## UPAYA PERLINDUNGAN NELAYAN TERHADAP KEBERLANJUTAN USAHA PERIKANAN TANGKAP

## Fisher’s Safeguard to Capture Fisheries Business Sustainability
*Hikmah dan Zahri Nasution
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung Balitbang KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924
Diterima tanggal: 22 Maret 2017 Diterima setelah perbaikan: 21 September 2017 Disetujui terbit: 12 Desember 2017
* email: hikmah_madani

## ABSTRAK
Nelayan memiliki peran yang sangat strategis pada sektor kelautan dan perikanan. Peran tersebut sudah semestinya dihargai dalam bentuk perlindungan dan pemberdayaan baik untuk kehidupan maupun usaha nelayan. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tetang bagaimana kondisi eksisting dan permasalahan dalam upaya perlindungan nelayan. Lokasi penelitian di Kabupaten Indramayu, Cilacap, Merauke dan  Buton. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang dikumpulkan meliputi aspek perlindungan nelayan yang tercantum dalam undang-undang perlindungan nelayan yang meliputi: Ketersediaan sarana dan prasarana perikanan; kepastian usaha pada masyarakat nelayan; peningkatan kemampuan dan kapasitas nelayan; penguatan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan; sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha; perlindungan nelayan terhadap risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan sistem jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum bagi nelayan.  Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil pembahasan diambil kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah. Berbagai persoalan masih sering menghimpit nelayan terutama para ABK dan buruh seperti ketidakpastian usaha, ketidakadilan dalam pembagian upah, resiko usaha yang tinggi, dan kurangnya jaminan serta pendampingan hukum. Rekomendasi disarankan perlu pengembangan investasi secara terpadu, baik pengembangan perikanan di sentra-sentra usaha perikanan tangkap, peningkatan operasional pelabuhan perikanan sesuai peran dan fungsinya, sosialisasi dan pembinaan terhadap nelayan tentang pentingnya asuransi nelayan sebagai jaminan resiko dalam usaha penangkapan ikan, pemerintah perlu meningkatkan jaminan dan pendampingan hukum bagi nelayan, terutama anak buah kapal di kapal-kapal besar.

## Kata Kunci: perlindungan nelayan, keberlajutan usaha, perikanan tangkap

## ABSTRACT
Fisher’s have a strategic role in the marine and fisheries sector. That role should be appreciated in the form of protection and empowerment life and fishing effort. This study aims to provide an overview of  the  existing  conditions  and  problems  in  the  protection  of  fishermen.  The  research  locations  are Indramayu, Cilacap, Merauke and Buton. The research method was used a qualitative approach. The types of data collected include fishing protection aspects contained in the fishing protection laws that include: availability of facilities and infrastructure to fisheries; business certainty on fishing communities; increasing of fishermen capability and capacity, strengthening institutional capacities in managing fish resources and develop the principles of environmental sustainability; financing systems and institutions that serve the interests of the business; fishing protection against the risk of natural disasters, climate change,  and  pollution;  and  security  and  safety  system  as  well  as  legal  aid  for  fishermen.  The  data were analyzed qualitatively and then be discussed. The conclusions were used as an answer of any problems. Various problems still often choke the fishermen, especially the crew and workers as business uncertainty, injustice in the distribution of wages, high business risk, and the lack of guarantees as well as legal assistance. Recommendations suggested are integrated investation development, both in the development of fisheries in the centers of fishery business, improvements of fishing ports operational based on role and function, socialization and training to the fishermen about the importance of insurance fisherman as security risk in fishing effort. The government needs to increase the guarantee and legal aid for fishermen, especially the crews of large vessels.
Keywords: fishermen safeguard, business sustainability, capture fisheries
* Korespodensi Penulis: Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung Balitbang KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

## PENDAHULUAN
Menurut Mulyadi, sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peranan dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam penyediaan bahan pangan protein, perolehan devisa dan penyediaan lapangan kerja. Dalam sektor perikanan sumberdaya manusia, modal dan teknologi menempati posisi yang sangat strategis dalam mewujudkan tersedianya barang dan jasa (Mapaliey et al ., 2013).
Nelayan memiliki peran yang sangat strategis pada sektor kelautan dan perikanan, yaitu dalam hal ketahanan pangan, dalam penciptaan lapangan kerja, keberlanjutan sumber daya, peran geopolitik, dan peran dalam peningkatan devisa (Satria, 2015).
Di sisi lain berbagai persoalan masih sering menghimpit nelayan terutama para anak buah kapal (ABK) dan buruh seperti ketidakadilan dalam pembagian upah. Nelayan yang berada pada strata paling bawah tidak dapat berbicara banyak dan hanya bersikap patuh terhadap keputusan juragannya (Baskoro, 2014). Menurut Kusnadi (2002), nelayan merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang mempunyai tingkat kesejahteraan paling rendah, atau paling miskin dibanding masyarakat subsisten lainnya. Begitu pula Nugraha (2014) menyatakan bahwa sumber daya manusia di bidang perikanan yang memiliki kualitas rendah menyebabkan rendahnya produktivitas, yang berakibat pada rendahnya pendapatan, dan kemiskinan nelayan.
Peran tersebut sudah semestinya dihargai dalam bentuk perlindungan dan pemberdayaan baik untuk kehidupan maupun usaha nelayan. Satria (2015) mengungkapkan bahwa usaha penangkapan ikan memerlukan perlindungan keselamatan kerja karena sangat berisiko. Nelayan mesti dilengkapi dengan sistem yang menunjang keselamatannya, seperti asuransi jiwa, teknologi komunikasi, perlengkapan keselamatan di perahu, cara berpikir baru tentang keselamatan kerja.
Beberapa perlindungan yang diperlukan oleh nelayan antara lain: perlindungan hak atas upah atau bagi hasil yang adil, karena tidak sedikit nelayan dalam posisi yang lemah di hadapan para pemilik kapal sehingga mendapatkan bagian yang kurang adil. Perlindungan harga ikan juga sangat penting bagi nelayan sebagai jaminan untuk mendapatan harga yang layak. Begitu pula pentingnya perlindungan wilayah tangkap
untuk mencegah kompetisi yang tak sehat antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Sarana produksi nelayan berupa kapal dan alat tangkap juga perlu dilindungi dalam skema asuransi perikanan.
Pemerintah baru saja mengeluarkan Undang- Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Untuk mengimplementasikannya dibutuhkan pemahaman terhadap permasalahan dan pembelajaran dari berbagai program yang telah dijalankan selama ini, sebagai bahan untuk penyusunan strategi dan pendekatan yang lebih efektif. Penelitian ini dipandang strategis karena akan memberikan informasi yang penting sebagai bahan dasar penyusunan naskah akademik untuk menyusun berbagai kebijakan turunan dari undang-undang tersebut berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan lain-lain.
Penelitian  ini  bertujuan  mengidentifikasi program-program yang terkait dengan perlindungan nelayan yang sudah ada di masyarakat, dan mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan upaya perlindungan nelayan untuk keberlanjutan usaha penangkapan ikan. Sasaran penelitian ini adalah merumuskan strategi implementasi perlindungan nelayan terhadap keberlanjutan usaha penangkapan ikan.

## METODOLOGI

## Kerangka Pemikiran
Menurut Damanik (2014), jika kesejahteraan nelayan kecil tidak terpenuhi, mustahil Indonesia dapat mengurangi kemiskinan. Komite Perikanan atau Committee  on  Fisheries (COFI), Organisasi Pangan Dunia atau Food  and  Agriculture Organization (FAO) berhasil mengadopsi Instrumen Internasional Perlindungan Nelayan Skala Kecil atau Voluntary Guidelines on Small-scale Fisheries (VGSSF). Ini merupakan instrumen pertama di dunia yang khusus memberi kepastian atas kewajiban setiap negara untuk melindungi nelayan kecil. Indonesia adalah bagian dari negara di dunia yang berkomitmen untuk menjalankan instrument ini (Siagian, Sinar Harapan, 30 Agustus 2014).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta
Upaya Perlindungan Nelayan Terhadap Keberlanjutan Usaha Perikanan Tangkap ........................ (Hikmah dan Zahri Nasution)
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  Untuk mewujudkan tujuan bernegara menyejahterakan rakyat, termasuk nelayan, negara menyelenggarakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan itu perlu dilakukan karena nelayan sangat tergantung pada sumber daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi .
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam pada intinya bertujuan untuk: (1) menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha; (2) memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan; (3) meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan kelembagaan nelayan, serta penguatan kelembagaan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan; (4) menumbuh- kembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha; (5) melindungi, dari risiko bencana alam dan perubahan iklim, dan; (6) memberikan perlindungan hukum dan keamanan di laut.
Secara lebih detail, prasarana yang dibutuhkan nelayan paling sedikit meliputi: (1) kapal yang dilengkapi dengan kenavigasian, perlengkapan keselamatan berlayar, dan alat penangkap ikan yang sesuai dengan kebutuhan Nelayan dan karakteristik lokasi penangkapan ikan; (2) stasiun pengisian bahan bakar; (3) pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan ikan; (4) jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan;(5) alur sungai dan muara; (6) jaringan listrik dan air bersih, dan; (7) tempat penyimpan berpendingin dan/atau pembekuan.
Untuk menciptakan kondisi kepastian usaha dilakukan dengan: (1) mengembangkan sistem pemasaran komoditas perikanan dan komoditas pergaraman; (2) memberikan jaminan pemasaran ikan melalui pasar lelang; (3) memberikan jaminan pemasaran garam melalui resi gudang; (4) mewujudkan fasilitas pendukung pasar ikan; (5) menyediakan sistem informasi terhadap harga ikan secara nasional maupun internasional berdasarkan permintaan dan pasokan, dan; (6) menyediakan sistem informasi harga garam secara nasional maupun internasional berdasarkan permintaan dan pasokan.

## Waktu dan  Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan pada tahun 2016. Lokasi penelitian ditentukan berdasarkan kriteria keterwakilan nelayan yang memiliki kartu nelayan terbanyak, masing-masing di wilayah Indonesia Barat, Tengah dan Timur. Atas dasar kriteria tersebut maka lokasi yang terpilih meliputi Kabupaten Indramayu, Cilacap, Buton dan Merauke.

## Jenis dan Metode Pengumpulan Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi lapang dan diskusi terkelompok ( Focus  group discussion/FGD ). Data sekunder diperoleh dari institusi terkait tata kelola perikanan yang diterapkan pada wilayah tersebut.
Jenis data yang dikumpulkan meliputi aspek perlindungan nelayan yang tercantum dalam undang-undang perlindungan nelayan yang meliputi: ketersediaan sarana dan prasarana perikanan;  kepastian usaha yang berkelanjutan pada masyarakat nelayan; peningkatan kemampuan dan kapasitas nelayan, penguatan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan; sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha; perlindungan nelayan terhadap risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran, dan; sistem jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum bagi nelayan.
Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif, maka dilakukan pengumpulan data dan informasi untuk menyusun review tentang program perlindungan nelayan yang sudah dijalankan selama ini oleh pemerintah, karena persoalan perlindungan sesungguhnya sudah menjadi program setiap tahun semenjak era Orde Baru. Program perlindungan yang sudah dijalankan selama ini, efektivitas serta pembelajarannya menjadi bahan penting untuk menyusun perencanaan, pendekatan dan strategi ke depan.
Pemilihan informan dilakukan secara purposive yaitu berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Informan yang dipilih yaitu stakeholder, nelayan berdasarkan keragaman armada, alat tangkap dan fishing ground .
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, yaitu cara pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti tanpa pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut (Nasir, 2005). Ini dilakukan peneliti dengan cara mengamati dan mencatat kegiatan yang sehari- hari dilakukan oleh nelayan atau masyarakat. Cara yang paling efektif dalam melakukan pengamatan langsung adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai insrumen, format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang terjadi (Arikunto, 2006).Penggunaan metode wawancara juga dilakukan, yaitu berupa percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dan biasanya percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2005). Dalam praktiknya, wawancara dilakukan dengan nelayan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi, bagaimana tanggapan mereka mengenai permasalahan itu dan kemudian apa solusi yang mereka harapkan.  Selain itu juga dilakukan dokumentasi berupa foto-foto kegiatan pelaksanaan penelitian, dan catatan-catatan maupun rekaman-rekaman hasil wawancara.

## Metode Analisis
Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif tabulatif. Data primer dan sekunder yang diperoleh ditabulasi menggunakan prinsip tabulasi silang, selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.  Studi deskriptif dilakukan dalam rangka untuk memastikan dan juga menggambarkan karakteristik dari variabel-variable penting suatu situasi.Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan terhadap fenomena yang menarik dari suatu individu maupun organisasi (Sekaran, 2000). Selanjutnya Marshall & Rossman (1989) menyatakan bahwa analisis data kualitatif merupakan penelusuran terhadap pernyataan-pernyataan umum tentang hubungan antar berbagai kategori data yang berasal dari data yang tersedia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kebijakan Perlindungan Nelayan
Dalam rangka perlindungan nelayan, berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah baik dalam muatan Undang-Undang Perikanan,
instruksi presiden, Keputusan Menteri, dan Undang- Undang Perlindungan Nelayan. Muatan dalam UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dalam Bab X, Pasal 60 sampai Pasal 64 membahas mengenai pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada seluruh nelayan/pembudidaya ikan. Pada tahun 2011 Presiden juga mengeluarkan Instruksi Presiden No. 15 tentang Perlindungan Nelayan, yang menginstruksikan kepada 3 menteri koordinator, 10 menteri, 5 menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, 2 Kepala Badan, Gubernur, dan Bupati/ Walikota agar melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memberikan jaminan kesejahteraan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi nelayan yang mengoperasikan kapal perikanan sampai 60 GT. Bahkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan diinstruksikan untuk menyiapkan kapal perikanan sampai 60 GT dalam rangka restrukturisasi armada.
Dalam lingkup pengaturan yang lebih rendah, Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12 Tahun 2014 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Rakyat yang Terkena Bencana Alam. Dalam aturan tersebut terlihat bahwa hanya nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam terkena bencana alam yang mendapatkan bantuan berupa bantuan tanggap darurat dan bantuan rehabilitasi, antara lain berupa sarana dan prasarana untuk kegiatan usaha. Selanjutanya pada tahun 2016 terbit Undang- undang Nomor 7 Tentang perlindungan nelayan, pembudidaya dan petambak. Klausul dalam UU No 7 ini mewajibkan pemerintah pusat dan daerah merencanakan ruang kehidupan baik sarana dan prasarana, aksesibilitas, kepastian usaha, jaminan resiko usaha dan jaminan kemanan dan perlindungan hukum bagi nelayan kecil, tradisional, pembudidaya ikan dan petambak garam kecil.

## Kondisi Eksisting Terkait Upaya Perlindungan Nelayan
Undang-undang perlindungan nelayan pasal 3 poin a sampai d mengamanahkan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk; a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha; b. memberikan kepastian usaha yang berkelan- jutan; c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam; menguatkan kelembagaan dalam mengelola
Upaya Perlindungan Nelayan Terhadap Keberlanjutan Usaha Perikanan Tangkap ........................ (Hikmah dan Zahri Nasution)
sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan; d. menumbuhkembangkan system dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha.
Kondisi eksisting terkait dengan aspek keberlanjutan usaha di wilayah Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut: ketersediaan dan aksesibiltas sarpras usaha perikanan seperti TPI ,  cold  storage , listrik yang mendukung cold storage , SPDN, pabrik es sudah baik dan memadai. Berlangsungnya sistem lelang yang dikelola oleh KUD/KPL. Secara formal keberadaan dan dukungan lembaga keuangan formal (BRI, BNI, BJB) dalam memberikan pinjaman kepada para pelaku usaha perikanan sudah tersedia.Disamping lembaga keuangan formal di Kabupaten Idramayu juga terdapat lembaga konsorsium untuk penjaminan yang dinamakan KAKAP.Lembaga ini menjamin nelayan untuk meminjam modal perbankan untuk investasi kapal. Sistem bagi hasil antara pemilk kapal dan ABK yang cukup berimbang sehingga mencerminkan asas keadilan yang mengacu pada undang-undang tentang Sistem Bagi hasil. Meskipun secara legal formal tidak ada kotrak perjajian kerja antara pemilik dengan nahkoda dan anak buah kapal tidak ada, sistem ini sudah berjalan dari tahun ke tahun.
Sementara di Kabupaten Cilacap memiliki pelabuhan perikanan yang besar, yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPSC). Kapal yang dapat berlabuh di PPSC ini tidak hanya kapal kecil, melainkan juga kapal-kapal besar. Lokasi pelelangan ikan PPSC terdapat di dua tempat. Pelelangan yang besar lokasinya di TPI PPS. Biasanya disana dilakukan bongkar muat ikan. TPI satu lagi di arah yang berlawanan adalah TPI yang umumnya untuk lelang udang. Awalnya, lelang udang juga dilakukan di TPI besar, namun, ada isu bahwa lelang yang dilakukan pada waktu yang berbeda di dua tempat tersebut mempengaruhi harga tawar udang.TPI kecil lebih dulu melakukan lelang, TPI besar melakukan lelang setelahnya.  Kondisi  ini  menyebabkan  ada  konflik harga, sehingga mereka meminta pelelangan udang dilakukan di satu tempat di lokasi TPI kecil. TPI PPSC mempunyai kapasitas mencapai 400 kapal besar, namun beberapa kapal yang dimiliki oleh nelayan Cilacap tidaklah selalu membongkar muat ikan di Cilacap. Beberapa kapal tetap berada di laut dan beroperasi mengambil ikan, kemudian bongkar muat di Pelabuhan Ratu atau
Benoa. Dalam menghemat bahan bakar, mereka mempunyai kapal pengisian bahan bakar yang akan mengantarkan kebutuhan tambahan bahan bakar untuk di laut. Lokasi PPSC yang tercatat digunakan oleh pihak swasta yaitu seluas 30 ha, dimana 12 ha merupakan lahan sewa untuk industri. Adapula salah satu industri yang berada bersebelahan dengan lahan PPSC yaitu industri pengalengan milik PMA Thailand. Ikan kalengan berupa ikan cakalang yang dibeli dari pelabuhan di Jakarta. Alasan tidak mengambil dari lokasi setempat adalah terkait kualitas dari ikan dan sistem pemilihan ikan untuk industrinya yang tidak dapat dipenuhi oleh pasar ikan setempat.
Kondisi eksisting terkait dengan aspek keberlanjutan usaha di wilayah luar Jawa seperti di Kabupaten Buton dalam rangka pengembangan usaha dan kapasitas sumberdaya manusia masih sangat perlu diperhatikan. Sarana dan prasana jauh dari kriteria lengkap bahkan cenderung kurang. Kalaupun ada sarananya, akses untuk menuju sarana tersebut tidaklah mudah sehingga sarana tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.Contohnya saja kawasan Pelabuhan Perikanan Kabupaten Buton yang sampai dengan saat ini belum dimanfaatkan. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk Kabupaten Buton ada di kawasan pelabuhan perikanan namun sampai dengan saat ini kegiatan lelang tidak dijalankan karena dianggap tidak sesuai dengan sistem penjualan ikan masyarakat setempat. Belum tersedia sarana cold storage, pabrik es dan ketersediaan listrik yang belum mencukupi. Sarana perkantoran pemerintah juga masih minim.Ketersediaan sarana dan prasana menjadi tugas besar dalama mendukung pengembangan kegiatan perikanan di Kabupaten Buton.Lembaga permodalan di Kabuapten Buton berupa koperasi keluarga yang dapat diakses anggota untuk kebutuhan usaha penagkapan ikan.Koperasi ini sudah memiliki modal investasi mencapai 1 milyar. Adapun lembaga keuangangan formal seperti perbankan relatif sulit di akses nelayan karena lokasinya jauh dan akses jalannya sulit dijangkau.
Sementara di kabupaten Merauke, kondisi eksisting ketersediaan dan aksesibiltas sarpras usaha perikanan masih terbatas. Di lokasi pendaratan ikan tidak terdapat fasilitas TPI yang digunakan untuk kegiatan pelelangan. Nelayan mendaratkan ikan hasil tangkapan ditempat pendaratan ikan. Ada lokasi yang sudah memiliki pelabuhan pendaratan dan ada yang masih disandarkan dipinggiran pantai dan digotong secara
J. Kebijakan Sosek KP Vol. 7 No. 2  Desember 2017: 127-142
bersama-sama dan memanfaatkan arus pasang untuk menyandarkan perahu di daratan. Fasiltas SPDN masih terbatas dan hanya ada di satu titik, lokasi lain yang jauh dengan SPDN mendapatkan BBM dengan harga eceran. Pasokan listrik sudah tersedia, namun keberadaan pabrik es dan cold
storage belum beroperasi optimal mendukung kegiatan usaha penangkapan ikan. Sistem jual beli dilakukan secara langsung oleh pemilik ikan dan pembeli ikan sesuai dengan kesepakatan baik harga dan pola pembayaran.
Tabel .. 1. .. Kondisi Eksisting Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung, Peningkatan Kemampuan dan Kapasitas Nelayan, Lembaga Pembiayaan yang Melayani Kepentingan dan Keberlanjutan Usaha Penangkapan Ikan di Lokasi Penelitian.
Table 1.   Existing Condition Availability of Facilities and Infrastructure Support, Capacity Upgrades and  Fishermen,  Financing  Institutions  that  Serve  Interests  and  Business  Continuity Fishing in Research Area.
Uraian/ Description Kondisi Eksiting/ Existing Condition Indramayu Cilacap Buton Merauke 1. Ketersediaan dan aksesibilitas Sarana dan Prasarana/ Availability and accessibility of
Facilities and Infrastructure
Stasiun Pengisian BBM dan Sumber Energi / Fueling Station
and Energy Source
-  Kesediaan SPBN/ The availability of SPBN Tersedia/ Available Tersedia/ Available
Tersedia/ Available Tersedia/ Available
- Kecukupan Pasokan BBM di SPBN/ Adequacy of Fuel Supply in SPBN Mencukupi/ Sufficient Mencukupi/ Sufficient
Tebatas/ Limited Tebatas/ Limited
-  Akses Lokasi ke SPBN/ Location acces to SPBN
Terjangkau/
Affordable
Terjangkau/
Affordable
Terjangkau/ Affordable Terjangkau/ Affordable
Integrasi Antara PP dengan TPI/
Integration Between PP and TPI
-  Ketersediaan PP/ Available PP
Tersedia/
Available Tersedia/ Available Kurang/ Less Kurang/ Less -  Ketersediaan TPI// Available TPI Tersedia/ Available Tersedia/ Available Kurang/ Less
Kurang/ Less -  Kondisi Pelabuhan Perikanan / Condition of Fishery Port Baik/ Good Baik/ Good Kurang baik/ Not good
Baik/ Good -  Kondisi TPI/ TPI Condition Baik/ Good Baik/ Good
Tidak beroperasional/ Not operational Tidak beroperasional/
Not operational
-  Akses Jalan PP ke TPI/ Access PP Road to TPI Mudah/ Easy Mudah/ Easy Mudah/ Easy
Mudah/ Easy
-  Kondisi Akses jalan PP/ Condition of Access road PP Mudah/ Easy Sulit (Daerah Jetis)/ Aiffucult Jetis Area
Mudah/ Easy
Cukup mudah/
Quite Easy - Bahan fisik Jalan PP/ Physical material of PP Road Beraspal /Paved
Beraspal /Paved Beraspal /Paved Beraspal / Paved -  Sarana Pengangkut Ikan PP ke TPI /PP Fishing Facility to TPI Tersedia/ Available Tersedia/ Available Tersedia/ Available Tersedia/ Available
- Konflik Antara Pengelola PP dan TPI/ Conflict Between PP and TPI Managers
Tidak ada konflik/ No conflicts Ada, Tidak signifikan/
Available, not significant
Tidak ada konflik/
No conflicts
Tidak ada konflik/ No conflicts
Upaya Perlindungan Nelayan Terhadap Keberlanjutan Usaha Perikanan Tangkap ........................ (Hikmah dan Zahri Nasution)
Lanjutan Tabel 1/ Continue Table 1
Uraian/ Description
Kondisi Eksiting/ Existing Condition Indramayu Cilacap Buton Merauke Alur Sungai Dan Muara/ River Flow And Estuary -  Pendangkalan Alur Sungai dan
Muara/ Pendangkalan River Flow and Estuary Tejadi Pendangkalan/ There is a siltation Tidak terjadi pendangkalan/ No silting occurs Tidak terjadi pendangkalan/ No silting occurs Tidak terjadi pendangkalan/ No silting occurs -  Pemeliharaan Alur Sungai dan Muara/ Maintenance of River Flow and Estuary
Tersedia/ Available Tersedia/ Available Tidak tersedia/ Not available Tidak tersedia/ not available -  Kondisi Alur Sungai dan Muara/ Conditions of River Flow and Estuary Cukup baik/ Passable Baik/ Good
Cukup baik/ Passable Cukup baik/ passable Listrik, Telekomunikasi, Air Bersih, dan Cold Storage / Electricity, Telecommunication, Water Supply and Cold Storage
-  Ketersediaan Jaringan Listrik/
Availability of Electricity Network
Tersedia/ Available
Tersedia/ Available
Tersedia/ Available Tersedia/ Available -  Kecukupan Energi Listrik Nelayan/ Adequacy of Electricity Energy of Fishermen
Mencukupi/ Sufficient Mencukupi/ Sufficient Mencukupi/ Sufficient Mencukupi/ Sufficient -  Ketersediaan Jaringan telekomunikasi/ Availability of Telecommunication Network Tersedia/ Available Tersedia/ Available
Tersedia/ Available Tersedia/ Available -  Kondisi Jaringan Komunikasi / Condition of Communication Network Baik/ Good Baik/ Good
Kurang baik/ Poorly Kurang baik/ Poorly
-  Ketersediaan Pabrik ES/ Factory ES Availability
Tersedia/
Available Tersedia/ Available
Tersedia/ Available Tersedia/ Available -  Kecukupan Produksi ES/
Adequacy of ES Production Mencukupi/
Sufficient
Mencukupi/ Sufficient
Terbatas/ Limited Terbatas/ Limited -  Ketersediaan Air Bersih/ Water Supply Tersedia/ Available Tersedia/ Available
Tersedia/ Available Tersedia/ Available -  Kecukupan Air Bersih/ Adequacy of Clean Water Kurang Mencukupi/ Less sufficient Mencukupi/ Sufficient Mencukupi/ Sufficient Mencukupi/
Sufficient
Sarana produsksi ikan/ Means of fish production
-  Ketersediaan / Availability Kurang tersedia/ Less available Tersedia/ Available
Tersedia/ Available Tersedia/
Available
-  Aksesibilitas / Accessibility Terbatas/ Limited Mudah/ Easy
Mudah/ Easy Mudah/ Easy
2. Peningkatan Kemampuan nelayan serta penguatan kelembagaan/ Increased fisherman's ability and institutional strengthening -  Ketersediaan /Availability
Tersedia/ Available Tersedia/ Available Kurang tersedia/ Less available Tersedia/ Available -  Aksesibilitas /Availability Mudah/ Easy Mudah/ Easy Mudah/ Easy Mudah/ Easy

## Isu dan Permasalahan Terkait Upaya Perlindungan Nelayan
a. Ketersediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha
Pemerintah pusat dan daerah telah mengupayakan ketersediaan sarana dan prasarana produksi untuk keberlanjutan usaha perikanan tangkap. Namun isu dan permasalahan yang dihadapi di berbagai wilayah berbeda-beda.Tabel 2 menggambarkan isu dan permasalahan yang ada di beberapa daerah kabupaten di wilayah barat (Kabupaten Indramayu dan Cilacap) dan wilayah timur (Kabupaten Buton dan Kabupaten Merauke). Di Kabupaten Indramayu dan Cilacap ketersediaan dan aksesibilitas sarana dan prasarana relatif masih belum memadai. Isu dan permasalahan terkait dengan sarana dan prasarana di Kabupaten Indramayu dan Cilacap adalah kurangnya kapasitas air bersih, kurangnya kapasitas tempat sandar kapal di pelabuhan saat musim ikan yang berdampak pada menurunnya kualitas dan mutu ikan hingga mencapai 50%. Di Cilacap permasalahan TPI mengalami abrasi tinggi sehingga diperkirakan dalam 5 tahun jika tidak dilakukan paku bumi dikhawatirkan akan hilang, kolam labuh PPSC masih belum dapat menampung jika semua kapal besar bersandar terutama pada saat lebaran, jarak TPI Jetis yang jauh dari kota Cilacap dan lebih dekat dengan Kebumen, listrik terkadang masih belum mencukupi terutama untuk TPI kecil.
Wilayah timur terutama di kabupaten Buton, kondisi infrastruktur masih minim. Terutama  ketersediaan SPBM hanya 1 buah dan aksesibitasnya sulit dijangkau nelayan yang berada jauh dari lokasi, pelabuhan perikanan hanya 1 dan
tidak berfungsi, nelayan bersandar di tepi pantai dekat rumah masing-masing TPI hanya 1 dan tidak berfungsi, nelayan menjual ikan langsung ke bakul yang langsung datang ke lokasi nelayan, pasokan listrik hanya mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, tidak cukup untuk indutri,  aksesibilitas jalan menuju sentra pemasaran masih kurang baik berupa tanah berkerikil, jaringan telekomonikasi terbatas hanya jaringan nirkabel (telkomsel), jaringan telepon dan fax tidak ada, surat menyurat hanya melalui email, perkantoran tidak dilengkapi jaringan wifi sehingga informasi terkait dengan kebijakan dari daerah sulit diakses.

## b. Kepastian usaha yang berkelanjutan
Nelayan sebagai suatu entitas masyarakat pantai memiliki struktur dan tatanan sosial yang khas, yaitu suatu komunitas yang kelangsungan hidupnya bergantung pada perikanan sebagai dasar ekonomi (based  economic ) agar tetap bertahan hidup (survival) . Kepastian usaha penangkapan ikan yang berkelanjutan, terintegrasi mulai dari hulu sampai hilir meliputi kegiatan produksi (penangkapan ikan) sampai kepada pemasaran dan kepastian harga ikan. Isu permasalahan terkait kepastian usaha di seluruh lokasi penelitian menggambarkan ketidakpastian usaha penangkapan ikan. Aktivitas usaha pengangkapan ikan masih sangat bergantung pada musim dan iklim. Harga ikan pun sangat tergantung pada produksi. Ketika produksi ikan banyak harga ikan sangat rendah, sebaliknya pada musim ikan sedikit harga akan naik. Saat ini kebijakan dan program pemerintah masih belum memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan bagi nelayan.
Uraian/ Description Kondisi Eksiting/ Existing Condition Indramayu Cilacap Buton Merauke 3. Kelembagaan Pembiayaan yang melayani kepentingan Usaha Perikanan/ Institutional Financing that serves the interests of Fishing Enterprises -  Ketersediaan / Availability
Tersedia/
Available Tersedia/ Available
Tersedia/ Available Tersedia/
Available
-  Aksesibilitas / Accessibility Mudah/ Easy Mudah/ Easy
Mudah/
Easy Mudah/ Easy
Sumber:Data Primer, Diolah Tahun 2016/ Source: Primary Data Processed in 2016
Lanjutan Tabel 1/ Continue Table 1
Upaya Perlindungan Nelayan Terhadap Keberlanjutan Usaha Perikanan Tangkap ........................ (Hikmah dan Zahri Nasution)
c. .. Peningkatan Kemampuan dan Kapasitas Nelayan, Penguatan Kelembagaan dalam Mengelola Sumber Daya Ikan dan Sumber Daya Kelautan
Isu permasalahan di Kabupaten Indramayu terkait dengan peningkatan kemampuan dan kapasitas nelayan masih kurangnya pelatihan untuk mengopreasionalkan penggunaaan alat tangkap jaring pengganti dogol dan arad, pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok belum memberikan hasil yang signifikan terhadap usaha nelayan. Di cilacap sebagian besar nelayan Cilacap memiliki kapal berukuran < 5 GT bahkan banyak yang berukuran 1 GT dan tidak dilengkapi dengan kompas, GPS, fish  finder sehingga tidak dapat melaut jika ombak besar, alat tangkap hanya jaring. Nelayan kapal besar sebagian besar nelayan andon. Isu permasalahan di Kabupaten Buton minimnya penyuluhan dan pembianaan karena keterbatasan jumlah SDM, namun nelayan Buton sudah mengakses teknologi melaui smartphone motto hidup nelayan Buton adalah melaut untuk pendidikan anak dan membangun rumah. Hal positif nelayan Buton adalah pola hidup yang sederhana dan mementingkan pendidikan anak-anaknya dan terlihat rata-rata pendidikan responden tamat SLTA dan anak-anak nelayan banyak yang berpendidikan perguruan tinggi. Sementara di Merauke karakteristik masyarakat lokal yang masih belum terbuka dengan teknologi penangkapan modern, meskipun pelatihan dan pendampingan sudah banyak dilakukan. Hal ini disebabkan karena pola usaha dan pikir masyarakat lokal masih tradisional dan subsisten (hanya cukup memenuhi kehidupan jangka pendek). Kepemilikan kapal besar lebih dominan dikuasai orang Buton dan Bugis.
d. .. Penumbuhkembangan Sistem dan Kelembagaan Pembiayaan yang Melayani Kepentingan Usaha
Sistem dan kelembagaan pembiayaan yang yang melayani kepentingan usaha penangkapan ikan yang berkembangan di kabupaten Indramayu dalam bentuk kelembagaan formal dan nonformal. Kelembagaan formal antara lain koperasi dan bank konvensionl (BRI, BJB, dan BNI). Kelembagaan koperasi yang tumbuh di Kabupaten Indramayu ada 14 koperasi 2 diantaranya sudah besar dengan modal di atas 1 milyar. Lembaga permodalan seperti bank kovensional telah tersedia di lokasi sentra penangkapan ikan. Namun yang dapat mengakses
lembaga ini hanyalah nelayan yang memiliki kapal di atas 30 GT. Sementara nelayan kecil yang berukuran 10 GT ke bawah lebih banyak mengaskses permodalan kepada lembaga nonformal yaitu pedagang atau bakul. Hal ini disebabkan karena pola patronase sehingga nelayan hidupnya selalu terlilit hutang dengan bakul hingga sampai ke turunananya. Sementara jenis ikan yang ditangkap nelayan indramayu jenis ikan ekonomis rendah, meskipun dapat banyak namun harganya rendah.
Kelembagaan pembiayaan di Kabupaten Cilacap antara lain fasilitas perbankan di sentra perikanan tangkap. Namun tidak banyak diakses oleh nelayan karena menurut mereka persyaratan perbankan terlalu sulit. Lembaga pembiayaan dan permodalan lain yang ada di Kabupaten Cilacap dapat diakses nelayan melalui koperasi nelayan. Terdapat tiga koperasi yaitu KUD Mino Saroyo, Koperasi Mina Usaha, dan Koperasi Mina Merganti.Koperasi yang tertua dan terbesar adalah KUD Mino Saroyo. Koperasi ini mencakup 8 TPI dan beranggotakan sekitar 8.000 nelayan, dan berdiri sekitar tahun 1970-an. Dua koperasi lainnya merupakan koperasi kecil dengan cakupan masing-masig satu TPI. Koperasi Mina Usaha berada di Desa Jetis yang berbatasan dengan Kebumen, sedangkan koperasi Mina Merganti berada di Desa Merganti, Kecamatan Kesugihan. Koperasi-koperasi tersebut memiliki fungsi dalam mengatur jaminan sosial bagi anggotanya melalui dana sosial untuk nelayan yang mereka kelola. Nelayan pun diberikan keleluasaan untuk mengelola penjualannya di TPI melalui sistem koperasi. Dinas KP Cilacap tidak memungut retribusi untuk PAD, hal ini dilakukan sesuai dengan anjuran Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2009 untuk tidak memungut PAD. Koperasi pun sepenuhnya mengelola hasil pendapatannya untuk masyarakat nelayan sendiri.
Kelembagaan pembiayaan di Kabupaten Buton berupa koperasi ada 3 unit namun masih belum berbandan hukum.  Meskipun  demikian, modal Koperasi mencapai 1 milyar. Permasalahannya koperasi ini hanya terbatas pada keluarga saja. Keberadaan koperasi ini sangat membantu nelayan dalam melakukan usaha perikanan.
e . Perlindungan dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran
Pasal 6 Undang-undang perlindungan nelayan juga menjamin dan melindungi nelayan
terhadap risiko dalam melakukan penangkapan ikan dari bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran.  Bentuk perlindungan yang ada dalam Undang-undang adalah perlindungan keselamatan jiwa dan kecelakaan kerja. Isu permasalahan yang terjadi pada seluruh lokasi penelitian, mekanisme perlindungan nelayan hanya menanggung risiko usaha melalui asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan kerja. Sementara untuk risiko bencana alam, perubahan iklim serta pencemaran belum ada pertanggungan. Permasalahan lain pelaksanaan asuransi nelayan yang telah dikeluarkan oleh kementerian kelautan dan perikanan nelayan ABK mendapat perlindungan asuransi hanya nelayan ABK di bawah 10 GT. Sementara nelayan di atas 10 GT tidak mendapatkan perlindungan. Padahal sebagian besar nelayan 10-30 GT sistem upah yang dibayarkan adalah sistem bagi hasil. Tidak seperti kapal-kapal diatas 30 GT dalam bentuk perusahaan, yang menggaji ABK perbulan dan jumlahnya tetap, nelayan ABK di 10-30 GT tidak mendapatkan jaminan asuransi dari pemilik kapal. Alasannya adalah ABK di armada kapal 10-30 GT ini tidak tetap bekerja pada 1 pemilik kapal. Tidak ada perjanjian atau kotrak kerja antara pemilik dan ABK.

## f. Jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum
Ketidakpastian akan kondisi ekonomi di masa depan menyiratkan adanya bermacam risiko (Joseph et  al., 2011). Kepastian memanfaatkan ruang untuk melakukan usaha perikanan tangkap sering menjadi masalah bagi nelayan dalam melakukan penangkapan. Ruang tempat nelayan menambatkan kapal diatur dalam UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui penetapan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sampai pertengahan tahun 2014, hanya 4 dari 34 provinsi dan 12 dari 319 kabupaten/kota yang telah mempunyai rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Perda tersebut sangat penting untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap alokasi ruang di perairan laut terkait dengan usaha perikanan dan sebagai kebijakan penanganan konflik pemanfaatan ruang di laut (Adam, 2015).
Jaminan hukum di Kabupaten Indramayu, Cilacap, Buton dan Merauke masih kurang. Dalam perjanjian kerja misalnya, nelayan kapal-
kapal besar di seluruh lokasi survey tidak memiliki perjanjian tertulis sehingga tidak dapat diketahui dengan jelas hak dan kewajiban nelayan yang dapat dirasakan oleh nelayan seperti jaminan kesahatan dan keselamatan kerja. Hal ini diperkuat dengan keinginan nelayan sendiri yang memang lebih menyukai ikatan kerja tanpa kontrak tertulis dengan alasan dapat berpindah kapal manakala sudah tidak merasa cocok dengan kapal yang saat ini nelayan tersebut bekerja. Hal ini menjadi kendala juga manakala nelayan pemilik ingin mendaftarkan ABK nya kedalam program asuransi nelayan. Antara nelayan dengan pemilik kapal biasanya mempunyai kesepakatan secara lisan dan masing-masing saling percaya walaupun tanpa dituangkan ke dalam bentuk perjanjian tertulis. Pada saat ditelusuri mengapa tidak ada perjanjian tertulis maka nelayan akan menjawab sudah, menjadi tradisi bahwa kesepakatan kerja hanya dituangkan secara lisan. Menurut nelayan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun dalam pola hubungan kerja di masyarakat nelayan.
Terkait pengaturan pelelangan hasil ikan, di Kabupaten Indramayu dan Cilacap sudah ada pengaturan tentang pelelangan ikan di TPI. Di kabupaten Indramayu sudah ada PERDA No. 11 tahun 2012 yang mengatur tentang penyelenggaraan pelelangan hasil perikanan. Sementara pengaturan tentang resi gudang, wilayah penangkapan ikan belum ada pengaturan dan mekanisme pengaturannya. Untuk pengaturan perijinan kapal, telah diatur dalam UU No. 23 tentang otonomi daerah, dimana untuk kapal yang berukuran 10 GT ke bawah kewenangannya diatur oleh Pemerintah Kabupaten, sedangkan 10 GT - 30 GT kewenangannya diserahkan ke Pemerintah Propinsi dan lebih dari 30 GT kewenangannya di serahkan ke pusat dalam hal ini adalah KKP.
Permasalahannya adalah UU otonomi daerah ini menimbulkan dampak yang cukup besar bagi nelayan yang berukuran di atas 30 GT. Karena harus mengurus perijinan ke pusat dimana pengurusannya membutuhkan waktu yang lama hingga 6 bulan dan biaya yang cukup besar untuk mobilitas pengurusan surat ijin tersebut,  sehingga masih terdapat kapal nelayan yang beroperasional yang tidak memiliki ijin. Sejauh ini belum ada jaminan dan pendampingan hukum bagi nelayan yang tertangkap karena tidak memiliki ijin dari pusat.
Tabel 2. Permasalahan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung, Peningkatan Kemampuan dan
Kapasitas Nelayan, Lembaga Pembiayaan
yang Melayani Kepentingan dan Keberlanjutan Usaha Penangkapan Ikan di Lokasi Penelitian.
Table 2.

## Problems
Availability Infrastructures Support , Capacity Upgrades and Fishermen, Financing Institu tions that Serve Interests and Business
Continuity Fishing in Research Area. Ur ai an / D es cr ip ti o n In dr am ayu C ila ca p Bu to n M er au ke K et er se di aa n d an ak se sib ilit as S ar an a d an P ras ar an a/ A va ila b ilit y a n d ac ce ss ib ili ty o f F aci lit ie s an d Infra st ru ct ur e - T id ak s em u a N el ay an k ec il b er uk ur an 5 G T k e b aw ah m au m en g ak se s B B M di S P BN ./ N ot a ll s m al l F is her m en si zed 5 G T dow n to a cc es s f ue l i n th e SPBN . K ap as ita s P el abu h an p er ik an an unt u k b er san d ar p ad a m us im ik an pu nc ak t er b at as s eh ing ga pr os es b ong ka r m u at m em er lu kan w ak tu y an g l am a d an m en yeb ak an ik an 50 % rej ek i/ F is h er y P o rt C ap ac ity to re ly on p ea k f is hi ng s ea so n i s lim ited s o t ha t l oa di ng a nd un lo ad in g p roc es s t ak es a lo ng tim e an d c au ses 5 0 % f is h re jek io n. K ap as ita s ai r b er si h m as ih ku ra n g/ C le an w at er c ap ac ity is st ill la ck in g
- T em p at p el el ang an ik an m eng al am i abr as i t in gg i s eh in g g a di p er ki rak an d ala m 5 t ah un jik a t id ak di lak u ka n p ak u b um i d ik h aa tir kan ak an hi la n g/ F is h a uc tio n si te ha s a h ig h ab ras io n s o it is es tim at ed in 5 y ear s if no t do n e t he ea rt hen s pi kes w ill b e lo st . - P ot ens i k on fli k ant ar a ne la ya n d eng an p en g el ol a T P I b er ka ita n s oal ha rga / P o te nt ia l c onf lic ts be tw e en fis her m en a nd T P I m an ag er s ar e re lat ed t o pr ic es
- K ol am la b uh PPSC m as ih b el um da pa t m ena m pu ng ji ka s em u a k ap al b es ar b er sa nd ar t er u ta m a p ad a sa at leb ar an / PPSC la nd in g p o ol s st ill c an not ac co m m od at e if a ll l ar g e b o at s le an e spe ci al ly du ri ng E id M ub ar ak
- B el um s em u a n el a yan m en ju al h as il ta n g kap ann ya k e T P I d ik ar en ak an ku at n ya i kat an hu ta ng an ta ra/ N ot a ll fis he rm en s e ll t he ir ca tc h to T P I d u e to t he s tr o ng d ebt b on d b et w een fis he rm en a nd s ki pp er - K om odi ta s t er te nt u tid ak m en gi ku ti le la n g k ar en a k u al ita s ek sp or / C er ta in
co m m odi tie s do no t fo llow t he auc tio n d ue to ex p or t q ua lit y. - P ad a T P I  J et is , ju m la h ba kul te rb ilan g ku ran g s ehi ng g a h ar g a
le la n g m as ih b el u m m ak si m al/ In T P I
Je tis , t he nu m be r o f ba sk et s i s som ew h at le ss s o t he a uc tio n pr ic e i s
st ill no t m ax im a l. - M as ih ba ny ak ny a ba ku l y an g b er hu ta ng k ep ad a T P I s eh in g g a m en yeb ab kan T P I k ek ua ra nga n ua ng u nt u k m en ga da ka n
- K et er se d iaan S P B M h an ya 1 b u ah d an ak se si bi ta sn ya s ul it d ija ng ka u ne la ya n y an g be ra da ja u h d ar i lo ka si / Th e av a ila bi lity o f S P B M is o n ly 1 u n it an d it s ac ce ss ib ili ty is d iff ic ult to rea ch by f is he rm en w h o ar e far fr om th e l oc at io n - P el ab uh an P er ik an an ha ny a 1 da n tid ak b er fu n gs i, n el ay an be rs an d ar di te p i p an ta i d ek at r u m ah m as in g- m as in g / F is he ry P or t is o n ly 1 a n d do es n ot w or k, fis he rm en lea n in g on th e be ac h n ea r t hei r ho me s - T P I h an ya 1 d an ti d ak b er fun gs i, n el a yan m enj u al ik an la ng sun g k e b ak u l y an g l ang su n g d at an g ke lo ka si n el a ya n / T P I i s on ly 1 a nd do es n ot w or k, f is he rm an s e lls f is h d ire ct ly t o ba sk et w hi ch d ire ct ly c om e to loc at io n of fi she rm an
- P as ok an li st ri k h an ya m en cuk up i un tu k keb ut uh an r u m ah t an g g a, t id ak cu ku p un tu k i nd ut ri / E le ct ric ity s u pp ly is on ly s uf fic ie nt fo r h ou se ho ld ne ed s, not e no ug h f or in du st ry - A ks es ibi lit as jal an m en uj u s ent ra p em as ar an m as ih k ur an g b ai k b er u p a ta n ah b er ker ik il /A cc es sib ilit y of t he roa d t o t he m ar ke tin g ce nt er is s til l n ot go od in th e for m of pe bbl e l a nd - J ar in g an t el ek om on ik as i t er b at as ha ny a j ar ing an ni rk abe l ( te lk om se l), ja ri n g an t el ep on d an f ax t id ak a d a. sur at m en yur at h an ya m el al ui em ai l. P er ka nt or an tid ak d ile ng kap i j ar ing an w ifi/ T ele co m n et w or k l im ite d o n ly w ire les s n et w or k ( te lk om sel ), te lep ho ne a nd fax ne tw or k do es n ot ex is t. m a il c or re spo nd en ce on ly .
- J um lah p as ok an B B M kur an g/ T he am ou nt o f f ue l su pp ly is l es s
- L ok as i SPBN h an ya a d a di s at u tit ik, ti d ak s em u a se nt ra p en an g kap an ik an t er d ap at SPBN /T he loc at io n o f S P B N is on ly at o ne p oi n t, no t al l f is h in g cen ter s ar e S P B N - P ro se s p en ju al an di la ku kan se ca ra l an gs u ng ol eh n el ay an d an t id ak m el alu i le la ng d i T PI / T he s al es p ro ce ss i s don e d irec tly by t he f is her m en a nd n ot thr ou gh t he a uc tion in T P I - T P I tida k be rf un gs i s eba ga i p el el an g an/ T P I do es n ot fu nc tio n as au ct ion - M asi h b an ya k lo ka si p end ar at an
ik an m em ilik i p ela b u h an/ T he re ar e s till m an y fis h in g l a nd in g
si te s w ith ha rb or s - M as ih b an yak lok as i p en d ar at an
ik an y an g tid ak m em ili ki pe la b uha n p er ik ana n/ T her e a re st ill m an y f is h la nd in g si tes t ha t do no t h av e a f is h in g por t - J ar in g an te lek om u ni ka si s u d ah ad a w al aup u n m as ih ter b at as / T el ec om m un ic at io n net w or k a lr ea dy e xi st a lth ou gh st ill li m ite d - P as ok an e s n el ay an m as ih m en g an d al ka n p as ok an es rum ah t an gg al / T he ic e s u pp ly o f
fis her m en st ill r el ies o n the su pp ly o f d at ed ho m e ic e

## Lanjutan T abel 2/ Continue T able 2 Ur ai an / D es cr ip tio n

## In dr am ayu
C ila ca p
Bu to n M er au ke le la ng / T her e ar e s til l m any ba ske ts ow ed to T P I c aus in g TP I l ac k o f m on ey to ho ld a uc tio n. - J ar ak T P I J et is y an g jau h d ar i k ot a C ila cap d an le bi h dek at de ng an K eb um en / Ja tis T P I d is ta nc e aw ay fr om th e c ity o f C ila ca p an d c los er to K eb ume n P as ok an li st rik b el um m en cu ku pi / Ins uf fic ien t p ow er s up ply O ffi ce is n ot e qu ipp ed w ith w ifi ne tw or k.
P en in gk at an K em am pu an d an ka pa si ta s nel ay an s erta pen gu at an k el em ba ga an/ C apa ci ty bu ildi ng a nd ca pa ci ty of f is he rm en a nd ins tituti on al s tre ngth en in g
- M as ih k ur an g p el at ih an u nt uk m en go pr ea si on al kan pe ng gu na aa n al at ta ng kap ja rin g p en gg an ti dog ol d an ar ad/ T he re is s til l la ck o f tr ain in g t o in te rn at io na liz e t he us e of fi shi ng ge ar to r ep la ce do go l a nd a ra d - P em bi na an d an p en gu at an kel em ba ga an k el om po k b el um m em be rik an ha si l y ang si gn ifi ka n t er had ap us ah a nel ay an / F os ter in g a nd st re ng the ni ng o f g ro up ins tit ut io ns h as n ot pr ov id ed si gn ifi ca nt r es ul ts to the fis her m en 's b us in es s - S eba gi an be sa r ne la yan C ila ca p m em ili ki k apa l be ruk ur an < 5 G T bah ka n b an yak y an g b er uk ur an 1 G T d an t id ak di len gk ap i d en ga n ko m pa s, G P S , f is h fin der s eh in gg a tid ak d ap at m el aut ji ka om bak bes ar / M os t of the C ila ca p f is he rm en ha ve a s hi p < 5 G T e ve n a l ot of s iz e 1 G T and n ot eq ui pp ed w ith a co m pa ss , GPS , f is h f in der s o it c an not g o t o s ea if b ig w av es - A la t t an gk ap h an ya ja rr in g/ T he fis hi ng g ear is jus t a n et - N el ay an k ap al b es ar s eb ag ia n b es ar ne la yan a nd on / B ig bo at fi sh er m en ar e m os tly fi sh er m en a nd on . - M in im ny a pe ny ul uh an d an pem bi an aa n k ar en a ke ter ba ta san ju m la h S D M ap ar at di na s. N am un ne la yan B ut on s ud ah m en ga ks es te kn ol og m el au i sm ar tph on e m ot to hi de p n el ay an B ut on a dal ah m el au t un tu k p en di di ka n an ak d an me mb an gu n r uma h /T he lac k of co un se ling an d pe m bi ana an be ca us e of th e lim ite d nu m be r of hu m an r es our ces a pp ar atu s o ffi ci al s. B ut B ut on fi she rm en h av e a cc es se d the tec hn ol og th ro ug h sm ar tph on es th e m ot to h ide p b ut on fi sh er m an is t o se a f or the e du cat ion o f c hild re n a nd
bu ild h ous es . - P el at ih an d an p en da m pi ng an su da h ba ny ak di la kuk an nam un k ar en a ka ra kt er is tik m as yar ak at lo ka l y an g m as ih be lu m te rb uk a de ng an te kno lo gi pe na ngk ap an m od er n. K ap al b es ar se lur uh ny a di ku as ai o ran g B ut on da n B ugi s/ T rai ni ng an d m ent or in g has b ee n lar ge ly do ne b ut d ue t o t he cha rac ter is tic s of loc al com m un iti es th at ar e s till n ot op en w ith m od er n f is hi ng te chn ol og y. T he bi g s hi p is
en tir el y c on tro lle d by th e B ut on an d B ug is p eo pl e
S ist em K el em ba ga an Pe m bi ay aa n y an g m ela ya ni kep en tin gan U sa ha / Ins tituti on al Sy st em o f Fi na nc ing th at se rv es th e inte re st s of En te rp ri ses
- L em ba ga pe m bi ay aa n d an pe rm od al an k op er as i b es ar han ya b ia sa ol eh k ap al b es ar be ru ku ra n di at as 1 0 G T / La rg e co ope rat iv e f in an ci ng a nd cap ita l f ina nc in g ar e on ly co m m on by la rg e ves se ls ov er 10 G T - L em ba ga ke ua ng an kon ve ns ion al le bi h ban ya k di ak se s n el ay an - K ope ra si s uda h be rp er an d al am pe m be ria n a ks es pe rm od al an , na m un m as ih ad a n el ay an y ang tid ak m as uk k e d al am k ea ng got aa n kop er as i k ar en a i kat an h ut an g de ng an p at ron /b os / C oo pe ra tiv es ha ve b ee n ins tr um en ta l i n p rov id ing
ac ces s t o ca pi ta l, b ut th er e ar e s til l fis he rm en w ho d o no t e nt er int o t he m em ber sh ip of th e c oo per at iv e be ca us e of d ebt b on ds w ith pat ro ns / bo ss es - K op er as i k el ua rg a bel um b er bad an huk um / F am ily c oo pe ra tiv es a re no t yet leg al e nt iti es - P em bi ay aan us ah a m as ih m eng an dal kan p en dan aan pri ba di/ B us ine ss fi na nc in g s til l
rel ie s on p riv at e f un di ng - H an ya s eb ag ia n ke ci l y ang su da h m eng as es k e b an k kon ve ns ion al / O nl y a s m all pe rc en ta ge hav e a lre ady ac ce ss ed a c onv en tion al b an k - K el em bag aa n k op er as i ne la ya n be lu m a da /In sti tu tio ns
Lanjutan T abel 2/ Continue T able 2 Ur ai an / D es cr ip

## tio n In dr am ayu
C ila ca p Bu to n M er au ke
bes ar / C on ve nt io na l f in an ci al in st itu tio ns a re m or e ac ces si bl e to l ar ge fi sh er m en - N el ay an k ec il leb ih m em ili h ak se s pe rm od al an k e ba ku l (P ol a p at ron as e )/ S ma ll fis her m en pr ef er c ap ita l a cce ss to ba sk et s ( P at ron ag e pa tte rn ) of fi she rm en 's c oo pe ra tiv es d o no t y et ex is t
K ep as tia n U sah a/ B usi ne ss C er ta in ty - B el um a da jam in an k ep as tia n us ah a/ T he re is n o gu ar an te e of bus in es s c er ta int y - B el um a da j am in an k ep as tia n us ah a/ T he re is n o gu ar an te e of bus in es s c er ta int y - B el um a da j am in an k ep as tia n us ah a/ T he re is n o gu ar an te e of bus in es s c er ta int y - B el um ad a j am in an k ep as tia n
us ah a/ T he re is n o gu ar an te e of b us ine ss c er ta int y
Ja m in an R es ik o U sa ha/ B usi ne ss R is k G uar ante e - A su ra ns i h an ya unt uk ar m ad a di b aw ah 1 0 G T / Ins ur anc e i s on ly for fl ee ts u nd er 10 G T - Ku ra ng ny a so sil is as i t er kai t den ga n as ur an si n el ay an /L ac k of s os iliz at ion a ss oc ia te d w ith the fi sh er m en 's ins ur an ce - A su ra ns i h an ya unt uk a rm ad a di baw ah 1 0 G T / In su ra nc e i s on ly fo r fle et s u nd er 10 G T - Ku ra ng ny a so sil is as i t er kai t d en ga n as ur an si n el ay an / Lac k o f s os ili zat io n as so ci at ed w ith t he fi sh er m en 's
ins ur an ce
- A sur an si h an ya un tu k a rm ad a di baw ah 1 0 G T / In su ra nc e i s on ly fo r fle et s u nd er 10 G T - K ur an gn ya so si lisa si ter kai t d en ga n as ur an si n el ay an / Lac k o f s os ili zat io n as so ci at ed w ith t he fi sh er m en 's
ins ur an ce - A su ra ns i h an ya unt uk a rm ad a di baw ah 1 0 G T / In su ra nc e i s on ly fo r f le et s un de r 1 0 G T - - Ku ra ng ny a so sil is as i t er kai t den ga n as ur an si n el ay an / Lac k of s os iliz at ion a ss oc ia te d w ith the fi sh er m en 's ins ur an ce
Ja m in an p er lin du ng an hok um / Le ga l pr ote cti on gua ra nt ee
- K ur ang ny a jam in an ke m an an da n pe nda m pi nga n hu ku m b ag i ne la ya n ke ci l/ La ck of s ec ur ity gu ar ant ee s a nd l eg al as si st anc e for s m al l f is her m en
- K ur ang ny a ke bi ja kan d an pr ogr am te rk ai t d en gan jam in an d an p en dam pi ng an huk um / La ck o f po lic ie s an d pr ogr am s re lat ed t o gu ar an tee s an d le ga l as si st anc e - K ur an gn ya j am in an k em an an d an pe nd am pi ng an h uk um b ag i n el ay an ke ci l/ La ck of s ec ur ity g ua ra nt ees an d le ga l as si st anc e fo r s m all
fis he rm en - K ur an gn ya k eb ija ka n d an pr og ram te rk ai t d en ga n ja m in an da n pe nd am pi ng an h uk um / Lac k o f po lic ies an d pr ogr am s re lat ed t o gu ar ant ee s a nd l eg al a ss is ta nce - K ur an gn ya j am in an k em an an d an pe nd am pi ng an h uk um b ag i n el ay an ke ci l/ La ck of s ec ur ity g ua ra nt ee s an d leg al as si st anc e fo r s m all f is he rm en - K ur an gn ya k eb ija ka n d an pr og ram te rk ai t d en ga n ja m in an da n pe nd am pi ng an h uk um / Lac k o f po lic ies an d pr ogr am s re lat ed t o gu ar ant ee s a nd l eg al a ss is ta nce - K ur ang ny a ja m in an k em ana n da n pe nda m pi nga n hu ku m bag i n el ay an k ec il/ Lac k o f
sec ur ity gu ar an te es an d le ga l as si st anc e for s m al l f is her m en - K ur ang ny a k eb ijak an d an pr ogr am te rk ai t d en gan
jam in an d an p en dam pi ng an huk um / La ck o f po lic ie s an d
Sumber: Data primer , diolah tahun 2016/
Source : Primary data processed in 2016

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

## Kesimpulan
Kondisi eksisting menunjukkan bahwa seluruh lokasi penelitian telah mendukung upaya perlindungan nelayan. Aspek keberlanjutan usaha perikanan tangkap di wilayah Jawa (Kabupaten Indramayu dan Cilacap) lebih tercukupi dibanding di wilayah luar Jawa (Kabupaten Buton dan Kabupaten Merauke), yaitu meliputi penyediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha, adanya jaminan kepastian usaha yang berkelanjutan, peningkatan kemampuan dan kapasitas nelayan, penguatan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan, penumbuhkembangan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha.
Isu dan permasalahan pelaksanaan upaya perlindungan nelayan di berbagai wilayah berbeda- beda antara wilayah barat (Kabupaten Indramayu dan Cilacap) dan wilayah timur (Buton dan Merauke). Permasalahan ketersediaan sarana dan sarana di Indaramayu dan Cilacap adalah kurangnya kapasitas pelabuhan pada musim ikan dan kapasitas air bersih masih kurang. Di Buton dan Merauke permasalahan ketersediaan sarana dan prasarana meliputi infrastruktur jalan, akses pasar, dan lemahnya akses terhadap BBM. Isu permasalahan terkait kepastian usaha di seluruh lokasi penelitian menggambarkan ketidakpastian usaha penagkapan ikan. Aktivitas usaha pengangkapan ikan masih sangat bergantung pada musim dan iklim. Harga ikan pun sangat tergantung pada produksi. Ketika produksi ikan banyak harga ikan sangat rendah, sebaliknya pada musim ikan sedikit harga akan naik. Saat ini kebijakan dan program pemerintah masih belum memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan bagi nelayan.
Isu permasalahan terkait dengan peningkatan kemampuan dan kapasitas nelayan di Kabupaten Indramayu meliputi masih kurangnya pelatihan untuk mengopreasionalkan penggunaaan alat tangkap jaring pengganti dogol dan arad, pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok belum memberikan hasil  yang  signifikan  terhadap  usaha  nelayan. Di Cilacap sebagian besar nelayan memiliki kapal
berukuran < 5 GT bahkan banyak yang berukuran 1 GT dan tidak dilengkapi dengan kompas, GPS, fish finder sehingga tidak dapat melaut jika ombak besar, alat tangkap hanya jaring, Nelayan kapal besar sebagian besar nelayan andon.
Sementara di Kabupaten Buton minimnya penyuluhan dan pembinaan karena keterbatasan jumlah SDM. Isu dan permasalahan terkait dengan lembaga permodalan seperti bank kovensional telah tersedia di lokasi sentra penangkapan ikan, namun yang dapat mengakses lembaga ini hanyalah nelayan yang memiliki kapal diatas 30 GT. Sementara nelayan kecil yang berukuran 10 GT ke bawah lebih banyak mengakses permodalan pada lembaga nonformal yaitu pedagang atau bakul. Terkait dengan jaminan resiko usaha, isu permasalahan yang terjadi pada seluruh lokasi penelitian, mekanisme perlindungan nelayan hanya menanggung terhadap resiko usaha melalui asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan kerja.Sementara untuk resiko bencana alam, perubahan iklim serta pencemaran belum ada pertanggungan.Jaminan hukum di Kabupaten Indramayu, Cilacap, Buton dan Merauke masih kurang. Dalam perjanjian kerja misalnya, nelayan kapal-kapal besar di seluruh lokasi survey tidak memiliki perjanjian tertulis sehingga tidak dapat diketahui dengan jelas hak dan kewajiban nelayan yang dapat dirasakan oleh nelayan seperti jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.

## Implikasi Kebijakan
Berdasarkan kondisi eksisting dan permasalahan dalam mengimplementasikan Undang-undang perlindungan nelayan, opsi rekomendasi pemecahan masalah meliputi 3 aspek:
1.  Aspek Keberlanjutan Usaha
• Pemerintah pusat/daerah menambah kapasitas penampungan air bersih di pelabuhan.
• Pemerintah pusat/daerah melakukan kerjasama dengan perusahaan alat tangkap jaring di lndramayu.
• Pemerintah pusat/daerah memperluas tempat sandar kapal agar bisa melakukan bongkar muat ikan pada saat musim ikan.
• Pemerintah pusat/daerah memberikan pelatihan terkait pengoperasian alat tangkap jaring.
Upaya Perlindungan Nelayan Terhadap Keberlanjutan Usaha Perikanan Tangkap ........................ (Hikmah dan Zahri Nasution)
• Memberikan dukungan infrastruktur, sarana prasarana aktivitas perikanan seperti SPDN, Pabrik es, Listrik, pendingin/ Coolbox ( freezer ), pemecah gelombang ( breakwater ), jalan akses menuju TPI/ PPSC, melakukan pengerukan berkala pada muara sungai.
• Memberikan introduksi teknologi armada kapal dengan ukuran dan spesifikasi yang sesuai dengan kondisi perairan di Cilacap serta melakukan peningkatan kapasitas nelayan terkait dengan teknologi yang diperkenalkan.
• Melakukan pendekatan kepada bakul ikan untuk mengikuti sistem lelang di TPI.
• Memperluas kolam labuh agar bisa menampung kapal-kapal besar dalam jumlah banyak.
• Melengkapi nelayan dengan alat bantu kompas, GPS, fish finder dan memberikan pengetahuan terkait penggunaan alat bantu tersebut.
• Memberikan pelatihan keterampilan untuk menciptakan mata pencaharian alternatif sehingga bisa menjadi sumber pendapatan pada saat musim paceklik.
• Membangun sistem kelembagaan permodalan informal dengan mengadopsi sistem kelembagaan permodalan informal (persyaratan dan sistem angsuran fleksibel dengan karakteristik nelayan).

## 2.  Aspek Jaminan Resiko Usaha
• Melakukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas nelayan terkait dengan pengetahuan nelayan melalui kelembagaan yang ada di masyarakat nelayan.
• Memanfaatkan keberadaan kelembagaan Rukun Nelayan atau Koperasi untuk mengorganisir kepesertaan asuransi nelayan, termasuk juga untuk pembayaran premi.
• Membuat mekanisme pembayaran premi asuransi  secara  fleksibel  dengan  musim efektif melaut.
• Melakukan pendekatan budaya kepada tokoh masyarakat untuk membangun kesadaran terkait dengan manfaat asuransi sehingga taboo yang ada dalam masyarakat nelayan berganti menjadi dukungan

## terhadap asuransi
• Membuat kebijakan untuk menyertakan kartu asuransi nelayan ABK kapal besar setiap kali melaut.
3.  Aspek Jaminan dan Pendampingan Hukum
• Pemerintah pusat/daerah membuat kebijakan terkait dengan ABK yang di atas 10 GT untuk mendapatkan jaminan keselamatan kerja atau asuransi.
• Pemerintah pusat/daerah membuat kebijakan agar semua kapal-kapal besar membuat kontrak kerja dengan para ABK sehingga hak dan kewajiban satu sama lain menjadi jelas.
Berdasarkan opsi rekomendasi tersebut dalam rangka upaya penciptaan iklim usaha Perikanan Tangkap yang berkelanjutan diharapkan berimplikasi pada:
1.  Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap seperti infrastruktur dan pelabuhan melalui investasi secara terpadu, baik pengembangan perikanan di sentra-sentra usaha perikanan tangkap sangat vital untuk mendukung kelancaran usaha penangkapan ikan dan usaha pendukungnya.
2.  Pengembangan pelabuhan perikanan diarahkan untuk meningkatkan operasional pelabuhan perikanan sesuai peran dan fungsinya sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-udang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan nelayan. Di samping itu aksesibilitas jalan, sarana air bersih di pelabuhan dan lain sebagainya terutama di wilayah sentra-sentra penangkapan ikan yang memiliki komoditas unggulan.
3.  Pemahaman masyarakat tentang pentingnya asuransi nelayan melalui sosialisasi dan pembinaan terhadap nelayan tentang pentingnya asuransi nelayan sebagai jaminan resiko dalam usaha penagkapan ikan terutama bagi para pemilik kapal di atas 10 GT untuk mengasuransikan ABK yang berkerja kepada pemilik kapal besar. Hal lain yang tidak bisa diabaikan adalah ABK (anak buah kapal) merupakan bagian dari sistem kapal perikanan. Diketahui bahwa telah terjadi berbagai kecelakaan di laut yang menimpa nelayan dan/atau anak buah kapal perikanan.
4.  Terwujudnya jaminan dan pendampingan hukum bagi nelayan, sehingga tidak lagi terdapat ketidakadilan ataupun perlakuan yang kurang baik bagi nelayan, terutama ABK di kapal-kapal besar.
5.  Peran daerah dalam mendukung kebijakan nasional sangat penting terutama daerah- daerah sentra penangkapan ikan komoditas unggulan. .. Pembangunan .. infrastruktur, jaringan telekomonikasi, sosialisasi mengenai pentingnya jaminan resiko usaha dan jaminan dan pendampingan hukum bagi nelayan apabila mendapatkan masalah hukum di daerah perlu lebih ditingkatkan yang didukung SKPD terkait dalam upaya mengimplementasikan .. Undang-undang perlindungan nelayan dalam rangka berkelanjutannya usaha penangkapan ikan tetap berkesinambungan sehingga nelayan mendapatkan perlindungan dalam berusaha dalam bidang penangkapan ikan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Tukul Rameyo Adi sebagai kepala Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, serta para pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam, L. 2015. Telaah Kebijakan Perlindungan Nelayan Dan Pembudi Daya Ikan Di Indonesia. Jurnal Kajian Vol. 20 No. 2 Juni 2015   hal. 145 - 162.
Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta
Baskoro, D. 2014. Cengkraman Permasalahan Kehidupan Masyarakat Pesisir (Nelayan) Puger. Artikel. Program studi administrasi Negara Jurusan ilmu administrasi Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Jember.
Dunn, W . N. 2000. Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua. Yogyakarta: Terjemahan Samodra Wibawa dkk. Gajah Mada University Press.
Kusnadi.  2002.  Konflik  sosial  nelayan:  Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan. LKIS, Yogyakarta. Hlm 190.
Mapaliey, T., M. Eddy dan W. Martha. 2013. Produktivitas Tenaga Kerja Industri Perikanan Studi Kasus: PT. Nichindo Manado Suisan. Jurnal Akulturasi. Vol. I (2): hlm 65-68.
Marshall, C. dan G. B. Rossman. 1989. Designing Qualitative Research, Sage Publications , London.
Moleong, L. J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. PT.
Remaja Rosdakarya. Bandung.
Nasir, M. 2005. Metode Penelitian. Galia Indonesia.
Bogor.
Nugraha, H. 2014. Model Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja Perikanan Tangkap di Pantai Untara Jawa Barat (Aplikasi Persamaan Simultan Harga dan Upah). Jurnal SMART . Vol. XI (1): hlm 67-76.
Satria. 2002. Pengantar  Sosiologi  Masyarakat  Pesisir .
PT Pustaka Cidesindo, Jakarta. hlm. 28-29.
Sekaran, U. 2000. Research  Methods  For  Business: A  Skill  Building Aproach  3 rd ed.  John  Wiley  and Sons: Inc .
Stiglitz, JE., Amartya S, & Jean-Paul (2011). Mengukur Kesejahteraan: Mengapa Produk Domestik Bruto Bukan Tolok Ukur yang Tepat untuk Menilai Kemajuan?, terjemahan oleh Mutiara Arumsari & Fitri Bintang Timur, Cetakan Pertama. Tangerang: Marjin Kiri. 208 P.
Siagian, N. 2014.Nelayan Didorong agar Mandiri.Sinar Harapan 30 Agustus 2014.
Weimer, D. L. and A. R Vining. 1998. Policy Analysis, Concept, and Practice. New Jersey: Practice Hall, Upper Saddle River.

## Referensi Peraturan dan Undang-undang:
Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2016. Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, pembudidaya, dan Petambak Garam.
Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004. Tentang Perikanan.
Undang- undang RI No. 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 2014. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Presiden Republik Indonesia.
Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009. Tentang Perubahan Atas Undang-udang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2014. Tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Rakyat yang Terkena Bencana Alam.