## JURNAL CREPIDO
Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/
Volume 03, Nomor 01, Juli 2021
13

## IMPLIKASI PENGGUNAAN KATA KONJUNGSI “DAN” SERTA “ATAU” DAN “MELAWAN HUKUM” DALAM PEMIDANAAN
Muhamad Ghifari Fardhana Bahar Fakultas Hukum, Universitas Jember
Jl. Kalimantan No.76, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121 Ghifari.fardhana@gmail.com

## Abstract
Language  has  a  very vital  role  in  law,  this  is  because  language  is  needed  in  the formation  of law.  Legal  language  has  characteristics  in  the  form  of  statements,  commands,  prohibits,  and allows.  In  reading  the  legal  language  it  is  necessary  to  interpret  it  as  best  as  possible.  This paper examines how to formulate offenses and interpret conjunctions and, or, as against the law in criminal offenses. Thus, this article aims to provide clarity on the function of the words and, or,  and  against  the  law  in  order  to  avoid  grammatical  misconceptions  in  forming  criminal legislation. Law scholars must pay attention to the words and and or because sometimes these words  have  different  meanings  and  functions.  The  word  against  the  law  also  needs  to  be considered because it can have implications for evidence in court.
Keywords: Legal Language; Conjunctions; Criminal Act

## Abstrak
Bahasa memiliki peran yang sangat vital dalam hukum, hal ini dikarenakan dalam pembentukan hukum  diperlukan  bahasa.  Bahasa  hukum  memiliki  karakteristik  berupa  pernyataan, memerintah, melarang, dan membolehkan. Dalam  membaca bahasa hukum (undang-undang) perlu  memaknainya  sebaik  mungkin.  Tulisan  ini  menilik  tentang  cara  merumuskan  delik  dan memaknai kata konjungsi dan, atau, serta melawan hukum dalam delik pidana. Maka, artikel ini bertujuan  untuk  memberi  kejelasan  fungsi  kata  dan,  atau,  serta  melawan  hukum  agar  tidak terjadi  miskonsepsi  gramatikal  dalam  membentuk  perundang-undangan  pidana  kedepannya. Konjungsi  kata  dan  serta  atau  menimbulkan polemik  tersendiri ketika  memaknai delik  pidana. Para  sarjana  hukum  harus  memperhatikan  kata  dan  serta  atau  karena  terkadang  kata-kata tersebut  memiliki makna dan fungsi yang berbeda. Selain itu, kata melawan hukum  pun  perlu diperhatikan karena dapat berimplikasi terhadap pembuktian di persidangan.
Kata Kunci: Bahasa Hukum; Konjungsi; Delik Pidana

