## PELAYANAN YANG DITERIMA OLEH MASYARAKAT SEBAGAI PEMBAYAR PAJAK BERDASARKAN PENERAPAN BEBAN PAJAK DAERAH YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
SERVICES RECEIVED BY THE COMMUNITY AS TAXPAYERS BASED ON APPLICATION OF REGIONAL TAX EXPENSES REGULATED IN LAW OF THE REPUBLIC INDONESIA NUMBER 28 YEAR 2009 CONCERNING LOCAL TAXES AND CHARGES

## Salsabila Aufadhia Ilanoputri
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Email: salsabilaaufadhia@gmail.com
Submitted: July 9, 2020; Reviewed: July 28, 2020; Accepted: August 10, 2020 DOI: 10.25041/cepalo.v4no2.2067

## Abstrak
Pajak  merupakan  instrumen  perekonomian  yang  menjadi  sumber pemasukan utama  sebuah negara  dan  merupakan  kewajiban  setiap  warga  negara  yang  diatur  dalam  UUD  NRI  1945. Pajak  di  Indonesia  sendiri  menurut  kewenangannya  terbagi  menjadi  pajak  pusat  dan  daerah. Pajak  sebagai  penopang  penerimaan  daerah  menjadi  tidak  optimal  apabila  regulasi  dan kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  daerah  tumpah  tindih  dengan  kebijakan  perpajakan nasional.  Dari  sisi  masyarakat,  rasio  penerimaan  retribusi  daerah  lebih  tinggi  dibandingkan dengan rasio penerimaan pajak daerah tersebut dikarenakan masyarakat menghendaki adanya pelayanan  sehingga  pemerintah  harus  memberikan  standar  parameter  pelayanan  bagi masyarakat  atas  kontribusinya  dalam  pembayaran  pajak.  Pemerintah  diharapkan  dapat memberikan  pelayanan  yang  sepadan  kepada  masyarakat  sebagai  pembayar  pajak  agar masyarakat  dapat  merasakan  manfaat  atas  pembayarannya.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka perumusan  masalah  yang  akan  dibahas  ialah  bagaimana  standar  pelayanan  pajak  daerah  di Indonesia?  dan  bagaimana  keseimbangan  beban  pajak  daerah  dengan  pelayanan  yang diberikan  kepada  masyarakat?  Penulisan  ini  untuk  mengetahui  keseimbangan  beban  pajak daerah  dengan  pelayanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat.  Jenis  penelitian  yang  akan digunakan  adalah  penelitian  normatif  dengan  menggunakan  data  sekunder.  Pengolahan  data dilakukan dengan cara melakukan sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis dan studi kepustakaan.  Hasil  menunjukkan  bahwa  pelayanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  dari penerimaan  pajak  daerah  dapat  diukur  melalui  dua  parameter  sebagai  bentuk  kontraprestasi bagi  sektor  pajak  yang  dipungut  yakni  parameter  formal  dan  parameter  ideal.  Kontrapretasi tersebut  harus  sesuai  dengan  peruntukannya  dan  ditentukan  dalam  undang-undang  maupun peraturan pelaksanannya.
Kata Kunci: Beban, Daerah, Pajak, Pelayanan.
Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2020: hlm. 143-156. Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. E-ISSN: 2598-3105 P-ISSN: 2723-2581 http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo

## Abstract
Tax  as  an  economic  instrument  which  is  the  main  souce  of  income for  a  country  and  is  the obligation of every citizen as regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Taxes  in  Indonesia  are  divided  into  central  and  regional  taxes  according  to  their  authority. Taxes as a support for regional revenues are not optimal if regulations and policies made by local  governments  overlap  with  national  tax  policies.  From  the  community  perspective,  the ratio  of  local  retribution  revenue  is  higher  than  the  ratio  of  local  tax  revenue  because  the community  wants  proper  service  so  that  the  government  must  provide  standard  service parameters  for  the  community  for  its  contribution  in  paying  taxes.  The  government  is expected to be able to provide services that are equivalent to the public as taxpayers so that people can feel benefit from the payment. Based on this, the problem to be discussed are how the standard of local tax services in Indonesia?  and how to balance the local tax burden with the services provided to community? This  writing is to determine the balance of the regional tax burden with the services provided to the community. This type of research uses normative research by using secondary data. The data collection method is carried out by systematically applying written legal materials and literatures. The result show that the services provided to the community from local tax revenues can be measured through two parameters as a form of counter achievement for tax levied sector, there are formal parameters and ideal parameters. The contradiction must be in accordance with its designation and specified in the law and its implementing regulations.
Keywords: Expense, Local, Services, Tax.

## A. Pendahuluan
Kegiatan  pembangunan  merupakan  suatu  proses  kegiatan  yang  dilakukan  dalam  agenda mengembangkan atau  membuat suatu perbedaan keadaan  yang  mencerminkan keadaan  yang lebih  baik.  Pembangunan  yang  berusaha  diwujudkan  oleh  rakyat  Indonesia  adalah  tercapai dan  terwujudnya  masyarakat  yang  adil  dan  sejahtera  dalam  aspek  materiel  dan  spiritual berdasarkan  falsafah  dasar  yaitu  Pancasila  serta  Undang-Undang  Dasar  1945.  Semua  itu  di lakukan  untuk  mencapai  kegiatan  pembangunan  nasional  yang  baik  dan  mensejahterakan, dalam  penyusunan  dan  pembentukan  program  pembangunan  tersebut  pemerintah  mengikuti pola-pola  tertentu  atau  mekanisme  yang  telah  ditentukan  di  dalam  pemerintah  negara Indonesia.  Negara  dalam  menjalankan  pemerintahan  memerlukan  biaya  yang  sangat  besar. Pajak  yang  termasuk  kedalam  sumber  penerimaan  negara  terbesar  pernah  dilaksanakan adanya  reformasi  pajak.  Reformasi  pajak  yang  ditujukan  untuk  mencapai  target  dan  sasaran yang  tepat. Tentunya  reformasi  dibidang  pajak  telah  memperhatikan  adanya  aspek  keadilan, dan mempertimbangkan mengenai daya saing ekonomi yang ada di lingkup nasional maupun internasional. 1
Pemerintah  pusat  membentuk  suatu  kebijakan  yang  mana  pemerintah  daerah  diberikan otoritas guna mengelola dan mengatur keuangan daerah masing-masing. Konsep ini bisa lebih dikenali  dengan  konsep  desentralisasi.  Semua  hal  tersebut  dilakukan  dengan  harapan  daerah akan  memiliki  kemampuan  untuk  berkembang  dalam  hal  pembangunan  daerah.  Tentunya pembangunan  daerah  tersebut  harus  sesuai  prinsip  daerah  otonom  yang  sebenarnya.  Konsep otonomi  daerah  yang  merupakan  bagian  dari  konsep  desentralisasi  memiliki  tujuan  untuk memberikan  ruang  yang  lebih  luas  untuk  daerah  dalam  memperluas  cakupan  dalam  segi pendanaan dalam  agenda pelaksanaan pembangunan daerah. Otonomi daerah bisa digunakan sebagai  sarana  untuk  semakin  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah,  pemerintah  daerah
