https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren
Volume 3, Issue 2, Januari 2022
Penerbit Ketua Redaksi Redaktur Pelaksana
Redaktur Pembantu Perancang Tata Letak : Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat : Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Muhammad Fahruddin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

## DEWAN REDAKSI
Yohanis Anthon Raharusun
James Simanjuntak
Abdul Karim
Antonius Diance Najaruddin Toatubun
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
Fokus & Ruang Lingkup: Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang  diajukan  dapat  mencakup  topik  topik  Hukum  Perdata,  Hukum  Pidana,  Hukum  Acara Perdata,  Hukum  Acara  Pidana,  Hukum  Dagang,  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.
Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.
Hak Cipta © 2022. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren . Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.
Volume 3, Issue 2, Januari 2022

## DAFTAR ISI
ARTIKEL RISET Ade Kurniawan Dispensasi  Pengadilan  Berkaitan  Permohonan Perkawinan Dini 59-67 Rosa Mual Penyelenggaraan  Teknis  dan  Administrasi  Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Kampung-Kampung di Distrik Supiori Papua 68-77 Bruri Marwano Wutwensa Pelaksanaan  Penyaluran  Dana  Kampung, Sudahkah Efektif? 78-89 Halima Hamzah Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Pelajar 90-100 TINJAUAN LITERATUR Ramdlon Mahuraden Tuakia Wewenang  Hakim  Melakukan  Pembatalan  Pada Akta  Notaris  Sebagai  Alat  Bukti  Dalam Persidangan 101-110 RESENSI BUKU Hidayatul Fajriyah International  Women’s  Rights  Law  and  Gender Equality  Making  the  Law  Work  for  Women  1st Edition, ISBN: 978-036-75494-1-1 111-112
Seluruh  hak  cipta  JIHK  disebarluaskan  di  bawah  lisensi    Creative  Commons  Atribusi  4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar .
DOI: 10.46924/jihk.v3i2.152
Pelaksanaan Penyaluran Dana Kampung, Sudahkah Efektif?

## Bruri Marwano Wutwensa
Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga

## Korespondensi
Bruri Marwano Wutwensa, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jl. Diponegoro No. 52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711, E- mail: bmwbruri@gmail.com

## Original Article

## Abstract
This  study  seeks  to  examine  the  effectiveness  of  village  fund distribution,  especially  in Sawadori Village,  Oridek  District,  Biak Numfor Regency, Papua as well as to examine various causal factors that may affect the implementation of the distribution. This research was empirical juridical research. The results of this study indicate that the  effectiveness  of  fund  distribution  to Sawadori Village, Oridek District, Biak  Numfor Regency  is carried  out properly.  This can be seen  from  the  use  of  these  funds,  which  are  in  accordance  with Village Minister Regulation (Permendesa) Number 14 of 2020. The factors that influence the effectiveness of managing village funds are the lack of IT Literacy and understanding of village officials regarding the regulations set by the central government, especially during the
Covid-19 pandemic. Keywords : Distribution  of  Village  Funds,  Effectiveness  of  Distribution, Government Regulations.

## Abstrak
Penelitian ini berupaya untuk mengkaji efektivitas penyaluran dana kampung  khususnya  di  Kampung  Sawadori  Distrik  Oridek Kabupaten  Biak  Numfor  Papua  serta  mengkaji  berbagai  faktor penyebab yang  dapat mempengaruhi  pelaksanaan penyaluran dana desa tersebut. Penelitian merupakan penelitian yuridis empiris. Hasil dari  Penelitian  ini  menunjukan  bahwa  efektifitas  penyaluran  dana kampung  di  Kampung  Sawadori  Distrik  Oridek  Kabupaten  Biak Numfor  berjalan  cukup  lancar.  Hal  ini  dapat  terlihat  dengan penggunaan  dana  tersebut  yang  telah  sesuai  dengan  Permendesa Nomor 14 tahun 2020. Adapun Faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan dana kampung tersebut adalah kurangnya IT Literacy dan pemahaman aparat kampung terkait peraturan-peraturan yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat  khusunya  selama  pandemi Covid-19.
Kata kunci : Penyaluran Dana Kampung, Efektifitas Penyaluran, Peraturan Pemerintah.

## 1. PENDAHULUAN
Pengelolaan dana kampung menjadi isu yang sangat penting untuk dikaji dengan Anggaran Pendapatan  Belanja  Kampung  (APBKampung)    sangat  besar  jumlahnya.  Tentu  saja diharapkan akan dapat mendorong Kampung untuk dapat melakukan perubahan agar dapat menekan  ekonomi  masyarakat  kampung  akibat  pandemi  virus  corona.  Kampung  Sawadori Distrik Oridek Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2021 telah memperoleh dana kampung sebesar  Tujuh  Ratus  Juta  Rupiah  dari  Pemerintah  Pusat  dan  diperuntukan bagi  penekanan dampak  dari  wabah  Covid-19  berdasarkan  Permendesa  No.  14/2020  prioritas  penggunaan dana desa tahun 2021 berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga Sembako, diberikan dengan beberapa  tahap.  Pada  tahun  2020  Distrik  Oridek  Kampung  Sawadori  sendiri  mengalami penurunan jumlah dana kampung yang diterima yaitu yang awalnya dana yang diterima sebesar Delapan Ratus Juta Rupiah menjadi Tujuh Ratus Juta Rupiah, semua dana kampung tersebut akan  difokuskan  pada  pemberdayaan  dan  pengembangan  potensi  ekonomi  masyakarat kampung  kedepannya.  Undang-Undang.  No.  6  Tahun  2004  mengakui  secara  yuridis  dan formal keberadaan kampung.
Sebagai  memastikan  peruntukan  dana  kampung  dapat  menjadi  pilar  pemerataan pedapatan kampung maka dibutuhkan suatu tahapan pemantauan yang merupakan tahapan penting dari pengelolaan dana kampung  sehingga kesenjangan pembangunan yang selama ini terjadi  antara  beberapa  kampung  khususnya  di  Distrik  Oridek  Kampung  Sawadori  dapat diminimalisir.  Proses  penelitian  ini  akan  melibatkan  seluruh  stakeholder  yang  berkaitan langsung dengan pengelolaan dana kampung di Kampung Sawadori Kecamatan Oridek Kab. Biak  Numfor.  Pembangunan  di  kampung  pada  prinsipnya  selalu  mengedepankan kebersamaan,  kekeluargaan,  dan  kegotongroyongan  yang  selalu  dikoordinasikan  bersama antara  kepala  kampung  dan  masyarakat.  Artinya  bahwa  setiap  prosedur  pembangunan  di kampung  tidak  terlepas  dari  peran  serta  masyarakat.  Pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  yang dibebankan dengan dana kampung biasanya dengan cara swakelola yang mengutamakan SDA atau bahan baku yang di daerah, agar menyerap semakin banyak pekerja dari warga setempat. Pemerintah kampung Sawadori sudah menentukan porsi jumlah untuk rencana perlindungan sosial dalam APBN Tahun Anggaran 2021.
Jumlah  dana  diberikan  ke  desa  dari  pemerintah  pusat  begitu  besar  ,  sehingga  jumlah laporan  yang  masuk  juga  bermacam  serta  adanya  hal  serius  dalam  pengurusan  keungan kampung Aparat Pemerintah sehingga pemerintah desa diminta untuk pertanggungjawaban yang dominan pula. Agar terwujud manajemen Pemerintah Desa yang baik, maka aparat desa diminta agar bisa bertanggung jawab dalam pengurusan keuangan kampung, dan akhir dari semua  urusan  pengaturan  pemerintahan  desa  harus  bertanggung  jawab  ke  masyarakat bertimbal  dengan  aturan  yang  berlaku.  Pada  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  salah  satu komponennya harus didasari dengan akuntabilitas atau pertanggunjawaban. Dengan demikian perlu untuk diteliti apabila tidak terwujud pilar kewajiban yang dapat mendatangkan advis yang luas dicakupan desa seperti terkendalanya penyaluran dana desa pada periode selanjutnya serta penyelewengan pada saat pengelolaan dana desa.
Untuk  menjalankan  pemerintahan  yang  baik  maka  harus  peningkatan  pengetahuan masyarakat juga kepada pemerintah, maka governance merupakan paradigma baru dan cocok yang  diterapkan  dalam  susunan  pengelolaan  pemerintahan.  Selain  itu,  perputaran  pola  dari goverment  kearah  governance  yang  menekan  pada  kerja  sama  dalam  kesamaan  dan
kesetimbangan  3  (Tiga)  prinsip governance ,  maka  pemerintahan  yang  baik  perlu mengembangkan  pemahaman  adminstrasi  publik good  governance .  Untuk  mendorong  good governance maka perlu bentuk desentralisasi yaitu dalam bentuk penyaluran dana kampung yang sesuai dengan kebutuhan seperti terlihat diatas, karena menaikan keikutsertaan warga, yang  mampu  menunjang  keterbukaan,  responsivitas  dan  akuntabilitas  pemerintah  daerah. Pemerintahan  yang  baik  defenisikan  sebagai good  governance ,  dengan  mengikuti  peraturan- peraturan yang berimbang dengan pilar dasar good governance . 1
Selain itu, good  governance juga dianggap sebagai suatu pengurusan administrsi kodifikasi yang teguh dan kewajiban searah dengan pasar yang efesien dengan prinsip demokrasi. Lebih lanjut  dikemukakan  pula  prinsip-prinsip  pemerintahan  yang  bersih  adalah  adanya keikutsertaan  masyarakat,  munculnya  keterbukaan  yang  didirikan  atas  aliran  infomasi  yang bebas,  tegaknya  supremasi  hukum  dan  infromasi  yang  dapat  dijangkau  semua  pihak  yang berkompeten,  simpati  bagi  pemangku  kepentingan,  setaraan,  fokus  pada  kesepakatan,  daya guna dan efesien, akuntabilitas, serta adanya cita-cita dan keinginan pemerintahan yang bersih yang  merupakan  suatu  tatanan  pemerintahan  untuk  memperkuat  otonomi  desa. 2 Beberapa faktor penting kesuksesan dari kebijakan ini adalah kesiagaan keahlian Perangkat kampung dan berapa  banyak  keikutsertaan  warga  yang  ambil  bagian  dalam  jalannya  penanganan  dan penyaluran dana kampung. 3 Penelitian dilaksanakan disalah satu kampung Distrik Oridek Kab. Biak  Numfor  yaitu  kampung  Sawadori  lebih  difokuskan  pada  efektifitas  penyaluran  dana kampung melalui beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggung jawaban,  setelah  melalui  ke  3  (tiga)  tahap  prinsip  pemerintahan  yang  baik  pada  setiap tahapannya. Pada dasarnya analisis ini lebih fokus pada 3 prinsip penting dari good governance yaitu tanggung jawab, keterbukaan, dan peran serta. Selain itu juga terkait dampak pandemi Covid-19, pemilihan ini berdasarkan penelitian awal yang dilaksanakan di bulan Maret 2020. Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris dipilih sebagai metode dalam penelitian untuk menelaah fenoma-fenoma  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  dana  kampung  di  kampung  Sawadori Distrik Oridek Kab. Biak Numfor. Berdasarkan pengamatan bahwa tingkat ketrampilan aparat kampung dalam pemahaman terkait peraturan dan menggunakan teknologi informasi masih rendah.
Adapun  kendala-kendala  yang  disampaikan  oleh  kepala  kampung  Sawadori  dalam pengelolaan  dana  kampung  yaitu  terkait  dengan  disiplin  aparatur  desa  dalam  bekerja.  Hal tersebut dapat dilihat dari keterlambatan dalam penyusunan laporan akhir tahun, hal demikian menyebabkan  penerimaan  dana  desa  tahun  anggaran  berikutnya  terlambat.  Selain  itu  juga perlengkapan  adminitrasi  desa  yang  belum  memadai  sehingga  tugas  utama  sering dikesampingkan. Melihat dari beberapa kendala yang dihadapi diatas seperti kurangnya tingkat pendidikan, keterbatasan fasilitas pendukung, dan adanya bencana alam seperti yang sedang dialami saat ini yaitu adanya pandemi covid-19, alasan-alasan itulah yang mendorong peneliti untuk memilih kampung Sawadori sebagai objek penelitian, selain itu juga kampung Sawadori termasuk  dalam  salah  satu  kampung  yang  baru  saja  melakukan  pemekaran  daerah  baru.
1 Dauri Dauri, Thio Haikal Anugerah, and Hanifah Nuraini, “Problematika Hukum Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Perspektif Otonomi Desa Di Lampung (Studi Desa Paku Negara Kabupaten Pesisir Barat),” Jurnal Mercatoria 13, no. 1 (2020): 75 – 94, https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.3452.
2 Devi Supusepa, “Penerapan Asas -Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 2, no. 1 (2020): 12 – 29, https://doi.org/10.46924/jihk.v2i1.130.
3 Nurhayat i and Muh. Saleh Ridwan, “Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam,” Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah 1, no. 1 (2019): 68 – 80, https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v1i1.10941.
Besarnya dana kampung yang diterima oleh kampung Sawadori pada tahun-tahun sebelumnya selalu meningkat mulai dari Tahun 2020-2021 dana yang diperoleh sebesar Rp. 700.000,- dana tersebut dibagikan kepada masing-masing kepala keluarga yang menerima dana BLT (Bantuan Langsung  Tunai)  sebesar  Rp.  1.200.000,-.  Namun  jumlah  itu  mengalami  penurunan  akibat dampak dari covid-19 pemerintah memangkas anggaran yang diberikan terkait dana kampung tahun 2021 berdasarkan Permendesa No. 14 Tahun 2020, bukan hanya kampung Sawadori melainkan  semua  kampung  di  Distrik  Oridek.  Semoga  mampu  memberikan  bayangan mengenai metode Efektifitas Penyaluran Dana Kampung dari sesi awalan sampai pertanggung jawaban berdasarkan peraturan yang berlaku.
Penelitian terkait telah dilaksanakan oleh Hendri 4 dimana membahas terkait dengan dana desa.  Focus  penelitian  adalah  focus  terkait  dengan  peran  dana  desa  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hasil yang diperoleh berupa dana desa dapat membant warga untuk  memperoleh  kesejahteraan  untuk  membuka  ekonomi  secara  mandiri.  Selain  itu infrastruktur  yang  dimiliki  desa  dalam  ditingkatkan  secara  maksimal.  Penelitian  oleh Rahmawati, Dewi, dan Mardiah 5 tentang dana desa yang mana fokus dalam penelitian tersebut kepada pengelolaan dana desa secara umum dalam peruntukannya. Hasil yang diperoleh adalah dana  desa  Mulya  Subur  dalam  pengelolaannya  belum  sepenuhnya  menerapkan  asas pengelolaan  dana  desa.  Selain  itu  asas  partisipatif pada  pengelolaannya terkendala  sehingga ruang diskusi masyarakat masih sangat kurang dan bersifat pasif. Penelitian oleh Rahmah  dan Rifka 6 dalam  kaitannya  dengan  dana  desa  ialah  meneliti berkaitan  dengan  kebijakan  terkait dalam  penggunaan  dana  desa.  Penelitian  tersebut  berlokasi  di  dusun  rantaupandan.  Hasil diperoleh  ialah  kebijakan  dalam  pengelolaan  dana  desa  di  dusun  rantaupandan  dalam pelaksanaannya belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan masyarakat yang sangat minim untuk berpartisipasi dan kurangnya informasi yang disampaikan perangkat desa kepada desa. Melihat penelitian yang telah diteliti sebelumnya yang membedakan dalam penelitian ini adalah efektifitas dalam penyaluran dana desa yang terjadi di kampung  Sawadori di Biak Numfor. Melihat persoalan sebagaimana telah diuraikan diatas rumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah: 1) bagaimana efektifitas dana kampung di Kampung Sawadori Biak Numfor dan ragam faktor  yang  berpengaruh  dalam  penyaluran  dana  desa  di  lokasi  tersebut?  Adapun  tujuan penelitian terkini adalah menjelaskan dan mendeskripsikan efektifitas penyaluran dana desa dan mengetahui ragam faktor yang berpengaruh dalam penyaluran dana desa.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yang berupaya melihat pemberlakuan atau  implementasi  ketentuan  hukum  normatif  secara in  action pada  setiap  peristiwa  hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, dalam hal ini adalah melihat efektifitas pelaksanaan penyaluran  dana  kampung  khususnya  di  Kampung  Sawadori  Distrik  Oridek  Biak  Numfor Papua. Terdapat dua jenis data yang diambil antara lain data primer dan sekunder. Data primer
4 Zul Hendri, “Peranan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa,” Jurnal Akuntansi Syariah 1, no. 2 (2017): 287 – 99, https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/118.
5 Yunita Dewi Rahmawati, Ratna Dewi, and Ainun Mardiah, “Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberda yaan Masyarakat Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan,” Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik 3, no. 3 (2021): 189 – 202, https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i3.315.
6 Mutia Rahmah and Marta Dwi Rifka, “Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdaya an Masyarakat Di Dusun Rantaupandan Kecamatan Rantaupandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi,” Jurnal Kebijakan Pemerintahan 1, no. 2
(2018): 137 – 54, https://doi.org/10.33701/jkp.v1iNo.2.1102.
bersumber dari hasil wawancara dan observasi. Adapun data sekunder bersumber dari kajian dokumentasi dari berbagai dokumen terkait. Setelah keseluruhan data terkumpul, data-data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Efektifitas Penyeluran Dana Kampung di Kampung Sawadori Distrik Oridek
Kata desa atau “kampung” secara Etimolo gi berasal dari bahasa Sansekerta, mengartikan desa sebagai tanah asal, tanah air, tanah kelahiran dari aspek geografis. Desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki kesatuan hak untuk mengatur keluarganya masing-masing berdasarkan adat  istiadat  dan  asal  usul  yang  diakui  dalam  pemerintahan  nasional  dan  daerah  kabupaten masing-masing. 7 Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh De Blij bahwa desa yang demikian memiliki jenis ukuran yang berbeda. Persamaan dari desa yaitu berorientasi pada segi pertanian, yang mana  mayoritas  penduduknya  bekerja  di  bidang  pertanian.  Tempat  tinggal  penduduk  desa sebagian  besar  yaitu  rumah  petani  juga  tambahan  seperti  gudang,  lumbung  dan  bangunan lainnya yang serupa. 8 Terdapat beberapa fasilitas umum yang ada di desa seperti tempat ibadah, balai kesehatan, tempat umum dan sekolah. 9 Menurut para ahli ada tiga (3) bagian desa yang penting yaitu daerah/wilayah, penduduk, dan perilaku.
a) Daerah/wilayah  merupakan  tanah  yang  menguntungkan  dan  juga  tanah  yang  tidak menguntungkan. Kemudian penerapannya yakni termasuk bagian lokasi, luas, serta batas geografi lingkungan setempat.
b) Penduduk  melingkupi  jumlah  perbandingan  jenis  kelamin,  pertambahan,  kepadatan, struktur penduduk, perputaran, dan juga kondisi penduduknya.
c) Perilaku dalam hal ini tata kehidupan dan perilaku masyarakat desa yang berhubungan erat dengan adat istiadat, norma, dan aspek budaya lainnya yang berlaku.
Unsur-unsur  desa  yang  telah  diuraikan  diatas  bukanlah  unsur  yang  statis  tapi  merupakan bagian  yang  saling  berkaitan  sehingga  akan  mengikuti  perubahan  dan  perkembangan  yang merubah  pola  pemanfaatan  tanah  dan  lingkungan,  pola  pergaulan  masyarakat  dan  pola pendudukan. 10 Rincian dana desa sebagaimana telah di muat dalam Perpres mengenai rincian APBN untuk disepakati dan jadi acuan untuk menganggarkan dana desa setiap kab/kota yang tertuang di UU terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pengalokasian uang desa tiap kab/kota secara seimbang yang dirincikan berdasarkan: Alokasi Dasar; Alokasi Afirmasi; dan Alokasi Formula. Alokasi dana desa dibagi menjadi beberapa bagian yaitu alokasi dasar dan alokasi berdasarkan formula.
Alokasi dasar merupakan jumlah minimal dana desa yang nanti diberikan kepada tiap desa dan  besarnnya  dihitung  dengan  90%  dari  keuangan  desa  kemudian  dibagikan  dengan  total
7 Nelly Ngent ine, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah)” (Atma Jaya Yogyak arta, 2020), http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/23056.
8 Harm J. De Blij, The Power of Place: Geog raphy, Destiny, and Globalization’s Rough Landscape (Oxford, UK: Oxford University Press, 2009).
9 Satria Budi Prabawa, “Tinjauan Yuridis Teradap Penggunaan Dana Desa (Studi Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupat en Sleman)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020), http://digilib.uin -suka.ac.id/id/eprint/39879.
10 Tri Novita Sari Manihuru k, “Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Provinsi Riau,” Jurnal Wawasan Yuridika 5, no. 2 (2021): 290 – 314, https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.389.
kampung  secara  keseluruhan.  Sementara  alokasi  formula  merupakan  alokasi  yang  dihitung dengan perhatikan total warga desa, luas wilayah, jumlah kekurangan penduduk kampung, dan tingkat kesusahan keadaan desa di tiap-tiap Kabupaten/Kota. Untuk mengetahui berapa total alokasi  dasar  untuk  setiap  Kab/Kota  maka  dapat  dihitung  dengan  cara  total  kampung  di wilayah Kab/Kota dikalikan peruntukan masing-masing desa. Sementara untuk mengetahui peruntukan desa dapat dihitung dengan cara jumlah desa secara nasional dibagi dengan pagu alokasi dasar. Yang dimaksud dengan total desa pada perhitungan diatas adalah keseluruhan kampung yang disampaikan oleh Kementrian Dalam Negeri kepada Kementrian Keuangan. Tipologi  desa  merupakan  karakteristik,  kenyataan  dan  keadaan  riil  baik  situasi  sekarang maupun situasi yang berkembang dan diharpakan tejadi dimasa depan yang merupakan visi dari desa.
Pada  umumnya  tipologi  tentang  desa  dibagi  menjadi  3  yaitu  desa  tertinggal,  desa berkembang, dan desa mandiri. 11 Desa berkembang adalah salah satu desa yang berpotensi untuk jadi desa maju, yang mempunyai berbagai macam kelebihan baik dalam bidang ekonomi, sumber  daya  social,  dan  ekologi  akan  tetapi  belum  dipergunakan  untuk  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  kampung  secara  optimal,  untuk  kebutuhan  hidup  masyarakat terlebih dalam penanggulangan miskin. Desa merupakan desa yang telah mempunyai kapasitas sumber daya social, perekonomian dan teknologi yang sudah maju, serta keahlian pengelolaan bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa, untuk taraf hidup manusia yang lebih baik dan dapat menggulangi jumlah miskin. Desa mandiri merupakan desa yang sudah maju serta  Sudah  mampu  untuk  melaksanakan  pembangunan  kampung  dengan  baik  untuk peningkatan mutu hidup dan besarnya bagi sejahteraan masyarakat desa menggunakan system ekologi berkelanjutan dan ketahanan berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 22/2016. Hasil perpaduan antara kegiatan sebagian manusia dengan lingkungannya dapat dikatakan juga sebagai  desa.  Unsur-unsur  fisiografi,  ekonomi,  social,  politik  dan  kultural  yang  saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah merupakan hasil perpaduan yang terjadi antara kegiatan sekelompok manusia. 12
Yang  dimaksud  dengan  pengelolaan  keuangan  desa  ialah  semua  kegiatan  mulai  dari perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaopran,  serta  keuangan  desa  yang  bisa  di pertanggungjawabkan  berdasarkan  Peraturan  menteri  Dalam  Negeri  No.  113/2014.  Dalam hal  pengaturan  keuangan  kampung  agar  terciptanya  penanganan  keuangan  yang  baik seharusnya di dasari atas asas-asas seperti, asas transparansi, asas akuntabel dan asas partisipatif agar tertib dan disiplin terhadap pengelolaan anggaran. Seorang telah diberikan amanat supaya bertanggung jawab, menyerahkan dan menjelaskan semua kegiatannya yang jadi tugas kepada pihak pemberi amanah yang mempunyai hak dan kuasa untuk meminta pertanggung jawaban tersebut merupakan penjelasan dari akuntabilitas publik. 13 Akuntabilitas penanganan dana desa dalam  kaitannya  dapat  disimpulkan  sebagai  kewajiban  kepala  desa  agar  bertanggung  jawab
11 Abdul Fatah, Nyoman Serikat Putra Jaya, and Henny Juliani, “Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi,” Diponegoro Law Journal 6, no. 1 (2017): 1 – 15, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13880.
12 Puteri Hikmawati, “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal? (Return of State Financial Losses from The Payment of Substitute Money Corruption Criminal Act, Can It Be Optimal?),” Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 10, no. 1 (2019): 89 – 107, https://doi.org/10.22212/jnh. v10i1.1217.
13 Yuda Mustajab and Ahmad Mulyadi, “Uang Pengganti Sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal Restorative Justice 2, no. 1 (2018): 52 – 66, https://doi.org/10.35724/jrj.v2i1.1924.
menyalurkan  dana  desa  kepada  warga  supaya  dapat  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan melalui tanggung jawab yang terstruktur. 14
Efektifitas Penyaluran dana kampung dapat ditinjau dari Permendesa Nomor. 14 Tahun 2020. 15 Penyaluran dana desa di Kampung Sawadori Distrik Oridek Kabupaten Biak Numfor perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dana yang diberikan oleh Negara dapat diterima dengan efektif, selain itu juga peran kepala kampung terhadap penyaluran dana kampung  terhadap  penyaluran  dana  kampung  dalam  memperbaiki  ekonomi  masyarakat kampung  Sawadori  akibat  pandemi  virus  Covid-19,  dapat  efektif  dan  tepat  sasaran  sesuai peraturan  yang  telah  ditetapkan.  Dari  penelitian  ini,  peneliti  mewawancarai  Kepala  Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK), Kepala Kampung Sawadori, Ketua Bamuskan Kampung Sawadori.
