Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT PRICE FIXING AGREEMENT PADA TARIF ANGKUTAN UDARA YANG MENYEBABKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Rahmatul Ulya 1 , Nuzul Rahmayani 2 , Mahlil Adriaman 3
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Kota Bukittinggi, Indonesia
ulyarahmatul0210@gmail.com, nuzullaw05@yahoo.co.id, mahliladriaman@gmail.com
Naskah diterima: 25 Oktober 2023; revisi: 30 November 2023; disetujui: 20 Desember 2023

## Abstract
A  price  fixing  agreement  is  an  agreement  practice  entered  into  by  companies  in  the  same industry  to  fix  prices  for  goods/services  together  in  the  relevant  market.  Price  fixing agreements on air freight rates have a negative impact on business competition, especially for consumers who use air transport services. This study aims to determine the form of price fixing agreement practices on air freight rates and the form of legal protection for consumers against price  fixing  agreements  on  air  freight  rates.  This  research  uses  normative  legal  research methods through literature study. The results of this study indicate that business actors who enter into price fixing agreements to increase the price of airplane tickets beyond the specified tarif limit have violated the provisions of business competition law, which can harm consumers. The  legal  protection  provided  to  consumers  in  the  form  of  preventive  legal  protection  and repressive legal protection depends on the jurisdiction and the applicable legal framework.
Keywords: Price Fixing Agreement; Consumer Protection Law; Air Freight Rates
* Alamat korespondensi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat E-mail: nuzullaw05@yahoo.co.id
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  bisnis  suatu  usaha  yang  cukup  signifikan  di  Indonesia  khususnya  dalam  jasa transportasi  angkutan  udara  tentunya  akan  menimbulkan  berbagai  permasalahan  karena  banyaknya persaingan usaha yang disebabkan karena suatu kegiatan yang dilakukan antar pelaku usaha. Dalam aktivitas  bisnis  dapat  dipastikan  terjadi  persaingan  ( competition )  diantara  pelaku  usaha. i Banyak maskapai penerbangan membuat suatu tindakan yang cukup serius dengan melakukan berbagai bentuk kerja sama dengan pelaku usaha lainnya, dalam hal ini pelaku usaha yang bekerja pada satu bidang yang sama  yaitu  bidang  penerbangan.  Dalam  membuat  suatu  perjanjian  kerja  sama  memiliki  syarat  dan ketentuan yang harus dilakukan oleh setiap pelaku usaha, sehingga hak dan kewajiban para pihak akan terjaga dan terlindungi. Disamping itu, hak konsumen juga terlindungi akibat dari kerja sama pelaku usaha.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
Pada hakikatnya orang menjalankan kegiatan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  hidup,  baik  kebutuhan  primer,  sekunder,  maupun kebutuhan tersier. Atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup itulah yang mendorong banyak orang menjalankan kegiatan usaha baik kegiatan usaha sejenis maupun kegiatan usaha yang berbeda. Keadaan yang  demikian  itulah  sesungguhnya  yang  menimbulkan  atau  melahirkan  persaingan  usaha  diantara pelaku usaha. Oleh karena itu, persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang biasa terjadi. Bahkan dapat dikatakan persaingan dalam dunia usaha itu merupakan persyaratan mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar. Walaupun diakui bahwa adakalanya persaingan usaha itu sehat dan dapat juga yang tidak sehat. Usaha yang sehat akan menimbulkan akibat yang positif bagi para pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan efisiensi, produkivitas dan produk.
Penetapan harga ( price fixing) merupakan tindakan yang terjadi antara pelaku usaha yang dapat menghambat  jalannya  persaingan  dalam  perdagangan.  Dalam  hukum  positif,  salah  satu  bentuk perjanjian yang dilarang untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat adalah perjanjian penetapan harga ( price fixing agreement ) yang diatur dalam Pasal 5-8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penetapan  harga  yang  dimaksud  adalah  Perjanjian  Penetapan  Harga  ( Price  Fixing  Agreement ), Perjanjian  Diskriminasi  Harga  ( Price  Discrimination Agreement) ,  Perjanjian  Jual  Rugi  ( Predatory Pricing ),  dan  Penetapan  Harga  Jual  Kembali  ( Resale  Price  Maintenance ).  Undang-undang  tersebut melarang  pelaku  usaha  untuk  melakukan  perjanjian  antar  pelaku  usaha  pesaing  dalam  menentukan harga yang harus dibayarkan oleh konsumen, dengan adanya perjanjian tersebut akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam menentukan harga.
Persaingan usaha yang sehat ( fair competition ) akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau ransangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas produk yang diihasilkannya. Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat, yakni adanya penurunan harga, banyak pilihan, dan peningkatan kualitas produk. Sebaliknya, apabila terjadi peersaingan usaha yang tidak sehat ( unfair competition ) antara pelaku usaha tentu berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga berpengaruh negatif bagi perkenomian nasional. Persaingan usaha tidak sehat dapat  dipahami  sebagai  kondisi  persaingan  diantara  pelaku  usaha  yang  berjalan  secara  tidak fair. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  memberikan  3  (tiga)  indikator  untuk  menyatakan  terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, yaitu: 1) Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur, 2) Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum, 3) Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan diantara pelaku usaha.
Perjanjian penetapan harga ( price fixing agreement ) merupakan perjanjian yang dilarang antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang/jasa yang harus  dibayarkan  oleh  konsumen  pada  pasar  yang  bersangkutan.  Dalam  kasus  perjanjian  penetapan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha yang bergerak dalam hal yang sama yaitu pelaku usaha dalam bidang penerbangan (angkutan udara). Perjanjian tersebut dilakukan oleh PT Garuda Indonesia dengan 6 (enam) maskapai penerbangan lokal lainnya, yaitu PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Nam Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari dan PT Wings Abadi. Perjanjian yang dilakukan oleh maskapai penerbangan tersebut adalah dalam bentuk perjanjian penetapan harga untuk sama-sama menaikkan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
harga tiket pesawat penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri. Hal ini dibuktikan dari pola harga tiket rata-rata dan kenaikan harga tiket rata-rata yang sama dari 7 (tujuh) maskapai penerbangan tersebut.
Kementrian  Perhubungan  (Kemenhub)  telah  merilis  aturan  baru  terkait  tarif  pesawat.  Aturan tersebut  yaitu  Peraturan  Menteri  (PM)  Nomor  20  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara  dan  Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Adanya peraturan tersebut tentunya menciptakan batasan perilaku bagi pelaku usaha terkhususnya  maskapai  penerbangan,  dalam  hal  menetapkan  harga  tiket  yang  diberlakukan  bagi konsumen. Terkait tarif batas atas dan tarif batas bawah, di dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini, tarif batas bawah ditetapkan sebesar 35% dari tarif batas atas dengan tetap memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat konsumen pengguna moda transportasi udara. Akan tetapi dalam hal ini pemerintah juga ingin melindungi keberlangsungan Badan Usaha Angkutan Udara.
