Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 154-158| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: http://doi.org/ 10.22225/jph.v1i2.2353.154-158

## JAKSA SELAKU EKSEKUTOR DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
I Wayan Edi Kurniawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Penegakan dari sistem peradilan pidana di Indoensia dapat juga dilakukan dengan melaksankan putusan pengadilan yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap.  Pihak  yang  memiliki  kewenangan  melaksanakan  putusan  hakim  tersebut adalah  Jaksa.  Dalam  isi  putusan  pidana  kejaksaan  mempunyai  kewenangan  untuk  segera  melakukan  eksekusinya sesuai  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kewenangan  jaksa dalam melaksanakan eksekusi, dan untuk mengetahui mekanisme eksekusi tindak pidana  pembunuhan.  Penelitian ini menggunakan metode normatif, pendekatan secara perundang-undangan, pendekatan konseptual, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, studi dokumen, studi kepustakaan, studi internet serta analisis interpretasi hukum, dan analisis deskriptif. Satu-satunya lembaga eksekutor di Negara Indonesia adalah Kejaksaan Republik  Indonesia.  Arti  dari  eksekutor  yaitu  pihak  yang  memiliki  kewenangan  untuk  melaksankan  putusan pengadilan dengan berdasarkan kepada undang-undang  yang berlaku. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa dalam menjalankan putusan pengadilan kejaksaan mempunyai tugas dan fungsinya salah satunya sebagai pelaksana selain juga  sebagai  penuntut  umumnya.  Suatu  putusan  yang  dapat  dijalankan  eksekusinya  hanyalah  yang  sudah berkekuatan  hukum  tetap  dan  tidak  ada  upaya  hukum  lagi.  Jaksa  sebagai  aparat  penegak  hukum  dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Jangan sampai jaksa melanggar aturan yang  bukan  menjadi  kewenangannya.  Aparat  penegak  hukum  yang  melakukan  eksekusi  haruslah  menjalankan dengan secepatnya eksekusi tersebut dan tidak ada pelaku tindak pidana yang terlambat di eksekusi.
Kata Kunci: Eksekutor, Jaksa, Tindak Pidana Pembunuhan.

## Abstract
Enforcement of the criminal justice system in  Indonesia can also be carried out by implementing court decisions that  have  permanent  legal  force.  The  party  that  has  the  authority  to  implement  the  judge's  decision  is  the prosecutor. In the contents of the criminal decision, the prosecutor's office has the authority to immediately carry out the execution in accordance with the Criminal Procedure Code. This study aims to determine the authority of the prosecutor in carrying out the execution, and to determine the execution mechanism for the crime of murder. This  research  uses  normative  methods,  statutory  approaches,  conceptual  approaches,  primary  legal  materials, secondary  legal  materials,  tertiary  legal  materials,  document  studies,  literature  studies,  internet  studies  and analysis of legal interpretations, and descriptive analysis.  The only executing agency in the State of Indonesia is the  Attorney  General's  Office  of  the  Republic  of  Indonesia.  The  meaning  of  executor  is  the  party  who  has  the authority to carry out court decisions based on the applicable law. The results showed that in carrying out court decisions, the prosecutor's office had duties and functions, one of which was as an executor as well as a general prosecutor. A decision that can be executed is only one that has permanent legal force and there are no more legal remedies.  Prosecutors  as  law  enforcement  officers  in  carrying  out  their  duties  must  be  based  on  the  applicable legal rules. Do not let the prosecutor violate rules that are not under their authority. Law enforcement officials who carry out executions must carry out the execution as quickly as possible and no criminal offender is executed late.
Keywords: Executor, Prosecutor, Murder crime .

## I. PENDAHULUAN
Para  hakim  pengadilan  selesai  memutus  suatu  perkara  bukan  berarti  setelah  itu  perkara  selesai,  ada kalanya para pihak yang berperkara di pengadilan merasa tidak puas dan mengajukan hukum atas suatu putusan  hakim.  Keadilan  haruslah  dapat  dirasakan  oleh  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  perkara termasuk tindak pidana baik dari terpidana. Tujuan akhir dari Kitab Undang-undang Hukm Acara Pidana yang  harus  diperhatikan  dapat  terciptanya  keadilan  pada  proses  dilakukannya  eksekusi  ( Muhammad, 2007 ).  Dalam hal putusan  hakim  yang sudah dibacakan  diterima  oleh para  pihak  yang  berperkara  dan tidak dimintakan  upaya  hukum  oleh para pihak ataupun memang tidak dapat dimintakan upaya  hukum lagi,  maka  putusan  hakim  tersebut  dinyatakan  berkekuatan  hukum  tetap (in  kracht) ( Hamang,  2003 ) . Putusan  hakim  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  tersebut  kemudian  akan  dilaksanakan  oleh  pihak
yang berwenang atau  biasa dikenal dengan istilah eksekusi. Kewenangan melaksanakan putusan hakim tersebut  adalah  Jaksa.  Kejaksaan  mempunyai  kewenangan  dalam  melakukan  putusan  hakim  haruslah perkara  yang  sudah  diputus  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dan  tidak  ada  lagi  upaya  hukum  bagi terpidana yang dalam putusannya berisi amar putusan yang memuat suatu pidana. Tugas dari pelaksana putusan  hakim  ataupun  pengadilan  ditugaskan  kepada  jaksa  sesuai  dengan  yang  diatur  dalam  pasal  1 butir 1 Undang-undang nomor 14 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Penegakan hukum di  Indonesia  juga  bagian  dari  melaksankan  suatu  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap yang dilakukan oleh para pelaksana penegak hukum pidana.
Pada umumnya perlu diketahui juga lembaga  maupun aparat pelaksana putusan pengadilan yang mempunyai  kekuatan  hukum  tetap adalah  Institusi  Kejaksaan  Republik  Indonesia.  Hal  ini  diatur  juga pada  pasal  270  Undang-undang  nomor  8  tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara Pidana  bagaimana  dalam  melaksanakan  eksekusi  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  yang dilaksanakan  oleh  jaksa  serta  panitera  juga  memberikan  salinan  putusan  pengadilannya.  Lebih lanjutnya  hal  ini  juga  diatur  dalam  pasal  54  ayat  1  Undang-undang  nomor  48  tahun  2009  tetang Kekuasaan  Kehakiman  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  jaksa  sebagai  pihak  pelaksana  suatu putusan hakim tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam proses eksekusi diatur pada  Bab  XIX  tentang  bagaimana  dalam  pelaksanaan  suatu  putusan  hakim  atau  pengadilan  yang  ada pada pasal 207 pasal 276. Selanjutnya tempo  waktu  dari  pelaksanaan  putusan  diperjelas  pada  pasal 197  ayat  3  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  yang  menjelaskan  mengenai  putusan  harus dijalankan  segera  menurut  aturan  dalam  undang-undang  ini  (KUHAP).  Pada  ketentuan  Kitab  Undang- undang  Hukum  Acara  Pidana  pada  pasal  270  dinyatakan  bahwa  putusan  pengadilan  dilakukan  saat mempunyai kekuatan hukum tetap dan jaksa menerima salinan putusan itu dari panitera pengadilan.
Apabila dari pasal 270 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ini di hubungkan dengan pasal 197  ayat  3  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  maka  arti  dari  kata  segera  dapat  ditafsirkan segera  setelah  jaksa  menerima  salinan  putusan  eksekusi  dari  panitera  pengadilan.  Aturan  ini  sesuai dengan  apa  isi  dari  surat  edaran  jaksa  agung  mengenai  tanggung  jawab  dan  tugas  jaksa  sebagai eksekutor putusan hakim pengadilan. Karena hal terkait eksekusi ini sudah sangat jelas dan terang diatur di  dalam  KUHAP,  sehingga  tidak  lagi  dibutuhkan  tafsir  apalagi  aturan  operasional  yang  lebih  rendah untuk  menerangkannya.  Apalagi  kalau  kemudian  aturan  tersebut  menimbulkan  kerancuan  dan pertentangan hukum. Kalau  kewenangan  yang  diperoleh  dengan  undang-undang dilemahkan normanya dengan  peraturan  pemerintah  (apalagi  Surat  Edaran)  yang  kelasnya  jauh  lebih  rendah  dari  Undang- Undang, itu berarti inkonstitusional.
Atas  dasar  aturan  inilah  eksekusi  harus  dengan  salinan  putusan  bukan  hanya  dengan  petikan putusan saja  yang sering ditemui dalam prakteknya hanya dengan petikan putusan saja  digunakan oleh jaksa. Tindakan yang dilakukan sungguh bertentangan dengan apa yang diatur pada undang-undang dan surat  yang  sudah  diedarkan  oleh  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia.  Keduanya  pastilah  berbeda  antara petikan  putusan  dan  salinan  putusan  pada  isinya.  Petikan  suatu  putusan  dalam  pidana  hanya  berisi tentang  amar  dari  putusan  tanpa  menjelaskan  lebih  legkap  mengenai apa landasan pertimbangan hakim dalam  memutus  suatu  perkara.  Sedangkan  dari  salinan  suatu  putusan  pengadilan  adalah  merinci  lebih lengkap dan merupakan turunan dari putusan yang memuat seluruh aturan seperti pada pasal 197 ayat 1 Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana.  Suatu  putusan  pengadilan  resmi  saja  seandainya  tidak memuat dan terpenuhinya salah satunya dari 12 ketentuan pada pasal 197 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum  Acara  Pidana  hal  ini  dapat  dikatakan  batal  demi  hukum.  Apalagi  petikan  putusan  pengadilan jelas-jelas  hanya  berisi extract (sari  ataupun  kutipan)  daripada  putusan  pengadilan  dan  berisi  hanya beberapa ketentuan pada pasal 197 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka  maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan  jaksa  dalam  melaksankan  eksekusi,  dan  untuk  mengetahui  mekanisme  eksekusi  tindak pidana pembunuhan.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif.  Tipe  pendekatan  masalah  dalam penulisan  ini  yaitu  pendekatan  perundang-undangan (statute  approach) serta  pendekatan  konseptual (conceptual  approach) .  Adapun  sumber  bahan  penelitian  hukum  yang  dipergunakan  yakni  bersumber dari penelitian kepustakaan ( library research ) yaitu: Bahan Hukum Primer yang merupakan bahan yang dipakai  berupa  peraturan  Perundang-Undangan  yakni,  Undang-undang  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana,  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,
Undang-undang Nomor 48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  dan  Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Seterusnya, bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang diproleh atas suatu kajian kepustakaan (Library Reseach) yakni, dengan mebaca bukum hukum terkait penelitian surat kabar serta sumber dari internet yang berhubungan pada penulisan hukum jaksa selaku eksekutor dalam putusan  pengadilan  tindak  pidana  pembunuhan.  Bahan  hokum  berikutnya,  Bahan  Hukum  Tersier  yaitu bahan-bahan  hukum  yang  diperoleh  dari  bahan  berupa  kamus  hukum,  kamus  besar  bahasa  Indonesia, ensiklopedia ,  dan  yang  lain  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Teknik  yang  dipakai  dalam pengumpulan  bahan  hukum  penulisan  ini  adalah  sebagai  berikut:  Studi  Dokumen  merupakan  yang bersumber  dari  bahan  hukum  Negara  seperti  peraturan  Perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan penulisan  hukum  yang  dilakukan  penulis;  Studi  Kepustakaan  merupakan  pengumpulan  data  dengan melakukan  studi  penelaahan  terhadap  buku-buku  dan  catatan  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang hendak dipecahkan; Studi  Internet  merupakan  mengumpulkan  bahan  dengan  melakukan pencarian kata inti masalah yang hendak diteliti melalui internet untuk memecahkan masalah.
Metode yang digunakan dalam pengolahan maupun dalam analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interpretasi hukum, yaitu penafsiran hukum yang dilakukan terhadap apakah  bisa  jaksa  melakukan  eksekusi  hanya  dengan  kutipan  putusan.  Analisis  deskriptif  merupakan hasil dari penelitian  hukum  bertujuan  agar  diperoleh  suatu  hasil  gambaran  menyeluruh, tetapi tetap berada pada sistematik terutama dalam hal fakta yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan hukum yang diambil penulis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Eksekusi Berdasarkan Pasal 270 KUHAP
Kewenangan  dasar  kata  dari  “wenang”  yang  berarti  sebagai  hak,  kekuaasaan,  dan  berwenang  yang dimiliki untuk dalam melakukan sesuatu tindakan ( Bahasa, 1990 ). Kewenangan adalah apa yang disebut sebagai  kekuasaan  formal  yang  muncul  dari  kekuasaan  Eksekutif,  kekuasaan  Legislatif  ataupun kekuasaan Yudikatif yang diberikan oleh undang- undang. Dari suatu Undang-undang, kekuasaan formal dari kewenangan itu berasal, sedangkan wewenang sendiri merupakan spesifikasi suatu kewangan yang berarti  apabila  organ  atau  lembaga  Negara  diberikan  suatu  kewenangan  maka  ia  harus  menjalankan kewenangan  yang  dimilikinya.  Dalam  halnya  organ  suatu  Negara  memiliki  kewenangannya  dapat menjalankan tindakan nyatanya iyaitu membuat aturan ataupun memberikan suatu putusan yang didasari pada  kewenangannya  yang  didapat  dalam  konstitusi  baik  secara  mandate,  atribusi  maupun pendelegasian.
Eksekusi  pada  putusan  pengadilan  merupakan  hal  yang  perlu  dilakukan  sebagai  pemenuhan tuntutan  dari  Jaksa  Penuntut  Umum  kepada  Terdakwa,  tetapi  tidak  semua  putusan  pengadilan  dapat langsung dilakukannya eksekusi oleh  jaksa.  Adapun  eksekusi  putusan  pengadilan  yang  belum  dapat dilakukan oleh jaksa yaitu putusan yang belum mempunyai hukum tetap dan masih adanya upaya hukum untuk terdakwa melakukannya. Putusan yang hanya dapat dilakukannya eksekusi hanyalah putusan  yang mempunyai hukum tetap  saja karena di dalam putusan tersebut sudah adanya ikatan hukum antara pihak yang  terjerat  perkara  hukum  ( Sutarto,  2008 ).  Hukuman  eksekusi  yang  di  berikan  kepada  terpidana  di jalankan oleh jaksa sesusai dengan apa isi dalam amar putusannya.
Dalam melakukan penuntutan persidangan, kejaksaan memperkuat lagi peran serta kedudukannya melalui  Undang-undang  Kejaksaan  sebagai  lembaga  pada  pemerintahan  yang  menjalankan  kekuasaan dari  Negara.  Aturan  ini  bertujuan  pada  saat  pelaksanaan  tugas,  wewenang  serta  fungsinya  terlepas adanya  pengaruh  dari  suatu  kekuasaan  lain  adalah  untuk  melindungi  profesi jaksa dalam melakukan tugas  dan  fungsinya.  Jaksa  saat  melaksanakan  tugas  serta  fungsinya  haruslah  juga  taat  terhadap wewenang, fungsi serta tugasnya sesuai yang diatur oleh Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia. Bagi  jaksa  tugas  merupakan  amanat  yang  wajib  dilaksanakan  pada  suatu  jabatan  institusi.  Sedangkan wewenang  merupakan  hal  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  tugas  kompetensi  yuridiksi  ,  baik  dari kompetensi mutlak itu sendiri ataupun kompetensi relatif ( Effendy, 2007 ).

## 2. Prosedur Eksekusi Tindak Pidana Pembunuhan
Pengertian  tindak  pidana  yang  dimuat  pada  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  sering  disebut  juga oleh  pembuat  suatu  Undang-undang strafbaarfeit .  Dari  para  pembentuk  Undang-undang  juga  tidak memberikan penjelasan strafbaarfeit itu  lebih  rinci .  Para  pakar  dari  hukum  pidana  sering memakai istilah  lain  dengan  delik,  tindak  pidana,  peristiwa  pidana  dan  perbuatan  pidana.  Kata “Strafbaar Feit” adalah  Bahasa  Belanda  yang  terdiri  dari  tiga  kata,  yaitu  “ Straf” merupakan  hukuman  atau  pidana, “ baar” yang merupakan  dapat  atau  boleh  serta  “ Feit” yang  merupakan  peristiwa,  tindak, perbuatan
dan  pelanggaran.  Jadi  istilah  kata Strafbaarfeit merupakan  suatu  perbuatan  yang  dapat  dipidanakan ataupun  peristiwa  yang  dapat  dipidanakan  (I  Made  Widnyana,  2010,  hlm  32).  Sehingga  suatu  tindak pidana merupakan perilaku yang dilakukan tidak hanya dirumuskan pada undang-undang tentang pidana atau  kejahatan  tetapi  dapat  dilihat  dari  pandangan  tentang  devisi  (  penyelewangan  dari  peraturan Undang-undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ), kejahatan serta dari kualitas kejahatan yang dilakukan berubah-ubah ( Gosita, 1983 ).
Mereka  pakar  hukum  tidak  menjelaskan  definisi  ataupun  pengertian  mengenai  apakah  arti  dari pembunuhan,  tetapi  masih  banyak  pakar  yang  menggolongkan  pembunuhan  itu  pada  suatu  kejahatan terhadap  nyawa  ataupun  jiwa  orang  lain.  Tindakan  penyerangan  terhadap  nyawa  dari  orang  lain merupakan  suatu  kejahatan  terhadap  nyawa  atau  dalam  bahasa  latin misdrijven  tegen  bet  leven . Perbuatan  yang  menghilangkan  nyawa  dari  orang  lain  secara  sengaja  dan  niat  merupakan  suatu perbuatan  tindak  pembunuhan.  Dalam  buku  II  Bab  XIX  (  pasal  338  sampai  dengan  pada  pasal  350  ) Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  diatur  mengenai  apa  itu  nyawa.  Sehingga  nyawa  merupakan sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana kehidupan seseorang dalam melangsungkan kehidupannya.
Setelah  selesai  pada  semua  proses  persidangan,  hakim  lalu  mengambil  suatu  putusan  yang  telah dirapatkan sebelumnya oleh para hakim anggota lain dan disampaikan oleh hakim ketua. Keputusan dari hakim haruslah diucapkan pada sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum, agar memiliki kekuatan di dalam  hasil  putusan tersebut. Putusan itu  haruslah  dijalankan selanjutnya  oleh lembaga  eksekutor  dan tidak  mungkin  hakim  yang  menjalankan  sendiri  yaitu  yang  menjadi  eksekutor  adalah  jaksa.  Jaksa melakukan eksekusi harus berdasarkan pada pidana yang dimuat dalam putusan yang diberikan salinan putusan oleh panitera dan menjalankan sesuai dengan aturan eksekusi.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  disimpulkan  bahwa  lembaga  yang  mempunyai  wewenang  dalam melakukan  eksekusi  di  Negara  satu-satunya  adalah  Kejaksaan  Republik  Indonesia.  Arti  dari  eksekutor merupakan  suatu  pihak  yang  dapat  menjalankan  hasil  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan humum tetap serta sesuai dengan undang-undang yang mengatur proses eksekusi. Jaksa merupakan suatu pejabat yang diberikan oleh undang-undang untuk menjalankan putusan hakim ataupun pengadilan dan wewenang  yang  lainnya  berdasarkan  ketentuan  dalam  undang-undang.  Adapun  kewenangannya  serta tugasnya  dari  seorang  jaksa  dalam  pidana  diatur  pada  pasal  30  ayat  1  Undang-undang  tentang Kejaksaan  iyaitu,  menjalankan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  putusan  pidana  bersyarat,  putusan pidana  pengawasan,  dan  keputusan  lepas  bersyarat.  Jadi  jaksalah  yang  memang  mempunyai kewenangan  serta  tugas  untuk  melakukan  suatu  eksekusi  dari  putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  dalm  tindak  pidana  termasuk  tindak  pidana  pembunuhan.  Kemudian, mekanisme  pelaksanaan  putusan  pengadilan  tindak  pidana  pembunuhan  selesainya  proses  dari persidangan  hakim  lalu  mengambil  suatu  keputusan  yang  diucapkan  pada  terakhir  proses  persidangan yang  dibuka  dan  terbuka  untuk  umum.  Putusan  dari  hakim  itu  apabila  sudah  berkekuatan  hukum  tetap dan tidak diajukan lagi upaya hukum dari terdakwa maka jaksa sebagai eksekutornya yang mempunyai kewenangan  untuk  menjalankan  putusan  hakim  setelah  menerima  salinan  putusan  dari  panitera  bukan hanya  petikan  putusan  saja  sesuai  dengan  pasal  270  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana. Putusan hakim  itu  dijalankan  oeh  jaksa  sesuai  pidana  apa  yang  dimuat  di  dalam putusannya.

## 2. Saran
Adapun saran yang hendka disampaikan, yakni Jaksa sebagai aparat penegak hukum dalam mejalankan tugasnya  harus  berdasarkan  pada  aturan-aturan  hukum  yang  berlaku.  Jangan  sampai  jaksa  melanggar aturan  yang  bukan  menjadi  kewenangannya.  Banyaknya  kasus  yang  ditangani  oleh  kejaksaan  sebagai institusi  penegak  hukum  di  Negara  hukum  ini  harus  benar-benar  terwujud  hukum  yang  berkeadilan, berkepastian  dan  berkemanfaatan.  Kemudian,  aparat  penegak  hukum  yang  melakukan  eksekusi haruslah  menjalankan  dengan  secepatnya  eksekusi  tersebut  dan  tidak  ada  pelaku  tindak  pidana  yang terlambat  di  eksekusi,  apalagi  jika  pelaku  melakukan  perbuatan  tindak  pidana  pembunuhan  yang semestinya dijerat sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak ada lagi kita temui terpidana yang lambat di eksekusi sesaui mekanismenya karena alasan apapun, termasuk karena alasan administratif.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahasa, T. penyusun K. P. P. dan P. (1990). Kamus Besar Bahasa Indonesia . Balai Pustaka.
Effendy,  M.  (2007). Kejaksaan  Republik  Indonesia,  Posisi  dan  Fungsinya  dari  Perspektif  Hukum . Ghalia Indonesia. Gosita, A. (1983). Hukum dan Hak-Hak Anak . Rajawali Pers.
Hamang,  M.  N.  (2003).  Beberapa  Upaya  Hukum  bagi  Hakim  dalam  Sidang  Pengadilan dalam  Rangka Putusan  dan  Penetapan  Hukum  yang  Adil  Menurut  Syariat  Islam  (Perspektif  Hadis  Nabi  SAW). Jurnal Al-Syir’ah , 1 (2). Muhammad, R. (2007). Hukum Acara Pidana Kontenporer . Citra Aditya Bakti. Sutarto, S. (2008). Hukum Acara Pidana (Jilid II). Badan Penerbit UNDIP .