Volume 5 No. 2 (2021)

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 : SUATU ANALISIS PENANGANAN COVID-19 DI DESA SAMPIRAN KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON
Althea Tahaanii Sutriana 1 , Nur Rahman 2 , Sarip 3 , Feny Auliyah 4 1 4 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon 2 3 Dosen Tetap Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon E-mail : altheats25@gmail.com , nur.rahman@umc.ac.id, sarip@umc.ac.id, auliyah44@gmail.com

## Abstract
The aim of study to find out and  analyze the implementation of Covid-19 policies as stated in the West Java Governor Regulation Number 60 of 2020 concerning the Imposition of Administrative Sanctions for Violations of Health Order in the Implementation of Large-Scale Social Restrictions and New Life Adaptations in Coping With Covid-19. Analysis of the policy is considered very important considering that at this time there are still many people who have not implemented health protocols as happened in Sampiran Village, Talun District, Cirebon Regency. in Sampiran village, there are still many people who have not implemented health protocols as regulated in the West Java Governor Regulation, the factor regarding the lack of maximum community compliance is due to none other than the public's knowledge of the policy is still very minimal, so various socialization and education are needed from various parties, especially from the government, in addition, other efforts that can be made are so that policies regarding the prevention of Covid-19 can also be issued from several levels, such as Regency / City Regulations to Village Regulations in each region so that the level of public knowledge increases, which This will affect public understanding in controlling the spread of Covid-19.
Keywords: Covid-19, rules, implementation.
Volume 5 No. 2 (2021)

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  tentang  penerapan/implementasi kebijakan  Covid-19  sebagaimana  tertuang  didalam  Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat  Nomor  60 Tahun  2020  Tentang  Pengenaan  Sanksi  Administrasi  terhadap  Pelanggaran  Tertib  Kesehatan dalam  Pelaksanaan  Pembatasan  Sosial  berskala  Besar  dan  Adaptasi  Kehidupan  Baru  dalam Penanggulangan Covid-19. Analisis terhadap Kebijakan tersebut dirasa sangat penting mengingat pada saat ini masih banyak masyarakat yang belum menerapkan protokol kesehatan sebagaimana terjadi di Desa Sampiran Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. di desa Sampiran, masih banyak masyarakat  yang  belum menerapkan  protokol  kesehatan  sebagaimana  diatur  didalam  Peraturan Gubernur  Jawa  Barat,  faktor  mengenai  belum  maksimalnya  ketaatan  masyarakat  tersebut disebabkan tidak lain karena, pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan tersebut masihlah sangat minim,  sehingga  diperlukan  adanya  berbagai  sosialisasi  dan  juga  edukasi  dari  berbagai  pihak terutama dari pemerintah, selain itu, upaya lain yang dapat dilakukan adalah agar kebijakan tentang pencegahan  Covid-19  juga  dapat  dikeluarkan  dari  beberapa  tingkatan,  seperti  Perda Kabupaten/Kota  Sampai  dengan  Peraturan  Desa  dimasing-masing  daerah  agar  tingkat pengetahuan  masyarakat  meningkat,  yang  mana  hal  demikian  akan  berpengaruh  kepada pemahaman masyarakat dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 ini.
Kata kunci: Covid-19, aturan, implementasi.
A. Pendahuluan Coronavirus  Disease 2019  (COVID-  19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe  Acute  Respiratory  Syndrome  Coronavirus  2 (SARS-CoV-2).  SARS  CoV-2  merupakan corona virus jenis baru yang belum pernah di identifikasi  sebelumnya  pada  manusia.  Ada setidaknya  dua  jenis  corona  virus  yang diketahui  menyebabkan  penyakit  yang  dapat menimbulkan  gejala  berat  seperti Middle  East Respiratory  Syndrome (MERS)  dan Severe  Acuter Respiratory Syndrome (SARS). 1 Tanda dan gejala umum  infeksi  COVID-19  antara  lain  gejala gangguan  pernapasan  akut  seperti  demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6  hari  dengan  masa  inkubasi  terpanjang  14 hari.  Pada  kasus  COVID  yang  berat  dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan  akut,  gagal  ginjal,  dan  bahkan kematian. 2 Sejak dunia dihebohkan dengan munculnya wabah  covid-19  yang  berasal  dari  Wuhan  China pada  Desember  2019,  hingga  kini  virus  ini  masih menjadi pandemi global. Menurut Badan Kesehatan Dunia  (WHO)  secara  statistik  per  17  Mei  2020 terdapat 4.535.731 (empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu) kasus positif Covid-19 dan sebanyak 307.537 (tiga ratus ribu lima ratus tiga puluh tujuh) meninggal dunia di seluruh dunia)  ini  menandakan  bahwa  penyebaran  virus corona  merupakan  pandemi  global  yang  amat massif.  Khusus  di  Indonesia  sendiri  Pemerintah telah mengeluarkan status darurat bencana terhitung mulai tanggal 29 Februari hingga 29 Mei 2020. 3 Informasi yang ada saat ini mengindikasikan bahwa  dua  cara  utama  transmisi  virus  Covid-19
1 Sithum Munasinghe et al., “The Impact of Physical Distancing Policies During the COVID-19 Pandemic on Health and Well- Being Among Australian Adolescents,” Journal  of  Adolescent  Health 67,  no.  5  (2020):  653 – 61, https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.08.008.
2 Yuliana,  “Corona  Virus  Diseases  (Covid -19); Sebuah Tinjauan Literatur,” Wellness and Healthy Magazine
2, no. 1 (2020): 187 – 92, https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/ v1i218wh.
adalah  percikan  ( droplet )  saluran  pernapasan  dan kontak. Percikan saluran pernapasan dihasilkan saat seseorang  batuk  atau  bersin,  Setiap  orang  yang berada dalam kontak erat (radius 1 m) dengan orang yang  menunjukan  gejala-  gejala  gangguan pernapasan (batuk,bersin) berisiko terpapar percikan saluran  pernapasan  yang  kemungkinan  dapat menyebabkan infeksi (infeksius). Percikan juga dapat jatuh ke permukaan benda di mana virus tetap aktif, oleh  karena  itu,  lingkungan  sekitar  terdekat  dari orang  yang  terinfeksi  dapat  menjadi  sumber penularan. 4 Alat  Pelindung  Diri  (APD)  adalah seperangkat alat yang digunakan tenaga kerja untuk melindungi  sebagian  atau  seluruh  tubuhnya  dari adanya potensi bahaya kecelakaan kerja. Salah satu contoh  alat  pelindung  pernapasan  adalah  masker. Masker berfungsi untuk melindungi pernapasan dari debu/partikel yang lebih besar yang masuk kedalam organ pernapasan. Organ pernapasan terutama paru harus  dilindungi  apabila  udara  tercemar  atau  ada kemungkinan  kekurangan  oksigen  dalam  udara. Masker  dapat  terbuat  dari  kain  dengan  poriimana kita ket-pori tertentu. (Budiono, 2003). Sebagaimana kita  ketahui  bahwa  penularan  Covid-19  dapat melalui  saluran  pernapasan,  maka  penggunaan masker oleh seluruh masyarakat dirasakan perlu di masa pandemi Covid-19 ini. Masker dapat menjadi penghalang  pertama  jika  ada  droplet/tetesan  baik dari  diri  sendiri  maupun  dari  orang  lain.  Alat pelindung pernapasan atau masker merupakan alat yang digunakan untuk melindungi mulut dan hidung dengan  bahan  yang  dapat  menyaring  masuknya debu  atau  uap.  Mekanisme  yang  terjadi  adalah dengan  cara  menangkap  partikel atau aerosol  dari udara dengan metode penyaringan arau penyerapan,
3 Diana  Fitriana  et  al.,  “The  Dialectics  of  Garuda Totem  and  Covid-19  Totem  in  the  Constitution  of Indonesia,” UNIFIKASI:  Jurnal  Ilmu  Hukum 07,  no.  2 (2020): 162 – 73.
4 Toan  Luu  Duc  Huynh,  “Does  Culture  Matter Social  Distancing  under  the  COVID- 19  Pandemic?,” Safety Science 130 (2020): 104872,
https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104872.
sehingga udara yang melewaii masker menjadi bersih dari partikulat.
Gubernur  Jawa  Barat  Ridwan  Kamil  telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 60 Tahun  2020  Tentang  Pengenaan  Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan  dalam  Pelaksanaan  Pembatasan  Sosial berskala Besar dan Adaptasi Kehidupan Baru dalam Penanggulangan Covid-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat. 5 Pergub ini diterbitkan agar masyarakat tetap disiplin  dalam  menerapkan  protokol  kesehatan selama  PSBB  dan  AKB.  Pergub  tersebut  juga mengatur soal denda bagi pelanggar yang besarannya mulai dari Rp. 100.000 per orang. Pengunaan masker di masa AKB sangat krusial untuk menekan angka penyebaran Covid-19, pemberlakuan sanksi tersebut bertujuan  meningkatkan  kedisiplinan  masyarakat terapkan protokol kesehatan di ruang publik. Sebab, kedisiplinan  masyarakat  amat  penting  dalam pencegahan penularan Covid-19. 6 Di  Desa  Sampiran  Kecamatan  Talun Kabupaten  Cirebon  Jawa  Barat,  implementasi aturan  ini  belum  maksimal.  Masyarakat  bahkan banyak yang belum mematuhi protokol kesehatan dan  belum  mengetahui  adanya  Pergub  ini.  Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih  jauh  implementasi  aturan  tersebut  dan sekaligus mengedukasi warga agar bisa meminimalisir  penularan  Covid-19  di  Desa
Sampiran.
Penelitian
dimaksudkan untuk memahami  dampak  Covid-19  terhadap perekonomian  desa,  pembangunan  desa
5 Sarip Sarip, “Analisis Sejarah Perpajakan Majapahit Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Era Otonomi,” Al- Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam 2, no. 2 (2017):
123 – 35,
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.
6 Farida Mancar and Nurfani, “Anomali Bahasa Dan Budaya Di Era Pandemi Covid- 19,” Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah  Universitas  Muhammadiyah  Buton 7,  no.  1  (2020): 120 – 32, https://www.jurnal- umbuton.ac.id/index.php/Pencerah.
7 Sarip  Sarip,  Aip  Syarifudin,  and  Abdul  Muaz, “Dampak Covid -19 Terhadap Perekonomian Masyarakat  Dan  Pembangunan  Desa,” Al-Mustashfa:
ditengah-tengan  wabah  yang  sedang  melanda dunia.  Peneliti  mencoba menggambarkan  apa yang  dipahami  dan  digambarkan  subyek penelitian. 7 Kemudian  pendekatan  kualitatif dipilih  dengan  metode  deskriptif  dan  jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) yakni penelitian dilaksanakan  dengan  cara  pencarian  literatur (kepustakaan)  baik  berupa  buku,  catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian sebelumnya.  Data  tambahan  didapatkan  dari pengamatan-  pengamatan  selama  adanya wabah  tahun  2020  di  desa  terutama  yang menyangkut perekonomian dan pembangunan desa.  Dan  penelitian  langsung  di  desa  atau penelitian empiris. 8
Teknik  pengumpulkan  data  yang dilakukan  penulis  dengan  mengidentifikasi tema  atau  wacana  dari  buku-buku,  makalah atau artikel, majalah, jurnal dari hasil penelitian terdahulu, web (internet), atau juga data yang diambil  dari  informasi  lainnya  yang berhubungan dengan tema penelitian ini untuk mencari  hal-hal  atau  variable  yang  berupa catatan,  transkip,  buku,  surat  kabar  dan sebagainya  yang  berkaitan  dengan  fokus penelitian. 9 Adapun langkah penelitian sebagai berikut:  mengumpulkan  data-data  yang  ada baik dan menganalisa data-data melalui buku- buku  teks,  dokumen  lain,  dan  sebagainya. Setelah mendapatkan beberapa data, maka data kemudian  dianalisis  untuk  mendapatkan kesimpulan. 10
Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah 5, no. 1 (2020): 10, https://doi.org/10.24235/jm.v5i1.6732.
8 A.M.  Susilo  Pradoko, Paradigma  Metode  Penelitian Kualitatif  Keilmuan  Seni,  Humaniora,  Dan  Budaya (Yogyakarta:  UNY  Press,  2017);  Ninik  Supriyati, “Metode Penelitian Gabungan (Mixed Methods),” Jurnal Penelitian 1, no. 1 (2015): 1 – 24.
9 Sarip  Sarip,  “Produk  Hukum  Pengkebirian Pemerintahan Desa,” Jurnal Hukum & Pembangunan 49, no. 1 (2019): 60, https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1910.
10 Dendy  Sugono,  Sugiyono,  and  Yeyen  Maryani, Kamus  Bahasa  Indonesia (Jakarta:  Pusat  Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).
Penarikan  kesimpulan  menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara berfikir di dalam  pengambilan  kesimpulan  terhadap permasalahan  yang  diajukan  secara  umum, kemudian  ditarik  pada  hal-hal  yang  bersifat khusus.  Gambaran  pemikiran  tersebut bertujuan  untuk  mendapatkan  gambaran berkenaan  dengan  penulisan.  Metode  berisi macam  atau  sifat  penelitian,  sumber  data, teknik  dan  prosedur  pengumpulan  data,  dan analisis data. 11

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi  Administrasi  terhadap  Pelanggaran  Tertib Kesehatan  dalam  Pelaksanaan  Pembatasan  Sosial berskala Besar dan Adaptasi Kehidupan Baru dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Sampiran?
2. Apa faktor yang menghambat pelaksanaan Pergub tersebut?

## C. Pembahasan
Implementasi  Peraturan  Gubernur  Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 di Desa
Otonomi  merupakan  hak,  wewenang, dan  kewajiban  daerah  untuk  mengatur  serta mengurus  pemerintahan  sendiri.  Secara kewilayahan daerah otonom memiliki wilayah yang  jelas,  kewenangan,  mengurus  urusan pemerintahan,  dan  kepentingan  masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi  masyarakat.  Kewenangan  daerah otonom  bukan  merupakan  kewenangan
11 Sarip, “Memaknai Delik Dan Delik Tata Negara,” De  Lega  Lata  Jurnal  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 4, no. 2 (2019): 189 – 210, https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3128.
12 Diding  Rahmat  and  Sarip  Sarip,  “Konsekuensi Dekonsentrasi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,” UNIFIKASI:  Jurnal  Ilmu  Hukum 3,  no.  2 (2015):
61 – 83,
https://doi.org/10.25134/unifikasi.v2i2.237.
dekonsentrasi,  kewenangan  dekonsentrasi merupakan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh pemerintah pusat yang kemudian dilimpahkan pada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/atau  kepada  kepala  intansi  vertikal  di wilayah provinsi. 12
Tujuan  desentralisasi  dalam  pandangan politik adalah mendorong pemerintahan lokal untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan politik  aparatur  pemerintah  dan  masyarakat untuk  mempertahankan  integrasi  nasional. Tujuan  desentralisasi  ini  adalah  ‘berdasarkan kebebasan  ide’  penting  untuk  membangun demokratisasi pemerintahan lokal. 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan gubernur  sebagai  wakil  pemerintah  pusat  di daerah  menurut  garis  pemerintahan.  Propinsi dilimpahi  kewenangan  dari  pemerintah  pusat berdasarkan  “dekonsentrasi  kewenangan”. Kedudukan  gubernur  merupakan  bagian vertikal  dari  pemerintah  pusat  sebagaimana diatur  dalam  undang-undang  tersebut. Pemilihan  gubernur  dan  wakil  gubernur  yang dilaksanakan secara langsung di semua provinsi yang ada di Indonesia, mulai dipertimbangkan ulang. Dengan kata lain mendapatkan sorotan yang  cukup  menarik  di  dunia  akademik maupun dalam dunia praktis sendiri. Terlepas dari perdebatan tersebut, maka tulisan ini coba mengangkat  cita  Piagam  Madinah  dalam konteks  pemilihan  kepala  daerah  menuju daerah  yang  damai,  tentram,  dan  saling monghormati antara masyarakat yang berbeda suku, kebudayaan, dan agama. 14
13 Nurmiyati Niken, Erni Zuhriyati, and Muhammad Noor,  “Desentralisasi  Politik  Dalam  Ranah  Otonomi Daerah  (Studi  Pada  Pemberdayaan  Petani  Bawang Merah  Di  Desa  Sekuan  Makmur  Kecamatan  Muara Komam  Paser  Provinsi  Kalimantan  Timur),” Jurnal MODERAT 6, no. 2 (2020): 376 – 96, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/moderat. v6i2.3409.
14 Sarip,  “Cita  Piagam  Madinah  Dalam  Konteks Pemilihan  Kepala  Daerah  Menuju  Otonomi  Madani,”
Desentralisasi  menurut  Cohen  dan Peterson  dapat  dikaitkan  dengan  sistem klasifikasi. Desentralisasi dapat dilihat sebagai konsep  dan  sebagai  alat  untuk  pembangunan yang  berkembang  sangat  dinamis  dalam  teori dan praktik. Desentralisasi juga dapat dipahami secara lebih luas melalui berbagai pendekatan. Kesadaran  hukum  masyarakat  di  era desentraliasi  dapat  dilihat  peranan  kesadaran hukum  yang  berhubungan  dengan  struktur masyarakat  sendiri.  Maka,  gubernur  sendiri merupakan  bagian  dari  desentralisasi  secara administratif.  Penyelenggaraan  negara  dan pemerintahan  dalam  negara  kesatuan  seperti Indonesia  dalam  satuan-satuan  teritorial  yang lebih  kecil  dapat  diwujudkan  dalam  bentuk- bentuk  dekonsentrasi  teritorial,  satuan otonomi teritorial, atau federal.
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60  Tahun  2020  Tentang  Pengenaan  Sanksi Administrasi  terhadap  Pelanggaran  Tertib Kesehatan  dalam  Pelaksanaan  Pembatasan Sosial berskala Besar dan Adaptasi Kehidupan Baru  dalam  Penanggulangan  Covid-19  adalah aturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jabar Ridwan  Kamil  yanng  bertujuan  untuk meminimalisir  penularan  Covid-19  di  Jawa Barat. 15 Di dalam peraturan ini yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan  tertentu  penduduk  dalam  suatu wilayah  yang  diduga  terinfeksi  Coronavirus Disease  2019  (Covid-19)  sedemikian  rupa untuk  mencegah  kemungkinan  penyebaran Coronavirus  Disease  2019  (Covid-19),
Jurnal  Kajian  Hukum  Islam 3,  no.  1  (2018), https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2753.
15 Annastasya  G.  Ratulangi,  Bernabas  H.  R. Kairupan, and Anita E. Dundu, “Adiksi Internet Sebagai Salah  Satu  Dampak  Negatif  Pembelajaran  Jarak  Jauh Selama Masa Pandemi COVID- 19,” Jurnal Biomedik:JBM 13, no. 3 (2021): 251, https://doi.org/10.35790/jbm.13.3.2021.31957.
16 Tanto Lailam, “Penataan Kelembagaan Pengujian Norma  Hukum  Di  Indonesia  (The  Institutional
Adaptasi  Kebiasaan  Baru  yang  selanjutnya disingkat  AKB  adalah  upaya  percepatan penanganan  Covid-19  yang  mendukung keberlangsungan  perekonomian  masyarakat yang  mensinergikan  aspek  kesehatan,  sosial, dan ekonomi. 16
Komentar  pada  pembahasan  diskusi tersebut,  sangat  menarik  dan  berbeda  karena sesuai  dengan  permasalahan  Indonesia sekarang  yang  sedang  dihadapkan  musibuh virus tersebut. Seluruh komentar yang terdapat dalam forum diskusi di facebook sesuai dengan realita yang terjadi di masyarakat. Sangat jarang ditemukan  penelitian  yang  mengungkap tentang  masyarakat  yang  berasal  dari  latar belakang  yang  beragam.  Penelitian  dengan judul  Tindak  Tutur  Ujaran  Kebencian  (Hate Speech)  pada  Komentar  Forum  Diskusi Covid- 19 dalam Jejaring Sosial Facebook “Ini Kebumen”  ini  kiranya  memiliki  nilai  urgensi. Hal  tersebut  berangkat  dari  keadaan  mulai lunturnya  etika  dalam  bertutur  yang mencerminkan masyarakat Indonesia. Terlebih lagi  dalam  era  globalisasi  dimana  kebebasan dalam  berekspresi  begitu  sangat  leluasa.  Jika kita  tidak  memperbaiki  tuturan  pada  diri sendiri,  bisa  jadi  dalam  penggunaan  bahasa dengan baik dan benar akan luntur. Di sisi lain, etika  yang  sudah  diterapkan  oleh  nenek moyang akan tergerus oleh zaman. 17 Pergub  ini  juga  memiliki  sanksi,  yaitu sanksi  administratif  yang  bertujuan  untuk memberikan  perlindungan  bagi  masyarakat dari  penyebaran  dan  penularan  Covid-19, meningkatkan kepatuhan masyarakat mengenai
Arrangement  of  Legal- Norms  Review  in  Indonesia),” Jurnal Konstitusi 15, no. 1 (2018): 206 – 30.
17 Vinsca  Sabrina  Claudia  and  Yanuar  Rizka Wijayanto,  “Tindak  Tutur  Ujaran  Kebencian  (Hate Speech)  Pada  Komentar  Forum  Diskusi  COVID-19 Dalam  Jejaring  Sosial  Facebook  ‘Ini  Kebumen,’”  in Prosiding  Seminar  Nasional  Linguistik  Dan  Sastra (SEMANTIKS) (Surakarta:  Dokumentasi  Bahasa  dan Kebijakan Bahasa, 2020), 533 – 42, https://jurnal.uns.ac.id/prosidingsemantiks/article/vie w/45046.
penerapan  protokol  kesehatan.  Jenis  sanksi administratif  dalam  Pergub  ini  diberlakukan bertahap,  mulai  dari  sanksi  ringan,  sanksi ringan  berupa  teguran  lisan  hingga  berat. Sanksi  berat  yaitu  dalam  bentuk  denda administratif  paling  besar  Rp.  100.000,00 (seratus  ribu  rupiah),  penerapan  sanksi administratif  dilakukan  oleh  pejabat  yang berwenang menerapkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 18 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 ini memiliki jenis pelanggaran diantaranya :
1. Tidak  mencuci  tangan  sabun  dan  air mengalir  atau  pencuci  tangan  berbasis alkohol;
2. Tidak melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat;
3. Tidak  menggunakan  masker  secara  benar di ruang publik;
4. Tidak menjaga jarak secara fisik antar orang minimal  1  meter  ketika  berada  di  ruang publik;
5. Tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir  atau  pencuci  tangan  berbasis alkohol;
6. Tidak  menyediakan  alat  pengukur  suhu tubuh;
7. Tidak menerapkan aturan jaga jarak secara fisik.
Di  desa  Sampiran  Kecamatan  Talun Jawa  Barat  masih  banyak  ditemukan  warga yang  melanggar  ketentuan  dalam  Pergub, banyak  warga  yang  belum  memakai  masker ketika di ruang publik seperti pasar desa. Ketika
18 Antonius Purwanto, “Daerah Jawa Barat: Terletak Di  Bagian  Barat  Pulau  Jawa,  Jawa  Barat  Merupakan Bagian  Dari  Rangkaian  Zamrud  Khatulistiwa.  Daerah Ini Kaya Akan Sumber Daya Alam Dan Destinasi Wisata Serta  Berpenduduk  Terbanyak  Di  Indonesia.,” Kompas
Pedia , July 15, 2020, https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/p rovinsi-jawa-barat.
19 Fatin Hamamah and Sarip, “Optimalisasi Lembaga Adat Desa Meneguhkan Konstitusionalis me,”
memasuki  area  pasar  juga  tidak  di  cek  suhu terlebih  dahulu,  di  dalam  area  pasar  pun pengunjung tidak menerapkan jaga jarak secara fisik.  Lembaga  sebagai  pola  perilaku  manusia yang  mapan,  terdiri  atas  interaksi  sosial berstruktur  dalam  suatu  kerangka  nilai  yang relevan. Keberadaan lembaga dibatasi oleh dua unsur dasar: Pertama; unsur struktural, Kedua; unsur keyakinan dan cita-cita manusia. Unsur struktural  mengacu  pada  sistem  hubungan yang  diatur  oleh  suatu  lembaga.  Sementara unsur  keyakinan  dan  cita-cita  manusia  lebih menitikberatkan  pada  sebuah  harapan  ideal tetang keberadaan struktur. 19
Pada  saat  menghadapi  Covid-19  pada awal  2020,  tambahnya,  Kemendes  PDTT langsung menginstruksikan atau mengeluarkan surat edaran pembentukan relawan desa lawan Covid-19  yang  diketuai  langsung  oleh  kepala desa  dan  wakilnya  adalah  ketua  badan permusyawaratan  desa  (BPD). 20 “Kenapa ketuanya  kepala  desa?  Supaya  kebijakannya lebih menukik dan pelaksanaan kebijakan bisa dilakukan  dengan  sangat  masif.  Kenapa wakilnya  BPD?  Supaya  ketika  ada  kebijakan yang memang harus dibahas dalam musyawarah  desa,  ini  ketemu.  Tidak  usah terlalu panjang birok rasinya,” ujar Gus Halim. Per  7  Desember  2021  setidaknya  ada  46.905 desa yang menyediakan tempat cuci tangan di ruang  publik  dan  45.081  desa  menyediakan masker bagi warganya. Kini juga tercatat 46.031 desa  telah  melakukan  sosialisasi  hidup  sehat bersama  Covid-19.  Pemerintah  desa  juga melakukan  pengarahan  langsung  tentang pandemi  Covid-19,  dan  menyediakan  ruang
Pagaruyuang  Law  Journal 2,  no.  2  (2019):  163 – 80, https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang. 20 Peratur an Menteri Dalam Negeri, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).” (2018).
isolasi yang berisikan 86.839 tempat tidur, serta menyediakan  spanduk  protokol  kesehatan untuk adaptasi kebiasaan baru. 21
Faktor-Faktor  Penghambat  Pelaksanaan Peraturan Gubernur di Desa Sampiran Menurut  analisa  penulis,  Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 implementasi  nya  masih  kurang  maksimal, bahkan banyak warga yang belum mengetahui adanya  aturan  ini.  Kurangnya  edukasi  dan kurang  tegasnya  penerapan  sanksi  menjadi faktor  utama  penghambat  implementasi Pergub  ini.  Sesuai  hierarki  peraturan perundang-undangan, setiap  aturan  harus  ada aturan  turunan  nya.  Desa  merupakan  unit terkecil,  ketika  ada  Pergub  nya  harus  ada perbup hingga perdes nya untuk memaksimalkan  penerapan  dalam  rangka pencegahan Covid-19.
"Kita sudah memasuki gelombang ketiga COVID-19,  tadi  dirapatkan,  khusus  Bogor, Depok,  Bekasi,  dan  Bandung  Raya,  karena kecepatan  tinggi  dalam  sebulan  terakhir  ini, dari  500  ke  50  ribu.  Ini  harus  disikapi,  yang paling utama untuk daerah di luar aglomerasi agar prokes diketatkan," kata Ridwan Kamil di Gedung  Negara  Pakuan,  Senin.    Dia mengatakan  walaupun  memasuki  gelombang ketiga  COVID-19,  kondisinya  tidak  separah saat  terjadi  gelombang  kedua  atau  kasus COVID-19  varian  Delta  yang  ditandai  ada lonjakan kasus kematian.
"Di  awal  Februari  2021  dan  awal Februari 2022, kasusnya sama tingginya seperti Depok dan Bekasi per hari sudah sama kayak Delta.  Tapi,  tingkat  keteriasian  rumah  sakit pada  tahun  lalu,  saat  Delta  tinggi,  dengan keterisian saat Omicron tinggi di dua daerah itu
21 Nurhayat, “Satu Pintu, Kemendagri Harus Serahkan Urusan Desa Ke Kemendes,” Indopos.Co.Id , December 7, 2019, https://indopos.co.id/read/2019/07/12/181201/sat u-pintu-kemendagri-harus-serahkan-urusan-desa-ke- kemendes.
jauh,"  kata  dia.    "Artinya,  ini  menguatkan bahwa  Omicron  itu  daya  tularnya  cepat,  tapi daya  fatalitas  rendah.  Oleh  karena  itu,  fokus saja  di  rumah  insya  Allah  sembuh,"  kata Ridwan  Kamil.    Dia  mengatakan  kebanyakan yang dirawat di rumah sakit adalah yang belum pernah  mendapat  vaksinasi  COVID-19. "Kasus  tinggi,  ya  bikin  khawatir,  tapi  yang dirawat  rendah.  Itu  juga  berita  baiknya. Mayoritas  yang  kena  fatalitas  yang  belum divaksin  dua  kali.  Masih  menembus  ke  yang sudah  divaksin  memang  iya,  tapi  fatalitas banyak  dialami  mereka  yang  belum  divaksin dua kali," ucapnya.
Dalam rangka menunjang perekonomian, pemerintah telah menerbitkan PMK-23/2020  dan  PMK  28/2020  yang mengatur  mengenai  insentif  fiskal  dalam rangka  menghadapi  pandemic  Covid-19. Dengan adanya insentif fiskal ini, diperkirakan penerimaan  pajak  di  bulan  April  akan menurun.  Terkait  dengan  (PERPPU  1/2020) yang  antara  lain  mengatur  penurunan  tarif Pajak  Penghasilan  (PPh)  Badan  untuk  tahun pajak 2020 (SPT PPh Badannya disampaikan di April  2021),  diperkirakan  akan  terjadi penurunan angsuran PPh Pasal 25 badan mulai bulan  Mei  2020.  Lebih  lanjut  Pemerintah berkomitmen  untuk  menjaga  industri  dalam negeri  ditengah  pandemi  Covid-19.  Melalui PMK-30/2020,  Pemerintah  memberikan relaksasi  penundaan  pembayaran  cukai  akibat tersendatnya logistik di lapangan karena Covid- 19. 22 Pemerintah  berharap  dengan  adanya penundaan  ini  dapat  membantu  arus  kas perusahaan  sehingga  perusahaan  dapat  terus menjalankan  usahanya.  Keberlangsungan industri  sangat  penting  untuk  mengatasi
22 Rahayu Puspasari, “Pemerintah Waspada Dampak Pandemi Covid-19 Terha dap Ekonomi Indonesia,” Kementerian Keuangan Republik Indonesia , no. April (2020): 17 – 21, https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita/.
terhambatnya penyediaan logistik dan penyerapan  tenaga  kerja  agar  tidak  terjadi pemutusan  hubungan  kerja.  Selain  itu Pemerintah juga telah mengantisipasi keadaan kahar  ini  dengan  berbagai  kebijakan  yang relevan  seperti  relaksasi  aturan  impor  untuk bahan baku pembuatan alat kesehatan.
Covid-19  tidak  hanya  menimbulkan berbagai  dampak  di  bidang  kesehatan, pendidikan,  ekonomi,  teknologi,  politik,  dan hukum,  tapi  juga  mempengaruhi  interaksi sosial budaya di masyarakat. Salah satu perilaku budaya masyarakat Indonesia yang terdampak besar  akibat  kebijakan  physical  distancing terse-  but  adalah  tradisi  salaman  atau  jabat tangan  yang  merupakan  salah  satu  cara masyarakat  berinteraksi  dalam  menjalin hubungan  sosial  mereka.  Berjabat  tangan adalah  tindakan  yang  menjadi  simbol  salam antar  individu.  Mengungkapkan  bahwa  jabat tangan  merupakan  ritual  pendek  an-  tara  dua orang,  berupa  saling  menggenggam  tangan kanan atau kiri mereka, dan sering kali disertai oleh  sentakan  kecil  pada  tangan  yang tergenggam. Hilangnya tradisi salaman sebagai salah  satu  interaksi  sosial  di  masyarakat meskipun terli- hat sepele, pada awalnya telah menimbulkan  berbagai  gejolak  sosial.  Sebab, tradisi  salaman  yang  merupakan  simbol  dari kedekatan personal tiba-tiba harus dihilangkan. Salaman  sebagai  sebuah  tindakan  kontak merupakan  simbolisasi  dari  kontak  langsung, dan  merupakan  aspek  paling  umum  dalam interaksi sosial. 23 Tujuan  dari  penulisan  ini  yaitu  untuk mengetahui  sejauh  mana  totem  Garuda dihadapkan  pada  totem  Covid-19  dalam ketatanegaraan Indonesia. Berawal dari adanya pandemik  yang  melanda  dunia  termasuk Indonesia,  semua  negara  disibukan  untuk segera  mengambil  kebijakan-kebijakan  yang
23 Elsa Lutmiranita Amanatin et al., “Dari Salaman Ke Senyuman: Dampak Kebijakan Kesehatan Global Terhadap Komunitas Lokal Di Era Pandemi,” Umbara
efektif.  Melihat  kebijakan-kebijakan  yang  ada menempatkan  Presiden  dan  Kepala  Daerah memiliki peran yang sangat luar biasa dan dapat dikatakan sebagai the king can not do wrong dalam menjalankan kebijakannya. Permasalahan-Permasalahan  yang  berkenaan dengan  keberadaan  totem  Garuda  saat sekarang  banyak  disoroti,  fokus  pembahasan mencoba  mengkaji  pergumulan  totem  garuda atas  totem  baru  yang  merubah  tatanan kebijakan  di  Indonesia.  Metode  penelitian hukum yang bersifat normatif sebagai pijakan dalam melakukan analisis. Adanya pergumulan atau pertarungan yang menjadikan keberadaan totem  Garuda  mengalami  polemik  dalam ketatanegaraan Indonesia. 24
Apa  yang  dinamakan  sebagai  totem sendiri  rupanya  bukan  hanya  berlaku  pada nilai-nilai  keagamaan  saja,  bahkan  sekelas negara memiliki totem masing-masing sebagai bentuk  kesakralan  bagi  masyarakatnya.  Hasil penelitian  Konsekuensi  totem  Garuda  yang memegang  perisai  Pancasila  dan  menapakan kakinya  pada  kebhinekaan  Indonesia,  sebagai bentuk ikatan yang tidak terpisahkan bagi raja negara  maupun  raja  daerah  pada  saat  adanya 2019-nCoV  yang  menimpa  dunia  dan Indonesia  khususnya.  Labang  Negara  yaitu Garuda Pancasila bukan hanya sebuah gambar yang biasa saja, mempunyai makna yang lahir dari  budaya-budaya  Indonesia,  memiliki  nilai sakralitas  (suci)  yang  wajib  di  lindungi  yang harus  dipertahankan  martabatnya  oleh  setiap orang yang mengaku sebagai warga Indonesia untuk  menandakan  sebuah  etika  yang menunjukan rasa kecintaan terhadap tanah air. Dalam rangka menghindari ancaman terhadap totem Garuda, negara harus berhati-hati dalam mengambil  kebijakan  termasuk  kebijakan untuk masyarakat desa yang belum memahami akan pentingnya kesehatan.
5, no. 2 (2020): 118, https://doi.org/10.24198/umbara.v5i2.30656.
24 Fitria na et al., “The Dialectics of Garuda Totem and Covid- 19 Totem in the Constitution of Indonesia.”

## D. Simpulan
Setelah  melakukan  kegiatan  penelitian Penulis dapat menyimpulkan: Masyarakat Desa Sampiran  banyak  yang  belum  mengetahui adanya  aturan  wajib  bermasker.  Pada kenyataannya masyarakat belum memahaminya. Masih banyak masyarakat yang belum mentaati protokol kesehatan terutama di keramaian. Harus lebih mengedukasi masyarakat dan mensosialisasikan Pergub Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020. Hal ini dilakukan untuk mendapat pemahaman yang efketif dari masyarakat. Harus adanya turunan dari aturan atau kebijakan tersebut yaitu Peraturan Desa

## Daftar Pustaka
Amanatin, Elsa Lutmiranita, Naila Rahmaniyatul Wulida, Handika Mukti, Kuncoro Bayu Prasetyo, Noviani Achmad Putri, and Didi Pramono. “Dari Salaman Ke Senyuman: Dampak Kebijakan Kesehatan Global Terhadap Komunita s Lokal Di Era Pandemi.” Umbara 5, no. 2 (2020): 118. https://doi.org/10.24198/umbara.v5i2.3 0656.
Claudia, Vinsca Sabrina, and Yanuar Rizka Wijayanto. “Tindak Tutur Ujaran Kebencian (Hate Speech) Pada Komentar Forum Diskusi COVID-19 Dalam Jejaring Sosial F acebook ‘Ini Kebumen.’” In Prosiding Seminar Nasional Linguistik Dan Sastra (SEMANTIKS) , 533 – 42. Surakarta: Dokumentasi Bahasa dan Kebijakan Bahasa, 2020. https://jurnal.uns.ac.id/prosidingsemant iks/article/view/45046. Fitriana, Diana, Sarip, Rohadi, and Hanif Nurcholis Adiantika. “The Dialectics of Garuda Totem and Covid-19 Totem in the Constitution of Indonesia.” UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 07, no. 2 (2020): 162 – 73. Hamamah, Fatin, and Sarip. “Optimalisasi
Lembaga Adat Desa Meneguhkan Konstitusionalisme. ” Pagaruyuang Law Journal 2, no. 2 (2019): 163 – 80. https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pag aruyuang.
Huynh, Toan Luu Duc. “Does Culture Matter Social Distancing under the COVID-19 Pandemic?” Safety Science 130 (2020):
104872. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.1048 72.
Lailam, Tanto. “Penataan Kelembagaan Pengujian Norma Hukum Di Indonesia (The Institutional Arrangement of Legal- Norms Review in Indonesia).” Jurnal Konstitusi 15, no. 1 (2018): 206 – 30. Mancar, Farida, and Nurfani. “Anomali Bahasa Dan Budaya Di Era Pandemi Covid- 19.” Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton 7, no. 1 (2020): 120 – 32. https://www.jurnal- umbuton.ac.id/index.php/Pencerah.
Munasinghe, Sithum, Sandro Sperandei, Louise Freebairn, Elizabeth Conroy, Hir Jani, Sandra Marjanovic, and Andrew Page. “The Impact of Physical Distancing Policies During the COVID- 19 Pandemic on Health and Well-Being Among Australian Adolescents.” Journal of Adolescent Health 67, no. 5 (2020): 653 – 61. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.20 20.08.008.
Nurhayat. “Satu Pintu, Kemendagri Harus Serahkan Urusan Desa Ke Kemendes.” Indopos.Co.Id . December 7, 2019.
https://indopos.co.id/read/2019/07/12
/181201/satu-pintu-kemendagri-harus- serahkan-urusan-desa-ke-kemendes. Nurmiyati Niken, Erni Zuhriyati, and Muhammad Noor. “Desentralisasi Politik Dalam Ranah Otonomi Daerah (Studi Pada Pemberdayaan Petani Bawang Merah Di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Paser
Provinsi Kalimantan Timur).” Jurnal
MODERAT 6, no. 2 (2020): 376 – 96.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25 157/moderat.v6i2.3409.
Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569). (2018). Pradoko, A.M. Susilo. Paradigma Metode Penelitian Kualitatif Keilmuan Seni, Humaniora, Dan Budaya . Yogyakarta: UNY Press, 2017. Purwanto, Antonius. “Daerah Jawa Barat: Terletak Di Bagian Barat Pulau Jawa, Jawa Barat Merupakan Bagian Dari Rangkaian Zamrud Khatulistiwa. Daerah Ini Kaya Akan Sumber Daya Alam Dan Destinasi Wisata Serta Berpenduduk Terbanyak Di Indonesia.” Kompas Pedia . July 15, 2020. https://kompaspedia.kompas.id/baca/p rofil/daerah/provinsi-jawa-barat.
Puspasari, Rahayu. “Pemerintah Waspada
Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia.” Kementerian Keuangan Republik Indonesia , no. April (2020): 17 – 21. https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita/
.
Rahmat, Diding, and Sarip Sarip. “Konsekuensi Dekonsentrasi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur.” UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2015): 61 – 83. https://doi.org/10.25134/unifikasi.v2i2. 237.
Ratulangi, Annastasya G., Bernabas H. R. Kairupan, and Anita E. Dundu. “Adiksi Internet Sebagai Salah Satu Dampak Negatif Pembelajaran Jarak Jauh Selama Masa Pandemi COVID- 19.” Jurnal Biomedik:JBM 13, no. 3 (2021): 251.
https://doi.org/10.35790/jbm.13.3.2021

## .31957.
Sarip. “Cita Piagam Madinah Dalam Konteks Pemilihan Kepala Daerah Menuju Otonomi Madani.” Jurnal Kajian Hukum Islam 3, no. 1 (2018). https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3 i1.2753.
———. “Memaknai Delik Dan Delik Tata Negara.” De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 4, no. 2 (2019): 189 – 210. https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3128.
Sarip, Sarip. “Analisis Sejarah Perpajakan Majapahit Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Era Otonomi.” Al- Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam 2, no. 2 (2017): 123 – 35. https://doi.org/10.1017/CBO97811074 15324.004.
———. “Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa.” Jurnal Hukum & Pembangunan 49, no. 1 (2019): 60. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1. 1910.
Sarip, Sarip, Aip Syarifudin, and Abdul Muaz. “Dampak Covid -19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Dan Pembangunan Desa.” Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah 5, no. 1 (2020): 10. https://doi.org/10.24235/jm.v5i1.6732.
Sugono, Dendy, Sugiyono, and Yeyen Maryani. Kamus Bahasa Indonesia . Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
Supriyati, Ninik. “Metode Penelitian Gabungan (Mixed Methods).” Jurnal Penelitian 1, no. 1 (2015): 1 – 24. Yuliana. “Corona Virus Diseases (Covid -19); Sebuah Tinjauan Literatur.” Wellness and Healthy Magazine 2, no. 1 (2020): 187 – 92. https://wellness.journalpress.id/wellness /article/view/v1i218wh.
WHO, 2020. Anjuran mengenai masker dalam konteks COVID-19: Panduan Sementara 6 April 2020.https://www.who.int/docs/de fault- source/searo/indonesia/covid19/anj uran  mengenai-penggunaan-masker- dalam- konteks-covid- 19.pdf?sfvrsn=8a209b04_2 Budiono,2003.Bunga Rampai Hiperkes & KK.Semarang: Universitas Negeri Diponegoro. Harrianto, Ridwan, 2009. Buku Ajar Kesehatan
Kerja.Jakarta:
EGC;2009 Moeljosoedarmo,  Soeripto.  2008 Higiene  Industri.  Jakarta:  Balai Penerbit  FKUI  Keputusan  mentri kesehatan republic Indonesia nomor hk.01.07/menkes/413/2020  tentang pedoman pencegahan dan pengendalian. (2020).2019.