## Wajah Hukum

## Penerapan Mashlahah Mursalah Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara di Pengadilan Agama
M. Hasbi Umar 1* , Muhammad 2 , Warfian Saputra 3
1,2 Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,
3 Fakultas Hukum Universitas Batanghari
* Correspondence email: hasbi_umar@yahoo.com; muhamadpajambi@gmail.com; warfian.koebito@gmail.com
Abstrak .  Penggunaan mashlahah  mursalah sebagai  landasan  penetapan  hukum  dikalangan  ulama  masih  diperselisihkan  hingga terpecah menjadi dua golongan yaitu golongan yang menggunakan mashlahah mursalah dan golongan yang tidak menggunakan mashlahah  mursalah ,  namun  perbedaan  pendapat  itu  tidak  berpengaruh  kepada  hakim  peradilan  agama  di  Indonesia,  karena terdapat  beberapa  putusan  hakim  peradilan  agama  menerapkan mashlahah  mursalah sebagai  sandaran  pertimbangan  dalam putusannya.  Hal  ini  sebagaimana  terdapat  dalam  putusan  hakim  Pengadilan  Agama  Jambi  dalam  Perkara  Cerai  Gugat  Nomor 634/Pdt.G/2019/PA.Jmb, Dispensasi  Kawin Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Jmb, dan Isbat Nikah Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb . Hal ini  berdasarkan  beberapa  pertimbangan  hukum,  yaitu pertama, menggunakan mashlahah  mursalah sebagai  argumen  dan penalaran  hukum  berdasarkan  alat  bukti dan  fakta-fakta dipersidangan. Kedua, menghidari kemudharatan  yang sedang dihadapi oleh para pencari keadilan dengan tujuan untuk mencapai esensi syariat yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Kata Kunci : Mashlahah Mursalah; Pertimbangan; Kemudharatan; Pengadilan Agama.
Abstract. The use of mashlahah mursalah as a basis for legal determination among ulama is still disputed until it is divided into two  groups,  namely  the  group  that  uses  mashlahah  mursalah  and  the  group  that  does  not  use  mashlahah  mursalah,  but  the difference  of  opinion  has  no  effect  on  religious  judges  in  Indonesia,  because  there  are  several  decisions  of  religious  judges. Applying mashlahah mursalah as a basis for consideration in his decision. This is as stated in the decision of the Jambi Religious Court  judge  in  the  Divorce  Case  Number  634  /  Pdt.G  /  2019  /  PA.Jmb,  Marriage  Dispensation  Number  40  /  Pdt.P  /  2020  / PA.Jmb, and Isbat Nikah Number 14 / Pdt. P / 2017 / PA.Jmb. This is based on several legal considerations, namely first, using mashlahah  mursalah  as  argument  and  legal  reasoning  based  on  evidence  and  facts  in  court.  Second,  avoiding  the  harm  that seekers of justice are facing with the aim of achieving the essence of sharia, namely protecting religion, soul, mind, descent and property.

## Keywords: Mashlahah Mursalah; Consideration; Kemudharatan; Religious Court

## PENDAHULUAN
Penerapan mashlahah  mursalah sebagai  dalil-dalil  dalam  menetapkan  hukum  dikalangan  ulama  masih diperselisihkan  hingga  terpecah  menjadi  dua  golongan  yaitu  ada  golongan  mengakui mashlahah  mursalah sebagai dalil  dalam  menetapkan  hukum  dan  ada  golongan  yang  tidak  mengakui mashlahah  mursalah sebagai  dalil  dalam menetapkan  hukum, 1 namun perbedaan pendapat dikalangan  ulama tidak berdampak  kepada hakim peradilan agama di  Indonesia.  Karena  putusan  hakim  pengadilan  agama  masih  banyak  menggunakan  metode mashlahah  mursalah sebagai pijakan dalam pertimbangannya. 2
Hal  ini  sebagaimana  diaplikasikan  oleh  hakim  Pengadilan  Agama  Jambi  dalam  menerapkan mashlahah mursalah sebagai pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara yang diajukan kepadanya. Ada beberapa putusan hakim Pengadilan Agama Jambi menggunakan mashlahah mursalah sebagai pertimbangan hukum dalam putusannya, seperti  dalam  Perkara  Cerai  Gugat  dengan  Nomor  634/Pdt.G/2019/PA.Jmb,  Dispensasi  Kawin  dengan  Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Jmb, dan Isbat Nikah dengan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb.
Oleh  karena  itu,  penulis  merasa  tertarik  untuk  menganalisa  putusan  hakim  Pengadilan  Agama  Jambi  yang menggunakan mashlalah  mursalah dalam  putusannya  terhadap  perkara  Cerai  Gugat  dengan  Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Jmb,  Dispensasi  Kawin  dengan  Nomor  40/Pdt.P/2020/PA.Jmb,  dan  Isbat  Nikah  dengan  Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb.  Pertanyaan  kemudian  adalah pertama, bagaimana  hakim  Pengadilan  Agama  Jambi menerapkan mashlahah  mursalah dalam  putusannya. Kedua, apa  faktor  penyebab  hakim  menggunakan mashlahah mursalah sebagai pertimbangan hukum dalam putusannya.

