p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## PENINGKATAN SADAR HUKUM BERBANGSA DAN BERNEGARA DITINJAU DARI AJARAN AHLUSUNNAH WAL JAMA’AH

## Muhammad Zainuddin, Nurul Nisah
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jepara mzyahud@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengkaji upaya peningkatan kesadaran hukum dalam berbangsa  dan  bernegara  ditinjau  dari  ajaran Ahlusunnah  Wal  Jama’ah .  Negara Indonesia  adalah negara  hukum,  hal  ini dinyatakan  tegas  dalam Pasal  1  ayat  (3) UUD 1945, akan tetapi masih banyak warga negara yang belum sadar akan hukum. Upaya  internalisasi nilai hukum dalam diri masyarakat dapat ditanamkan melalui pendidian  hukum  dalam  pendidikan  kewarganegaraan,  dalam  perkembangannya ajaran Ahlusunnah Wal  Jama’ah secara  turun  temurun  menjadi landasan  hukum dalam  beribadah  dan  mengatur  seluruh  ruang  lingkup  kehidupan  masyarakat muslim,  bagi  Nahdlatul  Ulama’  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945 dirumusan sebagai landasan bertindak karena berisikan ketuhanan, kebangsaa serta sikap  adil  sesama  manusia.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini mengunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Ahlusunnah  Wal  Jama’ah menjadikan  negara  sebagai  sarana  atau wadah untuk menjamin, melayani, melindungi dan mengarahkan seluruh yang ada di  dalamnya,  baik  warga  negara,  keutuhan  wilayah,  termasuk  keseluruhan  harta kekayaan yang terdapat dalam wilayah negara tersebut dan fungsi dari peningkatan kesadaran hukum  adalah sebagai  langkah  pencegahan,  langkah  korektif, langkah pemeliharaan dan fungsi pengembangan.

## Kata kunci: Sadar Hukum; Bernegara; Ahlusunnah Wal Jama’ah
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## IMPROVING LEGAL CONSCIOUSNESS NATION AND STATE REVIEWED FROM THE TEACHING OF AHLUSUNNAH WAL JAMA'AH

## Abstract
The  state  of  Indonesia  is  a  state  of  law,  this  is  stated  expressly  in  Article  1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, but there are still many citizens who are not aware of the law. Efforts to internalize the value of law in the community can be instilled through legal education in citizenship education, in its development the teachings of Ahlusunnah Wal Jama'ah have been hereditary into a legal basis in worshiping and regulating the entire scope of life of Muslim communities, for Nahdlatul Ulama 'Pancasila and the Law The foundation of 1945 was formulated as  a  basis  for  acting  because  it  contained  a  divinity,  a  nationality  and  a  fair attitude  towards  fellow  human  beings.  The  method  used  in  this  study  uses  a Sociological Juridical approach with data collection techniques in the literature. Ahlusunnah  Wal  Jama'ah  makes  the  state  as  a  means  or  a  place to  guarantee, serve,  protect  and  direct  all  that  is  in  it,  both  citizens,  territorial  integrity, including  the  entire  assets  contained  within  the  country's  territory  and  the function  of  increasing  legal  awareness  is  as  preventive  steps,  corrective  steps, maintenance steps and development functions.
Keywords: Legal Awareness; National; State Ahlusunnah Wal Jama'ah
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum,  sebagaimana  yang    tercantum dalam  UUD  1945  Pasal  1  Ayat  (3)  yang  menyatakan  bahwa  “ Negara  Indonesia adalah negara hukum” .  Hal  ini  menjadikan  posisi  negara  Indonesia  yang  dalam seluruh  tatanan  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  harus berdasarkan pada seluruh peraturan hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku ini bersifat  memaksa  dan  menyeluruh  kepada  seluruh  elemen  masyarakat  yang seharusnya dapat mengarahkan masyarakat menjadi taat hukum. Namun jika dilihat permasalahan yang sedang terjadi ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat yang  taat  terhadap  hukum  ini  masih  rendah.  Tanpa  munculnya  kesediaan  warga dalam mengikuti perintah untuk dikerjakan dengan sukarela, tidak akan ada usaha untuk  merealisasikan  bekerjanya  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  akan dapat terwujud seperti yang diharapkan.
Sesuai dengan salah satu pengertian negara hukum, dimana setiap tindakan penyelenggaraan negara harus dilakukan berdasarkan dalam koridor hukum, maka yang  harus  mengawal  hukum  adalah  segenap  penyelenggara  negara  dan  seluruh warga negara dengan cara menjalankan hak dan kewajiban konstitusional. Apabila setiap pejabat dan aparat penyelenggara negara telah memahami UUD 1945 serta melaksanakan  wewenangnya  berdasarkan  hukum,  kebijakan  dan  tindakan  yang dihasilkan adalah bentuk pelaksanaan UUD 1945 1 .
Pelaksanaan  pembangunan  hukum  harus  dilakukan  secara  komprehensif mencakup  substansi  hukum,  kelembagaan  hukum  dan  budaya  hukum  serta dibarengi  dengan  penegakan  hukum  secara  tegas  dan  konsisten  dengan  tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga aktualisasi fungsi hukum sebagai sarana  pembaharuan  dan  pembangunan,  instrumen  penyelesaian  masalah  secara
1 Atang Hermawan Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya  Negara  Hukum  di  Indonesia”, Jurnal  Wawasan  Hukum  30(1),  2014,  hal  27. DOI: http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v30i1.74
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
adil serta sebagai pengatur perilaku masyarakat untuk menghormati hukum dapat tercapai 2 .
Kondisi  internal  warga  masyarakat  baik  yang  bersifat  psikologis  maupun kultural tidak dapat diabaikan.    Manusia dalam aspek psikologisnya    memerlukan pedoman dan dorongan batin dalam kehidupannya. Dorongan batin ini diperoleh dari  faktor  spiritual  yang  mempengaruhi  individu,  baik  agama  dan  ajaran  yang dianutnya. Di Indonesia terdapat beberapa agama yang diikuti dengan banyaknya paham atau ajaran agama yang berkembang, Secara mayoritas penduduk Indonesia menganut agama islam dan lebih dominan pada ajaran Ahlusunnah Wal Jama’ah.
Memanifestasikan  prinsip  dan  karakter  Aswaja  pada  segala  bidang  ajaran agama  islam,  harus  selalu  dipertahankan,  dipelihara  dan  dikembangkan  sebaik– baiknya agar keberadaannya jelas dan tidak mudah terpenggaruh serta tergeserkan oleh aliran–aliran. Apalagi pada zaman modern saat ini yang sudah sangat banyak ditemukan berbagai persoalan kemerosotan moral. Sehingga perlu adanya gerakan revitalisasi  kembali  karakter–karakter  mulia  untuk  membangun  bangsa  yang mulia 3 .
Pendidikan  yang  mengembangkan  ajaran  Ahlussunnah  Wal  Jama’ah memiliki potensi yang besar untuk menjadi counter atas semakin menguatnya arus islam  radikal.  Hal  ini  disebabkan  karena  Ahlussunnah  Wal  Jama’ah  merupakan sistem teologi  yang moderat, selain itu, Ahlusunnah  Wal Jama’ah yang tertanam sebagai  pengetahuan,  pemahaman  dan  sikap  merupakan  modal  penting  untuk bersikap  kritis  dalam    menghadapi  dinamika  sosial  keagamaan  yang  semakin kompleks  dalam  rangka  meperkukuh  nasionalisme 4 .  Kegiatan  beribadah  yang dilakukan  sesuai  dengan  apa  yang  diajarkan  oleh  ajaran  Aswaja  yaitu
2 Sudjana, “Penyuluhan Hukum dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalulintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial 25(2), 2016, hal 1.
3 Fitrotun  Nikmah, “Implementasi  Konsep  At  Tawasuth  Ahlusunnah  Waljama’ah  dalam Membangun Karakter Anak di  Tingkat Sekolah  Dasar (Studi Analisis Khittah  Nahdlatul  Ulama), Jurnal Tarbawi 15(1), 2018, hal. 86. https://doi.org/10.34001/tarbawi.v15i1.720
4 Ahmad  Rifa’i,  Sucihatiningsih  Dian  WP  &  Moh  Yasir  Alimi, “Pembentukan  Karakter Nasionalisme  Melalui  Pembelajaran  Pendidikan  Aswaja  pada  Siswa  Madrasah  Aliyah  Al  Asror Semarang”, Journal of Education Social Studies 6(1), 2017, hal 9.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
mengutamakan  sunnah  Rasulullah,  bukan  hanya  dalam  kegiatan  beribadah  saja, akan tetapi dalam melakukan kegiatan sehari-hari, mereka juga mengacu pada apa yang  diajarkan  oleh  Nahdlatul  Ulama  dan  Aswaja  termasuk  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara yang taat akan hukum.
Penelitian  tentang  kesadaran  hukum  ini  berkaitan  erat  dengan  penelitian Atang  Hermawan  Usman  (2014)  yang  lebih  fokus  mengkaji  kesadaran  hukum masyarakat  dan  pemerintah  sebagai  faktor  tegaknya  negara  hukum  di  Indonesia, hasil dari penelitian tersebut menjelasakan bahwa masih rendah dan menajdi sebab belum tegaknya pronsip-prisnsip negara hukum di Indonesia 5 .    Penelitian tentang kesadaran  hukum  oleh  Kamaruddin  (2016)  lebih  fokus  mengkaji  tentang membangun kesadaran dan ketaatan hukum melalui pendekatan penegakan hukum. Penelitian  tersebut  menjelaskan    bahwa  keadaan  hukum  dalam  arti  peraturan perundang-undangan tidak akan mampu mengejar perubahan di dalam masyarakat yang begitu besar dan cepat akibat pembangunan yang berencana.    Oleh karena itu, dalam  melakukan  penegakan  hukum  ( law  enforcement )  disegala  bidang  maka kesadaran  dan  ketaatan  hukum  harus  senantiasa  terbangun  dan  beriringan. Kelemahan selama ini dalam penegakan hukum karena tidak pernah berjalan secara simultan,  akibatnya  masih  terjadi  pelanggaran  hukum  dimana-mana.  Dua  hal  ini menjadi  kata  kunci,  bahwa  dalam  membangun  kesadaran  dan  ketaatan  hukum masyarakat perspektif law enforcement maka perlu dilaksanakan dari hulu sampai hilir oleh masyarakat. Karena sepanjang ini tidak dilakukan maka kita tidak bisa berharap banyak dari aspek hukum untuk perbaikan bangsa ini ke depan 6 .
Sedangkan  penelitian    Fitrotun  Nikmah  (2018)  lebih  banyak  mengkaji tentang  Implementasi  Konsep  At  Tawasuth Ahlusunnah  Waljama’ah dalam Membangun  Karakter  Anak  di  Tingkat  Sekolah  Dasar,  penelitian tersebut  hanya terbatas  konsep at-Tawasuth  Ahlus  Sunnah  Wal  Jamaah dalam  membangun karakter anak secara garis besar dapat dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan
5 Atang Hermawan Usman, Op. Cit,. hal 52.
6 Kamaruddin, “Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement”, Jurnal al Adl 9 (2), 2016, hal    143-157.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
sehari-hari, yaitu pada bidang akidah, pada bidang akhlak, pada bidang pergaulan antar golongan dan pada bidang kebudayaan. Penelitian ini belum mengkaji tentang membangun kesadaran hukum dalam bernegara 7 .
Aswaja  bisa  ditransformasikan  dalam  kehidupan  sehari-hari  dengan melakukan rekonstruksi terhadap penampilan NU, sehingga NU menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia bukan hanya dalam jumlah populasi, tetapi juga harus diupayakan  menjadi  organisasi  Islam  terbesar  dalam  kualitas,  sehingga  NU memiliki  daya  tarik  dan  daya  tawar  yang  tinggi  baik  daya  tawar  politik  maupun daya  tawar  sosial.  Dengan  kualitas  yang  terbina  secara  baik  dan  selalu dipertahankan,  NU  akan  sangat  diperhitungkan  baik  oleh  pemerintah  maupun masyarakat,  termasuk  masyarakat  internasional 8 .  Nahdlatul  Ulama  dalam peranannya  yang  begitu  besar  dalam  memperjuangkan  kemerdekaan  Indonesia, mempertahankan keutuhan NKRI dapat dilihat atas latar belakang lahirnya ormas terbesar di dunia Nahdlatul Ulama (NU). Paling tidak ada tiga alasan besar yang melatarbelakangi lahirnya Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926, yaitu Pertama, motif agama.  Kedua,  motif  mempertahankan  paham Ahlusunnah  Wal  Jama’ah ,  dan ketiga,  motif  nasionalisme 9 .  Nahdlatul  Ulama  (NU),  sebagai  organisasi  Islam terbesar di Indonesia ikut bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan cita-cita keadaban bangsa 10 .
Penelitian sebelumnya hanya sebatas mengkaji kesadaran hukum masyarakat dan  pemerintah  yang  masih  rendah,  dan  bagaimana  upaya  penegakan  hukum sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum. Penelitian oleh Fitrotun  Nikmah  menkaji  mengenai Ahlusunnah  Waljama’ah tetapi  dilakukan hanya  sebatas  untuk  membentuk  karakter  anak.  Melihat  perkembangan  zaman sekarang ini tentu dengan banyaknya pendapat terdahulu yang hanya memfokuskan
7 Fitrotun Nikmah, Op. Cit ., hal 90.
8 Mujamil  Qomar, “Implementasi  Aswaja  dalam  Perspektif  NU  di  Tengah  Kehidupan Masyarakat”, Jurnal Kontemplasi 2(1), 2014, hal.181.
9 Amin  Farih,  “ Nahdlatul  Ulama  (NU)  dan  Kontribusinya  dalam  Memperjuangkan Kemerdekaan  dan  Mempertahankan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)” ,  Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 24(2), 2016, hal 252. DOI: http://dx.doi.org/10.21580/ws.24.2.969
10 Masmuni Muhatma, “Paradigma Politik Nahdlatul Ulama (NU) dalam Bernegara”, Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan 8(1), 2017, hal 32.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
pada masalah linier saja tidak dapat menghasilkan pemecahan masalah, solusi atau trobosan  baru,  terkait  dengan  penurunan  kesadaran  hukum  berbangsa  dan bernegara.  berdasarkan  beberapa  uraian  diatas  menunjukkan  bahwa  kurangnya pandangan tentang luasnya fokus pembahasan materi yang dapat dijadikan sebagai konsepsi  peningkatan  sadar  hukum  berbangsa  dan  bernegara  seperti menyandingkan upaya peningkatan sadar hukum berbangsa dan bernegara dengan perspektif ajaran islam.
Pentingnya  memperluas  cakupan  pandangan  mengenai  sadar  hukum berbangsa  dan  bernegara  melalui  perspektif  ajaran Ahlusunnah  Wal  Jama’ah menjadikan penelitian ini lebih efektif dan terarah dalam menemukan konsepsinya. Melalui  Nahdlatul  Ulama  dengan  ajaran Ahlusunnah Wal Jama’ah penting  guna meneguhkan  paham  kebangsaan  dengan  pancasila  sebagai  ideologi  negara. Ideologisasi  Pancasila  di  interpretasikan  dengan  Islam  Nusantara  yang  menjadi jargon dalam setiap momen. Kemudian dijadikan pedoman atau landasan hukum berbangsa dan bernegara juga dalam upaya peningkatan sadar hukum di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya meningkatkan sadar hukum berbangsa dan bernegara ditinjau dari ajaran Ahlusunnah Wal Jama’ah serta perlunya meningkatkan sadar hukum dalam berbangsa dan bernegara ditinjau dari ajaran Ahlusunnah Wal Jama’ah.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas    dapat dirumuskan beberapa masalah, diantaranya Bagaimana  upaya  untuk  meningkatkan  sadar  hukum  dalam  berbangsa  dan bernegara  ditinjau  dari  ajaran Ahlusunnah  Wal  Jama’ah ?  dan  Mengapa  perlu meningkatkan  sadar  hukum  dalam  berbangsa  dan  bernegara  ditinjau  dari  ajaran Ahlusunnah Wal Jama’ah?
