Stevan Shaan, Budi Santoso (2023), Pelaksanaan Betekening Pada Praktik Cessie Di Perusahaan Pembiayaan X Kepada Bank Y, Vol. 8, No. 3, Maret 2023 , Http://Dx.Doi.Org/10.36418/ syntax- literate.v8i3.11464
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 3, Maret 2023

## PELAKSANAAN  BETEKENING  PADA  PRAKTIK  CESSIE  DI  PERUSAHAAN PEMBIAYAAN X KEPADA BANK Y

## Stevan Shaan, Budi Santoso
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : stevan_98@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian ini menganalisis keabsahan dari perjanjian pembiayaan konsumen antara Perusahaan Pembiayaan X dengan nasabah yang merupakan perjanjian pokok yang mendasari  adanya cessie .  Sebagai  perjanjian  pokok,  keabsahan  perjanjian pembiayaan  konsumen  ini  menjadi  penting  dalam  terjadinya  praktik cessie karena c essie merupakan perjanjian accesoir dari perjanjian pembiayaan konsumen. Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  metode  penelitian  yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara melakukan suatu penelitian terhadap keadaan nyata  di  masyarakat  agar  dapat  menemukan  fakta  untuk  kemudian  dilakukan identifikasi  dan  akhirnya  menuju  pada  penyelesaian  masalah.  Praktik cessie yang dilakukan  oleh  Perusahaan  Pembiayaan  X  kepada  Bank  Y  dengan  menjaminkan piutang-piutang nasabah Perusahaan Pembiayaan X kepada Bank Y dengan tujuan untuk  memperoleh  dana  kembali  dalam  waktu  yang  cepat  untuk  disalurkan  lagi sebagai  pembiayaan  kepada  nasabah  lain  dan  untuk  biaya  operasional  dari perusahaan  pembiayaan  sendiri. Oleh  karena  Perusahaan  Pembiayaan  X membutuhkan dana dalam waktu yang cepat dan karena banyaknya nasabah, maka praktik cessie tersebut  dilakukan  tanpa betekening kepada  nasabah,  karena  jika dilakukan betekening satu per satu kepada nasabah akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Hal itu tentunya tidak sesuai dengan Pasal 613 KUHPerdata. Oleh sebab itu,  dalam  penelitian  ini  disarankan  pembuatan  pengaturan  lebih  lanjut  mengenai cessie agar  lebih  sesuai  dan  aplikatif  bagi  perusahaan  pembiayaan,  sementara sebelum adanya pengaturan itu, Perusahaan Pembiayaan  X tetap harus melakukan betekening satu per satu  kepada nasabah agar memberikan kepastian bagi nasabah untuk membayar kepada kreditur yang tepat.
Kata kunci : Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Cessie, Betekening

## Abstract
This  study  analyzes  the  validity  of  the  consumer  financing  agreement  between Finance Company X and the customer which is the underlying underlying agreement of cessie. As a principal agreement, the validity of this consumer financing agreement is  important  in  the  occurrence  of  cessie  practices  because  cessie  is  an  accesoir agreement of the consumer financing agreement. The research method used in this writing  is  a  sociological  juridical  research  method  which  is  carried  out  by conducting a study of real circumstances in society in order to find facts to then be identified  and  finally  lead  to  solving  problems.  Cessie  practice  carried  out  by Finance  Company  X  to  Bank  Y  by  pledging  customer  receivables  of  Finance Company  X  to  Bank  Y  with  the  aim  of  obtaining  funds  back  in  a  fast  time  to  be distributed again as financing to other customers and for operational costs from the finance company itself. Because Finance Company X needs funds in a fast time and because of the large number of customers, the cessie practice is carried out without betekening to customers, because if they are done one by one to customers, it will take longer. This is certainly not in accordance with Article 613 of the Civil Code. Therefore, in this study, it is recommended to make further arrangements regarding cessie  to  be  more  suitable  and  applicable  to  finance  companies,  while  before  the arrangement, Finance Company X still has to do betekening one by one to customers in order to provide certainty for customers to pay to the right creditors.

## Keywords : Consumer Financing Agreement, Cessie, Betekening

## Pendahuluan
Lembaga  pembiayaan  merupakan  suatu  badan  usaha  yang  melakukan  kegiatan pembiayaan  melalui  penyediaan  dana  atau  barang  modal.  Lembaga  pembiayaan  ini menjadi  salah  satu  bentuk  usaha  yang  mempunyai  peran  sangat  penting  dalam pembiayaan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan,  ataupun  surat  sanggup  bayar.  Dari  situ  dapat  terlihat  bahwa  lembaga pembiayaan ini memiliki peran sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang perekonomian nasional (Abdulkadir & Rilda, 2000).
Dalam  Pasal  2  Peraturan  Presiden  RI  No.  9  Tahun  2009  tentang  Lembaga Pembiayaan dikatakan bahwa “Lembaga Pembiayaan meliputi: Perusahaan Pembiayaan; Perusahaan Modal Ventura; dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur”. Dari ketiga jenis perusahaan tersebut, masing-masing melakukan kegiatan usaha yang berbeda. Lembaga pembiayaan yang seringkali menjadi pilihan masyarakat adalah perusahaan pembiayaan. Sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  1  huruf  b  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 84/PMK.012/2006  tentang  Perusahaan  Pembiayaan  bahwa  “Perusahaan  pembiayaan adalah  badan  usaha  di  luar  Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Bukan  Bank  yang  khusus didirikan  untuk  melakukan  kegaitan  yang  termasuk  dalam  bidang  usaha  Lembaga Pembiayaan.”
Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan,  kegiatan  usaha  yang  dapat  dilakukan  oleh  Perusahaan  Pembiayaan  itu meliputi:  1)  Sewa  Guna  Usaha,  Kegiatan  sewa  guna  usaha  ini  dapat  dilakukan  dalam bentuk penyediaan barang bagi lessee baik dengan ataupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut, di samping itu penyediaan barang modal juga dapat dilakukan dengan membeli barang milik lessee untuk kemudian disewagunausahakan lagi. Dalam kegiatan sewa guna usaha ini hak milik atas barang modal objek transaksi berada pada Perusahaan Pembiayaan selama perjanjian Leasing masih berlaku. 2) Anjak Piutan, Dalam Peraturan Presiden  RI  No.  9  Tahun  2009  tentang  Lembaga  Pembiayaan  yang  dimaksud  dengan Anjak Piutang atau lebih dikenal  dengan Factoring adalah anjak kegiatan pembiayaan dalam  bentuk  pembelian  piutang  dagang  jangka  pendek  suatu  Perusahaan  berikut pengurusan  atas  piutang  tersebut.  Menurut  Kamsir,  Factoring  adalah  perusahaan  yang kegiatannya  melakukan  penagihan  atau  pembelian  atau  pengambilalihan  atau pengelolaan hutang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu dari perusahaan klien (Neni, 2010). 3)Usaha Kartu Kredit, Dalam Peraturan Presiden RI No.  9  Tahun  2009  tentang  Lembaga  Pembiayaan  dijelaskan  bahwa  usaha  kartu  kredit adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu  kredit.  Kegiatan  usaha  kartu  kredit  ini  dilakukan  dalam  bentuk  penerbitan  kartu kredit yang dapat digunakan oleh pemegangnya untuk membeli barang dan/atau jasa. 4) Pembiayaan  Konsumen,  pembiayaan  konsumen  menurut  Peraturan  Presiden  RI  No.  9 Tahun 2009 adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen  dengan  pembayaran  secara  angsuran.  Kegiatan  ini  dilakukan  dalam  bentuk penyediaan  dana  untuk  pengadaan  barang  berdasarkan  kebutuhan  konsumen  dengan pembayaran yang diangsur.
