## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA BERGERAK DI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019
Windi Sari Astuti 1 , Bambang Shergi Laksmono 2
1 Program Studi Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia
2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia Email: windi.sari@ui.ac.id

## Abstrak
Berdasarkan  SDKI  tahun  2017  unmet  need  Provinsi  DKI  Jakarta  sebesar  15,7%,  angka tersebut masih di atas angka rata-rata nasional yaitu 10,6%. Hal tersebut menunjukan masih adanya  permasalahan  dalam  pemenuhan  kebutuhan  kontrasepsi  bagi  PUS  di  Provinsi  DKI Jakarta.  Kebijakan  KB  nasional  dalam  meningkatkan  akses  pelayanan  KB  salah  satunya melalui  pelayanan  KB  bergerak  dengan  fokus  pelayanan  KB  MKJP.  Pelaksanaan penggerakan  pelayanan  KB  MKJP  sebagai  upaya  strategis  Dinas  PPAPP  Provinsi  DKI Jakarta dalam meningkatkan kesertaan Pasangan Usia Subur dalam ber KB MKJP sehingga diharapkan dapat menekan angka Total Fertility Rate (TFR). Penelitian menggunakan metode deskriptif  kualitatif  yang  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  bagaimana  implementasi kebijakan  pelayanan  KB  bergerak  di  Provinsi  DKI  Jakarta  yang  diatur  dalam  Peraturan Kepala  BKKBN  Nomor  10  Tahun  2018  tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  KB  Bergerak dilihat dari Komunikasi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi dan Sikap Pengelola dan Pelaksana Program  KB  dan  untuk  mengetahui  hambatan  dalam  pelaksanaan  kebijakan  tersebut. Wawancara  mendalam  dilakukan  kepada  11  orang  pengelola  dan  pelaksana  kebijakan  KB yang  dipilih  berdasarkan  teknik  purposive  sampling.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa komunikasi  dari  tingkat  pengelola  dilakukan  secara  rutin  melalui  rapat  koordinasi.  Adanya dukungan  regulasi  pedoman  bagi  pelaksana  program.  Adanya  komitmen  pengelola  dan pelaksana  dalam  upaya  mencapai  target  meningkatkan  kesertaan  KB  MKJP.  Kendala  pada masih  kurangnya  jumlah  tenaga  pelaksana  KB  lapangan  yang  dapat  mempengaruhi pelaksanaan tugas menjadi kurang optimal.
Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan KB, MKJP, Pelayanan KB Bergerak.

## Abstract
Based on the 2017 IDHS, the unmet need for DKI Jakarta Province was 15.7%, this figure is still above the national average of 10.6%. This shows that there are still problems in fulfilling contraceptive needs  for  PUS in  DKI Jakarta  Province. One of  the national  family planning (FP) policies in increasing access to FP services is through mobile FP services with a focus on  serving  Long  Acting  Methods  (LAM).  The  implementation  of  the  movement  of  LAM services  is  a  strategic  effort  by  the  DKI  Jakarta  Provincial  Office  of  Empowerment,  Child Protection and Population Control in increasing fertile age couples participation in LAM so that it is  expected to  reduce the Total Fertility Rate (TFR). The research used a qualitative descriptive  method  which  aims  to  describe  how  the  implementation  of  mobile  FP  service policies in DKI Jakarta Province which is regulated in the Regulation of the Head of BKKBN Number  10  of  2018  concerning  the  Implementation  of  Mobile  FP  Services  seen  from  the Communication,  Resources,  Bureaucratic  Structure  and  the  Attitudes  of  FP  Program Managers  and  Implementers  and  to  identify  obstacles  in  implementing  the  policy.  In-depth
interviews were conducted with 11 administrators and implementers of FP policies who were selected  based  on  purposive  sampling  technique.  The  results  showed  that  communication from the management level was carried out routinely through coordination meetings. There is support for regulatory guidelines for program implementers. There is a commitment from the managers and implementer in an effort to achieve the target of increasing participation in LAM.  The  obstacle  is  the  lack  of  number  of  field  FP  personnel  which  can  affect  the implementation of tasks to be less than than optimal.
Keywords :  Implementation,  Family  Planning  Policy,  Long  Acting  Methods  (LAM),  Mobile Family Planning Service.

## A. PENDAHULUAN
Berdasarkan  hasil  sensus  penduduk  tahun  2010  jumlah  penduduk  Indonesia  tercatat sebanyak 237,6 juta jiwa. Program Keluarga Berencana (KB) telah berhasil menekan jumlah penduduk  di  Indonesia  dengan  mencegah  terjadinya  hampir  100  juta  kelahiran  pada  tahun 2010.  Namun,  keberhasilan  program  KB  saat  ini  sedang  mengalami  penurunan  dan menghadapi  beberapa  masalah  seperti  dilansir  dalam  media  elektronik  beritasatu.com  (11 Februari  2020),  Nofrijal  (Sekretaris  Utama  BKKBN)  mengatakan total  fertility  rate (TFR) atau  angka  kelahiran  total  yang  merupakan  salah  satu  parameter  capaian  program  BKKBN mulai  jalan  di  tempat,  dimana  pada  tahun  2017  masih  di  angka  2,4  sempat  turun  di  2028 menjadi  2,38  namun  sekarang  kembali  naik  menjadi  2,45.  Dijelaskan  bahwa  hal  tersebut terjadi  karena  adanya  dua  masalah  utama,  yang  pertama  karena  pembiayaan  atau penganggaran  untuk  program  KB  belum  efektif  di  kabupaten/kota  dan  kedua  karena  peran atau fungsi petugas/penyuluh lapangan KB belum maksimal (Dina Manafe, 2020).
Dalam siaran pers pada International Conference on Family Planning /ICFP di  Nusa Dua  Bali  tanggal  25  Januari  2016,  Presiden  Joko  Widodo  menyampaikan  bahwa  untuk menjaga kelangsungan pertumbuhan ekonomi di tiap negara, bahkan di tiap daerah, investasi pada Keluarga Berencana adalah mutlak. Presiden juga meminta untuk dipastikan mengenai akses  pelayanan  dan  alat-alat  KB,  sehingga  para  ibu  semakin  bijak  dan  berdaya  untuk menentukan  kapan  mereka  akan  mempunyai  anak  serta  kelahiran  yang  aman  sehingga  ibu dan bayi mempunyai kesempatan terbaik untuk hidup sehat.
Salah  satu  inovasi  pemerintah  dalam  memberikan  akses  dan  meningkatkan  kualitas pelayanan  KB  pada  masyarakat,  pemerintah  dalam  hal  ini  BKKBN  menetapkan  Peraturan Kepala  BKKBN  Nomor  10  tahun  2018  tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Keluarga Berencana  Bergerak.  Pelayanan  KB  bergerak  dilakukan  melalui  2  (dua)  metode  yaitu kunjungan  pelayanan  dan/atau  menggunakan  fasilitas  KB  bergerak  seperti  Mobil  Unit Pelayanan (Muyan) KB. Pelayanan KB bergerak dengan kunjungan pelayanan KB dilakukan
oleh  tim  pada  daerah  yang  memerlukan  bantuan  pelayanan  KB  bergerak  seperti  pelayanan dalam rangka kegiatan momentum. Persoalan yang dihadapi dalam pembiayaan program KB bergerak di era JKN adalah dengan terbitnya Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan  yang  secara  jelas  menyatakan  bahwa  pelayanan  momentum  tidak  dibiayai  dalam skema  JKN,  hal  tersebut  tentunya  berimplikasi  pada  implementasi  kebijakan  pelayanan  KB bergerak.  Pelayanan  KB  bergerak  sebagai  perluasan  akses  dan  peningkatan  kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk  yang  berada  di  wilayah  pinggiran,  DTPK  dan  wilayah  miskin  di  perkotaan termasuk di Provinsi DKI Jakarta.
Penelitian  sebelumnya  yang  telah  dilakukan  terkait  KB  bergerak  antara  lain  oleh Jarvis,  dkk.  (2018)  diketahui  bahwa  layanan  KB  bergerak  sangat  diminati  masyarakat khususnya  yang  ingin  mendapatkan  pelayanan  KB  MKJP,  klien  merasa  sangat  puas  atas aspek  layanan  dan  konseling  yang  diberikan.  Kyung-Sook  Bang,  dkk.  (2018)  dengan mengembangkan  teori  difusi  inovasi  melalui  program  KB  mobile  untuk  menjangkau masyarakat  dan  pelatihan  profesional  perawatan  kesehatan  secara  efektif  meningkatkan pengetahuan  dan  perilaku  tentang  kesehatan  ibu  dan  KB  pada  wanita  Ethiopia.  Moharana, dkk.  (2014)  meneliti  inovasi  unit  pelayanan  KB  keliling  dengan  menggunakan  mobil  di Bihar-India  memberi  akses  pelayanan  KB  agar  mudah  dijangkau  untuk  pemeriksaan  klien dan  pemasangan  IUD.  Dari  beberapa  penelitian  yang  telah  dilakukan  pada  negara-negara berkembang disimpulkan bahwa jangkauan KB bergerak memberikan akses bagi masyarakat yang membutuhkan layanan MKJP.
KB  MKJP  efektif  dalam  mencegah  terjadinya  kehamilan  yang  tidak  diinginkan  dan mengurangi  jumlah  aborsi  (Pickle,  dkk.,  2014).  Penelitian  serupa  dilakukan  oleh  Pamela,  S Lotke  (2015)  dimana  wanita  yang  menggunakan  metode  kontrasepsi  jangka  pendek  2  kali memungkinkan mengalami kehamilan yang tidak direncanakan daripada yang menggunakan MKJP.  Ewerling,  dkk.  (2018)  meneliti  upaya  untuk  meningkatkan  penggunaan  kontrasepsi modern  MKJP,  pemenuhan  tidak  hanya  dari  sisi  penawaran  tetapi  juga  untuk  memenuhi kebutuhan  untuk  mengubah  norma  sosial  yang  mungkin  menghambat  penggunaan kontrasepsi.
Dalam menjalankan tugas dan fungsi BKKBN di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan  KB  pada  tingkat  Provinsi,  BKKBN  memiliki  instansi  vertikal  yaitu Perwakilan  BKKBN  Provinsi  di  32  Provinsi  dan  untuk  penyelenggaraan  Program  KB  di Provinsi  DKI  Jakarta  BKKBN  melimpahkan  sebagian  wewenang  kepada  Pemerintah Provinsi  DKI  Jakarta  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara
(APBN)  melalui  dana  dekonsentrasi.  Indikator  kinerja  yang  telah  ditetapkan  dalam  rencana strategis  BKKBN  diturunkan  ke  Perwakilan  BKKBN  provinsi  seluruh  Indonesia  termasuk Provinsi  DKI  Jakarta  melalui  perjanjian  kinerja  dan  ditetapkan  dalam  indikator  renstra masing-masing daerah.
Dalam hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 diketahui unmet need Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 sebesar 15,7 persen setara dengan Provinsi Papua unmet  need sebesar  15,2  persen,  dimana  angka  rata-rata  nasional  untuk unmet  need adalah  10,6  persen.  Beberapa  hal  terkait  alasan  mengapa  seorang  wanita  khususnya  di Ibukota  Provinsi  DKI  Jakarta  yang  sebenarnya  tidak  menginginkan  anak  lagi  tetapi  tidak menggunakan  alat  kontrasepsi  yang  diidentifikasi  adalah  alasan  fertilitas,  menentang  untuk memakai  (baik  oleh responden maupun pasangan), kurang pengetahuan dan alasan alat/cara KB  mencakup  alasan  kesehatan,  takut  efek  samping  hingga  kurangnya  akses.  Berdasarkan data  tersebut  menunjukan  permasalahan  kependudukan  termasuk  pemenuhan  kebutuhan kontrasepsi  bagi  PUS  yang  membutuhkan  di  Provinsi  DKI  Jakarta  memerlukan  perhatian khusus  dari  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta.  Solusi  program  KB  bergerak  dalam memberikan  akses  pelayanan  KB  namun  dalam  pembiayaannya  tidak  ditanggung  dalam skema  JKN  menjadi  tantangan  bagi  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  dalam  mencapai indikator kinerja bidang kependudukan dan keluarga berencana yang telah ditetapkan.
Fokus dari pelayanan KB bergerak adalah menjaring peserta KB MKJP, hal tersebut sebagai strategi dalam meningkatkan capaian KB MKJP, menurunkan angka unmet need dan untuk menurunkan angka putus pakai kontrasepsi pada peserta KB non MKJP. Berdasarkan data  dari  Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LKIP)  Dinas  PPAPP  Provinsi  DKI  Jakarta tahun  2019  diketahui  hasil  capaian  target  persentase  peserta  KB  aktif  yang  menggunakan MKJP  mencapai  35,61%  melebihi  dari  target  yang  ditetapkan  untuk  tahun  2019  yaitu 31,31%. Dari hasil layanan KB baru MKJP diketahui bahwa kontribusi dari hasil pelayanan KB bergerak mencapai 29%.
Menurut George C. Edward III (1980) dan Van Meter (1975) implementasi kebijakan publik  sangat  dipengaruhi  oleh  beberapa  variabel  antara  lain  ukuran  dan  tujuan  kebijakan, sumber  daya,  komunikasi,  karakteristik  agen  pelaksana,  lingkungan  ekonomi,  sosial  dan politik  serta  sikap/kecenderungan  para  pelaksana.  Dari  uraian  di  atas  peneliti  ingin mengetahui  bagaimana  implementasi  kebijakan  pelayanan  KB  bergerak  di  Provinsi  DKI Jakarta  yang  diatur  dalam  Peraturan  Kepala  BKKBN  Nomor  10  Tahun  2018  tentang Penyelenggaraan  Pelayanan  KB  Bergerak  dilihat  dari  Komunikasi,  Sumber  Daya,  Struktur Birokrasi  dan  Disposisi/Sikap  Pengelola  dan  Pelaksana  Program  KB  dan  untuk  mengetahui
hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lembaga-lembaga penelitian serta memperkaya penelitian terkait pengembangan kebijakan  kependudukan  dan  keluarga  berencana  khususnya  kebijakan  pelayanan  keluarga berencana bergerak.

## B. METODE
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  implementasi  kebijakan  Dinas PPAPP  Provinsi  DKI  Jakarta  dalam  program  KB  bergerak  dan  hambatan  dalam pelaksanaannya  dengan  cara  mengumpulkan  data  dan  informasi  untuk  mendapatkan gambaran menyeluruh yang sesuai, sehingga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  pendekatan  kualitatif.  Dengan  memfokuskan  penggambaran  terhadap  kondisi  yang terdapat di lapangan berdasarkan data dan fakta serta informasi maka jenis metode penelitian ini  adalah  penelitian  deskriptif.  Jenis  penelitian  deskriptif  menurut  Neuman  (2014)  dapat memberikan  gambaran  secara  rinci  tentang  masalah  atau  jawaban  untuk  pertanyaan penelitian.  Selanjutnya  untuk  mendapatkan  informasi  guna  menunjang  penelitian  dilakukan wawancara mendalam kepada informan dipilih secara teknik purposive sampling . Wawancara dilakukan  kepada  pejabat  pengelola  dan  pelaksana  program  KB  di  Dinas  PPAPP  Provinsi DKI  Jakarta  sebanyak  11  (sebelas)  orang.    Selain  wawancara  mendalam  dilakukan  juga pengumpulan dan dokumentasi data sekunder dokumen terkait program KB bergerak. Setelah Melakukan  pengumpulan  data  selanjutnya  dilakukan  analisis  data  menggunakan  tahap analisis data oleh Neuman (2014) dengan menyusunnya secara sistematis, mengintegrasikan, membuat  konseptualisasi,  penyandian  ( coding ),  menginterpretasi  data  dan  membuat kesimpulan akhir.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Komunikasi
Kebijakan  penyelenggaraan  pelayanan  KB  bergerak  sebagai  kebijakan  pemerintah pusat  dalam  hal  ini  BKKBN  dalam  upaya  mencapai  tujuan  yang  paling  utama  yaitu  untuk menguatkan  akses  pelayanan  KB  dan  kesehatan  reproduksi  yang  merata  dan  berkualitas. Hasil  yang  diharapkan  dari  pelayanan  KB  bergerak  juga  untuk  memberikan  kontribusi terhadap pencapaian tujuan strategis yang ditetapkan dalam rencana strategis BKKBN tahun 2015-2019 salah satunya adalah meningkatnya peserta KB aktif  yang menggunakan metode kontrasepsi  jangka  panjang  (MKJP).  Tujuan  tersebut  juga  ditetapkan  dalam  kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta yang tertuang dalam rencana strategis Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan  Anak  dan  Pengendalian  Penduduk  (PPAPP)  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta  Tahun  2017-2022.  Untuk  dapat  melaksanakan  kebijakan  dari  Pusat  tersebut  Dinas PPAPP  Provinsi  DKI  Jakarta  dengan  status  otonomi  tunggal  di  provinsi  dibantu  oleh pelaksana  program  KB  di  wilayah  kabupaten/kota,  kecamatan  hingga  kelurahan.  Proses komunikasi  yang  dilakukan  oleh  pengelola  dan  pelaksana  program  KB  di  Provinsi  DKI Jakarta menjadi salah satu hal yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan.
a. Transmisi/Penyaluran
Berdasarkan  hasil  wawancara  diperoleh  bahwa  transmisi  komunikasi  kebijakan dilakukan  antara  pengelola  dan  pelaksana  program  KB  melalui  koordinasi  dan  pertemuan dengan  mengundang  rapat.  Disampaikan  juga  bahwa  pelayanan  KB  bergerak  yang  dulu disebut  dengan  KB  keliling  sudah  lama  dilaksanakan  di  DKI  sudah  sejak  tahun  80an, sehingga setiap tahun sudah dijadwalkan adanya pertemuan rutin untuk sosialisasi dan rapat koordinasi  setelah  mendapatkan  target  dan  anggaran  dari  BKKBN  Pusat.  Pertemuan dilakukan  untuk  membagi  target  dan  menentukan  jadwal  pelayanan  KB  bergerak  selama  1 tahun  yang  akan  dijadwalkan  pelaksanaannya  untuk  5  wilayah  kota/kabupaten  administrasi yaitu  kota  Administrasi  Jakarta  Timur,  Kota  Administrasi  Jakarta  Barat,  Kota  Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kota Administrasi Jakarta Utara kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu yang tidak memiliki Muyan KB.
Menurut Edwards III penyaluran komunikasi yang baik dan harus dihindari terjadinya kesalahpengertian  akibat  komunikasi  yang  dilakukan  melalui  beberapa  tingkatan  birokrasi. Hasil  penelitian  menunjukan  adanya  koordinasi  yang  baik  antara  pengelola  dan  pelaksana program  KB  dalam  pelayanan  KB  bergerak,  hal  tersebut  dikarenakan  Provinsi  DKI  Jakarta yang  memiliki  status  otonomi  tunggal  di  Provinsi  sehingga  kooordinasi  pelaksanaan  setiap kebijakan yang dibuat oleh provinsi dengan mudah diteruskan untuk dilaksanakan di wilayah. Rapat koordinasi juga dilakukan oleh pengelola dan pelaksana program KB untuk persiapan wilayah,  penyiapan  sasaran  calon  akseptor  serta  koordinasi  dengan  mitra  terkait  seperti Puskesmas  atau  Praktek  Mandiri  Bidan,  hal  tersebut  sangat  mendukung  pelaksanaan pelayanan KB bergerak dapat berjalan dengan baik dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam setiap pelayanan.
b. Kejelasan
Kejelasan menurut Edwards III adalah komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan  harus  jelas  dan  tidak  membingungkan.  Kebijakan  pelayanan  KB  bergerak  untuk memberikan  pelayanan  KB  MKJP  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan  tanpa  adanya biaya  sudah  dipahami  dengan  jelas  oleh  informan  penelitian.  Baik  pengelola  dan  pelaksana
program  juga  sudah  memahami  target  yang  diberikan  oleh  BKKBN  Pusat  sesuai  dengan anggaran  yang  diberikan  dari  APBN  melalui  dana  dekonsentrasi.  Anggaran  yang  diberikan tersebut  hanya  untuk  jenis  kontrasepsi  MKJP  yaitu  IUD,  Implan,  MOW  dan  MOP  dengan capaian  target  yang  sudah  ditetapkan  untuk  masing-masing  jenis  tersebut.  Informan menyampaikan  bahwa  KB  bergerak  itu  untuk  memeberikan  pelayanan  bagi  semua masyarakat  yang  membutuhkan  baik  kaya  atau  miskin  punya  KTP  ataupun  tidak  sesuai sasaran unmet need .
Seperti  sudah  dijelaskan  bahwa  pemerintah  mengupayakan  agar  semua  metode kontrasepsi  yang  disediakan  untuk  masyarakat  memberikan  manfaat  optimal  dengan meminimalkan  efek  samping  maupun  keluhan  yang  ditimbulkan.  Namun  dalam  hal pencegahan  kehamilan,  alat  dan  obat  MKJP  memiliki  tingkat  efektifitas  yang  lebih  tinggi dibandingkan  non  MKJP.  (BKKBN,  2018).  Berdasarkan  hasil  wawancara  dari  beberapa informan yang menyampaikan pengetahuannya tentang pemberian pelayanan KB MKJP pada pelaksanaan  KB  bergerak,  menunjukan  bahwa  pengelola  program  KB  telah  dengan  jelas menyampaikan  tujuan  dari  penyelenggaraan  pelayanan  KB  bergerak  yang  fokus  untuk memberikan pelayanan KB MKJP.
c. Konsistensi
Dari  hasil  wawancara  diketahui  bahwa  adanya  kendala  dalam  sistem  pembiayaan pelayanan kontrasepsi jangka panjang jenis MOP dan MOW pada mekanisme klaim di BPJS, dimana  klien  yang  dilayani  harus  terindikasi  medis.  Akses  ke  fasilitas  kesehatan  (faskes) dengan  menggunakan  BPJS  juga  terkendala  karena  pada  sistem  BPJS  berbunyi  untuk pelayanan KB sifatnya regional, hanya bisa didomisili dan rayon yang sama untuk faskesnya. Padahal sejak 2019 Pergub untuk pelayanan KB gratis sudah tidak menganggarkan lagi dari APBD karena diharapkan adanya klaim pembiayaan ke BPJS kesehatan.
Hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN)  yang  mengamanatkan  negara  untuk  memberikan jaminan  terpenuhinya  kebutuhan  dasar  hidup  yang  layak  bagi  seluruh  penduduk  Indonesia dimana  salah  satu  unsurnya  adalah  jaminan  kesehatan.  Secara  jelas  dan  eksplisit  dalam penjelasan Pasal 22 Undang-Undang ini bahwa pelayanan Keluarga Berencana diintegrasikan dalam struktur jaminan kesehatan yang merupakan bagian dari upaya pelayanan promotif dan preventif.  Berdasarkan  Undang-Undang  tersebut  seharusnya  pelayanan  KB  mendapatkan pembiayaan untuk seluruh jenis kontrasepsi yang disediakan bagi masyarakat. Akibat sistem pembiayaan  yang  tidak  konsisten  tersebut,  pelaksana  kebijakan  menyampaikan  sangat
mempengaruhi terhadap pelaksanaan kebijakan khususnya untuk jenis kontrasepsi MOW dan MOP.
untuk  mengupayakan  target  tetap  tercapai  pengelola  dan  pelaksana  program memanfaatkan  pelayanan  momentum  dengan  menggandeng  mitra  terkait.  Namun  sebagai bentuk  konsistensi  Dinas  PPAPP  provinsi  DKI  Jakarta  dalam  memberikan  pelayanan  dan untuk mencapai target yang telah diberikan selain melakukan koordinasi dengan mitra terkait dalam  memberikan  pelayanan  saat  ini  untuk  Pergub  juga  sudah  dilakukan  revisi  untuk diajukan  penyediaan  anggarannya  kembali  melalui  APBD,  proses  revisi  saat  ini  sudah mencapai tahap harmonisasi dengan Dinas Kesehatan untuk dihitung standar biaya komponen agar tidak terjadi dobel pembiayaan dengan sistem BPJS kesehatan.
Dalam  teori  Edwards  III  menjelaskan  bahwa  implementasi  kebijakan  dapat  efektif bila  perintah  yang  diberikan  konsisten  atau  tidak  berubah-ubah  dan  jelas.  Hasil  penelitian menunjukan  adanya  konsistensi  dari  pengelola  dan  pelaksana  kebijakan  KB  untuk  tetap memberikan pelayanan KB bergerak melalui pemanfaatan kegiatan momentum bekerjasama dengan  mitra  terkait  untuk  mendukung  pembiayaan  dan  juga  upaya  penyediaan  kembali APBD  dengan  mengajukan  revisi  pergub  tentang  pelayanan  KB  gratis  di  Provinsi  DKI Jakarta.

## 2. Sumber Daya
a. Sumber Daya Manusia
1). Tenaga Pelaksana
Berdasarkan  informasi  yang  didapat  dari  hasil  wawancara  diketahui  bahwa  yang terlibat  dalam  pelaksanaan  penggerakan  akseptor  KB  di  lapangan  antara  lain  petugas  KB Lapangan  (PLKB)  yang  dibantu  oleh  kader  di  tingkat  RW  dan  RT  dalam  mencari  calon akseptor yang akan dilayani dalam pelayanan KB bergerak. Untuk tindakan pelayanan KB itu sendiri  dilakukan  oleh  tenaga  medis  yang  berkompeten,  peran  PLKB  adalah  Melakukan koordinasi dengan tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang dekat dengan tempat pelayanan baik fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta yang teregistrasi dalam sistem pelaporan BKKBN.
Berdasarkan  data  statistik  rutin  BKKBN  pada  tahun  2019  diketahui  jumlah  petugas pada  tingkat  kecamatan  yang  berjumlah  44  kecamatan  juga  tersedia  44  orang  satuan pelaksana  (satpel)  yang  bertugas  sebagai  koordinator  PLKB.  Dari  total  PLKB  di  tingkat kelurahan  yang  sudah  mendapatkan  pelatihan,  untuk  PLKB  yang  sudah  mendapatkan pelatihan  kompetensi  sebagai  PLKB  yaitu  sejumlah  98,81  persen  sudah  mendapatkan
pelatihan LDU, 98,81 persen PLKB sudah mendapatkan pelatihan pencatatan dan pelaporan dan 95,24 persen sudah mendapatkan pelatihan KIE. Untuk PLKB di tingkat kelurahan saat ini  dalam  jumlah  yang  kurang,  dengan  jumlah  saat  ini  sebanyak  218  PLKB  dan  mengingat jumlah kelurahan yang ada di DKI Jakarta sebanyak 267 kelurahan, berarti ada 49 kelurahan yang  tidak  memiliki  PLKB,  kebijakan  Dinas  terkait  kekurangan  PLKB  di  lapangan  adalah dengan  adanya  1  PLKB  yang  bertugas  pada  2  kelurahan.  Pelaksanaan  tugas  PLKB  dalam mencari  akseptor  dan  memberikan  penyuluhan  langsung  kepada  masyarakat  dibantu  oleh PPLKBRW  serta  sub  PPLKB  RW  dan  para  kader.  Berdasarkan  hasil  wawancara  diiketahui bahwa  tugas  PLKB  di  Provinsi  DKI  Jakarta  saat  ini  bukan  hanya  mengurusi  program  KB tetapi juga membantu pelaksanaan tugas Dinas PPAPP lainnya sesuai dengan tupoksi Dinas yang  mengurusi  3  urusan  yaitu  pemberdayaan,  perlindungan  anak  dan  pengendalian penduduk.  Atas  dasar  hal  tersebut  tugas  PLKB  merangkap  juga  seperti  dengan  membantu pelaksanaan  tugas  PKK,  mengurusi  dasa  wisma,  sebagai  sekretaris  RPTRA.  Penyediaan tenaga PLKB sendiri bergantung pada rekrutmen dari MENPAN. Penerimaan PLKB di DKI Jakarta terakhir tahun 2014, Provinsi hanya mengusulkan ke Pusat, tetapi kebijakannya tetap ada  prioritas  saat  ini  masih  untuk  penerimaan  tenaga  pendidik  dan  tenaga  kesehatan dibanding tenaga administrasi.
Sejak akhir tahun 2018 Provinsi DKI Jakarta telah merekrut kader dasawisma (dawis) yang  tersebar  pada  tingkat  RT  dengan  tugas  pokoknya  yaitu  mendata,  menggerakan  dan memberikan  informasi.  Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  kepada  kader  dawis diketahui bahwa rata-rata yang menjadi kader dawis adalah masih baru sehingga tugas yang dilakukan  adalah  baru  pada  pendataan  warga  dari  rumah  ke  rumah,  termasuk  data penggunaan  kontrasepsinya.  Untuk  penyuluhan  atau  memberikan  informasi  tentang  KB belum  dilakukan  karena  belum  mengetahui  secara  detil  manfaat  dari  masing-masing  jenis KB.  Kader  membantu  dalam  menginformasikan  warganya  yang  belum  berKB  kepada petugas KB yang sudah lebih berpengalaman.
Dalam  konsep  pelayanan  KB  bergerak  salah  satu  tugas  PLKB  adalah  menggerakan masyarakat  agar  mau  mengikuti  program  KB,  peran  petugas  KB  diperlukan  untuk  bisa memberikan pengetahuan hingga akhirnya memiliki kesadaran untuk mau mengikuti program KB.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Asep  Rahman  (2019)  diketahui  57,19%  PUS  ikut berpartisipasi  dalam  penggunaan  alat  kontrsepsi  karena  dipengaruhi  oleh  komunikasi  yang dilakukan  oleh  PLKB.  Berdasarkan  penelitian  tersebut  terlihat  pentingnya  komunikasi  yang dilakukan  oleh  PLKB,  sehingga  kurangnya  jumlah  PLKB  dapat  menjadi  penyebab  kurang
optimalnya fungsi layanan utama PLKB dalam memberikan penyuluhan KB dan melakukan penggerakan.

## 2). Tenaga Medis
Pelayanan  KB  bergerak  dengan  fokus  pemberian  pelayanan  pada  MKJP  dilakukan oleh  tenaga  medis  yang  berkompeten  dan  dilaksanakan  sesuai  pedoman  standarisasi pelayanan  KB  atau  SOP  yang  berlaku.  Dalam  penyediaan  tenaga  medis  yang  membantu memberikan  pelayanan  dalam  KB  bergerak,  terdapat  peran  PLKB  untuk  Melakukan koordinasi  dengan  Puskesmas  atau  Bidan  Praktek  Mandiri  yang  dekat  dengan  tempat pelayanan.  Di  Provinsi  DKI  Jakarta  tenaga  PLKB  yang  berlatar  belakang  medis  juga  ikut membantu  dalam  memberikan  pelayanan  KB.  Untuk  tenaga  medis  yang  memberikan pelayanan  MOP  dan  MOW,  PLKB  berkoordinasi  dengan  tenaga  dokter  dari  fasilitas kesehatan atau rumah sakit tempat dilakukannya pelayanan.
Terkait  kompetensi  tenaga  medis  dalam  memberikan  pelayanan  KB,  pemerintah memberikan  pelatihan  khusus  bagi  tenaga  medis  agar  terampil  dalam  memiliki  sertifikat untuk  bisa  memberikan  pelayanan  KB.  Selain  melalui  pelatihan  yang  diselenggarakan  oleh BKKBN, para tenaga kesehatan juga bisa mendapatkan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga  pelatihan  secara  mandiri.  Untuk  tenaga  medis  pemberi  pelayanan  KB  dukungan anggaran juga diberikan melalui pelatihan teknis CTU IUD dan Implan bagi Bidan. DPPAPP juga  memiliki  UPT  Pusbanglat  yang  menyelenggarakan  pelatihan  untuk  peningkatan kompetensi  termasuk  kepada  tenaga  kesehatan.  Jumlah  tenaga  kesehatan  yang  telah mendapatkan pelatihan dengan jumlah tenaga dokter/bidan terlatih pelayanan KB pada tahun 2019  mencapai  1.524  bidan,  sedangkan  untuk  dokter  mencapai  1.184  dokter  dengan persebaran yang hampir merata di setiap wilayah.
Sesuai  SOP  pelayanan  KB  bergerak,  secara  umum  tidak  ditemui  adanya  kendala terkait  tenaga  medis  yang  memberikan  pelayanan  KB  pada  pelayanan  KB  bergerak,  hal tersebut  karena  adanya  dukungan  dari  BKKBN  dalam  pelatihan  tenaga  medis  serta  fungsi koordinasi yang baik dengan mitra dalam hal ini sektor kesehatan yang menyediakan tenaga medis.  Ditambah  lagi  adanya  bantuan  dari  tenaga  Bidan  Mandiri  serta  dari  PKB  medis berkompeten  dalam  memberikan  pelayanan  KB,  maka  untuk  tahun  2019  tidak  ditemui adanya kendala dalam penyediaan tenaga medis.
b. Anggaran
Berdasarkan  informasi  hasil  wawancara  diketahui  adanya  kebijakan  dari  Pemerintah Pusat  bahwa  Provinsi  DKI  Jakarta  termasuk  dalam  sasaran  dalam  pelayanan  KB  bergerak karena  masih  memiliki  angka unmet  need atau  kebutuhan  KB  yang  belum  terlayani  yang
masih  tinggi  dan  angka  pengguna  kontrasepsi  atau  CPR  yang  masih  rendah,  maka  Provinsi DKI  Jakarta  ditetapkan  sebagai  wilayah  yang  mendapatkan  anggaran  pelayanan  KB  MKJP yang bersumber dari APBN.
Disampaikan oleh Pejabat Perencana pada Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta bahwa Provinsi  DKI  Jakarta  menerima  anggaran  untuk  penggerakan  pelayanan  KB  MKJP  yang berasal dari APBN melalui dana dekonsentrasi dengan target  yang harus dicapai oleh Dinas PPAPP  provinsi  DKI  Jakarta.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  7 tahun  2008  tentang  Dekonsentrasi  dan  Tugas  Pembantuan,  Pelaksanaan  asas  dekonsentrasi diletakkan  pada  wilayah  provinsi  dalam  kedudukannya  sebagai  wilayah  administrasi  untuk melaksanakan  kewenangan  pemerintahan  yang  dilimpahkan  kepada  gubernur  sebagai  wakil pemerintah di wilayah provinsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  sebagai  Ibukota  Negara  Kesatuan Republik Indonesia, kekhususan DKI Jakarta salahsatunya adalah memiliki otonomi tunggal di  tingkat  provinsi,  seperti  yang  disampaikan  oleh  informan  dengan  status  otonomi  tunggal yang dimiliki oleh provinsi dimana kebijakan dinas harus dilaksanakan oleh kota/kabupaten maka target untuk mencapai akseptor berdasarkan anggaran yang diberikan oleh Pusat dibagi kepada wilayah kota/kabupaten untuk dilaksanakan.
Infomasi  yang  didapat  dari  wawancara  bahwa  anggaran  yang  diberikan  dari  APBN adalah dalam jumlah yang terbatas dan bersifat sebagai stimulant, hal tersebut sesuai dengan sumber  pendanaan  pelayanan  KB  bergerak  yang  telah  diatur  dalam  Perka  BKKBN  tentang penyelenggaraan  pelayanan  KB  bergerak  secara  jelas  disampaikan  bahwa  biaya penyelenggaraan  pelayanan  KB  bergerak  bersumber  dari  APBN,  APBD,  APBD  Desa  dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  realisasi  anggaran  penggerakan  pelayanan  KB  MKJP  dengan  serapan yang mencapai 94,55%, yang masuk dalam kategori sangat baik jika merujuk pada penilaian LKIP oleh BPKP. Hal tersebut menunjukan adanya peran dan komitmen Dinas Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung pelaksanaan pelayanan KB bergerak.
Pemerintah  Provinsi  melalui  Dinas  PPAPP  Provinsi  DKI  Jakarta  mendukung penyelenggaraan  pelayanan  KB  bergerak  dengan  menyediakan  anggaran  untuk  operasional pelayanan  KB  bergerak  yang  dialokasikan  dari  APBD.  Penyelenggaraan  pelayanan  KB bergerak  dilaksanakan  oleh  Dinas  PPAPP  Provinsi  DKI  Jakarta  untuk  mengakomodir kebutuhan  pelayanan  KB  bagi  masyarakat  yang  tidak  memiliki  KTP  (lihat  bab  4  hal  72), untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut  Pemerintah  DKI  Jakarta  menyediakan  anggaran  dari APBD  untuk  pelayanan  KB.  Anggaran  yang  disediakan  dari  APBD  dialokasikan  untuk
dukungan operasional pelayanan KB  yang tidak bisa menggunakan dana dari APBN seperti untuk konsumsi akseptor dan petugas. Dengan disediakannya anggaran yang bersumber dari APBD  menunjukan  perhatian  pemerintah  DKI  Jakarta  terhadap  kebutuhan  pelayanan  KB bagi masyarakatnya.
Secara umum untuk pembiayaan pelayanan KB bergerak di Provinsi DKI Jakarta pada tahun  2019  Dinas  PPAPP  tidak  mengalami  kendala  pembiayaan,  dimana  untuk  anggaran penggerakan  pelayanan  KB  MKJP  masih  mendapatkan  alokasi  dari  APBN  melalui  dana dekonsentrasi  dan untuk operasional  mobil  pelayanan dan operasional pelaksanaan kegiatan didukung  oleh  anggaran  APBD.  Untuk  kegiatan-kegiatan  pelayanan  KB  bergerak  yang sifatnya momentum, Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi dengan mitra kerja terkait seperti dengan TNI, Polri, IBI, organisasi PKK serta klinik dan rumah sakit serta sektor  swasta,  kolaborasi  tersebut  menunjukan  adanya  fungsi  koordinasi  Dinas  PPAPP sebagai stakeholder program KB di Provinsi
c. Sarana Prasarana
1).   Mobil Unit Pelayanan (Muyan) KB
Untuk memberikan akses pelayanan pada wilayah miskin perkotaan di Provinsi DKI Jakarta  juga  disediakan  Fasilitas  Muyan  KB.  Fungsi  Muyan  KB  juga  dimanfaatkan  sebagai tempat  pelayanan  KB  seperti  pada  kegiatan-kegiatan  momentum,  sehingga  pada  setiap wilayah di  tingkat  kabupaten/kota Provinsi  DKI Jakarta sudah memiliki Muyan KB. Sarana yang  dibutuhkan  untuk  pelayanan  KB  bergerak  seperti  Muyan  KB  sudah  disediakan  dari Sudin beserta peralatan di dalamnya, petugas di  lapangan hanya memastikan calon  akseptor yang  akan  dilayani  tersedia.  Sarana  yang  digunakan  untuk  pelayanan  KB  bergerak  tidak hanya  harus  lengkap  tetapi  kondisinya  juga  harus  baik  dan  layak,  karena  digunakan  untuk melakukan tindakan medis, jadi sarana juga harus sesuai SOP yang sudah ditetapkan.
Salah  satu  Fasilitas  dari  pelayanan  KB  bergerak  adalah  Mobil  Unit  Pelayanan (Muyan) KB. Muyan KB di Provinsi DKI Jakarta dalam kondisi yang cukup dimana terdapat 1  Muyan  KB  di  setiap  wilayah.  Pada  kegiatan  momentum  yang  memerlukan  Muyan  lebih dari  1  unit,  antar  wilayah  kabupaten/kota  akan  memberikan  pimjaman  Muyan.  Dukungan untuk  perawatan  Muyan  KB  juga  disediakan  melalui  APBD  termasuk  dukungan  anggaran untuk operasional Muyan.
2).   Alat, Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Sasaran Pelayanan Alat  dan  obat  kontrasepsi  (alokon)  untuk  kebutuhan  pelayanan  KB  bergerak  di Provinsi  DKI  Jakarta  sudah  tercukupi  sesuai  SOP  yang  diatur  dalam  pedoman penyelenggaraan  KB  bergerak.  Untuk  alat  dan  obat  kontrasepsi  didapatkan  dari  BKKBN
Pusat  yang  didropping  ke  Provinsi  DKI  Jakarta.  Obat said  effect juga  sudah  dipenuhi  oleh Sudin  di  wilayah  untuk  pelayanan  rutin  di  Muyan  KB.  Di  Muyan  KB  sudah  tersedia  alat untuk  mensterilkan  sarana  medis  yang  telah  digunakan.  Untuk  kebutuhan  sarana  penunjang pelayanan KB Provinsi menerima dari BKKBN Pusat terakhir pada tahun 2015, berdasarkan hasil  wawancara  juga  diketahui  bahwa  sarana  yang  ada  di  Muyan  seperti  Kit  untuk  pasang IUD  dan  Implan  mulai  tidak  layak  sehingga  untuk  kebutuhan  sarana  pelayanan  PLKB  juga Melakukan  koordinasi  untuk  peminjaman  sarana  yang  kurang  dengan  fasilitas  kesehatan terdekat  dengan  tempat  pelayanan.  Bahkan  Bidan  atau  PKB  medis  yang  membantu memberikan  pelayanan  membawa  sendiri  sarana  yang  mereka  perlukan.  Berdasarkan  SOP dalam  pedoman  penyelenggaraan  pelayanan  KB  bergerak  bahwa  untuk  kebutuhan penyediaan  sarana  Dinas  Provinsi  Melakukan  koordinasi  dengan  Dinas  Kesehatan  untuk pemenuhannya. Sarana  menjadi salah satu  sumber daya pendukung keberhasilan pelayanan, apabila  tidak  terpenuhi  beresiko  terhadap  tidak  optimalnya  pelayanan  dikarenakan  sarana belum tersedia khusus dalam Muyan KB.
3).   Sasaran Pelayanan KB bergerak
Pengelola kebijakan KB di Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta melakukan pembagian anggaran  untuk  pelayanan  KB  bergerak  dengan  sasaran  pada  tiap  kota  administrasi berdasarkan  data  rata-rata unmet  need yang  hampir  sama  pada  tiap  wilayah.  yang  tersedia.
Selanjutnya  Sudin  yang  akan  menentukan  sasaran  yang  menjadi  lokasi  pelayanan berdasarkan  hasil  koordinasi  dengan  PLKB.  Data  sasaran  untuk  pelayanan  KB  bergerak sudah dimiliki oleh PLKB berdasarkan data PUS dan unmet  need . Untuk bisa mendapatkan sasaran  pelayanan  yang  sesuai  untuk  program  KB  bergerak,  PLKB  memiliki  peran  penting dalam  memberikan  penyuluhan  dan  penggerakan  masyarakat  untuk  mau  ikut  dalam pelayanan  KB  bergerak  khususnya  MKJP.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  Peraturan  Kepala BKKBN  Nomor  12  tahun  2017  tentang  Pendayagunaan  Tenaga  Penyuluh  Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dijelaskan bahwa PKB atau PLKB memiliki kompetensi  dan  kualifikasi  tertentu  yang  diberi  tugas  tanggung  jawab  untuk  melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan program KKBPK.
Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kesadaran masyarakat untuk mau ikut pelayanan  KB  khususnya  metode  KB  jangka  panjang  itu  masih  kurang,  hal  tersebut disampaikan karena masyarakat merasa takut atau malu khususnya pada ibu-ibu dengan usia yang  masih  muda  yang  baru  menikah  dan  baru  punya  anak  sedikit.  Pengaruh  rendahnya penggunaan  kontrasepsi  jangka  panjang  terhadap  tingkat  pengetahuan  dan  usia  yang  masih muda  sesuai  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Putri  Haryani,  dkk  (2014)  tentang  faktor  yang
berpengaruh  pada  rendahnya  keikutsertaan  pengguna  kontrasepsi  jangka  panjang  pada  PUS dengan  hasil  uji  semakin  kurang  pengetahuan  responden  tentang  kontrsepsi  jangka  panjang semakin  rendah  pula  penggunaan  kontrasepsi  jangka  panjang  dan  semakin  muda  usia responden maka semakin rendah penggunaan kontrasepsi jangka panjang. Disinilah perlunya peran  petugas  untuk  memberikan  pengetahuan  dan  meningkatkan  kesadaran  masyarakat dalam  penggunaan  KB  metode  jangka  panjang  baik  yang  dilakukan  oleh  PLKB  atau  kader sebagai perpanjangan peran PLKB yang langsung dekat dengan masyarakat.

## 3. Struktur Birokrasi
Menurut  Edwards  terdapat  2  karakteristik  utama  dari  struktur  birokrasi  yakni prosedur-prosedur  kerja,  ukuran-ukuran  dasar  atau  sering  disebut  Standar  Operating Prosedure  (SOP)  dan  fargmentasi  birokrasi.  Struktur  birokrasi  sebagai  faktor  penting  dalam mengkaji implementasi kebijakan. SOP merupakan suatu dokumen yang memuat proses dan prosedur  suatu  kegiatan  yang  bersifat  efektif  dan  efisien  berdasarkan  standar  yang  sudah baku.  SOP  disusun  berdasarkan  pada  sistem  manejemen  kualitas  yang  bertujuan  menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu.
Pada pelayanan KB bergerak tidak terdapat kendala terkait struktur birokrasi, dimana telah  tersedia  SOP  dengan  pembagian  kewenangan  yang  jelas  pada  setiap  tingkatan  mulai dari pengelola dan pelaksana pelayanan KB bergerak. Untuk Pedoman penyelenggaraan KB bergerak BKKBN Pusat telah menerbitkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 10 tahun 2018 tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  KKB  Bergerak  dan  untuk  Rujukan  perencanaan anggaran  KB  bergerak  telah  terbit  Peraturan  kepala  BKKBN  Nomor  4  Tahun  2019  tentang Harga  Satuan  Pokok  Kegiatan  Badan  Kependudukan  dan  keluarga  Berencana  Nasional. Dinas  PPAPP  Provinsi  DKI  Jakarta  juga  telah  membuat  pedoman  untuk  mendukung pelaksnaaan  pelayanan  KB  di  Provinsi  DKI  Jakarta  juga  telah  dibuat  regulasi  yang mendukung  melalui  Keputusan  Kepala  Dinas  Pemberdayaan,  Perlindungan  Anak  dan Pengendalian  Penduduk  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  80  Tahun  2020  tentang  Pedoman Penggerakan  Pelayanan  KB  MKJP.  Dengan  adanya  SOP  dan  pedoman  sebagai  acuan  bagi pelaksana program KB bergerak di lapangan, petugas dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan KB bergerak.
Didalamnya juga telah diatur secara jelas pembagian kewenangan dalam pelaksanaan pelayanan  KB  bergerak  pada  setiap  tingkatan  mulai  dari  tingkat  Dinas  di  Provinsi,  Suku Dinas  di  Wilayah  hingga  pelaksana  di  tingkat  Kecamatan  dan  Kelurahan  di  Provinsi  DKI Jakarta.  Dengan  dibuatnya  pedoman  pelaksanaan  penggerakan  pelayanan  KB  MKJP  oleh
Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, menunjukan dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan KB bergerak  yang berkualitas.

## 4. Disposisi/Sikap
Menurut Edwards III sikap berkaitan dengan kesediaan dari para implementor untuk melaksanakan  kebijakan  publik  yang  ada  dengan  didukung  kesediaan  dan  komitmen  untuk melaksanakan  kebijakan  tersebut.  Komitmen  menjadi  hal  penting  dalam  sikap,  dimana komitmen  pimpinan  merupakan  faktor  pendorong  agar  orang  lain  mau  melaksanakan  suatu kebijakan.  Komitmen  yang  kuat  dari  para  pengelola  dan  pelaksana  tugas  sangat mempengaruhi  keberhasilan  pelaksanaan  pelayanan  KB  bergerak.  Dalam  mengemban  tugas bidang  pengendalian  penduduk  dan  KB,  Dinas  PPAPP  Provinsi  DKI  Jakarta  memiliki komitmen terhadap target indikator kinerja yang harus dicapai, hal tersebut terlihat dari hasil evaluasi  penggerakan  MKJP  pada  tahun  2019  dengan  realisasi  capaian  akseptor  sebesar 94,55% dan realisasi anggaran penggerakannya yang juga mencapai 94,55%.
Pemerintah pusat mendukung pelayanan KB bergerak di Provinsi DKI Jakarta melalui pemberian  anggaran  penggerakan  yang  penggunaannya  telah  diatur  dalam  Surat  Edaran Nomor  637/I/KB.06/E1/2018  tentang  Penggerakan  Pelayanan  KB  MKJP,  yang  mengatur lebih  teknis  pemanfaatan  biaya  penggerakan  pelayanan  KB  MKJP  dan  penggunaan  biaya penggerakan  bersumber  dari  APBN.  Anggaran  penggerakan  tersebut  merupakan  insentif yang diberikan kepada kader KB yang membawa akseptor ke tempat pelayanan sebagai uang penggantian  transport.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  Edwards  III  yang  menyatakan  bahwa dengan  menambah  biaya  tertentu  dapat  menjadi  motivasi  bagi  para  pelaksana  untuk  dapat melaksanakan  perintah  dengan  baik.  Adanya  anggaran  pernggerakan  untuk  kader  dan akseptor  menjadi  penyemangat  petugas  KB  dalam  mencari  akseptor  dan  semangat  calon akseptor untuk mau mengikuti pelayanan KB.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  model  implementasi kebijakan  yang  dikembangkan  oleh  Edwards  III,  maka  kesimpulan  dari  hasil  penelitan sebagai berikut:
1. Faktor komunikasi berdasarkan dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan KB bergerak tahun  2019  berjalan  dengan  efektif  antara  pengelola  dan  pelaksana  kebijakan,  hal
tersebut  digambarkan  dalam  proses  penyaluran,  kejelasan  dan  konsistensi  dari pengelola dan pelaksana kebijakan.
a. Koordinasi  pelaksanaan  pelayanan  KB  bergerak  dilakukan  melalui  pertemuan yang  rutin  dilakukan  antara  pengelola  dan  pelaksana  kebijakan  pelayanan  KB bergerak  di  Provinsi  DKI  Jakarta.  Status  otonomi  tunggal  pada  tingkat  provinsi menjadi salah satu faktor kemudahan bagi pengelola program pada Dinas PPAPP dalam  melakukan  koordinasi  terkait  pembagian  dan  pelaksanaan  tugas  oleh pelaksana di tingkat wilayah kabupaten/kota administrasi, karena kebijakan Dinas menjadi tugas bagi wilayah untuk dilaksanakan.
b. Pengelola  program  di  Dinas  telah  dengan  jelas  menyampaikan  tujuan  dari pelayanan  KB  bergerak  terkait  target  yang  harus  dicapai  dalam  pelayanan  KB MKJP  dan  untuk  memberikan  akses  pelayanan  KB  kepada  masyarakat  yang membutuhkan termasuk warga yang tidak memiliki KTP.
c. Hasil  penelitian  diketahui  adanya  perubahan  mekanisme  pembiayaan  pada pelayanan  KB  jenis  kontrasepsi  jangka  panjang  MOW  dan  MOP  yang  tidak sesuai  dengan  kebijakan  dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN)  yang  dengan  jelas  menyatakan  bahwa pelayanan  KB  masuk  dalam  pembiayaan  JKN.  Namun  dalam  pelaksanaan kebijakan  di  lapangan  terdapat  syarat  klien  yang  dapat  dibiayai  adalah  yang terindikasi  medis,  padahal  klien  KB  adalah  orang  yang  sehat.  Pengelola  dan pelaksana  kebijakan  tetap  konsisten  dalam  melaksanakan  kebijakan  melalui kerjasama  dengan  mitra  terkait  untuk  mendukung  pembiayaan  dan  berupaya merevisi  Peraturan  Gubernur  tentang  Pelayanan  KB  gratis  agar  dapat menganggarkan pembiayaan pelayanan KB melalui APBD.
2. Faktor sumber daya pada implementasi kebijakan pelayanan KB bergerak di Provinsi DKI  Jakarta  terdiri  dari  Petugas  Lapangan  Keluarga  Berencana  (PLKB)  sebagai penggerak  akseptor  pelayanan  KB  di  lapangan,  tenaga  medis  pemberi  pelayanan, sumber  daya  anggaran,  sumber  daya  sarana  prasarana  pelayanan  serta  sasaran pelayanan KB bergerak.
a. Pada faktor tenaga pelaksana KB di tingkat kelurahan jumlahnya mulai berkurang dan  bertugas  mengurusi  3  urusan  bisa  menjadi  penyebab  kurang  efektifnya pelaksanaan  tugas  layanan  utama  PLKB  dalam  memberikan  penyuluhan  dan melakukan  penggerakan,  dalam  pelaksanaan  tugas  di  lapangan  PLKB  akan
dibantu  tugasnya  oleh  kader  dasawisma  yang  tersebar  pada  tingkat  RT  yang masih perlu diberikan pembekalan dalam memberikan penyuluhan KB.
b. Tenaga medis terlatih yang memberikan pelayanan KB bergerak tidak mengalami hambatan  dalam  penyediannya  karena  selain  dari  Puskesmas  dibantu  juga  oleh Bidan  Praktek  Mandiri  dan  PLKB  yang  memiliki  latar  belakang  pendidikan sebagai bidan.
c. Pada  tahun  2019  sumber  anggaran  untuk  pelayanan  KB  bergerak  tercukupi dengan  anggaran  penggerakan  yang  bersumber  dari  APBN  melalui  dana dekosentrasi  dengan  jumlah  yang  terbatas,  adanya  dukungan  dana  operasional dari APBD serta adanya dukungan pelayanan KB dari mitra kerja seperti dengan TNI, Polri, IBI, organisasi PKK serta klinik dan rumah sakit serta sektor swasta.
d. Fasilitas  Muyan  KB  sudah  dimiliki  oleh  tiap  wilayah  kota  administrasi  di Provinsi  DKI  Jakarta  ysng  didukung  juga  dengan  dana  operasional  dan  untuk perawatannya sehingga pelayanan dapat dilaksanakan.
e. Tersedianya alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diberikan dari BKKBN Pusat sesuai pembagian tugas dan tanggung jawab penjaminan ketersediaan alokon oleh BKKBN  Pusat.  Untuk  penyediaan  sarana  penunjang  pelayanan  KB  bergerak pelaksana  melakukan  koordinasi  dengan  Puskesmas  atau  fasilitas  kesehatan terdekat  dengan  lokasi  pelayanan,  sehingga  saat  pelayanan  kebutuhan  sarana pelayanan dapat terpenuhi.
f. Masih  kurangnya  kesadaran  dan  pengetahuan  masyarakat  tentang  KB  MKJP sebagai sasaran dalam pelayanan KB bergerak.
3. Faktor  struktur  birokrasi  pada  keetrsediaan  SOP  dan  pembagian  kewenangan  yang jelas antara pengelola dan pelaksana tugas sudah terpenuhi,  dengan adanya SOP dan pedoman  sebagai  acuan  bagi  pelaksana  program  KB  bergerak  di  lapangan,  petugas dapat  lebih  fokus  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  dalam  penyelenggaraan pelayanan  KB  bergerak.  Dalam  pelaksanaan  terdapat  kendala  pada  jumlah  PLKB yang mulai berkurang yang memerlukan intervensi dari pemerintah pusat.
4. Faktor disposisi/sikap adanya komitmen yang baik dari pengelola dan pelaksana tugas dalam mencapai target kinerja pelayanan KB bergerak serta tersedianya insentif yang bersumber dari anggaran Pusat dalam mendukung penggerakan pelayanan KB MKJP di Provinsi DKI Jakarta. Komitmen yang baik dari pengelola dan pelaksana pelayanan KB bergerak ditunjukan dalam capaian target akseptor berdasarkan realisasi anggaran penggerakan pelayanan KB yang bersumber dari APBN.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  I.  R.  (2018).  K esejahteraan  sosial  (pekerjaan  sosial,  pembangunan  sosial  dan  kajian pembangunan). Depok: Rajawali Pers.
Al-Attar,  G.  S.,  Bishai,  D.,  &  El-Gibaly,  O.  (2017).  Cost-effectiveness  analysis  of  family planning  services  offered  by  mobile  clinics  versus  static  clinics  in  Assiut, Egypt. African journal of reproductive health , 21 (1), 30-38. Anderson,  J.  E.  (2011). Public  policymaking:  an  introduction  Seventh  Edition .  Wadsworth, Cengage Learning: Texas A&M University.
Bang, K. S., Chae, S. M., Lee, I., Yu, J., & Kim, J. (2018). Effects of a community outreach program  for  maternal  health  and  family  planning  in  Tigray,  Ethiopia. Asian  nursing research , 12 (3), 223-230. Bawing, P. (2017). Analisis pelaksanaan kebijakan program keluarga berencana: studi kasus di  Malinau . Berita  Kedokteran  Masyarakat (BKM  Journal  of  Community  Medicine and Public Health) . Bessant,  J.,  Watts,  R.  &  Dalton,  S.  (2006). Talking  Policy:  How  Social  Policy  in  Made. Crows Nest: Allen and Unwin.
BKKBN. (2015). Rencana strategis badan kependudukan dan keluarga berencana nasional tahun 2015 - 2019 . Jakarta BKKBN.  (2019). Panduan  penyelenggaraan  pelayanan  KB  bergerak .  Kedeputian  Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Jakarta
BKKBN.  (2019). Survei  kinerja  dan  akuntabilitas  program  KKBPK  (SKAP)  keluarga . Jakarta.
Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. (2019). Laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2019 . Jakarta. Dunn,  W.  N,  (2003) .  Pengantar  analisis  kebijakan  publik  edisi  kedua .  Yogyakarta:  Gajah Mada University Press.
Dye, T. R. (2013). Understanding Public Policy 14 th ed . Pearson Education, Inc. Edwards  III,  G.  C.  (1980). Implementing  Public  Policy .  Washington  D.C.:  Congressional Quarterly Press.
Ewerling,  F.,  Victora,  C.  G.,  Raj,  A.,  Coll,  C.  V.,  Hellwig,  F.,  &  Barros,  A.  J.  (2018). Demand  for  family  planning  satisfied  with  modern  methods  among  sexually  active women  in  low-and  middle-income  countries:  who  is  lagging  behind?. Reproductive health , 15 (1), 42. Grindle, M.  S.  (1980). Politics  and Policy Implementation  in  the Third World .  New Jersey: Princeton University Press.
Herbert,  S.    (2015). Social  norms,  contraception  and  family  planning .  GSDRC  Helpdesk Research Report, 1–15.
Jarvis, L., Wickstrom, J., & Shannon, C. (2018). Client perceptions of quality and choice at static,  mobile  outreach,  and  special  family  planning  day  services  in  3  African countries. Global Health: Science and Practice , 6 (3), 439-455. Jones,  C.  O.  (1984). An Introduction  to  Study  of  Public  Policy .  California:  Cole  Publishing Company.
Karpilow,  Q.  C.,  &  Thomas,  A.  T.  (2016).  Reassessing  the  Importance  of  Long  Acting Contraception. American  Journal  of  Obstetrics  and  Gynecology,  216 (2),  148.e1- 148.e14. doi: 10.1016/j.ajog.2016.10.012.
Kistiana  S.  (2018). Keinginan  pemakaian  kontrasepsi  di  masa  mendatang  pada  wus  yang tidak  ber-KB  di  Indonesia .  Jurnal  Keluarga  Berencana,  ejurnal.bkkbn.go.id DOI: https://doi.org/10.37306/kkb.v3i1.4.
Lester, J. P., & Stewart  Jr., J. (2000). Public Policy  - An Evolutionary Approach. Belmont: Wadsworth – Thomas Learning.
Lotke,  P.  S.  (2015).  Increasing  use  of  long-acting  reversible  contraception  to  decrease unplanned pregnancy. Obstetrics and Gynecology Clinics , 42 (4), 557-567. Manafe,  D.  (2020). BKKBN  Ungkap  Dua  Tantangan  Turunkan  Angka  Kelahiran .  Diakses dari  https://www.beritasatu.com/feri-awan-hidayat/kesehatan/599871/bkkbn-ungkap- dua-tantangan-turunkan-angka-kelahiran.
Moharana,  P.  R.,  Kumari,  N.,  Trehan,  S.,  &  Sahani,  N.  C.  (2014).  Mobile  family  planning unit:  An  innovation  for  expanding  accessibility  to  family  planning  services  in Bihar. Indian journal of public health , 58 (4), 289. doi: 10.4103/0019-557X.146308. Newman,  L.  (2006). Social  Research  Methods  Qualitative  and  Quantitative  Approaches . Boston: Allyn & Bacon.
Parsons, W. (1996). Public Policy: An Introduction to Theory and Practice of Public Policy Analysis . Aldershot: Edward Elgar.
Pickle,  S.,  Wu,  J.,  &  Burbank-Schmitt,  E.  (2014).  Prevention  of  unintended  pregnancy:  a focus  on  long-acting  reversible  contraception. Primary  Care:  Clinics  in  Office Practice , 41 (2), 239-260. doi: 10.1016/j.pop.2014.02.004.
Ross,  J.  A.,  &  Pham,  S.  B.  (1997).  Unmet  need  for  contraception  in  Vietnam:  who  needs what and when. Social biology , 44 (1-2), 111-123. Rubin,  A., & Babbie, E.  R. (2008). Research Methods for  Social Work. Belmont: Thomson Brooks/Cole.
Sedgh, G., Singh, S., & Hussain, R. (2014). Intended and unintended pregnancies worldwide in 2012 and recent trends. Studies in family planning , 45 (3), 301-314. Suharto, E. (2010). Analisis Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.