## JURNAL MORAL KEMASYARAKATAN
Vol. 7 No. 2 Desember 2022 | Hal. 140 – 150
https://doi.org/10.21067/jmk.v7i2.7419

## Good Governance , Gusjigang dan Kebijakan Ekologi di Kabupaten Kudus
Mohammad Nur Rofiq Addiansyah a, 1*
a Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia
1 mnurrofiq@iainkudus.ac.id* *korespondensi penulis
Informasi artikel
: ABSTRAK Received: 26 Agustus 2022; Revised: 5 September 2022;
Accepted: 1 Desember 2022.
Tulisan    ini  ingin  menunjukkan  relasi  antara  kearifan  lokal, good governance serta kebijakan ekologi yang memiliki keterkaitan erat. Tulisan ini  mengambil  posisi good governance sebagai  ide  yang  berasal  dari  luar, ternyata  mampu  kita  kolaborasikan  dengan  gusjigang  yang  notabenya merupakan  kearifan  lokal.  Kondisi  kerusakan  lingkungan  yang  terjadi akhir-akhir ini melatar belakangi riset ini.  Hasil dari riset ini menunjukkan jika  nilai-nilai gusjigang yakni wajah dan akhlak yang bagus, kepandaian dalam  mengaji,  serta  kemampuan  dalam    berdagang  bila  diintegrasikan secara  maksimal  maka  akan  mampu  mempengaruhi  kebijakan  publik, khususnya  kebijakan  ekologi.  Di  Kabupaten  Kudus  sendiri  Kebijakan ekologinya  sendiri  cukup  bagus,  misalnya  saja  kebijakan  pelarangan penggunaan plastik dan kebijakan pembangunan ruang terbuka hijau,  dua kebijakan  ini  mampu  menginternalisasi  nilai-nilai  dari  gusjigang  serta prinsip good governance. kebijakan Metode penelitian yang kami gunakan dalam  riset  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan  tipe  studi  kasus. Pengumpulan  data  primer  kita  lakukan  dengan  wawancara  adapun  data skunder kita kumpulkan dari berbagai literatur jurnal, buku, dan publikasi media.
Kata-kata kunci: Good Governance;
Gusjigang;
Kebijakan Ekologi.

## ABSTRACT
Keywords: Good Governance; Gusjigang; Ecological Policy.
Good Governance, Gusjigang and Ecological Policy in Kudus Regency. This paper wants to show the relationship between local wisdom, good governance and ecological policies which are closely related. This paper takes the position of good governance as an  idea  that  comes  from  outside,  in  fact  we  can  collaborate  with  gusjigang  which incidentally is local wisdom. Conditions of environmental damage that occurred recently became the background of this research. The results of this research indicate that the gusjigang values, namely good looks and morals, intelligence in reciting the Koran, and ability  to  trade,  when  integrated  optimally,  will  be  able  to  influence  public  policy, especially  ecological  policy.  In  Kudus  Regency,  the  ecological  policies  themselves  are quite  good,  for  example,  the  policy  for  banning  the  use  of  plastics  and  the  policy  for building  green  open  spaces,  these  two  policies  are  able  to  internalize  the  values  of gusjigang and the principles of good governance. policy The research method that we use in this research is a qualitative method with a case study type. We collect primary data by means of interviews, while we collect secondary data from various literature, journals, books, and media publications.
Copyright © 2022 (Mohammad Nur Rofiq Addiansyah). All Right Reserved
How  to  Cite  : Addiansyah,  M.  N.  R.  (2022).  Good  Governance,  Gusjigang  dan  Kebijakan  Ekologi  di  Kabupaten Kudus. Jurnal Moral Kemasyarakatan , 7 (2), 140 – 150. https://doi.org/10.21067/jmk.v7i2.7419

## Pendahuluan
Kerusakan  lingkungan  akhir-akhir  ini  semakin  marak  terjadi.  Kerusakan  lingkungan  ini terjadi  baik  di  darat,  laut  maupun  udara.  Kesuksesan  pembangunan  serta  pertumbuhan ekonomi  seringkali  tidak  berbanding  lurus  dengan  peningkatan  kualitas  lingkungan  hidup. Data dari Environmental Performance Index (EPI) Tahun 2022 misalnya, kualitas lingkungan di Indonesia berada di posisi 164 dari 180 negara yang di surve (Environmental, 2022). Kondisi ini tentu  saja  menunjukkan  rasa  pesimis  akan  terwujudnya  salah  satu  tujuan  sustainable development  giakni  tentang  terwujudnya  pemukiman  inklusif,  tahan  lama,  aman  dan berkelanjutan  dimana  salah  satu  indikator  yang  digunakan  yakni  memberikan  perhatian penting terhadap keseimbangan lingkungan, ekonomi dan bidang-bidang lainnya(Saraswati & Siagian, 2020).
