Analisis Penerapan Good Governance , Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Akuntansi Instansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum se-Nusa Tenggara Barat)
Roisatul Aminy 1 , Endar Pituringsih 2 , Erna Widiastuty 3
1,2,3 Magister Pasca Sarjana Universitas Mataram

## Abstract
The  aims  of  this  research  is  to  find  empirical  evidence  of  the  influence  of  good governance, accounting standards of government and agency accounting systems on the quality of the financial statements at the General Election Commission (KPU)  in NTB. The unit of analysis used in this study is the entity, so that the population in this study  is  the  whole  members/staffs  who  are  directly  involved  in  the  preparation  of financial  statements  as  many  as  100  respondents.  Processing  data  using  Partial Least  Square  (PLS)  with  the  analysis  of  second  order  confirmatory.  The  results showed  that  the  quality  of  financial  reporting  is  affected  by  the  application  of accounting  standards  and  accounting  system  of  government  agencies,  but  is  not affected  by  the  application  of  good  governance.  The  implications  of  this  research that  the  quality  of  financial  statements  prepared  in  accordance  with  accounting standards  and  government  agencies  use  the  accounting  system  through  the integrated  application  system.  These  quality  of  financial  statements  present  the financial information is relevant, reliable, comparable and understandable making it useful as a basis for decision making, and can be used as a  reference for the work units in the area KPU NTB to achieve WTP opinion of BPK.
Keywords: good governance; government accounting standards; agency accounting system; quality of financial statements.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bukti empiris pengaruh good governance , standar  akuntansi  pemerintahan  dan  sistem  akuntansi  instansi  terhadap  kualitas laporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di NTB.  Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah entitas sehingga populasi dalam penelitian ini adalah  seluruh  anggota/staf  yang  terlibat  langsung  dalam  penyusunan  laporan keuangan  sebanyak  100  responden.  Pengolahan  data  menggunakan  Partial  Least Square  (PLS)  dengan  analisis  data  menggunakan second  order  confirmatory. Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kualitas  laporan  keuangan  dipengaruhi  oleh penerapan  standar  akuntansi  pemerintah  dan  sistem  akuntansi  instansi,  tetapi  tidak dipengaruhi  oleh  penerapan good  governance .  Implikasi  dari  penelitian  ini  bahwa kualitas  laporan  keuangan  disusun  sesuai  dengan  standar  akuntansi  dan  sistem akuntansi pemerintah melalui sistem aplikasi terintegrasi. Kualitas laporan keuangan ini  menyajikan  informasi  keuangan  yang  relevan,  andal,  dapat  dibandingkan  dan dapat  dipahami  sehingga  bermanfaat  sebagai  dasar  pengambilan  keputusan  serta dapat dijadikan acuan bagi satuan kerja di lingkungan KPU NTB untuk memperoleh opini WTP BPK.
Kata  Kunci: good  governance;  standar  akuntansi  pemerintahan;  sistem  akuntansi instansi; kualitas laporan keuangan
1 Penulis koresponden. roisatulaminy@gmail.com

## PENDAHULUAN
Paket  regulasi  di  bidang  keuangan  negara,  yakni  UU  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara, berimplikasi pada sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Fenomena yang terjadi selama lima tahun terakhir (2010-2014), bahwa  BPK  selalu  memberikan  opini  WDP  atas  laporan  keuangan  KPU.  Opini  yang  diberikan oleh BPK bersifat menyeluruh dan berlaku bagi seluruh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Indonesia.  Demikian  pula  dengan  hasil  Pemeriksaan  Dengan  Tujuan Tertentu  (PDTT)  BPK  RI Perwakilan  Provinsi  NTB  dengan  LHP  Nomor  39/LHP/XIX.MTR/11/2014  tanggal  20 November  2014,  menemukan  beberapa  permasalahan  antara  lain  sistem  pengendalian  intern dalam  pengelolaan  keuangan  belum  efektif  dalam  mendeteksi  terjadinya  ketidakpatuhan  atas peraturan perundang-undangan, serta pertanggungjawaban belanja pelaksanaan anggaran belanja barang  tidak  sesuai  ketentuan.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  fakta  bahwa  KPU  sebagai penyelenggara  pemilihan  umum,  menghadapi  tantangan  dengan  diselenggarakannya  kegiatan pemilu  presiden  dan  wakil  presiden  (pilpres),  pemilu  legislatif  (pileg),  dan  pemilihan  kepala daerah  (pilkada).  Pada  tahun  2015,  KPU  NTB  menyelenggarakan  pilkada  serentak  meliputi  7 KPU  Kabupaten/Kota,  yakni  KPU  Kota  Mataram,  KPU  Kabupaten  Lombok  Tengah,  KPU Kabupaten  Lombok  Utara,  KPU  Kabupaten  Sumbawa  Barat,  KPU  Kabupaten  Sumbawa,  KPU Kabupaten Dompu, dan KPU Kabupaten Bima. Pemberian dana hibah pilkada berimplikasi pada penatausahaan keuangan satuan kerja dan mempengaruhi pencatatan laporan keuangan.
Merujuk  hal  di  atas,  pengelolaan  keuangan  negara  harus  sejalan  dengan  prinsip-prinsip good governance , dimana untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan harus diterapkan tata kelola  keuangan  dengan  baik  dan  benar. Good  governance adalah  penyelenggaraan pemerintahan  negara  yang  solid  dan  bertanggung  jawab,  serta  efisien  dan  efektif,  dengan menjaga  kesinergian  interaksi  yang  konstruktif  diantara  domain-domain  negara  ( state ),  sektor swasta, dan masyarakat ( society ) (LAN RI, 2004:25). Menurut Santosa (2012:130) menyebutkan bahwa  syarat  bagi  terciptanya good  governance yang  baik  meliputi  transparansi,  akuntabilitas, dan  pemerintahan  yang  partisipatif.  Adanya rule  of  law sebagai  karakteristik  kepemerintahan yang baik, memberikan jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan  publik  yang  ditempuh  (Sedarmayanti,  2012:7).  Hasil  penelitian  Zeyn  (2011)  dan Azlim et  al. (2012)  membuktikan  bahwa  penerapan good  governance mempengaruhi  kualitas laporan  keuangan.  Dimana  penerapan  prinsip-prinsip  transparansi,  partisipasi  dan  akuntabilitas dijadikan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas.
Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara disusun dan disajikan  sesuai  dengan  standar akuntansi  pemerintahan  (SAP).  SAP  mewajibkan  setiap  entitas akuntansi  dan  pelaporan  untuk  melaporkan  upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  serta  hasil  yang dicapai  dalam  pelaksanaan  kegiatan  secara  sistematis  dan  terstruktur  pada  suatu  periode pelaporan  untuk  kepentingan  akuntabilitas,  manajemen,  transparansi,  keseimbangan  antara generasi  dan  evaluasi  kinerja.  Dalam  teori decision  usefulness menggunakan  dua  perspektif, yaitu  perspektif  informasi  dan  perspektif  pengukuran.  Perspektif  informasi  lebih menekankan    pada  kandungan    informasi  yang    ada    dalam    laporan    keuangan,  sedangkan perspektif  pengukuran  menekankan  pada  pemilihan  metode  pengukuran  terhadap  laporan keuangan  (Scott,  2003).  Berdasarkan  perspektif  informasi,  laporan  keuangan  memberikan informasi akuntansi yang menekankan pada empat prasyarat normatif, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Sedangkan berdasarkan perspektif pengukuran, PP Nomor 71 Tahun  2010  mengatur  penyajian  laporan  keuangan  dengan  memahami  prinsip-prinsip  yang digunakan  dalam  akuntansi  dan  pelaporan  keuangan  pemerintah,  sehingga  dapat  memenuhi tujuannya, yakni menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Hasil penelitian Nugraheni dan Subaweh  (2008),  Irwan  (2011),  Zeyn  (2011),  Azlim et  al .  (2012),  Juwita  (2013),  Adhi  dan
Suhardjo (2013), menunjukkan bukti bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.  Hasil penelitian Sari et al. (2014) dan (2015) menyimpulkan bahwa pemahaman yang mendalam mengenai SAP merupakan faktor yang efektif dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.
Laporan  keuangan  dihasilkan  melalui  sistem  akuntansi  instansi  (SAI). SAI  merupakan serangkaian  prosedur  manual  maupun  yang  terkomputerisasi  mulai  dari  pengumpulan  data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian/lembaga (PMK  No.213/PMK.05/2013).  SAI  menghasilkan  laporan  keuangan melalui sistem  aplikasi  terintegrasi,  yaitu Aplikasi  SAIBA dan  Aplikasi  SIMAKBMN. Penerapan SAI diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan,  yang pada akhirnya membantu  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Agar  laporan  keuangan  dapat  memenuhi kualitas  yang  dikehendaki,  maka  harus  memenuhi  karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan, yakni  relevan,  andal,  dapat  dibandingkan,  dan  dapat  dipahami.    Hasil  penelitian  Hazrita et  al . (2014)  dan  Perdanawati  (2014),  dan  Juwita  (2013)  membuktikan  bahwa  SAI  berpengaruh terhadap  kualitas  pertanggungjawaban  laporan  keuangan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa komponen-komponen  dalam  SAI  yang  digunakan  sebagian  besar  telah  menunjukkan  kualitas yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, sangat membantu dan sangat memadai sehingga dapat mendukung laporan keuangan yang disajikan.
Orisinalitas penelitian ini terletak pada indikator yang digunakan untuk mengukur masing- masing  variabel  penelitian.  Disamping  itu,  pada  penelitian  sebelumnya,  variabel good governance , SAP dan SAI terhadap kualitas laporan keuangan dilakukan masing-masing secara terpisah,  sedangkan  dalam  penelitian  ini  ketiga  variabel  di  atas  digabungkan  secara  bersama- sama  menjadi  pengaruh  penerapan good  governance ,  SAP  dan  SAI  terhadap  kualitas  laporan keuangan.  Perbedaan  selanjutnya  terletak  pada  lokasi  dan  waktu  penelitian,  populasi  serta  alat analisis yang digunakan.
Berdasarkan  latar  belakang,  tujuan  penelitian  dan  referensi  penelitian  terdahulu  maka dalam penelitian ini peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :
H 1 :  Penerapan good  governance berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  KPU Se-NTB
H 2 :  Penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan KPU Se-NTB
H 3 :  Penerapan sistem akuntansi instansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan KPU Se-NTB

## METODE PENELITIAN
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  satuan  kerja  pada  KPU  se-NTB,  terdiri  dari satu KPU Provinsi dan sepuluh KPU Kabupaten/Kota, sehingga penelitian ini disebut penelitian sensus.  Unit  analisis  dalam  penelitian  ini  adalah  entitas,  karena  yang  ingin  dilihat  dalam penelitian ini adalah hasil akhir dari sebuah proses informasi keuangan berupa laporan keuangan yang  dihasilkan  oleh  satuan  kerja  sebagai  entitas  akuntansi  dan  pelaporan.  Entitas  yang  dipilih adalah seluruh aparatur yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan pada satuan kerja KPU Se-NTB yang berjumlah 100 responden, terdiri atas 11 KPA, 11 PPK, 11 Bendahara Pengeluaran, dan 67 staf subbagian umum/keuangan dalam wilayah KPU se-NTB.
Penelitian  ini  terdiri  atas  tiga  variabel  eksogen,  yaitu  penerapan good  governance , penerapan SAP, dan penerapan SAI, serta satu variabel endogen, yaitu kualitas laporan keuangan yang dapat diuraikan sebagai berikut :
1) Penerapan good  governance merupakan  penyelenggaraan  pemerintahan  negara  yang  solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif  diantara  domain-domain  negara  ( state ),  sektor  swasta,  dan  masyarakat  ( society )
(LAN RI, 2004:25). Dimensi  yang digunakan adalah (a) dimensi  partisipasi, diukur dengan keterbukaan  dan  kemudahan  akses;  (b)  dimensi  tranparansi,  diukur  dengan  kebebasan mengemukakan  pendapat  dan  keterlibatan  menyusun  laporan  keuangan;  (c) dimensi akuntabilitas,  diukur  dengan  pertanggungjawaban  dan  pelaporan  secara  periodik;  dan  (d) dimensi aturan hukum ( rule of law ), diukur dengan kesesuaian dengan peraturan perundang- undangan,  kesadaran  dan  kepatuhan,  adanya reward  and  punishment ,  serta  pelaksanaan reward and punishment yang adil. Kuisioner  terdiri atas 10 item pernyataan yang diadaptasi dari penelitian Zeyn (2011) dan definisi operasional variabel, serta menggunakan skala likert empat.
2) Standar  Akuntansi  Pemerintahan  adalah  prinsip-prinsip  akuntansi  yang  diterapkan  dalam menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah  (PP  No.71  Tahun  2010).  Dimensi yang digunakan untuk variabel SAP adalah (a)  basis akuntansi, (b) prinsip nilai historis, (c) prinsip realisasi, (d) prinsip substansi mengungguli bentuk formal, (e) prinsip periodisitas, (f) prinsip  konsistensi,  (g)  prinsip  pengungkapan  lengkap,  (h)  prinsip  penyajian  wajar,  dan  (i) pemeriksaan  oleh  BPK.  Penambahan  dimensi  pemeriksaan  oleh  BPK  adalah  untuk mengetahui  sikap  responden  atas  opini  yang  diberikan  oleh  BPK.  Kuisioner  untuk  variabel ini terdiri atas 10 item pernyataan yang diadaptasi dari  penelitian Roni (2015).
3) Sistem  Akuntasi  Instansi  (SAI)  merupakan  serangkaian  prosedur  manual  maupun  yang terkomputerisasi  mulai  dari  pengumpulan  data,  pencatatan,  pengikhtisaran  sampai  dengan dengan  pelaporan  posisi  keuangan  dan  operasi  keuangan  pada  kementerian/lembaga  (PMK No.213/PMK.05/2013).  Dimensi  yang  digunakan  adalah  (a)  penggunaan  aplikasi  SAIBA, dan  (b)  penggunaan  aplikasi  SIMAKBMN.    Masing-masing  dimensi  diukur  dengan  10 indikator,  yaitu  menjamin  harta  kekayaan  satker,  kelengkapan  informasi  keuangan/barang yang dihasilkan, menyediakan data  keuangan/barang untuk kepentingan audit, menyediakan data  keuangan/barang  untuk  penyusunan  dan  evaluasi  anggaran,  pencatatan  data keuangan/barang,  akurasi  data  keuangan/barang,  rekonsiliasi  data  keuangan/barang, pelaporan  keuangan/barang  secara  periodik,  pengoperasian  Aplikasi  SAIBA/SIMAKBMN, dan  keamanan  data  keuangan/barang.  Kuisioner  untuk  variabel  ini  terdiri  atas  20  item pernyataan.
4) Kualitas  laporan  keuangan  adalah  ukuran-ukuran  normatif  yang  perlu  diwujudkan  dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (PP No 71 Tahun 2010). Prasyarat normatif  yang  dimaksudkan  tidak  terlepas  dari  empat  karakteristik  kualitatif  laporan keuangan,  yaitu  relevan,  andal,  dapat  dibandingkan,  dan  dapat  dipahami.  Dimensi  yang digunakan  adalah  (a)  relevan,  diukur  dengan  melihat  manfaat  informasi  yang  dihasilkan memberikan  informasi  keuangan  di  masa  kini,  mengoreksi  keputusan  di  masa  lalu, memprediksi aktifitas keuangan di masa datang, bermanfaat dalam pengambilan keputusan, tepat  waktu,  sesuai  periode  pelaporan,  penyajian  komponen  pokok  laporan  keuangan,  dan disajikan  secara lengkap;  (b)  andal,  diukur  dengan  melihat informasi  disajikan  secara  jujur, disajikan  secara  wajar,  dapat  diverifikasi,  dapat  diuji  oleh  pihak  lain,  tidak  memihak,  dan ditujukan  untuk  kepentingan  umum;  (c)  dapat  dibandingkan,  diukur  dengan  melihat informasi  yang  dihasilkan  dapat  dibandingkan  dngan  periode  sebelumnya  dan  dapat dibandingkan dengan entitas lain; dan (d) dapat dipahami, diukur dengan melihat informasi yang dihasilkan dapat dipahami oleh pengguna dan disajikan dalam bentuk dan istilah yang sesuai  dengan  pemahaman  pengguna.  Kuisioner  untuk  variabel  ini  terdiri  atas  18  item pernyataan yang diadaptasi dari  penelitian Irwan (2011) dan Roni (2015).
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah second  order  confirmatory factor  analysis dengan  bantuan  program  SmartPLS  versi  2.0.  Model  struktural  penelitian  ini adalah sebagai berikut :
Gambar 1. Ilustrasi Model Struktur Awal dengan PLS
Persamaan model struktural penelitian ini adalah sebagai berikut : KLK = γ 1 PGG+ γ 2 PSAP+ γ 3 PSAI+ ζ Keterangan:
PGG : Penerapan Good Governance PSAP : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan PSAI : Penerapan Sistem Akuntansi Instansi KLK : Kualitas Laporan Keuangan γ (Gama) : Koefisien pengaruh variabel eksogen terhadap variabel laten endogen
ζ (Zeta) : Galat model struktural

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
Evaluasi outer model dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Outer model dengan  indikator  refleksif  dievaluasi  melalui convergent  validity,  discriminant  validity  dan composite reliability untuk blok indikatornya (Ghozali dan Latan, 2012:77). Hasil evaluasi outer model tahap I untuk first order adalah masih terdapat 10 indikator yang memiliki nilai loading factor di  bawah    0,5  dan  harus  di  drop  dari  model  karena  tidak  memenuhi  syarat  validitas konvergen,  yaitu  indikator  X1.2.2  (0,483),  X1.3.2  (0,447),  X2.2.1  (0,407),  X2.3.1  (0,377), X3.1.6  (0,451),  X3.2.4  (0,353),  X3.2.6  (0,462),  X3.2.9  (0,471),  X4.1.6  (0,422);  dan  X4.2.3 (0,425). Sepuluh indikator tersebut didrop dari model, dan kemudian dilakukan pengujian ulang. Hasil evaluasi outer model tahap II menunjukkan bahwa masih terdapat loading factor dibawah 0,5, yaitu indikator X1.1.1 dan X3.1.9 (0,470). Kedua indikator tersebut didrop dari model, dan dilakukan  pengujian  ulang  kembali.  Hasil  evaluasi outer  model tahap  III  menunjukkan  bahwa semua loading factor untuk first order dan second order baik dari dimensi ke indikator, maupun dari  variabel  ke  dimensi  menghasilkan  nilai loading  faktor >  0.5.  Artinya  bahwa  indikator konstruk adalah valid dan memenuhi syarat validitas convergen .
Selanjutnya  uji  validitas  diskriminan  dilakukan  dengan  melihat  nilai cross  loading untuk setiap  variabel.  Hasil  evaluasi outer  model tahap  III  pada  tabel cross  loading menunjukkan bahwa nilai korelasi setiap konstruk dengan masing-masing indikator pengukurannya lebih besar daripada nilai korelasi konstruk dengan indikator lainnya.  Hal tersebut mengindikasikan bahwa konstruk laten memprediksi indikator pada blok mereka lebih baik daripada indikator pada blok lainnya, sehingga memenuhi persyaratan discriminant validity.
Uji reliabilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi, dan ketepatan instrumen dalam  mengukur  konstruk  (Ghozali  dan  Latan,  2012:79).  Uji  reliabiltas  menggunakan cronbach’s alpha dan c omposite reliability . Rule of Thumb nilai alpha atau c omposite reliability harus  lebih  besar  dari  0,7  meskipun  nilai  0,6  masih  dapat  diterima  (Hair et  al .,  2008  dalam
Abdillah  dan  Jogiyanto,  2015:196). Tabel  1  berikut ini  menyajikan  nilai cronbach’s alpha dan c omposite reliability .
Tabel 1. Nilai Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability Dimensi Composite Reliability Cronbachs Alpha Variabel Kualitas Laporan Keuangan (KLK) 0,909435 0,893224 Relevan (Y 1 ) 0,844127 0,785685 Andal (Y 2 ) 0,860029 0,796337 Dapat Dibandingkan (Y 3 ) 0,880556 0,728719 Dapat Dipahami (Y 4 ) 0,830335 0,592451 Variabel Penerapan Good Governance (PGG) 0,825674 0,753052 Transparansi (X 1.1 ) 1,000000 1,000000 Partisipasi (X 1.2 ) 1,000000 1,000000 Akuntabilitas (X 1.3 ) 1,000000 1,000000 Rule of Law ( X 1.4 ) 0,807846 0,682763 Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 0,873033 0,832232 Basis Akuntansi (X 2.1 ) 1,000000 1,000000 Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk (X 2.4 ) 1,000000 1,000000 Prinsip Periodisitas (X 2.5 ) 1,000000 1,000000 Prinsip Konsistensi (X 2.6 ) 1,000000 1,000000 Prinsip Pengungkapan Lengkap (X 2.7 ) 1,000000 1,000000 Prinsip Penyajian Wajar (X 2.8 ) 1,000000 1,000000 Pemeriksaan oleh BPK (X 2.9 ) 0,898525 0,775272 Variabel Penerapan Sistem Akuntansi instansi (PSAI) 0,926225 0,914279 Penggunaan Aplikasi SAIBA (X 3.1 ) 0,890483 0,858578 Penggunaan Aplikasi SIMAKBMN (X 3.2 ) 0,886864 0,850109
Sumber : Output PLS Algorithm
Penelitian ini menggunakan second  order  construct, sehingga  langkah  selanjutnya  adalah melakukan bootstrapping untuk  melihat s ignifikansi  dalam  nilai  T-statistik  pada  tabel outer loadings . Kriterianya adalah T-statistic > 1,96 (nilai alpha 5%, two tail). Berdasarkan kalkulasi akhir  PLS  pada  menu bootstrapping, nilai T-statistics pada  tabel outer  loadings menunjukkan bahwa nilai T-statistic >1,96 yang berarti bahwa semua first order signifikan atau valid . Nilai T- statistics pada tabel path coefficients juga menunjukkan angka > 1,96. Berdasarkan hasil tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  semua second order  construct atau  konstruk  variabel  dapat  dibentuk oleh masing-masing first order construct .
Evaluasi inner  model (model  struktural)  bertujuan  untuk  memprediksi  hubungan  antar variabel  laten. Inner  model dievaluasi  dengan  melihat  nilai R-square untuk  konstruk  laten endogen, predictive  relevance ( Q  Square) untuk  mengetahui  kapabilitas  dengan  prosedur blindfolding ,  dan  nilai T-statistics pada  tabel path  coefficients untuk  uji  signifikansi melalui menu bootstrapping .
Nilai R-square yang dihasilkan dari evaluasi inner model disajikan dalam tabel berikut :
Tabel 2. Nilai R-Square Konstruk R Square KLK 0,653223 Sumber : Output PLS Algorithm
Tabel  2  di  atas,  menunjukkan  bahwa  nilai R  Square untuk  konstruk laten  KLK  (Kualitas Laporan  Keuangan)  sebesar  0,6532.  Hal  ini  berarti  bahwa  konstruk  laten  KLK  dapat  di terangkan  oleh  konstruk  variabel  PGG,  PSAI,  dan  PSAP  sebesar  65,32%,  (kuat)  sementara 34,68%  diterangkan  oleh  variabel  lain  yang  tidak  diteliti.  Selanjutnya  Q 2 predictive  relevance dengan rumus :
Q 2 = 1 – (1 - R 2 ) = 1 – (1 – 0,653223) = 0,653223
Hasil perhitungan dengan Q 2 predictive relevance di atas konsisten dengan nilai R-Square yakni  sebesar  0,653223.  Hal  ini  berarti  bahwa  model  memiliki predictive  relevance yang  kuat karena  Q 2 >  0,35.  Selain R-Square dan Q  Square, evaluasi inner model  melalui  menu bootsraping juga menghasilkan Nilai T-statistics yang akan digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil nilai T-statistics pada tabel path coefficients disajikan pada tabel berikut :
Tabel 3 . Path Coefficients Original Sample (O) T Statistics (|O/STERR|) Hipotesis  Keterangan PGG -> KLK 0,119345 1,032149 H1 Ditolak PSAP -> KLK 0,352235 2,462795 H2 Diterima PSAI -> KLK 0,427907 3,015738 H3 Diterima Sumber : Output PLS Bootstrapping
Persamaan hasil penelitian adalah sebagai berikut :
KLK =  0,12PGG + 0,35PSAP + 0,43PSAI + ζ Keterangan: KLK = kualitas laporan keuangan PGG = penerapan good governance PSAP = penerapan standar akuntansi pemerintahan PSAI = penerapan sistem akuntansi instansi ζ (Zeta) = galat model struktural

## Pembahasan
Pengaruh Penerapan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Hasil uji hipotesis 1 (H 1 ) menunjukkan nilai t-statistik  1,032 < 1,96 (t-tabel) sehingga  H 1 dalam  penelitian  ini  ditolak  dan  memberikan  bukti  bahwa  penerapan good  governance tidak
mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  Handayani  (2012),  namun  bertolak  belakang  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh  Azlim et  al .  (2012)  dan  Zeyn  (2011).  Temuan  penelitian  ini  yang  menyatakan  bahwa penerapan good  governance tidak  mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan  disebabkan  karena prinsip-prinsip good  governance belum  diterapkan  secara  maksimal.  Hal  ini  berimplikasi  pada proses  pengambilan  keputusan,    dimana  belum  maksimalnya  penerapan  prinsip-prinsip good governance , menyebabkan informasi keuangan yang disajikan tidak mampu memperbaiki proses pengambilan  keputusan,  sehingga  hasil  penelitian  ini  tidak  sesuai  dengan  konsep decision usefulness theory .
Penolakan  hipotesis  H 1 ,  berasal  dari  dimensi  partisipasi  terutama  dari  indikator keterlibatan  dalam  penyusunan  laporan  keuangan.  Meskipun  dari  sisi  dimensi  akuntabilitas, laporan keuangan yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan, namun pelaksanaan penyusunan laporan  keuangan  hanya  dibebankan  atau  terpusat  pada  satu  atau  beberapa  orang pegawai  saja. Kondisi  ini  tidak  terlepas  dari  kebijakan  pimpinan  yang  hanya  fokus  pada  hasil  yang dikehendaki,  yaitu  prestasi  yang  efektif  dalam  penyusunan  laporan  keuangan.  KPA  sebagai pimpinan  dan  penanggungjawab  utama  atas  pelaksanaan  penyusunan  laporan  keuangan  belum berupaya mengakomodasi berbagai aspirasi  yang muncul dan melibatkan seluruh pegawai pada bagian  umum/keuangan  dalam  proses  penyusunan  laporan  keuangan.  Pegawai  yang  menurut persepsi  pimpinan  memiliki  kemampuan  dan  keterampilan  yang  memadai  terus  dibebankan tugas dan tanggungjawab untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Sehingga peneliti menduga  bahwa,  pegawai  yang  tidak  dilibatkan  merasa  tersisih  dan  menganggap  dirinya  tidak dibutuhkan dalam mendukung proses penyusunan laporan keuangan.
Penyebab  lain  penolakan  hipotesis  H 1 berasal  dari  dimensi rule  of  law ,  terutama  dari indikator pelaksanaan reward  and  punishment yang  adil.  Meskipun  mayoritas  responden menjawab setuju dengan adanya reward and punishment , namun dalam pelaksanaannya reward and  punishment masih  belum  dilaksanakan  dengan  adil.  Di  dalam  pelaksanaannya,  belum  ada sanksi  maupun  teguran  ( punishment )  dari  pimpinan  atas  setiap  kesalahan  maupun  penghargaan ( reward ) atas prestasi yang dihasilkan pegawai dalam proses penyusunan laporan keuangan.

## Pengaruh Penerapan SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Hasil  uji  hipotesis  kedua  (H 2 )    dalam  penelitian  ini  menunjukkan  nilai  t-statistik  2,46  > 1,96  (t-tabel)  sehingga  hipotesis  H 2 di  terima  dan  memberikan  bukti  bahwa  penerapan  standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap  kualitas laporan keuangan.Artinya,  semakin baik pengguna maupun penyusun laporan keuangan dalam memahami prinsip-prinsip yang digunakan dalam  akuntansi  dan  pelaporan  keuangan  pemerintah,  maka  kualitas  laporan  keuangan  yang dihasilkan  juga  akan  semakin  baik.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  hasil  penelitian  Nugraheni dan  Subaweh  (2008),  Irwan  (2011),  Zeyn  (2011),  Azlim et al.(2012),  serta  Adhi  dan  Suhardjo (2013)  yang  menyatakan  bahwa  bahwa  penerapan  SAP  berpengaruh  terhadap  peningkatan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Siahaan dan Fachruzamman (2013), dan Handayani (2012) yang menyatakan sebaliknya.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  konsep  pendekatan  kegunaan  keputusan  yang menggunakan  2  (dua)  perspektif,  yaitu  perspektif  informasi  yang  lebih  menekankan  pada kandungan  informasi  yang  ada  dalam  laporan  keuangan  dan  persepektif  pengukuran  yang menekankan  pada  pemilihan  metode  pengukuran  terhadap  laporan  keuangan  (Scott,  2003). Laporan keuangan entitas yang disusun sesuai dengan prinsip dan standar yang digunakan dalam SAP  akan  menyajikan  informasi  yang  relevan,  andal,  dapat  dibandingkan  dan  dapat  dipahami sehingga bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan.

## Pengaruh Penerapan SAI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Hasil  uji  hipotesis  ketiga  (H 3 )    dalam  penelitian  ini  menunjukkan  nilai  t-statistik  3,02  > 1,96  (t-tabel)  sehingga  hipotesis  H 3 diterima  dan  memberikan  bukti  bahwa  penerapan  sistem akuntansi  instansi  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Koefisien  parameter  juga menunjukkan nilai positif 0,427907. Hal ini mengindikasikan semakin baik sistem aplikasi yang digunakan dalam menghasilkan laporan keuangan dan laporan barang, maka semakin baik pula kualitas  laporan  keuangan  dan  laporan  barang  yang  akan  dihasilkan.  Laporan  keuangan dihasilkan  melalui  Aplikasi  SAIBA  sedangkan  laporan  barang  dihasilkan  melalui  Aplikasi SIMAKBMN.  Temuan  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Hazrita et  al .  (2014),  Perdanawati (2014),  dan  Juwita  (2013),  namun  tidak  selaras  dengan  hasil  penelitian  Siahaan  dan Fachruzamman  (2013).
Temuan  ini  mendukung  teori  kegunaan  keputusan,  yang  menyatakan  “Oleh    sebab  itu, merupakan suatu akibat  yang  wajar  dari  asumsi adanya manajemen yang rasional  bahwa akan terdapat suatu sistem yang memberikan informasi” (Chambers,  1961 dalam Belkoui, 2012:55). Laporan  keuangan  yang  berkualitas  dihasilkan  melalui  sistem  informasi  yang  baik.  Sistem informasi merupakan sistem buatan manusia  yang biasanya terdiri dari  sekumpulan komponen, baik  manual  ataupun  berbasis  komputer,  yang  terintegrasi  untuk  mengumpulkan,  menyimpan, dan  mengelola  data  serta  menyediakan  informasi  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan sebagai  pemakai  informasi  tersebut  (Diana  dan  Setiawati,  2011:4).  KPU  sebagai  salah  satu kementerian  negara/lembaga  juga  menggunakan  SAI  yang  dikembangkan  oleh  kementerian keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan.
Laporan  keuangan  yang  dihasilkan  oleh  SAI  melalui  sistem  aplikasi  yang  terintegrasi mampu  menjamin  akurasi  data  keuangan  dan  barang  yang  disajikan.  Adanya  rekonsiliasi  data keuangan  dan  data  barang  membantu  meminimalisasi  terjadinya  perbedaan  pencatatan  data keuangan  dan  barang  yang  berdampak  pada  validitas  dan  akurasi  data  yang  disajikan  dalam laporan  keuangan.  Hal  ini  sangat  bermanfaat  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Terutama dalam  evaluasi  dan  penyusunan  anggaran.  Sistem  aplikasi  yang  terintegrasi  menghasilkan laporan  keuangan  yang  lengkap,  dan  dilaporkan  secara  periodik.  Output  dari  sistem  aplikasi berupa  Neraca  memberikan  informasi  tentang  aset  dan  kewajiban,  serta  kas  dan  persediaan masing-masing  satuan  kerja.  Hal  ini  berarti  bahwa,  sistem  aplikasi  yang  digunakan  mampu menyimpan  data  keuangan  dan  barang  dengan  baik,  sehingga  dapat  menjamin  harta/kekayaan yang  dimiliki  maupun  kewajiban/hutang  yang  harus  segera  dipenuhi  oleh  satuan  kerja. Komitmen  pimpinan  dan  kualitas  sumber  daya  yang  memadai  sangat  dibutuhkan  untuk menjalankan  sistem  aplikasi  yang  digunakan  untuk  menghasilkan  laporan  keuangan  yang berkualitas.

## SIMPULAN
Penelitian  ini  tidak  dapat  membuktikan  adanya  pengaruh  penerapan good  governance terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  prinsip-prinsip good governance belum  diterapkan  dengan  maksimal  pada  satuan  kerja  KPU  Provinsi  dan  KPU Kabupaten/Kota.  Penyusunan  laporan  keuangan  tidak  melibatkan  seluruh  pegawai  pada  bagian umum/keuangan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pimpinan  tidak  berupaya  mengakomodasi berbagai  aspirasi  yang  muncul  dari  para  pegawai.  Demikian  pula  dengan  pelaksanaan reward and punishment yang tidak adil menunjukkan prinsip-prinsip good governance belum diterapkan secara  maksimal,  sehingga  tidak  membawa  pengaruh  terhadap  peningkatan  kualitas  laporan keuangan.
Penelitian ini menemukan bukti adanya pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas laporan keuangan akan semakin baik dengan semakin  baiknya  pengguna  maupun  penyusun  laporan  keuangan  dalam  memahami  prinsip- prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan
PP  Nomor  71  Tahun  2010.  Laporan  keuangan  yang  dihasilkan  juga  dapat  diperiksa  oleh  BPK. Mengingat  KPU  adalah  penyelenggara  Pemilu,  sehingga  kedepannya  menjadi  tantangan  untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
Penelitian ini menemukan bukti adanya pengaruh penerapan SAI terhadap kualitas laporan keuangan.  Hal  ini  menunjukkan  semakin  baik  sistem  aplikasi  yang  digunakan  dalam menghasilkan laporan keuangan, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan  yang akan dihasilkan.  Laporan  keuangan  KPU  Provinsi  dan  KPU  Kabupaten/Kota  dihasilkan  melalui sistem  aplikasi  yang  terintegrasi,  yaitu  Aplikasi  SAIBA  dan  Aplikasi  SIMAKBMN.  Dalam pelaksanaannya,  kedua  sistem  aplikasi  tersebut  mampu  menghasilkan  data  keuangan  yang akurat,  memberikan  informasi  tentang  aset  atau  kekayaan  yang  dimiliki  serta  kewajiban  yang harus dipenuhi oleh satuan kerja, sebagai bahan untuk evaluasi dan penyusunan anggaran, dapat diakses dengan cepat dan akurat sehingga memudahkan dalam  proses audit, yang pada akhirnya bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan. Sistem aplikasi yang digunakan bisa diperoleh dengan  mudah  melalui  website  perbendaharaan  negara,  sehingga  manfaat  yang  dihasilkan  dari suatu  sistem  yang  digunakan  lebih  besar  daripada  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  memperoleh sistem tersebut .
Penelitian  selanjutnya  dapat  menguji  kembali  penerapan good  governance yang  dalam penelitian  ini  tidak  berpengaruh terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Peneliti  selanjutnya  dapat mengembangkan  variabel-variabel  lainnya  yang  mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan. Misalnya sistem pengendalian intern, penatausahaan aset Pemilu, dan komitmen organisasional. Mengingat  selama  5  tahun  terakhir  (2010-2014),  KPU  selalu  mendapat  opini  WDP  dari  BPK, maka  variabel  opini  BPK  dapat  dijadikan  sebagai  variabel  intervening  dalam  penelitian selanjutnya.  Disamping  itu,  penelitian  mendatang  dapat  menggali  lebih  dalam  tentang kompetensi  aparatur  dalam  menggunakan  sistem  aplikasi  terintegrasi  untuk  menghasilkan laporan  keuangan,  mengingat  sistem  akuntansi  berbasis  akrual  sudah  mulai  diterapkan  dalam mendukung  penyusunan  laporan  keuangan  yang  berkualitas.    Penelitian  mendatang  diharapkan dapat  mengembangkan  instumen  penelitian  yang  lebih  baik,  dengan  menambah  wawasan  dan referensi  –  referensi  terkait  penelitian  sejenis.  Seperti  menambah  dimensi  dan  indikator  yang digunakan  sebagai  pengukur  dimensi  konstruk  laten good  governance dengan  mengacu  pada karakteristik good  governance menurut  UNDP.  Yaitu partisipation,  rule  of  law,  transparency, responsiveness,  consensus  orientation,  equity,  efficiency  and  effectiveness,  accountability,  dan strategic  vision .  Dengan  demikian  diharapkan  diperoleh  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang pengaruh penerapan good governance terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan menambahkan obyek penelitian, yaitu pada  seluruh  KPU  se-Indonesia  agar  dapat  diambil  kesimpulan  yang  bersifat  umum  tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah, Willy dan Jogiyanto.2015. Partial Least Square (PLS)  Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) Dalam Penelitian Bisnis.Andi Offset. Yogyakarta. Adhi,  Daniel  Kartika  dan  Suhardjo,  Yohaner.  2013.  Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  dan  Kualitas  Aparatur  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  (Studi  Kasus  Pada  Pemerintah  Kota  Tual). Jurnal  STIE  Semarang.  Vol  5. N0.3. Edisi Oktober 2013. ISSN 2252-7826.
Azlim,  Darwanis,  Usman  Abu  Bakar,  2012.  Pengaruh  Penerapan  Good  Governance  dan Standar  Akuntansi Pemerintahan Terhadap  Kualitas Informasi Keuangan SKPD  di  Kota Bada Aceh. Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala , Volume 1. Nomor 1 . Pp.1-14.
Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia.  2014.  5  Juni  2015. BPK  Temukan  Empat Permasalahan  Dalam  LKPP  Tahun  2014. From  http://www.bpk.go.id/news/bpk- temukan-empat-permasalahan-dalam-lkpp-tahun-2014. diakses tanggal 7 Juni 2015
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas
LKKP Tahun 2014. Ringkasan Eksekutif. From http://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2014/lkpp_2014_1433386872.pdf. Diakses
tanggal 7 Juni 2015.
Diana,  Anastasia  dan  Setiawati,  Lilis.  2011.  Sistem  Informasi  Akuntansi.  Perancangan,  Proses, dan Penerapan Anggaran. CV. Andi Offset. Yogyakarta.
Ghozali,  Imam  dan  Latan,  Hengky.  2012. Partial  Least  Square:  Konsep,  Teknik,  dan  Aplikasi SmartPLS 2.0M3 . Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponogero. Handayani,  Desi.  2012.  Good  Governance  dan  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah. Jurnal Akuntansi  Keuangan  dan Bisnis Vol.5, Desember  2012, 12-16 . Hazrita,  Fadilah,  Rasuli,  M  dan  Kamaliah.  2014.  Pengaruh  Kompetensi  dan  sistem  Akuntansi Terhadap  Kualitas  Pertanggungjawaban  Laporan  Keuangan  Pada  Satuan  Kerja  Di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau. Jurnal SOROT Vol 9 No 1 April hal 1 – 121. Lembaga Penelitian Universitas Riau.
http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2015/4118/Tingkatkan-Kualitas-Laporan-Keuangan- KPU-Adakan-Rapat-Koordinasi. Diakses tanggal 29 Desember 2015.
Irwan,  Deri.  2011.  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah,  Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Thesis.
Juwita,  Rukmi.  2013.  Pengaruh  Implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  dan  Sistem Informasi  Akuntansi  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan. Trikonomika. Volume  12, No. 2, Desember  2013, Hal. 201–214 . ISNN 1411-514X.
Lembaga  Administrasi  Negara  Republik  Indonesia.  2004.  Modul  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah (Edisi Kedua). Lembaga Administrasi Negara. Jakarta. Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  213/PMK.05/2013  tentang  Sistem  Akuntansi  dan  Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Peraturan  Pemerintah.  2010.  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  71  Tahun  2010 tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP).  Lembaran  Negara  RI  Tahun  2010 Nomor 123. Jakarta.
Perdanawati,  Luh  Putu  Virra  Indah.  2014.  Pengaruh  Unsur-Unsur  Kepuasan  Pengguna  Pada Efisiensi  dan  Efektivitas  Kerja  Pengguna  Aplikasi  Sistem  Akuntansi  Instansi  Di  Satuan Kerja Pendidikan Tinggi Di Provinsi Bali. Tesis . Republik  Indonesia.  2003. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2003, No. 47. Sekretariat Negara. Jakarta.
________________.  2004. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2003, No. 5. Sekretariat Negara. Jakarta.
________________.  2004. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara . Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 66. Sekretariat Negara. Jakarta.
Roni,  Muhammad.  2015.  Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  Kualitas Sumber  Daya  Manusia,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  Dan  Rekonsiliasi  Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  (Studi  Pada  Satuan  Kerja  Di  Wilayah  Pembayaran  Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram). Thesis.
Santosa,  Pandji.  2012.  Administrasi  Publik. Teori  dan  Aplikasi  Good  Governance. PT.  Refika Aditama- Bandung.
Sari,  Ni  Putu  Yogi  Merta  Maeka,  Adiputra,  I  Made  Pradana  dan  Sujana,  Edy.  2014.  Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Dan Pemanfaatan Sistem informasi
Akuntansi  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (Studi  Kasus  Pada  Dinas-Dinas  di  Pemerintah  Kabupaten  Jembrana). E-Journal  S1  Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 2 Nomor 1,
Scott, W. R. 2003. Financial Accounting Theory , 2nd edition. Prentice Hall Canada Inc. Sedarmayanti.  2012.  Good  Governance  “Kepemerintahan  Yang  Baik”.  Bagian  Kedua.  Edisi Revisi. CV.Mandor Maju.Bandung.
Siahaan, Moni Gusfin dan  Fachruzamman. 2013. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan  Implementasi  Sistem  Akuntansi  Instansi  Terhadap  Laporan  Keuangan  Pemerintah Kota Tangerang.
Zeyn,    Elvira.,    2011.    Pengaruh Good    Governance Dan    Standar    Akuntansi    Pemerintahan Terhadap  Akuntabilitas  Keuangan  Dengan  Komitmen    Organisasi    Sebagai  Pemoderasi. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan . Vol.1, No. 1. Hal: 21-37.