## EKOWISATA DALAM PERSPEKTIF ETIKA UTILITARIANISME BENTHAM

## Eko Sugiarto
Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta ekosugiarto@stipram.ac.id

## ABSTRACT
Keywords: Ecotourism; Perspective; Utilitarianism Ethics. This  research  is  a  literature  research  that  aims  to  find  out  the principles  of  ecotourism  in  the  perspective  of  utilitarianism  ethics. Data  were  collected  from  various  literatures  on  ecotourism  and utilitarianism ethics. Data analysis was conducted by comparing the TIES  ecotourism  principles  and  Bentham's  utilitarianism  ethics principles.  The  conclusion  of  this  research  is  that  ecotourism  in  the perspective of utilitarianism ethics is seen as something good because the main principles of ecotourism and its derivative principles are in line with the main principles of utilitarianism ethics and the criteria of  goodness  in  the  perspective  of  utilitarianism  ethics.  The  2nd principle of ecotourism (build environmental and cultural awareness, and respect), the 4th principle of ecotourism (produce direct financial benefits  for  conservation),  and  the  8th  principle  of  ecotourism (recognize the rights and spiritual beliefs of the Indigenous People in your  community  and  work  in  partnership  with  them  to  create empowerment) align with Bentham’s first criterion of utilitarianism, namely benefits. The 1st principle of ecotourism (minimize physical, social, behavioral, and psychological impacts) and the 7th principle of  ecotourism  (design,  construct  and  operate  low-impact  facilities) align with Bentham’s second criterion of utilitarianism, namely the greatest  benefit.  Ecotourism’s  3rd  principle  (provide  positive experiences  for  both  visitors  and  hosts),  5th  principle  (Generate financial benefits for both local people and private industry), and 6th principle  (Deliver  memorable  interpretative  experiences  to  visitors that help raise sensitivity to host countries’ pol itical, environmental, and  social  climates)  align  with  Bentham’s  third  criterion  of utilitarianism, which is the greatest benefit to the greatest number of people.
Accepted : 07-01-2023
Revised : 28-03-2023
Approved : 31-03-2023

## ABSTRAK
Kata Kunci: Ekowisata;
Perspektif; Etika
Utilitarianisme. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  pustaka  yang  bertujuan mengetahui  prinsip-prinsip  ekowisata  dalam  perspektif  etika utilitarianisme.  Data  dikumpulkan  dari  berbagai  literatur  tentang ekowisata  dan  etika  utilitarianisme.  Analisis  data  dilakukan  dengan membandingkan  prinsip  ekowisata  TIES  dan  prinsip  etika utilitarianisme  Bentham.  Simpulan  penelitian  ini  adalah  ekowisata dalam perspektif etika utilitarianisme dipandang sebagai sesuatu yang baik  karena  prinsip  utama  ekowisata  maupun  prinsip-prinsip turunannya  selaras  dengan  prinsip  utama  etika  utilitarianisme  serta kriteria-kriteria  kebaikan  dalam  perspektif  etika  utilitarianisme. Prinsip  ke-2  ekowisata  (membangun  kesadaran  lingkungan  dan
Diterima: 07-01-2023 Direvisi: 28-03-2023 Disetujui: 31-03-2023
budaya  serta  rasa  hormat),  prinsip  ke-4  ekowisata  (menghasilkan manfaat keuangan secara langsung untuk konservasi), dan prinsip ke- 8  ekowisata  (mengenali  hak  dan  keyakinan  spiritual  pribumi  di komunitas  dan  bekerja  dalam  kemitraan  dengan  mereka  untuk membuat  kegiatan  pemberdayaan)  selaras  dengan  kriteria  pertama utilitarianisme  Bentham,  yaitu  manfaat.  Prinsip  ke-1  ekowisata (meminimalkan  dampak  fisik,  sosial,  perilaku,  dan  psikologis)  dan prinsip ke-7 ekowisata (mendesain, membangun, dan mengoperasikan fasilitas  berdampak  rendah)  selaras  dengan  kriteria  kedua utilitarianisme  Bentham,  yaitu  manfaat  terbesar.  Prinsip  ke-3 ekowisata  (memberikan  pengalaman  positif  untuk  pengunjung  dan tuan  rumah),  prinsip  ke-5  (menghasilkan  keuntungan  finansial  bagi masyarakat lokal dan industri swasta), dan prinsip ke-6 (memberikan pengalaman interpretatif yang mengesankan untuk pengunjung yang membantu  meningkatkan  sensitivitas  untuk  menjadi  tuan  rumah iklim  politik,  lingkungan,  dan  sosial  negara-negara)  selaras  dengan kriteria  ketiga  utilitarianisme  Bentham,  yaitu  manfaat  terbesar  bagi sebanyak mungkin orang.

## I. PENDAHULUAN
Istilah  ekowisata  didefinisikan  sebagai  wisata  berbasis  alam.  Sejak  tahun 1990,  ekowisata  oleh  berbagai  pihak  juga  telah  diformulasikan  dan  dipelajari sebagai suatu alat pembangunan berkelanjutan yang merupakan subkomponen pariwisata  berkelanjutan.  Dengan  demikian,  perencanaan  dan  pembangunan infrastruktur pariwisata serta aktivitas lainnya harus ditekankan kepada kriteria berkelanjutan,  baik  berkelanjutan  secara  lingkungan,  sosial,  budaya,  maupun ekonomi (Wood, 2002).
Ekowisata  sebagai  bagian  dari  pariwisata  berkelanjutan  juga  pernah dibahas oleh Roxas dkk. (2018). Menurut Roxas dkk. ekowisata dianggap sebagai bentuk  dan  ekspresi  dari  pariwisata  berkelanjutan  karena  dalam  ekowisata sumber  daya  alam  dilestarikan,  pendidikan  lingkungan  dan  etika  diamati, masyarakat setempat terlibat, budaya, pengetahuan dan praktik adat dihormati, serta manfaat ekonomi diberikan untuk peningkatan kehidupan masyarakat dan kepuasan pengunjung.
Ada  dua  kegiatan  yang  bisa  disebut  sebagai  tonggak  awal  kelahiran ekowisata.  Pertama,  simposium  internasional  pertama  tentang  ekowisata yang digelar  pada  17-19  April  1989  di  Merida,  Meksiko.  Kedua,  simposium internasional kedua tentang ekowisata dan konservasi sumber daya yang digelar pada 27 November sampai 2 Desember 1990 di Miami, Florida, Amerika Serikat. Makalah  dari  kedua  simposium  internasional  tersebut  kemudian  dibukukan menjadi dua volume dengan judul Ecotourism and Resource Conservation . Jon Kusler adalah editor buku tersebut (Kodhyat, 1996). Sepuluh  tahun  pascasimposium  internasional  pertama,  Sirakaya  dkk.
(1999)  mengumpulkan  definisi  ekowisata  dari  20  penulis  yang  ditulis  dalam kurun waktu 1987-1996. Sirakaya dkk. menyatakan bahwa definisi-definisi yang berhasil  mereka  kumpulkan  tersebut  umumnya  bersifat  normatif  dan diformulasikan  oleh  para  konservasionis,  organisasi  profesional,  atau  oleh akademisi  berdasarkan  pengamatan  (studi)  mereka  terhadap  perilaku wisatawan.  Meskipun  demikian,  definisi-definisi  tersebut tetap  berguna  dalam meningkatkan pemahaman tentang ekowisata.
Salah satu definisi ekowisata yang dirumuskan oleh Masyarakat Ekowisata Internasional  atau The  International  Ecotourism  Society (TIES)  pada  tahun 1990 adalah perjalanan yang bertanggung jawab ke daerah-daerah alami dengan
cara  mengonservasi  lingkungan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  penduduk lokal  (Kodhyat,  1996;  Wood,  2002;  Suwantoro,  2004;  Damanik  dan  Weber, 2006;  Nugroho,  2011;  TIES,  2015).  Seiring  berjalannya  waktu,  TIES  merevisi definisi tersebut pada tahun 2015.
Dalam siaran pers bertanggal 7 Januari 2015 yang dimuat di situs web TIES, disebutkan  bahwa  para  ahli  ekowisata  dari  seluruh  dunia  bersama-sama mengevaluasi kembali prinsip-prinsip ekowisata TIES dan kemudian melakukan perubahan  kecil  dan  penambahan  baik  pada  prinsip-prinsip  maupun  definisi ekowisata. Definisi ekowisata setelah direvisi menurut TIES menjadi “perjalanan bertanggung  jawab  ke  daerah-daerah  atau  area  alami  ( natural  areas )  yang melestarikan  lingkungan,  menopang  kesejahteraan  masyarakat  lokal,  serta melibatkan interpretasi dan pendidikan”. Menurut TIES definisi ekowisata yang dikemukakan TIES selama ini (sebelum direvisi) dirasa kurang lengkap karena hanya mencakup dua dari tiga pilar, yaitu konservasi dan komunitas/masyarakat lokal. Sejak direvisi pada tahun 2015, interpretasi mendapatkan tempat dalam ekowisata.
Setelah revisi  definisi  ekowisata  versi  TIES  pada  1  Januari 2015,  prinsip- prinsip ekowisata juga ikut berubah. Ada delapan prinsip yang dianggap sebagai “prinsip - prinsip  terbaru”  dalam  ekowisata .  Pertama,  meminimalkan  dampak fisik, sosial, perilaku, dan psikologis. Kedua, membangun kesadaran lingkungan dan  budaya  serta  rasa  hormat.  Ketiga,  memberikan  pengalaman  positif  untuk pengunjung dan tuan rumah. Keempat, menghasilkan manfaat keuangan secara langsung  untuk  konservasi.  Kelima,  menghasilkan  keuntungan  finansial  bagi masyarakat  lokal  dan  industri  swasta.  Keenam,  memberikan  pengalaman interpretatif  yang  mengesankan  untuk  pengunjung  yang  membantu meningkatkan sensitivitas untuk menjadi tuan rumah iklim politik, lingkungan, dan sosial negara-negara. Ketujuh, mendesain, membangun,  dan mengoperasikan  fasilitas  berdampak  rendah.  Kedelapan,  mengenali  hak  dan keyakinan spiritual pribumi di komunitas dan bekerja dalam kemitraan dengan mereka untuk membuat kegiatan pemberdayaan. Jika  dicermati  secara  saksama,  delapan  prinsip  yang  dianggap  sebagai “prinsip - prinsip  terbaru”  dalam  ekowisata  di  atas  berakar  dari  permasalahan berupa dampak negatif yang muncul dari kegiatan pariwisata. Oleh karena itu, ekowisata hadir dengan harapan dapat meminimalkan berbagai dampak negatif pariwisata dan memaksimalkan dampak positif pariwisata. Kehadiran ekowisata yang  secara  prinsip  merupkan  sebuah  upaya  untuk  meminimalkan  berbagai dampak negatif pariwisata dan memaksimalkan dampak positif pariwisata inilah yang jika disandingkan dengan etika utilitarianisme lebih kurang selaras dengan prinsip dalam etika utilitarianisme.
Tulisan  ini  coba  menjawab  pertanyaan  tentang  bagaimanakah “prinsip - prinsip terbaru” ekowisata ini dalam perspektif etika utilitarianisme Bentham? Secara lebih rinci lagi, apakah prinsip-prinsip yang ada dalam ekowisata sebagai sebuah  konsep  pariwisata  berkelanjutan  selaras  atau justru  sebaliknya  dengan prinsip-prinsip etika utilitarianisme Bentham? Utilitarianisme Bentham dipilih karena pemikiran Bentham merupakan sumber atau inspirasi bagi kemunculan pemikiran dari tokoh-tokoh utilitarianisme lain.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  pustaka  yang  bertujuan  mengetahui prinsip-prinsip  ekowisata  dalam  perspektif  etika  utilitarianisme.  Data
dikumpulkan dari berbagai literatur tentang ekowisata dan etika utilitarianisme. Analisis  data  dilakukan  dengan  membandingkan  prinsip  ekowisata  TIES  dan prinsip  etika  utilitarianisme  Bentham.  Hasil  analisis  data  ini  kemudian disimpulkan  dan  disajikan  dalam  bentuk  teks  naratif  sebagai  jawaban  atas permasalahan penelitian.

## III. PEMBAHASAN

## 3.1 Konsep Perspektif
Perspektif  ( perspective )  sering  dipadankan  dengan  berbagai  istilah  yang dianggap  bermakna  hampir  sama.  Ahimsa-Putra  (2012)  menuliskan  bahwa “perspektif”  terkadang  disebut  dengan  istilah  sudut  pandang  ( point  of  view ), kerangka  konseptual  ( conceptual  framework ),  kerangka  pemikiran  ( frame  of thinking ), kerangka  analitis  ( analytical framework ), aliran pemikiran ( school of thought ), pendekatan ( approach ), dan paradigma ( paradigm ). Kata  perspektif  menurut  Ten  Thije  (dalam  Widharyanto,  2016),  sudah digunakan sejak abad  pertengahan sebagai istilah teknis dalam cabang khusus ilmu terapan, yaitu optik. Kata perspektif berasal dari kata kerja bahasa Latin, yaitu perspicere , yang berarti “ mengamati secara akurat ” . Konsep perspektif ini kemudian  dipahami  sebagai “ doktrin  atau  ajaran  mengamati  secara  akurat ” hingga pada zaman Renaissance . Dalam perkembangannya, Leibniz (1646-1716) adalah  sarjana  yang  memperkenalkan  gagasan  perspektif  ini  dalam  bidang filsafat.  Leibniz  merumuskan  gagasan  bahwa  setiap  representasi  bergantung kepada sudut pandang pengamat. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Edisi  Kelima  memadankan  istilah “perspektif”  dengan  “sudut  pandang”  (Tim  Penyusun  Kamus  Badan Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa,  2016).  Sementara  Toni  (2016) mendefinisikan perspektif sebagai suatu kerangka konseptual, suatu perangkat asumsi,  nilai  atau  gagasan  yang  memengaruhi  persepsi  dan  pada  akhirnya memengaruhi cara bertindak dalam suatu situasi.
Karena perspektif mengacu kepada “sudut pandang” , kemungkinan besar dia  hanya  bisa  “menangkap”  sebagian  dari  fenomena  empiris  dari  “sudut tertentu”.  Hampir  tidak  mungkin  sebuah  “perspektif”  dapat  menangkap keseluruhan fenomena empiris yang diamati karena perspektif bersifat terbatas. Dengan sebuah perspe ksif, manusia hanya mungkin melihat “fenomena empiris” yang  ada  di  luar  dirinya  dari  satu  sisi  saja.  Demikian  juga  dengan  “fenomena ekowisata”  yang  dalam  tulisan  ini  dilihat  dari  perspektif  etika  utilitarianisme Bentham.

