## IMPLEMENTASI MODEL PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK BERDASARKAN NEW PUBLIC MANAGEMENT: TINJAUAN LITERATURE
1 Dharmawaty S. Makur, 2 Mattoasi
1 Program Studi Akuntasi Universitas Muhammadiyah Gorontalo 2 Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo Provinsi Gorontalo 9600, Indonesia Email : dharmawaty@umgo.ac.id

## Abstract
All organizations want a change. Various methods have been used, including in changing the model used to support finance  to  obtain  information  for  management  decisions.  This  study  uses  qualitative  research  methods  with  data sources  based  on  library  research  relating  to  performance  appraisal  models  that  have  been  used  specifically  in public  sector  organizations.  The  results  showed  that  the  application  of  a  suitable  measurement  model  that  can produce  useful  information  in  decision  making  by  considering  financial,  non-financial  aspects  and  valuation aspects.
Keywords: Public Sector Organizations, Performance and Performance Measurement Models

## Abstrak
Semua  organisasi  menginginkan  suatu  perubahan.  Berbagai  cara  telah  dilakukan  termasuk  merubah  model pengukuran  kinerja  yang  digunakan  dari  orientasi  keuangan  kepada  orientasi  non  keuangan  dengan  tujuan  untuk menghasilkan informasi untuk kebutuhan pengambilan keputusan manajemen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian  kualitatif  dengan  sumber  data  berdasarkan library  research yang  berkaitan  dengan    model-model pengukuran kinerja yang telah digunakan khususnya dalam organisasi sektor publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  penerapan  model  pengukuran  kinerja  yang  sesuai  dapat  menghasilkan  informasi  yang  bermanfaat  dalam pengambilan keputusan dengan memperhatikan aspek keuangan, non keuangan dan penciptaan nilai.
Keyword: Organisasi Sektor Publik, Kinerja dan Model Pengukuran Kinerja

## 1. Lata belakang
Kinerja  pemerintah  daerah  dapat  dicapai melalui  usaha  perbaikan  secara  terus menerus  dengan  memperhatikan  seluruh aspek-aspek  yang    menjadi  daya  dukung dalam organisasi (Lewis-Beck and Stegmaier,  2007).  Kinerja  yang  dicapai bukan hanya fokus kepada kinerja keuangan tetapi penting bagi pemerintah daerah untuk memperhatikan  aspek  non  keuangan sehingga  semua  program  yang    telah direncanakan  berdasarkan  anggaran  dan dilaksanakan  untuk  mencapai  tahap  kinerja outcome  untuk  jangka  pendek  dan  kinerja manfaat  dan  kinerja  dampak  untuk  jangka panjang  (Boyle,  1990;  Hood,  1991  & Osborne dan Gaebler, 1992).
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan,  juga  sejalan  dengan  bebepa hasil  kajian  sebelum  ini  yang  menyatakan bahwa perkembangan terhadap suatu model pengukuran  kinerja  dan  sasaran  kinerja manajemen  merupakan  suatu  program
modernisasi  pengelolaan  organisasi  sektor publik.  Hood  (1991)  memandang  bahwa model  pengukuran  kinerja  organisasi  sektor publik  tidak  lagi  fokus  kepada  input,  tetapi sangat memerlukan proses untuk menghasilkan  output  yang  lebih  bagus. Demikian juga Osborne dan Gaebler (1992) yang  menyatakan  bahwa  pengelolaan organisasi  sektor  publik  harus  mengikut pengelolaan organisasi sektor swasta dengan lebih  mementingkan  aspek  output  dan outcome  berbanding  dengan  aspek  input yang  dikenal  dengan  konsep  New  Publik Manajemen  (NPM)  dalam  menerapkan model pengukuran kinerja yang digunakan.
Penerapan model pengukuran kinerja dalam organisasi  sektor  publik  menurut  Armesto (2017)  dan  Pickering  &  Jusić  (2018)  serta Amstron  dan  Baron,  1989;    Robbins,  1996; Dubnik,  2005;  Bouckaert  dan  Halligan, 2008)  serta  Gordon  (1993);  Briggs,  1997; serta  Gibson  dan  Donelly  ,1996;  Neely, Gregory,  Platts,  1995;  dan  Daft,  2000;
Keban,  2004;  dan  Rivai  dan  Basri,  2005;
Hansen dan Mowen, 2004; dan Niven, 2008) bahwa  model  pengukuran  kinerja  yang digunakan diharapkan menghasilkan informasi  kinerja  yang  lebih  baik  dengan memperhatikan  aspek  kinerja  secara komprehensif. Demikian juga hasil penelitian  Huang  &  Gao  (2018).;  Zakaria, (2013).  Manyak,  &  Katono  (2014)  Capuno & Garcia (2010).; Astrini (2015).serta Von- Lübke (2012) dan sebelumnya Behn (2003); Marr (2008); Meyer (1994) serta Ghobadian dan Ashworth (1994); dan Zairi (1994) yang mementingkan  model  pengukuran  kinerja yang  digunakan  lebih  orientasi  pada  aspek keluaran dan hasil dibanding dengan kinerja input,  termasuk  sistem  model  pengukuran kinerja  yang  digunakan  di  Indonesia  yaitu Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Intansi Pemerintah  (LAKIP)  ditetapkan  oleh pemerintah  berdasarkan  inpres  nomor  7 tahun  1999,  dengan  sasaran  kinerja  yang
diharapkan  dapat  mencapai  tahap  manfaat dan dampak untuk jangka panjang.
Sejalan  dengan    maksud  dan  tujuan  yang diharapkan  di  dalam  model    pengukuran kinerja  maka  pemerintah  di  Indonesia  baik pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi  dan pemerintah  kota  dan  kabupaten  diharapkan dapat menetapkan kinerja capaian berdasarkan  program  untuk  mencapai  tahap output,  outcome  dan  tahap  kinerja  manfaat dan dampak agar program yang dilaksanakan dapat dirasakan oleh masyarakat.  Namun  demikian  dalam pelaksanaan  menunjukkan  bahwa  model pengukuran kinerja yang digunakan pemerintah  hanya  dapat  memberikan informasi kinerja lebih fokus kepada kinerja output,  termasuk  di  pemerintah  Kota Gorontalo (LAKIP Kota Gorontalo, 2018).

## 2. KAJIAN PUSTAKA
Berkaitan dengan model pengukuran kinerja sebagai  suatu  variabel  penting  dalam  setiap organisasi  yang  diharapkan  menghasilkan informasi  yang  dapat  digunakan  oleh pimpinan  organisasi  di  dalam  mengambil setiap keputusan, termasuk dalam organisasi sektor  publik.  Di  dalam  organisasi  sektor publik,  penggunaan  model  pengukuran kinerja  yang  sesuai  diharapkan  dapat mengarahkan  setiap  organisasi  di  dalam menetapkan  setiap  program  yang  boleh dirasakan  manfaatnya  oleh  masyarakat, seperti  yang  diharapkan  oleh  Donaldson (1991) dalam Stewardship Theory.
Beberapa  hasil  penelitian,  menunjukkan bahwa  penggunaan  model  pengukuran kinerja  yang  sesuai  dengan  orientasi  pada input, proses, output, outcome, manfaat dan dampak  kepada  masyakat  juga  telah dilakukan.  Amstron  dan  Baron  (1989), Robbins  (1996),  Dubnik  (2005)  dan Bouckaert  dan  Halligan  (2008)  Talbot
(2010);  Broadbent  dan  Laughlin  (2009) mengharapkan  agar  setiap  organisasi termasuk  dalam  organisasi  sektor  publik, memperhatikan  aspek  kinerja  program bukan saja kuantitas input yang sesuai tetapi diharapkan  dapat  memperhatikan  output yang  dihasilkan.  Demikian  pula,  hasil penelitian  Gordon  (1993),  Briggs  (1997), dan  Gibson  dan  Donelly  (1996),  Neely, Gregory,  Platts  (1995)  dan  Daft  (2000) menyatakan  bahwa  penggunaan  model pengukuran  kinerja  yang  sesuai  akan menghasilkan  kinerja  organisasi  yang efektif,  sehingga  capain  kinerja  akan  lebih baik. Menurut mereka dengan menggunakan model pengukuran kinerja,, organisasi sektor awam  diharapkan  dapat  mengikuti  model pengukuran  kinerja  yang  digunakan  dalam organisasi  sektor  swasta  dengan  konsep New Public Management (NPM).
Model  pengukuran  kinerja  dengan konsep  NPM,  juga  sejalan  dengan  hasil kajian    Keban  (2004);  Rivai  dan  Basri
(2005);  Hansen  dan  Mowen  (2004);  Niven (2008);  Behn  (2003);  Marr  (2008);  serta Meyer  (1994)  bahwa  pengukuran  kinerja yang  sesuai  pada  saat  ini  orientasi  untuk jangka  panjang,  sehingga  hasilnya  dapat memberi  manfaat  kepada  masyarakat  baik sacara  langsung  maupun  sebaliknya. Berkaitan  dengan  pengukuran  kinerja dengan  mengikut  model  kinerja  yang digunakan  dalam  organisasi  sektor  swasta juga  sejalan  dengan  Donaldson  dan  Davis (1991);  Donaldson  dan  Schoorman  (1997);
Van-Slyke (2006);
Ghobadian dan Ashworth  (1994);  dan  Zairi  (1994)  Talbot (2010);  Broadbent  dan  Laughlin  (2009) bahwa  model  pengukuran  kinerja  yang sesuai  mempunyai  dampak  terhadap informasi  yang  dihasilkan  di  dalam pengambilan  keputusan  sekarang  dan  yang akan datang. Hal ini penting karena kualitas informasi  yang dihasilkan dari suatu model pengukuran  kinerja  menurut  Kroll  (2015); Bryde  (2003);  Mir  dan  Pinnington  (2014);
Hourneaux, Carneiro-da-Cunha, dan Hamilton  (2017)  merupakan  alat  yang digunakan  oleh  pimpinan  organisasi  untuk memperoleh  informasi  sesuai  dengan kebutuhan  dalam  mengelola  organisasi. Namun, menurut memberi  Albach, Meffert, Pinkwart, dan Reichwald (2015);
Chatzoglou,  Chatzoudes,  Vraimaki,  dan Diamantidis  (2013),  Rajnoha,  Lesníková, dan  Korauš  (2016);  dan  Morrison  (2016) memberi  prasarat  bahwa  model  tersebut harus  efektif  sehingga  penggunaannya terhadap informasi yang dihasilkan mempunyai  nilai  ( Value ).  Hal  ini  penting menurut  Draghici,  Popescu,  dan  Gogan (2014);  Ivanova  dan  Avasilcăi  (2014)  serta Daun  (1997)    bahwa  pemilihan  model pengukuran  kinerja  yang  tepat  dapat berdampak  positif  terhadap  organisasi terutama dalam pengukuran kinerja.
Di  dalam  memastikan  pentingnya model pengukuran kinerja khususnya dalam organisasi  sektor  awam  maka  penelitian  ini
mencoba  untuk  mengurai  setiap  model pengukuran kinerja yang telah dikemukakan oleh  beberapa  kajian  sebelum  ini  dengan menggunakan  data,  informasi  dan  konsep yang  telah  ada  sebelumnya  yang  diperoleh dari  beberapa  tulisan  dalam  referensi  serta beberapa jurnal berkaitan dengan penelitian ini.  sehingga  rancangan  penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  kualitatif dengan  menggunakan  sumber  data  dari perpustakaan ( Library research ).
Menggunakan  rancangan  kualitatif    dengan sumber  data  melalui  kepustakaan  juga sejalan dengan Miles dan Huberman, 1994; Miles,  Huberman  dan  Saldana,  2013  serta Creswell  (2009;  2013)  yang  menyatakan bahwa  studi  kepustakaan  dapat  dilakukan dengan  menjalinkan  suatu  konsep  dan konsep  lainnya  untuk  menjawab  suatu  gap atau  fenomena.  Demikian  juga  Yin  (2009) serta  Bogdan  dan  Bicklen  (1994)    bahwa jawaban terhadap suatu permasalahan boleh dilakukan dengan studi kepustakaan.
3. Hasil penelitian dan pembahasan
Konsep performance  measurement dalam organisasi  sektor  publik  telah  mengadopsi model  pengukuran  kinerja  yang  digunakan dalam  organisasi  sektor  swasta  dengan konsep NPM. Berdasarkan konsep pengukuran kinerja yang telah dikemukakan dalam berbagai literatur dan hasil penelitian ini  diperoleh  informasi  bahwa  model pengukuran  kinerja  yang  digunakan  dalam organisasi  sektor  publik,  fokusnya  bukan hanya kepada pengukuran kinerja keuangan tetapi  juga  pada  kinerja  non  keuangan  dan penciptaan  nilai  di  dalam  memberikan layanan dan kepuasan kepada seluruh pihak khususnya kepada masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  model  pengukuran kinerja  yang  digunakan    dapat  dirancang dengan  baik  sehingga  kinerja  pemerintah bukan  saja  bagaimana  menghabiskan  uang dalam satu tahun anggaran, tetapi juga dapat menilai  dan  melaporkan  aspek-aspek  non
keuangan  berdasarkan  sasaran  kinerja  yang telah  ditetapkan.  Dalam  organisasi  sektor publik sasaran kinerja yang telah ditetapkan yaitu  mencapai  tahap  input,  proses,  output, outcome  untuk  jangka  pendek  dan  sasaran kinerja  manfaat  dan  dampak  untuk  jangka panjang  juga  sejalan  dengan  model pengukuran  kinerja  yang  digunakan  di Indonesia  dengan  menggunakan  Laporan Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah (LAKIP)    yang  ditetapkan  berdasarkan Inpress No 7 Tahun 1999.
Hasil  penelitian  ini  juga  sejalan  dengan beberapa  hasil  penelitian  sebelumnya seperti Pickering, P. M., & Jusić, M. (2018) dan  Alejandraa      (2016)    yang  mengatakan bahwa  sasaran  yang  terbaik  dalam merancang suatu program dinilai dari tahap minimal  outcome  dan  dapat  ditingkatkan pada tahap manfaat dan  dampak. Demikian juga  hasil  penelitian  ini  telah  mendukung beberapa  hasil  penelitian  sebelumnnya, yaitu Zakaria, H. B. (2013) dan Capuno, J.,
&  Garcia,  M.  M.  (2010)  yang  mengatakan bahwa  model  pengukuran  kinerja  yang digunakan  dapat  mengarahkan  organisasi untuk  mencapai  tahap  kinerja  outcome terhadap setiap program.
Pentingnya menilai aspek keuangan dan non keuangan  serta  penciptaan  nilai  dalam mencapai  sasaran  kinerja  yang  lebih  baik jika dibandingkan dengan model pengukuran  kinerja  yang  fokus  kepada aspek  keuangan  semata,  juga  tidak  jauh berbeda  dengan  hasil  penelitian  Astrini,  N. (2015)  dan  Christian  dan      von.luebke
(2012) serta Daun (1997) yang menghendaki  agar  model  pengukuran kinerja  yang  digunakan  dapat  maksimal dalam  mengukur  kinerja  output,  outcome, manfaat  dan  dampak  setiap  program,  maka model  pengukuran  kinerja  yang  dirancang penting melaporkan kinerja secara kuantitatif dan kualitatif dengan
memperhatikan aspek penciptaan nilai.
Kesimpulan dan saran
Penelitian  yang  berkaitan  dengan  model pengukuran kinerja telah dilakukan,
walaupun  informasi  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  hanya  berdasarkan  kajian teori,  konsep  dan  beberapa  hasil  penelitian terdahulu. Dapat disimpulkan bahwa model pengukuran  kinerja  yang  digunakan  oleh pemerintah  tidak  sesuai  lagi  dengan mengukur  kinerja  keuangan  berdasarkan rasio-rasio  keuangan  tetapi  penting  juga memperhatikan  aspek  non  keuangan  dan bahkan  dapat  diusahakan  untuk  ukuran
model  pengukuran  kinerja  mencapai  tahap penciptaan nilai.
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan,  disarankan  agar  para  peneliti selanjutnya  dapat  meneliti  efektivitas  suatu model  pengukuran  kinerja  yang  telah menerapkan  konsep  NPM.  Hal  ini  penting agar  dapat  mengetahui  apakah  suatu  model pengukuran  kinerja  yang  telah  digunakan mampu  mengungkapkan  kinerja  organisasi baik  kinerja  keuangan,  non  keuangan  dan penciptaan nilai.

## Daftar Pustaka
Albach,  H.,  Meffert,  H.,  Pinkwart,  A.,  & Reichwald, R. (2015). Management of permanent  change.  London:  Springer Gabler.  http://doi.org/10.1007/978-3- 658-05014-6 ISBN
Alejandra a     (2016) Evaluation of Local Government Performance and Presidential Approval in Mexico Evaluación del desempeño del gobierno local y aprobación presidencial en México Alejandra a. http://web.b.ebscohost.com.eserv.uum. edu.my/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vi d=0&sid=fa9a2707-9f47-4fc1-a30c- 0cab6d46d819%40sessionmgr103
Armstron  and    Baron  .(1989).  Performance Management:  The  new  realistis.
London:  Institut  of  personnel  and development.
Astrini, N. (2015). Local Government Performance Measurement: Developing Indicators Based on IWA 4: 2009. Public Organization Review,
15(3), 365–381. https://doi.org/10.1007/s11115-014- 0276-9 Behn, R. (2003). Why Measure performance? different purposes require different measures.https://doi.org/10.1111/1540 -6210.00322 Biondi,  L.,  &  Lapsley,  I.  (2014). Accounting, transparency and
governance:  the  heritage  assets problem. Qualitative  Research  in Accounting  &  Management , 11 (2),
146–164. http://doi.org/10.1108/QRAM-04- 2014-0035.
Bogdan,  R.  C.  &  Biklen,  S.  K.  (1998). Qualitative research for education: An introduction  to  theory  and  methods. Needham Heights: Allyn and Bacon.
Bouckaert, G & Halligan, H. (2008). Managing performance:international comparisons ISBN 978 0 415 423953; 464 p; New York: Routledge. doi.org/10.1177/10384111100480020 702
Briggs,  M.  (1997).    Type  Indicator  and  dental school  performance.  Journal  of  Dental education December, 61 (12) 928-933.
Broadbent,  J.,  &  Laughlin,  R.  (2009). Performance  management  systems:  a conceptual model. Management Accounting Research , 20 (4), 283–295. http://doi.org/10.1016/j.mar.2009.07.0 04
Bryde,  D.  (2003).  Modelling  project management  performance. project management  Performance , 20 (2), 229–254.
http://doi.org/10.1108/0265671031045
6635
Chatzoglou,  P.,  Chatzoudes,  D.,  Vraimaki, E., & Diamantidis, A. (2013). Service quality in the public sector: the case of the citizen’s service centers of Greece. Prodromos  Chatzoglou,  Dimitrios Chatzoudes,  Eftichia  Vraimaki  and Anastasios Diamantidis , 62 (6),583–
605.
Christian,VL & Von- Luebke,C.(2012).Striking the Right Balance. Economic Concentration and Local Government Performance in Indonesia and the Philippines.European Journal of East Asian Studies,11 (1), 17-44.
Creswell, J. (2013). Qualitative inquiry and research  design .  Chosing  among  five approaches  (3rd  Ed.).  London:  Sage publication Inc. http://doi.org/10.1111/1467- 9299.00177 Daft,R.L.(2000).  Organization  Theory  and Design.  (7th  ed.)  South-Western College Publishing, Thomson Learning. U.S.A.
Donaldson,  L.,  &  Davis,  J.  (1991). Stewardship  theory  or  agency  theory: Australian  Journal  of  Management , 16 (1), 49–64.
Donaldson,  L.,  &  Davis,  J.  (1991). Stewardship  theory  or  agency  theory: Australian  Journal  of  Management , 16 (1), 49–64.
Draghici,  A.,  Popescu,  A.,  &  Gogan,  L. (2014).  A  proposed  model  for monitoring
organizational performance. Procedia-Social  and Behavioral Sciences , 124 (0), 544–551. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.0
2.518
Dubnick, M. (2005). Accountability and the promise  of  performance:  In  search  of the  mechanisms.  Public  Performance and management review, 28, 376-417.
