## FAKTOR-FAKTOR PENGARUH EFEKTIVITAS KEBIJAKAN SEKOLAH Studi Kasus SMK PGRI Klungkung
Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama dan

## Ni Ketut Ari Utami
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mahendradatta bimawikrama65@gmail.com
Abstrak - Dunia pendidikan formal, menjadi salah satu faktor dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas, dan menjadi syarat mutlak untuk menciptakan kerja dan hasil kerja  yang  berkualitas.  Banyak  faktor  yang  berpengaruh  dalam  proses  pendidikan.  Salah satunya yang paling menentukan adalah kebijakan sekolah. Kebijakan sekolah akan sangat tergantung  terhadap  peranan  seorang  guru  sebagai  seorang  pendidik  dalam  menjalankan aktivitas  pendidikan  dan  pengawasan  dari  sistem  kebijakan  sekolah  untuk  menghasilkan kinerja  pendidikan  yang  baik  dan  berkualitas.  Guru  yang  berkualitas  dan  menunjukkan kinerja yang efektif akan sangat mempengaruhi kinerja pendidikan itu sendiri. Hal ini juga yang semestinya berlaku dan berjalan di SMK PGRI Klungkung.
Penelitian ini memfokuskan diri pada Faktor–Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas  Kebijakan  Sekolah.  Metode  penelitian  dilakukan  dengan  deskripsi  kualitatif yang dipadukan dengan kuantitatif serta analisis data menggunakan deskriptif naratif, yaitu reduksi data, penyajian data dan triangulasi.
Hasil  penelitian  menunjukkan  terdapat  delapan  faktor  yang  berpengaruh  terhadap efektivitas  kebijakan  sekolah.Oleh  karena  itu  efektifitas  kebijakan  sekolah  dalam peningkatan kinerja pendidikan di SMK PGRI Klungkung memiliki katagori sangat baik dilihat dari sistem perencanaan, pengelolaan, pelaporan dan evaluasi.
Kata kunci : efektivitas kebijakan, kinerja pendidikan dan guru .
Abstract - The world of formal education is one of the factors in producing quality human resources (HR), and is an absolute requirement for creating quality work and results. Many factors influence the educational process. One of the most decisive is school policy. School policy will greatly depend on the role of a teacher as an educator in carrying out educational activities  and  supervision  of  the  school  policy  system  to  produce  good  and  quality educational performance. Teachers who are qualified and show effective performance will greatly affect the performance of education itself. This is also what should apply and run at SMK PGRI Klungkung.
This study focuses on the Factors Influencing the Effectiveness of School Policies. The  research  method  was  carried  out  with  qualitative  descriptions  combined  with quantitative  and  data  analysis  using  descriptive  narratives,  namely  data  reduction,  data presentation and triangulation.
The  results  of  the  study  indicate  that  there  are  eight  factors  that  influence  the effectiveness of school policies. Therefore, the effectiveness of school policies in improving
educational performance at SMK PGRI Klungkung has a very good category in terms of planning, management, reporting and evaluation systems.
Keywords : policy effektiveness, education and teachers performance .

## PENDAHULUAN
Dunia  pendidikan,  dalam  hal  ini pendidikan formal, memang menjadi salah satu faktor sangat penting dalam mencetak sumber  daya  manusia  (SDM)  yang berkualitas.SDM yang berkualitas menjadi syarat  mutlak  untuk  melahirkan  kerja  dan hasil  kerja  yang  berkualitas.Kinerja  yang berkualitas  dan  sesuai  standar  yang  telah ditentukan, akan memberi nilai positif  bagi organisasi  atau  lembaga  bersangkutan termasuk  orang-orang  yang  terlibat didalamnya.
Mengacu  pada  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 1 angka 1 dikatakan  bahwa  pendidikan  adalah  usaha sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan  potensi  dirinya  untuk memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI Klungkung adalah salah satu institusi pendidikan formal tingkat menengah  yang  ada  di  Kabupaten Klungkung.Kehadirannya  di  Kabupaten Klungkung  sudah  barang  tentu  sangat membantu  masyarakat  dalam  pemenuhan pendidikan  bagi  anak-anak  mereka, khususnya  yang  terkait  dengan  kejuruan jasa  perhotelan,  tata  boga  dan  komputer. Ketiga  jenis  kejuruan  tersebut  sangat diperlukan di pasar tenaga kerja khususnya di Bali yang  tidakterlepas dari kehidupan
pariwisata. Pada sisi lain, Pemerintah juga terbantu  dalam  mengemban  tanggung jawab  pendidikan  bagi  warga  negaranya dan  menyiapkan  SDM  andal  dalam memasuki pasar kerja dibidang pariwisata.
Dalam  proses  pendidikan,  luaran yang  diharapkan  adalah  SDM  yang  andal dan  berkualitas.  Dalam  konteks  demikian, kebijakan  sekolah  dan  peran  tenaga kependidikan,  khususnya  guru  sangat penting.  Guru  yang  berkualitas  dan menunjukkan  kinerja  yang  efektif  akan sangat  mempengaruhi  kinerja  pendidikan itu  sendiri.Hal  ini  juga  yang  semestinya berlaku  dan  berjalan  di  SMK  PGRI Klungkung.

## RUMUSAN MASALAH
Berangkat  dari  paparan  latar belakang  dan  teori  yang  telah  penulis kemukakan,  maka  permasalahan  yang diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah apakahfaktor-faktor  yang  berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan sekolah?

