## PENGARUH PENERAPAN FAKTUR PAJAK ELEKTRONIK (E-FAKTUR) TERHADAP KEPATUHAN  WAJIB  PAJAK  UNTUK  PELAPORAN  SPT  MASA  PPN  PADA  KPP PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING
Asep Priatna 1 , Riri Rumaizha 2 – Politeknik LP3I Bandung

## ABSTRAK
This project aims to see The Effect of Electronic Tax Invoice (e- Invoice) on Taxpayer Compliance  in Reporting VAT  Periodic  Tax Return at Cibeunying Regional Tax Office. The independent variable used is electronic tax invoice while the dependent variable is tax payers compliance in reporting VAT Periodic Tax Return.  The  population  in  this  project  were  taxable  entreprenuers  which registered in Cibeunying Regional Tax Office, whom using e-Invoice by number of sample are 50 taxable entrepreneurs. Data collection technique are performed by  literature  studies  and questionnaires,  while  SPSS  used  for  the data  analyses technique.  This  project  conclude  the  result  that  the  electronic  tax  invoice  (e- invoice) has positively and significantly effected taxpayer compliance in reporting VAT Periodic Tax Return at Cibeunying Regional Tax Office.
Keywords: VAT, E-Invoice, Taxpayers, Taxpayers Compliance

## PENDAHULUAN
Dalam  rangka  melaksanakan  pembangunan,  negara  membutuhkan  dana  pembangunan yang tidak sedikit. Seiring dengan bertambahnya jumlah kebutuhan masyarakat maka kebutuhan dana  pembangunan  semakin  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Kebutuhan  dana  tersebut  terutama harus  diperoleh  dari  sumber  dalam  negeri.  salah  satu  sumber  penerimaan  negara  adalah penerimaan  dari  sektor  perpajakan  (Kevin  Lintang,  Lintje  Kalangi  dan  Rudy  Pusung,  2017). Berdasarkan  Undang-Undang  (UU)  Nomor  28  Tahun  2007  Pasal  1  Ayat  1,  Pajak  merupakan kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak digunakan secara eksklusif untuk memenuhi kebutuhan kemakmuran dan kesejahteraan negara.
Salah  satu  sumber  pemasukan  dari  sektor  pajak  yang  berhubungan  dengan  tingkat konsumsi masyarakat adalah dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Mardiasmo, 2019). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung yang termasuk dalam pajak konsumsi

