PENGARUH PENGALAMAN KERJA, INDEPENDENSI, OBJEKTIVITAS, DAN MOTIVASI TERHADAP KUALITAS HASIL PEMERIKSAAN AUDITOR INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Effect of Work Experience, Independence, Objectivity, and Motivation to Results of Auditor’s Audit Quality from Inspectorate of Central Kalimantan
*Boby Segah
Inspectorate of Central Kalimantan, Yos Soedarso St, Palangka Raya, Indonesia
*e-mail : bobisegah22@gmail.com

## ABSTRAK
Organisasi  audit  di  Indonesia  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  auditor  Eksternal  Pemerintah  yang  dilaksanakan  oleh  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Auditor Internal Pemerintah atau yang lebih dikenal sebagai Aparat Pengawas Intern Pemenrintah (APIP). Fungsi auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi  penilaian  yang  independen  dalam  suatu  organisasi  untuk  menguji  dan  mengevaluasi  kegiatan  organisasi  yang dilakukan. Selain itu, auditor internal diharapkan pula dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas  dalam  rangka  peningkatan  kinerja  organisasi.  Salah  satu  unit  yang  melakukan  audit/pemeriksaan  terhadap Pemerintah  Daerah  adalah  Inspektorat  Daerah.  Auditor  Inspektorat  Provinsi  Kalimantan  Tengah  hanya  melakukan pemeriksaan berupa review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memberikan keyakinan terbatas atas kualitas Laporan Keuangan Daerah bukan berupa pendapat atau opini atas Laporan Keuangan, melainkan hanya rekomendasi. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008. Auditor di Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah merupakan auditor internal pemerintah dengan objek pemeriksaan yang sama setiap periode pemeriksaan, maka akan  muncul  keakraban  antara  auditor  dengan  objek  pemeriksaan.  Keakraban  yang  muncul  dapat  menyebabkan independensi  auditor  terganggu  sehingga  kualitas  hasil  pemeriksaannya  menurun.  Auditor  Inspektorat  Provinsi Kalimantan  Tengah  melaksanakan  pemeriksaan  dilandasi  keyakinan  bahwa  dirinya  akan  memperoleh  kenikmatan pribadi, antara lain berupa kenikmatan meningkatkan kemampuan intelektualitas, kenikmatan meningkatkan atau paling tidak  membuka  kesempatan  pengembangan  pribadi  serta  mempertimbangkan  bahwa  pemeriksaan  merupakan  suatu pekerjaan yang menarik dan memberikan tantangan mentalitas profesional.
Kata kunci: Pengalaman Kerja, Independensi, Objektivitas, Motivasi, Kualitas Hasil Pemeriksaan

## ABSTRACT
The  audit  organization  in  Indonesia  is  divided  into  two,  namely  the  Government  External  auditor  conducted  by  the Supreme  Audit  Agency  (BPK)  and  the  Government  Internal  Auditor  or  better  known  as  the  Internal  Controller  of  the Government (APIP). The function of the internal auditor is to carry out an internal audit function which is an independent appraisal function within an organization to test and evaluate the organization's activities undertaken. In addition, internal auditors are also expected to contribute more to improving efficiency and effectiveness in order to improve organizational performance. One of the units conducting an audit / examination of the Regional Government is the Regional Inspectorate. The Inspectorate Auditor of Central Kalimantan Province only conducts an examination in the form of a review of the Local Government  Financial  Statements  to  provide limited confidence  in  the quality  of  the  Regional  Financial  Report  not  the opinion or opinion on the Financial Statement, but only the recommendation. This is stated in the Minister of Home Affairs Regulation No. 4 of 2008. The Auditor at the Inspectorate of Central Kalimantan Province is a government internal auditor with the same examination object each examination period, it will appear familiarity between the auditor with the object of examination. The emerging familiarity can lead to the independence of the auditor being disrupted so that the quality of the  examination  results decreases.  The  Inspectorate  Auditor  of  Central  Kalimantan  Province conducts  an  examination based on the belief that he will gain personal pleasure, such as the enjoyment of improving intellectual ability, enhancing pleasure or at least opening personal development opportunities and considering that examination is an exciting job and challenges professional mentality.
Keywords: Work Experience, Independence, Objectivity, Motivation, Quality of Examination Results

## PENDAHULUAN
Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005
tentang  Pedoman  Pembinaan  dan  Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah menyatakan bahwa pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas  Intern  Pemerintah  (APIP)  sesuai dengan  fungsi  dan  kewenangannya.  Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),  Inspektorat  Jenderal  Departemen,  Unit Pengawasan Lembaga
Pemerintahan Non Departemen, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008 tentang  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah menyatakan  bahwa  Aparat  Pengawas  Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan intern pemerintah melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan  dan  kegiatan  pengawasan  lainnya. Pengendalian  adalah  mekanisme  yang  dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan  manajemen  dilaksanakan  dengan  baik sehingga  tujuan  organisasi  dapat  tercapai. Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap  Pemerintah  Daerah  adalah  Inspektorat Daerah.  Inspektorat  Daerah  mempunyai  tugas menyelenggarakan  kegiatan  pengawasan  umum pemerintah  daerah  dan  tugas  lain  yang  diberikan Kepala  Daerah,  sehingga dalam  tugasnya Inspektorat  sama  dengan  Auditor  Internal.  Audit Internal  adalah  audit  yang  dilakukan  oleh  unit
pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi.
Fungsi  auditor  internal  adalah  melaksanakan fungsi  pemeriksaan  internal  yang  merupakan suatu  fungsi  penilaian  yang  independen  dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan  organisasi  yang  dilakukan.  Auditor internal  diharapkan  dapat  lebih  memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam  rangka  peningkatan  organisasi.  Dengan demikian  Auditor  Internal  Pemerintah  Daerah memegang  peran  yang  sangat  penting  dalam proses  terciptanya  akuntabilitas  dan  transparansi pengelolaan keuangan di daerah. Peran dan fungsi Inspektorat  Provinsi,  Kabupaten/Kota  secara umum  diatur  dalam  pasal  4  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut  dinyatakan  bahwa  melaksanakan  tugas pengawasan  urusan  pemerintah,  Inspektorat Provinsi,  Kabupaten/Kota  mempunyai  fungsi sebagai  berikut  :  pertama,  perencanaan  program pengawasan;  kedua,  perumusan  kebijakan  dan fasilitasi  pengawasan;  dan  ketiga,  pemeriksaan, pengutusan,  pengujian,  dan  penilaian  tugas pengawasan.
Inspektorat  Provinsi  adalah  aparat  pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur yang
melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi sebelum disampaikan Gubernur  kepada  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK). Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawas  fungsional  yang  berada  di  bawah  dan bertanggungjawab  kepada  Bupati/Walikota  yang melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  sebelum
disampaikan  Bupati/Walikota  kepada  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam  menjalankan  fungsi  pemeriksaan  berupa reviu, Inspektorat didukung oleh kinerja auditornya yang  memiliki  peran  penting  dalam  menjalankan fungsi  pemeriksaan  internal.  Seorang  auditor harus dapat menerapkan kemampuan, pengetahuan  dan  pengalamannya  dalam  setiap kegiatan  pemeriksaan  yang  dilakukannya  agar dapat menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas. Auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam profesi yang ditekuninya  serta  dituntut  untuk  memenuhi kualifikasi  teknis  dan  berpengalaman  dalam bidangnya. Pemahaman akan pentingnya pengalaman  kerja, independensi,  objektivitas  dan motivasi bagi terwujudnya hasil pemeriksaan yang berkualitas dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan  akan  mampu  memotivasi  aparat inspektorat
untuk menggunakan dan meningkatkan kompetensi dan independensi yang dimilikinya.
Nirmala  (2013)  berpendapat  bahwa  pengalaman kerja  merupakan  hasil  interaksi  berulang  yang didapat dari pelatihan formal dan informal. Auditor yang  mempunyai  banyak  pengalaman  kerja  akan mempunyai bahan pertimbangan yang baik dalam proses  pengambilan  keputusan  pemeriksaannya. Tim  Penyusun  STAN  (2007)  berpendapat  bahwa pengalaman seorang auditor biasanya ditunjukkan oleh  lamanya  yang  bersangkutan  berkarier  di bidang  audit  atau  investigasi,  serta  sering bervariasinya melakukan pemeriksaan. Jika auditor senior menugaskan orang yang belum atau kurang  berpengalaman,  maka  orang  tersebut harus  disupervisi  atau  dibimbing  oleh  seniornya yang lebih berpengalaman.
Mulyadi  (2002)  menyatakan  bahwa  pengetahuan seorang auditor didapat melalui pendidikan formal, yang  diperluas  melalui  pengalaman-pengalaman dan  selanjutnya  dilakukan  dalam  bentuk  praktik. Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran  dan  penambahan  perkembangan potensi bertingkahlaku baik dari pendidikan formal maupun  non  formal.  Pengalaman  sebagai  suatu proses  yang  membawa  seseorang  kepada  suatu pola  tingkah  laku  yang  lebih  tinggi.  Pengalaman audit  mempengaruhi  ketepatan  penilaian  auditor terhadap bukti yang dibutuhkan. Pengalaman juga dapat  meningkatkan  kemampuan  auditor  untuk mengolah informasi dan menentukan solusi untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan. Subhan  (2011)  menyatakan  bahwa  Pengalaman kerja  adalah  ukuran  lamanya  seorang  bekerja dalam  melaksanakan  tugasnya.  Semakin  banyak macam  pekerjaan  yang  dilakukan  seseorang, pengalaman  kerjanya  akan  semakin  kaya  dan luas,  dan  memungkinkan  peningkatan  kinerja. Pengalaman  auditor  mempengaruhi  kemampuan kerja,  semakin  sering  auditor  bekerja  dan melakukan  pekerjaan  yang  sama,  maka  auditor yang  tidak  berpengalaman  akan  cenderung melakukan kesalahan yang lebih banyak dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman.
Carolita  (2012)  berpendapat  bahwa  pengalaman kerja sangat diperlukan dalam memenuhi kewajiban  seorang  auditor  terhadap  tugasnya untuk memenuhi standar umum audit. Sukriah et al (2009)  berpendapat  bahwa  pengalaman  kerja dapat  diukur  dengan  indikator  lamanya  bekerja sebagai auditor dan banyaknya tugas pemeriksaan yang  dilakukan  oleh  auditor.  Indikator  lamanya bekerja  sebagai  auditor  dapat  dilihat  dari  apakah
dari  lamanya  bekerja  sebagai  seorang  auditor memberikan  pengalaman  bagi  auditor  dalam menghadapi  objek  pemeriksaan,  memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, dan memberikan rekomendasi. Adapun untuk indikator banyaknya  tugas  pemeriksaan  yang  dilakukan oleh  auditor  dapat  dilihat  apakah  dari  banyaknya tugas yang telah dikerjakan memberikan pengalaman untuk belajar dari kegagalan sebelumnya,  dan  dapat  memacu  auditor  untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat agar tidak terjadi penumpukan tugas. Efendhy (2010) berpendapat bahwa independensi merupakan  suatu  istilah  yang  sering  digunakan oleh profesi auditor. Independensi menghindarkan hubungan yang mungkin mengganggu objektivitas auditor. Independensi bagi seorang auditor artinya tidak  mudah  dipengaruhi  oleh  segala  sesuatu karena  seorang  auditor  melaksanakan  pekerjaan untuk  kepentingan  umum  atau  publik.  Mulyadi (2002)  menyatakan  bahwa  independensi  dapat diartikan  sebagai  sikap  mental  yang  bebas  dari pengaruh,  tidak dikendalikan oleh  orang lain, dan tidak  tergantung  pada  orang  lain.  Independensi dapat  juga  diartikan  sebagai  kejujuran  dalam  diri auditor  dalam  mempertimbangkan  fakta  dan adanya  pertimbangan  objektif  tidak  memihak dalam memutuskan dan menyatakan pendapatnya.
Subhan (2011)  berpendapat  bahwa  auditor  yang independen  adalah  auditor  yang  tidak  memihak atau  tidak  dapat  diduga  memihak, sehingga  tidak merugikan  pihak  manapun.  Independensi  dalam pemeriksaan  berarti  mengambil  sudut  pandang yang  tidak  bias.  Selanjutnya  persepsi  publik mengenai  hasil  pemeriksaan  dapat  sangat tergantung  pada  independensi  auditor  yang
melakukan  pemeriksaan.  Menurut  Junaidi et  al (2013) independensi merupakan komponen profesional yang harus dipertahankan oleh auditor profesional.  Independensi  dalam  hal  ini,  auditor lebih  mengutamakan  kepentingan  publik  di  atas kepentingan klien atau kepentingan auditor sendiri dalam membuat laporan  hasil  pemeriksaan. Oleh karena itu keberpihakan auditor dalam hal ini lebih diutamakan pada kepentingan publik.
Agoes dan Ardana (2013) berpendapat independensi  menjadi  fondasi  utama  atau  batu pijakan  dalam  struktur  etika.  Independensi  juga menjadi  faktor  yang  sangat  menentukan  bagi pengembangan  dan  penerapan  prinsip-prinsip fundamental etika dalam menekuni profesi auditor. Auditor yang independen adalah auditor yang tidak memihak  atau  tidak  dapat  diduga  memihak, sehingga tidak merugikan pihak manapun. Auditor tidak hanya independen dalam fakta (independence  in  fact) tetapi  juga  independen dalam penampilan (independence in appearance) . Independen  dalam  fakta (independence  in  fact) lebih  cenderung  ditunjukkan  oleh  sikap  mental yang  tidak  terpengaruh  oleh  pihak  manapun. Auditor  tidak  hanya  independen  dalam  fakta (independence  in  fact) tetapi  juga  independen dalam penampilan (independence in appearance) . independen  dalam  fakta (independence  in  fact) lebih  cenderung  ditunjukkan  oleh  sikap  mental yang  tidak  terpengaruh  oleh  pihak  manapun. Adapun independen dalam penampilan (independence  in  appearance) ditunjukkan  oleh keadaan  yang  tampak  dari  luar  dan  dapat mempengaruhi  pendapat  orang  lain  terhadap independen auditor.
Menurut  Sukriah et  al (2009)  independensi  dapat diukur dengan indikator independensi penyusunan
program,  independensi  pelaksanaan  pekerjaan,
dan
independensi pelaporan. Indikator independensi  penyusunan  program  dapat  dilihat dari  apakah  penyusunan  program  pemeriksaan yang  dilakukan  oleh  auditor  bebas  dari  campur tangan dan interfensi pimpinan maupun pihak lain yang berkepentingan atas pemeriksaan yang akan dilakukan.
Untuk indikator independensi pelaksanaan pekerjaan  dapat  dilihat  dari  apakah  pemeriksaan yang  dilakukan  auditor  bebas  dari  usaha  objek pemeriksaan  untuk  menunjuk  atau  menentukan kegiatan yang diperiksa, apakah auditor bekerjasama  dengan  objek  pemeriksaan  dalam mengumpulkan  bukti  yang  relevan,  serta  apakah auditor  bebas  dari  kepentingan  pribadi  maupun pihak  lain  untuk  membatasi  segala  kegiatan pemeriksaan.
Adapun  untuk  indikator  independensi  pelaporan dapat dilihat dari apakah laporan hasil pemeriksaan  yang  dibuat  auditor  bebas  dari pengaruh  pihak  lain  untuk  mempengaruhi  fakta- fakta yang dilaporkan serta pertimbangan terhadap isi laporan pemeriksaan, dan apakah laporan hasil pemeriksaan  bebas  dari bahasa  atau  istilah  yang menimbulkan multi tafsir.
Objektivitas adalah suatu keyakinan serta kualitas yang  memberikan  nilai  bagi  jasa  atau  pelayanan auditor.  Objektivitas  merupakan  suatu  ciri  yang membedakan  profesi  akuntan  dengan  profesi- profesi  yang lain.  Prinsip objektivitas menetapkan suatu kewajiban bagi auditor untuk tidak memihak, jujur  secara  intelektual,  dan  bebas  dari  konflik. Seorang  akuntan  profesional  seharusnya  tidak boleh membiarkan terjadinya bias, konflikkepentingan atau di bawah pengaruh orang
lain,  sehingga  mengesampingkan  pertimbangan bisnis dan profesionalnya.
Pemeriksaan adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh  dan  mengevaluasi  bukti  secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan  dan  kejadian  ekonomi  dengan  tujuan untuk  menetapkan  tingkat  kesesuaian  antara pernyataan-pernyataan  tersebut  dengan  kinerja yang  telah  ditetapkan  serta  menyampaikan  hasil- hasilnya  kepada  pemakai  yang  berkepentingan. Unsur perilaku  yang dapat menunjang objektifitas antara  lain  dapat diandalkan dan dipercaya; tidak merangkap sebagai panitia tender, kepanitiaan lain dan atau pekerjaan-pekerjaan lain yang merupakan tugas operasional objek yang diperiksa; tidak berangkat tugas dengan niat untuk mencari-cari kesalahan orang lain; dapat mempertahankan kriteria dan kebijakan-kebijakan yang  resmi;  dalam  bertindak  maupun  mengambil keputusan didasarkan atas pemikiran yang logis. Objektifitas  dapat  diukur  dengan  indikator  bebas dari  benturan  kepentingan  dan  pengungkapan kondisi sesuai fakta. Indikator bebas dari benturan kepentingan  dapat  dilihat  dari  apakah  auditor dapat bertindak adil tanpa dipengaruhi oleh pihak lain serta tidak memihak kepada siapapun, apakah auditor  menolak  menerima  tugas  jika  pada  saat bersamaan memiliki hubungan kerjasama dengan objek  pemeriksaan,  dan  apakah  auditor  dapat diandalkan.
Adapun  untuk  indikator  pengungkapan  kondisi sesuai fakta dapat dilihat dari apakah auditor tidak dipengaruhi oleh pandangan subjektif pihak-pihak lain  serta  menggunakan  pikiran  yang  logis, sehingga auditor dapat mengemukakan pendapat sesuai fakta, apakah auditor dalam melaksanakan tugas  tidak  mencari-cari  kesalahan  dari  objek
pemeriksaan  dan  memperhatikan  kriteria  dan kebijakan yang resmi.
