## EKSISTENSI LELANG TERHADAP BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN YANG HASILNYA DIMANFAATKAN UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL
Indra Agung Perdana Putra 1 , Anang Shophan Tornado 2
Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan indraagung1@gmail.com Fakultas Hukum Universitas lambung Mangkurat : anangtornado@gmail.com

## Abstract
The  findings  from  the  results  of  this  study  are  that  on  the  basis  of  the  procedure  the  use  of  evidence  of criminal  offenses  using  forest  areas  can  be  utilized  other  than  to  be  destroyed  but  by  auction.  For  the utilization of social interests can be without auction, but with the condition that must obtain permission from the  Chairman  of  the  local  District  Court.  Proof  of  criminal  use  of  forest  area  can  be  used  for  social purposes,  namely  in  the  form  of  evidence  of  findings  from  illegal  logging  originating  from  outside  the conservation  forest  and  utilized  for  public  interest  or  social  interests  in  three  activities,  namely,  a.  natural disaster relief assistance; b. Public infrastructure for the community; or c. Home and infrastructure facilities for the poor.
Keywords : Evidence, Auction, Forestry Crime.

## Abstrak
hasil  penelitian  ini  adalah  bahwa  pada  dasar  prosedur  pemanfaatan  barang  bukti  tindak  pidana penggunaan  kawasan  hutan  dapat  dimanfaat  selain  untuk  dimusnahkan  akan  tetapi  dengan  lelang.  Untuk pemanfaatan  kepentingan  sosial  dapat  tanpa  lelang  namun  dengan  syarat  harus  mendapat  izin  Ketua Pengadilan  Negeri  setempat.  Barang  bukti  tindak  pidana  penggunaan  kawasan  hutan  dapat  dimanfaatkan untuk  kepentingan  sosial  yaitu  berupa  barang  bukti  kayu  temuan  hasil  pembalakan  liar  yang  berasal  dari luar  hutan  konservasi  dan  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  publik  atau  kepentingan  sosial  pada  tiga kegiatan yaitu berupa, a. bantuan penanggulangan bencana alam; b. Infrastruktur umum bagi masyarakat; atau c. Infrastruktur rumah dan sarana prasarana bagi warga miskin.
Kata Kunci : Barang bukti, Lelang, Tindak pidana kehutanan.

## PENDAHULUAN
Permasalahan  barang  bukti  dari  tindak pidana penggunaan kawasan hutan atau illegal logging ini yang mana hasilnya dimanfaatkan untuk  kepentingan  sosial  menarik  untuk dikaji.  Barang  sitaan  yang  dijadikan  barang bukti,  misalnya  berupa  kayu  hasil  kejahatan pembalakan liar (illegal logging) yang dengan pertimbangan  sifatnya  cepat  rusak/busuk  dan biaya  penyimpanan  tinggi,  maka  pihak Kejaksaan yang menangani perkara memohon  barang  sitaan  tersebut  untuk dilelang.  Sesuai  dengan  barang  bukti  sitaan memerlukan  ijin  dari  Ketua  Pengadilan tempat  perkara  berlangsung  dan  uang  hasil lelang  dipergunakan  sebagai  bukti  dalam perkara  itu.  Dengan  demikian  berarti  kajian ini  menyangkut  hukum  formil  atau  hukum acara.
Dalam  kaitan  ini  karena  menyangkut soal  hukum  acara,  maka  hukum  acara  yang dipergunakan  di  dalam  pemeriksaan  kasus tindak  pidana  illegal  logging  di  pengadilan didasarkan pada KUHAP. Hal ini dikarenakan Undang  -  Undang  Kehutanan  tidak  ada mengatur  hukum  acara  tersendiri  sehingga hukum pembuktian yang dipergunakan adalah pembuktian yang ada dalam KUHAP.
Sistem  pembuktian  yang  dipergunakan adalah  pembuktian  negative  dimana  majelis hakim  dalam  kasus  ini  berpegang  pada ketentuan  Pasal  183  KUHAP.  Majelis  hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa didasarkan pada minimal dua alat bukti
ditambah  dengan  keyakinan  hakim  terhadap barang  bukti  dalam  tindak  pidana  illegal logging.  Sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 11  dan  Pasal  12  Keputusan  Jaksa  Agung  RI No.  KEP-089/J.A/1988  tentang  penyelesai barang  bukti,  yakni  apabila  dalm  suatu putusan  Pengadilan  terhadap  barang  bukti yang  dirampas  untuk  Negara  dapat  dilelang untuk di jadikan barang bukti dipengadilan.
Dalam  amar  putusannya,  majelis  hakim yang menyidangkan kasus ini tidak mengunakan alat bukti surat sebagai pertimbanganya,  selain  SKSHH  dan  DHH merupakan  alat  bukti  surat  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  187  huruf  b  KUHAP, yaitu surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  dan diperuntukan  bagi  pembuktian,  SKSHH  dan diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan yang berarti  mengenai  hal  yang  menjadi  tanggung jawab Kementerian Kehutanan.
Pengelolaan  barang  sitaan  selama  ini masih  menjadi  urusan  masing-masing  intansi penegakan  hukum.  Pada  pemeriksaan  di tingkat  penyidik,  barang  sitaan  disimpan  di kantor  Polisi  dan  setelah  diserahkan  kepada penuntut  umum.  Barang  sitaan  disimpan  di kantor  Kejaksaan  koordinasi  yang  terjadi hanya  dilakukan  secara  perorangan  antara penyidik  Polri  yang  menangani  perkara  dan penuntut umum, pada saat penyerahan berkas perkara  oleh  penyidik  Polri  yang  dilanjutkan penyerah  barang  bukti  pembalakan  liar (illegal logging).
Dalam  Undang  undang  No.  18  Tahun 2013  ini  setiap  orang  dilarang  melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak  sesuai  dengan  izin  atau  bahkan  tidak memiliki izin  pemanfaatan  hutan  dari  pejabat yang  berwenang,  memuat,  membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau  memiliki  hasil  penebangan  di kawasan  hutan  tanpa  izin,  mengangkut, menguasai,  atau  memiliki  hasil  hutan  kayu yang  tidak  dilengkapi  secara  bersama  surat keterangan  sahnya  hasil  hutan,  membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang,  membawa  alat-alat  berat  dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan  digunakan  untuk  mengangkut  hasil hutan  di  dalam  kawasan  hutan  tanpa  izin pejabat  yang  berwenang,  memanfaatkan hasil hutan  kayu  yang  diduga  berasal  dari  hasil pembalakan liar.
Rumusan  masalah  dalam  penulisan  tesis ini  adalah  sebagai  berikut  :bagaimanakah prosedur  pemanfaatan  barang  bukti  tindak pidana  penggunaan  kawasan  hutan  tanpa lelang  ?  dan  apakah  barang  bukti  tindak pidana  penggunaan  kawasan  hutan  dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial ?

## PEMBAHASAN

## PENYITAAN  UNTUK  MEMPEROLEH BARANG  BUKTI  TINDAK  PIDANA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
Dalam  kaitan  dengan  perkara  perusakan hutan untuk prosedur penyelesaian perkara
diatur  secara  tersendiri  dalam  UU  No.  18 Tahun  2013  sebagaimana  dituangkan  dalam Pasal  39.  Untuk  mempercepat  penyelesaian perkara perusakan hutan :
1. penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 60 (enam puluh) hari  sejak  dimulainya  penyidikan  dan  dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari; 2. dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut  umum  wajib  melakukan  penyidikan paling  lama  20  (dua  puluh)  hari  dan  dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari; 3. penuntut umum wajib melimpahkan perkara  ke  pengadilan  paling  lama  25  (dua puluh  lima)  hari  terhitung  sejak  selesai penyidikan;
4. untuk  daerah  yang  sulit  terjangkau  karena faktor  alam  dan  geografis  atau  transportasi dan  tingginya  biaya  dalam  rangka  penjagaan dan  pengamanan  barang  bukti,  terhadap barang bukti kayu cukup dilakukan penyisihan barang bukti yang disertai denganberita  acara  penyisihan  barang  bukti; dan
5. instansi  teknis  kehutanan  wajib  menunjuk ahli penguji dan pengukur kayu yang diminta penyidik dengan
mempertimbangkan kecepatan untuk penyidikan.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  39  UU No.18  Tahun  2013  di  atas  jelas  mengatur sendiri  yang  berbeda  dengan  KUHAP. Demikian pula halnya terkait dengan penyitaan barang bukti hasil tindak pidana
perusakan hutan diatur tersendiri sebagaimana dituangkan  dalam  Pasal  40  yang  berbunyi sebagai berikut :
(1) Penyidik  yang  melakukan  penyitaan barang  bukti  hasil  tindak  pidana  perusakan hutan,  baik  berupa  barang  bukti  temuan maupun barang bukti sitaan, wajib melakukan penyegelan  dan  membuat  berita  acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan yang sekurang-kurangnya memuat:
a. nama, kelompok jenis, sifat, dan jumlah;
b. keterangan  tempat,  jam,  hari,  tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
c. keterangan  mengenai  pemilik  atau  yang menguasai  kayu  hasil  pembalakan  liar; dan/ataud.tanda  tangan  dan  identitas lengkap pejabat penyidik yang melakukan penyitaan.
(2) Penyidik bertanggung jawab atas penyimpanan  barang  bukti  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di bawah penguasaannya.
(3) Penyidik  yang  melakukan  penyitaan barang  bukti  temuan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) wajib:
a. melaporkan dan meminta izin sita;
b. meminta  izin  peruntukan  kepada  ketua pengadilan  negeri  setempat  dalam  waktu paling  lama  3  x  24  (tiga  kali  dua  puluh empat)  jam  sejak  dilakukan  penyitaan; dan
c. menyampaikan  tembusan  kepada  kepala kejaksaannegeri setempat.
(4) Batas  waktu  pelaporan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (4),  untuk  daerah  yang sulit terjangkau karena faktor alam, geografis, atau  transportasi,  dapat  diperpanjang  menjadi paling lama 14 (empat belas) hari.
(5) Ketua pengadilan negeri wajib menerbitkan  atau  menolak  izin/persetujuan sita  yang  diajukan  oleh  penyidik  paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak permintaan diterima.
Dari  ketentuan  Pasal  40  UU  No.  18 Tahun  2013  ini  juga  menunjukkan  bahwa dalam  melakukan  penyitaan  barang  bukti perusakan  hasil  hutan  yang  dilakukan  oleh penyidik  diatur  secara  khusus  yang  berbeda dengan  KUHAP  kemudian  pihak  Ketua Pengadilan  juga  harus  segera  memberi persetujuan  sebagaimana  disebutkan  dalam ayat (5) di atas.
Dari  ketentuan  Pasal  40  UU  No.  18 Tahun  2013  ini  juga  menunjukkan  bahwa dalam  melakukan  penyitaan  barang  bukti perusakan  hasil  hutan  yang  dilakukan  oleh penyidik  diatur  secara  khusus  yang  berbeda dengan  KUHAP  kemudian  pihak  Ketua Pengadilan  juga  harus  segera  memberi persetujuan  sebagaimana  disebutkan  dalam ayat (5) di atas.
Agar  pelaksanaannya  harus  cepat  segera apabila  terlambat  diberi  sanksi  sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 UU No.  18 Tahun 2013 :
Setiap  pejabat  yang  tidak  melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal  39,  Pasal  40,  dan  Pasal  41  dikenai sanksi  administratif  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.tembusan kepada kepala kejaksaan negeri setempat. Ada  kecenderungan  dalam  penyitaan  pada perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  dan/atau Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  ,  terdapat benda sitaan yang kemudian dijadikan barang bukti  berupa  harta  kekayaan  (lihat  definisi Harta  Kekayaan  menurut  UU  TPPU)  yang terdiri  dari  beragam  aset  bernilai  ekonomi tinggi,  seperti  :  kendaraan  (motor  /  mobil mewah), tanah dan/atau bangunan, apartemen, lahan  pertanian/peternakan,  pabrik,  Stasiun Pengisian  Bahan  Bakar  Umum  (SPBU)  dan sebagainya  hingga  saat  ini  belum  optimal dalam  pengelolaannya.  Belum  lagi  masa penyimpanan  benda  sitaan  pada  tahap penyidikan sampai dengan perkara berkekuatan  hukum  tetap  (inkracht)  akan berlangsung  lama,  sehingga  pada  tahap eksekusi  barang  bukti/barang  rampasan  yang masih  disimpan  dapat  mengalami  kerusakan, baik  fisik  maupun  fungsinya.  Kondisi demikian  akan  sangat  berpengaruh  terhadap rentannya  penurunan  nilai  dari  suatu  barang bukti  apabila  dilelang  dikemudian  hari  yang mana uang hasil dari pelelangannya disetor ke kas negara.

## PEMANFAATAN BARANG
BUKTI TINDAK

## PIDANA PENGGUNAAN
KAWASAN HUTAN TANPA LELANG
Secara  terminologi  ada  beberapa  istilah yang  terkait  dengan  barang  bukti  tindak pidana, antara lain :
1. Benda sitaan negara (basan);
2. Harta kekayaan;
3. Barang rampasan negara (baran).
yang  maknanya  secara  filosofi  dan  legalistik formil  sudah  diketahui  untuk  kepentingan guna  proses  penyelesaian  pidana,  sebagai barang  bukti  akan  diperlakukan  sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
Pasal  41  UU  No.  18  Tahun  2013  yang menentukan  :  Ketua  pengadilan  negeri setempat,  dalam  waktu  paling  lama  7  (tujuh) hari  setelah  menerima  permintaan  penyidik sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  40  ayat (3), wajib menetapkan peruntukan pemanfaatan  barang  bukti.  Karena  ketentuan Pasal  40  ayat  (3)  UU  No.  18  Tahun  2013 tersebut  diperintahkan  kepada  Penyidik  yang melakukan  penyitaan  barang  bukti  temuan wajib untuk :
a. melaporkan dan meminta izin sita;
b. meminta  izin  peruntukan  kepada  ketua pengadilan  negeri  setempat  dalam  waktu paling  lama  3  x  24  (tiga  kali  dua  puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan; dan c. menyampaikan  tembusan  kepada  kepala kejaksaan negeri setempat.
Ada  kecenderungan  dalam  penyitaan pada perkara Tindak Pidana Korupsi dan/atau Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  ,  terdapat benda sitaan yang kemudian dijadikan barang
bukti  berupa  harta  kekayaan  (lihat  definisi Harta  Kekayaan  menurut  UU  TPPU)  yang terdiri  dari  beragam  aset  bernilai  ekonomi tinggi,  seperti  :  kendaraan  (motor  /  mobil mewah), tanah dan/atau bangunan, apartemen, lahan  pertanian/peternakan,  pabrik,  Stasiun Pengisian  Bahan  Bakar  Umum  (SPBU)  dan sebagainya  hingga  saat  ini  belum  optimal dalam  pengelolaannya.  Belum  lagi  masa penyimpanan  benda  sitaan  pada  tahap penyidikan sampai dengan perkara berkekuatan  hukum  tetap  (inkracht)  akan berlangsung  lama,  sehingga  pada  tahap eksekusi  barang  bukti/barang  rampasan  yang masih  disimpan  dapat  mengalami  kerusakan, baik  fisik  maupun  fungsinya.  Kondisi demikian  akan  sangat  berpengaruh  terhadap rentannya  penurunan  nilai  dari  suatu  barang bukti  apabila  dilelang  dikemudian  hari  yang mana uang hasil dari pelelangannya disetor ke kas  negara  sebagai  bentuk  pemulihan  aset (asset  recovery)  dan  menjadi  bagian  dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
Pada  satu  sisi,  terhadap  benda  sitaan  / barang  bukti  yang  mempunyai  nilai  ekonomi tinggi  itu  dibutuhkan  perlakuan-perlakuan khusus yang bertujuan untuk menjaga kondisi benda  sedemikian  rupa  sehingga  mendekati dengan  kondisi  ketika  benda  atau  barang tersebut  disita  atau  diserahkan.  Perlakuan- perlakuan  khusus  itu  diantaranya  dengan menyediakan ruang penyimpanan dan perawatan khusus serta biaya perawatan yang
juga  tinggi  termasuk  dengan  menugaskan personil-personil khusus untuk mengelolanya. Terkait  dengan  Barang  bukti  kayu  hasil penggunaan  kawasan  hutan  secara  tidak  sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan,  kecuali  untuk  kepentingan pembuktian perkara dan penelitian.
Barang bukti kayu temuan hasil pembalakan  liar  yang  berasal  dari  luar  hutan konservasi  dimanfaatkan  untuk  kepentingan publik  atau  kepentingan  sosial.  Barang  bukti kayu sitaan hasil pembalakan liar yang berasal dari  luar  hutan  konservasi  dapat  dilelang karena  dapat  cepat  rusak  atau  biaya penyimpanannya terlalu tinggi yang pelaksanaannya  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundangundangan.
Hasil  lelang  kayu  sitaan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  disimpan  di  bank pemerintah  sebagai  barang  bukti  perkara  di pengadilan.  Peruntukan  barang  bukti  perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilaksanakan sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.  Barang  bukti  temuan  hasil  kebun dan/atau  hasil  tambang  beserta  sarana prasarana  pendukungnya  dari  hasil  tindak pidana  penggunaan  kawasan  hutan  secara tidak  sah  dapat  dilelang  dan  hasilnya dimanfaatkan  untuk  kepentingan  publik  atau kepentingan  sosial.  Barang  bukti  sitaan  hasil kebun  dan/atau  hasil  tambang  beserta  sarana prasarana  pendukungnya  dari  hasil  tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara
tidak  sah  dapat  dilelang  karena  dapat  cepat rusak  atau  biaya  penyimpanannya  terlalu tinggi.  Hasil  lelang  barang  bukti  sitaan  hasil kebun  dan/atau  hasil  tambang  beserta  sarana prasarana pendukungnya sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  disimpan  di  bank Pemerintah  sebagai  barang  bukti  perkara  di pengadilan.  Peruntukan  barang  bukti  perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan  sesuai  dengan  putusan  pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

## TATACARA  PEMANFAATAN  BARANG BUKTI  TINDAK  PIDANA  PENGGUNA- AN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL
Berdasarkan Pasal 78 ayat (15) Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan, menentukan : “Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat  termasuk  alat  angkutnya  yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau  pelanggaran  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  ini  dirampas  untuk  Negara”. Kemudian  secara  teknis  pengaturan  tata  cara penyelesaian barang rampasan diatur berdasarkan  Surat  Keputusan  Jaksa  Agung Nomor:  KEP  089/1A/8/1988  dan    Surat Edaran  Jaksa  Agung  Nomor  :  SE  -03/B/B- 5/8/1988  tanggal  6  Agustus  1988,  tentang Penyelesaian  Barang  Rampasan,  antara  lain menentukan :
1) Tenggang  waktu  untuk  menyelesaikan
barang  rampasan  menurut  Pasal  273  ayat  (3)
dan  ayat  (4)  KUHAP  dibatasi  selambat- lambatnya  dalam  masa  4  (empat)  bulan  sejak Putusan  Pengadilan  memperoleh  kekuatan hukum tetap.
2) Tenggang  waktu  tersebut  mengikat  dan merupakan  kewajiban  bagi  jaksa  untuk mentaatinya.
3) Penyelesaian  barang  rampasan  pada umumnya  diselesaikan  dengan  cara  dijual lelang  melalui  Kantor  Lelang  .  Negara, kecuali  untuk  barang  rampasan  tertentu  Jaksa Agung  RI  dapat  menetapkan  lain  yaitu digunakan bagi kepentingan negara, kepentingan sosial atau dimusnahkan. Terutama  terhadap  barang  rampasan  dalam perkara  penyelundupan  yang  dilarang  untuk diimport dan dilarang untuk diedarkan, dalam hal  ini  Jaksa  Agung  dapat  menetapkan  untuk kepentingan negara, sosial atau dimusnahkan.
4) Setiap  satuan  barang  rampasan  dalam suatu perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum  tetap,  dalam  tenggang  7  (tujuh)  hari setelah putusan tersebut diterima, sudah harus dilimpahkan penanganannya oleh bidang yang menangani sebelum menjadi barang rampasan kepada bidang penyelesaian yang berwenang, dengan  melampirkan  salinan  putusan  atau extract vonnis dan pendapat hukum. Pelimpahan  dilakukan  dengan  suatu  berita acara.
Selanjutnya  untuk  Ijin  lelang  dan pendapat hukum
1) Untuk  dapat  menjual  lelang  barang rampasan diperlukan ijin yang diberikan oleh
:
a) Kepala  Kejaksaan  Negeri  apabila  dasar barang rampasan yang ditentukan instansi yang  berwenang  (Instansi berkaitan
dengan jenis barang rampasan)
diperkirakan tidak melebihi harga Rp. 25
juta.
b) Kepala  Kejaksaan  Tinggi,  apabila  harga dasar  barang  rampasan  diperkirakan diatas  Rp.  25  juta  sampai  dengan  Rp.  50 juta.
c) Jaksa  Agung  Muda  bidang  penyelesaian barang  rampasan  apabila  harga  dasar barang  rampasan  diperkirakan  diatas  Rp. 50 juta.
2) Sebelum diterbitkan ijin untuk menjual  lelang,  perlu  permohonan  surat  ijin untuk  menjual  lelang  barang  rampasan,  yang ditujukan kepada:
a) Kepala  Kejaksaan  Negeri  oleh  bagian yang  berwenang  menyelesaikan  barang rampasan atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
b) Kepala  kejaksaan  Tinggi  oleh  Asisten bidang  yang  berwenang  atau  kepala Kejaksaan  Negeri  atau  Kepala  Cabang Kejaksaan Negeri.
c) Jaksa  Agung  Muda  yang  berwenang rnenyelesaikan  barang  rampasan  oleh Kepala  Kejaksaan  Tinggi,  atau  Kepala Kejaksaan  Negeri  atau  Kepala  Cabang Kejaksaan Negeri.
Permohonan  ijin  menjual  lelang  harus dilampiri surat-surat :
1) Turunan  putusan  pengadilan  atau  extract vonnis,  yang  membuktikan  Bahwa  barang bukti telah dinyatakan dirampas untuk negara.
2) Keterangan  yang  jelas  mengenai  macam, jenis,  jumlah,  berat  dan  sebagainya  dan barang rarnpasan.
3) Keterangan  mengenai  keadaan  barang rampasan,  setelah  dilakukan  penelitian  di tempat.
4) Perkiraan  harga  dasar  yang  wajar  yang didasarkan pada keadaan barang.
5) Pendapat hukum dari bidang yang menangani sebelum menjadi barang rampasan, yang berisikan : 6) Bahwa putusan pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
7) Bahwa  barangrarnpasan  tidak  dijadikan bukti dalam perkara lain.
8) Bahwa  barang  rampasan  tidak  akan dijadikan  bukti  dalam  perkara  perdata  atau dituntut oleh fihak ke tiga.
9) Penentuan  keadaan  barang  dilakukan  oleh seorang  ahli  dalam  bidangnya,  dan  dibuat secara tertulis.
10) Penentuan  harga  dasar  dilakukan  oleh seorang ahli, berdasarkan keadaan barang .
11) Terhadap barang rampasan yang berada  di  luar  wilayah  hukum  Kejaksaan Negeri  atau  Kejaksaan  Tinggi,  penentuan harga  dasar  dimintakan  melalui  Kejaksaan setempat  kepada  instansi  yang  berwenang dimana barang rampasan berada.
Adapun  prosedur  /  ketentuan  lelang  adalah sebagai berikut :
1) Panitia menentukan harga dasar, kemudian peserta dipersilahkan memberikan penawaran. 2) Jika  penawaran  tertinggi  belum  atau  tidak mencapai  harga  minimum  yang  ditentukan maka  pelelangan  dinyatakan  batal.  Kemudian dibuat berita acara yang menyatakan pembatalan pelaksanaan lelang.
3) Sepuluh  hari  setelah  pelelangan  pertama batal, maka akan dilakukan lelang ulang.
4) Jika  dalam  pelaksanaan  lelang  yang  kedua ini  penawaran  tertinggi  juga  belum  mencapai harga  minimum  yang  ditentukan  maka pelelangan  yang  kedua  dinyatakan  batal, kemudian  panitia  membuat  berita  acara pembatalan.
5) Pelelangan  yang  ketiga  kali  adalah  yang terakhir dan memerlukan ijin.
6) Ijin  lelang  yang  ketiga  diberikan  oleh
Kepala  Kejaksaan  Negeri  atau  Kejaksaan Tinggi  atau  Jaksa  Agung  Muda,  dengan dilampiri  berita  acara  pembatalan  lelang  dan risalah lelang.
7) Pelelangan yang ketiga ini diusahakan agar penawaran  dari  peserta  lelang  sebelumnya yang mencapai harga tertinggi dijadikan harga dasar.
8) Terhadap  barang  rampasan  yang  nilainya tidak  melebih  Rp.  100.000,-(seratus  ribu rupiah)  dapat  dilakukan  pembayaran  tunai dihadapan  dua  orang  saksi  tanpa  melalui Kantor  Lelang  Negara,  kemudian  dibuat berita acara.
9) Selambat-lambatnya  14  (empat  belas)  hari setelah pelaksanaan dinyatakan selesai, panitia  pelaksana  harus  sudah  menyelesaikan secara  tuntas  semua  barang  rampasan  yang menjadi tanggung jawabnya.
10) Dalam jangka waktu 2 X 24 jam hasil lelang  harus  disetorkan  ke  Kantor  Kas Negara. Apabila dalam daerah yang bersangkutan  tidak  ada  Kantor  Kas  Negara, maka  dapat  disetorkan  melalui  Bank  milik pemerintah  atau  lewat  Giro  Pos  untuk rekening Kas Negara.
11) Kejaksaan Negeri yang telah
melaksanakan lelang akan melaporkan hasilnya  kepada  instansi  atasan  yang  telah memberi ijin, dengan dilampiri :
a. Apabila ijin lelang diberikan oleh Kejaksaan  Agung  maka  lampirannya adalah  :  Bukti  pengumuman  lelang, Risalah lelang dan Tanda bukti setoran.
b. Apabila  ijin  lelang  diberikan  oleh  Kajati maka  lampirannya  :  Surat  keputusan  ijin lelang,  Bukti  pengumuman  lelang  dan Risalah lelang . Tanda bukti setoran .
Dasar  pemikiran  bahwa  pemanfaatan barang  bukti  hasil  tindak  pidana  kehutanan untuk kepentingan sosial tanpa melalui lelang, karena  tidak  memiliki  Rupbasan,  maka terhadap  kayu-kayu  yang  diproses  oleh Penyidik,  hanya  ditempatkan  di  sisi  halaman depan  atau  samping  kantor  Kepolisian. Konsekuensinya,  kayu-kayu  tersebut  akan cepat  rusak  karena  kondisi  hujan  dan  panas, yang  pada  gilirannya  berpengaruh  terhadap penurunan  kualitas  kayu  dan  harga  lelang. Alasan  yang  lain  adalah  untuk  melaksanakan lelang  terhadap  barang  bukti  kayu  yang menjadi barang sitaan sebagaimana dimaksud Pasal  Pasal  45  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  KUHAP maupun  yang  ditetapkan  dirampas  untuk Negara oleh pengadilan sebagaimana dimaksud  Pasal  273  ayat  (3)  dan  ayat  (4) KUHAP,  membutuhkan  waktu  yang  cukup panjang  dan  dapat  menurunkan  kualitas  serta harga kayu yang akan di lelang.
DASAR HUKUM PENETAPAN PEMANFATAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA

## PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
Berdasarkan  Surat  Keputusan  Jaksa Agung Nomor: KEP 089/1A/8/1988 dan Surat Edaran  Jaksa  Agung  Nomor  :  SE  -03/B/B- 5/8/1988  tanggal  6  Agustus  1988,  tentang
Penyelesaian Barang Rampasan bahwa Peruntukan pemanfaatan barang bukti dilakukan  terhadap  barang  bukti  temuan. ditujukan untuk:
a. kepentingan pembuktian perkara;
b. pemanfaatan bagi kepentingan
pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau c. kepentingan publik atau sosial.
Peruntukan  pemanfaatan  barang  bukti temuan dilakukan berdasarkan izin peruntukan  dari  ketua  pengadilan  negeri setempat. Permohonan izin peruntukan dilakukan oleh penyidik, dengan melampirkan a. laporan kejadian;
b. berita acara temuan barang bukti;
c. pengumuman barang bukti temuan; dan
d. laporan kemajuan hasil pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket).
Permohonan  izin  peruntukan  dilakukan setelah  14  (empat  belas)  hari  sejak  penyidik mengumumkan  barang  bukti  temuan  pada media lokal setempat. Berdasarkan permohonan izin peruntukan ketua pengadilan negeri  setempat  menetapkan  izin  peruntukan pemanfaatan barang bukti paling lama 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam.
Oleh  karena  itu  pemanfaatan  barang bukti  tidak  sembarang  atau  sesuka  hati  para penyidik  atau  penuntut  umum  melainkan berdasarkan  izin peruntuk oleh Ketua Pengadilan  negeri  setempat  agar  sebelum diberi  izin  dilakukan  pemeriksaan  dan pertimbangan  yang  cukup  untuk  menentukan pemanfaatan  untuk  apa  barang  bukti  hasil kejahatan kehutanan tersebut.

## STATUS  BARANG  BUKTI  TINDAK PIDANA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
Dalam  pemberian  sanksi,  berupa  pidana dan  tindakan  dalam  proses  hukum  yang berlangsung  dalam  kasus  pelanggaran  hukum oleh  anak  memang  berbeda  dengan  kasus pelanggaran  hukum  oleh  orang  dewasa, karena dasar pemberian hukuman oleh negara kepada  setiap  warga  negaranya  adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara  anak  dianggap  sebagai  individu yang belum dapat secara penuh bertanggungjawab  atas  perbuatannya.  Karena itulah dalam proses hukum dan pemberianhukuman  anak  harus  mendapat perlakuan  khusus  yang  membedakannya  dari orangdewasa,  tetapi  juga  tidak  berarti  bahwa anak kebal terhadap hukum.
Dalam  kajian  yang  berkaitan  dengan pengaturan  dan  penerapan  sanksi  pidana  dan tindakan  terhadap  anak  yang  melakukan pengulangan  tindak  pidana  ( residive )  sangat perlu untuk dipahami, dan menjadi suatu
interpretasi  yang  mendalam,  dikarena  kan dalam  kenyataannya  pengaturan  terhadap anak  yang  melakukan  pengulangan  tindak pidana  (residive),  masih  belum  ada  norma yang mengaturnya, sehingga dalam implementasinya  tidak  sesuai  dengan  aturan yang  berlaku,  dan  untuk  menjamin  kepastian hukum  maka  dalam  hal  ini  perlu  dilakukan formulasi  regulasi  atauaturan  yang  berkaitan dengan  anak  yang  melakukan  pengulangan tindak  pidana  ( residive ).  Pengaturan  sanksi tindakan  terhadap  anak  yang  melakukan pengulangan  tindak  pidana  ( residive )  sama sekali  tidak  ditemukan  pengaturan  yang mengatur  tentang  sanksi  tindakan  terhadap anak  yang  melakukanpengulangan  tindak pidana ( residive ), baikyang terkandung didalam  KUHP  maupundidalam  Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Dalam peraturan perundang- undangan,baik  di  dalam  KUHP  maupun Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  tidak  ditemukan  adanya  pasal  yang mengatur  khusus  tentang  sanksi  Anak  yang melakukan pengulangan tindak pidana, sehingga  penulis  menyarankan  kepadabadan Legislatif  sekaligus  pembentuk  undang- undang  untuk  memformulasikan  kembali aturan  yang  berkaitan  dengan  anak  yang melakukan  pengulangan  tindak  pidana  yang belum  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak.  Tindakan-tindakan  kuratif merupakan     salah     satu     tindakan     yang
sangatpenting  setelah  anak  yang  melakukan pengulangan  tindak  pidana.Tindakan  kuratif bagi  anak  yang  melakukan  pengulangan tindak  pidana  yaitu  menghilangkan  semua sebab-sebab  timbulnya  kejahatan-kejahatan, melakukan  perubahan-perubahan  lingkungan dengan jalan dicarikannya orang tua asuh dan pemberian  fasilitas-fasilitas  yang  diperlukan bagi  perkembangan  jasmani  dan  rohani  yang sehat  bagi  anak-anak  dan  para  remaja, pemindahan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih  baik  atau  ke  lingkungan-lingkungan sosial yang baik pemberianlatihan bagi remaja secara teratur, tertib dan berdisiplin,
memanfaatkan waktu-waktu senggang ditempat-tempat pelatihan
untuk membiasakan  diri  bekerja,  belajar  dan melakukan  beberapa  rekreasi  yang  sehat dengan tingkat disiplin yang tinggi, menggiatkan oraganisasi - organisasi kepemu- daan dengan program-program latihan vokasional  untuk  mempersiapkan  anak  dan remaja  yang  melakukan  pengulangan  tindak pidana  bagi  pasaran  kerja  dan  hidup  di tengah-tengah  masyarakat,pendirian  klinik- klinik  psikologi  untuk  meringankan  dan memecahkan konflik emosional serta gangguan kejiwaan yang lain.

## RUANG LINGKUP PEMANFAATAN
BARANG  BUKTI  TINDAK  PIDANA

## PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL
Terhadap pemanfaatan barang bukti ini memang ada pembatasan sebagaimana
disebutkan  dalam  Pasal  44  UU  No.  1`8 Tahun 2013, yaitu :
(1) Barang  bukti  kayu  hasil  pembalakan  liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara  tidak  sah  yang  berasal  dari  hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk (2) kepentingan  pembuktian  perkara  dan penelitian  Barang  bukti  kayu  temuan  hasil pembalakan  liar  yang  berasal  dari  luar  hutan konservasi  dimanfaatkan  untuk  kepentingan publik atau kepentingan sosial.
(3) Barang bukti kayu sitaan hasil pembalakan  liar  yang  berasal  dari  luar  hutan konservasi  dapat  dilelang  karena  dapat  cepat rusak  atau  biaya  penyimpanannya  terlalu tinggi  yang  pelaksanaannya  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Hasil  lelang  kayu  sitaan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  disimpan  di  bank pemerintah  sebagai  barang  bukti  perkara  di pengadilan.
(5) Peruntukan barang bukti perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilaksanakan sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Ketentuan  UU  No.  18  Tahun  2013  di atas  menghendaki  dengan  lelang  tetapi Keputusan  Jaksa  Agung  Nomor:  KEP 089/1A/8/1988 dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor  :  SE  -03/B/B-5/8/1988  tanggal  6 Agustus  1988,  tentang  Penyelesaian  Barang Rampasan  asal  ada  izin  Ketua  Pengadilan
tetapi  khusus  untuk  kepentingan  sosial. Kemudian  kepentingan  sosial  itu  hanya terhadap  Barang  bukti  kayu  temuan  hasil pembalakan  liar  yang  berasal  dari  luar  hutan konservasi  dimanfaatkan  untuk  kepentingan publik atau kepentingan sosial.
Peruntukan  pemanfaatan  barang  bukti temuan  yang  ditujukan  untuk  kepentingan publik  atau  sosial  Keputusan  Jaksa  Agung Nomor:  KEP  089/1A/8/1988  dan    Surat Edaran  Jaksa  Agung  Nomor  :  SE  -03/B/B- 5/8/1988  tanggal  6  Agustus  1988,  tentang Penyelesaian  Barang  Rampasan  diperinci berupa:
a) bantuan penanggulangan bencana alam;
b) infrastruktur umum bagi masyarakat; atau
c) infrastruktur rumah dan sarana prasarana bagi warga miskin.
Dengan demikian untuk kepentingan sosial ini juga  tidak  semua  hal  bisa  tetapi  hanya ditentukan  sebagaimana  tiga  ketiga  yang disebutkan di atas ini.

## PENUTUP
Pada  dasar  prosedur  pemanfaatan barang  bukti  tindak  pidana  penggunaan kawasan  hutan  dapat  dimanfaat    selain untuk  dimusnahkan  akan  tetapi  dengan lelang.  Untuk  pemanfaatan  kepentingan sosial  dapat  tanpa  lelang  namun  dengan syarat harus mendapat izin Ketua
Pengadilan Negeri setempat. Barang bukti tindak pidana penggunaan kawasan hutan dapat
dimanfaatkan  untuk  kepentingan  sosial ayitu  berupa  barang  bukti  kayu  temuan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan  konservasi  dan  dimanfaatkan  untuk kepentingan  publik  atau  kepentingan  sosial pada tiga kegiatan yaitu a. Bantuan penanggulangan bencana alam;
b. Infrastruktur umum bagi masyarakat; atau
c. Infrastruktur rumah dan sarana prasarana bagi warga miskin.
Untuk menghindari penyalahgunaan pemanfaatan  hasil  untuk  kepentingan  sosial pihak Ketua Pengadilan Negeri setempat harus mempertimbangkan  secara  matang  pemberian izin pemanfaatan dengan melakukan pemeriksaan  ditempat.  Pemanfaatan  untuk kepentingan sosial harus dikelola oleh pemerintah  yang  berwenang  jangan  diserahkan kepada
masyarakat           dan harus dipertanggungjawabkan

## DAFTAR PUSTAKA
Afiah,  Ratna  Nurul,  1988,  Barang  Bukti Dalam Proses Pidana, Jakarta. Sinar Grafika.  Alatas,  1987,  Korupsi, Sifat,  Sebab  dan  Fungsi,  Jakarta. LP3ES..
Ali,  Achmad,  Menguak  Tabir  Hukum  (suatu kajian  filosofis  dan  Sosiologis), Jakarta.Gunung Agung.
Ali,  Zainudin,  2011,  Metode  Penelitian Hukum,  Jakarta.  Penerbit  Sinar Grafika. Atmasasmita, Romli,
Sistem Peradilan Pidana (Perspektif
Ekstensialisme  Dan  Abolisionis- me), Bandung. Binacipta.
Atutas,  Syed  Hussein,  1991,  Sosisologi Korupsi, Jakarta. Tiga Serangkai. Constanzo,  Mark,  2006,  Aplikasi  Psikologis Dalam Sistem Hukum, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
Dressler,  Joshua  (Edt),  2002  ,  Encyclopedia Of  Crime  &  Justice,  Second Edition,  volume  2  :  Delinquent  & Criminal Subcultures-Juvenile Justice  :  Institutions,  New  York. Gale Group Thomson Learning. Fuady,  Munir,  2004,  Bisnis  Kotor  (Anatomi Kejahatan  Kerah  Putih),  Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
Garner,  Bryan  A.,  1999,  Black’s  Law dictionary,  Seventh  Edition,  United Stated  of  America.  West  Group. 2004,  Black’s  Law  Dictionary, Eight  Edition,  United  Stated  of America. West Group.
Gunarto, Marcus Priyo, 2007, “Perkembangan Unsur Delik Korupsi”, Yogyakarta. Nuansa Desa.
Hamzah, Andi, 1986, Kamus Hukum, Jakarta,
Ghalia. ,   1996,   Korupsi  di  Indonesia,
Masalah    dan Pemecahannya,
Jakarta. PT. Gramedia.
Harahap,  M.  Yahya,  1998,  Ruang  Lingkup
Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Bandung
Hiariej,  Eddy.  O.S.,  2009,  Pengantar  Hukum Pidana Internasional, Jakarta.
Erlangga.  Hutabarat,  Samuel  M.P., 2010,  Penawaran  dan  Penerimaan dalam  Hukum  Perjanjian,  Jakarta.
PT Gramedia
Widiasarana
Indonesia.
Istanto,  F.  Sugeng,  2007,  Penelitian  Hukum, Yogyakarta. CV Ganda.
Kartono, Kartini, 2001, Patologi Sosial Jilid I,
Jakarta.  Raja  Grafindo  Persada. Khairandy,  Ridwan,  2004,  Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Jakarta.
Marpaung,  Leden,  2001,  Tindak  Pidana Korupsi, Jakarta. Djambatan.
Mertokusumo,  Sudikno,  1988,  Hukum  Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta. Liberty.  Miru,  Ahmadi,  2007, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Moeljatno, Hukum Acara Pidana, Yogyakarta. Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM. Mulyadi,  Lilik,  2007,  Pembalikan  Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung. P.TAlumni. Poernomo,  Bambang,  1988,  Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana, Yogyakarta. Liberty.
Poerwadarminta, 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta. Balai Pustaka.
Projodikoro,  Wirjono,  2012,  Hukum  Perdata tentang  Hak  –Hak  atas  Benda, Bandung. Aksara Baru.
Rahardjo,  Satjipto,  1993,  Masalah  Penegakan Hukum, Bandung. Sinar Baru. Remmelink,  Jan,  2003,  Hukum  Pidana:
Komentar  atas  Pasal  –  Pasal Terpenting  dari  Kitab  Undang  – Undang  Hukum  Pidana  Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang  –  Undang  Hukum  Pidana Indonesia, Jakarta. Gramedia. Rijan,  Yunirman  dan  Ira  Koesoemawati, 2009,  Cara  Mudah  Membuat  Surat
Perjanjian/Kontrak dan Surat Penting  Lainnya,  2009,  Jakarta. Raih Asa Sukses.
Rusli  Muhammad,  Hukum  Acara  Pidana Kontemporer,  Bandung.  PT.  Citra Aditya Bakti.
Projodikoro, Wirjono, 2012, “Hukum Perdata tentang  Hak–Hak  atas  Benda”, Bandung. Aksara Baru.
Salim,  Peter,  1995,  Dictionary  English Indonesia, Jakarta. Sinar Grafika. Satrio,  J.,  1995,  Hukum  Perikatan,  Perikatan yang Lahir dari Perjanjian,
Bandung. PT Citra Aditya Bakti. Siahaan,  N.H.T.,  2005.,  Pencucian  Uang  dan Kejahatan Perbankan, Jakarta.
Pustaka Sinar Harapan.
Sjahdein, Sutan Remy, Kebebasan Berkontrak dan  Perlindungan  Seimbang  bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit
di  Indonesia,  Jakarta.    Institut Bankir Indonesia.
Smith,Teodore,  1981,  Korupsi,  Tradisi  dan
Perubahan, Jakarta. Gramedia.
Soeparmono, R., Praperadilan dan
Penggabungan  Perkara  Gugatan Ganti  Kerugian  dalam  KUHAP, Bandung. Mandar Maju.
Soerodibroto,  Soenarto,  1975,  Apakah  itu
Barang  Bukti  ?  Hukum  dan Keadilan  1  dan  2,  Jakarta.  Ghalia Indonesia.
Subekti,  R.,  1992,  Kitab  Undang-undang
Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek dengan  tambahan  Undang-undang Pokok  Agrari  dan  Undang-undang Perkawinan), Jakarta. Pradnya
Paramita.
Supomo,  1985,  Hukum  Acara  Perdata
Pengadilan Negeri, Jakarta. Fasco. Sutantio,  Retnowulan,  1985,  Hukum  Acara
Perdata  Dalam  Teori  dan  Praktek,
Bandung. Mandar Maju. Yanuar, Purwaning. M., 2007, “Pengenmbalian Aset Hasil
Korupsi”, Bandung. PT. Alumni.
Yusuf,  Muhammad,  2013,  Merampas  Aset
Koruptor,  Jakarta.  PT  Kompas Media Nusantara.
Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi, 2003,
Jual Beli, Jakarta. PT. RajaGrafindo
Persada.