## POLITIK IDENTITAS DAN NEGARA BANGSA DI RIAU

## Abstract
Riau Vision 2020, regional regulations on Lembaga Adat Melayu[LAM] Riau, the issue of sons and non-sons of the region in regional head elections are the main characteristic of the ongoing revival of the Political Identity of the era of regional autonomy in Riau. The Rise of Identity Politics in Riau is considered to be at odds with the nation-state whose essence is recognizing diversity. The politics of identity in this context is considered to jeopardize the development of the diversity-based nation-state [nationalism]. This research aims, firstly, to address the Political Identity relationship with the nation-state in Riau in an effort to prevent local disintegration. Second, explaining the main obstacles to the Political Identity relationship with the nation-state in Riau in an effort to prevent local disintegration. The Political Approach to Identity and Nation- State is used as a theoretical framework. This study uses a qualitative approach with descriptive analysis method. Data is collected based on documents supported by interviews. After collecting the data analyzed qualitatively. The results of the study concluded, first, that the existence of the Riau 2020 vision, and the Riau Malay Customary Institution as a forum for empowerment of ‘Malays’ in the context of the Politics of Identity and State-nation, kept the potential for ethnic- ideological conflict. The concept of ‘Melayu’ in the vision impresses the sultry between Malay [ethnic] and Islam [ideology]. The vision is the consequence of local-minority hegemony. ‘Melayu’, structurally and constitutionally suggests that Melayu Malays ’control, even though there are minorities if they are accumulated with other ethnic groups. Second, the various obstacles that occur in the relationship between the Politics of Identity and State-nation are, [1] Malays are interpreted as hegemony in terms of relative deprivation. [2] Structural and cultural constraints have an effect on the relationship between the nation-state and the Politics of Identity [the existence of Riau LAM suggests more superiority and cultural domination. [3] Shifting issues in Political Idenitas, does not work linearly due to institutional-based personal interests. Practically this research provides an important reference for the relationship between LAM Riau and local governments that can prevent local disintegration. Academically, the relationship between the nation-state and the Politics of Identity can be constructed into a model and approach that can anticipate potential identity conflicts, especially in Riau.
Keywords: Politics of Identity, Nation-Nation, Disingeration and LAM of Riau
*Erman, Muchid Albintani
* Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

## PENDAHULUAN
Artikel ini berupaya menelaah hubungan Politik Identitas dan Negara-bangsa di Riau. Telaahan dimaksudkan sebagai upaya mengidentifikasi dan menjelaskan model hubungan antara Pemerintah Riau dan Lembaga Adat Melayu [LAM] Riau sebagai upaya mencegah konflik primordial [disintegrasi lokal], akibat mengemukanya Politik Identitas dan permasalahan Negara-bangsa di Riau.
Studi tentang Politik Identitas bermula awal pada 1970-an di Amerika Serikat ketika negara Paman Sam ini menghadapi masalah minoritas, jender, feminisme, ras, etnisitas, dan kelompok- kelompok sosial lainnya yang merasa terpinggirkan dan teraniaya. Perkembangan selanjutnya cakupan Politik Identitas meluas kepada masalah agama, kepercayaan, dan ikatan-ikatan kultural yang beragam.
Sementara di Indonesia Politik Identitas lebih terkait dengan masalah etnisitas, agama, ideologi dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili pada umumnya oleh para elit berdasarkan kepentingannya masing-masing. di era Orde Baru Politik Identitas diselubungi dengan konsep sensitif yang dikenal dengan istilah Suku-Agama-Ras- Antargolongan [SARA].  Pada era reformasi, perjuangan gerakan pemekaran daerah misalnya, atau berdirinya lembaga yang berasosiasi pada adat-budaya  dapat dipandang sebagai salah satu wujud dari Politik Identitas tersebut.  Isu-isu tentang keadilan, dan pembangunan daerah menjadi sangat sentral dalam wacana politik yang dikumandangkan, tetapi realitas tersebut lebih banyak dipengaruhi ambisi para elit lokal untuk tampil sebagai pemimpin. Yang pada esensinya merupakan permasalahan yang tidak selalu mudah dijelaskan.
Lalu pertanyaannya kemudian adalah: apakah Politik Identitas ini akan membahayakan posisi nasionalisme [Negara-bangsa] yang berbasis pada keberagaman Indonesia khususnya, dan Riau pada masa depan? Bertitik tolak dari pertanyaan ini menunjukkan pentingnya studi ini dilakukan oleh
karena menyeruaknya Politik Identitas yang berjalan berseberangan [asimetris] dengan keberadaan Negara-bangsa [nasionalisme] yang menghendaki dan mengakui keberagaman [pluralisme].
Penelitian Politik Identitas dan Negara Bangsa di Riau Hubungan Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat Melayu sebagai upaya mencegah disinteragi lokal antara pemerintah dan  masyarakat dalam wujud konfik identitas. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: [1]. Menjelaskan hubungan Politik Identitas dengan Negara-bangsa di Riau sebagai upaya mencegah disintegrasi lokal [2]. Menjelaskan kendala utama hubungan Politik Identitas dengan Negara-bangsa di Riau sebagai upaya mencegah disintegrasi lokal. [3]. Membangun model dan pendekatan tahap awal berhubungan dengan Politik Identitas dan Negara-Bangsa menuju integrasi lokal.

## RUMUSAN MASALAH
Pertanyaan penelitian yang dimunculkan pada penelitian ini adalah :
1. Bagaimana hubungan Politik Identitas dengan Negara-bangsa di Riau sebagai upaya mencegah disintegrasi lokal?
2.  Apa  kendala utama hubungan Politik Identitas dengan Negara-bangsa di Riau?

## KERANGKA TEORI
Belajar dari kedua konsep [secara teoritis] terdahulu yakni Politik Identitas dan Negara- bangsa yang pada realitasnya dalam konteks kekinian di Indonesia bersebarangan menjadikan perlunya sebuah formulasi bagaimana cara membangun hubungan tersebut produktif [konstruktif], bukan destruktif [kehancuran]. Bertitik tolak secara teoritis karena berseberangan inilah menempatkan perlunya dicari formulasi efektif terhadap keberadaan LAM sebagai institusi buatan pemerintah menjadi konstruktif terhadap terciptanya nasionalisme [Negara-bangsa] di Riau.