## A. Pendahuluan
Dewasa  ini  hukum  berkembang  dengan  pesat.  Meski  demikian,  tujuan  hukum  tetaplah sama, yaitu tercapainya keadilan. Setiap negara pasti memiliki hukum yang berlaku, dalam hal ini  dinamakan  hukum  positif.  Dalam  bernegara,  rakyat  mencari  hukum  sebagai  bentuk
manifestasi dari keadilan. Rakyat menuntut  hukum agar hidup masyarakat diatur secara adil. 1 Oleh  karena  itu,  hukum  pun  memiliki  karakteristik  regulatif  terhadap  perilaku  masyarakat. Pengaturan  hukum  melalui  undang-undang  diperlukannya  bahasa  untuk  memberikan  makna- makna  terhadap  hukum.  Pengaturan atau regulasi  hukum terhadap perilaku masyarakat tidak dapat dibangun, diterapkan, serta dicapai tanpa bahasa hukum yang logis dan argumentatif. 2 Dalam pembentukan hukum sangat diperlukan bahasa, hal ini menyebabkan hukum tidak dapat  dipisahkan  dari  bahasa.    Hal  ini  dapat  terlihat  dengan  jelas  hubungan  undang-undang terhadap  bahasa  bahwa  undang-undang  adalah  bahasa;  hal  ini  dikarenakan  undang-undang disandikan  dalam  sandi.  Selain  menjadi  alat  komunikasi,  dalam  hukum  bahasa  digunakan sebagai alat untuk menyatakan kehendaknya kepada orang yang menjadi sasaran berlakunya hukum. 3 Yang  dimaksud  kehendak  hukum  adalah  berupa  pernyataan, memerintah,  melarang, membolehkan, atau menderogasi. 4
Menurut Hilman Hadikusuma, bahasa adalah kata-kata yang digunakan sebagai alat bagi manusia  untuk  menyatakan  atau  melukiskan  sesuatu  kehendak,  perasaan,  pikiran, pengalaman, terutama dalam hubungannya dengan manusia. 5 Secara general, bahasa adalah sebuat  alat  yang  digunakan  manusia  untuk  menyatakan  kehendaknya  kepada  manusia  lain, sehingga  dalam  hal  ini  antara manusia  lainnya  dapat  berkomunikasi.  Berbeda  halnya  dengan definisi  bahasa  hukum,  bahasa  hukum  merupakan  bahasa  yang  mengandung  makna-makna dan  simbol-simbol  hukum  (dalam  lalu  lintas),  bahasa  ilmiah (wetenschappelijketaal), maupun bahasa  pergaulan (omgangastaal). 6 Maka,  sudah  sepatutnya  bahasa  hukum  menjadi  bagian integral dari kehidupan masyarakat, hal ini disebabkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat selalu bersentuhan dengan hukum maka dengan memahami bahasa hukum akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. 7
Dalam memberikan makna  terhadap istilah-istilah hukum,  seringkali para sarjana hukum berbeda pendapat. Seperti halnya istilah stratbaar feit , beberapa pendapat definisi stratbaar feit adalah  perbuatan  pidana,  namun  di  sisi  lain  Utrecht  berpendapat  bahwa straatbaar  feit merupakan peristiwa pidana. 8 Polemik ini berlanjut hingga perumusan delik. Dalam perumusan delik  terdapat  dua  aliran,  yaitu  aliran  monistis  dan  aliran  dualistis.  Aliran  monistis merupakan aliran yang tidak memisahkan antara perbuatan dengan pertanggung jawabannya, sedangkan
1 Theo Huijbers, 1982, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah , Yogyakarta, PT Kanisius, hlm. 273.
2 Nurul  Qamar  dan  Hardianto  Djanggih,  “Peranan  Bahasa  Hukum  Dalam  Perumusan  Norma Perundang-Undangan,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 11, No. 3, Tahun 2017, hlm. 378.
3 A’an Efendi dan Dyah Octorina Susanti, 2020, Logika Argumentasi Hukum , Jakarta, Kencana,hlm. 31.
4 Ibid.
5 Nurul Qamar et al., 2017, Bahasa Hukum (Legal Language), Jakarta, Mitra Wacana Media, hlm. 7.
6 Ibid. , hlm. 13.
7 Ibid., hlm. 11–12.
8 Andi Hamzah, 2017, Hukum Pidana Indonesia , Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 87.
aliran  dualistis  merupakan  aliran  yang  memisahkan  antara  perbuatan  dengan  pertanggung jawabannya. 9
Selain perdebatan mengenai istilah straatbar feit , adapun polemik yang kerapkali terjadi, yaitu  pengaruh  kata dan dalam  delik  pidana.  Salah  satu  delik  pidana  yang  menjadi  polemik adalah Pasal 406 ayat (1) KUHP: 10
“Barang  siapa  dengan  sengaja  dan  melawan  hukum  menghancurkan,  merusakkan, membikin  tak  dapat  dipakai  atau  menghilangkan  barang  sesuatu  yang  seluruhnya  atau sebagian  milik  orang  lain  dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua  tahun  delapan  bulan  atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
Kata  penghubung dan dalam  pasal  tersebut  menimbulkan  polemik  dikalangan  sarjana hukum,  terdapat  sarjana  yang  mengatakan  bahwa  ada  atau  tidaknya  kata dan tidak mengandung arti apapun. Sehingga perlu diberikannya penafsiran gramatikal terhadap bahasa dalam delik-delik pidana.
Oleh  karena  itu  berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  permasalahan  yang  diambil  penulis adalah cara perumusan delik dalam delik pidana dan makna kata “dan”, “atau”, dan “melawan hukum” dalam delik pidana.

## B. Pembahasan

## 1. Perumusan Delik Pidana
Pengertian  tindak  pidana  adalah  terjemahan  dari  bahasa  Belanda,  yaitu stratbaar  feit . Namun, seringkali dalam hukum pidana digunakan kata “ delictum” yang berasal bahasa Latin. Stratbaar feit jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki berbagai macam arti yang di  antaranya  adalah  tindak  pidana,  delik,  perbuatan  pidana,  dan  peristiwa  pidana. 11 Dalam memberikan definisi perbuatan pidana ( stratbaar feit) para sarjana hukum terbagi menjadi dua aliran, yaitu aliran monistis dan aliran dualistis.
Aliran  monistis  merupakan  aliran  yang  tidak  memisahkan  antara  perbuatan  dengan pertanggungjawabannya. 12 Para  ahli  sarjana  yang  menganut  aliran  monistis  antara  lain  JE Jonkers,  Wirjono  Prodjodikoro,  H.J  van  Schravendijk,  dan  Simons. 13 Salah  satu  penganut monistis,  Simons,  berpendapat  bahwa  perbuatan  pidana  ( stratbaar  feit) adalah  kelakuan ( handeling )  yang  diancam  dengan  pidana,  yang  bersifat  melawan  hukum,  yang  berhubungan
9 Ibid ., hlm 89.
10 Ibid ., hlm 120–21.
11 Zuleha, 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana , Yogyakarta, Deepublish, hlm 37.
12 Andi Hamzah, Op.cit, hlm. 89.
13 Adami  Chazawi,  2008, Stelsel  Pidana,  Tindak  Pidana,  Teori-Teori  Pemidanaan  &  Batas  Berlakunya Hukum Pidana , Bagian 1, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 75.
dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. 14 Dengan hal  ini,  penganut monistis  tidak memisahkan  secara konkret  antara  perbuatan  pidana  dengan syarat pemidanaan.
Selain  itu,  aliran dualistis merupakan aliran yang memisahkan  antara perbuatan dengan pertanggungjawabannya. 15 Para  sarjana  hukum  yang  menganut  aliran  antara  lain  Moeljanto, Andi  Hamzah,  dan  A.Z  Abidin.    Menurut  Moeljanto,  perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi  barangsiapa  yang  melanggar  larangan  tersebut. 16 Dalam  definisi  perbuatan  pidana Moeljanto  tidak  termuat unsur kesalahan,  hal ini disebabkan kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban  pidana,  maka  tidak  seharusnya  menjadi  bagian  dari  definisi  perbuatan pidana. 17 Esensi  pertanggungjawaban  dalam  tindak  pidana sangat  vital, maka  dari  itu  penulis pun  sependapat  dengan  aliran  dualistis  yang  memisahkan  perbuatan  pidana  dengan pertanggungjawaban,  karena  agar  termuatnya  keadilan  dalam  penjatuhan  tindak  pidana. Alasan  pemisahan  perbuatan  pidana  dengan  pertanggungjawaban  antara  lain  adalah bagaimana  jika  terdapat  orang  gila  melakukan  suatu  perbuatan?,  maka  dari  itu  kemampuan bertanggungjawab  perlu  dilihat  sebagai  syarat  pemidanaan  subjektif.  Kemampuan  tanggung jawab dalam tindak pidana tercantum sebagaimana pada Pasal 44 KUHP.
Dinamika dalam merumuskan delik pun beragam. Dalam merumuskan delik terdapat tiga unsur,  yaitu Pertama, Subjek  ( normadressaat )  atau  pelaku  delik,  subjek  delik  pada  umumnya disebut  “barangsiapa”  atau  “setiap  orang”.  Selain  itu  terkadang  subjek  delik  langsung memberikan spesifikasi subjeknya, seperti halnya “Seorang pejabat...” pada Pasal 415 KUHP.
Kedua , bagian inti delik ( delictsbestanddeel ), merupakan isi dari delik yang bersangkutan.
Misal dalam delik pencurian Pasal 362 KUHP bagian intinya adalah mengambil barang sesuatu; seluruhnya  atau  sebagian  punya  orang  lain;  maksud  untuk  memilikinya  dengan;  melawan hukum.  Unsur-unsur  bagian  inti  delik  tersebut  harus  sesuai  dengan  perbuatan  pelaku.  Oleh karena itu, dalam pengadilan unsur-unsur tersebut harus dapat dibuktikan.
Ketiga , bagian yang paling umum dengan hanya mencantumkan unsur-unsur bagian inti saja  tanpa  kualifikasi. 18 Misalnya  Pasal  242  diberi  kualifikasi  sumpah  palsu,  Pasal  341 pembunuhan anak, Pasal 160 penghasutan, dan Pasal 296 dengan nama muncikari.

## 2. Makna Kata “Dan”, “Atau”, dan “Melawan Hukum”
14 Andi Hamzah, Loc.cit. 15 Ibid .
16 Suyanto,2018, Pengantar Hukum Pidana , Yogyakarta, Deepublish, hlm. 68.
17 Eddy O.S Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana , Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 122.
18 Andi Hamzah, Op.cit , hlm. 92–94.
Bahasa  merupakan  alat  komunikasi  bagi  manusia,  oleh  karena  itu  bahasa  memiliki peranan  yang  penting  bagi  manusia.  Bahasa  membantu  manusia  untuk  mengabstrasikan pikirannya  dalam  bentuk  kata-kata  sehingga  manusia  lain  mengerti  pikiran  manusia  lainnya. Selain bahasa, dalam berkomunikasi manusia menggunakan gestur, seni, dan pakaian sebagai sarana untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya. 19
Bahasa  pun  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  pembentukan  pembentukan hukum  karena  hukum  butuh  bahasa.  Namun,  bahasa  yang  digunakan  dalam  aturan  hukum merupakan bahasa ilmiah atau bahasa keilmuan. Karakteristik bahasa hukum antara lain tidak beremosi,  luges  dan  eksak,  cenderung  membekukan  makna  kata-katanya,  makna  dan fungsinya  lebih  stabil. 20 Adapun  sifat  dari  bahasa  hukum,  yaitu  imperatif,  melarang,  berupa pernyataan, dan membolehkan. 21
Kata Dan , Atau ,  dan  Melawan  Hukum  dalam  delik  pidana  mempunyai  makna-makna tersendiri.  Oleh  karena  itu,  perlu  mengetahui  makna-makna  kata-kata  tersebut  dengan menggunakan penafsiran gramatikal.

## a.  Dan
Kata dan merupakan  konjungsi  satuan  bahasa  yang  mencakup  kata,  frasa,  klausa, dan  kalimat  yang  setara  atau  termasuk  tipe  sejenis  serta  memiliki  fungsi  yang  sama. 22 Jenis  konjungsi  kata  dan  adalah  bagian  dari  konjungsi  koordinatif  penambahan;  yang artinya  dalam  kalimat,  kata,  maupun  klausa  terdapat  penambahan  atau  pelengkap  dari kalimat, kata, dan klausa lain. Oleh karena itu, fungsi dari kata dan untuk menggabungkan kata,  frasa,  klausa,  dan  kalimat  yang  keseimbangannya  berdasarkan  wacananya. Sehingga  ketentuan  dasar  penggunaan kata dan merupakan  hal  wajib  digunakan ketika tujuannya untuk merujuk satu hal, seperti “suami dan ayah”, “Zulfikar mengerjakan tugas biologi dan fisika” dengan demikian penggunaan kata dan dalam contoh pertama berarti suami  sekaligus  seorang  ayah;  sama  halnya  dengan  contoh  kedua  kata dan dalam kalimat tersebut berfungsi sebagai penambahan aktivitas dari Zulfikar, yaitu mengerjakan tugas biologi ditambah tugas fisika. 23
Penggunaan kata dan kerapkali ditemukan dalam delik pidana, sebagaimana contoh pada delik makar Pasal 107 ayat (2) KUHP “ Para pemimpin dan para pengatur makar...”
19 A’an  Efendi  dan  Dyah  Octorina  Susanti,  “Makna  Dan  Problematik  Penggunaan  Term  ‘Dan’,  ‘Atau’, ‘Dan/Atau’,'Kecuali',  Dan  ‘Selain’ Dalam Undang-Undang,” Jurnal Legislasi  Indonesia ,  Vol.14,  No.  4, Desember 2020, hlm. 394.
20 Qamar et al., Op.cit , hlm. 8.
21 A'an Efendi dan Dyah Octorina Susanti, Logika… , Op.cit , hlm. 31.
22 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dan diakses pada tanggal 18 April 2021 jam 13.40 WIB
23 A'an Efendi dan Dyah Octorina Susanti, “Makna dan Problematik...", Op.cit , hlm. 397.
kata dan pada pasal  tersebut  berfungsi  sebagai  konjungsi.  Dalam  pasal tersebut berarti para pemimpin makar sekaligus pengatur makar yang artinya sebagai satu entitas.
Selain itu, penggunaan kata dan terkadang memiliki makna sebagai atau. Dalam hal ini,  penggunaan  kata dan diartikan  sebagai  terpisah  ataupun  terdapat  pilihan. 24 Contoh penggunaan ini dapat dilihat pada Pasal 61 KUHAP:
“ Tersangka  atau  terdakwa  berhak  secara  langsung  atau  dengan  perantaraan penasihat  hukumnya  menghubungi  dan  menerima  kunjungan  sanak  keluarganya  dalam hal  yang  tidak  ada  hubungannya  dengan  perkara  tersangka  atau  terdakwa  untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan ”.
Penggunaan kata dan dalam pasal tersebut artinya tersangka atau terdakwa memiliki pilihan untuk dapat menerima kunjungan keluarga ataupun hanya sekedar menghubungi keluarga.
Perdebatan  penggunaan  kata  dan  dalam  delik  pidana  pun  pernah  terjadi  terhadap Pasal 406 KUHP yang berbunyi :
“Barang  siapa  dengan  sengaja  dan  melawan  hukum  menghancurkan,  merusakkan, membikin  tak  dapat  dipakai  atau  menghilangkan  barang  sesuatu  yang  seluruhnya  atau sebagian  milik  orang  lain  dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua  tahun  delapan  bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
Dalam  pasal  tersebut, penulis  senada  dengan  pendapat  para  sarjana  hukum  yang mengatakan  bahwa  kata  dan  dalam  pasal  tersebut  tidak  mempunyai  arti,  sehingga dengan  sengaja  dan  melawan  hukum  merupakan  satu  entitas. 25 Jadi,  dengan  sengaja berarti  sekaligus  melawan  hukum;  hal  ini  dikarenakan  peran  kata  dan  dalam  pasal tersebut sebagai konjungsi koordinatif penambahan.

