TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN YANG DILARANGDALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHATYANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA KERAMBA JARING APUNGDI HARANGGAOLHORISON KABUPATEN SIMALUNGUN
Roida Nababan 1 , Jeremia Saragih 2
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan roidanababan@gmail.com 1 ,

## Abstract
This study aims to analyze the forms of agreement prohibited in Law Number 5 of 1999  concerning  the  Prohibition  of  Monopolistic  Practices  and  Unfair  Business Competition  carried  out  by  floating  net  cage  business  actors  in  Haranggaol Horison, Simalungun Regency. This study uses a juridical empirical and normative juridical  approach,  through  field  research  and  literature  research  to  obtain primary  data  and secondary  data.  Literature study  is carried  out  on statutory regulations and other literature and field research is carried out by interviewing business  actors  of  floating  net  cages  in  Haranggaol  Horison,  Simalungun Regency. The data obtained were then analyzed using a quantitative approach and described by analytical descriptive. The results of the study concluded that the forms  of  agreements  that  are  prohibited  under  Law  5  of  1999  carried  out  by business actors in Haranggaol Horison include oligopoly, price fixing agreements, oligopsony,  and  vertical  integration.  To  prevent  the  form  of  a  prohibited agreement, it is necessary to establish a cooperative for floating net cage fish business  actors  to  supervise  business  competition,  direct  and  mitigate  the impact of unfair business competition.

## Abstrak
Penelitian  bertujuan  untuk  menganalisis  bentuk  perjanjian  yang  dilarang  dalam Undang-undang  Nomor  5    Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha Keramba Jaring Apung di Haranggaol Horison Kabupaten Simalungun. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif, melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Studi pustaka  dilakukan  pada  peraturan  perundang-undang  maupun  pustaka  lainnya serta  penelitian  lapangan  dilakukan  dengan  wawancara  kepada  pelaku  usaha Keramba Jaring Apung di Haranggaol Horison Kabupaten Simalungun. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif dan dijabarkan dengan  deskriptif  analitis.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  bentuk-bentuk perjanjian  yang  dilarang  berdasarkan  Undang-Undang  5  Tahun  1999  yang dilakukan  pelaku  usaha  di  Haranggaol  Horison  antara  lain  oligopoli,  perjanjian penetapan  harga,  oligopsoni,  dan  integrasi  vertikal.  Untuk  mencegah  bentuk perjanjian  yang  dilarang  perlu  dibentuknya  Koperasi  bagi  pelaku  usaha  ikan keramba  jaring  apung  untuk  mengawasi  persaingan  usaha,  mengarahkan  serta menanggulangi dampak dari persaingan usaha tidak sehat.

## Info Artikel
Diterima :  08 September 2020 Revisi     :  17 Oktober 2020 Terbit     :  30 Desember 2020
Key words: Prohibited Agreetments, Monopolistic Pratices, Unfair Business Competition.
Kata Kunci: Perjanjian Yang Dilarang, Praktek Monopoli, Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Corresponding Author :
Roida Nababan, E-mail : roidanababan@gmail.com

## PENDAHULUAN
Salah satu bentuk ekosistem perairan tawar adalah Danau, yang berfungsi sebagai penampung dan menyimpan air yang berasal dari air sungai, mata air maupun air hujan. Sebagai salah satu bentuk ekosistem air tawar, danau memegang peranan sangat penting dan potensial untuk dikembangkan dan di dayagunakan untuk berbagai  kepentingan,  seperti  kepentingan  ekonomi,  perikanan,  irigasi,  sumber  air  bersih  dan  pariwisata. Sumber hayati perikanan ialah kemampuan dari pada suatu perairan untuk dimanfaatkan dalam usaha perikanan sehingga menghasilkan sejumlah tertentu berat basah berupa hasil perikanan yang ekonomis, penting, secara menguntungkan  dan  terus-menerus.  Perikanan  merupakan  segala  kegiatan  yang  bertujuan  memanfaatkan sumber  daya  hayati  perairan  dan  segalakegiatan  yang  bertujuan  untuk  memperlancar  terlaksana  kegiatan tersebut. 1
Danau  Toba  merupakan  sumber  daya  air  yang  mempunyai  nilai  sangat  penting  dan  strategis,  baik ditinjau dari fungsi ekologi, hidrologi, ekonomi maupun estetika. Hal ini berkaitan dengan manfaat Danau Toba sebagai  habitat  dari  berbagai  jenis  organisme  air,  sebagai  sumber  air  minum  bagi  masyarakat  sekitarnya, sarana transportasi, sumber air pertanian, media perikanan (perikanan budidaya maupun perikaan tangkap), demikian juga halnya Haranggaol sebagai bagian dari wilayah Danau  Toba. Di Haranggaol, salah satu sumber ekonomi utama adalah Keramba Jaring Apung (KJA) yang diusahakan oleh keluarga-keluarga yang lazim disebut petani ikan. Dari aspek social ekononi, perkembangan budidaya ikan KJA (Keramba Jaring Apung) di perairan Danau Toba memberikan pengaruh yang positif bagi masyarakat khususnya masyarakat lokal, dimana kegiatan ini mampu meningkatkan pendapatan bagi masyarakat petani KJA. Selain itu, kehadiran budidaya ikan KJA juga mampu  memperluas  kesempatan  kerja  bagi  masyarakat,  sehinggat  urut  mengurangi  angka  pengangguran. Kegiatan budidaya ikan sistem KJA di Danau Toba ini telah dilakukan oleh masyarakat sejak tahun 1986, namun perkembangan KJA dengan pesat terjadi sejak tahun 1998 melalui budidaya jarring apung intensif berkepadatan ikan yang tinggi. 2
Setiap  aktivitas  bisnis  dapat  terjadi  persaingan  ( competition)  di  antara  pelaku  usaha.  Persaingan dalam  dunia  usaha  adalah  cara  yang  efektif  untuk  mencapai  pendayagunaan  sumber  daya  secara  optimal. Persaingan ini dapat berimplikasi positif dan juga dapat menjadi negatif jika dilakukan dengan perilaku negatif. 3
Pesatnya  perkembangan  dunia  usaha  tanpa  adanya  suatu  aturan  yang  tegas,  dapat  mengakibatkan timbulnya  persaingan  usaha  tidak  sehat bahkan  juga  dapat menimbulkan  praktik  monopoli  oleh  pelaku  dalam dunia usaha tersebut. Persaingan usaha tidak sehat dapat dipahami sebagai kondisi persaingan di antara pelaku usaha  yang  berjalan secara unfair  atau curang.  Undang-Undang  No. 5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan tiga indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu: 4
1. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur
2. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum
1 Karwapi. Perikanan di Indonesia. 1985. (Jakarta: Jakarta Press)
2 Rismawati .  Skripsi:  Analisis  Daya  Dukung  Perairan  Danau  Toba  Terhadap  Kegiatan  Perikanan  Sebagai  Dasar  Dalam  Pengendalian Pencemaran Keramba Jaring Apung. 2010. (Medan: Universitas Sumatera Utara)
3 Mustafa Kamal Rokan. Hukum Persaingan Usaha. 2010. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).  Hal. 1
4 Ibid. Hal. 10
3. Persaingan  usaha  yang  dilakukan  dengan  cara  menghambat  terjadinya  persaingan  diantara  pelaku usaha.
Pada  prinsipnya seorang  pelaku  usaha  bebas  untuk  menentukan sendiri  pihak  penjual  atau  pembeli atau pemasok suatu produk di pasar sesuai dengan berlakunya hukum pasar, oleh karena itu dilarang setiap perjanjian yang bertentangan dengan kebebasan tersebut dan dapat mengakibatkan timbulnya persaingan tidak sehat. 5
Sebagaimana yang terjadi dalam proses produksi ikan air tawar melalui Keramba Jaring Apung (KJA) di Haranggaol Horison. Terjadi banyak Pelaku usaha ikan yang melakukan perjanjian yang dilarang sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha  Tidak  Sehat. Pelaku  usaha  (Tauke)  melakukan  penjatuhan  harga  pemasokan  ikan  dengan  pelaku  usaha lainnya (Pedagang). Selain itu terjadi persaingan usaha yang tidak sehat antara pelaku usaha yang lebih kuat (Tauke) dengan pelaku usaha yang lebih lemah (Petani ikan biasa). Kasus tersebut di atas bertentangan dengan ideologi bangsa sebagaimana tercantum dalam sila kelima dalam pancasila yang menyatakan: “Keadilan sosial bagi  seluruh  rakyat  Indonesia”Hal  ini  berkesinambungan  dengan  Pasal  33  Undang-undang  dasar  1945  yang menyatakan:“Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas  asas  kekeluargaan”ayat  (1)  dan “perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”ayat (3).
Jika  dilihat  dari  Undang-undang  nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, kasus yang terjadi di Haranggaol Horison memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang tercantum pada Pasal 16, 17 ayat (1), 17 ayat (2) b, dan pasal 19 point a, b, d, mengenai perjanjian yang dilarang.  Tujuan  utama  dari  pembentukan  UU  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha tidak Sehat, yaitu: 6
a. menjaga  kepentingan  umum  dan  meningkatkan  efisiensi  ekonomi  nasional  sebagai  salah  satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ;
b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha kecil ;
c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha ; dan
d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
Sesuai  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  05  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha tidak Sehat, bahwa yang merupakan perjanjian yang dilarang adalah: 7
1. Perjanjian-perjanjian tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar, yang terdiri dari : (a) Oligopoli; (b) Penetapan harga; (c) Pembagian wilayah; (d) Pemboikotan; (d) Kartel; (e) Trust; (f) Oligopsoni; (g) Integrasi vertical; (h) Perjanjian tertutup; dan (i) Perjanjian dengan pihak luar negeri.
5 Ibid. Hal. 124
6 Undang-UndangNomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 3
7 Akumulasi Ketentuan UU No. 5/1999 dan Chatamarrasjid, UU Larangan Praktik Monopoli (Magna Charta Bagi Kebebasan Berusaha), Jurnal hukum Bisnis, Vol. 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1999. Hal.43.
2. Kegiatan-kegiatan  tertentu  yang  berdampak  tidak  baik  untuk  persaingan  pasar,  yang  meliputi kegiatan-kegiatan  sebagai  berikut  :  (a)  Monopoli;  (b)  Monopsoni;  (c)  Penguasaan  pasar;  (d) Persekongkolan; dan (e) Posisi dominan, yang meliputi :
a. Pencegahan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa yang bersaing;
b. Pembatasan pasar dan pengembangan teknologi;
c. Menghambat pesaing untuk bisa masuk pasar;
d. Jabatan rangkap;
e. Pemilikan saham; dan
f. Merger, akuisisi, konsolidasi.
Mengenai perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, jelaslah sebagai pengaturan sejumlah perjanjian yang tidak boleh dibuat dan dilakukan oleh para pelaku usaha. Menurut Ahmadi Miru, 8 sejumlah perjanjian sebagai perjanjian yang diatur  secara  khusus  yang  mendampingi  perjanjian  menurut  KUHPerdata  yang  mengatur  ruang  lingkupnya secara khusus, antara lain adalah:Perjanjian antara pelaku usaha dan pelaku usaha secara khusus yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
a. Perjanjian  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen,  yang  diatur  di  dalam  Undang-  Undang  No.  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
b. Perjanjian  antara  nonprofessional  dan  nonprofessional  lainnya  yang  diatur  dalam  peraturan perundangan tersendiri.
Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat menurut perjanjian yang dilarang pada Bab III, yang terdiri atas: Oligopoli; Penetapan harga; Pembagian wilayah;  Pemboikotan;  Kartel;  Trust;  Oligopsoni;  Integrasi  vertikal;  Perjanjian  tertutup;  danPerjanjian  dengan pihak luar negeri. Diundangkannya UU No. 5 tahun 1999 bertujuan untuk mencegah timbulnya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat salah satunya yaitu mengenai perjanjian yang dilarang  dalam bentuk Monopoli  maupun  dalam  bentuk  Penguasaan  pasar.  Dalam  Bab  IV  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  tentang Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  terdapat  salah  satu  bentuk  perjanjian  yang dilarang  yaitu  Monopoli  dan  Penguasaan  pasar.  Pada  Pasal  17  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  tersebut menjelaskan Monopoli yang dilarang ialah sebagai berikut:Ayat (1):Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat.Ayat  (2)b:Pelaku  usaha  patut  diduga  atau  dianggap  melakukan penguasaan  atas  produksi  dan  atau  pemasaran  barang  dan  atau  jasa sebagaimana  dimaksud  dalam ayat  (1) apabila mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama.
Tinjauan  Umum  tentang  Perjanjian  yang  dilarang,  bahwa  Formasi  perjanjian  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  pada  pasal  1320  antara  lain  adalah:a.  Adanya  Kesepakatan  Kehendak  ( Consensus Agreement) 9 , Kesepakatan timbul karena adanya penawaran ( offer) dan permintaan (acceptance). Penawaran tersebut akan berakhir jika jangka waktunya berakhir atau tidak disetujui pada waktu yang ditentukan. b.Suatu
8 Op Cit, Ahmadi Miru, Hal. 10-11
9 Novina Sri Indiraharti, “ Aspek Keabsahan Perjanjian dalam Hukum Kontrak”, Hal. 21
Hal  Tertentu  (Prestasi),  prestasi  dapat  diartikan  sebagai  sesuatu  yang  dijanjikan,  diberikan,  atau  dilakukan secara timbal balik. Prestasi dapat berupakan akan dilakukan atau sudah dilaksanakan. 10 Barang atau hal yang dimaksud dalam perjanjian paing sedikit dapat ditentukan jenisnya (determinable).c.Kausa yang Halal, menurut Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.Perjanjian yang Dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5  Tahun  19,  Pasal  1313  KUH  Perdata:“Perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Menurut Subekti, perjanjian ialah: 11 “Suatu peristiwa dimana  seorang  atau  lebih  berjanji  kepada  eorang  atau  lebih  lainnya  untuk  melaksanakan  suatu  hal.”  Dalam perkembangan sistem ekonomi Indonesia, persaingan usaha menjadi salah satu instrumen ekonomi sejak saat reformasi digulirkan. Hal ini ditunjukkan melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha  Tidak Sehat. 12 Undang-undang Nomor 5  Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha dibentuk dengan tujuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 3, yaitu:
1. Menjaga  kepentingan  umum  dan  meningkatkan  efisiensi  ekonomi  nasional  sebagai  salah  satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah  praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  yang  ditimbulkan  oleh  pelaku usaha;
4. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
Oligopoli  adalah  monopoli  oleh  beberapa  pelaku  usaha  “ monopoli  by  a  view”.  Oligopoli  dapat  juga diartikan kondisi ekonomi dimana hanya ada beberapa perusahaan menjual barang yang sama atau produk yang standart, “ economi condition where only a view company sell substantial similar or standaried product”. UU No 5 Tahun 1999, Pasal 4 melarang perjanjian Oligopoli. “Pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 13 Bentuk pasar Oligopoli itu berada di antara Monopoli dan pasar persiangan sempurna ( perfect competition).
Perjanjian penetapan harga dilarang oleh UU No 5 Tahun 1999 yang terbagi atas perjanjian penetapan harga ( Price Fixing Agreement) diatur dalam Pasal 5, diskrimanasi harga (Price Discrimination) diatur dalam Pasal 6, perjanjian jual rugi ( Predatory Pricing) diatur dalam Pasal 7, dan pengaturan harga jual kembali (Resale Price Maintenance) diatur dalam Pasal 8.
Perjanjian Diskriminasi Harga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 14 . Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1999: 15 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama.Ketentuan yang
10 Abdul Kadir Muhammad, “ HukumPerjanjian”, (Alumni; Bandung), 1986. Hal. 99
11 Subekti, “ Hukum Perjanjian”, Cetakan XVI, 1996. (Jakarta: Intermasa), Hal.1
12 Konsiderans Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha TidakSehat.
13 Undang-Undan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 4
14 Ibid, Hal. 338
15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persainan Usaha Tidak Sehat, Pasal 6
mengatur  mengenai  diskriminasi  harga  ini,  diatur  secara Per  Se,  sehingga  berakibat  pelaku  usaha  yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Pasal 6 tersebut dapat dijatuhi sanksi hukum oleh penegak hukum tanpa terlebih dahulu melihat bahwa yang dilakukan tersebut menimbulkan akibat tertentu atau tidak.
1. Jual  Rugi ( Predatory  Pricing) 16 adalah  salah  satu  bentuk  strategi  yang  dilakukan  oleh  pelaku usahadalam  menjual  produk  dengan  harga  yang  sangat  rendah,  yang  tujuan  utamanya  untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi  pesaing  untuk  masuk  ke  dalam  pasar  yang  sama,  segera  setelah  berhasil  mengusir pelaku  usaha  pesaing  dan  menunda  masuknya  pelaku  usaha  pendatang  baru,  selanjutnya  dia dapat menaikkan harga kembali dan memaksimalkan keuntungan yang mungkin didapatkan.Jual Rugi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 , Pasal 7 Undang-undang No.5/1999 dihubungkan dengan ketentuan yang ada pada Pasal 20 Undang-undang No.5/1999 adalah Pasal 7 mengatur mengenai predatory  pricing  yang  didasarkan  kepada  perjanjian sedangkan Pasal 20  mengatur mengenai predatory pricing yang didasarkan kepada tindakan sepihak dari pelaku usaha.
