## INFO ARTIKEL
Kata kunci:
Penegakan Hukum,
Proses penyelidikan dan penyidikan, viktimologi

## ARTICLE INFO
Keyword: Law enforcement, Investigation Process, Victimology

## UNES Journal of Swara Justisia
Volume 2, Issue 1, April 2018

## P-ISSN 2579-4701 E-ISSN 2579-4919
PENEGAKAN HUKUM YANG TIDAK BERSESUAIAN DENGAN KETENTUAN HUKUM PIDANA DALAM PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN YANG

## MENYEBABKAN TIMBULNYA KORBAN
(Dalam Kajian Ilmu Viktimologi)

## UNAUTHORIZED LAW ENFORCEMENT WITH CRIMINAL PROVISIONS IN
THE INQUIRY AND INVESTIGATION PROCEDURES CAUSING THE SURVIVAL OF VICTIMS (In the Study of Victimology)

## Julaiddin
Fakultas Hukum Universitas Ekasakti e-mail: julaiddinmr@gmail.com

## ABSTRAK
Dalam  undang-undang  tersebut  telah  dibahas  tentang  penyidikan  UU No.  8  tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  sebagai dasar dari proses pijakan di tingkat penyidikan. Untuk itu, proses yang benar-benar  nyata  diperlukan  untuk  menemukan  kesalahan  yang mungkin  tidak  menyebabkan  ketidakpercayaan  yang  disebabkan  oleh proses. Dengan  demikian  proses  hukum  dapat  ditingkatkan  ke penyelidikan untuk menentukan yang utama dan dapat ditemukan oleh pelaku sesungguhnya

## ABSTRACT
In the law has been discussed about the investigation of Law No. 8 of 1981  on  the  Criminal  Procedure  Code  (KUHAP)  as  the  basis  of  the footing  process  at  the  level  of  investigation.  For  that,  a  truly  real process  is  needed  to  find  errors  that  may  not  cause  the  mistrust caused by the process. Thus the legal process can be upgraded to an investigation  to  determine  the  primary  and  can  be  found  by  the  real culprit.

## A. Pendahuluan
Negara kita adalah negara yang selalu menjunjung  tinggi  peradaban  akan  adanya penegakan  hukum.  Akan  tetapi    fakta  yang terjadi    selau  menebang  pilih  dari  suatu proses  penegakan  hukum  khususnya  hukum
pidana. Dimana dalam peristiwa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat baik yang dihadapi  ataupun  yang  ditemukan  secara pribadi  maupun  melalui  media  cetak  dan elektronik,  pada  umumnya  kebenarannya yang saling berkontradiksi/bertentangan

## UNES Journal of Swara Justisia. Volume 2 Issue 1 74-88
(paradoks).  Hal  ini  disebabkan  karena  ikut campurnya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab  sehingga  hukum  selalu  di jadikan  simbol  saja  oleh  sipelaku  kejahatan itu,  sehingga  aparat  yang  bertugas  sebagai penyidik  dalam  rangka  penegakan  hukum tidak  lagi  kondusif  dalam  menjalankan tugasnya,  ini  semua  adalah  salah  satu kelemahan  dalam  pengawasan  baik  internal maupun  eksternal  dari  suatu  instansi  yang memadai  sistem  penagakan  hukum.  Banyak tindakan  aparatur  penegak  hukum  dalam menjalankan  tugasnya  bertentangan  dengan hukum  baik  dalam  proses  penyelidikan, penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  di sidang pengadilan maupun dalam pelaksanaan eksekusi.
Dalam  undang-undang  telah  di  atur tentang  porses  penyidikan  yaitu    Undang- undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  sebagai  landasan  berpijaknya suatu proses di tingkat penyidikan. Untuk itu, di harapkan dalam proses penyelidikan harus sungguh-sungguh  sehingga  proses  untuk menetukan tentang adanya kesalahan yang di duga  tidak  menimbulkan  ketidakpercayaan oleh  yang  di  duga  dalam  suatu  proses tersebut.  Dengan  demikian  proses  hukum dapat  di  tingkatkan  ke  penyidikan  untuk menetukan  kebenaran  suatu  peristiwa  dan dapat di temukannya sipelaku yang sesungguhnya.
Hukum  Pidana  berkaitan  erat  dengan kriminologi  dalam  proses  penegakan  hukum
pidana, karena kriminologi bidang ilmu yang dapat  memberikan  masukan  kepada  hukum pidana,  terutama  mengapa  seseorang  itu melakukan tindak kejahatan dan faktor-faktor penyebabnya  serta  upaya  apa  yang  harus dilakukan  agar  para  penegak  hukum  tidak melanggar  hukum.  Kriminologilah  yang mempelajari  sebab  akibat,  perbaikan  dan pencegahan terhadap kejahatan berbagai ilmu pengetahuan. (Soedjono. D, 1979:5)
Menurut
Sutherland,
Cressey
menyatakan criminology  is  the  body  of knowledge  regarding  crime  as  a  social phenomenon .  (Sutherland,  Cressey,  1960:3)
Kriminologi  merupakan  batang  tubuh  ilmu pengetahuan  yang  mengandung  pengertian kejahatan  sebagai  suatu  fenomena  sosial. Fenomena ini tergambar di dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum pidana mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan sampai tingkat eksekusi.
Dalam  Pasal  362  KUHP  yaitu membahas    tentang  perbuatan  mengambil atau  memindah  tangankan  sebagaian  atau keseluruhan  barang  milik  orang  lain  secara melawan  hukum  akan  di  ancam  dengna pidana  pencurian  selama  lima  (5)  tahun, namun  dalam  peristiwa  sebagaimana  yang tertuang  dalam  Pasal  362  KUHP  tersebut tidak  semuda  itu  kita  harus  mendudukan seseorang  sebagai  orang  yang  bersalah namun  diperlukan  beberapa  pembuktian  di antaranya harus ada:
a. Adanya saksi,
b. Adanya bukti-bukti,
c. Adanya korban.
Dalam  ilmu  hukum  pidana  ada  ilmu yang mepelajari tentang pidana dan pemidanaan,  karena  dalam  hukum  pidana  di perlukannya pertanggungjawaban atas kesalahan yang di perbuat baik itu di sengaja atau  tidak  sengaja,  akan  tetapi  semuanya  itu membutuhkan suatu proses yang sesungguhnya  untuk  mencari  kebenaran materil maupun kebenaran formilnya.
Kebenaran  materilnya  yaitu  adanya perbuatan  yang  dapat  dibuktikan  adanya perbuatan yang dilakukan dengan menunjukan adanya barang bukti, sedangkan proses  untuk  mencari  kebenaran  formilnya adalah  adanya  proses  penyidikan  umtuk mencari kepastian hukum yangsesungguhnya dan  dapat  ditemukannya  tersangka  dengan menghadirkan  saksi-saksi  serta  alat  bukti lainnya  sehingga  tidak  menjadikan  orang yang  di  duga  tesebut  menjadi  korban  akan adanya  salah  tangkap.  Akan  tetapi  bila  tidak terbukti  secara  melawan  hukum  maka  yang terduga  tersbut  harus  dilepaskan  demi hukum.
Dari  beberapa  kasus  yang  di  proses secara melawan hukum di tingkat penyidikan ada  yang  memaksakan  kehendak  karena tidak menunjukan kebenaran yang sesungguhnya contohnya adalah si Ai diduga mencuri  sedangkan  orang  yang  dituduh  atau di sangka tersebut perbuatan yang sesungguhnya adalah tentang perselingkuhan,  namun  dalam  proses  hukum
di  tingkat  penyidikan  yang  terduga  tidak pernah  melakukan  akan  adanya  perbuatan yang  di  tuduhkannya,  akan  tetapi  Jaksa Penuntut  Umum  juga  tetap  menerima  hasil BAP  dari  tingkat  penyidikan,  akan  tetapi  di dalam  proses  persidangan  terungkap  bahwa yang  di  jadikan  tersangka  tidak  sama  sekali berbuat apa yang sesunggunya di tuduhkannya  sebagai  pelaku  sebagaimana telah di tentukan dalam Pasal 362 KUHP.
Mentaati  norma-norma  hukum  yang sudah ada merupakan kewajiban bagi seluruh aparatur  penegak  hukum.  Karena  hukum tersebut  berlaku  secara  filosofis.  Hukum dikatakan fisiologis apabila peraturan hukum tersebut  sesuai  dengan  cita-cita  hukum ( rechts  idee )  sebagai  nilai  positif  yang tertinggi.  Di  Indonesia  cita-cita  hukum positif yang tertinggi adalah masyarakat yang adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan UUD  1945.  Kemudian  dikaitkan  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku di  Indonesia  belum  satu  peraturan  pun  yang memberikan  perlindungan  hukum  secara konkrit terhadap korban ( victim ), perlindungan yang ada hanya besifat abstrak.
Hal  yang  seperti  itu  penegakkannya masih bersifat abstrak, bagaimana perlindungan  hukum  terhadap  korban  akibat perbuatan orang tersebut yang telah dirugikan,  belum  ada  aturan  hukum  yang memberikan  perlindungan  terhadap  korban. Pada  hal  ini  hukum  itu  sifatnya  konkrit, bukan abstrak, yang abstrak itu adalah orang yang menegakkannya.

## UNES Journal of Swara Justisia. Volume 2 Issue 1 74-88

## B. Pembahasan

## 1. Penegakan Hukum
Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional,  memenuhi  rasa  keadilan  dan berdaya  guna.  Dalam  rangka  menanggulangi kejahatan  terhadap  berbagai  sarana  sebagai reaksi  yang  dapat  diberikan  kepada  pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum  pidana,  yang  dapat  diintegrasikan satu  dengan  yang  lainnya.  Apabila  sarana pidana  dipanggil  untuk  menanggulangi kejahatan,  berarti  akan  dilaksanakan  politik hukum pidana,  yakni mengadakan pemilihan untuk  mencapai  hasil  perundang-undangan pidana  yang  sesuai  dengan  keadaan  dan situasi  pada  suatu  waktu  dan  untuk  masa- masa  yang  akan  datang.  (Barda  Nawawi Arief, 2002:109) Ditinjau dari sudut subjeknya,  penegakan  hukum  itu  dapat dilakukan  oleh  subjek  yang  luas  dan  dapat pula  diartikan  sebagai  upaya  penegakan hukum  oleh  subjek  dalam  arti  yang  terbatas atau  sempit.  Dalam  arti  luas,  proses penegakan  hukum  itu  melibatkan  semua subjek  hukum  dalam  setiap  hubungan hukum.  Siapa  saja  yang  menjalankan  aturan normatif  atau  melakukan  sesuatu  atau  tidak melakukan  sesuatu  dengan  mendasarkan  diri pada  norma  aturan  hukum  yang  berlaku, berarti  dia  menjalankan  atau  menegakkan aturan hukum.
Dalam arti sempit, dari segi subjeknya  itu,  penegakan  hukum  itu  hanya diartikan  sebagai  upaya  aparatur  penegakan
hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan  bahwa  suatu  aturan  hukum berjalan  sebagaimana  seharusnya.  Dalam memastikan  tegaknya  hukum  itu,  apabila diperlukan,  aparatur  penegak  hukum  itu diperkenankan  untuk  menggunakan  daya paksa.  Pengertian  penegakan  hukum  itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari  segi  hukumnya.  Dalam  hal  ini, pengertiannya  juga  mencakup  makna  yang luas  dan  sempit.  (Purnadi  Purbacaraka, 1997:34)
Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup  pula  nilai-nilai  keadilan  yang terkandung di  dalamnya  bunyi  aturan  formal maupun  nilai-nilai  keadilan  yang  hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan  hukum  itu  hanya  menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.  (Dellyana,  Shant,  1988:34)  Karena  itu, penerjemahan  perkataan  „ law  enforcement’
ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan  „penegakan hukum‟ dalam  arti  luas  dan  dapat  pula  digunakan istilah  „penegakan  peraturan‟  dalam  arti sempit.  Pembedaan  antara  formalitas  aturan hukum  yang  tertulis  dengan  cakupan  nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggeris sendiri dengan dikembangkannya  istilah  „ the  rule  of  law’ versus  ‘the  rule  of  just  law’ atau  dalam istilah  ‘the  rule  of  law  and  not  of  man’ versus istilah  „ the  rule  by  law’ yang  berarti „ the rule of man by law’ .
Dalam  istilah  „ the  rule  of  law’
terkandung makna pemerintahan oleh hukum,  tetapi  bukan  dalam  artinya  yang formal,  melainkan  mencakup  pula  nilai-nilai keadilan  yang  terkandung  di  dalamnya. (Tamanahan,  Brian  Z,  2004:92)  Karena  itu, digunakan  istilah ‘the  rule  of  just  law ‟.
Dalam  istilah ‘the  rule  of  law  and  not  of man’ dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada  hakikatnya  pemerintahan  suatu  negara hukum  modern  itu  dilakukan  oleh  hukum, bukan  oleh  orang.  Istilah  sebaliknya  adalah „ the rule by law’ yang  dimaksudkan  sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum  sekedar  sebagai  alat  kekuasaan belaka. (Laurensius Arliman. S, 2015:13)
Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa  yang  dimaksud  dengan  penegakan hukum  itu  kurang  lebih  merupakan  upaya yang  dilakukan  untuk  menjadikan  hukum, baik  dalam  arti  formil  yang  sempit  maupun dalam  arti  materiel  yang  luas,  sebagai pedomanperilaku  dalam  setiap  perbuatan hukum,  baik  oleh  para  subjek  hukum  yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan  hukum  yang  resmi  diberi  tugas dan  kewenangan  oleh  undang-undang  untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian  yang  luas  itu,  pembahasan  kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan  sendiri  batas-batasnya.  Apakah  kita akan  membahas  keseluruhan  aspek  dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi
subjeknya  maupun  objeknya  atau  kita  batasi hanya  membahas  hal-hal  tertentu  saja, misalnya,  hanya  menelaah  aspek-aspek subjektifnya saja. Jurnal ini memang sengaja dibuat  untuk  memberikan  gambaran  saja mengenai  keseluruhan  aspek  yang  terkait dengan tema penegakan hukum itu.

