Prosedur Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Subang
Saryanti 1 Bank BJB Cabang Subang saryanti@bankbjb.co.id
Yayat Sudrajat 2 Pemda Kabupaten Subang ysudrajat99@gmail.com

## Abstrak
PT.Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa  Barat  dan  Banten,  Tbk.  Adalah  salah  satu  bank milik  pemerintah  yang  memiliki  tugas/kegiatan  menghimpun  dana  dari  masyarakat dan  menyalurkan  lagi  kepada  masyarakat  dalam  berbentuk  kredit,  serta  memberikan pelayanan  jasa-jasa  lainnya.  Salah  satu  jenis  kredit  yang  diberikan  oleh  PT.  Bank Pembangunan  Daerah  Jawa  Barat  dan  Banten,  Tbk  adalah  kredit  pemilikan  rumah (KPR).  Berdasarkan  kajian  ini  bahwa  prosedur  pemberian  kredit  pemilikan  rumah (KPR) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Terdiri dari : mengajukan surat permohonan kredit, wawancara, memenuhi persyaratan yang belum lengkap, mencari riwayat kredit calon debitur melalui database website Bank Indonesia (BI), verifikasi kunjungan (visit), penandatanganan daftar riwayat kredit beserta berkas aplikasi  kredit  oleh  pihak Account  Officer (AO), Bisnis  Legal  (BL) , Cradit  Risk  (CR) , manajer  bisnis,  pimpinan  cabang,  melakukan  taksansi/ploting  laporan  pemeriksa akhir, pengecekan atas aspek yuridis atau legal atas dokumen agunan, pencairan dana kredit  melalui  pihak  Hukum  Administrai,  mengingatkan  kembali  kepada  debitur tentang jatuh tempo pembayaran angsuran kredit.
Kata kunci :  Prosedur kredit

## Abstract
PT.Bank Regional Development of West Java and Banten, Tbk. Is one of the government-owned banks that have the task or activity to raise funds from the community and channel again to the
community in the form of credit, and provide other services. One type of credit provided by PT. Regional Development Bank of West Java and Banten, Tbk is a mortgage loan (KPR).  Based on the  results  of  the  final  task  of  providing  homeownership  loan  (KPR)  at  PT.  Regional Development Bank of West Java and Banten, Tbk. Consists of: submitting loan application letter, interviewing,  fulfilling  incomplete  requirements,  seeking  credit  history  of  debtor  candidate through Bank Indonesia website (BI) website, visit verification, signing of credit history list and credit application file by Account Officer (AO), Legal Business (BL), Cradit Risk (CR), business manager, branch manager, performs taxa
Keywords : Credit procedure

## Pendahuluan
Pada zaman yang semakin maju dan berkembang di dalam perekonomian tidak terlepas  dari  dunia  perbankkan.  Berdasarkan  Undang-undang  Perbankkan  No.10 Tahun 1998 pasal 1, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkan  dalam  bentuk  kredit  dan  atau  bentuk- bentuk  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  banyak.  Bank menghimpun  dana  masyarakat  dalam  bentuk  Tabungan,  Giro,  Deposito,  dan menyalurkan dalam bentuk kredit. Menurut Undang-undang Pokok Perbankan No.10 Tahun  1998,  tentang  pengertian  kredit,  kredit  merupakan  ‘’penyediaan  uang  atau tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan  persetujuan  atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak  peminjam  untuk  melunasi  utangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan pemberian bunga’’. Kredit adalah kegiatan utama suatu bank dimana pemberian kredit adalah  tulang  punggung  kegiatan  perbankan.  Bila  kita  amati  neraca  bank,  bahwa  sisi aktiva  didominasi  oleh  besarnya  jumlah  kredit  yang  diberikan.  Sedangkan  dalam laporan  laba  rugi,  terlihat  bahwa  sisi  pendapatan  bank  didominasi  pendapatan  dari bunga  dan  profisi  kredit.  Bank  memberi  kredit  bertujuan  untuk  mencari  keuntungan kedua belah pihak. Bagi bank kredit akan memberikan profit dari bunga kredit sebagai balas jasa dan bagi nasabah yaitu akan membantu memberikan modal untuk usaha dan memajukan usahanya, kredit pula dapat meningkatkan kegunaan uang, meningkatkan peredaran  dan  lalu  lintas  uang,  meningkatkan  kegairahan  usaha  (pertumbuhan ekonomi  dan  pembangunan)  sebagai  alat  pengembali  sabilitas  moneter  dan  sarana peningkatan pendapatan nasional, dan untuk produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) masyarakat biasa membeli rumah dengan kredit kepada bank. Menurut bank bjb “bjb KPR  adalah  fasilitas  yang  diberikan  bank  bjb  kepada  calon  debitur  untuk  membiayai pembelian  rumah  tinggal  baru  ( primary) ataupun  bekas  ( second). Merupakan  fasilitas kredit  konsumtif  untuk  kepemilikan  rumah  tinggal  berupa  rumah  tapak  atau  rumah susun atau apartemen (tidak termasuk rumah kantor dan rumah toko) dengan agunan berupa  rumah  tinggal,  yang  sumber  pengambilannya  bukan  berasal  dari  objek  yang
dibiayai,  yang  diberikan  bank  kepada  debitur  perorangan  dengan  jumlah  maksimum pinjaman yang ditetapkan berdasarkan nilai agunan.
Rumah  merupakan  kebutuhan  primer  bagi  sebagian  besar  keluarga,  baik yang  tinggal  dipedesaan  maupun  diperkotaan.  Sebagaimana  yang  tercantum  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Repubik  Indonesia  Tahun  1945  pasal  28  H  ayat  (1) bahwa  :  setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan mendapatkan  lingkungan  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan.  Selain  itu  ditegaskan  pula  bahwa  yang  tertulis  dalam  Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 40 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk tempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Berbicara mengenai perumahan  berarti  juga  berbicara  mengenai  pembiayaan  yang  merupakan  salah  satu faktor  yang  menentukan  dalam  kepemilikan  rumah.  Meningkatnya  pembiayaan pembangunan  yang  diakibatkan  semakin  melonjaknya  harga  tanah,  biaya  kontruksi, serta  biaya  prasarana  dan  fasilitas  lingkungan  mempengaruhi  meningkatnya  harga kepemilikan  rumah.  Upaya  yang  dilakukan  pemerintah  adalah  dengan  menyediakan perumahan melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Adapun dengan program pemerintah  1.000.000  rumah  dengan  dana  90%  dari  pemerintah  dan  10%  dari  pihak bank, kementrian mengganti uang yang sudah dikeluarkan ( reimburse ) oleh Bank. Hasil wawancara dengan Account Officer (AO) Kredit Kepemilikan Rumah ( Vinny Junita dan Lia Carolina ).

