Kabilah : Journal of Social Community                   Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                 Vol. 7 No.2 Desember 2022
STRATEGI COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PROGRAM EKONOMI KREATIF TERHADAP PERKEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI KOTA PALEMBANG
Lisa Sri Ningsi,Yeyen Kardila, Dea Mandriana, Renaldi Syaban, Maya Panorama UIN Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan Email :lisasriningsi@gmail.com

## Abstrak:
Dalam  persoalan  penyamaan  visi  dan  misi  collaborative  governance  demi mencapai  tujuan  bersama.  Kota  Palembang  berupaya  sebagai  kota  kreatif yang  di  dukung  dengan  adanya  program  ekonomi  kreatif.  Penelitian  ini dimaksudkan agar bisa mengetahui serta menganalisis strategi collaborative governance dalam mendukung kegiatan ekonomi kreative di kota Palembang dan mengidentifikasi  hal-hal apa  yang menjadi pendukung dan penghambat dari  langkah  kolaborasi  program  ekonomi  kreatif.  Pada  penelitian  ini digunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Data  pada  penelitian  ini  diperoleh dari data primer dan juga data sekunde, sedangkanuntuk teknik pengambilan data dilakukan melalui carateknik observasi,wawancara serta dokumentasi . Penelitian  ini  menunjukan  bahwa  collaborative  governannce  padaprogram ekonomi kreatif di Kota Palembang terealisasi dengan cukup baik. Saran yang berhubungan dengan penelitin ini ialah bisa mempercepat penerbitan dasar hukum  tentang  tim  pelaksana  ekonomi  kreatif,  meningkatkan  kemampuan anggota dengan cara memperbanyak studi banding dengan kota lain,dan juga mengikutsertakan sub-sektor lainnya jika ada perlombaan yang akan di ikuti.
Kata  Kunci: Collaborative  Governance,  Ekonomi  Kreatif,  Ekonomi Pembangunan

## Abstract:
Efforts  to  alight  the  collaborative  governance  vision  and  mission  to  achieve common  goals.  Palembang  city  aspires  to  be  a  creative  city  supported  by creative  industry  programs.  This  study  aims  to  indentify  and  analyze collaborative  governance  strategies  to  support  creative  industries  identify the  program  in  the  Palembang  city  and  the  factors  that  support  and  hinder the  cooperation  process  of programs in  the  creative  industries.  This type  of research  metods.  The  type  of  data  used  in  the  this  study  are  primary  and secondary  data  during  data  collection.  Techniques  were  performend  trough observation,interviews,  and  documentation  techniques.  Result  of  this  study suggests  that  collaborative  governance  in  urban  creative  industries programs.  City  Palembang  is  realized  quite  well.  Suggestions  related  to  this research  are  to  speed  up  the  issuance  of  the  legal  basis  for  the  creative economy implementing  team,  increase  the ability of members by increasing comparative studies with other cities, and also involving other sub- sectors if there is a competition to be followed.
Kabilah : Journal of Social Community                   Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                 Vol. 7 No.2 Desember 2022
Keywords: Keyword : Collaborative Governance,Creative Economy, Economy Development

## Pendahuluan
Collaborative  governance  adalah  suatu  kegiatan  yang  melibatkan  berbagai kelompok  kepentingan  dalam  mewujudkan  kepentingan  instansi  masing-masing demi  tercapainya  tujuan  bersama.  (cordery,2004;  harteman  et  al.,2002).  Dalam collaborative  governance  akan  menemui  banyak  kendala  jika  adan  banyak mengalami  hambatan  pada  kebijakan  hirarki  organisasi,masih  kurangnya keyakinan pemerintah,adanya ketidakepercayaan penduduk ,kurangnya informasi,terbatasnya  sumber  daya  manusia  dan  kurang  terlibatnya  stakeholder lain  seperti  kapasitas  pemerintahan  local.  Hal  ini  bisa  diartikan  bahwa collaborative  governance  sangat  berpengaruh  untuk  mencapai  tujuan  yang dikendaki  ,jika  collaborative  governance  berjalan  secara  benar  serta  maksimal maka  tujuan  dicapai  secara  efektif  antara  pemerintah  dan  kelompok  kepetingan yang relevan. 1
Collaborative governance bertujuan untuk memecahkan masalah atau konten tertentu  pada  pihak  terikat.  Pihak  ini  tidak  terbatas  pada  organisasi  pemerintah dan  non  pemerintah,karena  dalam  prinsip  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik melibatkan  masyarakat  sipil  dalam  perumusan  serta  pengambilan  keputusan. Dalam  perencanaan  tujuan,visi  misi,  norma  dan  juga  nilai  bersama  dalam  kerja sama,posisi  setiap  anggota  adalah  sebanding  yang  berarti  mempunyai  kekuasaan dalam pengambilan keputusan secara bebas meskipun dibatasi pada kesepakatan bersama Pemerintahan  yamg  disusun  collaborative  governance  yang  didalam  nya terdapat public dan instansi pemerintahan pada proses musyawaran pengembilan kesepakatan  bersama  yang  sifatnya  resmi,berorintasi  berdasarkan  kesepakatan dan  pembagian  kebijakan  atau  dalam  mengelolah  program  public  serta  asset public(chris ansel & Alison gash,2007). 2
. Potensi  besar  ekonomi  kreatif  menjadi  bagian  dari  sektor  yang  sangat berperan bagi Indonesia
untuk merealisasikan
Negara
yang independen,adil,makmur  serta  maju.  Di  Indonesia  sumber  daya  ekonomi  dikelola secara  berlimpah,  yakni  SDM  kreatif  dalam  kapasitas  yang  besar,SDA  yamg melimpah,  serta  warisan  budaya  yang  beraneka  ragam  dan  unik.  Ketiga  hal  itu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.
Di Indonesia,industri kreatif tidak hanya berkontribbusi pada perekonomian, non-  ekonomi,kebangsaan  aspek  progresif  kualifikasi  nasional.  Melalui  industri kreatif  mempromosikan  citra  dan  identitas  nasiaonal,mengembangkan  sumber daya  terbarukan,mendorong  pertumbuhan  inovasi  kreatif  dalam  negeri.  Industry kreatif memiliki  dampak sosial  yang positif  bagi masyarakat,termasuk penguatan kehidupan  pemerintaahan,  peningkatan  toleransi  serta  pemertaan  kesejahteraan masyarakat.
1 Ansell, C. & Gash, A. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory Advance, Issue DOI: 10.1093/jopart/ mum032. Source : OAI, 1-29.
2 Creswell ,John W. 2014. Desain Penelitian(kualitatif,kuantitafif dan campuran) perpustakaan mahasiswa
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                 Vol. 7 No.2 Desember 2022
Sesuai dengan Peraturan Presiden RI No 142 tahun 2008 tentang masterplan pengembangan ekonomi creative nasional 2008-2025 ekonomi kreatif merupakan perwujudan nilai tambah dari satu gagasan yang mengandung satu teori sinilane. Kearifan  Indonesia  yang  inivatif  betdasarkan  penegtahuan,keterampilan  dan warisan  budaya  dan  teknologi  adalah  kekayaan  intelektual.  Untuk  meningkatkan daya  saing  kontribusi  upaya  ekonomi  kreatif  terhadap  perekonomian  nasiaonal memerlikan langkah strategi pengembangan ekonomi kreatif jangka panjang,dapat menjadi  pedoman  bagiu  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  bekerja  sama. Mengebangkan  ekonomi  kfreatuif  nasional  secara  terpadu  dan  perlunya  kerja sama  harus  didukung  oleh  kreativitas  dan  inovasi  sumber  daya  manusia  dalam pengembangan  usaha  yang  inovatif  di  tuangkan  dalambentuk  rencana  induk pengembangan  ekonomi  kretif  nasional  yang  sejalan  dengan  perencanaan pembangunan nasional. 3
Referensi  pengembangan  industri  kreatif  di  Kota  Palembang  (berdasarkan RPJMB) Kota Palembang 2018-2023 mengacu pada misi keempat Palembang Gold Darussalam  2023. Dengan kata lain,terwujudnya perekonomian yang inovatif,kreatif  dan  berdaya  saing  tinggi.  Tujuan  dari  misi  keempat  ini  adalah untuk  memungkinkan  kita  mencapai  pertumbuhan  ekonomi  yang  meningkat  adil dan  berfokus  pada  komunitas  berdasarkan  inovasi  dan  desain  sangat  kompetitif dengan tujuan mengembangkan ekonomi local secara terarah.
Dalam mendukung kiprah ekonomi kreatif pertumbuhan ekonomi wilayah telah relative  terlihat  khususnya  mengenai  penyerapan  energy  kreatif,terkait sumbangan  devisa  yaitu  menggunakan  adanya  aneka  macam  barang  contohnya kain  songket,pempek  &  kerajinan  tangan.  Dapat  kita  lihat  menurut  syarat  waktu ini  poly  nya  warga  yang  bekerja  pada  aneka  macam  UKM  &IKM  antara  lain masakan  (pempek),kriya  (  songket  dan  ukiran  )  .  Peran  pelaku  ekonomi  kretaif pada  bidang  masakan  berperan  sangat  akbar  misalnya  masakan  pempek  yang sudah  mendunia.  Sub-sektor  memasak  memiliki  pasar  yang  sangat  besar  untuk mendongkrak  perekonomian  masyarakat.  Untuk  pengembangan  kerajinan  dan fashion kota Palembang diberdayakan untuk mendorong pengembangan ekonomi masyarakat, dan mempromosikan pariwisata melalui sangar seni tari dll. Tentang teknik  yang  digunakan  industry  kreatif  kota  Palembang  (berdasarkan  jawaban atas pertanyaan kunjungan kerja komite X DPR RI). 4
a. Bergabung  di  training  untuk  berbagi  ilmu  dan  berita  memperluas  akses para pelaku industry kreatif.
b. Bekerjasama dengan pemerintah khususnya dibidang industry kreatif,mempromosikan  dan  mewujudkan  produk  dan  potensi  Dinas Pariwisata  Kota  Palembang  ,  Pemerintah  Kota  Pelambang  dan  pemangku kepentingan industry kreatif.
c. HKI  memiliki  nkekuatan  regulasi  yang  kuat  untuk  menegaskan  pemilik karya  seni  untuk  hak-hak  tertentu  yang  mungkin  telah  mereka  terima secara  fisik  atau  ideal,sehingga  memungkinkan  komunitas  dan  peserta industry kreatif melindungi karya produk karya merak masing-masing
3 Irawan, Denny. 2016. Collaborative Governance. Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya, 121.
4 Dwiyant,agus.2010 Manajemen pelayanan publik : peduli,inklusif dan kollaboratif. Gajah Mada Universitas, Graha press Yogyakarta, 321.
Kabilah : Journal of Social Community                   Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                 Vol. 7 No.2 Desember 2022
d. Merancang strategi yag singkron dan berkelanjutan.
e. Strategi  pemasaran  yang  digunakan  yang  utama  adalah  pemasaran online,selain  riset  pasar  untuk  mengidentifikasi  produk  yang  dibutuhkan warga atau instansi, seperti contoh poster Ampera.
f. Strategi  manajemen  meminimimalisir  modal  juga  diterapkan  untuk memproduksi barang bekas cocok untuk dijual setelah perbaikan.
g. Meningkatkan  pengetahuan  industry  kecil  dan  menengah  melalui pendidikan dan pelatihan yang dapat menumbuhkan inovasi dan ide kreatif. Untuk  menentukan  ukuran  yang  digunkan  untuk  program,kualitas  adalah kinerja.  Tujuan  program  dan  kegiatan  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah ditetapkan,  dapat  dilihat  dari  jumlah  pelaku  ekonomi  kreatif  dan  total output pelaku ekonomi kreatif tersebut. Pencapaian kualitas membutuhkan komitmen  terhadaap  implementasi  program  kegiatan  sesaui  b  dengan dokumen  yang  dibuat.  Pemkot Palembang  telah  mengluarkan  SK  Walikota Palembang  144/KPTS/DISPERINDAGKOP2016  penciptaan  sentra  industry kecilo dan menengah
.Walikota memutuskan resolusi Small Business Center sebagai berikut:
a) Sentra  kecil  dan  menengah  songket  di  Kelurahan  30  Ilir  &  32  Ilir Kecamatan ilir II
b) Sentra  tekstil  kecil  dan  menengah  tenun  dikelurahan  Tuang  Keng Thanh dan desa 14 ulu
c) Sentra  industry  ukiran  kayu  sekala  kecil  dan  menengah  di  desa  19 Ilir  Palembang  kecamatan  bukit  kecil  dan  desa  suka  bangun ,kecamatan sukarami.
d) Sentra  industry  kecil  dan  menegah  barang  jadi  dari  bahan  rotan  di kelurahan3 ilir kecamatan ilir II Palembang.
e) Sentra  industry  kecil  maskan  khas  Pelmbang  di  desa  1  ulu,3/4  ulu dan 10 ulu kecamatan seberang ulu 1. 5
Pemyediaan produk pempek dan Sumatera Express sebagai pusat media informasi,karena  keterbatasan  kapasitas  sumber  daya,  pemerintah  perlu menetapkan  atau  menerapkan  kolaborasi  multi-stakeholder,  baik  dengan masyarakat  maupun  pemangku  kepentingan  lainnya.  Adapun  pemangku kepentingan yang berkontribusi dalam peningktan industry kreatif di Kota Palembang adalah Pemeritah (Litbang Bapedda, Kementerian Pariwisata,Koperasi,kementrian Usaha Kecil Menengah,Kementerian
Kebudayaan Kota Palembang) bertindak sebagai coordinator produksi dan staf  teknis,Lembaga  Pendidik  atau  Universitas  Kota  Palembang  sebagai kolaborasi  antara  peniliti  bisnis  dan  pemerintah  dalam  mengembangkan rencana dukungan untuk industry kreatif. 6
Adanya  kekayaan  kolabarasi  dalam  perumusan  rencana  dukungan untuk  industry  kreatif  peneliti,perusahaan,pemerintah  telah  menjadi kenyataan,  itu  adalah  kebutuhan  dasar  manusia.  Substansi  yang  perlu diatur :
5 Public Administration Research and Theory Advance, Issue DOI: 10.1093/jopart/ mum032. Source : OAI,1-29.
6 Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia Kota Palembang. 2019, 145.
Kabilah : Journal of Social Community                   Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                 Vol. 7 No.2 Desember 2022
a. Kuantitas dan kualitas sumber daya yang berperan sebagai pelaku industry kreatif ketika pengembangan diperlukan untuk lembaga pendidikan,lembaga pelatihan dll.
b. Penghargaan  atau  pengakuan  kreatif Indonesia  dan karya  kreatif yang  dihasilkan  merangsang  pertumbuhan  industry  kreatif terutama dalam bentuk dukungan finansial.
c. Mempercepat  pertumbuhan  teknologi  dan  non-finansial  lembaga keuangan.  Dukungan  terhadap  industry  kreatif  berdasarkan lemahnya  dukungan  lembaga  keuangan  oleh  karena  itu diperlukan model pendaaan alternative seperti daur ulang.
UU NO 24 Pasal 21 tahun 2019 tentang industry kreatif menyatakan:
1. Pemerintah  atau  pemerintah  daerah  mendorong  pengembangan  system pemasaran produk bebasis kekayaan intelektual untuk industrii kreatif
2. Peraturan tentang kelembagaan pengembangan system pemasaran produk industi kreatif berdasarkan kepemilikan fungsional berdasarkan ayat 1 dan diatur oleh pembatasan pemerintah.
Palembang terkait dengan infrastruktur ,system keuangan,medukung hak milik ekonomi  penciptaan.  Dapat  dipahami  bahwa  tat  kelola  kolabiratif  memainkan peran penting dalam mencapai tujuan bebrapa hal, jika tata kelola koperasi dapat terintegritas  dan  dioptimalkan  dengan  baik  pemerintah  dan  pemangku kepentingan  tujuan  akan  tercapai  secara  efektif.  Peneliti  yang  tertarik  pelajari lebih  lanjut  tetang  tata  kelola  kolaboratif  dalam  program  ekonomi  kreatif  kota Palembang 7
Dapat  diartikan  bahwa  Collaborative  Governance  memegang  perana  penting dalam  mencapai  tujuan.  Hal-hal  tertentu  ketika  tata  kelola  bersama  dapat  saling terkait  secara  tepat  dan  optimal  pemerintah  dan  pemangku  kepentingan  akan memastikan bahwa btujuan tercapai secara efektif. Peneliti yang tertarik meneliti lebih  lanjut  tentang  tata  kelola  kolaboratif  dalam  program  industry  kreatif perkotaan Palembang
Sifat  penelitian  ini  adalah  deskriftif  dengan  menggunakan  metode  penelitian kualitatif.  Jenis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah data  primer dan data  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  teknik observasi,wawancara dan dokumentasi.

## Metode Penelitian
Sifat  survey  ini  adalah  deskriptif  dengan  menggunakan  metode  penelitian kalitatif.  Data  primer  dan  data  sekunder  merupakan  jenis  data  yang  digunakan pada  penelitian  ini,  serta  untuk  teknik  pengumpulan  data  sendiri  dilakukan dengan cara observasi,wawancara dan dokumentasi. 8
7 Subarusono,Agustinus 2016. Kebijakan Publik dan tata kelola Kolaboratif ( tantangan Kontemporer. Penerbit Gava Media ; Yogyakarta, 121.
8 Sugishirono.2013 penegrtian penelitian kualitatif. Bandung : Alpabheta,surya brata sumandi 2015 Metodologi penelitian. Raja Grafindo Persada Jakarta, 211.
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                 Vol. 7 No.2 Desember 2022

## HASIL DAN PEMBAHASAN Strategi Kota Palembang Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif
Pengembangan  industry  kreatif  Palembang  memiliki  tiga  sector  utama. Sektir  industry  kreatif,yaitu  sector  penyumbang  seperti  memasak,fashion  dan kerajinan  tangan  dll.  Produk  Domestik  Bruto(  PDB)  terbesar  2013  melihat pertumbuhan ekonomi krteatif,laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,74% diatas 5,76%. 2015-2019 kontribusi industry kreatif terhadap PDB seharusnya 7- 7,5%. Persyaratan pertumbuhan PDB industry minimal 5-6%. 9
Menteri  perindustrian  Saleh  Husen  mengatakan  songket  dan  adonan masakan  adalah  produk  Pemkot  Palembang,ujarnya  saat  membuka  pameran Pemeran sriwijaya III digelar di kementrian perindusttrian Jakarta.
Kain  songket  Palembang  menyatu  dengan  bauk  deanga  lain  songket  dari daerah lainnya seperi Jambi dan Riau. Bidang rasa yang melambnagkan kehebatan orang  yang  mencitai  kain  songket  memakainya.  Apalagi  Palembang  juga  menjadi salah  satu  focus  pengembangan  dalam  hal  kuliner.  Selain  itu,  ada  banyak  spesies yang  berbeda,  sampai  ke  variasi  pempek  itu  sendiri,  yang  terdiri  dari  pempek lenjer,  kapal  selam  sampai  pempek  kulit.  Untuk  pemasaran  sendiri  teknologi informasi  serta  media  sosial  sebagai  saran  dimaksimalkan  menjadi  media pemasaran staf songket dan masakan.
Konsep  pembangunan  pasar  terapung  darusallam  dan  pasar  ekonomi kreatif  darusallam  juga  telah  di  setujui  oleh  Walikota  Harnojoyo  yang  bertujuan untuk  bisa  memperkuat  ekonomi  kerakyatan  itu  segera  ditindak  lanjuti.  Pemkot Palembang  juga  akan  melibatkan  BUMN  dan  BUMD  melalui  dana  CSR,dan  juga bantuan pemerinbtah pusat,dan APBD di setiap organisasi perangkat daeraah yang terkait  sebagai  sumber  untuk  pendanaan  pembanguanan  pasar  ekonomi  kreatif dan pasar apung darusallam. 10
Spesialis tim penilaian mandiri Kabupaten dan kota (PM3KI) Bekraf Yuliana Rini  mengatakan  akan  segera  membuat  websait  kotakreatif.id  yang  akan mengintegritasi  semuanya.  Kemungkinan  kreatif  di  seluruh  Indonesia.  Upaya  ini memungkinakan  untuk  menangkap  dan  menciptakan  ekosistem  ini  adalah subsector  ekonomi  dan  kreatif  khas  kota  Palembang  dan  membantu  pemerintah kota  untuk  mempromosikan  nya.  Hal  ini  juga  mempengaruhi  pariwisata  di  kota Palembang.  Jika  hasil  yang  diperoleh  dari  tes  pilih  subsector  yang  akan  diisi kotakreatif.id.  Bekraf  dapat  membantu  dengan  industry  seperti  pendampingan. Bekraf  mengevaluasi  subsector  Yang  diusulkan  oleh  pemerintah  kota  Palembang termasuk dalam kota kreatif karena bebrapa indicator. Bagaiman distribusi untuk konsumsi seperti apapun yang layak untuk produk kreatif. 11
Kerja sama antara kelompok
akademis,para pelaku bisnis,perkumpulan,pemerintah  serta  media  (ABCG-M)  amat  di  perlukan  untuk mengatasi permasalahan yang dapat memperlambat laju perkembangan ekonomi kreatif.  Selain  itu  juga  pihak  pemerintah  kota  Palembang  terus  mengupayakan untuk menambah serta mengembangkan ruang public baru sepertu memanfaatkan Pedestarian  Sudirman  serta  Kenten  Street  sebagai  wadah  untuk  komunitas  agar
9 Ekonomi Kreatif: Permasalahan, Tantangan dan Prospeknya. 2014, 113.
10 Ekonomi Kreatif: Permasalahan, Tantangan dan Prospeknya. 2014.
11 Ekonomi Kreatif: Permasalahan, Tantangan dan Prospeknya. 2014.
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                 Vol. 7 No.2 Desember 2022
dapat  berkomunikasi  serta  berinteraksi  agar  bisa  berkreasi  dan  juga  berinovasi dengan kreatifitas yang mereka miliki.
Dari  bermacam  sub-sektor  ekonomi  kreatif  yng  terus  di  kembangkan  oleh Pemkot  Palembang  diharapakan  bisa  meningkatkan  laju  pertumbuhan perekonomian  masyarakat  di  kota  Palembang.  Dengan  adanya  program  Ekonomi Kreatif  juga  diharapkan  bisa  meningkatkan  pembangunan  ekonomi  yang  ada  di Kota Palembang, sehingga bisa mencapai kesejahateraan pada masyarakat melalui Program  Ekonomi  Kreatif.  Sumber  Daya  Manusia  menjadi  saalh  satu  aspek  yang berperan  penting  pada  pembangunan  ekonomi  di  setiap  daerah,  SDM  yang  baik akan menghasilkan ekonomi yang baik dalam perekonomian. 12

## Definisi, Tujuan, Manfaat dan Pendekatan Prestasi Collaborative Governance
Sebelum  memepelajari  lebih  lanjut  mengenai  collaborative  governance, sebelumnya  perlu  mengetahui  tentang  governance.  Governance  asal  katanya diambil dari kata “gevern” yang memiliki arti mengambil peranan yang besar,yang terdiri  dari  keseluruhan  proses,aturan  serta  lembaga  yang  memiliki  kemugkinan pengeloaan juga pengendalian masalah kolektif di masyarakat. Dalam artian yang lebih  luas  governance  termasuk  keseluruhan  dari  semua  lembaga  serta  unsur masyarakat,  baik  itu  dari  pemerintah  ataupun  non-pemerintah  (Dwiyanto, 2015:251).
Adapun  beberapa  ahli  yang  mengemukana  mengenai  definisi  dari governance  ini  diantaranya  Chema  dalam  Kebam  (2008:38),  governance  di definisikan  sebagai  suatu  system,nilai  serta  kelembagaan  yang  mana  menangani masalah  ekonomi,sosial,politik  dikelolah  dari  interaksi  masyarakat,pemerintah dan  sector  swasta.  Karena  hal  tersebut  institusi  governance  ini  terdiri  dari  tiga domain  yakni  state  (Negara  maupun  pemerintah),privete  sector  (sector  swasta dan  kegiatan  usaha)  serta  yang  terakhir  adalah  society  (masyarakat)  yang  saling berhubungan serta menjalankan fungsi masing-masing (Sedarmayanti, 2003:5).
Menurut  Ansell  dan  Gash  (2007:546)  Collborativee  governance  berarti bersama. Pemerintah sebagai seperangkat aturan dimana salah satu otoritas public brrpartisipasi  langsung  kepada  pemangku  kepentingan  non  pemerintah  dalam proses pembuatan kebijakan formal, berorientasi konsesnsus dan delibaritif untuk implementasi mengelola  peraturan atau  program publik. Selain  itu, ada  pendapat lain  tentang  definisi  tata  kelola  kolabiratif  diusulkan  oleh  Agranoff  dan  McGuire. Dalam Chang (2009-76-77) pemerintah kolektif secara khusus menekankan kerja sama horizontal sukarela. Hubungan lateral antara peserta multi-sektor didorong oleh  tuntutan  klien,seringkali  mentransfer  keterampilan  dan  peran  dalam  badan public. Kolaborasi ini dieprlukan untuk membuat pemerintah lebih terstruktur dan efektif  dan  untuk  memenuhi  permintaan  yang  terus  meningkat  untuk  mengelola lintas batas organisasi dan dapertemen. 13
12 Dwiyant,agus.2010 Manajemen pelayanan publik : peduli,inklusif dan kollaboratif. Gajah Mada Universitas, Graha press Yogyakarta, 112.
13 https://www.kompasiana.com/syahrulefendid/ekonomi-kreatif-permasalahan-tantangan-dan- prospeknya. Diakses pada 26 Januari 2019 Pukul 20.39 WIB
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                 Vol. 7 No.2 Desember 2022

## Tujuan Melaksanakan Collaborative Governance
Ada  berbagai  alasan  untuk  kerjasama  lembaga  individu.  Korespondensi Junaidi  (2015:8)  mengatakan  bahwa  tata  kelola  kolaboratif  tidak  muncul  secara tiba-tiba.  Karena  ini atas inisiatif  berbagai pihak bekerja  sama  dan berkoordinasi untuk memecahkan masaalh dimasa depan propaganda. Menurut Ansell dan Gash (2007:54),administrasi  pemerintah  mengatasi  tingginya  biaya  akibat  lemahnya penegakan hukum dan politisasi regulasi. Berdasrkan keyakinan bahwa tat kelola kolaboratif  mubgkin  atau  mungkin  muncul.  Sana  seperti  itu,tetapi  berdasarkan aspek yang berbeda. Bisa melihat nya dari segi kebutuhan kelembagaan kerja sama antar  lembaga  karena  keterbatasan  kapasitas  masing-masing  lembaga.  Lembaga yang  menyelengarakan  programnya  sendiri,karena  keterbatasan  sumber  anggran lermbaga,  kerja  sama  anggran  ini  tidak  berakhir  disitu.  Tidak  hanya  dari  satu instansi,tatapi juga dari instansi yang lain terlibat dalam kerja sama tersebut. Kerja sama  segabai  salah  satu  aspek  perkembangan  ilmu  pemerintahan,khususnya munculnya konsep berbagai Negara,swasta,dan masyarakat daalm pengelolaaannya. 14
Kolaborasi  juga  disebut  sebagai  alternative  untuk  mengembangkan keterlibatan  kegagalan  kepentingan  kelompok  dan  kepengurusan  salah  satu organisasi.  Kompleksitas  yang  timbul  dalam  perkembangan  nya  mengarah  pada kondisi yang saling memperkuat menyebabakan meningkatnya permintaan untuk saling ketergantungan dan kerjasama antar lembaga. 15

## Penutup
Dalam upaya untuk penyamaan visi dan misi collaborative governance demi mencapai tujuan bersama. Kota Palembang berupaya sebagai kota kreatif yang di dukung  dengan  adanya  program  ekonomi  kreatif.  Collaborative  governace  yang mendukung program industry kreatif di kota Palembang. Mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat proses program kerja sam industry kreatif.
Pembangunan dan pengembangan kuliner,fashion dan pasar apung yang baik tentunya  diperlukan pendekatan kreatif serta  inovatif  dengan cara memunculkan karakter  budaya  yang  dapat  menarik  banyak  orang  mencobanya.  Salah  satu  dari bentuk  untuk  pendekatan  inovasi  ini  dilakukan  pemerintah  kota  Palembang melalui  Disperaktif  adalah  dengan  melakukan  perencanaan  kerja  sama  pada semua  stakeholder  serta  elemen  lapisan  masyarakat  guna  mendukung  komitmen dalam  pembangunan  ekonomi  kreatif  di  kota  Palembang.  Konsep  kerja  sama pemerintah  tersebut  sama  dengankonsep  yang  terdapat  di  collaborative governance.  Pendekatan  kolaborasi  akan  menghasilkan  inovasi-inovasi  kebijakan serta  pembangunan  yang  berkesinambungan  sebagai  prioritas  pembangunan ekonomi kreatif yang berkualitas.
Pembangunan  ekonomi  kreatif  pada  tingkatan  kota  dan  daerah  kota Palembang,  haruslah  menjadi  salah  satu  elemen  yang  penting  untuk  proses kolaborasi  pemerintah  dalam  perencanaan  pembangunan  yang  berkelanjutan dengan tetap mengedepankan faktyor serta elemen kolaborasi
14 https://www.kompasiana.com/syahrulefendid/ekonomi-kreatif-permasalahan-tantangan-dan- prospeknya. Diakses pada 26 Januari 2019 Pukul 20.39 WIB
15 Subarusono,Agustinus 2016. Kebijakan Publik dan tata kelola Kolaboratif ( tantangan Kontemporer. Penerbit Gava Media ; Yogyakarta, 112.
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                 Vol. 7 No.2 Desember 2022

## Daftar Pustaka
Creswell  ,John  W.  2014.  Desain  Penelitian(kualitatif,kuantitafif  dan  campuran) perpustakaan mahasiswa
Dwiyant,agus.2010 Manajemen pelayanan publik : peduli,inklusif dan kollaboratif. Gajah Mada Universitas, Graha press Yogyakarta
Sabardi,Abdul 2015 Manajemne kolaboratif dalam pelayanan publik : teori konsep dan publikasi Graha Ilmu ; Yogyakarta
Subarusono,Agustinus  2016.  Kebijakan  Publik  dan  tata  kelola  Kolaboratif  ( tantangan Kontemporer. Penerbit Gava Media ; Yogyakarta
Sugishirono.2013 penegrtian penelitian kualitatif. Bandung : Alpabheta,surya brata sumandi 2015 Metodologi penelitian. Raja Grafindo Persada Jakarta Ansell,  C.  &  Gash,  A.  2007.  Collaborative  Governance  in  Theory  and  Practice.
Journal of
Public Administration Research and Theory Advance, Issue DOI: 10.1093/jopart/ mum032. Source : OAI,
Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia Kota Palembang. 2019 Irawan,  Denny.  2016.  Collaborative  Governance.  Studi  Deskriptif  Proses Pemerintahan
Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya.