Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023

## TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
Mriya Afifah Furqania 1 , Ahmad Sholikhin Ruslie 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-mail: mriyaafifahfurqania@gmail.com 1 , ruslie@untag-sby.ac.id 2

## Abstract
This research is meant to find out and explain whether a country or government is sued if it fails to provide protection for personal data. This research uses normative juridical research  methods  with  a  statutory  approach  method  and  a  conceptual  approach equipped with two legal materials, namely primary legal materials in the form of laws and regulations and secondary legal materials in the form of books and journal articles. The novelty of this research is the existence of new laws and regulations on personal data  protection,  namely  by  using  Law  Number  27  of  2022  concerning  Personal  Data Protection. The results obtained from this study are that the state / government is able to be held accountable if it fails to provide protection for personal data.  This can be seen from Article 12 of the Personal Data Protection Law which states the rights of personal data subjects, one of which has the right to sue and receive compensation for violations in  the  processing  of  personal  data.  However,  the  provisions  regarding  compensation procedures  have  not  been  further  regulated  in  the  implementing  government regulations of the Personal Data Protection Law. The conclusion of this study found that there is a right of citizens to sue and receive compensation other than the Civil Code, the Population  Administration  Law  and  the  Electronic  Information  and  Transactions  Law. This right is born from the fault of the government in the form of unlawful acts by the government or onrechtmatige overheisdaad.
Keywords : governmental liability, law protection, personal data

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memaparkan  penjelasan  dan  mengetahui dapatkan  negara  negara  atau  pemerintah  digugat  apabila  gagal  dalam  memberikan perlindungan  terhadap  data  pribadi.  Dalam  penulisan  artikel  jurnal  ini  peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundangan serta pendekatan  konseptual  dilengkapi  dengan  bahan  hukum  berupa  primer  peraturan perundangan dan sekunder berupa artikel ilmiah dan buku. Kebaruan dari penelitian ini adalah  adanya  peraturan  perundangan baru  tentang perlindungan  data pribadi  yaitu dengan  menggunakan  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi.  Hasil  yang didapatkan  dari  penelitian  ini  adalah  kedapatan  negara/pemerintah  untuk  dimintai pertanggunggugatan  apabila  gagal  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  data pribadi.  Hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Pasal 12 yang menyebutkan mengenai hak dari subjek data pribadi salah hak penggugatan dan penerimaan ganti kerugian atas pelanggaran dalam data pribadi yang diproses. Namun ketentuan  tentang  tata  cara  ganti  rugi  belum  lebih  lanjut  diatur  dalam  peraturan pemerintah  pelaksana  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi.  Kesimpulan  dari penelitian ini menemukan bahwa adanya hak dari warga negara untuk menggugat dan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
menerima ganti rugi selain dari KUHPerdata, UU Adminduk dan UU ITE. Hak tersebut lahir dari adanya kesalahan dari pemerintah berupa perbuatan melawan hukum oleh pemerintah atau onrechtmatige overheisdaad .
Kata kunci : tanggung gugat pemerintah; perlindungan hukum; data pribadi

## PENDAHULUAN
Perlindungan terhadap diri pribadi hingga harta benda serta adanya hak untuk perasaan  aman  merupakan  bagian  dari  hak  asasi  manusia.  Hal  ini  diamanatkan  oleh UUD  NRI  1945  tepatnya  pada  Pasal  28G  (1).  Danrivanto  Budhijanto  memberikan pengertian terkait hak pribadi yang digolongkan ke dalam hak asasi manusia hak pribadi atau hak privat yang dilindungi akan membuat peningkatan terhadap nilai kemanusiaan hingga pembatasan kekuasaan dari pemerintah. [1] Uraian tersebut dapat memberikan makna bahwa perlindungan diri pribadi yang disebutkan dalam Pasal 28 G (1) UUD NRI Tahun 1945 lekat terkait dengan hak pribadi atau hak privat yang diberi perlindungan.
Indonesia  sebagai  negara  hukum  memiliki  peran  penting  dalam  melindungi salah satunya data pribadi yang termasuk dalam hak-hak pribadi warga negara. Konsep perlindungan  data  pribadi  sebagai  hak  individu  dan  hak  pribadi  ini  pertama  kali dipopulerkan melalui artikel dalam jurnal ilmiah Harvard Law Review dengan “ The Right To  Privacy ”  yang  ditulis  oleh  Warren  dan  Brandeis  bahwa  dengan  berkembangnya teknologi  maka  akan  timbul  kesadaran  adanya  hak  menikmati  hidup.    Hak  tersebut adalah hak seseorang yang tidak boleh diganggu oleh orang lain ataupun oleh negara dan bahkan hukum harus melindungi hak tersebut.[2] Pendapat dari keduanya bahwa hak  individu  ini  harus  juga  mendapatkan  perlindungan  karena  bagian  dari  hak  asasi manusia [3]. Hal ini berkaitan dengan kewajiban negara yaitu to fulfill, to protect and to respect .
Negara  sebagai  pemangku  kewajiban  harus  dapat  memenuhi  kewajibannya untuk melindungi hak-hak para pemegang hak yaitu individu dan kelompok masyarakat. Hak yang dimiliki oleh setiap orang tersebut menjadi kewajiban dan tugas negara untuk melindungi  dan  menjamin  terpenuhinya  hak  asasi  manusia  [4].  Kewajiban  tersebut menuntut  supaya  pemerintah  membuat  kebijakan-kebijakan  demi  memberikan  rasa aman atas data pribadi, pernjaminan hak terhadap perlindungan diri serta penumbuhan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
kesadaran  terhadap  pentingnya  mengakui  dan  menghormati  privasi  dari  orang  lain. Perlindungan  Data  Pribadi  diatur  dalam  berbagai  peraturan    baik  secara  nasional maupun  internasional  dan  salah  satu  peraturan  perundangan  yang  baru  disahkan adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang tersebut memberikan pengertian mengenai Data Pribadi yaitu data tentang perseorangan yang dapat  diidentifikasi  atau  teridentifikasi  secara  tersendiri  maupun  dengan  adanya kombinasi  dari  informasi  satu  dan  lainnya  secara  langsung  dan  tidak  langsung  serta melalui sistem elektronik dan non-elektronik. Sedangkan pengertian Perlindungan Data Pribadi dalam UU PDP yaitu seluruh upaya demi  memberikan perlindungan data dari seluruh proses untuk memberikan jaminan hak konstitusional tiap orang.
Terdapat  pula  aturan  perundangan  yang  telah  lebih  dulu  memberikan  aturan data  pribadi  yaitu  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  dan  aturan  perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (UU Adminduk). Dalam undang-undang ini memberikan  definisi  data  yang  disimpan  dirawat  dan  dijaga  kebenarannya  serta kerahasiaannya  dilindungi.  Undang-Undang  Adminduk  juga  memberikan  penegasan bahwa  adanya  kewajiban  dari  negara  untuk  melindungi,  menjaga  dan  menyimpan dokumen-dokumen data kependudukan. Aturan tentang data pribadi juga disebutkan dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Meskipun dalam Undang- Undang ITE tidak memberikan batasan yang jelas mengenai ‘data pribadi’, dapat dilihat butir-butirnya mengisyaratkan untuk melindungi data pribadi pada setiap penggunaan media elektronik. Ketentuan tersebut tampak pada Pasal 26 UU ITE yang mengatakan bila  berkaitan  dengan  data  harus  melalui  persetujuan  pemilik.  Orang  yang  haknya dilukai dapat ajukan gugatan ganti rugi, meliputi penggunaan tanpa adanya izin, serta akses dan interferensi ilegal. [5]
Disebutkan  di  atas  bahwa  ada  pula  instrumen  internasional  yang  mengatur tentang hak pribadi yang bersifat privasi yaitu dalam UDHR dan ICCPR.

## “Article 12 of Universal Declaration of Human Rights
No  one  shall  be  subjected  to  arbitrary  interference  with  his  privacy,  family,  home  or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
“Article 17 of International Coven ant on Civil and Political Rights
1. No  one  shall  be  subjected  to  arbitrary  or  unlawful  interference  with  his privacy,  family,  home  or  correspondence,  nor  to  unlawful  attacks  on  his honour and reputation.
2. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”
Namun dalam pelaksanaan pemenuhan hak perlindungan data pribadi terdapat persoalan yang hingga kini masih sering terjadi dan sebagian belum teratasi. Misalkan saja permasalahan dalam bidang administrasi kependudukan dimana data-data warga seperti nama, nomor kartu keluarga, nomor akta kelahiran dan lain sebagainya tersebar akibat arsip dokumen kependudukan tidak dimusnahkan sebagaimana mestinya. Kasus yang  sempat  viral  waktu  lalu  mengenai  ijazah  dari  mantan  Menteri  Kelauhtan  dan Perikanan yaitu Susi Pujiastuti yang digunakan sebagai bungkus makanan ringan. Bila perlindungan  terhadap  pejabat  negarapun  tidak  dapat  terlaksana,  maka  terhadap warga  negara  bisa  saja  menjadi  lebih  parah.  Seringkali  dilihat  adanya  arsip-arsip dokumen kependudukan yang berakhir di pasar yang dijadikan sebagai bungkus sayur- sayuran. Adapun kesalahan tersebut datang dari instansi pelaksana yang menjual kiloan arsip-arsip  dokumen  kependudukan.  Permisalan  masalah  lainnya  menyangkut  sistem elektronik  yaitu  tersebarnya  nomor  induk  kependudukan  miliki  Presiden  Republik Indonesia  Joko  Widodo  hingga  kebocoran  data-data  masyarakat  yang  terdapat  pada aplikasi PeduliLindungi.
Penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu dengan judul “Tanggung Gugat P emerintah  Dalam  Pelayanan  Kesehatan”  yang  ditulis  oleh  Sultoni  Fikri.  Dalam penelitian  milik  Sultoni  Fikri  ini  menunjukkan  adanya  hak  dari  warga  negara  yang dirugikan  akibat  perbuatan  melawan  hukum  oleh  pemerintah  atau onrechtmatige overheisdaad (OOD)  yang  kemudian  akan  memunculkan  tanggung  jawab negara/pemerintah berupa tanggung gugat pemerintah, namun bedanya adalah dalam penelitian ini fokus meneliti dalam bidang pelayanan kesehatan. Rujukan kedua adalah penelitian terdahulu berjudul “Aspek Hukum Perlidungan Data Pribadi di Dunia Maya” milik  Rosalinda  Elsina  Latumahina.  Penelitian  ini  berfokus  pada  perlindungan  warga
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
negara dalam bidang informasi dan sistem elektronik terkait dengan data pribadi dan dalam  penelitian  ini  pula  disebutkan  tentang  tanggung  gugat  pemerintah  apabila terjadinya kerugian korban. Serta rujukan ketiga adalah penelitian terdahulu berjudul “Peran  Pemerintah  Dalam  Bidang  Administrasi  Kependudukan  Dalam  Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang  Administrasi  Kependudukan”  oleh  Uum  Ummul  Muhimah.  Penelitian  ini berfokus  pada  bidang  administrasi  kependudukan  yang  menyebutkan  adanya perlindungan terhadap pelayanan publik dan perlindungan data-data warga negara.
Ketiga  penelitian  terdahulu  menjadi  acuan  bagi  peneliti  untuk  melakukan penelitian baru sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang akan berfokus pada tanggung gugat pemerintah dan perlindungan hukum. Sedikit permisalan  masalah  di  atas  dapat  menggambarkan  apabila  negara  belum  sanggup untuk menjamin atas perlindungan data pribadi warga negaranya. Negara tidak boleh begitu saja melepas tanggung jawab. Kegagalan tersebut dapat menyebabkan kerugian apabila  data-data  pribadi  warga  negara  tersebar  dan  dapat  saja  orang  yanng  tidak bertanggung  jawab  menyalahgunakannya.  Dengan  demikian  muncullah  pertanyaan mengenai dapatkan negara atau pemerintah digugat apabila gagal dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang mana dilakukan  dengan  meneliti  kepustaaan  demi  mendapatkan  bahan  hukum  yang  akan dianalisa.  Pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan  perundangan dan  pendekatan  konsep.[6]  Bahan  hukum  pada  penelitian  ini  ada  dua  yaitu  bahan hukum primer diantaranya  KUHPerdata, Undang-Undang Adminduk, Undang-Undang Perlindungan  Data  Pribadi  serta  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik termasuk  peraturan  pelaksananya.  Serta  bahan  hukum  kedua  yaitu  bahan  hukum sekunder diantaranya buku serta artikel jurnal [7].
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Tanggung Gugat Pemerintah
Persitilahan tanggung gugat dan tanggung jawab dipengaruhi oleh kepustakaan bahasa Inggris yang dapat diartikan sebagai responsibility dan liability . Dijelaskan oleh Martono pada bukunya bahwa responsibiliy ialah tanggung jawab melalui ranah hukum publik sedangkan liability ialah tanggung jawab melalui ranah hukum perdata [8]. Dalam literatur Belanda disebut sebagai aansprakelijkheid yang diartikan oleh Peter Mahmud Marzuki  sebagai  bentuk  khusus  dari  tanggung  jawab.  Tanggung  gugat  merujuk  pada penempatan  badan  hukum  atau  seseorang  yang  wajib  membayarkan  kompensasi ataupun ganti rugi setelah terjadinya tindakan hukum atau peristiwa hukum [2].
Penelitian ini menitikberatkan tanggung gugat kepada pemerintah yang dengan kata  lain  disebut  sebagai governmental  liability yaitu  negara  atau  pemerintah  harus memberikan  ganti  rugi  bila  terjadi  kerugian  baik  sebabnya  secara  langsung  maupun tidak langsung terhadap warga negara. Pengertiannya secara umum ialah pemerintah atau  pejabat  pemerintah  atau  pejabat  lain  memiliki  kewajiban  bertanggung  jawab apabila  ada  suatu  tuntutan  ataupun  gugatan  yang  diajukan  oleh  seseorang  ataupun badan hukum perdata untuk pemenuhan-pemenuhan berupa pembayaran uang baik berupa subsidi ataupun ganti rugi, penerbitan, pembatalan atau pencabutan keputusan atau  aturan,  dan  memeunhi  kewajiban  sesuai  peraturan  perundangan  [4].  Secara sederhana dapat diartikan sebagai kewajiban pemerintah untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi akibat perbuatannya yang merugikan rakyat [9].
Menyebutkan tentang tindakan pemerintah, hukum di Indonesia menyebutkan bahwa  gugatan  perdata  dapat  didasarkan  kepada  dua  alasan  yaitu  wanprestasi  dan PMH atau dalam literatur Belanda disebut sebagai onrechmatige . Awalnya perbuatan melanggar  hukum  hanya  ditujukan  apabila  perbuatan  tersebut  secara  langsung melanggar suatu peraturan. Namun pada tahun 1919 melalui putusan Hoge Raad yang memperluas  istilah onrechmatige-daad yang  berarti  bahwa  melanggar  juga  meliputi suatu  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  kepantasan  dalam  pergaulan  hidup  di masyarakat.  Tanggung  gugat  yang  didasarkan  atas  adanya  unsur  kesalahan  dapat
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
disebut sebagai fault liability atau liability based on fault principle ini ada pada Pasal 1365 KUHPerdata yang bertumpu pada kesalahan dan melanggar hukum [2].
Bilamana  seseorang  melahirkan  kerugian  kepada  orang  lain  maka  harus bertanggunggugat  selama  perbuatan  itu  adalah  akibat  dari  pelanggaran  aturan  atau PMH  dan  pelaku  dapat  dibebani  akibat  melanggar  aturan  tersebut.  Perbuatan  akan disebut sebagai perbuatan melanggar hukum harus memenuhi beberapa unsur yaitu (1) ada perbuatan, (2) PMH, (3) kesalahan pelaku, (4) kerugian korban, dan (5) hubungan kausal antara kerugian dengan perbuatan [2]. Hal ini berkaitan dengan tanggung gugat pemerintah  yang  juga  muncul  karena  pemerintah  melakukan  tindakan  melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi rakyat. Dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon bahwa  bentuk  dari  tanggung  gugat  pemerintah  di  Indonesia  dibedakan  menjadi  dua bentuk.  Pertama  bahwa  tanggung  gugat  pemerintah  karena  keputusan  pemerintah yang  tidak  sesuai  dengan  hukum  dan  kedua  tanggung  gugat  pemerintah  karena perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah [9].
Memfokuskan pada bentuk yang kedua, maka dapat berarti bahwa pemerintah bertanggung  gugat  akibat  tindakan  atau  perbuatan  melanggar  hukum.  Literatur Belanda  menyebutkan  itu  sebagai onrechmatige  overheidsdaad .  Mengulas  kembali Pasal  1365  KUHPerdata  dan  berdasar  pada  yurisprudensi  Arrest  tahun  1919  bahwa pemerintah  dikatakan  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  bila  perbuatan pemerintah  melanggar  peraturan  perundang-undangan,  melanggar  hak-hak  subjektif dari rakyat, tidak melakukan sesuatu yang menjadi kewajiban hukumnya ataupun bila pemerintah tidak teliti/hati-hati dalam melakukan perbuatan. Mengacu pada Undang- Undang  Administrasi  Pemerintahan  dan  Peraturan  MA  Nomor  2  Tahun  2019  bahwa apabila rakyat merasa  dirugikan dengan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah maka rakyat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan administrasi. Gugatan tersebut dilengkapi dengan tuntutan supaya pemerintah melaksanakan kegiatan tertentu serta menghentikan satu perbuatan tertentu atau meminta ganti rugi [9].
Tanggung gugat pemerintah tidak bisa terlepas dari adanya kesalahan  karena hal  tersebut  akan  lahir  apabila  ada  kesalahan  dari  pihak  pemerintah.  Terdapat hubungan kausalitas antara tanggung gugat dan kesalahan. Ajaran tentang kesalahan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
dalam  hukum  administrasi  pertama  kali  dikembangkan  di  Prancis  yang  kemudian berkembang  ke  negara-negara civil  law .  Ada  dua  bentuk  kesalahan  yaitu faute  de personalles dan faute da services . Faute de personalles merupakan kesalahan pribadi bahwa  kerugian  pihak  diberikan  kepada  pejabat  secara  pribadi  karena  munculnya kerugian  diakibatkan  oleh  kesalahan  pribadi  pejabat  bukan  karena  jabatannya. Sedangkan faute de services merupakan kesalahan jabatan bahwa keruhian pihak ketiga dibebankan kepada jabatan karena munculnya kerugian diakibatkan oleh pelaksanaan dari wewenang jabatan. Kedua ajaran tersebut menghasilkan konsep tanggung gugat jabatan dan pribadi. [9].
Dua  bentuk  tanggung  jawab  tersebut  diberikan  pembeda  oleh  Philipus  M. Hadjon  yang  pertama  bahwa  tanggung  jawab  jabatan  akan  fokus  kepada  legalitas keabsahan  tindakan  pemerintah  meliputi  wewenang,  prosedur  dan  substansi, sedangkan tanggung jawab pribadi akan fokus kepada maladministrasi ataupun perilaku buruk/perbuatan  tercela  dari  aparatur  pelaksana  tugas  seperti  wewenang  yang disalahgunakan  atau  disewenang-wenangkan.    Paramater  baik  dari  tanggung  jawab jabatan dan pribadi adalah peraturan perundangan dan asas-asas umum pemerintahan yang  baik  (AAUPB).  Adapun  asas  yang  mendasari  tanggung  jawab  jabatan  adalah praesumptio iustae causa yaitu setiap tindakan dari pemerintah dianggap sah hingga ada pencabutan/pembatalan dan asas vicarious liability yaitu asas pertanggungjawaban pengganti,  sedangkan  pada  tanggung  jawab  pribadi  yang  digunakan  adalah  asas praduga tak bersalah. Sanksi yang ditimpakan pada tanggung jawab jabatan bisa berupa sanksi  administratif  ataupun  sanksi  secara  perdata,  sedangkan  pada  tanggung  jawab pribadi bisa berupa sanksi administrasi ataupun sanksi secara perdata atau pidana [10].

## Tanggung Gugat Dalam Peraturan Perundangan Terkait Data Pribadi
Disebutkan  pada  pembahasan  sebelumnya  bahwa  adanya  konsep  ganti  rugi apabila  ada  perbuatan  melawan  hukum.  Warga  negara  dapat  menggugat  apabila terjadinya kerugian dan pemenuhannya dapat berupa pembayaran sejumlah uang baik berupa subsidi atau ganti rugi. Maka disini dapat berarti bahwa warga negara memiliki kebebasan  atau  hak  untuk  mengajukan  ganti  rugi  kepada  pemerintah.  Segi  yuridis mengonsepkan ganti rugi menjadi dua yaitu ganti rugi lahir dari wanprestasi dan ganti
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
rugi  lahir  dari  perbuatan  melawan  hukum.  Tidak  semua  konsep  dapat  diterima  oleh ganti  rugi  akibat  wanprestasi  selayaknya  diterima  oleh  ganti  rugi  akibat  perbuatan melawan  hukum,  misalnya  konsep punitive  damage atau  konsep  ganti  rugi  yang menghukum.  Konsep  ganti  rugi  ini  merupakan  ganti  rugi  yang  wajib  diberikan  pada korban dengan jumlah yang lebih banyak dari kerugian sebenarnya [11].
Ganti  rugi  diatur  dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan,  terlebih dahulu  dibahas  dalam  KUHPerdata  Pasal  1365.  Pasal  ini  memberikan  beberapa kemungkinan jenis penuntutan yaitu diantaranya dapat berupa ganti rugi dalam bentuk uang serta ganti rugi dalam bentuk mengembalikan keadaan semula. Maka dapat dilihat bahwa ganti rugi bukanlah berbentuk uang saja. Menurut keputusan Hoge Raad tahun 1918  bahwa  ganti  rugi  dengan  mengembalikan  keadaan  seperti  semula  merupakan bentuk yang paling tepat untuk mengganti kerugian. Sejalan dengan ketentuan Pasal 1365  KUHPerdata  bahwa  seberapa  mungkin  untuk  pengembalian  keadaan  semula setidaknya pada keadaan yang dicapai tidak dilakukan perbuatan melawan hukum [11].
Ketentuan perundangan tersebut termasuk ketentuan yang umum ditemukan tentang ganti rugi sehingga belum menyentuh permasalahan dalam perlindungan data pribadi. Meskipun telah disebutkan dalam peraturan perundangan yang lebih dulu ada seperti Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) dan aturan yang menyangkut sistem elektornik yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta pengubahannya. Setelah cukup lama menjadi rancangan undang-undang yang ditunggu masyarakat Indonesia, aturan mengenai perlindungan data pribadi telah sah menjadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  menyampaikan  bahwa  adanya  aturan tentang  kewajiban  dan  hak  pemilik  data  hingga  pemrosesan  data  yang  kedepannya diharapkan dapat menjadi solusi mencegah terjadinya kebocoran data. Undang-Undang Perlindungan  Data  Pribadi  mengandung  pertanggungjawaban  yang  dijadikan  sebuah asas agar ada tindakan berupa tanggung jawab dari pihak penyelenggara data baik yang melakukan pemrosesan ataupun penagawasan data serta menjamin keseimbangan hak dan kewajiban pemilik data pribadi ataupun pihak terkait [12].
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Terlebih dahulu menelisik ke  kewajiban Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data  Pribadi  dalam  Pemrosesan  Data  Pribadi.  Dalam  bab  ini  disebutkan  beberapa larangan diantaranya menjaga kerahasiaan Data Pribadi, melindungi Data Pribadi dari pemrosesan yang tidak sah, memusnahkan Data yang telah habis masa retensinya, serta bertanggung  jawab  atas  pemrosesan  Data  Pribadi  dengan  menunjukkan pertanggungjawaban dalam rangka memenuhi kewajiban. Kemudian Pasal 65 dan Pasal 66.  Pada  Pasal  65  UU  PDP  disebutkan  tiga  larangan  yang  pertama  perolehan  dan pengumpulan Data Pribadi yang bukan kepunyaanya untuk penguntungan diri sendiri atau  orang  lain,  kedua  pengungkapan  Data  yang  bukan  miliknya,  dan  ketiga menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya. Sedangkan pada Pasal 66 disebutkan satu larangan yaitu pembuatan Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
Kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan tersebut adalah upaya melindungi hak dari Subjek Data Pribadi. Pada Bab IV disebutkan tentang Hak Subjek Data Pribadi yang  diantaranya  pada  Pasal  12  hak  penggugatan  dan  penerimaan  ganti  rugi  atas terlanggarnya proses data pribadi. Hak tersebut tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Aturan lanjut tentang pelanggaran proses daat pribadi  dan  tata  cara  gugat  ganti  rugi.  Ketentuan-ketentuan  dari  Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menunjukkan bahwa negara atau pemerintah dapat dimintai pertanggunggugatan apabila gagal dalam memberikan perlindungan data pribadi bagi warga  negara.  Tetapi  sejak  disahkannya  UU  PDP  belum  terbit  peraturan  pemerintah terkait  pelaksanaan  perlindungan  data  pribadi  yang  memang  membutuhkan  waktu cukup  lama  sehingga  ketentuan  mengenai  tata  cara  ganti  rugi  belum  dapat mengakomodasi ataupun memberikan acuan kepada warga negara.
Berkaitan dengan data pribadi terdapat peraturan perundangan yang lebih dulu menyebutkan tentang data pribadi yaitu Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Undang-undang  ini  memberikan  kewajiban  bagi  negara  untuk  menyimpan  dan melindungi  kerahasiaan  dari  Data  Perseorangan  dan  Dokumen  Kependudukan  yaitu pada Pasal 79. Data Perseorangan dan Dokumen Kependudukan ini termasuk kepada Data  Pribadi  yang  mana  data-data  ini  wajib  untuk  dilindungi,  disimpan,  dirawat  dan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
dijaga  kebenaran  dan  kerahasiaannya.  Data  pribadi  yang  setidaknya  harus  dilindungi adalah  sidik  jari,  tanda  tangan  hingga  elemen  data  lain  yang  merupakan  aib  bagi seseorang  yang  disebutkan  pada  Pasal  84  UU  Adminduk.  Adanya  kewajiban  dan pengertian-pengertian  tersebut  membuat  negara  harus  meciptakan  larangan  dan sanksi  bagi  pelanggar. Pada  Pasal  86  UU  Adminduk  ada  larangan  bagi  Petugas untuk menyebarluaskan  Data  Pribadi  apabila  tidak  sesuai  dengan  kewenangannya.  Setiap orang dengan tanpa hak yang menyebarluaskan Data Kependudukan dan Data Pribadi akan dikenakan pidana penjara atau denda. Begitupula bagi setiap orang atau badan hukum dengan tanpa hak mencetak, menerbitkan ataupun mendistribusikan Dokumen Kependudukan akan dikenakan pidana penjara dan denda [13].
Selain adanya hukuman pidana penjara dan denda, dalam UU Adminduk juga disebutkan bahwa ada hak bagi warga negara untuk menuntut ganti kerugian. Pada Bab II tentang Hak dan Kewajiban Penduduk Pasal 2 UU Adminduk disebutkan bahwa Setiap Penduduk berhak memperoleh diantaranya perlindungan dari instansi pelaksana yang menyalahgunakan  data  pribadi  atau  kesalahan  dalam  sistem  pendaftaran  dukcapil sehingga  dapat  memperoleh  ganti  kerugian.  Bila  penerapan  sanksi  pidana  tersebut dirasa  kurang untuk  penegakan  hukum maka  ada  sanksi  dalam  hukum  perdata  yaitu ganti rugi [13]. Maka dapat dilihat bahwa Undang-Undang Administrasi Kependudukan menunjukkan  negara  dapat  dimintai  pertanggunggugatan  apabila  gagal  memberikan perlindungan data pribadi bagai warga negara.
Menyentuh  bidang  informasi  dan  elektronik,  diatur  tersendiri  dalam  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016 jo. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ganti rugi menjadi penting bagi korban agar tercapainya hak korban salah satunya bentuk keadilan [14]. Kerugian tidak hanya dalam bentuk konvensional namun juga bentuk yang lebih canggih. Undang-Undang Informasi dan  Transaksi  Elektronik  tidak  dapat  berjalan  tanpa  peraturan  pelaksananya,  yaitu Peraturan  Pemerintah  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  (PP PSTE) serta Permenkominfo tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permen PDP). Dalam peraturan perundangan tersebut disebutkan bahwa pemrosesan data  pribadi    harus  memenuhi  ketentuan  adanya  persetujuan  sah  dari  pemilik  dan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
persetujuan ini dinyatakan tertulis baik manual atau elektronik. Pada Undang-Undang ITE juga dikatakan pada Pasal 26 bahwa harus ada persetujuan dari pemilik untuk hal yang menyangkut data pribadi. Dan bila ada pelanggaran hak dapat diajukan gugatan kerugian  meliputi  penggunaan  tanpa  izin,  penyelenggaraan  sistem  elektronik  serta akses  dan  interferensi  ilegal  [5].  Maka  dapat  dilihat  bahwa  tiap-tiap  orang  yang dilanggar haknya dapat ajukan gugatan kerugian [15].

## KESIMPULAN
Konsep tanggung gugat pemerintah disebutkan dalam literatur Inggris sebagai governmental  liability yang  secara  sederhana  berarti  pemerintah  wajib  untuk memberikan  ganti  rugi  atau  kompensasi  akibat perbuatannya  yang  merugikan  warga negara.  Tanggung  gugat  ini  lahir  dari  adanya  perbuatan  melawan  hukum  oleh pemerintah  atau  yang  dalam  bahasa  Belanda  adalah onrechtmatige  overheisdaad (OOD).  Tanggung  gugat  ini  lahir  dari  adanya  ajaran  tentang  kesalahan  yang dikembangkan  di  Prancis  yaitu faute  di  personalles dan faute  da  services .  Hal  ini melahirkan  konsep  tanggung  jawab  atau  tanggung  gugat  jabatan  ataupun  pribadi. Berbagai  peraturan  perundangan  di  Indonesia  mengatur  tentang  adanya  hak  warga negara  untuk  mengajukan  gugatan  ganti  kerugian  apabila  hak  mereka  dirugikan. Beberapa  diantaranya  ada  pada  Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta aturan yang belum lama disahkan yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Keempat peraturan tersebut menjadi acuan bagi penulis untuk mengambil ketentuan-ketentuan mengenai dapat atau tidaknya negara dimintai pertanggunggugatan apabila gagal dalam melindungi data pribadi milik warga negara.

## UcapanTerima Kasih
Ucapan banyak terima kasih diberikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan  artikel  jurnal  ini  terutama  Dosen  Pembimbing  dan  Universitas  17  Agustus 1945 Surabaya. Mereka yang memberikan kontribusi telah tersebut sebagai co-author dalam penelitian ini.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023

## DAFTAR PUSTAKA
D.  Budhijanto, Hukum  Telekomunikasi,  Penyiaran  &  Teknologi  Informasi .  Bandung: Refika Aditama, 2010.
R.  E.  Latumahina,  “Aspek  Hukum  Perlindungan  Data  Pribadi  di  Dunia  Maya,” Jurnal Gema Aktualita , vol. 3, no. 2, Dec. 2014.
S. Dewi, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia,” Yustisia Jurnal Hukum , vol. 5, no. 1, pp. 22 – 30, 2016.
S. Fikri, “TANGGUNGGUGAT PEMERINTAH DALAM PELAYANAN KESEHATAN,” Doctoral Dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, 2018.
L. Sautunnida, “Urgensi Undang -Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia,” Kanun Jurnal Ilmu Hukum , vol. 20, no. 2, pp. 369 – 384, Aug. 2018, doi: 10.24815/kanun.v20i2.11159.
J.  Efendi  and  Johnny, Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris .  Depok: Prenadamedia Group, 2016.
P. M. Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi) . Jakarta: KENCANA, 2017. Martono, Kamus  Hukum  dan  Regulasi  Penerbangan .  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2007.
Hufron and S. Hadi, Tanggung Gugat Pemerintah & Perlindungan Hukum Bagi Rakyat . Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.
P. M. Hadjon, Hukum Administrasi dan Good Governance . Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010.
T.  Apria ni,  “KONSEP  GANTI  RUGI  DALAM  PERBUATAN  MELAWAN  HUKUM  DAN WANPRESTASI  SERTA  SISTEM  PENGATURANNYA  DALAM  KUH  PERDATA,” Jurnal Ganec  Swara ,  vol.  15,  no.  1,  pp.  929 – 934,  Mar.  2021,  [Online].  Available: http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA
D. D. Putri and M. H. Fahrozi, “UPAYA PENCEGAHAN KEBOCORAN DATA KONSUMEN MELALUI  PENGESAHAN  RUU  PERLINDUNGAN  DATA  PRIBADI  (STUDI  KASUS  E- COMMERCE BHINNEKA.COM),” Borneo Law Review , vol. 5, no. 1, Jun. 2021. A.  N.  Hasanah, “Pertanggungjawaban  Pemerintah  Atas  Kesalahan  Pencatatan Data Administrasi  Kependudukan  (Studi  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Banyuwangi),” Universitas Jember, Jember, 2020.
S. Kakoe, M. Ruba’i, and A. Madjid, “Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual  Beli  Online  Melalui Ganti  Rugi  Sebagai  Pidana  Tambahan,” Jurnal  Legalitas , vol. 13, no. 2, pp. 115 – 128, 2020.
A. A. Zaman, J. Anwar, and A. Fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana Kebocoran Data BPJS Dalam Perspektif UU ITE,” Juncto Delictio , vol. 1, no. 2, Oct. 2021.