• KGPH.  Haryomataram Masalah "Kejahatan Perang",  "Penjahat Perang" dan Penanganan "Penjahat Perang"
• Fadillah Agus Mengintegrasikan Hukum Humaniter dan HAM ke Dalam Doktrin,  Pendidikan,  Latihan dan Operasi Militer
• Bhatara lbnu Reza
Analisis terhadap  Kejahatan di Aceh
(Kasus Penyilangan Rumah
• Rudi M . Rizki
Beberapa Catalan tentang  Pengadilan  Pidana lnternasional Ad Hoc untuk Yugoslavia dan  Rwanda serta Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Pelanggaran  Berat HAM
• Konven � tentang Larangan atau  Pembatasan PenQgunaan Senjata Konvensional yang Dianggap Dapat Memmbulkan Luka yang  Berlebihan atau Menimbulkan Akibat yang Membabi-buta (10 Oktober 1980) dan Amandemen Pasal 1 (21 Desember 2001)
• Sekilas  Darfur
• Kasus Darfur
• Mahkamah  Pidana  lnternasional (International Criminal Court)
oleh: s  u
UKUM HUMANITER DAN HAM (terlSJ UM UNIVERSIIJ>.S TRISA�T.
Diterbitkan atas kerja sama dengan: ICRC Komite lnternasional  Palang  Merah (International Committee of the Red Cross)

## JURNAL  HUKUM  HUMANITER
Diterbitkan  oleh  Pusat  Studi Hukum Humaniter  dan HAM (terAs) Fakultas Hukum  Universitas  Trisakti  Jakarta
Penanggung-jawab: Rektor  Universitas  Trisakti Prof  Dr.  Thoby  Mutis
Dewan Redaksi  Kehormatan: Prof  KGPH.  Haryomataram,  S.H. Prof  Timothy  L.  H.  McCormack Prof  Dr. F. Sugeng Istanto,  S.H. Prof  Dr. Andi  Hamzah,  S. H.
Michael  Cottier,  LL.M.
Brigjen.  TNI (Purn)  PL T.  Sihombing,  S.H.,  LL.M. Kol.  Chk.  Natsri Anshari,  S.H.,  LL.M. Rudi  M.  Rizki,  S.H.,  LL.M.
Pemimpin Redaksi Arlina  Permanasari,  S.H.,  M.H.
Anggota  Redaksi: Andrey  Sujatmoko,  S.H.,  M.H. Aji  Wibowo,  S.H.,  M.H. Kushartoyo Budisantosa,  S.H.,  M.H. Amalia Zuhra,  S.H.,  LL.M. Jun Justinar,  S.H.,  M.H.
Sekretariat: Ade A/fay Alfinur,  S.Sos. Supriyadi,  S.E.

## Alamat Redaksi:
Pusat  Studi  Hukum Humaniter  dan HAM (terAs) FH-USAKTI
JI.  Kyai  Tapa  No. 1 Gedung H  Lt. 5 Kampus  A  Grogol  Jakarta 11440 Tlp./Faks.: (021) 563-7747
E-mail:  terAs_fhusakti@yahoo.com
Jurnal  Hukum  Humaniter terbit setiap enam  bulan  pada  bulan  April dan  Oktober

## EDITORIAL

## Para  pembaca yang terhormat,
Segala  puji  hanya  ditujukan  kepada Allah  Subhanahu  Wata'ala yang selalu memberikan  rahmatNya  sehingga JURNAL HUKUM HUMANITER ini  pada akhirnya dapat diterbitkan.
Pada edisi ini, topik utama masih membahas mengenai kejahatan perang sebagai  bagian  dari  praktek  negara,  khususnya  di  mana  mahkamah m i l iter  i nternasional  pernah  d ig e l a r.  Melengkapi  h a l   tersebut, dikemukakan aturan mengenai kejahatan perang di dalam tiga ordonansi pada zaman Hindia Belanda sebagai suatu perbandingan. Adapun, pada tataran  implementasi  di  Indonesia,  dikemukakan  mengenai  integrasi hukum  humaniter  yang  dilakukan  oleh jajaran  TNI,  serta  prakteknya ketika  terjadi  konflik di  Nanggroe Aceh  Darrussalam.
Pada  bagian  "Kolom"  dikemukakan  terjemahan  Konvensi  mengenai Senjata-senjata Konvensional Tertentu ( 1980) beserta amandemennya (200 1) yang  kedudukannya  cukup penting sebagai salah  satu  sumber hukum humaniter. Di samping itu, telah menjadi komitmen redaksi pula bahwa,  mulai  edisi  ini,  akan  dipaparkan  tentang  Mahkamah  Pidana Internasional (International Criminal Court). Kali ini memuat mengenai struktur organisasi,  kronologis  perjalanan dan  kasus  Darfur yang  kini sedang diperiksa  oleh  Mahkamah tersebut.
Sebagai  informasi,  perlu  kami  sampaikan  bahwa  JU RNAL  HUKUM HUMANITER akan terbit setiap bulan April dan Oktober. Tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada International Committee of the Red Cross ( ICRC)  ya ng  tetap  berkom itmen  penuh  untu k  mendukung penerbitan  edisi  ke  dua  ini.  Akhirnya,  kami  mengharapkan  masukan dari  segenap  pembaca,  ba ik  berupa  naskah,  kritik  maupun  sara n konstruktif lainnya.  Selamat membaca.

## Redaksl

## DAFTARISI

## ARTIKEL 1 .   KGPH  .  Haryomataram
Masa l a h   " Keja hata n  Pera ng",  " Penjahat  Perang"  d a n
Penanganan "Penjahat Perang" . ...... . . ........ . . .............. . ..............  212
2.  Fadillah Agus
Mengintegrasikan  Hukum  Humaniter  dan  HAM  ke  dalam
Doktrin, Pendidikan, Latihan dan Operasi  Mi liter .. .... .. .. .. .. ....  241

## 3.  Bhatara  Ibnu Reza
Analisis terhadap Kejahatan  Perang di Aceh (Kasus Penyi­ langan Rumah Warga) ..... . . . . ... . . . . . ....... . . . . . . .. . . . . . ... . . . . . . . . .... . . . . . . . .   264
4.  Rudi M. Rizki Beberapa Catatan tentang Pengadilan Pidana  Internasional
Ad Hoc untuk Yugoslavia dan Rwanda serta Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara  dalam  Pelanggaran Berat HAM . . . . . .   277

## KOLOM
1 .   Konvensi  tentang  Larangan  atau  Pembatasan  penggunaan Senjata  Konvensional  yang  Dianggap  Dapat  Menimbulkan
Luka  ya ng  Berlebihan  ata u  Menimbulkan  Akibat  ya ng Membabi-buta  (20 Oktober  1980) dan Amandemen  Pasal  1 (21 Desember 2001) . ...... ........... ............. . . . . . . ........... . . ....... . . . . . .   285 2.  Seki las Darfur . .. . . ... .. .... . . .... .............. .  ..... .... ... ... ..... .  .. ... . .. . . .. .. . . ...  306 3.  Kasus Darfur . . ....... .......... ... . .......... . ... . . . . . . ........ ............ . . ... . . .....  317 4.  Mahkamah Pidana Intemasional (International Criminal Court) 369

## MENGINTEGRASIKAN  HUKUM  HUMANITER DAN  HAM KE DALAM  DOKTRIN,  PENDIDIKAN,  LAnHAN DAN OPERAS!  MIUTER1
Fadillah Agus 2

## Abstrak
Sa lah  satu  hal  yang  diperlukan  untuk  menciptkan  prajurit  ya ng profesional adalah dengan mengintegrasikan  hukum humaniter dan HAM  ke  dalam  doktrin,  pendidikan  dan  latihan  militer.  Kemudian menggunakan  pertimbangan  hukum  humaniter  dan  HAM  dalam perencanaan serta pelaksanaan operasi yang merupakan tindak lanjut, yang juga  harus dibarengi dengan penegakan hukum yang konsisten. Apabila  semua  itu  dilaksa naka n   seca ra  bersinerg i   dan  denga n komitmen  penuh, diharapkan terbentuknya prajurit yang  profesional secara  taktis  kemiliteran  dan  sekaligus  taat  kepada  prinsip-prinsip hukum  dapat  mencegah  pelanggara n-pelanggara n   hukum  ya ng mungkin terjadi  dalam suatu operasi  militer.
Ketika kita berbicara tentang  hukum humaniter,  maka akan terdapat cara pandang yang berbeda misalnya antara seorang akademisi hukum dengan seorang anggota  militer.  Bagi  seorang akademisi,  sudah  pasti bahwa  penting  baginya  untuk mengetahui isi ketentuan yang terdapat di  dalam  instrumen-instrumen  hukum  humaniter  tersebut,  termasuk landasan filosofi  serta  sejarah  pembahasan  ketentuan yang dimaksud di dalam  konferensi  internasional  pada  waktu  instrumen  internasional tersebut dirancang. Bahkan bagi seorang akademisi adalah penting untuk melakukan  kajian  sejauh  mana  ketentuan-ketentuan  tersebut  masih valid dan relevan dengan p e r k em ba n ga n ker an g k a teoretis dari mazhab-
1 Tulisan ini merupakan pendapat pribadi dan merupakan pengembangan dari tulisan yang pernah dipublikasikan sebelumnya. Sumber utama  adalah  pengalaman  dan pengamatan yang dilakukan oleh Penulis selama aktif menjalankan tugas diseminasi  hukum humaniter, baik di lingkungan  sipil  maupun  militer.
2 Pernah  bekerja  sebagai  Legal Adviser pada  ICRC Delegasi Jakarta sejak 1998 - 2004 dan mendirikan Fadillah, Rivai, Rizl<i LAW Offire yang bergerak di bidang HAM & Hukum Humaniter.
Mengillll!CpSikan H'*1ln HllMl1iter dan HAM ke Dalam Doktrin, Pendidikan, 1..abllan dan Operasi Milite'  242
mazhab  hukum  yang  ada.  Dalam  hal  ini  seorang  akademisi  dapat membuat  kajian-kajian  yang  bersifat  fisiologis,  sosiologis  ataupun filosofis yang  menarik dan bermanfaat bagi perkembangan khasanah hukum humaniter.
Sedangkan  bagi  seorang  anggota  militer,  baginya  yang  penting adalah  mengetahui  bagaimana  melaksanakan  ketentuan-ketentuan hukum humaniter dalam kehidupan militernya, dan juga penting baginya mengetahui  konsekuensi  yang  mungkin  dihadapi  jika  melanggar ketentuan yang dimaksud.  Dalam konteks yang lebih sempit lagi bagi lingkungan militer adalah penting untuk menjadikan hukum humaniter sebagai  bagian dari  internal disiplin mereka.  Oleh  karena  itu,  penting bagi  anggota  militer  untuk  memahami  bagaimana  mengintegrasikan hukum humaniter tersebut dalam  pelaksanaan tugas-tugasnya. Namun, begitu bukan berarti  bahwa  ketentuan-ketentuan  hukum humaniter hanya berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan yang berifat militer semata,  karena ada  banyak ketentuan  hukum  humaniter yang berkaitan dengan kehidupan non-militer. Sebagai contoh, misalnya hal­ ha I yang  berkaita n  dengan  ketentuan  mengenai  organ isasi kepalangmerahan,  mengenai  pusat  informasi  nasional,  mengenai lembaga  pemakaman  dan juga  ketentuan-ketentuan  yang  berkaitan dengan  penerbitan  regulasi  nasional  yang  diperlukan  sebagai  tindak lanjut dari instrumen internasional hukum humaniter yang bersanglutan.
Sekalipun demikian, harus diakui bahwa aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah kemiliteran cukup mendominasi ketentuan-ketentuan hukum  humaniter.  Karena  itu  di  dalam  ketentuan  yang  mengatur mengenai  diseminasi  hukum  humaniter  terdapat  penekanan  khusus pada  institusi  militer,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  47  Konvensi Jenewa I  1949 sebagai berikut :
"The  High Contracting Parties  undertake,  in time of peace and in time of war, to disseminate the text of the present Convention as widely as possible in their respective countries, and, in particular, to include the study thereof in their programmes of military and, if possible, civil instruction, so that the principles thereof may become known to the entire population,  in  particular to the armed fighting forces, the medical personnel and the chaplains."
(Para  pihak peserta  agung  berjanji,  pada  waktu  damai  maupun pada waktu  perang, untuk menyebarluaskan  naskah  konvensi  ini seluas mungkin di negara  mereka  masing-masing, dan terutama
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 1, No. 2
24 3 Mengintegrasikan Hukum Humaniter clan HAM ke Dalam Doktrin, Pendidikan, L.atihan clan Operasi Militer
memasukkan pengajarannya ke dalam program-program militer dan program-program  pendidikan  sipil  jika  memungkinkan,  sehingga prinsip-prinsipnya  dapat  diketahui  oleh  seluruh  masyarakat, terutama  oleh  Angkatan  Berseojata,  para  personil  medis  dan rohaniawan)
Ketentuan  pasal  tersebut  di  atas  merupakan  "common  articles" atau  ketentuan-ketentuan  yang  bersamaan  dari  Konvensi-konvensi Jenewa  1949. Artinya  ketentuan tersebut terdapat di  dalam  keempat Konvensi Jenewa  1949, dengan nomor pasal yang berbeda tetapi isinya adalah sama.

## A.  Hukum Humaniter dalam Pendidikan Sipll
Berbicara  mengenai  pengajaran  hukum  humaniter di  lingkungan pendidikan  sipil  di  Indonesia  berarti  kita  membatasi  hanya  pada pendidikan tinggi  atau  universitas.  Sampai  saat  ini,  sepengetahuan penulis, hukum humaniter belum diajarkan di pendidikan dasar maupun pendidikan menengah.
Pengajaran  hukum humaniter di lingkungan  pendidikan sipil saat ini umumnya dilaksanakan di fakultas hukum. Di beberapa institut agama Islam materi hukum humaniter juga diajarkan di fakultas syariah. Sampai dengan tahun 2005 belum ada fakultas lain, selain fakultas hukum dan fakultas syariah,  yang mengajarkan hukum humaniter di kurikulumnya. Beberapa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik (FISIPOL) mulai menggagas rencana  unutk  memasukkan  pelajaran  hukum  humaniter  ke  dalam kurikulumnya,  terutama  untuk  program studi  hubungan  internasional dan program komunikasi. Untuk program studi hubungan internasional materi  hukum  humaniter  internasional  (HHI)  diperlukan,  karena materinya merupakan bagian yang dewasa ini semakin banyak menjadi salah satu aspek yang dibicarakan di forum-forum internasional. Semakin banyak  kasus-kasus  internasional  yang  di  dalamnya  sarat  dengan persoalan-persoalan  HHI,  misalnya  kasus-kasus  seperti  Soma lia, Yugoslavia dan Irak. Karena itu penting bagi seorang sarjana hubungan internasional untuk mengetahui hukum humaniter internasional.
Untuk program studi komunikasi, materi HHI perlu diajarkan kepada ma hasiswa  berka itan  dengan  aspek  hukum  h u ma n iter  yang berhubungan  dengan  tugas-tugas jurnalisme.  Dari  beberapa  laporan organisasi kewartawanan (domestik dan internasional) dilaporkan bahwa semakin banyak wartawan dan insan pers yang menjadi korban dalam
melakukan tugas peliputan konflik yang terjadi di berbagai wilayah dunia. Pada umumnya insan pers tersebut tidak mengetahui bahwa ada aturan di dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan 1977 mengenai  perlindungan bagi wartawan perang  dan  bagi mereka yang melakukan  tugas  peliputan  berbahaya  di  daerah  konflik  bersenjata. Untuk itu kepada mahasiswa program studi komunikasi perlu diajarkan perihal  HHI  tersebut  sebagai  bekal  apabila  kemudian  setelah  lulus mereka melaksanakan tugas profesi  sebagai insan pers.
Adapun di lingkungan fakultas hukum materi HHI ini sudah cukup banyak  diajarkan  diberbagai  universitas  di  tanah  air.  Umumnya pengajaran HHI di fakultas hukum diberikan sebagai mata kuliah wajib ataupun  mata  kuliah  pilihan  di  program  studi  hukum  internasional. Namun demikian ada beberapa fakultas hukum yang mengajarkan mata kuliah ini sebagai mata kuliah wajib fakultas, yang  artinya mata kuliah ini  diikuti  oleh  semua  mahasiswa  di  fakultas  yang  bersangkutan, sekalipun misalnya nanti yang bersangkutan mengambil program studi hukum bisnis atau  hukum acara.
Apabila tidak diajarkan sebagai mata kuliah tersendiri, maka materi HHI diajarkan sebagai salah satu bagian pembahasan dalam mata kuliah lainnya, misalnya sebagai bagian dari mata kuliah hukum internasional (publik),  hukum  pidana  internasional,  hukum  HAM  atau  hukum penyelesaian  sengketa  internasional.  Tentu  saja  bobot  materi  yang diberikan di sini lebih sedikit daripada apabila diajarkan sebagai mata kuliah tersendiri.
Khusus mengenai  materi  atau  silabus dari  mata  kuliah  HHI,  kini telah ada satu kesepakatan diantara beberapa fakultas hukum tentang standar silabus dan satuan acara  perkuliahan (SAP) HHI. Standar SAP dan  silabus  tersebut  dihasilkan  dari  beberapa  seri  pertemuan  yang dilaksanakan oleh berbagai fakultas hukum dan difasilitasi oleh Komite Internasional Palang  Merah  (ICRC) Delegasi Jakarta.
Pesatnya  perkembangan  pengajaran  hukum  humaniter  di lingkungan  pendidikan  tinggi  dibarengi  juga  dengan  perkembangan penelitian  dan  penulisan  ilmiah  yang  dilakukan  oleh  para  dosen. Beberapa  penelitian  yang  pernah  dilakukan,  antara  lain  tentang implementasi  Konvensi-konvensi  Jenewa  1949,  kejahatan  perang, perlindungan anak pada waktu perang serta penelitian-penelitian lainnya. Di samping itu, Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terAs) Fakultas Hukum Universitas Trisakti  sejak tahun 2005 telah  menggagas jurnal
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 1, No. 2
245 Mengintegrasikan Hukum Humaniter dan HAM ke Dalam Doktrin, Pendidikan, Latihan dan Operasi Militer
hukum humaniter.  Jurnal semacam ini tentunya juga merupakan satu wadah yang  bermanfaat bagi para dosen,  pemerhati dan peminat HHI untuk menyampaikan gagasan dan tulisan serta pendapatnya mengenai berbagai aspek dari  hukum  humaniter.
Sampai  saat  ini,  seperti  disinggung  di  muka,  pengajaran  hukum humaniter di  lingkungan fakultas  hukum  berkembang dengan  pesat. Di samping Fakultas Hukum Universitas Trisakti,  di  beberapa fakultas hukum  juga  dibentuk  pusat  studi  yang  memfokuskan  perhatiannya kepada  penelitian  dan  pengembangan  HHI.  Oleh  karena  itu,  KGPH. Haryomata ra m   dalam  bebera pa  kesem pata n  meng uta ra ka n kebahagiannya  bahwa  pengajaran  HHI dewasa  ini telah  berkembang demikian  luas  terutama  di  lingkungan  fakultas  hukum  di  Indonesia. Beberapa  kali  pula  beliau  mengatakan  bahwa  mungkin  di  dunia  ini sekarang  yang  paling  banyak  mahasiswa  yang  mempelajari  hukum humaniter  adalah  di  Indonesia.  Mungkin  hal  tersebut ada  benarnya berdasarkan  alasan  bahwa  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara yang  mempunyai  jumlah  penduduk  yang  besar  di  dunia.  Meskipun demikian  premis  tersebut  harus  dibandingka n   dengan  negara berpenduduk  besar  lainnya,  misalnya  China  dan  India.  Selain  itu, berbicara  mengenai  statistik  HHI,  mungkin  dari  segi  persentase penduduk yang mengetahui HHI maka Columbia juga perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan  di  negara  ini isu-isu  HHI cukup luas dikenal  oleh masyarakatnya dari berbagai golongan.

## B.  Hukum Humaniter dalam  Pendidikan Militer
Ketentuan  Pasal  47  Konvensi  Jenewa  I  1949  tersebut  di  atas menekankan · bahwa  khususnya  diseminasi  hukum  humaniter  di lingkungan  militer dilakukan dengan memasukkannya ke dalam program pendidikan  militer  sehingga  dipahami  oleh  setiap  anggota  pasukan perang, termasuk petugas medis dan rohaniawan militer. Pasal tersebut juga menentukan  bahwa  perlunya  memasukkan  hukum humaniter ke dalam  program  pend i d i kan  sipil,  namun  dalam  ru musa n nya menggunakan frase jika mungkin (if possible). Ini artinya yang menjadi prioritas  adalah  memasukkan  hukum  humaniter  ke  dalam  program pendidikan militer.
Indonesia telah meratifikasi Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dengan Undang-undang  Nomor  59  Tahun  1958.  Dengan  demikian  maka asumsinya  sejak tahun  1958,  yakni  setelah  Indonesia  meratifikasi
Mengintegrasikan Hululn Hiinaniter dan HAM ke Dalam Doktrin, Pend idilcan, Latihan dan Operasi Militer  246
Konvensi-konvensi  Jenewa  1949,  pendidikan  hukum  humaniter  telah dimasukkan  ke dalam  pendidikan  sipil  dan  militer.  Dan  oleh  karena ketentuan  Konvensi  Jenewa  mengenai  hal  ini  memprioritaskan pendidikan di lingkungan pendidikan militer, maka asumsinya sejak tahun 1958  pendidikan  hukum  humaniter  di  lingkungan  pendidikan  militer lebih  maju  dibandingkan  dengan  pendidikan  hukum  humaniter  di lingkungan pendidikan sipil. Terhadap asumsi seperti ini belum ada data atau informasi yang akurat,  paling tidak sampai dengan tahun 1990. Baru kemudian pada tahun 1990 terdapat hasil penelitian yang dilakukan oleh  tim  peneliti  dari  Fakultas  Hukum  Universitas  Trisakti  di  mana kesimpulannya  mengatakan  bahwa  pengajaran  hukum  humaniter  di lingkungan  pendidikan  sipil  lebih  maju  dibandingkan  dengan  di lingkungan  pendidikan  militer.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan membandingkan pengajaran hukum humaniter di lingkungan Akademi Angkatan  Bersenjata,  yang  meliputi Akademi  Militer  (untuk TNI AD), Akademi  Angkatan  Laut,  Akademi  Angkatan  Udara  dan  Akademi Kepolisian (pada waktu itu Kepolisian RI merupakan bagian dari ABRI/ Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  itu  adalah  dengan membandingkan tingkat pemahaman antara mahasiswa dari beberapa fakultas  huku m   dengan  taruna  Akademi  Angkatan  Bersenjata, membandingkan  isi  kurikulum serta  bobot  materi  pengajaran  hukum humaniter,  membandingkan  materi-materi  bahan  ajarannya  serta membandingkan ketersediaan bahan dan materi hukum humaniter bagi para  mahasiswa  dan  taruna  Akademi  Angkatan  Bersenjata  di perpustakaan fakultas atau Akademi Militernya masing-masing.
Hasil  dari  penelitian  tersebut  menu njukan  bahwa  tingkat pemahaman  mahasiswa  fakultas  hukum  lebih  baik daripada  taruna AKABRI, juga disimpulkan bahwa  kualitas pengajaran  HHI  di fakultas hukum lebih baik daripada di AKABRI. Ternyata hasil penelitian tersebut cukup menyentak terutama bagi kalangan militer.  Hal ini diketahui pada waktu hasil penelitian tersebut disampaikan langsung kepada Komandan Jenderal AKABRI. Namun demikian hal tersebut menimbulkan sisi positif · di mana kemudian pihak TNI (ABRI pada waktu itu) melakukan berbagai pembenahan  yang  menyangkut  pendidikan  dan  pengajaran  hukum humaniter di lingkungan  AKABRI
Hasilnya  kemudian  tampak  ketika  pada  tahun  2000  dilakukan penelitian oleh tim peneliti gabungan dari Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT), Manado dan Fakultas Hukum Universitas Syiah
24 7 Mengiitegrasika Hulal'l'I Humaniter dan HAM ke Dalarn Dokbin, Pendidikan, Latihan dan Operasi Militer
Kuala  (UNSYIAH),  Banda Aceh.  Fokus  penelitian  yang  dilakukan oleh tim  peneliti  gabungan  ini  adalah  mengenai  implementasi  hukum humaniter di Indonesia, di mana salah satu aspek yang diteliti adalah mengenai diseminasi dan pengajaran hukum humaniter.
Salah  satu  temuan  dari  tim  penelitian  ini  bahwa  diseminasi  dan pengajaran hukum humaniter di lingkungan TNI lebih baik daripada di lingkungan sipil. Hal ini merupakan kebalikan dari hasil penelitian yang dilakukan sepuluh tahun sebelumnya oleh tim peneliti Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
Hal tersebut terbukti berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Penulis tidak  lama  setelah  penelitian yang  dilakukan oleh tim  peneliti gabungan UNSYIAH dan UNSRAT tersebut disampaikan. Kebetulan juga Penulis menjadi anggota  tim  peneliti dari  Fakultas Hukum Universitas Trisakti  pada tahun 1990.  Salah satu  hasil  pengamatan tersebut yaitu, jumlah jam pelajaran hukum humaniter yang diberikan di Akademi Militer {Magelang) misalnya berubah dari empat jam mata pelajaran (termasuk ujian) pada kurikulum 1990 menjadi 20 jam mata pelajaran (termasuk ujian)  pada  kurikulum  2000.  Selanjutnnya,  apabila  berdasarkan kurikulum  1990  hukum  humaniter  diberikan  pada  waktu  taruna menjalani pembentukan fisik (fase kawah candra dimuka), yang tentu saja  hasilnya  sulit  untuk  diharapkan  maksimal  (karena  taruna  telah terkuras energinya  untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik),  maka berdasarkan kurikulum 2000  hukum humaniter diberikan setelah fase pembentukan  fisik taruna  sudah  selesai. Artinya,  pada  fase  ini  para taruna  lebih  banyak diberikan  porsi  yang  bersifat olah  pikir daripada olah fisik. Dengan cara  ini  maka tujuan pengajaran hukum humaniter bisa diharapkan lebih maksimal bagi para taruna tersebut. Pengamatan yang dilakukan oleh  Penulis  pada waktu  itu juga menunjukan bahwa kualitas kurikulum dan materi pengajaran hukum humaniter di Akademi Militer jauh lebih baik dibandingkan dengan yang ada pada waktu tahun 1990.
Satu  hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah diperlukan waktu yang  cukup  untuk  mengubah  kualitas  pengajaran  hukum  humaniter menjadi lebih baik di lingkungan  pendidikan militer. Dalam studi kasus dari dua hasil penelitian di muka diperlukan waktu sepuluh tahun untuk hal tersebut.
Perkembangan  pengajaran  hukum  humaniter  di  lingkungan pendidikan  TNI  mulai  mendapatkan  perhatian  yang  serius  sejak dibentuknya  Kelompok  Kerja  Tetap  Hukum  Humaniter  di  lingkungan
TNI  AD.  Pada  tahun  1999,  Kepala  Staf TNI  AD  mengeluarkan  Surat Keputusan yang membentuk kelompok kerja tersebut, yang antara lain, bertugas  untuk  mengembangkan  program  hukum  humaniter  di lingkungan TNI AD. Kelompok kerja ini yang kemudian merencanakan dan  melaksanakan  program  pengembangan  hukum  humaniter  di lingkungan  TNI  AD  bersama  dengan  partner  kerjanya  Komite Internasional  Palang  Merah  (ICRC).
Beberapa hasil yang dicapai antara lain: penyempurnaan kurikulum pengajaran hukum humaniter di setiap jenjang pendidikan di lingkungan TNI AD,  mulai dari Sekolah Calon Tamtama  (SECATA)  sampai dengan Sekolah Staff dan Komando (SESKOAD). Bersamaan dengan itu beberapa kursus  kemiliteran  lainnya  juga  ditingkatkan  kualitas  materi  hukum humaniter  dan  HAM,  yakni  berupa  penambahan  materi  ataupun menyempurnakan  materi  dan  metode  pengajaran  hukum  humaniter dan  HAM  yang  sudah  ada  dalam  kursus-kursus  tersebut  (misalnya: Kursus Komandan Batalyon, Kursus DANDIM dan Kursus DANREM). Di samping  melaksanakan  kegiatan  pelatihan  hukum  humaniter yang sifatnya terpusat, di lingkungan  TNI AD pada periode 2000 sampai dengan 2004 juga dilaksanakan program  pelatihan  hukum humaniter dan HAM  di setiap Komando Utama (KOTAMA), yang mencakup semua KODAM  beserta  KOSTRAD  dan  KOPASSUS.  Pelaksanaan  program pelatihan  instruktur  hukum  humaniter  yang  terpusat  oleh  TNI  AD tersebut sempat terhenti pada tahun 2005 (karena anggarannya tidak dialokasikan), tetapi kemudian dilaksanakan kembali pada tahun 2006. Sedangkan kegiatan yang sifatnya tersebar untuk KOTAMA diserahkan kepada  kebijakan  masing-masing  KOTAMA  untuk  melaksanakan berdasarkan kebutuhannya  masing-masing.
Di lingkungan  TNI Angkatan  Laut,  pengajaran  hukum humaniter mendapatkan  lebih  banyak  perhatian  dari  pimpinan  TNI  AL  dalam beberapa tahun belakangan ini.  Setidaknya  hal  ini  berlangsung sejak tahun 2002 di mana sejak saat di lingkungan  TNI AL lebih digalakkan lagi pendidikan dan pelatihan hukum humaniter. Antara lain yang telah dilaksanakan  adalah  berbagai  pelatihan  instruktur  hukum  perang  di laut  (sebagai  pengganti  istilah  hukum  humaniter  yang  digunakan  di lingkungan TNI AL), yang dilaksanakan di Sekolah Staf dan  Komando Angkatan Laut (SESKOAL), Jakarta serta di Armada Barat Jakarta  dan Armada Timur Surabaya. Di samping itu juga secara reguler dilaksanakan diseminasi hukum perang di laut di setiap Armada,  Pangkalan Utama
Angkatan  Laut (LANTAMAL)  serta  beberapa  Pangkalan Angkatan  Laut (LANAL).
Di  samping  melaksanakan  diseminasi,  pihak  TNI  AL juga  telah menterjemahkan dokumen San Remo  Manual tentang  hukum perang di laut dan menetapkannya sebagai acuan resmi di lingkungan TNI AL. Bahkan sepengetahuan Penulis, terjemahan San Remo Manual tersebut dijadikan salah satu alat kelengkapan setiap kapal perang RI. Artinya di setiap kapal perang TNI AL kini terdapat buku San Remo Manual, yang berarti pula  bahwa dengan otomatis buku  ini menjadi salah satu  buku pedoman bagi setiap komandan kapal perang RI.
Adapun di lingkungan  TNI AU upaya pengajaran hukum humaniter terus ditingkatkan kualitasnya. Dalam kurikulum di  beberapa jenis dan tingkat pendidikan di lingkungan TNI AU telah dimasukkan materi hukum humaniter dan  HAM.  Dalam waktu  yang  tidak terlalu  lama  lagi  pihak TNI  AU  akan  melakukan  kaji  ulang (review) atas  kurikulum  hukum humaniter di  setiap tingkat pendidikan tersebut. Termasuk dalam hal ini yang telah dilakukan  oleh TNI AU  adalah  menyempurnakan  buku pedoman  hukum  humaniter.  Hal yang juga telah dilaksanakan di TNI AU adalah melaksanakan penataran hukum humaniter bagi para perwira hukum.
Pengamatan dan pengalaman Penulis selama ini menunjukkan  bahwa terdapat peningkatan yang signifikan di lingkungan TNI dalam kegiatan dan pengajaran hukum humaniter dan HAM bagi para prajurit di setiap tingkat jenjang  pendidikan  dan  satuan.  Misalnya,  sejak  tahun  2003 Penulis  diundang  secara  reguler  untuk  memberikan  pengajaran  dan pembahasan studi kasus hukum humaniter di SESKO TNI AL.

## c. Hukum Humaniter dalam Latihan Militer
Mengajarkan hukum humaniter melalui metode pengajaran di kelas atau  tutorial  akan  memberikan  pengetahuan  yang  memadai  tentang hukum humaniter bagi si peserta didik. Melalui metode tutorial ini juga dapat dilakukan diskusi dan analisis yang mendalam mengenai berbagai aspek  hukum  humaniter.  Sumber-sumber  bacaan  dan  referensi  serta pendapat  dari  para  ahli  dapat  dikaji  dan  ditelaah  dalam  pengajaran metode kelas semacam itu.  Pertanyaannya apakah hal tersebut cukup bagi seorang  prajurit ? Seperti disebutkan di muka bahwa pengkajian dan berbagai analisis dari berbagai macam sudut atau pendekatan akan sangat menarik dan
Mengintegrasikan Hukum Humaniter dan HAM ke Dalam Doktrin , Pendidikan, Latihan dan Operasi Militer" 250
bermanfaat terutama bagi  para akademisi atau teoretisi.  Namun bagi seorang angota  militer mungkin yang diperlukan bukan hal semacam itu.
Tentu saja pengetahuan teoretis hukum humaniter perlu diketahui oleh prajurit. Namun tidak setiap prajurit perlu memahami dengan baik berbagai teori dan analisis serta kajian dari hukum humaniter tersebut. Pemahaman yang mendalam secara teoretis tentang hukum humaniter terutama diperlukan  bagi  prajurit yang  berasal dari korps hukum atau yang  menjadi penasehat hukum komandan.
Para perwira hukum atau penasehat hukum militer yang ditugaskan untuk  mendampingi  para  komandan  tersebut  di  samping  harus mempunyai  pemahaman  yang  cukup  di  bidang  taktik  dan  strategi kemil iteran,  maka  ia  juga  harus  mempunyai  kemampuan  dan penguasaan  masalah-masalah  hukum  dengan  baik.  Untuk  itu  maka perwira  hukum di  sini  perlu  mengetahui  dengan  baik analisis-analisis dan teori-teori hukum yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Dengan kata lain perwira hukum atau  penasehat hukum militer di  sini tidak cukup jika  hanya  mengetahui persoalan-persoalan  hukum yang bersifat praktis-praktis saja.
Pemahaman  dan  pengetahuan  yang  praktis-praktis  tersebut memang  dibutuhkan  bagi  seorang  prajurit  yang  bertugas  sebagai pelaksana operasi militer, namun hal tersebut tidak cukup bagi seorang perwira  hukum  atau  penasehat  hukum  militer.  Karena  itu  pula  ada baiknya perwira hukum atau  penasehat hukum militer diberi kesempatan untuk mengikuti kuliah lanjut (misalnya 52 dan/atau 53), di mana dengan demikian mereka akan memiliki bekal pengetahuan teori yang memadai dan memiliki pisau analisis hukum yang lebih tajam  untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Melalui  pendidikan  pasca  sarjana  ini  pula  maka para  perwira  hukum  atau  penasehat  hukum  militer  tersebut  dapat memperkaya  dirinya  dengan  berbagai studi  kasus dan  yurisprudensi internasional.
5eperti  telah  dikemukakan  sebelumnya,  bahwa  kegiatan  dan pengajaran hukum humaniter di lingkungan TNI telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun belakangan ini. Pertanyaannya, apakah kegiatan-kegiatan yang intensif di bidang pengajaran dan pembekalan hukum  humaniter  kepada  prajarit TNI  tersebut  mempunyai  korelasi dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit di lapangan? Dengan kata lain, apakah ada hubungan antara implementasi Konvensi Jenewa, yang dalam hal ini adalah berupa penyebarluasan isi Konvensi,
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 1, No. 2
dengan aplikasi hukum humaniter yang dilakukan oleh prajurit TNI dalam melaksanakan  tugas  operasinya?  Atau,  apakah  kegiatan  diseminasi tersebut menurunkan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit di lapangan?
Sampai saat ini belum ada penelitian yang dilakukan secara khusus untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut.  Meskipun  dari  beberapa pengamatan  yang  dilakukan  secara  parsial  menunjukkan  bahwa ada kecenderungan  menurunnya  persentase  pelanggaran  hukum  yang dilakukan  oleh  prajurit TNI  di daerah operasi  dalam  beberapa  tahun belakangan ini.
Terlepas  dari  bel u m   adanya  jawa ban  ya ng  dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah atas pertanyaan tersebut di atas, Penulis berpendapat bahwa di lingkungan militer hukum humaniter tidak cukup hanya jika diajarkan saja. Bagi seorang prajurit, hukum humaniter tidak cukup hanya jika diketahui dan dimengerti sebagai pengetahuan saja, tetapi harus menjadi pedoman prajurit dalam melakukan operasi militernya. Dalam bahasa yang lebih lugas, bagi seorang prajurit, hukum humaniter  itu  diaplikasikan  dalam  menggunakan  kepalan  tangannya (kekerasan)  daripada  sekadar  pengetahuan  yang  menempel  di kepalanya.
Oleh  karena  itu,  maka  pengajaran  dan  penyuluhan/pembekalan serta  kegiatan-kegiatan  yang  bersifat  akademis  lainnya  (misalnya seminar  atau  penataran)  semata  adalah  tidak  cukup.  Agar  dapat diaplikasikan sebagai tingkah laku prajurit dalam melaksanakan operasi militernya, maka hukum humaniter dan HAM harus terintegrasi di dalam doktrin dan dijabarkan dalam aturan internal, kemudian diajarkan dan dilatihkan serta diintegrasikan ke dalam perintah dan operasi militer. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan dan Undang­ undang  Nomor  34  Tahun  2004  merupakan  dasar  hukum  untuk pelaksanaan tugas TNI. Di dalam undang-undang ini ditetapkan empat tugas  TNI,  yaitu  mempertahankan  kedaulatan  negara  dan  keutuhan wilaya h ;   mel indung i   kehormatan  d a n   kesela mata n   bangsa; melaksanakan operasi militer selain perang; dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional {Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 tahun 2002). Kemudian, di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang ini dikatakan bahwa:
"Pertahanan  negara  disusun  berdasarkan  prinsip demokrasi,  hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan
hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta  prinsip hidup berdampingan secara damai."
Ketentuan  ini  kemudian  dijabarkan  di  dalam  Surat  Keputusan Menteri Pertahanan No. KEP/02/M/11/2002 yang diterbitkan pada tanggal 13  Februari  2002.  Pada  angka  1  dari  Surat Keputusan  MENHAN  ini dikatakan, bahwa: "Penerapan Hukum Humaniter mengenai Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, Kebiasaan Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia berlaku dalam penyelenggaraan Pertahanan Negara." Kemudian, angka 6 dari Surat Keputusan MENHAN ini disebutkan, bahwa ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari  keputusan ini akan diatur lebih lanjut  oleh  panglima  TNI.  Artinya,  ketentuan  yang  lebih  bersifat operasional dari Surat Keputusan  MENHAN  tersebut akan diatur lebih lanjut oleh  panglima  TNI.  Sejauh yang  diketahui  Penulis,  belum  ada satu dokumen khusus yang dibuat oleh Mabes TNI sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan MENHAN tersebut. Tetapi dalam praktiknya, pola operasi yang dikembangkan oleh Mabes TNI adalah selalu menyertakan Satuan Tugas Hukum, seperti  yang terdapat dalam struktur organisasi KOOPSLIHKAM  pada waktu  melaksanakan operasi di Aceh. Adapun di tingkat  angkatan,  baik  di  TNI  AD,  TNI  AL  maupun  TNI  AU,  telah diterbitkan berbagai buku pedoman dan aturan internal yang berkaitan dengan hukum humaniter dan  HAM.
Dengan demikian sudah jelas arah dan kebijakan TNI yang berkaitan dengan  hukum  humaniter  dan  HAM,  di  mana  keduanya  tela h diintegrasikan  dalam  kebijakan  serta  pendidikan  dan  menjadi  unsur yang diperhitungkan dalam operasi TNI. Pendapat sebagian pihak yang mengatakan bahwa hukum humaniter dan HAM hanya akan melemahkan TNI  dalam  pelaksanaan  tugasnya  harus  dijawab  dan  dikembalikan kepada  Undang-undang  tentang  Pertahanan  serta  Surat  Keputusan MENHAN tersebut di atas. Selanjutnya pendapat negatif seperti itu juga bisa  dikembalikan  kepada  pertanyaan  mengapa  TNI  menerbitkan berbagai buku pedoman dan manual yang berisikan hukum humaniter dan  HAM  jika  memaang  pimpinan  TNI  menganggap  bahwa  hukum humaniter dan HAM  hanya  menghambat operasi TNI.
Hal  yang justru  harus  dilakukan saat ini  menurut Penulis  adalah bagaimana menyempurnakan doktrin, strategi dan taktik militer serta latihan yang sesuai dengan hukum humaniter dan HAM, sehingga suatu misi  militer  dapat  tercapai  dengan  meniadakan  atau  meminimalkan
253 Mengintegrasikan Hukum Humaniter dan HAM lr.e Oalam Dokbin, Pendidikan, L.atihan dan Operasi Militer
dampak  hukum  yang  mungkin  timbul  dari  operasi  militer  yang bersangkutan.
Apabila hukum humaniter telah diiptegrasikan kedalam pendidikan, maka pertanyaan berikutnya bagaimana menjamin bahwa hal tersebut dilaksanakan atau diterapkan oleh prajurit di lapangan ? Untuk itu maka yang perlu dilakukan selanjutnya adalah mengintegrasikannya ke dalam latihan.
Bagi setiap  prajurit,  pendidikan dan  pengajaran  adalah satu  hal. Tetapi agar hal yang dididik dan diajarkan tersebut dapat menjadi bagian dari tingkah laku prajurit di lapangan maka hal tersebut harus dilatihkan. Artinya, hal-hal yang diajarkan dan dididik tersebut harus disimulasikan dalam  latihan-latihan  militer.  L.alu  pertanyaannya  adalah  bagaimana mengintegrasikan hukum humaniter (dan HAM) ke dalam latihan militer dan bagaimana cara mengukurnya?
Umumnya setiap prajurit memiliki buku atau daftar penilaian yang menunjukkan  tingkat  kemampuan  teknik  dan  taktik  kemiliterannya. Secara berkala dilakukan tes kemampuan dari prajurit tersebut.  Misalnya dapat diukur berapa  nilai  kemampuan  kesamaptaan,  menembak dan bermanuver  dari  seorang  prajurit.  Begitu  juga  kemampuan  teknis kemiliteran lainnya dapat dilihat dalam  buku  penilaian tersebut. Tentu saja  tes  dilakukan  setelah  prajurit  yang  bersangkutan  mendapatkan latihan-latihan yang diperlukan untuk itu.
Kemudian,  yang  menjadi  pertanyaan  apakah  kecakapan  prajurit  di bidang hukum humaniter dan HAM dapat diukur dan diuji? Pertanyaan selanjutnya, apakah perlu suatu  latihan  khusus  hukum  humaniter dan HAM untuk prajurit TNI?
Sepanjang yang  Penulis ketahui,  sampai  saat ini  belum ada satu pola  yang  telah  dilaksanakan  secara  umum  di  lingkungan  lembaga pendidikan dan latihan TNI dalam mengintegrasikan hukum humaniter dan  HAM  ke  dalam  latihannya.  Secara  parsial  dan ad  hoc,  beberapa satuan di lingkungan TNI telah melaksanakan pengintegrasian hukum humaniter dan HAM ke dalam latihannya. Misalnya, dalam pelaksanaan latihan pra-tugas batalyon yang akan bertugas ke daerah operasi. Khusus untuk TNI AD, sejak tahun 2003 telah diterbitkan Buku Petunjuk Teknik Penerapan Hukum Humaniter dan HAM dalam Penyelenggaraan Latihan  (BUJUKNIK).  BUJUKNIK ini  merupakan  suatu  pilar penting  di lingkungan TNI AD untuk pengintegrasian hukum humnaiter dan HAM dalam latihan.  Hal yang menjadi penting  kemudian  adalah  menjamin bahwa  BUJUKNIK tersebut digunakan dan dipraktikkan  di lingkungan
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 1, No. 2
TNI  AD.  Beberapa  latihan  Gladi  Lapang  (TNI  AD)  serta  Gladi  Posko (TNI  AD  dan  TNI  AL)  yang  pernah  Penulis  ikuti,  telah  memasukan skenario dan persoalan hukum humaniter dan HAM di dalamnya. Mengintegrasikan  hukum  humaniter  dan  HAM  ke  dalam  latihan adalah penting, karena  hanya dengan latihan dapat diharapkan setiap tingkah laku dan perbuatan prajurit dalam operasi militer sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Demikian pula halnya para komandan dan staf akan terbiasa dan otomatis mempertimbangkan aspek-aspek hukum dalam  setiap  proses  pengambilan  keputusan.  Jika  hukum  hanya merupakan  pengetahuan  yang  diajarkan  dan  tidak  dilatihkan,  maka reaksi  otomatis  yang  berdasarkan  huku m   dari  seorang  praju rit tingkatannya akan lebih rendah dibandingkan dengan jika materi hukum tersebut juga dilatihkan kepadanya.
Sebagai contoh, di lingkungan Polisi Militer telah ada suatu petunjuk lapangan  untuk melakukan  evakuasi tawanan  perang dan interniran. Substansi dari JUKLAP ini cukup memadai ditinjau dari sudut pandang Konvensi-konvensi  Jenewa  1949,  sekalipun  masih  perlu  dilakukan perbaikan  dan  penyempurnaan  di  beberapa  bagiannya.  Di  dalamnya antara lain diuraikan secara rinci bagaimana proses penarikan tawanan perang dari daerah pertempuran di garis depan ke titik kumpul pertama sampai dengan ke kamp tawanan perang di daerah belakang, termasuk tahapan-tahapan  identifikasi  dan  perlakuan  yang  harus dilakukan  di setiap titik kumpul. Apabila hal tersebut tidak dilatihkan kepada pasukan infantri dan POM bersama-sama dengan satuan lainnya (misalnya satuan kesehatan), maka dapat diperkirakan akan timbul kesalahan penanganan di  lapangan pada saat diperlukan.
Demikian  pula  misalnya  beberapa  contoh  persoalan  hukum humaniter dan HAM dalam hubungan staf yang telah dijabarkan dalam BUJUKNIK tersebut di atas, hanya akan berarti jika hal tersebut dilatihkan kepada satuan-satuan yang bersangkutan. Hanya dengan melalui latihan maka  seorang  perwira  staf  logistik  misalnya  akan  secara  otomatis menghitung  keperluan  logistik  operasinya  berdasarkan  perkiraan kebutuhan pasukan sendiri dan pasukan lawan yang mungkin menjadi tawanan perang atau tahanan operasi.  Demikian pula halnya  seorang perwira staf teritorial akan secara otomatis memperhitungkan perkiraan adanya  pengungsi,  sehubungan  dengan  operasi  militer  yang  akan dilaksanakan.  Dan tentu  saja  perwira  di  bidang  operasi  dan  intelijen akan menentukan sasaran militernya sesuai dengan hukum humaniter dan HAM apabila mereka telah biasa dilatih untuk itu. Dengan demikian,
255  Mengintegrasikan Hukum Humaniter dan HAM ke Dalam Doktrin, Pendidikan, Latihan dan Operasi Militer
pada  akhirnya  keputusan  yang  akan  diambil  oleh  komandan  sudah komprehensif  dan mempertimbangkan aspek hukum di dalamnya. Sekali lagi,  hasil  maksimal  tersebut  hanya . dapat  diperoleh  melalui  latihan­ latihan militer yang mengintegrasikan unsur hukum humaniter dan HAM di dalamnya.
Di  samping  itu,  latihan-latihan taktik perorangan dapat dilakukan oleh satuan setingkat pleton atau regu. Di sini misalnya dilatihkan apa yang  harus  dilakukan  oleh  prajurit  ketika  menghadapi  musuh  yang mengibarkan bendera putih, atau apa yang harus dilakukan oleh seorang praju rit  ketika  mendapatkan  m usuh  yang  terluka  dan  menyera h sementara  pertempuran  sedang  berlangsung.  Jika  tidak  dilatihkan dengan  benar,  sering  kali  misalnya  prajurit tidak  dapat  membedakan tindakan dan taktik yang harus digunakan dalam memperlakukan musuh yang mengibarkan bendera putih dan musuh yang terluka dan menyerah. Biasanya  respon  yang  dilakukan  adalah  sama,  hal  mana  sebenarnya kurang tepat.
Hal  yang juga  dapat  dilatihkan  mislanya  bagaimana taktik  pleton atau  ko m p i   d a l a m   m e l a ksa n a ka n   o p e rasi  pe n g e p u n g a n   d a n penggeledahan  rumah  atau  kampung  yang  sesuai  dengan  hukum humaniter  dan  HAM.  Dalam  hal  ini juga  sekaligus  Komandan  Pleton dan Komandan Kompi yang bersangkutan akan dilatih untuk menentukan prosed u r   teta p  ( P rota p)  dan  Atu ra n-aturan  Pel i bata n (Rules  of Engagement - ROE)  yang  digu naka n nya .  Di  sini  misal nya  da pat dilatihakan  bagaimana  menerapkan  taktik tembakan  langsung (direct fire), tembakan tidak  langsung ( indirect fire) serta  bantuan tembakan (support fire). Situasi-situasi yang dihadapi dapat diubah-ubah, sehingga reaksi serta protap dan ROE yang diterapkan oleh satuan dan Komandan yang  bersangkutan  dapat  diuji  kebenarannya  dari  aspek  taktis  dan hukum.
Perlu  digarisbawahi di  sini  bahwa  latihan-latihan  tersebut di  atas dilaksanakan dalam suatu rangkaian latihan militer. Artinya, tidak perlu dirancang secara khusus suatu latihan hukum humaniter dan HAM  bagi prajurit. Merancang dan melaksanakan suatu latihan hukum humaniter dan  HAM secara  khusus pada  hemat Penulis merupakan sesuatu  yang kurang  tepat.  Seorang  prajurit  disiapkan  dan  dilatih  untuk  mencapai misi  militernya .  Prajurit  tidak  disiapkan  untuk  menjadi  ahli  hukum humaniter dan HAM (kecuali perwira hukum tentunya).  Hal yang penting bagi  prajurit  adalah  bag a imana  mencapai  m isi  m i liternya  tanpa melakukan  pelanggaran hukum. Karena itu dalam latihan  militer yang
diberikan  kepada  prajurit  juga  harus  disisipkan  beberapa  hal  yang berkaita n  dengan  hukum  humaniter  dan  HAM .  Dengan  kata  lain, persoalan-persoalan  hukum humaniter dan HAM  harus terintegrasikan di dalam  suatu  latihan  militer  secara  umum  pada  setiap  tingkat  dan bentuk latihan.
Jika  hal  ini  dilatihkan  secara  kontinyu  dengan  berbagai  variasi persoalan  hukum  yang  disesuaikan  dengan  tingkat  kepangkatan  dan jabatan  prajurit  yang  bersangkutan,  maka  tidak  sulit  u ntuk  juga melakukan  tes  kemampuan  prajurit  di  bidang  hukum  humaniter dan HAM. Oleh karena itu, bukan sesuatu yang mustahil untuk memasukkan unsur  hukum  humaniter  dan  HAM  ke  dalam  daftar  penilaian  prajurit TNI .
Hal yang  perlu diingat dalam  mengintegrasikan  hukum  humaniter dan  HAM  dalam latihan  militer di  sini  bahwa  tujuan utama dari  latihan militer adalah melatih prajurit untuk mencapai tujuan atau misi militernya tanpa  melakukan pelanggaran hukum. Sekali  lagi tujuannya  bukanlah untuk menjadikan  prajurit ahli hukum humaniter, tetapi untuk melatih prajurit  agar  dapat  mencapai  misi  militer  dengan  cara  menghormati dan menerapkan  prinsip-prinsip hukum.
Apabila yang dilakukan hanya dalam bentuk latihan hukum, maka yang terkesan natinya bahwa terdapat latihan yang berbeda dan terpisah antara  latihan  taktik  dan  latihan  hukum.  Risiko  yang  muncul  di  sini adalah asumsi yang mengatakan "ketika latihan taktik lupakan tentang hukum,  sebali knya  ketika  lati han  hukum  lupakan  tentang  taktik". Sehingga  kemudian  prajurit  tidak  terbiasa  untuk  menerapkan  taktik yang  sesuai dengan hukum.

## D.  Mengintegrasikan  Hukum  Humaniter dan  HAM  ke dalam Operasi
Selanjutnya, setelah mengintegrasikan hukum humaniter dan HAM dalam  lati han,  maka  hal  ya ng  lebi h  penting  adalah  bag a i mana mengintegrasikan hukum humaniter dan HAM ke dalam operasi militer. Suatu  operasi  m i l iter  biasanya  d i m u l a i   dengan  suatu  ta h a p a n perenca naan  operasi,  lalu  pembuatan  perintah  operasi  dilanjutkan dengan  pelaksanaan operasi  dan diakhiri  dengan tahapan konsolidasi. Pada tahap perencanaan dan pembuatan  perintah operasi,  komandan harus meyakini bahwa unsur-unsur pertimbangan hukum telah termasuk di dalamnya. U ntuk itu, maka di dalam suatu perintah operasi hendaknya
257  Mengintegrasikan Hukum Humanlter clan HAM ke Dalam Dokbin, Pendidikan, Latihan clan Operasi Militer
juga terdapat lampiran hukum. Lampiran hukum ini harus dengan jelas, tegas  dan  komprehensif  mencantumkan  perihal  hukum  yang  terkait dengan operasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, pada hemat Penulis, paragraf instruksi dan koordinasi, yang biasanya mencantumkan aspek hukum dalam suatu  perintah  operasi adalah tidak cukup.  Paragraf ini perlu dikembangkan lebih rinci dan dijadikan satu lampiran khusus pada perintah  operasi,  yaitu  lampiran  hukum.  Bahkan  apabila  diperlukan, dapat dibuat juga sub-lampiran pada  lampiran hukum, yang  misalnya berisikan tentang ROE  serta  kartu  saku bagi prajurit.
Lampiran hukum atau legal annex pada Perintah Operasi merupakan pedoman  hukum  bagi  satuan  yang  bersangkutan.  Oleh  karena  itu, lampiran  hukum  bersifat  situasional,  tergantung  kepada  mi�i  militer yang  hendak  dilaksanakan,  waktu  serta  daerah  operasi  ya ng bersangkutan. Oleh karena itu, adalah berbeda antara lampiran hukum bagi  satuan  yang  melaksanakan tugas  pengamanan  di  perbatasan, misalnya dengan satuan yang ditugaskan untuk melaksanakan operasi pemulihan keamanan di suatu daerah konflik.
Kekeliruan  umum  yang  terjadi  dewasa  ini  adalah  menganggap st.anding ROE sebagai satu-satunya ROE. Padahal sebenamya disamping standing  ROE, seharusnya  ada  ROE lainnya  yang  bersifat ad  hoc dan situasional.
Untuk TNI AL dan TNI AU, pada hemat Penulis lampiran hukum ini menjadi  lebih  penting  lagi  karena  sifat  operasinya  yang  lebih  sarat dengan muatan aspek hukum intemasional. Sebagai contoh, lampiran hukum bagi operasi satuan Gugus Pertempuran Laut (GUSPURLA) adalah berbeda dengan lampiran hukum bagi operasi satuan Gugus Keamanan Laut (GUSKAMLA).
Oleh  karena  itu,  adalah  penting  bagi  seorang  Komandan  untuk didampingi  oleh  seorang  penasehat  hukum.  Adapun  mengenai Penasehat hukum bagi Komandan ini diatur dalam Pasal 82 Protokol I tahun 1977 yang  mengatur sebagai berikut :
"The  High Contracting  Parties at all times,  and the Parties to  the conflict  in  time  of armed  conflict,  shall ensure that  legal advisers are  available, when  necessary,  to  advise  military commanders at the appropriate level on the application of the Convention and this Protocol and on the appropriate instruction to be given to the armed forces on this subject."
(Para  pihak  peserta  agung  setiap  saat  dan  para  pihak  yang bersengketa  pada  waktu  sengketa  bersenjata,  harus  menjamin bahwa  para  penasehat  hukum  tersedia,  jika  diperlukan,  untuk memberikan  nasehat kepada  para  komandan militer  pada  tingkat yang  diperlu kan  mengenai  Konvensi  dan  Protokol  ini  serta memberikan  instruksi  yang  tepat  kepada  Angkatan  Bersenjata mereka)
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas digariskan keharusan bagi seorang komandan untuk didampingi oleh penasehat hukum untuk memberikan  advis  kepada  komandan  yang  bersangkutan  berkaitan dengan  penerapan  hukum  humaniter  serta  pemberian  perintah  yang diberikan  kepada  satuan yang  bersangkutan  dalam  kaitannya dengan hukum humaniter.
Protokol tidak menentukan komandan pada tingkat mana yang harus didampingi  oleh  penasehat  hukum,  a paka h   komandan  batalyon, komandan brigade atau komandan divisi? Protokol hanya  menentukan komandan pada tingkat yang diperlukan (at the appropriate level). Untuk itu  setiap  negara  menentukan  sendiri  komandan  pada  tingkat  mana yang harus didampingi oleh  penasehat hukum, dan tentunya juga hal tersebut disesuaikan dengan penugasan yang harus dilaksanakan oleh komandan yang bersangkutan.
Dalam praktik, misalnya TNI tidak menempatkan penasehat hukum bagi setiap komandan batalyon. Namun apabila batalyon tersebut akan melaksanakan  tugas  operasi,  maka  kepadanya  akan  diperbantukan seorang penasehat hukum. Sedangkan dinegara lain seorang penasehat hukum ditempatkan di tingkat brigade atau divisi. Atau misalnya seperti yang  dilakukan oleh  Inggris adalah  menempatkan  penasehat  hukum militer  pada  suatu  gugus tugas ( task  force) yang  dibentuk  untuk melaksanakan misi atau tugas tertentu.
Praktik  yang  dilaksanakan  oleh  TNI,  khususnya  TNI  AD  yang memperbantukan  seorang  perwira  hukum  pada  setiap  batalyon penugasan, yaitu batalyon yang ditugaskan di daerah operasi merupakan satu  langkah  terobosan. Dikatakan sebagai terobosan  karena dengan belum meratifikasi Protokol Tambahan I tahun 1977,  berarti  Indonesia belum  secara  hukum terikat untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  82 Protokol  I tersebut di  atas.  Dikatakan juga sebagai terobosan karena dalam tabel  organisasi  dan  peralatan (TOP) satuan  infantri TNI AD
JURNAL HUKUM HUMANITER. Vol.  1, No. 2
259 Mengintegrasikan Hukum Humaniter dan HAM ke Dalam Doktrin, Pendidikan, L.atihan dan Operasi Militer
sampai  saat  ini  belum  dicantumkan  adanya  seorang  perwira  hukum ditingkat batalyon.
Penulis  berpendapat bahwa kebijakan  pimpinan TNI AD  tersebut merupakan suatu  langkah terobosan  yang  baik.  Namun demikian ada juga kelemahannya, antara lain, bahwa komandan yang bersangkutan belum terbiasa  dengan  adanya  seorang  perwira  hukum  (karena tidak ada dalam TOP), dan karena sifatnya  penugasan maka perwira hukum yang bersangkutan tidak atau belum mempunyai hubungan komunikasi yang  bai k   dengan  komandan,  staf  dan  a nggota  satuan  yang bersangkutan ketika operasi dilaksanakan.
Di  dalam  Penjelasan  Protokol  Tambahan  1977  dikatakan  bahwa penasehat  hukum  diperlukan  pada  tingkat  Komandan  atau ' satuan­ satuan sebagai berikut :
1.  di tingkat markas besar;
2. di  tingkat  komandan  divisi  atau  komandan  brigade  yang  berdiri sendiri;
3.  di tingkat komandan  bagi satuan yang ditugaskan melaksanakan operasi  khusus  yang  terpisah  dan  tersendiri  dari  satuan-satuan lainnya.
4.  di  tingkat  komandan  teritorial  (termasuk  komandan  di  daerah pendudukan) serta komandan pangkalan  militer.
Penasehat hukum komandan di  sini dimungkinkan juga dilakukan oleh seorang sipil yang mempunyai keahlian di bidang hukum humaniter. Namun  Penulis  berpendapat,  sedapat  mungkin  penasehat  hukum  di sini adalah seorang anggota militer.  Bisa saja mereka yang berasal dari korps hukum, tetapi juga dimungkinkan berasal dari mereka yang berasal dari korps lain selain korps hukum. Hal yang paling penting di sini adalah penasehat  hukum  tersebut  memahami  dengan  baik  hal-hal  yang berkaitan  dengan  strategi  dan  taktik  militer,  sehingga  dia  mampu memberikan  nasehat hukum yang  komprehensif (memadukan  aspek hukum  dan  strategi/taktik  militer)  kepada  komandan.  Sebaiknya penasehat hukum ini ditugaskan sebagai staf khusus komandan sehingga setiap saat komandan mempunyai akses kepada penasehat hukum atau perwira  hukumnya.
Khususnya  bagi TNI AL dan TNI AU, penerapan Pasal 82 Protokol Tambahan I tahun 1977 ini perlu mempertimbangakn karakteristik sifat
JURNAL HUKUM  HUMANITER, Vol.  1, No. 2
operasi  dari  satuan  masing-masing. Hal  ini terutama dikaitkan dengan sifat  operasi  dari  Angkatan  Laut  dan  Angkatan  l)dara  yang  banyak berkaitan  dengan  aspek-aspek  hukum  laut  internasional  dan  hukum udara. Oleh  karena  itu,  seorang  penasehat hukum di lingkungan  TNI AL  misalnya,  di  sa mping  memahami  mengenai  konvensi-konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan 1977 serta instrumen hukum humaniter dan  HAM  lainnya  juga  harus  memahami  dengan  baik mengenai  San Remo Manual serta  Konvensi  Hukum Laut 1982. Demikian pula halnya seorang  penasehat  hukum  di  lingkungan  TNI  AU  harus  memahami San Remo Manual serta  Konvensi Chicago 1944, di samping memahami Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan 1977 beserta instrumen-intrumen hukum  humaniter dan  HAM  lainnya.

## E.  Mengintegrasikan  Hukum  Humaniter dan  HAM ke dalam Doktrin
Doktrin merupakan acuan penting bagi setiap anggota militer. Sudah u m u m   diketahui  ba hwa  setia p   anggota  militer  di  setia p  negara mem punyai  tradisi  ketaatan  yang  tingg i  terhadap  doktrin nya .  Oleh karena  itu  apapun  yang  dilakukan oleh setiap anggota  militer sangat tergantung  kepada doktrin yang  diberikan  kepada  mereka.
Demikian  pula  halnya  jika  kita  menginginka n   pentaatan  dan penghormatan hukum humaniter dan HAM dalam operasi militer, maka harus  diyakinkan  dahulu  bahwa  hal  tersebut sejalan  dengan  doktrin. Jika  doktrin  tidak  mengatur  atau  menekankan  tentang  hal  tersebut maka  sudah  dapat  dipastikan  bahwa  sulit  untuk  mencapai  tujuan penghormatan dan penerapan hukum humaniter dan HAM oleh setiap prajurit.
Doktrin sebagai  norma  militer mempunyai daya  i kat yang  kuat di lingkungan  militer.  Oleh  sebab  itu,  sangat  penting  bahwa  hukum humaniter dan HAM dicantumkan dalam doktrin. Selanjutnya dari doktrin tersebut  akan  dijabarkan  berbagai  petunjuk  dan  manual  yang  lebih bersifat operasional dan teknis.
Perubahan  atau  penyempurnaan  doktrin  merupakan  hal  yang fundamental dalam  kehidupan  militer.  Akan  sangat  berbeda  misalnya apabila  doktrin  infantri  diubah  dari  "cari,  temukan  dan  hancurkan" menjadi  "cari,  temukan  dan  lumpuhkan".  Dengan  mengganti  kata "hancurkan"  dengan  "lumpuhkan"  maka  dari  sudut  pandang  hukum humaniter  berarti  hal  tersebut  menerapkan  prinsip  keseimbangan
261 Mengintegrasik.an Hukum Humaniter dan HAM ke Dalam Doktrin, Pendidik.an, latihan dan Operasi Militer
(proportionality  principle) dan  prinsip  menghindarkan  akibat  yang berlebiihan dan  tidak  perlu (unnecessary  suffering). Konsekuensinya maka substansi dan metode dari pendidikan, latihan dan pola operasi pasukan  infantri  akan  berubah secara signifikan.
Doktrin dari satuan kesehatan yang tidak mencantumkan ketentuan atau aturan hukum humaniter secara  memadai di dalamnya, misalnya akan menimbulkan kurang tepatnya sikap dan perbuatan dari personil medis dalam melakukan tugas-tugasnya di lapangan. Hal ini dikarenakan dalam pendidikan dan latihannya maka aspek-aspek hukum humaniter tidak  dijabarkan  dengan  baik sehingga  hal  tersbut  akan  berkorelasi dengan tingkah laku prajurit personil medis di lapangan. Atau misalnya jika  doktrin  pelaut tidak  memasukkan  unsur  prinsip  pembedaan  dan prinsip proporsionalitas, maka dapat dipastikan bantuan tembakan kapal (BTK) yang dilakukan tidak akan  memperhatikan  prinsip-prinsip dasar hukum humaniter tersebut. Hal yang sama harus pula dilakukan terhadap pilot pesawat tempur sehingga tidak terjadi pemboman yang membabi buta.
Hal  yang  juga  perlu  diperhatikan  dalam  ranah  doktrin  ini  yakni bahwa doktrin harus disusun sesuai dengan norma hukum yang berlaku, dan karenanya doktrin tidak boleh bertentangan dengan hukum. Seperti misalnya, sistem pertahanan Indonesia adalah sistem pertahanan rakyat semesta yang intinya berarti keikutsertaan setiap komponen masyarakat dalam upaya pertahanan negara. Adapun hukumnya mengatakan bahwa harus dibedakan antara kombatan dengan penduduk sipil. Oleh karena itu doktrin sistem pertahanan rakyat semesta (SIHANRATA) yang harus dikembangkan adalah doktrin yang tidak bertentangan dengan prinsip pembedaan tersebut.
Harus dipahami di sini bahwa prinsip pembedaan tidak bertentangan dengan  doktrin  sistem  pertahanan  rakyat  semesta,  karena  menurut doktrin ini tidak berarti semua komponen masyarakat berperang dengan cara memanggul senjata  di  medan  pertempuran.  Hal  ini adalah tidak realistis  berdasarkan  beberapa  alasan,  yaitu  pertama  negara  tidak mampu  untuk  mempersenjatai  semua  rakyat;  kedua,  bahwa  dalam perang  harus ada  komponen  masyarakat  yang  melaksanakan  tugas­ tugas selain bertempur ke medan pertempuran; dan yang ketiga, bahwa tindakan memobilisasi dan  mempersenjatai seluruh masyarakat hanya memberikan legalitas kepada musuh untuk melakukan tindakan carpet bombardment.
Mengintegrasikan Hukum Humaniter dan HAM ke Dalam Doktrin,  Pendidikan,  Latihan dan Operasi  Militer 262
Doktrin SIHANRATA berarti seluruh komponen masyarakat terlibat dalam upaya pertahanan negara. Dan hal tersebut bisa dilakukan dengan berbagai  macam  upaya,  misalnya  dengan  membantu  dapur  umum, menjadi  petugas  kesehatan  ata u  petugas  pa lang  mera h,  turut bergabung dalam satuan perlindungan masyarakat (Linmas) atau turut membantu  menangani kamp-kamp pengungsi .
Media massa pernah menginformasikan tentang pleton intai tempur (Tontaipur) atau pleton intai keamanan (Tontaikam) yang dikembangkan oleh TNI AD. Tugas dari satuan ini adalah untuk mengidentifikasi musuh. Menurut  saya  ini  adalah  salah  satu  bentuk  penjabaran  dari  doktrin perang  gerilya  dan  hukum  humaniter.  Karena  melalui satuan  ini akan dapat  diidentifikasi  sasaran  yang  sah  dan  sasaran  yang  tidak  sah. Dengan kata lain dalam hal ini prinsip pembedaan (distinction principle) telah diterapkan dalam  doktrin dan strategi  serta  taktik.

## F. Pentingnya Penegakan Hukum
Apabila  ra na h  doktrin,  pendidikan,  lati han  dan  operasi  telah mengintegrasikan hukum humaniter dan HAM, maka dapat diharapkan pelanggaran  hukum  dapat  dihindari  secara  maksimal .  Namun  hal tersebut  tidak  menjamin  seratus  persen  ba hwa  tidak  akan  ada pelanggaran  hukum  sama  sekali  yang  dilakukan  oleh  prajurit  dalam melaksanakan  tugasnya .  Harus  diakui  bahwa  dampak  pelanggaran hukum  sangat mungkin timbul,  namun  bisa  diharapkan  di sini  bahwa kualitas dan  kuantitasnya tidaklah terlalu menonjol .
Berkaitan  dengan  itu  maka  perlu  dikembangkan  suatu  sistem peradilan  yang  akuntabel,  fair  dan  tidak  memihak  untuk  mengadili mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut.  Peradilan ini  bisa  dilakukan  oleh  pengad ilan  m i l iter  atau  pengad ilan  sipil, tergantung  kepada  sistem  peradilan  yang  dianut  oleh  negara .  Dalam konteks Indonesia berdasarkan undang-undang yang berlaku sekarang ini, dipisahkan antara yurisdiksi pengadilan militer dan pengadilan sipil. Menu rut Undang-undang Nomor 37 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dikatakan bahwa yurisdiksi Pengadilan Militer adalah mengadili anggota TNI yang  melakukan  pelanggaran hukum atau tindak pidana .
Saat  ini,  dalam  proses  perubahan  dan  penyempurnaan  U ndang­ undang  Nomor  37  Ta hun  1997,  tengah  berkembang  perbedaan pendapat  antara  pemerintah  dengan  DPR tentang  pengadilan  mana yang  boleh  mengadili  anggota  TNI  yang  melakukan  tindak  pidana.
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 1, No. 2
263 Mengintegrasikan Hukum Humaniter dan HAM ke Dalam Doktrin, Pendidikan, Latihan dan Operasi Militer
Persoala nnya,  menurut  penulis  bukanlah  pengad ilan  mana  ya ng berwenang mengadili, tapi apakah proses peradilan dilaksanakan sesuai dengan standar dan prinsip peradilari  yang fair dan tidak memihak.
Karena  itu apa bila  doktrin,  pendidikan,  latihan  dan  operasi  telah mewadahi  pengintegrasian  hukum  humaniter  dan  HAM,  maka  harus dilengkapi dengan sistem peradilan yang menjamin bahwa penegakan hukum  yang  fair  dan  imparsial  akan  dilaksanakan.  Jika  tidak,  maka akan  menimbulkan kesan adanya  impunitas  hal  mana  pada  akhirnya akan  mengembalikan upaya-upaya  yang  telah  dilakukan selama  ini di bidang doktrin,  pendidikan,  latihan dan kembali ke titik nadir.

## G.  Kesimpulan
Dapat disimpulkan  bahwa  tindakan diseminasi  hukum  humaniter dan HAM saja  di  lingkungan anggota  militer adalah tidak cukup.  Hasil maksimal  dapat  d i peroleh  apabila  h u ku m   h u m a n iter  d a n   HAM diintegrasikan ke dalam doktrin, pendidikan, latihan dan operasi militer serta  dilengkapi  dengan  sistem  penegakan  hukum  yang  fai r   dan imparsial. Kesemuanya  itu  harus dilakukan sebagai suatu  proses yang bersinergi  antara satu dengan yang  lainnya.
Ada yang  mengatakan  bahwa  untuk saat ini masih "it's a  long way to go", tetapi saya  lebih cenderung mengatakan bahwa saat ini "it's on the right track", dan yang perlu dilakukan selanjutnya adalah bagaimana "to move  steady  and a  bit faster on that track".  U ntuk itu  maka  maka perlu  komitmen  yang  kuat  untuk  menindaklanjuti  apa  yang  telah dilakukan selama ini dan menjamin bahwa hal tersebut akan tidak keluar dari  rel  yang telah ditentukan dan disepakati.