___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 5 No. 2 Juli– Desember 2022
Suci Ramadhani Putri,
Perempuan dan Konstruksi....
|118

## PEREMPUAN DAN KONSTRUKSI SOSIALNYA SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU

## SUCI RAMADHANI PUTRI, NIZAMUDIN, BAIQ RATNA MULHIMMAH
UIN Mataram, KPU Lombok Utara, UIN Mataram 210402018.mhs@uinmataram.ac.id, nizam.kpu@gmail.com, ratnamulhimmah@uinmataram.ac.id

## Abstrak
Artikel  ini  berusaha  untuk  memaparkan  keterlibatan  perempuan  sebagai penyelenggara  Pemilu  di  Indonesia,  mengidentifikasi  penyebab  rendahnya keterlibatan perempuan, kemudian berusaha untuk menghadirkan gagasan yang diharapkan mampu untuk mendorong keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara  Pemilu.  Artikel  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  yang menggunakan  pendekatan  kepustakaan. Sumber data primer penelitian ini adalah  data  penyelenggara  Pemilu  di  Indonesia  yang  terbagi  berdasarkan jenis kelamin. Adapun data sekunder penelitian ini adalah berbagai literatur relevan.  Selanjutnya  penelitian  dianalisis  menggunakan  teori  Mubadalah oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Perempuan berhak, dan harus terlibat menjadi bagian dari penyelenggara Pemilu 2024 di Indonesia. Artikel ini berargumen bahwa  penyebab  rendahnya  representasi  keterlibatan  perempuan  sebagai penyelenggara  Pemilu  dapat  diidentifikasi  menjadi  faktor  eksternal  dan faktor  internal.  Faktor  eksternalnya  adalah  karena  konstruksi  sosial masyarakat  Indonesia  yang  masih  menempatkan  perempuan  secara  tidak adil  dan  setara.  Adapun  faktor  internalnya  adalah  tidak  adanya  keinginan dari  perempuan  untuk    keluar  dari  konstruksi  sosial  yang  sesungguhnya merugikan dirinya. Menggunakan pembaacaan mubadalah oleh Faqihuddin Abdul  Kodir,  maka  ketika  laki-laki  bisa  menjadi  Penyelenggara  Pemilu, perempuan  juga  bisa  menjadi  Penyelenggara  Pemilu.  Kehadiran perempuan dan laki-laki sebagai penyelenggara Pemilu adalah untuk saling melengkapi, dengan begitu maka Pemilu 2024 yang demokratis juga akan dapat terwujud.
Kata Kunci : Perempuan, Penyelenggara, Pemilu.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 5 No. 2 Juli– Desember 2022 Suci Ramadhani Putri, Perempuan dan Konstruksi.... |119

## A. Pendahuluan
Indonesia  sebagai  negara  demokrasi  meletakkan  Pemilihan  Umum (selanjutnya  Pemilu)  sebagai  sebuah  proses  politik  keterlibatan  prinsip kedaulatan  rakyat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan. 1 Pemilu  sebagai wujud  nyata  dari  terlaksananya  prinsip-prinsip  demokrasi  di  negeri  ini, menjunjung tinggi supremasi hukum, mengakui bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama, sebagai laki-laki juga perempuan. 2
Perempuan  berhak  untuk  terlibat  sebagai  Penyelenggara  Pemilu, bukan hanya sebagai pelengkap dari laki-laki, melainkan antara perempuan dan  laki-laki  saling  melengkapi.  Akan  tetapi  data  dari  Pusat  Kajian  Politik (Puskapol)  Universitas  Indonesia  mencatat  bahwa  jumlah  keterlibatan perempuan  sejak  tahun  2012  sampai  dengan  2022  konsisten  selalu  lebih sedikit, dibandingkan dengan laki-laki. 3 Rendahnya representasi perempuan yang terlibat sebagai penyelenggara Pemilu tidak terlepas dari satu di antara banyaknya  permasalahan  ketidakadilan  gender  yang  harus  dihadapi  oleh perempuan  yang  diakibatkan  oleh  konstruksi  sosial  yang  tidak memanusiakan perempuan.
Artikel  ini  menjadi  penting,  sebab  artikel  ini  berusaha  untuk memaparkan  keterlibatan  perempuan  sebagai  penyelenggara  Pemilu  di Indonesia,  mengidentifikasi  penyebab  rendahnya  keterlibatan  perempuan, kemudian  berusaha  untuk  menghadirkan  gagasan  yang  diharapkan  mampu
1 Jimly  Asshidqi, Hukum  Tata  Negaran  Dan  Pilar-Pilar  Demokrasi,  Serpihan Pemikiran  Hukum  Media  Dan  HAM  Konstitusi  Press ,  1st  ed.  (Jakarta:  Konstitusi  Press,
2005).
2 Nuraida Fitri Habi, “Potensi Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu,” in Pemilu Perspektif Penyelenggara (Jakarta: Perludem, 2015), 65.
3 Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, “Perempuan Memimpin: Peningkatan Partisipasi  Perempuan  Di  KPU  RI  Dan  Bawaslu  RI,”  Universitas  Indonesia,  2016, www.puskapol.ui.ac.iad/sports/perempuan-memimpin-peningkatan-partisipasi-perempuan- di-kpu-ri-dan-bawaslu-ri-2.html.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 5 No. 2 Juli– Desember 2022 Suci Ramadhani Putri, Perempuan dan Konstruksi.... |120
untuk  mendorong  keterlibatan  perempuan  sebagai  penyelenggara  Pemilu. Gagasan yang dihadirkan berdasarkan sudut pandang mubadalah , yakni akan melibatkan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu dengan adil dan setara.
