## ASISTENSI PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA
Beta Andri A. Uliansyah 1 , Ikhwan Arif Rahman 2*
1) Jurusan Manajemen Keuangan,
Politeknik Keuangan Negara STAN 2) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan
*Corresponding author Ikhwan Arif Rahman Email : dauntiga@gmail.com

## Abstrak
Pengabdian  kepada  masyarakat  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  akun- tabilitas,  mengidentifikasi  masalah  dan  memberikan  solusi  terkait  penge- lolaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Metode yang digunakan dalam  kegiatan  pengabdian  ini  adalah  asistensi  berupa  pendampingan langsung  yang  dilaksanakan  dalam  dua  tahap.  Pendampingan  Tahap pertama,  didahului  dengan  kegiatan Focus  Group Discussion  (FGD). Kegiatan  FGD  ini  digunakan  untuk  mendapatkan  informasi  tentang permasalahan  terkait  perencanaan  dan  penganggaran  desa.  Setelah  itu dianalisis  permasalahannya  dan  selanjutnya  memberikan  alternatif  solusi atas  permasalahan  yang  ada.  Pada  pendampingan  Tahap  kedua dilaksanakan  evaluasi  atas  implementasi  alternatif  solusi  yang  telah disampaikan dalam pendampingan tahap pertama. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di empat desa di Provinsi Aceh, antara lain Desa Bakau  Hulu,  Kecamatan  Labuhanhaji,  Kabupaten  Aceh  Selatan;  Desa Bangun Sari dan Desa Sikerabang, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam; Desa  Lae  Bersih,  Kecamatan  Penanggalan,  Kota  Subulussalam.  Dari  hasil asistensi tersebut menunjukkan Sumber Daya Manusia / Aparatur Pemerintah Desa sebenarnya cukup memadai, akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan  Sumber  Daya  Manusia,  baik  mengenai  kompetensinya maupun rangkap jabatan.
Kata kunci: Desa, Pengabdian, Penganggaran, Perencanaan

## Abstract
This  community  service  aims  to  increase  accountability,  identify  problems and provide solutions to village financial management and accountability. The method used in this service activity is assistance indirect assistance, which is carried out in two stages. Mentoring The first phase was preceded by Focus Group  Discussion  (FGD)  activities.  This  FGD  activity  was  used  to  obtain information about problems related to village planning and budgeting. After the problem is analyzed, the servant tries to provide alternative solutions to the  existing  problems.  Finally,  in  the  second  phase  of  mentoring,  an evaluation  of  the  implementation  of  alternative  solutions  that  have  been submitted in the first phase of mentoring is carried out. This community service activity was carried out in four villages in Aceh Province, including Bakau Hulu Village, Labuhanhaji District, South Aceh Regency; Bangun Sari Village and Sikerabang  Village,  Longkib  District,  Subulussalam  City;  Lae  Bersih  Village, Penanggalan District, Subulussalam City. From the results of the assistance, it shows that the Human Resources / Village Government Apparatus is quite adequate. However, there are still some Human Resources problems, both regarding their competence and concurrent positions.
Keywords : Village, Service, Management, Accountability
© 2021 Penerbit PKN STAN Press. Some rights reserved

## PENDAHULUAN
Dalam  era  reformasi  terjadi  perubahan  pola pertanggungjawaban  dari  akuntabilitas  vertikal, menjadi  akuntabilitas  horizontal.  Ruang  lingkup pengelolaan  keuangan  desa  meliputi  kekayaan desa yang dikelola langsung oleh pemerintah desa, yaitu  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDesa).  Dalam  pengelolaan  keuangan  desa tersebut  perlu  diperhatikan  dan  ditaati  asas  umum
pengelolaan keuangan desa yaitu, keuangan desa harus  dikelola  secara  tertib,  taat  pada  peraturan perundang-undangan,  transparan,  akuntabel,  dan partisipatif  dengan  memperhatikan  asas  keadilan, kepatutan  dan  manfaat  untuk  masyarakat  desa. Pengelolaan  keuangan  desa  dilaksanakan  dalam suatu  sistem  yang  terintegrasi  yang  diwujudkan dalam  APBDesa  yang  setiap  tahun  ditetapkan dengan peraturan desa (Taufik, 2008).
Uliansyah dan Rahman, Jurnal Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan, Volume 3 Nomor 1, Bulan Maret Tahun 2021 : Halaman 50
© 2021 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Pemberlakuan  otonomi  daerah  berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, sebagaimana diubah oleh UU No.  32  Tahun  2004,  dan  sebagaimana  diubah kembali  oleh  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah.  Menurut  Sugiarto  (2018) pada dasarnya tujuan dari otonomi daerah adalah untuk: memberdayakan daerah guna meningkatkan kesejahteraan  rakyat  yang  merupakan  bagian utama dari tujuan nasional dengan selalu memper- hatikan  kepentingan  dan  aspirasi  yang  tumbuh dalam masyarakat; menjamin keserasian hubungan antara  Daerah  dengan  Daerah  lainnya,  untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mence- gah ketimpangan antar Daerah; menjamin hubung- an  yang  serasi  antar  Daerah  dengan  Pemerintah dalam  rangka  memelihara  dan  menjaga  keutuhan wilayah  Negara  dan  tetap  tegaknya  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada  perkembangannya,  semangat  untuk mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masya- rakat  melalui  otonomi  daerah  tersebut  kemudian dikembangkan  dalam  sistem  otonomi  desa  melalui penetapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 43 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksana- annya.  Sejak  era  reformasi  sebenarnya  sudah  ada UU yang dibuat terkait dengan Desa, yaitu UU No. 22 tahun  1999  dan  UU  No.  32  tahun  2004  keduanya tentang Pemerintahan Daerah  (Aziz, 2016). Namun, dalam  pelaksanaannya  pengaturan  tentang  desa belumlah  mewadahi apa yang menjadi kepenting- an dan kebutuhan masyarakat desa. Barulah melalui UU No. 6 tahun 2014 kepentingan desa mulai diako- modasi. Terbitnya UU No. 6 tahun 2014 tentang desa merupakan  upaya  untuk  menghidupkan  kembali peran  penting  desa  dalam  proses  pembangunan nasional.
Kewenangan  pengelolaan  keuangan  Desa dilaksanakan  oleh  Kepala  Desa  sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  75  UU  No  6  Tahun  2014 bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa. Dalam melaksanakan kekuasaannya kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya  kepada  perangkat  desa.  Kepala Desa  adalah  pemegang  kekuasaan  pengelolaan keuangan  Desa.  Dalam  melaksanakan  kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa mengu- asakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa (Supriadi, 2015).
Kepala  Desa  wajib  mempertanggungjawab- kan  pengelolaan  keuangan  desa  kepada  Kepala Daerah  dalam  bentuk  pelaporan  berkala  yang dibuat  secara  rutin  dan  laporan  akhir  yang  men- cakup  perkembangan  pelaksanaan,  penyerapan dana,  masalah  yang  dihadapi  dan  rekomendasi penyelesaian hasil akhir. Selain itu kepala desa juga wajib  mempertanggungjawabkan  pengelolaan  ke- uangan  desa  kepada  masyarakat  desa  dengan memberikan  informasi  yang  mudah  diakses  oleh masyarakat  (Yatminiwati,  2017).  Namun  menurut
Supriadi (2015), mekanisme dan prosedur pengelola- an  keuangan  desa  oleh  Kepala  Desa  masih  mem- berikan  peluang  terjadi  penyimpangan  anggaran karena  BPD  (Badan  Permusyawaratan  Desa) sebagai badan kontrol kepala desa hanya memberi- kan pertimbangan dalam perencanaan pengguna- an keuangan desa, bukan dimintai persetujuan.
Praktik  penyimpangan  lainnya  dapat  dilihat dalam studi kasus yang dilakukan oleh Utomo et al. (2018)  tentang Good  Governance dalam  penge- lolaan keuangan Desa (Desa Campursari, Kecama- tan  Karangjati,  Kabupaten  Ngawi)  menyebutkan bahwa terjadi ketidak transparansi secara maksimal dalam pengelolaan keuangan desa. Beberapa pos tertentu  dalam  laporan  keuangan  hanya  diketahui oleh  kepala  desa  dan  bendahara  desa.  Terutama rincian-rincian  belanja  yang  telah  dilakukan.  Jika ada  yang  disampaikan ke publik  hanyalah  belanja umum,  biasanya  yang  menyangkut  belanja  pem- bangunan,  sedangkan  belanja  yang  menyangkut urusan ke dalam (Alat Tulis Kantor, perjalanan dinas, Honorarium  dan  sebagainya)  hanya  diketahui  oleh internal  pemerintah  Desa  saja  utamanya  Kepala Desa  dan  Bendahara  Desa.  Kondisi  transparansi yang  kurang  maksimal  ini  didukung  dengan  sikap pasif  masyarakat,  terbukti  belum  pernah  ada masyarakat  yang  mengajukan  permintaan  data- data  laporan  keuangan  secara  langsung  kepada Pemerintah Desa baik secara Lisan maupun tertulis.
Menurut  Alfaruqi  &  Kristianti  (2019),  indikator- indikator  terjadinya  penyimpangan,  antara  lain pelaku  penyimpangan  menganggap  wajar  atas kesalahan  yang  dilakukan  dan  sering  mengulangi kesalahan  tersebut,  selanjutnya  merasa  tidak  ada pihak  yang  dirugikan,  serta  keharusan  untuk melakukan  sesuatu  dan  tindakan  indisipliner.  Untuk itu, perlu pengendalian yang baik guna mencegah terjadinya  potensi  kecurangan  dalam  pengelolaan keuangan desa.
Perangkat  desa  mempunyai  peran  dalam pengelolaan keuangan desa dan secara keseluruh- an  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  desa (Indrianasari,  2017).  Namun  pada  kenyataannya perangkat  desa  dihadapkan  dengan  kondisi kapasitas  sumber  daya  manusia  yang  terbatas. Faktor  pendidikan  dari  aparatur  pemerintah  desa yang  ada  di  tingkat  desa  masih  banyak  yang tergolong rendah, faktor usia perangkat desa yang menyebabkan  lambannya  pengoperasian  kompu- ter, selain itu banyaknya uraian kode rekening yang harus  dihafalkan,  kurang  memahaminya  aparat desa  mengenai  teknis  pembuatan  pelaporan pertanggungjawaban (Liando et al., 2017).
Melihat  beberapa  kendala  dalam  penge- lolaan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  Desa, maka  Pusat  Pendidikan  dan  Pelatihan  (Pusdiklat) Kekayaan  Negara  dan  Perimbangan  Keuangan (KNPK)  sebagai  salah  satu  perpanjang  tanganan Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Keuangan  (BPPK)
© 2021 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Kementerian  Keuangan,  menyelenggarakan  pela- tihan  dan  pendampingan  berkenaan  dengan  pe- ngelolaan  keuangan  Desa  untuk  desa-desa  di seluruh Indonesia, termasuk untuk Kabupaten  Aceh Selatan  dan  Kota  Subulussalam,  dimana  kedua daerah  tersebut  berada  di  wilayah  pinggiran Indonesia  bagian  barat  dan  jauh  Ibu  Kota  provinsi. Sehingga daerah itu perlu mendapatkan perhatian dari  Pemerintah  Pusat.  Rangkaian  kegiatan  ini merupakan  rangkaian  program  prioritas  nasional yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kapabilitas sumber daya manusia pengelola aset dan keuang- an desa.
Salah  satu  pelatihan  dalam  program  ini adalah  pelatihan  pengelolaan  dan  pertanggung- jawaban  keuangan  Desa  yang  telah  dilaksanakan beberapa  angkatan  pada  periode  bulan  Februari sampai  dengan  Juni  2019  di  Kota  Subulussalam. Setelah  pelaksanaan  pelatihan  selesai,  kemudian dilanjutkan  dengan  kegiatan  pendampingan  lang- sung  ke  desa-desa  terpilih.  Pemilihan  desa-desa yang  didampingi  berdasarkan  hasil  evaluasi  pem- belajaran  pelatihan-pelatihan  tersebut  terhadap para  peserta  pelatihan.  Tujuan  pendampingan  di tingkat desa adalah untuk meningkatkan akuntabi- litas,  mengidentifikasi  masalah  dan  memberikan solusi  terkait  pelaksanaan  materi  pelatihan,  serta memastikan  implementasi  materi  pelatihan  terkait pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  keuangan Desa.
Asistensi  dalam  pengabdian  kepada  masya- rakat ini berupa kegiatan pendampingan. Berdasar- kan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, bahwa  yang  dimaksud  dengan  pendampingan desa  adalah  kegiatan  untuk  melakukan  tindakan pemberdayaan  masyarakat  melalui  asistensi, pengorganisasian,  pengarahan  dan  fasilitasi  Desa (Suswanto et al., 2019).
Dalam  program  pendampingan  ini,  tim pengabdi  menjadi  fasilitator  dan  motivator  dalam penyelesaian tugas dan memberikan solusi atas per- masalahan yang ada. Pendampingan pengelolaan dan  pertanggungjawaban  keuangan  ini  serupa dengan  beberapa  kegiatan  pendampingan  yang telah  dilakukan  oleh  Kodirin  (2019),  Syam  BZ  et  al. (2018),  dan  Raharjo  &  Khusnaini  (2018)  yang  mana lebih berfokus pada pendampingan dalam penge- lolaan dan pertanggungjawaban keuangan organi- sasi privat dan berorientasi profit. Sedangkan dalam kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  ber- fokus pada organisasi publik dan bersifat non profit.

## METODE PELAKSANAAN
Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksa- nakan dalam dua tahap. Tahap pertama dilaksana- kan  pada  tanggal  26  sampai  dengan  30  Agustus 2019.  Tahap  dua  dilaksanakan  pada  tanggal  18
sampai dengan 22 November 2019. Tahapan dalam metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat  ini  adalah  melalui  pendampingan tahap pertama dan tahap kedua.
Pendampingan  Tahap I  ini  didahului  dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD). FGD adalah eksplorasi terhadap suatu isu/fenomena khusus  dari diskusi suatu kelompok individu yang berfokus pada aktivitas  bersama  diantara  para  individu  yang  ter- libat didalamnya untuk menghasilkan suatu kesepa- katan bersama (Afiyanti, 2008). Individu yang terlibat dalam  kelompok  diskusi  tersebut  saling  berbicara dan  berinteraksi  dalam  memberikan  pertanyaan, dan  memberikan  komentar  satu  dengan  lainnya tentang  pengalaman  atau  pendapat  mereka  ter- hadap suatu permasalahan untuk didefinisikan atau diselesaikan  dalam  kelompok  diskusi  tersebut. Dalam  kegiatan  FGD  ini  diikuti  oleh  tim  pengabdi dan  perangkat  desa.  Pengabdi sendiri  mengguna- kan FGD untuk mendapatkan informasi tentang per- masalahan  terkait  pengelolaan  dan  pertanggung- jawaban keuangan Desa. Setelah dianalisis perma- salahan  selanjutnya  pengabdi  mencoba  memberi- kan alternatif solusi atas permasalahan yang ada.
Pendampingan  Tahap  II  ini  dilaksanakan evaluasi  atas  implementasi  alternatif  solusi  yang telah  disampaikan  dalam  pendampingan  tahap  I. Kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  dilaksanakan di  empat  desa  di  Provinsi  Aceh  yang  mempunyai nilai evaluasi terbaik dalam pelatihan yang diseleng- garakan  oleh  Kementerian  Keuangan  melalui Pusdiklat KNPK. Desa-desa tersebut antara lain Desa Bakau  Hulu  (Kecamatan  Labuhanhaji,  Kabupaten Aceh  Selatan),  Desa  Lae  Bersih  (Kecamatan Penanggalan,  Kota  Subulussalam),  Desa  Bangun Sari,  dan  Desa  Sikerabang  (Kecamatan  Longkib, Kota Subulussalam).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendampingan Tahap I a. Desa  Bakau  Hulu,  Kecamatan  Labuhan    haji, Kab. Aceh Selatan
Desa  Bakau  Hulu  terletak  di  Kecamatan Labuhan Haji, Kab. Aceh Selatan dan dapat dicapai dengan  perjalanan  kurang  lebih  1 jam  mengguna- kan  kendaraan  darat  dari  Tapak  Tuan.  Desa  ini berada  di  pinggir  jalan  raya  dekat  perbatasan dengan  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya  (dengan  ibu kota  Blang  Pidie).  Keunikan  budaya  Kecamatan Labuhan Haji adalah daerah ini ditempati oleh Suku Aceh  dengan  Bahasa  Minang.  Hal  ini  disebabkan Labuhan  Haji  dahulu  adalah  pelabuhan  yang digunakan  oleh  rombongan  jamaah  haji  dari Sumatera  Barat.  Desa  Bakau  Hulu  dipimpin  oleh seorang  keuchik,  dan  dibantu  oleh  imam  masjid, sekhgam,  lembaga  adat,  serta  enam  kaur  dalam menjalankan pemerintahannya.
Desa  Bakau  Hulu  telah  menggunakan  Aplikasi Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes).  Siskeudes
© 2021 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
merupakan aplikasi keuangan yang dikembangkan oleh  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pem- bangunan  (BPKP)  bekerjasama  dengan  Kemen- terian  Dalam  Negeri  (Mendagri)  dan  Kementerian Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi (PDTT) untuk digunakan oleh pemerintah desa  di  seluruh  Indonesia  dalam  pengelolaan keuangan  desa  secara  terintegrasi  (Martini  et  al., 2019). Tujuan Siskeudes ini adalah untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang bersih, tertib, efektif dan  efisien.  Selain  itu,  proses  pengawasan  dan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan desa juga lebih mudah diterapkan.
Di  Desa  Bakau  Hulu  pengoperasian  aplikasi Siskeudes dan penginputan data ke dalam  aplikasi tersebut dilakukan secara mandiri tanpa melibatkan operator di luar perangkat desa. Meskipun demikian, Kaur  Keuangan  sebagai  operator  siskeudes  masih merasakan kendala dalam pengoperasioan aplikasi ini disebabkan terlalu detilnya data yang perlu untuk diinput.  Dalam  pelaksanaan  kegiatan  dan  realisasi APBDesa  tidak  ditemukan  hambatan  yang  berarti. Administrasi keuangan dapat dilaksanakan dengan baik  dan  seluruh  bukti  kegiatan  dapat  dibukukan dengan  lancar.  Dokumen  penatausahaan  berupa SPP  disimpan  dan  diadministrasikan  dengan  baik. Penyusunan  laporan  keuangan  yang  disyaratkan sebagai  pelaporan  dan  pertanggungjawaban APBDes telah dapat diselesaikan dengan baik.
Desa  Bakau  Hulu  mengalami  permasalahan dalam  keuangan  desa,  meskipun  di  luar  ruang lingkup Dana  Desa,  yaitu  terlambatnya  penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemda kepada desa. ADD  (di  sini  disebut  ADK/Alokasi  Dana  Kampung) tahap  II  tahun  2019  terlambat  turun/belum  cair. Alasan  yang  disampaikan  oleh  pemda  adalah karena  APBD-Perubahan  belum  ditetapkan  karena anggota  DPRD  hasil  pemilihan  umum  2019  belum dilantik  sehingga  belum  bisa  menetapkan  APBP (Perubahan). Selain itu, terdapat perbedaan penje- lasan antara KPP dan Pemda terkait belanja makan minum  dengan  nominal  di  atas  2  juta.  KPP  menya- rankan  belanja  tersebut  dikenakan  PPh  Pasal  22, sedangkan  Pemda  menyarankan  belanja  tersebut dikenakan pajak daerah 10%. Hal ini menyebabkan kebingungan di kalangan perangkat desa.
Tim  pengabdi  menyarankan  untuk  meningkat- kan  koordinasi  dengan  Pemda  (Dalam  hal  ini DPMK/Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan Kampung) untuk memperjelas permasalahan keter- lambatan penyaluran ADD (Gambar 1). Karena hal ini cukup rumit dan melibatkan dinamika internal di pemerintah  daerah,  tim  juga  menyarankan  agar desa  tetap  menjalankan  tugas  walaupun  realisasi siltap  perangkat  desa  ikut  terhambat.  Sementara untuk  permasalahan  perhitungan  pajak,  tim menyarankan  agar  segera  melakukan  konfirmasi kepada  kedua  pihak  (KPP  dan  Pemda)  untuk memperjelas  permasalahan.  Belanja  makan  dan
minum yang tidak dilakukan di restoran masih perlu dilihat  apakah  menjadi  objek  pajak  daerah,  yaitu pajak hotel dan restoran
Gambar 1. Pendampingan tahap I di Desa Bakau Hulu
b. Desa  Bangun  Sari,  Kecamatan  Longkib,  Kota Subulussalam
Desa  Bangun  Sari  terletak  di  Kecamatan Longkib,  Kota  Subulussalam.  Dari  namanya,  dapat diketahui  bahwa  desa  ini  adalah  desa  transmigrasi dengan  mayoritas  asal  daerah  Jawa  Tengah  dan Jawa  Barat.  Desa/Kampung  Bangun  Sari  adalah wilayah pemekaran dari Kampong Lae Saga pada tahun  2000  selanjutnya  diberi  nama  Bangun  Sari yang  bermakna  doa  agar  desa  ini  banyak menghasilkan sari, warganya makmur dan sejahtera.
Desa  Bangun  Sari  tidak  menemui  kesulitan dalam  menggunakan  aplikasi  Siskeudes.  Bahkan terdapat beberapa personil yang bisa mengoperasi- kan  aplikasi  tersebut  sehingga  pengerjaan  tugas tidak bertumpu pada satu orang saja. Selain itu, para perangkat desa yang  menguasai aplikasi Siskeudes tersebut  dapat  berdiskusi  dan  saling  melengkapi ketika  menghadapi  permasalahan-permasalahan terkait operasional aplikasi.
Pelaksanaan APBDesa Bangun Sari relatif tidak memiliki  masalah  yang  berarti.  Semua  kegiatan dapat  dijalankan  dengan  baik  dan  mendapat dukungan  administrasi  keuangan  yang  memadai. Terdapat  keterlambatan  pelaksanaan  kegiatan yang  dipengaruhi  oleh  permasalahan  yang  diurai- kan pada poin Permasalahan di bawah. Pelaporan dan pertanggungjawaban APDesa Bangun Sari juga telah  tersusun  dengan  baik.  Desa  ini  dapat  meme- nuhi persyaratan penyaluran Dana Desa secara utuh 3 tahap pada tahun sebelumnya. Hal ini menanda- kan  pelaporan  keuangan  desa  telah  berjalan dengan baik.
Permasalahan  keuangan  Desa  Bangun  Sari justru  datang  dari  faktor  eksternal,  yaitu  terlambat- nya pencairan ADD dari Pemda. Hal ini menyebab- kan  keterlambatan  pembayaran  Siltap  bagi  para perangkat  desa.  Selain  itu,  pendapatan  Desa Bangun  Sari  dirasakan  sangat  fluktuatif,  salah
© 2021 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
satunya dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang hanya cair seperempat  dari  anggaran.  Akibatnya  berbagai pelaksanaan  kegiatan  APBDes  menjadi  terlambat. Salah satunya adalah pembangunan musholla yang tidak  tepat  waktu  sehingga  menimbulkan  kekece- waan para warga desa.
Meskipun  permasalahan  dipicu  oleh  faktor eksternal,  Tim  Asistensi  tetap  menyarankan  untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemda (Dalam hal ini  DPMK/Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan Kampung)  untuk  memperjelas  permasalahan  kete- rlambatan  penyaluran  ADD.  Masalah  yang  cukup sensitif  ini  perlu  untuk  dipantau  terus  perkem- bangannya karena melibatkan dinamika internal di pemerintah  daerah,  tim  juga  menyarankan  agar desa  tetap  menjalankan  tugas  walaupun  realisasi siltap  perangkat  desa  menjadi  terlambat  (Gambar 2).  Sementara  untuk  permasalahan  fluktuasi  Pen- dapatan Desa, tim menyarankan agar Desa dapat mengidentifikasi  pola  penerimaan  desa  serta meminta  informasi  dari  Pemda  khususnya  bagian yang menangani Bagi Hasil Pajak Daerah. Informasi dari  unit  tersebut  diharapkan  dapat  memberikan gambaran  realisasi  Bagi  Hasil  Pajak  Daerah  yang akan diterima oleh Desa Bangun Sari.
Gambar 2. Pendampingan tahap I di Desa Bangun Sari
c. Desa  Sikerabang,  Kecamatan  Longkib,  Kota Subulussalam
Desa  Bangun  Sari  terletak  di  Kecamatan Longkib,  Kota  Subulussalam.  Desa  ini  adalah  desa transmigrasi  dengan  mayoritas  penduduk  berasal daerah  Jawa  Tengah  dan  Jawa  Barat.  Bahkan kantor desa menjadi batas asal daerah penduduknya. Bagian barat dari kantor desa didiami oleh  mayoritas  penduduk  yang  berasal  dari  Jawa Barat dan bagian timur dari kantor desa didiami oleh mayoritas  penduduk  yang  berasal  dari  Jawa Tengah.  Saat  ini,  komposisi  penduduk  Desa Sikerabang  tergolong  heterogen  dibanding  desa- desa  lain  di  Kota  Subulussalam.  Di  desa  ini  ada penduduk  yang  beragama  Kristen,  dibandingkan dengan  desa-desa  lain  yang  seluruh  penduduknya beragama  Islam.  Mayoritas  mata  pencaharian penduduk  desa  ini  adalah  petani  kebun  kelapa sawit.
Desa  Sikerabang  telah  cukup  familiar  dalam menggunakan  aplikasi  Siskeudes  karena  telah menggunakan  aplikasi  ini  sejak  tahun  sebelumnya. Pelaksanaan APBDesa Sikerabang cukup lancar dan tidak  menemui  hambatan  berarti.  Semua  dinamika dalam  pelaksanaan  kegiatan  dapat  diantisipasi dengan baik dan mendapat dukungan administrasi keuangan  yang  memadai.  Pelaporan  dan  per- tanggungjawaban  APDes  Sikerabang  juga  dapat dipenuhi  sesuai  ketentuan.  Dengan  arahan  dan pembinaan dari Pemda, Desa  ini dapat  memenuhi persyaratan  penyaluran  Dana  Desa  secara  utuh  3 tahap pada tahun sebelumnya. Hal ini menandakan pelaporan  keuangan  desa  telah  berjalan  dengan baik.
Meskipun  Desa  Sikerabang  telah  mengguna- kan Aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa,  namun  operator  aplikasi  melaporkan  sering menemui  error  dalam  penggunaan  aplikasi  Siskeu- des.  Hal  ini  dirasa  cukup  menghambat  peng- operasian  aplikasi  karena  harus  berdiskusi  dahulu melalui media komunikasi dengan tim pengabdi-tim pengabdi  baik  dari  Pemda  maupun  dari  desa  lain agar permasalahan dapat tertangani. Sama seperti desa-desa  lainnya,  ADD  Desa  Sekerabang  menga- lami  keterlambatan  dalam  pencairan  ADD  dari pemda  sehingga  Siltap  bagi  perangkat  desa  juga terlambat. Masalah yang cukup klasik ini dipicu oleh waktu  yang  dibutuhkan  Pemda  untuk  dapat menetapkan ADD bagi seluruh desa.
Tim  mengarahkan  agar  operator  Siskeudes mengidentifikasi  error  yang  sering  ditemui  dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes (Gambar 3). Error dapat  disebabkan  karena  penggunaan  antivirus yang  mendeteksi  aplikasi  Siskeudes  sebagai ancaman,  sehingga  file-file  pendukung  aplikasi mungkin  saja  dihapus  oleh  antivirus  tersebut. Akibatnya, aplikasi Siskeudes menjadi terganggu. Tim sudah  menyarankan  untuk  mengatur  antivirus  agar tidak menyangka Siskeudes sebagai ancaman, yaitu melalui  fitur  Exclusion  (pengecualian).  Namun karena laptop Desa Sikerabang menggunakan versi antivirus yang tidak memiliki fitur tersebut, maka tim kemudian  menyarankan  untuk  menonaktifkan antivirus.
Gambar 3. Pendampingan tahap I di Desa Sikerabang
Uliansyah dan Rahman, Jurnal Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan, Volume 3 Nomor 1, Bulan Maret Tahun 2021 : Halaman 54
© 2021 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
d. Desa  Lae  Bersih,  Kecamatan  Penanggalan, Kota Subulussalam
Desa  Lae  Bersih  terletak  di  Kecamatan Penanggalan,  Kota  Subulussalam.  Desa  ini  dapat dicapai  dengan  perjalanan  selama  20  menit  dari pusat  Kota  Subulussalam.  Desa  ini  memiliki  tiga dusun, yaitu: Dusun Antara, Dusun Cahaya Baru, dan Dusun  Lae  Mbettar.  Penduduk  perempuannya mengenakan  jilbab  dan  baju  kurung  sehingga tampak seperti daerah di Aceh lainnya. Namun suku mereka  bukanlah  Aceh  tetapi  Batak  Pakpak  yang beragama  Islam.  Kota  Subulussalam  memang  ber- batasan  dengan  Kabupaten  Pakpak  Barat,  Provinsi Sumatera Utara. Menariknya, di tahun 2019, Desa ini mendapatkan  penghargaan  dari  KPP  Pratama Subulussalam sebagai Desa dengan tingkat kepatu- han perpajakan atas dana Dana Desa Terbaik.
Penggunaan  aplikasi  Siskeudes  di  Desa  Lae Bersih  telah  dimulai  sejak  tahun  sebelumnya.  Para perangkat  desa  sudah  cukup  familiar  dalam menggunakan aplikasi Siskeudes khususnya versi 1.0. APBDesa  Lae  Bersih  dapat  dilaksanakan  dengan baik  dan  tidak  menemui  hambatan  yang  berarti. Pelaksanaan kegiatan oleh Kaur dan Kasi di bawah kendali dari Kades dan koordinasi Sekdes. Dukungan administrasi keuangan selama pelaksanaan APBDes cukup memadai.
Pelaporan  dan  pertanggungjawaban  APDes Lae Bersih juga dapat disusun sesuai dengan keten- tuan  yang  berlaku.  Desa  ini  mendapat  perhatian khusus  dari  Pemda,  karena  Kepala  Dinas  Pember- dayaan  Masyarakat  dan  Desa  (DPMD)  adalah mantan  Camat  di  Penanggalan  sehingga  memiliki keterikatan cukup intents dengan Desa Lae Bersih ini. Pelaporan  pun  dapat  ditunaikan  dengan  baik sehingga  pencairan  Dana  Desa  tiap  tahap  ber- langsung lancar.
Kasi Pembangunan yang mengikuti pelatihan telah  mengundurkan  diri  dan  diganti  dengan personil  baru  yang  masih  belajar.  Akibatnya, pelaksanaan  kegiatan  yang  berada  di  bawah  Kasi Pembangunan menjadi ikut terhambat. Personil baru yang  mengisi  jabatan  ini  masih  dalam  tahap penyesuaian.  Terdapat  perbedaan  istilah  nomen- klatur pada item kegiatan desa yang menyebabkan pencairan dana menjadi terhambat. Hal ini disebab- kan  kurangnya  kesepahaman  antara  perangkat desa dengan DPMD dalam tahap evaluasi APB Des. Selain itu,  penguasaan  pengetahuan  penganggar- an  juga  perlu  ditingkatkan.  Penatausahaan  SPP Panjar  di  desa  Lae  Bersih  dirasakan  sulit  dalam pertanggungjawabannya.  Hal  ini  disebabkan  oleh pemahaman  konsep  uang  panjar  yang  belum sampai  pada  tahap  operasional  serta  dinamika pelaksanaan kegiatan di lapangan yang membuat penerapan SPP Panjar menjadi sulit dilaksanakan.
Tim  menyarankan  agar  Kasi  Pembangunan yang  baru  segera  mengupdate  pengetahuan  dan keterampilan untuk menjalankan tugasnya,
khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Tim juga  menyarankan  agar  Desa  Lae  Bersih  terus meningkatkan  koordinasi  dengan  DPMD  dalam setiap  langkah  pembangunan  desa,  khususnya dalam administrasi keuangan desa (Gambar 4).
Gambar 4. Pendampingan tahap I di Desa Lae Bersih

## Pendampingan Tahap II
Asistensi Tahap II untuk kegiatan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa dilaksa- nakan  untuk  melihat  perubahan  yang  telah  dilaku- kan  oleh  Desa,  dengan  memastikan  apakah  per- masalahan yang temukan maupun saran yang telah diberikan pada asistensi tahap I telah ditindaklanjuti oleh Desa.
a. Desa  Bakau  Hulu,  Kecamatan  Labuhan  haji, Kab. Aceh Selatan
Berdasarkan  informasi  dan  fakta  yang diperoleh  dari  tim  asistensi  tahap  I  bahwasanya terdapat  beberapa  permasalahan  yang  dijumpai, yaitu  Penginputan  siskeudes  yang  sangat  detail sehingga  menyita  waktu,  ADD  (di  sini  disebut  ADK) tahap  II  tahun  2019  terlambat  turun/belum  cair. Alasan  yang  disampaikan  oleh  pemda  adalah karena  APBD-Perubahan  belum  ditetapkan  karena anggota  DPRD  hasil  pemilihan  umum  2019  belum dilantik  sehingga  belum  bisa  menetapkan  APBP (Perubahan),  Terdapat  perbedaan  pengenaan pajak untuk belanja makan minum.
Pada saat asistensi tahap I, terdapat keluhan terkait  “Penginputan  siskeudes  yang  sangat  detail sehingga  menyita  waktu”,  akan  tetapi  hal  ini  tidak muncul  ketika  dilakukan  asistensi  tahap  II,  hal tersebut dikarenakan penjelasan dari tim pengabdi bahwasanya  aplikasi  (siskeudes)  yang  dibuat sebenarnya  ditujukan  untuk  mempermudah  bisnis proses yang ada di Pemerintahan Desa.
Adapun fakta-fakta yang dijumpai pada saat penggalian informasi dalam kegiatan asistensi tahap II di Gampong Bakau Hulu adalah sebagai berikut: 1. Pencatatan  penatausahaan  keuangan  desa telah menggunakan Aplikasi Siskeudes;
2. Penyetoran pajak yang dilakukan oleh Pemerintah  Desa,  dalam  hal  ini  Kaur  Keuangan relatif  rajin  (hampir  setiap  selesai  kegiatan disetorkan  /  tiap bulan  sebelum  tanggal  20  tiap bulan);
Uliansyah dan Rahman, Jurnal Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan, Volume 3 Nomor 1, Bulan Maret Tahun 2021 : Halaman 55
© 2021 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
3. Terdapat  pengembalian  desa  terkait  kelebihan bayar yang harus dibayarkan;
4. Tidak terdapat laporan semester;
5. Sedang menyusun LPJ Tahap II untuk Laporan;
6. Tidak ada panjar;
7. Administrasi  laporan  Penggunaan  Dana  Desa tiap  tahap  lengkap,  foto  dokumentasi  kegiatan lengkap.
Berdasarkan informasi, Desa Bakau Hulu sudah menjalankan tertib administrasi dengan baik, hal ini dibuktikan dengan lengkapnya catatan administrasi (pajak dll.) dan juga tertibnya pencatatan di aplikasi Siskeudes. Akan tetapi terdapat hal penting namun belum dilakukan oleh desa tersebut, yakni menyusun laporan  semesteran  berdasarkan  pasal  68  Permen- dagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Akan  tetapi,  kesalahan  yang  dilakukan  Desa Bakau Hulu tersebut tidak serta merta kesalahan dari Aparatur  Desa,  dikarenakan  laporan  semesteran tidak  pernah  diminta  oleh  DPMG  Kabupaten  Aceh Selatan sehingga Pemerintah Desa tidak tahu jika hal tersebut harus dilakukan sebagai tertib administrasi. Solusi yang diberikan adalah Gampong Bakau Hulu diharapkan  untuk  dapat  berkoordinasi  dengan DPMG Kab. Aceh Selatan.
Setelah  Tim  asistensi  tahap  II  melakukan koordinasi dengan pemerintah Gampong (Gambar 5), Tim berharap beberapa hal sebagai berikut:
1. Segera  menyelesaikan  penyusunan  LPJ  tahun 2019  terkait  penggunaan  Dana  Desa  maupun ADD tahap sebelumnya;
2. Mempertahankan  hal-hal  baik  yang  sudah dilakukan,  seperti  penyetoran  pajak  yang periodik, ketertiban administrasi maupun pencatatan di Siskeudes;
3. Menyelesaikan  pengembalian  desa  tersebut  ke pihak-pihak terkait;
4. Berkoordinasi  dengan  pihak  Kabupaten  dalam hal  ini  DPMG  Aceh  Selatan  untuk  dapat menyusun laporan tiap semester.
Gambar 5. Pendampingan tahap II di Desa Bakau Hulu Dalam  melakukan  pengelolaan  dan  pert- anggungjawaban  keuangan  desa,  tim  mengingat- kan  kembali  bahwa  terdapat  media  komunikasi
berupa  telepon, whatsapp  group dll.  yang  bisa digunakan  oleh  aparatur  desa  untuk  media  tanya jawab terkait hal yang belum dipahami untuk tahun anggaran 2019 maupun tahun anggaran berikutnya (TA 2020).
b. Desa  Bangun  Sari,  Kecamatan  Longkib,  Kota Subulussalam
Berdasarkan fakta pelaksanaan pengelolaan dan  pertanggungjawaban  keuangan  yang  dilaku- kan pada asistensi tahap I, Desa Bangun Sari masih membutuhkan  bimbingan  agar  pelaksanaan  pe- ngelolaan keuangan bisa berjalan dengan baik dan sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  terutama dalam  mengoperasikan  Aplikasi  Siskeudes.  Untuk bimbingan  ini  tim  telah  membentuk community  of practice (COP) dalam Whatsapp group . Adapun permasalahan yang terdapat  pada Kampung/Desa  Bangun  Sari  pada  saat  asistensi tahap I adalah sebagai berikut:
1. Siltap dari ADD terlambat pencairannya;
2. Pendapatan  Desa  fluktuatif,  salah  satunya  dari Bagi  Hasil  Pajak  Daerah  yang  hanya  cair  ¼  dari anggaran.  Akibatnya  pembangunan  mushola terhambat;
3. Belum  mengimplementasikan  materi  Akuntansi Keuangan BUMDesa yang telah diajarkan dalam pelatihan.
Proses  asistensi  tahap  II  ini  diawali  dengan wawancara  kepada  Kaur  Keuangan  dan  operator Siskeudes  di  Desa  Bangun  Sari.  Dalam  wawancara tersebut,  tim  pengabdi  melakukan  kroscek  data lewat  aplikasi  maupun  dari  contoh  dokumen  yang ada. Pada saat wawancara tersebut, tim pengabdi sangat  heran  karena  di  desa  ini  pengelolaan keuangan yang dilakukan di desa ini dilakukan satu orang  (Kaur  Keuangan).  Beberapa  proses  yang seharusnya menjadi tanggungjawab Kasi / Kaur lain, dilakukan  oleh  Kaur  Keuangan  karena  faktor pengetahuan, contohnya pengajuan kegiatan yang dalam  domainnya  seharusnya  dilakukan  oleh  Kaur Umum, dilakukan oleh Kaur Keuangan.
Terdapat  fakta-fakta  yang  dijumpai  pada saat penggalian informasi dalam asistensi tahap II di Desa Bangun Sari, sebagai berikut:
1. Pencatatan  penatausahaan  keuangan  desa telah menggunakan  Aplikasi Siskeudes  meskipun tim  pengabdi  tidak  dapat  meyakini  beberapa transaksinya  (belum  menemukan  bukti  dukung terkait hal tersebut);
2. Penyetoran  pajak  dilakukan  oleh  Pemerintah Desa,  dalam  hal  ini  Kaur  Keuangan  meskipun dalam penyetorannya tidak rutin / per pencairan;
3. Tim pengabdi tidak menemukan rincian Laporan Pelaksanaan  Pertanggungjawaban  Tahap  I (Laporan  hanya  berupa  Surat  ke  DPMK Subulussalam yang menyatakan bahwa kegiatan Pelaksanaan  Anggaran  berdasarkan  Sumber Dana sudah selesai dilaksanakan);
Uliansyah dan Rahman, Jurnal Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan, Volume 3 Nomor 1, Bulan Maret Tahun 2021 : Halaman 56
© 2021 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
4. Terdapat banyak dokumen yang kurang lengkap tanda tangannya;
5. Berdasarkan penjelasan Kaur Keuangan, sebagian Dana Desa digunakan untuk pembayaran  gaji  Aparatur  Desa  dikarenakan ADD belum cair;
6. Hampir  semua  kegiatan  yang  berhubungan dengan  Aplikasi  Siskeudes  dilakukan  oleh  Kaur Keuangan;
7. Tidak terdapat Laporan Semester;
8. Belum menyusun RKP 2020;
9. Administrasi  penatausahaan  keuangan  kurang tertib administrasi, beberapa kegiatan tidak ada dokumentasinya.
Berdasarkan  beberapa  fakta  permasalahan yang  dilakukan  pada  saat  wawancara  dan  pe- ngecekan  dokumen  di  Desa  Bangun  Sari,  Tim pengabdi  melakukan  beberapa  saran  sebagai berikut:
1. Penyetoran  pajak  yang  sudah  dilakukan pemerintah  desa,  sebaiknya  dilakukan  sesegera mungkin  minimal  dilakukan  secara  periodik (perbulan);
2. Desa Bangun Sari sebaiknya melaksanakan tertib administrasi / penatausahaan dokumen dengan baik;
3. Dokumen yang belum bertanda tangan, sebaik- nya segera dimintakan tanda tangan oleh yang berwenang;
4. Terdapat  pernyataan  Kaur  Keuangan  terkait penggunaan  Dana  Desa  untuk  keperluan Operasional  (seperti  Gaji  Pemerintah  Desa).  Hal ini  bertentangan  dengan  peraturan  dan perundangan yang berlaku. Tim pengabdi sudah menyarankan  bahwasanya  hal  tersebut  tidak sesuai  dengan  ketentuan  dan  sebaiknya  untuk kedepannya, hal ini tidak dilakukan lagi;
5. Sebaiknya dilakukan transfer knowledge / transfer pengetahuan terkait dengan Siskeudes dan juga terkait beberapa hal yang menjadi kewenangan Kaur  lainnya,  agar  setiap  jabatan  dilakukan sesuai bidang dan tugasnya;
6. Terkait Laporan Semesteran, sebaiknya Pemerintah Desa berkoordinasi dengan
Pemerintah  Kota  Subulussalam  untuk  menyusun Laporan  Semesteran  hal  ini  sesuai  dengan Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan  Desa  pasal  68.  Laporan  ini  sesuai dengan  prinsip  transparansi  yang  juga  tertuang dalam  pasal  72  yaitu  laporan  diinformasikan kepada  masyarakat  melalui  media  informasi. Sebenarnya, hal ini juga merupakan kelemahan dari Pemerintah Kota Subulussalam karena tidak pernah meminta laporan tersebut ke Pemerintah Desa.
Setelah  tim  asistensi  tahap  II  melakukan koordinasi dengan pemerintah desa (Gambar 6), tim berharap  beberapa  solusi  diatas  dapat  dilakukan sesegera  mungkin  dan  mempertahankan  hal-hal
yang baik yang sudah dilakukan seperti penyetoran pajak  dan  lain  sebagainya.  Tim  juga  menyarankan apabila terdapat hal yang belum jelas, diharapkan dapat berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kota dalam hal ini DPMK Subulussalam.
Dalam  melakukan  pengelolaan  dan  per- tanggungjawaban keuangan desa, tim mengingat- kan  kembali  bahwa  terdapat  media  komunikasi berupa  telepon, whatsapp  group dll.  yang  bisa digunakan  oleh  aparatur  desa  untuk  media  tanya jawab terkait hal yang belum dipahami untuk tahun anggaran 2019 maupun tahun anggaran berikutnya (TA 2020).
Gambar 6. Pendampingan tahap II di Desa Bangun Sari
c. Desa  Sikerabang,  Kecamatan  Longkib,  Kota Subulussalam
Berdasarkan fakta pelaksanaan pengelolaan dan  pertanggungjawaban  keuangan  yang  dilaku- kan  pada  asistensi  tahap I,  sama  seperti  desa  lain- nya,  Desa  Sikerabang  juga  sangat  antusias  ketika mengetahui  terdapat  bimbingan  melalui  group whatsapp maupun  bisa  menghubungi  telepon langsung  ke  tim  pengabdi  tim  asistensi.  Beberapa permasalahan  yang  muncul  pada  saat  asistensi tahap I adalah sebagai berikut:
1. Siltap dari ADD terlambat pencairannya;
2. Pendapatan  Desa  fluktuatif,  salah  satunya  dari Bagi  Hasil  Pajak  Daerah  yang  hanya  cair  ¼  dari anggaran.  Akibatnya  pembangunan  musholla terhambat;
3. BUMG  ini  belum  mengimplementasikan  hasil belajar akuntansi keuangan BUMDesa yang telah diajarkan dalam diklat.
Proses  asistensi  tahap  II  ini  diawali  dengan wawancara  kepada  Kaur  Keuangan.  Dalam wawancara  tersebut,  sama  seperti  desa  yang  lain, tim pengabdi melakukan kroscek data lewat aplikasi maupun dari contoh dokumen yang ada. Terdapat fakta-fakta  yang  dijumpai  pada  saat  penggalian informasi dalam asistensi tahap II di Desa Sikerabang, sebagai berikut:
1. Pencatatan  penatausahaan  keuangan  desa telah menggunakan Aplikasi Siskeudes;
2. Penyetoran pajak dilakukan tiap kegiatan;
3. Rincian pelaksanaan kegiatan sudah baik;
Uliansyah dan Rahman, Jurnal Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan, Volume 3 Nomor 1, Bulan Maret Tahun 2021 : Halaman 57
© 2021 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
4. Tidak terdapat Laporan Semester;
5. Terdapat Laporan tahunan;
6. Contoh  dokumen  berupa  SPP  dll  sudah  cukup baik;
7. Belum menyusun RKP 2020;
8. Administrasi  penatausahaan  keuangan  cukup tertib  administrasi  (dalam  dokumen-dokumen tercatat  dengan  rapi,  tandatangan  relatif lengkap  dan  terdapat  foto-foto  kegiatan (sampel).
Berdasarkan  beberapa  fakta  permasalahan yang  dilakukan  pada  saat  wawancara  dan  pe- ngecekan  dokumen  di  Desa  Sikerabang,  Tim pengabdi  melakukan  beberapa  saran  sebagai berikut:
1. Penyetoran  pajak  yang  sudah  dilakukan pemerintah  desa  secara  periodik/per  kegiatan sebaiknya dipertahankan;
2. Rincian  pelaksanaan  kegiatan  sudah  baik,  SPP dan  lain  lain  sudah  cukup  rapi  dan  terinput  di dalam siskeudes;
3. Terkait Laporan Semesteran, sebaiknya Pemerintah Desa berkoordinasi dengan
Pemerintah  Kota  Subulussalam  untuk  menyusun Laporan  Semesteran  hal  ini  sesuai  dengan Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan  Desa  pasal  68.  Laporan  ini  sesuai dengan  prinsip  transparansi  yang  juga  tertuang dalam  pasal  72  yaitu  laporan  diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
Sebenarnya, hal ini juga merupakan kelemah- an dari Pemerintah Kota Subulussalam karena tidak pernah  meminta  laporan  tersebut  ke  Pemerintah Desa 1. Pertahankan penyusunan laporan tahunan yang tepat waktu (maksimal bulan januari);
2. Administrasi  penatausahaan  keuangan  desa sudah tertib, dokumentasi sudah cukup rapi, akan tetapi belum di jilid. Sebaiknya seluruh dokumen terkait untuk per kegiatan dijadikan satu meliputi foto maupun bukti administrasi lainnya sehingga tidak mudah tercecer;
3. Terkait  pemahaman  di  siskeudes  sudah  relatif paham. Tidak ada masalah.
Setelah  tim  asistensi  tahap  II  melakukan koordinasi  dengan  pemerintah  desa,  tim  berharap beberapa  solusi  diatas  dapat  dilakukan  sesegera mungkin  dan  mempertahankan  hal-hal  yang  baik yang sudah dilakukan seperti penyetoran pajak dan lain  sebagainya.  Tim  juga  menyarankan  apabila terdapat  hal  yang  belum  jelas,  diharapkan  dapat berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kota dalam hal ini DPMK Subulussalam (Gambar 7).
Dalam  melakukan  pengelolaan  dan  per- tanggungjawaban keuangan desa, tim mengingat- kan  kembali  bahwa  terdapat  media  komunikasi berupa  telepon, whatsapp  group dll.  yang  bisa digunakan  oleh  aparatur  desa  untuk  media  tanya jawab terkait hal yang belum dipahami untuk tahun
anggaran 2019 maupun tahun anggaran berikutnya (TA 2020).
Gambar 7. Pendampingan tahap II di Desa Sikerabang
d. Desa  Lae  Bersih,  Kecamatan  Penanggalan, Kota Subulussalam
Berdasarkan fakta pelaksanaan pengelolaan dan  pertanggungjawaban  keuangan  yang  dilaku- kan  pada  asistensi  tahap  I,  sama  seperti  desa lainnya, Desa Lae Bersih juga sangat antusias ketika mengetahui  terdapat  bimbingan  melalui  group whatsapp maupun  bisa  menghubungi  telepon langsung  ke  tim  pengabdi  tim  asistensi.  Beberapa permasalahan  yang  muncul  pada  saat  asistensi tahap I adalah sebagai berikut:
1. Kasi  Pembangunan  yang  mengikuti  pelatihan telah  mengundurkan  diri  dan  diganti  dengan personil baru yang masih belajar;
2. Terdapat  perbedaan  istilah  nomenklatur  pada item  kegiatan  desa  yang  menyebabkan pencairan dana menjadi terhambat;
3. Penatausahaan SPP Panjar dirasakan sulit dalam pertanggungjawabannya.
Proses  asistensi  tahap  II  ini  diawali  dengan wawancara  kepada  Kaur  Keuangan.  Dalam wawancara  tersebut,  sama  seperti  desa  yang  lain, tim pengabdi melakukan kroscek data lewat aplikasi maupun dari contoh dokumen yang ada.  Pada saat asistensi  tahap  II,  permasalahan  perbedaan  istilah nomenklatur  tidak  muncul  kembali  dikarenakan sudah diberikan penjelasan bahwasanya yang bisa mengganti nama kegiatan di aplikasi adalah admin dari DPMD Kota Subulussalam. Terdapat fakta-fakta yang  dijumpai  pada  saat  penggalian  informasi dalam asistensi tahap II di Desa Lae Bersih, sebagai berikut:
1. Laporan sudah ada dan sudah dijilid;
2. Penyetoran  pajak  dilakukan  setelah  seluruh kegiatan terkumpul (tidak periodik);
3. Laporan Kekayaan Milik Desa sudah menggunakan aplikasi Siskeudes;
4. Operator sudah paham panjar;
5. Laporan  penggunaan  sudah  ada  tapi  tidak dibawa ke kantor (posisi di rumah);
6. Laporan uraian output ada;
Uliansyah dan Rahman, Jurnal Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan, Volume 3 Nomor 1, Bulan Maret Tahun 2021 : Halaman 58
© 2021 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
7. Di SPP masih terdapat foto-foto yang kurang;
8. Tidak terdapat Laporan Semester;
9. Terdapat Laporan tahunan;
10. Belum menyusun RKP 2020.
Secara  keseluruhan,  proses  administrasi  dan pengelolaan keuangan desa lae bersih cukup baik, akan  tetapi  tim  pengabdi  tidak  dapat  meyakini seutuhnya  dikarenakan  banyak  bukti-bukti  fisik dokumen yang tidak dibawa ke kantor (tertinggal di rumah  dan  rumah  nya  jauh).  Oleh  karena  itu  tim pengabdi  melakukan  kroscek  data  di  aplikasi  dan beberapa kali.
Berdasarkan  beberapa  fakta  permasalahan yang  dilakukan  pada  saat  wawancara  dan pengecekan  dokumen  di  Desa  Lae  Bersih,  Tim pengabdi  melakukan  beberapa  saran  sebagai berikut:
1. Penyetoran pajak yang dilakukan oleh pemerintah  desa  tahun  sebelumnya  cukup bagus  dan  rapi,  hal  ini  dibuktikan  dengan diberikannya penghargaan dari KPP Subulussalam,  tim  pengabdi  menyarankan  hal tersebut  dipertahankan  dan  tahun  2020 ditingkatkan agar mendapatkan kembali penghargaan tersebut;
2. Laporan  sudah  dilakukan  penjilidan  akan  tetapi bukti-bukti dukungnya belum cukup lengkap, tim pengabdi telah menyarankan agar seluruh bukti dukung  dijilid  per  kegiatan  agar  administrasinya rapi  dan  tidak  tercecer,  begitu  juga  terkait dokumentasi  foto  sebaiknya  dicantumkan lengkap di lampiran laporan;
3. Terkait Laporan Semesteran, sebaiknya Pemerintah Desa berkoordinasi dengan
Pemerintah  Kota  Subulussalam  untuk  menyusun Laporan  Semesteran  hal  ini  sesuai  dengan Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan  Desa  pasal  68.  Laporan  ini  sesuai dengan  prinsip  transparansi  yang  juga  tertuang dalam  pasal  72  yaitu  laporan  diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
Sebenarnya, hal ini juga merupakan kelemah- an dari Pemerintah Kota Subulussalam karena tidak pernah  meminta  laporan  tersebut  ke  Pemerintah Desa
1. Pertahankan penyusunan laporan tahunan yang tepat waktu (maksimal bulan januari);
2. Terkait  pemahaman  di  siskeudes  sudah  relatif paham  dan  setelah  dilakukan  tanya  jawab, materi panjar sudah paham.
Setelah  tim  asistensi  tahap  II  melakukan koordinasi  dengan  pemerintah  desa,  tim  berharap beberapa  solusi  diatas  dapat  dilakukan  sesegera mungkin  dan  mempertahankan  hal-hal  yang  baik yang sudah dilakukan seperti penyetoran pajak dan lain  sebagainya.  Tim  juga  menyarankan  apabila terdapat  hal  yang  belum  jelas,  diharapkan  dapat berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kota dalam hal ini DPMK Subulussalam (Gambar 8).
Dalam  melakukan  pengelolaan  dan  per- tanggungjawaban keuangan desa, tim mengingat- kan  kembali  bahwa  terdapat  media  komunikasi berupa  telepon, whatsapp  group dll.  yang  bisa digunakan  oleh  aparatur  desa  untuk  media  tanya jawab terkait hal yang belum dipahami untuk tahun anggaran 2019 maupun tahun anggaran berikutnya (TA 2020).
Gambar 8. Pendampingan tahap II di Desa Lae Bersih

## KESIMPULAN
Asistensi atau pendampingan dalam kegiatan pengabdian  masyarakat  dengan  tema  pengelola- an  dan  pertanggungjawaban  keuangan  desa  ini telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  rencana.  Pen- dampingan  Tahap  I  ini  diawali  dengan  kegiatan FGD. Kegiatan FGD ini telah mampu  menggali per- masalahan  terkait  pengelolaan  dan  pertanggung- jawaban keuangan desa. Permasalahan selanjutnya dianalisis oleh pengabdi sebagai dasar pemberiaan alternatif  solusi  atas  permasalahan  yang  ada. Pendampingan tahap II  dilaksanakan evaluasi  atas implementasi  alternatif  solusi  yang  telah  disampai- kan dalam pendampingan tahap I.
Berdasar  pemaparan  pelaksanaan  asistensi tahap  II,  ada  beberapa  perbaikan  yang  telah dilakukan  oleh  Desa.  Dari  hasil  asistensi  tersebut menunjukkan  Sumber  Daya  Manusia/Aparatur Pemerintah  Desa  cukup  memadai,  akan  tetapi masih  terdapat  beberapa  permasalahan  SDM sebagai  contoh,  masih  terdapat  1  orang  yang merangkap tugas kasi yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa proses belajar serta praktik setelah pelatihan tetap  harus  dilakukan  dan  ketika  menjumpai permasalahan di desa, maka wajib hukumnya untuk mencari  tahu  ke  orang  yang  lebih  ahli,  bisa  lewat sharing whatsapp dengan  rekan-rekan  pengurus desa lain, atau bertanya ke DPMD atau bahkan ke tim pengabdi.
Dibandingkan  dengan  tiga  desa  yang  lain, Pengelolaan  Keuangan  di  Desa  Bakau  Hulu, Kabupaten  Aceh  Selatan  relatif  lebih  bagus,  hal  ini ditunjukkan  dengan  sudah  dilakukannya  saran  dari tim  pengabdi  kompetensi  dan  juga  dibuktikan dengan  lebih  lengkap  dan  rapinya  administrasi pengelolaan  keuangan  desa.  Pada  desa  ini,  relatif
© 2021 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
tidak  ada  permasalahan  selain  pengembalian belanja.  Dibandingkan  tiga  desa  lainnya  tingkat kepahaman alumni peserta pada desa Bakau Hulu terhadap materi pelatihan sangat bagus.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada Pusdiklat  Kekayaan  Negara  dan  Perimbangan Keuangan,  Politeknik  Keuangan  Negara  STAN, Pemerintah  Kabupatan  Aceh  Selatan,  Pemerintah Kota  Subulussalam,  serta  Pemerintah  Desa  Bakau Hulu, Desa Bangun Sari, Desa Sikerabang, Desa Lae Bersih  yang  telah  memberikan  dukungan  terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Afiyanti,  Y.  2008.  Focus  Group  Discussion  (Diskusi Kelompok Terfokus) sebagai Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. Jurnal Keperawatan Indonesia , 12 (1), 58–62. https://doi.org/10.7454/jki.v12i1.201 Alfaruqi,  I.,  &  Kristianti,  I.  2019.  Analisis  Potensi Kecurangan  Dalam  Pengelolaan  Keuangan Desa  (Studi:  Desa  Kesongo,  Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa
Tengah). Jurnal  Akuntansi  Maranatha , 11 (2), 199–210. https://doi.org/10.28932/jam.v11i2.1915
Aziz, N. L. L. 2016. Otonomi desa dan efektivitas dana desa. Jurnal  Penelitian  Politik , 13 (2),  193–211. https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/ article/view/575
Indrianasari, N. T. 2017. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa (Studi  Pada  Desa  Karangsari  Kecamatan Sukodono). Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Akuntansi, Keuangan Dan Pajak , 1 (2), 29–46. https://ejournal.stiewidyagamalumajang.ac.id /index.php/asset/article/view/28/.
Kodirin, K. 2019. Pendampingan Penyusunan Laporan
Keuangan  UMKM  Tekat  Tiga  Dara  Pekanbaru. KUAT:  Keuangan  Umum  Dan  Akuntansi Terapan , 1 (3), 194–197. http://www.jurnal.stan.ac.id/index.php/KUAT/ article/view/633 Liando,  L.  Y.,  Lambey,  L.,  &  Wokas,  H.  R.  N.  2017. Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Desa  di  Desa  Kolongan Kecamatan  Kombi  Kabupaten  Minahasa. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 5 (2), 1474–1483. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/ article/view/16214
Martini, R., Agustin, R., Fairuzdita, A., & Murinda, A. N.
2019.  Pengelolaan  Keuangan  Berbasis  Aplikasi Sistem  Keuangan  Desa. Jurnal  Pengabdian Kepada Masyarakat , 25 (2), 69–74. https://doi.org/10.24114/jpkm.v25i2.13916
Raharjo, T., & Khusnaini, K. 2018. Asistensi Pembuatan Laporan  Keuangan  Berbasis  Android  bagi Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah. Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat , 2 (2), 75–78. https://doi.org/10.30656/jpmwp.v2i2.768 Sugiarto,  A.  H.  2018.  Arti  Penting  Program  Legislasi Daerah  Bagi  Pencapaian  Tujuan  Otonomi Daerah. Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum , 5 (2), 11–
20, http://justpro.id/index.php/jpro/article/view/2. Supriadi, E. 2015. Pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan  undang-undang  nomor  6  tahun 2014  tentang  desa. Jurnal  IUS  Kajian  Hukum Dan Keadilan , 3 (2), 330–346,
http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/ar ticle/view/216.
Suswanto,  B.,  Windiasih,  R.,  Sulaiman,  A.  I.,  & Weningsih,  S.  2019.  Peran  Pendamping  Desa Dalam  Model  Pemberdayaan  Masyarakat Berkelanjutan. Jurnal Sosial Soedirman , 2 (2), 40– 60.
http://jos.unsoed.ac.id/index.php/juss/article/v iew/1528
Syam BZ, F., Evayani, E., Iskandarsyah, I., Afrianandra, C.,  Dinaroe,  D.,  &  Halim,  H.  2018.  Pelatihan Akuntansi  dan  Manajemen  Keuangan  bagi Pengawas  dan  Pengurus  Koperasi  Kopi  Di Aceh. KUAT :  Keuangan  Umum  Dan  Akuntansi Terapan , 1 (2), 131–136. https://doi.org/10.31092/kuat.v1i2.474 Taufik, T. 2008. Pengelolaan Keuangan Desa dalam Sistem  Keuangan  Negara  Republik  Indonesia. Jurnal Ekonomi , 17 (01), 1–10. https://je.ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/artic le/view/716 Utomo,  K.  S.,  -,  S.  S.,  &  Suharto,  D.  G.  2018.  Analisis Good  Governance  Dalam  Pengelolaan Keuangan Desa. Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik , 13 (1), 50–66. https://doi.org/10.20961/sp.v13i1.22924
Yatminiwati, M. 2017. Implementasi Pengelolaan Dan Penatausahaan  Keuangan  Desa  Berdasarkan Permendagri  No.  113  Th.  2014  Tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa. ASSETS:  Jurnal Ilmiah  Ilmu  Akuntansi,  Keuangan  Dan  Pajak , 1 (1), 1–10. https://ejournal.stiewidyagamalumajang.ac.id /index.php/asset/article/view/5