FOKUS EKONOMI

## Jurnal Ilmiah Ekonomi
P-ISSN: 1907-1603 E-ISSN: 2549-8991
Acredited: SK No.: 21E/KPT/2018 Website : http://ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fe

## PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PEGAWASAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN MELALUI KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura)
Andarias Patiran *)
Melyanus Bonsapia *)

## Abstract
This  study  conducts  budget  planning  planning,  budget  competence  and  oversight  of budget  absorption  through  the  moderating  variable  organization  in  the  Jayapura  district government. Examiners were carried out on a sample of 89 respondents. The sample method used  was  purposive  sampling.  Data  is  done  by  direct  survey.  Hypothesis  testing  is  tested empirically using moderated regression.
The  results  showed  that  budget  planning  had  no  effect  on  the  regency  budget  of jayapura, human resource competence had an effect on budget absorption of the regency of jayapura, budget execution had no effect on the regency budget of jayapura, supervision had an  effect  on  the  budget  of  the  regency  of  jayapura,  organizational  commitment  did  not moderate  budget  planning  on  budget  provision  the  regency  of  jayapura,  the  organizational commitment to moderate the competence of human resources towards the absorption of the jayapura regency budget, the organizational commitment to moderate the implementation of the  jayapura  district  budget  and  the  organizational  commitment  did  not  moderate  the supervision of the budget absorption of the jayapura regency.
Keywords:  Budget  planning,  human  resource  competence,  budget  execution,  supervision, organizational commitment and budget absorption.

## Pendahuluan

## Latar Belakang
Setiap  organisasi  baik  perusahaan  maupun  instansi  atau  lembaga  sektor  publik  dalam menjalankan  kegiatannya  membutuhkan  perencanaan.  Perencanaan  akan  tercermin  dari anggaran  yang  telah  dirancang  suatu  organisasi,  baik  organisasi  swasta  atau sector publik.
Menurut  Mardiasmo,  (2012)  anggaran  sektor  publik  adalah  suatu  rencana  kegiatan  yang dipresentasikan  dalam  bentuk  rencana  perolehan  pendapatan  dan  belanja  dalam  satuan moneter.  Pelaksanaan  anggaran  merupakan  bagian  dari  siklus  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu indicator penting  untuk  mengetahui  kinerja  APBN/APBD adalah  dengan  mengukur tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran.

## *) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ottow Geissler Papua
Permasalahan mengenai realisasi daya serap anggaran yang belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan dialami oleh banyak Instansi atau Lembaga Pemerintahan tidak hanya di tingkat pusat namun juga didaerah-daerah di Indonesia. Menurut  Siswanto, (2011) dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, belanja Kementerian/Lembaga telah menghasilkan pola belanja dengan karakteristik penyerapan yang rendah pada semester pertama dan menumpuk pada akhir tahun anggaran. Pola demikian terjadi ditingkat Pusat dan Daerah, sehingga akan mengganggu  rencana  kebijakan  APBN/APBD  yang  dilakukan  oleh  Kementrian/Lembaga telah  banyak  dilakukan  akan  tetapi  belum  memberikan  dampak  yang  signifikan. Permasalahan  seperti  ini  dialami  juga  oleh  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  yang  ada dilingkungan Provinsi Papua
Fenomena  yang  terjadi  pada  Pemerintah  Kabupaten  Jayapura  dimana  penyerapan anggaran  setiap  OPD  dalam  semester  I  triwulan  II  masih  sangat  minim  sehingga  Badan Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Kabupaten  Jayapura  berharap  secepatnya dimaksimalkan.  Penyerapan  anggaran  di  setiap  OPD  biasanya  terjadi  secara  optimal  pada triwulan  III  dan  IV  karena  pengerjaanya  sudah  harus  diselesaikan  mengingat  akan  berakhir tahun  anggaran.  Sedang  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  (SILPA)  pada  akhir  tahun anggaran di Kabupaten Jayapura cukup besar karena alokasi anggaran yang harus dikerjakan tidak maksimal selama tahun anggaran berjalan. SILPA itu dapat terjadi karena adanya tiga indikator  yakni  perencanaan  yang  tidak  terukur  dengan  baik,  rendahnya  penyerapan anggaran,  ketiga  realisasi  pendapatan  anggaran  lebih  besar  dari  target.  Juga  penyerapan anggaran yang kurang maksimal disebabkan karena petunjuk teknis (Juknis) yang seharusnya cepat,  malah  turunya  terlambat  sehingga  OPD  belum  dapat  melakukan  kegiatan. https://jayapurakab.go.id/penyerapan-anggaran-triwulan-ii-rendah/.
Penyerapan  anggaran  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam melaksanakan  dan  mempertanggungjawabkan  setiap  kegiatan  yang  telah  direncanakannya Mardiasmo, (2012). jika dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan tidak
sesuai  dengan  waktu  yang  telah  direncanakan,  maka  akan  terjadi  keterlambatan  penyerapan anggaran.
Faktor  pertama  yang  dapat  mempengaruhi  pemyerapan  anggaran  adalah  Prencanaan anggaran,  menurut  Zarinah,  (2015)  perencanaan  sebagai  acuan  bagi  penganggaran  pada dasarnya adalah proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk suatu jangka waktu tertentu.
Pernyataan  ini  sejalan  dengan  kajian  yang  dilakukan  Putri,  (2017)  Hasil  Penelitian menunjukan  bahwa  perencanaan  anggaran  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap penyerapan  anggaran.  Hasil  temuan  ini  terdukung  dengan  hasil  kajian  Purba,  2017  yang menunjukan  perencanaan  anggaran  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  penyerapan anggaran, namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil kajian Putri, (2017)  dan Pancawati,  (2015)  dimana  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Perencanaan  anggaran  tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.
Faktor  Kedua  yang  mampu  mempengaruhi  penyerapan  anggaran  adalah  kompetensi sumber  daya  manusia,  Di  dalam  organisasi  sumber  daya  manusia  merupakan  kunci  utama bagi  pencapaian  tujuan  organisasi.  Oleh karena  itu  pengelolaan  sumber  daya manusia  harus dilakukan sebaik mungkin agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal pada organisasi Sutrisno,  (2011).  Pernyataan  diatas  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Iqbal,  (2018)  dan  Putri, (2017)  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  kompetensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh terhadap  penyerapan  anggaran.  Namun  hasil  penelitian  Iqbal,  (2018)  dan  Putri,  (2017) betolak  belakang  dengan  penelitian  Pancawati,  (2015),  dimana  hasil  penelitian  menemukan Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengruh terhadap penyerapan anggaran.
Faktor  ketiga  adalah  variabel  modersi  yang  dapat  memperkuat  atau  memperlemah hubungan  penyerapan  anggaran  terhadap  komitmen  organisasi,  Komitmen  organisasi  dapat tercipta  jika  organisasi  memberi  dorongan,  respek,  menghargai  kontribusi  dan  memberi apresiasi  bagi  individu  dalam  pekerjaannya.  Hal  ini  berarti,  jika  organisasi  peduli  dengan keberadaan dan kesejahteraan personal anggota/pegawai dan juga menghargai kontribusinya, maka anggota/pegawai akan meningkatkan komitmennya terhadap organisasi.
Pernyataan  ini  sejalan  dengan  penelitian  Dewi,  (2017)  Hasil  penelitian  menunjukan bahwa  komitmen  organisasi  tidak  mampu  memperkuat  perencanaan  anggaran  pada penyerapan anggaran Pemerintah. Namun peneliotian Dewi, (2017) betolak belakang dengan penelitian  Iqbal,  (2018)  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  komitmen  organisasi  tidak mampu memperkuat perencanaan anggaran pada penyerapan anggaran Pemerintah.
Yang  menjadi novelty (kebaruan)  dalam  penelitian  ini  adalah  dimana  peneliti menambahkan  dua  variable  yaitu  pelaksanaan  anggaran  dan  pengawasan.  Peneliti menambahkan kedua variable tersebut dengan pertimbangan dari peneltian terdahulu dimana saran  dari  penelitian  terdahulu  untuk  memasukan  kedua  variable  tersebut  pada  penelitian akan  datang.  Sehingga  peneliti  mencoba  menambahkan  kedua  variable  tersebut  sebagai pembeda dari penelitian sebelumnya yang menjadi kebaruan dalam penelitian ini.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan kajian penelitian yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Apakah  perencanaan  anggaran  berpengaruh  terhadap  penyerapan  anggaran  Pemerintah Kabupaten Jayapura?
2) Apakah  kompetensi  Sumber  daya  Manusia  berpengaruh  terhadap  penyerapan  anggaran Pemerintah Kabupaten Jayapura?
3) Apakah  pelaksanaan  anggaran  berpengaruh  terhadap  penyerapan  anggaran    Pemerintah Kabupaten Jayapura?
4) Apakah  pengawasan  berpengaruh  terhadap  penyerapan  anggaran  Pemerintah  Kabupaten Jayapura?
5) Apakah  komitmen  organisasi  memoderasi  pengaruh  perencanaan  anggaran  terhadap penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Jayapura?
6) Apakah  komitmen  organisasi  memoderasi  pengaruh  kompetensi  sumber  daya  manusia terhadap penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Jayapura?
7) Apakah  komitmen  organisasi  memoderasi  pengaruh  pelaksanaan  anggaran  terhadap penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Jayapura?
8) Apakah komintmen organisasi memoderasi pengaruh pengawasan terhadap pennyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Jayapura?

## Telaah Pustaka

## Penyerapan Anggaran
Penyerapan  anggaran  merupakan  salah  satu  tahapan  dari  siklusan  anggaran  yang dimulai  dari  perencanaan  anggaran,  penetapan  dan  pengesahan  anggaran  oleh  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran. Tahapan penyerapan anggaran ini dimulai ketika Undang-Undang  (UU)  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  disahkan  oleh
DPR.  Dalam  rangka  terjadinya  kesatuan  pemahaman  serta  kesatuan  langkah  dalam pelaksanaan,  pemerintah  sebagai  pelaksana  dari  UU  APBN  selanjutnya  menerbitkan Keputusan  Presiden  (Keppres)  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara sebagai dasar hukum pelaksanaan APBN. Purba, (2017)
Hingga saat ini salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah adalah  besarnya  penyerapan  anggaran.  Penyerapan  anggaran  menggambarkan  kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakannya Mardiasmo, (2012) Pelaksanaan kegiatan merupakan pelaksanaan dari program  yang  dijabarkan  dalam  kegiatan  di  setiap  SKPD  yang  pada  akhirnya  akan dipertanggungjawabkan  melalui  penatausahaan  keuangan.  Penyerapan  anggaran  pemerintah daerah merupakan akumulasi penyerapan anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

## Kompetensi Sumber daya Manusia
Teori  ketergantungan  sumber  daya  menjelaskan  bahwa  setiap  organisasi  memerlukan sumber daya dari lingkungan baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya alam untuk dapat menjalankan kegiatan operasionalnya.
Di  dalam  organisasi  sumber  daya  manusia  merupakan  kunci  utama  bagi  pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu pengelolaan sumber daya manusia harus dilakukan sebaik mungkin  agar  dapat  memberikan  kontribusi  yang  maksimal  pada  organisasi.  Menurut Sutrisno,  (2011)  sumber  daya  manusia  merupakan  sumber  daya  yang  memiliki  akal, perasaan,  keinginan,  kemampuan,  keterampilan,  pengetahuan,  dorongan,  daya  dan  karya (rasio, rasa dan karsa). Semua potensi tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin baik kemampuan, keterampilan dan pengetahuan  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  suatu  organisasi  maka  akan  semakin  baik kinerja  organisasi  tersebut.  Sumber  daya  manusia  pada  prinsipnya  merupakan  satu-satunya sumber  daya  yang  menentukan  organisasi.  Tanpa  sumber  daya  manusia  yang  baik  dan berkualitas,  sebuah  organisasi  yang  memiliki  tujuan  yang  bagus  serta  sarana  dan  prasarana yang canggih akan sulit mencapai tujuannya Harsono, (2011).

## Perencanaan Anggaran
Secara  umum  perencanaan  merupakan  salah  satu  fungsi  manajemen  yaitu  proses mendefenisikan  tujuan  organisasi,  membuat  strategi  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  dan mengembangkan  rencana  aktivitas  kerja  organisasi  Feriyanto,  (2015).  Kemampuan mendefenisikan  tujuan  dan  membuat  strategi  atau  langkah  yang  akan  dilakukan  organisasi
akan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, menyatakan bahwa perencanaan adalah  memikirkan  apa  yang  akan  dikerjakan  dengan  sumber  daya  yang  dimiliki.  Proses perencanaan  akan  menghasilkan  rencana.  Selanjutnya  untuk  dapat  melaksanakan  rencana yang  telah  dibuat  dilakukanlah  penyusunan  anggaran  yang  merupakan  proses pengoperasionalan  rencana  dalam  bentuk  pengkuantifikasian,  biasanya  dalam  unit  moneter, untuk kurun waktu tertentu.
Hasil dari penyusunan atau perencanaan anggaran adalah anggaran yaitu rencana yang diungkapkan secara kuantitatif biasanya dalam unit moneter, meliputi periode waktu tertentu, biasanya  satu  tahun  Halim,  (2009).  Anggaran  merupakan  alat  perencanaan  sekaligus pengendalian  pemerintah.  Anggaran  sebagai  alat  perencanaan  mengindikasikan  target  yang harus  dicapai  pemerintah  sedangkan  anggaran  sebagai  alat  pengendalian  mengindikasikan alokasi  sumber  dana  yang  telah  disetujui  oleh  pihak  legislatif  untuk  dibelanjakan  oleh pemerintah dalam satu periode anggaran Mardiasmo, (2012)
Menurut  Undang-undang  nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional  pengertian  perencanaan  adalah  suatu  proses  untuk  menentukan tindakan  masa  depan  yang  tepat,  melalui  urutan  pilihan,  dengan  memperhitungkan  sumber daya yang tersedia.

## Komitmen Organisasi
Komitmen organisasi merupakan dimensi perilaku penting yang dapat digunakan untuk menilai  kecenderungan  seseorang  untuk  bertahan  sebagai  anggota  organisasi.  Komitmen organisasi  merupakan  identifikasi  dan  keterlibatan  seseorang  yang  relatif  kuat  terhadap organisasi  dan  bersedia  serta  berusaha  keras  bagi  pencapaian  tujuan  organisasi.  Menurut Robbins,  (2015)  bahwa  komitmen  organisasi  dapat  didefinisikan  sebagai  bagaimana  tingkat seorang  anggota  mengidentifikasi  dirinya  dengan  organisasi  dan  tujuan  organisasi,  serta harapan  anggota  organisasi  untuk  bertahan  dalam  organisasi.  komitmen  organisasional merupakan dimensi perilaku penting yang digunakan untuk menilai kecenderungan karyawan untuk  bertahan  sebagai  anggota  organisasi.  Komitmen  organisasional  teridentifikasi  dalam tiga  komponen  yaitu  komitmen  afektif,  komitmen  normatif  dan  komitmen  berkelanjutan. Pada  dasarnya  anggota  organisasi  itu  ingin  berkontribusi  untuk  mencapai  tujuan  organisasi dimana untuk mencapai tujuan tersebut dipengaruhi oleh sifat komitmen yang berbeda-beda Meyer, (1991)
Menurut  teori  goal-setting,  pegawai  yang  didukung  dengan  komitmen  yang  tinggi terhadap organisasi pemerintah daerah akan lebih mementingkan kepentingan organisasi dari
pada kepentingan pribadi. Hal ini akan mendorong pegawai untuk mencapai target anggaran sesuai  dengan  sasaran  yang  ingin  dicapai  oleh  organisasi  sehingga  akan  berimplikasi  pada pencapaian serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

## Pelaksanaan Anggaran
Pelaksanaan  anggaran  adalah  tahap  di  mana  sumber  daya  digunakan  untuk melaksanakan  kebijakan  anggaran.  Pelaksanaan  Anggaran  dilakukan  oleh  Kepala  SKPD dilaksanakan  setelah  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  SKPD  (DPASKPD)  ditetapkan  oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 penyusunan  rancangan  dokumen  pelaksanaan  anggaran  SKPD  harus  diberitahukan  kepada semua  Kepala  SKPD  oleh  pejabat  pengelola  keuangan  daerah  (PPKD)  paling  lama  3  (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.
Kepala  SKPD  harus  menyerahkan  DPA-SKPD  kepada  Pejabat  Pengelola  Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan penyusunan RKA- SKPD tersebut diterima oleh setiap SKPD. Selanjutnya bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah  Daerah  (TAPD),  pejabat  pengelola  keuangan  daerah  melakukan  verifikasi terhadap  rancangan  DPA-SKPD  tersebut  paling  lama  15  (lima  belas)  hari  kerja  sejak ditetapkannya  peraturan  kepala  daerah  tentang  penjabaran  APBD.  Dan  berdasarkan  hasil verifikasi  ini  Pejabat  Pengelola  Keuangan  Daerah  mengesahkan  DPA-SKPD  dengan persetujuan Sekretaris Daerah dan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah disahkan disampaikan kepada  kepala  SKPD.  DPA-SKPD  yang  telah  disahkan  tersebut  digunakan  sebagai  dasar pelaksanaan anggaran oleh para kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
Selanjutnya  berdasarkan  rancangan  DPA-SKPD  Kepala  SKPD  menyusun  rancangan anggaran  kas  SKPD.  Rancangan  anggaran  kas  SKPD  tersebut  disampaikan  kepada  PPKD selaku  BUD  bersamaan  dengan  rancangan  DPASKPD.  Setelah  DPA-SKPD  ditetapkan, PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana  yang  tercantum  dalam  DPA-SKPD  yang  telah  disahkan.  Setelah  penetapan  anggaran kas,  PPKD  dalam  rangka  manajemen  kas  menerbitkan  Surat  Penyediaan  Dana  (SPD).  SPD atau  dokumen  lain  yang  dipersamakan  dengan  SPD  merupakan  dasar  pengeluaran  kas  atas beban APBD. Permintaan pembayaran hanya dapat dilaksanakan, jika SPD telah diterbitkan.

