LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017

## HUKUMAN BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP SESAMA JENIS
Oleh: Intan Permata Sari, SHI

## Abstrak
Bentuk pelecehan seksual sesama jenis menurut hukum positif pada dasarnya adalah sama dengan pelecehan seksual terhadap lawan jenis, hanya saja pelecehan seksual sesama  jenis  pelaku  dan  korbannya  dari  sesama  jenis.Unsur-unsur  perbuatan pelecehan seksual sesama jenis adalah  adanya suatu perbuatan yang berhubungan dengan  seksual,  wujud  perbuatan  berupa  fisik  dan  non-fisik  dan  tidak  ada kesukarelaan.  Sedangkan  yang  membedakannya  pelecehan  seksual  sesama  jenis  di dalamnya  terkait  pelaku  berasal  dari  jenis  kelamin  yang  sama.Namun menurut hukum  Islam hukuman bagi pelecehan seksual sesama jenis sama halnya dengan hukuman homo seksuall karena kesukaan pelaku pada sesama jenis,  hanya saja perbedaannya jika homo seksual dilakukan karena suka sama suka,  sedangkan pelecehan terjadi di sebabkan paksaan oleh pihak lain. Pembuktian terhadap pelaku pelecehan  seksual  sesama  jenis  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  184 ayat (1)  KUHAP  bahwa  pembuktian  dilakukan  dengan  adanya  keterangan  saksi, keterangan  ahli,  surat,  petunjuk  dan  keterangan  terdakwa.  Pembuktian  tindak pidana  pelecehan  seksual  sesama  jenis  juga  memerlukan    peranan    dokter    guna memberikan    keterangan  medis melalui  visum  etrepertum.Di  dalam  hukum  Islam larangan berperilaku seks menyimpang seperti homoseksual maupun lesbian adalah ketentuan  qath’i  (tegas)  dan  muhkamat  (jelas  ketetapan  hukumnya),  sehingga ada tiga  hukuman  berat  terhadap  pelaku  homoseksual:  Pertama;  Dibunuh.  Kedua; Dibakar. Ketiga; Dilempar dengan batu setelah dijatuhkan dari tempat yang tinggi. Hal  ini  sesuai  dengan  mazhab  Syafi’i  karena  banyak  penduduk  Indonesia  yang mengikutinya.
Kata Kunci : Hukuman, Pelecehan Seksual, Sesama Jenis

## A. Pendahuluan
1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Sesama Jenis
Apabila  dilihat  dari  faktor  penyebabnya  tindakan  pelecehan  seksual  sesama jenis  ini  diawali  dengan  adanya  penyimpangan  seksual  yang  dialami  oleh  seorang individu  yang  menyukai  secara  seksual  sesama  jenisnya  atau  dengan  kata  lain didorong  oleh  adanya  perilaku    homoseksual.  (untuk  sesama  perempuan  disebut
LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017
lesbian) adalah rasa tertarik secara perasaan (rasa kasih sayang, hubungan emosional) dan  atau  secara  erotik,  baik  secara  lebih  menonjol  (predominan)  atau  semata-mata (eksklusif),  terhadap  orang-orang  yang  berjenis  kelamin  sama,  dengan  atau  tanpa hubungan fisik (jasmaniah). 1
Ada  berbagai  faktor  penyebab  terjadinya  suatu  tindak  kejahatan.  Sebagai kenyataannya  bahwa  manusia  dalam  pergaulan  hidupnya  sering  terdapat penyimpangan  terhadap norma-norma, terutama norma hukum.
Secara  umum  ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya  bahwa  yang  mempengaruhi  seseorang  untuk  melakukan  sebuah kejahatan  itu  timbul  dari  dalam  diri  si  pelaku  itu  sendiri  yang  didasari  oleh  faktor keturunan  dan  kejiwaan  (penyakit  jiwa).  Faktor  yang  kedua  adalah  faktor  yang berasal  atau terdapat di luar diri  pribadi si pelaku. Mengenai hal ini Andi Hamzah mengatakan  bahwa yang  mempengaruhi  seseorang  untuk  melakukan  sebuah kejahatan    itu  timbul  dari  luar  diri  si  pelaku  itu  sendiri yang  didasari  oleh  faktor rumah tangga dan lingkungan. 2
Adapun  faktor  penyebab  yang  mendominasi  terjadinya  tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur adalah:
1. Faktor keinginan
1 AnjarNugroho, PandanganMengenaiHomoseksual, Agustus 2007, Diaksespadatanggal 10 Oktober 2010 darisitushttp://pemikiranislam.wordpress.com/
2 AndiHamzah,HukumPidanadanAcaraPidana. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 64.
LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017
Faktor  keinginan  yang  dimaksud  adalahsuatukemauan  yang  sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan. Misalnya seseorang  yang  setelah  menonton  suatu  adegan  atau  peristiwa    yang  secara tidak  langsung  telah    menimbulkan  hasrat  yang  begitu  kuat  dalam  dirinya untuk meniru adegan tersebut. 3

## 2. Faktor kesempatan
Adapun yang dimaksud dengan faktor kesempatan di sini adalah suatu keadaan  yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan  yang  sangat mendukung  untuk  terjadinya  sebuah  kejahatan.  Faktor  kesempatan  ini biasanya banyak terdapat pada diri si korban seperti:
a. Kurangnya  perhatian  orang  tua  terhadap  anak-anaknya  yang disebabkan orang tua  sibuk bekerja.
b. Kurangnya  pengetahuan  si  anak  tentang seks,  hal  ini  didasarkan  kepada kebudayaan  ketimuran  yang  menganggap  bahwa  pengetahuan  seks  bagi anak  merupakan  perbuatan  yang  tabu.  Sehingga  anak  dengan  mudah termakan rayuan dan terjerumus  tanpa mengetahui akibatnya. 4
3. Faktor lemahnya iman
Faktor  lemahnya  iman  di  sini adalah  apabila  dilihat  dari  sudut pandang  agama,  dimana  lemahnya  iman  dimaksud  adalah  kurangnya
3 IbnuJauzy, KetikaNafsuBerbicara,Cendikia  Sentra  Muslim.  (Jakarta:  Cendikia  Sentra Muslim, 2004), hlm 54.
4 Yusuf Madam, Sex Education for Children (PanduanBagi Orang TuaDalamSeksUntukAnak), (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)hlm 44.
LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017
pengetahuan  agama  sehingga  seseorang  tidak  dapat  membedakan  hal  yang baik dan buruk atas tuduhan yang dilakukannya. 5 Faktor ini merupakan faktor yang  sangat  mendasar  yang  menyebabkan  seseorang melakukan  sebuah kejahatan termasuk kejahaan kesusilaan seperti halnya pelecehan seksual.
Apabila  ketiga  faktor  itu  telah  terkumpul,  maka  perbuatan  akan  terlaksana dengan  mudah.  Namun  demikian,  apabila  salah satu  dari    ketiga  faktor  tersebut  di atas  tidak  terpenuhi  maka  kejahatan  tidak  mungkin  terjadi.  Misalnya  saja  apabila hanya ada faktor keinginan dan faktor lemahnya iman, sedangkan faktor kesempatan tidak  ada  maka  perbuatan  itu  tidak  akan  terjadi.  Demikian  juga  apabila  hanya  ada faktor  kesempatan,  sedangkan  faktor  keinginan  tidak  ada  serta  faktor  imannya  ada maka perbuatan itu juga tidak akan terjadi.
Dari  penjelasan  tersebut  di  atas,  maka  dapat  dijelaskan  bahwa kunci  yang paling utama yang dapat mencegah terjadinya suatu tindak pidana adalah iman. Jika iman ada niscaya perbuatan itu tidak akan terjadi. Apabila hal ini terjadi juga, maka hakim harus memutuskan dan menetapkan hukuman yang setimpal bagi si pelaku.

## 2. Proses Pembuktian Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Sesama Jenis
Pemeriksaan  suatu  perkara  pidana  termasuk  dalam  hal  ini  perkara  pidana pelecehan  seksual  sesama  jenis  di  dalam  suatu  proses  peradilan  pada  hakekatnya adalah  bertujuan  untuk  mencari  kebenaran  materiil  (materiilewaarheid)  terhadap perkara  tersebut.  Hal  ini  dapat  dilihat    dari  adanya    berbagai  usaha  yang  dilakukan oleh  aparat  penegak  hukum  dalam  memperoleh  bukti-bukti  yang  dibutuhkan  untuk
5 Ibid., hlm 55.
LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017
mengungkap  suatu  perkara  baik pada tahap  pemeriksaan  pendahuluan  seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. 6
Menurut  Van  Bemmelen  yang  dikutip  Mulyatno, proses  pembuktian  yang dimaksud  adalah memberikan  kepastian  hukum  yang  layak  menurut  akal  (redelijk) tentang  (a)  apakah    hal  tertentu  itu  sungguh-sungguh  terjadi,  dan  (b)  apakah sebabnya  demikian  halnya. 7 Sedangkan  Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan bahwa  membuktikan  mengandung  maksud  dan  usaha  untuk  menyatakan  kebenaran atas  suatu  peristiwa,  sehingga  dapat  diterima  akal  terhadap  kebenaran  peristiwa tersebut. 8
Dalam pembuktian tentunya tidak terlepas dari adanya alat bukti dan barang bukti yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang  bukti  sepanjang  barang  tersebut  mempunyai  hubungan  langsung  dengan tindak  pidana,  misalnya  pakaian  yang  dipakai  korban  pada  saat  ia  dianiaya  atau dibunuh.
Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan  (obyek  delik)  dan  barang  dengan  mana  delik  dilakukan  yaitu  alat  yang dipakai  untuk  melakukan  delik  misalnya  pisau  yang  dipakai  menikam  orang.
6 Kerjasama  antara  Kejaksaan  Agung  RI  dengan  FHPM  Unibraw, Laporan  Penelitian Tentang Masalah  Visum  EtRepertum  Sebagai  Alat  Bukti, (Malang: Depdikbud  Fakultas  Hukum Universitas Brawijaya, 1981/1982), hlm. 1.
7 Moelyatno, Hukum Acara Pidana, (Tanpa Penerbit, 1987),  hlm. 77.
8 Martiman Prodjohamidjojo, Komentar Atas KUHAP, (Jakarta: Fasco, 1978), hlm. 11.
LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017
Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik. 9
Dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Adanya  ketentuan  sebagaimana  tersebut  dalam  Pasal  183  KUHAP  menunjukkan bahwa  negara  kita  menganut  sistem  atau  teori  pembuktian  secara  negatif  menurut undang-undang, di mana hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman apabila sedikit- dikitnya terdapat dua alat bukti dalam peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. Walaupun  alat-alat  bukti  lengkap,  akan  tetapi  jika  hakim  tidak  yakin  tentang kesalahan terdakwa maka harus diputus lepas. 10
Barang  bukti  menurut  Andi  Hamzah  adalah  barang  mengenai  delik  yang dilakukan  (obyek  delik)  dan  barang  yang  dipakai  dalam  melakukan  delik. 11 Selain itu, ada barang yang bukan merupakan obyek delik dan alat dalam melakukan delik, tetapi  barang  tersebut  berkaitan  dengan  tindak  pidana  yang  bersangkutan.  Misalnya pakaian yang dipakai korban sewaktu ia dibunuh.
Barang  bukti  walaupun  secara  yuridis  formal  tidak  termasuk  sebagai  alat bukti  yang  sah,  tetapi  dalam  praktek  hukum  atau  peradilan  dapat  berubah  dan
9 Nurul  Ratna  Afiah. Barang Bukti dalam  Proses  Pidana,  (Jakarta:  Sinar  Grafika,  1989), hlm. 15.
10 Ibid., hlm. 436
11 Ibid.,  hlm. 15
LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017
berfungsi sebagai alat bukti yang sah. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara barang bukti dan alat bukti. 12
Alat  bukti  menurut  Hari  Sasangka  dan  Lily  Rosita  adalah  ”segala  sesuatu yang  ada  hubungannya dengan suatu  perbuatan,  di  mana  dengan  alat-alat  bukti tersebut  dapat dipergunakan  sebagai  bahan  pembuktian  guna  menimbulkan keyakinan  hakim  atas  kebenaran  adanya  suatu  tindak  pidana  yang  telah  dilakukan oleh terdakwa. 13
Berdasarkan  Pasal  181  KUHAP,  tampak  bahwa  dalam  proses  pidana, kehadiran barang bukti dalam persidangan sangat penting bagi hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara yang ditangani.
Barang  bukti  diperoleh  penyidik  sebagai  instansi  pertama  dalam  proses peradilan. Barang bukti dapat diperoleh penyidik melalui hal-hal sebagai berikut:
1. Pemeriksaan TKP
2. Penggeledahan
3. Diserahkan langsung oleh saksi pelapor atau tersangka
4. Diambil dari pihak ketiga
5. Barang temuan. 14
Dalam  proses  persidangan  di  Pengadilan,  barang  bukti  akan  diperlihatkan guna  memperjelas  perkara  pidana  yang  sedang  diperiksa  oleh  hakim.  Apabila
12 Ibid.
13 Hari  Sasangka  dan  Lily  Rosita, Hukum  Pembuktian  Dalam  Perkara  Pidana  (Untuk Mahasiswa dan Praktisi), (Medan: Mandar Madju, 2003), hlm.11.
14 Ibid.,  hlm. 37.
LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017
diperhatikan,  barang  bukti  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  berkaitan  dengan proses  pemeriksaan  di  pengadilan  dalam  rangka  pembuktian.  Barang  bukti  dapat memperkuat  dakwaan  Penuntut  Umum  terhadap  tindak  pidana  yang  dilakukan terdakwa.  Barang  bukti  juga  dapat  menguatkan  keyakinan  hakim  atas  kesalahan terdakwa.
Dengan  demikian,  sangat  penting  bagi  hakim  untuk  memperlihatkan  barang bukti  kepada  terdakwa  maupun  saksi,  karena  barang  bukti  merupakan  unsur  pokok dalam pembuktian dan penambah keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa.
KUHAP  telah  menentukan  secara limitative alat  bukti  yang  sah  menurut Undang-Undang,  yaitu  dalam  Pasal  184  ayat  (1).  Di  luar  alat  bukti  tersebut  tidak dibenarkan  untuk  membuktikan  perbuatan  terdakwa.  Adapun  alat  bukti  yang  sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain:
1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa. 15
Sebenarnya alat bukti dan barang bukti mempunyai hubungan  yang erat dan merupakan  suatu  rangkaian  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Misalnya  dalam  tindak pidana  pembunuhan,  untuk  mengejar  kebenaran  dalam  persidangan  maka  hakim
15 Ibid., hlm. 436
LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017
memperlihatkan  barang  bukti  berupa pisau  dan  sebilah  golok  dan  meminta keterangan kepada terdakwa dan saksi atas barang bukti tersebut. 16
Secara  material,  barang  bukti  yang  ada  bermanfaat  bagi  hakim  untuk memperkuat keyakinan  hakim dalam proses persidangan. Bahkan sering  kali hakim dapat  membebaskan  seorang  terdakwa  berdasarkan  barang  bukti  yang  ada  dalam proses  persidangan  (setelah  melewati  proses  yang  arif,  bijaksana,  teliti,  cermat  dan seksama).  Jika  dicermati,  pembuktian  dalam  proses  perkara  pidana  tidak  mudah. Oleh  karena  itu,  jika  terjadi  kasus  pidana  dalam  pelaksanaan  Penyidikan  Perkara Kriminal,  sebaiknya  terlebih  dahulu  dimanfaatkan  berbagai  alternatif  penanganan yang mudah, murah dan praktis untuk lebih mempercepat penyelesaian masalah.
Terhadap tindak  pidana pelecehan  seksual proses  pembuktian  yang dilakukan  adalah  baik terhadap  lawan  jenis  maupun  sesama  jenis.Dengan kata  lain  guna  memastikan  terjadinya  tindak  pidana  tersebut,  maka  perlu dilakukan  upaya pembuktian dan  pembuktian  dilakukan  dengan  dukungan visum  etrepertum dari  dokter. Dalam  hal  pembuktian  ini  terkait  dengan peranan  dokter  dalam  membantu  penyidik  memberikan  keterangan  medis melalui visum  etrepertum mengenai  keadaan  korban  pelecehan  yang merupakan upaya untuk mendapatkan bukti atau tanda pada diri korban yang dapat menunjukkan bahwa telah benar terjadi suatu tindak pidana pelecehan seksual.
16 Ibid.,hlm. 15.
LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017
Adanya pembuktian melalui visum etrepertum adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal  181  jo  Pasal  183  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara Pidana  (KUHAP)  ditegaskan  bahwa  dalam  proses  pidana,  kehadiran  barang bukti  dalam  persidangan  sangat  penting  bagi  hakim  untuk  mencari  dan menemukan kebenaran materiil atas perkara yang ditangani dan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tanpa adanya barang bukti.
Berdasarkan  KUHAP  tidak  diberikan  pengaturan  secara  eksplisit mengenai pengertian visum etrepertum. Satu-satunya ketentuan  perundangan yang  memberikan  pengertian  mengenai  visum  etrepertum yaitu  Staatsblad Tahun  1937  Nomor  350.  Peranan visum  etrepertum dalam  pengungkapan suatu  kasus  tindak  pidana pelecehan  seksual  khususnya  bagi  tindakan  pihak kepolisian  selaku  aparat  penyidik.  Pembuktian  terhadap  unsur  tindak  pidana pelecehan  seksual  dari  hasil  pemeriksaan  yang  termuat  dalam visum etrepertum,  menentukan  langkah  yang  diambil  pihak  Kepolisian  dalam mengusut suatu kasus tindak pidana pelecehan seksual.

## B. Ancaman Pidana bagi Pelaku  Pelecehan  Seksual terhadap Sesama  Jenis menurut Hukum Positif dan Hukum Islam
1. Ancaman Pidana bagi Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Sesama Jenis menurut Hukum Positif
Mengenai  masalah  pelecehan  seksual  secara  umum  diatur  dalam  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  Buku  Kedua  tentang  Kejahatan,  Bab  XIV  tentang Kejahatan  Kesusilaan  (Pasal  281  s/d  303  bis;  506),  sedangkan  secara  khusus  (yang
LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017
berkaitan  dengan  rumah  tangga)  diatur  secara  khusus  dalam  Undang-undangNomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Pelecehan seksual secara umum diatur di dalam  KUHP Pasal 281 dan Pasal 282;  Pelecehan  Seksual  yang  dilakukan  oleh  laki-laki  atau  perempuan  yang  telah kawin  (zina)  diatur  dalam  Pasal  284  KUHP;  Perkosaan  (Pasal  285  KUHP); Menyetubuhi  wanita  yang  sedang  pingsan  atau  tidak  berdaya  (Pasal  286  KUHP); Bersetubuh dengan wanita di bawah umur (Pasal 287 dan 288 KUHP); Berbuat cabul (Pasal 289 KUHP); Berbuat cabul dengan orang yang pingsan, di bawah umur (Pasal 290 KUHP). 17
Selanjutnya tindak pidana berupa berbuat cabul dengan sesama jenis kelamin yang masih di bawah umur (Pasal 292 KUHP); Membujuk untuk berbuat cabul pada orang yang masih belum dewasa (Pasal 293 KUHP); Berbuat cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasan yang belum dewasa (Pasal 294  KUHP);  Pegawai  Negeri,  Dokter,  Guru,  Pegawai,  Pengurus,  Pengawas  atau Pesuruh  dalam  penjara,  tempat  pendidikan,  rumah  sakit,  lembaga  sosial  yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya (Pasal 294 KUHP);  Perdagangan  wanita  dan  perdagangan  anak  laki-laki  yang  belum  dewasa (Pasal  297  KUHP);  Menarik  keuntungan  dari  perbuatan  cabul  seorang  wanita  dan menjadikannya sebagai pencaharian (Pasal 506 KUHP). 18
17 R.  Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  (Bogor:  Politeia,  1996),  hlm. 204.
18 Ibid., hlm. 214
LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017
Dalam KUHP, berat atau ringannya tindak pelecehan seksual yang dilakukan, dapat  dilihat  dari  ancaman  hukuman  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  pelaku.  Sebagai contoh  dalam  Pasal  285  KUHP  ditentukan  bahwa  ”Barang  siapa  dengan kekerasan atau  ancaman  kekerasan  memaksa  seorang  wanita  bersetubuh  dengan  dia  di  luar perkawinan,  diancam  karena  melakukan  perkosaan  dengan  pidana  penjara  paling lama 12 tahun”.
Sedangkan  dalam  Pasal  289  KUHP  ditentukan  bahwa”Barang  siapa  dengan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  seseorang  untuk  melakukan  atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang  kehormatan  kesusilaan,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  9  tahun”. Dengan  demikian  ketentuan  Pasal  285  lebih  berat  dari  ketentuan  Pasal  289,  namun ada  persamaan  unsur  yang  harus  dipenuhi  yaitu  adanya  kekerasan  atau  ancaman kekerasan.
Dalam Undang-undang  No. 23 Tahun 2004, pelecehan seksual diatur dalam Pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut ”Kekerasan seksu al sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf c meliputi: (a). Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b). Pemaksaan hubungan seksual  terhadap  seorang  dalam  lingkup  rumah  tangganya  dengan  orang  lain  untuk tujuan  komersial  dan/atau  tujuan  tertentu.  Sedangkan  ancaman  hukuman  pidananya adalah 12 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 36 juta (untuk Pasal 8 huruf a); 15  tahun  penjara  dan  denda  paling  sedikit  Rp  12  juta  (untuk  Pasal  8  huruf  b). Berdasarkan  ketentuan  Pasal  184  KUHAP,  alat  bukti  yang  sah  adalah:(a).
LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017
Keterangan  Saksi;  (b).  Keterangan  Ahli;  (c).  Surat;  (d).  Petunjuk;  (e).Keterangan Terdakwa. 19
Dalam Pasal 185 ayat 2 KUHAP ditentukan bahwa keterangan seorang saksi saja  tidak  cukup  untuk membuktikan  bahwa  terdakwa  bersalah  terhadap  perbuatan yang  didakwakan  kepadanya,  sedangkan  dalam  ayat  3  dikatakan  ketentuan  tersebut tidak  berlaku  apabila  disertai  dengan  suatu  alat  bukti  yang  sah  lainnya  (unus  testis nullus testis). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, maka hal itu cukup untuk menuntut  si  pelaku.  Kecukupan  bukti  permulaan  (minimal  2  alat  bukti  terpenuhi), cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dimaksud.
Berdasarkanuraian  di  atasjelaslahbahwaancamanpidanabagipelakupelecehan seksual  terhadap  sesama  jenis  menurut  hukum  positif  yang  diaturdalam  KUHP adalahdenganancamanpenjara.  SedangkanpadaketentuanUndang-undangNomor  23 Tahun  2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bentuk sanksi pidananya dapat berupa pidana penjara juga dapat dikenakan sanksi berupa denda.

## 2. Ancaman Pidana bagi Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Sesama Jenis menurut Hukum Islam
Pada  penjelasan  sebelumnya  telah  diuraikan bahwa  tindak  pidana  pelecehan seksual  sesama  jenis  adalah  tindakan  pelecehan  seksual  yang  dilakukan  oleh  kaum homoseksual  (liwath).  Tindakan pelecehan ini merupakan  perbuatan  asusila  yang
19 R. Soenarto Soerodibroto, Ibid., hlm. 436
LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017
sangat  terkutuk  dan  menunjukkan  pelakunya  seorang  yang  mengalami penyimpangan psikologis dan tidak normal.
Terhadap pelaku tindak pidana pelecehan homoseksual ini menurut hukum Islam  ancaman pidananya dapat dilihat dalam  banyak nash.  Adapun  ancaman  atas pelaku homoseksual, di antaranya adalah:
Homoseks  Dilaknat.  Dalam  sebuah  hadits  yang  shahih,  Nabi  shallallahu ‘alaihiwasallam  bersabda,  "Allah  telah  melaknat  orang  yang  melakukan perbuatan  kaum  Luth  (homoseks),  Allah  telah  melaknat  orang  yang melakukan  perbuatan  kaum  Luth  (homoseks),  Allah  telah melaknat  orang yang  melakukan  perbuatan  kaum  Luth  (homoseks)."  (HR.Ahmad  dan  Abu Ya'la). 20
Berdasarkan  ancaman  pidana  di atas  jelaslah  bahwa,  tidak  ada  hadits  yang memuat  ancaman  dengan  laknat  sedemikian  tegas  hingga  Rasulullah  shallallahu ‘alaihiwasallam sampai  mengulanginya  tiga  kali.  Dalam  kasus  zina,  beliau  hanya menyebut  laknat  sekali  saja,  demikian  juga  dengan  laknat  yang  diarahkan  kepada sejumlah  pelaku  dosa-dosa  besar;  tidak  lebih  dari  sekali.  Hal  itu,  ditambah  lagi dengan sikap para sahabat yang sepakat memberikan ancaman mati bagi homoseks di mana tidak seorang pun dari mereka  yang mengambil sikap berbeda. Mereka hanya berbeda dalam hal bagaimana eksekusi terhadapnya. 21
Dengan demikian,  homoseksual dianggap  lebih keji  (kotor) dari pada perbuatan  zina.  Siapa  saja  yang  merenungi  firman  Allah  yang  berkenaan  dengan zina,  "dan janganlah  kamu  mendekati  zina,  sesungguhnya  zina  itu  adalah  suatu
20 IbnuJauzy, Ibid., hlm 54.
21 Ibid.
LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017
perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk," (al-Isrâ`:32) dan firman-Nya yang berkenaan  dengan Liwath,  "  Mengapa  kamu  mengerjakan  perbuatan  fahisyah (homoseksual)  itu  yang  belum  pernah  dilakukan  oleh  seorang  pun  (di  dunia  ini) sebelum kamu," maka pastilah ia akan mendapatkan perbedaan yang amat kentara. 22
Pada firman-Nya mengenai zina, dalam redaksi ayat, Allah SWT menjadikan kata "Fâhisyah (perbuatan keji)" dalam bentuk "nakirah" (tanpa alif lam) yang berarti merupakan  salah  satu  dari  perbuatan-perbuatan  keji.  Namun,  dalam  redaksi  ayat mengenai  menjadikan  kata  "Fâhisyah"  tersebut  dalam  bentuk  homoseksual,  Dia "ma'rifah"  (dengan  alif  lam)  yang  mengandung  pengertian  bahwa  ia  mencakup semua apa yang disebut dengan Fâhisyah itu. Maknanya, "Apakah kalian melakukan suatu perbuatan yang menurut semua orang adalah keji itu?". 23
Al-Qur'an menegaskan betapa kejinya homoseksual. Dalam ayat 80 Surat al- A'raf,  Allah SWT menegaskan  bahwa  perbuatan  keji yang  tidak  pernah  dilakukan oleh  penduduk  mana  pun  di  muka  bumi.  Kemudian  dalam  ayat  81,  dikuatkan  lagi dengan  menyebutnya  sebagai  sesuatu  yang  amat  dibenci  hati,  tidak  patut  didengar dan dijauhi oleh tabi'at, yaitu perbuatan menikah sesama lelaki.
Pelaku homoseksual adalah musuh fitrah. Dalam ayat selanjutnya dalam surat al-A'raf di atas, ditegaskan lagi betapa buruknya perbuatan tersebut yang berlawanan dengan  fitrah  yang  Allah  anugerahkan  kepada  laki-laki.  Para  pelakunya  telah memutar balikkan tabiat yang semestinya bagi laki-laki, yaitu tertarik kepada wanita,
22 Ibid.,hlm. 55
23 Ibid.
LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017
bukan  tertarik  kepada  sesama  laki-laki.  Karena  itu,  hukuman  bagi  mereka  adalah dijungkir-balikkannya  tempat-tempat  tinggal  mereka  sehingga  bagian  yang  atas menjadi di bawah, demikian pula, hati mereka dibolak-balikkan. 24
Pelaku Homoseksual adalah orang-orang yang melampaui batas. Allah SWT telah menegaskan keburukan perbuatan tersebut, dalam firman-Nya, artinya, "Malah kamu ini  adalah  kaum  yang  melampaui  batas."  (al-A'raf:81).  Dinukil  oleh  Ibnul Qayyim  bahwa  para sahabat Rasulullah bersepakat  agar  pelaku  gay  dibunuh,  tidak ada  dua  orang  pun  dari  mereka  yang  berselisih  tentangnya. Hanya  saja  mereka berselisih tentang cara membunuhnya. 25
Oleh  karena  itu,  dalam  hukum  Islam  Setidaknya,  ada  tiga  hukuman  berat terhadap  pelaku  homoseksual  termasuk  dalam  hal  ini  yang  melakukan  pelecehan seksual sesama jenis :
Pertama; dibunuh. Para ulama mengatakan, "Dalil atas hal ini adalah bahwa Allah  subhanahuwata’ala  menjadikan Hadd (hukuman)  atas  orang  yang  membunuh jiwa  manusia  diserahkan  kepada  pilihan  wali  dari  korban;  dibunuh  atau  dima'afkan tetapi pelakunya harus membayar denda (diyat) atas hal itu. Namun hal ini berbeda dengan kasus homoseksual. Allah subhanahuwata’ala mengenakan Hadd yang pasti (tegas)  sebagaimana  yang  disepakati  para sahabat Rasulullah  shallallahu ‘alaihiwasallam berdasarkan dalil -dalil dari as-Sunnah  yang begitu tegas  yang tidak
24 Ibid.
25 Syaikh Jamal bin Abdurrahman Ismail dan Ahmad Nida, Hukum Islam BagiPelakuSodomiHomoseksualdan Gay Serta Hukum Anal Sex HubunganLewatDuburTerhadapIsteri,
penerjemahSyuhada Abu Syakir, Juli 2009. DiaksesPadatanggal 10 Oktober 2010 darisitushttp://kaahil.wordpress.com/
LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017
ada  pertentangan  atasnya,  bahkan  demikian  pula  yang  dilakukan  oleh  para sahabat dan al-Khulafa` ar-Rasyidun. 26
Sebagian  Hanabilah  menukil ijma’ (kesepakatan)  para  sahabat  bahwa hukuman bagi pelaku gaydibunuh. Mereka berdalil dengan hadits:
َـﻗ َﻞَﻤَﻋ ُﻞَﻤْﻌَـﻳ ُﻩْﻮُُﲤْﺪَﺟَو ْﻦَﻣ ؛َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ﷲا  ُلْﻮُﺳَر  َلﺎَﻗ  ِسﺎﱠﺒَﻋ ُﻦْﺑا ِﻦَﻋ َﺔَﻣَﺮْﻜُﻋ ْﻦَﻋ اْﻮُﻠُـﺘْـﻗﺎَﻓ  ٍطْﻮُﻟ َمْﻮ

## َﻞِﻋﺎَﻔْﻟا

## (ﺔﺴﻤﳋا ﻩور) ِﻪِﺑ َ لْﻮُﻌْﻔَﻤْﻟاَو
Artinya: Telah diriwayatkan  oleh Ibnu  Abbas  r.a. bahwa Rasulullah  SAW,  telah bersabda,  “Barang siapa  yang  berbuat sebagaimana perbuatan kaum Nabi Luth (homoseks), maka bunuhlah pelakunya dan yang diperlakukan. (H.R. Khamsah). 27
Hadits ini diriwayatkan oleh Ahlus Sunan dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan  lainnya.  Imam  Ahmad  berpendapat  dengannya  dan  sanad hadits  ini  sesuai dengan syarat dua Syaikh (Al-Bukhari dan Muslim).
Kedua; dibakar.  Terdapat  riwayat  yang diperoleh dari  Khalid  bin  al- Walidradhiyallahu  ‘anhu  bahwa  ia  pernah  menemukan  di  suatu  daerah  pinggiran perkampungan  Arab  seorang  laki-laki  yang  menikah  dengan  sesamanya  layaknya wanita yang dinikahkan. Maka, ia pun mengabarkan hal itu kepada Abu Bakar ash- Shiddiq. Lalu beliau meminta pendapat para sahabat yang lain, di antaranya 'Ali bin Abi  Thalib  yang  mengambil  pendapat  yang  sangat  tegas.  Ia  mengatakan,
26 Ibid.
27 Al-Syarbini,  Mughni  al  Muhtaj, Juz,  IV, (Mesir: Maktabahwamathba’ah  Mustafa  Al  Babi Al HakabiwaAwladah, 1957), hlm. 41.
LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017
"Menurutku, hukumannya dibakar dengan api." Maka Abu Bakar pun mengirimkan balasan kepada Khalid bahwa hukumannya 'dibakar'. 28
Mengenai hal ini riwayat dari Khalid bin Al-Walid bahwa beliau mendapati di sebagian daerah Arab, seorang lelaki yang disetubuhi sebagaimana disetubuhinya seorang  wanita.  Lalu,  beliau  menulis  (surat)  kepada  Abu  Bakar  Ash-Shiddiq tentangnya,  kemudian  Abu  Bakar  Ash-Shiddiq  meminta  nasehat  kepada  para sahabat. Maka yang paling keras perkataannya dari mereka ialah Ali bin Abi Thalib yang berkata,
" ُﷲا َﻞَﻌَـﻓ ﺎَﻣ ْﻢُﺘْﻤِﻠَﻋ ْﺪَﻗَو ،ِﻢَﻣُﻷا َﻦِﻣ ٌةَﺪِﺣاَو ٌﺔﱠﻣُأ ﱠﻻِإ اَﺬَﻫ َﻞَﻌَـﻓ ﺎَﻣ ِرﺎﱠﻨﻟﺎِﺑ َقَﺮُْﳛ "
Artinya: “Tidaklah ada satu umat pun dari umat -umat (terdahulu) yang melakukan perbuataan  ini,  kecuali  hanya  satu  umat  (yaitu  kaum  Luth)  dan  sungguh kalian  telah  mengetahui  apa  yang Allah SWT perbuat  atas  mereka,  aku berpendapat agar ia dibakar dengan api.” 29
Ketiga; dilempar dengan  Batu  Setelah  Dijungkalkan  dari  Tempat  Yang Tinggi. 'Abdullah bin 'Abbas berkata, "Perlu dicari dulu, mana bangunan yang paling tinggi  di  suatu  perkampungan,  lalu  si  homoseks  dilempar  darinya  dengan  posisi terbalik,  kemudian  dibarengi  dengan  lemparan  batu  ke  arahnya."  Ibn  'Abbas mengambil  hukuman  (Hadd)  ini  sebagai  hukuman  Allah SWT atas  homoseks. Menurut beliau:
" ِةَرﺎَﺠِْﳊﺎِﺑ ُﻊَﺒﱠﺘُـﻳ ﱠُﰒ ،ﺎًﺒﱢﻜَﻨُﻣ ُﻪْﻨِﻣ ﱡﻲِﻃْﻮﱡﻠﻟا ﻰَﻣْﺮُـﻴَـﻓ ،ِﺔَﻳْﺮَﻘْﻟا  ِﰲ ٍءﺎَﻨِﺑ ﻰَﻠْﻋَأ  َﱃِإ ُﺮَﻈْﻨُـﻳ " 28 Ibid.
29 Ibid.
LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017
Artinya: “Ia  (pelaku  gay)  dinaikkan  ke  atas  bangunan  yang  paling  tinggi  di  satu kampung, kemudian dilemparkan darinya dengan posisi pundak di bawah, lalu dilempari dengan bebatuan.” 30
Namun  demikian  bukan  hanya  pelaku  utamanya  saja  yang  dihukum, Ibn 'Abbas-lah yang meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau, "Siapa saja yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth (homoseksual), maka bunuhlah  si  pelaku  (yang  mengajak)  dan  orang  yang  dilakukan  terhadapnya (pasangan)." (Diriwayatkan oleh para pengarang kitab As-Sunan, dinilai shahih oleh Ibn al-Qayyim). 31
Berdasarkan  uraian  di  atas,  jelaslah  bahwa ancaman  pidana  bagi  pelaku pelecehan  seksual  terhadap  sesama  jenis  menurut  hukum  Islam  yang  merupakan kaum  homoseksual.  Olehkarenaitu, ancaman pidana terhadap pelakunya ada  yang berpendapat dibakar dengan api, ada yang berpendapat dirajam dengan bebatuan, ada yang berpendapat dilemparkan dari tempat yang sangat tinggi, lalu dilempari dengan bebatuan, ada yang berpendapat dipenggal lehernya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib, dan ada juga  yang berpendapat ditimpakan (diruntuhkan)  tembok  kepadanya.  Adapun  Al-AllamahAsy-Syaukani  menguatkan pendapat  agar  pelaku  Liwath  dibunuh  dan  beliau  melemahkan  pendapat-pendapat selain  itu.  Sesungguhnya  mereka  menyebutkan  masing-masing  cara  pembunuhan bagi  pelaku  gay  karena  Allah SWT telah  mengazab  kaum  Luth  dengan  semua  itu.
30 Ibid.
31 Ibid.
LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017
Perbedaan pendapat tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual sesama jenis karena dilihat hukuman  paling  berat pada daerah tersebut. Namun pada hukuman tersebut merujuk pada hukuman dibunuh, sehingga penulis lebih setuju pada hukuman dibunuh bagi pelaku pelecehan seksual sesama jenis.
LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Al-Syarbini, Mughnial Muhtaj, Juz, IV, (Mesir: Maktabah Wamathba’ah Mustafa Al Babi Al Hakabiwa Awladah, 1957
Ibnu Jauzy, Ketika Nafsu Berbicara,Cendikia  Sentra  Muslim.  Jakarta:  Cendikia Sentra Muslim, 2004
Kerjasama antara Kejaksaan Agung RI dengan FHPM Unibraw, Laporan Penelitian Tentang  Masalah  Visum  Et Repertum sebagai Alat  Bukti,  (Malang: Depdikbud Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1981/1982
Hari  Sasangka  dan  Lily  Rosita, Hukum  Pembuktian  Dalam  Perkara  Pidana  (Untuk Mahasiswa dan Praktisi), Medan: Mandar Madju, 2003
Moelyatno, Hukum Acara Pidana, Tanpa Penerbit, 1987
Martiman Prodjohamidjojo, Komentar Atas KUHAP, Jakarta: Fasco, 1978
Nurul Ratna Afiah. Barang Bukti dalam Proses Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 1989 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Bogor: Politeia, 1996 Yusuf Madam, Sex Education for Children  (Panduan Bagi Orang Tua Dalam Seks Untuk Anak, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002