## KAJIAN PUSTAKA
Teori  utama  ( grand  theory )  yang penulis  gunakan  untuk  mendasari  kajian tentang “Faktor – faktor Yang Berpengaruh Terhadap  Efektifitas  Kebijakan  Sekolah” adalah teori motivasi dan teori manajemen. Kedua teori tersebut kemudian dipakai oleh banyak  sarjana  untuk  memahami  dan menganalisis  fenomena  sosial,  politik, ekonomi, manajemen sumber daya manusia,  termasuk  dibidang  pendidikan, khususnya manajemen
pendidikan (sekolah).
Sondang P. Siagian dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia (2003:
285-326) membahas secara cukup mendalam berkaitan dengan teori motivasi, dari  teori  motivasi  Abraham  H.  Maslow sampai  teori  Imbalan-Prestasi.  Dikatakan bahwa: “….karena teori perilaku organisasional  merupakan  bagian  dari teori manajemen sumber daya manusia,  aspek-aspek  motivasional dan kepuasan kerja perlu pula dibahas sebagai  bagian  teori  manajemen sumber daya manusia sebagai keseluruhan.  Artinya,  pembahasan teori  motivasi  dan  kepuasan  kerja dalam  rangka  pemahaman  teori keperilakuan bisa saja dilakukan lebih mendalam,  sedangkan  sebagai  bagian di  teori  umum  mengenai  manajemen sumber  daya  manusia,  pembahasan motivasi  dan  kepuasan  kerja  hanya bersifat sekilas.”
Teori  motivasi  pada  dasarnya berangkat dari anggapan dasar bahwa setiap apa  yang  dilakukan  oleh  orang  atau sekelompok  orang  didasarkan  pada  motif atau  alasan  tertentu.  Atau  keadaan  dalam diri  individu/kelompok  individu,  yang berupa dororngan ( drive )
yang menyebabkan  individu/kelompok  individu bersangkutan  berbuat/berperilaku  tertentu dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan (mencapai tujuan).
Mengaitkan  teori  motivasi  dengan pendidikan  dan  penelitian,  Harold  F. O’Neil, Jr dan Michael Drillings (1994: 14) mengatakan:
(Variabel-variabel  motivasi,  seperti daya  upaya,  kegelisahan,  rasa  ingin tahu,  memiliki  peran  signifikan terhadap  kinerja  pada  semua  tingkat pendidikan  dan  pelatihan.  Variabel- variabel tersebut memengaruhi upaya, mempermudah manuia secara individual  mewujudkan  kompetensi- kompetensi  baru  mereka,  kualitas hasil  yang  bisa  dirumuskan  dari
penilaian terhadap kegiatan pelatihan, kemungkinan individu mempraktikkan    keterampilan  yang didapatkan  dari  pelatihan  pada bidang-bidang  terkait,  dan  resistensi pengetahuan dan keterampilan terhadap degradasi di bawah kondisi stres  dan  perubahan-perubahan  dan situasi yang tidak diantisipasi).
Jelaslah dari apa yang disampaikan oleh  Sondang  P.  Siagian  maupun  O’Neil dan  Drillings  bahwa  teori  motivasi memegang pernanan penting dalam bidang manajemen  (sumber  daya  manusia) demikian  juga  di  dunia  pendidikan  dan pelatihan. Sampai di sini, sebenarnya setiap organisasi atau lembaga yang di dalamnya menghadirkan  kerja  bersama  sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan,  maka  teori  motivasi  menjadi penting.

## a. Pengertian Efektivitas
Menurut
KBBI
Online (https://kbbi.web.id/efektivitas), efektivitas  yang  berarti  keefektifan. Sementara  efektif  sendiri  menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989: 219) berarti berhasil, berguna. Dengan demikian  efektivitas  juga  berarti keberhasilan,  kebergunaan.  Sementara, menurut E. Mulyasa (2000), efektivitas merujuk pada situasi adanya kesesuaian anntara orang yang melaksanakan tugas dengan  sasaran yang dituju.
Dari  pengertian  tersebut  bisa disimpulkan  bahwa  efektivitas  adalah sesuatu  yang  menunjukkan  taraf tercapainya  suatu  tujuan,  tewujudnya suatu  hasil  dari  suatu  upaya,  usaha, kegiatan.  Suatu  usaha  dapat  dikatakan efektif apabila usaha tersebut mencapai tujuan  ideal  yang  telah  ditentukan. Efektivitas  menunjukkan  keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang  telah  ditentukan.  Hasil  yang
mendekati sasaran berarti tinggi tingkat efektivitasnya.  Sebaliknya,  hasil  yang jauh  dari  sasaran  maka  kurang efektivitasnya.

## b. Pengertian Kebijakan
Kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagaimana dikutip  dalam  buku  Administrasi Pendidikan Kontemporer karya Syaiful Syagala,  2008  diartikan  sebagai kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian  konsep  dan  asas  yang menjadi garis dasar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi dan sebagainya sebagai  pernyataan  cita-cita,  prinsip atau  maksud  sebagai  garis  pedoman untuk  manajemen  atau  pelaksana operasional dalam mencapai sasaran.
Caldwell dan Spinks merekomendasikan  satu  model  dari formulasi kebijakan berdasarkan kepada  apakah  isu  kepuasan  umum terhadap  praktekyang  ada  di  sekolah
(non  contentious ),  dan  didasarkan kepada  adanya  ketidaksetujuan  atas praktek yang berlangsung diantara staf atau  yang  lain  dikalangan  warga sekolah.  Selain  itu  ada  ketidakpuasan tentang  pendekatan  yang  diambil  jika isu  itu  tidak  diupayakan  di  sekolah . Bagi  pembuatan  kebijakan  yang berdasarkan  kepada  keadaan  isu ketidaksetujuan,  disarankan  bahwa kesepakatan  dari  kelompok  kerja mempersiapkan  pilihan-pilihan  bagi pertimbangan  oleh  format  kebijakan. Kelompok  kerja  seharusnya  terwakili dari  sejumlah  ahli  dan  memahami  isu dan kebijakan yang harus memperoleh informasi  dari  berbagai  macam sumberdalam  mempersiapkan  pilihan kebijakan.  Hasil  yang  diinginkan adalah  adanyakonsensus  atas  suatu
kebijakan  yang  diingkan  dan  layak.
Pendekatan yangdisarankan memberikan mekanisme pemberdayaan staf dan warga sekolah dalam mempersiapkan kebijakan yang memberikan kerangka kerja
bagitindakan  dalam  membawa  visi menjadi realitas.
Efektivitas  Kebijakan  sekolah pada akhirnya menyangkut pencapaian tujuan  sekolah.  Artinya,  kebijakan sekolah  adalah  seperangkat  tindakan sekolah yang didesain untuk mencapai hasil  atau  tujuan  tertentu  yang diharapkan oleh publik atau masyarakat sebagai konstituen sekolah. Sebuah kebijakan tanpa tujuan tidak  memiliki  arti,  bahkan  tidak mustahil  akan  menimbulkan  masalah baru. Efektivitas pembuatan kebijakan sekolah adalah kesamaan dan penerimaan  dari  sasaran  pada  semua level  untuk  meningkatkan  peluang pencapaian  sasaran  organisasi  dan tidak  menghamburkan  energi  dalam konflik.

## HASIL PENELITIAN
Penelitian  ini  menekankan  pada perpaduan  antara  metode  penelitian kualitatif  dan  kuantitatif  yaitu  penelitian yang dilakukan untuk mengetahui f aktor – faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas  kebijakan  sekolah . Untuk memudahkan dalam pendataan dan analisis,
maka peneliti melakukan tahapan pengambilan  data  dengan  menyiapkan seluruh instrument yang dibutuhkan.

## DATA  PENELITIAN  EFEKTIFITAS KEBIJAKAN SEKOLAH
1. Rekapitulasi Nilai Faktor Standar Isi
Komponen standar isi dari kebijakan sekolah  terdiri  dari  sembilan  item pertanyaan  dengan  bobot  10,  dapat disajikan seperti tabel di bawah ini:
Dari  tabel  1  tentang  nilai  faktor standar isi, menjelaskan bahwa komponen sikap  spiritual  memiliki  bobot  nilai  1,00 yang  bermakna  sangat  baik  terhadap kebijakan  sekolah  yang  ditetapkan.  selain itu  komponen  sikap  sosial,  pengetahuan, ketrampilan,  keahlian,  pengorganisasian dan pengembangan diri, memiliki katagori baik  dari  kebijakan  sekolah.  Sedangkan komponen  pengawasan  masih  kurang terhadap  kebijakan  sekolah  yang  telah ditetapkan,  hal  ini  disebabkan  karena tingkat kehadiran guru tidak memenuhi jam
kerja normal. Secara kumulatif bobot nilai standar isi ditetapkan 10 dan hasil penilaian diperoleh  sebesar  7,63  sehingga  memiliki pengaruh  baik  dan  bermakna  terhadap kebijakan  sekolah,  yang  berarti  kebijakan sekolah  akan  dapat  dilaksanakan  dengan baik dalam menunjang kegiatan belajar dan mengajar.
2. Rekapitulasi Nilai Faktor Standar Proses
Faktor  standar  proses  dari  kebijakan sekolah  terdiri  dari  delapan  belas  item pertanyaan  dengan  bobot  15,  dapat disajikan seperti tabel di bawah ini:
Dari tabel 2 tentang faktor standar proses di atas  dapat  dijelaskan,  bahwa  dari  18  item pertanyaan  yang  menjadi  komponen standar  proses,  17  instrumen  memiliki katagori  baik  dan  memiliki  pengaruh bermakna terhadap kebijakan sekolah yang direncanakan.
Sedangkan
katagori pelaporan memiliki bobot nilai 0,682, yang menyatakan bahwa proses pelaporan dalam kegiatan  belajar  mengajar  masih  kurang, yang  tentunya  akan  berpengaruh  terhadap kegiatan  evaluasi  yang  harus  dilakukan, khususnya  dalam  peningkatan  kegiatan belajar mengajar.
Secara  akumulatif  bobot  nilai standar  proses  ditetapkan  sebesar  15,  dan hasil  penelitian  menunjukkan  akumulasi
bobot  standar  proses  dihasilkan  sebesar 14,861  dengan  katagori  sangat  baik  dan memilki  pengaruh  bermakna  terhadap kebijakan sekolah untuk dapat dilaksanakan secara menyeluruh.

## 3. Rekapitulasi  Nilai  Faktor  Standar Kelulusan
Faktor standar kelulusan dari kebijakan sekolah merupakan standar kompetensi kelulusan yang terdiri  kompetensi  ketaqwaan,  sikap  sosial, sikap  pembelajar,  sehat  jasmani  dan  rohani, memiliki sikap faktual, ketrampilan, serta sikap kemandirian,    dengan  bobot  nilai  sebesar  12. Hasil  nilai  komponen  standar  kelulusan  dapat disajikan seperti tabel di bawah ini:
Dari  tabel  3  tentang  faktor  standar kelulusan yang terdiri dari tujuh komponen, memiliki katagori baik terhadap kebijakan sekolah.Dari  akumulai  nilai  bobot  yang
dihasilkan  standar  kelulusan  yaitu  sebesar 6,013  masih  kurang  dari  bobot  nilai  yang ditetapkan,  sehingga  komponen  standar kelulusan yang ditetapkan melalui
kebijakan  sekolah  memerlukan  evaluasi atau peningkatan dalam pengawasan.
4. Rekapitulasi  Nilai  Faktor  Standar Pendidik dan Kependidikan
Faktor  standar  pendidik  dan  tenaga kependidikan dari kebijakan sekolah terdiri dari delapan belas item pertanyaan dengan bobot  16,  dapat  disajikan  seperti  tabel  di bawah ini:
Dari  tabel  4  tentang  faktor  pendidik dan  kependidikan,  menghasilkan  nilai 14,610  dengan  katagori  sangat  baik  dan memiliki pengaruh dan bermakna terhadap kebijakan  sekolah  yang  direncanakan. Sedangkan  kompetensi  professional  untuk bimbingan dan konseling bagi siswa masih sangat kurang, hal ini akan menjadi kendala dalam pelaksanaan evaluasi terhadap siswa.

## 5. Rekapitulasi Nilai Faktor Sarana dan Prasarana
Faktor standar sarana dan prasarana dari kebijakan sekolah terdiri dari dua puluh tujuh  item  pertanyaan  dengan  bobot  17. Penilaian  faktor  standar  sarana  dan prasarana  dapat  disajikan  seperti  tabel  di bawah ini:
Dari  tabel  5  tentang  faktor  standar  sarana dan  prasarana,  menghasilkan  bobot  nilai akumulatif sebesar 16,197, dengan katagori sangat  baik  dan  berpengaruh  terhadap kebijakan  sekolah,  khususnya  dalam mendukung proses kegiatan pembelajaran. Dari  dua  puluh  tujuh  komponen  sebagai instrument dalam komponen standar sarana dan  prasarana,  ketersediaan  ruang  Unit Kesehatan Sekolah, ruang OSIS dan ruang
parkir  masih  belum  memenuhi  kriteria standar yang ditetapkan.

## 6. Rekapitulasi  Nilai  Faktor  Standar Pengelolaan
Faktor  standar  pengelolaan  dari kebijakan  sekolah  terdiri  dari  lima  belas item pertanyaan dengan bobot 10. Penilaian faktor  standar  pengelolaan  dapat  disajikan seperti tabel di bawah ini:
Dari  tabel  6  tentang  faktor  standar pengelolaan,  didukung  oleh  lima  belas komponen,  dengan  nilai  kumulaif  yang dihasilkan  sebesar  8,531,  dengan  katagori sangat  baik  dan  berpengaruh  bermakna terhadap  kebijakan  sekolah.  Hal  ini ditunjukan di dalam pengelolaan organisasi,  penggunaan  sistem  informasi dan  teknologi  pada  kegiatan  belajar mengajar.
Sedangkan
komponen pendayagunaan  tenaga  pendidik  dan
kependidikan  masih  kurang  dibandingkan dengan  program  studi  yang  dibuka, sehingga  berpengaruh  terhadap  komponen kinerja, khususnya kesesuaian beban kerja dengan kegiatan pembelajaran.

## 7. Rekapitulasi  Nilai  Faktor  Standar Pembiayaan
Faktor  standar  pembiayaan  dari  kebijakan sekolah  terdiri  dari  delapan  belas  item pertanyaan  dengan  bobot  10,  dapat  disajikan seperti tabel di bawah ini:
Dari  tabel  7  tentang  faktor  standar pembiayaan  yang  teliti,  nilai  bobot akumulasi dihasilkan sebesar 9,932 dengan katagori sangat baik dan memiliki pengaruh bermakna terhadap kebijakan sekolah yang ditetapkan.  Dari  instrument  standar pembiayaan, ada empat komponen instrument  yang  memiliki  bobot  nilai kurang  bermakna  terhadap  kebijakan sekolah  yaitu  realisasi  biaya  bahan  habis pakai untuk pelaksanaan kegiatan
pembelajaran,  realisasi  biaya  sarana  dan prasarana khususnya untuk biaya pemeliharaan dan perbaikan, realisasi biaya pelaporan  yang  diakomodasi  untuk  tiga tahun  terakhir  dan  realisasi  dana sumbangan  masyarakat  dan  pemerintah yang penyerapannya tidak sesuai kebijakan sekolah yang direncanakan.
8. Rekapitulasi  Nilai  Faktor  Standar Penilaian
Dari  tabel  8  tentang  faktor  standar penilaian,  akumulasi  bobot  nilai  yang dihasilkan sebesar 7,831 yang menyatakan memiliki  katagori  sangat  baik  dan berpengaruh  bermakna  secara  simultan terhadap  kebijakan  sekolah.  Komponen penilaian melalui observasi dan tes tertulis sebagai  metode  atau  katagori  lain  dalam memberikan  penilaian  obyektif  kepada siswa  masih  kurang.  Hal  ini  disebabkan
oleh kurangnya pendidik, dan bahan untuk menjalankan kegiatan penilaian tersebut.
Berdasarkan delapan komponen yang menjadi  faktor  dalam  penilaian  kebijakan sekolah,  dilakukan  perhitungan  standar deviasi  dan  frekuensi  untuk  mengetahui kesesuaian  penyebaran  data  serta  validitas hasil keputusan terhadap penilaian kebijakan sekolah yang dapat digambarkan sebagai berikut:

## FAKTOR–FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP EFEKTIVITAS KEBIJAKAN SEKOLAH
Analisis  faktor  –  faktor  yang berpengaruh terhadap efektifitas kebijakan sekolah  dilakukan  dengan  mengkaji  hasil penilaian  faktor  –  faktor  efektifitas kebijakan sekolah.Hasil uji normalitas data dengan  sampel  lebih  dari  30  (n  >  30), menunjukkan  sebaran  data  berdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis terhadap  faktor  –faktor  yang  berpengaruh terhadap kebijakan sekolah dengan menggunakan uji – t dua arah. Dari tabel uji t  dua  arah  menunjukkan  bahwa  kebijakan sekolah dipengaruhi secara signifikan oleh faktor  standar  isi,  standar  proses,  standar
kompetensi kelulusan, standar pendidik dan kependidikan, standar sarana dan prasarana,  standar  pengelolaan,  standar pembiayaan  dan  faktor  standar  penilaian. Selain  melakukan  uji  hipotesis  dilakukan juga  analisis  hubungan  faktor  –  faktor terhadap  kebijakan  sekolah  melalui  uji deskriptif  statistik  kulitatif  dan  kuantitaf dengan ketentuan nilai signifikansi < taraf signifikansi  (α) sebesar 0,05. Hasil analisis dan  interpretasi  delapan  faktor  yang berpengaruh  terhadap  kebijakan  sekolah dapat dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Faktor Standar Isi
Dari tabel uji korelasi kualitatif dua arah, menunjukkan bahwa faktor standar isi menghasilkan  nilai  dengan  signifikansi
sebesar  0,159  >  taraf  signifikansi    (α) sebesar  0,05.  Hasil  uji  ini  menujukkan bahwa faktor standar isi memiliki hubungan yang  kurang  signifkan  terhadap  kebijakan sekolah.  Hal  ini  dapat  dijelaskan  dari komponen  faktor  standar  isi  yaitu  pada instrument pengawasan dan pengembangan diri tenaga pendidik belum tercapai secara optimal  dalam  mendukung  pelaksanaan kebijakan sekolah secara efektif. Selain itu ditunjukkan  pada  hasil  bobot  nilai efektifitas  kebijakan  sekolah  tabel  2.20 dengan  hasil  standar  nilai  7,630  <  dari standar bobot nilai yang ditetapkan.
Kemampuan  pengembangan  diri tenaga pendidik dan kependidikan tentunya akan berpengaruh terhadap pengembangan perangkat  pembelajaran  pada  kompetensi pengetahuan siswa. Pengembangan perangkat pembelajaran pada faktor standar isi  hanya  mampu  terpenuhi  rata  –  rata sebesar  73,8%  yang  menyatakan  pada katagori cukup baik terhadap kinerja yang mampu  dicapai.  SMK  PGRI  Klungkung sebagai  sekolah  kejuruan  dengan  program studi pariwisata dan tata boga, peningkatan kompetensi ketrampilan dan keahlian siswa didik  sangat  dibutuhkan.    Guru  sebagai tenaga pendidik dan kependidikan mampu melaksanakan  pengembangan  perangkat pembelajaran sesuai kompetensi ketrampilan  dan  keahlian  siswa  didik, dengan standar rata – rata sebesar 70 - 80% dengan katagori cukup baik.
Pengawasan terhadap pengembangan kurikulum dalam meningkatkan  kompetensi  pengetahuan siswa didik mampu tercapai  dalam empat unsur kompetensi dalam kurikulum tingkat standar pendidikan yaitu konselor,
pengawas  sekolah,  komite  sekolah  dan penyelenggara lembaga pendidikan. Sistem pengorganisasian dalam penyusunan kurikulum  tingkat  satuan  pendidikan,  dan pelaksanaan  proses  pembelajaran  melalui standar  operasional  prosedur  pelaksanaan
pendidikan  dapat  tercapai  secara  optimal dengan  tingkat  pencapaian  rata  –  rata sebesar 87,6% dengan katagori sangat baik. Secara keseluruhan faktor standar isi dalam pelaksanaannya  mampu  tercapai  85%  dari efektifitas kebijakan sekolah yang ditetapkan.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  faktor  standar  isi memiliki  tingkat  pencapaian  yang  sangat baik terhadap efektifitas kebijakan sekolah dalam meningkatkan kinerja pendidikan.

## 2. Faktor Standar Proses
Faktor  standar  proses  secara menyeluruh  memiliki  hubungan  yang bermakna  terhadap  efektifitas  kebijakan sekolah  dengan  signifikansi  sebesar  0,03< taraf signifikansi  (α) sebesar 0,05. Hal ini juga  ditunjukkan  dari  hasil  standar  bobot nilai  sebesar  14,861  yang  mendekati standar bobot nilai yang ditetapkan. Faktor standar proses dilihat dari program keahlian pengembangan silabus tercapai dengan rata –  rata  bobot  nilai  sebesar  84%.  Hal  ini ditunjukkan program keahlian pengembangan  silabus  memenuhi  delapan kriteria  peningkatan  yaitu  dari  aspek identitas  pelajaran,  kompetensi  inti  dan kompetensi  dasar,  indikator  pencapaian kompetensi,
kelengkapan materi
pembelajaran,
cakupan
kegiatan pembelajaran,  metode  penilaian,  alokasi waktu  dan  sumber  pembelajaran/bahan ajar.
Program  keahlian  pengembangan rencana  pelaksanaan  pembelajaran  dari silabus mampu tercapai secara lengkap dan sistematis,  dengan  rata  –  rata  bobot  nilai sebesar  85,8%.  Setiap  kegiatan  proses belajar  mengajar  yang  didukung  oleh sumber  daya  manusia/SDM  sebagai pengelola  kegiatan.  Dalam  pencapaian SDM  untuk  kompetensi  program  keahlian pelaksanaan  pembelajaran  dapat  tercapai dengan  rata  –  rata  bobot  nilai  sebesar 86,5%.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan
terpenuhinya kesesuaian jumlah guru/pendidik  sesuai  rasio  siswa  didik, kelengkapan
buku dan modul pembelajaran,  dan  proses  pembelajaran didukung  dengan  prasarana  praktek  dan laboratorium yang lengkap.
Faktor  standar  proses  dilihat  juga dari  daya  tampung  siswa  didik  program keahlian  dalam  pelaksanaan  pembelajaran dengan rata – rata bobot nilai sebesar 81,5% yang  dijelaskan  bahwa,  jumlah  siswa  per- rombongan  belajar  memiliki  jumlah  siswa 20  –  25  orang  siswa  <  32  orang  standar maksimum  yang  ditetapkan,  sehingga capaian kenyamanan belajar dapat tercapai secara  optimal.  Berdasarkan  ketersediaan buku  pelajaran  mampu  tercapai  dengan bobot  nilai  sebesar  82,9%.  Kompetensi guru dan tingkat keprofesinalan guru dalam pengelolaan proses pembelajaran memiliki bobot  nilai  sebesar  85,9%.  Kesiapan  dan kesanggupan  guru  dalam  melaksanakan proses  pembelajaran  seperti  meyiapkan siswa  didik  secara  fsikis  dan  fisik  untuk mengikuti proses pembelajaran, pemberian motivasi belajar, serta penyampaian tujuan dan  cakupan  materi  secara  jelas  dan sistematis menghasilkan bobot nilai sebesar 81,1%.
Dalam  faktor  standar  proses,
strategi pembelajaran, metode pembelajaran  dan  media  pembelajaran yang  menjadi  sarana  proses  pembelajaran mampu  tercapai  dengan  rata  –  rata  nilai sebesar  89,7%,  yang  menunjukkan  bahwa guru  sebagai  pendidik  mampu  memahami karakteristik  dan  kebutuhan  siswa  didik dalam  proses  pembelajaran.  Guru  juga memiliki  kompetensi  dalam  menyiapkan dan  menyampaikan  sumber  pembelajaran berupa bahan ajar, dan metode pendekatan pembelajaran  agar  sesuai  dengan  peserta didik. Instrument ini dapat tercapai dengan bobot  nilai  sebesar  80,6%.    Metode pengawasan  proses  pembelajaran  secara obyektif dan transfaran dalam
meningkatkan  mutu  pendidikan  secara berkelanjutan memiliki rata – rata capaian sebesar  81,5%.  Tindakan  supervisi  dan pemantauan  proses  pembelajaran  mampu tercapai dengan bobot nilai sebesar 83,1%.
Dalam proses pelaksanaan kegiatan belajar  mengajar  sistem  penilaian  dan evaluasi serta pelaporan menjadi salah satu komponen  dari  faktor  standar  proses kebijakan  sekolah  dengan  bobot  nilai capaian  rata  –  rata  sebesar  77,1%.  Dari analisis diatas faktor standar proses dalam pelaksanaannya  mampu  tercapai  dengan rata  –  rata  bobot  nilai    sebesar  83,1%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor  standar  proses  memiliki  tingkat pencapaian  yang  sangat  baik  terhadap efektifitas  kebijakan  sekolah  dalam meningkatkan kinerja pendidikan.

## 3. Faktor Standar Kompetensi
Kelulusan Faktor standar
kompetensi kelulusan  dengan  signifikansi  sebesar 0,06>  taraf  signifikansi    (α)  sebesar  0,05 memiliki  hubungan  kurang  signifikan terhadap  kebijakan  sekolah,  hal  ini dipengaruhi oleh komponen pada kompetensi sikap pembelajaran, tidak dapat mendukung  secara  optimal  kebijakan sekolah  yang  ditetapkan.  Dari  faktor standar  kompetensi  kelulusan  sebagai faktor  standar  kebijakan  sekolah,  dapat dilihat  dari  kompetensi  siswa  dalam keimanan dan ketaqwaan mampu dilaksanakan  dengan  bobot  nilai  sebesar 87,8%. Dalam  faktor  standar  kompetensi kelulusan  siswa  mampu  menunjukkan sikap sosial dengan
karakter bertanggungjawab  dan  kejujuran,  sikap percaya  diri,  demokratis  dan  nasionalais dalam    mengikuti  proses  pembelajaran dengan  bobot  nilai  sebesar  88,8%.  Siwa didik  juga  mampu  menunjukkan  sikap factual  dan  konseptual  serta  memiliki
ketrampilan berpikir kreatif, produktif dan kritis dengan bobot nilai capaian  rata – rata sebesar  85,6%.    Kompetensi  standar kelulusan  mampu  dilaksanakan  dalam ketrampilan  siswa  didik  untuk  bertindak secara mandiri, kolaboratif dan komunikatif dalam  menampilkan  kinerja  mandiri dibawah pengawasan secara terukur dengan bobot nilai capai, rata – rata sebesar 88,3%. Secara    keseluruhan  komponen  dalam faktor  standar  kompetensi  kelulusan, mampu  dilaksanakan  sesuai  kebijakan sekolah  dengan  bobot  nilai  rata  –  rata sebesar 86,3%.

## 4. Faktor Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Faktor    tenaga  pendidik  dan kependidikan  dengan  signifikansi  sebesar 0,110 >  taraf signifikansi  (α) sebesar 0,05 memiliki hubungan yang kurang signifikan terhadap  kebijakan  sekolah.  Hal  ini disebabkan  oleh  kompetensi  pengetahuan, ketrampilan  dan  keahlian  yang  dimiliki tenaga  pendidik  dan  kependidikan  tidak sesuai  dengan  keilmuan  atau  pengetahuan yang  akan  dikembangkan  dalam  sistem pembelajaran.  Dilihat  dari  standar  nilai pada faktor kebijakan
sekolah menghasilkan standar nilai sebesar 14,610 mendekati  dari  standar  nilai  kompetensi yang ditetapkan.
Faktor standar tenaga pendidik dan kependidikan, 20% memiliki pendidikan S2 dan 80%  memiliki kualifikasi pendidikan S1. Pimpinan sekolah sebagai penanggungjawab  pengelolaan  pendidikan memiliki syarat akademik drngan kualifikasi  pendidikan  S2  dan  umur  yang sesuai  dengan  kriteria  yang  ditetapkan. Pimpinan sekolah juga
memilikikemampuan manajerial dan kewirausahaan serta memiliki kemampuan supervisi dengan standar bobot nilai capain dalam  pelaksanaan  kebijakan  sekolah sebesar  89,4%.  Sebesar  87,1%  guru
memiliki  sertifikat  pendidik  dan  sebanyak 81,3% guru memiliki sertifikat kompetensi dari  lembaga  yang  diakui,  sehingga  dapat dikatakan guru memiliki tingkat produktivitas  yang  cukup  tinggi  didalam pelaksanaan proses kegiatan pembelajaran.
Pada  standar  pendidik,  guru  mata pelajaran  memiliki  kompetensi  pedagogik sebesar  87,6%  dan  memiliki  kompetensi professional  dengan  bobot  nilai  sebesar 75,1%  dalam  penguasaan  materi,  struktur dan  pola  pikir  keilmuan  yang  mendukung mata  pelajaran  yang  diampu  dan kemampuan  dalam  pengembangan  materi pelajaran  secara  mandiri  dan  kreatif. Pendidik memiliki kompetensi kepribadian dan  sikap  sosial  sesuai  kebijakan  sekolah yang  ditetapkan  dengan  nilai  capaian sebesar  86,7%.    Dalam  pengembangan sikap kepribadian siswa didik SMK PGRI Klungkung juga memiliki tenaga pendidik untuk  bimbingan  dan  konseling  dengan tingkat  pendidikan  S2  Bimbingan  dan Konseling  sesuai  rasio  atau  jumlah  siswa yang mengikuti proses pendidikan.
Selain  tenaga  pendidikan/guru, SMK PGRI Klungkung juga didukung oleh tenaga  administrasi  kependidikan  dengan kualifikasi  pendidikan  S1,  dan  kepala perpustakaan dengan kualifikasi pendidikan  S1  pendidikan.Disamping  itu pada  prasarana  laboratorium  bahasa, dikelola  oleh  guru  yang  memiliki kualifikasi  pendidikan  dan  program keahlian setingkat
S1. Tenaga kependidikan dalam bidang perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan memiliki kualifikasi pendidikan diploma dengan standar kompetensi bobot penilaian  sebesar  83,1%.  Dari  analisis faktor  standar  tenaga  pendidik  dan kependidikan  mampu  dilaksanakan  sesuai kebijakan sekolah dengan bobot nilai rata – rata sebesar 81,3%. Dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa  faktor  standar  tenaga pendidik  dan  kependidikan  memiliki
tingkat  pencapaian  yang  sangat  baik terhadap  efektifitas  kebijakan  sekolah dalam meningkatkan kinerja pendidikan.

## 5. Faktor Standar Sarana dan Prasarana
Faktor    standar  sarana  dan prasarana, sebagai penunjang dan pendukung  kegiatan  proses  pembelajaran menjadi salah satu faktor yang penting pada kebijakan  sekolah  untuk  dapat  membantu mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan, dari deskripsi statistik kualitatif, faktor  sarana  dan  prasarana  menunjukan signifikasi sebesar 0,001 < taraf signifikansi    (α)  sebesar  0,05  yang menyatakan  memiliki  hubungan  yang sangat  signifikan    dan  berpengaruh terhadap kebijakan sekolah.
Jika dilihat dari ketersediaan ruang pembelajar  umum,  ruang  penunjang kegiatan  siswa,  ruang  pembelajar  khusus, ruang  kelas,  ruang  laboratorium  bahasa, ruang  praktek  tata  boga  dan  ruang perpustakaan  mampu  terpenuhi  dengan kriteria bobot nilai rata – rata sebesar 64,3% dari  standar  kebijakan  sekolah  yang ditetapkan.  Sedangkan  ruang  kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ruang guru, ruang  bimbingan  dan  konseling,  ruang perpustakaan    serta  ruang  administrasi kepegawaian  dan  kependidikan  mampu terpenuhi dengan kriteria bobot nilai rata – rata  sebesar  77,4%  sesuai  kriteria  standar sarana  dan  prasarana  pada  kebijakan sekolah.
Sekolah  Menengah  Kejuruan/SMK PGRI  Klungkung  didukung  oleh  beberapa unit produksi dan bursa kerja sesuai bidang keahlian  yang  dijalankan.  Unit  produksi yang  dikembangkan  dalam  program keahlian  adalah  tata  boga,  tata  niaga  dan perhotelan  dengan  kriteria  bobot  nilai capaian sebesar 78,7%. Secara keseluruhan komponen  faktor  sarana  dan  prasarana mampu mendukung pelaksanaan kebijakan
sekolah  dengan  rata  –  rata  nilai  sebesar 70%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor standar sarana dan prasarana memiliki  tingkat  pencapaian  yang  sangat baik  dan  berpengaruh  terhadap  efektifitas kebijakan  sekolah  dalam  meningkatkan kinerja pendidikan.

## 6. Faktor Standar Pengelolaan
Faktor  standar  pengelolaan,  yang berisikan  tentang  visi,  misi  dan  tujuan pendidikan  yang  dilengkapi  dengan Rencana  Kerja  Jangka  Menengah/RKJM dan  Rencana  Kerja  Tahunan/RKT  serta dilengkapi  struktur  organisasi  kerja  dan pedoman pengelolaan sekolah, menunjukan signifikasi sebesar 0,001 < taraf signifikansi    (α)  sebesar  0,05  yang menyatakan  memiliki  hubungan  yang sangat signifikan dan berpengaruh terhadap kebijakan sekolah. Faktor standar pengelolaan berdasarkan komponen pelaksanaan kegiatan  kesiswaan  dan  pengelolaan mampu mendukung pelaksanaan kebijakan sekolah dengan kriteria bobot nilai sebesar 76,4%.  Sedangkan  untuk  pendayagunaan dan  pengembangan  kompentensi  tenaga pendidik  dan  kependidikan  dalam  kurun waktu  jangka  menengah  menghasilkan relevansi  bobot  nilai  sebesar  72,2%. Standar pengelolaan berdasarkan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja pendidik dan kependidikan  serta  menyusunnnya  dalam bentuk pedoman pengelolaan pengembangan pendidikan tercapai dengan kriterian bobot nilai sebesar 79,0%. Sistem informasi melalui dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam evaluasi pengelolaan
pendidikan mampu dilaksanakan  dengan  bobot  nilai  sebesar 76,2%.  Untuk  sistem  pelaporan  yang mengedepankan  aspek  kepemimpinan dalam  pelaksanaan  tugas  dan  penerapan prinsip  pengelolaan  mampu  mendukung pelaksanaan  kebijakan  sekolah  sebesar
73,9%.  Secara  keseluruhan  komponen faktor standar pengelolaan mampu mendukung pelaksanaan kebijakan sekolah dengan  rata  –  rata  nilai  sebesar  75,8%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor standar pengelolaan memiliki tingkat pencapaian  yang  sangat  baik  dan berpengaruh terhadap efektifitas kebijakan sekolah  dalam  meningkatkan  kinerja pendidikan.

## 7. Faktor Standar Pembiayaan
Faktor    standar  pembiayaan  yang memiliki Rencana Kerja dan Anggaran atau RKA  untuk  pembiayaan  seluruh  proses kegiatan pembelajaran dan pengembangan, serta  rencana  pembiayaan  sarana  dan prasarana pendidikan,
menunjukan signifikasi sebesar 0,001 < taraf signifikansi    (α)  sebesar  0,05  yang menyatakan bahwa faktor standar pembiayaan  memiliki  hubungan  dan pengaruh  yang  sangat  signifikan  terhadap kebijakan sekolah.
Rencana  Kerja  dan  Anggaran selama tiga tahun terakhir dapat terealisasi sebsar  67,3%  dari  ketentuan  kebijakan sekolah yang ditetapkan.
Dalam  perkembangannya  realisasi pembiayaan  sarana  dan  prasarana  yang habis  pakai  hanya  mampu  terlaksana 59,8%,  hal  ini  disebabkan  metode perencanaan dan pengalokasian yang sesuai dengan  kebutuhan.  Pembiayaan  untuk perjalanan  dinas,  baik  itu  keikutsertaan guru  dalam  peningkatan  keterampilan  dan keahlian melalui seminar, tugas belajar dan pertemuan  ilmiah  lainnya  masih  kurang terpenuhi secara optimal. Realisasi anggaran  yang  mampu  diserap  sebesar 64,5%.
Rencana  anggaran  pembiayaan terhadap  siswa  melalui  biaya  pembinaan, uji kompetensi dan kegiatan praktek dalam mendukung  kebijakan  sekolah,  mampu terlaksana  dengan  nilai  bobot  sebesar
76,4%. Hal ini dapat dilihat dari kurikulum kegiatan siswa pada bidang keahlian yang menuntut  siswa  didik  harus  mengikuti kegiatan kompetensi keahalian dan ketrampilan  pada  akhir  setiap  semester. Untuk  realisasi  pembiayaan  pelaporan evaluasi  dan  penilaian  kinerja  pendidikan, dapat terlaksana dengan bobot nilai 78,6%. Sumbangan  masyarakat  dan  pemerintah dalam kegiatan pembelajaran dapat terserap sebesar  73%,  hal  ini  menunjukkan  tingkat keatifitas  kemandirian  serta  kelompok siswa  dalam  menyusun  kegiatan  belajar dapat terealisasi dengan baik.
Faktor  standar  pembiayaan  tidak terlepasa  dari  sistem  pelaporan  yang merupakan bentuk tanggungjawab didalam mengemban  visi  dan  misi  pendidikan. Realisasi  sistem  pembukuan/ART  dan laporan  pertanggungjawaban  pengelolaan pendidikan  dapat  mendukung  pelaksanaan kebijakan  sekolah  sebesar  76,2%.  Secara keseluruhan  komponen  faktor  standar pembiayaan mampu mendukung pelaksanaan kebijakan sekolah dengan rata –  rata  nilai  sebesar  75,5%.  Dengan demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor standar  pembiayaan  memiliki  tingkat pencapaian  yang  sangat  baik  dan berpengaruh terhadap efektifitas kebijakan sekolah  dalam  meningkatkan  kinerja pendidikan.

## 8. Faktor Standar Penilaian
Faktor  standar  penilaian,  dengan komponen prinsip penilaian siswa, ketuntasan  minimal  pelajaran,  sistem penilaian  oleh  guru  dan  penentuan kelulusan  dari  sekolah,  menunjukan signifikasi sebesar 0,001 < taraf signifikansi    (α)  sebesar  0,05  memiliki hubungan  dan  pengaruh  yang  sangat signifikan  terhadap  kebijakan  sekolah. Kompetensi  penilaian  siswa  dengan didasarkan pada prinsip kesahihan, obyektif, adil, terpadu,
terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan,
sistematis,  akuntabel  dan  andal  memiliki kesesuaian  dan  relevansi  nilai  sebesar 82,7%.  Sekolah  mampu  menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal/KKM seluruh mata  pelajaran  mampu  tercapai  dengan bobot  nilai  sebesar  72,8%,  hal  ini didasarkan  kepada  aspek  krakteristik perserta didik, karakteristik mata pelajaran, kondisi  satuan  pendidikan  dan  metode analisis hasil pembelajaran.
Dari  jumlah  peserta  didik  yang terdaftar  mengikuti  proses  pendidikan  di SNK PGRI Klungkung, keseluruhan siswa mampu  mengikuti  ujian  kompetensi  yang ditetapkan  dengan kriteria relevansi bobot nilai  sebesar  83,4%  terhadap  kriteria ulangan, ujian sekolah, ujian nasional, ujian unit  kompetensi  dan  ujian  kompetensi keahlian.  Ketentuan  KKM  peserta  didik ditentukan  oleh  guru  yang  mengampu masing – masing mata pelajaran. Sehingga berdasarkan  faktor  standar  penilaian,  guru melakukan  penilaian  sesuai  kompetensi pengetahuan sebesar 74,8%, guru melaksanakan  penilaian  kompetensi  sikap dan  kompetensi  pengetahuan  siswa  sesuai Kompetensi  Kemampuan  Dasar/KKD sebesar 76,3%.
Pelaksanaan  penilaian  oleh  guru berdasarkan  kompetensi  ketrampilan  dan keahlian  serta  sikap  melalui  metode observasi  dan  teknik  pengetahuan  lain, hanya mampu memiliki bobot nilai sebesar 63,7%.  Disamping  itu  dalam  proses pembelajaran guru juga diberikan kewajiban untuk melaksanakan kompetensi pengetahuan peserta didik melalui tes lisan, tertulis  dan  tugas  yang  tecapai  dengan bobot nilai 67,1%. Metode uji kompetensi pengetahuan siswa ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat perkembangan kognitif, afektif  dan  psikomorik  siswa  sehingga siswa  didik  memiliki  tanggungjawab  dan kemandirian  serta  kemampuan  inovasi yang kreatif dalam
penyelesaian pendidikan.
Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran  yang  terpenting  adalah  guru mampu  melakukan  proses  penilaian terhadap  siswa  selama  mengikuti  kegiatan pembelajaran.  Tahapan  penilaian  ini dilakukan  oleh  guru  melalui  delapan kriteria  yaitu  menetapkan  tujuan  dari penilaian,  menyususn  kisi  –  kisi  tujuan pembelajaran, mengembangkan instrument dan  pedoman  penilaian,  melakukan penilaian  kualitas  instrument,  menguji kompetensi  penilaian,  mengolah  dan menyusun  keputusan  kelulusan  siswa, menyusun pelaporan pembelajaran, penilaian  dan  evaluasi  serta  mampu memnfataakan  hasil  nilai.  Hal  ini  yang belum dapat tercapai secara optimal dalam mendukung pelaksanaan kebijakan sekolah dan  hanya  mampu  tercapai  dengan  bobot nilai sebesar 63,7%.
Faktor standar penilaian lainya yang menentukan  Kriteria  Ketuntasan  Minimal dari  peserta  didik  adalah  keterlibatan sekolah  menentukan  kriteria  kelulusan siswa  melalui  rapat  kurikulum,  penilaian dan  evaluasi.  Di  SMK  PGRI  Klungkung keterlibatan sekolah melalui rapat para guru dan  pimpinan  sekolah  dalam  menentukan standar  penilaian  kelulusan  siswa  didik sering  dilakukan  dan  hal  ini  memiliki relevasi  bobot  nilai  sebesar  73,8%  yang menunjukkan bahwa pihak sekolah melalui pemegang keputusan/kepala sekolah mampu  melaksanakan  kriteria  kebijakan sekolah yang ditetapkan. Secara keseluruhan  komponen  faktor  standar penilaian mampu mendukung pelaksanaan kebijakan  sekolah  dengan  rata  –  rata  nilai sebesar  72,5%.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan bahwa faktor standar penilaian memiliki  tingkat  pencapaian  yang  sangat baik  dan  berpengaruh  terhadap  efektifitas kebijakan  sekolah  dalam  meningkatkan kinerja pendidikan.
Berdasarkan analisis di atas, peneliti berpendapat  bahwa  Analisis  kebijakan
merupakan aktivitas menciptakan pengetahuan  dalam  proses  pembuatan kebijakanAnalisis kebijakan sekolah memungkinkan  tersedianya  panduan  yang komprehensif  bagi  pelaksanaan  dan evaluasi  kebijakan.  Hal  ini  disebabkan analisis  kebijakan  juga  mencakup  dua  hal pokok  yaitu  hal-hal  yang  bersifat substansial  saat  ini  dan  hal-hal  strategik yang mungkin akan terjadi ada masa yang akan  datang.Sebuah  kebijakan  harus ditetapkan  secara  sistemik,  holistic  dan interdisipliner  serta  melibatkan  seluruh pihak/partisipatori sehingga keberdayagunaan  seluruh  faktor  kebijakan dapat didukung oleh kesiapan sumber daya yang sesuai dan memadai.

## PENUTUP

## A. Simpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan efektifitas  kebijakan  sekolah  dalam peningkatan  kinerja  pendidikan  di  atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat delapan faktor  yang  teridentifikasi  mempengaruhi efektifitas kebijakan sekolah di SMK PGRI Klungkung yaitu standar isi, standar proses, standar  kompetensi  kelulusan,  standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar  pembiayaan  dan  standar  penilaian memiliki  relevansi  hubungan  yang  sangat bermakna.  Disamping  itu  terdapat  lima faktor yang mendukung kebijakan sekolah secara optimal dan memiliki pengaruh yang sangat baik terhadap pelaksanaan kebijakan sekolah  yaitu  standar  pendidik  dan  tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana,  standar  pengelolaan,  standar pembiayaan dan standar penilaian.

## B. Saran-saran
Berdasarkan simpulan di atas dapat disarankan  dari  kriteria  perencanaan  dan pelaksanaan  kebijakan  sekolah  sebgai berikut:
1. Kebijakan  sekolah  hendaknya  mampu mengakomodir kebutuhan – kebutuhan tenaga  pendidik,  kependidikan  dan masyarakat  sebagai  argumentasi  isu/ masukan dalam standar proses sebagai bentuk  pendekatan  evaluatif  untuk dapat  mengoptimalkan  pelaksanaan kebijakan  sekolah  secara  efektif  dan efeisien.
2. Adanya  keterbatasan  waktu  dan  biaya penelitian,  diharapkan  bagi  peneliti selanjutnya  yang  akan  melakukan kajian  dan  analisis  terhadap  efektifitas kebijakan sekolah untuk dapat mengkaji  kebijakan  sekolah  melalui pendekatan statistik kuantitatif eksperimental/ experimental quantitative statistical approach
sehingga  diperoleh  sudut  pandang  dan bentuk isu kebijakan yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
Alit  A.  2014.  Penelitian  Kualtatif’. Sistem Kerja,  Keluhan  Beban  Kerja  Melalui Pendekatan
Sistemik, Holistic,
Interdisipliner  dan  Partisipatori .  Jurnal Akses Vol 2. Oktober 2016.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan.
2012. Pembinaan  dan  Pengembangan Profesi Guru Buku 2: Pedoman Pelaksanaan Kinerja Guru . Dunn,  William  N.  2000. Analisis  Kebijakan
Publik. Edisi Kedua. Yogyakarta: Terjemahan  Samodra  Wibawa  dkk.  Gajah Mada University Press.
Dunn,  William  N.,  2003 Analisa  Kebijakan Publik . (Peny.: Muhadjir Darwin). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Dunn,  William.  N.,  2015. Public  policy analysis .  Routledge;  711  Third  Avenue, New York USA
Imron  ,  Ali.  1995. Kebijakan  Pendiikan Indonesia . Jakarta: Bumi Aksara
O’Neil,  Harold  F,  Jr.,  and  Drillings,  Michael. 1994. Motivation:  Theory  and  Research . New York & London: Routledge.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 29 Tahun 2009. Tentang Pendidikan Menengah .
Riduwan.  2013. Teori  Penelitian  Kualitatif .
Bandung: Alfabeta.
Siagian, P Sondang. 2003. Manajemen Sumber Daya  Manusia .  Cetakan  kesepuluh, Jakarta: Bumi Aksara.
Syaiful, Sagala. 2000. Administrasi
Pendidikan Kontemporer . Bandung: CV
Alfabeta Syafaruddin. 2008. Efektivitas Kebijakan
Pendidikan . Jakarta. Rineka Cipta
Syafaruddin.  2008. Efektivitas  Kebijakan Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta. 2008)
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  dan Pengembangan  Bahasa.  1989. Kamus Besar  Bahasa  Indonesia .Jakarta:  Balai Pustaka.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.