## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 Mei 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023                 (606-627)

## UPAYA MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS BUMDES SEBAGAI PENGUAT  EKONOMI DI DESA CIKALONG KECAMATAN CILAMAYA WETAN
Hudan Praidna Anwar 1 , Evi Priyanti 2
Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia 1,2
E-mail: 1910631180017@student.unsika.ac.id 1 , evi.priyanti@fisip.unsika.ac.id 2

## ABSTRAK
Sejatinya setiap desa yang ada di Indonesia khusus nya di karawang ini memiliki potensi nya masing masing,apalagi karawang yang memang kondisi geografis nya sangat  di  untungkan  seperti  hal  adanya  laut,perbukitan  dan  hutan  menjadikan karawang semakin kaya akan sumber daya alam yang di miliki belum lagi letak nya dekat  kemana  saja  seperti  dekat  dengan  ibu  kota.  Desa  cikalong  kecamatan cilamaya wetan ini menurut saya memiliki banyak potensi yang bisa di manfaatkan. BUMDes  dalam  pelaksanaan  dan  kepemilikan  modal  dikelola  oleh  pemerintah desa  dan  masyarakat.  Gunawan  (2011)  menjelaskan  pembentukan  BUMDes bertujuan untuk menerima kegiatankegiatan yang berkembang sesuai adat istiadat, kegiatan-kegiatan berdasarkan program Pemerintah dan seluruh kegiatan lainnya yang  mendukung  upaya  peningkatan  pendapatan  masyarakat.  Penelitian  ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut  Sugiono,  penelitian kualitatif adalah  penelitian  dimana  peneliti  ditempatkan  sebagai  instrument  kunci,  teknik pengumpulan  data  dilakukan  secara  penggabungan  dan  analisis  data  bersifat induktif (Sugiono. 2010 : 9). Teknik dalam pengumpulan dta ini menggunakan cara wawancara,observasi  dan  dokumentasi,peneliti  mengambil  5  sampel  untuk  di wawancarai.  Hasil  dari  penelitian  kali  ini  adalah  BUMDes  yang  ada  di  desa cikalong belum berjalan secara maksimal dan dalam peningkatan nya pun masih kurang  jadi  belum  membuat  BUMDes  ini  sebagai  penguat  ekonomi  masyarakat desa cikalong kecamatan cilamaya wetan.
Kata Kunci: BUMDes,Penguat Ekonomi,Koperasi Simpan Pinjam,Produktivitas

## ABSTRACT
Even  though  every  village  in  Indonesia,  especially  in  Karawang,  has  its  own potential, especially Karawang, whose geographical conditions are very favorable, such  as  the  sea,  hills  and  forests,  making  Karawang  even  richer  in  natural resources, not to mention its location. close to anywhere like close to the capital. In my opinion, Cikalong Village, Cilamaya Wetan District, has a lot of potential that can be utilized. BUMDes in the implementation and ownership of capital are managed by the village government and the community. Gunawan (2011) explains

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 Mei 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023                 (606-627)
the  formation  of  BUMDes  aims  to  receive  activities  that  develop  according  to customs,  activities  based  on  government  programs  and  all  other  activities  that support  efforts  to  increase  people's  income.  This  research  uses  descriptive qualitative method. According to Sugiono, qualitative research is research where researchers are placed as key instruments, data collection techniques are carried out  in  combination  and  data  analysis  is  inductive  (Sugiono.  2010:  9).  This  data collection technique used interviews, observation and documentation, researchers took  5  samples  to  be  interviewed.  The  results  of  this  study  are  that  BUMDes  in Cikalong village have not run optimally and their improvements are still lacking, so that BUMDes have not become an economic support for the people of Cikalong Village, Cilamaya Wetan District.
Keywords: BUMDes, Economic Drivers, Savings and Loans Cooperatives,
Productivity

## PENDAHULUAN
Usahatani desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah lembaga/badan  ekonomi  desa  yang berbadan  hukum  yang  didirikan  dan dimiliki  oleh  pemerintah  desa  yang mandiri  secara  finansial  dan  dikelola secara  profesional  sedemikian  rupa sehingga sebagian atau seluruh modalnya terpisah dari modalnya. desa. harta desa. Manfaat untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PAD), memajukan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat  desa  Seperti  diungkapkan oleh  Ngesti  D.  Prasetyo,  keberadaan
BUMDes  sangat  strategis,  yang  pada akhirnya akan berperan sebagai penggerak  perekonomian  desa  dan perekonomian desa. Kesejahteraan BUMDes  masyarakat  desa  adalah terciptanya perusahaan baru berdasarkan sumber daya yang ada dan optimalisasi kegiatan ekonomi
masyarakat desa yang ada. Di sisi lain, peluang  bisnis  semakin  meningkat
untuk  memperkuat  otonomi  desa  dan mengurangi pengangguran.
BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang  mengelola  aset  keuangan  dan sumber  daya  desa  sebagai  bagian  dari pemberdayaan masyarakat desa. Ketentuan BUMDes diatur dalam Pasal 1  UU  No.  213.32  Tahun  2004  bahwa desa  dapat  mendirikan  badan  usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan kemungkinan  desa.  Selain  itu  juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 72  Tahun  2005  tentang  Desa  yang mengatur tentang BUMDes yaitu. Pasal 78 – 81, Bagian 5 tentang Badan Usaha Desa  dan  terakhir  pada  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  No.  39  tahun 2010 tentang kehidupan niaga. Fasilitas yang dimiliki oleh desa.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa Negara Republik Indonesia  menyatakan  bahwa  desa adalah  organisasi  pemerintah  yang terkecil, terendah, terpenting dan terdekat  yang  mempekerjakan  orang. Demikian Larasati & Muhammad Okto