## 3.2 Etika Utilitarianisme Jeremy Bentham
Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak  dan  kewajiban  moral  (Tim  Penyusun  Kamus  Badan  Pengembangan  dan Pembinaan Bahasa, 2016). Makna etika yang dipadankan dengan makna moral menurut  Aprita  dan  Adhitya  (2020)  bukanlah  hal  yang  keliru,  tetapi  kurang tepat. Hal ini menurut Aprita dan Adhitya karena makna etika lebih luas daripada makna  moral.  Etika  memiliki  arti  tidak  hanya  terbatas  kepada  sikap  tindak seseorang,  tetapi  mencakup  motif-motif  seseorang  melakukan  sikap  tersebut, sementara moral terbatas kepada sikap tindak lahiriah seseorang.
Terlepas dari tepat atau tidak pemadanan istilah etika dan moral, ada satu pertanyaan  yang  kemudian  muncul  dari  pengertian  di  atas,  yaitu  bagaimana
sebenarnya sifat “baik” dan “buruk” dalam etika? Dengan kata lain, apa standar untuk menilai “baik” dan “buruk” dalam etika?
Salah  satu  teori  dalam  etika  yang  digunakan  untuk  menentukan  standar tindakan  yang  “baik”  dan  “buruk”  adalah  etika  teleologis.  Istilah  “teleologi”, seperti  ditulis  oleh  Keraf  (2010),  berasal  dari  kata  Yunani, yaitu telos (tujuan) dan logos (ilmu atau teori). Menurut teori etika teleologis, suatu tindakan dinilai baik  atau  buruk  berdasarkan  tujuan  atau  akibat  dari  tindakan  tersebut.  Suatu tindakan  dianggap  baik  jika  memiliki  niat  baik  dan  membawa  hasil  yang  baik sehingga  etika  teleologis  lebih  bersifat  situasional  dan  subjektif.  Kita  dapat bertindak  secara  berbeda  dalam  situasi  lain,  bergantung  kepada  penilaian  kita terhadap  konsekuensi  dari  tindakan  tersebut.  Suatu  tindakan  yang  jelas-jelas bertentangan  dengan  norma  dan  nilai  moral  dapat  dibenarkan  oleh  etika teleologis  hanya  karena  tindakan  tersebut  membawa  akibat  yang  baik. Pertanyaannya  adalah  untuk  siapa  alasan  yang  baik?  Bagi  kita  pribadi,  bagi mereka  yang  mengambil  keputusan  dan  melaksanakan  keputusan,  atau  bagi banyak orang? Apakah tindakan tertentu dianggap baik hanya karena baik bagi kita atau baik bagi banyak orang? Berdasarkan jawaban atas pertanyaan tersebut, etika  teleologis  dapat  diklasifikasikan  menjadi  dua,  yaitu  egoisme  etis  dan utilitarianisme.
Egoisme  etis,  seperti  ditulis  Keraf  (2010),  menilai  suatu  tindakan  baik karena memiliki akibat yang baik bagi pelakunya. Meskipun egois, tindakan ini dinilai  baik  secara  moral  karena  setiap  orang  berhak  mengejar  kebahagiaan untuk  dirinya  sendiri.  Oleh  karena  itu,  setiap  perbuatan  yang  mendatangkan kebahagiaan bagi diri sendiri akan dinilai sebagai sebuah perbuatan baik secara moral. Sebaliknya, akan dinilai buruk jika kita membiarkan diri kita menderita dan dirugikan. Utilitarianisme  didasarkan  kepada  keyakinan  bahwa  suatu  tindakan  itu baik atau benar jika menghasilkan kebaikan terbesar bagi sebagian besar orang. Keraf  (2010)  menulis  bahwa  etika  utilitarianisme  pertama  kali  dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1832).
Jeremy  Bentham  merupakan  filsuf,  ahli  hukum,  dan  reformis  sosial  asal Inggris. Dia lahir pada 15 Februari 1748 di London dan memulai pendidikannya di  Westminster  School.  Prestasinya  yang  menonjol  selama  menempuh pendidikan  di  sekolah  ini  adalah  di  bidang  bahasa  Yunani  dan  bahasa  Latin. Tahun 1760, Bentham melanjutkan pendidikan ke Queen College, Oxford, dan lulus pada November tahun 1763. Dia kemudian melanjutkan studi ke Lincoln’ Inn. Tahun 1788, Bentham berupaya keras menemukan prinsip-prinsip legislasi. Tahun  1789  terbit  sebuah  karya  berjudul An  Introduction  to  the  Principles  of Morals  and  Legislation .  Pada  tahun  1792,  Bentham  mendapatkan kewarganegaraan  Prancis.  Pada  tahun  1823,  Bentham  membantu  pendirian Westminster Review (1824), jurnal utilitarian yang pertama.  Pada 6 Juni 1932 Bentham meninggal dunia di Queen Square dalam usia 85 tahun (Septiansyah & Ghalib, 2018).
Karya-karya Bentham yang paling terkenal adalah An Introduction to the Principles  of  Morals  and  Legislation (1789), Principles  of  Political  Economy (1789), dan The Panopticon Writings (1787-1791). Bentham  memaparkan  prinsip  kemanfaatan  di  dalam  bukunya  yang berjudul An Introduction to the Principles of Morals and Legislation yang terbit pada  tahun  1789  (ada  juga  versi  tahun  2000  yang  diterbitkan  oleh  Batoche Books).  Dalam  bukunya  tersebut,  Bentham  menjelaskan  bahwa  tindakan  yang
benar  adalah  tindakan  yang  memberikan  manfaat  terbesar  bagi  sebanyak mungkin orang.
Definisi kegunaan (utilitas) menurut Bentham adalah segala kesenangan, kebahagiaan, keuntungan kebajikan, manfaat atau segala cara untuk mencegah rasa  sakit,  jahat,  dan  ketidakbahagiaan.  Ajaran  Bentham  dikenal  dengan  sifat individualis,  bermula  kepada  perhatiannya  yang  besar  terhadap  kepentingan individu.  Bentham  berpendapat  bahwa  hukum  pertama-tama  memberikan kebahagian  kepada  individu-individu,  tidak  langsung  kepada  masyarakat. Meskipun  demikian,  kepentingan  masyarakat  tetap  dia  perhatikan.  Agar kepentingan  individu  yang  satu  dengan  kepentingan  individu  yang  lain  tidak bertabrakan,  Bentham  menyarankan  pembatasan  terhadap  kepentingan individu.  Dengan  demikian,  individu  yang  satu  tidak  menjadi  pemangsa  bagi individu yang lainnya ( homo homini lupus ). Bentham juga menyatakan agar tiap- tiap  individu  memiliki  sikap  simpati  dengan  individu  yang  lain.  Dengan demikian,  akan  tercipta  kebahagiaan  individu  sehingga  kebahagiaan  dalam masyarakat  akan  terwujud  dengan  sendirinya  (Kamarusdiana,  2018;  Aprita  & Adhitya, 2020).
Prinsip  kemanfaatan  ini  didasarkan  pada  prinsip  dasar  bahwa  manusia cenderung  mencari  kesenangan  dan  menghindari  rasa  sakit  atau  penderitaan. Oleh  karena  itu,  tindakan  yang  menghasilkan  kesenangan  atau  kebahagiaan untuk  sebanyak  mungkin  orang  dan  mengurangi  penderitaan  atau  rasa  sakit dianggap sebagai tindakan yang baik atau benar.
Menurut  Bentham,  prinsip  kemanfaatan  dapat  diterapkan  di  berbagai bidang. Dalam bidang hukum, prinsip ini dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah  suatu  undang-undang  atau  kebijakan  hukum  adil  dan  berkeadilan. Dalam bidang politik, prinsip ini dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu  kebijakan  publik  dapat  memberikan  manfaat  terbesar  bagi  sebanyak mungkin  warga  negara.  Sedangkan  dalam  bidang  ekonomi,  prinsip  ini  dapat digunakan  untuk  mengevaluasi  apakah  suatu  kebijakan  ekonomi  dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Bentham  juga  menekankan  bahwa  prinsip  kemanfaatan  bukan  berarti mengabaikan  kepentingan  individu.  Menurut  Bentham,  kepentingan  individu tetap  harus  diperhatikan  dalam  pengambilan  keputusan,  tetapi  tetap  harus mempertimbangkan kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat. Pemikiran  Bentham  mendapat  tanggapan  dari  John  Stuart  Mill  (1806- 1873), tokoh utilitarianisme yang lain. Dalam karya berjudul Utilitarianism , Mill mengkritisi  konsep  dari  Bentham.  Ketidaksepahaman  Mill  dengan  Bentham adalah  dalam  hal  tolok  ukur  kuantitatif  mengenai  kebahagiaan  dari  banyak orang.  Bagi  Mill,  tolok  ukur  kebahagiaan  seharusnya  tidak  hanya  diukur   dari banyaknya  jumlah  (kuantitatif).  Menurut  Mill,  kualitas  kebahagiaan  juga semestinya  mendapatkan  perhatian.  Selain  itu,  Mill  berpendapat  bahwa kesejahteraan atau kesenangan secara lahir dan batin harus dimiliki oleh semua dalam  konteks  masyarakat,  tidak  hanya  berlaku  untuk  individual  semata (Saepullah, 2020).
Meskipun  dalam  hal  tolok  ukur  mengenai  kebahagiaan  berbeda  dengan Bentham, pendapat Mill tentang tujuan manusia tetap sama dengan pandangan yang diungkapkan Bentham, yaitu kebahagiaan. Manusia berusaha memperoleh kebahagiaan itu, tetapi yang ingin dicapai manusia bukanlah benda, melainkan kebahagiaan  yang  dapat  ditimbulkan  oleh  benda  tersebut  (Aprita  &  Adhitya, 2020).  Menurut  Mill  “tindakan  itu  hendaknya  ditujukan  terhadap  pencapaian
kebahagiaan,  dan  adalah  keliru  jika  ia  menghasilkan  sesuatu  yang  merupakan kebalikan  dari  kebahagiaan” (Ali  dalam  Septiansyah & Ghalib,  2018;  Efendi  & Susanti, 2021).
Tokoh terkemuka aliran utilitarianisme selain Jeremy Bentham dan John Stuart Mill adalah Rudolf von Jhering (1818-1892). Jika ajaran Bentham dikenal sebagai  utilitarianisme  individual,  Von  Jhering  (dalam  beberapa  buku  ditulis Lehering)  mengembangkan  ajaran  yang  bersifat  sosial.  Von  Jhering mengembangkan  teori  yang  bersumber  dari  teori  Bentham,  Stuart  Mill,  dan positivisme  dari  Jhon  Austin  (Septiansyah  &  Ghalib,  2018).  Von  Jhering mengikuti  pendapat  Bentham  dengan  mendefinisikan  kepentingan  sebagai pengejaran  kesenangan  dan  menghindari  penderitaan.  Definisi  “kepentingan” semacam  ini  menurut  Von  Jhering  adalah  sesuatu  yang  harus  dilindungi  oleh hukum (Septiansyah & Ghalib, 2018; Aprita & Adhitya, 2020). Dari  ketiga  tokoh  utilitarianisme  terkemuka  di  atas,  terlihat  bahwa pemikiran  Bentham  merupakan  sumber  atau  inspirasi  bagi  kemunculan pemikiran  dari  tokoh-tokoh  lain.  Inti  dari  aliran  utilitarianisme  adalah “kemanfaatan” dan hal ini dinilai dari dua faktor penting, yaitu kesenangan dan kesakitan/rasa  sakit.  Dengan  melihat  dua  faktor  penting  inilah  menurut Bentham perilaku manusia dapat dijelaskan (Chandra, 2016).
Alam telah menempatkan manusia di bawah pemerintahan dua tuan yang berdaulat, yaitu rasa sakit dan kesenangan (Bentham, 2010). Dua hal inilah yang menjadi pertimbangan bagi kita dalam memutuskan apa yang harus kita lakukan sekaligus  apa  yang  akan  kita  lakukan. Bentham  menyebutnya  sebagai  “ Prinsip Kegunaan ” ( Principle  of  Utility ),  yaitu  prinsip  yang  menyetujui  atau  tidak menyetujui setiap tindakan menurut apakah tindakan tersebut dapat menambah atau  mengurangi  kebahagiaan  para  pihak  yang  terlibat.  Kebaikan  suatu perbuatan  dinilai  dari  seberapa  besar  kesenangan  (manfaat,  keuntungan, kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan) dan kesedihan (kerusakan, rasa sakit, kejahatan,  atau  ketidakbahagiaan)  yang  ditimbulkannya.  Etika  menurut Bentham  pada  umumnya  dapat  didefinisikan  sebagai  seni  mengarahkan tindakan  manusia  untuk  menghasilkan  jumlah  kebahagiaan  yang  sebesar mungkin. Utilitarianisme  adalah  prinsip  yang  menyatakan  bahwa  tindakan  terbaik yang  harus  diambil  adalah  tindakan  yang  akan  menghasilkan  kebaikan  atau kebahagiaan  bagi  kebanyakan  orang.  Salah  satu  prinsip  etika  utilitarianisme adalah  “prinsip  kebahagiaan  maksimum”  atau  “prinsip kegunaan ”  (Chandra, 2016).  Bagi  penganut  teori  Bentham  dan  utilitarian,  dasar  objektif  suatu kebijakan atau tindakan publik adalah manfaat yang ditimbulkan oleh kebijakan atau tindakan tersebut bagi banyak orang. Secara lebih rinci hal ini dapat dibagi menjadi tiga kriteria (Keraf, 2010). Kriteria pertama adalah manfaat . Dalam etika utilitarianisme kebijakan atau  tindakan  baik  adalah  kebijakan  atau  tindakan  yang  bermanfaat  atau menghasilkan hal baik. Sebaliknya, kebijakan atau tindakan akan dinilai buruk jika mendatangkan kerugian atau hal buruk.
Kriteria  kedua  adalah  manfaat  terbesar .  Dalam  etika  utilitarianisme, kebijakan atau tindakan yang baik adalah yang memberikan manfaat lebih besar atau  terbesar  dibanding  kebijakan  atau  tindakan  alternatif  lain.  Jika  semua alternatif sama-sama merugikan, tindakan yang baik adalah yang paling sedikit merugikan.
Kriteria ketiga adalah manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang . Dalam  etika  utilitarianisme,  kebijakan  atau  tindakan  yang  baik  adalah  yang menghasilkan manfaat terbesar dan berguna bagi banyak orang. Semakin banyak orang menikmati manfaat atau akibat yang menguntungkan dari suatu kebijakan atau  tindakan,  semakin  baik  kebijakan  atau  tindakan  tersebut.  Jika  semua kebijakan atau tindakan sama-sama bermanfaat, pilih yang manfaatnya terbesar dan di antara yang manfaatnya terbesar,  pilih yang manfaatnya bisa dinikmati paling banyak orang.
3.3 Ekowisata dalam Perspektif Etika Utilitarianisme Bentham Prinsip  utama dalam  etika  utilitarianisme  adalah  “prinsip  kebahagiaan terbesar” atau “prinsip kegunaan” yang intinya adalah sesuatu dianggap baik jika mendatangkan  manfaat/kegunaan  sebesar  mungkin  bagi  sebanyak  mungkin orang,  sementara  prinsip  utama  dalam  ekowisata  adal ah  “memaksimalkan dampak  positif  pariwisata  dan  meminimalkan  dampak  negatif  pariwisata”. Dalam  perspektif  etika  utilitarianisme,  prinsip  utama  ekowisata  ini  selaras dengan asumsi dasar utilitarianisme yang menyebutkan bahwa perilaku manusia dapat  dijelaskan  dengan  mengacu  pada  dua  motif,  yaitu  kesenangan  dan kesakitan/rasa  sakit.  Kebaikan  diartikan  sebagai  manfaat/keuntungan  dan manfaat  di  sini  diartikan  sebagai  apa  yang  menghasilkan  kesenangan  dan mengurangi  kesakitan.  Dengan  demikian,  ekowisata  dalam  perspektif  etika utilitarianisme  merupakan  sesuatu  yang  baik  karena  prinsip  utama  dalam ekowisata  selaras  dengan  prinsip  utama  etika  utilitarianisme,  yaitu menghasilkan  kesenangan  (meningkatkan  dampak  positif  pariwisata)  dan mengurangi kesakitan (meminimalkan dampak negatif pariwisata).
Dari prinsip utama di atas, jika diturunkan ke dalam prinsip-prinsip yang lebih operasional baik prinsip-prinsip dalam ekowisata maupun prinsip-prinsip yang  disebut  sebagai  kriteria  kebaikan  dalam  etika  utilitarianisme,  diperoleh gambaran seperti yang tertera dalam tabel berikut.
Tabel 1. Perbandingan antara Prinsip-Prinsip Ekowisata dan Kriteria Kebaikan dalam Etika Utilitarianisme
No Prinsip-Prinsip dalam Ekowisata Kriteria Kebaikan dalam Etika Utilitarianisme 1 Meminimalkan dampak fisik, sosial, perilaku, dan psikologis. Kriteria 2 (manfaat terbesar). 2 Membangun kesadaran lingkungan dan budaya serta rasa hormat. Kriteria 1 (manfaat). 3 Memberikan pengalaman positif untuk pengunjung dan tuan rumah. Kriteria 3 (manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang). 4 Menghasilkan manfaat keuangan secara langsung untuk konservasi. Kriteria 1 (manfaat). 5 Menghasilkan keuntungan finansial bagi masyarakat lokal dan industri swasta. Kriteria 3 (manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang). 6 Memberikan pengalaman interpretatif yang mengesankan untuk pengunjung yang membantu meningkatkan sensitivitas untuk menjadi tuan rumah iklim politik, lingkungan, dan sosial negara-negara. Kriteria 3 (manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang). 7 Mendesain, membangun, dan mengoperasikan fasilitas berdampak rendah. Kriteria 2 (manfaat terbesar).
No Prinsip-Prinsip dalam Ekowisata Kriteria Kebaikan dalam Etika Utilitarianisme 8 Mengenali hak dan keyakinan spiritual pribumi di komunitas dan bekerja dalam kemitraan dengan mereka untuk membuat kegiatan pemberdayaan.
Kriteria 1 (manfaat).

## Sumber: Hasil olah data
Keterangan: Kriteria 1 (manfaat) : bermanfaat atau menghasilkan hal baik. Kriteria 2 (manfaat terbesar) : mendatangkan manfaat lebih besar atau terbesar  dibandingkan  dengan  kebijakan  atau  tindakan  alternatif  lain.  Jika semua  alternatif  yang  ada  ternyata  sama-sama  mendatangkan  kerugian, tindakan yang baik adalah tindakan yang mendatangkan kerugian terkecil. Kriteria  3  (manfaat  terbesar  bagi  sebanyak  mungkin  orang) : memberikan  manfaat  terbesar  dan  berguna  bagi  banyak  orang.  Semakin banyak orang yang menikmati manfaat atau akibat baik maka semakin baik. Jika  semua  sama-sama  mendatangkan  manfaat,  pilih  yang  manfaatnya terbesar dan di antara yang manfaatnya terbesar, pilih yang manfaatnya bisa dinikmati paling banyak orang.
Kedelapan  prinsip  ekowisata  di  atas  dalam  perspektif  kriteria  kebaikan etika utilitarianisme terpenuhi. Ada prinsip ekowisata yang memenuhi kriteria 1, kriteria 2, atau kriteria 3.
Kriteria  1  (manfaat ) etika  utilitarianisme  Bentham  ditemukan  dalam prinsip  ke-2,  prinsip  ke-4,  dan  prinsip  ke-8  ekowisata  TIES.  Dalam  etika utilitarianisme Bentham, tindakan baik adalah tindakan yang bermanfaat atau menghasilkan hal baik. Sebaliknya, kebijakan atau tindakan akan dinilai buruk jika mendatangkan kerugian atau hal buruk.
Prinsip ke-2 ekowisata TIES adalah membangun kesadaran lingkungan dan budaya serta rasa hormat. Hasil dari upaya mewujudkan prinsip ke-2 ekowisata TIES ini akan bermanfaat bagi kelestarian (konservasi) alam dan budaya. Contoh penerapan  prinsip  ke-2  ekowisata  TIES  dapat  ditemukan  di  Ekowisata  Bukit Cemeng yang ada di Bali dan dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) masyarakat  Desa  Sidembunut,  Bangli.  Visi  Ekowisata  Bukit  Cemeng  adalah melakukan upaya konservasi alam dan budaya serta pemberdayaan masyarakat lokal sesuai dengan filosofi Tri Hita Karana . Penerapan prinsip ke-2 ekowisata salah satunya diwujudkan oleh pihak pengelola dengan senantiasa mengadakan upacara/ritual  keagamaan  pada  hari-hari  suci  umat  Hindu  di  Bali  sebagai upacara  persembahan  puji  syukur  ke  hadapan  Tuhan  yang  telah  menciptakan tumbuh-tumbuhan  sebagai  sumber  kehidupan  manusia.  Selain  itu,  pengelola juga  memasang  rambu-rambu  untuk  wisatawan  yang  berkunjung,  misalnya larangan berkata-kata kotor dan larangan memasuki areal Pura Pucak Cemeng bagi wisatawan yang sedang haid dan berbela sungkawa (Wiwin, 2021). Semua upaya tersebut dilakukan untuk membangun kesadaran lingkungan dan budaya serta  rasa  hormat  sesuai  dengan  filosofi Tri  Hita  Karana .  Hal  ini  akan bermanfaat  atau  menghasilkan  hal  baik  bagi  keselarasan  hubungan  manusia dengan Tuhan ( Parhyangan ) yang merupakan salah satu aspek Tri Hita Karana . Prinsip  ke-4  ekowisata  TIES  adalah  menghasilkan  manfaat  keuangan secara  langsung  untuk  konservasi.  Prinsip  ini  secara  jelas  menyebutkan “manfaat”  keuangan  secara  langsung,  lagi -lagi  bagi  konservasi.  Contoh
penerapan prinsip ke-4 ekowisata TIES ini antara lain dilakukan Kelompok Tani Hutan (KTH) “Wana Paksi” di Gunung kelir, Kalurahan Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kulon Progo, DI Yogyakarta. KTH “Wana Paksi” memiliki program antara lain berupa paket wisata edukasi hutan rakyat, paket wisata pengamatan burung, dan adopsi sarang burung (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2020).
Adopsi sarang burung oleh wisatawan adalah salah satu yang unik. Dalam program ini, wisatawan bisa memilih paket yang ditawarkan. Paket pertama (Rp 1.500.000,-)  untuk  burung  yang  populasinya  berkurang  dan  terancam  punah. Paket kedua (Rp 1.000.000,-) untuk jenis burung pemangsa, burung berkicau, dan burung lain yang populasinya mulai berkurang. Paket ketiga (Rp 800.000,-) untuk  kelompok  burung  endemik  dan  burung  berkicau  yang  tergolong  masih sering  ditemui.  Uang  yang  terkumpul  dari  adopsi  sarang  burung  ini  dipakai untuk  berbagai  keperluan  operasional,  misalnya,  piket  rutin  untuk  memantau perkembangan anakan burung. Sebagian juga dipakai untuk kas dan insentif bagi pemilik  lahan  dan  penemu  sarang.  Ada  sembilan  spesies  burung  yang  jadi prioritas burung untuk program adopsi sarang, termasuk burung yang dengan nama lokal dikenal dengan Empuloh Janggut, Sikatan Cacing, Elang-ular Bido, dan Elang-alap Jambul (Handoko, 2022).
Prinsip  ke-8  ekowisata  adalah  mengenali  hak  dan  keyakinan  spiritual pribumi  di  komunitas  dan  bekerja  dalam  kemitraan  dengan  mereka  untuk membuat kegiatan pemberdayaan. Selain hak dan keyakinan spiritual pribumi di komunitas, salah satu kata kunci dalam prinsip ke-8 ekowisata TIES ini adalah “kemitraan”.  Hal  ini  berarti  bahwa  selain  hak  dan  ke yakinan  spiritual  warga setempat yang mesti dikenali (seperti pada Ekowisata Bukit Cemeng yang ada di Bali  sebagaimana  sudah  dicontohkan  sebelumnya),  pelibatan  masyarakat setempat dalam konteks relasi kemitraan untuk pemberdayaan adalah hal yang sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat dalam konteks ekowisata  adalah  mitra  yang  diajak untuk  secara  bersama-sama  menjadi  lebih berdaya (bermanfaat) bagi kehidupan dan lingkungan mereka sendiri. Salah  satu  model  kemitraan  semacam  ini  bisa  ditemukan  dalam pengelolaan ekowisata bahari di Pantai Teupin Layeu Iboih, Kota Sabang, Aceh. Seluruh  kegiatan  pariwisata  di  ekowisata  bahari  Pantai  Teupin  Layeu  Iboih melibatkan  masyarakat  lokal  baik  sebagai  pemilik  ( local  ownership )  maupun sebagai  pengelola  dan  pemandu  wisata  ( guide )  karena  masyarakat  dipandang lebih  memahami  nilai-nilai  dan  aset  yang  mereka  miliki,  seperti  kebudayaan, adat  istiadat,  lingkungan,  dan  sebagainya.  Pemeliharaan  objek  wisata  juga menjadi  tanggung  jawab  warga,  termasuk  penentuan  biaya  untuk  wisatawan. Kemitraan di ekowisata bahari ini merupakan bentuk relasi sosial yang dibangun atas  dasar  kepercayaan ( trust ),  kemandirian,  dan  kesetaraan  dalam  peran dan posisi  untuk  mencapai  tujuan  bersama.  Inti  dari  kemitraan  adalah  pihak  yang terlibat  saling  berbagi  kekuatan,  tanggung  jawab,  dan  capaian  hasil  (Aswita, Samuda, & Andalia, 2017).
Kriteria  2 ( manfaat  terbesar ) etika  utilitarianisme  Bentham ditemukan  dalam  prinsip  ke-1  dan  prinsip  ke-7  ekowisata  TIES.  Dalam  etika utilitarianisme Bentham, tindakan yang baik adalah yang memberikan manfaat lebih besar atau terbesar dibanding kebijakan atau tindakan alternatif lain. Jika semua alternatif sama-sama merugikan, tindakan yang baik adalah yang paling sedikit merugikan.
Prinsip ke-1 ekowisata, yaitu meminimalkan dampak fisik, sosial, perilaku, dan psikologis serta prinsip ke-7 ekowisata, yaitu mendesain, membangun, dan mengoperasikan  fasilitas  berdampak  rendah  sebenarnya  saling  terkait.  Ketika prinsip ke-7 diterapkan dengan sebaik mungkin, prinsip ke-1 akan bisa terwujud dengan sendirinya. Kata kunci prinsip ke-1 dan prinsip ke- 7 ini adalah “dampak” (negatif) pariwisata.
Contoh penerapan prinsip ke-1 dan ke-7 ekowisata ini bisa kita temukan di Kawasan  Ekowisata  Gunung  Api  Purba  Nglanggeran  pada  tahun  2014  ketika terjadi  puncak  kunjungan  wisatawan  yang  menyebabkan  sumber  mata  air mengering  dan  menyebabkan  masyarakat  kekurangan  air.  Untuk  mengurangi dampak  tersebut,  antara  lain  dilakukan  penanaman  pohon  yang  memiliki kandungan  air  tinggi  serta  dan  mengedukasi  wisatawan  agar  bijak  dalam menggunakan air (Tiani & Baiquni, 2018).
Selain  masalah  air,  sampah  menjadi  persoalan  yang  juga  perlu  segera ditangani ketika itu. Untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan yang  disebabkan  oleh  sampah,  pengelola  kawasan  ekowisata  menyediakan tempat sampah sesuai jenisnya. Selain itu, pengelola memasang rambu dilarang membuang sampah sembarangan (Tiani & Baiquni, 2018). Upaya  yang  cukup  menarik  untuk  mengurangi  dampak  kerusakan lingkungan adalah pembatasan jumlah pengunjung. Ketika destinasi pariwisata umumnya  berlomba-lomba  menarik  wisatawan  untuk  berkunjung,  pengelola Kawasan  Ekowisata  Gunung  Api  Purba  Nglanggeran justru  membatasi jumlah pengunjung.
