INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 5647-5655 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayat Utang (PKPU) Bagi Asuransi Yang Mengalami Pailit
Wiwin Wintarsih Windiantina Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Email: dosen00484@unpam.ac.id

## Abstrak
Pengaturan dan pengawasan terhadap sektor perasuransian pada saat ini telah berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan  (OJK). Oleh karena itu yang memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  bagi  perusahaan  asuransi  yang dinyatakan pailit, harus dilakukan atas dasar adanya rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pihak  tertanggung  maupun  pihak  penanggung  tidak  diberikan  kewenangan  untuk  melakukan permohonan  PKPU  secara  langung.  Dengan  demikian  majelis  hakim  tidak  serta  merta  mengabulkan permohonan PKPU, apabila permohonan PKPU dilakukan tanpa adanya rekomendasi dari OJK. Namun pada perkara yang penulis teliti justru majelis hakim Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan PKPU tersebut  yang  seharusnya  tidak  dapat  diterima  karena  tidak  adanya  rekomendasi  dari  OJK.  Dengan dikabulkannya  permohonan  PKPU  tersebut  dapat  menimbulkan  implikasi  dan  konsekuensi  terhadap proses hukum selanjutnya. Penulis melakukan penelitian ini untuk dapat mengetahui bagaimana dampak permohonan PKPU yang dilakukan oleh perusahaan asuransi yang mengalami pailit tanpa rekomendasi dari  OJK.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normative  dengan  pendekatan perundang-undangan yang mengkaji Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, putusan pengadilan dan aturan-aturan lain yang relevan. Hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa dengan  dikabulkannya  permohonan  PKPU  tanpa  adanya  rekomendasi  dari  OJK  dapat  menimbulkan implikasi  dan  konsekuensi  terhadap  proses  hukum  selanjutnya  dan  membawa  dampak  yang menimbulkan  kontradiktif  antara  hak  dengan  kewajiban  serta  menimbulkan  ketidak  pastian  hukum sehingga pihak tertanggung di dalam posisi yang sangat dirugikan.
Kata Kunci: Asuransi, Pailit, PKPU

## Abstract
Regulation and supervision of the insurance sector are under the Financial Services Authority (OJK). Therefore those who have legal standing in filing for bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations  (PKPU)  for  insurance  companies  declared  bankrupt  must  be  made  based  on  a recommendation from the Financial Services Authority (OJK). The insured party and the insurer should be given the authority to apply for a PKPU directly. Thus the panel of judges only sometimes grants the PKPU request if the PKPU application is made with a recommendation from the OJK. However, in the case that the author examined, the panel of judges at the Commercial Court granted the PKPU request, which should have been rejected because there was no recommendation from the OJK. With the  granting  of  the  PKPU  request,  it  can  have  implications  and  consequences  for  further  legal proceedings. The author conducted this research to find out how the impact of a PKPU application was made by an insurance company that went bankrupt without a recommendation from the OJK. This  study  uses  a  normative  legal  research  method  with  a  statutory  approach  that  examines  Law Number 40 of 2014 concerning Insurance, court decisions, and other relevant regulations. The results of  the  research  showed  that  the  authors  found  that  the  PKPU  application  was  granted  without  a recommendation  from  the  OJK  could  have  implications  and  consequences  for  subsequent  legal proceedings  and  have  an  impact  that  creates  contradictions  between  rights  and  obligations  and creates legal uncertainty so that the insured is in a very disadvantaged position.
Keywords: Insurance, Bankruptcy, PKPU

## PENDAHULUAN
Peningkatan  peran  industri  perasuransian  dalam  mendorong  pembangunan perekonomian  nasioanal  terjadi  apabila  industri  perasuransian  dapat  lebih  mendukung masyarakat dalam menghadapi risiko yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dan pada saat mereka memulai   menjalankan kegiatan usaha (Rani, 2016). Asuransi sebagai pelaku usaha jasa keuangan, memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap konsumennya (tertanggung) sebagai pengguna produk dan/atau layanannya (Windiantina, 2020).  Hal ini dikarenakan  Asuransi  menghimpun  dana  masyarakat  berupa  sejumlah  uang  yang dibayarkan  oleh  pihak  tertanggung  yang  dinamakan  premi  sebagai  kompensasi  atas pengalihan risiko yang telah diperjanjikan, maka antara pihak Penanggung dan Tertanggung harus memiliki hak dan kewajiban yang seimbang.
Dilihat dari sudut hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungan risiko yang disepakati antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar  kerugian  yang  disebabkan  risiko  yang  dipertanggungkan  kepada  tertanggung. Sedangkan  tertanggung  membayar  premi  secara  periodik  kepada  penanggung.  Jadi,
tertanggung  mempertukarkan  kerugian  besar  yang  mungkin  terjadi  dengan  pembayaran tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan. Pengaturan yang diamanatkan Undang-Undang kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terutama dalam hal   pengaturan lini usaha dan produk Asuransi  konvensional  dan  Asuransi  Syariah  serta  pengaturan  pengelolaan  kekayaan  dan kewajiban Perusahaan Asuransi (Setiawan, 2013).
Lebih  lanjut  pada  Pasal  50  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2014  Tentang Perasuransian menyatakan bahwa selain dari fungsi pengaturan dan pengawasan keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, undang-undang asuransi memberikan kewenangan kepada  OJK  sebagai  pihak  yang  dapat  mengajukan  permohonan  pailit  bagi  perusahaan asuransi,  asuransi  syari’ah,  reasuransi,  dan  reasuransi  syari’ah  yang  semula  menjadi kewenangan  untuk  dilakukan  oleh  Kementerian  Keuangan.  Pengaturan  dan  pengawasan dalam  sektor  bisnis  Asuransi  tidak  lagi  berada  di  bawah  kementerian  keuangan,  namun dialihkan  kepada  OJK  sebagai  lembaga  yang  independen  dengan  fungsi,  tugas  dan wewenang  untuk  melakukan  pengaturan,  pengawasan,  pemeriksaan  dan  penyidikan terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia (Windiantina, 2016).
Sejak OJK dibentuk melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan tanggal 22 November 2011, maka kondisi pengaturan dan pengawasan sektor bisnis keuangan Indonesia telah memasuki babak baru yaitu menjadi kewenagan OJK. Bahkan dalam hal penyelesaian  permasalahan kepalitian dan permononan Penundaan Kewajiaban Pembayaran Utang (PKPU) dalam bisnis asuransi harus diajuakan dan menjadi kewenangan OJK.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  penulis  dalam  tulisan  ini  mengacu  pada  peraturan perundang-undangan  serta  teori-teori  hukum  dari  para  ahli  hukum  dengan  menjadikan norma-norma hukum sebagai tumpuan utama. Maka, penelitian ini termasuk kategori yang bersifat normatif. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data dalam bentuk kajian kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan sumber literatur  lainnya  sebagai  referensi  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  dan  sebagaimana lazimnya  penelitian  normatif  pada  umumnya.  Sedangkan  data  sekunder  mengacu  pada website  resmi  yang  terdapat  pada  internet.  Data  primer  maupun  sekunder  ini diuraikandengan  analisis  kualitatif  yang  dilakukan  secara  sistematis  sebagai  upaya  untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kepailitan Dalam Asuransi
Kepailitan secara etimologi berasal dari kata pailit. Istilah pailit berasal dari kata Belanda yaitu failliet yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah failliet sendiri berasal dari Bahasa Perancis yaitu faillite yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran (Iskandar & Mufidi, 2019). Sedangkan dalam Bahasa, Indonesia pailit diartikan bangkrut dan berada dalam situasi dimana seorang debitur tidak melakukan dan tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan tidak dapat ditagih (Asyhadie, 2005).  Menurut (Tjitrosudibio, 1980) pailit adalah keadaan seorang debitor apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya.  Selain itu Pailit dapat diartikan juga sebagai Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya (Situmorang, 1994).
Sedangkan pengertian kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas (Hartono, 1981). Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesanya  dilakukan  oleh  kurator  di  bawah  pengawasan  hakim  pengawas  terhadap harta pailit debitor yang masuk dalam budel pailit (Dewi, 2019).  Hal ini merupakan akibat hukum dari kepailitan yang berlaku secara Rule of Reason, yaitu akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, tetapi dapat berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu setelah mempunyai  alasan  yang  wajar  untuk  diberlakukan.  Pihak-pihak  yang  perlu mempertimbangkan  berlakunya  akibat-akibat  hukum  tertentu  tersebut,  misalnya  kurator, pengadilan niaga, hakim pengawas dan lain-lain (Putu Eka Trisnadewi, 2018).
Tindakan  Pailit  adalah  suatu  sitaan  umum  atas  semua  kekayaan  Debitur  Pailit  yang pengurusan  dan  pemberesannya  dilakukan  oleh  Kurator  dibawah  pengawasan  Hakim Pengawas.  Harta  pailit  akan  dibagikan  sesuai  dengan  porsi  besarnya  tuntutan  Kreditor. Prinsip kepailitan yang demikian ini merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1131 dan Kitab Undangundang Hukum Perdata, yaitu kebendaan milik Debitor menjadi jaminan bersama- sama  bagi  semua  Kreditor  yang  dibagi  menurut  prinsip  keseimbangan  atau  “Pari  Pasu Prorata Parte” (N. A. Sinaga & Sulisrudatin, 2018).
Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut, Pengadilan Niaga dapat menunjuk Kurator untuk melakukan pengurusan atau pemberesan terhadap harta debitor pailit.  Kurator  kemudian  membagikan  harta  debitor  pailit  kepada  para  kreditor  sesuai
dengan  piutangnya  masing-masing.  Istilah  pailit  berbeda  dengan  istilah  penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). PKPU adalah suatu keadaan dimana seorang debitor tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih (Sari, 2017).

## Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Bagi Asuransi
Ketentuan  mengenai  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  diatur  dalam BAB  III  Pasal  222  hingga  Pasal  294  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  dan  Pembayaran  Utang.  Ketentuan  tersebut menjelaskan  bahwa  keberadaan  PKPU  sebagai  suatu  tawaran  pembayaran  utang  bagi debitor  kepada  kreditor  baik  dibayarkan  sebagian  atau  seluruhnya  untuk  dapat menyelesaikan sengketa kepailitan (S. M. Sinaga et al., 2002). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak menyatakan secara jelas dan eksplisit mengenai pengertian dari PKPU, di dalam undang- undang tersebut hanya menjelaskan tentang pengajuan PKPU yang berbunyi:
1. Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.
2. Kreditor  yang  memperkirakan  bahwa  Debitor  tidak  dapat  melanjutkan  membayar utangnya  yang  sudah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih,  dapat  memohon  agar  kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan  rencana  perdamaian  yang  meliputi  tawaran  pembayaran  sebagian  atau seluruh utang kepada Kreditornya.
Menurut Kartini Mulyadi, maksud dari PKPU adalah memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utangnya, yang meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditur paralel. Jika hal ini dapat dilakukan dengan baik, akhirnya debitur dapat melanjutkan usahanya (Fuady, 2005). Fred B.G. Tumbuan berpendapat bahwa PKPU bukanlah suatu keadaan dimana debitur tidak mampu membayar utangnya atau pailit. PKPU  merupakan  instrumen  ekonomi  dan  hukum  yang  diberikan  kepada  debitur  untuk mengatasi kesulitan keuangan guna melanjutkan kehidupannya.
Munir  Fuady  berpendapat  bahwa  PKPU  adalah  jangka  waktu  yang  ditentukan  oleh undang-undang  dengan  keputusan  hakim  pengadilan  arbitrase,  di  mana  kreditur  dan debitur diberi kesempatan untuk membicarakan bagaimana melunasi sebagian atau seluruh
utangnya,  termasuk  restrukturisasi  utang.  Menurut  Sutan  Remi  Shahdeini,  PKPU  adalah upaya  debitur untuk menghindari kepailitan atau upaya untuk menghindari  likuidasi aset ketika debitur sedang atau akan berada dalam keadaan pailit.
Secara  umum  dari  beberapa  definisi  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  PKPU  adalah moratorium atau kesempatan bagi debitur untuk menyelesaikan sengketa utangnya melalui perdamaian dan musyawarah dengan para kreditur sehingga dapat terhindar dari likuidasi harta kekayaannya dan tetap dapat untuk melanjutkan aktivitas mereka dalam berbisnis (S. M. Sinaga, 2012).
Tujuan dibuatnya peraturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPPU) adalah untuk mencegah kepailitan yang berujung pada likuidasi aset. Menurut Fred B.G. Tumbuan Tujuan  dengan  adanya  PKPU  terutama  dari  segi  perusahaan  adalah  untuk  memperbaiki keadaan  ekonomi  dan  kemampuan  debitur  untuk  memperoleh  keuntungan,  sehingga dengan  melakukan  penataan  kembali  usahanya  dan/atau  restrukturisasi  utang-utangnya dapat melanjutkan kegiatan usahanya (Widjaja & Yani, 1999).
Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  dimaksudkan  tidak  hanya  untuk kepentingan debitur, tetapi juga untuk kepentingan kreditur, khususnya kreditur konkuren. Selain itu, tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah untuk mencegah kepailitan, memungkinkan  debitur untuk melanjutkan usahanya tanpa ada tekanan untuk melunasi utangnya kepada kreditur, dan meningkatkan usahanya. Jadi, pada intinya tujuan akhir  PKPU  adalah  mendamaikan  debitur  dan  kreditur  agar  bersepakat  bersama  dan menjalinnya secara damai (Sastrawidjaja, 2006).
Dampak Permohonan PKPU pada Perusahaan Asuransi tanpa Adanya Rekomendasi OJK Perusahaan  asuransi  merupakan  salah  satu  badan  usaha  yang  bergerak  di  bidang pembiayaan  (non-bank)  yang  memberikan  jasa  perlindungan  untuk  mengatasi  risiko keuangan dan kemudian menanggung kerugian yang timbul dengan menyediakan sejumlah uang yang telah disepakati bersama. Asuransi atau dalam bahasa belanda “verzekering” yang memiliki  arti  pertanggungan.  Asuransi  melibatkan  dua  pihak,  yaitu  pihak  yang  dapat menanggung atau menjamin bahwa pihak lain akan mendapat ganti rugi atas kerugian yang mungkin  dideritanya  sebagai  akibat  dari  suatu  peristiwa  yang  tidak  diketahui  kapan terjadinya (Primarta, 2018).
Peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  perasuransian  perlu disempurnakan untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, andal, kredibel, dan berdaya saing serta meningkatkan perannya dalam mendorong pembangunan nasional.
Upaya untuk menciptakan industri asuransi yang lebih sehat, andal, kredibel, dan berdaya saing  biasanya  dilakukan  dengan  memperkenalkan  aturan  baru  atau  menyempurnakan aturan yang sudah ada. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 40 Tahun  2014  tentang  Perasuransian  Tertulis,  permohonan  pernyataan  pailit  hanya  dapat diajukan oleh Otorisasi Jasa Keuangan terhadap perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.
Selain  itu,  hakim  sebagai  penegak  hukum  dalam  memutus  perkara  harus memperhatikan nilai-nilai hukum secara komprehensif  sesuai  ketentuan Pasal 5  Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi: ‘Hakim dan hakim  konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.’ Namun, dalam praktiknya masih banyak hakim yang memutus  perkara  tidak  sesuai  dengan  kaidah  hukum  yang  berlaku  sehingga  tidak memberikan  kepastian  hukum  yang  menimbulkan  kerugian  para  pihak  yang  mencari keadilan, fakta dalam penegakan hukum asuransi masih banyak hakim yang memutus tidak sesuai dengan undang-undang.
Adapun  contoh  kasus  Dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  647  K/Pdt.Sus- Pailit/2021 ketika status PT Asuransi Jiwa Kresna life dinyatakan pailit maka paling dirugikan adalah  para  nasabah,  seharusnya  hakim  menolak  permohonan  PKPU  Kresna  Life,  karena pemohon  bukan  pihak  yang  berkompeten  memohonkan  PKPU,  namun  ternyata mengabulkan permohonan PKPU tersebut. Permohonan PKPU Perasuransian seharusnya di rekomendasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, namun pada perkara ini Hakim pengadilan Niaga  mengabulkan  permohonan  PKPU  tersebut  yang  seharusnya  tidak  dapat  diterima, Dengan  dikabulkan  permohonan  PKPU  tersebut  mempunyai  implikasi  hukum  berikutnya. Pada  permohohan  Kasasi  Hakim  Agung  menerima  permohonan  pemohon  sehingga  PT Asuransi Jiwa Kresna dinyatakan pailit. Karena kontradiksi antara putusan Mahkamah Agung dengan  Undang-Undang  Asuransi  menimbulkan  ketidakkepastian  hukum  bagi  nasabah asuransi. Dalam pertimbangan hakim, hakim tidak cermat dalam memutus perkara sehingga hakim tidak patuh pada kewajiban profesi. Akibat hakim tidak cermat maka berkonsekuensi panjang terhadap proses hukum selanjutnya.

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa Kegiatan asuransi merupakan salah satu cara untuk mengelola risiko dengan memindahkan kepada orang lain Sehingga jika ingin mengajukan permohonan pailit pada perushaan asuransi yang terindikasi PKPU harus diajukan kepada Otoritas Jasa Keunngan hal ini berdasarkan Pasal 50 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.  Permohonan PKPU Perasuransian seharusnya di rekomendasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, namun pada perkara ini Hakim pengadilan Niaga mengabulkan permohonan PKPU tersebut yang seharusnya tidak dapat diterima,  Dengan  di  kabulkan  permohonan  PKPU  tersebut  mempunyai  implikasi  hukum berikutnya.  Pada  permohohan  Kasasi  Hakim  Agung  menerima  permohonan  pemohon sehingga  PT  Asuransi  Jiwa  Kresna  dinyatakan  pailit.  Karena  kontradiksi  antara  putusan Mahkamah Agung dengan Undang-Undang Asuransi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi nasabah asuransi. Dalam  pertimbangan hakim, hakim tidak cermat dalam memutus perkara sehingga hakim tidak patuh pada kewajiban profesi. Hal ini diakibatkan oleh hakim yang tidak cermat maka berkonsekuensi panjang terhadap proses hukum selanjutnya, yang menimbulkan ketidakadilan bagi para tertanggung asuransi yang lainnya. Mengingat Legal Standing  Permohonan  Kepailitan  tidak  diberikan  kepada  para  pihak  yang  terlibat  dalam peransuransian  termasuk  baik  kreditur  maupun  debitur,  oleh  karena  itu  mengabulkan Permohonan  kepailitan  yang  bukan  berasal  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  bertantangan dengan kaidah Kepastian Hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Asyhadie,  Z.  (2005).  Hukum  Bisnis  Proses  dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia. Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Dewi, P. E. T. (2019). Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jurnal Hukum Saraswati (JHS), 1(2).
Fuady, M. (2005). Hukum Pailit dalam teori dan praktek, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hartono, S. S. (1981). Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran. Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum UGM.
Iskandar, M. P., & Mufidi, M. F. (2019). Pemenuhan Hak-Hak Kreditur dari Perusahaan yang diputus Pailit ditinjau dari UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  Studi  terhadap  Putusan  Pailit  (PKU)  No.  111/Pdt.  Sus Pkpu/2016/Pn. Niaga. Jkt. Pst. Prosiding Ilmu Hukum, 930 – 935.
Primarta, C. (2018). Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
Terhadap Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah. Jurnal Daulat Hukum, 1(1).
Putu Eka Trisnadewi. (2018). Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
Dalam  Kepailitan  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang. Fakultas  Hukum  Universitas Ngurah Rai Denpasar.
Rani, M. (2016). Insurance protection for fishermen. Jurnal Selat, 4(1), 1 – 14.
Sari, A. (2017). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan.
Jurnal Kajian Ilmiah, 17(2).
Sastrawidjaja, M. S. (2006). Hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang: menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998: suatu telaah perbandingan. Alumni.
Setiawan,  S.  (2013).  Prospek  dan  Daya  Saing  Sektor  Perasuransian  Indonesia  di  Tengah Tantangan  Integrasi  Jasa  Keuangan  ASEAN. Jakarta:  Naga  The  Growth  of  Sharia Insurance, 21.
Sinaga, N. A., & Sulisrudatin, N. (2018). Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 7(1).
Sinaga, S. M. (2012). Hukum Kepailitan Indonesia. PT. Tatanusa.
Sinaga, S. M., Sumartini, L., Sianipar, N., & Sutriya. (2002). Analisis dan evaluasi hukum tentang restrukturisasi utang pada penundaan kewajiban pembayaran utang. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
Situmorang, V. M. (1994). Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia.
Tjitrosudibio, S. R. D. R. (1980). Kamus Hukum. PT. Pradnya Paramita: Jakarta.
Widjaja, G., & Yani, A. (1999). Seri Hukum Bisnis Kepailitan. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Windiantina, W. W. (2016).  Sistem Koordinasi Antara Otoritas Jasa  Keuangan (OJK)  Dengan Leembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS)  dalam  Penanganan  Bank  Gagal. Jurnal  Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 6(1), 1 – 19.
Windiantina,  W.  W.  (2020).  Klausula  Eksonerasi  Sebagai  Perjanjian  Baku  dalam  Perjanjian Asuransi. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 11, 71 – 84.