Dari  hasil  penelitian,  peneliti  mendapatkan  informasi  terkait  kendala  yang  menjadi pengambat  baik  dalam  administrasi  dan  penyaluran  dana  kampung  itu  masih  diperlukan ketrampilan  seperti  mengoperasikan  perangkat  lunak  komputer,  dan  pemahaman  terkait peraturan  yang  menjadi  landasan  untuk  mengambil  keputusan  terkait  dana  kampung  dan kurangnya pemahaman terkait peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Permendesa Nomor 14 Tahun 2020). Akibat pandemi Covid-19 yang mendunia, sehingga melumpuhkan perekonomian  warga  masyarakat  termasuk  juga  kampung  Sawadori.  Oleh  karena  itu pemerintah kampung Sawadori mendapat tantangan untuk bagaimana caranya meningkatkan stabilitas  perekonomian  warga  masyarakat  kampung  Sawadori.  Dalam  hal  mengharuskan penyaluran keuangan kampung yang diberikan oleh pemerintah pusat yang dananya berasal dari APBN yang diperuntukan bagi perbaikan ekonomi masyarakat baik pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota bahkan sampe ke pedesaan, dan juga lebih ditujukan bagi pemberdayaan bakat yang dimiliki masyarakat untuk peningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam hal  pengelolaannya  diutamakan  kepada  masyarakat  agar  memajukan  kemandirian  warga Kampung Sawadori.
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu narasumber penelitian 16 , perolehan dana kampung yang tinggi dikelola dengan baik oleh kampung dalam hal ini pemerintah kampung Sawadori supaya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung Sawadori dengan cara menguatkan  keahlian    masyarakat  untuk  dan  dikembangkan  menjadi  lebih  baik  supaya masyarakat bisa hidup mandiri dan mampu menciptakan kesejahteraannya secara bebas, dalam rangka  mengoptimalkan  Efektifitas  Penyaluran  Dana  Kampung  dalam  pemberdayaan masyarakat kampung di tengah pandemi covid-19. Proses penyaluran dana kampung melalui proses  musyawarah  wajib  melibatkan  semua  masyarakat  kampung  Sawadori  dalam  setiap tahapan pengambilan keputusan yang bertujuan agar masyarakat kampung mengerti terkait program-program yang telah dibuat pada beberapa tahun mendatang dan juga apa sudah sesuai dengan program kerja yang dibutuhkan, kendala dalam penyaluran dana kampung, serta apa yang dapat dilakukan supaya meningkatkan stabilitas ekonomi kampung Sawadori ditengah pandemi Covid-19.
14 Ade Mah mud, “Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal Hukum Mimbar Justitia 3, no. 2 (2017): 137 – 56, https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i2.216.
15 Endah Dwi Winarni, “Pertanggung - Jawaban Pidana Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Jaken Kabupaten Pati),” Jurnal Daulat Hukum 1, no. 1 (2018): 271 – 82, http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2646.
16 Lazarus Wandosa, “Wawancara Dengan Kepala Kampung Sawadori” (2021).
Dalam masa darurat ini proses penyaluran dana kampung sedikit mengalami pergerseran dimana pada tahun sebelumnya dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan anggaran dana desa yang bermuara pada hasil akhir dari musyawarah kampung sesuai Undang-Undang Desa  Nomor  72,  namun  pada  Tahun  2021  kebijakan  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Pusat menitikberatkan pada seluruh penggunaan anggaran diperuntukan untuk mengikuti kondisi riil dilapangan  karena  kondisi  gawat  darurat  akibat  Covid-19  yang  mengharuskan  negara mengambil keputusan dan membuat kebijakan-kebijakan terkait penggunaan dana kampung sehingga  dikeluarkan  Permendesa  14/2022,  Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  40  tentang Perubahan Menteri Keuangan No. 205 mengakibatkan hasil dari musyawarah kampung harus menyesuaikan  dengan  peraturan  yang  dikeluarkan  Perpu  No.  1/2020  tentang  Stabilitas Keuangan  Negara  Akibat  Pamdemi  Covid-19. 17 Dari  hasil  penelitian  dan  wawancara  yang dilakukan terkait Efektifitas Penyaluran Dana Kampung Tahun 2021, berjalan cukup efesien dimana dana kampung yang diberikan oleh Pemerintah Pusat Rp. 700.000.000,- setiap kepala keluarga mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada setiap kepala keluarga sebesar Satu Juta Dua Ratus Rupiah (Rp. 1.200.000,-) selain uang tunai ada juga bantuan sembako seperti peraturan yang telah ditetapkan.
Pemerintah  kampung  Sawadori  sendiri  berharap  wabah  covid-19  segera  berakhir  agar stabilitas Keuangan Negara membaik sehingga program-program kerja yang tertunda dapat segera  berjalan  kembali  dalam  beberapa  tahun  mendatang.  Selian  itu  juga  kepala  kampung Sawadori berencana untuk memasang tiang pemancar yang direncanakan setelah wabah covid- 19 ini berakhir untuk bertukar dan mengirim informasi memberikan sumbangan persediaan bahan  belajar,  tempat  untuk  memfasilitasi  pengajaran  dan  sarana  lainnya  diluar  sekolah, mendukung  dan  mendorong  kelompok-kelompok  belajar  yang  ada  di  kampung, penyelenggaraan  pendidikan  anak  usia  dini.  Pendidikan  merupakan  bagian  integral  dari pembangunan infrastruktur kampung dan juga merupakan bagian dari pemerintahan kampung yang  memiliki  tugas  dan  kewajiban  untuk  kelangsungan  dan  keberhasilan  pemerintah kampung. 18
Kepala  kampung  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  pemerintah  dan  organisasi kampung, kepala kampung juga diminta bisa memisahkan urusan kebutuhan pribadi dengan tujuan pemerintah kampung, hal demikian perlu untuk menjamin peran kepala kampung bisa berjalan  dengan  lancar  dan  seturut  kemauan  dan  keperluan  warga  kampung.  Selain  kepala kampung  juga  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Kampung  (DPMK)  menduduki  posisi strategis  yang  bukan  saja  memberikan  arahan  dan  tugas  bagi  perangkat  kampung  lainnya, melainkan juga memberikan arahan dan tugas bagi perangkat kampung lainnya, melainkan juga memberikan arahan kepada setiap kepala kampung. Peraturan Pemerintah No. 8/2016 tentang Perubahan Ke-2 atas Peraturan Pemerintah No. 60/ 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengelolaan merupakan bentuk kesiapan untuk menentukan suatu tujuan dimasa yang akan datang. 19
17 Yusrianto Kadir and Roy Marthen Moonti, “Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa,” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 6, no. 13 (2018): 430 – 42, http://dx.doi.org/10.29303/ius.v6i3.583.
18 Danetta Leoni Andrea, “Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 1, no. 2 (2020): 157 – 65, https://doi.org/10.46924/jihk.v1i2.128.
19 Rizki Zakariya, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenali Modus Operandi,” Integritas: Jurnal AntiKorupsi 6, no. 2 (2020): 263 – 82, https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.670.
Seperti  halnya  perencanaan  keuangan  desa  khususnya  pengelolaan  dana  perlu perencanaan  program  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  bersama.  Namun  berdasarkan  hasil penelitian  dilapangan  masih  terdapat  ketimpangan  dalam  peraturan  terlebih  dalam  hal pengambil  keputusan  terkait  perencanaan  program  peningkatan  pemberdayaan  masyarakat dari  dana  desa,  karena  dalam  musyawarah  penentuan  terkait  hal-hal  teknis  penyaluran masyarakat hanya sebagai pendengar saja sementara pengambil keputusan terbanyak yaitu oleh aparat kampung. Dapat dibuktikan dari penelitian dilapangan masyarakat mengamati bahwa semua itu hanya sebagai kegiatan seremoni saja. Siklus Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  17/PMK/2021  terdiri  dari  pemantauan  anggaran, peruntukan,  pembagian,  penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban,  pedoman pemakaian, dan evaluasi.

## 3.2. Faktor  Yang  Berpengaruh  Dalam  Penyaluran  Dana  Kampung  di  Kampung Sawadori Biak Numfor
Dari hasil penelitian pemerintah kampung Sawadori dalam hal ini kepala kampung Sawadori menjelaskan  tentang  kendala  dalam  penyaluran  dana  kampung  adalah  komunikasi  antara aparat  kampung  dan  masyarakat  yang  begitu  kurang  baik  sehingga  mengakibatkan  proses pengambilan keputusan terkait dana kampung ini menjadi lambat, menyebabkan pelaporan kembali dengan dana kampung yang telah terealisasi mengalami hambatan sehingga proses dari  waktu  yang  telah  digunakan  kurang  efesien.  Berikut  penjelasan  faktor-faktor  yang mempengaruhi implementasi penyaluran dana kampung di kampung Sawadori:

## Komunikasi
Komunikasi  merupakan  rangkaian  korelasi  menyampaikan  pesan  melalui  mediator, implementasi  dari  komunikasi  adalah  menjelaskan  isi  pesan  untuk  dimengerti  secara menyeluruh  oleh  penerima  pesan  atau  program,  yang  artinya  bahwa  pesan  tersebut  sudah dapat dipahami dan dimengerti oleh Perangkat Kampung dan Masyarakat Kampung Sawadori Distrik Oridek Kabupaten Biak Numfor.

## Sumber Daya Manusia (SDM)
Kemampuan SDM sebagai pembuat kebijakan dana kampung belum cukup maksimal karena rata-rata para perangkat kampung memiliki pendidikan yang rendah, sehingga belum mampu melaksanakan kegiatan dari penyaluran dana kampung dengan efektif dan kurang mempunyai kemampuan untuk mendorong masyarakat.

## Situasi Pandemi Covid-19
Dalam  masa  pamdemi  covid-19  penyaluran  dana  kampung  mengalami  sedikit  pergeseran dimana  pada  tahun  sebelumnya  dalam  pengambilan  keputusan  bermuara  pada  masyarakat kampung.
Selain  faktor  diatas  ada  juga  faktor  yang  mempengaruhi  penyaluran  dana  kampung  dalam pemberdayaan masyarakat kampung Sawadori sebagai berikut:

## Faktor penunjang
a) Mendukung  kebijakan  yang  merupakan  pedoman  yang  dijadikan  patokan  dasar  bagi pemerintah dalam menjalankan program berupa Perbup serta panduan teknis pelaksnaan pengelolaan keuangan kampung sehingga dapat berjalan baik, cepat dan efektif.
b) Sosialisasi  merupakan  alur  untuk  menyampaikan  pelajaran  kepada  warga  yang  menjadi sasaran  dari  kebijakan.  Dengan  tujuan  untuk  mempermudah  kelompok  target  agar memahami  aturan  yang  baru  dan  nantinya  diterapkan  ke  warga  belum  dipahami  oleh warga.
c) Sarana merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan target sementara prasarana  adalah  fasilitas  pendukung  berjalannya  suatu  proses.  Fasilitas  dan  sarana  di kampung Sawadori sudah cukup efesien dan efektif dalam penyaluran dana desa

## Faktor Penghambat
a) Masih rendah SDM yang dimiliki aparat kampung Sawadori sehingga dalam pengelolaan keuangan  desa  tidak  maksimal  karena  adenya  pengeluaran  tambahan  yang  dikerjakan orang ke-3
b) Keaktifan partisipasi masyarakat dapat memberikan kontibusi dengan suka rela mulai dari perencanaan sampai evaluasi maka akan semakin tinggi keberhasilan yang dicapai tujuan dari program tersebut. Jika sebaliknya partisipasi masyarakat tidak maksimal maka tingkat keberhasilan kegiatan tersebut semakin rendah.
Implementasi dari kampung dalam prakteknya sudah sesuai dengan harapan serta kebijakan yang  direncakan  oleh  pemerintah  kampung  Sawadori,  yaitu  difokuskan  pada  pemulihan kondisi  baik  kesehatan  dan  ekonomi  akibat  dampak  covid-19  berdasarkan  prioritas penggunaan dana desa (Permendesa No. 14/2021). Dalam setiap kegiatan tersebut dibutuhkan sarana  dan  prasarana  sebagai  salah  satu  indikatir  efektifitas  organisasi  untuk  mengukur keterkaitan dalam kemampuan bekerja secara produktif. 20 Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa proses penyaluran dana kampung oleh kampung sawadori telah berjalan dengan efesien.  Hal  tersbebut  dapat  dilihat  dengan  ketentuan  kebijakan  yang  telah  dibuat  oleh pemerintah pusat telah sesuai.

## 4. KESIMPULAN
Pelaksanaan dana kampung di kampung Sawadori sudah efektif karena prosesnya mulai dari perencanaan  sampai  dengan  penyaluran  sudah  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Desa  No. 14/2020  tentang  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2021.  Penelitian  ini  faktor  yang mempengaruhi implementasi penyaluran dana kampung karena masih kurangnya ketrampilan dan  pemahaman  aparat  kampung  terkait  peraturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah pusat  terkait  penyaluran  dana  kampung  di  masa  pancemi  covid-19.  Dalam  hal  ini  aparat kampung  Sawadori  perlu  meningkatkan  pemahaman  terhadap  peraturan-peraturan  dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar proses penyalurannya lebih efektif di tahun berikutnya. Di masa pandemi pemerintahan kampung Sawadori Distrik Oridek Kab.
20 Ahmad Setiawan, “Membangun Indonesia Dari Pinggiran Desa,” Sekertaris Kabinet Republik Indonesia, 2019, https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-desa/.
Biak Numfor lebih fokus lagi untuk mencegah penyebaran covid-19 dan memahami peraturan terkait dampak virus covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Andrea, Danetta Leoni. “Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 1, no. 2 (2020): 157 – 65. https://doi.org/10.46924/jihk.v1i2.128.
Dauri, Dauri, Thio Haikal Anugerah, and Hanifah Nuraini. “Problematika Hukum Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Perspektif Otonomi Desa Di Lampung (Studi Desa Paku Negara Kabupaten Pesi sir Barat).” Jurnal Mercatoria 13, no. 1 (2020): 75 – 94. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.3452.
Fatah, Abdul, Nyoman Serikat Putra Jaya, and Henny Juliani. “Kajian Yuridis Penerapan
Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana
Korupsi.” Diponegoro Law Journal 6, no. 1 (2017): 1 – 15. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13880.
Hendri, Zul. “Peranan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa.” Jurnal Akuntansi Syariah 1, no. 2 (2017): 287 – 99. https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/118.
Hikmawati, Puteri. “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal? (Return of State Financial Losses from The Payment of Substitute Money Corruption Criminal Act, Can It Be Optimal?).” Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 10, no. 1 (2019): 89 – 107. https://doi.org/10.22212/jnh. v10i1.1217.
Kadir, Yusrianto, and Roy Marthen Moonti. “Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana
Desa.” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 6, no. 13 (2018): 430 – 42. http://dx.doi.org/10.29303/ius.v6i3.583.
Mahmud, Ade. “Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Hukum Mimbar Justitia 3, no. 2 (2017): 137 – 56. https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i2.216.
Manihuruk, Tri Novita Sari. “Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Provinsi Riau.” Jurnal Wawasan Yuridika 5, no. 2 (2021): 290 – 314. https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.389.
Mustaj ab, Yuda, and Ahmad Mulyadi. “Uang Pengganti Sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Restorative Justice 2, no. 1 (2018): 52 – 66. https://doi.org/10.35724/jrj.v2i1.1924. Nurhayati, and Muh. Saleh Ridwan. “Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam.” Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah 1, no. 1 (2019): 68 – 80. https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v1i1.10941.
Rahmah, Mutia, and Marta Dwi Rifka. “Kebijakan Penggunaan Dana Desa Da lam Pemberdayaan Masyarakat Di Dusun Rantaupandan Kecamatan Rantaupandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.” Jurnal Kebijakan Pemerintahan 1, no. 2 (2018): 137 – 54. https://doi.org/10.33701/jkp.v1iNo.2.1102.
Rahmawati, Yunita Dewi, Ratna Dewi, and Ainun Mardiah. “Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.” Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik 3, no. 3 (2021): 189 – 202. https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i3.315.
Supusepa, Devi. “Penerapan Asas -Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004.” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 2, no. 1 (2020): 12 – 29. https://doi.org/10.46924/jihk.v2i1.130.
Winarni, Endah Dwi. “Pertanggung - Jawaban Pidana Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Jaken Kabupaten Pati).” Jurnal Daulat Hukum 1, no. 1 (2018): 271 – 82. http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2646.
Za kariya, Rizki. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenali Modus Operandi.” Integritas: Jurnal AntiKorupsi 6, no. 2 (2020): 263 – 82. https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.670.

## Tesis
Ngentine, Nelly. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah).” Atma Jaya Yogyakarta, 2020. http://e - journal.uajy.ac.id/id/eprint/23056.
Prabawa, Satria Budi. “Tinjauan Yuridis Teradap Penggunaan Dana Desa (Studi Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman).” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020. http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/39879.

## Buku
Blij, Harm J. De. The Power of Place: Geography, Destiny, and Globalization’s Rough Landscape . Oxford, UK: Oxford University Press, 2009.

## Wawancara
Wandosa, Lazarus. “Wawancara Dengan Kepala Kampung Sawadori.” 2021.

## Internet
Setiawan, Ahmad. “Membangun Indonesia Dari Pinggiran Desa.” Sekertaris Kabinet Republik Indonesia, 2019. https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran- desa/.