Ghobadian,  A.,  &  Ashworth,  J.  (1994). Performance  measurement  in  local government–concept  and  practice. International Journal of Operations &
Production  Management,  14 (5),  35– 51. http://doi.org/10.1108/0144357941005 6786
Gibson,  J;  Ivancevich,  J  &  Donnelly,  J. (1996).  Organisasi  perilaku  stuktur dan proses, Jakarta: Binarupa Aksara.
Gordon, G. G. and E. Christensen. (1993). Industry Influences on the Relationships between Management Culture and Performance. Paper presented at the National Meeting of the Academy of Management, Atlanta, GA.
Hansen,  D  &  Mowen,  M.  (2004). Management  accounting.  (7th  ed). South-Western Publishing
Hood,  C.  (1991).  A  public  management  for all  seasons? public  administration ,
69 (1), 3–19
Hood,  C.  (1991).  A  public  management  for all  seasons? public  administration ,
69 (1), 3–19
Hourneaux,  F.,  Carneiro-da-Cunha,  A.,  &
Hamilton,  L.  (2017).  Performance measurement and management systems:  different  usages  in  Brazilian manufacturing companies. Managerial Auditing  Journal , 32 (2),  1–18. http://doi.org/doi/pdfplus/10.1108/MA J-11-2015-1277
Instruksi Presiden  Republik Indonesia No. 7 pada Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah,  Pp1-4. http://jatim.kemenag.go.id/file/file/per. ttg PNS/.
Ivanova,  C.,  &  Avasilcăi,  S.  (2014). Performance measurement models: an analysis  for  measuring  innovation processes
performance. Procedia-
Social  &Behavioral  Sciences, 124 , 397–404. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.0 2.416
Kaplan,  R.  &  Norton,  D.  (2001), The strategy  focused  organization.  How Balanced  Scorecard  companies  thrive in  the  new  business  environment , Harvard  Business  School  Press, Boston, MA.
Keban,  T.  (2004).  Enam  dimensi  strategis administrasi  publik,  konsep,  teori  dan isu. Gava Media. Yogyakarta.
Kementerian  keuangan  bagian  direktorat jenderal perimbangan keuangan republik Indonesia (2017). http://www.djpk.depkeu.go.id/.
Dimuat  turun  pada  tarikh  09  Feb.
2017.
Kroll,  A.  (2015).  Drivers  of  performance information  use:  systematic  literature review  and  directions  for  future research. Public  Performance  & Management  Review, 38 (3),  459–486. http://doi.org/10.1080/15309576.2015. 1006469
Lapsley,  I.,  &  Ríos,  A.-M.  (2015).  Making sense  of  government  budgeting:  an internal  transparency  perspective. Qualitative Research in Accounting & Management , 12 (4), 377–394.
http://doi.org/10.1108/QRAM-01-
2015-0014.
Marr,  B.  (2008). Managing  and  delivering performance-how  government,  public sector and not-for-profit organisations can  measure  and  manage  what  really matters . USA: Elsevier Ltd
Meyer,  C.  (1994).  How  the  right  measures help  teams  excel. Harvard  Business
Review , 72 (3) https://hbr.org/1994/05/how-the-right- measures-help-teams-excel
Miles,  M.,  Huberman,  A.,  &  Saldana,  J.
(2014). Qualitative  data  analysis .  a methods  sourcebook  (3rd    Ed.). London: Sage publication Inc.
Miles,M.B,  Huberman,A.M,  dan  Saldana,J. 2014.  Qualitative  Data  Analysis,  A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
Mir,  F.  .,  &  Pinnington,  A.  (2013).
Exploring  the  value  of  project management: linking project management  performance  and  project success. International  Journal  of Project  Management 5 (12),  1–16.
http://doi.org/org/10.1016/j.ijproman Mir, F., & Pinnington, A. (2014). Exploring the  value  of  project  management: linking project management performance  and  project  success. International  Journal  of  Project Management , 32 ,202–217. http://doi.org/org/10.1016/j.ijproman.2 013.05.012
Morrison,  L.  (2016).  Literature  review:
measuring and assessing organizational  performance  for  non- profits, contextually sensitive standards  and  measures  for  the  non- profit  organization. Governance  and Performance in Public and Non-Profit Organizations,
5 ,233– 256.http://doi.org/10.1108/S2051- 663020160000005010 Neely, A., Gregory, M. and Platts, K. (1995) Performance  Measurement  System Design:  A  Literature  Review  and Research Agenda. International Journal  of  Operations  &  Production Management, 15, 80-116. http://dx.doi.org/10.1108/0144357951 0083622
Niven,  P.R.  (2008). Balanced  scorecard: step-by-step  for  government  and nonprofit  agencies .  Non  Profit Organisation. (2nd  Ed.). New Jersey
Osborne,  D.  &  Gaebler,  T.  (1992). Reinventing  government.  how  the entrepreneurial  spirit  is  transforming the public sector . New York: Addison- Wesley Publishing Company
Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah. Republik Indonesia.
Peraturan  Pemerintah  No.  8  Tahun  2006 tentang  pelaporan  kinerja  pemerintah daerah. Republik Indonesia.
Pickering, P. M., & Jusić, M. (2018). Making local government work better: How local and internationally sponsored institutions interact to influence performance in Bosnia ‐ Herzegovina. Governance, 31(4), 665– 682. https://doi.org/10.1111/gove.12328
Prasojo,  E.  (2014,  Nopember,  25). Tantangan  birokrasi  pemerintahan Jokowi-JK. Kompas.com. http://nasional.kompas.com/read/2014/
11/25/12000021/Tantangan.Birokrasi.
Pemerintahan
Rajnoha,  R.,  Lesníková,  P.,  &  Korauš,  A. (2016).  From  financial  measures  to strategic  performance  measurement
system  and  corporate  sustainability. Empirical  evidence  from  Slovakia , 9 (4),  134–152.  http://doi.org/DOI:
10.14254/2071-789X.2016/9-4/8
Rivai, V dan Basri,  M. (2005). Performance appraisal  system  yang  tepat  untuk menilai kinerja karyawan dan meningkatkan  daya  saing  perusahaan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Robbins,  S.P.  (1996).  Organizational Behavior:  Concepts,  Controversies, Applications.University  of  Minnesota. Prentice Hall.
Sri Mulyani, I. (2017, Desember 5). Di depan anggota  parpol,  Sri  Mulyani:  70,9% APBD  untuk  Gaji. DeticFinance . https://pemeriksaanpajak.com/2017/12 /05/di-depan-anggota-parpol-sri- mulyani-709-apbd-untuk-gaji/.
Stewart, J. D. (1984) The role of information in  public  accountability.  Issues  in Public  Sector  Accounting,  J.D. Stewart,  A.  Hopwood  and  C. Tomkins,  Philip  Allen,  Oxford. http://www.sciepub.com/reference/697 06
Talbot, C. (2010). Theories of performance : organizational and service improvement in the public domain (1st
Ed.).  Oxford-England:  New  York. Oxford University Press Inc
Tomkins, C. R.  (1987). Achieving economy, efficiency  and  effectiveness  in  the public  sector, London:  Kogan  Page Limited,
1987. https://www.amazon.com/Achieving- Economy-Efficiency-Effectiveness-
Public/dp/1850914710.  Dimuat  turun, tarikh 04-Februari 2018
Undang-undang  No.  22  pada  Tahun  1999 tentang pemerintahan daerah. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=3 39. Dimuat turun tarikh 29 Dec. 2017.
Undang-undang  No.  25  pada  Tahun  1999 tentang  perimbangan  keuangan  antara pemerintah pusat dan daerah. http://prokum.esdm.go.id/uu/1999/uu- 25-1999.pdf.  Dimuat  turun  tarikh  29 Dec. 2017.
Yin ,  R.K  (2008).    Case  Study  Research: Design  and  Methods,  Fourth  Edition, Applied  Social  Research  Methods Volume 5,
Yusuf, K .(2018, April 25). Wapres ingatkan daerah  agar  tak  terus  bergantung kepada pemerintah pusat. Kompas.Com.
Zairi, M. (1994). Benchmarking: the best tool for measuring competitiveness. Benchmarking for Quality Management & Technology , 1 (1), 11– 24.
Zakaria, H. B. (2013). Looking Back, Moving Forward: Towards Improving Local Governments’ Performance in Ghana. Commonwealth Journal of Local Governance, (13/14), 90–108. https://doi.org/10.5130/cjlg.v0i13/14.3 726