How to cite: Andy Rachmat Soeharjono, Aartje Tehupeiory, Wiwik Sri Widiarty (2024) Analisis Yuridis Kepastian Hukum Bagi Investor Terhadap Pemetaan Lahan Sawah Dilindungi, (06) 05,
https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227 E-ISSN: 2684-883X

## ANALISIS  YURIDIS  KEPASTIAN  HUKUM  BAGI  INVESTOR  TERHADAP PEMETAAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI

## Andy Rachmat Soeharjono, Aartje Tehupeiory, Wiwik Sri Widiarty
Universitas Kristen Indonesia, Indonesia Email: andyrachmat@gmail.com
Abstrak
. Kebijakan Dasar Pertanahan yang menetapkan tanah sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa diatur  dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria  adalah  mengenai  bumi,  air  dan  ruang  angkasa dalam  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  harus  selalu  dilandasi  persatuan  kesatuan  bangsa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum Yuridis Normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum dengan menguraikan suatu  permasalahan  hukum  dengan  menganalisis  suatu  hukum  serta  melalui  peraturan Perundang-Undangan, literatur yang dapat  diperoleh melalui studi kepustakaan. Pelaksanaan Tahapan sinkronisasi  Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi  (LSD) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota, Sering terjadinya alih fungsi lahan sawah di Indonesia  mendorong  pemerintah  untuk  melakukan  upaya  perlindungan  eksistensi  lahan sawah untuk menjamin ketersediaan lahan sawah sebagai bentuk hak menguasai dari negara. Oleh  karena  itu,  melalui  Peraturan  Presiden  Nomor  59  Tahun  2019,  pemerintah mengamanatkan  untuk  percepatan  penetapan  peta  lahan  sawah  yang  dilindungi  sebagai bentuk perlindungan eksistensi lahan sawah. Dalam praktiknya, terjadi ketidaksesuaian antara peta lahan sawah yang dilindungi dengan rencana tata ruang wilayah suatu daerah, penetapan peta  lahan  sawah  yang  dilindungi  melalui  tiga  tahapan  yaitu  verifikasi  lahan  sawah, sinkronisasi  hasil verifikasi  lahan sawah, dan pelaksanaan penetapan peta lahan sawah yang dilindungi,  kedua,  sinkronisasi  peta  lahan  sawah  yang  dilindungi  dengan  rencana  tata  ruang wilayah  dapat  dilakukan  melalui  permohonan  dikeluarkannya  lahan  dari  peta  lahan  sawah yang  dilindungi  selama  memenuhi  kriteria  dalam  Petunjuk  Teknis  Kementerian  Agraria  dan Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  5/Juknis-HK.02/VI/2022  dan  selanjutnya dilakukan  perubahan  peta  lahan  sawah  yang  dilindungi  oleh  perangkat  daerah,  ketua  tim pelaksana, dan tim terpadu untuk terwujudnya sinkronisasi antar peraturan.
Kata kunci : Analisis Yuridis, Kepastian Hukum, Investor, Lahan Sawah

## Abstract
The Basic Land Policy that stipulates land as a Gift of God Almighty regulated in the Basic Agrarian  Law  is  about  earth,  water  and  space  in  the  territory  of  the  Republic  of  Indonesia must always be based on the unity of the nation for the greatest prosperity of the people, In this study, the author uses the type of Normative Juridical legal research, which is a type of legal  research  by  describing  a  legal  problem  by  analyzing  a  law  and  through  laws  and regulations, literature that can be obtained through literature studies. Implementation of the
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 05, Mei 2024
synchronization  stages  of  the  Determination  of  Protected  Rice  Field  Maps  (LSD)  with District/City  Regional  Spatial  Plans  (RTRW),  The  frequent  conversion  of  paddy  fields  in Indonesia encourages the government to make efforts to protect the existence of paddy fields to ensure the availability of paddy fields as a form of control rights from the state. Therefore, through Presidential Regulation Number 59 of 2019, the government mandates to accelerate the determination of protected rice field maps as a form of protection for the existence of rice fields. In practice, there is a discrepancy between the map of protected paddy fields and the spatial  plan  of  an  area,  the  determination  of  the  map  of  protected  rice  fields  through  three stages, namely verification of rice fields, synchronization of rice field verification results, and implementation of the determination of protected rice field maps, second, synchronization of protected  rice  field  maps  with  regional  spatial  plans  can  be  done  through  requests  for  the release  of  land  from  the  map  of  rice  fields  protected  as  long  as  it  meets  the  criteria  in  the Technical Guidelines of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency  Number  5/Juknis-HK.02/VI/2022  and  further  changes  to  the  map  of  rice  fields protected by regional officials, the head of the implementation team, and the integrated team are carried out to realize synchronization between regulations.
Keywords: Juridical Analysis, Legal Certainty, Investors, Rice Fields

## PENDAHULUAN
Kebijakan  Dasar  Pertanahan  yang  menetapkan  tanah  sebagai  Karunia  Tuhan  Yang Maha Esa diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria adalah mengenai bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Negara Republik Indonesia harus selalu dilandasi persatuan kesatuan bangsa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Tanah  merupakan  penunjang  kesejahteraan  dan  kemakmuran  diseluruh  masyarakat Indonesia,  karena  tanah  mempunyai  peran  penting  dalam  seluruh  aspek  kehidupan masyarakat.  Hampir  tidak  ada  aktivitas  manusia  yang  tidak  memerlukan  tanah  atau  ruang. Oleh  karena  itu  wajar  jika  diperlukan  pengolahan  tanah  atau  ruang  dengan  sebaik-baiknya agar  pemanfaatannya  dapat  memberikan  kemakmuran  bagi  rakyat  Indonesia.  Menurut  Pasal 33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Sumarja, 2008).
Selanjutnya  dalam  Pasal  9  ayat  (2)  UU  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Pokok-Pokok Agraria  menentukan,  bahwa  tiap-tiap  warga  negara  Indonesia,  baik  laki-laki  maupun  wanita mempunyai  kesempatan  yang  sama  untuk  memperoleh  sesuatu  hak  atas  tanah  serta  untuk mendapat  manfaat  dan  hasilnya,  baik  bagi  diri  sendiri  maupun  keluarganya.  Tanah mempunyai  arti  penting  bagi  kehidupan  bangsa  Indonesia,  karena  setiap  kegiatan  yang dilakukan oleh sebagian besar rakyat Indonesia senantiasa membutuhkan dan melibatkan soal tanah.  Bertambah  lama  dirasakan  seolah-olah  tanah  menjadi  sempit,  menjadi  sedikit, sedangkan  permintaan  selalu  bertambah  maka  tidak  heran  nilai  tanah  menjadi  meningkat (Sumarja, 2008).
Tidak  seimbangnya  antara  persediaan  tanah  dengan  kebutuhan  akan  tanah  tersebut menimbulkan  berbagai  persoalan  yang  banyak  segiseginya.  Meningkatnya  kebutuhan  tanah
atau  ruang  yang  akan  digunakan  dan  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  dan  pemerintah,  serta terbatasnya  tanah  karena  tidak  adanya  penambahan  luas  tanah  mengharuskan  pemerintah melakukan  penataan.  Pasal  1  ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang Penataan  Ruang,  dinyatakan  bahwa  penataan  ruang  adalah  suatu  sistem  proses  perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang sebagai suatu  sistem  tersebut  mengandung  makna  bahwa  perencanaan,  pemanfaatan  ruang  dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan di dalam rencana tata  ruang  wilayah  nasional,  provinsi,  maupun  kabupaten/kota  harus  dipahami  sebagai  satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Hak  menguasai  negara  adalah  kekuasaan  atau  kewenangan  negara  berdasarkan  hukum untuk:  mengatur;  mengurus;  dan  mengawasi.  Jika  dikhususkan  pada  hak  menguasai  tanah oleh  negara,  maka  berarti  negara  membangun,  mengusahakan,  memelihara,  dan  mengatur segala sesuatu mengenai tanah. Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (selanjutnya  disebut  UUPA)  secara  mutlak memberikan batasan-batasan wewenang kepada negara dalam hal pelaksanaan hak menguasai dari  negara  sebagaimana  disebutkan  Pasal  33  UUD  1945.  Oleh  karena  negara  memiliki kewenangan  tersebut,  tentu  salah  satu  pelaksanaan  dari  kewenangan  mengatur  dan menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan,  dan  pemeliharaan  bumi,  air,  dan ruang angkasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 UUD 1945 adalah dengan melindungi eksistensi lahan sawah (Wantjik, 1982).
Lahan  sawah  merupakan  salah  satu  sumber  daya  alam  yang  sangat  penting  bagi keberlangsungan  hidup  masyarakat  di  berbagai  negara,  khususnya  di  Indonesia  yang mayoritas penduduknya bergantung pada sektor pertanian, pengolahan lahan dan pemanfaatan sumber  daya  alam.  Peraturan  pemerintah  tentang  kebijakan  percepatan  pembangunan memiliki  dampak  besar  terhadap  pemanfaatan  lahan  sawah.  Keinginan  untuk  mempercepat pembangunan membuat beberapa lahan sawah yang dilindungi atau LSD menjadi target dari beberapa  kegiatan  eksploitasi  yang  dapat  merugikan  lingkungan  dan  masyarakat.  Karena memiliki  nilai  ekologis  dan  budaya  yang  tinggi,  hal  ini  menimbulkan  berbagaimacam problematika hukum yang sangat kompleks dan memerlukan berbagai solusi yang tepat.
Lahan  Sawah  yang  Dilindungi  yang  selanjutnya  disingkat  LSD  adalah  lahan  baku sawah  yang  ditetapkan  Menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang Agraria/Badan  Pertanahan  Nasional  melalui  sinkronisasi  Tim  Terpadu  Pengendalian  Alih Fungsi  Lahan  Sawah.  Pemerintah  melalui  Menteri  Agraria/Badan  Pertanahan  Nasional melakukan  tindakan  konkret  guna  mengendalikan  alih  fungsi  lahan  sawah  ke  non  sawah dengaan  mengeluarkan  kebijakan  Kepmen  ATR/BPN  Nomor  1589/SK-  HK.02.01/XII/2021 tentang  Penetapan  Peta  Lahan  Sawah  Yang  Dilindungi  di  delapan  Provinsi,  namun  luasan lahan sawah yang dilindungi berbeda dengan luasan lahan sawah yang termuat dalam Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  yang  termuat  dalam  Perda  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW)  Kabupaten/Kota  yang  menyebabkan  para  Invetor  yang  ingin  masuk  ke  wilayah Kabupaten/Kota tersebut memiliki kekhawatiran apakah perizinan yang akan dilakukan dapat memberikan kepastian hukum, karena luasan lahan sawah yang dikelurkan oleh Kementerian ATR/BPN  dengan  Luasan  lahan  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Daerah  memiliki  perbedaan.
Karena  ketidak  sesuaian  Luasan  lahan  sawah  tersebut  akan  berpengaruh  terhadap  iklim investasi  yaang  akan  masuk  di  daerah  Kabupaten/Kota  yang  secara  tidak  langsung  akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota tersebut (Sitorus & Limbong, 2004).
Namun pemetaan Lahan Sawah Dilindungi ini juga tidak luput dari problematika yang terjadi  dibelakangnya.  problematika  hukum  dari  lahan  sawah  yang  dilindungi  (LSD)  terkait dengan pemanfaatan lahan, perluasan perkebunan, dan perombakan ekosistem. Salah satunya karena  peraturan  pemerintah  yang  tidak  memadai  dan  pengawasan  yang  lemah  membuat pelaku  bisnis  dan  pengembang  tidak  memperhatikan  prinsip-prinsip  pembangunan berkelanjutan,  dan  lebih  memprioritaskan  keuntungan  ekonomi.  Hal  ini  tentu  saja menimbulkan problematika hukum yang sangat kompleks dan memerlukan solusi yang tepat.
Investasi merupakan suatu kegiatan yang amat penting, bukan hanya bagi individu atau badan  hukum  yang  memiliki  kepentingan,  tetapi  juga  bagi  Negara  terutama  Negara  dalam Pembangunan  dan  juga  salah  satu  dari  Berbagai  upaya  oleh  negara  untuk  memperoleh  dana bagi  kegiatan  pembangunan.  Modal  atau  investasi  merupakan  salah  satu  cara  suatu  Negara untuk memperoleh dana segar bagi pembangunan, baik yang berasal dari investor luar negeri maupun investor dalam negeri (Marthen Arie, 2022).
Upaya untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan mewujudkan kedaulatan politik dan  ekonomi  Indonesia  diperlukan  peningkatan  investasi  untuk  mengelola  potensi  ekonomi menjadi  kekuatan  ekonomi  riil  dengan  menggunakan  modal  yang  berasal  baik  dalam  negeri maupun  luar  negeri.  Selain  itu  dalam  menghadapi  perubahan  perekonomian  global  dan keikutsertaan  Indonesia  dalam  berbagai  kerjasama  perlu  diciptakannya  bentuk  sarana investasi  yang  kondusif,  promotif,  memberikan  kepastian  hukum,  keadilan,  dan  efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.
Permasalahan  tanah  termasuk  permasalahan  yang  sering  dihadapi  oleh  investor  dalam menanamkan  modal  di  Indonesia.  Lahan  atau  tanah  merupakan  media  yang  sangat  penting bagi  suatu  proses  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  utamanya  yang  membutuhkan tanah dalam jumlah yang sangat luas. Permasalahan yang paling sering terjadi adalah ketika pemerintah  hendak  memulai  suatu  pembangunan,  lahan  yang  dikehendaki  tidak  atau  belum tersedia.  Akibat  praktis  yang  ditimbulkan  adalah  pemerintah  mengalami  kesulitan  dalam melakukan  proses  pengadaan  tanah  terutama  terkait  eksekusi  pengadaan  penguasaan  tanah dan  pembiayaannya  yang  menjadi  sangat  mahal.  Kondisi  tersebut  mengakibatkan  terjadinya proses  pengadaan  yang  berlarut-larut  Pemberian  kemudahan  pelayanan  Hak  atas  tanah  ini diperlukan  oleh  investor  guna  menjamin  kegiatan  investasinya  selama  di  Indonesia  berjalan lancar dan mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Tanah masih dinilai memiliki permasalahan yang juga mempengaruhi kinerja investasi (Wibowo & Djaja, 2013).
Dalam  Pasal  18  sampai  dengan  Pasal  24  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2007, ditentukan  bahwa  investor,  baik  domestik  maupun  asing  yang  menanamkan  investasinya  di Indonesia  diberikan  fasilitas  atau  kemudahan-kemudahan.  Fasilitas  dalam  melakukan investasi  itu  diberikan  kepada  investor  yang  Melakukan  perluasan  usaha  atau  melakukan penanaman modal baru (Marthen Arie, 2022).
Problematika  hukum  lahan  sawah  yang  dilindungi  (LSD)  ditinjau  dari  peraturan pemerintah  tentang  kebijakan  percepatan  pembangunan  menjadi  sangat  penting,  karena memiliki dampak yang begitu besar terhadap pemanfaatan lahan sawah. Hukum harus mampu memastikan  bahwa  pemanfaatan  lahan  sawah  yang  dilindungi  sesuai  dengan  prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan lahan sawah dan perlindungan  lingkungan  dan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  sangat  penting  bagi  kita  untuk memahami problematika hukum lahan sawah yang dilindungi (LSD) dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang timbul.
Masalah yang sering timbul adalah Kementerian  Agraria dan Tata Ruang (ATR) telah menetapkan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di delapan provinsi. Salah satunya di Jawa Tengah  yang  tertuang  dalam  Keputusan  Menteri  ATR/Kepala  BPN  Nomor  1589/Sk-Hk 02.10/XII/202  tentang  penetapan  lahan  sawah  yang  dilindungi.  Adanya  aturan  LSD  itu dikeluhkan  para  pelaku  usaha  properti  di  daerah.  Karena  tidak  singkron  dengan  peraturan daerah  (perda)  rencana  tata  ruang  dan  wilayah  (RTRW)  yang  dikeluarkan  pemkab  pada Desember  2021.  Bahkan  aturan  itu  disebut  menghambat  investasi  properti  di  Kota  Bersinar karena proses perizinannya dihentikan akibat terbitnya aturan LSD tersebut. Mengingat aturan LSD  yang  tidak  singkron  dengan  RTRW,  menjadikan  proses  perizinan  di  dinas  terkait menjadi  terhenti.  Hal  itu  membuat  investasi  yang  dikucurkan  untuk  di  bidang  properti  juga ikut  terhenti.  Pelaku  usaha  properti  sangat  terbebani  dengan  aturan  LSD  tersebut  (Hasni, 2008).
Indonesia  sebagai  negara  agraris  perlu  menjamin  penyediaan  lahan  pertanian  secara berkelanjutan  sebagai  sumber  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan dengan  mengedepankan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan, berwawasan  lingkungan,  dan  kemandirian,  serta  dengan  menjaga  keseimbangan,  kemajuan dan  kesatuan  ekonomi  nasional.  Hal  ini  sesuai  dengan  rumusan  Pasal  1  Ayat  (1)  UUPA menyatakan  bahwa  seluruh  wilayah  Indonesia  adalah  kesatuan  tanah  air  dan  seluruh  rakyat Indonesia  yang  bersatu  sebagai  bangsa  Indonesia.Hal  ini  berarti  bahwa  tanah  di  seluruh wilayah Indonesia adalah hak bersama dari bangsa Indonesia dan bersifat abadi, yaitu seperti hak  ulayat  pada  masyarakat  hukum  adat.  Negara  juga  mengatur  tanah  di  seluruh  wilayah Republik  Indonesia,  hal  tersebut  bersifat  publik.  Tugas  kewenangan  ini  dilaksanakan  oleh negara  berdasarkan  hak  menguasai  negara  yang  dirumuskan  dalam  Pasal  2  UUPA  yang merupakan  tafsiran  autentik  dari  pengertian  dikuasai  oleh  negara  dalam  Pasal  33  Ayat  (3) Undang-Undang  Dasar  1945.  Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  dalam  bumi adalah  pokok-pokok  kemakmuran  rakyat  sehingga  harus  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Hasni, 2008).
Namun setelah penetapan peta lahan sawah yang dilindungi (selanjutnya disebut LSD) dilakukan, tidak jarang terjadi ketidaksesuaian antara rencana tata ruang wilayah dengan peta LSD salah satunya diakibatkan oleh peta citra yang digunakan sebagai bahan dari penetapan peta LSD. Dengan jarak dua hingga tiga tahun dari pengambilan peta citra sampai penetapan peta  LSD  pada  tahun  2021  melalui  Kepmen  ATR/BPN  Nomor  1589  Tahun  2021,  tidak menutup kemungkinan terjadinya perubahan penggunaan lahan. Penetapan peta lahan sawah dilindungi sering kali mengcakup tanah swasta yang seharusnya tidak turut dimasukan dalam
peta lahan sawah dilindungi, Problematika tersebut tentunya menimbulkan beberapa kerugian bagi setiap kalangan baik Masyarakat ataupun investor dari pihak swasta yang memanfaatkan lahan utnuk berinvestasi atau modal.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  tipe  penelitian  hukum  Yuridis  Normatif, yaitu  suatu  jenis  penelitian  hukum  dengan  menguraikan  suatu  permasalahan  hukum  dengan menganalisis suatu hukum serta melalui peraturan Perundang-Undangan, literatur yang dapat diperoleh melalui studi kepustakaan.
Penelitian  Hukum  Yuridis  Normatif  merupakan  penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”. “Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah Pendekatan  Perundang-Undang,  Pendekatan  Perundang-Undangan  ( Statute  Approach ) Pendekatan  ini  dilakukan  dengan  menelaah  semua  peraturan  perundang-undangan  yang bersangkut  paut  dengan  permasalahan  (isu  hukum)  yang  sedang  dihadapi.  Pendekatan perundang-undangan  ini  misalnya  dilakukan  dengan  mempelajari  konsistensi/kesesuaian antara  Undang-Undang  Dasar  dengan  Undang-Undang,  atau  antara  Undang-Undang  yang satu  dengan  Undang-Undang  yang  lain.  Padal  level  dogmatik  hukum  (biasanya  untuk penelitian  sarjana  ilmu  hukum),  untuk  keperluan  praktik  hukum  tidak  dapat  dilepaskan  dari pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ).  Dalam  level  teori  dan  filsafat,  tidak harus  digunanakan  dikarenakan  belum  ada  referensi  yakni  ketentuan  Perundang-Undangan yang  digunakan  untuk  menjawab  persoalan  isu  hukum  tersebut  pendekatan  perundang- undangan  ( statute  approach )  tidak  dapat  digunakan  dalam  penelitian  hukum  adat  (Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, & Se, 2018).
Teknik  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data  untuk  penelitian  ini  adalah  dengan cara  mengumpulkan  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder  yang  ada  kaitannya  dengan  pokok  masalah  penelitian,  yaitu  Kepastian  Hukum Investor  Terhadap  Ketidaksesuaian  Pemetaan  Lahan  Sawah  Dilindungi.  Adapun  model pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  model  library  research  atau  studi kepustakaan.  Studi  ini  bertempat  di  perpustakaan  atau  tempat-tempat  lain  yang  kiranya  di sana bisa didapatkan berbagai  sumber data bahan hukum  yang diperlukan.  Dalam penelitian ini  yang  menjadi  masalah  pokoknya  adalah  konsep  Kepastian  Hukum  Investor  Terhadap Ketidaksesuaian  Pemetaan  Lahan  Sawah  Dilindungi  sebagaimana  telah  terumus  dalam rumusan  penelitian.  Selanjutnya  informasi-informasi  dari  berbagai  bahan  hukum  yang  telah dikumpulkan  tersebut  penulis  uraikan  dengan  sedemikian  rupa  sehingga  dapat  disajikan sebuah hasil penelitian yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah diri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dasar Hukum Bagi Investor Terhadap Penetapan Lahan Sawah Dilindungi .
Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai misi utama yang penting yaitu melalui Upaya pembangunan demi tercapainya kemakmuran dan  kesejahteraan bangsa
serta  kebutuhan  seluruh  rakyat  Indonesia  mengacu  pada  ketentuan  Pasal  33  ayat  (3) UndangUndang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  pada  dasarnya menyatakan  bahwa  “Bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.”  Hal  ini  selaras dengan ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar  Pokok-pokok  Agraria  (UUPA)  yang  mengatur  bahwa  “Seluruh  bumi,  air,  dan  ruang angkasa,  termasuk  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dalam  wilayah  Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional (Santoso & SH, 2017).
Guna melindungi lahan pertanian pangan dari derasnya arus degradasi,  alih fungsi dan fragmentasi lahan sebagai akibat peningkatan jumlah penduduk, perkembangan ekonomi dan industri  baik  tingkat  kabupaten  dan/atau  kota  maka  diterbitkan  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (UU  PLPPB), namun undang-undang ini dinilai kurang efektif mengingat definisi dari Lahan Pertanian yang diatur tersebut bersifat terlalu luas dan sebagian besar Pemerintah Daerah belum menetapkan Peraturan Daerah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (Supriyadi, 2013).
Untuk mengatasi hal demikian, dibentuklah Perpres No. 59/2019 tersebut sebagai upaya dan  terobosan  bagi  Pemerintah  untuk  melakukan  pengendalian  alih  fungsi  lahan  sawah sebagai  lahan  yang  dilindungi.    Pemerintah  Pusat  melakukan  terobosan  baru  dengan menetapkan  8  (delapan)  provinsi  sebagai  penetapan  peta  lahan  sawah  dilindungi.  Hal  ini dituangkan  melalui  Keputusan  Menteri  ATR/BPN  Nomor  1589/SK-HK.0201/XII/2021 tentang Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) pada 8 (delapan) provinsi antara lain Sumatera  Barat,  Banten,  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah,  Jawa  Timur,  Daerah  Istimewa Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) (NikenSari & Budhianti, 2023).
Penetapan  lahan  sawah  dilindungi  tidak  dapat  semudah  itu  dilakukan.  Berdasarkan ketentuan  yang  berlaku  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  59  Tahun  2019  tentang Pengendalian  Alih  Fungsi  Lahan  Sawah,  penulis  setuju  bahwa  sering  kali  perencanaan  tata ruang  tidak  sejalan  dengan  penetapan  Lahan  Sawah  Dilindungi.  Peninjauan  Lahan  Sawah Dilindungi  yang  telah  dianalisis  dan  ditetapkan  oleh  Kementerian  ATR/BPN  tidak  semudah itu mekanisme penetapannya. Dimana lahan yang sudah ditinjau dan sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan  Presiden  Nomor  59  Tahun  2019  tentang  Pengendalian  Alih  Fungsi  Lahan  Sawah perlu  dikoordinasikan  dengan  banyak  pihak  baik  swasta,  Pemerintah  Daerah  hingga Pemerintah Pusat (NikenSari & Budhianti, 2023).
Lebih  lanjut  jika  di  korelasikan  dengan  kehadiran  dan  kewenangan  khusus  yang  di miliki  oleh  LSD,  maka  kegiatan  penanaman  modal  sehubungan  dengan  kerjasama  dengan pihak  lain  dalam  konteks  pemanfaatan  tanah  dapat  dilakukan  harmonisasi  dergan  ketentuan Undang-Undang  Penanaman  Modal  dimaksud,  berikut  beberapa  ketentuan  yang  berkaitan dengan kerjasama dengan pihak lain, termasuk pihak swasta.
Adapun ketentuan-ketentuannya sebagai berikut:
Sehubungan  dengan  Penyelenggaran  lahan  sawah  dilindungi  di  atur  dalm  Perpres  59 tahun  2019  merupakan  dasar  hukum  pengendalian  alih  fungsi  lahan  sawah  yang  bertujuan untuk mempercepat penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dalam rangka memenuhi dan
menjaga  ketersediaan  lahan  sawah  untuk  mendukung  kebutuhan  pangan  nasional, mengendalihkan  alih  fungsi  lahan  sawah  yang  semakin  pesat,  memberdayakan  petani  agar tidak mengalihfungsikan lahan sawah dan menyediakan data dan informasi lahan sawah untuk bahan  penetapan  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  (LP2B).  Perpres  ini  kemudian mengamanatkan pembentukan Tim Terpadu yang memiliki tugas sinkronisasi hasil verifikasi dan mengusulkan Lahan Sawah yang Dilindungi.  Untuk mempercepat  implementasi Perpres tersebut  Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian  menerbitkan  Peraturan  Menteri Koordinator  Bidang  Perekonomian  Nomor  18  Tahun  2020  dan  Keputusan  Menko Perekonomian  Nomor  224  Tahun  2020  tentang  tugas,  tata  kerja,  dan  keanggotaan  Tim Terpadu (Apriyanto, Fikri, & Azhar, 2021).
Implementasi Perpres 59 Tahun 2019 dimulai pada 2019 melalui pelaksanaan kegiatan verifikasi lahan sawah di 8 propinsi lumbung pangan Indonesia (Banten, Jabar, Jatim, Jateng, DI Yogyakarta, Bali, NTB, dan Sumbar), kemudian dilanjutkan dengan kegiatan verifikasi di 12  provinsi  (Aceh,  Sumut,  Jambi,  Kepulauan  Riau,  Riau,  Bengkulu,  Babel,  Lampung, Sumsel,   Kalsel,  Kalbar  dan Sulsel)  tahun  2020  dan  13  provinsi  (Kalteng,  Kaltim,  Kaltara, Sulbar, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulut, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, dan Papua Barat) pada 2021. Hasil verifikasi dan klarifikasi 20 provinsi (Aceh, Sumut, Jambi,  Kepulauan  Riau,  Riau,  Bengkulu,  Babel,  Lampung,  Sumsel,   Kalsel,  Kalbar,  Sulsel, Aceh,  Sumut,  Jambi,  Kepulauan  Riau,  Riau,  Bengkulu  ,Babel,  Lampung,  Sumsel,   Kalsel, Kalbar, dan Sulsel) tersebut kemudian akan ditetapkan menjadi Lahan Sawah yang Dilindungi pada 2021 (Apriyanto et al., 2021)

## Tahapan Penetapan Lahan Sawah Dilindungi
Pelaksanaan Verifikasi meliputi beberapa tahapan, yaitu: persiapan, identifikasi, analisis hasil identifikasi,  dan  klarifikasi.  Verifikasi  dikoordinasikan  oleh  Direktorat  Jenderal  serta  dapat melibatkan direktorat jenderal lain di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah, dan Kantor Pertanahan (Prabowo, Kamil, & Mauludin, 2023).
a. Tahap Persiapan
1. Tahap persiapan dalam hal ini  terdiri atas:
a) pembentukan tim
b) penyusunan rencana kerja
c) pengumpulan data awal.
2. Pembentukan  tim  ditetapkan  melalui  keputusan  Direktur  Jenderal.  Format  keputusan pembentukan tim tercantum dalam lampiran.
3. Penyusunan rencana kerja paling sedikit meliputi:
a) rencana pelaksanaan identifikasi
b) rencana pelaksanaan analisis hasil identifikasi
c) rencana pelaksanaan klarifikasi.
4. Pengumpulan data awal paling sedikit meliputi:
a) data LBS termutakhir
b) data RTR
c) data bidang tanah berdasarkan jenis Hak Atas Tanah dan PTP
5. Data  LBS  termutakhir  didasarkan  pada  data  LBS  terkoreksi  dari  kementerian  yang membidangi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang perekonomian.
6. Data  RTR  dapat  diperoleh  dari  Sistem  Informasi  Geospasial  Tata  Ruang  (GISTARU) atau  pemerintah  daerah.  Data  RTR  tersebut  berupa  data  RTR  yang  telah  ditetapkan dan/atau data RTR yang masih dalam proses penyusunan/revisi.
7. Data  bidang  tanah  berdasarkan  jenis  Hak  Atas  Tanah  dan  PTP  dapat  diperoleh  dari Pusat  Data  dan  Informasi  Pertanahan,  Tata  Ruang  dan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  (Pusdatin)  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan Nasional. Data tersebut dalam format shapefile.
8. Dalam  hal  diperlukan,  tahap  persiapan  dapat  mencakup  pula  pembagian  klaster,  yang paling sedikit mempertimbangkan:
a) jarak antarwilayah
b) ada  atau  tidaknya  peraturan  daerah/peraturan  kepala  daerah  tentang  rencana  detail tata ruang
c) lokasi pelaksanaan klarifikasi
b. Tahap identifikasi
1. Identifikasi  merupakan  kegiatan  untuk  menentukan  faktor-faktor  yang dipertimbangkan  sebagai  pengurang  dan/atau  penambah  terhadap  luasan  LBS (Prabowo et al., 2023)
2. Identifikasi dilakukan terhadap:
a. KKPR, Izin, Konsesi, PTP, Penetapan Lokasi, dan/atau Hak Atas Tanah di atas LBS
b. alih fungsi LBS
c. kawasan/zona tanaman pangan dalam RTR.
3. Faktor pengurang luasan LBS, antara lain
a. PTP yang telah diterbitkan
b. Hak Atas Tanah nonpertanian yang telah diterbitkan;
c. dasar penguasaan atas tanah yang telah diterbitkan
d. KKPR yang telah diterbitkan
e. Izin atau Konsesi yang telah diterbitkan
f. bangunan dan/atau urukan yang telah ada;
g. luasan LBS ≤ 5.000 m2 dan keberadaannya terkurung bangunan pada 3 (tiga) sisi
h. Penetapan Lokasi/izin lokasi yang masih berlaku/KKPR PSN;
i. pembangunan Jaringan Infrastruktur
j. Kawasan  Industri  yang  diprakarsai  dan/atau  dikuasai  oleh  Pemerintah  Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah yang Izinnya telah diterbitkan
k. penetapan wilayah relokasi akibat bencana alam
l. LBS  secara  fungsional  tidak  dapat  lagi  dipertahankan  sebagai  LBS berdasarkan  hasil  kajian  dari  tim  yang  terdiri  dari  unsur  pemerintah  dan akademisi;
m. rencana  pengembangan  wilayah  yang  diprioritaskan  pembangunan  atau perwujudannya  dalam  jangka  waktu  paling  lama  3  (tiga)  tahun  yang dilengkapi dengan surat pernyataan dari kepala daerah; dan n. kesalahan basis data peta LBS.
4. Faktor penambah luasan LBS, antara lain:
a) Lahan  Sawah  dengan  produktivitas  ≥  3  (tiga)  ton  per  hektar  per  panen  yang belum terdelineasi
b) cetak sawah baru
c) pembangunan jaringan/saluran irigasi baru.
5. Identifikasi dilakukan dengan menginventarisasi data berupa
a) data  Citra  Tegak  Satelit  Resolusi  Tinggi  (CTSRT),  Citra  Satelit  Resolusi Tinggi (CSRT), dan/atau foto udara provinsi/kabupaten/kota
b) data spasial dan/atau tekstual LBS terkoreksi provinsi/kabupaten/kota
c) data spasial dan tekstual RTR
d) data spasial dan/atau tekstual kawasan hutan
e) data  spasial  dan/atau  tekstual  KKPR,  Izin,  dan/atau  Konsesi  yang  telah diterbitkan di atas LBS
f) data spasial dan/atau tekstual PTP yang telah diterbitkan di atas LBS
g) data  spasial  dan/atau  tekstual  Hak  Atas  Tanah  yang  telah  diterbitkan  di  atas LBS
h) data spasial dan/atau tekstual Penetapan Lokasi PSN
i) data spasial dan/atau tekstual Jaringan Infrastruktur
j) data spasial dan/atau tekstual daerah irigasi
k) data spasial dan/atau tekstual saluran irigasi premium
l) data spasial dan/atau tekstual saluran irigasi teknis
m) data spasial dan/atau tekstual produktivitas Lahan Sawah
n) data  kondisi  eksisting  Lahan  Sawah  (dapat  menggunakan  aplikasi  Google Streetview dengan tahun data yang relevan)
o) data  foto  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LP2B)  yang  berkoordinat (jika ada)
p) data pendukung lainnya yang diperlukan.
6. Data  pertanahan  (PTP  dan  Hak  Atas  Tanah)  dapat  diperoleh  melalui  aplikasi Komputerisasi  Kantor  Pertanahan  (KKP)  atau  melalui  buku  register,  yang memuat informasi berupa
a) nama pemegang Hak Atas Tanah/Izin/KKPR
b) jenis Hak Atas Tanah/Izin/KKPR
c) tahun penerbitan Hak Atas Tanah/Izin/KKPR
d) peruntukan tanah
e) penggunaan saat ini (alih fungsi)
f) informasi lain yang terkait.
7. Data  pendukung  berupa  gambar/foto  dilengkapi  dengan  Geo  Tagging  dan  Time Stamp
8. Dalam hal diperlukan, identifikasi dapat disertai dengan survei lapangan.
9. Survei  lapangan  dilakukan  untuk  mengetahui  kebenaran  data  yang  telah dikumpulkan, kondisi fisik LBS aktual, dan pemanfaatan LBS aktual yang dapat dipertimbangkan sebagai faktor pengurang dan/atau faktor penambah luasan LBS.
10. Sebelum  dilaksanakan  survei  lapangan,  perlu  disiapkan  perlengkapan  paling sedikit berupa:
a) komputer/laptop yang memiliki software GIS;
b) alat ukur GPS Handheld
c) Unmanned Aerial  Vehicle (UAV)/Drone (apabila diperlukan) dengan  resolusi gambar yang jelas
d) kamera dengan resolusi tinggi
e) peta  kerja  dengan  skala  1:5.000  (apabila  skala  1:5.000  tidak  tersedia,  dapat menggunakan skala 1:10.000).
11. Survei  lapangan  dilaksanakan  dengan  melakukan  pemantauan  atau  pemeriksaan lapangan  (ground  check  survey).  Dalam  survei  lapangan,  dapat  dilakukan beberapa kegiatan, antara lain:
a) pengecekan  lokasi  dan  luas  LBS  (terutama  LBS  yang  tidak  sesuai  dengan kawasan/zona  tanaman  pangan  dalam  RTR  dan/atau  LBS  yang  terdapat perbedaan data dengan pemerintah daerah)
b) pengecekan lokasi dan kondisi jaringan/saluran irigasi LBS
c) pengecekan kondisi fisik LBS
d) pengecekan lokasi PSN
e) pengecekan lokasi Jaringan Infrastruktur
f) pengecekan lokasi Lahan Sawah dengan produktivitas ≥ 3 (tiga) ton per hektar per panen yang belum terdelineasi (jika ada); dan/atau
g) pengecekan lokasi cetak sawah baru (jika ada).
12. Dalam  pelaksanaan  identifikasi,  dapat  berkoordinasi  dengan  Kantor  Pertanahan, Kantor Wilayah, dan instansi terkait.
13. Identifikasi  menghasilkan  keluaran  berupa  rekapitulasi  data  faktor  pengurang dan/atau faktor penambah luasan LBS.
c. Tahap Analisis Hasil Identifikasi
1. Analisis  hasil  identifikasi  merupakan  kegiatan  pengolahan  data  spasial  dan  data tekstual berdasarkan hasil identifikasi (Prabowo et al., 2023)
2. Analisis hasil identifikasi dilakukan dengan:
a) mengolah  data  spasial  dan  data  tekstual  yang  telah  diinventarisasi  untuk menentukan faktor pengurang dan/atau faktor penambah luasan LBS;
b) melakukan  penapisan  melalui  proses  tumpang  susun  (overlay)  peta  LBS terkoreksi  dengan  peta  RTR  (baik  yang  dalam  proses  pembahasan  lintas
sektor, persetujuan substansi, maupun yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah/peraturan kepala daerah) untuk menghasilkan:
1) LSD  indikatif  yang  sesuai  dengan  kawasan/zona  tanaman  pangan  dalam RTR
2) LSD  indikatif  yang  tidak  sesuai  dengan  kawasan/zona  tanaman  pangan dalam RTR;
c) terhadap  LSD  indikatif  yang  tidak  sesuai  dengan  kawasan/zona  tanaman pangan dalam RTR, dilakukan analisis dan penapisan lebih lanjut terhadap:
1) produktivitas Lahan Sawah
2) faktor pengurang
3) daerah/jaringan/saluran irigasi
4) faktor penambah (jika ada)
5) dokumen pendukung.
3. Dokumen  pendukung  berupa  gambar/foto  dilengkapi  dengan  Geo  Tagging  dan Time Stamp.
4. Analisis hasil identifikasi menghasilkan keluaran berupa:
a) Peta  LSD  indikatif  dengan  skala  1:5.000  (apabila  penggunaan  skala  1:5.000 tidak dapat dilakukan, maka dapat menggunakan skala 1:10.000)
b) laporan analisis hasil identifikasi. Sistematika laporan analisis hasil identifikasi tercantum dalam lampiran.
d. Tahap Klarifikasi
1. Klarifikasi dilakukan terhadap analisis hasil identifikasi (Prabowo et al., 2023).
2. Klarifikasi bertujuan untuk menggali informasi dan masukan terkait LSD indikatif kepada pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah.
3. Klarifikasi dilaksanakan melalui Focus Group Discussion (FGD).
4. Klarifikasi dilakukan terhadap:
a) PTP yang telah diterbitkan di atas LSD indikatif;
b) Hak Atas Tanah nonpertanian yang telah diterbitkan di atas LSD indikatif;
c) dasar penguasaan atas tanah yang telah diterbitkan di atas LSD indikatif;
d) KKPR yang telah diterbitkan di atas LSD indikatif;
e) Izin dan/atau Konsesi yang telah diterbitkan di atas LSD indikatif;
f) peruntukan RTR pada LSD indikatif;
g) Penetapan  Lokasi/izin  lokasi  yang  masih  berlaku/KKPR  PSN  di  atas  LSD indikatif
h) rencana pembangunan Jaringan Infrastruktur di atas LSD indikatif
i) Kawasan  Industri  yang  diprakarsai  dan/atau  dikuasai  oleh  Pemerintah  Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah yang Izinnya telah diterbitkan di atas LSD indikatif;
j) penetapan wilayah relokasi akibat bencana alam di atas LSD indikatif;
k) penetapan  kawasan  pertanian  pangan  berkelanjutan/lahan  pertanian  pangan berkelanjutan/lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
l) daerah irigasi kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
m) produktivitas LSD indikatif
n) cetak sawah baru
o) rencana pembangunan jaringan/saluran irigasi baru;
p) informasi kelompok petani dan subsidi pertanian
q) kondisi pemanfaatan LSD indikatif saat ini
r) data dan informasi lain sesuai dengan kebutuhan
5. Hasil klarifikasi dituangkan dalam berita acara.
6. Setelah pelaksanaan klarifikasi, perubahan luas dan sebaran LSD indikatif masih dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a) dilakukan  sebelum  dilaksanakannya  sinkronisasi  hasil  Verifikasi  oleh  Tim Terpadu
b) disepakati  oleh  tim  Verifikasi  dan  Pemerintah  Daerah  berdasarkan  data pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan. Kesepakatan perubahan luas dan  sebaran  LSD  indikatif  sebagaimana  dimaksud  di  atas  dituangkan  dalam berita acara.
7. Hasil  klarifikasi  selanjutnya  ditindaklanjuti  dengan  penyusunan  laporan  hasil Verifikasi.
8. Laporan hasil Verifikasi dilengkapi dengan lampiran berupa:
a) berita acara hasil Verifikasi dan klarifikasi
b) Peta LSD indikatif hasil Verifikasi dengan skala 1:5.000 (apabila penggunaan skala  1:5.000  tidak  dapat  dilakukan,  maka  dapat  menggunakan  skala 1:10.000)
c) berita acara kesepakatan perubahan luas dan sebaran LSD indikatif (jika ada)
d) dokumen pendukung, dapat berupa:
1) surat  pernyataan  kesanggupan  dari  kepala  daerah  untuk  mewujudkan rencana  pengembangan  wilayah  yang  diprioritaskan  perwujudan  atau pembangunannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun
2) bukti komitmen investasi
3) nama investor
4) dokumen pendukung lainnya.
Sistematika  laporan  hasil  Verifikasi,  format  berita  acara  hasil  Verifikasi  dan klarifikasi,  format  Peta  LSD  indikatif  hasil  Verifikasi,  format  berita  acara kesepakatan  perubahan  luas  dan  sebaran  LSD  indikatif,  format  surat  pernyataan kesanggupan dari kepala daerah untuk mewujudkan rencana pengembangan wilayah yang  diprioritaskan  perwujudan  atau  pembangunannya  dalam  jangka  waktu  paling lama 3 (tiga) tahun, dan contoh bukti komitmen investasi tercantum dalam lampiran.
9. Dokumen  pendukung  berupa  gambar/foto  dilengkapi  dengan  Geo  Tagging  dan  Time Stamp.
Laporan  hasil  Verifikasi  beserta  lampirannya  disampaikan  kepada  Tim  Terpadu untuk  dilakukan  sinkronisasi  hasil  verifikasi  Lahan  Sawah  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan

## Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Bagi Investor
Merujuk pada Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, investasi merupakan suatu kegiatan yang dapat dikatakan memiliki kemiripan dengan penanaman  modal,  penanaman  modal  adalah  sebagai  bentuk  kegiatan  menanamkan  modal, baik  oleh  penanam  modal  dalam  negeri  maupun  penanam  modal  asing  untuk  melakukan usaha  di  wilayah  negara  Republik  Indonesia  (Syah,  2010).  Berdasarkan  definisi  tersebut, modal dari penanaman modal meliputi:
a. Kegiatan  menanam  modal,  modal  yang  dimaksud  adalah  asset  dalam  bentuk  uang  atau bentuk  lain  yang  bukan  uang  yang  dimiliki  oleh  penanam  modal  yang  mempunyai  nilai ekonomis (Pasal 1 Angka (9) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007).
b. Investor  atau  penanam  modal,  penanaman  modal  adalah  perseorangan  atau  badan  usaha yang  melakukan  penanaman  modal  yang  dapat  berupa  penanam  modal  dalam  negeri  dan penanam modal asing (Pasal 1 Angka (4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007).
c. Melakukan  kegiatan  usaha,  kegiatan  usaha  dimaksud  dapat  berupa  kegiatan  menjalankan usaha;  mendirikan  Perusahaan;  melakukan  kegiatan  proyek  seperti  pembuatan  jembatan, tol, infrastruktur, dan lain sebagainya
d. Di  wilayah  tertentu,  penanaman  modal  harus  menjalankan  kegiatan  usaha  yg berkedudukan  di  wilayah  Indonesia.  Khusus  untuk  penanaman  modal  asing,  wajib berkedudukan  di  di  Wilayah  Indonesia.  Kecuali,  ditentukan  lain  oleh  undang-undang (Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007)
Investasi  adalah  tindakan  atau  proses  menanamkan  dana,  sumber  daya,  atau  aset  lainnya  ke dalam  suatu  aset  atau  proyek  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  pengembalian  atau keuntungan  di  masa  yang  akan  datang.  Berikut  adalah  beberapa  definisi  investasi  menurut beberapa ahli:
a. Benjamin Graham, menyatakan bahwa investasi adalah kegiatan menanamkan uang dalam aset-aset dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan.
b. John Maynard Keynes, menurutnya Investasi adalah proses membuang konsumsi sekarang demi konsumsi di masa mendatang.
c. Philip  Fisher,  investasi  adalah  membeli  saham  bukan  karena  fluktuasi  harga  jangka pendek,  tetapi  karena  keyakinan  bahwa  perusahaan  tersebut  memiliki  prospek  jangka panjang yang baik (Dimyati, 2014).
Tujuan utama dari investasi adalah untuk mengalokasikan dana saat ini dengan harapan mendapatkan  manfaat  finansial  yang  lebih  besar  di  kemudian  hari.  Investasi  melibatkan penilaian  terhadap  risiko  dan  potensi  pengembalian,  serta  keputusan  tentang  bagaimana mengalokasikan sumber daya dengan bijak untuk mencapai tujuan finansial jangka Panjang.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  pemerintah  Indonesia  secara  prinsip  terbuka  pada penanaman  modal.  Untuk  meningkatkan  minat  investor,  melalui  Pasal  4  Undang-undang Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal,  pemerintah  menetapkan  kebijakan  dasar penanaman  modal  untuk  mendorong  terciptanya  iklim  usaha  nasional  yang  kondosif  bagi penanaman modal untuk pengutan daya saing. Penguatan daya saing perekoknomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Istilah Penanaman modal lebih mempunyai makna  investasi  langsung.  Hal  ini  sebagaimana  penjelasan  Pasal  Undang-undang  Nomor  25
Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  yang  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan penanaman  modal  disemua  sektor  di  wilayah  Republik  Indonesia  adalah  penanaman  modal langsung  dan  tidak  termasuk  penanaman  modal  tidak  langsung  atau  portofolio.  Dalam penjelasan  umum  Undang-undang  Penanaman  Modal  juga  ditegaskan  bahwa  ini  mencakup semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor (Fahmi, 2017).
Hubungan  antara  investasi  dan  kepastian  hukum  tanah  sangat  erat  karena  kepastian hukum tanah merupakan faktor penting yang memengaruhi minat dan keberhasilan investasi. Investor  membutuhkan  ladasan  hukum  yang  pasti  dalam  menjalankan  bisnisnya,  Dalam berinvesatsi investor akan melakukan studi kelayakan ( feasibility) tentang prospek bisnis yang akan dijalankan, termasuk yang diteliti adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi tersebut, akan menjadi masalah bagi investor adalah jika kerugian yang  dialami  bukan  karena  salah  mengelola  perusahaan,  akan  tetapi  tidak  ada  perlindungan hukum, baik terhadap modal yangditanamkan maupun barang yang akan diproduksi. Investor membutuhkan adanya kepastian hukum dalam menjalankan usaha, artinya investor butuh satu ukuran  yang  menjadi  pegangan  dalam  melakukan  kegiatan  investasinya.  Ukuran  ini  disebut aturanyang  dibuat  oleh  pihak  yang  mempunyai  otoritas  untuk  itu,  karena  kepastian  hukum adalah salah satu keharusan untuk datangnya modal asing ke suatu negara.
Dalam  menjalankan  setiap  usahanya,  investor  berlandaskan  pada  beberapa  peraturan perundang-undangan  yang  mendasari  setiap  usaha  yang  akan  dilakukan,  beberapa  landasan hukum  tersebut  antara  lain  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang merupakan penjabaran dari amanah Pasal 33 Ayat (3)  Undang-  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  digunakan  sebagai regulasinya. Pasal 21 UUPM yang menyatakan bahwa: Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  18,  Pemerintah  memberikan  kemudahan  pelayanan  dan/atau  perizinan  kepada perusahaan  penanaman  modal  untuk  memperoleh:  (a)  hak  atas  tanah;  (b)  fasilitas  pelayanan keimigrasian;  dan  (c)  fasilitas  perizinan  impor.  Pasal  22  ayat  (1)  yang  menyatakan: Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui Kembali (Arba, SH, Mulada, & SH, 2021).

## Analisis  Kepastian  Hukum  Bagi  Investor  Terhadap  Penetapan  Peta  Lahan  Sawah Dilindungi
Pengertian  tentang  investasi  dengan  istilah  penanaman  modal  juga,  investasi berhubungan dengan keuangan dan ekonomi yang berkaitan dengan akumulasi  suatu  bentuk aktiva  dengan  suatu  harapan  mendapatkan  keuntungan  dimasa  depan.  Pembentukan  lahan sawah  dilindungi  untuk  menyelesaikan  permasalahan  pertanahan  dan  menyediakan  tanah untuk  berbagai  kepentingan,  namun  pengadaan  lahan  ini  sering  kali  menimbulkan  beberapa problematika hukum yang merugikan pemilik tanah sebelumnya.
Pada  kenyataannya,  lahan  yang  berstatus  hak  milik  juga  terkena  dampak  dari Keputusan Menteri ATR/BPN NOMOR 1589/SK-HK.02.01/XII/2021. Jika dikaitkan dengan Pasal 21 UUPA juncto Pasal 570 KUHPer, maka akan terjadi benturan norma. Jumlah tanah yang  menjadi  objek  sawah  lindung  sangat  besar,  Penetapan  lahan  sawah  yang  dilindungi
merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga pangan di masa depan, namun harus dilakukan  dengan  proses  yang  tepat.  Proses  yang  tepat  adalah  dengan  tetap  mengakomodir tanggapan  yang  mendalam  dan  diskusi  oleh  para  pemangku  kepentingan  di  lapangan  yang mengetahui  kondisi  penggunaan  tata  ruang  wilayah  tersebut.  Pemerintah  tidak  boleh sembarangan  menetapkan  suatu  kawasan  yang  seharusnya  menjadi  kawasan  pengembangan kota,  atau  kawasan  komersial,  di  suatu  kota  atau  kabupaten  untuk  mencapai  target  luasan lahan sawah lindung yang telah ditetapkan di setiap daerah.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan Tahapan sinkronisasi Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota, Sering terjadinya alih fungsi lahan  sawah  di  Indonesia  mendorong  pemerintah  untuk  melakukan  upaya  perlindungan eksistensi  lahan  sawah  untuk  menjamin  ketersediaan  lahan  sawah  sebagai  bentuk  hak menguasai  dari  negara.  Oleh  karena  itu,  melalui  Peraturan  Presiden  Nomor  59  Tahun  2019, pemerintah  mengamanatkan  untuk  percepatan  penetapan  peta  lahan  sawah  yang  dilindungi sebagai  bentuk  perlindungan  eksistensi  lahan  sawah.  Dalam  praktiknya,  terjadi ketidaksesuaian  antara peta lahan sawah yang dilindungi dengan rencana  tata ruang  wilayah suatu  daerah,  penetapan  peta  lahan  sawah  yang  dilindungi  melalui  tiga  tahapan  yaitu verifikasi  lahan sawah, sinkronisasi  hasil verifikasi lahan sawah, dan pelaksanaan penetapan peta  lahan  sawah  yang  dilindungi,  kedua,  sinkronisasi  peta  lahan  sawah  yang  dilindungi dengan  rencana  tata  ruang  wilayah  dapat  dilakukan  melalui  permohonan  dikeluarkannya lahan dari peta lahan sawah yang dilindungi selama memenuhi kriteria dalam Petunjuk Teknis Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  5/Juknis- HK.02/VI/2022 dan selanjutnya dilakukan perubahan peta lahan sawah yang dilindungi oleh perangkat daerah, ketua tim pelaksana, dan tim terpadu untuk terwujudnya sinkronisasi antar peraturan.
Pengelolaan  penggunaan  lahan  dilakukan  berdasarkan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW)  Kota.  RTRW  suatu  kabupaten/kota  ditetapkan  berdasarkan  peraturan  daerah kabupaten/kota. RTRW  Kabupaten/Kota merupakan pedoman bagi  pemerintah daerah untuk menentukan  lokasi  kegiatan  pembangunan  pemanfaatan  ruang  serta  menyusun  program pembangunan  terkait  pemanfaatan  ruang  pada  kawasan,  sekaligus  menjadi  dasar  pemberian rekomendasi. untuk memandu penggunaan ruang. agar pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan senantiasa selaras dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
Perbedaan antara luas LSD yang telah ditetapkan dalam Kepmen  ATR/BPN No. 1589 Tahun 2021 dengan luas  lahan hasil verifikasi  aktual yang dilakukan oleh Tim  Terpadu dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  terkait  apakah  lahan-lahan  yang  tidak  sesuai  tersebut  akan  dikeluarkan  dari peta LSD atau tidak.
Marak  terjadinya  ketidaksesuaian  seperti  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  Menteri ATR/BPN  mengeluarkan  Petunjuk  Teknis  Nomor  5/Juknis-HK.02/VI/2022  pada  tanggal  14 Juni  2022  tentang  Penyelesaian  Ketidaksesuaian  Lahan  Sawah  yang  Dilindungi  dengan Rencana Tata Ruang, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Izin, Konsesi, dan/atau Hak
Atas Tanah (selanjutnya disebut Juknis) sebagai solusi untuk dapat mengeluarkan lahan-lahan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Juknis tersebut dari peta LSD. Perpres No. 59  Tahun  2019  memberikan  solusi  jika  suatu  lahan  yang  masuk  dalam  peta  LSD  hendak dialih  fungsikan  sebagaimana  telah  dipaparkan  pada  poin  sebelumnya,  yakni  diajukannya permohonan  rekomendasi  kepada  Kepala  Kantor  Pertanahan  di  Kabupaten/Kota  yang selanjutnya  dilaporkan  kepada  Menteri  ATR/BPN  melalui  Kepala  Kantor  Wilayah  dan direktur jenderal terkait
Dalam  kaitannya  dengan  perencanaan  tata  guna  lahan,  perlu  dikoordinasikan  dua  hal, yaitu  keselarasan  antara  rancangan  dan  isi  perencanaan  tata  guna  lahan  dengan  perencanaan tata  guna  lahan  di  kawasan.  Karena  keterbatasan  ruang  dan  semakin  meningkatnya pemahaman  masyarakat  akan  pentingnya  perencanaan  penggunaan  lahan,  maka  perlu diselenggarakan  perencanaan  penggunaan  lahan  yang  nyaman,  aman,  efektif  dan berkelanjutan.  Ruang  angkasa  meliputi  ruang  datar,  ruang  laut,  dan  ruang  luar,  termasuk ruang  di  dalam  bumi,  tempat  manusia  dan  makhluk  lain  hidup,  beraktivitas,  dan  menjamin kelangsungan hidupnya, yang ketersediaannya pada hakikatnya tidak terbatas.
Kepastian  Hukum  Bagi  Investor  Terhadap  Penetapan  Peta  Lahan  Sawah  yang Dilindungi  (LSD),  Penetapan  lahan  sawah  dilindungi  tidak  dapat  semudah  itu  dilakukan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian  Alih  Fungsi  Lahan  Sawah,  penulis  setuju  bahwa  sering  kali  perencanaan  tata ruang  tidak  sejalan  dengan  penetapan  Lahan  Sawah  Dilindungi.  Peninjauan  Lahan  Sawah Dilindungi  yang  telah  dianalisis  dan  ditetapkan  oleh  Kementerian  ATR/BPN  tidak  semudah itu mekanisme penetapannya. Dimana lahan yang sudah ditinjau dan sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan  Presiden  Nomor  59  Tahun  2019  tentang  Pengendalian  Alih  Fungsi  Lahan  Sawah perlu  dikoordinasikan  dengan  banyak  pihak  baik  swasta,  Pemerintah  Daerah  hingga Pemerintah Pusat.
Hubungan  antara  investasi  dan  kepastian  hukum  tanah  sangat  erat  karena  kepastian hukum tanah merupakan faktor penting yang memengaruhi minat dan keberhasilan investasi. Investor  membutuhkan  ladasan  hukum  yang  pasti  dalam  menjalankan  bisnisnya,  Dalam berinvesatsi  investor  akan  melakukan  studi  kelayakan  (feasibility)  tentang  prospek  bisnis yang akan dijalankan, termasuk yang diteliti adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang  berkaitan  dengan  investasi  tersebut,  akan  menjadi  masalahbagi  investor  adalah  jika kerugian  yang  dialami  bukan  karena  salah  mengelola  perusahaan,  akan  tetapi  tidak  ada perlindungan  hukum,  baik  terhadap  modal  yang  ditanamkan  maupun  barang  yang  akan diproduksi.  Investor  membutuhkan  adanya  kepastian  hukum  dalam  menjalankan  usaha, artinya  investor  butuh  satu  ukuran  yang  menjadi  pegangan  dalam  melakukan  kegiatan investasinya.  Ukuran  ini  disebut  aturan  yang  dibuat  oleh  pihak  yang  mempunyai  otoritas untuk itu, karena kepastian hukum adalah salah satu keharusan untuk datangnya para investor. Asas dalam melakukan investasi diatur dalam pasal 3 UU pasar modal. Berdasarkan ketentuan pada pasal  diatas, kapastian hukum  di  Ietakan pada urutan pertama karena kepastian hokum yang akan menentukan minat investor untuk menjalankan usahanya di Indonesia.

## BIBLIOGRAFI
Apriyanto,  Mulono,  Fikri,  K.  M.  S.  Novyar  Satriawan,  &  Azhar,  Ali.  (2021).  Sosialisasi Konsep  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  Di  Kecamatan  Batang  Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir. PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 8–14. Arba, H. M.,  SH, M.,  Mulada, Diman Ade, &  SH, M. H. (2021). Hukum Hak Tanggungan: Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  dan  Benda-Benda  Diatasnya.  Sinar  Grafika  (Bumi Aksara).
Dimyati,  Hilda  Hilmiah.  (2014).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Investor  Dalam  Pasar  Modal. Jurnal Cita Hukum, 2(2).
Fahmi,  Irham.  (2017).  Pengantar  pasar  modal:  panduan  bagi  para  akademisi  dan  praktisi bisnis dalam memahami pasar modal Indonesia.
Hasni,  Muhammad.  (2008).  Hukum  Penataan  Ruang  dan  Penatagunaan  Tanah.  Radja Grafindo, Jakarta.
Jonaedi  Efendi,  S.  H.  I.,  Johnny  Ibrahim,  S.  H.,  &  Se,  M.  M.  (2018).  Metode  Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Prenada Media.
Marthen Arie, S. H. (2022). Hukum Penanaman Modal Asing. Nas Media Pustaka. NikenSari,  Diah,  &  Budhianti,  Meta  Indah.  (2023).  -Lahan  Sawah  Dilindungi  Dikaitkan Dengan  Rencana  Tata  Ruang  Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  59  Tahun  2019. Reformasi Hukum Trisakti, 5(4), 840–851.
Prabowo,  Sekti  Andy,  Kamil,  Muhammad  Ikhsan,  &  Mauludin,  Novie  Afif.  (2023). Pelaksanaan  Pelayanaan  Pemecahan  Dan  Pemisahan  Sertipikat  Pada  Kawasan  “Lahan Sawah  Dilindungi”  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Atr/Bpn  Nomor  12  Tahun  2020 (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Mataram). Unizar Recht Journal (URJ), 2(1).
Santoso, Urip, & SH, M. H. (2017). Hukum Agraria: Kajian Komprehenshif. Prenada Media. Sitorus, Oloan, & Limbong, Dayat. (2004). Pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
Sumarja, F. X. (2008). Hukum Tata Guna Tanah di Indonesia. Penerbit Universitas Lampung. Supriyadi, Bambang Eko. (2013). Hukum agraria kehutanan: Aspek hukum pertanahan dalam pengelolaan hutan negara.
Syah, Mudakir Iskandar. (2010). Pembebasan tanah untuk pembangunan kepentingan umum: upaya hukum masyarakat yang terkena pembebasan dan pencabutan. (No Title).
Wantjik, Saleh K. (1982). Hak Anda Atas Tanah. Ghalia Indonesia, Jakarta.
Wibowo,  Andika  Wahyu,  &  Djaja,  Ida  Bagus  Rai.  (2013).  Kendala  Perizinan  Penanaman Modal Asing Di Indonesia. Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universiti Udayana.

## Copyright holder:
Andy Rachmat Soeharjono, Aartje Tehupeiory, Wiwik Sri Widiarty (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: