## ANALISIS PINJAMAN ONLINE OLEH FINTECH DALAM KAJIAN HUKUM PERDATA
Istiqamah
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: Istiqamah.ih@uin-alauddin.ac.id

## Abstract
Financial Technology (Fintech) is a financial service using a technology base  that  makes  transactions  easier  and  can  be  done  anywhere  and  anytime. Electronic  financial  credit  through  the  Fintech  company  Peer  2  Peer  (P2P) Lending  has  become  one  of  the  alternatives  for  fast  lending.  However,  these developments  must  be  accompanied  by  good  legal  instruments  to  avoid  the existing  risks.  The  research  method  used  is  normative  research  with  a  statutory approach (statue approach). The results of this study are legal actions that arise between  debtors  and  creditors  in  the  online  loan  process  must  be  based  on  an agreement.  Credit  agreements  between  the  parties  must  refer  to  Article  1320  of the  Civil  Code,  so  that  an  agreement  arises  from  an  agreement  (consensualism) that is  preceded by an equal  will.  Then in  its implementation  must be guided by the  Financial  Services  Authority  Regulation  No.  77  /POJK.01/2016  concerning Information Technology Lending and Borrowing Services.
Keywords: Financial Technology, Online Loans

## Abstrak
Financial  Technology  (Fintech)  merupakan  sebuah  layanan  keuangan dengan menggunakan basis teknologi yang semakin memudahkan transaksi yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.  Kredit keuangan elektronik melalui perusahaan Fintech yang Peer  2  Peer (P2P )  Lending telah  menjadi  salah  satu altenatif  peminjaman  dana  dengan  cepat.  Akan  tetapi,  perkembangan  tersebut harus diiringi dengan instrument hukum yang baik agar terhindar dari resiko yang ada.  Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  normatif  dengan pendekatan  perundang-undangan  ( statue  approach ).  Hasil  dari  penelitian  ini adalah  perbuatan  hukum  yang  timbul  antara  debitur  dengan  kreditur  dalam proses  pinjaman  secara  online  harus  berdasarkan  perjanjian.  Perjanjian kredit  antara  para pihak  tersebut  wajib  mengacu pada  Pasal  1320  KUHPerdata, sehingga  sebuah  perjanjian  timbul  dari  adanya  kesepakatan  ( konsensualisme ) yang  di  dahului  dengan  adanya  persamaan  kehendak.  Kemudian  dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi.
Kata Kunci: Financial Technology, Pinjaman Online

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  yang  tidak  terbatas  di  era  digital  sekarang  ini, semakin  lengkap  dengan  hadirnya  fintech.  Istilah  fintech  merupakan  sebuah layanan  keuangan  dengan  menggunakan  basis  teknologi  yang  tentunya  akan semakin  memudahkan  transaksi  yang  kita  lakukan  dimana  saja  dan  kapan  saja. Model  keuangan  baru  ini,  fintech  dimulai  pertama  kali  pada  tahun  2004  oleh Zopa,  yaitu  institusi  keuangan  di  Inggris  yang  menjalankan  jasa  peminjaman uang. Kemudian dilanjutkan dengan Bitcoin yang digagas oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. 1
Sebagai  salah  satu  bentuk  penerapan  teknologi  informasi  di  bidang keuangan. Fintech memiliki fungsi beragam,  yang diyakini mampu dengan cepat berkembang  secara  cepat.  Saat  ini  fintech  mampu  melayani  electronic  money, virtual  account,  agregator,  lending,  crowdfunding  dan  transaksi  keuangan  online lainnya.  Adapun  fintech  yang  telah  beroperasi,  sebagian  ada  yang  didirikan  oleh perusahaan  berbasis  konvensional,  tetapi  tidak  sedikit  pula  yang  merupakan perusahaan rintisan atau startup. Namun, perkembangan fintech di Indonesia tetap berada dalam pengawasan Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral. Inovasi yang berkembang  di  sini  adalah  pengadaptasian  prinsip  jaringan  komputer  yang diterapkan  pada  bidang  keuangan.  Meski  pada  mulanya  konsep  finansial  Peer  to Peer ini diperuntukkan bagi para start-up (wirausaha baru) dalam mencari investor untuk  membiayai  bisnisnya.  Namun  dalam  perkembangannya  finansial  Peer  to Peer ini telah menjadi crowdfunding, sehingga pemanfaatan finansial Peer to Peer ini  tidak  terbatas  bagi  para  start-up  saja.  Dengan  munculnya  virus  inovasi keuangan  P2P  yang  berbasis  jaringan  Internet  maka  tentunya  penyebarannya menjadi  sangat  cepat  secara  global  hingga  pada  akhirnya  muncul  juga  berbagai jasa  crowdfunding  di  Indonesia  seperti  www.crowde.co, www.kitabisa.com , www.gandengtangan.org, www.wujudkan.com dan sebagainya.
