Uniformity Jalan Menuju Comparability: Studi terhadap Standar Akuntansi Keuangan Indonesia
Rustam Hanafi

## UNIFORMITY JALAN MENUJU COMPARABILITY : (Studi terhadap Standar Akuntansi Keuangan Indonesia )

## Rustam Hanafi

## Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

## Abstract:
The accounting information will be more useful when high comparability level. While comparability  depends  on  uniformity.  This  study  investigates  whether contents of standard was applied consistence with uniformity consept so that make good decision in accounting. My results indicate that 76,5 % contents of standard was applied consistence with the uniformity concept. The weakness of this study that contents of standard was observed and method was used less comprehensive, therefore this result can’t be generalized.
Key words : Rigid, finite, flexibility, comparability and uniformity

## PENDAHULUAN
Uniformity dilihat  sebagai  konsep  yang  mempengaruhi comparability (Krisement 1997). Karena comparability berkaitan dengan uniformity , maka tingkat comparabilit y tergantung pada uniformity yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam SFAC No. 2 (p.111) disebutkan bahwa:
Information  about  an  enterprise  gains  greatly  in  usefulness  if  it  can  be compared  with  similar  information  about  other  enterprises  and  with  similar information about the same enterprise for some other period or some other point in time.
Informasi  semakin  bermanfaat  untuk  pengambilan  keputusan  bila informasi tersebut semakin komparabel antar perusahaan yang satu dengan yang  lainnya  ataupun  periode  yang  satu  dengan  periode  yang  lain.  Untuk mencapai tingkat komparabel yang lebih baik  maka konsep uniformity menjadi suatu bagian yang tidak bisa dipisahkan.
Untuk  memahami  masalah uniformity ,  lebih  tepat  bila  dimulai  dengan menganalisa  jenis events (kejadian/peristiwa) . Menurut  Wolk  et al.  (2004), events merupakan kejadian ekonomi yang membutuhkan catatan akuntansi. Event dapat diklasifikasi menjadi simple event dan complex event . Complex events akan  menimbulkan  suatu  pencatatan  yang  tidak  seragam  karena adanya restriksi, kontinjensi dan kondisi yang komplek.
Menurut  Wolk  et  al.,  ada  dua  konsep Uniformity yaitu Finite dan Rigid yang  telah  disusun  dalam  literatur  akuntansi.  Disamping  dua  konsep  itu, juga  diperkenalkan  istilah flexibility (Dye  and  Verrechia,  1995).  Untuk  itu pembahasan  utama  dalam  tulisan  ini  adalah  apakah  Standar  Keuangan Akuntasi yang diterapkan di Indonesia konsisten atau tidak konsisten dengan
konsep uniformity ? tentu dalam tulisan ini tidak semua akan dibahas namun sebagian saja yang akan dibahas, dan diharapkan bisa merepresentasikan apakah standar yang kami gunakan mempunyai tingkat uniformity yang baik.

## LANDASAN TEORI

## Events
Transaksi merupakan events (kejadian) ekonomi dan kejadian keuangan yang  dicatat  dalam  akun  perusahaan.  Dalam  SFAC  No.6  (p.135) event didefenisikan sebagai “An event is a happening of consequence to an entity ”.
Jenis transaksi dikelompokkan menjadi dua, pertama transaksi eksternal, terjadi antar entitas, antara perusahaan dengan karyawan, perusahaan dengan investor  dan perusahaan  dengan  kreditor.  Yang  kedua,  transaksi  internal, misalnya: pengakuan depresiasi, penyelesaian produk dalam proses.
Sedangkan Events (kejadian) berdasarkan kompleksitasnya  terdiri:
1.   Complex events , terjadinya variabel signifikan yang mendorong terjadinya perbedaan  pencatatan,  biasanya  diikuti  oleh  restriksi,  kontinjensi  dan kondisi yang komplek, menghasilkan situasi yang komplek yang berbeda dan sulit untuk mencapai tingkat pencatatan yang seragam. Gambaran situasi  seperti  ini  disebut effect  of  circumstances atau relevant circumstances. Misalnya, sewa guna usaha, akuisisi saham untuk tujuan pengendalian, membedakan pola manfaat ekonomis aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud yang dapat didepresiasi, dan hutang pajak ditangguhkan yang berasal dari alokasi pajak penghasilan dengan jangka waktu yang tak terbatas atau menurun selama waktu yang direncanakan.
2.    Simple  events ,  merupakan  kejadian  yang  tidak  mempunyai  variabel ekonomis secara signifikan yang akan berdampak pada pencatatan yang berbeda, misalnya pembayaran jasa dan pembelian barang dagangan.

## Relevant Circumstances
Relevant  Circumstances ,  merupakan  suatu  keadaan  signifikan  secara ekonomis yang dapat mempengaruhi kejadian-kejadian yang sama secara luas. Keadaan signifikan  secara ekonomis  merupakan kondisi umum atau faktor yang terkait dengan kejadian yang diharapkan mempengaruhi timbulnya atau waktu aliran kas.
Menurut Sorter et al. (1987), ada dua jenis relevant circumstances, pertama present magnitudes , yaitu kondisi yang diketahui pada saat kejadian, misalnya prosentase kepemilikan saham. Yang kedua future contingencies, yaitu faktor yang hanya dapat diketahui kemudian, misalnya depresiasi dalam penentuan pola manfaat atau pemakaian aktiva tetap, amortisasi aktiva tidak berwujud (seperti goodwill , biaya litbang) dan depresi sumber daya alam.
Relevant  Circumstance s  merupakan  aspek  yang  sangat  penting  dalam masalah uniformity . Kemudian pertanyaan yang timbul apakah manajemen mempunyai pilihan dalam menentukannya. Menurut Powell (1965), pengaruh
Uniformity Jalan Menuju Comparability:
Rustam Hanafi
manajemen merupakan pertimbangan penting yang menyebabkan penggunaan metoda akuntansi yang berbeda. Pemilihan metode akuntansi mungkin valid, tetapi  masalah  pemilihan  metode  akuntansi  mungkin  dipengaruhi  oleh motivasi  manajemen  yang  berbeda  dengan  arah relevant  circumstances . Motivasi  tersebut  misalnya,  memaksimalkan  laba  jangka  pendek  dalam pelaporan  jika  kompensasi  manajerial  berdasarkan  laba  tersebut, meminimalkan  laba  jangka  pendek  jika  terdapat  kekhawatiran  adanya intervensi  pemerintah  terkait  dengan antitrust, meratakan  laba  ( smoothing income )  untuk  menunjukkan  kepada  pemegang  saham  bahwa  perusahaan mempunyai risiko yang cukup rendah.
Karena  manajemen  berpotensi  untuk  mengubah  atau  menyimpangkan pengukuran  laba,  Cadenhead  (1970),  mengusulkan  pembatasan relevant circumstances dengan elemen yang melampaui kendali manajemen. Elemen ini disebut environmental conditions . Environmenta conditions membedakan perusahaan dan membawa pada biaya pengukuran yang terlalu berlebihan atau  tingkat  verifiabiliatas  relatif  rendah  terhadap  metode  akuntansi  yang dikehendaki.
Jika environmental  conditions mempunyai  kedua  kualitas  di  atas, Cadenhead menyebutnya circumstantial variables, misalnya pada penggunaan metode identifikasi khusus pada penilaian persediaan, biaya pencatatan akan besar  sekali  pada  perusahaan  retail  yang  mempunyai  banyak  persediaan dengan nilai perunit yang rendah. Jika nilai yang dapat direalisasi diperoleh, biaya  penyelesaian  akan  sulit  diprediksi  pada  beberapa  industri  dan menyebabkan  tingkat  verifiabilitas  yang  rendah.  Hanya  dalam  kasus circumstantial variables, Cadenhead memperbolehkan penyimpangan metode akuntansi yang telah ditentukan secara rigid.

