## BERAGAM TINDAK PIDANA LAUT DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA
Oleh : IWAN SETIAWAN, S.H., M.H. *)

## ABSTRACT
Indonesia is a country that has the greatest area of  ocean in the world, made up  of  thousands  of  islands,  both  large  and  small  islands  island  occurrence  of disturbance  in  the  territorial  waters  or  marine  jurisdictions  Indonesia  the  most important is the disruption cruise passengers and goods. Definition of criminal acts at sea is a criminal offense that could only happen at sea and can not happen on land, distinguished by a general criminal offense that occurred at sea. The criminal acts at sea  consists  of  the  Crime  of  Piracy  /  Piracy  at  Sea,  Crime  Fishing,  Crime  Valuable Origin Cargo Ship Sinking in Seabed, Environmental  Criminal, Crime Sailing, Crime Conservation  of  Biological  Resources  and  its  ecosystem,  Follow  criminal  Customs, Crime Forestry, Crime Immigration, Crime Sand Mining Marine, Crime Abuse region (No Security Clearance), Crime Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, Crime Firearms  and  Explosives,  the  Crime  in  the  EEZ  of  Indonesia,  criminal  Acts  of Terrorism, criminal acts at sea that do occur in the region classified as illegal and sea waters in the region that has the character berbada depending on his actions.

## ABSTRAK
Indonesia  merupakan  suatu  negara  yang  memiliki  wilayah  laut  yang  paling besar  di  dunia,  terdiri  dari  ribuan  pulau,  baik  pulau  besar  maupun  pulau  kecil Terjadinya  gangguan  yang  terjadi  di  wilayah  perairan  atau  wilayah  yurisdiksi  laut Indonesia  yang  paling  utama  yaitu  terhadap  gangguan  pelayaran  penumpang  serta barang. Pengertian tindak pidana di laut adalah tindak pidana yang hanya bisa terjadi di  laut  saja  dan  tidak  bisa  terjadi  di  darat,  dibedakan  dengan  tindak  pidana  umum yang  terjadi  di  laut.  Tindak  pidana  di  laut  terdiri  dari  Tindak  Pidana Perompakan/Pembajakan  di  Laut,  Tindak  Pidana  Perikanan,  Tindak  Pidana  Benda Berharga  Asal  Muatan  Kapal  yang  Tenggelam  di  Dasar  Laut,  Tindak  Pidana Lingkungan  Hidup,  Tindak  Pidana  Pelayaran,  Tindak  Pidana  Konservasi  Sumber Daya  Hayati  dan  Ekosistimnya,  Tindak  Pidana  Kepabeanan,  Tindak  Pidana Kehutanan,  Tindak  Pidana  Keimigrasian,  Tindak  Pidana  Penambangan  Pasir  Laut, Tindak  Pidana  Pelanggaran  wilayah  (Tanpa  Security  Clearance),  Tindak  Pidana Narkotika dan Psikotropika, Tindak Pidana Senjata Api  dan Bahan Peledak, Tindak Pidana  di  ZEE  Indonesia,  Tindak  Pidana  Terorisme.  tindak  pidana  di  laut  yaitu perbuat  melwan  hukum  terjadi  diwilayah  laut  maupun  diwilayah  perairan  yang memiliki karakter berbada-beda di setiap perbuatannya.
*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan suatu negara  yang  memiliki  wilayah  laut  yang paling  besar  di  dunia,  terdiri  dari  ribuan pulau,  baik  pulau  besar  maupun  pulau kecil Identitas Kelautan Indonesia. Negara  Kepulauan  Fakta  geografis wilayah  Indonesia,  Negara  Kelautan Fakta  biofisik,  70%  wilayah  adalah  laut, Negara  Maritim    Pengelolaan  laut  untuk kepentingan bangsa Indonesia total luas laut  :  5,8  (5,9)  juta  km 2 ,  Luas  laut teritorial:  3,1  juta  km2  Luas  ZEE Indonesia  :  2,7  (2,9)  juta  km 2 ,  Luas daratan  :  1,89  juta  km 2 ,Panjang  garis pantai  :  95.181  km,  Jumlah  pulau: 17.000  (13.466)  (Zainal  Arifin;  2-3: 2015).
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan
keanekaragaman serta kekayaan sumberdaya  perairannya.  Bukan  hal yang  mustahil  pembangunan  kelautan ( blue  economy )  ditempatkan  sebagai mainstream pembangunan ekonomi nasional untuk mengembalikan kejayaan  Indonesia  sebagai  negara maritim  seperti  yang  disampaikan  oleh Presiden  Jokowi  ketika  terpilih  sebagai
pemimpin bangsa ini. Beliau merencanakan menjadikan maritim sebagai kekuatan ekonomi masa depan, bahkan  akan  menjadikan  Indonesia
sebagai  poros  maritim  dunia.  (Yudi  N. Ihsan,3:2015).
Potensi  geografi  dan  sumber daya  alam  laut  17.508  pulau  besar  dan kecil,  Panjang  pantai  81.000  Km 2 Luas wilayah  darat  2.027.087  Km 2 ;  laut:5,8 Km 2 (3.166.163Km 2 PerNus-PerTer), ZEE    2.500.000  Km 2 (sebelum    Timtim lepas  dari  NKRI)    Sumber  Daya  Alam terbaharukan  dan  tidak  terbaharukan melimpah,Terapit  oleh  Benua  Asia  dan Australia,  berada  diantra  Samudera
Hindia dan Pasifik. (Munsi
Lampe,2:2015)
Gambaran  potensi  ESDM  di dasar  laut  Minyak  bumi;  Terukur  (86,9 bb); Terbukti (9 bb) = 10.36% Gas bumi: Terukur  (384,7  tcf);  Terbukti  (90  tcf)  = 23.39%Sumber  Daya  Mineral:  timah, kerak  dan  nodul  mangaan,  kobal,  pasir besi,  kromit,  zirkon,  monasit.  (Noor Cahyo  D.  Aryanto,  7  :  2015).  Indonesia Negara Maritim dan/atau Negara Kepulauan :
1) Menurut Deklarasi Djuanda 1957 dan
Konvensi  Hukum  Laut  PBB  1982 serta UU Indonesia, Indonesia disebut  sebagai  Negara  Kepulauan, bukan/belum negara maritim
2) Menurut  hemat  saya,  diIndonesia adalahNegara Kepulauan yang mempunya  hak-hak  tertentu  atas kelautan  yang  sedang  menuju  menja di Negara Maritim.
3) Negara  Maritim, menurut hemat saya
adalah negara yang mampu memanfaatkan    laut  walaupun  dia tidakpunya  laut,  seperti  Singapura, Belanda, dll (HasjimDjalal 2:2015)
Potensi Sumber Daya laut lainnya
Hampir 37% kekayaan
biodiversity hayati laut ada di Indonesia,Indonesia  memiliki  17,95% Terumbu  karang  di  dunia,  910  jenis karang  ( corals )  atau  75%  dari  total spesies karang di dunia,Indonesia memiliki  30%  hutan  mangrove  dunia  13 spesies  lamun  ( seagrass )  dari  20 spesies  lamun  dunia,Indonesia  memiliki berbagai  potensi  keragaman  hayati  laut lainnya  seperti  35.000  spesies  biota laut,  850  spesies sponges ,  682  spesies rumput  laut  ( seaweed ),  2500  spesies moluska,  1502  spesies  krustasea,  745 spesies ekinodermata, 6 spesies penyu, 29  spesies  paus  dan  dolphin,  1  spesies dugong,  dan  lebih  dari  2000  spesies ikan hidup, (Dahuri, 2003). Dari pendapat  dan  data  tersebut  bahwa wilayah  perairan  maupun  laut  Indonesia sangat  potensial  terjadinya  kejahatan- kejahatan yang terjadi di laut.
Terjadinya gangguan yang terjadi  di  wilayah  perairan  atau  wilayah yurisdiksi  laut  Indonesia  yang  paling utama yaitu terhadap gangguan pelayaran  penumpang  serta  barang cukup  tinggi.  Di  selat  Malaka  yang
memiliki  panjang  area  kurang  lebih  900 km dengan lebar seluas 1,2 km menjadi salah  satu  jalur  pelayaran  yang  paling padat  di  dunai.  Pada  saat  ini  setiap tahunnya  terdapat  kurang  lebih  50  ribu kapal  melintasi  selat  yang  mengangkut sepertiga  nilai  perdagangan  dunia  dan setengah  produksi  minyak    dan  gas dunia,  selain  itu  tindak  kejahatan  di wilayah  perairan  ( piracy) seperti  halnya tindak  perampokan,  dan  penculikan, serta  tindak  kejahatan  lainnya  yang terjadi  di  selat  Malaka  merupakan  yang paling tinggi di dunia apabila dibandingkan  wilayah  perairan  lainnya. Berdasarkan  data  yang  diperoleh  pada bulan  Febuari-Agustus  2010  di  selat Malaka  sedikitnya  sudah  terjadi  lebih dari 16 kali terjadi perompakan terhadap beberapa kapal baik tanker kimia, kapal penarik,  kapal  pengangkut  kapal  tanker minyak,  kapal  serbaguna,  dan  kapal nelayan. (Didik Heru Purnomo,2014).
Terjadinya tindak kejahatan yang  tinggi  terjadi  di  wilayah  perairan Indonesia memerlukan sistem keamanan  maritim.  Sitem  keamanan maritim  yaitu  Sistem  Pertahanan  dan keamanan  yang  mencakup  wilayah kedaulatan  negara  yang  berada  di perairan  Indonesia  dan  juga  kedaultan negara  yang  mencakup  kapal  nasional berbendera  Indonesia  yang  berada  di perairan  Internasional  maupun  wilayah
negara  lain.  Yang  dapat  melindungi kapal  nasional  dari  penangkapan  atau penahanan  di  luar  wilayah  Indonesia (Chandra  Motik  Yusuf,  5  :  2015). Kejahatan  yang  terjadi  di  peraira  atau dilaut bisa  menggunakan hukum  pidana atau  menggunakan  hukum  perdata tergantung  kasus  yang  terjadi.Penulis membatasi  tulisan  ini  terhadap  hukum pidana yang terjadi di perairan atau laut.

## PEMBAHASAN
Moeljatno  mengartikan  hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum  yang  berlaku  di  suatu  negara, yang  mengadakan  dasar-dasar  dan aturan-aturan untuk : 1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana  yang  tidak  boleh  dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan  kapan  dan  dalam  hal apa  kepada  mereka  yang  telah melakukan larangan-larangan itu dapat  dikenakan  atau  dijatuhi  pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan  dengan  cara  bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan  apabila  orang  yang diduga  telah  melanggar  ketentuan tersebut. (Moeljatno, 1: 2008).
Andi Hamzah mengatakan suatu kenyataan bahwa semakin hari semakin
banyak delik-delik yang terpencar di luar KUHP  hal  ini  karena  disebabkan  antara lain :
1. Adanya  perobahan  sosial  secara cepat sehingga perobahan- perobahan  itu  perlu  disertai  dan diikuti  dengan  peraturan-peraturan hukum  pula  dengan  sanksi  pidana. Hukum  disini  telah  berfungsi  sebagai “ social  engineering ”  maupun “social control” .
2. Kehidupan modern semakin kompleks sehingga disamping adanya  peraturan  hukum  (pidana) berupa  unifikasi  yang  tahan  lama diperlukan  pula  peraturan  pidana yang bersifat temporer.
3. Pada banyak peraturan hukum berupa perundang-undangan di lapangan  perdata,  tata  negara,  dan terutama  administrasi  negara  perlu dikaitkan dengan sanksi pidana untuk mengawasi  peraturan-peraturan  itu supaya ditaati.
Antara KUHP dengan delik-delik yang  tersebar  di  luar  KUHP  itu  ada  titik pertalian. Titik pertalian itu terletak pada aturan umum Buku I KUHP. Hal ini jelas tercaantum  dalam  pasal  103  KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “ketentuan-ketentuan  dalam  bab  I sampai  dengan  bab  VIII  buku  ini  juga berlaku  bagi  perbuatan-perbuatan  yang oleh  ketentuan  perundang-undangan
lain diancam dengan pidana kecuali jika oleh  undang- undang  ditentukan  lain.” (Andi Hamzah, 9 : 1980).
Pengertian  tindak  pidana  di  laut adalah  tindak  pidana  yang  hanya  bisa terjadi  di  laut  saja  dan  tidak  bisa  terjadi di  darat,  dibedakan  dengan  tindak pidana  umum  yang  terjadi  di  laut. Berawal  dari  pengertian  tersebut  maka timbullah  akibatnya  yaitu  bahwa  tindak pidana  di  laut  menjadi  suatu  tindak pidana  khusus  yang  mengandung  arti bahwa  tindak  pidana  di  laut  mempunyai kekhususan  tersendiri.  Kekhususan  itu bisa terjadi meliputi seluruh unsur tindak pidana  (subyek,  kesalahan,  bersifat melawan  hukum,  bertentangan  dengan undang-undang,  maupun  unsur-unsur lainnya misal tempat, waktu dan keadaan  lainnya).  Karena  merupakan tindak  pidana  khusus  disebut  juga  delik khusus,  delik  tersebar,  delik  diluar KUHP,  maka  penyelesaiannya  pun mempunyai kekhususan yang menyimpang  dari  tindak  pidana  umum (KUHP)  sedangkan  hukum  acara  juga ada  penyimpangan  dengan  KUHAP bahkan  aparat  penegak  hukum,  hukum yang ditegakkan juga ada penyimpangan  dan  medianya  juga  lain yaitu  berupa  laut  yang  mempunyai  sifat internasional sedangkan tata cara melakukan  tindak  pidana  di  laut  pun berbeda  karena  menggunakan  kapal,
namun  baik  KUHP  maupun  KUHAP masih  tetap  melingkupi  tindak  pidana  di laut. (Soepadi : 1-2, 2013).
Pengertian  tindak  pidana  di  laut menurut  prosedur  tetap  penanganan (Protap)  Tindak  Pidana  di  laut  oleh  TNI AL,  yang  termasuk  jenis-jenis  tindak pidana di laut adalah :
1.  Tindak
Pidana
Perompakan/
Pembajakan  di  Laut  Perompakan/ pembajakan  adalah  setiap  tindakan kekerasan/ perampasan atau penahanan  yang  tidak  sah,  atau setiap tindakan memusnahkan terhadap  orang  atau  barang,  yang dilakukan  untuk  tujuan  pribadi  oleh awak  kapal  atau  penumpang  dari suatu kapal.
2.  Tindak Pidana Perikanan
Tindak  pidana  perikanan  adalah tindak atau perbuatan  penangkapan ikan yang melawan hukum sebagaimana  diatur  dan  diancam dengan  sanksi  pidana  oleh  undang- undang  atau  peraturan  perikanan lainnya. Penangkapan ikan merupakan  kegiatan  yang  bertujuan untuk  memperoleh  ikan  di  perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan  dengan  atau  cara apapun,  termasuk  kegiatan  yang mengunakan  kapal  untuk  memuat, mengangkut, menyimpan,
mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya.
3.  Tindak Pidana Benda Berharga Asal Muatan  Kapal  yang  Tenggelam  di Dasar Laut (Benda Cagar Budaya/BCB) BCB adalah
benda yang mempunyai  nilai  sejarah  budaya, ekonomi  dan  lainnya.  BCB  berasal dari  muatan  kapal  yang  tenggelam di  perairan  Indonesia  dan  telah berusia lebih dari 50 tahun.
Pengangkatan adalah kegiatan yang meliputi penelitian, survei dan pengangkatan  BCB.  Pemanfaatan adalah kegiatan yang meliputi penjualan  kepada  pihak  ketiga  dan pemanfaatan lain untuk kepentingan pemerintah.
4.  Tindak Pidana Lingkungan Hidup Tindak  pidana  lingkungan  hidup adalah  perusakan  lingkungan  dan pencemaran  lingkungan  baik  yang disengaja maupun
karena
kealpaannya  melakukan  perbuatan yang  mengakibatkan  pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup.
5.  Tindak Pidana Pelayaran
Secara  garis  besar  tindak  pidana pelayaran adalah perbuatan
pelanggaran terhadap segala sesuatu  yang  berkaitan  dengan
angkutan di perairan, ke pelabuhan,
serta
keamanan dan
keselamatannya, berdasarkan kualifikasi  Undang-Undang  Nomor 21  Tahun  1992  tentang  Pelayaran, yang mencakup antara lain :
1) Pelanggaran  terhadap  sarana bantuan  navigasi  pelayaran  dan fasilitas  alur  pelayaran  (pasal 100);
2) Pelanggaran oleh nakhoda,
terhadap  tata  cara  pelayaran (pasal 101);
3) Pelanggaran berupa tidak menggunakan  pandu  di  perairan wajib  pandu  dan  melaksanakan pemanduan tidak memenuhi persyaratan (pasal 102);
4) Pelanggaran oleh nakhoda dan/atau  pemilik  kapal  tentang pelaporan dan penyingkiran kerangka kapal (pasal 103);
5) Pelanggaran  terhadap  ketentuan pengoperasian pelabuhan umum dan  khusus  (pasal  104,  105, 106, 107);
6) Pelanggaran  tentang  perubahan kapal  yang  tidak  dilaporkan kepada pejawab berwenang
(pasal 108);
7) Pelanggaran  terhadap  daerah pelayaran dan kelaiklautan
(pasal 109);
8) Tidak  mematuhi  tata  tertib  lalu lintas  kapal  dan  tanpa  surat  izin
(pasal 110); 9) Pelanggaran terhadap
persyaratan  peti  kemas  (pasal 111);
10) Pelanggaran terhadap tanda pendaftaran kapal (pasal 112);
11) Pelanggaran  berkenaan  dengan pengalihan  hak  milik  atas  kapal tanpa nama (pasal 113);
12) Pelanggaran  terhadap  ketentuan pengibaran bendera kebangsaan (pasal 114);
13) Meninggalkan kapal tanpa alasan, secara paksa melayarkan kapal  yang tidak laik laut  dan  menghalangi  nakhoda kapal melaksanakan
kewajibannya (pasal 115);
14) Pelanggaran terhadap tidak melaporkan  buku  harian  kapal dengan  ukuran  tertentu  kepada pejabat berwenang (pasal 116); 15) Pelanggaran  berkaitan  dengan ABK,  seperti  tanpa  disijil,  tanpa kemampuan dan tanpa dokumen pelaut,  atau  ABK  tidak  mentaati perintah  nakhoda  (pasal  117, 118);
16) Pelanggaran  berupa  pembua- ngan  limbah/bahan  lain  dari kapal yang mengakibatkan
pencemaran  lingkungan  hidup,
dan tidak melakukan penanggulangan pencemaran dari kapalnya (pasal 119, 120); 17) Pelanggaran  perizinan  usaha dan kegiatan penunjang angkutan di perairan (pasal 121); 18) Pelanggaran terhadap kewajiban asuransi dan tanggung jawabnya terhadap  pencemaran  kapalnya, atau  kewajiban  asuransi  atas usaha  dan  kegiatan  penunjang angkutan di perairan (pasal 122); 19) Pelanggaran terhadap kewajiban
pelaporan kecelakaan, pemberian pertolongan semampunya, dan tidak
mencegah
penyebarluasan berita  kepada  pihak  lain  (pasal 123); Pelanggaran terhadap kewajiban pemberian
pertolongan semampunya terhadap  orang  di  perairan  dan di  menara  suar  atau  tubrukan dengan  kapal  lain  (pasal  124  jo pasal 98 UNCLOS 1982);
20) Pelanggaran terhadap  kewajiban melaporkan  kecelakaan  kapal- nya atau kapal lain yang mengakibatkan  kerusakan  pada alur  laut/bangunan  di  perairan yang  membahayakan  keselama- tan (pasal 125);
21) Pelanggaran pengoperasian kapal/pesawat  udara  yang  tidak
membantu  SAR,  walaupun  telah diberitahu  secara  patut  oleh pejabat berwenang (126); 22) Pembuatan surat keterangan palsu  oleh  nakhoda  dan  ABK
atau orang lain selain
nakhoda/ABK kapal Indonesia;
23) Pemakaian  bendera  Indonesia
tanpa hak dan menyamar sebagai sekoci atau perahu kecil guna membantu orang sakit;
24) Melakukan  pemngintaian  tanpa izin;
25) Menggambar/memotret laut termasuk pantai tanpa izin;
26) Pengumpulan  keterangan  untuk kepentingan hankam tanpa izin;
27) Mengambang tanpa alasan yang sah.
6.  Tindak  Pidana  Konservasi  Sumber
Daya Hayati dan Ekosistimnya 1) Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam, yaitu : a)  Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan,  memelihara, mengangkut dan
memperniagakan  tumbuhan yang  dilindungi  atau  bagian- bagiannya  dalam  keadaan hidup atau mati;
b)  Mengeluarkan atumbuhan yang  dilindungi  atau  bagian- bagiannya  dalam  keadaan hidup  atau  mati  dari  suatu tempat di Indonesia ke tempat  lain  di  dalam  atau  di luar Indonesia.
2) Kegiatan  yang  terkait  dengan pelanggaran terhadap satwa yang  dilindungi  atau  terhadap bagian dari satwa tersebut seperti  kulit,  tubuh  atau  bagian- bagian lain satwa yang dilindungi, ataupun barang- barang  yang  dibuat  dari  bagian satwa tersebut.
3) Kegiatan  pelanggaran  terhadap zona  inti  taman  nasional,  atau zona pemanfaatan dan zona lain dari  taman  nasional,  taman hutan  raya  dan  taman  wisata alam.
7.  Tindak Pidana Kepabeanan
Tindak  pidana  kepabeanan  adalah pengangkutan barang yang keluar/masuk  dalam  negeri  melalui laut  tanpa  dilindungi  atau  tidak sesuai dengan dokumen kepabeanan.  Daerah  pabean  ini adalah  wilayah  RI  yang  meliputi darat,  perairan  dan  ruang  udara  di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di ZEE dan Landas
Kontinen  yang  didalamnya  berlaku undang-undang ini. 8.  Tindak Pidana Kehutanan Tindak  pidana  kehutanan  adalah pengangkutan  hasil  hutan  tanpa dilindungi  dokumen  yang  sah,  atau tidak melaksanakan pelelangan terhadap  kekayaan  negara  berupa hasil  hutan  dan  barang  lainnya berupa  temuan  dan/atau  rampasan dari hasil kejahatan atau pelanggaran  dan  tidak  memberikan insentif  dari  hasil  lelang  kepada pihak-pihak  terkait.  Dalam  hala  ini perbuatan
pelanggaran
terhadapSurat  Keterangan  Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), yaitu dokumen  kehutanan  yang  harus melekat  bersama-sama  pada  saat pengangkutan,  penguasaan  atau pemilikan hasil hutan karena SKSHH  berfungsi  sebagai  bukti legalitasnya.
9.  Tindak Pidana Keimigrasian
Tindak  pidana  keimigrasian  adalah kedatangan atau kehadiran orang di wilayah  RI  dimana  orang  tersebut
tidak terdaftar sebagai Warga
Negara Indonesia dan tidak memiliki/dilindungi dengan dokumen keimigrasian.
10. Tindak  Pidana  Penambangan  Pasir Laut
Tindak  pidana  penambangan  pasir laut adalah kegiatan yang berhubungan  dengan  pengerukan, pengangkutan  perdagangan  dan ekspor pasir laut tanpa memiliki/dilindungi  dokumen  yang sah.
11. Tindak  Pidana  Pelanggaran  wilayah
(Tanpa Security Clearance)
Tindak  pidana  pelanggaran  wilayah adalah  tindakan  kapal-kapal  asing yang  dengan  sengaja  berlayar  atau mengambang  untuk  tujuan-tujuan tertentu  yang  mempunyai  pengaruh terhadap  segi  keamanan  dan/atau melalui  daerah  tertutup  di  daerah perairan Indonesia tanpa izin, kapal- kapal  asing  tersebut  meliputi  kapal perang/militer  asing,  kapal  ikan asing,  kapal  asing  yang  melakukan survei  hidrografi,  kapal  asing  dalam kegiatan eksploitasi/eksplorasi, kapal-kapal  Yacht  asing  dan  kapal- kapal  asing  yang  akan  melalui daerah tertutup di wilayah RI.
12. Tindak Pidana Narkotika dan
Psikotropika
Tindak  pidana  narkotika  dalam bentuk pengangkutan narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian  kegiatan  memindahkan narkotika dari satu tempat ke tempat lain  dengan  cara  atau  sarana angkutan apapun.
Tindaka  pidana  psikotropika  dalam bentuk  pengankutan  psikotropika adalah  serangkaian  kegiatan  dalam rangka  memindahkan  psikotropika dari  satu  tempat  ke  tempat  lain dengan  cara  moda,  atau  sarana angkut apapun dalam rangka produksi dan peredaran. Sedangkan transit adalah pengangkutan
psikotropika  di  wilayah  RI  dengan atau tanpa berganti sarana angkutan antara dua negara lintas. 13. Tindak  Pidana  Senjata  Api  dan Bahan Peledak Tindak  pidana  senjata  api  dan bahan  peledak  adalah  perbuatan tanpa  hak  untuk  memasukkan, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau
mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,  mempunyai  persediaan, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,  mempergunakan atau  mengeluarkan  dari  Indonesia sesuatu  senjata  api,  amunisi  atau bahan peledak. 14. Tindak Pidana di ZEE Indonesia Tindak  pidana  di  ZEE  Indonesia adalah  perbuatan  melawan  hukum sebagaimana yang diatur dan diancam  sesuai  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1983  tentang  ZEEI beserta peraturan pelaksanaan lainnya, yang meliputi (i) pembuatan
dan/atau  penggunaan  pulau  buatan atau instalasi atau bangunan- bangunan lainnya di ZEEI tanpa izin atau  tidak  memenuhi  syarat,  (ii) eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber  daya  alam  atau  kegiatan- kegiatan lainnya yang bernilai ekonomis  tanpa  izin  atau  tanpa persetujuan  dengan  pemerintah  RI, (iii)  Kegiatan  penelitian  ilmiah  di ZEEI tanpa persetujuan dari pemerintah  RI,  dan  (iv)  merusak atau memusnahkan dengan sengaja barang  bukti  yang  digunakan  untuk melakukan  tindak  pidana  eksplorasi dan  eksploitasi  di  ZEEI  dengan maksud menghindari diri dari tindakan penyitaan terhadap  barang bukti tersebut.
15. Tindak Pidana Terorisme
Tindak  pidana  terorisme  adalah perbuatan  yang  dengan  sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman  kekerasan  menimbulkan suasana  terror  atau  rasa  takut terhadap  orang  secara  meluas  atau menimbulkan  korban  yang  bersifat masal,  dengan  cara  merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan  harta  benda  orang  lain,  atau mengakibatkan kerusakkan atau kehancuran  terhadap  objek-objek vital  yang  strategis  atau  lingkungan hidup  atau  fasilitas  publik  atau
fasilitas
internasional.
(www.tu.bphn.go.id, hal.25-33). Apabila
disimpulkan dari pendapat-pendapat  tersebut  menurut pendapat  penulis  tindak  pidana  di  laut yaitu  perbuatan  melawan  hukum  terjadi diwilayah laut maupun diwilayah perairan yang memiliki karakter berbada-beda  di  setiap  perbuatannya. Tindak  pidana  laut  memiliki  banyak sanksi  pidana  baik  yang  di  atur  dalam KUHP  maupun  Undang-undang  di  luar KUHP.

## KESIMPULAN
Pengertian  tindak  pidana  di  laut adalah  tindak  pidana  yang  hanya  bisa terjadi  di  laut  saja  dan  tidak  bisa  terjadi di  darat,  dibedakan  dengan  tindak pidana umum yang terjadi di laut. Tindak pidana  di  laut  terdiri  dari  Tindak  Pidana Perompakan/Pembajakan di Laut,
Tindak Pidana Perikanan, Tindak
Pidana  Benda  Berharga  Asal  Muatan Kapal  yang  Tenggelam  di  Dasar  Laut,
Tindak Pidana Lingkungan Hidup,
Tindak Pidana Pelayaran, Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistimnya, Tindak Pidana
Kepabeanan, Tindak Pidana Kehutanan, Tindak  Pidana  Keimigrasian,  Tindak
Pidana Penambangan Pasir Laut, Tindak  Pidana  Pelanggaran  wilayah (Tanpa  Security  Clearance),  Tindak
Pidana  Narkotika  dan  Psikotropika, Tindak  Pidana  Senjata  Api  dan  Bahan Peledak, Tindak Pidana di ZEE Indonesia,  Tindak  Pidana  Terorisme. tindak  pidana  di  laut  yaitu  perbuat melwan  hukum  terjadi  diwilayah  laut maupun diwilayah perairan yang memiliki karakter berbada-beda di setiap perbuatannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Hamzah, Delik-delik  Tersebar  Di Luar  KUHP ,  Pradnya  Paramita,
1992. Chandra,    Motik  Yusuf,    Lokakarya Kelautan Nasional 2015 :
Mewujudkan  Indonesia  Sebagai Poros  Maritim  Dunia ,  Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
Didik  Heru  Purnomo,  Pengamanan Wilayah  Laut,  Jurnal  Hukum Internasional, Desember, 2014.
Munsi  Lampe,  Seminar  dan  Lokakarya
Kelautan Nasional 2015 : Memahami  Kebudayaan  Maritim Nusantara/Indonesia ,  Disampai- kan  Pada  Acara  Seminar  dan Lokakarya Kelautan Nasional 2015  :  Mewujudkan  Indonesia Sebagai  Poros  Maritim  Dunia, tanggal 9 –10 Juni 2015 diselenggarakan  oleh  Universitas Padjadjaran Bandung.
Moeljatno, Asas-asas  Hukum  Pidana ,
Edisi Revisi, Rineka Cipta, 2008.
Noor  Cahyo  D.  Aryanto Pengelolaan
Sumber Daya Laut Sebagai Salah Satu Pilar Dalam Mewujudkan  Indonesia  Sebagai
Poros  Maritim  Dunia Fakultas Hukum  Universitas  Padjadjaran Bandung 9-10 Juni 2015.
Yudi N. Ihsan Menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Lokakarya Kelautan Nasional 2015 : Mewujudkan  Indonesia  Sebagai Poros  Maritim  Dunia Fakultas Hukum  Universitas  Padjadjaran Bandung 9-10 Juni 2015. Zainal Arifin, Sumber Daya Laut Indonesia ,  Lokakarya  Kelautan Nasional 2015 Mewujudkan Indonesia  sbg  Poros  Maritim Dunia Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran,
Bandung 9-10 Juni 2015.
Internet :
http://fh.hangtuah.ac.id/index.php?optio n=com_content&view=article&id= 87:artikeltrialku&catid=32:akadem ika&Itemid=47
www.tu.bphn.go.id, hal. 25-33.