Di  era  teknologi  saat  ini,  kredit  keuangan  elektronik  melalui perusahaan Financial  Technology  (Fintech) yang Peer  2  Peer (P2P )  Lending telah  menjadi salah  satu  altenatif  peminjaman  dana  dengan  cepat.  Selain  memberi  kemudahan, pinjaman  online  juga  memiliki  banyak  masalah  dan  resiko  kepada  masyarakat yang  melakukan  transaksi  peminjaman.  Cepatnya  laju  perkembangan  tersebut tidak  dibarengi  dengan  sosialisasi  dan  pemahaman  yang  baik  sehingga dampaknya baru terasa ketika terjadi banyak masalah pasca transaksi.
1 Muh.  Rizal,  dkk, Fintech  As  One  Of  The  Financing  Solutions  For  Smes, Jurnal Ad Bis preneur  :  Jurnal  Pemikiran  dan  Penelitian  Administrasi  Bisnis  dan  Kewirausahaan,  Vol.3, No. 2, Agustus 2018, hlm. 90
Sebelum  lahirnya  teknologi  pinjaman  online,  masyarakat  mendapatkan peminjaman  dari  bank  atau  lembaga  lainnya  melalui  serangkaian  prosedur  yang lumayan panjang sampai dana tersebut bisa cair. Saat ini, dengan adanya aplikasi fintech 2 ,  masyarakat  yang  akan  melakukan  peminjaman  dapat  mendownload berbagai aplikasi atau bisa juga dengan membuka website yang memberikan jasa pinjaman. Kemudahan tersebut memberikan daya tarik tersendiri sehingga banyak yang  lebih  memilih  pinjaman  online  atau fintech tersebut.  Perbandingan  kedua pinjaman  tersebut  cukup  signifikan  dimana  bank  biasa  mencairkan  dananya direntan waktu 7 hingga 14 hari kerja, sedangkan layanan fintech bisa dari 4 jam hingga  3  hari.  Dari  kedua  perbandingan  diatas,  pinjaman  melalui  fintech  tentu menjadi pilihan masyarakat dari akses kecepatan, tetapi disisi lain memiliki resiko tersendiri.
Resiko-resiko  itu  perlu  diperhatikan  ketika  memutuskan  untuk  ikut menjadi pendana ( Lender ) atau peminjam ( Borrower ) dalam bisnis Peer To Peer (P2P)  Lending seperti  :  Resiko  bunga  tinggi  bagi  peminjamm,  Harus  membayar biaya  layanan  3%  sampai  5%,  Jangka  waktu  pelunasan  pendek  maksimal  12 bulan,  Limit  kredit  pinjaman  online  yang  rendah,  Resiko  bocornya  data handphone mengajukan pinjaman online.
Percepatan  dan  perkembangan  teknologi  informasi  seperti  urauian  diatas memberikan  dampak  positif  dan  negatif  bagi  perkembangan  peradaban  umat manusia. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan  kontribusi  bagi  peningkatan  kesejahteraan,  kemajuan  peradaban dunia, sekaligus menjadi sasaran efektif dalam perbuatan melawan hukum. 3
Perkembangan  teknologi  dari  aspek  keuangan  menjadi  tantangan  baru bagi  pemerintah  dalam  mengatur  regulasinya.  Maraknya  pendirian  perusahaan- perusahaan  jasa  keuangan  berbasis  teknologi  atau  sering  disebut  dengan financial  technology yang  mana  salah  satu  produknya  adalah  memberikan  jasa kredit atau peminjaman uang ( lending ) secara peer to peer atau yang selanjutnya disebut fintech PTP .
2 Financial  Technology  (fintech) didefinisikan  sebagai  bisnis  berbasis  teknologi  yang bersaing  dan  atau  berkolaborasi  dengan  lembaga  keuangan.  Proses fintech berkisar  dari menciptakan software untuk  memproses  kegiatan  yang  biasa  dilakukan  lembaga  keuangan  untuk meningkatkan  pengalaman  konsumen  dan  mempersingkat  proses  pembayaran  menjadi  lebih efisien,  atau  memungkinkan  konsumen  memenuhi  kebutuhan  finansial  mereka  (menabung, melakukan investasi, melakukan pembayaran)
3 Ahmad M. Ramli, 2004, Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Di Indonesia , PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.
Kegiatan  kredit  dengan  media online tersebut  juga  harus  dibarengi dengan  payung  hukum  yang  bersifat  adil  dan  berkepastian  hukum,  agar menciptakan  persaingan  yang  sehat  dan  memberikan  kenyamanan  bagi  kreditur maupun debitur di dalam kegiatan tersebut.  Kenyamanan  yang  dimaksud adalah bahwa  debitur  mendapat  garansi  terkait  dengan  kerahasiaan  data  diri  maupun segala  bentuk  jaminannya  oleh  karena  resiko  tersebar  di  muka  umum  sangat mudah  melalui  media online .  Begitu  pula  dengan  kreditur  yang  wajib  merasa tenang dan aman dalam menjalankan usahanya, oleh karena proses kredit online tersebut  tidak  dilakukan  dengan  tatap  muka,  sehingga  proses  mengecekan atau  pemeriksaan  jaminan  dan  kemampuan  membayar  menjadi  hal  yang  sangat sulit untuk di analisis.
Jaminan  merupakan  dasar  bagi  kreditur  untuk  mencairkan  kredit  kepada debitur. Adanya  jaminan  dapat  memberikan  ketenangan  kepada  kreditur  dalam proses  perjanjian  kredit.  Istilah  jaminan  berasal  dari  kata zekerheid atau cautie ,  yaitu  kemampuan  debitur untuk melunasi perutangan atau kewajibannya kepada      kreditur,  dengan  cara  menahan  benda  tertentu  yang  bernilai  ekonomis atau  memiliki  nilai  jual  sebagai  tanggungan  atas  pinjaman  atau  utang  yang diterima debitur terhadap krediturnya. 4
Di  balik  kemudahan  yang  ditawarkan  oleh  perusahaan fintech  PTP tersimpan pula resiko yang sangat tinggi dibaliknya. Resiko tersebut tidak hanya datang dari hubungan antara nasabah dengan perusahaan saja melainkan bisa saja bersiko terhadap operasional perusahaan yang menjalankan usaha dengan hampir sepenuhnya  menggunkan  teknologi.  Resiko  tersebut  diperlukan  prinsip  kehati- hatian  dari  pihak  perusahaan  untuk  menjalankan  kegiatan  usahanya  pada  era digital  ini  dengan  selalu  berpedoman  pada  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang  selanjutnya  disebut  UU ITE.  Misal  terkait  dengan kontrak  elektronik  yang  menurut  UU  ITE merupakan dokumen perjanjian yang sah yang dilakukan melalui media online.
Layanan keuangan online tersebut bisa saja digolongkan sebagai lembaga keuangan  bukan  bank.  Contohnya    adalah  kredivo  dan  uang  teman.  Maraknya situs  pinjaman  yang  memberikan  syarat  mudah  dan  proses  cepat,  namun bunganya  sangat  tinggi  sehingga  tidak  berbeda  dengan  rentenir online .  Sampai saat  ini  banyak  kasus  di  berbagai  daerah  yang  merasa  masuk  kedalam  jebakan setan. Kasus-kasus di berbagai daerah seperti  Kasus Vloan Pada awal tahun ini, tepatnya  bulan  Januari,  Polri  menetapkan  empat  karyawan  perusahaan fintech peer  2  peer  (P2P)  lending  ilegal,  Vloan ,  sebagai  tersangka.   Mereka  terlibat
4 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan , 2009, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.66
dalam  kasus  pornografi,  pengancaman,  asusila,  ancaman  kekerasan,  dan menakut-nakuti  melalui  media  elektronik  dalam  menagih  pinjaman  ke nasabahnya.  Vloan  adalah fintech  P2P lending  milik  PT  Vcard  Technology Indonesia. Kasus Vloan ini adalah kasus penagihan tidak beretika aplikasi fintech ilegal  di  Indonesia  pertama  yang  ditangani  Polri. Dan  kasus  lainnya  yang berujung  pada  Sopir  taksi  bunuh  diri,  Percobaan  bunuh  diri  ibu  rumah  tangga, Dipecat dari pekerjaan, Ditalak cerai suami, 5
Kasus-kasus di atas harus mendapat perhatian khusus terutama pada aspek jaminan  hukum  dan  keabsahan  dari  pinjaman  online.  Mengenai  layanan  pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi yang diatas diatur dalam Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  Tahun  2016  tentang  Layanan Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  dan  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017  Tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan Teknologi  Finansial.  Layanan  pinjam  uang  berbasis  aplikasi  atau  teknologi informasi  merupakan  salah  satu  jenis  Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial ( Fintech ) kategori Jasa Keuangan/Finansial Lainnya. Dalam melakukan usahanya, penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jumlah pinjaman yang ditetapkan OJK dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis aplikasi, yaitu maksimum Rp 2 miliar.
Perbuatan hukum  yang  timbul antara debitur dengan kreditur  yang  mana di  dasari  dari  adanya  perjanjian.  Perjanjian  kredit  antara  para  pihak tersebut wajib  mengacu  atau  berdasar  pada  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  yang  selanjutnya  disebut  KUH  Perdata,  sehingga  sebuah  perjanjian timbul dari adanya kesepakatan ( konsensualisme ) yang di dahului dengan adanya persamaan  kehendak.  Apabila  dilihat  dari  kasus  diatas  yang  menjalankan kegiatan  kreditnya  secara online ,  atau  dapat  diartikan  lintas  wilayah,  maka tentunya  kegiatan  kredit  melalui online ini  dapat  memberikan  celah-celah  oleh oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab  untuk  tidak  menunaikan  kewajiban  atau prestasinya terhadap kredit tersebut, oleh karena tidak adanya pengawasan kredit secara face  to  face serta  jarak  yang  terlampau  jauh.  Dari  berbagai  kasus  yang terjadi  karena  persoalan  bunga  yang  dianggap  para  peminjam  sangat  tidak realistis sehingga terjadi menumpuknya bunga pinjaman.
