© 2023 Auhtor(s) ,  Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan (14) 2 2023

## Administratio:
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Volume 14 (2) 2023: 173-187 P-ISSN: 2087-0825, E-ISSN: 2548-6977 DOI: 10.23960/administratio.v14i2.407 Accredited by Kemenristek Number 85/M/KP/2020 (Sinta 4)

## ARTICLE

## Koordinasi dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Deli Serdang
Mutia Febriana 1* , Mohammad Ridwan Rangkuti 2
1,2 Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sumatera Utara, Medan
How to Cite: Febriana, M., Rangkuti, M.R. (2023) Koordinasi dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Deli Serdang. Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, 14(2)

## Article History
Received:  19  November 2023 Accepted:  1  Desember 2023
Keywords: School Dropouts, Coordination, Agency Effort, Unity of Action, Common Purpose
Kata Kunci: Anak Putus Sekolah, Koordinasi, Usaha Instansi, Kesatuan Tindakan, Tujuan Bersama

## ABSTRACT
Dropping  out  of  school  is  a  situation  where  students  cannot  complete  their  learning program  before  the  completion  of  their  study  period.  The  large  number  of  dropout cases  will  affect  the  low  level  of  education  in  a  country  which  will  then  hamper  the human  development  index.  Poverty  is  the  main  factor  that  causes  many  children  to drop  out  of  school  in  underprivileged  communities  in  Pantai  Labu  Sub-district, especially  in  coastal  areas.  The  implementation  of  education  is  part  of  the  joint responsibility of both the government and the community and the success or failure of an  education  is  very  dependent  on  integrated  efforts  carried  out  synergistically between related units. This study aims to determine and analyze how the coordination of local government agencies in Deli Serdang Regency, which in this case leads to the Education Office and the Social Service of Deli Serdang Regency. The method used in this research is descriptive research with a qualitative approach. Data collection used through  observation,  interviews  and  documentation.  The  results  showed  that  there  is still weak coordination between related agencies as evidenced by the absence of unity of  action  in  overcoming  the  problem  of  school  dropouts  and  tends  to  have  sectoral egos.

## ABSTRAK
Putus sekolah adalah suatu keadaan dimana murid tidak dapat menyelesaikan program belajarnya sebelum waktunya selesai dari masa studinya. Banyaknya kasus  anak  putus  sekolah  akan  berpengaruh  terhadap  rendahnya  tingkat pendidikan  di  suatu  negara  yang  kemudian  akan  menghambat  indeks pembangunan  manusia.  Kemiskinan  menjadi  faktor  utama  penyebab banyaknya anak putus sekolah pada masyarakat kurang mampu di Kecamatan Pantai  Labu,  khususnya  pada  kawasan  pesisir.  Penyelengaraan  pendidikan merupakan  bagian  dari  tanggungjawab  bersama  baik  pemerintah  maupun masyarakat  dan  berhasil  tidaknya  suatu  pendidikan  sangat  bergantung  dari usaha  terpadu  yang  dilaksanakan  secara  sinergis  antara  unit-unit  terkait. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana koordinasi  intansi  pemerintah  daerah  di  Kabupaten  Deli  Serdang  yang  dalam hal  ini  mengarah  kepada  Dinas  Pendidikan  dan  Dinas  Sosial  Kabupaten  Deli Serdang.  Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Pengumpulan  data  yang  digunakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa  masih  lemahnya  koordinasi  antara  instansi  terkait  yang  dibuktikan dengan  tidak  adanya  kesatuan  tindakan    dalam  mengatasi  permasalahan  anak putus sekolah dan cenderung memiliki ego sektoral.

## A. PENDAHULUAN
Pembangunan  ekonomi  bertujuan  untuk  mencapai  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi, dimana  pencapian  pembangunan  perekonomian  suatu  negara  tertentu  ditunjukkan  oleh tingginya perekonomiannya. Pengukuran pertumbuhan ekonomi sering kali dilakukan dengan menggunakan  PDB  (Produk  Domestik  Bruto)  sebagai  salah  satu  metode  umum  yang digunakan  sebagai  indikatornya.  PDB  merupakan  hasil  akhir  dari  semua  produksi  yang tercapai dalam periode tertentu, umumnya selama satu tahun oleh suatu negara. Pertumbuhan ekonomi  tidak  terlepas  dengan  yang  namanya  liberalisasi  ekonomi  dan  globalisasi  modern yang dapat mempercepat perkembangan sistem ekonomi ke arah yang lebih luas antar negara dan proses koalisi ekonomi di berbagai kawasan dunia (Putri, 2022).
Pendidikan  merupakan  kebutuhan  mendasar  yang  bersifat  terbuka,  karena  suatu pendidikan  tidak  dapat  berjalan  sesuai  fungsinya  apabila  mengesampingkan  diri  dari lingkungannya.  Pendidikan  yang  dimaksud  bukan  hanya  sekedar  pengajaran,  melainkan sebagai  suatu  proses  tranformasi  nilai  dan pembentukan  kepribadian  dengan  segala  aspek yang dicakupnya. Fungsi pendidikan merujuk pada sumbangan dibidang pendidikan terhadap perkembangan  dan  pemeliharaan  pendidikan  pada  tingkat  sosial  yang  berbeda  (Nurkholis, 2013:25). Menurut Septiana (2008) dengan adanya pendidikan akan memberikan kontribusi terhadap  kesejahteraan  masyarakat.  Setiap  manusia yang  memiliki  ilmu  dapat  berkembang menjadi apa yang ia inginkan dan menjadi seperti apa yang ia cita-citakan.
Pendidikan  menjadi  sektor  yang  sangat  penting  bagi  kemajuan  negara,  karena  maju tidaknya  suatu  negara  dapat  dilihat  dari  bidang  pendidikannya.  Dalam  konteks  Indonesia sendiri, masih terdapat banyak tantangan dan hambatannya termasuk masalah putus sekolah. Menurut  data  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset dan    Teknologi (Kemdikbudristek)  ada  sekitar  76.834  anak  yang  putus  sekolah  di  Indonesia  pada  tahun ajaran 2022/2023 (Databoks.katadata.co.id, 2023).
Tabel 1. Jumlah Anak Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2018/2022

## Sumber : Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023 (dalam Databoks)
Selama  lima  tahun  terakhir  Sekolah  Dasar  (SD)  menjadi  jenjang  pendidikan  tertinggi dengan jumlah anak putus sekolah terbanyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali  provinsi-provinsi  besar  sekalipun.  Sumatera  Utara  ada  di  urutan  ketiga  sebagai provinsi  penyumbang  anak  putus  sekolah  terbanyak  dengan  jumlah  9.266  ribu  anak,
Tahun SD SMP SMA SMK 2018/2019 33.268 28.651 15.953 25.357 2019/2020 59.443 38.464 26.864 32.395 2020/2021 44.516 11.378 13.879 13.951 2021/2122 38.176 15.042 10.055 12.063 2022/2023 40.623 13.716 10.091 12.404
sedangkan  untuk  Kabupaten/Kota  ditempati  oleh  Kabupaten  Deli  Serdang  dengan  jumlah 266 anak usia Sekolah dasar dan 312 anak Usia Menengah Pertama.
Padahal jika dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Deli Serdang menunjukkan angka  yang cukup tinggi (Analisadaily, 2022).

