Sadewo, Y. D., Dimmera, B. G. and Purnasari, P. D. (2022) “Persepsi, Kebutuhan dan Tantangan Implementasi Kebijakan „Merdeka Belajar, Kampus Merdeka‟ pada Perguruan Tinggi Swasta di Wilayah Perbatasan”, Sebatik , 26(2)
Submitted:  2022-09-22 Accepted:  2022-12-01 Published:  2022-12-21
Sebatik Vol. 26 No. 2 Desember 2022
ISSN: 1410-3737(p) 2621-069X(e) Open access article licensed under CC-BY
DOI:10.46984/sebatik.v26i2.1980

## PERSEPSI, KEBUTUHAN DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN “MERDEKA BELAJAR, KAMPUS MERDEKA” PADA PERGURUAN TINGGI

## SWASTA DI WILAYAH PERBATASAN
Bella Ghia Dimmera 1) , Pebria Dheni Purnasari 2) , dan Yosua Damas Sadewo 3)
1 Manajemen, Institut Shanti Bhuana
2,3 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Institut Shanti Bhuana
1,2,3 Jln. Bukit Karmel No.1, Bengkayang, Kalimantan Barat, 79211 E-mail: bellaghia@shantibhuana.ac.id 1) , pebria.dheni@shantibhuana.ac.id 2) , yosua.damas@shantibhuana.ac.id 3)

## ABSTRAK
Penelitian  ini  tujuannya  adalah  untuk  mengetahui  persepsi,  kebutuhan  dan  tantangan  implementasi  “Merdeka  Belajar, Kampus  Merdeka”  terkhusus  bagi  perguruan  tinggi  swasta  di  wilayah  Perbatasan  atau  3T  (terdepan,  terluar,  tertinggal) mengingat kondisi perbatasan atau 3T di Indonesia didominasi dengan ketimpangan infrastruktur pendidikan yang kurang memadai.  Wilayah  perbatasan  yang  dimaksud  salah  satunya  adalah  Kabupaten  bengkayang,  Kalimantan  Barat  yang berbatasan  langsung  dengan  negara  Malaysia.  Pendekatan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  untuk memperoleh  data  yang  bersifat  deskriptif,  sedangkan  observasi,  wawancara  mendalam,  dan  dokumentasi  sebagai  teknik pengumpulan data. Sumber data dalam penelitian diperoleh melalui observasi, studi pustaka kuesioner dan wawancara yang dilakukan  kepada  para  responden,  meliputi  pimpinan  perguruan  tinggi,  unit  pengembangan  kurikulum  perguruan  tinggi, dosen, dan mahasiswa. Adapun responden  yang diambil adalah pemangku kepentingan internal kampus di dua perguruan tinggi  swasta  yang  ada  di  Kabupaten  Bengkayang  Kalimantan  Barat,  yakni  Institut  Shanti  Bhuana  dan  Akademi Manajemen Bumi Sebalo. Teknik pemilihan responden dilakukan dengan menggunakan purposive sampling dari masing- masing perguruan tinggi swasta yang berada di Kabupaten Bengkayang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kebijakan,  program,  kegiatan,  telah  sesuai  dengan  mekanisme  yang  ditetapkan,  meskipun  masih  ada  beberapa  hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini kesulitan yang dihadapi oleh perguruan tinggi di wilayah perbatasan adalah  infrastruktur  yang  belum  memadai. Setiap  program  maupun  bentuk  kegiatan  pembelajaran  harapannya  mampu menjawab permasalahan pendidikan khususnya di wilayah perbatasan, sehingga mahasiswa di daerah juga mampu bersaing dalam dunia kerja.
Kata kunci: Kebutuhan; Tantangan; Kebijakan MBKM; Wilayah Perbatasan
1. PENDAHULUAN
Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)  merupakan  program  yang  dirancang  untuk mempersiapkan  mahasiswa  menghadapi  perubahan zaman dan kemajuan teknologi yang berkembang dengan cepat.  Keterampilan  mahasiswa  harus  dipersiapkan  agar lebih responsif sesuai dengan kebutuhan zaman sehingga melalui MBKM diharapkan mahasiswa dapat bersaing di dunia  pendidikan.  Kebijakan  MBKM  hakikatnya merupakan  suatu  upaya  pemerintah  untuk  mewujudkan pembelajaran  di  perguruan  tinggi  bersifat  otonom  dan fleksibel  guna  menciptakan  budaya  pembelajaran  yang inovatif,  bebas,  dan  disesuaikan  dengan  kebutuhan mahasiswa.
Program  utama  MBKM    yang  diselenggarakan, meliputi:  Otonomi  Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN)  dan Perguruan  Tingi  Swasta  (PTS)  dengan  akreditasi  A  dan B  untuk  membuka  atau  mendirikan  PRODI  baru; Terakreditasi bersifat otomatis dan sukarela untuk semua perguruan tinggi maupun PRODI yang siap meningkatkan peringkat akreditasi; Kebebasan bagi PTN untuk  menjadi  PTN  Badan  Hukum;  dan  Mahasiswa
diberikan  hak  untuk  mengambil  mata  kuliah  di  luar PRODI  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ditetapkan (Kemendikbud, 2020).
Kebijakan  MBKM  yang  muncul  sebagai  hal  baru tentunya  banyak  mengalami  tantangan  dan  hambatan dalam  implementasinya  baik  di  perguruan  tinggi  negeri ataupun  swasta,  sehingga  peran  para  pegiat  pendidikan perlu  dilakukan  untuk  mengkritisi  dan  menganalisis bagaimana kebijakan tersebut diterima dan diimplementasikan oleh perguruan tinggi negeri maupun swasta.  Dalam  perkembangannya,  telah  banyak  studi atau  riset  yang  telah  dilakukan  mengenai  implementasi MBKM di perguruan tinggi. Riset mengenai implementasi  MBKM  antara  lain  berupa  tantangan implementasi  MBKM  (Arifin  &  Muslim,  2020),  studi kasus  pelaksanaan  MBKM  (Sulistiyani  E.  K.,  2021), dampak implementasi MBKM (Meke K. D., 2022), serta persepsi  mahasiswa  terhadap  implementasi  MBKM (Meke K. D., 2022) yang telah dilakukan. Namun, belum terdapat  riset  yang  membahas  mengenai  persepsi, kebutuhan dan tantangan implementasi MBKM
© 2022, The Author(s). Authors retain all  their rights to the published works, such as  (but not  limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights  relating  to  the  article,  such  as  patent  rights,  The  right  to  use  the  substance  of  the  article  in  own  future  works,  including  lectures  and  books,  The  right  to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article
terkhusus  bagi  perguruan  tinggi  swasta  di  wilayah perbatasan atau 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Berangkat  dari  hal  tersebut,  maka  dipandang  perlu untuk melakukan riset mengenai persepsi, kebutuhan dan tantangan implementasi MBKM terkhusus bagi perguruan  tinggi  swasta  di  wilayah  Perbatasan  atau  3T, mengingat  kondisi  perbatasan  atau  3T  di  Indonesia didominasi dengan ketimpangan infrastruktur pendidikan yang  kurang  memadai.  Wilayah  perbatasan  yang dimaksud  salah  satunya  adalah  Kabupaten  bengkayang, Kalimantan  Barat  yang  berbatasan  langsung  dengan negara  Malaysia  (Purnasari  P.  D.,  2021).  Terdapat  satu Perguruan  Tinggi  Swasta  Strata  1  (S1)  dan  dua Perguruan  Tinggi  Swasta  Akademi  D3  di  Kabupaten Bengkayang,  dimana  melalui  hasil  observasi  yang dilakukan  bahwa  ketiga  PTS  tersebut  sedang  pada  masa mencoba  mengimplementasikan  MBKM.  Sehingga  riset mengenai  implementasi  MBKM  di  perguruan  tinggi tersebut  perlu  dilakukan  guna  sebagai  sumbangan temuan  bagaimana  implementasi  MBKM  di  wilayah perbatasan  serta  sebagai  referensi  mengenai  persepsi, kebutuhan dan tantangan apa yang dihadapi oleh PTS di wilayah perbatasan dalam mengimplementasikan MBKM.  Lebih  lanjut  temuan  riset  dapat  digunakan sebagai  bahan  evaluasi  untuk  penerapan  MBKM  yang lebih  baik,  terkhusus  bagi  PTS  yang  berada  di  wilayah perbatasan.
Adapun  rumusan  masalah  yang  dibahas  dalam penelitian  ini  yaitu:  bagaimanakah  persepsi  mengenai implementasi  penerapan  MBKM untuk  perguruan tinggi swasta di wilayah perbatasan?; bagaimanakah kebutuhan mengenai  implementasi  penerapan  MBKM  untuk perguruan  tinggi  swasta  di  wilayah  perbatasan?;  dan bagaimanakah tantangan implementasi penerapan MBKM  untuk  perguruan  tinggi  swasta  di  wilayah perbatasan?
Penelitian yang berkaitan dengan persepsi, kebutuhan,  dan  tantangan  implementasi  penerapan MBKM  untuk  perguruan  tinggi  swasta  di  wilayah perbatasan ini memilih lokasi penelitian di Institut Shanti Bhuana  dan  Akademi  Manajemen  Bumi  Sebalo.  Dua perguruan tinggi tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian karena  merupakan  sekolah  yang  berada  di  wilayah perbatasan  yakni  di  Kabupaten  Bengkayang  Kalimantan Barat.

## 2. RUANG LINGKUP
Kebijakan  “Merdeka  Belajar,  Kampus  Merdeka” diterima  antusias  oleh  masyarakat  Indonesia,  serta tentunya  berbagai  pro  dan  kontra  pun  terjadi.    Hingga awal  2022  telah  muncul  beberapa  riset  yang  mengkaji mengenai  implementasi  kebijakan  “Merdeka  Belajar, Kampus  Merdeka”  pada  perguruan  tinggi.  Hasil  riset mengenai konsep dan implementasi yang dilakukan oleh (Sopiansyah,  2022)  mengemukakan  bahwa  perguruan tinggi  diharapkan  berkomitmen  menyediakan  dan memfasilitasi  Program  MBKM  sebagaimana  yang diamanatkan  Permendikbud  RI  Nomor  3  Tahun  2020
maupun  yang  dijelaskan  dalam  Buku  Panduan  Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Dengan demikian ada Sembilan Program MBKM  yaitu,  Pertukaran  Mahasiswa,  Praktik  Kerja Profesi,  Asistensi  Mengajar  di  Satuan  Pendidikan,
Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen,
Proyek/Membangun  Desa,  dan  Pelatihan  Bela  Negara. Kemudian  disampaikan  bahwa  implementasi  dari kurikulum  MBKM  perlu  dilaksanakan  perumusan kurikulum yang maksimal karena melibatkan mitra untuk mencapai hasil pembelajaran di perguruan tinggi. Dalam pelaksanaannya  perguruan  tinggi  melibatkan  pihak eksternal  dalam  merumuskan  kurikulum  sehingga  hasil lulusannya  bisa  diterima  di  dunia  kerja.  Ada  beberapa program  yang  disepakati  yaitu  adanya:  pertukaran pelajar,  magang,  praktik  kerja,  asistensi  mengajar  di satuan pendidikan, penelitian, riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen,
membangun desa/KKN.
Lebih lanjut hasil riset yang dilakukan oleh (Meke K. D.,  2022)  mengenai  Persepsi  Mahasiswa  Terhadap Desain Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka,  mengemukakan  bahwa  hasil  dari  penelitian survei  yang  telah  dilakukan  menunjukkan  bahwa mahasiswa  pada  Program  Studi  Ilmu  Hukum,  Fakultas Hukum,  Universitas  Flores  memberikan  respon  yang positif  terhadap  program  Merdeka  Belajar  Kampus Merdeka  (MBKM).  Temuan  lainnya  juga  disampaikan bahwa Mayoritas mahasiswa hanya mengetahui sebagian kecil  kebijakan  MBKM  dan  kurang  memahami  hak belajar  (jumlah  semester  dan  SKS  maksimal)  di  luar Perguruan  Tinggi.  Mahasiswa  Ilmu  Hukum  juga berpendapat  bahwa  media  informasi  yang  efektif  untuk meningkatkan  pemahaman  kebijakan  MBKM  adalah sosialisasi  luring/daring  baik  yang  diselenggarakan  oleh Perguruan Tinggi maupun oleh Kemendikbud.
Implementasi  kebijakan  MBKM  juga  menemukan kendala  pada  tahap  pelaksanaannya,  hal  tersebut diungkapkan  melalui  temuan  riset  (Agus,  2022),  bahwa terdapat  kendala  yang  dialami  Program  Studi  dan  dosen dalam  pelaksanaan  Kebijakan  MBKM,  yakni  perlunya menyesuaikan  ulang  kurikulum,  kurangnya  SDM, kurangnya  mitra  magang  dan  kewirausahaan,  masih kurangnya  PRODI  lain  yang  menjalankan  MBKM  yang bersesuaian  dengan  latar  belakang  PRODI  asal,  serta padatnya  jadwal  mengajar  dosen.  Kemudian  terdapat kendala  yang  dialami  mahasiswa,  yakni  jaringan  yang kurang  stabil,  proses  pembelajaran  yang  kurang interaktif, sosialisasi yang masih perlu di masif terkhusus dari  program  studi,  lambatnya  penginputan  nilai, kurangnya  kegiatan  di  masa  COVID  untuk  program magang,  pengecekan  bahan  untuk  produk  wirausaha secara  langsung  tidak  dapat  dilakukan,  sulitnya membangun  komunikasi  dengan  pihak  sekolah  pada program Kampus Mengajar Angkatan 1.
Disisi  lain  program  kebijakan  MBKM  mendapat apresiasi  penuh  dari  Perguruan  Tinggi  karena  program
MBKM memberikan dampak positif terhadap perguruan tinggi.  Hal  tersebut  selaras  dengan  hasil  riset  (Riyadi, 2022),  bahwa  perspektif  rata-rata  41.03%  setuju  dan 45.21% sangat setuju kebijakan MBKM berdampak baik pada  pencapaian  UMY  menuju Research  Excellence University secara umum. Selain itu program  UMY  yang secara  substansial  sesuai  dengan  MBKM  telah dilaksanakan sejak tahun 2017 dan memberikan dampak pencapaian  indikator  UMY Research  Excellence University .
Melalui  beberapa  temuan  dan  riset  yang  telah dilakukan, terdapat riset yang belum pernah dilaksanakan atau  dilakukan  terkhusus  mengenai  implementasi Kebijakan MBKM di Perguruan Tinggi Swasta terkhusus yang  berada  di  wilayah  perbatasan  atau  3T  (terdepan, terluar,  dan  tertinggal).  Wilayah  perbatasan  dalam pandangan  secara  umum  tidak  terhindar  dari  label tertinggal  dengan  kondisi  infrastruktur  pendidikan  yang masih  kurang.  Dalam  konteks  penelitian  ini,  wilayah perbatasan yang dimaksud adalah Kabupaten Bengkayang  Kalimantan  barat.  Secara  geografis, Kabupaten  Bengkayang  berbatasan  langsung  dengan Malaysia,  sehingga  wilayah  tersebut  dikategorikan sebagai  wilayah  perbatasan  (terdepan  dan  terluar), terlebih  lagi  wilayah  Bengkayang  sampai  tahun  2019 dikategorikan sebagai daerah tertinggal sehingga kondisi tersebut  menjadikan  wilayah  ini  menyandang  status  3T, yakni  terdepan,  terluar  dan  tertinggal  (Purnasari  P.  D., 2021).  Kondisi  wilayah  Bengkayang  secara  garis  besar tidak  semaju  daerah  perkotaan  atau  kota-kota  besar  di Indonesia,  infrastruktur  yang  minim  serta  sarana  dan prasarana  di  beberapa  sekolah  masih  tergolong  kurang (Sadewo,  2019).  Terdapat  satu  perguruan  tinggi  swasta strata 1 dan dua perguruan tinggi  swasta akademi  D3 di Kabupaten  Bengkayang,  dimana  melalui  hasil  observasi yang  dilakukan  bahwa  ketiga  perguruan  tinggi  swasta tersebut  sedang  pada  masa  mencoba  melaksanakan MBKM.  Melalui  kondisi  keterbatasan  di  wilayah perbatasan dan infrastruktur pendidikan yang kurang, ke tiga  perguruan  tinggi  swasta  tersebut  dihadapkan  pada kebijakan  MBKM.  Tentunya  menjadi  sebuah  tantangan tersendiri  bagi  perguruan  tinggi  swasta  yang  berada diwilayah  perbatasan  dengan  berbagai  kondisi  dan kekurangannya  dalam  melaksanakan  kebijakan  MBKM. Sehingga  riset  mengenai  persepsi,  kebutuhan  dan tantangan  implementasi  penerapan  MBKM  untuk perguruan  tinggi  swasta  di  wilayah  perbatasan  perlu dilakukan.  Temuan  dari  riset  tersebut  dapat  digunakan sebagai  bahan  evaluasi  untuk  penerapan  MBKM  yang lebih  baik,  terkhusus  bagi  PTS  yang  berada  di  wilayah perbatasan.  Serta  sebagai  bahan  untuk  menentukan strategi  penerapan  MBKM  yang  lebih  baik  terkhusus bagi PTS yang berada di wilayah perbatasan.

## 3. BAHAN DAN METODE
Penelitian  dengan  fokus  “Persepsi,  Kebutuhan  dan Tantangan  Implementasi  Kebijakan  “Merdeka  Belajar, Kampus  Merdeka”  pada  Perguruan  Tinggi  Swasta  di
Wilayah  Perbatasan”  dilakukan  melalui  pendekatan kualitatif.  Adapun  desain  penelitian  menggunakan analitik  dengan  metode  survei.  Sumber  data  dalam penelitian  diperoleh  melalui  observasi,  studi  pustaka kuesioner  dan  wawancara  yang  dilakukan  kepada  para responden.  Adapun  responden  yang  diambil  adalah pemangku kepentingan kampus, dosen dan mahasiswa di 2  perguruan  tinggi  swasta  yang  ada  di  Kabupaten Bengkayang  Kalimantan  Barat,  yakni  Institut  Shanti Bhuana  dan  Akademi  Manajemen  Bumi  Sebalo.  Teknik pemilihan  responden  dilakukan  dengan  menggunakan purposive sampling dari masing-masing perguruan tinggi swasta  yang  berada  di  Kabupaten  Bengkayang.  Kajian utama  dalam  penelitian  yang  dilakukan  adalah  untuk mencari Persepsi, Kebutuhan dan Tantangan Implementasi  Kebijakan  “Merdeka  Belajar,  Kampus Merdeka”  pada  Perguruan  Tinggi  Swasta  di  Wilayah Perbatasan. Sehingga sumber primer dalam penelitian ini adalah  kebijakan  kurikulum  “Merdeka  Belajar”  yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  Republik  Indonesia,  hasil  observasi,  hasil kuesioner  dan  hasil  wawancara  yang  dilakukan. Sedangkan  sumber  sekunder  didapat  dari  artikel  jurnal nasional  maupun  internasional,  undang-undang  negara, buku,  dan  sumber  lainnya  yang  dapat  menunjang keberhasilan dalam penelitian.
Penelitian dilakukan melalui tiga tahapan, pada tahap pertama  yakni  penyiapan  perangkat  pengumpulan  data. Adapun  indikator  implementasi  MBKM  meliputi; pemahaman dan persepsi mengenai MBKM, ketersediaan  perguruan  tinggi  dalam  pelaksanaan program  MBKM,  kemampuan  perguruan  tinggi  dalam implementasi  program  MBKM,  kebutuhan  perguruan tinggi  dalam  pelaksanaan  MBKM,  hambatan  atau kendala  dan  tantangan  perguruan  tinggi  dalam implementasi  MBKM.  Indikator  tersebut  kemudian ditujukan  kepada  tiga  kategori  responden,  yakni  kepada pemangku  kepentingan  perguruan  tinggi/  kampus, kemudian  kepada  dosen,  dan  kepada  mahasiswa. Indikator  implementasi  MBKM  yang  telah  ditentukan kemudian diturunkan menjadi pedoman wawancara yang digunakan  untuk  mencari  data  melalui  wawancara kepada  pemangku  kepentingan  perguruan  tinggi  dan dosen.  Indikator  implementasi  MBKM  juga  diturunkan menjadi  pertanyaan  dan  pernyataan  dalam  bentuk kuesioner  yang  diberikan  kepada  responden  kategori mahasiswa  pada  dua  perguruan  tinggi  swasta  yang berada di Kabupaten Bengkayang.
Tahap kedua dalam penelitian yang dilakukan adalah pengambilan dan pengumpulan data. Kegiatan observasi dilakukan  dengan  meninjau  kedua  perguruan  tinggi swasta  dengan  melihat  secara  langsung  kondisi  ataupun keadaan  yang  terjadi.  Tinjauan  Pustaka  dilakukan  untuk mencari  data  ataupun  dukungan  sumber  yang  relevan dengan  penelitian.  Wawancara  juga  dilakukan  baik secara  daring  maupun  secara  luring  dengan  izin  dan protokol kesehatan yang benar serta dengan berpedoman pada  pedoman  wawancara  yang  telah  tersusun.
© 2022, The Author(s). Authors retain all  their rights to the published works, such as  (but not  limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights  relating  to  the  article,  such  as  patent  rights,  The  right  to  use  the  substance  of  the  article  in  own  future  works,  including  lectures  and  books,  The  right  to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article
Kuesioner  untuk  mahasiswa  yang  telah  tersusun  juga disebar  melalui  metode  daring  dengan  memanfaatkan media google  form ,  serta  dengan  metode  luring  yakni menyiapkan  kuesioner  dalam  bentuk hardfile dengan dukungan dan izin dari masing-masing perguruan tinggi. Hal  tersebut  dilakukan  mengingat  terdapat  beberapa mahasiswa  yang  tidak  memiliki  perangkat  pendukung untuk  mengisi  kuesioner  secara  daring  dan  beberapa mahasiswa  juga  masih  terkendala  dalam  akses  jaringan dan listrik.
Tahap  yang  ketiga  atau  yang  terakhir  adalah  tahap penyusunan dan rekap data. Data berupa hasil observasi, studi  pustaka,  hasil  wawancara,  hasil  kuesioner selanjutnya  dilakukan  pengolahan  dan  penyusunan. Secara keseluruhan penelitian yang dilakukan digambarkan melalui diagram alir penelitian berikut.

## Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

## 4. PEMBAHASAN
Penelitian ini dilakukan di  wilayah perbatasan dalam lingkup perguruan tinggi swasta di Kabupaten Bengkayang,  sehingga  responden  pada  penelitian  ini dipilih  berdasarkan  kebutuhan  peneliti  sesuai  dengan sumber data yang relevan dengan pelaksanaan penelitian mengenai MBKM.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dihasilkan  di lapangan,  bahwa  kurikulum  Merdeka  Belajar-Kampus Merdeka  (MBKM)  sudah  diimplementasikan  pada  dua perguruan  tinggi  di  wilayah  perbatasan.  Namun,  secara umum dua perguruan tinggi ini belum memiliki kesiapan yang  tinggi  dalam  mendukung  pelaksanaan  MBKM, seperti kesiapan dalam penetapan kebijakan, pelaksanaan sesuai  standar  yang  ditetapkan,  pemahaman  pihak-pihak yang  terlibat,  target  yang  ingin  dicapai,  dukungan lingkungan,  sumber  daya  yang  memadai.  Selain  itu, salah  satu  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  perguruan tinggi adalah mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi,  sehingga  peringkat  akreditasi  perguruan tinggi  juga  memiliki  peran  penting  dalam  mewujudkan keberhasilan  pelaksanaan  MBKM.  Dari  dua  perguruan
tinggi  di  wilayah  perbatasan  yang  difokuskan  pada penelitian ini adalah Institut Shanti Bhuana dan Akademi Manajemen  Bumi  Sebalo  sudah  memiliki  program  studi yang terakreditasi.
Institut  Shanti  Bhuana  merupakan  Perguruan Tinggi Swasta  Strata  1  (S1)  yang  terdiri  dari  empat program  studi:  Program  Studi  Manajemen  (Akreditasi C),  Program  Studi  Kewirausahaan  (Akreditasi  C), Program  Studi  Pendidikan  Guru  Sekolah  Dasar (Terakreditasi  Minimal),  dan  Program  Studi  Teknologi Informasi (Terakreditasi Minimal). Sedangkan, Akademi Manajemen  Bumi  Sebalo  merupakan  Perguruan  Tinggi Swasta  Akademi  D3  yang  memiliki  satu  program  studi yaitu  Program  Studi  Manajemen  Perusahaan  dengan peringkat  akreditasi  C.  Berdasarkan  hasil  di  lapangan bahwa  dua  perguruan  tinggi  menunjukkan  sudah mendukung  kebijakan  MBKM,  namun  program  yang dapat  dilaksanakan  baru  satu  program  yaitu  bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi.
Beberapa  program  yang  telah  dilakukan  oleh Institut  Shanti  Bhuana  dan  Akademi  Manajemen  Bumi Sebalo  dalam  pelaksanaan  MBKM,  antara  lain: merumuskan  dan  menetapkan  kurikulum  sesuai  dengan model  implementasi  MBKM,  melaksanakan  sosialisasi mengenai MBKM kepada civitas academica , memfasilitasi serta memberikan arahan kepada mahasiswa  yang  akan  mengambil  pembelajaran  di  luar program studi.
Salah satu program  yang belum dilaksanakan  yaitu menjalin  kerja  sama  dengan  mitra  yang  relevan  masih kurang,  baik  dengan  perguruan  tinggi  lain,  dunia  usaha, lembaga pemerintah, maupun masyarakat guna menunjang  kegiatan  pembelajaran  mahasiswa  di  luar program  studi.  Termasuk  dalam  hal  ini  sulitnya memenuhi  standar  yang  ditetapkan Kemendikbud sesuai Panduan MBKM terkait kerjasama, dikarenakan beberapa  mitra  telah  memiliki  standar  kerja  sama  yang ketat  sehingga  menerapkan  adanya  sistem  seleksi  untuk melakukan kerja sama
Terdapat beberapa alasan yang mendasari mengapa proses  MBKM  ini  ada,  salah  satunya  adalah  karena adanya  permintaan  kebutuhan  dari  Dunia  Usaha  dan Dunia  Industri.  Hal  ini  bertujuan  sebagai  upaya  untuk mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi agar lebih  otonom  dan  fleksibel.  Selain  itu  juga  untuk menciptakan  kultur  belajar  yang  inovatif,  tidak mengekang,  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  mahasiswa. Kebijakan  yang  mendasarinya  adalah  Permendikbud Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Standar  Nasional Pendidikan  Tinggi  dengan  menyoroti  program  MBKM, mencakup: perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa  untuk  secara  sukarela  (dapat  diambil/tidak); dapat  mengambil  SKS  di  luar  PT  sebanyak  2  semester (setara dengan 40 SKS) ditambah lagi, dapat mengambil SKS di PRODI yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1  semester  (setara  dengan  20  SKS)  (Kemendikbud, 2020). Namun, masih ada kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan MBKM yakni mengonversi mata kuliah dan
persyaratan  lain  yang  harus  dipenuhi  perguruan  tinggi untuk menyelesaikan kegiatan MBKM tersebut.
Program  MBKM  ini  tentunya  memiliki  pro  dan kontra  dalam  setiap  proses  penerapannya.  Pendukung keberhasilan MBKM: pergerakan perguruan tinggi dalam proses  belajar  mengajar  lebih  fleksibel;  memastikan bahwa  mahasiswa  memiliki  akses  belajar  yang  dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan mereka; menyediakan  forum  bagi  mahasiswa  untuk  menemukan pengetahuan  melalui  partisipasi  dalam  komunitas; mahasiswa lebih siap untuk menghadapi dunia pekerjaan dan  perkembangan  IPTEK.  Penghambat  keberhasilan MBKM:  kebijakan  MBKM  yang  ditetapkan  dianggap kurang  matang  karena  belum  dapat  dipastikan  bisa menjangkau kebutuhan pendidikan yang merata khususnya  di  wilayah  perbatasan;  perencanaan  dalam proses  pembelajaran  MBKM  belum  terstruktur  dengan baik;  sumber  daya  saat  ini  dinilai  kurang  siap  dalam melaksanakan  MBKM,  seperti  sistem  informasi,  sarana dan  prasarana,  serta  pembiayaan  pembelajaran.  Dalam hal  ini  kesulitan  yang  ada  di  depan  mata  yang  dihadapi oleh  perguruan  tinggi  di  wilayah  perbatasan  adalah infrastruktur yang belum memadai.
Banyak  kebijakan/panduan/standar  yang  harus ditetapkan  oleh  perguruan  tinggi  untuk  menerapkan MBKM.  Seperti  yang  kita  tahu  bahwa  masing-masing bentuk kegiatan pembelajaran memiliki mekanisme yang berbeda-beda,  maka  dari  itu  disinilah  ketajaman pemangku kepentingan internal yang terlibat untuk dapat merumuskan  panduan  maupun  standar  operasional prosedur sesuai dengan kebutuhan program dan kegiatan MBKM.  Dengan  adanya  kebijakan  yang  tepat  sasaran serta prosedur yang jelas dapat memudahkan mahasiswa dalam  menjalankan  dan  memilih  bentuk  kegiatan pembelajaran yang ditawarkan.

## 5. KESIMPULAN
Terdapat  dua  perguruan  tinggi  di  wilayah perbatasan yang  telah  menerapkan  MBKM,  antara  lain  Institut Shanti  Bhuana  dan  Akademi  Manajemen  Bumi  Sebalo yang dapat dikatakan MBKM sudah dilaksanakan. Selain itu,  pada  kedua  perguruan  tinggi  tersebut  dapat dibuktikan  bahwa  pengelolaan  kebijakan,  program, kegiatan,  telah  sesuai  dengan  mekanisme  yang ditetapkan  mengenai  MBKM,  meskipun  masih  ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.  Namun,  untuk  mengatasi  beberapa kendala tersebut, dilakukan
upaya untuk
menindaklanjutinya. Pihak pemangku kepentingan internal  terus  melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan  MBKM.  Setiap  program  maupun  kegiatan pembelajaran harapannya mampu menjawab permasalahan pendidikan khususnya di wilayah perbatasan,  sehingga  mahasiswa  di  daerah  juga mampu bersaing dalam dunia kerja.

## 6. SARAN
Perguruan  tinggi  yang  telah  melaksanakan  MBKM dapat  terus  menerus  melakukan  evaluasi  terhadap kebijakan  MBKM  yang  telah  ditetapkan.  Keberhasilan MBKM  merupakan  tahapan  penting  yang  harus dipastikan  oleh  perguruan  tinggi  untuk  meningkatkan sistem penjaminan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

## 7. DAFTAR PUSTAKA
Agus,  A.  A.  (2022).  Implementasi  kebijakan  merdeka belajar–kampus  merdeka  (Studi  pada  Fakultas Ilmu  Sosial  dan  Hukum  Universitas  Negeri Makassar). Jurnal Kreatif Online , 9(4), 32-43. Arifin,  S.,  &  Muslim,  M.  (2020).  Tantangan Implementasi  Kebijakan  “Merdeka  Belajar, Kampus  Merdeka”  pada  Perguruan  Tinggi Islam  Swasta  di  Indonesia. Jurnal  Pendidikan Islam Al-Ilmi, 3 (1).
Kemendikbud, R.  I.  (2020). Permendikbud No.  3 Tahun 2020  Tentang  Standar  Nasional  Pendidikan
Tinggi. Jakarta: Kepala Biro Hukum
Kemendikbud RI. Meke,  K.  D.  (2022).  Dampak  Kebijakan  Merdeka Belajar  Kampus  Merdeka  (MBKM)  pada
Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia. Edukatif:  Jurnal  Ilmu  Pendidikan ,  4(1),  675- 685.
Meke,  K.  D.  (2022).  Persepsi  Mahasiswa  Terhadap Desain  Implementasi  Merdeka  Belajar  Kampus Merdeka:  Survei  pada  Program  Studi  Ilmu Hukum  Universitas  Flores. Edukatif:  Jurnal Ilmu Pendidikan , 4(1), 934-943. Purnasari,  P.  (t.thn.). Strategi  Pembelajaran  Pendidikan Dasar di Perbatasan Pada Era Digital . Purnasari, P.  D. (2021).  Strategi Pembelajaran Pendidikan  Dasar  di  Perbatasan  Pada  Era Digital. Jurnal Basicedu , 5(5), 3089-3100.
Riyadi,  S.  H.  (2022).  Dampak  Implementasi  MBKM
Terhadap Pengembangan
Universitas Muhammadiyah  Yogyakarta  Menuju  Research
Excellence  University. Edukatif:  Jurnal  Ilmu Pendidikan , 4(1), 1018-1029. Sadewo,  Y.  D.  (2019). Pendidikan  kewirausahaan berbasis  ketahanan  nasional  dan  budaya amare. Tohar Media.
Sopiansyah,  D.  M.  (2022).  Konsep  dan  Implementasi
Kurikulum  MBKM  (Merdeka  Belajar  Kampus Merdeka). Reslaj:  Religion  Education  Social Laa Roiba Journal , 4(1), 34-41.
Sulistiyani, E. K. (2021). Implementasi Merdeka Belajar Kampus  Merdeka  (MBKM)  pada  Fakultas Kesehatan dan Non Kesehatan. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan , 4(1), 686-698. Syafaruddin, S. (2008). Efektivitas kebijakan pendidikan: konsep,  strategi  dan  aplikasi  kebijakan  menuju organisasi sekolah efektif. Rineka Cipta.
© 2022, The Author(s). Authors retain all  their rights to the published works, such as  (but not  limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights  relating  to  the  article,  such  as  patent  rights,  The  right  to  use  the  substance  of  the  article  in  own  future  works,  including  lectures  and  books,  The  right  to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih diberikan kepada DRTPM KEMENDIKBUDRISTEK atas Pendanaan Penelitian Program Kompetitif Nasional Tahun Anggaran 2022 dan kepada Pusat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat (PRPM) Institut Shanti Bhuana atas segala dukungannya.
Terima kasih juga diberikan kepada Institut Shanti Bhuana dan Akademi Manajemen Bumi Sebalo atas kerja sama baiknya dalam pelaksanaan penelitian ini.