## KEPEMILIKAN TANAH (ADAT) DI MINANGKABAU
Land Ownership (custom) In Minangkabau
Selfi Mahat Putri Universitas Andalas selfimahat@gmail.com
Naskah diterima: 29 Agustus  2021; direvisi: 25 November 2021; disetujui: 8 Desember 2021
Abstract: Tanah  merupakan harta pusaka yang sangat berharga di Minangkabau yang dijaga  dengan  baik  oleh  Adat.  Kepemilikan  tanah  merupakan  harta  milik  ulayat  di bawah  garis  keturunan  perempuan.  Kekuasaan  Belanda  mengakibatkan  kepemilikan tanah mulai goyah karena campur tangan yang dilakukan oleh Belanda yaitu melakukan pemberian  sertifikat  tanah  kepada  siapa  saja  yang  membuka  lahan  tidur  ( waste  land ). Padahal  dalam  adat  Minangkabau  semua  tanah  sudah  ada  pemiliknya  walaupun  tanah itu belum digarap. Hal ini pun dilakukan pada zaman Orde Baru, bagaimana pemerintah pusat  mulai  mencampuri  kehidupan  nagari  (desa)  sehingga  adat  lama  yang  dijalankan oleh masyarakat Minangkabau mulai kabur dan tak jelas.

## Keyword: Tanah, Adat, Minangkabau
Abstract: Land is a valuable treasure in the Minangkabau which is well guarded by the custom.  The    ownership  of  land  is  the  property  of  custom  land  which  is  under  the women ’ s descent. The power of Ducth was caused the ownership of land began to falter because of the interference carried out by the Dutch, namely giving land certificates to anyone who opened waste land. Despite in the Minangkabau tradition all the land has its owners even though the land has not been cultivated. This was also done during the New  Orde  era,  how  the  central  government  began  to  interfere  with  the  life  of  the village, until  the old  customs  run  by the Minangkabau people began to  blur  and were not clear.
Keyword: Land, Custom, Minangkabau.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  alasan  kedatangan bangsa asing; Portugis, Spanyol,
Belanda  dan  Inggris    ke  Indonesia (Nusantara) pada awalnya adalah karena kekayaan  negeri  ini.  Bagaimana  orang- orang asing ini berusaha untuk
menancapkan kekuasaannya di
nusantara.  Persaingan  hebat  bahkan peperangan  mereka  lakukan  untuk  bisa mendapatkan posisi.
Jika  mendengar  lagu  Koes  Plus “ Kolam  Susu ” yang  liriknya  begitu menggambarkan kayanya negeri ini.
........... Orang bilang tanah kita tanah surga
Tongkat kayu dan batu jadi tanaman.
Orang bilang tanah kita tanah surga Tongkat kayu dan batu jadi tanaman
Cuplikan bait lagu ini memperlihatkan kekayaan dari hasil laut dan tanah negeri ini. Salah satunya yaitu Daerah  Minangkabau  yang  secara administratif  sebagai  Provinsi  Sumatera Barat  saat  ini.  Wilayah  yang  dilintasi oleh  bukit  barisan  ini  juga  menyimpan kekayaan alam yang begitu banyak.