Kita  perlu  kembali  pada  kearifan  lokal  sebagai  alternatif  untuk  mengembalikan kepedulian  kita  dan  juga  kepedulian  pemerintah  akan  arti  penting  menjaga  lingkungan, khususnya tentang bagaimana membangun kembali nilai-nilai kearifan lokal yang menyiratkan makna  tentang  bagaimana  cara  kita  hidup  berdampingan  dengan  alam  (Gorda  &  Anggria Wardani,  2020).  Kearifan  lokal  menjadi  kekayaan  luar  biasa  bangsa  Indonesia  bilamana  kita mampu terus menggali dan memanfaatkannnya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam membangun  kebijakan  ekologi.  Walau  kadang  banyak  yang  menganggap  kuno,  tertinggal zaman, tidak kekininian, tetapi sejatinya kearifan lokal merupakan salah satu cara terbaik dalam memelihata lingkungan di era post-modern (Indrawardana, 2013).
Gusjigang merupakan salah satu kearifan lokal yang diwariskan Sunan Kudus dan masih terus  bertahan  sampai  sekarang.  Gusjigang  mengandung  spirit  yang  terus  dipertahankan masyarakat Kudus  yakni bagus (Gus), pandai mengaji (Ji) serta pandai bedagang (Gang). Pesan- pesan  ini  diwariskan  oleh  Kanjeng  Sunan  Kudus  dengan  harapan  agar  masyarakat  Kudus senantiasa memiliki akhlak yang bagus, pandai ilmu pengetahuan serta mahir berdagang. Nilai- nilai yang ada pada Gusjigang merupakan fakta konkrit dari sebuah gagasan bahwa Gudjigang merupakan kearifan lokal sekaligus modal social yang dimiliki masyarakat Kudus (Said, 2016).
Melacak  tulisan-tulisan  tentang  Gusjigang,  sebenarnya  telah  banyak  tulisan  yang mengkaji  tentang  kearifan  lokal  ini.  Misalnya  tulisan-tulisan  tentang  Gusjigang  dan relevansinya dengan ekonomi, bisnis maupun entrepreneurship (Said, 2014), (Bahruddin, 2015), (Rondli, 2019),  (Dwi et al., 2020), (Salma, 2022)). Tulisan ini lebih cinderung membahas tentang nilai-nilai  Gusjigang  yang  lebih  banyak  dimanfaatkan  menjadi  spirit  bisnis  atau  usaha,  dan belum menjangkau terkait kebijakan pemerintah.  Gusjigang dalam hal metode pembelajaran ataupun pendidikan karakter  juga sudah banyak yang menulis ((Marliati et al., 2016), (Abid, 2017),  (Ihsan, 2018), (Sekarini, 2019), (Ghofur et al., 2019), (Sekarini, 2019)), Gusjigang sebagai nilai-nilai yang digali dalam hal untuk konseling atau diterapkan seorang konselor ((Sunarti & Habsy, 2018a), (Sunarti & Habsy, 2018b).  Setelah kami lacak, literatur-literatur diatas, belum ada tulisan yang secara tegas mengaitkan antara Gusjigang dengan good governance maupun kebijakan  ekologi.  Rata-rata  semua  penulis  lebih  menitik  beratkan  pada  nilai-nilai  gusjigang sebagai  spirit  pendidikan  artau  ekonomi  dan  belum  ada  satupun  yang  menjangkau  tentang kaitan antara kebijakan publk yang dilakukan pemerintah dengan spirit Gusjigang.
Kajian  tentang  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  sebenarnya  sudah  banyak  yang mengkaji. Misalnya kajian yang ditulis oleh Pomeranz dan Stedman, ia mengungkapkan bahwa kajian  pemerintahan  yang  baik  setidaknya  memuat  delapan  prinsip  utama  tata  kelola pemerintahan yang baik antara lain: inklusivitas, kinerja, keadilan, kemampuan, transparansi,
akuntabilitas, legitimasi, dan arahan (Pomeranz & Stedman, 2020). Kajian yang lain misalnya menuturkan  bila  selama  ini  banyak  negara-negara  yang  menganggap  remeh  terkait  good governance, padahal bila diterapkan lebih jeli dengan memperhatikan keberadaan pemimpin dan  kepemimpinan ala Jawa maka hasilnya akan memunculkan kombinasi yang unik dan lebih bermanfaat(Susiatiningsih et al., 2021). Akan tetapi setelah melacak lebih jauh terkait tulisan- tulisan yang mengungkapkan relasi antara kearifan lokal dengan good governance , maka literasi itu sangat terbatas.
Ada  beberapa  argumentasi  mengapa  penulis  mengelaborasi  antara good  governance dengan kearifan lokal, khususnya gus ji gang. Argumentasi itu Pertama, good governance yang lahir  dari  luar  memberikan  indikator-indikator  yang  tidak  terlalu  kaku  dan  masih  bisa  kita kombinasikan dengan nilai-nilai kearifan lokal. Kedua, bila good governance tersebut mampu kita  kolaborasikan  dengan    nilai-nilai  kearifan  lokal,  maka  bukan  hal  mustahil  bila  berbagai inovasi dan kebijakan yang lebih bagus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  diatas,  maka  tulisan  ini  akan  mengungkap lebih dalam terkait bagaimana relasi antara good governance dengan gusjigang.  Lebih lanjut tulisan ini ingin menunjukkan kepada pembaca terkait sejauh mana nilai-nilai Gusjigang serta prinsip-prinsip good  governance diterapkan  dalam  berbagai  kebijakan  ekologi  di  Kabupaten Kudus.

## Metode
Metode  penelitian  yang digunakan  adalah metode  kualitatif. Penelitian  ini  berangkat dari adanya berbagai kebijakan ekologi dan spirit gusjigang ditemukan di lapangan, lalu peneliti mengembangkan secara mendalam, dan mengumpulkan literatur secara menyeluruh. Metode kualitatif  ini  dipilih  karena  mampu  mendialogkan  beragam  kasus  dan  fenomena  dengan berbagai  kondisi.  Untuk  tipe  penelitian  yang  digunakan  yakni  metode  studi  kasus.  Peneliti memilih menggunakan metode ini karena riset dapat kita lakukan lebih mendalam, kasus lebih menarik  dan  juga  kaya  akan    data.  Penelitian  ini  berbasis  pada  data  primer  maupun  data sekunder. Data primer dilakukan dengan wawancara pada beberapa narasumber yang dianggap relevan, Adapun data sekunder kami dapatkan dari berbagai sumber literasi seperti jurnal, buku dan berita on line . Jurnal ini kami pilih karena sifatnya yang sangat up to date dalam merespon isu-isu lingkungan setiap hari. Jurnal tersebut melihat multiperspektif. Untuk mengaskes jurnal digunakan  kata  kunci  seperti gusjigang, lingkungan  hidup,  Kudus.  Teknik  analisis  data  yang dilakukan, diawali dari proses reduksi data, kemudian berlanjut pada display data dan diakhiri dengan proses penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
Kebijakan  ekologi merupakan  proses  dari perencanaan,  pelaksanaan  hingga  evalusasi terkait    ekologi  atau  lingkungan.    Adapun  makna  kebijakan  publik  sendiri  bisa  kita  maknai secara  umum  yakni  tahapan-tahaan  perumusan  masalah-masalah  kebijakan,  pelaksanaan kebijakan hingga evaluasi kebijakan (Suaib, 2016). Kebijakan Ekologi atau Environmental Policy ini juga menyangkut environmental governance , yakni interaksi antar lembaga swasta dengan publik atau antar negara dengan aktor-aktor lintas negara (Ulum, M. Chazainul, 2017).
Terkait kebijakan ekologi di Kabupaten Kudus dapat kita maknai sebagai proses atau tahapan dalam perwujudan kebijakan-kebijakan ekologi(Hao et al., 2019). Akan tetapi dalam paper  ini,  kami  tidak  akan  membahas  proses  untuk  merumuskan  kebijakan  tersebut,  tetapi lebih  fokus  pada  bagaimana  keterkaitannya  antara  kebijakan  ekologi  dengan  prinsip-prinsip
good  governance maupun  nilai-nilai  gusjigang.  Untuk  lebih  jelasnya,  jenis-jenis  kebijakan ekologi apa yang telah hadir di Kabupaten Kudus, maka akan kami bahas satu persatu.
Pertama, kebijakan pelarangan penggunaan plastik. Kebijakan pelarangan penggunaan plastik ini dimuat dalam Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Kudus dan telah di laksanakan di Kabupaten Kudus, yakni Peraturan Bupati  (PERBUP)  Kabupaten  Kudus  Nomor  66  Tahun  2019.  Adapun  kebijakan  pelarangan penggunaan plastik sekali pakai di Kudus ini mulai diberlakukan sejak 18 Juli 2019 (Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai Di Kabupaten Kudus, 2019). Komitmen pelarangan penggunaan plastik di Kabupaten Kudus ini berlaku semenjak Kudus dipimpin Bupati Tamzil, menurutnya Kabupaten Kudus harus bebas dari  sampah  plastik  pada  Tahun  2030.  Minimarket  dan  swalayan  di  Kabupaten  Kudus  pun merespon  positif  adanya  kebijakan  ini,    hingga  saat  ini  kostumer  yang  biasa  belanja  dengan plastik dialihkan dengan tas yang  lain yang praktis dan bisa dipakai berkali-kali. Hal seperti ini berlangsung hingga hari ini, saat kita berbelanja di mall atau swalayan maka kita tidak akan menemui plastik (Kudus, 2019).
Kedua, pembangunan taman dan ruang terbuka hijau. Semenjak kepemimpinan Bupati Mustofa  yang  kedua  yakni  Tahun  2013-2018,  berbagai  taman  dan  ruang  terbuka  hijau  mulai dibangun. Antara lain taman-taman yang dibangun tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, pembangunan Taman Ganesha. Taman Ganesha merupakan ruang terbuka hijau yang terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus. Taman Ganesha berada diantara pusat lembaga pendidikan, pemerintahan dan juga bisnis.. Taman Ganesha ini sendiri posisinya berada  didepan  persis  SMA  N  2  Kudus,  serta  relatif  dekat  dengan  SMK  N  1  Kudus  dan  juga UniversitasMuhammadiyah  Kudus.  Taman  ini  tertata  cantik  di  lahan  yang  sebelumnya terbengkalai. Sekarang berbagai tanaman bunga dan juga tumbuh-tumbuhan yang dilengkapi berbagai  kursi  duduk  tampak  rapi  dan  selalu  ramai.  Kedua,  pembangunan  Taman  Wergu. Taman Wergu merupakan salah satu taman yang ada di Wergu Wetan, Kudus, Jawa Tengah. Taman ini dibuka setiap hari dan paling ramai di kunjungi saat akhir pekan, Hari Sabtu atau minggu.  Taman  ini  berisi  puluhan  tanaman  yang  sudah  tertata  rapi.  Aneka  permainan  anak seperti air mancur, plorotan, ayunan dan lain-lain tersedia di taman ini. Di deket taman wergu juga ada Taman Krida yang didalamnya tersedia  kolam renang (Erawisata.com, 2022).