Pengaturan  terhadap  standarisasi  bunga  wajib  diperjelas  kembali.  Ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang
5 https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2019/04/26/6-deretan-kasus-pinjaman-online- jangan-sampai-jadi-korban-selanjutnya, diakses pada tanggal 30 Agustus 2019.
Layanan  Pinjam  Meminjam  Teknologi  Informasi  yang  selanjutnya  disebut  pada Pasal 17 Ayat (1) POJK 77 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa:
“Penyelenggara  memberikan  masukan  atas  suku  bunga  yang  ditawarkan  oleh Pemberi  Pinjaman  dan  Penerima  Pinjaman  dengan      mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional”
Pada rumusan Pasal 17 ayat (1) POJK 77 Tahun 2016 di atas dapat dilihat bahwa  dalam  hal  penentuan  bunga  perjanjian  kredit  antara  debitur    dan kreditur    hanya    berdasar  pada    pertimbangan  kewajaran  dan  perkembangan perekonomian  nasional.  Tentunya  rumusan  pasal  di  atas  khususnya      kata “kewajaran”      memiliki      intepretasi      yang      sangat      luas      serta      dapat mengakibatkan kekaburan dari norma yang ada di dalam rumusan pasal tersebut. Sehingga  perlunya  diperjelas  tekait  dengan  maksud  dari  kata  kewajaran  agar menciptkan kepastian hukum di dalam masyarakat.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik dan ingin mewujudkan    dalam    bentuk    riset  dan  jurnal  dengan  mengkaji  persoalan Pinjaman Online oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu pendekatan  yang  didasarkan  untuk  mengkaji  dan  membahas  pada  aturan-aturan hukum, doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum dengan meneliti bahan pustaka atau penelitian ke perpustakaan. Penelitian hukum yang berdasarkan pada literatur-literatur,  teori-teori  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang berkembang  di  masyarakat  dari  yang  paling  tinggi  hingga  yang  paling  rendah. Terhadap  permasalahan  yang  terdapat  dalam  penelitian  ini  akan  dikaji  dari ketentuan-ketentuan  hukum  yang  terkait  dan  mengaturnya  kemudian  dianalisis untuk  melakukan  penemuan  hukum  terkait  dengan  permasalahan  hukum  pada aturan  tersebut.  Selain  itu  penulis  juga  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan  ( statue  approach )  yaitu  pendekatan  yang  menggunakan  peraturan perundang-undangan  positif  sebagai  media    analisa.  Serta  menggunakan pendekatan  konsep  ( conceptual  approach ) yaitu pendekatan yang menggunakan konsep-konsep  hukum  sebagai  titik  tolak  melakukan  analisis  terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peran Fintech
Fintech dengan  layanan  keuangan  seperti crowdfunding,  mobile  payments , dan  jasa  transfer  uang  menyebabkan  revolusi  dalam  bisnis startup. Dengan crowdfunding, bisa  memperoleh  dana  dari  seluruh  dunia  dengan  mudah,  bahkan dari  orang  yang  belum  pernah  ditemui  sekalipun Fintech juga  memungkinkan transfer  uang  secara  global  atau  internasional.  Jasa  pembayaran  seperti PayPal otomatis  mengubah  kurs  mata  uang,  sehingga  yang  berada  di  Amerika  bisa membeli  barang  dari  Indonesia  dengan  mudahnya, Fintech juga  memiliki  peran penting dalam mengubah perilaku dan ekspektasi konsumen diantaranya 6 :
a. Dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan dimana saja
b. Menyamaratakan  bisnis  besar  dan  kecil  sehingga  cenderung  untuk memiliki  ekspektasi  tinggi  meski  terhadap  bisnis  kecil    yang  baru dibangun.
Secara global, industri Fintech terus berkembang dengan pesat. Terbukti dari bermunculannya  perusahaan  startup  di  bidang  ini  serta  besarnya  investasi  global di dalamnya. Khususnya di Indonesia, bisnis ini berkembang sangat pesat hingga menarik perhatian seluruh pebisnis di Indonesia.
2. Kekuatan Hukum dan Keabsahan Pinjaman Online oleh Fintech
a. Kekuatan Hukum
Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi
Informasi adalah  penyelenggaraan  layanan  jasa  keuangan  untuk mempertemukan  pemberi  pinjaman  dengan  penerima  pinjaman  dalam rangka  melakukan  perjanjian  pinjam  meminjam  dalam  mata  uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan  internet. 7 Layanan  pinjam  uang  berbasis  aplikasi  atau teknologi  informasi  merupakan  salah  satu  jenis  penyelenggaraan teknologi finansial ( Fintech ) kategori jasa keuangan/financial lainnya. 8
6 Muh.  Rizal,  dkk, Fintech  As  One  Of  The  Financing  Solutions  For  Smes, Jurnal Ad Bis preneur  :  Jurnal  Pemikiran  dan  Penelitian  Administrasi  Bisnis  dan  Kewirausahaan Vol.3, No. 2, Agustus 2018, hlm. 91
7 Pasal  1  Angka  3  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
8 Pasal 3 Ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
Dasar  hukum  dari  layanan  fintech  diatur  dalam  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial.  Kedua  aturan  ini  dibentuk bertujuan agar bisa mengikuti perkembangan teknologi keuangan yang sangat cepat.
Pada  kegiatan  kredit  melalui  media online seluruh  perjanjian yang  dibuat  antara  debitur  dan  keditur  tertuang  di  dalam  kontrak elektronik.  Pengaturan  terkait  dengan  kontrak  elektronik  tercantum dalam  Pasal  1  angka  17  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi
Elektronik  (ITE)  yang  menyatakan  bahwa:  “Kontrak    Elektronik adalah    perjanjian    para    pihak    yang    dibuat    melalui    Sistem Elektronik”.  Kekuatan  hukum  kontrak  elektronik  dapat  dilihat  di dalam  Pasal  18  ayat  (1)  UU  ITE  yang    menyatakan    bahwa, “Transaksi    Elektronik    yang    dituangkan    ke    dalam    Kontrak Elektronik mengikat para pihak.”
Dilihat  dari  kajian  masalah  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa suatu  transaksi  yang  menjadi  perjanjian  lalu  dituangkan  di  dalam kontrak  elektronik  memiliki  sifat  atau  bersifat  mengikat  para  pihak, yang  dapat  disamakan  dengan  perjanjian  atau  kontrak-kontrak  pada umumnya. Pada  kegiatan  kredit  melalui  media online yang  mana perjanjiannya    tertuang    di  dalam  akta  atau  kontrak  elektronik tentunya  klasifikasi  dari  akta  tersebut  merupakan  akta  di  bawah tangan, bukan akta yang bersifat autentik atau notariil.
Meskipun    kontrak    elektronik    merupakan    akta    dibawah tangan,    namun    dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti,  akan  tetapi kekuatan pembuktian akta dibawah tangan tidak sesempurna kekuatan bukti  akta  autentik.  Terdapat  setidaknya  dua  kekurangan  atau kelemahan  akta  di  bawah  tangan  tersebut.  Pertama,  ketiadaan  saksi yang  membuat  akta  di  bawah  tangan  tersebut  akan  kesulitan  untuk membuktikannya. Kedua, apabila salah satu pihak  memungkiri  atau menyangkali    tandatangannya,    maka    kebenaran    akta    di    bawah tangan tersebut harus dibuktikan kebenarannya di muka pengadilan.
b. Keabsahan Perjanjian
Perdebatan  tentang  sah  atau  tidaknya  suatu  perikatan  yang timbul  dari  suatu  perjanjian  standar  ( standardized  contract )  untuk mengikat ataupun berlaku sebagai  hukum  para pihak  yang berkontrak
sudah  menjadi  persoalan  lama  kelanjutan  dari  persoalan  yang  telah muncul  di  negara-negara  yang  telah  lebih  dahulu  menghadapi permasalahan penggunaan pola kontrak standar tersebut, sebagai reaksi atau  upaya  masyarakat  hukum  untuk  mencari  ukuran  keadilan, khususnya  bagi  pihak  pengguna  barang  dan  jasa  (konsumen)  yang lebih cenderung didudukkan pada posisi yang lemah. 9
Dengan  adanya  suatu  perjanjian  kredit  melalui  fintech  tentu akan  menimbulkan  akibat  hukum  baru.  Landasan  hukum  utama  yang digunakan  dalam  kegiatan  pinjam  meminjam  pada  kegiatan fintech
PTP adalah  POJK  77  Tahun  2016.  Landasan  hukum  yang  dapat dipergunakan  menunjukan  bukti  dari  keabsahan  kegiatan  kredit melalui  media   online.Berdasarkan POJK No. 77 Tahun 2016 Pasal 1 angka 3 menyatakan:
Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi  adalah  penyelenggaraan  layanan  jasa  keuangan  untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka  melakukan  perjanjian  pinjam  meminjam  dalam  mata  uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi dari pihak Pemberi Pinjamankepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman. 10 Yang dimaksud dengan: 11
1) Pemberi  Pinjaman adalah  orang,  badan  hukum,  dan/atau  badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
2) Penerima  Pinjaman adalah  orang  dan/atau  badan  hukum  yang mempunyai  utang  karena  perjanjian  Layanan  Pinjam  Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
9 R.M. Panggabean, Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku, JURNAL HUKUM NO. 4 VOL. 17 OKTOBER 2010, hlm. 653
10 Pasal 5 ayat (1) POJK 77/2016
11 Pasal 1 angka 6, 7 dan 8 POJK 77/2016
Perjanjian  pelaksanaan  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi: 12
1) Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan
2) Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Penyelenggara menyediakan,  mengelola,  dan  mengoperasikan Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi
Pinjaman. 13
Kegiatan kredit yang dilakukan melalui perusahaan fintech PTP sah  atau  tidaknya  didasari  pada  sahnya  suatu  perjanjian  kredit tersebut.  Sahnya  perjanjian  menurut  KUH Perdata wajib memenuhi segala unsur pada Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata, menentukan  syarat-syarat  subyek  (orang-orangnya)  maupun  obyek.