1 Fuad Bawazier, “REFORMASI PAJAK DI INDONESIa,” Jurnal Legislasi Indonesia 8, no. 1 (2018): 1–12, 1.
harus  terus  berupaya  agar  bisa  memaksimalkan  adanya  sumber-sumber  dana  yang  dapat menjadi  pendapatan  di  wilayah,  serta  memaksimalkan  adanya  potensi  untuk  diambil  pajak dan retribusi. 2
Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  salah  satu  sumber  dana  yang  diterima  oleh  daerah yang  mempunyai  fungsi  dan  peran  penting  dalam  pembangunan.  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) ialah sumber pendapatan daerah yang dalam hal ini masuk dalam kategori bebas dapat diperuntukan  oleh  masing-masing  daerah  dalam  rangka  menjalankan  dan  membantuk  roda pemerintahan  dan  pembangunan  di  suatu  daerah.  Usaha  dalam  meningkatan  PAD  ialah dengan  memaksimalkan  adanya  proses  efesiensi  sumber  daya  dan  alat  kelengkapan  yang sangat  terbatas  dan  melakukan  upaya  untuk  naik  dalam  hal  efektifitas  pengambilan  dengan upaya  melaksanakan  adanya  pengoptimalan  potensi  yang  ada  dan  selalu  mengupayakan  dan menggali  sumber  pendapatan  yang  baru  dengan  pertimbangan  memiliki  potensi,  semua  hal tersebut dimungkinkan sehingga dapat diambil pajak dan retribusinya. 3
Berdasarkan  sudut  pandang  fiskal,  selain  adanya  PAD.  Pajak  merupakan  penerimaan negara  yang  menghimpun  dana  masyarakat  melalui  mekanisme  yang  diatur  oleh  peraturan perundang-undnagan demi  kesejahteraan  masyarakat. 4 Pajak  merupakan sumber  yang sangat penting  bagi  pendapatan  negara  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  dan  pelaksanaan pembangunan  nasional.  Kewajiban  perpajakan  dijadikan  sarana  pembiayaan  negara  dalam pembangunan  nasional untuk  mencapai tujuan  negara. 5 Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (selanjutnya  disebut  UU KUP), pajak adalah  kontribusi wajib kepada  negara  yang  bersifat  memaksa untuk kemudian digunakan bagi keperluan negara dalam  memberikan rakyat kemakmuran. 6 Hal tersebut juga bersesuaian dengan apa yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  (selanjutnya  disebut  UUD  NRI  1945)  yakni  pajak  merupakan  kewajiban bernegara.  Kewajiban  membayar  pajak  sendiri  tercantum  dalam  Pasal  23A  UUD  NRI  1945 dimana hal tersebut diatur oleh undang-undang dan bersifat memaksa untuk keperluan negara. 7 Pajak sebagai instrumen perekonomian merupakan sumber pemasukan utama sebuah negara dan  merupakan  kewajiban  setiap  warga  negara  yang  diatur  dalam  UUD  NRI  1945.  Di Indonesia,  pajak  memiliki  posisi  yang  penting  sebagai  penopang  terbesar  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di negara Indonesia. 8
2 Heince  R.  Wokas  and  Rezlyanti  Kobandaha,  “ANALISIS  EFEKTIVITAS,  KONTRIBUSI  DAN  POTENSI PAJAK  REKLAME  DAN  PAJAK  HOTEL  TERHADAP  PENDAPATAN  ASLI  DAERAH  KOTA KOTAMOBAGU,” Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 4, no. 1 (2016): 1461–1472, 1462, DOI: 10.35794/emba.v4i1.12366.
3 Alfan  A.  Lamia,  David  P.E.  Saerang,  and  Heince  R.N  Wokas,  “ANALISIS  EFEKTIFITAS  DAN KONTRIBUSI  PEMUNGUTAN  THE  ANALYSIS  OF  EFECTIVENESS  AND  CONTRIBUTION  RECEIPTS TAX  RESTAURANT,  ADVERTISING  TAX  AND  STREET  LIGHTING  LEVY  DISTRIct,” Jurnal  Berkala Ilmiah Efisiensi 15, no. 05 (2015): 788–799, 789.
4 Rizka  Novianti  Pertiwi,  Devi  Farah  Azizah  dan  Bondan  Catur  Kurniawan,  “ANALISIS  EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN  PAJAK  BUMI  DAN  BANGUNAN  (STUDI  PADA  DINAS  PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PROBOLINGGO)”, Jurnal Perpajakan 3, no. 1 (2014): 1- 7, 1.
5 Dwi  Sulastyawati,  “HUKUM  PAJAK  DAN  IMPLEMENTASINYA  BAGI  KESEJAHTERAAN  RAKYAT”, Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum 1, no. 1 (2014): 119-128, 120, DOI: 10.15408/sjsbs.v1i1.1530 .
6 Adi Suliantoro, “KAJIAN TERHADAP UU NO. 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN”, Fokus Ekonomi (FE) 7, no. 1 (2008): 36–43, 37.
7 Dyah  Adriantini  Sintha  Dewi,  “IMPLEMENTASI  PASAL  23  A  UUD  NEGARA  REPUBLIK  INDONESIA DALAM  PENGEMBALIAN  KELEBIHAN  PEMBAYARAN  PAJAK”, Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas Muhammadiyah Magelang 4, no. 2 (2011): 1-19, 1.
8 https://www.pajakku.com/read/5d9ee689b01c4b456747b6d2/Pajak-dari-oleh-dan-untuk-Rakyat,  diakses  29 Maret 2020.
Pajak  pusat  adalah  pajak  yang  dikelola  oleh  pemerintah  pusat  dalam  hal  ini  Direktorat Jenderal Pajak untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN). 9 Pajak pemerintah  atau  pajak  pusat  terdiri  dari  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN),  PBB  Perhutanan, Pajak  Penghasilan  (PPH),  PBB  Perkebunan,  dan  bea  materai. 10 Pungutan  pajak  daerah  yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan peluang pada tiap daerah untuk  melaksanakan  pungutan  pajak  secara  maksimal  dan  sebagai  indikator  kemandirian suatu  daerah. 11 Hal  tersebut  dapat  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  seperti  potensi  pungutan pajak daerah mempunyai sifat dan karakteristik yang jelas, secara teoritis, kebijakan, maupun dalam tataran implementasinya. 12
Dalam pelaksanaan fungsi negara atau pemerintahan, pajak daerah berperan dalam fungsi mengatur  ( regulatory ),  penerimaan  ( budgetory ),  redistribusi  ( redistributive )  dan  alokasi sumber  daya  ( resource  allocation )  maupun  gabungan  diantara  keempatnya.  Terdapat  dua fungsi  utama  yang  dibedakan  dalam  pajak  daerah  yakni  fungsi budgetary dan  fungsi regulatory . 13 Pungutan pajak daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah di era otonomi  daerah  dimana  kebutuhan  dana  dalam  pelaksanaan  tugas-tugas  pemerintahan  dan pembangunan  daerah  cukup  besar  disaat  sumber-sumber  pendanaan  yang  tersedia  masih terbatas. 14 Pajak  daerah  memberikan  sebagai  salah  satu  komponen  penerimaan  PAD, memberikan  peluang  bagi  daerah  untuk  melaksanakan  pungutan  pajak  secara  maksimal sehingga  menjadi  salah  satu  komponen  terbesar  penerimaan  PAD  jika  dibandingkan  dengan komponen-komponen  lainnya. 15 Penerimaan  pajak  daerah  akan  optimal  apabila  pemerintah daerah  membuat  regulasi  dan  kebijakan  yang  selaras  dengan  kebijakan  perpajakan  nasional agar tidak menjadi beban bagi daerah maupun nasional. 16
Seiring dengan perubahan tata kelola pemerintahan di Indonesia menjadi otonomi daerah sejak  ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah (sebagaimana  telah  diganti  dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  terakhir  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015), pemerintah  akan  lebih  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  lokal  melalui  pemerintah daerah. 17 Merujuk  pada  teori welfare  state bahwa  negara  Indonesia  dibentuk  sebagai  negara kesejahteraan  sebagaimana  tercantum  dalam  Alinea  Kedua  Penjelasan  UUD  NRI  1945  dan teori  kemanfaatan  berkaitan  pengelolaan  pajak  pemanfaatannya  harus  diupayakan  untuk pelayanan  kepada  sektor  pajak  yang  bersangkutan. 18 Dengan  demikian,  masyarakat mengkehendaki  adanya  pelayanan  yang  diberikan  pemerintah  kepada  rakyat  yang  dibiayai pajak. 19 Dari  sisi  masyarakat,  perbandingan  antara  penerimaan  retribusi  daerah  lebih  tinggi
9 https://bprd.jakarta.go.id/2016/10/10/pajak-daerah-bukan-pajak-pusat/, diakses 29 Maret 2020.
10 Sentosa  Siahaan,  Albert  Lodewyk.  "KAJIANYURIDIS  TERHADAP  BERALIHNYA  KEWENANGAN PEMUNGUTAN  PAJAK  BUMI  DAN  BANGUNAN  PERDESAAN  DAN  PERKOTAAN  DARI PEMERINTAH  PUSAT  KEPADA  PEMERINTAH  DAERAH  KABUPATEN  SERDANG  BEDAGAI", Premise Law Journal 8, (2015): 1-16, 2.
11 Dewi  Oktavina,  "ANALISIS  PENDAPATAN  ASLI  DAERAH  DAN  FAKTOR-FAKTOR  YANG MEMPENGARUHINYA DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH: PENDEKATAN ERROR CORRECTION  MODEL", JEPE:  Jurnal  Ekonomi  Pembangunan 10,  no.  2  (2012):  89-101,  89, DOI:10.22219/jep.v10i2.3720.
12 http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak_daerah-1.pdf, diakses 29 Maret 2020.
13 F.C. Susila Adiyanta, “KARAKTERISTIK RESPONSIF PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK- PAJAK DAERAH SEBAGAI REPRESENTASI DAN PARTISIPASI KEHENDAK PUBLIK”, Administrative Law & Governance Journal 2, no. 2 (2019): 380-399, 385, DOI: 10.14710/alj.v2i3.380%20-%20399.
14 http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak_daerah-1.pdf, diakses 29 Maret 2020.
15 F.C. Susila Adiyanta, Op.Cit., 382.
16 Ibid .
17 Tjip Ismail, Potret Pajak Daerah di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 46.
18 Ibid. , 28-36
19 Ibid. , 46
dibandingkan  penerimaan  pajak  daerah  dikarenakan  masyarakat  menghendaki  adanya pelayanan.  Dapat  dikatakan  bahwa  masyarakat  akan  membayar  retribusi  secara  sukarela meskipun besar apabila pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah ditingkatkan. 20 Oleh  karena  itu,  mengingat  potensi  penerimaan  penerimaan  pajak  daerah  cukup  besar maka  pemerintah  diharapkan  juga  dapat  memberikan  pelayanan  yang  sepadan  kepada masyarakat  yang  membayar  pajak.  Apabila  pembayar  pajak  merasakan  manfaat  atas pembayarannya,  maka  akan  timbul  kesadaran  untuk  melakukan  pembayaran  pajak. Berdasarkan  hal  tersebut  maka  perumusan  masalah  yang  akan  dibahas  ialah  bagaimana standar  pelayanan  pajak  daerah  di  Indonesia?  dan  bagaimana  keseimbangan  beban  pajak daerah dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat?
Metode  penelitian  yang  akan  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  yang  juga disebut  sebagai  penelitian  perpustakaan  atau  studi  dokumen  karena  dilakukan  hanya  pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. 21 Pengolahan data akan dilakukan  dengan  menyusun  bahan-bahan  hukum  tertulis  yang  digunakan  secara  sistematis. Analisis  data  penelitian  hukum  normatif  pada  bahan  hukum  primer  dilakukan  dengan  cara yang  diperoleh  secara  deskriptif  kualitatif  yaitu  menganalisa  terhadap  data  yang  tidak  bisa dihitung. Kemudian bahan hukum yang diperoleh akan diolah menjadi data informasi dengan membahas, memeriksa dan mengelompokkannya ke dalam bagian-bagian tertentu. Intepretasi hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  akan  menggunakan  bahan  hukum  primer  dan sekunder.  Bahan  hukum  primer  merupakan  bahan  hukum  yang  mengikat, terdiri  dari  norma dasar,  peraturan  dasar,  peraturan  perundang-undangan,  yurisprudensi,  dan  traktat. 22 Bahan hukum  sekunder  berupa  semua  publikasi  tentanghukum  meliputi  buku-buku  teks,  kamus- kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. 23

## B. Pembahasan

## 1. Standar Pelayanan Pajak Daerah
Good  governance merupakan  konsep  yang  muncul  akibat  adnaya  ketidakpuasan  pada cara  kerja  serta  kinerja  pemerintahan  yang  pada  saat  yang  lalu  bisa  dipercaya  sebagai penyelenggara urusan publik tetapi mengalami kemunduran pada saat ini. 24 Mengimplementasikan  adanya  praktik  dari  konsep good  governance dapat  dilakukan  secara perlahan,  melalui  banyak  tahap  yang  dikonstruksikan  sesuai  dengan  kapasitas  pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Pilihan yang menjadi opsi strategis untuk menerapkan good  governance di  Indonesia  adalah  melalui  penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Pelayanan publik  menjadi  indikator  adanya  indeks  keberhasilan  pelaksanaan  tugas  dan  perkembangan kerja dari pemerintah melalui mekanisme birokrasi.
Pelayanan publik sebagai  mesin  penggerak utama  juga dirasa  memiliki kedudukan  yang penting oleh semua aktor dari unsur  pelaksanaan dari konsep good governance . Pejabat yang berkaitan  dengan  publik,  unsur-unsur  dalam  masyarakat  biasa  dan  dunia  Internasional memiliki tujuan dan upaya yang sama-sama memiliki kepentingan terhadap perbaikan kinerja pelayanan  publik.  Terdapat  beberapa  alasan  penting  mengenai  urgensi  adanya  pelayanan publik dengan konsep good governance. Ada tiga urgensi utama  yang sangat  penting bahwa
20 Ibid .
21 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cet. Ke-8 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 14.