2. Penetapan  Harga  Jual  Kembali  ( Resale  Price  Maintance) 17 adalah  adanya  perjanjian  di  antara pelaku  usaha,  umumnya  perusahaan  manufaktur  dengan  para  perusahaan  penyalurnya,  yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan/atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang  diperjanjikan  ( resale  price  maintenance),  sehingga  membuat  persaingan  di  tingkat perusahaan penyalur menjadi hilang.Penetapan Harga Jual Kembali dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 8 menyatakan bahwa: 18 pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan/atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah  daripada  harga  yang  telah  diperjanjikan  sehingga  dapat  mengakibatkan  terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”
1. Perjanjian  Pembagian  Wilayah  Pemasaran, 19 dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 20 Pasal  9  yang berbunyi:pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi  wilayah  pemasaran  atau  alokasi  pasar  terhadap  barang  dan/atau  jasa  sehingga  dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.” Ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian pembagian wilayah oleh oleh Undang-undang No.5/1999 khususnya Pasal 9 dirumuskan secara Rule of Reason, sehingga sebelum mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, pelaku usaha belum bisa dijatuhi hukuman berdasarkan pasal ini.
2. Perjanjian Pemboikotan 21
a. Pengertian  Perjanjian  Boikot,  adalah  tindakan  mengorganisasi  suatu  kelompok  untuk menolak  hubungan  usaha  dengan  pihak  tertentu  atau  tidak  berhubungan  dengan
16 Op.Cit, Abdulkadir Muhammad, Hal.. 339
17 Ibid, Hal.. 342
18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 8
19 Ibid, Hal. 344
20 Ibid, Hal. 345
21 Ibid, Hal. 362-364
pesaing-pesaing yang lain seperti kepada para supplier ataupun konsumen-konsumen tertentu.
b. Bentuk Perjanjian Boikot, ada dua macam perjanjian boikot yang dilarang oleh pasal 10, yaitu:
1. Perjanjian yang dapat menghalangi pelaku usaha lain (pihak ketiga) ntuk melakukan usaha yang sama
2. Perjanjian untuk menolak menjual setiap barang dan/atau jasa dari pelaku usaha lain (pihak ketiga), jika:
 Merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain tersebut
 Membatasi  pelaku  usaha  lain  dalam  menjual  atau  membeli  setiap  barang  dan/atau  jasa  dari pasar yang bersangkutan. 22
c.    Perjanjian Boikot dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagai salah satu perjanjian yang dilarang, dimana di atur di dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.5/1999, Pasal 10 ayat (1) berbunyi: pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk malakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Dan Pasal 10 ayat (2) nya, berbunyi: pelaku usaha dilarang  membuat  perjanjian  dengan  pelaku  usaha  pesaingnya,  untuk  menolak  menjual  setiap barang dan/atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut: (a). Merugikan atau dapat  diduga  akan merugikan  pelaku  usaha  lain:  atau;  (2) membatasi  pelaku  usaha  lain  dalam menjual atau membeli setiap barang dan/atau jasa dari pasar bersangkutan.”
Perjanjian  Kartel 23 adalah  Perjanjian  satu  produsen-produsen  tertentu  yang  bertujuan  untuk mengawasi produksi, penjualan, dan harga serta untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industry tertentu. 24
a. Bentuk Perjanjian Kartel, merupakan salah satu strategi yang diterapkan diantara pelaku usaha untuk dapat mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi mereka. Mereka berasumsi jika produksi mereka di dalam pasar dikurangi sedangkan permintaan terhadap produk mereka di dalam pasar tetap, akan berakibat kepada terkereknya harga ke tingkat yang lebih tinggi. Dan sebaliknya, jika di dalam pasar produk mereka melimpah, sudah barang tentu akan berdampak terhadap penurunan harga produk mereka di pasar.Kartel dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 11 Undang-undang No.5/1999 berbunyi: “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan  pelaku  usaha  pesaingnya  yang  bermaksud  untuk  mempengaruhi  harga  dengan  cara mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.Perumusan kartel secara Rule of Reason oleh pembentuk undang-undang No.5/1999 dapat diartikan pelaku usaha dapat membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur  produksi  atau  pemasaran  suatu  barang  atau  jasa  asalkan  tidak  mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Perjanjian Trust,
Menurut  R.B.  Suhartono,  trust  merupakan  wadah  antar  perusahaan  yang  di  desain  untuk  membatasi persaingan dalam bidang usaha atau industri tertentu. Gabungan antara beberapa perusahaan dalam bentuk
22 Susanti Adi Nugroho, “ Pengaturan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia”, 2001. (Jakarta: Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung), Hal. 40
23 Ibid, Hal. 364-366
24 Henry Campbell Black, Black Law Dictionary, 1999, (St Paul West Publishing Co.,), Hal. 215
trust  dimaksudkan  untuk  secara  kolektif  mengendalikan  pasokan,  dengan  melibatkan  trustee  sebagai koordinator penentu harga. Dengan menempatkan saham-saham dari berbagai badan usaha dalam suatu trust maka dapat di jamin tidak hanya kesatuan langkah kolektif tetapi juga pembagian keuntungan bersama yang lebih besar dibandingkan tiadanya trust. 25
a. Bentuk  Perjanjian Trust,  di  Indonesia  untuk  sekarang  ini,  Trust  belum  dapat  ditemui  dalam praktek keseharian, sehingga beberapa kalangan berpendapat alangkah lebih baik jika hal yang di atur  dalam  Pasal  12  ini  direvisi  saja,  untuk  menyesuaikan  dengan  keadaan  yang  terjadi  di Indonesia dan lagi ketentuan yang di atur oleh Pasal 12 ini bisa di cover dengan pasal lainnya.
b. Perjanjian Trust dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 12 Undang -undang No.5/1999 yang  berbunyi:  pelaku  usaha  dilarang  membuat  perjanjian  dengan  membentuk  gabungan perusahaan  atau  perseroan  yang  lebih  besar,  dengan  tetap  menjaga  dan  mempertahankan kelangsungan  hidup  masing-masing  perusahaan  atau  perseroan  anggotanya  yang  bertujuan untuk  mengontrol  produksi  dan/atau  pemasaran  atas  barang  dan/atau  jasa,  sehingga  dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.”
