________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No.2 Juli – Desember 2021 Syamsul Mujahidin
Masyarakat Madani dan Politik..
|1

## Masyarakat Madani Dan Politik Demokrasi Indonesia

## Telaah Singkat Civil Society Dalam Pendekatan Sosiologi Politik

## Syamsul Mujahidin
Syamsulmujahidin1@gmail.com
________________________________________________________________________________

## Abstrak
Tulisan ini akan mengurai konsep masyarakat madani dan dikaitkan dengan politik demokrasi di Indonesia. Secara historis, masyarakat madani merupakan konsepsi yang memiliki  epistemologi berbeda bila dikaitkan dengan konsep civil  society  di  Barat.  Namun  demikian,  konsep  ini  merupakan  terma  yang dapat  disepadankan  dengan  civil  society,  dengan  konstruksi  teoritis  yang memuat  prinsip  dan  nilai-nilai  keislaman  dan  dikontekstualisasi  dengan realita  kehidupan  demokrasi  di  Indonesia.  Kajian  ini  memakai  perspektif sekaligus  pendekatan  sosiologi  politik.  Kajian  ini  menarik  beberapa kesimpulan.  pertama,  Masyarakat  Madani  mengandung  berbagai  unsur penting  yang  menyangkut  tatanan  peradaban  masyarakat,  tidak  hanya dimaksudkan  sebagai  pengontrol  saja.  Namun  dalam  kasus  ini,  terutama sekali  di  Indonesia,  mewujudkan  konsep  Masyarakat  Madani  harus  dimulai dari  membetuk  kemandirian  dan  idealitas  dalam  cara  pandang  hidup berbangsa dan bernegara. Selebihnya, harus ada kesadaran universal tentang kemajemukan dengan menanamkan dan menguatkan  pemikiran pluralisme, kerjasama antar golongan. Kedua, masyarakat madani dapat menjadi ruang publik  yang  tidak  berada  pada  jalur  formal  untuk  kembali  menyuarakan keinginan  dan  harapan  rakyat  secara  lebih  tegas  dan  berani.  Masyarakat Madani  memberikan  ruang  reformasi,  maka  demikian  juga  Masyarakat Madani  memberikan  ruang  pergerakan  yang  lebih  ekstrim  yang  bernama reformasi. Masyarakat Madani memberikan arti penting bagi menggapai cita- cita untuk masa depan bangsa Indonesia.
Kata Kunci : Masyarakat Madani, Demokrasi, Politik Islam .
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 2| Syamsul Mujahidin Masyarakat Madani dan Politik.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.2 Juli – Desember 2021

## A. Pendahuluan
Sebenarnya, pembahasan Masyarakat Madani ini sudah agak sedikit using  untuk  dijadikan  topik  hangat  pada  saat  sekarang  ini,  karena  selain konsep  tersebut  ramai  dibicarakan  pada  masa-masa  akhir  Orde  Baru, banyaknya buku-buku, seminar hingga diskusi kecil di berbagai forum ilmiah yang  membahas  tentang  Masyarakat  Madani,  juga  dikarenakan  konsep tersebut sekarang terlihat remang dan hanya berkisar dalam kerangka teoritis kaum pembaharu masa lalu. Maka yang menjadi hajatan sekarang ini adalah menghangatkan  kembali  dengan  membawa  topik  ini  ke  dalam  diskusi- diskusi  kenegaraan  dalam  pendekatan  sosiologi  politik  di  Indonesia, khususnya  SPPI.  Dan  marilah  sedikit  merefleksikan  fenomena  perjuangan transformasi  konsep  Masyarakat  Madani,  integrasinya  dengan  agama  dan budaya serta politik demokrasi di Indonesia.
Masyarakat  Madani  adalah  suatu  rumusan  peradaban  kebangsaan yang  dianggap  ideal  bagi  lingkup  kehidupan  modern,  mulai  dari  sistem demokrasi, pemeliharaan budaya hingga aspek-aspek penting kemanusiaan. Rujukan  ini  tentunya  melibatkan  para  pemikir  dan  pakar  untuk mengkondisikan  Kembali  konsepsi  Masyarakat  Madani  ketika  harus dihadapkan  dengan  corak  kenegaraan  dan  kebangsaan  Indonesia. Bagaimanapun  juga,  masyarakat  Indonesia  yang  telah  lama  terdidik  dan terformulasi  secara  ekstrim  dalam  segala  lini  kehidupan  berbangsa  oleh kekuatan  rezim  otoriter  orde  baru  harus  banyak  mengemas  kembali perspektif  kebangsaan  sebelum  merangkul  Masyarakat  Madani  sebagai paradigina baru secara utuh. Seperti dikatakan oleh Dato Sri Anwar Ibrahim, pencetus  pertama  istilah  Masyarakat  Madani  ini,  bahwa  manifestasi  kritis Masyarakat  Madani  adalah  akibat  dari  kemelut  yang  diderita  umat  Islam semasa baik di Asia maupun di Afrika, seperti meluasnya keganasan, sikap melampai  batas  dan  tidak  tasamuh,  kemiskinan  dan  kemelaratan, ketidakadilan  dan  kebejatan  social,  kelesuan  intelektual  dan  kemuflisan budaya. Seolah-olah umat terjerumus pada kezaliman dari kediktatoran.