Dari  keempat  jenis  kegiatan  usaha  tersebut,  dalam  penulisan  ini  hanya  akan difokuskan  pada  kegiatan  pembiayaan  konsumen.  Dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor.  35/POJK.05/2018  tentang  Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan Pembiayaan  (selanjutnya  disebut  POJK)  pada  Pasal  1  ayat  1-nya  dijelaskan  bahwa “Perusahaan  Pembiayaan  adalah  badan  usaha  yang  melakukan  kegiatan  pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.” Dalam Bab II POJK ini juga dijelaskan mengenai kegiatan  usaha  dari  Perusahaan  Pembiayaan  yang  meliputi:  1)  Pembiayaan  Investasi, investasi ini ditujukan untuk debitur yang berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang  memiliki  usaha  produktif  dan/atau  yang  memiliki  ide-ide  untuk  pengembangan usaha produktif. 2) Pembiayaan Modal Kerja, investasi ini juga ditujukan untuk debitur yang  berbentuk  badan  usaha  atau  orang  perseorangan  yang  memiliki  usaha  produktif dan/atau  yang  memiliki  ide-ide  untuk  pengembangan  usaha  produktif.  3)  Pembiayaan Multiguna, Kegiatan ini wajib dilakukan dengan cara sewa pembiayaan ( Finance Lease ), pembelian  dengan  pembayaran  secara  angsuran,  dan/atau  pembiayaan  lain  setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK. 4) Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan  persetujuan  OJK,  Kegiatan  usaha  pembiayaan  lain  ini  jika  ingin dilaksanakan  oleh  Perusahaan  Pembiayaan  maka  perusahaan  tersebut  harus  memiliki
Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan tidak sedang dikenakan sanksi oleh OJK.
Dalam kegiatan pembiayaan konsumen, terdapat hubungan hukum antara pihak perusahaan pembiayaan (kreditur) dengan nasabah (debitur). Hubungan hukum tersebut bersifat  kontraktual,  sehingga  didasarkan  pada  perjanjian  yang  dalam  hal  ini  adalah perjanjian pembiayaan konsumen. Pada kegiatan pembiayaan konsumen ini perusahaan pembiayaan sebagai kreditur berkewajiban untuk memberi sejumlah uang kepada debitur untuk  membeli  suatu  barang  konsumsi,  sedangkan  pihak  nasabah  sebagai  debitur berkewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut secara cicilan/angsuran kepada pihak kreditur. Hubungan kontraktual antara perusahaan pembiayaan dengan nasabah ini serupa dengan perjanjian kredit yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata).
Sebelum  memberikan  pinjaman  kepada  nasabah,  nasabah  harus  membuktikan terlebih  dahulu  kepada  perusahaan  pembiayaan  agar  ia  percaya  dan  memperoleh kepastian  bahwa  nasabah  sanggup  membayar  hutang-hutangnya  yang  berasal  dari pinjaman.  Pembuktian  yang  dilakukan  oleh  nasabah  biasanya  berkaitan  dengan terpenuhinya  prinsip  5  C  yaitu Character,  Capacity,  Capital,  Collateral,  Condition  of Economy . Setelah perusahaan pembiayaan percaya bahwa nasabah memiliki kemampuan untuk  melunasi  hutangnya,  maka  dibuatlah  suatu  perjanjian.  Pada  umumnya  setelah seluruh perjanjian pembiayaan konsumen ditandatangani, perusahaan pembiayaan akan mencairkan dana atau menyerahkan barang kepada nasabah yang diajukan olehnya dalam permohonan  pinjaman.  Barang-barang  yang  sudah  diserahkan  kepada  nasabah  akan menjadi  milik  nasabah,  meskipun  barang  tersebut  dijadikan  sebagai  jaminan  hutang. Jaminan  dalam  pembiayaan  konsumen  ini  berupa  barang  yang  dibeli  dengan  dana pinjaman tersebut dan biasanya jaminan ini dibuat dalam bentuk fidusia, sehingga seluruh dokumen yang berkaitan dengan pemilikan barang akan dipegang oleh pihak perusahaan pembiayaan hingga kredit dilunasi (Fuadi, 2001).
Jaminan  tersebut  diperlukan  dalam  mengajukan  pinjaman  dana  kepada perusahaan pembiayaan karena jaminan merupakan hal yang perlu mendapat perhatian dalam  mempertimbangkan  suatu  permohonan  pinjaman  dana  dengan  tujuan  untuk menambah  kepastian  agar  pinjaman  yang  diberikan  benar-benar  terjamin pengembaliannya dengan adanya barang-barang yang dijadikan jaminan oleh peminjam atau debitur apabila dikemudian hari ternyata tidak dapat melunasi hutangnya.
Barang-barang  yang  dijadikan  jaminan,  baik  barang  bergerak  ataupun  tidak bergerak  ini  harus  dilaksanakan  pengikatannya,  pengikatan  ini  harus  dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis atau dengan kata lain pengikatan barang-barang tersebut  harus  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Pengikatan  ini harus  dibuat  di  hadapan  Pejabat  Umum  yang  berwenang  yang  dalam  hal  ini  adalah Notaris  atau  PPAT,  Camat  atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk  oleh  pemerintah.  Jaminan kebendaan untuk benda bergerak dapat berupa gadai dan fidusia sedangkan untuk benda tidak bergerak jaminan kebendaan berupa hipotek dan creditverband .
Seiring  dengan  semakin  berkembangnya  zaman  dan  meningkatnya  kebutuhan hidup  yang  harus  dipenuhi  oleh  masyarakat,  hal  ini  mendorong  masyarakat  untuk mengajukan  pinjaman.  Untuk  memperoleh  pinjaman  tersebut,  masyarakat  bisa mengajukan  pinjaman  baik  kepada  bank  atau  lembaga  keuangan  bukan  bank  seperti perusahaan  pembiayaan.  Sekarang  ini  banyak  masyarakat  yang  mulai  menggunakan fasilitas  pinjaman  yang  disediakan  oleh  lembaga  keuangan  bukan  bank.  Hal  itu disebabkan  karena  dalam  pinjaman  melalui  pembiayaan  konsumen  sebagai  salah  satu kegiatan  usaha  perusahaan  pembiayaan  memiliki  keunggulan  dibandingkan  dengan pinjaman atau kredit bank, keunggulan tersebut ialah, Prosedur lebih sederhana, Proses persetujuan  yang  biasanya  lebih  cepat,  Perusahaan  pembiayaan  biasanya  tidak mensyaratkan  penyerahan  jaminan  tambahan  sepanjang  konsumen  atau  debitur  cukup layak untuk dipercaya kemampuan dan kemauannya memenuhi kewajibannya.
Dengan  kemudahan  yang  diberikan  tersebut,  semakin  banyak  masyarakat  yang melakukan pinjaman kepada perusahaan pembiayaan. Hal ini menyebabkan perusahaan pembiayaan  membutuhkan  dana  lebih  banyak  yang  akan  disalurkan  sebagai  pinjaman kepada  masyarakat  sebagai  nasabah  dalam  jangka  waktu  yang  cepat.  Cara  yang umumnya  digunakan  untuk  memperoleh  dana  kembali  dalam  waktu  yang  cepat  atas piutang  yang  belum  jatuh  tempo  yang  harus  dibayarkan  oleh  nasabah  sebagai  debitur adalah dengan meminjam dana dari bank. Setelah memperoleh dana tersebut, mekanisme yang  penulis  ketahui  dari  hasil  wawancara  dengan  responden  yaitu  perusahaan pembiayaan  akan  menyalurkannya  sebagai  pembiayaan  kepada  nasabah,  dan pembiayaan  yang  dilakukan  itu  menjadi  piutang  milik  perusahaan  pembiayaan. Kemudian setelah piutang-piutang dari nasabah tersebut terkumpul, selanjutnya piutang tersebut  dialihkan  atau  dikenal  dengan  praktik cessie oleh  perusahaan  pembiayaan sebagai cedent , kepada bank yang memberikan pinjaman dana sebelumnya sebagai pihak yang  berpiutang  baru  atau cessionaris .  Oleh  karena  itulah  melalui  pengalihan  piutang atau cessie tersebut,  perusahaan  pembiayaan  akan  memperoleh  dana  dari  pihak perbankan untuk melakukan pembiayaan kepada masyarakat sebagai nasabah.
Akan  tetapi  sebelum  melakukan  praktik cessie tersebut,  hal  penting  yang  perlu diperhatikan  adalah  mengenai  keabsahan  dari  perjanjian  pembiayaan  konsumen  antara Perusahaan Pembiayaan X dengan nasabah. Keabsahan perjanjian pembiayaan konsumen penting  karena  dengan  sahnya  perjanjian  pembiayaan  konsumen  tersebut,  maka  para pihak harus patuh pada klausul yang ada di dalamnya. Salah satu klausul dalam perjanjian pembiayaan konsumen itu adalah pengaturan mengenai pengalihan piutang. Oleh karena itu, apabila perusahaan pembiayaan hendak mengalihkan piutang yang dimiliknya atas nasabah untuk memperoleh dana dari pihak perbankan, perusahaan pembiayaan menjadi berhak untuk mengalihkan piutang tersebut kepada bank.
Praktik cessie sendiri  merupakan  pengalihan  hak  atas  kebendaan  bergerak  tak berwujud  ( intangible  goods )  yang  biasanya  berupa  piutang  atas  nama  kepada  pihak ketiga, dimana seseorang menjual hak tagihnya kepada orang lain (Kusumasari, 2011). Praktik cessie diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata yang menyatakan :
"(1) Penyerahan  akan  piutang-piutang  atas  nama  dan  kebendaan  tidak bertubuh  lainnya,  dilakukan  dengan  jalan  membuat  sebuah  akta  otentik  atau  di bawah  tangan,  dengan  mana  hak-hak  atas  kebendaan  itu  dilimpahkan  kepada orang lain.
(2) Penyerahan  yang  demikian  bagi  si  berhutang  tidak  ada  akibatnya, melainkan  setelah  penyerahan  itu  diberitahukan  kepadanya  atau  secara  tertulis disetujui atau diakuinya.
(3) Penyerahan  tiap-tiap  piutang  karena  surat  bawa  dilakukan  dengan penyerahan  surat  itu;  penyerahan  tiap-tiap  piutang  karena  surat  ditunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen.”
Adanya praktik cessie tanpa betekening seperti yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan  X  karena  jumlah  nasabah  yang  mengajukan  pinjaman  sangat  banyak. Contohnya dapat dilihat dari tingginya jumlah kredit kendaraan bermotor setiap tahunnya karena skema kredit pembelian kendaraan bermotor sangat ringan. Berdasarkan data dari Asosiasi  Industri  Sepeda  Motor  Indonesia  (AISI)  penjualan  sepeda  motor  sepanjang semester pertama ini naik 7,4 persen menjadi 3,22 juta unit dari periode yang sama tahun lalu,  belum  lagi  ditambah  dengan  penjualan  mobil  yang  juga  meningkat.  Hal  itu menyebabkan  apabila  dilakukan betekening atau  pemberitahuan  satu  per  satu  kepada nasabah  akan  sangat  sulit  untuk  dilakukan  dan  membutuhkan  waktu  yang  lebih  lama karena  jumlahnya  yang  sangat  banyak,  sementara  perusahaan  pembiayaan  terus membutuhkan dana untuk memberikan pinjaman kepada nasabah lainnya dan juga biaya operasional  dari  perusahaan.  Akan  tetapi  hal  ini  justru  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan yaitu KUHPerdata tepatnya pada Pasal 613 ayat (2) yang berbunyi :
"(2) Penyerahan  yang  demikian  bagi  si  berhutang  tidak  ada  akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui atau diakuinya.”
Di  samping  itu  peraturan  yang  mengatur  mengenai cessie hanya  terdapat  pada Pasal 613 KUHPerdata.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  menuangkan  penelitian dalam  bentuk  skripsi  yang  berjudul “PELAKSANAAN  BETEKENING  PADA PRAKTIK CESSIE DI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN X KEPADA BANK Y.”

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis,  yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2013).  Dengan  kata  lain  bahwa  melalui  metode  penelitian  ini,  terhadap  masalah  yang diteliti  harus  diperoleh  gambaran  dan  penjelasan  yang  sebenarnya  dengan  melakukan penelitian  di  lapangan,  yang  kemudian  dapat  diambil  kesimpulan  dengan  mengetahui kenyataan  dalam  pelaksanaannya  apakah  telah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-
undangan  yang  berlaku.  Melalui  metode  ini  diharapkan  dapat  memperoleh  gambaran yang menyeluruh mengenai pelaksanaan betekening pada praktik cessie dari Perusahaan Pembiayaan X ke Bank Y.
Penelitian  ini  akan  disusun  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Soekanto, 2007). Metode penelitian yuridis sosiologis ini merupakan suatu pendekatan yang memandang hukum  sebagai  sesuatu  yang  hidup  atau  yang  dipakai  dalam  masyarakat,  dalam  artian konsep ini tidak memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata. Dengan penelitian hukum yang  menggunakan  metode  yuridis  sosiologis  akan  dilakukan  penelitian  mengenai pelaksanaan betekening pada praktik cessie dari Perusahaan Pembiayaan X ke Bank Y untuk  mengetahui  apakah  dalam  pelaksanaannya  telah  efektif  dan  sesuai  dengan pengaturan cessie dalam KUHPerdata. Tipologi penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian  ini  yaitu  penelitian  inventarisasi  hukum  positif  untuk  menemukan  hukum positif yang diperlukan dalam penelitian ini. Inventarisasi ini merupakan salah satu tahap dari  rangkaian  proses  suatu  penelitian  yang  menyeluruh,  yang  walaupun  merupakan pendahuluan tetapi bersifat mendasar (Daeni, 2018). Data yang telah diperoleh melalui kegiatan  pengumpulan  data  baik  data  primer  maupun  data  sekunder  kemudian  diolah melalui prosedur pengolahan data yakni editing, sistematisasi, dan analisi data.

## Hasil dan Pembahasan

## Keabsahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Antara Perusahaan Pembiayaan X Dengan Nasabah
Perusahaan Pembiayaan X merupakan salah satu entitas lembaga yang bergerak dalam  bidang  keuangan  dan  properti  di  Indonesia.  Perusahaan  Pembiayaan  X  ini berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 6 Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Perusahaan Pembiayaan X adalah perusahaan pembiayaan pertama di Indonesia yang berfokus dalam penyediaan fasilitas pembiayaan usaha kecil dan menengah. Di samping itu, Perusahaan Pembiayaan X juga menyediakan  fasilitas  untuk  kebutuhan  pribadi.  Untuk  menunjang  hal  tersebut, Perusahaan  Pembiayaan  X  menyediakan  berbagai  macam  fasilitas  pembiayaan/kredit yaitu : 1) Kredit Modal Kerja. 2) Kredit Pemilikan Rumah/Kredit Pemilikan Apartemen. 3)  Pembiayaan  Multiguna.  4)  Pembiayaan  Mobil  Premium.  5)  Pembiayaan  Alat Kesehatan. 6) Pembiayaan Syariah.
Dari  beberapa  fasilitas  pembiayaan  Perusahaan  Pembiayaan  X  di  atas,  saat  ini yang  cukup  banyak  menjadi  pilihan  dari  nasabah  adalah  pembiayaan  multiguna. Pembiayaan  multiguna  ini  dalam  Bab  II  POJK  Nomor.  35/POJK.05/2018  tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan tepatnya pada Pasal 4 ayat (3) huruf (b) dinyatakan  sebagai  kegiatan  pembiayaan  yang  dilakukan  dengan  cara salah  satunya adalah pembelian dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan multiguna menjadi
fasilitas  pembiayaan  yang  bertujuan  untuk  memenuhi  berbagai  macam  kebutuhan nasabah di tengah kebutuhan masyarakat yang terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Salah satu dari kebutuhan masyarakat yang terus meningkat tersebut adalah kebutuhan atas kendaraan bermotor. Pembiayaan multiguna ini menjadi pilihan masyarakat karena memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat  sebagai  nasabah  untuk  memenuhi kebutuhannya,  dimana  untuk  memperoleh  fasilitas  pembiayaan  ini,  jaminan  yang diperlukan cukup mudah yaitu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (selanjutnya disebut BPKB) yang dimiliki nasabah. Di samping itu, juga terdapat pelunasan kredit yang cukup mudah  dengan  pilihan  skema  pembayaran  beragam  yang  tentunya  dilakukan  secara angsuran dengan bunga yang cukup rendah.
Pembiayaan  multiguna  sebagai  kegiatan  usaha  perusahaan  pembiayaan  tidak terdapat dalam Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Namun  jika  dilihat  dari  pemaparannya  dalam  Pasal  1  ayat  (4)  POJK    tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan :
“ Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh  debitur  untuk  pemakaian/konsumsi  dan  bukan  untuk  keperluan  usaha  atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan.”
dan mekanismenya dalam praktik, padanan dari pembiayaan/kredit multiguna ini dalam Pasal 3 Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan adalah pembiayaan konsumen. Isi dari Pasal 3 tersebut adalah Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit, Pembiayaan Konsumen. Dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, pembiayaan konsumen dirumuskan sebagai berikut :
“Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.”
Dari kedua isi pasal di atas dapat terlihat bahwa tujuan dari pembiayaan multiguna dengan  pembiayaan  konsumen  sama  yaitu  untuk  pengadaan  barang  berdasarkan kebutuhan  dari  masyarakat  sebagai  nasabah  (kebutuhan  konsumtif)  dan  dengan pembayaran  yang  dilakukan  secara  angsuran  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Oleh  sebab itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  pembiayaan  multiguna  sama  saja  dengan  pembiayaan konsumen  sehingga  pembiayaan  multiguna  yang  merupakan  fasilitas  pembiayaan  dari Perusahaan Pembiayaan X juga merupakan pembiayaan konsumen.
FAP  sebagai  perjanjian  standar  menyimpangi  asas  kebebasan  berkontrak sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  1338  KUHPerdata.  Hal  tersebut  karena  dalam perjanjian standar, asas kebebasan berkontrak ini tidak dapat diwujudkan, yang mana dari kelima unsur asas kebebasan berkontrak hanya ada 2 unsur yang masih dapat diwujudkan yaitu  kebebasan  untuk  membuat  atau  tidak  membuat  perjanjian  dan  kebebasan  untuk memilih dengan siapa ia akan membuat perjanjian (Sinaga, 2020). Oleh karena itu, asas kebebasan berkontrak yang terdapat pada nasabah di sini hanya untuk membuat atau tidak membuat perjanjian dengan Perusahaan Pembiayaan X.
Setelah  pengisian  FAP  oleh  nasabah,  bagian  marketing  akan  menyerahkannya kepada  kredit  analis  untuk  dilakukan  analisis  dengan  tujuan  menentukan  besarnya pembiayaan  yang  akan  diberikan  kepada  nasabah  sesuai  dengan  jaminan  yang diberikannya.  Di  samping  itu,  analisis  tersebut  juga  bertujuan  agar  perusahaan pembiayaan  percaya  bahwa  nasabah  mampu  untuk  melunasi  hutangnya.  Analisis  yang dilakukan oleh kredit analis dari Perusahaan Pembiayaan X merupakan  penerapan dari prinsip  kehati-hatian  sebagai  jaminan  utama  yang  dapat  dilakukan  melalui  prinsip  5C ( Character,  Capacity,  Capital,  Collateral,  Condition  of  Economy ).  Kemudian,  kredit analis akan mengeluarkan SPK yang berisi besarnya jumlah pembiayaan yang disetujui untuk diberikan oleh perusahaan pembiayaan. SPK tersebut akan disampaikan kembali oleh marketing Perusahaan Pembiayaan X kepada nasabah untuk  meminta persetujuan nasabah.
Setelah  SPK  tersebut  disetujui  oleh  nasabah,  barulah  dibuat  perjanjian pembiayaan  konsumen  dalam  bentuk  akta  otentik.  Akta  otentik  menurut  Pasal  1868 KUHPerdata merupakan akta yang dibuat dalam bentuk  yang ditentukan oleh undang- undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (dalam hal  ini  adalah  notaris    di  tempat  akta  itu  dibuat  (Borman,  2019).  Jadi,  perjanjian pembiayaan konsumen tersebut dibuat dalam bentuk akta, yang pembuatannya dilakukan oleh notaris. Perjanjian pembiayaan konsumen ini harus dibuat dalam bentuk akta otentik karena  akta  otentik  mempunyai  3  macam  kekuatan  pembuktian  (ARSYI  et  al.,  2022), yaitu :
1. Kekuatan pembuktian formil, membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
2. Kekuatan pembuktian materiil, membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi.
3. Kekuatan mengikat, membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal  yang  tersebut  dalam  akta  yang  bersangkutan  telah  menghadap  kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
Dari  situ  terlihat  bahwa  perjanjian  pembiayaan  konsumen  dalam  bentuk  akta otentik sangat penting sebab akta otentik merupakan bukti yang sempurna yang tidak bisa disangkal oleh para pihak yang membuatnya dan juga mempunyai kekuatan pembuktian kepada pihak ketiga. Setelah perjanjian pembiayaan konsumen tersebut terbentuk dan sah sehingga perjanjian pembiayaan konsumen akan mengikat dan berlaku kepada para pihak yang  menandatanganinya  sebagai  undang-undang,  barulah  Perusahaan  Pembiayaan  X mencairkan  dana  sesuai  dengan  jumlah  pembiayaan  dan  tujuan  penggunaan  dari pembiayaan yang telah disetujui oleh nasabah.
Dalam  perjanjian  pembiayaan  konsumen  ini  diperlukan  juga  adanya  jaminan sebagai salah satu ketentuan yang harus dipenuhi untuk memperoleh fasilitas pembiayaan konsumen dengan tujuan agar pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan benar-benar terjamin pengembaliannya dari nasabah. Dalam hal ini, objek yang dijadikan jaminan  adalah  kendaraan  bermotor  dari  nasabah  perusahaan  pembiayaan.  Terhadap objek jaminan tersebut, oleh Perusahaan Pembiayaan X didaftarkan pada Kantor Jaminan
Fidusia.  Dengan  didaftarkannya  jaminan  tersebut  ke  Kantor  Jaminan  Fidusia,  maka Perusahaan Pembiayaan X sebagai kreditur memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia sehingga Perusahaan Pembiayaan X memiliki hak preferen atau hak untuk didahulukan terhadap kreditur  lainnya.  Karena  jaminan  tersebut  berupa  fidusia,  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (1) UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa :
“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan  ketentuan  bahwa  benda  yang  hak  kepemilikannya  dialihkan  tetap  dalam penguasaan pemilik benda.”
Maka kendaraan bermotor yang dijaminkan tersebut tetap berada pada penguasaan nasabah,  dan  yang  beralih  kepada  kreditur  adalah  hak  kepemilikan  atas  kendaraan bermotor tersebut. Oleh karena itu BPKB sebagai bukti hak kepemilikan atas kendaraan bermotor dikuasai oleh perusahaan pembiayaan.
Perjanjian  pembiayaan  konsumen  sebagaimana  disebut  di  atas  merupakan perjanjian  yang  tidak  diatur  secara  khusus  dalam  Buku  III  KUHPerdata  meskipun perjanjian  tersebut  mempunyai  nama,  sehingga  perjanjian  pembiayaan  konsumen termasuk perjanjian tidak bernama. Perjanjian tidak bernama dapat berasal dari perjanjian campuran,  yaitu  perjanjian  yang  di  dalamnya  terdapat  campuran  unsur-unsur  dari beberapa perjanjian Bernama (Nugraha, 2022). Dalam perjanjian pembiayaan konsumen terdapat campuran unsur perjanjian bernama yaitu antara perjanjian jual beli dengan sewa menyewa,  di  mana  dalam  perjanjian  ini  selama  nasabah  belum  membayar  lunas  harga dari  barang  yang  dibiayai  oleh  perusahaan  pembiayaan,  maka  hak  milik  atas  barang tersebut tetap berada pada perusahaan pembiayaan, meskipun barang sudah berada pada nasabah.  Hak  milik  atas  barang  tersebut  baru  beralih  kepada  nasabah  setelah  nasabah melunasi  harga  barang  tersebut.  Oleh  karena  perjanjian  pembiayaan  konsumen  tidak diatur secara khusus  dalam  Buku  III KUHPerdata dan di  dalamnya terdapat  campuran unsur dari perjanjian bernama (perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa), maka perjanjian  pembiayaan  konsumen  dikategorikan  perjanjian  tidak  bernama  yang  berasal dari perjanjian campuran.
Perjanjian pembiayaan konsumen dalam pembuatannya tidak boleh menyimpangi asas kebebasan berkontrak yang terdapat pada Pasal 1338 KUHPerdata. Asas kebebasan berkontrak tersebut mempunyai 5 unsur (Hendrawati, 2011) yaitu :
1. Kebebasan setiap orang untuk memutuskan apakah ia membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian.
2. Kebebasan para pihak untuk memilih dengan siapa ia akan membuat suatu perjanjian.
3. Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian.
4. Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian.
5. Kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.
Dengan  adanya  kemauan  nasabah  untuk  memperoleh  fasilitas  pembiayaan konsumen  dari  Perusahaan  Pembiayaan  X,  dan  setelah  Perusahaan  Pembiayaan  X melakukan analisis melalui kredit analisnya menyetujui pembiayaan yang akan diberikan, maka Perusahaan Pembiayaan X dan nasabah berarti sudah menentukan bahwa mereka akan membuat perjanjian pembiayaan konsumen dan juga sudah memilih dengan siapa
akan  membuat  perjanjian.  Dalam  hal  ini  untuk  lebih  menjamin  kepastian  hukum  para pihak,  para  pihak  juga  bersepakat  untuk  membuat  perjanjian  dalam  bentuk  perjanjian tertulis  yang dibuat  oleh notaris.  Isi  dari perjanjian pembiayaan konsumen ini memuat mengenai  hal-hal  yang  telah  disepakati  sebelumnya  oleh  para  pihak  seperti  mengenai besarnya  jumlah  pembiayaan  yang  diberikan  perusahaan  pembiayaan,  jaminan  yang diberikan oleh nasabah, jangka waktu pelunasan hutang, dan besarnya cicilan yang harus dibayarkan  oleh  nasabah.  Dengan  menyetujui  hal-hal  yang  terdapat  pada  proses pengajuan  awal  untuk  memperoleh  fasilitas  pembiayaan  konsumen,  maka  di  sini  para pihak juga telah sepakat mengenai cara membuat perjanjian yaitu dengan cara dibuat oleh notaris dalam bentuk akta notaril yang merupakan akta otentik.
Agar perjanjian pembiayaan konsumen dianggap sah oleh hukum dan mengikat bagi para  pihak  yang  membuatnya  sehingga  dana  untuk  pembiayaan  bisa  dicairkan  oleh perusahaan  pembiayaan,  maka  perjanjian  pembiayaan  konsumen  tersebut  harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, perusahaan Pembiayaan X memberikan penawaran  berupa  fasilitas  pembiayaan  konsumen  untuk  pemenuhan  kebutuhan konsumtif dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan bagi calon nasabah yang hendak menggunakan fasilitas pembiayaan konsumen tersebut. Nasabah yang ingin memperoleh fasilitas tersebut harus mengisi FAP dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh  perusahaan  pembiayaan,  yang  mana  hal  ini  dianggap  sebagai  akseptasi  dari penawaran  Perusahaan  Pembiayaan.  Dengan  adanya  penawaran  yang  dilakukan  oleh perusahaan pembiayaan dan adanya akseptasi dari nasabah, maka di sini telah tercapai kesepakatan antara Perusahaan Pembiayaan X dengan nasabah.
Lalu  adanya  kecakapan  untuk  membuat  suatu  perjanjian,  orang  yang  tidak  cakap menurut  Pasal  1330  KUHPerdata  adalah  anak  yang  belum  dewasa  yaitu  yang  belum berumur 21 tahun dan orang di bawah pengampuan. Mengenai usia dewasa ini terdapat perbedaan  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris) yang dalam Pasal 39 ayat (1)-nya menyatakan bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus berusia paling rendah 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan  perbuatan  hukum  (Ruzaipah  et  al.,  2021).  Lalu  suatu  hal  tertentu  ini maksudnya  adalah  bahwa  objek  perjanjian  harus  tertentu,  atau  setidak-tidaknya  dapat ditentukan. Perjanjian pembiayaan konsumen telah memenuhi unsur ini dengan adanya objek  yang  dapat  ditentukan  dalam  perjanjian  yaitu  pembiayaan  konsumen  yang diberikan Perusahaan Pembiayaan X kepada nasabah dalam bentuk utang piutang.
Suatu  sebab  yang  halal  Pengertian  suatu  sebab  yang  halal  ialah  bukan  hal  yang menyebabkan  perjanjian,  melainkan  isi  perjanjian  itu  sendiri  (Hartono,  2015). Berdasarkan konstruksi hukum dengan menggunakan logika berpikir secara Argumentum a Contrario terhadap Pasal 1337 KUHPerdata, maka suatu sebab yang halal berarti isi perjanjian  tidak  boleh  bertentangan  dengan  undang-undang,  kesusilaan,  dan  ketertiban umum. Perjanjian pembiayaan konsumen juga telah memenuhi unsur ini, dimana hal yang diperjanjikan  dalam  isi  perjanjian  ini  yaitu  mengenai  pembiayaan  konsumen  dari
Perusahaan Pembiayaan X kepada nasabah, tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, ataupun ketertiban umum.
Praktik  Cessie  Di  Perusahaan  Pembiayaan  X  Kepada  Bank  Y  Dikaitkan  Dengan Peraturan Perundang-Undangan
Perusahaan  pembiayaan  kerap  menjadi  pilihan  masyarakat  dalam  mengajukan pinjaman  karena  prosedur  lebih  sederha,  proses  persetujuan  lebih  cepat,  perusahaan pembiayaan  biasanya  tidak  mensyaratkan  penyerahan  jaminan  tambahan  sepanjang konsumen  atau  debitur  cukup  layak  untuk  dipercaya  kemampuan  dan  kemauannya memenuhi kewajibannya.
Dengan  adanya  kemudahan  untuk  mengajukan  pinjaman  di  perusahaan pembiayaan  sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas,  hal  ini  menyebabkan  masyarakat banyak  yang  memilih  menggunakan  fasilitas  pembiayaan  konsumen  yang  terdapat  di perusahaan pembiayaan. Salah satu perusahaan pembiayaan yang cukup sering menjadi pilihan masyarakat untuk mengajukan fasilitas pembiayaan konsumen adalah Perusahaan Pembiayaan X.
Banyaknya  masyarakat  yang  menggunakan  fasilitas  pembiayaan  konsumen  di perusahaan  pembiayaan,  salah  satunya  di  Perusahaan  Pembiayaan  X,  menyebabkan perusahaan pembiayaan  membutuhkan dana lagi  untuk  disalurkan sebagai  pembiayaan kepada  nasabah  lain  dalam  jangka  waktu  yang  cepat  dan  untuk  biaya  operasional  dari perusahaan pembiayaan sendiri. Akan tetapi piutang kepada nasabah sebelumnya belum jatuh  tempo.  Umumnya,  cara  yang  digunakan  oleh  perusahaan  pembiayaan  untuk memperoleh dana dalam waktu yang cepat tersebut adalah dengan meminjam dana dari bank  untuk  disalurkan  lagi  sebagai  pembiayaan  kepada  nasabah  lainnya.  Melalui pembiayaan yang dilakukan tersebut, perusahaan pembiayaan akan memiliki piutang atas nasabah-nasabahnya. Piutang-piutang tersebut kemudian dijadikan sebagai jaminan atas utang  perusahaan  pembiayaan  kepada  bank.  Terhadap  piutang  yang  dijaminkan  oleh perusahaan  pembiayaan  tersebut  pasti  terdapat  pengalihan  piutang  dari  perusahaan pembiayaan kepada cessionaris , di sinilah terjadi perbuatan hukum cessie . Cara di atas sejalan dengan yang dikemukakan oleh Herlien  Budiono  dalam bukunya bahwa cessie sebagai jaminan terjadi ketika suatu tagihan dijadikan sebagai jaminan atas suatu tagihan lainnya (Djangkarang, 2013).
Gambar 1
Mekanisme Dalam Praktik Cessie Dari Perusahaan Pembiayaan X ke Bank Y
Pinjam dana Perusahaan Pembiayaan X
Bank Y Jaminan dalam bentuk fidusia Piutang-piutang Perusahaan Pembiayaan X atas nasabahnya Penyerahan Piutang ke Bank Y
Sumber :  Staf bagian hukum Perusahaan Pembiayaan X Penjelasan  dari  gambar  di  atas  yaitu  praktik cessie yang  dilakukan  dari Perusahaan  Pembiayaan  X  ke  Bank  Y  adalah  dengan  menjaminkan  piutang-piutang Perusahaan  Pembiayaan  X  atas  nasabahnya  kepada  Bank  Y  sebagai  jaminan  utang Perusahaan  Pembiayaan  X.  Dalam  praktik  ini,  sesuai  dengan  Pasal  45  ayat  (2)  POJK tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa :
"Perusahaan Pembiayaan dilarang menjaminkan nilai piutang pembiayaan atas 1 (satu) Debitur kepada lebih dari 1 (satu) pihak yang memberikan pinjaman kepada Perusahaan Pembiayaan.”
maka Perusahaan Pembiayaan X hanya boleh untuk menjaminkan piutang pembiayaan atas  satu  nasabahnya  kepada  Bank  Y  saja  sebagai  pihak  yang  memberikan  pinjaman kepada Perusahaan Pembiayaan X. Perusahaan Pembiayaan X melakukan pinjaman dana tersebut dari Bank Y dengan tujuan untuk memperoleh dana dalam waktu yang cepat agar bisa disalurkan lagi sebagai pembiayaan kepada nasabah lain dan untuk biaya operasional dari perusahaan pembiayaan sendiri. Piutang-piutang tersebut dijaminkan oleh
Perusahaan Pembiayaan X ke Bank Y dalam bentuk jaminan fidusia. Jadi, di sini jaminan  fidusia  dari  Perusahaan  Pembiayaan  X  ke  Bank  Y  merupakan  jaminan  untuk piutang  yang  dimiliki  Bank  Y  atas  Perusahaan  Pembiayaan  X.  Kemudian  barulah penyerahan  piutang  yang  dijadikan  jaminan  dibuatkan  akta cessie sebagai  bukti penyerahan piutang atas nama Perusahaan Pembiayaan X dengan nasabahnya. Sehingga kedudukan dari Perusahaan Pembiayaan X di sini adalah sebagai cedent , Bank Y sebagai cessionaris , dan nasabah adalah sebagai cessus . Dengan dibuatnya akta cessie tersebut, maka  pengalihan  piutang  dari  Perusahaan  Pembiayaan  X  ke  Bank  Y  telah  sah  dan mengakibatkan beralihnya hak tagih.
Praktik cessie yang  dilakukan  dari  Perusahaan  Pembiayaan  X  kepada  Bank  Y seperti di atas bukan merupakan wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan konsumen yang terjadi antara Perusahaan Pembiayaan X dengan nasabah. Hal itu karena dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen terdapat klausul mengenai pengalihan perjanjian, yang mana  dalam  klausul  tersebut,  tepatnya  pada  Pasal  20  ayat  (2)  menyatakan  “Kreditur berhak untuk mengalihkan perjanjian ini kepada pihak lain siapapun, dan Debitur dengan ini  memberikan  persetujuan  dimuka  atau  pengalihan  tersebut,  tanpa  diperlukan pemberitahuan  lebih  lanjut.”  Sementara  wanprestasi  terjadi  apabila  para  pihak  dalam perjanjian (Prayogo, 2016) :
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

## Dengan akta cessie
4. Melakukan  sesuatu  yang  menurut  perjanjian  tidak  boleh  dilakukannya.  Debitur yang  memenuhi  prestasi  tapi  keliru,  apabila  prestasi  yang  keliru  tersebut  tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.
Dari  situ  terlihat  bahwa  mengenai cessie memang  sudah  diatur  dalam  klausul perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disepakati oleh Perusahaan Pembiayaan X dengan  nasabah.  Oleh  karena cessie bukan  merupakan  sesuatu  yang  dilarang  menurut perjanjian  pembiayaan  konsumen,  maka  praktik cessie dari  Perusahaan  Pembiayaan  X kepada Bank Y tidak termasuk dalam perbuatan yang dikategorikan sebagai wanprestasi. Walaupun cessie telah  diatur  dalam  klausul  akta  perjanjian  pembiayaan  konsumen sehingga cessie yang dilakukan perusahaan pembiayaan bukan merupakan wanprestasi, namun  praktik cessie yang  dilakukan  oleh  Perusahaan  Pembiayaan  X  dengan  Bank  Y masih tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata yang berbunyi :
"Penyerahan  yang  demikian  bagi  si  berhutang  tidak  ada  akibatnya,  melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui atau diakuinya.”
karena  dengan  adanya  klausul  dalam  akta  perjanjian  pembiayaan  konsumen  tepatnya Pasal 20 ayat (2), ayat (3), serta ayat (4) huruf b dan f seperti yang telah disebutkan di atas,  justru  mengakibatkan  dalam  praktik cessie tersebut betekening dilakukan  kepada nasabah  sebelum  terjadinya cessie dengan  melalui  klausul  dalam  akta  perjanjian pembiayaan konsumen. Sementara menurut pendapat Herlien Budiono mengenai Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata, betekening kepada cessus dapat terjadi pada saat yang sama dengan  pembuatan  akta cessie dimana  nasabah  hadir  dan  ikut  menandatangani  atau apabila  nasabah  tidak  hadir  pada  waktu  pembuatan  akta cessie ,  maka  diperlukan pemberitahuan  atau  penerimaan  atau  pengakuan  tertulis  dari  nasabah  (Haikal,  2018). Tidak dilakukannya betekening seperti itu kepada cessus dikarenakan banyaknya nasabah dari Perusahaan Pembiayaan X sehingga betekening kepada nasabah tidak bisa dilakukan satu per satu.
Dari  hasil  wawancara  dengan  staf  bagian  hukum  Perusahaan  Pembiayaan  X, betekening satu  per  satu  kepada  nasabah  yang  sangat  banyak  tidak  aplikatif  bagi Perusahaan  Pembiayaan  X  karena  akan  membutuhkan  waktu  yang  lama,  sementara perusahaan pembiayaan membutuhkan dana dalam waktu yang cepat. Pemberitahuan ini hanya  akan  dilakukan  oleh  Perusahaan  Pembiayaan  X  kepada  nasabahnya  apabila terdapat  indikasi  terjadinya  wanprestasi  atau  telah  terjadi  wanprestasi  oleh  Perusahaan Pembiayaan  X  kepada  investor  (yang  dalam  hal  ini  adalah  Bank  Y).  Ketentuan pemberitahuan  seperti  itu  dimuat  oleh  Perusahaan  Pembiayaan  X  dalam  klausul  akta jaminan  fidusianya  dengan  bank  pada  Poin  4.1.  Dalam  Poin  4.1  akta  jaminan  fidusia antara Perusahaan Pembiayaan X dengan Bank Y juga terdapat klausul mengenai pihak yang melakukan pemberitahuan kepada nasabah bahwa piutangnya telah dialihkan. Pihak yang harus melakukan pemberitahuan adalah Perusahaan Pembiayaan X, namun apabila dalam  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan  Perusahaan  Pembiayaan  X  belum  juga melakukan  pemberitahuan  kepada  nasabah  maka  Bank  bisa  langsung  melakukan pemberitahuan.  Apabila  pemberitahuan  dilakukan  oleh  Bank  Y  sebagai cessionaris ,
nasabah berhak meminta untuk ditunjukkan akta cessie dan titel penyerahannya sebagai bentuk perlindungan dirinya agar dapat membayar ke kreditur yang benar (Ardini, 2019).
Betekening di awal dalam praktik cessie di atas yang dilakukan kepada nasabah sebelum  terjadinya cessie dengan  melalui  klausul  dalam  akta  perjanjian  pembiayaan konsumen tidak dibenarkan oleh hukum, karena cessie diatur dalam Buku II KUHPerdata sementara  perjanjian  diatur  dalam  Buku  III  KUHPerdata.  Buku  II  KUHPerdata mempunyai  sifat  tertutup  ( dwingend  recht )  yang  artinya  seseorang  tidak  dapat mengadakan  hak-hak  kebendaan  yang  lain,  selain  diatur  dalam  Buku  II  KUHPerdata sementara Buku  III KUHPerdata mempunyai  sifat  terbuka ( aanvullendrecht )  (Mumek, 2017), yang artinya hukum perikatan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada pihak  yang  bersangkutan,  untuk  mengadakan  hubungan  hukum  tentang  apa  saja  yang diwujudkan dalam perbuatan hukum atau perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang,  ketertiban  umum,  dan  kesusilaan  (Putri,  2017).  Sehingga  meskipun betekening yang dilakukan di awal sebelum terjadinya cessie telah disepakati oleh para pihak dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen, namun karena betekening seperti itu menyimpangi  ketentuan  mengenai cessie dalam  Buku  II  KUHPerdata  yang  sifatnya tertutup  mengakibatkan  hal  tersebut  tetap  tidak  dibenarkan  menurut  hukum.  Karena betekening yang  dilakukan  di  awal  sebelum  terjadinya cessie tidak  dibenarkan  oleh hukum, maka terhadap betekening di awal tersebut juga tidak mempunyai akibat hukum bagi  nasabah karena nasabah tetap tidak mengetahui  bila telah dilakukan cessie antara perusahaan dengan pihak yang akan menjadi kreditur baru sehingga nasabah juga tidak mengetahui pihak yang menjadi kreditur barunya ( cessionaris ).
Cessie yang  telah  dilakukan  tersebut  tidak  mempunyai  akibat  hukum  terhadap nasabah, artinya nasabah dibenarkan untuk  terus membayarkan utangnya  sampai lunas kepada  perusahaan  pembiayaan  sebagai  kreditur  lama  selama  belum  dilakukan betekening kepadanya. Dalam praktik cessie seperti ini harus ada asas itikad baik karena nasabah  tidak  mengetahui  bahwa  telah  terjadi  pengalihan  piutang  yang  dimiliki perusahaan pembiayaan terhadapnya. Dengan adanya asas itikad baik itu, nasabah akan mendapatkan  perlindungan  hukum  dengan  pembayaran  utang  yang  dilakukan  oleh nasabah  kepada  perusahaan  pembiayaan  dianggap  sah  dengan  akibat  utangnya  lunas (Rufaida, 2019). Pembayaran utang yang dilakukan oleh nasabah juga harus diteruskan oleh Perusahaan Pembiayaan X kepada Bank Y, selain untuk melunasi utang Perusahaan Pembiayaan  X  juga  agar  setelah  dilakukan betekening yang  berakibat  nasabah  harus membayar  utangnya  kepada  Bank  Y  sebagai cessionaris ,  utang  yang  telah  dibayarkan nasabah kepada perusahaan pembiayaan tidak ditagih lagi oleh bank.
Setelah  terjadinya cessie antara  Perusahaan  Pembiayaan  X  dengan  Bank  Y, terhadap  bukti  kepemilikan  jaminan  atas  piutang  yang  dimiliki  oleh  Perusahaan Pembiayaan X juga tetap harus disimpan oleh Perusahaan Pembiayaan X karena dalam Pasal  43  ayat  (1)  POJK  tentang  Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan  Pembiayaan dinyatakan :
“Dalam  hal  Perusahaan  Pembiayaan  menyalurkan  Pembiayaan  yang  sumber dananya  berasal  selain  dari  kerja  sama  pembiayaan  penerusan  (channeling)
dan/atau  pembiayaan  bersama  (joint  financing),  Perusahaan  Pembiayaan  wajib menyimpan dan memelihara  dokumen bukti kepemilikan atas  agunan pada kantor pusat dan/atau kantor cabang Perusahaan Pembiayaan sampai dengan perjanjian pembiayaan berakhir.”
Sehingga karena dana yang diperoleh Perusahaan Pembiayaan X dari pinjaman Bank  Y  yang  digunakan  untuk  disalurkan  lagi  sebagai  pembiayaan  bukan  berasal  dari kerja  sama channeling atau joint  financing antara  Perusahaan  Pembiayaan  X  dengan Bank Y, maka BPKB dari kendaraan bermotor nasabah yang dijaminkan wajib disimpan oleh  Perusahaan  Pembiayaan  X  sendiri.  Mengenai  jaminan  atas  piutang  yang  dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan X yaitu kendaraan bermotor nasabah yang telah dipasang Sertifikat Jaminan Fidusia, jaminan tersebut baru beralih kepada Bank Y setelah setelah ada betekening kepada cessus . Hal ini karena sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang menyatakan :
“Pengalihan  hak  atas  piutang  yang  dijamin  dengan  fidusia  mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditor baru.”
Dan Penjelasan Pasal 19 UU Jaminan Fidusia yang menyatakan :
“Pengalihan hak atas piutang dalam ketentuan ini, dikenal dengan istilah ‘cessie’ yakni  pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta  otentik atau  akta  di  bawah tangan. Dengan adanya cessie ini, maka segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia lama  beralih  kepada  Penerima  Fidusia  baru  dan  pengalihan  hak  atas  piutang tersebut diberitahukan kepada Pemberi Fidusia.”
Maka meskipun cessie sebagai cara penyerahan tagihan atas nama mempunyai droit de suite tanpa pemberitahuan, dalam arti hak milik atas tagihan yang diserahkan sudah beralih kepada cessionaris walaupun belum ada pemberitahuan kepada cessus (Daniel & Budhisulistyawati,  n.d.),  yang  mana  juga  akan  mengakibatkan  beralihnya  hak  dan kewajiban dari kreditur lama kepada kreditur baru. Akan tetapi tanpa adanya betekening kepada cessus sebagai pemberi fidusia, cessie tersebut tidak mempunyai  akibat hukum terhadapnya.  Sehingga  dalam  praktik cessie antara  Perusahaan  Pembiayaan  X  dengan Bank Y, hak dan kewajiban atas jaminan tersebut belum beralih kepada Bank Y sebagai cessionaris .  Hak  dan  kewajiban  atas  jaminan  baru  beralih  ke  Bank  Y  setelah  ada betekening kepada cessus ,  dan  setelah  beralih  baru  dilakukan  roya  Sertifikat  Jaminan Fidusia  atas  nama  Perusahaan  Pembiayaan  X  sebagai  penerima  fidusia  lama.  Setelah dilakukan  roya,  dibuatlah  Akta  Jaminan  Fidusia  antara  Bank  Y  dengan cessus ,  yang kemudian  didaftarkan  ke  Kantor  Jaminan  Fidusia  untuk  diterbitkan  Sertifikat  Jaminan Fidusia  sehingga  Bank  Y  sebagai  penerima  fidusia  baru  mempunyai  hak  preferen terhadap jaminan tersebut. Oleh karena itu, dalam hal betekening kepada cessus mengenai telah terjadinya cessie dari Perusahaan Pembiayaan X ke Bank Y belum dilakukan, maka hak dan kewajiban atas jaminan tersebut tetap berada pada pihak Perusahaan Pembiayaan X.
Praktik cessie tanpa betekening satu  per satu  kepada nasabah yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan X seperti yang dijelaskan di atas disebabkan karena peraturan
mengenai cessie yang ada sekarang dirasa sudah tidak aplikatif lagi di tengah banyaknya nasabah  Perusahaan  Pembiayaan  X  sehingga  akan  membutuhkan  waktu  yang  lama, sementara  Perusahaan  Pembiayaan  X  membutuhkan  dana  dalam  waktu  yang  cepat. Walaupun  begitu,  seharusnya  Perusahaan  Pembiayaan  X  tetap  harus  melakukan betekening satu  per  satu  kepada  nasabah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  masih  berlaku yaitu  Pasal  613  ayat  (2)  KUHPerdata  karena  ketentuan  dalam  Pasal  613  ayat  (2) KUHPerdata itu dimaksudkan untuk melindungi nasabah agar nasabah tidak tertipu oleh pihak yang mengaku sebagai kreditur barunya dan bisa membayar kepada kreditur yang benar.  Melalui  kemajuan  teknologi  yang  ada  sekarang  seharusnya betekening satu  per satu kepada nasabah bisa dilakukan melalui e-mail ataupun pos tercatat. Cara itu sesuai dengan yang dikemukakan oleh Rachmad Setiawan dan J. Satrio yaitu dalam peristiwa cessie yang penting adalah bahwa pemberitahuan terjadinya cessie sampai kepada cessus , sehingga sekarang ini bisa diterima bahwa pemberitahuan terjadinya cessie cukup dibuat dengan pemberitahuan secara tertulis saja (Hamler, 2022). Selain itu, cara seperti itu juga sudah  dapat  memenuhi  ketentuan  dalam  Pasal  613  ayat  (2)  KUHPerdata  yang menyatakan :
"Penyerahan  yang  demikian  bagi  si  berhutang  tidak  ada  akibatnya,  melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui atau diakuinya.”
karena  dari  isi  pasal  tersebut  dituliskan  “diberitahukan  kepadanya  atau  disetujui  atau diakuinya”,  kata  ‘atau’  dalam  isi  pasal  tersebut  menunjukkan  bahwa  pemberitahuan bersifat  alternatif  sehingga  pemberitahuan  kepada  nasabah  boleh  hanya  diberitahukan saja kepadanya.
Dengan terpenuhinya satu unsur perbuatan melawan hukum pada praktik cessie tersebut,  bukan  tidak  mungkin  unsur-unsur  lain  dari  perbuatan  melawan  hukum  akan terpenuhi juga pada praktik cessie lainnya. Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum di samping unsur adanya suatu perbuatan yang melawan hukum yaitu :
a. Adanya  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  pembiayaan  karena  tidak melakukan betekening setelah tejadinya cessie ;
b. Kerugian  bagi  nasabah,  kerugian  yang  mungkin  dialami  oleh  nasabah  adalah apabila  nasabah  mendapatkan  tagihan  lagi  dari  bank  atas  angsuran  yang sebelumnya telah dibayarkan kepada perusahaan pembiayaan; dan
c. Hubungan  kausal  antara  kerugian  nasabah  dengan  perbuatan  yang  dilakukan perusahaan pembiayaan yaitu kemungkinan penagihan yang dilakukan lagi oleh bank  kepada  nasabah  atas  angsuran  yang  telah  dibayarkan  nasabah  kepada perusahaan  pembiayaan  akibat  perusahaan  pembiayaan  tidak  melakukan betekening kepada nasabah sesuai dengan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata.
Apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dan bisa dibuktikan, maka nasabah dapat menuntut ganti kerugian kepada perusahaan pembiayaan karena praktik cessie yang dilakukan  oleh  perusahaan  pembiayaan  merupakan  perbuatan  melawan  hukum.  Oleh karena  itu,  dengan  melihat  banyaknya  perusahaan  pembiayaan  yang  menyediakan fasilitas  pembiayaan  kepada  masyarakat  sekarang  ini  dan  juga  banyaknya  masyarakat
yang  menggunakan  fasilitas  pembiayaan  tersebut,  sudah  seharusnya  dibuat  pengaturan lebih lanjut mengenai cessie yang lebih sesuai dan aplikatif bagi perusahaan pembiayaan karena  perusahaan  pembiayaan  tidak  menarik  dana  secara  langsung  dari  masyarakat, yang mana untuk memperoleh dana salah satunya dilakukan melalui praktik cessie .

## Kesimpulan
Berdasarkan  pemaparan  yang  telah  penulis  lakukan  pada  bab-bab  sebelumnya, maka dapat  diambil  beberapa kesimpulan  keabsahan perjanjian pembiayaan konsumen sangat  penting  dalam  pemberian  fasilitas  pembiayaan  konsumen  karena  menjadi  dasar bagi  perusahaan  pembiayaan  X  untuk  mencairkan  dana  kepada  nasabah  dan  untuk melakukan cessie terhadap piutangnya atas nasabah. Keabsahan perjanjian pembiayaan konsumen ini dapat dianalisis berdasarkan Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUHPerdata.
Pasal  1338  KUHPerdata,  bahwa  perjanjian  pembiayaan  konsumen  tidak menyimpangi  asas  kebebasan  berkontrak,  yang  artinya  dalam  pembuatan  perjanjian tersebut  para  pihak  bebas  untuk  menentukan  akan  membuat  perjanjian  atau  tidak, memilih dengan siapa perjanjian itu dibuat, menentukan bentuk perjanjian, menentukan isi  perjanjian,  dan  menentukan  cara  perjanjian  itu  dibuat.  Pasal  1320  KUHPerdata, Kesepakatan  dalam  perjanjian  pembiayaan  konsumen  ini  terpenuhi  karena  terhadap penawaran  dari  Perusahaan  Pembiayaan  X  telah  terdapat  akseptasi  dari  nasabah,  serta dalam  mencapai  kesepakatan  tersebut  para  pihak  bebas  dari  paksaan,  penipuan,  dan kekhilafan.
Suatu sebab yang halal terpenuhi karena isi perjanjian pembiayaan konsumen ini yaitu  mengenai  pembiayaan  konsumen  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. C essie yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan X kepada  Bank  Y  bertujuan  untuk  memperoleh  dana  dalam  waktu  yang  cepat  untuk disalurkan lagi sebagai pembiayaan kepada nasabah lain dan untuk biaya operasional dari perusahaan  pembiayaan  sendiri.  Ketentuan  mengenai betekening seperti  itu  akan menimbulkan potensi perbuatan melawan hukum dalam praktik cessie tersebut dengan terpenuhinya unsur suatu perbuatan yang melawan hukum. Terpenuhinya unsur tersebut dikarenakan betekening dalam praktik cessie yang tidak dilakukan kepada nasabah pada saat  yang  sama  dengan  pembuatan  akta cessie atau  apabila  nasabah  tidak  hadir  pada waktu  pembuatan  akta cessie harus  dilakukan  pemberitahuan,  atau  penerimaan,  atau pengakuan tertulis dari nasabah, yang mana hal itu tidak sesuai dengan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata. Terpenuhinya satu unsur perbuatan melawan hukum dalam praktik cessie ini  menunjukkan  bahwa  tidak  menutup  kemungkinan  unsur-unsur  lain  dari  perbuatan melawan hukum akan terpenuhi dalam praktik cessie lainnya, dan apabila semua unsur perbuatan  melawan  hukum  dapat  dibuktikan  maka  nasabah  dapat  menuntut  ganti  rugi kepada perusahaan pembiayaan.

## BIBLIOGRAFI
Abdulkadir, M., & Rilda, M. (2000). Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti .
Ardini,  D.  D.  (2019). Perlindungan  Hukum  Pemegang  Hak  Tanggungan  Terhadap Tertundanya Lelang Eksekusi Akibat Gugatan Debitur . Fakultas Hukum Unpas.
Arsyi,  A.  Z.  U.  L.,  Handayani,  S.,  &  Ahmaturrahman,  A.  (2022). Kekuatan  Hukum Pemeriksaan  Setempat  (Descente)  Dalam  Pembuktian  Sidang  Perkara  Perdata (Studi  Putusan  Pengadilan  Negeri  Palembang  Nomor  48/Pdt.  G/2021/Pn  Plg) . Sriwijaya University.
Borman,  M.  S.  (2019).  Kedudukan  Notaris  Sebagai  Pejabat  Umum  Dalam  Perspektf Undang-Undang Jabatan Notaris. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektf Undang-Undang Jabatan Notaris , 3 (1).
Daeni, W. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Penyidik Polri Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsinya Guna Terwujud Tegaknya Hukum Dan Ketertiban Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara , 8 (1), 33–40.
Daniel,  C.  E.,  &  Budhisulistyawati,  A.  (N.D.).  Studi  Tentang  Perlindungan  Hukum Terhadap  Kreditur  Baru  Dalam  Hal  Gadai  Cessie  Fiktif. Jurnal  Privat  Law , 9 (2), 247–257.
Djangkarang, M. R. (2013). Aspek Hukum Pengalihan Hak Tagihan Melalui Cessie. Lex Privatum , 1 (5).
Fuadi, M. (2001). Hukum Kontrak:(Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) .
Haikal,  H.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Debitur  Akibat  Cessie  Jaminan  Yang Diakukan  Oleh  Bpr  Tanpa  Ijin  Debitur  Sebelum  Terjadinya  Likuidasi. Dialogia Juridica , 10 .
Hamler,  H.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Debitur  Dalam  Pengalihan  Piutang  (Cessie) Kepada  Pihak  Ketiga  Tanpa  Pemberitahuan  Kepada  Debitur  Atas  Kredit Kepemilikan Rumah (Kpr). Joel: Journal Of Educational And Language Research , 2 (1), 29–36.
Hartono, B. (2015). Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana. Pranata Hukum , 10 (1).
Hendrawati,  D.  (2011).  Penerapan  Asas  Kebebasan  Berkontrak  Dalam  Pembuatan Perjanjian Baku (Studi Normatif Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen). Masalah- Masalah Hukum , 40 (4), 411–418.
Kusumasari, D. (2011). Permasalahan Cessie Dan Subrogasi. Retrieved June , 14 , 2021.
Mumek,  R.  A.  (2017). Hak-Hak  Kebendaan  Ditinjau  Dari  Aspek  Hukum  Perdata. Lex Administratum , 5 (2).
Neni, I. S. (2010). Pengantar Hukum Perbankan Indonesia. Bandung: Pt. Raﬁka Aditama .
Nugraha,  A.  R.  (2022). Tanggung  Jawab  Developer  Pt.  Kagumkaryahusadaatas Penyerahan  Sertifikat  Hak  Milik  Atas  Satuanrumah  Susun  Kepada  Konsumen Dalamperjanjianjualbeli  Satuan  Rumah  Susun  The  Jarrdin  Bandung .  Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
Prayogo, S. (2016). Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian. Jurnal Pembaharuan Hukum , 3 (2), 280–287.
Putri, D. K. (2017). Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak Lunas. Jurnal Akta , 4 (4), 623–634.
Rufaida,  K.  K.  (2019).  Tinjauan  Hukum  Terhadap  Eksekusi  Objek  Jaminan  Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 4 (1), 21– 40. Https://Doi.Org/10.24246/Jrh.2019.V4.I1.P21-40
Ruzaipah, R., Manan, A., & A’yun, Q. A. (2021). Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. Mitsaqan Ghalizan , 1 (1), 1–20.
Sinaga,  N.  A.  (2020).  Kode  Etik  Sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Profesi  Hukum  Yang Baik. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 10 (2).
Soekanto, S. (2007). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . Sugiyono, D. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D .

## Copyright holder:
Stevan Shaan, Budi Santoso (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: