## PENERAPAN ASAS CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN PADA SISTEM E-COURT DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
The implementation of the principles of speed, simplicity, and low cost in the e-court system in civil cases at the Makassar District Court
Nur Aida Sepriana M. 1* , Zulkifli Makkawaru 2 , Kamsilaniah 2
1 Pengadilan Negeri Makassar
2 Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa
*Email: nsepriana@gmail.com
Diterima: 11 Januari 2024/Disetujui: 30 Juni 2024

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan pada system e-Court dalam perkara perdata  di  Pengadilan  Negeri  Makassar.  Penelitian  ini  dilakukan  menggunakan  metode  yuridis  empiris.  Penelitian  bersifat analisis kualitatif memaparkan penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan pada sistem e-Court dalam perkara perdata di Pengadilan secara elektronik, dikaji menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Metode dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Penelitian dilakukan kepada Hakim di Pengadilan Negeri Makassar dan Advokat dalam wilayah hukum Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam perkara perdata secara elektronik telah terlaksana  melalui  layanan  e-Court  dimana  pengadilan  negeri  yang  bersangkutan  merupakan  penyedia  layanan  dan  pihak advokat  serta  pihak  selain  advokat  merupakan  pengguna  layanan  tersebut.  Namun,  dalam  penerapannya  masih  terdapat beberapa  hambatan,  sedangkan  pelaksanaannya  jika  ditinjau  berdasarkan  tahapan  di  dalam  sistem  e-Court  telah  efektif terlaksana  pada  tahap  pembuatan  akun,  tahap  pendaftaran  perkara,  tahap  pembayaran  dan  tahap  pemanggilan  pihak,  serta kurang efektif pada tahap persidangan. Salah satu  faktor yang mempengaruhi penerapan dari layanan ini yaitu, perangkat e- Court  Mahkamah  Agung,  infrastruktur  teknologi,  profesionalisme  penyedia  layanan,  kemampuan  advokat  di  bidang  IT (Informasi dan Teknologi), kondisi masyarakat dan tidak memilik alamat e-mail.
Kata Kunci : E-Court, Administrasi Perkara, Pengadilan

## ABSTRACT
This study aims to understand the application of the principles of speed, simplicity and low cost in the e-Court system in civil cases  at  the  Makassar  District  Court.  This  research  was  conducted  using  empirical  juridical  methods.  The  research  is  a qualitative analysis by explaining the application of the principles of fast, simple, and low cost in the e-Court system in civil cases  in  court  electronically  studied  according  to  Supreme  Court  Regulation  No.  3  of  2018  concerning  electronic administration  of  cases  in  court.  Data  collection  methods  and  techniques  were  carried  out  using  literature  studies  and interviews.  Research  was  conducted  on  judges  at  the  Makassar  District  Court  and  advocates  within  the  jurisdiction  of Makassar City. The result of the study shows that the implementation of the principles of speed, simplicity and low cost in electronic civil cases has been implemented through the e-Court service where the relevant district court is the service provider and the advocates and parties other than advocates are the users of the service. However, in its implementation there are still some obstacles, while its implementation if reviewed based on the stages in the e-Court system has been effectively implemented at the account creation stage, case registration stage, payment stage and party summoning stage, and less effective at the trial stage. One of the factors affecting the implementation of this service is the Supreme Court's e-Court equipment, technological infrastructure, professionalism of service providers, the ability of advocates in the field of IT (Information and Technology), community conditions and not having an e-mail address.
Keywords: E-Court, Case Administration, Court
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## Indonesian Journal of Legality of Law
e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Penerapan Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Pada Sistem E-Court… (Nur Aida Sepriana M., Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah)

## 1.   PENDAHULUAN
Pada  Pasal  2  ayat  (4)  Undang-Undang  (UU)  Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diterangkan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman  di  Indonesia  adalah  peradilan  yang  dilakukan dengan  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  (Rasyid  & Herinawati,  2015).  Ketiga  hal  tersebut  merupakan  satu kesatuan.  Dengan  menerapkan  asas  ini,  hakim  diharapkan mampu  menyelesaikan  perkara  dengan  sederhana.  Apabila suatu  perkara  dapat  diselesaikan  dengan  sederhana,  maka perkara  tersebut  bisa  diselesaikan  lebih  cepat  dan  akan memakan  biaya  yang  lebih  ringan  (Arto,  2001).  Adanya  asas tersebut di atas, bertujuan agar proses berperkara di pengadilan dapat  berlangsung  dengan  cepat,  tidak  berbelit-belit,  dan dengan biaya yang ringan dan terjangkau untuk semua pencari keadilan.  Namun  kenyataannya,  proses  berperkara  di pengadilan  memakan  waktu  yang  cukup  lama  mulai  dari pendaftaran, proses pemeriksaan perkara hingga putusan,  dan memakan biaya yang cukup besar.