Berbagai  penelitian  sebelumnya  yang  relevan  dengan  topik penelitian ini, di antaranya: Pertama , Antik Bintari yang berjudul Partisipasi dan  Representasi  Perempuan  dalam  Penyelenggara  Pemilu. 4 Temuan penelitian ini adalah bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia perpolitikan selalu  berfokus  kepada  keterlibatan  perempuan  sebagai  calon  legislatif, eksekutif,  sampai  dengan  pada  keterlibatannya  sebagai  pengurus  partai politik.  Pembahasan  keterlibatan  perempuan  sebagai  penyelenggara  Pemilu masih sangat jarang dilakukan. Padahal, di antara yang menjadi tolak ukur, apakah  penyelenggaraan  Pemilu  telah  terbentuk  secara  demokratis  atau tidak, harus melibatkan perempuan.
Kedua , Hafifah Bella Nugraheni yang berjudul Kesenjangan Gender pada  Lembaga  Penyelenggara  Pemilu  Provinsi  Jawa  Tengah. 5 Temuan penelitian  ini  adalah  bahwa  kuantitas  anggota  perempuan  pada  lembaga penyelenggara  Pemilu  Jawa  Tengah  tidak  sebanding  dengan  kuantitas anggota laki-laki pada lembaga penyelenggara Pemilu Jawa Tengah. Ketiga,
Irma  Novita  dkk  yang  berjudul  Eksistensi  Komisioner  Perempuan  dalam mewujudkan Kesetaraan Gender pada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera  Barat. 6 Temuan  penelitian  ini  adalah  bahwa  terjadi  ketidakadilan gender seperti marjinalisasi, stereotipe, subordinasi, dan double burden yang
4 Antik  Bintari,  “Partisipasi  Dan  Representasi  Perempuan  Dalam  Penyelenggara Pemilu,” Keadilan Pemilu 1, no. 1 (2021): 13.
5 Laila  Khalid  Hafifah  Bella  Nugrahaeni,  Nur  Hidayat  sanusi,  “Kesenjangan Gender  Pada  Lembaga  Penyelenggara  Pemilu  Provinsi  Jawa  Tengah,” Politic  and Government Studies 12, no. 2 (2023): 261.
6 Tito  Handoko  Irma  Novita,  Jendrius,  Fachri  Adnan,  “Eksistensi  Komisioner Perempuan  Dalam  Mewujudkan  Kesetaraan  Gender  Pada  KPU  Provinsi  Dan Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat,” Aristo 7, no. 1 (2018): 129.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 5 No. 2 Juli– Desember 2022 Suci Ramadhani Putri, Perempuan dan Konstruksi.... |121
dialami  komisioner    perempuan,  serta  masih  adanya  budaya  patriaki  dalam masyarakat Minang Kabau.
Keempat ,  Agus  Prastyawan  yang  berjudul  Partisipasi  Perempuan dalam Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Jombang. 7 Temuan penelitian ini adalah bahwa kuota terpenuhinya keterwakilan 30 persen perempuan belum terpenuhi  di  Jombang.  Paparan  beberapa  penelitian  di  atas  menunjukkan bahwa rendahnya keterlibatan perempuan dalam dunia penyelenggara pemilu banyak  terjadi  di  Indonesia.  Berbeda  dengan  penelitian-penelitian sebelumnya,  penelitian  ini  akan  mengkaji  lebih  lanjut  terkait  konstruksi sosial  para  perempuan  penyelenggara  tersebut  menggunakan  teori Mubadalah oleh  Faqihuddin Abdul Kodir.

## B. Metodologi
Artikel  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  yang  menggunakan pendekatan  kepustakaan  ( library  research ). 8 Sumber  data  primer  penelitian ini adalah data penyelenggara Pemilu di Indonesia yang terbagi berdasarkan jenis kelamin. Adapun data sekunder penelitian ini adalah berbagai literatur, baik buku, jurnal, fikih, maupun lainnya yang relevan. Selanjutnya penelitian ini  dianalisis  menggunakan  teknik  analisa  deduktif,  data-data  yang terkumpul  kemudian  dipaparkan  untuk  selanjutnya  dianalisis  menggunakan teori Mubadalah oleh  Faqihuddin  Abdul  Kodir. Mubadalah adalah menempatkan  perspektif  dan  pemahaman  dalam  relasi  tertentu  antara  dua pihak,  yang  mengandung  nilai  dan  semangat  kemitraan,  kerja  sama,
7 Gading  Gamaputra  Agus  Prastyawan,  Yuni  Lestari,  Sjafiatul  mardliah,  Putri Aisyah Rachma Dewi, “Partisipasi Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilu Di Kabupaten Jombang,” Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik 10, no. 1 (2022): 8.
8 Nyoman  Kutha  Ratna, Metodologi  Penelitian  Kajian  Budaya  Dan  Ilmu  Sosial Humaniora Pada Umumnya (Pustaka Pelajar, 2010).
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 5 No. 2 Juli– Desember 2022 Suci Ramadhani Putri, Perempuan dan Konstruksi.... |122
kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Baik antara laki-laki dengan laki-laki, atau antara perempuan dengan perempuan. 9

## C. Pemilu dan Keterlibatan Perempuan sebagai Penyelenggara

## 1. Penyelenggaraan Pemilu  di Indonesia
Indonesia  sebagai  negara  demokrasi  meletakkan  Pemilihan  Umum (selanjutnya  pemilu)  sebagai  sebuah  proses  politik  keterlibatan  prinsip kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. 10 Penyelenggaraan pemilu  banyak  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang Pemilihan Umum yang diperbarui menjadi Undang-Undang 7 Tahun 2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  menjadi  Undang-Undang. 11 Pasal  1 menjelaskan  bahwa  Pemilu  adalah  sarana  kedaulatan  rakyat  untuk  memilih anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  anggota  Dewan  Perwakilan Daerah  (DPD),  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  dan  untuk  memilih  anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD),  yang  dilaksanakan  secara langsung,  umum,bebas  rahasia,  jujur,  dan  adil  dalam  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia.
