## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 1 No. 2, Desember 2020 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## StatuS Hukum Wni EkS iSiS Dalam PErSPEktif Hukum
InternasIonal

## aD. Basniwati*, sofwan, lalu Guna nugraha dan Diva Pitaloka
Fakultas Hukum Universitas Mataram Corresponding email: adbasniwati81@gmail.com

## abstrak
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: pertama, bagaimana bentuk tanggung jawab Negara dalam melindungi warga negaranya yang terdampak oleh ISIS; kedua, bagaimana status hukum WNI eks ISIS dalam perspektif Hukum Internasional. Penelitian ini merupakan penelitian normatif berdasarkan kerangka hukum internasional, sehingga metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang- undang ( statute approach ), pendekatan kasus ( case approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Dari hasil pengamatan, penulis menyimpulkan: pertama, upaya perlindungan yang diberikan oleh negara dilakukan melalui perwakilan negara RI di negara yang ditempati WNI. Negara melalui Pemerintah memberikan perlindungan kepada WNI yaitu dengan memberikan bantuan, perlindungan dan mengumpulkan WNI di wilayah yang netral/aman, serta berupaya untuk memulangkan mereka kembali ke Indonesia dengan biaya ditanggung oleh negara sebagaimana amanat undang-undang; kedua, status kewarganegaraan dapat dikatakan sebagai precious right (hak yang sangat berharga), karena dengan kehilangan status kewarganegaraan seseorang akan menjadi stateless yang di mana berdampak pada hilangnya hak-hak dasarnya sebagai warga negara. Berdasarkan ketentuan-ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa status hukum WNI yang melakukan tindak pidana terorisme di luar teritorial Indonesia masih dan tetap berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) selama tidak melakukan hal-hal sebagaimana termaktub di dalam Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
Kata Kunci: Status Hukum; Tanggung Jawab Negara.

## i. PenDaHuluan
Negara dan warganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Negara tanpa adanya warga negara, akan berdampak pada keabsahannya sebagai negara. Dalam arti lain, tanpa adanya warga negara maka suatu entitas itu tidak dapat diakui sebagai negara. Pada dasarnya, warga negara adalah bagian dari suatu negara, oleh karena itu terikat hak dan kewajiban baginya.
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 memberikan penegasan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum ( equality before the law ) dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Selain itu juga setiap warga negara wajib untuk mematuhi hukum positif di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 1 Tidak patuhnya seorang warga negara terhadap hukum
1 Lihat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 126~141
yang berlaku tentunya membawa implikasi dan konsekuensi hukum bagi dirinya. Apalagi jika warga negara tersebut melakukan tindakan pelanggaran hukum yang termasuk kategori extraordinary crime (kejahatan luar biasa), seperti halnya terorisme. Terorisme merupakan suatu kejahatan yang sangat merugikan dan memiliki pengaruh yang besar terhadap gangguan keamanan baik terhadap suatu negara maupun kehidupan manusia. Terorisme dapat digolongkan sebagai sebuah bentuk kejahatan yang sistematis, terstruktur dan terencana. Terorisme seringkali mencederai kedaulatan suatu negara dan menjadi ancaman bagi kehidupan bermasyarakat, mengganggu stabilitas keamanan, pemerintahan dan perekonomian. Oleh sebab itu, terorisme dinyatakan sebagai musuh bersama umat manusia ( hostis humani generis ). Di lain sisi, dampak yang ditimbulkan oleh terorisme ini sangat besar dan menimbulkan kerusakan yang tidak sedikit. Oleh karena itu jika seorang warga negara dengan jelas terbukti bergabung menjadi kombatan organisasi teroris internasional tentunya dapat membawa implikasi dan konsekuensi hukum, salah satunya berupa sanksi tidak memiliki kewarganegaraan ( stateless ).
Kewarganegaraan memberikan kejelasan akan status personal dari tiap warga negara yang meliputi:
a.  persoalan-persoalan tentang hukum keluarga;
b.  perlindungan atas hak dan kewajiban;
c.  kapabilitas dalam perbuatan hukum;
d.  konsekuensi hukum akan hak dan kewajiban; dan
e.  menentukan penundukan diri terhadap yurisdiksi hukum pada suatu negara 2 .
Hubungan efektif antara warga negara dan negara akan menimbulkan hak, yaitu hak kewarganegaraan. Dengan tidak adanya hak kewarganegaraan akan berimplikasi hukum pada warga negara, yaitu tidak berhak atas hak-hak politik seperti; hak memilih dan dipilih menjadi kepala negara di negara tempat dia tinggal, hak untuk mendaftar pernikahannya, dan tidak bisa mendapatkan dokumen perjalanan, begitu pula hak lainnya seperti hak atas perawatan medis,  pendidikan, dan pekerjaan tidak akan didapatkan oleh individu yang tidak bisa membuktikan hubungan hukum dengan sebuah negara. 3
Berkaitan dengan terorisme dan status kewarganegaraan, muncul pemberitaan mengenai adanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan kelompok bersenjata Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Bahkan sebagian besar adalah anak-
2 Edward S. Corwin dan J.W. Peltason, Understanding the Constitutio , fourt edition (New York Holt, Rinehart and Winston), 1967, hlm 141.
3 Inter-Parliamentary Union, Published by the Inter-Parliamentary Union with the United Nations High Commis- sioner for Refugees , 2005, hlm 6.
anak. Ini tentu menimbulkan masalah yang berkelanjutan bahkan setelah ISIS berhasil dipukul mundur dan dinyatakan kalah. Dengan kalahnya ISIS, mengakibatkan banyak kombatannya yang berpencar ke berbagai wilayah mencari perlindungan tidak terkecuali WNI eks ISIS. Sehubungan dengan hal tersebut, muncul polemik mengenai pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) eks Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) ke Indonesia dan status hukum kewarganegaraannya, apakah pemerintah akan memulangkan atau justru sebaliknya. Tidak sedikit masyarakat yang menolak kepulangan mereka, khususnya masyarakat yang menjadi tetangganya. Dengan melihat polemik yang terjadi di masyarakat, pemerintah melalui Presiden Joko Widodo secara eksplisit menyampaikan bahwa Beliau tidak lagi mengakui mereka dengan menyebut istilah “ISIS eks WNI”. Pemerintah beranggapan bahwa mereka (WNI eks ISIS) tak lagi mempunyai kewarganegaraan ( stateless ). 4
Berdasarkan pada peraturan dan kebijakan perundang-undangan yang ada, pemerintah Indonesia harus berada dalam posisi yang pasif mengenai pencabutan dan pemberian status WNI. Tidak proaktif, karena tidak ada kalimat yang menyatakan secara jelas bahwa pemerintah mencabut status WNI seseorang. 5 Dengan demikian, seseorang kehilangan status WNInya bukan karena dicabut oleh pemerintah. Akan tetapi, seseorang kehilangan status WNI secara otomatis akibat tidak patuhnya terhadap peraturan hukum. 6
Pada akhirnya, jika ditelaah lebih lanjut, di sini bukan saja permasalahan pemulangan dan status kewarganegaraannya saja, akan tetapi juga bagaimana Indonesia sebagai negara hukum dan negara yang menjunjung tinggi HAM memberikan perlindungan terhadap warga negaranya terutama anak-anak yang dikhawatirkan hanya menjadi korban eksploitasi jaringan terorisme internasional.

## II. metoDe  PenelItIan
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (penelitian hukum kepustakaan), yaitu penelitian yang berbasis pada penelitian bahan pustaka. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain; pendekatan kasus ( case approach ), pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Sumber yang menjadi data utama adalah data kepustakaan.
Selanjutnya bahan yang dipakai untuk menganalisis permasalahan di dalam penelitian ini, yaitu: (1) bahan hukum primer, yang meliputi perjanjian-perjanjian internasional
4 NN, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200214113641-20-474581/polemik-wni-eks-isis-dan-aturan-kehi- langan-kewarganegaraan, diakses pada tanggal 19 Februari 2020 pukul 22.20 WITA.
5 Ibid .
6 Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

## 128~141
dan peraturan-peraturan nasional. (2) bahan hukum sekunder, yang meliputi buku- buku ilmu hukum, jurnal-jurnal hukum dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian. (3) bahan hukum tersier, yang meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Black’s Law Dictionary. Cara mencari data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka dan studi dokumen. Dengan demikian instrumen atau alat untuk mencari data dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, yang disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis. Artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kemudian keseluruhan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif

## III. HasIl Dan PemBaHasan

## 1. tanggung Jawab negara dalam melindungi Warga negaranya yang terdampak oleh IsIs
Negara sebagai subyek utama hukum internasional memiliki keistimewaan berupa kedaulatan. Negara yang berdaulat tidak hanya menikmati kedaulatan yang diberikan oleh rakyatnya saja, akan tetapi Negara juga bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Selama Negara masih mengakui kewarganegaraan dari warga negaranya, maka di manapun ia berada akan melekat pula hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
Negara merupakan organisasi kekuasaan atau integrasi dari kekuasaan politik. Negara merupakan agency (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat. 7 Negara sebagai suatu agency masyarakat, berarti Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan menjaga ketertiban di dalam segala aspek kehidupan masyarakat, serta ikut menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.
Negara sebagai subyek utama hukum internasional memiliki kewajiban dan tanggung jawab serta peran dalam memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, yaitu: 8
1.  Negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak asasi warga negaranya dengan tidak menghambat kebutuhan dasarnya;
7 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, hlm. 38.
8 https://www.academia.edu/35124027/kewajiban_dan_kedudukan _HAM_di_Indonesia, diakses pada tanggal 20
Oktober 2020 pukul 20.58 WITA.
2. Negara wajib melindungi warga negaranya dan bertanggung jawab menjamin kepastian hak mendasar warga negaranya;
3.  Negara berkewajiban dan bertanggung jawab memenuhi serta mencukupi kebutuhan- kebutuhan hak asasi warganya.
Indonesia merupakan negara hukum 9 yang berarti bahwa Indonesia merupakan Negara yang memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi seluruh warga negaranya. Salah satu syarat terbentuknya negara hukum adalah terjaminnya perlindungan HAM warga negaranya. Berkaitan dengan perlindungan HAM, hal tersebut termaktub dengan jelas pada Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pemenuhan, penegakan dan perlindungan HAM merupakan kewajiban dan tanggung jawab Negara. Selain itu, Negara menjamin hak setiap orang atas perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum serta berhak atas perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum ( equality before the law ).
Berkenaan dengan hal tersebut, muncul permasalahan berkaitan dengan Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat dengan organisasi teroris internasional (ISIS). Apakah Negara masih memberikan perlindungan bagi WNI yang terlibat dalam ISIS?. Sebelumnya perlu dipahami bahwa yang menjadi poin pembahasan di sini adalah mengenai perlindungan Negara untuk WNI yang terdampak aksi terorisme di luar negeri. Lebih jelasnya, perlindungan Negara tidak ditujukan untuk WNI yang melakukan tindak pidana terorisme dia luar negeri. Dalam hal ini, peran Negara melalui Pemerintah sangat ditunggu-tunggu dalam menjamin HAM warga negaranya.
Pada UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, terkandung asas perlindungan maksimum, yaitu bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada setiap WNI di manapun dan dalam keadaan apapun. Jika didasarkan pada UU tersebut, maka seorang WNI yang terlibat aksi teroris masih berhak mendapatkan perlindungan hukum dari Negara.
Menurut Refly Harun, bahwa bergabungnya WNI dengan organisasi teroris internasional (ISIS) dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Di sinilah peran, kewajiban dan tanggung jawab Negara melalui Pemerintah untuk mendalami faktor-faktor tersebut. 10 Perlu dipertegas di sini bahwa tidak semua WNI yang bergabung dengan ISIS memiliki tujuan atau didasari dorongan yang sama. Terdapat beragam motivasi yang mendorong mereka masuk ke wilayah konflik dan bergabung dengan ISIS: 11
9 Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
10 https://nasional.tempo.co/read/597279/ini-katapengamat-soal-kewarganegaraan-isis/full&view=ok diakses pada 26 Juni 2020, pukul 08.30 WITA.
11 https://www.viva.co.id/berita/nasional/777037-motifwni-gabung-isis-hidup-bergaya-bak-bintang-lima, diakses pada 30 Juni 2020, pukul 10.15 WITA.

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 130~141
1) banyak dari WNI yang memutuskan bergabung meyakini bahwa presiden Suriah Bashar al-Assad yang didukung Syiah melakukan penindasan terhadap kelompok Sunni;
2) adanya anggapan bahwa ISIS merupakan kelompok yang secara konsisten menegakkan aturan Islam;
3) adanya pemikiran dan anggapan bahwa siapapun yang bergabung dengan ISIS akan mendapatkan kehidupan yang mewah;
4) adanya ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan kerinduan akan naungan khilafah;
5) adanya keyakinan bahwa Suriah merupakan salah satu lokasi perang akhir zaman ( malhamah kubra ).
Selain motif-motif yang beragam tersebut, terdapat WNI yang pada dasarnya hanya menjadi simpatisan atau korban penipuan dari propaganda ISIS. 12 Oleh sebab itu, di sinilah peran Negara melalui Pemerintah untuk menelusuri dan mencermati dengan seksama terkait dengan keterlibatan WNI dalam konflik bersenjata di Suriah atau Irak.
Sebagaimana dijabarkan sebelumnya, seorang WNI yang melakukan tindak pidana terorisme meskipun berada di luar wilayah Indonesia, tetap diberlakukan hukum positif sebagaimana berlaku dan sebagaimana prinsip-prinsip yang ada dalam peraturan perundang-undangan nasional. Dalam konteks keterlibatan WNI dengan ISIS di Irak maupun Suriah maupun negara yang menjadi rute akses masuk ke dalam dua negara tersebut semisal Turki, memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang asing yang berada dalam negara tersebut dan wajib pula menjaga agar hak-haknya tetap terjamin.
Dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Pasal 6 menyatakan:
“Setiap orang berhak diakui sebagai manusia di mata hukum di manapun dia berada.” Selain itu juga pada Pasal 9 menyatakan:
“Tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang”. Berdasarkan ketentuan di dalam UDHR tersebut, maka setiap orang, baik itu warga negara ataupun orang asing harus sama kedudukannya dalam hak dan kewajibannya, akan tetapi dalam hal-hal tertentu orang asing dibatasi hak dan kewajibannya. Atas dasar ketentuan tersebut, WNI yang sedang berada di teritorial negara lain wajib diberikan perlindungan secara internasional.
Imbas dari kekalahan ISIS di Suriah dan Irak, salah satunya adalah banyaknya WNI simpatisan ISIS yang akan pulang kembali ke Indonesia. Banyak kemudian dari mereka yang ditangkap oleh pemerintah Turki. Mereka tertangkap pemerintah Turki kemudian dipulangkan
12 Ibid .
ke Indonesia. Pemulangan WNI oleh pemerintah Turki ke Indonesia adalah serangkaian tindakan keimigrasian yang dikenal dengan istilah Deportasi. 13
Pada prinsipnya, negara lain memiliki kewenangan yang sama untuk melindungi negaranya dari segala bentuk ancaman. Sedangkan di sisi lain, negara asal warga negara tersebut memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya di negara lain. Oleh karena itu, Deportasi dianggap  sebagai  hukuman  atau  tindakan  administratif  oleh  suatu  negara  yang  didasarkan atas perlindungan terhadap kedaulatan wilayahnya. Sedangkan di sisi lain, Deportasi dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan oleh negara asal warga negara tersebut, karena hal ini di sisi lain merupakan bentuk perhatian dan perlindungan negara terhadap WNI yang terlibat dalam organisasi teroris.
Jika pemerintah Indonesia menolak WNI eks ISIS, maka dapat mengakibatkan seseorang tersebut menjadi stateless 14 (tidak memiliki kewarganegaraan). Adapun UU Ke- warganegaraan Indonesia tidak mengenal istilah stateless , maka dari itu pemulangan WNI dari luar negeri yang tergabung ISIS adalah salah satu bentuk perhatian dan perlindungan Negara.
Pasal 21 UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, menyatakan:
“Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, perwakilan Republik In- donesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara.” 15
Lebih lanjut, upaya tersebut dilakukan secara terkoordinasi yang dilakukan oleh Perwakilan RI yang bersangkutan sepanjang kondisi-kondisi untuk melaksanakannya memungkinkan, seperti keamanan, keselamatan akses ke tempat terjadinya bahaya nyata terbukanya wilayah yang aman, tersedianya sarana yang diperlukan termasuk dana, dan sebagainya. 16 Dengan kata lain, salah satu bentuk perlindungan WNI oleh Negara melalui Kementerian Luar Negeri dalam hal ini Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memfasilitasi kepulangan WNI dari daerah konflik terkait terorisme, dalam hal ini Suriah dan Irak. Perlindungan yang diberikan
13 Deportasi adalah pembuangan, pengasingan, atau pengusiran seseorang ke luar suatu negeri sebagaihukuman, atau karena orang itu tidak berhak tinggal di situ. Dalam UU Keimigrasian, Deportasi termasuk Tindakan Administratif Keimigrasian yang diberlakukan oleh negara melalui Pejabat Imigrasi untuk memulangkan warga negara asing ke negara asalnya (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
14 Stateless, not recognized as a citizen of any country (tidak memiliki kewarganegaraan).
15 Pada bagian penjelasan, “bahaya nyata” yang dimaksud pada pasal tersebut dapat berupa bencana alam, invasi, perang saudara, terorisme maupun bencana yang sedemikian rupa sehingga dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap keselamatan umum.
16 Lihat Bagian Penjelasan UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 21.

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 132~141
oleh Perwakilan RI di luar negeri merupakan bentuk dari pelaksanaan fungsi Konsuler pada perwakilan RI, yang mana pelaksanaannya telah diatur secara mapan, baik dalam hukum nasional Indonesia maupun hukum internasional.
Pada Pasal 19 huruf b UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri secara eksplisit menyatakan:
“Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban inter alia memberikan pengayoman, per- lindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebi- asaan internasional.”
Berdasarkan pada pasal tersebut, maka implementasi fungsi konsuler tidak dapat dipisahkan dari aturan dalam hukum internasional dan dalam hal ini diatur dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui UU No. 1 Tahun 1982. 17
Adapun Konvensi Wina 1963 telah menetapkan bahwa fungsi perwakilan konsuler dalam memberikan perlindungan dilakukan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional ( vide Pasal 5 Konvensi Wina 1963).
Namun demikian perwakilan baik oleh perwakilan RI atau pihak lain yang ditunjuk oleh perwakilan RI untuk bertindak untuk dan atas nama WNI harus dilakukan dengan memperhatikan praktek dan prosedur yang berlaku di negara penerima. Perwakilan di muka pengadilan atau di hadapan institusi lainnya tersebut pun tidak dapat dijadikan alat untuk mengintervensi sistem hukum yang berlaku terhadap WNI di negara penerima, semata-mata untuk tujuan perlindungan WNI dimaksud. Terlepas dari semua itu, hal yang terpenting adalah bagaimana setiap WNI yang berada di negara lain harus tetap tunduk dan menjunjung tinggi peraturan-peraturan yang berlaku di negara tempat ia berada.
Berkenaan dengan hal tersebut, kembalinya WNI eks ISIS ke tanah air, tidak serta merta meniadakan kewajiban dan tanggung jawab Negara untuk secara konsisten memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Oleh sebab itu, Negara sebagai pemegang kewajiban dan tanggung jawab harus memberikan penanganan yang segera nan serius bagi WNI yang terlibat dalam organisasi teroris internasional baik itu ISIS atau organisasi serupa lainnya. Selain itu sebagai kelanjutan, Negara harus
17 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui UU No. 1 Tahun 1982. tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya men- genai Hal Memperoleh Kewarganegaraan ( Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations concerning Acquisition of Nationality , 1961) dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hak Memperoleh Kewarganegaraan ( Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations concerning Acquisition of Nation- ality , 1963).
tetap memproses penegakan hukum bagi WNI yang telah melakukan tindak pidana terorisme. Adapun bentuk dari perlindungan Negara terhadap warga negaranya adalah Negara selalu konsisten memberikan perlindungan hukum di manapun warganya berada, serta konsisten menjamin perlindungan terhadap HAM mereka. Berkenaan dengan hal tersebut, maka bagi WNI eks ISIS yang nantinya tidak terbukti bersalah dan disebabkan alasan ekonomi, maka pemerintah Indonesia harus menjamin perlindungan hak dan kewajiban mereka dengan menampung dan mengikutsertakannya dalam program deradikalisasi secara berkelanjutan. Setelah melalui program deradikalisasi orang-orang tersebut kemudian dikembalikan ke tempat asalnya semula. Semua itu merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan proses dari bentuk perlindungan Negara terhadap warga negaranya.

## 2. status Hukum WnI eks IsIs dalam Perspektif Hukum Internasional
Warga negara merupakan suatu hal yang bersifat mendasar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Warga negara juga merupakan salah satu unsur terbentuknya suatu negara. Tidak akan terbentuk suatu negara tanpa adanya warga negara. Setiap negara yang berdaulat berhak untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi warga negaranya. Akan tetapi, setiap negara harus tetap patuh dan menghormati prinsip- prinsip dalam hukum internasional 18 yang berkaitan dengan kewarganegaraan.
Bagi setiap orang, status kewarnegaraan memiliki arti yang sangat penting. Dengan adanya status kewarganegaraan, setiap orang yang menjadi subjek hukum dapat dijamin hak dan kewajibannya secara aktual nan legal.
Di dalam lalu lintas internasional, setiap warga negara dapat menikmati keuntungan dari hukum internasional, dan adapun keuntungan itu salah satunya didapat melalui status kewarganegaraan. 19 Di dalam pergaulan internasional, nasionalitas dan status kewarganegaraan akan menghubungkan  warga negara yang satu dengan warga negara yang lain. 20
Status seseorang dalam hukum internasional berkaitan erat dengan semakin berkembangnya perhatian masyarakat internasional terhadap perlindungan hak asasi manusia. Saat ini individu telah diakui sebagai subjek hukum internasional yang mampu menanggung hak dan kewajiban di hadapan hukum, seperti hak mengklaim atau menuntut negara di hadapan pengadilan internasional. Misalnya: The Convention on the Settlement of lnvestment Disputes , 1965; the
18 Koerniatmanto Soetoprawiro, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990, hlm. 1.
19 Robert Jennings dan Arthur Watts (Ed), Oppenheim’s International Law , 9 th edition, Harlow: Longman, 1992, hlm. 849. 20 A.W. Bradley dan K.D. Ewing, Constitutional and Administrative Law , 13 th edition, Harlow: Longman Pearson, 2003, hlm. 425.

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 134~141
Europeon Convention on Humon Rights , 1950. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dengan nasionalitas dan status kewarganegaraan, seseorang atau individu mendapatkan keuntungan di dalam hukum internasional berupa hak-hak yang dijamin secara legal; berhak mendapatkan paspor, pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan perwakilan diplomatik di luar negeri. 21
Adapun instrumen hukum internasional yang mencantumkan hak kewarganegaraan antara lain:
1. Deklarasi Universal HAM 1948 dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan “(1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan. (2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya”.
2. Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965, pada Pasal 5 huruf d romawi (iii) yang menyatakan “Untuk memenuhi kewajiban- kewajiban dasar yang dicantumkan dalam Pasal 2 Konvensi ini, Negara-negara pihak melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi ras serta menjamin hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, asal bangsa dan suku bangsa, untuk diperlakukan sama di depan hukum, terutama untuk menikmati hak di bawah ini: (d) Hak sipil lainnya, khususnya: (iii) Hak untuk memiliki kewarganegaraan”.
3. Kovenan lnternasional Hak Sipil dan Politik 1965 dalam Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk memperoleh kewarganegaraan”.
4.  Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 1979, dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa “(Negara- negara Pihak wajib memberikan kepada perempuan hak yang sama dengan laki- laki untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya”. Negara-negara Pihak khususnya wajib menjamin bahwa baik perkawinan dengan orang asing maupun perubahan kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan, tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan istri, menjadikannya tidak berkewarganegaraan atau memaksakan kewarganegaraan suami kepadanya. (2) Negara-negara Pihak wajib memberikan kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki berkenaan dengan kewarganegaraan anak-anak mereka”.
5.  Konvensi Hak Anak 1989, pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan “Anak harus didaftarkan segera sesudah kelahiran dan harus mempunyai hak sejak lahir atas suatu nama, hak untuk memperoleh kewarganegaraan, dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya. (2) Negara-negara Pihak harus menjamin
21 Huafa Adolf, Kewarganegaraan (Nasionalitas) menurut Hukum lnternasional , makalah disampaikan dalam Disku- si mengenai Penyusunan RUU tentang Kewarganegaraan Ganda, di Gedung DPR Rl tanggal 28 Oktobet 2014.
pelaksanaan hak-hak ini sesuai dengan hukum nasional mereka dan kewajiban mereka menurut instrumen-instrumen internasional yang relevan dalam bidang ini. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa “Negara-negara Pihak harus berusaha menghormati hak anak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk kewarganegaraan, nama dan hubungan keluarga seperti yang diakui oleh hukum tanpa campur tangan yang tidak sah. (2) Apabila seorang anak secara tidak sah dicabut beberapa atau semua unsur identitasnya, maka Negara-negara Pihak harus memberikan bantuan dan perlindungan yang tepat dengan tujuan secara cepat membentuk kembali identitasnya”.
Berdasarkan ketentuan hukum internasional tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa status kewarganegaraan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh sebab itu, setiap orang mempunyai hak atas status kewarganegaraan. Dengan diberikannya status kewarganegaraan kepada seseorang, maka yang bersangkutan akan dijamin hak dan kewajiban hukumnya baik secara nasional maupun internasional. Selain itu, berkenaan dengan ketentuan hukum internasional di atas, maka secara eksplisit masyarakat internasional mengakui status kewarganegaraan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang bersifat universal dan harus dihormati oleh siapa pun secara internasional.
Sebagaimana penjelasan bab sebelumnya, negara dan warganya adalah dua unsur yang saling terikat satu sama lain. Pada prinsipnya, warga negara adalah anggota dari suatu negara, dan oleh karena itu terikat pula segala hak dan kewajiban baginya. Terkait dengan kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi hukum sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, yang pada intinya di samping mendapatkan kedudukan yang sama, warga negara wajib untuk mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak patuhnya warga negara terhadap hukum yang berlaku tentunya membawa konsekuensi hukum bagi dirinya.
Dalam konteks penanggulangan terorisme, pemerintah di Tahun 2016 telah mengagendakan untuk membahas rancangan undang-undang terorisme yang baru dengan salah satu usulannya dimasukannya sanksi hukuman pencabutan status kewarganegaraan jika terlibat dalam tindak pidana terorisme. Berkenaan dengan hal tersebut, muncul wacana pencabutan kewarganegaraan terhadap seseorang yang terlibat dalam organisasi teroris internasional. Adapun Pemerintah Indonesia mendukung akan hal tersebut. Pemerintah melalui Kepala BNPT pada saat itu (Ansyaad Mbai) menyatakan bahwa tindakan WNI yang mendukung bahkan bergabung

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 136~141
menjadi simpatisan ISIS adalah suatu pelanggaran hukum berat. Ansyad melanjutkan bahwa para WNI pendukung ISIS tersebut dapat kehilangan status kewarganegaraannya. 22
Berkenaan dengan wacana Pemerintah mengenai pencabutan status kewarganegaraan, maka terlebih dahulu harus merujuk pada Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Adapun penyebab seorang WNI dapat kehilangan, antara lain: 23 a.  memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
b.  tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
c.  dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
d.  masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
e.  secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
f.  secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
h.  mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
i.  bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
22 https://nasional.tempo.co/read/597279/ini-katapengamat-soal-kewarganegaraan-isis/full&view=ok diakses pada 26 Juni 2020, pukul 08.30 WITA.
23   Lihat Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
Jika ketentuan pasal tersebut dikaitkan dengan wacana Pemerintah mengenai pencabutan kewarganegaraan, maka tidak ditemukan salah satu syarat seorang WNI dapat kehilangan kewarganegaraan dalam konteks keterlibatannya dengan organisasi teroris internasional. Dengan kata lain, tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat mendukung adanya pencabutan status kewarganegaraan seorang WNI.
Menurut para pakar hukum, Pemerintah sebagai perwakilan Negara seharusnya tidak terpengaruh oleh tren teori pencabutan status kewarganegaraan. Hal tersebut dikarenakan adanya banyak faktor yang mempengaruhi WNI menjadi simpatisan pengikut ISIS. 24 Dengan demikian, implementasi  sanksi  pencabutan  status  kewarganegaraan  seseorang  (apabila  diterapkan) tidak dapat disama-ratakan implementasinya terhadap seseorang yang keterlibatannya hanya sebatas meyakini ajaran, doktrin atau paham terorisme berkedok agama tertentu. Karena pada dasarnya, seseorang tidak dapat dihukum hanya berdasarkan atas apa yang ada di pikirannya ( cogitationis poenam nemo patitur ).
Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 menyatakan:
“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.
Berdasarkan pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa segala keyakinan atau kepercayaan seseorang merupakan hak dasar yang dilindungi dan dijamin oleh konstitusi ( constitutional right ) sepanjang keyakinan atau kepercayaan tersebut tidak diikuti dengan tindakan melawan hukum, termasuk salah satunya tindakan terorisme.
Memiliki  kewarganegaraan,  selain  merupakan  hak  yang  dijamin  oleh  konstitusi,  juga merupakan  sesuatu  hal  yang  sangat  berharga.  Maka  dari  itu,  proses  pencabutan  status kewarganegaraan seorang WNI yang terlibat organisasi teroris internasional harus terlebih dahulu melalui proses peradilan. Proses peradilan yang dilakukan, selain sebagai bentuk penghormatan atas hak dasar seseorang, juga bermanfaat dalam hal pembuktian sejauh mana keterlibatan WNI dalam organisasi teroris internasional ISIS. Dengan proses peradilan yang dilakukan maka dapat diketahui seperti apa bentuk sanksi yang ideal bagi mereka yang terbukti bersalah. Dengan demikian, wacana pencabutan kewarganegaraan dengan hanya prosedur  administrasi  saja  adalah  cara  yang  kurang  hormat  ( less dignify ), karena tindakan tersebut dianggap mengurangi kehormatan konsep kewarganegaraan sebagai hak dasar yang dilindungi  oleh  konstitusi. 25 Pencabutan kewarganegaraan dianggap sebagai tindakan yang kurang menghormati konsep kewarganegaraan, dikarenakan  dapat berimplikasi pada keadaan seseorang dinyatakan stateless (tidak memiliki kewarganegaraan). Terlebih lagi, pencabutan
24 Ibid .
25 http://www.imparsial.org/publikasi/opini/pencabutankewarganegaraan/, diakses pada 26 Oktober 2020, pukul 07.06 WITA.

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 138~141
kewarganegaraan dapat berimplikasi pada hilangnya semua hak-hak mendasar, seperti; hak atas harta benda, hak untuk membentuk keluarga dan mempunyai keturunan, hak atas keberlangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, hak atas perlindungan terhadap segala bentuk tindakan diskriminasi, dan seperangkat hak-hak asasi lainnya. 26
Di dalam wacana proses pencabutan kewarganegaraan seorang WNI eks ISIS, terlebih dahulu harus mengutamakan dan memperhatikan hak-hak dasar warga negara kendatipun telah terbukti secara hukum dan meyakinkan di hadapan pengadilan atas keterlibatannya. Negara Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan harus konsisten memberikan jaminan dan perlindungan hak-hak dasar seseorang sebagaimana diatur dalam Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) yang secara khusus diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination , dan Kovenan Hak- hak Sipil dan Politik.
Status kewarganegaraan dapat dikatakan sebagai precious right (hak yang sangat berharga), karena dengan kehilangan status kewarganegaraan seseorang akan menjadi stateless yang di mana berdampak pada hilangnya hak-hak dasarnya sebagai warga negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perubahan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang PemberantasanTindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang berhasil diubah dengan munculnya UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, dengan menjadikan pencabutan hak untuk memiliki paspor dan pas lintas batas sebagai pidana tambahannya dan bukan menerapkan sanksi pencabutan atas status kewarganegaraan WNI.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan status hukum WNI yang melakukan tindak pidana terorisme di luar teritorial Indonesia masih dan tetap berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) selama tidak melakukan hal-hal sebagaimana ketentuan-ketentuan yang termaktub di dalam Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
Pasal 12B ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2018 menyatakan:
“Warga negara yang telah dijatuhi hukuman pidana terorisme dapat dikenakan pidana
tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dan pas lintas batas dalam jangka waktu paling lama 5 tahun”.
Ditambahkannya pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dan pas lintas batas adalah alternatif lain usulan pemerintah penanggulangan terorisme. Tindakan Pemerintah sebagai wakil Negara dalam hal ini dianggap menjunjung due process of law dan hak-hak asasi terpidana. Jika dilihat dari aspek lainnya, ada keuntungan yang didapat Pemerintah dengan tetap memberikan status kewarganegaraan kepada para WNI terpidana tindak pidana terorisme. Dalam hal ini pemerintah dapat merekrut dan melibatkan para WNI terpidana teroris tersebut dalam penanggulangan tindak pidana terorisme itu sendiri.

## IV. kesImPulan
Upaya perlindungan yang diberikan oleh negara dilakukan melalui Perwakilan negara RI di negara yang di tempati WNI. Negara melalui Pemerintah memeberikan perlindungan kepada WNI yaitu dengan memberikan bantuan, perlindungan, menghimpun WNI di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka kembali ke Indonesia dengan biaya ditanggung oleh Negara sebagaimana amanat undang-undang. Status kewarganegaraan dapat dikatakan sebagai precious right (hak yang sangat berharga), karena dengan kehilangan status kewarganegaraan seseorang akan menjadi stateless yang di mana berdampak pada hilangnya hak-hak dasarnya sebagai warga negara. Berdasarkan ketentuan-ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan status hukum WNI yang melakukan tindak pidana terorisme di luar teritorial Indonesia masih dan tetap berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) selama tidak melakukan hal-hal sebagaimana ketentuan-ketentuan yang termaktub di dalam Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
Kepolisian Republik Indonesia dalam hal proses penegakan hukum terhadap terorisme hendaknya lebih mengintensifkan proses penegakan hukum serta meningkatkan sinergitas dengan Interpol sehingga dapat mempercepat dan mempermudah proses pembuktian di pengadilan. Begitu juga halnya dengan Ditjen Keimigrasian yang berada di bawah kementerian hukum dan HAM yang sesuai kewenangannya harus meningkatkan fungsi kontrol terhadap lalu lintas keberangkatan WNI, baik masuk atau keluar Indonesia. Selain itu harus adanya sinergitas antar kementerian yang memiliki kewenangan, terutama Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan Pemerintah Indonesia harus senantiasa menjadi benteng pertahanan pertama bagi WNI di luar negeri
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 140~141
guna mendapatkan perlindungan terhadap dampak yang ditimbulkan dari adanya aksi terorisme yang terjadi, mengingat kedudukan Perwakilan RI yang sangat fundamental dan mempunyai peranan yang sangat vital dalam memberikan perlindungan terhadap WNI di luar wilayah Republik Indonesia.

## DaFtar Pustaka

## Buku
Adolf, Huala, Kewarganegaraan (Nasionalitas) Menurut Hukum lnternosional , makalah disampaikan dalam Diskusi mengenai Penyusunan RUU tentang Kewarganegaraan Ganda, di Gedung DPR Rl tanggal 28 Oktober 2014.
Asshiddiqie , Jimly, 2011, Ke-Indonesiaan dan Kewarganegaraan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Bradley, A.W., dan K.D. Ewing, 2003, Constitutional and Administrative Law , 13 th edition, Harlow: Longman Pearson.
Corwin, Edward S. dan J.W. Peltason, 1967, Understanding the Constitutio, fourt edition (New York Holt, Rinehart and Winston).
Deng, Francis M. et al., 1996 “ Sovereignty as Responsibility: Conflict Management in Africa ”, Washington: The Brookings Institution.
Inter-Parliamentary Union 2005 Published by the Inter-Parliamentary Union with the United Nations High Commissioner for Refugees.
Jennings, Robert dan Arthur Watts (Ed), 1992, Oppenheim’s International Law , 9 th edition, Harlow: Longman.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
Mahkamah Internasional, hlm. 23 Jana Maftei, 2015, Some Aspects of Citizenship from the Perspective of International Law, Legal Sciences in the New Millennium, European Integration - Realities and Perspectives. Proceedings .
Marzuki, Peter Mahmud, 2005, “ Penelitian Hukum”, Kencana, Jakarta.
Parthiana, I Wayan, 2002, Perjanjian lnternasional , Bandung: Mandar Maju.
Soetoprawiro, Koerniatmanto, 1990, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Soetoprawiro, Koerniatmanto, 1996, Hukum Kerganegaraan dan Keimigrasian , PT.Gramedia, Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan
Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

## Jurnal dan Internet
Iskandar, Pranoto, 2012, Hukum HAM Internasional, sebuah pengantar kontekstual , Cianjur: Perpustakaan Nasional Indonesia hlm. 21 diakses dari https://books.
google.co.id/books, 19 Februari 2020 pukul 15.30 WITA.
NN, http://www.ijrcenter.org/thematic-research-guides/nationality-citizenship/, diakses pada 19 Februari 2020 pukul 16.00 WITA.
NN,  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200214113641-20-474581/polemik- wni-eks-isis-dan-aturan-kehilangan-kewarganegaraan, diakses pada tanggal 19 Februari 2020 pukul 22.20 WITA.
NN,  http://responsibilitytoprotect.org/ICRtoP%20Factsheet%281%29.pdf, diakses pada tanggal 19 Februari 2020 pukul 14:18 WIB.
GS Goodwin-Gill , Convention relating to the Status of Stateless Persons ( UN Audiovisual Library of International Law 2010) <http://legal.un.org/avl/pdf/ha/cssp/ cssp_e.pdf> accessed 19 Februari 2020;
GS Goodwin-Gill, Convention on the Reduction of Statelessness‟ ( UN Audiovisual Library of International Law 2011) <http://legal. un.org/avl/pdf/ha/crs/crs_e.pdf> accessed 19 Februari 2020.