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 Mei 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023                 (606-627)
(2017)  menunjukkan  bahwa  kemajuan suatu  negara  tergantung  pada  desa karena tidak mungkin suatu negara maju jika  provinsinya  tidak  maju,  demikian juga tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten/kota  dan  kabupaten/kota yang maju. Kota juga tidak berkembang. Kota yang maju juga tidak mungkin tanpa desa/keluhan yang maju.
Artinya  kemajuan  desa  mempengaruhi dasar pembangunan negara. Permintaan pembangunan mempengaruhi kemajuan desa. Dimana tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta mengurangi kemiskinan  dengan  cara  memenuhi kebutuhan pokok, membangun
kendaraan  dan  infrastruktur  di  desa, mengembangkan potensi ekonomi lokal serta  memanfaatkan  sumber  daya  alam dan  lingkungan  secara  berkelanjutan. Tentunya dalam pembangunan desa, hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah desa dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes, karena terkait dengan  kondisi  ekonomi  masyarakat, pertumbuhan  dan  perkembangan  desa sangat  besar  pengaruhnya.  tentang kesejahteraan rakyat. BUMDes
diperlukan  sebagai  cara  lain  untuk memperkuat  penduduk  desa.  Menurut undang-undang  ini,  peran  pemerintah adalah mempertimbangkan potensi desa dan  memenuhi  kebutuhan  penduduk desa  dengan  memberikan  dukungan yang besar melalui unit-unit usaha yang mengembangkan dan memajukan ekonomi lokal.
Padahal  setiap  desa  di  Indonesia khususnya  di  Karawang  memiliki potensinya masing-masing, apalagi Karawang  yang  memiliki  kondisi geografis  yang  sangat  menguntungkan seperti  laut,  perbukitan  dan  hutan membuat Karawang semakin kaya akan sumber daya alamnya, apalagi tempatnya  dimana-mana.  .  Kedekatan, seperti  dekat  ibukota.  Menurut  saya
Desa Cikalong di Kecamatan Cilamaya Wetan  memiliki  banyak  potensi  untuk direalisasikan.
Pelaksanaan dan modal BUMDes  dikelola  oleh  pengurus  desa dan  masyarakat.  Gunawan  (2011) menjelaskan bahwa pembentukan BUMDes berencana menerima kegiatan yang  dibentuk  menurut  adat,  kegiatan yang  berdasarkan  program  pemerintah dan  kegiatan  lain  yang  mendukung peningkatan  pendapatan  masyarakat. Sayutri  (2011)  berpendapat  bahwa keberadaan BUMDes  diperlukan untuk mengaktifkan  potensi  desa  dan  dapat membantu  mengentaskan  kemiskinan. Hal ini juga didukung oleh Hardijono et al (2014) bahwa pembentukan BUMDes  merupakan  salah  satu  cara untuk membentuk perekonomian pedesaan yang mandiri untuk meningkatkan  pendapatan  asli  daerah. Pengembangan BUMDes harus
dilaksanakan  agar  BUMDes  yang didirikan dapat berfungsi sesuai dengan perannya.  Tujuan  BUMDes  dapat tercapai  jika  BUMDes  dikelola  dan dikelola  secara  profesional.  BUMDes merupakan  solusi  dari  permasalahan yang  ada  di  desa.  BUMD  bertujuan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 Mei 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023                 (606-627)
untuk  memajukan  dan  memajukan ekonomi desa (Ramadana et al., 2013). Keberadaan BUMDes dapat membantu pemerintah  dalam  mengelola  potensi desa yang kreatif dan inovatif sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan  menyerap  tenaga  kerja  dari pedesaan.
Sebagai unit terkecil dari negara,
kota sebenarnya secara langsung mempengaruhi  kebutuhan  masyarakat.
Terdapat  74.093  desa  di  Indonesia (BPS,  2013),  dimana  lebih  dari  32.000 desa  termasuk  dalam  kategori  desa tertinggal  (Susetiawan,  2011).  Salah satu  strategi  untuk  mengatasi  hal tersebut adalah penerapan kewirausahaan desa, dimana masyarakat desa secara spontan menyediakan sumber daya dan fasilitas untuk  mengubah  kondisi  sosial  di pedesaan (Ansari, 2013). Pemberlakuan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 dan pemberlakuan Peraturan Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2015 mensyaratkan  adanya  desa  pengelola sumber daya yang mandiri dan otonom dimana BUMDes harus berperan dalam meningkatkan ekonomi pedesaan (Prabowo,  2014).  Di  sisi  lain,  desa memiliki  keterbatasan.  Dalam  hal  ini modal sosial kota lebih besar dari modal ekonomi. Modal sosial yang dipertaruhkan  adalah  ikatan  sosial, jembatan  sosial  dan  jaringan  sosial.
Modal  sosial  ini  bersifat  terbatas (terbatas)  karena  merupakan  modal sosial  yang  paling  dangkal  dan  tidak dapat mendorong pembangunan ekonomi (Eko et al., 2014: 157), untuk
itu  perlu  dikaji  peran  BUMD  dalam meningkatkan zakat. makhluk masyarakat pedesaan. Salah  satu  upaya  pemerintah  desa khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat  yang  sebelumnya  sejahtera adalah  dengan  dibentuknya  Badan Usaha  Desa  (BUMDes).  BUMDes secara teknis merupakan lembaga yang mendorong  peningkatan  Pendapatan Asli Desa (PADes). Badan Usaha Desa (BUMDes) juga dijalankan oleh masyarakat  desa  dan  pemerintahan desa, yang didirikan untuk memperkuat ekonomi  desa  dan  dibentuk  sesuai dengan  kebutuhan  dan  kemungkinan desa.  Tetapi  ada  beberapa  masalah implementasi.
Dengan  adanya  BUMDes,  diharapkan desa-desa  tersebut  dapat  mandiri  dan masyarakatnya sejahtera. Namun
mengingat  BUMDes  masih  merupakan hal  yang  baru  dalam  keberadaannya, maka  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa dalam prakteknya akan muncul beberapa kendala yang berkaitan dengan  proses  pembentukannya  itu sendiri.  Pertama,  tidak  ada  landasan hukum  keberadaan  BUMDes  di  desa. Meskipun semangat pelembagaan BUMDes  sebenarnya  secara  implisit disahkan  dan  dilindungi  oleh  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2005  tentang Perubahan  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah,  pada  Bab  VII  bagian  kelima mengatur bahwa pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha. Fasilitas Milik desa  sesuai  dengan  kebutuhan  dan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 Mei 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023                 (606-627)
peluang  desa,  dengan  harapan  dapat meningkatkan  pendapatan  masyarakat dan  desa.  Sebagai  tindak  lanjut  dari pelaksanaan pendirian BUMDes berdasarkan Pasal 78 PP 72 Tahun 2005 tentang Desa, dinyatakan bahwa pemerintah/kota  wajib  menerbitkan Peraturan  Daerah  (PERDA)  tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan  Desa.  -Perusahaan  Milik Sendiri  (BUMDes).  Regulasi  mana yang  meski  sempat  tertunda,  juga masuk  dalam  regulasi  teknis  yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui  Pasal  2  Ayat  1  Perpres  No.  39 Tahun  2010.  Pengesahan  undang- undang  dan  peraturan  pemerintah  serta pengaturan  teknis  yang  dilakukan Permendagri  adalah  tidak  diterima dengan  baik  oleh  pemerintah/pemda karena tidak ada peraturan daerah yang mengatur tata cara pendaftaran dan tata usaha,  kalaupun  ada  peraturan  daerah seringkali tidak. mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun  2010,  telat  banget.  Proses peningkatan legitimasi seringkali dipersulit oleh legitimasi hukum
BUMDes itu sendiri.
Kedua,  legalitas  bentuk  badan hukum  yang  tepat  ternyata  menjadi masalah yang lebih besar bagi pendirian BUMDes. Meskipun di beberapa daerah Kabupaten/Kota  telah  memiliki  Perda yang  mengatur  tentang  Tata  Cara Pembentukan  dan  Pengelolaan  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes),  tetapi seringkali  di  beberapa  Perda  tersebut terjadi  ketidaktepatan  dalam  memilih konstruksi badan hukum yang tepat bagi
BUMDes.  Bahkan  kasus  yang  sering terjadi,  BUMDes  tidak  menggunakan bentuk badan hukum, melainkan “hanya”  berbentuk  badan  usaha  yang
tidak berbadan hukum. Padahal ketentuan  pasal  78  ayat  (3)  Peraturan Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005 tentang Desa menyatakan bahwa
Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan  hukum.  Jika  permasalahan pertama seputar pembentukan BUMDes dapat  diatasi  dengan  melakukan  revisi terhadap Perda yang belum tepat, maka permasalahan  kedua  ini  tidak  akan berhenti dengan merevisi Perda payungnya, melainkan harus membenahi  bentukan  badan  hukum BUMDes  tersebut  dalam  bentuk  badan hukum yang tepat.
Tujuan dari BUMDes ini adalah untuk mengoptimalkan kekayaan pemerintah  desa,  optimalisasi  ini  juga memperkuat perekonomian
dan kesejahteraan  masyarakat.  Di  Desa Cikalong  Kecamatan  Cilamaya  Wetan Bumdes  berbentuk  koperasi  simpan pinjam dan pemanfaatan lapangan bulu tangkis  yang  nantinya  menjadi  kantin kecil  di  desa  namun  yang  menjadi permasalahan  adalah  koperasi  simpan pinjam  untuk  orang  yang  tidak  bisa memulai  bisnis,  atau  hal  lain  yang bahkan tidak berhasil. masih kurangnya kesadaran  masyarakat  ini,  seperti pinjaman  tetapi  sulit  untuk  diisi  ulang, hal itu menjadi kendala pengembangan koperasi simpan pinjam ini, saya masih menemukan optimalisasi lapangan olah raga  masih  minim  karena  tidak  hanya bulu  tangkis.  apakah  orang  lain  bisa

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 Mei 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023                 (606-627)
berolahraga  atau  menawarkan  hewan ternak, apakah itu ikan atau hewan lain.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui  peran  pemerintah desa dalam mengelola badan usaha desa tersebut yang nantinya menjadi penggerak  ekonomi  dan  meningkatkan perekonomian  warga  Desa  Cikalong Kecamatan  Ciamaya  Wetan.  Peneliti menemukan  beberapa  permasalahan yaitu  teori  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  resource-based theory.  Pandangan  (RBV)  dan  Teori Stakeholder  dan  Fungsi  Manajemen menurut  George  R.  Terry,  1958  dalam bukunya  “Principles  of  Management” (Sukarna,  2011:  10)  dibagi  menjadi empat  fungsi  yaitu  POAC  (Planning, Organizing, Operating dan Controlling). Dari uraian  latar  belakang  yang penulis sampaikan di atas,ada  beberapa permasalahan  yang  mencakup  upaya pemerintah dalam meningkatkan prduktivitas  BUMDes  sebagai  penguat ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat  di  desa  cikalong  kecamatan cilamaya wetan,antara lain yaitu :
1. Penambahan aset BUMDes
2. Masih banyak nya masyarakat yang  belum paham dengan di
hadirkan nya BUMDes 3. Anggapan masyarakat bahwa  dana  desa  hanya untuk warga dan tidak perlu di  kembalikan  lagi  setelah di pinjam 4. Kurang nya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan produktivitas
BUMDes ini
5. Masih minim nya planning dari  kepala  desa  yang bingung  akan  mendirikan apalagi untuk menjadi asset nantinya 6. Kurang nya factor reqruitment untuk menjadikan warga sebagai  anggota  pengelola
BUMDes.
Dari  bebrapa  identifikasi masalah  yang dapat sudah penulis paparkan  dan  temukan,terdapat rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana peran pemerintahan desa dalam meningkatkan produktivitas
BUMDes ? 2. Apa  yang  menjadi Hambatan dalam meningkatkan produktivitas BUMDes ? 3. Perencanaan apa yang dilakukan untuk pembentukan BUMDes
4. Siapa  saja  staff  dan  anggota BUMDes ?
5. Bagaimana pelaksanaan BUMDes  ini  khusus  nya
koperasi simpan pinjam ?
6. Bagaimana sistem controlling oleh  kepala  desa  terhadap BUMDes ?
7. Peran apa yang harusnya di lakukan pemerintahan desa
khususnya kepala desa dalam mengoptimalkan asset  dan  koperasi  simpan pinjam ini ?