Ketiga yakni Taman Krida. Taman ini masih jadi satu dengan taman wergu dan hanya bersebalahan.  Taman  Krida  ini  menyediakan  berbagai  fasilitas  untuk  publik  diantaranya fasilitas olah raga joging dan kolam renang, arena balap sepeda anak-anak dan arena bermain keluarga  yang  menyenangkan.  Taman  yang  dilengkapi  berbagai  fasilitas  keluarga  ini  ramai dikunjungi masyarakat Kudus, Demak, Pati, Jepara setiap akhir  pekan.
Keempat,  Taman  Gondang  Manis.  Taman  Gondang  Manis  merupakan  taman  indah yang  berlokasi  di  Desa  Gondang  Manis,  Kecamatan  Bae,  Kabupaten  Kudus.  Lokasinya  yang sejuk dekat dengan berbagai fasilitas pendidikan seperti Universitas Muria Kudus, IAIN Kudus, SMP N 2 dan 3 Bae, SMA N 2 Bae menjadikan taman ini tidak pernah sepi pengunjung. Bahkan taman  ini  juga  ramai  hingga  malam  hari  tiba.  Kelima,  Taman  Bale  Jagong.  Bale  Jagong merupakan kawasan olah raga terpadu dalam satu lokasi. Disini terdapat berbagai venue olah raga tenis, tenis meja, lari, sepeda, sepatu roda, badminton, panjat tebing, menembak, panahan, erobik dan sebagainya. Masyarakat segala usia sering memadati taman ini khususnya saat sore hari  atau  akhir  pekan.  Selain  menjadi  pusat  olah  raga,  disini  juga  terdapat  banyak  PKL (Pedagang Kaki Lima) yang menjual berbagai jajanan atau cemilan. Pedagang di Taman Balai
Jagong mencapai 200an pedagang saat Hari Minggu. Para pedagang di Bale Jagong dikoordinasi oleh salah seorang penjual yang bertindak sebagai ketua.
Berikutnya  peneliti  akan  membincang  terkait  relasi good  governance dan  gusjigang sebagai sebuah frame work untuk kebijakan ekologi. Membaca relasi antara Gusjigang dengan good governance tidaklah langsung bisa kita analisis tanpa kita melihat lebih jah tentang apa itu local wisdom atau kearifan lokal. Keterkaitan erat ini bisa kita maknai bahwa kearifan lokal berfungsi sebagai alternatif dalam penguatan good governance (Marpaung, 2013), (Rahmatiani, 2016). Sebagai salah satu kearifan lokal khas Indonesia dan yang utama di Kabupaten Kudus, Gusjigang dengan tiga nilai utama yakni pintar mengaji, pandai perdagang dan juga memiliki aklak yang bagus juga memiliki relasi yang erat dengan good governance. Nilai-nilai ini, bila peneliti jabarkan lebih lanjut akan terlihat kaitan yang erat.
Pertama, nilai Gus yang berarti Bagus atau memiliki tampang yang rupawan serta akhlak yang  menawan  (Bahruddin,  2015), Gus juga  dapat  dimaknai  sebagai  sosok  yang  bijak  dalam menentukan  keputusan(Said,  2014).  Gus  dari  unsur  gusjigang  merupakan  salah  satu  unsur budaya yang dapat dijadikan sumber pengetahuan. Gus sebagai unsur gusjigang juga berisi nilai, praktik,  dan  norma  yang  dimanifestasikan  dalam  bentuk  bahasa,  simbul  ideologi  dalam lembaga. Unsur Gus juga dapat kita Tarik dalam nilai dan praktik dalam good governance yakni: transparan, akuntabilitas, dan keterbukaan baik.