Pelaksanaan  Pemilu  yang  rumit,  menjadikannya  terspesialisasi sehingga  membutuhkan  manajemen  pemilu  khusus.  Manajemen  yang dimaksud adalah seperti menentukan para pemilih, menentukan pencalonan peserta  pemilu,  melakukan  pemungutan  suara,  menghitung  suara,  serta
9 Faqihuddin Abdul Kodir, Qira’ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam (Yogyakarta: IRCisoD, 2019).
10 Asshidqi, Hukum Tata Negaran Dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum Media Dan HAM Konstitusi Press . 11 “Pemilihan Umum,” Pub. L. No. 7 (2017).
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 5 No. 2 Juli– Desember 2022 Suci Ramadhani Putri, Perempuan dan Konstruksi.... |123
tabulasi  suara. 12 Penyelenggaraan  Pemilu  di  Indonesia  diamanatkan  kepada Penyelenggara Pemilu, terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
KPU  terdiri  dari  KPU  RI,  KPU  Provinsi,  KPU  Kabupaten/Kota, Panitia  Pemilihan  Kecamatan  (PPK),  Panitia  Pemungutan  Suara  (PPS, Panitia  Pemilihan  Luar  Negeri  (PPLN),  Kelompok  Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar  Negeri  (KPPSLN).  Pengawasan  penyelenggaraan  Pemilu  dilakukan oleh Bawaslu, terdiri dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Provinsi, Panwaslu  Kecamatan,  Panawaslu  Kelurahan/Desa,  Panwaslu  Luar  Negeri dan Pengawas TPS. Apabila terjadi dugaan pelanggaran kode etik, baik oleh KPU maupun Bawaslu, maka akan diperika dan diputus oleh DKPP.
Deklarasi  10  negara  pada  pertemuan  di  Accra,  Ghana  tahun  1993 menetapkan  lima  kriteria  mengenai  penyelenggara  pemilu.  Lima  kriteria yang  ditetapkan  di  Accra  adalah:  (1)  suatu  agensi  yang  permanen, independen,  dan  kredibel  yang  berwenang  mengorganisasi  dan  melakukan secara  periodik  pemilu  yang  bebas  dan  jujur;  (2)  mandat  untuk menyelenggarakan  pemilu  harus  dinyatakan  dalam  konstitusi,  termasuk metode  untuk  melakukan  pemilu,  pendidikan  bagi  pemilih,  pendaftaran partai  dan  calon,  pembuatan  kebijakan  pemilu,  prosedur  pemilu,  dan  cara menyelesaikan  perselisihan  pemilu;  (3)  keanggotaan  yang  non  partisan, ketentuan  mengenai  jumlah  keanggotaan,  diangkat  kepala  negara  dan mendapat persetujuan parlemen; (4) agensi pemilu memiliki pendanaan yang layak, memiliki anggaran sendiri untuk merancang kebutuhan dan pengadaan
12 Helena  Catt, Electoral  Management  Design. ,  2nd  ed.  (Sweden:  International IDEA, Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2014).
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 5 No. 2 Juli– Desember 2022 Suci Ramadhani Putri, Perempuan dan Konstruksi.... |124
barang  melalui  lelang  yang  fleksibel  yang  berbeda  dengan  birokrasi pemerintah;  dan  (5)  adanya  landasan  hukum  yang  memungkinan  agensi pemilu memobilisasi aparat (staf) dan sumber-sumber lain untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu. 13
Ada  tiga  model  penyelenggara  Pemilu,  yakni  model  independen (Independent Model), model pemerintah (Governmental Model), dan model campuran antara model independen dan model pemerintah ( Mixed Model ). 14
Dalam  sejarah  pemilu  di  Indonesia,  ketiga  model  penyelenggara  Pemilu tersebut  pernah  dipraktikkan.  Penyelenggara  Pemilu  1955  dan  1999 menggunakan  model  campuran,  yakni  unsur  pemerintah  dan  unsur  partai politik.  Penyelenggara  pemilu  di  masa  orde  baru  melibatkan  unsur pemerintah.  Sementara  itu  sejak  pemilu  2004  hingga  pemilu  2019 menggunakan  model  independen,  Pemilu  diselenggarakan  oleh  lembaga yang independen.
Pengisian sumber daya manusia pada setiap lembaga penyelenggara tersebut  harus  memperhatikan  keterlibatan  30  persen  perempuan sebagaimana  diatur  dalam  beberapa  Pasal  dalam  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2017. 15 Keterlibatan  perempuan  menjadi  penting,  sebab  secara kedudukan,  perempuan  adalah  setara  dengan  laki-laki,  dalam  perspektif mubadalah keduanya  adalah  menjadi  subjek  dalam  hal  penyelenggaraan Pemilu.  Bahkan  sesungguhnya  perempuan  harus  didorong  terlibat  menjadi penyelenggara  Pemilu  untuk  menunjukkan  semangat  pengarustamaan gender.  Dengan  terwakilnya  perempuan  sebagai  peyelenggara  Pemilu,
13 Kris  Nugroho  Ramlan  SUbakti, Studi  Tentang  Desain  Kelembagaan  Pemilu Yang Efektif (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015).
14 Komisi  Pemilihan  Umum  Biro  Advokasi  Hukum  dan  Penyelesaian  Sengketa, Dinamika  Hukum  Pemilu:  Problematika  Dan  Implementasi  Produk  Hukum  KPU (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2022).
15 Pemilihan Umum.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 5 No. 2 Juli– Desember 2022 Suci Ramadhani Putri, Perempuan dan Konstruksi.... |125
diharapkan  mampu  untuk  menjaga  agar  perempuan-perempuan  lain  yang ingin berkontestasi untuk menjadi anggota legislatif maupun eksekutif pada Pemilu 2024 terjamin hak-haknya.
Akan tetapi representasi keterlibatan 30 persen perempuan sebagai penyelenggara  Pemilu  sampai  dengan  hari  ini  belum  mampu  terwujud. Rendahnya  keterlibatan  perempuan  sebagai  penyelenggara  Pemilu  dapat ditelusuri sejak tahap pendaftaran dan proses seleksi. Data dari Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia mencatat bahwa jumlah keterlibatan perempuan  sejak  tahun  2012  sampai  dengan  2022  konsisten  selalu  lebih sedikit,  dibandingkan  dengan  laki-laki. 16 Pada  periode  tahun  2012  sampai dengan  2017,  pendaftar  perempuan  untuk  posisi  di  KPU  RI  hanya  18,32 persen.  Pendaftar  laki-laki  berjumlah  495  orang  dan  perempuan  berjumlah 111  orang.  Adapun  pendaftar  perempuan  untuk  posisi  di  Bawaslu  RI  juga hanya 14,7 persen. Pendaftar laki-laki berjumlah 252 orang dan perempuan berjumlah 42 orang.
Pada  rekrutmen  periode  2017  sampai  dengan  2022,  kehadiran pendaftar  perempuan  sebagai  penyelenggara  pemilu  juga  belum  mampu setara  dengan  pendaftar  laki-laki,  meskipun  telah  terjadi  peningkatan. Tercatat bahwa pendaftar perempuan untuk posisi di KPU RI menjadi 29,2 persen. Pendaftar laki-laki berjumlah 230 laki-laki dan perempuan berjumlah 95 orang. Adapun untuk posisi di Bawaslu RI menjadi 26,4 persen. Pendaftar laki-laki berjumlah  176 laki-laki dan perempuan berjumlah 63 orang.

## 2. Konstruksi Sosial Perempuan sebagai Penyelenggara Pemilu
Dikutip oleh Mansour Fakih, bahwa Oakley mendefinisikan Gender sebagai  perbedaan  jenis  kelamin  yang  bukan  biologis  juga  bukan  kodrat
16 Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, “Perempuan Memimpin: Peningkatan Partisipasi Perempuan Di KPU RI Dan Bawaslu RI.”
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 5 No. 2 Juli– Desember 2022 Suci Ramadhani Putri, Perempuan dan Konstruksi.... |126
Tuhan.  Kodrat  Tuhan  adalah  jenis  kelamin  ( sex )  sebab  perbedaannya  yang permanen juga universal. Gender bukan sebagai kodrat Tuhan, sebab gender adalah bentukan sosial dan budaya masyarakat. 17 Sejarah perbedaan gender antara jenis kelamin laki-laki dengan perempuan terjadi melalui proses yang panjang  di  antaranya  dibentuk,  disosialisasikan,  diperkuat,  bahkan dikonstruksi  secara  sosial  atau  kultural  melalui  ajaran  keagamaan  juga negara.
Ditegaskan  oleh  Zaetunah  Subhan  bahwa  setiap  kualitas  khas perempuan selain dari haid, hamil, melahirkan dan menyusui bukan menjadi kodrat  seorang  perempuan,  bahkan  Zaetunah  menyebutnya  sebagai  “mitos” dan  stereotipisasi    terhadap  perempuan. 18 Meskipun  telah  banyak  dibahas dan ditekankan oleh pemikir pemerhati gender, bahwa jenis kelamin adalah kodrat  sedangkan  gender  bukan  sebagai  kodrat,  akan  tetapi  sampai  saat  ini kesalahpahaman  tersebut  masih  terus  terjadi.  Perjuangan  untuk  membentuk masyarakat yang paham bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara masih terus berlanjut, menghapuskan berbagai ketidakadilan yang diakibatkan oleh pengkultusan perbedaan jenis kelamin dan gender.
Ketidakadilan  gender  bukan  hanya  merugikan  kaum  perempuan, akan  tetapi  juga  merugikan  bagi  kaum  laki-laki,  meskipun  mayoritas korbannya  adalah  perempuan.  Bentuk-bentuk  ketidakadilan  gender  akibat dari konstruksi sosial masyarakat di antaranya yaitu marjinalisasi, stereotip, beban ganda, subordinasi dan kekerasan. Islam sejatinya adalah agama bagi laki-laki  juga  perempuan.  Islam  meminta  masing-masing  laki-laki  dan perempuan menjadi pribadi yang baik ( shalih dan shalihah ), bersama-sama
17 Mansour Fakih, Analisis Gender Dan Transformasi Sosial , 13th ed. (Yogyakarta: INSISTPress, 2008).
18 Zaitunah Subhan, Kodrat Perempuan: Taqdir Atau Mitos (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004).
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 5 No. 2 Juli– Desember 2022 Suci Ramadhani Putri, Perempuan dan Konstruksi.... |127
membangun  rumah  tangga  yang  bahagia,  mendorong  membangun masyarakat  yang  lebih  baik  ( khairu  ummah )  dan  mendirikan  negara  yang sentosa  ( baldah thayyibah ) yang didasarkan pada kemitraan dan kesalingan,
serta komitmen menghadirkan kebaikan, menolak keburukan.
Dijelaskan di dalam berbagai sabda Rasulullah Saw juga Al-Qur’an dalam beberapa ayatnya, seperti: Qs. Al-Imran [3]: 195, Qs. At-Taubah [9]: 71, Qs. Al-Ahzab [33]: 35, Qs. An-Nisa [4]: 124, Qs. An-Nahl [16]: 97, dan Qs.  Al-Mu’min  [40]:  40,  ditegaskan  secara  eksplisit  bahwa  laki-laki  dan perempuan  diajak  dan  dipanggil  menjadi  subjek  yang  sama  dalam  semua kebaikan  Islam. 19 Prinsipnya,  siapa  yang  beriman,  dialah  yang  akan mendapatkan  kemuliaan.  Siapa  yang  beramal  shalih,  dialah  yang  akan mendapat pahala dan surga.
Rendahnya  representasi  perempuan  yang  terlibat  sebagai penyelenggara  Pemilu  tidak  terlepas  dari  satu  di  antara  banyaknya permasalahan  ketidakadilan  gender  yang  harus  dialami  oleh  perempuan. Hajriana  dan  Riska  dalam  penelitiannya  tentang  keterwakilan  perempuan sebagai  penyelenggara  Pemilu  2024 20 menyebutkan  bahwa  di  antara  alasan rendahnya  representasi  keterlibatan  perempuan  sebagai  penyelenggara adalah  karena  masih  melekatnya  dimensi  domestik  sebagai  tugas  utama perempuan yang masih melekat dan masih kuatnya budaya patriarki, dimana perempuan harus memperoleh izin dari suami atau keluarga.
Temuan  serupa  juga  diungkapkan  oleh  Irma  Novita  dkk  dalam penelitiannya  tentang  eksistensi  komisioner  perempuan  dalam  mewujudkan kesetaraan  gender  pada  KPU  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  di  Sumatera
19 Kodir, Qira’ah  Mubadalah:  Tafsir  Progresif  Untuk  Keadilan  Gender  Dalam Islam . 20 Riska  Hajriana,  “Keterwakilan  Perempuan  Sebagai  Penyelenggara  Pemilu Menuju Pesta Demokrasi 2024,” Jurnal Syariah Hukum Islam 3, no. 2 (2020): 75.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 5 No. 2 Juli– Desember 2022 Suci Ramadhani Putri, Perempuan dan Konstruksi.... |128
Barat. 21 Bahwa terjadi ketidakadilan gender seperti marjinalisasi, stereotipe, subordinasi, dan double burden yang dialami komisioner  perempuan.
Adapun  artikel  ini  berargumen  bahwa  penyebab  rendahnya representasi  keterlibatan  perempuan  sebagai  penyelenggara  Pemilu  dapat diidentifikasi menjadi faktor eksternal dan faktor internal.
Faktor  eksternal  rendahnya  keterlibatan  perempuan  sebagai penyelenggara Pemilu adalah karena konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang  masih  menempatkan  perempuan  di  bawah  laki-laki,  perempuan  tidak ditempatkan secara setara, perempuan terbatas ruang lingkupnya hanya pada ranah domestik dan tidak leluasa untuk masuk ke ranah publik, dalam hal ini bekerja sebagai penyelenggara Pemilu. Berbagai konstruksi sosial tidak adil gender  yang  merugikan  perempuan  tersebut  disebabkan  oleh  pemahaman patriarki yang memang telah lama tertanam di berbagai peradaban manusia.
Adapun  faktor  internal  rendahnya  keterlibatan  perempuan  sebagai penyelenggara  Pemilu  tidak  terlepas  dari  faktor  ekternal  di  atas.  Seorang perempuan,  ketika  lingkungan  sosialnya  penuh  dengan  praktik-praktik ketidakadilan  gender  yang  merugikan  dirinya,  seiring  dengan  berjalannya waktu menjadikan praktik-praktik tersebut menjadi ternormalisasi. Tertanam di  alam  bawah  sadar  mereka  bahwa  perempuan  tidak  boleh  melawan, perempuan harus di rumah, perempuan hanya terbatas pada ranah domestik dan lain sebagainya. Bagaimana akan meningkatkan partisipasi keterlibatan perempuan  sebagai  penyelenggara  Pemilu,  apabila  dalam  diri  perempuan tersebut  tidak  memiliki  keinginan  untuk  keluar  dari  konstruksi  sosial  yang sesungguhnya merugikan perempuan.
21 Irma Novita, Jendrius, Fachri Adnan, “Eksistensi Komisioner Perempuan Dalam Mewujudkan  Kesetaraan  Gender  Pada  KPU  Provinsi  Dan  Kabupaten/Kota  Di  Sumatera Barat.”
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 5 No. 2 Juli– Desember 2022 Suci Ramadhani Putri, Perempuan dan Konstruksi.... |129
Meskipun  dalam  beberapa  penelitian,  ketentuan  memperhatikan keterlibatan 30 persen perempuan sebagai penyelenggara Pemilu yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dirasa belum optimal untuk meningkatkan keterlibatan perempuan, sebab klausul “memperhatikan” tidak mampu  memberikan  kepastian  ruang  dan  akses  terhadap  perempuan.  Akan tetapi  artikel  ini  melihat  bahwa  secara  regulasi  perempuan  telah  diberikan dan  didukung  dengan  ruang  dan  akses,  tinggal  bagaimana  para  perempuan Indonesia  berjuang  dan  berkontestasi  dengan  laki-laki  untuk  menjadi Penyelenggara Pemilu secara adil.
Faqihuddin  Abdul  Kodir,  seorang  Ulama  laki-laki  Indonesia  yang juga aktif menyuarakan keadilan bagi perempuan, beliau tergabung sebagai KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia), beliau mengemukakan sebuah pemikiran fenomenal yang beliau beri nama mubadalah . Mubadalah berasal dari  bahasa  Arab: ﻣُ ﺒَﺎ دَﻟَ ﺔً yang  berasal  dari  akar  suku  kata  “ba-da-la”  yang artinya  mengganti,  mengubah,  dan  menukar.  Akar  kata  ini  digunakan  di dalam  Al-Qur’an  sebanyak  44  kali.  Adapun  kata mubadalah adalah  bentuk kesalingan ( mufa’alah ) dan kerja sama antara dua belah pihak ( musyarakah ) yang  berarti  saling  mengganti,  saling  mengubah,  atau  saling  menukar  satu sama lain. 22
Mubadalah adalah  sebuah  teori  yang  menempatkan  perspektif  dan pemahaman  dalam  relasi  tertentu  antara  dua  pihak,  yang  mengandung  nilai dan  semangat  kemitraan,  kerja  sama,  kesalingan,  timbal  balik,  dan  prinsip resiprokal.  Baik  antara  laki-laki  dengan  laki-laki,  atau  antara  perempuan dengan  perempuan. 23 Konsep  dan  metode  pemaknaan mubadalah adalah bagian  kecil  dari  kerja-kerja  peradaban  Islam  Indonesia  yang  meyakini
22 Kodir, Qira’ah  Mubadalah:  Tafsir  Progresif  Untuk  Keadilan  Gender  Dalam Islam . 23 Kodir.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 5 No. 2 Juli– Desember 2022 Suci Ramadhani Putri, Perempuan dan Konstruksi.... |130
keadilan  relasi  antara  perempuan  dengan  laki-laki.  Ia  lahir  dan  hidup bersama dengan gerakan-gerakan pemberdayaan perempuan perspektif Islam di Indonesia.
Menggunakan  pembaacaan mubadalah oleh  Faqihuddin  Abdul Kodir,  yakni  menempatkan  laki-laki  dan  perempuan  sebagai  mitra,  yang relasinya  berdasarkan  pada  prinsip  kesalingan,  maka  ketika  laki-laki  bisa menjadi Penyelenggara Pemilu, perempuan juga bisa menjadi Penyelenggara Pemilu.  Apabila  dalam  praktiknya  terdapat  perempuan  yang  juga  memiliki kapasitas  dan  kemampuan,  maka  tidak  ada  larangan  baginya  untuk  terlibat dan menjadi pemimpin dalam ranah penyelenggaraan Pemilu.
Penting  untuk  digaris  bawahi,  ketika  perempuan  terlibat  di  ranah publik,  akan  tetapi  perempuan  tersebut  masih  dituntut  untuk  juga bertanggung jawab penuh terhadap ranah domestik, sementara laki-laki sama sekali tidak dituntut hal yang sama, hal ini hanya akan menjadi ketertindasan perempuan  lainnya  ( double  burden ). 24 Seharusnya  narasi  keagamaan  hadir, dengan  mendorong  bahwa  ketika  perempuan  aktif  di  ranah  publik,  maka laki-laki harus terlibat dan bertanggung jawab dalam ranah domestik. Relasi yang mubadalah akan dapat terwujud, ketika perempuan yang memilih untuk menjadi  penyelenggara  Pemilu,  didukung  oleh  laki-laki  yang  dapat  berbagi tanggung jawab terhadap ranah domestik.
Lebih  lanjut,  menggunakan  pembacaan mubadalah terhadap  rekan sesama  penyelenggara  Pemilu,  maka  dalam  hal  pemberian  beban  kerja  dan tanggung  jawab,  perempuan  harus  ditempatkan  setara  dengan  laki-laki. Kehadiran  perempuan  sebagai  penyelenggara  Pemilu  bukan  sebagai pelengkap laki-laki, perempuan bukan hanya sebagai “pembuat kopi”, akan tetapi  perempuan  juga  mampu  untuk  melakukan  tugas-tugas  sebagai
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 5 No. 2 Juli– Desember 2022 Suci Ramadhani Putri, Perempuan dan Konstruksi.... |131
penyelenggara  Pemilu.  Kehadiran  perempuan  adalah  melengkapi  eksistensi laki-laki,  sebaliknya,  laki-laki  melengkapi  eksistensi  perempuan.  Sehingga, kemanusiaan  yang  utuh  adalah  ketika  laki-laki  dan  perempuan  dipandang setara dan saling melengkapi.

## D. Perempuan  sebagai  Penyelenggara:  Sebuah  Upaya  untuk Menghadirkan Pemilu 2024  yang Demokratis
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia dilakukan setiap lima tahun sekali. Terakhir, Indonesia telah berhasil menghelat pesta demokrasi tersebut pada tahun 2019, dan akan segera terlaksana kembali di tahun 2024. Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Pada  hari  tersebut,  rakyat  Indonesia  selain  juga  mengenalnya  sebagai  ‘hari kasih sayang’ juga akan menjadi hari ‘kasih suara’.
Pada  Pemilu  2024,  rakyat  Indonesia  akan  menerima  dan menentukan  suaranya  untuk  lima  surat  suara,  yakni  Presiden  dan  Wakil Presiden,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  RI,  Dewan  Perwakilan  Daerah (DPD) RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kabupaten.  KPU  RI  dalam  Keputusan Nomor  857  tahun  2023  telah  menetapkan  bahwa  rakyat  Indonesia  yang tercatat  sebagai  Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT)  adalah  sejumlah  204.807.222 dengan presentase perempuan sejumlah 50,09 persen dan laki-laki sejumlah 49,91 persen. 25 KPU RI juga telah menetapkan dalam Keputusan Nomor 518 Tahun 2022, bahwa partai politik yang akan ikut berkontestasi berjumlah 24 partai, 17 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh. 26
25 Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia,  “Penetapan  Rekapitulasi  Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024,” Pub. L. No. 657 (2023).
26 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, “Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Dan  Partai  Politik  Lokal  Aceh  Peserta  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 5 No. 2 Juli– Desember 2022 Suci Ramadhani Putri, Perempuan dan Konstruksi.... |132
Partai-partai  tersebut  yaitu:  Partai  Kebangkitan  Bangsa,  Partai Gerakan  Indonesia  Raya,  Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan,  Partai Golongan Karya, Partai Nasional Demokrat, Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Garda Perubahan Indonesia, Partai Amanat Nasional,  Partai  Bulan  Bintang,  Partai  Demokrat,  Partai  Solidaritas Indonesia,  Partai  Perindo,  Partai  Persatuan  Pembangunan,  Partai  Nangroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha’at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, Partai Soliditas Independent Rakyat Aceh, dan Partai Ummat.
Pemilu  sebagai  wujud  nyata  dari  terlaksananya  prinsip-prinsip demokrasi  di  negeri  ini,  menjunjung  tinggi  supremasi  hukum,  mengakui bahwa  setiap  warga  negara  memiliki  hak  dan  kedudukan  yang  sama, menghargai  perbedaan  dan  keragaman  di  dalam  bingkai  toleransi  terhadap sesama, mengedepankan musyawarah untuk mufakat pada setiap persoalan, merupakan pelaksanaan dari prinsip demokrasi. 27 Pemilu juga sebagai sarana mendorong  terwujudnya  kesetaraan  dan  keadilan  gender  dalam  demokrasi. Dengan  hadirnya  ketentuan  afirmasi  memperhatikan  keterlibatan  30  persen perempuan  dalam  Pemilu,  merupakan  bukti  nyata,  bahwa  Pemilu  dapat menjadi sarana untuk mewujudkan demokrasi yang setara dan adil gender.
Saat ini, berbagai hak politik bagi perempuan sudah banyak diakui oleh  berbagai  institusi  publik.  Namun,  hal  tersebut  tidak  menjamin  adanya pemerintahan  yang  benar-benar  demokratis  yang  memberikan  esensi  asas partisipasi, representasi, dan akuntanbilitas di dalamnya. Pemilu di Indonesia
Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2,” Pub. L. No. 518 (2022).
27 Habi, “Potensi Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu.”
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 5 No. 2 Juli– Desember 2022 Suci Ramadhani Putri, Perempuan dan Konstruksi.... |133
membuktikan bahwa perempuan dan laki-laki diberikan hak politik yang adil dan setara, keduanya berhak untuk memilih dan dipilih.
Akan  tetapi  sangat  disayangkan,  sebagaimana  data  keterlibatan perempuan  sebagai  penyelenggara  Pemilu  yang  telah  dipaparkan sebelumnya,  nampak  bahwa  keterlibatan  perempuan  belum  bisa  menyamai keterlibatan laki-laki, bahkan untuk menyentuh angka keterlibatan 30 persen, saat  ini  kondisi  tersebut  belum  dapat  terwujud.  Oleh  sebab  itu,  setidaknya artikel  ini  menawarkan  gagasan  untuk  mendorong  keterlibatan  perempuan sebagai  penyelenggara  Pemilu,  demi  mewujudkan  Pemilu  2024  yang demokratis.
Langkah-langkah  jangka  pendek  atau  langkah  praktis  yang  harus segera  dilakukan  sebagai  agenda  mendesak  yakni: Pertama, melakukan sosialisasi. Mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa Pemilu memerlukan kehadiran Perempuan, perempuan berhak untuk juga menjadi penyelenggara Pemilu,  setara  haknya  dengan  laki-laki. Kedua, melakukan  pendidikan Pemilu.  Selain  sosialisasi,  perlu  juga  dihadirkan  kegiatan-kegiatan  yang dapat  memberikan  pengetahuan  terkait  Pemilu  terhadap  perempuan. Terkadang  ada  perempuan  yang  sebenarnya  layak  untuk  menjadi penyelenggara, akan tetapi pengetahuan kepemiluannya tidak ada, sehingga menjadi  penghambat  bagi  dirinya  ketika  mendaftar  untuk  terlibat  sebagai penyelenggara Pemilu.
Adapun  langkah  jangka  panjang  yang  dapat  dilakukan  untuk mendorong  keterlibatan  perempuan  sebagai  penyelenggara  Pemilu  tidak terlepas  dari  kesuksesan  langkah  jangka  pendek  sebelumnya.  Ketika perempuan  telah  mendapatkan  sosialisasi  dan  pendidikan  kepemiluan, sehingga tertarik untuk menjadi penyelenggara Pemilu, satu-persatu, hingga akhirnya  diharapkan  dapat  menyentuh  angka  30  persen.  Maka  saat  itu
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 5 No. 2 Juli– Desember 2022 Suci Ramadhani Putri, Perempuan dan Konstruksi.... |134
tantangan  besar  untuk  menghapus  atau  paling  tidak  menekan  konstruksi sosial  yang  tidak  adil  dan  setara  gender  dapat  dilakukan.  Semakin  banyak perempuan terlibat, maka akan semakin banyak pula gerakan-gerakan yang dapat dilakukan untuk memanusiakan perempuan.

## E. Kesimpulan
Perempuan  berhak,  dan  harus  terlibat  sebagai  bagian  dari penyelenggara Pemilu 2024 di Indonesia. Meskipun sampai dengan saat ini, keterlibatan  perempuan  belum  mampu  untuk  menyamai  keterlibatan  laki- laki.  Artikel  ini  berargumen  bahwa  penyebab  rendahnya  representasi keterlibatan  perempuan  sebagai  penyelenggara  Pemilu  dapat  diidentifikasi menjadi  faktor  eksternal  dan  faktor  internal.  Faktor  eksternalnya  adalah karena  konstruksi  sosial  masyarakat  Indonesia  yang  masih  menempatkan perempuan  secara  tidak  adil  dan  setara.  Adapun  faktor  internalnya  adalah tidak adanya keinginan dari perempuan untuk  keluar dari konstruksi sosial yang  sesungguhnya  merugikan  dirinya.  Menggunakan  pembaacaan mubadalah oleh Faqihuddin Abdul Kodir, maka ketika laki-laki bisa menjadi Penyelenggara Pemilu, perempuan juga bisa menjadi Penyelenggara Pemilu. Kehadiran  perempuan  dan  laki-laki  sebagai  penyelenggara  Pemilu  adalah untuk saling melengkapi, dengan begitu maka Pemilu 2024 yang demokratis juga akan dapat terwujud. Langkah yang dapat dilakukan untuk mendorong keterlibatan  perempuan  sebagai  penyelenggara  Pemilu  dapat  dilakukan dengan  melakukan  sosialisasi  dan  pendidikan  kepemiluan  untuk  menarik minat  dan  menjadikan  perempuan  layak  sebagai  penyelenggara  Pemilu, sehingga ke depan akan ada lebih banyak perempuan sebagai penyelenggara Pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 5 No. 2 Juli– Desember 2022 Suci Ramadhani Putri, Perempuan dan Konstruksi.... |135 Agus  Prastyawan,  Yuni  Lestari,  Sjafiatul  mardliah,  Putri  Aisyah  Rachma Dewi, Gading Gamaputra. “Partisipasi Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilu Di Kabupaten Jombang.” Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik 10, no. 1 (2022): 8. Asshidqi, Jimly. Hukum Tata Negaran Dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran  Hukum  Media  Dan  HAM  Konstitusi  Press .  1st  ed.  Jakarta:
Konstitusi Press, 2005.
Bintari,  Antik.  “Partisipasi  Dan  Representasi  Perempuan  Dalam Penyelenggara Pemilu.” Keadilan Pemilu 1, no. 1 (2021): 13.
Catt, Helena. Electoral Management Design. 2nd ed. Sweden: International IDEA, Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2014.
Fakih,  Mansour. Analisis  Gender  Dan  Transformasi  Sosial .  13th  ed. Yogyakarta: INSISTPress, 2008.
Habi,  Nuraida  Fitri.  “Potensi  Keterwakilan  Perempuan  Dalam  Pemilu.”  In Pemilu Perspektif Penyelenggara , 65. Jakarta: Perludem, 2015.
Hafifah Bella Nugrahaeni, Nur Hidayat sanusi, Laila Khalid. “Kesenjangan Gender  Pada  Lembaga  Penyelenggara  Pemilu  Provinsi  Jawa  Tengah.”
Politic and Government Studies 12, no. 2 (2023): 261.
Hajriana,  Riska.  “Keterwakilan  Perempuan  Sebagai  Penyelenggara  Pemilu
Menuju Pesta Demokrasi 2024.” Jurnal Syariah Hukum Islam 3, no. 2 (2020): 75.
Irma Novita, Jendrius, Fachri Adnan, Tito Handoko. “Eksistensi Komisioner Perempuan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Pada KPU Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat.” Aristo 7, no. 1 (2018): 129. Kodir,  Faqihuddin  Abdul. Qira’ah  Mubadalah:  Tafsir  Progresif  Untuk Keadilan Gender Dalam Islam . Yogyakarta: IRCisoD, 2019.
Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia.  Penetapan  Partai  Politik Peserta  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dan  Partai  Politik  Lokal  Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Kabupaten/Kota  Tahun  2,  Pub.  L.  No.  518
(2022).
———.  Penetapan  Rekapitulasi  Daftar  Pemilih  Tetap  Tingkat  Nasional dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, Pub. L. No. 657 (2023). Pemilihan Umum, Pub. L. No. 7 (2017). Pusat  Kajian  Politik  Universitas  Indonesia.  “Perempuan  Memimpin: Peningkatan  Partisipasi  Perempuan  Di  KPU  RI  Dan  Bawaslu  RI.”
Universitas Indonesia,
2016. www.puskapol.ui.ac.iad/sports/perempuan-memimpin-peningkatan-
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 5 No. 2 Juli– Desember 2022 Suci Ramadhani Putri, Perempuan dan Konstruksi.... |136 partisipasi-perempuan-di-kpu-ri-dan-bawaslu-ri-2.html.
Ramlan SUbakti, Kris Nugroho. Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang  Efektif .  Jakarta:  Kemitraan  bagi  Pembaruan  Tata  Pemerintahan,
2015.
Ratna,  Nyoman  Kutha. Metodologi  Penelitian  Kajian  Budaya  Dan  Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya . Pustaka Pelajar, 2010.
Sengketa,  Komisi  Pemilihan  Umum  Biro  Advokasi  Hukum  dan Penyelesaian. Dinamika  Hukum  Pemilu:  Problematika  Dan Implementasi  Produk  Hukum  KPU .  Jakarta:  Komisi  Pemilihan  Umum Republik Indonesia, 2022.
Subhan,  Zaitunah. Kodrat  Perempuan:  Taqdir  Atau  Mitos .  Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.