## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Konsultasi Via Online Apabila Pasien Mengalami Kerugian
Adi Tio Helga Ramanda 1 , Agus Yudha Hernoko 2 , Chomariyah 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, Jl. Arif Rahman Hakim No.150, Surabaya, 60111 E-mail : aditiohelga@gmail.com
2 Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, Jl. Arif Rahman Hakim No.150, Surabaya, 60111 E-mail : magister.hukum@hangtuah.ac.id
3 Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, Jl. Arif Rahman Hakim No.150, Surabaya, 60111 E-mail : magister.hukum@hangtuah.ac.id
Abstract — Health is the need of every human being in living his life. Health is also very important because without good health, it will be difficult for every human being to carry out his daily activities. Entering an era of rapid development, the world is faced with the emergence of new technologies in the medical field that allow doctors to practice in a virtual space. The legal basis of online medical services as well as to analyze the legal responsibility of doctors in providing online medical services  if  a  patient  experiences  a  loss.  Type of  research  is  a  normative  juridical  research  and  analysis  of  legal materials. The approach used in this study is a statutory approach and a conceptual approach. Until now, there have been no detailed regulations regarding online-based medical services, both in statutory provisions and in the provisions of the medical code of ethics. Law Number 36 of 2009 concerning Health and Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice have so far not been used as a reference for the implementation of medical practice using online-based medical services. Furthermore, Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions also cannot be used as a reference.
Keywords — : Legal liability; online based; medical services.

## I. PENDAHULUAN
Layanan  medis  baru  berupa  layanan  medis  berbasis  online pada  prinsipnya  memberikan  pelayanan  medis  yang  dapat dijangkau tanpa perlu tatap muka, sehingga pasien dengan jarak jauh sekalipun dapat menggunakan layanan tersebut. Dari segi penggunaannya,  pada  layanan  medis  online  menggunakan  aplikasi  mobile yang  ada  di  smartphone dan  untuk  mengaksesnya dibutuhkan jaringan internet. Jadi dapat dikatakan layanan  medis online lebih  mudah diakses dari segi penggunaan juga lebih praktis.
Konsultasi  dokter  melalui  media  online  seharusnya  tunduk  terhadap  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Para penyedia jasa konsultasi melalui sistem elektronik wajib mematuhi UU ITE. Penyedia jasa tersebut harus merancang sistem yang baik, dan aman serta dapat menjaga kerahasiaan data. Pelayanan kesehatan melalui online  ini  sebaiknya  diatur  lebih  lanjut  dalam  peraturan  khusus.  Layanan  medis  berupa  konsultasi  dari  konservatif  ke  online atau daring wajib dilindungi oleh hukum, baik perlindungan bagi dokter, penyelenggara sistem dan terlebih penting bagi pasien atau konsumen pengguna media online.
Pada pelaksanaannya, hubungan antara dokter dan pasien pada layanan medis online dilakukan dengan cara melalui internet maka seperti halnya hubungan dokter dengan pasien pada pelayanan medis konvensional, hubungan dokter dan pasien dengan menggunakan layanan medis online ini juga harus memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang  Praktik  Kedokteran.  Pasal  39  mengatur  bahwa  praktik  kedokteran  dilaksanakan  berdasarkan  pada  kesepakatan berdasarkan  hubungan  kepercayaan  antara  dokter  atau  dokter  gigi  dengan  pasien  dalam  upaya  pemeliharaan  kesehatan, pencegahan  penyakit,  peningkatan  kesehatan,  pengobatan  penyakit  dan  pemulihan  kesehatan.  Kesepakatan  sebagaimana dimaksud  merupakan  upaya  maksimal  pengabdian  profesi  kedokteran  yang  harus  dilakukan  dokter  dan  dokter  gigi  dalam penyembuhan dan pemulihan kesehatan pasien  sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional dan kebutuhan medis pasien.
Dampak  positif  dari  layanan  medis  online  ialah  orang  dapat  bertanya  kapanpun  dan  dimanapun  kepada  dokter  melalui HP/Smartphone tentang masalah kesehatannya. Namun, dampak negatifnya adalah bagaimana cara dokter mengetahui dengan benar  kondisi  tubuh  psaien  tersebut?  Apakah  batasan  yang  dimiliki  dokter  dalam  memberikan  pendapat  mengenai  masalah kesehatan tersebut? Dalam hal tanggung jawab pasien, siapa yang akan bertanggung jawab jika pasien mengalami masalah atau komplikasi  selama  pengobatan  yang  dilakukan  dalam  pelayanan  Kesehatan  berbasis online ?  Beberapa  potensi  permasalahan hukum  yang  dapat  timbul  pada  layanan  medis online dikemudian  hari,  diantaranya  yaitu  mengenai  pemberian  lisensi  praktik melalui online , perlindungan data hak privasi pasien, serta tanggung gugat bila ada pihak yang mengalami kerugian. Mengingat praktik  melalui online ini  tidak  dapat  dipersamakan  dengan  praktik  konvensional,  karena  pada  undang-undang  sebelumnya belum dapat mengakomodir layanan medis berbasis online, sehingga aturan yang digunakan harus berbeda pula.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Berdasarkan  Pasal  23  Ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  mengatur  bahwa  dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah. Ketentuan lain yang mengatur mengenai izin tenaga kesehatan khusus profesi dokter diatur pada ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2009 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik. Dari penjelasan pasal-pasal di atas dapat dikatakan bahwa penyelenggaran praktik kedokteran pada layanan medis  online  tidak  sejalan  dengan  Undang-Undang  Praktik  Kedokteran  yang  berlaku  sehingga  dipertanyakan  sisi  legal  dan etiknya karena pada layanan medis online terdapat kewajiban dokter yang tidak terpenuhi  yaitu praktik  yang dilakukan dokter terhadap pasien adalah praktik pada dunia nyata (fisik) dan bukan dunia maya (virtual) yang mana harus dipenuhi sesuai dengan SOP Praktik Kedokteran.
Pada layanan kesehatan umumnya, rekam medis yang digunakan dapat berbentuk kertas atau elektronik. Namun, penggunaan rekam medis dengan medium kertas tentunya tidak dapat digunakan dalam layanan konsultasi daring maupun kunjungan rumah berbasis aplikasi. Mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis yang menyatakan bahwa “setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis”, pada  hakikatnya  layanan  kedokteran  konsultasi  daring  dan  kunjungan  rumah  tidak  terkecuali  dan  harus  menggunakan  rekam medik elektronik. 1 Dalam penggunaan layanan medis online juga perlu diatur tentang proteksi data pasien, agar tidak mudah diakses oleh pihak- pihak  yang  tidak  berkepentingan  serta  memberi  rasa  aman  terhadap  setiap  pengunanya. Melihat  kondisi  kenyataan  dan implikasi permasalahan hukum  yang dapat timbul pada layanan  medis berbasis online maka idealnya, layanan  medis berbasis online ini lebih baik hanya bersifat informasi dan edukasi serta diatur dalam hukum nasional agar dapat memberikan kepastian hukum dalam menjawab tuntutan perkembangan teknologi di bidang kedokteran. Membiarkan persoalan ini berlarut-larut akan berdampak  negatif  terhadap  pelayanan  kesehatan  yang  pada  akhirnya  akan  dapat  merugikan  masyarakat  secara  keseluruhan. Disadari oleh semua pihak, bahwa dokter hanyalah manusia yang suatu saat dapat salah dan lalai sehingga pelanggaran kode etik bisa terjadi, bahkan mungkin sampai pelanggaran norma-norma hukum. 2
Dengan problematika hukum tersebut diatas maka permasalahan yang dirumuskan yaitu sebagai berikut :
1. Apakah dasar hukum layanan medis berbasis online?
2. Apakah tanggung jawab hukum dokter apabila pasien mengalami kerugian sebagai akibat pelayanan medis online?

## II. METODE PENELITIAN

## A. Pendekatan Masalah
Analisa  Bahan  Hukum  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach ) yaitu pendekatan yang mengkaji tentang asas-asas hukum, norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual ( conceptual approach) yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok dasar dalam hukum yakni subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.

## B. Bahan Hukum
Bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier. Adapun bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai mengikat dan terdiri dari :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Undang – Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran
c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
e. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012
f. Permenkes RI Nomor 585/MEN.KES/PER/X/1989
g. Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis

## 2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum sekunder,  yang  memberikan penjelasan  mengenai bahan  hukum primer, seperti diantaranya: buku-buku, jurnal, media massa, makalah-makalah, dan lain-lain.
1 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2008, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis.
2 Marhcel  Maramis, 2016 ,  Tinjauan Yuridis  Terhadap  Otopsi  Medikolegal  Dalam  Pemeriksaan  Mengenai  Sebab-Sebab  Kematian, Jurnal  Hukum Universitas Sam Ratulangi, Jl., Vol.21, No.5, Januari, 2016, Medan, Hal. 86.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## 3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Proses  pengumpulan  bahan  hukum,  peneliti  menggunakan  studi  dokumen,  yaitu  mengumpulkan  bahan-bahan  hukum kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal, literatur, dan kamus hukum, kamus bahasa  indonesia  dan  buku  malpraktek  kedokteran.  Adapun  langkah-  langkah  pengumpulan  bahan  hukum  meliputi: membaca,  mempelajari,  mengutip,  menghubungkan  bahan-bahan  hukum  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder serta bahan hukum tersier sehingga menjadi satu kesatuan sehingga mudah dalam pengertian yang disampaikan.

## 4. Analisa Bahan Hukum
Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normative deskriptif karena penelitian ini  tidak  menggunakan  konsep-  konsep  yang  diukur/dinyatakan  dengan  angka  atau  rumusan  statistic,  maka  analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan cara berpedoman atau berdasarkan norma/kaidah hukum (dalam arti luas, yaitu yang terdiri dari nilai hukum, azas hukum, kaidah hukum dalam arti yang sempit dan teks otoritatif atau aturan hukum), konsep  hukum  ataupun  doktrin  hukum  yang  terdapat  pada  kerangka  pemikiran  atau  tinjauan  pustaka  adalah  yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## III. PEMBAHASAN

## A. Dasar Hukum Pelayanan Kesehatan
Pengaturan hukum bagi pelayanan kesehatan menggunakan ketentuan-ketentuan pada :

## 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Dasar  perlunya  Undang-undang  Pokok  Kesehatan  menurut  Kansil: 3 bahwa  kesehatan  rakyat  merupakan  salah  satu modal  pokok  dalam  rangka  pertumbuhan  dan  kehidupan  bangsa,  dan  mempunyai  peranan  penting  dalam  penyusunan masyrakat adil, makmur, dan sejahtera; dan karena kesejahteraan umum termasuk kesehatan, maka haruslah pelaksanaan cita-cita Bangsa Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu mewujudkan suatu tata masyarakat  yang  adil  dan  makmur,  serta  spiritual  berdasarkan  Pancasila.  Bagi  suatu  masyarakat  Indonesia  yang  adil makmur dan sejahtera, soal kesehatan merupakan suatu unsur yang sangat penting. Sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan  suatu  undangundang  tentang  pokok-pokok  kesehatan  yang  sesuai  dengan  dasar-dasar  Negara  serta  sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan.
Dari sisi pelayanan kesehatan, UU Kesehatan 2009 lebih memberi perlindungan dan kepastian hukum baik pada pemberi layanan selaku tenaga kesehatan maupun penerima layanan kesehatan selaku pasien. Pada satu sisi, setiap orang berhak menuntut  ganti  rugi  terhadap  seseorang,  tenaga  kesehatan,  dan  atau  penyelenggara  kesehatan  yang  menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Namun disisi lain Bilamana dalam hal  tenaga  kesehatan  diduga  melakukan  kelalaian  dalam  menjalankan  profesinya  maka  kelalaian  tersebut  menurut undang-undang  harus  diselesaikan  terlebih  dahulu  melalui  mediasi  (Pasal 29). 4 Undang-Udang  Nomor  29  Tahun  2004 tentang Praktik Kedokteran.

## 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Tujuan  dari  adanya  undang-undang  mengenai  praktik  kedokteran  ini  adalah  untuk  memberikan  perlindungan  kepada pasien,    mempertahankan  dan  meningkatkan  mutu  pelayanan  medis  yang  diberikan  oleh  dokter  dan  dokter  gigi,  dan meberikan kepastian Hukum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi sesuai dengan yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

## 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Jika  dikaitkan  dengan  adanya  layanan  kesehatan  berbasis online dengan  memanfaatkan  sistem  elektronik  dengan  cara membuat  website,  blog,  dan  aplikasi  berbasis online, maka  dapat  disimpulkan  dokter  dalam  memberikan  layanan kesehatan termasuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik.

## 4. Telemedicine
Telemedicine adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang digabungkan dengan kepakaran medis untuk memberikan  layanan  kesehatan,  mulai  dari  konsultasi,  diagnosa  dan  tindakan  medis,  tanpa  terbatas  ruang  atau dilaksanakan  dari  jarak  jauh.  Untuk  dapat  berjalan  dengan  baik,  sistem  ini  membutuhkan  teknologi  komunikasi  yang memungkinkan transfer data berupa video, suara, dan gambar secara interaktif yang dilakukan secara real time dengan mengintegrasikannya  ke  dalam  teknologi  pendukung video-  conference .  Termasuk  sebagai  teknologi  pendukung
3 CST. Kansil, 1991 , Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 5
4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
telemedicine adalah teknologi pengolahan citra untuk menganalisis citra medis. 5 Pengertian telemedicine disebutkan pula dalam  ketentuan  Pasal  1  Ayat  1  Permenkes  Nomor  20  Tahun  2019    yang  diartikan  sebagai:  “pemberian  pelayanan kesehatan  jarak  jauh  oleh  profesional  kesehatan  dengan  menggunakan  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  meliputi pertukaran  informasi  diagnosis,  pengobatan,  pencegahan  penyakit  dan  cedera,  penelitian  dan  evaluasi,  dan  pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat.” Tujuan  telemedicine  adalah  mengusahakan  tercapainya  pelayanan  kesehatan  secara  merata  di  seluruh  populasi  negara, meningkatkan  kualitas  pelayanan  terutama  untuk  daerah  terpencil  dan  penghematan  biaya  dibandingkan  cara konvensional. Telemedicine juga ditujukan untuk  mengurangi rujukan ke dokter atau pelayanan  kesehatan di kota-kota besar,  sarana  pendidikan  kedokteran  dan  juga  untuk  kasus-  kasus  darurat.  Perluasan  manfaat  telemedicine  bisa menjangkau  daerah-daerah  bencana,  penerbangan  jarak  jauh,  dan  bagi  wisatawan  asing  yang  sedang  berada  di  daerah wisata. 6
Pendapat yang sama juga dikemukan oleh Soegijardjo Soegijoko, bahwa telemedika atau telemedicine yaitu penggunaan teknologi  informasi  dan  komunikasi  termasuk  pula  elektronika,  tele-komunikasi,  komputer,  informatika  untuk  men- transfer (mengirim dan/atau menerima) informasi kedokteran, guna meningkatkan pelayanan klinis (diagnosa dan terapi) serta pendidikan. Kata “tele” dalam bahasa Yunani berarti:  jauh, pada suatu jarak, sehingga telemedika dapat diartikan sebagai pelayanan kedokteran, meskipun dipisahkan oleh jarak. 7
Pemanfaatan telemedicine sangat tergantung pada tipe praktek telemedicine. Tipe atau bentuk praktek Telemedicine dapat berupa telekonsultasi, teleassistansi, teleedukasi dan telemonitoring serta telesurgery. 8
Praktek kedokteran dengan menggunakan telemedicine mengandung potensi kerawanan yang dapat menyebabkan terjadi perubahan orientasi, baik dalam tata  nilai  maupun pemikiran karena dipengaruhi  faktor-faktor politik, ekonomi,  sosial, budaya,  pertahanan  dan  keamanan  serta  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Perubahan  orientasi  tersebut  akan mempengaruhi  proses  penyelenggaraan  pembangunan  kesehatan. 9 Mengingat  sejauh  ini  belum  terdapat  peraturan perizinan  yang  dibuat  secara  khususnya  bagi  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  menggunakan  telemedicine  baik  oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Demikian pula ketentuan tentang akreditasinya.

## B. Tanggung Jawab Hukum Dokter Apabila Pasien Mengalami Kerugian Akibat Pelayanan Medis
Hukum  kesehatan  diperlukan  untuk  mengatur  permasalahan  kesehatan  agar  tercipta  ketertiban  dalam  pergaulan  hidup, hukum kesehatan adalah semua aturan hukum secara langsung berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapan aturan - aturan  pada  perangkat  hukum  perdata,  hukum  pidana,  selama  aturan  ini  mengatur  hubungan  hukum  dalam  pemeliharaan kesehatan. 10 Untuk tercapainya tujuan hukum kesehatan tidak luput dari peran pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan adalah semua  tindakan  yang  diambil  dalam  rangka  mencegah  dan  memelihara  kesehatan  masyarakat  pada  umumnya,  keberhasilan upaya kesehatan tergantung pada ketersediaan sumber daya kesehatan seperti tenaga sarana prasarana serta adminitrasi dengan jumlah dan mutu yang memadai. 11
Dalam pelaksanaan pelayanan medis berkaitan erat kaitannya dengan terapeutik atau dalam terjemahan dari therapeutic yang berarti  dalam  bidang  pengobatan.  Persetujuan  yang  terjadi  antara  dokter  dan  pasien  bukan  hanya  di  bidang  pengobatan  saja tetapi lebih luas, mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabilitatif maupun promotif, maka persetujuan ini disebut pejanjian terapeutik atau transaksi terapeutik. Perjanjian Terapeutik juga disebut dengan kontrak terapeutik yang merupakan kontrak yang dikenal  dalam  bidang  pelayanan  kesehatan.  Perjanjian  yang  dikenal  dalam  bidang  pelayanan  kesehatan  yaitu  perjanjian (transaksi)  terapeutik.  Transaksi  terapeutik  adalah  perjanjian  antara  dokter  dengan  pasien,  berupa  hubungan  hukum  yang melahirkan  hak  dan  kewajiban  bagi  kedua  belah  pihak.  Objek  dari  perjanjian  ini  adalah  berupa  upaya  atau  terapi  untuk penyembuhan pasien. 12
Secara yuridis, perjanjian terapeutik diartikan sebagai hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medis secara  profesional  didasarkan  kompetensi  yang  sesuai  dengan  keahlian  dan  keterampilan  tertentu  di  bidang  kesehatan. 13 Transaksi  terapeutik  merupakan  kegiatan  didalam  penyelenggaraan  praktik  kedokteran  berupa  pelayanan  kesehatan  secara individual atau disebut pelayanan medik yang didasarkan atas keahliannya dan keterampilan, serta ketelitian. Pasien dan dokter dalam prakterk kesehatan memiliki hubungan yang saling terkait. Hubungan tersebut tidak dapat terlepas dari sebuah perjanjian yang disebut perjanjian terapeutik atau yang  disebut  transaksi  terapeutik.  Perjanjian  terapeutik  adalah  perjanjian antara  dokter
5 Sri Kusumadewi, dkk, 2009, Informatika Kesehatan , Graha Ilmu dan Rumah Produksi Informatika, Yogyakarta, hlm 41
6 Erik Tapan , Implementasi telemedicine, Makalah disampaikan dalam Sidang Ilmiah Penjajakan Peluang Aplikasi dan Implementasi Telemedicine dalam Dunia Kedokteran, Pusat Studi Informatika Kedokteran Universitas Gunadarma, Jakarta 10 November 2006
7 Soegijardjo  Soegijoko, Perkembangan  Terkini  Telemedika  dan  E  Health  serta  Prospek  Aplikasinya  di  Indonesia, Makalah  disampaikan  dalam  Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2010 (SNATI 2010) Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia (TI FTI UII) di Yogyakarta, 19 Juni 2010
8 Johan Harlan, “ Dasar-Dasar Implementasi Telemedicine ,” Makalah Pusat Studi Informatika Kedokteran Universitas Gunadarma
9 H. Hendrojono Soewono, 2007, Batas Pertanggung Jawaban Hukum Malpraktik Dokter dalam Transaksi Terapeutik , Srikandi, Surabaya, hlm 3
10 Soerjono Soekanto, 1987, Pengantar Hukum Kesehatan , Remadja Karya, Bandung, hlm. 29
11 Sri Fatimahningsih, 2006, Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit , Rajawali Press, Jakarta, hlm. 3
12 Bahder Johan Nasution, 2005, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter , Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 11
13 Subekti, 1963, Hukum Perjanjian , Jakarta: PT Pembimbing Masa, hlm. 1

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
dengan  pasien,  berupa  hubungan  hukum  yang  melahirkan  hak  dan  kewajiban  bagi  kedua  belah  pihak.  Berbeda  dengan perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, perjanjian terapeutik memiliki objek dan sifat yang khusus. 14 Transaksi  terapeutik  merupakan  bagian  pokok  dari  upaya  kesehatan,  yaitu  berupa  pemberian  pelayanan  medik  yang didasarkan  atas  keahliannya  dan  keterampilan,  serta  ketelitian,  maka  tujuannya  tidak  dapat  dilepaskan  dari  tujuan  ilmu kedokteran  itu  sendiri.  Pasal  1  angka  6  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  yang  berbunyi:  “Tenaga Kesehatan  adalah  setiap  orang  yang  mengabdikan  diri  dalam  bidang  kesehatan  serta  memiliki  pengetahuan  dan/atau keterampilan  melalui  pendidikan  di  bidang  kesehatan  yang  untuk  jenis  tertentu  memerlukan  kewenangan  untuk  melakukan upaya kesehatan.” 15
Untuk sahnya perjanjian terapeutik sebagaimana perjanjian pada pasal 1320 BW merupakan instrument pokok untuk menguji keabsahan  kontrak  yang  dibuat  para  pihak.  Dalam  pasal  1320  BW  tersebut  terdapat  empat  syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk sahnya suatu kontrak, yaitu:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (de toestemming van degenen die zich verbinden);
2. Kecakapan untuk membuat perikatan (de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan);
3. Suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp);
4. Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan (eene geoorloofde oorzaak). 16
Hubungan terapeutik adalah hubungan yang khusus, karena apabila ada konflik atau sengketa antara penyedia jasa kesehatan dan  penerima  jasa  pelayanan  kesehatan,  maka  masing-masing  pihak  tunduk  pada  konsep  hukum  yang  mengaturnya. Karakteristik  perikatan  dalam  transaksi  terapeutik  adalah Inspanning, 17 yang  berarti  bahwa  suatu  perikatan  terapeutik  adalah tidak didasarkan pada hasil akhir akan tetapi didasarkan pada upaya yang sungguhsungguh untuk mencapai kesembuhan pasien.
Di  dalam  transaksi  terapeutik,  pihak  penerima  pelayanan  medis, adalah  pasien. terdiri dari orang dewasa yang cakap untuk bertindak, orang dewasa yang tidak cakap untuk bertindak, yang memerlukan persetujuan dari pengampunya, anak yang berada di bawah umur yang memerlukan persetujuan dari orang tuanya atau walinya. Kecakapan harus datang dari kedua belah pihak yang  memberikan  pelayanan  maupun  yang  memerlukan  pelayanan. 18 Kalangan  dokter  harus  mempunyai  kecakapan  yang memadai  atau  dituntut  oleh  pasien.  Sedangkan  dari  pihak  pasien  tentu  dituntut  orang  yang  cakap  membuat  perikatan,  yaitu orang dewasa yang waras. Bila lain dari itu tentu harus ada yang mengantar sebagai pendamping pasien. 19
Disamping kedua asas di atas ada satu faktor utama yang harus dimiliki oleh para pihak yaitu adanya suatu itikad baik dari masing-masing pihak untuk melaksanakan perjanjian.
Objek  dari  pada  perjanjian  adalah  prestasi.  Dalam  konteks  hukum  perdata,  prestasi  adalah  apa  yang  menjadi  kewajiban debitur dan apa yang  menjadi hak kreditur. Sesuatu  yang dapat dituntut adalah Prestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata, yaitu:
1. Memberikan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu; dan
3. Tidak berbuat sesuatu.
Dalam kaitan hubungan dokter dengan pasien prestasi yang diutamakan adalah melakukan suatu perbuatan, baik dalam rangka pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif), maupun peningkatan (promotif). 20
Syarat  sebab  yang  diperbolehkan  sebagaimana  dimaksud  dalam  perjanjian  terapeutik  adalah  dimana  upaya  penyembuhan (terapeutik),  tujuan  daripada upaya  penyembuhan  adalah  pemeliharaan  dan peningkatan  kesehatan  yang  berorientasi  atas  asas kekeluargaan,  mencakup  kegiatan  peningkatan  kualitas  kesehatan  (promotif),  pencegahan  penyakit  (preventif),  penyembuhan penyakit  (kuratif),  dan  pemulihan  kesehatan  (rehabilitatif).  Dengan  demikian  perikatan  yang  terjadi  adalah  dalam  bidang pengobatan dan tidak melanggar hukum. 21 Dalam hal apabila terjadi perikatan yang menyangkut perjanjian teurapeutik namun di  dalamnya  dilakukan  secara melanggar  hukum,  maka tidak  merupakan suatu perbuatan  yang  halal  atau  dapat  dikategorikan perjanjian tersebut cacat hukum karena tidak memenuhi unsur keempat dalam syarat sahnya perjanjian.
Dokter dan pasien adalah dua subyek hukum yang terkait dalam Hukum Kedokteran.  Keduanya  membentuk  baik  hubungan medik  maupun  hubungan  hukum.  Hubungan  medik  dan  hubungan  hukum  antara  dokter  dan  pasien  adalah  hubungan  yang obyeknya pemeliharaan Kesehatan pada umumnya dan pelayanan kesehatan pada khususnya.
Seorang dokter mungkin saja telah bersikap dan berkomunikasi dengan baik,  membuat keputusan  medik dengan cemerlang dan/atau telah melakukan tindakan diagnostik dan terapi yang sesuai standar, namun kesemuanya tidak akan memiliki arti dalam pembelaannya  apabila  tidak ada  rekam  medis  yang  baik.  Rekam  medis  yang  baik  adalah  rekam  medis  yang  memuat  semua informasi yang dibutuhkan, baik  yang diperoleh dari pasien,  pemikiran  dokter,  pemeriksaan  dan  tindakan  dokter,  komunikasi
14 Bahder Johan Nasution, Loc.cit.
15 Veronica  Komalawati,  2002, Peranan  Informed  Consent  Dalam  Transaksi  Terapeutik  (Persetujuan  Dalam  Hubungan  Dokter  dan  Pasien) ,  Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti, hal. 121
16 Agus Yudha Hernoko, 2010, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial , Jakarta.
17 Veronika Komalawati, Op.Cit., Hal. 84
18 Amri Amir, 1997, Bunga Rampai Hukum Kesehatan , Widya Medik, Jakarta, Hal. 15 19 Ibid
20 Ibid , hlm. 14.
21 Amri Amir. Op.Cit, hlm. 15

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
antar tenaga medis / kesehatan, informed consent, dan lain-lain, serta informasi lain yang dapat menjadi bukti di kemudian hari yang  disusun  secara  berurutan  kronologis.  Rekam  medis  dapat  digunakan  sebagai  alat  pembuktian  adanya  kelalaian  medis, namun juga dapat digunakan untuk membuktikan bahwa seluruh proses penanganan dan tindakan medis yang dilakukan dokter dan tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional atau berarti bahwa kelalaian medis tersebut tidak terjadi.
Sekarang ini tuntutan professional terhadap profesi ini makin tinggi. Berita yang menyudutkan serta tudingan bahwa dokter telah melakukan kesalahan di bidang medis bermunculan. Di Negara-negara maju yang lebih dulu mengenal istilah makpraktik medis  ini  ternyata  tuntutan  terhadap  dokter  yang  melakukan  ketidaklayakan  dalam  praktek  juga  tidak  surut.  Biasanya  yang menjadi sasaran terbesar adalah dokter spesialis bedah (ortopedi, plastic dan syaraf), spesialis anestesi serta spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Malpraktik medik terjadi kalau dokter atau orang yang ada di bawah perintahnya dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan perbuatan (aktif atau pasif) dalam praktik medik terhadap pasiennya dalam segala tingkatan yang melanggar standar profesi,  standar prosedur, atau prinsip-prinsip  kedokteran, atau dengan  melanggar  hukum tanpa  wewenang dengan menimbulkan akibat (causal verband) kerugian bagi tubuh, kesehatan fisik, maupun mental dan atau nyawa pasien, dan oleh  sebab  itu  membentuk  pertanggungjawaban  hukum  bagi  dokter.  Ada  beberapa  hal  yang  dapat  menyebabkan  terjadinya malpraktik, antara lain :
1. Malpraktik  karena  kesengajaan,  misalnya  pada  kasus-kasus  melakukan  aborsi  tanpa  indikasi  medis,  Euthanasia, membocorkan  rahasia  kedokteran,  tidak  melakukan  pertolongan  pada  kasus  gawat  padahal  diketahui  bahwa  tidak  ada orang lain yang bisa menolong, serta memberikan surat keterangan dokter yang tidak benar.
2. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
3. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan
4. menerima imbalan jasa.
Herkutanto  mengutip  dari  Word  Medical  Association  Statement  on  Medical  Malpractice  yang  diadaptasi  dari  44th  World Medical Assembly Marbela Spain , September 1992 menyebutkan bahwa:  “ Malpraktik  medis adalah kegagalan dokter untuk memenuhi  standar  prosedur  dalam  penanganan  pasiennya,  adanya  ketidak  mampuan  atau  kelalaian,  sehingga  menimbulkan penyebab langsung adanya kerugian pada pasiennya. 22 Ada tiga teori yang menyebutkan sumber dari perbuatan malpraktek yaitu: 23

## 1. Teori Pelanggaran Kontrak
Salah satu teori yang mengatakan bahwa sumber perbuatan malpraktek adalah karena terjadinya pelanggaran kontrak. Ini berprinsip  bahwa  secara  hukum  seorang  tenaga  kesehatan  tidak  mempunyai  kewajiban  merawat  seseorang  bilamana diantara  keduanya  tidak  terdapat  suatu  hubungan  kontrak  antara  tenaga  kesehatan  dengan  pasien.  Hubungan  antara tenaga kesehatan dengan pasien baru terjadi apabila telah terjadi kontrak diantara kedua belah pihak tersebut. Dalam  keadaan  penderita  tidak  sadar  diri  ataupun  keadaan  gawat  darurat  misalnya,  seorang  penderita  tidak  mungkin memberikan persetujuannya.Apabila terjadi situasi  yang demikian ini,  maka persetujuan atau  kontrak tenaga kesehatan pasien  dapat  diminta  dari  pihak  ketiga,  yaitu  keluarga  penderita  yang  bertindak  atas  nama  dan  mewakili  kepentingan penderita.  Apabila  hal  ini  juga  tidak  mungkin,  maka  demi  kepentingan  penderita,  menurut  perundang-undangan  yang berlaku,  seorang  tenaga  kesehatan  diwajibkan  memberikan  pertolongan  dengan  sebaik-baiknya.  Tindakan  ini,  secara hukum telah dianggap sebagai perwujudan kontrak tenaga kesehatan-pasien.

## 2. Teori Perbuatan Yang Disengaja
Teori  kedua  yang  dapat  digunakan  oleh  pasien  sebagai  dasar  untuk  menggugat  tenaga  kesehatan  karena  perbuatan malpraktek  adalah kesalahan yang dibuat dengan sengaja (intentional tort), yang  mengakibatkan  seseorang  secara  fisik mengalami cedera (asssult and battery)

## 3. Teori Kelalaian
Teori  ketiga  menyebutkan  bahwa  sumber  perbuatan  malpraktek  adalah  kelalaian  (negligence).  Kelalaian  yang menyebabkan  sumber  perbuatan  yang  dikategorikan  dalam  malpraktek  ini  harus  dapat  dibuktikan  adanya,  selain  itu kelalaian  yang  dimaksud  harus membuktikan hal yang demikian ini tentu saja bukan merupakan tugas yang mudah bagi aparat penegak hukum.
Kode  Etik  Kedokteran  Indonesia  merupakan  pedoman  bagi  dokter  Indonesia  anggota  IDI  dalam  melaksanakan  praktek kedokteran.  Tertuang  dalam  SK  PB  IDI  no  221/PB/A.4/04/2002  tanggal  19  April  2002  tentang  penerapan  Kode  Etik Kedokteran Indonesia. Kode Etik Kedokteran Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1969 dalam Musyawarah Kerja Susila Kedokteran Indonesia. Dan sebagai bahan 214 Badamai  Law Journal, Vol. 2, Issues 2,  Sept rujukan  yang dipergunakan pada saat itu adalah Kode Etik Kedokteran Internasional yang telah disempurnakan pada tahun 1968 melalui Muktamar Ikatan Dokter Sedunia  ke  22,  yang  kemudian  disempurnakan  lagi  pada  MuKerNas  IDI  XIII,  tahun  1983.  Selanjutnya  kode  etik  tersebut
22 Herkutanto, Dimensi  Hukum  Dalam  Pelayanan  Kesehatan.  Lokakarya  Nasional  Hukum  Dan  Etika  Kedokteran ,  Makasar  26-27  Januari  2008.  Proceeding. Ikatan Dokter Indonesia Cabang Makasar.
23 Ninik Maryati, 1998, Malpraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana Dan Perdata, PT Bina Aksara, Jakarta, , hlm.44

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 434/Menkes/SK/X/1983 tenggal 28 Oktober 1983. Kode Etik Kedokteran Indonesia terdiri atas 4 (empat) kewajiban, 2 kewajiban yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:
1. Kewajiban umum, berupa:
a. Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah Dokter.
b. Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standard profesi yang tertinggi.
c. Dalam  melakukan  pekerjaan  kedokterannya,  seorang  dokter  tidak  boleh  dipengaruhi  oleh  sesuatu  yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.
d. Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri.
e. Tiap  perbuatan  atau  nasehat  yang  mungkin  melemahkan  daya  tahan  psikis  maupun  fisik  hanya  diberikan  untuk kepentingan dan kebaikan pasien, setelah memperoleh persetujuan pasien.
f. Setiap  dokter  harus  senantiasa  berhati  hati  dalam  mengumumkan  dan  menerapkan  setiap  penemuan  tehnik  atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan hal hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
g. Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.
h. Seorang  dokter  harus,  dalam  setiappraktek  medisnya,  memberikan  pelayanan  medis  yang  kompeten  dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang ( compassion ) dan penghormatan atas martabat manusia.
i. Seorang  dokter  harus  bersikap  jujur  dalam  berhubungan  dengan  pasien  dan  sejawatnya,  dan  berupaya  untuk mengingatkan  sejawatnya  yang  dia  ketahui  memiliki  kekurangan  dalam  karakter  atau  kompetensi,  atau  yang melakukan penipuan atau penggelapan, dalam menangani pasien.
j. Seorang  dokter  harus  menghormati  hak  hak  pasien,  hak  hak  sejawatnya,  dan  hak  tenaga  kesehatan  lainnya,  dan harus menjaga kepercayaan pasien.
k. Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup mahluk insani.
l. Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua  aspek  pelayanan  kesehatan  yang  menyeluruh  (promotif,  preventif,  kuratifdan  rehabilitatif),  baik  fisik maupun psiko-sosial, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat yang sebenar benarnya.
m. setiap  dokter  dalam  bekerja  sama  dengan  para  pejabat  dibidang  kesehatan  dan  bidang  lainnya  serta  masyarakat, harus saling menghormati.
2. Kewajiban dokter terhadap pasien, berupa:
a. Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan  atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut.
b. Setiap  dokter  harus  memberikan  kesempatan  kepada  pasien  agar  senantiasa  dapat  berhubungan  dengan  keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah lainnya.
c. Setiap  dokter  wajib  merahasiakan  segala  sesuatu  yang  diketahuinya  tentang  seorang  pasien,  bahkan  juga  setelah pasien itu meninggal dunia.
d. Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.
Tanggung jawab adalah suatu yang mewajibkan seseorang harus menanggung sesuatu jika terjadi hal yang tidak dikehendaki, orang tersebut boleh disalahkan, diperkarakan, dituntut dan sebagainya. 24 Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan:
1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault), yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya;
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (Presumption of liability), yaitu prinsip yang menyatakan tergugat selalu dianggap  bertanggung  jawab  sampai  ia  dapat  membuktikan,  bahwa  ia  tidak  bersalah,  jadi  beban  pembuktian  ada  pada tergugat;
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (Presumption of nonliability), yaitu prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip pradugauntuk selalu bertanggung jawab, dimana tergugat selalu dianggap tidak bertanggung jawab sampai dibuktikan, bahwa ia bersalah;
4. Prinsip  tanggung  jawab  mutlak  (Strict  liability),  dalam  prinsip  ini  menetapkan  kesalahan  tidak  sebagai  faktor  yang menentukan,  namun  ada  pengecualianpengecualian  yang  memungkinkan  untuk  dibebaskan  dari  tanggung  jawab, misalnya keadaan force majeur;
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of  liability), dengan adanya prinsip tanggung jawab ini, pelaku usaha  tidak  boleh  secara  sepihak  menentukan  klausula  yang  merugikan  konsumen,  termasuk  membatasi  maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan, maka harus berdasarkan pada perundang- undangan yang berlaku. 25
24 Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer , hlm. 1538
25 Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia . PT. Grasindo, Jakarta, hlm. 58

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## IV. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti paparkan dalam jurnal ini, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut
1. Hingga  saat  ini,  belum  ada  pengaturan  yang  detail  tentang  layanan  medis  berbasis  online  baik  dalam  ketentuan perundang-undangan  maupun  dalam  ketentuan  kode  etik  kedokteran.  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan  dan  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteraan  sejauh  ini  belum  dapat  dijadikan rujukan  atas  penyelenggaraan  praktik  kedokteran  dengan  menggunakan  layanan  medis  berbasis  online.  Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tidak dapat menjadi rujukan dalam beberapa kasus seperti informed consent ataupun kerahasiaan rekam medis pasien. Dimana rekam medis sendiri ini sifatnya rahasia dan wajib dijaga oleh dokter dan hanya dapat diakses dalam keadaan tertentu dan seizin dengan pasien.
2. Tanggung  jawab  hukum  dokter  dalam  memberikan  pelayanan  medis  berbasis  online  adalah  tanggung  jawab  hukum secara perdata, pidana, dan administrasi, sedangkan tanggung jawab profesi akan ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur yang ada pada kode etik kedokteran. Seperti penjelasan diatas  bahwasanya prosedur pelayanan medis berbasis online ini hanya bersifat jarak jauh dan pastinya tidak akan mendapatkan hasil diagnosis suatu penyakit yang diderita oleh pasien tersebut.  Dimana  dalam  layanan  medis  berbasis  online  sendiri  dapat  terjadinya  kesalahan  ataupun  malpraktik  yang terjadi.

## B. Saran
1. Perlu  adanya  pengaturan  undang-undang  yang  spesifik  membahas  tentang  penggunaan  layanan  medis  berbasis  online karena beberapa ketentuan yang telah ada sebelumnya, belum dapat mengatur dan mengikuti perkembangan terhadapat isu hukum atas layanan medis berbasis online.
2. Perlu  dan  sangat  penting  sekali  diatur  mengenai  batasan  -  batasan  dalam  pelaksanaan  pelayanan  kesahatan  karena layanan  medis  online  ini  dapat  mengakibatkan  hal  yang  tidak  diinginkan  seperti  kesalahan  dalam  diagnosis,  ataupun kesalahan dalam terapi suatu penyakit pada pasien ataupun bocornya rekam medis pasien tersebut.

## V. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Amir, Amri, 1997, Bunga Rampai Hukum Kesehatan , Widya Medik, Jakarta. Fatimahningsih, Sri, 2006, Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit , Rajawali Press, Jakarta. Herkutanto, Dimensi  Hukum  Dalam  Pelayanan  Kesehatan.  Lokakarya  Nasional  Hukum  Dan  Etika  Kedokteran ,  Makasar  26-27  Januari  2008.  Proceeding. Ikatan Dokter Indonesia Cabang Makasar Hernoko, Yudha, Agus, 2010, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial , Jakarta. Kansil, CST, 1991 , Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta. Kusumadewi, Sri, 2009, Informatika Kesehatan , Graha Ilmu dan Rumah Produksi Informatika, Yogyakarta. Komalawati, Veronica, 2002, Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien) , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Maryati, Ninik, 1998, Malpraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana Dan Perdata, PT Bina Aksara, Jakarta. Nasution, Johan, Bahder, 2005, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter , Jakarta: Rineka Cipta. Salim, Yenny dan Salim, Peter, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer . Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia . PT. Grasindo, Jakarta. Soekanto, Soerjono, 1987, Pengantar Hukum Kesehatan , Remadja Karya, Bandung. Subekti, 1963, Hukum Perjanjian , Jakarta: PT Pembimbing Masa. Soewarno, Hendrojono, H., 2007, Batas Pertanggung Jawaban Hukum Malpraktik Dokter dalam Transaksi Terapeutik , Srikandi, Surabaya.

## B. Jurnal
Harlan, Johan, “ Dasar-Dasar Implementasi Telemedicine ,” Makalah Pusat Studi Informatika Kedokteran Universitas Gunadarma. Maramis,  Marchel,  2016 ,  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Otopsi  Medikolegal  Dalam  Pemeriksaan  Mengenai  Sebab-Sebab  Kematian, Jurnal  Hukum  Universitas Sam Ratulangi, Jl., Vol.21, No.5, Januari, 2016, Medan.
Soegijoko,  Soegijardjo, Perkembangan  Terkini  Telemedika  dan  E  Health  serta  Prospek  Aplikasinya  di  Indonesia, Makalah  disampaikan  dalam  Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2010 (SNATI 2010) Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia (TI FTI UII) di Yogyakarta, 19 Juni 2010.
Tapan, Erik , Implementasi telemedicine, Makalah disampaikan dalam Sidang Ilmiah Penjajakan Peluang Aplikasi dan Implementasi Telemedicine dalam Dunia Kedokteran, Pusat Studi Informatika Kedokteran Universitas Gunadarma, Jakarta 10 November 2006.

## C. Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Pelayanan Fasilitas Kesehatan