## AGAMA DAN KRISIS EKOLOGI:
KETIDAKMAMPUAN PARA TOKOH DAN KIAI MELAWAN DOSA SEMEN DI REMBANG JAWA TENGAH 1

## Roy Murtadho
Front Nahdliyyin Untuk Kedaulatan Sumberdaya Alam (FNKSDA) roy.murtadho@gmail.com

## Abstract
The crimes against to the environment and the people of Indonesia, it is showed again in front of our eyes. The ruling of the Administrative Court judge of the Tribunal of State (PTUN) Semarang who rejected the lawsuit's overall Environment Forum (Walhi) and citizens of Rembang Central Java Governor against related permits the establishment of cement factories in Rembang on 16 April 2015, arguing the suit has expired, is not only a fallacy, more than that is their plotting evil politicians, legal and corporate to definitively destroy the island of Java. More so, the trial does not heed the fact that various Central Java  Governor  DECREE  No.  660.1/17/2012  about  the  mining  activities  of  the environmental  permit  for  the  cement  factory  in  Indonesia  Rembang,  contrary  to  a number of laws. Mining in the  North represent Kendeng Ciujung Group Portrait of a land conflict and deprivation of people's living space by large-scale extractive industries in  Java.  There  are  currently  77  mining  permit material.  The  citizens  of Java is  mostly crowded and  get the crisis of water, it should be avoided by mentaling.  The agraria needs water which is  not only dialy needs but also for the land of agraria. However, some  of farmers  is  on  the  agrarian  sector,  which  is  done  traditionally  and  subsistenly.  If  the mental industry is going to do more, the crisis of water and agrarian sector will be worse in Java.
Keyword : Ecology Crisis, Religion, Mental, Semen Indonesia

## Abstrak
Kejahatan terhadap lingkungan dan rakyat Indonesia, sekali lagi dipampangkan di depan mata  kita.  Putusan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tata Usaha Negara  (PTUN)  Semarang yang  menolak  secara  keseluruhan  gugatan  Wahana  Lingkungan  Hidup  (Walhi)  dan warga Rembang terhadap Gubernur Jawa Tengah terkait izin pendirian pabrik semen di Rembang  pada  16  April  2015,  dengan  alasan  gugatan  tersebut  telah  kadaluarsa,  tak hanya  sebuah  kekeliruan,  lebih  dari  itu  merupakan  persengkongkolan  jahat  politisi, hukum  dan  korporasi  untuk  secara  pasti  menghancurkan  pulau  Jawa.  Lebih-lebih, persidangan  tak  mengindahkan  berbagai  fakta  bahwa  SK  Gubernur  Jawa  Tengah  No 660.1/  17/2012  tentang  izin  lingkungan  kegiatan  penambangan  bagi  pabrik  Semen
1 Jurnal  ini  adalah  gabungan  dua  tulisan  penulis  yang  pernah  diterbitkan  di Indoprogres.com. Kemudian diperdalam kembali untuk kajian yang lebih  urgen bagi masyarakat akademis. Sumber utama tulisan bisa lihat http://indoprogress.com/2016/08/krisis-ekologi-dan- bangkrutnya-peran-agama/ dan http://islambergerak.com/2015/04/melawan-dosa-semen- indonesia-di-rembang/ di akses 30 Agustus 2016
Indonesia di Rembang, bertentangan dengan sejumlah undang-undang. Penambangan di Pengunungan  Kendeng  Utara  mewakili  potret  konflik  lahan  dan  perampasan  ruang hidup  rakyat  oleh  industri  ekstraktif  skala  besar  di  pulau  Jawa.  Saat  ini  ada  77  ijin pertambangan  bahan  semen  (gamping  dan  kapur)  yang  sebagian  telah  mengakibatkan kerusakan lingkungan. Pulau Jawa yang penduduknya padat dan mengalami krisis air, harusnya  bebas  dari  kegiatan  pertambangan.  Air  sangat  dibutuhkan  tak  hanya  untuk kebutuhan sehari-hari tapi juga sumber air bagi lahan-lahan pertanian. Apalagi sebagian besar  petani  menggantungkan  hidupnya  disektor  pertanian,  yang  dikelola  secara tradisional dan subsisten. Jika pertambangan ini diteruskan kondisi krisis air dan lahan pangan di Jawa akan makin memburuk.
Kata kunci : Krisis Ekologi, Agama, Tambang, Semen Indonesia.

## Pendahuluan
―Manusia bisa hidup tanpa emas, tapi tak bisa hidup tanpa air‖, demikian bunyi  protes  aktivis  lingkungan  di  Banyuwangi  atas  eksploitasi  hutan  Gunung Tumpang  Pitu  oleh  PT.  BSI  milik  pengusaha  Sandiaga  Uno. 2 Gunung  yang diturunkan  statusnya  dari  hutan  lindung  menjadi  hutan  produksi  oleh  bupati Banyuwangi  Azwar  Anas  pada  tahun  2013  tersebut,  kini  terancam  kerusakan total bahkan musnah oleh aktivitas pertambangan emas di sana. Apa yang terjadi pada  Gunung  Tumpang  Pitu  merupakan  salah  satu  gambaran  kecil  saja  dari besarnya  perusakan  lingkungan  di  Indonesia  oleh  korporasi,  baik  di  sektor perkebunan  maupun  tambang.  Sehingga  mudah  ditebak,  wilayah  dimana  ada sumber  daya  mineral  bisa  dipastikan  sudah  diduduki  korporasi.  Eksploitasi Sumber  Daya  Alam  (SDA)  oleh  perusahaan-perusahaan  tambang  tidak  hanya mengakibatkan  kerusakan  lingkungan,  tapi  juga  sangat  merugikan  negara  dan sebagian  besar  rakyat  yang  hanya  mendapatkan  dampak  kerusakan  yang ditimbulkannya.  Di  Samarinda,  Kalimantan  Timur,  contohnya,  tambang batubara tidak hanya merusak lingkungan tapi juga membunuh puluhan anak- anak kecil yang tenggelam di bekas galian tambang yang dibiarkan menganga. Jika  ditinjau  dari  sejarah  tahapan  kapitalisme,  meluasnya  perusakan lingkungan  dan  meningkatnya  konsentrasi  kepemilikan  penguasaan  sumber daya pada korporasi-korporasi besar, merupakan bagian dari proses globalisasi dengan liberalisasi  ekonomi  sebagai ciri utamanya. Mengenai hal  ini,  apa yang dikatakan  Marx  dan  Engels  dalam Manifesto  Komunis, pada  akhirnya  terbukti benar  bahwa  ―kebutuhan  akan  pasar  yang  senantiasa  meluas  untuk  barang- barang hasilnya menghalau borjuasi ke seluruh muka bumi. Ia harus bersarang di  mana-mana,  berusaha  di  mana-mana,  mengadakan  hubungan  di  mana- mana‖.