Untuk  menyatakan  keabsahan  suatu  perjanjian  dibutuhkan  empat syarat, yaitu :
1) Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya
Kesepakatan  diatur  dalam  Pasal  1320  ayat  (1)  KUH Perdata, yaitu penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau  lebih  dengan  pihak  lainnya. 14 Bahwa  sebuah  kesepakatan diawali  dengan  adanya  persamaan  kehendak  atau  persamaan keinginan dari para pihak yang melakukan perjanjian.
2) Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan Cakap  disini  artinya  adalah  sudah  dewasa  dan  tidak berada  bibawah  pengampuan.  R.  Subekti,  menyatakan  bahwa setiap  orang  yang  sudah  dewasa  atau  akil  baligh  dan  sehat pikirannya  adalah  cakap  menurut  hukum. 15 Selain  kedua  syarat cakap  di  atas,  syarat  cakap  berdasarkan  ketentuan  hukum  di Indoneisa  harus  ditambahkan  ketentuan  tidak  dilarang  oleh undang-undang  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  1329  KUH
12 Pasal 18 POJK 77/2016
13 Pasal 5 ayat (1) POJK 77/2016
14 Salim.H.S., Hukum Kontrak ,  2005, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.33.
15 R. Subekti. Op.Cit., hlm. 17.
Perdata  bahwa  setiap  orang  cakap untuk  membuat  perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan cakap.
3) Suatu hal tertentu
Sesuatu    hal  tertentu,    dapat    diartikan  bahwa    barang yang    dijadikan    objek    dalam  transaksi  atau  dalam  perjanjian merupakan barang yang harus tertentu atau cukup jelas status dan spesifikasinya. Harus jelas mengenai jenisnya, kualitasnya, warna, ciri  khusus,  tahun  pembuatannya,  dan  lain-lainnya.  Untuk mengetahui  yang  dimaksud  dengan  suatu  hal  tertentu  adalah dengan  mengkaji  rumusan  dalam  Pasal  1132  KUH  Perdata: “Hanya  barang-barang  yang  dapat  diperdagangkan  saja  dapat menjadi pokok persetujuan-persetujuan.”
Pasal  1333  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata:  “Suatu persetujuan    harus    mempunyai    sebagai    pokok    suatu    barang yang    paling  sedikit  ditentukan  jenisnya.  Tidaklah  menjadi halangan  bahwa  jumlah  barang  tidak  tentu,  asal  jumlah  itu terkemudian dapat ditentukan dan dihitung.”
Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Barang- barang    yang    baru    akan  ada  kemudian    hari    dapat    menjadi pokok    suatu  persetujuan.  Tetapi  tidaklah  diperkenankan  untuk melepaskan  suatu  warisan  yang  belum  terbuka,  ataupun  untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekali pun dengan  kesepakatannya  orang  yang  nantinya  akan  meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu”
Berdasarkan  ketiga  pasal  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  suatu  hal  tertentu  merupakan  objek  perjanjian  baik  itu berupa  barang/benda  yang  wajib  berupa  suatu  hal  tertentu  atau ditentukan jenis dan spesifikasinya.
4) Suatu sebab yang halal. Suatu  sebab  yang  halal  adalah  bahwa  suatu  perjanjian tidak  boleh  bertentangan  dengan  undang-undang,  kesusilaan  dan ketertiban  umum  .  Pasal  1335  KUH  Perdata  menyatakan  bahwa: “Suatu  persetujuan  tanpa  sebab  atau  dibuat  berdasarkan  suatu sebab  yang  palsu  atau  terlarang  tidaklah  mempunyai  kekuatan ”Setiap  perjanjian  yang  terjadi  wajib  didasari  dengan  asas itikad  baik,  Pasal  1338  KUH  Perdata  menyatakan  bahwa: “Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”
Norma  di  atas  dapat  diartikan  bahwa  selain  mewajibkan sebab  yang  halal  setiap  perjanjian  sebelum  terjadinya  peristiwa konsensualisme  masing-masing  pihak  wajib  didasari  dengan tujuan yang baik atas hasil dari perjanjian tersebut.
Dua  syarat  yang  pertama  dinamakan  syarat  subyektif karena  mengenai  orang-  orangnya  atau  subyek  yang  mengadakan perjanjian.  Sedangkan  dua  syarat  yang  terakhir  dinamakan  syarat obyektif,  karena  mengenai  obyek  atau  hal tertentu  yang  ada pada perjanjian  tersebut.  Bila  suatu  perjanjian  mengandung  cacat  pada subyek yaitu syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan  untuk  bertindak,  memberi  kemungkinan  untuk dibatalkan.  Sedangkan  perjanjian  yang  cacat  dari  segi  obyeknya, yaitu  syarat  suatu  hal tertentu atau  suatu  sebab  yang  halal  adalah batal karena hukum.