## Finite, Rigid dan Flexibility
Finite uniformity berusaha mencoba menyamakan metode akuntansi yang ditentukan  dengan relevant  circumstance dalam  situasi  yang  sama  secara umum. Istilah finite yaitu mempunyai batas atau  limit, tidak terlalu besar atau terlalu kecil untuk diukur. Contoh finite uniformity adalah SFAS No.13 tentang leasing jangka panjang, jika periode lease 75% atau lebih dari umur ekonomis aktiva, maka dilakukan kapitalisasi terhadap leasing dan sebaliknya tidak dilakukan kapitalisasi leasing. Ketentuan ini hanya salah satu dari empat standar leasing. Kesulitan yang terlihat adalah standar ini menetapkan batasan yang eksak, bukan continuum, sehingga akan terjadi kesulitan apabila angka persentase berada di dekat 75% (misalnya 60% atau 70%). Seterusnya, terbuka kemungkinan  jika  manajemen  tidak  menginginkan  kapitalisasi,  dengan memperpanjang umur ekonomis aktiva atau memperpendek periode leasing.
Rigid uniformity adalah formulasi keseragaman alternatif. Rigid uniformity berarti menentukan metode akuntansi untuk transaksi yang secara umum sama walaupun terdapat relevant circumstances . Contoh rigid uniformity SFAS No.2 yang meminta pembebanan biaya penelitian dan pengembangan pada periode terjadinya walaupun manfaatnya ada di masa yang akan datang. SFAS
No.109 yang meminta alokasi pajak penghasilan harus digunakan, walaupun tidak ada antisipasi pengembalian hutang pajak sepanjang masa yang akan datang.
Dalam  kasus research  and  development SFAS  No  2  diterapkan rigit uniformity . Akan lebih representational faithfulness bila biaya research and development ( succesful effort )  sebagai finite uniformity , misal dalam akuntansi minyak dan gas,  yaitu jika research and development dalam metode successful efforts maka dikapitalisasi dan jika gagal maka dibebankan sebagian biaya pada tahun terjadinya. Pendekatan finite uniformity akan lebih relevant tetapi kurang verifiable .  Sterling (1985), ia melihat bahwa representational faitfulness dalam  kontek binary ,  bahwa  dalam  pengukuran    karakteristik  aset  bisa representational  faitfulness atau  tidak.  Dalam  hal  manfaat  pengambilan keputusan  Sterling  percaya representational  faitfulness merupakan karakteristik  utama  dari usfulnees yang  tidak  dapat  di-”trade  off”  dengan veriability , walaupun dalam beberapa kualitas pengukuran kurang tepat.
Flexibility merupakan  masalah uniformity dan  telah  banyak  digunakan dalam  ketentuan  akuntansi.  Menurut  Grady  (1965),  penerapan  situasi flexibility tidak  dilihat  pada relevant  circumstances tetapi  lebih  pada penggunaan  metode  akuntansi  yang  ada,  dimana  perusahaan  mempunyai keleluasaan untuk memilihnya. Bahkan flexibility merupakan hal yang umum dalam Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Misal persediaan dan Harga Pokok Penjualan (cost of goods sold) . Aliran fisik aktual tidak melihat pada definisi relevant circumstance. Meskipun demikian perusahaan bisa memilih diantara metode FIFO, LIFO, dan rata-rata tertimbang. Misal, mungkin perusahaan akan merasa lebih cocok menggunakan LIFO ketika pada situasi income tax . Begitu juga dengan penggunaan metode FIFO atau rata-rata tertimbang, LCM (lower  of  cost  or  market)  modification diperlukan.  LCM  sendiri  merupakan prosedur  penilaian  yang  sederhana  yang  telah  melekat  pada  metode  FIFO dan rata-rata tertimbang untuk tujuan konservatisme.
Depresiasi merupakan contoh lain dari flexibility , menurut Powell (1961) Estimasi pola pemakaian aset memberikan potensi relevant circumstance. Tetapi pilihan antara berbagai metode  seperti garis  lurus,  metode  dipercepat dan metode anuity merupakan kebijakan managemen dan kebutuhannya tidak dikaitkan dengan estimasi pola pemakaian aset.
Menerapkan Uniformity Kebijakan Akuntansi
Bagaimana  konsep finite  uniformity,  rigid  uniformity dan flexibility digunakan dalam perumusan kebijakan akuntansi? Menurut konsep Wolk et al. (1992), flexibility seharusnya bisa dihilangkan. Dalam berbagai kategori event ,  jika  mungkin  melihat relevant  circumstance dan  dapat  diukur  dan diimplemetasikan dengan cara cost-effective , finite uniformity seharusnya bisa diemplementasi. Jika kategori event merupakan simple event atau complex event yang tidak dapat dinilai dengan cara cost-effective maka rigid uniformity seharusnya  bisa  diterapkan.  Hubungan  tersebut  bisa  dilihat  dari  gambar berikut:
Uniformity Jalan Menuju Comparability: Studi terhadap Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Rustam Hanafi

## Gambar 1. Instituting Uniformity

## Broad Event Class
Simple Event Complex Event Measurement Measurable and / or Cost and Cost Constraints                   Effective Rigid Rigid Finite Uniformity Uniformity Uniformity Sumber: Wolk and Heaston (1992)

## PEMBAHASAN
Berdasarkan konsep uniformity yang ditawarkan Wolk and Heaston, penulis akan  melalukan  analisa  terhadap events yang  telah  diatur  dalam  standar apakah events yang diatur dalam standar sesuai dengan konsep uniformity . Untuk  memudahkan  analisa  ini,  penulis  membuat  langkah-langkah  atau kategori  didasarkan pada konsep uniformity yang digambarkan    oleh  Wolk and Heaston. Adapaun langkah-langkah atau kategori tersebut:
1.    Menghilangkan fleksibility .
2.    Simple event menggunakan rigit uniformity
3.    Jika complex  event atau relevant  circumstance dapat  diukur  dan diimplemetasikan dengan cara cost-effective maka finite uniformity yang diterapkan.
4.   Jika  c omplex event yang  tidak dapat  dinilai  dengan  cara cost-effective maka rigid uniformity yang diterapkan.

