## PENGARUH PYRAMID OF STRUCTURE DAN PENGUNGKAPAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI TERHADAP TINDAKAN EKSPROPRIASI, DIMODERASI OLEH TATA KELOLA PERUSAHAAN
Fadli Fendi Malawat* Sutrisno Imam Subekti

## Universitas Brawijaya Malang
Keywords: pyramid of structure, related party transactions disclosure, corporate governance, expro- priation, and related party transactions (RPT)

## Abstract
The objective of this study is to analyze the effect of company’s ownership through  pyramid  structure,  and  related  party  transaction  disclosure,  on expropriation  practices,  with  corporate  governance  as  moderating variable.  The  concept  of  expropriation  in  this  study  is  measured  by related  party  transaction  assets,  liabilities  (RPT  AL)  and  related  party transaction  sales,  expenses  (RPT  SE).  Analytical  technique  used  is hierarchical  regression  analysis  for  testing  hypotheses  developed  in  this study.  Research  population  is  a  manufacturing  company  listed  in Indonesia Stock Exchange (IDX) during years 2014-2016, and the sample is selected using purposive sampling method. The results of this study fail to  prove effect  of  company’s ownership  through pyramid  structure,  and related  party  transaction  disclosure  on  expropriation  practices. Furthermore,  this  study  indicates  the  corporate  governance  can  to increase the level of related party transactions disclosure, but has not been to reduce  the  expropriation  practices  caused  by company’s ownership through pyramid structure.

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pengaruh kepemilikan  perusahaan  melalui  struktur  piramida,  dan  pengungkapan transaksi pihak terkait, pada  praktik  pengambilalihan,  dengan  tata  kelola perusahaan  sebagai  variabel  moderasi.  Konsep  pengambilalihan  dalam penelitian ini diukur dengan aset transaksi pihak terkait, kewajiban (RPT AL)  dan  penjualan  transaksi  pihak  terkait,  biaya  (RPT  SE).  Teknik analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  regresi  hierarkis  untuk  menguji hipotesis  yang  dikembangkan  dalam  penelitian  ini.  Populasi  penelitian adalah  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia (BEI) selama tahun 2014-2016, dan sampel dipilih menggunakan metode purposive  sampling.  Hasil  penelitian  ini  gagal  membuktikan  pengaruh kepemilikan  perusahaan  melalui  struktur  piramida,  dan  pengungkapan transaksi pihak terkait pada praktik pengambilalihan. Selain itu, penelitian ini  menunjukkan  bahwa  tata  kelola  perusahaan  dapat  meningkatkan tingkat  pengungkapan  transaksi  pihak  terkait,  tetapi  belum  mengurangi praktik  pengambilalihan  yang  disebabkan  oleh  kepemilikan  perusahaan melalui struktur piramida.

## How to Cite :
Malawat,  Fadli  Fendi,  Sutrisno,  dan  Imam  Subekti.  2017. Pengaruh Pyramid  of  Structure  dan  Pengungkapan  Transaksi  Pihak  Berelasi Terhadap  Tindakan  Ekspropiasi,  Dimoderasi  Oleh  Tata  Kelola
Perusahaan . Jurnal Wahana Akuntansi, 12(2), 49-66. https://doi.org/10.21009/ wahana.12.024 ISSN Fadli Fendi Malawat (f adlimalawat@gmail.com ) 2302-1810 (online)
DOI: http://doi.org/10.21009/wahana.12.024

## WAHANA AKUNTANSI
http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/wahana-akuntansi
PENDAHULUAN adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan serta rendahnya asas  transparansi Kajian empiris penelitian sebelumnya, menemukan bahwa pemegang saham pengendali  melakukan  ekspropriasi  dengan tunneling  activities, (La  Porta et  al., 1999a;
Johnson et  al .,  2000;  Glaeser et  al., 2001;
Chang,  2003;  Cheung et  al, 2006). Tunneling merupakan transfer sumber daya dari perusahaan  untuk  kepentingan  pihak  tertentu melalui self-dealing  transactions .  Transaksi tersebut  termasuk  tindakan  pencurian  atau penipuan, yang ilegal, seperti transaksi pembelian  dan  penjualan  aset  dibawah  harga pasar,  penyewaaan  aset,  kompensasi  eksekutif yang  berlebihan,  dan  pemberian  jaminan  atas pinjaman dari perusahaan. Tunneling merupakan  salah  satu    bentuk    ekspropriasi , yang biasanya di jembatani oleh transaksi antar perusahaan  berafiliasi  yang  memiliki  hubungan istimewa,  dan  umumnya  transaksi  ini  disebut dengan  transaksi  pihak  berelasi  atau related party transactions (RPT).
Penelitian  sebelumnya  yang  mendeteksi tunneling sebagai akibat dari tindakan ekspropriasi  melalui  RPT,  antara  lain;  Ying  & Wang (2013), Kang et al. (2014), Dewi, (2014), Pozzoli & Venuti, (2014), dan Utama & Utama (2014). Transaksi pihak berelasi dilakukan oleh direksi  perusahaan  sebagai  pemegang  saham pengendali  dengan  pihak-pihak  yang  masih memiliki  hubungan  keluarga  diantara  mereka sendiri. Fenomena kasus di Indonesia yang telah terindikasi maupun terbukti melakukan tindakan ekspropriasi  yang  merugikan  pemegang  saham non-pengendali yaitu, terjadi pada PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk (SULI). Ditemukan
dalam  berbagai  kegiatan  perusahaan.  Dewan direksi  dan  pemegang  saham  mayoritas  diduga turut  andil  dalam  transaksi  afiliasi  yang menimbulkan kerugian pemegang saham minoritas.
Beberapa transaksi yang dianggap merugikan  PT.  SULI  yaitu; pertama, Transaksi inbreng aset  Hutan  Tanaman  Industri,  atau pelepasan  aset  oleh  SULI  kepada  anak perusahaannya  yaitu,  PT.  Sumalindo  Alam Lestari, dengan nilai transaksi yang tidak wajar. Bahkan  informasi  transaksi  tersebut  tidak pernah diungkapkan pada RUPS dan RUPS-LB kepada  pemegang  saham  minoritas. Kedua, Pembelian Zero   Coupond    Bond yang diterbitkan  oleh  PT.  Sumalindo  Hutani  Jaya (anak),  tanpa  ada  jaminan  hutang.  Selain  itu ditemukan  pemegang  saham  pengendali  yang menjabat  sebagai  dewan  komisaris  atau  direksi pada  perusahaan  induk  dan  anak,  atas  nama David. Panggabean (2013), dalam liputan6.com mengungkapkan  bahwa,  seluruh  pemegang saham PT. SULI semuanya memiliki hubungan kekeluargaan yang berpotensi terjadinya conflict  of interest. pemegang  saham  mayoritas PT.  SULI  adalah  keluarga  Sunarko.  Fakta hubungan  kekerabatan  di  antara  direksi  dan pengendali  saham  mayoritas  PT.  SULI  ini sangat  mempengaruhi  semua  kebijakan  yang terjadi  yang  berorientasi  kepada  keuntungan sepihak  dan  sesaat  juga  telah  merugikan kepentingan  pemegang  saham  minoritas  atau publik.
Peneliti-peneliti  sebelumnya  berpendapat bahwa, RPT dapat dianggap sebagai bisnis yang sehat,  dalam  memenuhi  kebutuhan  perusahaan, meningkatkan  efisiensi  melalui    penciptaan pasar  internal  dalam  kelompok    perusahaan. RPT ini disebut sebagai propping, atau efficient transaction  hypothesis (Friedman et  al .  2003;
Pozzoli  &  venuti  2014).  Ketika  perusahaan berada pada risiko tingkat menengah, pemegang saham  pengendali  mempunyai  insentif  yang kuat  untuk  melakukan  “ proped  up ”.  Begitu mereka  telah  berhasil  dalam  melakukannya, pemegang  saham  ini  kemudian  terlibat  dalam tunneling melalui transaksi pihak berelasi (Ying &  Wang,  2013).  Oleh  karena  itu,  pemangku kepentingan  harus  memperhatikan relation party transaction (RPT) sebagai peluang adanya tindakan  ekspropriasi.  Berbeda  dari  penelitian sebelumnya  yang  melihat  adanya  ekspropriasi dari  besaran  RPT  berdasarkan sales dan purchases (Cheung et al ., 2006; Ying & Wang, 2013; Kang et al ., 2014; Dewi, 2014; Pozzoli & Venuti,  2014;),  dan  kemudian  penelitian  yang dilakukan  oleh  Utama  &  Utama  (2014),  yang hanya  mengukur  besaran  RPT  dari  proksi  aset dan liabilitas. Penelitian ini mencoba dikembangkan dengan melihat besara RPT pada pos  keuangan  seperti,  laporan  laba-rugi  ( sales dan expenses )  dan  neraca  ( asset dan liabilities ) yang di anggap relevan dalam laporan keuangan memiliki  proposisi  hubungan  istimewa  dengan pihak berelasi yang akan di bandingkan dengan total ekuitas perusahaan.
Penelitian ini dibangun berdasarkan literatur sebelumnya, dan menggunakan kerangka teori agensi tipe ke II untuk menyikapi
berdirinya suatu perusahaan berdasarkan struktur  kepemilikan  terkonsentrasi,  melalui model  struktur  piramida  atau pyramid  of structure .  Maka  pemegang  saham  pengendali atau keluarga akan terlibat sebagai insider, yang memiliki  banyak  informasi  dan  memiliki kendali  penuh  atas  perusahaan.  Timbulnya masalah agensi pada perusahaan yang dikendalikan  oleh  pihak  keluarga  disebabkan oleh konflik antara pemegang saham pengendali  dan  non-pengendali,  bukan  konflik tradisional  antara  pemilik  dan  manajer.  (Fama &  Jensen,  1983;  Jensen  &  Meckling,  1976; Nekhili  &  Cherif,  2011;  Du et  al .,  2013; Fernando et al., 2013).
Kendali  atas  perusahaan  akan  didasarkan pada  fenomena  pemisahan  antara  hak  kontrol ( Control Right atau CR) dan hak arus kas ( Cash Flow  Right atau  CFR).  Selain  itu,  masalah asimetri informasi dapat mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan sebagai informasi  perusahaan  kepada  publik.  Bahkan, Henry  e t  al. (2012)  menunjukkan  keprihatinan kritis mengenai pengungkapan RPT: "Masalahnya  adalah  transaksi  yang  dilaporkan, jika tidak diidentifikasi sebagai adanya transaksi  hubungan  pihak  berelasi,  maka  akan mendistorsi  realitas  ekonomi  melalui  posisi keuangan  perusahaan.  Lebih  lanjut,  penelitian ini akan mengkaji mekanisme pengawasan yang dapat  menjamin  hak-hak  minoritas,  yaitu dengan menerapkan sistem tata kelola perusahaan  yang  baik  ( Good  Corporate Governance atau  GCG)  pada  perusahaan tersebut  (Lin et  al. 2014).  Tujuan    dari penelitian ini adalah, Untuk menguji  dan permasalahan  yang   telah  diuraikan.  Ketika
memberikan  bukti  empiris  pengaruh  kosentrasi kepemilikan  melalui pyramid  of  structure, dan menilai  pengungkapan  transaksi  pihak  berelasi yang  diwajibkan  oleh  regulasi  di  Indoneisa, terhadap  tindakan  ekspropriasi.  Selain  itu, dalam  penelitian  ini  akan  diuji efektifitas  peran mekanisme  tata  kelola  perusahaan  sebagai upaya mereduksi kosentrasi kepemilikan melalui pyramid of structure dan meningkatkan transparansi  laporan  keuangan,  khususnya pengungkapan transaksi pihak berelasi.

## KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS Teori Agensi
Teori  agensi  telah  dikenal  pada  kalangan akademis  khususnya  di  bidang  akuntansi,  yang mulanya  diprakarsai  oleh  Jensen  &  Meckling (1967).  Prinsip  utama  teori  ini  menjelaskan hubungan  keagenan  ada  ketika,  pendelegasian wewenang yang diberikan oleh pemilik ( principal )  kepada  manajer  ( agent )  sebagai pihak  penerima  wewenang.  Ketika agent tidak melaksanakan  tugasnya  sesuai  kepentingan principal ,  maka  akan  timbul  masalah  agensi ( agency  problem ). Agent atau  manajer  dengan banyak  informasi  yang  dimiliki  akan  mampu mengusai  perusahaan,  dan  cenderung  tidak membagiakan  informasi  tersebut  kepada  pihak principal. Asimetri informasi dapat memberikan celah kepada manajer untuk dapat mempengaruhi  angka-angka  akuntansi  yang disajikan  dalam  laporan  keuangan  (Dewi, 2014).
Perkembangan    perekonomian    saat   ini, khususnya  dalam  bidang  akuntansi,  menjadikan teori   agensi   kini   semakin banyak  digunakan
untuk menjelaskan permasalahan pada perusahaan. Beberapa peneliti telah mengembangkan  permasalahan  yang  terjadi pada  perusahaan  yang  disebabkan  karena benturan  kepentingan  atau conflict  of  interest yang  disebut  sebagai  masalah  agensi  tipe  II . Dalam  artikel,  Pagano  &  Röell  (1998), menganalisis  secara  optimal  dispersi  pemegang saham,  dari  perspektif  pemegang  saham pengendali  perusahaan.  Mereka  menyatakan bahwa:
"The  main  conflict  of  interest  is  that  between the  controlling  shareholder  and  the  minority shareholders,  rather  than  between  hired managers and the generality of shareholders".
Pada  negara-negara  dengan  kepemilikan saham perusahaan terkonsolidasi atau terkonsentrasi sering terjadi benturan kepentingan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham non- pengendali, namun bukan lagi sebaliknya antara manajer  dan  generalitas  pemegang  saham. Ketika pemegang saham pengendali berinisiatif untuk mengendalikan perusahaan, maka sebagian besar dari mereka akan terlibat sebagai pihak insider atau manajer perusahaan. Dengan demikian,  mereka  akan  memanfaatkan  hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan pembebanan diberikan kepada pemegang saham non-pengendali. Secara probabilitas  tindakan  ekspropriasi  didalam perusahaan akan dilakukan karena kecenderungan  pemegang  saham  pengendali memiliki hak kontrol yang lebih besar dari pada hak arus kasnya melalui mekanisme kepemilikan terkonsentrasi. Hal ini  akan
berdampak  pada  timbulnya  masalah  ketidak asimetrian informasi.