## JRAK JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

## VOLUME 8 NO 2
JULI 2022
jrak@plb.ac.id
dalam negeri untuk konsumsi barang dan jasa. Umumnya, pajak pertambahan nilai adalah pajak yang telah dikenakan atas nilai tambah barang atau jasa selama proses produksi. Oleh karena itu nilai  tambah merupakan  elemen utama  yang digunakan sebagai  dasar penghitungan PPN. Nilai tambah itu sendiri bermula dari penggunaan faktor-faktor produksi di setiap rangkaian perusahaan saat  menyiapkan,  memproduksi,  mendistribusikan  dan  memperdagangkan  barang  atau memberikan jasa kepada konsumen. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak  yang  memberikan  pengaruh  besar  terhadap  penerimaan  negara  dalam  sektor  pajak,  maka dari  itu  pemerintah  telah  memberikan  berbagai  fasilitas  yang  menawarkan  kemudahan  kepada wajib  pajak  khususnya  pada  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  dalam  membuat  faktur  pajak  dan membuat  Laporan  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Masa  PPN  sebagai  bukti  dari  keberlangsungan usaha mereka.
Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi, pelaporan PPN terus mengalami perkembangan  mulai  dari  laporan  manual  (menggunakan  hard  copy)  hingga  yang  terkini melaporkan  PPN  dalam  bentuk  elektronik.  Mulai  tahun  2013  Direktorat  Jenderal  Pajak meluncurkan program baru yaitu e-Faktur atau faktur pajak elektronik. Pelaksanaan Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak PER 16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik dan di lakukan secara bertahap mulai tanggal 1 Juli 2014, 1 Juli 2015, dan yang terakhir 1Juli 2016. Sesuai dengan nomor PENG- 11/PJ.09/2020  pengusaha  kena  pajak  wajib  menggunakan  Aplikasi  e-Faktur  Desktop  versi  3.0. Pengoperasian e-Faktur sendiri memiliki persyaratan khusus yang dibuat oleh pihak DJP. Salah satunya  yaitu  wajib  pajak  diharuskan  memiliki  sertifikat  elektronik  pajak  agar  dapat mengoperasikan e-Faktur. Hal ini untuk mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang sering memanipulasi faktur pajak atau membuat faktur pajak fiktif yang dapat berpengaruh pada PPN yang akan ditanggung.
Salah  satu  tujuan  dibuatnya  e-Faktur  selain  untuk  mengurangi  kenakalan  wajib  pajak dalam membuat faktur pajak fiktif juga untuk menambah kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT masa PPN. Di dalam penerapan e-Faktur, perusahaan masih sering menemui kendala dalam mengupload  faktur  pajak  yang  disebabkan  koneksi  jaringan  internet  yang  lambat  hal  ini dikarenakan  banyaknya  pengguna  e-Faktur  yang  sedang  menggunakan  aplikasi  e-Faktur  secara bersamaan,  selain  itu  juga  sering  terjadi  kesalahan  pada  saat  login  ke  e-Faktur  web  yang disebabkan adanya errornya pada sistem pusat (Anzeli Maria I. E., 2018).
(Rahayu,  2013)  kepatuhan  perpajakan  adalah  tindakan  wajib  pajak  dalam  pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar,tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara, karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib  pajak  patuh,  meskipun  memberikan  kontribusi  besar  pada  negara,  jika  masih  memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh. Jumlah Pengusaha Kena Pajak  yang bayar mengalami penurunan dan masih berada jauh dibawah dari Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar, hal ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  membayar  pajak  yang  dibebankan  kepadanya.  Dimana  dengan masih  banyaknya  wajib  pajak  yang  tidak  patuh  dalam  membayar  pajaknya  terjadi  dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak yang dibebankan kepadanya, maka dari itu perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak
untuk  memenuhi  kewajiban  pajak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  (Harto,  2016). (Kurniawan, 2015) melakukan penelitian mengenai penerapan e-Faktur pajak terhadap Pengusaha Kena Pajak di kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Faktur terhadap Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Wonocolo sudah cukup baik. (Amelia, 2016) menunjukkan bahwa penerapan e-Faktur tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Madya Medan. Ira Wahyuni (wahyuni, 2018) mengemukakan Penerapan aplikasi e-Faktur tidak berperan besar dalam meningkatkan kepatuhan dari pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang ada  menunjukkan  bahwa  terjadi  peningkatan  persentase  dalam  hal  pelaporan  SPT  Masa  PPN dibandingkan  dengan  pelaporan  SPT  Masa  PPN  sebelum  penerapan  e-Faktur,  namun  menurut angka yang didapatkan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN oleh pengusaha kena pajak masih dikategorikan belum maksimal. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak untuk Pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.

## Tujuan Penelitian
Untuk  mengetahui  apakah  Penerapan  faktur  pajak  eletronik  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT masa PPN di  KPP Pratama  Bandung Cibeunying, untuk mengetahui hambatan  yang dihadapi dalam mengunakan faktur pajak elektronik pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Bandung Cibeunying, dan untuk mengetahui solusi  yang dilakukan untuk  mengatasi  hambatan  dalam  mengunakan  faktur  pajak  elektronik  pada  wajib  pajak  yang terdaftar di KPP Bandung Cibeunying.