## 2. Ketentuan Hukum Pidana
Hukum  Pidana adalah  keseluruhan dari  peraturan- peraturan yang  menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam  tindak  pidana,  serta  menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang  melakukannya.  Untuk  itu,  penulis mengutip beberapa pendapat para ahli hukum pidana  serta  penjelasannya  diantaranya adalah;
Menurut  Moeljatno,  Hukum  Pidana adalah  bagian daripada keseluruhan  hukum yang  berlaku  di  suatu  negara,  yang mengadakan  dasar-dasar  dan  aturan-aturan untuk: ( Moeljatno, 2002:1)
a. Menentukan  perbuatan-perbuatan  mana yang  tidak  boleh  dilakukan  dan  yang dilarang,  dengan  disertai  ancaman  atau sanksi  yang  berupa  pidana  tertentu  bagi barang  siapa  yang  melanggar  larangan tersebut.
b. Menentukan kapan dan  dalam hal-hal  apa kepada  mereka  yang  telah  melanggar larangan-larangan  itu  dapat  dikenakan atau  dijatuhi  pidana  sebagaimana  yang telah diancamkan.
c. Menentukan  dengan  cara  bagaimana pengenaan  pidana  itu  dapat  dilaksanakan apabila  ada  orang  yang  disangka  telah melanggar larangan tersebut.
Sedangkan  menurut  Sudarsono,  pada prinsipnya  Hukum  Pidana  adalah  yang