## Struktur Piramida (Pyramid of Structure)
Pyramid  of  Structure merupakan  bentuk dari struktur kepemilikan, yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia.  Penelitian  ini  akan  menganalisa kepemilkan  terkonsentrasi  sampai  pengendali akhir  dengan  menggunakan  konsep  struktur piramida.  Kepemilikan  atas  perusahaan  dapat tercermin  pada  lembar  saham,  yaitu  hak  arus kas  masing-masing  pemegang  saham  melalui laba. Hal ini berdasarkan aturan pada umumnya one  share  one  vote (Grossman  &  Hart,  1987).
Akan  tetapi  dengan  struktur  kepemilikan piramida, aturan tersebut dapat berubah melalui ketidakseimbangan  antara  hak  kontrol  dan  hak arus kas.
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh Cheung et  al. (2006),  Siregar  (2007;  2008),
Kang et  al. (2014)  Lin et  al. (2014),  dan Yodhianto  &  Diyanty  (2016),  menyatakan bahwa kepemilikan terkonsentrasi dapat diproksikan  dengan  deviasi  antara  hak  kontrol dan  hak  arus  kas  pengendali  akhir  dalam  rantai kepemilikan,  sehingga  dapat  diketahui  adanya upaya  peningkatan  kontrol  melalui  mekanisme pyramid of structure . Kang et al. (2014), Lin et al. (2014),  dan  Siregar  (2007),  menemukan adanya  pengaruh  negatif  antara cash  flow  right leverage atau peningkatan kontrol terhadap nilai perusahan,  melalui  kebijakan  deviden  ketika pemegang  saham  pengendali  terlibat  dalam manajemen perusahaan. Hal sebaliknya ditemukan oleh penelitian Cheung et al. (2006),
tidak  ada  pengaruh  antara cash  flow  right leverage dengan  ekspropriasi  yang  dapat menyebabkan  penilaian  perusahaan  semakin rendah.
Hasil  penelitian  yang  berbeda    oleh Dyanty et  al .  (2012)  dan  Fitri  (2015), menunjukan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap risiko ekspropriasi.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  adanya kepemilikan  terkonsentrasi  sehingga  muncul hak kontrol yang terpusat oleh pengendali/pihak keluarga.  Kondisi  seperti  ini,  memiliki  peluang besar terjadinya ekspropriasi terhadap pemegang  saham  non  pengendali.  Kemudian hasil  yang  sama  juga  ditemukan  Yodhianto  & Diyanty (2016), terdapat pengaruh positif antara efek entrenchment dengan  ekspropriasi  yang berdampak pada biaya hutang. Oleh karena itu, mengingat ekspropriasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan  hubungan  pihak  berelasi  atau RPT.  Maka  dapat  dirumuskan  hipotesis penelitian sebagai berikut:

## H1  : Pyramid of structure berpengaruh
positif terhadap tindakan ekspropriasi H1a : Pyramid of structure berpengaruh positif terhadap RPT AL
H1b : Pyramid of structure berpengaruh positif terhadap RPT SE

## Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi
Penelitian oleh, Apriani (2015),
mengungkapkan  bahwa,  struktur  kepemilikan dalam perusahaan dapat mempengaruhi pengungkapan  oleh  perusahaan,  khususnya terjadi pada perusahaan go public di Asia Timur yang menganut sistem civil law dengan dan  Siregar  (2008),  yang  menunjukan   bahwa
perlindungan  hukum  yang  lemah.  Bahkan,
Henry et  al. (2012),  menunjukkan  keprihatinan kritis mengenai pengungkapan RPT:
"Masalahnya  adalah,  transaksi  yang  dilaporkan atau  diungkapkan,  jika  tidak  diidentifikasi sebagai  adanya  hubungan  pihak  berelasi,  maka akan  mendistorsi  realitas  ekonomi  melalui posisi  keuangan  perusahaan".  Oleh  karenanya, pengungkapan RPT dibenarkan untuk pemantauan  yang  efektif  dari  transaksi  tersebut berdasarkan  Standar  Akuntansi  Internasional (IAS)  24  yang  diadopsi  PSAK  no.  7 (Penyesuaian    2015)    dan    Bapepam-LK   no VIII.G.7    tentang    hubungan    pihak  berelasi: mengharuskan perusahaan untuk
oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Utama  & Utama (2014), menemukan hasil yang sama.
Namun  pada  penelitian  yang  dilakukan oleh Juvita & siregar (2013), menemukan bukti yang  berbeda,  bahwa  pengungkapan  RPT memiliki  pengaruh  signifikan  negatif  antara besaran  RPT  dengan  ekspropriasi  melalui manajemen laba. Artinya, tingkat pengungkapan RPT dapat memperkecil tindakan ekspropriasi yang dilakukan perusahaan.  Oleh  karena  itu  dapat  dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:
H2 :Pengungkapan RPT berpengaruh negatif terhadap tindakan ekspropriasi H2a : Pengungkapan RPT berpengaruh
mengungkapkan  hubungan  pihak  berelasi, kompensasi personil manajemen kunci dan sifat transaksi.
H2b negatif terhadap   RPT AL
:  Pengungkapan RPT berpengaruh negatif terhadap RPT SE
Penelitian  Otaviana  (2016),  menemukan bukti bahwa dominasi kepemilikaan perusahaan oleh  keluarga,  menyebabkan  semakin  rendah tingkat  pengungkapan  laporan  keuangan.  Lebih lanjut,  Peng et  al. (2011),  dan  Cheung et  al.
(2006), menemukan bukti bahwa mengungkapkan  transaksi  pihak  berelasi  dapat menyebabkan  reaksi  pasar  yang  negatif,  dan secara  tidak  langsung  diangggap  sebagai tindakan ekspropriasi terhadap pemegang saham  minoritas.  Hwang et  al. (2013), mengemukakan  bahwa  rendahnya  transparansi dapat  menyebabkan  manajeman  melakukan tindakan  ekspropriasi  melalui  transaksi  pihak terkait  (RPT),  seperti  kesempatan  untuk memanipulasi  laba  yang  dilaporkan.  Utama (2015),  menemukan  bukti  bahwa,  terdapat pengaruh  positif  antara  tingkat  pengungkapan RPT  terhadap  besaran  RPT.  Hal  ini didukung
Tata
Kelola Perusahaan (Corporate
Governance)
Tata  kelola  perusahaan  dapat  menjadi insentif melalui ukuran kinerja, guna meningkatkan  kesuksesan  sebuah  perusahaan. Terlebihnya lagi, dapat meningkatkan kesejahteraan  melalui  penilaian  akuntabilitas dan transparansi, sehingga mampu meningkatkan nilai perusahaan, yang didistribusikan  secara  merata  dan  dapat dipertanggungjawabkan.  Menurut,  Lukviarman (2016),  menegaskan  bahwa  konsepsi  dari corporate governance (CG) akan selalu muncul ketika  peran  dari institional  investors sebagai pemegang saham pengendali memiliki dorongan  untuk  melakukan  perubahan  pada perusahaan.  Dalam  kasus  yang  sebelumnya ditemukan  adanya  dorongan  pemegang  saham pengendali untuk  menentukan kebijakan
perusahaan secara
sepihak, tanpa mempertimbangkan  keputusan  dari  pemegang non  pengendali.  Oleh  karena  itu,  perlu dilakukan  kajian  dan  analisis  tentang  penilaian praktik corporate  governance yang  diharapkan dapat meminimalisasi tindakan ekspropriasi.
Bukti  empiris  dari  penelitian  sebelumnya mengungkapkan  bahwa  tindakan  ekspropriasi akibat  dari  kontrol  yang  berlebihan  oleh pemegang saham pengendali dapat di minimalisasi  dengan  penerapan  tata  kelola perusahaan  (Liu et  al., 2007;  Dyanty et  al ., 2012;  Utama,  2015).  Hasil  penelitian  yang dilakukan oleh Dyanty et al . (2012), menunjukan bahwa tingkat efektifitas penerapan  mekanisme  CG  dapat  mengurangi pengaruh cash  flow  leverage pemegang  saham pengendali  terhadap  besaran  transaksi  pihak berelasi.  Oleh  karenanya,  dapat  dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:
H3       :Tata Kelola Perusahaan memperlemah pengaruh positif antara Pyramid of structure terhadap tindakan ekspropriasi H3a     :Tata Kelola Perusahaan
memperlemah  pengaruh  positif  antara Pyramid of structure terhadap RPT
dikhawatirkan akan memberikan sedikit informasi perusahaan sehingga akan merugikan pihak  non  pengendali.  Oleh  karena  itu, diperlukan peran dari atribut internal tata kelola perusahaan guna menyelesaikan masalah tersebut  berdasarkan  prinsip good  corporate governance .
Beberapa  bukti  empiris  oleh  Utama (2015);  Juvita  &  Siregar  (2013);  Akmyga  & Mita (2015), dan Yodhianto & Diyanty (2016), menemukan  pengaruh  positif  yang  signifikan dari corporate  governance dalam  upaya meningkatkan  kualitas  informasi  perusahaan sehingga dapat mengurangi tindakan ekspropriasi.  Mereka  memproksikan  konsep dari  variabel  tata  kelola  perusahaan  berbeda- beda, seperti halnya Utama (2015), berdasarkan prinsip  GCG  ( good  corporate  governance ).
Kemudian, Juvita & Siregar (2013), berdasarkan Komite Audit dan Dewan Komisaris Independen, sedangkan Yodhianto & Diyanty  (2016),  hanya  berdasarkan  komposisi dewan  komisaris  Independen  karena  dianggap memiliki    pengaruh    yang    signifikan.  Maka berdasarkan hasil    penelitian    ini   dapat
H3b AL :Tata Kelola Perusahaan memperlemah  pengaruh  positif  antara Pyramid  of  structure    terhadap    RPT SE Ketidakasimetrian informasi yang terjadi
dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:
H4       :Tata Kelola Perusahaan memperkuat pengaruh negatif antara  Pengungkapan  RPT  terhadap tindakan Ekspropriasi
H4a  :Tata  Kelola  Perusahaan  memperkuat pengaruh         negatif antara
dalam     perusahaan     menyebabkan    kecilnya kualitas  informasi  yang  akan  di  ungkapkan. Oleh sebab itu, pungungkapan laporan keuangan  yang  bersifat  transparan  juga  akan menjadi masalah. Seperti pembahasan pada bab sebelumnya   bahwa,   pihak   pemegang  saham pengendali    yang    terlibat    sebagai insider,
Pengungkapan RPT terhadap RPT AL H4b  :Tata  Kelola  Perusahaan  memperkuat pengaruh         negatif antara
Pengungkapan RPT terhadap RPT SE

## OBJEK & METODE PENELITIAN
Populasi dan Sampel
Popualasi  penelitian  ini  adalah  perusahaan manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia  (BEI)  dari  tahun  2014-2016.  Metode pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini menggunakan  teknik purposive  sampling .  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder  dari  laporan  tahunan  perusahaan, maupun  laporan  berkelanjutan  perusahaan manufaktur.  Pengumpulan  data  dilakukan dengan teknik (archival) melalui sumber data di peroleh melalui situs resmi BEI: www.idx.co.id .

## Ekspropriasi
Besaran related  party  transaction (RPT) menjadi  proksi  variable  dependen  dari  konsep ekspropriasi  yang  biasa  dilakukan  melalui  dua kategori berdasarkan penyajian laporan keuangan  yaitu,  Neraca  pada  item  ( asset & liabilities) dan  Laba-Rugi,  pada  item  ( sales & expenses). Peraturan  OJK  Nomor  VIII.G.7, tentang penyajian laporan keuangan, menjelaskan  bahwa  transaksi  dangan  pihak berelasi  dapat  dilihat  pada  catatan  atas  laporan keungan dengan melihat: (1) Akun aktiva, yang terkait pihak berelasi; (2) Akun kewajiban yang terkait  pihak  berelasi;  (3)  Jumlah  penjualan yang terkait dengan hubungan pihak  berelasi; (4)  Jumlah  masing-masing  pembelian  atau beban dari hubungan pihak berelasi.
Selanjutnya  total  dari  masing-masing  kategori tersebut  akan  dibagikan  dengan  total equity, yang  bertujuan  untuk  mengetahui  dampak  dari adanya  transaksi  pihak  berelasi  terhadap pemegang  saham  yang  akan  di  bagi  dalam  dua kategori:

## Pyramid of structure
Konsep Pyramid of structure merupakan salah  satu  bentuk  konsentrasi  kepemilikan untuk  tujuan  meningkatkan  kontrol  terhadap perusahaan.  Jika  semakin  besar  deviasi  hak kontrol  dan  hak  arus  kas,  maka  semakin  tinggi upaya  peningkatan  kontrol  oleh  pemegang saham pengendali melebihi hak arus kasnya (La Porta  et  al.,  1999;  Cheung et  al. 2006;  Siregar, 2007,2008;  dan  Yudhiyanto  &  Diyanty,  2016). Dalam  penelitian  ini, cash  flow  right  leverage (CFR_L)  akan  di  gunakan  sebagai  proksi  dari konsep pyramid  of  structure, yang  ditentukan dari deviasi antara hak kontrol dan hak arus kas. Karena  hak  kontrol  lebih  besar  atau  minimal sama  dengan  hak  aliran  kas,  maka cash  flow right leverage adalah positif atau nol. Sehingga dapat         dirumuskan         sebagai        berikut;

## Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi
Pengungkapan transaksi pihak berelasi didasarkan pada penelitian (Juvita & Siregar, 2013; Apriani, 2016; dan Utama, 2015). Untuk mengidentifikasi informasi pengungkapan RPT, dapat diperoleh dari aspek yang di wajibkan oleh regulasi di Indonesia melalui PSAK no 7 Revisi  (2015)  dan  peraturan  Bapepam Nomor
VIII .G.7  tentang  sifat  dan  transaksi  pihak berelasi.  Prosedur scoring digunakan  dengan penilaian  dikotomi,  yaitu  dengan  memberikan penilaian 1 pada indikator RPT yang diungkapkan  dan  nilai  0  jika  indikator  RPT tidak  diungkapkan  pada  setiap  aspek  oleh perusahaan.
Untuk menghitungan pengungkapan  transaksi  pihak  berelasi  atau RPT dapat diperoleh dari membagikan nilai dari aspek  yang  diungkapkan  perusahaan  dengan total nilai keseluruhnya dari aspek pengungkapan.  Sehingga  dapat  dirumuskan adalah sebagai berikut:
Keterangan:
disc_RPT : Skor pengungkapan RPT np : Indikator yang diungkapkan pada aspek i tp : Jumlah indikator pada aspek i

## Good Corporate Governance
Variabel  moderasi  dalam  penelitian  ini  adalah penerapan corporate governance (CG) atau tata kelola  perusahaan.  Prosedur  dalam  melakukan scoring akan  merujuk  pada  pertanyaan- pertanyaan  lima  aspek  utama  melalui  metode penilaian corporate  governance  index yang  di kembangkan  oleh  OECD.  Terdapat  184  poin penting  dalam  penilaian corporate  governance yang  diwajibkan  oleh  ACMF.  Masing-masing dari  poin  penilaian  tersebut,  berasal  dari  aspek Rights  of  shareholders (26), Equitable treatment  of  shareholders (17), Role  of Stakeholders (21),
Disclosure and
Transparency (41),  dan Responsibilities  of  the Board (79).  Perhitungan  index  CG  dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

## (Agustina, 2016)

## Model Penelitian
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua  jenis  analisis  regresi  yaitu,  analisis  regresi berganda (Multiple  Regression  Analysis) dan Moderated Regression Analysis (MRA).
Penggunaan  dari  kedua  teknik  analisis  ini, dikarenakan  ingin  menguji  pengaruh  variabel independen  terhadap  variabel  dependen  dengan dimoderasi  oleh  variable  pemoderasi.  Variabel dependen  yang  dianalisis  adalah  RPT  AL  dan RPT  SE,  dan  variabel  independennya  adalah CFR_L dan disc_RPT, sedangkan CG_I sebagai variabel  moderasi.  Dalam  penelitian  ini  akan menggunakan  dua  model  persamaan  regresi, dengan  tujuan  melihat  dominasi  tindakan ekspropriasi  melalui  RPT  AL  dan  RPT  SE. Berikut persamaan model regresi:
Persamaan Model Penelitian Pertama:
Persamaan Model Penelitian Kedua:
Keterangan : RPT AL :Ekspropriasi   melalui   transaksi pihak berelasi  melalui asset dan liabilities pada  perusahaan i transaksi  pihak berelasi yang  dilakukan perusahaan melalui sales dan expenses lebih besar   dibandingkan   transaksi   pihak   berelasi
RPT SE tahun ke t :Ekspropriasi  melalui  transaksi pihak  berelasi  melalui sales dan expenses pada  perusahaan i tahun ke t
melalui asset dan  liabilitas.  Oleh  karenanya, pemegang  saham  lebih  merasakan  dapak  dari transaksi pihak berelasi yang tinggi pada RPT
Α : Konstanta
β 1 -β 5
:Koefisien variabel independen pada perusahaan i tahun ke t SE. Pyramid of structure yang diproksikan CFR_L :Selisih  hak kontrol dan hak arus pada  CFR_L (cash  flow  right  laverage)
disc_RPT
CG_I kas pada perusahaan i tahun ke t :Pengungkapan  transaksi  pihak berelasi  pada  perusahaan i tahun ke t :indeks Corporate   governance pada perusahaan i pada tahun ke t
memiliki  nilai  rata-rata  sebesar  0,079.  Artinya terdapat  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemegang saham   pengendali   melalui   peningkatan   hak kontrol  dibandingkan  hak  arus  kasnya  melalui
ε : Error

## PEMBAHASAN
Hasil statistik deskriptif dari RPT AL dan RPT  SE  yang  merupakan  variabel  dalam penelitian  ini  disajikan  pada  Tabel  1  di  bawah ini.

## Tabel 1
Statistik Deskriptif RPT AL dan RPT SE

## Sumber: Data Diolah Penulis, Tahun 2017
Berdasarkan  hasil  penyajian  data  pada table diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai rata- rata  RPT  AL  ( asset ,  liabilitas)  adalah  sebesar 0,1458, sedangkan RPT SE ( sales , expenses )
kepemilikan piramida walaupun sedikit yaitu 7 %.  Nilai  maksimum  dan  minimum Pyramid  of structure masing-masing  sebesar  0,25  dan
0,000. Nilai standar deviasi variabel ini sebesar
0,082.  Nilai  standar  deviasi  yang  lebih  besar dari  nilai  rata-rata  mengindikasikan  bahwa terdapat  variasi  yang  tinggi  antara  nilai minimum  dan  maksimum  selama  periode pengamatan.
Pengungkapan  RPT  yang  diproksikan pada disc_RPT memiliki nilai rata-rata sebesar - 0,551,  artinya  tingkat  kepatuhan  perusahaan dalam  mengungkapkan  transaksi  pihak  berelasi yang  diwajibkan  oleh  regulasi  di  Indonesia sudah  efektif,  namun  yang  diungkapkan  oleh perusahaan  umumnya  transaksi  pihak  berelasi yang  sifatnya  efisien.  Nilai  maksimum  dan minimum  sebesar  0,118  dan  1,00  sedangkan stadar  deviasinya  0,521.  Nilai  standar  deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata mengindikasikan  bahwa  terdapat  variasi  kecil antara  nilai  minimum  dan  maksimum  selama periode pengamatan atau tidak  terdapat
adalah sebesar 0,5242. Artinya besaran
kesenjangan  yang  besar  dari  pengungkapan transaksi pihak berelasi.
Peran  tata  kelola  perusahaan yang
diproksikan pada indeks pengungkapan corporate governance atau CG_I memiliki nilai rata-rata, yaitu sebesar 0,244, artinya pelaksanaa corporate  governance didalam perusahaan  belum  mampu  berjalan  secara efektif, hal ini dapat disebabkan karena terdapat beberapa  item  pengungkapan  yang  belum dilaksanakan oleh perusahaan pada aspek peran pemangku  kepentingan (stakeholders). Lebih lanjut,  nilai  maksimum  dan  minimum  pada variabel  CG_I  adalah  sebesar  0,146  dan  0.37, sedangkan  stadar  deviasinya  sebesar  0,056. Nilai  standar  deviasi  yang  lebih  kecil  dari  nilai rata-rata  mengindikasikan  bahwa  terdapat variasi  kecil  antara  nilai  minimum  dan maksimum  selama  periode  pengamatan  atau tidak  terdapat  kesenjangan  yang  besar  dari corporate governance.

## Hasil Analisis Regresi
Hasil  analisis  regresi  dari  penelitian  ini disajikan pada Tabel 2 dan Tabel 3.
Tabel 2 Hasil Analisis Regresi (RPT AL)

## Tabel 3 Hasil Analisis Regresi (RPT SE)
Sumber: Data Diolah Penulis, Tahun 2017
Analisis  regresi  berganda  digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen  terhadap  variabel  dependen  baik berupa  arah  negatif  atau  positif,  berdasarkan hipotesis  penelitian  yang  telah  dirumuskan. Untuk  mengetahui  hipotesis  di  terima  atau ditolak,  dapat  diketahui  dengan  melihat  nilai signifikasi.  apabila  nilai  signifikasi  lebih  kecil dari  alfa  5  %  maka  dapat  disimpulkan  bahwa hipotesis  diterima.  Pengujian  hipotesis  1  dan  2 dilakukan  dengan  melihat  koefisien  dan signifikansi  pada  persamaan  1,  sedangkan hipotesis 3 dan 4 diuji dengan melihat koefisien dan signifikasi pada persamaan 2 dan 3.
1. Hipotesis satu menyatakan bahwa pyramid of structure (CFR_L)
berpengaruh  positif  terhadap  tindakan ekspropriasi  melalui  RPT  AL  dan  RPT SE.  Hipotesis  tersebut  dapat  didukung jika  nilai  koefisiennya  bernilai  positif dengan  alfa  dibawah  5%.  Seperti  tampak
pada  tabel  2  dan  3  menunjukan  nilai koefisien yang negatif dan tidak signifikan, sehingga data tidak
mendukung  hipotesis  1,  (baik  H1a  dan
H1b). 2. Hipotesis  kedua  menyatakan  bahwa pengungkapan RPT (disc_RPT)
berpengaruh  negatif  terhadap  tindakan ekspropriasi  melalui  RPT  AL  dan  RPT SE. Hipotesis tersebut dapat didukung jika nilai  koefisiennya  bernilai  negatif  dengan alfa  dibawah  5%.  Seperti  tampak  pada tabel  2  dan  3  menunjukan  nilai  koefisien yang positif dan tidak signifikan, sehingga data  tidak  mendukung  hipotesis  2  (baik H2a dan H2b).
3. Hipotesis  ketiga  menyatakan  bahwa  tata kelola perusahaan (CG_I) mampu memperlemah  pengaruh  positif pyramid of structure terhadap tindakan eksproprasi melalui  RPT  AL  dan  RPT  SE.  Hipotesis tersebut dapat didukung jika nilai koefisiennya  bernilai  negatif  dengan  alfa dibawah 5%. Seperti tampak pada tabel 2 dan  3  menunjukan  nilai  koefisien  yang negatif,  namun  tidak  signifikan,  sehingga data  tidak  mendukung  hipotesis  3  (baik H3a dan H3b).
4. Hipotesis  keempat  menyatakan  bahwa, tata     kelola     perusahaan mampu memperkuat  pengaruh  negatif  antara pengungkapan  RPT  dengan  tindakan ekspropriasi  melalui  RPT  AL  dan  RPT SE. Hipotesis tersebut dapat didukung jika nilai  koefisiennya  bernilai  negatif  dengan alfa  dibawah  5%.    Seperti  tampak  pada tabel  2  dan  3  menunjukan  nilai  koefisien
yang  negatif,  namun  signifikan  hanya pada  RPT  AL  dan  tidak  signifikan  pada RPT SE. oleh karenanya data mendukung hipotesis H4a.
Masalah  keagenan  tipe  kedua  merupakan isu  yang  sentral,  terkait  konflik  kepentingan yang terjadi antara pemegang saham pengendali dan  pemegang  saham  non  pengendali  dalam kepemilikan  terkonsentrasi  melalui  mekanisme kepemilikan  piramida.  Menurut  argument negative  entrenchment  effect (NEE),  pemegang saham  pengendali  sering  memanfaatkan  hak kontrolnya  yang  tinggi  untuk  memperoleh keuntungan  privat  seperti  melakukan  tindakan ekspropriasi  terhadap  pemegang  saham  non pengendali  atau  monoritas,  melalui pyramid  of structure atau  kepemilikan  piramida.  Hasil penelitian  ini  tidak  mendukung  argumen  NEE dalam  hipotesis  pertama,  hasil  penelitian  ini sejalan  dengan  Cheung et  al. (2006).  Peneliti menduga  bahwa  pemegang  saham  pengendali pada  perusahaan  manufaktur  di  Indonesia dengan  kepemilikan  piramida,  lebih  memilih untuk  melakukan prop-up atau  menopang perusahaan-perusahaan yang berafiliasi. Hal ini disebabkan  karena  kestabilan  perekonomian  di Indonesia  yang  tidak  menentu  terjadi  selama periode pengamatan dari tahun 2014-2016.
Masalah  ketidak  asimetrian  informasi menjadi  isu  yang  sentral  dalam  menilai efektifitas  perusahaan  secara  keseluruhan.  Hal ini  biasanya  terjadi  pada  perusahaan  keluarga dengan  kepemilikan  terkonsentrasi.  Oktaviana (2016),  menyatakan  bahwa,  pemegang  saham pengendali memilih untuk mengungkapkan
sedikit  informasi  disebabkan  keterlibatanya sebagai manajemen dapat mengetahui informasi internal  perusahaan  secara  langsung  sehingga mereka beranggapan tidak perlu untuk mengungkapkan  informasi  kepada stakeholder lainnya.  Oleh  karenanya,  dibutukan  peran regulasi  untuk  mendisiplinkan  perusahaan  guna meningkatkan  transparansi  laporan  keuangan khususnya  transaksi  pihak  berelasi  seperti dalam peraturan BAPEPAM  Nomor.
VIII .G.7  (Kep-347/BL/2012) dan  PSAK  no  7. Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis 2 yang  menyatakan  bahwa  pengungkapan  RPT memiliki  pengaruh  negatif  terhadap  tindakan ekspropriasi. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa perusahaan di Indonesia  cenderung  mengungkapkan  transaksi pihak berelasi, namun transaksi yang diungkapkan  tidak  bersifat  opurtunistik  atau merugikan, sehingga tindakan ekspropriasi tidak terjadi pada perusahaan.
Secara teori, salah satu alasan mekanisme CG perlu diterapkan adalah, adanya kepemilikan  terkonsentrasi  baik  individu  atau keluarga,  yang  akan  memiliki  kebijakan  penuh untuk  menetukan  arah  perusahaan  yang menyebabkan  timbulnya  benturan  kepentingan antara  pemegang  saham  pengendali  dan  non pengendali. Untuk mengurangi dominasi pengendali atau pihak keluarga dalam perusahaan,  maka  diwajibkan  mengacu  pada peraturan  dan  prisip-prinsip good  corporate governance (GCG)  yang  secara  tidak  langsung mendisiplinkan perusahaan melalui aspek penilaian  tata  kelola  perusahaan  atau corporate governance index .  Hal  ini  dapat  menjadi acuan perusahaan  untuk  bertindak  independent untuk
menjamin  keadilan  bagi  seluruh  pemegang saham  dan  investor,  serta  untuk  mendapatkan kepercayaan  publik.  Hasil  penelitian  ini  tidak mendukung  hipotesis  ke  3,  hal  ini  dapat dipengaruhi  oleh  penerapan  tata  kelola  yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh perusahaan.  Terlebihnya  lagi,  jika  tata  kelola perusahaan lebih didominasi oleh institusi legal -formal oleh  pihak  keluarga.  Hal  ini  akan menyebabkan  adanya  insentif  yang  kuat  pihak keluarga  yang  menjabat  sebagai  komisaris  atau direksi sehingga dapat mempengaruhi keputusan  dewan  komisaris  yang  independen pada perusahaan.
Secara teori, salah satu alasan mekanisme CG perlu diterapkan adalah, adanya kepemilikan  terkonsentrasi  baik  individu  atau keluarga,  yang  akan  memiliki  kebijakan  penuh untuk  menetukan  arah  perusahaan  yang menyebabkan  timbulnya  benturan  kepentingan antara  pemegang  saham  pengendali  dan  non pengendali. Untuk mengurangi dominasi pengendali atau pihak keluarga dalam perusahaan,  maka  diwajibkan  mengacu  pada peraturan  dan  prisip-prinsip good  corporate governance (GCG)  yang  secara  tidak  langsung mendisiplinkan  perusahaan  melalui  aspek penilaian tata  kelola  perusahaan atau corporate governance index .  Hal  ini  dapat menjadi acuan perusahaan  untuk  bertindak  independent  untuk menjamin  keadilan  bagi  seluruh  pemegang saham  dan  investor,  serta  untuk  mendapatkan kepercayaan  publik.  Hasil  penelitian  ini  tidak mendukung  hipotesis  ke  3,  hal  ini  dapat dipengaruhi  oleh  penerapan  tata  kelola  yang belum sepenuhnya dilaksanakan  oleh
perusahaan.  Terlebihnya  lagi,  jika  tata  kelola perusahaan lebih didominasi oleh institusi legal- formal oleh  pihak  keluarga.  Hal  ini  akan menyebabkan  adanya  insentif  yang  kuat  pihak keluarga  yang  menjabat  sebagai  komisaris  atau direksi sehingga dapat mempengaruhi keputusan  dewan  komisaris  yang  independen pada perusahaan.
Hasil  penelitian  ini  menemukan  pengaruh signifikan  tata  kelola  perusahaan  dalam meningkatkan hubungan negatif antara pengungkapan  RPT  dan  ekspropriasi  melalui RPT AL, namun tidak signifikan pada RPT SE. penelitian  ini  menemukan  dua  implikasi  yang berbeda. Pertama, Hasil penelitian ini  didukung oleh beberapa hasil penelitian terdahulu seperti, Utama  (2015);  Juvita  &  Siregar  (2013); Akmyga  &  Mita  (2015).  Hal  ini  terkait  dengan masalah  ketidakasimetrian  informasi,  yang terjadi  pada  perusahan  yang  dikendalikan pemegang  saham  pengendali  atau  keluarga. Keterlibatan  pengendali  sebagai  pihak insider menyebabkan  rendahnya  kualitas  keterbukaan informasi.  Kedua,  peran  tata  kelola  perusahaan tidak digunakan untuk memperkuat pengungkapan  RPT  sebagai  upaya  mengurangi tindakan  ekspropriasi  khususnya  RPT  SE.  Hal ini  juga  disebabkan  oleh  tingginya  kesadaran perusahaan  yang  hanya  menerapkan  GCG sebagai  suatu  kebutuhan,  bukan  hanya  sekedar untuk memenuhi kepatuhan terhadap regulasi di Indonesia.  Selain  itu,  ditemukan  adanya beberapa  item  pengungkapan  yang  belum dilaksanakan oleh perusahaan seperti, pada item penyelenggaraan RUPS, pemungutan suara, dan perlindungan   kepada   pemangku  kepentingan. Hal     ini     yang     menyebabkan     tata  kelola
perusahaan  sebagai  variabel  moderasi  tidak berpengaruh  terhadap  ekspropriasi  yang  dilihat dari RPT SE.

## KESIMPULAN & SARAN
Hasil  penelitian  ini  memberikan  bukti adanya  indikasi  ekspropriasi  sangat  dominan dilakukan  melalui  transaksi  pembelian  dan penjualan dibandingkan transaksi pihak berelasi dari aspek  piutang dan hutang. oleh karenanya, peneliti menyimpulkan bahwa manipulasi harga jual-beli  dibawah  nilai  wajar  sering  dilakukan oleh  pihak  pengendali,  sehingga  menimbulkan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.  Lebih  lanjut,  hasil  penelitian  ini gagal  membuktikan  pengungkapan  transaksi pihak  berelasi  dapat  mengurangi  tindakan ekspropriasi.  Hal  ini  diduga  karena  sebagian besar  transaksi  berelasi  yang  diungkapkan  oleh perusahaan bersifat efisien.
Hasil  penelitian  ini  juga  membuktiakan bahwa, keberadaan peran tata kelola perusahaan secara  langsung  dapat  mengurangi  transaksi- transaksi  yang  bersifat  opurtunistik . Namun, hasil  penelitian  ini  gagal  membuktikan  peran tata  kelola  perusahaan  dalam  mengurangi kontrol  pemegang  saham  pengendali  yang tinggi.  Hal  ini  disebabkan  karena  keterlibatan pemegang  saham  pengendali  sebagai  BOD, yang  dapat  mempengaruhi  penilaian  dari  tata kelola  perusahaan  semakin  rendah.  Namun, hasil  penelitian  ini  membuktikan  bahwa,  peran tata  kelola  mampu  meningkatkan  keterbukaan informasi, sehingga dapat mengurangi tindakan ekspropriasi  melalui  transaksi  pihak  berelasi. Penelitian ini juga menyimpulkan  bahwa
perusahaan  di  Indonesia  masih  menerapkan GCG  sebagai  suatu  kebutuhan,  bukan  hanya sekedar  untuk  memenuhi  kepatuhan  terhadap regulasi di indonesia.
Hasil penelitian ini dapat  menjadi masukan bagi pihak regulasi untuk meningkatakan  kebijakanya  melalui  peraturan- peraturan  yang  telah  ada,  dengan  mewajibkan perusahaan  melakukan  pengungkapan  struktur kepemilikan ultimate dan  pembatasan  terkait kosentrasi  kepemilikan,  seperti  membatasi kepemilikan  saham  dan  jabatan  pihak  keluarga yang  merengkap  menjadi  dewan  direksi  atau komisaris pada perusahaan berafiliasi.
Menelusuri  kepemilikan  pengendali  akhir melalui rantai kepemilikan, menjadi keterbatasan  yang  dialami  oleh  peneliti,  karena terdapat  beberapa  perusahaan  yang  tidak mengungkapkan informasi mengenai pengendali  akhir  perusahaan  didalam  laporan tahunan.  Selanjutnya,  hasil  penelitian  ini masih menunjukan adjusted R 2 yang masih rendah, hal ini  diduga  terdapat  varibel  lain  yang  tidak diikutsertakan dalam penelitian ini. Selanjutnya konsep  ekspropriasi  yang  diproksikan  dari transaksi  melalui  aset,  liabilitas,  penjualan  dan pembelian dianggap keterbatasan, karena transaksi  tersebut  dapat  bersifat  opurtunistik atau efisien.
Diharapkan  untuk  penelitian  selanjutnya untuk melakukan penelusuran lebih jauh terkait kepemilikan  pengendali  akhir  melalui  rantai kepemilikan  berpola pyramid  of  structure .
Selain itu penelitian selanjutnya perlu menambahkan  beberapa  variabel  penelitian yang berhubungan  dengan  tidakan ekspropriasi seperti,   keterlibatan   pemegang   saham kedua,
dan  melihat  dampak  tindakan  ekspropriasi terhadap  kebijakan  deviden.  Lebih  lanjut penelitian selanjutnya harus mampu menelusuri lebih  jauh  sifat  dari  transaksi  pihak  berelasi, yang dianggap opurtunistik dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
ACMF. (2011). ASEAN Corporate Governance Scorecard. ACMF.
Akmyga, S, F., & Mita, A, F. (2015). Pengaruh Struktur  Corporate  Governance  dan
Kualitas  Audit  terhadap  Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci di Laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi  dan Keuangan Indonesia, 12 (1), 19 – 36.
Agustina,  I.  (2016).  Pengaruh  Corporate Governance  terhadap  Nilai  Perusahaan Melalui  Enterprise  Risk  Management (Erm)  Dan  Sustainability  Management. Tesis.  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Brawijaya.
Dewi,  C,  A.  (2014).  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Ekspropriasi di Indonesia.
Skripsi.  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Brawijaya.
Apriani,  H,  W.  (2015).  Pengaruh  Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan Terhadap  Luas  Pengungkapan  Transaksi Pihak  Berelasi  di  Indonesia. Jurnal Akuntansi Indonesia, 4 (1), 36 – 50.
Beuselinck,  C., &  Deloof,  M.  (2014),  Earnings Management  In  Business  Groups:  Tax Incentives
Or Expropriation Concealment. The  International  Journal of Accounting , 49 (1), 27-52.
Chang,  S,  J.  (2003).  Ownership  Structure, Expropriation,  And  Performance  Of Group-Affiliated Firms In Korea. Academy  of  Management  Journal, 46, 238–253.
Cheung,  Y,L.,  Rau,  P,  R.,  &  Stouraitis,  A. (2006), Tunneling, Propping, and Expropriation:  Evidence  From  Connected Party Transactions in Hong Kong. Journal
of Financial Economics . 82, (2), 343-386.
Dewi,  C,  A.  (2014).  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Ekspropriasi di Indonesia. Skripsi.  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Brawijaya.
Ding,  Y.,  Zhang,  H.,  &  Zhang,  J.  (2007). Private  vs.    State    Ownership    and Earnings  Management:  Evidence  from Chinese  Listed  Companies.  Corporate Governance, 15 (2): 223-238.
Du,   J.,   He,   Q.,   &   Yuen,   S,   W.   (2013). Tunneling  and  The  Decision  To  Go Private:  Evidence  from  Hong  Kong.
Pacific Basin   Finance Journal . 22 (1), 50 –68.
Dyanty,  V.,  S.  Utama,  H.  Rossieta,  dan  S. Veronica.  (2012).  Pengaruh  Kepemilikan
Pengendali  Akhir  terhadap  Transaksi Pihak Berelasi. Makalah dalam Simposium  Nasional  Akuntansi  XV
Banjarmasin.
Fama, E., & Jensen, M. C. (1983). Separation of Ownership  and  Control. Journal  of  Law and Economics. 26, 301–325.
Fernando,  G.  D.,  Schneible,  R.  A.,  &  Suh,  S. (2013).  Family  Firms  and  Institutional Investors. Family Business Review. 27(4), 328 – 345.
Fitri,  N.  (2015).  Dampak  Struktur  Kepemilikan Terhadap  Risiko  Ekspropriasi. Tesis, Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Brawijaya.
Friedman, E., Johnson, S., & Mitton, T. (2003). Propping  and  Tunneling. Journal  of Comparative Economics. 31(4), 732-750.
Gilson,  R.  J.,  &  Gordon,  J.  N.(2003).
Controlling  Shareholders ( Columbia  Law and  Economics  Working. Paper  No.  228, Stanford  Law  and  Economics  Olin Working, Paper  No.  262),  The  Center  for Law  and  Economic  Studies,  Columbia Law School.
Glaeser,  E.,  Johnson,  S.,  &  Shleifer,  A.(2001). Coase  versus  the  Coasians. Quarterly Journal of Economics . 116, 853–899.
Grossman,  S,J.,  &  Hart,  O.D.  (1987).  One Share/  One  Vote  and  the  Market  For Corporate  Control. National  Bureau  of Economic  Research .Working  Paper  No. 2347.
Handayani,  (2015).  Analisis  Moderasi  yang dimediasi  untuk  Menjelaskan  Pengaruh Struktur  Kepemilikan  Dan  Ekspropriasi Aset Terhadap Nilai Perusahaan:
Perspektif  Teori  Agensi  Dan  Teori Kontinjensi .  Disertasi . Fakultas  Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
Hartono,  J.  (2014).  Metode  Penelitian  Bisnis (Salah Kaprah dan Pengalaman-
Pengalaman) (Vol. 6). Yogyakarta, Indonesia: BPFE-YOGYAKARTA.
Henry, E., Gordon, E., Reed, B., & Louwers, T. (2012).  The  Role  of  Related  Party Transactions  in  Fraudulent  Financial Reporting. Journal  of  Forensic  & Investigative Accounting . 4,(1).
Hwang,  N,C,R.,  Chiou,  J.R.,  &  Wang,  Y,C. (2013),  Effect  of  Disclosure  Regulation On Earnings Management Through
Related-Party Transactions: Evidence from Taiwanese firms operating in China. Journal of Accounting and Public Policy . 32 (4), 292-313.
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  (2015). Pernyataan Standar  Akuntansi  Keuangan  Nomor  7 tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi . Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
Jensen,  M.  C.,  &  Meckling,  W.  H.  (1976). Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs, and Ownership Structure. Journal of Financial Economics . 3 (4), 305–360.
Juvita,  D.,  &  Siregar,  S,  V.  (2013).  Pengaruh Corporate Governance Terhadap Hubungan  Besaran  Dan  Pengungkapan Hubungan Pihak Berelasi Dengan Manajemen Laba : Studi Empiris Perubahan  PSAK  no.  7. Jurnal  akuntansi dan Auditing . 10 (1), 45-67.
Johnson,  S.,  Porta,  R.  L.,  Lopez-de-silanes,  F., &  Shleifer,  A.  (2000). Tunneling. Discussion Paper Number, 1887
Kim,  J.  (2005).  Accounting  Transparency  of Korean Firms: Measurements and Determinant Analysis. Journal of American Academy of Business, Cambridge . 6 (2), 222.
Kang, M., Lee, H, Y., Lee, M, G., & Park, J, C.
(2014). The Association between Related- Party Transactions and Control-
Ownership Wedge: Evidence from Korea. Pacific-Basin Finance Journal . 29, 272- 296.
La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (1999a). Investor protection and  corporate  governance. Journal  of Financial Economics. 58 (1–2), 3-27.
La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer,
A. (1999).  Corporate  ownership  around the  world. Journal  of  Finance. 54,  471– 517.
Lin,  C.,  Chen,  Y.,  &  Yen,  J.  (2014).  On  the Determinant of Bank Loan Contracts: The Roles  of  Borrowers’  Ownership  and Board  Structures. The  Quarterly  Review of Economics and Finance . 54, 500-512
Liu,  Q.,  &  Lu,  Z,  J.  (2007).  Corporate Governance and Earnings Management in the  Chinese  Listed  Companies:  A Tunneling Perspective. Journal of
Corporate Finance . 13: 881-906.
Lukviarman, Niki. (2016). Coporate
Governance.  Solo:  PT  Era  Adicitra Intermedia.
Lo,   A,W,Y.,   Wong,   R,M,K.,   &   Firth,   M. (2010).  Can  Corporate  Governance  Deter Management
From Manipulating
Earnings  ?  Evidence  From Related-Party
Sales Transactions In China. Journal of Corporate Finance . 16 (2), 225–235.
Munir, S., Saleh, M, N., Jaffar R., & Yatim, P.
(2013).  Family  Ownership,  Related-Party Transactions And Earnings Quality. Asian Academy  Of  Management  Journal  Of Accounting and Finance . 9 (1), 129–153.
Nekhili,  M.,  &  Cherif,  M.  (2011).  Related Parties  Transactions  And  Firm’s  Market Value:  The  French  case. Review  of Accounting and Finance .
Nurazi,  R.,  Santi,  Fand.,  &  Usman,  B.  (2015).
Tunnelling:  Evidence  From  Indonesia Stock  Exchange. Asian  Academy  of Management  Journal  Of  Accounting  and Finance . 11 (2), 127–150 .
Oktaviani,  D,  P.  (2016).  Determinan  Voluntary Disclosure  Level:  Studi  Empiris  Pada Perusahaan  Manufaktur  Yang  Terdaftar Di  Bursa  Efek  Indonesia. Akuntabilitas:
Jurnal Ilmu Akuntansi. 9 (2), 243 – 254.
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2012).  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  VIII.G.7 tentang  Pedoman  Penyajian  Laporan Keuangan. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
Panggabean,  E.  (2013).  Diduga  Corporate Crime, Sumalindo Digugat Bayar Rp 18,7 Triliun (Online). http:// news.liputan6.com/read/729338/diduga- corporate-crime-sumalindo-digugat-bayar -rp-187-triliun, (Diakses 30 Maret 2017)
Pagano, & Röell. (1998). "The Choice of Stock Ownership  Structure:  Agency  Costs, Monitoring  and  the  Decision  to  Go Public", The  Quarterly  Journal  of Economics. 113, 187–188.
Peng, W, Q., Wei, K.C., & Yang, Z. (2011). Tunneling  Or  Propping:  Evidence  From Connected Transactions In China. Journal of Corporate Finance. 17 (2), 306–325.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  33/ POJK,04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
Pozzoli, M., & Venuti M. (2013). Related Party Transactions  and  Financial  Performance:
Is There a Correlation? Empirical
Evidence  from  Italian  Listed  Companies.
Open Journal of Accounting . 3, 28-37.
Rini,  T,  S.  &  Ghozali,  I.  (2012).  Pengaruh Pemegang  Saham  Institusi,  Komisaris
Independen  dan  Komite  Audit  Terhadap Tingkat Profitabilitas
Perusahaan . Journal of Accounting . 1,  1-12.
Sari,  C,  S.,  &  Baridwan,  Z.  (2014 ). Current Asset  Tunneling  And  Firm  Performance In An Emerging Market, Jurnal Akuntansi dan  Keuangan  Indonesia.  11,  (2),  165  – 176.
Setianto,  M,  H,  A.  (2005).  Analisis  Tingkat Pengungkapan  pada  Laporan  Keuangan Perusahaan  Manufaktur  yang  Tercatat  di Bursa  Efek  Jakarta. Tesis,  Universitas Indonesia.
Siagian,  F.,  Siregar,  V,  S.,  &  Yan,  R.  (2013). Corporate Governance, Reporting Quality, And Firm Value: Evidence From
Indonesia. Journal  of  Accounting  in Emerging Economies , 3 (1), 4-20.
Siregar,  B.  (2007).  Pengaruh  Pemisahan  Hak Aliran  Kas  Dan  Hak  Kontrol  Terhadap Dividen. Simposium  nasional   Akuntansi
X. Universitas Hasanudin, Makassar, hal 1
-44.
Siregar,  B.  (2008).  Ekspropriasi  Pemegang
Saham Minoritas dalam Struktur
Kepemilikan Ultimat. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia . 1, 237-263.
Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan
Kuantitatif,
kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
Utama,  C,  A.  (2015).  Penentu  Besaran Transaksi  Pihak  Berelasi:  Tata  Kelola, Tingkat  Pengungkapan,  Dan  Struktur Kepemilikan. Jurnal Akuntansi dan
Keuangan Indonesia. 12 (1), 37 – 54
Utama,  C.  A.,  &  Susmantoro,  T,  D.  (2012).
Company Disclosure
in Indonesia:
Corporate Governance Practice,
Ownership Structure, Competition, and
Total Assets. Asian Journal of Business and Accounting . 5 (1), 1-25.
Utama,  C,  A.,  &  Utama,  S.(2014).  Corporate Governance,  Size  and  Disclosure  of Related  Party  Transactions,  and  Firm Value:  Indonesia  Evidence. International Journal  of  Disclosure  and  Governance . 11 (4), 341-365.
Villalonga,  B.,  &  Amit,  R.  (2006).  How  do family ownership, control and
management  affect  firm  value?. Journal of Financial Economics. 80, 385–417.
Ying,  Q.,  &  Wang,  L.  (2013).  Propping  by controlling  shareholders,  wealth  transfer and  firm  performance:  Evidence  from Chinese  listed  companies.  China Journal of Accounting Research. 6, 133–147.
Yodhianto,  A.,  &  Diyanty,  V.  (2016).  Efek Entrenchment dan Alignment Pengendali
Akhir  Keluarga  dan  Peran  Dewan Komisaris Terhadap Biaya Utang,
Simposium  Nasional  Akuntansi  XIX, Lampung .