SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 3 Nomor 1, Juni 2023, hlm. (18-35) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2798-5598 | e-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index
Pencabutan Kewarganegaraan Indonesia Anggota the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS): di antara Kedaulatan Negara dan Hak Asasi Warga

## Negara
Diya Ul Akmal
Pasca Sarjana Program Magister Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: diyaulakmal@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2.
Info Artikel
|Submitted : 13 Oktober 2022 |Revised : 26 Maret 2023 |Accepted : 12 April 2023
How  to  cite:  Diya  Ul  Akmal, “ Pencabutan  Kewarganegaraan  Indonesia  Anggota  the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS): di antara Kedaulatan Negara dan Hak Asasi Warga Negara ”, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol. 3 No. 1, (Juni, 2023 )”, hlm. 1 8- 35.

## ABSTRACT:
The  growth  of  the  Islamic  State  of  Iraq  and  Syria  (ISIS) has  created  complex  issues  for  countries around the world. Radicalism awareness and propaganda's ability to spread are the issues. The downfall of ISIS  was  triggered  with  the  death  of  its  leader.  ISIS  militants  from  various  nations,  including  Indonesia, were  also  impacted  by  this.  Regarding  the  repatriation  of  Indonesian  citizens  and  their  citizenship  status, there are both proponents and critics in the society. The aim of this research was to ascertain the citizenship status of Indonesian nationals who left their country and joined ISIS and to determine the legal standing of someone  without  a  nationality.  This  is  a  qualitative  study  that  employs  the  Normative  Legal  Method  in conjunction  with  the  Legislative  Approach.  The  data  was  gathered  from  a  literature  review  that  included primary legal materials (statutory regulations), secondary legal materials (books and journals), and tertiary legal  materials  (Internet).  The  gathered  data  is  analyzed  and  described  in  terms  with  scientific  logic.  The study  revealed  that  many  Indonesian  nationals  who  joined  ISIS  desired  to  go  back  to  their  own  country. Even yet, the Indonesian government has adopted a policy of revoking citizenship and refusing to repatriate Indonesian  people  who  joined  ISIS.  The  former  Indonesian  citizen  is  therefore  stateless.  The  Indonesian government's  policy  is  an  assertion  of  state  sovereignty  and  does  not  violate  the  human  rights  of  former Indonesian  citizen  because  the  decision  to  leave  Indonesia  and  join  ISIS  is  totally  personal  to  each  former Indonesian  citizen.  The  government  needs  to  take  more  preventive  actions  through  promoting  Pancasila education  and  national  values.  This  attempts  to  strengthen  nationalism  and  prevent  extremist  ideas  from spreading  in  Indonesia.  In  order  to  emphasize  State  Sovereignty  more  strongly  in  the  development  of  the Indonesian state of law, security assurances and protection for the entire Indonesian population must also be improved.
Keyword : ISIS, Citizenship, Indonesian Citizen, Citizen's Human Rights, State Sovereignty

## ABSTRAK:
Perkembangan  kelompok  the  Islamic  State  of  Iraq  and  Syria  (ISIS)  membawa  dinamika permasalahan  bagi  negara-negara  di  seluruh  dunia.  Permasalahan  tersebut  berupa  penyebaran propaganda  dan  paham  radikalisme.  Meninggalnya  pimpinan  ISIS  menandai  awal  kemunduran kelompok tersebut. Hal ini juga berimbas kepada anggota ISIS yang berasal dari berbagai negara termasuk juga Indonesia. Terjadi pro-kontra ditengah masyarakat mengenai pemulangan WNI dan status kewarganegaraan yang mereka miliki. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status kewarganegaraan  WNI  yang  meninggalkan  Indonesia  dan  bergabung  dengan  ISIS  serta  untuk mengetahui  kedudukan  hukum  seseorang  yang  tidak  memiliki  kewarganegaraan.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  kualitatif  menggunakan  metode  Yuridis  Normatif  dengan  pendeketan Peraturan  Perundang-Undangan.  Data  didapatkan  melalui  studi  kepustakaan  berupa  bahan hukum primer (Peraturan Perundang-Undangan), bahan hukum wekunder (buku dan jurnal), dan bahan  hukum  tersier  (internet).  Data  yang  didapatkan  dianalisis  dan  dinarasikan  menggunakan kata-kata  dengan  logika  ilmiah.  Hasil  penelitian  menunjukan,  banyak  WNI  yang  bergabung dengan ISIS berharap untuk dapat kembali ke Indonesia. Meskipun begitu, pemerintah Indonesia telah  mengambil  kebijakan  untuk  tidak  memulangkan  WNI  yang  bergabung  dengan  ISIS  serta mencabut  kewarganegaraannya.  Dengan  demikian,  eks  WNI  tersebut  berstatus  tanpa kewarganegaraan.  Kebijakan  yang  diambil  pemerintah  Indonesia  merupakan  penegasan kedaulatan  negara  dan  tidak  melanggar  hak  asasi  eks  WNI  tersebut  karena  keputusan  untuk meninggalkan  Indonesia  dan  bergabung  menjadi  anggota  ISIS  sepenuhnya  ada  pada  pribadi masing-masing  eks  WNI.  Tindakan  pencegahan  perlu  ditingkatkan  oleh  pemerintah  melalui penanaman  nilai-nilai  kebangsaan  dan  pendidikan  Pancasila.  Hal  ini  bertujuan  untuk meningkatkan  rasa  nasionalisme  dan  menghindari  paham  radikal  berkembang  di  Indonesia. Perjaminan  keamanan  dan  perlindungan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  juga  perlu  ditingkatkan untuk semakin menegaskan Kedaulatan Negara dalam pembangunan Negara Hukum Indonesia.
Kata  Kunci : ISIS,  Kewarganegaraan,  Warga  Negara  Indonesia,  Hak  Asasi  Warga  Negara,  Kedaulatan Negara

