Volume 4, Nomor 1, (2024) pp. 56-70 pISSN 2798-0200 | eISSN 2777-0176 http://riset.unisma.ac.id/index.php/natiq/article/view/21149 DOI: http://dx.doi.org/an-natiq.v4i1. 21149

## ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN PEWARNA KARMIN (TELAAH ATAS FATWA MUI DAN LAJNAH BAHTSUL
MASA’IL NU)
Lintang Ramadhani 1 , Rofianti Anggraini 2 , Rahmad Agus Hartanto 3 , Riavita Maghfiroh 4 , Muhammad Asrori 5 1,2,3,4,5 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang , Malang, Indonesia
Koresponden e-mail: lintangramadhani79@gmail.com Info Artikel Abstract Diajukan: 9-12-2023 Diterima: 8-1-2024 Diterbitkan: 5-2-2024
Keywords: Carmine, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Lajnah Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama
Kata kunci: Karmin, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa
Lajnah Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama
Carmine coloring is a type of food coloring that is used to increase the attractiveness of food. This dye produces red and its derivatives. Apart from being used in food, this dye  is  also  often  found  in  beauty  products.  However,  this  carmine  dye  has  sparked controversy among Muslims, this controversy is motivated by differences of opinion in determining the law on its use. Among them are legal contradictions issued by Majelis Ulama  Indonesia  and  Lajnah  Bahtsul  Masa'il  Nahdlatul  Ulama.  Therefore,  this research is here to discuss several main things, first is to find out the legal procedures between  Majelis  Ulama  Indonesia  and  Lajnah  Bahtsul  Masa'il  Nahdlatul  Ulama, second is to find out the legal product for the use of carmine dye from Majelis Ulama Indonesia  and  Lajnah  Bahtsul  Masa  'il  Nahdlatul  Ulama.  This  research  uses qualitative  research  methods  with  pure  library  research  as  the  data  source.  As  a result, the law for using carmine dye according to Majelis Ulama Indonesia is halal, in contrast to the Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama which stipulates that the use of this dye is haram.

## Abstrak
Pewarna  karmin  adalah  salah  satu  jenis  pewarna  makanan  yang  digunakan  untuk menambah  daya  tarik  sebuah  makanan.  Pewarna  ini  menghasilkan  warna  merah dan  turunannya.  Selain  digunakan  dalam  makanan,  pewarna  ini  juga  kerap  kali dijumpai  pada  produk-produk  kecantikan.  Namun,  pewarna  karmin  ini  menuai kontroversi di kalangan umat muslim, kontroversi tersebut dilatarbelakangi adanya perbedaan  pendapat  dalam  menentukan  hukum  penggunaannya.  Diantaranya adalah  kontradiksi  hukum  yang  dikeluarkan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  dan Lajnah Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk membahas  beberapa  hal  utama,  pertama  adalah  untuk  mengetahui  tata  cara penggalian  hukum  anta ra  Majelis  Ulama  Indonesia  dan  Lajnah  Bahtsul  Masa’il Nahdlatul  Ulama,  kedua  adalah  untuk  mengetahui  produk  hukum  penggunaan pewarna karmin dari Majelis Ulama Indonesia dan Lajnah Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  riset kepustakaan murni sebagai sumber datanya. Hasilnya, hukum penggunaan pewarna karmin  menurut  Majelis  Ulama  Indonesia  adalah  halal,  berbeda  dengan  Lajnah Bahtsul  Masa’il  Nahdlatul  Ulama  yang  menetapkan  hukum  haram  dalam penggunaan pewarna tersebut.

## Pendahuluan
Pewarna  dalam  produk  pangan  menjadi  alternatif  untuk  menambah  daya  tarik tersendiri  dalam  makanan,  terdapat  beberapa  jenis  pewarna  makanan  yaitu  pewarna alami dan pewarna buatan. Dari sini, pewarna makanan alami lebih  dianjurkan karena dapat  memberikan  manfaat  kesehatan  bagi  tubuh.  Pewarna  alami  banyak  dijumpai dalam tumbuhan-tumbuhan, diantaranya adalah kunyit, wortel, ubi ungu, tomat, bayam, dan lain sebagainya. Disisi lain, pewarna alami juga berasal dari hewan seperti berasal dari  serangga  Cochineal  yang  bisa  menghasilkan  warna  merah(Eisner  et  al.,  1980). Serangga  ini  diolah  menjadi  pewarna  karmin  mulanya  adalah  melalui  proses pengeringan, kemudian dilanjutkan dengan proses penggilingan hingga menjadi bubuk
pewarna  karmin.  Serangga  ini  sudah  lama  digunakan  menjadi  pewarna  alami,  hal  ini bermula  dari  suku  Aztec  yang  berada  di  Mexico(Phipps,  2010,  hal.  2).  Serangga Cochineal dapat berkembangbiak di tanaman kaktus. Selain digunakan sebagai pewarna makanan,  serangga  ini  juga  dijadikan  bahan  pewarna  di  industri  kosmetika,  seperti eyeshadow, lipstik, blush on, dan lain sebagainya.
Dalam memilih makanan, umat muslim diperintah oleh Allah SWT untuk berhati- hati  dalam  memilah  dan  memilih  sesuatu  yang  akan  masuk  kedalam  tubuh,  semisal makanan  dan  minuman.  Hal  tersebut  dapat  mempengaruhi  tabiat  dan  akhlak  dari seorang  muslim,  seperti  pada  hadis  yang  tertera  dalam  kitab  karangan  Imam  Ghazali, yakni Ihya Ulumuddin:
بأ مأ ءاش هحراوج تصع مارلحا لكأ نم
Artinya:  “Siapa  saja  yang  makan makanan  yang  haram,  maka  bermaksiatlah anggota tubuhnya, mau tidak mau.” (Al -Ghazali, 2020, hal. 91).
Hadis diatas menuntut setiap muslim yang harus selalu berhati-hati dalam memilih makanan  dan  minuman  yang  akan  dikonsumsinya,  hal  tersebut  akan  menentukan bagaimana  tata  tingkah  laku  kesehariannya.  Penentuan  hukum  dari  sebuah  makanan dan  minuman  adalah  didasarkan  pada  Al- Qur’an,  hadis,  ijma’,  serta  qiyas.  Pewarna karmin adalah sebuah permasalahan kontemporer yang hadir di era modern, maka dari itu dalam Al- Qur’an dan hadis tidak didapati hukum dari penggunaan pewarna tersebut, maka dari itu satu-satunya cara dalam menggali sebuah hukum adalah berdasarkan ijma dan  qiyas.  Seperti  yang  dilakukan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  dan  lembaga  lainnya seperti  Lembaga  Bahtsul  Masail  Nahdlatul  Ulama  dan  Majelis  Tarjih  Muhammadiyyah. Lembaga-lembaga  tersebut  sangat  membantu  dalam  menyediakan  jawaban-jawaban dari  permasalahan  terkini.  Akan  tetapi,  dalam  kasus  penggunaan  pewarna  karmin, Majelis  Ulama  Indonesia  dan  Lembaga  Bahtsul  Masail  Nahdlatul  Ulama  berbeda pendapat, hal ini dapat memicu kebingungan  masyarakat untuk  memilih hukum mana yang  dijadikan  dasar  dalam  bertindak.  Kontradiksi  hukum  ini  salah  satunya dilatarbelakangi  oleh  perbedaan  cara  istinbath  hukum  dari  masing-masing  lembaga. Dari sini, Majelis Ulama Indonesia mendahulukan metode qouli atau penggalian hukum melalui dalil-dalil Al- Qur’an dan Hadis. Sementara itu Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama lebih mendahulukan metode ilhaqi daripada qauli, rasionalisasinya adalah dalam metode ilhaqi juga mencakup dalil-dalil Al- Qur’an dan Hadis yang sudah diolah melalui penjelasan para Ulama salaf, sehingga kredibilitas hukumnya tidak diragukan lagi.