## UNES Journal of Swara Justisia. Volume 2 Issue 1 74-88
mengatur  tentang  kejahatan  dan  pelanggaran terhadap  kepentingan  umum  dan  perbuatan tersebut  diancam  dengan  pidana  yang merupakan  suatu  penderitaan.  (Sudarsono, 1994:102)
Dengan  demikian  hukum  pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan  sudah  terletak  pada  norma  lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan  ditaatinya  norma-norma  lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.
Di dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang  hukum  publik.  Artinya,  hukum pidana  mengatur  hubungan  antara  warga dengan  negara  dan  menitikberatkan  kepada kepentingan  umum  atau  kepentingan  publik.
Secara  histori  hubungan  hukum  yang  pada awalnya  adalah  hubungan  pribadi  atau hubungan private ,  tetapi  dalam  perjalanan waktu  terdapat  hal-hal  yang  diambil  alih kelompok  atau  suku  dan  akhirnya  setelah berdirinya  negara  diambil  alih  oleh  negara dan dijadikan kepentingan umum.
Hukum  pidana  merupakan  hukum yang  memiliki  sifat  khusus,  yaitu  dalam  hal sanksinya.  Setiap  kita  berhadapan  dengan hukum,  pikiran  kita  menuju  kearah  sesuatu yang  mengikat  perilaku  seseorang  di  dalam masyarakat.  Di  dalamnya  terdapat  ketentuan tentang  apa  yang  harus  dilakukan  dan  apa yang  tidak  boleh  dilakukan  atau  sering  kita sebut  sebagai  norma,  serta  akibatnya  atau sering disebut sanksi.
Yang  membedakan  hukum  pidana dengan  hukum  yang  lainnya  adalah  bentuk sanksinya, bentuk sanksi ini bersifat hukuman  yang  memiliki  macam-macam bentuk  hukuman,  seperti  perampasan  harta akibat  denda,  dirampas  kemerdekaanya karena  dipidana  kurungan  atau  penjara, bahkan  adapula  dirampas  nyawanya  jika diputuskan atau dijatuhi pidana mati.
Ketentuan  hukum  positif  (KUHP)  di Indonesia  saat  ini,  tidak  tercantum  suatu ketentuan yang menjelaskan mengenai definisi  dari  tindak  pidana  ( starfbaarfeit ).
Pembentuk undang-undang kita telah
menggunakan perkataan “ strafbaarfeit ” untuk  menyebutkan  apa  yang  kita  kenal sebagai  “Tindak  Pidana”  di  dalam  KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai  apa  yang  sebenarnya  dimaksud dengan  perkataan  “ Strafbaar  feit ”  tersebut.
Perkataan  “ feit ”  itu  sendiri  di  dalam  bahasa Belanda  berarti  “sebagian  dari  suatu kenyataan” sedangkan “ Strafbaar  feit ” dapat diterjemahkan  sebagai  “sebagian  dari  suatu kenyataan  yang  dapat  di  hukum”.  ( Pipin Syarifin,
2000:46)
Sehingga dengan
demikian  dapat  diketahui  bahwa  yang  dapat dihukum  itu  sebenarnya  adalah  manusia sebagai  pribadi  dan  bukan  kenyataan, ataupun tindakan.
Hukum  pidana  yang  berlaku  di Indonesia  sekarang  ini  ialah  hukum  pidana yang  telah  dikodifikasi,  yaitu  sebagian terbesar  dan  aturan-aturanya  telah  disusun dalam  suatu  kitab  undang-undang  yang
dinamakan  sebagai  Kitab  Undang-Undang
Hukum  Pidana,  menurut  suatu  sistem  yang tertentu.  Di  dalam  KUHP  itu  sendiri  tidak terdapat  ketentuan  atau  satu  pasal  pun  yang merumuskan  mengenai  pengertian  tindak pidana, sehingga tidak ada batasan yang pasti mengenai  makna  dan  pengertian  istilah tindak  pidana  yang  sebenar-benarnya.  Oleh karena  itu,  timbul  berbagai  pendapat  dari beberapa  ahli  hukum,  dimana  mereka mencoba  untuk  menafsirkan  sendiri  apa  itu sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan tindak pidana.
Secara  tegas  penulis  menjelaskan bahwa  untuk  menemukan  dan  memahami tentang pengertian serta makna dari perkataan  tindak  pidana,  maka  diteliti berdasarkan  doktrin-doktrin  atau  pendapat para  ahli  mengenai  makna  dan  pengertian tindak  pidana.  Beberapa  pendapat  pakar hukum  dari  barat  (Eropa)  mengenai  Hukum Pidana,  antara  lain  sebagai  berikut:  ( Teguh
Prasetyo, 2010:4-9)
a. Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan  hukum  mengenai  perbuatan- perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
b. Apeldoorn,  menyatakan  bahwa  Hukum Pidana dibedakan dan diberikan arti: Hukum  Pidana  Materiil  yang  menunjuk pada  perbuatan  pidana  dan  yang  oleh sebab  perbuatan  itu  dapat  dipidana, dimana  perbuatan  pidana  itu  mempunyai dua bagian, yaitu:
1) Bagian  objektif  merupakan  suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukuman
dengan ancaman pidana atas pelanggaranya.
2) Bagian  subjektif  merupakan  kesalahan yang  menunjuk  kepada  pelaku  untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.  Hukum  pidana  formal  yang mengatur  cara  bagaimana  hukum pidana materiil ditegakkan.
c. D.  Hazewinkel-Suringa,  dalam  bukunya membagi  hukum  pidana  dalam  arti objektif ( ius poenale ), yang meliputi:
1) Perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.
2) Ketentuan-ketentuan  yang  mengatur upaya  yang  dapat  digunakan  apabila Norma  itu  dilanggar,  yang  dinamakan Hukum Penitensier.
3) Subjektif  ( ius  puniendi ),  yaitu  hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.
d. Vos,  meyatakan  bahwa  hukum  pidana diberikan dalam arti bekerjanya sebagai:
1) Peraturan hukum objektif (ius poenale )
yang dibagi menjadi:
a) Hukum pidana materiil yaitu peraturan tentang syarat-syarat bilamana,  siapa  dan  bagaimana sesuatu dapat dipidana.
b) Hukum  pidana  formal  yaitu  hukum acara pidana.
2) Hukum  subjektif  ( ius  punaenandi ), yaitu meliputi hukum yang memberikan
kekuasaan untuk
menetapkan ancaman pidana, menetapkan putusan dan melaksanakan pidana  yang  hanya  dibebankan  kepada negara  atau  pejabat  yang  ditunjuk untuk itu.
3) Hukum pidana umum ( algemene strafrecht ),  yaitu  dalam  bentuknya sebagai  ius  special  seperti  hukum pidana militer, dan sebagai ius singulare seperti hukum pidana fiskal.
e. Algra  Jansen,  mengatakan  bahwa  hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk

## UNES Journal of Swara Justisia. Volume 2 Issue 1 74-88
memperingati mereka yang telah
melakukan  suatu  perbuatan  yang  tidak dibenarkan,  reaksi  dari  penguasa  tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan  yang  seharusnya  dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta  kekayaan,  yaitu  seandainya  ia  telah tidak melakukan suatu tindak pidana.
Sedangkan  pendapat  pakar  hukum
Indonesia  mengenai  Hukum  Pidana,  antara lain sebagai berikut:
a. Satochid  Kartanegara,  bahwa  hukum pidana  dapat  dipandang  beberapa  sudut, yaitu:
1) Hukum  pidana  dalam  arti  objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung  larangan-larangan  atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
2) Hukum  pidana  dalam  arti  subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang
melakukan  perbuatan  yang  dilarang. ( Satochid Kartanegara, 2007:184-186)
b. Soedarto,  mengatakan  bahwa  hukum pidana  merupakan  sistem  sanksi  yang negatif,  ia  diterapkan  jika  sarana  lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider.  Pidana  juga  termasuk  tindakan ( maatregelen ), bagaimanapun juga merupakan  suatu  penderitaan,  sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang  dikenai  oleh  karena  itu  hakikat  dan tujuan  pidana  dan  pemidanaan  untuk memberikan alasan pembenaran ( justification ) pidana itu. ( Sofjan
Sastrawidjaja, 1995:11)
c. Roeslan  Saleh,  mengatakan  bahwa  setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai  perbuatan  yang  tidak  boleh  atau tidak  dapat  dilakukan  sehingga  perlu adanya  penekanan  pada  perasaan  hukum masyarakat.  Oleh  karena  itu,  sesuatu perbuatan  pidana  berarti  perbuatan  yang menghambat  atau  bertentangan  dengan
tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan  masyarakat.  Sehingga  isi pokok  dari  definisi  hukum  pidana  itu dapat disimpulkan sebagai berikut:
1) Hukum pidana sebagai hukum positif
2) Substansi hukum pidana adalah hukum yang  menentukan  tentang  perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi pelakunya.
d. Bambang  Poernomo,  menyatakan  bahwa hukum  pidana  adalah  hukum  sanksi. Definisi  ini  diberikan  berdasarkan  ciri hukum  pidana  yang  membedakan  dengan hukum  yang  lain,  yaitu  bahwa  hukum pidana  sebenarnya  tidak  mengadakan Norma  sendiri  melainkan  sudah  terletak pada  lapangan  hukum  yang  lain,  dan sanksi pidana itu diadakan untuk menguatkan  ditaatinya  norma-norma  di luar  hukum  pidana.  Secara  tradisional definisi  hukum  pidana  dianggap  benar sebelum  hukum  pidana  berkembang dengan pesat. ( Amir Ilyas, 2012:25)
Pidana  memiliki  unsur-unsur  sebagai berikut:  ( Mohammad  Ekaputra  dan  Abul Khair, 2010:4)
a. Pidana  itu  pada  hakekatnya  merupakan suatu  pengenaan  penderitaan  atau  nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
b. Pidana  itu  diberikan  dengan  sengaja  oleh orang  atau  badan  yang  mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
c. Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah  melakukan  tindak  pidana  menurut undang-undang.
Selain itu, Andi Hamzah
mengemukakan  bahwa  menurut  hukum positif  Indonesia,  pidana  diatur  dalam  Pasal 10  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP) yang mengatur bahwa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari:
a. Pidana mati;
b. Pidana penjara;
c. Pidana kurungan;
d. Pidana denda.
Sedangkan pidana tambahan terdiri dari:
a. Pencabutan hak-hak tertentu;
b. Perampasan barang-barang tertentu;
c. Pengumuman putusan hakim.

## 3. Proses Penyelidikan
Pengertian  Penyelidikan  berdasarkan Pasal 1 butir (5) KUHAP
adalah  suatu  tindakan  untuk  mencari  tahu apakah  suatu peristiwa atau  kasus  akibat suatu tindak pidana atau bukan.
Yang berwenang melakukan
Penyelidikan adalah:
a. Menurut  KUHAP  (Pasal  1  butir  4)  yaitu: Polisi  (dari  pangkat  tertinggi  hingga terendah)
b. Menurut Undang-undang lain yaitu: Jaksa, Bapepam (Pasar Modal), Tamtamal (Angkatan Laut)
Tugas  dan  Wewenang  diatur  dalam Pasal 5 KUHAP didasarkan:
a. Karena Wewenang, dan
b. Atas perintah Penyidik
Beberapa  jalur  diketahuinya  suatu tindak pidanan, atas dasar:
a. Laporan:  (dapat  dilakukan  oleh  setiap orang atau pada umumnya adalah masyarakat)  semua  anggota  masyarakat dapat  melakukan  laporan  kepada  aparat penegak hukum, semua anggota masyarakat  wajib  melaporkan  adanya rencana  suatu  tindak  pidana,  sebab  bila tidak  dilaporkan  maka  rencana  adanya perbuatan  tindak  pidana  tersebut  tidak dapat  diketahui  atau  ditemukannya  si pelaku  tindak  pidana  itu.  Dan  apabila masyarakat  dapat  melaporkan  rencana perbuatan tindak pidana tersebut sehingga
pelakunya dapat ditahan dengan menunjukkan  bukti-bukti  bahwa  pelaku tindak  pidana  telah  melakukan  perbuatan yang direncakan, maka dengan bukti-bukti tersebut dapatlah ditahan pelaku dan tidak dapat  dicabut  laporan  dari  si  pelapor tersebut,  dan  pelapor  akan  menjadi  saksi pada  saat  proses  penyidikan  di  tingkat penyidikan sampai dengan proses persidangan  di  bawa  sumpah  untuk mepertanggungjawabkan laporannya
dimana laporan tersebut dilaporkan apakah  di  tingkat  Polsek  ataukah  di tingkat Polres.
b. Pengaduan  adalah  tidak  semua  orang dapat mengadukan terkecuali  orang-orang tertentu  yang  dapat  mengadukan  suatu kejadian  baik  itu  keluarganya,  korban sendiri  ataupun  kuasanya  karena  ada rahasia  yang  tidak  perlu  diketahui  oleh orang  banyak.  Untuk  itu,  perlu  diketahui bahwa  pengaduan  terbagi  dua  yaitu Relatif  dan  Absolut  (pengaduan  yang dibuat  oleh  orang  yang  dirugikan,  ada yang  relatif  dan  ada  yang  absolut), pengaduan  bisa  dicabut  kembali  dan pengaduan merupakan syarat di prosesnya suatu  masalah.  (contoh:  delik  aduan seperti  pemerkosaan,  delik  aduan  relatif seperti pengkroyokan dan/atau penganiayaan secara massal).
c. Tertangkap  Tangan  yaitu  tertangkap tangan  pada  saat  mengambil  barang contohnya  (sepeda  motor  di  pekarangan) milik  orang  lain  baik  sebagian  maupun keseluruhan  tanpa  seizin  pemiliknya  oleh si  pelaku  kejahatan)  sehingga  tidak  perlu adanya penyelidikan
d. Informasi dalam arti khusus (contoh: surat kaleng, lewat media cetak) tanpa mengkonfirmasi  kepada  kedua  belah pihak  atas  kebenaran  suatu  peristiwa tersebut.

## 4. Proses Penyidikan
Menurut  Penulis  Ketentuan  yang dapat  dilakukan  tindakan  Penyidikan  harus bersesuaian  dengan hasil penyelidikan  agar

## UNES Journal of Swara Justisia. Volume 2 Issue 1 74-88
tidak timbul kontrofersi atau tidak bersesuaian  dengan  yang  sesungguhnya bahwa  adanya  tindak  pidana  yang  harus dilakukan  tindakan  penyidikan.  Penyidikan adalah  merupakan  tahapan  penyelesaian perkara  pidana  setelah  penyelidikan  yang merupakan  tahapan  permulaan  mencari  ada atau  tidaknya  tindak  pidana  dalam  suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi,  maka  saat  itulah  penyidikan  dapat dilakukan  berdasarkan  hasil  penyelidikan.
Pada  tindakan  penyelidikan,  penekanannya diletakkan  pada  tindakan  “mencari  dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap  atau  diduga  sebagai  tindakan pidana.  Sedangkan  pada  penyidikan  titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan
“mencari  serta  mengumpulkan  bukti”.
Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.
Pengertian penyidikan tercantum dalam  Pasal  1 butir 2  KUHAP  yakni  dalam
Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan  penyidik  dalam  hal  dan menurut  cara  yang  diatur  dalam undang-undang  ini  untuk  mencari serta  mengumpulkan  bukti  yang dengan  bukti  itu  membuat  terang tentang  pidana  yang  terjadi  dan  guna menemukan tersangkanya”
Berdasarkan  rumusan  Pasal  1  butir (2)  KUHAP,  unsur-unsur  yang  terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:
a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung
tindakantindakan  yang antara satu  dengan yang lain saling berhubungan;
b. Penyidikan  dilakukan  oleh  pejabat  publik yang disebut penyidik;
c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
d. Tujuan  penyidikan  ialah  mencari  dan mengumpulkan  bukti,  yang  dengan  bukti itu  membuat  terang  tindak  pidana  yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.
Berdasarkan  keempat  unsur  tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan,  telah  diketahui  adanya  tindak pidana  tetapi  tindak  pidana  itu  belum  terang dan belum diketahui siapa yang
melakukannya.  Adanya  tindak  pidana  yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

## 5. Pengertian  Korban  dalam  Proses Penegakan Hukum
Korban adalah mereka
yang menderita  jasmaniah  dan  rohaniah  sebagai akibat  tindakan  orang  lain  yang  mencari pemenuhan  kepentingan  diri  sendiri  atau orang  lain  yang  bertentangan  dengan kepentingan  hak  asasi  pihak  yang  dirugikan. (Soeharto,  2007:77)  Selama  beberapa  abad, pengertian  korban  menjadi  berubah  dan memiliki  makna  yang  lebih  luas.  Ketika viktimologi  pertama  kali  ditemukan  yaitu pada  tahun  1940-an,  para  ahli  viktimologi seperti  Mendelshon,  Von  Hentig  dan Wolfgang  cenderung  mengartikan  korban berdasarkan text book dan kamus yaitu ”orang  lemah  yang  membuat  dirinya  sendiri menjadi korban”.
Pemahaman  seperti  itu  ditentang habis-habisan  oleh  kaum  feminist  sekitar tahun  1980-an,  dan  kemudian  mengubah pengertian  korban  yaitu  “setiap  orang  yang terperangkap  dalam  suatu  hubungan  atau situasi  yang  asimetris.  Asimetris  disini  yaitu segala  sesuatu  yang  tidak  imbang,  bersifat ekploitasi,  parasitis  (mencari  keuntungan untuk  pihak  tertentu),  merusak,  membuat orang  menjadi  terasing,  dan  menimbulkan penderitaan yang panjang”.
Viktimologi berasal dari
kata victima (bahasa latin) yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu pengetahuan.  Oleh  sebab  itu  viktimologi adalah  ilmu  pengetahuan  yang  mempelajari tentang korban. (Bambang Waluyo, 2011:8)
Pada  dasarnya  korban  adalah  orang, baik individu, kelompok ataupun masyarakat yang  telah  menderita  kerugian  yang  secara langsung  sebagai  akibat  dari  kejahatan subyek  lain.  Bila  hendak  membicarakan mengenai  korban,  maka  seyogyanya  dilihat kembali  pada  budaya  dan  peradaban  Ibrani kuno.
Dalam  peradaban  tersebut,  asal  mula pengertian  korban  merujuk  pada  pengertian pengorbanan  atau  yang  dikorbankan  yaitu,
”mengorbankan  seseorang  atau  binatang untuk pemujaan atau hirarki
kekuasaan”.Berbicara mengenai korban dalam  suatu  tindak  pidana  dalam  sistim hukum  nasional  di  Indonesia,  posisinya sangatlah  tidak  menguntungkan.  Karena korban  tersebut  dalam  Sistim  Peradilan
Pidana, hanya sebagai figuran, bukan sebagai pemeran  utama  atau  hanya  sebagai  saksi (korban).  Seharusnya  korban  tidak  saja dipahami sebagai obyek dari suatu kejahatan tetapi  juga  harus  dipahami  sebagai  subyek yang  perlu  mendapat  perlindungan  secara sosial dan hukum.
Istilah  korban  pada  saat  itu  merujuk pada  pengertian  “setiap  orang,  kelompok, atau  apapun  yang  mengalami  luka-luka, kerugian,  atau  penderitaan  akibat  tindakan yang bertentangan dengan hukum.
Penderitaan  tersebut  bisa  berbentuk  fisik, psikologi maupun ekonomi. Di dalam Kamus Umum  Bahasa  Indonesia  menyebutkan  kata korban mempunyai pengertian sebagai berikut  :  ”  korban  adalah  orang  yang menderita  kecelakaan  karena  perbuatan (hawa  nafsu  dan  sebagainya)  sendiri  atau orang lain”.
Maka  dari  itu  Penulis  mengutip Definisi  Korban  menurut  Para  Ahli  dan Undang-undang  yang  berlaku  di  Indonesia maupun  Konvensi-konvensi  internasional yang  membahas  mengenai  korban  kejahatan antara lain:
a. Ralph De Sola
Korban ( victim )  adalah  “ person  who  has incured  mental  or  physical  suffring,  loss of  property  or  death  resulting  from  an actual  or  attemp  ted  criminal  offence committed by another” . ( Orang yang telah mengalami  penderitaan  mental  atau  fisik, kehilangan  harta  benda  atau  kematian akibat dari upaya kejahatan yang sebenarnya  atau  yang  dilakukan  oleh orang lain). ( Ralph de sola , 1998:188)

## UNES Journal of Swara Justisia. Volume 2 Issue 1 74-88
b. Cohen
Korban ( victim )  adalah  “ whose  pain  and suffering have been made neglected by the state while it spends immense resources tu hunt  down  and  punish  the  offender  who responsible for that pain and
suffering”. ( yang rasa sakit dan penderitaan  yang  telah  dibuat  diabaikan oleh  negara  sementara  menghabiskan sumber  daya  yang  sangat  besar  untuk memburu  dan  menghukum  pelaku  yang bertanggung  jawab  atas  rasa  sakit  dan penderitaan).
c. Z.P. Separovic
Korban ( victim )  adalah  “ the  person  who are  threatended,  injured  or  destroyed  by an  actor  or  omission  of  another  (mean, structure, organitation, or institution) and consequently;  a  vic  tim  would  be  anyone who has suffered from or been threatened by a punishable act (not only criminal act but  also  other  punishable  acts  as misdemeanors,  economic  offences,  non fulfillment of work duties) or an accidents. Suffering  may  be  caused  by  another  man or another stucture, where people are also involved” .  “ orang  yang  diancam,  terluka atau dihancurkan oleh aktor atau penghilangan  orang  lain  ( mean ,  struktur, organisasi,  atau  lembaga)  dan  akibatnya; tim vic adalah  siapa  saja  yang  telah menderita  atau  terancam  oleh  tindakan yang dapat dihukum (tidak hanya tindakan kriminal  tetapi  juga  tindakan  lain  yang dapat dihukum sebagai pelanggaran ringan, pelanggaran ekonomi, tidak memenuhi tugas pekerjaan) atau kecelakaan. Penderitaan mungkin disebabkan  oleh  pria  lain  atau  struktur lain,  di  mana  orang-orang  juga  terlibat.” Dengan  demikian,  menurut  penulis,    itu semua  harus  membutuhkan  tindakan hukum  yang  lebih  konkrit  sehingga  tidak menghukum  orang  tanpa  ada  kesalahan yang sesungguhnya (Penghukuman Tanpa Hakim). (Ainil hadi dan Mukhlis,
2012:193)
d. Muladi Korban ( victim )  adalah  orang-orang  yang baik  secara  individual  maupun  kolektif
telah menderita kerugian, termasuk kerugian  fisik  atau  mental,  emosional, ekonomi, atau gangguan subtansial terhadap  hak-haknya  yang  fundamental, melalui  perbuatan  atau  komisi  yang melanggar  hukum pidana  dimasing- masing  negara,  termasuk  penyalahgunaan kekuasaan. (Ainil  hadi  dan  Mukhlis, 2012:193)
e. Pasal  1  angka  3  Undang-undang  Nomor 31  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2006 tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban menyebutkan:
“Korban adalah  orang  yang  mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian  ekonomi  yang  diakibatkan  oleh suatu tindak pidana”.
f. Pasal  1  angka  3  Undang-undang  Nomor 23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa:
“Korban adalah  orang  yang  mengalami kekerasan  dan/atau  ancaman  kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.
g. Pasal  1  angka  5  Undang-undang  Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menyebutkan:
“Korban adalah  orang  perseorangan  atau kelompok orang yang mengalami penderitaan  baik  fisik,  mental,  maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan  hak-hak  dasarnya,  sebagai akibat  pelanggaran  hak  asasi  manusia yang  berat,  termasuk  korban  adalah  ahli warisnya”.
h. Pasal  1  angka  2  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun 2008  tentang  Pemberian  Kompensasi, Restitusi,  dan  Bantuan  Kepada  Saksi  dan Korban menyebutkan: “Korban adalah seseorang yang mengalami  penderitaan  fisik,  mental, dan/atau kerugian ekonomi yang
diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
i. Pasal  1  angka  2  Peraturan  Pemerintah Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Tata  Cara Perlindungan  Terhadap  Korban  dan  Saksi dalam  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia Yang Berat menyebutkan:
“Korban adalah  orang  perorangan  atau kelompok orang yang mengalami penderitaan  sebagai  akibat  pelanggaran hak asasi manusia yang berat memerlukan perlindungan  fisik  dan  mental  dari ancaman,  gangguan,  teror,  dan  kekerasan pihak manapun”.
j. Deklarasi  PBB  dalam The  Declaration  of Basic  Pribciples  of  Justice  for  victims  of Crime and Abuse ofPower 1985 Korban ( victims ) means person who, individually  or  collectively,  have  suffered harm, including physical or mental injury, emotional  suffering,  economic  loss  or substantial impairment of their fundamental  rights,  throgh  acts  or omission of criminal laws operative within Members  States,  including  those  laws proscribing  criminal  abuse  of  power”… through  acts  or  omissions  that  do  not  yet constitute  violations  of  national  criminal laws  but  of  internationally  recognized norms  relating  to  human  rights. ( Korban berarti  orang  yang,  secara  individu  atau secara  kolektif,  telah  menderita  kerugian, termasuk  cedera  fisik  atau  mental, penderitaan  emosional,  kerugian  ekonomi atau  kerusakan  substansial  dari  hak-hak fundamental  mereka,  melalui  tindakan atau kelalaian hukum pidana yang berlaku di  Negara  Anggota,  termasuk  undang- undang  tersebut  melarang  pelecehan kekuasaan melalui tindakan atau kelalaian yang  belum  merupakan  pelanggaran hukum  pidana  nasional  tetapi  norma- norma  yang  diakui  secara  internasional terkait dengan hak asasi manusia).
Dengan  mengacu  pada  pengertian korban  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau  kelompok yang  secara  langsung menderita  akibat  dari  perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan
bagi  diri/kelompoknya,  bahkan,  lebih  luas lagi  termasuk  di  dalamnya  keluarga  dekat atau  tanggungan  langsung  dari  korban  dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu  korban  mengatasi  penderitaannya atau untuk mencegah fiktimisasi.
Pentingnya pengertian korban diberikan  dalam  pembahasan  ini  adalah untuk  sekedar  membantu  dalam  menetukan secara  jelas  batas-batas  yang  dimaksud  oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara pandang. Untuk itu berikut ini akan  dijelaskan  lebih  jauh  lagi  mengenai Tipilogi  kejahatan  yang  mana  dimensinya dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu:
a. Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan  korban  dalam  terjadinya kejahatan.  Melalui  kajian  perspektif  ini, maka  Ezzat  Abdel  Fattah  menyebutkan beberapa  tipilogi  korban,  yaitu: (Ainil hadi dan Mukhlis, 2012:193)
1) Nonparticipating
victims adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan  dan  penjahat  tetapi  tidak turut berpartisipasi dalam
penanggulangan kejahatan.
2) Latent  or  predisposed  victims adalah mereka  yang  mempunyai  karakter tertentu cenderung menjadi  korban pelanggaran tertentu.
3) Provocative victims adalah mereka yang menimbulkan kejahatan  atau pemicu kejahatan.
4) Particapcing  victims adalah  mereka yang  tidak  menyadari  atau  memiliki perilaku  lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
5) False  victims adalah  mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.
b. Ditinjau  dari  perspektif  tanggung  jawab korban  itu  sendiri  maka  Stepen  Schafer mengemukakan  tipilogi  korban  menjadi tujuh  bentuk  yaitu: (Ainil  hadi  dan Mukhlis, 2012:193)

## UNES Journal of Swara Justisia. Volume 2 Issue 1 74-88
1) Unrelated  victims adalah  mereka  yang tidak  ada  hubungan  dengan  si  pelaku dan  menjadi  korban  karena  memang potensial.  Untuk  itu,  dari  aspek tanggung  jawab  sepenuhnya  berada  di pihak korban.
2) Proactive  victims merupakan  korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu  terjadinya  kejahatan.  Karena itu, dari aspek tanggung  jawab terletak pada  diri  korban  dan  pelaku  secara bersama-sama.
3) Participacing
victims hakikatnya perbuatan  korban  tidak  disadari  dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan.  Misalnya,  mengambil  uang di  bank  dalam  jumlah  besar  yan  tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang  untuk  merampasnya.  Aspek  ini pertanggungjawaban  sepenuhnya  ada pada pelaku.
4) Biologically weak victim adalah kejahatan  disebabkan  adanya  keadaan fisik  korban  seperti  wanita,  anak-anak, dan  manusia  lanjut  usia  (manula) merupakan potensial  korban kejahatan. Ditinjau  dari  pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi  perlindungan  kepada  korban yang tidak berdaya.
5) Socially  weak  victims adalah  korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan  dengan  kedudukan  sosial yang lemah. Untuk itu,
pertanggungjawabannya  secara  penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
6) Self  victimizing  victims adalah  koran kejahatan yang dilakukan sendiri (korban  semu)  atau  kejahatan  tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak  pada  korban  sekaligus  sebagai pelaku kejahatan.
7) Political  victims adalah  korban  karena lawan  polotiknya.  Secara  sosiologis, korban ini tidak dapat
dipertnggungjawabkan  kecuali  adanya perubahan konstelasi politik.
Selain  pengelompokan  diatas,  masih ada  pengelompokan  korban  menurut  Sellin dan  Wolfgang,  yaitu  sebagai  berikut: (Ainil hadi dan Mukhlis, 2012:193)
a. Primary victimization , yaitu korban berupa individu perorangan (bukan kelompok).
b. Secondary  victimization ,  yaitu  korban kelompok, misalnya badan hukum.
c. Tertiary victimization , yaitu korban masyarakat luas.
d. No victimiazation , yaitu korban yang tidak dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan produksi.

## Daftar Kepustakaan

## A. Buku-buku
Ainil  hadi  dan  Mukhlis. Kriminologi  dan Viktimologi. Universitas  Syiah  Kuala, Banda Aceh. 2012.
Amir  Ilyas,  SH.,  MH. Asas-Asas  Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban  Pidana  Sebagai Syarat  Pemidanaan  (Disertai  teori- teori pengantar dan beberapa komentar). Mahakarya Rangkang, Yogyakarta. 2012.
Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban , Sinar Grafika, Jakarta. 2011.
Barda  Nawawi  Arief, Kebijakan  Hukum Pidana ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2002.
Dellyana,Shant. Konsep  Penegakan  Hukum . Yogyakarta: Liberty, Yogyakarta, 1988.
Laurensius  Arliman.  S. Penegakan  Hukum dan  Kesadaran  Masyarakat ,  CV.  Budi
Utama, Yogyakarta. 2015. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta. 2002. Mohammad Ekaputra dan Abul Khair. Sistem Pidana di dalam KUHP dan
Pengaturannya Menurut
Konsep
KUHP Baru . USU Press, Medan. 2010.
Pipin  Syarifin, Hukum  Pidana  di  Indonesia , Pustaka Setia, Bandung, 2000.
Purnadi Purbacaraka, Penegakan Hukum dan Mensukseskan  Pembangunan ,  Alumni, Bandung, 1977.
Ralph  de  sola, Crime  Dictiniory ,  Facts  On File Publication, New York, 1998.
Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian  Satu,  Balai  Lektur  Mahasiswa , Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 2007.
Soeharto. Perlindungan  Hak  Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme, Refika  Aditama,  Bandung, 2007.
Sofjan  Sastrawidjaja, Hukum  Pidana:  Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan  Pidana ,  Armico,  Bandung, 1995.
Soedjono.  D. Konsepsi  Kriminologi  dalam usaha penanggulangan kejahatan (Crime Prevention), Alumni, Bandung, 1979.
Sudarsono, Pengadilan  Negeri,  Pengadilan Tinggi, MA dan Peradilan Tata  Usaha Negara, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
Sutherland, Cressey, Principles of Criminology, Sixth Edition, J.B. Lippincott Company, Chicago, 1960.
Tamanahan,  Brian  Z, On  The  Rule  Of  Law, History,  Politics,  Theory ,  Cambridge University Press, United.Kingdom,
2004.
Teguh  Prasetyo, Hukum  Pidana ,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.