Kedua , yakni Ji yang berarti pintar ngaji. Pintar mengaji ini dapat dimaknai dalam arti sempit yakni masyarakat Kudus diharapkan pandai mengaji. Sedangkan dalam arti luas dapat ditarik  makna  bahwa  spririt Ji pada Gusjigang yakni  mendorong  masyarakat  Kudus  untuk semakin pintar, cerdas, memiliki literasi yang kuat dan bijak. Budaya dalam Gusjigang dapat menjadi stimulan dalam memunculkan pengetahuan untuk menciptakan value dan berdagang, dimana  budaya  Gusjigang  ini  membentuk  dan  meningkatkan  sumber-sumber  intelektual lembaga.  Etika  Islam  yang  ada  dalam  Budaya  Gusjigang  mendorong  tata  kelola  yang  baik sehingga bisa kita kaitkan dengan prinsip-prinsip good governance , spririt Ji pada Gusjigang ini sangat erat kaitannya dengan profesionalitas, efektivitas,, efesiensi, kepastian hukum dan juga orientasi konsensus (Aguilera & Cuervo-Cazurra, 2009)
Gambar 1. Relasi Kearifan Lokal, Good Governance dan Kebijakan Ekologi Ketiga, Gang yang mengandung spirit agar masyarakat Kudus bisa tetap mandiri dalam hidup.  Untuk  bisa  mandiri  tersebut  salah  satu  prinsip  yang  bisa  digunakan  adalah  dengan berdagang.  Makna  berdagang  ini  kemudian  meluas  hingga  berwirausaha  (Dwi  et  al.,  2020). Berkaitan  dengan  berdagang  ini,  hingga  saat  ini  Kabupaten  Kudus  sendiri  merupakan  kota pusat  industri  dan  perdagangan.  Sudah  ratusan  tahun  lalu  Kudus  berkembang  sebagai  Kota Kretek, selain itu adanya Pasar Kliwon serta ratusan pabrik yang hadir di Kudus menyiratkan
Gusjigang Good Governance Kebijakan Ekologi
pesan  jika  prinsip Gang di  Kudus  ini  masih  terus  dihidupkan. Bila  kita  kaitkan  dengan good governance , maka ada prinsip-prinsip yang terkait erat, antara lain: kesetaraan, partisipasi dan kompetensi(Ambarriani,  2020),  dimana  dalam  aktivitas  perdagangan,  adanya  kesetaraan informasi antara penjual dan pembeli, bagaimana interaksi kedua aktor yang partisipatif dan kompeten benar-benar sangat riil dibutuhkan.
Tabel 1: Relasi Gusjigang dan Good Governance
Sumber: diolah dari berbagai sumber Berikutnya kita akan membahas mengenai kolaborasi Gus Ji Gang dan Good Governance : yang mampu menginspirasi kebijakan ekologi. Setelah pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas terkait bagaimana relasi antara good governance dengan gusjigang, maka kini kita lanjutkan  dengan  pembahasan  terkait  bagaimana  relasi  antara  good  governance,  gusjigang dengan kebijakan ekologi yang ada di Kabupaten Kudus. Kebijakan disini yang kita diskusikan bukan tahapan-tahapan dalam proses formulasi kebijakan secara detail, akan tetapi lebih kita gali pada aspek bagaimana nilai-nilai gusjigang serta prinsip-prinsip good governance tersebut mampu kita infiltrasi pada masng-masing kebijakan.
Pertama,  kebijakan  pelarangan  penggunaan  plastic  bagi  seluruh  toko,  swalayan  dan minimarket di Kabupaten Kudus. Pada kebijakan ini, semua nilai-nilai gusjigang serta semua prinsip-prinsip good governance bisa kita terapkan. Misalnya nilai Gang, disini tentu saja terkait erat dengan prinsip bahwa Sunan Kudus  memberi pesan pesan agar masyarakat Kudus gemar berdagang. Dalam berdagang ini tentu saja sesuai dengan prinsip good governance yang terkait yakni  adanya  kesetaraan  informasi  antara  penjual  dan  pembeli.  Dalam  kaitanya  dengan pelarangan penggunaan plastik ini, partisipasi aktif masyarakat baik pedagang maupun pembeli sangat dibutuhkan. Hal ini bisa kita tangkap saat kita melakukan wawancara dengan salah satu penjaga swalayan:
“Terkait dengan kebijakan pelarangan plastik, menurut saya pemerintah sudah memberi informasi  dan  sosialisasi  jauh-jauh  hari.  Perusahaanpun  merespon  positif.  Kami menyediakan  tas  kain  yang  relatif  murah.  Alternatif  lain,  kita  ingatkan  masyarakat untuk  membawa  kantong  sendiri  atau  tas  dari  rumah.  Awalnya  kita  mengingatkan terus- menerus, akhirnya masyarakat paham sendiri.” (Wawancara dengan Yuli Pegawai Indomaret, 2022).
Pernyataan  Yuli,  pegawai  Indomaret  ini  diperkuat  oleh  Bapak  Urip,  selaku  pegawai PKPLH  Kabupaten  Kudus. Beliau  mengungkapkan  bila  sosialisasi  dan  pemberian  informasi tentang pelarangan plastik sudah dilakukan jauh-jauh hari.
Nilai-Nilai Gus Ji Gang Prinsip-Prinsip Good Governance Gus Transparan Akuntabilitas Keterbukaan Profesionalitas Ji Efektivitas Efesiensi Kepastian Hukum Orientasi Konsensus Gang Kesetaraan Kompetensi Partisiipasi
“Kami melakukan sosialisasi t entang pelaeangan penggunaan plastic ini jauh-jauh hari. Masyarakat  boleh  jualan,  boleh  berdagang  tapi  mohon  untuk  tidak  menggunakan plastik sekali pakai. Kami menyiarkan ini diberbagai media, baik itu media sosial,media cetak maupun media elektronik seperti radio. Awalnya sosialisasi ini kita ulang berkali- kali, tapi sekarang, masyarakat sudah sadar.” (Urip PKPLH, 2022).
Tabel 2: Relasi Gusjigang, Good Goverance dan Kebijakan Ekologi
No.  Kebijakan Ekologi Nilai-Nilai Gusjigang Prinsip-Prinsip Good Governance 1. Kebijakan Pelarangan Plastik Gus, Ji, Gang Trannsparan Akuntabilitas Keterbukaan Profesionalitas Efektivitas Efesiensi Kepastian Hukum Orientasi Konsensus Kesetaraan Kompetensi Partiipasi 2. Kebijakan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Gus, Ji Trannsparan Akuntabilitas Keterbukaan Profesionalitas Efektivitas Efesiensi Orientasi Konsensus 3. Kebijakan Pengelolaan Sampah Gang Kesetaraan Kompetensi Partisipasi 4. Pembangunan City Walk Jalan
Sunan Kudus Gus, Gang Trannsparan Akuntabilitas Keterbukaan Profesionalitas Kesetaraan Kompetensi Partisipasi 5. Pembangun Waduk Logung Ji, Gang Efektivitas Efesiensi Kepastian Hukum Orientasi Konsensus Kesetaraan Kompetensi
Partisipasi
Sumber: diolah dari berbagai sumber
Kedua,  Kebijakan  pembangunan  ruang  terbuka  hijau.  Kebijakan  ini  sangat  berkaitan erat  dengan  prinisip  Gus,  dalam  artian  memiliki  akhlak  yang  bagus  serta  Ji  dalam  arti kepandaian  dan  kecakapan  yang  mumpuni.  Pada  prinsip-prinsi good  governance tentu  saja sangat berkaitan erat dengan keterbukaan, dalam artian proses kebijakan ini karena melibatkan multiaktor, maka harus benar-benar terbuka. Profesionalitas, bagaimana pengelola kebijakan
ini dari level atas hingga level bawah seperti tukang sapu dan penjaga taman harus benar-benar professional.  Orientasi  konsensus,  bagaimana  prinsip-prinsip  keterbukaan  serta  kesepakatan dibuat harus benar-benar demokratis untuk memminimalisir konflik.
“Selama saya menjadi tukang sapu disini, pimpinan selalu mengontrol rutin. Aw alnya saya dulu saya di Taman Ganesha, lalu 2019 saya dipindah di Taman Gondangmanis. Meskipun kita hanya tukang sapu, tapi kita juga selalu tetap disiplin dan professional.” (Solihin, 2022).
Ketiga, Kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus relatif bagus. Pemerintah Kabupaten  bekerjasama  dengan  pemerintah  desa  serta  seluruh  pemangku  kepentingan membangun  sinergisitas  dalam  pengelolaan  sampah  (Pratama  et  al.,  2018),  (Ramadan  et  al., 2019). Bila kita dalami lebih jauh terkait pengelolaan sampah di Kudus ini, kita bisa menggali dengan nilai-nilai gusjigang Gang serta prinsip good governance yakni kesetaraan, kompetensi dan partisipasi. Kesetaraan dapat kita lihat saat Pemerintah Kabupaten Kudus membuka ruang seluas-luasnya kepada pemerintah desa untuk mengembangkan pola-pola pengelolaan sampah. Misalnya, salah satu bank sampah di Kudus yang sukses mengembangkan pengelolaan sambah ini ada di Desa Bae dan Desa Gondang Manis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus.Bank Sampah di Desa Bae yang Bernama Tanjung Seto sudah sangat nyata prestasinya. Bahkan saat lomba desa unggulan, bank sampah ini menjadi satu hal yang ditonjolkan. Produk bank sampah ini pun mampu mengolah  sampah organik  menjadi berbagai  produk peternakan  dan pertanian, semisal pupuk kompos dan pakan ternak (https://ppid.kuduskab.go.id/, 2022).
Untuk  menginfiltrasi  nilai-nilai  gusjigang  serta  good  governance  dalam  berbagai kebijakan ekologi di Kabupaten Kudus kita dapat melakukan dengan beberapa hal, diantaranya: Pertama, memetakan aktor dan memperkuat kolaborasi. Pemetaan aktor ini juga penting bila kita mampu melanjutkan dengan komunikasi intensif khususnya terkait good governance dan kearifan  lokal  (Onu,  2011), (“Good  Governance  and  Strategic  Communication:  A Communication  Capital  Approach,”  2020) . Kedua, menintegrasikan  nilai-nilai  kearifan  lokal dan prinsip-prinsip good governance dalam  kurikulum pendidikan di Kabupaten Kudus.
Prinsip good governance yang lain yang sangat dibutuhkan yakni adalah kompetensi, yakni kompetensi komprehensif yang harus benar-benar dilakukan oleh pengelola sampah. Juga partisipasi masyarakat Kudus yang harus aktif terhadap program-program inovatif pemerintah daerah.
Keempat, pembangunan city walk Jalan Sunan Kudus. Jalan Sunan Kudus sepanjang 2 kilo meter kearah barat dari alun-alun Kudus seolah menjadi icon baru di Kabupaten Kudus. Prinsip  good  governance  yang  paling  menonjol  dari  proyek  ini  antara  lain  akuntablitas, transparansi, profesionalitas, serta partisipasi. Pada aspek partisipasi bagaimana kemampuan Pemerintah  Daerah  membangun  komunikasi  dengan  seluruh  PKL  yang  terlibat  menjadi tantangan tersendiri.  Kelima, pembangunan waduk logung. Waduk Logung merupakan waduk buatan yang dibangun sejak Tahun 2014 dan berakhir di Tahun 2022. Fungsi waduk ini antara lain sebagai daerah resapan dan suply air untuk wikayah Muria. Pembangunan Waduk dengan luas genangan 144, 06 hektar ini tentu saja juga menggunakan prinsip-prinsip good governance khususnya kepastian hukum dan konsensus bersama
Penguatan kolaborasi ini bisa kita awali dengan mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat. Misal:  Pemerintah  Kabupaten  Kudus,  Yayasan  Masjid  Menara,  perusahaan,  perguruan  tinggi dan  lembaga-lembaga  lain  yang  terkait.  Komunikasi  intensif  antar  aktor  serta  proses menghimpun beragam gagasan menjadi sesuatu yang mutlak dapat dilakukan agar nilai-nilai gusjigang  dan  prinsip-prinsip  good  governance  tetap  hidup.  Mengintegrasikan  nilai-nilai
gusjigang  serta  prinsip good  governance lebih  mudah  dilakukan.  Dengan  muatan-muatan seperti ini maka sikap anak-anak untuk cinta lingkungan disertai dengan nilai-nilai gusjigang serta prinsip-prinsip good governance bisa terwujud.

## Simpulan
Temuan  terpenting  dalam  riset  ini  adalah  ternyata  kearifan  lokal  memiliki  keterkaitan yang  sangat  erat  dengan good  governance yang  notabenenya  merupakan  gagasan  dari  luar. Tulisan ini menunjukkan bahwa gusjigang yang merupakan kearifan lokal yang khas di Kudus ternyata mampu peneliti kolaborasikan dengan good governance . Nilai-nilai gusjigang dan spirit pada prinsip-prinsip good governance bila kita kawinkan maka akan menghasilkan kebijakan publik  yang  bagus,  dimana  dalam  riset  ini  yang  peneliti  jadikan  bijakan  adalah  kebijakan ekologi. Riset ini mengkonfirmasi temuan-temuan sebelumnya terkait keterkaitan erat antara kearifan  lokal  dengan good  governance .    Tulisan  ini  juga  memberi  perspektif  baru  dalam membaca gusjigang, dimana nilai-nilai kekhasan yang ada pada kearifan lokal ini tidak hanya bisa  kita  manfaatkan  dalam  ruang  pendidikan,  tetapi  lebih  jauh  bisa  peneliti  kolaborasikan dalam kebijakan pemerintahan.

## Referensi
Abid,  N.  (2017).  Mengintegrasikan  Kearifan  Lokal  Gusjigang  dan  Nilai-Nilai  Soft  Skill  dalam Proses Pembelajaran. Elementary .
Aguilera, R. V., & Cuervo-Cazurra, A. (2009). Codes of good governance. Corporate Governance: An International Review . https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2009.00737.x Ambarri ani,  A.  S.  (2020).  Implementation  of  Good  Governance  in  Indonesia’s  Village  Fund Program (Program Dana Desa) to Accelerate Community Welfare: A Case Study in Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Province. International  Journal of Innovation, Management and Technology . https://doi.org/10.18178/ijimt.2020.11.4.888
Bahruddin,  A.  (2015).  Spirit  Gusjigang  Kudus  Dan  Tantangan  Globalisasi  Ekonomi. Jurnal Penelitian . https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.848
Dwi,  S.,  Rahmawati,  Djuminah,  &  Falikhatun.  (2020).  Business  sustainability  antecedents  in creative  industry:  A  qualitative  research  study. International  Journal  of  Innovation, Creativity and Change .
Erawisata.com.  (2022).  15  Taman  Hiburan  di  Kudus  asik  buat  bermain  sekaligus  Refresing. Erawisata.Com , 1.
Ghofur,  A.,  Miftakhurozaq,  M.,  &  Maryanto,  H.  (2019).  In  Forming  Religious  Behavior  and Entrepreneurship. Istawa: Jurnal Pendidikan Islam . https://doi.org/10.24269/ijpi.v4i2.2183
Good Governance and Strategic Communication: A Communication Capital Approach. (2020).
In
The Routledge Handbook of Strategic Communication . https://doi.org/10.4324/9780203094440-21
Gorda, A. N. E. S., & Anggria Wardani, D. K. (2020). Refleksi Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Hindu  Bali  Dalam  Pengelolaan  Lingkungan. ETTISAL :  Journal  of  Communication . https://doi.org/10.21111/ejoc.v5i1.3998
Hao, Y., Yang, D., Yin, J., Chen, X., Bao, A., Wu, M., & Zhang, X. (2019). The effects of ecological policy  of  Kyrgyzstan  based  on  data  envelope  analysis. Sustainability  (Switzerland) . https://doi.org/10.3390/su11071922
Ihsan,  M.  (2018).  Gusjigang;  Karakter  Kemandirian  Masyarakat  Kudus  Menghadapi Industrialisasi. IQTISHADIA . https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i2.2862 Indrawardana,  I.  (2013).  Kearifan  lokal  adat  masyarakat  sunda  dalam  hubungan  dengan lingkungan alam. KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture . https://doi.org/10.15294/komunitas.v4i1.2390
Marliati, N., Widowati, T., & Kuswardinah, A. (2016). Pengembangan Modul Hairpiece Untuk
Siswa  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK)  Paket  Keahlian  Tata  Kecantikan  Rambut. Journal of Educational Social Studies .