## Pengawasan
Komitmen Organisasi
Pengawasan keuangan daerah adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan  daerah  berlangsung  sesuai  dengan  rencana,  aturan-aturan  dan  tujuan  yang  telah ditetapkan. Dalam seminar Indische Compslahiliteitwet (ICW) Abdllah, (2017)
Pengawasan  menurut  Keputusan  Presiden  No.  74  Tahun  2001  tentang  tata  cara pengawasan  penyelengaraan  pemerintah  daerah  pasal  1  (6)  menyebut  bahwa  pengawasan pemerintah  daerah  adalah  proses  kegiatan  yang  ditujukan  untuk  menjamin  agar  pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pengawasan  keuangan  daerah,  dalam  hal  ini  adalah  pengawasan  terhadap  anggaran keuangan  daerah  (APBD).  Menurut  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah  Daerah  pasal  42  ayat  1C  menjelaskan  bahwa  “DPRD  mempunyai  tugas  dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang- undangan  lainnya,  peraturan  kepala  daerah,  APBD,  kebijakan  pemerintah  dalam melaksanakan  program  pembangunan  daerah  dan  kerjasama  internasional  di  daerah”. Berdasarkan  dari  Undang-undang  tersebut  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  pengawasan keuangan  daerah  dilakukan  oleh  DPRD  yang  berfokus  kepada  pengawasan  terhadap pelaksanaan  APBD.  Pengawasan  terhadap  pelaksanaan  APBD  wujudnya  adalah  dengan melihat,  mendengar,  dan  mencermati  pelaksanaan  APBD  yang  dilakukan  oleh  SKPD,  baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh konstituen, tanpa masuk ke ranah pengawasan yang bersifat teknis.
Pengawasan  adalah  pengukuran  kinerja  dan  pengambilan  tindakan  untuk  menjamin hasil  yang  diinginkan.  Merupakan  peran  penting  dan  positif  dalam  proses  manajemen, menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai waktunya.
Pengawasan  diperlukan  untuk  mengetahui  apakah  perencanaan  yang  telah  disusun dalam APBD dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Memastikan bahwa segala sesuatunya  berjalan  sesuai  dengan  mandat,  visi,  misi,  tujuan  serta  target-target  operasi organisasi.  Mengetahui  tingkat  akuntabilitas  kinerja  tiap  instansi  yang  akan  dijadikan parameter penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

## Kerangka Pemikiran
Gambar 1. Kerangka pemikiran

## Hipotesis
H1  :  Pengaruh perencanaan terhadap penyerapan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Jayapura
H2  :  Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Jayapura
H3  :  Pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Jayapura
H4  :  Pengaruh  pengawasan  terhadap  penyerapan  anggaran  pada  Pemerintah Kabupaten Jayapura
H5  :  Komitmen  organisasi  memoderasi  pengaruh  perencanaan  anggaran  terhadap penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Jayapura
H6  :  Komitmen  organisasi  memoderasi  pengaruh  kompetensi  sdm  terhadap penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Jayapura
H7  :  Komitmen  organisasi  memoderasi  pengaruh  pelaksanaan  anggaran  terhadap penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Jayapura
H8  :  Komitmen  organisasi  memoderasi  pengaruh  pengawasan  anggaran  terhadap penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Jayapura

## Metode Penelitian
Sesuai  dengan  tujuan  penelitian,  lokasi  penelitian  dilakukan  di  Organisasi  Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Jayapura.
Populasi  dapat  didefinisikan  sebagai  sejumlah  kasus  yang  memenuhi  seperangkat kriteria  tertentu,  yang  ditentukan  peneliti.  Populasi  juga  merupakan  keseluruhan  kumpulan elemen-elemen  berkaitan  dengan  apa  yang  peneliti  harapkan  dalam  mengambil  beberapa kesimpulan, Noch, (2015) Adapun populasi dalam penelitan ini adalah pegawai yang bekerja di  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  yakni  sebanyak  34  OPD  yang  ada  di  Kabupaten Jayapura
Sampel  merupakan  bagian  dari  jumlah  maupun  karakteristik  yang  dimiliki  oleh populasi  dan  dipilih  secara  hati-hati  dari  populasi  tersebut.  Noch,  (2015).  Dalam  penelitian dilakukan  terhadap  sampel  yang  mewakili  populasinya.  Pemilihan  sampel  untuk  penelitian ini  dilakukan  teknik  penarikan non  probabilitas dengan  menggunakan  teknik  pengambilan sampel porposive  sampling .  Adapun  kriteria  yang  ditentukan  adalah:  Sekretaris,  Bendahara Pengeluaran dan Kepala Sub Bagian keuangan
Berdasarkan  kriteria  yang  telah  ditentukan  maka  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah diambil  dari  masing-masing  Organisasi  Perangkat  Daerah  3  responden  yaitu  Pegawai  yang menduduki  jabatan  Sekretaris,  Bendahara  Pengeluaran  dan  kepala  sub  bagian  keuangan. sehingga total sampel dalam penelitian ini berjumlah (3 responden x 34 OPD) sehingga total sampel dalam penelitian ini berjumlah 102 responden

## Uji Instrumen Penelitian
Ketepatan  pengujian  hipotesis  tentang  hubungan  variable  sangat  tergantung  pada kualitas  data  yang  dipakai.  Pengujian  hipotesis  tidak  akan  memenuhi  sasarannya,  bilamana data  yang  dipakai  adalah  data  yang  tidak  reliable  dan  tidak  valid/tepat.  Oleh  karena  itu sebelum data diolah lebih lanjut sebaiknya diuji reliabilitas dan validitasnya.

## Uji Validitas
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat validitas atau kesahihan suatu instrumen,  sebuah  instrument  dikatakan  valid  apabila  mampu  mengukur  apa  yang  ingin diukurnya  atau  dapat  mengungkap  data  dari  variabel  yang  diteliti  secara  tepat.  Tinggi rendahnya  validitas  instrument  menunjukkan  sejauh  mana  data  yang  terkumpul  tidak menyimpang  dari  gambaran  tentang  variabel  yang  dimaksud  Arikunto,  (2003)  Validitas menunjukkan  sejauhmana  alat  pengukur  untuk  mengukur  apa  yang  diukur  Singarimbun, (2006)  Sedangkan  menurut  Sugiyono,  (2014).  hasil  penelitian  yang  valid  apabila  terdapat kesamaan  antara  data  yang  terkumpul  dengan  data  yang  sesungguhnya  terjadi  pada  obyek yang diteliti.

## Uji Reliabilitas
Uji  reliabiltas  dilakukan  untuk  menghasilkan  ukuran  pernyataan  yang  konsisten. Menurut  Sugiyono,  (2014)  reliabilitas  adalah  derajat  konsistensi  atau  keajegan  data  dalam interval waktu tertentu. Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan cara pengukuran sekali saja dengan  alat  bantu  SPSS  23.00  uji  statistik Cronbach  Alpha  based  on  standardized  items . Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha based on  standardized  items  > 0,6.    Tampilan  output  SPSS  menunjukan  bahwa  kosntruk  variabel memberikan  nilai Cronbach  Alpha  based  on  standardized  items  > 0.70  yang  menurut Ghozali, (2018) bisa dikatakan  realibel.

## Uji Asumsi Klasik
Menurut Sekaran, (2008) untuk dapat melakukan analisis regresi berganda, maka perlu dilakukan  pengujian  terhadap  asumsi  analisis,  yaitu:  normalitas,  multikolinieritas,  dan heteroskedastisitas.    Agar  data  yang  terkumpul  dapat  bermakna  dan  bermamfaat,  sehingga menghasilkan  BLUE (Best  Linear  Unbiased  Estimator). Beberapa  uji  asumsi  klasik  yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

## Uji Normalitas
Tujuan  asumsi  normalitas  data  adalah  untuk  menguji  apakah  dalam  suatu  model regresi,  variabel  terikat,  variabel  bebas,  atau  keduanya  mempunyai  distribusi  normal  atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal Chandrarin, (2017)
Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik), pada sumbu  diagonal  pada  grafik  atau  dengan  melihat  histogram  dari  residualnya.    Menurut Chandrarin,  (2017)  metode  yang  digunakan  untuk  menguji  normalitas  dengan  melihat penyebaran  data  (titik)  pada  sumbu  diagonal  dari  grafik  normalitas.  Jika  data  menyebar  di sekitar  garis  diagonal,  maka  model  regresi  memenuhi  asumsi  normalitas.  Namun  jika  data menyebar  jauh  dari  garis  diagonal  atau  tidak  mangikuti  arah  garis  diagonal,  maka  model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas

## Uji Heteroskedastisitas
Tujuan asumsi Heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terdapat  ketidaksamaan  varians  dari  satu  pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain.  Jika varians residual dari suatu pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas . Jika
varians berbeda, disebut heteroskedastisitas . Menurut Chandrarin, (2017) model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas .
Model  regresi  yang  bebas heteroskedastisitas dapat  dilihat  melalui charts  scatterplot . Menurut Hartono, (2008) dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:
a. Jika  ada  pola  tertentu  seperti  titik-titik  (point-point)  yang  ada  membentuk  suatu  pola tertentu  yang  teratur  (bergelombang,  melebar  kemudian  menyempit),  maka  terjadi heterokedastisitas .
b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastistas .

## Uji Multikolinieritas
Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau  semua  variabel  yang  menjelaskan  garis  regresi.  Model  regresi  yang  baik  seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.
Cara  mendeteksi  ada  tidaknya  gejala multikolinieritas adalah  dengan  melihat  nilai Variance  Inflation  Factor (VIF)  atau  faktor  pertambahan  ragam.  Apabila  nilai  VIF  lebih besar dari 10 maka terjadi multikolinieritas, sebaliknya apabila VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Chandrarin, (2017)

## Pembahasan

## Uji Normalitas
Pengujian  normal  tidaknya  distribusi  data  penelitian  ini  dilakukan  dengan  melihat peneyebaran  data  pada normal  probabilityplot .  Tampilan  hasil  pengujian normal probabilityplot data penelitian ini terlihat dibawah ini.
Gambar 2. Hasil Pengujian Normalitas Data
Berdasarkan  normal probabilityplot di  atas,  maka  data  penelitian  ini  dapat  dikatakan telah  memenuhi  kaidah  normalitas  karena  terlihat  bahwa  data  menyebar  mengikuti  garis diagonal, penyebarannya secara acak dan tidak membentuk pola tertentu.

## Uji Heteroskedastisitas
Pengujian  heteroskedastisitas  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  melihat  gambar charts  scatterplot .  Berikut  ini  adalah  hasil  pengujian  heteroskedastisitas  yang  terlihat  pada gambar charts scatterplot dibawah ini.
Gambar 3. Hasil Pengujian Heterokedastisitas
Gambar  di  atas  menunjukkan  bahwa  data  penelitian  bebas  heterokedastisitas  karena titik-titik data menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.

## Uji Multikolineritas
Pengujian  multikolinearitas  kajian  ini  menggunakan  melihat  nilai Variance  Inflation Faktor (VIF)  atau  faktor  pertambahan  ragam.  Apabila  nilai  VIF  >  10  maka  terjadi multikolinieritas , sebaliknya  apabila  VIF  <  10,  maka  tidak  terjadi  multikolinieritas . Berikut ini adalah hasil Pengujian multikolinearitas seperti yang terlihat di bawah ini;
Tabel 1. Hasil Uji Multikolineritas Model Collinearity Statistics VIF Perencanaan Anggaran 1,182 Kompetensi Sumber Daya Manusia 6,163 Pelaksanaan Anggaran 4,919 Pengawasan 6,697
Sumber: Data Diolah,2020
Data  di  atas  menunjukan  bahwa  nilai tolerance mendekati  1  dan  nilai  VIF  <  10  yang berarti tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam penelitian ini.

## Analisis Regresi
Tabel 2. Hasil analisis Regresi Model Unstandardized Coefficients Sig. B Std. Error (Constant) 2,521 ,952 ,010 Perencanaan Anggaran -,058 ,036 ,110 Kompetensi Sumber Daya Manusia ,656 ,094 ,000 Pelaksanaan Anggaran -,407 ,097 ,000 Pengawasan ,057 ,108 ,597 Komitmen Organisasi ,552 ,086 ,000 Sumber: Data Diolah, 2020 PA= 2,521 -0,058 PA + 0,656 KSDM - 0,407 PA + 0,057 P + 0,552 KO + e
Berdasarkan data diatas terlihat bahwa konstanta sebesar 2,521 mengartikan bahwa jika tidak  ada  kenaikan  nilai  dari  perencanaan  anggaran,  kompetensi  sumber  daya  manusia, pelaksanaan  anggaran,  pengawasan  maka  besarnya  nilai  penyerapan  anggaran  pada pemerintah Kabupaten Jayapura adalah sebesar 2,521.
Koefisien  regresi  perencanaan  anggaran  (β 1 X 1 =  -0,058)  menunjukkan  bahwa  setiap variabel  perencanaan  anggaran    tidak  meningkat  atau  semakin  buruk  maka  variabel penyerapan  anggaran  pada  pemerintah  Kabupaten  Jayapura    akan  meningkat  sebesar  nilai koefisien regresi β 1 X 1 atau dengan kata lain setiap peningkatan variabel penyerapan anggaran pada  pemerintah  Kabupaten  Jayapura  dibutuhkan  variabel  perencanaan  anggaran  sebesar    - 0,058 dengan asumsi besarnya nilai pencarian variasi adalah tetap.
Koefisien  regresi  kompetensi  sumber  daya  manusia  (β2X2  =  0,656)  menunjukkan bahwa setiap variabel kompetensi sumber daya manusia meningkat atau semakin baik maka variabel penyerapan anggaran pada pemerintah Kabupaten Jayapura  akan meningkat sebesar nilai  koefisien  regresi  β 2 X 2 atau  dengan  kata  lain  setiap  peningkatan  variabel  penyerapan anggaran pada pemerintah Kabupaten Jayapura  dibutuhkan variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,656 dengan asumsi besarnya nilai pencarian variasi adalah tetap.
Koefisien  regresi  pelaksanaan  anggaran  (β 3 X 3 =  -0,407)  menunjukkan  bahwa  setiap variabel  pelaksanaan  anggaran  meningkat  atau  semakin  baik  maka  variabel  penyerapan anggaran  pada  pemerintah  Kabupaten  Jayapura  akan  mempengaruhi  peningkatan  sebesar
nilai  koefisien  regresi  β 3 X 3 atau  dengan  kata  lain  setiap  peningkatan  penyerapan  anggaran pada  pemerintah  Kabupaten  Jayapura  dibutuhkan  variabel  pelaksanaan  anggaran  sebesar  - 0,407 dengan asumsi besarnya nilai pencarian variasi adalah tetap.
Koefisien  regresi  pengawasan  (β 4 X 4 =  0,057)  menunjukkan  bahwa  setiap  variabel pengawasan  tidak  meningkat  atau  semakin  buruk  maka  variabel  penyerapan  anggaran  pada pemerintah  Kabupaten  Jayapura  akan  meningkat  sebesar  nilai  koefisien  regresi  β 4 X 4 atau dengan  kata  lain  setiap  peningkatan  variabel  penyerapan  anggaran  pada  pemerintah Kabupaten Jayapura dibutuhkan variabel pengawasan sebesar 0,057 dengan asumsi besarnya nilai pencarian variasi adalah tetap.

## Koefisien Determinasi
Tabel 3. Hasil Analisis Koefisien Determinasi Regresi
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,940 a ,885 ,878 1,243
Sumber: Data Diolah, 2020
Berdasarkan hasil estimasi yang digambarkan pada Tabel 3, di atas menunjukan bahwa variabel  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini  layak,  karena  berkontribusi  kurang  lebih  87,8% sementara hampir 12,2% lainnya itu di luar dari pada penelitian ini.

## Analisis Regresi Moderasi (MRA)
Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Moderasi (MRA)
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) 10,197 ,589 17,324 ,000 PA_KO -,002 ,002 -,068 -,903 ,369 KSDM_KO ,031 ,005 1,158 6,220 ,000 PLA_KO -,016 ,004 -,495 -3,611 ,001 PWA_KO ,008 ,006 ,273 1,532 ,129
Sumber: Data Diolah, 2020
Berdasarkan hasil estimasi yang digambarkan pada Tabel 4, di atas maka dapat dibuat hasil perumusan sebagai berikut:
PA = 10,197 - 0,002 PA *KO + 0,031 KSDM * KO - 0,016 PLA *KO + 0,008 PWA *KO + e Dari  hasil  analisis  Tabel  4,  menunjukan  bahwa  variabel  moderasi  yang  merupakan interaksi  antara  variabel  perencanaan  anggaran  dan  variabel  komitmen  organisasi  ternyata
signifikansinya  (P  value  =  0,369)  >  0,005.  Sehingga  dapat  di  kemukakan  bahwa  komitmen organisasi  bukan  variabel  moderasi.  interaksi  antara  variabel  kompetensi  sumber  daya manusia  dan  variabel  komitmen  organisasi  ternyata  signifikansinya  (P  value  =  0,000)  < 0,005.  Sehingga  dapat  di  kemukakan  bahwa  komitmen  organisasi  merupakan  variabel moderasi.  interaksi  antara  variabel  pelaksanaan  anggran  dan  variabel  komitmen  organisasi ternyata  signifikansinya  (P  value  =  0,001)  <  0,005.  Sehingga  dapat  di  kemukakan  bahwa komitmen organisasi merupakan variabel moderasi. interaksi antara variabel pengawasan dan variabel  komitmen  organisasi  ternyata  signifikansinya  (P  value  =  0,129)  >  0,005.  Sehingga dapat di kemukakan bahwa komitmen organisasi bukan variabel moderasi.

## Koefisien Determinasi
Tabel 5. Hasil Analisis Koefisien Determinasi Moderasi
Model R R Square  Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,917 a ,841 ,833 1,451 Sumber: Data Diolah, 2020
Berdasarkan hasil estimasi yang digambarkan pada Tabel 5, di atas menunjukan bahwa variabel  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini  layak,  karena  berkontribusi  kurang  lebih  83,3% sementara hampir 16,7% lainnya itu di luar dari pada penelitian ini.

## Pembahasan

## Pengaruh  Perencanaan  Anggaran  terhadap  Penyerapan  Anggran  Pada  Kabupaten Jayapura.
Hasil  analisis  pada  tabel  4,  membuktikan  bahwa  perencanaan  anggaran  tidak berpengaruh  terhadap  penyerapan  anggaran  Kabupaten  Jayapura.  Hal  ini  dapat  dibuktikan melalui  koefisien  regresi  yang  menunjukan  jika  perencanaan  anggaran  buruk,  maka keburukan tersebut diikuti oleh penyerapan anggaran Kabupaten Jayapura.
Perencanaan  ( planning )  merupakan  proses  yang  dimulai  dari  penetapan  tujuan organisasi  berupa  penentuan  strategi  untuk  pencapaian  tujuan  secara  menyeluruh  serta perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga tercapainya tujuan
Pernyataan  diatas  dapat  di  dukung  oleh  penelitian  Pancawati  (2016).  Hasil  penelitian menunjukn bahwa Perencanaan dan sumber daya manusia  tidak berpengaruh  terhadap daya serap anggaran
Pengaruh  kompetensi  Sumber  daya  Manusia  terhadap  penyerapan  anggaran  pada pemerintah Kabupaten Jayapura.
Hasil  analisis  pada  tabel  4,  membuktikan  bahwa  kompetensi  sumber  daya  manusia berpengaruh  terhadap  penyerapan  anggaran  Kabupaten  Jayapura.  Hal  ini  dapat  dibuktikan melalui  koefisien  regresi  yang  menunjukan  jika  kompetensi  sumber  daya  manusia berkualitas, maka akan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran Kabupaten Jayapura.
kompetensi  adalah  suatu  yang  mendasari  karakteristik  dari  suatu  individu  yang dihubungkan  dengan  hasil  yang  diperoleh  dalam  suatu  pekerjaan.  Kompetensi  sebagai karakteristik  yang  mendasari  seseorang  dan  berkaitan  dengan  efektifitas  kinerja  individu dalam pekerjaannya.
Pernyataan  diatas  didukung  oleh  penelitan  Fuadi,(2013)  dan  Putri,  (2017).  Hasil menunjukan bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerpan anggaran. Namun hasil  penelitian  diatas  bertolak  belakang  dengan  penelitian  Pancawati  (2015).  Hasilnya menunjukan bahwa sumber  daya manusia  tidak berpengaruh  terhadap daya  serap anggaran.

## Pengaruh  pelaksanaan  anggaran  terhadap  penyerapan  anggaran  pada  pemerintah Kabupaten Jayapura.
Hasil  analisis  pada  tabel  4,  membuktikan  bahwa  pelaksanaan  anggaran  berpengaruh terhadap  penyerapan  anggaran  Kabupaten  Jayapura.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  melalui koefisien regresi  yang menunjukan jika  pelaksanaan anggaran baik, maka akan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran Kabupaten Jayapura.
Pelaksanaan  yang  tepat  sesuai  waktu  dan  jadwalnya  akan  membuat  anggaran  terserap dengan maksimal. Selanjutnya dalam pelaksanaan atas pengeluaran PPTK akan mengajukan dokumen pengeluaran untuk dibuatkan SPP yang menjadi dasar penerbitan SPM. Pernyataan diatas didukung oleh penelitian Purba, (2017). Pelaksanaan Anggaran berpengaruh Terhadap Penyerapan Anggaran.

## Pengaruh  pengawasan  terhadap  penyerapan  anggaran  pada  pemerintah  Kabupaten Jayapura.
Hasil  analisis  pada  tabel  4,  membuktikan  bahwa  pengawasan  tidak  berpengaruh terhadap  penyerapan  anggaran  Kabupaten  Jayapura.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  melalui koefisien  regresi  yang  menunjukan  jika  pengawasn  tidak  efektif,  maka  akan  berpengaruh terhadap penyerapan anggaran Kabupaten Jayapura.
Pengawasan  merupakan  proses  kegiatan  yang  ditujukan  untuk  menjamin  agar pemerintah  selaku  pengelola  keuangan  daerah  dapat  berjalan  sesuai  dengan  rencana ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pernyataan  diatas  didukung  oleh  penelitin Suparno (2012) hasil penelitian menunjukn bahwa  variabel pengawasan berpengaruh positif terhadap  pengelolaan  keuangan  daerah.  Sementara  hasil  penelitian  berbeda  dengan  yang dilakukan  oleh  Kurniawati,  (2014)  memberikan  bukti  empiris  bahwa  pengawasan  tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

## Pengaruh Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten Jayapura
Hasil analisis pada tabel 4, membuktikan bahwa komitmen orgnisasi tidak memperkuat perencanaan  anggaran  terhadap  penyerapan  anggaran  Kabupaten  Jayapura.  Hal  ini  dapat dibuktikan  melalui  koefisien  regresi  yang  menunjukan  jika  komitmen  tidak  memperkuat perencanaan anggaran, maka tidak mempengaruhi penyerapan anggaran Kabupaten Jayapura.
Komitmen organisasi yang kuat akan mendorong para manajer bawahan berusaha keras mencapai tujuan organisasi Porter, (1992) Kecukupan anggaran tidak hanya secara langsung meningkatkan prestasi kerja, tetapi juga secara tidak langsung (moderasi) melalui komitmen organisasi.Komitmen  yang  tinggi  menjadikan  individu  lebih  mementingkan  organisasi daripada  kepentingan  pribadi  dan  berusaha  menjadikan  organisasi  menjadi  lebih  baik. Pernyataan diatas didukung oleh penelitian Dewi, (2017) hasil menunjukan bahwa komitmen organisasi tidak mampu memperkuat perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran.

## Pengaruh  komitmen  Organisasi  Memoderasi  pengaruh  Kompetensi  SDM  terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten Jayapura.
Hasil  analisis  pada  tabel  4,  membuktikan  bahwa  komitmen  orgnisasi  mampu memperkuat  kompetensi  sumber  daya  manusia  terhadap  penyerapan  anggaran  Kabupaten Jayapura. Hal ini dapat dibuktikan melalui koefisien regresi yang menunjukan jika komitmen mampu  memperkuat  kompetensi  sumber  daya  manusia,  maka  akan  mempengaruhi penyerapan anggaran Kabupaten Jayapura.
Sumber  daya  manusia  paling  penting  dalam  melaksanakan  kebijakan.  Kompetensi merupakan  modal  dasar  seseorang  atau  organisasi  dalam  merealisasi  apa  yang  menjadi tujuannya  atau  tujuan  organisasi.  Hasil  penelitian  ini  juga  didukung  oleh  penelitian  Iqbal, (2018)  hasil  penelitian  Mampu  Memoderasi  Hubungan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran.

## Pengaruh  Komitmen  organisasi  Memoderasi  pengaruh  Pelaksanaan  anggaran  terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten Jayapura
Hasil  analisis  pada  tabel  4,  membuktikan  bahwa  komitmen  orgnisasi  mampu memperkuat  pelaksanaan anggaran  terhadap  penyerapan anggaran  Kabupaten  Jayapura.  Hal ini  dapat  dibuktikan  melalui  koefisien  regresi  yang  menunjukan  jika  komitmen  mampu memperkuat  pelaksanaan  anggaran,  maka  akan  mempengaruhi  penyerapan  anggaran Kabupaten Jayapura.
Pelaksanaan  anggaran  adalah  tahap  di  mana  sumber  daya  digunakan  untuk melaksanakan  kebijakan  anggaran.  Pelaksanaan  Anggaran  dilakukan  oleh  Kepala  SKPD dilaksanakan  setelah  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  SKPD  (DPASKPD)  ditetapkan  oleh PPKD  dengan  persetujuan  Sekretaris  Daerah.  Hasil  penelitian  menunjukan  di  dukung  oleh penelitian  Malahayati,  (2015).  Hasilnya  menunjukkan  komitmen  organisasi  mampu memperkuat pelksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran.

## Pengaruh  Komitmen  Organisasi  Memoderasi  pengaruh  Pengawasan  Anggaran  terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten Jayapura.
Hasil  analisis  pada  tabel  4,  membuktikan  bahwa  komitmen  orgnisasi  tidak  mampu memperkuat  pengawasan  terhadap  penyerapan  anggaran  Kabupaten  Jayapura.  Hal  ini  dapat dibuktikan  melalui  koefisien  regresi  yang  menunjukan  jika  komitmen  tidak  memperkuat pengawasan, maka akan mempengaruhi penyerapan anggaran Kabupaten Jayapura.
Pengawasan juga memberikan pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah dimana pengawasan  merupakan  proses  kegiatan  yang  ditujukan  untuk  menjamin  agar  pemerintah selaku  pengelola  keuangan  daerah  dapat  berjalan  sesuai  dengan  rencana  ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Penelitian  sebelumnya  juga  memberikan  hasil  yang  berbeda,  Kurniawati,  (2014) memberikan  bukti  empiris  bahwa  komitmen  oerganisasi  tidak  memperkuat  pengawasan terhadap penyerapan anggaran.

## Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  hasil  penelitian  maka  kesimpulan  yang  dapat  disampaikan melalui  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut;  Perencanaan  anggaran  tidak  berpengaruh terhadap  penyerapan  anggaran    Kabupatem  Jayapura,  Kompetensi  sumber  daya  manusia berpengaruh  terhadap  penyerapan  anggaran    Kabupatem  Jayapura,  Pelakasanaan  anggaran
tidak  berpengaruh  terhadap  penyerapan  anggaran    Kabupatem  Jayapura,  Pengawasan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran  Kabupatem Jayapura sedangkan secara moderasi Komitmen organisasi tidak memoderasi perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran Kabupatem  Jayapura,  Komitmen  organisasi  memoderasi  kompetensi  sumber  daya  manusia terhadap  penyerapan  anggaran    Kabupatem  Jayapura,  Komitmen  organisasi  memoderasi pelaksanaan  anggaran  terhadap  penyerapan  anggaran    Kabupatem  Jayapura  dan  Komitmen organisasi  tidak  memoderasi  pengawasan  terhadap  penyerapan  anggaran    Kabupatem Jayapura.

## Saran
Saran bagi Pemerintah kabupaten Jayapura, dalam meningkatkan Kinerja Aparat harus mempunyai peranan yang sangat penting dalam peningkatan motivasi ditempat kerja.   Hasil penelitian  ini  diharapkan  mampu  memberikan  konstribusi  terhadap  pengembangan  literatur akuntansi  pemerintahan  dengan  melibatkan  peran  serta  kepala  Organisasi  Perangkat  Daerah (OPD)  yang  berkompeten  di  bidangnya  masing-masing  dalam  pencapaian  tujuan  yang transparan  dan  akuntabilitas.  Pada  Penelitian  berikutnya  dapat  menambahkan  variabel  lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini

## Daftar Pustaka
Abdul  Halim.  2009.  Akuntansi  sector  Publik  Akuntansi  Keuangan  Daerah,  Edisi.  Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
Abdullah.  (2017).  Pengaruh  Latar  Belakang  Pendidikan,  Kualitas  Kerja,  Komunikasi Interpersonal  Dan  Fasilitas  Kerja  Terhadap  Kinerja  Karyawan  Pada  BMF  BIF Yogyakarta. Journal Of Accounting .
Chandrarin. (2017). Metode Risert Akuntansi . Bandung: Salemba Empat.
Dewi,  N.  L.  P.  L.  (2017).  Kemampuan  Komitmen  Organisasi  Memoderasi  Pengaruh Perencanaan  Anggaran  Dan  Kompetensi  SDM  Pada  Penyerapan  Anggaran Pemerintah Kabupaten Tabanan. Jom. FEKON , 30.
Feriyanto. (2015). Pengantar Manajemen (3 in 1) . Yogyakarta: manadetra.
Fuadi. (2013). Pengaruh Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Detektif Terhadapefektifitas Pengendalian Anggaran. Journal Of Accounting .
Ghozali,  I.  (2018). Model  Persamaan  Struktural  Konsep  dan  Aplikasi  Dengan  Program AMOS Ver 5.0, (Badan Pene). Semarang: Grafindo Persada.
Harsono. (2011). Sistem Administrasi Kepegawaian . Bandung: fokus media.
Hartono.  (2008). Paikem  Pembelajaran  Aktif,  Inovatif,  Kreatif,  Efektif,dan  Menyenangkan . Pekanbaru.
Iqbal, M. (2018). Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap  Penyerapan  Anggaran  Dengan  Komitmen  Organisasi  Sebagai Pemoderasi .
Kurniawati,  maria M. H. (2014). Pengawasan Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. Journal Of Accounting .
Malahayati, C. (2015). Pengaruh Kapasitas SDM, Perencanaan Anggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemkot Banda Aceh .
Mardiasmo. (2012). Akuntansi Sektor Publik. jogjakarta: ANDI.
Meyer.  (1991).  The  Measurement  And  Antecedents  Of  Affective,  Continuance,  And Normative Commitment To The Organization. Jurnal Ilmu Pemerintahan .
Musa,  (2010).  Desain  Penelitian.  In  :  Sastroasmoro,  S.,  Ismael,  S.,  ed.  Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Klinis Edisi Ke-3. Jakarta: Sagung Seto, 92-111.
Noch, M. Y., & Rasyid, A. (2015). Akuntansi Sektor publik . bandung: Selemba emapat.
Pancawati.  (2015).  Analisis  Faktor–Faktor  Yang  Mempengaruhi  Keterlambatan  Daya  Serap Anggaran  (Studi  Empiris  Pada  SKPD  Pemprov  NTB). Journal  Of  Accounting , 10.
Porter, T. (1992). EDP Pengendalian dan Auditing . Jakarta: Erlangga.
Purba,  N.  B.  K.  (2017). Analisis  Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia,  Perencanaan dan  Pelaksanaan  Anggaran  Terhadap  Penyerapan  Anggaran  Pada  SKPD Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara  Dengan  Penggunaan  Teknologi  Informasi Sebagai Variabel Moderating .
Putri,  (2017).  Pengaruh  Perencanaan  Anggaran,  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran.
Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2015). Perilaku Organisasi (Edisi 16.). Salemba Empat.
Sekaran,  &  Bougie,  R.  (2017). Metedologi  Penelitian  Untuk  Bisnis (6  Buku  1).  Jakarta:
Salemba Empat.
Singarimbun, M. dan S. E. (2006). Metode Penelitian Survei ( Editor) . Jakarta: LP3ES.
Siswanto,  B.  (2011). Manajemen  Tenaga  Kerja  Indonesia  Pendekatan  Administratif  dan Operasional . Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional. Jakarta: Bumi Aksara.
Sugiyono.  (2016). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D  (Mixed  Methods).
(Alfabeta.). Bandung.
Suparno.  2012.  Pengaruh  Akuntabilitas  Keuangan  Daerah,  Value  For  Money,  Kejujuran, Transparansi ,  dan  Pengawasan  Terhadap  Pengelolaan  Keuangan .  Tesis. Universitas Negeri Medan.