## METODE
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  penelitian  kualitatif,  karena  penelitian  kualitatif merupakan  bentuk  sebuah  penelitian  yang  dapat  mendeskripsikan  sebuah  kondisi  dalam  suatu  konteks  secara
1 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih, (Cet. 11, Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 111-115
2 Abdul Manan, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 13
M. Hasbi Umar et al, Penerapan Mashlahah Mursalah Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara di  Pengadilan Agama
mendetail  dan  mendalam  tentang  fenomena  yang  terjadi  di  lapangan  studi,  sehingga  penelitian  ini  merupakan lapangan  ( field research)  karena  penulis  terjun  ke  lapangan  untuk  mewawancarai  hakim  Pengadilan  Agama  Jambi yang mengadili perkara tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu mendiskripsikan putusan hakim yang menerapkan mashlahah  mursalah, kemudian  putusan  tersebut  dianalisa  dari  data-data  hasil  wawancara  dan  prinsip- prinsip yang terdapat dalam mashlahah mursalah, yaitu maqashid syari’ah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Mashlahah Mursalah
Untuk memahami kata mashlahah mursalah, akan diartikan satu persatu yang diawali dari kata mashlahah yang berarti  manfaat  atau  terlepas  dari  kerusakan  sedangkan  kata mursalah diartikan  terlepas  dan  bebas  dari  keterangan yang  menunjukkan  boleh  atau  tidaknya  sesuatu  itu  dilakukan. 3 Maka  berdasarkan  arti  dua  kata  tersebut  dapat dipahami  bahwa mashlahah  mursalah menurut  istilah  ulama  ushul  ialah  kemashlahatan  itu  tidak  diwujudkan  dalam bentuk hukum oleh syari’ dan tidak ada dalil syara’ yang mengakui atau tidaknya kemashlahatan itu. 4 Menurut Abdul Karim Zaidan sebagaimana dikutip oleh Romli yang mengemukan bahwa:
اَّشلا  ِ صُنَي ْمَل ُحِلاَصَم اَه ِراَبِتْعِا ىَلَع َلا َواَهِئاَغْلِا ىَلَع ُع ِر
“Mashlahah  mursalah adalah  mashlahat  yang  tidak  disebutkan  oleh  nas  baik  penolakannya  maupun pengakuannya ” . 5
Sehingga menurut Hasbi ash-Shiddieqy sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan menyatakan:
“mashlahah mursalah dapat digunakan sebagai dalil hukum kalau mashlahah mursalah itu merupakan mashlahah haqiqiyah yang diakui dan dipandang maslahat oleh ahlul halli wal aqdi bahwa hukum yang dihasilkan itu betul- betul mendatangkan manfaat bagi umat manusia dan benar-benar menolak kemudharatan dari manusia”. 6
Mashlahah  mursalah merupakan  kemaslahatan  yang  mempunyai  tujuan  yang  sama  dengan  syara’  untuk menciptakan  kemaslahatan  bagi  manusia  serta  menghindari  dari  kemudharatan. 7 Penggunaan mashlahat  mursalah sebagai landasan dalam menetapkan hukum harus berdasarkan tujuan syara’ dan tidak berdasarkan hawa nafsu belaka. Adapun tujuan syara’ adalah menjaga agama ( al-din ), jiwa ( al-nafs ), akal ( al-aql ), keturunan ( al-nasl ) dan harta ( al- mal ). Maka  untuk menetapkan  hukum  harus  mencerminkan kelima aspek tujuan syara’ serta menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara’ tersebut. 8

## Pertimbangan Hukum Sebagai Dasar Putusan Hakim
Adapun  yang  dimaksud  dengan  pertimbangan  hukum  pada  dasarnya  merupakan  sebuah  landasan  bagi  hakim untuk  memutuskan  perkara  yang  diajukan  kepadanya.  selain  pertimbangan  hukum  memuat  dasar,  alasan  dan pertimbangan  yang  logis-rasional,  namun  pertimbangan  hukum  juga  memuat  pertimbangan  lain  yang  berupa penafsiran  maupun  kontruksi  hukum  bagi  hakim  dalam  menghadapi  sengketa  yang  sedang  diadilinya.  Hendaknya uraian pertimbangan hukum disusun secara sistematis dan komprehensif. 9
Sehingga pertimbangan  hukum merupakan serangkaian dari seluruh tahapan berpikir dari  perkara yang diadili guna untuk mendapatkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Sehingga dengan begitu para pencari keadilan akan memahami dan mengetahui pendapat hakim dalam memutus perkara tersebut. 10
Pertimbangan  hukum  bagi  hakim  bukan  hanya  saja  kepada  pencari  keadilan,  tetapi  juga  kepada  Tuhan  Yang Maha Esa. Hakim bertanggung jawab atas putusan dan penetapan yang dibuatnya,  tanggung jawab ini akan menjadi perubahan terhadap integritas hakim dalam memutuskan suatu perkara akan berdampak kepada kepercayaan masyarat
3 Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh, (Cet Ke-3, Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 88
4 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih, Op.cit., hlm. 110
5 Romli AS, Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 198
6 Abdul Manan, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Op.cit., hlm. 178-179
7 Ibid.
8 Ahmad  Qorib  dan  Isnaini  Harahap, Penerapan  Maslahah  Mursalah  Dalam  Ekonomi  Islam, Jurnal Analytica  Islamica, Vol. 5, No. 1, 2016, hlm. 57
9 M. Natsir Asnawi, Hukum Acara Perdata  (Teori, Praktek dan Permasalahannya di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama), (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 493-494
10 Sunarto, Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata, Op.cit., hlm. 204

## M. Hasbi Umar et al, Penerapan Mashlahah Mursalah Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara di  Pengadilan
Agama
kepada  lembaga  peradilan.  Tentunya  juga  didukung  oleh  argumen  hukum  yang  baik  dan  benar  bagi  hakim  dalam memutuskan perkara tersebut. 11
Menurut M. Yahya Harahap sebagaimana dikutip oleh Tim Majalah Peradilan Agama yang menyatakan:
“Pertimbangan hukum merupakan unsur pertama sebuah putusan. Untuk itu, hakim harus paham bagaimana cara dan  metode  membuat  pertimbangan  hukum  yang  baik  dan  argumentatif.  Selain  itu,  perlu  ada  pembaharuan  cara berpikir hakim dalam menyelesaikan perkara perdata disesuaikan dengan perkembangan hukum yang ada”. 12
Maka  atas  dasar  pendapat  tersebut  di  atas,  penulis  memandang  pentingnya  pertimbangan  hukum  sehingga menjadi  “unsur  pertama  sebuah  putusan”.  Oleh  karena  itu,  hakim  dalam  merumuskan  dan  membuat  konsep  sebuah putusan harus beritegritas dan cerdas sehingga rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bisa dirasakan oleh para pencari keadilan.

## Penerapan Mashlahah Mursalah Sebagai Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jambi
Pada  prinsipnya mashlahat  mursalah merupakan  sesuatu  yang  baik  menurut  akal  dengan  pertimbangan  dapat mewujudkan  kebaikan  atau  menghidarkan  keburukan  bagi  manusia. 13 Prinsip-prinsip  ini  diterapkan  oleh  hakim Pengadilan Agama Jambi dalam pertimbangan hukumnya.
Berikut  ini  pertimbangan  hakim  Pengadilan  Agama  Jambi  yang  menerapkan  metode mashlahah  mursalah dalam putusannya, adalah sebagai berikut:

## Perkara Cerai Gugat dengan Nomor 634/Pdt.G/2019/PA.Jmb
Adapun  duduk  perkara  singkat,  seorang  istri  mengajukan  perkara  cerai  gugat  ke  Pengadilan  Agama  Jambi terhadap  suaminya.  Dalam  gugatan  tersebut,  pihak  istri  disebut  sebagai  penggugat  dan  pihak  suami  disebut  pihak tergugat,  adapun  dalil  hukumnya  adalah  rumah  tangga  antara  penggugat  dengan  tergugat  pernah  bercerai  dan  rujuk kembali  pada  tanggal  23  Mei  2016,  namun  sejak  bulan  November  2016  rumah  tangga  penggugat  dengan  tergugat tidak  berjalan  rukun  dan  harmonis  lagi  disebabkan  antara  penggugat  dengan  tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran  terus  menerus  yang  mengakibatkan  tergugat  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap penggugat dan tergugat juga mengusir penggugat dari rumah kediaman bersama. 14
Dalam  pemeriksaan  perkara,  pihak  penggugat  hadir  sendiri  dipersidangan  sedangkan  pihak  tergugat  telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya hingga agenda pembuktian sehingga pihak tergugat tidak dapat didengar tanggapannya. 15
Bahwa  selama  proses  persidangan  majelis  hakim  telah  berupaya  untuk  menasehati  supaya  tidak  melanjutkan gugatannya namun pihak penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat. Sehingga proses persidangan tetap belanjut, bahkan ke tahap pembuktian dan alat bukti yang diajukan oleh pihak penggugat berupa alat bukti surat dan alat bukti saksi. 16
Menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi dalam pertimbangan hukum menyatakan:
“Bahwa usaha perdamaian tidak dapat dilakukan karena tergugat tidak hadir di persidangan dan mediasi pun  tidak dapat  dilaksanakan,  namun  pengadilan  telah  memberi  nasehat  secukupnya  kepada  penggugat  agar  bersabar  dan menangguhkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk mengajukan perceraian. Sedangkan kehadiran pihak tergugat tidak menjadi halangan yang sah sebab pihak tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut”. 17
Majelis hakim kemudian mempertimbangkan berdasarkan gugatan penggugat dan alat bukti yang diajukan baik oleh pihak penggugat  saling menguatkan antara  satu dengan lainnya. Maka majelis  hakim berkesimpulan  atas fakta- fakta dipersidangan menyatakan:
11 Syarif Mappiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 10-11
12 Majalah Peradilan Agama, Menyorot Mahkota Hakim Peradilan Agama, Op.cit , hlm. 9-10
13 Hendri  Hermawan  dan  Mashudi, Al-Maslahat  Al-Mursalah  Dalam  Penentuan  Hukum  Islam, Jurnal  Ilmiah  Ekonomi Islam, 4 (01), 2018, hlm 66 dipublikasikan di http://dx.doi.org/10.29040//jiei.v4i1.140
14 Berdasarkan salinan putusan perkara dengan nomor 634/Pdt.G/2019/PA.Jmb.
15 Berdasarkan Berita Acara Pesidangan perkara dengan nomor 634/Pdt.G/2019/PA.Jmb.
16 Berdasarkan Berita Acara Pesidangan perkara dengan nomor 634/Pdt.G/2019/PA.Jmb.
17 Pertimbangan Majelis Hakim dalam salinan putusan putusan perkara dengan nomor 634/Pdt.G/2019/PA.Jmb.

