## Optimalisasi Polmas Guna Mencegah Tawuran Antar Warga

## Muhammad Ari Nuzul Aulia 1

## ABSTRAK
Tawuran antar warga yang marak belakangan ini terjadi sebagai salah satu penyebab munculnya keresahan di masyarakat yang mengganggu kemanan dan ketertiban masyarakat adalah salah satu masalah krusial yang harus ditangani bersama. Polisi, sebagai aparat hukum, memang memiliki tanggung-jawab atas masalah ini. Akan tetapi bila dibandingkan dengan anggota masyarakat yang terlibat tawuran tidak sebanding dengan anggota personel polisi yang mengamankan. Untuk itu dibutuhkan suatu solusi yang saling menguntungkan. Solusi tersebut akan terjadi bila terjadi kerjasama antara polisi dan anggota masyarakat dalam bentuk pemolisian masyarakat (Polmas). Peran dan fungsi Polmas di masyarakat sangat berpengaruh terhadap warga masyarakat itu sendiri. Untuk itu optimalisasi program polmas sangat diperlukan sebagai sebuah solusi yang efektif guna meredam tawuran antar warga tersebut.
Kata Kunci: Optimalisasi, Polmas, Tawuran Antar Warga, Kamtibmas, FKPM

## ABSTRACT
Brawls between residents as one of the main causes of fury among the society members which tend to bother the law and order are one of the crucial factors that deserve a special attention. Police, as official personnel members in maintaining the law and order, have the responsibilities to solve the problem. Yet, the number of police personnel members in comparison with the number of the society members in the brawls to be protected is not balance. Therefore, to find out the solution, there has to be a partnership between police personnel members and the society members in the form of Community Policing (CP). The role and functions of CP in the society are highly influential to the society members. As a result, the optimalization of CP is needed as an effective solution to muffle the brawls between residents.
Keywords : Optimalization, Community Policing, Brawls In Residents, Law and Order, Police Community Forum (PCF)
1  Sekolah Kajian Strategi dan Global, Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia email ; ariaulia865@gmail.com/arinuzula@ gmail.com

## Pendahuluan
Sejak tanggal 1 April 1999 Polri dan TNI/ABRI secara resmi berpisah dan berdiri sendiri. sebagaimana tertuang dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan seperti: Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1999 tentang Pemisahan Polri dari TNI/ABRI, Tap MPR Nomor VI/2000 Tentang Pemisahan TNI dan Polri, Tap MPR Nomor VII/2000 Tentang Peran TNI dan Peran Polri, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Momentum sejarah ini dipandang sebagai sebuah awal (starting point) untuk memulai kehidupan masyarakat sipil (civil society) dengan polisi sipil (civilians police) bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang memenuhi empat unsur yaitu:
Security yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis, Surety yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran, Safety yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya, dan Peace yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah. Pemeliharaan kamtibmas pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya pemeliharaan ketertiban umum (maintaining law and order) , penanggulangan kejahatan (fighting crime) dan perlindungan warga (protecting people) terhadap kejahatan (crime) dan bencana (disaster).
Tayangan televisi yang memberitakan peristiwa tawuran antar pelajar, penyerangan oleh kelompok gank motor, dan tawuran antar warga, berdampak terhadap rasa aman dan tentram masyarakat secara luas,  dalam hal ini Polri harus ekstra kerja keras meminimalisir korban yang mungkin  timbul saat peristiwa terjadi, tindakan represif dan pembubaran paksa oleh petugas Polri lengkap dengan tembakan peringatan,  bukan membuat jera  pelaku justru memancing mereka untuk kembali melakukan hal yang sama dilain tempat dan waktu yang berbeda secara lebih brutal, serta mungkin lebih fatal bahkan warga tidak jarang berbalik menyerang polisi hingga timbul korban di kedua belah pihak.
Tentu kondisi di atas semakin menjauhkan polisi dengan masyarakat yang dilayani, harapan masyarakat terhadap kepolisian akan jaminan keamanan dan perlindungan Polri secara maksimal baik atas dirinya, maupun keluarganya dan harta bendanya, serta kebutuhan  pelayanan yang lebih baik dari Polri. Menjembatani kondisi ini tidak hanya dibutuhkan kemampuan personel Polri dengan kualitas yang mumpuni dalam melayani masyarakat, tapi yang lebih penting adalah dengan mengoptimalkan metode proaktif dan mencerminkan nilai-nilai Promoter yang dimiliki oleh Polri.

