Abstrak
Tujuan  utama  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  peran  penting  aparat  penegak  hukum dalam memberantas perjudian dan untuk mengkaji tantangan yang dihadapi oleh kepolisian dalam menegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini berdasarkan studi kasus yang dilakukan di Polsek Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, termasuk studi lapangan dan  studi  pustaka,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  faktor-faktor  yang  berkontribusi terhadap  prevalensi  perjudia  dan  upaya  unutk  mengatasinya.  Selain  itu,  penelitian  ini  mengkaji ketentuan hukum yang tertuang dalam KUHP, khususnya Pasal 303 dan 303 bis, yang menjadi dasar penuntutan terhadap pelaku perjudian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa polisi menjalankan tugas  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Kepolisian  Nomor  2  Tahun  2002.  Namun, penindakan  terhadap  perjudian  menghadapi  beberapa  kendala,  antara  lain  kendala  hukum, kekurangan sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran masyarakat umum. Untuk memitigasi tantangan-tantangan ini, polisi secara aktif terlibat dalam inisiatif pencegahan dan bimbingan.
Kata Kunci : Peran Kepolisian, Perjudian, Tindak Pidana
INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 6441-6453 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Tinjauan Yuridis Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian  Di Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun
(Studi Kasus di Polsek Dolok Pardamean Polres Simalungun)
Iwan Setiawan 1 ✉ ,  Marsangap Tua Lantik  Malau 2 , Ratna  Trijaya  Purba 3 ,  Muhlizar 4
(1)(2)(3) Universitas Prima Indonesia
(4) Universitas Al Washliyah
Email: iwansetyawan@unprimdn.ac.id 1 ✉
PENDAHULUAN
Landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada ketaatannya terhadap hukum  perundang-undangan.  Kehadiran  Undang-Undang  memerlukan  pembentukan berbagai institusi untuk memastikan penegakan dan perlindungan yang tepat.
Badan Kepolisian sebagai bagian integral dari pemerintah diserahi tanggung jawab untuk menegakkan hukum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan (UU RI No. 2 Tahun 2002). Awalnya diperkenalkan pada masa kolonial, Institusi Kepolisian di Indonesia telah berkembang menjadi sebuah entitas yang sangat diperlukan, tidak hanya penting bagi keharmonisan masyarakat, namun juga penting untuk memenuhi berbagai tanggung jawab yang diamanatkan oleh negara (Website POLRI, 2023).
Pergeseran penafsiran ini pada dasarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang  mendasari  pembentukan  kepolisian.  Lahirnya  institusi  kepolisian  berakar  pada keharusan  untuk  menjaga  kesejahteraan  dan  keharmonisan  masyarakat,  sehingga memerlukan  pemahaman  komprehensif  tentang  peran,  tanggung  jawab,  dan  konsep penting  polisi  dalam  menegakkan  perlindungan  hukum  bagi  warga  negara.  Dengan melemahkan fungsi mendasar lembaga kriminal, perubahan ini berpotensi menimbulkan rasa  tidak  nyaman  dan  kekacauan  di  kalangan  individu  serta  mengganggu  tatanan ketertiban yang dibangun oleh pihak berwenang (Suyono, 2013; Soesilo, 1995).
Kategorisasi tindak pidana yang berkaitan dengan perjudian berfungsi sebagai alat penting  dalam  menentukan  kesalahan  individu  dan  pelanggaran  spesifik  yang  mereka lakukan. Pendekatan sistematis ini sangat memudahkan proses hukum dalam menangani

## Abstract
The main objective of this research is to determine the important role of law enforcement officials in eradicating  gambling  and  to  examine  the  challenges  faced  by  the  police  in  enforcing  Law  of  the Republic of Indonesia Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia. This research was based on a case study conducted at Dolok Pardamean Police, Simalungun Regency. By using qualitative research methods, including field study and literature study, this research aimed to explain the factors that contributed to the prevalence of gambling and efforts to overcome it. In addition, this research examined the legal provisions contained in the Criminal Code, especially Articles 303  and  303  bis,  which  were  the  basis  for  prosecuting  gambling  perpetrators.  Research  findings showed that the police carried out their duties in accordance with the provisions of Police Law Number 2 of 2002. However, crackdown on gambling faced several obstacles, including legal obstacles, lack of facilities  and  infrastructure,  and  lack  of  awareness  among  the  general  public.  To  mitigate  these challenges, the police were actively involved in prevention and guidance initiatives.
Keyword: Role of the Police, Gambling, Crime
permasalahan tersebut. Dengan berkembangnya metode dan format perjudian, negara harus mengatur dan menegakkan hukum seputar aktivitas ini. Misalnya saja UU No. Pasal 7  Undang-Undang  Pengendalian  Perjudian  tahun  1974,  yang  kemudian  dimasukkan sebagai  ketentuan  pidana  dalam  pasal  303  dan  303  bis  KUHP,  memberikan  contoh komitmen pihak berwenang untuk mengatur praktik terlarang ini.
Penegakan hukum pidana sangat penting dalam mengekang praktik perjudian yang menyimpang.  Pentingnya  hal  ini  tidak  dapat  dilebih-lebihkan,  karena  perjudian menghadirkan ancaman besar  bagi masyarakat, membahayakan tatanan norma-norma sosial kita dan memicu ketegangan individu dan kolektif. Dampak buruk dari perjudian sangat besar dan mempunyai kekuatan untuk mengganggu keseimbangan tatanan sosial (Sitepu, 2015).
Sumatera  Utara  menduduki  peringkat  teratas  dalam  hal  kasus  perjudian,  dengan total 134 kasus. Angka ini mewakili 14,8% dari keseluruhan kasus perjudian di negara ini. Ditkrimum  (Direktorat  Reserse  Kriminal  Umum)  Polda  Sumut  berhasil  mengungkap sindikat perjudian rahasia yang beroperasi di wilayah tersebut. Andy Ryan, Kabareskrim Polda  Sumut  Kombes,  mengungkap  ada  lima  wilayah  tertentu  yang  menjadi  markas operasional lotere ilegal.
Di wilayah Pematang Siantar, Batubara, Deli Serdang, Samosir, dan Simalungun telah terjadi  perkembangan  signifikan  dalam  kasus  togel.  Dengan  ketelitian  yang  tinggi, kepolisian berhasil menangkap dua belas tersangka yang adalah pengusaha berpengaruh, yang keuntungan finansialnya cukup besar. Andy Ryan (15/10) menyampaikan bahwa para bandar  ini  berhasil  menghasilkan  keuntungan  hingga  Rp  200.000.000.  Mereka  juga mengungkap  adanya  usaha  perjudian  online  ilegal  lainnya,  termasuk  permainan  dadu, memancing, dan sepak bola. Terobosan ini tidak lepas dari komitmen dari Kapolsek VX, Daniel  Marundur,  dan  Kasubbag  Jatanras,  AKBP  Maringan  Simanjuntak.  Pihak  berwajib juga  telah  menangkap  empat  orang  tersangka  pelaku  perjudian  bola  online  di  Kota Medan.
Dengan kemajuan teknologi dan banyaknya informasi, perjudian telah melampaui batas.  Tidak  lagi  terbatas  pada  cara  offline  atau  manual,  perjudian  telah  memperluas jangkauannya  ke  ranah  digital,  menawarkan  kenyamanan  dan  fleksibilitas  yang  tak tertandingi.  Salah  satu  bentuk  perjudian  yang  mendapatkan  popularitas  adalah  lotere, yang kini dapat dengan mudah dinikmati melalui ponsel pintar, kafe, atau media apa pun yang terhubung dengan internet (Azis, dkk, 2012).
Togel, suatu bentuk lotere terlarang, memikat orang dengan daya tariknya dalam memprediksi  angka  dan  memasang  taruhan  uang  (Kartono,  2011).  Permainan  ini  telah
mendapatkan  popularitas  yang  luar  biasa  di  kalangan  masyarakat  Indonesia,  karena menawarkan  beragam  taruhan  yang  masing-masing  disertai  dengan  hadiah  unik  dan potensi kemenangan, semuanya diuraikan oleh bandar judi Togel. Para penjudi terlibat dengan  menginvestasikan  jumlah  yang  mereka  pilih,  dan  menantikan  pengumuman nomor lotere. Patut dicatat bahwa perjudian Togel memiliki sejarah yang kaya di Indonesia, dengan legalisasinya sejak era Orde Lama.
Perjudian,  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  303(3)  KUHP,  berkisar  pada anggapan menarik bahwa kemenangan semata-mata ditentukan oleh kebetulan (KUHP Pasal 303 Tahun 2010). Banyak sekali orang yang tertarik pada daya tarik lotere 4D, 3D, dan 2D, di mana seseorang berusaha untuk membedakan angka pasti yang ditakdirkan untuk gambar tersebut.
Dalam  permainan  lotere,  peserta  mempunyai  kesempatan  untuk  memilih  nomor mulai dari 1 hingga 100, dengan setiap nomor diberi harga sebesar 1000 rupiah. Permainan itu sendiri mencakup tiga kategori angka yang berbeda: “bete” (dua angka), “kop - kopan” t (tiga angka), dan “as - asan” (empat angka). Hadiahnya sungguh menggiurkan, dengan kemenangan sebesar Rp 60.000 untuk dua nomor, Rp 300.000 untuk tiga nomor, dan Rp 2.000.000  untuk  empat  nomor.  Untuk  memastikan  hasil  kemenangan,  sistem  ganda digunakan. Misalnya, jika seorang pemain membeli nomor kop-kopan yang terdiri dari tiga nomor sebanyak empat kali, maka ia berhak mendapatkan sejumlah Rp. 300.000 dikalikan 4, sehingga menghasilkan imbalan yang cukup besar sebesar Rp. 1.200.000. Perlu diketahui bahwa  angka  yang  ditarik  akan  terdiri  dari  empat  angka.  Pembukaan  nomor  tersebut terjadi  pada  hari  Senin,  Kamis,  Sabtu,  dan  Minggu  pukul  09.00  WIB,  dengan  waktu penutupan  pukul  14.00  WIB.  Pengumuman  nomor  pemenang  yang  ditunggu-tunggu dijadwalkan kurang lebih pukul 18.00 WIB (Kartono, 2011).
Terinspirasi  dari  kutipan  di  atas,  peneliti  tertarik  untuk  meneliti “Tinjauan Hukum Peran  Polisi  Dalam  Memenangkan  Permainan  Dolok  Pardamean  Keamanan  Polisi Simalungun”.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  memegang  peranan  penting  dalam  pelaksanaan  penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena kepraktisannya dalam skenario kehidupan nyata. Moleong (2010) menyatakan bahwa penelitian kualitatif memungkinkan hasil data deskriptif mengenai individu dan perilakunya, baik melalui ekspresi tertulis atau lisan Penulis menerapkan metode yang valid secara empiris, yang biasa disebut penelitian hukum  empiris  atau  penelitian  sosiologi.  Metode  ini  memerlukan  pengumpulan  data
primer untuk mengatasi permasalahan hukum dan memahami realitas yang rumit (Soemitro dalam Benuf and Azhar, 2020). Pendekatan empiris tidak hanya menganjurkan pemanfaatan informasi faktual yang dikumpulkan melalui penelitian dan observasi untuk memperluas pengetahuan, namun juga mencakup penggabungan teknik ilmiah dan ketergantungan pada teori hukum, undang-undang, dan perspektif ahli yang sudah ada.
Penetapan lokasi penelitian merupakan hal yang penting sebagai  langkah utama. Mengingat hal ini, Polsek Dolok Pardamean di Simalungun dipilih sebagai latar belakang ideal  untuk  penelitian  ini.  Penelitian  ini  menggunakan  berbagai  sumber  data  untuk memastikan  temuan  yang  komprehensif  dan  dapat  diandalkan.  Pertama,  data  primer dikumpulkan  melalui  penelitian  lapangan  yang  ekstensif,  melibatkan  negosiasi  dan penyesuaian yang dilakukan oleh Polsek Dolok Pardamean dan Polres Simalungun. Kedua, data sekunder dikumpulkan melalui studi menyeluruh dan analisis berbagai sumber seperti buku, peraturan hukum, dan dokumen terkait. Sumber-sumber tersebut terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: bahan hukum primer yang memuat peraturan yang mengikat secara hukum seperti KUHAP dan UU TIK, bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan dan  rujukan  lebih  lanjut,  serta  bahan  hukum  tersier  yang  memberikan  petunjuk  dan wawasan  tentang  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  termasuk  sumber  online  yang relevan.
Penelitian  ini  mengumpulkan  data  dengan  menggunakan  sumber  sekunder  yang berasal  dari  studi  lapangan  dan  studi  literatur.  Studi  lapangan  melibatkan  wawancara dengan individu yang berpengetahuan, sedangkan studi literatur melibatkan pemeriksaan literatur dan tulisan yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah penelitian. Benuf dan Azhar (2020) menyoroti pentingnya analisis dalam mencapai  tujuan  penelitian.  Menganalisis  data  melibatkan  pengorganisasian  dan mengkategorikannya,  yang  membantu  mengungkap  hipotesis.  Penelitian  ini  berfokus untuk  mendeskripsikan  dan  memberikan  pemahaman  menyeluruh  tentang  bagaimana aparat kepolisian memperoleh bukti pelanggaran perjudian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Peran  Kepolisian  Dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana  Perjudian  di  Polsek  Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun.
Konsep kepolisian mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan tanggung jawab dan  penegakan  hukum,  sesuai  dengan  ketentuan  hukum.  Menjaga  keamanan  dan menegakkan  ketertiban  umum  merupakan  unsur  penting  bagi  terwujudnya  kemajuan suatu bangsa, menjamin terpeliharanya keutuhan, keamanan, dan ketentraman. Dengan
meningkatkan  dan  memberdayakan  kapasitas  masyarakat  untuk  mencegah  dan mengatasi  pelanggaran  yang  mengganggu  dalam  masyarakat,  kepolisian  berupaya mencapai tujuan kolektif ini (UU RI Pasal 1 No. 2 Tahun 2002).
Sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara  Republik  Indonesia,  Polisi  Republik  Indonesia  (POLRI)  berdiri  sebagai  lembaga yang  diserahi  tugas  mulia  untuk  memelihara  keamanan  dan  ketentraman  masyarakat dengan menegakkan hukum, memberikan perlindungan, bimbingan, dan layanan kepada komunitas dalam bidang keamanan dalam negeri. Dengan komitmen terhadap perannya, POLRI  benar-benar  merupakan  perwujudan  kekuatan  terpadu  yang  mengikrarkan kesetiaannya kepada bangsa (Pandelaki, 2018).
Sistem kepolisian tidak semata-mata bertugas melaksanakan tugas konvensionalnya yang  berkaitan  dengan  penyelidikan  dan  penyelesaian  kejahatan.  Melainkan  memikul tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan masyarakat yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas polisi lebih dari sekedar tindakan reaksioner terhadap insiden kriminal; itu mencakup upaya proaktif yang bertujuan untuk mencegah dan mengelola kegiatan kriminal.
Untuk melaksanakan tanggung jawab utamanya secara efektif, polisi juga diserahi kewajiban  khusus  sebagaimana  dituangkan  dalam  Pasal  14  Ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian.  Polisi  berperan  sebagai  pemecah  masalah sehingga  memerlukan  pendekatan  komprehensif  yang  melibatkan  partisipasi  aktif berbagai  pemangku  kepentingan,  termasuk  pemerintah,  masyarakat,  dan  masyarakat umum.  Melalui  penegakan  peraturan,  kegiatan  pengamanan,  tugas  pengawalan,  dan patroli kewaspadaan, polisi tidak hanya memenuhi kewajibannya untuk melindungi dan melayani masyarakat, tetapi juga berupaya menumbuhkan rasa tanggung jawab sipil dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan di antara anggotanya (UU RI Pasal 14 No. 2 Tahun 2002).
Untuk  melaksanakan  tugas  tersebut  di  atas,  kepolisian  mempunyai  kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang  Kepolisian.  Sudah  menjadi  tugas  mereka  sebagai  penerima  laporan  atau pengaduan masyarakat untuk tekun memenuhi kewajibannya demi kepentingan nasional dan keselamatan masyarakat. Hal ini melibatkan pengawasan terhadap potensi sumber perpecahan dan ancaman terhadap persatuan bangsa, sekaligus secara efektif membatasi penyebaran  praktik-praktik  merugikan  seperti  perjudian  (  UU  RI  Pasal  15  No.  2  Tahun 2002).
Sesuai  dengan  Pasal  16  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian Negara  Republik  Indonesia,  kewenangan  kepolisian  melaksanakan  tugasnya
dalam  menanggulangi  tindak  pidana.  Hal  ini  mencakup  kewenangan  untuk  melakukan penangkapan, menahan individu, melakukan penggeledahan, dan menyita barang-barang terlarang,  semuanya  dengan  tujuan  utama  menjaga  keamanan  nasional  dan  menjaga keharmonisan sosial. Dengan memerangi momok perjudian, polisi berupaya menciptakan masyarakat berbudi luhur dan mengutamakan kesejahteraan seluruh warga negara (UU RI Pasal 16 No. 2 Tahun 2002).
Dalam  menangani  perjudian,  polisi  memainkan  peran  penting  sebagai  aparat penegak hukum, yang beroperasi berdasarkan kewenangan Pasal 303 dan 303 bis KUHP. Selain itu, UU ITE No. 11 mengatur secara komprehensif mengenai pelanggaran perjudian dan  sanksi  terkait.  Dalam  konteks  ini,  polisi  wajib  berpegang  pada  asas Lex  Specialis Derogate  Lex  Generalis  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  63  ayat  (2)  KUHP.  Prinsip penafsiran hukum ini memungkinkan untuk memprioritaskan UU khusus (lex specialis) di atas UU umum (lex generalis), memastikan pendekatan yang terfokus dan efektif dalam memerangi kejahatan terkait perjudian (Falah, dkk, 2017).
Selain tugas pokok dan kewenangannya, kepolisian juga sangat menjunjung tinggi cita-cita ketertiban dan keamanan, serta rajin memberantas perilaku kriminal. Selain itu, mereka  mengambil  peran  sebagai  mentor,  mencerahkan  dan  memperkenalkan masyarakat pada seluk-beluk hukum. Dengan dijelaskannya hakikat tindak pidana maka tujuan mulianya adalah menumbuhkan masyarakat yang rukun dan taat hukum sehingga meminimalisir terjadinya perbuatan melawan hukum.
Polsek  Dolok  Pardamean  mempunyai  peran  penting  sebagai  penegak  hukum, khususnya  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  perjudian.  Mereka  dengan  tekun melakukan  serangkaian  langkah  strategis  dan  upaya  yang  gigih  untuk  memerangi ancaman ini.
1. Pre-emtif
Tindakan  ini  mencakup  inisiatif  kepolisian  yang  memprioritaskan  pemberian peringatan  tepat  waktu  dan  menumbuhkan  pemahaman  di  masyarakat,  yang bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah sosial dan kegiatan kriminal.
2. Upaya Preventif
Upaya preventif meliputi upaya yang mengedepankan pencegahan terjadinya tindak  pidana  dengan  tujuan  untuk  menghilangkan  potensi  terjadinya  perbuatan melawan hukum.
3. Upaya Represif
Tindakan pemberantasan mencakup upaya dalam mengatasi masalah-masalah sosial,  yang  bertujuan  untuk  memberantas  kegiatan  kriminal  dengan  memberikan
hukuman  yang  ketat  sehingga  secara  efektif  dapat  mencegah  pelaku  kejahatan. Namun,  karena  relatif  minimnya  prevalensi  kasus  perjudian  terlarang  di  Dolok Pardamean,  Kabupaten  Simalungun,  upaya  proaktif  tersebut  belum  dilaksanakan, karena kelangkaan kasus yang muncul dari penyelidikan polisi yang menyeluruh masih menjadi hambatan.
B. Faktor Penghambat Pihak Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian di Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun
Upaya yang ditujukan untuk memitigasi tindak pidana meliputi penegakan hukum pidana. Penting untuk diketahui bahwa pendekatan-pendekatan yang berfokus pada cara- cara  non-kriminal  dalam  menangani  kejahatan  terutama  bertujuan  untuk  mencegah terjadinya  kejahatan.  Meskipun  demikian,  tujuan  utama  kepolisian  terletak  pada penanganan terhadap faktor-faktor mendasar yang menyebabkan perilaku kriminal.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak  P.  Sinaga  dan  M.  Nababan,  petugas kepolisian  yang  bertugas  di  Polsek  Dolok  Pardamean  Kabupaten  Simalungun, mengungkap “Kejadian perjudian  di  wilayah  ini  relatif  rendah  karena  tidak  banyak menimbulkan aktivitas kriminal. Meskipun kurangnya investigasi formal, keakraban kami dengan  masyarakat  lokal,  karena  sebagian  besar  dari  kami  adalah  penduduk  di  sini, memungkinkan kami memiliki pemahaman komprehensif mengenai permasalahan yang ada. Khususnya mengenai perjudian manual yang biasa terjadi di tempat fisik, kita telah menyaksikan  sendiri  kejadiannya.  Namun,  perjudian  online  menimbulkan  tantangan karena tidak dapat dipantau dengan mudah, mengingat aksesibilitasnya melalui perangkat seluler dari hampir semua lokasi. Meski demikian, kami dapat melakukan kontrol terhadap beberapa lokasi toko untuk meminimalkan kejahatan terkait perjudian”.
Temuan wawancara menunjukkan bahwa tingkat aktivitas perjudian di situs Dolok Pardamean di Kab. Simalungun tergolong minim. Namun, penting untuk mengakui bahwa keadaan ini terkait erat dengan dunia perjudian online yang tidak diatur, sehingga luput dari pengawasan aparat penegak hukum setempat yang ditempatkan di lokasi ini.
Di bidang penegakan hukum, Soerjono Soekanto (2015) mengidentifikasi pengaruh berbagai  faktor  yang  sangat  besar.  Penting  untuk  mengakui  bahwa  faktor-faktor  ini mempunyai  esensi  yang  netral;  dampak  sebenarnya  bergantung  sepenuhnya  pada substansi di dalamnya.
1. Faktor Hukum (Undang-Undang)
Polres  Dolok  Pardamean  saat  ini  menghadapi  tantangan  dalam  menangani permasalahan perjudian secara efektif, sehingga berdampak pada kurang berhasilnya
penegakan  UU  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  TIK  dalam  memberantas  kejahatan perjudian online. Tim penyidik kepolisian kesulitan karena terkendala Pasal 43 ayat (6) UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengharuskan dipenuhinya syarat pembuktian yang ketat sesuai hukum acara pidana.

## 2. Faktor Penegak Hukum
Polisi Dolok Pardamean menghadapi banyak hambatan dalam menangani masalah perjudian online secara efektif, terutama karena kurangnya sumber daya manusia di kepolisian,  kejaksaan,  dan  pengadilan.  Sayangnya,  sebagian  besar  personel  yang terlibat  dalam  lembaga-lembaga  tersebut  gagal  memprioritaskan  dan  memahami prinsip-prinsip dasar dan tujuan yang digariskan dalam UU ITE.

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas
Polek Dolok Pardamean menghadapi tantangan besar dalam menangani masalah perjudian karena kurangnya dan terbatasnya sumber daya yang tersedia bagi polisi dalam memerangi perjudian online dalam.

## 4. Faktor Masyarakat
Polsek Dolok Pardamean menghadapi tantangan dalam menangani permasalahan perjudian  online.  Tantangan  tersebut  bermula  dari  kurangnya  pemahaman masyarakat mengenai seluk-beluk UU ITE, serta belum memadainya kesiapan individu dalam memanfaatkan jaringan teknologi informasi.
5. Faktor Kebudayaan
Tantangan yang dihadapi Polsek Dolok Pardamean dalam mengatasi permasalahan perjudian online terletak pada maraknya teknologi informasi dalam kehidupan sehari- hari.  Dalam  masyarakat  saat  ini,  integrasi  teknologi  informasi,  khususnya ketergantungan pada internet, sudah tertanam kuat, hampir seperti norma budaya yang melekat.
Kelima faktor di atas mempunyai keterkaitan yang erat karena merupakan inti dari penegakan hukum. Keefektifan undang-undang tertulis bergantung pada prinsip-prinsip hukum  yang  mendasarinya.  Penegakan  hukum  pada  dasarnya  mencakup  penerapan gagasan  dan  konsep  yang  tidak  berwujud,  seperti  keadilan,  kepastian  hukum,  dan kesejahteraan masyarakat (Soekanto, 2015).
Berdasarkan wawasan yang diperoleh dari wawancara di atas, menjadi jelas bahwa prevalensi perjudian di tempat makan Dolok Pardamean di Kabupaten Simalungun masih
relatif  terkendali.  Namun,  penting  untuk  mengakui  bahwa  keadaan  ini  secara  intrinsik terkait  dengan  dunia  perjudian  online  yang  tidak  diatur,  yang  tidak  berada  dalam jangkauan otoritas kepolisian yang bekerja di wilayah tersebut.