## 2. Pinjaman Online
Pinjaman  Online  tersebut  menawarkan  syarat  yang  mudah  dengan pencairan  yang  cepat.  Biasanya  syarat  tersebut  menggunakan  :  KTP,  Kartu Keluarga, NPWP, SIM, Nomor Telepon dan memiliki rekening Bank. Kemudian  berkas  tersebut  hanya  cukup  dengan  difoto  lalu  diunggah. Begitu  juga  dengan  cara  pembayaran  nya  yang  begitu mudah  dangan cara  transfer  antar  bank  maupun  melalu indomaret/alfamart terdekat.
Ada 3 alur Pinjaman Online :
a. Isi  syarat  dan  informasi.  Calon  borrower  mengajukan  pinjaman  dan melengkapi    informasi    yang    dibutuhkan    pada    aplikasi  pinjaman. Syarat  yang  dibutuhkan  antara  lain  KTP,  foto  diri,  dan  foto  selfe bersama KTP.
b. Analisis    dan    persetujuan.    Perusahaan    P2P    lending    akan menganalisis  dan  menyetujui  aplikasi  pinjaman  sebelum ditawarkan kepada pemilik dana atau pendana.
c. Membayar  pinjaman.  Sebagai  borrower  kamu   membayar pinjaman melalui  perusahaan  P2P  lending  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah ditentukan.

## 3. Risiko Pinjaman Online oleh Fintech
Ada  beberapa  hal  yang  harus  diketahui  dan  disimak  dari  Peer  To  Peer (P2Ph Lending. Bahwasanya tidak ada di dunia ini bebas dari resiko, bebas ataupun kecil  pasti ada resiko yang dilakukan termasuk dalam hal  pinjaman online.  Resiko-resiko  itu  perlu  diperhatikan  ketikan memutuskan  untuk
ikut    menjadi  pendana    (Lender)  dan  peminjam  (Borrower)  dalam  bisnis Peer To Peer (P2P) Lending, yaitu sebagai berikut 16 :

## a. Resiko Bunga Tinggi
Resiko  bunga  tinggi  bagi  peminjam  tidak  seperti  suku  bunga perbankan yang diatur ketat, pinjaman online/P2P Lending masih belum mempunyai  aturan  yang  lengkap.  Saat    ini    suku    bunga    pinjaman online    ditawarkan    dikisaran  14%  sampai  dengan  30%  per  bulan. Besaran  suku  bunga  ditentukan  oleh  perusahaan  P2P  lending berdasarkan  scoring  profil  peminjam sebagai  calon  debitur.
Jika  memiliki  profl  risiko  yang  rendah  dan  didukung  oleh  agunan yang  mencukupi,  maka  bisa  jadi    akan  memiliki    profl    kredit  A, sehingga  suku  bunga  yang  dapatkan  rendah.  Sedangkan  jika  memiliki profil  kredit yang kurang baik,  maka akan mendapat  peringkat  B atau C,    sehingga  suku  bunga  kredit  yang  akan  di    bayar    per    bulan  lebih besar.    Dengan  tingkat    bunga  yang  tinggi,    maka  beban  yang  harus ditanggung untuk melunasi hutan-hutan juga lebih besar.
b. Harus membayar biaya layanan 3% sampai 5%.
Jika  pinjaman  telah  disetujui,  maka  diwajibkan  untuk  mambayar biaya  layanan  yang  besarnya  sekitar  3%-5%  dari  nilai  pinjaman.  Itu berarti  jika  peminjam  mendapatkan  persetujuan  pinjaman  sebesar  Rp10 juta,  maka  uang  yang  bisa  didapatkan  hanya  akan  ada dikisaran Rp 9,5    juta    sampai    Rp9,7    juta.    Besarnya  biaya  layanan  berbeda-beda tergantung  dari  perusahaan  aplikasi  mana  yang pergunakan.
c. Jangka Waktu Pelunasan Pendek Maksimal 12 Bulan
Jangka waktu atau tenor maksimal dari pinjaman online adalah 12 bulan.    Dengan  begitu    bisa    dikatakan  bahwa  pinjaman  online  adalah pinjaman    jangka    pendek,    sehingga    seharusnya    dipakai  untuk membiayai  keperluan  jangka  pendek.  Disarankan  untuk  tidak menggunakan    pinjaman    online    untuk    pembiayaan    bisnis    yang menawarkan    potensi    keuntungan    jangka    menengah    atau    jangka panjang.
16 Retno Sari Dewi , Analisis Pinjaman Online , 2019, Universitas Tulungagung, Tulungagung, hlm. 3-5.
d. Limit kredit pinjaman online yang rendah
Dengan  jangka  waktu  pelunasan  yang  sangat  pendek,    bahkan hanya  2-3  bulan,  maka  limit  kredit  pinjaman  online  juga  lebih  kecil dibandingkan  dengan  jenis  pinjaman  perbankan.  Dari  sebuah aplikasi kamu  bisa  mengajukan  pinjaman  antara  Rp1  juta  sampai  Rp50  juta hanya berbekal  KTP.  Dengan persyaratan yang mudah dan proses yang eepat,  tidak  salah  jika  kemudian  pinjaman  online  banyak  diminati masyarakat.
Limit  pinjaman  online    akan    bertambah    jika    kamu    bisa menyediakan jaminan atau agunan dengan nilai yang tinggi. Tidak hanya agunan  bergerak  dan  tidak  bergerak  seperti  properti,  tanah,  atau  emas, bisa juga menjaminkan hal  lain seperti  surat  kontrak bisnis.
e. Resiko Bocornya Data Handphone Mengajukan Pinjaman Online
Pada saat mengajukan pinjaman online, ada potensi  bocornya data nomor  kontak  dihandphone  boeor  dan  diambil  oleh  perusahaan  P2P lending.  Sebab,  saat  aplikasi  unduh,  untuk  bisa  berfungsi  100%  maka harus  menyetujui  permintaan  akses  galeri  foto,  kontak  nomer  telepon, dan kamera. Jangan kaget jika kemudian banyak friend list dalam daftar kontak kemudian ditelpon saat masalah terjadi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  kajian  hukum  perdata pada  teknologi  finansial  dapat disimpulkan  bahwa  perbuatan  hukum  yang  timbul  antara  debitur  dengan kreditur  yang  mana  di  dasari  dari  adanya  perjanjian.  Perjanjian  kredit  antara para    pihak  tersebut  wajib  mengacu  atau  berdasar  pada  Pasal  1320  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  selanjutnya  disebut  KUH  Perdata, sehingga  sebuah  perjanjian  timbul  dari  adanya  kesepakatan  ( konsensualisme ) yang di dahului dengan adanya persamaan kehendak.
Hal  tersebut  sama  halnya  dengan  pinjaman  secara  online,  atau  dapat diartikan  lintas  wilayah,  maka  tentunya  kegiatan  kredit  melalui online ini  dapat memberikan  celah-celah  oleh  oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab  untuk  tidak menunaikan  kewajiban  atau  prestasinya  terhadap  kredit  tersebut,  oleh  karena tidak  adanya  pengawasan  kredit  secara face  to  face serta  jarak  yang  terlampau jauh.  Dari  berbagai  kasus  yang  terjadi  karena  persoalan  bunga  yang  dianggap para  peminjam  sangat  tidak  realistis  sehingga  terjadi  menumpuknya  bunga pinjaman.  Pengaturan  terhadap  standarisasi  bunga  wajib  diperjelas  kembali.  Ini
mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Teknologi  Informasi.  Oleh  karena  itu,  cepatnya perkembangan  teknologi  digital  telah  memberi  dampak  yang  sangat  besar terhadap  pertumbuhan  industri  FinTech  yang  masuk  ke  sector  pembiayaan  dan hal  ini  tidak  dapat  dihindari.  Penguatan  infrastruktur  yang  semakin  memadai mampu  mendorong  penyedia  jasa  teknologi  financial  berkolaborasi  dan bersinergi  dengan  industry  keuangan  lainnya,  sehingga  mampu  saling  mengisi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan inklusi keuangan nasional. 17
17 Ratnawaty  Marginingsih, Analisis  SWOT  Technology  Financial  (FinTech)  Terhadap Industri Perbankan, Jurnal Cakrawala , Vol. 19 , No. 1, hlm. 59.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ahmad  M.  Ramli,  2004, Cyber  Law  Dan  Haki  Dalam  Sistem  Hukum  Di Indonesia , PT Refika Aditama, Bandung.
Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan , 2009, Sinar Grafika, Jakarta.
Retno  Sari  Dewi ,  Analisis  Pinjaman  Online ,  2019,  Universitas  Tulungagung, Tulungagung.
Salim.H.S., Hukum Kontrak ,  2005, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

## Jurnal
Muh.  Rizal, dkk. (2018). Fintech As One Of The Financing  Solutions  For Smes. Jurnal Ad Bis preneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan. Vol. 3 (2), 89-100 doi :
https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v3i2.17836
Marginingsih,  R.  (2019). Analisis  SWOT  Technology  Financial  (FinTech)
Terhadap  Industri  Perbankan . Cakrawala , 19 (1),  55–60.  Retrieved  from doi: https://doi.org/10.31294/jc.v19i1
R.M.  Panggabean.  (2010). Keabsahan  Perjanjian  dengan  Klausul  Baku . Jurnal Hukum, 17(4), 651-667.

## Peraturan perundang-undangan
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017  Tahun  2017  tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  Tahun  2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi