## PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA ASURANSI GAGAL KLAIM BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
A. Wulandari Azzahra 1 , Ashar Sinilele 2
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 1,2
Email : awulandariazzahra@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  perlindungan  konsumen  terhadap  nasabah asuransi  yang  gagal  klaim.  Penelitian  ini  bermaksud  untuk  menggambarkan  dua tujuan utama: (1) Syarat dan Ketentuan Klaim Asuransi, yang berasal dari Hukum Asuransi  dan  Hukum  Ekonomi  Syariah;  dan  (2)  tindakan  hukum  yang  dapat dilakukan  pelanggan  untuk  melindungi  diri  mereka  sendiri  jika  klaim  mereka ditolak.Penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan,  pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  pendekatan  yuridis  normatif  dan  pendekatan  teologi syar’i,  dimana  metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  membaca literatur,  karya  ilmiah,  hasil  penelitian,  UUD  1945,  Peraturan  Perundang- Undangan,  Al-Qur'an  dan  dokumen-dokumen  atau  buku-buku  terkait  dengan penelitian.  Data  yang  terkumpul  kemudian  dikelompokan  data  untuk  memilih, mencari  dan  menemukan pola  kemudian  menemukan  hal pokok, sehingga      bisa diputuskan mengenai apa yang disampaikan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan  konsumen  pengguna  asuransi  gagal  klaim  berdasarkan  perspektif hukum  ekonomi  syariah  sudah  optimal.  Hal  itu  karena  (1)  Syarat  dan  ketentuan klaim asuransi tidak dijelaskan secara terperinci dalam Undang-Undang Asuransi, namun  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  telah  mengatur  secara  jelas tentang ketentuan klaim asuransi yang tercantum dalam polis. sedangkan menurut prinsip  hukum  ekonomi  syariah  syarat  dan  ketentuan  klaim  disesuaikan  menurut prinsip-prinsip  hukum  ekonomi  syariah.  (2)  Badan  Mediasi  Perasuransian Indonesia,  lembaga  alternatif  penyelesaian  sengketa,  serta  pengadilan  negeri  dan niaga merupakan badan hukum yang dapat dilakukan upaya hukum apabila klaim asuransi  ditolak.Implikasi  hasil  dari  penelitian  ini  (1)  Sebaiknya  syarat  dan ketentuan  klaim  asuransi  dijelaskan  secara  jelas  dalam  peraturan  otoritas  jasa keuangan.  (2)  Penyedia  asuransi  dan  otoritas  pengawas  sebaiknya  bekerja  sama untuk  meningkatkan  pemahaman  tentang  asuransi  agar  mereka  dapat memanfaatkan produk asuransi dengan lebih efektif.
Kata  Kunci:  Perlindungan  konsumen,  Klaim  Asuransi,  Hukum  Ekonomi Syariah.

## Abstract
This research discusses consumer protection for insurance customers who fail to claim.  This  research  intends  to  describe  two  main  objectives:  (1)  Terms  and Conditions for Insurance Claims, which originate from Insurance Law and Sharia Economic Law; and (2) legal actions customers can take to protect themselves if their  claims  are  denied.  This  research  is  library  research,  the  approach  used  in
this  research  is  a  normative  juridical  approach  and  a  sharia  theological approach, where the data collection method is carried out by reading literature, scientific  works,  research  results,  the  1945  Constitution,  Legislation,  the  Al-Qur 'ans  and  documents  or  books  related  to  research.  The  collected  data  is  then grouped to select, search and find patterns and then find the main thing, so that a decision  can  be  made  about  what  is  being  conveyed.  The  research  results  show that consumer protection for insurance users who fail to claim based on a sharia economic law perspective is optimal. This is because (1) The terms and conditions for  insurance  claims  are  not  explained  in  detail  in  the  Insurance  Law,  but  the Financial  Services  Authority  Regulations  clearly  regulate  the  provisions  for insurance  claims  stated  in  the  policy.  Meanwhile,  according  to  the  principles  of sharia economic law, the terms and conditions of claims are adjusted according to the principles of sharia economic law. (2) The Indonesian Insurance Mediation Agency,  alternative  dispute  resolution  institutions,  as  well  as  district  and commercial  courts  are  legal  entities  that  can  take  legal  action  if  an  insurance claim is rejected. Implications of the results of this research (1) It is recommended that  the  terms  and  conditions  of  insurance  claims  be  clearly  explained  in  the financial services authority regulations. (2) Insurance providers and supervisory authorities  should  work  together  to  increase  understanding  of  insurance  so  that they can utilize insurance products more effectively.
Keywords: Consumer protection, Insurance claims, Sharia economic law.

## A. Pendahuluan
Manusia  adalah  makhluk  sosial  yang  harus  selalu  berinteraksi  dengan lingkungannya. Dari kontak tersebut lahirlah kegiatan-kegiatan sosial, dan melalui kegiatan-kegiatan  tersebut  masyarakat  dapat  menghadapi  berbagai  bahaya  dan kejadian  yang  dapat  membahayakan  nyawa  atau  harta  bendanya.  Keadaan  ini disebut  sebagai  bahaya  yang  tidak  dapat  diprediksi. 1 Dalam  hal  ini,  asuransi menjadi  pilihan  yang  lebih  tepat  untuk  kesiapan  risiko  dan  pengendalian  risiko, dimana hal terakhir ini dapat dicapai dengan mengalihkan risiko dari tertanggung kepada  penanggung,  yang  juga  disebut  sebagai  perusahaan  asuransi.  Proses pengajuan  klaim  asuransi  biasanya  melibatkan  tertanggung  mengajukan  klaim ganti  rugi  kepada  perusahaan  asuransi  atau  penanggung.  Tertanggung  harus terlebih  dahulu  memahami  syarat  dan  prosedur  agar  dapat  mengajukan  klaim ganti rugi. 2
Permasalahannya adalah dalam banyak kasus, nasabah kesulitan mendapatkan  haknya  ketika  klaim  tidak  berhasil.  Tentu  saja,  para  pihak  terikat oleh tanggung jawab hukum masing-masing penyedia asuransi dalam situasi ini. Keterikatan ini merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak, yang dituangkan
1 Wika Ardiyanti , Prosedur Pengajuan Klaim Dalam Pelaksanaan Pembayaran Asuransi Kesehatan  Pada  Asuransi  Takaful  Keluarga  (Studi  Kasus  Takful  Keluarga  Cabang  Bengkulu), (Skripsi:Uinfas,2022), hlm. 1
2 Wika Ardiyanti , Prosedur Pengajuan Klaim Dalam Pelaksanaan Pembayaran Asuransi Kesehatan  Pada  Asuransi  Takaful  Keluarga  (Studi  Kasus  Takful  Keluarga  Cabang  Bengkulu), (Skripsi:Uinfas,2022), hlm. 4
dalam  suatu  kontrak  tertulis  yang  dikenal  dengan  istilah  polis. 3 Dalam  konteks ekonomi hukum syariah, asuransi didefinisikan sebagai hubungan antara penegak hukum  dan  perusahaan  asuransi,  dimana  lembaga  penegak  hukum  memberikan pembayaran di muka dan perusahaan asuransi memberikan pembayaran kembali jika terjadi klaim.
Data  Asosiasi  Asuransi  Jiwa  Indonesia  (AAJI)  yang  menunjukkan  jumlah masyarakat yang mendaftar asuransi hingga kuartal III 2022 sebanyak 80,85 juta orang.  Data  Badan  Statistik  dan  Peramalan  (OJK)  yang  dikelola  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  menunjukkan  jumlah  perusahaan  asuransi  pada  tahun  2022 sebanyak  151  perusahaan.  Hal  ini  sejatinya  menggambarkan  bahwasanya masyarakat memberikan kepercayaannya kepada perusahaan asuransi tersebut.
Namun  karena  adanya  beberapa  kasus  yang  berdampak  negatif  pada perusahaan  asuransi,  kondisi  industri  asuransi  di  Indonesia  saat  ini  kurang mendapat sambutan baik.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah penelitian  kepustakaan  karena  didasarkan  pada  analisis  teks,  penelitian  ini digunakan  untuk  tujuan  mengetahui  dari sudut  pandang  hukum  ekonomi  syariah bagaimana perlindungan konsumen terhadap pengguna asuransi gagal melakukan klaim.  Dengan  menggunakan  teknik  dokumentasi  dengan  mengumpulkan  data primer  yang  bersumber  dari  Al-Qur’an  dan  Hadis  serta  peraturan  perundang- undangan dan UUD 1945.
Pendekatan  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis  normatif  dengan  berlandaskan  pada  aturan  hukum  atau  perundang- undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, dan pendekatan teologi syar’i. Pendekatan teologi syar’i dilakukan dengan menggunakan ketentuan hukum islam terutama hukum ekonomi syariah yang berlandaskan Al-Qur’an dan Hadist.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Syarat dan ketentuan klaim asuransi berdasarkan UU

## Peransuransian dan Hukum Ekonomi Syariah
Asuransi merupakan suatu kontrak antara pihak yang kemudian memiliki keinginan  untuk  mengalihkan  risiko  ke  pihak  lain  dalam  hal  ini  disebut tertanggung dengan membayar sejumlah premi. Adapun dasar hukum asuransi di Indonesia  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1992  Tentang Usaha  Peransuransian,  kemudian  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun  2014  tentang  peransuransian.  Pada  Undang-Undang  ini  mengatur  terkait definisi  asuransi,  jenis-jenis  asuransi,  kegiatan  usaha  asuransi,  serta  peran  dan tanggung  jawab  pihak  yang  terlibat  dalam  kegiatan  usaha  asuransi.  Mengenai syarat dan ketentuan klaim asuransi dapat dijelaskan sebagai berikut :
3 Soraya Hafidzah Rambe dan Paramitha Sekarayu, “Perlindungan Hukum Nasabah Atas Gagal  Klaim  Asuransi  Akibat  Ketidaktransparan  Informasi  Dalam  Polis  Asuransi”, Jurnal  USM Law Review Vol. 5 No. 1 (2022), hlm.94.
El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 1 Juni 2024 P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503 Halaman 38-48
Undang-Undang  No  2  Tahun  1992  Tentang  Peransuransian  pada  Bab IX  Tentang  Pembinaan  dan  Pengawasan,  pada  pasal  11  Poin  B  menyebutkan bahwa penyelenggaraan usaha terdiri dari :
1. Syarat-syarat polis asuransi
2. Tingkat premi
3. Penyelesaian klaim
4. Persyaratan keahlian di bidang peransuransian, dan
5. Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha 4
Kemudian,  Undang-Undang  tersebut  dicabut  dan  dinyatakan  tidak berlaku  dan  digantikan  dengan  Undang-Undang  No  40  Tahun  2014  Tentang Peransuransian Pasal 10 menyebutkan bahwa :
Perusahaan peransuransian wajib melaporkan setiap pembukaan kantor di luar kantor pusatnya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
1) Kantor Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan  reasuransi,  atau  perusahaan  reasuransi  syariah  di  luar kantor  pusatnya  yang  memiliki  kewenangan  untuk  membuat  putusan mengenai  penerimaan  atau  penolakan  pertanggungan  dan  atau keputusan  mengenai  penerimaan  atau  penolakan  klaim  setiap  saat wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
2) Perusahaan peransuransian bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap kantor  yang  dimiliki  atau  dikelolanya  atau  yang  pemilik  atau pengelolanya diberi izin menggunakan nama perusahaan peransuransian  yang  bersangkutan.Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai bentuk  dan  tata  cara  pelaporan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 5
Lebih  lanjut  Pada  Pasal  26  Undang-Undang  No  40  Tahun  2014  menyebutkan bahwa :
(1) Perusahaan  peransuransian  wajib  memenuhi  standar  perilaku  usaha yang mencakup ketentuan mengenai :
a. Polis b. Premi atau kontribusi c. Underwriting dan pengenalan pemegang polis, tertanggung atau peserta. d. Penyelesaian klaim e. Keahlian di bidang peransuransian f. Distribusi atau pemasaran produk g. Penanganan  keluhan  pemegang  polis,  tertanggung,  atau  peserta dan
h. Standar lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.
4 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1992  Tentang  Peransuransian, Pasal 11 Angka 2 .
5 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  Tentang  Peransuransian, Pasal 10 .
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar perilaku usaha sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  dalam  peraturan  otoritas  jasa keuangan. 6
Kemudian,  pasal  31  Undang-Undang  No  40  Tahun  2014  pada  ayat  (3) menyebutkan bahwa : 7
“Perusahaan  asuransi,  perusahaan  asuransi  syariah,  perusahan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil.”
Kemudian pada ayat (4) menyebutkan bahwa : “Perusahaan  asuransi,  perusahaan  asuransi  syariah,  perusahan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat  memperlambat  penyelesaian  atau  pembayaran  klaim,  atau  tidak melakukan  tindakan  yang  seharusnya  dilakukan  sehingga  mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.”
Dan pada ayat (5) menyebutkan bahwa : “Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan.”
Selanjutnya Pada Bab VIII program asuransi wajib pada pasal 39 Undang-Undang No 40 Tahun 2014 menyebutkan bahwa : 8
(1) Program  asuransi  wajib  harus  diselenggarakan  secara kompetitif.
(2) Pengaturan program asuransi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
a. Cakupan kepesertaan
b. Hak dan kewajiban tertanggung atau peserta
c. Premi atau kontribusi d. Manfaat atau santunan
e. Tata cara klaim dan pembayaran manfaat atau santunan
f. Kriteria penyelenggara
g. Hak dan kewajiban penyelenggara dan
h. Keterbukaan informasi. Kemudian,  Adapun  peraturan  turunan  yang  mengatur  mengenai kegiatan  usaha  asuransi  yaitu  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 69/POJK.05/2016  tentang  Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan  Asuransi, Perusahaan  Asuransi  Syariah,Perusahaan  Reasuransi  dan  Perusahaan Reasuransi syariah serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor
77/PMK.010/2020  tentang  Penyampaian  Laporan  Statistik  Asuransi  dan sebagainya.
6 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  Tentang  Peransuransian, Pasal 26 .
7 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  Tentang  Peransuransian, Pasal 31 . 8 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  Tentang  Peransuransian, Pasal 39 .
Hal ini tercantum dalam :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian 3. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  69/POJK.05/2016 tentang  Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan Asuransi  Syariah,  Perusahaan  Reasuransi  dan  Perusahaan Reasuransi Syariah.
4. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  77/PMK.010/2020  tentang Penyampaian Laporan Statistik Asuransi
Lebih  jelasnya  yaitu  :  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 69/POJK.05/2016  tentang  Penyelenggaraan  usaha  perusahaan  asuransi, perusaaan  asuransi  syariah,  perusahaan  reasuransi,  dan  perusahaan reasuransi syariah pada pasal 36 yaitu :
”Perusahaan  atau  unit  syariah  wajib  memiliki  pedoman  penyelesaian klaim  untuk  produk  yang  dipasarkan  yang  menunjukkan  bahwa penanganan klaim telah dilakukan melalui cara yang cepat, sederhana, mudah  digunakan,  dan  diproses  secara  adil  sesuai  dengan  praktik peransuransian yang berlaku umum.” 9
Pasal  38  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  69/POJK.05/2016 tentang  Penyelenggaraan  usaha  perusahaan  asuransi,  perusaaan  asuransi syariah,  perusahaan  reasuransi,  dan  perusahaan  reasuransi  syariah menyebutkan : 10
(1) bahwa  perusahaan  asuransi,  perusaaan  asuransi  syariah, atau  unit  syariah  hanya  dapat  meminta  dokumen  sebagai  persyaratan pengajuan klaim sesuai dengan yang tertera dalam polis.
(2) Dalam  hal  polis  mencantumkan  dokumen  dan  atau  syarat lain  sebagai  persyaratan  pengajuan  klaim,  dokumen  dan  atau  syarat  lain tersebut  harus  relevan  dengan  pertanggungan  dan  wajar  dalam  proses penyelesaian klaim.
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwasanya  syarat  dan  ketentuan klaim  tidak  diatur  secara  jelas  dalam  UU.  Namun,  telah  dijelaskan  lebih lanjut  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  69/POJK.05/2016 bahwasanya  persyaratan  dan  ketentuan  klaim  telah  dicantumkan  dalam polis.
Sedangkan,  bila  merujuk  pada  Hukum  Ekonomi  Syariah  syarat dan  ketentuan  klaim  asuransi  nyatanya  telah  diatur  sedemikian  rupa  yang berkaitan  dengan  prinsip-prinsip  hukum  ekonomi  syariah.  Dalam  hal  ini, seperti keadilan, kejelasan, transparansi, dan tentunya klaim harus disetujui
9 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  69/POJK.05/2016,  Tentang  Penyelenggaraan Usaha  Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan  Asuransi  Syariah,  Perusahaan  Reasuransi,  Dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Pasal 36.
10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016, Tentang Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan  Asuransi  Syariah,  Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Pasal 38.
berdasarkan kontrak yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat, dan proses klaim yang dilakukan dengan itikad baik dan mengedepankan kejujuran.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: QS. Al- Maidah/5:1 دْيَّصلا ى  ل  حُم  َرْيَغ  ْمُكْيَلَع ىٰلْتُي اَم  َّلّ ا   ماَعْنَ ْلّا  ُةَمْي هَب  ْمُكَل  ْتَّل  حُا     د ْوُقُعْلا ب ا ْوُف ْوَا ا ْْٓوُنَمٰا  َنْي ذَّلا اَهُّيَآْٰي ُدْي  رُي اَم  ُمُكْحَي  َٰاللّ  َّن ا     م ُرُح  ْمُتْنَا َو
Terjemahnya:
Wahai  orang-orang  yang  beriman,  penuhilah  janji-janji!  Dihalalkan bagimu  hewan  ternak,  kecuali  yang  akan  disebutkan  kepadamu (keharamannya)  dengan  tidak  menghalalkan  berburu  ketika  kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. 11
2. Upaya Hukum yang dapat dilakukan sebagai bentuk perlindungan konsumen yang mengalami gagal klaim
Permasalahan  dalam  asuransi  yang  satu  ini  kerap  kali  terjadi,  namun bukan hanya akar masalahnya terletak pada perusahaan asuransi melainkan kadangkala  hal  ini  disebabkan  karena  nasabah  itu  sendiri.  Penyebab  gagal klaim  yang  disebabkan  karena  nasabah  itu  sendiri  bisa  jadi  disebabkan karena  nasabah  kurang  memahami  aturan  yang  ada  dalam  polis.  Sebagai contoh, kasus gagal klaim yang terjadi pada nasabah di Perusahaan Asuransi Cigna dimana kasus tersebut akar masalahnya ada pada nasabah itu sendiri yang  kurang  mengerti  manfaat  dan  perjanjian  atas  polis  yang  dimiliki sehingga  terjadi  kesalahpahaman  dalam  memahami  isi  pasal  demi  pasal yang  ada  di  dalam  polis  asuransi. 12 Lanjut  daripada  itu  kasus  yang  serupa terjadi  pada  nasabah  yang  klaimnya  ditolak  karena  menurut  majelis  hakim dalam  pertimbangan  hukumnya  menyatakan  bahwa  nasabah  tersebut  telah melakukan  sesuatu  yang  tidak jujur  dalam  memberikan  keterangan  tentang Riwayat kesehatannya pada saat pengajuan permintaan asuransi jiwa dan hal ini pun berdasarkan pada pasal 251 KUHD perjanjian asuransi tersebut batal karena  tidak  memenuhi  asas  non  dislosure. 13 Jika  yang  terjadi  karena  akar masalahnya  ada  pada  penanggung  dalam  arti  perusahaan  asuransi  tersebut maka,  pihak  tertanggung  dapat  melakukan  suatu  upaya  hukum  sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  baik  melalui  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  yaitu Badan  Mediasi  Asuransi  Indonesia  yang  telah  terdaftar  di  OJK,  maupun dengan mengajukannya ke badan peradilan di tempat tinggal konsumen baik itu  Pengadilan  Negeri  ataupun  Pengadilan  Niaga  untuk  menyelesaikan
11 Kementrian Agama RI, Al- Qur’an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h.106.
12 Dewangga  Galih  Aji  Daru  Kusuma,  "Analisis  Yuridis  Penyebab  Gagal  Klaim  Oleh Nasabah Di Perusahaan Asuransi  Cigna (Studi Kasus Polis Nomor Au000000000760W)", Jurnal Serambi Hukum , 15.No. 2 (2022), hlm.93.
13 Satria  Azis  Widiarto,  "Pelanggaran  Prinsip  Utmost  Good  Faith  Pada  Asuransi  Jiwa (Studi  Kasus  Putusan  Nomor  352/Pdt.G/2013/PnJkt.Sel)", Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Pendidikan , Vol 5.No.2 (2021), hlm.7.
sengketa  klaim  asuransi  yang  terjadi. 14 Mengenai  gagal  klaim  ini  sejatinya masuk  ke  dalam  objek  perdata  dimana  ranahnya  perlindungan  konsumen karena hal ini mengacu pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
Pada prinsipnya, nyatanya nasabah mendapatkan jaminan perlindungan hukum  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  sehingga Ketika  terjadi  persengketaan  antara  penanggung  dan  tertanggung  maka Otoritas  Jasa  Keuangan  yang  akan  menindaklanjuti  menggunakan mekanisme  penyelesaian  sengketa  konsumen  baik  melalui  litigasi  maupun non litigasi. 15
Sesuai  dengan  Pasal  1  ayat  3  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  yang  secara  tegas  menyatakan  bahwa  negara  Indonesia  adalah negara  hukum  sehingga  perlindungan  hukum  sebagai  bentuk  upaya  yang dilakukan  untuk  mendapatkan  keadilan  sekaligus  mempertahankan haknya. 16 Dalam hal ini bentuk perlindungan hukum yaitu : a. Perlindungan hukum preventif
Yang dimaksud perlindungan hukum preventif dalam asuransi yaitu terpenuhinya  hak  dan  kewajiban  yang  tercantum  dalam  polis  asuransi. Perusahaan asuransi telah memberikan kriteria dan Batasan luasnya proteksi atau jaminan yang dicantumkan dalam polis. Sehingga bila merujuk kepada pasal  251  KUHD,  penanggung  sejatinya memiliki  hak  untuk  membatalkan polis  walaupun  premi  telah  terbayarkan  jika  dikemudian  hari  tertanggung terbukti memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan  perjanjian.
b. Perlindungan hukum represif
Perlindungan  ini  telah  diatur  didalam  polis,  yang  manakala  terjadi sesuatu antara kedua belah pihak maka langka yang harus ditempuh yaitu :
1. Bila  terjadi  sengketa  yang  disebabkan  karena  tanggung  jawab  ataupun besarnya  ganti  rugi  dari  polis,maka  penyelesaiannya  melalui  forum musyawarah  oleh  internal  perusahaan  bagian  pelayanan  dan  penyelesaian pengaduan konsumen.
2. Jika  dengan  cara  musyawarah  tidak  dapat  terselesaikan,  maka  para  pihak dapat  memilih  menyelesaikan  sengketa  diluar  pengadilan  yaitu  Lembaga alternatif  penyelesaian  sengketa  melalui  badan  mediasi  dan  arbitrase asuransi Indonesia (BMAI) atau melalui pengadilan. 17
14 Tanti  Alfareza  Herdianti,dkk,  "Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Mengenai Klaim Asuransi Atas Barang Yang Hilang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  (Studi  Putusan  Nomor  9/Pdt.G.S/2019/PN  SDA)", Justisi :Jurnal Ilmu Hukum , Vol 8, No.1 (2023), hlm.70.
15 Abd  Majid  dan  Sumriyah,  "Bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah  Akibat Gagal Bayar Perusahaan Asuransi", Jurnal Hukum Dan Sosial Politik , Vol 1.No. 3 (2023), h.131- 132.
16 Yudi  Krismen  dan  Tomi  Dasri, Pengantar  Sistem  Hukum  Indonesia (Depok:  PT RajaGrafindo Persada, 2019), h.13.
17 Chindy  dan  Annisa  Sylviana,  "Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penolakan  Klaim Asuransi Oleh Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Inkracht No. 102/Pdt.G/2021/PN JKT. SEL)", Jurnal Realism: Law Review ,  Vol 1,  No. 1 (2023), h.85-87.

## D. Penutup
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dijelaskan sebelumnya,  dapat  disimpulkan  bahwa  perlindungan  konsumen  pengguna asuransi gagal klaim berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah sudah optimal. Hal itu karena:
1. Syarat  dan  ketentuan  klaim  asuransi  tidak  dijelaskan  secara  terperinci dalam  Undang-Undang  Asuransi,  namun  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  telah  mengatur  secara  jelas  tentang  ketentuan  klaim  asuransi yang  tercantum  dalam  polis.  Sedangkan,  menurut  Hukum  Ekonomi Syariah syarat dan ketentuan klaim asuransi disesuaikan menurut prinsip- prinsip  hukum  ekonomi  syariah  yang  mengedepankan  keadilan, transparansi, kejelasan dan klaim harus disetujui berdasarkan kontrak yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan jika gagal klaim terjadi karena sumber masalahnya  berada  pada  perusahaan,  yaitu  melalui  Lembaga  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  (Badan  Mediasi  Asuransi  Indonesia)  yang  telah terdaftar  di  Ojk  dan  dapat  juga  mengajukan  ke  badan  peradilan  baik  itu Pengadilan  negeri  maupun  pengadilan  niaga  untuk  menyelesaikan sengketa  klaim.  Gagal  klaim  asuransi  terjadi  bukan  hanya  karena  faktor dari  perusahaan  melainkan  juga  karena  nasabah  itu  sendiri  yang diakibatkan oleh ketidakpahaman akan isi dari polis.
Peneliti  memberikan  saran  Sebaiknya  syarat  dan  ketentuan  klaim asuransi  juga  dijelaskan  secara  jelas  dalam  peraturan  otoritas  jasa keuangan dan sebaiknya penyedia asuransi dan otoritas pengawas bekerja sama  untuk  meningkatkan  pemahaman  tentang  asuransi  agar  mereka tentunya dapat memanfaatkan produk asuransi dengan lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata. (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013)
Krismen, Yudi, dan Tomi Dasri. ‘Pengantar Sistem Hukum Indonesia(Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019)
Jurnal
Majid,  Abd  dan  Sumriyah.  ‘Bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah Akibat  Gagal  Bayar  Perusahaan  Asuransi’ .  Jurnal  hukum  dan  Sosial Politik , 1 No 3, (2023).
Herdianti,  Tanti  Alfareza,  dkk.  ‘Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen Mengenai  Klaim  Asuransi  Atas  Barang  Yang  Hilang  Dihubungkan Dengan  Undang_undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen  (Studi  Putusan  Nomor  9/Pdt.G.S/2019/PN  SDA)’, Justisi: Jurnal Ilmu Hukum, 8, No 1, (2023)
Kusuma,  Dewangga  Galih  Aji  Daru.  ‘Analisis  Yuridis  Penyebab  Gagal  Klaim Oleh  Nasabah  di  Perusahaan  Asuransi  Cigna  (Studi  Kasus  Polis  Nomor Au000000000760W) ’ Jurnal Serambi Hukum 15, No 2, (2022)
Rambe,  Soraya  Hafidzah  dan  Paramitha  Sekarayu.  ‘Perlindungan  Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparan Informasi Dalam Polis Asuransi’. Jurnal USM Law Review 5, no 1, (2022)
Widiarto,  Satria  Azis. ‘Pelanggaran  Prinsip  Utmost  Good  Faith  Pada  Asuransi Jiwa  (Studi  kasus  putusan  nomor  352/Pdt./G/2013/Pn.Jkt.Sel’ Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan 5, no 2,(2021)

## Skripsi/Tesis/ Disertasi
Ardiyanti,  Wika. Prosedur  Pengajuan  Klaim  Dalam  Pelaksanaan  Pembayaran Asuransi  Kesehatan  Pada  Asuransi  Takaful  Keluarga  (Studi  Kasus Takaful Keluarga Cabang Bengkulu) (Skripsi: UINFAS, 2022)

## Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 2Tahun 1992 tentang Peransuransian, Pasal 11 Angka 2. Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 2Tahun 1992 tentang Peransuransian, Pasal 10.
Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 2Tahun 1992 tentang Peransuransian, Pasal 26. Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 2Tahun 1992 tentang Peransuransian, Pasal 31.
Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 2Tahun 1992 tentang Peransuransian, Pasal 39. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016, Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Pasal 36.
El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 1 Juni 2024 P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503 Halaman 38-48
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016, Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Pasal 38.