## C. Upaya  Pihak  Kepolisian  Dalam  Mengatasi  Hambatan  Perjudian  di  Dolok  Pardamean Kabupaten Simalungun
Pemberantasan  perjudian  mungkin  terbukti  menantang,  namun  bukan  tidak mungkin untuk mengurangi prevalensi aktivitas kriminal perjudian, terutama aktivitas yang memikat masyarakat dengan janji-janji kekayaan instan. Sepanjang peradaban manusia, penderitaan  masyarakat  masih  terus  ada,  namun  sangat  penting  untuk  mengatasi  dan memerangi penderitaan akibat perjudian. Dari sudut pandang hukum, tekanan ekonomi berkontribusi  pada  keberadaan  perjudian  yang  bertahan  lama,  karena  perjudian memberikan jalan untuk memperoleh  keuntungan moneter  dengan cepat  dan mudah. Peluang  ini  dapat  dikejar  tanpa  henti  hingga  pemain  mencapai  kemenangan  dan keuntungan yang diinginkan. Dalam dunia perjudian, individu yang melakukan aktivitas tersebut secara bersamaan berperan sebagai pelaku dan korban.
Perjudian menampilkan dirinya sebagai penyakit masyarakat yang menyebar luas, sulit  untuk  diatasi  kecuali  masyarakat  secara  keseluruhan  menerima  pencerahan. Keberadaan  seseorang  berpedoman  pada  adat  istiadat  dan  peraturan  yang  telah ditetapkan,  dan  dengan  berpegang  pada  prinsip-prinsip  tersebut,  seseorang  dapat memperoleh kehidupan yang tenteram, mudah, dan aman.
Wilayah Hukum Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun telah mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan perjudian terlarang di bawah binaan Polsek Dolok Pardamean Kabupaten  Simalungun.  Untuk  memerangi  momok  perjudian  secara  efektif,  pihak berwenang telah menerapkan berbagai strategi dan inisiatif. Dalam wawancara baru-baru ini dengan Kapolres, AKP S. Tampubolon, ia menekankan pentingnya menghimbau warga sekitar, memberikan pencerahan kepada mereka tentang dampak buruk perjudian, baik dalam bentuk fisik maupun online. “Dengan menanamkan kesadaran ini, kami bertujuan untuk memperluas persepsi masyarakat dan mencegah partisipasi dalam kegiatan yang merusak  ini.  Kewaspadaan  kami  yang  tiada  henti  ditunjukkan  melalui  patroli  rutin  di kawasan rawan aktivitas perjudian. Selama patroli ini, penekanan utama diberikan pada menjaga keamanan dan ketenangan. Perjudian, seperti yang kita ketahui, adalah suatu tindakan sia-sia, yang menyebabkan kerugian tidak hanya pada individu itu sendiri tetapi juga berdampak pada keluarga mereka”, sebut Kapolres, AKP S. Tampubolon.
Berdasarkan  wawasan  yang  diperoleh  dari  diskusi  komprehensif  dengan  AKP  S.
Tampubolon,  Kapolsek  Dolok  Pardamean  Kabupaten  Simalungun,  terbukti  bahwa kepolisian telah mengambil langkah signifikan dalam memerangi permasalahan perjudian yang  tersebar  luas  di  berbagai  lingkungan  masyarakat.  Upaya  terpadu  ini  mencakup berbagai  wilayah,  mulai  dari  daerah  pedesaan  hingga  lingkungan  yang  ramai  seperti upacara pemakaman, perusahaan komersial, dan pasar yang ramai.
1. Upaya Pre-emtif
Upaya ini bertujuan untuk mengimbau para penjudi agar berhati-hati dan tidak melakukan  upaya  perjudian  lebih  lanjut,  karena  tindakan  tersebut  berpotensi mengganggu ketenangan dan keharmonisan komunitas lokal. Untuk mencapai tujuan ini, aparat penegak hukum menyampaikan imbauan dengan cara berikut :
a. Integrasi sosialisasi dalam ranah ketertiban umum mempunyai arti yang sangat penting. Banyak orang masih tidak menyadari fakta bahwa perjudian yang mereka ikuti  sebenarnya  ilegal.  Pentingnya  untuk  menanamkan  pemahaman  ini  pada masyarakat, sehingga mereka dapat membedakan aktivitas-aktivitas yang harus dihindari untuk mencegah keterlibatan dalam kejahatan perjudian.
b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan kepatuhan terhadap hukum yang ada. Saat  ini,  masyarakat  cenderung  mengabaikan  pentingnya  peraturan,  mungkin karena hukuman yang dikenakan terhadap pelanggaran perjudian relatif ringan.
c. Membangun  hubungan  yang  kuat  antara  masyarakat  dan  lembaga  penegak hukum setempat untuk menumbuhkan rasa membela diri. Hal ini akan menjamin partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  menjaga  keselamatan  lingkungan  sekitar, menjaga  kehidupan  dan  lingkungan  kerja  mereka  dari  dampak  negatif  terkait perjudian.

## 2. Upaya Preventif
Inisiatif ini akan dijadikan dasar pemberantasan kegiatan kriminal perjudian di lingkungan Polsek Drok Pardamean Kab. Simalungun. Beberapa inisiatif yang diambil oleh polisi antara lain :
a. Penyelenggaraan pendidikan hukum penting dilakukan untuk untuk meringankan perilaku  kriminal  yang  ada.  Pendidikan  hukum  berfungsi  sebagai  sarana penyebaran informasi dan menumbuhkan pemahaman terhadap asas-asas dan peraturan hukum, sehingga menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat.
b. Melakukan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  di  lokasi yang ramai, komunal, dan terpencil.
c. Melaksanakan Patroli  Waspada  dan  Pengamanan  Masyarakat.  Polsek  Dolok
Pardamean mengerahkan jajarannya untuk berpatroli di sekitar Dolok Pardamean dengan  tujuan  untuk  memberantas  penyakit  masyarakat  yang  meluas  yaitu perjudian.

## SIMPULAN
Beberapa  kesimpulan  terkait  penelitian  ini  adalah,  yaitu  :  1)  Polisi  di  Dolok Pardamean,  Kabupaten  Simalungun  bertanggung  jawab  untuk  mengatasi  masalah perjudian  sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002. Meskipun terdapat undang-undang ini, aktivitas perjudian ilegal masih terus terjadi baik di  platform  online  maupun  offline.  Penting  bagi  polisi  untuk  mengambil  tindakan  dan melakukan penggerebekan untuk mengatasi masalah ini secara efektif; 2) Polsek Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun menghadapi berbagai kendala dalam memberantas perjudian, seperti permasalahan hukum, kesulitan dalam penegakan hukum, kurangnya sumber daya dan infrastruktur, serta faktor sosial dan budaya. Implementasi UU ITE yang tidak efektif dan kurangnya pemahaman di kalangan penegak hukum dan peradilan juga menimbulkan tantangan. Keterbatasan sumber daya dan kurangnya pengetahuan hukum masyarakat juga menghambat efektivitasnya. Lebih jauh lagi, integrasi teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap dinamika sosial; dan 3) Polsek Dolok Pardamean  Kabupaten  Simalungun  kesulitan  memberantas  kejahatan  terkait  perjudian karena  masyarakat  kurang  mendapat  informasi,  penegakan  hukum  tidak  efektif,  dan sumber  daya  terbatas.  Meski  demikian,  mereka  tetap  berupaya  mengatasi  tantangan tersebut dengan menerapkan program pembinaan dan strategi pencegahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Azis, A., Warman, E., & Waty, N. (2012). Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Judi Toto Gelap (Togel) Dalam Perspektif Kriminologi. Jurnal Mahupiki, 1(1).
Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan, 7(1), 20-33.
Falah, M., Tanuwijaya, F., & Samosir, S. (2017). Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG. Lentera Hukum, 4(1), 31-45. doi:10.19184/ejlh.v4i1.4493
Kartono, K. (2011). Patologi sosial jilid 1. Jakarta: rajawali pers.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 Tahun 2010 Tentang Hukum Pidana Perjudian. Moleong, J.L. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Pandelaki,  G.  R.  (2018).  Peran  Polisi  Dalam  Pengendalian  Massa  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lex Et Societatis, 6(5).
Sitepu, K. (2015). Pemberantasan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel Di Wilayah Hukum Polresta Medan Oleh. Jurnal Ilmiah “RESEARCH SAINS, 1(1), 1-10.
Soekanto, S. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soesilo,  R.  (1995).  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP):  Serta  Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.
Suyono,  Y.  U.  (2013). Hukum kepolisian: kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945. Laksbang Grafika.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Pasal  1  Ayat  (1)  Dan  (5)  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 14 Ayat (1) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 15 Ayat (1) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 16 Ayat (1) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 46 Ayat (6) Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Website Resmi POLRI. (2023). Sejarah POLRI. Online : https://polri.go.id/sejarah. (Diakses pada 15 Juli 2023).