## Hasil Penelitian
Sebegaimana dijelaskan terdahulu bahwa Negara-bangsa yang dimaknai sebagai suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi harus diserahkan kepada negara kebangsaan yang di dalamnya terdapat, pertama: unsur etnisitas, bahasa dan agama sebagai identitas bersama [ common identity] tidak lagi menggrombol [terkelompok dan terpecah mengkelompok]. Kedua, unsur kontraktual [kontrak sosial] antara sesama warga bangsa. Ini disebabkan negara muncul oleh suatu kebutuhan kontrak sosial yang didalamnya terdapat sebuah ikatan timbal balik yang berbentuk hak dan kewajiban antar Negara- bangsa dengan warganya  [Guss 2000] dan [Abdul Rahman 2012].
Berdasarkan pada pemahaman [cara pandang] seperti ini maka formulasi menyeruaknya Politik [etnik] Identitas dapat dikonstruksi [dikendalikan atau rekayasa sosial] melalui dua hal. Pertama, mencari atau menerapkan fomulasi struktural pada lembaga adat Melayu dalam konstruksi lembaga kelompok di bawahnya [paguyuban lain]. Realitas Melayu menjadi etnik dominan [hegemoni] dalam payung budaya mejadi penting. Untuk selanjutnya, apakah ada kontrak sosial antara para tetua adat masing-masing dalam masyarakat yang plurasime perlu diperhatikan. Dalam hal ini LAM menjadi institusi perekat sebagai menaja kontraksosail bagi kelompok lainnya. Lalu yang menjadi penting adalah bagaimana proses kontrak sosial itu dibangun atau dihasilkalan. Cara seperti inilah sesungguhnya menjadi penting sebagai upaya membangun formulasi efektif dalam kerangka menyeimbangkan perkembangan [tumbuh-berkembangnya] Politik Identitas dalam lanskap Negara-bangsa di Riau.
Upaya tersebut untuk membuktikan bahwa selama ini ada kesan jika Politik Identitas tersebut sebagai peninggalan rejim negara Orde Baru. Kedua pandangan tersebut menguatkan pemahaman bahwa politik [etnisitas] merupakan kreasi negara yang monumental dalam rangka pelabelan warga negaranya. Pelabelan ini menjadi penting dalam urusan politik pengaturan atau dapat juga sebagai politik kontrol negara terhadap
warganya untuk mengetahui ‘siapalawan’ dan ‘siapa kawan’. Pengaturan dan kontrol negara terhadap warganya tidak berhenti sampai di sini.
Menurut pandangan Henk [2007] ada empat kebijakan yang dijalankan Orde Baru untuk melemahkan politik identitas [eitnisitas] di tanah air. Pertama, tidak ada daerah yang asli. Maksud semua daerah terbuka sebagai daerah migrasi maupun transmigrasi sehingga semua komunitas tercerabut dari akar sosio-kultural dan politiknya. Kedua, pemerintah Orde Baru menghindari terbentuknya kelas karena itu persoalan SARA dikontrol sedemikian ketat. Yang berhak menggunakan SARA hanya pemerintah dalam menjastifikasi kelompok mana yang bersalah dan dikucilkan relasi sosial-politiknya. Ketiga, modernisasi dijalankan supaya pengaruh etnis dan agama merosot. Keempat, negara mengatur supaya jangan ada yang tumpang tindih antara agama dan suku. Karena dengan cara ini persatuan tidak pernah ada dan pemerintah pusat tidak terancam.
Keempat kebijakan diatas, mempunyai implikasi politis yang sangat besar dalampengelolaan relasi pusat dengan daerah, pemerintah dengan rakyatnya. Karena itu gairah etnisitas [Politik Identitas] dan agama tidak lagi menjadi tempat orang mengespresikan diri secara politik dan mengungkapkan diri secara budaya, tetapi akan berubah menjadi tempat orang menyembunyikan diri secara politik dan mencari keamanan diri secara budaya. Pilihan politik maupun budaya masyarakat menutup diri merupakan jalan terbaik dalam mengikuti jejak langkah politik kekuasaan Orde Baru. Karena itu ketika negara sudah mengalami pelemahan basis materialnya, maka masyarakat mencari perlindungan pada kelompok agama maupun etnistas yang dalam praktiknya berubah menjadi institusi primordial seperti lembaga adat Melayu.
Pencarian perlindungan masyarakat kepada etnisitas maupun agama cepat atau lambat akan membahayakan posisi pemerintah dalam bangunan relasi vertikalnya tetapi juga rawan, rentan, penuh resiko dan sangat berbahaya dalam relasihorizontalnya. Relitas Riau dugaan ini benar

## Hasil Penelitian
adanya. Aneka konflik yang terjadi di ranah lokal pada 1995-an hingga Orde Baru hancur membuktikan betapa dahsyatnya kekerasan politik di tanah air. Benturan yang berbau Politik Identitas tidak hanya mempermalukan para penguasa, tetapi juga para cendekiawan-ilmuwan yang selama ini merasa optimis bahwaagama, ras dan suku bangsa akan segera hilang kekuatannya karena sudah mengalamipencerahan dan kemajuan. Pada kenyataannya optimisme itu meleset karena mereka lupabahwa sentimen-sentimen primordial yang sejak semula telah ada dan akan selamanya tetapbertahanahkan identitas kelompok akan mengguncang tatanan politik yang selama inididuga kokoh bangunannya.Hasil telaah Muhtar [2012] telah menunjukkan realitas tersebut.
Oleh karena itu berdasarkan pada realitas inilah perlu diupayakan jalan keluarnya yang secara teoritis yang dalam praktiknya dengan membangun atau membuat model [formulasi] hubungan antar pemeirntah Riau dan lembaga adat Melayu Raiu sebagai upaya mencegah disintegrasi lokal perlu dilaksanakan.
Bagan 2.1

## Hubungan Pemerintah Daerah dan LAM
Riau
Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara yang didukung data dokumentasi. Data yang dikumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Politik Identitas dan Negara Bangsa Di Riau
Sesuai tujuan yang dikemukakan sebelumnya. Pertama, menjelaskan hubungan Politik Identitas dengan Negara-bangsa di Riau sebagai upaya mencegah disintegrasi lokal. Menjelaskan kendala utama hubungan Politik Identitas dengan Negara-bangsa di Riau sebagai upaya mencegah disintegrasi lokal. Membangun model dan pendekatan tahap awal berhubungan dengan Politik Identitas dan Negara-Bangsa menuju integrasi lokal.

