DOI: 10.15575/kh.v1i1. 7673
* Copyright (c) 2020 Agus Saepudin This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .
Diterima: 7 Februari 2020 ; Direvisi: 23 April 2020; Disetujui: 10 Agustus 2020

## PERANAN POLITIK HUKUM DALAM PENGEMBANGAN PROFESI ADVOKAT
Agus Saepudin
Program Studi Ilmu Hukum, Magister Pascasarjana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia Email : aguzzaepudin@gmail.com

## ABSTRACT
The problem that arises today is that there are so many advocate organizations that exist when compared with other professions, for example, IDI is an Indonesian medical organization that houses the medical profession, while there are many advocates so that there is unhealthy competition between advocate organizations. The purpose of this research is to find a solution so that the number of these organizations does not decrease the development of the advocate profession. With a qualitative method, this article suggests that the government in this case feels the need to intervene to form and prepare reliable advocate candidates  through  the  regulation  of  the  minister  of  research  and  technology  number  5  of  2019 concerning Advocate Education.
Keywords: Improvement, Politics, Professional quality Advocates

## ABSTRAK
Masalah  yang  timbul  saat  ini  begitu  banyaknya  organisasi  advokat  yang  ada  jika  bandingkan  dengan profesi  lain,  misal  IDI  adalah  organisasi  dokter  indonesia  yang  menaungi  profesi  dokter,  sedangkan advokat  banyak  sehingga  terjadi  persaingan  yang  tidak  sehat  antara  organisasi  advokat.  Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk mencari solusi agar banyaknya organisasi ini tidak membuat perkembangan profesi advokat menjadi menjadi menurun. Dengan metode kualitatif ,artikel ini menghasilkan bahwa pemerintah dalam hal ini merasa perlu ikut campur untuk membentuk dan mempersiapkan calon advokat yang handal melalui perarturan menteri riset dan teknologi  nomor 5 tahun 2019 tentang pendidikan Advokat.
Kata kunci: Kualitas profesi Advokat, Peningkatan, Politik

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah Negara hukum (pasal 1 ayat (3)  Undang Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke-3 tahun 2001). Sebagai Negara hukum, maka hukum dijadikan panglima, kedudukan sama di hadapan hukum  dengan  tidak  ada  pengecualian  (Manan  &  SH,  2017).  Dengan  Negara  hukum  akan  tercipta kepastian hukum, kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi teratur dan terarah, Terciptanya tertib hukum. Untuk mengukur berhasil  tidaknya penegakan  hukum  dapat  di  lihat  dari  5  faktor   (Soekanto, 1990) Dan ke 5 faktor  tersebut adalah :
1. Faktor peraturan perundang-undangan yang di bentuk berdasarkan kehendak bersama.
2. Faktor hak dan kewajiban tidak berat sebelah, dan bukan untuk memaksakan kehendak.
3. Faktor aparatur penegak hukumnya yang menjalakan tugas kewajibannya dengan baik dengan berpegang prinsip pada pelayanan publik.
4. Faktor masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi.
5. Faktor budaya dan sarana prasarana.
Agus Saepudin
Apabila ke 5 faktor diatas terpenuhi maka tertib hukum akan tercapai dengan baik. Faktor utama  dari  efektifitas  hukum  ini  adalah  peraturan  perundang-undangan,  faktor  ini  di  simpan  paling tertinggi dari faktor yang lainnya. Faktor ini mempunyai peranan sentral dan penting bagi ke 4 faktor lainnya, artinya jika faktor pertama tidak memadai , maka faktor selanjutnya tidak akan tercapai dengan sendirinya,  karena  Indonesia  menganut  sebagai  Negara  hukum,  maka  aturan  di  atas  segala-galanya (Marbun, 2014).
Penelitian tentang profesi advokat ini sudah pernah diteliti sebelumnya oleh  Zainuddin  (2017) tentang tantangan dan peluar karir profesi advokat bagi sarjana Syariah setelah undang – undang tahun 2003 no 18 yang menghasilkan bahwa Peran Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia memiliki kontribusi besar  dalam  rangka  menggalakkan  lulusan  fakultas  syariah  untuk  memasuki  profesi  advokat  serta memotivasi supaya tertarik bergabung ke dalam profesi ini, Ansari (2019) meneliti tentang Implementasi Manajemen  Perhimpunan  Advokat  Indonesia  (Peradi)  dalam  Menyelenggarakan  Pendidikan  Khusus Profesi  Advokat yang menghasilkan  Peran advokat  untuk  menegakkan  hukum  harus memiliki empat kriteria; kejujuran, sikap otentik, bertanggung jawab dan memiliki kemandirian moral yang luhur serta penelitian oleh (Setiawan, Wicaksono, Anisah, & Nugroho (2017) menghasilkan Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa penyelenggaraan Pendidikan  Profesi  Advokat  di  Amerika  dilakukan  oleh sekolah hukum sedangkan di Indonesia dilakukan oleh organisasi Advokat. Pada artikel ini penulis melihat dan meneliti dari sudut pandang yang berbeda disini penulis meneliti dengan melihat organisasi – organisasi advokat dalam menjalankan Pendidikan yang di padukan dengan aturan serta perundang – undangan yang berlaku untuk menemukan suatu solusi dari masalah banyaknya organisasi advokat yang membuat calon karir advokat dinilai terhambat.
Dalam dunia hukum, kedudukan Advokat sebagai salah satu penegak hukum yang secara tegas dinyatakan oleh undang-unng. Sebut saja dalam pasa; 5 ayat (12) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, yang berbunyi bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas  dan mandiri yang di jamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, artinya kedududkan advokat setara atau sederajat dengan penegak hukum lainnya, yakni : hakim, jaksa dan polisi. Untuk meningkatkan  kualitas profesi advokat pemerintah saat ini ingin mengambil alih proses pendidikan khusus profesi advokat yang selama ini di adaka oleh organisasi advokat (Pelle, 2012).

## METODOLOGI PENELITIAN
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan Metode  yuridis  normatif yaitu  penelitian  yang  menekankan  pada  ilmu  hukum  (Zaini,  2011)  dengan pendekatan  kualitatif  (Sugiyono,  2013).  Hal  ini  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan  dan  penelaahan terhadap  berbagai  literatur  Penelitian  kepustakaan  dengan  jalan  mengumpulkan,  mempelajari  dan menganalisis  data  sekunder  berupa  peraturan  perundang-undangan,  buku-buku,  dan  sumber  lainnya (majalah, koran, dan karya lepas lain serta internet) yang berhubungan langsung dengan materi penelitian dengan menemukan hukum dalam kenyataan ( In-Concreto ). yang bertujuan untuk mencapai kejelasan masalah yang ada, kemudian dibahas dengan menggunakan data sekunder kemudian diuraikan dengan kata (Rahardjo, 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Undang-Undang No.8 tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  kedudukan  Advokat tersebut di antaranya dalam pasal 54 yang mneyebutkan

## Agus Saepudin
“Guna kepentingan Pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap yingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang telah di tentukan oleh undang- undang”
Ada  banyak  sebutan  untuk  profesi  Advokat  ini  yang  sebelumnya  dikenal  dengan  sebutan ‘pengacara’  yakni  sebelum  kelahiran  Undang -Undang  Advokat  (Hadjar,  2015),  kadang  masyarakat menealnya  dengan  sebutan  penasehat  huku,  kuasa  huku  atau  konsultan  huku.  Didalam  istilah  asing prpfesi Advokat di kenal dengan sebutan lawyer, Legal Counsel atau Attorney at Law. Advokat  berari seseorang  yang  mamapu  melakukan  atau  memberikan  nasehat  hukum  (law  advise),  inisiasi  bantuan huku,  melakukan  kegiatan  advokasi,  mendampingi  dan  atau  mewakili  serta  membela  hak-hak  dan kepentingan  hukum  pemberi  kuasa  (klien)  berkaitan  dengan  perkara  yang  dialminya  baik  diluar (nonlitigasi) maupun di dalam pengadilan (litigasi). Advokat belakngan di sebut juga sebagai profesi mulia dan  terhormat,  dalam  bentuk  yang  lebih  konkret,  pembuktian  Advokat  sebagai  profesi  mulia  dan terhormat adalah berupa pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, mengamanatkan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada para pencari keadilan yang tidak mampu. Dimasukannya kata wajib dalam pasal tersebut telah menegaskan ketentuan yang tidak boleh diabaikan oleh seorang Advokat, terlepas adanya oknum yang berani mengabaikan amanat tersebut.
Organissasi Advokat mengeluarkan etika profesi advokat untuk mengatur semua davokat dalam bertingkah  laku  dalam  menjalankan  profesi  nya  (Pelle,  2012),  akan  tetapi  karena  begitu  banykanya organisasi advikat yang ada dengan kode etik masing-masing versi organisasi advokat, maka pemerintah melalui  politik  hukum  bidang  advokat  ingin  memajukan  profesionalisme  profesi  advokat  ini  melalui perartutan menteri riset dan teknologi  nomor 5 tahun 2019 tentang pendidikan Advokat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas keilnuan para calon advokat dan juga agar organisasi advokat bersatu dalam satu wadah dan bisa dengan pemerintah membuat kode etik profesi advokat sehingga profesi advokat dapat dirasakan oleh masyarakat.
Penulis  menyadari  ada  beberapa  stigma  negatif  mengenai  profesi  advokat  ini,  meski  secara organisasi atau individu Advokat concern membangun citra dan kehormatannya, namun bukan berarti profesi ini bersih dari stigma negatif. Ada banyak beredar stigma negatif seputar profesi Advokat, yang juga  stigma  negatif  ini  telah  melekat  pada  profesi  penegak  hukum  lainnya,  beberapa  stigma  negatif tersebut antara lain :

## Orientasi Uang
Ketika  seseorang  mempunyai  persoalan  hukum  dan  bermaksud  menggunakan  jasa  seorang pengacara  maka  hal  di  pikirkjanb  adalah  biaya  atau  uang  yang  harus  di  keluarkan  untuk  jasa kepengacaraannya (HALOMOAN, 2017). itu ,padahal, tidak seluruh Advokat bekerja berorientasi pada uang atau mengejar pembayaran honorarium. Sebutlah amanat Pasal 22 Ayat (1), Undang-Undang No. 18 tahun  2003  tentang  Advokat  tersebut  di  atas,  yang  dalam  perkembangannya  mendorong  Advokat memberikan  bantuan  hukum  cuma-cuma  yang  dikenal  dengan  istilah  bantuan  hukum  probono  atau prodeo. Kemudian kehadiran negara melalui Undang-Un  dang  No.  16  tahun  2011  tentang  Bantuan Hukum, telah menyebabkan lahirnya pos-pos bantuan hukum di setiap lembaga peradilan di Indonesia. Pos Bantuan Hukum (posbakum) sudah barang tentu mengkaryakan Advokat yang siap melayani dan memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu.
Agus Saepudin

## Bermain di dua kaki
Hal  lain  yang  menimbulkan  keengganan  masyarakat  meminta  bantuan  advokat  adalah karenaadanya advokat yang bermain di dua kaki, yakni di mana advokat di nilai tidak berperan maksima; membela klien nya namun malah dekat dengan lawan dalam suatu perkara. Lagi-lagi boleh jadi ini benar, namun  tidak  selamanya  ini  benar,  sebutlah  itu  oknum  yang  ada  jugadi  profesi  selainadvokat  atau memamng suatu peran yang sedang di perankan namun tidak di pahamioleh pemberi kuasa dalam rangka penguasaan strategi merangkul untuk menyelesaian persoalan hukum sehingga di capai win win solution, karena  profesi  advokat  menuntut  banyak  keahlian  dan  fleksibilitas  dalam  berbagai  aspek,  menyikapi berbagai kondisi secara cepat dan tepat (Syahuri & SH, 2011).

## Advokat membela yang salah
Ada  banyak  cerita  ketika  seorang  Advokat  dicaci  bahkan  dihujat  ketika  melakukan  pembelaan terhadap  orang  yang  kasat  mata  diduga  atau  dituduh  bersalah.  Bagi  seorang  Advkat  ini  adalah konsekuensi dari suatu pekerjaan menjadi Advokat. Apalagi memang berdasarkan teori hukum, ketika seseorang belum diputus bersalah dan terdapat keputusan yang bersifat tetap (incraht) maka melekat kepada seseorang asas praduga tidak bersalah (presumption of innocent). Ketika seseorang dihadapkan pada  kursi  pesakitan  maka  Advokat  akan  dengan  setia  mendampingi  di  tahapan  persidangan  untuk membela  hak-hak  dan  kepentingan  hukum  seseorang  yang  disangka  menyalahi  hukum  positif.  Sulit dibayangkan  bila  seseorang  yang  disangka  tersebut  ternyata  keluarga  atau  kerabat  kita  sendiri,  dan ternyata tidak mendapat pembelaan dari Advokat karena Advokat dilarang membela orang yang disangka menyalahi hukum?
Alih-alih,  kehadiran  Advokat  dalam  melakukan  pendampingan  di  tiap  tingkat  pemeriksaan dimaknai sebagai orang baik. Sebab akan membuat hak-hak masyarakat tetap terjaga. Dengan minimnya pengetahuan hukum yang dimiliki masyarakat, tentunya dikuatirkan mereka tidak paham akan hak-hak dan  kepentingan  hukumnya  ketika  menghadapi  suatu  persoalan  hukum.  Belum  lagi  kita  pernah mendengar adigium  hukum  yang menyatakan,  "Orang tidak  bersalah  tidak boleh  dihukum  dan  orang bersalah  yang  dihukum  tidak  boleh  melebihi  ketentuan  hukuman  atas  kesalahannya".  Adigium  ini sepertinya  hanya  dapat  terwujud  apabila  Advokat  hadir  mendampingi  ketika  dilakukan  pemeriksaan terhadap seseorang di setiap tingkatan pemeriksaan. Sebab sejatinya Advokatlah pembela hak-hak dan kepentingan hukum masyarakat.

## SIMPULAN
Untuk melindungi kepentingan pemberi kuasa atau masyarakat yang membutuhkan dan biar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan, dan stigma negatif tidak terjadi maka pemerintah dalam hal  ini  merasa  perlu  ikut  campur  untuk  membentuk  dan  mempersiapkan  calon  advokat  yang handal melalui perarturan menteri riset dan teknologi  nomor 5 tahun 2019 tentang pendidikan Advokat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas keilnuan para calon advokat dan juga agar organisasi  advokat  bersatu  dalam  satu  wadah dan  bisa  dengan pemerintah  membuat kode  etik profesi advokat sehingga profesi advokat dapat dirasakan oleh masyarakat .

## Agus Saepudin

## DAFTAR PUSTAKA
Ansari, A. (2019). IMPLEMENTASI MANAJEMEN PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) DALAM  MENYELENGGARAKAN  PENDIDIKAN  KHUSUS  PROFESI  ADVOKAT. Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial , 13 (2), 23 – 41. Hadjar,  I.  (2015).  Pengawasan  Advokat:  Upaya  Menuju  Profesionalisme. Al-Mawarid  Journal  of Islamic Law , 12 (11), 26017.
HALOMOAN, P. (2017). ANALISIS BUDAYA HUKUM DAN DIMENSI HUKUM JAKSA DAN ADVOKAD.
FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman , 3 (2), 257 – 276. Manan, H. A., & SH, S. (2017). Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia . Jakarta: Prenada Media.
Marbun,  R.  (2014).  Grand  Design  Politik  Hukum  Pidana  dan  Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia Berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945. Padjadjaran Journal of Law , 1 (3).
Pelle, L. V. (2012). Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia. Lex Crimen , 1 (3). Rahardjo, M. (2010). Triangulasi dalam penelitian kualitatif .
Setiawan,  A.,  Wicaksono,  L.  S.,  Anisah,  S.,  &  Nugroho,  E.  R.  (2017).  Perbandingan  Pengaturan Penyelenggaran Pendidikan Profesi Advokat (Ppa) di Indonesia dan Amerika Serikat. Arena Hukum , 10 (1), 120 – 140. Soekanto, S. (1990). Prof., Dr. SH, MA . Sugiyono. (2013). Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: CV. Alfabeta. Syahuri, D. R. T., & SH, M. H. (2011). Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum . Prenada Media. Zaini, Z. D. (2011). Implementasi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan normatif sosiologis dalam penelitian ilmu hukum. Pranata Hukum , 6 (2), 26707.
Zainuddin, M. (2017). Peluang dan Tantangan Sarjana Syariah dalam Menggeluti Profesi Advokat Pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003: Studi Kasus di Banda Aceh dan Aceh Besar. Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah , 1 (1), 117 – 133.