## Kajian Teoritik

## Teori Manajemen Strategis
Menurut Pearce dan Robinson (2013) bahwa manajemen strategis dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana untuk mencapai tujuan. Tahapan proses manajemen strategi, penjabarannya sebagai berikut :
a.  Perumusan strategi mencakup kegiatan mengembangkan visi dan misi organisasi, mengidenfikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, membuat sejumlah strategi alternatif untuk organisasi dan memilih strategi tertentu yang digunakan.
b.  Pelaksanaan strategi mengharuskan perusahaan untuk menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumber daya sehingga perumusan strategi dapat dilaksanakan. Pelaksanaan strategi mencakup pengembangan budaya yang mendukung strategi, penciptaan struktur organisasi yang efektif, pengarahan kembali usaha-usaha pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, serta menghubungkan kompensasi untuk karyawan dengan kinerja organisasi.
c.  Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategi, para manajer harus benar- benar mengetahui alasan strategi-strategi tertentu tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Tiga kegiatan pokok dalam evaluasi strategi adalah : (1) Mengkaji ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan perumusan strategi yang diterapkan sekarang ini. (2) Mengukur kinerja dan (3) Melakukan tindakan-tindakan korektif.

## Analisa SWOT
Analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunnities, Threats) yang disampaikan oleh Freddy Rangkuti dalam bukunya “Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis”.  Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities) , namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats). Rangkuti berkata bahwa penelitian menunjukkan kinerja perusahaan atau organisasi dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal (Rangkuti, 2000). Kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT.
Selanjutnya identifikasi dalam analisis SWOT akan dikaji menggunakan matrik TOWS. David (1995) dalam Karyoso matrik TOWS digunakan dengan mendahulukan analisis ancaman dan peluang untuk melihat sejauh mana kapabilitas internal sesuai dan cocok dengan factor eksternal tersebut (Karyoso, 2005). Dalam hal ini ada 4 strategi yang tampil dari analisis matrik TOWS tersebut yaitu : Strategi SO, Srategi WO,Strategi ST,Strategi WT.

## Konsep Polmas.
Polmas (Community Policing) merupakan gaya pemolisian yang mendekatkan hubungan polisi dengan masyarakat yang dilayaninya (Customer) (Rahardjo, 2001). Dalam Polmas keberadaan masyarakat bukan hanya sebagai obyek saja, akan tetapi menempatkan masyarakat sebagai subyek. Dengan harapan masyarakat memiliki pemikiran yang berorientasi Kepolisian, yaitu ikut serta dalam menentukan upaya-upaya penciptaan keamanan di lingkungannya masing-masing. Menurut Satjipto Rahardjo bahwa Community Policing tidak dilakukan untuk melawan kejahatan, tetapi mencari dan melenyapkan sumber kejahatan.
Menurut Jenderal (P) Sutanto, Community Policing adalah bentuk pemolisian sipil untuk menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang dilakukan dengan tindakan-tindakan : (1) Polisi bersama-sama dengan masyarakat untuk mencari jalan keluar atau menyelesaikan masalah sosial (terutama masalah keamanan) yang terjadi dalam masyarakat. (2) Polisi
senantiasa berupaya untuk mengurangi rasa ketakutan masyarakat akan adanya gangguan kriminilitas, (3) Polisi lebih mengutamakan pencegahan kriminalitas (crime prevention), dan (4) Polisi senantiasa berupaya meningkatkan kualitas masyarakat (Sutanto, Hermawan-Sulistyo, Sugiarso, 2007).
Ada beberapa alasan mengapa program Polmas harus diwujudkan oleh Polri. Pertama adalah alasan kuantitas. Jumlah anggota personil Polri tidak sebanding dengan jumlah anggota masyarakat dari wilayah hukum Polri itu sendiri. Kedua, dengan perbandingan jumlah anggota yang tidak seimbang ini, maka program polmas dapat mengatasi kendali dilapangan. Yang terakhir adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara anggota personil Polri dan anggota masyarakat di lapangan.
Selanjutnya, muncul pendapat dari kalangan pakar mengenai istilah community policing dengan padanan yang tepat dalam bahasa Indonesia. Kemudian tercapailah suatu kesepahaman akan istilah yang diwacanakan kepada masyarakat,maka Polri menerbitkan SK Kapolri No.Pol: Skep/737/X/2005, menyatakan tanpa mengenyampingkan kemungkinan penggunaan penerjemahan istilah yang berbeda, terutama bagi keperluan akademis, secara formal  jajaran Polri menamakan model tersebut dengan Perpolisian Masyarakat dan selanjutnya secara konseptual dan operasional disebut Polmas.
Berdasarkan Surat Keputusan itu berarti istilah Polmas bukan hanya  singkatan Perpolisian Masyarakat, melainkan juga suatu istilah yang mengganti berbagai macam istilah, sebagai terjemahan istilah Community Policing . Konsep  Polmas berkaitan dengan program-program hubungan komunitas dari dekade 1950-an dan 1960-an di Amerika Serikat lalu dikembangkan guna meningkatkan interaksi antarkomunitas, terutama komunitas minoritas dengan Polisi.
Sekalipun penerapan konsep pemolisian tim kurang sukses pada sejumlah kepolisian, gagasan mengenai konteks komunitas pemolisian tetap bergaung, terutama karena terbukti bahwa model birokratik dan praktik kepolisian konvensional tidak efektif. Polmas dirasakan cocok bila diterapkan di Indonesia karena kondisi teritorial, keanekaragaman budaya, ras, dan agama. Polmas dirasa  efektif bila ikut berperan menjaga Kamtibmas di wilayah masing masing bersama dengan polisi.
Ada beberapa dasar Hukum Penerapan Polmas dalam fungsi Polri. Pertama adalah UUD 1945 Pasal 27 dan perubahan kedua UUD 1945 BAB XII Pasal 30. Kedua adalah TAP MPR No. VI/MPR/2000, yang isinya memisahkan lembaga TNI dan lembaga Polri.TAP MPR No.VII/ MPR/2000 yang memisahkan peran pertahanan keamanan, keamanan menjadi peran Polri dan pertahanan menjadi peran TNI. Ketiga adalah Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP pasal 108, 111 ayat (1). Keempat adalah Undang - Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, Pasal 14 (1). Kelima adalah UU No, 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 43 (d,f).

