Jirhanuddin., Dakhoir,Ahmad., dan Sayri/ Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 2, Desember (2016)

## KONSEP PENGELOLAAN PAJAK YANG ADIL PERSPEKTIF IBNU KHALDUN
Jirhanuddin 1 Ahmad Dakhoir 2 dan Sayri 3

## ABSTRACK
This  research  is  motivated  by  the  thought  of  Ibn  Khaldun  regarding  taxes. According to Ibn Khaldun if the tax is too low, can not lead a government function, if the tax  is  too  high,  fiscal  pressure  becomes  too  strong,  so  the  profits  traders  and  producers declined and there goes their incentive to work.The purpose of this study was to learn the concept of a fair tax management perspective by Ibn Khaldun in order to build a modern economy that is equitable and to find out how the tax relevance according to Ibn Khaldun with today's modern economy.
This  research  method  used  literature  study  (library  research)  with  descriptive qualitative type of research. The data source consisted of Muqaddimah books as primary sources,  work  or  theory  that  discussed  of  primary  materials  as  secondary  materials  and the complement of primary and secondary materials as tertiary material. The approach in this  study  was  a  historical  approach  and  philosophic.  Data  collection  method  used existing literature and data analysis used content analysis and the hermeneutic.
The study concluded that the concept of fair tax perspective of Ibn Khaldun is a tax that is withdrawn from the taxpayer in accordance with the ability of taxpayers to pay and the money tax collection should be used properly and fairly as possible, according to Ibn Khaldun  when  the  tax  burden  lighter,  people  have  an  incentive  to  try  to  be  more  active. Therefore,  the  business  world  become  more  advanced,  leading  to  greater  satisfaction among  the  people,  because  of  the  low  tax  burden  while  tax  revenue  will  also  increase, judging from the overall resources of land tax, the thought of Ibn Khaldun regarding taxes is very relevant to be applied to the  condition of modern economy of this time  where the economic  situation  is  less  stable,  the  situation  of society  more  complicated,  the  prices  of expensive life needs make people’s life difficult.
Key word: Concept, Tax Management, Fair.

## A. Pendahuluan

## 1. Latar Belakang
Kontribusi  kaum  muslimin  yang  sangat  besar  terhadap  kelangsungan  dan perkembangan pemikiran ekonomi pada khususnya dan peradaban dunia pada umumnya, telah  diabaikan  oleh  para  ilmuan  barat.Buku-buku  teks  ekonomi  barat  hampir  tidak pernah  menyebutkan  peranan  kaum  muslimin  ini.  Menurut  Chapra,  meskipun  sebagian kesalahan terletak di tangan umat islam  karena tidak mengartikulasikan secara memadai kontribusi kaum muslimin. 4
1 Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya, jirhan999@gmail.com
2 Wakil  Dekan  I  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Islam,  IAIN  Palangka  Raya,  Ahmad.Dhakhoirciain- palangkaraya.ac.id
3 IAIN Palangka Raya, sayri.rahman@yahoo.com
4 Adiwarman  Karim, Sejarah  Pemikiran  EKonomi  Islam, Jakarta:  PT.  RadjaGrafindo  Persada, 2004, h. 8.
Jirhanuddin., Dakhoir,Ahmad., dan Sayri/ Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 2, Desember (2016)
Ilmu  ekonomi  Islam  berkembang  secara  bertahap  sebagi  suatu  bidang  ilmu interdisiplin  yang  menjadi  bahan  kajian  para  fukaha,  mufassir,  filosuf,  sosiologi,  dan politikus,  sejumlah  cendikiawan  muslim  terkemuka,  seperti  abu  Yusuf  (w.182  H),  Al- Syaibani  (w.  189  H).  Abu  Ubaid  (w.  224  H),  Yahya  bin  Umar  (w.  289  H),  Al-Mawardi (w.  450  H),  Al-Ghazali  (w.  505  H),  Ibnu  Taimiyah  (w.  728  H),  Al-Syatibi  (w.  790  H), Ibnu Khaldun (w.808 H), dan Al-Maqrizi (w. 845 H), telah memberikan kontribusi yang sangat  besar  terhadap  kelangsungan  dan  perkembangan  peradapan  dunia,  khususnya pemikiran ekonomi, melalui sebuah proses evolusi yang terjadi berabad-abad.
Latar  belakang  para  cendikiawan  muslim  tersebut  bukan  merupakan  ekonomi murni  pada  masa  itu,  klasifikasi  disiplin  ilmu  pengetahuan  belum  dilakukan  mereka mempunyai  keahlian  dalam  berbagai  bidang  ilmu  dan  mungkin  faktor  ini  yang menyebabkan  mereka  melakukan  pendekatan  interdisipliner  antar  ilmu  ekonomi  dan bidang ilmu yang meraka tekuni sebelumnya. Pendekatan ini mereka tidak memfokuskan perhatian  hanya  pada  variabel-variabel  ekonomi  semata,  para  cendikiawan  ini menganggap  kesejahteraan  umat  manusia  merupakan  hasil  akhir  dari  interaksi  panjang sejumlah  faktor  ekonomi  dan  faktor-faktor  lain,  seperti  moral,  soasial,  demografi,  dan politik. 5
Saat ini umat Islam Indonesia masih terkena beban ganda, yakni bayar zakat dan bayar pajak. Dualisme  pemungutan  ini pada gilirannya tentu akan  menyulitkan  pemilik harta  atau  pemilik  penghasilan.  Dengan  diberlakukannya  UU  38  Tahun  1999  dan  UU Nomor  17  Tahun  2000,  secara  eksplisit  diakui  adanya  perbedaan  antara  zakat  dengan pajak.Pemberlakuan  dua  undang-undang  tersebut  memisahkan  dengan  tegas  antara kewajiban  menunaikan  zakat  bagi  umat  Islam  dan  kewajiban  pajak  bagi  wajib  pajak. Bagaimana sebaiknya menempatkan keduanya?. 6
Pajak  dan  zakat  dua  instrument  penghimpun  dana  masyarakat.  Pajak didefinisikan  sebagai  instrument  penghimpun  dana  yang  digunakan  oleh  pemerintah untuk  membiayai  jalannya  roda  pemerintahan.  Salah  satunya  adalah  untuk  membiayai sejumlah  proyek  infrastruktur  dan  berbagai  fasilitas  yang  dibutuhkan  masyarakat Indonesia.Pajak  juga dapat digunakan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan  seperti untuk penanganan musibah bencana alam.
Sementara  zakat  didefinisikan  sebagai  instrument  penghimpun  dana  yang  telah ditetapkan  Allah  dalam  Al-Quran  bagi  Muslim  dengan  ketentuan  kebesaran  tertentu. Berbeda  dengan  pajak,  penggunaan  dana  zakat  lebih  terbatas.  Zakat  hanya  bisa digunakan untuk kepentingan delapan golongan (asnaf) dalam Al-Quran. Salah satunya adalah  untuk  fakir  miskin..dengan  kata  lain,  zakat  hanya  diperuntukkan  untuk kepentingan sosial. 7
Pajak yang dipungut oleh Negara kepada rakyatnya yang berasaskan kesewenang- wenangan,  kezhaliman,  tidak  maslahah  yang  dalam  rentang  sejarah  peradaban  yang dikenal  dengan Muks ,  upeti,  dipungut  berdasarkan  kekuasaan  yang  zhalim  adalah  pajak yang non-syariah artinya yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.
5 Umar Chapra, The  Future Of Economics: An Islam Perspective, Jakarta: Shariah economics and banking Institute, 2001, h. 150.
6 Noor Aflah, Arsitektur Zakat Indonesia, Jakarta: UI-Press, 2009, h. 73.
7 Ibid, h. 74.
Jirhanuddin., Dakhoir,Ahmad., dan Sayri/ Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 2, Desember (2016)
Para  fukaha  mulai  dari  periode  klasik,  pertengahan  sampai  era  modern  telah menaruh  perhatian  serius  terhadap  perpajakan.Di  antara  beberapa  pemikiran  ilmuan klasik yang membahas mengenai hal tersebut ialah Ibnu Khaldun.
Ibnu  Khaldun  telah  memiliki  suatu  visi  yang  jelas  mengenai  bagaimana  faktor- faktor politik, ekonomi, moral, dan social beroperasi dalam suatu pola dinamik dan saling bergantung  untuk  mendorong  pembangunan  atau  menjatuhkan  suatu  masyarakat.  Dalam proses membahas persoalan ini, dia membuat sejumlah kontribusi penting ke dalam teori ekonomi. 8
Ibnu  Khaldun  dengan  tegas  menekankan  peran  sektor  swasta  dan  pemerintah dalam  membangun  ekonomi.Baginya,  Negara  juga  merupakan  faktor  penting  dalam produksi.  Dengan  pengeluarannya,  Negara  mampu  mendorong  produksi  dan  dengan pajak ia dapat mengurangi produksi.
Ibnu Khaldun telah menekankan prinsip perpajakannya dengan sangat jelas dalam muqaddimah. Ibnu  Khaldun  menyimpulkan  bahwa  “faktor  paling  penting  untuk menciptakan  atmosfer  bisnis  yang  menguntungkan  adalah  meringankan  sebanyak mungkin beban pajak pada pelaku bisnis, dengan tujuan menggalakan dunia usaha dengan cara  memberikan  jaminan  keuntungan  yang  lebih  besar.”  Hal  ini  ia  jelaskan  sebagai berikut:
“ketika beban pajak ringan, rakyat mempunyai insentif untuk berusaha lebih aktif. Karena  itu,  dunia  usaha  menjadi  berkembang,  yang  menimbulkan  kepuasan  yang  lebih besar di kalangan rakyat karena rendahnya beban pajak, sementara penerimaan dari pajak juga  akan  meningkat,  dilihat  dari  keseluruhan  sumber  lahan  pajak”  lebih  lanjut  ia mengatakan  bahwa:  dengan  berjalannya  waktu,  kebutuhan  Negara  akan  meningkat  dan laju  perpajakan  juga  meningkat  sehingga  penerimaan  juga  demikian.  Jika  kenaikan  ini gradual ,  orang  akan  terbiasa  dengan  suasana  demikian,  tetapi  pada  gilirannya  akan  ada dampak  buruk  pada  insentif.  Dunia  usaha  akan  dirugikan  dan  merosot,  demikian  juga perolehan pajak. Dengan demikian, sebuah perekonomian yang makmur pada awal dinasti menerima perolehan pajak  yang  lebih tinggi dari  laju  pajak  yang  lebih rendah, sementara sebuah perekonomian  yang  mengalami depresi akan  memperoleh penerimaan pajak  yang lebih  sedikit  karena  laju  pajak  yang  lebih  tinggi.  Ia  menjelaskan  alasannya  dengan mengatakan:
”ketahuilah  bahwa  bertindak  tidak  adil  terhadap  harta  benda  orang  lain  akan mengurangi kesediaan  mereka untuk mencari kehidupan dan memperoleh kekayaaan dan jika  ketidaksediaan  untuk  memperoleh  kehidupan  itu  terus  terjadi,  mereka  akan  berhenti bekerja.  makin  besar  tekanan,  makin  besar  dampaknya  pada  usaha  bekerja  mereka  dan jika  rakyat  tidak  mau  mencari  penghidupan  dan  berhenti  kerja,  pasar  akan  mandeg  dan kondisi rakyat akan memburuk” penerimaan dari pajak juga akan berkurang. Karena itu, ia mendukung keadilan dalam perpajakan. 9
Berdasarkan beberapa masalah dan pemikiran yang telah diuraikan di atas, penulis merasa  tertarik  untuk  menggali  khazanah  keilmuan  klasik  para  pemikir  ekonomi  islam salah  satunya  Ibnu  Khaldun  dengan  melakukan  penelitian  mengenai  Bagaimanakonsep pengelolaan pajak yang adil perspektif Ibnu Khaldun.
8 Umer Chapra, Masa Depan Ilmu ekonomi, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 137.
9 Ibid, h. 140.
Jirhanuddin., Dakhoir,Ahmad., dan Sayri/ Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 2, Desember (2016)

## B. Biografi Ibnu Khaldun
Ibnu khaldun yang bernama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibn khaldun lahir  dari  Tunisia  pada  awal  Ramadhan  732  H  atau  bertepatan  dengan  27  Mei  1332  M. Berdasarkan  silsilahnya,  Ibn  Khaldun  masih  mempunyai  hubungan  darah  dengan  Wail  bin Hajar, salah seorang sahabat nabi  yang terkemuka. Keluarga Ibn  Khaldun  yang berasal dari Hadramaut, Yaman, ini terkenal sebagai keluarga yang berpengetahuan luas dan berpangkat serta menduduki berbagai jabatan tinggi kenegaraan. 10

## 1. Perjalanan Hidup Ibnu Khaldun
a. Fase pertama; Masa Pendidikan
Fase pertama ini dilalui Ibnu Khaldun di Tunis dalam jangka waktu 18 tahun, yaitu antara tahun 1332-1350 M. Seperti halnya tradisi kaum Muslim pada waktu itu, ayahnya adalah  guru  pertamanya  yang  telah  mendidiknya  secara  tradisional,  mengajarkan  dasar- dasar  agama  Islam.  Di  samping  ayahnya,  Ibnu  Khaldun  juga  mempelajari  berbagai disiplin ilmu pengetahuan dari para gurunya di Tunis.
b. Fase kedua; Aktifitas Politik Praktis
Fase kedua dilalui Ibnu  Khaldun dalam  berbagai tempat seperti di  Fez, Granada, Baugie,  Biskara  dan  lain-lain,  dalam  jangka  waktu  32  tahun  antara  1350-1382  M.  Karir pertama  Ibnu  Khaldun  dalam  bidang  pemerintahan  adalah  sebagai  Sahib  al-Alamah (penyimpan  tanda  tangan),  pada  pemerintahan  Abu  Muhammad  Ibn  Tafrakhtn  di  Tunis dalam usia 20 tahun. (Mukti Ali, 1970:17)
Awal karir  ini  hanya dijalani Ibnu  Khaldun selama kurang  lebih 2 tahun, kemudian ia berkelana menuju Biskara karena pada tahun 1352 M Tunis diserang dan dikuasai oleh Amir  Abu  Za’id, penguasa  Konstantin  sekaligus  cucu Sultan  Abu Yahya al-Hafsh. Pada waktu  Abu  Inan  menjadi  raja  Maroko,  Ibnu  Khaldun  mencoba  mendekatinya  demi mempromosikan  dirinya  ke  posisi  yang  lebih  tinggi.Sultan  Abu  Inan  bahkan  beliau mengangkatnya  sebagai  sekretaris  kesultanan  di  Fez,  Maroko.  Di  kota  inilah  Ibnu Khaldun memulai karirnya dalam dunia politik praktis, yaitu pada tahun 1354 M. c. Fase ketiga: Aktivitas Akademis dan Kehakiman
Masa  ini  merupakan  fase  terakhir  dari  tahapan  perjalanan  Ibnu  Khaldun,  fase  ini dihabiskan  di  Mesir  kurang  lebih  20  tahun  antara  1382-1406  M.  Tiba  di  Kairo,  Mesir pada  06  Januari  1983.  Pada  masa  ini  dinasti  Mamluk  sedang  berkuasa.  Kemajuan peradaban  dan  stabilitas  politik  saat  itu  menjadikan  Ibnu  Khaldun  lebih  tertarik  dan karyanya  al-Muqaddimah  merupakan  magnum  opus  atau  kedatangan  karyanya  lebih dahulu  daripada  pengarangnya  sehingga  kedatangannya  disambut  gembira  dikalarigan akademisi,  disinilah  tugas  barunya  sebagai  seorang  pengajar  dilakukan  Ibnu  Khaldun. Ibnu Khaldun memberi kuliah di lembaga-lembaga pendidikan Mesir, seperti Universitas al-Azhar,  Sekolah  Tinggi  Hukum  Qamhiyah,  Sekolah  Tinggi  Zhahiriyyah  dan  sekolah tinggi Sharghat Musyiyyah.
10 Adiwarman Azwar Karim, sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 2008, h, 391.
Jirhanuddin., Dakhoir,Ahmad., dan Sayri/ Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 2, Desember (2016)
2. Karya-karya Ibnu Khaldun
Selama  masa  hidupnya,  Ibnu  Khaldun  telah  membuat  karya  tulis  besar  yang dinamakan Al-I’bar ,  Nama  lengkap  dari  kitab  ini  adalah  Kitab al-I’bar  wa  Diwan  al- Mubtada’  wa  al-Khabar  fi  al-A’yan  wa  al-A’rab  wa  al-A’jam  wa  al-Barbar  wa  man ‘Asrahum min zawi as-Sultan al-Akbar. karya  ini  terdiri dari tiga buah  buku  yang terbagi ke dalam tujuh volume, diantaranya:
1). Muqaddimah (satu volume)
Merupakan  pendahuluan  dari  kitab Al-I’bar ,  Buku  tersebut  memuat  pembahasan tentang gejala sosial, termasuk didalammnya kegiatan ekonomi.
2). Al-I’bar (empat volume)
Buku  yang  memuat  uraian  tentang  berita-berita  mengenai  bangsa  Arab,  generasi dan  Negara-negara  mereka  sejak  permulaan  terciptanya  ala  mini  hingga  masanya  Ibnu Khaldun.  Di  dalamnya,  disebutkan  pula  secara  ringkas  bangsa-bangsa  dan  Negara- negara  terkenal  yang  pernah  hidup  semasa  dengan  bangsa  Arab,  misalnya  bangsa Nabata, Suryani, Persia, Bani Israil, Koptik, Yunani, Romawi, Turki dan bangsa Eropa.
3). At-Ta’rif bi Ibn Khaldun (dua volume)
Buku  ini  merupakan  buku  autobiografi  dari  Ibnu  Khaldun,  kemudian  ia  uraikan sebagian  besar  peristiwa  yang  ia  alami  semasa  hidupnya.  Selain  mengungkapkan kepribadiannya, terdapat pengungkapan tokoh-tokoh  yang  mempunyai  peranan penting dalam kehidupan politik dunia Islam saat itu, khususnya di daerah Maghribi.
Muqaddimah-muqaddimah dari Ibnu Khaldun, seperti yang kita lihat, telah dimuat di atas  kertas  “ditulis  hitam  di  atas  putih”,  sejak  tahun  1382  tetapi  Ibnu  Khaldun  kemudian telah  banyak  menambahkan  dan  mengubah  hal-hal  perlu  dalam  karyanya  itu,  sampai  kira- kira tahun 1402. 11
1. Karya-karya lain
Selain  karya  yang  telah  disebutkan  di  atas,  Ibnu  Khaldun  sebenarnya  memiliki karya-karya  lainnya  seperti; Burdah  al-Bushairi ,tentang  logika  dan  aritmatika  dan beberapa resume ilmu fiqih. Sementara itu masih ada dua karya Ibnu Khaldun yang masih sempat  dilestarikan  yaitu  sebuah  ikhtisar  yang  ditulis  Ibnu  Khaldun  dengan  tangannya sendiri  ini  diberi  judul Lubab  al-Muhashal  fl  Ushul  al-Din. Dan  kitab Syifa  al-Sailfi Tahdzib  al-Masatt yang  ditulis  Ibnu  Khaldun  ketika  berada  di  Fez,  adalah  karya  pertama yang  berbicara  tentang  teologi  skolastik  dan  karya  kedua  membahas  tentang mistisisme konvensional . 12
Ibnu  khaldun  mempunyai  sejumlah  besar  murid,  baik  pada  waktu  ia  mengajar  di Tunisia di Universitas  Al-Qasbah  maupun pada waktu mengajar di  Kairo (Al-Azhar dan tempat lain). Di antara murid-muridnya yang terpenting dan ternama antar lain:
1. Sejarawan  ulung  Taqiyuddin  Ahmad  Ibnu  Ali  Al-Maqrizi  pengarang  buku Al-Suluk  li Ma’rifah  Duwal  Al-Muluk .  Pada  buku  ini,  Al-Maqrizi  mengungkapkan  bahwa  guru kami Abu Zaid Abd Al-rahman Ibnu Khaldun datang dari negeri Maghrib dan mengajar di Al-Azhar serta mendapat sambutan baik dari masyarakat.
11 Ismail Yakub, Terjemahan Muqaddimah Ibnu Khaldun, Jakarta: CV. Faizan, 1982, h. 9.
12 Http//H:/KARYAKARYA%20IBNU%20KHALDUN%20~%20waroeng%20eompoeg.htm (diunduh Kamis 8 September 2016 pukul 10:30 WIB)
Jirhanuddin., Dakhoir,Ahmad., dan Sayri/ Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 2, Desember (2016)

## C. Konsep Pengelolaan Pajak yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun
Jauh  sebelum  Adam  Smith    (w.1790)  yang  terkenl  dengan canons  of  taxation atau kaidah-  kaidah  perpajakannya  (persamaan,  kepastian,  keyakinan  pembayaran  dan  ekonomi dalam pengumpulan), Ibnu Khaldun telah menekankan prinsip perpajakannya dengan sangat jelas  dalam  Muqaddimah.  Dia  mengutip  sebuah  surat  yang  ditulis  oleh  Thohir  bin  Al- Husaini,  jenderalnya  Khalifah  Al-Makmun,  yang  sedang  menasihati  putranya  Abdullah  bin thohir, seorang gubernur dari provinsi Ar-Raqqah (Syria),”
oleh  karena  itu,  distribusikan  pajak-pajak  di  kalangan  semua  orang  secara  umum, jangan  mengecualikan  siapun  karena  kedudukannya  atau  kekayaannya  dan  jangan mengecualikan  petugas-petugasmu  atau  pengikutmu.  Janganlah  kamu  bebani  siapapun dengan pajak yang berada di luar kemampuannya  untuk membayar”.
Dalam  alinea  ini,  dia  menekankan  prinsip-prinsip  persamaan  dan  netralitas. Sementara  pada  halaman  yang  lain,  dia  menekankan  prinsip  keyakinan  dan  produktivitas. Bahkan  jauh  sebelumnya  ,  para  fukaha  telah  menekankan  prinsip  ini  terutama  perlunya system pajak yang adil tidak menekan. 13
Dampak  pajak  pada  insentif  dan  produktifitas  begitu  jelas  divisualisasikan  oleh Ibnun  Khaldun,  sehingga  tampaknya  ia  telah  menguasai  konsep  perpajakan  optimum.  Dia telah  mengantisipasi  inti  logika  kurva  Laffer,  kurang  lebih  600  tahun  sebelum  Profesor Arthur  laffer  mengemukannya,  dalam  dua  babpembahasan  dari  Muqaddimah.  Pada  akhir bab pertama, ia menyimpulkan bahwa:
“faktor  paling  penting  untuk  menciptakan  atmosfer  bisnis  yang  menguntungkan adalah  meringankan  sebanyak  mungkin  beban  pajak  pada  pelaku  bisnis,  dengan  tujuan menggalakan  dunia  usaha  dengan  cara  memberikan  jaminan  keuntungan  yang  lebih  besar (setelah pajak)”. Hal ini ia jelaskan sebagai berikut:
“ketika  beban  pajak  ringan  ,  rakyat  mempunyai  insentif  untuk  berusaha  lebih  aktif. Karen itu, dunia usaha menjadi berkembang,  yang menimbulkan kepuasan yang  lebih besar dikalangan  rakyat  karena  rendahnya  beban  pajak,  sementara  penerimaan  dari  pajak  juga akan meningkat , dilihat dari keseluruhan sumber lahan pajak”. Lebih lanjut ia mengatakan Bahwa  dengan  berjalannya  waktu,  kebutuhan  Negara  akan  meningkat  dan  laju perpajakan  juga  meningkat  sehingga  penerimaan  juga  demikian.  Jika  kenaikan  ini  gradual, orang akan terbiasa dengan suasana demikian, tetapi pada gilirannya akan ada dampak buruk pada  insentif.  Dunia  usaha  akan  dirugikan  dan  merosot,  demikian  juga  perolehan  pajak. Dengan  demikian,  sebuah  perekonomian  yang  makmur  pada  awal  dinasti  menerima perolehan  pajak  yang  lebih  tinggi  dari  laju  pajak  yang  lebih  rendah,  sementara  sebuah perekonomian  yang  mengalami  depresi  akan  memperoleh  penerimaan  pajak  yang  lebih sedikit karena laju pajak yang lebih tinggi. Ia menjelaskan alasannya dengan mengatakan:
”  ketahuilah  bahwa  bertindak  tidak  adil  terhadap  harta  benda  orang  lain  akan mengurangi kesediaan  mereka untuk mencari kehidupan dan memperoleh kekayaan dan jika ketidaksediaan untuk memperoleh kehidupan itu terus terjadi, mereka akan berhenti bekerja. makin  besar  tekanan,  makin  besar  dampaknya  pada  usaha  bekerja  mereka  dan  jika  rakyat tidak  mau  mencari  penghidupan  dan  berhenti  kerja,  pasar  akan  mandeg  dan  kondisi  rakyat
13 Umer Chapra, Masa depan Ilmu ekonomi , Jakarta: Gema Insan Press, 20011, h. 140.
Jirhanuddin., Dakhoir,Ahmad., dan Sayri/ Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 2, Desember (2016)
akan  memburuk”  penerimaan  dari  pajak  juga  akan  berkurang.  Karena  itu,  ia  mendukung keadilan dalam perpajakan. 14
Ibnu  khaldun  juga  menganalisis  dampak  belanja  pemerintah  pada  ekonomi.Dalam hal ini, adalah pelopor dari Keynes. Dia mengatakan:
“suatu  penigkatan  dalam  belanja  pemerintah  akan  menyebabkan  penurunan  dalam penerimaan  pajak.  Alasannya  Negara  mewakili  pasar  terbesar  bagi  dunia  dan  sumber  dari peradaban.  Jika  penguasa  menimbun  penerimaan  pajak,  atau  hasil  penerimaan  ini  hilang, dan  ia  tidak  membelanjakannya  untuk tujuan  yang  seharusnya  ,  maka  dana  yang  tersimpan pada kalangan istana dan pendukungnya akan berkurang. Demikian juga dan akan diberikan kepada  para  pegawainya  dan  anggota  keluarga  yang  menjadi  tanggungannya  (dampak multiplier).  Karen  itu,  belanja  total  mereka  menjadi  merosot.  Mengingat  bahwa  mereka adalah  bagian penting dari penduduk dan belanjanya  bagian penting dari pasar,  maka dunia usaha juga akan terganggu dan laju keuntungan usaha akan merosot, sehingga menimbulkan penurunan dalam penerimaan pajak. Kekayaan cenderung berputar pada segelintir orang dan penguasa,  dari  dia  kepada  mereka  dan  dari  mereka  kepada  dia.  Dengan  demikian,  jika penguasa menahannya untuk berbelanja, rakyat akan dijauhkan dari padanya. 15
Pajak  bervariasi  menurut  kekayaan  penguasa  dan  penduduknya.Oleh  karena  itu jumlah  pajak  ditentukan  oleh  permintaan  dan  penawaran  terhadap  produk,  yang  pada gilirannya menentukan pendapatan penduduk dan kesiapannya untuk membayar. 16
Jika  pajak  terlalu  rendah  ,  pemerintah  tidak  dapat  menjalani  fungsinya:  “pemilik harta  dan  kekayaan  yang  berlimpah  dalam  peradaban  tertentu    memerlukan  kekuatan protektif untuk membelanya’,
Jika  pajak  terlalu  tinggi  ,  tekanan  fiscal,  menjadi  terlalu    kuat  sehingga  laba  para pedagang  dan  produsen  menurun  dan  hilanglah  insentif  mereka  untuk  bekerja:  “jika  pajak terlalu  memberatkan  dan  laba  yang  yang  diharapkan  tidak  terjadi  insentif  cultural  akan hilang.”
Oleh karena itu, Ibnu Khaldun  membagi pendapatan nasional menjadi tiga kategori, yaitu  gaji,  laba,  dan  pajak,  dan  tiap-tiap  kategori  ini  memiliki  tingkat  optimum,  sekalipun demikian, tingkat optimum ini tidak dapat terjadi dalam jangka panjang, dan siklus aktifitas ekonomi harus terjadi. 17
Uang  yang  dibelanjakan  oleh  pemerintah  berasal  dari  penduduk  melalui  pajak. Pemerintah  dapat  meningkatkan  pengeluarannya  hanya  jika  pemerintah  menaikkan pajaknya, tetapi  tekanan  fiskal  yang  terlalu  tinggi  akan  melemahkan  semangat  kerja  orang. Akibatnya,  timbul  siklus  fiskal.apabila  pemerintah  memungut  pajak  yang  kecil  dan penduduk  memiliki laba  yang besar,  maka  mereka tersemangati untuk bekerja. Akan tetapi, kebutuhan  pemerintah  serta  tekanan  fiskal  menjadi  naik,  sedangkan  laba  produsen  dan pedagang  turun,  dan  mereka  kehilangan  hasrat  untuk  berproduksi.Produksi  menjadi  turun, tetapi  pemerintah  tidak  dapat  menurunkan  pengeluaran  dan  pajaknya.Akibatnya  tekanan fiskal  naik.  Akhirnya,  pemerintah  menasionalisasi  perusahaan-perusahaan  karena  produsen tidak  memiliki  insetif  laba  untuk    menjalankannya.  Kemudian,  karena  sumber  daya finasialnya,  pemerintah  menjadi  dominan  di  pasar  dan  mematikan  produsen-produsen lainnya  yang  tidak  dapat  bersaing  dengannya.laba  turun,  pendapatan  pajak  turun,  dan
14 Ibid , 15 Ibid ., h. 286. 16 Boedi Abdullah, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam , Bandung: Pustaka Setia, 2010, h. 294.
17 Ibid .,
Jirhanuddin., Dakhoir,Ahmad., dan Sayri/ Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 2, Desember (2016)
pemerintah  menjadi  lebih  miskin  dan  harus  menasionalisasi  lebih  banyak  perusahaan. Orang-orang produktif meninggalkan negeri, dan peradaban runtuh:
“harus diketahui bahwa pada pernulaan dinasti, pajak menghasilkan pendapatan yang besar dari pembebanan yang kecil. Pada akhir dinasti , pajak menghasilkan pendapatan yang kecil dari pembebanan yang besar. Pada awalnya pendapatan pajak rendah .bila pembebanan pajak  atas  penduduk  rendah,  penduduk  memiliki  tenaga  dan  hasrat  untuk  bekerja  . perusahaan  cultural  berkembang  dan  naik,  karena  pajak  yang  rendah  menghasilkan kepuasaan.  Apabila  perusahaan  cultural  berkembang,  jumlah  iuran  individual  dan pembebanan pajak naik.Akibatnya pendapatan pajak naik.
Apabila  dinasti  tersebut  tetap  berkuasa  (ia  menjadi)  maju  setiap  iuran  dan  beban individu  naik  secara  besar-besaran,  untuk  mencapai  pendapatan  pajak  yang  lebih  tinggi sehubungan  dengan  berangsur-angsurnya  peningkatan  pajak  barang  mewah  dan  begitu banyaknya kebutuhan-kebutuhan dinasti tersebut.
Pembebanan iuran meingkat melampaui batas kewajaran. Akibatnya minat penduduk dalam perusahaan-perusahaan kultural  menjadi hilang, karena bila mereka membandingkan pengeluaran dan pajaknya dengan penghasilan dan pendapatan mereka, dan melihat kecilnya laba  yang dihasilkan,  mereka kehilangan  harapan. Oleh karena  itu,  banyak diantara  mereka mengundurkan  diri  dari  semua  aktifitas  kultural.  Hasilnya  total  pendapatan  pajak  turun, karena  beban  individual turun  akhirnya, peradaban  hancur, karena  insentif aktifitas kultural hilang.”
Aktifitas  komersil  yang  dijalankan  penguasa  akan  merugikan  penduduk  dan mengganggu  pendapatan  pajak  persaingan  antarmereka  (penduduk)  sudah  menghabiskan sumber  daya  finansial  mereka.  Sekarang,  jika  penguasa  yang  memiliki  begitu  banyak  uang dibandingkan mereka bersanding dengan mereka, jaranglah seorangpun dari mereka mampu mendapatkan  hal-hal  yang  diinginkan  (penduduk)  dengan  demikian  menghabiskan modalnya dan harus berhenti berbisnis.
Jadi,  bagi  Ibnu  Khaldun terdapat optimum  fiskal,  tetapi  juga  mekanisme  yang  tidak dapat  dibalik  sehingga  memaksa  pemerintah  untuk  membelanjakan  lebih  banyak  dan memungut  lebih  banyak  pajak,  yang  menimbulkan  siklus  produksi.Dengan  demikian,  Ibnu Khladun  menguraikan  sebuah  teori  dinamik  berdasarkan  hukum  populasi  dan  hukum keuangan  publik.Menurut  hukum  yang  tidak  bisa  ditawar-tawar  lagi,  suatu  negeri  harus melalui siklus-siklus perkembangan ekonomi dan depresi. 18
Secara  ringkas,  dari  berbagai  pandangan  diatas,  Ibnu  Khaldun  menemukan  banyak pemikiran  ekonomi  yang  mendasar  beberapa  abad  sebelum  kelahirannya  “secara  resmi”  ia menemukan manfaat-manfaat dan perlunya pembagian kerja sebelum Smith dan prinsip nilai tenaga  kerja  sebelum  Ricardo.  Ia  menguraikan  teori  populasi  sebelum  Malthus  dan menandaskan  peran  Negara  dalam  perekonomian  sebelum  Keynes,  masih  banyak  ekonom yang  menemukan  kembali  mekanisme  yang  telah  ditemukannya.  Akan  tetapi,  lebih  dari sekedar  semua  itu,  Ibnu  Khaldun  menggunakan  konsep-konsep  untuk  membangun  suatu sistem yang dinamis dan koheren.
Dalam sistem ini mekanisme ekonomi tidak dapat tidak membawa aktifitas ekonomi kepada fluktuasi jangka panjang. Karena koherensi sistemnya, kritik yang dapat dilancarkan
18 Ibid ., h. 300.
Jirhanuddin., Dakhoir,Ahmad., dan Sayri/ Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 2, Desember (2016)
terhadap kebanyakan konsep-konsep ekonomi yang menggunakan ide yang sama tidak dapat diterapkan disini. 19
Ibnu  khaldun  mengemukan  sebuah  teorinya  yang  lain,  yaitu,  “  model  dinamika”, seperti  yang  dikutiop  oleh  Mirza  gamal.  Ibnu  khaldun  dalam  dalam  teori  dimaksud, mempunyai pandangan  yang  jelas  bagaiman  faktor-faktor dinamika sosial,  moral,  ekonomi, dan politik saling bebeda, tetapi saling berhubungan satu dengan lainnya bagi kemajuan dan kemunduran  sebuah  lingkungan  masyarakat  atau  pemerintahan  sebuah  wilayah  (Negara). Ibnu  khaldun  telah  menyumbangkan    teori  produksi,  teori  nilai,  teori  pemasaran,  dan  teori siklus  yang  dipadu  meenjadi  teori  ekonomi  umum  yang  koheren  dan  disusun  dalam kerangka sejarah. 20
Kontribusi  Ibnu  Khaldun  dalam  pengembangan  ilmu  pengetahuan  cukup  signifikan, namun  sayang,  beliau  lahir  pada  saat  dunia  Islam  mulai  mengalami  kemunduran.  Menurut Umar chapra seperti yang dikutip mirza Gamal kemunduran umat Islam dimulai sejak abad ke-12 yang ditandai dengan kemerosotan moralitas, hilangnya dinamika dalam Islam setelah munculnya dogmatisme dan  kekuatan  berfikir,  kemunduran  dalam  aktivitas  intelektual  dan keilmuan, pemberontakan lokal dan pepecahan di antara umat, peperangan dan serangan dari pihak  luar, terciptanya ketidak keseimbangan keuangan dan kehilangan rasa  aman terhadap kehidupan dan kekayaan, dan faktor-faktor lainnya yang mencapai puncaknya pada abad ke- 16,  yaitu  pada  masa  dinasti    Mamluk  Ciscassiyah  yang  penuh  korupsi,  sehingga mempercepat proses kemunduran tersebut. 21
1. Pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya menurut Ibnu Khaldun Setiap  awal  berdirinya  sebuah  Negara  pemasukan  akan  sedikit  tetapi  membutuhkan pendapatan yang bnyak:
“Biasanya kondisi pajak pada  masa  awal  daulah  adalah sedikit  yang dibagikan  namun jumlah  yang  didapat  banyak.Sedangkan  pada  masa  akhir  daulah  jumlah  yang  harus dibagikan banyak, namun jumlah yang didapat sedikit”. 22
“Hal  itu  ialah  karena  daulah,  apabila  mengikuti  ketentuan  agama,  maka  dia  tidak menuntut kecuali tanggungan-tanggungan syariat saja.Yaitu zakat-zakat, pajak  bumi ( kharaj )  dan  pajak  kepala  ( jizyah ).  Dari  semua  itu  sedikit  saja  yang  harus  dibagi karena  kadar  zakat  dari  harta  adalah  sedikit sebagaimana  anda  tahu.  Demikian  juga zakat  biji-bijian  dan  binatang  ternak, jizyah dan kharaj .Semua  tanggungan- tanggungan syar’i itu adalah sudah ditentukan dan tidak bisa lebih dari ketentuan”. 23 Menurut  Ibnu  Khaldun  pada  awal  berdirirnya  sebuah  kerajaan  ataupun  Negara membutuhkan pendapatan pajak yang tinggi untuk bisa cepat membangun sebuah Negara padahal pendapatan yang bisa diterima masih sedikit karena sedikitnya jumlah yang harus dikenakan pajak.
Negara yang mengikuti ketentuan agama tidak bisa menutut atau memaksa kecuali yang  sudah  ditentukan  syariat  seperti  zakat.  Akan  tetapi  kadar  zakat  dari  harta  sangat sedikit untuk dibagi sementara tanggungan syariat itu sudah mutlak ditentukan maka tidak boleh dikurangi ataupun dilebihkan dari ketentuannya.
19 Ibid ., h 301.
20 Ibid.,
21 Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 44.
22 Ibnu Khaldun, Muqaddimah (terjemahan), Jakarta Timur: Pustaka Al-kautsar, 2011, h. 493.
23 Ibid.
Jirhanuddin., Dakhoir,Ahmad., dan Sayri/ Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 2, Desember (2016)
Suatu  pendapatan,  gaji  dan  pembangunan  yang  dirasakan  merupakan  bagian  dari pajak:
“Ketika  pendapatan  dan  gaji  yang  dibebankan  atas  rakyat  itu  sedikit,  maka  mereka bersemangat  dan  senang  bekerja.  Hasilnya  akan  banyak  pembangunan  dan  semakin bertambah  hasil  dari  semangat  itu  akibat  sedikitnya  beban.  Ketika  pembangunan telah  banyak  maka  bnyak  juga  gaji-gaji  dan  pendapatan-pendapatan  itu.Akibatnya pajak juga menjadi banyak karena ia merupakan bagian dari pembangunan”.
Pemerintah  yang  memberikan  beban  yang  sedikit  kepada  rakyat  untuk membangun.  Maka,  rakyat  akan  bersemangat  untuk  bekerja  serta  ikut    membangun Negara.  Dan  semakin  banyaknya  pembangunan  maka  akan  semakin  banyak  juga keuntungan  yang  dirasakan  rakyat.  Bila  rakyat  merasa  hidup  berkecukupan  dan pendapatan  banyak  sedangkan  beban  sedikit  maka  rakyat  akan  taat  membayar  pajak  dan akan menambah pendapat pajak Negara.
Ketika  pemerintah  menambahkan  beban  yang  tinggi  kepada  rakyat  akan mengurangi jumlah pajak:
“Namun  kemudian  penambahan  itu  sampai  keluar  dari  batas  wajar.Akibatnya, hilanglah  semangat  rakyat  untuk  membangun  karena  hilangnya  harapan  dari  harta mereka,  akibat  sedikitnya  manfaat  dibandingkan  beban  tanggungannya  dan  antara buah dan manfaatnya. Maka banyak orang yang kemudian menggenggam tangan lalu berhenti membangun sama sekali. Maka berkuranglah jumlah pajak ketika itu akibat berkurangnya pendapatan darinya”. 24
Ketika rakyat di lakukan tidak adil dengan menambahkan beban yang sangat besar diluar  batas  kewajaran  serta  lebih  besarnya  tanggungan  mereka  dari  pada  manfaat  yang mereka  yang  dapat,  sehingga  rakyat  tidak  bersemangat  untuk  membangun  bersama  dan akan  mengurangi  jumlah  pajak  dikarenakan  rakyat  sudah  tidak  bersemangat  untuk berusaha dan bekerja maupun untuk membangun bersama karena merasa sangat dirugikan dengan tuntutan yang besar diluar batas kemampuan rakyat.
2. Hal yang merusak pendapatan pajak menurut Ibnu Khaldun Pendapatan  pajak  akan  berkurang  dan  rusak  apabila  disalah  gunakan  bukan  untuk pembangunan negara:
“Ketika  suatu  kerajaan  hasil  pajaknya  menjadi  berkurang  karena  hal-hal  sebagaimana telah  kami  kemukakan,  yaitu  kemewahan,  banyaknya  tradisi,  belanja-belanja, penghasilan  tidak  tercukupi  dengan  berbagai  kebutuhan  dan  belanjanya  dan  perlu adanya  tambahan  harta  dan  pajak,  maka  kadangkala  ditetapkanlah  berbagai  macam pajak atas transaksi-transaksi jual beli dan pasar-pasar rakyat”.
Pajak  yang  disalah  gunakan  bukan  untuk  pemabangunan  Negara  akan  berdampak pada kehancuran Negara itu sendiri akibat dari bermewah-mewahan dan ditetapkannya lah berbagai  macam  pajak  untuk  menambah  kebutuhan  Negara  dari  pasar-pasar  rakyat  dan transaksi jual beli.
Negara  harus  mengawasi  para  petugas  atau  pengelola  pajak  agar  tidak diselewengkan dan tersebut:
“Kadangkala  dengan  istilah-istilah  pajak  apabila  sebelumnya  telah  ada.Kadangkala dengan  membagi  para  pekerja  dan  para  penarik  dan  mengawasi  mereka  karena
24 Ibid, h. 494
Jirhanuddin., Dakhoir,Ahmad., dan Sayri/ Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 2, Desember (2016)
kerajaan memandang bahwa mereka ini telah menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dari harta pajak, yang tidak dapat ditampakkan hitungannya”.
Maka  dari  itu,  sangatlah  penting  untuk  pemerintah  mengawasi  lemabaga  pajak, petugas  pajak,  dan  setiap  pegawai  didalamnya.  Karena  mereka  merupakan  ujung  tombak dalam menghimpun dana pajak dari masyarakat dan mengetahui berapa pendapatan pajak setiap  tahunnya.  Apabila  mereka  menyelewengkan  dana  pajak  maka  sudah  pasti pemerintah dan rakyat akan dirugikan serta pembangunan Negara seperti sarana prasarana akan terhambat.
Untuk  menambah peningkatan pajak pemerintah harus  ikut turun  tangan bersama rakyat:
“Kadangkala  sultan  melakukan  perdagangan  dan  pertanian  sendiri  atas  nama peningkatan  pemasukan  pajak.Karena  kerajaan  berpandangan  bahwa  para  pedagang dan para petani menghasilkan berbagai keuntungan dan penghasilan selain mudahnya mereka memperoleh harta”. 25
Untuk  menambah  pendapatan  pajak  Negara  maka  pemerintah  harus  ikut  andil bersama rakyat dan seluruh elemen lainnya agar bisa mengatasi permasalahan yang sering tejadi. Karena Negara memandang sangatlah penting untuk ikut langsung dalam mengatasi perpajakan Negara agar cepatnya pembangunan yang akan dilakukan.
Pungutan besar yang dibebankan pemerintah kepada rakyat akan berdampak buruk bagi rakyat dan Negara:
“Kesulitan,  kesempitan  dan  tidak  adanya  laba  yang  didapatkan  rakyat  tersebut  dapat mencabut angan-angan  mereka  dari  berusaha dalam  bidang tersebut secara total dan menyebabkan rusaknya pajak. Sebab, kebanyakan pajak diambil dari para petani dan pedagang.Apa  lagi  setelah  menerapkan  pungutan-pungutan  dan  bertambahnya  pajak karenanya. Apabila para petani telah surut dari pertaniannya dan para pedagang telah berhenti  dari  perdaganganannya  maka  hilanglah  pajak  secara  keseluruhan.Atau setidaknya  mengalami  kekurangan  yang  signifikan.  Apabila  sultan  membandingan antara  apa  yang  di  hasilkannya  dari  pajak  dan  antar  keuntungan-keuntungan  yang sedikit  ini  maka  keuntungan-keuntungan  itu  jauh  lebih  sedikit.  Kemudian  hal  itu meskipun bermanfaat, tetap saja hilang bagian besar dari pajak dalam penjualan dan pembelian  yang  dilakukannya.Sebab,  tidak  mungkin  jika  didalamnya  terdapat pajak.Seandainya  yang  melakukan  akad-akad  itu  adalah  selain  sultan,  maka  seluruh pekerjaannya terkena pajak”. 26
Pemerintah  yang  menerapkan  pungutan-pungutan  atau  pajak  yang  dibebankan kepada rakyat terlalu tinggi, dan rakyat akan merasakan kesulitan, dan tidak diuntungkan. Maka,  rakyat  akan  merasa  tidak  bersemangat  untuk  bekerja  dan  berusaha,  bila  rakyat malas  untuk  bekerja  maka  mereka  pun  tidak  akan  bisa  membayar  pajak  dan  pendapatan pajak  pun  akan  hilang  atau  sangat  berkurang  secara  signifikan  dan  ini akan  menghambat pembangunan Negara.
Kota  yang  maju  serta  bangunan-bangunannya  yang  megah  akan  diikuti  dengan mahalnya kebutuhan hidup:
“kami telah menyampaikan bahwa kota yang banyak pembangunannya menjadi khusus dengan  kemahalan  pasar-pasarnya  dan  harga-harga  kebutuhannya,  kemudian  pajak-
25 Ibid, h. 498
26 Ibid
Jirhanuddin., Dakhoir,Ahmad., dan Sayri/ Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 2, Desember (2016)
pajak semakin  menambah  mahalnya karena peradaban  hanya terdapat ketika puncak kebesarannya,  yaitu  masa  menerapkan  pajak-pajak  kerajaan  karena  banyaknya pengeluaran pada saat itu” 27
Negara  atau  kota  yang  bangunannya  megah  dan  mewah  dimasa  kemajuannya  akan berdampak  juga  pada  harga  kebutuhan  yang  semakin  tinggi  dan  mahal  serta  akan  diikuti pajak yang tinggi untuk rakyat agar bisa menutupi pengeluaran-pengeluaran pada saat itu.
Tingginya  biaya  barang  yang  dikenakan  pajak  akan  mempengaruhi  jual  beli  dan harga barang:
“  pajak-pajak  berdampak  pada  berbagai  jual  beli  yaitu  menyebabkan  harga  barang mahal  dan  akibat  rakyat  dan  para  saudagar  semuanya  menghitung  harga  barang dagangan  mereka  dengan  memasukan  semua  yang  mereka  belanjakan  hingga  upah diri  mereka  sendiri.  Pajak  masuk  dalam  nilai-nilai  dan  harga-harga  barang  yang diperjual-belikan.  Akibatnya  menjadi  besar    belanja-belanja  warga  peradaban  dan beralih dari yang semula sedang menjadi berlebihan dan boros”. 28
Pajak  sangat  mempengaruhi  dan  berdampak  pada  transaksi  jual  beli  yang  menyebabkan barang  mahal,  serta  adanya  mencari  keuntungan  yang  lebih  oleh  para  pedagang  akibatnya sangat  berdampak  pada  kestabilan  harga  serta  merubah  sifat  konsumtif  masyarkat  yang semula sedang berubah menjadi masyarakat yang boros.

## D. Relevansi pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak dengan kondisi ekonomi modern saat ini
Ibnu  Khaldun   menegaskan, pada awal  berdirinya kerajaan, perpajakan  memperoleh pendapatan  yang  besar  dari  jumlah  kecil  dan  pada  akhirnya,  kerajaan  tersebut  memperoleh pendapatan  sedikit  dari  sumber  yang  banyak.  Ibnu  Khaldun  merumuskan  teorinya  dengan mengatakan,  pada  mulanya  Negara  mengikuti  ketentuan  agama  dan  menetapkan  beban sebagaimana ditentukan oleh syariah.Karena tidak banyak pajak dibebankan  yang  memiliki tingkat rendah.Tingkat pajak yang rendah memiliki dampak insentif terhadap kegiatan bisnis yang  secara  alamiah  mendorong  kegiatan  perdagangan  yang  membuat  meningkatnya sejumlah  sumber.Pendapatan  pajak  meningkat  bersamaan  dengan  kesejahteraan  ekonomi, karena  Negara  meluas,  penguasa  umumnya  gemar  pada  pembelanjaan  yang  tidak produktif.Karena  itu,  mereka  menetapkan  pajak  baru  dan  bahkan  meningkatkan  jumlah sebelumnya.Ini mendorong pada dampak yang merugikan pada msyarakat. Mereka akhirnya berhenti pada kegiatan ekonomi dan Negara akan menghadapi kehancuran. 29
Selain  menganalisis  dampak  perpajakan  terhadap  pertumbuhan  dan  keruntuhan Negara, Ibnu Khaldun melihat dan mencela keterlibatan Negara dalam aktifitas perdagangan pada pihak penguasa, karena  hal  itu  berbahaya  bagi rakyatnya dan para pembayar pajak. Ia berpandangan,  karena  Negara  berada  pada  posisi  terdepan  mengingat  kekuasaan  dan sumbernya, rakyat berada pada posisi  yang tidak  diuntungkan dalam  kompetisi.  Akibatnya, ini  akan  mendorong  pada  rusaknya  bisnis  swasta  dan  merosotnya  pendapatan  pajak bersamaan hilangnya keuntungan yang akan lepas dari para pedagang dan petani swasta. 30
27 Ibid, h. 666.
28 Ibid 29 Sabahuddin Azmi, Menimbang Ekonomi Islam, Bandung: Nuansa, 2005. h. 216.
30 Ibid, h. 217.
Jirhanuddin., Dakhoir,Ahmad., dan Sayri/ Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 2, Desember (2016)
pemikiran  Ibnu  Khaldun  tentang  ekonomi  sesungguhnya  sangat  brilian  yang mencakup  berbagai  permasalahan  ekonomi,  baik  mikro  maupun  makro,  apalagi  pemikiran itu  dikemukakannya  pada  abad  14  ketika  Eropa masih  terkebelakang.    Ibnu  Khaldun  telah melakukan kajian empiris tentang ekonomi Islam, karena ia menjelaskan fenomena ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat dan negara. Dari kajian makalah dapat disimpulkan bahwa secara  historis,  pemikiran  Ibnu  Khaldun  tentang  ekonomi  jauh  mendahului  para  sarjana Barat  modern.Oleh  karena  itu,  yang  pantas  disebut  sebagai  Bapak  ekonomi  adalah  Ibnu Khaldun, bukan Adam Smith.
Pemikiran  ekonomi  Ibnu  Khaldun  sebagaimana  yang  telah  diungkapkan    telah banyak  membahas  berbagai  masalah  yang  terkait  pembahasan  dalam  ilmu  ekonomi, seperti  teori  tentang  nilai,  pembagian  kerja,  sistem  harga,hukum  penawaran  dan permintaan,  konsumsi  dan  produksi,  uang,  pembentukan  modal,  pertumbuhan  penduduk, makro  ekonomi  dari  pajak  dan  pengeluaran  publik,  perdagangan,  pertanian,  industri  dan perdagangan, kesejahteraan dan kemakmuran, dan sebagainya. Ia juga membahas berbagai tahapan yang dilewati masyarakat dalam perkembangan  ekonominya. Pemikiran ekonomi Ibnu  Khaldun  telah  memberi  inspirasi  para  ekonom  setelahnya,  baik  perkembangan  ilmu pengetahuan  di  Timur  dan  Barat.Namun  yang  jauh  lebih  penting,  pemikiran  ekonominya relevan  dan  memberi  prespektif  baru  dalam  memotret  persoalan  ekonomi  bangsa-bangsa di dunia juga termasuk di Indonesia.
Pemikiran  ekonomi  Ibnu  Khaldun  sangat  relevan  dengan  keadaan  perekonomian modern  saat  ini  terutama  masalah  perpajakan.  Seperti  yang  telah  kita  ketahui  bersama banyak  terjadi  permasalahan  didunia  perpajakan  di  Indonesia  mulai  dari  kurang  taatnya wajib  pajak,  kurangnya  pengetahuan  masayarakat  tentang  pajak,  tingginya  pajak  yang ditentukan  pemerintah,  serta  penyelewengan  dana  pajak  serta  petugas  pajak  yang menimbun  dana  pajak  tesebut.  Ini  merupakan  permasalahan  yang  sangat  serius  untuk diatasi  dan  dibenahi  sebaik  mungkin  agar  dana  pajak  tersebut  bisa  digunakan  dan manfaatkan sebaik mungkin untuk membangun Negara yang kuat dan maju.
Dari  fakta  di  atas  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  pemikiran  ekonomi  Ibnu Khaldun  sangat  relevan  dengan  sistem  ekonomi  Islam  dan  keadaan  perekonomian  modern saat  ini,  sebab sesuai  dengan prinsip-prinsip ekonomi  islam, dan  nilai dasar ekonomi Islam yaitu: Tauhid, Keadilan, kebebasan dan tanggung jawab.
Pemikiran  Ibnu  Khaldun  tentang  pajak,  perdagangan  internasional,  usaha membangun  peradaban  dan  politik  sangat  urgen  untuk  dipertimbangkan  dalam  konteks kekinian  dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat  dan  negara  yang  sejahtera. Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur .

## E. Penutup
Berdasarkan  bahasan  hasil penelitian  yang telah dilakukan oleh penulis,  maka dapat disimpulkan:
Ibn  Khaldun  seorang  tokoh  dan  pemikir  muslim,  nama  lengkapnya  Abd  al-Rohman (Abu Zaid)  bin  Muhammad  bin  Abi Bakar bin Hasan. Ia  dilahirkan di Trus pada tanggal 17 Mei 1332 M, dari keluarga Aristokrat yang  berasal dari Hadramaut, dan wafat di Kairo pada 17 Maret 1406 M.
Menurut  Ibnu  Khaldun  apabila  beban  pajak  ringan  maka  masyarakat  akan  antusias membayar  pajak  dan  sebaliknya  apabila  beban  pajak  tinggi  maka  masyarakat  enggan
Jirhanuddin., Dakhoir,Ahmad., dan Sayri/ Jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 2, Desember (2016)
membayar  pajak  dan  semangat  kerja  mereka  akan  menurun.  Selain  itu,  petugas  pajak  harus diawasi  agar  dana  pajak  tidak  diselewengkan  dan  disalahgunakan  karena  akan  menghambat pembangunan dan merugikan Negara.
Pemikiran  Ibnu  Khaldun  tentang  pajak  sangat  relevan  jika  diterapkan  pada  kondisi saat  ini  dimana  keadaan  perekonomian  yang  lagi  tidak  stabil  dan  kurangnya  antusias masyarakat  dalam  membayar  pajak  dan  banyaknya  yang  tidak  taat  dalam  membayar  pajak sehingga  pemerintah  mengeluarkan  program Tax  Amnesty untuk  meringankan  beban  pajak yang  ditanggung  wajib  pajak.  Pemungutan  dan  penyaluran  dana  pajak  harus  efektif  dan efesien Agar bisa mewujudkan masyarakat dan negara yang sejahtera. Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur .

## F. Daftar Rujukan
Abdullah,Boedi, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam , Bandung: Pustaka Setia, 2010. Aflah, Noor, Arsitektur Zakat Indonesia, Jakarta: UI-Press, 2009. Ali, Zainuddin, Hukum Ekonomi syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Azmi, Sabahuddin, Menimbang Ekonomi Islam, Bandung: Nuansa, 2005. Chapra, Umar, The Future Of Economics: An Islam Perspective, Jakarta: Shariah economics and banking Institute, 2001.
Chapra, Umer, Masa depan Ilmu ekonomi , Jakarta: Gema Insan Press, 20011. Chapra,Umer, Masa Depan Ilmu ekonomi, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
Http//H:/KARYAKARYA%20IBNU%20KHALDUN%20~%20waroeng%20eompoeg.htm (diunduh Kamis 8 September 2016 pukul 10:30 WIB)
Karim,Adiwarman  Azwar, sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam, Jakarta:  PT.  RadjaGrafindo Persada, 2008.
Karim,  Adiwarman, Sejarah  Pemikiran  EKonomi  Islam, Jakarta:  PT.  RadjaGrafindo Persada, 2004.
Khaldun, Ibnu, Muqaddimah (terjemahan), Jakarta Timur: Pustaka Al-kautsar, 2011. Yakub, Ismail, Terjemahan Muqaddimah Ibnu Khaldun, Jakarta: CV. Faizan, 1982.