## Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan
Volume 10, Nomor 2, November 2021, Hal 106-114 http://ejournal.unp.ac.id/index.php/ekosains P-ISSN: 2302-8408; e-ISSN: 2655-6480

## Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia
Erliza Millenia Putri a* , Dewi Zaini Putri a
a Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang * Korespondensi: dewisulfiana@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine and analyze the effect of the minimum wage, open unemployment  rate,  education  and  government  spending  on  poverty  in Indonesia.  This  research  is  a  kind  of  descriptive  and  inductive  research.  The data  used  is  secondary  panel  data  from  2010-2019  obtained  from  related institutions  and  then  analyzed  using  a  panel  data  regression  model  by performing a classical assumption test. The results of this study indicate that: (1) the minimum wage has a positive and insignificant effect on poverty, (2) the open unemployment rate has a positive and insignificant effect on poverty, (3) education has a negative and significant effect on poverty, and (4) government spending has a negative effect and not significant on poverty in Indonesia.
Keywords: Minimum Wage, Open Unemploment Rate, Education, and Poverty.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh  upah minimum,  tingkat  pengangguran  terbuka,  pendidikan  dan  pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini sejenis penelitian deskriptif  dan  induktif.  Data  yang  digunakan  merupakan  data  sekunder  panel dari  tahun  2010-2019  yang  diperoleh  dari  lembaga  terkait  dan  kemudian dianalisis menggunakan model regresi data panel dengan melakukan uji asumsi klasik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) upah minimum berpengaruh positif  dan  tidak  signifikan  terhadap  kemiskinan,  (2)  tingkat  pengangguran terbuka  berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan  terhadap  kemiskinan,  (3) pendidikan  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  kemiskinan,  dan  (4) pengeluaran  pemerintah  memberikan  pengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia . Kata  Kunci  : Upah  Minimum,  Tingkat  Pengangguran  Terbuka,  Pendidikan,  dan Kemiskinan
Kode Klasifikasi JEL: O15; P25; R23

## PENDAHULUAN
Pembangunan adalah hasil upaya berkelanjutan masyarakat di bidang ekonomi, sumber daya manusia, sumber daya alam, pendidikan dan industri yang mengarah pada peningkatan taraf hidup  masyarakat  dan  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat.  Upaya  peningkatan kesejahteraan  biasanya  dilakukan  melalui  proses  pembangunan  yang  berkelanjutan.  Salah satu  tujuan  pembangunan  adalah  pengentasan  kemiskinan.  Kemiskinan  telah  menjadi perhatian  pemerintah  setiap  negara  terutama  di  negara  berkembang  khususnya  Indonesia. Kemiskinan yang terjadi di suatu negara dipandang sebagai masalah serius karena kemiskinan yang ada saat ini belum sepenuhnya teratasi (Ningrum, 2017).
Di  sisi  lain,  pemerintah  Indonesia  sendiri  telah  mengubah  kebijakan  pengentasan kemiskinan dari pendekatan makro top down menjadi pendekatan partisipatif komunitas atau rumah  tangga.  Dalam  10  tahun  terakhir,  pemerintah  telah  berinovasi  dan  melaksanakan beberapa  kebijakan  untuk  mengentaskan  kemiskinan  kronis  seperti  subsidi  pendidikan, beasiswa, transfer tunai bersyarat, program pemberdayaan masyarakat, kredit untuk usaha

## Info Artikel
Diterima: 5 September 2021
Disetujui: 3 Oktober 2021
Terbit daring: 4 November 2021

## DOI: -
Sitasi: Putri, E.M. & Putri, D.Z. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan dan Pengeluaran pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia. Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan, 10(2), 106-114.
kecil  menengah  dan  proyek  pembangunan  infrastruktur.  Selain  itu,  pemerintah  juga menyediakan  jaring  pengaman  sosial  untuk  melindungi  masyarakat  miskin  dari  beberapa guncangan  eksternal  melalui  penyaluran  beras  bersubsidi,  bantuan  tunai  dan  asuransi kesehatan  yang  ditargetkan  untuk  masyarakat  miskin.  Namun,  sebagian  besar  penelitian kemiskinan  di  Indonesia  berfokus  pada  kemiskinan  statis,  yang  menganalisis  proporsi penduduk di bawah ambang pendapatan tertentu pada waktu tertentu (Dartanto & Nurkholis, 2013).
Meskipun  kemiskinan  di  Indonesia  mengalami  penurunan  tetapi  apabila  dibandingkan dengan  negara  lain  justru  penurunan  kemiskinan  di  Indonesia  lebih  lambat  atau penurunannya  lebih  kecil  dari  tahun  ke  tahun  sehingga  perlu  dilakukan  penelitian  ini bagaimana faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhinya sehingga bisa dijadikan oleh pemerintah  sebagai  bahan  rujukan  yang  mempengaruhinya.  Walaupun  demikian,  jika dibandingkan  dengan  negara-negara  yang  lain/negara  tetangga  seperti  negara  Laos, kemiskinan  di  Laos  memiliki  tingkat  kemiskinan  ekstrim  tertinggi  dan  penurunan kemiskinannya cepat daripada Indonesia. Walaupun trend Indonesia mengalami penurunan, namun  jumlah  terbesar  orang  yang  hidup  dalam  kemiskinan  ekstrim  berada  di  Indonesia. Meskipun jumlah penduduk miskin di Indonesia turun, tetapi kenyataannya Indonesia lebih miskin  dibandingkan  dengan  negara-negara  yang  lain.  Sehingga  faktor-faktor  yang mempengaruhi penurunan kemiskinan di Indonesia berasal dari kenaikan rata-rata upah riil harian,  indeks  nilai  tukar  petani  yang  selalu  di  atas  100,  penurunan  tingkat  pengangguran terbuka, inflasi umum yang rendah, dan penurunan harga eceran beberapa komoditas juga menjadi salah satu faktor pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Oleh  karena  itu,  jumlah  penduduk  miskin  perlu  dikurangi,  terutama  dengan  tujuan menaikkan  upah  minimum.  Meski  jumlah  penduduk  miskin  mengalami  penurunan  setiap tahunnya, namun pemerintah perlu mengambil tindakan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan  hidupnya  karena  berbagai  sebab  dapat  dikatakan  sebagai  kemiskinan,  salah satunya  adalah  upah  minimum  (Ayu,  2018).  Peningkatan  upah  minimum  pekerja  akan meningkatkan daya beli mereka, yang pada akhirnya akan merangsang semangat kerja dan meningkatkan efisiensi kerja. Hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia, pengangguran semakin meningkat setiap tahunnya sedangkan lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah tidak sesuai dengan jumlah pencari kerja. Sehingga  selalu ada hubungan antara pengangguran dan kemiskinan. Hal ini karena para penganggur tidak memiliki pendapatan dan pengaruhnya pasti buruk. Sehingga hasil pengujian menunjukkan bahwa  tingkat  pengangguran  terbuka  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  tingkat kemiskinan dan tingkat pendidikan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
Oleh karena itu, dikatakan tingkat pengangguran rendah karena lebih banyak kesempatan kerja, sehingga tingkat kemiskinan rendah (Yacoub, 2012). Jika peningkatan tenaga kerja baru terus menunjukkan interval yang lebar. Kondisi ini semakin memburuk pasca krisis ekonomi. Pendidikan  merupakan  sarana  paling  efektif  untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia.  Pemerintah  menerapkan  kebijakan  wajib  belajar  9  tahun  untuk  meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan menjadikan masyarakat Indonesia sebagai sumber daya manusia  yang  berkualitas.  Selain  itu,  untuk  mengentaskan  kemiskinan,  banyak  orang mengenyam pendidikan untuk mengubah jenjang kehidupannya (Dio Syahrullah, 2014).
Terlihat bahwa dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan, investasi di bidang pendidikan  akan  mampu  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia.  Semakin  tinggi jenjang pendidikan seseorang maka semakin meningkat pula ilmu dan keahliannya, yang akan mendorong  peningkatan  efisiensi  kinerja.  Dalam  rangka  meningkatkan  produktivitas,
pendidikan  dapat  menjadi  solusi  untuk  mengurangi  ketertinggalan  di  suatu  daerah. Permasalahan  pendidikan  terhadap  kemiskinan  yang  cukup  serius  tidak  dapat  dipisahkan. Terdapat banyak pemicu kemiskinan yang bermacam – macam dan saling berhubungan serta kita  tidak  dapat  mengurangi  kemiskinan  itu  secara  langsung.  Secara  umum,  kemiskinan membuat kita berpikir tentang kegagalan pendidikan, yang berarti bahwa anak – anak yang lahir dalam kemiskinan mereka tidak bisa lepas dari lingkaran kemiskinan itu sendiri.
Penanggulangan kemiskinan juga tidak terlepas dari besarnya pengeluaran pemerintah. Pengeluaran  pemerintah  dari  tahun  ke  tahun  terus  berfluktuasi  yang  menunjukkan  bahwa peran  pemerintah  semakin  meningkat  di  bidang  ekonomi.  Pengeluaran  tidak  hanya  untuk pekerjaan pemerintah sehari – hari tetapi juga menyediakan dana untuk kegiatan ekonomi. Apabila  pemerintah  sudah  menetapkan  sesuatu  kebijakan  pembelian  barang  dan  jasa, pengeluaran  pemerintah  mencerminkan  biaya  yang  harus  dikeluarkan  pemerintah  untuk melaksanakan  kebijakan  tersebut.  Pemerintah  tidak  hanya  melaksanakan  pengeluaran, namun  juga  menghasilkan  penerimaan.  Jaminan  sosial  dapat  memberikan  dukungan terhadap kemiskinan, terutama mereka yang termasuk dalam kategori sangat miskin. Proyek pemerintah  diperlukan  untuk  membantu  masyarakat  miskin  keluar  dari  lingkaran  setan kemiskinan dan mencegah kerentanan sosial serta ekonomi untuk menghindari jatuh di bawah garis kemiskinan.