## 1. Hubungan Politik Identitas dan Negara- Bangsa
Hubungan Politik Identitas dan Negara- bangsa sebagaimana dijelaskan sebelumnya menunjukkan sesuatu hal yang bersebarangan. Bersandarkan pada argumetnasi ini  menjadikan perlunya sebuah formulasi bagaimana cara membangun hubungan tersebut produktif dan konstruktif, bukan destruktif yang menghancurkan.
Bertitik berlandaskan konsep teoritis itulah menempatkan analisis empirik terkait perlunya dicari formulasi efektif terhadap keberadaan institusi [dalam hal ini Lembaga Adat Melayu—LAM Riau] sebagai institusi buatan pemerintah menjadi konstruktif terhadap terciptanya nasionalisme [Negara-bangsa] di Riau.
Dalam hal Negara-bangsa yang dimaknai sebagai suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi harus diserahkan kepada negara kebangsaan yang di dalamnya terdapat, pertama: unsur etnisitas, bahasa dan agama sebagai identitas bersama [ common identity] tidak lagi menggrombol [terkelompok dan terpecah mengkelompok]. Kedua, unsur kontraktual
Sumber: Hasil olahan penelitian 2018

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Pulau Batam yang dijadikan kawasan industri  Kota
[kontrak sosial] antara sesama warga bangsa. Ini disebabkan negara muncul oleh suatu kebutuhan kontrak sosial yang  didalamnya terdapat sebuah ikatan timbal balik yang berbentuk hak dan kewajiban antar Negara-bangsa dengan warganya.
Hubungan antara Negara Bangsa dan Politik Identitas tersebut secara empirik dalam konteks representasinya adalah LAM dan lembaga atau institusi yang menyangkut dengan kelembagaan atas nama etnik atau paguyuban. Dalam hal ini interaksi antara keduanyalah maka perlu dicermati adalah tentang Visi Riau 2020 yang menempatkan Melayu [konsep etnik] dan Islam [ideologis] dan Struktural-konstitusional ke- Melayuan-an.

## Visi Riau 2020: Simultansi Etnik-Ideologis
Dalam konteks pengertian  kebijakan tentang Visi Riau 2020 pengalaman memperlihatkan jika pokebijakan ini tidak dipungkiri menyimpan potensi ketegangan. Realitas terkait dengan poteensi  tersebut ditandai dengan tidak disokong oleh ketersedian statistik [di provinsi mahupun di kabupatan], terkait kuantitas komposisi etnik di Provinsi Riau.  Eksistensi Visi Riau 2020 yang mengedepankan karakter yang mendukung kesejalanan [simultansi] antara pengertian etnik dan ideologis [berhubungan dengan agama]. Adapun Visi Riau 2020 yang dikuatkuasakan berdasarkan produk politik (Peraturan Daerah No.36 Tahun 2001 tentang, “Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Riau”) yang berbunyi yakni, “Terwujudnya Provinsi Riau Sebagai Pusat Perekonomian Dan Kebudayaan Melayu Dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis, Sejahtera Lahir  Dan Batin Di Asia Tenggara.”
Sebagai tindaklanjutnya terkesan, visi ini menciptakan potensi konflik dengan dua indikasi. Pertama, bahwa visi ini bertendensi (mengandungi makna) etnik-ideologik. Perkataan Melayu dalam visi tersebut mengesankan sumultansi antara Melayu [bagian kultural-etnik] dan Islam [ideologi] yang bertendensi konflik etnik-ideologik.  Di lapangan
yang ditemukan dalam pemahaman umum terbentuk kesan jika terkait dengan kemelayuan [orang Melayu] merupakan hal yang sangat penting dalam berbagai praktik kehidupan. Melayu atau orang Melayu merupakan kata yang dapat dimaknai dalam berbagai keperluan dan kepentingan [dalam hal ini terkait dengan politik]. Begitu pentingnya Melayu sehingga makna tersebut juga terlihat pada visi Riau 2020, yang mengatakan akan menjadikan Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu di Asia Tenggara. Pernyataan ini sesuai penetapan Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat Riau mengenai visi pembangunan daerahyaitu: “Terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera`lahir dan batin di Asia Tenggara tahun 2020 [ini sesuai dengan Renstra Provinsi Riau 2004-2008].
Pengertian Melayu dapat dirangkum dalam visi tersebut antara lain meliputi seluruh unsur kebudayaan universal [pada pelaksanaannya merepresentasikan lokal dalam hubungannya dengan klaim] yang dibedakan dalam tiga ranah besar, gagasan, aktivitas dan hasil-hasil kebudayaan. Urgensi Melayu bagi masyarakat Riau muncul karena berbagai makna yang terkandungnya, terutama makna identitas, sebagai kebutuhan mutlak yang harus dimiliki. Identitas sepadan dengan permasalahan “integritas”. Seseorang yang tidak mempunyai identitas yang jelas atau kabur dapat dikatakan sebagai individu yang tidak mempunyai “integritas” pribadi yang kuat. Suatu daerah yang integritasnya lemah dihubungkan dengan lemahnya jati diri masyarakat tersebut. Lebih spesifik dapat dimaknai jika identitas adalah kebutuhan setiap individu maupun masyarakat. Tanpa adanya identitas, eksistensi kolektif sebuah daerah akan sulit diakui. Identitas budaya terbentuk dari berbagai faktor seperti sejarah, kondisi geografis, sistem sosial budaya, politik, ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Identitas dalam konteks budaya pada kenyataannya di lapangan merupakan karakteristik sekelompok manusia [orang Melayu] yang tercermin melalui tatanan berpikir  [cara berpikir],