C. Landasan Teoritis
a. Teori Kesadaran Hukum
Dalam  ilmu  hukum  terdapat  rumusan  tentang  kesadaran  hukum,  dimana kesadaran hukum merupakan satu-sartnya sumber aturan yang mengikat, keyakinan hukum dalam masyarakat merupakan kesadaran hukum individu, kesadaran hukum
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
merupakan  unsur  penting  selain  ketaatan  hukum  yang  menetukan  efektifitas pelaksanaan hukum dalam masyarakat.
Kesadaran  hukum  merupakan  kesadaran  nilai-nilai  dan  konsepsi-konsepsi abstrak yang terdapat dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman  yang  dikehendaki  atau  sepantasnya. 11 Kesadaran  hukum  memiliki beberapa konsep, salah satu diantaranya adalah konsep kebudayaan hukum, konsep ini  mengandung  ajaran-ajaran  tentang  kesadaran  hukum  yang  diangap  sebagai penengah antara hukum dan prilaku manusia, baik secara individu maupun secara kolektif.
Kemajuan  suatu  bangsa  dapat  dilihat  dari  tingkat  kesadaran  hukum masyarakat, semakin tinggi tingkat kesadarn hukum masyarakat maka kehidupan akan semakin tertib, sebaliknya apabila kesadaran hukum masyarakat rendah maka yang  berlaku  adalah  hukum  rimba  dimana  yang  kuat  yang  menang.  Hal  ini didasarkan  pada  kesadaran  hukum masyarakat,  dimana  kesadaran  hukum  sendiri belum  menjamin  bahwa  masyarakat  akan  melakukanya,  mengingat  setiap  diri manusia  memiliki  kepentingan,  masyarakat  yang  tau  tentang  hukum  tanpa dilaksanakan  termasuk  dalam  kategori  kesadaranya  masih  rendah,  sedangkan kesadaran  hukum  yang  diketahui  serta  diamalkan  atau  dilaksanakan  termasuk tinggi.

## b. Kepatuhan Hukum
Kepatuhan hukum merupakan ketaatan pada suatu aturan, terkait ini adalah hukum  aktif  yang  tertulis  atau  peraturan  perundang-undangan  yang  memiliki berbagai  macam  kekuasaan  maupun  kekuatan,  yang  mendasari  kepatuhan  dan ketaatan  hukum  adalah  kesadaran  akan  suatu  aturan.  Dalam  konteks  kepatuhan hukum  teerdapat  sanksi  positif  dan  negatif,  sedangkan  terdapat  beberapa  faktor yang  mempengaruhi  masyarakat  untuk  mematuhi  suatu  peraturan,  yaitu compliance, identification, internalization.
11 Soerjono Soekanto, Sosiologi  Suatu  Pengantar , (Raja Grafindo Persada :  Jakarta, 2014), hal. 215.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Kepatuhan  merupakan  sikap  aktif  yang  berdasarkan  pada  motivasi  setelah mendapatkan  suatu  pengetahuan,  dengan  memiliki  suatu  pengetahuan  maka manusia  akan  tergerak  untuk  menentukan  sikap  dan  bertindak.  Sehingga  yang mendasari kepatuhan adalah pendidikan, kebiasaan, kemanfaatan, dan identifikasi kelompok, dengan berdasarkan inilah akan membuat manusia untuk patuh terhadap apa yang dia ketahua, terkait hal ini adalah kepatuhan terhadap aturan yang berlaku atau hukum.

## II. PEMBAHASAN
A. Upaya  Untuk  Meningkatkan  Sadar  Hukum  Dalam  Berbangsa  Dan Bernegara Ditinjau Dari Ajaran Ahlusunnah Wal Jama’ah.
Sebelum  masuk  dalam  pembahasan  tentang  upaya  meningkatkan  sadar hukum  yang  lebih  mendalam,  tentunya  perlu  memahami  apa  makna  hukum sebenarnya, menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum itu ialah  “peraturan-peraturan  yang  bersifat  memaksa,  menentukan  tingkah  laku manusia  dalam  lingkungan  masyarakat  yang  dibuat  oleh  badan  resmi  berwajib, pelanggaran  mana  terhadap  peraturan-peraturan  tersebut  berakibatkan  diambilya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”. 12
Ketentuan yuridis tentang penyuluhan hukum diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI  Nomor  :  M01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum. Latar belakang keluarnya peraturan menteri  tersebut  adalah  dalam  rangka  mengembangkan  budaya  hukum  di  semua lapisan  masyarakat  agar  dapat  tercipta  kesadaran  dan  kepatuhan  hukum  demi tegaknya  supremasi  hukum  di  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  perlu dilakukan  penyuluhan  hukum  secara  nasional  dan  agar  pelaksanaan  penyuluhan hukum  secara  nasional  dapat  berjalan  secara  tertib,  terarah,  dan  terpadu,  perlu didasarkan  pada  pola  penyuluhan  hukum 13 .  Sedangkan  Kesadaran  hukum
12 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, (Balai Pustaka Jakarta, 2002), hal. 8.
13 Sudjana, Op. Cit., hal. 3.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.
Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa paksaan, tekanan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku, berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum, hukum berisi perintah  dan  larangan,  Hukum  menunjukan  mana  perbuatan  yang  bertentangan dengan  hukum  yang  bila  dilakukan  akan  mendapat  ancaman  berupa  sanksi, terhadap  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum  tentu  saja  dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman 14 .
Terdapat  empat  indikator  kesadaran  hukum  yaitu  pengetahuan  hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, pola prilaku hukum, Setiap indikator menunjuk pada  tingkat  kesadaran  hukum  tertentu  mulai  dari  yang  terendah  sampai  dengan yang tertinggi 15 :
1) Pengetahuan  hukum  adalah  pengetahuan  seseorang  mengenai  beberapa perilaku  tertentu  yang  diatur  oleh  hukum.  Pengetahuan  tersebut  berkaitan dengan prilaku yang dilarang ataupun prilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
Seperti  yang  terlihat  di  dalam  masyarakat  bahwa  pada  umumnya  seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri, dan seterusnya dilarang oleh hukum. Pengetahuan hukum tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap  mengetahui  isi  suatu  peraturan  manakala  peraturan  tersebut  telah diundangkan.
2) Pemahaman hukum mengenai isi peraturan dari hukum tertentu. Dengan  lain perkataan pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peratuan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta  manfaatnya  bagi  pihak-pihak  yang  kehidupannya  tidak  disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu  mengetahui adanya suatu aturan tertulis
14 Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujug Kesadaran Hukum Masyarakat”, Jurnal TAPIs 10(1), 2014, hal 3. DOI: https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600
15 Soerjono  Soekanto,  ( Beberapa  permasalahan  hukum  dalam  kerangka  pembangunan  di Indonesia , (Yayasan Penerbit UI : Jakarta, 1982), hal. 140.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
3) Sikap  hukum  adalah  suatu  kecenderungan  untuk  menerima  hukum  karena adanya  penghargaan  terhadap  hukum  sebagai  sesuatu  yang  bermanfaat  atau menguntungkan jika hukum itu ditaati.
4) Perilaku hukum, Pola perilaku hukum merupakan hal utama dalam kesadaran hukum  karena  disini  dapat  dilihat  apakah  suatu  peraturan  berlaku  atau  tidak dalam masyarakat.
Kesadaran  hukum  memiliki  hubungan  dengan  aspek-aspek  kognitif  dan perasaan  yang  biasanya  dianggap  sebagai  faktor  yang  mempengaruhi  kesadaran hukum tersebut, pola–pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat serta berkembangnya  ajaran  kesadaran  hukum  yang  menitikberatkan  pada  nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat. Sistem nilai-nilai akan menghasilkan acuan-acuan untuk  berproses  yang  bersifat  psikologis,  antara  lain  pola-pola  berfikir  yang menentukan sikap mental manusia, sikap mental yang pada hakikatnya merupakan kecenderungan  untuk  bertingkah  laku,  membentuk  pola-pola  perilaku  maupun kaidah-kaidah, dalam aspek psikologis ini dominan dipengaruhi oleh pola berfikir yang  dipengaruhi  oleh    ajaran  agama  atau  kepercayaan  yang  dianutnya  sebagai pedoman  hidup.  Dalam  empat  faktor  diatas  dapat  dikaitkan  dengan  ajaran islam, apabila keimanan dan ketaqwaan kepada Allah lebih tinggi, maka tingkat kesadaran hukumnya  akan  lebih  tinngi  daripada  seseorang  yang  memiliki  keimanan  dan ketaqwaan yang kurang.
Ada  beberapa  penyebab  masyarakat  itu  melanggar  hukum  karena  alasan bahwa setiap manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya  dan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  tersebut  manusia  akan melakukan segala cara. Mereka yang melanggar hukum juga karena beberapa hal, yaitu melanggar hukum karena memang tidak tahu hukum, Sebenarnya tidak ada manusia yang tidak tahu hukum. Hanya saja, di Indonesia banyak sekali undang- undang yang telah dibuat pemerintah dan sangat disayangkan bahwa tidak semua undang-undang  tersebut  menyentuh  seluruh  lapisan  masyarakat,  banyak  pula masyarakat  yang  tidak  tau  isi  dari  undang  -undang  tersebut  dan  sanksi  apa  yang dikenakan bagi para pelanggarnya. Juga karena Manusia melanggar hukum karena merasa  punya  kekuasaan  atau  materi  berlebih,  Banyak  orang  yang  mempunyai
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
kekuasaan atau jabatan yang tinggi merasa hal itu adalah segala-galanya sehingga tidak  mempedulikan  peraturan  yang  berlaku.    Padahal  dalam  undang-undang dijelaskan  bahwa  setiap  orang  mempunyai  kedudukan  yang  sama  dihadapan hukum.  Sehingga  perlu  adanya  perhatian  khusus  mengenai  perkembangan kesadaran  hukum  yang  kemudian  dapat  di  atasi  menggunakan  aspek  yang  lebih halus  namun  sangat  menentukan,  yaitu  agama.  Sebagai  negara  yang  dominan penduduknya menganut agama islam dan berpegang teguh pada ajaran Ahlusunnah Wal Jama’ah , Negara Indonesia harusnya tentu bisa membuat atmosfer kehidupan berbangsa dan bernegara dengan lebih aman dan tentram.
Ahlusunnah  Wal  Jama’ah menjadikan  negara  sebagai  sarana  atau  wadah untuk  menjamin,  melayani,  melindungi  dan  mengarahkan  seluruh  yang  ada  di dalamnya,  baik  warga  negara,  keutuhan  wilayah,  termasuk  keseluruhan  harta kekayaan yang terdapat dalam wilayah negara tersebut. Ahlusunnah Wal Jama’ah juga  menjadi  pedoman  untuk  mempertahankan  kesetabilan  pemerintahan,  serta menjaga  kedaulatan  dan  menjamin  kesejahteraan  segenap  warga  negara  dengan memberikan  arahan  kepada  seluruh  lapisan  warga  negara  untuk  meningkatkan kesadaran hukum bernegara dan tetap menjunjung tinggi hukum  yang berlaku di Indonesia.
