## PENGATURAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN: STUDI KOMPARATIF HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA DAN MALAYSIA
Kutbuddin Aibak 1 & Inama Anusantari 2 1,2 UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung aibak@uinsatu.ac.id & inama.anusantari@gmail.com

## Abstract
Like  marital  bonds,  divorce  between  husband  and  wife  also  has  legal consequences. One  of  the  legal  consequences  of  divorce  which  is  risky  for disputes  is  joint  property.  The  phenomenon  of  disputes  over  joint  property between  husband  and  wife  after  divorce  has  caused  the  writer's  anxiety.  The author  is  interested  in  comparing  the  conception  of  joint  property  between  two countries,  namely  Indonesia  and  Malaysia,  especially  the  Malaysian  states  of Selangor  and  Melaka.  The  choice  of  these  two  countries  is  because  the  two countries  have  similarities  in  several  ways,  namely  in  terms  of  religion, geography,  climate  and  family  resemblance.  The  purpose  of  this  paper  is  to compare the conception of joint property in Indonesia and the states of Malaysia, namely Selangor and Melaka. The research method in this study uses the library method with a comparative approach, namely collecting data, comparing the data obtained and presenting the results. The results of the study show that the rules of joint  property  in  Indonesia  show  that  assets  are  divided  equally.  Meanwhile  in Malaysia, it shows that the distribution of joint property is more concerned with the contributions made by both parties.
Keywords: Comparison of Joint Assets, Divorce, Indonesia, and Malaysia.

## Abstrak
Seperti  halnya  ikatan  perkawinan,  perceraian  antara  pasangan  suami  istri  juga menimbulkan  akibat  hukum.  Salah  satu  akibat  hukum  perceraian  yang  riskan terhadap  sengketa  adalah  harta  bersama.  Fenomena  sengketa  memperebutkan harta  bersama  antara  suami  istri  pasca  perceraian  menimbulkan  keresahan penulis.  Penulis  tertarik  untuk  membandingkan  konsepsi  harta  bersama  antara dua  negara,  yaitu  Indonesia  dan  Malaysia,  khususnya  negara  Malaysia  bagian Selangor  dan  Melaka.  Pemilihan  dua  negara  ini  dikarenakan  kedua  negara memiliki  kesamaan  dalam  beberapa  hal,  yaitu  dari  segi  agama,  geografi,  iklim dan  kemiripan  rumpun.  Tujuan  dari  tulisan  ini  adalah  untuk  bagaimana perbandingan  konsepsi  harta  bersama  di  Indonesia  dan  negara  bagian  Malaysia yaitu  Selangor  dan  Melaka.  Metode  penelitian  dalam  kajian  ini  menggunakan metode  kepustakaan  dengan  pendekatan  komparatif,  yaitu  mengumpulkan  data, membandingkan  data  yang  didapatkan  dan  memaparkan  hasilnya.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa  aturan harta bersama di Indonesia menunjukkan
bahwa  harta  di  bagi  secara  seimbang.  Sementara  di  Malaysia  menunjukkan bahwa  pembagian  harta  bersama  lebih  melihat  terhadap  kontribusi  yang dilakukan oleh kedua belah pihak.
Kata  kunci: Perbandingan  Harta  Bersama,  Perceraian,  Indonesia,  dan Malaysia.

## Pendahuluan
Perkawinan  adalah  sebuah  ikatan  yang  mengandung  multi  dimensi  dan multi  aspek. 1 Aspek-aspek  dalam  sebuah  ikatan  pekawinan  berjalan  seimbang tanpa  saling  mendominasi.  Masing-masing  aspek  dalam  perkawinan mengandung  sebuah  ikatan  yang  suci  dengan  nilai  yang  tinggi  di  dalam  Islam. Oleh  karena  itu,  sangat  diharapkan  sebuah  ikatan  perkawinan  terhindar  dari segala hal yang dapat merusaknya. Namun di era yang seperti ini, banyak sekali faktor yang dapat memicu keretakan ikatan perkawinan. 2
Putusnya  ikatan  perkawinan  menimbulkan  akibat  hukum  yang  mana merupakan konsekuensi dari sebuah hubungan suami dan istri. Beberapa akibat hukum  tersebut  diantaranya  adalah  hak  asuh  anak,  nafkah  iddah,  masa  iddah istri, nafkah anak dan harta bersama. 3 Harta bersama adalah hasil dari hubungan hukum  kekeluargaan  serta  hubungan  hukum  kekayaan  yang  terjalin  erat, sehingga  keduanya  tidak  dapat  dipisahkan. 4 Karena,  dengan  putusnya perkawinan  maka  harta  bersama  yang  didapatkan  selama  ikatan  perkawinan berlangsung wajib dibagi diantara keduanya (suami-istri).
Segala hal tentang harta bersama diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.  Lebih  spesifik  diatur  pada  Bab  VII  dalam judul  harta  bersama  dalam  perkawinan.  Pada  pasal  36  dijelaskan  bahwa  harta bersama  merupakan  harta  benda  yang  didapatkan  selama  ikatan  perkawinan. Fakta  di  lapangan  banyak  ditemui  sengketa  harta  bersama  antara  suami-istri
1 Muhamad Beni Kurniawan, “Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan,” Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah 17, no. 2 (2017): 353.
2 Mohammad  Abdi  Almakstur,  Azni  Azni,  Khairil  Anwar,  Mardiana  mardiana, “Fenomena  Cerai  Gugat  Pada  Pengadilan  Agama  Di  Malaysia  Dan  Indonesia :  Suatu  Perspektif Psikologi Hukum Keluarga Islam,” Jurnal Hukum Islam 21, no. 1 (2021): 46.
3 Moh.  Idris  Mulyo, Tinjauan  Beberapa  Pasal  UU  No  1  Tahun  1974  Dari  Segi Perkawinan Islam (Jakarta: Ind Hiilco, 2015), 212-213.
4 Muhamad Beni Kurniawan, “Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan.”, 353.
pasca  bercerai.  Sengketa  yang  sering  terjadi  adalah  saling  tuntut  harta  bersama antara suami dan istri yang istri di pengadilan agama.
Selain  dalam  UU  Perkawinan,  permasalahan  harta  bersama  atau  harta gono  gini  juga  terdapat  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  yaitu  pada  pasal  97 yang  menyebutkan  bahwa  duda  atau  janda  cerai  masing-masing  memiliki  hak seperdua  atas  harta  peninggalan  bersama  selama  ada  ketentuan  lain  misalnya dalam  perjanjian  pernikahan. 5 Sedangkan  dalam  pasal  128-129  KUHPerdata menyatakan  bahwa  jika  terjadi  putusnya  tali  perkawinan  maka  harta  bersama dibagi dua antara suami-istri. 6
Aturan  dalam  KHI  dan  KUHPerdata  tentang  harta  bersama  yang  dibagi sama  rata  (dibagi  dua)  dianggap  tidak  memberikan  keadilan  hak  kepada  pihak laki-laki dan perempuan. Pembagian yang sama rata dianggap adil  jika masing- masing  suami  istri  memberikan  kontribusi  yang  sapadan  selama  ikatan perkawinan  berlangsung.  Kewajiban  suami  adalah  mencari  nafkah  dan kewajiban  istri  adalah  mengurus  rumah  (dalam  UU  Perkawinan  dan  KHI). Namun  yang  menjadi  permasalahnnya  adalah  ketika  salah  satu  pihak  tidak melakukan  kewajibannya,  sehingga  mengakibatkan  kontribusi  yang  tidak seimbang.
Sayuti Thalib mendefinsikan harta bersama adalah harta kekayaan  yang didapatkan selama perkawinan di luar warisan atau hibah. Hal ini dapat diartikan bahwa  harta  bersama  ialah  harta  yang  didapatkan  dengan  usaha  sendiri  selama masa  ikatan  perkawinan  berlangsung.  Sedangkan  arti  harta  bersama  dalam Undang-undang perkawinan pada pasal 35 adalah harta yang didapatkan selama perkawinan akan menjadi harta bersama. 7
Dalam  Al-Quran  dan  Hadits  tidak  ditemukan  secara  khusus  tentang konsep  harta  bersama  dalam  perkawinan.  Dalam  Islam  hanya  dikenal  dengan pemisahan harta. Harta kekayaan Istri menjadi miliki istri dan dikuasai oleh istri, sedangakn  harta  milik  suami  juga  dikuasai  penuh  oleh  suami.  Di  dalam  kitab-
5 Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam.
6 Lembaran Negara Republik Indonesia dalam KUH Perdata.
7 Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan
kitab fiqih juga tidak sekalipun dibahas mengenai harta bersama. Sebab keadaan situasi  dan  kondisi  tatanan  masyarakat  saat  ini  yang  sudah  mengenal  konsep harta  bersama  berbeda  dengan  kondisi  dan  situasi  tatanan  masyarakat  pada waktu dulu (ketika kitab-kitab fiqih ditulis) yang belum mengenal konsep harta bersama. 8
Di  Indonesia,  harta  bersama  dikenal  dari  hukum  adat  yang  kemudian diterapkan  secara  berlajut  sebagai  hukum  yang  hidup.  Sehingga  permaslahan tentang  harta  bersama  tidak  mungkin  dihilangkan,  sebab  maslahatnya  lebih besar dari pada mudharatnya. Dasar dari pemberlakuan harta bersama ini adalah dengan mashlahah  mursalah,  ‘urf ,  serta  kaidah  fiqhiyyah al-‘adah  al- muhakamah .
Sedangkan  harta  bersama  di  kalangan  masyarakat  Malaysia  dikenal dengan  sebutan  harta  sepencaharian.  Harta  sepencaharian  sendiri  diartikan sebagai harta yang diperoleh secara bersama-sama baik oleh suami maupun istri sepanjang  ikatan  perkawinan.  Dimana  kedua  pihak  memberikan  sumbangan secara  langsung  dan  tidak  langsung  terhadap  perolehan  atau  kepemilikan  harta tersebut. 9
Ketidakseimbangan  dalam  pembagian  harta  bersama  sering  ditemui dalam  kehidupan  nyata.  Dalam  tulisan  ini  penulis  mencoba  menguraikan konsepsi harta bersama dari dua negara, yaitu di Indonesia dan Malaysia. Alasan mengambil  konsepsi  harta  bersama  dari  dua  negara  tersebut  adalah  yang pertama kenapa penulis memilih Indonesia, karena Indonesia merupakan negara dengan  budaya  yang  pluralism  dengan  penduduk  Muslim  terbesar  di  Dunia. Kemudian  alasan  kenapa  penulis  mengambil  Malaysia,  karena  Malaysia memiliki  kemiripan  rumpun  dengan  Indonesia,  baik  dari  kondisi  sosial, geografis  dan  agama.  Selain  itu,  meskipun  Indonesia  dan  Malaysia  memiliki kedekatan  secara  letak  geografis,  namun  di  masa  lampau  antara  kedua  negara tersebut sering terjadi sengketa. Mulai dari klaim atas pulau, lagu, hingga batik
8 Muhamad Beni Kurniawan, “Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan.”, 353.
9 Ahmad Ibrahim, Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia (Selangor: Darul Ehsan: Petaling Jaya, 2016).
yang  dilakukan  oleh  Malaysia.  Situasi  di  masa  lalu  membuat  hubungan  kedua negara  memanas.  Namun  berjalannya  waktu  situasi  antara  kedua  negara  mulai berangsur  harmonis.  Selain  itu,  banyak  warga  negara  Indonesia  yang  bekerja dan  menikah  dengan  warna  negara  Malaysia.  Perkawinan  tersebut  disebut sebagai  perkawinan  campuran  yang  memiliki  resiko  besar  terhadap  benturan apabila terjadi perceraian khususnya dalam pembagian harta bersama. 10
Dalam  rangka  mengantarkan  kajian  ini  dalam  sebuah  novelty,  beberapa penelitian  yang  ditemukan  oleh  penulis  diantaranya: Pertama, Hak  dan  Marni menyatakan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara  pembagian  harta  bersama  mendasarkan  pada  ketentuan  KHI  dan sumber-sumber  hukum  lainnya . 11 Kedua ,  Sutini  dan  Dewi  menyatakan  bahwa kontribusi suami istri dalam memperoleh harta bersama bisa dijadikan sandaran dalam  menentukan  status  harta  bersama  dengan  prinsip  keadilan.  Kontribusi proporsional  dalam  harta  bersama  berdasarkan  peran  masing-masing  dapat dianggap  sebagai  bentuk  pemenuhan  prinsip  keadilan. 12 Ketiga, Harimurti menyatakan  bahwa  perbedaan  pembagian  harta  bersama  pasca  perceraian menurut KHI dan KUHPerdata. 13
Berdasarkan latar belakang dan kajian terdahulu  yang telah diuraikan di atas,  penulis  tertarik  untuk  mendeskripsikan  dan  membandingkan  konsep  harta bersama  di  dua  negara,  yaitu  Indonesia  dan  Malaysia  khususnya  negara Malaysia  bagian  Selangor  dan  Melaka.  Langkah  yang  diambil  oleh  penulis  ini diharapkan  mampu  memberikan  pemahaman  terhadap  masyarakat  luas  tentang pola pembagian harta bersama di Indonesia dan Malaysia. Secara implementatif, hasil dari kajian ini bisa diimplementasikan dalam kajian-kajian selanjutnya.
10 Hilda Yuwai Nikmah,  “Embagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran  Berdasarkan Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan  Kaidah Hukum Perdata Internasional,” Privat Law 6, no. 2 (2015): 73.
11 Nurul  Hak  &  Meli  Musli  Marni,  “Pembagian  Harta  Bersama  Pasca  Perceraian  Bagi Istri  Yang  Berkarir  (Studi  Terhadap  Putusan  Pengadilan  Agama  Bengkulu),” Qiyas 2,  no.  2 (2017).
12 Wiwin Sutini  & Putu Eka Trisna Dewi,  “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi Di Australia, Malaysia Dan Jepang),” Jurnal Aktual Justice 6, no. 2 (2021).