Motivasi  adalah  keahlian  dalam  mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja secara berhasil,  sehingga  tercapai  keinginan  para pegawai  sekaligus  tercapainya  tujuan  organisasi. Terry  (dalam  Moekijat,  2002) mendefinisikan motivasi  sebagai  keinginan  di  dalam  seorang individu  yang  mendorong  ia  untuk  bertindak  atau berperilaku dengan cara tertentu; yang prosesnya mencakup : pengenalan dan  penilaian kebutuhan yang  belum  dipuaskan,  penentuan  tujuan  yang akan  memuaskan  kebutuhan,  dan  penentuan tindakan  yang  diperlukan  untuk  memuaskan kebutuhan.  Dalam  konteks  organisasi,  motivasi adalah  pemaduan  antara  kebutuhan  organisasi dengan  kebutuhan  personil.  Hal  ini  akan mencegah terjadinya ketegangan/konflik sehingga akan membawa pada pencapaian tujuan organisasi secara efektif.
Kualitas auditor merupakan kemampuan profesional  individu  auditor  dalam  melakukan pekerjaannya  yang  dapat  mempengaruhi  kualitas hasil  pemeriksaan.  Untuk  memastikan  agar menghasilkan  kualitas  hasil  pemeriksaan  yang baik,  auditor  dengan  kemampuan  profesionalnya yang  tinggi  akan  melaksanakan  pemeriksaan secara  benar  dan  cenderung  menyelesaikan setiap  tahapan-tahapan  proses  pemeriksaan secara  lengkap,  serta  mempertahankan  sikap skeptisme  dalam  mempertimbangkan  bukti-bukti pemeriksaan yang kurang memadai yang ditemukan selama proses pemeriksaan. Kualitas  hasil  pemeriksaan merupakan  sebuah konsep  yang  kompleks  dan  sulit  dipahami. Semakin  bagusnya  kualitas  hasil  pemeriksaan akan  ditunjukkan  oleh  hasil  pemeriksaan  yang
dilakukan oleh auditor. Hasil pemeriksaan berupa temuan audit yang menunjukkan bahwa kemampuan auditor dalam mendeteksi kesalahan yang  terdapat  dalam  laporan  keuangan  (Ardini, 2010).
Setyaningrum (2012) mendefinisikan kualitas hasil pemeriksaan sebagai probabilitas atau kemungkinan dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran  dalam  sistem  akuntansi  kliennya. Dimana  dalam  melaksanakan  tugasnya  tersebut auditor  berpedoman  pada  standar  auditing  dan kode  etik  akuntansi  publik yang  relevan. Probabilitas  untuk  menemukan  pelanggaran tergantung  pada  kemampuan  teknis  auditor  dan probabilitas  melaporkan  pelanggaran  tergantung pada  independensi  auditor.  Pemeriksaan  yang berkualitas  adalah  pemeriksaan  yang  dapat ditindaklanjuti  oleh audite .  Kualitas  ini  harus dibangun  sejak  awal  pelaksanaan  pemeriksaan hingga  pelaporan  dan  pemberian  rekomendasi. Dengan demikian, indikator yang digunakan untuk mengukur  kualitas  pemeriksaan  antara  lain kualitas  proses,  apakah  audit  dilakukan  dengan cermat, sesuai prosedur, sambil terus mempertahankan sikap skeptis (Bajuri, 2012). Kualitas  hasil  pemeriksaan  adalah  pelaporan tentang  kelemahan  pengendalian  intern  dan kepatuhan  terhadap  ketentuan,  tanggapan  dari pejabat  yang  bertanggungjawab,  merahasiakan pengungkapan informasi yang dilarang, pendistribusian  laporan  hasil  pemeriksaan  dan tindak  lanjut  dari  rekomendasi  auditor  sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Batubara, 2008).
Menurut  Permenpan  RB  No.  51  Tahun  2012 tentang  Jabatan  Fungsional  Auditor  dan  Angka
Kreditnya, auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang  untuk  melakukan  pengawasan  intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan, yang  diduduki  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil  dengan hal  dan  kewajiban  yang  diberikan  secara  penuh oleh pejabat yang berwenang.
Dari pengertian di atas, ruang lingkup kerja auditor meliputi pengawasan intern  yang meliputi seluruh aspek  pengawasan  dan  berkedudukan  sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tugas  pokok  auditor  adalah  melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan  teknis,  pengendalian  dan  evaluasi pengawasan.  Dalam  melaksanakan  penugasan pengawasan  yang  meliputi  audit,  evaluasi,  reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi,  sosialisasi,  asistensi  dalam  rangka memberikan  keyakinan  yang  memadai,  atas efisiensi dan efektifitas manajemen risiko, pengendalian  dan  proses  tata  kelola  unit  yang diawasi, auditor mempunyai kewenangan untuk:
1.  Memperoleh  keterangan  dan/atau  dokumen yang wajib diberikan oleh unit yang diawasi dan pihak yang terkait;
2.  Melakukan pemeriksaan
di tempat
penyimpanan uang dan barang milik Negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan Negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-
perhitungan,  surat-surat,  bukti-bukti,  rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan;
3.  Menetapkan  jenis dokumen,  data  serta informasi  yang  diperlukan  dalam  penugasan pengawasan;
4.  Memeriksa  secara  fisik  setiap  asset  yang berada  dalam  pengurusan  pejabat  instansi yang diawasi; dan
5.  Menggunakan tenaga ahli di luar tenaga auditor jika diperlukan.

## METODOLOGI

## Variabel Pengalaman Kerja
Pengalaman  kerja  merupakan  keahlian  yang secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan  secara  objektif.  Pengalaman  kerja sebagai  keterampilan  dari  seorang  ahli.  Ahli didefinisikan  sebagai  seseorang  yang  memiliki tingkat  keterampilan  tertentu  atau  pengetahuan yang tinggi  dalam subyek tertentu  yang  diperoleh dari pelatihan dan pengalaman. Keahlian sebagai pengetahuan  tentang  suatu  lingkungan  tertentu, pemahaman  terhadap  masalah  yang  timbul  dari lingkungan  tersebut,  dan  keterampilan  untuk memecahkan  permasalahan  tersebut.  Keahlian atau  pengalaman  kerjasebagai  seseorang  yang memiliki pengetahuan dan keterampilan prosedural  yang  luas  yang  ditunjukkan  dalam pengalaman  audit.  Seorang  yang  berkompeten adalah  orang  yang  dengan  keterampilannya mengerjakan  pekerjaan  dengan  mudah,  cepat, intuitif dan sangat jarang membuat kesalahan.