## PSAK No 14, Persediaan (reformat 2007)
Menurut paragrap 05, persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih, yang lebih rendah (the lower and net realizable). Paragraraf 06, Biaya persediaan harus meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap dijual atau dipakai. Paragragraf 20, Biaya persediaan, kecuali yang disebut dalam  paragraf 18 (identifikasi khusus) harus menngunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP atau FIFO), rata-rata tertimbang (weight average cost method). Atau masuk terakhir keluar pertama (MTKP atau LIFO).
Dalam  hal  pengakuan  perolehan  persediaan  termasuk simple  event sehingga rigid uniformity digunakan . Sedangkan untuk penentuan persediaan berikutnya merupakan complete event atau relevant circumstance yang dapat diukur dan diimplemetasikan dengan cara cost-effective maka finite uniformity yang diterapkan. Bila berdasarkan standar di atas, dalam hal penentuan nilai persedian setelah harga perolehan masih mengandung flexibility yaitu adanya beberapa metode yang diperkenankan FIFO, LIFO dan rata-rata tertimbang, kecuali  paragraf  18  yang  menggunakan  identifikasi  khusus  yaitu  untuk persediaan barang yang tidak bisa diganti dengan barang lain dan barang yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek tertentu.

## PSAK No 15, Investasi dalam Perusahaan Asosiasi (reformat 2007)
Berdasarkan  paragraf  02,  khususnya  15.1  baris  49  dan  15.2  baris  2, pencatatan awal sesuai dengan harga perolehan. Sedangkan paragraf 04, jika investor  memiliki,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  melalui  anak perusahaan, 20 % atau lebih dari hak suara pada perusahaan investee, maka dipandang mempunyai pengaruh siginifikan. Begitu sebaliknya jika kurang dari 20% hak suara, maka dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan. Jika investor  memiliki  pengaruh  yang  signifikan,  maka  investasi  pada  investee dicatat  dengan  menggunakan    metode  equitas.  Sebaliknya  bila  tidak mempunyai pengaruh menggunakan metode biaya.
Dalam hal perolehan awal, investasi merupakan simple event karena dicatat sesui  dengan  harga  perolehannya,  dalam  hal  ini  standar  sudah  ssesuai sebagaimana halaman 15.1 baris 48 dan 15.2 baris 1, baik metode ekuitas maupun metode biaya dicatat sesuai dengan harga perolehannya. Sedangkan untuk penilaian investasi berikutnya merupakan complex event atau relevant circumstance yang  dapat  diukur  dan  diimplemetasikan  dengan  cara cost- effective sehingga termasuk finite uniformity . Dan standar telah melakukan dengan  pendekatan  dua  metode  yaitu  metode  equitas  dan  biaya  yang didasarkan pada prosentase kepemilikannya.

## PSAK No 16, Persediaan (revisi 2007)
Paragraf  15, suatu  aset  tetap  yang  memenuhi  kualifikasi untuk  diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehannya. Paragraf 65, berbagai metode dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya. Metode tersebut antara lain metode garis lurus ( straight line method ), metode saldo menurun ( diminishing balance methode ), dan metode jumlah unit ( sum of the unit method ).
Dalam hal perolehan aktiva tetap termasuk simple events. Sedangkan untuk penentuan  persediaan  berikutnya  temasuk complexity  event atau relevant circumstance yang  dapat  diukur  dan  diimplemetasikan  dengan  cara cost- effective maka finite uniformity yang diterapkan. Bila melihat standar diatas, penentuan nilai aset tetap akhir periode, masih dipengaruhi penyusutan yang
Uniformity Jalan Menuju Comparability:
Studi terhadap Standar Akuntansi Keuangan Indonesia
Rustam Hanafi
mempunyai  unsur flexibility ,  karena  adanya  beberapa  metode  yang diperbolehkan.

## PSAK No 20, Riset dan Pengembangan (digantikan oleh PSAK 19 (revisi
2000)
Dalam PSAK No 19, Riset dan Pengembangan dipisahkan yaitu tahap Tahap Riset  dan  Tahap  Pengembangan.  Untuk  tahap  riset  dalam    paragraf  36, perusahaan tidak boleh mengakui aset tidak berwujud yang timbul dari riset (atau dari tahap riset pada suatu proyek internal). Pengeluaran untuk tahap riset pada suatu (atau tahap riset pada suatu proyek internal) diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Hal ini dipertegas lagi paragraf 37.
Contoh kegiatan riset adalah:
(a)   Kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru;
(b)    Pencarian, evaluasi dan seleksi penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya.
(c)  Pencarian alternatif bahan baku, peralatan produk, proses, sistem atau jasa dan
(d)    Perumusan, desain, evaluasi dan seleksi berbagai alternatif kemungkinan bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem atau jasa.
Dikatakan sebagai tahap pengembangan bila bisa menunjukkan item-item sebagaimana paragraf 39. Dalam paragraf  40, dalam tahap pengembangan kadang kadang perusahaan dapat mengidentifikasi aset tidak berwujud dan menunjukkan bahwa aset tersebut akan menghasilkan kemungkinan manfaat ekonomis masa depan. Hal itu dimungkinkan karena tahap pengembangan suatu proyek lebih maju jika dibandingkan dengan tahap riset.
Contoh –contoh kegiatan pengembangan:
(a)   Desain, kontruksi, serta pengujian prototipe dan model sebelum produksi (b)    Desain  peralatan,  cetakan  dan  pewarnaan  yang  melibatkan  teknologi baru
(c)  Desain,  kontruksi  dan  operasi  pabrik  percontohan  yang  skala  tidak ekonomis untuk produksi komersial; dan
(d)   Desain, kontruksi, dan pengujian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem atau jasa yang baru atau yang diperbaiki
Sedang paragraf 42, bila memungkinkan sebagai aset tidak berwujud maka tetap mengacu pada PSAK No 48 tentang Penurunan Nilai Aset.
Jadi biaya riset dan pengembangan merupakan complex event atau relevant circumstance . Dengan adanya pemisahan dalam standar menjadi tahap riset dan  tahap  pengembangan  lebih  memberikan  arah  pada uniformity .  Untuk tahap riset, sulit untuk mengkur biaya riset terhadap manfaat ekonomi masa depan maka hal ini sesuai dengan kategori keempat yaitu jika c omplex event yang tidak dapat dinilai dengan cara cost-effective maka rigid uniformity yang diterapkan. Dan untuk tahap pengembangan bisa dimasukkan pada kategori keempat  yaitu  jika complex event atau relevant  circumstance dapat  diukur
dan diimplemetasikan dengan cara cost-effective maka finite uniformity yang diterapkan. Jadi standar tersebut telah sesuai dengan konsep uniformity.

## PSAK No 22, Penggabungan Usaha (reformat 2007)
Paragraf 09, dalam akuntansi penggabungan usaha, subtansi dari suatu akuisisi  berbeda  dengan  penyatuan  kepemilikan  dan  substansi  transaksi tersebut perlu direfleksikan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, metode akuntansi yang berbeda digunakan untuk masing-masing. Jadi secara garis besar  dalam  penggabungan  ini  dikelompokkan  menjadi  dua  yaitu  akuisisi dan penyatuan kepemilikan.
Untuk akuisisi , paragraf 10, pada dasarnya, untuk semua penggabungan usaha,  salah  satu  perusahaan  yang  bergabung  memperoleh  kendali  atas perusahaan lain. Pengendalian ( control ) diasumsikan diperoleh apabila salah satu perusahaan yang bergabung memperoleh lebih dari 50% hak suara pada perusahaan lain, kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya bahwa tidak terdapat pengendalian walaupun pemilikan lebih dari 50%. Meskipun salah satu dari perusahaan yang bergabung tidak memiliki lebih dari 50% hak suara pada  perusahaan  lain,  perusahaan  pengakuisisi  mungkin  tetap  dapat diidentifikasi apabila  salah satu perusahaan  yang  bergabung  memperoleh: (a) kekuasaan (power) lebih dari 50% hak suara atas perusahaan yang lain tersebut berdasarkan perjanjian dengan investor lain; (b) kekuasaan (power) untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasi perusahaan lain tersebut berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian; (c) kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan sebagian besar anggota pengurus perusahaan yang lain tersebut; (d) kekuasaan untuk mendapatkan hak suara mayoritas dalam rapat direksi perusahaan yang lain tersebut. Sedangkan paragraf 17, Penggabungan usaha melalui akuisisi harus dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode pembelian sebagaimana diatur pada paragraf 19 - 56.
Untuk penyatuan kepemilikan ,  paragraf 13 Dalam keadaan tertentu, mungkin sulit sekali mengidentifikasi pengakuisisi. Tidak ada pihak dominan yang timbul dari penggabungan tersebut, akan tetapi para pemegang saham perusahaan  yang  bergabung  bersama-sama  mengendalikan  seluruh  (atau secara efektif seluruh) aktiva neto dan operasi. Di samping itu, manajemen perusahaan-perusahaan  yang  bergabung  menjadi  bagian  dari  manajemen perusahaan gabungan. Akibatnya, para pemegang saham perusahaan yang bergabung  bersama-sama  berbagi  risiko  dan  manfaat  atas  perusahaan gabungan  tersebut.  Penggabungan  usaha  demikian  diperlakukan  sebagai penyatuan kepemilikan (uniting of interest).
Penggabungan usaha merupakan , merupakan complex event atau relevant circumstance yang  dapat  diukur  dan  diimplementasikan  dengan  cara cost- effective sehingga termasuk finite uniformity . Dan standar telah melakukan dengan  pendekatan  dua  metode  yaitu  metode  pembelian  dan  penyatuan kepemilikan  dan  biaya  yang  didasarkan  pada  prosentase kepemilikannyakurang atau lebih dari  50%.
Uniformity Jalan Menuju Comparability: Studi terhadap Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Rustam Hanafi
Kemudian dari akuisisi ini dengan menggunakan metode pembelian maka kemungkinan bisa timbul biaya selisih antara harga perolehan dan nilai wajar perusahaan yang diakuisisi, bila terjadi selisih lebih antara biaya perolehan dan  bagian (interest) perusahaan  pengakuisisi  atas  nilai  wajar  aset  dan kewajiban yang dapat diidentifikasi pada tanggal transaksi pertukaran diakui sebagai goodwill dan disajikan sebagai aset (paragraf 37). Begitu sebaliknya maka  timbul goodwill negatif. Pengakuan goodwill sebenarnya  termasuk simple events, setelah terjadi dari proses sebelumnya (penggabungan usaha) yang complexs event.
Permasalahan  yang  timbul  adalah  proses  penilaian  berikutnya  dari goodwill, penilaian  ini  merupakan complex  events yaitu  berapa  lama  nilai ekonomis yang diakui, dan bagimana metode amortisasinya. Bila kita lihat standar tersebut pada  pargraf 42 yaitu karena goodwill merupakan manfaat ekonomi masa depan hasil sinergi atau sebagai hasil suatu aset tidak mungkin diakui,  maka  seringkali  sulit  untuk  mengestimasi  masa  manfaatnya. Karenanya, untuk tujuan akuntansi, Pernyataan ini menentukan secara arbiter batas  maksimum  periode  amortisasi.  Anggapan  yang  digunakan  dalam pernyataan  ini  adalah  bahwa goodwill biasanya  tidak  mempunyai  masa manfaat melebihi lima tahun . Namun, dalam keadaan tertentu dapat terjadi bahwa goodwill secara jelas berkaitan dengan suatu aset sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan pengakuisisi selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
Jadi jelas bahwa untuk mengukur nilai manfaat masa depan dari goodwill tidaklah  mudah  sehingga  dalam  standar  tersebut  ada  keraguan  untuk menerapkan konsep rigid uniformity karena masih sedikit flexibility . Dikatakan sedikit flexibility , karena ada suatu usaha untuk membatasi flexibility yaitu bisa  dilihat  pada  paragraf  paragraf  66  yang  menghendaki  adanya pengungkapan penjelasan tentang alasan dan pertimbangan yang digunakan apabila masa goodwill lebih dari lima tahun. Dan juga alasan yang tepat dalam menggunakan metode selain metode garis lurus. Penulis membuat kesimpulan dari satndar ini khususnya untuk goodwill mendekati rigid uniformity (rigid).

## PSAK No 29, Akuntansi Minyak dan Gas Bumi
Dalam lampiran 3,  Di dalam industri minyak dan gas bumi dikenal dua metode akuntansi utama yang berlaku dan dapat diterima secara umum yaitu rnetode Full Cost (FC) dan metode Successful Efforts (SE).
Kedua  metode  tersebut  sangat  berbeda  satu  sama  lainnya  dengan perbedaan utama yang terletak pada perlakuan akuntansi terhadap sumur dry hole dan biaya eksplorasi lainnya, Di samping itu terdapat juga perbedaan yang menyangkut akuntansi untuk sebagian besar bentuk pemindahan hak penambangan dan dasar perhitungan deplasi, depresiasi serta amortisasi.

## 1. Metode Full Cost
Metode FC didasarkan pada teori ‘Single Asset’ yang memandang bahwa semua kekayaan dari perusahaan minyak dan gas bumi sebagai satu kesatuan
asset.  Semua  biaya  sebelum  mencapai  tahap  produksi dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi secara prorata.
2. Metode Successful Efforts
Berbeda dengan metode FC yang didasarkan pada teori single asset, metode SE  didasarkan  pada  teori “Multiple  Asset” yang  menganggap kekayaan perusahaan yang tertanam dalam setiap cadangan sebagai kesatuan asset. Perlakuan  akuntansi  atas  biaya  eksplorasi dry  hole, pemindahan  hak penambangan dan dasar perhitungan amortisasi adalah sebagai berikut :
Pengakuan kos terhadap minyak dan gas merupakan complex events yang sulit  diprediksi  nilai  ekonomis  dari  kegiatan  eksplorasi  yang  ada.  Namun dengan  alat  dan  teknologi  yang  canggih  saat  ini,    nilai  ekonomis  yang terkandung dalam perut bumi lebih mudah diprediksi atau diukur. Sehingga complex evets ini lebih mendekati  dapat diukur dan diimplemetasikan dengan cara cost-effective sehingga lebih tepat dengan menngunakan finite uniformity. Sedangkan standar memberlakukan dua metode Successful Efforts mengadopsi konsep finite uniformity sedangkan Full Cost dengan mengadopsi konsep rigid uniformit.

## PSAK No 30, Sewa (revisi 2007).
Menurut paragraf  04, sewa ( lease ) adalah suatu perjanjian dimana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu aset selama periode yang  disepakati.  Sebagai  imbalannya,  lessee  melakukan  pembayaran  atau serangkaian pembayaran kepada lessor.
Dalam  standar  ini  hanya  diperkenalkan  dua  jenis  sewa  yaitu  sewa pembiayaan  ( finance  lease )  dan  sewa  operasi  ( operating  lease ).  Sewa pembiayaan yaitu sewa yang mengalihkan secara subtansial seluruh resiko dan  manfaat  yang terkait  dengan kepemilikan  suatu aset.  Hak milik  pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak dialihkan. Sedang sewa operasi adalah sewa yang selain sewa pembiayaan.
Untuk  sewa  pembiayaan  pada  paragraf  16,  pada  awal  sewa  leasing mengakui sebagai aset dan kewajiban dalam neraca sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar.  Sedangkan pembayaran sewa untuk operasi diakui sebagai  beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pada waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna.
Sewa  merupakan complect  event Jika complex  event atau relevant circumstance dapat diukur dan diimplemetasikan dengan cara cost-effective maka finite uniformity yang diterapkan dan standar ini telah menggunakan konsep finite uniformity ,  dimana  suatu sewa masuk  sewa  pembiayaan dan sewa  operating  tergantung  pada  adanya  pemindahan  mengalihkan  secara subtansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset.
Uniformity Jalan Menuju Comparability:
Studi terhadap Standar Akuntansi Keuangan Indonesia
Rustam Hanafi

## PSAK No 32, Akuntansi Kehutanan

## Yang menjadi perhatian dalam masalah akuntansi kehutanan dalam tulisan
i n i y a i t u biaya perencanaan dan biaya penanaman. Biaya perencanaan , yaitu biaya-biaya yang berhubungan dengan perolehan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) termasuk luran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH),  biaya penyusunan Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) dan Rencana Karya Lima Tahunan (RKL) dikapitalisasikan secara  terpisah  sebagai  beban  ditangguhkan  dan diamortisasikan selama masa manfaatnya sebagai biaya produksi (lembar 32.2 baris 49)
Biaya  penanaman ,  yaitu  Biaya  yang  berhubungan  dengan  kegiatan penanaman pada hutan alam dibebankan sebagai biaya produksi hasil hutan. Sedangkan  biaya  berhubungan  dengan  usaha  penanaman  bukan  untuk diproduksi,  misalnya  penanaman  untuk  hutan  lindung,  disajikan  sebagai beban lain-lain (32.4 baris 1).
Untuk biaya perencanaan dan penanaman, keduanya merupakan complex event , namun untuk biaya perencanaan, kontribusi terhadap nilai manfaat ekonomis masa depan sulit diukur sehingga akan lebih tepat dikelompokkan kategori  keempat  dengan  konsep rigid  uniformity. Meskipun  standar mengkapitalisasi biaya ini namun tetap menggunakan rigid uniformity sehingga masih sesuai dengan kategori keempat yaitu Jika c omplex event yang tidak dapat dinilai dengan cara cost-effective maka rigid uniformity digunakan.
Namun  untuk  biaya  penanaman  sebenarnya  lebih  mudah  terukur  dan lebih  mudah  diperkirakan untuk  nilai  maanfat  ekonomis masa  depan  bila dibanding dengan biaya perencanaan. Sehingga lebih tepat bila dimasukkan dalam kategori ketiga yaitu  jika complexity event atau relevant circumstance dapat  diukur  dan  diimplemetasikan  dengan  cara cost-effective maka finite uniformity seharusnya diterapkan namun dalam standar ini menggunakan konsep rigid uniformity .

