HUKMY : Jurnal Hukum Volume 3, No. 2, Oktober 2023 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
PERAN REGULASI DALAM MENGATUR PERDAGANGAN ONLINE DI INDONESIA: KEPATUHAN, PENYELESAIAN SENGKETA, DAN DAMPAKNYA PADA BISNIS ONLINE
Dwi Savedo Yusuf Ardiyanto Putra Universitas Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Email: yusufsavedo34@gmail.com.

## Abstraks
Peran regulasi dalam mengatur perdagangan online di Indonesia menjadi sangat penting.  Regulasi,  seperti  Undang-Undang  No.  19  Tahun  2016  tentang Perdagangan Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan peraturan  lainnya,  membentuk  kerangka  hukum  yang  mengawasi  praktik  bisnis online.  Peraturan  ini  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  perdagangan  online berlangsung  secara  adil,  aman,  dan  terpercaya.  Namun,  masih  ada  sejumlah tantangan  yang  harus  dihadapi  dalam  perdagangan  online.  Salah  satunya  adalah penyelesaian  sengketa  yang  seringkali  rumit,  terutama  dalam  konteks  sengketa lintas  yurisdiksi.  Selain  itu,  kepatuhan  terhadap  regulasi,  seperti  peraturan perpajakan  dan  perlindungan  konsumen,  menjadi  isu  penting.  Beberapa  pelaku bisnis  online  mungkin  tidak  mematuhi  aturan  ini.  Simpulan  dari  penelitian  ini adalah bahwa kepatuhan terhadap regulasi adalah kunci untuk menjaga integritas bisnis  online,  melindungi  konsumen,  dan  mencegah  risiko  hukum.  Selain  itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang  lebih efisien dan mekanisme Online Dispute Resolution (ODR) yang lebih kuat untuk mengatasi sengketa dalam perdagangan  online.  Rekomendasi  yang  dapat  diambil  adalah  pembaruan  dan penguatan  regulasi  yang  responsif  terhadap  perubahan  teknologi  dan  perilaku konsumen. Selain itu, pendekatan yang lebih aktif terhadap penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelaku bisnis online perlu diterapkan. Dengan cara ini, kita dapat  menciptakan  lingkungan  perdagangan  online  yang  lebih  adil,  aman,  dan terpercaya di Indonesia.
Kata  Kunci:  Perdagangan  Online,  Regulasi  e-commerce,  Perlindungan Konsumen .

## Abstract
The  role  of  regulation  in  governing  online  trade  in  Indonesia  is  of  paramount importance. Regulations such as the Electronic Trading Law No. 19 of 2016 (UU ITE), the Consumer Protection Law, and  other regulations constitute the legal framework overseeing online business practices. These regulations aim to ensure that online trade occurs fairly, safely, and reliably. However, there are still several challenges to contend with in online commerce. One of them is the resolution of disputes, which often proves complex,  particularly  in  the  context  of  cross-jurisdictional  disputes.  Additionally, compliance  with  regulations,  such  as  tax  regulations  and  consumer  protection, becomes  a  critical  issue.  Some  online  business  actors  may  not adhere  to  these  rules. The conclusion drawn from this research is that compliance with regulations is the key

## Peran Regulasi Dalam Mengatur Perdagangan Online Di Indonesia:
Kepatuhan, Penyelesaian Sengketa, Dan Dampaknya Pada Bisnis Online
to preserving the integrity of online businesses, protecting consumers, and preventing legal  risks.  Furthermore,  more  efficient  dispute  resolution  mechanisms  and  stronger Online  Dispute  Resolution  (ODR)  mechanisms  are  required  to  address  disputes  in online  trade.  Recommendations  that  can  be  made  include  the  updating  and strengthening  of  regulations  that  are  responsive  to  technological  changes  and consumer  behaviors.  Additionally,  a  more  active  approach  to  law  enforcement  and oversight of online business actors should be implemented. This way, we can create a fair, safe, and trustworthy online trading environment in Indonesia.
Keywords : Online Trade, E-commerce regulations, Consumer protection.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Perdagangan online atau e-commerce telah mengubah secara mendasar lanskap bisnis  global.  Fenomena  ini  membuka  pintu  kepada  pelaku  usaha  dan  konsumen  di seluruh dunia untuk terlibat dalam transaksi jarak jauh dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. 1 Transformasi digital ini tidak hanya mempermudah akses ke pasar global,  tetapi  juga  memfasilitasi  inovasi  bisnis  dan  memberikan  tingkat  kenyamanan yang belum pernah ada sebelumnya bagi konsumen. 2
Keberadaan  e-commerce  memberikan  kemudahan  dalam  melakukan  transaksi, dengan  proses  yang  lebih  cepat  dan  praktis.  Ini  memungkinkan  pembeli  untuk menemukan  berbagai  penjual  dengan  mudah  melalui  platform  online,  menggantikan kebutuhan untuk kunjungan fisik ke toko. 3 Dengan e-commerce, pembeli dapat dengan mudah  memesan  barang  secara  online  dan  membaca  syarat-syarat  yang  ditawarkan oleh penjual melalui media elektronik. Pertumbuhan  pengguna internet yang besar di Indonesia  adalah  salah  satu  faktor  penting  dalam  meningkatkan  perdagangan elektronik  di  negara  ini. 4 Pemerintah  juga  mengakui  potensi  ekonomi  yang  terkait dengan e-commerce dan berkomitmen untuk mendukung perkembangannya. Indonesia
1 Sandra  Ayu  and  Ahmad  Lahmi,  ‘Peran  E-Commerce  Terhadap  Perekonomian  Indonesia  Selama  Pandemi Covid-19’ (2020) 9 Jurnal Kajian Manajemen Bisnis.
2 Kristophorus Hadiono, Hari Murti and Rina Candra, ‘Artikel Transformasi Digital’ [2021] Proceeding Sendiu 573.
3 Wiwin  Windihastuty,  Titin  Fatimah  and  Samsinar  Samsinar,  ‘PERANCANGAN  SISTIM  E-COMMERCE UNTUK MEMPERLUAS PASAR HASIL OLAHAN SIDAT’ (2019) 2 Jurnal Mnemonic 17.
4 Dymas Yossie Adytia, ‘PERILAKU KONSUMSI GENERASI MILLENNIAL DALAM PENGGUNAAN E- COMMERCE  DI  ERA  DIGITAL  (Studi  Kasus  Pada  Mahasiswa  Di  Kota  Malang)’  [2018]  UNIVERSITAS BRAWIJAYA.
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 3, No. 2, Oktober 2023 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
memiliki  potensi  dan  keahlian  yang  memadai  untuk  mengembangkan  e-commerce. 56
Namun,  selain  pertumbuhan,  pengembangan  e-commerce  juga  harus  berfokus  pada aspek  keamanan,  kenyamanan,  dan  kesiapan  sumber  daya  agar  tidak  menghambat perkembangan ekonomi digital dan mengurangi risiko yang terkait. 7
Perkembangan  perdagangan  elektronik  di  Indonesia  semakin  terfasilitasi dengan adanya regulasi yang mengatur berbagai aspek perdagangan elektronik. 8 Salah satu undang-undang yang berperan penting dalam konteks ini adalah Undang-Undang No.  19  Tahun  2016  tentang  Perdagangan  Elektronik  (UU  ITE).  UU  ITE  mencakup ketentuan-ketentuan  terkait  transaksi  elektronik,  perlindungan  konsumen  online,  hak dan kewajiban penyedia jasa perdagangan elektronik, serta penggunaan tanda tangan elektronik. Undang-Undang ini juga mengatur sanksi hukum untuk pelanggaran dalam perdagangan  elektronik, seperti penipuan online atau  pencemaran  nama baik melalui platform  digital.  Regulasi  ini  menjadi  dasar  hukum  yang  penting  dalam  mengatur praktik perdagangan online di Indonesia.
Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  juga memiliki relevansi yang signifikan dalam perdagangan elektronik. Undang-Undang ini melibatkan  ketentuan  perlindungan  konsumen  yang  dapat  berlaku  untuk  transaksi  e- commerce.  Perlindungan  konsumen  menjadi  aspek  kritis  dalam  perdagangan  online, mengingat konsumen seringkali berinteraksi dengan penjual tanpa adanya kontak fisik dan perlu dijamin bahwa hak-hak mereka tetap terlindungi dalam transaksi online.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)  juga  memiliki  peran  yang  penting  dalam  ekosistem  perdagangan  elektronik. Undang-Undang  ini  mengatur  aspek  hukum  yang  berkaitan  dengan  penggunaan internet  dan  transaksi  elektronik,  termasuk  s-commerce  atau  perdagangan  elektronik
5 Rais  Agil  Bahtiar,  ‘Potensi,  Peran  Pemerintah,  Dan  Tantangan  Dalam  Pengembangan  E-Commerce  Di Indonesia [Potency, Government Role, and Challenges of E-Commerce Development  in Indonesia] | Bahtiar  | Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik’ (2020) 11 Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik 13.
6 Mudji Sutrisno and Hendar Putranti, Teori Teori Kebudayaan (Kanisius 2005).
7 Cynthia  Rahmawati,  ‘Tantangan  Dan  Ancaman  Keamanan  Siber  Indonesia  Di  Era  Revolusi  Industri  4.0’ (2019) 1 Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO AAU) 299~306.
8 Tasya  Safiranita  Ramli  and  others,  ‘ASPEK  HUKUM  PLATFORM  e-COMMERCE  DALAM  ERA TRANSFORMASI DIGITAL’ (2020) 24 Jurnal Studi Komunikasi dan Media 119.

## Peran Regulasi Dalam Mengatur Perdagangan Online Di Indonesia:
Kepatuhan, Penyelesaian Sengketa, Dan Dampaknya Pada Bisnis Online
sosial.  ITE  memberikan  dasar  hukum  yang  mengatur  hak  dan  kewajiban  pengguna internet, termasuk dalam konteks perdagangan online.
Selain undang-undang yang disebutkan di atas, peraturan pemerintah juga turut serta dalam mengatur perdagangan elektronik di Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan  Melalui Sistem Elektronik mengatur lebih lanjut tentang  tata  cara  perdagangan  melalui  sistem  elektronik.  Peraturan  ini  mencakup persyaratan lisensi dan ketentuan lainnya untuk penyelenggara platform e-commerce. Hal  ini  membantu  dalam  menjaga  integritas  dan  keamanan  perdagangan  online  di Indonesia.
Tidak  hanya  itu,  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  19/12/PBI/2017  tentang Penyelenggaraan  Sistem  Pembayaran  juga  memiliki  dampak  dalam  transaksi  e- commerce. Peraturan ini mengatur sistem pembayaran elektronik yang dapat berlaku dalam  transaksi  e-commerce.  Dengan  adanya  regulasi  ini,  transaksi  keuangan  dalam perdagangan online menjadi lebih terstruktur dan aman.
Dengan  latar  belakang  regulasi  yang  mencakup  UU  ITE,  Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU ITE, Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Pembayaran, menjadi jelas bahwa kerangka hukum yang kuat telah  dibangun untuk mengatur  perdagangan online di Indonesia.
Salah  satu  permasalahan  utama  adalah  penyelesaian  sengketa  dalam  konteks perdagangan online. Sengketa dapat timbul antara pembeli dan penjual, antara penjual yang  bersaing,  atau  terkait  dengan  isu-isu  seperti  barang  cacat,  pengembalian  dana, atau  keluhan  konsumen.  Penyelesaian  sengketa  ini  dapat  memerlukan  proses  yang rumit, terutama ketika melibatkan pihak-pihak yang berada di yurisdiksi yang berbeda.
Selain  itu,  kepatuhan  regulasi  adalah  tantangan  serius  dalam  perdagangan online.  Bisnis  online  harus  memahami  dan  mematuhi  berbagai  regulasi,  termasuk privasi  data,  perlindungan  konsumen,  dan  perlindungan  hak  kekayaan  intelektual. Pelanggaran  regulasi  dapat  mengakibatkan  sanksi  hukum  yang  serius,  dan kompleksitas  peraturan  sering  kali  membuat  pemilik  bisnis  online  kesulitan  untuk tetap mematuhi aturan yang berlaku.
Penelitian  terdahulu  telah  mengungkap  beberapa  aspek  yang  menarik  terkait perdagangan  online  di  Indonesia.  Aditya  menyoroti  tindakan  menyesatkan  yang
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
dilakukan  oleh  beberapa  penjual  dalam  transaksi  elektronik,  yang  mengakibatkan kerugian  bagi  konsumen. 9 Hal  ini  menunjukkan  pentingnya  perlindungan  konsumen dalam  ekosistem  perdagangan  online  yang  semakin  berkembang.  Selanjutnya,  Stefani mencatat  bahwa  masih  belum  ada  kepastian  hukum  yang  jelas  terkait  sistem penyelesaian  sengketa  online  di  Indonesia. 10 Ini  mengindikasikan  perlunya  kerangka hukum  yang  lebih  kuat  untuk  mengatur  penyelesaian  sengketa  dalam  perdagangan online.  Selain  itu,  Putri  menyoroti  keberadaan  surat  edaran  wajib  pajak  dan menyatakan bahwa hal tersebut belum memberikan implikasi hukum yang cukup kuat dalam  mengatur  kepatuhan  pelaku  e-commerce. 11 Ini  menunjukkan  bahwa  pelaku bisnis  online  banyak  yang  tidak  mematuhi  aturan  yang  berlaku.  Paryadi mengungkapkan  bahwa  banyak  pelaku  usaha  yang  mencari  cara  untuk  menghindari aturan  dengan  menjual  barang  ilegal  atau  tidak  memenuhi  standar.  Namun,  dalam ekosistem  e-commerce,  barang-barang  semacam  itu  tetap  mudah  diakses  oleh masyarakat. 12 Ini menunjukkan tantangan dalam mengawasi dan mengatur keberadaan barang  ilegal  dalam  perdagangan  online.  Terakhir,  Ridwan  mengamati  bahwa  e- commerce  telah  mengubah  paradigma  pembelian  produk.  Produk  tidak  lagi  hanya memenuhi kebutuhan, tetapi juga menjadi simbol keinginan. Konsep nilai guna berubah menjadi  nilai  tukar  dalam  perdagangan  online,  yang  menggambarkan  perubahan perilaku konsumen dalam ekosistem digital. 13
Penelitian  ini  memiliki  kepentingan  yang  tak  terbantahkan.  Dalam  era perdagangan  online  yang  semakin  berkembang  di  Indonesia,  pemahaman  mendalam tentang tantangan hukum yang muncul dalam konteks ini adalah kunci untuk menjaga kepercayaan konsumen, mendukung pertumbuhan ekonomi digital, dan meminimalisir
9 Aditya Yudhatama Idham and Yudho Taruno Muryanto, ‘PROBLEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA SOSIAL KAITANYA TERHADAP BARANG YANG TIDAK SESUAI KESEPAKATAN (PESANAN)’ (2020) 8 Jurnal Privat Law 8.
10 Stefani Stefani, ‘Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Indonesia Secara Online’ (2021) 2 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi 1235.
11 Putri Dwi Indriyani and Prabowo Yudo Jayanto, ‘Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan WPOP Pelaku E-Commerce di Kota Semarang pada Platform Online Marketplace Blibli.com’ (2020) 7 Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan 113.
12 Deky Paryadi, ‘PENGAWASAN E COMMERCE DALAM UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN DAN UNDANG- UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN’ (2018) 48 Jurnal Hukum & Pembangunan 652.
13 Harnina Ridwan, Masrul Masrul and Juhaepa Juhaepa, ‘KOMUNIKASI DIGITAL PADA PERUBAHAN BUDAYA MASYARAKAT E-COMMERCE DALAM PENDEKATAN JEAN BAUDRILLARD’ (2018) 1 Jurnal Riset Komunikasi 99.

## Peran Regulasi Dalam Mengatur Perdagangan Online Di Indonesia:
Kepatuhan, Penyelesaian Sengketa, Dan Dampaknya Pada Bisnis Online
risiko hukum yang mungkin dihadapi oleh pelaku bisnis online. Selain itu, penelitian ini dapat  memberikan  masukan  berharga  bagi  pembuat  kebijakan  dalam  merancang regulasi  yang  lebih  efektif  dan  relevan  untuk  perdagangan  online.  Hal  ini  akan berkontribusi  pada  penciptaan  lingkungan  bisnis  online  yang  lebih  aman  dan terpercaya.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  memiliki  urgensi  yang  signifikan  dalam konteks perkembangan perdagangan online di Indonesia.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  disajikan,  penelitian  ini  akan  mencoba menjawab beberapa rumusan masalah utama terkait perdagangan online di Indonesia:
1. Bagaimana peran regulasi, seperti Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perdagangan  Elektronik  (UU  ITE),  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen, Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE),  Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem  Pembayaran, dalam mengatur  perdagangan online  di Indonesia?
2. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa yang muncul dalam perdagangan online, terutama yang melibatkan berbagai yurisdiksi?
3. Bagaimana  kepatuhan  terhadap  regulasi,  seperti  privasi  data,  perlindungan konsumen,  dan  hak  kekayaan  intelektual,  memengaruhi  bisnis  online  di Indonesia, dan apa dampaknya pada pelaku bisnis dan konsumen?

## PEMBAHASAN

## Peran Regulasi dalam Mengatur Perdagangan Online di Indonesia
Perdagangan  online  atau  e-commerce  telah  mengubah  lanskap  bisnis  global secara  mendasar  dan  menjadi  bagian  penting  dalam  perekonomian  Indonesia. Keberadaan  e-commerce  telah  membuka  pintu  bagi  pelaku  usaha  dan  konsumen  di seluruh  dunia  untuk  terlibat  dalam  transaksi  jarak  jauh  dengan  cara  yang  sebelumnya belum  pernah  terjadi.  Fenomena  ini  tidak  hanya  mempermudah  akses  ke  pasar  global, tetapi  juga  memfasilitasi  inovasi  bisnis  dan  memberikan  tingkat  kenyamanan  yang belum pernah ada sebelumnya bagi konsumen.
Pentingnya  regulasi  dalam  mengatur  perdagangan  online  menjadi  sangat  jelas dalam  konteks  ini.  Regulasi  menciptakan  kerangka  hukum  yang  diperlukan  untuk
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 3, No. 2, Oktober 2023 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
memastikan bahwa perdagangan online berlangsung dengan adil, aman, dan terpercaya. Landasan hukum utama yang mengatur perdagangan online di Indonesia adalah Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perdagangan Elektronik (UU ITE). UU ITE merupakan kerangka hukum komprehensif yang mencakup berbagai aspek perdagangan elektronik, mulai  dari  transaksi  online,  perlindungan  konsumen,  hingga  sanksi  hukum  untuk pelanggaran dalam perdagangan elektronik. Perlindungan konsumen yang sangat penting dalam  perdagangan  online  juga  diatur  oleh  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen.
Meskipun  regulasi  ini  memberikan  landasan  hukum  yang  kuat,  masih  ada tantangan yang perlu diatasi dalam perdagangan online. Salah satunya adalah mekanisme penyelesaian  sengketa,  yang  seringkali  rumit  dan  memerlukan  pengembangan  sistem online dispute resolution (ODR) yang lebih kuat. Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum  terhadap  pelaku  bisnis  online  juga  penting  untuk  memastikan  kepatuhan terhadap regulasi.
Peraturan  pemerintah  juga  memainkan  peran  penting  dalam  mengatur perdagangan  online  di  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  No.  80  Tahun  2019  tentang Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  mengatur  lebih  lanjut  tentang  tata  cara perdagangan  melalui  sistem  elektronik,  termasuk  persyaratan  lisensi  dan  ketentuan lainnya  untuk  penyelenggara  platform  e-commerce.  Di  samping  itu,  Peraturan  Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran mengatur sistem pembayaran elektronik yang berlaku dalam transaksi e-commerce.
Regulasi dalam perdagangan online harus bersifat dinamis dan responsif terhadap perkembangan  teknologi  dan  perilaku  konsumen  yang  terus  berubah.  Dengan pemahaman  yang  mendalam  tentang  peran  penting  regulasi  ini,  kita  dapat  menjaga keamanan,  kepercayaan  konsumen,  dan  pertumbuhan  ekonomi  digital  yang berkelanjutan di Indonesia.

## Tantangan dalam Penyelesaian Sengketa dalam Perdagangan Online
Tantangan dalam penyelesaian sengketa dalam perdagangan online menjadi salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam kerangka regulasi yang mengatur e-commerce di Indonesia. Penelitian terdahulu telah mengungkap sejumlah isu menarik

## Peran Regulasi Dalam Mengatur Perdagangan Online Di Indonesia:
Kepatuhan, Penyelesaian Sengketa, Dan Dampaknya Pada Bisnis Online
terkait  dengan  perdagangan  online  di  negara  ini.  Aditya,  misalnya,  menyoroti  tindakan menyesatkan  yang  dilakukan  oleh  beberapa  penjual  dalam  transaksi  elektronik,  yang pada gilirannya mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Hal ini menegaskan perlunya perlindungan konsumen yang kuat dalam ekosistem perdagangan online yang  semakin berkembang.
Stefani juga memberikan kontribusi penting dengan mencatat bahwa hingga saat ini  masih  belum  ada  kepastian  hukum  yang  jelas  terkait  sistem  penyelesaian  sengketa online di Indonesia 14 . Kurangnya kerangka hukum yang kuat untuk mengatasi sengketa dalam perdagangan online menciptakan ketidakpastian dalam penanganan konflik antara pembeli  dan  penjual.  Ini  mengindikasikan  perlunya  pengembangan  dan  penguatan sistem  penyelesaian  sengketa  dalam  konteks  perdagangan  online  agar  konsumen  dan pelaku usaha dapat memiliki kepercayaan dalam proses tersebut.
Selain  itu,  Putri  mencatat  bahwa  keberadaan  surat  edaran  wajib  pajak  belum memberikan implikasi hukum yang cukup kuat dalam mengatur kepatuhan para pelaku e-commerce 15 . Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ketidakpatuhan terhadap aturan yang  berlaku  dalam  perdagangan  online,  yang  pada  gilirannya  dapat  memunculkan potensi sengketa.
Paryadi juga menyoroti tantangan dalam mengatur barang-barang ilegal atau yang tidak memenuhi standar dalam e-commerce 16 . Meskipun upaya pengawasan ada, barang- barang  semacam  itu  masih  mudah  diakses  oleh  masyarakat  melalui  platform  e- commerce.  Ini  menggarisbawahi  kompleksitas  dalam  mengawasi  dan  mengatur perdagangan online agar sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Ridwan  menambahkan  dimensi  sosial  dalam  penelitian  ini  dengan  mengamati bahwa  e-commerce  telah  mengubah  paradigma  pembelian  produk  dari  nilai  guna menjadi nilai tukar. Perubahan perilaku konsumen ini menciptakan tantangan baru dalam mengatur  perdagangan  online  yang  lebih  berorientasi  pada  keinginan  daripada kebutuhan. 17 Dalam konteks penyelesaian sengketa, pentingnya mengaitkan aspek sosial dan  budaya  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Soemardjan  dan  Sutrisno  juga  perlu
14 Stefani (n 10).
15 Indriyani and Jayanto (n 11).
16 Paryadi (n 12).
17 Ridwan, Masrul and Juhaepa (n 13).
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 3, No. 2, Oktober 2023 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
diperhatikan. 18 Penegakan  hukum  dan  perlindungan  konsumen  dalam  perdagangan online  harus  memperhitungkan  faktor-faktor  ini  untuk  menciptakan  sistem  yang  lebih adil  dan  seimbang. 19 Miru  menekankan  pemberdayaan  konsumen  sebagai  salah  satu aspek penting dalam melindungi hak-hak mereka dalam perdagangan online. 20
Sejalan dengan hal tersebut, perubahan paradigma dari caveat emptor (pembeli berhati-hati)  menuju  caveat  venditor  (penjual  berhati-hati)  seperti  yang  dicatat  oleh Shidarta  menjadi  relevan  dalam  konteks  penyelesaian  sengketa. 21 Perlindungan konsumen yang kuat adalah kunci untuk mengatasi ketidakseimbangan kekuatan antara pembeli dan penjual dalam perdagangan online.
Penggunaan pihak ketiga, seperti pengacara, dalam penyelesaian sengketa, seperti yang  ditekankan  oleh  Basarah,  dapat  menjadi  solusi  dalam  menghadapi  sengketa  yang rumit. 22 Terakhir,  Hariyani  menunjukkan  bahwa  penyelesaian  sengketa  dengan menggunakan  Online  Dispute  Resolution  (ODR)  adalah  opsi  yang  mungkin,  terutama dengan tanda tangan elektronik yang dapat diakui secara hukum sesuai dengan UU ITE. Dalam  menghadapi  tantangan  ini,  regulasi  dan  kerangka  hukum  yang  kuat  perlu diperbarui dan diperkuat untuk mengakomodasi perubahan-perubahan dalam ekosistem perdagangan online. Dengan demikian, penyelesaian sengketa dapat menjadi lebih efisien dan adil dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

## Kepatuhan Terhadap Regulasi dan Dampaknya pada Bisnis Online
Kepatuhan  terhadap regulasi dalam konteks perdagangan online adalah hal yang sangat  penting  dan  memiliki  dampak  besar  pada  bisnis  online  di  Indonesia.  Penelitian terdahulu  telah  mengidentifikasi  sejumlah  aspek  yang  relevan  untuk  memahami pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan dampaknya.
18 Selo Soemardjan, Perubahan Sosial Di Yogyakarta (Gama Press 1986).
19 Iswi Hariyani, Yustisia Serfiyani Cita and R Serfianto Dibyo Purnomo, Penyelesaian Sengketa Bisnis: Litigasi, Negosiasi, Konsultasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsiliasi, Adjudikasi, Arbitrase, Dan Penyelesaian Sengketa Daring (PT Gramedia Pustaka Utama 2018).
20 Miru Ahmadi and Yodo Sutarman, Hukum Perlindungan Konsumen (PT Raja Grafindo Persada 2010).
21 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Grasindo 2006).
22 Moch Basarah, Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional Dan Modern (Genta Publishing 2011).

## Peran Regulasi Dalam Mengatur Perdagangan Online Di Indonesia:
Kepatuhan, Penyelesaian Sengketa, Dan Dampaknya Pada Bisnis Online
Aditya  menyoroti  praktik  tindakan  menyesatkan  oleh  beberapa  penjual  dalam transaksi elektronik, yang merugikan konsumen. 23 Ini menunjukkan bahwa regulasi yang mengatur  praktik  bisnis  online,  seperti  kebenaran  iklan  atau  deskripsi  produk,  perlu diawasi dan  ditegakkan secara ketat untuk melindungi konsumen. Kepatuhan  terhadap regulasi ini dapat membantu mengurangi risiko tindakan yang merugikan konsumen dan meningkatkan kepercayaan dalam perdagangan online.
Stefani  menekankan  pentingnya  memiliki  kerangka  hukum  yang  jelas  terkait sistem penyelesaian sengketa online. 24 Hal ini berkaitan erat dengan kepatuhan terhadap regulasi, karena tanpa regulasi yang kuat, sistem penyelesaian sengketa online tidak akan berfungsi secara efektif. Kepatuhan terhadap regulasi dalam hal ini menciptakan landasan yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa dengan adil dan efisien.
Putri  menyoroti  bahwa  keberadaan  surat  edaran  wajib  pajak  belum  memiliki implikasi hukum yang cukup kuat untuk mengatur kepatuhan para pelaku e-commerce. Ini  mengindikasikan  bahwa  bisnis  online  sering  kali  tidak  mematuhi  peraturan perpajakan  yang  berlaku.  Kepatuhan  terhadap  regulasi  perpajakan  adalah  hal  penting, karena  dapat  mempengaruhi  kesehatan  keuangan  bisnis  dan  menghindari  masalah hukum di masa depan.
Paryadi menunjukkan bahwa dalam ekosistem e-commerce, barang-barang ilegal atau  yang  tidak  memenuhi  standar  tetap  mudah  diakses  oleh  masyarakat. 25 Ini menunjukkan  bahwa  kepatuhan  terhadap  regulasi  yang  mengatur  jenis  barang  yang dijual  dalam  perdagangan  online  harus  ditegakkan  secara  ketat.  Kepatuhan  ini  dapat menghindarkan  bisnis  online  dari  risiko  hukum  dan  memastikan  bahwa  barang  yang dijual sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Ridwan  membawa  dimensi  perilaku  konsumen  ke  dalam  diskusi  dengan mengamati perubahan paradigma pembelian produk. 26 Konsumen kini lebih cenderung membeli  berdasarkan  keinginan  daripada  kebutuhan,  yang  menciptakan  konsep  nilai tukar  dalam  perdagangan  online.  Regulasi  yang  mempengaruhi  praktik  bisnis  online, seperti iklan yang menargetkan keinginan konsumen, juga harus diperhitungkan dalam konteks ini.
23 Idham and Muryanto (n 9).
24 Stefani (n 10).
25 Paryadi (n 12).
26 Ridwan, Masrul and Juhaepa (n 13).
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 3, No. 2, Oktober 2023 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Ketika semua aspek ini dikaitkan dengan pemahaman tentang perubahan sosial dan  budaya  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Soemardjan  dan  Sutrisno,  maka  pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam ekosistem perdagangan  online  menjadi  semakin  jelas. 27 Perlindungan  konsumen,  pemberdayaan konsumen, dan penegakan hukum yang tegas, seperti yang ditekankan oleh Miru, Hamid, dan  Basarah,  semuanya  bergantung  pada  kepatuhan  terhadap  regulasi. 28 Dalam  upaya menghadapi  tantangan  ini,  penggunaan  teknologi,  seperti  Online  Dispute  Resolution (ODR),  yang  diakui  oleh  UU  ITE,  dapat  menjadi  solusi  yang  efisien  dalam  penyelesaian sengketa dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kesimpulan, kepatuhan terhadap regulasi adalah pondasi penting dalam menjaga keberlanjutan bisnis online,  melindungi  konsumen,  dan  menciptakan  lingkungan  perdagangan  online  yang adil dan terpercaya.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  telah  mengungkap    peran  sentral  regulasi  dalam  mengatur perdagangan  online  di  Indonesia,  memastikan  kepatuhan  terhadap  regulasi  adalah elemen  kunci  untuk  melindungi  konsumen,  memelihara  integritas  bisnis  online,  dan mencegah  risiko  hukum.  Regulasi  seperti  UU  ITE,  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen,  dan  regulasi  perpajakan  membentuk  kerangka  kerja  hukum  yang  penting dalam mengawasi praktik bisnis online, mengatasi sengketa, dan mengatur aspek-aspek penting  lainnya  dalam  ekosistem  perdagangan  online.  Sementara  itu,  tantangan penyelesaian sengketa dalam perdagangan online, seperti sengketa lintas yurisdiksi dan ketidakpastian  hukum,  perlu  diatasi  dengan  mekanisme  yang  lebih  efisien,  seperti Online  Dispute  Resolution  (ODR).  Kepatuhan  terhadap  regulasi  juga  berperan  dalam memengaruhi  perilaku  bisnis  online  dan  pola  pembelian  konsumen,  yang  kini  lebih berfokus  pada  nilai  tukar  daripada  nilai  guna.  Oleh  karena  itu,  menjaga  regulasi  yang responsif  dan  memahami  perubahan  sosial  dan  budaya  menjadi  kunci  untuk mendukung ekonomi digital yang berkelanjutan di Indonesia.
27 Soemardjan, (n 18).
28 Ahmadi and Sutarman (n 20); Abd Haris Hamid, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, vol 1 (SAH Media 2017); Basarah (n 22).
Peran Regulasi Dalam Mengatur Perdagangan Online Di Indonesia: Kepatuhan, Penyelesaian Sengketa, Dan Dampaknya Pada Bisnis Online

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Ahmadi M and Sutarman Y,  Hukum  Perlindungan Konsumen (PT Raja Grafindo Persada 2010)
Basarah M, Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional Dan Modern (Genta Publishing 2011)
Hamid AH, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, vol 1 (SAH Media 2017)
Hariyani  I,  Cita  YS  and  Purnomo  RSD,  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis:  Litigasi,  Negosiasi, Konsultasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsiliasi, Adjudikasi, Arbitrase, Dan Penyelesaian Sengketa Daring (PT Gramedia Pustaka Utama 2018)
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Grasindo 2006)
Soemardjan, S, Perubahan Sosial Di Yogyakarta (Gama Press 1986)
Sutrisno M and Putranti H, Teori Teori Kebudayaan (Kanisius 2005)
Syahrul  Ibad  dan  Mochamad  Chazienul  Ulum.  2023.  Inovasi  Pelayanan  Publik.  Malang:
Intrans Publishing.
https://www.google.co.id/books/edition/Inovasi_Pelayanan_Publik/8YPgE AAAQBAJ?hl=en&gbpv=0

## Jurnal:
Adytia  DY,  ‘Perilaku  Konsumsi  Generasi  Millennial  Dalam  Penggunaan  E-Commerce  Di Era Digital (Studi Kasus Pada Mahasiswa Di Kota Malang)’ [2018] Universitas Brawijaya
Ayu  S  and  Lahmi  A,  ‘Peran  E-Commerce  Terhadap  Perekonomian  Indonesia  Selama Pandemi Covid-19’ (2020) 9 Jurnal Kajian Manajemen Bisnis
Bahtiar  RA,  ‘Potensi,  Peran  Pemerintah,  Dan  Tantangan  Dalam  Pengembangan  E- Commerce  Di  Indonesia  [Potency,  Government  Role,  and  Challenges  of  E- Commerce  Development  in  Indonesia]  |  Bahtiar  |  Jurnal  Ekonomi  & Kebijakan Publik’ (2020) 11 Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik 13
Hadiono  K,  Murti  H  and  Candra  R,  ‘Artikel  Transformasi  Digital’  [2021]  Proceeding Sendiu 573
Idham AY and Muryanto YT, ‘Problematika Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi Jual Beli  Melalui  Media  Sosial  Kaitanya  Terhadap  Barang  Yang  Tidak  Sesuai Kesepakatan (Pesanan)’ (2020) 8 Jurnal Privat Law 8
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Indriyani  PD  and  Jayanto  PY,  ‘Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  WPOP Pelaku  E-Commerce  di  Kota  Semarang  pada  Platform  Online  Marketplace Blibli.com’ (2020) 7 Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan 113
Paryadi D, ‘Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang- Undang Perlindungan Konsumen’ (2018) 48 Jurnal Hukum & Pembangunan 652
Rahmawati  C,  ‘Tantangan  Dan  Ancaman  Keamanan  Siber  Indonesia  Di  Era  Revolusi Industri  4.0’  (2019)  1  Seminar  Nasional  Sains  Teknologi  dan  Inovasi Indonesia (SENASTINDO AAU) 299~306
Ramli  TS  and  others,  ‘Aspek  Hukum  Platform  E-Commerce  Dalam  Era  Transformasi Digital’ (2020) 24 Jurnal Studi Komunikasi dan Media 119
Ridwan  H,  Masrul  M  and  Juhaepa  J,  ‘Komunikasi  Digital  Pada  Perubahan  Budaya Masyarakat  E-Commerce  Dalam  Pendekatan  Jean  Baudrillard’  (2018)  1 Jurnal Riset Komunikasi 99
Stefani  S,  ‘Kepastian  Hukum  Penyelesaian  Sengketa  E-Commerce  di  Indonesia  Secara Online’ (2021) 2 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi 1235
Windihastuty  W,  Fatimah  T  and  Samsinar  S,  ‘Perancangan  Sistim  E-Commerce  Untuk Memperluas Pasar Hasil Olahan Sidat’ (2019) 2 Jurnal Mnemonic 17

## Peraturan Perundang – Undangan:
Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perdagangan Elektronik
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE
Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Peraturan  Bank  Indonesia  No.  19/12/PBI/2017  tentang  Penyelenggaraan  Sistem Pembayaran an Hukum Tata Negara, Uviversitas Andalans, 2007.