Lubis, H.S.D & Nasution, M.I.S. (2021). Meninjau Ulang Narasi Besar dalam Buku Sejarah tentang Mohammad Natsir pada Masa Percobaan Demokrasi Indonesia, 1950-1957. MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial . 5 (2), 201-207.
*CORRESPONDANCE AUTHOR: hafnitasari@unimed.ac.id | DOI: https://doi.org/10.30743/mkd.v5i2.4027
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Common Attribution License ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## MENINJAU ULANG NARASI BESAR DALAM BUKU SEJARAH TENTANG MOHAMMAD NATSIR PADA MASA PERCOBAAN DEMOKRASI INDONESIA, 1950-1957

## Hafnita Sari Dewi Lubis* & Muhammad Ihsan Syahaf Nasution
Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

## Abstract

## Abstrak
The purpose of this article is to analyse M. Natsir's concept of  a  state,  which,  incidentally,  was  refused  by  the Indonesian government at the time. The concern is really what  M.  Natsir's  actual  role  and  political  actions  are  in reviewing  the  grand  narrative  constructed  into  most history textbooks about his personality and controversial side.  The  historical  method  was  used  in  this  research. According  to  the  findings  of  the  study,  M.  Natsir,  as  a formulator  of  the  Islamic  idea  on  the  basis  of  the Indonesian state, claims that Pancasila's position in Islam does not  clash with Islamic values, and that Pancasila is even in line with the Qur'an. Additionally, he is a pioneer of Islamic education reform and was influential in reviving Indonesia  through  his  famous  "Integral"  motion,  which unifies  several  federated  countries  into  the  Republic  of Indonesia.
Artikel ini bertujuan menganalisis gagasan bernegara M. Natsir yang notabene tidak bisa diterima oleh pemerintah Republik  Indonesia  saat  itu.  Permasalahannya  adalah bagaimana  sesungguhnya  peran  M.  Natsir  dan  sepak terjang  politiknya  untuk  meninjau  ulang  narasi  besar ( grand narrative ) yang dibangun dalam kebanyakan buku teks  sejarah  tentang  sosoknya  dan  sisi  kontroversialnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode sejarah.  Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  M.  Natsir sebagai seorang perumus ide tentang Islam dalam dasar negara  Indonesia  memandang  bahwa  posisi  Pancasila dalam Islam tidak  bertentangan dengan nilai-nilai Islam, bahkan  Pancasila sejalan dengan  al- Qur’an.  Selain itu, ia juga seorang penggagas pembaharuan pendidikan Islam dan  berperan  dalam  menyelamatkan  Indonesia  dengan mosinya yang terkenal, yaitu “Integral” yang me nyatukan beberapa negara federasi menjadi Republik Indonesia.
Keywords:  Grand  narrative;  the  role  of  M.  Natsir; Indonesian democracy.
Kata  Kunci:  Narasi  besar;  peran  M.  Natsir;  demokrasi Indonesia.

## PENDAHULUAN
Perjalanan  menuju  Indonesia  merdeka  penuh  dengan  perjuangan,  pergerakan  dan  revolusi  yang diwarnai  kekhawatiran  konflik internal  seperti  tercermin  dalam  beberapa  perdebatan  antar  tokoh. Namun  sampai  batas  tertentu  isu  kemerdekaan  Indonesia  untuk  sementara  mampu  membentuk kohesi antar berbagai golongan dan tokoh-tokoh perintis cita-cita Indonesia merdeka. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan dan kelancaran demi terwujudnya kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Banyak tokoh yang berperan penting dalam terciptanya kemerdekaan tersebut salah satunya  adalah  M.  Natsir  dengan  Partai  Masyumi  yang  didirikan  atas  keinginan  Jepang  dengan membubarkan Majelis Islam A’la Indonesia pada 1943 (Ricklefs, 2008, p. 309). Pembentukan Masyumi mendapatkan  sambutan  dari  rakyat  Indonesia  terhadap  proklamasi  kemerdekaan.  Dengan melepaskan  semua  perbedaan  baik  yang  bersifat  pribadi  maupun  ideologi,  seakan  setiap  orang berusaha memberi bantuan kepada kemerdekaan (Noer, 1987, p. 47).
Bertolak  dari  permasalahan  negara  Islam  atau  negara  Indonesia  yang  berdasarkan  Islam, mendesak  dikemukakan  bahwa  Islam  memang  senantiasa  mendasari  cita-cita  perjuangan  Natsir. Pada  tahun  1930-an  sampai  awal  1940-an  telah  terjadi  polemik  yang  menarik  antara  Natsir  dan
Soekarno,  dua  tokoh  yang  sangat  kontras  tetapi  memiliki  kualitas  intelektual  yang  hampir  sama. Permasalahan  di  antara  keduanya  ialah  pandangannya  tentang  Islam  dan  Nasionalisme  (Waluyo, 2009, p. 8). Pemikiran keduanya terlihat dari karya Soekarno yang berjudul Islam Sontoloyo. Dalam buku tersebut Soekarno menyebutkan bahwa di zaman nabi belum ada sabun dan kreolin. Pada waktu itu  nabi  tidak  bisa  memerintahkan  orang  memaksa  untuk  memakai  sabun  dan  kreolin.  Gagasan Soekarno  tersebut  kemudian  dibantah  oleh  M.  Natsir  dalam  artikel  Islam  dan  Akal  Merdeka  yang mengkritik pemahaman Islam Soekarno (Soekarno, 2015, pp. 176 – 186). Pemikiran Soekarno dan Natsir terhadap Islam saling berbeda. Keduanya saling membenarkan pendapatnya masing-masing.
M.  Natsir  kemudian  aktif  di  Partai  Masyumi,  pada  1946,  dalam  kabinet  Syahrir,  ia  diangkat sebagai  Menteri  Penerangan.  Seperti  diketahui  bahwa,  baru  beberapa  tahun  setelah  Indonesia merdeka, Belanda ingin menjajah kembali wilayah yang dulunya merupakan jajahannya. Kemudian Belanda  melakukan  agresi  militer  pertama  pada  1947  dan  kedua  pada  1948.  Pada  akhirnya,  untuk menghentikan  pertikaian  kedua  negara  ini,  Belanda  berhasil  memecah  belah  Indonesia  menjadi negara federasi dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949. Dengan demikian, Belanda lebih mudah melakukan politik divide et impera -nya (Iqbal, 2010, p. 220).
Menurut  Natsir,  pembentukan  negara  kesatuan  harus  dilaksanakan  tanpa  menimbulkan konflik, baik antara negara-negara bagian maupun antara golongan masyarakat. Usul tersebut yang dikenal  dengan  “mosi  integral (Noer,  1987) .”  Keberhasilan  ini  sekaligus  menaikkan  pamor  Natsir menjadi seorang Perdana Menteri. Perlu diketahui bahwa pada 1950, Natsir berjasa menyelamatkan Republik Indonesia dengan mosi integralnya yang terkenal. Mosi ini berhasil menyatukan  kembali Indonesia yang terpecah-pecah menjadi 17 negara bagian ke dalam Republik Indonesia.
Pada tahun 1950 secara resmi Indonesia kembali kepada negara kesatuan berbentuk republik dengan  sistem  pemerintahan  Demokrasi  Parlementer.  Pada  Tahun  1950  Presiden  Soekarno menggunakan hak prerogatifnya menunjuk M. Natsir sebagai ketua Dewan Eksekutif Masyumi. Partai yang  memiliki  jumlah  wakil  terbanyak  di  Parlemen  untuk  bertindak  sebagai  formatur  kabinet (Abibullah, 1996, p. 33). Namun Natsir mengundurkan diri dari jabatannya pada Tahun 1951 karena berselisih  paham  dengan  Soekarno.  Natsir  juga  mengkritik  Soekarno  yang  kurang  memperhatikan kesejahteraan rakyatnya di luar Pulau Jawa. Sehingga Soekarno mendesak Manai Sophiaan serta para menteri dan anggota parlemen dari PNI untuk  menjatuhkan Kabinet Natsir, dan tidak mendukung kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh Natsir dan Hatta.
Natsir menaruh harapan yang besar terhadap keberadaan lembaga-lembaga demokrasi yang telah  ada  dan  dipilih  rakyat,  untuk  mewujudkan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  demokratis. Munculnya Piagam Perjuangan Menyelamatkan negara berupa tuntutan terhadap pemerintah pusat. Pada  1958,  Perdana  Menteri  Djuanda  mengumumkan  keputusan  pemerintah  tentang  penolakan terhadap  tuntutan  Padang.  Dilanjutkan  dengan  pemutusan  hubungan  laut  dan  udara  dengan Sumatera Utara (Waluyo, 2009). Pada akhirnya tuntutan tersebut tidak dipenuhi dan bahkan dijawab dengan  gerakan  militer.  maka  PRRI  diumumkan  oleh  Dewan  Perjuangan.  Dalam  Kabinet  PRRI, Syaifuddin  menjadi  Perdana  Menteri  merangkap  Menteri  Keuangan,  M.  Natsir  sebagai  Juru  Bicara dan  Burhanudin  sebagai  Menteri  Pertahanan  dan  Menteri  Keamanan.  Selain  itu  banyak  gagasan Natsir mengenai bernegara yang membuat pemerintah geram, ditambah dengan masuknya M. Natsir ke dalam Permesta.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  sejarah.  Metode  sejarah digunakan  karena  data  yang  digali  berupa  perkembangan  masa  lampau.  Dalam  metode penelitian sejarah, terdapat berbagai kemungkinan yang membuat sejarawan harus mampu menemukan data yang bebas dari prasangka, fakta harus jelas dan berbeda dari opini, bukti harus dapat diterima dari
Meninjau Ulang Narasi Besar dalam Buku Sejarah tentang Mohammad Natsir pada Masa Percobaan Demokrasi Indonesia
saksi-saksi yang tidak berpihak, harus melalui proses analitis-kritis dan dapat dijaga objektivitasnya. Maka  diperlukan  metode yang  tepat  untuk  memecahkan  sebuah  persoalan  historis.  Tahapan  yang harus  ditempuh  melalui  metode  sejarah,  antara  lain  pemilihan  topik,  heuristik  (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2013,  p.  91).  Dengan  menggunakan  metode  sejarah,  dapat  dilihat  kontribusi  M.  Natsir  bagi  negara Indonesia.  ia  merupakan  seorang  cendekiawan  yang  memiliki  pemikiran  yang  tajam.  Bahkan pemikirannya tersebut mendapatkan pertentangan dari Soekarno. Selain itu, metode ini digunakan guna untuk meninjau ulang narasi besar dalam buku sejarah tentang Mohammad Natsir pada masa percobaan demokrasi Indonesia, 1950-1957.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gagasan bernegara Natsir
Pancasila  telah  hadir  di  dalam  hubungan  antara  agama  dan  negara  dan  senantiasa menghadirkan  kenyamanan  terhadap  berbangsa  dan  bernegara  dapat  dipahami  pada  sila  pertama yang berbunyi “Ketuhanan yang maha esa” oleh karenanya hubungan agama dan negara yang ada di Indonesia  telah  diperjelas  dalam  beberapa  pasal-pasal  dalam  UUD  yaitu:  Pasal  28E  UUD  bahwa: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya ” serta Pasal 29 ayat (1) UUD bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Pasal 29 ayat (2) UUD bahwa “Negara menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya masing-masing  dan  untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” (Budyono, 2014, p. 410).
Agar hubungan antar agama dan negara tetap harmonis di tengah dinamika kehidupan politik, ekonomi,  dan  budaya  perlu  mendiskusikannya  terus  menerus  (Saifuddin,  2009).  Ketegangan hubungan antara agama dan negara terjadi manakala di antara keduanya tidak terjadi hubungan yang simbiosis-mutualistis.  Ketika  negara  tidak  memberikan  kemerdekaan  kepada  warganya  untuk beribadat  sesuai  dengan  agamanya  masing-masing,  atau  sebaliknya  agama  menganggap  negara menutup  diri  terhadap  nilai-nilai  keagamaan  sehingga  tatanan  kenegaraan  berjalan  secara bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan (Abdullah, 2014, pp. 22 – 23).
Perjalanan  dalam  memperjuangkan  kemerdekaan  Indonesia  telah  melahirkan  banyak  tokoh dengan berbagai macam aliran pemikirannya, contohnya adalah Soekarno dengan nasionalisnya, D. N.  Aidit  dengan  komunisnya,  M.  Natsir  dengan  Islamnya.  Beragamnya  pemikiran  tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor seperti latar belakang agama, lingkungan dan cara pandang seperti yang dialami oleh M. Natsir.
Islam dan Pancasila dalam pandangan awal Natsir bukanlah suatu yang bertentangan, bahkan Pancasila dan Islam memiliki hubungan yang erat berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan bagian kecil dari nilai-nilai Islam. Natsir juga mengatakan bahwa bukan berarti Pancasila itu Islam, namun Pancasila mengandung tujuan Islam. Pancasila akan hidup subur dalam Islam karena sila 1 yang berbunyi “Ketuhanan Yang  Maha Esa” yang akan menentukan berjala n atau tidaknya sila-sila selanjutnya  akan  tumbuh  dalam  Islam.  Natsir  juga  berpendapat  bahwa  semua  sila  tidak  akan  ada artinya kalau sila Ketuhanan Yang Maha Esa hanya sekedar buah bibir saja bagi orang yang skeptis terhadap agama, di mana dalam langkahnya sila pertama tidak berjalan, maka sila-sila selanjutnya tidak akan berjalan karena pada hakikatnya sila pertama adalah urat tunggal bagi sila-sila selanjutnya sehingga  Pancasila  tersebut  menjadi  hampa  dan  tidak  berbentuk,  dan  tinggal  hanya  kerangka Pancasila tersebut.
Namun pandangan Natsir tentang Pancasila berubah setelah tahun 1955. Sebelum tahun 1955 Natsir menerima dan bahkan membela Pancasila, namun setelah tahun 1955, Natsir menjadi orang yang menentang Pancasila. Polemik mengenai Pancasila sebenarnya sudah muncul pada tahun 1954,
ketika Soekarno memberikan kuliah umum di depan mahasiswa di Gubernuran Sulawesi, Makassar. Pandangan  Soekarno  terhadap  Pancasila  bahwa  “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  diartikannya  sebagai persatuan  dengan  Tuhan  seperti  diungkapkan  dalam  konsep  Cinta  Asih;  Kedaulatan  rakyat diartikannya  sebagai Panunggalan  Kawula  Gusti atau  bersatunya  Tuhan  dengan  hamba-Nya;  dan keadilan sosial menjadi cita-cita bangsa dan sistem tradisional gotong royong di masyarakat desa.
Perubahan  sikap  Natsir  terhadap  Pancasila  dapat  diketahui  alasan  perubahan  yang  terjadi dalam  diri  Natsir  dalam  memandang  Pancasila  sebagai  dasar  negara,  sehingga  dalam  sidang Konstituante  Natsir  menentangnya  dan  memperjuangkan  Islam  sebagai  dasar  negara.  Perubahan pandangan  Natsir  terhadap  Pancasila,  tidak  terjadi  begitu  saja.  Banyak  faktor  yang  menyebabkan perubahan  pandangan  Natsir  mengenai  Pancasila  seperti  faktor  politik  atau  kondisi  politik  yang menyebabkan Natsir harus berhadapan dengan Pancasila karena Natsir membela Islam sebagai dasar negara.
M.  Natsir  merupakan  salah  satu  tokoh  Islam  yang  sangat  disegani  di  Indonesia  dan  dunia internasional melalui pemikiran, tindakan dan karya-karyanya. M. Natsir juga merupakan salah satu tokoh  perumus  ide  tentang  Islam  sebagai  dasar  negara  dalam  salah  satu  sidang  Konstituante  yang membahas  tentang  dasar  negara  pada  11  November  hingga  6  Desember  1957.  Melalui  idenya menjadikan Islam sebagai dasar negara yang kemudian mengakibatkan ia harus berhadapan dengan Pancasila sebagai dasar negara.
Kegigihan  M.  Natsir  dalam  memperjuangkan  Islam  sebagai  dasar  negara  di  sidang Konstituante  serta  penolakannya  terhadap  Pancasila  mengakibatkan  ia  dituduh  sebagai  anti Pancasila.  Pandangan  Natsir  mengenai  Pancasila  dan  sikapnya  yang  menentang  Pancasila  sebagai dasar  negara,  tidak  lepas  dari  kondisi  dan  situasi  politik  pada  saat  itu.  Ada  masa-masa  M.  Natsir mendukung Pancasila yang dicetuskan oleh Soekarno. Bagi Natsir nilai-nilai yang ada dalam Pancasila juga  terdapat  dalam  nilai-nilai  Islam,  sehingga  Islam  dan  Pancasila  tidak  bertentangan.  Namun pandangan  ini  berubah  ketika  Natsir  melihat  adanya  multitafsir  dalam  nilai-nilai  Pancasila  yang ditafsirkan oleh masing-masing orang (Sukri, 2019, pp. 82 – 96).
Pandangan  Natsir  mengenai  posisi  Pancasila  dalam  Islam,  bahwa  nilai-nilai  Pancasila  tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, dan bahkan kelima nilai sila dalam Pancasila tersebut sejalan dengan al- Qur’an (Ansari, 1983, p. 41). Islam dan Pancasila dalam pandangan awal Natsir bukanlah suatu yang bertentangan, bahkan Pancasila dan Islam memiliki hubungan yang erat. Namun Natsir juga  mengatakan  bahwa  bukan  berarti  Pancasila  itu  Islam,  namun  Pancasila  mengandung  tujuan Islam. Pancasila akan hidup subur dalam Islam karena sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang akan menentukan berjalan atau tidaknya sila -sila selanjutnya akan tumbuh dalam Islam (Ansari, 1983).
Pandangan Natsir tentang Pancasila berubah setelah tahun 1955, Natsir menjadi orang yang menentang  Pancasila.  Perubahan  sikap  Natsir  terhadap  Pancasila  menurut  Kholid  O.  Santosa disebabkan  oleh  tiga  hal  yaitu:  (1)  Pemikiran  Soekarno  yang  menganggap  bahwa  Pancasila  adalah konsep murni yang digali dari realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang tidak berkaitan dengan Islam.  Soekarno  menunjuk  Pancasila  sebagai  suatu  pedoman  yang  sudah  ada  dalam  buku Negarakertagama.  Sehingga  Natsir  yang  awalnya  meletakkan  Pancasila  sebagai bagian  dari  sistem- sistem Islam, maka pada periode Konstituante, Natsir melihat Pancasila sebagai sistem Sekuler. (2) Pertentangan ideologi secara terbuka antara Masyumi dan Komunis, dan Natsir memandang bahwa paham komunis telah melanggar sila Ketuhanan Yang Maha Esa. (3) Terjadinya ketidakjelasan dan kekaburan fungsi dan posisi Pancasila (Santosa, 2004).
Melalui  penjelasan-penjelasan  tersebut,  dapat  diketahui  alasan-alasan  perubahan  M.  Natsir dalam  memandang  Pancasila  sebagai  dasar  negara,  sehingga  dalam  sidang  Konstituante  Natsir
Meninjau Ulang Narasi Besar dalam Buku Sejarah tentang Mohammad Natsir pada Masa Percobaan Demokrasi Indonesia
menentangnya  dan  memperjuangkan  Islam  sebagai  dasar  negara.  Namun,  pada  hakikatnya,  Natsir tidak menolak Pancasila tetapi menolak tafsir yang salah terhadap Pancasila. Perubahan-perubahan pandangan Natsir terhadap Pancasila yang menyebabkan Natsir harus berhadapan dengan Pancasila. Hal ini dikarenakan Natsir membela Islam sebagai dasar negara, dan juga faktor nilai-nilai Islam yang dianut oleh Natsir yang menolak Pancasila ketika nilai-nilai Pancasila tidak dikaitkan dengan nilai- nilai Islam. Sosialisasi politik yang dirasakan Natsir baik sosialisasi langsung maupun tak langsung telah membentuk pandangan politik Natsir yang berpegang teguh pada nilai-nilai Islam.

## Sepak Terjang Natsir dan Peran Antagonis dalam Buku Teks Sejarah
Nama  Mohammad  Natsir  begitu penting  di  era pergerakan  nasional  dan  awal  kemerdekaan Indonesia. Tokoh yang di era 1930-an ini sering beradu pemikiran dengan Soekarno, ia merupakan tokoh yang selalu menginspirasi. Konsistennya memperjuangkan Negara Islam melalui Masyumi yang sudah  sering  kita  dengar.  Kali  ini  penulis  mencoba  meninjau  kembali  pemikiran-pemikiran  beliau baik  kiprahnya  di  bidang  pendidikan,  dakwah  ataupun  dalam  kenegaraan.  Ia  dikenal  sebagai pahlawan  nasional  yang  kiprahnya dalam  memajukan  bangsa  ini,  khususnya  umat  Islam,  di  waktu lampau  telah  diakui  oleh  berbagai  kalangan.  Bahkan,  pengaruh  dari  usaha  beliau  masih  dirasakan hingga sekarang. M. Natsir tidak hanya dikenal sebagai sosok negarawan, pemikir modernis, mujahid dakwah. Akan tetapi, ia dikenal juga sebagai seorang aktivis pendidik bangsa yang telah menorehkan episode sejarahnya di  Indonesia (Jatim, 2018, p.  122). Hingga pada akhirnya ia berkontribusi dalam menyatukan Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Mosi Integralnya dan menjadi ketua Partai Masyumi (Mahfud, 2008, p. 8).
M. Natsir adalah seorang tokoh yang menggagas pembaharuan pendidikan Islam yang berbasis al- Qur’an dan al -Sunnah. Dengan berbasis al- Qur’an dan al -Sunnah, maka pendidikan Islam harus bersifat  integral,  harmonis,  dan  universal,  serta  mengembangkan  segenap  potensi  manusia  agar menjadi manusia yang bebas, mandiri sehingga mampu melaksanakan fungsinya sebagai khalifah di muka  bumi.  Konsep  pendidikan  yang  integral,  harmonis  dan  universal  tersebut  oleh  Natsir dihubungkan dengan ajaran Islam sebagai agama yang bersifat universal. Berdasarkan latar belakang dapat  dilihat  bahwa  kehidupan  Mohammad  Natsir  dan  peranan  dalam  dunia  pendidikan  dan perpolitikan di Indonesia (Jatim, 2018).
Pendidikan  Islam  mempunyai  peranan  penting dalam  meningkatkan  sumber  daya  manusia. Pendidikan  Islam  berfungsi  untuk  mempersiapkan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  tinggi dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dalam hal karakter, sikap moral serata penghayatan  dan  pengamalan  ajaran  agama.  Hal  ini  sesuai  dengan  ciri  pendidikan  agama  Islam. Pendidikan Islam yang integral tidak mengenal adanya pemisahan antara sains dan agama. Intinya pendidikan  Islam,  berfungsi  membina  dan  menyiapkan  anak  didik  yang  berilmu,  berteknologi, berketerampilan tinggi.
Melihat  konsep  pendidikan  M.  Nasir,  bahwa  kemajuan  yang  dicapai  oleh  pendidikan  Islam tidak diukur dengan penguasaan atau supremasi atas segala kepentingan duniawi saja, akan tetapi melihat  sampai  kehidupan  duniawi  memberikan  bekal  untuk  kehidupan  akhirat  kelak.  Asas pendidikan Islam menurut Natsir adalah tauhid. Ajaran tauhid manifestasinya adalah pembentukan kepribadian, dan merupakan tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri. Pendidikan yang  didasarkan oleh prinsip tauhid dalam rangka menghambakan diri kepada Allah s.w.t., terletak pada shahadah . Shahadah sendiri jika dilihat dari sisi pendidikan tidak lain adalah suatu pernyataan pembebasan dari segala macam belenggu yang diciptakan oleh manusia. Pendidikan dalam Islam adalah proses yang dilakukan  oleh  manusia  secara  sadar  dalam  membimbing  manusia  menuju  kesempurnaan berdasarkan Islam (Ali, 1999, p. 65).
Sepak  terjang  M.  Nasir  juga  terlihat  ketika ia  terjun  ke  dunia  politik.  Natsir  memulai  karier politiknya  dengan  mendaftarkan  diri  menjadi  anggota  Partai  Politik  Islam  pada  tahun  1938.  Pada tahun 1940-1942 berkat perjuangannya, ia diangkat sebagai ketua partai cabang di Bandung. Ia juga diangkat sebagai pegawai sebagai kepala biro pendidikan di Bandung, sekaligus merangkap sebagai sekretaris  Sekolah  Tinggi  Islam  (STI)  di  Jakarta.  Puncak  kariernya  adalah  menjadi  anggota  Komite Nasional  Indonesia  Pusat  (KNIP),  Ketua  Partai  Masyumi,  Menteri  Penerangan,  dan  juga  menjadi Perdana  Menteri  RI  pada  pemerintahan  Soekarno.  Ketika  Sutan  Syahrir  menjabat  sebagai  perdana menteri,  ia  dipilih  sebagai  Menteri  Penerangan.  Jabatan  sebagai  Menteri  Penerangan  dipegang sebanyak tiga kali, dua kali dalam Kabinet Syahrir dan satu kali dalam Kabinet Hatta.
M.  Natsir  tidak  saja  dikenal  sebagai  seorang  yang  punya  andil  dalam  memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, akan tetapi ia juga memiliki peran dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Mosi Integralnya. Pada tahun 1950 Natsir mengangkat mosi pada sidang parlemen  Republik  Indonesia  Serikat  yang  dikenal  dengan  mosi  integral  Natsir.  Mosi  tersebut menyatukan  Republik  Indonesia  yang  telah  terpecah  belah  menjadi  beberapa  negara  bagian, kemudian Indonesia kembali kepada Republik Indonesia (Jatim, 2018).
Pada  tahun  1958,  Natsir  dianggap  terlibat  dalam  Pemerintahan  Revolusioner  Republik Indonesia yang dibentuk di Sumatera Barat. Pemerintahan tandingan ini dimunculkan sebagai reaksi dan  protes  atas  kebijakan  Soekarno  yang  telah  menyeleweng  dari  UUD  1945,  bukan  karena  ingin mengambil kekuasaan. PRRI muncul bermula ketika Soekarno mengangkat dirinya sebagai formatur kabinet, padahal sistem politik pada saat itu yang menganut sistem demokrasi parlementer.
Pemberontakan PRRI/Permesta adalah tantangan daerah paling serius yang pernah dihadapi oleh  Bangsa  Indonesia.  Latar  belakang  munculnya  pemberontakan  Permesta  karena  kekecewaan terhadap  kesejahteraan  daerah.  Daerah  luar  Jawa  menjadi  penghasil  utama  bahan  ekspor,  tetapi pemerintah  pusat  hanya  dapat  memanfaatkannya.  Maka  timbullah  kecenderungan  yang  oleh Permesta  dijuluki  “Sentralistik”.  Selain  itu  Permesta  menolak  dominasi  PKI  menjadi  alasan selanjutnya,  para  tokoh  pendiri  dan  pejuang  PRRI/Permesta  menentang  kebijakan  dan  aspirasinya dengan melakukan aksi dengan cara tidak mengakui pemerintahan yang sah di Indonesia pada saat itu. Namun pada akhirnya PRRI berhasil dilumpuhkan oleh militer atas perintah pemerintah pusat. Akibat keterlibatannya dengan PRRI, maka Natsir ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara pada tahun  1960.  Begitu  pun  dengan  Partai  Masyumi  yang  dibubarkan  karena  para  anggotanya  juga termasuk ke dalam bagian dari PRRI (Saefuddin, 2003, pp. 5 – 6).
Setelah  menjadi  tahanan  yang  dikarenakan  keikutsertaannya  dalam  Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), ia masih tetap memberikan kontribusi bagi negara seperti yang  ia  lakukan  di  masa  Orde  Baru  ketika  Natsir  memperbaiki  hubungan  Indonesia  dengan  Arab Saudi,  ikut  andil  dalam  menyelesaikan  masalah  Timor  Timor  dan  kegiatan  lain  yang  membantu pemerintahan  Orde  Baru  (Dzulfikriddin,  2010,  pp.  156 – 158).  Ia  bahkan  menerima  berbagai penghargaan  internasional  atas  pengabdiannya  terhadap  dunia  Islam.  (Sukri,  2019).  Meskipun  ia berkontribusi  bagi  Indonesia,  terlepas  dari  tindakan  kontroversinya  yang  ikut  dalam  PRRI  yang hingga  saat  ini  masih  menjadi  perdebatan  dalam  sejarah  Indonesia.  Pada  tahun  1966,  M.  Natsir dibebaskan  dari  penjara  setelah  pemerintahan  dipegang  oleh  Orde  Baru.  Sejak  itulah,  perjuangan politik Natsir berakhir (Saefuddin, 2003).

## SIMPULAN
M.  Natsir  perumus  ide  tentang  Islam  sebagai  dasar  negara.  Pemikirannya  justru  berseberangan dengan tokoh lainnya. Menurutnya, posisi Pancasila dalam Islam tidak bertentangan dengan nilai- nilai  Islam,  dan  bahkan  Pancasila  sejalan  dengan  Al- Qur’an.  Pancasila  belum  tentu  Islam,  nam un Pancasila  mengandung  tujuan  Islam.  Ia  juga  seorang  penggagas  pembaharuan  pendidikan  Islam.
Meninjau Ulang Narasi Besar dalam Buku Sejarah tentang Mohammad Natsir pada Masa Percobaan Demokrasi Indonesia
Pendidikan  Islam  berperan  dalam  meningkatkan  sumber  daya  manusia  dan  berfungsi  untuk mempersiapkan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  tinggi.  Natsir  juga  berjasa  menyelamatkan Republik  Indonesia  dengan  Mosi  Integralnya  yang  menyatukan  beberapa  negara  federasi  menjadi Republik  Indonesia.  Walaupun  ia  berjasa  dalam  menyatukan  Indonesia,  namun  ketidakpuasannya terhadap pemerintah, ia terlibat dalam PRRI. Ia menganggap kebijakan Soekarno tidak sejalan dengan UUD 1945 dan pembangunan di tiap-tiap daerah tidak merata. Menurutnya pemikiran Soekarno yang menganggap bahwa Pancasila adalah konsep murni yang digali dari realitas kehidupan masyarakat Indonesia  yang  tidak  berkaitan  dengan  Islam.  Soekarno  menunjuk  Pancasila  sebagai  dasar  negara. Akan  tetapi  Natsir  menentangnya  dan  memperjuangkan  Islam  sebagai  dasar  negara.  Sehingga  ia ditangkap  dan  dimasukkan  ke  penjara.  Meskipun  demikian,  ia  masih  tetap  memberikan kontribusinya  bagi  bangsa,  salah  satunya  dengan  memperbaiki  hubungan  Indonesia  dengan  Arab Saudi. Selain itu, ia juga menerima berbagai penghargaan internasional atas pengabdiannya terhadap dunia Islam. Beberapa kontribusi Natsir bagi negara Indonesia, terlepas dari tindakan kontroversinya yang ikut dalam PRRI.

## REFERENSI
Abdullah. (2014). Hubungan Agama dan Negara: Konteks keindonesiaan. Jurnal Politik Profetik , 4 (2). Abibullah, D. (1996). Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir . Jakarta: Pustaka Firdaus. Ali, H. N. (1999). Ilmu Pendidikan Islam . Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
Ansari, E. S. (1983). Piagam Jakarta 22 Juni 1945 . Bandung: Pustaka Salman.
Budyono. (2014). Hubungan Negara dan Agama dalam Negara Pancasila. Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum , 8 (3), 410. Dzulfikriddin. (2010). M. Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia, Peran dan Jasa M. Natsir dalam Dua Orde Indonesia . Bandung: Mizan. Iqbal, M. (2010). Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer . Jakarta: Kencana. Jatim. (2018). Gagasan Kebangsaan Mohammad Natsir dan Kontribusinya dalam Pemikiran Keslaman. El- Furqania , 4 (2). Kuntowijoyo. (2013). Pengantar Ilmu Sejarah . Yogyakarta: Tiara Wacana. Mahfud. (2008). Mosi Integral Natsir dan Sistem Ketatanegaraan Kita. Seminar Refleksi 58 Tahun Mosi Integral M. Natsir-Merawat NKRI Menghempang Potensi Disintegrasi . Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
Noer, D. (1987). Partai Islam di Pentas Nasional . Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Ricklefs, M. C. (2008). Sejarah Indonesia Modern . Jakarta: Serambi.
Saefuddin, D. (2003). Pemikiran Modern dan Post Modern Islam . Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia. Saifuddin, L. H. (2009). Indonesia adalah Negara Agamis: Merumuskan Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Pancasila . Yogyakarta: PSP Press Universitas Gadjah Mada. Santosa, K. O. (2004). Mohammad Natsir Islam sebagai Dasar Negara . Bandung: Sega Arsy. Soekarno. (2015). Islam Sontoloyo . Bandung: Sega Arsy.
Sukri, M. A. (2019). Islam dan Pancasila dalam Pemikiran Mohammad Natsir. Al Fuad Journal , 3 (1). Waluyo. (2009). Dari Pemberontak Menjadi Pahlawan Nasional . Yogyakarta: Ombak.
Copyright Holder ©Hafnita Sari Dewi Lubis & Muhammad Ihsan Syahaf Nasution | Copyright Year 2021
Licence URL https://creativecommons.org/licenses/by/4.0