Untuk  mencapai  peningkatan  budaya  hukum  dan  membentuk  kesadaran hukum masyarakat, upaya penyuluhan hukum harus menetapkan arah kebijakan 16 :
1) Melakukan  edukasi  dan  pembudayaan  hukum  secara  umum  ditujukan  kepada seluruh  masyarakat.  Bahwa  banyaknya  pelanggaran  hukum  yang  terjadi dikarenakan  lemahnya  diseminasi  dan  penyuluhan  hukum  yang  merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggara negara dan aparat penegak hukum.
2) Meningkatkan  penggunaan  media  komunikasi  yang  lebih  modern  dalam pelaksanaan penyuluhan hukum yang dapat menunjang percepatan penyebaran, pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan hukum.
16 Sudjana, Op. Cit., hal. 3-4.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
3) Meningkatkan  koordinasi  dalam  melaksanakan  sosialisasi  hukum  dengan memanfaatkan  partisipasi  masyarakat  aktif,  media  elektronik  amupun  non elektronik dan juga dengan memanfaatkan teknologi informasi.
4) Meningkatkan dan memperkaya metode pengembangan dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia secara terus menerus.
5) Memanfaatkan  segala  bentuk  kampanye  hukum  baik  langsung  maupun  tidak langsung,  dengan  menciptakan  slogan-slogan  hukum  yang  melekat  di  hati masyarakat  sehingga  masyarakat  tergerak  dengan  sendirinya  untuk meningkatkan budaya hukum.
6) Meningkatkan  profesionalisme  dan  kemampuan  tenaga  penyuluh  hukum  baik dari substansi hukum, sosiologi serta pengenalan perilaku masyarakat setempat, sehingga komunikasi dalam menyampaikan materi hukum  yang disuluh dapat lebih tepat, dipahami, diterima dengan baik oleh masyarakat.
7) Melalui kemampuan dan profesionalisme dalam melakukan penyuluhan hukum, agar pesan  yang disampaikan kepada masyarakat tercapai dan diterima secara baik, maka harus melakukan langkah cerdas dalam penyuluhan hukum dengan memberikan rasa percaya masyarakat kepada tenaga penyuluh.
8) Law  enforcement harus  dibarengi  dengan  upaya  preventif  dalam  bentuk sosialisasi  produk-  produk  hukum  karena  hukum  juga  harus  memberikan perlindungan  kepada  rakyat  untuk  memperoleh  keadilan  bukan  untuk menyengsarakan.  Oleh  karena  itu  penyuluhan  hukum  harus  mendapatkan perhatian yang serius.
B. Perlunya Meningkatkan Sadar Hukum Dalam Berbangsa Dan Bernegara Ditinjau Dari Ajaran Ahlusunnah Wal Jama’ah.
Untuk  dapat  mengambil  langkah-langkah  guna  mengatasi  menurunnya kesadaran hukum masyarakat, perlu kiranya diketahui  apakah kiranya yang dapat menjadi sebab-sebabnya. Menurunnya kesadaran hukum masyarakat itu merupakan gejala  perubahan  dalam  masyarakat  yaitu  perubahan  sosial.  Salah  satu  sebab
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
perubahan  sosial  menurut  Arnold  M  Rose  dalam  Soerjono  Soekanto 17 adalah kontak atau konflik antar kebudayaan. Besarnya arus parwisata yang mengalir ke Indonesia  tidak  sedikit  pengaruhnya  dalam  merangsang  perubahan-perubahan sosial. Pengaruh film terutama film luar negeri serta televisi, majalah atau bacaan- bacaan  lainnya  dengan  adegan  –  adegan  atau  cerita  yang  sadis  tidak berperikemanusiaan  atau  asusila  mempunyai  peran  penting  dalam  membantu menurunkan kesadaran hukum masyarakat.
Fungsi  dari  peningkatan  kesadaran  hukum  adalah  sebagai  langkah pencegahan,  langkah  korektif,  langkah  pemeliharaan  dan  fungsi  pengembangan. Pertama, sebagai langkah pencegahan ( preventif) , yakni mencegah timbulnya hak- hak  negatif  dan  destruktif  yang  dapat  mengakibatkan  kerugian  bagi  masyarakat. Kedua, sebagai langkah korektif, yakni berfungsi sebagai koreksi terhadap hal yang telah  ada,  sehingga  apabila  terdapat  suatu  hal  yang  melanggar  hukum  dapat mengurangi dampak ataupun menghilangkan hal tersebut. Ketiga, sebagai langkah pemeliharaan  ( presevatif) ,  yakni  memberikan  dorongan  untuk  menumbuhkan semangat  supaya  berpartisipasi  dalam  pembangunan  hukum  sesuai  dengan kemampuan  dan  kedudukannya  masing-masing.  Keempat,  sebagai  fungsi pengembangan  ( developmental ),  yakni  memberikan  dorongan  dan  masukan terhadap  suatu  hal  agar  masyarakat  dapat  lebih  mandiri  dan  tidak  tergantung ataupun mengandalkan pihak lain.
