## Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Wahab Aznul Hidaya Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong Email : Wahabaznulhidaya@gmail.com

## Abstrak
Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA)  perubahan  atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebut anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
Dengan adanya  ketentuan-ketentuan mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana, maka dalam Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya upaya Diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.  Upaya diversi wajib dilakukan di tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri.  Pelaksanaan diversi ditiap tingkat pemeriksaan masih terkendala oleh karena konsep diversi merupakan konsep yang baru di Indonesia dan ditiap tingkat pemeriksaan tersebut belum memiliki ketentuan, tindakan apa yang tepat dalam pelaksanaan upaya diversi tersebut terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.
Kata Kunci : Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak

## PENDAHULUAN
Semakin  pesatnya  arus  Globalisasi  yang  diikuti  oleh  perkembangan  disegala  bidang menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang ditimbulkan antara lain semakin banyaknya hal yang dapat kita ketahui dan peroleh secara mudah . Dampak negatif yang ditimbulkan antara lain semakin besarnya keinginan atau dorongan seseorang untuk menyesuaikan diri  atas  arus  Globalisasi  tersebut  dan  apabila  terjadi  kesenjangan  akantimbul  potensi  untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau tindakan melawan hukum karena sarana dan prasarana yang memadai atas pesatnya arus Globalisasi tersebut.
Gejala yang terjadi menjadi pokok permasalahan. Misalnya, peningkatan kejahatan yang terjadi  dalam  berbagai  bentuk  menuntut  adanya  kerja  keras  dalam  membangun  pemikiran- pemikiran baru mengenai kebijakan hukum sesuai dengan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku  kejahatan.  Kebijakan  hukum  bertujuan  untuk  menjadikan  hukum  sebagai  aturan  yang memberikan perlindungan atas hak-hak warga negara dan menjamin kehidupan generasi di masa mendatang. Sebab itu, sistem hukum tiap negara dalam praktiknya terus mengalami modernisasi (menuju kearah yang lebih sesuai atas perkembangan masyarakat). Contohnya negara Republik
Indonesia menuntut adanya perubahan dibidang hukum untuk mereformasi hukum yang ada saat ini.
Jumlah kejahatan yang terjadi di Indonesia relatif tinggi sehingga memerlukan tindakan penanggulangan  yang  serius  dan  efektif.  Menurut  data  statistik  lima  tahun  (1999-2003)  jumlah kejahatan  di  Indonesia  berjumlah  945.491  kasus,  yang  diselesaikan  oleh  aparat  kepolisian berjumlah  513.567  kasus.  Sehingga  persentase  tingkat  keberhasilan  penyelesaian  kasus  sebesar 54,31  %.  Hal  ini  mengisyaratkan  agar  Polisi  meningkatkan  kinerjanya  untuk  menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada hukum.
Kejahatan  yang  terjadi  di  Indonesia  sangatlah  beragam.  Tingginya  jumlah  kejahatan  di Indonesia menurut data statistik tahun 1999-2003 memunculkan berbagai pertanyaan. Mengapa terjadi  peningkatan  jumlah  kejahatan  di  Indonesia,  faktor  apakah  yang  menyebabkannya  dan bagaimana  cara  menanggulanginya.  Pertanyaan  tersebut  memunculkan  berbagai  analisis  dalam upaya  menemukan  bentuk  penyelesaian  tindak  pidana  yang  sesuai  dengan  kultur  budaya masyarakat Indonesia.
Peningkatan  jumlah  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  anggota  masyarakat  setiap  negara dipandang para ahli sebagai hal yang alami. Beberapa Sarjana berpendapat bahwa : “Setiap orang mempunyai peluang melakukan perbuatan menyimpang, karena kejahatan merupakan gejala yang menyangkut setiap orang.”
Lebih  lanjut  Soerjono  Soekanto    mengatakan  bahwa  :  “Manusia  memiliki  hasrat  untuk hidup secara teratur, serasi, selaras dengan masyarakat dan hukum yang berlaku, akan tetapi karena alasan  tertentu    menyebabkan  seseorang  melanggar  hukum  yang  berlaku.  Pelanggaran  tersebut terjadi karena kesengajaan ataupun kelalaian.”
Atas  tingginya  jumlah  dan  beragamnya  tindak  pidana  yang  terjadi,  hal  ini  memicu terjadinya  perkembangan  pelaku  tindak  pidana.    Perkembangan  pelaku  tindak  pidana  yang dimaksud  adalah  dimana  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana.  Pergaulan  seorang  anak  diluar lingkungan keluarga memiliki pengaruh yang besar dalam perubahan karakter anak yang awalnya telah  terbentuk,  sehingga  peran  orang  tua  dalam  mendidik  anak  merupakan  tugas  yang  sangat penting.  Apabila  peran  orang  tua  dalam mendidik  anak  kurang  maksimal,  hal  ini memicu anak untuk melakukan perbuatan menyimpang dan melawan hukum. Sebagaimana firman Allah SWT dalam  QS.  Al-Anfal  ayat  28;  Artinya  :“Dan  ketahuilah  bahwa  hartamu  dan  anak-anakmu  itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.”
Anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dalam  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan  Anak  disebut  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  yang  selanjutnya  disebut  Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
Menurut data dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, secara nasional , Mei Tahun 2003, jumlah anak yang bermasalah dengan hukum berada di  Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara berjumlah 3004 anak.  Penanganan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana dengan jumlah dan bentuk yang beragam, mendorong Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap hal ini. Salah satunya yaitu penetapan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan  Anak  yang  saat  ini  berganti  menjadi  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya Pemerintah memberikan perhatian khusus dengan adanya ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan upaya untuk tetap menegakkan keadilan dari tujuan hukum itu sendiri dengan anak sebagai pelaku tindak pidana. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Ma’idah ayat 48; Artinya : “Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkn kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu,  Kami  berikan  aturan  dan  jalan  yang  terang.  Kalau  Allah  menghendaki,  niscaya  kamu dijadikan-Nya  satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia  yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.”
Setiap  anak  pelaku  tindak  pidana  yang  masuk  dalam  sistem  peradilan  pidana  harus diperlakukan  secara  manusiawi  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Undang-undang  No.  35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat anak.
Dengan adanya ketentuan-ketentuan mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana, maka dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya upaya  Diversi.  Diversi  merupakan  pengalihan  penyelesaian  perkara  anak  dari  proses  peradilan
pidana ke proses diluar peradilan pidana.  Upaya diversi wajib dilakukan di tingkat Penyidikan, Penuntutan,  dan  Pemeriksaan  perkara  anak  di  Pengadilan  Negeri.    Pelaksanaan  diversi  ditiap tingkat pemeriksaan masih terkendala oleh karena konsep diversi merupakan konsep yang baru di Indonesia dan ditiap tingkat pemeriksaan tersebut belum memiliki ketentuan, tindakan apa yang tepat dalam pelaksanaan upaya diversi tersebut terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.
Pada  ketentuan  Pasal  8  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak, Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan  orang  tua/Walinya,  korban  dan/atau orang  tua/Walinya,  Pembimbing  Kemasyarakatan,  dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.  Pasal 1 ayat (6) Undang- Undang  No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,  Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula,  dan  bukan  pembalasan.  Meskipun  telah ditentukan pelaksanaan diversi dilakukan secara musyawarah berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif, hal ini tidak memberikan gambaran tindakan yang jelas kepada para penegak hukum disetiap  proses  pemeriksaan  dan  pihak-pihak  yang  terkait  masih  perlu  bersama-sama  mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  Sehingga perlu adanya tindakan tepat yang berdasar pada Keadilan  Restoratif  untuk  penyelesaian  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak.  Salah  satu tindakan  menurut  Penulis  yang  dapat  diterapkan  dalam  pelaksanaan  diversi  yaitu  musyawarah yang  dilakukan  dengan  pendekatan  Mediasi.  Mediasi  merupakan  proses  penyelesain  sengketa dengan keterlibatan pihak ketiga sebagai pihak yang netral dan imparsial.