## Kerangka Teori

## Pengertian Prosedur
Prosedur  penting  dimiliki  bagi  suatu  organisasi  agar  segala  sesuatu  dapat dilakukan secara seragam. Pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi  dalam  menentukan  aktivitas  apa  saja  yang  harus  dilakukan  untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian prosedur menurut  beberapa  para  ahli:  Prosedur (procedure) didefinisikan  oleh  Lilis  Puspitawati dan  Sri  Dewi  Anggadini  (2011:23)  dalam  buku  yang  berjudul  “Sistem  Informasi Akuntansi”  sebagai  berikut:    “Serangkaian  langkah/kegiatan  klerikal  yang  tersusun secara  sistematis  berdasarkan  urutan-urutan  yang  terperinci  dan  harus  diikuti  untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan”. Menurut Mulyadi (2010:5) dalam bukunya yang  berjudul  “Sistem  Akuntansi”  mengemukakan  bahwa:  “Prosedur  adalah  urutan kegiatan  klerikal,  biasanya  melibatkan  beberapa  orang  dalam  suatu  departemen  atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang”.  Pengertian prosedur menurut M.Nafarin (2009:9) dalam buku “Penganggaran  Perusahaan”  menjelaskan  bahwa  :  “Prosedur (Procedure) adalah  urut- urutan seri tugas yang saling berkaitan dan dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang  seragam”.  Berdasarkan  pendapat  dari  beberapa  ahli  mengenai  prosedur,  maka penulis mengambil kesimpulan bahwa prosedur adalah suatu urutan langkah-langkah pemrosesan  data  atau  urutan  kegiatan  yang  melibatkan  beberapa  orang  dalam  satu
departemen  atau  lebih  yang  dibuat  untuk  menjamin  penanganan  secara  seragam terhadap suatu transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

## Pengertian Kredit
Kredit  berasal  dari  Bahasa  latin  “Credere”  yang  artinya  kepercayaan  dari kreditur  terhadap  debitur  yang  berarti  kreditur  percaya  bahwa  debitur  akan mengembalikan  pinjaman  beserta  bunganya  sesuai  perjanjian  kedua  belah  pihak. Sedangkan  bagi  penerima  kredit  berarti  ia  menerima  kepercayaan,  sehingga mempunyai  kewajiban  untuk  membayar  kembali  pinjaman  tersebut  sesuai  dengan jangka waktuntya. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu pemberian kredit dapat terjadi  apabila  didalamnya  terkandung  ada  kepercayaan  orang/badan  yang  memberi kredit kepada orang yg menerima kredit. Menurut Undang-undang Pokok Perbankan No.10 Tahun 1998, tentang pengertian kredit, kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan  persetujuan  atau kesepakatan pinjam meminjam Antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak  peminjam  untuk  melunasi  utangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan pemberian bunga. Istilah kredit berasal dari Bahasa Yunani yang berasal yang berarti kepercayaan  ( truth  atau  faith ).  Oleh  Karena  itu  dasar  kredit  ialah  kepercayaan. Seseorang  atau  suatu  badan  memberika  kredit  (kreditur)  percaya  bahwa  penerima kredit  (kreditur)  dapat  memenuhi  kewajiban  yang  telah  dijanjikan  dapat  berupa barang,  uang  ataupun  jasa.  Dengan  demikian  prestasi  dan  kontraprestasi  dapat berbentuk sebagai berikut :
a) Barang terhadap Barang.
b) Barang terhadap Uang.
c) Barang terhadap Jasa.
d) Jasa terhadap Jasa.
e) Jasa terhadap Barang.
f) Uang terhadap Uang.
g) Uang terhadap Barang.
h) Uang terhadap Jasa.
Dengan  akan  diterimanya  kontraprestasi  yang  akan  datang,  maka  jelas tergambar  bahwa  kredit  dalam  arti  ekonomi  adalah  penundaan  pembayaran  dari prestasi  yang diberikan sekarang, baik barang, uang atau jasa. Kredit  juga  dapat berarti  bahwa  pihak  kesatu  memberikan  prestasi  bank  berupa  barang,  uang  atau  jasa kepada  pihak  lain,  sedangkan  kontraprestasi  akan  diterima  kemudian  (dalam  jangka waktu tertentu).  Menurut  Raymond  p.  kent  dalam  buku  karangannya money  and banking mengartikan  kredit  adalah  hak  untuk  menerima  pembayaran  atau  kewajiban untuk  melakukan  pembayaran  pada  waktu  diminta,  atau  pada  waktu  yang  akan datang,  karena  penyerahan  barang-barang  sekarang.  Menurut  undang-undang  no.14 tahun  1967  tentang  pokok-pokok  perbankan,  yang  dimaksud  dengan  kredit  adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan  pinjam-meminjam  antara  bank  dengan  lain  pihak  dalam  hal  mana  pihak
peminjam  berkewajiban  melunasi  hutangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.

## Unsur- Unsur Kredit
Kredit  yang  diberikan  oleh  bank  atau  lembaga  keuangan  didasarkan  atas kepercayaan. Dalam pemberian kredit harus dilihat dari berbagai unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit menurut Kasmir (2010) adalah:”
i.      Kepercayaan
Suatu  keyakinan  dari  pemberi  kredit  bahwa  kredit  yang  akan  diberikan tersebut benar-benar akan diterima kembali dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan  oleh  perusahaan,  dimana  sebelumnya  sudah  dilakukan  penelitian penyelidikan  tentang  nasabah  baik  secara  intern  maupun  ekstern.  Penelitian  dan penyelidikan  tentang  kondisi  masa  lalu  dan  sekarang  terhadap  nasabah  pemohon kredit.
ii.      Kesepakatan
Disamping  unsur  percaya,  didalam  kredit  juga  mengandung  unsur kesepakatan  antara  si  pemberi  kredit  dengan  si  penerima  kredit.  Kesepakatan  ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing iii.     Jangka waktu
Setiap  kredit  yang  diberikan  memiliki  jangka  waktu  tertentu,  jangka  waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka waktu menengah atau jangka panjang.
iv.     Risiko
Adanya  suatu  tenggang  waktu  pengembalian  akan  menyebabkan  suatu resiko  tidak  tertagihnya  atau  macet  pemberian  kredit.  Semakin  panjang  suatu  kredit semakin  besar  resikonya  demikian  pula  sebaliknya.  Resiko  ini  menjadi  tanggungan bank,  baik  resiko  yang  disengaja  oleh  nasabah  yang  lalai,  maupun  oleh  resiko  yang tidak disengaja misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.
v.      Balas Jasa
Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal  dengan  nama  bunga.  Balas  jasa  dalam  bentuk  bunga  dan  biaya  administrasi kredit ini merupakan keuntungan suatu perusahaan.”

## Tujun kredit
Pemberian  kredit  bermaksud  untuk  memperoleh  keuntungan.  Dalam menyalurkan  kredit  hanya  boleh  diberikan  pada  nasabah  yang  mampu  dan  mau mengembalikan  pinjaman  ketika  jatuh  tempo.  Dari  faktor  kemampuan  dan  kemauan tersbut, tersimpul unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan dari suatu kredit. Keamanan yang dimaksud adalah bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang,  atau  jasa  itu  benar-benar  terjamin  pengembaliannya,  sehingga  keuntungan yang diharapkan tercapai. Keuntungan merupakan tujuan dari pemberian kredit yang
terjelma  dari  bentuk  yang  bunga  yang  diterima.  Dan  karena  pancasila  sebagai  dasar dan  falsafah  dari  Negara  kita  maka  tujuan  kredit  tidak  semata-mata  mencari keuntungan,  selain  disesuaikan  dengan  tujuan  Negara  yaitu  untuk  mencapai masyarakat  yang  adil  dan  makmur  berdasarkan  pancasila.  Dengan  demikian  maka tujuan kredit yang diberikan oleh suatu Bank, khususnya Bank pemerintah yang akan mengembangkan  tugas  sebagai agent  of  development adalah  :  kepentingan  pemerintah, kepentingan  masyarakat  dan  kepentingan  pemilik  modal.  Menurut  Kasmir  (2010), tujuan utama pemberian suatu kredit, antara lain sebagai berikut: mencari Keuntungan Yang  bertujuan  a)  untuk  memperoleh  hasil  dari  pemberian  kredit  tersebut.  Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh Bank sebagai balas jasa dan biaya  administrasi  kredit  yang  dibebankan  kepada  nasabah.  Keuntungan  ini  penting untuk kelangsungan hidup Bank atau non Bank; b) membantu Usaha Nasabah; Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan modal dana untuk Modal  kerja.  Dengan  dana  tersebut,  maka  debitur  akan  dapat  pengembangkan  dan memperluas  usahanya.;  c)  Membantu  Pemerintah;  Bagi  pemerintah  semakin  banyak kredit yang disalurkan oleh pihak pebankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti peningkatan pembangunan diberbagai sektor. Fungsi kredit pada dasarnya  ialah  pemenuhan  jasa  untuk  melayani  kebutuhan  mayarakat  ( to  serve  the society )  dalam  rangka  mendorong  dan  melancarkan  perdagangan,  mendorong  dan melancarkan  produksi,  jasa-jasa  dan  bahkan  konsumsi  yang  kesemuanya  itu  pada akhirnya  ditujukan  untuk  menaikkan  taraf  hidup  rakyat  banyak.  Menurut  Kasmir (2010) fungsi dijabarkan lebih rinci sebagai berikut:
a) Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa.
b) Kredit dapat mengaktifkan pembayaran yang idle.
c) Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru.
d) Kredit sebagai alat pengendali harga.
e) Kredit  dapat  mengaktifkan  dan  meningkatkan  manfaat,  faedah,  kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada.

## Kredit Kepemilikan Rumah
Produk  pembiayaan  untuk  pembeli  rumah  dengan  skema  pembiayaan sampai dengan 90% dari harga rumah. Hingga saat ini KPR disediakan oleh perbankan, walaupun  sudah  ada  perusahaan  pembiayaan  yang  menyalurkan  pembiayaan  dari lembaga  sekunder  untuk  pembiayaan  perumahan  ( housing  financing ).  Pengembang biasanya  sudah  bekerja  sama  dengan  bank  untuk  mempermudah  proses  pengajuan KPR. Oleh sebab itu, salah satu pertimbangan saat membeli rumah adalah bank yang menyalurkan KPR. Bersama BJB KPR & Mortgage, dengan jaringan pelayanan Bank BJB yang tersebar di wilayah Indonesia, kami akan membantu Anda mewujudkan impian untuk memiliki Properti Idaman dengan mudah, cepat dan nyaman. BJB KPR Fasilitas kredit  konsumtif  yang  diberikan  Bank  BJB  kepada  Calon  Debitur  perorangan  untuk membeli  atau  memilki  Properti  (Rumah  Tapak/Apartemen/Rumah  Toko/Rumah Kantor),  baik  pembelian  baru  ( Primary) dari  Pengembang  Perusahaan  maupun pembelian bekas ( Secondary) dari non Pengembang Perumahan. BJB Mortgage Properti
Fasilitas kredit Konsuntif yang diberikan Bank BJB  kepada Calon Debitur perorangan selain  tujuan  pembelian  rumah  tinggal  dengan  agunan  berupa  Properti  atau  tanah kosong/  kavling  yang  akan  dibangun  Properti  (khusus  fasilitas  kredit  Membangun), yang telah dimiliki oleh Calon Debitur, beberapa produknya adalah :
1)

## Multiguna atau Refinancing
2) Membangun
3) Take Over  Xtra
4) Top Up
5) Keunggulan :
6) Bunga Kompetitif.
7) Proses Cepat & Mudah.
8) Jangka Waktu Fleksibel s/d 15 tahun.
9) Memiliki Jaringan kantor yang luas serta Kerjasama dengan Pengembang-
Pengembang besar.
Syarat & Ketentuan Umum :
a) Calon Debitur dan Suami/Istri Calon Debitur merupakan Warga Negara
Indonesia
b) Jenis Pekerjaan : Pegawai, Profesional (min. 3 tahun berada di bidang yang sama), Wirausaha (min. 2 tahun menjalani bidang usaha yang sama), Pensiunan (payroll melalui Bank BJB).
c) Usia Pemohon minimal 21 tahun / pernah menikah dan saat kredit lunas berusia maksimal 55 tahun atau 1 tahun sebelum masa pensiun (pegawai) serta 65 tahun (profesional, Wirausaha dan Pensiunan).
d) Plafond Minimum mulai dari Rp. 25 Juta* Maksimum s/d Rp. 40 Milyar*.
e) Jangka Waktu Kredit s/d 15 tahun*.
f) Membayar biaya-biaya seperti : Provisi, Administrasi, Biaya Taksasi
Agunan, Biaya Notaris, Biaya Pengikatan Agunan, Biaya Asuransi dan biaya-biaya lain yang mengikat.

## Metode Penelitian
Metode  penulisan    ini  adalah  menggunakan  metode  penulisan  deskriptif. Metode  deskriptif  yaitu  suatu  metode  penelitian  yang  bersifat  menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh.

## Hasil dan Pembahasan
PT.  BANK  PEMBANGUNAN  DAERAH  JAWA  BARAT  DAN  BANTEN,  Tbk. KANTOR CABANG SUBANG
Sejarah  Pendirian  –  1961.  Pendirian  Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa  Barat dilatar belakangi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 33 tahun 1960 tentang penentuan perusahaan di Indonesia milik Belanda yang dinasionalisasi. Salah satu  perusahaan  milik  Belanda  yang  berkedudukan  di  Bandung  yang  dinasionalisasi yaitu  NV  Denis  (De  Erste  Nederlansche  Indische  Shareholding)  yang  sebelumnya perusahaan  tersebut  bergerak  di  bidang  bank  hipotek.  Sebagai  tindak  lanjut  dari Peraturan  Pemerintah  nomor  33  tahun  1960  Pemerintah  Propinsi  Jawa  Barat  dengan Akta Notaris Noezar nomor 152 tanggal 21 Maret 1961 dan nomor 184 tanggal 13 Mei 1961  dan  dikukuhkan  dengan  Surat  Keputusan  Gubernur  Propinsi  Jawa  Barat  nomor 7/GKDH/BPD/61  tanggal  20  Mei  1961,  mendirikan  PD  Bank  Karya  Pembangunan dengan  modal  dasar  untuk  pertama  kali  berasal  dari  Kas  Daerah  sebesar  Rp. 2.500.000,00.    Perubahan  Badan  usaha  –  1978.  Untuk  menyempurnakan  kedudukan hukum  Bank  Karya  Pembangunan  Daerah  Jawa  Barat,  dikeluarkan  Peraturan  Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 11/PD-DPRD/72 tanggal 27 Juni 1972 tentang kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat sebagai perusahaan daerah yang berusaha  di  bidang  perbankan.  Selanjutnya  melalui  Peraturan  Daerah  Propinsi  Jawa Barat  nomor  1/DP-040/PD/1978  tanggal  27  Juni  1978,  nama  PD.  Bank  Karya Pembangunan  Daerah  Jawa  Barat  diubah  menjadi  Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa Barat.  Peningkatan  Aktivitas  –  1992.  Pada  tahun  1992  aktivitas  Bank  Pembangunan Daerah  Jawa  Barat  ditingkatkan  menjadi  Bank  Umum  Devisa  berdasarkan  Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 25/84/KEP/DIR tanggal 2 November 1992 serta  berdasarkan  Perda  Nomor  11  Tahun  1995  mempunyai  sebutan  "Bank  Jabar" dengan  logo  baru.  Perubahan  Bentuk  Hukum  –  1998.  Dalam  rangka  mengikuti perkembangan  perekonomian  dan  perbankan,  maka  berdasarkan  Perda  Nomor  22 Tahun 1998 dan Akta Pendirian Nomor 4 Tanggal 8 April 1999 berikut Akta Perbaikan Nomor  8  Tanggal  15  April  1999  yang  telah  disahkan  oleh  Menteri  Kehakiman  RI tanggal 16 April 1999, bentuk hukum Bank Jabar diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perluasan Bentuk Usaha - Dual Banking System 2000. Dalam  rangka  memenuhi  permintaan  masyarakat  akan  jasa  layanan  perbankan  yang berlandaskan Syariah, maka sesuai dengan izin Bank Indonesia No. 2/ 18/DpG/DPIP tanggal  12  April  2000,  sejak  tanggal  15  April  2000  Bank  Jabar  menjadi  Bank Pembangunan  Daerah  pertama  di  Indonesia  yang  menjalankan  dual  banking  system, yaitu memberikan layanan perbankan dengan sistem konvensional dan dengan sistem syariah.  Perubahan  Nama  dan  Call  Name  Perseroan  –  2007.  Berdasarkan  Hasil  Rapat Umum  Pemegang  Saham  Luar  Biasa  (RUPS-LB)  PT  Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa Barat  tanggal  3  Juli  2007  di  Bogor,  sesuai  dengan  Surat  Keputusan  Gubernur  Bank Indonesia No. 9/63/KEP.GBI/2007 tanggal 26 November 2007 tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten serta SK Direksi Nomor
28
1065/SK/DIR-PPN/2007  tanggal  29  November  2007  maka  nama  perseroan  berubah menjadi  PT  Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa  Barat  dan  Banten  dengan  sebutan  (call name) Bank Jabar Banten. Perubahan Logo & Call Name Perseroan – 2010. Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS- LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Nomor 26 tanggal 21 April 2010, sesuai dengan Surat Bank Indonesia No. 12/78/APBU/Bd tanggal 30 Juni 2010 perihal Rencana Perubahan Logo serta  Surat  Keputusan  Direksi  Nomor  1337/SK/DIR-PPN/2010  tanggal  5  Juli  2010, maka perseroan telah resmi berubah menjadi Bank BJB. Visi : Menjadi 10 bank terbesar dan berkinerja baik di Indonesia. Misi : Penggerak dan Pendorong Laju Perekonomian Daerah; Melaksanakan Penyimpanan Uang Daerah; dan Salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah
Prosedur  pemberian  kredit  pemilikan  rumah  fasilitas  likuiditas  pembelian perumahan subsidi PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten, TBK.
Prosedur  pemberian  kredit  pemilikan  rumah  fasilias  likuiditas  pembelian perumahan subsidi pada PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang  Subang.  Hasil  evaluasi  pada  penelitian  ini  terletak  pada  pemberian  Kredit Pemilikan Rumah (KPR) PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Subang masih perlu adanya perbaikan sistem dan prosedur untuk mendukung pengendalian  manajemen  kredit.  Pada  pembahasan  ini  penulis  akan  membahas mengenai Bagaimana  prosedur  pemberian Kredit kepemilikan Rumah.

