## PENGALIHAN PIUTANG SECARA CESSIE ATAS PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PERBANKAN SYARI’AH : SUATU TELAAH HUKUM ISLAM DAN PRINSIP PERBANKAN SYARI’AH
Agung Pribadi

## Mahasiswa Program Magister Hukum USM

## ABSTRAK
Utang  piutang  sering  kali  tidak  dapat  dihindari  karena  sangat  kental dengan kehidupan  manusia.  Demikianlah  keadaan  manusia sebagaimana  Allah  SWT  tetap- kan,  ada yang  dilapangkan  rezekinya  hingga  berlimpah  ruah  dan  ada  pula  yang dipersempit rezekinya,  tidak  dapat  mencukupi  kebutuhan  pokoknya  sehingga  men- dorongnya    dengan  terpaksa    untuk    berhutang.    Sehingga    diperlukan    pengetahuan bagaimana    kaidah    utang  piutang  menurut  syariat.  Salah  satu  kaidah  yang  harus diketahui adalah kaidah : “menjual hutang dengan hutang adalah batal. Dalam karya ini, penulis akan mencoba memaparkan judul “pengalihan piutang secara cessie atas pem- biayaan  dengan  jaminan  hak  tanggungan  pada  perbankan  syariah:  suatu  telaah  hukum islam dan prinsip perbankan syariah”. Berdasarkan dari penelitian tersebut bahwa: per- tama implementasi sistem cessie tersebut tidak terkecuali dalam dalam mendukung sis- tem perbankan syariah. Dalam perspektif hukum islam nilai yang dikedepankan adalah kemaslahatan,  hal  ini  pula  yang  harus  diterapkan  dalam  implementasi  cessie,  kedua Keberadaan  cessie  sebagai  wujud  pengalihan  piutang  tentunya  merupakan  implikasi terhadaphak  tanggungan  kepada  debitur.  Hal  ini  tentunya  harus  dikedepankan  nilai  - nilai keadilan sehingga implikasi yang ditimbulkan tidak memunculkan aspek kemadho- rotan bagi para pihak.
Kata kunci: Pengalihan Piutang,Cessie dan Perbankan Syariah.

## CESSIE RECEIVABLES TRANSFER ON THE FINANCING WITH THE WARRANTY OF LIABILITY ON SYARI'AH BANKING: A STUDY ON IS-

## LAMIC LAWS AND SHARIAAH BANKING PRINCIPLES

## Agung Bribadi Mahasiswa Program Magister Hukum USM

## ABSTRACT
Debt and receivables are often unavoidable because it is so close to human life. Thus, as  Allah  Almighty  set,  some  are  expanded  sustenance  to  abundant  and  some  are  nar- rowed sustenance, they cannot meet the basic needs so encouraged by forced to indebt- ed. So it takes knowledge of how the rules of accounts payable according to the Shari'a. One of the rules is: "to sell debt with debt is void. In this work, the researcher will try to explain  the  title  of  "cessie  receivable  transfer  of  financing  with  warranty  of  liability guarantee  on  sharia  banking:  a  study  on  Islamic  law  and  sharia  banking  principles". Based on the research, there are several issues come up: the first implementation of the
cessie system is no exception in supporting the sharia banking system. In the perspective of Islamic law, the value that is put forward is the benefit, this also should be applied in the implementation of cessie. The second, the existence of cessie as a form of transfer of receivables,  it is  an  implication  to  liability  to  the  debtor.  We  must  be  put  forward  the values of justice, so that the implications that arise do not bring the bad aspect for the parties.
Keywords: Transfer of Receivables, Cessie and Sharia Banking.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Penelitian
Sebagai mahluk sosial ten- tunya  manusia  tidak  dapat  hidup sendiri  dan  selalu  membutuhkan bantuan orang lain untuk memen- uhi kebutuhan hidupnya, terutama dalam  hal  muamalah,  seperti  jual beli, pinjam meminjam, sewa me- nyewa hingga urusan utang piutang  maupun  usaha-  usaha yang  lain,  baik  dalam  urusan  diri sendiri  maupun  untuk  kemasla- hatan umum.Namun sering kali dalam  kehidupan  sehari-hari  ban- yak kita temui kecurangan- kecurangan  pada  permasalahan muamalah  ini,  seperti  riba  yang memberatkan.
Perbankan Syariah kini
menjadi  salah  satu  alternatif  pili- han ditengah kebutuhan masarakat
akan  layanan  perbankan.  (Arab:
ةي فرص م لا ةي ملا س لإا al- Mashrafiyah  al-Islamiyah)  adalah suatu sistem perbankan yang
pelaksanaannya berdasarkan hukum  Islam  (syariah).  Pemben- tukan  sistem  ini  berdasarkan adanya  larangan  dalam  agama  Is- lam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pin- jaman (riba),  serta  larangan  untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram) 1 .
Sehubungan dengan fasilitas kredit  yang  diterima  oleh  debitur tersebut,  debitur  pada  umumnya diminta  untuk  menyerahkan  ja- minan  tertentu  kepada  Bank  guna menjamin  pelunasan  hutangnya kepada Bank. Pasal 1131