Dalam  sebuah  riset,  penelitian  terdahulu  dibutuhkan  sebagai  tolok  ukur orisinalitas  serta  perbedaan  antara  penelitian  yang  dilakukan  dengan  penelitian sebelumnya. Dalam laman NU Online dijelaskan adanya  penjelasan hukum penggunaan pewarna  karmin  perspektif  Majelis  Ulama  Indonesia  dan  Lembaga  Bahtsul  Masail Nahdlatul  Ulama  (Zainuddin  Lubis,  2023).  Daya  pembeda  dari  riset  ini  adalah peneliti membahas analisis hukum penggunaan pewarna karmin dan lebih mengangkat dari segi metode istinbath hukum dari kedua lembaga fatwa tersebut. Maka dari itu, penelitian ini penting  untuk  dibahas  sebagai  jawaban  dari  kebingungan  masyarakat  terkait  dengan kontradiksi hukum yang ada di Indonesia.

## Metode
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif berupa studi pustaka. Pada penulisan penelitian studi pustaka dibutuhkan literatur-literatur sebagai
sumber  rujukan  dan  sumber  data  penelitian.  sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  dibagi  menjadi  dua  sumber,  yakni  sumber  data  primer  dan  sekunder. Sumber  data  primer  diperoleh  dari  Keputusan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  dan Keputusan Fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang hukum penggunaan pewarna karmin.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  riset  ini  adalah  menggunakan teknik dokumentasi, yakni dengan cara mengumpulkan data dari sumber  tertulis, baik berupa  buku,  laporan,  dan  data-data  lainnya  yang  diperlukan  dalam  sebuah penelitian(Hermawan,  2019,  hal.  134).  Adapun  untuk  proses  pengolahannya  adalah menggunakan  analisis  deskriptif,  yakni  mengolah  data  yang  bersifat  deskriptif dengan tujuan untuk mencari kesimpulan dari sebuah penelitian. Adapun prosedur analisis data penelitian  diawali  dengan  melakukan  pemeriksaan  terhadap  data-data  yang dikumpulkan,  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  data-data  yang  tidak  diperlukan  dan menghindari  kesalahan  dalam  upaya  penyempurnaan  riset  ini.  Kemudian  langkah selanjutnya  adalah  dengan  melakukan  pengembangan  sumber  data  dengan  cara menjelaskan  paparan  data  penelitian.  Langkah  akhir  dari  prosedur  ini  adalah  dengan memaparkan  hasil  penelitian,  kesimpulan,  serta  saran  yang  diambil  dari  intisari penelitian,  yaitu  tentang  analisis  hukum  penggunaan  pewarna  karmin.  Penelitian  ini didasarkan  pada  literatur  utama  yakni  dari  Fatwa  Majelis Ulama  Indonesia  dan  Fatwa Lembaga Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama, serta didukung oleh literatur sekunder, yakni dari  kitab-kitab  relevan  yang  berkenaan  dengan  analisis  hukum  penggunaan  pewarna karmin.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Pewarna Karmin
Pewarna  karmin  adalah  jenis  pewarna  alami  yang  sering  ditemukan  dalam industri pangan seperti yoghurt, susu, permen, jelly, es krim, dan juga pada produk kosmetik seperti eyeshadow, lipstik, dan lain sebagainya. Pewarna ini berasal dari kutu  daun  atau  biasa  disebut  dengan  serangga  Armenian  Cochineal.  Cochineal spesies  betina  dianggap  sebagai  spesies  yang  terbaik  dalam  menghasilkan  warna merah,  karena  dalam  badan  serangga  terkandung  asam  karminat  yang  banyak terdapat pada badan kumbang betina yaitu sebanyak 18-20%.(Salleh et al., 2020) Serangga ini hidup dan berkembang biak pada kaktus pir dan pohon evergreek oak (Phipps, 2010, hal. 8) Tanaman ini sering ditemukan di daerah Mexico, Amerika Utara, dan Selatan (Phipps, 2010, hal. 12). Pewarna karmin ini sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya sejak awal abad kedua sebelum masehi (Odelia, n.d.; Phipps, 2010, hal. 12) .
Serangga Cochineal ini memiliki zat yang bernama carminic acid yang akan di ekstrak menjadi pewarna karmin, sehingga dapat menghasilkan warna merah, pink, peach, dan warna turunannya (Phipps, 2010, hal. 10). Penggunaan pewarna karmin ini  meningkat  pesat  dari  tahun  2004  sampai  2010,  hal  itu  disebabkan  karena pewarna tersebut memiliki kelebihan yakni memberikan warna merah pada produk pangan tanpa merubah rasa dan tekstur dari suatu produk, serta dinilai lebih stabil karena tahan terhadap suhu panas, cahaya, dan tahan pada kondisi adverse storage condition.  Maka  dari  itu,  tingginya  permintaan  dan  terbatasnya  produksi menyebabkan tingginya harga jual dari pewarna ini (Pawestri & Pi, n.d.).
Karmin  masuk  ke  dalam  jenis  pewarna  alami  yang  aman  untuk  dikonsumsi, hal  ini  ditentukan  oleh  Food  and  Drug  Administration  dalam  batasan  selama penggunaannya  mematuhi  praktik  good  manufacturing  practices.  Kandungan
pewarna  karmin  harus  dicantumkan  secara  jelas  pada  kemasan  suatu  produk, karena  pewarna  ini  dapat  memberikan  reaksi  negatif  pada  sebagian  orang  yang alergi  terhadap  asam  karmintat.  Pewarna  ini  seringkali  dicantumkan  dengan menggunakan kode CI 75740, E120, cochineal extract, carminic acid, natural red 4, crimson lake, dan carmine lake.
Andria  Agusta,  seorang  peneliti  bidang  botani  fitokimia  dari  Lembaga  Ilmu Pengetahuan Indonesia menjelaskan bahwa terdapat tiga cara pengolahan serangga cochineal menjadi pewarna karmin, yakni sebagai berikut:
1) Merebus serangga cochineal, kemudian larutannya diendapkan dan dikeringkan, sehingga menjadi bubuk pewarna karmin
2) Memilih cochineal betina, kemudian dibersihkan dan digiling menjadi bubuk pewarna karmin
3) Membuang lemak serangga cochineal, kemudian dikeringkan, dan di ekstrak dengan larutan organik berjenis etanol untuk memunculkan warna merah

## 2. Fatwa
Secara bahasa, fatwa berasal dari bahasa Arab, yakni kata al- ifta’ atau al -fatwa yang memiliki arti memberi keputusan (Sidqi & Witro, 2020, hal. 22). Bentuk kata lain dari fatwa adalah bayyana yang juga memiliki arti menjelaskan. Selain itu, fatwa memiliki bentuk lain yakni kata futya yang berasal dari akar kata fata yakni seorang remaja, dalam artian mencerminkan remaja yang dinilai memiliki kemampuan dan kekuatan  dalam  mengatasi  hal  yang  sulit.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, fatwa  diartikan  sebagai  keputusan,  jawaban,  dan  pendapat  seorang  mufti  dalam menjawab  sebuah  permasalahan.  Fatwa  juga  dapat  diartikan  sebagai  petuah, nasihat orang alim, dan pelajaran yang baik (Wahyudi & Fajar, 2018, hal. 122 – 123).
Secara  istilah,  fatwa  diartikan  sebagai  sebuah  jawaban  atas  suatu problematika  yang  dijelaskan  secara  individual  maupun  kolektif.  Nasution menjelaskan  bahwa  fatwa  merupakan  suatu  respon  dari  ulama’  atas  problematika yang  hadir  di  masyarakat  karena  adanya  revolusi  pola  dan  gaya  hidup  manusia. Adapun  fungsi  fatwa  pada  era  ini  adalah  sebagai  pembimbing  dalam  menjelaskan ketentuan syariat Islam tentang kondisi hidup umat muslim.
Fatwa  hampir  serupa  dengan  ijtihad,  yakni  sama-sama  menjelaskan  tentang hukum  dari  suatu  problematika  dan  bersifat  dinamis.  Fatwa  bersifat  responsif, dinamis  dan  informatif.  Informatif  dikarenakan  adanya  fatwa,  yakni  sebuah tanggapan-tanggapan atas adanya persoalan-persoalan masyarakat yang belum ada aturan hukum pasti yang mengaturnya. Seperti kaidah hukum yang oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah,  fatwa  bersifat  dinamis  karena  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa fatwa  akan  berubah  sesuai  dengan  berkembangnya  waktu,  tempat,  keadaan,  niat bahkan kebiasaan.(Sidqi & Witro, 2020)
Akan tetapi yang menjadi daya pembeda antara fatwa dan ijtihad adalah dari jenis  permasalahannya,  ijtihad  adalah  suatu  proses  penggalian  hukum permasalahan  yang  sudah  terjadi  maupun  yang  belum  terjadi.  Sedangkan  fatwa dilaksanakan  karena  sebab  adanya  suatu  permasalahan  yang  terjadi,  sehingga mendorong  seorang  ulama  untuk  mencari  jawaban  status  hukumnya  (Wahyudi  & Fajar, 2018, hal. 125).
Kedudukan fatwa dalam agama Islam sangatlah penting, fatwa ini diperlukan ketika  munculnya  sebuah  permasalahan  yang  belum  ada  ketentuan  secara  tegas dalam al- Qur’an, as -Sunnah, dan ijtihad dari ulama terdahulu. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 43 yang berbunyi,
ْنِا ِرْكِ ذلا َلْهَا آْوُلَ ـْساَف  ْمِهْيَلِا ْٓيِحْوُّـن  الَّاَجِر  الَِّا َكِلْبَـق ْنِم اَنْلَسْرَا ٓاَمَو َلَّ ْمُتْـنُك
َنْوُمَلْعَـت
Artinya: “Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang  laki-laki  yang  Kami  beri  wahyu  kepada  mereka,  maka  bertanyalah  kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”.
Dari  ayat  diatas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  kedudukan  fatwa  adalah sebagai  yurisprudensi  agama  Islam,  yakni  memberikan  suatu  hukum  atas permasalahan baru yang muncul (Sidqi & Witro, 2020, hal. 22).

## 3. Majelis Ulama Indonesia
Majelis  Ulama  Indonesia  adalah  sebuah  organisasi  keagamaan  yang  berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang aman berdasarkan pancasila, UUD 1945, serta Garis Besar Haluan Negara. Dalam Musyawarah Nasional II dijelaskan bahwa Majelis Ulama  Indonesia  bertujuan  ikut  serta  dalam  mewujudkan  masyarakat  yang  aman, damai,  adil,  dan  makmur  secara  jasmani  dan  rohani  yang  diridhai  oleh Allah SWT dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan pada pancasila (Wahyudi & Fajar, 2018, hal. 126).
Topik  yang  diputuskan  oleh  Komisi  Fatwa  terdapat  dua  kemungkinan: pertama  MUI  sendiri,  atau  masyarakat,  pemerintah,  lembaga,  atau  kelompok  yang memintanya.  Kedua,  berdasarkan  penelitian  terhadap  isu-isu  yang  muncul  dari pergeseran  masyarakat  yang  disebabkan  oleh  perkembangan  zaman  (Mundzir, 2021, hal. 2).
Dalam pelaksanaannya, Majelis Ulama Indonesia memiliki komisi-komisi yang bertujuan untuk mengkaji permasalahan hukum, komisi ini disebut dengan komisi fatwa  dengan  tugas  pokok  sebagai  penampung,  peneliti  pengkaji,  serta  perumus dari  hukum-hukum  yang  muncul  dari  problematika  masyarakat  (Sihite,  2023,  hal. 66).

## a. Metode penggalian hukum
Dalam pelaksanaannya, Majelis Ulama Indonesia memiliki komisi-komisi yang  bertujuan  untuk  mengkaji  permasalahan  hukum,  komisi  ini  disebut dengan  komisi  fatwa  dengan  tugas  pokok  sebagai  penampung,  peneliti, pengkaji,  serta  perumus  dari  hukum-hukum  yang  muncul  dari  problematika masyarakat.  Metode  yang  digunakan  oleh  Komisi  Fatwa  MUI  adalah didasarkan  pada  tiga  pendekatan,  yakni  pendekatan  nash  qath’i,  qauli,  dan manhaji:
1) Metode Nash Qath’i
Pendekatan  nash  qath’i  atau  pendekatan  bayani  yang  digunakan oleh Komisi Fatwa MUI hanya sebatas menyertakan dalil al- Qur’an dan Hadits  yang  shahih  tanpa  disertai  dengan  dalalah  makna  pada permasalahan  yang  dikaji.  Dalam  artian  Komisi  Fatwa  MUI  hanya menggunakan pendekatan tekstualis saja tanpa melakukan pengkajian yang  mendalam terhadap  nash tersebut. Hal  tersebut  berbeda dengan pendekatan bayani yang dilakukan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah yang benar-benar mengkaji nash secara mendalam, yakni mengkaji dari segi  mujmal,  musytarak,  mutasyabih, dan  lain  sebagainya  (Wahyudi & Fajar,  2018,  hal.  127).  Selain  itu  dalam  menggunakan  nash  al- Qur’an
dan Hadis, Komisi Fatwa MUI lebih mengedepankan pengambilan nash yang  sifatnya  umum  daripada  yang  bersifat  khusus,  hal  ini mencerminkan  bahwa  Komisi  Fatwa  MUI  lebih  bersifat  elastis  dan fleksibel dalam menetapkan hukum (Supena, 2021, hal. 131).
2) Metode Qauli Kemudian  jika  dalam  nash  al- Qur’an  maupun  Hadis  tidak ditemukan  jawabannya,  maka  Komisi  Fatwa  MUI  akan  melakukan penggalian  hukum  melalui  pendekatan  qauli  yakni  pendekatan  dalam upaya  menetapkan  fatwa  yang  didasarkan  pada  pandangan  imam madzhab  yang  terdapat  pada  kitab-kitab  klasik  yang  bersifat mu’tabarah.  Namun,  pada  penerapannya,  pendekatan  qauli  yang dilakukan  oleh  Komisi  Fatwa  MUI  sangat  berbeda  dengan  yang dilakukan  oleh  Lembaga  Bahtsul  Masail  Nahdlatul  Ulama’,  yakni  dari segi penukilan pendapat. Komisi Fatwa MUI lebih bebas dalam menukil pendapat,  dalam  artian  tidak  adanya  batasan  dari  pendapat  empat imam madzhab saja, akan tetapi juga menukil dari ulama diluar empat imam madzhab seperti zahiriyah dan sebagainya.