13 Dwi  Anindya  Harimurti,  “Perbandingan  Pembagian  Harta  Bersama  Menurut  Hukum Positif Dan Hukum Islam,” Jurnal Gagasan Hukum 3, no. 2 (2021).

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  dipakai  dalam  tulisan  ini  adalah  studi kepustakaan dengan metode pendekatan komparatif. Peneliti menggunakan data yang  telah  ada. 14 Selain  itu,  penelitian  ini  juga  tidak  memaparkan  hasil  data dalam  bentuk  angka,  namun  deskriptif  kualitatif. 15 namun  Sumber  data  dalam penelitian  ini  yaitu  jurnal-jurnal  ilmiah  tentang  konsep  harta  bersama  pasca perceraian  di  Indonesia  dan  Malaysia.  Analisis  data  yang  digunakan  yaitu analisis  perbandingan  yaitu  mengumpulkan  data,  membandingkan  variabel (harta  bersama)  yang  didapatkan  dari  sumber  data  dan  memaparkan  hasilnya dalam bentuk tabel dan narasi.

## Hasil dan Pembahasan
A. Konsepsi Harta Bersama di Indonesia
1. Harta Bersama dalam KHI dan Fiqih
Dalam  konsep  hukum  Islam  (fiqih),  istilah  percampuran  harta kekayaan dalam perkawinan tidak ditemukan penjelasan secara eksplisit. Secara praktik harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya,  sementara  harta  kekayaan  suami  menjadi  milik  suami  dan dikuasai  secara  penuh.  Sehingga  dalam  konsep  fiqih  klasik  secara  garis besar  istilah  tentang  harta  bersama  tidak  dijumpai  dalam  penjelasan fuqaha’ salaf . Dalam kajian fiqih klasik memandang adanya keterpisahan antara  harta  suami  dan  istri.  Artinya  apa  yang  telah  dihasilkan  oleh keduanya  menjadi  miliknya.  Hal  ini  secara  eksplisit  terlihat  dalam peristiwa  di  masa  Nabi  Muhammad.  Ketika  itu  istri  Ka’ab  Ibn  Malik yang  menghibahkan  kalung  miliknya  kepada  Nabi  Muhammad. Kemudian  hibah  tersebut  diterima  oleh  Nabi  yang  diketahui  oleh
14 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 92.
15 Kemas Muhammad Gemilang, “Pelaksanaan Kursus Perkawinan Dalam Agama Islam Dan Katolik (Studi Komparatif Evaluatif Di KUA Nglipar Dan Gereja Kristus Raja Baciro” (Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/27872/2/1520310023_BAB- I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.
suaminya  dan  mengizinkan  istrinya  menghibahkan  kalungnya. 16 Dari peristiwa ini tentu dapat disimpulkan bahwa  sistem harta bersama di era Nabi Muhammad tidak dikenal yang artinya masing-masing harta suami dan istri dipisahkan. 17
Lebih lanjut pada umumnya situasi dan kondisi ijtihad dalam kitab fiqih klasik yang didominasi oleh wilayah Timur Tengah secara kultural tidak mengenal adanya mata pencaharian bersama antara suami dan istri. Melainkan dalam konsep Arab, mata pencaharian berdua disebut sebagai kongsi (syirkah). Lebih lanjut dalam konsep hukum  Islam klasik bahwa harta  yang  diperoleh  oleh  suami  selama  dalam  perkawinan  menjadikan suami  dan  istri  hanya  berlaku  terhadap  nafkah  yang  diberikan  suami kepadanya. Namun demikian dalam al-Qur’an dan Hadist secara khusus tidak  memberikan  ketentuan  secara  tegas  dan  jelas  tentang  harta  yang diperoleh  suami  selama  dalam  perkawinan.  Harta  suami  hanya  terbatas atas  nafkah  yang  diberikan  kepada  istrinya.  Penjelasan  ini  tentu memunculkan pertanyaan tentang masalah harta bersama yang kemudian memancing para ulama ahli fiqih untuk ber- ijtihad terhadapnya. 18
Dalam perkembangan selanjutnya, dalam konsep fiqih kontemporer  banyak  ulama  yang  berpendapat  bahwa  harta  bersama diqiyaskan  sebagai syirkah .  Konsep ini dipahami bahwa istri juga dapat dipertimbangkan  sebagai  pasangan  atau  kongsi  yang  bekerja,  meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya, misalnya seperti mengurus  rumah  tangga,  memasak,  mengasuh  anak,  mencuci.  dan pekerjaan  domestik  lainnya  yang  dianggap  sebagai  aktivitas  kerja  dan perannya perlu dihargai.
Sedikit berbeda dengan konsep syirkah pada umumnya, mengenai harta bersama ini dikategorikan sebagai bentuk kerjasama dalam rangka
16 Muhammad  ibn  Ahmad  Isma‘il  al-Muqaddim, Al-Mar’ah  Bayn  Al-Takrim  Al-Islami Wa Ihanat Al-Jahiliyah (Kairo: Dar Ibn al-Jawzi, 2005).
17 Ahmad Rafiq, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 269.
18 Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian, Pentingnya Perjanjian  Perkawinan  Untuk  Mengantisipasi  Masalah  Harta  Gono-Gini (Jakarta:  Visimedia, 2008).
membangun  sebuah  rumah  tangga  berdasarkan  kebahagiaan.  Secara implementatif  konsep syirkah dalam  harta  bersama  ini  jika  kemudian pasangan suami istri dipisahkan oleh perceraian maupun kematian, maka selayaknya  harta  kekayaan  dibagi  dua.  Di  mana  pembagiannya  bisa ditentukan  atas  dasar  pihak mana  yang  lebih  banyak  berinvestasi  dalam kerjasama atau juga di bagi secara merata. 19
Pada  praktiknya  di  Indonesia,  pengaturan  harta  bersama  dalam pengkajian  hukum  keluarga  Islam  erat  kaitannya  dengan  Kompilasi Hukum  Islam  yang  merupakan  hasil ijtihad yang  disesuaikan  dengan kebutuhan  masyarakat  Indonesia. 20 Berdasarkan  Kompilasi  Hukum Islam,  harta  kekayaan  dalam  perkawinan  diatur  dalam  pasal  85  sampai dengan  pasal  97  pada  bab  1.  Di  mana  rumusan  pasal  85  sampai  97 Kompilasi  Hukum  Islam  menjelaskan  tentang syirkah abdan sebagai landasan  perumusan  kaidah  harta  bersama. 21 Pendekatan syirkah  abdan ini  sebagai  bentuk ’urf (adat  istiadat)  yang  relevan  yang  dijadikan sebagai sumber hukum (al-’addah muhakkamah) .
Secara  implementatif  konsep syirkah yang  tertuang  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  ini  memandang  bahwa  harta  bersama merupakan  kehendak  dan  konsekuensi  dari  adanya  perkawinan  antara seorang laki-laki dan perempuan yang kemudian menghasilkan harta dari usaha  yang  mereka  lakukan  berdua  selama  dalam  ikatan  perkawinan. Artinya  perkawinan  yang  dilakukan  melalui ijab  qobul telah  memenuhi syarat  dan  rukun  sebagai syirkah antara  suami  dan  istri.  Implikasinya adalah memposisikan harta bersama sebagai milik bersama. 22
19 Ismuha, Pencaharian  Bersama  Suami  Istri  Di  Indonesia (Jakarta:  Bulan  Bintang, 1999).
20 Andi  Herawati,  “Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Sebagai  Hasil  Ijtihad  Ulama Indonesia,” Hunafa: Jurnal Studia Islamika 8, no. 2 (2011).
21 Kompilasi Hukum Islam.
22 Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Inpres RI No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Depag RI, 2000).

## 2. Dasar Hukum Harta Bersama
Pasal 35 Undang-undang Perkawinan meyebutkan bahwa ada kemungkinan dalam satu keluarga terdapat sekelompok harta. Kemungkinan tersebut yaitu:
a. Harta bersama, dan
b. Harta  pribadi.  Harta  pribadi  ini  terdiri  dari  harta  bawaan,  harta warisan atau hibah.
Harta  yang  sudah  dimiliki  ketika  perkawinan  bukanlah  harta bersama. 23 Ketentuan ini tidak disebutkan asal harta entah itu dari suami atau istri. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami dan istri dan harta hasil dari pendapatan harta pribadi  suami  atau  istri  (namun  harta  pokoknya  tidak  termasuk  harta bersama)  dengan  syarat  hasil  pendapatan  ini  didaptkan  selama perkawinan.
Hal  di  atas  diperkuat  dengan  ketentuan  pasal  35  ayat  (1)  UU Perkawinan  yang  bunyinya  “harta  benda  yang  diperoleh  selama perkawinan menjadi harta gono gini”. Untuk masalah harta pribadi yang sudah  dimiliki  oleh  suami  atau  istri  selama  perkwainan  bukanlah  hasrta bersama.  Namun  berbeda  jika  sebelumnya  pernah  dibuat  dalam  suatu perjanjian.  Harta  milik  pribadi  suami  atau  istri  menjadi  kewenangan penuh masing-masing.
Prinsip dasar harta pribadi suami istri dalam perkawinan dalam UU Perkawinan diantaranya adalah:
a. Suami dan istri berhak atas harta pribadi masing-masing
b. Suami dan istri berhak mengurus dan memiliki harta pribadinya.
Substansi hukum Islam terasa kental dalam pasal 35 ayat (2) yaitu ketentuan  ini  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  harta  bawaan  suami  dan istri  baik  harta  warisan  maupun  hibah  berada  penuh  dalam  penguasaan masing-masing.    Hal  ini  ditegaskan  dalam  pasal  36  ayat  (2)  mengenai hak  sepenuhnya  terhadap  harta  benda  pribadi.  Undang-undang
23 Satrio, Hukum Harta Perkawinan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 188.
Perkawinan  memberikan  penentuan  bahwa  terwujudnya  harta  bersama karena telah terjadi ikatan rumah tangga bersama suami istri, bahwa harta yang  didapatkan  oleh  suami  istri  selama  perkawinan  menjadi  miliki bersama  dan  bisa  digunakan  atau  diatur  sesuai  kebutuhan  berdua. Sehingga  dalam  sebuah  perkawinan  suami  istri  memiliki  harta  pribadi dan juga harta bersama. Dalam UU Perkawinan sangat tercermin bahwa memenuhi  prinsip  hukum  Islam,  yang  sangat  menjunjung  tinggi supremasi  hukum  apalagi  bagi  kaum  lemah,  menjamin  HAM  dengan menjaga harta bendanya.
3. Status Harta Bersama
Dengan  adanaya  harta  bersama  dalam  perkawinan  yang  sah  tidak menutup  kemungkinan  adanya  harta  masing-masing  suami  istri.  Harta bersama  meliputi  seluruh  benda  yang  tidak  bergerak  beserta  surat-surat berharga.  Dalam  pasal  35  dan  36  UU  Perkawinan  disebutkan  bahwa harta  bersama  berasal  dari  hukum  adat  dengan  substansi  yang  sama  di seluruh  wilayah  Indonesia.  Dengan  menggunakan  prinsip  bahwa  suami dan  istri  berhak  mendapatkan  harta  bersama.  Harta  yang  tidak  dapat dibagi adalah harta bawaan suami atau istri, atau harta warisan atau hibah dari  sanak  saudara.  Pasal  35  sampai  dengan  37  dalam  UU  Perkawinan seperti  memberikan  penguatan  kepada  hukum  adat  yang  mana menjadikan hukum adat menjadi hukum yang tertulis.
4. Ruang Lingkup dan Klasifikasi Harta Bersama
Macam-macam harta suami istri menurut Sayuti, adalah: 24
a. Harta suami dan istri dilihat dari asal usulnya dikalsifikasikan menjadi 3  golongan,  yaitu:  1)  Harta  masing-masing  suami  istri  yang  sudah dipunyai sebelum perkawinan atau disebut juga dengan harta bawaan.
2) Harta suami istri yang dimiliki setelah perkawinan tetapi dari hasil perolehan  hibah,  warisan  atau  wasiat.  Dan  3)  harta  suami  istri  yang didapatkan ketika sudah menikah dengan cara usaha berdua atau salah satu mereka yang biasa disebut dengan harta pencaharian.
24 Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: UI Press, 2006), 83.
b. Harta  suami  istri  dilihat  dari  penggunaan  harta,  yaitu:  1)  untuk  biaya rumah tangga, misalnya untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak. Dan 2) harta kekayaan lainya.
c. Harta  suami  istri  dilihat  dari  hubungan  harta  dnegan  individu  dalam masyarakat,  yaitu  berupa  harta:  1)  Harta  milik  bersama.  2)  Harta individu  namun  masih  terikat  keluarga.  Dan  3)  harta  milik  individu dengan kepemilikan yang tegas dari yang bersangkutan.
Dari  penjelasan  di  atas,  harta  suami  memang  dari  awal  sudah terpisah, yaitu meliputi harta bawaan masing-masing, harta yang diperoleh oleh usaha masing-masing, serta harta warisan atau hibah.
5. Bagian  dan  Pembagian  Harta  Bersama  Menurut  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI
Pembagian  harta  bersama  antara  suami  dan  istri  secara  pasti  tidak disebutkan.  Dalam  pasal  37  misalnya,  tidak  memberikan  patokan mengenai hal ini, namun diserahkan kepada hukum masing-masing. Hal ini  disebabkan  Indonesia adalah  negara  yang  majemuk  dengan  adat  dan suku  yang  plural.  Idealnya  dalam  rumah  tangga  yang  rukun  tidak  akan ada masalah mengenai harta bersama, namun berbeda jika sudah terjadi perceraian.  Sehingga  untuk  penyelesaian  maslah  harta  bersama  dapat diselesaikan dengan hukum adat masing-masing.
Berikut  bunyi  pasal  37  tersebut  “Bila  perkawinan  putus  Karen perceraian,  harta  bersama  di  atur  menurut  hukum  masing-masing”. 25
Menurut  hukum  masing-masing  ini  memiliki  arti  bisa  jadi  hukum  adat, hukum  agama  atau  hukum  lainnya  misalnya  KUHPerdata.  Bisa  jadi  hal ini  bertujuan  untuk  meghindari  stagnansi  hukum  dalam  tata  hukum negara  Indonesia.  Sehingga,  permasalahan  agama  apakah  suami  istri seagama  atau  beda  agama,  apakah  suami  istri  sesuku  atau  beda  suku bukan  lagi  menjadi  masalah  dalam  hal  harta  bersama.  Karena  UU Perkawinan  tidak  menguraikannya.  Dalam  Undang-undang  Perkawinan dan  KHI  pembagian  harta  bersama  suami  istri  yang  sudah  bercerai
25 Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1..., pasal 37
adalah  setengah  atau  dibagi  dua.  Sepanjang  tidak  ada  perjanjian  pra nikah  yang  mengatur  tentang  pembagian  harta  bersama  pasca  bercerai. Adanya  perjanjian  pra  nikah  yang  mengatur  pembagian  harta  bersama dibolehkan  undang-undang,  selama  tidak  menyalahi  ketentuan  umum  di masyarakat. 26
B. Konsepsi Harta Bersama di Malaysia
1. Di Negara Bagian Selangor
a. Dasar  Hukum  Harta  Bersama:  Enakmen  Undang-undang Keluarga Islam Selangor 2003
Harta  bersama  di  Malaysia  dikenal  dengan  sebutan  harta sepencaharian. Umumnya harta sepencaharian didapatkan bersamaan antara  suami  istri  selama  ikatan  perkawinan  yang  sah,  baik  yang memperoleh pendapatan dari pihak suami atau istri. Dalam Enakmen UU  Keluarga  Islam  Selangor  2003,  Seksyen  122:2  huruf  a disebutkan  bahwa  “Takat  sumbangan-sumbangan  yang  telah  dibuat oleh  tiap-tiap  satu  pihak  dalam  bentuk  wang,  harta  atau  kerja  bagi memperoleh aset-aset tersebut”. 27
Lebih  jelasnya,  maskud  dari  penjelasan  Enakmen  Keluarga Islam di atas adalah bahwa untuk setiap harta bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang didaptkan suami istri baik langsung maupun tidak  langsung.  Maksud  dari  secara  langsung  adalah  harta  yang didaptkan  dengan  usaha  sendiri.  Sedangkan  tidak  langsung  adalah harta  yang  didapatkan  dari  konsultasi,  ide,  bahkan  keamanan  yang berdampak pada pendapatan.
Untuk  harta  yang  didapatkan  sebelum  perkawinan,  dalam perkawinan  yang  tidak  disahkan  secara  hukum  atau  harta  setelah bercerai  tidak  termasuk  dalam  harta  bersama.  Untuk  harta  yang didapatkan  selama  perkawinan  namun  bersumber  dari  kewarisan,
26 Syaikhul Hakim, “Reaktualisasi Pembagian Harta Bersama Dalam Mazhab Syafi’I Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,” Akademika 9, no. 2 (2015): 167.
27 Basar Dikuraisyin, “Sistem Hukum Dan Peradilan Islam Di Malaysia,” Terateks 1, no. 3 (2017): 3.
hibah  atau  wasiat  juga  tidak  termasuk  dalam  harta  bersama.  Dalam Enakmen  UU  Keluarga  Islam  Selangor  2003,  meskipun  harta  dari waris,  hibah  atau  wasiat  tersebut  berkembang  dan  mengahsilkan pendapatkan,  maka  hasil  pendapataan  termasuk  dalam  harta bersama. Namun tidak dengan modalnya. 28
Di  Malaysia  dalam  pembagian  harta  bersama  diselesaikan berdasar  Enakmen  Nomor  2  Tahun  2003  Enakmen  Keluarga  Islam, Seksyen 122 menetapkan:
1.) Mahkamah adalah memiliki kuasa jika talak atau perceraian telah ditetapkan  oleh  lembaga  yang  berwenang.  Mahkamah  berhak untuk  memberikan  perintah agar  aset-aset  yang  diperoleh  suami iastri  selama  perkawinan  dengan  usaha  bersama  dibagi  dengan menjual aset-aset kemudian membaginya.
2.) Dalam mengambil keputusan, Mahkamah harus memperhatikan: 1)  hasil  pendapatan  yang  dihasilkan  oleh  masing-msing  pihak dalam  bentuk  uang,  harta  atau  usaha  untuk  memperoleh pendapatan.  2)  Apakah  ada  pihak-pihak  yang  berhutang  untuk memanfaatkan harta bersama. Dan 3) keperluan anak-anak yang belum  dewasa  dari  hasil  perkawinan.  Atas  pertimbangan  ini mahkamah  berhak  memberikan  harta  bersama  dengan  besaran yang sama.
3.) Mahkamah  berwenang  menceraikan  dengan  memerintahkan agar harta yang diperoleh selama perkawinan dengan usaha dari salah satu pihak hanya diberikan pada pihak tersebut.
b. Dasar Hukum Harta Bersama: Fatwa Majlis Kebangsaan Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI)
Selain  dalam  Enakmen  UU  Keluarga  Islam  Selangor  2003, dalam  hal  harta  bersama  di  Malaysia  juga  ditentukan  oleh  Jawatan Fatwa  Majlis  Kebangsaan  Bagi  Hal  Ehwal  Ugama  Malaysia  (MKI), isinya adalah:
28 Ibid ., 8
1.) Harta  bersama  setelah  kematian  salah  satu  pihak  dalam perkawinan di Selangor dapat dibagikan kepada suami atau istri yang  ditinggalkan  sebelum  diwariskan  termasuk  setelah  masa iddah.
2.) Pembagian harta bersama haruslah mengikuti aturan sumbangan secara langsung atau tidak langsung antara suami dan istri.
3.) Persertujuan  pembagian  harta  bersama  harus  dengan  perintah mahkamah. 29
c. Klasifikasi  Harta  Bersama  Menurut  Enakmen  Negeri  Selangor Nomor 2 Tahun 2003
Ikatan perkwinan membuat akibat hukum yaitu harta bersama antara suami istri, hal ini terdapat dalam Seksyen 122. Namun dalam masyarakat Melayu tidak serta merta hanya mengakui harta bersama dalam keluarga, namun juga mengakui tiga macam harta, yaitu:
1.) Harta Bersama
2.) Harta Bawaan, dan
3.) Harta Perolehan
Ikatan  perkawinan  menjadikan  adanya  harta  bersama  antara suami  istri,  sebagaimana  tertuang  dalam  Enakmen  Negeri  Selangor No.  2  Tahun  2003  Seksyen  122.  Namun,  bukan  berarti  dalam perkawinan  yang  diakui  hanya  harta  bersama,  sebab  dalam masyarakat Melayu, dikenal harta benda dalam perkawinan ada tiga macam, sebagai berikut:
1.) Harta Sepencarian/ Bersama
2.) Harta Bawaan
3.) Harta Perolehan
29 Fatwa Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI)
d. Bagian  dan  Konsep  Pembagian  Harta  Bersama  Menurut Enekmen No. 2 Tahun 2003 Seksyen 122
Peraturan  Perundangan  Keluarga  Islam  di  Malaysia  yang mengatur  masalah  harta  bersama  diatur  dalam  Enakmen  Nomor  2 Tahun  2003  Seksyen  122. 30 Harta  bersama  adalah  harta  yang didapatkan secara bersama-sama antara suami dan istri ketika ikatan perkawinan  berlangsung.  Hal  ini  sudah  disesuaikan  dengan  syarat dan ketentuan dalam Hukum Syarak Akta Undang-undang  Keluarga Islam  (Wilayah  Perkekutuan)  Tahun  1984  dan  Enakmen  Negeri Selangor Nomor 2 Tahun 2003 Seksyen 122.
Penjelasan  Enakmen  Negeri  Selangor  tentang  harta  bersama dapat  diartikan  bahwa  dalam  proses  pembagianharta  bersama  pada suami istri di Malaysia khususnya Negeri Selangor terdapat beberapa kemungkinan, yaitu: 31
1.) Hakim  dibolehkan  membagi  harta  bersama  dengan  bagian  yang sama besar antara suami istri.
2.) Hakim dibolehkan membagi harta bersama dengan besaran lebih besar  salah  satu. Jika  salah  satu  pihak menghasilkan  harta  lebih besar  dibandingkan  pihak  yang  satunya.  Hal  ini  berlaku seimbang,  yaitu suami atau istri dapat berada dalam posisi yang lebih unggul, dengan catatan bahwa dia menghasilkan harta lebih banyak dibandingkan pihak lawan.
2. Negara Bagian Melaka
a. Dasar  Hukum  Harta  Bersama:  Enakmen  Udang-undang Keluarga Islam Negeri Melaka 2002
Pada  tiap  provinsi  atau  daerah  d  kawasan  negara  Malaysia sudah menetapkan ketentuan tersendiri tentang perundang-undangan Keluarga  Islam.  Salah  satunya  adalah  seksyen  Pasal  122  Enakmen
30 Lembaran negara Negara Malaysia dalam Enakmen No. 2 Tahun 2003 Seksyen 122
31 Ibid .
Undang-undang  Keluarga  Islam  (Negeri  Melaka)  Tahun  2002. Dalam undang-undang ini ditetapkan:
“Mahkamah adalah mempunyai kuasa apabila  membenarkan lafaz  talak  atau  apabila  berlaku  sesuatu  penceraian  untuk memerintah  supaya  apaapa  aset  yang  diperolehi  oleh  pihak- pihak  itu  dalam  masa  perkawinan  dengan  usaha  bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkawinan dengan  usaha  bersama  mereka  dibagi  antara  mereka  atau supaya  mana-mana  aset  itu  dijual  dan  hasil  jualan  itu dibahagi antara pihak-pihak.” 32
Pada seksyen 122 Enakmen Undang-undang  Keluarga  Islam (Negeri Melaka) Tahun 2002 angka 2 disebutkan bahwa:
“Pada  menjalankan  kuasa  yang  diberi  oleh  subseksyen  (1), Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang: (a) takat sumbangan-sumbangan  yang  telah  dibuat  oleh  tiap-tiap  satu pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperoleh asetaset itu; (b) apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka; (c) keperluan-keperluan  anak-anak  yang  belum  dewasa  dari perkawinan itu, jika ada, dan, tertakluk kepada pertimbangan- pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah membuat pembahagian yang sama banyak”. 33
Di  dalam  seksyen  Enakmen  Undang-undang  Keluarga Islam  (Negeri  Melaka)  Tahun  2002  disebutkan  bahwa  dalam membuat  pertimbangan  dan  pembagian  harta  bersama,  Mahkamah hendaknya memberikan fokus lebih besar pada pada tiga hal berikut ini, yaitu  jumlah kontribusi, hutang dan keperluan anak-anak.
b. Bagian  dan  Pembagian  Harta  Bersama:  Enakmen  Undang- undang Keluarga Islam Negeri Melaka 2002
Dalam  pembagian  harta  bersama  bagi  suami  istri  yang bercerai,  Mahkamah  harus  mengatur  tingkat  kontribusi  yang  sudah dibuat oleh para pihak dalam bentuk fisik maupun non fisik. Bentuk fisik  disini  dapat  berupa  uang,  dan  harta  benda.  Sedangkan  bentuk
32 Seksyen Pasal 122 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) Tahun 2002, angka (1)
33 Ibid ., angka (2)
non fisik dapat berupa kerja untuk memperoleh harta tersebut. Untuk harta  bersama  hasil  sendiri,  Mahkamah  wajib  menentukan  bagian dengan melihat beberapa kontribusi yang dilakukan oleh suami istri dalam  memperoleh  harta  tersebut.  Kontribusi  bukan  hanya  berupa kerja  menghasilkan  uang  (memelihara  biaya  rumah  tangga)  yang sering diidentikkan dengan kewajiban suami. Namun juga kontribusi dalam  memelihara  rumah  tangga  dan  anak-anak  yang  sering diidentikkan dengan kewajiban istri.
Dalam pengukuran jumlah kontribusi perlu dilihat dari sejauh mana harta tersebut didapatkan baik dengan usaha bersama maupun sendiri.  Dalam  Seksyen  122  Enakmen  Undang-undang  Keluarga Islam  Negeri  Melaka  2002  memiliki  3  konsep  harta  bersama berdasarkan keadaannya, yaitu: 34
1) Harta  yang  didapatkan  bersama  oleh  suami  istri  selama  ikatan perkawinan  yang  dijalankan  sesuai  dengan  syarat-syarat  yang sudah  ditetapkan  oleh  hukum  syarak  dengan  usaha  bersama suami istri.
2) Harta  yang  didapatkan  bersama  oleh  suami  istri  selama  ikatan perkawinan  yang  dijalankan  sesuai  dengan  syarat-syarat  yang sudah  ditetapkan  oleh  hukum  syarak  dengan  usaha  tunggal  atau salah satu pihak.
3) Harta  yang  didapatkan  oleh  salah  satu  pihak  sebelum  ikatan perkawinan  berlangsung  yang  kemudian  sebagian  digunakan selama ikatan perkawinan di jalankan sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh hukum syarak dengan usaha bersama suami istri.
Kasus  harta  bersama  berada  dalam  wilayah  yuridiksi Mahkamah  Syariah  dalam  Undang-undang  Keluarga  Islam berwenang  tentang  pembagian  harta  bersama  pasca  perceraian.
34 Mohd.  Zin  Najibah  Mohd, Undang-Undang  Keluarga  (Islam)  Siri  Perkembangan Undang-Undang Di Malaysia (Selangor: Dawama Sdn Bhd, 2010), 225.
Apabila  dibuat  permohonan,  maka  pihak  mahkamah  seelum menentukan  bagian  harta  bersama  wajib  mempertimbangkan beberapa hal berikut ini:  yaitu pertama harta yang didapatkan harus dalam  selama  ikatan  perkawinan  berlangsung.  Dan  kedua  harta kontribusi  yang  sudah  dibuat  oleh  masing-masing  pihak  dalam bentuk  uang,  harta  benda,  kerja,  motivasi,  dan  kontribusi  lainnya yang mampu menambah harta atau modal. 35
Dalam pembagian harta bersama harus berdasarkan fakta dan harus  membuktikan  bahwa  fakta  benar-benar  sebenarnya.  Hanya hakim  yang  berwenang  mengeluarkan  pendapat  setelah  memeriksa berbagai  fakta  yang  telah  dikemukakan.  Meskipun  demikian, undang-undang  memberikan  runag  bagi  para  ahli  atau  pakar  untuk berpendapat.
Dalam  Seksyen  5  Undang-undang  Negeri  Malakan disebutkan  bahwa  fakta  yang  boleh  dikemukakan  adalah  fakta persoalan dan fakta yang berkaitan dengan qarinah. Sedangkan pada seksyen  3  disebutkan  bahwa  fakta  persoalan  dan  fakta  qarinah berupa:
“Fakta  persoalan  artinya  apa-apa  fakta  yang  daripadanya sama ada dengan sendirinya atau berkaitan dengan fakta lain, wujudnya,  tidak  wujudnya,  jenis  atau  takat  apa-apa  hak,
liability  atau  ketidakupayaan  yang  ditegaskan  atau  dinafikan dalam  mana-mana  guaman  atau  prosiding,  semestinya  dapat disimpulkan.  Qarinah  artinya  fakta  yang  mempunyai  kaitan dengan fakta yang satu lagi dengan apa-apa cara yang disebut dalam enakmen ini.” 36
Kedua  fakta  tersebut  di  atas  hanya  dapat  diterima  apabila penggugat  ada  dan  berhasil  memberikan  kedudukan  akan  fakta tersebut.  Fakta  tersebut  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  4  jenis keterangan  yaitu  bayyinah,  syahadah,  dokumenter  dan  keterangan
35 Ibid ., 226
36 Ruzman Md. Noor, “Pembuktian Dalam Kes Harta Sepencarian Di Mahkamah Syariah Di Malaysia,” Jurnal Hukum 3, no. 1 (2010): 2.
lisan.  Dalam  Seksyen  3  Enakmen  Keterangan  Mahkaman  Syariah Melaka dijelaskan bahwa:
1) Bayyinah  memiliki  arti  sebagai  keterangan  yang  dapat membuktikan sesuatu hak atau kepentingan termasuk qarinah.
2) Syahadah  memiliki  arti  sebagai  apa-apa  keterangan  yang  telah diberikan di hadapan Mahkamah dengan lafaz “asyhadu” untuk membuktikan suatu hak atau kepentingan.
3) Keterangan  Dokumenter  merupakan  segala  dokumen  yang dikemukakan pada pemeriksaaan Mahkamah.
4) Keterangan  Lisan  merupakan  segala  pernyataan  yang  telah dibenarkan  atau  dikehendaki  oleh  saksi  yang  berhubungan dengan perkara di hadapan mahkamah. 37
Pelaksanaan  pembagian  harta  bersama  pasca  perceraian  bisa dilakukan  dengan  pengakuan  dan  penyerahan  hak  kepemilikan kepada  satu  pihak  atau  nilai  harta  yang  telah  disepakati  bersama. Untuk  kontribusi  tidak  langsung  terkadang  dilakukan  dengan pembuktian  keadaan  atau circumstalnsial  evidence yang  diberikan oleh pihak yang berpekara.
Mahkamah  memiliki  kewenangan  untuk  mendengarkan, membicarakan  dan  mengambil  keputusan  terhadap  tuntutan  harta bersama.  Hal  ini  terdapat  dalam  seksyen  3  huruf  (b)  (x)  Enakmen Pentadbiran  Agama  Islam  Negeri  Melaka  Tahun  2002  yaitu berbunyi: “Dalam bidang kuasa Malnya mendengar dan memutuskan semua  tindakan  dan  prosiding  itu  berhubungan  dengan  pembagian atau tuntutan harta bersama”. 38
Dalam tulisan ini penulis menggunakan analisis perbandingan  untuk  mengetahui  konsep  harta  bersama  di  Indonesia dan negara bagian Malaysia (Selangor dan Melaka). Melalui analisis perbandingan  didapatkan  hasil  penelitian  berupa  persamaan  dan
37 Ibid ., 4
38 Seksyen  3  huruf  (b)  (x)  Enakmen  Pentadbiran  Agama  Islam  Negeri  Melaka  Tahun 2002
perbedaan  konsep  harta  bersama  di  kedua  negara.  Hasil  dari penelitian dituangkan dalam tabel berikut ini:
Tabel: Persamaan dan Perbedaan Konsepsi Harta Bersama
di Indonesia dan Malaysia No . Variabel Indonesia Selangor Melaka 1. Latar Belakang Dikenal melalui  hukum adat yang diterapkan secara terus menerus sebagai  hukum yang hidup. Berawal  dari hukum adat dan  berlanjut sampai dengan sekarang. Berawal  dari  hukum adat  dan  berlanjut sampai dengan sekarang. 2. Dasar Hukum a. Hukum Adat b. Undang- undang Nomor 1 Tahun 1972 Tentang Perkawinan c. Kompilasi Hukum Islam d. KUHPerdat a a. Hukum Adat b. Enakmen Undang- undang Keluarga Islam Selangor 2003 c. Fatwa Majlis Kebangsa an  Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI) a. Hukum Adat b. Enakmen
Undang-undang Keluarga  Islam Negeri  Melaka Tahun 2002 3. Status Harta yang diperoleh sesudah mereka  berada dalam hubungan perkawinan berlangsung atas usaha mereka  berdua atau usaha salah satu Harta yang diperoleh secara bersama-sama oleh suami isteri sepanjang perkahwinan yang sah dimana kedua- dua pihak memberi Harta yang diperoleh seca bersama antar suami dan istri selama ikatan perkawinan yang  sah,  dimana masing-masing pihak telah memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung.
seorang dari mereka  disebut harta pencaharian. sumbangan secara langsung  atau tidak  langsung terhadap perolehan  atau pemilikan harta  tersebut, juga disebut dengan  harta sepencarian. 4. Klasifika si Harta Di bagi atas harta bersama, harta bawaan dan harta warisan/hibah. Di  bagi  atas harta  bersama, harta  bawaan dan harta perolehan. Di  bagi  atas  harta yang didapatkan secara bersama ketika perkawinan berlangsung, harta yang didapatkan secara bersama dengan  usaha  salah satu  pihak  selama perkawinan sah, dan harta pendapatan suami  istri  dengan modal  dasar  harta bawaan. 5. Bagian Harta Bersama ½ bagian sama besar atau disesuaikan dengan hukum lain yang berlaku (adat, UU Perkawinan, KHI, KUHPerdata) Sama besar dan besar salah satu tergantung siapa yang lebih  banyak menghasilkan harta selama pernikahan. Sama besar dan memiliki bagian yang berbeda dengan beberapa pertimbangan. 6. Mekanis me Pembagi an Harta Bersama Sesuai  hukum yang  berlaku, baik itu hukum adat, sesuai dengan  agama, maupun hukum-hukum lain yang berlaku. Sesuai  dengan putusan Mahkamah Tinggi Syariah Sesuai dengan putusan  Mahkamah Tinggi Syariah Hakim dibolehkan untuk membagi harta bersama dengan jumlah yang sama Hakim diblehkan membagi harta bersama dengan jumlah yang sama
Hakim dibolehkan membagi harta bersama dengan  bagian dilihat dari usaha  masing- masing  dalam memperoleh harta. Hakim dibolehkan membagi harta bersama dengan mempertimbangkan kontribusi pihak- pihak dalam menghasilkan  harta bersama.
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  pengaturan  harta bersama  di  Indonesia  sebagaimana  Pasal  35-37  Undang-Undang  No  1 Tahun 1974 dan Pasal 85-97 KHI, pembagian harta bersama dapat dibagi sama  rata  antara  suami  dan  istri.  Sementara  di  negara  bagian  Malaysia, pembagian harta bersama tidak dibagi sama rata, yang medapatkan bagian lebih besar yaitu pihak yang paling banyak memperoleh harta disepanjang perkawinan berlangsung. 39

## Kesimpulan
Pada dasarnya konsepsi harta bersama di Indonesia dan Malaysia memiliki substansi  yang  sama,  yaitu  secara  garis  besar  sama-sama  sepakat  mengenai definisi  harta  bersama,  status  harta  bersama  di  keluarga,  hingga  klasifikasi  harta dalam  keluarga  pun  memiliki  kesamaan.  Namun  demikian  perbedaan  konsepsi harta  bersama  antara  Indonesia  dan  negara  bagian  Malaysia  (Selangor  dan Melaka) terletak pada bagian harta bersama suami istri. Pembagian harta bersama di Indonesia dalam Pasal 35-37 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Pasal 85- 97 KHI di bagi secara seimbang. Sedangkan di negara bagian Malaysia (Selangor dan  Melaka),  pembagian  harta  bersama  ditentukan  oleh  mahkamah  atau  hakim. Implementasinya  hakim  berhak  menentukan  besaran  pembagian  harta  bersama sama  besarnya,  atau  lebih  besar  salah  satu  pihak.  Syaratnya  adalah  salah  satu
39 Mohd  Norhusairi  Mat  Hussin  Norazlina  Abdul  Aziz,  Irini  Ibrahim,  “Harta Sepencaharian/Aset  Perkahwinan  Bagi  Pembubaran  Perkahwinan  Di  Bawah  Seksyen  51  Akta Membaharui  Undang-Undang  (Perkahwinan  Dan  Perceraian)  1976  Serta  Akta  Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984,” Jurnal  Os Shariah  Law Research 4, no. 1 (2019): 15.
pihak  terbukti  benar-benar  menghasilkan pendapatan lebih  besar  dari  pada  pihak lainnya.

## Daftar Pustaka
Ahmad Ibrahim. Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia . Selangor: Darul Ehsan: Petaling Jaya, 2016.
Ahmad Rafiq. Hukum Islam Di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
Andi Herawati. “Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia.” Hunafa: Jurnal Studia Islamika 8, no. 2 (2011).
Basar Dikuraisyin. “Sistem Hukum Dan Peradilan Islam Di Malaysia.” Terateks 1, no. 3 (2017): 3.
Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. Inpres RI No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia . Jakarta: Depag RI, 2000.
Dwi Anindya Harimurti. “Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.” Jurnal Gagasan Hukum 3, no. 2 (2021).
Gemilang, Kemas Muhammad. “Pelaksanaan Kursus Perkawinan Dalam Agama Islam Dan Katolik (Studi Komparatif Evaluatif Di KUA Nglipar Dan Gereja Kristus Raja Baciro.” Fakultas Syariah dan Hukum, 2017. https://digilib.uin- suka.ac.id/id/eprint/27872/2/1520310023_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR- PUSTAKA.pdf.
Happy Susanto. Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian,
Pentingnya Perjanjian Perkawinan Untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini . Jakarta: Visimedia, 2008.
Hilda Yuwai Nikmah. “Embagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kaidah Hukum Perdata Internasional.” Privat Law 6, no. 2 (2015): 73.
Ismuha. Pencaharian Bersama Suami Istri Di Indonesia . Jakarta: Bulan Bintang, 1999.
Moh. Idris Mulyo. Tinjauan Beberapa Pasal UU No 1 Tahun 1974 Dari Segi Perkawinan Islam . Jakarta: Ind Hiilco, 2015.
Moh. Nazir. Metode Penelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
Mohammad Abdi Almakstur, Azni Azni, Khairil Anwar, Mardiana mardiana.
“Fenomena Cerai Gugat Pada Pengadilan Agama Di Malaysia Dan
Indonesia : Suatu Perspektif Psikologi Hukum Keluarga Islam.” Jurnal Hukum Islam 21, no. 1 (2021): 46.
Mohd. Zin Najibah Mohd. Undang-Undang Keluarga (Islam) Siri Perkembangan Undang-Undang Di Malaysia . Selangor: Dawama Sdn Bhd, 2010.
Muhamad Beni Kurniawan. “Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi
Dalam Perkawinan.” Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah 17, no. 2 (2017): 353.
Muhammad ibn Ahmad Isma‘il al-Muqaddim. Al-Mar’ah Bayn Al-Takrim Al- Islami Wa Ihanat Al-Jahiliyah . Kairo: Dar Ibn al-Jawzi, 2005.
Norazlina Abdul Aziz, Irini Ibrahim, Mohd Norhusairi Mat Hussin. “Harta Sepencaharian/Aset Perkahwinan Bagi Pembubaran Perkahwinan Di Bawah Seksyen 51 Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan Dan Perceraian) 1976 Serta Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984.” Jurnal Os Shariah Law Research 4, no. 1 (2019): 15.
Nurul Hak & Meli Musli Marni. “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Bagi Istri Yang Berkarir (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bengkulu).” Qiyas 2, no. 2 (2017).
Ruzman Md. Noor. “Pembuktian Dalam Kes Harta Sepencarian Di Mahkamah
Syariah Di Malaysia.” Jurnal Hukum 3, no. 1 (2010): 2.
Sajuti Thalib. Hukum Kekeluargaan Indonesia . Jakarta: UI Press, 2006.
Satrio. Hukum Harta Perkawinan . Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
Syaikhul Hakim. “Reaktualisasi Pembagian Harta Bersama Dalam Mazhab Syafi’I Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.” Akademika 9, no. 2 (2015): 167.
Wiwin Sutini & Putu Eka Trisna Dewi. “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi
Komparasi Di Australia, Malaysia Dan Jepang).” Jurnal Aktual Justice 6, no. 2 (2021).