Kunjungan  Johannes  van  den Bosch,  pencetus  Sistem  Tanam  Paksa. Datang  ke  Minangkabau  pada  tahun 1833  yang  bertujuan  untuk  mengatur perdagangan hasil bumi demi keuntungan pemerintahan Hindia Belanda.  Perdagangan  yang  sangat menguntungkan inilah yang merangsang  Belanda  untuk  mengatur hasil bumi yang dikelola secara perorangan  ini  di  bawah  Sistem  Tanam
Paksa. 1
Belanda berhasil menguasai
Minangkabau secara politik dan ekonomi,  setelah  memenangkan  perang
Paderi  pada  tahun  1837.  Pemerintah
Hindia  Belanda  menjalankan  Sistem Tanam  Paksa  dengan  mengembangkan perkebunan rakyat yang ada sebelumnya menjadi perkebunan- perkebunan dalam skala besar. 2
Menurut  catatan,  di  daerah  Propinsi Sumatera Tengah 3 terdapat tidak kurang 33  perkebunan  bangsa  asing,  22
1 Orang Minangkabau adalah
“penduduk  yang  berbakat  menekuni  dunia dagang”,  Bosch  berharap  bahwa  pemerintah hanya  perlu  meningkatkan  keamanan  dan kemudian  membangun  jaringan  jalan  yang  bisa menyalurkan  hasil  bumi  mereka  ke  gudang- gudang Belanda. Elizabeth E. Graves, Asal Usul Elite  Minangkabau  Modern,  Respon  Terhadap Kolonial  Belanda  Abad  XIX/XX (Jakarta: Yayasan  Obor  Indonesia,  2007),  hlm.  111-112. Lihat  juga  Kenneth  R.  Young,  “Sistem  Tanam Paksa di Sumatera Barat: Stagnasi Ekonomi dan Jalan  Buntu  dala m  Politik”  dalam  Anne  Booth et.al ., Sejarah Ekonomi  Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 139-140.
2 Ibid . 3 Setelah  kemerdekaan  Indonesia, daerah  Indonesia  dibagi  atas  delapan  propinsi. Sumatera  dijadikan  satu  propinsi  dengan sepuluh karesidenan. Pada tahun 1948, pemerintah pusat menetapkan pembagian Sumatera  menjadi  tiga  propinsi  yaitu  Propinsi Sumatera  Utara  (termasuk  di  dalamnya  Aceh), Sumatera  Selatan  dan  Sumatera  Tengah. Sumatera  Tengah  Membangun ,  disusun  dan dikeluarkan oleh Djawatan Penerangan Sumatera Tengah, hlm. 296-297.
diantaranya  terdapat  di  keresidenan Sumatera  Barat.  Menurut  Kielstra dalam  bukunya, De  Koffiecultuur  ter Westkust  van  Sumatera, (De  Indisch
Gids  tahun  1888),  pada  tahun  1877  di daerah Sumatera Barat terdapat sebanyak  17  buah  perkebunan  kopi partikelir yang diusahakan oleh pengusaha-pengusaha  bangsa  Belanda di  tanah-tanah erfpacht . 4 Selain  itu adalah  perkebunan  teh,  tembakau  dan karet.
Tanah  yang  merupakan  harta pusaka yang sangat berharga di Minangkabau  yang  dijaga  dengan  baik oleh  Adat  mulai  goyah  karena  campur tangan  yang  dilakukan  oleh  Belanda. Hal  ini  menimbulkan  konflik  dalam masyarakat  Minang  karena  tanah  yang dulunya  mereka  miliki  secara  bersama sekarang  mulai  diganggu  oleh  Belanda demi kepentingan perkebunan-
perkebunan  besar  yang  mereka  buka  di Minangkabau.
Hak  kepemilikan  tanah  yang khas  di  Minangkabau  adalah  suatu  ciri yang membedakan daerah Minangkabau dengan daerah lain. Bahwa semua tanah berada  dalam  kepemilikan  yang  sesuai adat Minangkabau yaitu tanah merupakan  harta  milik  ulayat  dibawah garis  keturunan  perempuan.  Tetapi akibat  kekuasaan  Belanda,  ketika  masa Residen H.J.J.L. De Stuers (1824-1829) melakukan  pemberian  sertifikat  tanah kepada  siapa  saja  yang  membuka  lahan tidur  ( waste  land ).  Padahal  dalam  adat Minangkabau  semua  tanah  sudah  ada
4 Adrial Adli, “Dinamika Perdagangan Hasil  Bumi  di  Pesisir  Barat  Sumatera  Masa Kolonial  (1870- 1942)”, Laporan  Penelitian (Padang:  Jurusan  Sejarah  Fakultas  Sastra Unand , 1997), hlm. 15.
pemiliknya  walaupun  tanah  itu  belum digarap.
Pemerintahan tradisional
Minangkabau  yang  begitu  kuat  juga ditembus oleh belanda. Dimana belanda berusaha menancapkan kekuasaannya di
Minangkabau  dengan  ikut  membentuk “ penghulu buatan ” yang akan
membantu  belanda.  Hal  ini  berakibat, kehidupan nagari-nagari di
Minangkabau  mulai  dicampuri  oleh Belanda.  Kemudian,  bagaimana  setelah kemerdekaan  para  penguasa  melihat posisi tanah (adat) di Minangkabau?.

## TANAH (ADAT) DI MINANGKABAU
Pada umumnya penduduk Minangkabau mempunyai mata pencaharian  sebagai  petani.  Bidang pertanian  yang  dikerjakan  penduduk adalah bersawah, berladang, dan berkebun.  Dari  ketiga  sektor  itu, bersawah  merupakan  mata  pencaharian yang  terpenting  dalam  masyarakat. Lahan  pertanian  yang  dapat  dijadikan lahan persawahan lebih sedikit dibandingkan  dengan  luas  wilayah Minangkabau.    Hal  ini  disebabkan daerah Minangkabau
umumnya berbukit-bukit,  bergunung-gunung,  dan berlembah-lembah. Tanah  merupakan  harta  warisan yang  terpenting  dalam  masyarakat Minangkabau. Dalam budaya
Minangkabau  dikatakan  bahwa  seluruh tanah  yang  terdapat  dalam  kawasan kebudayaaan  Minangkabau  merupakan milik sebuah kaum. Misalnya saja tanah ulayat,  setiap  nagari  mempunyai  tanah ulayat.  Tanah  ulayat  secara  mikro merupakan  milik  suatu  suku.  Tanah mempunyai  fungsi  dalam  masyarakat Minangkabau.  Tanah  yang  diusahakan adalah  sawah  dan  ladang  yang  telah digarap. Tanah yang telah dibuka adalah tanah  yang  telah diteruko dan  digarap.
Hutan  lepas  merupakan  tanah  yang
dipersiapkan untuk masa depan mengingat  terus  bertambahnya  suatu kaum. Di Minangkabau, pola pemilikan tanah  mempunyai  kaitan  yang  erat dengan  sistem  sosial  dan  budaya,  yaitu diterapkannya sistem matrilineal.
Sistem matrilineal menimbulkan sebuah kajian  yang  menarik  untuk  dibahas, yaitu  terdapatnya  suatu  kontradiksi dalam pemilikan tanah di Minangkabau.
Paradoks dalam pemilikan tanah terutama  akan  dapat  ditinjau  dari  dua nilai yang berakar kuat dalam masyarakat  Minangkabau,  yaitu  nilai Islam  dan  nilai  adat.  Kedua  nilai  itu mempunyai  perbedaan  yang  tajam dalam melihat harta warisan. Perbedaan antara  keduanya  adalah  ajaran  Islam menganut  sistem  patrilineal,  sedangkan nilai adat menganut sistem matrilineal. 5
Dalam masyarakat
Minangkabau,  nilai  yang  dominan diterapkan  berdasarkan  nilai  adat  yang terdapat  dalam  bentuk  tertentu,  seperti pemilikan  tanah  adalah  nilai  adat.  Arti penting  dari  keberadaan  tanah  dalam pandangan  adat  sesungguhnya  sebagai harta  yang  harus  diwariskan  pada generasi  yang  akan  datang  sehingga tanah  pusaka  haruslah  dipertahankan oleh sukunya.
Kalau  kita  perhatikan  secara mendalam dan bertanya mengapa rumah,  sawah,  ladang,  hutan  dan  tanah turun  temurun  diberikan  dalam  jalur ibu. Sulit untuk mencari kepastian sebab akibatnya,  tetapi  yang  jelas  peraturan dan penjagaan harta kaum sangat kokoh sehingga itu tetap terjaga dan selamanya tinggal di dalam kaum. Inilah salah satu cara ninik-ninik kita di alam Minangkabau  menjaga  anak-cucunya supaya  terhindar  dari  kemelaratan, kelaparan  dan  lain-lain.  Peraturan  adat
5 A.R.  Radcliffe  Brown, Structure  and Function  in  Primitive  Society (New  York:  The Free Press, 1952), hlm.56-70
yang  seperti  ini  sangat  dihormati  dan dijunjung tinggi. 6 Masalah  pemilikan  tanah  sangat penting dalam masyarakat Minangkabau. Tanah akan dilihat sebagai  simbol  keberadaan  seseorang atau  suatu  kaum  dalam  masyarakat. Semakin banyak harta seseorang, semakin tinggi pulalah kedudukannya di mata  masyarakat.  Sebaliknya  semakin banyak  harta  pusaka  yang  digadaikan oleh  seseorang  atau  kaumnya,  semakin rendahlah ia dalam pandangan masyarakat. Secara hukum adat, pusaka tinggi  tidak  diperjual  belikan.  Hal  itu terutama  karena  kedudukannya  sebagai milik  kaum  atau  milik  suku.  Namun dalam  kenyataannya,  anggota  kaum dengan berbagai cara menjualnya sehingga  menimbulkan  konflik  dalam kaum  tersebut.  Dalam  tingkat  tertentu, persoalan  tersebut  juga  menimbulkan konflik  fisik  dan  korban  dalam  kaum itu.

## TANAH ULAYAT
Tanah  ulayat  adalah  bidang tanah  yang  di  atasnya  terdapat  hak ulayat  dari  suatu  masyarakat  hukum adat  tertentu.  Tanah  ini  mempunyai fungsi  sosial  yang  dijalankan  oleh masyarakat  hukum  adat.  Masyarakat hukum  adat  adalah  sekelompok  orang yang  terikat  oleh  tatanan  hukum adatnya  sebagai  warga  bersama  suatu persekutuan  hukum  karena  kesamaan tempat  tinggal  ataupun  atas  dasar keturunan.
Hak  ulayat  adalah  kewenangan, yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat  hukum  adat  atas  wilayah tertentu  yang  merupakan  lingkungan warganya,  dimana  kewenangan  ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil  manfaat  dari  sumber  daya alam,  termasuk  tanah,  dalam  wilayah
6 Azizah Etek, dkk, Koto Gadang Masa Kolonial ( Yogyakarta:LkiS, 2007), hlm. 252.
tersebut  bagi  kelangsungan  hidupnya. Masyarakat  dan  sumber  daya  yang dimaksud  memiliki  hubungan  secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat  tersebut  dengan  wilayah  yang bersangkutan.
Setiap  nagari  di  Minangkabau mempunyai  ulayat-ulayat  dengan batas- batas  sesuai  dengan  situasi  alam sekitarnya,  seperti  puncak  bukit  atau sungai.  Luas  wilayah  suatu  nagari tidaklah  sama.  Ada  dua  jenis  ulayat dalam  suatu  nagari,  yaitu  ulayat  nagari dan  ulayat  kaum.  Ulayat  nagari  berupa hutan  yang  jadi  cagar  alam  dan  tanah cadangan nagari, ia juga disebut sebagai hutan  tinggi.  Ulayat  kaum  ialah  tanah yang  dapat  dimanfaatkan  tetapi  belum diolah  penduduk,  ia  juga  disebut  hutan rendah.
Ulayat  itu  berada  di  bawah kekuasaan  penghulu.  Ulayat  nagari  di bawah  kekuasaan    penghulu  andiko yang  juga  disebut  penghulu  keempat suku  sedangkan  ulayat  kaum  di  bawah kekuasaan  penghulu  suku  yang  jadi pucuk atau tuanya.
Pengertian kekuasaan di sini dalam hal  mengambil hasilnya  atau  mengambil  pajak  hasil hutan yang diperdagangkan. Ada empat macam  bunga  yang  dipungut  penghulu, yakni seperti berikut 7 :
1. Bungo  kayu  (bunga  kayu), yakni  pajak  hasil  kayu  yang diperniagakan
2. Bungo  aleh  (bunga  alas) yakni  pajak  hasil  hutan lainnya,  seperti  damar,  dan rotan yang akan diperdagangkan, besarnya 10 %
7 A.A  Navis. Alam  Takambang  jadi Guru:  Adat  dan  Kebudayaan  Minangkabau (Jakarta: PT Grafiti Pers, 1986), hlm. 157-158.
3. Bungo  ampiang  (  bunga amping)  yaitu  pajak  hasil penggarapan sawah dan ladang, besarnya 10 %
4. Bungo  tanah  (bunga  tanah) yaitu  pajak  hasil  tambang, besarnya 10%
Hukum  adat  adalah  sistem hukum  yang  dikenal  dalam  lingkungan kehidupan  sosial  yang  bersumber  dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang  tumbuh  dan  berkembang  dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya.
Karena peraturan- peraturan  ini  tidak  tertulis  dan  tumbuh kembang,  maka  hukum  adat  memiliki kemampuan  menyesuaikan  diri  dan elastis.
Di dalam kitab Tambo dikatakan bahwa  ulayat  Penghulu  (ulayat  adat) terdiri dari: Sagalo nego utan tanah Dari rumpuik  nan  sahalai  Capo  nan  sabuah Jirek nan sabatang Sampai ka batu nan saincek  Aie  nan  satitiak,  telaga,  tasik, tegalan,  bukit  Sampai  ka  lauik  nan sadidih  Kok  ngalau  jo  lurah  ado  pauni Kaateh  taambun  jangan  Ka  bawah takasiak  bulan  Panghulu  nan  punyo ulayat.

## TANAH DAN PENGUASA
Sebelum  Belanda  datang  ke Minangkabau,  semua  lahan  baik  yang sudah  dibangun  maupun  yang  digarap sebagai  lahan  pertanian  atau  dibiarkan kosong  adalah  milik  keluarga-keluarga Minangkabau.  Pemerintahan  Belanda merasa  terhalang  dengan  hukum  adat yang berlaku dalam masyarakat, misalnya dalam penguasaan tanah untuk perkebunan.
Menurut adat Minangkabau
tanah  ini  tidak  dapat  dijual  kepada orang  Belanda,  Cina,  atau  Nias. Kepemilikan  tanah  orang  Minangkabau tidak  dapat  dicabut  namun  hak  guna dapat  diberikan  kepada  pendatang  dan tanah  dapat  digadaikan.  Belanda  salah
mengira bahwa hak guna dan penggadaian  jangka  panjang  ini  dapat dijadikan  hak  milik  penuh.  Menurut hukum adat setiap tanah di
Minangkabau ada yang memiliki
walaupun  letaknya  di  hutan,  yang  tidak pernah  lagi  dikerjakan  yang  disebut sebagai  tanah  ulayat.  Belanda  pun berusaha  melakukan  pembaharuan  dan perombakan  sistem  hukum  adat  untuk mendukung pelaksanaan eksploitasi ekonomi  melalui  sistem  tanam  paksa dan  perusahaan  perkebunan partikuler . Ini  dilakukan  untuk  memperlancar proses  mendapatkan  tanah-tanah  di
Minangkabau. Intervensi besar pemerintah berikutnya  dalam  hak  pemilikan  tanah adalah  pada  Undang-undang  Pokok Agraria  1960  yang  secara  resmi mengakhiri perbedaan dalam UU
Kolonial antara pemilikan tanah
menurut  hukum  adat  dan  hukum kolonial.  Undang - undang  agraria baru ini mengubah semua tanah adat (ulayat) menjadi  tanah  hak  milik  yang  harus didaftarkan. Undang-undang ini memungkinkan  sertifikat  tanah  dibuat atas nama seluruh anggota kaum dan tak perlu  mengubah  karakter  tanah  ulayat.
Pada  prakteknya  hal  ini  menyebabkan penjualan  tanah  lebih  mudah  dilakukan dan  memperlemah  posisi  perempuan sebagai pemilik tanah 8 .
Ketika  Orde  Lama  sebagai penyangga  utama  pemerintahan “ kiri ” di  Sumatera  Barat  pasca  PRRI  runtuh, maka pemerintahan Nagari sekali lagi di usik.  Pada  tahun  1968  pemerintahan Nagari  direorganisir  sekali  lagi.  ciri utama  penataan  ulang  kali  ini  adalah “ pembersihan ” nagari  dari  unsur-unsur orde  lama  dan  kiri.  Hal  ini  juga
8 Freek  Colombijn Paco-paco (Kota)  Padang (Yogyakarta:  Ombak,
2006), hlm. 244-246.
berakibat  mengenai  tanah-tanah  di nagari-nagari  Minangkabau.  Keinginan
Orde Baru untuk mengintervensi kehidupan  Nagari  mencapai  puncaknya dengan  dikeluarkannya  UU  No.5/1979. Melalui UU tentang pemerintahan desa, pemerintah  melakukan  penyeragaman pemerintahan  terendah  di  Indonesia. Unit pemerintahan terendah yang selama  ini  dikenal  dengan  berbagai nama,  sesuai  dengan  tradisi  yang berlaku  di  daerah  yang  bersangkutan akhirnya  diseragamkan  dan  diganti dengan desa.
Desa  dikendalikan  oleh  tangan- tangan  birokrasi  dari  istana  negara, dalam  negeri,  provinsi,  kabupaten  dan sampai  kecamatan.  Pemerintah  pusat melakukan  penyeragaman  (regimentasi) terhadap  seluruh  unit  pemerintahan terendah  menjadi  nama “ desa ” sebagai upaya  untuk  memudahkan  mengontrol dan  korporatisasi  terhadap  masyarakat desa.  Kebijakan  tersebut  sangat  efektif menciptakan  stabilitas  dan  ketahanan desa. 9 Sebagai bawahan dari
pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah Sumatera Barat tidak punya pilihan lain dan  harus  melaksanakan  isi  UU No.5/1979  tersebut.  Namun  dalam  hal ini  Pemerintah  daerah  Sumatera  Barat menyambutnya  dengan  sangat  hati-hati. Sebab  perubahan  itu  bukanlah  suatu pekerjaan  yang  ringan  dan  sederhana, karena :
1. Nagari  merupakan  lembaga  sosial politik  yang  telah  membudaya  di Sumatera Barat (kecuali Mentawai). Setiap  upaya  yang  dilakukan  untuk mengubah atau menghilangkan keberadaan  Nagari  ini  di  masa lampau, seperti tahun 1946 dan awal 1950-an memperlihatkan kegagalan.
9 Sumarjono,dkk, Transformasi Ekonomi-Politik Desa (Yogyakarta:APMD Press, 2005), hlm.80.
2. Pembentukan pemerintah desa dipandang  oleh  masyarakat  sebagai penghapusan nagari sebagai kesatuan  hukum  adat  sekaligus menghilangkan  identitas  mereka sebagai orang Minangkabau Pada tahun 1983 diresmikanlah pembentukan  3.138  buah  desa  dan sekitar  406  kelurahan  di  Sumatera Barat 10 .
Terbentuknya pemerintahan desa ternyata menimbulkan sejumlah persoalan  baru,  beberapa  di  antaranya adalah :
1. Desa  tidak  mempunyai  kekayaan sendiri untuk dijadikan sumber daya penerimaan  dan  pendapatan  desa yang memadai, sehingga sulit untuk menyelenggarakan  urusan  rumah
tangga desa 2. Fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan  pemerintahan  desa relatif  singkat  dan  terbatas  karena belum disiapkan 3. Pandangan dan penilaian masyarakat  terhadap  kepala  desa cenderung  merendahkan  sehingga sulit  mencari  orang  yang  mau diangkat  menjadi  kepala  desa  serta aparat pemerintahan desa. Di samping itu penghasilan yang diperoleh  oleh  kepala  desa  dan stafnya  juga  sangat  tidak  memadai (dan sering dibayar terlambat).
4. Persatuan  dan  kesatuan  nagari menjadi  terpecah-pecah.  Tiap  desa ingin  punya  mesjid  sendiri,  sekolah dasar sendiri, pasar sendiri. Akibatnya  mesjid  nagari  menjadi lengang dan sering timbul perkelahian  untuk  memperebutkan hasil pasar Nagari.
Gusti  Asnan, Pemerintahan  Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi (Yogyakarta : Citra Pustaka, 2006), hlm. 264-266.
A. Baliak  ka  Nagari (Kembali  ke
Nagari)
Reformasi  melahirkan  kerangka regulasi dan institusional baru
desentralisasi  dan  otonomi  desa  yakni keluarnya  UU  No.22/1999.  UU  ini memang  tidak  mengenal  desentralisasi untuk  desa  tetapi  telah  memberikan pengakuan  terhadap  keragaman  dan keunikan  desa  atau  dengan  kata  lain sebagai self-governing  community yang tentu saja merupakan manifestasi terhadap makna “ istimewa ” dalam Pasal 18  UUD  1945.  Desentralisasi  telah mendorong bangkitnya identitas lokal di daerah,  karena  selama  Orde  Baru identitas  politik  dihancurkan  dengan proyek  penyeragaman  ala  desa  Jawa. Bagi pemimpin dan masyarakat, identitas  diyakini  sebagai  nilai,  norma, simbol  dan  budaya  yang  membentuk harga  diri,  eksistensi,  pedoman  untuk mengelola  pemerintahan  dan  relasi sosial dan senjata untuk mempertahankan diri ketika menghadapi  gempuran  dari  luar  dan
Sumatera Barat telah kembali ke Nagari sejak 2000/2001. 11
Era  otonomi  daerah  ternyata juga memasuki kehidupan pemerintahan terendah. Desa yang selama ini dianggap  gagal  dalam  menjalankan misinya digugat beramai-ramai. pemerintah  daerah,  tokoh  masyarakat dan beberapa lembaga sosial- kemasyarakatan  seperti  LKAAM  dan MUI serta beberapa kalangan intelektual  menginginkan  keberadaan desa  dicabut  dan  diganti  dengan Nagari. 12
Pengalaman “ Kembali ke nagari ” di  Sumatera  Barat  merupakan eksperimentasi lokal membangun otonomi  desa.  Sumatera  Barat  adalah pelari terdepan bila dibandingkan
11 Sumarjono, dkk. op.cit., hlm. 88-90. 12 Op.cit. , hlm. 268-269.
dengan  daerah-daerah  lain.  Sumatera Barat  merupakan  daerah  yang  sangat unik dan eksotik dalam hal desentralisasi  dan  demokrasi  lokal karena  sejak  lama  orang  Minang  sudah mempunyai “ otonomi asli ” yang berbasis pada nagari. Kembali ke nagari pun  diharapkan  bisa  menyelesaikan sengketa-sengketa tanah yang
berhubungan  mengenai  tanah  ulayat  di nagari  Minangkabau  bisa  diselesaikan secara  adat  karena  pola  kepemilikan tanah  orang  Minang  yang  berbeda sehingga tidak segampang itu diselesaikan  dengan  hukum  pertanahan yang berlaku.

## SIMPULAN
Tanah  merupakan  unsur  penting di  pedesaan  karena  tanah  adalah  faktor penting  produksi  karena  itu  orang  bisa mati-matian  untuk  mempertahankan tanahnya.  Tanah  selain  sebagai  faktor produksi  juga  merupakan  suatu  simbol atau identitas dalam masyarakat Minangkabau yang dapat memperlihatkan ke-eksisan suatu kaum. Sehingga  tanah  di  Minangkabau  tidak dapat  diperjual  belikan,  tanah  sebagai harta  pusaka  hanya  bisa  sebagai  hak pakai agar tanah ini dapat dipergunakan dari  satu  generasi  ke  generasi  yang lainnya,  inilah  perbedaan  kepemilikan tanah  dalam  adat  Minangkabau  yang berbeda dengan daerah lain.
Tanah  pun  menjadi  perebutan dari  masa  ke  masa,  mulai  dari  masa Belanda  yang  berusaha  merombak kepemilikan  tanah  di  Minangkabau sampai Orde Lama yang mulai
mengembalikan  ke  Adat  lalu  berganti dengan Orde Baru  yang  mulai  merubah tatanan di Minangkabau dengan mengganti pemerintahan nagari menjadi desa.  Ketika  rezim  Orde  Baru  baru tumbang,  dan  kita  mulai  memasuki  era Reformasi.  Masyarakat  Minangkabau (Provinsi  Sumatera  Barat)pun  mulai
sadar  akan  identitas  budaya  mereka yang  mulai  berubah  sehingga  ini menjadi momentum untuk dilakukannya otonomi daerah dengan mengembalikan kembali budaya atau adat yang dijalankan masyarakat sebelumnya dengan  semboyan “ Baliak  Ka  Nagari ” . Ekspresi kegembiraan lepas dari kungkungan Orde Baru yang menghilangkan “ warisan keramat ” orang Minang. Masih panjang jalan dan masih banyak tindakan tegas, komitmen yang  bulat  yang  harus  dilaksanakan guna  merealisasikan  ide-ide  dasar  dari gerakan kembali ke nagari ini.

## DAFTAR PUSTAKA
A.A  Navis.  (1986). Alam  Takambang jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau . Jakarta: PT Grafiti Pers. Adrial Adli, (1997). “ Dinamika Perdagangan  Hasil  Bumi  di
Pesisir  Barat  Sumatera  Masa Kolonial (1870-1942) ” , Laporan
Penelitian. Padang: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Unand .
A.R. Brown, Radcliffe. (1952).
Structure and Function in Primitive Society. New York: The Free Press.
Azizah Etek, dkk. (2007). Koto Gadang Masa Kolonial. Yogyakarta:LkiS. Bambang Purwanto. (2005). “ Menelusuri  Akar  Ketimpangan dan  Kesempatan  Baru:  Catatan tentang Sejarah Perkebunan Indonesia ” dalam Jawa  Abad XX,  Perkebunan  dan  Dinamika
Pedesaan. Yogyakarta: Tim Sistem Perencanaan Penyusunan Program  dan  Pengajaran  (SP4) Jurusan  Sejarah  Fakultas  Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Booth,  Anne,  William  J.O ’ Mallay  dan Anna Weidemann. (1988). Sejarah Ekonomi Indonesia. Jakarta: LP3ES. Colombijn,  Freek. Paco-paco  (Kota)
Padang. Yogyakarta:  Ombak, 2006.
Dobbin,  Christine. Kebangkitan  Islam dalam  Ekonomi  Petani  yang Sedang Berubah,Sumatera Tengah, 1784-1874 . Jakarta: INIS,1992.
Graves,  Elizabeth  E.  (2007). Asal  usul Elite Minangkabau Modern: Respon terhadap Kolonial Belanda  Abad  XIX  /  XX . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Gusti  Asnan.  (2007). Memikir  Ulang Regionalisme  Sumatera  Barat Tahun 1950-an . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Gusti  Asnan.  (2006). Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi . Yogyakarta  :
Citra Pustaka.
Young,  Kenneth  R.  (1988). “ Sistem Tanam Paksa di Sumatera Barat: Stagnasi  Ekonomi  dan  Jalan Buntu  dalam  Politik ” dalam
Anne Booth et.al, Sejarah Ekonomi Indonesia . Jakarta: LP3ES. Kuntowijoyo.(1994). Metodologi Sejarah .  Yogyakarta:  PT  Tiara
Wacana. M.D.  Mansoer,  dkk.  (1970). Sedjarah Minangkabaoe.
Djakarta: Bharata. Marsden,  William.  (2008). Sejarah Sumatra. Jakarta:Komunitas Bambu.
Mochtar  Naim.  (1984). Merantau  Pola
Migrasi Suku Minangkabau. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Amran,  Rusli.  (1981). Sumatera  Barat Hingga Plakat Panjang. Jakarta: Sinar Harapan. Amran,  Rusli.  (1985). Sumatera  Barat Plakat  Panjang. Jakarta:  Sinar Harapan, 1985. Amran,  Rusli.  (1988). Sumatera  Barat “ Pemberontakan  Pajak  1908 ” .
Jakarta: PT. Gita Karya. Sabar. (2006). Kebijakan Beras Pemerintah Belanda di Sumatera  Barat  Tahun  1930- 1942. Padang: Andalas University Press.
Sartono  Kartodirdjo  dan  Djoko  Suryo.
(1991). Sejarah  Perkebunan  di Indonesia Kajian Sosial Ekonomi. Yogyakarta:  Adytia Madia.
Sumarjono,  dkk.  (2005). Transformasi Ekonomi-Politik Desa , Yogyakarta:APMD Press.