## LANDASAN TEORI

## Pajak Pertambahan Nilai
Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.
(Resmi, 2013) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung,  artinya pajak  yang pada  akhirnya dapat  dibebankan  atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga, pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas:
a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud/barang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak.
b. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusa Kena Pajak (PKP). Barang  Kena  Pajak  adalah  barang  berwujud  yang  menurut  sifat  atau  hukumnya  dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN dan PPnBM (Resmi, 2013). Sementara Jasa Kena Pajak menurut UU No. 18 Tahun  2000  dan  No.  42  Tahun  2009  Pasal  1  Angka  (6)  JKP  adalah  Setiap  kegiatan  pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas
atau memberi kemudahan atau hak  tersedia untuk dipakai,  termasuk jasa  yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan dan bahan dan petunjuk pemesan.

## Faktur Pajak
(Mardiasmo, 2019) menyebutkan bahwa faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  dan  Barang  Kena  Pajak  (BKP).  Faktur  Pajak  dibuat pada:
1. Saat penyerahan Barang kena pajak dan/ atau penyerahan Jasa kena Pajak
2. Saat  penerimaan  pembayaran  dalam  hal  penerimaan  pembayaran  yang  terjadi  sebelum penyerahan jasa kena pajak.
3. Sebagai tahap pekerjaan pada saat penerimaaan pembayaran termin dalam hal penyerahan.
4. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Mentri Keuangan. Jenis-jenis Faktur Pajak adalah menurut Waluyo (Waluyo, 2012) sebagai berikut :
1. Faktur Pajak Keluaran
Faktur  pajak  yang  didapatkan  oleh  PKP  saat  melakukan  penjualan  terhadap  barang  kena pajak, jasa kena pajak, dana tau barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah.
2. Pajak Masukan Faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP lainnya.
3. Faktur Pajak Pengganti
Penggantian  atas  faktur  pajak  yang  telah  terbit  sebelumnya  dikarenakan  ada  kesalahan pengisian  NPWP.  Sehingga  harus  dilakukan  pembetulan  agar  sesuai  dengan  keadaan  yang sebenarnya.
4. Faktur Pajak Gabungan Faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sala selama satu bulan kalender.
5. Faktur Pajak Cacat
Faktur  pajak  yang  tidak  diisi  secara  lengkap,  jelas,  benar,  dan  atau  tidak  ditandatanganu termasuk  juga  kesalahan  dalam  pengisian  kode  dan  nomor  seri.  Faktur  pajak  cacat  dapat dibetulkan dengan membuat faktur pajak pengganti.
6. Faktur Pajak batal
Faktur pajak yang dibatalkan karena adanya pembatalan transaksi. Pembatalan faktur pajak juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak.

## Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur)
Berdasarkan  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-16/PJ/2014  Pasal  1  tentang Tata  Cara  Pembuatan  dan  Pelaporan  Faktur  Pajak  Berbentuk  Elektronik,  “Faktur  Pajak  yang selanjutnya  disebut  e-Faktur,  adalah  faktur  pajak  yang  dibuat  melalui  aplikasi  atau  sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak”.
Penerbitan  Faktur Pajak  dengan menggunakan aplikasi  e-Faktur ditetapkan sesuai  PER- 16/PJ/2014 dan KEP-136/PJ/2014 dimana tahapan penggunaan aplikasi e-Faktur dibagi sebagai berikut:
a. Per 1 Juli 2014 untuk PKP tertentu.
b. Per 1 Juli 2015 untuk PKP Jawa dan Bali.
c. Per 1 Juli 2016 untuk PKP Nasional.
Tata cara penggunaan aplikasi e-Faktur menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, yaitu sebagai berikut :
1. Pengusaha  Kena  Pajak  yang  diwajibkan  membuat  e-Faktur  adalah  Pengusaha  Kena  Pajak yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
2. Aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada butir (1) dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (manual user) yang merupakan satu kesatuan dengan aplikasi atau sistem elektronik tersebut.
3. Untuk  dapat  menggunakan  e-Faktur  tersebut  PKP  dapat  memperoleh  aplikasi  e-Faktur  di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikukuhkan
4. Telah memiliki Sertifikat Elektronik

## Pengusaha Kena Pajak
(Resmi,  2013)  menyatakan  bahwa  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  merupakan  Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai tahun 1984 dan perubahannya, tidak termasuk  pengusaha  kecil  yang  batasannya  ditetapkan  dengan  Keputusan  Menteri  Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

## Surat Pemberitahuan (SPT)
SPT Masa PPN merupakan sebuah form yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk melaporkan  penghitungan  jumlah  pajak  baik  untuk  melapor  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN) maupun Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)  yang terhutang. Menurut pasal  3A Ayat  (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 243/PMK.03/2014 disebutkan pelaporan SPT Masa PPN harus menggunakan dokumen elektronik melalui e-Filing. Terhitung tanggal 1 Oktober 2020 DJP telah mewajibkan seluruh PKP  yang menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop untuk memperbarui versi terbaru yakni e-Faktur 3.0. SPT Masa PPN sekarang disebut pula dengan SPT Masa PPN 1111, yang terdiri dari 1 form induk dan 6 form lampiran seperti berikut:
1. Formulir 1111 AB: formulir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan (D.1.2.32.07).
2. Formulir 1111 A1: formulir  Daftar Ekspor BKP  Berwujud, BKP  Tidak Berwujud  dan/atau JKP (D.1.2.32.08).
3. Formulir  1111  A2:  formulir  Daftar  Pajak  Keluaran  atas  Penyerahan  Dalam  Negeri  dengan Faktur Pajak (D.1.2.32.09).
4. Formulir 1111 B1: formulir Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean (D.1.2.32.10).
5. Formulir 1111  B2:  formulir Daftar Pajak Masukan  yang  Dapat  Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri (D.1.2.32.11).
6. Formulir  1111  B3:  formulir  Daftar  Pajak  Masukan  yang  Tidak  Dikreditkan  atau  yang Mendapat Fasilitas (D.1.2.32.12).

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  wajib  (Suhayati,  2010)  menjelaskan  bahwa  kepatuhan  wajb  adalah  sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:
1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang- rundangan perpajakan
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya
Menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  192/PMK.03/2007  tentang  Wajib  Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib  Pajak  dengan  kriteria  tertentu  disebut  sebagai  Wajib  Pajak  Patuh  apabila  memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:
1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan  keuangan  harus  diaudit  oleh  Akuntan  Publik  atau  Lembaga  Pengawas  Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
4. Tidak  pernah  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  berdasarkan keputusan  pengauditan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dalam  jangka  waktu  lima tahun terakhir.
Dengan Undang-Undang KUP, indikator kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dapat dilihat dari:
1. Aspek  ketepatan  waktu  pelaporan  SPT  Wajib  Pajak  diwajibkan  untuk  mengisi  dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun  pajak.  Wajib  Pajak  akan  dikenakan  sanksi  administrasi  apabila  terlambat  atau  tidak menyampaikan SPT.
2. Aspek  income  yang  dilaporkan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Pajak  yang  telah dihitung  kemudian  disetorkan  ke  kas  Negara  melalui  bank  atau  kantor  pos  dengan menggunakan kode ID billing yang didapat pada e-billing melalui sse.pajak.go.id.
3. Tagihan pajak (STP/SKP) dibayar sebelum jatuh tempo. Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

## PEMBAHASAN
Dari penelitian ini menyatakan bahwa faktur pajak elektronik berpengaruh signifikan serta positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying dalam memenuhi kewajiban  PPN-nya.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  nilai  t  hitung  lebih  besar  dari  t  tabel  (3,370  > 2,0103). Dengan nilai signifikan sebesar 0,001 dimana signifikannya lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi sebesar 0,334 yang artinya semakin baik penerapan faktur pajak elektronik maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.
Selain  itu  nilai  F  hitung  >  F  tabel  yaitu  12.747  >  4.04  maka  e-Faktur  mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Besarnya pengaruh simultan antara e-faktur pak terhadap kepatuhan wajib pajak (lihat adjusted R square di tabel model summary) sebesar 21,0%, sedangkan sisanya  sebesar  79.0%  dipengaruhi  oleh  faktor  atau  variabel  di  luar  penelitian.  Hasil  ini
mengidentifikasi  bahwa  dengan diterapkan e-faktur pajak dapat  meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya di KPP Pratama Bandung Cibeunying.
Berdasarkan  data  kuesioner  yang  penulis  sebarkan  ada  beberapa  hambatan  dalam penggunaan faktur pajak elektronik, diantaranya:
1. Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying harus menggunakan faktur pajak elektronik untuk penerbitaan faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan. Dalam hal  ini  wajib  pajak  perlu  terhubung  dengan  internet  untuk  mengakses  aplikasi  e-Faktur. Namun apabila sewaktu-waktu tidak terhubung dengan internet maka wajib pajak tidak bisa mengakses  aplikasi  e-Faktur  untuk  penerbitan  faktur  pajak  masukan  maupun  faktur  pajak keluaran
2. Saat mengupload faktur pajak ke DJP diwaktu yang bersamaan dengan wajib pajak lain, server DJP tidak terkoneksi dengan baik sehingga proses upload faktur pajak menjadi gagal.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  mengenai  pengaruh faktur  pajak  elektronik  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  di  KPP  Pratama  Bandung  Cibeunying, maka penulis dapat menjelaskan beberapa kesimpulan sebagai berikut: berdasarkan hasil analisis data  dan  pembahasan  menyatakan  bahwa  faktur  pajak  elektronik  berpengaruh  signifikan  serta positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying dalam memenuhi kewajiban PPN-nya. Hambatan yang terjadi pada pengunaan e-Faktur di KPP Pratama bandung Cibeunying  yaitu  Wajib  pajak  sewaktu-waktu  tidak  dapat  terhubung  dengan  internet  sehingga tidak bisa mengakses aplikasi e-Faktur untuk menerbitkan faktur pajak masukan maupun faktur pajak  keluaran  dan  saat  mengupload  faktur  pajak  ke  server  DJP  tidak  terkoneksi  dengan  baik sehingga proses upload faktur pajak menjadi gagal, dikarenakan Wajib Pajak mengupload diwaktu yang bersamaan dengan wajib pajak lain. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh KPP Pratama Bandung  Cibeunying  sebagai  penyelenggara  sosialisasi  untuk  peraturan-peraturan  perpajakan sebaiknya lebih inovatif lagi dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfioreta,  N.  (2016).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  e-Faktur  Terhadap  Pengusaha  Kena  Pajak Dengan Pemahaman Sebagai Variabel Moderasi.
https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/77729/NINDY%20ALFIORET A%20-%20140810301247_.pdf?sequence=1 , 42.
Amelia, R. (2016). Pengaruh Penerapan e-Faktur dan e-SPT PPN Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Medan .
Amin  Purnawan,  d.  S.  (2014).  Kebijakan  Pajak  Daerah  Berbasis  Keadilan  Untuk  Mendorong Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Jawa Tengah. Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 1 No. 3 , 241 -251.
J R A K   J u r n a l   R i s e t   A k u n t a n s i   d a n   B i s n i s ,   V o l . 8   N o . 2 , 2 0 2 2 | 8
Anzeli Maria, I. E. (2018). Analisis Penerapan e-Faktur Dalam Prosedur dan Pembuatan Faktur Pajak  dan  pelaporan  SPT  Masa  PPN  Pada  CV.  Wastu  Citra  Pratama. Jurnal  Riset Akuntansi Going Concern 13(3) , 445-455.
Anzeli Maria, I. E. (2018). Analisis Penerapan e-Faktur Dalam Prosedur dan Pembuatan Faktur Pajak  dan  Pelaporan  SPT  Masa  PPN  Pada  CV.  Wastu  Citra  Pratama. Jurnal  Riset Akuntansi Going Concern13(3) , 445-455.
Arikunto. (2013). Prosedur Penelitian ; Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. Desy  Nurhaqqidah,  C.  H.  (2019).  Analisis  Penerapan  Faktur  Pajak  Elektronik  Dalam  Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha kena Pajak. Musamus Accounting Journal , 50-60 , ISSN: 2623-0577 (Print); ISSN: 2656-7105 (Online).
Gozali, I. (2012). Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas DIponegoro.
Gunaldi. (2013). Panduan Komprehensip Pajak Penghasilan. Jakarta: Bee Media indonesia.
Harto,  B.  (2016).  Pelaksanaan  Elektronik  System  (E-System)  dan  Akuntansi  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. JRAK Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 2(1) , 69-84. Kevin  Lintang,  Lintje  Kalangi  dan  Rudy  Pusung.  (2017).  Analisis  Penerapan  e-Faktur  Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan PKP Untuk Pelaporan SPT Masa PPN pada KKP Pratama Manado. Jurnal EMBA, Vol.5 No.2 Juni , Hal. 2023 - 2032.
Kurniawan,  A.  (2015).  Penerapan  E-Faktur  Pajak  terhadap  Pengusaha  Kena  Pajak  diKota Surabaya. Laporan Penelitian Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga . Mandey, l. H. (2013). Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jurnal EMBA Vol 1 No. 3 , 99-109. Mardiasmo, P. D. (2019). Perpajakan . Yogyakarta: Andi Publisher.
Nisrina  Atikasari,  H.  S.  (2016).  Analisis  Penerapan  Faktur  PAjak  Elektronik  Sebagai  Upaya Mencegah Faktur Pajak Fiktif. Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 9 No. 1 , 1-8. Nurhidayah,  S.  (2015).  Pengaruh  Penerapan  e-Filling  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan pemahaman  internet  sebagai  variabel  pemoderasi  pada  KKP  pratama  klaten. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta .
Prahaji,  M.  d.  (2015).  Analisis  Penerapan  Elektronik  Nomor  Faktur  Sebagai  Upaya  untuk Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif (Studi pada KPP Wajib Pajak Besar Tiga). Jurnal Administrasi bisnis - perpajakan (JAB) Vol. 5 No. 1 .
Puput  Annisa  Fitria,  E.  S.  (2019).  Pengaruh  Pemeahaman  Peraturan  Perpajakan,  Persepsi  Tarif pajak dan Keadilan perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Journal of Economics and Banking Volume 1 No 1 , 47 - 54.
Rahayu, S. K. (2013). Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Randi  ilhamsyah,  M.  G.  (2016).  Pengaruh  Pemahaman  dan  Pengetahuan  Wajib  Pajak  Tentang Peraturan  Perpajakan,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kualitas  Pelayanan  dan  Samsat  Kota Malang)Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Study. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 8 No. 1 , 1-9.
Resmi, S. (2013). Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat.
Sa'adah, N. (2014). Kelemahan Penerapan Closed System Serta Implikasinya Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Masalah-masalah hukum, Vol. 43, , 132- 139.
Satibi, I. (2011). Teknik Penulisan Skripsi tesis dan disertasi. Bandung: Ceplas.
SPSS, P. A. (2017). What's New in SPSS Statistics 25 & Subscription -SPSS Predictive Analytics.
J R A K   J u r n a l   R i s e t   A k u n t a n s i   d a n   B i s n i s ,   V o l . 8   N o . 2 , 2 0 2 2 | 9
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet. Suhayati, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia : Teori dan Teknik Perhitungan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Tyaminingsih,  A.  (2016).  Pengaruh  Penerapan  Faktur  Pajak  Elektronik  (e-Faktur)  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  di  KKP  Pratama  Solo  Surabaya. http://etheses.uin- malang.ac.id/6638/ , 32. Umar, H. (2011). Metode Penelitian skripsi dan tesis bisnis. Jakarta: Rajawali pers.
wahyuni,  I.  (2018).  Analisis  penerapan  e-Faktur  pajak  dalam  upaya  meningkatkan  kepatuhan pengusaha kena pajak untuk pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Medan Timur. Skripsi fakultas ekonomi dan bisnis universitas Muhammadiyah Sumatera Utara . Waluyo. (2012). Akuntansi Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
Yudisaporo, H. (2020). teori uji validitas
dan reliabilitas
https://berbagienergi.com/2020/04/22/teori-uji-validitas-dan-reliabilitas/.