Kedaulatan  negara,  sebagaimana  seringkali  dibicarakan,  dihadapan institusi ekonomi global seperti WTO, World bank dan IMF menjadi semu dan
2 http://www.antarajatim.com/lihat/berita/182883/aktivis-lingkungan-buat-petisi-tutup- tambang-emas-tumpang-pitu Diakses 24 Agustus 2016
NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2016
tak  berarti  apa-apa.  Karena  ketiga  lembaga  dunia  tersebut,  di  balik  jargon kebebasan yang dipromosikannya, sebenarnya hendak mengatakan bebas untuk menjarah  di  seluruh  belahan  dunia.  Mengenai  hal  ini,  Marx  dan  Engels  dalam Manifesto  Komunis 3 , lagi-lagi  mengatakan,―... di  dalam  hubungan-hubungan  borjuis sekarang  ini  yang  dimaksud  dengan  kemerdekaan  ialah  perdagangan  bebas,  pembelian dan  penjualan  bebas .‖  Dengan  ini,  demokrasi  yang  mula-mula  dipahami sebagai,―dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat‖ kini telah bergeser menjadi,―dari korporasi,  oleh  korporasi,  untuk  korporasi.‖  Tepat  di  sinilah,  peran  seorang pemimpin  negara  Dunia  Ketiga  seperti  Indonesia,  sebenarnya  tak  lebih  hanya sebagai ‗ salesman ‘ yang menjajakan potensi SDA yang melimpah sebagai bahan mentah industri dan tenaga kerja murah pada korporasi. Noorena Hertz dalam bukunya, The  Silence  Take-over:  Global  Capitalism  and  The  Death  of  Democracy, 4 menunjukkan bahwa saat ini semua pelayanan publik yang seharusnya menjadi tugas  negara  telah  terkooptasi  oleh  korporasi.  Jadi,  bisa  dikatakan,  pada hakikatnya negara telah sirna ditelan korporasi.
Ironis sekali, negeri yang seringkali dengan bangga disebut sebagai ―Tanah Air‖  ini,  ternyata  sekitar  175  juta  hektar  teritorialnya  (tanah  dan  laut)  dalam bentuk HPH hutan, HGU perkebunan, dan KK pertambangan dan migas. Kalau ditotal, sekitar 175 juta hektar atau sekitar 93 persen luas daratan Indonesia telah dikuasai  oleh  korporasi.  Sebanyak  85  persen  kekayaan  migas,  75  persen kekayaan batubara, dan 50 persen lebih kekayaan perkebunan dan hutan tak ada satu  jengkal  pun  yang  dikuasai  republik  ini.  Sementara  air  tawarnya  dikuasai sekitar  246  perusahaan  air  minum  dalam  kemasan  (AMDK),  yang  65  persen dipasok oleh perusahaan semacam Aqua Danone dan Ades Coca Cola. Dengan kondisi  ini  tidak  menutup  kemungkinan  di  masa  yang  akan  datang,  Indonesia akan  mengalami  krisis  air.  Bukan  tidak  mungkin,  kelak  air  akan  jauh  lebih berharga  ketimbang  emas.  Sejak  dibukanya  kontrak  karya  pada  tahun  1967, negeri  ini  telah  menjadi  surga  bagi  korporasi  tambang  dengan  makin  lebarnya jalan  yang  diberikan  pemerintah  melalui  kebijakan  pintu  terbukanya.  Seolah- olah mereka disambut dengan spanduk besar,― Welcome to heaven… .‖
Berdasar laporan yang pernah dilansir Salamudin Daeng dari Institute for Global  Justice  (IGJ), 5 di  masa  Raffles  (1811)  pemilik  modal  swasta  hanya  boleh menguasai lahan maksimal 45 tahun; di masa Hindia Belanda (1870) hanya boleh menguasai  lahan  maksimal  selama  75  tahun;  dan  anehnya  di  masa  Susilo Bambang  Yudhoyono  (UU  25/2007),  pemilik  modal  justru  diperbolehkan menguasai lahan selama 95 tahun. Sementara perusakan dan perampokan hutan di Indonesia diperkirakan telah mencapai 2 juta hingga 2,4 juta hektar pertahun,
3 Karl  Marx  &  Frederick  Engels, Manifesto  of  the  Communist  Party ,  dalam  Karl  Marx  and Frederick, Engels Selected Works , Moscow: Progress Publishers, [1848]/1968.
4 Noorena Hertz, The Silence Take-over: Global Capitalism and The Death of Democracy, London: William Heinemann, 2001.
5 http://igj.or.id/category/fokus-pemantauan/bilateral-investment-treaties-bit/ di akses 20 Agustus 2016
yang artinya pada tiap 1 menit hutan Indonesia hilang seluas 6x lapangan sepak bola  dan  dalam  1  tahun  seluas  3x  wilayah  DKI  Jakarta.  Dan  dalam  50  tahun terakhir, Indonesia telah kehilangan sekitar 64 juta hektar hutan atau 40 persen dari  luas  hutan  sebelumnya.  Artinya  3,8  juta  hektar  hutan  rusak  dalam  setiap tahun, yang mengakibatkan turut musnahnya habitat alaminya.

## Peran Agama Melawan Kapitalisme
Terhadap situasi  seperti ini,  sebagai kaum beragama, kita perlu bertanya: dimana sebenarnya peran agama dalam perjuangan penyelamatan ruang hidup oleh  ancaman greedy kapitalisme  global?  Kita  yakin  bahwa  semua  agama  pada dirinya  merupakan  jalan  pembebasan,  karena  faktanya  secara  historis  tak  ada satupun  agama  yang  lahir  dari  dalam  istana.  Semua  agama  lahir  di  tengah- tengah  rakyat  dan  menjadi  suara  kaum  tertindas  melawan  tirani  dan ketidakadilan. 6 Namun,  kenapa  sekarang,  di  hadapan  perusakan  besar-besaran alam,  agama  justru  surut  ke  belakang?  Kenapa  agama  hilang  dari  panggung sejarah perjuangan?
Sebelum  menganalisis  lebih  lanjut  aspek-aspek  yang  memungkinkan surutnya  peran  agama  dalam  berbagai  perjuangan  penyelamatan  alam  dari eksploitasi  besar-besaran  korporasi.  Kiranya  penting  kita  lihat  terlebih  dahulu sekilas,  pandangan  Islam  terhadap  alam  dan  peran  manusia  di  bumi.  Secara teologis,  Islam  menempatkan  manusia  sebagai khalifah (wakil)  Allah  di  muka bumi  yang  sekaligus  menerima  amanat  untuk  menjaga  dan  mengelola  bumi, sebagaimana  dengan  terang  ditunjukkan  dalam  Al  Qur‘an  surat  Al-Baqarah, 2:30,  dan  QS.  al-Ahzab,  33:72.  Sayangnya,  manusia,  khususnya  umat  Islam, seringkali berbuat sebaliknya. Allah sendiri mengatakan bahwa manusialah yang sesungguhnya  membuat  kerusakan  di  bumi,  sebagaimana  dalam  QS.  Ar- Ruum:41, “Zhahara  al-fasad  fi  al-barri  wa  al-bahr  bima  kasabat  aidinnas…” (Telah nampak  kerusakan  di  darat  dan  di  laut  disebabkan  karena  perbuatan  tangan manusia), yang oleh Ibnu Abbas dimaknai sebagai perbuatan merusak di lautan yang  mengakibatkan  rusaknya habitat  ikan-ikan  di  laut. 7 Sementara  dalam  QS. Al-A‘raaf:56, “Wala tufsidu fi al-ard ba’da islahiha” (Dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah memperbaikinya). Oleh Al-Qurthubi, ayat  ini  ditafsirkan  sebagai   larangan Allah  pada  umat  manusia  untuk  berbuat kerusakan di atas bumi, baik sedikit maupun banyak. 8
Maka  semua  kerusakan  di  bumi  merupakan  ulah  manusia-manusia  yang serakah  dan  tidak  menyukuri  nikmat  Allah  dengan  merawat  bumi  sebaik- baiknya.  Al-Qur‘an  menunjukkan  beberapa  penyebab  kerusakan  lingkungan ( fasad al-bi’ah ) diantaranya: Merusak (Al-A‘raf, 7: 56 dan 74), (Al-Baqarah, 2: 60); Curang (Hud, 11: 85), (Al-Syura, 42: 181-183); Mengurangi/mengubah. (Al-Nisa‘,
6 Roy Murtadho, Haji Misbach Sebagai Mukadimah , Makalah yang disampaikan dalam diskusi di MAP Fisipol UGM dengan tema ―Agama dan Teologi Pembebasan‖ pada 7 Juni 2016.
7 Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi , juz IV, Cet. Bairut: Dar al-Fikr, 1414 H/1993 M. hal. 40.
8 Ibid., Juz VII, hal. 226.
4:  118-119);  Dorongan  hawa  nafsu  (Muhammad,  47:  22)  (Al-An‘am,  6:123)  (Al- Isra‘,17:  16);  Tidak  seimbang  dan  berlebihan  (Al-Isra‘,  17:  25-26)  (Al-An‘am, 6:141)  (al-A‘raf;  7:31)  (Al-Rahman,  55:  7-9)  (al-Furqan,  25:67).  Betapa  tingginya penghormatan Islam terhadap kehidupan dan kelestarian sampai ada hadis yang berbunyi  begini:  ‗Siapa  yang  membunuh  seekor  burung  dengan  sia-sia  (tanpa maksud  tertentu),  burung  tersebut  akan  mengadukan  kepada  Allah  di  hari kiamat, seraya berkata: ―Wahai Tuhan, si fulan telah membunuhku dengan sia- sia dan aku dibunuh tidak dengan tujuan yang bermanfaat.‖ 9 Dalam hadis lain yang  diriwayatkan  oleh  Anas  bin  Malik,  Rasulullah  bersabda:  ―Jika  tiba  hari kiamat dan seseorang dari engkau sedang membawa bibit kurma, hendaklah ia (segera) menanamnya.‖ 10
Mengenai tata kelola SDA, seorang ulama besar, al-alim allamah Wahbah Al-Zuhaily  berpendapat  bahwa  sumber  mineral  haruslah  dikelola  oleh  negara untuk kepentingan rakyat dan tidak boleh dimonopoli oleh orang perorang atau dikuasai pihak swasta. 11 Senada dengan apa yang dikatakan oleh Al-Zuhaily, di kalangan madzab Hambali dan Maliki memandang semua ciptaan Allah, berupa tambang,  bebatuan,  air,  rerumputan  (pada  masa  itu  air  dan  padang  rumput sangatlah vital untuk pakan ternak) haruslah dimiliki oleh negara. 12 Sedemikian, dalam Islam, jangankan merusak, memakai apa yang dari alam secara berlebihan saja  dilarang.  Bahkan  para  Ulama  sepakat  melarang  menggunakan  air  secara berlebihan walaupun persediaan air dalam kondisi melimpah. 13 Sedemikian, dari sini kita bisa melihat bahwa dalam Islam, alat produksi yang menyangkut hajat hidup  orang  banyak  haruslah  dikuasai  oleh  negara  dan  dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemaslahatan rakyat.
Dalam  tradisi  pesantren  juga  terdapat  kaedah-kedah  yang  secara  jelas menolak perusakan. Diantaranya:
1. Kaidah: رارض لاو رارض لا (Tidak boleh melakukan kemudharatan terhadap diri sendiri dan orang lain)
2. Kaidah:
ناكملإا رذقت لازي ررضنا (Kemudharatan  harus  dihilangkan semampunya)
3. Kaidah: ههثم ررضت لازي لا ررضنا (Kemudharatan  tidak  bisa  dihilangkan dengan sesuatu yang mendatangkan mudharat yang sama)
4. Kaidah: ىهعلأا ررضنا عفذن ىندلأا ررضنا ممحتي (Boleh melakukan mudharat yang lebih ringan untuk mengatasi mudharat yang lebih besar)
5. Kaedah: واعنا ررضنا عفذن صاخنا ررضنا ممحتي (Melakukan mudharat yang khusus demi mencegah mudharat umum)
9 ‘Ali  bin  Balban  al-Fâri,  Ala`uddin. Shahih  Ibnu  Hibban  bit  Tartib  Ibn  Balban .  No. 5894.Beirut: Lebanon. 1997. Juz 13 hal. 214,
10 Hamdy bin Abdul Majid as-Salafy (ed), Musnad Al-Samiyin . Juz 1,. (Beirut: Muassasah ar-Risalah, Cet. 1, 1405 H/1984 M), hal. 366.
11 Wahbah al-Zuhayli, Ushûl al-Fiqh al-Islâmi , (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'ashir, 2004) Jilid V hal. 586 12 Ibid., hal. 522. 13 Lih. Tuhfah al-Ahfazhi , Jilid I, hal. 30.
6. Kaidah: امهفخأ باكترات اررض امهمظعأ يعور ناتذسفم ضراعت ارإ (Apabila  terjadi pertentangan dua hal yang membahayakan, maka boleh melakukan yang lebih ringan bahayanya)
7. Kaidah: حناصمنا ةهج ىهع وذقم ذسافمنا ءرد (Menolak kerusakan lebih diutamakan dari mengharapkan kemaslahatan)
Bagaimana  dengan  sikap  organisasi-organisasi  Islam?  Di  atas  kertas, sebenarnya tidak sedikit putusan hukum dari organisasi Islam yang mengecam perusakan  lingkungan.  Di  NU  misalnya.  Dalam  putusan  Muktamar  Nahdlatul Ulama  Ke-29  tanggal  4  1994/1  Rajab  1415  H  di  Cipasung,  Tasikmalaya, menetapkan  mencemarkan  lingkungan,  baik  udara,  air  maupun  tanah,  apabila menimbulkan dlarar , maka hukumnya haram dan termasuk perbuatan kriminal ( jinayat ). Demikian juga dalam putusan Bathsul Masail NU pada muktamar 33 di Jombang,  telah  menetapkan  bahwa  neoliberalisme  hukumnya  haram.  Namun, sayangnya, putusan-putusan hukum semacam itu belum terbukti efektif karena sifatnya sekadar himbauan moral dan tidak mengikat. Sehingga, perusakan tetap berlanjut dan bahkan tidak sedikit agamawan sendiri terlibat di dalamnya. Sungguh  negeri  ini  seperti  telah  dikutuk  dengan  berbagai  kontradiksi,
anomali  dan  ironi.  Di  tengah  bisingnya  suara  promosi  dan  gegap  gempitanya propaganda  menjadikan  Islam  Nusantara  sebagai  model  Islam  dunia  yang hendak menyelamatkan seluruh jagat raya, anehnya para kiai justru lupa untuk menyelamatkan perusakan Alam oleh korporasi perkebunan dan tambang yang tak  hanya  mengakibatkan  krisis  ekologi  akut,  tapi  juga  menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran kemanusiaan di mana-mana.
Mereka  yang  gemar  mengatakan  Islam  ―menyelamatkan‖,  justru  tutup mata  tutup  telinga  terhadap  berbagai  kerusakan  lingkungan  maupun  sosial, seperti  ketimpangan  ekonomi  yang  ditimbulkan  oleh  persekongkolan  jahat kapitalisme  global  dan  pejabat  publik.  Malah,  sepertinya,  sekarang  telah merebak  agamawan  munafik  karena  sikap  pragmatis  dan  oportunisnya  dalam berpolitik.  Diam-diam  mereka  menjadi  bagian  dari  perusakan  lingkungan  ini untuk memperkaya diri sendiri. Padahal, sebagaimana kita tahu, ekspolitasi SDA secara  besar-besaran  di  tangan  kuasa  segelintir  borjuasi  berakibat  fatal  bagi keberlanjutan hidup bersama. Tidak hanya manusia tapi juga seluruh jagat raya. Maka dengan ini Allah menghimbau kita:
“Dan  di  antara  manusia  ada  orang  yang  ucapannya  tentang  kehidupan  dunia menarik  hatimu,  dan  dipersaksikan  kepada  Allah  (atas  kebenaran)  isi  hatinya, padahal  ia  adalah  penantang  yang  paling  keras.  Dan  apabila  ia  berpaling  (dari kamu), ia berjalan  di bumi  untuk mengadakan  kerusakan  padanya,  dan merusak tanaman-tanamannya dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan” (QS. Al-Baqarah 204-205).
Sebagai  kaum  beragama,  tentu  kita  patut  marah  dan  kecewa  dengan kondisi ini. Karena nyaris tak ada satupun statemen resmi dari kelompok agama untuk  mengutuk  bencana  ekologis  yang  terjadi  di  hampir  tiap jengkal  wilayah negeri ini. Bahkan sulit kita temukan seorang agamawan yang berada di barisan
depan  para  pejuang  lingkungan  melawan  berbagai  penghancuran  dan penguasaan atas SDA di tangan sedikit pemodal.
Dengan  demikian,  kita  menjadi  tahu  bahwa  kebisuan  agamawan, khususnya  kiai,  terhadap  berbagai  kerusakan  dan  penghancuran  yang  terus berjalan,  bukanlah  dilatari  oleh  semangat  teologis  melainkan  sikap  politik pragmatis  dan  oportunisnya  yang  bersembunyi  di  balik  prinsip  ―moderasi‖. Tentu juga dibimbing oleh iman enjoyment dan kalkulasi untung rugi kapitalistik. Bahkan banyak yang sembrono menerima dana-dana yang tidak jelas sumbernya atau dana korporasi perusak lingkungan dan terang-terangan mengatakan dana- dana  bantuan  siluman  tersebut  sebagai  rizki  ― min  khaitsu  la  yahtasib”, yang berarti rizki yang tak disangka-sangka datangnya yang diberikan oleh Allah bagi orang yang bertakwa.
Selain  sikap  pragmatis  dan  oportunis  dalam  berpolitik,  kepercayaannya pada  teori trickle  down  effect yang  berasumsi  bahwa  eksploitasi  alam  oleh korporasi di suatu wilayah akan memberi berkah kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya,  juga  turut  mematikan  spirit  pembebasan  Islam.  Kondisi  semacam inilah  yang  membikin  pihak  korporasi  dan  pejabat  publik—yang  hakikatnya pelayan  korporasi—dengan  mudah  membungkam  tokoh-tokoh  masyarakat, khususnya  tokoh  agama  atau  para  kiai.  Biasanya  melalui  dana-dana  CSR ( corporate social responsibility ) yang dikucurkan oleh pihak korporasi ke berbagai tokoh,  agar  mereka  berkenan  mendukung  eksploitasi  alam  dengan  dalih pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sampai ada yang dengan enteng dan  tanpa malu berseloroh:  ―Belum beroperasi  saja korporasi  sudah  membawa berkah, bagaiamana kalau sudah beroperasi?‖. 14
Entah sepakat atau tidak. Ketika Marx menganalisis kolonialisme Inggris di India dalam artikelnya ‗ Future Result of British and in Europe’ 15 yang pertama kali terbit  di New  York  Daily  Tribune, No.  3840,  8  Agustus  1853,  sebenarnya  telah mengingatkan kita bahwa semua pembangunan kapitalisme di Dunia Ketiga tak lain  hanya  untuk  menumpuk  kapital  borjuasi,  bukan  untuk  menyejahterakan rakyat. 16 Melalui industri modern berbasis  kereta api  yang dibangun Inggris  di India,  memang  tak  bisa  dipungkiri  telah  menjadi  pelopor  industri  modern  di India. Dengan dibangunnya rel kereta api telah memicu cabang-cabang industri lainnya dan secara tidak langsung melenyapkan pembagian kerja yang bersifat turun temurun yang merupakan fondasi dari sistem kasta di India yang selama
14 Ucapan  berbagai  tokoh  yang  mendukung  eksploitasi  perusahaan  atas  perusahaan  yang meberi bantuan.
15 Karl Marx , The Future Results Of British Rule In India , London, Friday, July 22, 1853. First published  in  the  New-York  Daily  Tribune  August  8,  1853  [reprinted  Karl  Marx  and  Friedrich Engels, Collected Works (New York International; Moscow: Progress, 1979), 12: 217-22 16 Marx  dengan  jeli  dan  cerdas  membongkar  imperialisme  Inggris  di  India  yang  sekilas tampak  manusiawi,  yang  sebenarnya  hanya  untuk  menumpuk  kapital  para  petualang  borjuasi Inggris. Lebih lanjut lihat. David Renton (ed), Marx on Globalisation, London: Lawrence & Wishart, 2001, hal. 90.
berabad-abad  telah  menjadi  penghambat  kemajuan  dan  memacetkan  jalannya peradaban.
Namun,  bagi  Marx,  pembangunan  rel-rel  kereta  api  oleh  kaum millocracy Inggris  di  India  bukanlah  bertujuan  untuk  menyejahterakan  rakyat  India, melainkan  semata-mata  agar  mereka  bisa  mengangkut  kapas  dan  bahan-bahan mentah  lainnya  dengan  biaya  serendah  mungkin  demi  kepentingan  industri- industri  manufaktur  mereka.  Demikian  juga  sebenarnya  yang  terjadi  dengan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Semua eksploitasi alam di Indonesia terbukti  tidak  memberi  manfaat  pada  rakyat  Indonesia.  Bahkan,  gencarnya pembangunan  infrastruktur,  seperti  pembangunan  jalan  di  sepanjang  pesisir selatan  Jawa,  bisa  dibaca  sebagai  jalan  untuk  memuluskan  jalannya  eksploitasi ini.
Karena semua persoalan hidup telah diperhitungkan oleh kalkulasi untung rugi,  saya  khawatir,  jangan-jangan  kita  (kaum  beragama),  yang  konon  katanya hamba Allah, sekarang telah bermetamorfosis menjadi hamba korporasi.

## Pembasahan Mukadimah: Kondisi Umum Jawa
Kejahatan  terhadap  lingkungan  dan  rakyat  Indonesia,  sekali  lagi dipampangkan  di  depan  mata  kita.  Putusan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tata Usaha  Negara  (PTUN)  Semarang  yang  menolak  secara  keseluruhan  gugatan Wahana  Lingkungan  Hidup  (Walhi)  dan  warga  Rembang  terhadap  Gubernur Jawa Tengah terkait izin pendirian pabrik semen di Rembang pada 16 April 2015, dengan alasan gugatan tersebut telah kadaluarsa, tak hanya sebuah kekeliruan, lebih dari itu merupakan persengkongkolan jahat politisi, hukum dan korporasi untuk  secara  pasti  menghancurkan  pulau  Jawa.  Lebih-lebih,  persidangan  tak mengindahkan  berbagai  fakta  bahwa  SK  Gubernur  Jawa  Tengah  No  660.1/ 17/2012  tentang  izin  lingkungan  kegiatan  penambangan  bagi  pabrik  Semen Indonesia di Rembang, bertentangan dengan sejumlah undang-undang.
Untuk mengetahui betapa berbahayanya penambangan ‗Karst‘ di Rembang oleh  PT.  SI  perlu  kiranya  kita  melihat  kondisi  Jawa  secara  umum,  karena  apa yang  dilakukan  di  Rembang  tak  bisa  dilihat  sebagai  kenyataan  yang  berdiri sendiri. Tapi terkait dengan daya dukung Jawa secara keseluruhan.
Pulau  Jawa  merupakan  pulau  dengan  penduduk  terpadat  di  Indonesia.
Jawa dengan luas sekitar 13 juta hektar menampung hampir 60 persen penduduk Indonesia pada 2010 dengan 1.057 jiwa per kilometer. Sementara luas Pulau Jawa hanya 6,77 persen dari total luas daratan Indonesia. Besarnya jumlah penduduk membuat  daya  dukung  lingkungan  Pulau  Jawa  sangat  rendah.  Hasilnya, berbagai bencana antropogenik menghantam Jawa silih berganti sepanjang tahun dan  terus  berulang.  Alih-alih  meningkatkan  kembali  daya  dukung  Jawa, pemerintah dengan berbagai kebijakan justru makin mengeksploitasi Jawa habis- habisan.
Guru Besar Manajemen Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Hariadi Kartodihardjo  mengatakan,  luas  hutan  alam  di  Jawa  mulai  berkurang  sejak pertengahan tahun 1800-an. 17 Sebelum itu, hutan alam Jawa masih 10 juta hektar atau  77  persen  dari  luas  Jawa.  Selain  pertambahan  penduduk,  pada  masa  itu pemerintah  kolonial  Belanda  mulai  menerapkan  sistem  tanam  paksa ( cultuurstelsel )  dan  membangun  infrastruktur  pendukung.  Sejak  masa  inilah muncul perkebunan di Jawa.
Penurunan hutan  terus terjadi. Pada  2005,  luas hutan  alam hanya  tinggal 0,35  juta  hektar  alias  2,8  persen  wilayah  Jawa.  Jika  semua  jenis  hutan,  seperti hutan  rawa,  hutan  lahan  kering,  dan  hutan  tanaman,  turut  dikalkulasi,  luas hutan  di Jawa  sebesar  18,7  persen  luas Jawa. 18 Berdasarkan  data  Kompas  2014, sejumlah  perusahaan  semen  dari  dalam  dan  luar  negeri  telah  siap  masuk  ke Jawa,  di antaranya Siam Cement (Thailand) di Jawa  Barat, Semen Merah Putih (Wilmar) di Banten, Ultratech di Wonogiri, dan Jui Shin Indonesia di Jawa Barat. Adapun  Semen  Puger  akan  beroperasi  di  Jember,  dan  Semen  Panasia  di  Jawa Tengah.  Belum  lagi  yang  akan  masuk  di  luar  Jawa.  Dengan  melihat  kondisi seperti  itu,  Pulau  Jawa  akan  terbebani  oleh  industri  ekstraktif  yang  akan  terus merangsek masuk ke pulau Jawa karena berdasarkan peta MP3EI Koridor Jawa dijadikan sebagai pusat industri dan jasa. 19

## Gambar. 1
17 http://omahkendeng.org/2014-03/2043/eksploitasi-lahan-darurat-daya-dukung-jawa/ diakses 20 Agustus 2016
18 Kompas,  5  Maret  2014.  Atau  bisa  diakses  dihttp://omahkendeng.org/2014- 03/2043/eksploitasi-lahan-darurat-daya-dukung-jawa/ dan http://print.kompas.com/ 2014/03/05/Darurat-Daya-Dukung-Jawa
19 http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/03/krisis-lingkungan-tanah-jawa  diakses pada 23 Maret 2015.
NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2016
Maka kita tak percaya kalau akademisi semacam Eko Haryono 20 dan pihak PT.  SI  tak  tahu  kondisi  umum  Jawa  saat  ini  yang  tengah  terancam  oleh berjubelnya industri di Jawa. Mereka tahu bahwa hutan Jawa telah kehilangan 61 %  tutupan  hutannya.Setiap  tahun  berkurang  138  ribu  hektar.  Lebih-lebih dibanding dengan pulau lain, Pulau Jawa memiliki laju deforestasi yang paling tinggi,  disusul  Bali  Nusa  Tenggara  (46%)  Maluku  (25%)  Sumatra  (24%),  dan Kalimantan (17%).
Tabel. 2

## Sumber: Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2000-2009, FWI (2011)

## SI Mengancam Kelestarian Lingkungan
Proses  pembangunan  pabrik  Semen Indonesia  (SI)  Rembang  yang  tengah berlangsung dan terus mendapat penolakan, tidak hanya masyarakat Rembang, tapi juga berbagai elemen masyarakat, aktivis dan pemerhati lingkungan saat ini, terang  menjadi  ancaman  bagi  pulau  Jawa.  Pabrik  yang  mempunyai  nilai investasi sebesar 3,7 triliun, dengan luas pabrik 103 hektar (ket. PT SI), atau 105 hektar (dok.Amdal), sudah sepantasnya menjadi musuh bersama segenap rakyat Indonesia khususnya Jawa.
Pendirian  Pabrik  Semen  tak  hanya  akanmembidik  Pegunungan  Kendeng Utara, khususnya Rembang tapi seluruh Jawa. 21 Menurut data Jatam, pada tahun 2013  sajaizin  tambang  Karst  di  Jawa  mencapai  76  izin  yang  terdapat  di  23 Kabupaten  42  Kecamatan  dan  52  desadengan  total  konsesi  tambang  karst
20 http://literasi.co/2015/04/ugm-beri-sanksi-eko-haryono-dan-heru-hendrayana/ Eko Haryono  (dosen  Geografi)  dan  Heru  Hendrayana  (dosen  Gelologi)  yang  menjadi  saksi  ahli  bagi pihak PT. Semen Indonesia di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Adapun tim yang mempelajari kesaksian dua akademisi UGM itu terdiri dari dosen-dosen dan para mahasiswa dari berbagai  disiplin  ilmu,  diantaranya  Geografi,  Teknik  Geologi,  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik, Kehutanan,  Hukum  Lingkungan,  dan  Kedokteran.  Menurut  tim  ini,  UGM  menyayangkan  atas kesaksian kedua akademisinya pada sidang PTUN. Hal itu dikemukakan karenakedua akademisi UGM  tersebut  tidak  pernah  melakukan  penelitian  secara  seksama  terkait  karst,  air  dan  tanah  di wilayah Rembang. Mereka dianggap hanya melihat kontur wilayah berdasar pada gambar-gambar yang  tersedia  tanpa  meng-cross  check  langsung  keadaan  obyektif  yang  terjadi  di  wilayah Rembang.
21 Penambangan  Karst  dan  pembanguan  pabrik  semen  di  Pegunungan  Kendeng  Utara akan dilakukan di Rembang oleh PT Semen Indonesia (Semen Indonesia Rembang, Gunung Mas Mineral,  dan  Bosowa).  Di  Pati  oleh  PT.  Sahabat  mulia  Sakti  anak  perusahaan  Indosemen.Di Grobogan oleh Vanda Prima Lestari.Blora oleh Masco Tambang Raya.
NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2016
34.944,90  hektar.  Kondisi  ini  bisa  menjadi  ancaman  serius  bagi  lingkungan  di Pulau Jawa. 22
Gambar. 3
Sumber: Jatam, Peta Izin Usaha Pertambangan Karst Pulau Jawa
Jika kita amati sejak awal apa yang dilakukan oleh pabrik Semen Indonesia dengan  mengeksploitasi  pegunungan  Karst  Kendeng  Utara  telah  melanggar hukum dan moral sekaligus. Pembangunan pabrik  semen tersebut secara nyata telah  melakukan  pelanggaran:  pertama,  pembangunan  tersebut  tidak  sesuai dengan persetujuan tukar menukar kawasan hutan. Berdasar surat kementerian kehutanan No S.279/Menhut-II/2013 tertanggal April 2013. 23 Kedua, Cekungan Air  tanah  watu  putih  tidak  boleh  dijadikan  area  penambangan  Karst. Berdasar Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jateng No. 6/2010 Pasal 63 bahwa kawasan Semen Indonesia Rembang merupakan ―area kawasan lindung imbuh air‖. 24 Ketiga, berdasar Perda RTRW Rembang No 14/2011 ―area adalah kawasan lindung  geologi‖. 25 Dan  Perda  RTRW  Rembang  No.  14/2011  mengatakan  ―kec Bulu  tidak  diperuntukkan  sebagai  kawasan  industri  besar‖.  Secara  moral,  PT Semen  Indonesia  tak  mengindahkan  kelestarian  alam  pegunungan  Kendeng Utara  dan  keberlanjutan  kebudayaan  masyarakat  agraris  di  Rembang  dengan dalih demi percepatan pembangunan.
Kawasan yang akan menjadi ladang tambang dan berdirinya pabrik Semen merupakan  kawasan  Cekungan  Air  Tanah  Watuputih.  Berdasarkan  hasil pendataan  secara  berkala  yang  dilakukan  oleh  Semarang  Caver  Association (SCA)  dan  Jaringan  Masyarakat  Peduli  Pegunungan  Kendeng  (JMPPK) Rembang,  menyatakan  terdapat  44  Ponor,  74  goa  yang  tersebar  di  sekitar wilayah  Cekungan  Air  Tanah  (CAT)  Watuputih  dan  4  diantaranya  merupakan goa  yang  memiliki  sungai  bawah  tanah  aktif.  Terdapat  128  mata  air  yang
22 Mengenai
informasi pentingnya kawasan Karst bisa dibaca di http://geo.fis.unesa.ac.id/web/index.php/en/geomoffologi-karst/133-peran-penting-kawasan- karst
23 Surat Kementerian Kehutanan No S.279/Menhut-II/2013 tertanggal April 2013.
24 Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jateng No. 6/2010
tersebar di wilayah CAT Watuputih sebagai mata air parenial yang mengalir di sepanjang musim kemarau dan penghujan.
Air  yang  dihasilkan  dari  sumber-mata  air  yang  ada  di  sekitar  kawasan karst CAT Watuputih melebihi kebutuhan dasar masyarakat akan air yang rata- rata  membutuhkan  15  –  20  liter/hari/orang.  Jika  nilai  ini  dievaluasi  sebagai potensi  ekonomi,  maka  jumlah  air  yang  dihasilkan  akan  melebihi  nilai  yang didapat  dari  sektor  pertambangan  yang  justru  berpotensi  mengurangi  bahkan menghilangkan  pasokan  dan  distribusi  air  pada  sumber-mata  air  yang  ada  di sekitar kawasan karst CAT Watuputih. Mata air Sumber Semen menjadi sumber utama untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat di 14 Kecamatan Kabupaten Rembang, dengan estimasi  memenuhi  kebutuhan 607.188 jiwa di  14 kecamatan Kabupaten  Rembang  (PDAM,  2013).  Kebutuhan  air  tersebut  sebagian  besar disuplai  dari  CAT  Watuputih  dan  sebagian  lagi  dari  sayap  antiklin  yang membentang  antara  Gunung  Butak  –  Tengger  dan  sekitarnya  maupun  dari selatan  Desa  Tahunan.  Keberadaan  sungai  bawah  tanah  di  kawasan  Kendeng kini  teracam  rencana  pembangunan  pabrik  semen  milik  PT  Semen  Indonesia. Lokasi  tambang  dan  pabrik  berada  di  wilayah  cekungan  air  tanah  Watuputih, yang memiliki fungsi penangkap air dan sebagai cadangan air bagi masyarakat Rembang dan Blora. 26

## Petaka Pembangunan
Dunia  kini  tengah  diuji  kewarasannya.  Neoliberalisme  dipuja-puja  dan dibela  bak  Tuhan  baru  yang  dianggap  sebagai  penentu  baik  buruknya  sejarah umat  manusia.  Sementara  suara  hati  jernih  petani  yang  menjadi  korban pembangunan  dan  idustrialisasi  dianggap  sepi.  Bahkan  ironisnya,  berjuta-juta kaum beriman kini tengah mengimani neoliberalisme jauh melampaui agamanya sendiri. Padahal, saat ini jika ada hantu yang tengah bergentayangan ke seluruh penjuru  dunia  tak  lain  adalah  neoliberalisme.  Namun  bagi  pendukung fanatisnya ―Neoliberalisme dianggap koentji!‖. Siapa pendukung
fanatisnya?Aparatus  negeri  ini  yang  menjadi  babu  dan  anjing  penjaga kepentingan ekonomi global di Indonesia. Mereka telah menggadaikan sumber daya  manusia  dan  alam  Indonesia  demi  lapangnya  jalan  akumulasi  kapital
26 Lih.https://www.facebook.com/jmppk.rembang/posts/369867293197955  rilis  ―Aksi Menuntut  Keadilan  untuk  Alam  Kendeng‖  pada  16  April  2015  oleh  JMPPK  rembang  menjelang putusan  PTUN.Lebih  lanjut  kita  bisa  melihat  catatan  Ming  Ming  Lukiarti  Koordinator  JMPPK Rembang  mengenai  potensi  Karst  Pegunungan  Kendeng  Utara,  ―Menurut  hasil  penelitian  oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber daya  Mineral  pada  tahun  1998,  perbukitan  Gunung  Watuputih  merupakan  bentang  alam  karst yang terbentuk pada zaman Pliosen dengan fenomena khas berupa lapies, gua kering dan berair, lembah  kering,  dan  bentuk  depresi  yang  teramati  dari  foto  udara.    Sebagian  gua  pada  batu gamping karst merupakan gua kering yang berbentuk vertikal, serta masih bersifat alami dan tidak dimanfaatkan  untuk  keperluan  tertentu.  Secara  hidrogeologis,  pada  tempat-tempat  tertentu akan terbentuk  saluran  bawah  permukaan  yang  mengalirkan  air  tanah  ke  daerah  luah  sehingga memungkinkan terdapatnya
mata air dengan debit relatif besar‖.
Lih.https://www.jurnalperempuan.org/blog/ming-ming-lukiarti-perjuangan-ibu-ibu-petani- rembang-melawan-korporasi-tambang
NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2016
melalui,  –meminjam  terma  David  Harvey– accumulation  by  dispossession (akumulasi  dengan  cara  perampasan/penjarahan) 27 yang  dioperasikan  sejak rezim orba. Itu terlihat dengan cara berpikir direktur PT. SI yang selalu berdalih bahwa  eksplorasi  dan  eksploitasi  pegunungan  Kendeng  Utara  merupakan ikhtiar untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Rakyat mau tak mau, setuju tak setuju  dipaksa  harus  setuju.  Seolah-olah  yang  mengerti  baik  buruknya  petani adalah korporasi.
Semua  perusahaan  nasional  maupun  trans-nasional  tabiatnya  sama: mencari keuntungan dirinya sendiri, apalagi untuk negeri kita. Adalah kekelirun besar  jika  kita  percaya  kalau  pembangunan  di  negeri  ini  untuk  kesejahteraan rakyat. Sejak kontrak karya dibuka, 28 seluruh rakyat di negeri ini tetap terlunta- lunta,  dan yang meraup keuntungan hanya kapitalis-birokrat, dan perusahaan- perusahaan transnasional.
Tiap tahun angka kemiskinan terus naik. Kesenjangan ekonomi dan sosial tak  lagi  bisa  dijembatani.Angka  kemiskinan  tahun  2014  naik  28,28  juta  dari sebelumnya  28,07 juta  di  tahun  2013. Pada  tahun  2015  diperkirakan  presentase penduduk  miskin  naik  menjadi  30,25  juta  jiwa.  Dan  yang  lebih  mengejutkan penduduk miskin di Indonesia jauh lebih banyak ketimbang seluruh penduduk Malaysia dan tujuh kali lipat penduduk Singapura.
Sebagai  pelajaran  bagi  rakyat  Indonesia  tentang  betapa  kejinya  praktek korporasi,  selain  Lapindo  yang  sudah  kita  ketahui  bersama,  baik  kiranya  kita mesti  mengingat  kembali  kejahatan Union  Carbide (UC),  perusahaan  yang mengelola  pabrik  pestisida  di  Bhopal  India,  yang  berusaha  menghindari tanggung  jawabnya  atas  kematian  ribuan  orang  dan  ratusan  korban-korban cidera  akibat  semburan  gas  dahsyat  di  tahun  1984  dari  perusahaan  yang berpusat di Amerika Serikat tersebut. Ketika UC sepakat pada tahun 1989 untuk membayar  santunan  $  470  juta,  pemerintah  India  malah  membatalkan  semua tuduhan kriminal terhadap perusahaan tersebut. Meski tuntutan kiminal dibuka
27 Terma  accumulation  by  dispossession  (akumulasi  lewat  penjarahan)  dipakai  oleh Harvey  ―dalam  konteks  pengertian  kelanjutan  dan  perluasan  praktek-praktek  akumulasi  yang Marx sebut sebagai tahap ‗primitif‘ atau ‗awal‘ pada masa lahirnya kapitalisme.Praktek-praktek ini meliputi  komodifikasi  dan  privatisasi  atas  tanah,  dan  pengusiran  secara  paksa  petani‖.  Dalam bukunya A Brief History of Neoliberalism, ia memberi contoh kasus-kasus penjarahan yang terjadi di Meksiko dan Cina, dimana tujuh puluh petani diusir dari lahannya. Menurut Harvey, akumulasi lewat penjarahan ini memiliki empat fitur utama yaitu: privatisasi dan komodifikasi, finansialisasi, manajemen  dan  manipulasi  krisis,  dan  redistribusi  oleh  negara.  Lebih  lanjut  lih.  David  Harvey, TheNew Imperialism, Oxford: Oxford University Press, 2003. Dan David Harvey, A Brief History of Neoliberalism , Oxford: Oxford University Press, 2005.
28 Segera  setelah  orde  baru  tegak,  rezim  militer  Soeharto  membuat  seperangkat  undang- undang mengenai penanaman modal pada 1967, yaitu UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing.  UU  itu  untuk  mengizinkan  modal  asing  untuk  bebas  beroperasi  di  Indonesia.  Seminggu setelah  UU  tersebut  dinyatakan  berlaku,  Kontrak  Karya  (KK)  antara  pemerintah  Indonesia  dan Freeport  Indonesia  Incorporated  ditandatangani,  tepatnya  tanggal  7  April  1967.  Tentu  saja penandatanganan  KK  tersebut  dilakukan  tanpa  sepengetahuan  dan  izin    suku-suku  pemilik  hak ulayat di wilayah bersangkutan.Lih.Amirudin dan Aderito Jesus De Soares, Perjuangan Amungme Antara Freeport dan Militer , Jakarta: Eslam, 2003, hlm. 39.
NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2016
kembali  tahun  1991  terhadap  perusahaan  dan  sejumlah  eksekutifnya,  namun pada tahun 1994 UC menjual seluruh asetnya di India. 29
Sedemikian, dengan melihat kondisi Jawa sebagaimana di muka, masihkah ada penjelasan yang lebih jernih mengenai perusakan alam yang tengah menjalar di  sekujur  tubuh  negeri  ini  selain  fakta  kerusakan  alam  dan  terdegradasinya kemanusiaan yang hanya menjadi komoditas bagi industri. Adakah argumentasi teoritis  dan  teologis  sekaligus  yang  bisa  membenarkan  perilaku  syaitaniyah korporasi-korporasi  besar  di  Indonesia.  Tokoh  agama  mana  yang  bisa mengumpulkan dalil-dalil agama untuk membenarkan kelakuan bejat korporasi- korporasi besar di negeri ini, wabil khusus PT. Freeport yang membodohi bangsa ini.  Ilmuan  manakah  yang  bisa  menutupi  kedurjanaan  tokoh  politik,  tokoh agama,  dan  pengusaha  yang  di  banyak  tempat  tengah  selingkuh  membangun oligarki  politik  dan  ekonomi  di  negeri  ini.  Tak  ada!  Satupun  tak  ada.  Karena pasti akan terbentur dengan realitas yang hadir telanjang di mata mereka. Kita  semua  wajib  marah  mendengar  segelintir  tokoh  yang  mengatakan bahwa rakyat tak bisa menolak pendirian Pabrik Semen Indonesia karena pabrik tersebut  merupakan  BUMN,  karena  bagi  mereka,  menolak  BUMN  merupakan bentuk  melawan  negara.Cara  berpikir  semacam  itu  berbahaya  karena  pada dirinya  telah  melucuti  kedaulatan  rakyat  sebagai  pemilik  sah  negeri  ini. Harusnya,  mengenai  baik  dan  buruknya  nasib  rakyat  harus  dikembalikan kepada  rakyat  itu  sendiri,  bukan  ditangan  politisi  komprador  yang  selalu mengatasnamakan  kedaulatan  NKRI  harga  mati.  Segelintir  tokoh  tersebut  juga mengatakan kalau sampai pabrik itu gagal berdiri akan merugikan nilai investasi yang sangat besar.
Apalah  artinya  milyaran  rupiah  investasi  dibanding  kerusakan  ekologis, historis dan sosiologis yang harus ditimpa penduduk Jawa dikemudian hari. Tak ada  bandingnya  sama  sekali,  tidak  setitikpun!  Juga,  apalah  artinya  kerugian investasi kalau rakyat menjadi babu di negeri sendiri.Kita mempunyai pelajaran berharga,  yang  menikmati  Freeport  bukan  rakyat  Papua,  tapi  imperialis Amerika. 30
29 Sejak  1984, 20.000  orang kehilangan  nyawa  mereka  di Bhopal,  India  setelah  tumpahan gas kimia dari pabrik pestisida.Lebih dari 8.000 orang tewas hanya dalam beberapa hari pertama setelah kebocoran, terutama dari serangan jantung dan pernapasan.Mengenai tragedi Bhopal bisa diakses http://www.greenpeace.org/usa/en/campaigns/toxics/justice-for-bhopal/mengenai tragedi  di  Bhopal  India.Dan  untuk  informasi  lebih  dalam  bisa  dilihat  di  www.bhopal.netdan www.bhopal.org  Untuk  melihat  lebih  lanjut  perusahaan-perusahaan  transnsional  perusak lingkungan  di  dunia  lih.  Jed  Greer  dan  Kenny  Bruno,  Kamuflase  Hijau  Membedah  Ideologi Lingkungan Perusahaan-Perusahaan Transnasional, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
30 Mengenai  kejahatan  Freeport  di  tanah  Papua.  Berikut  saya  kutipkan  sedikit  narasi tentang kejahatan Freeport dari karya Amirudin dan Aderito de Jesus Soares, ―Mining Jurnal pada 20  Oktober  1989,  melaporkan,  Freeport  merupakan  perusahaan  pertambangan  emas  terbesar  di dunia dengan ongkos produksi yang rendah, yakni hanya 45 sen dollar per ounces. Keuntungan yang  dibawa  ke  New  Orleans  mencapai  milyaran  dollar.  Sementara  untuk  kesejahteraan penduduk,  freeport  tidak  berbuat  banyak.  Freeport  lebih  memilih  untuk  memberikan  uang jaminanterhadap  pinjaman  673  juta  dollar  AS  antara  1991  sampai  1997  kepada  tiga  pengusaha Indonesia  yang  sangat  dekat  dengan  Soeharto  ketimbang  memperbaiki  kehidupan  suku  Papua

## Penutup
Penambangan  di  Pengunungan  Kendeng  Utara  mewakili  potret  konflik lahan dan perampasan ruang hidup rakyat oleh industri ekstraktif skala besar di pulau Jawa. Saat ini ada 77 ijin pertambangan bahan semen (gamping dan kapur) yang  sebagian  telah  mengakibatkan  kerusakan  lingkungan.  Pulau  Jawa  yang penduduknya  padat  dan  mengalami  krisis  air,  harusnya  bebas  dari  kegiatan pertambangan.  Air  sangat  dibutuhkan  tak  hanya  untuk  kebutuhan  sehari-hari tapi  juga sumber air bagi  lahan-lahan pertanian. Apalagi sebagian besar petani menggantungkan hidupnya disektor pertanian, yang dikelola secara tradisional dan  subsisten.  Jika  pertambangan  ini  diteruskan  kondisi  krisis  air  dan  lahan pangan di Jawa  akan makin memburuk. Cekungan Air Tanah Watuputih telah dinyatakan  sebagai  area  yang  harus  dilindungi  oleh  para  pengambil  kebijakan justru  hendak  dieksploitasi  habis-habisan. 31 Kemudian  apa  yang  masih  tersisa dari kita sebagai warga negara yang secara yuridis dan politis mempunyai hak untuk  menentukan  nasib  negeri  ini?  Hanya  satu  kata:  kita  lawan  terus  setiap ketidakadilan dan perusakan lingkungan.

## Daftar Pustaka
Ali bin Balban al-Fâri, Ala`uddin. Shahih Ibnu Hibban bit Tartib Ibn Balban . Juz 13, no. 5894, Beirut: Lebanon. 1997.
Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi , juz IV, Cet. Bairut: Dar al-Fikr, 1414 H/1993 M. Amirudin dan Aderito Jesus De Soares, Perjuangan Amungme Antara Freeport dan Militer, Jakarta: Eslam, 2003.
Amirudin dan Aderito Jesus De Soares, Perjuangan Amungme Antara  Freeport dan Militer, Jakarta: Eslam, 2003.
David  Harvey,  A  Brief  History  of  Neoliberalism,  Oxford:  Oxford  University Press, 2005.
David Harvey, TheNew Imperialism, Oxford: Oxford University Press, 2003. David Renton (ed), Marx on Globalisation, London: Lawrence & Wishart, 2001. Hamdy  bin  Abdul  Majid  as-Salafy  (ed), Musnad  Al-Samiyin .  Juz  1,.  Beirut:
Muassasah ar-Risalah, Cet. 1, 1405 H/1984 M.
yang kehidupannya dari hari ke hari…pada awal 1995, jumlah produksi Freeport sebesar 100.000 ton konsentrat tembaga per hari. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai 115 ton pada  akhir  1995.  Jumlah  produksi  tahun  tersebut  sebenarnya  sudah  meningkat  lebih  dari  30% dibandingkan dengan tahun 1994, yakni 75 ribu ton perhari. Ketika berproduksi pertama kali pada tahun  1973,  produksi  Freeport  hanya  sebesar  7.500  ton  per  hari.  Pada  1998  dan  1999,  Freeport berencana meningatkan produksi per hari menjadi 330.000 ton konsentrat. Peningkatan produksi ini  telah  disetujui  oleh  pemerintah  Indonesia…Dan  berdasar  penyelidikan  Business  New,  22 Januari 1997, Freeport kini menguasai areal konsesi penambangan setara dengan 40 kali luas Kota Jakarta‖    Lebih  lanjut  lih.  Amirudin  dan  Aderito  Jesus  De  Soares,  Perjuangan  Amungme  Antara Freeport dan Militer, Jakarta: Eslam, 2003, hal. 45
31 Ini berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2010  –  2030  jo.  Keputusan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  26  Tahun  2011  tentang  Penetapan  Cekungan  Air  Tanah  dan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Rembang  Nomor  14  Tahun  2011  tentang  RTRW  Kabupaten  Tahun  2011  –  2031  jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah.
http://igj.or.id/category/fokus-pemantauan/bilateral-investment-treaties-bit/ di akses 20 Agustus 2016 http://literasi.co/2015/04/ugm-beri-sanksi-eko-haryono-dan-heru- hendrayana/
http://geo.fis.unesa.ac.id/web/index.php/en/geomoffologi-karst/133- peran-penting-kawasan-karst http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/03/krisis-lingkungan-tanah-jawa diakses pada 23 Maret 2015.
http://omahkendeng.org/2014-03/2043/eksploitasi-lahan-darurat-daya- dukung-jawa/ diakses 20 Agustus 2016 http://print.kompas.com/ 2014/03/05/Darurat-Daya-Dukung-Jawa http://www.antarajatim.com/lihat/berita/182883/aktivis-lingkungan-buat- petisi-tutup-tambang-emas-tumpang-pitu Diakses 24 Agustus 2016 http://www.greenpeace.org/usa/en/campaigns/toxics/justice-for- bhopal/mengenai http://indoprogress.com/2016/08/krisis-ekologi-dan-bangkrutnya-peran- agama/
http://islambergerak.com/2015/04/melawan-dosa-semen-indonesia-di- rembang/
https://www.jurnalperempuan.org/blog/ming-ming-lukiarti-perjuangan-ibu- ibu-petani-rembang-melawan-korporasi-tambang
Jed Greer dan Kenny Bruno, Kamuflase Hijau Membedah Ideologi Lingkungan Perusahaan-Perusahaan  Transnasional,  Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia, 1999.
Karl Marx & Frederick Engels, Manifesto of the Communist Party , dalam Karl Marx and  Frederick, Engels  Selected  Works ,  Moscow:  Progress  Publishers,
[1848]/1968.
Karl  Marx ,  The  Future  Results  Of  British  Rule  In  India ,  London,  Friday,  July  22, 1853.  First  published  in  the  New-York  Daily  Tribune  August  8,  1853 [reprinted  Karl  Marx  and  Friedrich  Engels, Collected  Works, New  York International; Moscow: Progress, 1979.
Kompas,  5  Maret  2014.  Atau  bisa  diakses  dihttp://omahkendeng.org/2014- 03/2043/eksploitasi-lahan-darurat-daya-dukung-jawa/
Noorena Hertz, The Silence Take-over: Global Capitalism and The Death of Democracy, London: William Heinemann, 2001.
Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jateng No. 6/2010 Perda RTRW Rembang No 14/2011 Roy  Murtadho, Haji  Misbach  Sebagai  Mukadimah ,  Makalah  yang  disampaikan dalam  diskusi  di  MAP  Fisipol  UGM  dengan  tema  ―Agama  dan  Teologi Pembebasan‖ pada 7 Juni 2016.
Surat Kementerian Kehutanan No S.279/Menhut-II/2013 tertanggal April 2013. Wahbah al-Zuhayli, Ushûl al-Fiqh al-Islâmi , Jilid V, Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'ashir, 2004.