Madura,  dapat  ditarik  jauh  ke  alur  sejarah  perjalanan  bangsa  Madura.  Secara historis, bangsa Madura selalu berada di bawah hegemoni kerajaan-kerajaan Jawa dan Negara kolonial, hal ini mengakibatkan tidak adanya upaya untuk melakukan intensifitas dan signifikansi institusi di kalangan masyarakat Madura. Negara tidak hadir  di  tengah-tengah  mereka.  Masyarakat  tidak  dilatih  untuk  melakukan pemecahan  masalah  secara  institusionalis.  Mereka  dibiarkan  begitu  saja  untuk mengelola  persoalannya  sendiri-sendiri.  Institusi  hukum  absen  dalam  kehidupan mereka. Hal ini menurut Abdur Rozaki berimbas pada strategi pemecahan masalah di antara mereka (problem solving), kekerasan menjadi pilihan utama masyarakat dalam rangka membela diri mereka sendiri.
Peran  pemangku  kepentingan  dalam  proses  komunikasi,  lebih  ditekankan pada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik lahan. Agenda penyelesaian konflik sengketa  tanah  dibahas  apabila  muncul  permohonan  maupun  tuntutan  diantara berbagai aktor. Untuk mendapatkan hasil dalam menyelesaikan konflik, pendekatan kolaborasi dan win win solution sangatlah diharapkan. Dengan demikian pendekatan yang  ditempuh  oleh  pemangku  kepentingan  menggunakan  proses  penyadaran diantara kedua belah pihak. Penyelesaian konflik sengketa tanah dilakukan melalui proses  mediasi  maupun  cara-cara  pendekatan  lainya.  Hal  ini  merupakan  cara pemecahan  masalah dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan sesuai apa yang diharapkan  tanpa  adanya  pihak  yang  dirugikan.  Praktek  penyelesaian  konflik antara  pemangku  kepentingan  menunjukan  bahwa  sejauh  mana  konflik  dapat diredam  sehingga  tidak  meledak  menjadi  konflik  kekerasan  maupun  terbuka (FAUZI, 2020). Meskipun sempat muncul ketegangan diantara berbagai pihak pasca terjadi konflik, namun selalu bisa diatasi dengan cara meminta agar para pihak yang berkonflik  tidak  saling  melakukan  klaim  maupun  tindakan  kekerasan  di  areal sengketa tanah, tetapi lebih pada proses penyelesaian secara mediasi dan dialog dll. Selain itu dapat didiskusikan kemungkinan untuk mencapai penyelesaian melalui interaksi tatap muka. Cara yang ditempuh oleh pemangku kepentingan dilakukan melalui dialog antara aktor untuk meningkatkan kepedulian serta komitmen dalam membangun  kesepahaman  diantara  aktor.  Penyelesaian  konflik  yang  ditawarkan oleh pemangku kepentingan, menggunakan mediasi dan pendekatan lainya tanpa
ada keterlibatan pihak lain, dimana untuk mencari klarifikasi tentang konflik lahan antara aktor, sekaligus menggunakan cara-cara dalam menyepakati permasalahan dengan jalan damai.
Menurut  (Su  C,  2009),  saluran  komunikasi  dibangun  untuk  meningkatkan hubungan  lebih  intens  diantara  berbagai  pihak.  Selanjutnya,  untuk  mencari penyelesaian  terkait  konflik  yang  berkembang  di  masyarakat,  ada  beberapa alternatif  yang  dipilih  oleh  mediator  dalam  mempertemukan  kedua  belah  pihak, diantaranya  yakni:  (1)  melakukan  pertemuan  secara  terpisah  dengan  pihak-pihak yang  berkonflik  untuk  memperkenalkan  diri  dan  menjelaskan  sebab-sebab terjadinya  konflik,  (2)  komitmen  untuk  mematuhi  aturan  main  yang  disepakati dalam pertemuan, (3) masing-masing pihak secara bergiliran mengungkapkan cerita mereka,  termasuk  pemahaman  tentang  konflik  yang  mereka  alami.  (4)  mediator mengatur  proses  dan  waktu  bagi  setiap  pihak  sesuai  dengan  aturan  yang  telah disepakati  (5)  mediator  meringkas  hal-hal  yang  penting  untuk  mengecek  akurasi para pembicara dan memastikan bahwa pihak lainya mendengarkan pendapat yang disampaikan.  Pihak  yang  terlibat  langsung  dalam  penyelesaian  konflik  yakni pemerintah  desa  dan  pemangku  kepentingan  lainya,  dimana  sangat  bertanggung jawab atas berjalanya proses  komunikasi secara dialogis dan melibatkan berbagai pihak  berdasarkan  tingkat  kepentingan  serta  pengaruh.  Proses  komunikasi  yang dijalani  pemangku  kepentingan  mencakup  hal-hal  sebagai  berikut  (Poluan,  2023): (1)  mengajak  setiap  pihak  untuk  melakukan  pertukaran  pendapat  tentang kekhawatiran mengenai isu-isu konflik yang menimbulkan perbedaan pendapat (2) memintai  setiap  pihak  untuk  menyarankan  pilihan  dalam  mengatasi  perbedaan pandangan  diantara  kedua  belah  pihak  (3)  mempertahankan  tingkat  kerahasiaan sesuai  dengan  keinginan  setiap  aktor  yang  berkonflik  (4)  mengungkapkan pandangan lawan dengan cukup.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Peran  Stakeholder  Dalam  Penyelesaian  Konflik  Sengketa  Tanah  di  Desa  Gunung Eleh  Kecamatan  Kedungdung  Kabupaten  Sampang  Madura  belum  maksimal. Dikarenakan beberapa faktor yaitu: Pertama, dalam penyelesaian konflik sengketa tanah  melibatkan  beberapa  stakeholder  seperti  Kepala  Desa/Klebun,  Orang  Kuat Lokal/Blater,  dan  Tokoh  Agama/Kyai  (Peran  dari  masing-masing  stakeholder  ini memiliki dampak yang signifikan dalam penyelesaian konflik sengketa tanah yang terjadi di Masyarakat). Kedua, Penyelesaian sengketa tanah di Desa Gunung Eleh ini menggunakan  tiga  macam  bentuk  pengendalian  konflik  sosial  yaitu  pertama konsiliasi suatu bentuk pengendalian konflik sosial yang utama. Pengendalian ini terwujud melalui lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan  pengambilan  keputusan.  Kedua,  mediasi  yaitu  kedua  belah  pihak  yang berkonflik sepakat untuk menu juk pihak ketiga sebagai mediator. Ketiga, menjadi
pengarah  diantara  dua  kelompok  yang  berkonflik  yaitu  dilakukan  apabila  kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menerima atau hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka.

## Referensi
Andi Esse, D. (2023). Peran Pemerintah Dalam Memberikan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Suku Bajo Di Desa Torosiaje Laut. J. R. J, 7 (1), 18 - 29.
Armita  Arvianti,  D.  (2023).  Peran  Pemerintah  Daerah  Lombok  Barat  Terhadap Konflik Sosial Di Desa Mareje. Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan Jisip , 1 - 6.
Didik Irawansyah, D. (2013). Penggunaan  Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Pertanahan  Oleh  Pemerintah  Desa. Sewagati:  Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat Multidisiplin, 2 (2), 75 - 89.
Fauzi,  A.  (2020).  Resolui  Konflik  Tragedi  Carok  Madura  Studi  Kasus  Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Desa Batu Bintang Pamekasan Madura. Jurnal Ilmu Pemerintahan , 23 - 40.
Firdaus,  D.  (2023).  Penyelesaian  Sengketa  Penguasaan  Tanah  Hak  Milik  Turun- Temurun Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (Studi Kasus Di Desa Sai Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima). Dinamika, 29 (01), 7353 - 7361.
Irischa  Aulia  Pancarani,  D.  (2023).  Perlindungan  Hak  Kepemilikan  Tanah Masyarakat  Desa  Pakel:  Penelusuran  Legal  Standing  Akta  1929  Dalam Sengketa Tanah Dengan Pt. Bumi Sari. Tunas Agraria, 6 (2), 110 - 124.
Jacob,  D.  (2023).  Kajian  Yuridis  Penyelesaian  Sengketa  Hibah  Tanah  Ke Pemerintahan  Desa  Menurut  Uu  No.  6  Tahun  2014  Tentang  Desa. Lex Administratum, Xi (3), 1 - 9.
M,  F.  (2018). Metodologi  Penelitian:  Penelitian  Kualitatif,  Tindakan  Kelas,  Dan  Studi Kasus. Yogyakarta: Jejak Publisher.
Murad, R. (2005). Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah. Bandung: Alumni.
Nurfitriyana, D. (2020). Peran Pemerintah Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Pada Masyarakat Desa Buncu Kecamatan Dape Kabupaten Bima. Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan , 1 - 6.
Rainhard  Florian  Atalo,  D.  (2023).  Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam  Penyelesaian Sengketa  Batas  Antara  Desa  Petleng  Kecamatan  Alot  Tengah  Utara  Dengan Kelurahan  Welai  Timur  Kecamatan  Teluk  Mutiara  Kabupaten  Alor. Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesi, 3 (5), 480 - 494.
Resaldy  M.  Poluan,  D.  (2023).  Peran  Pemerintah  Desa  Dalam  Mengatasi  Konflik Sosial Yang Terjadi Di Pertambangan Desa Moreah Satu Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Ilmiah Society , 1 - 7.
Ridwan, A. F. (2010). Hukum Tanag Adat Indonesia. Jakarta: Yayasan Karya Dharma. Su  C,  D.  (2009).  Interpersonal  Influence  As  An  Alternative  Channdel Communication Behavior In Emerging Markets: The Case Of China. J Int Bus
Stud. 668 - 689. Urip, S. (2005). Hukum Agraria Dan Hak - Hak Atas Tanah. Jakarta: Prenada Media.