Akibat  dari  perjanjian  penetapan  harga  yang  dilakukan  oleh  7  (tujuh)  maskapai  penerbangan tersebut  dengan  menaikkan  harga  tiket  pesawat  dapat  merugikan  konsumen  dalam  hal  ini  adalah masyarakat.  Permasalahan  yang  terjadi  akibat  perjanjian  penetapan  harga  yang  dilakukan  maskapai tersebut  adalah harga tiket pesawat penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri  awal  tahun  2019  dirasakan  konsumen  masih  cukup  tinggi  meski  masa peak  season sudah berakhir. Melonjaknya harga tiket pesawat bahkan hampir mencapai dua kali lipat dari harga normal. Hal ini membuat konsumen pengguna jalur penerbangan merasa dirugikan ditandai dengan banyaknya protes soal harga yang dinilai sudah tidak masuk akal. Harga tiket pesawat mengalami kenaikan saat masa peak season masih wajar, karena terjadi peningkatan permintaan ( demand ) konsumen. Harga tiket saat peak season biasanya lebih tinggi dari harga tiket pesawat saat low season . Namun, biasanya setelah masa peak season berakhir, harga tiket pesawat akan kembali normal. Setelah masa peak season berakhir, masyarakat masih merasakan tingginya harga tiket pesawat. Kondisi tersebut berlangsung cukup lama, hingga pemerintah meminta maskapai menurunkan harga tiket,  karena  telah  menimbulkan  keresahan  di  masyarakat  selaku  konsumen.  Kenaikan  harga  tiket dirasakan tidak rasional karena harga avtur justru mengalami penurunan sejak bulan November 2018, padahal  avtur  tersebut  memiliki  kontribusi  yang  cukup  besar  terhadap  biaya  produksi  maskapai penerbangan.  Dengan  adanya  peristiwa  tersebut,  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU) melakukan  penelitian  inisiatif  atas  layanan  jasa  penumpang  kelas  ekonomi  angkutan  udara  niaga berjadwal  dalam  negeri.  Penelitian  tersebut  dilanjutkan  dengan  melakukan  penyelidikan  terhadap  7 (tujuh) maskapai penerbangan tersebut. Pada proses persidangan Majelis KPPU, menunjukkan telah terjadi kesepakatan antar pelaku usaha dalam meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon, serta  meniadakan  produk  yang  ditawarkan  dengan  harga  murah  di  pasar.  Hal  ini  berdampak  pada berkurangnya  tiket  pesawat  domestik,  selain  itu  harga  tiket  domestik  yang  tersedia  harganya  relatif tinggi.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  sangatlah  penting  supaya terhindar  dari  pelaku  usaha  yang  melakukan  perbuatan  curang,  sehingga  menyebabkan  persaingan usaha  yang  tidak  sehat,  dan  menimbulkan  suatu  permasalahan  hingga  merugikan  para  konsumen. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk praktik perjanjian penetapan harga oleh pelaku usaha pada tarif angkutan udara dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen akibat perjanjian penetapan harga pada tarif angkutan udara.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  penelitian  hukum  yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. ii Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan/peristiwa hukum yang berlaku yang terjadi dalam masyarakat.  Sumber  data  dan  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  data  yang  diperoleh  dari perpustakaan (data sekunder), yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dan bahan hukum penelitian ini adalah melalui kepustakaan/ studi  pustaka  ( library  research ).  Teknik  pengolahan  data  dan  bahan  hukum  penelitian  ini  melalui tahapan:  invetarisasi,  identifikasi,  klasifikasi  dan  melakukan  sistemasi.  Penelitian  ini  menggunakan analisa data kualitatif dan penarikan kesimpulan penelitian ini menggunakan metode deduktif.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Praktik Perjanjian Penetapan Harga oleh Pelaku Usaha Pada Tarif Angkutan Udara
Perjanjian yang dilarang diatur dalam Bab III Pasal 4-16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Menurut  Pasal  1  ayat  (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, perjanjian adalah suatu perbuatan dari satu atau lebih pelaku usaha  untuk  mengikatkan  diri  terhadap  satu  atau  lebih  pelaku  usaha  lain  dengan  nama  apapun  baik tertulis ataupun tidak tertulis. Perjanjian pada Pasal 1 di atas tidak berbeda dengan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata, dimana perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih  mengikatkan  dirinya  kepada  orang  lain  atau  lebih.  Namun,  sesungguhnya  terdapat  beberapa perbedaan  yang  mendasar  dalam  pengertian  dalam  hukum  antimonopoli.  Hal  yang  terpenting  dari perjanjian dalam hukum antimonopoli adalah ikatan. Pihak yang terikat tidak harus melibatkan semua pihak, jika hanya satu pihak yang terikat juga sudah cukup.
Perjanjian  dilarang  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  praktik-praktik  yang  dapat menimbulkan  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat.  Pada  dasarnya,  adanya  larangan  suatu  perjanjian dalam hukum persaingan usaha sebenarnya bertujuan untuk mendorong persaingan usaha yang sehat di pasar. Sehingga, dapat memberikan dampak dan manfaat kepada konsumen melalui harga yang wajar, inovasi  dan  pilihan  yang  lebih  luas.  Larangan  perjanjian  tersebut  juga  bertujuan  untuk  melindungi kepentingan konsumen, dikarenakan praktik persaingan usaha tidak sehat dapat menyebabkan harga menjadi lebih tinggi, kurangnya pilihan dan inovasi yang terhambat. Dengan adanya perjanjian yang dilarang  tersebut,  hukum  persaingan  usaha  memastikan  konsumen  harus  mendapatkan  manfaat  dari persaingan usaha yang sehat dengan harga yang kompetitif.
Perjanjian penetapan harga ( price fixing agreement ) dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Perjanjian penetapan harga yang dilarang, terdiri dari: Pasal 5 mengatur tentang perjanjian penetapan harga ( price fixing  agreement ),  Pasal  6  mengatur  tentang  perjanjian  diskriminasi  harga  ( price  discrimination agreement) , Pasal 7 mengatur tentang perjanjian jual rugi ( predatory pricing ), dan Pasal 8 mengatur tentang penetapan harga jual kembali ( resale price maintenance ).
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tentang perjanjian penetapan harga ( price fixing agreement ). Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk  menetapkan  harga  atas  suatu  barang  dan/atau  jasa  yang  harus  dibayar  oleh  konsumen  atau pelanggan pada pasar bersangkutan. Perjanjian penetapan harga dilarang disebabkan karena penetapan harga  bersama-sama  akan  menyebabkan  tidak  dapat  berlakunya  hukum  pasar  tentang  harga  yang terbentuk dari adanya tawaran dan permintaan. Selain itu, pihak yang melakukan perjanjian harus saling bersaing, ini berarti pelaku usaha tersebut berada pada pasar bersangkutan faktual yang sama baik secara vertikal maupun horizontal, perjanjian tersebut dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Perjanjian penetapan harga akan menyebabkan tidak dapat berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk dari penawaran ( supply ) dan permintaan ( demand ).
Ada 6 (enam) langkah/prosedur untuk menetapkan harga yang dikemukakan oleh Abdullah dan Tantri, yaitu:
1. Memilih sasaran harga
2. Menentukan permintaan
3. Memperkirakan biaya
4. Menganalisis penawaran dan harga para pesaing
5. Memilih suatu metode harga
6. Memilih harga terakhir.
Salah satu bentuk perjanjian penetapan harga yang dilarang dalam hukum persaingan usaha terdapat pada kasus yang terjadi antar pelaku usaha yang bergerak dalam bidang yang sama yaitu dalam bidang  layanan  jasa  angkutan  udara  (penerbangan),  yang  dimana  seharusnya  pelaku  usaha  tersebut harus bersaing dalam hal menetapkan harga pada pasar bersangkutan. Perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh maskapai penerbangan di Indonesia yaitu terjadi pada PT Garuda Indonesia dengan 6 (enam) maskapai lokal lainnnya, yaitu PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Nam Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari da PT Wings Abadi. Perjanjian yang dilakukan oleh 7 (tujuh) maskapai tersebut yaitu  melakukan  kesepakatan  dengan  bentuk  kerjasama  untuk  sama-sama  menetapkan  harga  tiket pesawat dengan cara meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon, serta meniadakan produk
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
yang  ditawarkan  dengan  harga  yang  murah.  Pelaku  usaha  tersebut  melakukan  kesepakatan  untuk menaikkan  harga  tiket  pesawat  tersebut,  yang  mana  akan  berdampak  pada  pada  berkurangnya ketersediaan  tiket  pesawat  domestik,  sehingga  tiket  pesawat  domestik  yang  tersedia  harganya  juga relatif tinggi.
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tentang perjanjian diskiriminasi harga ( price  discrimination  agreement ).  Pelaku  usaha  dilarang  untuk  membuat  perjanjian  yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar  oleh  pembeli  lain  untuk  suatu  barang/jasa  yang  sama.  Hal  yang  dilarang  dalam  pasal  ini membuat perjanjian yang memberlakukan diskriminasi harga terhadap kedudukan konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya, dengan cara memberikan harga yang berbeda-beda terhadap barang atau  jasa  yang  sama.  Namun,  dapat  saja  terjadi  harga  yang  berbeda  antara  konsumen  satu  dengan konsumen lain, dikarenakan perbedaan biaya seperti promosi dan lain-lain. Dalam teori ilmu hukum persaingan, ada beberapa macam bentuk diskriminasi harga, yaitu: a) Diskriminasi harga primer, b) Diskriminasi  harga  sekunder,  c)  Diskriminasi  harga  umum,  d)  Diskriminasi  harga  geografis,  e) Diskriminasi harga tingkat pertama, f) Diskriminasi harga tingkat kedua, g) Diskriminasi harga secara langsung, dan h) Diskriminasi harga secara tidak langsung.
Pada  kasus  yang  terjadi  oleh  7  (tujuh)  maskapai  penerbangan  yang  melakukan  perjanjian penetapan  harga  tiket  secara  bersama-sama,  tidak  dikategorikan  dalam  melakukan  perjanjian diskriminasi  harga.  Dikarenakan  7  (tujuh)  maskapai  penerbangan  tersebut  menaikkan  harga  tiket dengan  harga  yang  dijual  kepada  setiap  konsumen  memiliki  nilai  yang  sama  tetapi,  pelaku  usaha tersebut melakukan dengan cara menjual harga tiket pesawat penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dengan harga yang relatif tinggi, bahkan mencapai dua kali lipat dari harga normal. Tetapi tidak semua penetapan harga yang berbeda dilarang oleh hukum anti monopoli. Sebab, jika biaya ( cost) yang dikeluarkan oleh penjual untuk satu konsumen dengan konsumen lainnya berbeda, maka harga tersebut akan berbeda juga.
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tentang perjanjian jual rugi ( predatory pricing ).  Pelaku  usaha  dilarang  membuat  perjanjian  dengan  pelaku  usaha  lainnya  (pesaing)  untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, dimana perjanjian tersebut dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Penetapan harga dibawah harga pasar dengan pelaku usaha lain disebut juga dengan penetapan harga di bawah biaya marginal. Hal ini dilarang ketika perjanjian penetapan harga di bawah harga pasar menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Larangan perjanjian penetapan harga  barang/jasa  di  bawah  harga  pasar  atau  dikenal  dengan  “anti dumping ”,  bertujuan  agar  pelaku usaha pesaing mengalami kerugian karena barang/jasa tidak laku, padahal harga barang/jasa yang dijual sudah sesuai dengan harga pasar.
Perjanjian jual rugi ini dilakukan untuk menjual barang/jasa agar cepat laku, dan pelaku usaha lain mengalami kerugian karena harga yang dijual oleh pelaku usaha di bawah harga pasar. Konsumen tentunya  akan  membeli  barang/jasa  yang  relatif  murah,  dengan  begitu  tidak  ada  konsumen  yang membeli  barang/jasa  kepada  pelaku  usaha  pesaing.  Apabila  perjanjian  menetapkan  harga  di  bawah harga  pasar  ini  tidak  dilarang,  maka  pelaku  usaha  yang  kurang  modalnya  tentu  tidak  sanggup menyainginya.  Apabila  pihak  pesaing  satu  demi  satu  berguguran  karena  barang/jasanya  tidak  laku, pelaku usaha yang melakukan penetapan harga di bawah harga pasar dapat menaikkan harga dengan sangat tinggi karena tidak mempunyai pesaing lagi. Tentu pasar tersebut akan menjadi monopolis atau oligopolis, sehingga akan mudah merugikan konsumen.
Berbeda  halnya  dengan  kasus  7  (tujuh)  maskapai  penerbangan  di  atas,  pelaku  usaha  tidak melakukan  persaingan  usaha  sebagaimana  mestinya.  Bukannya  bersaing,  7  (tujuh)  pelaku  usaha tersebut melakukan kerjasama untuk melakukan perjanjian penetapan harga tiket pesawat penumpang kelas  ekonomi  angkutan  udara  niaga  berjadwal  dalam  negeri  dengan  cara  menaikkan  harga  tiket tersebut. Seharusnya, pelaku usaha tersebut bersaing dalam menetapkan harga jual barang/jasa dalam hal  ini  tiket  pesawat  agar  terciptanya  suatu  persaingan  usaha  yang  sehat.  Pelaku  usaha  tersebut sebaiknya menetapkan harga tiket pesawat dengan harga yang bersaing, tetapi harus sesuai juga dengan harga pasar. Bahkan, pelaku usaha maskapai penerbangan ini meniadakan diskon atau keseragaman diskon  serta  meniadakan  barang/jasa  yang  ditawarkan  dengan  harga  yang  murah.  Sehingga, berkurangnya  ketersediaan  tiket  pesawat  domestik.  Selain  itu,  tiket  pesawat  domestik  yang  tersedia harganya relatif tinggi.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Dalam  hal  pelaku  usaha  mempuyai  posisi  kuat  utuk  menentukan  harga  tarif,  hal  tersebut memugkinkan  pelaku  usaha  untuk  mendapatkan  untung  yang  lebih  besar.  Bilamana  pelaku  usaha mampu menentukan harga dapat diperkirakan pelaku usaha yang bersangkutan akan berusaha untuk menentukan harga tarifnya. Tingkatan harga tarif bahkan ditetapkan oleh pelaku usaha pada hakekatnya ditentukan sendiri oleh pelaku usahanya sendiri tanpa perlu bergantung pada pelaku usaha lainya, dari sisi persaingan usaha setiap pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkanya, sepanjang keuntungan tersebut tidak didasarkan pada adanya konspirasi dengan pelaku usaha lainnya.
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tentang penetapan harga jual kembali ( resale  price  maintance) .  Pelaku  usaha  dilarang  membuat  perjanjian  dengan  pelaku  usaha  lainnya dengan  syarat  penerima  barang/jasa  tidak  akan  menjual  atau  memasok  barang/jasa  tersebut  dengan harga  yang  lebih  rendah  daripada  harga  yang  telah  diperjanjikan  dan  ditetapkan  bersama.  Pada prinsipnya,  pihak  pembeli  bebas  untuk  menetapkan  harga  barang/jasa  yang  sudah  dibelinya  sesuai dengan permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Penetapan harga jual kembali dilakukan dengan 2 cara, yaitu: a) Penetapan harga secara maksimum ( maximum price fixing ) yaitu penetapan harga jual kembali  yang  dilakukan  oleh  produsen  kepada  distributor  untuk  tidak  menjual  harga  di  atas  harga maksimum yang ditawarkan, sedangkan b) Penetapan harga secara minimum ( minimum price fixing ) yaitu penetapan harga yang dilakukan dengan kesepakatan antar pelaku usaha, dimana pembeli akan menjual kembali barang pada harga yang tidak boleh di bawah harga yang ditentukan.
Pada kasus yang menyangkut 7 (tujuh) maskapai penerbangan di atas, pelaku usaha membuat perjanjian untuk menetapkan harga tiket pesawat di atas harga maksimum yang ditentukan. Perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut dengan menaikkan harga tiket pesawat dengan harga yang relatif tinggi, bahkan mencapai dua kali lipat dari harga normalnya. Tentu, perjanjian ini di larang dalam persaingan usaha, karena dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat, dan dapat merugikan para konsumen terhadap harga tiket yang dijual di atas harga maksimum.
Perjanjian  penetapan  harga  ( price  fixing  agreement )  merupakan  salah  satu  strategi  yang dilakukan  oleh  para  pelaku  usaha  yang  bertujuan  untuk  menghasilkan  laba  yang  setinggi-tingginya. Dengan adanya penetapan harga yang dilakukan diantara pelaku usaha (produsen atau penjual), maka akan  meniadakan  persaingan  dari  segi  harga  bagi  produk  yang  mereka  jual  atau  pasarkan,  yang kemudian  dapat  mengakibatkan surplus konsumen  yang  dipaksa  beralih  ke  produsen  atau  penjual. Kekuatan untuk mengatur harga, pada dasarnya merupakan perwujudan dari kekuatan menguasai pasar dan menentukan harga yang tidak masuk akal. Dengan adanya perjanjian penetapan harga pelaku usaha dapat mendiktekan atau memaksakan harga yang diinginkan secara sepihak kepada konsumen, biasanya harga  yang  didiktekan  kepada  konsumen  adalah  harga  yang  melebihi  batas  wajar.  Bila  hal  tersebut dilakukan  oleh  pelaku  usaha  di  dalam  pasar  yang  bersangkutan,  dapat  membuaat  konsumen  tidak memiliki alternatif yang luas kecuali harus menerima harga yang ditawarkan oleh pelaku usaha yang melakukan perjanjian penetapan harga tersebut.
Berdasarkan  Peraturan  KPPU  Nomor  4  Tahun  2011  tentang  Pedoman  Pasal  5  (Penetapan Harga)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:
1. Perjanjian Penetapan Harga Penetapan harga yang dilarang sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah penetapan harga yang berasal dari suatu perjanjian. Tanpa adanya perjanjian, maka kesamaan  harga  yang  ditetapkan  oleh  suatu  perusahaan  dan  perusahaan  lain  tidak  dapat dikatakan melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
2. Antara Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha Pesaingnya Pelanggaran  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  hanya  terjadi  jika  terdapat perjanjian  penetapan  harga  antara  pelaku-pelaku  usaha  yang  berada  di  dalam  pasar bersangkutan yang sama.
3. Harga yang Dibayar oleh Konsumen atau Pelanggan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang  melakukan  perjanjian  penetapan  harga  atas  suatu  barang  dan  atau  jasa.  Penetapan harga yang dimaksud di sini tidak hanya penetapan harga akhir, melainkan juga perjanjian atas struktur  atau  skema  harga.  Karena  di  dalam  ayat  tersebut,  penetapan  harga  tidak  berarti penetapan harga yang sama.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Secara umum bentuk-bentuk penetapan harga yang termasuk ke dalam aturan pelarangan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah, berikut ini (namun tidak terbatas pada) :
a) Kesepakatan menaikkan atau menurunkan harga
b) Kesepakatan memakai suatu formula standart sebagai dasar perhitungan harga
c) Kesepakatan memelihara suatu perbandingan tetap antara harga yang dipersaingkan dengan suatu produk tertentu
d) Kesepakatan meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon
e) Kesepakatan persyaratan pemberian kredit kepada konsumen
f) Kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar sehingga membatasi pasokan dan memelihara harga tinggi
g) Persetujuan kepatuhan pada harga yang diumumkan
h) Kesepakatan tidak menjual bila harga yang disetujui tidak dipenuhi
i) Kesepakatan menggunakan harga yang seragam sebagai langkah awal negoisasi.
Dalam rangka membuktikan terjadinya pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999  tentang  Larangan  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  pasal  tersebut  mensyaratkan pemenuhan unsur perjanjian. Namun, praktek penetapan harga biasanya dilakukan secara diam-diam oleh pelaku usaha. Maka, KPPU membutuhkan bukti secara tidak langsung untuk membuktikan adanya praktik perjanjian penetapan harga diantara pelaku usaha. Perjanjian penetapan harga oleh 7 (tujuh) maskapai  penerbangan  terbukti  dengan  adanya  fakta  bahwa  terjadinya  perilaku  yang  sama  atau perbuatan yang paralel yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam maskapai penerbangan tersebut untuk tidak  membuka  tiket subclass yang  murah.  Sehingga,  untuk  mendapatkan  tiket  yang  lebih  murah menjadi terbatas untuk para konsumen.
Para  produsen  atau  pelaku  usaha  akan  mencari  keuntungan  yang  setinggi-tingginya  sesuai dengan prinsip ekonomi. Dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya itu, para pelaku usaha harus bersaing antar sesama mereka dengan perilaku bisnisnya sendiri-sendiri yang dapat merugikan konsumen. Ketatnya persaingan dapat mengubah perilaku ke arah persaingan usaha yang  tidak  sehat  karena  para  pelaku  usaha  memiliki  kepentingan  yang  saling  berbenturan  diantara mereka. Persaingan tidak sehat ini pada gilirannya dapat merugikan konsumen.
Pemenuhan unsur-unsur atas pelanggaran ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagai berikut:
1. Adanya Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha Pesaing Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan bahwa, “setiap orang perorangan  atau  badan  usaha,  baik  yang  berbentuk  badan  hukum  yang  didirikan  dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”. Pelaku usaha dan pelaku usaha pesaing yang melakukan perjanjian penetapan  harga  yaitu  PT  Garuda  Indonesia,  PT  Sriwijaya  Air,  PT  Citilink  Indonesia,  PT Sriwijaya Air, PT NAM Air, PT Batik Air, dan PT Wings Abadi.
2. Adanya Perjanjian
Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyebutkan bahwa, “Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”. Adapun perjanjian yang dilakukan 7 (tujuh)  maskapai  penerbangan  tersebut  yaitu  perjanjian  penetapan  tarif  harga  tiket  pesawat penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri.
3. Adanya Menetapkan Harga
Berdasarkan  Peraturan  KPPU  Nomor  4  Tahun  2011,  penetapan  harga  yang  dimaksud dalam ketentuan tersebut tidak hanya penetapan harga akhir, melainkan juga perjanjian atas struktur  atau  skema  harga.  Penetapan  yang  dilakukan  oleh  7  (tujuh)  maskapai  penerbangan tersebut adalah mengurangi akses penjualan subclass tiket dengan harga rendah atau murah dan menaikkan harga tiket pesawat.
4. Adanya Barang/Jasa
Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa, “Barang adalah  setiap  benda,  baik  berwujud  maupun  tidak  berwujud,  baik  bergerak  maupun  tidak bergerak,  yang  dapat  diperdagangkan,  dipakai,  dipergunakan,  atau  dimanfaatkan  oleh
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
konsumen  atau  pelaku  usaha.  Pasal  1  ayat  (17)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 menyebutkan bahwa, “Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan  dalam  masyarakat  untuk  dimanfaatkan  oleh  konsumen  atau  pelaku  usaha.” Produk yang ada merupakan layanan jasa angkutan udara niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi rute penerbangan dalam negeri sehingga memenuhi unsur produk berupa jasa.
5. Adanya Konsumen/Pelanggan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan, “Konsumen adalah setiap pemakai dan atau  pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain”. Konsumen yang dimaksud adalah pemakai dan/atau pengguna dan/atau pelanggan layanan jasa angkutan udara niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi rute penerbangan dalam negeri.
6. Adanya Pasar Bersangkutan yang Sama
Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pasar bersangkutan yaitu, “pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.” Pasar bersangkutan  dalam  perkara a  quo adalah  layanan  jasa  angkutan  udara  niaga  berjadwal penumpang kelas ekonomi rute penerbangan dalam negeri.
Dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian di atas, 7 (tujuh) maskapai penerbangan tersebut dinyatakan  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  kesepakatan  dalam  bentuk  perjanjian  untuk menetapkan  harga  tiket  pesawat  penumpang  kelas  ekonomi  angkutan  udara  niaga  berjadwal  dalam negeri  secara  bersama-sama.  Akibat  dari  perjanjian  tersebut  menimbulkan  kerugian  bagi  konsumen sebagai pengguna jasa layanan transportasi udara akibat kenaikan harga tiket pesawat yang relatif tinggi dari harga biasanya. Dengan demikian, ke 7 (tujuh) maskapai penerbangan tersebut melanggar Pasal 5 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak Sehat.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  penulis  berpandangan  bahwa  praktik  perjanjian  penetapan harga merupakan suatu perjanjian yang dilarang atau ( ilegal ) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,  karena  dapat  menyebabkan  persaingan  usaha  tidak  sehat  dan  dapat  merugikan  konsumen. Perjanjian penetapan harga sangat bertentangan dengan hukum persaingan. Perjanjian penetapan harga melibatkan  kesepakatan  antara  pelaku  usaha  pesaing  untuk  menetapkan  harga  barang/jasa  mereka secara  bersama-sama,  yang  dapat  mengakibatkan  harga  yang  lebih  tinggi  sehingga  konsumen  harus membeli dengan harga yang relatif tinggi. Dengan demikian, konsumen dirugikan karena perjanjian penetapan harga menaikkan harga tiket pesawat domestik yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut. Kegiatan seperti ini sering kali dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius dan dapat dikenakan sanksi oleh otoritas pengawas persaingan.
Dengan adanya pelanggaran ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengenai perjanjian penetapan harga ( price fixing agreement ) yang dilakukan oleh 7 (tujuh) pelaku usaha maskapai penerbangan tersebut menjadikan  pelaku  usaha  dikenakan  sanksi.  Sanksi  yang  diberikan  kepada  7  (tujuh)  maskapai penerbangan tersebut berupa sanksi administratif, yaitu dengan memberitahukan secara tertulis kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, bahwa sebelum mengambil setiap kebijakan pelaku usaha yang akan  berpengaruh  terhadap  peta  persaingan  usaha,  harga  tiket  yang  dibayar  oleh  konsumen  dan masyarakat selama 2 (dua) tahun sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap.
Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif yaitu penetapan pembayaran ganti rugi untuk para konsumen bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi, dalam kasus  yang  terjadi  pada  7  (tujuh)  pelaku  usaha  maskapai  penerbangan  ini  hanya  dikenakan  sanksi administratif. Jadi, dapat dilihat bahwa salah satu dasar hukum Undang-Undang Anti Monopoli yaitu Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2021,  implementasinya  oleh  Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha  (KPPU)  masih  belum  sempurna.  Dengan  hanya  memberikan  sanksi  administratif,  tidak memberikan  efek  jera  bagi  pelaku  usaha  yang  melakukan  persaingan  usaha  tidak  sehat  pada  kasus perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh 7 (tujuh) maskapai penerbangan tersebut.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Praktik Perjanjian Penetapan Harga pada Tarif Angkutan Udara
Menurut Maria Theresia Geme, perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk  melakukan  sesuatu  dengan  (memberlakukan  hukum  secara  ekslusif)  dengan  tujuan  untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau sekelompok orang. Selain itu, menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan berbagai macam ancaman  dari  pihak  manapun.  Adapun  menurut  Sadjipto  Rohardjo,  perlindungan  hukum  adalah memberikan  pengayoman  kepada  hak  asasi  manusia  (HAM)  yang  dirugikan  oleh  orang  lain  dan perlindungan  itu  diberikan  kepad  masyarakat  agar  mereka  dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang diberikan oleh hukum. Jadi, dapat dikatakan perlindungan hukum itu merupakan perlindungan harkat dan  martabat,  serta  pengakuan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  yang  dimiliki  oleh  subjek  hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal-hal lainnya.
Perlindungan hukum diberikan untuk melindungi konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Berbicara tentang perlindungan konsumen berarti membahas tentang jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. Dengan adanya hukum yang yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi konsumen yaitu Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan hukum lainnya dapat membuat  hak  dan  posisi  konsumen  seimbang  dengan  pelaku  usaha.  Adanya  kepastian  hukum  yang melindungi  konsumen,  maka  konsumen  dapat  menuntut  dan  menggugat  pelaku  usaha  jika  hak-hak konsumen telah dirugikan. Kepastian hukum yang melindungi konsumen bukanlah untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi untuk mendorong usaha yang sehat dalam menghadapi persaingan yang kuat dengan menghasilkan produk-produk yang berkualitas.
Teori perlindungan hukum dari Telders, Van der Grinten dan Molengraff sebagaimana dikutip Misahardi Wilamarta menyebutkan bahwa suatu norma dapat dilanggar apabila suatu kepentingan yang dimaksud  untuk  dilindungi  oleh  norma  itu  dilanggar.  Teori  ini  menjadi  pegangan  yang  kuat  untuk menolak  suatu  tuntutan  dari  seseorang  yang  merasa  dirugikan  kepentingannya  oleh  suatu  perbuatan melanggar hukum. Keseimbangan antara perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen tidak terlepas dari adanya pengaturan tentang hubungan- hubungan hukum yang terjadi di antara para pihak.
Berdasarkan  pengertian  perlindungan  hukum  di  atas,  hukum  harus  melindungi  para  subjek hukum  dalam  hal  ini  subjek  hukum  yang  dimaksud  tertuju  pada  subjek  hukum  pada  perusahaan maskapai  penerbangan.  Perlindungan  hukum  yang  diberikan  dimaksudkan  agar  tidak  terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak dan kewajiban oleh subjek hukum lainnya. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupunn yang bersifat represif, serta yang lisan maupun tulisan. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum dilihat sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.
Pada praktik perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh 7 (tujuh) maskapai penerbangan (PT Garuda Indonesia, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Batik Air, PT NAM Air, PT Lion Mentari  dan  PT  Wings  Abadi)  dengan  menaikkan  harga  tiket  pesawat  penumpang  kelas  ekonomi angkutan  udara  niaga  berjadwal  dalam  negeri,  mengakibatkan  kerugian  terhadap  konsumen  karena harga  tiket  yang  relatif  tinggi  bahkan  melebihi  harga  normal  yang  tejadi  setelah  masa peak  season berakhir,  sehingga  menyebabkan  terjadinya  persaingan  usaha  tidak  sehat.  Konsumen  sebagai penggunan jasa angkutan udara tersebut dirugikan karena harga tiket yang sudah tidak masuk akal yang dilakukan  oleh  para  pelaku  usaha  pada  layanan  jasa  angkutan  udara  tersebut.  Dengan  demikian, konsumen harus mendapat perlindungan hukum akibat praktik perjanjian penetapan harga tersebut.
Jasa transportasi angkutan udara menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat selaku konsumen sebagai pengguna jasa transportasi tersebut. Selain biaya yang tidak terlalu mahal dari segi waktu jasa transportasi angkutan udara lebih menguntungkan bagi konsumen. Selain itu, tingkat kenyamanan juga menjadi  tolak  ukur  konsumen  dalam  memilih  jasa  transportasi  angkutan  udara.  Setiap  maskapai penerbangan tentunya memiliki standar dalam melayani konsumen dan juga akan menjadi nilai jual bagi maskapai penerbangan. Pelayanan yang diberikan oleh setiap maskapai penerbangan juga berbeda- beda,  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  konsumen.  Konsumen  dapat
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
memilih kategori apa yang akan diambil, dikarenakan setiap kategori yang diambil sudah pasti berbeda layanannya.
Berkaitan  dengan  pelayanan  perusahaan  maskapai  penerbangan,  juga  menyangkut  terkait penetapan tarif yang ditetapkan oleh maskapai penerbangan baik dari pihak BUMN maupun swasta. Dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tarif, tentu tidak hanya dapat menganggu kestabilan dalam persaingan dalam suatu usaha, melainkan dapat menimbulkan kerugian terhadap konsumen pada layanan jasa angkutan udara itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh perusahaan yang melakukan perjanjian penetapan tarif pada beberapa perusahaan, yang menimbulkan dampak dengan tidak tersedianya pilihan terhadap konsumen dalam menggunakan layanan jasa angkutan udara yang tersedia di pasar, sekalipun yang tersedia hanya dengan harga yang lebih tinggi, akibat dari penetapan tarif oleh para pelaku usaha angkutan udara itu sendiri.
Menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen,  perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Cakupan perlindungan konsumen, dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:
1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.
Keinginan  yang  ingin  dicapai  dalam  perlindungan  konsumen  adalah  menciptakan  rasa  aman  bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup dan menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.
Perlindungan  hukum  terbagi  menjadi  2  (dua)  yakni  perlindungan  hukum  preventif,  dan perlindungan hukum represif adalah sebagai berikut:
1. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan  hukum  preventif  adalah  perlindungan  hukum  yang  diberikan  sebelum terjadinya  suatu  peristiwa  atau  keadaan  yang  merugikan  atau  tidak  diinginkan  sehingga perlindungan  hukum  preventif  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  suatu  sengketa. Perlindungan  hukum  ini  diatur  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  dan dituangkan dalam bentuk pemberian hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya mengenai perbuatan yang dilarang  bagi  pelaku  usaha  diatur  dalam  Pasal  8  sampai  dengan  Pasal  17  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Adapun mengenai tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
2. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan  hukum  represif,  adalah  perlindungan  hukum  yang  diberikan  setelah terjadinya suatu peristiwa atau keadaan yang merugikan atau tidak diinginkan. Perlindungan ini  bertujuan  untuk  menyelesaikan  suatu  sengketa  yang  telah  terjadi.  Perlindungan  hukum represif  ini  biasanya  dituangkan  dalam  bentuk  pemberian  sanksi  kepada  pelaku  usaha  yang dapat  berbentuk  sanksi  administratif.  Perlindungan  hukum  represif  diatur  dalam  Pasal  60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) juga bisa dengan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), serta sanksi pidana tambahannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, apabila pelaku usaha terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak konsumen.
Badan usaha angkutan udara jenis pelayanan apapun pada hakikatnya tidak dibenarkan menjual tiket  dibawah  tarif  batas  bawah  maupun  melebihi  tarif  batas  atas.  Hal  ini  berdasarkan  ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga  Berjadwal  Dalam  Negeri  Kelas  Ekonomi.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  pemerintah  telah berupaya melindungi konsumen pengguna jasa angkutan udara dari perjanjian penetapan harga yang tidak wajar oleh badan usaha angkutan udara. Jika badan usaha angkutan udara memberlakukan harga melebihi  tarif  batas  atas,  berarti  badan  usaha  tersebut  melanggar  ketentuan  mengenai  tarif.  Hal  ini terjadi pada 7 (tujuh) maskapai penerbangan (PT Garuda Indonesia, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Batik Air, PT NAM Air, PT Lion Mentari dan PT Wings Abadi) yang menaikkan harga tiket
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pesawat  melebihi  tarif  batas  yang  telah  ditentukan.  Konsumen  membeli  tiket  pesawat  memiliki  hak yang  sama  dengan  konsumen  lainnya,  karena  ketika  konsumen  membeli  berarti  konsumen  telah melakukan perjanjian dengan badan usaha tersebut, dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan konsumen lainnya.
Dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen menyatakan  bahwa  “Perlindungan  konsumen  berdasarkan  asas  manfaat,  keadilan,  keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Terhadap kelima asas tersebut, oleh Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yodo,  menjelaskan  bahwa  perlindungan  konsumen  diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:
1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan sprititual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta Negara menjamin kepastian hukum.
Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya dapat dibagi menjadi tiga asas, yaitu:
1. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen
2. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
3. Asas kepastian hukum.
Dengan adanya asas-asas perlindungan konsumen, konsumen dapat memperoleh keuntungan dan  kenyamanan  lebih  dalam  membeli  dan  menggunakan  produk/layanan.  Sementara  itu,  juga mendorong pelaku usaha sebagai penyedia layanan untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab terhadap konsumennya. Asas perlindungan konsumen memberikan perlindungan dan memastikan hak- hak serta kepentingan konsumen dalam berbagai transaksi barang/jasa. Sehingga, dengan adanya asas perlindungan konsumen terciptanya hubungan yang seimbang dan adil antara konsumen dan pelaku usaha.
Perlindungan konsumen akan terpenuhi jika semua hak konsumen dalam hal layanan angkutan udara telah terpenuhi, yaitu hak dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  Selain  itu,  untuk  mewujudkan  perlindungan  konsumen  dalam  pengangkutan  udara diperlukan  pengaturan,  pembinaan  dan  pengawasan  yang  mendalam  khususnya  dalam  unsur keselamatan, keamanan, kenyamanan, pelayanan, tarif, dan perjanjian. Namun, dalam kenyataannya di Indonesia  perlindungan  terhadap  konsumen  pengguna  jasa  angkutan  udara  belum  dapat  terpenuhi secara maksimal atau belum sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan sejumlah hak konsumen. Adapun hak-hak konsumen, adalah:
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayanai secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasayang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Kondisi konsumen yang lemah dan banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindungi,  sehingga  hak-hak  konsumen  dapat  ditegakkan.  Namun  sebaliknya,  perlu  diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan sesuatu yang esensial dalam perekonomian negara. Oleh  karena  itu,  ketentuan  yang  memberikan  perlindungan  kepada  konsumen  juga  harus  diimbangi dengan  ketentuan  yang  memberikan  perlindungan  kepada  pelaku  usaha,  sehingga  perlindungan konsumen tidak justru membalik kedudukan konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi lebih kuat, dan sebaliknya pelaku usaha yang menjadi lebih lemah.
Sebelum  mendapatkan  haknya,  konsumen  terlebih  dahulu  harus  memenuhi  kewajibannya. Berdasarkan  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen, kewajiban konsumen, terdiri dari :
a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan
b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
c. Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berpandangan bahwa dalam kasus perjanjian penetapan harga  tiket  pesawat  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  dalam  jasa  penerbangan  diatas,  tentunya pelanggaran  tersebut  mengakibatkan  hak-hak  konsumen  sebagai  pengguna  jasa  penerbangan  tidak terpenuhi.  Konsumen  berhak  dilindungi  haknya  dari  praktik-praktik  persaingan  usaha  tidak  sehat, seperti perjanjian penetapan harga ( price fixing agreement ) yang dilakukan oleh pelaku usaha pada jasa penerbangan yang menyebabkan harga tiket pesawat penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri menjadi naik, kurangnya pilihan tiket pesawat, adapun pilihannya yaitu tiket pesawat yang tersedia hanya harga yang relatif tinggi. Perjanjian seperti penetapan harga yang bertujuan untuk menciptakan monopoli, tentu ini dapat melanggar hak-hak dari konsumen.
Konsumen  berhak  untuk  mendapatkan  harga  yang  wajar  dan  adil  untuk  suatu  produk  atau layanan  yang  mereka  beli.  Perjanjian  penetapan  harga  yang  dilakukan  oleh  7  (tujuh)  maskapai penerbangan di atas menyebabkan harga tiket pesawat diatur dengan cara tidak sah, sehingga harga tiket menjadi  tinggi  dan  merugikan  konsumen.  Konsumen  juga  berhak  memilih  produk/layanan  yang ditawarkan di pasar yang bersangkutan. Tetapi, perjanjian penetapan harga yang dilakukan maskapai penerbangan  itu  membatasi  pilihan  konsumen  dengan  meniadakan  diskon  harga,  meniadakan  tiket pesawat domestik yang murah, sehingga konsumen terpaksa harus memilih tiket pesawat yang relatif tinggi, dikarenakan tidak ada lagi piliha terhadap produk/layanan yang digunakan.
Selain itu, konsumen juga berhak mendapatkan informasi yang jujur dan akurat terkait produk atau layanan yang mereka beli. Jika ada kesepakatan antara pelaku usaha untuk menyembunyikan atau memanipulasi  informasi  yang  relevan,  ini  bisa  menjadi  pelanggaran  hak  konsumen.  Perjanjian penetapan  harga  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  pada  jasa  penerbangan  yang  dibahas  di  atas, kesepakatan  untuk  menaikkan  harga  tiket  pesawat  penumpang  kelas  ekonomi  angkutan  udara  niaga berjadwal dalam negeri hanya dilakukan oleh 7 (tujuh) pelaku usaha maskapai penerbangan tersebut. Tanpa  adanya  pengumuman  kepada  publik,  harga  tiket  pesawat  domestik  mengalami  kenaikan  atau perubahan  harga.  Dengan  begitu,  hak  konsumen  untuk  mendapatkan  informasi  yang  valid  tidak terpenuhi.
Perlindungan  konsumen  menjadi  sangat  penting  dalam  menghadapi  situasi  pada  perjanjian penetapan  harga  ( price  fixing  agreement) pada  tarif  angkutan  udara  yang  menyebabkan  persaingan usaha tidak sehat. Adanya kesepakatan antara pesaing untuk menetapkan harga secara bersama-sama dapat memberikan dampak negatif bagi konsumen dan perekonomian secara keseluruhan. Perlindungan konsumen terhadap perjanjian penetapan harga dapat mencegah harga yang tidak wajar yang dibuat khusus  untuk  menguntungkan  para  pihak  yang  bersepakat,  mempertahankan  persaingan  usaha  yang sehat, memastikan keadilan bagi konsumen, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Oleh karena itu, untuk menjaga keseimbangan dalam sistem ekonomi, perlindungan konsumen terhadap perjanjian penetapan harga menjadi krusial. Pihak yang berwenang melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha juga memiliki peranan penting dalam menegakkan hukum dan mengawasi
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
praktik  bisnis  yang  adil  untuk  melindungi  kepentingan  konsumen,  serta  memastikan  terjaganya persaingan usaha yang sehat. Upaya untuk menegakkan hak-hak konsumen dan memastikan adanya persaingan  yang  sehat  perlu  ditingkatkan,  sehingga  konsumen  mendapatkan  harga  yang  adil  dan layanan  yang  berkualitas  dalam  industri  penerbangan.  Dengan  demikian,  perlindungan  konsumen menjadi pilar penting dalam menjaga keberlangsungan industri dan kesejahteraan masyarakat dalam mengakses layanan penerbangan yang aman dan terjangkau.

## IV.  KESIMPULAN
Bentuk perjanjian penetapan harga ( price fixing agreement ) pada tarif jasa angkutan udara yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang bergerak dalam bidang yang sama yaitu layanan jasa angkutan udara. Pelaku usaha yang melakukan perjanjian penetapan harga yaitu 7 (tujuh) maskapai penerbangan (PT Garuda Indonesia, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Batik Air, PT NAM Air, PT Lion Mentari  dan  PT  Wings  Abadi),  perjanjian  dilakukan  dalam  bentuk  lisan  dan  terselubung  dengan melakukan kesepakatan secara bersama-sama untuk menaikkan harga tiket pesawat penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri, dengan meniadakan harga tiket domestik yang murah,  sehingga  tiket  pesawat  yang  tersedia  hanya  tiket  dengan  harga  yang  relatif  tinggi.  Dengan demikian, perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh maskapai penerbangan tersebut melanggar ketentuan  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak sehat.
Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa penerbangan akibat perjanjian penetapan tarif jasa angkutan udara melalui perlindungan hukum secara preventif melalui  adalah perlindungan hukum  yang  diberikan  sebelum  terjadinya  suatu  peristiwa  atau  keadaan  yang  merugikan  atau  tidak diinginkan  sehingga  perlindungan  hukum  preventif  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  suatu permasalahan  dan  perlindungan  hukum  secara  represif  melalui  perlindungan  hukum  yang  diberikan setelah terjadinya suatu peristiwa atau keadaan yang merugikan atau tidak diinginkan. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang telah terjadi. Perlindungan hukum  represif  ini  biasanya  dituangkan  dalam  bentuk  pemberian  sanksi  kepada  pelaku  usaha  yang dapat berbentuk sanksi administratif, sanksi denda, dang anti kerugian.

## REFERENSI
Abdullah, T. dan Tantri, P., (2013), Manajemen Pemasaran , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Buana,  Sandy  Ekki  Wiratama  dan  Dewi,  Ratna.  (2022).  Analisis  Yuridis  Putusan  KPPU No.15/KPPU-I/2019  Terhadap  Pengenaan  Sanksi  Pelaporan  Tertulis  Jasa  Angkuta Udara. Ahmad Dahlan Legal Perspective , 2 (1), 01-19. http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/article/view/5233/2780
Coirily, M. Alvin Nur, Dkk. (2020). Praktik Kartel Maskapai Penerbangan di Era Revolusi Industri 4.0. Jurnal Mimbar Yustitia , 4 (1), 60-69. http://ejurnal.unisda.ac.id/index.php/mimbar/article/view/2415
Danil.  (2022).  Perlindungan  Konsumen  Atas  Penetapan  Tarif  Maskapai  Penerbangan  BUMN  dan Swasta di Makassar. Jurnal Meta-Yuridis , 5 (1), 73-82. https://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/8486
Efendy, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. (2016). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Depok: Prenadamedia Grup.
Hamid, Haris. (2017). Hukum Perlindungan Konsumen . Makassar: Sah Media. HS, Salim dan Nurbani, Erlies Septiana. (2016 ). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Kansil, CST. (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka. Lubis, Andi Fahmi, Dkk. (2017). Hukum Persaingan Usaha . Jakarta Pusat: KPPU). Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum . Mataram: Mataram University Press. Nadapdap, Binoto. (2021). Hukum Persaingan Usaha (Bukti Tidak Langsung Inderect Evidence Versus Tembok Kartel) . Jakarta: Jala Permata Aksara.
Nawi, Syahruddin. (2018). Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pleno De Jure , 7 (1), 1-8. https://journal.lldikti9.id/plenojure/article/view/352
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2021  tentang  Pelaksanaan  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Priyani,  Sos,.  Rusli,  Benni  dan  Adriaman,  Mahlil.  (2023).  Penyelesaian  Perkara  Kartel  Tarif  SMS Oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Sakato Law Jurnal , 1 (1), 35-42.
https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/SLJ/article/view/4010 Rahardjo, Sadjipto. (2014). Ilmu Hukum . (Bandung: Citra Aditya).
Rahmayani, Nuzul. (2018). Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial  Technology di  Indonesia. Pagaruyuang  Law  Jurnal ,  2  (1),  24-41. https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/viewFile/887/798
Rokan, Mustafa Kamal. (2017). Hukum Persaingan Usaha dan Teori Praktiknya di Indonesia . Jakarta: PT Raja Grafindo.
Sari,  Tri  Widya  Kurnia.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pelaku  Usaha  UMKM  Terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan Platform Digital: Market Place Melalui Penetapan Harga dan Penguasaan Pasar. Jurnal Ilmu Hukum Reusam , 2 (2), 131-153. https://ojs.unimal.ac.id/reusam/article/view/9577
Simanjuntak,  Glory  Rumondang.  (2016).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pelaksanaan  Perlindungan Konsumen Dalam Pengangkutan Udara Melalui Penetapan Tarif (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999). Diponegoro Law Review , 5 (2), 1-10. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11050
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak Sehat.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Zulham. (2013). Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
i Rokan, Mustafa Kamal. (2017). Hukum Persaingan Usaha dan Teori Praktiknya di Indonesia . Jakarta: PT Raja Grafindo. Hlm. 8.
ii Efendy, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny, (2016), Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Depok: Prenadamedia Grup, Hlm. 124.