22 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat (Jakarta:  Radja Grafindo Persada, 2001), 13.
23 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 12.
24 Neneng  Siti  Maryam,  “MEWUJUDKAN  GOOD  GOVERNANCE  MELALUI  PELAYANAN  PUBLIK,” Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi 5, no.1 (2017): 1-18, 2.
kegiatan pembaharuan pelayanan publik dapat menstimulan adanya praktik good governance atau  birokrasi  yang  baik  di  Indonesia.  Pertama,  rekonsturksi  ulang  dari  kinerja  pelayanan publik dinilai penting bagi para pihak terkait atau stakeholders , yaitu pemerintah, warga, dan sektor usaha. Kedua. Pelayanan publik memiliki wilayah atau ruang lingkup dari ketiga unsur governance agat bisa melakukan hubungan timbal balik yang sangat intensif. Ketiga, bebrapa nilai-nilai  yang  terdapat  didalam  konsep good  governance selama  ini  memiliki  karakteristik praktik good  governance diterjemahkan  secara  lebih  mudah  dan  nyata  melalui  pelayanan publik. 25
Pelayanan  publik  merupakan  perwujudan  tugas  dan  fungsi  aparatur  pemerintah  untuk menyelenggarakan  tugas-tugas  umum  pemerintahan  maupun  pembangunan  terhadap  segala aspek  kegiatan  masyarakat  yang  telah  berpartisipasi  dalam  pelaksanaan  pembangunan. 26 Penyelenggara  pelayanan  publik  bertugas  untuk  memenuhi  kebutuhan  penerima  pelayanan yang  pelaksanaannya  dilakukan  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. 27 Pelayanan  publik  dilakukan  oleh  instansi  pemerintah  di  pusat,  di  daerah  dan  di  lingkungan Badan  Usaha  Milik  Negara  atau  Badan  Usaha  Milik  Daerah  dalam  segala  bentuk  jasa pelayanan  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  sesuai  dengan  aturan  perundang- undangan. 28 Kualitas pelayanan atau standar pelayanan adalah ukuran  yang telah ditentukan sebagai  suatu  pembakuan  pelayanan  yang  baik  termasuk  pula  baku  mutu  pelayanan. 29 Keberhasilan  pemerintah  dalam  menyelenggara  pelayanan  publik  dapat  menjadi  indikator kepuasan masyarakat yang harus diperhatikan oleh penyedia pelayanan publik.
Terdapat  keterkaitan  antara  pelayanan  publik  yang  diterima  oleh  masyarakat  dengan penerapan  beban  pajak  daerah  yang  harus  dibayarkan  oleh  masyarakat.  Adapun  beberapa kriteria mengenai pajak daerah, yaitu: 30
a. Pungutan  bersifat  pajak  dan  bukan  retribusi  yang  ditetapkan  dalam  undang-undang bersifat  memaksa  tanpa  imbalan  langsung, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Penjelasan mengenai poin pertama ini memperlihatkan bahwa pajak merupakan seuatu hal yang  dapat  dipaksakan  kepada  masyarakat.  Implikasi  yang  terbentuk  adanya  daya  paksa ini adalah warga dan masyarakat memiliki kewajiban untuk membayar pajak tepat waktu agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Walaupun rakyat tidak membayar kewajibannya,  maka  rakyat  akan  dikenakan  hukuman  denda  karena  tidak  membayarkan kewajibannya  sebagai  warga  negara.  Kontraprestasi  yang  ada  mengenai  pajak  tidak langsung  dirasakan  oleh  rakyat.  Maka  dari  itu  poin  tersebut  menjelaskan  bahwa  pajak bersifat memaksa dan tidak terdapat imbalan langsung yang dirasakan.
b. Objek  pajak  terdapat  di  wilayah  daerah  kabupaten/kota  yang  bersangkutan  dan  hanya melayani masyarakat di wilayah tersebut.
Poin  ini  menjelaskan  bahwa  terdapat  ruang  lingkup  yang  membatasi  adanya  objek  pajak yang  dikenai  pajak  tersebut.  Pelayanan  tidak  bisa  dilakukan  secara  lintas  daerah  dan berbeda  wilayah  karena  setiap  institusi  pelayanan  publik  memiliki  kewenangan  dan
25 Ibid ., 2 .
26 Satriadi,  “TINGKAT  KEPUASAN  MASYARAKAT  PADA  PELAYANAN  PAJAK  KENDARAAN BERMOTOR  DI  KANTOR  SAMSAT  TANJUNGPINANG”, An-Nisbah 3,  no.  2  (2017):  345-369,  346,  DOI: 10.21274/an.2017.3.2.345-369.
27 Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor.  63/KEP/M.PAN/7/2003  Tahun  2003  tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, 2.
28 Nuriyanto,  “PENYELENGGARA  PELAYANAN  PUBLIK  DI  INDONESIA,  SUDAHKAN BERLANDASKAN KONSEP “WELFARE STATE”?”, Jurnal Konstitusi 11, no. 3 (2014): 428-453, 433, DOI: 10.31078/jk%25x.
29 Satriadi, Op.Cit., 346.
30 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, “Pajak Daerah”.
yurisdiksinya  masing-masing.  Tentunya  hal  ini  memiliki  tujuan  yang  jelas.  Data  dari pemasukan  pajak  bisa  lebih  terkordinasi  dengan  baik  dan  tidak  ada  kesalahan  dalam melakukan masukan/ input ke dalam sistem yang telah tersedia.
c. Objek  dan  dasar  pengenaan  pajak  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  umum,  tetap memperhatikan  aspek  ketentraman  dan  kestabilan  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya  serta pertahanan dan keamanan untuk kepentingan bersama. Penjelasan  dari  poin  tersebut  adalah legal  standing /atau  dasar  pengenaan  pajak  harus mengedepankan  aspek  kestabilan.  Ketika  kondisi  perekonomian  suatu  negara  sedang dalam  kondisi  sulit  maka  pemungutan  pajak  memang  menjadi  sesuatu  kewajiban  dan keharusan  yang  harus  dipenuhi.  Aspek  penting  dari  poin  ini  ialah  pajak  bisa  bersifat fleksibel dalam pelaksanaannya agar bisa menjaga adanya keadaan tertib di masyarakat.
d. Potensi  pajak  memadai  dimana  penerimaan  hasil  pajak  harus  lebih  besar  dari  biaya pemungutan.
Aspek  yang  selanjutnya  menjadi  penting,  karena  akan  sangat  merugikan  negara  ketika biaya  dari  upaya  pemungutan  pajak  lebih  besar  daripada  hasil  pajak  yang  didapatkan. Jangan  sampai  negara  mengalami  kerugian  dalam  hal  yang  berkaitan  dengan  pajak. Mengingat pajak merupakan salah satu sumber penting dari keuangan negara baik daerah maupun  pusat.  Seluruh  elemen  bersandar  pada  sektor  pajak  dalam  hal  penyelenggaraan pemerintahan.
e. Objek  pajak  tidak  tumpang  tindih  dengan  objek  dan/atau  dasar  pengenaaan  pajak  lain yang hasilnya diterima oleh daerah yang bersangkutan.
Poin  e  menjelaskan  bahwa  tidak  bisa  terjadi  disharmonisasi  antara  objek  pajak  tertentu dengan objek pajak lainnya karena hal ini akan menjadikan proses administrasi dari pajak akan mengalami masalah. Terdapat potensi terjadinya data ganda dalam sistem perpajakan jika tidak diperhatikan aspek mengenai hal tersebut.
f. Tidak  memberikan  dampak  yang  mengganggu  alokasi  sumber  ekonomi  antar  daerah maupun kegiatan ekspor-impor.
Pajak memiliki tujuan untuk membantu sumber keuangan negara, bukan sebaliknya pajak bisa  menjadi  beban  tambahan  bagi  negara  dalam  hal  keuangan  serta  bisa  menganggu kegiatan ekspor dan impor di suatu negara tersebut terkhusus negara Indonesia.
g. Memperhatikan  kemampuan  masyarakat  dalam  membayar  pajak  dilihat  dari  segi  objek dan subjek pajak harus jelas, pemungutan dan jumlah pembayaran dapat diperkirakan oleh wajib pajak dan tarif pajak disesuaikan dengan kondisi wajib pajak.
Kedinamisan dalam  hal pajak terlihat pada aspek ini,  bahwa tarif pajak akan disesuaikan dengan  adanya  nilai  dari  kondisi  wajib  pajak.  Pertimbangan  dari  sudut  pandang  yang menitikberatkan  pada  kondisi  objek  pajak  dan  subjek  pajak  akan  bisa  memberikan keadilan bagi masyarakat secara menyeluruh.
h. Aspek  kemampuan  masyarakat  dalam  membayar  pajak  sehingga  masyarakat  yang  relatif kurang mampu tidak memikul sebagian besar dari tambahan beban pajak. Proporsionalitas  dan  keadilan  harus  tetap  hadir  dalam  proses  pemungutan  dan pengambilan pajak. Tidak semua masyarakat memiliki kondisi perekonomian yang sama. Terdapat  masyarakat  kurang  mampu,  dan  ada  masyarakat  dengan  kelebihan  dalam  hal keuangan. Aspek ini menjadi sangat berguna untuk menghadirkan nilai-nilai keadilan dan kebermanfaatan dari pajak tersebut.
i. Tidak  memberikan  peluang  kepada  daerah  atau  pusat  atau  masyarakat  untuk  merusak lingkungan dalam pelaksanaan pajak sebagai bentuk menjaga kelestarian lingkungan. Selain adanya  aspek proporsionalitas dan  aspek keadilan, dalam pemungutan pajak tentu harus  memperhatikan  aspek  dan  kondisi  lingkungan.  Lingkungan  harus  tetap  terjaga karena  lingkungan  menjadi  sangat  penting  untuk  keberlangsungan  dari  kehidupan  yang akan datang.
Pelayanan  yang  dimaksudkan  adalah  pelayanan  yang  diberikan  secara  langsung  kepada masyarakat oleh pemerintah berdasarkan penerimaan pajak daerah sesuai dengan sektor pajak daerah yang bersangkutan. 31 Buku yang berjudul “Potret Pajak Daerah di Indonesia” karangan Tjip Ismail menggunakan dua parameter untuk menentukan standar parameter pelayanan yaitu parameter  yang  diperoleh  dari  Dispenda  DKI  berdasarkan  wujud  dari  pelayanan  yang  telah dilaksanakan  selama  ini  oleh  Pemda  DKI  Jakarta    (disebut  parameter  formal)  dan  parameter yang  didasarkan  pada  pemikiran  Tjip  Ismal  selaku  penulis  dalam  bukunya  tersebut  (disebut parameter  ideal). 32 Kedua  parameter  tersebut  merupakan  standar  bagi  wujud  pelayanan pemerintah  daerah  sebagai  bentuk  kontraprestasi  bagi  sektor  pajak  yang  dipungut  apakah pelayanan  yang diberikan oleh pemerintah telah sesuai dengan beban pajak  yang dibayarkan oleh masyarakat.

## 2. Beban Pajak Daerah dan Pelayanan yang Diberikan Kepada Masyarakat
Ciri-ciri dari  pajak daerah dengan PPN semiliki kesamaan, berkaitan dengan  hal tesebut masalah  pengenaan  pajak  atas  konsumsi  masyarakat, terdapat  perbedaan  fundamental  dalam menentukan  adanya  objek  pajak.  Objek  PPN  memiliki  sifat  yaitu negative  list ,  hal  tersebut memiliki  makna  bahwa  seluruh  penyerahan  barang  dan  jasa  yang  tidak  dikecualikan  dalam peraturan  perundang-undangan  merupakan  objek  PPN. 33 Berdasarkan  pengatur  yang tercantum  dalam  Pasal  4A  Undang-undang  Nomor  42  tahun  2009,  maka  jenis  barang  yang tidak  dikenai  PPN  adalah  barang  tertentu  dalam  kelompok  barang  hasil  pertambangan  atau hasil  pengeboran  yang  diambil  langsung  dari  sumbernya;  barang  kebutuhan  pokok  yang sangat  dibutuhkan  oleh  rakyat  banyak;  makanan  dan  minuman  yang  disajikan  di  hotel, restoran,  rumah  makan,  warung,  dan  sejenisnya,  meliputi  makanan  dan  minuman  baik  yang dikonsumsi  di  tempat  maupun  tidak,  termasuk  makanan  dan  minuman  yang  diserahkan  oleh usaha jasa boga atau katering; dan uang, emas batangan, dan surat berharga.
Terdapat  jenis  jasa  yang  tidak  dikenakan  PPN  adalah    adapaun  jasa  tertentu  dalam kelompok  jasa  pelayanan  kesehatan  medis,  jasa  pelayanan  sosial,  jasa  pengiriman  surat dengan  perangko,  jasa  keuangan,  jasa  asuransi,  jasa  keagamaan,  jasa  pendidikan,  jasa kesenian dan  hiburan,  jasa penyiaran  yang tidak  bersifat  iklan,  jasa angkutan umum di darat dan  di  air  serta  jasa  angkutan  udara,  jasa-jasa  tersebut  merupakan  mencakup  wilayah  dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, jasa tenaga  kerja,  jasa  perhotelan,  jasa  yang  alokasikan  oleh  pemerintah  dalam  agenda  untuk mengimplementasikan  pemerintahan  secara  umum,  jasa  penyediaan  tempat  parkir,  jasa  jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel pos dan jasa  boga  atau  katering.    Adapun  terdapat  objek  pajak  daerah  yang  memiliki  karakteristik positive  list ,  sifat  tersebut  akan  memberikan  dampak  yang  siginifikan,  yang  berarti  bahwa segala  jenis  objek  pajak  menjadi  objek  Pajak  Daerah  harus  tercantum  dalam  UU  PDRD. Kebijakan  yang  diterapkan  berdasarkan  UU  PPN  dan  UU  PDRD  secara  tidak  langsung meregulasi  bahwa pajak atas konsumsi  yang  menjadi objek PPN  merupakan  hak pemerintah pusat sedangkan pemerintah daerah diberikan otoritas untuk mengutip sebagian kecil wilayah objek PPN sebagai sumber pendapatan asli daerah.
Terfokus  pada  pajak  daerah  merupakan  sumber  dana  yang  bisa  mewujudkan  adanya pendapatan asli daerah dilaksanakan secara optimal. Pendapatan daerah yang didapat melalui pajak  daerah  diperuntukan  untuk  belanja  daerah,  serta  keperluan  lain  yang  diperlukan  oleh
31 Tjip Ismail, Op.Cit., 47.
32 Lihat  pada  Tabel  Parameter  Formal  Wujud  Pelayanan  dan  Tabel  Parameter  Ideal  Wujud  Pelayanan  dalam bukum “Potret Pajak Daerah di Indonesia” karangan Tjip Ismail, 47-53.
33 Benny  Gunawan  Ardiansyah,  “IMPLIKASI  PUTUSAN  MAHKAMAH  KONSTITUSI”, Jurnal  Pajak Indonesia 1, no. 1 (2018): 56–67, 58.
daerah  tersebut.  Adanya  keterkaitan  antara  pajak  daerah  dengan  dana  alokasi  anggaran  bisa memberikan  efek  yang  berkesinambungan  dalam  menjalankan  dan  mengimplementasikan birokrasi  pemerintahan  terkhusus  yang  ada  di  daerah. 34 Betapa  pentingnya  Pajak  daerah sangat menentukan adanya kualitas pelayanan publik yang akan diberikan kepada masyarakat umum.
Menurut Black’s Law Dictionary, dalam pengertian umum, pajak adalah setiap kontribusi yang dibebankan oleh pemerintah kepada individu, untuk penggunaan dan pelayanan negara, baik  itu  tol,  upeti,  jangkauan,  pungutan,  bea,  bea  cukai,  subsidi,  bantuan,  suplai  atau  nama lainpa.  Berdasarkan  definisi  tersebut  memperlihatkan  bahwa  pajak  memiliki  berbagai  ragam dan  jenis.  Terdapat  pajak  bea,  pajak  subsidi,  pajak  tol  dan  masih  banyak  lagi.  Peruntukan pajak  sudah  sangat  jelas  diterangkan  melalui  definisi  tersebut  bahwa  pajak  pada  sejatinya ditujukan untuk menjadi sumber keuangan dari pelayanan publik kepada masyarakat.
Penerapan  adanya  konsep  otonomi  daerah  memberikan  implikasi  bahwa  pemerintah daerah berwenang membuat kebijakan penerimaan pajak terutama yang berasal dari PAD. Hal tersebut  diharapkan  dapat  memperkuat  proyek  pembangunan  dan  penyelenggaraan pemerintah  daerah.  Menurut  Pasal  1  Angka  10  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  (selanjutnya  disebut  UU  No.  28  Tahun  2009) menjelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi  kemakmuran  rakyat  yang  bersifat  memaksa  dan berdasarkan  undang-undang. 35 Perbedaan  mendasar  pajak  dan  pajak  daerah  hanya  terletak pada wilayah yang mencakup adanya pemungutan pajak tersebut.
UU  No.  28  Tahun  2009  membagi  pajak  daerah  ke  dalam  dua  jenis  pajak  yakni  pajak provinsi  dan  pajak  kabupaten/kota.  Pajak  provinsi  yang  terdiri  dari  5  sektor  perpajakan  dan pajak kabupaten/kota terdiri dari 11 sektor perpajakan yang semuanya dijabbarkan pada Pasal 2 UU tersebut. Terdapat beberapa kriteria dalam mempertimbangkan pemungutan suatu pajak daerah  agar  memenuhi  unsur-unsur  keadilan. 36 Kriteria  memilih  pajak  daerah  dapat didasarkan oleh beberapa hal sebagai berikut: 37
a. Kecukupan: hasil pajak dengan pengeluaran yang dikenakan harus sesuai;
b. Kepastian dan dapat diprediksi: hasil pajak tidak mengalami gejala perubahan yang besar setiap tahunnya;
c. Elastisitas: hasil dari pajak dapat mengikuti perkembangan inflasi, pertumbuhan populasi dan peningkatan pendapatan;
d. Biaya  pemungutan:  perbandingan  sekecil  mungkin  antara  biaya  pemungutan  dan  hasil pajak.
Kemudian, terdapat beberapa aspek yang dipertimbangkan terkait dengan keadilan antara beban pajak dan kemampuan membayar pajak, antara lain: 38
a. Tidak  sembarangan:  nominal  pajak  yang  dikenakan  kepada  pembayar  pajak  dan kewajiban membayar harus diatur dengan jelas dan tidak sulit dipahami;
b. Prinsip  manfaat:  penerima  manfaat  atas  pelayanan  pemerintah  harus  memberikan kontribus atas pelayanan tersebut;
34 Ilyas  Ismail,  Mahdi  Syahbandir,  “PERANAN  PAJAK  BEA  PEROLEHAN  HAK  ATAS  TANAH  DAN BANGUNAN  UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PIDIE,” Kanun: Jurnal Ilmu Hukum 18, no. 2 (2016): 299–318, 300, DOI: 10.24815/kanun.v18i2.5912.
35 Jonetta  T,  "KONTRIBUSI  PAJAK  DAERAH  DAN  RETRIBUSI  DAERAH  TERHADAP  PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH KOTA SAMARINDA", Jurnal Ekonomia 5, no. 3 (2016): 364-376, 364.
36 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, “Pajak Daerah”.
37 Ibid .
38 Ibid .
c. Keadilan horizontal: kesetaraan antara orang-orang dalam lingkungan ekonomi yang sama untuk diperlakukan dengan cara yang sama;
d. Keadilan vertikal: perpajakan harus proporsional dimana beban pajak dengan kemampuat untuk membayar pajak disesuaikan untuk memenuhi keadilan.
Fungsi  pajak  daerah  tidak  hanya  untuk  mengisi  kas  daerah  (APBD)  namun  juga pemberian  pelayanan  oleh  pemerintah  kepada  rakyatnya  sebagai  tujuan  otonomi  daerah. 39 Dalam  hal  ini,  fungsi budgeter merupakan  fungsi  pajak  sebagai  pengisi  kas  daerah.  Namun, fungsi regulenrend atau  mengatu  merupakan  fungsi  yang  memaknai  otonomi  daerah  yang dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  upaya-upaya  pelayanan. 40 Diikuti  dengan  diterbitkannya Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  menitikberatkan  pada  pelayanan kepada  masyarakat  sebagaimana  tercantum  pada  bagian  menimbang  huruf  a  undang-undang tersebut.  Terdapat  pergeseran  paradigma  mengenai  pajak  daerah  dimana  pemerintah memberikan  kontraprestasi  dalam  bentuk  pelayanan  kepada  masyarakat.  Kontrapestasi tersebut  disesuaikan  dengan  peruntukannya  yang  diatur  di  dalam  undang-undang  dan peraturan  pelaksanaannya  untuk  mencapai  kepastian  berkaitan  dengan  kewajiban kontraprestasi  dalam  memberikan  pelayanan  yang  sesuai  dengan  jenis  pajak  yang perhitungannya  telah  dialokasikan  oleh  pemerintah  daerah. 41 Konsep  umum  tersebut  adalah sebagai berikut: 42
a. Pajak Kendaraan Bermootor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Hasil  pajak  kendaraan  bermotor  dan  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  seharusnya digunakan untuk perbaikan jalan, perbaikan rambu-rambu jalan, penyelenggaraan fasilitas keamanan  dan  pegamanan  bagi  pengendara  kendaraan  bermotor  dan  kendaraan  di  atas pembuatan  dermaga/pelabuhan,  terminal  dan  sarana  prasarana  lainnya  seperti  tempat pengisian bahan bakar bagi kendaraan bermotor.
b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) PBB-KB  dibayarkan  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  mengunakan  bahan  bakar bermotor. Pembayar pajak tersebut berhak untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang berkaitan  dengan  pengawasan  kualitas  dan  harga  jual  bahan  bakar  serta  pengendalian dampaknya terhadap lingkungan.
c. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Pajak  ini  digunakan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  melakukan  pemeliharaan  dan pengawasan ekosistem air permukaan baik secara kualitas  ataupun kuantitas dengan cara melakukan  pengawasan  dan  pemeliharaan  saluran-saluran  air,  sungai,  bantaran  sungai, irigasi dan sebagainya.
d. Pajak Rokok
Penerimaan  pajak  rokok  yang  diterapkan  di  provinsi  maupun  kabupaten/kota  digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat.
e. Pajak Hotel dan Pajak Restoran
Pajak hotel dan pajak restoran digunakan untuk pengamanan dan kenyamanan tamu-tamu dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang memadai.
f. Pajak Hiburan
Pajak  hiburan  tidak  jauh  berbeda  dengan  pajak  hotel  dan  pajak  restoran  yang peruntukannya  adalah  memprasaranai  semua  bentuk  hiburan  yang  berkaitan  dengan pengusaha hiburan dan masyarakat luas.
39 Tjip Ismail, Potret Pajak Daerah di Indonesia , 139.
40 Ibid .
41 Ibid. , 145.
42 Ibid. , 145-150.
g. Pajak Reklame
Penerimaan pajak reklame  ini  harus digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan,  penertiban  dan  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  yang  berkaitan  dengan reklame  ini  termasuk  berkaitan  dengan  mengawasi  materi  muatan  reklame  yang bersangkutan, mengawasi keamanan serta keindahan letaknya.
h. Pajak Penerangan Jalan Pemerintah  daerah  diharapkan  dapat  menjamin  suplai  listrik  dengan  baik  dan  menjamin tersedianya sarana dan prasarana penerangan jalan yang memadai di daerahnya.
i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Selain  digunakan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  menyediakan  sarana  dan  prasarana keperluan  pengusaha,  pajak  ini  juga  digunakan  untuk  kepentingan  aspek  lingkungan seperti penentuan standar kualitas dan pengawasan standar kualitas untuk menanggulangi pencemaran lingkungan dan polusi.
j. Pajak Parkir
Pajak parkir ini pada dasarnya digunakan untuk penertiban perparkiran di sekitar kawasan pengusaha  pengelola  parkir  agar  masyarakat  dapat  menggunakan  jasa  perpakiran  dengan aman.
k. Pajak Air Tanah
Pengambilan  air  tanah  akan  berakibat  pada  terjadinya  kerusakan  rawan  berupa  erosi, kekeringan  dan  lain-lain.  Untuk  itu  diperlukan  biaya  untuk  rehabilitasi  dan  reklamasi akibat  eksplorasi  dan  ekploitasi  air  tanah  dimana  biaya  tersebut  diambil  dari  pajak  air tanah.
l. Pajak Sarang Burung Walet Pajak  ini  diambil  untuk  melakukan  pencegahan  melalui  pemajakan  sarang  burung  walet dan diharapkan juga dapat digunakan untuk menjaga kelestarian alam.
m. PBB Perdesaan/Perkotaan dan BPHTB Hasil  penerimaan  pajak  PBB  dan  BPHTB  diprioritaskan  untuk  memperbaiki  tata  ruang dalam membangun dan mengembangkan otonomi daerah di kabupaten/kota.
Setidaknya  ada  tiga  belas  pajak  yang  bisa  dijadikan  sumber  pendanaan  daerah  dalam menjalankan roda pemerintahan. Semua pajak-pajak tersebut harus bisa dimanfaatkan secara bijak dan baik oleh pemerintah untuk keperluan yang strategis. 43
Semua konsep wujud pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di atas, tidak akan dapat  dilaksanakan  apabila  tidak  didukung  oleh  pemahaman  hakikat  pajak  daerah  dan kesungguhan  aparatur  pemerintah  daerah  dalam  pelaksanaannya.  Otonomi  daerah memberikan  kewenangan  dalam  penyerahan  pelayanan  dari  pemerintah  pusat  kepada pemerintah daerah agar menjangkau masyarakat secara nyata. 44 Meskipun demikian, di dalam penerapannya,  terdapat  permasalahan  ketika  merancang  sistem  pajak  yang  adil  dikarenakan oleh: 45
a. Jumlah  masyarakat  yang  memiliki  penghasilan  yang  cukup  lebih  kecil  dibanding masyarakat  kurang  mampu  sehingga  golongan  masyarakat  menengah  ke  bawah  juga dikenakan pajak dikarenakan tingkat rata-rata pajak rendah;
b. Data yang kurang akurat mengenai pengenaan pajak;
c. Ketidak-akuratan penilaian yang merugikan masyarakat miskin;
d. Pertumbuhan ekonomi yang terdampak oleh pajak progresif.
43 Rini Irianti Sundary, "PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DARI PAJAK  PUSAT  MENJADI  PAJAK  DAERAH  SEBAGAI  UPAYA  PENINGKATAN  PENDAPATAN  ASLI DAERAH", Jurnal Aktualita 1, no.1 (2018) : 279-294, 280, DOI: 10.29313/aktualita.v1i1.3723.
44 Ibid. , 150.
45 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, “Pajak Daerah”.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pajak  daerah  memiliki beberapa  kriteria  dalam  memungut  pajak  yaitu  pungutan  bersifat  pajak  dan  bukan  retribusi dimana objeknya terletak di wilayah daerah  yang bersangkutan, dasar pengenaan pajak  tidak bertentangan  dengan  kepentingan  umum,  potensi  pajak  memadai,  objek  pajak  merupakan objek  yang  terlepas  dari  pajak  pusat,  tidak  memberikan  dampak  ekonomi  yang  negatif, mempertimbangkan  kemampuan  masyarakat  untuk  memenuhi  aspek  keadilan  serta  menjaga kelestarian  lingkungan.  Terdapat  beberapa  kriteria  dalam  mempertimbangkan  pemungutan suatu  pajak  daerah  dengan  memperkirakan  perolehan  dan  pemenuhan  unsur-unsur  keadilan seperti  kecukupan,  kepastian  dan  dapat  diprediksi,  elastisitas,  dan  biaya  pemungutan. Terdapat  pergeseran  paradigma  mengenai  pajak  daerah  dimana  pemerintah  memberikan kontaprestasi dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Kontrapestasi tersebut harus sesuai dengan penggunaannya dan ditentukan oleh undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya.  Meskipun  demikian,  dalam  penerapannya,  masih  terdapat  permasalahan ketika merancang sistem pajak yang adil.
Dalam  hal  ini  penulis  akan  menyarankan  adanya  variasi  terhadap  beban  pajak  secara sistematis  dan  terukur  agar  dapat  mengakomodir  berbagai  macam  situasi.  Efektivitas  dan efisiensi  ekonomi  tergantung  dari  pajak-pajak  tertentu  pada  keputusan  untuk  mengonsumsi, menabung,  bekerja  dan  berinvestasi.  Terjadinya  perubahan  paradigma  pajak  daerah  dari  sisi pemerintah  daerah  dapat  meningkatkan  kesadaran  para  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak apabila  wajib  pajak  merasakan  manfaat  pembayaran  pajak  bagi  dirinya  dan  masyarakat  luas melalui pelayanan pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Jurnal
Adiyanta,  F.C.  Susila.  “KARAKTERISTIK  RESPONSIF  PERATURAN  DAERAH TENTANG  PAJAK-PAJAK  DAERAH  SEBAGAI  REPRESENTASI  DAN PARTISIPASI KEHENDAK PUBLIK”. Administrative Law & Government Journal 2, no. 2, 2019: 380-399, DOI: 10.14710/alj.v2i3.380%20-%20399.
Ardiansyah,  Benny  Gunawan.  “IMPLIKASI  PUTUSAN  MAHKAMAH  KONSTITUSI”,
Jurnal Pajak Indonesia 1, no. 1, 2018: 56–67.
Bawazier, Fuad. “REFORMASI PAJAK DI INDONESIA,” Jurnal Legislasi Indonesia 8, no. 1, 2018: 1–12.
Ismail,  Ilyas.,  Syahbandir,  Mahdi.  “PERANAN  PAJAK  BEA  PEROLEHAN  HAK  ATAS TANAH  DAN  BANGUNAN  UNTUK  MENINGKATKAN  PENDAPATAN  ASLI DAERAH KABUPATEN PIDIE,” Kanun: Jurnal Ilmu Hukum 18, no. 2, 2016: 299– 318, DOI: 10.24815/kanun.v18i2.5912.
Lamia,  Alfan  A.,  Saerang,  David  P.  E.,  Wokas,  Heince  R.  N.  “ANALISIS  EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PEMUNGUTAN THE ANALYSIS OF EFECTIVENESS AND CONTRIBUTION  RECEIPTS  TAX  RESTAURANT  ,  ADVERTISING  TAX  AND STREET LIGHTING LEVY DISTRICT,” Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi 15, no. 05, 2015: 788–799.
Maryam, Neneng  Siti.  “MEWUJUDKAN  GOOD  GOVERNANCE  MELALUI PELAYANAN PUBLIK,” Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi 5, no. 1, 2017.
Nuriyanto.  “PENYELENGGARA  PELAYANAN  PUBLIK  DI  INDONESIA,  SUDAHKAN BERLANDASKAN  KONSEP  “WELFARE  STATE”?”. Jurnal  Konstitusi 11,  no.  3, 2014: 428-453, DOI: 10.31078/jk%25x.
Oktavina,  Dewi.  "ANALISIS  PENDAPATAN  ASLI  DAERAH  DAN  FAKTOR-FAKTOR YANG  MEMPENGARUHINYA  DALAM  RANGKA  OTONOMI  DAERAH:
PENDEKATAN  ERROR  CORRECTION  MODEL", JEPE:  Jurnal  Ekonomi Pembangunan 10, no. 2, 2012: 89-101, DOI: 10.22219/jep.v10i2.3720.
Pertiwi,  Rizka  Novianti.,  Azizah,  Devi  Farah.,  Kurniawan,  Bondan  Catur.  “ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STUDI PADA DINAS  PENDAPATAN,  PENGELOLAAN  KEUANGAN  DAN  ASET  KOTA PROBOLIGGO)”. Jurnal Perpajakan 3, no. 1, 2014: 1-7.
Satriadi.  “TINGKAT  KEPUASAN  MASYARAKAT  PADA  PELAYANAN  PAJAK KENDARAAN  BERMOTOR  DI  KANTOR  SAMSAT  TANJUNGPINANG”. An- Nisbah 3, no. 2, 2017: 345-369, DOI: 10.21274/an.2017.3.2.345-369. Siahaan,  Sentosa.,  Lodewyk,  Albert.  "KAJIANYURIDIS  TERHADAP  BERALIHNYA KEWENANGAN
PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN  DAN  PERKOTAAN  DARI  PEMERINTAH  PUSAT  KEPADA PEMERINTAH  DAERAH  KABUPATEN  SERDANG  BEDAGAI." Premise  Law Journal 8, 2015: 1-16. Sulastyawati, Dwi. “HUKUM PAJAK

## DAN IMPLEMENTASINYA
BAGI
KESEJAHTERAAN RAKYAT”. Jurnal  Filsafat dan Budaya Hukum 1, no. 1, 2014: 119-128, DOI: 10.15408/sjsbs.v1i1.1530 .
Suliantoro,  Adi.  “KAJIAN  TERHADAP  UU  NO.  28  TAHUN  2007  TENTANG KETENTUAN  UMUM  DAN  TATA  CARA  PERPAJAKAN”, Fokus  Ekonomi  (FE) 7, no. 1, 2008: 36–43.
Sundary,  Rini  Irianti.  "PENGALIHAN  BEA  PEROLEHAN  HAK  ATAS  TANAH  DAN BANGUNAN  DARI  PAJAK  PUSAT  MENJADI  PAJAK  DAERAH  SEBAGAI UPAYA  PENINGKATAN  PENDAPATAN  ASLI  DAERAH", Jurnal  Aktualita 1, no.1, 2018: 279-294, DOI: 10.29313/aktualita.v1i1.3723.
T,  Jonetta.  "KONTRIBUSI  PAJAK  DAERAH  DAN  RETRIBUSI  DAERAH  TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH KOTA SAMARINDA." Jurnal Ilmu Hukum Riau 5, no. 3, 2016: 364-376. Wokas, Heince R., Kobandaha, Rezlyanti. “ANALISIS EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI DAN POTENSI PAJAK REKLAME DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI  DAERAH  KOTA  KOTAMOBAGU,” Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi 4, no. 1, 2016: 1461–1472,   DOI: 10.35794/emba.v4i1.12366.

## B. Buku
Abuyamin, Oyok. Perpajakan . Bandung: Mega Rancager Press, 2016. Brotodihardjo, R. Santoso. Pengantar Ilmu Hukum Pajak . Bandung: ERESCO, 1993.
Ibrahim,  Johnny. Teori  dan Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif .  Surabaya:  Bayu  Media Publishing. 2005.
Ismail, Tjip. Potret Pajak Daerah di Indonesia . Jakarta: Prenadamedia, 2018.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif 13 . Jakarta: Raja Grafiondo Persada, 2000.

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Repbulik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah
D. Internet
https://www.pajakku.com/read/5d9ee689b01c4b456747b6d2/Pajak-dari-oleh-dan-untuk-
Rakyat, diakses 29 Maret 2020.
https://bprd.jakarta.go.id/2016/10/10/pajak-daerah-bukan-pajak-pusat/,  diakses  29  Maret 2020.
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak_daerah-1.pdf, diakses 29 Maret 2020.