Mediasi adalah salah satu penyelesaian sengketa yang tertuang dalam ketentuan Undang- Undang  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  pada umumnya  ketentuan  ini  merupakan  penyelesaian  sengketa  dibidang  keperdataan  .  Dalam ketentuan tersebut terdapat berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain dari pada mediasi, antara lain konsultasi, negosiasi, konsiliasi, penyelesaian sengketa atau penilaian ahli. Menurut Penulis, mediasi dapat diterapkan dalam pelaksanaan diversi dikarenakan proses mediasi pada prinsipnya menyelesaikan  masalah  berdasarkan  atas  kesepakatan-kesepakatan  para  pihak  sebagai  hasil (kaputusan) akhir dari proses mediasi tersebut dan keterlibatan pihak ketiga sebagai pihak yang
membantu  dan mengupayakan  proses  pengambilan  keputusan  menjadi  lebih  baik dibandingkan dengan  bentuk-bentuk  alternatif  lainnya.    Meskipun  mediasi  merupakan  salah  satu  alternatif penyelesaian  sengketa  dibidang  keperdataan,  namun  pada  prinsipnya  mediasi  memiliki karakteristik  yang tepat diterapkan dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak  untuk  pelaksanaan  diversi  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.;  (1)  Apakah  penerapan Alternatif untuk diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?; (2)  Tindakan atau cara  apa  yang  dapat  dilakukan  ditingkat Penyidikan,  Penuntutan,  hingga  di  Pengadilan  sebagai upaya diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak?

## PEMBAHASAN
Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) untuk Diversi dalam  Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (APS)  atau  dalam  bahasa  asing  dikenal  sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR)  ini merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dalam ruang lingkup keperdataan . Jenis-jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diatur dalam Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa antara lain Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, atau Penilaian Ahli.
Walaupun  alternatif  penyelesaian  sengketa  ini  merupakan  penyelesaian  sengketa  diluar pengadilan dalam ruang lingkup keperdataan, tetapi penerapannya dalam implementasi penegakan hukum seringkali dan terkadang salah satu dari beberapa jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut digunakan pula dalam ruang lingkup pidana untuk penyelesaian perkara pidana. Sebagai contoh  jenis  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  yang  terkadang  digunakan  untuk  penyelesaian perkara  pidana  yaitu  Mediasi.  Penyelesaian  perkara  pidana  dengan  menggunakan  metode pendekatan mediasi ini dianggap sesuai dan tidak bertentangan.
Dalam implementasi penegakan hukumnya mediasi dapat diterapkan untuk Diversi dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Diversi  merupakan  pengalihan  penyelesaian  perkara  anak  dari proses  peradilan  pidana  ke  proses  diluar  peradilan  pidana  .  Pelaksanaan  upaya  diversi  wajib disetiap tingkat pemeriksaan  dan dilakukan dengan cara musyawarah dengan melibatkan Anak dan  orang  tua/walinya,  korban  dan/atau  orang  tua/walinya,  Pembimbing  Kemasyarakatan,  dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan Keadilan Restoratif .
Dari  hasil  wawancara  langsung  kepada  Kanit  VI  -  PPA  Polrestabes  Makassar,  Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan Negeri Makassar), dan Hakim Anak (Pengadilan Negeri Makassar) Penulis  memperoleh  gambaran  upaya  diversi  ditiap  tingkat  pemeriksaan  dilakukan  dengan menggunakan metode pendekatan mediasi. Dimana penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim berperan sebagai mediator dan fasilitator. Pelaksanaan diversi tersebut dari hasil penelitian oleh Penulis  ditiap  tingkat  pemeriksaan  berlangsung  secara  musyawarah  yang  dihadiri  oleh  pihak pelaku  Anak,  pihak  Korban,  Pembimbing  Kemasyarakatan  dan  Balai  Pemasyarakatan.  Dalam pelaksanaannya  yang  dilakukan  secara  musyawarah  dengan  menggunakan  metode  pendekatan mediasi  terjadi  negosiasi  antara  kedua  belah  pihak.  Negosiasi  bertujuan  untuk  mencapai kesepakatan bersama antara kedua pihak dengan memperhatikan kepentingan pihak pelaku anak dan pihak korban. Negosiasi yang  seringkali terjadi antara pihak pelaku anak dan pihak korban yaitu mengenai besaran ganti rugi, dan pencabutan laporan oleh korban terhadap pelaku anak.
Penerapan mediasi dan terjadinya negosiasi ini untuk upaya diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dianggap tidak bertentangan dan telah sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam ketentuan  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Hal  ini dikarenakan pelakunya adalah anak, anak dianggap belum cakap (belum mampu berpikir baik dan buruknya tindakan yang dilakukan), maka dari itu anak memperoleh keistimewaan untuk hal ini atas tindak pidana yang dilakukan.
Tindakan / Cara yang dilakukan  ditingkat Penyidikan, Penuntutan, hingga  di Pengadilan sebagai upaya Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Berlandaskan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  bahwa  pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  perkara Anak  di  pengadilan  negeri  wajib  diupayakan  Diversi  .  Atas  dasar  ketentuan  tersebut  Penulis melakukan  penelitian  dibeberapa  lokasi  penelitian,  dengan  hasil  ditiap  tingkat  pemeriksaan sebagai berikut : (1) Tingkat Penyidikan : Ditingkat penyidikan, Penulis melakukan penelitian di Polrestabes Makassar dengan melakukan wawancara langsung kepada IPTU Ismail, SH (Kanit VI – PPA / Perlindungan Perempuan dan Anak).
Ditingkat  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  dari  Unit  VI  -  PPA  (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polrestabes Makassar telah beberapa kali melakukan upaya diversi dimana anak sebagai pelaku tindak pidana. Upaya diversi yang telah dilakukan beberapa kali tersebut ada yang berhasil dan ada pula yang tidak berhasil. Upaya diversi yang berhasil dilakukan yaitu dalam
penanganan  kasus  penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  Anak  berstatus  sebagai  pelajar  ditingkat sekolah menengah pertama di Makassar. Kasus tersebut terjadi saling lapor antar kedua pihak.
Dalam penanganan kasus penganiayaan tersebut diupayakan diversi. Upaya diversi yang dilakukan berlangsung secara Musyawarah, dihadiri oleh kedua pihak yang saling lapor dan pihak Penyidik  Unit  VI  –  PPA  Polrestabes  Makassar.  Musyawarah  yang  terjadi  dapat  dikatakan menggunakan metode pendekatan mediasi, karena prosesnya yang berlangsung layaknya mediasi. Berlangsungnya upaya diversi tersebut yang dilakukan menggunakan metode pendekatan mediasi terjadi  negosiasi  antar  kedua  pihak,  negosiasi  yang  terjadi  yaitu  kedua  pihak  bersepakat  untuk saling  cabut  laporan.  Tercapainya  negosiasi  tersebut  terjadi  tanpa  adanya  tekanan  dari  pihak manapun  dan  murni  memprioritaskan  kepentingan  Anak  yang  masih  berstatus  sebagai  pelajar ditingkat sekolah menengah pertama. Sehingga, berlandaskan pada kesepakatan bersama tersebut proses  penyidikan  dihentikan  dan  upaya  diversi  yang  dilakukan  dalam  penanganan  kasus penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  Anak  berstatus  sebagai  pelajar  ditingkat  sekolah  menengah pertama di Makassar dinyatakan berhasil; (2) Tingkat Penuntutan :  Pada tingkat penuntutan ini, Penulis  melakukan  penelitian  di  Kejaksaan  Negeri  Makassar.  Proses  penelitian  yang  dilakukan oleh Penulis sama halnya ditingkat penyidikan yaitu melakukan wawancara langsung kepada Jaksa Rustiani Muin, SH yang pernah menangani kasus dan dalam penanganannya diupayakan Diversi.
Jaksa Rustiani Muin, SH telah beberapa kali melakukan upaya diversi dimana anak sebagai pelaku tindak pidana. Kurang lebih 3 kali upaya diversi yang telah dilakukan oleh Jaksa tersebut, dalam penanganan kasus pengroyokan dan pencurian yang dilakukan oleh Anak.  Tetapi, upaya diversi  yang  dilakukan  dalam  penanganan  kasus  tersebut  tidak  ada  yang  berhasil.    Ketidak berhasilan upaya diversi ditingkat penuntutan yang ditangani oleh Jaksa Rustiani Muin, SH terjadi karena faktor pertimbangan kasus yang dihadapi.
Meskipun upaya diversi tidak berhasil, Jaksa Rustiani Muin, SH memberikan penjelasan terhadap proses diversi  yang dilakukan  ditingkat penuntutan  ini. Proses  diversi  yang  dijelaskan oleh  Jaksa  tersebut  yaitu  dalam  penanganannya  terhadap  kasus  pencurian.  Proses  diversi  yang dilakukan  dihadiri  oleh  pihak  korban,  pihak  pelaku  anak,  pembimbing  kemasyarakatan,  dan Penuntut  dari  Kejaksaan  Negeri  Makassar  yaitu  Jaksa  Rustiani  Muin,  SH.  Proses  diversi  yang terjadi  berlangsung  secara  musyawarah,  layaknya  mediasi  dan  yang  berperan  sebagai  mediator adalah  Jaksa  yang  bersangkutan.  Dalam mediasi  yang  dikatakan  sebagai  upaya  diversi  tersebut terjadi  negosiasi,  negosiasi  yang  terjadi  yaitu  besaran  ganti  kerugian  yang  diminta  oleh  pihak
korban kepada pihak pelaku anak. Meskipun tercapainya kesepakatan negosiasi yang terjadi antara pihak korban dan pihak pelaku anak, kasus pencurian ini tetap dilanjutkan ke proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang dipahami sebagai alternatif atau opsi lain bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya selain melalui jalur pengadilan. Dalam Bahasa asing Alternatif Penyelesaian Sengketa dikenal sebagai ADR singkatan dari Alternative Dispute Resolution.
Beda halnya dalam Kamus Hukum, dalam Kamus Hukum memberikan masing-masing arti untuk  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dan  Alternative  Dispute  Resolution  (ADR).  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  adalah  lembaga  penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  atau  penilaian  ahli.    Sedangkan  untuk  Alternative  Dispute Resolution (ADR) adalah sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain  dari  proses  peradilan  melalui  cara-cara  yang  sah  menurut  hukum,  baik  berdasarkan pendekatan  konsensus  atau  tidak  berdasarkan  pendekatan  konsensus.  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  merupakan  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  untuk  sengketa  dibidang keperdataan.
Secara  teori  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dapat  memberikan  prosedur  yang  lebih murah,  cepat,  tidak  kompleks  seperti  litigasi  (melalui  jalur  pengadilan)  formal.  Penggunaan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  tidak  hanya  ditujukan  untuk  mengatasi  hambatan  finansial terhadap  pengadilan,  namun  menghadapi  juga  permasalahan  yang  mengandung  faktor  budaya, geografi, dan psikologi.

## Jenis-jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)
Secara  umum  penyelesaian  sengketa  dibidang  keperdataan,  baik  nasional  maupun internasional dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain; (1) Negosiasi : Menurut Kamus Hukum,  negosiasi  merupakan  proses  tawar  menawar  dengan  jalan  berunding  antara  para  pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama. Sedangkan menurut para ahli yaitu Roger Fisher dan William Ury, negosiasi adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Negosiasi  merupakan  cara  penyelesaian  sengketa  yang  paling  sederhana  dan  murah. Negosiasi  merupakan  sarana  bagi  pihak-pihak  yang  mengalami  sengketa  untuk  mendiskusikan
penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga atau penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan. Karena pihak-pihak yang bersengketa adalah pihak yang paling tahu mengenai masalah yang  menjadi  sengketa  dan  bagaimana  cara  penyelesaian  sengketa  yang  diinginkan.  Dengan demikian,  pihak  yang  bersengketa  dapat  mengontrol  jalannya  proses  penyelesaian  sengketa  ke arah penyelesaian sengketa yang diharapkan.  Namun, ada kalanya negosiasi mengalami kegagalan dan  jalan  buntu.  Dalam  keadaan  demikian  biasanya  pihak  yang  bersengketa  akan  memilih penyelesaian sengketa melalui alternatif yang lain; (2) Mediasi : Menurut Kamus Hukum, mediasi merupakan  pengikutsertaan  pihak  ketiga  dalam  penyelesaian  sengketa  antara  dua  pihak. Sedangkan pada umumnya, mediasi adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian  mengenai  prosedur  mediasi  yang  efektif,  yang  dapat  membantu  pihak-pihak  yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh  seorang  yang  benar-benar  dipercaya  kemampuannya  untuk  mempertemukan  kepentingan pihak-pihak  yang  bersengketa  yang  disebut  sebagai  mediator.  Mediator  dalam  mediasi  berbeda halnya dengan hakim atau arbiter. Mediator tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu penyelesaian  pada  pihak-pihak  yang  bersengketa.  Mediator  membimbing  para  pihak  untuk melakukan  negosiasi  sampai  mendapat  kesepakatan  yang  mengikat  para  pihak.  Dalam  mediasi tidak  ada  pihak  yang  menang  atau  kalah.  Masing-masing  pihak  sama-sama  menang,  karena kesepakatan  akhir  yang  diambil  adalah  hasil  dari  kemauan  para  pihak  itu  sendiri.  Kemampuan seorang mediator sangat menentukan keberhasilan proses mediasi, tidak saja berupa pemahaman dan penguasaan terhadap konsep dan teknik mediasi, tetapi juga mengenai substansi masalah yang menjadi  objek  sengketa.  Mediasi  dapat  berhasil  baik  jika  para  pihak  berkeinginan  untuk menyelesaikan persoalan tanpa niat permusuhan secara lama dan mendalam, maka mediasi adalah pilihan  yang  tepat;  (3) Konsiliasi : Menurut  Kamus  Hukum,  konsiliasi  merupakan  suatu  usaha mempertemukan  keinginan  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  mencapai  kesepakatan  guna menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan. Secara umum konsiliasi dikatakan sebagai lanjutan dari  mediasi.  Dimana  mediator  beralih  fungsi  menjadi  konsiliator.  Dalam  hal  ini,  konsiliator memiliki  wewenang  untuk  menyusun  dan  merumuskan  penyelesaian  untuk  ditawarkan  kepada para  pihak.  Jika  para  pihak  menyetujui  dan  menyepakati,  solusi  yang  dibuat  oleh  konsiliator bersifat final dan mengikat. Penggunaan konsiliator (pihak ketiga) secara aktif maupun tidak aktif duduk  diantara  pihak-pihak  yang  bersengketa  bertujuan  untuk  membantu  mereka  memutuskan suatu persetujuan. Selain itu, konsiliasi melibatkan intervensi pihak ketiga yang lebih dalam (lebih
memaksa) dan aktif, yang mengasumsikan kecenderungan terhadap norma tertentu dan memiliki orientasi edukatif bagi satu atau lebih pihak terkait.

## Faktor-faktor Penggunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)
Berdasarkan atas pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa itu sendiri, maka terdapat beberapa  faktor  mengapa  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  digunakan  yang  bersumber  dari kritikan terhadap lembaga pengadilan,  yaitu; (1) Waktu : Proses persidangan yang berlarut-larut atau terlalu lama dan kesulitan mendapatkan suatu putusan yang benar-benar final dan mengikat, sebab para pihak memiliki hak untuk melakukan upaya hukum yang lainnya (banding, kasasi, dan peninjauan kembali). Sehingga waktu yang tidak bisa dikontrol oleh para pihak; (2) Adversary : Proses beracara dalam pengadilan memaksa para pihak untuk saling menyerang; (3) Biaya Mahal :  Biaya  pengadilan  dibeberapa  negara  dianggap  mahal  (khususnya  bagi  masyarakat  pedalaman, hal  ini  akan  ditambah  dengan  biaya  transportasi).  Ditambah  lagi  dengan  sistem  peradilan  yang mempunyai  prosedur  yang  bertingkat-tingkat,  belum  lagi  biaya-biaya  informal  dalam  sistem peradilan. Semakin lama penyelesaian suatu perkara, maka akan semakin besar baiay yang akan dikeluarkan. Orang  yang berperkara dalam pengadilan harus mengerahkan segala sumber daya, waktu, dan pikiran; (4) Prosedur yang Ketat : Dengan adanya prosedur beracara yang ketat, yang terkadang  menghilangkan  keleluasaan  para  pihak  untuk  mencari  inovasi  alternatif-alternatif penyelesaian.  Sering  kali  kepentingan  yang  sebenarnya  dari  para  pihak  yang  bersengketa  tidak tercermin dalam gugatan/tuntutan yang diajukan; (5) Lawyer Oriented : Karena sistem prosedur yang  kompleks  dalam  peradilan,  maka  hanya  pihak  yang  mempunyai  keahlian  saja  yang  dapat beracara di pengadilan. Oleh karena itu, pihak yang bersengketa banyak yang memberi wewenang kepada pengacaranya (kuasa hukum), dimana terkadang pengacara (kuasa hukum) tidak mengerti benar kepentingan dari si klien; (6)  Ungkapan mengenai Citra Pengadilan  :  Berbagai ungkapan yang  ditujukan  ke  arah  proses  penyelesaian  sengketa  melalui  litigasi  semakin  menyudutkan popularitas peradilan. Ada ungkapan yang bersumber dari pepatah, ada pula yang bersumber dari kesan yang ditampung  dari kenyataan praktik sehari-hari.
Contoh dari beberapa ungkapan pepatah, mengatakan : (a) Pepatah Cina menyatakan :“A lawsuit breeds ten years of hatered”.Yang berarti “Berperkara di pengadilan akan menimbulkan kebencian berpuluh-puluh tahun.”; (b) Pepatah Cina yang lain menyatakan :“Going to the law is losing a cow for the sake of cat”. Yang berarti “Seseorang yang berperkara akan kehilangan lembu, hanya  untuk  mendapatkan  seekor  kucing”.;  (c)  Jack  Etthridge  mengungkapkan  :“Litigation
paralyze people. It makes them enemies. It pets them not only against one another but against the other’s employed combatant”. Yang berarti “Berperkara membuat orang lumpuh, karena membuat para pihak bermusuhan, tidak hanya para pihak, tetapi melibatkan semua pihak yang terkait).; (7) Win-Lose Situation : Sistem peradilan didasarkan pada nilai benar atau salah, yang pada akhirnya akan menghasilkan situasi yang kalah atau menang; (8) Kurangnya Kemampuan Hakim : Sejalan dengan era global dan perkembangan teknologi, diharapkan seorang Hakim adalah seseorang yang mempunyai  sumber  daya  dan  pengetahuan  yang  lebih.  Mereka  dituntut  untuk  banyak  belajar. Namun kenyataannya, Hakim hanya mengetahui suatu hal secara terbatas dan tidak didukung oleh keahlian yang profesional. Oleh karena itu, sulit untuk mengharapkan suatu penyelesaian sengketa yang kompleks, secara baik, dan objektif dari para Hakim sebab kualitas Hakim tidak seimbang dengan  perkembangan  teknologi  dan  menyebabkan  putusan  Hakim  sering  menyimpang  dari permasalahan pokoknya; (9) Hubungan Putus : Dengan adanya sistem win-lose, maka untuk kasus perdata  atau  bisnis,  maka  hubungan  para  pihak  menjadi  putus  atau  tidak  harmonis  lagi;  (10) Memicu  Konflik  Baru :  Karena  untuk  menyelamatkan  muka  dan  telah  terputusnya  hubungan, maka hal tersebut dapat memicu konflik yang baru lagi.
Pengertian  Diversi Dalam  Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  Diversi  adalah  suatu  pengalihan  penyelesaian  kasus-kasus  anak  yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing  Kemasyarakatan  Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.   Lain  halnya dalam Pasal  1  ayat  (7)  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem  peradilan  pidana  yang  formal  dan  memberikan  perlindungan  dan  rehabilitasi  (protection and rehabilitation) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa

## Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
Istilah  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA)  merupakan  terjemahan  dari  istilah  The Juvenile Justice System,  yaitu istilah  yang  digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi  yang tergabung  dalam  pengadilan,  yang  meliputi  polisi,  jaksa  penuntut  umum  dan  penasihat  hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak,dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.
Didalam kata Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat istilah “sistem peradilan pidana” dan istilah “anak”. Kata “anak” dalam frasa “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk  membedakan  dengan  sistem  peradilan  pidana  dewasa.    Apabila  mengacu  pada  ketentuan yang  terdahulu  yaitu  Undang-Undang  No.  3  Tahun  1997 tentang  Pengadilan  Anak,  maka  yang dimaksud dengan anak adalah anak nakal, yakni anak yang melakukan tindak pidana, ataupun anak yang  melakukan  perbuatan  terlarang  bagi  anak.  Definisi  tersebut  mengandung  permasalahan secara  teoretis  yakni  menggabungkan  tindak  pidana  dengan  perbuatan  yang  dilarang,  sehingga mengakibatkan  penafsiran  yang  tidak  tunggal.  Permasalahan  definisi  tersebut  jelas  bermasalah, sehingga diperbaiki dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik  dengan  hukum.    Sehingga  dalam  ketentuan  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang    dimaksud  dengan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak adalah  keseluruhan  proses  penyelesaian  perkara  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

## SIMPULAN
Penerapan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (APS)  atau  dalam  bahasa  asing  dikenal sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR) yaitu mediasi untuk diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tidak bertentangan dan telah sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Walaupun Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  yang  diterapkan  dikenal  untuk  ruang  lingkup  keperdataan, namun dalam implementasi penegakan hukum yang terjadi hal tersebut terkadang dan sering pula digunakan dalam penyelesaian perkara dalam ruang lingkup pidana.
Berdasarkan hasil penelitian Penulis yang dilakukan dibeberapa lokasi penelitian, tindakan dan  cara  yang  dilakukan  disetiap  tingkat  pemeriksaan  untuk  upaya  diversi  dilakukan  secara musyawarah yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait. Musyawarah yang berlangsung dilaksanakan dengan  menggunakan  metode  pendekatan  mediasi,  dan  dalam  prosesnya  terjadi  negosiasi  yang disepakati bersama sebagai indikator keberhasilan upaya diversi yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  Syahrizal.  2009.  Mediasi  dalam  Perspektif  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat,  dan  Hukum Nasional. Jakarta : Kencana.
Anonim. 2008. Kamus Hukum. Bandung : Citra Umbara.
Amriani, Nurnaningsih. 2011. Mediasi – Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan.
Jakarta : Rajawali Pers.
Djamil, M. Nasir. 2013. Anak Bukan untuk Dihukum. Jakarta : Sinar Grafika.
Karjadi, M dan Soesilo, R. 1997. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar. Bogor : Politeia.
Marlina.  2012.  Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia  Pengembangan  Konsep  Diversi  dan Restorative Justice. Bandung : Refika Aditama.
Nashriana. 2012. Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers. Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬. 1989. Suatu Sosiologi Hukum terhadap Masalah Sosial. Bandung : Citra Aditya Bakti.
Soesilo,  R.  1996.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  sera  Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor : Politeia.
Sunggono, Bambang. 2013. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta : Rajawali Pers.
Syahrani, H. Riduan. 2013. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti. Widiyati,  Ninik  dan  Warsita,  Yulius.  1987. Kejahatan  dalam  Masyarakat  dan Pencegahannya. Jakarta : Bina Aksara.