## TINJAUAN LITERATUR
Kemiskinan  merupakan  masalah  yang  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  terkait  yaitu pengangguran,  pendidikan,  kesehatan,  tingkat  pendapatan,  konsumsi,  letak  geografis  dan lingkungan (Sudirman & Andriani, 2017). Tingginya angka pengangguran tidak terlepas dari rendahnya kesempatan kerja yang diberikan oleh masyarakat. Kesejahteraan merupakan salah satu metode yang diungkapkan oleh Amatya Sen yang meyakini bahwa kesejahteraan berasal dari kemampuan menjalankan fungsi dalam masyarakat (Haughton, 2012). Upah minimum bertujuan untuk meningkatkan status masyarakat rendah, terutama pekerja miskin. Tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga tunjangan juga akan meningkat,  sehingga  dapat  meningkatkan  peran  pekerja  atau  buruh  dalam  mengentaskan kemiskinan.  Indikator  kemiskinan  lainnya  adalah  tingkat  pengangguran.  Semakin  tinggi angka  pengangguran,  semakin  rendah  kapasitas  produktif  penduduk,  sehingga  tidak  dapat memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  dan  akan  memperburuk  angka  kemiskinan.  Jika  mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya atau tidak memiliki penghasilan, mereka dapat dikatakan miskin. Kemiskinan membuat jutaan anak tidak dapat menikmati pendidikan yang berkualitas  tinggi,  kurangnya  dana  untuk  pendidikan,  kurangnya  tabungan  dan  investasi, kurangnya akses ke layanan publik, dan kurangnya akses ke pendidikan, kurangnya jaminan sosial  dan  perlindungan  keluarga,  meningkatnya  urbanisasi  dan  bahkan  kemiskinan  yang lebih parah telah menghalangi ribuan orang untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sandang mereka yang terbatas. Kemiskinan membatasi hak orang atas pekerjaan yang layak (Sahdan, 2005). Masalah kemiskinan membutuhkan campur tangan pemerintah. Manifestasi khusus dari  campur  tangan  pemerintah  adalah  bagian  dari  pengeluaran  pemerintah.  Pengeluaran publik yang dijelaskan dalam APBN pada umumnya harus digunakan untuk layanan publik sebanyak mungkin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Amalia, R., 2015).
Upah merupakan salah satu sumber pendapatan, jika sumber pendapatan berkurang atau tetap sama, maka kesejahteraan juga akan berkurang atau dipertahankan yang tentunya akan berpengaruh  pada  tingkat  kemiskinan  (Ningrum,  2017).  Majikan  mengakui  upah  dalam bentuk  kompensasi  kepada  penerima  pekerjaan,  semakin  rendah  persyaratan  tenaga  kerja
pekerja. Peningkatan bertepatan dengan penurunan jumlah  pekerja yang dibutuhkan, yang mengarah pada peningkatan jumlah pengangguran. Upah minimum adalah standar minimum bagi  pengusaha  atau  pelaku  industri  untuk  membayar  pekerja  di  lingkungan  usaha  atau lingkungan kerja.
Kemiskinan adalah kondisi di mana pendapatan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar dan  tidak  dapat  menjamin  kelangsungan  hidupnya.  Dengan  menggunakan  variabel  upah minimum,  ditetapkan  bahwa  upah  minimum  masing – masing  provinsi  berbeda  (Suryawati, 2005).  Dalam  (Sotomayor,  2021)  seiring  waktu,  efek  ini  berangsur – angsur  menghilang, terutama  untuk  langkah – langkah  distribusi  yang  sensitif  ke  bawah.  Proses  ini  bertepatan dengan bertambahnya pengangguran di antara keluarga – keluarga miskin. Perkiraan upah minimum secara akurat berdasarkan pendapatan, kemiskinan atau ketidaksetaraan.
Pengangguran  juga  dikenal  sebagai  tunakarya,  mengacu  pada  istilah  untuk  orang  yang tidak memiliki pekerjaan nyata. Selain itu, meskipun banyak kesempatan kerja, informasinya terbatas dan keterampilan dasar yang dibutuhkan berbeda dari yang dibutuhkan  (Iskandar Putong,  2013).  Menurut  teori,  tingkat  jumlah  pengangguran  dapat  dihitung  dengan perbandingan jumlah orang yang menganggur dengan angkatan kerja. Penurunan pendapatan menyebabkan  para  penganggur  mengurangi  pengeluaran  konsumsinya,  yang  mengurangi penurunan  kesejahteraan  (Remus  Silalahi,  2013).  Semakin  tinggi  tingkat  pengangguran, semakin  menurun  hasil  pembangunan.  Pengangguran  merupakan  tolak  ukur  dalam perekonomian, sehingga mempengaruhi distribusi pendapatan dan kesejahteraan sosial. Hal ini diikuti dengan penurunan pendapatan per kapita. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan penurunan  daya  beli  masyarakat  yang  berujung  pada  penurunan  permintaan  produk  jasa (Whisnu Adhi S, 2011).