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No.2 Juli – Desember 2021
Syamsul Mujahidin
Masyarakat Madani dan Politik..
|3
Para pemikir bangsa, melalui kesadaran intelektualitas dan religiusitas ingin  sepenuhnya  menempuh  dimensi  baru  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  dengan  merujuk  kepada  paradigma  Masyarakat  Madani  ini. Setelah  keluar  dari rezim orde  baru,  terlihat berbagai kemungkinan  untuk mewujudkan  cita-cita  masyarakat  Indonesia  menuju  kondisi  keadilan  dan kesejahteraan. Seperti dikatakan oleh Nurcholis Madjid, bahwa terbentuknya Masyarakat Madani adalah bagian mutlak dari wujud cita-cita kenegaraan, yaitu  mewujudkan  keadilan  social  bagi  seluruh  ,rakyat  Indonesia.  Namun sejauh  ini,  konsepsi  yang  mewakili  cita-cita  kebangsaan  tersebut  belum sepenuhnya  tercermin  dalam  wajah  budaya,  sosial  politik  dan  beberapa aspek penting trasformasi Masyarakat Madani di Indonesia. Maka sekali lagi, hajatan  utama  dari  persoalan  ini  adalah  menghangatkan  kembali  topik Masyarakat  Madani  yang  telah  hampir  terlupakan  dalam  wacana-wacana akademis,  mencari  akar  problematika  aktualisasi,  atau  sedikit  menelaah kembali proses-proses  integratif antara Masyarakat Madani dengan kultur Masyarakat dalam dimensi agama, budaya dan sosial politik di indonesia.

## B. Masyarakat Madani dan Civil Society
Istilah  Masyarakat  Madani  dimunculkan  pertama  kali  oleh  Dato  Sri Anwar Ibrahim dalam simposium nasional, sebuah forum ilmiah pada acara festival  Istiqlal,  26  September  1995 1 .  Istilah  Masyarakat  Madani  pun sebenarnya masih tergolong baru, yaitu hasil pemikiran Prof. Naquib al-Attas, seorang  filosof  dari  negeri  Jiran  Malaysia 2 .  Istilah  ini  dikemudian  hari mendapat legitimasi dari beberapa tokoh intelektual Indonesia termasuk Cak Nur dalam sebuah artikel berjudul "Menuju Masyarakat Madani".
Istilah ini pada awalnya masih dimunculkan dalam forum-forum ilmiah oleh beberapa tokoh intelektual saja seperti Cak Nur, Amien Rais dan lain-
1 Disaikan dari naskah pidato anwar Ibrahim " Islam dan Pembentukan Masyarakat Madani ". Lihat  enjelasan selengkapnya dalam Sufyanto, Masyarakat Tamaddun : Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish Madjid, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 93-94
2 Dawam Rahardjo, Masyarakat Madani di Indonesia: Sebuah penjajakan awal (Jurnal Paramadina, vol. 1, no. 2, 1999), hlm. 16
________________________________________________________________________________________________ 4| Syamsul Mujahidin Masyarakat Madani dan Politik.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.2 Juli – Desember 2021
lain,  namun  lambat  laun  terdengar  pula  dari  pembicaraan  dan  orasi  para politikus negeri ini, termasuk pula sebagai salah satu poin kampanye bapak Susilo  Bambang  Yudhoyono,  presiden  kita  saat  sekarang  ini.  Urgensi  dari terma  yang  diangkat  ini  adalah,  bagaimana  Masyarakat  Madani  sebagai konsep bermasyarakat yang baik yang tercipta dalam kehidupan berbangsa di Indonesia, sebagai bingkai keragaman yang ada, dari agama dan budaya, hingga system politik demokrasi pancasila.
Sedangkan Civil Society, apabila dirunut dari istilah munculnya dan sebagai sebuah konsep, berasal dari proses sejarah masyarakat barat. Akar perkembangannya mulai dari Cicero (106-43 SM) yang menggunakan istilah societis civilis dalam filsafat politiknya 3 . Dalam tradisi Eropa sampai dengan abad  ke-18,  istilah  Civil  Society  masih  disepadankan  dengan  pengertian Negara  atau  The  State,  yakni  suatu  kelompok  yang  mendominasi  seluruh kelompok masyarakat lain. Artinya, Civil Society sebagai  masyarakat politik yang  memiliki  kode  hukum  sebagai  dasar  pengaturan  hidup.  Di  zaman modern istilah Civil Society dihidupkan dan dikembangkan oleh filsuf-filsuf sosial antara lain Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) dan Jeans- Jacques Rousseau (1712-1778), untuk mengungkapkan pemikirannya mengenai masyarakat dan politik 4 .
Salah satu pandangan mengenai konsep Civil Society tercatat dalam sejarah  barat  digunakan  dalam  membentuk  kekuatan  grassroot  atau masyarakat bawah untuk melakukan berbagai monopoli terhadap kekuasaan Negara  yang  dianggap  berlebihan.  Civil  Society  merupakan  bingkai pergerakan  menuju  revolusi  oleh  masyarakat  bawah  yang  meliputi organisasi-organisasi  anonim  dan  non  formal  yang  terkoordinasi  dengan baik.  Paradigma  pergerakan  ini  kemudian  menjadi  semacam  harapan  dari
3 Mohammad AS. Hikam , Demokrasi dan Civil Society , peng. Franz Magnis-Suseno (Jakarta: LP3ES, 1996) hlm. 1
4 Dawam Rahardjo, Masyarakat Madani : Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial, dalam Sufyanto, Masyarakat Tamaddun... h. 83
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No.2 Juli – Desember 2021
Syamsul Mujahidin
Masyarakat Madani dan Politik..
|5
kesejahteraan dan terciptanya keadilan yang dilatarbelakangi oleh monopoli control oleh masyarakat dalam suatu Negara.
Konsep  Civil  Society  ini  memang  mencerminkan  radikalisme  paling tidak  dalam  implementasinya  di  beberapa  Negara  di  barat  yang dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa Civil Society harus dipertentangkan dengan  Negara.  Karl  Marx  (1818-1883)  yang  mengikuti  pandangan  Hegel (1770-1831)  berpendapat  bahwa  negeri  tak  lain  adalah  badan  pelaksana kepentingan kaum borjuis. Kata Marx adalah suatu ironi apabila Negara yang diidealisasikan  sebagai  wadah  nilai  universal,  moral  dan  cita-cita kemasyarakatan  ternyata  hanya  melayani  kepentingan  manusia  secara parsial, yakni individu-individu yang mengejar kepentingan diri sendiri secara serakah dan terpisah dari kepentingan umum. Oleh karena itu Negara harus dihapuskan, atau akan diruntuhkan oleh masyarakat bawah. Ketika Negara telah runtuh dan lenyap, maka yang tinggal hanyalah suatu masyarakat tanpa kelas.
Inti  dari  konsep  ini  adalah  penolakan  terhadap  segala  jenis otoritarianisme dan totalitarianisme. Itulah sebabnya Civil Society dianggap sebagai  sebuah  prasyarat  menuju  kebebasan,  suatu  kebebasan  yang diartikan  sebagai  pembebasan  terhadap  segala  dominasi  dan  hegemoni kekuasaan,  dan  kebebasan  untuk  berpartisipasi  dalam  berbagai  proses kemasyarakatan secara sukarela dan rasional 5 . Maka disinilah letak kesamaan sekaligus sebagai salah satu jalur untuk menemukan perbedaan dari kedua istilah  ini,  Masyarakat  Madani  dan  Civil  Society.  Dalam  paradigma kemanusiaan  dan  agama,  Masyarakat  Madani  identik  dengan  Masyarakat Madinah pada zaman  Rasulullah, sedangkan pada paradigma politik  yang mencakup  tatanan  politik,  mekanisme  kontrol  dan  lain  sebagainya, Masyarakat madani identik atau sepadan dengan Civil Society. Maka secara konseptual  dan  aplikatif,  Masyarakat  Madani  maupun  Civil  Society  dalam
5 Lihat Erness Gellner, Membangun Masyarakat Sipil: Prasyarat Menuju Kebebasan (Bandung: Mizan, 1995)
________________________________________________________________________________________________ 6| Syamsul Mujahidin Masyarakat Madani dan Politik.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.2 Juli – Desember 2021
banyak  sisi  memiliki  makna,  esensi  dan  tujuan  yang  sama.  Kajian  tentang kesamaan ini dapat diperoleh secara lebih detil lagi dalam banyak literetur.
Apabila ingin mengkaji konsepsi ini  lebih  jauh  yakni terkait dengan transformasi  dan  relevansinya,  perlu  sedikit  menilik  klasifikasi  dari  Adam Seligman  yang membagi penggunaan istilah ini secara sosiologis menjadi dua 6 .  Pertama,  Civil  Society  atau  Masyarakat  Madani  sebagai  bentuk  atau perwujudan  dari  system  keteraturan  kelembagaan,  sampai  kenegaraan. Secara  langsung  konsep  ini  mengarah  kepada  memperkuat  sistem pemerintahan demokrasi. Jadi, bicara Masyarakat Madani adalah berbicara tentang demokrasi karena kesamaan unsur, esensi dan tujuan. Kedua, Civil Society  digambarkan  sebagai  bentuk  kombinasi  dari  Durkheim  tentang Moral Individualism dan konsep Weber tentang Rasionalitas bentuk-bentuk modern  dari  kelembagaan  sosial,  yakni  berada  pada  kajian  filsafat  yang menekankan nilai dan kepercayaan.
Dalam  konteks  keindonesiaan,  terdapat  beberapa  pandangan terhadapkonsep Masyarakat Madani ini. Beberapa kalangan, termasuk juga Nurcholish Madjid mengungkapkan bahwa Masyarakat Madani di Indonesia harus lebih menekankan aspek horizontal, yakni berfokus pada budaya dan toleransi  agama.  Nurcholish  Madjid  atau  Cak  Nur,  sebagai  analis  utama dalam kelompok ini mencoba melihat Masyarakat Madani berkaitan dengan masyarakat  kota  Madinah  pada  zaman  Rasulullah.  Menurutnya,  Piagam Madinah merupakan dokumen politik pertama dalam sejarah umat manusia yang meletakkan dasar-dasar pluralisme dan toleransi. Kalangan lain, seperti misalnya  Ryaas  Rasyid  dan  Daniel  Dhakidae,  mencoba  merumuskan Masyarakat  Madani  memokuskan  pada  aspek  vertikal,  yakni  dalam  hal hubungan  masyarakat  dengan  Negara,  prinsip-prinsip  otonom  dan kemandirian.  Yang  menjadi  pertanyaan  dari  masing-masing  rumusan  ini adalah,  bentuk  masyarakat  ideal  atau  madani  yang  digambarkan  pada
6 A. Qadri Abdillah Azizy, Masyarakat Madani antara Cita dan Fakta (Kajian Historis- Normatif), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No.2 Juli – Desember 2021
Syamsul Mujahidin
Masyarakat Madani dan Politik.. |7
rumusan  pertama  merujuk  kepada  kultur  Islam  dan  Madinah,  sementara contoh tersebut terlihat kurang mencerminkan relevansi dengan Indonesia. Kemudian mengenai rumusan kedua, terdapat pertanyaan mengenai posisi partai  politik,  kaum  elit  dan  pengusaha  dalam  ruang  Masyarakat  Madani yang dimaksud 7 . Secara teoritis, kritik semacam ini hanya ingin mempertegas tentang  relevansi,  juga  integritas  suatu  rumusan  masyarakat  yang  madani dalam konteks keindonesiaan saja.
Apabila menelusuri lebih jauh, ditemukan suatu kerangka yang lebih kontekstual  mengenai  hal  ini.  Seperti  Afan  Gaffar  dalam  bukunya  Politik Indonesia; Transisi Menuju demokrasi, mencoba mengulas kembali makna Civil  Society  atau  Masyarakat  Madani  ini  dalam  upaya  mempertemukan kedua  rumusan  yang  telah  diulas  diatas.  Menurutnya,  Masyarakat  Madani adalah keadaan vertikal (antar lapisan dan kelas), seperti demokratisasi dan partisipasi erat kaitannya dengan situasi horizontal. Dikatakan, Kedua aspek tersebut mengalami represi dan sejak reformasi 1998 muncul ke permukaan dan membutuhkan perhatian dalam proses reintegrasi.

## C. Orde Reformasi: Masyarakat Madani Yang Masih Abu-Abu
Inti  dari  Masyarakat  Madani  dalam  konteks  keindonesiaan  adalah bagaimana  terbentuknya  kontrol  masyarakat  dalam  aktivitas  kenegaraan melalui  kelembagaan  mandiri,  juga  terbangunnya  kemandirian  dan otonomisasi sebagai perwujudan dari masyarakat berdemokrasi. Konsep ini kiranya  sulit  berkembang  menjadi  paradigma  yang  mengatur  kehidupan berbangsa  pada  masa  Orde  Baru,  mengingat  system  pemerintahan  yang sentral  sehingga  semua  lini  kehidupan  masyarakat  mendapatkan  campur tangan  pemerintah.  Adanya  MUI,  KNPI,  PWI  dan  lain  sebagainya  hanya berstatus  organisasi  kemasyarakatan  dan  profesi  yang  bernaung  dalam wadah  tunggal  yang  dikendalikan.  hanya  beberapa  organisasi
7 Uraian pemikiran sekaligus kritik terhadap kedua rumusan ini dapat dilihat selengkapnya dalam Iwan Gardono Sujatmiko, Wacana Civil Society di Indonesia, Jakarta: Penerbit Kompas, Jurnal Sosiologi edisi 09 tahun 2001
________________________________________________________________________________________________ 8| Syamsul Mujahidin Masyarakat Madani dan Politik.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.2 Juli – Desember 2021
kemasyarakatan  saja  yang  memiliki  kemandirian  penuh  dan  menunjukkan diri sebagai kekuatan dari unsur Masyarakat Madani, seperti Nahdlatul Ulama yang dimotori oleh Gus Dur atau Muhammadiyah yang dimotori oleh Amien Rais.
Era reformasi untuk pertama kali menampilkan presiden BJ. Habibie, dengan  lontaran-lontaran  diskursus  mengenai  bangunan  Masyarakat Madani  di  Indonesia.  Bahkan  presiden  BJ.  Habibie  secara  eksplisit menguraikan  harapannya  melalui  keppres  no.  198  tahun  1998  untuk membentuk  suatu  lembaga  yang  bertugas  merumuskan  dan  sekaligus mensosialisasikan  Masyarakat  Madani.  Pemerintahan  Orde  Baru  telah mengabaikan  prinsip  Masyarakat  Madani,  tidak  tegaknya  hukum  dan sentralistis, sehingga berpengaruh pada sosialisasi demorasi dan membentuk masyarakat yang tidak memahami atau buta terhadap demokrasi, politik dan hukum, yang kesemuanya itu termasuk prasyarat dari Masyarakat Madani. Era  transisi  dalam  pemerintahan  BJ.  Habibie  kemudian  diwarnai  dengan berbagai  persoalan,  seperti  kasus  Timor-Timur,  ketegangan  yang ditimbulkan oleh Gerakan Aceh Merdeka, Gerakan Papua Merdeka dan lain sebagainya. Ini memperlihatkan bahwa ketegangan yang terjadi tidak berada pada ranah wacana politik saja, namun sudah mencapai taraf disintegrasi.
Selanjutnya  terlihat  dengan  jelas,  bahwa  perspektif  Masyarakat Madani atau Civil Society menjadi istilah kebanggaan tersendiri bagi presiden Abdurrahman Wahid, tidak hanya ketika beliau menjabat sebagai presiden, tetapi semenjak memegang kepemimpinan di Nahdlatul Ulama jauh sebelum era  reformasi,  prinsip  masyarakat  Ideal  Madaniah  yang  relevan  dengan konsepsi  Civil  Society  menjadi  diskursus  senantiasa  diangkat.  Gus  Dur memiliki pandangan bahwa pluralism wajib dipelihara di negeri ini, dan salah satu cara adalah dengan mewujudkan Masyarakat Madani. Rasulullah telah memperlihatkan bahwa Islam lahir dengan beradaban kostmopolitan, yang menghilangkan batasan etnis, pluralisme budaya dan heterogenitas politik. Namun  beliau  juga  beranggapan  bahwa  keseimbangan  tersebut  ternyata terganggu dengan mulainya upaya ortodoksi dan formalisme ajaran Islam.
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No.2 Juli – Desember 2021 Syamsul Mujahidin Masyarakat Madani dan Politik.. |9
Maka  Gus  Dur  kemudian  memposisikan  diri  sebagai  penentang  ortodoksi tersebut, yang menurutnya bahwa bemain kelembagaan atau pelembagaan agama  dapat  merusak  keragaman.  Naiknya  Gus  Dur  sebagai  presiden kemudian  memberi  ruang  yang  lebih  besar  untuk  mensosialisasikan Masyarakat Madani ini. Gus Dur mendukung dialog antar agama atau antar imam,  bahkan  ikut  mendirikan  sebuah  lembaga  bernama  interfidie,  suatu lembaga yang berorientasi pada memupuk saling pengertian antar agama. Pandangannya ini terus menerus dikembangkan, diutarakan dan disalurkan melalui banyak kesempatan, banyak aktivitas baik dalam status guru bangsa maupun sebagai kepala Negara.
Diakui,  bahwa  konsep  Masyarakat  Madani  adalah  perspektif  yang dapat  melestarikan  kehidupan  demokrasi  Indonesia,  namun  akan  menjadi masalah  bagi  masyarakat  yang  belum  mengerti  benar  cara  kehidupan berdemokrasi.  Masyarakat  Madani  justru  akan  menghambat  pelestarian budaya  demokrasi,  dikarenakan  perspektif  masyarakat  tentang  demokrasi hanya sebatas alat memperluas kekuasaan semata, tidak pada aturan main pengelolaan kenegaraan. Maka diperlukan suatu pengembangan lembaga- lembaga  demokrasi  terutama  pelembagaan  politik,  disamping  birokrasi efektif  yang  menjamin  keberlangsungan  pemerintahan  yang  terbuka  dan partisipatoris.
Berbicara  Masyarakat  Madani  atau  Civil  Society  akan  sama  dengan berbicara  mengenai  demokrasi,  juga  mengenai  topik-topik  pluralisme, sekularisasi, agama- negara dan lain sebagainya. Sekarang ini, transformasi budaya  dan  agama  menuju  kondisi  Masyarakat  Madani  terbilang  menuai hambatan, terbukti dengan tidak adanya kejelasan mengenai sejauh mana bangsa  Indonesia  dapat  menggambarkan  bentuk-bentuk  tersebut  dalam ekspresi moral, kontrol politik dan keseimbangan antara aspek vertikal yang mengandung  unsur  negara-bangsa,  dengan  aspek  horizontal  yang mengandung  nilai  multikulturalisme.  Belum  lagi  berbicara  tentang femomena  perjalanan  Negara  Indonesia  yang  saat  sekarang  ini mencerminkan ketimpangan bahkan kerusakan di segala bidang, terutama
________________________________________________________________________________________________ 10| Syamsul Mujahidin Masyarakat Madani dan Politik..
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.2 Juli – Desember 2021
sekali  kondisi  perpolitikan  di  Negara  kita  ini.  Sehingga  pertanyaan  yang mungkin  muncul  adalah,  dimanakah  letak  Masyarakat  Madani  ini sesungguhnya. Apakah pada kalangan organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti  NU  atau  Muhammadiyah  yang  pada  sebagian  kalangan  masih digolongkan  sebagai  tradisionalis,  ataukah  pada  golongan  akademisi, politikus  dan  pengusaha,  atau  mungkin  juga  terdapat  pada  golongan masyarakat  Facebooker  Indonesia  yang  terbukti  mengambil  peran  dalam Rule Of Low di Negara kita seperti dalam kasus Bibit Candra, Prita hingga Luna  Maya,  atau  justru  bangsa  Indonesia  masih  jauh  dari  prasyarat terciptanya Masyarakat Madani seperti yang diinginkan.
Baik Civil Society maupun Masyarakat Madani, yang terdefinisikan dan disepadankan  sesuai  dengan  konteks  kelahiran  istilahnya,  sesungguhnya demikian jelas menawarkan wawasan alternatif bagi dua pilihan dikotomis yang selalu didengung dengungkan oleh berbagai rezim otoriter di dunia, sistem politik  yang sentralistis dan otokratis, atau kekacauan (chaos) yang ditandai  oleh  anarki,  konflik  komunal,  dan  disintegrasi.  Justru  terhadap perangkap pilihan dikotomi 'semu' seperti inilah konsep Masyarakat Madani menunjukkan keampuhannya yang luar biasa, karena konsep ini secara tegas mengisyaratkan kemungkinan timbulnya 'kebebasan sipil yang bertanggung jawab,  perbedaan  pendapat  yang  nyata,  dan  pembentukan  perserikatan perserikatan secara sukarela, tanpa terkooptasi oleh jaringan jaringan politik resmi. Kini, Indonesia telah satu dasawarsa keluar dari rezim Otoritarianisme- Militeristik Orde Baru, sedang berada dalam orde paling baru yang disebut Reformasi.  Dan  selama  satu  dasawarsa  pula  Indonesia  malah  terlihat kehilangan arah, mencerminkan wajah demokrasi yang muram durja dengan tubuh kacau balau, malah kemudian terkadang merindukan kondisi masa lalu setelah  berupaya  keluar  dari  masa  lalu  itu.  Sekali  lagi,  dimanakah  letak Masyarakat  Madani  itu  sesungguhnya,  atau  paling  tidak,  ekspresi  dari paradigma yang sudah sekian lama diperjuangkan melalui transformasi di segala  bidang.  Mungkin  sudah  saatnya  kembali  merenungi  kemungkinan kemungkinan  yang  dikatakan  tinggi  oleh  para  pakar  mengenai
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No.2 Juli – Desember 2021
Syamsul Mujahidin
Masyarakat Madani dan Politik.. |11
pengejawantahan Masyarakat Madani, paling tidak sebagai sikap akademis untuk turut prihatin atas kondisi yang ada di Indonesia pada saat sekarang ini.

## D. Problematika dalam Aktualisasi
Dengan  sangat  hati-hati,  Nurcholish  Madjid  mengungkapkan
pandangannya tentang sebuah "itikad baik dalam rangka
mengimplementasikan konsep Masyarakat Madani dalam makalahnya yang banyak memberikan inspirasi bagi kalangan sesudahnya, Menuju Masyarakat Madani 8 .  Dalam  makalah  itu,  secara  tegas  namun  bijak  Cak  Nur menyampaikan  bahwa  Masyarakat  Madani  adalah  harapan  utama  dalam membangun peradaban Indonesia menuju bangsa yang lebih baik; karakter masyarakat  yang  terbuka,  kontrol  masyarakat  terhadap  pemerintah  yang efektif,  terciptanya  kehidupan  bangsa  yang  bermartabat,  bermoral  dan religius,  yang  disimpulkan  dalam  bangunan  masyarakat  demokratis,  yang berpangkal dari keteguhan wawasan etis dan moral berasaskan ketuhanan yang Maha Esa.
Namun disadari bahwa ternyata setelah cukup lama berada pada orde reformasi  ini,  Negara  Indonesia  malah  semakin  terlihat  kehilangan  arah dalam mewujudkan cita-cita kebangsaan seperti yang terdengung pada saat awal reformasi atau sesaat pasca Orde Baru. Kekeliruannya kira-kira adalah, berbagai kalangan membayangkan bahwa reformasi sangat dapat menjawab semua  persoalan  kebangsaan  pada  saat  yang  bersamaan.  Akibatnya,  kita melangkah dengan dugaan-dugaan yang tinggi, dan harapan-harapan yang
8 Dalam  makalah  inilah  Cak  Nur  mensinyalir  adanya  peluang  yang  begitu  besar  dalam rangka  mewujudkan  Masyarakat  Madani  yang  mencerminkan  Masyarakat  Madinah  pada  masa Rasulullah  SAW.,  sebuah  peradaban  Islam  pertama  yang  dibangun  atas  dasar  nilai  kemanusiaan, pluralisme dan demokratis. Rasulullah telah memperlihatkan bahwa Islam lahir dengan beradaban kostmopolitan,  yang  menghilangkan  batasan  etnis,  pluralisme  budaya  dan  heterogenitas  politik. Lihat selengkapnya dalam Nurcholish Madjid, Menuju Masyarakat Madani , dalam Sudarno Shobron &  Mutohharun  (ed .)  Islam,  Masyarakat  Madani  dan  Demokrasi (Surakarta  :  Muhammadiyah University Press, 1999), hlm. 153-165; Lihat pula Jurnal Ulumul Qur'an, vol. III, no. 2/VII, 1996), hlm. 51.-55 Jinan
________________________________________________________________________________________________ 12| Syamsul Mujahidin Masyarakat Madani dan Politik..
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.2 Juli – Desember 2021
muluk. Menjadi hal yang diragukan mengenai konsepsi Masyarakat Madani akan dapat terwujud pada suatu bangsa yang tidak benar-benar memahami bagaimana  menjalankan  demokrasi  yang  ideal,  seperti  sebagai  prasyarat terciptanya Masyarakat Madani atau civil society.
Di muka telah diuraikan, bahwa secara kongkrit Masyarakat Madani terejawantah  melalui  adanya  lembaga-lembaga  sosial  yang  tidak bersentuhan  secara  formal  dengan  politik  resmi,  sehingga  secara  terbuka dapat menjadi media control terhadap berjalannya pemerintahan agar sesuai dengan yang diharapkan. Namun pada saat ini, yang terlihat justru antara lembaga-lembaga  yang  dianggap  (atau  diharapkan)  merepresentasikan Masyarakat  Madani,  terjadi  pergesekan-pergesekan  yang  semakin  tajam. Bahwa  ternyata  diskursus  masyarakat  madani  hanya  sebagai  lontaran- lontaran yang berstatus slogan politik belaka.
Inilah  sebenarnya  akibat  dari  paradigma  berdemokrasi  yang  tidak benar.  Demokrasi  dipandang  hanya  sebagai  alat  untuk  memperluas kekuasaan  saja,  tidak  dianggap  sebagai  suatu  alat  untuk  menciptakan kesejahteraan, menciptakan bangsa mandania. Pada saat sekarang ini, tidak begitu  jelas  ruang-ruang  dan  komunitas  mana  yang  dapat  digolongkan sebagai  representasi  komunitas  kritis  dan  media  control  tersebut.  Semua lembaga  potensial,  selain  terlihat  dapat  dirambah  oleh  kekuatan  politik secara berlebihan, juga justru dengan sendirinya berlomba-lomba untuk ikut berpartisipasi secara praktis. Hal ini kemudian mengakibatkan sangat sulitnya mengidentifikasi  dimana  letak  sketsa  vertical  yang  menyangkut  agent  of control dan stabilisasi politis.
Dengan  sangat  sederhana,  mereka  beranggapan  bahwa  dengan keikutsertaannya dalam jenjang jenjang politik praktis dan kompromi utuh tersebut.  memberi  ruang  untuk  memegang  kekuatan-kekuatan  politis sehingga  visi  kebangsaan  yang  teremban  dapat  terwujudkan  lebih  cepat. Sebagai  suatu  ranah  yang  terpolitisasikan,  tentu  pemetaan  pemikiran  dan pergerakan akan terpotong oleh berbagai kepentingan, sebagai resiko dari
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No.2 Juli – Desember 2021
Syamsul Mujahidin
Masyarakat Madani dan Politik..
|13
politik praktis. Maka fenomena ini kemudian menjadikan semakin menipisnya kekuatan  kekuatan  kontrol  pos  pos  mandiri  dari  kalangan  masyarakat, sebagai  salah  satu  bentuk  dari  bangunan  Masyarakat  Madani.  Ratusan organisasi voluntir segera bermunculan, partai politik yang menjamur, dan masih banyak lagi contoh-contoh lain yang semestinya tetap bemuara pada pencerminan  awal,  yaitu  bagaimana  Masyarakat  Madani  mulai  merambah kepada realitas kehidupan bernegara, justru semakin menambah kerancuan dan ketidakstabilan saja.
Namun  demikian,  beberapa  yang  masih  sulit  untuk  terbantahkan dalam  eksistensinya  merepresentasikan  Masyarakat  Madani  ini  seperti golongan  masyarakat  akademik,  para  budayawan,  tokoh  agama  dan lembaga-lembaga  pers.  Saat  ini,  deretan  golongan  golongan  ini  masih menunjukkan idealitas pemikiran yang tersalurkan melalui berbagai tindakan kritis terhadap berbagai fenomena perpolitikan di tanah air.  Kenyataan ini memberikan harapan untuk kelanjutan transformasi agama-budaya hingga politik  menuju  Masyarakat  Madani  seperti  yang  telah  dicita-citakan  sejak orde baru.

## E. Rekonstruksi Paradigma Sosial Politik di Indonesia: Catatan Penutup
Indonesia  sering  kali  diramaikan  dengan  berita  tentang  sebuah tindakan mulia dan kritis agama yang tergabung dalam komunitas kerukunan antar umat beragama. para tokoh Tindakan ini sebenarnya menggambarkan masih  adanya  tingkat  kontrol  yang  memadai  dari  masyarakat,  khususnya pada  jalur  tidak  formal.  Bahkan  sepertinya  tindakan  tindakan  atas  nama masyarakat  semacam  ini  lebih  diperhatikan  dan  dipertimbangkan  oleh pemerintah, karena golongan golongan ini tidak dapat secara formal atau struktur  dikendalikan  oleh  kekuasaannya.  Terlihat  bagaimana  keseriusan pemerintah Republik Indonesia dalam menaggapi masukan masukan yang mereka lontarkan, meski tidak dapat ditebak secara pasti keseriusan seperti apa,  sampai  sejauh  mana  dan  dalam  sikap  politis  seperti  apa  pemerintah memberikan tanggapannya.
________________________________________________________________________________________________ 14| Syamsul Mujahidin Masyarakat Madani dan Politik.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.2 Juli – Desember 2021
Ini berarti, paradigma Masyarakat Madani sebetulnya telah tertanam secara  transendental  karena  memang  dalam  ajaran  keagamaan,  para pemimpin  bangsa  harus  mendapatkan  restu  dan  persetujuan,  nasihat  dan bimbingan  dari  tokoh-tokoh  moral  force,  tokoh-tokoh  keagamaan  dan kebudayaan.  Namun  sayangnya,  kesadaran  semacam  itu  tidak  lingkup berada  pada  karakter  universal  kebangsaan  Indonesia,  sehingga  tindakan yang baru saja mengejutkan serta membanggakan ini mungkin akan jarang kita temukan.
Antara demokrasi sebagai rujukan kekuatan paradigma politik dengan konsep  Masyarakat  Madani  sebagai  rujukan  kekuatan  paradigma  sosial, seharusnya dapat terintegrasi dengan baik dalam tatanan kenegaraan dan kebangsaan.  Maka  pada  mulanya,  pemahaman  akan  bagaimana berkehidupan berdemokrasi semestinya harus
tertanam dalam pribadi masing masing warga Negara, sehingga tidak memiliki cara pandang dan bertindak yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang  pada dasarnya adalah muara serta prasyarat terwujudnya Masyarakat berperadaban atau Masyarakat Madanian.
Paradigma  demokrasi  diposisikan  berada  pada  ranah  garis  vertikal, tatanan legislasi formal, hukum dan Ham, dan birokrasi dengan masyarakat secara  umum.  Sedangkan  dimensi  sosial  Negara  Indonesia  diposisikan berada pada garis horizontal, antar agama dan budaya, dan dimensi plural yang lainnya. Kedua ranah ini harus terjembatani secara mutlak dalam bentuk sistem  koheren  namun  tidak  saling  menyentuh  secara  berlebihan  yang menyebabkannya tidak mandiri, ketimpangan terhadap pelaksanaan fungsi dari masing masing ranah ini. Pemegang kebijakan formal yang mencakup tiga  bidang  yaitu  legislatif,  eksekutif  dan  yudikatif,  harus  mendapatkan kontrol yang professional dari masyarakat. Dan masyarakat harus memiliki bekal moral dan ilmu pengetahuan yang cukup untuk memberikan control dalam  berjalannya  pemerintahan.  Selebihnya,  masyarakat,  atau  yang terwakilkan oleh pos pos mandiri yang memegang hak kontrol mereka, harus
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No.2 Juli – Desember 2021
Syamsul Mujahidin
Masyarakat Madani dan Politik..
|15
mengerti aturan main. Inilah sebagai salah satu cerminan dari Civil Society atau Masyarakat Madani.
Sebenarnya,  Masyarakat  Madani  mengandung  berbagai  unsur penting  yang  menyangkut  tatanan  peradaban  masyarakat,  tidak  hanya dimaksudkan  sebagai  pengontrol  saja.  Namun  dalam  kasus  ini,  terutama sekali di Indonesia, mewujudkan konsep Masyarakat Madani harus dimulai dari  membetuk  kemandirian  dan  idealitas  dalam  cara  pandang  hidup berbangsa dan bernegara. Selebihnya, harus ada kesadaranuniversal tentang kemajemukan dengan menanamkan dan menguatkan  pemikiran pluralisme, kerjasama antar golongan.
Saat  ini,  persoalan  persoalan  birokratis  seperti  banyaknya  Tindakan pemerintah  yang  menyimpang  dari  konstitusi,  penegakan  hukum  seperti maraknya kasus korupsi yang belum juga dapat terselesaikan, konflik antar umat  beragama,  kekerasan  dan  kejahatan,  sampai  kepada  penyimpangan moral dan kasus-kasus yang lain masih menjadi dinamika perjalanan bangsa Indonesia. Semestinya masyarakat yang sudah tentu merasakan kegelisahan yang sangat terhadap apa yang mereka lihat dan rasakan dapat terejawantah melalui  pergerakan  masyarakat  madani  ini.  Jika  lembaga-lembaga perwakilan  tidak  dapat  memposisikan  diri  sebagai  pembawa  suara  rakyat secara  jujur  dan  murni,  sudah  menjadi  tindakan  yang  tepat,  masyarakat emilih  ruang  ruang  publik  yang  lain  yang  tidak  berada  pada  jalur  formal untuk  kembali  menyuarakan  keinginan  dan  harapan  mereka  secara  lebih tegas  dan  berani.  Masyarakat  Madani  memberikan  ruang  reformasi, maka demikian juga Masyarakat Madani memberikan ruang pergerakan yang lebih ekstrim yang bernama revolusi. Masyarakat Madani memberikan arti penting bagi menggapai cita-cita untuk masa depan bangsa Indonesia
________________________________________________________________________________________________ 16| Syamsul Mujahidin Masyarakat Madani dan Politik..
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.2 Juli – Desember 2021

## Daftar Pustaka
Sufyanto, Masyarakat  Tamaddun:  Kritik  Hermeneutis  Masyarakat  Madani Nurcholish Madjid, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001
Mohammad  AS. Hikam,  Demokrasi  dan  Civil  Society ,  peng.  Franz  Magnis- Suseno Jakarta, LP3ES, 1996
Erness Gellner, Membangun Masyarakat Sipil: Prasyarat Menuju Kebebasan , Bandung, Mizan, 1995
A.  Qadri  Abdillah  Azizy, Masyarakat  Madani  antara  Cita  dan  Fakta  Kajian Historis Normatif, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000
Iwan Gardono Sujatmiko, Wacana Civil Society di Indonesia , Jakarta, Penerbit ompas, Jurnal Sosiologi edisi 09 tahun 2001
Sudarno Shobren & Mutohharun Jinan (ed.) Islam, Masyarakat Madani dan demokrasi Surakarta, Muhammadiyah University Press, 1999
Dawam Rahardjo, Masyarakat Madani di Indonesia Sebuah penjajakan awal,
Jurnal Paramadina, vol. 1, no. 2, 1999
Nurcholish Madjid, Membangun Masyarakat Madani, Jurnal Ulumul Qur'an, vol. III, no. 2/VII, 1996)