## Variabel Independensi
Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan seorang auditor harus didukung dengan sikap independen, dimana  seorang  auditor  tidak  boleh  dipengaruhi oleh  pihak  lain  dan  tidak  dikendalikan  oleh  pihak lain.  Independensi  merupakan  sikap  auditor  yang tidak  memihak,  tidak  mempunyai  kepentingan
pribadi  dan  tidak  mudah  dipengaruhi  oleh  pihak- pihak  yang  berkepentingan  dalam  memberikan pendapat  atau  simpulan,  sehingga  dengan demikian  pendapat  atau  simpulan  yang  diberikan terebut  berdasarkan  integritas  dan  objektivitas yang  tinggi.  Independensi  berpengaruh  penting sebagai  dasar  utama  agar  auditor  dipercaya  oleh masyarakat  umum.  Kualitas  hasil  pemeriksaan yang tinggi  dapat dicapai  apabila auditor memiliki sikap independensi yang tidak mudah dipengaruhi.

## Variabel Objektivitas
Dalam  laporan  hasil  pemeriksaan,  objektivitas berarti penyajian seluruh laporan harus seimbang dalam  isi  dan  redaksi.  Peraturan  Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Audit Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
menyatakan  bahwa  auditor  harus  memiliki  sikap yang  netral  dan  tidak  bisa  serta  menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan  dan  melaporkan  pekerjaan  yang dilakukan. Auditor harus objektif dalam melaksanakan pemeriksaan.

## Variabel Motivasi
Motivasi  kerja  harus  dimiliki  oleh  setiap  individu agar tujuan organisasi dapat tercapai. Pentingnya motivasi  karena  hal  ini  dapat  menyebabkan, menyalurkan  dan  mendukung  perilaku  manusia supaya  mau  bekerja  giat  dan  antusias  untuk mencapai hasil yang optimal antara lain: 1.  Mengubah pribadi pegawai;
2.  Meningkatkan gairah kerja;
3.  Meningkatkan disiplin pegawai;
4.  Meningkatkan tanggung jawab pegawai;
5.  Mempertinggi moral pegawai;
6.  Meningkatkan prestasi kerja;
7.  Meningkatkan partisipasi pegawai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Standar  audit  menjadi  bimbingan  dan  ukuran kualitas kinerja auditor. Kualitas hasil pemeriksaan sebagai  ketaatan  terhadap  standar  profesi  dan ikatan  kontrak  selama  melaksanakan  audit. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara  Nomor  PER/02/M.PAN/03/2008 pengukuran kualitas audit atas laporan keuangan, khususnya  yang  dilakukan  oleh  APIP  wajib menggunakan  Standar  Pemeriksaan  Keuangan Negara  (SPKN).  Dalam  Lampiran  3  Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
(SPKN)
disebutkan  bahwa  “Besarnya  manfaat  yang diperoleh  dari  pekerjaan  pemeriksaan  tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan  atau  rekomendasi  yang  dibuat,  tetapi terletak  pada  efektivitas  penyelesaian  yang ditempuh oleh entitas yang diperiksa”.
Manajemen entitas yang diperiksa bertanggungjawab
untuk menindaklanjuti rekomendasi  serta  menciptakan  dan  memelihara suatu  proses  dan  sistem  informasi  untuk memantau  status  tindak  lanjut  atas  rekomendasi pemeriksaan  dimaksud.  Jika  manajemen  tidak memiliki  cara  semacam  itu,  pemeriksa  wajib merekomendasikan  agar  manajemen  memantau status  tindak  lanjut  atas  rekomendasi  pemeriksa, perhatian secara terus-menerus terhadap temuan pemeriksaan
yang material beserta rekomendasinya  dapat  membantu  pemeriksa untuk
menjamin terwujudnya manfaat pemeriksaan yang dilakukan.
Dalam standar audit APIP disebutkan bahwa audit harus  dilaksanakan  oleh  orang  yang  memiliki keahlian  dan  pelatihan  teknis  cukup  sebagai auditor. Dengan demikian, auditor belum memenuhi persyaratan jika tidak memiliki
pendidikan dan pengalaman yang memadai dalam bidang  audit.  Dalam  audit  pemerintahan,  auditor dituntut untuk memiliki dan meningkatkan kemampuan  atau  keahlian  bukan  hanya  dalam metode dan teknik audit, akan tetapi dalam segala hal  yang  menyangkut  pemerintahan  seperti organisasi, fungsi, program dan kegiatan pemerintahan. Pernyataan standar umum pertama dalam  Standar  Pemeriksaan  Keuangan  Negara (SPKN)  adalah  “Pemeriksa  secara  kolektif  harus memiliki  kecakapan  profesional  yang  memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan”.
Dengan Pernyataan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara ini semua organisasi pemeriksaan bertanggungjawab untuk
memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan  oleh  para  pemeriksa  yang  secara kolektif  memiliki  pengetahuan,  keahlian  dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas  tersebut.  Oleh  karena  itu,  organisasi pemeriksa  harus  memiliki  prosedur  rekrutmen, pengangkatan, pengembangan berkelanjutan dan evaluasi  atas  pemeriksaan  untuk  membantu organisasi  pemeriksaan  dalam  mempertahankan pemeriksa  yang  memiliki  kompetensi  yang memadai.
Pemeriksa  yang  ditugasi  untuk  melaksanakan pemeriksaan menurut Standar Pemeriksaan harus secara kolektif memiliki :
1.  Pengetahuan  tentang  Standar  Pemeriksaan yang dapat diterapkan terhadap jenis pemeriksaan  yang  ditugaskan  serta  memiliki latar  belakang  pendidikan,  keahlian  dan pengalaman  untuk  menerapkan  pengetahuan tersebut dalam pemeriksaan
yang
dilaksanakan.
2.  Pengetahuan umum tentang lingkungan entitas,  program  dan  kegiatan  yang  diperiksa (objek pemeriksaan).
Pemeriksa  yang  melaksanakan  pemeriksaan keuangan  harus  memiliki  keahlian  di  bidang akuntansi  dan  auditing  serta  memahami  prinsip akuntansi  yang  berlaku  umum  yang  berkaitan dengan entitas yang diperiksa.
Pengalaman  kerja  auditor  adalah  pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan auditor untuk  dapat  melakukan  audit  secara  objektif, cermat  dan  seksama.  Pengalaman  kerja  yang diperlukan dalam proses audit tidak hanya berupa penguasaan  terhadap  standar  akuntansi  dan auditing, namun juga penguasaan terhadap objek audit.
Selain dua hal di atas, ada tidaknya program atau proses  peningkatan  keahlian  dapat  djadikan indikator  untuk  mengukur  tingkat  pengalaman kerja  auditor.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh Mabruri, Winarna dan Marlina Safitri menunjukkan  bahwa  adanya  pengaruh  positif pengalaman kerja terhadap kualitas hasil pemeriksaan.
Independensi auditor merupakan salah satu faktor yang  penting  untuk  menghasilkan  pemeriksaan yang  berkualitas.  Karena  jika  auditor  kehilangan independensinya, maka laporan hasil pemeriksaan yang  dihasilkan  tidak  sesuai  dengan  kenyataan yang ada, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Pernyataan Standar Umum Kedua dalam Standar Pemeriksaan  Keuangan  Negara  (SPKN)  adalah “Dalam  semua  hal  yang  berkaitan  dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa  harus  bebas  dalam  sikap  mental  dan penampilan  dari  gangguan  pribadi,  ekstern  dan
organisasi yang
dapat mempengaruhi independensinya”.  Dengan  pernyataan  Standar Umum  Kedua  ini,  organisasi  pemeriksaan  dan para pemeriksanya bertanggungjawab untuk dapat mempertahankan  independensinya  sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau  rekomendasi  dari  hasil  pemeriksaan  yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun. Dalam Lampiran 2 Standar  Pemeriksaan  Keuangan  Negara  (SPKN) disebutkan  bahwa  “Gangguan  pribadi  yang disebabkan oleh suatu hubungan dan pandangan pribadi mungkin mengakibatkan pemeriksa membatasi lingkup pertanyaan dan pengungkapan atau melemahkan temuan dalam segala bentuknya”.  Pemeriksa  bertanggungjawab  untuk memberitahukan kepada pejabat yang berwenang dalam  organisasi  pemeriksanya  apabila  memiliki gangguan pribadi terhadap independensi. Gangguan  pribadi  dari  pemeriksa  secara  individu meliputi antara lain :
1.  Memiliki hubungan  pertalian darah ke atas, ke bawah  atau  sampai  dengan  derajat  kedua dengan  jajaran  manajemen  entitas  atau program  yang  diperiksa atau sebagai pegawai dari  entitas  yang  diperiksa,  dalam  posisi  yang dapat  memberikan  pengaruh  langsung  dan signifikan  terhadap  entitas  atau  program  yang diperiksa.
2.  Memiliki  kepentingan  keuangan  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung  pada  entitas atau program yang diperiksa.
3.  Pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas  atau  program  yang  diperiksa  dalam kurun dua tahun terakhir.
4.  Mempunyai  hubungan  kerjasama  dengan entitas atau program yang diperiksa.
5.  Terlibat  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung  dalam  kegiatan  obyek  pemeriksaan, seperti  memberikan  asistensi,  jasa  konsultasi, pengembangan  sistem,  menyusun  dan/atau mereviu  laporan  keuangan  entitas  atau program yang diperiksa.
6. Adanya  prasangka  terhadap  perorangan, kelompok,  organisasi  atau  tujuan  suatu program  yang  dapat  membuat  pelaksanaan pemeriksaan pemeriksaan menjadi berat sebelah.
Prinsip  objektivitas  mensyaratkan  agar  auditor melaksanakan pemeriksaan dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitasnya. Pusdiklatwas BPKP menyatakan objektivitas sebagai bebasnya seseorang  dari  pengaruh  pandangan  subjektif pihak-pihak  lain  yang  berkepentingan,  sehingga dapat  mengemukakan  pendapat  sesuai  dengan fakta  yang  ada.  Aparat  Pengawas  Intern Pemerintah  (APIP)  harus  memiliki  sikap  mental yang  objektif,  tidak  memihak  dan  menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan ( conflict of interest ).
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Marlina  Safitri  menunjukkan  adanya  pengaruh positif  antara  objektivitas  terhadap  kualitas  hasil pemeriksaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi  objektivitas  seorang  auditor  maka  semakin baik  pula  kualitas  hasil  pemeriksaan  yang dihasilkan.
Motivasi  akan  membuat  seseorang  mempunyai semangat  juang  tinggi  untuk  meraih  tujuan  dan memenuhi  standar  yang  ada.  Dengan  kata  lain, motivasi  akan  mendorong  seseorang,  termasuk auditor  untuk  berprestasi,  komitmen  terhadap kelompok  serta  memiliki  inisiatif  dan  optimisme yang  tinggi.  Respon  atau  tindak  lanjut  yang  tidak
tepat terhadap hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang dihasilkan akan dapat menurunkan  motivasi  auditor  untuk  menjaga kualitas hasil pemeriksaan.
Motivasi  auditor  melakukan  pemeriksaan  dapat diuraikan sebagai berikut : 1.  Penghargaan Intrinsik a.  Kenikmatan pribadi:
1)  Pekerjaan yang menarik;
2)  Stimulasi intelektual;
3)  Pekerjaan yang menantang (mental);
4)  Kesempatan
pembangunan
dan pengembangan pribadi;
5)  Kepuasan pribadi.
b.  Kesempatan membantu orang lain:
1)  Pelayanan masyarakat;
2)  Kesempatan membantu personal klien;
3)  Kesempatan  bertindak  sebagai  mentor bagi staf audit.
2.  Penghargaan Ekstrinsik
a.  Karir:
1)  Keamanan/kemapanan kerja yang tinggi;
2)  Kesempatan  karir  jangka  panjang  yang luas;
3)  Peningkatan kompetensi.
b.  Status:
1)  Pengakuan positif dari masyarakat;
2)  Penghormatan dari masyarakat;
3)  Prestis atau nama baik;
4)  Meningkatkan status sosial.
Penghargaan intrinsik dan ekstrinsik berpengaruh positif terhadap motivasi auditor untuk melaksanakan pekerjaan pemeriksa.

## KESIMPULAN
Penulisan Karya Tulis ini berimplikasi pada auditor Inspektorat  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Adapun
pengaruh pengalaman kerja, independensi, objektivitas  dan  motivasi  terhadap  kualitas  hasil pemeriksaan  yang  dilaksanakan  oleh  auditor Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa penguasaan terhadap
metode  dan  teknik  pemeriksaan  serta  segala  hal yang menyangkut pemerintahan seperti organisasi, fungsi, program dan kegiatan pelaksanaan  pemeriksaan  merupakan  kebutuhan organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah,  sekaligus  kebutuhan  personil  auditor Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.
Untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas publik dan
good
governance ,
diperlukan adanya pemeriksaan.  Pemeriksaan  (audit)  merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi  dan  independensi  untuk  memeriksa apakah  hasil  kinerja  pemerintah  telah  sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Auditor  adalah  jabatan  yang  mempunyai  ruang lingkup,  tugas,  tanggung  jawab  dan  wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada Instansi Pemerintah,  Lembaga  dan/atau  pihak  lain  yang didalamnya  terdapat  kepentingan  Negara  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan,  yang diduduki  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil  dengan  hak dan  kewajiban  yang  diberikan  secara  penuh  oleh
Pejabat
yang berwenang. Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan Auditor
Internal  Pemerintah  Daerah  yang  melakukan fungsi pemeriksaan pada Pemerintah Daerah.
Pada dasarnya untuk mencapai tujuan pemeriksaan dibutuhkan pemeriksa yang memiliki keahlian  dan  kemampuan  teknis,  integritas  dan objektivitas sehingga hasil kerjanya mendapatkan kepercayaan dari stakeholders. Sebelum dinilaihasil  kerjanya,  manusia  akan  dilihat  dari
perilakunya,  baik  sebagai  anggota  masyarakat maupun  sebagai  anggota  organisasi.  Demikian juga sebagai aparat pengawasan yang mengemban  kepercayaan  untuk  mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan, seharusnya berperilaku baik sehingga menunjang dalam  pelaksanaan  tugas  yang  diembannya. Aturan  perilaku  pemeriksa  bertujuan  untuk memastikan  faktor  manusia  sebagai  pelaksana pemeriksaan  berjalan  seiring  dengan  sistem  dan peralatan  yang  terkait  dengan  pemeriksaan. Dengan  demikian  pemeriksa  diharapkan  mampu mengungkapkan hasil penilaiannya secara objektif.
Perilaku yang dituntut sebagai auditor meliputi tiga hal,  yaitu  sesuai  dengan  tuntutan  organisasi, dalam  berinteraksi  dengan  sesama  pemeriksa, dan  interaksi  dengan  pihak  yang  diperiksa. Perilaku yang dituntut dari seorang auditor adalah:
1.  Mentaati segala peraturan perundang- undangan yang berlaku;
2.  Melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, sesadaran dan tanggung jawab;
3.  Memiliki keahlian yang diperlukan;
4.  Berintegritas  tinggi  dan  mempertahankan objektivitasnya;
5.  Mampu  bekerja  sama  yang  sehat,  saling mengingatkan dan membimbing sesama auditor;
6.  Menciptakan  iklim  kerja  yang  baik  dan  kerja sama yang sehat dengan auditor.
Pada kenyataannya,berbagai bentuk pertentangan kepentingan  bisa  saja  terjadi  antara  pemeriksa dengan  auditan.  Dalam  kasus  demikian  timbul ancaman terhadap independensi, sehingga pemeriksa  wajib  mengungkap  sebab-sebab, kejadian dan sifat pertentangan serta dampaknya
terhadap  penerimaan  penugasan  pemeriksa. Pengalaman  kerja  berpengaruh  positif  terhadap kualitas hasil pemeriksaan, sehingga semakin baik tingkat  pengalaman  kerja,  maka  akan  semakin baik kualitas audit yang dilakukan.
Independensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap  kualitas  hasil  pemeriksaan,  sehingga independensi  yang  dimiliki  auditor  Inspektorat Provinsi  Kalimantan  Tengah  tidak  menjamin apakah  yang  bersangkutan  akan  melakukan pemeriksaan secara berkualitas.
Auditor  Inspektorat  Provinsi  Kalimantan  Tengah hanya  melakukan  pemeriksaan  berupa  review Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  untuk memberikan  keyakinan  terbatas  atas  kualitas Laporan Keuangan Daerah bukan berupa pendapat  atau  opini  atas  Laporan  Keuangan, melainkan  hanya  rekomendasi.  Hal  ini  tercantum dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  4 Tahun  2008.  Auditor  di  Inspektorat  Provinsi Kalimantan  Tengah  merupakan  auditor  internal pemerintah dengan objek pemeriksaan yang sama setiap  periode  pemeriksaan,  maka  akan  muncul keakraban antara auditor dengan objek pemeriksaan.  Keakraban  yang  muncul  dapat menyebabkan  independensi  auditor  terganggu sehingga kualitas hasil pemeriksaannya menurun. Motivasi  akan  mendorong  sesorang,  termasuk auditor  untuk  berprestasi,  komitmen  terhadap kelompok  serta  memiliki  inisiatif  dan  optimisme yang tinggi. Motivasi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan, sehingga semakin baik tingkat motivasi, maka akan semakin baik kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukannya.
Auditor  Inspektorat  Provinsi  Kalimantan  Tengah melaksanakan  pemeriksaan  dilandasi  keyakinan bahwa  dirinya  akan  memperoleh  kenikmatan
pribadi, antara lain berupa kenikmatan meningkatkan kemampuan intelektualitas, kenikmatan  meningkatkan  atau  paling  tidak membuka  kesempatan  pengembangan  pribadi serta  mempertimbangkan  bahwa  pemeriksaan merupakan  suatu  pekerjaan  yang  menarik  dan memberikan tantangan mentalitas profesional. Penulis  menganjurkan  agar  penentu  kebijakan perlu terus menjaga dan meningkatkan pengalaman  kerja  auditor  melalui  pemberian pelatihan-pelatihan serta kesempatan untuk mengikuti kursus-kursus atau peningkatan pendidikan profesi.
Tidak hanya itu, penentu kebijakan juga tidak boleh melalaikan  motivasi  yang  dimiliki  aparat  dalam menjalankan  tugas  pemeriksaan.  Karenanya, pihak penentu kebijakan dalam hal ini atasan perlu mengetahui  hal  apa  saja  yang  berpotensi menaikkan  atau  menurunkan  motivasi  aparat. Pihak penentu kebijakan berusaha untuk menghindari  adanya  mutasi  antar  satuan  kerja yang  menyebabkan  aparat  yang  berpengalaman tergantikan oleh aparat yang tidak berpengalaman. Menghindari  pertentangan  kepentingan  yang terjadi diantara Jabatan Struktural dengan Jabatan Fungsional,  dimana  kedua  jabatan  tersebut merupakan  personil  yang  ada  di  Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA
Agoes dan Ardana. 2013. Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Sutuhnya . Edisi Revisi. Salemba Empat : Jakarta.
Ardini, Lilis. 2010. Pengaruh Kompetensi, Independensi,  Akuntabilitas  dan  Motivasi terhadap  Kualitas  Audit. Majalah  Ekonomi . STIESIA : Surabaya.
BPKP. 1998. Modul Diklat Peningkatan Kemampuan APFP Provinsi di Yogyakarta . Bajuri, Achmat. 2012. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kualitas Audit
Auditor Independen pada  Kantor Akuntansi Publik  (KAP)  di  Jawa  Tengah. Jurnal Akuntansi .  Vol.  3,  No.  2.  Universitas Stikubank : Semarang.
Batubara, Rizal Iskandar. 2008. Analisis Pengaruh Latar  Belakang  Pendidikan,  Kecakapan Profesional,  Pendidikan  Berkelanjutan  dan Independensi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan  (Studi  Empiris  pada  Badan Pengawasan  Kota  Medan). Tesis .  Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara : Medan.
Carolita, Metha Kartika. 2012. Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Objektivitas,  Kompetensi  dan  Komitmen Organisasi  terhadap  Kualitas  Hasil  Audit (Studi  pada  Kantor  Akuntan  Publik  di Semarang). Jurnal . Universitas Diponegoro: Semarang.
Efendy, Muh.Taufik. 2010. Pengaruh Kompetensi,
Independensi dan Motivasi Auditor terhadap Kualitas Audit Inspektorat dalam
Pengawasan  Keuangan  Daerah  (Studi Empiris  pada  Pemerintah  Kota  Gorontalo). Tesis . Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro : Semarang.
Junaidi, dkk. 2013. Rotasi Semu dan Tenur Kantor Akuntan  Publik  (KAP)  pada  Independensi.
Simposium Nasional Akuntani XVI :
Manado.
Pusdiklatwas BPKP. 2005. Kode Etik dan Standar Audit . Edisi Keempat. Jakarta.
Pusdiklatwas  BPKP.  2009. Gambaran  Umum Reviu atas Laporan Keuangan . Edisi Kedua. Jakarta.
Republik  Indonesia.  2005.  Peraturan  Pemerintah
Republik  Indonesia  Nomor  79  Tahun  2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintah
Daerah. Jakarta.
Republik  Indonesia.  2008.  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  2008
tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah. Jakarta.
Republik  Indonesia.  2008.  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  04  Tahun  2008 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Reviu  atas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Jakarta.
Republik  Indonesia.  2008.  Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor PER/05/M.PAN/03/2008  tentang  Standar Audit  Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah. Jakarta.
Republik  Indonesia.  2009.  Peraturan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit  Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah. Jakarta.
Republik  Indonesia.  2007.  Peraturan  Kepala Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  01  Tahun  2007. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara . Jakarta.
Nirmala,  Rr  Putri  Ariska.  2013.  Pengaruh Independensi, Pengalaman, Due Profesional Care , Akuntabilitas, Kompleksitas  Audit,  dan Time  Buget Pressure terhadap  Kualitas  Audit  (Studi Empiris  pada  KAP  di  Jawa  Tengah  dan DIY).  Jurnal.  Universitas  Diponegoro  : Semarang.
Tim  Penyusun  STAN.  2007.  Dasar-dasar  Audit Internal  Sektor  Publik. Modul  Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik . STAN : Jakarta.
Mabruri dan Wunarna. 2010. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Audit di
Lingkungan Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XVI : Purwokerto.
Marlina
Safitri. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi  Kualitas  Hasil  Pemeriksaan (Studi pada Inspektorat Kabupaten/Kota dan Provinsi  di  Lampung). Skripsi .  Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Lampung : Bandar Lampung.
Moekijat. 2002. Dasar-dasar Motivasi . Pioner Jaya: Jakarta.
Mulyadi.  2002. Auditing .  Edisi  Ketujuh.  Salemba Empat: Jakarta.
Sari  dan  Laksito.  2010.  Pengaruh  Pengalaman Kerja, Independensi, Objektifitas, Integritas, Kompetensi  dan  Etika  terhadap  Kualitas Audit. Jurnal .  Universitas  Diponegoro  :
Semarang.
Setyaningrum, Diyah. 2012. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit BPK-RI. Simposium  Nasional  Akuntansi  XVI : Banjarmasin.
Subhan.  2011.  Analisis  Variabel-variabel  yang
Mempengaruhi  Kualitas  Hasil  Pemeriksaan (Studi pada Inspektorat Kabupaten
Pamekasan). Jurnal  Ekonomi .  Universitas Madura.
Sukriah et al ., 2009. Pengaruh Pengalaman Kerja,
Independensi,  Objektivitas,  Integritas  dan Kompetensi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan. Simposium Nasional Akuntansi XVI : Palembang.