Sedangkan, dalam pandangan Ahlusunnah Wal Jama’ah , melalui organisasi kemasyarakatan  yang  dikenal  dengan  Nahdlatul  Ulama’,  ia  menjadi  bagian  yang tidak terpisahkan dari keseluruhan bangsa Indonesia, Nahdlatul Ulama senantiasa menyatukan  diri  dengan  perjuangan  Nasional  Bangsa  Indonesia  dalam  proses kemerdekaan, penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 bahkan dalam mengawal tegaknya  hukum  yang  ada  di  negara  Indonesia.  Nahdlatul  Ulama’  dan  segenap warganya  selalu  aktif  mengambil  bagian  dalam  pembangunan  bangsa  menuju masyarakat  adil  dan  makmur  yang  diridhai  Allah  SWT.  Oleh  karennya,  setiap
17 Soerdjono  Soekanto, Kesadaran  Hukum  dan  Kepatuhan  Hukum, (Rajawali  :  Jakarta, 1982), hal. 35.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
warga nahdliyin harus  menjadi  warga  negara  yang  senantiasa  menjunjung  tinggi Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945  sebagai  landasan  dasar  hukum  yang berkembang di Indonesia.
Pemerintah  Indonesia,  ulama,  dan  organisasi  masa  Islam  memiliki tanggungjawab  untuk  memelihara  faham  Aswaja,  doktrin  Aswaja  dan  ideologi Pancasila memiliki watak yang sama, yaitu moderasi. Pancasila itu moderasi antar faham, aliran, golongan, ras. Aswaja juga sebuah faham moderat dalam Islam. Ia merupakan  jalan  tengah  antara  radikalisme  dan  liberalisme.  Aswaja  menghargai pluralitas,  perbedaan  termasuk  beda  agama  dan  keyakinan,  karena  wahyu  dan pengalaman sejarah menuntunnya untuk menghargai perbedaan tersebut 18 .
Nahdlatul  Ulama  yang  berasaskan Ahlusunnah  Wal  Jama’ah senantiasa memegang  teguh  prinsip  persaudaraan (ukhuwwah), toleransi (at-tasamuh), kebersamaan  dan  hidup  berdampingan  baik  dengan  sesame  warga  Negara  yang mempunyai  keyakinan/agama  lain  untuk  bersama-sama  mewujudkan  cita-cita persatuan  dan  kesatuan  bangsa  yang  kokoh  dan  dinamis 19 .  Nahdlatul  Ulama berusaha secara sadar untuk menciptakan warga negara yang menyadari akan hak dan  kewajibannya  terhadap  bangsa  dan  negara,  serta  warga nahdliyin harus menggunakan  hak-hak  nya,  seperti  hak  politiknya  harus  dilakukan  secara bertanggung  jawab,  sehingga  dengan  demikian  dapat  ditumbuhkan  sikap  hidup yang  demokratis,  konstitusional,  taat  hukum  dan  mampu  mengembangkan mekanisme musyawarah dan mufakat dalam memecahkan masalah yang dihadapi bersama oleh Bangsa Indonesia.
Dalam  pengamalan  bersaman  NU  dan Ahlusunnah  Wal  Jama’ah, gerakan meningkatkan kesadaran moral nasional perlu di bangkitkan lagi demi pemulihan kembali  kasadaran  hukum,  hidup  bermoral,  beradab,  bermartabat,  yang  pada akhirnya berusaha mengembalikan fungsi akal sehat dan hati nurani bangsa secara
18 Ahmad  Syafi’I  Mufid, “Paham  Ahlusunnah  Wal  Jama’ah  dan Tantangan  Kontemporer dalam  Pemikiran  dan  Gerakan  Islam  di  Indonesia”, Jurnal  Multikultural  &  Multireligius  12(3), 2013, hal 6.
19 Tim  Aswaja  NU  Center  PWNU  Jawa  Timur, Khazanah  Aswaja, (Aswaja  NU  Center PWNU ;Jawa Timur, : Surabaya, 2016), hal. 454
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
otonom  agar  kembali  menuju  jalan  yang  lurus.  Hal  ini  disebabkan  selama  ini perjalanan bangsa terjebak pada hal-hal yang menyebabkan rakyat hanya dijadikan alat  politik  kekuasaan.  Sebagai  akibatnya,  kehidupan  spiritualitas  kurang dikedepankan  dalam  kehudupan  bernegara.  Tak jarang  bahkan agama  digunakan sebagai  jalan  pintas  bahkan  alat  politik  untuk  meraih  posisi  kekuasaan  dengan mengorbankan  kepentingan  masyarakat  bersama  serta  mengesampingkan  hukum dan aturan yang mengikatnya.
Maka  untuk  pentingnya  meningkatkan  kesadaran  hukum  berbangsa  dan bernegara,  diharapkan  NU  yang  berpegang  teguh  pada  ajaran Ahlusunnah  Wal Jama’ah mampu  memainkan  perannya  menjadi  kekuatan  penyeimbang  untuk menghindari  ancaman  serius  bagi  keberlangsungan  negara  Indonesia,  yang selanjutnya  peran  NU  tetap  bisa  menjadi  garda  terdepan  dan  mengajak  semua komponen  bangsa  menajdi  agen  perubahan  yang  mampu  menjadi  pilar-pilar penyangga  kehidupan  bangsa  dengan  dilandasi  kepatuhan  terhadap  hukum berbangsa dan bernegara.

## III. PENUTUP
Upaya  untuk  mencapai  peningkatan  kesadaran  hukum  masyarakat  dapat dilakukan dengan edukasi dan pembudayaan hukum secara umum ditujukan kepada seluruh  masyarakat,  Meningkatkan  penggunaan  media  komunikasi  yang  lebih modern,  Meningkatkan  koordinasi  dalam  melaksanakan  sosialisasi  hukum, Meningkatkan  dan  memperkaya  metode  pengembangan  dan  penyuluhan  hukum, Memanfaatkan  segala  bentuk  kampanye  hukum  baik  langsung  maupun  tidak langsung, Meningkatkan profesionalisme dan kemampuan tenaga penyuluh hukum baik  dari  substansi  hukum,  sosiologi  serta  pengenalan  perilaku  masyarakat setempat, Melalui kemampuan dan profesionalisme dalam melakukan penyuluhan hukum,  agar  pesan  yang  disampaikan  kepada  masyarakat  tercapai  dan  diterima secara baik, Law enforcement harus dibarengi dengan upaya preventif dalam bentuk sosialisasi  produk-  produk  hukum.  Fungsi  dari  peningkatan  kesadaran  hukum adalah  sebagai langkah  pencegahan,  langkah  korektif,  langkah  pemeliharaan  dan fungsi  pengembangan.  Nahdlatul  Ulama  yang  berasaskan Ahlusunnah  Wal Jama’ah senantiasa memegang teguh prinsip persaudaraan (ukhuwwah), toleransi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
(at-tasamuh), sehingga  gerakan  mingkatkan  kesadaran  moral  nasional  perlu  di bangkitkan  lagi  demi  pemulihan  kembali  kasadaran  hukum,  hidup  bermoral, beradab,  bermartabat,  yang  pada  akhirnya  berusaha  mengembalikan  fungsi  akal sehat dan hati nurani bangsa secara otonom agar kembali menuju jalan yang lurus. Sehingga  penting  bagi  warganegara  yang  berlandasakan  Pancasila,  serta mengamalkan nilai keimanan kepada Allah SWT untuk meningkatkan kesadaran hukum berbangsa dan bernegara dengan tetap berpedoman pada ajaran Ahlusunnah Wal  Jama’ah agar  tercapainya  kehidupan  yang  sejahtera  dan  selamat  di  dunia maupun di akhirat. Serta bisa dikatakan individu  yang sadar hukum sama halnya mencintai  tanah  airnya,  hal  tersebut  selaras  dengan  apa  yang  diajarkan  oleh  NU dalam berbangsa dan bernegara yaitu Hubbul Wathan Minal Iman.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum, Balai Pustaka, 2002, Jakarta.
Soekanto,  Soerjono. Beberapa  Permasalahan  Hukum  Dalam  Kerangka Pembangunan di Indonesia , Yayasan Penerbit UI, 1982, Jakarta.
, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, 1982, Jakarta.
, Sosiologi  Suatu  Pengantar ,  Raja  Grafindo  Persada, 2014, Jakarta.
Tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Khazanah Aswaja, Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, 2016, Jawa Timur.

## Jurnal
Ahmad  Rifa’i,  Sucihatiningsih  Dian  WP  &  Moh  Yasir  Alimi, “Pembentukan Karakter  Nasionalisme  Melalui  Pembelajaran  Pendidikan  Aswaja  pada Siswa Madrasah Aliyah Al Asror Semarang”, Journal of Education Social Studies 6(1), 2017.
Ahmad  Syafi’I  Mufid, “Paham  Ahlusunnah  Wal  Jama’ah  dan  Tantangan Kontemporer  dalam  Pemikiran  dan  Gerakan  Islam  di  Indonesia”, Jurnal Multikultural & Multireligius 12(3), 2013.
Amin Farih, “ Nahdlatul Ulama (NU) dan Kontribusinya dalam Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” ,  Jurnal  Penelitian  Sosial  Keagamaan  24(2),  2016,  hal  252. DOI: http://dx.doi.org/10.21580/ws.24.2.969
Atang  Hermawan  Usman, “Kesadaran  Hukum  Masyarakat  dan  Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia”, Jurnal Wawasan Hukum 30(1), 2014. DOI: http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v30i1.74
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Ellya  Rosana, “Kepatuhan  Hukum  Sebagai  Wujug  Kesadaran  Hukum
Masyarakat”,
Jurnal TAPIs 10(1), 2014, hal 3.
DOI: https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600
Fitrotun  Nikmah, “Implementasi  Konsep  At  Tawasuth  Ahlusunnah  Waljama’ah dalam Membangun Karakter Anak di Tingkat Sekolah Dasar (Studi Analisis Khittah Nahdlatul Ulama), Jurnal Tarbawi Vol.15 No. 1 Januari-Juni 2018, Magister Pendidikan Dasar    Universitas Muria Kudus, 2018, Kudus.
Kamaruddin, “Membangun  Kesadaran  Dan  Ketaatan  Hukum  Masyarakat Perspektif Law Enforcement”, Jurnal Al Adl 9(2), 2016. http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v9i2.683
Masmuni  Muhatma, “Paradigma  Politik  Nahdlatul  Ulama  (NU)  dalam Bernegara”, Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan 8(1), 2017.
Mujamil  Qomar, “Implementasi  Aswaja  dalam  Perspektif  NU  di  Tengah Kehidupan Masyarakat”, Jurnal Kontemplasi 2(1), 2014.
Sudjana, “Penyuluhan  Hukum  dalam  Upaya  Peningkatan  Kesadaran  Hukum Berlalulintas  Melalui  Pemahaman  Terhadap  Isi  Undang-Undang  No.  22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial 25(2), 2016.

## Undang-Undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  Nomor:M-01.PR.08.10  Tahun  2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor:M01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum