## MATRA PEMBARUAN Jurnal Inovasi Kebijakan
jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp
e -ISSN: 2549-5283 p-ISSN: 2549-5151 Matra Pembaruan 3 (1) (2019): 13-23
DOI: 10.21787/mp.3.1.2019.13-23
Keywords: Management, Innovation, E-Retribution, Market Tape, Market Retribution.
Kata Kunci : Manajemen, Inovasi, E-Retribusi, Tape Pasar, Retribusi Pasar
* Korespondensi Phone      : +62 858 7781 3398
Email       : yunitaratna36@yahoo.
com

## BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BPP) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Jl. Kramat Raya No 132, Jakarta Pusat,
10450 © Yunita Ratna Sari
This work is licensed under the Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 4.0 International License.

## Manajemen Retribusi Pasar Melalui Inovasi Tape Pasar di Kota Surakarta
Yunita Ratna Sari *
Universitas Terbuka Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 78
Dikirim: 30 Januari 2019; Direvisi: 29 April 2019; Disetujui:  6 Mei 2019
Abstract This study is about managing market retribution using the innovation of “Tape Pasar (Teknologi Aplikasi e-Retribusi Pasar)” in Surakarta City, Central Java. This research is motivated by the existence of market retribution management in 44 traditional markets in Surakarta City which is still done conventionally. Tape Pasar Innovation was initiated by the Surakarta City Trade Office  and  successfully  entered  the  Top  10  Central  Java  Public Service Innovation 2018. The aim of this study was to analyze the management of market retribution through Tape Pasar innovation. Through the desk research method, this study utilizes secondary data as a literature source. The results of the study show that Tape Pasar innovation facilitates the management of market retribution. Market retribution  management  is  fast,  effective,  and  efficient  in  terms  of time and human resources (HR). The implementation of Tape Pasar innovations can accelerate the process of market retribution services, especially withdrawal, collection, deposit and recording.

## Intisari
Penelitian ini tentang pengelolaan retribusi pasar menggunakan inovasi Tape Pasar di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pengelolaan retribusi pasar di 44 pasar tradisional di Kota Surakarta yang masih dilakukan secara konvensional. Inovasi Tape Pasar diinisiasi oleh Dinas Perdagangan Kota Surakarta dan berhasil masuk dalam Top 10 Inovasi Pelayanan Publik Jawa Tengah 2018. Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis pengelolaan retribusi pasar melalui inovasi Tape Pasar. Melalui metode desk research , studi ini memanfaatkan data sekunder sebagai sumber literatur. Hasil penelitian menunjukkan inovasi Tape Pasar mempermudah pengelolaan retribusi pasar. Manajemen retribusi pasar semakin cepat, efektif, dan efisien dari segi waktu dan sumber daya manusia (SDM). Pelaksanaan inovasi Tape Pasar dapat mempercepat proses pelayanan retribusi pasar terutama penarikan, penagihan, penyetoran dan pencatatan.

## I. Pendahuluan
Penelitian ini membahas tentang manajemen retribusi pasar melalui inovasi sektor publik yang diciptakan oleh Pemerintah Kota Surakarta yakni Tape Pasar (Teknologi Aplikasi E-Retribusi Pasar). Yang dimaksud manajemen dalam penelitian ini meliputi bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban retribusi pasar menggunakan inovasi Tape Pasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan retribusi pasar di Kota Surakarta menggunakan inovasi Tape Pasar. Retribusi pasar termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan peranan cukup penting untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah, sebagai salah satu sumber keuangan daerah yang memberikan konstribusi cukup besar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Menurut UU No 28 Tahun 2009 yang dimaksud retribusi yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu retribusi jasa umum yang terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk (KTP) dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pengujian kapal perikanan.
Selanjutnya retribusi jasa usaha. Jenis retribusi jasa usaha meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi penginapan/ Villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Kemudian retribusi perizinan tertentu seperti kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu antara lain retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek dan retribusi izin usaha perikanan (Darise, 2009).
Peran retribusi pasar sangat strategis, karena dari retribusi pasar dapat meningkatkan sarana dan prasarana pasar tradisional. Di sebuah pasar transaksi terjadi setiap hari. Pungitan biaya dilakukan karena menggunakan pasar sebagai transaksi (Toduho, Saerang, & Elim, 2014, p. 1091). Retribusi pasar juga sangat potensial untuk ditingkatkan penerimaannya. Hal tersebut dapat
terlihat dari indikator antara lain penerimaan izin penempatan loos/kios, balik nama loos/kios, penerimaan pengelolaan MCK pasar, penerimaan sewa kios bulanan (Absor, 2014).
Retribusi pasar juga memberikan banyak manfaat baik untuk pengguna pasar maupun pemerintah daerah itu sendiri. Manfaat retribusi bagi pengguna pasar antara lain untuk memenuhi serta meningkatkan pelayanan dalam hal penyediaan, penggunaan dan perawatan fasilitas pasar berupa halaman, pelataran, kios dari pemerintah. Sedangkan manfaat retribusi pasar untuk pemerintah daerah yaitu sebagai salah satu sumber pemasukan retribusi daerah yang cukup potensial untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (Leasiwal, Laloma, & Palar, 2018). Namun kenyataannya, dalam pengelolaan retribusi pasar masih terdapat permasalahan yang belum terselesaikan. Salah satu kota di Jawa Tengah yang menghadapi permasalahan terkait retribusi pasar yaitu Kota Surakarta. Kota ini menarik dibahas mengingat Surakarta mendapa banyak penghargaan tetapi masih menghadapi masalah terkait retribusi pasar. Beberapa penghargaan yang diterima oleh Kota Surakarta antara lain Kota paling inovatif di Indonesia dari Menteri Dalam Negeri (rri. co.id, 2017), Piala Wahana Tata Nugraha yang ke- 10 berturut- turut dari Kementerian Perhubungan RI 2017 (detik.com, 2017), 4 penghargaan dalam Ajang Rating Kota Cerdas Indonesia 2017 dari ITB (solopos.com, 2017). Kemudian penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) delapan kali berturut- turut dari Kementerian Keuangan (jawapos. com, 2018). Terakhir, disebut-sebut sebagai kota dengan perencanaan dan pencapaian terbaik dalam pembangunan (tribunnews.com, 2018). Surakarta memliki 44 pasar di antaranya Pasar Klewer, Pasar Gede, Pasar Legi, Pasar Kadipolo, Pasar Tanggul dan lain sebagainya. Namun, banyaknya pasar ternyata menimbulkan banyak permasalahan. Berdasarkan pengamatan langsung dan penuturan Dinas Perdagangan Kota Surakarta, sebelum 2016 pengelolaan retribusi pasar masih dilakukan secara manual dengan cara penarikan retribusi langsung oleh petugas kepada pedagang. Pengelolaan retribusi pasar di Kota Surakarta yang masih manual tidak efisien. Seperti banyaknya petugas penarik retribusi, waktu yang dibutuhkan dalam proses pemungutan retribusi pasar, pelaporan hasil retribusi pasar yang lama, serta biaya pencetakan kartu retribusi pasar untuk pedagang. Selain itu, pemungutan retribusi pasar secara manual dimungkinkan terjadi penyimpangan setoran. Di sisi lain rendahnya tingkat kesadaran pedagang untuk membayar retribusi wajib, mengakibatkan pedagang kurang mandiri dan kurang bertanggungjawab dalam membayar retribusi.

## Tabel 1
Gambaran Pembiayaan di 13 Pasar Tradisional Kota Surakarta Sebelum Pelaksanaan dapat dilihat dari segi pembiayaan sebe- lum dan sesudah pelaksanaan inovasi Tape Pasar
Uraian Sebelum Inovasi Tape Pasar Belanja Pegawai Pegawai Tenaga PNS 5 orang x 13 pasar = 65 orang Asumsi gaji/bulan/pegawai ±Rp 3.000.000 Belanja Barang dan Jasa Belanja ATK 13 Pasar Perhitungan 1 Pasar = Rp 70.000.000/ 44 Pasar = Rp 1.590.909 Perhitungan 13 Pasar = Rp 1.590.909 x 13 Pasar = Rp 20.681.817 Belanja Cetak Karcis/Kartu/ Form Retribusi Perhitungan 1 Pasar = Rp 299.810.000/ 44 Pasar = Rp 6.813.863 Perhitungan 13 Pasar = Rp 6.813.863 x 13 Pasar =  Rp 88.580.219 APBD Tahun 2016 dari Retri- busi Pasar Rp 9.743.530.010

## Sumber : Dinas Perdagangan Kota Surakarta, 2016
Mengacu pada tabel 1, uraian pembiayaan 13 Pasar Tradisional di Kota Surakarta sebelum pelaksanaan inovasi terdiri dari belanja pegawai untuk menggaji 65 PNS ± Rp 195.000.000 per bulan ditambah belanja barang dan jasa untuk 13 Pasar sebesar Rp 20.681.817. Seperti yang diketahui, di Kota Surakarta terdapat 44 Pasar Tradisional. Sehingga, jumlah anggaran yang dikeluarkan cukup besar dalam pembiayaan seluruh pasar tradisional di Kota Surakarta sebelum pelaksanaan inovasi Tape Pasar.
Berbagai permasalahan pengelolaan retribusi pasar mendorong Pemerintah Kota Surakarta menciptakan inovasi sektor publik. Salah satu inovasi bidang perdagangan yaitu Tape Pasar (Teknologi Aplikasi E- Retribusi Pasar). Pada 2018, inovasi Tape Pasar masuk dalam Top 10 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik se-Jawa Tengah sehingga mendapat penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah (jipp.jatengprov.go.id, 2018).
Studi mengenai retribusi pasar telah banyak dibahas. Beberapa penelitian tentang retribusi pasar antara lain Musyarrofah, Sedyati, dan Kantun (2017) yang melakukan penelitian tentang retribusi pasar dan penyediaan fasilitas untuk pedagang pasar di pasar Tanjung Jember. Penelitiannya menyebutkan retribusi pasar setiap tahunnya mengalami penurunan, faktor yang menyebabkan penurunan retribusi pasar yaitu kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi.
Kedua, penelitian Handayani (2017) tentang potensi retribusi pasar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan. Dalam penelitiannya ia menyatakan potensi penerimaan retribusi pasar dari setiap unit pasar menunjukkan hasil bahwa dibandingkan dengan realisasi retribusi pasar setiap tahun selalu dibawah potensi. Sehingga penerimaan yang seharusnya lebih tinggi menjadi berkurang dikarenakan pelaksanaan pemungutan retribusi pasar masih kurang maksimal. Ketiga, Penelitian Sarmila, Madani, dan Mahsyar (2018). Ia melakukan penelitian mengenai pengelolaan retribusi pasar Aeng Towa terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Takalar. Dalam penelitiannya pengelolaan retribusi pasar Aeng Towa belum sesuai dengan target yang telah ditentukan karena pedagang yang belum konsisten dalam membayar retribusi pasar. Faktor penghambat pengelolaan retribusi pasar Aeng Towa yaitu daya tampung pasar terbatas.
Selanjutnya peneltiian Megawati (2016) mengenai kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo. Mereka menganalisis data target dan realisasi data retribusi pasar Kabupaten Sidoarjo tahun 2007-2014 dengan menggunakan analisis potensi, kontribusi dan persamaan tren linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi retribusi pasar berbeda jauh dengan realisasi penerimaan retribusi pasar yang selisihnya mencapai Rp 4.537,202.701,25. Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD sangat kurang dengan rata- rata kontribusi setiap tahunnya hanya sebesar 1,82 %.
Selanjutnya Ulfiah dan Halim (2015), mengenai Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar yang Efektif dan Efisien  serta  Kontribusinya  terhadap  Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang. Hasil penelitiannya menunjukkan Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang menunjukkan masih sangat kurang atau rendah yaitu rata- rata 3,02%.  Selanjutnya penelitian Linggarwati dan Ma’ruf (2017) tentang upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Nganjuk. Ia menyebutkan beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan PAD antara lain evaluasi tarif dilakukan setiap tahun mengacu pada kemampuan pedagang atau wajib retribusi, melakukan audit secara rutin baik dari Dinas atau UPTD, peningkatan moralitas dilakukan dengan memberikan pembinaan langsung oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pasar Nganjuk, dan sebagainya. Menurutnya perlu adanya perubahan peraturan daerah mengingat kenaikan tarif setiap tahunnya, pentingnya media informasi seperti website untuk memberikan transparansi kepada masyarakat luas serta perlunya evaluasi
yang dilakukan agar pengunjung pasar tetap ramai bukan hanya pada hari pasaran saja agar pasar daerah mampu meningkatkan pendapatan melalui penerimaan retribusi pelayanan pasar. Berbeda dengan beberapa penelitian yang telah dibahas dan diteliti sebelumnya, penelitian ini lebih mengkaji tentang manajemen/pengelolaan retribusi pasar dengan menggunakan inovasi sektor publik yakni Tape Pasar. Dengan harapan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah untuk berinovasi khususnya dibidang perdagangan. Jika dikelola dengan baik PAD akan meningkatkan pembangunan daerah dan pelayanan publik yang berimbas pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat di daerah. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban retribusi pasar melalui inovasi Tape Pasar.

## II. Metode
Penelitian ini menggunakan metode desk research dengan analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder. Sumber data sekunder berasal dari berbagai kajian literatur antara lain  hasil- hasil riset sebelumnya yang berkaitan dengan tema penelitian, artikel jurnal, buku, publikasi data sensus dan survei nasional serta publikasi data dari Dinas Perdagangan Kota Surakarta, Tahap pengumpulan data sekunder antara lain, pertama , mengumpulkan berbagai bahan pustaka yang akan dipilih menjadi sumber data yang berkaitan tentang tema penelitian ini dan didukung dengan informasi yang relavan. Kedua, melakukan pemilahan data sesuai dengan tema dan fokus penelitian. Ketiga, mendeskripsikan dan mengevaluasi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban retribusi pasar melalui inovasi Tape Pasar.  Alasan peneliti menggunakan metode desk research yaitu  untuk meneliti objek penelitian dengan cara yang berbeda dengan lebih memanfaatkan data sekunder mengingat hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya banyak yang menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan kombinasi data primer dan  data sekunder. Selain itu, peneliti ingin mengeksplor secara mendalam data-data sekuder yang telah tersedia baik dari riset penelitian sebelumnnya, artikel jurnal dan data dokumenter administratif pemerintahan untuk dianalisis guna menjawab fokus permasalahan yang diteliti.
III. Hasil dan Pembahasan
Inovasi dalam sektor publik sangat penting karena dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurut Rogers (Rogers, 2003, p. 11), inovasi sebagai sebuah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau satu unit adopsi
lainnya. Sedangkan menurut Damanpaour dalam Suwarno (2008, p. 9) inovasi dapat berupa produk atau jasa yang baru, teknologi proses produksi yang baru, sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi. Memaknai inovasi hanya identik dengan teknologi maka Halvorsen dkk (2008, p. 8), menekankan 2 hal yang penting dalam sebuah inovasi yaitu pertama, sifat kebaruan ( novelty) dari sebuah produk sehingga inovasi hanya berhubungan dengan produk- produk yang baru. Kedua, inovasi berhubungan dengan proses pencairan aplikasi komersial di sektor bisnis. Dengan demikian, inovasi berhubungan erat dengan ide- ide baru yang bermanfaat serta inovasi dengan sifat kebaruannya harus mempunyai nilai manfaat (Mulgan & Albury, 2003, p. 4).
Manfaat inovasi dalam sektor publik yaitu dapat  meningkatkan  efisensi  dan  mengurangi biaya mengingat pada dasarnya organisasi sektor publik senantiasa menghadapi kelangkaan sumber daya dan keterbatasan anggaran. Inovasi juga dimanfaatkan untuk mengembangkan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat dan transparansi (Khairul Muluk, 2008, p. 43). Adapun sektor publik harus berinovasi karena adanya tuntutan akuntabilitas, transparansi dan berbagai prinsip good governance yang menggiring organisasi publik yang berkinerja lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Suwarno, 2008, p. 23).
Dalam rangka mewujudkan keberhasilan pelaksanaan inovasi dibutuhkan manajemen yang baik. Manajemen sebagai suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber- sumber lainnya (Terry & Rue, 2005, p. 1). Sedangkan Gibson, Donelly dan Invancevich (1996) mengartikan manajemen sebagai suatu proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk mengoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil- hasil yang tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri (Ratminto & Winarsih, 2010, pp. 1–2). Retribusi pasar termasuk dalam retribusi daerah yang menjadi salah satu sumber keuangan daerah sehingga harus dikelola dengan baik. Pengelolaan keuangan daerah merupakan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja  Daerah  (APBD)  (Halim  &  Kusufi,  2012,  p. 7). Sedangkan menurut Pasal 1 PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yakni keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

## A. Perencanaan Retribusi Pasar
Tahap perencanaan aksi dalam inovasi Tape Pasar antara lain; 1) novasi Tape Pasar diciptakan oleh Dinas Perdagangan Kota Surakarta. Agar pelaksanaan inovasi Tape Pasar berdampak positif bagi masyarakat sehingga Pemerintah Kota Surakarta melakukan kerjasama dengan perbankan. (Mou dan MoA); 2) Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait antara lain dengan BPPKAD (berkaitan dengan pengelolaan keuangan ke kas daerah), Inspektorat (pemantauan pengelolaan keuangan), Bagian kerja sama Sekretariat Daerah (penyusunan Mou dan MoA kerjasama dengan Perbankan), Bagian hukum Sekretariat Daerah (pegkajian dasar hukum untuk melandasi inovasi Tape Pasar) serta Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Surakarta terkait dengan pengkajian teknologi yang akan digunakan untuk mencetuskan inovasi; 3) Menyusun dan menghimpun produk hukum sebagai dasar untuk melaksanakan inovasi; 4) Mempersiapkan dan validasi database pedagang dan data ketetapan retribusi. 5) Mendampingi perbankan dalam hal memberikan fasilitas perangkat e-retribusi dan pemasangan perangkat e-retribusi di seluruh pasar Kota Surakarta; 6) Melaksanakan sosialisasi pada Paguyuban pedagang dan para pedagang penerapan sistem pemungutan retribusi secara elektronik; 7) Melaksanakan evaluasi dan monitoring. Sebelum adanya inovasi Tape Pasar, sistem pengelolaan retribusi pasar di Kota Surakarta dilakukan secara manual melalui Pihak Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta ditunjukkan dengan adanya petugas yang menarik retribusi pasar kepada pedagang. Penarikan retribusi menggunakan SKRD (Surat Setoran Retribusi Daerah). Mengacu pada Peraturan Walikota Surakarta No 14 Tahun 2016, besarnya tarif retribusi pasar ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri dari pelataran, los, kios, letak, zona, tempat, kelas pasar, jangka waktu pemakaian dan pemakaian daya listrik lingkungan. Besarnya tarif retribusi untuk los, kios per meter persegi (m 2 )/hari yaitu 0,1 % dari Taksiran Nilai Tempat Dasaran (TNTD) dan Tarif Listrik (TL) X Pemakaian berdasarkan KwH meter. Untuk pelataran besarnya tarif retribusi yaitu Pasar Kelas I (Pasar Gede, Pasar Klewer, Pasar Legi, Pasar Nusukan dan lain sebagainya) sebesar Rp. 500/ m 2 /hari. Pasar Kelas II seperti Pasar Gading, Pasar Sidodadi, Pasar Kadipolo, Pasar Purwosari dan sebagainya) besar tarif retribusinya Rp 300/m 2 / hari serta Pasar Kelas III (Pasar Sidomulyo, Pasar Klitikan Elpabes, Pasar Joglo, Pasar Besi Tua dan lain sebagainya) besar tarifnya Rp 200/m 2 /hari. Setelah petugas menarik retribusi dari pedagang kemudian hasil retribusi pasar diserahkan dan dilaporkan langsung kepada Kepala Pasar Kota Surakarta. Selanjutnya, disetorkan ke Kantor Pengelolaan Pasar Kota Surakarta. Uang hasil
retribusi pasar akan dihitung dan dicatat oleh PBKB (Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima). Selesai melakukan penghitungan dan pencatatan maka PBKP menyerahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta dan disetorkan kepada Bank Pembangunan Daerah sebagai pemegang kas daerah. Alur yang panjang dalam proses pengelolaan retribusi pasar secara manual di Kota Surakarta membutuhkan waktu lama dari melalui proses pungutan, penghitungan uang, pembukuan dan penyetoran ke kas daerah juga banyak menimbulkan permasalahan diantaranya belum transparansinya setoran retribusi pasar sehingga menimbulkan keraguan pedagang terhadap setoran retribusi pasar. Masalah lainnya yakni kurang efektif dan efisien  penggunaan  sumber  daya  yang  digunakan baik tenaga, waktu maupun material (karcis), belum adanya kepastian pelayanan retribusi  pasar serta kurangnya kontrol terhadap jumlah setoran retribusi pasar serta rawan terjadi penyimpangan jumlah retribusi.
Dengan adanya inovasi Tape Pasar   maka pembayaran retribusi pasar menggunakan teknologi perbankan (transaksi elektronik). Dalam inovasi Tape Pasar, Dinas Perdagangan Kota Surakarta bekerjasama dengan Perbankan diantaranya Bank Jateng, BTN dan BNI). Tape Pasar dapat memotong tahapan pelayanan retribusi pasar dari penarikan, penagihan, penyetoran dan pencatatan. Pembayaran retribusi pasar secara elektronik dapat meningkatkan kepercayaan pedagang kepada Dinas Perdagangan Kota Surakarta dalam mengelola retribusi secara transparan dan akuntabel.
Gambar 1. Skema Kerjasama Inovasi Tape Pasar Sumber : Dinas Perdagangan Kota Surakarta, 2016
B. Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pelaksanaan inovasi Tape Pasar telah dilaksanakan sejak 1 Oktober 2016. Inovasi Tape Pasar sempat mendapat penolakan dari pedagang
pasar tradisional di Kota Surakarta. Karena sistem pembayaran retribusi pasar dilakukan secara online . Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan sosialisasi kepada pedagang. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Surakarta tidak hanya melalui pertemuan tatap muka langsung kepada paguyuban pedagang dan pedagang dari seluruh pasar tradisional di Kota Surakarta tetapi sebelumnya dilakukan launching inovasi Tape Pasar oleh Walikota Solo, FX. Hadi Rudyatmo beserta Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta. Sosialisasi langsung juga menggunakan media lain diantaranya youtube , web Pemerintah Kota Surakarta, radio dan koran. Sosialisasi jug dilakukan kepada petugas penarik retribusi pasar. Petugas penarik retribusi pasar dari Dinas Pengelola Pasar Kota Surakarta tidak berinteraksi langsung kepada pedagang untuk menarik retribusi pasar tetapi membantu secara teknis penggunaan tapping mesin reader . Dalam pelaksanaannya inovasi Tape Pasar mewajibkan kepada seluruh pedagang pasar tradisional Kota Surakarta untuk membuat kartu e-retribusi . Biaya pembuatan kartu e-retribusi sebesar Rp 20.000. Sebelum semua pedagang membuat kartu e-retribusi , terlebih dahulu pedagang harus membuka rekening buku tabungan dari Bank yang telah menjalin kemitraan dengan Pemerintah Kota Surakarta antara lain Bank Jateng, BNI dan BTN. Pembukaan rekening buku tabungan dari Perbankan dilakukan secara kolektif. Setelah membuka rekening buku tabungan, pedagang dapat memperoleh kartu e-retribusi, sebagai alat pembayaran retribusi.
Gambar 2. Kartu E- Retribusi Inovasi Tape Pasar Sumber : Dokumentasi Dinas Perdagangan  Kota Surakarta, 2016
Gambar 3. Kartu E- Retribusi Inovasi Tape Pasar Sumber : Dokumentasi Dinas Perdagangan  Kota Surakarta, 2016
Adapun dasar hukum pelaksanaan inovasi Tape Pasar sebagai berikut; a) Peraturan Daerah No 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional; b) Peraturan Daerah No 5 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta No 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah; c) Peraturan Walikota Surakarta No 21 Tahun 2010 tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan; d) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar; e) Keputusan Walikota Surakarta No 974/65.2/1/2016 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan pada Dinas Pengelolaan Pasar secara elektronik; f) MoU dan MoA dengan Pemerintah Kota Surakarta dengan Bank Jateng.
Terdapat beberapa tahap dalam pelaksanaan inovasi Tape Pasar di Kota Surakarta. Tahap 1 dilaksanakan Oktober 2016 di 4 pasar tradisional, antara lain pasar Burung dan Ikan Hias Depok, pasar Singosaren, pasar Gede dan pasar Ngudi Rejeki Gilingan. Kemudian tahap II pada 2017, dilaksanakan di pasar Klewer, pasar Rakyat Tanggul, pasar Gading, pasar Bangunharjo, pasar Sibela Mojosongo, pasar Nongko, pasar Elpabes, pasar Sidodadi, pasar Kembang, pasar Kadipolo. Tahap III 2018, dilaksanakan di 30 pasar tradisional lainnya di Kota Surakarta.
Mekanisme transaksi dalam pelaksanaan inovasi Tape Pasar dibuat semudah mungkin digunakan oleh pedagang yang mayoritas pendidikan rendah dan berusia tua yaitu tanpa menggunakan PIN/Password , tetapi dengan menempelkan kartu e-retribusi (yang berisi saldo rekening pedagang) pada tapping mesin reader . Dengan sendirinya transaksi telah dilakukan dan keluar struk sebagai
bukti pembayaran retribusi pasar. Penempatan tapping mesin reader ditempatkan di setiap pasar tradisional Kota Surakarta pada lokasi strategis yang sering dilalui pedagang.
Pelaksanaan inovasi Tape Pasar dapat mendorong partisipasi aktif dan kedisiplinan pedagang pasar tradisional di Kota Surakarta untuk membayar retribusi pasar sebagai kewajibannya karena pedagang menggunakan fasilitas umum yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Surakarta diantaranya tempat parkir, kios/los/pelataran, MCK serta listrik. Setiap hari pedagang harus membayar retribusi pasar melalui kartu e-retribusi yang ditempelkan pada mesin tapping reader yang telah terpasang di masing-masing pasar tradisional Kota Surakarta. Apabila saldo dalam kartu e-retribusi habis maka dapat diisi ulang  saldo tabungan sesuai besar nominal yang dikehendaki melalui mobil keliling yang sudah disediakan oleh Bank Jateng, BTN dan BNI di pasar tradisional Kota Surakarta. Jika, pedagang lupa melakukan pembayaran retribusi pasar menggunakan kartu e-retribusi atau saldo dalam kartu e-retribusi tidak mencukupi maka akan dilakukan pemotongan saldo secara otomatis oleh Perbankan saat melakukan penempelan kartu pada mesin tapping reader. Dalam inovasi Tape Pasar dengan transaksi elektronik, pedagang tidak hanya dapat membayar retribusi pasar secara non tunai tetapi juga dapat melihat sisa saldo yang ada dalam kartu e-retribusi serta bukti pembayaran retribusi pasar berupa struk.
Tujuan dalam pelaksanaan inovasi Tape Pasar antara lain menyelenggarakan tertib administrasi pengelolaan retribusi dengan cara pembayaran retribusi secara elektronik, meminimalisasi penyimpangan penarikan retribusi pasar, membudayakan menabung untuk pedagang, efesiensi pengelolaan retribusi pasar, serta membangun kesadaran pedagang untuk bertanggungjawab terhadap kewajiban membayar retribusi pasar.
Adapun alur dalam melakukan transaksi elektronik pembayaran retribusi pasar menggunakan inovasi Tape Pasar adalah; Pedagang mendatangi mesin tapping reader untuk melakukan pembayaran retribusi pasar; kemudian terjadi proses transaksi dan keluar struk tanda bukti pembayaran; Transaksi terlapor dalam aplikasi e-retribusi; Serta transaksi sukses dan pedagang telah membayar retribusi.
Dari segi penatausahaan dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Surakarta sebagai pencetus inovasi Tape Pasar sesuai dengan tupoksi yang dimiliki. Dinas Perdagangan Kota Surakarta memiliki tugas dan fungsi melakukan validasi data pedagang, menetapkan NPWRD (Nomor Pokok
Wajib Retribusi Daerah), validasi data ketetapan retribusi serta melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Meskipun Dinas Perdagangan Kota Surakarta sebagai core dalam pelaksanaan inovasi Tape Pasar tetap melakukan kerja sama dengan Walikota Surakarta, SKPD terkait dan pihak swasta.
Walikota Surakarta sebagai pelindung dalam pelaksanaan inovasi Tape Pasar, Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta sebagai penanggungjawab pelaksanaan inovasi Tape Pasar, Sekretaris Dinas Perdagangan sebagai pengarah inovasi Tape Pasar, Kepala Bidang Pendapatan sebagai fasilitator inovasi Tape Pasar dan Kepala Pasar sebagai Ketua Tim pelaksanaan inovasi Tape Pasar. SKPD lain yang terkait lainnya bertugas sebagai pendamping pelaksanaan inovasi Tape Pasar antara lain BPPKAD Kota Surakarta, Inspektorat Kota Surakarta, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta, Bagian Hukum dan Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surakarta. Selain itu, juga melibatkan Staf Pasar 1 sebagai anggota tim pelaksanaan inovasi Tape Pasar bertugas melakukan pendataan, dokumentasi dan pengolahan data. Sedangkan, Staf Pasar II sebagai anggota tim pelaksanaan inovasi Tape Pasar bertugas sebagai evaluasi dan pelaporan data. Pihak swasta yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi Tape Pasar yakni Perbankan (Bank Jateng, BNI, BTN) sebagai Corporate Social Responsibility (CSR) yang melakukan pendanaan kaitan penyediaan aplikasi, kartu e-retribusi dan perangkat e-retribusi (mesin tapping reader). Disamping itu, Tim Perbankan juga melaksanakan pelayanan penyelenggaraan penerbitan kartu e- retribusi dan buku tabungan serta proses pengisian saldo kartu e- retribusi/ Top Up dan pemeliharaan perangkat dan sistem e- retribusi. Secara teknis mesin tapping reader disediakan oleh PT.Pijar Mulya Utama.
Pelaksanaan inovasi Tape Pasar yang dirancang semudah mungkin digunakan oleh pedagang dan adanya penatausahaan yang melibatkan berbagai pihak baik dari Pemerintah Kota Surakarta, SKPD Kota Surakarta dan Swasta. Tentunya terdapat perbedaan sebelum dan sesudah pelaksanaan inovasi Tape Pasar. Perubahan sebelum dan sesudah inovasi dapat dilihat pada tabel 1. Output dari pelaksanaan inovasi Tape Pasar antara lain terjadi peningkatan penerimaan retribusi pasar. Tahun 2016 sebagai tahun pertama pelaksanaan inovasi Tape Pasar, penerimaan retribusi pasar sebesar 103,73% dari target penerimaan yang ditetapkan. Tahun 2017 dengan inovasi Tape Pasar telah berhasil memenuhi target penerimaan 107,03% dan sampai Februari 2018, target penerimaan telah melebihi target yang ditetapkan yakni 120,41%. (Dinas Perdagangan Kota Surakarta, 2018).
Tabel 2. Perubahan Sebelum dan Sesudah Inovasi Tape Pasar
Sebelum Sesudah Pembayaran retri- busi pasar secara manual. Pembayaran retribusi pasar menggunakan sistem e- retribusi. Penarikan retribusi pasar dilakukan oleh petugas pemungut. Pedagang membayar sendiri retribusi pasar dengan membuka rekening buku tabungan dan membuat kartu e- retribusi. Pedagang diberi tanda bukti pemba - yaran berupa SKRD. Pedagang secara mandiri melaku- kan pembayaran retribusi pasar melalui mesin tapping reader. Uang setoran disetor ke kas daerah. Struk bukti transaksi e- retribu - si. Hasil transaksi e- retribusi disetorkan kepada kas daerah.
Sumber : Dinas Perdagangan Kota Surakarta, 2018
Tabel 3. Efisiensi Pembiayaan Pelaksanaan Inovasi Tape Pasar di 13 Pasar
Tradisional Kota Surakarta Uraian Pelaksanaan Inovasi Tape Pasar Sebelum Sesudah Belanja Pegawai Pegawai Tenaga PNS Asumsi gaji/bu- lan/pegawai ± Rp 3.000.000 5 orang x 13 pasar = 65 orang 3 orang x 13 pasar = 39 orang Belanja Barang dan Jasa -Belanja ATK Perhitungan 13 pasar = Rp 1.590.909 x 13 pasar = Rp 20.681.817 Perhitungan 13 Pasar = Rp 500.000 x  13  Pasar  =
Rp 6.500.000
Belanja cetak karcis/ kartu/form retribusi
Perhitungan
13 pasar = Rp 6.813.863 x 13 pasar = Rp 88.580.219 - Belanja jasa service peralatan sistem e- retribusi (mesin tapping reader) - Jumlah untuk 1 mesin tapping  reader Rp 125.644.464 bantuan dari Perbankan Belanja jasa konsul- tansi pelaksanaan inovasi Tape Pasar - Rp 958.222.232 bantuan dana dari Perbankan
Sumber : Dinas Perdagangan Kota Surakarta, 2016
Mengacu  pada  tabel  2  mengenai  efisiensi pembiayaan pelaksanaan inovasi Tape Pasar di 13 pasar tradisional di Kota Surakarta menunjukkan terjadi penghematan anggaran sebelum dan sesudah pelaksanaan inovasi Tape Pasar. Penghematan anggaran terutama untuk menggaji PNS, Alat tulis kantor (ATK) dan pencetakan kartu atau karcis retribusi pasar. Sebelum pelaksanaan inovasi Tape Pasar, jumlah tenaga PNS di 13 pasar tradisional sebanyak 65 orang, setelah adanya inovasi Tape Pasar sebanyak 39 orang. Hal itu disebabkan karena pelaksanaan inovasi Tape Pasar menggunakan teknologi informasi yakni mesin tapping reader yang transaksi dalam membayar retribusi pasar dilakukan secara elektronik sehingga pembayaran retribusi pasar tidak dilakukan oleh petugas. Dari segi belanja ATK juga mengalami penghematan yang sebelumnya Rp 20.681.817 menjadi Rp 6.500.000 untuk 13 pasar tradisional. Terjadi penghematan anggaran sebanyak Rp 14.181.817. Selanjutnya, belanja untuk pencetakan dan penggandaan karcis/ kartu retribusi anggaran yang harus dikeluarkan sebanyak Rp 88.580.219. Setelah adanya inovasi ini tidak ada anggaran untuk pencetakan dan penggandaan karcis/kartu retribusi pasar karena pembayaran retribusi menggunakan mesin tapping reader. Namun kedisiplinan pedagang untuk membayar retribusi pasar secara elektronik menimbulkan konsekuensi yakni adanya pengeluaran anggaran untuk penyediaan mesin tapping reader . Anggaran untuk mesin tapping reader dibiayai oleh CSR yakni BPD Jateng, BNI, dan BTN. Tidak hanya membantu memberikan anggaran untuk pengadaan mesin tapping reader , CSR juga memberikan jasa servis mesin sebesar Rp 125.644.464 dan biaya konsultasi pelaksanaan inovasi Tape Pasar sebesar Rp 958.222.232.
Gambar 3. Mesin Tapping Reader (Perangkat E- Retribusi) Sumber : Dokumentasi Dinas Perdagangan Kota Surakarta, 2016

## C. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Inovasi Tape Pasar dievaluasi pelaksanaannya oleh Dinas Perdagangan Kota Surakarta selaku pemangku kepentingan dan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta. Evaluasi monitoring Tape Pasar dilakukan melalui cek Buku Kas Penerimaan pada Dinas Perdagangan Kota Surakarta melalui Bidang Pendapatan untuk pembayaran retribusi pasar secara online . Sehingga manajemen retribusi pasar sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
Sedangkan sistem pemantauan kemajuan pelaksanaan inovasi Tape Pasar yang dilaksanakan di Pasar Tradisional Kota Surakarta dapat dipantau melalui website SOLO DESTINATION. Di dalam website tersebut terdapat layanan masyarakat e- retribusi serta laporan penerimaan retribusi. Dengan begitu masyarakat, pedagang maupun Pemerintah dapat memantau pembayaran retribusi pasar pedagang di seluruh pasar tradisional Kota Surakarta.
Pelaporan dilakukan secara realtime incoming report . Pelaporan dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Surakarta kepada Walikota Surakarta melalui rapat koordinasi berbagai SKPD terkait. Pelaporan terkait jumlah penerimaan retribusi pasar sejak pelaksanaan inovasi Tape Pasar 2016. Pertanggungjawaban pelaksanaan inovasi dilakukan oleh Kepela Dinas Perdagangan Kota Surakarta beserta aparaturnya yang terdiri atas Sekretaris dan Kepala Bidang Pendapatan Dinas Perdagangan Kota Surakarta. Laporan terkait jumlah penerimaan retribusi pasar biasanya tercantum dalam APBD yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta.
D. Analisis Pelaksanaan Manajemen Retri - busi Kota Surakarta merupakan salah satu Kota di Indonesia yang mengimplementasikan inovasi sektor publik dalam mengelola keuangan daerah. Inovasi sektor publik di Kota Surakarta yang
digunakan untuk mengelola keuangan daerah yaitu Tape Pasar (Teknologi Aplikasi E- Retribusi Pasar). Tape Pasar merupakan inovasi karena tidak terlepas dari cara baru, pengetahuan baru dan teknologi baru (Noor, 2013, p. 87). Tape Pasar merupakan cara baru Pemerintah Kota Surakarta melakukan pengelolaan retribusi pasar yang sebelumnya dilakukan secara konvensional. Selain itu, Tape Pasar juga termasuk pengetahuan baru bagi pedagang karena sebelumnya penarikan retribusi dilakukan dengan jemput bola. Disamping itu, pengelolaan retribusi pasar tergolong teknologi baru yakni sistem aplikasi e-retribusi. Sistem pembayaran retribusi pasar dalam inovasi Tape Pasar bersifat unik karena subyek utamanya pedagang pasar tradisional.
Inovasi dalam sektor publik tidak hanya mencakup cara baru dan teknologi baru, tetapi juga atribut yang terdapat dalam sebuah inovasi sektor publik. Yang dimaksud atribut dalam inovasi sektor publik yaitu karakteristik-karakteristik yang terdapat pada sebuah inovasi. Rogers (2003, p. 219) mengemukakan atribut inovasi sektor publik sebagai berikut :
1) Relative advantage atau keuntungan relatif Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Dalam pelaksanaan inovasi Tape Pasar di Kota Surakarta dari 2016 sampai sekarang memiliki keuntungan relatif. Yaitu dapat meminimalisasi penyimpangan penarikan retribusi pasar yang disetorkan oleh pedagang. Dengan begitu  terjadi  efisiensi  pengelolaan  retribusi pasar sekaligus dalam rangka membudayakan pedagang untuk menabung, serta membangun kesadaran pedagang untuk bertanggungjawab terhadap kewajiban membayar retribusi. Pada 2016 penerimaan retribusi pasar sebesar 103,73% dari target penerimaan yang ditetapkan. Tahun 2017 dengan inovasi Tape Pasar telah berhasil memenuhi target penerimaan 107,03% dan sampai Februari 2018, target penerimaan telah melebihi target yang ditetapkan yakni 120,41%. (Dinas Perdagangan Kota Surakarta, 2018).
2)  Compatibility atau Kesesuaian Inovasi harus mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian. Pelaksanaan inovasi Tape Pasar di Kota Surakarta memiliki keterkaitan dan kesesuaian dengan sebelum adanya inovasi. Yakni subyek utamanya pedagang dan masih menggunakan petugas penarik retribusi pasar tetapi fungsi kerjanya berbeda. Sebelum adanya inovasi, penarikan retribusi pasar dilakukan secara manual. Setelah diimplementasikan inovasi Tape Pasar di Kota Surakarta tetap memperkerjakan petugas penarik retribusi pasar untuk mendampingi pedagang dalam melakukan transaksi pembayaran retribusi secara elektronik pada mesin tapping
reader , yang telah terpasang di tempat-tempat strategis di seluruh pasar Kota Surakarta.
3)  Complexity atau Kerumitan Kerumitan dalam hal ini dapat diartikan sebagai kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan inovasi. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen retribusi pasar melalui inovasi Tape Pasar lebih pada kendala teknis yaitu koneksi jaringan internet yang sering trouble . Koneksi internet merupakan hal utama terselenggaranya transaksi retribusi pedagang mulai dari transfer data antar perangkat e- retribusi, server perbankan dan server utama yang berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta sampai tampilan laporan pada aplikasi. 4)  Triability atau Kemungkinan dicoba Sebuah produk inovasi harus melewati fase uji publik di mana setiap orang atau pihak memunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi. Awalnya inovasi Tape Pasar diuji cobakan di 4 pasar tradisional Kota Surakarta pada 2016. Setelah diuji cobakan di 4 pasar tradisional ternyata memberikan dampak positif bagi pedagang yakni pedagang memiliki kesadaran, kemandirian dan tanggungjawab dalam membayar retribusi pasar. Selanjutnya pada 2017, inovasi Tape Pasar dilakukan di 10 pasar tradisional Kota pada 2018 dilaksanakan di 30 pasar tradisional.
5)  Observasibility atau kemudahan diamati Sebuah inovasi harus juga dapat diamati dari segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Mekanisme kerja inovasi Tape Pasar antara; a) Pedagang mendatangi mesin perangkat e-retribusi untuk membayar retribusi; b) Pedagang melakukan transaksi membayar retribusi dengan memasukkan kartu e-retribusi; c) Proses transksi berlangsung dan akan keluar struktur pembayaran retribusi; serta d) Transaksi pembayaran yang telah dilakukan oleh pedagang otomatis akan masuk dan terlapor dalam sistem aplikasi e-retribusi di Dinas Perdagangan Kota Surakarta.

## IV. Kesimpulan
Seiring dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan adanya tuntutan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, Pemerintah Kota Surakarta melakukan manajemen retribusi pasar melalui inovasi Tape Pasar menggunakan sistem e-retribusi yang sebelumnya manajemen retribusi pasar dilakukan secara manual.
Terdapat manfaat dalam pelaksanaan inovasi Tape Pasar di Kota Surakarta yaitu bagi Pemerintah Kota Surakarta dapat membuat pelaporan yang akuntabel untuk mempermudah pengelolaan retribusi pasar, meminimalisasi penyimpangan dalam pungutan retribusi pasar efektivitas dalam penagihan retribusi pasar serta dapat membantu mengurangi peredaran uang kartal dan beredarnya
uang palsu di pasar tradisional. Bagi pedagang dapat melaksanakan pembayaran retribusi pasar secara langsung tanpa petugas pemungut. Bagi masyarakat dengan adanya inovasi Tape Pasar maka tercipta transparansi manajemen keuangan daerah dan tingkat kepercayaan masyarakat semakin meningkat.  Menciptakan  efisiensi  penyelenggaran APBD Kota Surakarta seperti biaya ATK, gaji pegawai pengelola retribusi pasar dapat dialokasikan untuk pembiayaan lainnya.
Diharapkan dengan adanya berbagai inovasi di bidang perdagangan dapat menjadi strategi untuk mengikis korupsi di daerah dan menciptakan konektivitas dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak baik Pemerintah maupun non Pemerintah (Swasta) guna mewujudkan transaparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.
Di sisi lain, penelitian ini hanya menggunakan metode desk research yang memanfaatkan data sekunder sebagai sumber litelatur. Selanjutnya perlu dilakukan studi lanjutan dengan menggunakan data primer seperti efektivitas implementasi inovasi Tape Pasar dalam mewujudkan Solo Smart City. Dari studi tersebut dapat menganalisis keefektifan pelaksanaan inovasi Tape Pasar dari segi kebijakan dan sasarannya. Disamping itu, penelitian dapat membandingkan inovasi bidang perdagangan dengan daerah lain di Indonesia guna meningkatkan pelayanan publik yang prima.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Perdagangan Kota Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta dan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Jawa Tengah yang menyediakan berbagai data yang mudah diakses untuk melengkapi penelitian ini. Penelitian ini tidak akan lengkap tanpa adanya data mudah diakses yang telah disediakan oleh Dinas Perdagangan Kota Surakarta beserta Pemerintah Kota Surakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## V. Daftar Pustaka
Absor, U. (2014). Analisis Kontribusi dan Efektivi- tas Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes. PERMANA , 6 (1). Re- trieved from http://e-journal.upstegal.ac.id/ index.php/per/article/view/624.
Darise, N. (2009). Pengelolaan Keuangan Pada Sat- uan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU . Jakarta: Indeks.
detik.com. (2017). Solo Raih Penghargaan Waha- na Tata Nugraha Ke-10 Kali. Retrieved April 30, 2019, from https://news.detik.com/beri- ta/d-3410217/solo-raih-penghargaan-waha- na-tata-nugraha-ke-10-kali Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H. (1996).
Organisasi : Perilaku, Struktur, Proses . Jakarta: Binarupa Aksara. Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah (edisi 4). Jakarta: Salemba Empat. Halvorsen, T., Hauknes, J., Miles, I., & Röste, R. (2008). On the Differences between publice and private sector innovations . Oslo. Retrieved from http:// unpan1.un.org/intradoc/groups/public/docu- ments/apcity/unpan046809.pdf Handayani, S. (2017). Potensi Retribusi Pasar Ter- hadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan. Jurnal Peneli- tian Ekonomi Dan Akuntansi , II (1), 347–370. Retrieved from http://journal.unisla.ac.id/ pdf/114212017/Sutri Handayani.PDF jawapos.com. (2018). Solo Raih WTP Ke-8 Ber- turut-turut. Retrieved April 30, 2019, from https://www.jawapos.com/jpg-to- day/16/05/2018/solo-raih-wtp-ke-8-ber- turut-turut/
jipp.jatengprov.go.id. (2018). TAPE Pasar (Teknolo- gi Aplikasi E-Retribusi Pasar). Retrieved April 30, 2019, from http://jipp.jatengprov.go.id/ etalase/80 Khairul Muluk. (2008). Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah .
Malang:  Bayumedia. Retrieved from https:// openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pusta- ka/9281/knowledge-management-kunci-suk- ses-inovasi-pemerintahan-daerah.html
Leasiwal, D., Laloma, A., & Palar, N. A. (2018). Imple- mentasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pas- ar dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pulau Morotai (Suatu studi di Dinas Perindakop dan UMKM). Jurnal Admin- istrasi Publik , 4 (49). Retrieved from https:// ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/ view/18439
Linggarwati, D., & Ma’ruf, M. F. (2017). Upaya Pen- ingkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pen- gelolaan Retribusi Pelayanan Pasar (Studi di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk. Publika , 5 (1). Retrieved from http://jurnalmahasiswa.unesa. ac.id/index.php/publika/article/view/18710. Megawati, A. N. (2016). Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ka- bupaten Sidoarjo. Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE) , 4 (3). Retrieved from http://jurnalma- hasiswa.unesa.ac.id/index.php/jupe/article/ view/16388 Mulgan, G., & Albury, D. (2003). Innovation in the Public Sector . London. Retrieved from https://www.alnap.org/help-library/innova- tion-in-the-public-sector Musyarrofah, I. L., Sedyati, R. N., & Kantun, S. (2017).
Retribusi Pasar dan Penyediaan Fasilitas untuk Pedagang Pasar di Pasar Tanjung Jember. Jurnal
Pendidikan Ekonomi:  Jurnal Ilmiah Ilmu Pen- didikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial , 11 (2), 126–133. Retrieved from https://jurnal.unej. ac.id/index.php/JPE/article/view/6459/4709 Noor, I. (2013). Desain Inovasi Pemerintahan Daer- ah . Malang: UB Press. Ratminto, & Winarsih, A. S. (2010). Manajemen Pe- layanan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Rogers, E. M. (2003). Diffusion of Innovations . New York: Free Press. rri.co.id. (2017). Solo Raih Penghargaan Kota Paling Inovatif 2017. Retrieved April 30, 2019, from http://rri.co.id/post/berita/469742/daerah/ solo_raih_penghargaan_kota_paling_inovat- if_2017.html
Sarmila, S., Madani, M., & Mahsyar, A. (2018). Pen- gelolaan Retribusi Pasar Aeng Towa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabu- paten Takalar. Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , 3 (3), 359. https://doi.org/10.26618/ kjap.v3i3.1058 solopos.com. (2017). Kota Solo Raih Penghargaan Rating Kota Cerdas Indonesia 2017. Retrieved April 30, 2019, from https://soloraya.solopos. com/read/20171213/489/876430/kota-so- lo-raih-penghargaan-rating-kota-cerdas-indo- nesia-2017 Suwarno, Y. (2008). Inovasi Sektor Publik (Ce- takan Pertama). Jakarta: STIA-LAN Press. Retrieved from https://www.scribd.com/ document/384741867/e-book-inovasi-di-sek- tor-publik-yogi-suwarno-pdf
Terry, G. R., & Rue, L. W. (2005). Dasar - Dasar Mana- jemen . Bandung: Bumi Aksara. Toduho, D. A., Saerang, D. P. E., & Elim, I. (2014). Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan. Jurnal Riset Ekonomi, Mana- jemen, Bisnis Dan Akuntansi , 2 (2), 1594–1606. Retrieved from https://www.google.com/ url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c- d=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo8p_ r6vbhAhWSbisKHbg0AlgQFjAAegQIBRAC&url tribunnews.com. (2018). Solo Jadi Kota Berperenca- naan Pembangunan Terbaik Ketiga Se-Indone- sia. Retrieved April 30, 2019, from http://solo. tribunnews.com/2018/05/03/solo-jadi-ko- ta-perencanaan-pembangunan-terbaik-keti- ga-se-indonesia
Ulfiah, U., Halim, A., & Made, A. (2015). Anali- sis Pengelolaan Retribusi Pasar yang Efek- tif dan Efisien Serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Malang). Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Unikama , 3 (1). Retrieved from https://www.neliti.com/id/publica- tions/190684/analisis-pengelolaan-retribu- si-pasar-yang-efektif-dan-efisien-serta-kontri- businy