## Gambar 1. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Deli Serdang
Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan  tertentu  yang  masih  bersekolah  sesuai  pada  kelompok  usia  tersebut.  Dapat dikatakan  bahwa  APM  menunjukkan  seberapa  banyak  penduduk  usia  sekolah  yang  sudah dapat  memanfaatkan  fasilitas  pendidikan  sesuai  pada  jenjang  pendidikannya.  Sedangkan Angka  Partisipasi  Kasar  (APK)  adalah  proporsi  penduduk  yang  bersekolah  sesuai  jenjang pendidikannya tanpa memperhatikan ketepatan usia. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah namun belum mencukupi usia atau melebihi usia yang seharusnya.
Dari gambar 1 dapat dilihat bahwa nilai APK di Kabupaten Deli Serdang  selalu lebih tinggi daripada nilai APM, dapat disimpulkan bahwa lebih banyak penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan usia yang tidak sesuai dengan seharusnya.  Dengan jumlah APM dan APK yang cukup tinggi seharusnya tidak ada lagi anak yang putus sekolah di Kabupaten Deli Serdang, tetapi kenyataanya tidak demikian. Hal ini terjadi di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang yang berada di kawasan pesisir. Pada tahun 2022 terdapat 22 anak yang tidak tamat Sekolah  Dasar (SD) dan 30 anak yang tidak melanjutkan SMP dan SMA. Dampak dari anak putus sekolah memiliki banyak aspek karena secara bersamaan menyebabkan kerugian bagi mereka dan juga struktur masyarakat. Ingrum  (2011)  berpendapat  bahwa  individu  yang  kurang  berpendidikan  memiliki  peluang yang lebih kecil untuk berkinerja baik dalam sistem ekonomi saat ini. Hal ini sejalan dengan penelitian  (Sholekhah,  2018:48)  bahwa  anak  putus  sekolah  cepat  atau  lambat  akan menyebabkan  masalah  yang  fatal  seperti  banyak  anak  yang  menjadi  pengangguran  karena minimnya  kemampuan  dan  pengetahuan,  serta  akan  membuat  anak  tersebut  dipandang rendah oleh orang lain. Selain itu, banyaknya anak putus sekolah juga berdampak terhadap masyarakat  sekitar,  karena  anak  putus  sekolah  cenderung  melakukan  tindakan  kriminalitas dan kenakalan remaja lainnya yang membuat masyarakat resah dan tidak nyaman.
Lebih  luas,  hal  ini  juga  akan  berdampak  terhadap  menurunnya  kualitas  sumber  daya manusia  diwilayah  tersebut  karena  pendidikan  merupakan  salah  satu  faktor  utama  dalam pembentukkan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  dan  produktif.  Semakin  tingginya jumlah  anak  putus  sekolah  semakin  berkurang  pula  kualitas  sumber  daya  manusia  dalam menghadapi  persaingan  global  terutama  akan  mempengaruhi  produktivitas  ekonomi  secara keseluruhan.  Hal  tersebut  tentunya  akan  memperburuk  kondisi  kemiskinan  dan
ketidaksetaraan sosial karena orang-orang yang putus sekolah cenderung sulit mendapatkan pekerjaan  yang  layak  dan  akan  mengalami  kesulitan  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar mereka. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama meningkatnya jumlah anak putus sekolah karena keterbatasan sumber dan kemampuan, mayoritas keluarga Indonesia berada di bawah garis  kemiskinan  dengan  penghasilan  yang  minim  dan  dalam  situasi  seperti  ini  prioritas keluarga tidak lagi berfokus terhadap pendidikan melainkan berpusat pada kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal.
Ketimpangan ekonomi yang meluas di masyarakat juga berperan dalam meningkatkan angka  anak  putus  sekolah,  keluarga  dari  latar  belakang  ekonomi  rendah  cenderung  lebih rentan  kesulitan  untuk  meningkatkan  taraf  hidup.  Apalagi  setelah  adanya  kesenjangan ekonomi  antara  masyarakat  perkotaan  dengan  masyarakat  pesisir  yang  hanya  bergantung pada  hasil-hasil  laut  saja.  Kesenjangan  ekonomi  ini  mencerminkan  distribusi  pendapatan yang  tidak  adil  dan  merata  karena  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  hanya  dinikmati  oleh masyarakat  perkotaan  sedangkan  masyarakat  pedesaan  mendapat  porsi  yang  kecil  dan tertinggal  (Syahza,  Backe,  &  Hamlin,  2015).  Hal  ini  terjadi  pula  pada  kondisi  ekonomi masyarakat  nelayan  di  kawasan  pesisir  Pantai  Labu  yang  terbilang  cukup  memprihatinkan dikarenakan  jumlah  pendapatannya  yang  masih  rendah.  Jumlah  pendapatan yang  tidak  pasti juga menjadi salah satu alasan mengapa kemiskinan erat kaitannya dengan kawasan pesisir. Situasi dan kondisi yang seperti ini disebabkan karena nelayan dikawasan pesisir Pantai Labu merupakan kelompok yang sulit untuk diorganisasikan dan kelompok nelayan tidak memiliki alur kas yang jelas sehingga konsep perencanaan ekonominya sangat tidak pasti serta belum banyak  program  yang  benar-benar  dapat  mengembangkan  perekonomian  mereka  secara nyata,  teroganisasi  dan  berkelanjutan.  Pembangunan  di  kawasan  pesisir  juga  tidak  terlepas dari  daya  dukung  lingkungan,  bahkan  rendahnya  taraf  kehidupan  masyarakat  pesisir  dan akses  yang  terbatas  akan  asset  dan  sumber-sumber  pembiayaan  bagi  kehidupan  nelayan merupakan  persoalan  utama  yang  dijumpai  di  kawasan  pesisir  (Amanah,  2010).  Semakin rendah  penghasilan  tiap  keluarga  maka  semakin  berpengaruh  terhadap  pemenuhan kebutuhan  setiap  harinya,  termasuk  pemenuhan  kebutuhan  pendidikan  anak.  Mayoritas keluarga  menyatakan  penyebab  utama  anak  mereka  putus   sekolah  karena  tidak  mampu membayar biaya sekolah sebesar 67,0% dan 8,7% anak harus mencari nafkah (Ali: 2019).
Mengingat faktor terbesar alasan anak putus sekolah adalah karena kemiskinan, maka diperlukan  adanya  koordinasi  antara  Dinas  Pendidikan  dan  Dinas  Sosial  Kabupaten  Deli Serdang  sebagai  instansi  penyelenggara  kesejahteraan  sosial.  Hal  ini  tentunya  akan berdampak  pada  optimalisasi  pelayanan  di  bidang  pendidikan.  Namun,  fakta  dilapangan menunjukkan  masih  terdapatnya  masalah  koordinasi  antara  instansi  tersebut.  Kepala  Seksi Pembinaan  dan  Pendidikan  Non  Formal  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Deli  Serdang menyatakan bahwa tidak ada intervensi langsung antara Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. Jelas  pernyataan  tersebut  menunjukkan  minimnya  komunikasi  dan  terkesan  memiliki  ego sektoral di kedua instansi tersebut. Selanjutnya fakta yang peneliti temukan di Desa Rantau Panjang Kecamatan Pantai Labu adalah bahwa anak-anak putus sekolah tidak masuk kedalam Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS).  Sehingga  anak-anak  yang  putus  sekolah  atau rentan sekolah tetap tidak bisa melanjutkan sekolah dikarenakan faktor ekonomi.

## B. TINJAUAN PUSTAKA Manajemen
Ilmu  pengetahuan  manajemen  dapat  diterapkan  dalam  semua  organisasi  seperti Perusahaan,  pemerintahan,  pendidikan,  sosial,  keagamaan  dan  lainnya  (Herlambang  & Murwani,  2012).  Manajemen  pada  umumnya  berkaitan  dengan  aktivitas-aktivitas perencanaan,  pengorganisasian,  komunikasi  dan  pengambilan  keputusan  yang  dilakukan
dengan  tujuan  mengkoordinasikan  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  organisasi  (F.Sikukula dalam Hasibuan, 2009:6). Para ahli memiliki pengertian sendiri mengenai manajemen, yaitu m  enurut  Terry  dan  Laslie  (dalam  Manullang,  1985:2)  mengemukakan  bahwa  manajemen adalah  sebagai  sebuah  proses  yang  melibatkan  bimbingan  suatu  kelompok  orang-orang  ke arah tujuan organisasi.
Menurut  Stoner  dan  Freeman  (dalam  Safroni,  2012:44)  manajemen  ialah  proses perencanaan,  kepemimpinan,  pengendalian  upaya  anggota  organisasi  dalam  pemanfaatan sumber  daya  yang  ada  untuk  tercapainya  tujuan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya. Manajemen  mengacu  pada  suatu  kemampuan  atau  keterampilan  untuk  memperoleh  suatu hasil  pencapaian  tujuan  melalui  kegiatan-kegiatan  (Sondang  P.  Siagian,  dalam  Sjamsuddin, 2016:21).  Sejalan  dengan  pendapat  George  R.  Terry  (dalam  Nawawi,  1998:39)  bahwa manajemen  adalah  proses  pencapaian  tujuan  organisasi  yang  sebelumnya  telah  ditetapkan dengan  upaya  sumber  daya  manusia  atau  anggota-anggota  dalam  organisasi.  Terdapat  tiga tujuan  manajemen  menurut  Hasibuan  (2015)  jika  dilihat  dari  perspektif  manajemen  publik, yakni  1) Service  objectives ,  yang  bertujuan  untuk  memberikan  pelayanan  yang  baik  bagi konsumen dengan mempertinggi nilai barang dan jasa yang ditawarkan konsumen. 2) Social objectives ,  bertujuan  agar  meningkatkan  nilai  guna  yang  diciptakan  organisasi  untuk kesejahteraan  masyarakat.  3) Personal  objectives ,  bertujuan  agar  para  karyawan  secara individual ekonomi dan sosial psikologi mendapatkan kepuasan di bidang pekerjaanya dalam organisasi.
Manajemen  juga  memiliki  unsur  seperti  yang  dijelaskan  dalam  buku  yang  berjudul Pengantar  Manajemen  karya  M.  Anang  Firmansyah  dan  Budi  W.  Mahardika  (2018), menyatakan bahwa ada enam unsur pokok yang membentuk manajemen seperti unsur man, money, material, machine, method, dan market . Semua unsur pokok ini memiliki fungsinya masing-masing  dan  saling  berinteraksi  guna  mencapai  tujuan  organisasi  yang  efektif  dan efesien. Man adalah sumber daya manusia yang melakukan segala kegiatan manajemen dan produksi. Money adalah  unsur  pendanaan  dan  pembiayaan,  tanpa  ada  keuangan  yang memadai  kegiatan  organisasi  tak  akan  berjalan  sebagaimana  mestinya  karena  hal  ini berkaitan  dengan  masalah  anggaran,  upah  karyawan,  dan  pendapatan  organisasi. Material berhubungan  dengan  barang  mentah  yang  akan  diolah  menjadi  barang  jadi  yang  nantinya memiliki  nilai  harga  tinggi  sehingga  mendatangkan  keuntungan. Machine adalah  alat  atau mesin pengolah yang dipakai dalam pengolahan barang dengan harapan menjadikan kegiatan produksi  akan  lebih  efesien  dan  menguntungkan. Method adalah  tata  cara  melakukan kegiatan manajemen secara efektif dengan mempertimbangkan sasaran agar mencapai tujuan yang  hendak  di  capai. Market adalah  unsur  yang  terakhir,  merupakan  tempat  untuk memasarkan produk yang telah dihasilkan.

## Manajemen Publik
Secara  umum  menajemen  publik  merupakan  upaya  pemerintah  dalam  memenuhi kebutuhan  publik  dengan  sarana  dan  prasarana  yang  tersedia.  Manajemen  publik  menjadi unsur yang sangat penting bagi penyelenggara organisasi, baik organisasi pada sektor swasta maupun  dalam  sektor  publik.  Nor  Ghofur  (2014)  mengartikan  manajemen  publik  sebagai proses  perencanaan,  pengorganisasian  dan  pengontrolan  terhadap  pelayanan  kepada masyarakat.  Manajemen  publik  juga  diartikan  sebagai  upaya  seseorang  untuk bertanggungjawab  menjalankan  tugasnya  dalam  pemanfaatan  sumber  daya  (Shafritz  dan Russel dalam Keban, 2008:93).
Menurut  Overman  (dalam  Keban,  2004:85)  manajemen  publik  bukanlah “policy analysis” ,  bukan  juga  administrasi  publik  atau  unsur  yang  mereflesikan  tekanan-tekanan antara  orientasi  politik  dengan  kebijakan  lainnya  melainkan  studi  interdisipliner  yang merupakan  gabungan  antara  fungsi  manajemen.  Donovan  dan  Jackson  (2011:11-12)
berpendapat  bahwa  manajemen  publik  merupakan  aktivitas  yang  dilakukan  dengan serangkaian  keterampilan  atau  kemampuan.  Pada  pendekatan  manajerialisme,  fungsi-fungsi manajemen publik seperti perumusan strategi, perencanaan strategi, dan pembuatan program merupakan hal yang harus dilakukan oleh manajer publik yang berorientasi pada pemenuhan tujuan,  pencapaian  visi  dan  misi  organisasi  yang  sifat  pemenuhannya  dalam  kurun  waktu yang  lama  (Mahmudi,  2010:37).  Untuk  mewujudkan  perubahan  menuju  sistem  manajemen publik yang berorientasi pada kepentingan publik dan lebih fleksibel.

## Koordinasi
Koordinasi adalah proses penyatuan sasaran-sasaran dari unit-unit yang terpisah, baik itu bagian atau bidang fungsional dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efesien (Stoner  dalam  Sugandha,  2011:212).  Selaras  dengan  pernyataan  diatas,  Awaluddin  Djamin (dalam  Kementrian  Koordinator  BPMP,  2015:15)  mengatakan  bahwa  koordinasi  adalah proses  kerjasama  yang  terjadi  antara  badan,  instansi,  dan  unit  dalam  melaksanakan  tugas sehingga  dapat  saling  mengisi  dan  melengkapi.  Sedangkan  Hasibuan  (dalam  Arif,  2015:8), koordinasi adalah proses menggerakkan lokasi kegiatan pekerjaaan yang cocok agar kegiatan yang dilaksanakan dapat seimbang di antara para anggota itu sendiri.
Menurut Bakhtiar (2019) koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan- kegiatan pada satuan yang terpisah dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan, koordinasi terkadang  juga  disebut  kerjasama  tetapi  sebenarnya  lebih  dari  sekedar  kerjasama  karena koordinasi juga mengandung makna sinkronisasi. Koordinasi terjadi apabila ada dua individu atau  organisasi  yang  bekerjasama  dan  saling  mempengaruhi  kedua  belah  pihak.  Kerjasama dapat terjadi tanpa koordinasi, sedangkan dalam koordinasi sudah pasti ada upaya kerjasama. Untuk  mencapai  tujuan  kolektif,  perlu  dilakukan  koordinasi  yang  baik  sehingga  kerjasama yang dilakukan dapat menghasilkan satu tujuan yang sama (Ariyanto,  2018).
Menurut  Ramadani  (2017:151)  koordinasi  adalah  proses  dimana  seorang  pemimpin mengembangkan  usaha  kelompok  antara  bawahannya  secara  teratur  untuk  mencapai  tujuan bersama.  Pernyataan  yang  sama  juga  dikemukakan  oleh  Moekijat  (dalam  Kamaria  2014:9) koordinasi adalah penyelarasan atau penyusunan kembali kegiatan yang telah ada kemudian berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan secara teratur. Lebih lanjut Pearce II dan Robinson  mengatakan  bahwa  koordinasi  adalah  integrasi  dari  kegiatan-kegiatan  individual dan unit-unit ke dalam satu usaha ke arah tujuan bersama (Silalahi, 2012).
Aktivitas  koordinasi  dapat  diartikan  sebagai  “mengelola  ketergantungan  antar  kegiatan” yang  terjadi  Ketika  tindakan  yang  dilakukan  suatu  system  dapat  mempengaruhi  tindakan system  lainnya.  Ketergantungan  biasanya  dianggap  sebagai  suatu  masalah  bagi  Sebagian aktor  karena  dengan  meningkatnya  ketergantungan,  mekanisme  koordinasi  yang  kuat  juga semakin diperlukan maka dari itu Sebagian aktor tadi melakukan tindakan untuk mengurangi potensi  ketergantungan. Coordinating atau  mengkoordinasi  merupakan  salah  satu  fungsi menajemen  yang  dilakukan  untuk  menghindari  adanya  kekacauan,  percekcokan  dan perkelahian  dengan  cara  menyatukan  dan  menyelaraskan  pekerjaan  pegawai  sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam upaya mencapai tujuan, upaya tersebut bisa dilakukan dengan  memberi  instruksi,  perintah,  bimbingan  dan  pelatihan.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan aktivitas yang mengatur beragam elemen kedalam suatu  pengoperasian  yang  terpadu  dan  sinkron  untuk  menciptakan  kerjasama  yang  selaras sehingga pencapaian tujuan dapat tercapai.

## C. METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Menurut Moleong  (2002:3)  pendekatan  kualitatif  adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan
menggambarkan  permasalahan  atau  fenomena  berdasarkan  fakta-fakta  yang  ditemukan melalui proses pengamatan, kemudian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau narasi dari prilaku  orang-orang  atau  objek  yang  diamati.  Penelitian  dilaksanakan  pada bulan  Mei  2023  hingga  Juni  2023.  Untuk  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan, diperoleh  melalui  hasil  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Teknik  pelaksanaan observasi  wawancara  dilaksanakan  secara  langsung  di  Dinas  Pendidikan  dan  Dinas  Sosial Kabupaten Deli Serdang, serta di Desa Rantau Panjang Kecamatan Pantai Labu. Hal tersebut dilakukan  karena  perlu  adanya  perolehan  data  dan  hasil  yang  valid  melalui  ketiga  lokasi tersebut  mengenai  koordinasi  dalam  penanganan  anak  putus  sekolah,  sehingga  dapat memperoleh  validitas  data  melalui  hasil  wawancara  maupun  observasi  dari  informan tersebut.
Untuk  memperoleh  data,  pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  teknik  purposive sampling  dan  snowball  sampling  yang  dilakukan  dengan  penentuan  kriteria  terhadap informan  yang  dianggap  memiliki  kemampuan  mengenai  permasalahan  yang  akan  diteliti, kemudian informan yang sedikit lama-lama berkembang menjadi lebih banyak dikarenakan kebutuhan  informasi  yang  spesifik  serta  lebih  banyak.  Informan  dalam  penelitian  ini  ada  9 orang  yang  terdiri  dari  Kepala  Seksi  Pembinaan  Pendidikan  Non  Formal  Dinas  Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan Staff Ahli Muda Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa  Rantau  Panjang,  serta  lima  orang  lainnya  adalah  anak  putus  sekolah  di  Desa  Rantau Panjang Kecamatan Pantai Labu. Kemudian untuk Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  teori  manajemen  publik.  Manajemen  ialah proses  perencanaan,  kepemimpinan,  pengendalian  upaya  anggota  organisasi  dalam pemanfaatan  sumber  daya  yang  ada  untuk  tercapainya  tujuan  yang  telah  ditetapkan sebelumnya  (Stoner  dan  Freeman  dalam  Safroni,  2012:  44).  Selanjutnya  menurut  Noor Ghofur  (2014)  mengartikan  bahwa  manajemen  publik  sebagai  proses  perencanaan, pengorganisasian  dan  pengontrolan  terhadap  pelayanan  kepada  masyarakat.  Henry  Fayol (dalam  Safroni,  2012:  179)  menyatakan  terdapat  beberapa  prinsip  manajemen  yang  di dalamnya terdapat lima fungsi manajemen yaitu: Perencanaan ( planning ), Pengorganisasian ( organizing ), Pengarahan ( commanding ), Pengkoordinasian ( coordinating ), dan Pengendalian ( controlling ).  Pengkoordinasian  yang  dimaksudkan  adalah  adanya  penekanan  koordinasi dalam manajemen publik. Ramadani (2017:151) menyatakan bahwa koordinasi adalah proses dimana  seorang  pemimpin  mengembangkan  usaha  kelompok  antara  bawahannya  secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Menurut James D. Money (dalam Syafiie, 2011: 34) terdapat  beberapa  indikator  untuk  dapat  melihat  koordinasi  yaitu agency  effort (usaha instansi), unity of action (kesatuan tindakan), dan common purpose (tujuan bersama).

## D.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Program  pendidikan  dasar  9  tahun  nampaknya  belum  sepenuhnya  berjalan  dengan baik, karena sampai saat ini masih banyak anak-anak yang tidak dapat merasakannya. Banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian wajib belajar 9 tahun, salah satunya adalah siswa yang putus sekolah dan  yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ketingkat  yang  lebih  tinggi.  Putus  sekolah  dapat  dikategorikan  kedalam  tiga  tahapan  yaitu, yang  pertama  adalah  disaat  anak  tersebut  sudah  mendaftar  kesekolah  namun  tidak melanjutkan  proses  sampai  ia  dinyatakan  diterima  oleh  sekolah  yang  bersangkutan  yang disebabkan oleh beberapa alasan. Yang kedua adalah pada saat proses belajar atau ditengah- tengah masa studi siswa tersebut memutuskan untuk berhenti sekolah dan yang terakhir ialah pada  saat  akhir  penyelesaian  masa  studi  atau  ketika  akan  tamat.  Pada  kegiatan  observasi
peneliti  menemukan  bahwa  di  desa  Rantau Panjang  sendiri  kebanyakan  anak  putus  sekolah masih berada pada jenjang Sekolah Dasar.
Tabel 2. Data Anak Putus Sekolah Padan Jenjang Sekolah Dasar di Desa Rantau Panjang
Nama Usia (Tahun) Jenis Kelamin Kelas Putus Sekolah Hamdi Syaifudin 15 Tahun Laki-Laki 5 SD Wardi 11 Tahun Laki-Laki 4 SD Tasya Nabila 15 Tahun Perempuan 4 SD Ramadhan Putra 18 Tahun Laki-Laki 6 SD Safira Amalia 16 Tahun Perempuan 5 SD
Sumber : Arsip Desa Rantau Panjang, 2022
Berdasarkan arsip Desa Rantau Panjang tercatat ada 22 anak yang tidak tamat sekolah dasar  dan  penulis  berkesempatan  mewawancarai  5  orang  anak  dari  jumlah  tersebut.  Data pada tabel 2 menunjukkan bahwa kelima anak tersebut rata-rata berhenti sekolah  pada kelas 4 dan 5 yang artinya masih pada tahap proses masa studi.
Dari grafik diatas diketahui bahwa usia putus sekolah masih berada pada usia produktif yakni dibawah 17 tahun, dan untuk jenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada  perempuan padahal  menurut  Umbu  Reku  Raya  (2021:9)  resiko  anak  perempuan  untuk  putus  sekolah lebih  tinggi  daripada  laki-laki  dikarenakan  sebesar  12,27  persen  pemicu  putus  sekolah disebabkan  pernikahan  dini,  sementara  anak  laki-laki  umumnya  putus  sekolah  karena membantu  ekonomi  keluarga.  Pernikahan  dini  yang  dialami  anak-anak  perempuan sesungguhnya adalah bentuk pelanggaran hak anak, pernikahan dini lebih berpeluang terjadi di kalangan anak-anak perempuan dengan kondisi ekonomi rendah. Keluarga yang memiliki banyak  anak  sementara  penghasilan  sehari-hari  yang  dimiliki  tidak  mencukupi  menjadi pertimbangan  mereka  untuk  segera  menikahkan  anak  perempuan  yang  dianggap  bukan sebagai tenaga kerja produktif. Berbeda dengan anak laki-laki yang dianggap sebagai sumber penghasilan dan tidak membebani keluarga.
Dari  hasil  pengamatan  dan  wawancara  yang  penulis  lakukan  di  Desa  Rantau  Panjang ditemukan bahwa tidak ada perlengkapan sekolah dirumah, seperti buku dan peralatan tulis selain  itu  tidak  ada  juga  kegiatan  belajar  yang  dilakukan  dirumah  seperti  membaca  dan menulis. Alasan berhenti sekolah juga hampir sama yakni mata pelajaran yang semakin susah dan faktor ekonomi yang menyebabkan mereka memilih untuk berhenti sekolah. Orang tua
0 5 10 15 20 Ha mdi S ya ifud in W ar di Ta sya N ab ila Ra m adha n P utr a Sa fir a A ma lia Usia Kelas Putus Sekolah
Gambar 2. Grafik Distribusi Anak Putus Sekolah Desa Rantau Panjang
mereka bekerja sebagai nelayan yang terkadang  hanya                                      cukup untuk membiayai makan sehari-hari.
Gambar 3. Anak Putus Sekolah di Desa Rantau Panjang Kecamatan Pantai Labu Wardi adalah salah satu anak putus sekolah di Desa Rantau Panjang, berusia 11 tahun yang berhenti sekolah pada kelas 4 sd yang disebabkan karena ia adalah murid pindahan dari Pantai Cermin kemudian lama-kelamaan sudah tidak ada niatnya untuk bersekolah ditambah lagi keadaan ekonomi keluarganya yang kurang mampu, maka dari itu Wardi memutuskan untuk  berhenti  sekolah.  Seperti  apa yang  disampaikan  oleh Wardi  pada  tanggal  7  Agustus 2023, beliau mengatakan bahwa :
“Kelas 4 kak saya putus sekolah karena dulu saya dari Pante Cermin,  terus pindah kesini,  saya  ngerasa  pelajarannya  makin  sulit  lama-lama  saya  sudah  malas  sekolah terus  gada  uang  juga  untuk  perlengkapan  sekolah  dan  untuk  jajan,  terus  orangtua juga ga pernah dapat bantuan sosial apapun” .
Wardi  tinggal  bersama  keluarganya  yang  sesekali  ikut  kelaut  bersama  ayahnya. Menurut  informasi  yang  didapat  dari  kepala  dusun  keluarga  Wardi  tidak mendapatkan bantuan  sosial  apapun  termasuk  PKH  dikarenakan  alamat domisilinya  belum  berubah  dan data penerima manfaat PKH masih yang lama. Dari kelima anak putus sekolah diatas tidak ada satupun yang terdaftar sebagai penerima manfaat PIP dikarenakan tidak masuk ke dalam Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS),  padahal  Program  Indonesia  Pintar  (PIP) harusnya  menjadi  jembatan  bagi  mereka  yang  berasal  dari  keluarga  miskin  terutama  bagi anak yang putus sekolah karena tidak ada biaya. Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus bagi pihak sekolah dan pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial.
Melihat  permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  di  Desa  Rantau  Panjang  mengenai anak  putus  sekolah  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  ini  lebih  kepada  persoalan koordinasi. Menurut James D. Mooney (dalam Syafiie, 2011: 34) terdapat beberapa indikator untuk dapat melihat koordinasi yaitu agency effort (usaha instansi), unity of action (kesatuan tindakan), dan common purpose (tujuan bersama).

## Usaha Instansi
Didalam  hubungan  kerjasama  terdapat  komunikasi  yang  digunakan  juga  sebagai pendukung  tercapainya  koordinasi,  karena  koordinasi  merupakan  hasil  akhir  dari  adanya komunikasi. Koordinasi dan kerjasama adalah dua hal yang memiliki keterkaitan, koordinasi dapat tercapai apabila adanya hubungan kerjasama secara kolektif dalam organisasi. Hal ini sesuai  dengan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  informan  Bapak  Madiman  selaku  Kepala Seksi  Pembinaan  Pendidikan  Non  Formal  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Deli  Serdang  pada tanggal 19 Juni 2023.
“Kalau koordinasinya tetap ya karena bagaimanapun itu masih menjadi wewenang kami dan  itupun  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  tentang  koordinasi  di pemerintahan daerah, jadi bentuk koordinasi antara Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan hanya sekedar berupa data”.
Namun  Dinas  Sosial  mengatakan  pernyataan  yang  berbeda  pada  saat  peneliti mewawancarai Ibu Ernawati selaku Pekerja Sosial Ahli Muda Pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada tanggal 13 Juni 2023 yang mengatakan bahwa:
“Dinas  sosial  menangani  dari  segi  kemiskinannya  kita  hanya  membantu  pengusulan Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  dan  prosesnya  di Kementrian  Sosial melalui PUSDATIN (Pusat Data)”.
Berdasarkan  pernyataan  dari  Ibu  Ernawati  dapat  diketahui  bahwa  memang  masih lemahnya koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial dalam menangani anak putus sekolah,  karena  Dinas  Sosial  hanya  membantu  masyarakat  miskin  dengan  kriteria-kriteria tertentu  seperti  penyandang  disabilitas  dan  lanjut  usia,  sedangkan  anak  putus  sekolah  tidak termasuk  kriteria  yang  telah  ditentukan.  Dinas  Sosial  hanya  bertugas  untuk  pengusulan DTKS dengan syarat masyarakat yang ingin mendaftar harus memiliki identitas yang padan dengan  data  pencatatan  sipil,  masuk  golongan  keluarga  miskin,  dan  diusulkan  oleh pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  melalui  Desa/Kelurahan.  Pada  tahun  2023  ada  sekitar 57.822  ribu  masyarakat  Kabupaten  Deli  Serdang  yang  terdaftar  sebagai  penerima  manfaat bantuan sosial seperti PKH dan BPNT dan untuk Kecamatan Pantai Labu sendiri berjumlah 3.065  ribu  orang.  Data  tersebut  menunjukkan  bahwa  masih  banyak  masyarakat  miskin  di Kecamatan Pantai Labu.
Usaha  lainnya  yang  telah  dilakukan  adalah  dengan  pemberian  pelatihan  dan keterampilan  menjahit,  otomotif  dan  kecantikan.  Namun  sangat  disayangkan  program  ini tidak  berjalan  lama  dikarenakan  minimnya  kemauan  dari  anak-anak  putus  sekolah.  Dari indikator  usaha  instansi  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  usaha  yang  dilakukan  oleh  instansi sudah  cukup  baik  jika  dilihat  dari  perencanaan  program,  tetapi  dalam  pelaksanaanya  masih menimbulkan  masalah  karena  tidak  memiliki  keselarasan  contohnya  dalam  pendataan  data terpadu  kesejahteraan  sosial.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Firoh  Uriyalita, Jamali  Syahrodi,  dan  Sumanta  (2020)  yang  mengatakan  bahwa  program  indonesia  pintar dinilai  kurang  tepat  sasaran  dikarenakan  masih  banyaknya  anak  putus  sekolah  yang  tidak terdaftar.

## Kesatuan Tindakan
Kesatuan  tindakan  merupakan  inti  dari  pada  koordinasi  antara  Dinas Pendidikan  dengan Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang bahwa seorang pemimpin harus mengarahkan usaha-usaha dari  pada  setiap  tindakan  individu  didalam  organisasi  untuk  memperoleh  keserasian  dalam mencapai hasil yang dimaksudkan.
Melalui  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Madiman  selaku  Kepala  Seksi  Pembinaan Pendidikan  Non  Formal  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Deli  Serdang  pada  tanggal  19  Juni  2023 dikatakan bahwa:
“Karena  tidak  ada  intervensi  langsung  antara  Dinas  Pendidikan  dengan  Dinas  Sosial maka  tidak  ada  tindakan-tindakan  yang  saling  berkaitan  di  kedua  dinas  ini.  Kalau tindakan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pendidikan  dalam menangani anak putus sekolah adalah dengan adanya Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)”.
Di  Kabupaten  Deli  Serdang  terdapat  107  PKBM  dan  5  diantaranya  berada di  Kecamatan Pantai Labu seperti PKBM Sanggar Lingkaran, PKBM Cendana, PKBM Bunayya, PKBM Pelita dan PKBM Bina Utama. Namun menurut pengakuan Bapak Reza Fahlevi selaku KAUR di Desa Rantau Panjang hanya ada 2 PKBM yang aktif saat ini di Kecamatan Pantai Labu yakni PKBM
Sanggar  Lingkaran  dan  PKBM  Cendana.  Adapun  satuan  biaya  pada  pendidikan  kesetaraan menurut  Data  Pokok  Pendidikan,  Kementrian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi dapat dilihat dibawah ini.
Tabel 3. Satuan Biaya Program Kesetaraan
Jenjang Kesetaraan Satuan Biaya Paket A (Sekolah Dasar) Rp. 1.300.000,- Paket B (Sekolah Menengah Pertama) Rp. 1.500.000,- Paket C (Sekolah Menengah Atas) Rp. 1.800.000,-

## Sumber: Kemendikbud.go.id, 2023
Dari  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  biaya  untuk  paket  kesetaraan  terbilang  cukup mahal. Hal ini tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terutama dalam penanganan keluarga  miskin  yang  menjadi  alas  an  utama  anak  tidak  melanjutkan  sekolahnya.  Dinas  sosial memiliki peran penting dalam hal ini sebagai instansi penyelengara kesejahteraan sosial, namun pada kenyataannya dinas sosial juga menjalankan programnya sendiri seperti yang disampaikan oleh  Ibu  Ernawati  selaku  Staff  Ahli  Muda  pada  Bidang  Perlindungan  dan  Jaminan  Sosial  yang pada tanggal 21 Juni 2023:
“ Saat  ini  kami  hanya  fokus  terhadap  program  bantuan  Usaha  Ekonomi  Produktif  (UEP) yang  ditujukan  kepada  kelompok  usaha  bersama  untuk  meningkatkan  pendapatan  dan kesejahteraan sosial keluarga yang diorientasikan pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan”.
Usaha  ekonomi  produktif  ditujukan  kepada  kelompok-kelompok  usaha  bersama  guna meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha  ekonomi,  meningkatkan  produktivitas  kerja,  meningkatkan  penghasilan  dan  menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Dalam Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 telah  dituliskan  bahwa  anggaran  pendidikan  harus  dialokasikan  sebesar  20  persen  dari belanja negara  dalam  APBN,  sedangkan  alokasi  anggaran  untuk  kesejahteraan  sosial  sebesar  15,74 persen.  Dalam  Peraturan  Bupati  Deli  Serdang  Tentang  Penjabaran  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini.
Tabel 4. Rincian APBD Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kabupaten Deli Serdang

## Sumber: APBD Kabupaten Deli Serdang
Dari  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  terdapat  anggaran  yang  besar  untuk  bidang pendidikan  khususnya  untuk  paket  kesetaraan  non  formal  yakni  sebesar  Rp.  17.776.490.679  di tahun  2021  dan  Rp.  21.961.796.517  di  tahun  2022.  Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  wawancara
Satuan Pendidikan/Jenjang 2021 2022 PAUD Rp. 30.504.156.093 Rp. 28.618.247.321 SD Rp. 185.425.071.680 Rp. 271.808.471.915 SMP Rp. 75.329.322.527 Rp. 78.685.017.206 Paket Kesetaraan Non Formal Rp. 17.776.490.679 Rp. 21.961.796.517 Jumlah Rp. 309.035.040.997 Rp. 401.073.532.959
dengan Bapak Madiman selaku Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal pada tanggal 13 Juni 2023 yang mengatakan bahwa:
“Kalau  dari  segi  pendidikannya,  anggaran  yang  diberikan  oleh  Dinas  Pendidikan  untuk permasalahan  anak  putus  sekolah  dialokasikan  untuk  penyelenggaran  PKBM  itu  sendiri. Jadi  murni  alokasi  anggaran  dari  Bidang  ini  untuk  pelaksanaan  dan  keperluan  PKBM yang  ada  di  Kabupaten  Deli  Serdang.  Tetapi  yang  bisa  saya  pastikan  bahwa  alokasi anggaran tersebut tidak kurang”.
Namun pernyataan berbeda disampaikan oleh Bapak Reza  Fahlevi selaku Kepala Urusan di Kantor Desa Rantau Panjang sekaligus eks fasilitator di PKBM  Sanggar Lingkaran Pantai Labu pada tanggal 21 Juni 2023, beliau mengatakan bahwa:
“Kalau  untuk  PKBM  Sanggar  Lingkaran  anggarannya  dari  kafe  baca  dan  agrowisata palonaga milik founder PKBM Lingkaran, namun dalam dua tahun terakhir ini sudah ada perhatian dari Dinas Pendidikan memberikan isentif kepada fasilitator setiap bulan karena dulu fasilitator hanya sukarelawan”.
Jika  dilihat  dari  indikator  kesatuan  tindakan  ini,  melalui  wawancara  yang  telah  dilakukan oleh beberapa informan dapat disimpulkan bahwa tidak ada tindakan-tindakan yang selaras atau tindakan  yang  saling  berkaitan  antara  Dinas  Pendidikan  dan  Dinas  Sosial  Kabupaten  Deli Serdang,  bahkan  Dinas  Pendidikan  terkesan  menutup-nutupi  anggaran  untuk  PKBM.  Kedua instansi  ini  menjalankan  programnya  masing-masing  hal  ini  membuktikan  adanya  ego  sektoral antara Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. Padahal Tujuan dan sasaran  kebijakan        harus ditujukan kepada kelompok sasaran untuk mengurangi adanya penyimpangan implementasi. Jika tujuan dan sasaran  kebijakan  tidak  transparan  atau  bahkan  tidak  diketahui  oleh  kelompok  sasaran,  maka besar kemungkinan akan terjadi penolakan dari kelompok sasaran (Rangkuti, M.R., & Rangkuti, Z.A,  2023).  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Anggun  Trytami,  Intan  Fitri  Meutia, dan  Vina  Karmilasari  (2022)  yang  mengatakan  tindakan  yang  dilakukan  pemerintah  daerah khususnya  dinas  pendidikan  Kota  Palembang  menjalankan  sebuah  program  yang  dinamakan Sekolah  FILIAL  dan  APS  yang  ditujukan  untuk  anak  jalanan  yang  melibatkan  perencanaan sekolah,  kolaborasi  guru  restrukturisasi  semua  sumber  yang  berkaitan.  Tetapi  dalam pelaksanaanya  terdapat  miss  komunikasi  dan  ego  sektoral  dari  pihak  sekolah  dengan  sumber- sumber pendukung lainnya.

## Tujuan Bersama
Koordinasi  hanya  terjadi  apabila  adanya  kesadaran  dan  kesediaan  secara sukarela  dari semua  anggota  organisasi  termasuk  seorang  pemimpin.  Dalam  hal  ini  koordinasi  menuntut adanya  sikap  dan  prilaku  tertentu  dari  orang-orang  yang  memiliki  hubungan.  Tujuan  bersama merupakan  unsur  koordinasi  yang  melengkapi  dari  unsur-unsur  lainnya  dikarenakan  dari  usaha kelompok untuk menciptakan kesatuan tindakan kendati keseluruhan itu dapat disinkronisasikan demi  tujuan  dan  kepentingan  bersama.  Dalam  hal  ini  tujuan  bersama  harus  difokuskan  pada instansi yang terlibat antara Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang dalam penanganan  anak  putus  sekolah.  Dalam  tujuan  bersama  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pendidikan dan Dinas Sosial, Ibu Tiodora selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial pada tanggal 21 Juni 2023 mengatakan bahwa:
“Kalau berbicara mengenai tujuan bersama yah sudah pasti ada, walaupun Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan tidak memiliki hubungan langsung dalam kasus anak putus sekolah tetapi kedua dinas ini memiliki tujuan yang sama yakni menyelesaikan permasalahan yang ada  di lingkup Kabupaten Deli Serdang. Apalagi kami sama-sama bekerja untuk melayani dan membantu masyarakat di Kabupaten Deli Serdang”.
Pernyataan  yang  senada  juga  disampaikan  oleh  Bapak  Madiman  selaku  Kepala  Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal yang mengatakan bahwa:
“Tujuan  yang  diharapkan  dengan  adanya  koordinasi  ini  yah  mampu  menyelesaikan masalah-masalah  yang  ada  di  Kabupaten  Deli  Serdang.  Secara  garis  besar  Dinas Pendidikan  menangani  anak  putus  sekolah  melalui  PKBM  kemudian  Dinas  Sosial menangani keluarga fakir miskin”.
Dari  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Tiodora  dan  Bapak  Madiman  dapat  diketahui  bahwa Dinas  Pendidikan  dan  Dinas  Sosial  sama-sama  memiliki  tujuan  bersama  dalam  menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Sejauh ini proses penanganan anak putus sekolah  yang  dilakukan  antar  instansi  sudah  dilakukan  dengan  cukup  baik  ditandai  dengan dilakukannya usaha-usaha dalam pencapaian yang efektif dengan program-program yang ada.
Pada  dasarnya,  studi  ini  memfokuskan  pada  koordinasi  yang  dilakukan  dalam  rangka penanganan  anak  putus  sekolah  yang  tidak  dapat  dijalankan  oleh  satu  pihak  melainkan membutuhkan  dukungan  dan  Kerjasama  dari  berbagai  pihak  termasuk  lingkungannya.  Seperti yang dijelaskan oleh Jelence (2009) dalam tulisan yang berjudul Review of Theoris in Strategic Management  Field-toward  the  Creation  of  School  of  Strategic  Management sekelompok  ahli teori  menyatakan  bahwa  organisasi  akan  mati  apabila  tidak  dapat  menyesuaikan  diri  dengan lingkungannya. Lebih lanjut, didalam tulisan tersebut terdapat penulis yang Bernama Lawrence dan  Lorsch  di  tahun  1967  dalam  publikasinya  yang  berjudul Differentation  and  Integration Complex Organization yang mengembangkan teori system terbuka tentang bagaimana organisasi dan sub-unit dapat beradaptasi untuk memenuhi tuntutan lingkungan terdekat mereka. Organisasi yang  mampu  menyeimbangkan  antara  diferensiasi  namun  tetap  mempertahankan  integrasi merupakan  organisasi  yang  siap  beradaptasi  dengan  perubahan  lingkungan  (Lawrence  dan Lorsch, 1967:7).
Perubahan  lingkungan  yang  dimaksudkan  ialah  adanya  keharusan  organisasi  dalam menyatukan,  memisahkan  atau  bahkan  mengkoordinasikan  sehingga  jika  organisasi  telah menerapkan Differentation  and  Integration  in  Complex  Organization maka  jelas  akan memberikan  kesiapan  organisasi  untuk  menghadapi  perubahan  lingkungan  yang  akan  dating. Apabila  merujuk  kepada  koordinasi  instansi  pemerintah  daerah  khusunya  dinas  pendidikan  dan dinas sosial Kabupaten Deli Serdang dalam penanganan anak putus sekolah, dapat dilihat bahwa adanya diferensiasi atau perbedaan dari masing-masing instansi, tetapi terdapat beberapa tupoksi yang  mengharuskan  kedua  instansi  tersebut  melakukan  penyatuan  pada  unit-unit  yang  saling berkaitan.  Namun  pada  kenyataanya  semakin  terdiferensiasi  subsistem-subsistem  itu,  maka semakin sulit untuk mencapai integrasi yang efektif dan kerjasama di antara mereka.

## E. PENUTUP
Dinas pendidikan dan dinas sosial Kabupaten Deli Serdang merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggungjawab terhadap permasalahan pendidikan dan kesejahteraan sosial. Pada koordinasi  antara  dinas  pendidikan  dan  dinas  sosial  Kabupaten  Deli  Serdang  masih  terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki terutama kesadaran dari masing-masing instansi.
Anak  putus  sekolah  di  Desa  Rantau  Panjang  lebih  banyak  berjenis  kelamin  laki-laki  dan berhenti sekolah sejak kelas 4 dan 5 Sd yang masih pada usia wajib belajar dengan rentang usia 11-18 tahun dan sudah tidak ditemukan lagi perlengkapan-perlengkapan sekolah bahkan aktivitas belajar dirumah. Kemudian jika dilihat dari indikator : 1) Usaha instansi, telah melakukan usaha dan  Upaya  dengan  menciptakan  program-program  seperti  pusat  kegiatan  belajar  masyarakat (PKBM) dan program usaha ekonomi produktif (UEP), namun sejauh ini usaha dari kedua dinas tersebut  belum  sejalan  dalam  mengatasi  anak  putus  sekolah.  2)  Kesatuan  tindakan,  sejauh  ini proses koordinasi antara dinas pendidikan dan dinas sosial Kabupaten Deli Serdang masih dinilai kurang baik dikarenakan terdapat ego sektoral yang dibuktikan dengan tidak adanya keselarasan antar  program  yang  telah  direncanakan.  Selain  itu  mereka  hanya  menjalankan  programnya masing-masing. 3) Tujuan bersama, koordinasi yang dilakukan antara dinas pendidikan dan dinas sosial Kabupaten Deli Serdang telah mengedepankan tujuan bersama, yakni sama-sama bertujuan
untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di lingkup Kabupaten Deli Serdang.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengapresiasi dengan adanya dukungan dari beberapa pihak yang membantu pada penelitian ini hingga lancar, ucapaan terimakasih terutama bagi Program Studi Ilmu Administrasi Publik  FISIP  USU,  Dinas  Pendidikan  dan  Dinas  Sosial  Kabupaten  Deli  Serdang,  serta Pemerintahan Desa Rantau Panjang Kecamatan Pantai Labu, serta Dosen Pembimbing yang telah bersedia memberikan arahan dari awal hingga jurnal ini dapat terselesaikan dengan baik.

## REFERENSI
Abdul, Ghofur Noor Ruslan. (2013). Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Di Indonesia. Yogyakarta.
Ali,  Mohammad.  (2009).  Pendidikan  untuk  Pembangunan  Nasional,  Menuju  Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi. Jakarta: Grasindo.
Amanah,  S.  (2010).  Peran  Komunikasi  Pembangunan  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat
Pesisir. Jurnal Komunikasi Pembangunan, 8(1), 11-19. https://doi.org/10.46937/820105691
Amirul,  Khair.  (2020).  Arist  Merdeka  Sirait  Kunjungi  Pesisir  Pantai  Labu,  dalam https://analisadaily.com/berita/baca/2020/12/08/1012943/arist- merdeka-sirait- kunjungi-pesisir-pantai-labu/ . (diakses pada 03 Maret 2023). Anang, Firmansyah. (2018). Pengantar Manajemen. Edisi ke-1. Yogyakarta. Annur,  Cindy  Mutia.  (2022).  Berapa  Jumlah  Anak  Putus  Sekolah  di  Indonesia?,  dalam https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/16/berapa-  jumlah-anak-putus- sekolah-di-indonesia . (diakses pada 10 Maret 2023).
Ariyanto,  D.  (2018).  Koordinasi  Kelembagaan  dalam  Meningkatkan  Efektivitas  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah.  Journal  of  Management  Review , 2  (1),  161-171. http://dx.doi.org/10.25157/jmr.v2i1.1118
Awaloedin, Djamin. (2015). Administrasi Kepolisian RI Menghadapi Tahun 2000. Lembang: Sanyata Sumasana Wira.
Bakhtiar,  H.  M.  (2019).  Pengaruh  motivasi,  Koordinasi,  Komunikasi,  Kepuasan  Kerja  dan Kedisiplinan  Terhadap  Prestasi  Kerja  Karyawan  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Magenta , 7 (1), 31-34.
Hasibuan, Malayu. (2009). Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara. Herlambang, S dan Murwani, A. (2012). Cara Mudah Memahami Manajemen Kesehatan dan Rumah Sakit. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
Kurian, Aju. Et all. (2023). School Dropouts: Reasons and Prospective Solutions-Teachers’ Perspective. International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT), 11 (3), 2-3. Lexy, J Moleong. (2002). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Mahmudi.  (2010).  Manajemen  Kinerja  Sektor  Publik,  Edisi  Kedua.UPP  STIM  YKPN: Yogyakarta.
Nurkholis. (2013). Pendidikan dalam Upaya Memajukan Teknologi. Jurnal Kependidikan,  1 (1), 24-44. https://doi.org/10.24090/jk.v1i1.530.
Ramadani,  I.  R.  (2017).  Koordinasi  dalam  Pembangunan  Infrastruktur  dan  Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  Oleh  PT  Swakarsa  Sinas  Sentosa  di  Desa  Muara  Wahau Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. Ejournal Pemerintahan Integratif , 5 (1).
Rangkuti,  M.R.,  &  Rangkuti,  Z.A.  (2023).  The  Policy  of  Village  Infrastructure  Service  In Deli  Serdang  Regency,  Indonesia.  Multidisciplinary  Reviews,  (I  Accepted  Articles). Retrieved from https://malque.pub/ojs/index.php/mr/article/view/868 .
Sabrina., & Siti, Hazzah Nur. (2022). Koordinasi Tim Pora Dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing Legal Tenaga Pendidik Di Kota Medan.
Jurnal
Professional. 9 (2). https://doi.org/10.37676/professional.v9i2.3241.
Safroni,  (2012).  Manajemen  dan  Reformasi  Pelayanan  Publik  dalam  Konteks  Birokrasi Indonesia (Teori, Kebijakan, dan Implementasi). Yogyakarta: Aditya Media Publishing.
Silalahi, Ulber. (2012). Metode Penelitian sosial . Bandung: PT.Refika Aditama.
Syafiie,  Inu  Kencana.  (2011).  Sistem  Pemerintahan  Indonesia.  Edisi Revisi. Bandung: CV. Mandar Maju.
Syahza,  A.,  Bakce,  D.,  &  Hamlin,  N.  (2015).  Strategi  Percepatan  Pembangunan  Ekonomi melalui Penataan Kelembagaan dan Industri Karet Alam di Propinsi Riau. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Pertanian, 2(1), 1-12.
Trytami,  Anggun.  (2022).  Sistem  Kebijakan  Penanganan  Anak  Putus  Sekolah  di  Kota Palembang.  Jurnal  Birokrasi  Kebijakan  dan  Pelayanan  Publik,  4  (2). https://doi.org/10.23960/administrativa.v4i2.182
Uriyalita,  Fitroh.,  Jamali  Syahrodi.,  Sumanta.  (2020).  Evaluasi  Program  Indonesia  Pintar (PIP)  Telaah  Tentang  Aksesbilitas,  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Anak  Putus Sekolah  di  Wilayah  Urban  Fringe  Harjamukti,  Cirebon.  Edun  Journal,  3  (2). https://doi.org/10.31943/edumjournal.v3i2.69