## Pendahuluan
Pemberitaan  yang  mengabarkan pimpinan  militan  the  Islamic  State  of Iraq  and  Syria 1 (ISIS)  telah  meninggal dunia  menjadi  awal  dari  kemunduran ISIS  didaerah-daerah  yang  mereka kuasai.
Abu Bakar Al-Baghdadi
(Pemimpin  ISIS) meninggal dengan cara meledakan  diri  dengan  bom  rompi dalam  serangan  yang  dilakukan  oleh pasukan  khusus  Amerika  Serikat  dalam sebuah  operasi  militer.  Operasi  khusus dilakukan  pada  malam  hari  di  daerah Suriah  Barat  Laut. 2 Kemunduran  yang dialami  oleh  ISIS  terjadi  meskipun organisasi  tersebut  telah  mengangkat pemimpin  baru  bernama  Abu  Ibrahim al-Hashemi
al-Quraishi. 3
Pada perkembangannya,  Abu  Ibrahim  al- Hashemi  al-Quraishi  juga  meninggal karena  meledakan  diri  pada  Februari 2022  saat  diserbu  oleh  pasukan  khusus militer  Amerika  Serikat.  Ledakan  bom bunuh  diri  tersebut  juga  menewaskan keluarganya termasuk anak-anak. 4
1 The  Islamic  State  of  Iraq  and  Syria merupakan  terjemahan  dari  organisasi Ad-daulah Al-Islamiyah  fil  Iraq  wa  As-Syam .  Organisasi tersebut  juga  dikenal  sebagai Islamic  State  in  Iraq and the Levant (ISIL) sebagaimana yang digunakan oleh  Amerika  Serikat  dan  beberapa  media  barat. Robert Gabil, Syria The United States, and The War on  Terror  in  The  Middle  East ,  An  Imprint  Of Greenwood  Publishing  Group,  New  York,  2006, hlm.  44.  Lihat  juga  dalam Abdul  Waid,  ‘ISIS: Perjuangan Islam Semu Dan Kemunduran Sistem Politik;  Komparasi  Nilai-Nilai  Keislaman  ISIS Dengan Sistem Politik Kekinian’, Epistemé 9, no. 2 (2014): 401 – 425.
2 BBC  News  Indonesia,  “Pemimpin ISIS
Abu  Bakar  Al-Baghdadi  Tewas  Dalam  Operasi Militer  AS,  ‘Merintih,  Menangis’  Sebelum Ledakkan  Bom  Rompi,  Kata  Presiden  Trump,” BBC  News  Indonesia,  27  Oktober  2019: https://www.bbc.com/indonesia/dunia- 50198216. (Diakses tanggal 20 April 2022).
3 BBC  News  Indonesia,  “I SIS  Umumkan Nama  Pemimpin  Barunya:  Abu  Ibrahim  Al- Hashemi,”  BBC  News  Indonesia,  1  November 2019: https://www.bbc.com/indonesia/dunia- 50257782. (Diakses pada tanggal 20 April 2022).
4 Tim  Deti kcom,  “Pemimpin  ISIS  Tewas Ledakkan  Diri  Saat  Diserbu  Tentara  AS,”
Kemunduran ISIS mengakibatkan banyak pertanyaan mengenai nasib para pengikut ISIS yang berasal dari beberapa negara di dunia. Di Indonesia  terjadi  kontroversi  karena banyak Warga Negara Indonesia 5 (WNI) yang  bergabung  dengan  kelompok tersebut. 6 Boy Rafli Amar (Kepala Badan
Nasional Penanggulangan Teroris)
menyatakan,  terdapat  1297  WNI  yang berangkat  ke  Irak  dan  Suriah  untuk bergabung  dengan  ISIS. 7 Terdapat  dua pandangan  yang  saling  bersebrangan terkait kepulangan WNI yang bergabung dengan ISIS, diantaranya:
a. Pandangan yang tidak setuju pemulangan  WNI  yang  bergabung dengan  ISIS  didasarkan  karena  WNI tersebut  telah  menanggalkan  status kewarganegaraannya 8 dengan DetikNews, 04 Februari 2022: https://news.detik.com/internasional/d- 5927600/pemimpin-isis-tewas-ledakkan-diri-saat- diserbu-tentara-as#:~:text=Pemimpin  kelompok Islamic  State  of,terjadi  di  Suriah%2C  pekan  ini. (Diakses pada tanggal 20 April 2022).
5 Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan  “ Yang  menjadi  warga  negara  ialah orang-orang  bangsa  Indonesia  asli  dan  orang- orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang- Undang sebagai warga negara”.
6 Andri  Saubani,  “Pemerintah  Terus Validasi Jumlah WNI Yang Pernah Gabung ISIS,”
Republika, 28 Februari 2020:
https://republika.co.id/berita/q6f0sm409/pemer intah-terus-validasi-jumlah-wni-yang-pernah- gabung-isis. (Diakses tanggal 06 April 2022).
7 Acep  Nazmudin,  “Kepala  BNPT: Puluhan  Ribu  WNI  Hampir  Ke  Suriah  Dan  Jadi Pengikut  ISIS,”  Kompas,  08  Februari  2022: https://regional.kompas.com/read/2022/02/08/ 071133978/kepala-bnpt-puluhan-ribu-wni- hampir-ke-suriah-dan-jadi-pengikut-isis.  (Diakses tanggal 20 April 2022).
8 Konsep  kewarganegaraan  menjelaskan kedudukan  rakyat  sebagai  warga  negara  beserta hubungannya  dengan  pemerintahan  dan  negara. Intan Nurvenayanti, ‘Teori -Teori Kewarganegaraan  Kontemporer’, Jurnal  Ilmiah Ilmu  Sosial 2,  no.  2  (2016):  101 – 8.  Konsep kewarganegaraan  diterapkan  untuk  menciptakan keharmonisan  hubungan  antara  warga  negara dengan  pemerintahan  dengan  didasarkan  pada
membakar paspor yang mereka miliki dan  berbaiat  kepada  ISIS.  Mereka secara  sadar  tidak  mengakui  negara Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara.  Sehingga  pemerintah  tidak memiliki kewajiban untuk memulangkannya  dan  pencabutan kewarganegaraan 9 menjadi  upaya untuk  memberikan  efek  jera  agar nantinya  tidak  ada  lagi  WNI  yang ikut  bergabung  dalam  kegiatan organisasi ekstrimis. 10
unsur-unsur  konstitusional  yang  melekat  juga didalamnya  hak-hak  serta  kewajiban  yang dimiliki  oleh  warga  negara.  Kewarganegaraan menjadi  identitas  hukum  formal  bagi  seorang individu.  Hak  dan  kewajiban  tersebut  sangat berkaitan  erat  dengan  negara  sebagai  bentuk komunitas  masyarakat  terbesar.  Negara  menjadi institusi  kewarganegaraan  dan  memberikan bentuk identitas sosial melalui pengakuan sebagai warga  negara.  Hak  yang  diberikan  kepada seorang warga negara  merupakan bentuk alokasi atas ‘sumber daya’ seperti jaminan sosial, jaminan kesehatan,  pendidikan,  kesejahteraan,  dan  hak lainnya  yang  bersifat  fundamental  seperti  Hak Asasi  Manusia. Bryan  S.  Turner,  ‘Citizenship Studies:  A  General  Theory’, Citizenship  Studies 1, no. 1 (1997): 5 – 18,
https://doi.org/10.1080/13621029708420644. Dapat dilihat juga dalam Supriyadi Arief dan Iwa Kustiwa,  ‘Pemberat an  Syarat  Dan  Prosedur Terhadap  Warga  Negara  Dalam  Mendapatkan Kembali  Kewarganegaraan  Indonesia’, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 9, no. 3 (8 Desember 2020): 443 – 59,
https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.471.
9 Pencabutan kewarganegaraan merupakan kebalikan dari memperoleh kewarganegaraan.  Seseorang  dapat  memperoleh kewarganegaraan  suatu  negara  apabila  telah memenuhi  persyaratan  yang  diberikan  oleh negara yang dituju. Sementara itu, seseorang akan kehilangan  kewarganegaraan  jika  dirinya  secara resmi memohonkan untuk melepaskan kewarganegaraannya  ataupun  telah  memenuhi syarat secara normatif sebagaimana yang diatur di negara dirinya memperoleh status kewarganegaraan.  Pencabutan  kewarganegaraan seseorang dapat diartikan juga sebagai hilangnya status  kewarganegaraan  beserta  hak-hak  yang melekat padanya sebagai seorang warga negara.
10 Dian  Purwaningrum  dan  Muhammad Arvin
Wicaksono, “Status Hukum
Kewarganegaraan  Indonesia  yang  Bergabung Menjadi  Anggota  Gerakan  Radikalisme,” Jurnal
b. Pandangan  yang  setuju  pemulangan WNI  yang  bergabung  dengan  ISIS didasarkan  alasan  bahwa  ISIS  bukan sebuah negara yang berdaulat sehingga  meskipun  mereka  telah menjadi simpatisan ISIS atas keinginan  sendiri  tidak  menjadikan mereka kehilangan kewarganegaraan. 11 Selain itu,
terdapat  anak-anak  yang  menjadi korban  dari  ketidaktahuan  mengikuti orang  tuanya  untuk  bergabung dengan ISIS. 12 Terkhusus untuk anak- anak  terasa  menjadi  tidak  manusiawi jika  penjatuhan  hukuman  diberikan kepada orang yang tidak bersalah. 13
Pelarangan WNI tersebut kembali ke  Indonesia  seakan  mempertegas pencabutan kewarganegaraan yang mereka miliki. Pencabutan status kewarganegaaran  oleh  suatu  negara tidak  dapat  dilakukan  begitu  saja. Terdapat prinsip perlindungan hak asasi yang  menjadi  alasan  fundamental.  Hak asasi  memiliki  keterkaitan  erat  dengan nilai-nilai  kemanusiaan  (humanistis). 14 Pasal  15 Universal  Declaration  of  Human Rights
1948 menegaskan bahwa kewarganegaraan  merupakan  salah  satu hak  fundamental  yang  dimiliki  oleh setiap  orang  dan  tidak ada  seorang  pun
Paradigma Hukum Pembangunan 7, no. 2 (2022): 37 – 49.
11 Edi  Saputra  Hasibuan,  “Kembalinya WNI  Eks  I slamic  State  Of  Iraq  and  Syria (ISIS): Sebuah  Langkah  Yang  Dapat  Mempengaruhi Kasus Terorisme Di Indonesia,” Krtha Bhayangkara 16, no. 2 (2022): 287 – 296.
12 Mohamad Rapik dan Bunga Permatasari,  “Penanganan  Anak  ISIS  Dalam Perspektif  Hukum  Indonesia,” Undang:  Jurnal Hukum 3,  no.  2  (1  Desember  2020):  289 – 314, https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.289-314.  Dapat dilihat juga dalam Edi Saputra Hasibuan..., Ibid . 13 Barda Nawawi Arif, Masalah Penegakan Hukum  Dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam Penanggulangan Kejahatan , Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 56-58.
14 Samsul  Arifin,  “Penghilangan  Hak Kew arganegaraan  Bagi  Eks  ISIS,” Widya  Yuridika 3, no. 1 (24 Mei 2020): 71 – 76,
https://doi.org/10.31328/wy.v3i1.1295.
yang dapat dicabut kewarganegaraannya  secara  sewenang- wenang  atau  ditolak  haknya  untuk mengubah kewarganegaraannya. Hal ini dikarenakan  negara  memiliki  kewajiban untuk  melindungi  hak-hak  dasar  yang dimiliki oleh setiap warga negaranya.
Pencabutan kewarganegaraan diharuskan melalui pertimbangan
berbagai  aturan  hukum  yang  berkaitan dengan  hak  kewarganegaraan.  Hukum menjadi  dasar  yang  menjadi  pijakan pemerintah  karena  negara  Indonesia merupakan  Negara  Hukum. 15 Dengan demikian,  dalam  menjalankan  setiap kebijakan  yang  ada  harus  didasarkan kepada  hukum  yang  berlaku.  Indonesia sebagai negara yang berdaulat juga wajib menjalankan
aturan hukum
internasional  apabila  telah  dirativikasi. Berdasarkan  setiap  aturan  hukum, keputusan yang diambil oleh pemerintah harus bijak  berkaitan dengan  WNI yang bergabung dengan ISIS.
Setelah  melalui  pertimbangan dari  berbagai  ahli,  pada  Bulan  Februari tahun  2020,  Pemerintah  Indonesia  telah memutuskan  tidak  akan  memulangkan WNI  yang  bergabung  dengan  ISIS  ke tanah air dengan pertimbangan keamanan  nasional. 16 Mahfud  MD
(Menteri  Koordinator  Bidang  Politik, Hukum,  dan  Keamanan)  menjelaskan,
salah satu alasan mencabut
kewarganegaraan  WNI  yang  bergabung dengan  ISIS  dikarenakan  mereka  telah ikut  dalam  kegiatan  tentara  asing sebagaimana  yang  ditegaskan  dalam pasal 23 ayat (1) butir d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Lebih lanjut, Mahfud
15 Lihat  dalam  Pasal  1  Ayat  (3)  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16 Ratu Rina Windarty, “Resmi! RI Tolak Pulangkan  689  WNI  Eks  ISIS  Ke  Tanah  Air,” CNBC Indonesia, 12 Februari 2020: https://www.cnbcindonesia.com/news/2020021 2104432-4-137202/resmi-ri-tolak-pulangkan-689-
wni-eks-isis-ke-tanah-air. (Diakses tanggal 6 April 2022).
MD menegaskan pencabutan kewarganegaraan dilakukan oleh
presiden  bukan  melalui  pengadilan dikarenakan  hal  tersebut  merupakan bagian  dari  proses  hukum  administrasi. Hal  tersebut  sebagaimana  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun 2007  tentang  Tata  Cara  Memperoleh, Kehilangan,
Pembatalan,
dan
Memperoleh  Kembali  Kewarganegaraan
Republik  Indonesia. 17 Sebagai  akibat keputusan  pemerintah  Indonesia  yang tidak  memulangkan  dan  mencabut kewarganegaraan  Indonesia  bagi  yang bergabung  dengan  ISIS  menjadikan mereka  saat  ini  tidak  memiliki  status kewarganegaraan (stateless person).
Status  stateless  person  memiliki dampak  yang  signifikan  dalam  upaya perlindungan  hak  asasi  yang  dimiliki oleh  seseorang.  Banyak  negara  hanya memberikan  perlindungan  hak  sipil, politik,  ekonomi,  dan  sosial  kepada warga  negara.  Perlindungan  tersebut termasuk  juga  perlindungan  diplomatik ketika  seorang  warga  negara  berada  di negara lain. 18 Contoh sederhana, jika ada seseorang  yang  menganiaya  orang  lain yang  berstatus  stateless  person  maka tidak  ada  kesalahan  internasional.  Hal ini  dikarenakan  orang  yang  berstatus stateless  person  tidak  dilindungi  oleh negara  manapun. 19 Bagi  seseorang  yang
17 Sania  Mashabi,  “Mahfud  MD:  Jangan Pertentangk an  Saya  Dengan  Pak  Moeldoko,”
Kompas, 13 Februari 2020:
https://nasional.kompas.com/read/2020/02/13/
20204941/mahfud-md-jangan-pertentangkan- saya-dengan-pak-moeldoko.  (Diakses  tanggal  06 April  2022).  Dapat  dilihat  juga  dalam  CNN Indonesia,  “Polemik  WNI  Eks  ISIS  Dan  Aturan Kehilangan  Kewarganegaraan,”  CNN  Indonesia,
14 Februari 2020: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200 214113641-20-474581/polemik-wni-eks-isis-dan- aturan-kehilangan-kewarganegaraan. (Diakses tanggal 06 April 2022).
18 David  Weissbrodt  dan  Clay  Collins,
“ The  Human  Rights  of  Stateless  Persons ,” Human Rights Quarterly 28 (2006): 245 – 276.
19 David  Weissbrodt  dan  Clay  Collins..., Loc.Cit .
memiliki
kewarganegaraan, tentu
menjadi kewajiban negara untuk
melindungi hak-hak dasar yang dimiliki oleh warga negaranya. Hal ini menjukan bahwa  kewarganegaraan  merupakan salah  satu  aspek  penting  yang  harus dimiliki setiap individu.
Status  stateless  person  yang disandang oleh eks WNI yang bergabung dengan ISIS menjadi perhatian yang serius. Hal ini dikarenakan  pertimbangan  hak  asasi yang dimiliki oleh setiap individu. Disisi lain  terdapat  kedaulatan  negara  yang harus  tetap  dijaga.  Negara  dituntut untuk  melaksanakan  kewajiban  untuk menjaga keamanan kolektif masyarakat. 20 Penanggulangan radikalisme 21 dan  terorisme 22 dengan cara preventif menjadi dasar pemerintah
20 Hery Firmansyah, “Upaya
Penanggulangan  Tindak  Pidana  Terorisme  Di
Indonesia,” Mimbar  Hukum 23,  no.  2  (2011):  376 – 393.
21 Radikalisme  merupakan  suatu  paham yang  diyakini  oleh  sekelompok  orang  yang menginginkan adanya perubahan melalui pembaharuan  sosial  politik  secara  drastis  yang tidak  jarang  dilakukan  melalui  cara-cara kekerasan. Ahmad  Asrori,  ‘Radikalisme  Di Indonesia:  Antara  Historisitas  Dan Antropisitas’, KALAM 9,  no.  2  (23  Februari  2017):  253 – 68, https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.331.  Terdapat beberapa penyebab terbentuknya paham radikalisme  seperti  permasalahan  pemahaman keagamaan,  adanya  pemahaman  mengenai ketidakadilan  politik,  buruknya  penegakan hukum dan tidak terpenuhinya rasa keadilan atas pemberlakuan  hukum,  dan  adanya  pendidikan yang menekankan ajaran kekerasan dalam agama. Zuly  Qodir,  ‘Kaum  Muda,  Intoleransi,  Dan Radikalisme Agama’, Jurnal Studi Pemuda 5, no. 1 (9 Agustus 2018): 429 – 45, https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.3712
