Konseling Kelompok Solution Focused Brief Counseling  (SFBC) untuk  Meningkatkan Pemahaman  Tupoksi  terhadap  Perubahan Regulasi Kepegawaian
Muhammad Hamdi* , Affan Yusra , Freddi Sarman Universitas Jambi, Indonesia
hamdiblog86@unja.ac.id Submitted: 2022-10-20
Revised:
2022-11-01
Accepted:
2022-11-18 Copyright holder: © Hamdi, M., Yusra, A., & Sarman, F. (2022) This article is under: How to cite:
Hamdi,  M.,  Yusra,  A.,  &  Sarman,  F.  (2022).  Konseling
Kelompok  Solution  Focused  Brief  Counseling  (SFBC)  untuk
Meningkatkan  Pemahaman  Tupoksi  Terhadap  Perubahan Regulasi Kepegawaian di Institusi Pemerintah Daerah. Bulletin of Counseling and
Psychotherapy, 4 (3). https://doi.org/10.51214/bocp.v4i3.414
Published by: Kuras Institute
Journal website: https://journal.kurasinstitute.com/index.php/bocp
E-ISSN: 2656-1050
ABSTRACT: The results of this study will be used in the Education Office of Muaro Jambi Regency. The importance of understanding the main duties and functions of regulatory changes because they are  things  that  must  even  be  carried  out  by  a  member  of  an organization  or  employee  in  an  agency  on  a  regular  basis  in accordance  with  their  abilities  to  complete  work  programs  that have  been  made  based  on  the  goals,  vision,  and  mission  of  an organization.  This study  describes  the  group counseling solution focused  brief  counseling  (sfbc)  to  improve  understanding  of  the main  duties  and  functions  of  changes  in  staffing  regulations  in local  government  institutions.  This  research  is  experimental research with The One Group Pretest-Posttest design. Analysis of the  data  in  this  study  used  the  Wilcoxon  test  and  there  was  an increase between the pretest and posttest. The results of this study indicate that the condition of the experimental group before being given treatment (Pretest) is in the medium category with a value of 102.4 then after being given treatment it increases with a value of 141.4 being in the high category. The Wilcoxon test results show that the use of the SFBT approach can improve understanding of the main tasks and functions of changing government regulations with a significance value of 0.002.

## KEYWORDS: SFBC, Main Task, Government Regulations

## PENDAHULUAN
Perubahan regulasi pemerintah pusat merupakan hal yang dilakukan seiring dengan kebutuhan terhadap  evaluasi  kinerja  secara  keseluruhan  dan  target  capaian  yang  tertuang  dalam  rencana strategis  (RENSTRA)  pemerintah  daerah  pada  khususnya.  Regulasi  sendiri merupakan  seperangkat produk hukum sebagai akomodasi tatanan pemerintah bebas dari pelanggaran dan dipatuhi seluruh pelaksana  teknis  dan  pemangku  kepentingan  (Iskandar,  2017).  Sebagai  pegawai  tidak  terkecuali pegawai  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  kabupaten  muaro  jambi  dalam  menjalani  tugas  pokok dan fungsi yang kemudian disingkat TUPOKSI tidak dapat lepas dengan regulasi terbaru yang harus disesuaikan, regulasi dimaksud seperti kemendagri, kemenkeu, kemendikbud dan perbub terbaru. Selanjutnya untuk mencapai kinerja yang baik sesuai dengan target capaian yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan rencana strategis maka pemahaman yang baik tentang tupoksi itu sendiri
demikian pentingnya, melalui pelaksanaan desentralisasi pemerintahan daerah, maka kewenangan untuk membuat rincian tugas pokok dan fungsi di setiap organisasi prangkat daerah (OPD) terletak pada Walikota dan atau Bupati.
Tupoksi  merupakan  kerangka  antar  hubungan  satuan-satuan  organisasi  yang  di  dalamnya terdapat pejabat, tugas serta wewenangan yang masing-masing mempunyai peranan tertentu, yang lebih tegas dituangkan dalam bentuk bagan organisasi (Alam, 2021). Pemahaman tupoksi menjadi tolok  ukur  capaian  kinerja  yang  maksimal  dalam  menjalani  roda  pemerintahan,  pemahaman  yang baik  tentang  tupoksi  disinggung  dalam  regulasi  terbaru  yang  kemudian  menjadi  pijakan  dalam pencapaian kinerja diantaranya: 1) PermenPAN-RB nomor 26 tahun 2022 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan  Reformasi  Birokrasi,  2)  Permenpanrb  Nomor  88  Tahun  2021  tentang  Evaluasi Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah,  3)  Perpres  nomor  53  tahun  2021  tentang  Rencana  Aksi Nasional  Hak  Asasi  Manusia  Tahun  2021 – 2025,  4)  Permendagri  Nomor  59  Tahun  2021  tentang Penerapan  Standar  Pelayanan  Minimal,  5)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2019  tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan 6) Permendagri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPJ) (Budianto, 2020; Gultom, 2022; Junaenah, 2022).
Berikutnya  Surat  Kemenpan  RB  RI  Tanggal  30  Desember  2021  tentang  Hasil  Evaluasi Akuntabiltas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Tahun  2021  menyatakan  lima  komponen  penting  dalam pemahaman tupoksi yaitu baik dalam hal; 1) perencanaan kinerja; 2) pengukuran kinerja; 3) evaluasi kinerja; 4) pelaporan kinerja; dan 5) capaian kinerja. Namun perolehan nilai AKIP Disdikbud muaro jambi  tahun  2021  menunjukkan  sebesar  58,71  (CC)  dengan  rincian  perencanaan  kinerja  sebesar 21,88, pengukuran kinerja 13,71, pelaporan kinerja 8,86, evaluasi internal 3,1, dan capaian kinerja 11,16  yang  mengandung  arti  Kualitas  pembangunan  budaya  kerja  birokrasi  dan  penyelenggaraan pemerintah  yang  berorientasi  pada  hasil  masih  belum  berjalan  dengan  baik  dan  memerlukan perbaikan lebih lanjut (Rahmatulloh, 2021).
Pemahaman tentang tupoksi diyakini menjadikan nilai tambah tersendiri dalam menghasilkan kinerja yang maksimal, terukur dan berorientasi hasil output dan outcome , dilain sisi juga mengingat keseluruhan rangkaian kinerja pegawai berimplikasi terhadap capaian rencana pembangunan jangka menengah  yang  kemudian  disingkat  RPJMD  kabupaten  muaro  jambi  pada  umumnya  dan  capaian Renstra  Disdikbud  ma.  Jambi  pada  khususnya  sebagaimana  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  yang  disingkat  LAKIP.  Pemerintah  pusat  sendiri  telah  menyiapkan  flatfoam  untuk memudahkan  daerah  melaporkan  capaian  kinerja  yang  diberi  nama  E-SAKIP  Revieu  (Sistem Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah),  masing-masing  organisasi  perangkat  daerah  disetiap  tahun anggaran  melaporkan  dan  mempresentasikan  sesuai  capaian  kinerja  masing-masing  organisasi, dokumen SAKIP sendiri terdiri dari, IKU, Renstra, Rencana Aksi, Renja, Pohon Kinerja, Kertas Kinerja, Perjanjian  Kinerja,  dan  Lakip,  perubahan  dokumen  sakip  mengikuti  perubahan  regulasi  terbaru. Mengingat  pentingnya  dokumen  sakip  terhadap  laporan  kinerja  OPD,  pertanggungjawaban  dan capaian PEMKAB secara keseluruhan berdasarkan bidang pembangunan OPD masing-masing maka dengan sendirinya pemahaman pegawai terkait tupoksi masing-masing merupakan keniscayaan.
Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti ditemukan masih banyak pegawai yang belum memahami tupoksi masing-masing seperti, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam dokumen PK tidak selaras dengan dokumen kertas kinerja, pohon kinerja, dan rencana kerja yang
sebelumnya sudah ditetapkan secara Bersama, masih ditemukan pegawai yang membuat SKP hanya pada saat melengkapi administrasi kenaikan pangkat yang rencana sasarannya tidak sesuai dengan dokumen TPP, ANJAB dan ABK, SK penunjukkan oleh PPTK dan indicator sakip yang relevan dengan indicator  sasaran  berupa  kegiatan  dan  sub-kegiatan  kongkrit  yang  dilakukan.  Setelah  menempuh kajian Pustaka berikut temuan hasil penelitian yang mukhtahir dan relevan terdapat banyak sekali alternatif solusi yang ditawarkan, namun antara alternatif satu dengan yang lainnya masing-masing memiliki  kelebihan  dan  kelemahan  yang  mengharuskanpeneliti  lebih  bijak  dalam  pemilihan  yang paling tepat sehingga tujuan penelitian tepat guna dan tepat sasaran,tiga pertimbangan pemilihan yang didapat dipisahkan dalam penelitian ini yaitu, karakteristik bentuk yang digunakan, kompleksitas obyek  penelitian  dan  karakteristik  pegawai  Disdikbud  Ma.  Jambi.  Setelah  menempuh  tahapan tersebut  akhirnya  peneliti  mempunyai  dugaan  kuat  yaitu  dengan  menggunakan  pendekatan konseling solution-focused  brief  counseling seting  kelompok  dapat  meningkatkan  pemahaman tupoksi terhadap perubahan regulasi pemerintah pada pegawai Disdikbud Ma. Jambi.
Solution Focused Brief Counseling merupakan pendekatan konseling yang didasari oleh suatu pandangan  bahwa sejatinya  kebenaran  dan realitas  bukanlah suatu  yang  bersifat  absolute  namun realitas dan kebenaran itu dapat dikonstruksikan. (Sumarwiyah, 2017) Solution Focused Brief Therapy (SFBC) sebagai salah satu bentuk pendekatan yang efektif dan efisien karena memerlukan waktu yang singkat  dalam  penerapannya.  Pendekatan  ini  sangat  membantu  konseli  untuk  menemukan  solusi untuk  memecahkan  suatu  permasalahan  karena  pikiran  konseli  akan  dibimbing  untuk  fokus  pada solusi sehingga mengesampingkan masalah (Rostini, 2021). Bertolak dari beberapa pendapat di atas dapat diartikan pertama pendekatan konseling singkat berfokus solusi dalam penelitian ini mengikuti format  kelompok  singkat, kedua kendatipun  pendekatan  ini  merupakan  adobsi  dari  beberapa pendakatan  terapi  akan  tetapi  pendakatan  ini  bukanlah  pendekatan  terapi  melainkan  pendekatan konseling  dengan  pertimbangan  bahwa  (1)  menekankan  perspektif  kesehatan,  (2)  merupakan intervensi  jangka  pendek  terhadap  orang-orang  normal  yang  memiliki  masalah,  (3)  menggunakan cara yang edukatif dan mendukung, (4) memiliki tujuan terbatas dan konkrit yang lebih terstruktur dan terarah, serta (5) berorientasi pada kesadaran (Rusandi, 2014).
Tujuan utama dari SFBC yaitu membantu klien mengambil sikap dan perubahan bahasa dari pembicaraan tentang masalah yang ada dan membicarakan tentang solusi dengan asumsi bahwa apa yang  kita  bicarakan  kebanyakan  akan  berhasil,  mengubah  situasi  atau  kerangka  acuan;  mengubah perbuatan situasi yang problematis, dan menekan kekuatan dan sumber daya klien, membicarakan tentang hal-hal yang akan membawa perubahan (Slavin, 2017). Pendekatan SFBC dapat menemukan kemungkinan-kemungkinan  tertentu  dimana  tindakan  tersebut  dapat  mengurangi  resiko  suatu masalah  (Hidayat,  2021).  Kim  (2014)  menjelaskan  tujuan  dari  pendekatan  SFBC  membantu  klien mengambil  sikap  dan  perubahan  bahasa  dari  pembicaraan  tentang  masalah  yang  ada  dan membicarakan  tentang  solusi  dengan  asumsi  bahwa  apa  yang  kita  bicarakan  kebanyakan  akan berhasil,  mengubah  situasi  atau  kerangka  acuan  sebagaimana  untuk  menemukan  petunjuk  untuk menemukan  kemungkinan-kemungkinan  tertentu  untuk  mengurangi  tingkat  masalah.  Konseling solution-focused brief counselling dilaksanakan dalam seting kelompok.
Kelompok  merupakan  pilihan  perlakukan,  bahkan  alternatif  pendekatan  kedua  dalam membantu perubahan seseorang. Fall (2017) Lebih lanjut mengatakan bahwa kelompok dirancang untuk  semua  latar  dan  untuk  berbagai  kelompok  koseli  yang  memberikan  hal-hal  seperti  (1) laboratoris  alami  yang  menunjukkan  kepada  orang-orang  bahwa  mereka  tidak  sendiri  dan  bahwa
akan  selalu  ada  harapan  untuk  menciptakan  kehidupan  yang  berbeda,  dan  (2)  memberikan  rasa kebersamaan  ( sense  of  community ).  W.S.  Winkel  (Rasimin  &  Hamdi,  2018)  menyatakan  konseling kelompok merupakan bentuk khusus dari layanan konseling, yaitu wawancara konselor profesional dengan beberapa orang sekaligus yang tergabung dalam suatu kelompok kecil. Selanjutnya, konseling kelompok  ( group  counseling )  merupakan  salah  satu  bentuk  konseling  dengan  memanfaatkan kelompok untuk membantu, memberi umpan balik ( feed back ) dan pengalaman belajar. Konseling kelompok dalam prosesnya menggunakan prinsip-prinsip dinamika kelompok (Berg, 2017). Selaras dengan  itu  Prayitno  (Rasimin  &  Hamdi,  2018)  menyatakan  konseling  kelompok  adalah berkembangnya  kemampuan  sosialisasi  seseorang,  khususnya  kemampuan  berkomunikasinya. Melalui  konseling  kelompok,  hal-hal  yang  dapat  menghambat  atau  mengganggu  sosialisasi  dan komunikasi  diungkap  dan  didinamikakan  melalui  berbagai  teknik,  sehingga  kemampuan  sosialisasi dan  komunikasi  seseorang  berkembang  secara  optimal.  Lebih  jauh  dikatakan  bahwa  konseling kelompok  adalah  mendorong  munculnya  motivasi  individu,  berkembangnya  perasaan,  pikiran, wawasan  dan  sikap  terarah  kepada  tingkah  laku  yang  bertanggungjawab,  khususnya  dalam bersosialisasi/komunikasi yang berimbas pada pemecahan masalah individu peserta kelompok yang mengalami kesulitan dalam perkembangannnya dengan memanfaatkan dinamika kelompok. (Berg, 2014).
Keefektivan  pendekatan  konseling solution  focused  brief  counseling seting  kelompok sebagaimana  telah  teruji  efektif  secara  ilmiah  oleh  temuan  hasil  penelitian  terdahulu  seperti penelitian dengan fokus konseling pendekatan SFBC seting kelompok dalam konseling keluarga, hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  konseling  dengan  pendekatan  SFBC  efektif  dalam  peningkatkan pengembangan  kapasitas  pribadi  individu  dalam  keluarga  untuk  berfokus  dalam  menyelesaikan masalah  (Hendar,  2019).  (Sumarwiyah,  2015)  Hasil  penelitian  lainnya  yang  berjenis  eksperimen dengan melibatkan pendekatan konseling SFBC seting kelompok untuk meningkatkan kematangan karier mahasiswa, hasil penelitian menunjukkan bahwa konseling dengan pendekatan SFBC efektif meningkatkan kematangan karier mahasiswa terutama dimensi kompetensi mahasiswa tingkat akhir (Robanniyah, 2013). Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas jika masalah ini dibiarkan cenderung mengikis mutu dan kualitas kinerja pegawai dan menjadi hambatan tersendiri bagi  daerah  dalam  mencapai  sasaran  jangkan  menengah,  selanjutnya  mengingat  keterandalan pendekatan  konseling solution-focused  brief  counseling sebagaimana  temuan  hasil  penelitian terdahulu yang dikemukakan sebelumnya maka, peneliti tertarik mengangkat isu ini dalam sebuah penelitian Pendidikan dengan menarik judul Pendekatan Konseling Solution-Focused Brief Counseling Seting Kelompok untuk Meingkatkan Pemahaman Tupoksi Terhadap Perubahan Regulasi Pemerintah Pada Pegawai Disdikbud Kab.Ma. Jambi.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif  dengan  rancangan  penelitian  eksperimen, menggunakan  desain  tes  awal  ( pretest )  dan  perlakuan  terakhir  ( posttest ).  Rancangan  eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan eksperimen model Pre-Experiment , dengan desain  penelitian The  One  Group  Pretest-Posttest. One  Group  Pretest-Posttest dimana  peneliti memberikan  pre-test  kepada  kelompok  yang  akan  diberikan  perlakukan.  Kemudian  peneliti melakukan  perlakuan  atau treatment .  Setelah  selesai  perlakuan,  peneliti  memberikan post-test. (Creswell,  2016)  menjelaskan  bahwa  besarnya  perbedaan  perlakuan  dapat  diketahui  secara  lebih
akurat dengan cara membandingkan antara hasil pre-test dengan post-test . Adapun sampel dalam penelitian  ini  berjumlah  12  orang  yang  terendah  pada  tingkat  pemahaman  tupoksi  terhadap perubahan regulasi diambil dengan teknik purposive sampling . Pengujian hipotesis dari penelitian ini, dilakukan  secara  non  parametric  dengan  uji Wilcoxon untuk  sampel  kecil  dan  perhitungan  juga dengan menggunakan bantuan SPSS for windows 8 enterprise 64bit.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Pelaksanaan Penelitian dimulai dari bulan Maret 2022 sampai dengan Oktober 2022, kegiatan dilaksanakan di ruang Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaro Jambi, pada prosesnya peneliti bertindak sebagai pemimpin kelompok sedangkan anggota terdiri dari 12 pegawai. Kegiatan berupa konseling kelompok dengan tujuan meningkatkan pemahaman tupoksi pegawai terhadap perubahan regulasi menggunakan pendekatan konseling SFBC.

## Kondisi Awal Pemahaman Tupoksi Pegawai Terhadap Perubahan Regulasi (Pretest)
Pelaksanaan pre-test bertujuan  untuk  mengetahui  keadaan  kelompok  sebelum  diberikan treatment .  Berdasarkan  data pre-test pemahaman  tupoksi  pegawai  terhadap  perubahan  regulasi diperoleh data sebagaimana dituliskan pada tabel 1. Berdasarkan Tabel di atas pemahaman tupoksi pegawai  terhadap  perubahan  regulasi  di  dominasi  kategori  rendah,  lima  peserta  dengan  kategori rendah yaitu SND dengan Skor 82, FMN dengan skor 99, SLM dengan skor 94, ARD dengan skor 93, dan SRR dengan skor 87. Sedangkan tujuh peserta lainnya menunjukkan kategori sedang yaitu SHN dengan skor114, RM dengan skor 127, SNDR dengan skor 124, KEP dengan skor 105, CCS dengan skor 101, AGG dengan skor 102 dan AN dengan skor 101. Hasil tersebut juga menunjukkan perolehan di dua kategori yaitu sedang dan rendah. Skor tertinggi diperoleh oleh SNDR dengan skor sebesar 124 sedangkan terendah diperoleh oleh SND dengan skor sebesar 82.
Pemahaman Tupoksi Pegawai Terhadap Perubahan Regulasi Setelah Diberikan Perlakuan (Post-test)
Post-tes diberikan  untuk  melihat  kondisi  setelah  diberikan treatment berupa  konseling kelompok dengan pendekatan SFBC. Adapun data post-test pemahaman tupoksi pegawai terhadap perubahan regulasi setelah diberikan perlakukan dapat dilihat pada tabel 2.
Berdasarkan data pada tabel di atas secara umum menunjukkan bahwa pemahaman tupoksi pegawai terhadap perubahan regulasi mengalami peningkatan dengan signifikan, menunjukkan hasil
Tabel 1. Kondisi Sebelum Diberikan Perlakuan ( Pre-test ) No Nama/Inisial Pretest Skor Kategori 1 SND 82 Rendah 2 FMN 99 Rendah 3 SHN 114 Rendah 4 SLM 94 Rendah 5 RM 127 Sedang 6 ARD 93 Rendah 7 SNDR 124 Sedang 8 KEP 105 Sedang 9 SRR 87 Rendah 10 CCS 101 Sedang 11 AGG 102 Sedang 12 AN 101 Sedang
Tabel 2. Kondisi Setelah Diberikan Perlakuan ( Post-test ) No Nama/Inisial Post-test Skor Kategori 1 SND 140 Tinggi 2 FMN 126 Sedang 3 SHN 154 Tinggi 4 SLM 136 Tinggi 5 RM 154 Tinggi 6 ARD 144 Tinggi 7 SNDR 155 Tinggi 8 KEP 128 Sedang 9 SRR 154 Tinggi 10 CCS 131 Sedang 11 AGG 137 Sedang 12 AN 138 Sedang
dengan dua kategori yaitu tinggi dan sedang. Skor tertinggi diperoleh SNDR dengan skor 155 dan skor terendah FMN dengan skor 126. Tujuh peserta menunjukkan kategori tinggi diantaranya: skor 155 diperoleh  oleh  SNDR  disusul  tiga  peserta  dengan  skor  yang  sama  154  yaitu  SRR,  SHN  dan  RM, kemudian  disusul  oleh  ARD  dengan  skor  144,  kemudian  SND  dengan  skor  140  dan  terakhir  SLM dengan  skor  136,  berikutnya  lima  peserta  lainya  menunjukkan  kategori  sedang  diantaranya:  AN dengan  skor  138,  disusul  AGG  dengan  skor  137  kemudian  CCS  dengan  skor  131  selanjutnya  KEP dengan skor 128 dan terakhir FMN dengan skor 126.

## Perbedaan Hasil Pre-test dan Post-test
Perbedaan  pemahaman  tupoksi  pegawai  terhadap  perubahan  regulasi  dapat  dilihat  melalui hasil pre-test dan post-test seperti pada tabel 3. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa skor pre-test menunjukkan dua kategori yaitu sedang dan rendah, setelah diberikan perlakuan skor post- test  menunjukkan  dua  kategori  yaitu  tinggi  dan  sedang.  Pemahaman  tupoksi  pegawai  terhadap perubahan  regulasi  setelah  mendapatkan  perlakukan  berupa  konseling  kelompok  dengan pendekatan  SFBC  secara  umum  menunjukkan  peningkatan,  hal  tersebut  mengandung  arti  bahwa pendekatan  konseling  SFBC  terbukti  dapat  meningkatkan  pemahaman  tupoksi  pegawai  terhadap perubahan  regulasi.  Selanjutnya  untuk  perbedaan  dalam  frekuensi  pemahaman  tuposi  pegawai terhadap perubahan regulasi untuk masing-masing kategori pre-test dan post-test dapat dilihat pada
Tabel 3. Perbedaan Hasil Pre-test dan Post-test No Nama/Inisial Pretest Posttest Skor Kategori Skor Kategori 1 SND 82 Rendah 140 Tinggi 2 FMN 99 Rendah 126 Sedang 3 SHN 114 Rendah 154 Tinggi 4 SLM 94 Rendah 136 Tinggi 5 RM 127 Sedang 154 Tinggi 6 ARD 93 Rendah 144 Tinggi 7 SNDR 124 Sedang 155 Tinggi 8 KEP 105 Sedang 128 Sedang 9 SRR 87 Rendah 154 Tinggi 10 CCS 101 Sedang 131 Sedang 11 AGG 102 Sedang 137 Sedang 12 AN 101 Sedang 138 Sedang

## Tabel 4. Distribusi Frekuensi Skor Pre-test dan Post-test
Skor Kategori Pre-test Post-test f % f % 170 s.d 200 Sangat Tinggi 0 0 0 0 136 s.d 169 Tinggi 0 0 7 58,3 104 s.d 135 Sedang 7 58,3 5 41,7 71 s.d 103 Rendah 5 41,7 0 0 <71 Sangat rendah 0 0 0 0 Jumlah 12 100 12 100 Tabel 5. Perbedaan Pre-test dan Post-test N Mean Std. Deviation Minimum Maximum Pretest Posttest 12 12 102,4 141,4 13,62 10,68 82 126 127 155
tabel  4.  Berdasarkan  tabel  4  dapat  menunjukkan  bahwa  pendekatan  konseling  SFBC  dapat meningkatkan pemahaman tupoksi pegawai terhadap perubahan regulasi dengan melihat perbedaan antara hasil perolehan pre-test dan post-test . Setelah data diolah dengan bantuan SPSS for windows ditemukan data deskriftif perbedaan pemahaman tupoksi pegawai terhadap perubahan regulasi yang dapat dilihat pada tabel 5.

## Pengujian Hipotesis
Berdasarkan hipotesis penelitian, maka untuk melakukan uji kipotesis akan dianalisis dengan statistik non-parametrik uji Wilcoxon`n, perhitungan dilakukan dengan bantuan SPSS for windows 8 enterprise 54bit. Penggunaan uji Wilcoxon`s yaitu menganalisis data sebeluum dan sesudah diberikan perlakukan dengan melihat perbedaan yang dialami subjek penelitian yang disajikan pada tabel  6. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan angka probabilitas Asymp. Sig . ( 2 - tailed ) pemahaman tupoksi pegawai terhadap perubahan regulasi sebelum dan sesudah diberikan perlakuan sebesar 0,002 atau probabilitas  di  bawah alpha 0,05  (0,002<0,05)  yang  berati  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima,  sehingga diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perubahan atau terjadinya peningkatan pemahaman tupoksi pegawai  terhadap  perubahan  regulasi  setelah  diberikan  perlakuan  berupa  konseling  kelompok dengan pendekatan SFBC.

## PEMBAHASAN
Kondisi  Awal  Pemahaman  Tupoksi  Pegawai  Terhadap  Perubahan  Regulasi  Sebelum  diberikan Perlakuan
Pemahaman  tupoksi  pegawai  terhadap  perubahan  regulasi  melalui  hasil pre-test yaitu menunjukkan  sebesar  102,4  dengan  kategori  sedang.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemahaman tupoksi pegawai masih memerlukan perhatian untuk ditingkatkan, mengingat pemahaman tersebut berimplikasi  kuat  terhadap  capaian  pembangunan  daerah  khususnya  sector  Pendidikan.  Selaras dengan itu Dale Yoder (Agustomi, 2019) menyatakan “ The Tern Task is Frequently uset to describe one portion or element in job ” ( Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan). Lebih Abubakar (2021) mengemukan bahw a “ A task is a specific work activity carried out to achieve a specific purpose ” ( Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu). Sejalan dengan tupoksi Campbell, (Sutapa & Purwanto,  2012)  bahwa  OPD  dalam  menjalani  roda  pemerintahan  akan  berjalan  efektif  apabila memenuhi  berbagai  macam  ukuran  dan  variasi  efektivitas  organisasi  yang  antara  lain  mencakup efektivitas  keseluruhan  yaitu  sejauh  mana  organisasi  melaksanakan  seluruh  tugas  pokoknya  atau mencapai semua sasaran. Lemahnya pemahaman tupoksi pegawai mengindikasikan pengaruh yang signifikan  terhadap  efektifitas  kinerja  pegawai  berupa  target  sasaran  kinerja  yang  nantinya berimplikasi  kuat  terhadap  capaian  pembangunan  daerah  yang  sebenarnya  sudah  ditetapkan Bersama dalam dokumen perencanaan.
Kondisi Pemahaman Tupoksi Pegawai Terhadap Perubahan Regulasi Setelah diberikan Perlakuan
Tabel 6. Pengujian Hipotesis ( Uji Wilcoxon ) Post Test - Pre-Test Z Asymp. Sig. (1-tailed) - 3.062 .002 Based on negative ranks. Wilcoxon Signed Rank Test
Setelah  diberikan  perlakuan  berupa  konseling  kelompok  SFBC  Pemahaman  tupoksi  pegawai berdasarkan  data post-test menunjukkan  141,4 yang  berada  pada  kategori  tinggi.  Dapat  dimaknai bahwa terjadi peningkatan yang signifikan setelah diberikan perlakuan berupa konseling kelompok SFBC. Adapun pemahaman tupoksi dalam penelitian ini meliputi Reformasi birokrasi (PMPRB), system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)  dan rencana aksi  nasional dan hak asasi manusia (RAN-HAM),  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM),  Laporan  Keterangan  Pertanggungan  Jawab  (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan tujuan dari konseling kelompok SFBC yaitu meningkatkan pemahaman tupoksi pegawai terhadap perubahan regulasi pemerintah daerah. Fahmi (2016) menyatakan bahwa tujuan dari konseling kelompok yaitu berkembangnya kemampuan komunikasi  dan  sosialisasi  klien  serta  mengungkap  hambatan  ataupun  gangguan  sosialisasi  klien melalui dinamika kelompok dan teknik konseling.
Hasil  penelitian  juga  menunjukkan  signifikansi  peningkatan  pemahaman  tupokasi  pegawai terhadap perubahan regulasi sebelum dan sesudah perlakuan diberikan  yaitu sebesar 0,002, yang berati  bahwa  pemahaman  tupoksi  pegawai  terhadap  perubahan  regulasi  meningkat  setelah diberikan  perlakuan  dengan  kata  lain  konseling  SFBC  dapat  meningkatkan  pemahaman  tupoksi pegawai  terhadap  perubahan  regulasi  pemerintah.  Temuan  hasil  penelitian  ini  selaras  dengan penelitian  Sumarwiyah  (2015)  penelitian  dengan  fokus  konseling  dengan  pendekatan  SFBC  seting kelompok  dalam  konseling  keluarga,  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  konseling  dengan pendekatan  SFBC  efektif  dalam  peningkatkan  pengembangan  kapasitas  pribadi  individu  dalam keluarga untuk berfokus dalam menyelesaikan masalah.
Hasil  yang  cenderung  sama  juga  dilakukan  Syafiya,  R  (2020)  penelitian  berjenis  eksperimen dengan melibatkan pendekatan konseling SFBC seting kelompok untuk meningkatkan kematangan karier mahasiswa, hasil penelitian menunjukkan bahwa konseling dengan pendekatan SFBC efektif meningkatkan kematangan karier mahasiswa terutama dimensi kompetensi mahasiswa tingkat akhir. Solution  Focused  Brief  Counseling merupakan  pendekatan  konseling  yang  didasari  oleh  suatu pandangan  bahwa sejatinya  kebenaran  dan realitas  bukanlah suatu  yang  bersifat  absolute  namun realitas  dan  kebenaran  itu  dapat  dikonstruksikan.  Sumarwiyah  (2017)  lebih  lanjut  menjelaskan Solution  Focused  Brief  Counseling (SFBC)  sebagai  pendekatan  yang  efektif  dan  efisien  karena memerlukan waktu yang singkat dalam penerapannya. Pendekatan konseling SFBC sangat membantu konseli  menemukan  solusi  untuk  memecahkan  suatu  permasalahan  karena  pikiran  konseli  akan dibimbing untuk fokus pada solusi dan mengesampingkan masalah. (Rostini, 2021)

## KESIMPULAN
Berdasarkan temuan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan berdasarkan nilai  pretest  kelompok  eksperiment  menunjukkan  tingkat  pemahaman  regulasi  kerja  berada  pada kategori  sedang,  setelah  diberikan  perlakukan  berada  pada  kategori  tinggi.  Penggunaan Solution Focus  Brief  Therapy mampu  meningkatkan  pemahaman  tupoksi  kerja  pegawai  pada  perubahan regulasi pemerintah

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar,  F.  (2021).  Tugas  Pokok  dan  Fungsi  Bagian  Persidangan  dan  Risalah  Sekretariat  Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dalam Pelaksanaan Rapat Paripurna. Papua Review Jurnal , 5 (1), 413- 421. Google Scholar
Agustomi,  S.  P.  (2019). Pengaruh  Penerapan  Tugas  Pokok  Dan  Fungsi  (Tupoksi)  Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pegawai Pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kabupaten  Pringsewu  Tahun  2019 (Doctoral  dissertation,  Universitas  Muhammadiyah Pringsewu). Google Scholar
Alam, R. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Makassar mengenai Pemberian Insentif kepada  Ketua  RT  dan  RW. SEIKO:  Journal  of  Management  &  Business , 4 (1),  1-21. https://doi.org/10.37531/sejaman.v4i1.797
Berg,  R.  C.,  Landreth,  G.  L.,  &  Fall,  K.  A.  (2017). Group  counseling:  Concepts  and  procedures . Routledge. Google Scholar
Budianto, R., & Febrina, R. (2020). AKUNTABILITAS PENGGUNAAN KEUANGAN DESA (Studi Laporan Pertanggungjawaban  Penggunaan  APBDes  di  Desa  Alam  Panjang  Kecamatan  Rumbio  Jaya Kabupaten  Kampar  Tahun  2018). Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  Widya  Praja , 46 (2),  344-354. https://doi.org/10.33701/jipwp.v46i2.1327
Creswell,  J.  W.  (2016).  Research  design:  pendekatan  metode  kualitatif,  kuantitatif,  dan campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 5 . Google Scholar
Fall, K. A., Holden, J. M., & Marquis, A. (2017). Theoretical models of counseling and psychotherapy . Routledge . Google Scholar
Gultom, C. R. R., Zakaria, S., & Sutisna, J. (2022). Pengawasan Pemerintahan dalam Pelaksanaan Sakip Sebagai Upaya Penerapan Good Governance Pada Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra) , 2 (1), 25-43. https://doi.org/10.24198/janitra.v2i1.41098
Hendar,  K.,  Awalya,  A.,  &  Sunawan,  S.  (2019).  Solution-focused  brief  therapy  group  counseling  to increase  academic  resilience  and  self-efficacy. Jurnal  Bimbingan  Konseling , 8 (3),  1-7. Google Scholar
Hidayat, A. H. (2021). Bimbingan dan Konseling dalam Perspektif Konseling Posmodernisme. Jurnal Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam , 3 (1), 117-134. Google Scholar
Iskandar,  D.  J.  (2017).  Pentingnya  Partisipasi  dan  Peranan  Kelembagaan  Politik  dalam  Proses Pembuatan Kebijakan Publik. dalam Jurnal Ilmu Administrasi , 14 (1), 17-35. Google Scholar Junaenah,  I.  (2022).  Melokalkan  Hak  Asasi  Manusia  Melalui  Kepariwisataan  Inklusif:  Landasan Pembaharuan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Tentang  Penyelenggaraan Kepariwisataan. Jurnal Legislasi Indonesia , 19 (3), 320-335.
https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.928
Kim,  J.  S.  (2014).  Solution-focused  brief  therapy  and  cultural  competency. Solution-focused  brief therapy: A multicultural approach , 1-13. Google Scholar Rasimin,  &  Hamdi,  M.  (2018). Bimbingan  dan  Konseling  Kelompok. Jakarta:  Bumi  Aksara. Google Scholar
Rostini,  R.  (2021).  Teori  dan  Pendekatan  Konseling  Sfbt  (Solution  Foused  Brief  Therapy)  Berbasis
Islam. At-Taujih: Bimbingan dan Konseling Islam , 4 (2), 81-91.
http://dx.doi.org/10.22373/taujih.v4i2.11743
Rusandi, M. A., & Rachman, A. (2014). Efektifitas konseling singkat berfokus solusi (Solution Focused Brief Therapy) untuk meningkatkan self esteem mahasiswa program studi bimbingan konseling FKIP Unlam Banjarmasin. AL'ULUM , 62 (4). Google Scholar Slavin,  K.,  &  Kim,  J.  S.  (2017).  SFBT  in  Action  Eating  Disorders. Solution-Focused  Brief  Therapy  in Schools: A 360-Degree View of the Research and Practice Principles . Google Scholar
Sumarwiyah, S., Zamroni, E., & Hidayati, R. (2015). Solution focused brief counseling (SFBC): Alternatif pendekatan dalam
konseling keluarga. Jurnal Konseling Gusjigang , 1 (2). https://doi.org/10.24176/jkg.v1i2.409
Sutapa,  M.,  &  Purwanto,  N.  A.  (2012).  Pelaksanaan  Tugas  Pokok,  Fungsi  Pegawai  Kantor  Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Pendidikan. Jurnal Manajemen Pendidikan UNY , 112285. Google Scholar
Rahmatulloh, R., Ahmad, D. N., & Arifin, M. (2021). Pendampingan dan Pengarahan Konsep Aspirasi Penyelesaian  Guru  Honorer  Kategori  Ii  di  Dki  Jakarta. Jurnal  Pendidikan  dan  Pengabdian Masyarakat , 4 (4). https://doi.org/10.29303/jppm.v4i4.3035
Robbaniyah,  N.  I.,  Mamesah,  M.,  &  Fitri,  S.  (2013).  Efektivitas  Layanan  Konseling  Karir  Untuk Meningkatkan  Kemampuan  Adaptasi  Karir  Mahasiswa  Bk  Fip  Unj  Angkatan  2011. INSIGHT: Jurnal Bimbingan Konseling , 2 (2), 76-80 . https://doi.org/10.21009/INSIGHT.022.12