Perjanjian Oligopsoni
Oligopsoni adalah struktur pasar yang di dominasi oleh sejumlah konsumen yang memiliki kontrol atas pembelian. Struktur pasar ini memiliki kesamaan dengan struktur pasar oligopoli hanya saja struktur pasar ini terpusat  di  pasar  input.  Dengan  demikian  distorsi  yang  ditimbulkan  oleh  kolusi  antar  pelaku  pasar  akan mendistorsi  pasar  input.Perjanjian  Oligopsoni  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999,  Pasal  13  ayat  (1) Undang-undang No.5/1999 menyebutkan bahwa: pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan  harga  atas  barang  dan/atau  jasa  dalam  pasar  bersangkutan,  yang  dapat  mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan Pasal 13 ayat (2) menambahkan bahwa:  pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Perjanjian Integrasi Vertikal,adalah segala praktik yang bertujuan untuk mencapai suatu kondisi yang membatasi persaingan  dalam  dimensi  vertikal  atau  dalam  perbedaan  jenjang  produksi  atau  dalam  usaha  yang  memiliki keterkaitan  sebagai  rangkaian  produksi  atau  rangkaian  usaha.Perjanjian  Integrasi  Vertikal  dalam  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 , Pasal 14 Undang-undang No.5/1999 menyebutkan bahwa: pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk  dalam  rangkaian  produksi  barang  dan/atau  jasa  tertentu  yang  mana  setiap  rangkaian  produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat.” Perjanjian  Tertutup  ( Exclusive  agreement),  merupakan  perjanjian  antara  pelaku  usaha  selaku  pembeli  dan penjual  untuk  melakukan  kesepakatan  secara  eksklusif  yang  dapat  berakibat  menghalangi  dan  menghambat
25 R.B. Suhartono, Konglomerasi dan Relavansi UU Antitrust/ UU Antimonopoli diIndonesia,Jurnal Hukum Bisnis, Volume 4tahun 1998, Hal.6.
pelaku  usaha  lain  untuk  melakukan  kesepakatan  yang  sama,  salah  satunya  dengan  penetapan  harga. 26 Tying Agreement ,merupakan salah satu kategori perjanjian yang dilarang menurutUndang-undang No.5/1999, karena dengan praktek tying agreement, pelaku usaha dapat melakukan perluasan kekuatan monopoli yang dimiliki pada tying Product (barang atau jasa yang pertama kali dijual) ke tyied product (barang atau jasa yang dipaksa harus dibeli  juga  oleh  konsumen).  Sebagai  contoh,  Indofood  memiliki  kekuatan  monopoli  untuk  produk  mie  instant, tetapi  dia  ingin  memanfaatkan  kekuatan  monopolinya  tersebut  agar  dapat  memiliki  kekuatan  monopoli  untuk produk lain.
Vertical agreement on Discount, jika pelaku usaha ingin mendapatkan harga diskon untuk produk tertentu yang dibelinya dari pelaku usaha lain, pelaku usaha harus bersedia membeli produk lain dari pelaku usaha tersebut atau tidak akan membeli produk yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing.Perjanjian  Tertutup  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999,  Pasal  15  ayat  (1)  Undang-undang No.5/1999 sebagai berikut, bahwa: Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat  persyaratan  bahwa  pihak  yang  menerima  barang  dan/atau  jasa  hanya  akan  memasok  atau  tidak memasok kembali barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau pada tempat tertentu. Pasal 15 ayat (2) Undang-undang No.5/1999 menyatakan bahwa: pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli  barang  dan/atau  jasa  lain  dari  pelaku  usaha  pemasok.Pasal  15  ayat  (3)  Undang-undang  No.5/1999 menyatakan bahwa: pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan/atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa dari usaha pemasok:
a. harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
b. tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.”
Perjanjian  dengan  Pihak  Luar  Negeri,  Perjanjian  dengan  luar  negeri  adalah  perjanjian  yang  dapat merusak persaingan usaha dan melakukan tindak monopoli.Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri dalam Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999 , Pasal  16  UU  No.5/1999  menyebutkan  bahwa:  pelaku  usaha  dilarang  membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
Pelaku Usaha , Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 definisi Pelaku usaha adalah:setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan  berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum  negara  Republik  Indonesia,  baik  sendiri maupun  bersama-sama  melalui  perjanjiaan,  menyelenggarakan  berbagai  kegiatan  usaha  dalam  bidang ekonomi.”Dalam penjelasannya menyatakan bahwa pelaku usaha yang termaksud dalam pengertian ini adalah perusahaan, koperasi, BUMN, korporasi, importer, pedagang, distributor, danlain-lain.
Terdapat beberapa Prinsip-prinsip Pelaku Usaha 27 , antara lain:
26 Mustafa Kamal Rokan, “ Hukum Persaingan Usaha”, 2010, (Jakarta: Raja Grafindo Persada),Hal.17
27 Noname,  Pendekatan  dan  Prinsip  Etika  Bisnis  Perusahaan,  (https://www.jurnal.id/id/blog/pendekatan-dan-prinsip-etika-bisnis- perusahaan/ diakses pada tanggal 22 Juni 2020)
Prinsip  Otonomi,  mengharuskan  pelaku  bisnis  mengambil  keputusan  dengan  tepat  dan  baik,  serta mempertanggung jawabkan keputusan tersebut. Dalam menjalankan prinsip otonomi ini, dua perusahaan atau lebih bisa berkomitmen menjalankan etika bisnis dengan prinsip otonomi.
Prinsip Kejujuran, merupakan nilai yang paling dasar untuk mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. Tanpa kejujuran, bisnis tidak akan bertahan lama, karena kejujuran adalah kunci utama dalam kesuksesan bisnis.
Prinsip  Keadilan,  dalam  prinsip  ini  berarti  setiap  orang  yang  melakukan  bisnis  meiliki  hak  untuk mendapatkan  perlakuan  yang  sama.  Sehingga  semua  pihak  yang  terkait  dalam  bisnis  harus  memberikan kontribusi baik secara langsung atau tidak langsung terhadap keberhasilan bisnis.
Prinsip  Loyalitas,  adalah  salah  satu  hal  penting  dalam  menjalankan  sebuah  bisnis.  Loyalitas  dalam perusahaan biasanya dapat dilihat dari kerja keras dan keseriusan dalam menjalani bisnis sesuai dengan visi dan misi.
Prinsip Integritas Moral, setiap perusahaan harus memiliki integritas moral yang baik. Dengan begitu, perusahaan  lebih  dapat  dipercaya  masyarakat.  Menerapkan  prinsip  ini,  berarti  seluruh  pelaku  bisnis,  baik karyawan  hingga  manajemen  harus  selalu  menjaga  nama  baik  perusahaan.Itulah  beberapa  pendekatan  dan prinsip  dalam  menerapkan  etika  bisnis  perusahaan.  Dengan  etika  bisnis  yang  baik,  perusahaan  dapat berkembang dengan mudah.
Hak  dan  Kewajiban  Pelaku  Usaha,  antara  lain:Dari  Pasal  4  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen, dapat  disimpulkan  bahwa  pelaku  usaha  berkewajiban  untuk  menepati  janji-janji  serta  memberikan  segala informasi  terkait  barang  dan/atau  jasa.Pasal  7  huruf  b  UUPK  menyatakan  bahwa  kewajiban  pelaku  usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi  penjelasan  penggunaan,  perbaikan  dan  pemeliharaan,  dimana  kewajiban  dari  pelaku  usaha  tersebut dapat  dilihat  juga sebagai  hak  dari  konsumen.Sedangkan  hak  pelaku  usaha  adalah mendapatkan  pembayaran atas barang dan/atau jasa sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut, dituntut untuk mencermati dan menata kembali kegiatan usaha  di  Indonesia,  agar  dunia  usaha  dapat  tumbuh  serta  berkembang  secara  sehat  dan  benar,  sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perseorangan atau  kelompok  tertentu.  Maka  dalam  penulisan  ini  persoalan  yang  dibahas  adalah:  Bagaimanakah bentukperjanjian yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 5  Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  yang  dilakukanolehpelakuKeramba  Jaring  Apung  di  HaranggaolHorison Kabupaten Simalungun?

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  melakukan  pendekatan integrasi keilmuan antara perspektif ilmu hukum dengan berbagai teori hukum. Dimana dari sudut pandang teori hukum,  ilmu  hukum  dibagi  atas  tiga  lapisan  utama,  yaitu  dogmatik  hukum,  teori  hukum  dan  filsafat  hukum. 28 Pendekatan conseptual  approach  dengan  melakukan  pendekatan  integrasi  keilmuan  antara  perspektif  ilmu hukum dengan teori hukum digunakan dalam mengkaji permasalahan terkait. Pendekatan konseptual beranjak dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum.  Dengan  mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, akan menemukan sesuatu
28 Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S, Argumentasi Hukum. 2005, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press)
yang  baru  (something  new)  berupa  ide-ide  yang  melahirkan  pengertian-pengertian  hukum,  konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. 29

## PEMBAHASAN
Bentuk perjanjian yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  yang  dilakukan  oleh  pelaku  keramba  jaring  apung  di  Haranggaol  Horisaon Kabupaten Simalungun, yaitu:
1. Perjanjian  Oligopoli  yang  Dilakukan  oleh  Pelaku  Usaha  Keramba  Jaring  Apung  di  Haranggaol Horison.
Berbeda  dengan  pasar  persaingan  sempurna,  dalam  pasar  oligopoli  masing-masing  pedagang mempunyai  kekuatan  untuk  menentukan  pasar.  Dalam  pasar  jenis  ini  pedagang  dapat  saling bersaing  atau  dapat  melakukan  kolusi  di  antara  mereka.  Jika  penjual  saling  bersaing,  maka dampaknya  akan  mirip  dengan  apa  yang  terjadi  pada  pasar  persaingan  sempurna.  Biasanya penjual  akan  berlomba  memberikan  yang  terbaik  bagi  konsumennya  dengan  tingkat  harga tertentu. Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa Pelaku usaha yang melakukan Oligopoli ya tauke-tauke ikan itu lah,karena disini ada istilah “siapa yang kuat,dia yang menang. Maksudnya seperti ini, tauke-tauke ikan ini kebanyaan adalah orang berada dan banyak uang. Kolam keramba jaring apung mereka  juga banyak.  Tapi mereka juga menampung ikan dari petani  kecil seperti sayalah ya contohnya. Saya juga berkeramba nya di Haranggaol. Jadi tauke-tauke ikan ini suka hatinya  kadang  nentukan  harga  waktu  nampung  ikan  dari  petani  kecil  ini.  Alasan  yang  paling sering dibilang orangitu banjir  ikan di pasar,jadi harga ikan turun,itu lah sering alasan orangitu. Padahal tidak ada banjir ikan,ya itu lah karna kan petani ikan kecil kek kami ini ga tau mau menjual kemana lagi,kalau kami yang langsung distribusikan,mati di modal kami,terus belum tentu pasar juga  mau  nerima  ikan  dari  kami  karna  ikan  orang  itu  kebanyakan  dari  tauke-tauke ikan.” 30 Terjadinya persaingan antara petani ikan kecil dengan tauke ikan menyebabkan terjadinya pasar  Oligopoli  di  Haranggaol  Horison.  Tauke  memiliki  kekuatan  untuk  menentukan  gerak pasar,baik dari segi kuantitas produk, bahkan harga. Tauke menawarkan harga yang lebih murah kepada  para  penampung  ikan  (pedagang  pasar)  dibanding  petani  kecil.  Karena  kuantitas  yang memenuhi pasar dan harga yang ditawarkan lebih murah, tentu pedagang lebih memilih untuk membeli produk dari tauke ikan dibanding dari petani kecil. Sehingga petani kecil mau tidak mau menurunkan harga mengikuti harga yang ditetapkan oleh tauke ikan. Tauke ikan membentuk pasar Oligopoli di Haranggaol Horison.
2. Perjanjian Penetapan Harga (Price Fixing Agreement) yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha Keramba Jaring Apung di Haranggaol Horison
Pada pasar yang bersifat Oligopolis ataupun pasar yang dikuasai oleh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan penentuan harga dapat dilakukan hanya dengan memberikan tanda kepada pelaku usaha  lainnya  dengan  bentuk  menaikkan/menurunkan  harga  yang  biasanya  akan  selalu  diikuti oleh pelaku usaha lainnya ( tacit collution). Informasi yang diperoleh  dari pedagang pasar, efek perjanjian  penetapan  harga  menguntungkan  pelaku  usaha  pedagang,  yakni:  “Pedagang  ikan senang-senangnya  aja  nya.  Istilahnya  senang  sama  senanglah.  Siapa  yang  menawarkan  harga paling murah itulah kami tampung.karna kami kan pedagang pasar ini juga tidak mau rugi,soalnya ikannya  kan  mau  kami  jual  lagi.  Makanya  kadang  kami  lihat-lihat  dulu  mana  tauke  yang  nawar
29 Marzuki, P. M, Penulisan Hukum. 2005, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
30 Wawancara dengan Bapak Rikson Saragih selaku PetaniIkan Kecil di Haranggaol Horizon padaTanggal 16 April 2020
harga  murah,langsung  kami  tampung.” 31 Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  perjanjian penetapan  harga  terjadi  Haranggaol  Horison,  bahwa  Pihak  yang  melakukan  perjanjian  adalah pelaku usaha yang saling bersaing dalam hal ini sesama tauke. Para pelaku usaha menyepakati harga  ikan  pada  nominal  tertentu  untuk  diberikan  kepada  pedagang.  Karena  harga  yang  lebih murah  daripada  yang  lain,  maka  pedagang  lebih  memilih  tauke  yang  menawarkan  harga  yang lebih murah. Karenanya para pihak yang tidak turut melakukan perjanjian dalam hal ini petani ikan kecil tidak mempunyai pilihan lain, apakah menaikkan atau menurunkan harga.
3. Perjanjian  Oligopsoni  yang  Dilakukan  oleh  Pelaku  Usaha  Keramba  Jaring  Apung  di  Haranggaol Horison
Oligopsoni adalah struktur pasar yang di dominasi oleh sejumlah konsumen yang memiliki kontrol atas pembelian. Struktur pasar ini memiliki kesamaan dengan struktur pasar oligopoli hanya saja struktur  pasar  ini  terpusat  di  pasar  input.Tidak  adanya  pilihan  lain  bagi  pelaku  usaha  untuk menjual  produk  mereka  selain  kepada  pelaku  usaha  yang  melakukan  praktek  oligopsoni, mengakibatkan  mereka  hanya  dapat  menerima  saja  harga  yang  sudah  ditentukan  oleh  pelaku usaha yang melakukan praktek oligopsoni.Sebagaimana hasil wawancara dengan pedagang pasar yang dalam kasus ini memiliki posisi sebagai pembeli, bapak tersebut menyatakan bahwa kalau biasanya  disini  memang  kerap  terjadi  yang  namanya  saling  menjatuhkan.  Biasanya  itu  terjadi antar  tauke  ikan  dan  pesaingnya  yang  lain,  mereka  biasanya  saling  menjatuhkan  dengan berlomba-lomba menurunkan harga ikan pada saat mendistribusikannya ke kami pedagang pasar. Kadang  dari  tauke  A  menawar  sama  kami  dengan  harga  Rp  22.000,  tapi  ada  tauke  lain  yang mungkin  lebih  keras  keuangannya  kan,  ditawar  sama  kami  Rp  20.000.  Ya  kalau  kami  selaku pedagang pasar ya jelas lah lebih memilih harga yang lebih murah ya karna kan kami mau menjual lagi ke konsumen, jadi kami nampung mana yang lebih murah aja.” 32 Terjadinya praktek oligopsoni di Haranggaol Horison terjadi karena produsen atau petani ikan kecil tidak memiliki alternatif lain untuk  menjual  produk  mereka  selain  kepada  pedagang  yang  telah  melakukan  perjanjian  harga dengan tauke ikan. Tidak adanya pilihan lain bagi petani ikan kecil untuk menjual produk mereka selain  kepada  pedagang  yang  melakukan  perjanjian  harga  dengan  tauke  ikan,  mengakibatkan mereka hanya dapat menerima saja harga yang sudah ditentukan oleh tauke.
4. Perjanjian  Integrasi  Vertikal  yang  Dilakukan  oleh  Pelaku  Usaha  Keramba  Jaring  Apung  di Haranggaol Integrasi vertical adalah segala praktik yang bertujuan untuk mencapai suatu kondisi yang membatasi persaingan dalam dimensi vertical atau dalam perbedaan jenjang produksi atau dalam usaha yang memiliki keterkaitan sebagai rangkaian produksi atau rangkaian usaha.Namun yang  harus  dipertegas  dalam  Integrasi  Vertikal  bahwa  hambatan  yang  dilakukan  para  pelaku usaha  adalah  hambatan  dalam  proses  produksi  barang.  Sebagaimana  yang  telah  dikemukakan selaku petani kecil:Masalah yang sering dihadapi itu terutama mengenai kualitas bibit, kemudian kualitas pakan, dan paling krusial itu harga pasar yang tidak menentu. Contohnya kalau kualitas bibit  itu  dari  pembibitan  sana  bercampur-campur,  Kalau  ada  istilahnya  disini  yang    monosek katanya  yang  unggul  tapi  itu  dicampur  sama  petani  bibit  disana,  istilahnya  disini  bibit  bondar (bibit kualitas c). Jadi kalau dibudidayakan itu, tidak merata besaarnya.kemudian masalah kualitas pakan ikan ini. Kalau diliat di label nya itu kandungan protein 30%, tapi hasilnya di lapangan belum tentu  seperti  itu,  melihat  hasil  panennya  tidak  sesuai  dengan  pakan  yang  telah diberikan.Kemudian karena tauke-tauke di Haranggaol ini mereka juga memasok pakan ikan. Kalau mereka bermitra dengan petani, jelas mereka juga mengambil untung dari pakan nya juga.Dari
31 Wawancara dengan Pedagang Pasar, Bapak Fresh Lingga di Haranggaol Horizon Tanggal 23 April 2020
32 Ibid
tauke bibitnya, dari dia pakan nya, produksinya pun  dia yang mengambil. Kalau tauke-tauke itu tetap  untung,  kalau  petani  kecil  sangat-sangat  mengkhawatirkan  untuk  situasi  sekarang ini.” 33 Integrasi  antar  pelaku  usaha  di  Haranggaol  Horison  dilakukan  untuk  saling  menutupi kelemahan  dari  masing  masing  pelaku  usaha  (dalam  hal  ini  tauke)  yang  melakukan  integrasi, karena sudah pasti setiap tauke memiliki kelemahan-kelemahan tersendiri, misalkan satu tauke memiliki  kelemahan  dalam  kualitas  bibit  ikan,  tetapi  unggul  dalam  kuantitas  produksi  dapat bergabung dengan tauke lain yang mungkin memiliki kelebihan dalam pengelolaan kualitas bibit ikan  tetapi  kurang  dalam  kuantitas  produksi,  dimana  kemudian  diharapkan  dengan  terjadinya integrasi kelemahan-kelemahan yang ada dapat ditutupi atau bahkan dihilangkan.

## Simpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik simpulan, sebagai berikut:
1. Bentuk perjanjian yang dilarang berdasarkan Undang-Undang 5 Tahun 1999 yang dilakukan pelaku usaha di Haranggaol Horison adalah:
a. Oligopoli  adalah  keadaan  pasar  yang  produsen  penjual  barang  hanya  sedikit  sehingga  mereka atau seorang dari mereka dapat mengaruhi harga.
b. Perjanjian  Penetapan  Harga  ( Price  Fixing  Agreement)  adalah  kondisi  dimana  produsen menetapkan harga yang harus dibayar pembali untuk barang dan/atau jasa yang diperdagangkan di  pasar  bersangkutan  yang  sama  dari  segi  faktual  dan  geografis.  Perjanjian  harga  akan menjadikan harga menjadi tinggi, bukan harga pasar.
c. Oligopsoni adalah struktur pasar yang di dominasi oleh sejumlah konsumen yang memiliki kontrol atas pembelian. Struktur pasar ini memiliki kesamaan dengan struktur pasar oligopoli hanya saja struktur pasar ini terpusat di pasar input. Dengan demikian distorsi yang ditimbulkan oleh kolusi antar pelaku pasar akan mendistorsi pasar input.
d. Integrasi  vertikal  adalah  segala  praktik  yang  bertujuan  untuk  mencapai  suatu  kondisi  yang membatasi persaingan dalam dimensi vertikal atau dalam perbedaan jenjang produksi atau dalam usaha yang memiliki keterkaitan sebagai rangkaian produksi atau rangkaian usaha.
2. Bahwa terjadi banyak perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh pelaku usaha kerambaga jarring apung di Haranggaol Horison. Perjanjian-perjanjian yang dilarang yang dilakukan oleh pelaku usaha ikan antara lain: Oligopoli, Perjanjian Penetapan Harga, Perjanjian Oligopsoni, dan Perjanjian Integrasi Vertikal. DibuatnyaPPNomor72Tahun2016 yang kini biasa disebut sebagai PP holding ini  karena  peraturan  pemerintah  yang  sebelumnya  yaitu  PP  Nomor  44  Tahun  2005  tentang  Tata  Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan terbatas dinilai tidak cukup mengatur tentang inisiasipembentukan holding sektoral diIndonesia. Melaluii PP Nomor 72 Tahun 2016 ini kita dapat mengetahui bahwa setelah di lakukannya restrukturisasi, anak perusahaan dari holding BUMN statusnya tidak lagi menjadi BUMN sebagaimana yang terjadi pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S.  2005, Argumentasi Hukum. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press Indiraharti, Novina Sri. 2002, Aspek Keabsahan Perjanjian dalam Hukum Kontrak. Bandung: Intermasa Karwapi. 1985, Perikanan di Indonesia.  Jakarta: Jakarta Press Marzuki, P. M. 2005, Penulisan Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
33 Op.Cit, Wawancara dengan Bapak Rikson Saragih
Muhammad, Abdulkadir. 2002, Hukum Persaingan Usaha. Bandung: Citra Adyta Bakti Muhammad, Abdul Kadir. 1998. Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni Nugroho,  Susanti  Adi.  2001, Pengaturan  Hukum  Persaingan  Usaha  di  Indonesia.  Jakarta:  Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung. Rokan, Mustafa Kamal. 2010, Hukum Persaingan Usaha. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Subekti. 1996, Hukum Perjanjian. Cetakan XVI. Jakarta: Intermasa Jurnal
Chatamarrasjid. 1999, Akumulasi ketentuan UU No. 5/1999  tentang Larangan Praktik Monopoli (Magna Charta bagi Kebebasan berusaha)”. Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 7.Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis. R.B. Suhartono. 1998, Konglomerasi dan Relavansi UU Antitrust/ UU Antimonopoli di Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 4

## Skripsi
Rismawati. 2010, Analisis Daya Dukung Perairan Danau Toba Terhadap Kegiatan Perikanan Sebagai Dasar Dalam Pengendalian Pencemaran Keramba Jaring Apung. (Skripsi Sarjana Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2010)
Peraturan Perundang-undangan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. Konsiderans  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang
Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak Sehat.
Tim Panitia Antar Departemen Jakarta 2010 Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan  Naskah Akademik Pembentukan OJK.
Tim  Panitia  Antar  Departemen Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  Jakarta.  2010. Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Kamus
Henry Campbell Black, Black Law Dictionary, (St Paul West Publishing Co). 1999, Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ke IV
Internet https://www.jurnal.id/id/blog/pendekatan-dan-prinsip-etika-bisnis-perusahaan/ http://www.sindikat.co.id