3) Metode Manhaji
Kemudian  yang  ketiga  adalah  pendekatan  manhaji,  yakni  suatu cara  penyelesaian  permasalahan  dengan  berpedoman  pada  jalan pikiran dan kaidah dari imam madzhab. Metode ini juga digunakan oleh Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  dan  Lembaga  Bahtsul  Masail  Nahdlatul Ulama’  dalam menetapkan  hukum, metode  ini  dilakukan  apabila  tidak ditemukan jawaban permasalahan ketika menggunakan metode bayani dan qauli.
Dalam menetapkan fatwanya, Komisi Fatwa MUI dinilai tidak runtut dan konsisten  dalam  menggunakan  ketiga  pendekatannya.  Seharusnya  dalam  hal penentuan  hukum  terdapat  hierarki  metode  yang  digunakan  dalam mendapatkan  jawaban  dari  sebuah  permasalahan,  yakni  al- Qur’an,  Hadis, Ijma’,  serta  Qiyas.  Prosedur  ini  haruslah  dilaksanakan  secara  runtut  dan konsisten, hal ini berbeda dengan Komisi Fatwa MUI yang  masih kurang ajeg dalam  menggunakannya.  Seperti  pada  fatwa  perkawinan  beda  agama  yang langsung  diambil  melalui  pendekatan  manhaji  tanpa  mendahulukan pendekatan bayani dan qauli. Akan tetapi hal tersebut didasarkan pada situasi dan kondisi saat fatwa tersebut dikeluarkan (Wahyudi & Fajar, 2018, hal. 128 – 129).

## b. Hukum Penggunaan Pewarna Karmin
Pada  fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2011  yang menjelaskan  tentang  hukum  pewarna  makanan  dan  minuman  dari  serangga Cochineal, menyatakan bahwa pewarna tersebut halal untuk dikonsumsi. Hal tersebut  didasarkan  pada  nash  al- Qur’an,  Hadis,  serta  ibrah  dari  beberapa kitab  klasik.  Pendekatan  awal  yang  dilakukan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia adalah dengan metode nash qath’i atau bayani . Fatwanya dilandaskan pada QS. Al- A’raf ayat 157:
َثِٕى ٰۤ ٰبَْلْا ُمِهْيَلَع ُمِ رَُيَُو  ِتٰبِ ياطلا ُمَُلَ ُّلُِيَُو
Artinya:  “....dan  yang  menghalalkan  segala  yang  baik  bagi  mereka  dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka.....”.
Selain  melandaskan  pada  dalil  al-Qu r’an,  Majelis  Ulama  Indonesia  juga melandaskan fatwanya pada hadis Nabi Muhammad SAW. Diantaranya adalah hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Ibnu  Majah,  al-Baihaqi,  al-Hakim,  at-Thabrani, dan at-Tirmidzi.
ِيِسِراَفْلا َناَمْلَس ْنَعَو - هنع الله يضر - ِئُس :َلاَق ِالله  ُلوُسَر َل - الله ىلص ملسو هيلع -
, ِهِباَتِك  ِفِ ُالله الَحَأ اَم ُل َلََْلحا " :َلاَقَـف , ِءاَرِفْلاَو ِْبُْْلْاَو ِنْماسلا ْنَع ُهْنَع اَفَع ااِمِ َوُهَـف , ُهْنَع َتَكَس اَمَو , ِهِباَتِك  ِفِ ُالله َمارَح اَم ُماَرَْلحاَو " Artinya: “Salman  al -Farisi  berkata:  Rasulullah  SAW  ditanya  tentang margarin,  keju,  dan  bulu.  Beliau  bersabda:  halal  adalah  apa  yang  dihalalkan oleh  Allah  dalam  kitabNya,  haram  adalah  apa  yang  diharamkan  oleh  Allah dalam  kitabNya,  sedangkan  yang  tidak  disebutkan  dalam  keduanya  maka diperbolehkan” (Ismail Ibn Umar, 2002, hal. 63)
Penentuan  hukum  halal  bagi  karmin  dilandaskan  pada  dua  nash  qoth’i diatas,  bahwa  Allah  SWT  menciptakan  apa  saja  yang  ada  di  bumi  untuk kepentingan konsumtif manusia. Diantara ciptaan-Nya terdapat yang baik dan buruk,  untuk  itu  manusia  diharapkan  mampu  memilah  keduanya.  Salah  satu cara  untuk  mengetahuinya  adalah  dengan  cara  melihat  hukumnya  dalam  al- Qur’an  maupun  Hadis.  Sedangkan  sesuatu  yang  tidak  disebutkan  dalam  dua sumber hukum Islam,  maka hukumnya adalah boleh. Dari sini Majelis Ulama Indonesia  memutuskan  memberi  fatwa  boleh  mengonsumsi  karmin,  karena hewan ini tidak disebutkan kehalalan dan keharamannya. Upaya penghalalan pewarna karmin ini juga dianalogikan dengan kehalalan dalam mengkonsumsi belalang.  Karmin  dianggap  memiliki  kesamaan  dengan  belalang,  keduanya adalah  serangga  yang  tidak  mengalir  darahnya.  Karena  karmin  didefinisikan sebagai  serangga  yang  tidak  mengalir  darahnya,  maka  Majelis  Ulama Indonesia  melandasi  alasannya  dengan  menyertakan  pendapat  dari  Al-Bakri dalam kitab I’anah at -Thalibin, yakni
،ةلئاس هل سفن لَّ ام ةراهطب نلَئاق امنهإف يأ )ةفينح بيأو كلامك(:هلوق املَ قفاوم لافقلاف
Artinya:  ”Imam  Malik  dan  Imam  Abu  Hanifah  berkata:  Maka sesungguhnya  serangga  itu  suci  karena  tidak  memiliki  darah  yang  mengalir, maka Imam Qofal setuju dengan pendapat keduanya.” (Abu Bakar Muhammad Syatho, 1881, hal. 108).
Akan  tetapi  disini  perlu  dikritisi,  bahwa  upaya  penyamaan  karmin dengan  belalang  tidak  serta  merta  dilandaskan  pada  kesamaan  pada  kelas insecta  atau  serangga,  tapi  perlu  ditinjau  lagi  bahwa  kehalalan  belalang  itu bersifat ta’abbudi atau ta’aqquli. Jika bersifat ta’abbudi, maka hewan lain tidak bisa  dianalogikan  dengan  belalang,  karena  kehalalannya  khusus diperuntukkan  kepada  belalang  itu  sendiri.  Akan  tetapi  jika  kehalalannya
bersifat  ta’aqquli,  maka  perlu  digali  sisi  mana  yang  bisa  diserupakan  antara belalang dengan karmin, tidak hanya berkutat pada kesamaan di kelas insecta. Majelis  Ulama  Indonesia  dalam  hal  ini  tidak  menjelaskan  metode  apa  yang digunakan dalam menentukan illat kesamaan belalang dengan karmin, karena sebenarnya itu menjadi hal paling dasar dalam melakukan qiyas.
Pendekatan  kedua  yang  dilakukan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  adalah pendekatan  qauli,    yakni  dengan  cara  mengutip  ibrah  dari  ulama  madzhab, ibarah yang digunakan guna menyokong dalil dari nash adalah diambil dalam kitab as-Syarh al-Kabir dari pendapat Ibnu Qudamah:
َناَدْرَو  ِتانبو ِنلَْعُلْاو ِنادي ِدلاك ُتارَشَلحا  ِتاَثَـبْخَتْسُلما نِم اذه ىلعف اذبهو  ِتا يَلحاو  ِبِراقَعلاو ِنيِذارَلْاو ءاَظَعلاو ِءباْرِلحاو ِغازْولأاو ِرْأَفلاو ِسِفانَلْاو الَّإ ه ِلُك كلذ فِ ُّيِعاَزْولأاو ىَليَل بيأ ُنباو ٌكِلام َصاخَرو ُّيعفاشلاو َةفينح وبأ لاق هِيمر َْت ىلع ٌعَمُْمُ وه لاق  َِبلا ِدبع َنبا انإف َغازْولأا Artinya:  “Serupa  dengan  masalah  ini  tentang  hukum  hewan  yang menjijikkan adalah al-hasyarat seperti cacing, kumbang (jenis scarabs), kecoa, kumbang, tikus, tokek, bunglon, al-adha, tikus (jenis ratus), kalajengking, dan ular.  Semuanya  menurut  Imam  Abu  Hanifah  dan  Imam  As- Syafi’i  hukumnya haram.  Sedangkan  menurut  Imam  Malik,  Ibnu  Abu  Laila,  dan  Al- Auza’i hukumnya  boleh,  kecuali  hewan  tokek,  karena  Imam  Ibnu  Abdul  Bar mengatakan  kesepakatan  ulama  tentang  keharamannya”  (Ibnu  Qudamah, 1992, hal. 207).
Disini  dapat dilihat  bahwa  fatwa  MUI lebih  condong  kepada pandangan Imam  Malik  terhadap  halalnya  hasyarat  atau  serangga,  karena  memang kriteria hukum fikih yang dikeluarkan oleh MUI adalah didasarkan pada fikih muqoronah.  Selain  itu,  Ibnu  Qudamah  dalam  kitab  Al-Mughni  menjelaskan bahwa  adanya  perbedaan  pendapat  dikalangan  ulama  ketika  menentukan status suci hewan yang tidak mengalir darahnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh redaksi berikut ini:
ِثيِغاََبلاو ، ِقَبلاك ،ٌةَلِئاَس هل َسْفَـن لَّ ام ُمَدو :لصف
هيف ،هِوَْنَو ، ِبَباُّذلاو ،
،ٌسُواطو ،ٌءاَطَع  ِثيِغاََبلا ِمَد فِ َصاخَر نمِو .ٌرِهاَط هانأ ،اهماَدْحإ ؛ِناتياَوِر ؛ُقاَحْسإو ،ُّيِعِفااشلاو ،ٌدااَحَو ، ٍتِبثا بأ ُنب ُبيبَحو ،ُمِكاَلحاو ،ُِّبِْعاشلاو ،ُنسلحاو لا ُءالما َسُجَنَل ااسَِنَ ناكول هانلأ
هيف تام اذإ ُيرِسَي
Artinya:  “Darah  binatang  yang  darahnya  tidak  mengalir  seperti  kutu, lalat,  dan  sejenisnya  ada  dua  pendapat,  salah  satunya  mengatakan  suci. Diantara orang yang membolehkan darah kutu adalah ‘Atha’ Thawus, al -Hasan, as- Sya’bi ,  al-Hakim,  dan  Habib  bin  Abi  Tsabit,  Hamad,  as- Syafi’i,  dan  Ishaq, dengan  alasan  jika  darahnya  najis  maka  menjadi  najis  air  sedikit  yang kemasukan bangkainya” (Ibnu Qudamah, 2008, hal. 484).
Keterangan  dari  LPPOM  MUI  dalam  rapat  komisi  fatwa  yang diselenggarakan  pada  tanggal  4  Mei  2011,  menjelaskan  bahwa  serangga berjenis  Cochineal  yang  dijadikan  sebagai  bahan  dasar  pembuatan  karmin dinilai tidak mengandung bahaya, hal ini didasarkan pada kaidah fikih لا ررض
لاو رارض ,  sehingga  serangga  ini  dapat  digunakan  sebagai  bahan  pembuatan makanan dan minuman ataupun kosmetik.

## 4. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU)
Lembaga Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama’ atau biasa disingkat menjadi LBM NU  adalah  sebuah struktur  organisasi  yang  berada dibawah pengawasan  Syuriyah NU.  Lembaga  ini  dijadikan  sebagai  lembaga  yang  menjawab  permasalahan- permasalahan yang muncul di tengah kehidupan masyarakat yang sifatnya dinamis. Adapun  anggota  dari  LBM  NU  ini  adalah  ulama-ulama  yang  berada  di  jajaran Syuriyah.  Maka  dari  itu,  anggota  dari  jajaran  Syuriyah  harus  memiliki  spesifikasi keilmuan  di  bidang  keagamaan  yang  tinggi,  terkadang  yang  menempati  posisi  ini rata-rata berasal dari kalangan ulama dan kader-kader dengan kadar intelektualitas yang tinggi.
Majelis  Syuriyah  yang  membawahi  Lembaga  Bahtsul  Masail  NU  tersebar  di berbagai  daerah  yang  terdiri  dari  beberapa  tingkatan.  Maka  dari  itu  sistem pemecahan masalahnya sebenarnya berawal dari tingkatan terendah, yakni tingkat ranting,  maka  apabila  permasalahan  di  tingkat  ranting  belum  terpecahkan,  maka permasalahan  tersebut  akan  diselesaikan  di  tingkat  anak  cabang,  begitupun seterusnya sampai pada tingkat tertinggi, yakni tingkat pusat. Namun secara fakta, pemecahan  masalah  yang  terjadi  kerap  kali  dilaksanakan  hanya  di  tingkat  pusat, dan hanya dilaksanakan di beberapa wilayah saja, seperti Jawa Timur, Jawa, Tengah, dan Jawa Barat (Abshor, 2016, hal. 233). Topik khusus yang dikaji dalam Lembaga Bahtsul  Masail  NU  adalah  seputar  permasalahan  keagamaan,  maka  dalam  hal  ini Lembaga  Bahtsul  Masail  NU  memiliki  tiga  komisi  yang  terdiri  dari  Komisi  Masail Diniyah  al- Waqi’iyah  atau  komisi  yang  membahas  permasalahan  terkini  yang berkaitan  dengan  peristiwa  tertentu,  Komisi  Masail  Diniyah  al- Maudhu’iyyah  atau komisi yang membahas permasalahan terkini terkait pemikiran, dan Komisi Masail Diniyah  al-Qanuniyah  atau  komisi  yang  membahas  permasalahan  terkini  terkait Undang-Undang yang baru disahkan (Mahfudin, 2021, hal. 10).