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 Mei 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023                 (606-627)

## KAJIAN PUSTAKA
Desa
Desa merupakan hasil gabungan dari  kegiatan  sekelompok  orang  dan lingkungannya. Hasil dari kombinasi ini adalah  bentuk  atau  kehadiran  di  Bumi yang  dihasilkan  dari  interaksi  unsur- unsur fisiografi (fisik), sosial, ekonomi, politik  dan  budaya  dari  unsur-unsur tersebut  dan  hubungannya  dengan lingkungan.  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  Pasal  1  disebut  dengan nama  lain,  selanjutnya  disebut  desa, adalah  kesatuan  masyarakat  hukum yang  mempunyai  batas  wilayah  dan berhak  mengatur  urusan  negara  dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan  prakarsa  masyarakat  dan mengurus,  hak  asal  usul  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam  sistem  ketatanegaraan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Atas dasar itu, desa diberi kewenangan untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahannya. Hasil proyek percontohan atau kegiatan yang berkaitan  dengan  otonomi  desa  d.2an akan dikaitkan dengan peraturan pemerintah dan model pengelolaan dan model  pembangunan  desa.  Selain  itu, desa  saat  ini  diberdayakan  untuk meningkatkan  taraf  hidup  warganya melalui  Desa  Asli.  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  Pendapatan  desa  yang dimaksud di dalamnya termasuk dalam Pasal 71(2) UU No. 6 Tahun 2014, yang bersumber  dari  pendapatan  asli  desa yang  berasal  dari  hasil  usaha,  hasil kekayaan, usaha mandiri dan penyertaan  sejenis,  gotong  royong  dan
pendapatan asli desa lainnya. Selain itu, desa  memiliki  fungsi  dan  peran ekonomi  yang  penting,  yaitu  berperan sebagai  penampung  bahan  baku  dan tenaga  kerja,  yang  darinya  desa  dapat menjadi  desa  pertanian,  desa  industri, desa industri, bahkan desa nelayan. Menurut  PP  No.  72  Tahun  2005,  desa adalah  kesatuan  masyarakat  hukum dengan batas wilayah yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat  setempat  yang  diakui  dan dihormati  oleh  pemerintah  Amerika Serikat.  Sistem.  (NKRI)  mengakui adanya  otonomi  desa  dalam  negara kesatuan republik indonesia. Kemudian dilakukan perubahan yaitu Permendagri Nomor  39  Tahun  2010  pada  Pasal  1 yang  berlaku  bagi  Badan  Usaha  Desa yang menyatakan:
“Desa atau disebut desa adalah kesatuan hukum masyarakat dengan batas wilayah  yang  mempunyai  kekuasaan untuk mengatur dan menguasai kepentingan masyarakat setempat berdasarkan  asal  usul  dan  adat  istiadat yang  diakui.  dan  dihormati  dalam sistem pemerintahan”.
Pemerintahan  desa  dalam  UU  No.  32 Tahun  2004,  undang-undang  tersebut juga  menyebutkan  pemerintahan  desa yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah  (PP)  No.  72  Tahun  2005 tentang desa sebagai salah satu UU No. 32  Tahun  2004.  Kemudian  pada  tahun 2010,  Permendagri  No.  39  tentang Badan Usaha Desa menyatakan: “Penyelenggaraan desa adalah

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 Mei 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023                 (606-627)
penyelenggaraan  urusan  pemerintahan desa  dan  perangkat  desa  dalam mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat  berdasarkan  asal  usul  dan adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan dihormati  dalam  sistem  pemerintahan negara  kesatuan  republik  indonesia. bagian dari pemerintahan desa”.

## Manajemen
Apa  yang  dimaksud  dengan manajemen? Manajemen dapat didefinisikan  melalui  banyak  cara. Berikut ini beberapa definisi manajemen. a. Manajemen adalah suatu proses saat  suatu  kelompok  orang bekerja sama mengarahkan
orang  lainnya  untuk  bekerja mencapai  tujuan  yang  sama (Massie dan Douglas).
b. Manajemen adalah suatu proses bekerja sama dengan dan melalui lainnya untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan secara efisien menggunakan sumber  daya  yang  terbatas  di lingkungan  yang  berubah-ubah (Kreitner). c. Manajemen  adalah  koordinasi semua  sumber  daya  melalui proses perencanaan, pengorganisasian,  pengarahan, dan pengendalian supaya mencapai  tujuan  tertentu  yang ditentukan (Sisk).
d. Manajemen adalah menciptakan lingkungan  yang  efektif  agar orang bisa bekerja di organisasi formal (Koontz dan O’Donnel).
e. Manajemen  mencakup  kegiatan yang  dilakukan  oleh  satu  atau lebih orang untuk mengoordinasikan kegiatan yang  dilakukan  oleh  orang lainnya  dan  untuk  mencapai tujuan  yang  tidak  bisa  dicapai oleh  satu  .orang  saja  (Donnely, Gibson, dan Ivancevich).
f. Manajemen adalah perencanaan,  pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, aktivitas anggota organisasi, dan kegiatan  yang  menggunakan semua  sumber  daya  organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan (Stoner, Freeman, dan Gilbert). g. Manajemen adalah
perencanaan,  pengorganisasian, pengarahan,  serta  pengendalian sumber  daya  manusia  dan sumber  daya  lainnya  untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien (Jones dan  George).  Menurut  Mary Parker Follet, manajemen adalah  seni  mencapai  sesuatu melalui  orang  lain  (the  art  of getting  things  done  through  the others) Pemerintahan Dalam  hal  ini,  memimpin negara, Salam menyatakan: “Untuk memimpin suatu negara menuju perdamaian, kemakmuran, dan keamanan bersama, diperlukan seorang

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 Mei 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023                 (606-627)
penguasa yang mengatur dan mengendalikan  segala  cara  untuk mencapai  tujuan  negara.”  Dalam terminologi  ilmu  politik,  ilmu  politik dan  administrasi,  penguasa  sering disebut dengan pemerintahan Sedangkan  tindakan  pemerintah  dalam menjalankan  kekuasaan  negara  disebut administrasi (Salam, 2007: 34) Salam mendefinisikan pemerintahan sebagai berikut: “Pemerintah  pada  hakekatnya  adalah sekelompok orang yang telah mendapat kuasa hukum dari masyarakat setempat untuk mengatur interaksi yang berlangsung dalam hubungan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan  dan  keinginan  hidup  sehari- hari,  sehingga  interaksi  itu  serasi  dan dapat  berjalan  dengan  baik.  ."  (Salam,
2007:
34)  Sedangkan  menurut  Taliziduhu Ndraha pengertian pemerintahan adalah: “Suatu badan yang berwenang memberikan  pelayanan  publik  dan berkewajiban  memberikan  pelayanan publik  kepada  setiap  orang,  sesuai kebutuhan,  dalam  rangka  hubungan kenegaraan,  sesuai  dengan  persyaratan (harapan) yang ditetapkan. Sehubungan dengan itu, orang asing atau orang yang secara sah bertempat tinggal di wilayah Indonesia  juga  berhak  memperoleh pelayanan  publik  tertentu  dan  wajib disediakan  oleh  pemerintah  (Ndraha, 2011:6).
Manajemen Pemerintahan
Dari penjelasan istilah
manajemen  dan  administrasi  tersebut
kita kemudian mengenal istilah administrasi negara. Istianto mengatakan dalam bukunya Administrasi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan Publik: “Manajemen  pemerintahan  diartikan sebagai cara kebijakan publik diimplementasikan secara organisasional. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan lebih menitikberatkan pada perangkat manajerial,  pengetahuan  teknis  dan keterampilan  yang  dapat  digunakan untuk  mengubah  ide  dan  kebijakan menjadi program aksi.” (Istianto, 2011: 29)  Dari  beberapa  penjelasan  di  atas, jelas juga menyoroti proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan  dan  pengendalian  yang dilakukan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia dalam kerangka negara kesatuan antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  tidak  dapat  dipisahkan  dari penerapan asas pemerintahan di daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan  Provinsi,  yang pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan  pemerintahan  daerah, mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Konsep dasar pemerintahan tidak lain adalah
manajemen  itu  sendiri.  Inti  dari manajemen,  menurut  Ndraha,  adalah “bagaimana  membuat  kinerja  bisnis (“doing  the  right  things”)  menjadi efisien  dan  produktif  (“doing  the  right things”) dan produktif melalui aktivitas