## Bagan 1  Alur Proses KPR
PROSES AWAL
PROSES VERIFIKASI
Calon Debitur
- Menerima Formulir Aplikasi
- Menyerahkan Formulir Aplikasi dan pemenuhan persyaratan Dokumen pengajuan - Verifikasi kelengkapan pengisian aplikasi
- Verifikasi dokumen Analisis
- Verifikasi pendapatan Calon Debitur
- Verifikasi dokumen agunan - BI Checking Persetujuan Keputusan Akhir Pencairan Diterima Ditolak Penerbitan SP3K Perjanjian kredit, pengikatan
Agunan, Asuransi dan Pencairan
Adapun  Prosedur  Pemberian  Kredit  Mikro  Utama  pada  Bank  Jabar Banten (BJB) kantor cabang subang menurut penulis dimulai dari:
a) Pemasaran Kredit Staf  bagian  pemasaran  KMU  mencari  potensi  ekonomi  di  wilayah  kerja kantor cabang dan kantor cabang pembantu, setelah itu mengadakan survey terhadap lokasi  yang  memiliki  potensi  ekonomi,  apabila  setelah  diperoleh  calon-calon  debitur maka  diberikan  sosialisasi  dan  informasi  mengenai  kredit  mikro  utama.  Formulir pengajuan  KMU  kemudian  diserahkan  kepada  calon  debitur  untuk  kemudian dilengkapi formulir isianya beserta dokumen pendukung lainya.
b) Permohonan kredit
Calon  debitur  menyampaikan  permohonan  KMU  dengan  mengisi  formulir permohonan  kredit  dan  melengkapi  berkas-berkas  yang  dipersyaratkan.  Selanjutnya berkas permohonan diproses oleh pihak analisis kredit.
c) Analisis Kredit
Berkas permohonan yang diajukan oleh calon debitur diproses meliputi tiga tahapan  yaitu  pengumpulan  data  dengan  merencanakan  jenis  data  yang  diperlukan dari calon debitur, yang kedua verifikasi data melalui on the spot (OTS), BI checking dan pengecekan ke supplier atau pemasok, yang ketiga adalah melakukan analisis keuangan, termasuk penilaian arus kas atas seluruh beban dari pendapatan usaha debitur. Setelah berkas  permohonan  kredit  selesai  di  analisis  maka  pihak  bank  dapat  memberikan gambaran  yang  cukup  jelas  mengenai  calon  debitur  yang  berhak  menerima  Kredit Mikro Utama.
d) Keputusan Kredit
Apabila  calon  debitur  sudah  memenuhi  berkas  ataupun  dokumen  didalam persyaratan  Kredit  mikro  Utama  dan  memenuhi  kriteria  umum  calon  debitur  maka pihak bank melalui Komite Kredit dapat memutuskan untuk menyetujui permohonan kredit  yang  diajukan  oleh  calon  debitur.  Akan  tetapi  berkas  ataupun  dokumen  calon debitur yang direkomendasi oleh staf Analisis Kredit Mikro Utama dapat ditolak oleh Komite Kredit karena kurang memenuhi syarat atau kurangnya kelengkapan dokumen sebagai persyaratan dalam pengajuan Kredit Mikro Utama. Berkas permohonan kredit yang  ditolak  dapat  direkomendasikan  kembali  untuk  disetujui  dengan exeption oleh Komite Kredit di Kantor Cabang atau Kantor cabang Pembantu setelah dikonsultasikan dan  mendapat  persetujuan  kredit  dari  Pimpinan  Cabang.  bjb  KPR  adalah  Kredit Kepemilikan Rumah merupakan fasilitas kredit konsumtif untuk Kepemilikan Rumah Tinggal berupa rumah tapak atau rumah susun atau apartemen (tidak termasuk rumah kantor  dan  rumah  toko)  dengan  Agunan  berupa  Rumah  Tinggal,  yang  bersumber pengembaliannya bukan berasal dari obyek yanmaksimum pinjaman yang ditetapkan berdasarkan nilai Agunan. Baru (primary) maupun bekas (secondary).
A. Keunggulan bjb KPR
1) Jangka waktu pinjaman lebih panjang
2) Besarnya  cicilan  sangat  Fleksibel,  dapat  disesuaikan  dengan  kemampuan Anda
3) Proses cepat dan mudah
4) Pelunasan pinjaman dapat dilakukan setiap saat

## B. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat keputusan kredit
1. Debt Service Ratio (DSR)
Merupakan nilai Prosentase atas rasio nilai kewajiban hutang debitur kepada pihak  ketiga  lainnya  termasuk  angsuran  kredit  yang  dimohon  terhadap  nilai  total penghasilan  yang  dapat  diverifikasi  dan  diaksep  oleh  Bank  atau  merupakan perhitungan antara rasio angsuran kredit terhadap Penghasilan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai DSR adalah :
a) Besarnya Nilai DSR maksimal harus sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku
b) Akseptasi pendapatan (calon) debitur
c) Jumlah kewajiban (calon) debitur pada pihak ketiga (termasuk kewajiban lain di Bank lain)
2. Loan To Value (LTV)
Merupakan  angka  rasio  antara  nilai  kredit  yang  dapat  diberikan  oleh  Bank terhadap nilai Agunan pada saat awal pemberian kredit.
Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai LTV adalah :
a) Nilai LTV maksimal harus sesuai dengan  ketentuan yang berlaku
b) Hasil review Nilai Agunan
c) Kondisi dan syarat agunan harus mengacu pada ketentuan yang berlaku.
3. Hasil SID BI
Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai DSR adalah :
a) Apabila  calon  debitur  mempunyai  fasilitas  kredit  di  bank  lain  maka kolektibilitas  Calon  Debitur,  dan  suami/istri  (jika  joint  income)  harus  tergolong kolektibilitas 1 dan / atau 2.
b) Kewajiban  angsuran  kredit  Calon  Debitur  ,  dan  suami/isttri  (jika  joint income) di Bank lain.
4. Apabila kredit ditolak, maka proses surat penolakan sebagai berikut:
a) Surat penolakan dibuat rangkap dua yaitu asli untuk Calon Debitur dan copy untuk file Bank.
b) Lembar surat penolakan harus diparaf oleh petugas surat penolakan sebelum diserahkan kepada pejabat penandatangan surat penolakan.
c) Memastikan bahwa lembar surat penolakan telah ditandatangani oleh pejabat Bank yang berwenang.
d) Mengirimkan surat penolakan ke Calon Debitur.
e) Mengadministrasikan  Surat  Penolakan  beserta  seluruh  dokumen  kreditnya dengan tertib.
5. Informasi Lain
Informasi lain yang berhubungan dengan kredit yang akan diberikan, Seperti prinsip kehati-hatian, Kebijakan perkreditan Bank, Nota/ Memo/ Surat Program Marketing dll.

## zSurat pemberitahuan  Persetujuan  Pemberian Kredit (SP3K)
Merupakan  surat  pemberitahuan  persetujuan  kredit  kepada  calon  debitur berdasarkan  hasil  analisa  yang  dituangkan  secara  tertulis  atas  dasar  pengajuan permohonan  kredit  calon  debitur  yang  memuat  syarat-syarat  dan  ketentuan  untuk dipenuhi oleh calon debitur. Pembuatan SPPK harus berdasarkan pada keputusan kredit  yang  dibuat  oleh  pejabat  pemegang  kewenangan  memutus  bjb  KPR.  Isi  SP3K harus mengcover ketentuan dan persyaratan kredit/pencairan kredit yang berlaku.
a) Pembuatan SP3K
1) Sesuai dengan format standar yang berlaku.
2) Memastikan isi SP3K telah sesuai dengan keputusan persetujuan kredit yang telah dibuat dilembar keputusan.
b)  SP3K dibuat 2 rangkap asli dan fotocopy dengan distribusi :
1) 1 Set asli untuk calon debitur
2) 1 set asli untuk bagian pencairan kredit (Admin kredit)/Bank
3) 1 set fotocopy  untuk pengembang* sebagai tembusan *untuk rumah tinggal yang dibeli dari pengembang.
c) Setiap  lembar  SP3K  harus  diparaf  oleh  petugas  SP3K  sebelum  diserahkan kepada pejabat penandatangan SP3K.
d) Memastikan  bahwa  seluruh  lembar  SP3K  telah  diparaf  dan  lembar  terakhir telah ditandatangani oleh pejabat Bank yang berwenang.
e) Mengirimkan  SP3K  kepada  Calon  Debitur  dan  bagian  pencairan  kredit/ admin  kredit  (khusus  pengiriman  ke  bagian  pencairan  kredit  harus  disertai  seluruh dokumen perkredita lainnya).
f) Masa berlaku SP3K adalah enam bulan.

## Perjanjian Kredit
Perjanjian  Kredit  dibuat  dengan  mencantumkan  syarat-syarat  yang  ditetapkan dalam SP3K ; Perjanjian kredit dibuat dibawah tangan untuk limit kredit dibawah Rp. 500 Juta dan dibuat secara Notaris untuk limit kredit sama dengan atau diatas Rp.500 Juta.; Khusus untuk akad kredit berdasarkan PPJB PK notaris untuk semua limit kredit. Syarat Agunan  dan Asuransi  Aguna yang pembeliannya dibiayai melalui fasilitas bjb KPR harus memenuhi persyaratn sebagai berikut :
1) Aguanan  harus  dapat  dibalik  nama  keatas  nama  Debitur  dan  dapat  atas nama suami/istri Debitur dengan syarat ikut menandatangani PK sebagai pinjaman.
2) Seluruh  asli  dokumen  agunan  berupa  sertifikat  tanah,  IMB,  PBB  (apabila rumah bekas/ second hand) harus diserahkan kepada Bank.
3) Untuk  rumah  tinggal  primary  yang  pada  saat  akad  kredit  belum dimungkinkandilakukan  penandatangananAJB  dan  APHT  secara  yuridis  sempurna, maka harus melampirkan PPJB.
4) Masa berlaku sertifikat HGB harus mengcoverjangka waktu bjb KPR, dalam hal  masa  berlaku  sertifikat  lebih  pendek  dari  pada  jangka  waktu  bjb  KPR  maka
sertifikat harus diperpanjang atau ditingkatkan statusnya menjadi SHM sebelum kredit dicairkan
Setelah  berkas  pencairan  kredit  lengkap,  kredit  dicairkan  dengan  langkah- langkah sebagai berikut :
1) Calon  Debitur  telah  menandatangani  SP3K  serta  melengkapi  persyaratan sebagaimana tercantum dalam SP3K
2) Seluruh biaya-biaya yang dipersyaratkan telah disetor kerekening tabungan debitur.
3) Debitur  telah  memenuhi  semua  syarat  pencairan  bjb  KPR  yang  dinyatakan dalam PK.
4) Telah menandatangi PK.
5) Bnak  telah  menerima  cover  note  dari  perusahaan  asuransi  atas  penutupan asuransi jiwa dan kerugian sesuai dengan jenis pertanggungannya.
6) Telah dibukakan rekening pinjaman atas nama debitur melalui core banking sytem.
7) Bank  mencairkan  bjb  KPR  kepada  debitur  melalui  rekening  tabungan debitur.
8) Setelah kredit dicairkan ke rekening debitur, sebagaimana disebutkan dalam surat  kuasa  pemindahbukuan  dari  rekening  debitur  ke  rekening  penjual  maka selanjutnya dilakukan pemindahbukan atau transfer dari rekening debitur ke rekening penjual.
9) Setting  auto  debet  terdapat  rekening  tabungan  debitur  untuk  pembayaran angsuran.
10) Dilakukan  pemeliharaan  terhadap  parameter-parameter  rekening  pinjaman sehinggasesuai  dengan  ketentuan  dalam  PK,  antara  lain  :  bunga,biaya,jangka  waktu, tanggal angsuran, data agunan, pengikatan.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan, pada akhirnya dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Prosedur  pemberian  kredit  mikro  utama  pada  Bank  Jabar  Banten  (BJB) Kantor  Cabang  Subang  dimulai  oleh  bagian  pemasaran  kredit  yang  mencari  potensi ekonomi di wilayah kerja kantor cabang dan kantor cabang pembantu. Selanjutnya oleh bagian  permohonan  kredit  dimana  calon  debitur  menyampaikan  permohonan  Kredit Mikro  Utama  dengan  mengisi  formulir  permohonan  kredit  dan  melengkapi  berkas- berkas  yang  dipersyaratkan.  Selanjutnya  berkas  permohonan  diproses  oleh  pihak analisis kredit. Berkas permohonan yang diajukan oleh calon debitur diproses meliputi tiga  tahapan  yaitu  pengumpulan  data  dengan  merencanakan  jenis  data  yang diperlukan dari calon debitur, verifikasi data dan melakukan analisis keuangan calon debitur.  Tahap  yang  terakhir  adalah  keputusan  kredit.  Apabila  calon  debitur  sudah memenuhi  berkas  ataupun  dokumen  didalam  persyaratan  KMU  dan  memenuhi
kriteria  umum  calon  debitur  maka  pihak  bank  melalui  komite  kredit  dapat memutuskan untuk menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pemberian kredit mikro utama pada Bank BJB Cabang Subang adalah lamanya pencairan dana kredit yang tidak sesuai dengan  prosedur  dan  banyaknya  calon  debitur  yang  tidak  memperhatikan kelengkapan  dokumen  sebagai  persyaratan  dalam  pengajuan  kredit  mikro  utama sehingga  terjadi  penolakan  hal  ini  menyebabkan  tujuan  pemberian  KMU  dalam mengembangkan UMKM tidak dapat tersalurkan oleh bank BJB Cabang Subang.

## Referensi
DepDikNas, 2008. Kamus besar Bahasa Indonesia , Gramedia Pustaka Indonesia.
Firdaus,  Rachmat  dan  Maya,  Ariyanti.    2009.  Manajemen  Perkreditan  Bank  Umum:
Teori,  Masalah,  Kebijakan  dan  Aplikasi  Lengkap  dengan  Analisis  Kredit. Bandung: Alfabeta.
Gie,  The  Liang,  1980.  Dasar-dasar  Admnitrasi,  Suatu  Kumpulan  Karangan  di  Daerah, Jakarta:Pradnya Paramita
Handayaningrat, Soewarno, 1998. Pengatur Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta, CV.Massasung.
Kasmir, 2007. Manajemen Perbankan, Jakarta:PT. Raja Grapindo Persada.
Kasmir,2010. Pengantar Manajemen Keuangan, Jakarta:Kencana Perdana ,edia Grup.
Mulyadi, 2001. Sistem Akuntansi Edisi tiga, Jakarta:Selemba Empat.
Mulyadi.  2010.  Sistem  Akuntansi,  Edisi  ke-3,  Cetakan  ke-5.  Penerbit  Salemba  Empat, Jakarta.
M.Nafarin.2009.  Penganggaran Perusahaan .Penerbit Salemba4. Jakarta
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1960 Tentang Peraturan Perusahaan di Indonesia
Puspitawati, Lilis., Sri Dewi Anggadini. 2011. Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: Graha Ilmu
Raymond P.Kent.1966, money and banking. Edisi 5, Holt, Rine hart and Winston, inc, New York.
Undang-undang Pokok Perbankan No.10 Tahun 1996
Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 40
Undang-Undang Repubik Indonesia Tahun 1998 tentang Perbankan Undang-Undang Pokok Perbankan no.10 Tahun 1998
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan