## KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Oleh Hendra Gunawan Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan email: hendragunawan@iain-padangsidimpuan.ac.id

## Abstract
The  issue  and  practice  of  corruption,  in  fact  has  happened  in  the  first  time only sanya relatively small and in the motive or modest mode even only done by a handful of people, mara historians mentioned that corruption is a sin of the  past  then  in  history  it  is  recorded  that  Rasulullah  SAW  always  do examining or auditing officials who later in the next decade the custom of the Prophet  in  the  later  days  developed  into  qadha  al-mazhalim  (judicial investigative board) in charge of investigating cases relating to Collusion and Nepotism  Corruption  (KKN).  Thus,  it  can  be  concluded  that  in  Islamic  law corruption is bummed in modern era is not a new case in Islamic law but far long time has been highlighted only sanya terminology is different deang term discussed  in  Islamic  law  that  is  ghulul,  risywah,  sariqah,  and  hirabah  that will be the author expressed in this paper.
Kata Kunci: Korupsi, Perspektif, Hukum, Islam .

## A. Pendahuluan
Kasus  korupsi  yang  berkembang dewasa  ini,  dimana  negeri  Indonesia tercinta  ini  pun  tidak  luput  dari  sasaran virus  korupsi  mulai  dari  pejabat  kelas bawah  sampai  pejabat  kelas  atas  seakan- akan persoalan korupsi tali-menali sehingga sangat sulit untuk diurai bagaikan  benang  kusut.  Apabila  kita bercermin  kepada  sejarah,  sesungguhnya persoalan  korupsi  yang  terjadi  hari  ini tidak terlepas dari dinamika masyarakat di masa lalu dengan kata lain bahwa korupsi tidaklah tumbuh secara tiba–tiba melainkan  telah  melewati  prosesyang cukup  panjang  di  masa  lampau.  Maka fenomena  korupsi  sesungguhnya  tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia dan sudah menjadi fenomena internasional
karenahampir  semua  negara modern (negara yang mengakui adanya pemisahan antara  harta  privat  dengan  harta  publik) tidak  pada  negara pramodren (kerajaan) karena belum mengenal pemisahan tersebut  disebabkan  semua  kekayaan adalah milik raja. Korupsi tumbuh berkembang seperti pohon yang terus tumbuh menjulang, disebabkan kebutuhan manusia  dari  zaman  ke  zaman  selalu meningkat  sehingga  memaksa  manusia untuk  berusaha  lebih  untuk  mendapatkan penghasilan  tambahan,  maka  bagi  para pejabat publik (penguasa) korupsi merupakan cara mudah menambah penghasilan tersebut yaitu dengan mengurangi  kualitas  pelayanan  publik.
Sebagaimana Ketut Darmawan 1 mengatakan  bahwa  apabila  kekuasaan tidak dibarengi dengan
kontrol (pengawasan)  yang  kuat  maka alamat  para  pejabat  publik  akan  terbawa arus korupsi. Hal ini tidak hanya terjadi di instansi pemerintahan tetapi di perusahaan swasta  pun  juga  terjadi,  menurut  Ketut Darmawan 2 bahwa salah satu
penyebabnyaadalah  berawal  dari  gaji karyawanyang terlalu jauh berbeda dengan pimpinan sementarakaryawan selalu  bekerja  keras  untuk  meningkatkan laba  perusahaan,  namun  ketika  laba perusahaan semakin besar sehingga pimpinan  (pemilik  perusahan)  semakin kaya tetapi gaji karyawannya naik tertatih- tatih.
Semakin  hari  korupsi mengalami perkembangan  sedemikian  komplek,  baik bentuk  dan  modus  mulaidari  bentuk penggelembungan biaya dari yang seharusnya,trus modus tidak mengembalikan  kendaraan  dinas  setelah purnatugas (pensiun) dan sampai kepada money politic (politik uang).
Menurut Muhammad Natsir 3 bahwa money  politic adalah  semua  tindakan memberi  atau  menjanjikan  uang  atau  pun materi  lainnya  kepada  seseorang  untuk mempengaruhi  massa  pada  saat  pemilu, maka money politic tersebut  sama dengan uang  bujuk  atau  uang sogok (suap- menyuap) yang merupakan sahabat korupsi (sejenis korupsi).
1 Ketut  Darmawan, Politik  Kanalisasi  Arus Korupsi ,  majalahal.    HAL.  ukum  Varia  Peradilan IKAHAL.  I-Medan,  No  290  Januari  2010,  hal.  . 49.
2 Ibid, .
3 Muhal.  ammad    Nasir, Jangan  Asal  Pilihal. Pemimpin, ed.  Imam  Pratomo  dkk  (Medan: Darussalam, 2013), hal. . 134-135.

## B. Diskursus  Korupsi  dalam  Sejarah Peradaban Islam
Dalam perjalanan sejarah peradaban Islam,  tercatat  bahwa  isu  praktek  korupsi pernah  terjadi  pada  priode  Madinah sebagaimana  diketahui  bahwa  masyarakat Islam  pada  masa  itu  sudah  terorganisir secara  rapi,  bahkan  para  ahli  sejarah berpendapat  bahwa  Madinah  kala  itu merupakan sebuah negara yang dilengkapi dengan sebuah konstitusi yang belakangan dikenal dengan piagam  Madinah dan oleh sebagian ahli menyebutnya sebagai konstitusipertama di dunia. Maka menurut Badri  Yatim, 4 pada  priode  Madinah  telah terdapat  suatu  struktur  pemerintahan  dan sistem birokrasi yang mengelola kepentingan  umum  yang  menunjukkan adanya kekayaan  publik (uang  negara). Dari sini, dapat diindikasikan bahwa sejak priode Madinah memungkinkan terjadinya praktek  korupsi  mengingat  telah  adanya pemisahan antara harta publik dan privat.
Maka  pada  tahun  ke  2  Hijriyah, tepatnya  pada  saat  umat  Islam  telah berhasil  melewati  sebuah  serangan  dari kaum  Musyrikin  yang  dikenal  dengan perang  Badar,  saat  itu  sehelai  kain  tebal dan dalam riwayat lain disebutkan pedang yang merupakan ganimah (barang rampasan  perang).  Ironisnya,  kala  itunabi Muhammad  SAW  dituduh  korupsi  yaitu membagikan  barang  rampasan  perang tidak sebagaimana mestinya atau menyimpang  dari  ketentuan  sehingga Allah  SWT  menurunkan  surah  Ali  Imran ayat 161 sebagai berikut ;
4 Badri  Yatim, Sejarahal.    Peradaban  Islam (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hal. . 25-33.
نت ۡ أاي  ۡلُلۡغاي ناماو َّۚ  لُغاي ن ا أ  ٍّي نبا نلِ ان اكَ ااماو ُّ ُكُ  ٰ  فَّاوُت   مُث    نةامٰ اينق ۡلٱ  امۡواي   لاغ  اامنب ١٦١ انوُمال ۡظُي ا لَ ۡمُهاو  ۡتاب اساك ا م  ٖسۡفان
Artinya  :“Tidak  mungkin  seorang  nabi berkhianat  dalam  urusan  harta  rampasan perang.  barangsiapa  yang  berkhianat dalam  urusan  rampasan  perang  itu,  Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa  yang  dikhianatkannya  itu,  Kemudian tiap-tiap  diri  akan  diberi  pembalasan tentang  apa  yang  ia  kerjakan  dengan (pembalasan)  setimpal,  sedang  mereka tidak dianiaya”. {Qs. Ali Imran/3:161}
Namun  anggapan  isu  korupsi  itu, ternyata masih bersemayam pada sebagian umat Islam sehingga mendatangkan malapetaka kepada kaum Muslimin tepatnya pada perang Uhud yang menurut Zaidah  Kusumawati  dkk 5 terjadi  pada tanggal 7 Syawal 3 Hijriyah. Dan menurut Abdur  Rahman 6 saat  itu  Rasulullah  SAW menempatkan  pasukan  pemanah  di  atas bukit  untuk  melindungi  pasukan  yang berada di bawah bukit dari serangan kaum Musyrikin  sehingga  dengan  strategi  ini kaum Muslimin awalnya berhasil mengalahkan  kaum  Musyrikin.  Namun melihat kemenangan itu, pasukkan pemanah  tanpa  aba-aba  dari  Rasulullah
SAW  mereka  turun  untuk  berebut  harta rampasan  perang  hanya  karena  khawatir Rasulullah SAW tidak membagikan
5 Zaidahal.    Kusumawati  dkk, Ensiklopedia Nabi  Muhal.  ammad  Saw  Sebagai  Pemimpin (Jakarta: Lentera Abadi, 2011), jilid IX, hal. . 209.
6 Abdur  Rahal.  man,  judul  asli Shal.  ariahal. Thal. e Islamic Law; Tindak Pidana dalam Syariat Islam penj.  Wadi  Masturi  (Jakarta:  Rineka  Cipta, 1992), hal. . 5.
dengan semestinya akibatnya kemenangan kaum Muslimin tersebut menjadi kekalahan. Terlepas  dari  persoalan  isu  korupsi di  atas,  pada  tahun  ke  5  Hijriyah tepatnyapada  peristiwa  perang  Khaibar terjadi  korupsi  yang  dilakukan  oleh seorang  budak  laki-laki  yang  bernama Mid’am, 7 kemudian  setelah  penaklukan Khaibar  ia  pun  ikut  bersama  Rasulullah SAW  ke  Wali  al-Qura  lalu  setibanya  di sana ketika ia hendak menurunkan barang- barang bawaan Rasulullah SAW dari unta ia  terkena  panah  misterius  sehingga meninggal  dunia.  Para  sahabat  yang melihat  kejadian  itu  mengatakan,  semoga ia  masuk  surga  namun  Rasulullah  SAW menyanggah  bahwa  Mid’am  pernah melakukan  korupsi  yaitu  menggelapkan permata  seharga  2  dirham  pada  waktu perang  Khaibar 8 maka  barang  yang dikorupsinya  itu  akan  membakarnya  di neraka  kelak.  Tidak  hanya  itu,  Rasulullah SAW  juga  tidak  ikut  menshalatkan jenazahnya namun tetap menyuruh sahabat  yang  menshalatkannya.  Selain Mid’am,  ternyata  masih  ada  yang melakukan korupsi maka ketika mendengar  pernyataan  Rasulullah  SAW tersebut,  tiba-tiba  seorang  laki-laki  buru- buru  mengembalikan  tali  pengikat  sepatu yang  dikorupnya  pada  waktu  perang Khaibar, 9 terlebih-lebih sepeninggal
7 Ahal.  mad  Mudjab  Mahal.  alli, HAL.  adis- HAL.  adis  Muttafaq  ‘Alaihal.  ;  Bagian  Ibadahal. (Jakarta: Kencana, 2003), hal. . 83.
8 Abdullahal.    Shal.  onhal.  aji  dkk, Tarjama Sunan Ibnu Majahal. (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1993), jilid III, hal. . 608.
9 Adib  Bisri  Musthal.  afa  dkk, Tejemahal. Muwathal.  thal.  a’  Imam  Malik (Semarang:  Asy- Syifa’, 1992), hal. . 699-702 & 986. Lihal. at juga, Ahal.  mad  Sunarto  dkk, Terjemahal.    Shal.  ahal.
Rasulullah SAW pemerintahan pun semakin  parah  dijangkiti  oleh  virus korupsi.
Lalu  pada  masa  khalifah  Umar  bin Khattab,  mulai melakukan  beberapa terobosan  penanggulangan  korupsi  salah satunya  dengan  mewajibkan  kepada  para pegawai untuk mendaftarkan
kekayaannya, menurut Abbas Mahmoud al- ‘Akkad 10 bahwa  kekayaan  tersebut  akan dibandingkan  dengan  gajinya  sehingga apabila  selisih  jauhmaka  setengahnya akan  disita  negara.  Kemudian  pada generasi tabiin , termasuk Umar bin Abdul Aziz  khalifah  Bani  Umaiyah mencoba memerangi  korupsi  yang  dimulainya  dari dirinya  sendiri  dengan memilah-milah (memisahkan)  antara  fasilitas  negara dengan  fasilitas  pribadi.  Makapada  suatu malam,  saat  ia  berada  di  kamar  istana melakukan  sesuatu  berkaitan  dengan urusan  negara  kemudian  tiba-tiba  salah seorang  anaknya  mengetuk  pintu  ingin menemuinya,  sebeum  masuk  ditanya olehnya  ada  apa  malam-malam  ke  sini? jawab anaknya ada yang ingin dibicarakan dengan  bapak.Ia  bertanya  balik  urusan keluarga  atau  urusan  negara?  tegas anaknya urusan keluarga. Ia pun mematikan lampu kamarnya dan mempersilakan  anaknya  masuk,  Anaknya keheranan, lalu bertanya kenapa lampunya dimatikan?  Iamenjawab  ini  lampu  negara sementara kita mau membicarakan urusan keluarga karena itu tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
ihal.    Bukhal.  ari (Semarang:  Asy-Syifa’,  1993), jilid V, hal. . 428-483.
10 Abbas  Mahal.  moud  al-‘Akkad,  judul  asli ‘Aiqariyyati ‘Umar; Kecemerlangan Khal. alifahal.   Umar Bin Khal.  attab, penj. Bustami  A. Gani  &  Zainal  Abidin  Ahal.  mad  (Jakarta:  Bulan Bintang, 1978),hal. . 179-196.
Bahkan A. Rahman I Doi 11
menyatakan,  bahwa Umar  bin  Abdul  Aziz mengharamkan  hadiah  karena  pada  masa itu  Umar  melihat  gejala  yang  terjadi  di masyarakat bahwa hadiah tidak lagi murni sebagai  hadiah  tetapi  sudah  mengarah kepada  suap,  meskipun  pernah  seseorang mengajukan  protes  kepadanya  bahwa Rasulullah  SAW  biasa  menerima  hadiah, namun  dengan  lugas  ia  menjawabnya bahwa kepada Rasulullah SAW itu adalah hadiah  tetapi  bagi  kami  itu  adalah  suap dengan  alasan  bahwa  dulu  setiap  orang hendak  dekat  kepada  Rasulullah  SAW berkat kenabiannya bukan karena kekuasaan  sementara  sekarang  ini  ingin dekat  kepada  kami  karena  kekuasaan kami. Tak hanya sampai itu, Umar pernah menutup  hidungnya  saat  membagikan minyak  wangi  karena  ia  khawatir  akan mencium sesuatu yang bukan haknya.
di  Indonesia,  korupsi  sebenarnya sudah  membudaya  sebelum  kemerdekaan yang  dilakukan  para  bangsawan  dan pegawai  Belanda  sehingga  dalam  catatan sejarah tercatat bahwa kehancuran pemerintahan  Sriwijaya,  Majapahit,  dan Mataram dikarena korupsi yang dilakukan para bangsawannya dalam mengumpulkan upeti (pajak)  dari  rakyat  yang  akan diserahkan kepada raja, dengan menambahi  beban  pajak  kepada  rakyat dimana  penambahan  tersebut  digunakan untuk  tambahan  penghasilan  mereka secara pribadi. Berlanjut ke masa penjajahan  Belanda,  juga  tercatat  bahwa banyak  pegawai  pemerintahan  Belanda melakukan korupsi atau kecurangan
11 A.  Rahal.  man  I  Doi,  judul  asli Syari’ahal. Thal.  e  Islamic  Law;  Muamalahal.  , penj. Zaimudin  &  Rasyid  Sulaiman  (Jakarta:PT. Grafindo Persada, 1996), hal. .  60 & 91.
sehinga  lebih  dari  200  orang  pegawai pemerintahan  Belanda  kedapatan  korup dan dipulangkan ke Belanda.
Pada masa pra kemerdekaan, praktek  korupsi  masih  dilakukan  para bangsawan  dan  pegawai  pemerintahan Belanda  lalu  pada  pasca  kemerdekaan praktek  korupsi  pun  dilakukan  kalangan elit  pemerintahan  yang  hingga  akhirnya masa  sekarang  hampir  seluruh  elemen penyelenggara  negara  sudah  terjangkrit virus  korupsi  yang  semakin  berevolusi. Sebab  korupsi  pada  dasarnya  sangat berkaitan  dengan  perkembangan  sikap kritis  masyarakat,  semakin  berkembang sikap kritis masyarakat maka term korupsi pun  akan  semakin  meluas  sesuai  dengan persepsi masyarakat, dimana pada mulanya  term  korupsi  dikatakan  sebagai tindakan  mengambil  bagian  yang  bukan haknya  kemudian  diderivasikan  dengan mengambil milik publik secara tidak jujur lalu  diderivasikan  lagi  dengan  tingkah laku  yang  menyimpang  dari  tugas-tugas resmi  dari  jabatan  secara  sengaja  untuk memperoleh  keuntungan  pribadi  hingga sampai  kepada  nepotisme  yaitu  tindakan mementingkan keluarga dekat atau kelompok. C. Terminologi Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam Menurut  Ahmad  Yani  Anshori, 12 hukum  Islam  adalah  hukum  yang  berasal dari  wahyu  Allah  SWT  yang  diturunkan kepada  Rasulullah  SAW  sebagai  sebuah sistem kehidupan yang lengkap mencakup semua  aspek  kehidupan  insan  manusia,
12 Ahal.  mad  Yani  Anshal.  ori, Posisi  HAL. ukum  Islam  dalam  Nasional ,  majalahal.    Mimbar HAL.  ukum  PPHAL.  IM,  no  68  Februari  2009, hal. . 136.
termasuk  masalah  korupsi  yang  sedang melanda  bumi  pancasila  yang  kita  cinta ini.  Hukum  Islam  sering  diistilahkan dengan  syari’ah  (jalan  yang  lurus)  yaitu jalan  yang  ditetapkan  Allah  SWT 13 yaitu segenap  peraturan  yang  diundangkan Allah  SWT  baik  secara  detail  maupun global  supaya  manusia  dapat  berempati kepada  Allah  SWTserta  berintegrasi dengan  sesama  insan  manusia, 14 selain syariah  hukum  Islam  juga  disebut  fikih, semacam jurisprudensi atau hasil pemahaman ulama atas ketentuan- ketentuan  yang  telah  ditetapkan  Allah SWT  dalam  syari’ah. 15 Korupsi  apabila ditinjau  dari  hukum  Islam,  merupakan masalah jinayah (pidana Islam) danmasuk pada bagian muamalah  yaitu hukum  yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat,  maka  dalam  hukum  Islam Muhammad  Abu  Zahrah 16 ada  beberapa terminologi  yang  hampir  sama  dengan korupsi  yang  akan  dideduksikan  dalam tulisan ini sebagai berikut :
1. Ghulul (Pengkhianatan) Korupsi terkadang dimaknai sebagai  pengkhianatan terhadap negara atas  amanat  yang  mestinya  dijaga seperti mendistorsi informasi (manipulasi) dengan tujuan mengambil keuntungan dimana hal itutidak dibenarkan  dalam  tugasnyayang  dalam hukum  Islam  disebut ghulul .  Maka pada  tahun  2001,  Majelis  Ulama
13 Amir Syarifuddin, Ushal. ul Fikihal. (Jakarta: Kencana, 2009), hal. . 40.
14 Ahal.  mad  Yani Anshal.  ori , Posisi  HAL. ukum Islam dalam Nasional , hal. . 141.
15 Amir Syarifuddin , Ushal.  ul  Fikihal.  , hal.  . 40.
16 Muhal. ammad Abu Zahal. rahal. , Al-Jarima wa al-‘Uqbahal.  fi al-Fiqhal.  al-Islalamy (Kairo: Maktabahal.    al-Angelo  al-Mishal.  riyahal.  ,  t.t), hal. .85-143.
Indonesia  (MUI) 17 lewat  fatwanya menganalogikan korupsi dengan ghulul yang  kemudian  diperkuat  alim  ulama Nahdlatul  Ulama  (NU). Ghulul adalah isim  masdar  dari ghallaya  ghullu ghallanwa  ghullun artinya akhdzu  al- Syai wa dassabu fi mata’hi (mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam  hartanya),  dimana  kata ghulul dalam  hukum  Islam  merupakan  istilah khusus  terhadap  penggelapan  harta rampasan  perang  sebelum  dibagikan secara transparan. Menurut Abdul Halim Hasan, 18 ayat ini turun berkenaan dengan  harta  rampasan  perangUhud kala  itu  Rasulullah  SAW  dituduh melakukan ghulul (penyelewengan) selain  itu ghulul dimaknai  perbuatan mengambil sesuatu di luar haknya yang sudah  diatur  secara  resmi  termasuk pejabatyang  menerima  hadiah  dari pihak  tertentu  yang  terkait  dengan tugasnya sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis sebagai berikut : الله ىلص الله لوسر نأ يدع اسلا ديمح ىبأ نع
لامعلا اياده لاق ملسو هيلع
لولغ ـ)دمحأ هاور( Artinya:
“Dari Abu Humaid as-Sa’idi (diriwayatkan) bahwa Rasulullah SAW bersabda;  pemberian  hadiah  kepada para  pejabat  adalah ghulul (korupsi)”.
{HR. Ahmad}.
Awalnya, ghulul dimaknai sebagai  pengkhianatan  namun  dalam perkembangan  kajian  fikih  istilah
17 Ma’arif  Amin  dkk, HAL.  impunan  Fatwa MUI  Sejak  1975 (Jakarta:  Erlangga,  2011),  388- 392.
18 Abdul HAL. alim HAL. asan, Tafsir ak-Ahal. kam, ed.  Azhal.  ari  Akmal  Tarigan  &  Agus  Khal. air (Jakarta: Kencana, 2006), hal. . 187-188.
ghulul pun  disetarakan  dengan  korupsi termasuk  Ibnu  Katsir  menafsirkan ghulul adalah penyalahgunaan wewenang  dalam  urusan  publik  untuk mengambil  sesuatu  yang  tidak  ada dalam kewenangannya sehingga mengakibatkan adanya kerugian publik.  Menurut  penulis,  tindakan korupsi  wajar  saja  dimasukkan  ke dalam term ghulul mengingat perbuatan  menggelapkan  harta  hasil rampasan perang yang hanya berkisar 2 dirham  sebagaimana  dijelaskan  di  atas telah dianggap ghulul apalagi menggelapkan  uang  negara  sampai miliyaran rupiah. Selain itu, termiologi ghulul merupakan  istilah  yang  paling banyak  digunakan  oleh  Rasulullah SAW  dalam  menyinggung  persoalan korupsi antara lain sebagai berikut ;
باحصأ  نم لاجر  نأ  ىهنجلا  دلاخ  نب  ديز  نع اوركذف ربيخ موي يفوت ملس و هيلع الله ىلص يبنلا اولص لاقف ملسو هيلع الله ىلص الله لوسرل كلذ لاقف كلذل سانلا هوجو تريغتف مكبحاص يلع مكبحاص  نإ لغ هعاتم  انشتفف  الله  ليبس  يف نيمهرد  يواسي لا  دوهي  زرخ  نم  ازرخ  اندجوف
با هاور(

## ـ)دواد و
Artinya:
“Dari Zaid Ibn Khalid al-Juhani bahwa seorang  Sahabat  Nabi  saw  meninggal pada waktu  penaklukan  Khaibar, maka para  Sahabat  melaporkan  hal  itu kepada  Rasulullah  saw.  Lalu  beliau bersabda:’Shalatkanlah  kawanmu  itu”. Maka  berubahlah  wajah  orang-orang karena  sabda  tersebut.  Kemudian Rasulullah saw bersabda: ’Rekanmu itu telah  melakukan  gulul  dalam  perang’. Maka  kami  pun  memeriksa  barang- barangnya,  lalu  kami  temukan  manik- manik  orang  yahudi  yang  harganya
tidak mencapai dua dirham”. {HR. Abu Dawud}. 19 ْو َ أ  الاِز ْنَم  ْذ ِخَّتَيْلَف  ٌلِزْنَم  ُهَل  َسْيَلَو  الاَمَع اَنَل  َيِلَو  ْنَم
ْذ ِخَّتَي ْلَف ٌمِداَخ ُهَل  َسْيَل ْوَأ ْج َّوَزَتَيْلَف ٌةَج ْوَز ُهَل  ْت َسْيَل َبا َص َ أ  ْن َم َو  اةَّبا َد  ْذ ِخَّتَي ْلَف ٌةَّباَد ُهَل  ْت َسْيَل ْوَأ اام ِداَخ
ُه َف  َكِل َذ ىَو ِس اائْي َش َو ٌّلاَغ )دمحأ هاور(
Artinya: “Barang  siapa  memegang  kekuasaan bagi  kami  untuk  sesuatu  pekerjaan, sedangkan  dia  belum  mempunyai tempat  tinggal  maka  hendaklah  ia mengambil  tempat  tinggal  atau  belum mempunyai pelayan maka hendaklan ia mengambil pelayan, atau belum mempunyai kendaraan maka hendaklah ia  mengambil  kendaraan,  dan  barang siapa  memperoleh  sesuatu  selain  dari hal tersebut berarti dia adalah koruptor”. {HR. Ahmad}
َم لاق ملسو هيلع الله يلص يبنلا نع
ُهاَنِل َمْعَت ْسا  ِن اق ْزِر  ُها َنْق َزَرَف  ٍلَمَع ىَلَع َوُهَف  َكِل َذ  َدْعَب  َذَخَأ اَمَف ا ٌل ْوُلُغ )دواد وبأ هاور(
Artinya: “Barang  siapa  yang  telah  kami  angkat menjadi  karyawan  dalam  satu  jabatan kemudian  kami  beri  gaji  menurut semestinya, maka sesuatu yang diterima  di  luar  gajinya  adalah ghulul (korupsi)”. {HR. Abu Daud}. 20
Hadis di atas, menegaskan bahwa komisi (hadiah)  yang  diterima  seorang pejabat  dalam  rangka  menjalankan tugasnya  dengan  kata  lain  komisi tersebut  bukan  termasuk  haknya  atau gajinya pun termasuk korupsi,
termasuk  discon  dari  penjual  terhadap seorang  staf  di  kantor  pemerintahan yang  membeli  inventaris  kantor  sebab
19 Abu  Dawud, al - Mu’jamal - Kabir (Mousul: Maktabahal.    al-’Ulum  wa  al-HAL.  ikam,  1983), jilid I, hal. . 626.
20 Abu  Dawud, Sunan  Abu  Dawud (Beirut: Maktabahal.  Dakhal. lan, t.t), Jilid. III, hal. . 94.
discon  tersebut  bukanlah  miliknya tetapi menjadi milik kantor.
2. Risywah (Suap-Menyuap)
Dalam  hukum  Islam,  korupsi juga  sering  dimaknai  sebagai risywah yang  berasal  dari  kata rasya  yarsyu risywatan bermakna al-Ju’l yang berarti  pemberian,  hadiah,  atau  komisi yang secara harfiyah berarti batu bulat, maka  apabila  dibungkamkan  ke  mulut seseorang  ia  tidak  akan  mampu berbicara  apapun,  dengan  kata  lain risywah dapat membungkamkan seseorang  dari  mengatakan  kebenaran. Sedangkan menurut terminologi, risywah adalah  tindakan  memberikan harta  atau  yang  sejenisnya  untuk membatalkan  hak  milik  orang  lain maupun  bertujuan  mendapatkan  milik orang lain termasuk juga sebagai usaha agar  didahulukan  dalam  urusannya tanpa  harus  melalui  prosedur. 21 Maka menurut  Rofiqul ‘A’la, risywah adalah segala  sesuatu  baik  uang  atau  barang yang  diberikan  seseorang  kepada pejabat untuk memperoleh kemudahan, keringanan,  dan  menguntungkan  bagi si pemberi termasuk untuk mempengaruhi  sebuah  keputusan  agar mengikuti kemauannya 22 misalnya menyogok (menyuap)  agar  masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Menurut  Rofiqul  ‘A’la  juga , 23 bahwa risywah tidak  akan  terjadi apabila  unsurnya  tidak  terpenuhi  yaitu
21 Tim, Koruptor  Itu  Kafir;  Telaahal.    Fiqhal. Korupsi  dalam  Muhal.  ammadiyahal.    &  Nahal. dlatul  Ulama (Bandung:  Mizan,  2010),  hal.  .  23.
22 Rofiqul  ‘A’la, Suap  dalam  Perspektif  Islam (Jakarta: P3M, 2004), hal. . 182.
23 Ibid., .
al-Rasyi (penyuap), al-Murtasyi (tersuap), dan al - Risywah (materi suap) yang  saat  sekarang  ini  diistilahkan dengan  uang  pelicin  yang  dikemas dengan  bentuk  bingkisan  atau  hadiah. Maka  di  zaman  naw  sekarang  ini, perbedaan  hadiah  dan risywah sangat halus  terletak  pada  motivasi  yang melatar belakanginya misalnya seseorang  memberikan  hadiah  kepada pejabat, andaikan pejabat tersebut tidak sedang  menjabat  niscaya  ia  tidak  akan memberikannya maka hadiah semacam itu adalah merupakan risywah
meskipun  diistilahkan  sebagai  hadiah, hibah, atau istilah lainnya.
Risywah vs hadiah, cukup penomenal  dan sering  menyeret  para
pejabat  ke  jeruji  besi  karena  keduanya hampir  tidak  bisa  dibedakan  antara hadiah  dan  suap  namun  dari  uraian  di atas  telah  memberikan  gambaran  yang jelas kepada kita, bahwa sebuah hadiah dapat  dipandang  sebagai  suap apabila pemberian  itu  terkait  dengan  jabatan, misalnya hadiah dengan maksud mendapat hak lebih cepat dari semestinya atau dengan maksud memperoleh  yang  bukan  hak.  Lain halnya  dengan  hadiah  murni,  menurut
Rizalman  Muhammad  Ishak  Suliaman 24 bahwa  pada  prinsipnya  hadiah  ataupun hibah keduanya diberikan secara sukarela tanpa mengharap balasan atau syarat-syarat, namun pada perkembangannya  hadiah  sekarang  ini tidak lagi murni sebagai satu pemberian  yang  ikhlas  akan  tetapi sudah  banyak  yang  berubah  menjadi
24 Rizalman Muhal. ammad Ishal. ak Suliaman, Wasiat  dan  HAL.  ibahal. (Kuala  Lumpur: Universiti Malaya, 2008), hal. . 7 & 106.
suap  yaitu  suatu  pemberian  yang mensyaratkan sesuatu.
3. Sariqah (Pencurian)  dan Hirabah
(Perampokan)
Sebagian  ulama  juga  sering mengategorikan koruptor sebagai pencuri,  yaitu  mencuri  uang  negara yang  dalam  hukum  Islam  diistilahkan dengan sariqah. 25 (mengambil  harta milik  orang  lain)  yang  bukan  haknya seperti mencopet (mencuri)  termasuk mencuri  uang  negara  atau  korupsi karena  sama-sama  mengambil  yang bukan haknya 26 sebagaimana diuraikan dalam  al-Qur’an  surah  al-Maidah  ayat 38 sebagai berikut :
اامُهايندۡي ا أ   آوُع اطۡقٱ اف  ُةاقنرا  سلٱ او  ُقنرا  سلٱ او ُ  للّٱ او  هن  للّٱ  اننيم ا لٰٗ اكان ااب اساك اامنب َۢاء ٓاازاج ٣٨ ٞمينكاح ٌزينزاع
Artinya  “Laki-laki  yang  mencuri  dan perempuan  yang  mencuri,  potonglah tangan  keduanya  (sebagai)  pembalasan bagi  apa  yang  mereka  kerjakan  dan sebagai  siksaan  dari  Allah.  dan  Allah Maha  Perkasa  lagi  Maha  Bijaksana”. {Qs. al-Maidah/05:38}.
Menurut  Abd  Rahman  Dahlan, 27 bahwa patokan (yang harus
diperhatikan) dalam memahami ayat di atas  harus  berdasarkan  redaksinya
25 Mawardi, HAL.  ukuman  Mati  Menurut  Islam (Yogyakarta:  Universitas  Gadjahal.    Madahal.  , 1980), hal. . 16-17.
26 M.  Noor, Tinjauan  Ringkas  Beberapa  Aspek HAL.  ukum  Islam (Yogyakarta:  Kota  Kembang, 1977), hal. . 22.
27 Abd  Rahal.  man  Dahal.  lan, Kaidahal.  - Kaidahal.    Penafsiran  Alquran (Bandung:  Mizan, 1997), hal. . 91-93.
secara  umum  bukan  khusus  terhadap kasus  yang  menjadi  turunnya  ayat tersebut,  namun  ditujukan  kepada setiap kasus yang mempunyai kesamaan  maka sariqah dimapahami sebagai  tindakan  mengambil  sesuatu yang bukan haknya begitu juga dengan korupsi  sama-sama  mengambil  yang bukan  haknya  sebagaimana  ditegaskan Rasulullah SAW sebagai berikut ; ْن ُكَي  ْم َ ل  ْن ِإ َف  اةَج ْوَز  ْب ِسَتْكَيْلَف  الاِماَع اَنَل  َناَك  ْنَم ٌن َك ْس َم  ُه َ ل  ْن ُكَي  ْم َ ل  ْنِإ َف اام ِداَخ  ْب ِسَتْكَيْلَف ٌمِداَخ ُهَل ِب ْخُأ  ٍرْكَب وُبَأ  َلاَق  َلاَق  اانَك ْسَم  ْب ِسَتْكَيْلَف
َّن َ أ  ُتْر َرْيَغ  َذ َخَّتا  ْن َم  َلا َق  َمَّل َس َو  ِهْي َلَع  ُهَّللا ىَّلَص  َّي ِبَّنلا َوُه َف  َكِل َذ ٌقِرا َس ْو َ أ  ٌّلاَغ )دواد وبأ هاور(
Artinya:
“Barang siapa bekerja untuk kepentingan kami, hendaklah ia mencari  isteri;  jika  belum  mempunyai pelayan,  hendaklah  mencari  pelayan; dan  jika  masih  belum  punya  rumah, hendaklah  ia  mencari  rumah,  barang siapa  yang  mengambil  selain  dari  itu (yang  menjadi  haknya)  berarti  dia adalah  koruptor  atau  pencuri”.  {HR.
Abu Dawud}
Bahkan,  apabila  tindakan  korupsi tersebut  dilakukan  pada  dominal  besar, secara terang-terangan, dan disertai dengan kekerasan maka korupsi model ini akan meningkat menjadi hirabah (perampok) sebagaimana dijelaskan Abdul al-Qadir Awdah, sariqah adalah pencurian yang  berdominal  kecil  dan  dilakukan diam-diam sedangkan mencuri yang besar dengan  terang-terangan  disertai  dengan kekerasan  disebut hirabah . 28 Karena dampaknya menimbulkan kerusakan
28 Abdul  Qadir  Awudahal.  , at-Tasyr³’  al-Jina'i al-Islam³ (Bairut:  Muassasal  al-Risalahal.  ,  1993), jilid II, hal. . 638-639.
mengingat  merampok  milik  perorangan saja dikategorikan hirabah maka
mengkorup (merampok)  milik  negara lebih layak untuk diklaim sebagai hirabah yang  secara  istilah,  adalah  sekelompok manusia yang membuat keonaran (kekacauan)  dengan  merampas  harta terkadang  sampai  terjadi  pertumpahan darah hingga meregut korban jiwa.
Dari  sisi  dampak  negatif  yang ditimbulkan korupsi di masyarakat, identik  dengan hirabah bahkan  labih  dari itu dimana hirabah hanya merugikan satu atau  dua  orang  sedangkan  korupsi  dapat membahayakan seluruh masyarakat, dengan  kata  lain  korupsi  bukanlah pencurian  biasa  yang  hanya  berdampak personal melainkan bersifat massal sehingga  lambat  laun  apabila  dibiarkan dapat  membuat  negara  nyaris bangkrut (lumpuh tidak berdaya) untuk menyelamatkan  rakyat  dari  ancaman  gizi buruk  dan  busung  lapar,  kata hirabah terdapat  dalam  al-Qur’an  pada  surah  al- Maidah ayat
Ayat  ini  menurut  Abdul  Halim Hasan, 29 bukan  untuk  dipahami  secara hakiki  karena  tidak  mungkin  ada  orang yang  dapat  berperang  dengan  Allah  SWT melainkan  orang-orang  yang  melanggar hukum-hukum  Allah  SWT  yaitu  orang- orang  yang  mengancam  lalu  merampas harta orang-orang yang berlalu lintas.
29 Abdul HAL. alim HAL. asan, Tafsir ak-Ahal. kam, ed.  Azhal.  ari  Akmal  Tarigan  &  Agus  Khal. air (Jakarta: Kencana, 2006), hal. . 371-372.
D. Status Hukum Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam Abdul  Qadir  Audah 30 menyebutkan, bahwa sesungguhnya  tidak  ada  hukum terhadap  perbuatan  sebelum  ada nash (ketentuan) yang melarangnya maka Jalauddin as-Suyuthi 31 menegaskan bahwa pada dasarnya semua perbuatan dibolehkan sampai ada dalil yang menunjukkan  keharamannya.  Berkaitan dengan  status  hukum  korupsi,  ayat  dan hadis  yang  telah  diuraikan  di  atas  secara tekstual  dapat  dijadikan  sebagai  dasar keharaman  korupsi  baik  dalam  bentuk ghulul (penyelewengan), risywah (suap- menyuap),  serta sirqah (mencuri)  dan hirabah (merampok)  harta  publik,  secara ekplisit tercantum dalam beberapa ayat al- Qur’an  dan  hadis  Rasulullah  SAW  yang antara lain sebagai berikut :
a. Keharaman ghulul (penyelewengan) amanah.
ا  ُم َ ظْع َ أ ِلو ُلُغْل َنو ُد ِج َت  ِضْرَ ْلْا  ْنِم  ٌعاَرِذ  ِهَّللا  َدْنِع ا َم ُه ُد َح َ أ  ُع ِطَت ْقَي َف ِراَّدلا يِف ْوَأ  ِضْرَ ْلْا يِف  ِنْيَراَج  ِنْيَلُجَّرلا ااعاَر ِذ  ِهِب ِحاَص  ِ ظَح  ْنِم
ِعْب َس ْنِم  ُهَقِ وُط  ُهَعَطَتْقا اَذِإَف ِة َماَي ِق
ْلا  ِمْوَي ىَلِإ َني ِضَرَأ محا هاور( )د
Artinya  “Korupsi  terbesar  di  sisi  Allah ialah sehasta tanah, kalian menjumpai dua orang laki-laki bertetangga tanah miliknya atau  rumah  miliknya,  lalu  salah  seorang dari  keduanya  mengambil  sehasta  milik temannya  (secara  tidak  sah).  Apabila  ia mengambilnya  niscaya  hal  itu  akan dikalungkan  kepadanya  dari  tujuh  lapis bumi di hari kiamat nanti”. {HR. Ahmad}.
b. Keharaman risywah (suap-menyuap)
30 Abdul  Qadir  Awudahal.  , at-Tasyr³’  al-Jina'i al-Islam³ , jilid II, hal. . 115.
31 Jalauddin as-Suyuthal. i, al-Asybahal.  wa an- Nazhal.  air  fi  al-Furu’ (Beirut:  Dar  al-Fikr,  t.t), hal. . 43.
Risywah sangat  berbahaya, terhadap kehidupan bermasyarakat, karena tindakan suap-menyuap  dapat  merusak  sistem  dan mempengaruhi  sebuah  keputusan  bahkan bisa saja memutarbalikkan fakta, sehingga yang  bersalah  menjadi  benar  sedangkan yang benar disalahkan maka dalam hukum Islam  tindakan risywah ini  digolongkan sebagai  perbuatan  yang bathil (terlarang) berdasarkan  beberapa  ayat  al-Qur’an  dan hadis 32
Sekalipun  dalam  ayat  di  atas,  tidak terdapat  secara  tekstual  kalimat risywah namun  secara  kontekstual  sudah  terkafer dalam  kalimat  memakan  harta  orang  lain secara batil, maka menurut imam Qurtubi 33 bahwa  larangan  memakan  harta orang  lain  secara  bathil  di  sini  bersifat universal  termasuk  memakan  harta  yang diperoleh dari risywah . Bahkan al-Jassas 34 mengemukakan, bahwa memperoleh harta dengan  cara  bathil  adalah  harta  yang diperoleh  dengan  cara zhalim (salah) seperti risywah,  sariqah , hirabah ,  dan begitu  juga  harta  yang  didapat  lewat penjualan  yang  barang  yang  haram  baik itu  khamar,  babi,  dan  lain  sebagainya, maka  Rasulullah  SAW  sangat  mengecam keras  perbuatan  suap-menyuap  dalam beberapa  hadisnya  antara  lain  sebagai berikut :
:لاق هنع الله ي ضر رمع نبا الله دبع يبا نع َنَع َ ل
ي ِ ش َترْ ُلُْاَو  ي ِ شاَّرلَا  ملسو  هيلع  الله  ىلص  ِالله  ُلْو ُسَر هاور( .)دواد وبأ 32 ‘A’la, Suap  dalam  Perspektif  Islam ,  hal.  . 182.
33 Al-Qurtubi, Al-Jami’  li  Ahal.  kam  Alquran (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyahal. , 1993), jilid I, hal. . 225.
34 Al-Jassas, Ahal. kam Alquran (Beirut: Dar al- Fikr, 1993), jilid I, hal. . 344.
Artinya “Dari Abdullah Ibnu Umar, beliau berkata  bahwa  Rasulullah  SAW  telah melaknat  orang  yang  menyuap  dan menerima suap”. {HR. Abu Dawud}. ( ِراَّنلا ىِف ى ِ ش َتْرُ ْلُاَو ى ِ شَّرلَا )ىناربلطلا هاور
Artinya: “Penyuap  dan  orang  yang  disuap dimasukkan  ke  dalam  neraka”  {HR. Thabrani}. 35
Hadis  di  atas,  menunjukkan  bahwa setiap  orang  yang  terlibat  dalam risywah baik  si  pemberi,  penerima,  maupun perantara  diantara  keduanya  termasuk orang-orang yang terlaknat.
c. Keharaman sariqah (mencuri)  dan hirabah (merampok)
Korupsi  sering  diartikan  sebagai penggelapan,  dimana  seorang  petugas yang mengurusi uang negara lalu menggelapkannya maka sama saja dengan mencuri  yaitu  menggelapkan  harta  orang lain,  bedanya  dengan  korupsi  lebih bersifat  khusus  dimana  yang  dicuri tersebut harta publik (milik negara). Maka apabila  demikian,  mengenai sariqah jelas status  keharamannya  di  dalam  al-Qur’an sebagaimana  terurai  dalam  al-Qur’an surah al-Maidah ayat 38.
Menurut  Abdul  Wahab  Khallaf, 36 ayat  di  atas  melarang  mencuri  secara mutlak  tidak  dijelaskan  mengenai  status barang  yang  dicuri  milik  pribadi  atau publik sekalipun belakangan ada
35 Sayyid  Ahal.  mad  al-HAL.  asyimi,  judul  asli Mukhal.  tar  al-HAL.  ad³s;  Syarahal.    Mukhal. tarul  HAL.  adis, penj.  Mochal.  .  Anwar  dkk (Bandung:  Sinar  Baru  Algensindo,  1993),  hal.  . 502.
36 Abdul  Wahal.  ab  Khal.  allaf,  judul  asli Ilmu Ushal.  ­l  Fiqhal.  ;  Kaidahal.  -Kaidahal.    HAL. ukum  Islam ,  penj.  Noer  Iskandar  dkk,  )Jakarta: Rajawali Pres, 1991), hal. .313.
pen thaksis (penjelasan)  Rasulullah  SAW mengenai  batas  maksimal  barang  yang dicuri,  namun  para  koruptor  mau  tidak mau  pantas  disebut  sebagai  pencuri berdasi  dan  harus  sadar  bahwa  mereka telah  melakukan  dosa.  Apalagi  para oknum  pejabat  yang  memeras  rakyat, bahkan terkadang dengan kekerasan maka mau  dan  tidak  mau  marah  atau  tidak mereka  pantas  disebut  sebagai hirabah (perampok) berdasi. Sehingga ancamannya  pun  labih  berat  daripada sariqah, karena dampaknya yang ditimbulkannya  lebih  besar  dibanding pencuri  sebagaimana  ditegaskan  Allah
SWT dalam al-Qur’an dan hadis.
Dari  uraian  di  atas,  terjawab  sudah bahwa  korupsi  baik  dalam  segi ghulul, sariqah,  hirabah, dan risywah dalam hukum  Islam  sangat  dilarang  sekalipun
Moh. Saifullah al-Aziz Senali 37 mengungkapkan bahwa jumhur ulama ada bentuk risywah yang  diperbolehkan  yaitu untuk  memperoleh  hak  seseorang  yang dihalangi orang lain atau untuk mencegah kezhaliman,  seperti  memberikan  harta kepada  penguasa  yang  kejam  yang  ingin merampas  harta  seseorang  maka  ia  tidak mengapa memberikan sebahagian hartanya untuk menyelamatkan selebihnya. E. Sanksi  Para  Koruptor  Menurut Hukum Pidana Islam Taufail Ahmad Quresyi, 38
menuliskan  bahwa  pada  masa  Rasulullah
37 Mohal.  .  Saifullahal.    al-Aziz  Senali, Khal. utbahal.    Jum’at;  Tantangan  Umat  Islam  di  Era Gelobalisasi (Surabaya: Terbit Terang, 2007),  hal. . 332.
38 Taufail Ahal. mad Quresyi, judul asli Methal. odologies  of  Social  Chal.  ange  and  Islamic  Law; Metodologi-Metodologi  dalam  Perubahal.  an
SAW  memimpin  Madinah  telah  ada sebuah  kebijakkan  pemeriksaan  terhadap pejabat setiap selesai menjalankan tugasnya  yang  sekarang  populer  dengan sebutan audit, lalu pada dekade berikutnya Islam  pun  sudah  memiliki  lembaga peradilan  yang  dikenal  dengan  nama Qadha  al-Mazhalim (Majelis  Penyelidik Yudisial)  yang  bertugas  menyelidiki kasus-kasus yang berkaitan dengan ghulul
(penyalahgunaan kekuasaan) , risywah (suap-menyuap) , dan nepotisme.
Sedangan  mengenai  sanksi  bagi  pelaku korupsi,  apabila  dilihat  dalam  hukum pidana  Islam  cukup  berpariatif  sesuai dengan  tingkat  dan  modus  tindak  pidana korupsinya  yang  antara  lain  sebagai berikut :
1. Hukuman had
Kata had jamaknya  adalah hudud, secara  istilah  ialah  hukuman  yang  secara khusus  telah  ditetapkan  di  dalam  al- Qur’an  dan  sunnah  antara  lain  hukuman potong tangan maka apabila korupsi sama dengan sariqah, maka hukumannya sudah jelas  yaitu  hukuman had potong  tangan terhadap  pencuri  yang  mencuri  lebih  ¼ dirham  namun  apabila  kurang  dari  ¼ dirham  maka  pelaku  dihukum  ta’zir (kebijakan  pemerintah)  bisa  saja  dengan menyuruh  mereka  membayar  ganti  rugi dua  kali  lipat  atau  mencambuk  pelaku sebagai pembelajaran
kepadanya.
39
Sedangkan sariqah yang dilakukan secara bersama-sama,  menurut  Rahman 40 dalam bukunya  yang  berjudul Shariah  The Islamic Law menyebutkan bahwa
Sosial  dan  HAL.  ukum  Islam, penj.  A.  Nasir Budiman (Bandung: Pustaka, 1988), hal. . 90.
39 Al-Qayyim, Zaadal - Ma'ad (Beirut:  Darul Kutub al-Ilmiahal. , t.t), hal. . 689.
40 Abdur  Rahal.  man,  judul  asli Shal.  ariahal. Thal. e Islamic Law , hal. . 66.
pencurian  yang  dilakukan  oleh  beberapa orang  menurut  mazhab  Malik  terhadap masing-masing mereka diterapkan hukuman  potong  tangan  kepada  masing- masing  pelaku,  namun  lain  halnya menurut  mazhab  Hanifah  diterapkan hukuman  potong  tangan  kepada  mereka dengan  catatan  apabila  harta  hasil  curian mereka setelah dibagi dimana bagian yang diterima  masing-masing  pelaku  mencapai nisab (1/4 dirham).
Sama halnya dengan hirabah (merampok) , juga  dikenakan  hukuman had hanya sanya berbeda dengan pencurian  yang  hanya  potong  tangan mengingat  bahaya  perampok  lebih  besar dibandingkan  pecuri.  Maka  dalam  al- Qur’an,  ditegaskan  bahwa  hukuman  yang diancamkan kepada pelaku hirabah adalah hukuman  hukuman  mati  sebagaimana ditegaskan  dalam  al-Qur’an  surah  al- Maidah ayat 33 sebagai berikut :
ۥ ُ ا لوُساراو  ا  للّٱ انوُبنراا ُيُ  انين  لَّٱ  اُؤَٰٓ ازاج اام ننإ ۡو ا أ  آوُل تاقُي ن ا أ اًدا اساف   نضرۡ ا ۡ لۡٱ  نفِ انۡواع ۡساياو
مُهُلُجۡر ا أاو  ۡمنهيندۡي ا أ  اع  طاقُت  ۡو ا أ   آوُب ل اصُي اكنلٰاذ    نضرۡ ا ۡ لۡٱ  اننم  اۡوافنُي  ۡو ا أ  ٍّفٰالنخ  ۡننيم نةارنخلۡأٓٱ  نفِ  ۡمُه الاو ۖااي ۡنُّلدٱ  نفِ  ٞيۡزنخ  ۡمُهال ٣٣ ٌمينظاع  ٌبااذاع Artinya “Sesungguhnya pembalasan terhadap  orang-orang  yang  memerangi Allah  SWT  dan  Rasul-Nya  dan  membuat kerusakan  di  muka  bumi,  hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong  tangan  dan  kaki  mereka  dengan bertimbal  balik,  atau  dibuang  dari  negeri (tempat  kediamannya).  yang  demikian  itu (sebagai)  suatu  penghinaan  untuk  mereka
di  dunia,  dan  di  akhirat  mereka  beroleh siksaan yang besar”. [Qs. al-
Māidah/05:33].
Maksud  dibunuh  di  sini,  adalah dihukum mati  atau penggal  kepala karena telah  melakukan  pembunuhan, 41 maka apabila tindakan korupsi yang
dilakukannya secara langsung telah menghilangkan  nyawa  atau  menelan korban  apabila  terbukti  maka  seorang koruptor  dapat  dijatuhkan  hukuman  mati seperti seseorang yang telah mengkorupsikan uang pembangunan jembatan  sehingga  jembatan  tidak  sesuai dengan  SNI  (Standar  Nasional  Indonesia) kemudian  jembatan  tersebut  ambruk  dan menelan  korban  atau  seseorang  yang menggelapkan uang bantuan dana menanggulangi  bencana  akibatnya  para korban  bencana  pun  tidak  terselamatkan karena ulah oknum tersebut.
Adapun  dimaksud  dibuang,  adalah diasingkan  dari  kampung  halamannya karena  telah  memalukan  masyarakat sekitarnya namun sebagian ulama berpendapat  bahwa  yang  dimaksudkan adalah ditahan (dipenjarakan) yaitu pengekangan  kebebasan  pelaku  sebagai salah  satu  bentuk  lain  dari  pengasingan. 42
Menurut Hasan, 43 hukuman ini dijatuhkan kepada  perampok  yang  mengancam  saja sebagaimana  juga  dituliskan  Beni  Ahmad Saebani 44 bahwa apabila hanya mengacau saja tidak membunuh dan tidak
41 Ibid ., hal. . 60.
42 M.  Nurkhal.  olis  Ridwan, Mengapa  Menolak Syariat Islam, majalahal.  Sabili no. 01 thal. . x. 25 Juli 2002/14, hal. . 23-25.
43 HAL.  asan, Tafsir  ak-Ahal.  kam ,  hal.  .  371- 372.
44 Beni Ahal. mad Saebani, Filsafat HAL. ukum Islam, ed. Maman Abd DJaliel (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. . 95-96.
mengambil  harta  dikenai  hukum  penjara saja.  Dalam  menerapkan  hukuman had, Rasulullah SAW sangat berhati-hati bahkan  beliau  pernah  menggugurkan hukuman  potong  tangan  pada  pencuri apabila  pemilik  telah  memberikan  kepada pelaku  atau  menjualnya  kepada  pelaku sebelum kasusnya diangkat kepada imam.
2. Hukuman Ta’zir
Terhadap  pencuri  yang  kurang  dari ¼  dinar,  dijatuhkan  hukuman ta’zir yaitu keputusan  hakim) 45 dimana  hukumannya sangat bervariasi dimana Rasulullah SAW pernah  hanya  menegur  Ibnu  Utabiyah seorang  pegawai  yang  melakukan ghulul sebagai pembelajaran supaya takut melakukannya  lagi, 46 Rasulullah  SAW juga pernah menolak menshalatkan jenazah  mujahid  yang  telah  melakukan ghulul (mengkorupsikan  tali  sepatu)  yang harganya  tidak  mencapai  2  dirham. 47
Sedangkan pada kasus risywah,
Rasulullah  SAW  pernah  menegur  Ibnu Luthbiyyah  pegawai  pajak  yang  terbukti menerima  suap,  Rasulullah  SAW  juga pernah memecat seorang komandan karena  menerima  suap , dan  juga  pernah menyita  harta  yang  dijadikan  suap  lalu dimasukkan  Rasulullah  SAW  ke  dalam kas  negara.  Inilah  yang  dipraktekkan khalifah  Umar  ra,  menyita  hadiah  yang diberikan  oleh  seseorang  kepada  Abu Hurairah, lalu khalifah Umar ra
45 Abdur  Rahal.  man,  judul  asli Shal.  ariahal. Thal. e Islamic Law , hal. . 65.
46 Achal.  mad  Sunarto  dkk, Terjemahal.    Shal. ahal. ihal.  Bukhal. ari (Semarang: CV.Asy Syifa’, 1993), jilid IX, hal. . 292-293.
47 Ahal.  mad  ibn  HAL.  anbal, Musnad  Ahal. mad (Mesir:  Muassasahal.    Qurtubahal.  ,  t.t),  Jilid V, nomor 16417, hal. . 424.
mengambilnya  dan  memasukkannya  ke kas Baitul Mal. 48
Mengingat kasus risywah, merupakan  bagian  korupsi  yang  sulit dibongkar  karena  antara  pelaku  dan korban sama-sama terlibat
atau bersekongkol  maka  dalam  riwayat  sedikit sekali dijumpai yang menceritakan penerapan  hukum  kepada  pelakunya, kendatipun  demikian  Rasulullah  SAW selalu memperingatkan laknat Allah SWT terhadap orang-orang yang melakukannya, maka atas dasar ini para ulama berpendapat  bahwa  hukuman ghulul dan risywah di  dunia  dihukum  dengan hukuman ta’zir . Menurut imam Nawawi, 49
bahwa Rasulullah SAW sengaja menghukum  korupsi  berpariasi  sebagai isyarat  kepada  umat  untuk  menghukum para  pelaku ghulul dan risywah di  dunia sesuai dengan perkembangan tarap kehidupan  masyarakat  di  zaman  ke zaman,  namun  untuk  hukuman  di  akhirat sudah ditetapkan Allah SWT sebagaimana diuraikan  dalam  beberapa  hadis  yang antara lain sebagai berikut :
هنأ يرهزلا نع نايفس انثدح الله دبع نب يلع انثدح
لاق يدعاسلا ديمح وبأ انربخأ ةورع عمس : لمعتسا هل لاقي دسأ ينب نم لاجر ملسو هيلع الله ىلص يبنلا اذهو مكل اذه :لاق مدق املف ةقدص ىلع ةيبتللا نب يلع الله ىلص يبنلا ماقف يل يدهأ ,ربنلُا ىلع ملسو ه هيلع ىنثأو الله دمحف ربنلُا دعصف اضيأ نايفص لاق كل اذه :لوقيف يتأيف هثعبن لماعلا لاب ام :لاق مث ىدهيأ رظنيف همأو هيبأ تيب يف سلج لاهف ؟يل اذهو هب ءاج لاإ ءي شب يتأي لا هديب ي سفن يذلاو ؟لا مأ هل
48 A.  Rahal.  man  I  Doi,  judul  asli Syari’ahal. Thal. e Islamic Law , hal. .  91.
49 An-Nawawi, Syarhal.    an-Nawawi  ‘Ala Sahal. ihal.  Muslim (Beirut: Dar Ihal. ya at-Turas al-Arabi, t.t), jilid XII, nomor 1392, hal. . 219.
هل اريعب ناك نإ هتبقر ىلع هلمحي ةمايقلا موي وأ ءاغر تيأر ىتح هيدي عفر مث .رعيت ةاش وأ راوخ اهل ةرقب يراخبلا هاور( اثلاث .تغلب له لاأ :لاقو هيطبإ ضايب

## (
Artinya: “Rasulullah  SAW  menugaskan  seorang laki-laki  dari  Bani  Asad  yang  disebut  Ibn Lutbiyah untuk mengambil zakat,
kemudian  setelah  kembali  ia  berkata (kepada Rasulullah SAW): “Ini untuk tuan dan  ini  diberikan  kepadaku”,  kemudian nabi  naik  ke  mimbar,  begitu  juga  yang dikatakan  Sufyan,  kemudian  Rasulullah SAW memuji Allah SWT dan menyanjung-Nya  lalu  bersabda:  “Apa- apaan petugas ini, aku utus kembali seraya berkata,  “ini  untukmu  dan  ini  untukku?” maka  cobalah  ia  duduk  (saja)  di  rumah orang  tuanya  (tidak  menjadi  petugas)  dan mengandaikan ia diberi hadiah atau tidak? Demi  Zat  yang  diriku  berada  di  tangan- Nya,  maka  ia  tidak  mendapat  apa-apa kecuali  datang  di  hari  kiamat  dengan memikul  di  atas  leher,  kalaupun  berupa unta,  sapi  atau  kambing  yang  semuanya meringkik.”  Kemudian  nabi  mengangkat tangannya  sampai  kelihatan  putihnya ketiak  beliau  (kata  rawi)  dan  bersabda: “bukankah telah aku sampaikan?”
diulanginya tiga kali. {HR. Bukhari}
Selain  hadis  di  atas,  menurut Moh. Zuhri 50 bahwa  dalam  riwayat  imam  Tarmidzi juga  terdapat  beberapa  hadis yang menceritakan seorang pejuang yang gagah berani  yang  melakukan ghulul (korupsi mantel)  menjadikannya  mati  sia-sia  dan masuk  neraka,  korupsi  mantel  yang harganya  relatif  murah  dilarang  lalu bagaimana dengan orang akan mengkorup batu,  pasir,  semen,  besi,  dan  lain-lain, bahkan  dalam  riwayat  lain  disebutkan bahwa  Allah  SWT  tidak  menerima
50 Mohal.  .  Zuhal.  ri  dkk, Tarjamahal.    Sunan at-Tirmidzi (Semarang:  CV.  Asy-Syifa’,  1992), jilid I, hal. . 1-2.
sedekah  dari  hasil ghulul (korupsi) sebagaimana juga ditegaskan oleh riwayat imam Muslim sebagai berikut :
الله  يلص  الله  لوسر  تعمس  ينإ  لاق رمع  نبا  نع
لوقي ملسو هيلع ةقدص لاو روهط ريغب ةلاص لبقتلا
لولغ نم
ـ)ملسم هاور( Artinya: “Dari Ibn ’Umar ia berkata: sesungguhnya saya mendengar Rasulullah SAW
bersabda:  tidak  diterima  shalat  tanpa wuduk  dan  sedekah  dari  hasil ghulul (korupsi)”. {HR. Muslim}.
Terlepas  dari  itu,  menurut  A.  Hanafi 51 bahwa  pada  prinsipnya  hukuman  dalam Islam  bisa  dilaksanakan  apabila  telah terbukti  sehingga  mengharuskan  pelaku untuk dihukum untuk melindungi masyarakat  dan  supaya  pelaku  jera sehingga tidang mengulanginya lagi tetapi apabila tidak terpenuhi  atau tidak terbukti maka  hukuman  tidak  dapat  dilaksanakan. Sekalipun  diterapkan  hukuman  namun tetap  harus  menjunjung  tinggi  nilai prikemanusiaan sebagai dicontohkan Rasulullah  SAW  setelah  melaksanakan eksekusi  hukum  potong  tangan  beliau menyuruh sahabat untuk mengobati terhukum sampai darahnya berhenti mengalir dengan biaya ditanggung pemerintah setelah itu beliau pun menyuruhnya untuk bertaubat. 52

## F. Penutup
Berdasarkan  illat,  bahwa ghulul dipahami sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang yang
dilakukan  oleh  pemegang  amanat  publik atau  pejabat  publik  sehingga  semua
51 A. HAL. anafi, Azas - Azas HAL. ukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. . 69.
52 Bey Arifin dkk, Sunan an-Nasa’i (Semarang: Asy Syifa’, 1993), jilid V, hal. . 132.
penyalahgunaan
wewenang yang dilakukan siapapun dan dalam bentuk apa pun  serta  dimana  dan  kapanpun  dapat disebut  korupsi.  Begitu  juga  dari  segi maqashid ghulul, dipahami sebagai tindakan  yang  merugikan  kepentingan publik  sehingga  semua  tindakan  yang dapat merugikan kepentingan publik demi kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok  yang  dilakukan  oleh  siapapun dan  dalam  bentukapa  pun  serta  dimana dan kapanpun dapat disebut korupsi.
Korupsi adalah musuh seluruh umat manusia,  termasuk  umat  Islam  sebab korupsi  dapat  merusak  tatanan  kehidupan umat  manusia  bahkan dalam  al-Qur’an orang  yang  suka  melakukan  kerusakan termasuk  koruptor  dipersamakan  dengan nyamuk  berwajah  manusia  yang  selalu mencari nafkah dengan menghalalkan berbagai cara untuk menelap uang rakyat.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Al-‘Akkad, Abbas Mahmoud., judul asli ‘Aiqariyyati ‘Umar; Kecemerlangan Khalifah Umar  Bin  Khattab, penj.  Bustami  A.  Gani  &  Zainal  Abidin  Ahmad,  Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
Awudah,  Abdul  Qadir., at-Tasyr³’  al-Jina'i  al-Islam³ ,  jilid  II,  Bairut:  Muassasal  al- Risalah, 1993.
Al-Jassas, Ahkam Alquran , jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
Al-Qayyim, Zaadal - Ma'ad , Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, t.t.
Al-Qurtubi, Al-Jami’ li Ahkam Alquran , jilid I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
Amin, Ma’arif dkk., Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, Jakarta: Erlangga, 2011.
An-Nawawi, Syarh an-Nawawi ‘Ala Sahih Muslim , jilid XII, Beirut: Dar Ihya at-Turas al-Arabi, t.t.
Anshori, Ahmad Yani., Posisi Hukum Islam dalam Nasional , majalah Mimbar Hukum PPHIM, no 68 Februari 2009.
Arifin, Bey dkk., Sunan an-Nasa’i, jilid V, Semarang: Asy Syifa’, 1993.
As-Suyuthi, Jalauddin., al-Asybah wa an-Nazhair fi al-Furu’, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
Dahlan, Abd Rahman., Kaidah-Kaidah Penafsiran Alquran, Bandung: Mizan, 1997.
Darmawan,  Ketut., Politik  Kanalisasi  Arus  Korupsi ,  majalah  Hukum  Varia  Peradilan IKAHI-Medan, No 290 Januari 2010.
Dawud,  Abu., al - Mu’jamal - Kabir ,  jilid  I,  Mousul:  Maktabah  al-’Ulum  wa  al-Hikam, 1983.
-----------------., Sunan Abu Dawud , jilid III, Beirut: Maktabah Dakhlan, t.t.
Doi, A. Rahman I, judul asli Syari’ah The Islamic Law; Muamalah, penj. Zaimudin & Rasyid Sulaiman, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996.
Hanafi, A., Azas - Azas Hukum Pidana Islam , Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
Hanbal, Ahmad ibn., Musnad Ahmad , jilid V, Mesir: Muassasah Qurtubah, t.t.
Hasan,  Abdul  Halim., Tafsir  ak-Ahkam, ed.  Azhari  Akmal  Tarigan  &  Agus  Khair, Jakarta: Kencana, 2006.
Khallaf, Abdul Wahab., judul asli Ilmu Ush­l Fiqh; Kaidah-Kaidah Hukum Islam , penj. Noer Iskandar dkk, Jakarta: Rajawali Pres, 1991.
Mahalli,  Ahmad  Mudjab., Hadis-Hadis  Muttafaq  ‘Alaih;  Bagian  Ibadah, Jakarta: Kencana, 2003.
Mawardi, Hukuman  Mati  Menurut  Islam, Yogyakarta:  Universitas  Gadjah  Madah, 1980.
Moh.  Saifullah  al-Aziz  Senali, Khutbah  Jum’at;  Tantangan  Umat  Islam  di  Era Gelobalisasi (Surabaya: Terbit Terang, 2007), h. 332.
Moh. Zuhri dkk, Tarjamah Sunan at-Tirmidzi, jilid I, Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1992. Muhammad    Nasir, Jangan  Asal  Pilih  Pemimpin, ed.  Imam  Pratomo  dkk,  Medan: Darussalam, 2013.
Muhammad  Abu  Zahrah, Al-Jarima  wa  al-‘Uqbah  fi  al-Fiqh  al-Islalamy, Kairo: Maktabah al-Angelo al-Mishriyah, t.t.
Musthafa,  Adib  Bisri  dkk., Tejemah  Muwaththa’  Imam  Malik, Semarang:  Asy-Syifa’,
1992.
Noor,  M., Tinjauan  Ringkas  Beberapa  Aspek  Hukum  Islam, Yogyakarta:  Kota Kembang, 1977.
Rahman,  Abdur.,  judul  asli Shariah  The  Islamic  Law;  Tindak  Pidana  dalam  Syariat Islam penj. Wadi Masturi, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
Ridwan, M. Nurkholis., Mengapa Menolak Syariat Islam, majalah Sabili no. 01 th. x. 25 Juli 2002/14.
Rizalman  Muhammad  Ishak  Suliaman, Wasiat  dan  Hibah, Kuala  Lumpur:  Universiti Malaya, 2008.
Rofiqul ‘A’la, SuapdalamPerspektifIslam , Jakarta: P3M, 2004.
Saebani,  Beni  Ahmad., Filsafat  Hukum  Islam, ed.  Maman  Abd  DJaliel,  Bandung: Pustaka Setia, 2007.
Sayyid Ahmad al-Hasyimi, judul asli Mukhtar al-Had³s; Syarah Mukhtarul Hadis, penj. Moch. Anwar dkk, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993.
Shonhaji,  Abdullah  dkk., Tarjama  Sunan  Ibnu  Majah, jilid  III,  Semarang:  CV.  Asy- Syifa’, 1993.
Sunarto,  Achmad  dkk., Terjemah  Shahih  Bukhari, jilid IX, Semarang: CV.Asy Syifa’, 1993.
Syarifuddin, Amir., Ushul Fikih, Jakarta: Kencana, 2009.
Taufail  Ahmad  Quresyi,  judul  asli Methodologies  of  Social  Change  and  Islamic  Law; Metodologi-Metodologi  dalam  Perubahan  Sosial  dan  Hukum  Islam, penj.  A. Nasir Budiman, Bandung: Pustaka, 1988.
Tim, Koruptor  Itu  Kafir;  Telaah  Fiqh  Korupsi  dalam  Muhammadiyah  &  Nahdlatul Ulama, Bandung: Mizan, 2010.
Yatim, Badri., Sejarah Peradaban Islam, Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
Zaidah  Kusumawati  dkk, Ensiklopedia  Nabi  Muhammad  Saw  Sebagai  Pemimpin, jilid IX, Jakarta: Lentera Abadi, 2011.