## LEGITIMASI SENIMAN DAN KARYA SENI DI TAMAN BUDAYA JAMBI (TINJAUAN SOSIOLOGI SENI)

## ARTISM LEGITIMATION AND ART CREATURE IN JAMBI CULTURE PARK (REVIEW OF ART SOCIOLOGY)
Defni Aulia, Mahdi Bahar, Indra Gunawan, M.Ardhi Muharam, Wahyu Pratomo, Muhammad Alfath
Program Studi Seni, Drama, Tari, dan Musik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jambi
Naskah diterima: 9 Juni 2018; direvisi: 8 Mei 2019; disetujui: 20 Juni 2019

## Abstrak
Seniman dan karya seni bernuansa tradisional yang berada pada tatanan kode kultural masyarakat  Jambi,  adalah  akumulasi  modal  kultural  yang  dilegitimasi  pemerintah  Provinsi Jambi  untuk  membentuk  identifikasi  distingtif  sebagai  citra  kultural  di  luar  batas  teritorial Provinsi Jambi. Suatu mekanisme tindakan deviasi diferensial  yang dilakukan oleh pemerintah dalam  menjalankan  otoritas  otonom  atau  desentralisasi  politik  lokal,  yang  merupakan  upaya untuk membedakan diri dari lajur Kebudayaan Minangkabau dan Melayu Islami yang selama ini sudah menyatu dan mendominasi dalam struktur sosial masyarakat Jambi.
Kata kunci: modal kultural, deviasi diferensial, legitimasi, dan konsekrasi habitus.

## Abstract
Artists and traditional nuanced artworks that are in the order of the cultural code of the people of Jambi, are cultural capital accumulations that legitimized the government of Jambi Province to  form  distinctive  identification  as  a  cultural  image  outside  the  territorial  boundary  of  Jambi Province.  A  mechanism  of  differential  deviation  action  carried  out  by  the  government  in carrying  out  autonomous  authority  or  decentralization  of  local  politics,  which  is  an  effort  to distinguish themselves from the lane of Islamic Minangkabau and Malay Culture which has so far been united and dominated in the social structure of Jambi society.
Keywords: cultural capital, differential deviation, legitimacy, and habitus consecration.

## PENDAHULUAN
Cipta  karya  kreator  seni,  baru dapat  dilihat  sebagai  objek  simbolis jika  koneksinya  diakui  dan  dikenali, artinya jika dilembagakan secara sosial sebagai  karya  seni  dan  diterima  oleh para penikmat yang sanggup mengenali
dan  mau  mengakuinya  sebagai  karya seni. 1
Perihal ini merujuk pada keterlibatan “ agen-agen ” di luar produsen  material  (seniman)  sebagai mediator  yang  ikut  berperan  dalam mengimposisi dan melegitimasi terkonsekrasinya karya seni, atau suatu
1 Pierre  Bourdieu. The  Field  of  Cultural Production. Randal  Johnson  (Ed.).  (Columbia: Columbia University Press, 1993). 37.
kondisi-kondisi sosial agen institusional yang membentuk mendefenisikan dan menghasilkan nilai suatu karya di dalam arena karya seni. 2
Perspektif tersebut, jika dikaitkan  dengan  produksi  karya  seni yang diproduksi dan diaktualkan kembali  di  dalam  arena  karya  seni, tidak hanya melalui mekanisme kreatif produsen  (seniman)  atau  ideologi kharismatik seniman dalam memproduksi bentuk karya seni, namun produsen dan produknya (seniman dan karyanya) tersebut terkait dalam  sistem  mekanisme  relasional dengan mediator-mediator yang mengkosekrasinya.
Merujuk  pada  peran  yang dimankan  Taman  Budaya  Jambi 3 , sebagai perpanjangan tangan
2 Pierre Bourdieu …, 1993. 37. 3 Berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud RI  Nomor.  061/O/1992,  tanggal  23  Januari 1992,  Taman  Budaya  Provinsi  Jambi  secara resmi  didirikan  sebagai  Unit  Pelaksana  Teknis Kebudayaan  di  Provinsi  Jambi.  Visi  Taman Budaya  Jambi:  “Kesenian  Sebagai  Jatidiri Bangsa  (Daerah)”.  Misi:  (i)  Menyerasikan, meningkatkan  dan  merelevansikan  mutu  seni dengan perkembanngan zaman. (ii) Menyajikan apresiasi seni pertunjukan dan rupa. (iii) Meningkatkan intelektualitas wawasan seni yang  menunjang  kehidupan  berkesenian.  (iv) Menyebarluaskan  informasi  seni  sebagai  upaya peningkatan dan mengembangkan wawasan seni masyarakat.  Dalam,  Profil  dan  Program  Taman Budaya  Provinsi  Jambi  Tahun  2010.  Dinas Kebudayaan  Dan  Pariwisata.  (Data  dalam bentuk  Makalah  elektronik). Diakses  dari Herman,  Divisi  Publikasi  dan  Dokumentasi  di Taman Budaya Jambi. Tanggal 10 Mei 2014.
pemerintah  dan  secara  fungsional dipercaya  mengelola  aset  seni  budaya, sekaligus merupakan agen institusional dominan  yang  mempunyai  otoritas secara independen 4 , dalam aktivitasnya mengakumulasi dan melegitimasi potensi  suatu  produk  seni  budaya  di Provinsi  Jambi,  dipersepsi  merupakan agen  institusional  yang  dianalogikan sebagai  suatu  arena  tempat  dimana cipta  karya  diproduksi  dan  diestimasi menjadi  karya  seni,  serta  sebagai  agen sosial yang berhubungan dengan otoritas  kuasa  dalam  menentukan produsen  (seniman),  akumulasi,  dan legitimasi modal kultural.
Persepsi  arena  dan  agen  ini menyatu  dalam  skema  ruang  tempat elaborasi  produk,  produsen,  serta aktualisasinya, atau mengikuti pemikiran Lono Simatupang;
“ sebagai motivator dalam
meningkatkan
dinamika dan
pengembangan  kehidupan  budaya  dan seni,  serta  sebagai  fasilitator  dalam menciptakan  kondisi  yang  kondusif  bagi
4 Independent  sebagai  habitus  arena  karya seni  dalam  perspektif  Bourdieu,  adalah  otoritas tindakan  arena  seni  yang  terdapat  di  dalam arena  kekuasaan,  yang  secara  otonom  dapat menjalankan prinsip-prinsip hierarkisasi ekonomi dan politisnya, dalam pengertian dapat memutuskan  logikanya  sendiri  sebagai  suatu tindakan.  Dalam,  Pierre  Bourdieu…,  1993.  37 - 39.
kehidupan dan keberlanjutan seni- budaya ” . 5 Konkritnya, dalam konteks ideologis, Taman Budaya yang merupakan salah satu lembaga pemerintah  dalam  menangani  aset  seni budaya daerah -mengikuti pikiran Lono Simatupang- sudah seharusnya memainkan  peran  sebagai  preservator budaya  dan  seni  dalam  mewadahi ekspresi-ekspresi budaya yang terpinggirkan,  yang  tidak  atau  belum dapat  mengikuti  arus  perkembangan zaman,  sehingga  langkah  preservasi yang  dijalankan  dapat  menjaga  alur kesejahteraan seni budaya, menumbuhkan kesadaran historis warga,  serta  menjaga  ketersediaan sumber referensi budaya ketika dibutuhkan  untuk  pelbagai  alasan  dan tujuan. 6
Peran  tersebut,  secara  ideologis menunjukkan  suatu  kuasa  simbolik agen  institusional  dalam  mengimposisi dan melegitimasi citra kultural menjadi ‘ identitas daerah ’ 7 dengan menjalankan ‘ hegemoni  kultural ’ 8 demi  mencapai
5 Lono Simatupang. Pergelaran.
(Yogyakarta, Jalasutra, 2013). 276.
6 Lono Simatupang . .., 2013. 276-277. 7 Identitas  daerah  disini  merujuk  pada identifikasi  yang  dikonstruksi  berdasarkan perspektif administrasi (tata kelola) pemerintahan  dalam  kewenangan  pengaturan pemerintahan.  Dalam,  Lono  Simatupang..., 2013. 264.
8 Hegemoni  cultural  dalam  hal  ini merupakan  blok  histories  yang  menjalankan otoritas  social  dan  kepemimpinan  atas  suatu
eksistensi  dan  identifikasi  distingtif atas  konstruksi  budaya  di  luar  batas teritorial.
Mengutip pikiran Bourdieu;
“ bergerak menuju kemungkinan-
kemungkinan  yang  lebih  terbuka  dan inovatif menuju
kemungkinan- kemungkinan yang lebih aman dan mapan, atau  bergerak  menuju  kemungkinan- kemungkinan  yang  paling  baru  di  antara kemungkinan-kemungkinan  yang  sudah terbentuk  secara  sosial,  atau  bahkan menuju  kemungkinan-kemungkinan  yang harus diciptakan untuk pertama kalinya ” . 9
Karya  seni  yang  dikonsekrasi sebagai  salah  satu  bentuk  seni  budaya yang  dilegitimasi  berdasarkan  ideologi preservasi,  yang  mekanisme  aktualnya didasarkan atas relasi kuasa, merupakan hasil kerja bertahap Taman Budaya mengakumulasi modal kultural dalam  bentuk  seni  pertunjukan  yang secara  signifikan  bersifat  dokumentatif dan merupakan aset dalam menjalankan proses transmisi kultural.
Mekanisme  ini  menunjukkan bahwa  legitimasi  karya  seni  yang dikelola  oleh  Taman  Budaya  sebagai preservator diwilayah kerja seni
kelas,  disini,  hegemoni  melibatkan  proses penciptaan  makna,  dimana  representasi  dan praktik  dominant  dan  otoritatif  diproduksi  dan dipelihara.  Dalam,  Chris  Barker. Cultural Studies;  Teori  dan  Praktik .  Terjemahan. Nurhadi.  (Yogyakarta:  Kreasi  Wacana,  2004). 373.
9 Pierre  Bourdieu. The  Field  of  Cultural Production …, 1993. 183.
budaya,  melaui  otoritasnya  secara mutlak berhak menentukan siapa produsen  dalam  melakukan  proses encoding, dan dalam situasi bagaimana proses decoding diuraikan,  dimana logika  preservasi  yang  dikemas  dalam produk  artistik  tersebut  pada  akhirnya diterima sebagai doxa 10 terkonsekrasi.
Dari  sini,  -mengikuti  pendapat Lono  Simatupang-  bahwa  seharusnya peran-peran  yang  dapat  dimainkan pemerintah dalam pengembangan kebudayaan  dan  kesenian  memerlukan kebijakan  yang  tepat  dan  jelas,  bahwa kebijakan  kebudayaan  tidak  terbatas pada  tugas  dan  wewenang  instansi tertentu,  misalnya  Dinas  Pariwisata, Seni dan Budaya. Kebudayaan
seyogyanya diletakkan sebagai perspektif – bukan  program,  apalagi proyek-  dan  diterapkan  pada  semua sektor pemerintahan sehingga pelaksanaan  peran-peran  pemerintah dalam  pengembangan  kebudayaan  dan kesenian  seyogianya  bersifat  lintas sektoral.  Sifat  lintas  sektoral  tersebut tidak  hanya  berlaku  pada  tataran
10 Doxa dalam  pandangan  Bourdieu,  yaitu persepsi  yang  dihasilkan  dari  struktur  sosial objektif,  yang  diterima  begitu  saja  oleh  suatu kondisi  sosial  tertentu  sebagai  sesuatu  yang alami  dan  (seolah-olah)  terbukti  dengan sendirinya.  Dalam,  Pierre  Bourdieu, Outline  of a  Theory  of  Practice. (Cambridge  University Press, 1977). 164.
konsolidasi  program,  namun  juga dalam pendanaan dan pelaksanaan. 11
Uraian  yang  tertulis  diatas menunjukan, persepsi pola kerja Taman Budaya mengisyaratkan tentang bagaimana  relasi  kuasa  melakukan ekspektasi  terhadap  ide-ide  yang  mesti dijalankan,  tanpa  mempertimbangkan mekanisme  keberlanjutan.  Di  sini terlihat, bahwa dominasi Taman Budaya sangat kuat dalam
mengimposisi  struktur  arena  karya seni, imbasnya pada legitimasi produsen dan produk yang dikonsekrasi tertuju pada selera berdasarkan relasi kuasa.
Pada  akhirnya,  asumsi  negatif muncul  terhadap  semua  aktivitas  kerja yang  dilakukan  Taman  Budaya  Jambi, bahwa kegiatan-kegiatan yang diprogramkan hanya bagian dari ‘ proyek ’ pelepasan anggaran pendapatan.  Dari  persepsi  tersebut mengarahkan persepektif untuk ditindaklanjuti dalam proses analisis.
Pembahasan
A.  Seniman  dan  Karya  Seni  dalam Struktur Arena Kultural
Cipta karya kreator seni berbasis tradisi  budaya  di  Provinsi  Jambi merupakan estimasi strategis atas
11 Lono Simatupang . .., 2013. 277
akumulasi ‘ modal  kultural ’ 12 yang dimiliki pemerintah Provinsi Jambi agar tetap  berada  dalam  arena  percaturan budaya  nasional,  dan  sebagai  upaya membentuk ‘ identifikasi  distingtif ’ 13 atas  citra  aktivitas  kultural  masyarakat di luar teritorial Provinsi Jambi.
Cipta karya itu dilakukan merupakan tindakan
‘ deviasi
diferensial ’ 14 pemerintah atas perspektif otoritas  otonom  (desentralisasi  politik lokal) dalam membedakan diri dari lajur kebudayaan  yang  berada  di  lingkar teritorial perbatasan administrative (Minangkabau dan Melayu Islami) yang selama  ini  sudah  menjadi ‘ pakaian ’
12 Bourdieu  mendefinisikan  modal  kultural sebagai  suatu  bentuk  pengetahuan,  suatu  kode internal  atau  akuisisi  kognitif  yang  melengkapi agen  sosial  dengan  empati  terhadap  (?), apresiasi terhadap (?), atau kompetensi didalam (?),  pemilihan  relasi-relasi  dan  artefak-artefak kultural. Dalam, Pierre Bourdieu. Distinction; A Social  Critique  of  the  Judgement  of  Taste. Translated. Richard Nice. (Cambridge: Harvard University Press, 1984). 2-3.
13 Logika  keberfungsian  arena  karya  seni sebagai  arena  pergulatan,  lebih  mengandalkan strategi-strategi  yang  bertujuan  memperoleh distingsi  berarti  bahwa  hasil  dari  keberfungsian ini ,  apakah  itu  ‘kreasi - kreasi’ haute  counture dimaksudkan  untuk  berfungsi  secara  berbeda, yaitu  sebagai  instrument  distingsi,  pertama antara  fraksi-fraksi  kelas,  kemudian  antara kelas- kelas.  Dalam,  Pierre  Bourdieu…,  1993.
283. 14 Bourdieu  mengatakan  bahwa,  subjek sosial,  yang  terklasifikasikan  oleh  klasifikasi mereka, membeda-bedakan diri melalui pembedaan  yang  mereka  ciptakan,  antara  indah dan  buruk,  yang  terhormat  dan  yang  tidak sopan,  dimana  posisi  mereka  dalam  klasifikasi- klasifikasi  objektif  terekspresikan.  Dalam, Pierre Bourdieu ..., 1984. 6.
masyarakat  Jambi, 15 serta  merupakan “ ide tentang perjuangan demi pengakuan sebagai
dimensi fundamental  kehidupan  sosial,  dimana perjuangan  ini  merupakan  perjuangan atas  akumulasi  modal,  -dan  karenanya, mestilah  ada  suatu  logika  spesifik tentang akumulasi modal simbolik- atau modal  yang  dibangun  berdasarkan pengetahuan dan pengenalan ” . 16
Tidak  dapat  disanggah,  hampir seluruh struktur sosio-kultural masyarakat Provinsi Jambi, mempunyai keserupaan interperetatif dengan representasi  budaya  di  lingkar  teritorial (Minangkabau  dan  Melayu  Islami), 17
dalam pengertian, bahwa sistem kebudayaan  yang  tersebar  di  Pulau Sumatra,  yang  diidentifikasi  dibawa oleh  suku  bangsa  penjelajah  dalam sirkulasi berdagang maupun mengkoloni,  selalu  beradaptasi  dengan
15 Menurut  William  Marsden,  penduduk Jambi adalah kaum pagan dan posisinya berada ditengah  -menjorok  ke  selatan-  di  Pulau Sumatra,  mengkonstruksi  dua  kebudayaan besar, yaitu; Kebudayaan Melayu dan
Minangkabau. Dalam, William Marsden.
Sejarah  Sumatra .  Terjemahan.  Komunitas Bambu.  (Depok:  Komunitas  Bambu,  2013 [1811]). 43-44.
16 Cheleen  Mahar,  “Pierre  Bourdieu: Proyek  Intelektual”.  dalam  Richard  Harker..,
2009. 22.
17 Ja’far  Rasuh .  Wawancara  tanggal  3 Maret.  di  Taman  Budaya  Jambi.  Lihat  juga William Marsden..., 2013. 42-57.
lingkungan  di  sekitar, 18 persentuhan budaya  pendatang  dengan  budaya  yang telah ada sebelumnya menjadi perpaduan  sinkretis 19 dan hybrid 20 dalam korelasi bentuk maupun ideologis, ini menandakan sifat kebudayaan  lebih  lentur  dan  fleksibel dengan  jangkauan  wilayah  yang  tidak terbatas. 21
Skema  tersebut  menunjukkan persepsi  kewajaran,  jika  melihat  posisi teritorial  Provinsi  Jambi  yang  berada pada  wilayah  tengah  pulau  Sumatra yang  berada  diantara  Provinsi  Sumatra Barat,  Pekan  Baru,  dan  Palembang, mengkonstruksi budaya campuran,
“ walaupun Jambi ‘ bukan basis ’
peradaban  Minangkabau  dan  Melayu Islami, tapi merupakan muara
18 T.  Jacob.  “Manusia  Melayu  Kuno”, dalam  kumpulan  tulisan, Seminar  Sejarah Melayu  Kuno;  Jambi,  7-8  Desembar  1992. (Pemda Tk. I. Jambi, 1992). 157. 19 Sinkretis  menunjukkan  persilangan budaya pada tataran spritual, dalam; Heddy Shri Ahimsa-Putra. Strukturalisme Levi-Strauss: Mitos  dan  Karya  Sastra.  Yogyakarta,  Kepel Press, 2006. 337.
20 Hybrid  dalam  pandangan  Bhabha, merupakan  persilangan  budaya  yang  terbentuk bersama  perspektif  peniruan  (mimikri).  H. Bhabha. “Sign taken for Wonder” in H.L Gates Jr (ed.). (Chicago; University of Chicago Press), dikutip  oleh,  Muji  Sutrisno.  Muji  Sutrisno. Hermeneutika Pascakolonial . (Yogyakarta: Kanisius, 2004). 28.
21 Michel Foucault. The Order of Thing; An Archeology of  the  Human  Science. (New  York: Phanheon Book, 1970). ix.
pertemuan dari asimilasi budaya-budaya yang bersentuhan tersebut ” . 22
Ketika sistem administratif pemerintahan  terpusat  (sebelum  dan sesudah kemerdekaan) membagi wilayah  teritorial  menjadi  provinsi- provinsi  dengan  sistem  pemerintahan tersendiri 23 dalam mengelola dan mengaktualkan sumberdaya yang berada  didalam  area  batas  teritorial, egosentrisme antar
wilayah adiministratif  sering  muncul  untuk saling  bersaing. 24 Walaupun  semangat Soempah Pemoeda sebagai dasar persatuan bersinergi dengan tumbuhnya semangat nasionalisme untuk
22 Hairul  Saleh.  Wawancara  tanggal  15 Februari  di  Pulau  Temiang,  Kabupaten  Tebo. Lihat  juga,  Jeffrey  Hadler. Sengketa  tiada Putus ; Matriarkat,  Reformisme  Agama,  dan
Kolonialisme  di  Minangkabau. Terjemahan. Samsudin  Berlian.  (Jakarta:  Freedom  Institute, 2010). 7.
23 Untuk  lebih  jelas  mengenai  perspektif pembagian  daerah  dan  otonomi  daerah,  dari sistem pemerintahan kolonial sampai kemerdekaan, lihat, Joos Cot’e. “Mendekonstruksi Negara; Beberapa Perspektif
Sejarah  Tentang  Desentralisasi  dan  Otonimi Daerah di Indonesia”. Selanjutnya dalam, Jamil Gunawan,  dkk  (ed.). Desentrlisasi  Globalisasi dan  Demokrasi  Lokal. (Jakarta:  LP3ES,  2005). 22-48.
Tentang undang-undang desentralisasi tahun  1922  menciptakan  provinsi-provinsi  baru yang  mempunyai  otonomi  administratif  yang tersebar  di  Indonesia;  lihat  juga,  Henk  Schulte Nordholt  dan  Gerry  van  Klinken. Politik  Lokal di Indonesia . (Leiden: KITLV Press, 2007). 12- 15. 24 Mudrajad  Kuncoro.  “Desentralisasi Sekedar  Alat”,  dalam  Ja mil  Gunawan,  dkk (ed.) ..., 2005. xxiv.
membentuk identitas budaya nasional, 25 tidak  serta-merta  mengubah  konstruksi ideologis  budaya  yang  sudah ‘ mapan ’ sebelumnya, ditambah dengan persaingan wilayah-wilayah administratif  yang  semakin  kompetitif bersaing dalam memperebutkan simpati yang  berimbas  pada  alokasi  subsidi pemerintah  pusat  untuk  bermacam tujuan  dan  preservasi  aset  wilayah teritorial. 26 Disini,  karena  bukan  basis dari  kebudayaan  yang  mapan, 27 dan secara  geografis  berada  di  wilayah ‘ antara ’ , 28 maka konstruksi sosio- kultural  Provinsi  Jambi  terus  berada dalam  posisi  ambang,  ambivalensi,  dan terus  berada  dalam  bayang-bayang Budaya  Minangkabau  dan  Melayu Islami.
25 Tentang semangat nasionalisme membentuk  identitas  budaya  nasional,  dapat ditelusuri  dalam;  Claire  Holt. Melacak  Jejak Perkembangan  Seni  di  Indonesia. Terjemahan. R.M. Soedarsono. (Bandung: MSPI, 2000). 313. 26 Henk  Schulte  Nordholt  dan  Gerry  van Klinken. Politik  Lokal  di  Indonesia .  Leiden, KITLV Press, 2007. 25-27. 27 Jambi bukan basis dari kebudayaan yang mapan  disini,  tidak  ditelusuri  berdasarkan sejarah peradaban melayu kuno yang bermigrasi ke  pulau  sumatera,  namun  dirujuk  dari  tulisan William  Masrden  (catatan  colonial).  Marsden mengatakan;  penduduk  Sumatra  diklasifikasi dari  Kerajaan  Minagkabau  dan  Melayu;  Achin, Batta,  Rejang,  dan  Lampung.  Dalam,  William Marsden..., 2013 [1811]. 44.
28 Persepsi  ‘wilayah  antara’  menu rut Bhabha  merupakan  bentuk  relasi  struktur lokalitas  dan  globalitas  membentuk  hibriditas imanen dalam  struktur sosial  yang ambivalensi. Dikutip  oleh  J.  Supriyono,  dalam  Mudji Sutrisno..., 2004. 145.
Sejak
beralihnya sistem pemerintahan  sentralistik  tahun  1998, dan diberlakukan undang-undang No.22/1999  ditahun  2000,  mengenai desentralisasi dan demokratisasi lokal, 29 bahwa  pemerintahan  tingkat  II  diberi otoritas otonom untuk mengelola sumber  daya  wilayah  dan  mengontrol mekanisme sistem pemerintahan tersendiri, persaingan di tingkat internal Provinsi Jambi menjadi semakin kompleks.  Pemerintahan  tingkat  II (kabupaten)  justru  semakin  gencar mempromosikan potensi-potensi unggulan  yang  dimilikinya,  termasuk klaim atas cagar budaya dan ‘ autitensitas ’ produk (kultural) simbolis, yang  secara  langsung  dapat  diakses secara terbuka tanpa harus direkomendasi  oleh  pemerintahan  pusat (Jambi).

## Bourdieu berpendapat bahwa:
The  network  of  objective  relations between positions subtends and orients the strategies  which  the  occupants  of  the different  positions  implement  in  their struggles  to  defend  or  improve  their positions. 30
Pergulatan  antar  kebudayaan berbasis  teritorial  dalam  mengimposisi
29 Problematisasi  atas  diberlakukannya sistem  demokrasi  lokal,  dapat  ditelusuri  dalam; Irwan  Abdullah.  “Diversitas  Budaya,  Hak -hak Budaya Daerah, dan Politik Lokal di Indonesia”, dalam Jamil Gunawan, dkk (ed.) ..., 2005. 81.
30 Pierre Bourdieu…, 1993. 30.
bentuk  transmisi  kultural  simbolik, berimbas  pada  produk-produk  artistik indigenous bernuansa  tradisi  kultural menempati  posisi  yang  mendominasi dan  terlegitimasi  sebagai  citra  kultural atau  sebagai  identitas  budaya,  dan  juga merupakan ‘ senjata ’ untuk  melakukan pembedaan dan  melakukan  penekanan atas wilayah  yang  secara  signifikan ‘ kurang ’ mengelola  potensi  aset local knowledge dalam kontinuitas membentuk  citra ‘ autentisitas ’ daerah.
Di  sini,  estimasi  Provinsi  Jambi  yang kualitas sosio-kulturalnya lebih ditentukan  oleh  determinisme  citra global dan demografi heterogen, 31 yang secara  kronologis  mengalami  degradasi atas  modal  kultural  tradisional,  tidak mampu  bersaing  dalam  melegitimasi produk-produk artistik simbolik tersebut, namun secara signifikan diuntungkan  dengan  relasi  kuasa  atau lembaga  yang  dapat  mengelola  asset local  knowledge yaitu  Taman  Budaya
Jambi.
Perihal seperti ini dikatakan oleh Bourdieu  sebagai ‘ fraksi  terdominasi kelas dominan ’ , bahwa;
Strategies which depend for their force and  form  on  the  position  each  agent
31 J.  Supriyono.  “Mencari  Identitas  Kultur Keindonesiaan”. Dalam  Muji  Sutrisno...,  2004. 139.
occupies  in  the  power  relations  (rapports de force). 32
Ketika  negara  merayakan  serta mempertanyakan kembali aplikasi undang-undang  tentang  demokratisasi lokal yang dikontestasikan dalam bentuk  seremonial  festival-festival  atau aktualisasi seni budaya lainnya, Provinsi  Jambi  berdasarkan  otoritasnya mampu  melakukan  spekulasi  dalam memproduksi dan merekonstruksi ulang produk indegenous , yang  diidentifikasi memenuhi  standar  lokalitas,  sekaligus memenuhi kualitas berbeda dari produk simbolis  yang  lain,  yang  sebelumnya sudah  ada  dalam  arena  produksi  karya seni,  baik  distingsi  (berbeda)  atas bentuk  artistik  kultural  simbolik  yang dimiliki oleh provinsi tetangga, maupun perbedaan  gaya  dalam  satu  wilayah teritorial Provinsi Jambi.
Lebih jauh Bourdieu mengatakan: Artistic  field  is  the  economic  world reversed;  that  is,  the  fundamental  law  of this specific universe, that of disinterestedness,  which  estabilshes  a negative  correlation    between    temporal (notably  financial)  success  and  properly artistic  value,  is  the  inverse  of  the  law  of economic  exchange.  The  artistic  field  is  a universe  of  belief.  Cultural  production distinguishes  itself  from  the  production  of the  most  common  objects  in  that  it  must
32 Pierre Bourdieu…, 1993. 30.
produce  not  only  the  object  in  its materiality,  but  also  the  value  of  this object,  that  is,  the  recognition  of  artistic legitimacy. 33
Tindakan  spekulatif  atas  praktik yang  dilakukan  pemerintah  Provinsi Jambi,  atau  produksi  artistik  untuk mencapai  nilai  konsekrasi  dari  suatu kondisi  arena  kultural  menunjukan bahwa, pengaktualisasian praktik artistik,  pada  akhirnya  tertuju  pada stigma  antisipasi  atas  citra  kondisional Provinsi  Jambi  di  dalam  arena  kultural yang  dipersepsi  berada  pada  posisi subordinat,  dan  berada  pada ‘ ruang antara ’ dalam  konstruksi  idiom-idiom seni  budaya  sebagai  modal  kultural untuk  melakukan  legitimasi  hierarki atas  nilai  artistik  berdasarkan  citra teritorial.
Hal  ini  secara  signifikan  dapat diestimasi  bahwa  posisi  Provinsi  Jambi saat ini berada pada wilayah terdominasi  di  arena ‘ pertarungan ’
budaya  lokal  dan  nasional,  dan  secara strategis ingin memperebutkan konsekrasi  hirarkis  sebagai  wilayah administratif  yang  otonom  dalam  arena artistik kultural.
Bourdieu  menjelaskan,  dalam mengimposisi arena:
33 Pierre Bourdieu..., 1993. 164.
Every  position  taking  is  defined  in relation  to the  space  of  possibles  which is objectively realized as a problematic in the form  of  the  actual  or  potential  position takings  corresponding  to  the  different positions;  and  it  receives  its  distinctive value  from    its  negative  relationship  with the  coexistent  position  takings  to  which  it is objectively related and which determine it by delimiting it. 34
Dalam  hal  ini,  praktik-praktik artistic  sebagai  bentuk  modal  kultural yang  dijadikan  pertaruhan,  merupakan strategi yang ‘ dipercaya ’ mampu bersaing  dalam  skema  diferensial  yang legitimit  dari  produk-produk  artistik lainnya,  yang sebelumnya sudah berada di  dalam  arena  karya  seni  secara keseluruhan, serta praktik artistic tersebut
“ dianggap mampu menimbulkan  efek  distingtif  sebagai produk  artistik local  knowledge yang dapat  mengidentifikasikan  sebagai  citra ‘ identitas kedaerahan ’ Provinsi Jambi ” .
B.  Cipta  Karya  Seni  sebagai  Citra Kultural
Karya  seni  diproduksi  dan ditempatkan  dalam  arena  karya  seni sebagai  pertaruhan  simbolis,  adalah konstruksi  ideologis  atas ‘ semesta kepercayaan ’ yang  ditanamkan  Taman Budaya  Jambi  pada  produk  tersebut. Perihal  ini  berkaitan  dengan  strategi menentukan  kembali  posisi  Provinsi
Jambi  yang  secara  objektif  berada  pada posisi  terdominasi  di  ranah  kultural (lokal  dan  nasional),  dan  secara signifikan ingin mendisposisikan kembali kesejajaran citra kultural dengan  wilayah  lain  sebagai  penganut pola sistem pemerintah otonom.

## Bourdieu menjelaskan:
The  strategies  of  the  agents  and institutions  that  are  engaged  in  literary struggles,  that  is,  their  position-takings (either  specific,  e.g.  stylistic,  or  not,  e.g. political or ethical), depend on the position they  occupy  in  the  structure  of  the  field, that  is,  on  the  distribution  of  specific Simbolic  capital,  institutionalized  or  not ('celebrity' or recognition) and, though the mediation  of  the  dispositions  constituting their habitus (which are relatively autonomous with respect to their position). These  strategies  also  depend  on  the  state of  the  legitimate    problematic,  that  is,  the space  of  possibilities  inherited  from previous  struggles,  which  tends to define the space  of possible position-takings and thus orient the search for solutions and, as a result, the evolution of production. 35
Pengadaptasian  kembali  tradisi budaya yang  secara  historis  sudah ‘ punah ’ ,  dan  diinovasikan  kembali menjadi  karya  seni dalam  ruang  dan bentuk yang berbeda, mengikuti
pandangan
Bourdieu,
muncul berdasarkan ‘ periode  retakan ’ ,  dimana gramatika  generatif  mengenai  bentuk-
35 Pierre Bourdieu..., 1993, 183.
bentuk  baru  seni  digandeng,  dan  tidak lagi  meneruskan  tradisi-tradisi  estetis suatu  masa  atau  sebuah  lingkungan tertentu. 36
Disisi  lain  yang  signifikan, bahwa karya seni yang ada dikonstruksi berdasarkan  efek  atas  bias  determinan dari suatu kondisi eksternal, yang dalam disposisi  kulturalnya  intensif  bersaing secara kompetitif atas klaim autentisitas kultural  di  arena  budaya  (lokal  dan nasional),  yang  secara  objektif  Provinsi Jambi  di  estimasi  telah  diposisikan berada pada ruang terdominasi.
Selain itu, ‘ ruang kemungkinan ’ lain munculnya aktivitas praktik rekonstruksi,  juga  berdasarkan  tindak- lanjut  Taman  Budaya  atas  polemik wacana  revitalisasi  seni  budaya  Jambi yang terus menjadi perbincangan pemerhati  seni  budaya  di  Provinsi Jambi, 37 yang  indikasi  evaluatifnya dilihat  dari  aktivitas  pelaku  seni  dalam merespon realitas sosio-kultural masyarakat Jambi melalui bentuk ekspresi  artistik,  bahwa  aktivitas  seni budaya
Jambi “ tidak lagi mempertimbangkan  basis  lokal,  dan secara signifikan berpotensi
36 Pierre Bourdieu…, 1993. 225.
37 Jumardi  Putra.  “Revitalisasi  Budaya Jambi, Perlukah?”. (Koran Lokal: Jambi Expres, 14 Mei).
menggantikan  stuktur  tradisi  masa  lalu dengan  tradisi  kekinian ” , 38 atau  stigma persepsi  tersebut  lebih  mengarah  pada hasil  produk  dalam  logika common culture. 39
Taman  Budaya  Jambi  sebagai salah  satu  lembaga  pemerintah  dalam mengola budaya memiliki otoritas kuasa legitimit  di  dalam  arena  politik  lokal (fraksi  terdominasi  kelas  dominan) secara signifikan berpeluang mewujudkan  lebih  banyak  akumulasi praktik modal-modal kultural, dalam hal ini  praktik  produksi  artistik  di  dalam ‘ ruang kemungkinan-kemungkinan ’ .
Prinsip ideologis ini, atau dominasi politis yang relasi hegemoninya dapat menentukan
autentisitas  terhadap  hasil  produk, kemudian  dikemas  dalam frame seni- seni  bernuansa  lokal,  sebagai  antisipasi dari  determinis  pluralitas  kondisi  sosio- kultural  yang  dipersepsi  kehilangan posisi,  dan  terdominasi  dari  percaturan ranah  kultural,  dipergunakan  untuk mengimposisi habitus arena, dialectic of
38 Azhar  M.J.  Wawancara  tanggal  23 Februari, di Kediamannya, Kota Jambi.
39 Common culture yaitu suatu budaya yang dimiliki  bersama  bersifat  massif,  dan  suatu budaya  yang  rendah,  vulgar  dan  tidak  sopan, dan  jelas  membutuhkan  beberapa  arahan  dan petunjuk  untuk  menjadikannya  tinggi  dan sopan. Dalam, Mike Featherstones,
Posmodernisme dan Budaya Konsumen.
Terjemahan.
Misbah Zulfa Elizabeth.
(Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2008). 307.
the internalization of externality and the externalization  of  internality , 40 untuk mengimposisi “ Economic  or  political interest  in  the  sense  of  interest  in success  and  in  the  related  economic  or political  profit,  constitute  one  of  the bases  for  evaluating  the  producers  and their products ” , 41 dan sekaligus dijadikan  model  untuk  menstrukturkan kembali struktur arena dalam merekonstruksi ulang disposisi Provinsi Jambi  beserta  autentisitas  produk local knowledge di  dalam  arena  karya  seni skala  luas  dan  skala  terbatas,  yang image kultural sebelumnya sudah terbangun atas konstruksi budaya serapan  dari  Budaya  Minangkabau  dan
Melayu Islami. Seperti yang
dikatakan Bourdieu:
The  field  of  power  is  a  field  of  latent, potential  forces  which  play  upon  any particle which may venture into it, but it is also  a  battlefield    which  can  be  seen  as  a game.  In  this  game,  the  trump  cards  are the habitus, that is to say, the acquirements,  the  embodied,  assimilated properties, and capital as such, that is, the inherited assets which define the possibilities  inherent  in  the  field.  These trump  cards  determine  not  only the sryle
40 Pierre  Bourdieu. Outline  of  a  Theory  of Practice . (London: Cambridge University Press, 1977). 72.
41 Pierre Bourdieu…, 1993. 46.
of  play,  but  also  the  success  or  failure  in the game. 42
Karya  seni  yang  di  produksi sebagai  modal  yang  dipertaruhkan dalam  pertarungan  merebut  konsekrasi yang  ditawarkan  Provinsi  Jambi  untuk dilegitimasi  secara  terbuka  di  arena karya  seni  skala  luas,  adalah  modal simbolis  yang  mengacu  pada  derajat akumulasi yang dibangun atas dialektika  pengetahuan  dan  berada dalam  kompetensi  kultural.  Perihal  ini dimengerti  bahwa,  karya  seni  yang diproduksi,  secara  historis terbentuk berdasarkan  fungsi  ekonomisnya,  dan berdasarkan fungsi estetisnya,
merupakan  dialektika  atas  kompetensi yang derajat akumulasi modal simboliknya diperkirakan dapat ditempatkan dan dipertaruhkan di dalam arena karya seni.
Persepsi  ini menunjukan bahwa, aktualisasi  karya  seni  yang  diproduksi merupakan skema hegemoni dari sistem ‘ ekonomi terbalik ’ , atau suatu perspektif yang ditanamkan atas orientasi  nilai  ekonomis  bukan  pada laba  material,  namun  lebih  kepada apresiasi  simbolis,  yaitu  konsekrasi agen  dan  produk  artistik  sebagai pengakuan  eksistensi  yang  legitimit
didalam  arena  karya  seni.  Perihal  ini didasari  atas  praktik  evaluasi  dari manifestasi ‘ ruang  kemungkinan ’ 43 dan disposisi agen 44 untuk  melegitimasi produk artistik dengan cara hegemonik 45 dalam
mencapai konsekrasi hierarkis.
Bourdieu  mengatakan,  bahwa pertarungan  di  dalam  arena  adalah memperebutkan hak untuk
mengimposisi  prinsip  dominasi  yang dominan, atau membalikan citra produk kanonis  yang  terkonsekrasi  menjadi bentuk  relatif,  dan  melegitimasi  produk yang  mempunyai  nilai  distingtif  untuk menempati posisi terkonsekrasi di arena karya seni berdasarkan semesta kepercayaan  publik  kultural  dan  ruang kemungkinan spekulatif.
43 Ruang  kemungkinan  merupakan  skema problematic  dalam  bentuk  pengambilan  posisi aktual  dan  potensial  sesuai  dengan  beragam posisi  yang  ada.  Dalam, Pierre  Bourdieu.…, 1993. 30.
44 Bourdieu  mendefinisikan  agen  sebagai individu (atau kolektif) yang melakukan praktik berdasarkan  sistem  habitus  atau  dialektika internalisasi  eksternalitas  dan  eksternalisasi internalitas, yang berbeda dari perspektif agensi yang  lebih  bersifat  subjektif  dan  eksistensialis. Dalam, Pierre Bourdieu. Outline of a Theory of Practice. (London: Cambridge University Press, 1977). 72-78.
45 Dalam  hal  ini,  Hegemonik  dipahami sebagai  suatu  ideologi  rekonstruksi  demokratik dari  bangsa  atau  suatu  komunal  diseputar  inti kelas  yang  baru.  Dalam,  Ernesto  Laclau  dan Chantal  Mauffe. Hegemoni  dan  strtegi  sosialis.
Terjemahan, Eko Prasetyo Darmawan. (Yogyakarta: Resist Book, 2008). 89.
Skema tersebut, jika didekatkan dengan pandangan Bourdieu bahwa:
...ruang kemungkinan-kemungkinan yang  tersedia  dari  analisis  pembacaan arena mengorientasikan kerja-kerja artistik dan  kreatif  dari  para  agen  di  dalam  ranah kreativitas  kultural,  dan  mendefinisikan persoalan  serta  tantangan  agar  mereka merumuskan strategi-strategi tertentu untuk  dapat  ikut  dalam  permainan  dan memenangkan pertarungan. 46
Perihal tersebut dimengerti, bahwa  strategi  imposisi  pemerintah Provinsi Jambi mengaktualkan kembali karya  seni  dalam  bentuk ‘ baru ’ ,  yang terbalut  dalam  logika preservasi  dan transmisi, bertujuan melegitimasi secara  formal  karya  simbolis  yang terlepas  dari  dua  kutub  kebudayaan Minangkabau  dan  Melayu  Islami, dalam  hal  ini  Provinsi  Jambi  mencoba mengkonsekrasi  identitas  kulturalnya melalui  karya  seni  di  dalam  arena karya  seni,  sebagai  provinsi  yang otonom dalam perspektif kulturalnya.
Sependapat  dengan  Barker, 47
bahwa  mekanisme  inovatif  bukan  saja perihal  kualitas  tindakan,  melainkan suatu penilaian restropektif yang dilakukan  terhadap  bentuk,  dan  hasil dari  tindakan  yang  tercipta  dari  relasi
46 Pierre Bourdieu …, 1993, 176.
47 Chris Barker. Cultural Studies; Teori dan Praktik .  Terjemahan.  Nurhadi.  (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004). 194-195.
dengan  tindakan  lain  dalam  dinamika kultural historis tertentu.
Perihal tersebut dimengerti bahwa, praktik inovasi juga mempertanyakan tentang kinerja berdasarkan  atas  konteksnya,  dan tindakan inovatif
merupakan konsekuensi dari diskursus yang terbentuk dalam suatu ranah kehidupan kultural  yang  beralih  ke  ranah  lain, serta perubahan inovatif dimungkinkan karena realitas interdiskursif dan diskursus
yang membangun masyarakat bersifat kontradiktif. Wacana kultural dalam tindakan  inovasi  modal  simbolis  yang dibentuk  pada  tatanan  teritorial,  mau tidak  mau  berdialektika  dengan  skema integrasi  sosial  yang  imanen  dan termanifestasi  dalam  identitas  kultural. Sistem  otonomi  wilayah  teritorial merupakan konsep politis yang mengacu  pada  aparatus  administratif yang  dipercaya  memiliki  kedaulatan atas  arena  tertentu  dalam  membentuk identifikasi imajinatif terhadap diskursus simbolis, 48 dalam pengertian, bahwa  sistem  otonomi  tidak  hanya formasi  politis,  melainkan  sistem representasi  kultural  yang  identitas teritorialnya harus terus menerus
48 Chris Barker..., 2004. 207-208.
direproduksi sebagai tindakan diskursif dalam imajinasi komunitas terbayang, 49 dan the representation which individuals  and  groups  inevitably project  through  their  practices  and properties  is  an  integral  part  of  social reality.  A  class  is  defined  as  much  by its  being-perceived  as  by  its  being,  by its  consumption,  as  much  as  by  its position in the relations of production. 50
Pada akhirnya kesimpulan sementara atas persepsi tindakan pengambilan posisi dalam arena kultural  yang  dilakukan  pemerintah Provinsi  Jambi  melalui  perpanjangan tangan Taman Budaya Jambi,
mengarah  pada  suatu  strategi  dalam membentuk identifikasi distingtif sebagai citra kultural yang otonom atas dasar  skema  integratif  suatu  imajinasi komunitas terbayang berdasarkan sistem teritorialisasi dengan menjalankan ‘ politik  kultural ’ , 51 atau
49 Anderson  beranggapan  bahwa imagined communities dikatakan terbayang adalah karena para  anggotanya  dari  suatu  komunal  terkecil sekalipun tidak akan pernah mengenal, bertemu, dan bertukar kabar sebagian besar anggota yang lain,  namun  berdaulat  membentuk  integrasi social  dan  identitas  nasional.  Dalam,  Benedict Anderson. Imagined Communities. Terjemahan. Omi  Intan  Naomi.  (Yogyakarta:  Insist  Press, 2001). 8-9.
50 Pierre Bourdieu..., 1984. 483. 51 Secara  luas,  Politik  Kultural  terkait dengan  (i)  kekuasaan  untuk  menamai;  (ii) kekuasaan  untuk  merepresentasikan  pendapat
serangkaian  perjuangan  kolektif  yang terorganisasi  untuk  mendeskripsikan ulang suatu tatanan sosial demi meraih nilai-nilai secara spesifik.

## SIMPULAN
Praktik artistik bernuansa lokal, mengikuti  pemikiran  Bourdieu,  baru dapat  dilihat  sebagai  objek  simbolis jika  koneksinya  diakui  dan  dikenali, artinya jika dilembagakan secara sosial sebagai  karya  seni  dan  diterima  oleh para penikmat yang sanggup mengenali dan  mau  mengakuinya  sebagai  karya seni. 52 Perihal  ini  merujuk  pada keterlibatan agen-agen di luar produsen material  (seniman)  sebagai  mediator yang ikut berperan dalam mengimposisi dan melegitimasi terkonsekrasinya karya seni, atau suatu kondisi-kondisi sosial agen
institusional yang
membentuk mendefenisikan dan menghasilkan nilai suatu  karya  di  dalam  arena  karya seni. 53
Perspektif tersebut, jika dikaitkan  dengan  praktik  artistik  yang diproduksi  dan  diaktualkan  kembali  di dalam  arena  karya  seni,  tidak  hanya
umum; (iii) kekuasaan untuk menciptakan ‘versi resmi’; (iv) kekuasaan untuk mere presentasikan dunia  social  yang  legitim].  Dalam,  Chris Barker..., 2004. 372.
52 Pierre Bourdieu …, 1993. 37. 53 Pierre Bourdieu …, 1993. 37.
melalui  mekanisme  kreatif  produsen (seniman) atau sebagai ideologi kharismatik seniman
dalam
memproduksi bentuk karya seni, namun produsen dan produknya (seniman dan karyanya) tersebut terkait dalam  sistem  mekanisme  relasional dengan mediator-mediator yang
mengkosekrasinya. Perihal  ini  menunjukkan  peran Taman Budaya Jambi 54
sebagai perpanjangan  tangan  pemerintah,  yang secara  fungsional  dipercaya  mengelola aset  seni  budaya  sekaligus  merupakan agen institusional dominan yang mempunyai otoritas secara independen 55 dalam aktivitasnya
54 Berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud RI  Nomor.  061/O/1992,  tanggal  23  Januari 1992,  Taman  Budaya  Provinsi  Jambi  secara resmi  didirikan  sebagai  Unit  Pelaksana  Teknis Kebudayaan  di  Provinsi  Jambi.  Visi  Taman Budaya  Jambi:  “Kesenian  Sebagai  Jatidiri Bangsa  (Daerah)”.  Misi:  (i)  Menyerasikan, meningkatkan  dan  merelevansikan  mutu  seni dengan perkembanngan zaman. (ii) Menyajikan apresiasi seni pertunjukan dan rupa. (iii) Meningkatkan intelektualitas wawasan seni yang  menunjang  kehidupan  berkesenian.  (iv) Menyebarluaskan  informasi  seni  sebagai  upaya peningkatan dan mengembangkan wawasan seni masyarakat.  Dalam,  Profil  dan  Program  Taman Budaya  Provinsi  Jambi  Tahun  2010.  Dinas Kebudayaan  Dan  Pariwisata.  (Data  dalam bentuk  Makalah  elektronik). Diakses  dari Herman,  Divisi  Publikasi  dan  Dokumentasi  di Taman Budaya Jambi. Tanggal 10 Mei.
55 Independent  sebagai  habitus  arena  karya seni  dalam  perspektif  Bourdieu,  adalah  otoritas tindakan  arena  seni  yang  terdapat  di  dalam arena  kekuasaan,  yang  secara  otonom  dapat menjalankan prinsip-prinsip hierarkisasi ekonomi dan politisnya, dalam pengertian dapat
mengakumulasi dan melegitimasi potensi  suatu  produk  seni  budaya  di Provinsi Jambi.
Taman  Budaya  dalam  konteks ini dipersepsi merupakan agen institusional  yang  dianalogikan  sebagai suatu  arena  tempat  dimana  praktik artstik diproduksi dan diestimasi menjadi  karya  seni,  serta  sebagai  agen sosial yang berhubungan dengan otoritas kuasa dalam menentukan produsen  (seniman),  akumulasi,  dan legitimasi  modal  kultural.  Persepsi arena  dan  agen  ini  menyatu  dalam skema  ruang  tempat  elaborasi  produk, produsen,  serta  aktualisasinya,  atau mengikuti pemikiran Lono Simatupang, “ sebagai motivator dalam meningkatkan dinamika dan pengembangan kehidupan budaya dan seni, serta sebagai fasilitator dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi kehidupan dan keberlanjutan seni-budaya ” . 56
Konkritnya, dalam konteks ideologis, Taman Budaya yang merupakan salah satu lembaga pemerintah  dalam  menangani  aset  seni budaya daerah -mengikuti pikiran Lono Simatupang- sudah seharusnya
memutuskan  logikanya  sendiri  sebagai  suatu tindakan.  Dalam,  Pierre  Bourdieu…,  1993.  37 - 39.
56 Lono Simatupang. Pergelaran.
Yogyakarta, Jalasutra, 2013. 276.
memainkan  peran  sebagai  preservator budaya  dan  seni  dalam  mewadahi ekspresi-ekspresi budaya yang terpinggirkan,  yang  tidak  atau  belum dapat  mengikuti  arus  perkembangan zaman,  sehingga  langkah  preservasi yang  dijalankan  dapat  menjaga  alur kesejahteraan seni budaya, menumbuhkan kesadaran historis
warga,  serta  menjaga  ketersediaan sumber referensi budaya ketika dibutuhkan  untuk  pelbagai  alasan  dan tujuan. 57
Peran  tersebut,  secara  ideologis menunjukkan  suatu  kuasa  simbolik agen  institusional  dalam  mengimposisi dan melegitimasi citra kultural menjadi ‘ identitas daerah ’ 58 dengan menjalankan ‘ hegemoni kultural ’ 59
demi mencapai eksistensi dan identifikasi  distingtif  atas  konstruksi budaya di luar batas teritorial.
Mengutip pikiran Bourdieu,
57 Lono Simatupang . .., 2013. 276-277. 58 Identitas  daerah  disini  merujuk  pada identifikasi  yang  dikonstruksi  berdasarkan perspektif administrasi (tata kelola)
pemerintahan  dalam  kewenangan  pengaturan pemerintahan.  Dalam,  Lono  Simatupang..., 2013. 264.
59 Hegemoni  cultural  dalam  hal  ini merupakan  blok  histories  yang  menjalankan otoritas  social  dan  kepemimpinan  atas  suatu kelas,  disini,  hegemoni  melibatkan  proses penciptaan  makna,  dimana  representasi  dan praktik  dominant  dan  otoritatif  diproduksi  dan dipelihara. Dalam, Chris Barker..., 2004. 373.
“ Towards  more  open  and  more innovative  possibilities,  or    towards  the most  secure  and  established  possibilities, towards  the  newest  possibilities  among those which are already socially constituted,  or  even  towards  possibilities that must be created for the first time ” . 60
Praktik-praktik  artistic  yang dikonsekrasi  sebagai  salah  satu  bentuk seni budaya yang dilegitimasi berdasarkan  ideologi  preservasi,  yang mekanisme  aktualnya  didasarkan  atas relasi  kuasa,  merupakan  hasil  kerja bertahap
Taman Budaya mengakumulasi  modal  kultural  dalam bentuk  seni  pertunjukan  yang  secara signifikan  bersifat  dokumentatif  dan merupakan  aset  dalam  menjalankan proses transmisi kultural.
Jafar  Rasuh  mengungkapkan, “ bahwa  setiap  tahunnya  pemerintah daerah  telah  menganggarkan  dana kepada Taman Budaya untuk melakukan penelitian, pengarsipan, dan pergelaran  seni  budaya  sebagai  aset wilayah  Provinsi  Jambi ” . 61 Melalui kepercayaan  tersebut, “ Taman  Budaya membentuk  tim  untuk  melakukan observasi dan reka-ulang tradisi budaya di kabupaten-kabupaten. 62
Hasil  observasi  dan  reka-ulang tradisi  budaya  yang  dilakukan  Taman Budaya tersebut, kemudian
60 Dalam,  Pierre  Bourdieu. The  Field  of Cultural Production …, 1993. 183.
61 Ja’far  Rasuh .  Wawancara  tanggal  10 Mei, di Taman Budaya Jambi.
62 Azhar  M.J.  Wawancara  tanggal  23 Februari, di Kediamannya, Kota Jambi.
dipercayakan kepada Azhar MJ sebagai eksekutor  dalam  mengelaborasi  objek material menjadi ekspresi artistik , yang selanjutnya  dipergelarkan  pada event-
event pertunjukan, 63 sebagai
mekanisme  atas  eksistensi  distingtif dari perspektif
global interconnectedness yang  terkodifikasi dalam citra kultural. 64
Mekanisme  aktualisasi  praktik artistik yang  dilakukan  Taman  Budaya tersebut  dipersepsi  sebagai  kerangka preservasi  yang  dijalankan  melalui konsep  politik  kultural.  Kerangka  ini menunjukkan  bahwa  legitimasi  karya seni,  diantaranya, the  monopoly  of literary  legitimacy,  i.e.,  illter  alia,  the monopoly  of  the  power  to  say  with authority  who  are  authorized  to  call themselves,  writers;  or,  to  put  it another  way,  it  is  the  monopoly  of  the power  to  consecrate  producers  or products. 65 Hal  ini  dimengerti  bahwa,
Taman  Budaya  sebagai  preservator diwilayah  kerja  seni  budaya,  melaui otoritasnya secara mutlak berhak menentukan  siapa  produsen  dalam melakukan proses encoding, dan dalam situasi  bagaimana  proses decoding
63 Ja’far  Rasuh .  Wawancara  tanggal  10 Mei, di Taman Budaya Jambi.
64 Pierre Bourdieu. .., 2011. 102-108. 65 Pierre Bourdieu…, 1993. 43.
diuraikan,  dimana  logika  preservasi yang  dikemas  dalam  produk  artistik tersebut pada akhirnya diterima sebagai doxa 66 terkonsekrasi.
Afirmasi Taman
Budaya sebagai  lembaga  institusional  yang menjalankan  politik  kultural  dalam basis wilayah teritorial, yang merupakan  praktik  diskursus  dalam konteks ‘ governmentalitas ’ , 67 pada akhirnya secara positif dipahami sebagai  upaya  membentuk  integrasi dan ‘ modal  sosial ’ 68 dalam  skema proses  transimisi  dan  preservasi,  serta menjaga eksistensi pemerintah
66 Doxa dalam  pandangan  Bourdieu,  yaitu persepsi  yang  dihasilkan  dari  struktur  sosial objektif,  yang  diterima  begitu  saja  oleh  suatu kondisi  sosial  tertentu  sebagai  sesuatu  yang alami  dan  (seolah-olah)  terbukti  dengan sendirinya.  Dalam,  Pierre  Bourdieu, Outline  of a  Theory  of  Practice. (Cambridge  University Press, 1977). 164.
67
Foucoult menjelaskan bahwa, governmentalitas  merupakan  suatu  usaha  yang terbentuk  oleh  institusi,  prosedur,  analisis  dan refleksi, kalkulasi dan taktik yang memungkinkan dijalankannya bentuk kekuasaan  yang  spesifik,  yang  targetnya  adalah masyarakat, dengan bentuk pengetahuan prinsipnya  adalah  ekonomi  politik.  Dalam, Chris Barker..., 2004. 390.
68 Modal  sosial  merupakan  sumber  daya, aktual, yang berkumpul pada agen sosial karena memiliki  jaringan  tahan  lama  berupa  hubungan timbal  balik  perkenalan  dan  pengakuan  yang sedikit  banyak  terinstitusionalisasikan  (mediasi komunikasi sosial), serta merupakan bagian dari organisasi  sosial,  (seperti  kepercayaan,  norma, dan  jaringan),  dalam  memperbaiki  efisiensi masyarakat  dengan  memfasilitasi  tindakan terkoordinasi.  Pierre  Bourdieu  dan  Wancquant, L. An  Invitation  to  Reflexive  Sociology. Dalam John Field, Social Capital. (London, Routledge, Taylor & Francis Group, 2008). 17.
teritorial atas pergaulan politik kebudayaan  skala  luas.  Dalam  hal  ini diestimasi  secara  signifikan,  bahwa Taman Budaya dalam melakukan suatu ‘ kekerasan simbolik ’ 69 dan mensubordinasi  produsen  lain  di  luar arena Taman Budaya yang juga pelaku di  wilayah  seni  budaya,  dipersepsi sebagai aktualisasi positif dalam otoritas  mengkonstruksi  suatu  tatanan teritorial yang distingtif untuk mengindentifikasi citra identitas kedaerahan,  yang  secara  intensif  harus terus  diaktualkan  demi  eksistensi strategis  atas  pergaulan  budaya  skala luas.  Ini  menunjukan  bahwa,  orientasi dari kerja-kerja artistik dan kreatif para agen di dalamnya hanya untuk mendefinisikan persoalan dan tantangan  agar  mereka  merumuskan
strategi-strategi  tertentu  untuk  dapat ikut dalam permainan dan memenangkan pertarungan. 70
Namun, pada sisi lain Bourdieu menerangkan:
69 Legitimasi  atas  ‘kekuasaan  simbolik’ atau  kekuasaan  untuk  membentuk  fakta  yang diterima  sebagai  ‘hal  benar’  dengan  cara menyatakannya,  dan  pelaksanaan  kekuasaan tersebut  disebut  sebagai  ‘kekerasan  simbolik’, atau  kekuasaan  untuk  memaksakan  instrumen- instrumen  pengetahuan  dan  ekspresi  realitas sosial. Pierre Bourdieu, dalam Richard Harker..., 2009, 120.
70 Pierre Bourdieu... , 1993. 176.
Because the fields of cultural production  are  universes  of  belief  which can only function in so far as they succeed in  simultaneously  producing  products  and the  need  for  those  products  through practices  which  are  the  denial  of  the ordinary  practices  of  the  'economy'  the struggles which take place within them are ultimate  conflicts  involving  the  whole relation to the 'economy' . 71
Perspektif  ini  menunjukkan, bahwa dominasi  Taman  Budaya dalam mengimposisi  wacana  dan  praktik kesenian  di  Provinsi  Jambi,  tidak terlepas  dari counter kolega  dan kritikus  yang  mengevaluasi  skema kerja Taman Budaya dalam menjalankan proses preservasi.
Munculnya fraksi-fraksi yang mengkritisi  kerja-kerja  Taman  Budaya merupakan  ketidak-puasan  terhadap mekanisme dan orientasi lembaga yang bergerak di bidang kesenian tersebut.
Seperti yang diungkapkan Jefri: “ belakangan  ini  Taman  Budaya  sudah tidak  selektif  dalam  memilih  material kesenian  dan  kreator,  hanya  terkesan merekonstruksi dan merevitalisasi
kesenian yang dianggap tidak berkembang atau  punah  tanpa  memikirkan  proses jangka panjang guna dilestarikan ” . 72
Pada  sisi  lain,  Ari  Cekgu mengungkapkan bahwa:
71 Dalam, Pierre Bourdieu …, 1993. 82.
72 Jefri.  Staf  di  Dinas  Pariwisata  Provinsi Jambi.  Wawancara  tanggal  24  Februari,  di Taman Budaya Jambi.
“ saat melakukan penilaian dan
pemilihan objek untuk diteliti,
dieksplorasi,  dan  dipertontonkan,  Taman Budaya tidak pernah berkolaborasi dengan ‘ tenaga  ahli ’ ,  baik  yang  independen maupun dengan lembaga lain diluar Taman Budaya, putarannya pasti itu-itu juga ” . 73
Persepsi ini merupakan evaluasi atas kerja Taman Budaya dan mengisyaratkan suatu
krisis kepercayaan  tentang  bagaimana  relasi kuasa  melakukan  ekspektasi  terhadap ide-ide  yang  mesti  dijalankan,  tanpa mempertimbangkan mekanisme keberlanjutan.  Di  sini  terlihat,  bahwa dominasi  Taman  Budaya  sangat  kuat dalam  mengimposisi  struktur  arena karya  seni,  imbasnya  pada  legitimasi produsen dan produk yang dikonsekrasi tertuju pada selera berdasarkan  relasi  kuasa.  Perihal  ini berkesuaian dengan apa yang dikatakan Bourdieu,  bahwa the  field  of  cultural production  is  the  site  of  struggles  in which  what  is  at  stake  is  the  power  to impose  the  dominant  definition  of  the writer  and  therefore  to  delimit  the population of those entitled to take part in the struggle to define the writer . 74
Praktik
artistic yang
dilegitimasi  Taman  Budaya  sebagai
73 Ari  Cekgu.  Pemerhati  Budaya  dan Anggota  Dewan  Kesenian  Jambi.  Wawancara tanggal 3 Maret.
74 Pierre Bourdieu. .., 1993. 42.
salah satu kesenian yang berangkat dari tradisi  masyarakat  Jambi,  merupakan wujud  konkrit  dari  dominasi  kuasa Taman  Budaya  dalam  mengimposisi dan  memproduksi  model  seni  dengan mengusung  tema  tradisi  sebagai  dasar tindakan  menuju  pelestarian  inovatif. 75
Perihal  tersebut  perlu  diapresiasi, namun, mekanisme dari wujud pelestarian
menuntut
adanya kesinambungan yang kontinu.
Realitas  aktual  karya seni  yang dipercaya  memiliki  modal  kultural ketika dijadikan pilihan untuk diaktualisasikan  kepada  publik,  dan sebagai disposisi estetik di dalam arena pertarungan karya seni skala luas, “ saat ini sudah tidak pernah lagi dibicarakan, sebab  tidak  jelas  langkah-langkah Taman  Budaya  untuk  melakukan proses  pelestarian ” . 76 “ Pada  akhirnya, asumsi  negatif muncul terhadap semua aktivitas  kerja  yang  dilakukan  Taman Budaya, bahwa kegiatan-kegiatan yang diprogramkan hanya bagian dari
75 Ja’far  Rasuh , “ Begandai  Batok,  Upaya Revitalisasi Musik Gandai Yang Sudah Lenyap”. (Koran  Lokal:  Jambi  Independent,  18 Juni).
76 Jefri.  Staf  di  Dinas  Pariwisata  Provinsi Jambi.  Wawancara  tanggal  24  Februari,  di Taman Budaya Jambi.
‘ proyek ’ pelepasan
anggaran pendapatan ” . 77
Dari  sini,  mengikuti  pendapat Lono  Simatupang  bahwa  seharusnya peran-peran  yang  dapat  dimainkan pemerintah dalam pengembangan kebudayaan  dan  kesenian  memerlukan kebijakan  yang  tepat  dan  jelas,  bahwa kebijakan  kebudayaan  tidak  terbatas pada  tugas  dan  wewenang  instansi tertentu,  misalnya  Dinas  Pariwisata, Seni dan Budaya. Kebudayaan
seyogyanya diletakkan sebagai perspektif – bukan  program,  apalagi proyek-  dan  diterapkan  pada  semua sektor pemerintahan sehingga pelaksanaan  peran-peran  pemerintah dalam  pengembangan  kebudayaan  dan kesenian  seyogianya  bersifat  lintas sektoral.  Sifat  lintas  sektoral  tersebut tidak  hanya  berlaku  pada  tataran konsolidasi  program,  namun  juga dalam pendanaan dan pelaksanaan. 78

## KEPUSTAKAAN
Ahimsa-Putra,  H.  Sri. Strukturalisme Levi-Strauss:  Mitos  dan  Karya Sastra. Yogyakarta, Kepel Press, 2006.
Anderson, Benedict.
Imagined
Communities. Terj.  Omi  Intan
77 Ari  Cekgu.  Pemerhati  Budaya  dan Anggota  Dewan  Kesenian  Jambi.  Wawancara tanggal 3 Maret.
78 Lono Simatupang . .., 2013. 277
Naomi. Yogyakarta, Insist Press, 2001.
Barker,  Chris. Cultural  Studies:  Teori dan  Praktik .  Terj.  Nurhadi.
Yogyakarta:  Kreasi  Wacana, 2004.
Bourdieu, Pierre. Outline of a Theory of Practice. Trans.  by  Richard Nice. Cambridge University
Press, 1977. __________. Distinction.  A  Sosial Critique  of  Judgement  of  Taste. Diterjemahkan  dalam  bahasa Inggris  oleh  Richard  Nice.
Cambridge,
Massachusetts, Harvard University Press, 1984. __________. In  Other  Words:  Essay Toward  a  Reflexive  Sociologi.
California,  Standford  University Press, 1990. __________. The  Field  of  Cultural Production:  Essays  on  Art  and Literature. Ed. and  Introduction Randal  Johnson . New  York, Columbia University Press,
1993.
__________. Choses Dites: Uraian dan
Pemikiran. Terj.  Ninik  Rochani Sjams. Yogyakarta, Kreasi
Wacana, 2011.
Featherstones,  Mike. Posmodernisme dan  Budaya  Konsumen. Terj. Misbah Zulfa Elizabeth. Yogyakarta,  Pustaka  pelajar, 2008. Field,  John. Social  Capital. London:
Routledge,  Taylor  &  Francis Group, 2008.
Foucault,  Michel. The  Order  of  Thing; An  Archeology  of  the  Human
Science. New  York,  Phanheon Book, 1970. Gunawan, Jamil. Dkk. Ed. Desentralisasi  Globalisasi  dan Demokrasi Lokal. Jakarta, LP3ES, 2005.
Harker,  Richard.  Dkk.  ed. (Habitus  x Modal)  +  Ranah  =  Praktik.
Terj.  Pipit  Maizier.  Yogyakarta, Jalasutra, 2009. Haryatmoko. “ Seni,  Kreativitas,  dan Deteritorialisasi ” . Prosiding Seminar Nasional Festival Kesenian Indonesia Ke-8. Yogyakarta, BP ISI Yogyakarta, 2014. Henk  Schulte  Nordholt  dan  Gerry  van Klinken. Politik Lokal di Indonesia . Leiden, KITLV Press, 2007. Holt, Claire. Melacak Jejak Perkembangan Seni di Indonesia. Terjemahan.  R.M.
Soedarsono.  Bandung,  MSPI, 2000. Jacob,  T. “ Manusia  Melayu  Kuno ” , dalam kumpulan tulisan,
Seminar  Sejarah  Melayu  Kuno;
Jambi,  7-8  Desembar  1992.
Pemda Tk. I. Jambi, 1992. Laclau,  Ernesto  dan  Mauffe,  Chantal.
Hegemoni  dan  strtegi  sosialis.
Terj.  Eko  Prasetyo  Darmawan. Yogyakarta, Resist Book, 2008. Marsden,  William. Sejarah  Sumatra . Terjemahan. Komunitas Bambu. Depok, Komunitas Bambu, 2013 [1811]. Mubyarto.  dkk. Sistem  Infrastruktur Pedesaan  di  Provinsi  Jambi.
Yogyakarta, P3PK UGM, 1990. Ritzer, George, dan  Goodman, Douglas
J. Teori Sosiologi. Terj. Nurhadi.  Yogyakarta,  Kreasi Wacana, 2008. Simatupang, Lono. Pergelaran. Yogyakarta, Jalasutra, 2013.
Sutrisno,  Mudji.  ed. Hermeneutika
Pascakolonial.
Yogyakarta,
Kanisius, 2004.
Svasek,  Maruska. Anthropology,  Art and Cultural
Production.
London, Pluto Press, 2007.
Thompson,  John  B. Kritik  Ideologi Global .  Terj.  Haqqul  Yaqin. Yogyakarta, IRCiSoD, 2004.