## M. Hasbi Umar et al, Penerapan Mashlahah Mursalah Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara di  Pengadilan
Agama
“bahwa rumah tangga penggugat dengan Tergugat betul-betul tidak dapat untuk bersatu lagi sebagaimana layaknya suami  isteri  yang  rukun  dan  damai  serta  harmonis,  dengan  demikian  tidak  adanya  harapan  akan  hidup  rukun kembali  lagi  dalam  rumah  tangga  penggugat  dan  tergugat  dinyatakan  terbukti  secara  sah,  sering  melakukan kekerasan dalam rumah tangga, memukul, dan menyakiti badan jasmani penggugat”. 18
Berdasarkan hal tersebut, mejelis hakim menilai  tujuan perkawinan yang diatur dalam Islam maupun Undang- Undang  dalam  rumah  tangga  penggugat  dengan  tergugat  telah  kehilangan  makna  dan  oleh  karenanya  demi kepentingan  bersama  lebih  patut  dibubarkan.  Sebab  apabila  dipaksakan  untuk  mempertahankannya  maka  diduga  hal tersebut  akan  menimbulkan mafsadat yang  lebih  besar  dari  pada  mashlahatnya,  padahal  menolak madsadat lebih utama  daripada  mencapai  mashlahatnya  sebagaimana  kaidah  fiqh  yang  menjadi  pertimbangan  majelis  hakim  yang berbunyi:
ُم ِدِس اَفَمْل ا ُأ  ْرَد

## ِحِلاَصَمْل ا ِبْلَج ىَلَع ٌمَّدَق
“Menolak kemudaratan lebih didahulukan daripada memperoleh kemashlahatan”.

## Perkara Dispensasi Kawin dengan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Jmb
Adapun duduk perkara singkat, suami istri mengajukan perkara dispensasi kawin ke Pengadilan  Agama Jambi untuk  anaknya.  Dalam  permohonan  tersebut,  sepasang  suami  istri  tersebut  disebut  pemohon,  kemudian  pemohon mengajukan  dispensasi  kawin  untuk  anaknya  dengan  dalil  bahwa  anak  pemohon  berencana  mau  menikah  dengan seorang perempuan, namun usia  anak pemohon belum mencapai 19 tahun sehingga maksudnya tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama. 19
Dalam  pemeriksaan  perkara,  pemohon  datang  menghadap  sendiri  ke  persidangan,  kemudian  majelis  hakim berupaya  untuk  menasehati  dan  memberi  pandangan  kepada  pemohon,  anak  pemohon  yang  dimintakan  dispensasi kawin,  calon  istri,  dan  orang  tua  calon  istri  untuk  memahami  dampak  perkawinan  dibawah  umur,  yaitu  tentang kemungkinan  terjadi  kesulitan  pembiayaan  dalam  kehidupan,  potensi  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dalam rumah  tangga,  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  serta  belum  siap  organ  reproduksi  anak.  namun  upaya  yang  telah dilakukan  oleh  majelis  hakim  tersebut  tidak  berhasil  karena  pemohon  tetap  pada  permohonannya,  bahkan  pemohon telah mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut. 20 Majelis hakim Pengadilan Agama Jambi dalam pertimbangan hukum menyatakan:
“Bahwa  majelis  hakim  telah  memberikan  nasihati  pemohon,  anak  pemohon  yang  dimintakan  dispensasi  kawin, calon istri, dan orang tua calon istri, namun pemohon dan anak pemohon tetap dengan permohonannya dan majelis telah menimbang alat bukti yang diajukan oleh pemohon dan keterangan dari orang tua calon suami, kesemuanya menguat pemohonan pemohon”. 21
Majelis hakim kemudian mempertimbangkan bahwa anak pemohon sudah sangat berkeinginan untuk menikah, sudah  berpacaran  dengan  calon  istri  dan  pernah  melakukan  hubungan  layaknya  suami  istri.  Sehingga  majelis  hakim berpandangan  perlu  segera  dinikahkan  supaya  menghidari  perbuatan  tersebut  terulang  lagi.  Pendapat  majelis  hakim sesuai dengan Firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surah Al-Nur ayat 32:
َي َءآ َرَقُفا ْوُن ْوُكَّي  ْنِا ْمكِئآَمِا َو ْمُكِداَبِع  ْنِم َنْي ِحِلَّصلا َو ْمُكْنِم ىَماَيَ ْلاا اوُحِكْنَا َو ٌمْيِلَع ٌعِسا َو ُالله َو ِهِلْضَف  ْنِم ُالله ُمِهِنْغ
“dan  kawinkanlah  orang-orang  yang  sedirian  diantara  kamu,  dan  orang-orang  yang  layak  (berkawin)  dari hamba-hamba  sahayamu  yang  lelaki  dan  hamba-hamba  sahayamu  yang  perempuan.  jika  mereka  miskin  Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.
Dalam hal ini hakim juga mengemukan Qaidah Fiqhiyah sebagai berikut:
ِحِلاَصَمْل ا ِبْلَج ىَلَع ٌمَّدَقُم ِدِس اَفَمْل ا ُأ  ْرَد
18 Kesimpulan Majelis Hakim dalam salinan putusan putusan perkara dengan nomor 634/Pdt.G/2019/PA.Jmb.
19 Salinan Penetapan dengan Perkara Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Jmb.
20 Salinan Penetapan dengan Perkara Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Jmb.
21 Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Jmb.
M. Hasbi Umar et al, Penerapan Mashlahah Mursalah Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara di  Pengadilan Agama
“Menolak kemudaratan lebih didahulukan daripada memperoleh kemashlahatan” .

## Perkara Isbat Nikah dengan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb
Adapun  duduk  perkara  singkat,  suami  istri  mualaf  mengajukan  perkara  permohon  isbat  nikah  ke  Pengadilan Agama Jambi. Dalam permohonan tersebut, suami istri tersebut disebut pemohon, adapun dalil yang dikemukan oleh pemohon  adalah  bahwa  pemohon  pada  tanggal  27  Desember  2014  telah  melangsungkan  pernikahan  menurut  agama Budha,  namun  pernikahan  pemohon  tersebut  tidak  mendapatkan  petikan  surat  nikah.  Kemudian  pada  tanggal  17 Oktober  2016  pemohon  telah  memeluk  agama  Islam  sehingga  pemohon  mengajukan  permohonan  isbat  nikah  ke Pengadilan Agama Jambi. 22
Dalam  pemeriksaan  perkara,  pemohon  datang  menghadap  sendiri  ke  persidangan  dan  pemohon  telah mengajukan  alat  bukti  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya  tersebut.  Adapun  alat  bukti  yang  diajukan  oleh pemohon  telah  memenuhi  syarat  formal  dan  materiil  pembuktian.  Kemudian  majelis  hakim  dalam  pertimbangan hukum menyatakan:
“Bahwa pemohon telah memeluk agama Islam terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2016 pernyataan masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, maka permohonan isbat nikah pemohon menjadi kewenangan absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya”. 23
Majelis hakim Pengadilan Agama Jambi dalam mempertimbangan hukum menyatakan:
“Bahwa  pernikahan  yang  dilakukan  berdasarkan  agama  Budha  tidak  perlu  melakukan  nikah  ulang  karena pernikahan  tersebut  tetap  sah  dan  tidak  perlu  lagi  nikahnya  diperbaharui  dengan  pernikahan  menurut  tata  cara agama Islam. Pandangan majelis hakim ini merujuk kepada praktik pelaksanaan pada masa Nabi Muhammad SAW telah  banyak  suami  isteri  yang  masuk  Islam  dan  Nabi  Muhammad  SAW  telah  mengesahkan  pernikahan  mereka sebelum  masuk  Islam  dengan  taqrir-nya  (persetujuannya),  tanpa  menanyakan  lagi  syarat-syarat  nikah  menurut Islam  kepada  mereka.  Selain  itu,  majelis  hakim  mengutip  pendapat  Imam  Asy-Syafii  (Al-Umm  5:48)  yang berbunyi Apabila ada suami istri yang musyrik, atau penyembah berhala, atau orang Arab beragama Majusi, atau non-Arab yang bukan Bani Israil dan beragama Yahudi atau Nasrani, atau agama musyrik apapun, dan dia bukan Bani Israil, kemudian salah satu masuk Islam, sementara yang lain masih beragama sebelumnya, dan telah terjadi hubungan badan, maka (ketika salah satu masuk Islam) sang suami tidak lagi boleh melakukan hubungan badan dengan istrinya. Dan status nikahnya menggantung selama masa iddah”. 24
Selain itu, Majelis hakim juga mengemukan pendapat Imam Asy-Syafi’i yang berbunyi:
“Jika istri atau suami menyusul masuk Islam, sebelum masa iddah selesai maka status pernikahannnya tidak batal. Namun  jika  dia  baru  menyusul  masuk  Islam  setelah  masa  iddah  selesai  maka  ikatan  pernikahan  telah  putus. Putusnya ikatan pernikahan ini statusnya fasakh dan bukan talak”. 25
Berdasarkan  pendapat  Asy-Syafii  tersebut  di  atas,  majelis  hakim  berkesimpulan  pernikahan  non  muslim  yang menjadi  mualaf  tetap  sah  dan  tidak  perlu  melakukan  nikah  ulang.  Melakukan  nikah  ulang  justru  menciptakan kekacauan  hukum  terkait  dengan  status  pemohon.  Namun  majelis  hakim  mendapatkan  agama  yang  tertulis  di  Kartu Tanda  Penduduk  masih  agama  Budha,  maka  dalam  hal  ini  majelis  hakim  berijtihad  hukum  dengan  tujuan  untuk memberikan jalan kemudahan serta menghilangkan kesulitan bagi Pemohon. Dalam hal ini majelis hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

## ِحِلاَصَمْل ا ِبْلَج ىَلَع ٌمَّدَقُم ِدِس اَفَمْل ا ُأ  ْرَد
“Menolak kemudaratan lebih didahulukan daripada memperoleh kemashlahatan” .
Atas  dasar  ketiga  pertimbangan  hukum  di  atas,  hakim  Pengadilan  Agama  Jambi  dalam  memutuskan  Perkara Cerai  Gugat  Nomor  634/Pdt.G/2019/PA.Jmb,  Dispensasi  Nikah  Nomor  40/Pdt.P/2020/PA.Jmb  dan  Isbat  Nikah
22 Salinan Penetapan dengan Perkara Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb.
23 Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb.
24 Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb
25 Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb
M. Hasbi Umar et al, Penerapan Mashlahah Mursalah Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara di  Pengadilan Agama
Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb dengan pertimbangan mashlahah mursalah sebagai argumen dan penalaran hukum atas perkara yang diadilinya.

## Faktor Penerapan Mashlahah Mursalah Sebagai Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jambi
Faktor-faktor yang melatar belakangi penerapan mashlahah mursalah sebagai pertimbangan hakim Pengadilan Agama  Jambi  adalah  untuk  menghidari  hal-hal  yang  menimbulkan  kemudharatan  yang  sedang  dihadapi  oleh  para pencari  keadilan. Hal  ini sebagaimana terdapat dalam putusan  hakim Pengadilan  Agama Jambi Perkara Cerai Gugat Nomor  634/Pdt.G/2019/PA.Jmb,  Dispensasi  Nikah  Nomor  40/Pdt.P/2020/PA.Jmb  dan  Isbat  Nikah  Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb.
Adapun kemudharatan yang dihadapi para pencari keadilan adalah sebagai berikut :

## Kemudharatan Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Berdasarkan Perkara Cerai Gugat dengan  Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Jmb yang diajukan  oleh seorang  wanita, dengan berdalil bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat pernah bercerai dan rujuk kembali pada  tanggal  23  Mei  2016,  namun  sejak  bulan  November  2016  rumah  tangga  penggugat  dengan  tergugat  tidak berjalan  rukun  dan  harmonis  lagi  disebabkan  antara  penggugat  dengan  tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran  terus  menerus  yang  mengakibatkan  tergugat  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap penggugat dan tergugat juga mengusir penggugat dari rumah kediaman bersama. 26
Sehingga  Ketua  Mejelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Jambi  berpendapat  dalam  perkara  cerai  gugat  dengan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Jmb:
“Bahwa  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  karena  sikap  tergugat  yang  kasar  dan  sering  melakukan kekerasan  dalam  rumah  tangga,  memukul,  dan  menyakiti  badan  jasmani  penggugat.  Bahwa  sikap  tergugat  sudah tidak  mencerminkan  sebagai  seorang  suami  yang  baik  dan  bertanggung  jawab  yang  seharusnya  memberikan perlindungan dan ketenangan terhadap penggugat sebagai seorang istri”. 27
Maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah rumah tangganya dipandang tidak layak untuk dipertahankan lagi, mempertahankan rumah tangga dipandangkan akan mendatangkan kemafsadatan (keburukkan) yang lebih besar daripada mashlahatnya. Maka perceraian merupakan jalan keluar untuk menghidari kemudharatan yang dihadapi oleh pihak istri yang telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, apabila diteruskan akan membahayakan keselamatan dan  jiwa  ( al-nafs )  pihak  istri  tersebut.  Karena  syariat  Islam  sangat  menghargai  nyawa  seseorang, 28 meskipun perceraian  merupakan  sesuatu  perbuatan  halal  yang  mempunyai  prinsip  dilarang  oleh  Allah  SWT. 29 Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW, bersabda:

## َلَحْلا  َضَغْبَأ ْ َلََّلا ُالله ىَلِل ِلِ
“Sesuatu  perbuatan  halal  yang  paling  dibenci  oleh  Allah  adalah  talak/perceraian”. (Riwayat  Abu  Dawud,  Ibn Majah, dan Al-Hakim).
Maka  perceraian  dalam  hukum  Islam  tidak  dapat  dihindari,  sebab  bermacam-macam  dinamika  rumah  tangga manusia tidak kekal sifatnya, meskipun tujuan perkawinan adalah hendak mambangun rumah tangga yang kekal dan bahagia. 30

## Kemudharatan Dari Perbuatan Zina
Berdasarkan  Perkara  Dispensasi  Nikah  Nomor  40/Pdt.G/2020/PA.Jmb,  bahwa  antara  seorang  laki-laki  dan perempuan  berkeinginan  untuk  menikah,  karena  antara  keduanya  telah  menjalin  hubungan  telah  lama,  bahkan keduanya  telah  melakukan  hubungan  layaknya  suami  istri  namun  perkawinannya  terhalang  oleh  batas  umur  belum
26 Berdasarkan salinan putusan perkara dengan nomor 634/Pdt.G/2019/PA.Jmb.
27 Wawancara dengan Ketua Majelis atas nama Adwar, pada tanggal 02 Juni 2020
28 Islam  sangat  menghargai  nyawa  seseorang  dengan  adanya  acaman  qishash  menjadi  jaminan  bahwa  tidak  boleh menghilangkan nyawa dalam surat al-Maidah ayat 32 dan surah al-Baqarah ayat 179 (lihat di Ahmad Sarwat, Maqashid Syariah, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 59)
29 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 73
30 Boedi  Abdullah dan  Beni  Ahmad Saebani, Perkawinan  Perceraian  Keluarga Muslim, (Bandung:  Pusaka Setia, 2013), hlm. 60

## M. Hasbi Umar et al, Penerapan Mashlahah Mursalah Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara di  Pengadilan
Agama
mencapai umur 19 tahun  sebagaimana  ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan  Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Maka  untuk mencegah  terjadinya perbuatan  zina lagi, maka hakim mengabulkan permohonan. 31 Supaya dapat melaksanakan  perkawinan  berdasarkan  syariat  Islam  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Ini  bertujuan untuk  menjaga  agama  ( al-din )  dan  menjaga  keturunan  ( al-nasl ).  Sebab  perkawinan  mempunyai  nilai  ibadah  dalam ajaran  agama  Islam,  sehingga  Pasal  2  KHI  menegaskan  bahwa  perkawinan  adalah  akad  yang  sangat  kuat  ( mitsqan ghalizhan ) untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. 32
Islam  mengatur  perkawinan  untuk  dapat  mengurangi  kemaksiatan,  baik  dalam  bentuk  penglihatan  maupun dalam bentuk perzinaan. 33 Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Isra’ Ayat 32:
ًلْيِبَس َءآَس َو ًةَش ِحَف َناَك ُهَّنِا ىَن ِ زلا ْوُب َرْقَت َلا َو
“dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk” .
Oleh karena itu, Islam mengatur perkawinan dan mengharamkan perzinaan untuk mewujudkan keturunan yang sehat  dan  bersih  dalam  suasana  yang  tentram  dan  damai. 34 Sebagaimana  Firman  Allah  SWT  dalam  Surah  An-Nisa’ Ayat 1:
ِساَّنلااَهُّيآَي َهَج ْو َزاَهْنِم  َقَلَخ َّوٍةَد ِحا َّو  ٍسْفَّن  ْنِ م  ْمُكَقَلَخ  ْيِذَّلا ُمُكَّب َر ا ْوُقَّتا
َالله اوُقَّت َو ًءآَسِن َوا ًرْيِثَك ًلااَج ِر اَمُهْنِم  َّثَب َوا
ِهِب َن ْوُلَءآَسَت ْيِذَّلا اًبْيِق َر مُكْيَلَع َناَك َالله َّنِا َماَح ْرَ ْلاا َو
“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya  Allah  menciptakan  isterinya;  dan  dari  pada  keduanya  Allah  memperkembang  biakkan  laki-laki  dan perempuan  yang  banyak.  dan bertakwalah  kepada  Allah  yang dengan  (mempergunakan) nama-Nya  kamu  saling meminta  satu  sama  lain,  dan  (peliharalah)  hubungan  silaturrahim.  Sesungguhnya  Allah  selalu  menjaga  dan mengawasi kamu” .

## Kemudharatan Dalam Administrasi
Dalam Perkara  Isbat Nikah dengan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb,  sepasang suami  istri telah memeluk agama dan  mengajukan  perkara  pengesahan  nikah  terhadap  perkawinan  sebelum  memeluk  agama  Islam  ke  Pengadilan Agama  Jambi.  Menurut  majelis  hakim  yang  mengadili  perkara  tersebut,  bahwa  berdasarkan  asas  personalitas keislaman,  seseorang  sudah  menjadi  mualaf  dapat  mengajukan  perkara  ke  Pengadilan  Agama 35 karena  Pengadilan Agama  bertugas  dan  berwenang  untuk  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara  tingkat  pertama  antara orang-orang yang beragama Islam. 36
Tetapi dokumen yang dilampirkan dalam bentuk kartu tanda penduduk, kolom agama masih beragama Budha. Sehingga majelis hakim berupaya untuk mencari solusi dan menyelesaikan permasalahan administrasi yang dihadapi oleh  sepasang  suami  istri  mualaf  tersebut.  Maka  hakim  melakukan  ijtihad  untuk  memberi  jalan  kemudahan  dan menghindari kesulitan yang dihadapi oleh para pencari dengan berpegang kepada kaidah fiqh 37 :
ِحِلاَصَمْل ا ِبْلَج ىَلَع ٌمَّدَقُم ِدِس اَفَمْل ا ُأ  ْرَد
“Menolak kemudaratan lebih didahulukan daripada memperoleh kemashlahatan” .
Ini bertujuan untuk menjaga kesucian ( mitsaqan galidzan ) aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. 38 Paling  tidak  ada  dua  hal,  yaitu  menjaga  keturunan  ( hifzb  al-nasl )  dan  menjaga  harta  ( hifzh  al-maal ).  Esensi  dari
31 Wawancara dengan Majelis Hakim atas nama Firdaus pada tanggal 28 Mei 2020
32 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Op.cit., hlm. 7
33 Ibid.
34 Agil Bahsoan, Mashlahah Sebagai Maqashid Al  Syariah (Tinjauan Dalam Perspekstif Ekonomi Islam) , Jurnal Inovasi, Vol. 8, No. 1, Maret 2011, hlm 117
35 Wawancara dengan hakim Anggota atas nama Sugian Noor pada tanggal 29 Mei 2020
36 Bunyi Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
37 Wawancara dengan hakim anggota atas nama M. Nasir pada tanggal 29 Mei 2020
38 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Op.cit., hlm. 26

## M. Hasbi Umar et al, Penerapan Mashlahah Mursalah Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara di  Pengadilan
Agama
pengesahan  nikah  adalah  untuk  mendapat  akta  nikah,  yang  dapat  digunakan  untuk  mengurus  akte  kelahiran  anak sebagai syarat administrasi di Kantor Catatan Sipil. 39 Selain itu, dengan adanya akta nikah maka masing-masing pihak dapat menggunakannya sebagai syarat administrasi bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk  mendapatkan  haknya. 40 Sebagaimana  ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)  KHI  yang  berbunyi  perkawinan  hanya  dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.

## SIMPULAN
Penerapan mashlahah mursalah sebagai penaran dan argumen hukum dalam putusan hakim Pengadilan Agama Jambi dalam  Perkara  Cerai  Gugat  Nomor 634/Pdt.G/2019/PA.Jmb,  Dispensasi  Nikah  Nomor  40/Pdt.P/2020/PA.Jmb dan  Isbat  Nikah  Nomor  14/Pdt.P/2017/PA.Jmb.  Ini  bertujuan  untuk  menghindari  kemudharatan  atau  kemafsadatan yang sedang dihadapi oleh para pencari keadilan untuk menjaga kelima aspek tujuan syara’, yaitu menjaga agama ( al- din ), jiwa ( al-nafs ), akal ( al-aql ), keturunan ( al-nasl ) dan harta ( al-mal ).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim, Bandung: Pusaka Setia, 2013 Agama, Majalah Peradilan, Menyorot Mahkota Hakim Peradilan Agama, Edisi 1, Mei 2013 Ali, Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006 AS, Romli, Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2017 Asnawi,  M.  Natsir, Hukum  Acara  Perdata  (Teori,  Praktek  dan  Permasalahannya  di  Pengadilan  Umum  dan Pengadilan Agama), Yogyakarta: UII Press, 2016 Bahsoan,  Agil, Mashlahah  Sebagai  Maqashid  Al  Syariah  (Tinjauan  Dalam  Perspekstif  Ekonomi  Islam) ,  Jurnal Inovasi, Vol. 8, No. 1, Maret 2011 Darmawati, Kewenangan Peradilan Agama, Jambi: Sulthan Thaha Press, 2010 Darmawan, Doni, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan” ,  dipublikasi  di  http://www.pta-jambi.go.id/11-artikel/3870-implementasi-peraturan-mahkamah- agung-ri-nomor-1-tahun-2016-tentang-prosedur-mediasi-di-pengadilan, akses 14 Mei 2020 Hermawan, Hendri dan Mashudi, Al-Maslahat Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4 (01), 2018, hlm 66 dipublikasikan di http://dx.doi.org/10.29040//jiei.v4i1.140 Manan, Abdul, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2017 Mappiasse, Syarif, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, Jakarta: Kencana, 2015 Qorib,  Ahmad  dan  Isnaini  Harahap, Penerapan  Maslahah  Mursalah  Dalam  Ekonomi  Islam, Jurnal Analytica Islamica, Vol. 5, No. 1, 2016 Sarwat, Ahmad, Maqashid Syariah, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019 Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh, Jilid 2, Cet. Ke-6, Jakarta: Kencana, 2011 Shidiq, Sapiudin, Ushul Fiqh, Cet Ke-3, Jakarta: Kencana, 2017 Sunarto, Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata, Cet. 3, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019 Wahhab Khallaf, Abdul, Ilmu Ushul Fikih, Cet. 11, Jakarta: Pustaka Amani, 2003
39 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e.
40 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Op.cit., hlm. 26