INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 9004-9016 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Negara Pancasila dalam Perspektif Fikih Siyasah
Khusnul Khatimah 1 ✉ , Jamilah 2 , Atiqah Amalya Azzahra 3 , Diva Fitaloka Otaviani 4 , Surya Sukti 5
IAIN Palangka Raya
Email: khusnulmuhaimin17@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pancasila  merupakan  dasar  negara  yang  dibentuk  setelah  bangsa  Indonesia  meraih  kemerdekaan. Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan juga negara Indonesia. Serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang wajib berdasarkan Pancasila. Gagasan fikih siyasah dapat dijadikan landasan utama bagi semua hukum yang berkaitan dengan urusan negara agar sesuai dengan cita-cita syariah. Dengan berlandaskan fikih siyasah dapat dijadikan acuan dalam menjawab permasalahan mengenai konsep negara pancasila perspektif fikih siyasah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep Negara Pancasila dari perspektif fikih siyasah, yaitu cabang ilmu hukum Islam yang membahas  tentang  tata  kelola  pemerintahan  dan  politik.  Penulis  menggunakan  metode  penulisan library research dan internet searching. Dengan tujuan para pembaca dan juga para peneliti selanjutnya dapat memahami secara mendalam mengenai negara pancasila dalam perspektif fikih siyasah.
Kata Kunci: Fiqih Siyasah, Negara, Pancasila
Abstract
Pancasila  was  the  foundation  of  the  country  that  was  formed  after  the  Indonesian  people  gained independence. Pancasila as the foundation of the state is used to regulate the entire order of life of the nation  and  also  the  state  of  Indonesia.  As  well  as  everything  related  to  the  implementation  of  the nationality system of the United States of the Republic of Indonesia (NKRI) which is mandatory under Pancasila. The idea of siyasah fiqh can be used as the main basis for all laws relating to state affairs to be  in  accordance  with  the  ideals  of  sharia.  Based  on  siyasah  fiqh,  it  can  be  used  as  a  reference  in answering problems regarding the concept of the Pancasila state from the siyasah fiqh perspective. The writer uses the method of writing library research and internet searching. With the aim of the readers and  also  the  researchers  subsequently  can  understand  deeply  about  the  state  of  Pancasila  in  the perspective of siyasah fiqh.
Keywords: Pancasila, Siyasah Fiqh, Country

## PENDAHULUAN
Fiqih siyasah sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan  pengurusan  kehidupan  manusia  dalam  bernegara  demi  mencapai  kemaslahatan manusia itu sendiri terlepas dari masa pemerintahan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.  Walaupun  di  dalam  Al- Qur’an  tidak  ada  satu  dalil  pun  yang  secara  eksplisit memerintahkan  atau  mewajibkan  umat  Islam  untuk  mendirikan  negara.  Lebih  dari  itu bahkan istilah negara (Daulah) pun tidak pernah disinggung dalam Al- Qur’an, tetapi, unsur - unsur dasar dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, dapat ditemukan didalamnya. Beberapa prinsip pokoknya antara lain: Musyawarah, Keadilan, Persamaan.(Muhajir, 2017)
Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang dalam konstitusional meletakkan “musyawarah”  sebagai  kewajiban  keislaman  dan  rinsip  konstitusional  yang  pokok  diatas prinsip-prinsip umum dan dasar yang baku yang telah ditetapkan oleh nash-nash Al- Qur’an dan hadis nabawi. Pentingnya hukum dalam kehidupan bernegara dalam rangka mengelola dan  mengatur  seluruh  kehidupan  bermasyarakat.(Nubowo,  2015)  Tanpa  adanya  hukum manusia  akan  berantakan,  tidak  terarah,  kejahatan  didunia  akan  merajalela.  Maka pentingnya hukum dalam hal ini sangatlah urgen, baik dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan bernegara. Dalam hal ini Islam memandang negara tidak hanya berkaitan dengan kepentingan dunia saja, tujuan pembentukan negara dalam membentuk hukum bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta.(Romadlan, 2020)
Negara Indonesia sebagai negara hukum ( richtsidee) Pancasila memberikan landasan bagi  tujuan  hukum  yaitu  memberikan  pengayoman  kepada  manusia  yakni  melindungi
manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi masyarakat berlangsung secara wajar sehingga secara  adil  setiap  manusia  akan  memperoleh  kesempatan  yang  luas  dan  sama  untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secarah utuh.(Al-Farisi, 2020)
Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis hubungan antara Islam dan  negara  dalam  konteks  pemerintahan  Indonesia,  dengan  fokus  pada  pemikiran Nurcholish Madjid, Amien Rais, dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah bagaimana pemahaman ketiga pemikir tersebut terhadap relasi Islam dan  negara,  serta  bagaimana  pandangan  mereka  memengaruhi  praktik  politik  dan pemerintahan di Indonesia. Metode penelitian yang diajukan adalah studi literatur, dengan pendekatan studi komparatif untuk menemukan kesamaan dan perbedaan pandangan para pemikir  tersebut.  Dari  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  diperoleh  pemahaman  yang mendalam  tentang  konsep  hubungan  Islam  dan  negara  dalam  konteks  Indonesia  serta implikasinya terhadap stabilitas sosial dan politik negara.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang diajukan dalam studi ini adalah studi literatur, di mana data dikumpulkan  dari  berbagai  sumber  yang  relevan,  seperti  buku,  artikel  jurnal,  dokumen resmi,  dan  karya  ilmiah  lainnya  yang  membahas  tentang  Pancasila  dan  fikih  siyasah. Pendekatan yang digunakan adalah studi komparatif, yang bertujuan untuk menemukan kesamaan dan perbedaan pandangan dari berbagai pemikir dan ahli mengenai hubungan antara Islam dan negara, khususnya dalam konteks Indonesia. Dengan menganalisis literatur yang ada, penelitian ini berusaha untuk menggali dan membandingkan berbagai perspektif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip Pancasila dapat diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam kerangka fikih siyasah. Dari hasil  penelitian  ini,  diharapkan  dapat  diperoleh  wawasan  yang  komprehensif  mengenai konsep hubungan Islam dan negara dalam konteks Indonesia serta implikasinya terhadap stabilitas sosial  dan  politik negara. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang  signifikan  dalam  diskusi  akademis  dan  praktis  mengenai  integrasi  nilai-nilai  Islam dengan  ideologi  Pancasila,  serta  bagaimana  hal  ini  dapat  mendukung  terciptanya pemerintahan yang adil dan stabil.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hubungan Islam dan Negara
Negara  dan  agama  merupakan  persoalan  yang  banyak  menimbulkan  perdebatan yang terus berkelanjutan di kalangan para ahli. Ketegangan perdebatan tentang hubungan agama dan negara ini diilhami oleh hubungan yang agak canggung antara Islam, sebagai agama (din) dan negara (daulah), agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat  dipisahkan.  Keduanya  merupakan  dua  lembaga  politik  dan  sekaligus  lembaga agama.(Mannan, 2014)
Pembahasan tentang hubungan Islam dan negara telah banyak dibahas para ahli di dunia Islam seiring munculnya konsep nation state (negara bangsa) pada abad ke-19 yang dipopulerkan  oleh  dunia  Barat  ke  dunia  internasional,  termasuk  wilayah  Indonesia  yang berpenduduk mayoritas Islam. Meski konsep  nation state  telah diperkenalkan sejak awal abad  ke-19,  pada  umumnya  persoalan  Islam  dan  negara  baru  serius  menjadi  isu internasional  tidak  terkecuali  di  negara-negara  berpenduduk  mayoritas  Islam  seperti Indonesia pada tahun 1940-an di abad ke-20 lalu, tepatnya pada pasca perang dunia kedua.
Setelah  Indonesia  memproklamirkan  kemerdekaannya  pada  tahun  1945,  dan kemudian mendapat pengakuan dunia internasional secara de jure dan de facto, sejak itu pula  gencar  didiskusikan  masalah  Islam  dan  negara.  Namun  demikian,  secara  historis sebenarnya telah dimulai sejak pra kemerdekan. Di masa pasca kemerdekaan inilah relasi wacana Islam dan negara  secara formal menjadi  pembahasan di  lembaga-lembaga  dan organisasi  pemerintah  maupun  non  pemerintah,  partai-partai,  ormas-ormas,  dari  level organisasi  dan  lembaga  kecil  hingga  lembaga-lembaga  tinggi  negara  baik  lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif.(Hasan, 2015)
Menarik dicermati pola-pola pemikiran politik Islam dalam kaitan dengan perseteruan Islam  dan  negara  pasca  kemerdekaan,  di  mana  sebagian  kalangan  memandanganya sebagai sikap moderat umat Islam Indonesia di masa itu. Oleh karena itu, banyak kalangan melihat sebagai  “kesuksesan”  para  tokoh  Islam  melahirkan  falsafah  dasar  negara  yaitu Pancasila melalui deklarasi Piagam Jakarta tahun 1945. Meski demikian, harus diakui bahwa tidak  sedikit  juga  yang  menilai  hal  tersebut  sebagai  “kegagalan”  ulama  atau  tokoh pergerakan  Islam  dalam  perumusan  final  Piagam  Jakarta,  terutama  terkait  dengan penghapusan  sembilan  kata  dalam  sila  pertama  Pancasila  yaitu  “ketuhanan  dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya”, yang kemudian berubah menjadi empat kata y aitu sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Inilah antara lain hasil dari berbagai dialog dan diskusi panjang, penuh kemelut dan melelahkan umat Islam Indonesia pasca kemerdekaan dalam menyikapi tema “relasi Islam dan  negara”.  Dalam  perkembangannya,  gagasan  tentang  negara  Islam,  muncul  setelah pemilihan  umum  tahun  1955.  Ketika  itu,  dalam  kondisi  demokrasi  parlementer  yang berkembang  semenjak  tahun  1950  an,  Dewan  Konstituante  diberi  kesempatan  untuk menyusun  UUD  baru,  yang  protagonisnya  adalah  Mohammad  Natsir.  Kondisi  ini  dapat dipahami,  ketika  tahun  1950-an  pegerakan  Islam  Indonesia  telah  mengenal  pemikiran- pemikiran kenegaraan yang dikembang kan dari nilai-nilai Islam.(Hasan, 2015)
Perbincangan  mengenai  Islam  dan  Negara  mendapat  perhatian  serius  di  kalangan akademisi,  negarawan,  terutama  di  kalangan  intelektual  muslim.  Pembahasan  tentang hubungan Islam dan negara telah banyak juga melibatkan tokoh-tokoh pemikir Indonesia bahkan  sebelum  negara  Indonesia  merdeka.  Di  antara  tokoh-tokoh  pemikir  Indonesia tersebut adalah Ahmad Syafii Maarif menurutnya masuknya moral Islam menjadikan negara Indonesia sebagai negara adil dan makmur.
Islam dan negara adalah hubungan yang  simbiotis atau  saling membutuhkan satu sama  lainnya.  Agama  (Islam)  membutuhkan  negara,  sedangkan  negara  membutuhkan agama (Islam). Islam tidak perlu dijadikan dasar negara Indonesia tetapi yang diperlukan adalah  substansi  Islam  itu  sendiri  harus  bisa  dijadikan  pedoman  untuk  menjalankan pemerintahan, sehingga Pancasila yang dimasukkan nilai-nilai Islam akan benarbenar bisa menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur. Selanjutnya, wacana Islam  dan  negara  terus  berkembang  secara  pesat  di  Indonesia  hingga  saat  ini. Perkembangan ini tidak dapat dilepaskan dari diskursus yang berkembang di dunia Islam internasional terutama yang muncul di negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika, India dan Pakistan pada abad ke-18, 19 dan abad ke-20. (Marlena, 2018)

## Pemikiran Nurcholish Madjid
Nurcholish  Madjid  adalah  salah  seorang  intelektual  Islam  Indonesia  yang  memiliki perhatian  serius  terhadap  berbagai  persoalan.  Luasnya  perhatian  tersebut  menunjukkan bahwa beliau adalah seorang intelektual mumpuni. Wawasannya sangat luas. Bacaannya menembus batas-batas agama dan geograis.(Naim, 2015) Luasnya bacaan itu menjadikan tidak  mudah  untuk  memetakan  pemikirannya.  Namun  secara  sederhana  ada  tiga  aspek yang menjadi titik perhatiannya, yaitu keislaman, kemodernan dan keindonesiaan. Ketiga tema ini merupakan realitas yang hadir dan berkait kelindan dengan kehidupan umat Islam. Karena itulah pemikiran Nurcholish Madjid bersifat general dan responsif dengan dinamika dan perkembangan kemasyarakatan.(Naim, 2015)
Menurut Nurcholish Madjid relasi agama Islam dengan Negara tidak pernah dijelaskan secara  detail dalam sejarah Islam.  Pada dasarnya Nurcholish Madjid   memiliki pendapat bahwa Islam yang sesungguhnya bukanlah Islam yang berdiri tegak di ataslembaga formal Negara  ataupun  pemerintahan,  namun  Islam  menjadi  nilai  spiritual  dalam  diri  manusia dalam  menegakkan  pribadi  yang  berjiwa  hanif,  tauhid,  demokratis,  dan  inklusif  serta menghargai  masyarakat.(Danial,  2021)  Negara  dan  Islam  memiliki  hubungan  yang proporsional, dimana negara memiliki dimensinya rasional dan kolektif dan agama memiliki dimensi  lain  dalam  segi  spiritual  dan  individual.  Bukan  berarti  antara  Islam  dan  negara dipisahkan namun tetap Islam ada kaitannya dengan negara, namun dalam pendekatannya harus tetap dibedakan.
Di sinilah Nurcholish menolak jika Islam dijadikan sebagai ideologi karena baginya jika hal itu terjadi maka sama halnya dengan merendahkan agama Islam itu sendiri.(Danial, 2021) Dengan  demikian,  secara  prinsipil  konsep  negara  Islam,  menurut  keyakinan  Nurcholish Madjid,  adalah  suatu  distorsi  hubungan  proposional  antara  agama  dan  negara  Negara adalah salah satu segi kehidupan duniawi, yang dimensinya rasional dan kolektif. Sedangkan agama, menurutnya adalah aspek kehidupan lain, yang dimensinya spiritual dan pribadi. Karena itu tak heran kalau Nurcholish tidak setuju Islam dipandang sebagai ideologi.(Danial, 2021)

## Pemikiran Amien Rais
Dalam kehidupan dan pemahaman masyarakat sering terjadi antara politik dan negara dipahami secara terpisah. Bahkan ada kesan masyarakat yang berpendapat pahwa politik selalu mengandung suatu hal yang licik, ambisi, penghianatan, penipuandan hal-hal buruk lainnya. Sehingga seolah politik dan agama tidak ada kesinambungan yang fungsional dan organik.  Menurut  Amien  Rais  ini  adalah  hal  yang  membahayakan  untuk  Indonesia,  jika ditinjau dari agama pun politik yang seperti itu akan sangat membahayakan dan merugikan untuk masyarakat dan negara Indonesia.(Nadliroh, 2022)
Pendekatan  yang  digunakan  Amien  Rais  tentang  relasi  agama  dan  negara yaitudengan  memfokuskan  pada  pandangan  intelektualnya  terhadap  hal-hal  yang dasardalam  agama  Islam  yaitu:  Aqidah,  syari’ah,  dan  agama  sebagai  suatu  fakta  yang dapatdilihat dari citranya dan sejarahnya.(Nadliroh, 2022)
Dalam  pandangan  Amien  Rais  tahid  terdiri  dari  dua  jenis  yaitu  tauhid  aqidah (Tauhidullah) dan yang kedua yaitu tauhid sosial. Maksud dari tauhid aqidah yaitu kategori tauhid yang wajib dikenal dalam ushuluddin yaitu tauhid Rububiyyah, tauhid Uluhiyyah dan tauhid asma’ was shifat. Sedangkan tauhid sosial yakni dimensi sosial dari tauhid aqidah.
Konsep  dari  tauhid  sosial  yaitu  agar  tauhidullah  yang  sudah  tertanam  pada  setiap  jiwa manusia dan pada pemikiran umat Islam dapat direalisasikan ke dalam kehidupan sehari- hari dan kehidupan bermasyarakat, yang dapat mepengaruhi pola pikir dan perilaku selama dalam bermasyarakat dan bernegara.(Nadliroh, 2022)
Konsep  tauhid  secara  sosio-kultur  memiliki  tujuan  untuk  membangun  peradaban masyarakat dan negara yang egaliter dan memiliki derajat yang sama. Maka misi dantujuan dari konsep tauhid sosial yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan Tuhan memberikan keridhaan  terhadap  apa  yang  dilakukan  manusia.  Pemahaman  Amien  Rais  dalam  relasi agama  dan  negara  bahwa  tauhid  sosial  sangat  penting  dalam  jiwa  manusia,  karena membuktikan bahwa pemahaman Amien Rais tentang tauhid menunjukkan sentruman hati, jiwa dan pemikiran umat muslim. Maka tauhid sosial merupakan sentruman atau sentuhan dan esensi dari seluruh ajaran agama Islam yang ditunjukkan dalam perlaku bermasyarakat dan bernegara.(Marfirozi, n.d.)
Dalam agama Islam ada istilah syari’ah dan menempati posisi yang tertinggi dalam Islam Sebab syari’ah mencakup moral, perlakuan, tata aturan mulai dari tata cara ibadah hingga  urusan  kenegaraan,  yang  secara  keseluruhan  sangat  bergantung  padakesadaran manusia. Sebagai sistem hukum, syari’ah menurut M. Amien Rais merupakan hukum yang lengkap dan terpadu, yang dapat dijadikan dasar aturan dalam agama Islam, sehingga umat muslim memiliki pegangan teguh dalam aturan-aturan yang terkait.(Nadliroh, 2022)
Islam merupakan agama yang mulia, seluruh aspek kehidupan manusia telah diatur dalam  syari’atnya.  Islam  juga  merupakan  suatu  budaya  dan  suatu  peradaban  yang menopang  pada  dirinya  sendiri.  Maksudnya  yakni  bahwa  agama  bukan  soal  sebagian- sebagain, ia bukanlah akal semata-mata, tidak pula hanya perasaan saja, ataupun tindakan semata-mata, akan tetapi agama adalah ekspresi dari seluruh jiwa manusia. Ini menunjukkan bahwa agama Islam bukan hanya agama yang hanya memiliki dimensi spiritual saja akan tetapi memiliki dimensi sosial-historikal.
Pemikiran  Amien  Rais  mendasarkan  pada  konsep  tauhid  terkait  relasi  agama  dan negara. Amien Rais berpendapat bahwa semangat dalam membebaskan dan transformasi merupakan sesuatu hal yang sangat intern dalam masalah tauhid, dengan arti bahwa Islam membawa watak revolusioner sejak awal mula adanya agama Islam. Dan dalam pandangan Amien  Rais  bahwa  suatu  politik  haruslah  berkaitan  erat  dengan  moralitas  suatu  agama, apabila  moralitas  agama  tersebut  dapat  ditegakkan  dengan  benar  dan  baik  maka  akan menjadikan pandangan-pandangan baik terhadap politik yang ada.

## Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
Secara garis besar bisa dikatakan bahwa arus pemikiran Gus Dur mengenai relasi Islam dan  negara  dapat  dikategorikan  sebagai  pemikiran  yang  sekularistik,  yaitu  pemisahan antara  agama  dan  negara,  yang  sejalan  dengan  pemikiran  Ali  Abd  al-Raziq.  Gus  Dur menolak Islam dijadikan ideologi, karena menurutnya kalau agama, politik dan budaya di ideologikan fungsinya akan terdistorsi dan bukan malah mendapatkan struktur yang lebih baik,  melainkan  justru  akan  memicu  disintegrasi  yang  berbasis  sekretarian  dan  konflik horizontal.
Menurutnya, ada dua alasan mengapa ia menolak didirikannya negara Islam. Pertama, argumentasi normatif-teologis, yang menyebutkan bahwa daulah Islamiyyah (Islamic State) tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam al- Qur’an. Kedua, argumentasi historis, yaitu berkaitan  dengan  fakta  bahwa  dalam  sejarah  Islam  tidak  pernah  menunjukan  adanya mekanisme  baku  bagaimana  suksesi  dalam  Islam.  Ini  bisa  dilihat  dari  keempat  khalifah pertama sepeninggalnya Rasulullah,semuanya diangkat melalui mekanisme yang berbeda satu  samalain,  padahal  pengangkatan  seorang  kepala  negara  merupakan  kunci  utama untuk mengetahui sistem kenegaraan.(Muid et al., 2023)
Mengenai relasi antara agama dan negara yang selalu menimbulkan ketegangan sejak periode  awal  Indonesia  merdeka,  antara  kaum  nasionalis  dan  kaum  muslim.  Gus  Dur sebagaimana  K.H.  Achmad  Siddiq,  berupaya  untuk  mencairkan  ketegangan  tersebut, dengan menyatakan bahwa Islam sebagai agama memberlakukan nilai-nilai normatif dalam kehidupan perorangan maupun kolektif, sedangkan negara tidak mungkin memberlakukan nilai-nilai yang tidak diterima oleh masyarakat yang berbeda-beda agama dan pandangan hidupnya. Untuk mendukung tujuan-tujuan demokratis dan sosialnya, Gus Dur lebih sering menggunakan ideologi Pancasila daripada Islam dalam melegitimasi partisipasinya dalam wacana politik dan pengekspresian gagasan kunci politiknya. Dari sini bisa dilihat bahwa pemikiran  politiknya  didasarkan  pada  visi  politik  yang  demokratis,  sekular  dan nasionalis.(Saoki, 2014)
Bagi Gus Dur Pancasila adalah ideologi nasional yang esensial untuk mempertahankan kesatuan nasional. Pandangan ini menurutnya penting untuk disampaikan karena beberapa muslim memandang Pancasila sebagai ideologi sekular yang tidak sesuai dengan Islam. Ia kemudian menunjukkan bahwa ayahnya, Wahid Hasyim, seorang pemimpin NU pada tahun 1945 juga sepakat mendukung sebuah negara nasional non Islam.(Saoki, 2014)
Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa Gus Dur memiliki beberapa hal pemikiran mengenai  hubungan  antara  islam  dan  negara,  yaitu  Gus  Dur  memperjuangkan
independensi  keberagamaan,  menolak  Islam  sebagai  ideologi  negara,  dan  menekankan tidak adanya intervensi negara dalam urusan agama serta sebaliknya.

## Negara Pancasila Dalam Perspektif Fikih Siyasah
Mengingat  syariat  tidak  menyediakan  aturan  baku  tentang  system  politik  dan pemerintahan,  maka  umat  Islam  harus  berusaha  mengeluarkan  nilai-nilai  hukum  yang terkandung  dalam  syariat  sehingga  ditemukan  rumusan  yang  paling  mungkin  untuk menerjemahkan nilai-nilai tersebut kedalam kehidupan  berbangsa  dan bernegara. Suatu negara biasanya memiliki tiga unsur pokok yakni, (1) Adanya rakyat, (2) Adanya wilayah, (3) Adanya  pemerintahan  yang  berdaulat.  Pengertian  negara  bukan  saja  atas  perjanjian bermasyarakat (kontrak sosial). Tetapi juga atas dasar manusia sebagai khalifah Allah yang mengemban kekuasaan dan Amanah-Nya.
Manusia  dalam  menjalankan  hidup  ini  harus  sesuai  dengan  perintah-Nya  dalam rangka mencapai kesejahteraan dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, secara umum dapat diartikan bahwa manusia harus selalu memperhatikan dan melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar, mengandung arti bahwa manusia harus melakukan kebaikan dan mencegah kerusakan.(Baidhawy, 2015)
Ibnu  Khaldun  mempunyai  corak  tersendiri  dalamhal  menggolongkan  negara.Ia membagi corak negara kedalam dua bagian yaitu negara dengan ciri kekuasaan alamiah mul’k tabi`i (negara tradisional) dan negara dengan ciri kekuasaan politik mulk siyasi (negara modern) yang dalam hal ini dibagi menjadi tiga yaitu siyasah diniyah, siyasah aqliyah, dan siyasah madaiyah.
Negara  dengan  ciri  kekuasaan  alamiah  ( mulk  tabi’i )  atau  negara  tradisional.  Tipe negara alamiah ditandai oleh kekuasaan yang sewenang-wenang dan otoriter (despotisme) dan cenderung kepada “hukum rimba”. Di sini keunggulan dan kekuatan sangat berperan. Hukum hanya dipakai untuk menjerat leher rakyat yang tertindas, sementara elit penguasa bebas melakukan dosa dan maksiat sesukanya dan prinsip keadilan diabaikan. Baik keadilan ekonomi maupun keadilan sosial-  politik.Ia menyebut negara alamiah seperti ini sebagai negara yang tidak berperadaban ( uncivilizedstate).
Negara  dengan  ciri  kekuasaan  politik  ( mulk  siyasi)  atau  negara  modern.  Tipologi negara modern yang berdasarkan kekuasaan politik dibaginya menjadi tiga macam yaitu: Negara  hukum  atau  nomokrasi  Islam  (siyasah  diniyah).  Siyasah  diniyah  adalah  negara hukum dalam tipe yang pertama adalah suatu negara yang me njadikan Syari’ah (hukum Islam)  sebagai  fondasinya.  Malcolm  H.  Kerr,  sebagimana  dikutif  oleh  Thaher  Azhary menamakannnya dengan istilah Nomokrasi Islam (Islamic Nomocracy).Karakteristik Siyasah
Diniyah atau Negara Hukum berdasarkan Islam menurut Ibnu Khaldun adalah negara yang berdasarkan  Al- Qur’an  dan  Sunnah,  serta  akal  manusia  yang  turut  juga  berperan  dan berfungsi dalam kehidupan negara. Akal manusia yang dimaksudkan adalah ijma’ ulama dan  qiyas.  Sehingga  Negara  Nomokrasi  Islam  atau  negara  Islam  adalah  Negara  Ulama. Negara  hukum  sekuler  (siyasah  ‘aqliyah).  Siyasah  aqliyah  adalah  negara  yang  hanya mendasarkan pada hukum sebagai hasil rasio manusia tanpa mengindahkan pada hukum yang bersumber dari wahyu, maka negara semacam ini dapat kita lihat pada negara-negara demokrasi Barat di Eropa maupun Amerika pada umumnya. Negara “Republik” ala Plato (siyasah madaniyah). Siyasah madaniyah adalah merupakan suatu negara yang diperintah oleh segelintir golongan elite atas sebagian besar golongan budak yang tidak mempunyai hak pilih.
Adapun  pemikiran  politik  Islam  pada  Zaman  Klasik  oleh  Farabi  membagi  Negara kedalam enam macam yakni sebagai berikut:
Negara  yang  utama  atau  Negara  Bahagia  (Al-Madinah  Al-Fadilah).  Negara  yang utama atau negara Bahagia yakni negara yang diibaratkan tubuh manusia yang utuh dan sehat, semua organ dan anggota badan saling berkerja bersama dengan tugas masing- masing demi kesempurnaan tubuh dan penjagaan kesehatannya. Menurut Al-Farabi seperti halnya tubuh didalam suatu negara memiliki warga (rakyat) dengan kemapuan dan bakat yang berbeda-beda. Pendapat Farabi ini diwarnai oleh pandangan Plato. Untuk mendukung pendapatnya,  dengan  terus  terang  Plato  dalam  teorinya  memerlukan  royal  lie  atau “kebohongan agung”.bagian terpenting dari kebohongan tersebut adalah dogma bahwa Tuhan telah menciptakan tiga macam manusia, macam terbaik terbuat dari emas, macam yang kedua terbuat dari perak, macam yang ketiga terbuat dari kuningan dan besi.
Negara yang bodoh adalah kebalikan dari negara utama, negara dengan rakyatnya tidak  tahu  tentang  kebahagian  dan  tidak  terbayang  pada  mereka  kebahagian  itu,  kalau dituntun mereka tidak mau mengikuti dan kalu diberitahu tidak mau percaya.(Utari, 2017) Negara yang tidak mempunyai tujuan yang idealsama sekali atau menganut idiologi yang salah, yang bertentangan dengan kebahagianmateril dan kebahagian spiritual.
Negara yang rusak adalah negara yang rakyatnya tau apa kebahagian itu, sama halnya dengan  negara  yang  utama,  tetapi  mereka  berperilaku  dan  hidup  seperti  di  negara bodoh.(Utari, 2017) Negara yang penduduknya mengerti tuhan, kebahagian dan memiliki akal seperti negara penduduk negara utama, akan tetapi sifat dan tingkah laku penduduk negara rusak ini sama dengan orang bodoh, karena apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka lakukan sangat berbeda.
Negara yang merosot adalah negara yang rakyatnya mempunyai pandangan hidup dan prilaku yang sama dengan pandangan hidup dan prilaku rakyat yang utama, kemudian berubah dan terjerumus ke dalam kehidupan yang tidak terpuji lagi, karena dalam negara ini korupsi dan pemerkosaan terhadap kebenaran dan keadilan meraja lela.
Negara  yang  sesat  adalah  negara  yang  diliputi  oleh  kesesatan,  penipuan  dan kesombongan,  rakyat  tidak  percaya  akan  adanya  Tuhan,  dan  sebaliknya  kepala  negara menipu  rakyatnya  dengan  pengakuan  bahwa  ia  telah  menerima  wahyu  dari  Tuhan  dan bahwa rakyat harus mengikuti apa yang ia katakan. Negara yang penduduknya memiliki yang salah terhadap Tuhan, meskipun demikia kepala negara ini tetap menganggap bahwa dirinya menerima wahyu dari Tuhan, kemudian ia menipu penduduk dengan ucapan dan tingkah lakunya.
Negara rumput-rumput jahat adalah negara yang terdiri dari orang-orang dan unsur- unsur yang rendah budi perkertinya, manusia yang berwatak liar dan tanpa budaya yang dapat mengganggu keserasian kehidupan masyarakat di negara yang utama.

## Prinsip-Prinsip Bernegara Menurut Fiqih Siyasah
Prinsip  keadilan  dalam  nomokrasi  Islam  mengandung  suatu  konsep  yang  bernilai tinggi  ia  tidak  identik  dengan  keadilan  yang  diciptakan  manusia.  Sebaliknya  konsep nomokrasi Islam menempatkan manusia pada kedudukan yang wajar baik sebagi indivindu maupun sebagai masyarakat. Manusia bukanlah merupakan titik sentral, melaikan ia hanya hamba  Allah  yang  nilai-nilainyaditentukan  oleh  hubungan  dengan  Allah  dan  dengan sesama manusia menurut Al- Qur’an hablun min Allah wa hablun min al -as.
Prinsip  Kekuasaan  Sebagai  Amanah.  Kekuasaan  adalah  amanah,  amanah  wajib disampaikan kepada orang yang berhak menerimannya dalam arti dipelihara dan dijalankan atau diterapkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip nomokrasi Islam. Amanah dalam hal ini seperti jabatan, Bupati, Wali Kota, Mentri, maupun Presiden maka semua itu hakikatnya sebagai pemegang amanah yang diberikan Allah SWT sebagai karunia-Nya, dan merupakan  tugas  yang  diberikan  rakyat  kepada  pemimpinnya  yang  harus  dilaksanakan dengan baik dan tidak boleh bertindak sewenang- wenang.
Prinsip  Musyawarah.  Al-Quran  memerintahkan  musyawarah  dan  menjadikannya sebagai satu unsur dari unsur-unsur pijakan negara Islam. alam hal ini musyawarah adalah hak partisipasi rakyat dalam masalah-masalah hukum dan pembuatan keputusan politik, seperti  hak  mereka  untuk  memilih  pemimpin,  dan  juga  hak  untuk  mengawasi  jalannya pemerintah  sesuai  dengan  prinsip  amar  ma’ruf  nahi  mungkar,  sehingga  wajib  bagi pemerintah untuk membuat undang-undang yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan
mereka.  Sebagai  prinsip,  maka  Al-Qur`an  dan  Sunnah  tidak  mengaturnya.  Hal  ini sepenuhnya diserahkan kepada manusia untuk mengatur dan menentukannya. Pada waktu itu,  musyawarah  cukup  dilakukan  dimesjid,  karena  pada  hakekatnya  mesjid  merupakan pusat seluruh kegiatan baik ibadat maupun mu’amalat.Tradisi ini berlanjut pada keempat khalifah yang menggantikan Rasulullah yaitu, Abu Bakar,Umar,Usman,dan Ali.
Prinsip Persamaan. Ukuran ketinggian derajat manusia dalam pandangan Islam bukan ditentukan  oleh  nenek  moyangnya,  kebangsaannya,  warna  kulit,  jenis  kelamin  dan  lain sebagainyayang berbau realisis. Kualitas dan ketinggian derajat seseorang ditentukan oleh ketakwaan yang ditunjukan dengan prestasi kerjanya yang bermanfaat bagi manusia, maka atas  ukuran  ini,  maka  dalam  Islam  semua  orang  memiliki  kesempatan  yang  sama. Persamaan dalam Al-Quran pula pada dasarnya memberikan justifikasi yang sangat jelas tentang kesejajaran antara laki-laki dan perempuan tentang politik yakni terdapat dalam ayat Al-Quran sura An- An’am ayat 165 dan surah Al -Baqarah ayat 30.

## SIMPULAN
Islam  dan  negara  memiliki  hubungan  simbiotis,  di  mana  keduanya  saling membutuhkan. Islam tidak perlu dijadikan dasar negara Indonesia, namun nilai-nilai Islam harus  menjadi  pedoman  dalam  pemerintahan  untuk  mewujudkan  keadilan  dan kemakmuran. Nurcholish Madjid berpendapat bahwa Islam tidak harus menjadi institusi formal negara, melainkan nilai spiritual yang membentuk pribadi berjiwa hanif, tauhid, demokratis, dan inklusif. Amien Rais melihat Islam sebagai pembawa watak revolusioner yang menghubungkan politik dengan moralitas agama. Gus Dur menolak Islam sebagai ideologi negara, karena dapat memicu disintegrasi dan konflik. Syariat tidak menyediakan aturan baku tentang politik, sehingga nilai-nilainya harus diterjemahkan dalam kehidupan berbangsa.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Farisi, L. S. (2020). Politik identitas: ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara pancasila. Aspirasi, 10(2), 77 – 90.
Baidhawy, Z. (2015). Negara Pancasila Negara Syariah. MAARIF: Arus Pemikiran Islam Dan Sosial, 10.
Danial,  M.  (2021). Relasi  Agama  Dan  Negara  (Studi  Komparasi  Pemikiran  Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid). Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
Hasan,  H.  (2015).  HUBUNGAN  ISLAM  DAN  NEGARA:  Merespons  Wacana  Politik  Islam
Kontemporer di Indonesia. Al-Ahkam, 1(25), 19.
https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.192
Mannan,  A.  (2014).  Islam  Dan  Negara. Islamuna:  Jurnal  Studi  Islam,  1(2). https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i2.566
Marfirozi,  M.  (n.d.). Perbandingan  Pemikiran  Ahmad  Syafi’i  Ma’arif  Dan  Amien  Rais Tentang Hubungan Islam Dan Negara Di Indonesia. Jakarta: Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah.
Marlena, L. (2018). Hubungan islam dan negara dalam pandangan ahmad syafii maarif. Manthiq, 3(2), 21 – 40.
Muhajir, K. H. A. (2017). Fiqh Tata Negara. IRCiSoD.
Muid,  M.  H.,  Kusmanto,  H.,  &  Fauzan,  I.  (2023).  Perbandingan  Konsep  Negara  Islam: Analisis  Pemikiran  Syekh  Taqiyuddin  An-Nabhani  dan  KH.  Abdurahman  Wahid. PERSPEKTIF, 12(1), 196 – 211.
Nadliroh,  T.  A.  (2022).  Relasi  Agama  dan  Negara  Perspektif  Muhammad  Amien  Rais.
Mizan: Journal of Islamic Law, 6(1), 145 – 154.
Naim,  N.  (2015).  ISLAM  DAN  PANCASILA:  Rekonstruksi  Pemikiran  Nurcholish  Madjid.
Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman , 10(2), 435 – 456.
Nubowo, A. (2015). Islam dan Pancasila di Era Reformasi: Sebuah Reorientasi Aksi. Jurnal Keamanan Nasional, 1(1), 61 – 78.
Romadlan, S. (2020). Diskursus Negara Pancasila di Kalangan Muhammadiyah. Sospol: Jurnal Sosial Politik, 6(1), 1 – 15.
Saoki, S. (2014). Islam dan Negara Menurut M. Natsir dan Abdurrahman Wahid. Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, 4(02), 344 – 367.
Utari, D. F. (2017). Analisis Fiqih Siyasah Mengenai Negara Hukum Pancasila. UIN Raden Intan Lampung.