## KUHPerdata  mengatakan  bahwa
1 Rammal, H. G., Zurbruegg, R.
(2007). Awareness of Islamic Banking Prod- ucts Among Muslims: The Case of Austral- ia. dalam Journal of Financial Services Mar- keting, Hal. 65.
setiap  kebendaan  seseorang,  baik yang berupa benda bergerak mau- pun  tidak  bergerak,  baik  yang  su- dah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, merupakan tanggungan  untuk  segala  peri- katan  perseorangan,  dan  merupa- kan  jaminan  atas  seluruh  hutang- hutangnya. 2
Dengan  adanya  pemberian jaminan secara khusus  yang men- jamin  pelunasan  hutang  debitur kepada  kreditur  maka  kreditur akan memiliki hak preferen di da- lam  mengambil  pelunasan  atas piutangnya  daripada  para  kreditur lainnya.  Untuk  kemudahan  dan kepastian  pelaksanaanya  eksekusi obyek  hak  tanggungan,  pelaksa- naan  pembebanan  Hak  Tanggun- gan hendaknya memenuhi
prosedur asas spesialitas 3 dan asas publisitas 4 agar  keberadaan  lem-
2 Satrio, Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompen- satie & Percampuran Hutang, cet. 2, Bandung; Alumni, 1999, hal. 2.
3 Asas spesialitas adalah bahwa untuk sahnya Akta Pembebanan Hak Tanggungan, akta ter- sebut harus mencantumkan secara lengkap hal-hal yang disebutkan di dalam Pasal 11 ayat (1) UUHT, yaitu baik mengenai subjek, objek, maupun hutang yang dijamin haruslah dicantumkan secara jelas. (Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UUHT).
4 Asas publisitas adalah bahwa agar Hak Tanggungan memberikan kedudukan diuta- makan kepada kreditur maka harus ada catatan
baga  jaminan  Hak  Tanggungan tersebut  dapat  secara  efektif mengakomodasi  kebutuhan  kredi- tur di dalam mengamankan kredit yang  disalurkan  kepada  masyara- kat.
Perkembangan  yang  terjadi di sektor sosial dan ekonomi, baik dalam  skala  nasional  maupun  in- ternasional,  secara  langsung  mau- pun tidak langsung dapat mempengaruhi  keadaan  likuiditas serta  kebijakan  penyaluran  kredit pada  Bank  selaku  kreditur.  Aki- batnya,  tidak  jarang  dalam  kurun waktu berlakunya perjanjian kred- it, Bank selaku kreditur berkeinginan  untuk  mengundur- kan diri dari partisipasinya. Pengunduran  diri  kreditur  tentu saja  akan  dapat  mempengaruhi kegiatan  usaha  yang  dilakukan oleh debitur apabila dana yang di- pergunakan untuk melakukan kegiatan  usaha  tersebut  berasal dari  fasilitas  kredit  bank.  Agar kegiatan pendanaan yang diterima oleh  debitur  tidak  terhenti  begitu
mengenai Hak Tanggungan tersebut pada bu- ku tanah dan sertipikat hak atas tanah yang dibebaninya sehingga setiap orang dapat mengetahuinya (Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UUHT).
saja,  maka  dikenal  lembaga  pen- galihan  piutang  yang  dilakukan dengan cara Cessie.
Adanya suatu tagihan disebabkan karena debitur tertentu berhutang  kepada  kreditur  terten- tu. Hal ini didasari oleh ketentuan Pasal  1338  KUHPerdata  dimana dikatakan  bahwa  setiap  perjanjian yang dibuat secara sah berlaku se- bagai  undang-undang  bagi  para pihak  yang  membuatnya.  Dalam perbuatan  pengalihan  piutang, debitur tidak memiliki peran yang aktif.  Akan  tetapi  di  dalam  pasal 613  KUHPerdata  ditetapkan  bah- wa  penyerahan  atau  pengalihan piutang  baru  mempunyai  akibat dan  mengikat  debitur  setelah penyerahan atau pengalihan piutang  tersebut  diberitahukan kepada debitur atau secara tertulis disetujui  dan  diakui  oleh  debitur. Dengan  demikian,  hal  mengenai pengalihan  piutang  itu  haruslah diberitahukan kepada debitur agar perjanjian  pengalihan  piutang  dan segala  akibat  hukum  yang  ditim- bulkannya  memberikan  akibat kepada  debitur  yang  bersangku- tan.
Dari  uraian-uraian  di  atas, tampak  bahwa  cessie  merupakan suatu  cara  untuk  mengalihan piutang atas nama tanpa mengaki- batkan  perjanjian  kredit/  pinjam meminjam  uang  yang  mengaki- batkan timbulnya piutang tersebut menjadi hapus.

## B. Perumusan Permasalahan
Berdasarkan  latar  belakang penelitian tersebut diatas, dirumuskan permasalahan penelitiannya, yakni sebagai
berikut:
1. Bagaimana pengalihan
piutang  dengan  cessie  atas hak  tanggungan  menurut sudut pandang hukum islam dan perbankan syariah?
2. Bagaimana implikasi hukum  dari  dilakukanya pengalihan  piutang  dengan cessie  atas  hak  tanggungan kepada debitur?
C. Tujuan Penelitian.
Berangkat dari pokok permasalahan  tersebut  di  atas, maka  secara  keseluruhan  tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk memahami dan menganalisis pengalihan piutang  dengan  cessie  atas pembiayaan dengan jaminan hak tanggungan sesuai dengan  hukum  islam  dan perbankan syariah.
2. Untuk memahami dan
menganalisis implikasi penerapan pengalihan piutang  dengan  cessie  atas pembiayaan dengan jaminan hak  tanggungan  terhadap
debitur.

## D. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini nantinya diharapkan  dapat  memberikan manfaat antara lain:
1. Secara umum, penelitian di- harapkan sebagai bahan perbandingan  bagi  peneliti lainnya yang ingin mengkaji permasalahan  yang  serupa atau  aspek  lainnya  dimasa mendatang.
2. Secara Teoretis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan  masukan  bagi perkembangan  hukum  per-
bankan,  khususnya  pada perbankan  syariah  dalam memberikan  fasilitas  pem- biayaan dan pengalihan piutang dengan menggunakan cessie. 3. Secara Praktis Melalui penelitian ini mencoba untuk mengungkap kesesuaian terhadap  syariat  islam  dan dampak-dampak hukum terhadap  dilakukanya  pen- galihan  piutang  dengan  ces- sie  atas  pembiayaan  dengan jaminan hak tanggungan.

## Tinjauan Pustaka

## A. Perbankan Syariah
Undang-undang  No.  10  Ta- hun 1998 tentang Penyempurnaan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang  Perbankan  merupakan langkah  maju  dalam  perkem- bangan  perbankan,  terutama  bagi perbankan syariah 5 ;
Dengan  disahkannya  Un- dang-undang  No.  21  tahun  2008
5 Dr. Abdul Halim Ismail, Islamic Fund Manag- er, paper dipresentasikan dalam Lokakarya Ulama tentang Reksadana, Holiday Inn, Jakarta, 29-30 Juli 1997.
tentang  Perbankan  Syariah  telah membuka  kesempatan  lebih  luas bagi  bank  syariah  untuk  berkem- bang.
Riba  dilarang  dalam  segala bentuknya  bahkan  dalam  ayat Alquran  tentang  pelarangan  riba yang  terakhir  yaitu  surat  Al Baqarah  ayat  278-279  secara  te- gas  dinyatakan  yang  artinya  se- bagai berikut;
“Hai orang-orang yang beriman takutlah  kepada  Allah  dan  ting- galkanlah  sisa-sisa  riba  itu  jika kamu  orang  beriman.  Kalau kamu tiada memperbuatnya ketahuilah  ada  peperangan  dari Allah dan RasulNya terhadapmu dan  jika  kamu  bertobat  maka untukmu  pokok-pokok  hartamu kamu tidak menganiaya dan tid- ak pula teraniaya.”

## B. Prinsip-prinsip Cessie
Cessie  adalah  salah  satu cara  pengalihan  dan  atau  penye- rahan  piutang  atas  nama  se- bagaimana  yang  dimaksud  pada Pasal  613  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  (KUHPerdata). Namun  demikian,  kata  cessie  tid-
ak  terdapat  di  dalam  undang- undang  yang  berlaku  di  Indone- sia 6 .
Di  Indonesia,  definisi  Ces- sie  salah  satunya  dikemukakan oleh  Subekti.  Menurut  pendapat Subekti,  Cessie  adalah: “Suatu cara  pemindahan  piutang  atas nama  dimana  piutang  itu  di- jual oleh  kreditur  lama  kepada orang  yang  nantinya  menjadi kreditur  baru,  namun  hubungan hukum utang piutang tersebut tid- ak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada  kreditur  baru ” 7 Dengan tegas, Pasal 613 KUHPerdata me- nyebutkan  bahwa  piutang  yang diatur di dalam pasal 613 KUHPerdata  adalah  piutang  atau tagihan atas nama. Dalam tagihan atas  nama,  debitur  mengetahui dengan  pasti  siapa  krediturnya. Salah  satu  ciri  khas  yang  dimiliki oleh suatu tagihan atas nama ada- lah bahwa tagihan atas nama tidak memiliki  wujud,  walaupun  dibu- atkan suatu surat hutang, maka su-
6 Loc.Cit, Satrio, hal. 10.
7 Subekti. Hukum Perjanjian. Cet.17. Jakarta: Intermasa, 1998.
rat  hutang  hanya  berlaku  sebagai alat bukti saja.
Sahnya Cessie Dalam
penyerahan  piutang  atas  nama dengan  cara  cessie  terdapat  tiga pihak  yaitu  Cedent  sebagai  kredi- tur  lama  yang  memiliki  tagihan piutang atas nama, kemudian Ces- sionaris  sebagai  kreditur  baru yang menerima pengalihan piutang  atas  nama  dan  Cessus  se- bagai  debitur  dalam  hal  ini  hanya sebagai  pihak  yang  menerima pemberitahuan  atau  memberikan persetujuan  atas  perjanjian  cessie yang  dibuat  antara  cedent  dengan Cessionaris.

## C. Hak Tanggungan
Sebelum  berlakunya  UUPA (Undang-Undang Pokok  Agraria), dalam  hukum  dikenal  lembaga- lembaga  hak  jaminan  atas  tanah yaitu,jika  yang  dijadikan  jaminan tanah  hak  barat,  seperti  Hak Eigendom, Hak Erfpacht atau Hak Opstal,  lembaga  jaminannya  ada- lah Hipotik, sedangkan Hak Milik dapat sebagai obyek Cre- dietverband.  Dengan  demikian mengenai
segi materilnya
mengenai Hipotik dan Cre- dietverband atas tanah masih tetap berdasarkan  ketentuan-ketentuan KUH  Perdata  dan  Stb  1908  No- mor  542  jo  Stb  1937  Nomor  190 yaitu  misalnya  mengenai  hak-hak dan  kewajiban  yang  timbul  dari adanya  hubungan  hukum  itu mengenai asas-asas Hipotik,
mengenai tingkatan-tingkatan
Hipotik  janji-janji  dalam  Hipotik dan Credietverband 8 . Dengan ber- lakunya  UUPA,  (UU  Nomor  5 Tahun  1960)  maka  dalam  rangka mengadakan unifikasi hukum tanah,  dibentuklah  hak  jaminan atas  tanah  baru  yang  diberi  nama Hak  Tanggungan,  sebagai  peng- ganti  lembaga  Hipotik  dan  Cre- dietverband  dengan  Hak  milik, Hak  Guna  Usaha  dan  Hak  Guna Bangunan  sebagai  obyek  yang dapat  dibebaninya  Hak-hak  barat sebagai  obyek  Hipotik  dan  Hak Milik  dapat  sebagai  obyek  Cre- dietverband tidak ada lagi, karena hak-hak  tersebut  telah  dikonversi menjadi  salah  satu  hak  baru  yang diatur dalam UUPA.
8 Sri Soedewi Masjehoen, Hak Jaminan Atas Tanah,Liberty: Yogyakarta, 1975, hal. 6
Hasil Penelitian dan Analisis
A. Pengalihan Piutang Dengan
Cessie Atas  Hak  Tanggungan Menurut sudut Pandang Hukum  Islam  Dan  Perbankan Syariah Secara  bahasa  pengalihan hutang dalam hukum islam disebut  sebagai  hiwalah  yang mempunyai  arti  lain  yaitu Al- intiqal dan Al-tahwil ,  artinya  ada- lah  memindahkan  dan  menga- lihkan  Penjelasan  yang  dimaksud adalah  memindahkan  hutang  dari tanggungan muhil (orang  yang
berhutang) menjadi tanggun- gan muhal'alaih (orang yang melakukan pembayaran hutang 9 .
Sedangkan  pengertian  Hi- walah  secara  istilah,  para  Ulama‟ berbeda-beda  dalam  mendefinisi- kannya,  antara  lain  sebagai  beri- kut:
1. Menurut Hanafi, yang dimaksud hiwalah 10 :
“Memidahkan tagihan  dari tanggung  jawab  yang  beru-
9 H.Atang Abd., 2012, Hakim Fiqh Perbankan
Syariah: Tranformasi Fiqih Muamalah Kedalam Peraturan Perundang-undangan, Bandung,
PT.Refika Aditama, Hal. 282.
10 Ibid.
tang  kepada yang  lain  yang punya  tanggung  jawab  pu- la” .
2. Al-jaziri berpendapat bahwa yang  dimaksud  dengan  Hi- walah adalah:
“Pemindahan  utang  dari tanggung  jawab  seseorang menjadi  tanggung  jawab orang lain”.
3. Syihab al-din al-qalyubi bahwa yang dimaksud dengan Hiwalah adalah:
“Akad  yang  menetapkan pemindahan  beban  utang dari seseorang kepada yang lain”.
4. Muhammad Syatha al- dimyati  berpendapat  bahwa yang  dimaksud  Hiwalah adalah:
“Akad  yang  menetapkan pemindahan utang dari beban  seseorang  menjadi beban orang lain”.
5. Ibrahim al-bajuri ber- pendapat  bahwa  Hiwalah adalah:
“Pemindahan kewajiban
dari  beban  yang  memin- dahkan menjadi beban yang menerima peminda-
han” .
6. Menurut  Taqiyuddin,  yang dimaksud Hiwalah adalah:
ةمد نم نيدلا لاقتنإ ىلإ ةمد
“ Pemindahan utang dari
beban  seseorang  menjadi beban orang lain”.
Hiwalah  dibolehkan  berdasarkan Sunnah dan Ijma‟ 11 :
1. Hadits
Imam  Bukhari  dan  Muslim meriwayatkan dari Abu
Hurairoh,  bahwa  Rasulullah saw, bersabda:
“ Memperlambat pem- bayaran  hukum  yang  dil- akukan  oleh orang kaya
merupakan perbuatan
zalim.  Jika  salah  seorang kamu dialihkan kepada
orang  yang  mudah  mem- bayar  hutang,  maka  hen- daklah  ia  beralih(diterima pengalihan  tersebut)”.(HR Jama’ah)
11 Sayyid Sabiq, 1986,Fiqih Sunnah,terj. Kammaludin, Bandung,Al-Maarif, Hal.42.
Pada  hadits  ini  Rasulullah memerintahkan kepada orang yang menghutangkan, jika  orang  yang  berhutang menghiwalahkan kepada orang yang kaya dan berkemampuan,  hendaklah ia  menerima  hiwalah  terse- but, dan hendaklah ia mengikuti  (menagih)  kepa- da  orang  yang  dihiwa- lahkannya ( muhal'alaih ),
dengan  demikian  hakknya dapat terpenuhi (dibayar).
2. Ijma‟
Para  ulama  sepakat  mem- bolehkan  hawalah.  Hawalah dibolehkan pada hutang yang  tidak  berbentuk  ba- rang/ benda, karena hawalah adalah  perpindahan  utang, oleh  sebab  itu  harus  pada utang  atau  kewajiban  finan- cial.
Secara umum ja- minan  dalam  hukum  Islam (fiqh)  dibagi  menjadi  dua, jaminan  yang  berupa  orang (personal  guarancy)  sering dikenal dengan istilah kafalah dan
jaminan  yang  berupa  harta benda dikenal dengan istilah rahn 12 . a. Kafalah
Kafalah menurut etimoligi  berarti  Aldha- manah, Hamalah dan Za‟aamah,  Ketiga  istilah tersebut  memiliki  arti yang  sama,  yakni  men- jamin  atau  menanggung, sedangkan  menurut  ter- minology  Kafalah  adalah jaminan  yang  diberikan
oleh Kafiil ( pe- nanggung)  kepada  pihak
ketiga  atas  kewajiban atau  prestasi  yang  harus diberikan ditunaikan pihak kedua ( ter- tanggung ).
b. Rahn .
Secara  etimologi,  ka- ta ar-rahn berarti tetap, kekal, dan jaminan Akad ar- rahn  dalam  istilah  hukum positif  disebut  dengan  ba- rang  jaminan.  Sedangkan
12 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh al-Islamy wa Adil- latuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), cet. 6, hal. 4141
menurut  ulama  madzhab Maliki istilah ar-rahn adalah Harta  yang  dijadikan  pem- iliknya  sebagai  Obyek  ja- minan 13 .
B. Implikasi Hukum Dilakukannya Pengalihan Piutang  Dengan Cessie Atas Hak
Tanggungan Kepada

## Debitur
Cessie  adalah  salah  satu cara  pengalihan  dan  atau  penye- rahan  piutang  atas  nama  se- bagaimana  yang  dimaksud  pada Pasal  613  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  (KUHPerdata). Namun  demikian,  kata  cessie  tid- ak  terdapat  di  dalam  undang- undang  yang  berlaku  di  Indone- sia 14 .
Bagi  bank  syariah,  untuk kasus  anjak  piutang,  bank  dapat memberikan  fasilitas  pengambil- alihah piutang,  yaitu  yang disebut hiwalah.  Tetapi  untuk  fasilitas  ini pun bank tidak dibenarkan meminta  imbalan  kecuali  biaya layanan  atau  biaya  administrasi
13 Ibnu 'Abidin, Radd al-Muhktar „ala ad-Durr al-Mukhtar, (Beirut: Dar al-Fikr, 1963), Jilid V, hal. 339, lihat juga As Sarakhsi, al Mabsut, (Beirut: Dar al Fikr, tt.), Jilid XXI, hal. 63
14 Loc.Cit, Satrio, hal. 10.
dan  biaya  penagihan.  Dengan demikian,  bank  syariah  memin- jamkan  uang  (qardh)  sebesar piutang  yang  tertera  dalam  doku- men  piutang  (wesel  tagih  atau promes)  yang  diserahkan  kepada bank – tanpa potongan. Selain itu, sebagian ulama memberikan jalan keluar berupa pembelian surat hu- tang (bai‟ al dayn), tetapi sebagian ulama melarangnya, tapi jika bank meminta  imbalan  maka  dampak- nya  merugikan  debitur  dan  cara seperti itu dilarang oleh syari‟ah.

## PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pengalihan  piutang  secara cessie atas pembiayaan dengan jaminan hak tanggungan merupakan instrumen  bagian  terpenting dalam  mendukung  sistem ekonomi nasional, implementasi  sistem  cessie tersebut tidak terkecuali dalam  dalam  mendukung sistem  perbankan  syariah. Dalam  prospektif  hukum islam nilai yang dikedepankan adalah
kemaslahatan,  hal  ini  pula yang harus diterapkan dalam implementasi cessie.
2. Implikasi Hukum dil- akukannya Pengalihan
Piutang  Dengan  Cessie  atas
Hak  Tanggungan  Kepada
Debitur mengakibatkan pengalihan  piutang  yang dilakukan  oleh  kreditur  la- ma  kepada  pihak  ketiga  tid- aklah  mengakibatkan  be- rakhirnya  perjanjian  kredit yang telah dibuatnya dengan debitur.  Perjanjian  Kredit yang  telah  dibuat  diantara debitur  dan  kreditur  yang mengakibatkan timbulnya piutang  yang  dialihkan  itu tetap  berlaku  dan  mengikat bagi  debitur  dan  bagi  pihak ketiga  selaku  kreditur  yang baru,  Syarat-syarat  cessie dalam  KUHPerdata  belum memenuhi keseluruhan syarat  pembentukan  akad cakupannya  sangat  luas, belum  tentu  sesuai  dengan ketentuan  syariat  hukum islam  yang  harus  terbebas dari  unsur  larangan  yakni
riba,  maysir,  dan  gharar/ penipuan.  Sehingga  kalau dalam  konsep  hukum  islam maka akan lebih diperhatikannya dalam mafsadat dan maslahahnya / kemanfaatannya.  Hal  ini tentunya harus
dikedepankan  nilai  –  nilai keadilan  sehingga  implikasi yang ditimbulkan tidak
memunculkan aspek kemadhorotan bagi para
pihak.

## B. Saran
1. Bagi  pemerintah  ikut  aktif mengawasi  sistem  cessie apabila diterapkan pada perbankan syari‟ah
2. Perlu adanya penguatan
perundang – undangan
utamanya terkait diberlakukanya sistem cessie yang ada diperbankan syari‟ah.
3. Masyarakat ikut terlibat dalam  pengawasan  sistem cessie khususnya ketika
masyarakat mengagunkan
sesuatu di perbankan syaria‟ah  dan  kemudian Bank  Syariah  tersebut  men- galihkannya  dengan  sistem cessie.

## Daftar Pustaka Buku
Abdul  Halim  Ismail,  Islamic  Fund Manager,  paper  dipresenta-
sikan dalam Lokakarya Ulama  tentang  Reksadana, Holiday  Inn,  Jakarta,  29-30
Juli 1997
H.Atang  Abd.,  2012,  Hakim  Fiqh  Per- bankan Syariah: Tranforma- si Fiqih Muamalah Kedalam Peraturan Perundang- undangan, Bandung, PT.Refika Aditama
Ibnu  'Abidin,  Radd  al-Muhktar  „ala  ad-
Durr  al-Mukhtar,  (Beirut:
Dar  al-Fikr,  1963),  Jilid V, hal. 339, lihat juga As Sa- rakhsi, al  Mabsut,  (Beirut:
Dar al Fikr, tt.), Jilid XXI
Rammal, H. G., Zurbruegg, R.
(2007). Awareness of Islam- ic Banking Products Among Muslims:  The  Case  of  Aus- tralia. dalam Journal  of  Fi- nancial Services Marketing
Satrio,  Cessie,  Subrogatie,  Novatie, Kompensatie  &  Percampu- ran  Hutang,  cet.  2,  Ban- dung; Alumni, 1999
Sayyid  Sabiq,  1986,Fiqih  Sunnah,terj. Kammaludin,  Bandung,Al- Maarif
Sri  Soedewi  Masjehoen,  Hak  Jaminan Atas  Tanah,Liberty:  Yogya- karta, 1975
Subekti.  Hukum  Perjanjian.  Cet.17.  Ja- karta: Intermasa, 1998
Wahbah  Zuhaili,  Al-Fiqh  al-Islamy  wa
Adillatuhu,  (Beirut:  Dar  al- Fikr, 2002), cet. 6