## PSAK No 46, Pajak Penghasilan (reformat 2007)
Dalam  masalah  pajak  penghasilan  yang  menjadi  fokus  perhatian  yaitu adanya  kewajiban pajak  tangguhan  dan aset pajak  tangguhan. Difinisinya sebagai berikut, Kewajiban pajak tangguhan ( deferred tax liabilities ) adalah jumlah pajak penghasilan terutang ( payable ) untuk periode mendatang sebagai akibat  adanya  perbedaan  temporer  kena  pajak.  Sedangkan  aset    pajak tangguhan ( deferred tax assets ) adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan ( recoverable ) pada periode mendatang sebagai akibat adanya: a) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan b) sisa kompensasi kerugian.
Paragraf 30, aset dan kewajiban pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau kewajiban  dilunasi,  yaitu  dengan  tarif  pajak  (peraturan  pajak)  yang  telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal neraca.
Aset dan kewajiban pajak  tangguhan merupakan complex event karena adanya perbedaan temporer dan hal ini akan berjalan terus. Namun karena
masih terukur dalam pembahasan ini dikelompokkan dengan kategori ketiga yaitu  jika complexity  event atau relevant  circumstance dapat  diukur  dan diimplemetasikan  dengan  cara cost-effective maka finite  uniformity syang diterapkan. Dan standar telah menggunakan konsep ini juga.
Dari berbagai pembahasan standar di atas, dapat kami rangkum dalam tabel berikut :
Berdasarkan tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa sekitar 76,5 % standar konsisten dengan konsep uniformity.

## KESIMPULAN
Dari pembahasan standar diatas, dengan menganalisa berdasarkan konsep uniformity Wolk  and  Heaston  dapat  disimpulkan  bahwa  Prinsip  Standar Akuntansi Keuangan sekitar 76,5 % sesuai dengan konsep uniformity . Artinya masih  banyak  faktor  pertimbangan  lain  yang  bisa  mempengaruhi  dalam penyusunan standar misalnya faktor ekonomi, politik dan budaya.
Namun patut dicatat bahwa kesimpulan di atas tidak bisa digeneralisasi karena hanya sebagian kecil standar yang dibahas. Sedangkan metode yang dipakai hanya mengacu konsep Wolk and Heaston saja.
PSAK
Events Simple
Complex Events
standar seharusnya/ No Events Measurement and/ Measurable and saat ini usulan or cost constraints cost effective 14 Perolehan persediaan (awal)   rigid rigid Penilaian persediaan (berikutnya)   flexibility finite 15 Perolehan investasi (awal)   rigid rigid Penilaian Investasi (berikutnya)   finite finite 16 Perolehan aset tetap (awal)   rigid rigid Penilaian aset tetap (berikutnya)   flexibility finite 19 Biaya Riset    rigid rigid Biaya pengembangan   finite finite 22 Penggabungan usaha   finite finite
Uniformity Jalan Menuju Comparability:
Studi terhadap Standar Akuntansi Keuangan Indonesia
Rustam Hanafi

## DAFTAR PUSTAKA
Cadenhead, Gary, 1970, Differences Circumstances: Fact or Fantasty?, Abacus Dye, Ronald and Robert Verrechia, 1995, Discretion vs Uniformity: Chois Among GAAP , Accounting Review. Grady,  Paul,    1965, Inventory of GenerallyAccepted  Accounting Principle for Business Enterprises , Accounting Research Study.
IAI, 2007, Standar Akuntansi Keuangan , Jakarta, Salemba Empat
Krisement, Vera, 1997, An Approach  for Measuring the Degree of Comparability of Financial Accounting Information , Accounting Review Powell, Weldon, 1965, Putting Uniformity in Finacial Accounting and Auditing , Accounting Horizon.
Sterling, Robert R., 1989, An Essay on Recognition , The university of Sidney: Accounting Research Centre.
Sorter, G and M. Ingberman, 1987, The Implicit Criteria for the Recocnation, Quantification  and    Reporting  Of  Accounting  Events ,  Journal  of Accounting, Auditing and Finance.
Wolk,  Harry  I,  and  Patrick  Heaston,  1992, Toward  the  Harmonization  of Accounting Standard: An Analitical Framework , The International Journal of Accounting.
Wolk,  Harry  I,  James  L  Dodd  and  M.G  Tearney,  2004, Accounting  Theory; Conceptual Issues in a Political and Economic Environtment , 6E, South- Wesstern.