INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 2299-3010 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Masalah Perlindungan Hak Masyarakat Adat Terhadap Pembangunan IKN
Dea Risti Aulia¹, Herjuno Putro², Laras Dwi Mufidah 3 🖂
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Email: larasdwimufidah@students.unnes.ac.id 3 🖂

## Abstrak
Setidaknya dibutuhkan lahan seluas 262.814 hektar di Pulau Kalimantan yang diperlukan untuk agenda  pemerintah  republik  Indonesia  dalam  pemindahan  Ibu  Kota  Negara  (IKN)  yang  akan dibangun di daerah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Beberapa tempat ini berada di tanah  masyarakat  adat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  kondisi  terkini  terkait pengalihan hak atas tanah masyarakat adat. Masalahnya adalah bahwa masyarakat adat memiliki kepemilikan tanah di daerah tersebut dan khawatir pembangunan IKN akan memaksa mereka keluar dari properti mereka. Kepastian penguasaan tanah sangat penting bagi masyarakat adat dan suku karena hubungannya dengan kesejahteraan ekonomi, perlindungan keanekaragaman hayati, dan identitas komunal dan budaya. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis cara- cara bagaimana masalah tanah masyarakat adat dapat dikurangi selama fase pembentukan IKN. Temuan  studi  menyoroti  perlunya  melindungi  Masyarakat  Adat  melalui  metodologi  analitik deskriptif  untuk  penelitian  kualitatif.  Kekayaan  Masyarakat  adat  harus  diatur  sempurna  dalam Rancangan Undang-Undang masyarakat adat, pemerintah daerah seharusnya memfasilitasi akan adanya  peraturan  daerah  yang  mengatur  bagaimana  kelanjutan  tumpang  tindih  hak-hak masyarakat dengan kebijakan pemerintah.
Kata Kunci : IKN, Kalimantan, Masyarakat, Adat, Perlindungan

## Abstract
At least 262,814 hectares of land are needed on the island of Kalimantan which is needed for the agenda of the Indonesian government in moving the State Capital (IKN) to be built in the North Penajam Paser and Kutai Kartanegara areas. Some of these places are on indigenous peoples' lands. This study aims to explain the current conditions related to the transfer of land rights of indigenous peoples. The problem is that indigenous peoples own land in the area and fear that the construction of the IKN will force them off their property. Security of land tenure is very important for indigenous and tribal peoples because of its relationship to economic well-being, protection of biodiversity, and communal and cultural identity. The purpose of this article is to analyze the ways in which indigenous peoples' land problems can be mitigated during the IKN establishment  phase.  The  study  findings  highlight  the  need  to  protect  Indigenous  Peoples through  descriptive  analytic  methodologies  for  qualitative  research.  Many  things  must  be completed, Indigenous peoples' assets must be perfectly regulated in the Indigenous Peoples Draft Law, the  regional  government must facilitate  the existence of regional  regulations that regulate how the continuation of community rights overlaps with government policies.
Keywords: IKN, Kalimantan, Community, Customs, Protection.

## PENDAHULUAN
Pada dasarnya gagasan memindahkan Ibu Kota dari Jakarta bukanlah hal baru. Pada era Presiden  Sukarno  sudah  muncul  wacana  untuk  menjadikan  Kota  Palangkaraya,  Kalimantan Tengah sebagai Ibu Kota (Yahya, 2018).
Ibu  Kota  Negara  Indonesia  kini  yaitu  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta,  kini  terancam eksistensinya  sebab  pidato  kenegaraan  Presiden  Republik  Indonesia  yang  digelar  pada  16 Agustus  2019.  Presiden  Joko  Widodo  menyebutkan  bahwa  jajarannya  sudah  meminta  izin kepada  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  berkaitan  dengan  pemindahan  Ibu  Kota  Republik Indonesia  dan  telah  lolos  dari  kajian  Badan  Perencanaan  dan  Pembangunan  Nasional (Bappenas RI).
Joko Widodo berharap, agenda ibu  kota  baru akan sarana terwujudnya pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi di seluruh penjuru Indonesia, proyek pemindahan ibu kota baru ini sekaligus sebagai representasi terhadap kemasyhuran negara Indonesia.  Pada Senin, 26 Agustus 2019, Presiden kembali membawa keterangan bahwa ia telah memutuskan letak  wilayah  yang  akan  digunakan  sebagai  lokasi  ibu  kota  baru  Indonesia  yang  berada  di
Kalimantan  Timur,  yaitu  Penajam  Paser  Utara  dan  Kutai  Kartanegara  Provinsi.    Wilayahnya mempunyai luas 256.142 hektar, rencananya Inti  Pusat Pemerintahan (KIPP) terletak  di area seluas 6.671 hektar yaitu di Kecamatan Sepaku. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  pun  turut  mengambil  bagian,  terbukti  atas  dilaksanakannya  sayembara  mengenai desain Ibu Kota Republik Indonesia dalam skala nasional dan terbuka untuk muka umum pada bulan  oktober  2019.  Bulan  Februari  tanggal  15  tahun  2022  secara  eksklusif,  dikeluarkannya Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2022  tentang  Ibu  Kota  Negara  sebagai  dasar  atas pemindahan Ibu Kota Negara dilengkapi dengan tahapan pembangunan pertama IKN yang direncanakan  dalam  tahun  2022-2024.  Dipilihnya  nama  Nusantara  sehingga  dapat  penulis sebut sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN), sebelumnya terdapat dari 80 nama yang telah diterima Jokowi.  JJ  Rizal,  seorang  sejarawan  mengatakan  jika  kata  Nusantara  diambil  dari  para masyarakat Majapahit yaitu mencerminkan bias Jawa yang dominan.
Wacana   pemindahan   IKN   ke   pulau Kalimantan didasarkan pada sejumlah pemikiran ekologis  dan  ekonomis.  Saat  ini, Jakarta dianggap tidak mampu lagi menanggung beratnya beban ekologis sebagai Ibu  Kota.  Persoalan  ekologis  yang  menahun terjadi  di Jakarta seperti banjir,  polusi  udara, dan macet memiliki  dampak pada produktivitas pemerintahan(Yulaswati, 2019)
Pemindahan Ibu Kota ini dilandasi sebagai kondisi siap Indonesia untuk menghadapi tantangan  di  masa  depan.  Masa  depan  Indonesia  diharapkan  terwujud  pada  tahun  2045 sebagai  5  besar  perekonomian  global.  Transformasi  ekonomi  menjadi  salah  satu  alasan dibuatnya agenda pemindahan IKN yang diikuti oleh penyederhanaan peraturan, pemanfaatan sumber  daya  manusia  menggunakan  hilirisasi  industri.  Diperkirakan  Indonesia  pada  tahun 2045,  mempunyai  pendapatan  perkapita  US$  23.119.  Selanjutnya,  IKN  harus  menekankan pemerataan  ekonomi  inklusif  pada  wilayah  timur  Indonesia  yang  sebelumnya  hanya terkonsentrasi pada Provinsi Jawa.
Terlepas dari rencana besar pemerintah dalam pemindahan IKN, berbagai protes dan permasalahan muncul dari masyarakat seluruh Indonesia terutama masyarakat lokal  daerah pembangunan  IKN  yaitu  Kalimantan  Timur.  Masyarakat  Kalimantan  yang  termasuk  dalam masyarakat Adat. Proyek besar ini justru membuat kekhawatiran masyarakat adat, karena tidak ada regulasi yang menjamin hak-hak mereka dalam tingkat Undang-Undang. Pembangunan IKN yang sedang berjalan tidak menarik perhatian pemerintah untuk mempercepat  Rencana Undang-Undang  yang  bertujuan  melindungi  hak-hak  mereka.  Wilayah  IKN  pada  dasarnya adalah  Kawasan  Budidaya  Kehutanan,  pemasangan  batas-batas  tanpa  berunding  dengan
masyarakat adat setempat. Tulisan ini mengkaji berkaitan dengan masalah yang terjadi kepada masyarakat adat Kalimantan atas pembangunan IKN, karena menurut kami pembangunan IKN harus dilaksanakan tanpa menghapus kekayaan adat dan budaya Indonesia. Masyarakat adat harus dilindungi eksistensi dan kepentingannya oleh hukum seperti yang dituliskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan -kesatuan masyarakat hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  sesuai  dengan perkembanga n masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”

## METODE PENELITIAN
Penelitian  menggunakan  metode  penulisan  melalui  studi  kepustakaan  yang  disebut penulisan hukum normatif, data sekunder akan diteliti dan disaring sesuai permasalahan yang sedang  ditulis  (Soekanto  &  Mamuji,  2013).    Penelitian  ini  bertujuan  agar  penulis  bisa mempelajari bagaimana rencana pemerintah untuk mengatasi keprihatinan masyarakat hukum adat sehubungan dengan perkembangan IKN ke  depan. Penelitian ini bersifat kualitatif dan deskriptif.  Creswell  (2008)  berpendapat  bahwa  penelitian  kualitatif  adalah  sarana  dimana pentingnya masalah sosial atau manusia dapat dipahami dengan lebih baik. Literature review dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan penyelidikan pemindahan ibu kota negara. Tiga fase berbeda dari analisis data dilakukan. Reduksi data, tampilan data, dan terakhir, data yang sudah dikumpulkan, selanjutnya diinterpretasikan, lalu digabungkan menggunakan teori serta informasi tertentu yang berkaitan dengan topik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Surat Edaran Dirjen Bina Pemerintahan Desa yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 2021 (no. 189/3836/BPD) pada dasarnya meminta kepada kepala kota atau kabupaten untuk melindungi  dan  mengakui  hak-hak  tradisional  masyarakat  adat.  Tujuannya  adalah  untuk memaksimalkan usaha pemerintah atas hak- hak masyarakat adat yang perlu diakui. Maka agar tercapai,  pemerintah  daerah  harus  melakukan  verifikasi  dan  pengesahan  keberadaan masyarakat hukum adat terlebih dahulu, kemudian menerbitkan peraturan penetapan jika ada bukti yang ditemukan dalam proses verifikasi dan pengesahan bahwa suatu masyarakat adalah masyarakat hukum adat.
Untuk mencapai hal ini, pemerintah daerah harus melakukan verifikasi dan pengesahan keberadaan  masyarakat  hukum  adat  terlebih  dahulu,  kemudian  menerbitkan  peraturan penetapan jika ada bukti yang ditemukan dalam proses verifikasi dan pengesahan bahwa suatu
masyarakat adalah masyarakat hukum adat. Sesuai dengan surat edaran tersebut, pemerintah daerah  terlebih  dahulu  harus  melakukan  verifikasi  dan  pengesahan  keberadaan  masyarakat hukum adat,  kemudian mengeluarkan peraturan penetapan jika dalam  proses verifikasi dan pengesahan adanya keberadaan asli masyarakat adat. Masyarakat adat berhak berpartisipasi politik  yang  sejalan  dengan  sipil,  sesungguhnya  harus  sangat  diperhatikan  khusus  oleh pemerintah.  Pelestarian  dan  perlindungan  hak-hak  masyarakat  adat  meliputi  sosial  budaya, politik, serta ekonomi. Hak ulayat atas tanah ulayat dan pengelolaan hutan termasuk dalam hak yang  paling  dasar  dalam  kepercayaan  masyarakat  adat.  Mengelola  sumber  daya  alam  dan melindungi  kepemilikan  tanah  di  tanah  adat  masyarakat  adat  sangat  penting  untuk kelangsungan hidup jangka panjang mereka (Wiersma, 2005: 1070). Tanah memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat adat karena memberikan landasan bagi otonomi mereka.
Untuk mencegah pelanggaran hak  dan marginalisasi masyarakat adat,  penting untuk mengurangi proyek pembangunan IKN di wilayah-wilayah yang dapat menjadi subyek sengketa antara masyarakat adat dan pemerintah. Meninjau literatur, Helen Quane menyimpulkan bahwa persyaratan substantif dan partisipatif dapat dipenuhi untuk melindungi hak-hak masyarakat adat bahkan ketika ada konflik kepentingan  dengan  pihak berwenang. Sebagai tugas serius pertama, kita harus mengkaji legitimasi landasan kebijakan yang mendukung relokasi IKN ke Pulau Kalimantan. Kedua, apakah masyarakat adat setempat akan diuntungkan dengan relokasi IKN di sana? Ketiga, pencegahan apa yang dilakukan pemerintah untuk mencegah penderitaan masyarakat adat akibat pembangunan IKN. Dan keempat, pemerintah, dalam perannya sebagai pelaksana pengembang IKN, harus bekerja untuk memitigasi potensi dampak merugikan proyek terhadap  kesejahteraan  masyarakat  adat.  Persyaratan  partisipatif  untuk  memastikan  bahwa masyarakat  adat  diperlakukan  sebagai  subjek  selama  proses  mengikuti  pemenuhan  empat kondisi substantif.
Secara  hukum,  masyarakat  adat  dilindungi  di  tingkat  konstitusional;  namun,  dalam prakteknya, hak-hak masyarakat adat telah diabaikan berkali-kali demi kemajuan. Oleh karena itu, perlakuan kepada masyarakat adat tidak boleh sewenang-wenang, kita harus menghormati mereka agar meluruskan konstitusi dengan mementingkan aspek perlindungan, kemanusiaan, keadilan,  keharmonisan    serta  keseimbangan  antara  hukum  dan  pemerintah  guna  demi terbangunnya IKN yang tidak merugikan semua golongan masyarakat Indonesia. Otoritas IKN harus memastikan bahwa hak-hak masyarakat hukum adat sudah terpenuhi atau belum yang didasarkan  pada  undang-undang  yang  masih  berlaku  sekarang  tanpa  membahayakan
kemajuan  IKN  itu  sendiri.  Sebagai  contoh  sekelompok  orang  yang  haknya  telah  dilanggar karena upaya modernisasi, pertimbangkan penderitaan penduduk asli Amerika.
Komunitas asli memiliki ikatan yang dalam dan rumit dengan tempat yang mereka sebut rumah. Selain nilai moneternya, tanah digunakan dalam upacara keagamaan dan merupakan gudang kearifan budaya. (Komnas HAM, 2020). Dalam proses pengembangan IKN, langkah- langkah untuk menangani masalah tanah masyarakat adat dalam hukum adat: (a) Melindungi serta mengakui keberadaan  masyarakat adat melalui identifikasi, mengesahkan lalu terakhir menetapkan; (b) memaksimalkan kembali ketentuan peraturan yang mengatur masyarakat adat; (c) mengurangi dampak hilangnya mata pencaharian masyarakat adat dan menyiapkan mata pencaharian  alternatif.  Menurut  Undang-Undang  Pokok-Pokok  Agraria  No.  5  Tahun  1960, negara  sebagai  kekuasaan  kolektif  warga  negaranya  memiliki  dan  mengurus  semua  tanah. Namun, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah, negara dapat mendelegasikan tanggung jawab  kepada  daerah  otonom  dan  Masyarakat  Adat  dimana  pendelegasian  tersebut  sangat penting  dan  tidak  merugikan  kepentingan  nasional.  Sepanjang  tidak  bertentangan  dengan pembatasan  yang  lebih  ketat,  maka  hak  ulayat  juga  harus  dilaksanakan  menurut  undang- undang ini.

## Daftar Permasalahan IKN dengan Masyarakat Adat
Indonesia menjadi negara yang kaya akan keberagaman budaya dan adat istiadat. Dari banyaknya kelompok masyarakat adat, banyak yang bermukim di kawasan hutan atau hutan belantara.  Kelompok  masyarakat  adat  seharusnya  mendapatkan  hak-hak  atas  lingkungan hidupnya  sebagaimana yang sudah tercantum dalam UU. Pada 2020, Joko Widodo Presiden Republik Indonesia membuat pengumuman yang berisi  akan dilaksanakannya agenda besar yaitu  Ibu  Kota  Negara  Indonesia  yang  baru  dan  berlokasi  di  Kalimantan  Timur.  Rencana  ini disambut dengan antusiasme, namun juga menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat adat yang  tinggal  di  wilayah  tersebut.  Namun,  dengan  adanya  pembangunan  Infrastruktur Komunikasi dan Nirkabel (IKN) yang merupakan proyek pemerintah untuk membangun jaringan telekomunikasi di Indonesia, hal ini mengancam hak-hak masyarakat adat. Pembangunan IKN membutuhkan lahan yang cukup besar, dan seringkali lahan tersebut merupakan kawasan adat masyarakat yang telah dihuni selama berabad-abad.
Masalah  perlindungan  hak  masyarakat  adat  terhadap  pembangunan  IKN  sangat kompleks dan menuntut penanganan  yang serius dari  pemerintah  dan masyarakat.  Deretan masalah yang sudah penulis susun antara lain :
1. Masyarakat adat yang tidak dilibatkan dalam pertimbangan atas pembangunan IKN.
2. Kurangnya  informasi  dan  transparansi  mengenai  proyek  pembangunan  IKN,  sehingga masyarakat adat tidak mengetahui dampak dan implikasi dari proyek tersebut.
3. Sumber daya alam yang juga merupakan hak dari masyarakat adat seperti tanahnya, tidak ada keadilan atas kompensasi dari pihak pembangunan IKN.
4. Tidak adanya mekanisme  yang memadai untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat adat dengan pihak yang bertanggung jawab dalam pembangunan IKN.
Untuk mengatasi masalah perlindungan hak masyarakat adat terhadap pembangunan IKN, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk:
a. Memberikan  keterlibatan  dan  partisipasi  yang  nyata  kepada  masyarakat  adat  dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan IKN.
b. Menyediakan informasi yang jelas dan transparan mengenai proyek pembangunan IKN sehingga masyarakat adat dapat mengetahui dampak dan implikasi dari proyek tersebut.
c. Mengadakan  kompensasi  atas  tanah  yang  telah  diambil  dengan  menegaskan  prinsip keadilan
d. Menyediakan mekanisme yang efektif dan memadai untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat adat dengan pihak yang bertanggung jawab dalam pembangunan IKN.
e. Masyarakat juga harus mengambil bagian dalam kasus ini, bukan hanya pemerintah serta perusahaan yang menanganinya, agar ditangani secara maksimal.. Dengan bekerja sama dan saling mendukung, diharapkan perlindungan hak masyarakat adat dapat terjamin dan  pembangunan  IKN  dapat  berjalan  secara  berkelanjutan  dan  adil  bagi  seluruh masyarakat di indonesia.

## Sebaran Kelompok Masyarakat Adat di IKN
Dilansir dari data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), wilayah IKN ditinggali oleh 20.000 masyarakat adat dengan 19 kelompok adat pada Kabupaten Paser Penajam Utara dan dua  kelompok  adat  pada  Kabupaten  Kutai  Kartanegara.  Bersumber  dari  Yayasan  Bumi (Bappenas, 2020) suku dengan etnis terbanyak di Kalimantan adalah suku dayak yang tersebar di bagian selatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Suku Paser mendiami pada daerah IKN bagian barat  yang  termasuk  daerah  inti  IKN.  Berdampingan  dengan  suku  asli  Kalimantan,  suku pendatang juga hampir merata mendiami  wilayah IKN, antara lain Suku Jawa sekitar 30,2%, Suku Bugis dari Sulawesi Selatan  sejumlah 20,6%  dan Suku Banjar  sekitar  12.4%. Ditambah
dengan  Suku  Minoritas  seperti  suku  Madura,  Sunda,  Buton  dan  Toraja  juga  masih  terlihat eksistensinya.
Tabel 1. Kelompok Masyarakat Adat Kutai Kartanegara No   Kabupaten Kelompok Masyarakat Adat 1. Kutai Kartanegara Kutai Lawas
Kayan
Modang Dayak Punan Lisum
Dayak Punan Aput
Dayak Punan Baketan
Dayak Kenyah
Dayak Basap Jonggon
Dayak Benuaq Ohokng
Sangokng
Bajao 2. Penajam Paser Utara Bajao

## Dayak Paser Balik

## Sumber : Mantelan (2021)

## Masalah Tanah Masyarakat Adat
Hubungan antara masyarakat adat dan tanah sangat penting. Istilah "tanah" mengacu pada  sesuatu  yang  penting,  seperti  elemen  penyusunnya.  Masyarakat  adat  bekerja  untuk melestarikan, memperbaiki, dan mewariskan tanah air mereka (Babcock, 2013). Masyarakat adat sangat  bergantung  pada  kepercayaan  spiritual  mereka  untuk  mempertahankan  dan meningkatkan wilayah adat mereka. (Babcock, 2013). Masyarakat adat harus bekerja keras untuk
menetapkan  hak  kepemilikannya  atas  wilayah  adat  sambil  bernegosiasi  dengan  pihak  lain. Masyarakat adat sering menghadapi lawan yang kuat, termasuk perusahaan berkantong tebal dan anggota kelas penguasa negara (Grobmann, 2019; Haug, 2018). Dalam hubungan yang kontroversial ini, status hukum masyarakat adat seringkali terancam.
Masyarakat  Adat  Kalimantan  tentu  mempunyai  tanah  untuk  bertempat  tinggal. Sayangnya,  tanah  yang  ditinggali  oleh  masyarakat  adat  tersebut  belum  semua  diakui  oleh pemerintah. Mereka tidak dapat mengelola tanah secara mandiri karena tidak dikeluarkannya sertifikat tanah sejak tanah itu sudah menjadi turun temurun nenek moyang (Wiersma, 2005: 1070).  Oleh  karena  itu,  yang  menjadi  masalah  para  masyarakat  adat  adalah  penggusuran mereka yang dapat terjadi dalam pembangunan IKN. Melihat data  dari IP4T dapat membagi 31% kepemilikan tanah dapat dibuktikan dengan sertifikat tanah dari 75.968 blok tanah, 66% lainnya  tidak  adanya  bukti  kepemilikan  dan  3%  sisanya  adalah  milik  pemerintah  dan  badan hukum tanpa penguasaan tanah di Wilayah IKN (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI, 2020).

## Masyarakat Adat dan Legalitasnya
Legalitas Masyarakat Adat berkaitan dengan tanahnya sudah diatur sejak Pasal 18B UUD 1945 dan Pasal 28I ayat (3) bahwa adanya penghormatan atas masyarakat adat serta hak-haknya sejalan dengan kemajuan zaman, Tidak cukup dengan itu, tahun 2022 juga dikeluarkan Undang- Undang no 3 Tahun 2022, pada pasal 21 menegaskan hak-hak masyarakat adat serta budaya lokal  wajib  dilindungi,  tidak  hanya  hak  individu  namun  juga  hak  komunal.  Pasal  30  telah menetapkan bahwa tanah IKN termasuk ke dalam Barang Milik Negara (BMN) yang merupakan aset dalam penguasaan IKN. Maka dari itu, Pasal 16 menjelaskan, hak atas tanah masyarakat dan  masyarakat  adat  juga  harus  diperhatikan.  Masyarakat  Hukum  Adat  mempunyai  hak diantaranya  adalah  Hak  pengelolaan  yang  di  dalamnya  terdapat  pemanfaatan  hutan, pengelolaan perkebunan yang didasari atas hak pengelolaan serta wilayah pesisir. Otoritas IKN perlu memastikan agar hak-hak tersebut terpenuhi untuk masyarakat adat. Mengambil contoh negara Selandia Baru yang melindungi suku lokalnya bernama Suku Maori dengan membuat lokasi baru untuk melaksanakan kegiatannya sendiri bagi Suku Maori di samping pembangunan negaranya, melalui Texture Whenua Maori Act yang dikeluarkan pada tahun 1993.

## SIMPULAN
Kesimpulan yang penulis buat berdasarkan hasil dan pembahasan yaitu,  bahwa proses
pembangunan  ibu  kota  negara  yang  baru  harus  sangat  memperhatikan  berbagai  hal  dan kepentingan  dari  masyarakat  adat  agar  mereka  tetap  merasa  aman  pada  tanah  dan lingkungannya sendiri tanpa diganggu oleh  pemerintah, karena pada dasarnya  masyarakat adat dan  hak konstitusional masyarakat adat harus dihormati selama pembangunan IKN ini. Meskipun  perubahan  signifikan  terjadi  di  tanah  mereka,  hak-hak  masyarakat  adat  harus ditegakkan. Mengacu dalam hal hak perlindungan masyarakat adat pada pembangunan IKN, pemerintah  belum  menciptakan  kebijakan  yang  maksimal  seperti  undang-undang  atau peraturan yang setara dengan UU, mereka juga tidak memperhatikan kaum adat yang tinggal di  pusat  kota.  Tujuan  perlindungan  hukum    mereka  adalah  untuk    mencegah  konflik  dan perselisihan  yang  mungkin  timbul  akibat  pembangunan  IKN  tersebut.  Beberapa  muncul masalah  perlindungan  hak  masyarakat  adat  terhadap  pembangunan  IKN  yang  sangat kompleks.  Seperti  masyarakat  adat  tidak  dilibatkan  dalam  perencanaan  dan  pengambilan keputusan pembangunan IKN, proyek pembangunan IKN kurang informasi dan transparansi sehingga  masyarakat  adat  tidak  mengetahui  dampak  dan  akibat  dari  proyek  tersebut, ketidakadilan  dalam  ganti  rugi  atau  penggantian  tanah    oleh  penanggung  jawab pembangunan IKN. Selanjutnya, untuk mengatasi masalah tersebut masyarakat membutuhkan perlindungan hukum seperti menjamin keterlibatan dan partisipasi yang tulus dari masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan IKN, menyediakan informasi yang jelas dan transparan, lalu menerapkan prinsip adil dalam proyek pembangunan IKN.
Kerja  sama  masyarakat  sangat  dibutuhkan  agar  terciptanya  sikap  saling  mendukung karena  perlindungan hak masyarakat adat terhadap pembangunan IKN memerlukan kontribusi masyarakat di seluruh Indonesia, tidak hanya pemerintah dan perusahaan yang terlibat dalam proyek tersebut. Dari penjelasan masalah ini diharapkan  perlindungan hak masyarakat adat dapat  terjamin  dan  pembangunan  IKN  dapat  berjalan  secara  berkelanjutan  dan  adil  bagi seluruh masyarakat di indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Armies, J., Verauli, A., & Baiquni, M. I. (2022). Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan Atas Tanah Masyarakat Adat di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara. Recht Studiosum Law Review, 1(2), 14-27.
Ayundari. (2022). Urgensi Pemindahan Ibukota Negara
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan- Ibu-Kota-Negara.html
Babcock,  H.M.  (2013).  “[This]  I  Know  From  My  Grandfather:"  The  Battle  For  Admissibility  of Indigenous Oral History As Proof of Tribal Land Claims. American Indian Law Review, Vol. 37 (1)
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  RI.  (2020).  Penyusunan  Kajian  Lingkungan Hidup  Strategis untuk Masterplan Ibu Kota Negara Tahun Anggaran 2020. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI.
BPS  Kabupaten  Kutai  Kartanegara.  (2021).  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  dalam  Angka  2021.
Kutai Kartanegara: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara
BPS Kabupaten Pasir Penajam Utara. (2021). Penajam Paser Utara dalam Angka 2021. Penajam: Kantor Badan Pusat Statistik PPU
Creswell, J.W. (2008), Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Pearson Merrill Prentice Hall, Singapore.
Firnaherera, V. A., & Lazuardi,A. (2022). Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Antisipasi Persoalan Pertanahan  Masyarakat  Hukum  Adat.JSKP:  Jurnal  Studi  Kebijakan  Publik,  1(1),  71 – 84 https://doi.org/10.21787/jskp.1.2022.71-84
Großmann,  K.  (2019).  Dayak,  Wake  Up.Bijdragen  tot  de  Taal -,  Land-  en  Volkenkunde, Vol.175 (1),p.1-28
Haug,  M.  (2018).  Claiming  Rights  to  theForest  in  East  Kalimantan:  Challenging  Power  and Presenting Culture. Journal of Social Issues in Southeast Asia, Vol. 33(2)
Kompas.com.  2022.  Sebelum  Bernama  Nusantara,  Ada  80  Usulan  Nama  IKN  Baru. https://www.kompas.com/properti/read/2022/01/17/183000721/sebelum-bernama- nusantara-ada-80-usulan-nama-ikn-baru?page=all. [Diakses pada 7 April 2023]
Mahardika, A. G., & Saputra, R. (2022). Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara  Baru  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia.  Legacy:  Jurnal  Hukum  dan Perundang-Undangan, 2(1), 1-19.
Mandasari, Zayanti. (2014). “Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol.1
Nugroho, B. E. (2022). Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Pemindahan Ibukota Negara.
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, 6(1), 83-97.
Thontowi,  J.  (2015).  Pengaturan  Masyarakat  Hukum  Adat  dan  Implementasi  Perlindungan Hak-hak    Tradisionalnya.  Pandecta:    Research    Law    Journal,    10(1),    1 – 13. https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 13.
Wiersma,. L.L. (2005). Indigenous Lands as Cultural Property: A New Approach toIndigenous Land Claims. Duke Law Journal, Vol. 54 (4)
Yahya, M. (2018). Pemindahan ibu kota negara maju dan sejahtera. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, 14(1), 21-30.
Yulaswati,  V.,et.al.  (2019).  Kajian  awal  aspek  sosial    pemindahan    Ibu    Kota    Negara    ke
Kalimantan Timur. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BadanPerencanaan Pembangunan Nasional.