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 13 Maret 2014 telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2  Tahun  2014  tentang  Penyelesaian  Perkara  di  Pengadilan Tingkat  Pertama  dan  Tingkat  Banding  pada  4  (Empat) Lingkungan  Peradilan.  Penyelesaian  perkara  pada Pengadilan Tingkat  Pertama  paling  lambat  dalam  waktu  5  (lima)  bulan termasuk  penyelesaian  minutasi.  Terhadap  sifat  dan  keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya memakan waktu lebih  dari  5  bulan,  maka  Majelis  Hakim  yang  menangani perkara  tersebut  harus  membuat  laporan  kepada  Ketua Pengadilan  Tingkat  Pertama  dengan  tembusan  ditujukan kepada  Ketua  Pengadilan  Tingkat  Banding  dan  Ketua Mahkamah  Agung.  Penyelesaian  perkara  pada  Pengadilan Tingkat  Banding  paling  lambat  dalam  waktu  3  (tiga)  bulan termasuk  penyelesaian  minutasi.  Terhadap  sifat  dan  keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya memakan waktu lebih  dari  3  bulan,  maka  Majelis  Hakim  yang  menangani perkara  tersebut  harus  membuat  laporan  kepada  Ketua Pengadilan  Tingkat  Banding  dengan  tembusan  ditujukan kepada  Ketua  Mahkamah  Agung.  Diharapkan  dengan  adanya e-court proses berperkara di pengadilan dapat mengefisiensikan  waktu  dan  biaya  para  pencari  keadilan (Rahman dkk., 2020).
Mahkamah Agung Republik Indonesia yang notabene merupakan pemegang kekuasaan penyelenggaraan kehakiman menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia  No.  3  Tahun  2018 tentang  Administrasi  Perkara  di Pengadilan  Secara  Elektronik  mengingat  perkembangan teknologi di Indonesia terutama dalam bidang media elektronik (online). Dengan diterbitkannya PERMA tentang Administrasi Perkara  di  Pengadilan  Secara  Elektronik  ini,  diharapkan administrasi  perkara  di  sebuah  sistem  pengadilan  dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Ketika administrasi perkara  lebih  efektif  dan  efisien,  maka  asas  peradilan sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  dapat  diterapkan  dengan lebih maksimal.
Setelah  diterbitkannya  PERMA  tentang  Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik ini pada tahun 2018, sistem pengadilan mulai menerapkan fasilitas layanan e-court sehingga  pengelolaan  administrasi  dapat  dilakukan  dengan mudah  karena  hal-hal  yang  menyangkut  administrasi  sebuah perkara dimulai dari penerimaan gugatan/permohonan sampai pengelolaan,  penyampaian,  dan  penyimpanan  dokumen perkara  dilakukan  secara  elektronik.  Layanan e-court merupakan  inovasi  sekaligus  komitmen  bagi  Mahkamah
Agung  Republik  Indonesia  dalam  mewujudkan  reformasi  di dunia peradilan Indonesia yang mensinergikan peran teknologi informasi dengan hukum acara.
E-court adalah aplikasi yang memungkinkan para pencari keadilan dapat melakukan pendaftaran perkara perdata (untuk saat  ini)  baik  itu  gugatan  maupun  permohonan  secara  online, melakukan  pembayaran  panjar  biaya  perkara  tanpa  harus datang ke pengadilan dan bahkan notifikasi serta pemanggilannya dilakukan secara elektronik yang dalam hal ini menggunakan e-mail .  Untuk  saat  ini  pengguna  yang  dapat mencicipi  layanan  aplikasi e-court hanya  terbatas  untuk kalangan  advokat  saja  dan  akan  diatur  kemudian  untuk pengguna perorangan maupun badan hukum. Aplikasi e-court baru  diperuntukkan  bagi  kalangan  advokat  dimaksudkan sebagai salah satu upaya mengelola potensi risiko berupa risiko keamanan,  integritas  aplikasi  serta  beban  yang  timbul  bagi infrastruktur  yang  ada.  Selain  itu,  hal  ini  juga  dimaksudkan untuk  mengelola  kebutuhan  edukasi  dan  sosialisasi  dalam rangka  migrasi  sistem  manual  ke  elektronik  (digitalisasi). Pengguna  terdaftar  yang  dalam  hal  ini  merupakan  advokat diharapkan dapat lebih siap untuk merespon dan membiasakan diri  dengan  penggunaan  aplikasi  ini  sebagai  bagian  dari manajemen perubahan yang bertahap pada bidang manajemen perkara dari sistem manual ke elektronik.
E-court telah  diluncurkan  pada  bulan  Juli  2018. Berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3/2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, yang dimaksud dengan administrasi perkara secara elektronik adalah  serangkaian  proses  penerimaan  gugatan/permohonan, jawaban,  replik,  duplik,  dan  kesimpulan  pengelolaan, penyampaian,  dan  penyimpanan  dokumen  perkara  perdata/ agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan  sistem  elektronik  yang  berlaku  di  masing- masing  lingkungan  peradilan.    Implementasi e-court telah diaktivasi    di  seluruh  peradilan  baik  Pengadilan  Negeri, Pengadilan  Agama  dan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  sejak Agustus  2019  dan  selanjutnya  sejak  tahun  2020  telah diterapkan di seluruh pengadilan di Indonesia.
Pengguna  terdaftar  sendiri  adalah  setiap  orang  yang memenuhi  syarat  sebagai  pengguna  sistem  informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban diatur  oleh Mahkamah Agung.  Dalam  pembayaran  panjar  perkara,  sesuai  Peraturan Mahkamah  Agung  (PERMA) a  quo dapat  dilakukan  melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia dengan ditujukan pada  rekening  pengadilan.  Besarnya  panjar  biaya  perkara disesuaikan dengan taksiran secara elektronik. Aplikasi e-court perkara  diharapkan  mampu  meningkatkan  pelayanan  dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online di mana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran  perkara.  Adapun  ruang  lingkup  aplikasi  e-court adalah 1) e-filling (pendaftaran perkara online); 2) e-payment (pembayaran  panjar  biaya  online);  dan  3) e-summons (pemanggilan elektronik).
Seiring  perkembangan e-court ,  aplikasi  ini  tidak  hanya digunakan oleh pengguna  terdaftar (advokat)  saja, tetapi juga untuk  pengguna  39  insidentil  (pengguna  non  advokat). Pengguna insidentil ini terdiri dari perseorangan, pemerintahan, dan badan hukum. Pada dasarnya pengguna ini termasuk  pengguna e-court  temporary ,  pengunaan account untuk  pengguna  insidentil  hanya  berlaku  saat  beracara  secara elektronik  untuk  satu  kali  dan  14  (empat  belas)  hari  setelah tanggal  putusan, user tidak  bisa  lagi  mengakses  data perkaranya.  Untuk  menggunakan  kembali  harus  dilakukan aktivasi  kembali  oleh  pengadilan.  Ke  semua  pengguna insidentil  ini  mempunyai  mekanisme  kebutuhan  data  yang
berbeda-beda  ketika  melakukan  pendaftaran,  pendaftarannya tersebut  dilakukan  di  pengadilan  setempat/tertuju  untuk terdaftar dalam aplikasi e-court .
Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan pada system e-Court dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar.

## 2. METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini adalah  yuridis  empiris  dengan  metode  deskriptif  analisis sehingga  akan  diperoleh  gambaran  tentang  keefektifan pendaftaran/administrasi  perkara  perdata  dan  persidangan secara  elektronik  (e-court)  di  Pengadilan  Negeri  Makassar. Cara penentuan  sampel penelitian  terdiri dari hakim, panitera dan  advokat,  dengan  teknik  pengambilan  sampel  secara purposive  sampling yaitu  menentukan  sampel  berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu..

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Penerapan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Murah (e-court)  dalam  Proses  Perkara  Perdata  Pada

## Pengadilan Negeri Makassar
Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan disebutkan dalam Pasal  2  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang  mengandung  arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang  efisien  dan  efektif  (Indrasatya,2015).  Asas  cepat  yakni asas  yang  bersifat  universal  berkaitan  dengan  waktu penyelesaian  yang  tidak  berlarut-larut.  Asas  biaya  ringan sangat  berhubungan  dengan  sederhana  dan  cepat.  Dengan pemeriksaan  perkara  yang  tidak  banyaknya  formalitas  dan waktu penyelesaian yang tidak lama, maka biaya perkara pun juga ikut menjadi ringan dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Menurut  UU  Nomor  48  tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman,  pada  Pasal  2  ayat  (4)  menyebutkan  bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah asas peradilan yang  paling  mendasar  dari  pelaksanaan  dan  pelayanan administrasi  peradilan  yang  mengarah  pada  prinsip  dan  asas efektif dan efisien.
Penerapan  peradilan  elektronik  sangat  membantu terwujudnya Visi  Mahkamah  Agung  menjadi Badan Peadilan Indonesia Yang Agung, yang pada poin ke-10 perwujudan Visi Mahkamah  Agung  dalam  Cetak  Biru  Pembaruan  Peradilan 2010-2035  adalah  mewujudkan  Badan  Peradilan  Modern dengan berbasis Tekonologi Informasi Terpadu (Atikah, 2018). Dalam  upaya  mewujudkan  Visi  Mahkamah  Agung  tersebut, telah  dinyatakan  adanya  Modernisasi  Manajemen  Perkara, mulai  dari  Pelaporan  Perkara  Berbasis  Elektronik  hingga Pengadilan  online.  Menurut  Siswaty  selaku  Panitera  Muda Perdata di Pengadilan Negeri Makassar adapun upaya tersebut yakni  masyarakat  tidak  perlu  lagi  datang  dan  antri  ke  kantor Pengadilan Negeri Makassar, tinggal unggah dokumen perkara dari  mana  saja  melalui  aplikasi,  dan  bayar  melalui virtual account .  Pakai e-court ,  biayanya  menjadi  lebih  murah dibandingkan  sistem  manual  karena  dilakukan  melalui  email sehingga  biaya  panggilan  sidang  menjadi  tidak  ada  dan tentunya telah mendapatkan persetujuan dari para pihak.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 berisi tentang  aturan-aturan  berperkara  di  pengadilan  secara elektronik. Proses berperkaranya hampir sama seperti di hukum acara  yang  biasa  dilakukan  sebelumnya,  seperti  pendaftaran perkara,  pemanggilan  para  pihak,  jawab-menjawab  sewaktu sidang,  replik,  duplik,  sampai  dengan  penyampaian  salinan putusan.