Lajnah  Bahtsul  Masail  Nahdlatul  Ulama  dijadikan  sebagai  lembaga  yang menjawab  permasalahan  yang  muncul  di  tengah  kehidupan  masyarakat  yang sifatnya dinamis (Abdullah & Adliyah, 2021, hal. 3).
a. Metode Penggalian Hukum
Dalam  menentukan  sebuah  hukum,  Lajnah  Bahtsul  Masail  Nahdlatul Ulama  menggunakan  tiga  cara  istinbath  hukum  yang  digunakan  secara sistematis, yakni metode qauli, ilhaqi, dan manhaji: (Mahfudin, 2021, hal. 5)
1) Metode Qauli
Metode  qauli  adalah  suatu  metode  yang  digunakan  dalam menetapkan  hukum  dengan  cara  merujuk  pada  kitab-kitab  fiqih  dari para imam madzhab.  Metode ini menduduki tingkatan pertama dalam memecahkan  sebuah  permasalahan  yang  terjadi,  yakni  dengan  cara mencari  ibrah  dari  kitab- kitab  klasik  mu’tabarah  dari  imam  madzhab.
Pendekatan ini bersifat tekstualis, dalam artian apabila hanya ada satu pendapat  yang  menentukan  hukum  dari  suatu  permasalahan,  maka pendapat  tersebut-lah  yang  digunakan  dalam  melandasi  penentuan hukum. Namun, apabila ditemukan lebih dari satu pendapat, maka para ulama  akan  melakukan  taqrir  ijma’i,  yakni  salah  satu  upaya  untuk menetapkan  pilihan  dari  beberapa  pendapat  diimbangi  dengan beberapa  pertimbangan  yang  matang  (Abshor,  2016,  hal.  239).
Pertimbangan  tersebut  meliputi  sisi  kemaslahatan  dan  legitimasi hukum,  para  ulama  juga  lebih  memilih  pendapat  dari  kalangan syafi’iyah  (Mahfudin ,  2021,  hal.  6 –7).  Karena  Nahdlatul  Ulama’ cenderung melestarikan  tradisi  bermadzhabnya  yang  condong  kepada madzhab syafi’iyah (Abshor, 2016, hal. 230).
Adapun  salah  satu  alasan  mengapa  metode  qauli  lebih didahulukan  daripada  metode  bayani,  karena  dalam  menentukan hukum  Islam  harus  didasari  pada  sikap  kehati-hatian,  LBM  NU  tidak secara  langsung  mengembalikan  permasalahan  yang  ada  kepada  nash al- Qur’an dan Hadis yang terdiri dari ayat muhkamat dan mutasyabihat, tapi lebih mengedepankan pemecahan masalah didasarkan pada ibarah kitab al-madzahib al- arba’ah atau redaksi kitab empat madzhab, karena dalam  karya-karya  tersebut  merupakan  intisari  dari  al- Qur’an  dan Hadis. Upaya tersebut dilakukan oleh LBM NU dalam upaya memelihara mata rantai transmisi keilmuan agama Islam (Abshor, 2016, hal. 229). Pada  tahapan  taqrir  jama’i,  maka  melakukan  pertimbangan  pada  titik kemaslahatannya (Sofiana, 2022, hal. 146).
2) Metode Ilhaqi
Metode  ilhaqi  adalah  metode  kedua  yang  dilakukan  apabila metode  qauli  tidak  tercapai.  Metode  ilhaqi  adalah  metode  pemecahan masalah  yang  secara  teknis  serupa  dengan  metode  qiyas.  Adapun perbedaan  dari  keduanya  adalah,  jika  metode  qiyas  adalah menyamakan  hukum  suatu  permasalahan  baru  dengan  sesuatu  yang sudah  ada  ketetapannya  berdasarkan  nash  al- Qur’an dan  Hadis. Sedangkan  metode  ilhaq  dilakukan  dengan  cara  menyamakan  hukum suatu  permasalahan  baru  dengan  sesuatu  yang  sudah  ada  kepastian hukum berdasarkan redaksi kitab mu’tabar (Mahfudin, 2021, hal. 7– 8). Kembali  lagi  pada  sikap  kehati-hatian  Nahdlatul  Ulama  dalam menentukan  hukum  suatu  permasalahan,  mereka  memandang  qiyas hanya  pantas  dilakukan  oleh  mujtahid  yang  memiliki  notabene  ahli dalam beberapa bidang keilmuan agama. Meskipun tidak persis seperti qiyas,  metode  ilhaq  juga  hanya  bisa  dilakukan  oleh  orang  yang mumpuni  dalam  hal  ilmu  agama  (Abshor,  2016,  hal.  239).  Prosedur metode ilhaqi meliputi penentuan mulhaq bih, mulhaq alaih, dan wajhul ilhaq.
3) Metode Manhaji
Metode manhaji dilaksanakan apabila dalam kasus tertentu tidak ditemukan  satupun  pendapat  yang  bisa  dijadikan  ilhaq.  Metode  ini diartikan  sebagai  pemecahan  sebuah  permasalahan  dengan  mengikuti pola  pikir  dan  kaidah  istinbath  hukum  yang  dilakukan  oleh  imam madzhab.  Penetapan  hukum  dengan  menggunakan  metode  ini  tetap harus  memperhatikan  rambu-rambu  kemaslahatan  pada  hukum tersebut. Metode ini dilakukan untuk menetapkan hukum berdasarkan hierarki sumber hukum Islam, yakni al- Qur’an, Hadis, Ijma’, dan Qiyas (Mahfudin, 2021, hal. 8 – 9). Cara ini sebenarnya sudah diterapkan sejak adanya Munas Alim Ulama Tahun 992 di Lampung, yakni  para ulama bisa  melakukan  pemecahan  masalah  dengan  istinbath  jama’i  dengan melakukan  prosedur  bermadzhab  secara  manhaji  (Abshor,  2016,  hal. 239).

## b. Hukum Penggunaan Pewarna Karmin
Pewarna  karmin  adalah  sejenis  pewarna  makanan  alami  yang  berasal dari  serangga  Cochineal,  serangga  ini  digunakan  sebagai  pewarna  karena memiliki senyawa kompleks antrakuinon yang berwarna merah pekat. Namun, menurut  Lajnah  Bahtsul  Masail  Nahdlatul  Ulama,  pewarna  ini  tidak  boleh dikonsumsi  karena  dalam  proses  pengolahannya  adalah  dengan mengumpulkan  serangga  Cochineal  untuk  dihaluskan  sehingga  menjadi serbuk karmin, keharaman tersebut didasarkan pada QS. Al-Maidah :3
الِهُا ٓاَمَو ِرْيِزْنِْلْا ُمَْلحَو ُمادلاَو ُةَتْـيَمْلا ُمُكْيَلَع ْتَمِ رُح هِب ِٰ للّا ِْيرَغِل
Artinya : “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah“.
Bukan hanya karena sebab serangga tersebut masuk kedalam kategori bangkai, keharaman serangga ini juga karena tergolong kedalam hewan yang menjijikkan,  hal  ini  didasarkan  pada  ayat  tentang  keharaman  sesuatu  yang buruk, seperti pada QS. Al- A’raf ayat 157:
َثِٕى ٰۤ ٰبَْلْا ُمِهْيَلَع ُمِ رَُيَُو  ِتٰبِ ياطلا ُمَُلَ ُّلُِيَُو
Artinya:  “dan  yang menghalalkan  segala  yang  baik  bagi  mereka  dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka”.
Selaras  dengan  fatwa  dari  darul  ifta’  Jordania  yang  menyatakan keharaman  pewarna  karmin  karena  berasal  dari  serangga.  Fatwa  tersebut diluncurkan pada tahun 2011. Da rul Ifta’ Jordania melandaskan fatwanya pada pendapat  jumhur  ulama  tentang  keharaman  serangga  karena  sebab menjijikkan.  Proses  pembuatan  pewarna  karmin  ini  tidak  dapat  dikatakan sebagai proses istihalah, yakni berubahnya suatu bahan ke bahan lainnya yang dapat  merubah  status  najis  menjadi  suci.  Karena  tidak  memenuhi  prasyarat istihalah dari Imam Syafi’i dan Imam Maliki.
Syarat  istihalah  dari  Imam  Syafi’i  adalah  perubahan  benda  tersebut harus  bebas  dari  campur  tangan  manusia  maupun  bantuan  zat  kimia  lain, sedangkan  dalam  proses  pembuatan  pewarna  karmin  adalah  melalui pengolahan  dari  manusia  dan  tentunya  menggunakan  bantuan  zat  kimia seperti etanol. Untuk syarat istihalah yang ditetapkan oleh Imam Hanafi adalah boleh melalui pengolahan yang disengaja atau melibatkan campur tangan dari manusia,  asalkan  harus  bisa  merubah  warna,  rasa,  dan  bau  dari  benda tersebut.  Dari  sini  dapat  diketahui  bahwa  memang  pembuatan  pewarna karmin  melalui  campur  tangan  manusia,  akan  tetapi  tidak  bisa  dikatakan proses istihalah, karena proses pengolahannya hanya sebatas merubah bentuk fisik serangga menjadi serbuk, tanpa merubah unsur dan sifat dari karmin itu sendiri.
5. Analisis  Perbandingan  Hukum  Penggunaan  Pewarna  Karmin  Menurut  Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Lajnah Bahtsul Masail NU
Majelis  Ulama  Indonesia  menetapkan  hukum  halal  bagi  karmin,  hal  tersebut sesuai  dengan  metode  pertama  yang  digunakannya,  yakni  metode  nash  qoth’i. Majelis Ulama Indonesia melandaskan fatwanya berdasarkan QS. Al- A’raf ayat 157:
َثِٕى ٰۤ ٰبَْلْا ُمِهْيَلَع ُمِ رَُيَُو  ِتٰبِ ياطلا ُمَُلَ ُّلُِيَُو Artinya:  “....dan  yang  menghalalkan  segala  yang  baik  bagi  mereka  dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka.....”.
Ayat  tersebut  menjelaskan  bahwa  Allah  SWT  menghalalkan  segala  sesuatu yang  baik,  dan  mengharamkan  segala  sesuatu  yang  buruk.  Kemudian  ayat  ini diperinci  lagi  oleh  hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Ibnu  Majah,  al-Baihaqi,  al-Hakim, at-Thabrani, dan at-Tirmidzi.
َناَمْلَس ْنَعَو ِيِسِراَفْلا - هنع الله يضر - ِالله  ُلوُسَر َلِئُس :َلاَق - هيلع الله ىلص ملسو -
اَم ُماَرَْلحاَو , ِهِباَتِك  ِفِ ُالله الَحَأ اَم ُل َلََْلحا " :َلاَقَـف , ِءاَرِفْلاَو ِْبُْْلْاَو ِنْماسلا ْنَع
َوُهَـف , ُهْنَع َتَكَس اَمَو , ِهِباَتِك  ِفِ ُالله َمارَح
ُهْنَع اَفَع ااِمِ "
Artinya: “Salman al -Farisi berkata: Rasulullah SAW ditanya tentang margarin, keju, dan bulu. Beliau bersabda: halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabNya, haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitabNya, sedangkan yang  tidak  disebutkan  dalam  keduanya  maka  diperbolehkan”  (Ismail  Ibn  Umar, 2002, hal. 63)
Hadis  tersebut  menjelaskan  bahwa  segala  sesuatu  yang  dihalalkan  dan diharamkan  oleh  Allah  SWT  sudah  tertera  di  dalam  Al- Qur’an  dan  Hadis,  maka apabila  terdapat  sesuatu  yang  belum  tertera  dalam  sumber  hukum  Islam  yang utama,  maka  hukumnya  diperbolehkan.  Dalam  hal  ini,  karmin  belum  terdapat hukum  yang  melandasinya.  Maka  dari  itu,  Majelis  Ulama  Indonesia  menetapkan hukum boleh dalam hal penggunaan maupun urusan konsumtif manusia.
Serangga  Chocineal  yang  menjadi  bahan  utama  pewarna  karmin  dihukumi halal, sebab memiliki beberapa kesamaan dengan belalang. Kehalalan dari belalang juga telah dijelaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi.
ناتتيم مكل تلحأ لاحطلاف :نامدلا امأو ،تولحاو دارلْا :ناتتيلما امأف ،نامدو دبكلاو
Artinya : “Dihalalkan bagi kalian dua bangkai dan dua darah, dua bangkai yaitu bangkai belalang dan ikan, sedangkan dua darah yaitu limpa dan hati.” (HR.Baihaqi)
Selain menggunakan  metode  nash  qoth’i,  Majelis  Ulama  Indonesia  juga menggunakan  metode  qouli  dalam  menetapkan  fatwanya.  Seperti  mengambil pendapat  dari  Imam  Malik  yang  disebutkan  dalam  kitab  as-Syarh  al-Kabir  dari pendapat  Ibnu  Qudamah,  yakni  tentang  kehalalan  mengkonsumsi  kumbang  dan serangga. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia melandaskan fatwanya pada pendapat Imam Maliki yang ada dalam kitab Al-Mughni, yakni kehalalan dalam mengkonsumsi binatang yang tidak mengalir darahnya, hal ini karmin masuk dalam kategori hewan yang tidak mengalir darahnya.
Berbeda  dengan  Lajnah  Bahtsul  Masail  Nahdlatul  Ulama  (LBMNU)  yang menetapkan  hukum  dengan  mendahulukan  metode  qouli,  sehingga  produk  hukum yang  dihasilkan  adalah  keharaman  dalam  mengkonsumsi  karmin.  Hal  tersebut dilandaskan  pada  pendapat  Imam  Syafii  dalam  kitab  as-Syarh  al-Kabir  tentang keharaman  dalam  mengkonsumsi  hasyarat  atau  serangga,  karena  serangga merupakan  hewan  yang  menjijikkan.  Dalam  hal  ini,  karmin  terkategori  sebagai serangga,  dan  pewarna  karmin  menggunakan  bangkai  hewan  Chocineal  sebagai bahan  utamanya.  Sesuai  dengan  pendapat  Imam  Syafi’i  yang  tertera  dalam  kitab I’anatut Tholibin.
اهمد لسي لم ناو ةسنَ ةتيلماف
Artinya  :  “Bangkai  itu  najis,  walaupun  hewan  tersebut  tidak  mengalir darahnya”.
Kemudian Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama juga menguatkan fatwanya dengan menggunakan metode yang kedua, yakni metode ilhaqi. Keharaman karmin didasarkan pada QS. Al-Maidah :3
َغِل الِهُا ٓاَمَو ِرْيِزْنِْلْا ُمَْلحَو ُمادلاَو ُةَتْـيَمْلا ُمُكْيَلَع ْتَمِ رُح

## هِب ِٰ للّا ِْير
Artinya  :  “Diharamkan  bagimu  (memakan)  bangkai,  darah,  daging  babi,  dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah“.
Dari  kedua  metode  istinbat  yang  digunakan  oleh  Lajnah  Bahtsul  Masail Nahdlatul  Ulama,  maka  hukum  yang  ditetapkan  adalah  keharaman  dalam penggunaan maupun mengkonsumsi pewarna karmin.
Ringkasnya,  perbedaan  produk  hukum  yang  dikeluarkan  oleh  Majelis  Ulama Indonesia dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama didasarkan oleh beberapa hal. Pertama,  perbedaan  dalam  penggunaan  metode  istinbat.  Kedua,  Majelis  Ulama Indonesia  melandaskan  fatwanya  pada  fikih  muqoronah,  dikarenakan  kondisi masyarakat  Indonesia  yang  bersifat  multikultural  dalam  menganut  madzhab. Sedangkan  Lajnah  Bahtsul  Masail  Nahdlatul  Ulama  selalu  menyandarkan  fatwanya pada  pendapat  Imam  Syafi’i,  karena  menganut  madzhab  syafi’iyyah,  dan  pendapat kalangan  syafi’iyyah  dianggap  lebih  ihtiyath  atau  berhati -hati  dalam  menetapkan hukum daripada pendapat lainnya.

## Simpulan
Dari hasil kedua fatwa yang diluncurkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Lajnah Bahtsul  Masail  Nahdlatul  Ulama,  menyatakan  adanya  dua  perbedaan  produk  hukum, Majelis  Ulama  Indonesia  menyatakan  kehalalan  dalam  mengonsumsi  karmin, pernyataan  tersebut  didasarkan  pada  kesamaan  karmin  dengan  belalang.  Selain  itu hukum  halal  ini  ditetapkan  karena  untuk  memudahkan  muslimin  dalam  memilih makanan,  karena  produk  berbahan  dasar  karmin  ini  sudah  tersebar  luas.  Sedangkan Lajnah Bahtsul Masail  Nahdlatul Ulama  menyatakan  keharaman  dari  pewarna  karmin, dikarenakan  karmin  adalah  berasal  dari  serangga  Cochineal  yang  haram  hukumnya karena  sebab  menjijikkan.  Keduanya  melandaskan  fatwanya  pada  metode  yang digunakan masing-masing lembaga. Seperti Majelis Ulama Indonesia melandaskan pada penggali an  hukum  nash  qoth’i,  qauli,  dan  manhaji.  Sedangkan  Lajnah  Bahtsul  Masail
Nahdlatul  Ulama  melandaskan  fatwanya  pada  penggalian  hukum  qauli,  ilhaqi,  dan manhaji.
Akan  tetapi  untuk  menjaga  kehati-hatian,  maka  lebih  disarankan  untuk menggunakan  pendapat  dari Imam  Syafi’i  yang  menyatakan  keharaman  dalam menggunakan produk berbahan dasar karmin. Hal tersebut didasarkan pada beberapa sebab.  Pertama  karena  mayoritas  dari  masyarakat  Indonesia  menganut  paham Syafi’iyyah,  dan  tidak  ada  alasan  yang  urgen  untuk  pindah ke  madzhab  lain.  Kedua karena produk pewarna dalam makanan adalah masuk kedalam kebutuhan tahsiniyah, bukan  dharuriyyah  maupun  hajjiyah.  Maka  pewarna  karmin  ini  masih  bisa  digantikan dengan  pewarna  lainnya,  seperti  pewarna  alami  dari  buah  strawberry,  buah  naga, ataupun pewarna buatan seperti karmoisin dan lain sebagainya.

## Daftar Rujukan
Abdullah, M. F., & Adliyah, N. (2021). Produk Hukum Islam Bahsul Masail NU dan Tarjih Muhammadiyah Sebagai Lembaga Pranata Sosial Keagamaan. MADDIKA: Journal of Islamic Family Law, 2(1), 1 – 6.
Abdullah, M. F., & Adliyah, N. (2021). Produk Hukum Islam Bahsul Masail NU dan Tarjih Muhammadiyah Sebagai Lembaga Pranata Sosial Keagamaan. MADDIKA: Journal of Islamic Family Law, 2(1), 1 – 6.
Mundzir,  M.  (2021).  Metode  Penetapan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (Analisis Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah sebagai Dalil Mandiri dalam Fatwa). The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, 2(1).
Salleh,  M.  M.  M.,  Ahmad,  N.  M.,  &  Fadzillah,  N.  A.  (2020).  Cochineal  Food  Coloring  from Halal  Perspective:  A  Fatwa  Analysis  in  Several  ASEAN  Countries.  Journal  of  Fatwa Management and Research, 19(1), 1 – 14. Sidqi,  I.,  &  Witro,  D.  (2020).  Kedudukan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat. Nizham: Jurnal Studi Keislaman, 8(01), 20 – 31.
Sihite,  S.  (2023).  Peran  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dalam  Meningkatkan  Kualitas Pendidikan  Agama  Islam  Masyarakat  di  Kabupaten  Humbang  Hasundutan.  Jurnal Ilmiah Al-Hadi, 8(2).
Sofiana,  N.  E.  (2022).  Relasi  Ijtihad  NU,  Muhammadiyah,  dan  MUI.  e-Journal  Al- Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies, 4(2).
Abshor, M. U. (2016). Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma Dalam  Lembaga  Bahtsul  Masail  NU).  Millati:  Journal  of  Islamic  Studies  and Humanities, 1(2), 227 – 242.
Abu Bakar Muhammad Syatho. (1881). I’anatut Tholibin.
Al- Ghazali, I. (2020). Ihya’‘Ulumuddin 6. Nuansa Cendekia.
Eisner, T., Nowicki, S., Goetz, M., & Meinwald, J. (1980). Red cochineal dye (carminic acid): its role in nature. Science, 208(4447), 1039 – 1042.
Hermawan, I. (2019). Metodologi penelitian pendidikan (kualitatif, kuantitatif dan mixed method). Hidayatul Quran.
Ibnu Qudamah. (1992). as-Syarh al-Kabir. Dar al-Kutb Beirut. Ibnu Qudamah. (2008). Al-Mughni.
Ismail  Ibn  Umar.  (2002).  Jami’  as -Shahih  li  as-Sunan  wa  al-Masanid.  Dar  al-Kotob  al- Ilmiah.
Mahfudin,  A.  (2021).  Metodologi  Istinbath  Hukum  Lembaga  Bahtsul  Masail  Nahdlatul Ulama. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 6(1), 1 – 17.
Odelia, S. (n.d.). Pewarna Merah Alami Dalam Pangan Dari Kutu?
Pawestri, S., & Pi, S. (n.d.). Asam Karminat, Pewarna Merah dari Serangga. Phipps, E. (2010). Cochineal red: the art history of a color. Metropolitan Museum of Art. Sidqi,  I.,  &  Witro,  D.  (2020).  Kedudukan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat. Nizham: Jurnal Studi Keislaman, 8(01), 20 – 31.
Supena, I. (2021). Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemik: Analisis Fatwa-Fatwa MUI. Al- Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 15(1), 121 – 136.
Wahyudi, H. F., & Fajar, F. (2018). Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa. Cakrawala: Jurnal Studi Islam, 13(2), 120 – 133.
Zainuddin  Lubis.  (2023).  Hukum  Karmin,  Pewarna  dari  Serangga:  Antara  Halal  dan Haram. NU Online.