## Hasil Penelitian
perasaan [cara merasa], dan cara bertindak [orientasi tindakan] yang dipengaruhi dan dibentuk faktor-faktor tersebut.
Urgensi sebuah identitas dalam masyarakat itulah yang dapat menjelaskan dan menjadi landasan segala praktik komunikasi orang Melayu dalam masyarakat Riau. Berdasarkan kesadaran itu pula, praktik budaya Melayu di Riau perlu terus dilakukan. Pengkajian dalam studi Melayu atau kemelayuan sebagai identitas masyarakat [orang Melayu] Riau dalam konteks identitas yang secara bersamaan dengan identitas ideologis [anutan agama] orang Melayu. Lebih dalam diketahui jika identitas [budaya], misalnya tidak terlepas dari keyakinan yang dianut orang Melayu Riau.
Dalam hubungan ini pula  maka dapat dipertahankan etnik-ideologi tidak dapat dipisahkan. Kedua hal ini terintegrasi antara satu dengan lainnya.  Melalui berbagai strategi komunikasi dan budaya itulah nilai-nilai luhur yang terdapat dalam budaya Melayu Riau dapat dipertahankan agar eksis dari generasi ke generasi, mengingat kini budaya Melayu berhadapan dengan perkembangan budaya global dan tantangan perubahan sosial lainnya. Selain demi membangun identitas yang kokoh dalam menghadapi globalisasi, faktor lain yang memotivasi peneliti untuk mengkaji persoalan budaya Melayu Riau adalah kenyataan pasang-surut budaya tersebut. Bahkan beberapa dekade yang lalu, budaya Melayu di Riau pernah “tenggelam” oleh tekanan rezim otoriter.
Bertolak dari masa lalu tersebut, ditambah tantangan otonomi daerah yang memberi kebebasan daerah dalam mengembangkan budaya lokal, masyarakat Riau mulai sadar pentingnya mempertahankan dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal yang merupakan identitas mereka. Kesadaran itu terwujud dan dapat dilihat dari tingginya semangat masyarakat Riau dalam mensosialisasikan model bangunan perumahan berarsitetkur Melayu menghasilkan juga misalnya apa yang dikenal dengan  selembayung sebagai ciri dari daerah ini.
Kebijakan mempertahakan identitas dan ideologis ini secara tidak langsung misalanya, Peraturan Daerah No.12 Tahun 2001,  tentang, “Penggunaan Busana Melayu”. Jika dillihat dari desainnya khususnya yang digunakan wanita [juga dapat digunakan istilah perempuan] tidak terlepas dari pengaruh agama tersebut. Pada konteks yang lain dalam wujud mempertahakan eksistensi etnik- ideologis yang sejalan juga terdapat penyelenggarakan berbagai kegiatan budaya [seminar, dialog, festival budaya, kesenian daerah, dan lan-lainnya] yang tidak terlepas dar pengaruh agama.
Temuan lapangan menunjukkan jika realitas kebijakan ini menimbulkan pertarungan di kalangan subetnis Melayu tertentu di Riau, terutama ketika memaknai symbol arsitektural Melayu [Selembayung] sebagai ciri bangunan gedung- gedung di di Riau misalnya. Oleh karena itu, hingga saat ini pemerintah setempat belum bisa mengeluarkan peraturan daerah [perda] terkaitan penetapan ciri bangunan gedung atau perumahan masyarakat Melayu Riau. Berdasarkan perbagai permasalahan yang dijelaskan menunjukan jika praktik tindakan nyata dari pengertian  etnik- idelogis yang berjalan selaras juga terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu masyarakat atau orang Riau dalam menggali nilai- nilai budaya sebagai upaya dalam mempertahankan identitas mereka [orang Riau].
Kemudian selanjutnya, istilah pertarungan yang dilakukan masyarakat (termasuk elemen- elemennya) atau orang Riau dalam membangun koeksistensi identitas walaupun beragam tetap terafiliasi pada hubungan etnik-idelogis tersebut. Ini dapat dimengerti jika simbol budaya yang menjadi identitas masyarakat Riau misalnya yang paling kasat mata adalah berbusana Melayu yang islamis dapat dipertahankan untuk masa yang akan dating. Ini sebagai antisipasi, perlawanan dan proteksi  terhadap ancaman budaya luar dan arus globalisasi.

## Melayu Dalam Konsepsi Struktural- Konstitusional
Pada konteks ini struktural-konstitusional digunakan untuk lebih memahami fonomena struktur politik dan perubahan budaya terhadap institusi politik lokal Lembaga Adat Melayu [LAM] Riau yang juga berlaku secara nasional sebagai implikasi dari dampak Reformasi di Indonesia. Fenomena lembaga adat [insitusi budaya] yang mewakili etnik lokal adalah bagain dari struktur politik yang tetap memiliki kekuasaan untuk mendukung para aktor [elite] atau tokoh masyarakat yang merepresentasi budaya lokal [adat].
Berhubungan dengan realitas strukturasi [struktur yang melembaga] melalui keabasahan hukum dasar tertulis [konstutusi]. Dalam hal ini teradapat realitas yang kontras bertentangan dalam memandang realitas sosial [politik] dalam konteks identitas. Pertama, pendekatan yang terlalu menekankan pada dominasi struktur dan kekuatan sosial [seperti fungsionalisme-struktural yang cenderung ke obyektivisme]. Kedua, pendekatan yang terlalu menekankan pada individu [seperti, budaya politik yang cenderung ke subyektivisme].
Menghadapi dua pendekatan [cara mehamahi kondisi struktural] yang kontras dan bertentangan tersebut menjadikan struktural- konstitusional sebagai cara pandang memahami konsep Melayu dalam lanskap yang diproteksi konstitusi. Realitas keberadaan lembaga adat dan hubungan dengan pemerintah daerah menujukkan bahwa kehidupan sosial [yang dalam makalah ini diasosiasikan menjadi kehidupan politik] lebih dari sekedar tindakan-tindakan individual. Namun, kehidupan politik itu juga tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan-kekuatan politik juga sosial dan budaya.
Dalam konteks ini human agency dan struktur politik berhubungan satu sama lain. Aktivitas yang berulang-ulang melaui agen individual  yang mereproduksi struktur tersebut. Aktivitas sehari- hari seseorang memperkuat dan mereproduksi seperangkat ekspektasi. Perangkat ekspektasi
orang-orang lain yang membentuk sebagai kekuatan politik dan “struktur politik yang dalam konteks ini diibaratkan sebagai kekuatan politik dan struktur politik.
Dalam hubungan dengan struktur politik seperti, partai politik, pemerintahan daerah (birokrasi), lembaga pemilihan, legislatif dalam realitas politiknya selalu melakukan kegiatan politik. Namun ini juga berarti jika semua struktur itu dapat diubah, ketika orang [aktor] mulai mengabaikan, menggantikan, atau mereproduksinya secara berbeda.
Berdasarkan pelbagai ulasan terdahulu terlihat bahawa meskipun ada perbedaan pandangan mengenai derajat pentingnya perubahan struktur politik dan pengaruh perubahan budaya dalam proses membangun demokrasi yang terpenting perlu disadari adalah jika budaya merupakan faktor yang mempengaruhi konsolidasi demokrasi.
Dalam konteks memahami hubungan reformasi struktur dan budaya demokrasi dapat diketahui berdasakan keberhasilan pemilihan umum demokratis pada tahun 1999 dan tahun 2004 yang ke semunya berlangsung, dan terjadi di di Riau. Realitas ini berkaitan hubungan tersebut menunjukkan bahwa secara budaya nasional menerima demokrasi sebagai norma utama kehidupan politik. Yang paling menonjol ialah pemilihan kepala daerah yang baru-baru ini yang oleh banyak kalangan dikhawatirkan akan diwarnai oleh konflik-konflik antar pendukung masing- masing calon. Ada kekhawatiran bahwa bentrokan-bentrokan itu akan dipertajam oleh pertentangan sosial [ social cleavages] yang sudah ada di masyarakat dan tampil ke permukaan dalam suasana kebebasan yang lahir bersama reformasi, seperti pertentangan etnis dan agama.
Berdasarkan pada penjelasan tersebut menjadi jelas begitu pentingnya memahami relasi antara struktur [lembaga] politik dan aktor [aktivis] politik sebagai rangkaian yang tak terpisahkan dalam memahami dinamika perkembangan budaya demokrasi  di Sulawesi Selatan khususnya dan Indonesia umumnya.

## Hasil Penelitian
Belajar dari apa yang terjadi terkait dengan pentingnya struktural-legal cara memahami realitas identitas [yang dalam konteks ini Orang Melayu] dapat dipahami dengan asal muasal kebangkitan negara-bangsa. Belajar pengalaman Orbe di Riau yang juga reformasi terkait dengan kurangnya kepedulian para pengkaji gerakan kebangsaan terhadap rasa kebangsaan-rasa nasionalitas  perasaan pribadi dan kultural bahwa seseorang dan orang-orang lain tertentu adalah satu bangsa - bahwa anda dan saya merasa sebagai ‘orang Indonesia’, bahwa anda dan saya adalah kita, bahwa orang-orang lain adalah mereka. Padahal, kenyataan yang kita selami sebagai bangsa Indonesia ini, hanyalah realitas imajiner.
Kekitaan kita [orang Riau] adalah komunitas imajiner yang kita namai Riau yang pada konteks lain bagian dari Indonesia ini. Apa yang selama ini dimengerti sebagai orang Melayu misalnya dan putra daerah atau orang Riau bukan Riau adalah sebagai pengejawantahan rasa keindonesiaan dalam perepsktif kelokalan. Istilah komunitas-komunitas imajiner menurut memuat arti “kesatuan hidup (manusia) dalam wilayah geografis yang batas-batasnya telah tertentu, yang sebagaimana dipahami ( conceived ), dipikir ( thought ), diserap sebagai gambaran mental ( surmised mental image ) oleh orang-orang yang bersangkutan (yang menganggap diri terlibat di dalam kesatuan hidup itu atau menganggap diri sebagai anggotanya).
Proses penciptaan ‘komunitas orang Riau yang kalau menggunakan istilah Anderson [2006] identik dengan imajiner’ atau bangsa Riau yang tergantung  realitas pada konteks empirik lingkungnya yangn ‘masih dianggap abstrak’. Dapat dibayangkan jika teritorialisasi keyakinan keagamaan [yang sebelumnya telah dijelaskan], perkembangan bahasa resmi negara yang diangkat dari bahasa Riau yang telah hilang menjadi Indonesia. Inilah realitas dalam konteks masyarakatnya yang disebut orang Melayu Riau.
Nampaknya lebih baik diperhatikan konsep ‘nasion’ atau ‘bangsa’ itu sendiri, menawarkan sebuah definisi yang dapat
dipakai. Selama ini nasionalisme telah sering didera kebingungan, kalau tidak dapat dikatakan kegusaran, akibat paradoks ini, di antaranya: [1]. Modernitas objektif bangsa-bangsa di mata para sejarawan vs . kepurbaan subjektifnya di mata para nasionalis; [2]. Universalitas formal kebangsaan sebagai suatu konsep sosio-kultural dalam jagat  modern semua orang dapat, musti, akan ‘punya’ suatu kebangsaan tertentu, sama seperti tiap manusia ‘punya’ gender tertentu vs . kekhususan pengejawantahan konkretnya yang tak dapat ‘diobati’ lagi. [3]. Daya ‘politis’ nasionalisme vs . kesengsaraan filosofisnya, atau malah ketidak-koherenannya.
Dengan perkataan yang berbeda, tidak seperti sebagian besar ‘isme’ lain, nasionalisme belum pernah melahirkan pemikir nasionalisme tak punya tokoh semacam. Kehampaan ini dengan gampang membangkitkan sifat rendah diri sampai ke tingkat tertentu di tengah kumpulan intelektual kosmopolitan yang berbahasa majemuk. Orang bisa agak terlalu cepat menyimpulkan bahwa “tidak ada di sana di sana.”Pengkaji nasionalisme yang begitu simpati terhadap subjeknya pun, tak urung menulis bahwa Nasionalisme sejarah pembangunan modern, tak dapat dielakkan sama seperti sesosok pribadi lengkap dengan hak asasi yang melekat padanya. Ini juga  dengan kemampuan yang sudah dari sanonya  [in-sich] untuk menurun ke kegilaan, berakar pada dilema ketidakberdayaan yang diberikan kehadapan sebagian besar alam raya ini [sederajat dengan infantilisme bagi masyarakat] dan pada umumnya tak mungkin disembuhkan.
Sementara bangsa adalah sesuatu yang imajiner [ke-abstrak-an] karena para anggota bangsa terkecil sekali pun tidak bakal tahu dan takkan kenal sebagian besar anggota lain, tidak akan bertatap muka dengan sebagian besar anggota lain itu, bahkan mungkin tidak pula pernah mendengar tentang mereka.  Namun setiap pemikiran termasuk orang Melayu yang menjadi anggota bangsa itu hidup sebuah bayangan tentang kebersamaan mereka. Mengacu kepada pembayangan ini tatkala ia menulis bahwa Nasionalisme bukanlah bangkitnya kesadaran diri

## Hasil Penelitian
suatu bangsa: nasionalisme menemukan bangsa- bangsa di mana mereka tidak ada.
Namun rumusan ini masih punya kekurangan, lantaran ingin menunjukkan bahwa nasionalisme menjadi jubah yang dianyam dari ‘serat kepalsuan’, makanya ia memilih penemuan hingga ke ‘pemalsuan’; ketimbang ‘pembayangan’ serta ‘penciptaan’. Dengan begitu ia mengisyaratkan bahwa komunitas sejati itu ada yang kemudian secara menguntungkan dipaskan dengan bangsa-bangsa.
Dalam kenyataan, semua komunitas, asalkan lebih besar dari dusun-dusun primordial di mana para anggotanya bisa saling bertatap muka langsung setiap hari [bahkan mungkin komunitas semacam ini pun], adalah komunitas imajiner. Pembedaan antarkomunitas dilakukan bukan berdasarkan kesejatian [kepalsuan, misalnya], melainkan menurut gaya pembayangannya. Para penduduk kampung di Riau senantiasa tahu bahwa mereka punya keterkaitan dengan orang-orang yang sama sekali belum pernah mereka lihat, tetapi ikatan-ikatan ini dahulu dibayangkan secara khusus dan ‘jelas’ sebagai jaring-jaring kekerabatan dan keklienan yang luwes [dapat mulur, dapat mengecil].
Penjelasan bahwa bangsa dibayangkan sebagai sesuatu yang pada hakikatnya bersifat terbatas karena bahkan bangsa-bangsa paling besar pun, yang anggotanya mungkin semilyar manusia, memiliki garis-garis perbatasan yang pasti meski elastis. Di luar perbatasan itu adalah bangsa lain. Tak satu bangsa pun membayangkan dirinya meliputi seluruh umat manusia di bumi. Para nasionalis yang paling mendekati  sikap ‘juru selamat’ pun tidak mendambakan datangnya hari agung di mana seluruh anggota spesies manusia bakal bergabung dengan bangsa mereka dengan cara seperti, dalam zaman tertentu, memimpikan sebuah daerrah Riau.
Bangsa dibayangkan sebagai sesuatu yang berdaulat, lantaran konsep itu lahir dalam kurun waktu di mana Pencerahan dan memporak- porandakan keabsahan ranah dinasti berjenjang
berkat pentahbisan oleh Tuhan sendiri. Konsep itu bermula di masa para pengikut paling setia pun dari agama universal mana pun menjadi di hadang kemajemukan semua agama universal yang hidup, dan harus menghadapi alomorfisme antara masing- masing klaim keimanan ontologis serta bentang kewilayahannya, bangsa-bangsa yang bermimpi tentang kebebasan, dan andai pun di bawah lindungan, secara langsung tanpa perantara. Panji dan penaksir kebebasan ini adalah negara berdaulat. Dalam hubungan ini akhirnya bangsa dibayangkan sebagai sebuah komunitas. Ini disebabkan  tak peduli akan ketidaksetaraan nyata dan eksploitasi yang mungkin lestari dalam tiap bangsa, bangsa itu sendiri dipahami sebagai kesetiakawanan yang mendalam dan arahnya mendatar/horisontal.
Hampir dua dasawarsa terakhir, rasa persaudaraan inilah yang memungkinkan begitu banyak orang, jutaan jumlahnya, jangankan untuk melenyapkan nyawa orang lain, mereka pun bersedia meregang nyawa sendiri demi pembayangan [konteks lingkup masyarakat etnik- ideologisnya] terbatas seperti itu. Sebuah kematian tersebut menyeret orang lokal dan nasional ke hadapan persoalan esensi yang dibawa nasionalisme [Negara-bangsa]: apa yang menjadikan pembayangan-pembayangan yang kian menciut dalam kerangka sejarah terkini  [tidak lebih dari dua abad saja] bisa menggugah pengorbanan kolosal seperti itu? Dan menurut Anderson bahwa permulaan jawabannya tergeletak di akar-akar budaya nasionalisme.
Dalam Pasal 26 UUD 1945 diamandemen dan kemudian telah dibentuk Undang-Undang organik yaitu Undang-Undang No.12 Tahun 2006, konsep dan pengertian orang-orang ‘Bangsa Indonesia Asli’, misalnya  masih menyisakan persoalan politik [identitas] yang tidak tuntas, sekalipun fakta politik persoalan kewarganegaraan Indonesia yang berdimensi diskriminatif, yaitu dikenal dengan istilah Pribumi dan Non Pribumi sudah mulai ditinggalkan, bahkan secara khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan komitmen pemerintah yang tidak memberlakukan

## Hasil Penelitian
diskriminasi atas dasar apapun, apakah itu suku, ras atau agama. Dalam hal ini  semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan kita tidak lagi mengenal warga Pribumi dan Non Pribumi meskipun warga asli atau keturunan semua mempunyai hak pelayanan publik yang sama.
Konsep orang-orang bangsa Indonesia asli sebagaimana dikonstruksikan dan dirumuskan Undang-Undang Kewarganegaraan baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 menawarkan sebagai solusi bagi penyelesaian persoalan hukum kewarganegaraan yang timbul dimasa orde baru dan sekaligus menghilangkan diskriminasi dari peraturan-peraturan yang ada sebelumnya, upaya koreksi terhadap kekeliruan orde baru dalam menerapkan konsep kebangsaan berdasarkan siasat kesatuan dan persatuan yang telah secara sistematik melenyapkan arti keberagaman dan menekan perbedaan dengan suatu budaya unilateral.
Oleh karena itu, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diharapkan masyarakat Indonesia yang bersifat plural dan multikultur lebih terjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak, terutama dalam pengakuan akan pluralisme kultural dan keterikatan etnik tertentu terhadap budaya dan komunitas etniknya sendiri tidak lagi mengalami kesulitan menjadi Warga Negara Indonesia sebagai identitas Bangsa Indonesia Asli sebagaimana dimaksud dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menentukan bahwa “Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara.”
Dalam penjelasan Pasal 2 tersebut menerangkan pengertian orang Bangsa Indonesia Asli adalah “Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya, dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri”. Kemudian ketentuan pasal 4 menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di wilayah Negara Republik Indonesia dianggap Warga Negara Indonesia sekalipun status kewarganegaraan orang tuanya
tidak jelas, hal ini berarti secara yuridis ketentuan ini oleh pembentuk Undang-Undang dimaksudkan se dapat mungkin mencegah timbulnya keadaan tanpa kewarganegaraan dan memberi perlindungan terhadap segenap Warga Negara Indonesia.
Latar belakang yang dipikirkan oleh pembentuk Undang-Undang No.12 Tahun 2006 dilihat dari segi perspektif hukum kewarganegaraan mengandung makna bahwa kata orang-orang Bangsa Indonesia asli ditentukan oleh keaslian berdasarkan tempat kelahiran. Dengan demikian penjabaran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengenai konsep bangsa Indonesia asli tidak didefinisikan berdasrkan etnis, melainkan berdasarkan pada hukum bahwa keaslian Warga Negara Indonesia ditentukan berdasarkan tempat kelahiran dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
Oleh karena itu, dengan menerapkan asas kelahiran ( ius soli ), orang yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia sekalipun status kewarganegaraan orang tuanya tidak jelas wajib mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, karena mereka adalah warga negara Republik Indonesia. Titik berat diletakkan asas kelahirannya dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan supaya tidak ada anak yang lahir menjadi [diskriminasi]. Namun Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru menganut asas Ius soli secara terbatas, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak dan anak-anak  tersebut setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin harus menggunakan hak opsinya yaitu anak-anak tersebut harus menentukan kewarganegaraannya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memberi penegasan mengenai hak opsi dalam hal penentuan kewarganegaraan seseorang.
Hal ini berarti bahwa semua Warga Negara Indonesia dan/atau lahir di Indonesia, tidak peduli etnis Tioghoa, Arab, India dan lain-lain. Semuanya dianggap Warga Negara Indonesia asli. Konsekuensi yuridisnya semua Warga Negara Indonesia keturunan yang sudah menikah  dan mempunyai keturunan yang sudah lahir di wilayah

## Hasil Penelitian
Negara Republik Indonesia demi hukum menjadi orang-orang bangsa Indonesia asli karenanya secara yuridis tidak diperlukan lagi membuat Surat Bukti Kewarganegaraan  Republik Indonesia (SBKRI) melainkan cukup menunjukkan akta kelahiran saja.
Interpretasi tentang pengertian orang- orang Bangsa Indonesia Asli ini, setidak-tidaknya telah memperjelas pengertian Asli  yang bersifat yuridis konstitusional yang tidak dapat kita abaikan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 26 dan Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 (sebelum amandemen) dengan Pasal 1 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946, sehingga mereka yang menjadi warga negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sama aslinya seperti yang dimaksud asli berdasarkan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 ditetapkan oleh Konstitusi UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 bahwa Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya adalah orang-orang Bangsa Indonesia Asli dalam negara Republik Indonesia secara otomatis menjadi warga negara Republik Indonesia.
Landasan konstitusional dan ketegasan siapa orang-orang Bangsa Indonesia Asli berdasar UUD 1945 dipertegas secara yuridis dengan berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berikut penjelasan dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 telah memperjelas dan mempertegas kedudukan dan kepastian hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia yang sejak kelahirannya di wilayah Negara Republik Indonesia dengan ketentuan yang bersangkutan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri adalah Bangsa Indonesia Asli, hal yang sama berlaku juga terhadap anak yang dilahirkan di wilayah Negara Republik Indonesia dianggap Warga Negara Indonesia sekalipun status kewarganegaraan orang tuanya tidak jelas.
Konsep Bangsa Indonesia Asli yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 merupakan upaya pembentuk Undang- Undang untuk meluruskan makna dan sekaligus
mewujudnyatakan pemikiran yang dibangun di atas prinsip konsep harmonisasi yang senafas dan sejalan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 (sebelum dan setelah amandemen); batasan yuridis mengenai bangsa Indonesia asli telah saling mendekati dan saling menguatkan dengan konsep yang tertera pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1946, sehingga dengan demikian sejak berlakunya Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 dilihat pada tataran yuridis konstitusional terutama dalam interpretasi tentang pengertian Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya di wilayah Negara Republik Indonesia dan yang bersangkutan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain dan/atau sekalipun status kewarganegaraan orang tuanya tidak jelas berdasarkan batasan yuridis dalam Undang- Undang Nomor 12 tahun 2006 tetap diakui sebagai orang-orang Bangsa Indonesia Asli.
Sejak era reformasi telah mengalami begitu banyak perubahan didalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Undang-Undang 1945 telah di amandemen dengan memasukan semangat kesetaraan antara semua Warga Negara, tanpa membedakan asal usul keturunanya. Ini seperti pasal 6 Undang-Undang  Dasar 1945 sebelum diamandemen mensyaratkan seorang untuk menjadi Presiden haruslah “orang Indonesia asli” setelah diamandemen perkataan itu dihapuskan dan diganti dengan kata-kata “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya, dan tidak pernah menerima Kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.
Dengan demikian amanat ketentuan Pasal 6 dan pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen memiliki jiwa yang senafas dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 secara yuridis memberi batasan atau kriteria orang- orang bangsa Indonesia asli berdasarkan tempat kelahiran dan sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan tersebut demi hukum semua Warga Negara Indonesia keturunan, termasuk pula Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa yang

## Hasil Penelitian
meliputi golongan Tionghoa peranakan dan Tionghoa original yang sejak kelahirannya di wilayah Negara Republik Indonesia, sudah menikah dan mempunyai keturunan dalam hitungan beberapa generasi, tinggal dan mencari nafkah di Indonesia dan pada umumnya sudah berbaur dengan masyarakat Indonesia secara yuridis konstitusional dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.
Dalam hal ini mereka adalah orang Bangsa Indonesia Asli dan menjadi anggota penuh warga bangsa Indonesia yang harus diperlakukan sederajat dengan Warga Negara Indonesia lainnya yang berasal dari berbagai golongan dalam masyarakat, baik dari segi agama, ras, suku bangsa [etnis], kultural, bahasa maupun profesi. Oleh karena itu mereka mempunyai hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab yang sama dengan sesama anggota warga Indonesia yang lain.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pada pembahasan yang telah dijelaskan terdahulu, sesuai dengan tujuan yang dikemukakan,  maka kesimpulan penting dalam studi ini.  Pertama,   hubungan politik desentralisasi dan negara bangsa dalam kasus LAM berlangsung secara asimetris [tidak simetris]. Padahal kebijakan dibuat untuk memperkuat misi kebengasaan dan berlangsungnya proses integrasi nasional memalui pembangunan yang mengakomodir keberagaman [pluralistis].  Kedua,  kendala struktural dan kultural memberikan pengaruh terhadap hubungan Negara- bangsa dan Politik Identitas. Keberadaan LAM lebih menujukkan superioritas dan penekanan pada dominasi kultural.

## DAFTAR BACAAN
Abdul Rahman Embong. 2012. Negara-bangsa proses dan perbahasan . Edisi ke-2. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
A.C. Manulang. 2006.  Terorisme & Perang Intelijen. Jakarta: Manna Zaitun.
Armstrong, Karen. 2002. Berperang demi tuhan: fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi . Terj. Satrio Wahono. Bandung: Mizan.
Ahmad Syafii Maarif. 20012. Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita . [pnyt]
Ihsan Ali Fauzi dan Samsu Rizal Panggabean. Edisi Digital.  Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi.
Faucher, C. 2006. Popular discourse on identity politics and decentralisation in Tanjung Pinang publicschools . Asia  Pacific Viewpoint 47(2): 273-285.
Guss, D. M. 2000. The festive state: race, ethnicity and nationalism as cultural performance . Berkeley:University of California Press.
Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken.
2007. Politik Lokal di Indonesia. Jakarta: YOI.
Kahn, J. S. 2006. Other Malays: nationalism and cosmopolitanism in the modern Malay world. Singapore: Asian Studies Association of Australia in association with Singapore University Press and NIAS Press.
Lijphard, Arend. 1977. Democracy in Plural Societies: A Comprative Explanation . New Haven: Yale University Press.
Muhtar Haboddin. 2012. Menguatnya politik identitas di ranah lokal . Jurnal Studi PemerintahanVolume 3 Nomor 1 Februari.
Malley, M. 1999. Regions: centralisation and resistance in Emmerson, D. K. (pnyt). Indonesia beyond Suharto: polity, economy, society, transition . Armonk: M.E. Sharpe.
Moeloeng, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Muchid Albintani. 2001. Dari Riau merdeka sampai otonomi nol . Pekanbaru: Unri Press.

## Hasil Penelitian
Peraturan Daerah Provinsi Riau No.1 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Riau Tahun 2004-2008.
Peraturan Daerah Provinsi Riau No.1 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau.
Syamsuddin Haris [pnyt]. 1999. Indonesia di ambang perpecahan . Jakarta: Erlangga.
Siti Zuhro. 1999. Riau dan otonomi daerah . Dalam Syamsuddin Haris [pnyt]. Indonesia diambang perpecahan . Jakarta: Erlangga.
Sen, Amartya. 2007. Kekerasan dan ilusi tentang identitas . Serpong: Marjin Kiri.
Sri Astuti Buchari. 2014. Kebangkitan etnis menuju politik identitas . Jakarta: Yayasan
Pustaka Obor Indonesia.
Tabrani Rab. 1990. Fenomena Melayu. Pekanbaru: Lembaga Studi Sosial Budaya Riau.
Thomas Santoso. 2000. Potret kekerasan politik agama dalam era reformasi .Makalah dipresentasikan dalam Lokakarya Flienders Fisip UGM, Yogyakarta.
Ubed Abdilah.2002. Politik identitas etnis. Magelang: IndonesiaTera.
William. 2006. Bagaimana mengelola konflik: petunjuk praktis untuk manajemen konflik yang efektif . Cetakan keenam. Terj.  Arif Santoso. Jakarta: PT. Bumi Aksara.