INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 10766-10776 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas  Yang Mengakibatkan Korbannya Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2019/Pn Tng Dan Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/Pn Tng)

## Riona Herika
Magister Ilmu Hukum, Universtas Krisnadwipayana Email: Rionaherika@yahoo

## Abstrak
Tindak  pidana  kelalaian  lalu  lintas  terjadi  ketika  seseorang  melanggar  aturan-aturan  lalu  lintas  dan menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat. Dalam tinjauan yuridis ini, faktor- faktor yang dipertimbangkan oleh pengadilan dalam putusan pengadilan Nomor 1539/Pid.Sus/2019/PN Tng dan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tng. meliputi aturan hukum yang berlaku dan bukti-bukti yang ada dalam kasus tersebut. Metode penelitian ini yaitu menggunakan kualitatif. Hasil dari penilitian ini Terdakwa   terbukti salah sah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Lalu Lintas, Kecelakaan

## Abstract
The crime of traffic negligence occurs when someone violates traffic rules and causes an accident that results in serious injury to the victim.  In this juridical review, the factors considered by the court in the court decisions Number 1539/Pid.Sus/2019/PN Tng and Number 157/Pid.Sus/2019/PN Tng.  includes the applicable law and the evidence in the case.  This research method is using qualitative.  The results of this research proved that the Defendant was legally wrong and was sentenced to imprisonment for 2 (two) years and a fine of Rp. 6,000,000.- (six million rupiah) provided that if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 2 (two) months.
Keywords: Crime, Traffic, Accident

## PENDAHULUAN
Kendaraan  adalah  Transportasi  merupakan  sarana  yang  sering  digunakan  oleh masyarakat  untuk  melakukan  aktifitasnya.  Seiring  berkembangnya  zaman,  maka  semakin banyak  pula alat transportasi yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan, dari  berbagai macam sarana transportasi yang ada, seperti transportasi laut, udara, dan darat, transportasi darat  merupakan  transportasi  yang  dominan  digunakan  oleh  masyarakat.  Hal  tersebut dikarenakan sarana transportasi darat lebih mendukung mobilitas orang serta barang. Sarana transportasi  darat  memegang  peranan  yang  sangat  penting  dalam  memperlancar pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Transportasi  darat  merupakan  bagian  dari  sistem  transportasi  nasional  yang  memiliki kontribusi  penting  dalam  meningkatkan  perekonomian  di  suatu  wilayah.  Wilayah  yang memiliki  jaringan  angkutan  darat  akan  memiliki  pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih  cepat dibandingkan wilayah yang terisolir. Melihat pentingnya ketersediaan angkutan darat dalam mendukung aktivitas perekonomian, diperlukan indikator yang dapat memberikan gambaran tentang  kondisi  angkutan  darat  di  Indonesia.  Publikasi  Statistik  Transportasi  Darat  2020 menyajikan  data  transportasi  darat  seluruh  provinsi  di  Indonesia  yang  bersumber  dari beberapa  instansi  terkait.  Data  yang  disajikan  meliputi  data  panjang  jalan,  kendaraan bermotor, kecelakaan lalu lintas, Surat Ijin Mengemudi (SIM), dan angkutan kereta api.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah membawa perubahan penting terhadap pengaturan sistem transportasi Nasional lalu lintas dan  angkutan  jalan  di  Indonesia.  Undang-Undang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  ini merupakan pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang dilaksanakan   secara bersama- sama oleh semua instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Terus  meningkatnya  kendaraan  bermotor  hendaknya  menambah  kesadaran  pengguna kendaraan bermotor baik dari segi keamanan maupun dari segi ketertiban lalu lintas, namun yang terjadi disini adalah banyaknya ketidaktaatan pengendara terhadap peraturan lalu lintas. Pemakai  jalan  raya  sering  bertindak  semaunya  dan  tidak  menghiraukan  rambu-rambu peraturan yang berlaku khususnya peraturan lalu lintas yang mana pengguna jalan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengguna  kendaraan  bermotor  sering  mengabaikan  peraturan  tersebut,  sehingga  banyak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, bahkan korban jiwa.
Kita tentu mengetahui bahwa setiap pengendara wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  ini  diperoleh  setelah  melalui  tahap  pengujian  kelayakan
mengemudikan kendaraan bagi masyarakat yang sudah dewasa. Namun, hal ini sudah kurang mendapatkan perhatian bagi masyarakat yang sadar akan negara kita ini mempunyai aturan karena dalam kenyataannya banyak pengendara yang mengemudikan kendaraannya tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
Terjadinya  pelanggaran  dan  kecelakaan  lalu  lintas  merupakan  faktor  yang  sangat membahayakan bagi pengemudi sendiri maupun bagi pengguna jalan raya lainnya. Kenyataan yang  terjadi  sekarang  ini  adalah  banyaknya  anak-anak  dan  remaja  yang  belum  berhak memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk mengendarai mobil dan sepeda motor di jalan raya. Padahal resiko yang menimpa lebih besar karena anak masih dalam kondisi emosi yang belum  stabil  sehingga  berbagai  pelanggaran  pun  rentan  terjadi.  Pelanggaran  dalam berkendara oleh pengemudi secara otomatis akan menentukan seseorang menjadi tersangka yang dalam kaitannya dengan kasus pemidanaan. Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka penulis akan mengkaji dan meneliti tentang tindak pidana kelalaian lalu lintas dengan jStudi Kasus Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2019/PN Tng.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini menggunakan metode  deskriptif kualitatif. Semi dalam Arsyad  (2020:41) berpendapat,  deskriptif  kualitatif  menggunakan  interjeksi  di  dalam  penelitian  yang  sedang dilakukan, tidak dengan perhitungan angka. Peneliti menggunakan metode ini, karena sebatas mengumpulkan data berupa kutipan yang mengandung moral.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari kalimat-kalimat yang terdapat nilai moral di dalamnya sesuai dengan 4 (empat) bentuk moral, kemudian data diolah berdasarkan sub  nilai  moral  yang  akan  dianalisis  dengan  cara  mengklasifikasikan  data-data  tersebut menurut kelompok nilai moral yang akan dianalisis.  Hasil data analisis yang didapat, dapat ditemukan hasil penelitian berupa kesimpulan akhir dari proses penelitian berupa simpulan hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Tindak  Pidana  Karena  Kelalaian  Pelaku Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Luka Berat dan Meninggal Dunia Melalui Upaya Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Lalu Lintas
Upaya Penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi
wewenang  khusus  menurut  Undang-Undang  ini.  Penyidik  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 ayat (1) huruf tentang lalu lintas dan angkutan jalan terdiri dari penyidik dan penyidik pembantu.
Terdapat beberapa wewenang, fungsi Kepolisian dan proses penyelesaian tindak pidana lalu lintas, yaitu sebagai berikut:
1. Kewenangan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara  Pidana  dan Undang-Undang tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Pelaksanaan  penindakan  pelanggaran  dan penyidikan  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009  ayat  (1)  tentang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyidik Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) huruf b Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun  2009  tentang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan,  kecuali  mengenai  penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 22 Tahun  2009  tentang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  yang  wajib  diberikan  dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Penyidik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  selaku  koordinator  dan  pengawas, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam melaksanakan kewenangannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 259 ayat (1) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan wajib menyerahkan berkas  perkara  hasil  penyidikan  pelanggaran  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  beserta barang bukti kepada pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat dilakukan  secara  berkala  atau  insidental  sesuai  dengan  kebutuhan.  Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan pemeriksaan  Kendaraan  Bermotor  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  264  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat dilakukan secara insidental oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat dilakukan secara insidental oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan  jalan  dalam  keadaan  tertentu  dilakukan  secara  gabungan  oleh  petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 265 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan wajib didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Tata Cara Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara  pemeriksaan  cepat  dapat  dikenai  pidana  denda  berdasarkan  penetapan
pengadilan. Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada Pasal 265 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar.
Pelanggar  yang  tidak  dapat  hadir  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  265  ayat  (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat menitipkan  denda  kepada  bank  yang  ditunjuk  oleh  Pemerintah.  Jumlah  denda  yang dititipkan kepada bank sebagaimana dimaksud pada Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bukti penitipan uang  denda  wajib  dilampirkan  dalam  berkas  bukti  pelanggaran.  Dalam  hal  putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil. Sisa uang denda sebagaimana dimaksud pada ayat yang tidak diambil dalam waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan disetorkan ke kas negara.
Uang denda yang ditetapkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Sebagian penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  tentang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  dialokasikan  sebagai insentif bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penegakan hukum di Jalan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penanganan Benda Sitaan.
Penyidik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  berwenang  melakukan  penyitaan, penyimpanan,  dan  penitipan  benda  sitaan  yang  diduga  berhubungan  dengan  tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Benda sitaan disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara. Dalam hal belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat  yang  bersangkutan,  penyimpanan  benda  sitaan  dapat  dilakukan  di  kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain, atau tetap di tempat semula benda itu disita.
Tata cara penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan
angkutan  jalan  dilakukan  menurut  ketentuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana.  Penyidik  wajib  mengidentifikasi  dan  mengumumkan  benda  sitaan  Kendaraan Bermotor yang belum diketahui pemiliknya melalui media massa.
Pengumuman  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  menyebutkan  ciri-ciri  Kendaraan Bermotor,  tempat  penyimpanan,  dan  tanggal  penyitaan.  Pengumuman  sebagaimana dimaksud pada ayat harus dilakukan paling sedikit 1 (satu” kali dalam 6 (enam) bulan. Benda  sitaan  Kendaraan  Bermotor  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  267  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan setelah lewat waktu 1 (satu) tahun dan belum diketahui pemiliknya dapat dilelang untuk negara berdasarkan penetapan pengadilan.
Untuk  mendukung  kegiatan  penindakan  pelanggaran  di  bidang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan,  dapat  digunakan  peralatan  elektronik.  Hasil  pengunaan  peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
Analisis Putusan  Nomor 1539/Pid.Sus/2019/PN Tng dan Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tng
Di persidangan Terdakwa tidak akan mengajukan pembelaan dan hanya akan memohon keringan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan menyerahkan beberapa surat kepada Hakim Ketua Majelis.
Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum dengan dakwaan kumulatif, sehingga Majelis  Hakim  dengan  memperhatikan  fakta-fakta  hukum  tersebut  di  atas  akan mempertimbangkan kedua dakwaan tersebut bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Laiu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
4. Mengakibatkan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)
5. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia
Oleh  karena  seluruh  unsur  dari  pasal  yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan kedua telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka harus dinyatakan  bahwa  Terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan
tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam kedua dakwaan tersebut
Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan  pembenar  dan  atau alasan pemaaf, maka Terdakwa  harus  mempertanggungjawabkan  perbuatannya.  Oleh  karena  Terdakwa  mampu bertanggung jawab,  maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Untuk menjatuhkan pidana  terhadap  Terdakwa,  maka  perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

## SIMPULAN
Penerapan hukum pidana terhadap kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan korbannya luka berat melalui upaya penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas dalam hal penindakan pelanggaran  dan  penyidikan  tindak  pidana,  Penyidik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  di  bidang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan. Pelaksanaan  penindakan  pelanggaran  dan penyidikan tindak pidana  sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ayat (1) tentang lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Penyidik  Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009  tentang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  mempunyai  wewenang  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  260  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  lalu  lintas  dan angkutan jalan, kecuali mengenai penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang wajib  diberikan  dengan  pelimpahan  wewenang  dari  Penyidik  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Analisis  pertimbangan  hukum  oleh  Majelis  Hakim  terhadap  kelalaian  lalu  lintas  yang mengakibatkan korbannya luka berat dalam Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/ 2019/PN Tng. Oleh karena  seluruh  unsur  dari  pasal  yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan kedua telah  terpenuhi  dan  Majelis  Hakim  yakin  akan  kesalahan  Terdakwa,  maka  harus  dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam kedua dakwaan tersebut. Dalam persidangan, Majelis  Hakim  tidak  menemukan  hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban pidana,  baik  sebagai  alasan    pembenar    dan    atau  alasan  pemaaf,  maka  Terdakwa  harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
maka  harus  dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi  pidana.  Untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa, sudah pula dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu akibat kelalaian Terdakwa menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan korban luka-luka. Keadaan yang meringankan yaitu bahwa telah ada perdamaian antara pihak keluarga  korban  dengan  Terdakwa,  serta  bantuan  biaya  pemakaman  dan  pengobatan  para korban. Majelis Hakim telah tepat dan adil dengan mengenakan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Laiu Lintas dan Angkutan  Jalan  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  sehingga menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena  kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengalami luka berat" dan diputuskan kepada Terdakwa tetap dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana  kurungan selama 2 (dua) bulan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amrani, Hanafi & Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Rajawali Pers. Arief, Barda Nawawi, 2005, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Ashadie, Zaeni & Arief Rahman, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Atmasasmita, Romli, 1997, Peradilan Anak Di Indonesia, Bandung: Mandar Maju.
Direnzon, Gordon J., 1990, Human Social Behavior, Holt, Rinehart, and Winston.inc.
Elliot, Chatherine & Frances Quinn, 2000, Criminal Law, London: Logman.
Fuady, Munir, 2003, Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum, Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti.
Hamel, Van, 1927, Inleiiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht, De Erven F. Bohn, Haarlem, Gebr. Belinfante, Gravenhage.
Hamzah, Andi, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.
Hanafi, Mahrus, 2015, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Jakarta: Rajawali Pers.
Hattum,  van,  1953, Hand-en  Leerboek  van  het  Nederlandse  Strafrecht  I,  S.  Gouda  Quint-D. Brouwer en Zoon, Arnhem, Martinus Nijhoff, Gravenhage.
Hazewinkel-Suringa, 1983, Inleiding Tot De Studie van het Nederlandse Strafrecht.Bewerkt door Mr.J. Remmelink. Zesde druk. H. D. Tjeenk Willink BV. Groningen.
Ilyas, Amir, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rengkang Education.
Johnny Ibrahim, 2005, Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Bayu Media. Kanter, E.Y. & S.R. Sianturi, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia  dan Penerapannya, Jakarta: Storia Grafika.
Kartanegara, Satochid, 1998, Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa. Loqman,  Loebby,  1991, Beberapa  Ikhwal  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Datacom.
Marpaung, Leden, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.
Moeljatno, 1983, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara.
Nawawi, Hadari, 2003, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.
Prodjohamidjojo, Martiman, 1997, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta:
PT. Pradnya Paramita.
Rusianto, Agus, 2016, Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Jakarta: Prenadamedia Group.
Sahetapy, J.E, 2009, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Malang: Setara Press.
Saleh, Roeslan, 1994, Masih Saja Tentang Kesalahan, Jakarta: Karya Dunia Fikir.
Schaffmeister,  Keijzer,  Sutorius,  1995, Hukum  Pidana,  Yogyakarta:  Cetakan  Pertama,  Liberty, 1995.
Simons, 1937, Leerboek van het Nedrelandse Strafrecht, P. Noordhoff N.V., Groningen-Batavia. Soekanto, Soerjono, 2000, Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Llintas, Bandung: Graha. Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Soemitro, Ronny Hanitijo, 2006, Metodologi Penelitian Hukum dan Juru Materi, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sudarto, 1991, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Prof. Sudarto.
Supriadi, Asep, 2014, Kecelakaan Lalu lintas dan Pertanggunjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT Alumni.
Tongat, 2008, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, Malang: UMM Press.
Waluyo, Bambang, 2000, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1539/Pid.Sus/2019/PN tng. Putusan Pengadilan Negri Tanggerang Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tng.