Data  kunjungan  wisatawan  di  Kawasan  Ekowisata  Gunung  Api  Purba Nglanggeran mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2012-2014, baik wisatawan nusantara (wisnus) maupun wisatawan mancanegara (wisman). Total kunjungan wisatawan tahun 2012 adalah 27.875 wisatawan (27.675 wisnus dan 200 wisman), tahun 2013 total 85.658 wisatawan (85.424 wisnus dan 234 wisman),  dan  tahun  2014  total  325.303  wisatawan  (324.827  wisnus  dan  476 wisman).  Jumlah  kunjungan  yang  terus  meningkat  tersebut  menimbulkan dampak  negatif  berupa  sampah  dan  kerusakan  lingkungan.  Oleh  karena  itu, pengelola  mengeluarkan  kebijakan  untuk  membatasi  jumlah  wisatawan. Langkah  yang  ditempuh  pengelola  berhasil  menurunkan  jumlah  wisatawan sehingga  pada  tahun  2015  total  pengunjung  adalah  255.917  dengan  rincian 255.388 wisnus dan 529 wisman atau turun 21,32% (Jamalina & Wardani (2017). Meskipun total kunjungan turun, omset pengelolaan justru naik, yaitu dari Rp  81.225.000,-  (2012),  Rp  424.690.000,-  (2013),  dan  Rp  1.422.915.000,- (2014)  menjadi  Rp  1.541.990.000,-  pada  tahun  2015  ketika  angka  kunjungan turun (Jamalina & Wardani, 2017). Bahkan pada tahun 2016 dan 2017 jumlah total  kunjungan  terus  turun,  yaitu  172.863  wisatawan  (2016)  dan  151.035 wisatawan (2017) dengan rincian 171.306 wisnus dan 1.557 wisman pada tahun 2016  serta  149.241  wisnus  dan  1.794  wisman  pada  tahun  2017.  Sama  dengan tahun 2015, omset pengelolaan pada tahun 2016 dan 2017 justru naik terus naik, yaitu menjadi Rp 1.801.710.500,- pada tahun 2016 dan Rp 1.963.455.000,- pada tahun 2017 (Tiani & Baiquni, 2018).
Kunjungan  wisatawan  ke  Kawasan  Ekowisata  Gunung  Api  Purba Nglanggeran yang mengalami kenaikan cukup signifikan dari tahun 2012-2014 dan  kemudian  merosot  pada  tahun  2015-2017  bukan  karena  minat  kunjungan wisatawan  menurun,  melainkan  karena  pengelola  memang  melakukan pembatasan  jumlah  wisatawan  guna  mendukung  konsep  ekowisata  yang
diusung.  Pembatasan  jumlah  wisatawan  ini  dilakukan  dengan  cara menaikkan harga tiket masuk objek wisata dan menggiatkan promosi paket live-in . Upaya segmentasi  pasar  wisatawan  yang  berkunjung  ini  diharapkan  dapat  lebih menyadarkan berbagai pihak yang terlibat terhadap arti penting menjaga alam dan  konservasi  lingkungan,  dibandingkan  dengan  sekadar  wisata  yang  murah tanpa  peduli  keberlanjutan  lingkungan  (Tiani  &  Baiquni,  2018).  Pembatasan jumlah  kunjungan  wisatawan  yang  dilakukan  pengelola  Kawasan  Ekowisata Gunung Api Purba Nglanggeran untuk menerapkan prinsip ke-1 sekaligus prinsip ke-7  ekowisata  TIES  yang  telah  diuraikan  di  atas  selaras  dengan  kriteria  ke-2 etika utilitarianisme Bentham, yaitu tindakan yang baik adalah yang memberikan manfaat lebih besar atau terbesar dibanding kebijakan atau tindakan alternatif lain.
Kriteria  3  (manfaat  terbesar  bagi  sebanyak  mungkin  orang) etika utilitarianisme Bentham ditemukan dalam prinsip ke-3, prinsip ke-5, dan prinsip  ke-6  ekowisata  TIES.  Dalam  etika  utilitarianisme  Bentham,  tindakan yang baik adalah yang memberikan manfaat terbesar dan berguna bagi banyak orang. Semakin banyak orang yang menikmati manfaat atau akibat baik maka semakin  baik.  Jika  semua  sama-sama  mendatangkan  manfaat,  pilih  yang manfaatnya  terbesar  dan  di  antara  yang  manfaatnya  terbesar,  pilih  yang manfaatnya bisa dinikmati paling banyak orang.
Prinsip ke-3 ekowisata TIES adalah memberikan pengalaman positif untuk pengunjung dan tuan rumah. Prinsip ke-5 ekowisata TIES adalah menghasilkan keuntungan  finansial  bagi  masyarakat  lokal  dan  industri  swasta.  Prinsip  ke-6 ekowisata  TIES  adalah  memberikan  pengalaman  interpretatif  yang mengesankan  untuk  pengunjung  yang  membantu  meningkatkan  sensitivitas untuk menjadi tuan rumah iklim politik, lingkungan, dan sosial negara-negara. Ketiga  prinsip  (prinsip  ke-3,  ke-5,  dan  ke-6  ekowisata  TIES)  ini  berusaha menempatkan  wisatawan  dan  winisatawan  (tuan  rumah)  dalam  posisi  yang setara. Artinya, manfaat ekowisata harus bisa dinikmati bagi sebanyak mungkin orang. Dengan kata lain, baik wisatawan maupun wisatawan harus sama-sama mendapatkan  manfaat  dalam  kegiatan  ekowisata.  Hampir  semua  destinasi pariwisata  yang  mengkalim  diri  sebagai  destinasi  ekowisata  idealnya  telah menerapkan ketiga prinsip ini.
Ada ide menarik yang dilakukan Kaihatu dkk. (2021) terkait prinsip ke-3, ke-5,  dan  ke-6  ekowisata  TIES  ini.  Ide  terebut  berupa  upaya  pelestarian  alat musik tradisional yang ada i Kampung Naga dalam bentuk pengadaan kursus alat musik tradisional bagi warga maupun non-warga dengan sistem berbayar untuk turis. Jika terlaksana, kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan pengunjung terhadap  kesenian  yang  terdapat  di  Kampung  Naga  (prinsip  ke-6  ekowisata TIES), memberikan manfaat keuangan bagi masyarakat Kampung Naga dan biro perjalanan  wisata  (prinsip  ke-5  ekowisata  TIES),  sekaligus  bisa  memberikan pengalaman  positif  bagi  pengunjung  dan  tuan  rumah  (prinsip  ke-3  ekowisata TIES) akibat dari hasil interaksi di antara mereka selama kegiatan kursus.

## IV. SIMPULAN
Ekowisata sebagai sebuah bentuk perjalanan bertanggung jawab ke daerah- daerah atau area alami yang melestarikan lingkungan, menopang kesejahteraan masyarakat  lokal,  serta  melibatkan  interpretasi  dan  pendidikan  adalah  sebuah bentuk pariwisata yang selaras dengan pandangan etika utilitarianisme. Prinsip utama  ekowisata  adalah  “memaksimalkan  dampak  positif  pariwisata  dan
meminimalkan  dampak  negatif  pariwisata”.  Dari  prinsip  utama  ini  kemudian diturunkan  menjadi  delapan  prinsip.  Dalam  perspektif  etika  utilitarianisme Bentham, prinsip utama ekowisata maupun prinsip-prinsip turunannya selaras dengan asumsi dasar utilitarianisme yang menyebutkan bahwa perilaku manusia dapat  dijelaskan  dengan  mengacu  kepada  dua  motif,  yaitu  kesenangan  dan kesakitan/rasa  sakit.  Kebaikan  diartikan  sebagai  manfaat/keuntungan  dan manfaat  di  sini  diartikan  sebagai  apa  yang  menghasilkan  kesenangan  dan mengurangi  kesakitan.  Dengan  demikian,  ekowisata  dalam  perspektif  etika utilitarianisme  dipandang  sebagai  sesuatu  yang  baik  karena  prinsip  utama ekowisata  maupun  prinsip-prinsip  turunannya  selaras  dengan  prinsip  utama etika  utilitarianisme  serta  kriteria-kriteria  kebaikan  dalam  perspektif  etika utilitarianisme.
Prinsip  ke-2  ekowisata  (membangun  kesadaran  lingkungan  dan  budaya serta  rasa  hormat),  prinsip  ke-4  ekowisata  (menghasilkan  manfaat  keuangan secara langsung untuk konservasi), dan prinsip ke-8 ekowisata (mengenali hak dan  keyakinan  spiritual  pribumi  di  komunitas  dan  bekerja  dalam  kemitraan dengan mereka untuk membuat kegiatan pemberdayaan) selaras dengan kriteria pertama  utilitarianisme  Bentham,  yaitu  manfaat.  Prinsip  ke-1  ekowisata (meminimalkan dampak fisik, sosial, perilaku, dan psikologis) dan prinsip ke-7 ekowisata  (mendesain,  membangun,  dan  mengoperasikan  fasilitas  berdampak rendah)  selaras  dengan  kriteria  kedua  utilitarianisme  Bentham,  yaitu  manfaat terbesar.  Prinsip  ke-3  ekowisata  (memberikan  pengalaman  positif  untuk pengunjung dan tuan rumah), prinsip ke-5 (menghasilkan keuntungan finansial bagi  masyarakat  lokal  dan  industri  swasta),  dan  prinsip  ke-6  (memberikan pengalaman interpretatif yang mengesankan untuk pengunjung yang membantu meningkatkan sensitivitas untuk menjadi tuan rumah iklim politik, lingkungan, dan sosial negara-negara) selaras dengan kriteria ketiga utilitarianisme Bentham, yaitu manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahimsa-Putra,  H.  S.  (2012).  Fenomenologi  Agama:  Pendekatan  Fenomenologi untuk Memahami Agama. Walisongo , 20(2), 271-304.
Aprita,  S.  &  Adhitya,  R.  (2020). Filsafat  Hukum .  Depok:  PT  RajaGrafindo Persada.
Aswita, D., Samuda, S., & Andalia, N. (2017). Strategi Pemanfaatan Komunitas Lokal  Dalam  Mendukung  Pengelolaan  Ekowisata  Bahari  Pantai  Teupin Layeu Iboih. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora , 6(2):159-167.
Bentham, J. (2000). An Introduction to the Principles of Morals and Legislation . Kitchener: Batoche Books.
Chandra,  X.  (2016).  Bahan  Ajar  Sejarah  Etika.  Surabaya:  Fakultas  Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala.
Damanik,  J.  &  Weber,  H.  F.  (2006). Perencanaan  Ekowisata:  Dari  Teori  ke Aplikasi . Yogyakarta: Kerja Sama Puspar UGM dan Penerbit Andi. Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Kulon  Progo.  (2020). Buku  Profil Kelompok  Masyarakat  Peduli  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Kulon Progo .
Efendi, A. & Susanti, D. O. (2021). Ilmu Hukum . Jakarta: KENCANA.
Handoko,  T.  (2022).  Warga  di  Yogyakarta  Ajak  Masyarakat  Adopsi  Sarang Burung. Diakses 21 Maret 2023 dari https://www.dw.com/id/pelestarian- burung-dengan-adopsi-sarang-burung-di-yogyakarta/a-61139238.
Jamalina,  I.  A.  & Wardani,  D.  T.  K.  (2017).  Strategi  Pengembangan  Ekowisata Melalui Konsep Community Based Tourism (CBT) dan Manfaat Sosial dan Ekonomi  bagi  Masyarakat  di  Desa  Wisata  Nglanggeran,  Patuk,  Gunung Kidul. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan , 18(1):71-85.
Kaihatu,  T.  S.  (Editor).  (2021). Buku  Ajar  Model  Ekowisata  di  Kalangan Milenial. CV Bakul Buku Indonesia.
Kamarusdiana. (2018). Filsafat Hukum . Jakarta: UIN Jakarta Press.
Keraf, S. (2010). Etika Lingkungan Hidup . Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Kodhyat,  H.  (1996). Sejarah Pariwisata  dan Perkembangannya  di  Indonesia . Jakarta: Grasindo.
Nugroho,  I.  (2011). Ekowisata  dan  Pembangunan  Bekelanjutan .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Roxas,  F.  M.  Y.,  Rivera,  J.  P.,  &  Gutierrez,  E.  L.  M.    (2018).  Framework  for Creating  Sustainable  Tourism  Using  Systems  Thinking. Journal  Current Issues in Tourism (ABS 2), DOI: 10.1080/13683500.2018.1534805.
Saepullah,  S.  (2020).  Konsep  Utilitarianisme  John  Stuart  Mill:  Relevansinya terhadap  Ilmu-ilmu  atau  Pemikiran  Keislaman. Aqlania:  Jurnal  Filsafat dan Teologi Islam , 11(2):243-261.
Septiansyah, Z. B. & Ghalib, M. (2018). Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia. Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial , 34(1):27-34.
Sirakaya, E., Sasidharan V., and S. Sönmez (1999). Redefining Ecotourism: The Need for a Supply Side View. Journal of Travel Research , 38(2):168-172.
Suwantoro, G. (2004). Dasar-Dasar Pariwisata . Edisi II. Yogyakarta: Penerbit Andi.
The  International  Ecotourism  Society.  (2015).  TIES  Announces  Ecotourism Principles  Revision.  Diakses  pada  tanggal  26  Juni  2022  dari https://www.ecotourism.org/news/ties-announces-ecotourism-principles- revision.
Tiani,  I.  M.  &  Baiquni,  M.  (2018).  Penerapan  Prinsip  Ekowisata  di  Kawasan Ekowisata Gunung Api Purba Nglanggeran. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM.
Tim  Penyusun  Kamus  Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa.  (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima . Aplikasi luring resmi Badan Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa,  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Toni, A. (2016). Bisnis Media Pasca Matinya Televisi Nasional Dalam Perspektif Jurnalistik. Jurnal Komunikasi , 8(1), 36-50.
Widharyanto,  B.  (2016).  Fenomena  Perspektif  di  Dalam  Wacana  Berita. Prosiding  Seminar  Nasional  Pertemuan  Ilmiah  Bahasa  dan  Sastra Indonesia (PIBSI) XXXVIII . Sukoharjo: Univet Bantara.
Wiwin,  I.  W.  (2021).  Implementasi  Tri  Hita  Karana  dalam  Pengembangan Ekowisata  Menuju  Pariwisata  Berkelanjutan  di  Bukit Cemeng Kabupaten Bangli. Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies) , 11(02):353-368.
Wood,  M.  E.  (2002). Ecotourism:  Principles,  Practices,  and  Policies  for Sustainability . Edisi Pertama. Kerja sama UNEP dan TIES.