7.
22 Muladi mengartikan terorisme sebagai bentuk  tindak  pidana  yang  melibatkan  unsur kekerasan  serta  menimbulkan  efek  bahaya  bagi kehidupan  manusia  dan  ditujukan  untuk mengintimidasi  penduduk  sipil,  mempengaruhi kebijakan  pemerintah,  serta  penyelenggaraan negara.  Muladi, Demokratisasi,  Hak  Asasi  Manusia, Dan Reformasi Hukum Di Indonesia , Habibie Center, Jakarta,  2002,  hlm.  173.  Lihat  juga  dalam  Hery Firmansyah..., Op.Cit .
untuk  tidak  memulangkan  WNI  yang bergabung  dengan  ISIS.  Tujuannya adalah  mencegah  penyebaran  paham radikalisme  yang  mengarah  pada terorisme  tanpa  menunggu  terjadinya perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat serta negara. 23 Berdasarkan  hal  tersebut,  tulisan ini  akan  membahas  permasalahan mengenai  status  kewarganegaraan  dari WNI  yang  bergabung  dengan  ISIS. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui alasan pemerintah Indonesia yang  mencabut  kewarganegaraan  dari WNI yang telah bergabung dengan ISIS. Selain itu, untuk mengetahui kedudukan hukum  seseorang  yang  tidak  memiliki kewarganegaraan  berdasarkan  hukum internasional.  Pembahasan  mengenai permasalahan  tersebut  akan  dibagi menjadi tiga bagian yaitu perkembangan ISIS serta penolakan dunia terdahapnya, pencabutan  kewarganegaraan  bagi  WNI yang  bergabung  dengan  ISIS,  dan kedudukan  hukum stateless  person berdasarkan hukum internasional.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode  Yuridis  Normatif.  Metode Yuridis  Normatif  digunakan  karena penelitian  ini  mengkaji  Peraturan Perundang-Undangan  yang  berkaitan dengan  kewarganegaraan.  Penelitian  ini menggunakan  data  sekunder  yang didapatkan  melalui  studi  kepustakaan. Data yang didapatkan terdiri dari bahan hukum  primer  (Peraturan  Perundang- Undangan),  bahan  hukum  sekunder (buku  dan  jurnal  ilmiah),  dan  bahan hukum  tersier  (surat  kabar  dan  sumber
23 Hery  Firmansyah..., Ibid .  Lihat  juga Ahmad  Jazuli,  “Strategi  Pencegahan  Radikalisme dalam  Rangka  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 10, no. 2 (2016): 197 – 209.
internet). 24 Data  yang  telah  didapatkan kemudian dianalisis menggunakan analisis  data  kualitatif  dengan  tujuan untuk  mendapatkan  pemahaman  serta menggambarkan  permasalahan  secara deskriptif melalui kasus yang terjadi. 25 Studi  penelitian  ini  meliputi beberapa langkah, diantaranya: Pertama, merumuskan  permasalahan  yang  akan dibahas pada penelitian. Kedua, menentukan Peraturan Perundang- Undangan yang relevan dengan permasalahan  yang  dibahas  seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945,  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata  Cara  Memperoleh,  Kehilangan, Pembatalan,  dan  Memperoleh  Kembali Kewarganegaraan  Republik  Indonesia. Aturan  hukum  internasional  juga digunakan  pada  penelitian  ini  seperti Montevideo  Convention  on  the  Rights and  Duties  of  States  1933,  Universal Declaration  of  Human  Rights  1948,  dan Stateless  Person  Convention  1954. Ketiga,  mengumpulkan  buku  referensi, jurnal  yang  berkaitan  dengan  penelitian ini,  serta  sumber-sumber  lain  dari internet.  Keempat,  menganalisis  setiap Peraturan  Perundang-Undangan,  teori- teori hukum, dan data lainnya yang telah didapatkan  serta  mengolahnya  dengan cara  mendeskripsikan  menggunakan kata-kata dengan logika ilmiah.
Perkembangan the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) serta Penolakan Dunia Terhadapnya
Negara 26 secara terminologi diartikan  sebagai  organisasi  tertinggi
24 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 33-37.
25 Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 167.
26 Istilah  negara  merupakan  terjemahan dari  ‘ Staat’ (Bahasa  Belanda  dan  Jerman),  ‘ State’ (Bahasa  Inggris),  dan  ‘ Etat’ (Bahasa  Perancis).
dari kelompok masyarakat yang memiliki  cita-cita bersama, hidup dalam suatu kawasan, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. 27 Menurut Machiavelli,  negara  merupakan  suatu bentuk  dari  kehendak  politis  untuk mengatur  masyarakat. 28 Lebih  lanjut, Carroll  Hawkins 29 menyebutkan  negara
Sebagaimana dipahami dalam pandangan ‘ liberal democrat ’ merupakan  manifestasi  dari  cita-cita masyarakat  yang  menginginkan  untuk memiliki
pemerintahan yang
bertanggung jawab dan berperan sebagai kekuasaan  yang  menjaga  kebaikan bersama.  Mahfud  M.D 30 menjabarkan, suatu  negara  yang  berdaulat  memiliki unsur masyarakat (rakyat), wilayah, dan pemerintahan  berdaulat  serta  ditunjang dengan  unsur  deklaratif  dalam  bentuk pengakuan  dunia  internasional.  Negara adalah  subjek  dari  hukum  internasional asli  (original  subject  of  international). Selain  itu  negara  merupakan  subjek hukum  yang  terpenting  (par  excellence) dibandingkan  dengan  subyek-subyek hukum  Internasional  lainnya.  Sebagai subjek  hukum  internasional  negara
Istilah  ‘ Staat’ memiliki  sejarah  panjang  yang bermula  dari  Eropa  Barat  pada  abad  ke-15. Terdapat  anggapan  umum  yang  menyebutkan bahwa  ‘ Staat’ berasal  dari  bahasa  latin  ‘ Status ’ atau ‘ statum ’. Kata ‘ status ’ pada bahasa latin klasik merujuk pada istilah abstrak yang menggambarkan  keadaan  tegak  dan  tetap maupun  sesuatu  yang  memiliki  sifat  tegak  dan tetap. Ni’matul Huda, Ilmu Negara , Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 1.
27 A.  Ubaedillah  dan  Abdul  Rozak, Pendidikan Kewarga[Negara]an: Pancasila, Demokrasi, HAM,  dan  Masyarakat  Madani ,  Kencana,  Jakarta, 2012, hlm. 120.
28 Clifford  Angell  Bates,  ‘Trajectory  of Machiavelli’s  Concept  of  State  in  Early  Modern Politic s’, Dialogi  Polityczne 1,  no.  32  (2022):  7 – 30, https://doi.org/10.12775/DP.2022.001.
29 Carroll  Hawkins,  ‘Harold  J.  Laski:  A Preliminary  Analysis’, Political  Science  Quarterly 65, no. 3 (September 1950): 376 – 92, https://doi.org/10.2307/2145253.
30 Moh.  Mahfud  M.D, Dasar dan  Struktur Ketatanegaraan  Indonesia ,  Rineka  Cipta,  Jakarta, 2001, hlm. 2.
memiliki hak-hak dan kewajiban menurut hukum internasional. 31 ISIS mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara islam sekaligus
kekhalifahan  dunia  dan  mengangkat pemimpin  mereka  Abu  Bakar  al- Baghdadi  sebagai  khalifah  pada  tanggal 29 Juni 2014. Basis wilayah negara islam yang  dideklarasikan  oleh  ISIS  berada  di Irak  dan  Suriah  serta  berpusat  di  Ar- Raqqah. 32 Kemunculan ISIS bermula dari jatuhnya  rezim  Saddam  Hussein  oleh invasi  Amerika  Serikat  di  Irak. Berkembangnya  ISIS  didasari  keinginan untuk  mengembalikan  kejayaan  Islam dimasa  lalu.  Baghdad  (Irak)  dahulu pernah  menjadi  pusat  perkembangan kebudayaan  Islam  serta  Suriah  (dahulu syam)  merupakan  pusat  perdagangan dimasa awal perkembangan Islam. 33 Merujuk  pasal  1  Montevideo Covention  on  the  Rights  and  Duties  of States 1933 menegaskan beberapa syarat bagi suatu objek untuk dapat
dikategorikan  sebagai  suatu  Negara, yaitu  apabila  memiliki  penduduk  tetap (masyarakat), wilayah tertentu, pemerintahan, dan
melakukan hubungan dengan negara lain. 34 Adapun
31 Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum  Internasional ,  Keni  Media,  Bandung,  2001, hlm. 1.
32 Joko  Tri  Haryanto,  ‘Perkembangan
Gerakan  ISIS  Dan  Strategi  Penanggulangannya (Kasus  Perkembangan  Awal  ISIS  Di  Surakarta)’,
Harmoni:  Jurnal  Multikultural  &  Multireligius 14, no. 3 (2015): 23 – 40.
33 Najamuddin  Khairur Rijal,  “Eksistensi
Dan  Perkembangan  ISIS:  Dari  Irak  Hingga Indonesia,” Jurnal  Ilmiah  Hubungan  Internasional
13, no. 1 (23 Agustus 2017): 45 – 60, https://doi.org/10.26593/jihi.v13i1.2670.45-60.
34 Negara  merupakan  perwujudan lembaga  formal  dengan  berdasarkan  aturan hukum normatif yang menaunginya. Berdasarkan aturan  hukum  tersebut,  struktur  kelembagaan pada  suatu  negara  akan  terpola  secara  formal. Negara dalam pengertian formal lebih dipandang dari  sudut das  sollen mengenai  sesuatu  yang seharusnya  dilakukan  oleh  negara  bukan  dari sudut das  sein mengenai  sesuatu  yang  dilakukan oleh  negara  dalam  kenyataan.  Isharyanto, Ilmu Negara , Oase Pustaka, Karanganyar, 2016, hlm. 21.
ISIS telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 1 tersebut,
dikarenakan: a. ISIS memiliki daftar orang-orang yang menjadi  anggotanya  dan  secara bertahap menambah anggotanya meskipun  merupakan  penduduk negara lain termasuk Indonesia. Maka dapat  dikatakan  mereka  adalah anggota  atau  masyarakat  ISIS  karena telah bersumpah setia atau “Berbai’at” kepada pimpinan ISIS;
b. ISIS  berwilayah  di  sebagian  wilayah Irak  dan  sebagian  wilayah  Suriah yang  telah  dikuasai  mereka  selama beberapa tahun.  Oleh karena itu, ISIS memiliki wilayah sendiri;
c. ISIS memiliki struktur, maka struktur tersebut  dapat  disebut  sebagai struktur pemerintahan. Struktur yang dimiliki  ISIS  terdapat  pimpinan  dan beberapa  petinggi-petinggi  di  bawah pimpinan ISIS.
d. ISIS  memiliki  kemampuan  untuk melakukan hubungan-hubungan dengan  negara  lain.  Hal  ini  dapat dilihat  dengan  banyaknya  sumber- sumber pendanaan ISIS tersebut yang berasal dari negara-negara lain.
Meskipun  ISIS  telah  memenuhi syarat sebagaimana yang telah disebutkan,  namun  hubungan  yang dibangun  dengan  negara  lain  bukan dilakukan  secara  formal.  Hubungan tersebut  terjadi  dikarenakan  terdapat banyak  simpatisan  ISIS  dari  berbagai negara  di  dunia  yang  ingin  membantu kegiatan  yang  dilakukan  oleh  ISIS. Hubungan  yang  terbangun  bukan berdasarkan  pengakuan  dari  negara lainnya.  Penekanan  ISIS  sebagai  suatu negara  memang  dapat  diperdebatkan. Seperti Israel yang diakui sebagai negara oleh Amerika Serikat, namun Israel tidak diakui  sebagai  sebuah  negara  oleh Indonesia.  Begitu  juga  dengan  Taiwan, ada  negara  yang  mengakui  Taiwan sebagai  sebuah  negara  namun  ada  pula
negara  lain  yang  tidak  mengakuinya sebagai negara. Meskipun ISIS mendeklarasikan  diri  sebagai  sebuah negara  namun  pada  kenyataannya negara-negara  yang  ada  didunia  tidak mengakui ISIS sebagai sebuah negara.
Penegasan penting untuk
memahami  kedaulatan  ISIS  sebagai sebuah  negara  adalah  wilayah  yang mereka  kuasai  merupakan  bagian  dari negara  lain.  ISIS  pada  awalnya merupakan  sebuah  organisasi  yang terbentuk  pada  tanggal  9  April  2013. Situasi  politik  regional  di  negara-negara
Timur Tengah menjadi peluang ( opportunity ) dan kesempatan politik bagi ISIS  untuk  bertransformasi  menjadi kelompok  Islam  baru.  Dengan  bekal sumber daya melimpah di wilayah yang mereka  kuasai,  menjadikan  ISIS  mudah untuk  mengembangkan  jaringan  ke seluruh  dunia.  Selain  itu,  adanya hegemoni  ‘kekhilafahan’  menjadikan mereka  mendapat  banyak  respon  dari militan Islam di seluruh dunia. 35 Meskipun  mendeklarasikan  diri sebagai  negara  islam,  namun  doktrin yang  dilakukan  oleh  ISIS  justru menyimpang  dari  ajaran  Islam  bahkan dari awal berdirinya organisasi tersebut. Adapun penyimpangan tersebut diantaranya:
a. Menunjuk  pemimpin  ISIS  sebagai khalifah;  Penolakan  atas  keabsahan kekhalifahan pemimpin ISIS disampaikan  oleh  Yusuf  al-Qaradawi (Mantan  Ketua  Persatuan  Ulama Muslim Dunia), Abdullah bin Muhammad bin Sulaiman al- Muhaisini  (Pimpinan  Ikatan  Ulama
Islam  Dunia),  serta  berbagai  ulama besar  yang  ada  di  seluruh  dunia.
36 Penolakan  tersebut  atas  dasar  tidak adanya
kejelasan mekanisme mengenai  pengangkatan  khalifah.
Selain  itu,  tidak  ada  yang  dapat
35 Joko Tri Haryanto..., Op.Cit . Lihat juga Najamuddin Khairul Rijal..., Ibid .
36 Abdul Waid..., Op.Cit .
menjamin  ‘ khalifah ’  yang  diangkat oleh  ISIS  merupakan  orang  yang maksum (orang  yang  dianggap  paling jauh dari dosa). 37
b. Mengkafirkan  setiap  muslim  yang tidak  berbai ’ at  kepada  pimpinan  ISIS dan menghalalkannya untuk dibunuh; Hal ini merupakan penyimpangan  ajaran  Islam  yang sangat keji. Bahkan mereka melakukan  pengeboman  masjid  saat dipenuhi oleh jamaah yang
melakukan shalat Jumat. 38
c. Mewajibkan  setiap  muslim  untuk membatalkan  bai’at  mereka  kepada pemimpin negaranya masing- masing; 39 Hal  ini  mengakibatkan banyak  terjadi  gerakan  terorisme dengan dalih memperjuangkan Islam.
d. Jihad  yang  salah  arah; 40 Membunuh orang-orang yang berbeda pandangan dengan  mereka  seakan  menjadi  hal yang  biasa  terjadi.  Hal  tersebut bahkan  diajarkan  kepada  anak-anak. Jihad  yang  dipahami  oleh  kelompok ISIS  hanyalah  berperang  untuk kepentingan mereka sendiri.
e. Melegalkan  perbudakan:  kelompok ISIS  melakukan  penculikan  dan perbudakan  terhadap  Wanita  dan anak-anak  etnis  Yazidi.  Selain  itu, mereka  juga  mengeksekusi  lansia yang  dianggap  berumur  terlalu  tua untuk  dijadikan  budak  seks  atau pekerja kasar. 41
Berbagai  hal  tersebut  merupakan penyimpangan  yang  dilakukan  oleh kelompok  ISIS.  Dengan  dasar  tersebut, negara-negara  di  dunia  menyematkan
37 Abdul Waid..., Ibid .
38 Ali  Musri  Semjan  Putra,  ‘ISIS  Dalam T injauan  Aqidah  Islamiyah’, Al-Majaalis 2,  no.  1 (2014): 107 – 32.
39 Ali Musri Semjan Putra..., Ibid .
40 Ali Musri Semjan Putra..., Ibid .
41 Oriza  Ardiyanti,  “Perbudakan  ISIS Terhadap Perempuan Etnis Yazidi Di Irak Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Konflik Bersenjata,” Journal of International Relations 5, no. 1 (2019): 990 – 997.
kelompok  ISIS  sebagai kelompok  teroris dan  pemberontak.    Perkembangan  ISIS menjadi  ketakutan  bagi  seluruh  negara- negara di dunia. Hal tersebut dikarenakan  paham  radikalisme  yang didoktrinkan  kepada  simpatisannya dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan negara. Dengan dasar tersebut, beberapa negara termasuk Indonesia tidak
memulangkan kembali warga negaranya yang  telah  bergabung  menjadi  milisi kelompok  ISIS.  Ditakutkan  paham radikal  akan  berkembang  di  Indonesia dan  justru  mengganggu  kestabilan negara.

## Pencabutan  Kewarganegaraan  WNI yang Bergabung dengan ISIS
Penyebaran  paham  radikalisme telah  menjadi  musuh  bersama  bagi seluruh  negara  yang  ada  di  dunia. Begitupun  dengan  doktrin-doktrin  yang selalu  di  propagandakan  oleh  ISIS beserta  simpatisannya.  Menurut  Rijal Mamdud 42 ,  Propaganda  ISIS  dilakukan melalui dua strategi, yaitu:
a. Hard  Propaganda ;  ISIS  melakukan penyebaran propaganda dalam bentuk  video,  gambar,  maupun  teks yang  berisi  ancaman,  kekejaman, klarifikasi,  serta  klaim  atas  aksi  teror tertentu  yang  terjadi.  Tujuan  dari propaganda ini adalah untuk menakuti  musuh  dan  menebar ancaman keseluruh dunia.
b. Soft  Propaganda ;  ISIS  melakukan penyebaran propaganda dalam
bentuk  video,  gambar, dan  teks  yang berisi  hal-hal  positif  di  wilayah  yang mereka  kuasai.  Hal  positif  yang disebarkan
seperti kedekatan
42 Rijal Mamdud, Tesis: “ Islamic State Dan Propaganda  Media:  Analisis  Wacana  Kritis Terhadap  Teks  Majalah  Dabiq  Edisi  I- III”, (Yogyakarta:  UIN  Sunan  Kalijaga,  2018),  hlm.  4. Diunduh pada laman https://digilib.uin- suka.ac.id/id/eprint/32823/1/1620010029_BAB- I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.  (Tanggal  2 Agustus 2022).
persaudaraan  diantara  para  militan, menyebarkan  dalil- dalil  syar’i,  dan testimoni  ulama  yang  mendukung kegiatan  mereka.  Tujuannya  untuk mempengaruhi umat islam di seluruh dunia  agar  mendukung  ISIS  dan merekrut  anggota  dari  berbagai negara.
Propaganda yang dilakukan berhasil  menarik  minat  orang-orang untuk bergabung dengan kelompok ISIS. Pemerintahan  yang  dipimpin  oleh  ISIS dipandang  sebagai  sesuatu  yang  selama ini diharapkan kehadirannya. Keinginan yang kuat dari umat islam untuk tinggal dibawah  pemerintahan  kekhilafahan sangat  dimanfaatkan  oleh  ISIS.  Banyak orang  yang  bergabung  menjadi  anggota ISIS kemudian ikut berperang menaklukan  kota-kota  yang  ingin dikuasai.  Selain  itu,  berbagai  aksi  teror yang  dilakukan  juga  berhasil  menakut- nakuti negara-negara yang ada di dunia.
Sejatinya  propaganda positif yang  dilakukan  oleh  ISIS  hanya  bersifat semu  belaka.  Pada  kenyataannya, kegiatan  yang  mereka  lakukan  tidak sejalan  dengan  ajaran  Islam.  Adapun kegiatan  yang  mereka  lakukan  hanya berperang  dan  menebarkan  propaganda berupa teror. Aref Fedulla salah seorang WNI  merasa  menyesal  telah  bergabung dengan ISIS dengan membawa serta ibu dan  anaknya. 43 Nada  Fedulla,  anak  dari Aref  merasa  lelah  dengan  keadaan  di Suriah  dan  berharap  bisa  kembali  ke Indonesia.  Rasa  lelah  yang  dirasakan karena keadaan peperangan dan melihat tindakan  sadis  dari  militan  ISIS  yang membantai  orang-orang. 44 Penyesalan
43 Reza  Gunadha,  “WNI  Eks  ISIS
Menyesal  Bawa  Seluruh  Keluarga  Ke  Suriah,” Suara.com, 06 Februari 2020:
https://www.suara.com/news/2020/02/06/1424 18/wni-eks-isis-menyesal-bawa-seluruh-keluarga- ke-suriah.  (Diakses  pada  tanggal  02  Agustus 2022).
44 BBC  News  Indonesia,  “WNI  Eks  ISIS Di Suriah Yang Ingin Kembali Ke Indonesia: ‘Saya Sangat  Lelah,  Saya  Sangat  Berterima  Kasih  Jika Menerima  Kami  Pulang,’”  BBC  News  Indonesia,
juga  dirasakan  oleh  banyak  orang  dari berbagai  negara  yang  telah  bergabung dengan kelompok ISIS.
Menurut  pendapat  Hikmahanto Juwana,  anggota  ISIS  kehilangan  status WNI  karena  ISIS  adalah  pemberontak dari  pemerintahan  yang  sah.  Salah  satu tujuan  ISIS  adalah  menggulingkan pemerintahan  yang  sah  di  Suriah  dan Irak.  Maka  para  WNI  yang  tergabung dalam ISIS telah masuk dalam kelompok pemberontak  di  suatu  negara  atau  bisa dikatakan  negara  lain  (negara  asing). Oleh  karenanya  secara  otomatis  WNI yang tergabung dalam tentara ISIS akan kehilangan kewarganegaraannya.
45
Hilangnya  status  kewarganegaraan  bagi mereka  yang  bergabung  dengan  ISIS menjadi  perdebatan  ditengah-tengah masyarakat.  Perdebatan  ini  berawal pada konsep negara yang diakui hukum internasional.  ISIS  tidak  dianggap sebagai  sebuah  negara  oleh  banyak masyarakat  internasional,  maka  banyak yang  menganggap  kewarganegaraan para  WNI  yang  bergabung  dengan  ISIS tersebut tidak gugur.
Perbedaan  pandangan  terkait nasib WNI yang bergabung dengan ISIS menempatkan dua opsi terkait pemulangan dan status kewarganegaraannya. 46 Pertama,
memulangkan  WNI  tersebut  dengan dasar mereka merupakan ‘Warga Negara Indonesia’  se rta  pertimbangan  hak  asasi yang  dimilikinya.  Pemerintah  dapat melakukan  deradikalisasi  agar  WNI tersebut  kembali  setia  kepada  NKRI.
11 Februari 2020: https://www.bbc.com/indonesia/dunia- 51410570. (Diakses tanggal 02 Agustus 2022). 45 Endri  Kurniawati,  “Pakar  Hukum:
Kewarganegaraan  600  WNI  Eks  ISIS  Otomatis
Gugur,” Tempo.co, 5 Februari 2020:
https://nasional.tempo.co/read/1303666/pakar- hukum-kewarganegaraan--600-wni-eks-isis- otomatis-gugur/full?view=ok.  (Diakses  tanggal 06 April 2022).
46 Fanny  Nur  Ramadhani,  ‘Pemulangan WNI  Eks  ISIS  Terhadap  Stabilitas  Keutuhan NKRI’, Jurnal Kewarganegaraan 2, no. 2 (2018): 41 –
45.
Kedua,  tidak  memulangkan  WNI tersebut karena telah bergabung dengan kelompok  teorisme.  Pemulangan  WNI tersebut  dapat  berpotensi  meresahkan masyarakat  dan  mengancam  kestabilan negara. Penolakan paling keras dilakukan oleh keluarga korban berbagai kasus  terorisme  yang  terjadi  di Indonesia.  Alasan  utamanya  adalah ditakutkan  akan  tumbuh  bibit  terorisme baru di Indonesia. 47 Tindakan pencegahan  merupakan  langkah  utama yang  harus  diambil  karena  paham radikalisme dan gerakan terorisme dapat menempatkan masyarakat dalam keadaan yang berbahaya. Setelah melalui berbagai
pertimbangan,  Pemerintah  mengambil keputusan  untuk  tidak  memulangkan WNI  yang  bergabung  dengan  ISIS  ke tanah air. Salah satu pertimbangan yang diambil  adalah  masalah  keamanan. Mahfud  MD  menjelaskan,  pencabutan kewarganegaraan  dilakukan  melalui proses  hukum  administrasi  bukan melalui  peradilan. 48 Lebih  lanjut,  WNI tersebut  telah  ikut  dalam  kegiatan tentara  asing. Istilah  “asing” dapat diartikan  sebagai “negara  lain” maupun selain negara Indonesia. Adapun terdapat  9  (sembilan)  hal  yang  dapat menyebabkan WNI kehilangan
kewarganegaraannya, yaitu: 49
a. Memperoleh  kewarganegaraan  lain atas kemauannya sendiri;
b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan  lain,  sedangkan orang  yang  bersangkutan  mendapat kesempatan untuk itu;
c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya  oleh  Presiden
47 Abdurrahman  Hakim  dan  Iffatin  Nur, ‘Pro -Kontra Pemulangan Warga Negara Indonesia Eks  ISIS’, Al  Daulah:  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan Ketatanegaraan 9,  no.  1  (7  Agustus  2020):  81 – 98, https://doi.org/10.24252/ad.v9i1.14356.
48 Mashabi...,  O p.Cit .  Lihat  juga  dalam CNN Indonesia..., Op.Cit .
49 Pasal  23  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.
atas  permohonannya  sendiri,  yang bersangkutan  sudah  berusia  18 (delapan  belas)  tahun  atau  sudah kawin,  bertempat  tinggal  di  luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
d. Masuk  dalam  dinas  tentara  asing tanpa  izin  terlebih  dahulu  dari Presiden;
e. Secara  sukarela  masuk  dalam  dinas negara  asing,  yang  jabatan  dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  hanya  dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
f. Secara  sukarela  mengangkat  sumpah atau  menyatakan  janji  setia  kepada negara  asing  atau  bagian  dari  negara asing tersebut;
g. Tidak  diwajibkan  tetapi  turut  serta dalam  pemilihan  sesuatu  yang bersifat  ketatanegaraan  untuk  suatu negara asing;
h. Mempunyai  paspor  atau  surat  yang bersifat paspor dari negara asing atau surat  yang  dapat  diartikan  sebagai tanda  kewarganegaraan  yang  masih berlaku  dari  negara  lain  atas namanya; atau
i. Bertempat  tinggal  di  Iuar  wilayah negara  Republik  Indonesia  selama  5 (lima)  tahun  terus-menerus  bukan dalam  rangka  dinas  negara,  tanpa alasan  yang  sah  dan  dengan  sengaja tidak menyatakan keinginannya
untuk  tetap  menjadi  Warga  Negara Indonesia  sebelum  jangka  waktu  5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan  ingin  tetap  menjadi Warga  Negara  Indonesia  kepada
Perwakilan  Republik  Indonesia  yang wilayah  kerjanya  meliputi  tempat tinggal  yang  bersangkutan  padahal Perwakilan
Republik Indonesia
tersebut telah memberitahukan secara tertulis  kepada  yang  bersangkutan, sepanjang  yang  bersangkutan  tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
Paham radikalisme dan
propaganda yang selama ini digaungkan oleh  ISIS  menjadi  permasalahan  yang dapat  memecah  belah  NKRI.  Paham radikalisme  dapat  berkembang  menjadi gerakan  terorisme  jika  negara  tidak memberikan  perhatian  serius  terhadap permasalahan  ini.  Propaganda  ISIS selama  ini  bertentangan  dengan  nilai- nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  tahun  1945.  Hal  ini tentu  dapat  merusak  tatanan  yang selama ini telah terbangun dan merusak kerukunan  kehidupan  masyarakat. 50 Selain itu, ISIS juga pernah beberapa kali mengklaim  aksi  teror  yang  terjadi  di Indonesia  seperti  rencana  teror  di  Solo (17  Agustus  2015),  teror  di  Thamrin  (14 Januari  2016),  bom  bunuh  diri  di Mapolretas  Surakarta  (5  Juli  2016), penangkapan  jaringan  Majalengka  (28 November  2016),  rencana  penyerangan pos  polisi  di  Tangerang  Selatan  (21 Desember  2016),  dan  bom  kampung melayu (24 Mei 2017). 51 Dengan didasarkan pertimbangan  hukum  dan  keamanan nasional menjadikan keputusan pemerintah  telah  tepat.  Hal  ini  untuk melindungi  hak  yang  dimiliki  oleh masyarakat yang lebih banyak. Selain itu pilihan  untuk  bergabung  dengan  ISIS merupakan  pilihan  pribadi  dari  setiap orang  tersebut.  Sehingga  WNI  yang bergabung  dengan  kelompok  ISIS  pada saat ini telah kehilangan
kewarganegaraan  Indonesianya  dan berstatus stateless person .
50 Fanny Nur Ramadhani..., Op.Cit .
51 Rizki Akbar Hasan, “6 Klaim Dan Jejak ISIS  Dalam  Insid en  Teror  Di  Indonesia,”
Liputan6.com, 09 Mei 2018: https://www.liputan6.com/global/read/3518111 /6-klaim-dan-jejak-isis-dalam-insiden-teror-di- indonesia. (Diakses tanggal 24 April 2022).

## Kedudukan Hukum Stateless Person

## Berdasarkan Hukum Internasional
Pasal  1  ayat  (1) Stateless  Person
Convention  1954  menyatakan  o rang  yang tidak memiliki kewarganegaraan ( Stateless person ) adalah orang yang tidak dianggap sebagai warga negara
manapun  berdasarkan  hukum  nasional suatu  negara.  Pasal  15 Universal Declaration  of  Human  Rights  1948 menegaskan kewarganegaraan
merupakan  salah  satu  hak  fundamental yang dimiliki oleh setiap orang dan tidak ada  seorang  pun  yang  dapat  dicabut kewarganegaraannya  secara  sewenang- wenang  atau  ditolak  haknya  untuk mengubah kewarganegaraannya.
Pengakuan  terhadap  kewarganegaraan juga  terdapat  dalam  beberapa  konvensi internasional, diantaranya:
a. Universal  Declaration  of  Human  Rights 1948.
b. International  Convention  relating  to  the Status of Stateless Person 1954;
c. International Convention on Reduction of Statelessness 1961;
d. International  Convention  on  Civil  and Political Rights 1966;
e. Convention on the Rights of the child; dan
f. International Convention on the Elimination of All Form of
Discrimination Against Women.
Orang  yang  tidak  memiliki kewarganegaraan  akan  kesulitan  untuk mendapatkan  berkas  identitas  dan perjalanan.
Untuk hal tersebut, konsekuensi yang harus dihadapi adalah terhambatnya kemampuan mereka untuk berpergian serta dapat
menyebabkan  banyak  masalah  lain dalam  kehidupan  sehari-hari.  Pada beberapa  kasus  dapat  menyebabkan penahanan berkepanjangan bagi seorang individu. Keadaan tanpa kewarganegaraan juga dapat
menghambat  potensi  diri  mereka  dan dapat  menimbulkan  dampak  buruk
untuk  keutuhan  dan  stabilitas  sosial. 52 Pada  akhirnya, stateless  person hanya dapat  bersandar  pada  rezim  hukum pengungsi
internasional untuk mendapat  perlindungan  hak-hak  dasar mereka  sampai  mendapatkan  negara yang  bersedia  memberikan  mereka kewarganegaraan.  Meskipun  mendapat perlindungan  namun  tidak  sebanding dengan  perlindungan  yang  diberikan oleh  suatu  negara  kepada  warga negaranya. 53
Status
kewarganegaraan berfungsi  sebagai  tanda  keanggotaan dari suatu negara. Dengan diperolehnya status kewarganegaraan maka seseorang akan  memiliki  hubungan  timbal  balik dengan  negaranya.  Setiap  warga  negara memiliki  hak  dan  kewajiban  terhadap negaranya dan negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga
negaranya. 54 Menurut  Ni’matul  Huda 55 , kedudukan seorang warga negara dalam suatu negara dapat disimpulkan dalam 4 (empat) hal, diantaranya:
a. Status  positif,  adalah  diberikannya hak  pada  warga  negara  untuk  dapat menuntut  tindakan  positif  pada negara  mengenai  perlindungan  atas hak-hak konstitusionalnya;
52 UNHCR ,  “Melindungi  Hak -Hak Orang-Orang  Tanpa  Kewarganegaraan  Konvensi 1954  Tentang  Status  Orang-Orang  Tanpa
Kewarganegaraan,” UNHCR, 2010,
https://unhcr.org/id/wp- content/uploads/sites/42/2017/05/Melindungi- Hak-Hak-Orang-Orang-tanpa-Kewarganegaraan- BAHASA-FINAL.pdf.  (Diunduh  pada  tanggal  06 April 2022).
53 Kate  Darling,  ‘Protection  of  Stateless Persons  in  International  Asylum  and  Refugee Law’, International Journal of Refugee Law 21, no. 4 (1 Desember 2009): 742 – 67, https://doi.org/10.1093/ijrl/eep024.
54 Aldyan  Faizal,  “Perlindungan  Dan Pemenuhan  Hak Stateless  Person Eks  Dan Keturunan  Warga  Negara  Indonesia  Atas  Status Kewarg anegaraan,” Jurist-Diction 3,  no.  4  (2020):
1215 – 1248.https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20203 55 N i’matul Huda..., Op.Cit , hlm. 23.
b. Status  negatif,  dimana  meskipun warga negara membebankan perlindungan  HAM  pada  negara, negara  juga  harus  menjamin  untuk tidak campur tangan dalam hak asasi warga  negaranya.  Dalam  hal  ini campur  tangan  dimaknai  sebagai tindakan  sewenang-wenang  negara yang  dapat  melanggar  hak  asasi warga  negaranya,  meskipun  dalam keadaan  tertentu  negara  dapat melanggar hak asasi warga negaranya jika  tindakannya  ditujukan  untuk kepentingan umum;
c. Status  aktif,  dimana  warga  negara memiliki  hak  untuk  dapat  ikut  serta dalam pemerintahan. Sehingga warga negara  memiliki  hak  memilih  dan dipilih untuk menjadi pejabat pemerintahan;
d. Status  pasif,  dimana  meski  warga negara  memiliki  hak-hak  yang  harus dipenuhi  oleh  negara,  warga  negara juga  memiliki  kewajiban  untuk  taat dan tunduk pada perintah negaranya.
Berkaitan  dengan  eks  WNI anggota ISIS secara tidak langsung telah kehilangan  kewarganegaraannya  karena telah  membakar  paspor  milik  mereka dan bergabung dengan tentara dari ISIS. Apabila  mengacu  kepada Universal Declaration  of  Human  Rights  1948, sejatinya  negara  tidak  boleh  sewenang- wenang mencabut dan/atau menghilangkan kewarganegaraan seseorang. Meskipun demikian,
bergabungnya  WNI  menjadi  anggota ISIS merupakan keinginan pribadi bukan keinginan  dari  negara.  sehingga  negara tidaklah  melanggar  Hak  Asasi  dari masing-masing  individu  eks  WNI tersebut.    Eks  WNI  anggota  ISIS  yang saat  ini  berstatus  sebagai  s tateless  person menjadi  polemik  terutama  berkaitan dengan  hak  asasi  yang  mereka  miliki. Mereka  harus  mencari  negara  yang bersedia untuk
memberikannya kewarganegaraan.  Berdasarkan Stateless Person  Convention  1954, mereka  akan
menjadi  perhatian  dari  PBB  sebagai bentuk  perlindungan  terhadap  orang yang  tidak  memiliki  kewarganegaraan. Hal  ini  sebagai  bentuk  perlindungan terhadap keselamatan
jiwanya.
Diharapkan  juga  PBB  dapat  menjadi jembatan  bagi  mereka  yang  telah kehilangan  kewarganegaraan  untuk mencarikan  negara  yang  bersedia menampung  mereka.  Selain  itu  yang terpenting  adalah  upaya  deradikalisasi harus digalakkan oleh PBB sebagai usaha bersama  memberantas  terorisme  yang ada di dunia.

## Penutup
Keputusan  Pemerintah  Indonesia yang
mencabut dan/atau menghilangkan  status  kewarganegaraan serta  tidak  memulangkan  WNI  yang bergabung dengan ISIS sudah tepat. Hal tersebut dengan didasarkan pada hukum nasional  dan  hukum  internasional. Selain  itu,  pemerintah  Indonesia  juga tidak melakukan pelanggaran Hak Asasi dengan  mencabut  kewarganegaraan WNI  yang  bergabung  dengan  ISIS karena  bergabungnya  mereka  dengan kelompok  ISIS  merupakan  keputusan pribadi. Keputusan yang  diambil pemerintah  juga  sebagai  pertimbangan Pemerintah Indonesia yang ingin melindungi  270  juta  lebih  rakyat Indonesia  dari  penyebaran  paham radikal  yang  selama  ini  didoktrin  ISIS kepada  seluruh  anggotanya.  Ditakutkan Eks  WNI  anggota  ISIS  yang  kembali  ke Indonesia  telah  terdoktrin  dengan  kuat dan  melakukan  tindakan  terorisme seperti  pengeboman  dan  pembunuhan terhadap  rakyat  Indonesia  maupun aparat Pemerintah. Dikarenakan statusnya saat ini  sebagai stateless  person maka  eks  WNI  tersebut  harus  mencari negara yang bersedia untuk menampung dan memberikan mereka kewarganegaraan.  Adapun  yang  harus dilakukan  pemerintah  Indonesia  adalah melakukan tindakan pencegahan dengan
menggalakan  pendidikan  Pancasila  dan penanaman  nilai-nilai  kebangsaan  agar jiwa Nasionalisme tumbuh kepada setiap individu  WNI.  Selain  itu,  pemerintah juga harus memperketat wilayah perbatasan  agar  tidak  ada  eks  WNI anggota  ISIS  kembali  masuk  ke Indonesia  dan  menyebarkan  faham- faham  radikal  yang  dapat  mengganggu kestabilan negara.

## Daftar Pustaka
Adolf,  Huala. Aspek-Aspek  Negara  Dalam Hukum  Internasional .  Bandung: Keni Media, 2001.
Amiruddin, dan Zainal Asikin. Pengantar Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2016.

## Ardiyanti,  Oriza.  ‘Perbudakan  ISIS
Terhadap Perempuan Etnis Yazidi  Di  Irak  Sebagai  Kejahatan Terhadap  Kemanusiaan  Dalam
Konflik  Bersenjata’. Journal  of International  Relations 5,  no.  1
(2019): 990 – 97.
Arief,  Supriyadi,  dan  Iwa  Kustiwa. ‘Pemberatan Syarat Dan Prosedur Terhadap  Warga  Negara  Dalam Mendapatkan Kembali Kewarganegaraan Indonesia’. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media Pembinaan  Hukum  Nasional 9,  no.
3  (8  Desember  2020):  443 – 459. https://doi.org/10.33331/rechtsv inding.v9i3.471.
Arif,  Barda  Nawawi. Masalah  Penegakan
Hukum  Dan  Kebijakan  Hukum Pidana  Dalam  Penanggulangan Kejahatan . Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
Arifin,  Samsul.  ‘Penghilangan  Hak
Kewarganegaraan  Bagi  Eks  ISIS’.
Widya Yuridika 3, no. 1 (2020): 71 – 76.
https://doi.org/10.31328/wy.v3i 1.1295. Asrori, Ahmad. ‘Radikalisme Di
Indonesia:  Antara  Historisitas Dan  Antropisitas’. KALAM 9, no. 2  (23  Februari  2017):  253 – 68. https://doi.org/10.24042/klm.v9 i2.331.
Bates,  Clifford  Ange ll.  ‘Trajectory  of Machiavelli’s  Concept  of  State  in Early  Modern  Politics’. Dialogi Polityczne 1,  no.  32  (2022):  7 – 30. https://doi.org/10.12775/DP.202 2.001.

## BBC  News  Indonesia.  ‘ISIS  Umumkan
Nama  Pemimpin  Barunya:  Abu Ibrahim Al- Hashemi’.  BBC  News Indonesia. Diakses 20 April 2022. https://www.bbc.com/indonesia /dunia-50257782.
———.  ‘Pemimpin  ISIS  Abu  Bakar  Al - Baghdadi  Tewas  Dalam  Operasi Militer AS, “Merintih, Menangis” Sebelum  Ledakkan  Bom  Rompi, Kata Presiden Trump’. BBC News Indonesia.  Diakses 20 April 2022. https://www.bbc.com/indonesia /dunia-50198216.
———.  ‘WNI  Eks  ISIS  Di  Suriah  Yang
Ingin  Kembali  Ke  Indonesia: “Saya  Sangat  Lelah,  Saya  Sangat Berterima  Kasih  Jika  Menerima Kami  Pulang”’.  BBC  News Indonesia,  Diakses  tanggal  02
Agustus 2022. https://www.bbc.com/indonesia /dunia-51410570. CNN  Indonesia.  ‘Polemik  WNI  Eks  ISIS Dan Aturan Kehilangan Kewarganegaraan’. CNN Indonesia.  Diakses  tanggal  06 April 2022. https://www.cnnindonesia.com /nasional/20200214113641-20-
474581/polemik-wni-eks-isis- dan-aturan-kehilangan- kewarganegaraan.
Darling,  Kate.  ‘Protection  of  Stateless Persons  in  International  Asylum and  Refugee  Law’. International
Journal of Refugee Law 21, no. 4 (1 Desember 2009): 742 – 67. https://doi.org/10.1093/ijrl/eep
024.
Faizal,  Aldyan.  ‘Perlindungan  Da n Pemenuhan Hak  Stateless  Person Eks  Dan  Keturunan  Warga Negara  Indonesia  Atas  Status Kewarganegaraan’. Jurist-Diction 3,  no.  4  (28  Juni  2020):  1215 – 48.
https://doi.org/10.20473/jd.v3i4. 20203. Firmansyah, Hery. ‘Upaya Penanggulangan  Tindak  Pidana Terorisme Di  Indonesia’. Mimbar Hukum 23, no. 2 (2011): 376 – 93.
Gabil, Robert. Syria The United States, and The  War  on  Terror  in  The  Middle East .  New  York:  An  Imprint  Of Greenwood  Publishing  Group, 2006.
Gunadha, Reza. ‘WNI Eks ISIS Menyesal
Bawa  Seluruh  Keluarga  Ke Suriah’ .  Suara.com.  Diakses  2 Agustus 2022. https://www.suara.com/news/2 020/02/06/142418/wni-eks-isis- menyesal-bawa-seluruh- keluarga-ke-suriah.
Hakim,  Abdurrahman,  dan  Iffatin  Nur.
‘Pro -Kontra  Pemulangan  Warga Negara  Indonesia  Eks  ISIS’. Al Daulah:  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan Ketatanegaraan 9, no. 1 (2020): 81 – 98. https://doi.org/10.24252/ad.v9i1 .14356.

## Haryanto,  Joko  Tri.  ‘Perkembangan
Gerakan  ISIS  Dan  Strategi Penanggulangannya (Kasus Perkembangan  Awal  ISIS  Di Surakarta)’. Harmoni: Jurnal Multikultural  &  Multireligius 14,
no. 3 (2015): 23 – 40.
Hasan,  Rizki  Akbar.  ‘6  Klaim  Dan  Jejak ISIS  Dalam  Insiden  Teror  Di Indonesia’.  Liputan  6,  2018.
https://www.liputan6.com/glob al/read/3518111/6-klaim-dan- jejak-isis-dalam-insiden-teror-di- indonesia.
Hasibuan,  Edi  Saputra .  ‘Kembalinya
WNI  Eks  Islamic  State  Of  Iraq and Syria (ISIS): Sebuah Langkah Yang Dapat Mempengaruhi
Kasus  Terorisme  Di  Indonesia’. Krtha Bhayangkara 16, no. 2 (2022): 287 – 96.
Hawkins,  Carroll.  ‘Harold  J.  Laski:  A Preliminary  Analysis’. Political Science  Quarterly 65,  no.  3 (September 1950): 376 – 92. https://doi.org/10.2307/2145253
.
Huda,  Ni’matul. Ilmu  Negara .  Jakarta:
Rajawali Pers, 2011.
Isharyanto. Ilmu  Negara .  Karanganyar: Oase Pustaka, 2016.
Jazuli,  Ahmad.  ‘Strategi  Pencegahan
Radikalisme Dalam Rangka Pemberantasan  Tindak  Pidana
Terorisme’. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 10, no. 2 (2016): 197 – 209.
Kurniawati,  Endri.  ‘Pakar  Hukum:
Kewarganegaraan  600  WNI  Eks
ISIS  Otomatis  Gugur’.  Tempo.co.
Diakses 06 April 2022. https://nasional.tempo.co/read/ 1303666/pakar-hukum-
kewarganegaraan--600-wni-eks- isis-otomatis- gugur/full?view=ok.
M.D,  Moh.  Mahfud. Dasar  Dan  Struktur Ketatanegaraan  Indonesia .  Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
Mamdud,  Rijal.  ‘Islamic  State  Dan
Propaganda Media: Analisis
Wacana  Kritis  Terhadap  Teks Majalah  Dabiq  Edisi  I- III’.  UIN Sunan Kalijaga, 2018. https://digilib.uin- suka.ac.id/id/eprint/32823/1/16 20010029_BAB-I_IV-atau-

## V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.
Mashabi,  Sania.  ‘Mahfud  MD:  Jangan
Pertentangkan  Saya  Dengan  Pak Moeldoko’.  Kompas. Diakses tanggal 06 April 2022. https://nasional.kompas.com/re ad/2020/02/13/20204941/mahfu
d-md-jangan-pertentangkan- saya-dengan-pak-moeldoko.
Muladi. Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di Indonesia . Jakarta: Habibie Center,
2002.
Montevideo  Convention  on  the  Rights  and Duties of States 1933.
Nazmudin, Acep.
‘Kepala BNPT:
Puluhan  Ribu  WNI  Hampir  Ke Suriah  Dan  Jadi  Pengikut  ISIS’. Kompas.  Diakses  20  April  2022. https://regional.kompas.com/re ad/2022/02/08/071133978/kepal a-bnpt-puluhan-ribu-wni- hampir-ke-suriah-dan-jadi- pengikut-isis.
Nurvenayanti, Intan. ‘Teori -Teori Kewarganegaraan  Kontemporer’.
Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Sosial 2,  no.  2 (2016): 101 – 108. Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan,  dan  Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Purwaningrum,  Dian,  dan  Muhammad Arvin Wicaksono. ‘Status Hukum Kewarganegaraan Indonesia Yang Bergabung Menjadi Anggota  Gerakan  Radikalisme’. Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan 7,  no.  2  (2022):  37 –
49.
https://doi.org/https://doi.org/ 10.25170/paradigma.v7i2.3491.
Putra,  Ali  Musri  Semjan.  ‘ISIS  Dalam Tinjauan  Aqidah  Islamiyah’. Al- Majaalis 2, no. 1 (2014): 107 – 32.
Qodir,  Zuly.  ‘Kaum  Muda,  Intoleransi, Dan  Radikalisme  Agama’. Jurnal Studi Pemuda 5, no. 1 (2018): 429 – 45. https://doi.org/10.22146/studip emudaugm.37127.

## Ramadhani,  Fanny  Nur.  ‘Pemulangan
WNI Eks ISIS Terhadap Stabilitas Keutuhan NKRI’. Jurnal Kewarganegaraan 2,  no.  2  (2018): 41 – 45. Rapik, Mohamad, dan Bunga Permatasari.  ‘Penanganan  Anak
ISIS  Dalam  Perspektif  Hukum Indo nesia’. Undang: Jurnal Hukum 3,  no.  2  (1  Desember  2020):  289 – 314. https://doi.org/10.22437/ujh.3.2. 289-314.

## Rijal,  Najamuddin  Khairur.  ‘Eksistensi
Dan  Perkembangan  ISIS:  Dari Irak  Hingga  Indonesia’. Jurnal Ilmiah  Hubungan  Internasional 13, no.  1  (23  Agustus  2017):  45 – 60. https://doi.org/10.26593/jihi.v13 i1.2670.45-60.

## Saubani,  Andri.  ‘Pemerintah  Terus
Validasi  Jumlah  WNI  Yang Pernah  Gabung  ISIS’.  Republika. Diakses  tanggal  06  April  2022. https://republika.co.id/berita/q 6f0sm409/pemerintah-terus- validasi-jumlah-wni-yang- pernah-gabung-isis.
Soekanto,  Soerjono,  dan  Sri  Mamuji. Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

## Stateless Person Convention 1954.
Tim  Detikcom.  ‘Pemimpin  ISIS  Tewas Ledakkan  Diri  Saat  Diserbu Tentara  AS ’.  DetikNews. Diakses tanggal  20  April  2022,  pada laman https://news.detik.com/internas ional/d-5927600/pemimpin-isis- tewas-ledakkan-diri-saat-diserbu-
tentara-as#:~:text=Pemimpin kelompok  Islamic  State  of,terjadi di Suriah%2C pekan ini.
Turner,  Bryan  S.  ‘Ci tizenship  Studies:  A General Theory’. Citizenship Studies 1, no. 1 (16 Februari 1997): 5 – 18.
https://doi.org/10.1080/1362102 9708420644.
Ubaedillah,  A.,  dan  Abdul  Rozak.
Pendidikan Kewarga[Negara]an: Pancasila,  Demokrasi,  HAM,  Dan Masyarakat Madani . Jakarta: Kencana, 2012.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006 Tentang Kewarganegaraan.
UNHCR.  ‘Melindungi  Hak -Hak  Orang- Orang  Tanpa  Kewarganegaraan Konvensi  1954  Tentang  Status Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraa n’. UNHCR, 2010.  https://unhcr.org/id/wp-
content/uploads/sites/42/2017/ 05/Melindungi-Hak-Hak-Orang-
Orang-tanpa-Kewarganegaraan- BAHASA-FINAL.pdf.

## Universal  Declaration  of  Human  Rights
1948.

## Waid,  Abdul.  ‘ISIS:  Perjuangan  Islam
Semu  Dan  Kemunduran  Sistem Politik;  Komparasi  Nilai-Nilai Keislaman  ISIS  Dengan  Sistem Politik Kekinian’. Epistemé 9, no. 2 (2014): 401 – 25.
Weissbrodt,  David,  dan  Clay  Collins. ‘The  Human  Rights  of  Stateless Persons’. Human Rights Quarterly 28 (2006): 245 – 76.
Windarty,  Ratu  Rina.  ‘Resm i!  RI  Tolak Pulangkan  689  WNI  Eks  ISIS  Ke Tanah  Air’.  CNBC  Indonesia. Diakses  tanggal  06  April  2022. https://www.cnbcindonesia.com/n ews/20200212104432-4- 137202/resmi-ri-tolak-pulangkan- 689-wni-eks-isis-ke-tanah-air.