Tingkat  pendidikan  adalah  tingkat  pendidikan  berkelanjutan  yang  ditentukan  menurut tingkat  perkembangan  siswa,  kompleksitas  bahan  ajar  dan  cara  penyajiannya.  Jenjang pendidikan formal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dibagi menjadi tiga jenjang, mulai dari tingkat dasar, menengah ke atas (Kuswantoro, 2016). Asumsi dasar teori  human  capital  adalah  seseorang  dapat  meningkatkan  penghasilannya  dengan meningkatkan  tingkat  pendidikannya.  Berdasarkan  teori  ini  dapat  dijelaskan  bahwa  setiap penambahan tahun ajaran sekolah berarti peningkatan produktivitas dan tingkat pendapatan, sedangkan  pendapatan  dari  sekolah  mengalami  keterlambatan  selama  satu  tahun,  dan pendapatan  meningkat  karena  meningkatnya  pendidikan  seseorang  (Mankiw,  2006). Pendukung  teori  Human  Capital  (Adam  Smith)  mengutip  Randy  R.W  dan  Rianti  Nugroho yang mengatakan bahwa orang dengan tingkat pendidikan tinggi yang diukur dengan lama sekolah akan memiliki pekerjaan dan gajinya juga lebih tinggi dibandingkan dengan daripada mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah.
Secara  umum,  kemiskinan  menahan  seseorang  untuk  mengenyam  pendidikan  tinggi. Investasi  di  bidang  pendidikan  dapat  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  yang tercermin dari peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Masalah kemiskinan ini sangat kompleks  dan  beragam.  Pada  dasarnya  menyangkut  aspek  sosial,  ekonomi,  budaya  dan lainnya.  Masyarakat  yang  tergolong  miskin  mengharapkan  pekerjaan  yang  lebih  baik  dan pendapatan  yang  lebih  tinggi,  sehingga  mereka  harus  mengenyam  pendidikan  yang  lebih tinggi. Namun, hanya mereka yang berpenghasilan tinggi yang mampu membiayai pendidikan tinggi. Pada saat yang sama, masyarakat yang tergolong miskin tidak memiliki cukup dana untuk  membiayai  pendidikan  tinggi,  seperti  perguruan  tinggi.  Peningkatan  pendidikan penduduk akan meningkatkan produktivitas mereka. Semakin tinggi produktivitasnya maka semakin  tinggi  pula  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup  masyarakat.  Semakin  banyak kebutuhan  hidup  terpenuhi,  maka  semakin  sedikit  kemiskinan  (Musa  Al  Jundi,  2014).
Pendidikan yang dianggap sebagai investasi negara ke depan harus dimiliki oleh semua sektor tanah air.
Pengeluaran  pemerintah  yang  sebenarnya  dapat  digunakan  sebagai  indikator  untuk mengukur  skala  kegiatan  pemerintah  yang  didanai  pemerintah.  Semakin  banyak  aktivitas pemerintah,  semakin  tinggi  pengeluaran  publik.  Pengeluaran  publik  pada  dasarnya  “dapat dikonsumsi”. Artinya, pembelian barang dan jasa ekonomis yang dapat dikonsumsi langsung atau diproduksi untuk barang lain (Sangkaen, Deny, 2018). Perlindungan sosial merupakan bagian  penting  dari  pengentasan  kemiskinan.  Perlindungan  sosial  bertujuan  untuk memuaskan  setiap  orag  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  hidup.  Program  perlindungan sosial  Indonesia  merupakan  jaminan  penting  bagi  pengentasan  kemiskinan  dan pembangunan  ekonomi.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2009  tentang Kesejahteraan  Sosial,  semua  warga  negara  memenuhi  kebutuhan  hidup  dasar  dan memberikan  penghidupan  dasar  dan  pelayanan  sosial  melalui  rehabilitasi  sosial,  jaminan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial. Pengeluaran publik untuk jaminan sosial meliputi:  (1)  Besarnya  dana  jaminan  kesehatan  APBN  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah melalui  Jaminan  Sosial  (PBI).  (2)  Besarnya  dana  anggaran  pemerintah  yang  dikeluarkan pemerintah  untuk  bantuan  sosial  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP),  Kartu  Perlindungan  Sosial (KPS), Program Keluarga Harapan (PKH), Rastra/Raskin (BPS, 2021).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  data  panel  33  provinsi  di  Indonesia  tahun  2010-2019  dan dianalisis dengan menggunakan regersi panel. Adapun model persamaan analisis data panel dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:
𝐿𝑜𝑔𝑌 𝑖𝑡 =  𝛽₀ + 𝛽 1 𝐿𝑜𝑔𝑋 1𝑖𝑡 + 𝛽 2 𝑋 2𝑖𝑡 + 𝛽 3 𝑋 3𝑖𝑡 + 𝛽₄𝐿𝑜𝑔𝑋₄ᵢₜ + 𝑒 𝑖𝑡 (1)
Di mana LogY adalah  kemiskinan dalam ribu jiwa , LogX₁ adalah upah minimum dalam rupiah , X₂ adal ah tingkat pengangguran terbuka dalam persen , X₃ adalah pendidikan yang diukur dari rata-rata lama sekolah dalam tahun , LogX₄ adalah  pengeluaran pemerintah fungsi perlindungan sosial dalam rupiah, β₀ adalah konstanta, β₁,₂,₃,₄ adalah Elastisitas Variabel Bebas, i adalah Cross section, t adalah time series, 𝑒 𝑖𝑡 adalah Error term .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mendapatkan  bukti  empiris  dari  pengaruh  Upah  Minimum, Tingkat  Pengangguran  Terbuka,  Pendidikan  dan  Pengeluaran  Pemerintah  terhadap Kemiskinan di Indonesia. Proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Eviews 9 dan uji asumsi klasik normalitas untuk SPSS 19. Setelah melakukan uji regresi panel dalam penelitian ini, maka model yang terpilih adalah model Fixed Effect Model. Berdasarkan tabel hasil pengolahan data sekunder menggunakan Eviews 9, maka diperoleh persamaan regresi panel sebagai berikut:
𝐿𝑜𝑔𝑌ᵢₜ = 13,530 + 0,043𝐿𝑜𝑔(𝑋₁) + 0,006(𝑋₂) − 0,134(𝑋₃) − 0,004𝐿𝑜𝑔(𝑋₄) (2)

## Tabel 1. Hasil Estimasi Persamaan Regresi Panel
Variabel Coefficient Signifikansi C 13,53005 (0,255332*) Signifkan LogX 1 0,043118 (0,028534) Tidak Signifikan X 2 0,006205 (0,004163) Tidak signifikan
X 3 -0,134163 (0,030737*) Signifikan LogX 4 -0,004198 (0,008027) Tidak signifikan

## Sumber : Hasil Olahan Data, Eview 9(2021)
Berdasarkan  persamaan  2  menunjukkan  bahwa  variabel  Upah  Minimum  (X1) berpengaruh positif terhadap kemiskinan (Y) di Indonesia dengan koefisien regresi sebesar 0,043.  Hal  ini  berarti  bahwa  adanya  peningkatan  upah  minimum  sebesar  1  rupiah,  maka kemiskinan  akan  meningkat  sebesar  0,043  jiwa,  dengan  asumsi cateris  paribus. Tingkat Pengangguran  Terbuka  (X2)  berdasarkan  model  memiliki  pengaruh  positif  terhadap kemiskinan (Y) di  Indonesia dengan  koefisien regresi sebesar 0,006.  Hal  ini  berarti bahwa adanya peningkatan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1 persen, maka kemiskinan akan meningkat sebesar 0,006 jiwa, dengan asumsi cateris paribus. Pendidikan (X3) berdasarkan hasil estimasi model memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan dengan koefisien regresi sebesar  0,134.  Hal  ini  bermakna  bahwa  peningkatan  pendidikan  sebesar  1  persen    akan menurunkan  kemiskinan  sebesar  0,134  jiwa,  dengan  asumsi cateris  paribus. Kemudian Pengeluaran  Pemerintah  (X4)  berdasarkan  model  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap kemiskinan  dengan  koefisien  regresi  sebesar  0,004.  Hal  ini  bermakna  bahwa  peningkatan pengeluaran pemerintah sebesar 1 rupiah maka akan menurunkan kemiskinan sebesar 0,004 jiwa, dengan asumsi cateris paribus.
Berdasarkan estimasi dari analisis data panel, variabel upah minimum berpengaruh positif terhadap  kemiskinan  di  Indonesia,  namun  tidak  signifikan.  Hal  ini  diamati  dengan  nilai probabilitas  di  atas  tingkat  signifikansi  0.05  dan  memiliki  koefisien  regresi  0.0431.  Dapat diartikan bahwa untuk setiap 1% kenaikan upah minimum akan meningkatkan kemiskinan sebesar 0.0431 dengan asumsi cateris paribus. Hal ini berarti peningkatan upah minimum belum tentu dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia, hal ini disebabkan pemberian upah minimum  yang  diberikan  pemerintah  kepada  masyarakat  dapat  dikatakan  masih  belum benar-benar  menyejahterakan  masyarakat.  Jika  dikaitkan  dengan  biaya  sosial  dari  inflasi, maka  kenaikan  upah  minimum  seolah-olah  tidak  berguna  ketika  inflasi  terus  meningkat, sehingga dapat dikatakan bahwa ketika biaya hidup terus meningkat akibat inflasi, maka upah minimum meningkat seiring dengan jumlah penduduk miskin yang terus meningkat.
Menurut  Olivier  Blanchard  (2017)  sektor  informal  masih  belum  bisa  menyejahterakan rakyat Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir inflasi lebih tinggi daripada pertumbuhan upah. Hal ini disebabkan oleh ketika terjadi kenaikan inflasi yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan  upah  sehingga  menimbulkan  biaya  sosial  dari  biaya  inflasi  tersebut.  Sedangkan, pendapatan masyarakat dari pertumbuhan upah yang diterima oleh masyarakat lebih rendah dibandingkan satuan kenaikan harga/inflasi. Akan tetapi, pada penelitian lainnya seperti yang dilakukan oleh Hapsari (2018) menunjukkan hasil yang berbeda di mana semakin tinggi upah minimum  maka  semakin  kecil  jumlah  penduduk  miskin.  Hal  ini  mengemukakan  bahwa hasilnya  menunjukkan  upah  minimum  mempunyai  pengaruh  negatif  dan  signifikan mempengaruhi  jumlah  penduduk  miskin.  Pengaruh  yang  signifikan  menunjukkan  bahwa upah  minimum  dapat  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  miskin.  Sehingga  dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda dengan teori di mana upah minimum justru berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Hal tersebut pada dasarnya bisa dijelaskan oleh adanya biaya sosial dari inflasi di mana ketika kenaikan inflasi lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan upah minimum.
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan perkiraan  yang  dibuat  dalam  penelitian  ini,  tingkat pengangguran  terbuka  berpengaruh  positif  terhadap  kemiskinan  di  Indonesia  dengan koefisien  regresi  sebesar  0.0062,  namun  tidak  signifikan.  Dapat  diartikan  bahwa,  dengan
112 Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembanguan, Volume 10, Nomor 2, November 2021, Hal 106 - 114
asumsi cateris paribus untuk setiap kenaikan 1% tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan meningkat  0.0062.  Hal  ini  berarti  peningkatan  pengangguran  belum  tentu  dapat meningkatkan  kemiskinan,  sebagaimana  yang  disebutkan  oleh  Aludori  di  dalam  Supripto (2020)  bahwa  pada  dasarnya  pengangguran  berkolerasi  positif  namun  tidak  signifikan terhadap kemiskinan karena pada era globalisasi setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama atau setara dalam memperoleh ataupun mengayom pendidikan.
Suripto  (2020)  pengangguran  tidak  berpengaruh  terhadap  kemiskinan,  karena pengangguran  terutama  pengangguran  terbuka  yang  menganggur  tetapi  masih  mampu memenuhi  kebutuhannya,  karena  tidak  semua  penganggur  selalu  miskin,  karena  sebagian kelompok penganggur terbuka berada di sektor informal, dan sebagian masyarakat sendiri ada juga  pekerjaan  dengan  kurang  dari  35  jam  per  minggu.  Goldfrey  dalam  Suripto  (2020) menyatakan  bahwa  kemiskinan  tidak  selalu  terkait  dengan  masalah  ketenagakerjaan. Pandangan  Lincolin  Arsyad  dalam  Suripto  (2020)  juga  memperkuat  pandangan  ini,  yaitu keliru jika menganggap yang tidak bekerja itu miskin dan yang bekerja penuh itu kaya. Ini karena  pekerja  perkotaan  mungkin  tidak  bekerja  secara  sukarela  karena  mereka  mencari pekerjaan  yang  lebih baik  yang  sesuai  dengan  tingkat  pendidikan  mereka,  dan  ada  sumber daya  lain  untuk  membantu  memecahkan  masalah  ekonomi,  yaitu  menolak  pekerjaan  yang mereka anggap lebih rendah.
Menurut perkiraan dari analisis data panel, variabel pendidikan memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia dan diamati dengan nilai probabilitas kurang dari 0.05 tingkat signifikansi. Pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini bahwa pendidikan yang diukur dari rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap  kemiskinan  di Indonesia., dengan  koefisien  regresi  sebesar  -0.1341.  Hal  ini  dapat diartikan  sebagai  penerimaan cateris  paribus akan  mengurangi  kemiskinan  sebesar  0.1341 untuk  setiap  1%  peningkatan  pendidikan.  Artinya,  ketika  pendidikan  dapat  mengurangi jumlah  penduduk  miskin  dikarenakan  setelah  mengenyam  pendidikan  tinggi,  masyarakat cenderung memiliki keterampilan yang semakin banyak dan dapat bersaing di dunia kerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin sedikit kemiskinan. Karena tingkat pendidikan yang tinggi akan menghasilkan produktivitas yang tinggi.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh I Komang Agus (2018) yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi  tingkat  kemiskinan  di  daerah.  Untuk  mengurangi  kemiskinan,  penduduk setempat  harus  mengenyam  pendidikan  yang  lebih  tinggi.  Sehingga  membutuhkan infrastruktur yang baik untuk sampai ke sekolah dengan cepat. Karena kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk pergi ke sekolah yang terdekat dengan rumah, banyak anak usia sekolah yang masih putus sekolah di pegunungan dan desa. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat infrastruktur lebih seimbang, terutama di daerah pedesaan yang masih sangat tertinggal.
Menurut  Kuznet  (dalam  Todaro,  2006),  pendidikan  merupakan  jalan  keluar  dari kemiskinan  di  banyak  negara,  dimana  mereka  digambarkan  sebagai  orang  miskin  yang mengharapkan pekerjaan baik dan pendapatan yang tinggi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa  tingkat  pendidikan  mempunyai  pengaruh  yang  besar  terhadap  peningkatan kemiskinan,  karena  dengan  pendidikan  yang  lebih  tinggi  jumlah  penduduk  miskin  dapat dikurangi  sehingga  masyarakat  dapat  memiliki  keterampilan  yang  lebih  banyak  dan  dapat bersaing dalam dunia kerja.
Berdasarkan perkiraan dari analisis data panel, variabel belanja publik memiliki dampak negatif  terhadap  kemiskinan  Indonesia  dan  tidak  signifikan  terhadap  kemiskinan  di Indonesia.  Hal  ini  diamati  dengan  nilai  probabilitas  di  atas  tingkat  signifikansi  0.05  dan
memiliki  koefisien  regresi  -0.0041.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  untuk  setiap  kenaikan  1 rupiah  dalam  pengeluaran  pemerintah,  kemiskinan  berkurang  0.0041,  dengan memperhitungkan cateris  paribus. Artinya,  ada  korelasi  negatif  antara  pengeluaran  publik terhadap  kemiskinan.  Dengan  kata  lain,  belanja  publik  Indonesia  akan  meningkat  atau menurun  dalam  jangka  panjang,  dampak  ini  akan  menjadi  salah  satu  faktor  pengentasan kemiskinan di Indonesia. Tidak signifikannya pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan disebabkan oleh pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial, seperti program bantuan tunai, program keluarga harapan, subsidi dan proyek-proyek lain yang kurang tepat sasaran. Penempatan  yang  tidak  tepat  menyebabkan  kesalahan  penentuan  siapa  yang  dimasukkan (inclusion)  dan  siapa  yang  tidak  (exclusion)  sehingga  pengeluaran  pemerintah  tidak  dapat membantu masyarakat secara efektif terhadap orang miskin yang membutuhkan.
Karena kebanyakan program perlindungan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk uang tunai yang hanya untuk memenuhi biaya konsumsi masyarakat miskin. Bahwa program-program  pengeluaran  pemerintah  dalam  bentuk perlindungan  sosial  lebih banyak diutamakan  pada  program-program  untuk  konsumsi  sehingga  hal  tersebut  tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan masyarakat. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Siti  Walida  (2015)  yang  menyatakan  bahwa  belanja  publik  berdampak  negatif  terhadap kemiskinan, karena peningkatan belanja publik mempengaruhi pengurangan kemiskinan di Indonesia  setiap  tahunnya.  Hal  ini  merupakan  dampak  positif  dari  peningkatan  belanja investasi  pemerintah,  serta  ketersediaan  infrastruktur  yang  memadai,  dan  mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi dan sosial di masyarakat.
Dapat  disimpulkan  bahwa  pengeluaran  publik  untuk  perlindungan  sosial  memiliki dampak  negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap  kemiskinan  di  Indonesia.  Jika  pengeluaran publik meningkat tetapi tidak signifikan, dikarenakan alasan tidak signifikannya dapat dilihat dari  beberapa  kajian  literatur  yang  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  dari  pengeluaran pemerintah  untuk  perlindungan  sosial  ditujukan  untuk  pemenuhan  konsumsi  masyarakat bukan untuk hal-hal produktif yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat atau upaya dalam membuat masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan untuk hidup mandiri.
Berdasarkan  hasil  estimasi  analisis  data  panel,  bahwa  variabel  upah  minimum,  tingkat pengangguran  terbuka,  pendidikan  dan  pengeluaran  pemerintah  secara  bersama-sama signifikan  mempengaruhi  kemiskinan.  Di  mana  pemerolehan  probabilitas  F-statistik  lebih kecil dari nilai taraf nyata 0,05. Sementara itu, nilai koefisien determinasi (R²) yang diperoleh adalah sebesar 0,9966 yang mana sebesar 99,66 persen variabel kemiskinan dapat dijelaskan oleh seluruh variabel independen. Sedangkan sisanya sebesar 1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model dan tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini. Oleh karena itu, perubahan upah minimum,  tingkat  pengangguran  terbuka,  pendidikan  dan  pengeluaran  pemerintah menentukan kemiskinan di Indonesia.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis regresi metode data panel menggunakan Fixed Effect Model dan pembahasan terhadap hasil estimasi penelitian antara variabel bebas terhadap variabel terikat seperti  yang  telah  dijelaskan  dalam  penelitian  ini,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai berikut: (1) Hasil pengujian menjelaskan bahwa variabel upah minimum dalam penelitian ini berpengaruh  positif  yang  tidak  signifikan  terhadap  kemiskian  di  Indonesia, (2)  Hasil penelitian menjelaskan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif yang tidak signifikan  terhadap  kemiskinan  di  Indonesia, (3)  Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa pendidikan  yang  dikukur  dari  rata – rata  lama  sekolah  memiliki  pengaruh  negatif  dan
signifikan  terhadap  kemiskinan  di  Indonesia, (4)  Pengeluaran  pemerintah  dengan menggunakan sektor perlindungan sosial berpengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, (5) Upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, pendidikan dan pengeluaran  pemerintah  sektor  perlindungan  sosial  secara  bersama – sama  signifikan mempengaruhi kemiskinan di Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN
Amalia,  R.,    madris  &  A.  R.  R.  (2015).  Pengaruh  pengeluaran  Pemerintah  Terhadap  Kemiskinan  Di Provinsi Sulawesi Barat. Jurnal Analisis , Vol. 4 , No , Hal 183 – 189.
Ayu,  D.  S.  (2018). Analisis  Pengaruh  Produk  Domestik  Regional  Bruto,  Tingkat  Pengangguran Terbuka, IPM, Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur (Tahun 2010-2015) . BPS.  (2021). Pengeluaran  untuk  layanan  pokok  (pendidikan,  kesehatan  dan  perlindungan  sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah (Persen) . Www.Bps.Go.Id. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1759/sdgs_1/1
Dartanto, T., & Nurkholis. (2013). The determinants of poverty dynamics in Indonesia: evidence from panel data.
Bulletin of Indonesian Economic Studies , 49 (1), 61 – 84. https://doi.org/10.1080/00074918.2013.772939
Dio Syahrullah. (2014). “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2009- 2012.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Gujarati, D. N. (2010). Dasar-dasar Ekonometrika Edisi Ketiga (Edisi Keti). Erlangga. Haughton,  J.  dan  S.  R.  K.  (2012). Pedoman  tentang  Kemiskinan  dan  Ketimpangan  (Handbook  on Poverty and Inequality) . Salemba Empat. Iskandar Putong. (2013). Pengantar Mikro dan Makro . Mitra wacana Media. Kuswantoro,  I.  G.  P.  D.  (2016). Analisis  tingkat  pendidikan,  pdrb  dan  upah  minimum  regional terhadap kemiskinan di provinsi banten . 6 (1), 18 – 35. Mankiw, N. G. (2006). Pengantar Teori Ekonomi Makro (Edisi keti). Salemba Empat. Musa Al Jundi. (2014). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi - Provinsi Di Indonesia . Universitas Diponegoro Semarang. Ningrum,  S.  S.  (2017).  Analisis  Pengaruh  Tingkat  Pengangguran  Terbuka,  Indeks  Pembangunan Manusia,  Dan  Upah  Minimum  Terhadap  Jumlah  Penduduk  Miskin  Di  Indonesia  Tahun  2011- 2015. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 15 (2), 184. https://doi.org/10.22219/jep.v15i2.5364 Remus Silalahi,  dkk. (2013). Teori Ekonomi Makro . Citapustaka Media Perintis. Sahdan, G. (2005). Menanggulangi Kemiskinan Desa (Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan) .
Sangkaen,  Deny,    dkk.  (2018).  Analisis  Pengaruh  Inflasi  Belanja  Pemerintah  terhadap  Tingkat Kemiskinan Kota Manado. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 19. Sotomayor, O. J. (2021). Can the minimum wage reduce poverty and inequality in the developing world?
Evidence from Brazil. World Development , 138 , 105182. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105182
Sudirman, S., & Andriani, L. (2017). Pengaruh Upah Minimum Dan Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin  Di  Provinsi  Jambi. EKONOMIS :  Journal  of  Economics  and  Business , 1 (1),  148. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v1i1.15
Suryawati,  C.  (2005).  Memahami  Kemiskinan  Secara  Multidimensional. Proceedings  -  European Aviation Safety Seminar, EASS , 08 (03), 585 – 597. Whisnu  Adhi  S.  (2011). Analisis  Pengaruh  Jumlah  Penduduk,  PDRB,  IPM  dan  Pengangguran Terhadap  Tingkat  Kemiskinan  di  Kabupaten/Jawa  Tengah .  Fakultas  Ekonomi,  Universitas Diponegoro Semarang.
Yacoub, Y. (2012). Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat . 8 , 176 – 185.