Khaer | Paradigma Holistik Ekonomi _
PARADIGMA HOLISTIK EKONOMI DALAM ISLAM: STUDI PERBANDINGAN DENGAN KAPITALISME DAN SOSIALISME

## Abu Khaer
Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, Indonesia Email: abukhaer@yahoo.com; rikoufeliza@gmail.com.
ABSTRAK - Tulisan ini akan membuktikan bahwa mainstream sistem ekonomi yang berkembang, yaitu kapitalisme dan sosialisme merupakan bagian dari sistem yang Islami. Sistem ekonomi kapitalis yang sesuai  dengan  semangat  ekonomi  Islam,  meminjam  contoh  salah  satu  rukun  Islam  berupa  haji, meniscayakan umat Muslim memiliki semangat kapitalis. Untuk menunaikan ibadah haji dipersyaratkan dengan  memiliki  kecukupan  modal  (kapital).  Kapitalisme  yang  merupakan  anak  kandung  dari individualisme  dikecam  oleh  Islam  selama  tidak  memiliki  kepedulian  sosial  terhadap  sesama sebagaimana yang diusung oleh sistem ekonomi sosialis, semisal tidak ber-zakat. Sisi sistem ekonomi sosialisme berupa pemerataan kepemilikan kapital juga bernilai Islami. Namun demikian, kebersamaan dalam  perekonomian  sistem  Islam,  tidak  berarti  mengabaikan  terhadap  kuasa  kepemilikan  individu. Dengan demikian, kapitalisme dan sosialisme juga merupakan prinsip-prinsip universalisme Islam yang tak mungkin diingkari eksistensinya. Sistem ekonomi Islam berada di atas sistem kapitalis dan sosialis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan menggunakan sumber-sumber yang otoritatif dari paradigma sistem ekonomi kapitalis, sosialis, maupun Islam. Sebagai ‘pisau analisa’ penulis menggunakan pendekatan hermeneutis untuk menarik ‘benang - merah’ kep emahaman terhadap teks yang dikaji yang dalam hal ini difokuskan pada kajian mazhab ekonomi dunia. Kata Kunci: Kapitalisme, Sosialisme, Islam, Paradigma Ekonomi.
ABSTRACT – The Paradigm of Holistic Economy in Islam: A Comparative Study with Capitalism and Socialism. This paper will prove that the mainstream of the developing economic system, namely capitalism and socialism is part of the Islamic system. The capitalist economic system in accordance with the spirit of Islamic economics, borrowing the example of one of the pillars of Islam in the form of hajj, necessitates Muslims to have the spirit of capitalist. To perform the pilgrimage is required by having capital adequacy (capital). Capitalism which is the child of individualism is condemned by Islam as long as it does not have social awareness towards others as promoted by socialist economic system, such as zakat. The economic system of socialism in the form of equal distribution of capital ownership is also Islamic. However, togetherness in the Islamic system economy, does not mean neglect of the power of individual ownership. Thus, capitalism and socialism are also the principles of Islamic universalism that can not be denied existence. The Islamic economic system is above the capitalist and socialist system. The method used in this research is literature study by using authoritative sources from the paradigm of capitalist, socialist, and Islamic economic system. As a 'knife of analysis' the author uses a hermeneutical approach to draw the 'red thread' of understanding on the texts studied which in this case focus on studying the world's economic school.
Keywords: Capitalism, Socialism, Islam, Economic Paradigm.
© SHARE Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam ISSN: 2089-6239 (P); 2549-0648 (E)
Vol. 6, No. 2, 2017; pp. 101-117 DOI: 10.22373/share.v6i2.1524 Received: 20 June 2017; Revised: 21 August 2017; Accepted: 28 November 2017

## PENDAHULUAN
Tulisan  ini  jika  mengikuti  alur  tema,  maka  meniscayakan  pemahaman  akan adanya dikotomi pembagian ekonomi, yaitu antara paradigma Islam vis ā vis paradigma  kapitalisme.  Pembagian  inipun,  sepanjang  pengetahuan  penulis, berarti  bisa  ditafsirkan  dengan  menafikan ghalib- nya main  stream trikotomi ekonomi,  dengan  menambahkan  satu  paradigma  baru,  yaitu  komunisme  atau lebih  aman  disebut  sosialisme  (Gidden:  1986;  Winardi:  1986;  Sasono,  dkk: 1998).  Cendekiawan  mendikotomikan  paradigma  ekonomi  lebih  banyak membandingkan  antara  Kapitalisme  dengan  Sosialisme.    Namun  demikian, Pakar  ekonomi  Indonesia,  semisal  Adi  Sasono,  Hafiduddin,  Saefuddin,  dkk (1998), membagi tiga paradigma sistem ekonomi dunia, dengan menambahkan Islam di samping kedua system tadi.
Bisa  jadi  pula  pembahasannya,  --meskipun  tidak  dicantumkan--,  juga mencakup  paradigma  ekonomi  sosialis,  jika  sama-sama  disepakati,  bahwa paradigma  yang  pernah  diusung  oleh  Partai  Komunis  Indonesia  (PKI)  itu dimasukkan dan disamakan dalam kelompok paradigma kapitalisme. Sehingga dengan  demikian,  paradigma  kapitalisme  dengan  sendirinya  mencakup  juga paradigma sosialisme. Umumnya, pemahaman dinamika paradigma ekonomi dunia,  lagi-lagi  sepemahaman  penulis  yang  menjadi  suluh  dalam  membuat artikel ini, pembahasan paradigma ekonomi sampai saat ini, meskipun Soviet telah ‘bubar,’ sosialisme masih merupakan bagian dari paradigma ilmu yang masih tumbuh, berkembang, dan bersaing di samping kapitalisme dan Islam.
Sedangkan  semangat  yang  akan  menjadi  ruh  tulisan  ini  adalah  semangat filosofis  persahabatan  dan  perdamaian  paradigma,  bukan  semangat  yang terkandung dalam kata vis ā vis, yang lazim digambarkan sebagai pertarungan antarparadigma  secara  berhadap-hadapan,  tanpa  titik  temu  untuk  saling  ber- ukhuwah  I (bandingkankan  dengan  Taqyuddīn  al-Nabhanī  (1953a;  1953b).
Dengan kata lain, entah itu dalam nuansa paradigma dikotomi atau trikotomi ekonomi, penulis mengikuti semangat pembahasan Ludwig von Mises (2011), Friedrich  A.  Hayek  (2001),  dan  Pandu  Jakasurya  (2011)  bahwa  baik  itu kapitalisme atau sosialisme semuanya tidak bertentangan dengan keagamaan. Sejarah konsep ekonomi Kapitalisme, konon pada awalnya tidak hanya sekedar individualistik namun juga sosialis dan agamis.
Jakasurya  (2011)  dengan  mengutip  Gramsci  menjelaskan  hubungan  mesra antara  Kapitalisme  dan  agama.  Antonio  Gramsci  mengingatkan  bahwa  ada
beda antara agama kelas penguasa dan agama kaum yang tertindas. Di tangan kelas penguasa, agama-agama itu menjadi kekuatan besar untuk memanipulasi kesadaran  massa-rakyat,  menjinakkan  mereka,  dan  mengungkung  mereka  di bawah penindasan dan penghisapan. Di tangan kaum tertindas, bersama dengan kaum  revolusioner,  yakni  orang-orang  yang  telah  mengkomitmenkan  hidup- mati mereka demi pembebasan kaum tertindas dan terhisap, agama-agama itu dapat  menjadi  kekuatan  yang  membebaskan.  Sesungguhnya,  kaum  yang disebutkan belakangan inilah, yakni mereka yang menjadikan agama sebagai kekuatan  pembebasan,  merekalah  yang  meneruskan  jiwa-semangat  yang pernah  berkobar  di  dadanya  para  nabi  yang  sejati.  Bahkan  Roger  Garaudy (Muḥsin al-Maylī: 1996) melangkah jauh dengan berpendapat bahwa keduanya merupakan bagian dari sistem yang Islam-(i). Semangat damai itu mejadi fokus kajian  makalah  ini  dengan  mendedahkan  sejarah  dinamika  pemikiran (paradigma) ekonomi yang berkembang di dunia ini.
Ketiga  paradigma  ekonomi  di  atas  merupakan  bagian  dari  sistem  ekonomi dunia.  Sistem ekonomi  dapat  dipandang sebagai  mekanisme  yang  digunakan dalam  melakukan  aktivitas  ekonomi.  Dari  mulai  produksi,  distribusi,  dan konsumsi.  Morris  Bernstein,  sebagaimana  dikutip  Iggi  Haruman  Achsien (1999),  menyatakannya  sebagai  berikut:  Sistem  ekonomi  adalah  seperangkat kesepakatan  dimana  masyarakat  menentukan:  (1)  apa  yang  diproduksi?;  (2) bagaimana  memproduksinya?,  termasuk  (i)  institutsi-instrumen  yang digunakan dan (ii) pola alokasi sumber daya, dan (3) bagaimana kepemilikan pribadi diberlakukan dan distribusi menyangkutnya.

## KAJIAN LITERATUR

## Sistem Ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme
Kapital berasal dari kata Latin caput yang berarti kepala (Nuswantoro: 2001; Halim: 2002). Arti ini menjadi jelas, misalnya dalam kalimat Mahasiswa S2/S3 UIN Jakarta dari Beasiswa Kemenag pendapatan “per kapita” per bulan setelah potong sana-sini kisaran Rp.1.500.000. Kata itu berarti pendapatan per kepala. Juga masih konsisten, ketika dipakai untuk kalimat Inggris, misalnya, capital city yang  berarti  kota  utama.  Apa  hubungannya  dengan  “ capital ”  yang  lain, yang  sering  kita  terjemahkan  sebagai  “modal”?  Konon,  menurut  sejarah, kekayaan  penduduk  Romawi  Kuno  diukur  oleh  berapa  kepala  hewan  ternak yang ia miliki. Semakin banyak seseorang memiliki materi caput -nya, semakin sejahtera  keadaan  keluarganya.  Tidak  mengherankan,  jika  kemudian  mereka
“mengumpulkan” sebanyak-banyaknya caput . Sekarang jelas sudah, mengapa derivasi caput yang kemudian berkembang menjadi capital diartikan sebagai “modal” (Almasi dan Amindin: 2013).
Sedangkan  kata  - ism yang  mengekor  pada  derivasi caput mengacu  kepada wordview , paham, ideologi, cara pandang atau cara hidup yang  diterima oleh sekelompok  luas  masyarakat  dan  karenanya  menjadi  konvensi.  Oleh karenanya,  secara generic , menjadi  sah  jika  mengartikan  Kapitalisme  adalah modal- isme , suatu paham ekonomi yang berdasarkan modal. Namun demikian, beberapa sumber sering mengatakan bahwa kapitalisme sebagai ideologi harus dibedakan dengan kapitalisme sebagai fenomena. Bagian yang disebut pertama mengacu kepada kepemilikan pribadi atas barang modal dan bagian yang kedua lebih  kepada  kerangka  filosofis  yang  mendukung  sistem  tersebut.  Menurut penulis, dikotomi ini tidak jelas. Selaksa dua sisi mata uang koin, kapitalisme sebagai ideologi dan sebagai fenomena sukar dipisahkan (Nuswantoro: 2001).
Ada  sangat  banyak  definisi  formal  tentang  kapitalisme.  Salah  satunya mengatakan bahwa kapitalisme adalah sistem ekonomi dimana barang dan jasa diperjualbelikan  di  pasar  dan  barang  modal  adalah  milik  entitas-entitas  non- negara  dari  unit  terkecil  hingga  global  (Almasi  dan  Amindin:  2013).  Milton Friedman  (2002),  salah  seorang  proponen  utama  kapitalisme  moderen, merumuskan  3  (tiga)  faktor  utama  sistem  kapitalisme,  yaitu  pasar  bebas, kebebasan individual, dan demokrasi.
Sistem  Kapitalisme  mulai  berkembang  di  Inggris  pada  abad  18  Masehi  dan kemudian  menyebar  luas  ke  kawasan  Eropa  Barat  Laut  dan  Amerika  Utara. Perjalan  sejarah  kapitalisme  tidak  dapat  dilepaskan  dari  bumi  Eropa,  tempat lahir dan berkembangnya kapitalisme (Soetrisno: 1992).
Tahun 1648, tahun tercapainya perjanjian Westphalia , dipandang sebagai tahun lahirnya sistem negara modern.  Perjanjian itu mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun antara Katholik dan Protestan di Eropa dan menetapkan sistem negara merdeka  yang  didasarkan  pada  konsep  kedaulatan  dan  menolak  ketundukan pada  otoritas  politik  Paus  dan  Gereja  Katholik  Roma.  Inilah  awal munculnya sekularisme . Sejak  itu  aturan  main  kehidupan  dilepaskan  dari gereja  (yang  merupakan  wakil  Tuhan),  dengan  anggapan  bahwa  negara  itu sendiri  yang  paling  tahu  kebutuhan  dan  kepentingan  warganya  sehingga negaralah yang layak membuat aturan untuk kehidupannya, sementara Tuhan
(agama)  diakui  keberadaannya  tetapi  dibatasi  hanya  di  gereja  (hubungan manusia dengan Tuhannya) (Triono: 2006 dan 2013).
Prinsip dasar sekular tersebut adalah menempatkan manusia (negara/kerajaan) sebagai pembuat peraturan atau hukum. Permasalahan berikutnya adalah siapa atau  apa  yang  berwenang  membuat  aturan  yang  menjamin  terciptanya kehidupan yang damai, tentram dan stabil. Kenyataannya, Eropa sampai abad ke-19 merupakan kerajaan-kerajaan yang diperintah oleh kaisar, raja dan para bangsawan (aristokrat). Sampai masa itu, peran politik rakyat sangatlah minim bahkan tidak ada. Rakyat secara pasif patuh pada raja dan undang-undang yang dibuat  oleh  raja,  tanpa  melibatkan  diri  dalam  proses  politik  (pembuatan keputusan).  Dan  ternyata  raja  selalu  tidak  bisa  memenuhi  kepentingan  dan kebutuhan warganya secara adil dan menyeluruh (Almasi dan Amindin: 2013).
Selanjutnya  terdapat  tiga  perkembangan  penting  yang  mempengaruhi perubahan  situasi  di  Eropa,  yaitu:  revolusi  industri  (1760  –  1860),  revolusi Perancis (1775 – 1799) dan tingkat melek huruf (literasi) (abad ke-19). Ketiga peristiwa tersebut telah mendorong munculnya keterlibatan rakyat (di luar raja dan  kaum  bangsawan)  di  dalam  politik  (pengaturan  urusan  rakyat)  (Triono: 2013).
Revolusi  industri  telah  memunculkan  kelas  menengah  yang  mempunyai kekuatan  ekonomi,  sehingga  dengan  kekuatannya  tersebut  mereka  menuntut derajat kekuatan politik yang berimbang (Kamri, Ramlan, & Ibrahim, 2014). Revolusi  Perancis  telah  mendorong  tuntutan  akan nasionalisme (ide  bahwa rakyat  bisa  memerintah  dirinya  sendiri,  bukan  diperintah  oleh  yang lain), libelarisme (ide bahwa otoritas politik harus disahkan lebih dahulu secara konsensus  dan tidak  secara  turun  temurun,  serta  dibatasi  oleh  hukum  dan konstitusi)  dan equalitas (ide  bahwa  partisipasi  politik  tidak  hanya  di  tingkat elit  aristokrat  saja,  tetapi  terbuka  untuk  semua  penduduk).  Sedangkan meningkatnya  derajat  melek  huruf  di  kalangan  rakyat  telah  menyebabkan mereka  dapat  membaca  peristiwa-peristiwa  dan  pemikiran-pemikiran  yang berkembang di Eropa dan sekaligus mempengaruhi mereka (Triono: 2013).
Kemajuan  sosial  ( social  progress ),  yang  berupa  sejumlah  perbaikan  kondisi ekonomi, intelektualitas, sosial budaya dan politik yang terjadi di Eropa Barat antara  abad  ke-18  sampai  abad  ke-19,  dapat  dilihat  sebagai  penyebab berkembangnya demokrasi, di mana demokrasi membatasi kesewenangan dan mendorong  manusia  menjadi  lebih  sempurna  dan  adil  dalam  mengatur
kehidupannya.  Dari  sini  bisa  disebut  bahwa  pada  abad  ke-19  telah  terjadi transisi politik di Eropa Barat dari bentuk otokrasi dinasti
tradisional menjadi demokrasi liberal modern (Triono: 2013).
Van  Moses  (2011)  menjelaskan  bahwa  ciri  khas  kapitalisme  modern  adalah produksi  massa  barang-barang  untuk  konsumsi  massa.  Akibat  yang ditimbulkannya adalah kecenderungan menuju peningkatan standar hidup rata- rata  secara  kontinyu,  suatu  (proses)  pengkayaan  yang  memajukan  banyak orang.  Kapitalisme  membebaskan  “orang  biasa”  dari  status  proletarnya  dan meningkatkan harkatnya ke tingkat “borjuis.”
Di  pasar,  pada  masyarakat  yang  kapitalistik,  orang-biasa  adalah  konsumen yang  berdaulat,  yang  keputusannya  untuk  membeli  atau  menahan  diri  pada akhirnya  menentukan  apa  yang  harus  diproduksi  dan  dalam  kuantitas  serta kualitas seperti apa. Toko-toko dan pabrik-pabrik yang mengutamakan layanan ekslusif serta memenuhi permintaan barang-barang mewah dari penduduk yang lebih kaya hanya memainkan peran subordinat saja di dalam latar ekonomi di perekonomian  pasar.  Mereka  tidak  pernah  menjadi  bisnis  yang  berukuran besar.    Bisnis-bisnis  besar  senantiasa  melayani  massa,  baik  secara  langsung maupun tidak (van Moses: 2011).
Murid  van  Moses  (2011),  Friedrich  A.  Hayek  (2001)  menjabarkan  pendapat gurunya  dengan  menyatakan  bahwa  argumen  kalangan  liberal  mendukung pemanfaatan  yang  sebaik-baiknya  atas  berbagai  kekuatan  kompetisi  sebagai sarana  untuk  mengoordinasikan  usaha-usaha  manusia,  bukan  membiarkan segala  sesuatu  sebagaimana  adanya.  Argument  liberal  ini  didasarkan  pada keyakinan  bahwa  kompetisi  efektif,  bila  dapat  diciptakan,  adalah  cara  yang lebih baik dalam menun- tun usaha-usaha individu ketimbang usaha-usaha lain mana pun. Argument ini tidak menyangkali, bahkan menekankan, bahwa suatu kerangka hukum yang dipikirkan dengan hati-hati diperlukan supaya kompetisi berjalan  dan  memberikan  bermanfaat;  dan  bahwa  tidak  ada  aturan-aturan hukum yang ada sekarang atau dulu yang bebas dari cacat berat. Argument ini juga tidak menyangkali fakta bahwa apabila kondisi-kondisi yang diperlukan untuk  membuat  kompetisi  efektif  tidak  bisa  diciptakan,  kita  harus menggunakan metode-metode lain untuk memandu kegiatan ekonomi.
Namun,  liberalisme  ekonomi  akan  melawan  jika  kompetisi  digantikan  oleh metode-metode  inferior  yang  mengoordinasikan  usaha-usaha  individu. Liberalisme ekonomi memandang kompetisi lebih unggul, bukan hanya karena
kompetisi, dalam kebanyakan situasi, merupakan metode paling efisien  yang sudah dikenal, tetapi bahkan terlebih lagi karena kompetisi adalah satu-satunya metode yang melaluinya aktivitas kita dapat saling disesuaikan tanpa intervensi penguasa  yang  koersif  atau  sewenang-wenang.  Sesungguhnya,  salah  satu argumen  pokok  yang  mendukung  kompetisi  adalah  bahwa  kompetisi menyingkirkan  kebutuhan  terhadap  “kontrol  sosial  yang  sadar”,  dan  bahwa kompetisi  memberikan  kesempatan  kepada  individu-individu  untuk memutuskan  apakah  prospek  suatu  pekerjaan  tertentu  cukup  untuk mengompensasi kerugian dan risiko yang terkait dengannya (Hayek: 2001).
Seperti disebutkan di atas, salah satu ciri utama kapitalisme adalah kebebasan individual.  Oleh  Friedman  kebebasan  ini  dijabarkan  menjadi  “kebebasan ekonomi”  dan  “kebebasan  politik.”  Menurutnya,  kebebasan  ekonomi  adalah syarat  mutlak  kebebasan  politik.  Argumen  Friedman  ini  sejalan  dengan pendapat  ekonom-ekonom  Austria  seperti  von  Mises,  Hayek,  dan  Simons. Akan  tetapi,  ia  berbeda  dengan  pendapat  ekonom  klasik  Jeremy  Bentham. Menurut  Bentham,  kausalitasnya  justru  sebaliknya,  kebebasan  politik  adalah syarat menuju kebebasan ekonomi (Hayek: 2001).
Menurut  Friedman  dan  mazhab  Austria  (Hayek:  2001),  jika  kausalitas  itu berjalan a  la Bentham,  produknya  adalah  kolektivisme.  Ketika  kebebasan politik tercapai, pemerintah berusaha “mengatur” sistem ekonomi agar dapat mencapai kebebasan ekonomi. Namun, menurut mereka, ini adalah kontradiksi, karena  ia  akan  menjurus  kepada  pemusatan  kekuatan,  secara  sadar  ataupun tidak.  Akhirnya,  yang  terjadi  adalah  ekploitasi,  dan  lantas  menuju,  apa  yang disebut Hayek sebagai “ road to serfdom ” jalan (kembali) ke penindasan. Untuk mendukung  argumennya,  Friedman  menyebutkan  contoh  di  mana  sistem ekonomi  kapitalis  berkembang  dalam  sistem  pemerintahan  yang  non- demoratis:  fasis  Italia,  Spanyol,  Jerman,  Jepang,  dan  Rusia  sebelum  PD  II. Lebih  tegas  lagi,  Friedman  mengatakan,  hanya  ada  dua  pilihan  dalam mengorganisir aktivitas ekonomi: sistem totaliter yang koersif atau sistem pasar yang  sukarela.  Yang  terakhir  ini  dicirikan  oleh  “ private  enterprises ”  dan “ strictly voluntary exchanges ” (Hayek: 2001).
“Sayang”-nya,  banyak  ekonom  yang  menyalahartikan  kalimat  Friedman  di atas. Beberapa ekonom pasar radikal kanan bahkan mengharamkan sama sekali peran negara dalam perekonomian. Kelompok ini salah satunya dikenal sebagai “anarcho-liberal”. Salah satu tokohnya (atau sumber yang suka mereka pakai) adalah  David  Friedman,  anak  Milton  Friedman.  Padahal,  Friedman  telah
menyatakan bahwa eksistensi pasar bebas bukan berarti peran pemerintah sama sekali  ditiadakan.  Pemerintah  tetap  dibutuhkan,  namun  dalam  wilayah  yang sangat dibatasi. Menurut Friedman, pemerintah diperlukan untuk menetapkan “ rules of the game ” dan untuk menjamin pelaksanaan aturan-aturan tersebut. Pasar  yang  efisien  dengan  sendirinya  akan  mengurangi  peran-  peran pemerintah yang tidak perlu (Hayek: 2001).
Eko  Prasetyo  (2004)  menjelaskan  bahwa  Adam  Smith  adalah  peletak  dasar pemikiran kapitalisme yang menjelaskan bekerjanya mekanisme hukum pasar atas  dasar  dorongan  kepentingan-kepentingan  pribadi  karena  kompetisi  dan kekuatan individualisme dalam menciptakan keteraturan ekonomi. Melaluinya, kapitalisme melakukan klasifikasi antara nilai guna dengan nilai tukar yang ada pada setiap komoditi. Ukuran riil dari nilai tukar komoditi, harus dilihat dari kondisi pertukaran, dimana 'ukuran riil' dari nilai komoditi adalah kuantitas dari kerja yang berada dalam barang-barang lain yang dapat dipertukarkan di pasar. Kalimat yang populer dari Adam Smith "Bukanlah dari kemurahan hati tukang daging,  tukang  bir  atau  tukang  roti',  kita  mengharapkan  mendapat  makanan; melainkan  dari  penghargaan  mereka  atas  kepentingan  diri  mereka  masing- masing. Kita camkan dalam diri kita, bahwa bukanlah dari rasa kemanusiaan, melainkan dan rasa cinta terhadap diri-sendiri; dan tak akan kita berbicara pada mereka  mengenai  kebutuhan-kebutuhan  kita  bersama,  melainkan  atas  dasar laba yang bisa mereka raih” (Setawan: 1999).
Tokoh berikutnya yang penting adalah David Ricardo, yang melakukan kritik terhadap  Adam  Smith,  terutama  yang  berkaitan  dengan  nilai  komoditi. Menurutnya, nilai komoditi terdapat pada kerja manusia berikut bahan-bahan mentah dan alat-alat kerja. Ricardo menemukan bahwa komoditi yang dijual pada  harganya,  kira-kira  akan  setara  dengan  jumlah  kerja  yang  diperlukan untuk  memproduksinnya.  Asumsinya  satu-satunya  nilai  tukar,  berawal  dari jumlah kerja yang digunakan untuk memproduksi, Karenanya dari Ricardo-lah sifat parasit dari seluruh pendapatan yang tidak diperoleh dari kerja terbongkar, sebab darinya, kelak akan ditemukan apa yang dinamai dengan nilai lebih dan kerja lebih (Setawan: 1999).
Kedua ilmuwan ini, menurut Bjorn Hettne (2011), menjadi peletak dasar bagi ideologi kapitalisme awal dan mereka hidup pada masa transisi dari ekonomi subsistem menuju pada sistem ekonomi pasar, yang mengandalkan pada laba. Sejumlah  ilmuwan  kemudian  memberikan  pendasaran  historis  tentang  masa peralihan ke kapitalisme ini dengan ditandai oleh sejumlah indikator: pertama
meningkatnya  output  pertanian  yang  bersamaan  dengan  pemisahan  petani- petani  dari  tanahnya,  kedua  pertumbuhan  produksi  komoditi  dan  pembagian kerja,  ketiga  akumulasi  modal  oleh  pedagang  dan  petani  kaya.  Paul  Baran menyatakan bahwa kapitalisme terbentuk ketika terjadi akumulasi modal dalam bentuk  modal  dagang  yang  kemudian  menjadi  dasar  ekspansi  Eropa  dimana negara  memberikan  dukungan  terhadap  kompetisi  Pasca  Perang  Dunia  II  ini telah membawa upaya beberapa negara, terutama Amerika, untuk  memimpin proses rekonstruksi.
Itu sebabnya kehadiran IMF menjadi diperlukan terutama ketika banyak negara tidak  mampu  membayar  hutangnya  kembali.  Semula  Meksiko  yang  gagal membayar  hutangnya  yang  jatuh  tempo  pada  tahun  1982.  IMF,  pada  saat Meksiko  mengalami  masalah,  diperlukan  untuk  membantu  menyelamatkan neraca  pembayaran  dan  mengatur  perundingan  restrukturisasi  utang  dengan kalangan  Perbankan  International.  Perannya  menjadi  kian  penting  saat  Asia memasuki  krisis  terberatnya  pada  dekade  1997  dimana  IMF  mencoba  ikut memecahkan. Salah satu program IMF yang populer dinamakan dengan SAP ( Structural Adjusment Program ) yang didasarkan atas keyakinan bahwa sektor swasta lebih efektif, dinamis dan bereaksi lebih baik terhadap ekonomi pasar daripada  sektor  pemerintah.  Karenanya  IMF  selalu  mendorong  setiap  negara untuk berintegrasi dalam pasar dunia melalui beberapa kebijakan, di antaranya: pertama  menurunkan  nilai  tukar  mata  uangnya  agar  lebih  kompetitif,  kedua mengurangi  hambatan-hambatan  perdagangan  sehingga  mendorong  industri lokal  lebih  kompetitif  dalam  menghadapi  produk  impor  yang  lebih  murah, ketiga  memberikan  insentif  ekspor  seperti  keringanan  pajak  dan  subsidi keuangan, keempat merangsang investasi asing dengan menciptakan wilayah perdagangan bebas atau memberikan pembebasan pajak. Di samping sejumlah program ini juga ada sejumlah bantuan yang berada di bawah program-program IMF yang tetap konsisten dengan paradigma utamanya, yakni mencebur dalam mekanisme pasar bebas (PKS-US: 2013).
Marx  meramalkan  bahwa  kapitalisme  akan  hancur  melalui  revolusi  proletar. Revolusi  ini  dipicu  oleh  frustrasi  kelas  pekerja  akibat  ekploitasi  oleh  kelas kapitalis.  Mereka  (para  pekerja)  diperlakukan  hanya  sebagai  komoditas ( commodity  fetishism ).  Kapitalis  menghisap  rente  yang  berasal  dari  selisih antara  upah  pekerja  dengan  harga  jual  barang  ( surplus  value ).  Hancurnya kapitalisme akan melahirkan masyarakat sosialis, dimana kepentingan bersama selalu diletakkan di atas kepentingan pribadi, dan “ from each according to his ability to each according to his needs .” Tahap matang dari sosialisme adalah
komunisme, di mana masyarakat tidak lagi mengenal kelas. Hak pribadi lebur menjadi hak komunal. Semua sama, dan pemerintah mengatur segalanya. Jadi, sosialisme/komunisme,  menurut  Marx,  adalah  konsekuensi  logis  dari kapitalisme. Ternyata, sampai saat ini diktum Marx tidak terbukti. Yang terjadi justru sebaliknya: kapitalisme semakin berkembang (PKS-US: 2013).
Ada satu faktor lain selain sosialisme dan kapitalisme yang selalu menyertai, demokrasi. Triumvirat ini pertama kali dipopulerkan oleh Schumpeter. Sama dengan  Marx,  Schumpeter  juga  meramalkan  keberhasilan  sosialisme  dan kejatuhan kapitalisme. Lebih jauh, Schumpeter berargumen bahwa demokrasi bisa tumbuh lebih subur dalam masyarakat sosialisme ketimbang masyarakat kapitalisme. Sekalipun begitu, Schumpeter mengatakan bahwa kapitalisme dan demokrasi  mempunyai  hubungan  mutual.  Kejatuhan  kapitalisme  lebih merupakan  proses  alami  ( creative  destruction )  menuju  sosialisme,  di  mana kemudian demokrasi lebih berkembang lagi. Ketika Schumpeter menulis buku itu,  kondisi  ekonomi-politik  di  negara  komunis,  seperti  Uni  Soviet  sedang jelek-jeleknya dan sungguh jauh dari demokrasi. Tapi Schumpeter mengatakan bahwa  kondisi  Uni  Soviet  tidak  boleh  dijadikan  patokan  akan  masa  depan sosialisme,  karena  banyak  hal  yang  dilakukan  para czar  Rusia  di  Uni  Soviet tidak konsisten dengan prinsip-prinsip sosialisme dan komunisme. Juga, seperti ramalan  Marx,  tesis  Schumpeter  belum  terbukti.  Yang  terjadi  –  paling  tidak seperti  yang  diklaim  oleh  banyak  penganut  kapitalisme  –  demokrasi  justru identik dengan kapitalisme (PKS-US: 2013).
“Identik” tentu bukan istilah yang memuaskan. Sepintas lalu, kita paham bahwa kapitalisme tidak sama dengan demokrasi. “Identik” di sini seharusnya bukan tanda  sama  dengan,  tapi  harus  dijelaskan  hubungan  sebab-akibatnya.  Robert Dahl  (dalam  PKS-US:  2013)  menjadikan  tema  ini  sebagai  fokus  dalam bukunya,  “ Democracy  and  Its  Critics ”  (1989).  Manurut  Dahl,  kapitalisme adalah  syarat  perlu  ( necessary  condition )  dari  demokrasi,  sekalipun  bukan syarat cukup ( sufficent condition ). Hal yang sama dikatakan oleh Peter Berger dalam “ Capitalist Revolution ” (1986).
Kapitalisme  belakangan  ini  mulai  menunjukkan  tanda-tanda  keredupannya. Semenjak sistem kapitalisme mendominasi sistem perekonomian dunia, hampir semua negara pernah mengalami krisis yang menggoyahkan stabilitas. Krisis demi krisis ekonomi terus berulang dalam sejarah. Tercatat sejak tahun 1923, tahun 1930, tahun 1940, tahun 1970, tahun 1980, tahun 1990, dan dan tahun 1998–2001, bahkan pada tahun 2008 krisis semakin mengkhawatirkan dengan
munculnya krisis finansial di Amerika Serikat, yang memberikan efek domino ke berbagai negara di penjuru dunia. Menurut analisa dari Coen Husain Pontoh (2007)  Situasi  ini  dipicu  oleh  terjadinya  kredit  macet  di  sektor  properti ( subprime mortgage ) sehingga menyebabkan industri subprime mortgage skala besar  seperti  American  Home  Mortgage  Investment  Corporation  (AHMI), Mortgage  Guaranty  Insurance  Corporation  (MGIC),  dan  New  Cen  tury Financial  Corporation  (NCFC),  jatuh  bangkrut.  Para  investor  kehilangan biliyunan  dollar  untuk  mencegah  agar  aset-aset subprime  mortgage tidak lenyap. Tindakan ini kemudian memicu terjadinya huru-hara di pasar finansial global.  Roy  Davies  dan  Glyn  Davies  (1996)  menjelaskan  dengan  jelas kronologi  krisis  ekonomi  dunia  secara  menyeluruh.  Sepanjang  Abad  ke-20 telah terjadi lebih 20 kali krisis besar yang melanda banyak negara. Ini berarti, rata-rata  setiap  5  tahun  terjadi  krisis  keuangan  hebat  yang  mengakibatkan penderitaan bagi jutaan umat manusia.

## Sistem Ekonomi Islam
Civitas  akademika  Ilmu  Ekonomi  Islam-Fakultas  Ekonomi  Universitas Indonesia  (2013)  sependapat  dengan  Taqyuddīn  al-Nabhanī  (1953), menjelaskan bahwa Sistem ekonomi Islam memiliki perbedaan  yang bersifat paradigmatik  dengan  sistem  ekonomi  konvensional.  Sistem  ekonomi  Islam berbasis  pada religious  worldview and  vision ,  yang  diderivasikan  dari  al- Qur’an  dan  Hadits,  yang  secara  diametral  banyak  berbeda  dari secular worldview and vision di sistem ekonomi konvensional. Sebagai misal, sistem ekonomi  Islam  membahas  kebutuhan  manusia  secara  seimbang  dan  tanpa diskriminasi,  baik  material  maupun  non  material.  Dengan  demikian,  sistem ekonomi  Islam  akan  berfokus  pada  “optimisasi” falah (kesejahteraan  dunia- akhirat) dan pemenuhan “kebutuhan.” Hal ini berbeda secara diametral dengan sistem  ekonomi  konvensional  yang  tidak  membahas  kebutuhan  non  material karena tidak terukur dan melibatkan value judgment , sehingga sistem ekonomi konvensional  cenderung  berfokus  pada  “maksimisasi”  kekayaan  material ( profit maximization ) dan pemenuhan “keinginan.”
Sistem  Ekonomi  Islam  juga  menekankan  secara  seimbang  antara  kerjasama ( cooperation ) dan persaingan ( competition ) berlandaskan pada social-interest , yang  seringkali  membutuhkan sacrifice (pengorbanan).  Sedangkan  sistem ekonomi  konvensional  cenderung  hanya  berfokus  pada  persaingan  bebas berlandaskan self-interest . Sistem ekonomi Islam bersandar pada sistem bagi hasil  ( profit  and  loss  sharing )  dan  melarang  riba  ( usury ), gharar ( excessive
speculation )  dan maysīr ( gambling ).  sistem  ekonomi  konvensional  justru bersandar pada riba, dan tidak melarang gharar dan maysīr . Sistem ekonomi Islam  juga  banyak  mendorong social-welfare  contracts ,  seperti  zakat ( compulsory  charity ),  wakaf  ( endowment  resources ),  hibah,  dan qardh  al- ḥasan ( free-interest loan ) (Ilmu Ekonomi Islam-Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia : 2013; Sasono, Hafiduddin, Saepuddin, dkk: 1998; Abbas: 2010).
Sedangkan  sistem  ekonomi  konvensional  cenderung  hanya  terfokus  pada private-welfare contracts saja. Meski berbasis kepada nilai dan moral agama (Islam),  namun  sistem  ekonomi  Islam  tetap  akan  bersifat  ilmiah  karena  nilai dan  moral  agama  yang  dikandungnya  tidak  menghalanginya  untuk  secara objektif  menentukan  hubungan  kausal  antar  variabel.  Seluruh  hipotesis  dan teori yang dibangun dalam sistem ekonomi Islam akan selaras dengan inti atau struktur  logis  dari  paradigma  Islam.  Sistem  ekonomi  Islam  mengembangkan ilmu ekonomi yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan hidup umat manusia secara komprehensif, baik material maupun moral dan spiritual, serta menjaga keberlangsungannya.
Perbedaan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Kapitalisme
Aspek Islam Kapitalisme Sumber Ide /pemikiran Allah Manusia Sumber Alquran dan hadits Daya Pikir Manusia Motif Ibadah Rasional materialisme Paradigma Syariah Pasar Tujuan Falah dan Maslahat Utilitarian, individualisme Filosofi Operasional Keadilan, kebersamaan dan Tanggung Jawab Liberalisme, Laisez Faire Kepemilikan harta Milik absolut pada Allah, manusia adalah penerima amanah, pemilik relatif Hak milik absolut pada manusia Sistem Investasi PLS Bunga Sistem Distribusi Mekanisme pasar dengan nilai2 (termasuk Zakat, Infak, sedekah, wakaf) Sistem Pasar Prinsip Jual beli Melarang gharar, maysir, riba dan barang-barang haram Tidak ada larangan Motif Konsumsi Kebutuhan Keinginan Tujuan Konsumsi Kemaslahatan Memaksimalkan utility Motif untuk Produksi Kebutuhan dan kewajiban manusia Ego dan rasionalisme Hubungan antar pelaku bisnis sejenis Ukhuwah Persaingan Perputaran Uang Real based ekonomi Monetary based ekonomi
Keterkaitan sektor riil dan moneter Sangat terkait satu dan lainnya  Terpisah Instrumen Moneter Bagi hasil, jual beli, ijarah Riba Indikator keberhasilan ekonomi Pertumbuhan dan pemerataan  Pertumbuhan ekonomi Prinsip Pengeluaran Berdasarkan 3 tingkatan mashlahah (dharuriah, Tahsiniyah dan Hajjiyah) Tidak memperhatikan prioritas mashlahah Sumber keuangan negara Zakat, Infak, sedekah, usyr, dharibah, kharaj, pajak kondisional. Pajak Sasaran Penerima Pada zakat ditentukan 8 ashnaf Tanpa melihat ashnaf Tujuan Pembangunan Memprioritaskan pengentasan kemiskinan Kemajuan semata Dampak Sarana menciptakan keadilan ekonomi Kesenjangan Sumber: Agustianti, (2011).
Dalam  kajiannya,  Sistem  Ekonomi  Islam,  dalam  semangat  Garaudian  (al- Maylī: 1996) memilih pendekatan analisis komparatif antara sistem ekonomi konvensional  dan  sistem  Ekonomi  Islam,  dengan  menggunakan  pluralisme metodologi, baik moral, fiqh, ekonomi, politik dan sejarah, dengan fokus utama pada makna dan tujuan ilmu ekonomi. Islam sebagai agama pertama dan asal. Ia  sesungguhnya  adalah  agama  satu-satunya  dan  bukan  sebuah  agama  atau paradigm  baru  yang  muncul  dalam  sejarah  dan  di  antara  ciri-ciri  khususnya adalah  universal,  internasional  dan  komprehensif.  Ia  sesungguhnya  adalah risalah penutup yang datang untuk mempertegas dan menyempurnakan risalah- risalah sebelumnya serta membebaskannya dari penyisipan yang mencampurinya  (al-Maylī:  1996).  Karena  itu,  dapat  dikatakan  adanya  titik temu ( qāsim mushtarak; common denominator ) antara Islam dan agama-agama kitābīyah dan non- kitābīyah terdahulu.
Dalam  bidang  ekonomi,  Islam  berdasarkan  atas  konsep  pemilikan  tertentu. Kaidahnya,  “Hanya  Allah  saja  sesungguhnya  yang  memiliki.”  Manusia mempunyai  hak  guna  dengan  hasil  kerjanya.  Garaudy  (al-Maylī:  1996) membedakan hak milik dalam pengertian Islam dan hak milik dalam pengertian Barat,  dengan  aneka  produk  sistem  ekonominya.  Hukum  Romawi mendefinisikan hak milik sebagai “hak guna dan salah guna” ( jus utendi, jus abutendi ), yang bermakna bahwa pemilik mempunyai kekuasaan mutlak dalam menghimpun  dan  menumpuk  hak  milik,  bahkan  menghancurkannya,  dan bahkan untung menghalangi dan menutup kebutuhan pokok orang lain. Konsep Romawi ini berdasarkan individualism dan keyakinan bahwa manusia sebagai individu adalah pemilik dan ia sesungguhnya adalah nilai tertinggi dan mutlak.
Konsep ini mudah sekali membawa kepada munculnya individu-individu yang mempunyai  kekayaan  tanpa  ada  batasan  sedikitpun  dan  tanpa  memandang kelompok dan kepentingan kelompok.
Berbeda dengan itu, Garaudy (al-Maylī: 1996) melihat bahwa hak milik dalam Islam bukanlah khusus dengan seorang individu atau suatu kelompok individu- individu tanpa yang lain. Tetapi pertama-tama adalah hak milik Allah sebagai Pencipta Langit dan Bumi dan setelah itu ia mempunyai “fungsi sosial.” Ia tidak mendapatkan hak kecuali sesuai dengan kewajiban yang dipenuhinya. Karena itu,  ia  menegaskan  bahwa  konsep  hak  milik  Islam  bertentangan  secara mendasar dengan kapitalisme sebagai sebuah system yang berdasarkan kepada prioritas pertama individu.
Dalam  nuktah  inilah,  Garaudy  (al-Maylī:  1996)  berbeda  dengan  orientalis Marxis, Maxim Rodinson. Rodinson di samping menegaskan bahwa hak milik hanya  milik  Allah  saja  dan  bahwa  manusia  dibebani  tanggung  jawab ( mustakhlaf )  di  dunia,  iapun  sampai  pada  kesimpulan  bahwa  dalam  ajaran Islam tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan sistem ekonomi kapitalisme.
Masih  menurut  Garaudy  (al-Maylī:  1996),  menjelaskan  bahwa  apa  yang dicapai Negara-negara sosialispun adalah semata-mata perubahan struktural di bidang hukum dalam pendistribusian hak milik. Negara kini menjadi pemilik mutlak  dari  hak  milik.  Akan  tetapi  karena  tidak  dikontrol  dan  tidak  beriman kepada  nilai-nilai  Ilahiyah  yang  transenden,  tidak  ada  yang  mencegahnya menjadi  lembaga  dan  aparatus  yang  menentukan  hak-hak  istimewa  untuk dirinya  seperti  yang  dilakukan  oleh  kaum  Kapitalis  dan  Borjuis.  Jadi,  di samping perubahan struktural hukum terhadap sistem hak milik, pada dasarnya tidak terjadi perubahan mendasar dalam segi konsep hak milik itu sendiri, serta kelanjutannya atas hak bertindak, guna, dan distribusi.

## KESIMPULAN
Sistem ekonomi Islam dalam hal konsep hak milik Islam tidak hanya berbeda dari  kecenderungan  individualistis  dalam  Kapitalisme,  akan  tetapi  juga  dari totalitarisme  sistem  hak  milik  Negara  kaum  Sosialis.  Namun,  antara  Islam dengan  Sosialisme  tidak  terlihat  kontradiksi  penuh,  karena  Islam  sebenarnya tidak  mengkoreksi  kecuali  beberapa  konsep  yang  keterlaluan  saja.  Bila Sosialisme  dapat  membebaskan  diri  dari  bentuk  birokrasi  dan  pengaruh apparatus  Negara,  maka ia  akan  jauh  lebih  baik  dari  kapitalisme.  Sosialisme memerlukan beberapa perbaikan sehingga terbebas dari alat birokrasi. Ia juga
membutuhkan pembatasan tujuan-tujuan kemanusiaan sesungguhnya. Tujuan- tujuan keimanan tidak dapat dicapai kecuali bila sejalan dengan iman kepada Allah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  Anwar.  (2010). Bung  Hatta  dan  Ekonomi  Islam:  Menangkap  Makna Maqāshid al-Syarī’ah. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
Achsien, Iggi Haruman (1999). “Menuju Kapitalisme Religius?” dalam Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan , 1 (1), 2-3.
Almasi,  Ali  dan  Muhammad  Sadegh  Amindin,  (2013) “Islamic  Economy:  A Critical Analysis on Capitalism,” dalam The Global eLEARNING Journal , 2 (2), 4-6.
Davies, Roy dan Glyn Davies. (1996). The History of Money from Ancient Time of Present Day. New York: Oxford University Press.
Friedman,  Milton.  (2002). Capitalism  and  Freedom,  Fortieth  Anniversary Edition. Chicago: The University of Chicago Press.
Gidden, Anthony. (1986). Kapitalisme dan Teori Sosial Modern, Suatu Analisis terhadap  Karya  Tulis  Mark,  Durkheim  dan  Max  Weber. Jakarta:  UI- Press.
Halim, Fachrizal A. (2002) Beragama dalam Belenggu Kapitalisme. Magelang: IndonesiaTera.
Hayek, Friedrich A. (2011). The Road to Serfdom . London: Routledge classics,
2001.  Buku  ini  telah  diterjemahkan  dalam  bahasa  Indonesia  lihat Friedrich  A.  Hayek. Ancaman  Kolektivisme (terj.)  Iones  Rachmat.
Jakarta: Freedom Institute.
Hettne, Bjorn. (2011) Teori Pembangunan dan Tiga Dunia. Jakarta: Gramedia.
Ilmu  Ekonomi  Islam-Fakultas  Ekonomi  Universitas  Indonesia.  (2013). Ilmu Ekonomi Islam. Jakarta: IEI-FE UI.
Jakasurya,  Pandu.  (2011)  “Agama  dan  Kapitalisme,”  dalam Militan  Koran
Kaum Buruh Indonesia, Edisi III/Desember (2011).
Kamri,  Nor  Azzah,  Ramlan,  Siti  Fairuz,  &  Ibrahim,  Azharsyah.  (2014).
Qur'anic  Work  Ethics. Journal  of  Usuluddin,  40 (July-December),  135- 172.
al-Maylī,  Muḥsin.  (1996). Pergulatan  Mencari  Islam:  Perjalanan  Religius Roger Garaudy (terj.) Rifyal Ka’bah. Jakarta: Paramadina.
Mises, Ludwig von. (2011). Mentalitas Anti-Kapitalistik (ter.) Iones Rachmat. Jakarta: Freedom Institute.
al-Nabhanī, Taqyuddīn. (1953a). Al-Takātu al-Hizbī, Hizbu al-Taḥrīr. Beirut:
Dār al-Ummah.
_________. (1953b). Niżām al-Islām. Beirut: Dār al-Ummah, 1953.
Nuswantoro.  (2001). Daniel Bell: Matinya Ideologi. Magelang: IndonesiaTera,
2001.
Pontoh.  Coen  Husain.  (2013). “Efek  Domino  Krisis  Properti  di  AS”,  dikutip dari  http://coenpontoh.wordpress.com/2007/09/19/efek-domino-krisis- properti-di-as/ diakses 25 Maret.
Prasetyo, Eko. (2004). “Kapitalisme dan Neo-Liberalisme:   Sebuah Tinjauan Singkat,” dalam Ekonomi Politik Journal Al-Manär, Edisi I, (1), 2-4.
Sasono,  Adi,  dkk,.  (1998). Solusi  Islam  Atas  Problematika  Umat:  Ekonomi,
Pendidikan, dan Dakwah. Jakarta: GIP.
Setiawan,  Bonnie.  (1999). Peralihan  Kapitalisme  Di  Dunia  Ketiga . Yogyakarta: Insist Press.
Soetrisno.  (1992). Kapita  Selekta  Ekonomi  Indonesia. Yogyakarta:  Andi Offset.
Thompson, J. Milburn. (2009). Keadilan dan Perdamaian: Tanggung Jawab Kristiani  Terhadap  Pembangunan (terj.)  Jamin  Sirait,  P  Hutapea  dan Steve Gasperzs. Jakarta: Gunung Mulia.
Triono,  Dwi  Condro,  (2013).  “Hegemoni  Kapitalisme  Dunia,”  dalam http://khilafah1924.org/index.php?option=com_content&task=view&id =555 , diakses tanggal 26 Maret.
Triono, Dwi Condro, (2006). “Penjajahan Bidang Ekonomi,” Media Politik dan Dakwah Al Wai'e No. 68 Tahun VI April.
Winardi. (1986). Kapitalisme Versus Sosialisme. Bandung: Remadja Karya.