## b.  Atau
Kata atau adalah  konjungsi  untuk  menunjukkan  pilihan  di  antara  beberapa  pilihan. 26 Sama  halnya  dengan  kata dan,  atau juga  merupakan  konjungsi  koordinatif.  Namun perbedaannya atau sebagai konjungsi koordinatif hubungan penanda pilihan. 27 Dalam hal ini,  kata atau menggambarkan  sebagai  anggota  dari  himpunan  yang  dianggap  sebagai
24 Ibid.
25 Pendapat  pertama  mengatakan  kata dan artinya  sejajar  satu  sama  lain,  terlepas  dan  saling  tidak mempengaruhi.  Pendapat  kedua  mengatakan  tiadanya  kata  dan  berarti  apa-apa.  Sedangkan pendapat ketiga mengatakan kata dan tidak mempunyai arti. Lihat Andi Hamzah, Op.cit , hlm. 121.
26 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Atau diakses pada 21 April 2021 pukul 15.31
27 Ahmad  Badrudin ,  “ Konjungsi  Dalam  Teks  Pembelajaran  Pada  Buku  Siswa  Bahasa  Indonesia  Smp/ MTS Kelas VII Edisi Revisi 2017”, Tesis, Program Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Semarang , 2018, hlm. 47.
alternatif  atau  pilihan. 28 Contoh  penggunaan  kata atau ,  seperti  “Kamu  mau  makan  atau minum?”    dalam  kalimat  tersebut  menunjukkan  terdapat  dua  opsi  pilihan  atau  alternatif yang antara lain makan dan minum.
Penggunaan kata atau dalam delik dapat dilihat salah satunya pada Pasal 282 KUHP yang  berbunyi  “ Barang  siapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa seorang  wanita  bersetubuh  dengan  dia  di  luar  perkawinan,  diancam  karena  melakukan perkosaan  dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua  belas  tahun” Dalam  pasal  tersebut terdapat kekerasan memaksa  seorang  wanita dapat  dipidana, begitu  pun  kalau  seorang hanya  mengancam  akan  melakukan  kekerasan  kepada  wanita  untuk  bersetubuh  akan dipidana. Jadi, dalam pasal tersebut memuat dua pilihan, yaitu kekerasan dan ancaman kekerasan.
Selain itu, dalam kata atau pun terdapat pada penjatuhan pidana. Salah satunya pada Pasal 118 KUHP yang berbunyi:
“ Diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua  tahun  atau  denda  sembilan  ribu rupiah,  barang siapa tanpa  wenang,  sengaja  membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan,  menyembunyikan  atau  mengangkut  gambar-potret,  gambar-lukis  atau gambar-tangan,  pengukuran  atau  penulisan,  maupun  keterangan-keterangan  atau petunjuk-petunjuk lain mengenai sesuatu hal yang bersangkutan dengan kepentingan tentara .”
Pada pasal tersebut menyebutkan secara jelas terdapat dua pilihan dalam penjatuhan pidana seseorang yang antara lain pidana penjara dan pidana denda.

## c.  Melawan Hukum
Kata  melawan  hukum  kerapkali  kita  temukan  dalam  undang-undang.  Namun,  dalam memberikan definisi mengenai sifat melawan hukum terdapat berbagai macam pendapat dari para sarjana hukum. Menurut Simons, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum;  sifat  dari  definisi  melawan  hukum  Simons  adalah  objektif. 29 Maksud  dari  hukum dalam  definisi  Simons  adalah  hukum  pedata,  hukum  pidana,  dan  sebagainya.  Selain  itu ada  pula  Noyon  dan  Van  Hamel  yang  berpendapat  mengenai  istilah  melawan  hukum. Noyon  berpendapat,  melawan  hukum  merusak  hak  orang  lain  (subjektif). 30 Sedangkan Van  Hamel  berpendapat  sifat  melawan  hukum  dengan  tanpa  wewenang,  pendapat  ini digunakan oleh H.R dengan arrest tanggal 18-12-1911. 31
28 A'an Efendi dan Dyah Octorina Susanti, “Makna…." Op.cit, hlm.398. 29 Eddy O.S Hiariej, Op.cit, hlm. 233. 30 Ibid.
31 Zuleha, Op.ci t, hlm. 47.
Dalam  memberikan  arti  istilah  melawan  hukum  para  sarjana  hukum  saling pertentangan satu sama lain. Istilah melawan hukum yang diartikan oleh Simons memiliki arti  yang  sangat  sempit  hanya  terbatas  pada  hukum  tertulis  (undang-undang).  Namun pada realitanya, seringkali kita temukan hukum-hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, istilah melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang  oleh  undang-undang  dan  perlu  diperhatikan  hukum  atau  aturan-aturan  tidak tertulis. 32
Dalam  KUHP,  terdapat  delik  yang  memuat  unsur  melawan  hukum  dan  tidak  ada melawan hukum, seperti Pasal 362 KUHP yang memuat melawan hukum sebagai bagian inti  delik  ( delictsbestanddeel ),  sedangkan  Pasal  338  tidak  memuat  melawan  hukum  di dalamnya. Pada delik pembunuhan Pasal 338, Andi Hamzah berpendapat unsur melawan hukum pada pasal tersebut menjadi unsur diam-diam. 33 Sehingga tidak perlu dicantumkan lagi  di  surat  dakwaan,  namun  sebaliknya  untuk  delik  pencurian  sifat  melawan  hukum harus  tercantum  dalam  surat  dakwaan.  Hal  ini  dikarenakan  sifat  melawan  hukum  yang menjadi  bagian  inti  delik  harus  dibuktikan  di  pengadilan,  maka  melawan  hukum  harus merupakan  perbuatan  nyata  yang  dilakukan  oleh  terdakwa.  Konsekuensi  dari  tidak terbuktinya dari sifat melawan hukum adalah putusannya bebas.

## C. Simpulan
Dalam perumusan delik terdapat tiga unsur dalam menyusunnya antara lain subjek delik, bagian  inti  delik,  dan  bagian  yang  paling  umum  dengan  hanya  mencantumkan  unsur-unsur bagian  inti  saja  tanpa  kualifikasi.  Seluruh  unsur  bagian  inti  delik  harus  dibuktikan  saat persidangan,  oleh  karena  itu  delik  yang  tidak  terdapat  sifat  melawan  hukum  tidak  perlu dimasukkan dalam dakwaan. Selain itu, ketika merumuskan delik perlu diperhatikan perbuatan pidana  ( stratbaar  feit) dan  kemampuan  bertanggungjawaban  pidana  sebagai  syarat pemidanaan  subjektif.  Hal  ini  disebabkan  pertanggungjawaban  pidana  memiliki  peran  yang sangat vital sebagaimana tertera pada KUHP.
Selain  merumuskan  delik,  para  sarjana  hukum  perlu  memaknai  kata-kata  dalam  delik pidana.  Hal  ini  disebabkan  apabila  delik  terdapat  kata dan , atau terkadang  dapat  bermakna beda. Seperti halnya kata konjungsi kata dan yang dapat juga berfungsi sebagai kata atau dan dapat  juga  sebagai  satu  entitas  kalimat,  sedangkan  kata atau merupakan  sebagai  konjungsi yang  menunjukkan  alternatif  pilihan.  Selain  dari  konjungsi,  perlu  pula  memaknai  suatu  unsur
32 Eddy O.S Hiariej, Op.cit , hlm. 236. 33 Andi Hamzah, Op.cit , hlm. 93.
melawan hukum dalam delik. Dengan hal ini, melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan perlu diperhatikan hukum atau aturan-aturan tidak tertulis.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Chazawi,  Adami,  2008, Stelsel  Pidana,  Tindak  Pidana,  Teori-Teori  Pemidanaan  &  Batas Berlakunya Hukum Pidana , Bagian 1, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
Efendi, A'an dan Dyah Octorina Susanti, 2020, Logika Argumentasi Hukum , Jakarta, Kencana.
Hamzah, Andi, 2017, Hukum Pidana Indonesia . Jakarta, Sinar Grafika
Hiariej, Eddy O.S. 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana , Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
Huijbers, Theo, 1982, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah , Yogyakarta, PT Kanisius.
Qamar, Nurul, Muhammad Syarif Nuh, Dachran S. Busthami, Aan Aswari, Herdianto Djanggih, dan  Farah  Syah  Reza. Bahasa  Hukum  (Legal  Language) ,  2017,  Jakarta,  Mitra  Wacana Media
Suyanto. 2018, Pengantar Hukum Pidana , Yogyakarta, Deepublish.
Zuleha. 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana , Yogyakarta, Deepublish.

## Jurnal:
Efendi,  A’an  dan  Dyah  Octorina  Susanti  “Makna  Dan  Problematik  Penggunaan  Term  ‘Dan’, ‘Atau’,  ‘Dan/Atau’,'Kecuali',  Dan  ‘Selain’  Dalam  Undang-Undang.” Jurnal  Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 4, Desember 2020.
Qamar,  Nurul  dan  Hardianto  Djanggih.  “Peranan  Bahasa  Hukum  Dalam  Perumusan  Norma Perundang-Undangan.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , Vol. 11, No. 3, Tahun 2017

## Tesis:
Badrudin, Ahmad. “Konjungsi Dalam Teks Pembelajaran Pada  Buku Siswa Bahasa Indonesia SMP/ MTS  Kelas VII Edisi Revisi 2017.” Tesis, Program Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Semarang , 2018.
Internet: https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dan diakses pada tanggal 18 April 2021 jam 13.40 WIB https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Atau diakses pada tanggal  21 April 2021 pukul 15.31
Peraturan Perundang-Undangan:
UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana