## Vol. 22 No. 1 Tahun 2022 | Hal. 157 – 160
Sikap politik  mahasiswa UNJ terhadap undang-undang ibukota negara tahun 2022
Iqbal Syafrudin a, 1* , Mohammad Maiwan b, 2 , Raharjo c, 3 , Fajar Sae d, 4
a,b,c,d Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta
1 Iqbalsyafrudin89@gmail.com, 2 maiwan@unj.ac.id, 3 raharjo@unj.ac.id *Korespondensi Penulis
Informasi artikel ABSTRAK Diterima: 28-10-2022 Disetujui: 22-11-2022 Kata kunci: Mahasiswa Ibukota UU IKN Pemindahan Tujuan  penelitian  ini  guna  untuk  meneliti  dan  mendeskripsikan  sikap  mahasiswa terhadap pemindahan ibukota  Negara serta Undang-undang ibukota  Negara (IKN) tahun  2022,  pada  penelitian  ini  sikap  mahasiswa  diwakili  oleh  para  ketua  badan eksekutif mahasiswa (BEM) fakultas yang berjumlah 8 orang sebagai elite politik yang merupakan representasi sikap mahasiswa dari masing-masing fakultasnya. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan campuran antara kuantitatif dan kualitatif  yang  mana  untuk  lebih  memahami  masalah  penelitian  dengan mengonvergensi (atau mentriangulasi) data kuantitatif yang berupa angka-angka dan data kualitatif yang berupa rincian-rincian deskriptif. Hasil dari penelitian ini ialah 75% atau 6 orang dari 8 orang ketua BEM fakultas setuju terhadap kebijakan pemindahan ibukota. Sedangkan, 60% atau 5 orang ketua BEM fakultas menerima Undang-undang (UU)  IKN.  Alasan  6  orang  ketua  BEM  setuju  pemindahan  ibukota  karena  Jakarta dirasa sudah terlalu padat serta alasan 5 orang ketua BEM menerima UU IKN karena dirasa  pemindahan  ibukota  memerlukan  konstitusi  yang  jelas.  Kesimpulan  pada penelitian ini ialah Mahasiswa yang diwakili para ketua BEM mayoritas setuju dengan kebijakan  pemindahan  ibukota  Negara  dari  Jakarta  ke  Kalimantan  Timur  serta menerima  UU  IKN  sebagai  konstitusi  yang  menjadi  landasan  pemindahan  ibukota dengan memberikan saran perbaikan terhadap perencanaan pemindahan ibukota serta isi dari UU IKN. ABSTRACT Received: 28-10-2022 Accepted: 22-11-2022 Keywords: The purpose of this study is to examine and describe student attitudes towards the relocation  of  the  state  capital  and  the  2022  state  capital  law  (IKN),  in  this  study, student attitudes were represented by the heads of the student executive board (BEM) of  the  faculty,  which  amounted  to  8  people  as  political  elites  who  represents  the attitude of students from each faculty. The approach used in this research is a mixed approach  between  quantitative  and  qualitative  which  is  to  better  understand  the research  problem  by  convergence  (or  triangulate)  quantitative  data  in  the  form  of numbers and qualitative data in the form of descriptive details. The results of this study are 75% or 6 of the 8 chairpersons of the faculty BEM agree to the policy of moving the capital. Meanwhile, 60% or 5 chairpersons of the faculty BEM received the IKN Law  (UU).  The  reason  the  6  BEM  heads  agreed  to  move  the  capital  was  because Jakarta was deemed too crowded and the 5 BEM chairmen accepted the IKN Law because they felt that moving the capital required a clear constitution. The conclusion of this study is that the students represented by the chairpersons of the BEM majority agreed with the policy of moving the state capital from Jakarta to East Kalimantan and accepted the IKN Law as the constitution which became the basis for the relocation of  the  capital  by  providing  suggestions  for  improvements  to  the  planning  for  the relocation of the capital and the contents of the IKN Law.
Copyright © 2022 Iqbal Syafrudin, Mohammad Maiwan , Raharjo , Fajar Sae . All Right Reserved
How to Cite: Demokrasi, J. I. M. (2022). Sikap politik  mahasiswa UNJ terhadap Undang-undang Ibukota Negara tahun 2022 . Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi , 22(1), 157-160. DOI: 10.21009/jimd.v22i1.30391 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License . Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Vol. 22 No. 1 Tahun 2022 | Hal. 157 – 160

## Pendahuluan
Pidato  Kenegaraan  Presiden  Joko  Widodo dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada 16 Agustus 2019 dan pada konferensi pers di Istana Negara pada tanggal  26  Agustus  2019  untuk  memindahkan Ibu  Kota  Negara  (IKN).  Menurut  Presiden Jokowi  banyak  faktor  menjadi  pertimbangan perlunya  dilakukan  pemindahan  IKN  yaitu Faktor  sosial,  ekonomi,  politik,  budaya,  politik, lokasi  IKN,  serta  pertahanan  dan  kemanan, bahkan  sampai  dengan  potensi  bencana  alam menjadi  pertimbangan  pentingnya  IKN  untuk pindah. Kepadatan penduduk yang tidak merata dan cenderung terkonsentrasi di Pulau Jawa telah berdampak  pada  kesenjangan  dalam  berbagai aspek dan stagnasi ekonomi yang tidak kunjung dapat diperbaiki menjadi salah satu pertimbangan Presiden untuk memindahkan IKN.
Dalam pengertian yang umum elit menunjuk pada  sekelompok  orang  orang  yang  ada  dalam masyarakat  dan  menempati  kedudukan  tinggi. Dalam pengertian khusus dapat diartikan sebagai sekelompok  orang  yang  terkemuka  di  bidang- bidang  tertentu  dan  khususnya  golongan minoritas  yang  memegang  kekuasaan.  Dalam pengertian sosiologis dan politis, elite adalah the ruling  class,  suatu  golongan  yang  memegang kekuasaan  baik  secara  formal  maupun  informal dalam suatu strata sosial. Dengan kedudukannya itu,  mereka  dapat  memengaruhi  perkembangan masyarakat dalam hubungan yang sifatnya timbal balik. Dari sini bisa dikatakan Mahasiswa sebagai elite  karna  mendapatkan  kedudukan  penting  di masyarakat  sebagai  agen  perubahan  yang  selalu hadir ditengah masalah yang dihadapi masyarakat dengan kebijakan yang dibuat negara. (Anshoriy, 2008)
Pada  saat  ini  terdapat  beberapa  penelitian terkait sikap politik telah dilakukan oleh beberapa orang.  Abdul Reza  dan  Sedigheh  Shakib  (2019) penelitiannya  bagus  dalam  hal  topik  penelitian karena membahas keterkaitan situs jaringan sosial (SnSs)  terhadap  pengetahuan  serta  sikap  politik para  peljar  atau  mahasiswa.  Akan  tetapi  kurang dibahas  mengapa  ada  keterkaitan  jejaring  sosial dengan  pengetahuan  politik,  dan  pengetahuan politik apa yang dibahas di penelitian ini.
Sedangkan,  penelitian  yang  dilakukan  oleh Muhammad Qur’anul  Kariem dan  Dwian Hartomi  (2019)  melakukan  penelitian  dengan
topic  sikap  politik  DPRD  terhadap  wacana kepemimpinan keratin Yogyakarta. Penelitian ini bagus  karena  meneliti  sikap  politik  anggota DPRD terhadap keratin, yang bisa dibilang sikap politik  legislatif  kepada  eksekutif.  Akan  tetapi penelitian  ini  hanya  menunjukan  sikap  negatif yang dituturkan oleh anggota DPRD saja tanpa membahas hal positif dalam wacana kepemimpinan.
Penelitian terdahulu yang beredar diberbagai platform  sangat  jarang  sekali  membahas mengenai  sikap  politik  mahasisa  terhadap kebijakan pemerintah terlebih kebijakan pemindahan  ibukota  Negara  yang  memang menjadi  kebijakan  baru  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah.  Permasalahan  yang  ada  mahasiswa memiliki peran menyuarakan aspirasi rakyat yang tidak tersampaikan terhadap suatu kebijakan yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  akan  tetapi  sangat jarang diteliti tentang sikap politik dari mahasiswa terhadap  kebijakan  pemerintah.  Maka  dari  itu penelitian  ini  bertujuan  untuk  meneliti  sikap mahasiswa  terhadap  kebijakan  yang  dikeluarkan oleh  pemerintah  terutama  terkait  pemindahan ibukota Negara.
Maka  berdasarkan  latarbelakang  diatas sangat  menarik    bagi  peneliti  untuk  meneliti mengenai  respon mahasiswa  Universitas Negeri Jakarta  terhadap  Undang-undang  Ibu  Kota Negara tahun 2022 yang sudah disahkan terlebih para mahasiswa yang memegang predikat sebagai elite massa dan memiliki kelembagaan organisasi dengan  sikap  politiknya  terhadap  isu  nasional termasuk dalam hal ini adalah UU IKN 2022. Yang  menjadi  pembeda  dari  penelitian sebelumnya  yaitu  peneliti  menggunakan  teori Kelembagaan,  Elite  Massa,  dan  Sikap  Politik dibalut  dengan  metode  penelitian  campuran (mixed  methods)  kualitatif  dan  kuantitatif. Adapun  Pemilihan  metode  terkait  dengan kebutuhan  penelitian,  yakni  karakteristik  data yang ada di lapangan
Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  campuran (mixed)  antara  kuantitatif  dan  kualitatif. Pendekatan  metode  campuran  ini  digunakan dengan  alasan  untuk  lebih  memahami  masalah penelitian  dengan  mengonvergensi  (atau mentriangulasi)  data  kuantitatif  yang  berupa
angka-angka  dan  data  kualitatif  yang  berupa rincian-rincian deskriptif.

## Hasil dan pembahasan
Mahasiswa  merupakan  seseorang  yang sering disebut sebagai kaum intelektual maupun kaum  pergerakan  yang  mana  kerap  kali dipundaknya  terdapat  aspirasi  ataupun  suara- suara  rakyat.  Menjalani  perannya  sebagai  kaum intelektual, mahasiswa kerap kali dituntut untuk peka  serta  kritis  terhadap  keadaan  negara Indonesia dan segala kebijakan didalamnya, maka dari  itu  mahasiswa  perlu  untuk  mempunyai pertimbangan  dan  wawasan  yang  luas  untuk menyikapi segala kebijakan ataupun keadaan yang ada di negara Indonesia.
Dalam hal ini kebijakan yang menjadi subjek penelitian  ialah  kebijakan  terkait  pemindahan ibukota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, yang mana dalam kebijakan pemindahan ibukota  negaara  ini  mahasiswa  juga  dituntut untuk setidaknya menyikapi kebijakan pemindahan  ibukota  negra  ini.  Karena pemindahan  ibukita  negara  ini  bukan  tidak mungkin  akan  berpengaruh  terhadap  berbagai aspek  kenegaraan  yang  ada  di  Indonesia  seperti politik, ekonomi dan kemasyarakatan.
Pada  penelitian  kali  ini  peneliti  memilih objek  penelitian  untuk  menyikapi  kebijakan pemindahan  ibukota  negara  dari  kalangan  para elite  mahasiswa  di  Universitas  Negeri  Jakarta yaitu  para  ketua  BEM  fakultas  yang  mana  para ketua BEM fakultas sebagai elite politik kampus dianggap  merepresentasikan  sikap  mahasiswa dari masing-masing fakultasnya.
Menyikapi  kebijakan  pemindahan  ibukota negara  para  ketua  BEM  fakultas  di  Universitas Negeri  Jakarta  diberikan  kuisioner  serta diwawancarai  oleh  peneliti.  Dari  hasil  kuisioner tersebut  serta  wawancara  yang  telah  dilakukan, didapati  hasil  bahwa  75%  (Tujuh  Puluh  Lima Persen)  dari  kalangan  ketua  BEM fakultas  yang ada di Universitas Negeri Jakarta atau sejumlah 6 orang dari 8 orang ketua BEM fakultas yang ada di  Universitas  Negeri  Jakarta  setuju  dengan kebijakan  pemindahan  ibukota  negara  yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Dengan data tersebut, bisa dikatakan sebagian besar dari para mahasiswa  UNJ  setuju  akan  kebijakan pemindahan  ibukota  negara  yang  mana  sikap tersebut  diwakili  oleh  para  ketua  BEM  sebagai elite  politik  kampus.  Sikap  tersebut  diambil setelah  mendengar  serta  melihat  penjelasan terkait  pemindahan  ibukota  negara  serta urgensinya  sehingga  menurut  para  ketua  BEM
fakultas  di  UNJ  pemindahan  ibukota  negara  ini dirasa perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena DKI Jakarta sudah terlalu padat.
Para ketua BEM fakultas yang ada di UNJ memberikan kritik terhadap pendanaan kebijakan pemindahan  ibukota  negara  ini  yang    mana menurut  para  ketua  BEM  fakultas  pendanaan pemindahan  ibukota  negara  ini  belum  jelas alokasi  serta  sumbernya  darimana,  dalam  arti pendanaan terkait kebijakan pemindahan ibukota ini belum jelas serta belum direncanakan dengan baik, para ketua BEM fakultas memberikan saran agar  perencanaan  serta  alokasi  dana  untuk kebijakan  pemindahan  ibukota  negara  ini diperjelas dan direnacanakan dengan baik.

## Gambar.1 proses pengumpulan data
Sedangkan terkait UU IKN didapatkan hasil bahwa 60% dari para ketua BEM fakulltas yang ada  di  UNJ  atau  sejumlah 5  orang  dari  8  ketua BEM  fakultas  di  UNJ  setuju  akan  UU  IKN tersebut,  dan  3  lainnya  tidak  setuju  dengan  UU IKN. Akan tetapi walaupun ada perbedaan sikap dari para ketua BEM perihal UU IKN ini, para ketua  BEM  sama-sama  menyoroti  perihal demokrasi di IKN ini yang mana dalam UU IKN disebutkan  bahwa  tidak  ada  pilkada  dan pemilihan  DPRD  yan  mana  seyogyanya  hal tersebut  menjadi  komponen  penting  dalam  hal demokrasi di daerah.
Alasan  dari  5  orang  ketua  BEM  yang menerima  yaitu  karena  peminahan  ibukota Negara perlu adanya konstitusi yang jelas dan uu ikn dirasa menjadi konstitusi yangjelas dalam hal pemindahan ibukota Negara, akan tetapi menurut 5 orang ketua BEM perlu adanya penyempurnaan pada UU IKN. Selanjutnya, alasan dari 3 orang menolak mendukung UU IKN karena sedari awal penyusunan  sudah  tidak  masuk  akal  karena disusun  hanya  dalam  kurun  waktu  42  hari terkesan ngebut dalam penyusunannya, selain itu isi  dari  UU  IKN  ini  tidak  merepresentasikan keterlibatan rakyat khususnya masyarakat daerah IKN Nusantara nantinya karena segala mayoritas kebijakan akan diatur oleh pemerintah pusat dan tidak adanya pemilihan kepala daerah dan DPRD.
JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI VOL.22, NO.1, OKTOBER 2022 SIKAP POLITIK  MAHASISWA UNJ TERHADAP UNDANG-UNDANG IBUKOTA NEGARA TAHUN 2022 Iqbal Syafrudin a, 1* , Mohammad Maiwan b, 2 , Raharjo c, 3 , Fajar Sae d, 4 Hal. 157-160
Pada  kesempatan  kali  ini  juga  pengamat politik yaitu kang Ujang Komarudin menyampaikan  bahwa  sikap  yang  diambil  oleh para mahasiswa diwakili para ketua BEM fakultas menunjukan  adanya  keinginan  para  mahasiswa untuk berpatisipasi dalam perencanaan pemindahan  ibukota  negara  yang  baru,  yang mana  partisipasi  tersebut  ditunjukan  dengan adanya saran serta kritik dari para mahasiswa atau yang  bisa  dibilang  catatan-catatan  yang berhubungan dengan pemindahan ibukota negara yang dicanankan oleh pemerintah Indonesia.

## Simpulan
Pada penelitian ini didapatkan data dan fakta bahwa 75 % dari para ketua BEM fakultas di  Universitas  Negeri  Jakarta  atau  sebanyak  6 orang  ketua  BEM  fakultas  mendukung  adanya pepindahan ibukota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan  Timur  dengan  alasan  karena  DKI Jakarta sudah terlalu padat dan Indonesia terlalu berpusat di DKI Jakarta saja. Selain itu idapatkan data bahwa 60 % atau 5 orang dari ketua BEM fakultas  menerima  dan  mendukung  adanya  UU IKN karena dirasa pemindahan ibukota Negara perlu  aadanya  konstitusi  yang  jelas  mengatur terkait pemindahan ibukota Negara dan UU IKN sudah menjadi konstitusi yang jelas. Dengan data tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  mayoritas mahasiswa  UNJ  mendukung  pemindahan ibukota  dengan  memberikan  catatan-catatan penting yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan ibukota Negara yang baru nantinya. Dengan adanya sikap yang dikeluarkan oleh para mahasiswa, menandakan bahwa adanya keinginan para  mahasiswa  untuk  terlibat  dalam  setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan langsung dengan rakyat.

## Referensi
Anshoriy, N. (2008). Bangsa Gagal Mencari Identitas Kebangsaan . LKis.
Kariem,  M.  Q.,  &  Hartomi,  D.  (2019).  Sikap
Politik DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap  Wacana  Suksesi  Kepemimpinan di Kraton Yogyakarta. Journal of Government and Civil Society , 03 (02).
Reza, A., & Shakib, S. (2019). Examining the Impact  of  Using  Social  Networks  on Political  Knowledge  and  Political Attitude by Iranian University Students.
Jurnal  Komunikasi:  Malaysian  Journal  of Communication , 125 – 140.