JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Researh) http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar Telp. +62-21-3905050 e-mail: jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com
ISSN: 2598-8719   (Online) ISSN: 2598-8700   ( Printed) Vol. 3 No.2 Mei 2019

## PENANAMAN MODAL DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA

## Johan Hursepuny
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta Johnhur59@yahoo.co.id

## Abstraksi
Penanaman  Modal  baik  Dalam  Negeri  maupun  Penanaman  Modal  Asing  merupakan  kegiatan  penting  untuk mendukung  pembangunan  ekonomi  suatu  negara  termasuk  Indonesia.  Dengan  memiliki  sumber  daya  alam  yang sangat kaya dan beraneka ragam menjadikan Indonesia sebagai negara yang menguntungkan bagi pada investor baik dalam  negeri  maupun  manca  negara.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan  keseriusan  dan  kejujurang  pemerintah  dalam mengelola  dan  dan  memanfaatkan  sebesar-besarnya  bagi  kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat  dan  bangsa Indonesia. Keseriusan dan kejujuran ini perlu terutama dalam hal memberikan kelancaran dan kemudahan bagi para penanaman  modal  baik  dalam  negeri  maupun  asing,  dengan  mengesampingkan  berbagai  kepentingan  pribadi, kelompok bahkan  kepentingan politik. Negara ini  membutuhkan para pemimpin  yang jujur,  memiliki integritas dan moral yang baik, sebagai dasar atau fundamental dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya alam, sehingga berbagai hambatan yang ada dalam kegiatan penanaman modal bisa diminimalis bahkan dihilangkan demi kelancaran kegiatan penanaman modal di Indonesia.
Kata Kunci : Penanaman Modal untuk Pembangunan Ekonomi Indonesia
Abstract: Both domestic and foreign investment are important activities to support the economic development of a country, including Indonesia. Having very rich and diverse natural resources makes Indonesia a profitable country for investors  both  domestically  and  internationally.  Therefore  the  government  needs  seriousness  and  honesty  in managing and utilizing as much as possible for the prosperity and welfare of the people and nation of Indonesia. This seriousness and honesty is necessary especially in terms of providing smoothness and convenience for investors, both domestic and foreign, to the exclusion of various personal interests, groups and even political interests. This country needs leader who is  honest, has integrity and good morality, as a basis or fundamental in managing and developing natural  resources,  so  that  the  various  obstacles  that  exist  in  investment  activities  can  be  minimized  and  even eliminated for the smooth running of investment activities in Indonesia.
Keyword : investment for economic development of Indonesia

## I. PENDAHULUAN
Kegiatan  Penanaman  Modal  sangat penting  dibutuhkan  suatu  negara  dalam  rangka memacu dan menigkatkan pertumbuhan ekonomi oleh karenanya setiap rezim pemerintahan  harus  serius  menangani    dan menyelenggarakan kegiatan penanaman  modal, dimulai  dari  perencanaan  sampai  dengan evaluasi  berbagai  kelemahan  dan  berbagai kekurangan  yang  terjadi  dalam  implementasi semua  kebijakan  yang  berkaitan  dengan penanaman modal.
Kegiatan penanaman modal di
Indonesia  mulai  dilakukan  oleh  pemerintah Hindia  Belanda  setelah  mengambil  alih  VOC yang  bangkrut  sekitar  tahun  1870  dengan melakukan  pembiayaan  dibidang  perkebunan, kopi,  tembakau,  pala,  tebu  dll.  Ini  menandai
masuknya  modal  asing  pertama  di  Indonesia (Hindia Belanda dulu) yang berasal dari Eropa.
Beberapa  aspek  mendasar  dalam kegiatan penanaman modal saat ini sebagaiamana  diatur  dalam  undang-undang penanaman  modal  antara  lain  : kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian  dan  perlakukan  yang  sama  dan tidak  membeda-bedakan  asal  negara ,  serta bertujuan untuk memajukan ekonomi nasional.

## II. DASAR TEORITIS
Untuk  memami  seluk  beluk  serta berbagai  aspek  tentang  penanaman  modal  di Indonesia maka perlu sekali memahami apa itu Penanaman  Modal  baik  aspek  perencanaan,
JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Researh) http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar Telp. +62-21-3905050 e-mail: jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com
ISSN: 2598-8719   (Online) ISSN: 2598-8700   ( Printed) Vol. 3 No.2 Mei 2019
aspek  pengaturan  hukumnya,  praktek  dan implementasinya serta keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah.
Hukum penanaman modal atau disebut  juga  dalam  beberapa  literatur  sebagai Hukum  investasi  merupakan  salah  satu  aspek penting  dalam  pembangunan  bangsa  terutama untuk  mendukung  pembangunan  ekonomi secara nasional.
Beberapa pengertian mendasar tentang  penanaman  modal  di  Indonesia  sesuai dengan  pengaturan  dalam  undang-undang penanaman modal yaitu undang-undang No. 25 Tahun 2007, anatara lain mengatur tentang 1) :
Modal adalah  asset  dalam  bentuk uang  atau  bentuk  lain  yang  bukan  uang  yang dimiliki oleh penanaman modal yang mempunyai nilai ekonomis. Modal    Dalam    Negeri adalah modal    yang    dimiliki    oleh  negara  Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia,  atau  badan  usaha  yang  berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
Modal   Asing adalah   modal   yang dimiliki    oleh    negara  asing,    perseorangan warga    negara    asing,  badan  usaha  asing, badan  hukum  asing,  dan/atau  badan  hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
Penanaman  Modal adalah  segala bentuk  kegiatan  menanam  modal,  baik  oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam  modal  asing  untuk  melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman  Modal  Dalam  Negeri (PMDN) adalah  kegiatan  menanam  modal untuk  melakukan  usaha  di  wilayah  negara Republik  Indonesia  yang  dilakukan  oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman  Modal  Asing  (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan  usaha  di  wilayah  negara  Republik Indonesia  yang dilakukan oleh  penanam modal asing,  baik  yang  menggunakan  modal  asing sepenuhnya maupun  yang berpatungan dengan   penanam modal dalam negeri.

## Pengaturan  Hukum  Tentang  Penanaman
Modal Pengaturan hukum tentang
Penanaman Modal di Indonesia telah dilakukan sejak  tahun  1967  dalam  Undang-Undang  No.1 Tahun  1967  tentang  Penanaman  Modal  Asing, Undang-Undang  No.  6  Tahun  1968  tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri yang kemudian diperbaharui dengan Undang- Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan  Tambahan    Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1967  dan    Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  1968,  terakhir  dirubah  dengan  Undang- Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Selain  undang-undang  Penanaman Modal pemerintah juga  mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan memberikan kemudahan  bagi  para  penanam  modal  untuk berinvestasi di dalam negeri. Berbagai kebijakan  yang  dikeluarkan  pascah  reformasi itu antara lain :
 Keputusan  Presiden  Nomor  :  115  Tahun 1998 tentang Tata Cara Penanaman Modal
 Instruksi  Presiden  Nomor:  22  Tahun 1998 tentang Penghapusan Memiliki Rekomendasi Instansi Teknis dalam Permohonan Persetujuan Penanaman Modal.
 Instruksi  Presiden  Nomor:  23  Tahun 1998  tentang  Penghapusan  Ketentuan Kewajiban  Memiliki  Persetujuan  Prinsip dalam  Pelaksanaan  Realisasi  Penanaman Modal di Daerah.
 Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM Nomor:
30/SK/1998  tentang  Pedoman  dan  Tata Cara Permohonan Penanaman Modal  yang didirikan dalam rangka PMDN dan PMA.
 Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM Nomor: 21/SK/1998 tentang Pelimpahan Kewenangan  Pemberian  Persetujuan  dan
Fasilitas serta Perijinan Pelaksanaan Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  Tertentu
Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM Nomor: 37/SK/1999 tentang Pelimpahan Kewenangan  Pemberian  Persetujuan  dan
Fasilitas serta Perijinan Pelaksanaan Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  Tertentu
Kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi.  Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM Nomor:
38/SK/1999  tentang  Prosedur  dan  Tata Cara Penanaman Modal (PMA/PMDN).
 Selain itu ada berbagai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang berbagai kebijakan perpajakan yang
JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Researh) http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar Telp. +62-21-3905050 e-mail: jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com
ISSN: 2598-8719   (Online) ISSN: 2598-8700   ( Printed) Vol. 3 No.2 Mei 2019
bermanfaat  memberikan  insentif  dalam bidang perpajakan bagi Penanaman Modal.

## Jenis-Jenis dan Bentuk Penanaman Modal
Jenis-Jenis Penanaman Modal Jenis penanaman modal menurut sumber modal terdiri dari :
1. Penanaman  Modal  Dalam  Negeri,  adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia  yang  dilakukan  oleh  penanam modal  dalam  negeri  dengan  menggunakan modal dalam negeri.
2. Penanaman  Modal  Asing  adalah  kegiatan menanam modal  untuk  melakukan  usaha di  wilayah  negara  Republik  Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik  yang  menggunakan  modal  asing sepenuhnya maupun  yang berpatungan dengan   penanam modal dalam negeri. Jenis penanaman modal menurut subyeknya terdiri dari :
1. Personal Invesman/penanaman modal perorangan Penggunaan  kekayaan  individual  untuk menjalankan  suatu  usaha  yang  bertujuan untuk  memperoleh  keuntungan.  Contoh, pedagang  makanan  membuka  warung  atau took, restoran, café, salon dll.
2. Publik Invesman/Penanaman modal Negara
Penggunaan kekayaan Negara untuk menjalankan usaha tertentu dengan membentuk  badan-badan  usaha  milik Negara  ataupun  BUMD.  Publik  Invesment ini  pada  prinsipnya  digunakan  untuk melaksanakan urusan-urusan yang menguasai  hajat  hidup  orang  banyak seperti  untuk  penggadakan  tenaga  listrik, air  minum,  transportasi  umum,  pos, telekomunikasi dsbnya.
Dewasa  ini  usaha-usaha  negara  ini  seperti yang  dimaksudkan  Pasal  33  ayat  2 UUD’45  “cabang-cabang  perusahan  yang penting  bagi  Negara  dan  menguasai  hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara” artinya  diurus  langsung  oleh  Negara setelah  dilaksanakan  melalui  pembentukan PT  persero  seperti  Pos,  PLN,  Telkom sehingga  sudah  menjadi  tujuan  mencari keuntungan
Jenis  penanaman  modal  menurut  mekanisme modal terdiri dari :
1. Penanaman Modal Langsung adalah penanaman modal yang modalnya
diinvestasikan  secara  langsung  ke  dalam bidang  usaha  tertentu.  Modal  tersebut dapat berupa uang, barang, modal knowhow dan knowledge.
2. Penanaman  Modal Tidak Langsung adalah penanaman modal yang modalnya diinvestasikan secara tidak langsung melalui  mekanisme    atau  system  invsetasi lain, seperti Lembaga pasar modal.
Bentuk-Bentuk Penanaman Modal Bentuk  penanaman  modal  terdiri  dari  berbagai macam, antara lain :
1. Joint  Venture adalah  kerjasama  yang dilakukan  oleh  pemodal  asing  dengan pemodal  dalam  negeri  yang  semata-mata berdasarkan perjanjian kontrak saja (contractual).
Bentuk-bentuk dari Joint Venture
a. Techinical  Assisstance,  adalah  bentuk kerjasama yang dilakukan antara pihak investor  asing  dan  investor  Indonesia yang  berkaitan  dengan  skill  dan  cara kerja/metode.
b. Franchise  and  Brandus  Agreement, adalah bentuk kerjasama yang digunakan  apabila  pemodal  nasional ingin  memproduksi  barang  yang  telah mempunyai reputasi terkenal. (contoh: Coca Cola, Mc Donalds, KFC dll)
c. Management  Contract,  adalah  bentuk kerjasama pemodal asing dan pemodal Indonesia  yang  berkaitan  dengan pengelolaan  manajemen  oleh  pemodal asing  terhadap  perusahaan  nasional  di Indonesia. (cth, manajemen perhotelan/rumah sakit)
d. Built  Operation  and  Transfer,  (BOT) adalah  bentuk  kerjasama  antara  satu pihak, yang obyek perjanjian dibangun,
dikelola/dioperasikan selama jangka waktu tertentu, kemudian setelah masa konsesi tersebut  diserahkan/  ditransfer  kepada pemilik.  (cth,  jalan  tol,  dept.  store, apartemen, dll)
2. Joint  Enterprise adalah  kerjasama  antara pemodal  Indonesia  dan  pemodal  asing dengan membentuk perusahaan atau badan hukum baru sesuai hukum Indoneai.
3. Kontrak  Karya adalah  kerjasama  antara pemodal  Indonesia  dan  pemodal  asing dengan membentuk badan hukum Indonesia, dan badan hukum ini
JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Researh) http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar Telp. +62-21-3905050 e-mail: jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com
ISSN: 2598-8719   (Online) ISSN: 2598-8700   ( Printed) Vol. 3 No.2 Mei 2019
mengadakan  perjanjian  kerjasama  dengan badan  hokum  lain  yang  menggunakan modal  nasional.  (contoh,  antara  PT. Pertamina  dengan  Caltex,  ExxonMobil, Chevron dll) 4. Production Sharing adalah bentuk
kerjasama  antara  pihak  investor  asing memberikan  kredit  kepada  pihak  investor nasional, dan pokok pinjaman dan bungannya  dikembalikan  dalam  bentuk hasil  produksi  dari  perusahaan  penerima kredit dan mewajibkan perusahaan nasional  untuk  mengekspor  hasilnya  ke negara pemberi kredit.
5. Portofolio Investment adalah bentuk investasi yang dilakukan melalui pembelian  saham,  baik  melalui  pasar modal  maupun  melalui  penempatan  modal pihak  ketiga  dalam  perusahaan.  Bentuk kerjasama ini dalam praktek telah lama dan lazim  dilakukan  oleh  investor  keturunan Cina.

## III.
PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA DALAM

## PENANAMAN MODAL.

## Permasalahan Dalam Penanaman Modal
Ada  banyak  persoalan  yang  terkait penanaman  modal di Indonesia, dan persoalan- persoalan itu menjadi hambatan yang kostruktif bagi  kemajuan  perekonomian  yang  digadang- gadang oleh berbagai rezim pemerintahan yang sering  dikenal  dengan  slogan  pertumbuhan ekonomi.  Berganti  ganti  Presiden  mengadakan lawatan  ke  berbagai  negara  di  seluruh  dunia untuk  mengundang  investor  dari  manca  negara untuk  berinvestasi  di  negara  yang  kaya  raya sumber  daya  alam  ini,  tapi  apa  kenyataannya banyak  investor  asing  enggan  datang  ke Indonesia,  bahkan  yang  sudah  bercokol  sekian puluh tahun angkat kaki dan pindah ke berbagai negara  tetangga,  Malaysia,  Cina,  Vietnam. Pertanyaan  mendasar  mengapa  iklim  investasi di  negara  ini  tidak  kondusif  bagi  masuknya investasi  asing?  Apa  penyebabnya?.  Untuk memahami mengenai permasalahan penanaman modal  di  Indonesia  ada  banyak  faktor  yang mempengaruhi  bahkan  menghambat  kegiatan penanaman modal, antara lain :
1. Pembenahan  kebijakan,  dan  implementasi investasi
Hal  yang  terjadi  bahwa  tidak  adanya konsistensi  dalam  kebijakan,  pengaturan
dan  implementasi  Investasi.  Inkonsistensi dapat  dilihat  dari  tugas  dan  fungsi  pokok Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal (BKPM),  apakah  sebagai “one  stop services  center” atau  sebagai  badan promosi investasi. Hal ini dapat membingungkan investor/calon investor.
2. Masalah dan hambatan birokrasi Sudah  bukan  rahasia  umum  tentang birokrasi  di  daerah  yang  terlalu    ndustr, ini  telah  mengakibatkan  biaya  yang  mahal serta terbuka peluang korupsi atau pungutan  liar  yang  dapat  mengakibatkan buruknya iklim investasi di Indonesia.
3. Ketidakpastian  dalam  interpretasi  dan implementasi otonomi daerah.
Dengan  banyaknya  permasalahan  terkait perda  dibidang  investasi  menunjukkan bahwa  pemahaman  terhadap  otonomi daerah masih keliru. Permasalahan dimaksud  banyak  terkait  dengan  masalah pajak dan retribusi daerah yang mengakibatkan  kegiatan  investasi  menjadi unpredictable .  Jika  permasalahan  ini  terus berlanjut,  maka  daya  saing  investasi  akan selalu  menurun  karena  rendahnya  minat investor untuk berinvestasi di daerah.
4. Sumber  daya  manusia  dan  permasalahan kebijakaan ketenagakerjaan
Penerapan kebijakan di bidang
ketenagakerjaan  yang  tidak  transparan telah mengakibatkan kondisi ketenagakerjaan  menjadi kurang produktif, tenaga kerja yang tidak terampil, etos kerja yang lemah, kenaikan upah minimum yang terlalu  cepat,  dan  maraknya  demo  dan pemogokan  serta  kasus-kasus  perburuhan yang membuat investor melakukan relokasi usahanya  ke  beberapa  negara  tetangga yang  lebih  kondusif.   Tingkat  pendidikan dan  rendahnya  kompetensi  yang  dimiliki sumber  daya  manusia  telah  menjadi  salah satu pertimbangan investor untuk berinvestasi di daerah.
5. Tingkat korupsi yang masih tinggi Pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  masih menunjukkan  berbagai  kelemahan  bahkan makin  merebakkan  praktek  korupsi  dan pungutan  liar  ke  daerah-daerah.  Dalam praktek dilapangan banyak yang menggunakan  instrumen  regulasi  sebagai justifikasinya.  Perijinan  merupakan  salah satu  aspek  penting  yang  rentan  terhadap praktek  korupsi  yang  dilakukan  oleh pejabat kepala daerah.
JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Researh) http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar Telp. +62-21-3905050 e-mail: jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com
ISSN: 2598-8700   ( Printed)
Vol. 3 No.2 Mei 2019
6. Kurangnya  insentif   bidang  pajak  maupun non pajak Dalam  implementasinya  di  daerah,  skema insentif  yang  diatur  dalam  berbagai  aturan ternyata  tidak  dilaksanakan  sebagaimana mestinya,  sehingga  kebijakan  investasi yang  di  tetapkan  oleh  pemerintah  tidak sepenuhnya  dapat  dirasakan  manfaatnya oleh investor.
7. Rendahnya  jaminan  dan  perlindungan investasi Meskipun  UU  Penanaman  modal  telah mengatur jaminan dan perlindungan terhadap kegiatan investasi dan pemerintah secara aktif menyepakati berbagai perjanjian  bilateral  mengenai  promosi  dan perlindungan  investasi,  namun  dalam prakteknya  kurang  terlihat  komitmen  yang sungguh-sungguh dalam perlindungan investasi.
8.  Lemahnya penegakan dan kepastian hukum Munculnya  berbagai  kasus  seperti  :  kasus cemex,  divestasi  KPC,  Karaha  Bodas, Mining  Churcil,  Newmon  Nusa  Tenggara dan lainnya menunjukkan bahwa penegakan  hukum  khususnya  hukjum kontrak masih lemah. Hal ini mengakibatkan  ketidakpastian  hukum  dan pada  akhirnya  mengurangi  daya  saing Indonesia sebagai negara tujuan investasi.
9.  Lemahnya koordinasi antar kelembagaan Ketidakjelasaan  tupoksi  dari  lembaga pemerintahan telah menimbulkan koordinasi  yang  tidak  harmonis  dalam konteks kegiatan investasi. Terlebih kondisi  di  daerah  kerap  terjadi  saling lempar  tanggung  jawab  antar  dinas. Kordinasi  yang  kurang terjadi oleh adanya pertimbangan  subyektif  yang  berlatar belakang  kepentingan  suatu  kelompok politik maupun ekonomi.
10. Permasalahan lain Permasalahan  lain  yang  membutuhkan perhatian  serta  pembenahan  adalah  : masalah  stabilitas  politik  dan  keamanan yang relatif rentan terjadi seperti di Papua. Hal  ini  sangat  berpengaruh  pada  arus investasi yang akan ke daerah tersebut.

## IV. PENUTUP
Meningkatnya  kegiatan  bisnis  yang mengikuti meningkatnya perkembangan teknologi digital saat ini perlu direspon dengan cepat  oleh  pemerintah  dengan  menciptakan
berbagai  regulasi  yang  menunjang  minat masyarakat yang ingin berinvestasi. Pemerintah harus membuka diri terhadap berbagai masukan dari  masyarakat,  harus  belajar  dari  berbagai kemajuan  yang  terjadi  diberbagai  negara  di dunia  terkait  dengan  upaya  menciptakan kondisi  yang  nyaman,  aman,  dan  mendukung terciptanya iklim investasi yang akan memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi  nasional.  Beberapa  masukan  untuk perubahan paradigma dalam bidang penanaman modal terutama bidang penanaman modal asing perlu  mendapat  perhatian  dari  pemerintah sehingga iklim investasi akan menjadi kondusif mendatang investasi dari manca negara maupun merangsang tumbuhnya investasi dalam negeri. Pemecahan  Berbagai  Masalah  Penanaman Modal
 Dibutuhkan  keseriusan  dan  kejujuran pemerintah  dalam  hal  pengelolaan  sumber daya  alam  mulai  dari  pemerintah  pusat sampai ke daerah, mengigat selama hampir 40  tahun  sejak  era  orde  baru  sampai dengan  reformasi,  pengelolaan  sumber daya  alam  kita  banyak  ditunggangi kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, bahkan kepentingan politik para pemimpin  bangsa  ini,  sehingga  rakyat  dan bangsa  Indonesia  tidak  bisa  menikmati hasil-hasil  sumber  daya  alam  berupa migas,  batu  bara,  kayu,  ikan  dll  dengan benar,  semua  ini  terjadi  karena  tidak keterbukaan  dan  transparan  dari  para pemimpin bangsa ini.
 Implementasi  berbagai  kebijakan  (paket kebijakan) harus dilakukan secara konsisten,  dimana  peran  dari  Badan Koordinasi  Penanaman  Modak  (BKPM) haru  konsisten  menjalankan  tugas  sesuai tupoksi,  tidak  dominan  dalam  hal-hal promosi,  tetapi  lebih  ke  tugas  koordinasi sehingga berbagai kebijakan yang tumpang tindih  bisa  dihindari,  diantara  berbagai instansi  pemerintah.  Harmonisasi  dan kerjasama  yang  baik  antara  lembaga pemerintah  harus  bisa  lakukan  oleh BKPM.
 Harus  ada  perubahan  paradigma  birokrasi di  daerah  yang  cenderung  menciptakan iklim  investasi  yang  tidak  kondusif  karena melahirkan  banyak  peraturan  daerah  yang kemudian  menciptakan  investasi  berbiaya tinggi.  Rasanya  harapan  ini  masih  jauh untuk dicapai,  mengingat  tahun 2016 yang
JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Researh) http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar Telp. +62-21-3905050 e-mail: jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com
ISSN: 2598-8719   (Online) ISSN: 2598-8700   ( Printed) Vol. 3 No.2 Mei 2019
lalu  pemerintahan  Presiden  Jokowi  sudah mencabut sekitar 3000-an peraturan daerah yang  menghambat  masuknya  investasi, sayangnya  keputusan  presiden  ini  kandas di PTUN.
 Negara  ini  harus  mereview  kembali komitmen  penegakan  hukum  yang  masih amburadul,  semrawut,  dan  rasa-rasanya ada  kekuatan  besar    yang  sengaja  ingin menciptakan system hukum dan penegakan hukum  yang  lemah,  sehingga  mereka  bisa bebas  mengatur-ngatur  lembaga-lembaga hukum di negara ini. Ujung dari semua ini terjadilah  korupsi  diberbagai  kelembagaan negara,  banyak  kepala  daerah  terkena Operasi  Tangkap  Tangan  KPK,  terjadi korupsi  berjamaah  dikalangan  anggota DPR/DPRD. Perlu segera dibuatkan undang-undang pembuktian terbalik, hukuman  bagi  pejabat  dan  pihak  swasta yang  terlibat  korupsi  harus  diperberat sampai  dengan  hukuman  mati  bila  perlu, pencabutan  hak politik seumur hidup, juga hukuman  pemiskinan  bagi  pejabat  negara yang terbukti melakukan korupsi.
 Perlu  diberikan  berbagai  insentif  kepada investor  baik  dalam  maupun  luar  negeri, tanah  negara  diberikan  dengan  harga  sewa yang  murah  atau  gratis  bila  perlu  dengan hak  pakai  atau  HGU,  pemerintah  Cina memberikan  tanah  gratis  dengan  hak pakai/HGU  sampai  dengan  105  tahun. Investor  tidak  perlu  dibebani  untuk membangun  infrastruktur  (jalan,  jembatan, pelabuhan  dll)  sebagaimana  disyaratkan dalam uu penanaman modal.
 Penerapan kebijakan
di bidang ketenagakerjaan  harus  dibuat  transparan yang akan menghadirkan tenaga kerja yang terampil,  etos  kerja  yang  baik.    Untuk  itu aspek  pendidikan    dan  kompetensi  yang dimiliki sumber daya manusia harus secara seriun  dibenahi  agar  bisa  menarik  investor untuk berinvestasi di daerah.
Soal  insentif  dalam  bidang  pajak  beberapa  hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah antara lain.    Mengingat  pentingnya  peningkatan penanaman modal di Indonesia maka pemerintah  memberikan  fasilitas  terhadap  para penanam modal dan juga perusahaan- perusahaan  yang padanya diadakan penanaman modal agar tidak dibebani pajak atau dikurangi sehingga pajak itu tidak menghambat
peningkatan  penanaman  modal  di  Indonesia, hal  ini  berkaitan  dengan fungsi  insenstif  pajak . Pemberian  insentif  dalam  perpajakan  kepada para penanam modal dan perusahaan- perusahaan  yang padanya diadakan penanaman modal  dapat dirinci sebagai berikut :
a. Pajak  penghasilan  melalui  pengurangan penghasilan  neto  sampai  tingkat  tertentu terhadap  jumlah  penanaman  modal  yang dilakukan dalam waktu tertentu. Pembebasan  atau  keringanan  bea  masuk atas  impor  barang  modal,  mesin,  atau peralatan  untuk  keperluan  produksi  yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
b. Pembebasan  atau  keringanan  bea  masuk bahan  baku  atau  bahan  penolong  untuk keperluan  produksi  untuk  jangka  waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
c. Pembebasan  atau  penangguhan  Pajak Pertambahan  Nilai  atas  impor  barang modal  atau  mesin  atau  peralatan  untuk keperluan  produksi  yang  belum  dapat diproduksi  di  dalam  negeri  selama  jangka waktu tertentu;
d. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat;
e. Keringanan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan, khususnya  untuk  bidang  usaha  tertentu, pada  wilayah  atau  daerah  atau  kawasan tertentu;
f. Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan  badan  dalam  jumlah  dan waktu  tertentu  hanya  dapat  diberikan kepada  penanaman  modal  baru  yang merupakan  industri  pionir,  yaitu  industri yang  memiliki  keterkaitan  yang  luas, memberi  nilai  tambah  dan  eksternalitas yang  tinggi,  memperkenalkan  teknologi baru,  serta  memiliki  nilai  strategis  bagi perekonomian nasional.
g. Bagi  penanaman  modal  yang  sedang berlangsung  yang  melakukan  penggantian mesin  atau  barang  modal  lainnya,  dapat diberikan  fasilitas  berupa  keringanan  atau pembebasan bea masuk.
Tidak  semua  penanam  modal  dapat memperoleh insentif pajak. Di dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ditentukan  syarat-syarat  terhadap  para  investor yang dapat menerima pengurangan atau pembebasan  pajak  yang  diebutkan  di  atas  serta berbagai  fasilitas  lainya,  yaitu  investor  yang melakukan  perluasan  usaha  dan  melakukan penanaman  modal  yang  sekurang-kurangnya memenuhi  salah  satu  dari  kriteria-kriteria  yang
JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Researh) http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar Telp. +62-21-3905050 e-mail: jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com
ISSN: 2598-8719   (Online) ISSN: 2598-8700   ( Printed) Vol. 3 No.2 Mei 2019
disebutkan  UU  No.25  Tahun  2007  tersebut  , seperti :
 menyerap banyak tenaga kerja;
 termasuk skala prioritas tinggi;
 termasuk pembangunan infrastruktur;
 melakukan alih teknologi;
 melakukan industri pionir;
 berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah  perbatasan,  atau  daerah  lain  yang dianggap perlu;
 menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 melaksanakan
kegiatan
penelitian,
pengembangan,dan inovasi;
 bermitra  dengan  usaha mikro,  kecil, menengah  atau  koperasi;  atau  industri  yang menggunakan barang  modal  atau  mesinatau peralatan yang diproduksi di dalam negeri. Jadi,  dengan  adanya  fasilitas-fasilitas tersebut maka permintaan akan penanaman modal di Indonesia akan semakin berkembang dan meningkat. Hal  tersebut  akan  berdampak  positif  terhadap perkembangan  ekonomi  di  Indonesia.  Salah  satu dampak  yang  dapat  dilihat  jelas  ketika  penanaman modal itu meningkat adalah berkurangnya pengangguran,  karena  semakin  besar  penanaman modal  di  suatu  negara  maka  semkin  luas  pula lapangan kerja yang dibutuhkan

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Adil,  H.U,  SS.,SHI.,MH.  Dasar-Dasar  Hukum Bisnis.  Edisi  2,  Mitra  Wacana  Media,
Jakarta 2016
[2]  Fuady  Munir,  SH.,MH.,LLM,  Hukum  Bisnis Dalam  Teori  dan  Praktek,  Buku  I,  Citra Aditya Bakti, Bandung
[3]  Fuady  Munir,  SH.,MH.,LLM,  Hukum  Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku II, Citra Aditya Bakt,i Bandung
[4]  Simatupang  Richard  Burton,  SH,  Aspek  Hukum Dalam  Bisnis,  Rineka  Cipta  Jakarta, 2007
[5]  Zainuddin  Ali,  Prof.,DR.,MA,  Aspek  Hukum Penanam  Modal  di  Indonesia,  Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Cet. 1, 2014
[6]  Republik  Indonesia,  Undang-Undang  No.  1 Tahun  1967  tentang  Penanaman  Modal Asing
[7]  Republik  Indonesia,  Undang-Undang  No.  6 Tahun  1968  tentang  Penanaman  Modal
Dalam Negeri
[8]  Republik  Indonesia,  Undang-Undang  No.  25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
[9] Keppres No. 29 Tahun 2004 tentang
Penyelenggaraan Penanaman Modal
Dalam  Rangka  PMA  dan  PMDN Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. [10] Wikipedia Bahasa Indonesia.