Selanjutnya  Siswaty  menerangkan  bahwa  Pengadilan Negeri  Makassar  menunjuk  salah  satu  staff  yang  mumpuni untuk mengurus keperluan e-court , mengarahkan, dan memberi petunjuk  tentang  pendaftaran  perkara  perdata  melalui elektronik. Dio Pancasca Arighi selaku petugas e-court , dalam mengimplementasikan  perma  tersebut  secara  elektronik  1) menyiapkan  SDM  yang  mumpuni  untuk  memberikan pelayanan prima dalam menjelaskan tata cara berperkara secara elektronik  di  Pengadilan  Negeri  Makassar;2.  menyediakan fasilitas sarana dan prasarana sebagai penunjang terlaksananya Perma  tersebut  secara  efektif;  3)  melakukan  evaluasi  dan pembaharuan dalam penerapan aplikasi e-court ; dan 4) bekerja sama  dengan  pos  bantuan  hukum  dalam  merealisasikan persidangan secara elektronik.

## 3.2. Asas Cepat
Menurut  Siswaty  selaku  Panitera  Muda  Perdata menerangkan  bahwa  Mahkamah  Agung  dalam  Surat  Edaran Nomor  2  tahun  2014  memberikan  batasan  waktu  untuk pengadilan  tingkat  pertama  dalam  menyelesaikan  perkara paling  lama  5  (lima)  bulan,  jangka  waktu  terhitung  sejak perkara  diterima  sampai  dengan  perkara  diminutasi.  Artinya setiap  perkara  harus  diselesaikan  dalam  waktu  paling  lama  5 (lima)  bulan  sejak  perkara  itu  didaftarkan  di  kepaniteraan kecuali jika memang menurut  ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam  waktu lima bulan. Sedangkan pendaftaran perkara secara manual sulit untuk mengaplikasikan asas cepat karena  para  pencari  keadilan  harus  menyempatkan  waktu datang langsung ke Pengadilan pengaju.
Tabel 1 Perbandingan Asas Cepat dalam Perkara e-Court dan Manual di Pengadilan Negeri Makassar No. e-Court Manual 1. Penyelesaian perkara kurang dari 5 bulan Penyelesaian  perkara  lebih dari 5 bulan 2. Menghemat  waktu  dalam proses  pendaftaran  perkara hingga mendapatkan nomor perkara Proses pendaftaran bisa memakan  waktu  berhari-hari untuk  mendapatkan  nomor perkara
3. Proses  upload  berkas  yang cepat  karena  bisa  dimana saja tanpa datang langsung ke Pengadilan yang dituju Proses  pengumpulan  berkas harus pada saat persidangan 4. Proses  temu  kembali  data yang lebih cepat Proses temu data yang relative lama
Meskipun  asas  ini  mengupayakan  adanya  percepatan penyelesaian  perkara  tetapi  tetaplah  hasil  yang  dibutuhkan harus disandarkan kepada tujuan hukum.

## 3.3. Asas Sederhana
Asas  secara  bahasa  artinya  dasar  hukum,  dasar  (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita (perkumpulan  atau  organisasi).  Sedangkan  sederhana  secara bahasa  artinya  sedang  (dalam  arti  pertengahan,  tidak  tinggi,
Penerapan Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Pada Sistem E-Court… (Nur Aida Sepriana M., Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah)
tidak  rendah).  Sederhana  mengacu  pada  rumit  tidaknya penyelesaian  perkara.    Maka  asas  sederhana  artinya  caranya yang  jelas,  mudah  dipahami,  dan  tidak  berbelit.  Yang terpenting  ialah  agar  para  pihak  dapat  mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya  dilakukan  dengan  jelas,  terbuka,  runtut,  dan pasti  dengan  penerapan  hukum  acara  yang  fleksibel  demi kepentingan  para  pihak  yang  menghendaki  acara  yang sederhana.
Tabel 2 Perbandingan Asas Sederhana dalam Perkara e-Court dan Manual di Pengadilan Negeri Makassar No. e-Court Manual 1. Pemanggilan dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar Pemanggilan dilakukan secara  manual  oleh  Jurusita dengan  dating  langsung  ke alamat para pihak 2. Para pihak tidak diharuskan datang ke Pengadilan untuk menghadiri persidangan Para  pihak  wajib  datang  ke Pengadilan untuk menghadiri persidangan 3. Pengiriman dokumen persidangan  seperti  Replik, duplik, kesimpulan dan atau jawaban  secara  elektronik yang  dapat  diakses  oleh Pengadilan dan para pihak Dokumen persidangan hanya dapat diakses diwebsite Pengadilan tersendiri dan terbatas 4. Proses  persidangan  yang fleksibel dan efisien Harus  hadir  ke  Pengadilan pada saat persidangan 5. Pengambilan Salinan putusan bisa diambil melalui  layanan  website  e- Court Pengambilan Salinan putusan  hanya  bisa  diambil di Pengadilan
Seharusnya dengan adanya ketetapan terhadap tujuan dari pelaksanaan  penyelesaian  perkara  yakni  dengan  maksud dilaksanakan secara sederhana, maka sebaiknya bagi penegak hukum  tetap  menjalankan  seperti  yang  telah  dianjurkan sehingga  di  dalam  prosesnya  tidak  mengandung  unsur memperlihatkan kesukaran ataupun memperlambat selesainya suatu pemeriksaan perkara (Djatmiko, 2019). Jadi seharusnya setiap pelaksanaan bagi dari penegak hukum ataupun seseorang yang  membutuhkan  suatu  keadilan  tetap  harus  bersikap profesionalitas  untuk  menyelesaikan  setiap  tanggung  jawab yang dipegangnya tanpa ada pengecualian sedikit pun. Hal ini untuk menghindari adanya ketidakpastian dalam suatu perkara sehingga  perkara  yang  akan  diselesaikan  dapat  menciptakan kesederhanaan tanpa harus berbelit-belit. Adapun pendaftaran perkara  secara  manual  mengharuskan  para  pencari  keadilan datang langsung ke pengadilan dan menyerahkan berkas-berkas secara langsung pada saat persidangan (Madellu, 2022).

## 3.4. Asas Biaya Ringan
Selanjutnya asas ini juga dimaksudkan bahwasanya setiap yang  berperkara  memiliki  tingkat  perekonomian  yang  tidak sama sehingga diharapkan dengan adanya asas ini maka setiap orang dapat mengajukan perkarannya tanpa harus mempertimbangkan  biaya  yang  mahal.  Biaya  ringan  ini merupakan  sebagai  salah  satu  cara  yang  dapat  dipenuhi  oleh setiap orang untuk mendapatkan keadilan. Pada dasarnya biaya yang digunakan hanya diperuntukkan kepada biaya penyelesaian  perkara  saja  tanpa  adanya  biaya  tambahan. Dengan  demikian  pembiayaannya  telah  nyata  hanya diperuntukkan  untuk  perkara  saja.  Setiap  pembayaran  biaya perkara pastinya akan mendapatkan buktinya. Hal ini berguna
demi  peruntukan  yang  jelas  sehingga  setiap  pihak  yang berperkara dapat menilai keringanan dari pembiayaannya.
Untuk  ketertiban  pembiayaan  setiap  perkara  maka Mahkamah  Agung  untuk  mengantisipasti  hal  tersebut  dengan menerbitkan  keputusan  Nomor:  144  Tahun  2007  tentang Keterbukaan Lembaga Peradilan. Atas nama Ketua Mahkamah Agung,  Wakil  ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Bidang  Non  Yudisial  menerbitkan  Surat  Edaran  Nomor:  04 Tahun  2008  tentang  Pemungutan  Biaya  Perkara  di  mana membahas tentang
1) Biaya  perkara  yang  harus  dibayar  oleh  pihak  yang berperkara  harus  dilaksanakan  dengan  transparan sesuai  dengan  ketetapan  yang  dibuat  oleh  Ketua Pengadilan  Tingkat  I,  Ketua  Tingkat  Banding,  dan Ketua Mahkamah Agung.
2) Pembayaran biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak berperkara diwajibkan melalui bank kecuali di daerah  tersebut  tidak  ada  bank.  Dengan  demikian tidak lagi dibenarkan pegawai menerima pembayaran  biaya  perkara  secara  langsung  dari pihak- pihak berperkara.
3) Apabila  ada  kelebihan  biaya  perkara  yang  tidak terpakai  dalam  proses  berperkara,  biaya  tersebut wajib  dikembalikan  kepada  pihak  yang  berhak. Bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6  (enam)  bulan  setelah  pihak  yang  bersangkutan diberitahu, uang kelebihan tersebut dikeluarkan dari buku  jurnal  yang  bersangkutan  dan  dicatat  dalam buku  tersendiri  sebagai  uang  tak  bertuan  (1948 KUHP  perdata).  Uang  tak  bertuan  tersebut  secara berkala disetorkan ke kas negara.
4) Apabila  ada  uang  yang  dititipkan  oleh  pihak-pihak yang berhubungan dengan pengadilan, uang tersebut wajib  disimpan  di  bank.  Apabila  uang  tersebut menghasilkan jasa giro, uang jasa giro tersebut wajib disetorkan kepada Negara.
Tabel 3
Perbandingan Asas Biaya Ringan dalam Perkara e-Court dan Manual di Pengadilan Negeri Makassar
No. e-Court Manual 1. Menghemat Biaya dalam proses pendaftaran perkara Biaya tergolong mahal 2. Pemanggilan  para  pihak dikirim  melalui  email yang  terdaftar  sehingga tidak dikenakan biaya Pemanggilan para pihak langsung dijalankan oleh Jurusita jadi tergolong mahal 3. Pembebanan biaya hanya untuk PNBP, ATK/biaya proses, biaya redaksi, dan biaya materai Pembenanan  biaya  mulai  dari PNBP, ATK/biaya proses, panggilan sidang, redaksi, materai,  hingga  pemberitahuan putusan  maupun  pencabutan yang  masing-masing  tiap  item dikenakan biaya PNBP
Biaya perkara secara e-court sudah diatur di dalam Perma No.  7  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang pemanggilannya  dikirim  melalui  kantor  pos  berupa  surat tercatat dan otomatis biayanya murah karena hanya membayar biaya pengiriman surat di kantor pos.
Berdasarkan  Surat  Edaran  MA  No.  04  Tahun  2008 tentang  Pemungutan  Biaya  Perkara  menyatakan  bahwa pembayaran biaya perkara perdata, perdata agama, dan perkara tata  usaha  negara  harus  dibayar  pihak  berperkara  diwajibkan
melalui  bank.    Setiap  pegawai  yang  berada  pada  pengadilan tidak  diperbolehkan  untuk  menerima  dalam  bentuk  apapun pembayaran dari adanya pembiayaan perkara (Wahyudi, 2004). Menurut  Farid  H.  Sopamena  selaku  Majelis  Hakim  di Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa penerapan e- court sangat  berpengaruh  pada  proses  litigasi  dengan menggunakan  aplikasi  tersebut  dapat  memudahkan  bagi pengguna maupun hakim sehingga asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud sesuai dengan Perma.
Menurut  Ince  Sri  Hidayati,  Advokat  di  Kota  Makassar menerangkan  bahwa  penerapan e-court di  Pengadilan  Negeri Makassar  sudah  terlaksana  dan  berjalan  lancar  mulai  dari proses  pendaftaran  perkara  hingga  pengambilan  salinan putusan.  Sejak  diterbitkannya e-court dapat  memudahkan dalam  persidangan  karena  dapat  dilakukan  secara  online  jadi tidak  mengharuskan  kami  para  kuasa  hukum  langsung menghadiri  sidang  di  Pengadilan  dan  bisa  diakses  kapan  saja dan dimana saja.
Terdapat  beberapa  faktor  yang  menjadi  hambatan penerapan asas tersebut.  Adapun hasil identifikasinya, sebagai berikut :
a. Perangkat e-Court Mahkamah Agung
Dio Pancasca Arighi menyebut tentang errornya pplikasi e-court selalu menjadi topik yang selalu dibahas dalam setiap paragraf  di  wawancara  saat  peneliti  menanyakan  mengenai kendalanya. Dapat dilihat bahwasanya hambatan yang dihadapi itu dari aplikasi e-court yang  ada. Aplikasi sering  mengalami eror dalam proses penggunaannya. Baik itu berupa delay dari server,  maupun  kesusahan  dalam  mengedit  berkas  sudah terlanjur dikirimkan.
b. Infrastruktur Teknologi
Infrastruktur  teknologi  merupakan  suatu  faktor  penting dalam  berjalan tidaknya  suatu program  yang berbasis  online. Ince Sri Hidayati yang merupakan salah satu pengacara selaku pengguna  layanan  menyatakan  bahwa  di  Pengadilan  Negeri Makassar fasilitas dan jaringan yang ada di sana sudah cukup bagus  dan  juga  terdapat    wifi.  Namun  ,  sering    terjadinya gangguan    pada    server    pusat    sehingga  berpengaruh  pada lamanya  proses  upload  dokumen  yang  dilakukan  oleh pengadilan.
c. Profesionalisme Penyedia Layanan
Bagian  yang  menjalankan  aplikasi  harus  benar-benar untuk  mengoperasikan  aplikasi  tersebut  agar  administrasi perkara  perdata  dapat  terorganisir  dengan  baik  serta  menjaga agar sistem informasi tetap berada pada jalur yang seharusnya. Kepaniteraan  pengadilan  negeri  biasanya  dibantu  dengan bagian  informasi  dan  teknologi  (IT)  pengadilan  negeri  yang bersangkutan.  Bagian  IT  inilah  yang  nantinya  menunjang kinerja kepaniteraan terkait dengan penyediaan layanan ecourt dan e-litigasi.
Profesionalisme  kepaniteraan  di  bidang  hukum  juga berperan  dalam  penyediaan  layanan  ini  karena  tidak  terlepas dari  penggunaan  layanan  ini  tidak  terlepas  dari  hukum  acara perdata  yang  berlaku.  Apabila  advokat  ingin  mendaftarkan gugatannya  melalui e-court ,  maka  dari  bagian  pelayanan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  akan  mengarahkan advokat  ke  bagian  IT  yang  nantinya  akan  membantu  advokat untuk  mendaftarkan  gugatannya.  Kurang  kompetennya  pihak penyedia  layanan  tentu  saja  akan  menghambat  proses administrasi hingga proses persidangan.
Selain itu, karena aplikasi e-court dan e-litigasi dijalankan secara  elektronik  melalui  jaringan  internet,  maka  diperlukan pembaharuan  aplikasi  secara  berkala  oleh  server  utama  agar aplikasi  dapat  terus  diakses  tanpa  hambatan  oleh  pengguna layanan. Jadi, untuk pihak penyedia  layanan, profesionalisme di bidang hukum harus berbanding lurus dengan profesionalisme di bidang IT.
d. Kemampuan  Advokat  di  Bidang  IT  (Informasi  dan Teknologi)
Wawancara terhadap seorang Advokat yaitu Makmun S. Asyari  menerangkan  bahwa,  “bagi  saya  yang  merupakan pengacara  senior  yang  sudah  terbiasa  berperkara  secara manual,  salah  satu  faktor  yang  sangat  mempengaruhi penerapan layanan ini adalah karena kurang paham mengenai teknologi  dan  bagaimana  cara  menggunakan  layanan e-court dan terkadang saya pribadi masih yang mengeluhkan rumitnya mendaftarkan gugatan melalui e-court.”
Di sinilah tugas dari penyedia layanan untuk memberikan arahan serta pemahaman yang baik terkait penggunaan layanan e-court .  Pihak  Pengadilan  Tinggi  Makassar  juga  sudah melakukan  sosialisasi  dengan  mengundang  ketua-ketua pengadilan  negeri  agar  diberi  pemahaman  dalam  menjalanan layanan e-court .  Pengadilan  Tinggi  Makassar  juga  telah mengundang  pimpinan  organisasi-organisasi  induk  advokat untuk  menjadi  peserta  sosialisasi.  Tidak  sampai  di  situ, pimpinan  organisasi-organisasi  induk  advokat  juga  telah mengundang  pihak  Pengadilan  Tinggi  Makassar  untuk memberikan  pengarahan  kepada  masing-masing  anggota organisasinya agar cakap dalam menggunakan aplikasi e-court . e. Kondisi Masyarakat
Masyarakat yang berada di kota besar dengan mudahnya mengakses  informasi  melalui  media  internet.    Begitu  pula dengan  pengguna  layanan  yang  berada  di  kota  besar,  akan dengan mudahnya menggunakan layanan e-court dan e-litigasi sehingga  segala  prosesnya  akan  berjalan  dengan  lancar. Berbeda  dengan  kondisi  masyarakat  yang  masih  sulit  untuk mengakses  internet  yang  tentu  saja  juga  akan  menghambat penggunaan  layanan e-court dan e-litigasi .  Sulitnya  akses masyarakat  terhadap  internet  membuat  pengguna  layanan  ini merasa  bahwa  layanan e-court dan e-litigasi hanya memperumit  proses  peradilan  sehingga  pada  akhirnya  lebih memilih  mendaftarkan  perkaranya  dan  melakukan  proses persidangan secara manual.
Hal-hal  seperti  kurangnya  sosialisasi  dari  Mahkamah Agung  terkait  Perma  tentang  Administrasi  Perkara  Di Pengadilan  Secara  Elektronik  dan  layanan e-court menjadi salah  satu  kendala  dalam  penerapan  Perma  tersebut  di pengadilan secara elektronik ini.
f. Tidak Memilik Alamat E-mail
Menurut Bapak Farid Farid H. Sopamena selaku Majelis Hakim mengatakan bahwa, “para pihak yang bersengketa tanpa didampingi  oleh  advokat  seringkali  memberikan  atau menggunakan alamat e-mail dari anggota keluarga atau orang lain karena tidak memiliki alamat e-mail pribadi dan tidak tahu cara  membuatnya.  Alamat  e-mail  yang  diberikan  bukan miliknya  sehingga  e-mail  yang  dikirim  melalui  e-mail  yang terdaftar di pengadilan elektronik tidak dapat menjangkau para pihak dalam persidangan dan tidak dapat dibuka. Oleh karena itu, penerima e-mail tidak mengetahuinya dan tidak datang ke Pengadilan Negeri Makassar sehingga sidang ditunda lagi.”
Penerapan Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Pada Sistem E-Court… (Nur Aida Sepriana M., Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah)
Penerapan layanan e-court dan e-litigasi ini dipengaruhi oleh 2 faktor dengan beberapa klasifikasi yaitu faktor internal dan  eksternal.  Faktor  internal  yaitu  perangkat e-court
Mahkamah
Agung, infrastruktur teknologi, dan profesionalisme penyedia layanan. Sedangkan faktor eksternal yaitu  kemampuan  advokat  di  bidang  IT,  kondisi  masyarakat, dan tidak memilik alamat e-mail.

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa  penerapan  asas  peradilan  cepat,  sederhana,  dan  biaya ringan  pada  lingkungan  Pengadilan  Negeri  Makassar  telah terlaksana.  Hal  tersebut  tidak  bisa  terlepas  dari  terobosan- terobosan  dan  kebijakan-kebijakan  yang  telah  diberlakukan Pengadilan  Negeri  Makassar  dalam  menerapkan  sistem pelayanan  hukum  dan  sistem  persidangan.  Namun,  masih terdapat  beberapa  hambatan.  Adapun  pelaksanaan e-court ditinjau berdasarkan penerapan setiap tahapan dalam system e- court terhadap  perkara  yang  terdaftar  secara  elektronik ternyata  telah  efektif  terlaksana  pada  tahap  pembuatan  akun hingga  pengambilan  putusan,  tetapi  pada  tahap  persidangan masih  kurang  efektif  terlaksana.  Faktor  penghambat  dalam pelaksanaan e-court adalah  perangkat e-court Mahkamah Agung,  infrastruktur  teknologi,  profesionalisme  penyedia layanan,  kemampuan  advokat  di  bidang  IT,  kondisi masyarakat, dan tidak memilik alamat e-mail.
Pengadilan agar meningkatkan fungsi pengawasan yang terbagi  atas  dua  yaitu  fungsi  internal  dan  fungsi  eksternal. Pengawasan internal ini akan dilakukan oleh penyedia layanan untuk  menjaga  agar  aplikasi e-court dan e-litigasi tetap bekerja pada jalurnya. Pengawasan eksternal dilakukan untuk menjaga aplikasi e-court dan e-litigasi terhindar dari tindakan peretasan  mengingat  aplikasi  tersebut  berbasis  internet sehingga  sangat  rentan  terhadap  tindakan  peretasan  dan kejahatan  cyber  lainnya.  Selain  itu  juga  disarankan  kepada Pengadilan Tinggi agar melakukan sosialiasi yang lebih intens mengenai e-court .  Seiring  dengan  berjalannya  waktu, pengadilan  negeri  selaku  penyedia  layanan  akan  semakin terbiasa untuk menjalankan layanan tersebut.

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Arto,  A.  M.  (2001).  Mencari  Keadilan  (Kritik  dan  Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia. Pustaka
Pelajar Offset: Yogyakarta.
Atikah,  I.  (2018).  Implementasi  E-Court  dan  Dampaknya
Terhadap Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia. Open Society Conference.
Djatmiko,  H.  2019.  Implementasi  Peradilan  Elektronik  (e-
Court) Pasca Diundangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara
Elektronik. Legalita
Indrasatya, 2015. Implementasi Administrasi Perkara Perdata Secara  Elektronik  Dalam  Penerapan  Asas  Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar,  Pengadilan  Negeri  Maros,  dan  Pengadilan Negeri Sungguminasa), Skripsi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
Iqbal,  M.,  Susanto,  S.,  &  Sutoro,  M.  Efektifitas  Sistem Administrasi  E-Court  dalam  Upaya  Mendukung  Proses Administrasi  Cepat,  Sederhana  dan  Biaya  Ringan  di Pengadilan. Jurnal Ilmu Hukum.
Irahwati,  T.  (2020).  Penerapan  PERMA  No.  1  Tahun  2019 Tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di Pengadilan  Secara  Elektronik  Terhadap  Keabsahan
Putusan  Majelis  Hakim  di  Pengadilan  Agama  Brebes (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal) Medellu,  K.  R.  (2022).  Pelaksanaan  E-Court  (Administrasi Perkara  Dan  Persidangan  Di  Pengadilan  Secara Elektronik)  Dalam  Perkara  Perdata,  Tesis  Ilmu  Hukum Universitas Hasanuddin.
Rahman,  A.,  Madiong,  B.,  &  Makkawaru,  Z.  (2020). Pelaksanaan  Fungsi  Pengawasan  Dewan  Pengawas Syariah pada Bank Syariah di Kota Makassar. Indonesian Journal of Legality of Law, 3(1), 1-5.
Rasyid, L. M. & Herinawati. (2015). Modul Pengantar Hukum Acara Perdata. Unimal Press: Lhokseumawe.
Sari,  N.  P.  R.  K.  (2019).  Eksistensi  E-Court  Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam  Sistem  Peradilan  Perdata  di  Indonesia.  Jurnal Yustitia.
Wahyudi,  A.  T.  (2004).  Peradilan  Agama  di  Indonesia. Pustaka Pelajar: Yogyakarta