## PENGATURAN PENCEGAHAN UANG HASIL KEJAHATAN DALAM KEGIATAN INVESTASI USAHA
Muhammad Fathra Fahasta, Firdaus, Erdianto. e-mail : advokatfathra@gmail.com

## ABSTRACT
Evil is an act committed by a person or group of persons whose nature harms others. At this time the crimes are much developed either in the form of Corruption, Narcotics or other crimes. Along with the level of crime, the Government seeks to do the prevention and eradication with the rules of law to overcome it. Then from that writer do research about  Stipulation  of Money Result Of Crime  In  Business Investment Activity, this arise from writer observation either through mass media, development of crime rate of various forms lost the origin of crime in good way in the form  of activity of Business  Investment,  join in  Capital  Market  etc. Of these problems was born Law No. 15 of 2002, Law No. 25 of 2003, and Law No. 8 of 2010  on  Prevention  and  Eradication  of  Money  Laundering  Crime.This  type  of research is in the form of normative juridical based on data secondary and supported by  juridical  historical  and  juridical  approach  of  comparative.  The  regulation  of prevention and eradication of crime of Crime in Business Investment activity has been changed will change the level of corruption, Narcotics and other crimes are still relatively high. So it can be said that prevention and eradication arrangements that are currently not effective in prevention and pemasannya, because the role of PPATK still waiting for reports from the relevant agencies.
Keywords : Prevention Settings, Barriers to a Crime.

## ABSTRAK
Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang sifatnya merugikan orang lain ataupun negara. Pada saat ini  kejahatan-kejahatan  banyak  berkembang  baik  itu  dalam  bentuk  Korupsi, Narkotika  maupun  kejahatan  lainnya.  Seiring  dengan  tingginya  tingkatnya kejahatan  maka  Pemerintah  berusaha  untuk  melakukan  pencgahan-pecegahan maupun pemberantasan dengan menerbitkan peraturan-peraturan ataupun Undang- Undang  untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut.  Kemudian  daripada  itu  penulis melakukan penelitian tentang Pengaturan Pencehan Uang Hasil Kejahatan Dalam Kegiatan  Investasi Usaha, permasalahan ini timbul dari pengamatan penulis baik melalui media masa, perkembangan tingkat kejahatan berbagai macam bentuk yang
menghilang kejahatan asal dengan bermacam cara baik itu dalam bentuk kegiatan Investasi  Usaha,  bergabung  dalam  Pasar  Modal  dan  lain  sebagainya.  Dari permasalah-permasalahan  tersebut  lahirlah  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2002,  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2003,  dan  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Permberantasan Tindak  Pidana Pencucian Uang.
Jenis penelitian ini dalam bentuk  yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder dan ditunjang dengan pendekatan yuridis historis dan yuridis komparatif.
Peraturan  pencegahan  dan  pemberantasan  mengenai  kejahatan  Tindak Pidana  dalam  kegiatan Investasi  Usaha sudah mengalami  perubahan-perubahan akan tetapi tingkat kejatan Korupsi, Narkotika dan kejahatan lainnya masih relatif tinggi. Maka dapat dikatakan pengaturan pencegahan dan pemberantasan yang ada saat  ini  belum  efektif  dalam  pencegahan  dan  pemberantasannya,  karena  peranan PPATK masih bersifat menunggu laporan dari instasi-instansi yang terkait.

## Kata Kunci : Pengaturan Pencegahan, Hambatan Suatu Kejahatan.

## Pendahuluan
Kejahatan  merupakan  prilaku  dan  perbuatan  manusia  yang  di  lakukan  pada orang  lain  atau  pihak-pihak  atau  lembaga-lembaga  yang  pada  prinsipnya mengutungkan bagi yang melakukannya, sedangkan kejahatan itu berkembang seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Pada dekade saat ini dengan kemajuan teknologi dan  globalisasi  keuangan  menyebabkan  transaksi  dalam  negeri  dan  antarnegara dimungkinkan berlangsung hanya beberapa detik. 1
Secara  formal,  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  pencucian  uang  di Indonesia  dimulai  pada  tanggal  17  April  2002  yaitu  saat  diberlakukannya  Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sesungguhnya, tahapan pencegahan pencucian uang sudah dilakukan sebelum undang-undang tersebut lahir namun lingkupnya hanya terbatas pada Bank. Hal ini dapat ditunjukkan melalui seperangkat  regulasi  yang  dikeluarkan  oleh  otoritas  perbankan  yang  lebih  dikenal dengan  Peraturan  Bank  Indonesia  tentang  Prinsip  Mengenal  Nasabah.  Urgensi pengaturan ini,  tentu didasari oleh alasan yang kuat terutama mengenai dampak yang
1 Weingast, B.R, The economic role of political institutions :  market-preserving federalism and economic development, Journal of Law, Economics, and Organization 11 (1), 1995, hlm.1–31.
ditimbulkan oleh kegiatan pencucian uang dalam perekonomian dan untuk memenuhi prinsip-prinsip pengawasan Bank secara efektif sesuai standar Internasional.
Sebagaimana telah disinggung dimuka bahwa aktifitas pencucian uang secara umum  merupakan  suatu  cara  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul  harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana sehingga nampak seolah-olah harta kekayaan dari hasil tindak pidana tersebut sebagai hasil kegiatan yang sah. Lebih rinci di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003  (UU  TPPU),  pencucian  uang  didefinisikan  sebagai  perbuatan  menempatkan, mentransfer,  membayarkan,  membelanjakan,  menghibahkan,  menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan  yang  diketahui  atau  patut  diduga  merupakan  hasil  tindak  pidana  dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
Kemudian  dari  pada  itu  untuk  mengatasi  terjadinya  seseorang  melakukan tindakan  kejahatan  pencucian  uang  maka  Pemerintah  menerbitkan  suatu  peraturan tentang pengaturan pencegahan tindak pidana pencucian uang yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dan Undang-Undang ini membetuk suatu lembaga yang bersifat independen yang di tegaskan dalam Pasa 1 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut :
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK  adalah  lembaga  independen  yang  dibentuk  dalam  rangka  mencegah  dan memberantas  tindak  pidana  Pencucian  Uang.  Satjipto  Rahardjo  mengatakan  bahwa pencegahan dan pemberantasan Money Laundering tidak cukup dilakukan dengan cara konvensional,  harus  dilakukan  dengan  cara  yang  berbeda  dan  di  luar  kelaziman penanggulangan  kejahatan  lainnya. 2 Salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  tersebut adalah  mendorong  agar  hukum  mampu  berperan  dalam  upaya  menciptakan  kontrol guna mencegah hasil tindak pidana pencucian uang untuk dinikmati oleh para penjahat, di samping itu upaya ini merupakan bentuk dari asset recovery (pengamanan aset).
Kemudian  Andrew  Haynes  mengatakan  bahwa  paradigma  baru  dalam pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan nafsu dan motivasi
2 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif , Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 127.
pelaku  kejahatan  untuk  melakukan  kejahatan,  dengan  cara  menghalanginya  untuk menikmati hasil atau buah dari kejahatan yang dilakukannya. 3
Dalam kegiatan usaha maupun kegiatan investasi di atur dalam Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas  sedangkan  dalam  penanaman modal maupun dalam bentuk saham diatur dalam pasal 31 yakni :
(1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan peraturan  perundang-undangan  di  bidang  pasar  modal  mengatur  modal Perseroan  terdiri  atas  saham  tanpa  nilai  nominal.  Sedangkan  nilai  nominal maupun besarnya  penanaman modal dalam Perseroan Terbatas tersebut diatur dalam pasal 32
(1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2)  Undang-undang  yang  mengatur  kegiatan  usaha  tertentu  dapat  menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)  Perubahan  besarnya  modal  dasar  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 4

## Teori Hukum Pidana
Dalam    Hukum    Pidana    terdapat    sejumlah    teori, 5 diantaranya;    Teori individualisasi;    maksudnya    adalah    kealpaan    seseorang    itu    sendiri    sehingga menyebabkan  adanya  korban.  Contoh  lainnya  seperti  kita  menyalahkan seorang suami karena  menyiksa istrinya hingga pecah ginjalnya. Hal ini bisa diteliti  dengan apakah  adanya  faktor  internal  atau eksternal  akibat  siksaan suaminya.
Teori   objektif;   adalah   dimana   di   luar   pengetahuan   si   pelaku. Maksudnya adalah        seorang        perawat        yang        menjaga        pasien       dituduh mengakibatkan meninggalnya   pasien   tersebut.   Padahal   sebelum   pasien tersebut  meninggal  ada yang  memberikannya  racun  dan  hal  ini  menjadi pertimbangan kembali.
Teori  relevansi;  tidak  membedakan  antara  musabab  dan  syarat  tetapi dengan merumuskan    delik    yang    bersangkutan.    Maksudnya    adalah    bukan  mengenai hubungan  kausal   tetapi   mengenai   penafsiran  undang-undang.  Hubungan  kausal
3 Dikutip dari paper yang ditulis untuk mendukung Delegasi RI Pada Forthy-Seventh Session of The Comision on Narcotic Drugs, diselenggarakan di Wina 15-22 Maret 2004, hlm. 2.
4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
5 Ibid, hlm 107.
kelakuan  negatif  dalam  logis  adalah  apakah  akibat  yang dilarang  dapat  dikatakan timbul  dari  adanya  tidak  berbuat  sesuatu  atau berbuat  sesuatu. Maka  jika  perbuatan sesuatu  itu  timbul  dan  ada  akibatnya disitulah ada hubungan kausal dengan kelakuan negatif.

## Teori Pertanggung Jawaban Pidana
Dalam  KUHP  tidak  dikenal  mengenai  alasan  pembenar  dan alasan pemaaf. Hanya  dikenal  alasan-alasan  yang  menghapuskan  pidana  yang termaktub  dalam teori  hukum  pidana. 6 Alasan  penghapus  pidana menurut M. v. T adalah  alasan  yang terdapat  dalam batin terdakwa (pasal  44 KUHP) dan   alasan-alasan   di   luar   (pasal 48-51   KUHP).   Dan   terdapat pula penghapusan  pidana  khusus.   Tentang  daya paksa    (overmacht)    maksudnya  adalah    siapapun    yang    melakukan    tindak    pidana karena  faktor  diluar/dipaksa tidak dipidana. Daya paksa merupakan alasan pembenar.
Selanjutnya   adalah   menyangkut   pembelaan   terpaksa   (noodwear). Siapapun yang      melawan      hukum      dan      melakukan      tindak      pidana      karena  diancam menyangkut  kehormatan  kesusilaan  dan  harta  bendanya  sendiri maupun orang lain tidak  dipidana.  Adapula  alas  an  lain  tentang  pelaksanaan  undang-undang  perintah jabatan. Contohnya seorang pegawai diminta untuk melakukan  suatu  perbuatan.  Maka pegawai   tersebut   harus  mengetahui  dulu  dampak  dari  apa   yang  diperintahkan. Apabila   yang  diperintahkan  berujung dengan suatu tindak pidana, maka atasannya bisa dimintai pertanggung jawaban.
Pertanggung  jawaban  pidana  tidak  dapat  dibebankan  misalnya  pada orang yang    kurang    waras    jiwanya,    anak-anak    yang    perbuatannya menimbulkan kerugian      pada      masyarakat      karena      ia      belum      mengetahui,  ataupun  seperti kecelakaan    di  jalan  raya  bukan  karena  kealpaan  pengemudi  ataupun    kesengajaan. Pertanggungjawaban    pidana    hanya    dapat    dilakukan  apabila    perbuatan    pidana tersebut  sifatnya  melawan  hukum,  di  atas  umur tertentu dan mampu bertanggung jawab, kesengajaan atau kelapaannya, dan tidak adanya alasan pemaaf.

## Metode Penelitian
Menurut  Sunaryati  Hartono,  metode  penelitian  adalah  cara  atau  jalan  atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berfikir yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu
6 Ibid, hlm 148.
ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi)  suatu  hipotesis  atau  teori  tentang  gejala-gejala  atau  peristiwa  alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum yang tertentu. 7
Pengaturan  Pencegahan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Dalam  Kegiatan Investasi Usaha.

## A. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Bahwa  kewenangan  melakukan  penyelidikan  terhadap  atau  untuk  Tindak Pidana Korupsi,bagi penyidik KPK didasarkan pada pasal 6 Undang-Undang  Nomor 30  tahun  2002  tenyang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  Selanjutnya  dasar  hukum untuk  melaksanakan  Penyidikan  untuk  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  yang  berasal dari tindak pidana korupsi yang penyidikannya ditangani oleh Penyidik KPK merujuk pada Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang    perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantsan Tindak Pidana Korupsi dan selebihnya mengacu pada KUHAP.
Penyidikan,penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  serta pelaksanaan  putusan yang telah mempperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Tindak Pidana  sebagaimana  dimadsud  dalam  Undang-Undang  ini  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Disamping itu dalam usaha pencegahan tindak pidana dalan kegiatan investasi usaha  dapat  dilakukan  melalui  Pendekatan  sumber  daya  baik  sumber  daya  manusia maupun sumber daya keuangan menunjukkan bahwa kelemahan yang mendasar dalam sektor  ini  sangat  menentukan  kinerja  pelaksanaan  strategi  pemberantasan  korupsi. Sumber  daya  manusia  terutama  yang  melakukan  penegakan  hukum  terhadap  tindak pidana  korupsi  harus  didukung  oleh  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  dengan anggaran yang cukup. Mereka harus memiliki kemampuan, kejujuran, integritas serta tanggung jawab, dan sudah tentu dengan tidak melupakan faktor kesejahteraan. Strategi Nasional  Pemberantasan  Korupsi  ini  memerlukan  dukungan  yang  luas  dan  kuat  dari seluruh  masyarakat,  termasuk  dukungan  terhadap  Lembaga  Swadaya  Masyarakat
7 Sunaryati Hartono , Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20 , Alumni, Bandung,  1994. hlm.  105.
(LSM) yang komit dengan usaha pemberantasan korupsi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Masyarakat Anti Korupsi (MAK).
Upaya  pencegahan  korupsi  yang  berhubungan  dengan  money  laundering  di Indonesia  harus  dimulai  dengan  pemahaman  terhadap  eksistensi  korupsi  itu  sendiri. Kondisi  faktual  yang  ada  sampai  sekarang  menunjukkan  bahwa  dalam  upaya penegakan  hukum  terhadap  korupsi,  masih  ada  perbedaan  pemahaman  antara masyarakat,  pemerintah  dan  dunia  usaha  tentang  eksistensi  korupsi.  Perbedaan  ini adalah  konsekuensi  dari  adanya  perbedaan  cara  pandang,  kepentingan  dan pengetahuan.  Oleh  sebab  itu,  sosialisasi  tentang  eksistensi  korupsi  kepada  semua lapisan  masyarakat  sangat  penting  untuk  membangun  kesamaan  visi  dan  misi  dalam memandang korupsi sebagai musuh bersama (common enemy).

## B. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan dalam melaksanakan tugasnya di atur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan    Peraturan  Presiden  Nomor  50 Tahun  2011.    Sedangkan  tugas  pokok  PPATK  adalah  memberantas  dan  mencegah tindak pidana pencucian uang.
Keterbatasan regulasi yang terkait dengan pengaturan kelembagaan, dirasakan membuat lembaga ini tidak dapat memaksimalkan peran dan fungsinya.Sementara itu maraknya kasus-kasus pencucian uang yang terjadi akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat. Kelemahan dalam perundang-undangan inilah yang dimanfaatkan pelaku untuk  tidak  takut  melakukan  tindak  pidana  pencucian  uang.  Bahkan  pelaku  dengan sengaja membawa lari hasil kejahatan ke luar negeri supaya tidak dapat tersentuh aparat penegak hukum. Kenyataan nilah yang kemudian membuat pemerintah untuk sesegera mungkin  memperbaiki  ketentuan  yang  ada.  Sementara  ketentuan  baru  yang membutuhkan ketentuan pendukung, juga belum sesegera mungkin direalisir.Sehingga yang  terjadi  undang-undang  yang  baru  seakan-akan  tidak  mampu  menghadapi persoalan  yang  semakin  kompleks.  Kerjasama  yang  menjadi  sebuah  solusi  dalam pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang,  memang  banyak mengalami kendala teknis dalam pelaksanaannya. Sehingga kerjasama yang selama ini terjadi  hanya  bersifat  formalitas  dan  belum  menunjukkan  ke  arah  meningkatnya penanganannya tindak pidana pencucian uang. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan pengembalian asset ke tanah air yang selama ini diusahakan oleh pemerintah melalui jalur kerjasama dengan luar negeri. Banyak aset-aset yang ditempatkan di luar negeri
yang tidak mampu di bawa kembali ke tanah air dengan alasan karena perbedaan sistem hukum,  dan  ketidak  mampuan  diplomasi  pemerintah  Indonesia  dengan  pemerintah negara dimana aset di tempatkan.
Disamping itu kejahatan yang di lakukan oleh koruptor untuk menghilangkan jejaknya yang lazim di sebut money laundering yang empuk dalam bidang usaha yakni pada  Pasar  Modal,  dan  Proses  Pencucian  Uang  dari  Hasil  Kejahatan  Tindak  Pidana Korupsi   dapat di lakukan bermacam cara, untuk  megetahui cara-cara tersebut  dapat dilihat dari uraian sebagai berikut :
1. Modus Pencucian Uang Di Pasar Modal
Segenap  tindak  pidana  di  pasar  modal  berkaitan  dengan  pencucian  uang. Pengertian  tindak  pidana  pencucian  uang  di  pasar  modal  mengandung  makna bahwa,  pencucian  uang  dapat  dilakukan  atas  harta  kekayaan  yang  berasal  dari hasil tindak pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang TPPU. Selain itu,  tindak  pidana  asal  dapat  pula  berupa  tindak  pidana  lainnya  di  luar  tindak pidana  pasar  modal,  sehingga  dengan  demikian,  diperoleh  pemahaman  bahwa pencucian uang di pasar modal dapat bermakna, Pencucian uang di pasar modal atas hasil tindak Pidana  pasar modal; atau Pencucian uang di  pasar modal  atas tindak pidana lainnya seperti korupsi, pembalakan liar, penipuan, bisnis narkoba, dan lain-lain.
2. Ada  beberapa  poin  yg  perlu  digaris  bawahi  kenapa  seseorang  itu  melakukan tindak pidana pencucian uang dalam pasar modal :
a. Perdagangan  di  pasar  saham/modal  itu  sifatnya  internasional,  itu  mendasari seseorang  bisa  membeli  saham  di  mana  pun  (artinya  seseorang  bisa melakukan,  membeli  saham  di  mana  saja).  Ada  kemungkinan  jika  koruptor yang dari Indonesia bisa membeli saham di negara yang sistem keuangannya lemah dan sebaliknya.
b. Instrument yang diperdagangkan dalam pasar modal antara lain seperti saham, reksa  dana,  yangg  sifatnya  liquid  (mudah  diuangkan,dicairkan,  dibeli  atau mudah dijual).
c. Kompetisi pelaku dalam pasar modal itu sangat kompetitif, maksudnya pelaku industri dalam pasar modal seperti bursa efek, majemen infestasi (broker), dan infestor yang punya banyak uang, dikatakan sangat kompetitif contonya ketika ada seorang agen sebagai perusahaan efek ingin membeli efek itu sendiri tanpa memperhatikan keabsahan/legalitas uang dari investor, yang terpenting ialah
keuntungan dari membeli saham lebih diutamakan sebelum dibeli oleh infestor lain, itulah yang mendorong orang untuk melakukan tindak pidana pencucian uang tanpa ada yang memperhatikan dari mana asal-usul uang tersebut.
d. Dalam pembelian produk-produk dalam pasar modal antara lain seperti saham, itu biasanya menggunakan nama orang lain, memakai nama orang lain, atau menyuruh orang lain menggunakan namanya tanpa mesti bertanya-tanya asal usul uangnya.
3. Proses Pencucian Uang dari Hasil Kejahatan Tindak Pidana Korupsi
Proses pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi pada hakikatnya adalah sama  dengan  proses  pencucian  uang  dari  hasil  kejahatan-kejahatan  lain  yang tergolong  sebagai  predicate  crime  sebagaimana  dimuat  dalam  pasal  2  ayat  1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian  Uang,    hasil  tindak  pidana  korupsi  tidak  memiliki  perbedaan  yang khusus dengan proses pencucian uang dari hasil kejahatan lainnya seperti halnya narkotika  maupun  terorisme.  Seseorang  atau  organisasi  kejahatan  melakukan pencucian uang sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya tujuannya adalah agar asal-usul uang tersebut tidak dapat diketahui atau tidak dapat dilacak oleh penegak hukum.

## C. Kepolisian
Di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  salah  satu institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan  penyidikan adalah Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Selain  dalam  KUHAP,  kewenangan  polisi sebagai penyelidik dan penyidik untuk mengungkap tindak  pidana, ditegaskan kembali dalam Pasal  1  angka 8 dan 9, dan Pasal  14  ayat  (1) huruf  g Undang-  Undang No. 2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  menyatakan: melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Untuk mencari jalan keluar dalam rangka mencegah dan menanggulangi  tindak pidana  pencucian  uang  oleh  Kepolisian  terdapat  upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan antara lain:
a.Upaya Pre-entif
b. Upaya Preventif
c. Upaya Represif
Upaya  Preventif  disini  adalah  upaya-upaya  awal  yang  dilakukan  untuk mencegah  terjadinya  tindak  pidana.  Usaha-usaha  yang  dilakukan  dalam penanggulangan  kejahatan  secara  pre-entif  adalah  menanamkan  nilai-nilai/norma- norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya  untuk  melakukan  hal  tersebut  maka  tidak  akan  terjadi  kejahatan.  Jadi  dalam usaha pre-entif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. 8
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Entif yang  masih  dalam  tataran  pencegahan  sebelum  terjadinya  kejahatan.  Dalam  upaya preventif  yang  ditekankan  adalah  menghilangkan  kesempatan  untuk  dilakukannya kejahatan. 9
Tindakan Represif ialah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana. Telah dikemukakan di atas, bahwa tindakan represif sebenarnya juga dapat  dipandang sebagai  preventif dalam  arti luas. Termasuk  tindakan  represif  adalah  penyidikan,  penyidikan  lanjutan,  penuntutan  dan seterusnya sampai dilaksanakannya. 10
Upaya yang harus di lakukan dalam pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kegiatan Investasi usaha.
Dalam  pembahasan  upaya  penecgahan  penulis  terlebih  dahulu  memaparkan perturan-peraturan  yang  telah  ada  dalam  upaya  pencegahan  Tindak  Pidana,  baik kejahatan  penggelapan  atau  pengalihan  dalam  bentuk  Investasi  usaha,  untuk  lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut :
1. Peraturan Perundang-undangan
a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana korupsi telah ada   jauh   sebelum   kemerdekaan,   hal ini      dapat      dilihat      dari  sederetan  pasal  dalam  KUHP  yang  mengancam hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu pasal 209; 210; 387; 388 dan  pasal  416;  417;  418;  435  KUHP.    Kaidah  hukum  yang tercantum di      dalam  pasal-pasal      tersebut    sebetulnya  cukup  representative  sebagai
8 http://digilib.unila.ac.id/6264/13/BAB%20I.pdf diakses pada 26 Oktober 2017
9 Ibid.
10 http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2014/12/16/135728/bi- gandeng-poldasu-awasi- transaksi-valas-di-sumut/diakses pada 26 Oktober 2017
tindakan  represif  bagi  perbuatan  korupsi, asalkan  kaidah-kaidah  tersebut betul-betul    ditegakkan.    Tetapi  timbul    permasalahan    dalam    hal penegakannya,  sehingga  pasal-pasal  tersebut  dianggap  ketinggalan  jaman dan    tidak  actual    lagi  untuk      dijadikan      instrumen      pencegahan      dan pemberantasan korupsi.
b. Aturan Hukum di luar KUHP
Pada  tahun  1958  di  tengah  merajalelanya  praktek korupsi saat  itu pemerintah  RIS  membuat  aturan  khusus  di  luar  KUHP  yaitu  Peraturan Penguasa  Perang  Nomor  :  Prt/Perpu/031/1958 tanggal   16   April   1958, yang   tujuan   utamanya   untuk   lebih berfungsinya   aturan   hukum   untuk pemberantasan   korupsi. Peraturan  ini  disertai  dengan  kaidah  atau  norma yang  tujuannya untuk  menjaring  koruptor  dari  jalur  pemidanaan  dan dari jalur keperdataan,   serta   dilengkapi   dengan   upaya   disediakannya daftar harta    kekayaan    pejabat  sebagai    instrumen    preventifnya.  Dengan  strategi yang  bersifat  sporadic  tersebut  maka  diharapkan  hukum  akan  lebih  efektif dalam pencegahan dan penanggulangan    korupsi.    Secara    teoritik    tentunya untuk  efektifitas    aturan    hukum    tersebut    tetap    sangat    membutuhkan dukungan    kemampuan    kinerja    para    penegak    hukum    dan dukungan masyarakat.
Berikutnya    pada    tahun    1999    Pemerintah    Republik Indonesia mengundangkan    Undang-Undang    No.    31    Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi. Undang-undang ini  juga  bermaksud untuk  lebih  menekankan  pemberian  sanksi berat  bagi  pelaku  tindak  pidana korupsi,    yaitu    dengan    pidana  seumur    hidup.  Sedangkan    berdasarkan Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001   pada   penyidikan   hanya   wajib   memberikan   keterangan tentang  seluruh  harta  bendanya  baik  kepunyaan  suami/isteri, anak   atau setiap   orang   atau   korporasi   yang   mempunyai hubungan    dengan    tindak pidana    korupsi    yang    dilakukan tersangka.   Rumusan   tersebut   jelas menyulitkan   jaksa   atau penyidik   lainnya   dalam   menyelamatkan   jaksa atau   penyidik lainnya   dalam   menyelamatkan   asset   negara   yang   di korupsi,  sebaliknya  memudahkan  bagi  tersangka  untuk  menyembunyikan atau  memindahtangankan  kekayaan  hasil  korupsi  kepada  pihak ketiga.
2.  Upaya  Pencegahan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dalam  kegiatan  Investasi usaha.
Berbagai  upaya pencegahan telah dilakukan secara kolektif, baik  oleh Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  (PPATK)  maupun  Badan  Pengawas Pasar  Modal.  Penyedia  jasa  keuangan  juga  wajib  melakukan  verifikasi  yang lebih  ketat  terhadap  calon  nasabah  yang  dianggap  dan/atau  diklasifikasikan mempunyai  risiko  tinggi  terhadap  praktik  pencucian  uang.  Tingkat  risiko tersebut dapat dilihat dari:
a.  Latar  belakang  atau  profil  nasabah  yang  secara  politik  menjadi  perhatian masyarakat (politically exposed person);
b. Bidang usaha  yang  potensial  digunakan sebagai saran pencucian uang  (high risk business);
c. Asal negara nasabah yang potensial digunakan sebagai sarana pencucian uang (high risk countries).
Pemegang    peranan    kunci    dari    mekanisme    pemberantasan    tindak    pidana pencucian  uang  di  Indonesia  ada  di  tangan  sebuah  lembaga  yang  disebut Pusat Pelaporan   dan   Analisis   Transaksi   Keuangan   atau   disingkat   dengan sebutan PPATK.  Nama  lengkap  lembaga  ini  dalam  bahasa  Inggris  adalah Indonesia Financial Transaction Reports and Analysis Centre.

## Pencucian Uang Menurut Hukum Islam
Pencucian  uang  menurut  Hukum  Islam  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh seseorang atau sekelompok orang adalah Haram karena perbuatan tersebut dalam usaha mengenmbangkan usaha modal dasarnya diperoleh melalui perbuatan yang tidak benar yang  bersumber  dari  hak-hak  orang  atau  negara,  sesuai  dengan  QS.an-nissa  :  29-30, kemudian  daripada  itu    dapat  ditelaah  tentang  pencucian  menurut  hukum  Islam,  akan diuraikan terlebih dahulu tentang uang dalam konsep Islam.
Menurut Gufron A. Mas'adi 11 dalam hukum Islam fungsi uang sebagai alat tukar menukar diterima secara luas. Penerimaan ini disebabkan fungsi uang ini dirasakan dapat menghindarkan kecenderungan ketidakadilan dalam sistem perdagangan barter. Dalam masyarakat  industri  dan  perdagangan  seperti  yang  sedang  berkembang  sekarang  ini
11 GufTon A. Mas'di. Fiqh Aluamlah Kontekslual. Radja Grafindo Persada bekerjasama dengan IArN Walisongo Semarang,2002, hlm 14 – 15.
fungsi uang diakui sebagai alat tukar, komoditas (hajat hidup yang bersifat terbatas), dan modal.  Dalam  fungsinya  sebagai  komoditas,  uang  dipandang  dalam  kedudukan  yang sarna  dengan  barang  dapat  dijadikan  sebagai  objek  transaksi  untuk  mendapatkan keuntungan (laba).
Selanjutnya  dikatakan  bahwa  penolakan  fungsi  uang  sebagai  komoditas  dan sebagai modal mengandung implikasi yang sangat besar dalam rancang bangun sistem ekonomi Islam. Kedua fungsi tersebut oleh kelompok yang menyangkalnya dipandang sebagai  prinsip  yang  membedakan  sistem  ekonomi  Islam  dan  sistem  ekonomi  non- Islam (konvensional). Atas dasar prinsip ini mereka menjatuhkan keharaman terhadap setiap (perputaran) transaksi uang yang disertai keuntungan (laba atau bunga) sebagai praktik riba.
Pencucian  uang  merupakan  salah  satu  bentuk  kegiatan  ekonomi.  Berkaitan dengan  kegiatan  ekonomi,  Islam  memandang  sebagai  salah  satu  aspek  dari  seluruh risalah  Islam.  Hal  ini  terlihat  secara  jelas  dalam  prinsip  dan  ciri-ciri  ekonomi  Islam, bahkan pada etika bisnis dalam Islam.
Ciri-ciri Ekonomi Islam dikemukakan oleh Ahmad Muhammad Al'AssaI dan Fathi  Ahmad  Abdul  Karim  dalam  bukunya. 12 Menurutnya  Ekonomi  Islam mempunyai  ciri-ciri  khusus,  yang  membedakannya  dari  ekonomi  hasil  penemuan manusia. Ciri-ciri tersebut jika diringkas adalah sebagai berikut :
a. Ekonomi Islam merupakan Bagian dari Sistem Islam yang Menyeluruh Ekonomi hasil penemuan manusia, dengan sebab situasi kelahirannya, benar-benar terpisah dari  agama.  Hal  terpenting  yang  membedakan  ekonomi  Islam  adalah hubungannya yang sempurna dengan agama Islam, baik sebagai akidah maupun syariat. Oleh karena itu adalah tidak mungkin untuk mempelajari ekonomi Islam terlepas dari akidah dan syariat Islam karena sistem ekonomi Islam merupakan bagian dari syariat dan erat hubungannya dengan akidah sebagai dasar.
b. Kegiatan Ekonomi dalam Islam Bersifat Pengabdian
Sesuai dengan akidah umum, kegiatan ekonomi menurut Islam berbeda dengan kegiatan  ekonomi  dalam  sistem-sistem  hasil  penemuan  manusia,  seperti kapitalisme  dan  sosialisme.  Kegiatan  ekonomi  bisa  saja  berubah  dari  kegiatan material semata-mata menjadi ibadah yang akan mendapatkan pahala bila dalam
12 Ahmad Muhammad AI 'AssaI dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, Pustaka Setia. Bandung, 1999, hlm. 23
kegiatannya itu mengharapkan wajah Allah SWT, dan ia mengubah niatnya demi keridhaanNya.
c.  Kegiatan Ekonomi dalam Islam Bercita-cita Luhur
Sistem  hasil  penemuan  manusia  (kapitalisme  dan  sosialisme),  bertujuan  untuk memberikan keuntungan material semata-mata bagi pengikut-pengikutnya. Itulah cita-cita dan tujuan ilmunya.
d.  Pengawasan  terhadap  Pelaksanaan  Kegiatan  Ekonomi  dalam  Islam  adalah pengawasan yang sebenamya, yang mendapat kedudukan utama Dalam ekonomi Islam, di samping adanya pengawasan syariat yang dilaksanakan oleh kekuasaan umum, ada pula pengawasan yang lebih ketat dan lebih aktif, yakni pengawasan dari hati nurani yang terbina atas kepercayaan akan adanya Allah dan perhitungan hari akhir.
e. Ekonomi Islam Merealisasikan Keseimbangan antara Kepentingan Individu dan Kepentingan Masyarakat.
Selanjutnya M. Husein Sawit mengemukakan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam :
a. Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumberdaya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia, sebagai orang yang dipercaya-Nya. Manusia harus  memanfaatkannya  seefisien  dan  seoptimal  mungkin  dalam  berproduksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan orang lain dan yang terpenting kegiatan tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti.
b. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk pemilikan alat  produksi  atau  faktor  produksi.  Akan  tetapi  hak  pemilikan  individu  tidak mutlak dan tidak bersyarat.
c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama, ini berbeda sekali dengan  sistem  pasar  bebas  dalam  mencapai  tingkat  keseimbangan  di  berbagai bidang.
d.  Peranan  pemilikan  kekayaan  pribadi  harus  berperan,  yaitu  sebagai  kapital produktif  yang  akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
e. Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan  untuk kepentingan orang banyak.
f..  Seorang  muslim  harus  takut  kepada  Allah  dan  hari  penentuan/akhirat  seperti diutarakan  dalam  AI-Qur'an:  "Dan  takutilah  hari  sewaktu  kamu  dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diberi balasan dengan sempurna sesuai usahanya (amal ibadahnya). Dan mereka tidak teraniaya” (Q.S. 2:281).
Setiap  orang  boleh  berusaha  dan  menikmati  hasil  usahanya  dan  harus memberikan sebagian kecil hasil usahanya itu kepada orang yang tidak mampu, yang diberikan  itu  adalah  harta  yang  baik.  Allah  SWT  sangat  murah,  maka  disediakanlah alam semesta ini untuk keperluan manusia. Selanjutnya akan diuraikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu :
a. Tidak boleh melampaui batas, hingga membahayakan kesehatan lahir dan batin manusia, diri sendiri, maupun orang lain (AI Quran surat Al-A'raf ayat 31 ).
b. Tidak boleh menimbun-nimbun harta tanpa bermanfaat bagi sesama manusia (Al Quran surat At-Taubah ayat 34).
c. Memberikan zakat kepada yang berhak (mustahiq).
d. Jangan memiliki harta orang lain tanpa sah.
e. Mengharamkan riba, menghalalkan dagang.
f. Menyongsong dagangan di luar kota.
Betapa  pentingnya  kelancaran  jalannya  pasar  bebas  dipandang  oleh  Islam, hingga  tidak  boleh  diganggu  oleh  faktor-faktor  yang  merintangi  lancarnya  jalan  itu, seperti  misalnya  konkurensi  yang  tidak  jujur,  yang  disebabkan  oleh  hawa  nafsu  dan ketamakan, nyata benar dari berbagai hadist
Dari  Ciri-ciri  dan  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam,  Islam  memberikan  pula kaedah  penuntun  pelaksaan  ekonomi  Islam  melalui  etika  bisnis.  Menurut  Miftah Faried. 13 Kerja  keras  mencari  nafkah  dinilai  oleh  Islam  sebagai  Ibadah,  amal  shalih, jihad dan penghapus  dosa kesalahan.  Indikator kesalihan seorang muslim antara lain tampak pada :
- kompetitif (sabiqun bilkhoirot )
- banyak manfaat untuk orang lain (Anfa 'uhum lannas)
13 Miftah Fariedl, Konsep dan Etika Bisnis Perbankan Syariah. Makalah pada Seminar Nasional Perbankan Syariah, LPPM UNPAD dan BI, Bandung, 13 Oktober 2000, hIm. 1
- banyak meminta kepada Allah serta gemar memberi kepada orang lain - ramah (rahmatan lil alamain)
- amanah (jujur)
Nilai-nilai tersebut harus tercermin pada setiap aspek kehidupan termasuk pada aktivitas bisnis.
Etika Kerja/Bisnis seorang muslim:
a. Dilarang menempuh jalan yang dapat :
1) melupakan mati (Q.S.At Takasur)
2) melupakan zikrillah (Q.S. Al Munafiqun)
3) Melupakan Shalat dan Zakat (Q.S.An Nur 37)
4) Memusatkan kekayaan hanya pada kelompok orang-orang kaya saja (Q.S. AI
Hasyr 7 )
b. Dilarang menempuh usaha yang haram seperti :
1) Riba (Q.S. AI baqarah 275)
2) Judi (Q.S.Al Maidah 90)
3) Curang (Q.S.AI Muthaffifin 1-4)
4) Curi (Q.S. AI AI Maidah 38)
5) Jahati, bathil, Dosa (Q.S. AI baqarah 188 dan Q.S.An Nisa 29)
6) Suap menyuap
7) Mempersulit pihak lain (H.R.Bukhori)
Dengan mengkaji ciri-ciri, prinsip-prinsip, dan etika bisnis Islam, maka dapat diketahui bahwa pencucian uang termasuk katagori perbuatan yang diharamkan karena dua hal; pertama dari proses memperolehnya, uang diperoleh melalui perbuatan yang diharamkan  (misalnya  dari  judi,  perjualan  narkoba,  korupsi,  atau  perbuatan  curang lainnya) dan proses pencuciannya, kedua yaitu berupaya menyembunyikan uang hasil kemaksiatan dan bahkan menimbulkan kemaksiatan dan kemudharatan berikutnya.

## Kesimpulan
a. Dengan tingginya tingkat kejahatan baik dalam bentuk Korupsi, Narkotika dan lain sebagainya yang dilakukan secara individu maupun kelompok, sedangkan hasil  kejahatan  tersebut  dikaburkan  dari  yang  tidak  sah  menjadi  sah,  baik dalam bentuk  kegiatan  Investasi  Usaha maupun  dalam bentuk  penyimpanan melalui Perbankan, sedangkan prilaku tersebut lazim di kenal dengan Tindak Pidana  Money  Laundering.  Untuk  itu  Pemerintah  berusaha  mencegah  dan
memberantasnya  maka  secara  formal  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan pencucian  uang  di  mulai  pada  tanggal  17  April  dengan  terbitnya  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2002  Tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang, diadakan  perubahan  dengan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2003,  dan untuk  penyempurnaan  pencegahan  dan  pemberantasan  Money  Laundering maka  diadakan  perubahan  lagi  dengan  terbitnya  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang.
b. Kejahatan  Money  Laundering  suatu  sistim  kejahatan  yang  dilakukan  oleh individu  maupun  kelompok  yang  berusaha  mengaburkan  kejahatan  asal dengan cara tidak terbatas oleh suatu negara, biasanya penyimpanan melalui Perbankan dengan menggunakan nama-nama orang tertentu, sedangkan cara yang  demikian  sudah  tercium  oleh  penegak  hukum.  Maka  cara  lain  yang  di lakukan pada saat ini dengan cara menginvestasikan uang haram tersebut pada kegiatan-kegiatan  Investasi  Usaha  baik  pada  Pasar  Modal  maupun Perusahaan-perusahaan yang dianggap bisa melindungi uang haram tersebut, sedangkan  pelaku  biasanya  tidak  mengejar  keuntungan  dari  usaha  mereka, melainkan mengamankan uang-uang  hasil kejahatan tersebut.
c. Peranan  Pusat  Pelaporan  Analis  Transaksi  Kuangan  (PPATK)  dalam pencegahan  dan  pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  sangat berperanan,  namun  dalam  pelaksanaanya  sering  mengalami  permasalahan, dalam  hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  masih  tingginya  tingkat  kejahatan Korupsi,  Narkotika  dan  lainnya.  Hal  ini  disebabkan  PPATK  dalam melaksanakan tugasnya hanya menerima hasil laporan dari pihak Pemberi Jasa Keuangan, Perbankan, dan Bea dan Cukai maka sistim ini sangat sulit untuk melakukan pencegahan dan pemberansan kejahatan tersebut.

## Saran
a. Perlu di adakan perubahan pada Pasal-Pasal tertentu dengan memasukkan Pusat Pelaporan  Analis  Transaksi  Keuangan  (PPATK)  untuk  berdiri  sendiri melalukan  pencegahan  dan  pemberantasan  hasil-hasil  kejahatan  dari  unsur pengimpunan data keuangan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan berkerjasama pada unsur-unsur tertentu untuk di Analisa dan diberikan kepada Penegak Hukum. Dalam hal ini PPATK tidak menerima laporan dari pemberi Jasa Keuangan, Perbankan, dan Bea dan Cukai.
b. Transparansi transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasah Perbankan dengan nilai Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) ke atas secara langsung terkoneksi data tersebut ke pihak PPATK.
c. Dalam  Pembuatan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil    mencatat  Indentitas  Keluarga,  maupun  harta  kekayaan  yang  di milikinya  maupun  keluarganya,  sehingga  data  kekayaan  Penduduk  Indonesia bisa di ketahui secara dini dan dapat di akses oleh siapa pun.

## Daftar Pustaka

## 1. Buku
Amirudin & Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RadjaGrafindo Persada, Jakarta.
Ahmad Muhammad AI 'AssaI dan Fathi Ahmad Abdul Karim, 1999, Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, Pustaka Setia. Bandung.
Barda  Nawawi  Arief,  2000,  Kebijakan  Legislatif  dalam  Penanggulangan  Kejahatan dengan Pidana Penjara,  Badan Penerbit Undip, Semarang.
, 2008, Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana, Jakarta.
,  2008,  Perbandingan  Hukum  Pidana,  RadjaGrafindo  Persada, Jakarta.
Evi Hartanti, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.
GufTon A. Mas'di,  2002,  Fiqh Aluamlah Kontekslual,  Radja Grafindo Persada bekerjasama dengan IArN Walisongo Semarang,2002.
Jhon  Dombrink,  dalam  Thomas  Barker  &  David  L.  1999  Carter,  Police  Deviance (Penyimpangan Polisi), Cipta Manunggal, Jakarta.
M. Solly Lubis, 1985,  Pembahasan UUD 45,  Alumni, Bandung.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  1992,  Bunga  Rampai  Hukum  Pidana,  Alumni,
Bandung.
Miftah Fariedl, 2000, Konsep dan Etika Bisnis Perbankan Syariah. Makalah pada Seminar Nasional Perbankan Syariah, LPPM UNPAD dan BI, Bandung.
Nyoman Serikat  Putra Jaya,  2005, Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia, Badan Penerbit Undip, Semarang.
, 2008, Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Romli  Atmasasmita,  2004, Sekitar  Masalah  Korupsi,Aspek  Nasional  dan  Aspek Internasional, Mandar Maju, Bandung.
Robert  Klitgaard  (diterjemahkan  oleh  Yayasan  Obor),  1998, Membasmi  Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
(alih  bahasa  oleh  Masri  Maris),  2005, Penuntun  Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Ronny  Hanitijo  Soemitro,  1982, Metodologi  Penelitian  Hukum, Ghalia  Indonesia, Jakarta
Soerjono  Soekanto,  2002, Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, RadjaGrafindo Persada,  Jakarta.
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1983, Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan Singkat, RadjaGrafindo Persada, Jakarta.
Satjipto  Rahardjo,  2009, Penegakan  Hukum,  Suatu  Tinjauan  Sosiologis,  Genta Publishing , Yogyakarta.
Sunaryati  Hartono,  1994, Penelitian  Hukum  di  Indonesia  Pada  Akhir  Abad  ke-  20,
Alumni, Bandung.
Sunariyah,  2004,    Pengantar  Pengetahuan  Pasar  Modal,  Edisi  ke  Empat,  UPP-AMP YKPN, Yogyakarta.

## 2. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan  pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas.  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
Undang-Undang Nomor  25 Tahun 2003 Tentang  Tindak Pidana Pencucian Uang. Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 108

## 3. Jurnal
Adam  Graycar,  Aiden  Sidebottom,  2012,  Corruption  and  control:  a  corruption reduction approach,  Journal of Financial Crime, Vol. 19 Issue: 4, Pages 384- 399.
Becker,  G.S.,  Stigler,  G.J.,  1974.  Law  enforcement,  malfeasance,  and  the compensation of enforcers. Journal of Legal Studies 3 (1),  Pages 1–18.
La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., Vishny, R.W., 1999, The quality of government,  Journal  of  Law,  Economics  and  Organization  15  (1),  Pages 222–279.
Taswan dan Soliha,2002,  Pengaruh Kebijakan Hutang Terhadap Nilai Perusahaan Serta Beberapa Faktor yang Mempengaruhinya. Junrnal Ekonomi dan Bisnis, STIE Stikubank, Semarang.
Weingast,  B.R.,  1995,    The  economic  role  of  political  institutions  :    market- preserving  federalism  and  economic  development.  Journal  of  Law, Economics, and Organization 11 (1), Pages 1–31.