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 Mei 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023                 (606-627)
spesifik  dan  menciptakan  kapabilitas untuk  mencapai  tujuan  organisasi.  " (Ndraha, 2011:159).
BUMDes Pembangunan pedesaan
membutuhkan  strategi  dan  partisipasi masyarakat  desa  setempat.  Salah  satu wujud  pembangunan  dan  penguatan kawasan  perdesaan  adalah  dengan adanya  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDEs).  Pada  dasarnya  BUMDEs didirikan  dan  dijalankan  berdasarkan asas  kekeluargaan  dan  gotong  royong
yang diikuti dengan semangat kekeluargaan.  Hal  ini  sejalan  dengan Pasal  89  Undang-Undang  Nomor  6
Tahun  2014  tentang  Desa  yang menyebutkan  bahwa  fungsi  pendirian BUMDEs  adalah  (a)  pengembangan usaha;  dan  (b)  pembangunan  desa, penguatan masyarakat desa dan membantu  masyarakat  miskin  melalui hibah, kesejahteraan dan kegiatan dan diserahkan  sebagaimana  ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam praktiknya, banyak desa yang mendirikan BUMDE berfokus pada penyediaan dana darurat.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72 Tahun  2005  mengatur  bahwa  kepala desa dapat mendirikan badan usaha desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan desa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa. BUMDes  dibangun atas  prakarsa (prakarsa masyarakat) dalam perencanaan dan pembentukannya serta berlandaskan  prinsip  gotong  royong, partisipatif,  dan  emansipatoris  yang
berlandaskan  pada  dua  prinsip,  yaitu keanggotaan  dan  swadaya.  Hal  ini penting mengingat profesionalitas pengelolaan BUMDes benar-benar didasarkan  atas  kemauan  (consent) seluruh  masyarakat  (keanggotaan)  dan kemampuan  setiap  anggota  untuk memenuhi  kebutuhan  dasarnya  secara mandiri  (self-help).  Baik  produksi (sebagai  produsen)  maupun  konsumsi (sebagai  konsumen)  harus  profesional dan  mandiri,  Rahardjo  dan  Ludigdo (2006, hlm. 84).
Sebagaimana  telah  dijelaskan pada  pendahuluan,  Badan  Usaha  Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah lembaga/badan
ekonomi  desa  yang  merupakan  badan hukum yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah  desa,  yang  dikelola  secara mandiri dan profesional secara finansial dengan  seluruh  atau  sebagian  besar  . dari orang-orang. modal yang membentuk kekayaan kota. api Terakhir,  BUMDes  didirikan  dengan tujuan  memberikan  manfaat  untuk memperkuat  Pendapatan  Asli  Desa (PADes),  memajukan  perekonomian desa  dan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  desa.  Seperti  dikemukakan Ngesti D. Prasetyo, keberadaan BUMDes  sangat  strategis,  yang  pada akhirnya  berfungsi  sebagai  penggerak ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat  desa.  berakar  pada  sumber daya yang ada dan optimalisasi kegiatan ekonomi masyarakat desa yang ada. Di sisi  lain,  peluang  bisnis  semakin meningkat  untuk  memperkuat  otonomi desa dan mengurangi pengangguran.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 Mei 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023                 (606-627)
Teori Resource Based View Sumber daya dari desa diperlukan  untuk  mewujudkan  desa
yang mandiri. Unit usaha yang beroperasi  di  desa  harus  memiliki karakteristik dan keunggulan kompetitif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat  desa  secara  signifikan. Secara lebih spesifik, berdasarkan teori resource-based view, sebuah desa harus memiliki  sumber  daya  yang  harus bernilai,  langka,  tidak  tergantikan  dan tidak  dapat  direproduksi  (Barney, 1991).  Keunggulan  kompetitif  ini ditentukan  oleh  modal  sosial,  modal manusia dan modal finansial (DeMassis et  al.,  2011).  Modal  sosial  mengacu pada  hubungan  antara  orang-orang  di dalam organisasi (modal sosial internal) dan  hubungan  antara  organisasi  dan pihak  luar  (modal  sosial  eksternal) (DeMassis et al., 2011). Menurut Bank Dunia  (1998),  modal  sosial  adalah masyarakat  yang  mencakup  lembaga, hubungan,  sikap,  dan  nilai  yang memandu interaksi manusia dan
mendorong pembangunan ekonomi dan sosial. Modal sosial membutuhkan nilai pembagian  peran  dan  organisasi  yang diwujudkan  dalam  hubungan  pribadi, kepercayaan  dan  pembagian  tanggung jawab.  Modal  manusia  didefinisikan sebagai  pengetahuan  dan  keterampilan yang melekat pada orang (Hatch et al., 2004,  DeMassis  et  al.,  2011).  Sumber daya  manusia  dapat  dikaitkan  dengan tingkat  dedikasi  dan  komitmen  yang tinggi  (Cabrera-Suarez  et  al.,  2001), motivasi  (1988), dan hubungan pribadi
yang tinggi (Trevinyo-Rodriguez et al., 2006).
Teori Stakeholder
Stakeholder adalah individu atau kelompok  yang  dapat  mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, atau pihak yang  dipengaruhi  oleh  pencapaian tujuan organisasi tahun 2016 (Freeman et  al.,  1983).  Stakeholder  memiliki beberapa karakteristik, yaitu:kekuasaan, legitimasi  dan  urgensi.  Uraian  tentang karakteristik  pemangku  kepentingan disajikan  secara  singkat.  Teori  ini berfokus  pada  siapa  yang  memiliki kekuasaan,  legitimasi  dan  kepentingan (urgensi) dalam suatu organisasi
(Mitchell  et  al.,  2011  dalam  Kusuma, 2015). Dalam kajian ini  mengacu pada siapa  yang  memiliki  kekuasaan  dan legitimasi, siapa yang memiliki kepentingan  dan  peran  tertentu  dalam dinamika  desa,  siapa  yang  menguasai pengetahuan  dan  sumber  daya,  dan siapa  yang  berkepentingan  dalam pembangunan ekonomi desa. Selain itu, pemangku kepentingan utama desa juga dicantumkan dalam penelitian ini.
Teori  Fungsi  Management  Menurut George Robert Terry
Terry (seperti dikutip dalam  Sukarna,  2011,  hlm.  10) membagi  empat  fungsi  dasar manajemen, yaitu planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (pelaksanaan), dan controlling (pengawasan).  Keempat  fungsi manajemen tersebut disingkat dengan  POAC,  dengan  penjelasan sebagai berikut:

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 Mei 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023                 (606-627)
1. Planning (Perencanaan) Terry (seperti dikutip dalam Sukarna, 2011, hlm.  10)  mengemukakan  bahwa, “Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions  regarding  the  future in the  visualization  and  formulation  to proposed  of  proposed  activation believed necesarry to accieve desired result.” Dengan begitu, dapat diartikan juga bahwa fungsi perencanaan merupakan proses memilih  dan  menghubungkan  fakta- fakta  serta  proses  membuat  dan mempergunakan asumsi-asumsi perihal masa yang akan datang (masa depan) dalam menggambarkan (visualization) dan merumuskan (formulation) usulan dengan mengusulkan aktivasi yang diperkirakan perlu untuk memperoleh hasil yang ingin dicapai. 2. Organizing (Pengorganisasian) Fungsi pengorganisasian adalah proses membagi atau memecah suatu pekerjaan  menjadi  pekerjaan  yang lebih  kecil,  dan  pekerjaan  tersebut diserahkan kepada orang-orang sesuai dengan
kemampuannya atau bidangnya masing-masing. Terry (seperti dikutip dalam Sukarna, 2011,
hlm.  38)  mengemukakan  bahwa, “Organizing  is  the  determining, grouping, and arranging of the various activities  needed  necessary  forthe attainment  of  the  objectives,  the assigning  of  the  people  to  thesen activities,  the  providing  of  suitable physical factors of enviroment and the indicating  of  the  relative  authority
delegated to each respectives activity.” Dapat juga diartikan bahwa fungsi pengorganisasian adalah proses memutuskan, mengelompokkan, dan mengatur bermacam-macam aktivitas yang dibutuhkan  untuk  mencapai  tujuan, menugaskan  orang-orang  terhadap kegiatan tersebut, menyajikan faktor- faktor  fisik  yang  sesuai  dari  sebuah lingkungan dan menunjukkan kekuasaan  yang  berkaitan  untuk diserahkan  kepada  setiap  aktivitas yang berhubungan  atau  sesuai.  Terry (seperti dikutip dalam Sukarna, 2011, hlm.  46)  menyebutkan  mengenai asas-  asas  pengorganisasian.  Asas tersebut adalah sebagai berikut: a. “The objective” (tujuan)
b. “Departementation”
(mengelompokan) c. “Assign the personel” (menugaskan) d. “Authority  and  Responsibility”
(otoritas dan tanggung jawab)
e. “Delegation of authority”
(penyerahan otoritas).
1. Actuating  (Pelaksanaan/pengarahan) Menurut  Terry  (2010)  pelaksanaan (actuating)  merupakan  usaha  untuk menggerakkan  anggota  kelompok dengan  sedemikian  rupa,  sehingga mereka  berkeinginan  dan  berusaha untuk  mencapai  tujuan  yang  telah direncanakan bersama kelompok (hlm.  62).  Fungsi  pelaksanaan  atau pengarahan  ini  adalah  salah  satu proses  penting  dalam  manajemen. Fungsi actuating baru dapat dilaksanakan  jika  setiap  faktor  yang

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 Mei 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023                 (606-627)
dibutuhkan  ada.  Faktor  tersebut biasanya  adalah  perencanaan  atau persiapan,  organisasi,  serta  pegawai atau atasan. Jika fungsi pelaksaan ini dimulai,  maka  dimulai  juga  proses perealisasian tujuan organisasi. Dalam  fungsi  ini,  ada  bagian-bagian penting  yang  perlu  diterapkan  oleh seorang  pemimpin  pada  bawahannya atau pegawainya, yaitu:
a. Motivasi.  Hal  ini  diperlukan  agar setiap  pegawai  atau  bawahan  dapat termotivasi  untuk  melakukan setiap kegiatan, sehingga apa yang dikerjakan dapat lancar dan menuju kepada tujuan bersama. b. Komunikasi.
Komunikasi diperlukan  oleh  setiap  makhluk sosial,  terutama  pada  sebuah organisasi  atau  perusahaan karena setiap  orang  di  dalamnya  bekerja bersama  dan  melakukan  kegiatan untuk mencapai tujuan yang sama. c. Kepemimpinan.  Setiap  pegawai atau  bawahan  akan  meneladani dan mengikuti atasannya. Maka dari  itu,  setiap  pemimpin  harus memiliki  jiwa  kepemimpinan yang berintegritas sehingga
setiap pegawai atau bawahannya dapat bekerja dengan benar.
d. Pelatihan.  Para  pegawai  atau bawahan  memerlukan  pelatihan dari  atasan  atau  pemimpinnya, sehingga mereka dapat berpikiran dan memiliki objektif yang sama. 2. Controlling (Pengawasan) Dalam  hal  pengawasan,  fungsi manajemen mengambil peran dalam  menjaga  keteraturan  dan menguji  segala  kegiatan  yang  ada berjalan  dengan  lancar  dan  sesuai dengan tujuan awal. Menurut Terry (seperti dikutip Sukarna, 2011, hlm. 110), fungsi pengawasan dapat juga diartikan  sebagai  proses  untuk menentukan  apa  yang  perusahaan atau  suatu  organisasi  ingin  capai yang  merupakan  standar,  dan apa yang  sedang  dicapai  atau  sedang dilakukan.  Itulah  yang  disebut kinerja,  mengevaluasi  kinerja,  dan jika diperlukan melakukan penerapan ukuran perbaikan sehingga  kinerja  tersebut  dapat berjalan  sesuai  rencana,  dan  itu berarti  sesuai  dengan  standar  yang ada. Terry (seperti dikutip Sukarna, 2011, hlm.116) juga menambahkan bagaimana proses pengawasan terjadi, yaitu sebagai berikut:
a. Menetapkan standar atau basis pengawasan;
b. Mengukur kinerja;
c. Membandingkan kinerja dengan standar yang ada dan menegaskan  perbedaan  yang ada, yang biasanya banyak serta; d. Mengoreksi penyimpangan yang ada dengan melakukan tindakan perbaikan.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Sugiono, penelitian kualitatif  adalah penelitian  dimana

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 Mei 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023                 (606-627)
peneliti ditempatkan sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara  penggabungan  dan  analisis data  bersifat  induktif  (Sugiono. 2010  :  9).  Menurut  Poerwandari (2005), penelitian kualitatif menghasilkan  dan  mengolah  data yang  sifatnya  deskriptif,  seperti transkripsi wawancara dan observasi.  Kirk dan  Miller (dalam Moloeng) mendefinisikan penelitian  kkualitatif  sebagai  cara untuk melakukan pengamatan langsung pada individu dan berhubungan  dengan  orang-orang tersebut  untuk  mendapatkan  data yang digalinya (Moleong, J.L.2002 : 3). Dasar pemikiran digunakannya  metode  ini  adalah karena penelitian ini ingin mengetahui tentang fenomena yang  ada  dan  dalam  kondisi  yang alamiah,  bukan  dalam  kondisi terkendali, labolatoris atau eksperimen. Di samping itu, karena peneliti perlu untuk langsung terjun ke lapangan bersama objek penelitian sehingga jenis penelitian kualitatif  deskripstif kiranya  lebih tepat untuk digunakan.
Sesuai  dengan  sifat  penelitian kualitatif  yang terbuka dan luwes, tipe dan metode pengumpulan data dalam  penelitian  kualitatif  sangat beragam, disesuaikan dengan masalah,  tujuan  penelitian,  serta sifat objek yang diteliti (Poerwandari Kristi. 2005). Dalam penelitian ini tergolong  dalam  penelitian  studi kasus  intrisik,  dimana  penelitian ini  dilakukan  karena  ketertarikan pada suatu kasus tertentu. Pendekatan  studi  kasus  membuat peneliti dapat memperoleh pemahaman  utuh  dan  terintegrasi mengani  interrelasi  berbagai  fakta dan  dimensi  dari  kasus  khusus tersebut.Yang didefinisikan sebagai  kasus  adalah  fenomena khusus  yang  hadir  dalam  suatu konteks  yang  terbatasi  (bounded context),  meski  batas-batas  antara fenomena dan konteks tidak sepenuhnya  jelas.  Studi  kasus intrinsic  merupakan penelitian dilakukan karena ketertarikan atau kepedulian  pada  suatu  kasus khusus. Penelitian  dilakukan  untuk memahami secara utuh kasus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Hasil Penelitian
Pada  praktek  nya  di  lapangan BUMDes  sangat  di  perlukan  bagi masyarakat  khususnya  nbagi  mereka yang  kurang  mampu  dalam  segi ekonomi,BUMDes  hadir  memberikan harapan utnuk meningkatkan kesejahteraan  bagi  setiap  masyarakat desa. Pemerintah pusat
telah memberikan  anggran  yang  mana  harus di  manfaatkan  dengan  baik  oleh  pihak pemerintahan  desa  untuk  kepentingan masyarakat nya itu sendiri. BUMDes itu sendiri  dapt  didirikan  dengan  landasan bagimana  kondisi  kondisi  geografis suatu  wilayah  pedesaan  itu  atau  mata

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 Mei 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023                 (606-627)
pecahariaan  dan  potensi  yang  di  miliki oleh  suatu  desa,di  desa  cikalong  ini pembentukan  BUMDes  itu  awal  nya adalah karena adanya lomba pemberdayaan perempuan tingkat provinsi,seperti  yang  di  kemukakan oleh  kepala  desa  cikalong  Bp  h  lili
“pertama  kami  dapat  bumdes  itu  dari anggaran provinsi kebetulan pada tahun 2011  kita  ikut  dalam  lomba  tingkat provinsi tentang pemberdayaan perempuan  kemudian  setelah  itu  satu kabupaten itu satu desa itu hadiah nya di beri  anggaran  desa  peradapan,jadi  kita itu  masuk  desa  peradaban  yang  angka nya  1  miliar  pada  saat  itu.  Sehingga disitu  ada  ekonomi  dan  fisik  yang  di kembangkan pada saat itu pula BUMdes muncul  dan  setelah  kami  di  tahun 2011/2012  disaat  kami  mendapatkan desa  peradaban.  Dan  pada  tahun  2016 kita  dapat  anggaran  dana  desa  itu termasuk di dalam nya ada bumdes dan ekonomi  ataupun  fisik  jadi  kita  tinggal melanjutkan saja”,dengan adanya
anggaran  yang  di  gelontorkan  oleh pemerintah  ini  kepala  desa  cikalong berinisiatif untuk mendirikan BUMDes yaitu koperasi simpan pinjam.
Track  record  dari  yang  saya dapat simpulkan bahwa koperasi simpan pinjam  ini  tidak  berjalan  dengan baik,masih banyak kendala kendala yang memang sering terjadi pada pelaksanaan nya  ini.  Seharusnya  pun  BUMDes notabene nya itu sangat bermanfaat bagi masyarakat seperti yang di katakan oleh kepala desa “jika masyarakat sadar pasti akan  banyak  yang  ikut  ke  dalam BUMDes ini dan tentunya mereka akan
terbantu”,tetapi  seakan  menjadi  alibi kepala desa saja pasalnya pada saat saya mewawancarai masyarakat yang bernama Bp Udin sebagai buruh tani iya menerangkan bahwa ia tidak mengetahui  adanya  koperasi  simpan pinjam ini dan gunanya dari BUMDes itu Sendiri  “Jadi  gini  ya,saya  sejujurnya belum tau  dan tidak  pernah  melakukan aktivitas  meminjam  kepada  BUMDes khusus nya jadi belum pernah menerima bantuan  itu,saya  Cuma  dapat  bantuan seperti  beras”  jadi  masyarakat  ini menganggap  bahwa  bantuan  bantuan seperti itu di dapat dari BUMDs padahal knerja BUMDes itu sendiri adalah untuk berkolaborasi dan bersinergi bersamamasyarakat untuk meningkatkan perekonomian desa tersebut.
Alasan  kepala  desa  mengambil koperasi  simpan  pinjam  dan  kenapa  di dirikan  BUMDes  itu,karena  pada awalnya pemerintah tidak bisa menggaji karyawan  ataupun  staff  BUMDes  itu sendiri.  Karena  salah  satu  faktor  itu masyarakat tidak ingin menjadi anggota BUMDes  nya  itu sendiri  karena  tidak ada  gajinya,lalu  faktor  lainya  adalah menurut  kepala  desa  adalah  “jadi masyarakat  ini  tidak  mau  ikut  serta dalam  usaha  desa  atau  BUMDes ini,masyarakat nya juga tidak mau ribet seperti hal nha tidak ingin ikut rapat dan membuat  laporan jadi kami mengambil dari staff desa untuk anggota BUMDes itu  sendiri”  jadi  dapat  di  simpulkan bahwa  ada  mis  komunikasi  antara masyarakat da pemerintaha desa masyarakat banyak yang tidak

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 Mei 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023                 (606-627)
mengetahui bumdes  karena  kurang  nya sosialisasi dalam  pemerintah,dalam fungs pelasanaan dan organsasi BUMDes  desa  cialong  ini  masih kurangeralan  dengan  baik. Contoh saja pada  fungsi  pelaksanaan  nya  yanga manaasih  banya  orang  yang  tidak  tahu akangkgaan  BUMDes  dan  koperasi simpan pinjam tersebut,harusnya sudah di  rencanakan  untuk  masyrakat  dapat mengetahui danyakoperasi simpan pinjam  itu dengan  cara  seperti  apa dan dalam  fungsiplaningjujur  dapat  saya katakan  bahwa  BUMDes  yang  ada  di desa  cikalong  ini  belum  memiliki  arah yang jelas dalam melaksanakan aktivitas  nya  sebagai  penguat  ekonomi masyarakat.
Dalam  fungsi  organisasi  nya sangat ti jelas yang harusnya BUMD ini di kelola langsung oleh masyrakat  etapi mla  di  ambil  staff  staf  desa  yang mungkin merangkat jabatan dan akhirnya nanti bukan tidak mungkin aka n terjadi tumpang tndih dalam pelaksanaan  nya  nanti  dan  tidak ayal nantinya  akan  selalu  terjadi  miss komunikasi  anar  taff  maupun  ada pekerja  yang  tidak  berkopeten  dalam melakukan pelayanan nya itu sendiri. Dan yang terakhir dari fungsi maajemen menurut george g terry yaitu controlling atau  pengawasan  langsung  dar  kepala desa  itu  sendiri,untuk  pengawasannya ini meurut saya sudah sangat teratur dan hampir  serng  di  lakukan  oleh  kepala desa  manapun  “  Jika  masalah pengawasan  secara  menyeluruh  ya dengan melalui kepengurusan BUMDes itu  selalu  ya  karena  keliatan,karena
BUMDes  itu  satu  tahun  sekali  itu  ada perputaran  dana  dari  dana  desa  dan laporan juga masuk,yang jelas kemacetan  ataupu  keberentian  nya dimana seperti yang sudah saya jelaskan tadi dan secara tidak langsung pun kami kepada masyarakat pura pura nya sama seperti itu,dalam
mekanisme peminjaman nya pun tidak langsung ke bendahara  tetapi  langsung  ke  kita  dulu karena kepala desa sebagai komisaris di bumdes,nah  jadi  saya  bisa  langsung bertanya kepada bawahan yang mengurus seperti kenapa macet nya dan apa  alasan  si  masyarakat  ini  telat bayar,terus paling secara garis beras nya berapa uang yang masuk dan keluar itu di cek setiap ada uang masuk dan keluar untuk masyarakat.”
Sudah  jelas  bahwa  BUMDes yang  ada  di  desa  cikalong  ini  tidak berjalan  dengan  mestinya  walaupun memang dari desa nya sendiri memiliki kesempatan  yang  sangat  bagus  dari kondisi geografis wilayahnya itu sendiri dan  potensi  yang  di  miliki  oleh  desa cikaong  tersebut.  Dana  yang  di gelontorkan oleh pemerintahan pusat itu tidak  sedikit  maka  dari  itu  saya menggnakan  teori  resouce  based  view. Untuk mewujudkan desa mandiri, maka diperlukan  sumber  daya  yang  berasal dari desa tersebut. Unit-unit usaha yang bergerak di desa haruslah memiliki ciri khas dan keunggulan kompetitif supaya dapat  memberikan  kontribusi  yang signifikan
pada
peningkatan kesejahteraan  masyarakat  desa.  Secara lebih spesifik berdasarkan teori resource based  view,  maka  desa  harus  memiliki

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 Mei 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023                 (606-627)
sumber daya tersebut haruslah bernilai, langka,  tidak  disubstitusi,  dan  tidak diimitasi  (Barney,  1991).  Jadi  menurut saya  daripada  menjalankan  koperasi simpan  pinjam  yang  pada  pelaksanaan nya  menghadapi  banyak  masalah  atau pun  kendala  yang  di  jelaskan  oleh kepala desa dan jajaran nya seperti ibu rokhmh  sebagai  kaur  keuangan  dan  bp ardiansyah  sebagai  kasi  pemerintahan yaitu “Lama iyah,terus harusnya kan dia bayar  tanggal  berapa  tetapi  ini  banyak yang  bayar  pada  saat  mereka  akan meminjam lagi ataupun pada saat telah jatuh  tempo,biasanya  dari  kita  di  beri waktu itu 10 bulan untuk pelunasan nya Cuma  memang  dari  masyarakat  nya sangat  susah  walaupun  memang  sudah di  ingatkan  tetapi  masih  saja  tidak perduli  akan  hutang  yang  mereka punya” padahal BUMDes yang didirikan  seperti  koperasi  simpan pinjam  ini  tidak  begitumemberatkan masyarakat dari segi bunga nya ataupun persyaratan  yang  harus  di  penuhi  oleh masyarakat,” BUMDes di desa kita itu bentuk  nya  adalah  koperasi  sinpam pinjam,nah  ini  jika  di  itung  dari katakanlah  bunga  nya  ataupun  di berikan jasa itu sangat kecil contoh jika masyarakat meminjam uang Rp.
1.000.000,00  itu  hanya  mendapatkan bunga  hanya  Rp.  15.000,00  saja perbulan nya untuk di BUMDes ini jika yang  lain  itu  kan  bunga  nya  besar yahh,terus  jika  masyarakat  itu  benar benar  memanfaatkan  ya,masyarakat tidak  perlu  repot,cukup  datang  dan membantu  atau  kerja  sama  hanya memberikan  KTP  saja  tidak  ada
jaminan karena di butuhkan nya KTP ini untuk kita mengecek data sang peminjam  apakah  benar  warga  desa cikalong atau bukan. Lalu jika ini lancar (simpan  pinjam)  itu  bisa  sampai berkelanjutan  jika  ingin  meminjm  nya seperti  nanti  bisa  pinjam  dengan nominal  yang  lebih  besar  lagi”  tutur
kepala desa,dalam mekanisme peminjaman  nya  pun  ada  langkah  nya sendiri tidak langsung ke BUMDes nya tetapi  harus  ke  kepala  desa  nya  itu terlebih dahulu sebagai komisaris nanti setelah tau alasan nya apa dan untuk apa uang  ini  di  pakai  baru  di  arahkan  ke pihak BUMDes nya itu sendiri terutama pada  ibu  rokhmah  selaku  orang  yang mengurus simpan pinjam ini. Balik lagi tadi  terhadap  teori  resouce  based  view disini  dapat  menjadi  solusi  bagi pemerintah desa cikalong untuk mengembangkan  BUMDes  nya  sesuai potensi  yang  di  miliki  nseperti  hal  nya menurut kepala desa akan menyalurkan anggaran  ketahanan  pangan  nah  disitu bisa  mengembangkan  sektor  pertanian seperti  contoh  desa  memiliki  sawah nahdana  yang  ada  di  gunakan  untuk mengurus  dan  mengembangkan  sawah tersebut,karena  itu  tadi  fakta  di lapangan  yang  saya  lihat  sendiri  desa cikaong  ini  masih  di  kelilingi  oleh bentangan sawahyang luas akan mumbazir  nantinya  jika  tidak  di manfaatkan.
Lalu setelah itu ada inisiatif dari staff  desa  nya  itu  sendiri  seperti  bp ardiansyah  yang  ingin  membuat  lahan ternak  tetapi  masih  bingung  akan kebutuhan  lahan  nya  yang  masih

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 Mei 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023                 (606-627)
terbatas dan ingin menyamakan koperasi  simpan  pinjam  ini  dengan koperasi lainya,”Awalnya ada pemikiran semacam kaya koperasi yang lain seperti halnya ada jaminan sebagai keseriusan  masyarakat  antinya  untuk membayar uang yang di pinjam nya,tapi seakan  akan  seperti  rentenis  ataupun takut  ada  masyarakat  yang  berpikir terlalu  banyak  persyaratan  nya,padahal mungkin kita kan sudah kenal gitu satu sama  lain  antara  aparat  desa  dengan masyarakat  itu  sendiri,ya  bingung  juga mau  ngadain  usaha  yang  lain  banyak juga  kendala  nya,misalnya  ya  untuk membuat  perternakan  tidak  ada  lahan nya,jika  untuk  melanjutkan  ini  ya (simpan  pinjam)  kita  harus  banyak bersabar ya dan harus tetap mengingatkan  yang  meminjam  itu.” Tapi  ya  seperti  itu  fakta  di  lapangan bahwa menurut saya lebih baik memang di buatkan perternakan ataupun mengurus  sawah  daripada  simpan pinjam  di  samakan  dengan  koperasi lainya,nantinya akan menimbulkan kekacauan  yang  mana  kan  sudah  di ketahui  bahwasan  nya  simpan  pinjam lain itu sifat nya memaksa dan jika tidak membayar  akan  terus  terusan  di  tagih beda  dengan  simpan  pinjam  yang  di jalankan di desa ini masih mengutamakan  asas  kemanusiaan  dan tidak  enak  itu  karena  saling  mengenal satu  sama  lain.  Tapi  di  lain  sisi masyarakat  yang  saya  wawancarai  itu masih  belum  mengetahuiada  simpan pinjam ini,mayoritas dari ke 6 masyarakat  masih  belu  tau  adanya simpan  pinjam  ini.  Memang  tidak
sepenuhnya pemerintah desa yang salah dari masyarakatnya pun susah untuk di ajak berkolaborasi dan bersinergi untuk meningktkan  produktivitas  BUMDes itu  sendiri,seperti  yang  di  kemukakan kepala desa sebelumnya bahwa masyarakat nyaa ini tdak ingin ikut ribet dan masyarakat hadir pun atau mengurus BUMDes pun harus ada uang gajinya  baru  masyarakat  mau.  Mindset yang  di  miliki  oleh  masyarakat  ini mengakibatkan  susah  nya  BUMDes untuk berkembang,percuma juga nantinya  bila  ada  sosialisasi  yang  di berikan jika masyarakatnya sudah tidak ingin  ikut  campur  lagi  masalah  seperti ini. Untuk selanjutnya untuk  menindak lanjuti  masalah  yang  ada  dalam peningkatan produktivitas BUMDes ini saya juga menggunakan teori stakeholder.  Yang  mana  Pemangku kepentingan  adalah  individu  atau kelompok yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan organisasi, atau pihak yang  terkena  dampak  dari  pencapaian tujuan organisasi 2016 (Freeman et al., 1983). Pemangku kepentingan memiliki beberapa  atribut,  yaitu:  kekuasaan, legitimasi, dan urgensi. Fakta yang saya dapati  di  lapangan  adalah  kepala  desa ini Bp H lili sudah menjabat  3 periode lamanya,artinya untuk sangkut pautnya sendiri  dengan  teori  ini  adalah  kepala desa ini harusnya sudah banyak di kenal oleh  masyarakat  nya  dan  otomatis program  nya  pun  sudah  banyak  yang tahu,tetapi  kepala  desa  disini  tidak begitu banyak memanfaatkan kesempatan yang ia miliki di kelebihan masa  jabatan  nya  itu,menurut  saya

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 Mei 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023                 (606-627)
pribadi  untuk  bisa memanfaatkan lebih baik  lagi  BUMDes  ini  adalah  dengan menarik pentolan ataupun tokoh masyarakat  yang  berpengaruh  di  desa tersebut,tentunya tadi juga sesai dengan kegiatan  dan  mata  pencaharian  serta keunggulan yang desa tersebut miliki,jika sudah menarik tokoh masyrakat  barulah  pemerintah  desa menerangkan  program  kerja  BUMDes ini  sendiri  agar  memang  dalam pelaksanaan nya tidak terjadi kebingungan,daripada terus mempertahankan koperasi simpan pinjam yang tiakmemiki kemajuan yang signifikan  apalagi  pada  saat  covid seperti  ini  BUMDes  yang  ada  harus terus  di  maksimalkan  apalagi  memang ada  pernyataan  bahwasan  nya  pada covid  ini  BUMdes  tidak  menjadi prioritas  lagi  di  karenakan  dana  desa semuanya di salyrkan untuk penanganan  covid  19.  “Tetapi  cuman pada  perjalanan  nya  saat  ini  pada  saat terkena  covid  khususnya  BUMDes  ini tidak terlalu di fokuskan atau prioritaskan  atau  di  besarkan  kalo  di desa  kami  itu  karena  di  sesuaikan dengan konidisi nya. Pada saat berjalan lagi  memang  dapat  di  katakan  bahwa BUMDes  itu  vakum  (tetapi  tidak berhenti)  namun  kita  bekerja  sama dengan masyarakat itu mendapat respon yang kurang bagus atau kurang baik nah untuk peningkatan produktivitas BUMDes  tersebut”  jadi  menurut  saya maindset  masyarakat  nya  pun  disini sudah harus di ubah karena mau sampai kapan  kita  diam  disitu  saja,kita  juga sebagai masyarakat harus bisa
memajukan  desa  palagi  BUMDes  ini yang  notabene  nya  adalah  sebagai penguat ekonomi masyarakat desa. Adapun harapan ataupun strategi  yang  akan  di  lakukan  oleh kepala  desa  dan  staff  nya  itu  adalah mendirikan perternakan seperti yang bp ardiansyah bilahsebelumnya,lalu di dukung oleh pernyataan lain dari kepala desa nya sendiri,” Untuk hal seperti tadi memang masing masing dari pemerintah  desa  ingin  meningkatkan hal  seperti  itu,tapi  kadang  ada  istilah juknis  yang  ada  di  kementrian  desa artinya  kita  itu  di  BUMDes  akan menjalankan  simpan  pinjam  nah boleh ga kita dari simpan pinjam ini ke  yang lain gitu merambat,jadi rencana sekarang  itu  kebetulan  ada  anggaran covid yang di sebut ketahanan pangan,ketahanan  pangan  disini  nanti bisa di masukan di BUMDes kalo sudah ini berjalan kita mendapatkan anggaran ketahanan  pangan  itu  sekian  kita berjalalan di sebut nya modal berarti ini akan  turun  ke  BUMDes,jadi  rencana nya  itu  ada  penambahan  usaha  di  luar simpan pinjam,simpan pinjam nya tetap ada  cuman  di  lingkungan  pemerintah desa di tambah nanti dengan ketahanan pangan kami akan berkerja sama dengan anggaran ketahanan pangan itu sendiri,tapi  tidak  memutus  mata  rantai dengan  masyarakat  artinya  masyarakat tetap  ikut  serta  dalam  menjalankan BUMDes  nya  itu  sendiri,bukan  juga disini  berati  masyarakat  tidak  bisa melakukan aktiitas simpan pinjam tetapi masyarakat akan tetap di layani sebagai mestinya  sesuai  kebutuhan  mereka.”,

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 Mei 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023                 (606-627)
lalu  bp  ardiansyah  menambahkan  “Ya kan  ini  BUMDes  istilah  nya  tanggung jawab desa ya kepada pemerintah pusat ataupun  pemerintah  yang  lebih  tinggi lagi  seperti  hal  nya  kabupaten  itu,jadi anggaran  yang  di  berikan  ini  harus digunakan  sebaik  mungkin  istilah  nya karena  nanti  pasti  ada  pealaporan,jadi kedepan  nya  ya  kalo  semua  pengurus dan staff desa setuju ya termasuk ya izin dari kepala desa ya mau ngadain usaha yang  lain  gitu  supaya  dana  ini  tidak macet  di  masyarakat,jadi  kita  juga belum tau istilah nya kedepan nya mau usaha  apalagi  selain  simpan  pinjam ini,tapi  kita  ada  inisiatif  untuk  menuju kestiu,menuju  untuk  lebih  menjadikan BUMDes  ini  lebih  produktif  dan berguna bagi masyarakat desa cikalong ini.”.  dapat  di  simpulkan  bahwa BUMDes yang ada di desa cikalong ini belum bisa berperan banyak,lalu kepala desa  nya  pun  masih  bingung  dalam memulai  usaha  baru  karena  kendala lainya,tadi itu saran ataupun jalan keluar yang  bisa  saya  berikan  adalah  dengan menggunakan  potensi  yang  di  miliki oleh  desa  seperti  hal  nya  menggarap sawah ataupun perternakan dan menjadikan tokoh masyarakat di daerah tersebut sebagai pemimpin untuk menjalankan  BUMDes  nya  agar  bisa lebih produktif dan menjadikan BUMDes penguat ekonomi.
2. Pembahasan
A. Planning Dalam  melakukan  perencanaan
nya  BUMDes  di  desa  cikalomg  ini menurut fakta yang peneliti dapatkan di lapangan masih sangat minim
perencanaan,di karenakanan masih belum  jelas  apa  tujuan  di  bentuk  nya BUMDes ini lalu dalam prencanaan lain tidak ada lagi plan lainya jika memang BUMDes  berjalan  tidak  sesuai  dengan yang  di  inginkanada  memang  rencana untuk  membangun  usaha  lain  selain simpan pinjam akan tetapi jika tidak ada kejelasan  dan  kematangan  konsep  dan perencanaan  saja  nantinya  akan  sama saja  untuk  kedepan  nya  yang  tak  lain BUMDes  ini  menjadi  tidak  berguna bagi masyarakat.

## B. Organization
Telah  di  jelaskan  menurut  kepala  desa dan  staff  yang  lainya,anggota  dari BUMDes ini sendiri seharusnya berasal dari  masyarakat  nya  langsung  ataupun di  kelola  oleh  masyarakat  karena hadirnya
BUMDes ini untuk menampung  segala  jenis  usaha  yang nantimya akan di jalankan oleh mereka sebagai pendapatan bagi mereka sendiri nantinya.  Rapi  dari  hasil  wawancara yang  di  lakukan  di  temukan  bahwa pegawai  ataupun  anggota  BUMDes  ini banyak  berasala  dari  staff  staff  desa yang pastinya menjadi mempunyai dua jabatan,hal  ini  tidak  di  benarkan  dii karena kan akan banyak nya penumpukan  tugas  di  satu  orang  yang nantinya  jika  memberikan  pelayanan pasti tidak akan maksimal Sebab  dari  minim  nya  keikutsertaan masyarakat  pun  karena  kurang  nya faktor  sosialisasi  para  stakeholder ataupun staff staff desa yang menjadikan  BUMDes  ini  tupoksi  nya tdak  dapat  di  keahui  oleh  masyarakat

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 Mei 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023                 (606-627)
desa.  Lalu  memang  ada  kenndala  juga dari dalam diri  para masyarakat,seperti yang  sudah  di  kemukakan  oleh  kepala desa bahwasan nya kasar nya masyarakat  desa  tidak  ingin  ikut  ke ranah  yang  membuat  mereka  untuk berpikir ataupun pusing dan tidak ingin bekerja  jika  memang  tidak  ada  uang dengan kata lain mereka ingin di gaji.

## C. Accuating
Dalam  pelaksanaan  nya  sendiri
BUMDes yang berada di desa cikalong belum berjalan dengan baik,di karenakan  masih  banyak  nya  faktor faktor yang menjadi permasalahan,koperasi  simpan  pinjam yang menjadi unggulan pun tidak dapat membuat ekonomi masyarakat menjadi kuat  malah  stuck  disitu  situ  saja,conth saja  banyak  warga  yang  menganggap koperasi  simpan  pinjam  ini  adalah bantuan  langsung  dari  pemerintahan dan  tanpa  mereka  sadari  mereka  beum teralu paham dengan arti dari BUMDes tersebut.
D. Controlling Untuk pengawasan sendiri menurut  kepala  desa  berjalan  dengan lancar  di  karenakanakan  kepala  desa juga  ikut  terlibat  dalam  melaksanakan atau  memberikan  keputusan  dan  juga memeriksa laporan pertanggungjawaban dari setiap BUMDes yang di kelola

## KESIMPULAN
Tujuan di bentuk nya bumdes ini adalah untuk mengoptimalkan asset asset yang di miliki oleh pemerintahan
desa,pengoptimalan  ini  juga  yang nantinya akan menjadi penguat ekonomi dan kesejahteraan  rakyat  nya,di  desa cikalong kecamatan cilamaya wetan ini bumdes  nya  berupa koperasi  simpan pinjam  dan  pemanfaatan  lapangan badminton yang nantinya desa menyediakan kantin kanting kecil,
Pada  praktek  nya  di  lapangan BUMDes  sangat  di  perlukan  bagi masyarakat  khususnya  nbagi  mereka yang  kurang  mampu  dalam  segi ekonomi,BUMDes  hadir  memberikan harapan utnuk meningkatkan kesejahteraan  bagi  setiap  masyarakat desa. Pemerintah pusat telah memberikan  anggran  yang  mana  harus di  manfaatkan  dengan  baik  oleh  pihak pemerintahan  desa  untuk  kepentingan masyarakat nya itu sendiri.
BUMDes harusnya dapat di manfaatkan dengan  baik  oleh  pemerintahan  desa khususnya untuk  masyarakat itu sendiri,karena  dalam  judul  yang  saya ambil  sudah  jelas  bahwa  BUMDes  ini fungsi  nya  adalah  sebagai  penguat ekonomi  masyarakat  dengan  anggaran yang tidak sedikit harusnya pemerintahan  desa  dapat  berbuat  lebih dalam berkolaborasi dengan masyarakat nya ini sendiri,tetapi di desa cikalong ini malah sebaliknya.
Masih banyaknya masyarakat belum tau apa  manfaat  BUMDes  itu  sendiri menjadikan  BUMDes  yang  ada  itu hanya  pajanga  saja  ataupun  program langsung  dari  pemerinahan  pusat  yang tidak  dapat  di  kelola  bebas  oleh desa,mengadakan  sosialisasi  terutama menarik  tokoh  masyarakat  setempat

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 Mei 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023                 (606-627)
juga  dapat  menjadi  solusi  aga  bisa mengatasi  emua  permasalahan  yang ada. Lalu peran dari kepala desa nya ini  juga  sangat  di  soroti  dari  segi mengelola ataupun memberikan
perintah  pelaksanaan  BUMDes  itu sendiri. Jangan sampai anggaran yang di berikan  leh pemerintahan pusat  khusus nya kabupaten di sia siakan apalagi jika tidak  di  pakai  sesuai  urgensi  nya. Meningkatkan  produktivitas  BUMDes memang  daklah  muda  tetapi menurut saya jika ada keinginan untuk maju pasti akan mendapatkan hasil yang memuaskan nantinya,apalagi desa cikalong  ini  memiliki  ekayaan  alam yang  sangat  melimpah  terutama  di sekotor pangan,setidaknya desa mempunyai  sawah  yang  bisa  di  garap agar  nanti  hasilnya  atau uang  yang  di dapat  masuk  ke  rekening  desa  dan membantu masyarakat nya itu sendiri.
Yang  terkahir  jangan  sampai BUMDes  ini  mogok  di  tengahjalan, apapun  yang  di  alami,apapun  prioritas yang harus di tangani pada pandemi saat ini setidaknya BUMDer menjadi kebutuhan primer atau yang kedua tanpa menghilangkan atau mengesampingkan urusan lain yang lebih urgent nantinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni, M. R. R. S. (2017). Peranan
Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)  Pada  Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. Agunggunanto,  E.  Y.,  Arianti,  F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D.  (2016).  Pengembangan  desa mandiri  melalui  pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). Jurnal  Dinamika Ekonomi & Bisnis , 13 (1).
Bab III metode Penelitian A. Jenis Dan Pendekatan  ...  -  uinsby.  (n.d.). Retrieved November  10,
2021,  from http://digilib.uinsby.ac.id/10858 /6/bab%203.pdf Candraningsih, K. E., Sarayanti, K. Y., Pratiwi, P. R., Suryantini, L. P.,
Juliantari,  I.  G.  A.  D.,  &
Devilaksmi,  A.  T.  (2019).
Pengelolaan keuangan dan sumber  daya  manusia  pada
BUMDes  Bulian  Kecamatan
Kubutambahan. Jurnal  Ilmiah Akuntansi Dan Humanika , 8 (1). Dewi,  A.  S. K.  (2014).  Peranan  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) sebagai upaya dalam meningkatkan  pendapatan  asli desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa. Journal  of  Rural  and Development , 5 (1).
Laru,  F.  H.  U.,  &  Suprojo,  A.  (2019).
Peran  Pemerintah  Desa  Dalam Pengembangan  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDes). JISIP: Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik , 8 (4), 367-371. Nursetiawan, I. (2018). Strategi pengembangan  desa  mandiri melalui inovasi bumdes. MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 4 (2), 72-81.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 Mei 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023                 (606-627)
Ramadana,  C.  B.  (2013).  Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)  sebagai  Penguatan Ekonomi Desa (Doctoral dissertation, Brawijaya University).