## SISTEM TENURIAL TANAH ADAT DI BALI: STUDI TANAH PEKARANGAN DESA DI DESA PAKRAMAN BENG
Ni Putu Arie Sulastri & I Gusti Nyoman Guntur *
Abstract: Abstract: Abstract: Abstract: Abstract: Strictly speaking, the Basic Agrarian Law  is not  intended to wipe out someone’s  or  legal body’s rights but rather to unify the National Land Law.  As mentioned at Part II of the Basic Agrarian Law, the conversion had to be done  to admit both the western registered lands  and those  bearing the adat rights. One of the rights that can be converted into the right of ownership is druwe desa land.  Eventhough  there has already been a rule on the above conversion, druwe desa at Pakraman Beng Village have not been converted up to the present moment.  The concept of Tri Hita Karana is one of the reasons why  druwe desa still exists.
Keywords
Keywords Keywords
Keywords Keywords: Village yard, druwe desa land, conversion stipulation.
Intisari: Intisari: Intisari: Intisari: Intisari: UUPA pada hakikatnya bukan dimaksudkan untuk menghilangkan hak-hak seseorang maupun badan hukum atas pemilikan/ penguasaan tanah, tetapi diarahkan agar terdapat unifikasi Hukum Tanah Nasional. Sebagai bentuk pengakuan tanah-tanah hak lama baik yang sudah terdaftar misalnya hak barat maupun yang belum terdaftar misalnya hak adat yang sudah dimiliki/dikuasai oleh masyarakat, dilakukan perubahan hak (konversi) sebagaimana ketentuan UUPA Bagian II. Salah satu jenis hak yang dapat dikonversi menjadi hak milik adalah tanah druwe desa. Walaupun ada perintah melakukan konversi dimaksud, dalam kenyataannya terhadap salah satu tanah druwe desa yaitu tanah pekarangan desa di Desa Pakraman Beng, sampai saat ini belum dilaksanakan konversinya. Adanya karakteristik yang dimiliki berupa konsep Tri Hita Karana dalam tradisi dan tata krama pergaulan hidup menjadi salah satu alasan tetap terjaganya keberadaan tanah druwe desa khususnya tanah perangan desa.
Kata kunci Kata kunci Kata kunci Kata kunci Kata kunci: Tanah Pekarangan Desa, Tanah Druwe Desa, Ketentuan Konversi.
* Staf Bidang HTPT Kanwil Provinsi Bali. ** Dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

## A. Pengantar
Hukum-hukum adat, tradisi dan praktik- praktik dalam masyarakat menggambarkan keterikatan atas tanah dan tanggung jawab untuk melestarikan wilayah tradisional demi kebutuhan generasi selanjutnya, sehingga hukum adat merupakan satu-satunya ketentuan yang mengatur tata kehidupan masyarakat bahkan sebelum kedatangan para penjajah ke Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman dan masuknya pengaruh-pengaruh asing, penguasaan atas tanah di nusantara juga mulai berubah. Hadirnya pemerintahan Belanda menyebabkan tanah-tanah yang terdapat di In-
donesia diatur oleh dua peraturan, yaitu peraturan adat tentang tanah yang tunduk pada hukum adat dan peraturan tanah yang tunduk pada hukum Belanda, misalnya hak opstal , hak erpacht , dan hak eigendom . Hal ini menyebab- kan lahirnya “dualisme” pengaturan hukum pertanahan di Indonesia, Soepomo menyebutnya bukan hanya dualisme, tetapi pluralisme penga- turan tanah di Indonesia. 1
“Dualisme” hukum tanah bertentangan dengan cita-cita persatuan bangsa dan juga dapat menimbulkan berbagai masalah antar golongan. 2 Oleh karena itulah diperlukan suatu reformasi
1 Supriadi, Hukum Agraria, Palu : Sinar Grafika, 2006, hlm. 41.
2 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2008, hlm. 62.
di bidang pertanahan yang bersifat komprehensif dan fundamental melalui pembentukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang disebut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA  menciptakan Hukum Agraria Nasional berstruktur tunggal.
Salah satu tujuan UUPA adalah menciptakan unif ikasi hukum yaitu satu bentuk pengaturan hak atas tanah di Indonesia sebagaimana hak- hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 UUPA. Oleh karena itu berbagai macam hak atas tanah yang ada sebelum UUPA seperti hak Barat yaitu hak opstal , hak erpacht , dan hak eigendom serta hak adat yaitu hak atas druwe desa, yasan, dan anggaduh, setelah berlakunya UUPA perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian jenis haknya. Ketentuan dimaksud secara tegas menetapkan tanah-tanah yang telah dikuasai rakyat secara adat diakui sebagai tanah hak milik adat, kecuali areal tanah yang sejak awal meru- pakan tanah komunal atau tanah-tanah untuk kepentingan tertentu. Berdasarkan ketentuan- ketentuan tersebut, tanah yang berstatus (bekas) hak milik adat dan tanah (bekas) hak Indonesia lainnya, penetapan haknya melalui prosedur konversi, baik penegasan konversi maupun melalui pengakuan hak, dengan memenuhi asas publisitas, yaitu pengumuman guna memberikan kesempatan bagi orang lain yang merasa kebe- ratan. 3
Tanah adat di Bali memiliki pengertian yang bersinonim dengan tanah ulayat, yang mempunyai makna tanah-tanah yang ada sangkut-pautnya dengan hak ulayat (hak-hak desa atau persekutuan). 4 Hal ini didasarkan
karakteristik daerah Bali yang tampak dari kehidupan Agama Hindu, adat, dan budaya yang menyatu padu secara harmonis tanpa terlepas dari peran serta seluruh komponen serta warisan suatu prinsip kesatuan masyarakat yang ada jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu Desa Adat.
Desa adat yang sekarang disebut desa pakraman merupakan suatu bentuk masyarakat hukum adat yang memiliki tradisi dan tata kra- ma pergaulan hidup sesuai dengan f ilosof i Tri Hita Karana 5 . Desa pakraman mempunyai tugas membuat awig-awig, mengatur dan mengayomi krama desa, mengatur pengelolaan harta kekayaan desa, membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya Bali, serta bersama-sama peme- rintah melaksanakan pembangunan di segala bidang terutama di bidang keagamaan, kebuda- yaan dan kemasyarakatan. 6 Istilah “pemerintah” dalam tugas desa pakraman tersebut merupakan pemerintahan desa atau yang sering disebut desa dinas. Hubungan antara desa pakraman dengan desa dinas, dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu aspek kewilayahan dan aspek kelem- bagaan. Aspek kewilayahan berkaitan dengan wilayah, sedangkan aspek kelembagaan berkaitan dengan aspek koordinatif dan konsultatif. Bentuk hubungan tersebut memiliki pengertian bahwa dua pemerintahan desa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing
3 Muchtar Wahid, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Jakarta : Republika, 2008, hlm. 118.
4 I Made Suasthawa Dharmayuda, Status dan Fungsi Tanah Adat Bali Setelah Berlakunya UUPA , Denpasar:
CV. Kayu Mas, 1987, hlm. 24.
5 Tri Hita Karana yaitu falsafah hidup yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan kehar- monisan  hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan bagi umat manusia berupa Parhyangan yang berwujud Merajan (believe system), Palemahan yang berwujud wilayah perumahan ( artefact system ), dan Pawongan yang berwujud anggota keluarga yang tinggal di situ ( social system) yang notabene sebagai krama banjar dan krama desa adat.
6 Pasal 5 Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.
Ni Putu AS & I Gusti Nyoman G: Sistem Tenurial Tanah Adat di Bali .....: 285-299
secara otonom. Meskipun demikian baik desa dinas maupun desa pakraman akan selalu berkoordinasi dan berkonsultasi jika dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan masing- masing.
Tulisan ini membahas mengenai karakteristik kehidupan masyarakat Bali, dengan fokus penelitian di Desa Pakraman Beng yang meru- pakan sebuah desa tradisional yang berada di Kecamatan dan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali. Berdasarkan informasi awal, tanah pekarangan desa di Desa Pakraman Beng tidak dilakukan konversi menjadi milik pribadi (individu) se- dangkan tanah pekarangan desa di desa lainnya dahulu pernah disertipikatkan menjadi hak milik atas nama warga secara individual 7 .

## B. Desa Pakraman Beng
Secara geograf is 8 , Desa Pakraman Beng dengan luas wilayah 244 Ha terletak pada 08 ? 26’23" - 08 ? 35’01" LS 115 ? 18’57,9" - 115 ? 22’23,7"BT. Penggunaan tanah di Desa Pakraman Beng sebagian besar didominasi oleh persawahan (39,74%) sedangkan permukiman (26,05%) berupa permukiman yang khusus digunakan untuk tempat tinggal penduduk dan per- mukiman sikut satak 9 , yaitu yang berasal dari tanah pekarangan desa. Tanah sikut satak ini luasnya sekitar 50 Ha saja sedangkan sisanya merupakan rumah tinggal yang dibangun dari tanah sawah 10 . Jenis penggunaan tanah lain-lain adalah penggunaan tanah untuk pura, sekolah,
pasar dan jalan umum yang merupakan tanah druwe desa dan Laba Pura.
Penduduk Desa Pakraman Beng Tahun 2012 berjumlah 4.305 jiwa yang secara keseluruhan memeluk agama Hindu sehingga mempenga- ruhi sebagian besar kegiatan/rutinitas yang terjadi umumnya terkait dengan ritual-ritual dalam bentuk upacara-upacara adat oleh desa maupun warga itu sendiri. Ritual upacara yang dilaksanakan oleh desa pakraman diantaranya : Pagerwesi, Galungan, Kuningan, Saraswati, Nyepi, dan piodalan-piodalan (hari raya) dari Kahyangan Tiga (tiga pura utama desa) terma- suk ngaben massal, sedangkan ritual upacara yang diadakan oleh krama secara pribadi diantaranya 11 : rangkaian dari ritual pitra yadnya 12 dan manusa yadnya 13 . Pelaksanaan ritual upacara oleh desa pakraman tersebut, tentunya dalam realitasnya di- sungsung (dipersiapkan, dilaksana- kan, dibiayai) oleh krama desa secara gotong- royong baik secara bersama-sama atau secara bergiliran dalam bentuk “ngayah” 14 , yang diatur dalam awig-awig.
7 Berdasarkan penelitian I Nyoman Suradnya mengenai Ekssistensi dan Status Tanah Pekarangan Desa Setelah Berlakunya UUPA di Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli Provinsi Bali.
8 BPS Gianyar, tahun 2012.
9 Sikut satak merupakan konsep arsitektur Bali seutuhnya terkait Asta Kosala-kosali yang terdiri dari merajan, bale dangin, bale daja, bale dauh dan bale delod.
10 Wawancara dengan pihak Kelurahan Beng, tanggal 20 Mei 2013.
11 Cok Rai Sudharta, Manusia Hindu , Denpasar : Yayasan Dharma Naradha, 1993.
12 Pitra Yadnya merupakan persembahan/upacara untuk leluhur atau orang tua atau keluarga yang sudah meninggal yaitu : ngaben.
13 Manusa Yadnya merupakan persembahan/upacara untuk manusia itu sendiri ketika masih hidup mulai dari dalam kandungan sampai dengan menikah seperti : Pagedong-gedongan (masih dalam kandungan), Bayi Lahir, Kepus Puser , Ngelepas Hawon , Upacara Kambuhan (Satu Bulan Tujuh Hari), Upacara Tiga Bulan, Upacara Satu Oton ( Enam Bulan), Tumbuh Gigi, Lepas Gigi, Munggah Teruna (meningkat dewasa), Mepandes (Potong Gigi), Upacara Mewinten (perkawinan).
14 Ayahan atau ngayah ialah imbalan jasa yang diberikan oleh krama desa yang menempati tanah pekarangan desa. (I Wayan Surpha, Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali, Denpsar : Penerbit Pustaka Bali Post, 2002, hlm. 49.)

## 288 Bhumi No. 38 Tahun 12, Oktober 2013

## C. Tradisi Pemilikan dan Penguasaan Tanah Pekarangan Desa
Sejarah Desa Pakraman Beng tidak dapat dipisahkan dari perjalanan putra seorang Raja Kerajaan Badung ke Gianyar pada tahun 1960 Masehi. Hal tersebut diceritakan kembali oleh salah satu perangkat desa yang didasarkan pada isi Prasasti Kayuan yang antara lain dinyatakan bahwa:
Keberadaan Ida I Dewa Manggis Kuning di Alas Bengkel menarik perhatian para pedagang pondongan atau pengalu yang sering melintasi daerah ini untuk menetap di Alas Bengkel. Mereka membangun rumah pondokan di dekat pemukiman putera Sri Dalem Segening tersebut. Selanjutnya, datang para pengungsi dari Buleleng seperti Keluarga I Dewa Duhuran dari Desa Banjar dan Keluarga Brahmana Kemenuh yang bernama Ida Nyoman Kajeng dari Jagaraga selanjutnya Keluarga I Dewa Timbul Gunung dari Desa Satra Klungkung pindah ke Alas Bengkel. Mereka minta ijin untuk bertempat tinggal di Bengkel dan tinggal bersama keluarga I Dewa Duhuran. Mereka berasal dari leluhur yang sama, demikian juga empat orang bersaudara keturunan I Gusti Keloping, yang masing- masing bernama I Gde Meranggidana, I Made Peduwungan, Nyoman Kayuan dan Ketut Batuan datang untuk menghamba kepada Ida I Dewa Manggis Kuning. 15
Berdasarkan cerita sejarah di atas, dapat dike- tahui bahwa leluhur krama pada masa itu diper- bolehkan tinggal di Desa Beng (saat ini menjadi Desa Pakraman Beng) atas ijin I Dewa Manggis Kuning sebagai wakil Raja Badung yang ada di Gianyar. Pembagian tanah untuk tempat tinggal (tanah pekarangan desa) diperoleh dari pembe- rian Raja Gianyar dengan kewajiban ngayah kepada raja. Selanjutnya pemilikan atas tanah tersebut diserahkan oleh raja kepada desa itu sendiri agar dapat dikelola dengan baik, sehingga
dapat juga dikatakan bahwa tanah pekarangan tersebut dapat dimiliki oleh Desa Pakraman Beng atas kuasa sang raja. Hal ini tertulis dalam Prasasti yang kini dipegang oleh Raja Gianyar saat ini yaitu Anak Agung Beratha, S.H. di Puri Agung Gianyar (terletak 500 m ke arah selatan dari Desa Pakraman Beng).
1. Pemilikan Tanah Secara Komunal oleh Desa Pakraman
Zaman dahulu tiap desa pakraman di Bali diwajibkan mendirikan Pura Kahyangan Tiga bagi krama yang telah menikah diberikan pekarangan dan wajib mendirikan merajan lalu dibebaskan dari pajak. 16 Begitu pula dengan Desa Pakraman Beng yang mendapat hak untuk memiliki dan mengelola wilayahnya termasuk tanah pekarangan desa sebagaimana tertulis dalam Prasasti Kayuan. Disebutkan juga bahwa tanah pekarangan desa tersebut diperoleh oleh warga terdahulu yang menjadi pengikut Ida I Dewa Manggis Kuning 17 yang kemudian  mem- bagikan tanah tersebut untuk dijadikan tempat tinggal bagi pengikutnya. Selanjutnya setelah dibagikan kepada pengikutnya, dan wilayah tem- pat tinggal tersebut berubah menjadi desa, maka penguasaan dan pemilikan tanah tersebut dise- rahkan kepada pihak desa agar dapat mengelola tanah tersebut dengan baik dan mengayomi kra- ma -nya dengan harapan para pengikut raja terse- but tetap berbakti kepada Raja Gianyar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepemilikan
15 Isi Prasasti Kayuan yang terdapat di Puri Agung Gianyar yang dijelaskan kembali oleh  pihak Kantor Kelurahan Beng.
16 Wawancara dengan Drs. Ida Bagus Putu Suamba selaku Camat Gianyar, tanggal 28 Mei 2013.
17 Ida I Dewa Manggis Kuning merupakan keturunan Raja Bali ke-4 yang datang dari daerah Badung dan tiba di Hutan Bengkel sebelum akhirnya menempati Griya Anyar (rumah baru) yang saat ini menjadi Puri Agung Gianyar. Puri Agung Gianyar diresmikan tanggal 19 April 1771 sebagai keraton istana raja dan selanjutnya menjadi pusat ibukota Kerajaan Gianyar. Sehingga Desa Pakraman Beng merupakan cikal bakal kekuasaan Dinasti Manggis dan berdirinya Kerajaan Gianyar (tertulis dalam prasasti kuno mengenai sejarah Kabupaten Gianyar).
Ni Putu AS & I Gusti Nyoman G: Sistem Tenurial Tanah Adat di Bali .....: 285-299
tanah pekarangan desa di Desa Pakraman Beng adalah seutuhnya masih bersifat komunal dan tidak ada yang bisa mengakui kepemilikannya secara pribadi. 18 Hal tersebut memiliki pengertian bahwa segala kegiatan yang dilakukan di atas tanah pekarangan desa tersebut harus tetap se- pengetahuan desa pakraman (dalam hal ini para perangkat desa pakraman).
Berkaitan dengan kepemilikan tersebut, dalam Awig-awig Desa Pakraman Beng Pawos 25 poin iii dinyatakan bahwa desa pakraman adalah pemilik dari semua tanah pekarangan desa yang ada di Desa Pakraman Beng. Isi dari pawos tersebut menjelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban dari Desa Pakraman Beng terha- dap tanah pekarangan desa.
Status kepemilikan tanah pekarangan desa adalah oleh Desa Pakraman Beng, tetapi pengu- asaan dan penggunaannya secara turun-temu- run dilimpahkan kepada krama . Hal ini yang menimbulkan salah pengertian dari krama yang menganggap bahwa tanah pekarangan desa yang ditempati menjadi milik dari krama yang telah lama memanfaatkannya. Pengertian kepemi- likan atas tanah pekarangan desa ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kepemilikan secara komunal oleh Desa Pekraman Beng dan kepe- milikan secara individu oleh warga, yang juga merupakan bagian dari desa pakraman itu sen- diri. Selain itu, desa pakraman mempunyai hak untuk memberhentikan krama dari keanggo- taan desa pakraman melalui suatu paruman (rapat desa). Namun bukan berarti krama terse- but memperoleh bagian tanah pekarangan desa yang ditempati, sebaliknya tanahnya harus dikembalikan secara utuh kepada Desa Pakra- man Beng. 19 Selain tanah-tanah pekarangan desa
yang dapat dimanfaatkan untuk krama tersebut, Desa Pakraman Beng juga memiliki tanah-tanah lain yang dikelola oleh desa pakraman seperti untuk pura , jalan, wantilan dan kuburan.
2. Penguasaan Tanah Pekarangan Desa oleh Krama Desa
Bentuk penguasaan tanah pekarangan desa oleh krama Desa Pakraman Beng merupakan suatu tradisi yang khas dan dapat dipertahankan sampai dengan saat ini.
a. Perolehan Tanah oleh Krama Desa melalui Pemberian.
Hubungan langsung antara tanah peka- rangan desa dengan krama desa pakraman merupakan suatu bentuk penguasaan tanah yang cara perolehan awalnya berasal dari tanah yang dikuasai oleh krama. Tanah ini merupakan pemberian Raja Gianyar ter- dahulu yang diakui masyarakat setempat sebagai pemilik Desa Pakraman Beng 20 . Perolehan tanah pekarangan desa melalui pembagian tanah dilandasi dengan pengab- dian rakyatnya baik sebagai patih/abdi maupun sebagai masyarakat/pengikut biasa. Status sosial pada masa itu mempengaruhi luasan tanah yang diperoleh. Setelah pem- bagian tanah tersebut, rakyat tetap mengabdi kepada raja sebagai wujud terima kasih atas perolehan tanah tersebut. Setelah perpin- dahan raja tersebut ke Puri Agung Gianyar yang merupakan Ibukota Kerajaan Gianyar, maka segala bentuk wewenang atas Desa Pakraman Beng termasuk tanah pekarangan desa dilimpahkan kepada desa yang men- jalankan pemerintahan secara adat. Pelim- pahan wewenang tersebut berimplikasi pada munculnya kewajiban pada pihak desa untuk melindungi rakyat pengikut raja (sekarang
18 Wawancara dengan I Nyoman Wica  selaku Bendesa Pakraman Beng, tanggal 25 Mei 2013.
19 Awig-awig Desa Pakraman Beng Pawos 11.
20 Wawancara dengan I Nyoman Wica selaku Bende- sa Pakraman Beng, tanggal 25 Mei 2013.
290 Bhumi No. 38 Tahun 12, Oktober 2013
disebut krama ) yang ada di Desa Pakraman Beng dan sebaliknya diperoleh kewenangan untuk mengelola pemilikan dan penguasaan atas tanah druwe desa termasuk tanah pekarangan desa. Krama Desa Pakraman Beng dapat menempati dan menguasai tanah pekarangan desa tanpa membelinya, tetapi dengan penunjukan dari desa dengan ke- wajiban berupa ayahan leluhur yang me- rupakan rakyat/pengikut Raja Gianyar terdahulu. 21 ”
Gambar 1. Skema Penguasaan Tanah Pekarangan Desa 22
Keterangan gambar : 1 = membagikan tanah 2 = mengabdi dan melaksanakan ayahan
3 = menyerahkan penguasaan pengelolaan atas tanah pekarangan desa
4 = mengatur, mengawasi dan memberikan sanksi (mengayomi)
5 = melaksanakan ayahan
Selain perolehan tanah sebagai pengikut pada umumnya dan kewajiban ngayah pada raja secara berkala, sebagian pengikut raja di- angkat dan ngayah pada raja secara penuh sehingga mendapatkan tanah lebih luas. Hanya pengikut raja yang diberikan tanah dan sebagai imbalannya wajib ngayah . Saat ini raja sudah tidak ada, sehingga pengelolaan tanah dan krama menjadi kewenangan Desa Pakraman Beng. Bentuk kewajiban ngayah
dapat berupa iuran material (uang dan atau benda keperluan desa) serta bergotong royong melaksanakan kegiatan adat keaga- maan seperti piodalan di desa. Dalam Pawos 7 awig-awig ditentukan bahwa syarat untuk menjadi krama adalah memiliki pekarangan, sudah/telah menikah dan atas permintaan sendiri sesuai pararem (peraturan pelaksana) yang berlaku. Adapun krama digolongkan menjadi: krama pangarep, krama pangele, krama tapukan, dan krama balu 23 .
Krama pangarep merupakan krama yang ngemong (menempati) tanah pekarangan desa, sehingga mempunyai kewajiban penuh,
baik kewajiban ngayah maupun membayar urunan berupa uang dan rerampe (sarana lain) secara penuh pula. Krama pangele meru- pakan krama yang tidak ngemong (menem- pati) tanah pekarangan desa. Krama ini juga sering disebut krama tanpa tanah pekarangan desa, sehingga kewajibannya hanya memba- yar urunan /iuran berupa uang dan rerampe (sarana lain) sebesar setengah dari ayahan krama pangarep , tetapi kewajiban/ ayahan berupa tenaga adalah secara penuh. Krama tapukan merupakan krama yang berdasarkan aturan pada Pawos 5 angka (1) dan (2) yaitu sebagai krama pangarep dan krama pangele, namun belum diwajibkan untuk melaksana- kan ayahan . Krama dengan kriteria ini, walaupun ngemong (menempati) tanah peka- rangan desa, tetapi hanya membayar urunan berupa uang secara penuh tanpa ngayah , se- dangkan krama yang tidak ngemong (me- nempati) tanah pekarangan desa dibebaskan dari ayahan baik berupa materi maupun tenaga. Krama balu merupakan krama yang menempati tanah pekarangan desa, namun
21 Wawancara dengan warga Desa Pakraman Beng yang bernama Ni Luh Dangin, tanggal 23 Mei 2013.
22 Skema dibuat berdasarkan wawancara dengan I Nyoman Wica  selaku Bendesa Pakraman Beng, tanggal 25 Mei 2013.
23 Awig-awig Desa Pakraman Beng Pawos 5 dan Pawos 9.
Ni Putu AS & I Gusti Nyoman G: Sistem Tenurial Tanah Adat di Bali .....: 285-299
ditinggalkan oleh suami atau istrinya karena meninggal dan atau cerai. Krama ini diwa- jibkan membayar urunan berupa uang secara penuh sedangkan kewajiban ayahan berupa tenaga adalah sebesar sesuai dengan keadaan- nya sebagai duda/janda.
Krama selain mempunyai kewajiban ngayah sebagai imbalan dari penguasaan tanah peka- rangan desa tersebut, juga mempunyai hak- hak lainnya seperti 24 :
1) berhak mengeluarkan pendapat dalam sangkepan (rapat banjar atau desa);
2) berhak dipilih dan memilih prajuru (pe- rangkat desa);
3) berhak menggunakan fasilitas milik desa pakraman;
4) berhak minta bantuan tenaga untuk ke- perluan menyelenggarakan upacara aga- ma;
5) berhak mendapat bantuan/pertolongan dalam keadaan bahaya.
Krama juga dapat berhenti menjadi krama Desa Pakraman Beng yang berarti krama tidak lagi berkewajiban atas tanah pekarangan desa melalui permintaan secara pribadi atau diberhentikan berdasarkan aturan dalam suatu paruman (rapat desa) dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Pawos 11 Awig-awig Desa Pakraman Beng bahwa warga yang telah berhenti, tidak dapat meminta bagiannya kembali.
Hal-hal tersebut di atas merupakan syarat dan cara perolehan secara fisik atau sekala. Ada- pun syarat dan cara perolehan tanah peka- rangan desa secara nonf isik atau niskala melalui upacara-upacara adat keagamaan diantaranya : Ngeruak, Nyapuh, Nasar, Mema-
kuh (Paku), Melaspas, dan Ngenteg Linggih. Ngeruak merupakan upacara yang dilaksa- nakan untuk meminta izin terhadap peng- huni secara niskala (non f isik) tanah yang sebelumnya agar selanjutnya bisa digunakan sebagai tempat tinggal. Nyapuh merupakan upacara untuk membersihkan wilayah ter- sebut dengan tujuan untuk memberitahukan secara niskala (non f isik) akibat adanya perubahan penggunaan tanah. Setelah selesai nyapuh maka wilayah tersebut telah menjadi karang /pekarangan. Sebelum dilanjutkan dengan membangun rumah, dilaksanakan upacara nasar yang merupakan upacara dasar sebelum membuat pondasi rumah pada suatu wilayah pekarangan desa. Selanjutnya dilakukan upacara memakuh dengan tujuan untuk menyatukan kayu yang berbeda men- jadi suatu bangunan. Sebelum ditempati krama, dilakukan upacara melaspas. Melas- pas yaitu upacara untuk melepaskan kotoran secara niskala (non fisik) ketika dilaksanakan proses pembangunan sehingga bangunan- bangunan menjadi bersih.
Rangkaian upacara diakhiri dengan upacara ngenteg linggih yang dilaksanakan untuk mencari hari baik dan selanjutnya akan men- jadi hari lahir dari tanah pekarangan desa tersebut. Penentuan hari lahir tersebut akan dijadikan sebagai penetapan hari pelaksanaan upacara rahinan yang akan dilaksanakan sebagai bentuk pemeliharan tanah peka- rangan desa secara niskala (non f isik).
b. Pewarisan Tanah Menentukan Kewajiban
Ngayah.
Tanah pekarangan desa dapat dialihkan mela- lui jual-beli, pewarisan dan pelelangan namun tidak bisa disertipikatkan atas nama pribadi atau dijual. Awig-awig Desa Pakraman Beng menye- butkan bahwa “tidak diperbolehkan menjual tanah pekarangan desa, yang boleh dijual hanya bangunan dan pepohonan” yakni dengan cara
24 Wawancara dengan I Nyoman Wica selaku Bendesa Pakraman Beng, tanggal 25 Mei 2013.

## 292 Bhumi No. 38 Tahun 12, Oktober 2013
dibongkar 25 sehingga perbuatan hukum jual beli tanah pekarangan desa tidak pernah terjadi di Desa Pakraman Beng.
Peristiwa jual beli dapat berpengaruh terhadap kehidupan krama yang sangat sakral. Tersebut adalah “terdapat merajan dalam areal tanah pekarangan desa yang tidak bisa dipindah- tangankan dengan mudah karena merajan merupakan tempat pemujaan leluhur bagi yang menempati tanah pekarangan” 26 . Apabila tanah pekarangan dijual atau dipindahtangankan maka sama dengan menjual leluhur dan hal tersebut tidak mungkin terjadi.
Sama halnya dengan cara peralihan hak pada umumnya, pewarisan juga merupakan salah satu cara untuk mengalihkan penguasaan atas tanah pekarangan. Aturan mengenai pewarisan tertulis dalam Awig-awig Desa Pakraman Beng Palet 4 Pawos 63 yang menyebutkan bahwa harta yang diwariskan adalah harta benda baik yang sekala (f isik), seperti tanah pekarangan desa, tegalan, merajan dan pusaka-pusaka lainnya yang ter- dapat di merajan tersebut, maupun niskala (non f isik) seperti  keberadaan leluhur yang menem- pati merajan beserta kewajiban-kewajibannya yang bersifat ayahan . Sistem pewarisan yang dija- lankan bersifat purusa , yaitu pewarisan hanya kepada anak laki-laki. Namun pewarisan yang berlaku secara adat di Desa Pakraman Beng berlaku kepada ‘ahli waris sebenarnya’ 27 . Menu- rut aturan secara adat (tidak tertulis), tanah
pekarangan desa hanya diperuntukkan bagi satu keluarga saja. Ahli waris yang telah ditunjuk ter- sebut wajib melaksanakan sepenuhnya ayahan kepada desa pakraman dan leluhurnya, sedang- kan untuk ahli waris yang lain, kewajiban ini bersifat membantu dan tidak wajib. 28 Sistem pewarisan yang demikian menyebabkan ‘ahli waris sebenarnya’ tersebut tidak bisa absen dalam pelaksanaan ayahan kepada desa pakraman kecuali sedang sakit atau cuntaka 29 .
Terkait dengan kewajiban ngayah oleh ‘ahli waris sebenarnya’ tersebut, akan dapat menim- bulkan masalah. Misalnya ketika seseorang yang menjadi ‘ahli waris sebenarnya’ ingin pergi merantau dengan tujuan memperbaiki pereko- nomian keluarga 30 , namun tidak diperbolehkan karena adanya kewajiban ngayah secara penuh yang dibebankan atas kepenguasaan tanah pekarangan desa. Apabila ada saudara yang ingin membantu meringankan kewajibannya, maka sifat ayahan tersebut hanya membantu ketika keluarga tersebut sedang berhalangan (sakit atau cuntaka ).
Peralihan tanah pekarangan melalui ‘pele- langan’ 31 juga dapat terjadi apabila terdapat keluarga yang putung 32 . Ketika sebuah keluarga tidak dapat meneruskan garis keturunannya (tidak punya anak laki-laki) dan tanah peka- rangan desa menjadi suwung (kosong), maka tanah tersebut akan dipindahtangankan kepada
25 Wawancara dengan I Nyoman Wica selaku Bende- sa Pakraman Beng, tanggal 25 Mei 2013.
26 Wawancara dengan warga Desa Pakraman Beng, tanggal 27 Mei 2013.
27 Ahli waris sebenarnya mempunyai makna lebih ke arah kewajiban secara penuh ( sekala ) dan hak mewariskan atau melanjutkan keturunan daripada leluhur ( niskala ) karena garis keturunan yang sah dan diakui leluhur adalah hanya satu garis lurus keturunan ke arah anak laki-laki tertua (untuk berkasta) dan ke arah anak laki-laki termuda (untuk non kasta).
28 Wawancara dengan Ida Pedanda Istri Kemenuh selaku p emangku adat, tanggal 25 Mei 2013.
29 Cuntaka adalah suatu keadaan tidak suci menurut pandangan Agama Hindu. (I Wayan Surpha, op.cit . , hlm. 233.
30 Kasus yang ditemukan ketika pengambilan data (melalui wawancara), tanggal 23 Mei 2013.
31 Pelelangan dalam pengertian tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan karena pelelangan dilakukan untuk memberikan tanah kepada warga setempat yang membutuhkan tanpa ada pemungutan biaya.
32 Putung yang berati tidak memiliki ahli waris.
Ni Putu AS & I Gusti Nyoman G: Sistem Tenurial Tanah Adat di Bali .....: 285-299
krama lain. Hal ini dilakukan dengan cara pengembalian terlebih dahulu kepada pihak ban- jar pakraman tersebut, kemudian kelian banjar (ketua banjar) akan menyiarkan melalui paru- man (rapat desa) beberapa kali kepada krama banjar pakraman dengan tujuan mendapat kete- rangan mengenai ada atau tidak krama yang belum atau tidak mendapat tanah pekarangan desa. Apabila tidak ada, maka penyiaran dilan- jutkan untuk diteruskan kepada krama Desa Pakraman Beng melalui bendesa (kepala desa).
Namun selama ini belum pernah terjadi ‘pele- langan’ di Desa Pakraman Beng 33 . Apabila kelu- arga tersebut putung biasanya diatasi degan cara mengangkat anak.
c. Tanah Pekarangan Desa hanya untuk Sikut Satak
Seluruh tanah pekarangan desa hanya dimanfaatkan sebagai permukiman dengan konsep sikut satak . Sikut satak merupakan konsep arsitektur Bali seutuhnya terkait Asta Kosala-kosali yang terdiri dari merajan (tempat sembahyang), bale dangin (bangunan timur) , bale daja (bangunan utara) , bale dauh (ba- ngunan barat) , dan bale delod (bangunan sela- tan). Serangkaian bangunan tersebut juga dike- nal dengan rumah adat Bali . Permukiman krama tersebut dibangun berdasarkan konsepsi Tri Mandala yang membagi tanah pekarangan desa menjadi sembilan segmen ( Sanga Mandala ).
Konsep ini terbentuk dari sistem tata nilai sumbu bumi dan sumbu matahari. Penentuan tata letak dari konsep-konsep tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:
Gambar 2. Konsepsi Arah Orientasi Ruang 34
Selanjutnya berdasarkan konsep di atas, maka bangunan-bangunan dalam permukiman yang disebut dengan sikut satak tersebut akan menjadi seperti Gambar 3 berikut :

## Gambar 2. Bangunan yang ada di atas tanah pekarangan desa. (sumber gambar : pengamatan langsung berupa foto)
Posisi bangunan pada Gambar 2 dalam satu areal pekarangan tidak berkumpul di satu lokasi, tetapi memiliki pola menyebar sesuai dengan nilai religius bangunan dan tanah pekarangan desa. Menurut kepercayaan krama Desa Pakraman Beng letak bangunan seperti Gambar 2 akan
33 Wawancara dengan I Nyoman Wica  selaku Bendesa Pakraman Beng, tanggal 25 Mei 2013.
34 I Made Adhy Mahendra, PembagianWaris Tanah Pekarangan di Kecamatan Tabanan (skripsi), Yogyakarta: STPN, 2012, hlm. 30.

## 294 Bhumi No. 38 Tahun 12, Oktober 2013
memberikan keharmonisan bagi krama .
Berdasarkan urutan dari letak konsep Tri Mandala tersebut mulai dari utara ke selatan atau dari timur ke barat, berikut merupakan nama dan letak bangunan-bangunan tersebut: Mera- jan : tempat sembahyang dan pemujaan leluhur terletak di Utamaning Utama ; Bale Daja : tempat tinggal bagi anggota keluarga yang tertua ter- letak di Utamaning Madya ; Bale Dangin : tempat melaksanakan upacara adat) terletak di Madya- ning Utama ; Bale Dauh : tempat tinggal bagi anggota keluarga lain (anak dan cucu terletak di Madyaning Nista ; Bale Delod : digunakan un- tuk dapur dan kamar mandi terletak di Nistaning Madya ; Lumbung: tempat menyimpan hasil panen terutama padi terletak di Nistaning Utama ; Penunggun Karang : bangunan yang ditempati secara niskala (non f isik) oleh penjaga tanah pekarangan dan terletak di sebelah pintu masuk menuju rumah (gapura rumah). Selain bangunan-bangunan tersebut, terdapat halaman rumah yang terletak di Madyaning Madya dan sedahan karang- (sisa tanah) yang digunakan untuk menanami tanaman bunga yang terletak di Utamaning Nista dan Nistaning Utama .
Model permukiman tersebut di atas meru- pakan ketentuan yang wajib diikuti krama ketika membangun rumah. Apabila ada tambahan bangunan lain diperbolehkan namun tetap dengan sepengetahuan Bendesa (kepala desa) Pakraman Beng sebagai bentuk pengawasan karena tanah tersebut merupakan tanah milik desa.
d. Upaya Menjaga Keharmonisan Tanah
Pekarangan Desa.
Pemeliharaan tanah pekarangan desa meru- pakan salah satu bentuk kewajiban krama Desa Pakraman Beng selain melaksanakan ayahan ke desa atau ke pura. Pemeliharaan tersebut dila- kukan baik secara sekala (fisik) maupun niskala (non f isik).
Ketentuan mengenai pemeliharaan secara sekala diatur dalam Awig-awig Desa Pakraman Beng diantaranya wajib membuat batas tanah pekarangan dengan tembok dan menanam pepohonan serta mendirikan bangunan sesuai ketentuan tanpa merugikan krama yang berba- tasan. Dalam awig-awig disebutkan bahwa karena wajib membuat pagar sebagai batas sebelah utara dan timur untuk setiap krama yang meng- emong (menempati) tanah pekarangan desa tersebut. Pembuatan batas-batas tersebut disaksikan oleh krama yang berbatasan beserta prajuru ( perangkat) 35 desa pakraman. Walaupun terdapat batas-batas f isik, namun pihak desa masih belum memiliki arsip atau catatan menge- nai hal tersebut. Jika ada yang ingin memastikan kembali mengenai batas-batas wilayah kekuasaan tanah pekarangan desa dari setiap krama , hal tersebut akan sulit dilakukan karena batas-batas hanya ditentukan secara lisan atas persetujuan krama yang bersebelahan dengan disaksikan prajuru (perangkat) desa tanpa dilakukan pen- catatan.
Selain aturan mengenai sengker (pagar) , penanaman pepohonan 36 dan pendirian ba- ngunan 37 , dalam awig-awig juga diatur pemeli- haraan wilayah pekarangan desa. Pepohonan yang ditanam dekat pagar batas tidak boleh mengganggu kenyamanan tetangga yang berbatasan. Apabila hal itun terjadi, maka pepohonan tersebut wajib ditebang. Begitu pula dengan bangunan yang didirikan di atas peka- rangan harus sesuai dengan aturan yang ada yaitu aturan Asta Kosala-kosali serta tidak boleh melebihi batas yang sudah ditentukan, misalnya atap dari bangunan rumah tidak boleh melewati pagar batas.
Pemeliharaan tanah pekarangan desa secara
35 Prajuru adalah perangkat desa adat.
36 Awig-awig Desa Pakraman Beng Palet 6 Pawos 30.
37 Awig-awig Desa Pakraman Beng Palet 6 Pawos 31.
Ni Putu AS & I Gusti Nyoman G: Sistem Tenurial Tanah Adat di Bali .....: 285-299
niskala (non f isik) dilakukan dengan pelaksa- naan upacara-upacara adat keagamaan. Bentuk pemeliharaan terhadap tanah pekarangan desa yang dilaksanakan oleh krama, secara rutin dikenal dengan Rahinan (hari jadi), yang dilak- sanakan krama setelah pelaksanaan upacara perolehan tanah pekarangan desa. Tanggal (hari) pelaksanaan upacara rahinan ditentukan berdasarkan acuan upacara ngenteg linggih (upacara akhir dari rangkaian upacara ritual perolehan tanah) yaitu 6 bulan sekali (berdasar- kan kalender Bali) atau 1 tahun sekali (berdasar- kan perhitungan purnama tilem).
Sementara itu, upacara yang dilakukan untuk proses peralihan kepenguasaan tanah pekarangan desa disebut upacara pemerasan .
Upacara ini bertujuan untuk mengganti kepemi- likan tanah. Pergantian kepemilikan yang dimak- sud adalah dengan mengganti sejarah atau silsilah leluhur yang menempati tanah peka- rangan desa tersebut karena yang akan menem- pati merupakan keluarga baru yang tidak ada hubungannya dengan leluhur di tanah peka- rangan tersebut. Secara f isik merajan (tempat bersemayam leluhur) yang ada tidak dibongkar, tetapi digunakan oleh penguasa baru dan secara niskala (non f isik) roh (leluhur) yang bersema- yam di merajan tidak lagi roh (leluhur) pemilik baru melalui upacara pemerasan .
Bentuk-bentuk pemeliharaan tanah peka- rangan desa baik secara sekala (f isik) maupun niskala (non f isik) pada hakikatnya memiliki tujuan untuk menjaga keharmonisan dan ke- seimbangan dunia antara krama dengan Tuhan, sesama krama , dan krama dengan lingkungan- nya yang merupakan praktik Tri Hita Karana . Adanya kegiatan ayahan pada setiap upacara yang dilakukan oleh desa pakraman mewajibkan setiap krama untuk datang berkumpul dan bergotong royong. Kegiatan ayahan inilah yang dapat mempertahankan tradisi kebersamaan yang dapat menunjang keutuhan, kedamaian,
dan kebahagiaan desa pakraman.
Konsep ayahan (semacam bentuk swadaya) yang menjadi praktik asas resiprositas antar krama (sanak saudara), ke desa pakraman mau- pun ke unit-unit sosial lain, merupakan dunia inti krama , dimana nilai-nilai kontrol sosial memperkokoh semangat gotong-royong dalam setiap pelaksanaan upacara. Konsep ayahan menjelmakan swadaya dalam wujud materi maupun tenaga ( ngayah ) yang saling dipertu- karkan. Dapat dikatakan bahwa dengan adanya kewajiban ayahan , krama telah mempraktikan kebajikan ritual bersama dengan kebajikan sosial. Hal ini merupakan tradisi yang mengakar pada masyarakat.

## D. Individualisasi Tanah Pekarangan Desa akan Memudarkan Tradisi
Sejak dikeluarkannya Undang-undang Pokok Agraria, masyarakat hukum adat di Bali baik secara komunal maupun individual berkehen- dak untuk dapat mendaftarkan hak atas tanah yang selama ini dikuasainya baik secara de facto maupun secara de jure dalam konsep hukum adat, sehingga akhirnya mendapat sertipikat. 38 Kenyataan ini memang dapat dijadikan dasar permohonan sertipikat tanah, seperti keterangan sporadik yang dibuat oleh Kepala Kelurahan/ Desa Dinas. Pasal 2 ayat (1) dalam Ketentuan- ketentuan Konversi UUPA yang menyatakan bahwa hak atas druwe desa dapat dikonversi menjadi hak milik jika telah memenuhi syarat seperti dalam Pasal 21 UUPA yaitu telah ditetapkan sebagai badan-badan hukum. Badan- badan hukum tersebut telah ditetapkan dan ditunjuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan
38 I Made Suwitra, Eksistensi Hak Penguasaan dan Pemilikan Atas Tanah Adat di Bali dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional, Malang : Universitas Brawijaya, 2009, hlm. 211.
Badan-badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.
Maksud dari ketentuan konversi ini memang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak atas tanah, sehingga UUPA akan lebih mengarah pada nuansa individualisasi 39 terhadap hak milik atas tanah. Ketentuan ini akan terlihat kontradiktif apabila dibandingkan dengan Pasal 5 UUPA yang mengakui hukum adat sebagai sumber utama dan juga sebagai pelengkap dalam pembentukan Hukum Tanah Nasional. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 3 UUPA dinyatakan bahwa negara mengakui eksistensi hak ulayat masya- rakat hukum adat jika memang kenyataannya masih ada. Artinya hak komunal masih diakui dengan catatan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Namun apa- bila semua tanah adat dalam hal ini tanah peka- rangan desa dikonversi menjadi hak milik priba- di, berarti akan terjadi pembatasan berlakunya bahkan hapus atau hilangnya hak ulayat desa yang selanjutnya tidak mungkin untuk dihi- dupkan lagi.
Berdasarkan kondisi di atas, dapat dikatakan bahwa sebenarnya ketentuan konversi dalam UUPA memiliki dampak positif yaitu dapat lebih menjamin kepastian hukum hak penguasaan dan pemilikan tanah. Hal ini juga berdampak pada adanya kepastian terhadap perlindungannya. Namun sebaliknya juga terdapat sisi negatif dari pada ketentuan konversi tersebut apabila dikon- versi menjadi hak milik secara pribadi yaitu ada- nya potensi sekularisasi dan individualisasi terhadap penguasaan dan pemilikan tanah-tanah adat yang dahulunya bersifat komunal religius. Potensi besar terjadinya perubahan hak pengu- asaan atas tanah dari hak milik komunal menjadi
hak milik individu. Bentuk dari penguasaan indi- vidu tersebut tidak akan lagi diikat oleh sistem “ ayahan ” dalam persekutuan (desa pakraman) tetapi sudah terlepas dari akar budayanya karena tidak tunduk lagi pada ketentuan hukum adat setempat ( awig-awig desa pakraman).
Selanjutnya ditegaskan oleh Boedi Harsono 40 bahwa UUPA tidak mengharuskan suatu bentuk tanah adat untuk dijadikan sebagai hak-hak individu. Adanya sistem pengaturan tanah-tanah adat bertujuan untuk tetap melestarikan budaya Indonesia. Selain itu, Hukum Tanah Nasional bertujuan untuk membangun unif ikasi hukum tanah di Indonesia berdasarkan konsepsi, asas dan lembaga hukum adat yang bersifat nasional, yang masih tetap dapat dipertahankan, sedang- kan unifikasi hukum tanah yang dimaksud tidak sesuai dengan aturan dalam hal pemilikan dan penguasaan tanah pekarangan desa. Berlakunya UUPA dan juga mengakui eksistensi hak ulayat masyarakat adat di Bali yang dalam kenyataannya masih ada sebagaimana Pasal 3 UUPA, menimbulkan dua sistem hukum dalam satu masyarakat (desa pakraman) di Bali, yaitu sistem Hukum Tanah Nasional dan sitem hukum tanah adat (yang diatur dalam awig-awig ). Dalam hal ini, sistem hukum mana yang harus ditaati krama ? Secara teoritis sangat ditentukan oleh sistem hukum yang dapat memberikan makna sosial dalam kehidupannya. Pilihan ini yang mempengaruhi perilaku krama . Ringkasnya, jika pelaksanaan konversi menjadi hak milik individu dipaksakan berlakunya, akan berdampak pada hapusnya tradisi ayahan sebagai benteng kehar- monisan (lihat bahasan 2.d. di atas) dalam masyarakat (desa pakraman) di Bali umumnya. Oleh karena itu, seharusnya pengertian dalam ketentuan konversi untuk hak atas tanah druwe
39 Nuansa individualisasi dirasakan jika konversi terjadi pada individu terhadap tanah pekarangan desa yang masing-masing dikuasai.
40 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta : Djambatan, 1999, hlm. 193.
Ni Putu AS & I Gusti Nyoman G: Sistem Tenurial Tanah Adat di Bali .....: 285-299
desa adalah bukan dijadikan hak milik pribadi atas nama krama melainkan dijadikan hak milik atas nama organisasi yaitu desa pakraman karena tanah druwe desa merupakan tanah komunal.
Dengan cara ini pelaksanaan konversi bukan menghilangkan kepemilikan tanah oleh desa pakraman, tetapi justru memperkuatnya. Pengakuan kepemilikan oleh desa pakraman inilah sebenarnya yang diamanatkan dalam Pasal 5 UUPA tersebut.
Desa pakraman di Bali sebagai salah satu per- sekutuan hukum yang ada di wilayah negara Republik Indonesia 41. Sampai dengan saat ini belum ditunjuk sebagai badan hukum yang dapat memiliki hak milik atas tanah. Apabila dikaitkan dengan PP Nomor 38 Tahun 1963 Pasal 1 huruf c bahwa : “badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Agama”, maka desa pakra- man menurut penulis telah memenuhi kriteria sebagai badan sosial yang religius.
Pasal 20 UUPA ayat (2) menyebutkan bahwa “Hak milik dapat beralih dan dialihkan”. Menurut krama desa pakraman, tanah pekarangan desa tersebut tidak boleh disertipikatkan atas nama pribadi karena kepemilikannya tidak boleh berpindah atau beralih melalui peristiwa jual beli. 42 Jika tanah tersebut telah memiliki sertipikat atas milik pribadi maka hal ini berarti tanah tersebut dapat diperjual-belikan. Krama mem- percayai adanya leluhur yang menempati merajan di atas tanah pekarangan. Oleh karena itu apabila terdapat tanah pekarangan desa yang dijual maka hal ini diartikan bahwa krama tersebut me- ninggalkan leluhurnya. Selain itu, krama juga masih memiliki kewajiban melaksanakan ayahan ke desa sebagai bentuk bakti kepada desa karena
telah diberikan tempat tinggal secara turun temurun oleh Desa Pakraman Beng. Hal ini dapat dikatakan sebagai hutang leluhur (kewa- jiban) yang harus diteruskan oleh keturunan- nya. 43
Kenyataan yang saat ini terjadi adalah pada hakikatnya krama Desa Pakraman Beng juga telah memahami arti penting dalam menjamin kepastian hukum atas tanah pekarangan desa yang ditempatinya melalui pendaftaran tanah. Berdasarkan pemahaman krama tersebut terda- pat beberapa krama yang memiliki keinginan untuk melakukan pendaftaran atas tanah peka- rangan desa yang ditempatinya tetapi belum ada tindak lanjut dari keinginan tersebut. Sebagian besar krama lebih memahami akan arti penting- nya ‘ajeg Bali’ 44 dan menganggap bahwa pendaf- taran tanah menjadi atas nama individu, tidak perlu dilakukan. Krama merasa harus tetap berbakti kepada leluhur sehingga menjadi suatu kewajiban bagi krama untuk tetap menjaga keberadaan tanah pekarangan desa, sebagai bagian dari tetap terjaganya keberadaan (eksistensi) Desa Pakraman Beng’ 45 .
Dalam rangka mempertahankan tradisi uta- ma ayahan yang melekat pada penguasaan tanah pekarangan desa, maka implementasi ketentuan konversi tanah druwe desa khususnya tanah pekarangan desa menjadi milik individu oleh krama di Desa Pakraman Beng dalam realitas- nya tidak pernah terlaksana. Keberadaan tokoh- tokoh desa adat termasuk Bendesa (kepala desa) Pakraman Beng yang sangat taat terhadap awig-
41 Penjelasan Pasal 1 Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Desa Pakraman.
42 Wawancara dengan warga Desa Pakraman Beng yang bernama I Nyoman Weda, tanggal 26 Mei 2013.
43 Wawancara dengan I Nyoman Wica  selaku Ben- desa Pakraman Beng, tanggal 25 Mei 2013.
44 Ajeg Bali mempunyai pengertian tetap tegak, tidak goyang, kukuh, tetap dianut dan dilaksanakan adanya roh Bali, roh yang melahirkan budaya Bali yaitu Tri Hita Karana. http://.blogspot.com/2008/11/apa-sih-ajeg-bali-itu.htnl.
45 Wawancara dengan seorang warga Desa Pakraman Beng, tanggal 30 Mei 2013.
298 Bhumi No. 38 Tahun 12, Oktober 2013
awig juga menjadi penyebab konversi kepada krama tidak terjadi. Hasil penelitian ini menemu- kan fakta bahwa sampai saat ini tanah pekarangan desa di Desa Pakraman Beng tidak boleh dipindah- tangankan atas nama pribadi tanpa persetujuan paruman desa adat (rapat atau pertemuan masya- rakat desa adat). 46
Sementara itu, ketentuan konversi dapat dilaksanakan dengan syarat Desa Pakraman Beng terlebih dahulu ditunjuk sebagai badan hukum yang dapat memiliki tanah dengan hak milik. Contoh konversi yang terjadi yaitu terha- dap tanah Pelaba Pura dengan subjek hak adalah pura . Hal ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri SK/556/DJA/1986 tentang Penunjukan Pura Sebagai Badan Hukum Keaga- maan Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah yang telah menunjuk pura sebagai badan hukum keagamaan. Pura merupakan lembaga keagamaan yang juga sekaligus dimiliki oleh desa pakraman. Pengelolaan pura dilakukan dan dimiliki oleh desa pakraman. Pembangunan dan pemeliharaan bangunan pura , termasuk segala aktivitas upacara-upacara ritualnya secara de facto -nya dilakukan oleh krama sebagai penyungsung melalui tradisi ayahan baik berupa materi dan atau tenaga. Pura sebagai badan hukum keagamaan, sedangkan desa pakraman sebagai badan hukum sosial dan sekaligus ke- agamaan tidak mungkin untuk dipisahkan kare- na anggotanya sama yaitu krama desa pakraman.
Desa pakraman di Bali sebagai salah satu persekutuan hukum yang ada di wilayah negara Republik Indonesia 47 , sampai saat ini belum ditunjuk sebagai badan hukum yang dapat memiliki hak milik atas tanah. Apabila dikaitkan dengan PP Nomor 38 Tahun 1963 Pasal 1 huruf c, desa pakraman sebenarnya telah memenuhi
kriteria sebagai badan hukum sosial religius yang dapat memiliki hak milik atas tanah.

## E. Kesimpulan
Tradisi penguasaan dan pemilikan tanah druwe desa , dalam hal ini tanah pekarangan desa di Desa Pakraman Beng dilandasi oleh Konsep Tri Hita Karana , secara operasional diatur oleh awig-awig serta peraram desa yang dipatuhi dan dilaksanakan oleh krama- nya. Tanah peka- rangan desa dimiliki oleh Desa Pakraman Beng sebagai tanah komunal yang dapat digunakan sendiri oleh desa untuk kepentingan desa itu sendiri dan dapat juga dilimpahkan penguasa- annya kepada krama untuk dimanfaatkan seba- gai tempat tinggal dengan konsekuensi kewa- jiban ayahan yaitu ngayah (berupa tenaga) dan urunan (berupa materi/iuran) .
Menurut ketentuan, konversi hak atas druwe desa termasuk tanah pekarangan desa sudah terjadi sejak berlakunya UUPA, namun saat ini belum ada pelaksanaan pendaftarannya karena Desa Pakraman Beng belum ditunjuk sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Konversi hak atas druwe desa untuk tanah pelaba pura telah dilaksanakan setelah adanya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri SK/556/DJA/1986 yang menunjuk pura sebagai badan hukum keagamaan yang dapat mem- peroleh hak milik. Penerbitan surat keputusan tersebut berdasarkan pada Peraturan Pemerin- tah Nomor 38 Tahun 1963. Diharapkan dengan adanya penerbitan surat keputusan mengenai penunjukan desa pakraman sebagai badan hukum sosial yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, pelaksanaan konversi atas tanah pekarangan desa dapat segera direalisasikan segera.
46 I Wayan Surpha, op.cit. , hlm. 23.
47 Penjelasan Pasal 1 Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Desa Pakraman.
Ni Putu AS & I Gusti Nyoman G: Sistem Tenurial Tanah Adat di Bali .....: 285-299

## Daftar Pustaka
Dharmayuda, I Made Suasthawa, 1987, Status dan Fungsi Tanah Adat Bali Setelah Berlakunya UUPA , Denpasar: CV. Kayu Mas. Harsono, Boedi, 2008, Hukum Agraria Indone- sia, Jakarta: Penerbit Djambatan.
____, 2008, Hukum Agraria Indonesia-Him- punan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Jakarta: Penerbit Djambatan.
Mahendra, I Made Adhy, 2012, Pembagian Waris Tanah Pekarangan di Kecamatan Tabanan, Skripsi pada Jurusan Perpetaan STPN Yog- yakarta: tidak diterbitlan.
Sudharta, Cok Rai, 1993, Manusia Hindu , Den- pasar: Yayasan Dharma Naradha.
Supriadi, Hukum Agraria, Palu: Sinar Graf ika,
2006.
Surpha, I Wayan, 2002, Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali, Denpasar: Penerbit Pustaka Bali Post.
Suwitra, I Made, 2005, “Tugas Prajuru Adat da-
lam mengatur tanah adat khususnya tanah telajakan dalam konsep menuju Bali yang ajeg” , Jurnal Kertha Wicaksana No.11 , 152, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.
Wahid, Muchtar, 2008, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Jakarta: Re- publika.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ten- tang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Daerah Propinsi Bali nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.
Sindhu, Ida Bagus, 2008, Apa Sih Ajeg Bali Itu?, Tersedia : http://.blogspot.com/2008/11/apa- sih-ajeg-bali-itu.htnl, 24 Juli 2013.