Marpaung,  L.  A.  (2013).  Urgensi  Kearifan  Lokal  Membentuk  Karakter  Bangsa  Dalam  Rangka
Pelaksanaan Otonomi Daerah. Yustisia Jurnal Hukum .
https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i2.10204
Onu, G. (2011). Information and Communication Technology and Good Governance in Africa. In Information  Communication  Technologies .  https://doi.org/10.4018/978-1-59904-949- 6.ch010
Pomeranz, E. F., & Stedman, R. C. (2020). Measuring good governance: piloting an instrument for evaluating good governance principles. Journal of Environmental Policy and Planning . https://doi.org/10.1080/1523908X.2020.1753181
Pratama,  A.  Y.,  Rahma,  Y.,  &  Normassari,  A.  (2018).  Jasa  Pengangkut  Sampah  (  Sangkuts) Berbasis  Android  Di  Kabupaten  Kudus. Simetris: Jurnal  Teknik  Mesin,  Elektro  Dan  Ilmu Komputer . https://doi.org/10.24176/simet.v9i1.1656
Rahmatiani, L. (2016). Nilai Kearifan Lokal Sunda Sebagai Basis Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik  (Good  Governance). CIVICS:  Jurnal  Pendidikan  Pancasila  Dan  Kewarganegaraan . https://doi.org/10.36805/civics.v1i1.30
Ramadan,  B.  S.,  Safitri,  R.  P.,  Cahyo,  M.  R.  D.,  &  Wibowo,  Y.  G.  (2019).  Optimasi  Sistem Pengangkutan Sampah Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Jurnal Presipitasi : Media Komunikasi Dan Pengembangan Teknik Lingkungan . https://doi.org/10.14710/presipitasi.v16i1.8-15
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Kudus, 2019 (2019).
Rondli, W.  S.  (2019). Kewirausahaan  Berbasis  Kearifan  Lokal GUSJIGANG:  Sebagai  Alternatif Mulok Untuk Penanaman Karakter Kemandirian Warga Negara. Proceedings: Penguatan Muatan Lokal Bahasa Daerah Sebagai Pondasi Pendidikan Karakter Generasi Milenial .
Said, N. (2014). Spiritual Enterprenership Warisan Sunan Kudus: Modal Budaya Pengembangan Ekonomi Syari’Ah Dalam Masyarakat Pesisir. Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah . Said, N. (2016). Filosofi Menara Kudus. Pesan Damai untuk Dunia. In Filosofi Menara Kudus. Pesan Damai untuk Dunia.
Salma,  S.  N.  (2022).  Implementasi  Nilai  Pendidikan  Islami  melalui  Filosofi  Gusjigang  bagi Masyarakat Kudus Kulon.
Mitra
PGMI: Jurnal
Kependidikan MI . https://doi.org/10.46963/mpgmi.v8i1.442
Saraswati,  A.  R.,  &  Siagian,  T.  H.  (2020).  Modeling  Kualitas  Lingkungan Hidup  Di  Indonesia Tahun  2017 :  Suatu  Upaya  Pencapaian  SDGS. Seminar  Nasional  Official  Statistics . https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2019i1.213
Sekarini,  A.  P.  (2019).  Persepsi  Peserta  Didik  Dan  Guru  Ipa  Terhadap  Penggunaan  Game Edukasi.
Edu Sains Jurnal Pendidikan Sains & Matematika . https://doi.org/10.23971/eds.v7i1.1033 Solihin, P. T. G. (2022). Wawancara dengan Solihin Petugas Kebersihan Taman Gondangmanis . Suaib, M. R. (2016). Pengantar Kebijakan Publik .
Sunarti,  &  Habsy,  B.  A.  (2018a).  Identifikasi  Kepribadian  Ideal  Konselor  Berdasarkan  Kajian Hermeneutika Gadamerian Pada Nilai-Nilai Luhur Gus-Ji-gang Sunarti. Indonesia Journal of Learning Education and Counseling .
Sunarti,  S.,  &  Habsy,  B.  A.  (2018b).  Identifikasi  Kepribadian  Ideal  Konselor  Khas  Budaya Indonesia :  Kajian  Nilai-Nilai  Luhur  Gusjigang  Berdasarkan  Perspektif  Hermeneutika Gadamerian. Indonesian Journal of Learning Education and Counseling . https://doi.org/10.31960/ijolec.v1i1.21
Susiatiningsih, H., Setiyono, B., Puspapertiwi, S., Saputra, J., & Afrizal, T. (2021). A study of good governance  innovation  of  javanese  leadership  in  Indonesia. WSEAS  Transactions  on Environment and Development . https://doi.org/10.37394/232015.2021.17.34
Ulum,  M.  Chazainul,  R.  N.  (2017). Environmental  Governance:  Isu  Kebijakan  dan  Tata  Kelola
Lingkungan Hidup . Urip PKPLH, K. (2022). Wawancara dengan Urip Pegawai PKPLH Kabupaten Kudus . Wawancara dengan Yuli Pegawai Indomaret. (2022). Wawancara dengan Pegawai Indomaret .