## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 15 No 3 (2023) : Desember 2023 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## Transparansi dan Integritas dalam Pemilihan Umum: Upaya Mencegah Kecurangan dan Manipulasi
Juwita, Muhammad Soultan Joefrian, Andri Rusta, Irawati, Mhd Fajri
Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas
arusta@soc.unand.ac.id
Received: 04 September 2023; Revised: 30 September 2023; Accepted: 15 Oktober 2023; Published: Desember 2023; Available online: Desember 2023

## Abstract
Transparency and integrity are two important principles that must be upheld in the implementation of general elections. Cases of fraud that occurred in the 2019 elections such as the practice of money politics in the form of distributing money and goods (cooking oil, rice, sugar, headscarves), distributing umroh coupons such as the case that ensnared Mandala Shoji (DPR-RI candidate from PAN) and Lucky Andriani (DKI DPRD candidate from PAN). The case of voting more than once was carried out by Ridwan Benseh as an KPPS member at TPS 08 Paru Village, Bandar Baru District, Pidie Jaya Regency. Transparency and integrity is one way to prevent fraud and manipulation from occurring in general elections. The research method in this article is to use qualitative methods, qualitative methods are defined as social science research methods that collect and analyze data in the form of words. Efforts made to prevent fraud and manipulation in general elections improve the quality of election management institutions, participatory supervision of the community, the use of information technology to increase transparency.

## Keywords: Transparency, Integrity, General Election

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Vol 15 No 3 (2023) : Desember 2023

## Pendahuluan
Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil- wakil rakyat serta membentuk pemerintahan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kontestasi politik yang diwujudkan dalam pemilu tidak hanya sebagai media rakyat dalam memilih pemimpin. Namun juga melihat bagaimana pemimpin hasil dari pemilu terlahir pemimpin-pemimpin yang berintegritas, kompeten serta mampu membawa kemajuan bagi rakyat. Rakyat tidak hanya diposisikan sebagai objek dalam pelaksanaan pemilu yang hanya menyalurkan hak pilihnya, melainkan proses integritas dan transparansi pemilu juga membutuhkan peran rakyat untuk menjaganya, sehingga nantinya dari awal penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan secara jujur dan adil yang akan berakhir dengan terpilihnya pemimpin yang sesuai harapan rakyat.
Pemilihan umum harus memiliki prinsip transparansi dan integritas. Transparansi dan integritas merupakan dua prinsip penting yang harus ditegakkan dalam terselenggaranya pemilihan umum. Transparansi dalam pemilu adalah keterbukaan informasi mengenai proses dan hasil pemilu kepada masyarakat, sedangkan integritas dalam pemilihan umum adalah suatu keadaan yang dicirikan oleh kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Transparansi dan integritas dalam pemilihan umum dapat berupa penyebaran informasi yang lengkap dan akurat kepada publik serta penyelenggaraan pemilu yang terbuka dan akuntabel. Transparansi dan integritas dalam pemilihan umum harus ditegakkan terutama oleh badan penyelenggara pemilu. Badan penyelenggara pemilu harus memiliki struktur organisasi sesuai dengan hukum, tim seleksi penyelenggara pemilu memiliki kapasitas, profesional dan independen. Perekrutan penyelenggara Pemilu transparan, sesuai aturan dan kode etik, imprasialitas, integritas, profesionalisme dalam menyelenggarakan pemilu, tingkat kompetensi, ketepatan waktu pelaksanaan tugas. Keseluruhan indikator tersebut berguna untuk
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 15 No 3 (2023) : Desember 2023
membentuk penyelenggara yang berkompeten, berkualitas dan berintegritas.
Transparansi dan integritas merupakan salah satu cara agar kecurangan dan manipulasi tidak terjadi pada pemilihan umum, badan pengawas peemilihan umum (bawaslu) merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilu dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, mengatakan bahwa kecurangan yang terjadi pada pemilu merupakan bentuk dari pelanggaran, berdasarkan Undang- Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum,  pelanggaran terbagi atas 3 jenis yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran admistratif dan pelanggaran tindak pidana pemilu. Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran etika penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Pelanggaran administratif adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan tahapan pemilu. Pelanggaran tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu
serta undang-undang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.  Pada pemilu 2019 terdapat 16.124 kasus pelanggaran administrasi, 373 kasus pelanggaran kode etik, 1.474 kasus tindak pidana pemilu.
Contoh kecurangan yang terjadi pada pemilu 2019 adalah praktik money politics dalam bentuk bagi-bagi uang dan barang (minyak goreng, beras, gula, jilbab) merupakan suatu bentuk kecurangan dalam pemilu. Bahkan ada praktik money politics dalam bentuk membagi-bagi kupon umroh seperti kasus yang menjerat Mandala Shoji (Caleg DPR-RI dari PAN) dan Lucky Andriani (Caleg DPRD DKI dari PAN). Kasus pencoblosan lebih dari satu kali yang dilakukan oleh Ridwan Benseh selaku Anggota KPPS di TPS 08 Desa Paru Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya. Kejadian pencoblosan lebih dari satu kali yang dilakukan oleh anggota KPPS berawal dari laporan salah seorang saksi parpol yang tidak sengaja melihat dan kemudian merekam aksi tersebut untuk dijadikan sebagai alat bukti pelanggaran Pemilu diwilayah Kabupaten Pidie Jaya. Kecurangan dan manipulasi yang terjadi pada pemilu sebelumnya, dibutuhkan suatu upaya yang dapat mencegah terjadinya
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 15 No 3 (2023) : Desember 2023
kecurangan tersebut. Maka essay ini akan mendeskripsikan upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi dalam pemilihan umum.

## Metode / Method
Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan- perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung dan mengkuantitatifkan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. Jenis penelitian ini adalah menggunakan tipe studi kepustakaan.
Metode studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mendapatkan data dari internet, serta mengelolah bahan penelitian. Studi kepustakaan juga diartikan sebagai cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Metode kualitatif dengan studi kepustakaan digunakan sebagai
metode dalam menganalisis praktek rent seeking: pola relasi pengusaha dan walikota di Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan
Transparansi dan integritas merupakan prinsip yang dapat mengetahui dan mengawasi proses dalam penyelenggaraan pemilu dan dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilu yang akan dilaksanakan. Pemilu berintegritas sebagai pemilu yang berdasarkan atas prinsip demokrasi dari hak pilih universal dan kesetaraan politik seperti yang dicerminkan pada standar internasional dan perjanjian, profesional, tidak memihak dan transparan dalam persiapan dan tantangan utama pemilu berintegritas pengelolaannya melalui siklus pemilu.  Untuk menciptakan pemilu yang berintegritas tanpa adanya kecurangan dan manipulasi diperlukan upaya untuk mencegahnya.
1. Namun pada nyatanya integritas pada pemilu sangat sulit diterapkan karena berbagai hal, 5 tantangan utama yang harus ditangani oleh pemerintah untuk menerapkan pemilu yang berintegritas yaitu 1) membuat aturan hukum untuk membenarkan klaim terhadap hak asasi manusia dan keadilan pemilu,
2. Membangun badan penyelenggara pemilu yang kompeten dengan kebebasan penuh dalam bertindak untuk menyelenggarakan pemilu yang transparan dan mendapatkan kepercayaan publik yang layak,
3. Menciptakan institusi dan norma persaingan multi-partai serta pembagian kekuasaan yang menunjang demokrasi sebagai sistem keamanan bersama di antara para pesaing politik,
4. Menghilangkan hambatan hukum,
administratif, politik, ekonomi dan sosial terhadap partisipasi politik yang setara dan universal,
5. Mengatur keuangan politik yang
selama ini tidak dapat dikendalikan dan cenderung tertutup.
Tantangan pada pemilu berintegritas dapat ditemui di setiap demokrasi dan tidak terbatas pada negara miskin, terpecah belah atau yang dilanda perang. Memang, ancaman hebat pada pemilu berintegritas di demokrasi yang telah mapan merupakan kepuasan tersendiri dari tantangan ini. Kami menekankan pada lima tantangan: membangun ketaatan hukum, menciptakan badan penyelenggaraan pemilu profesional (EMB), membangun demokrasi sebagai sistem keamanan
bersama, menghilangkan rintangan terhadap partisipasi politik dan mengendalikan keuangan politik. Untuk pemilu berintegritas, mereka harus dilakukan secara kompeten dengan cara yang profesional, non-partisan, transparan dan semuanya harus dirasakan oleh pemberi suara.
Lembaga utama mengembangkan dan melindungi pemilu berintegritas adalah EMB yang profesional dan independen. EMB bertanggung jawab untuk menjamin bahwa pemilu kredibel secara teknis dan dianggap sah dan kredibel. Pemilu berintegritas menghasilkan otoritas yang sah bagi siapa saja yang menang, dan keamanan politik serta fisik bagi siapa pun yang kalah. Pemilu berintegritas merupakan satu permainan yang dimainkan berulang kali, yang dalam jangka pendek, kerugiannya dapat diatasi melalui organisasi dan mobilisasi jangka panjang.
Tantangannya di sini adalah untuk membangun lembaga dan norma persaingan multi-partai dan pembagian kekuasaan yang menunjang demokrasi sebagai sistem keamanan bersama di antara pesaing politik dan menjamin bahwa pemilu menyelesaikan konflik daripada meruncingkannya. Mengingat bahwa pemilu berintegritas harus
menegakkan prinsip kesetaraan politik dan hak pilih universal, warga negara di banyak negara demokrasi masih menghadapi rintangan atas partisipasi universal dan kesamaan politik. Di seluruh dunia, perempuan sangat tidak diwakili dalam jabatan politik dan kepemimpinan partai politik, dan mereka dicoba dihalangi dari partisipasi politik. Di beberapa negara, minoritas menghadapi hambatan untuk memilih dan dirampas hak berpolitiknya. Menyelenggarakan pemilu berintegritas mengharuskan penghapusan hambatan tersebut.
Pada akhirnya, keuangan politik yang tak dapat dikendalikan, tertutup dan samar menimbulkan ancaman fundamental terhadap integritas pemilu. Di beberapa negara, kontribusi kampanye langsung dan berbagai bentuk lain dukungan keuangan merupakan bentuk dominan dari pengaruh politik. Ini artinya, pemilih dengan penghasilan rendah memiliki kapasitas yang semakin sedikit untuk mempengaruhi capaian politik. Kejahatan transnasional yang terorganisir menemukan bahwa pembiayaan kampanye dapat membeli pengaruh dan perlindungan politik. Di beberapa demokrasi yang lebih lama, praktik keuangan telah merusak
kepercayaan publik dalam demokrasi dan pemilu. Untuk menyampaikan tantangan fundamental pemilu berintegritas, demokrasi harus mengendalikan keuangan politik.
Adapun upaya lain untuk mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi pada pemilihan umum yang akan datang, ialah dengan melakukan:

## 1. Meningkatkan kualitas lembaga
penyelenggara pemilu
Meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu merupakan suatu upaya yang dapat mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi dalam pemilu. Pemerintah dan penyelenggara pemilu harus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dengan cara:
a)

## Meningkatkan profesionalisme penyelenggara pemilu
b) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu
c) Meningkatkan pengawasan
terhadap penyelenggaraan pemilu
2. Pengawasan partisipatif
masyarakat
Pengawasan partisipatif masyarakat dalam pemilu adalah proses pengawasan pemilu yang melibatkan
partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan menjaga integritas penyelenggaraan pemilu, dari tahap persiapan hingga tahap pelaksanaan dan penghitungan suara. Dalam pengawasan partisipatif, masyarakat aktif terlibat dalam proses pengawasan dan melaporkan setiap pelanggaran dan kecurangan yang terjadi selama pemilu kepada Bawaslu. Pengawasan partisipatif masyarakat sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas dan integritas dalam pelaksanaan pemilu.
Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat membantu memperkecil resiko kecurangan atau manipulasi dalam proses pemilu, serta dapat memastikan bahwa hak suara setiap warga negara dilindungi dengan baik. Selain itu, pengawasan partisipatif masyarakat dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas sistem pemilu dan memperkuat demokrasi secara keseluruhan. Masyarakat ketika menemukan kasus kecurangan yang dilakukan oleh para calon kandidat, ketika melakukan kecurangan seperti memberikan uang, sembako atau barang lainnya, harus menolak hal tersebut dan segera melaporkannya.
Peran aktif masyarakat dalam Pengawasan partisipatif dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam pemilu, yaitu:
a) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
Pihak yang bertanggung jawab atas pemilu akan lebih cermat dan teliti dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini akan memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam proses pemilu, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dan pelanggaran.

## b) Meningkatkan partisipasi masyarakat
Masyarakat merasa lebih memiliki dan terlibat dalam proses pemilu. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, baik dalam bentuk memilih maupun terlibat dalam kegiatan pengawasan.

## c) Memperkuat demokrasi
Masyarakat dapat memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil dan demokratis, serta mengurangi resiko terjadinya manipulasi atau kecurangan.
d) Meningkatkan kepercayaan
masyarakat
Pengawasan partisipatif masyarakat akan membuat masyarakat
lebih percaya terhadap hasil pemilu. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan institusi pemerintah.
e) Menjaga perdamaian dan stabilitas
Pengawasan partisipatif masyarakat dapat membantu menjaga perdamaian dan stabilitas. Dengan memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil dan demokratis, pengawasan partisipatif masyarakat dapat mengurangi resiko terjadinya konflik, ketidakpuasan dan sengketa pemilu kelompok masyarakat tertentu terhadap hasil pemilu.
3. Penggunaan teknologi informasi
untuk meningkatkan transparansi
Teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Misalnya, penggunaan teknologi informasi untuk melakukan pelaporan kepada penyelenggara pemilu ketika ada kecurangan dan manipulasi. Untuk mempermudah masyarakat melaporkan ketika menemukan pelanggaran, maka bawaslu mempermudah dengan menggunakan teknologi informasi yaitu gowaslu, Gowaslu adalah aplikasi
laporan pelanggran Pilkada berbasis Android untuk memudahkan pemantau dan masyarakat pemilih dalam mengirimkan laporan dugaan pelanggaran yang ditemukan dalam proses pelaksanaan pemilu. Dengan basis teknologi, pengawas memberikan fasilitas yang mempercepat pelapor dalam menyampaikan setiap laporan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi pada saat pemilu kepada pengawas pemilu untuk menindaklanjuti temuan dan dugaan pelanggaran.

## Conclusions
Pemilihan umum harus memiliki prinsip transparansi dan integritas. Transparansi dan integritas merupakan dua prinsip penting yang harus ditegakkan dalam terselenggaranya pemilihan umum. Pemilu berintegritas sebagai pemilu yang berdasarkan atas prinsip demokrasi dari hak pilih universal dan kesetaraan politik seperti yang dicerminkan pada standar internasional dan perjanjian, profesional, tidak memihak dan transparan dalam persiapan dan tantangan utama pemilu berintegritas pengelolaannya melalui siklus pemilu. Upaya merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. kecurangan pada pemilu sebelumnya, dilakukan upaya untuk
mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi pada pemilihan umum yang akan datang, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah:
1. Meningkatkan kualitas
lembaga penyelenggara pemilu 2. Pengawasan partisipatif masyarakat
3. Penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan transparasi

## Bibliography
Bawaslu (2020). Panduan Gowaslu. https://www.bawaslu.go.id/id/p ublikasi/panduan-gowaslu. Diakses pada 18 November, pukul 14.51
Budhiati, I. (2022). Rekayasa Sosial Sistem Integritas Penyelenggara Pemilu. Jurnal Hukum Sasana, 8(1), 1-18.
Delmana, L. P., Zetra, A., & Miko, A.
(2019). Konstruksi Indikator dan Formula Penilaian Kualitas Pemilu di Indonesia. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA), 7(1), 60-70.
IDEA, I. (2012). Pendalaman Demokrasi: Strategi untuk Meningkatkan Integritas Pemilihan Umum di Seluruh Dunia. Stockholm: International IDEA.
Lexy J. Moleong, 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
Soreang. (2022). Pelanggaran Pemilu dan Penanganannya.
https://jdih.kpu.go.id/jabar/band ung/beritadetail- 6e4d5430525535424a544e454a5 44e45. Diakses pada 17 November 2023, pukul 22.07.
Suryadi, M. A. (2023). Pengawasan Partisipatif Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemilu Jujur Dan Adil. JUSTNESS-Journal Of Political And Religious Law, 3(1).