## Konsep Optimalisasi
Optimalisasi sebagai sebuah nomina, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggiSelain itu, sebagai verba, mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal, optimalisasi berarti pengoptimalan sebagai proses, misalnya dalam mencari solusi terbaik. Menurut
Hotniar Siringo-ringo optimalisasi tidak selalu bermakna mendapat keuntungan yang paling tinggi jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimumkan keuntungan, atau tidak selalu mendapatkan biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya (Hotniar Siringo-ringo, 2005).
Ada beberapa alasan mendasar mengapa optimalisasi sangat diperlukan untuk menjalankan sebuah program, khususnya program Polmas ini dalam mencegah terjadinya tawuran antar warga. Pertama, optimalisasi fokus pada proses dan bukan hanya hasil semata. Proses optimalisasi suatu program untuk bisa berhasil melibatkan tahapan-tahapan dari yang sederhana hingga ke kompleks. Jadi, keberhasilan dalam optimalisasi suatu program terletak pada piawai atau tidaknya seseorang menyusun tahapan-tahapan tersebut sehingga berhasil guna dan berdaya guna.
Alasan kedua adalah proses optimalisasi mengacu pada aturan-aturan yang harus dibuat dalam tahapan-tahapan yang akan dijalankan dalam sebuah program. Aturan-aturan tersebut dikenal dengan istilah Prosedur Operasional Standar (SOP). Alasan terakhir adalah melalui SOP yang dibuat program akan terhindar dari penyelewengan dan masalah-masalah yang akan timbul di kemudian hari.
Ada beberapa manfaat optimalisasi. Adapun manfaat optimalisasi adalah untuk (1) mengidentifikasi tujuan, (2) mengatasi kendala, (3)  masalah lebih tepat dan andal, dan (4) mengambil keputusan dengan lebih cepat. Untuk mencapai optimalisasi dalam proses produksi, harus diperhatikan banyak hal. Salah satunya adalah menyusun rencana produksi. Rencana ini akan menjadi landasan dalam melakukan produksi.
Sesungguhnya, optimalisasi proses produksi bertujuan untuk memaksimalkan hasil atau output produksi. Hal ini dapat tercapai dengan meningkatkan produktivitas, sehingga efisiensi mencapai tingkat yang tinggi dan berdampak pada produk yang dihasilkan akan menjadi tinggi. Hal ini juga akan membawa keuntungan yang dikehendaki.Simpulan dari optimalisasi adalah upaya, proses, cara, dan perbuatan untuk memberdayakan sumber-sumber yang dimiliki untuk mencapai kondisi, baik terbaik, paling menguntungkan,maupun paling diinginkan dalam batas dan kriteria tertentu.
Optimalisasi merupakan alat yang penting dalam ilmu keputusan dan dalam analisis sistim fisik. Untuk menggunakannya pertama-tama kita harus mengidentifikasi beberapa tujuan, ukuran kualitatif kinerja sistim yang diteliti. Tujuan ini bisa menjadi keuntungan, waktu, energi, potensial, atau kuantitas atau jumlah kombinasi yang dapat diwakili oleh satu nomor. Tujuannya tergantung pada karakteristik tertentu dari sistim, yang disebut variabel atau sesuatu yang tidak diketahui. Tujuannya adalah untuk menemukan nilai-nilai variabel yang mengoptimalkan tujuan.
Proses identifikasi objektif, vaiabel, kendala, untuk masalah yang diberikan dikenal sebagai modeling. Pembangunan model yang tepat adalah langkah pertama-terkadang langkah yang paling penting-dalam proses optimalisasi. Jika model terlalu sederhana, tidak akan memberikan wawasan yang luas yang berguna dalam masalah praktis. Jika terlalu rumit, mungkin terlalu sulit untuk dipecahkan.

## Metode Penelitian
Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan observasi. Hal ini terlihat dari prosedur yang ditetapkan yaitu prosedur penelitian yang
Optimalisasi Polmas  Guna Mencegah  Tawuran Antar Warga
menghasilkan data deskriptif: ucapan atau tulisan dan perilaku yang diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri (Furchan, 1992). Bob dan Taylor, mendefinisikan metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orangorang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2005). Objek penelitian yang digunakan adalah anggota masyarakat yang terlibat dalam tawuran antar warga yang kerap terjadi dan bahkan melukai banyak orang termasuk juga adanya korban yang jatuh.
Gejala terjadinya tawuran antar warga diobservasi dengan cara mencari akar permasalahan terjadinya tawuran antar warga (root cause) . Hasil observasi kemudian dikaji dengan melihat data korban yang jatuh pada saat terjadinya tawuran antar warga tersebut. Untuk melengkapi data yang kurang, peneliti menggunakan studi dokumentasi dalam membantu menjelaskan konsep-konsep yang diperlukan dalam kajian seperti menjelaskan konsep polmas yang dalam hal ini diwakili oleh Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM) sebagai sebuah solusi atas masalah tawuran antar warga tersebut.

## Temuan dan Pembahasan
Soerjono Soekanto mengatakan bahwa peran adalah salah satu struktur sosial yang merupakan aspek dari posisi seseorang atau status dengan ciri – ciri yaitu: adanya sumber daya pribadi dan seperangkat aktivitas pribadi yang akan dinilai secara normatif oleh manusia (Soekanto, 1982). Susan Trojanowicz dan Robert Trojanwicz, dalam Sutanto, Hermawan Sulistyo dan Tjuk Sugiarso memperjelas bahwa Polmas adalah suatu falsafah dan bukan suatu taktik khusus, suatu pendekatan yang bersifat proaktif dan terdesentralisasi, yang dirancang untuk mengurangi kejahatan, ketidaktertiban, serta ketakutan dan kejahatan, dengan melibatkan petugas yang sama di masyarakat tertentu selama jangka waktu yang lama (Sutanto, Hermawan Sulistyo, Tjuk Sugiarso, Op.Cit., hlm 57).
Polri tidak akan berhasil dengan baik menata situasi kamtibmas yang kondusif bilamana masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya tidak berperan aktif bekerjasama dengan polisi. Berdasarkan data yang penulis dapat bahwa pemolisian masyarakat yang dibentuk atas kerjasama kemitraan antara kepolisian dengan masyarakat melalui Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (selanjutnya disingkat dengan FKPM) telah berhasil membantu kerja polisi dengan menyelesaikan beberapa kasus secara musyawarah yang terdiri dari pelanggaran, tindakan pidana ringan dan kejahatan ringan.
Dari penjelasan dan data di atas, maka penulis berpendapat bahwa Polmas bertujuan untuk mencegah dan menangani kejahatan dengan cara mempelajari karakteristik maupun permasalahan yang ada dalam lingkungan tertentu. Hasil yang diperoleh akan dianalisis dan dipecahkan secara bersama sama, melalui kemitraan yang dibangun, oleh polisi dan masyarakat. Membangun dan membina rasa saling percaya adalah  tujuan utama  dalam  membina kemitraan dengan masyarakat. Peran Polmas yakni menekankan gaya administrasi yang sangat berbeda di bandingkan model pemolisian sebelumnya. Implikasi peran Polmas jauh lebih luas dari sekedar mengurangi angka kejahatan di masyarakat, karena juga berlangsung perubahan mendasar dalam pelaksanaan pemolisian dan gaya administrasi yang menyertai program-program Polmas.
Kultur organisasi di dalam tubuh kepolisian mungkin belum dapat menganut dan menerapkan strategi Polmas. Organisasi harus mengadopsi gaya organisasi yang lebih demokratif jika ingin
menerapkan strategi polmas secara efektif. Struktur organisasi polisi tradisional dicirikan sebagai organisasi paramiliter yang kaku dan tersentralisasi. Prakarsa polmas memberi peluang bagi adanya perubahan gaya organisasi, dengan penekanan pada umpan balik dari bawahan yang berpangkat lebih rendah. Dalam beberapa kasus, bahkan mengganti anggota polisi dengan orang – orang sipil untuk menjalankan tugas administratirf, teknis dan profesional.
Dapat dianalisis disini bahwa Polmas berperan guna membelajarkan masyarakat untuk sadar hukum, guna mencegah terjadinya tindak kejahatan di lingkungan masyarakat sebagai media menekan laju kejahatan dimana tingkat kejahatan berkurang manakala kulitas kehidupan komunitasnya meningkat. Namun, tidak serta merta pelaksanaan polmas berjalan apik ada temuan seorang anggota polmas itu bertindak melebihi batas wewenangnya dan dengan adanya beliau sebagai polmas bukan sebagai penengah tapi menjadi seperti calo yang memanfaatkan situasi permasalahan. Dikarenakan ia tidak memahami hakikat tugas dan wewenang seorang Polmas.
Dalam konteks penelitian ini, bahwa seorang penyidik dalam POLMAS berperan sebagai Pembina apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh POLMAS maka dilimpahkan kepada petugas penyidik yang terdapat di satuan wilayah yang ada/POLSEK. Demi mencegah pengalihan tugas penyidik dan POLMAS dimana POLMAS sifatnya mencegah timbulnya kejahatan dan menangani tindak pidana ringan (TIPIRING). Namun, selain itu peran POLMAS didalam masyarakat bekerjasama dengan POLRI dalam menjaga Kamtibmas, adalah antara lain diwujudkan dengan:
1.  Mendukung program pembangunan desa/kelurahan dan program LKMD;
2.  Menerima arahan-arahan yang diberikan Babinkamtibmas dalam rangka Kamtibmas, memberikan informasi yang dibutuhkan serta memberikan laporan kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan setempat
3.  Mengadakan pertemuan antar anggota POLMAS untuk membahas rencana kegiatan serta solusi dalam memecahkan persoalan kamtibmas di daerahnya;
4.  Memberikan penyuluhan dan himbauan secara intensif kepada masyarakat lingkungannya berkenaan dengan pentingnya Kamtibmas serta secara tidak langsung meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang Kamtibmas;
5.  Menetralisir pranata-pranata sosial yang berdampak negatif dan mengarah kepada pranata sosial yang berdampak positif di bidang Kamtibmas;
6.  Membaur dengan masyarakat untuk mendeteksi secara dini masalah-masalah sosial terutama yang berdampak negatif.
Polisi hanyalah semata–mata bagian dari proses melawan kejahatan. Jadi, polisi harus dipandang hanya sebagai perangkat saja, dimana perangat itu bermanfaat hanya jika digunakan sebagai instrument di dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Pemolisian Tim merupakan taktik yang dimaksudkan untuk membantu polisi menjalankan peran tradisional memerangi kejahatan secara lebih efisien. Taktik ini hanya focus pada tugas tertentu dan akuntubilitas pekerjaan yang dilakukan. Tetapi, penekanan seperti ini dapat dianggap gagal sebab Pemolisian Tim mungkin hanya efektif dalam upaya memecahkan masalah tertentu saja.
Sebaliknya, POLMAS memanfaatkan Sumber Daya Manusia dalam komunitas guna berbagai upaya pengendalian kejahatan. POLMAS dirancang untuk membangun kendali atas kejahatan sebagai upaya bersama (Kolaboratif). Kalau diterapkan secara pantas, POLMAS berusaha meningkatkan kontorl atas kejahatan dengan melibatkan mekanisme control social yang lebih kuat. Jadi esensi Polmas adalah tingkat kejahatan berkurang manakala kulitas kehidupan komunitasnya meningkat. Maka untuk itu keuntungan penerapan POLMAS dalam menjaga Kamtibmas:
a)  Berkurangnya tindak kejahatan sehingga meningkatkan ketentraman hidup dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat.
b)  Polisi semakin lebih akuntabel dan efektif.
Konsep POLMAS pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai dalam berbagai konsep terdahulu, seperti; Binkamtibmas; Siskamswakarsa; Siskamling; Pokdan Kamtibmas dan Forum Silahturami Kamtibmas, yang dalam pengembangannya perlu disesuaikan dengan penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam masyarakat yang demokratis.

## Kesimpulan
Peran Polmas dalam mendukung penegakan hukum di Jakarta, adalah : menciptakan kamtibmas dengan berkoordinasi bersama Polres dan Polsek  yang ada di Ibukota Jakarta ini, dengan menyelesaikan pertikaian ringan/pertikaian antar warga berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak yang berperkara/ bertikai dan bila diperlukan bersama Polmas. Mengambil langkah – langkah penertiban jika diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan polmas dalam memelihara keamanan lingkungan. Adapun tugas pokok bagi Polmas adalah: fungsi deteksi.
Melaksanakan fungsi menyelengarakan fungsi bimbingan dan penyuluhan masyarakat. Melaksanakan tugas-tugas kepolisian umum, fungsi reserse criminal secara terbatas. Melaporkan setiap pelaksanaan tugasnya baik tertulis maupun lisan. Kegiatan polmas merupakan suatu pilihan yang tepat bagi polri untuk menunjukan perubahan sikap dan perilakunya selaku polisi sipil, namun dalam pelaksanaannya belum semua kasatwil memahami konsep Polmas yang sebenarnya karena personil polmas yang utama harus memiliki jiwa sosial yang tinggi, berdedikasi dan harus dalam perekonomian yang baik karena Polmas tidak diberi gaji/tunjangan.

## Daftar pustaka

## Buku:
Abdussalam R. Penegakan Hukum di Lapangan oleh POLRI . Jakarta: Dinas Hukum POLRI, 1997.
Arief Furchan. Pengantar Metode Penelitian Kualitatif . Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
Awaloedin Djamin. Prinsip-prinsip Penuntutan POLRI. Jakarta: PTIK, 1961.
Freddy Rangkuti. Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI. Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
Karyoso. Manajemen perencanaan dan penganggaran . Jakarta: PTIK Press dan Restu Agung, 2005. Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
Makalah:
Satjipto Rahardjo. Community Policing di Indonesia, Makalah  Seminar Polisi antara harapan dan kenyataan, Jakarta: Hotel Borobudur, 2001.

## Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.