Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia

## KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAN PENCEGAHAN FRAUD DI PROVINSI KEPRI

## QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS AND PREVENTION OF FRAUD IN THE PROVINCE OF KEPRI
Tumpal Manik 1 ; Firmansyah Kusasi 2 1 Universitas Maritim Raja Ali Haji – Tanjungpinang
2 Universitas Maritim Raja Ali Haji - Tanjungpinang
Email : tmanyk@gmail.com dan tmanik@umrah.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  bukti  empiris  pengaruh  kompetensi  sumber  daya manusia,  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan,  pemanfatan  teknologi  informasi  dan sistem  pengendalian  internal,  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  dengan  pencegahan kecurangan  ( fraud )  sebagai  variabel  pemoderasi.  Populasi  penelitian  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah (SKPD) atau sekarang disebut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu pengelola unit kerja  atau  pejabat  struktural  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Provinsi  Kepulauan  Riau. Pengambilan data dengan penyebaran kuesioner sebanyak 250 respenden dan sebagai sampel data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen memiliki berpengaruh signifikan terhadap  kualitas  laporan  keuangan  antara  lain  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan sebesar  27,9%,  pemanfatan  teknologi  informasi  sebesar  8,7%.  sistem  pengendalian  internal sebesar  18,9  %  dan  pencegahan  kecurangan  sebesar  4,88%  terhadap  kualitas  laporan keuangan.  Sedangkan  variabel  pemoderasi  pencegahan  kecurangan  sebagai  pemoderasi memperkuat  pengaruh  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan,  penerapan  teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.
Kata kunci  :  Pencegahan kecurangan dan kualitas laporan keuangan

## ABSTRACT
This study aims to provide empirical evidence of the influence of human resource competencies, application of government accounting standards, utilization of information technology and internal control  systems,  on  the  quality  of  financial  statements  by  preventing  fraud  as  a  moderating variable. The research population of the Regional Work Unit (SKPD) or now called the Regional Apparatus Organization (OPD) is the manager of the work unit or structural official in the Riau Islands  Regional  Work  Unit.  Retrieval  of  data  by  distributing  questionnaires  as  many  as  250 Respendents and  as  a  data  sample.  The results showed  that  the  independent  variable  had  a significant  effect  on  the  quality  of  financial statements  including  the  application  of  government accounting  standards  by  27.9%,  utilization  of  information  technology  by  8.7%.  Internal  control system at 18.9% and fraud prevention at 4.88% on the quality of financial statements. Whereas the  moderating  variable  of  fraud  prevention  as  a  moderating  strengthens  the  effect  of  the application of government accounting standards, the application of information technology and internal control systems on the quality of financial statements.
Keywords : Prevention of fraud and the quality of financial statements

## PENDAHULUAN
Penyusunan laporan keuangan pemerintah berdasarkan standar akuntansi  pemerintahan dan  wajib  memenuhi  syarat  normatif  pelaporan  agar  laporan  keuangan  pemerintah  dapat memenuhi laporan yang berkualitas yang dikehendaki yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami.  Pola pertanggungjawaban  laporan keuangan  pemerintah daerah saat ini lebih bersifat  horizontal  (pemerintah  daerah  bertanggungjawab  kepada  DPRD  maupun  pada masyarakat).  Pemerintah  daerah  diberikan  wewenang  untuk  menyelenggarakan  pengelolaan keuangannya  sendiri.  Selain  adanya  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  yang  sebagai pedoman  dalam  proses  penyusunan  laporan  keuangan  daerah,  proses  penyusunan  laporan keuangan  juga  harus  dilakukan  secara  efektif  dan  efisien,  tepat  waktu  serta  data-data  yang dihasilkan dari laporan keuangan tersebut harus akurat.
Rendahnya kualitas laporan keuangan dapat disebabkan beberapa hal, misalnya kurangya pemahaman  akuntansi  pemerintahan  dalam  menyusunan  laporan  keuangan  itu  sendiri,  belum diterapkannya secara optimal sistem informasi akuntansi keuangan daerah atau lemahnya peran internal  audit.  Dalam  perkembangan  kedepannya  pemerintah  daerah  memerlukan  perbaikan dalam  hal  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  dengan  mengurangi perlakuan praktik kecurangan akuntansi.
Apabila pada instansi pemerintah daerah kurang maksimal menyusun laporan keuangan, maka  sistem informasi akuntansi  pemerintahan  tidak terlaksana dengan baik, khususnya pada saat pencatatan transaksi penggunaan angaran dan penyusunan laporan keuangan daerah yang akan  berdampak  pada  keterambatan  penyampaian  laporan  keuangan,  sehingga  hal  ini  dapat menimbulkan  kurang  maksimal  informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan  dan  akan mengurangi kualitas laporan keuangan.
Beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  menyusun  laporan  keuangan  pemerintah daerah  yang  berkualitas,  antara  lain;  kompetensi  sumber  daya  manusia,  penerapan  standar akuntansi  pemerintahan,  pemanfatan  teknologi  informasi  dan  sistem  pengendalian  internal. Selain  meningktakan  kuaitas  laporan  keuangan,  juga  dapat  mencegah  agar  tidak  terjadi kecurangan  ( fraud ).  Berdasarkan  teori  ini,  peneiti  tertarik  melakukan  analisis  penelitian  bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi beberapa faktor, yaitu kompetensi sumber daya manusia, sistem  akuntansi  keuangan  daerah,  sistem  informasi akuntansi  keuangan  daerah,  pemanfatan teknologi  informasi,  sistem  penegendalian  internal,  hal  ini  dapat  digunakan  untuk  mencegah kecurangan (fraud) menyusun lapaoran keuangan, maka berdasarkan terori ini peneliti tertarik meneliti dengan judul “kualitas laporan keuangan dan pencegahan fraud di Provinsi Kepri ”.
Penelitian diharapkan bermanfaat secara langsung dan tidak langsung terhadap berbagai pihak dalam pengembangan khasanah ilmu pengetahuan maupun dalam memecahkan masalah faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan dengan pencegahan fraud sebagai variabel  pemoderasi.  Variabel  independen  sebagai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kualitas laporan keuangan adalah kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan  teknologi  informasi,  sistem  pengendalian  intern,  sedangkan  varibel  dependen adalah kualitas laporan keuangan dengan pencegahan fraud sebagai varibel pemoderasi. Berdasarkan  uraian  ditas,  maka  tujuan  peneitian  ini  adalah  untuk  memberikan  bukti empiris 1) pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan, 2) pengaruh  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan,  3) pengaruh pemanfatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dan 4) pengaruh sistem  pengendalian  internal  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  dan  5)  pengaruh  variabel independen  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  dengan  pencegahan  kecurangan  sebagai variabel pemoderasi.

## LANDASAN TEORI

## Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reformasi  dibidang  keuangan  negara  telah  dilaksanakan  melalui  paket  UndangUndang yang  terdiri  dari  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara,  Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggungjawab  Keuangan  Negara. Ketiganya  merupakan  landasan  dan  pedoman  agar  keuangan  negara  dapat  dikelola  secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Sejalan dengan tujuan tersebut, Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 mengamanatkan  untuk  mewujudkan  penyelenggaraan  negara  yang  bebas  dan  bersih  dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) PP Tahun 2010 menyatakan karakteristik kualitatif laporan  keuangan  keuangan  adalah  ukuran-ukuran  normatif  yang  perlu  diwujudkan  dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan. Keempat karakteristik tersebut merupakan persyaratan normatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.
Pemerintah  daerah  diberikan  wewenang  untuk  menyelenggarakan  pengelolaan keuangannya  sendiri.  Selain  adanya  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  yang  sebagai pedoman  dalam  proses  penyusunan  laporan  keuangan  daerah,  proses  penyusunan  laporan keuangan  juga  harus  dilakukan  secara  efektif  dan  efisien,  tepat  waktu  serta  data-data  yang dihasilkan dari laporan keuangan tersebut harus akurat, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yaitu Standar Akuntansi  Pemerintahan,  sehingga  pemahaman  SAP  sangat  penting  bagi  para  pegawai pemerintah daerah dalam pembuatan laporan keuangan daerah.
Menurut Halim (2002), laporan Keuangan Daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai  elemen  struktur  kekayaan  dan  struktur  finansial  yang  merupakan  pencerminan  hasil aktivitas  tertentu.  Istilah  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  meliputi  semua  laporan  dan berbagai  penjelasannya  yang  mengakui  laporannya  tersebut  akan  diakui  sebagai  bagian  dari laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan diukur dengan indikator yaitu Aktivitas keuangan di masa  lalu,  Memprediksi  masa  yang  akan  dating,  Ketepatwaktuan  penyajian,  Pengambilan keputusan,  Disajikan  wajar  dan  jujur,  Informasi  dapat  dibandingkan    Informasi  dalam  laporan keuangan dapat dipahami Sesuai SAP
Pemerintah  sebagai  pengemban  amanat  dari  rakyat  mempunyai  kewajiban  untuk melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, salah satunya adalah mengelola keuangan negara dengan baik dan accountable . Namun, pada pelaksanaannya banyak praktik kecurangan yang  berdampak  negatif  pada  sektor  ekonomi  maupun  sosial  (Lediastuti,  2014).  Salah  satu indicator terjadinya permasalahan dalam pengelolaan keuangan instansi pemerintah juga dapat dilihat dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan. Menurut Rendahnya  kualitas  laporan  dapat  disebabkan  oleh  belum  diterapkanmya  sistem  informasi akuntansi keuangan atau kurangnya pemahaman akuntansi dari penyusun laporan keuangan itu sendiri atau kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki dan atau peran internal audit yang masih lemah (Setiowati., dkk, 2014).
Laporan keuangan yang berkualitas bukan hanya kelengkapan  data dan  informasi yang disajikan  dalam  laporan  keuangan  tersebut,  melainkan  termasuk  pertanggungjawan  semua informasi  dalam  laporan  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  pada  saat  diverifikasi  oleh  pihak auditor  dari  Inspektorat  maupun  dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK).  Kualitas  laporan
keuangan  pemeritahan  dinyatakan  berkualitas  apabila  penyajian  informasi  dalam  laporan keuangan tersebut telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu prinsip-prinsip akuntansi  yang  diterapkan  dalam  menyusun  dan  menyajikan  Laporan  Keuangan  Pemerintah, yang  terdiri  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  (LKPP)  dan  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (LKPD),  dalam  rangka  transparansi  dan  akuntabilitas  penyelenggaraan akuntansi  pemerintahan,  serta  peningkatan  kualitas  LKPP  dan  LKPD.  SAP  dinyatakan  dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu SAP yang diberi judul, nomor, dan  tanggal  efektif.  Selain  itu,  SAP  juga  dilengkapi  dengan  Kerangka  Konseptual  Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No.  71  Tahun  2010  sebagai  pengganti  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  2005.  SAP dinyatakan  dalam  bentuk  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (PSAP),  dilengkapi dengan  Pengantar  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  dan  disusun  mengacu  kepada  Kerangka Konseptual  Akuntansi  Pemerintahan.  SAP  harus  digunakan  sebagai  acuan  dalam  menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Pencegahan Kecurangan ( Fraud )
Fraud masih menjadi isu fenomenal dan menarik untuk dibahas dengan kasuskasus yang kini  tengah  berkembang  dalam  masyarakat. Association  of  Certified  Fraud  Examiners menggolongkan fraud dalam  tiga  jenis,  yaitu  kecurangan  dalam  laporan  keuangan, penyalahgunaan asset dan korupsi (Surjandari, 2015). Salah satu jenis fraud yang paling sering terjadi  di  sektor  pemerintahan  yaitu  berkaitan  dengan  praktik  korupsi.  Korupsi  berasal  dari bahasa latin, corruptio corrumpere yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok (Permana et al. 2017).
Fraud bisa dilakukan oleh siapa saja, meskipun pelaku fraud adalah orang yang baik dan dapat dipercaya. Apabila pelaku fraud tidak segera ditindak, maka kerugian perusahaan semakin besar  dan  memberi  cerminan  yang  buruk  bagi  karyawan  lain.  Kemungkinan  besar  suatu kecurangan terjadi ketika lingkungan pekerjaan integritasnya lemah, pengendaliannya tidak kuat, kehilangan  akuntabilitas,  atau  mendapat  tekanan  yang  besar,  maka  tidak  dapat  dipungkiri seseorang  akan  melakukan  ketidakjujuran.  Tetapi,  organisasi  punya  pilihan,  mereka  dapat membentuk  lingkungan  pekerjaan  dimana  kemungkinan  terjadinya  fraud  sangat  kecil,  atau lingkungan pekerjaan yang brepeluang kemungkinan terjadinya fraud sangat besar.
Indonesia  merupakan  korupsi  dengan  total  kerugian  Negara  sebesar  Rp  1,47  Triliun
( Indonesian Corruption Watch , 2017). Transparansi Internasional dalam surveynya tahun 2016 juga  menunjukkan  salah satu  negara  dengan  tingkat  korupsi  yang  tinggi.  Data  yang  dihimpun oleh Indonesian Corruption Watch menunjukkan bahwa selama tahun 2016, terdapat 482 kasus bahwa  Indonesia  menempati  peringkat  90  dari  176  negara  yang  diukur  tingkat  korupsinya dengan skor 37 ( Transparency International 2016).
Tri, Novia (2018), strategi pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan menggunakan Analytical  Hierarchy  Process (AHP),  bahwa  strategi  pencegahan fraud dalam  pengelolaan keuangan  pemerintah  adalah:  (1)  perbaikan  sistem  pengawasan  dan  pengendalian,  (2) meningkatkan kultur organisasi, (3) merumuskan nilai anti fraud , (4) menerapkan sistem reward dan punishment yang tegas, (5) sosialisasi anti fraud bagi pegawai, dan (6) membentuk agen perubahan.
Pencegahan  kecurangan  (fraud)  merupakanupaya  terintegrasi  yang  dapat  menekan, terjadinya  faktor  penyebab  fraud.  (Pusdiklatwas  BPKP,  2008:37)  dan  Amin  Widjaja  Tunggal
Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia
(2012:59).  Pencegarahan  fraud  dapat  dianalisis  berdasarkan  :  I)  Budaya  jujur  dan  etika  yang tinggi:  (1)  Menetapkan  tone  at  the  top,  (2)  Menciptakan  lingkungan  kerja  yang  positif,  (3) Mempekerjakan  dan  mempromosikan  pegawai  yang  tepat,  (4)  Pelatihan,  (5)  Konfirmasi.  II) Tanggung  jawab  manajemen  untuk  mengevaluasi  pencegahan  fraud:  (1)  Identifikasi  risiko kecurangan, (2) Mengukur risiko kecurangan, (3) Mengurangi risiko kecurangan, (4) Memantau program pengendalian, III) Pengawasan oleh komite audit : (1) Pelaporan, (2) Laporan periodic, (3)  Laporan  lain.  Pencegahan  fraud  merupakan  upaya  terintegrasi  yang  dapat  menekan terjadinya  faktor  penyebab  fraud  (BPKP,  2010),  antara  lain:  Penetapan  kebijakan  anti  fraud, Komitmen  melaksanakan  kebijakan  anti  fraud  yang  ditetapkan,  Prosedur  pencegahan  baku, Pemisahan fungsi, Media pendukung operasional, Evaluasi berkala.
Pengendalian internal yang terdapat dalam sebuah  instansi atau organisasi tidak hanya mencakup  kegiatan  akuntansi  dan  keuangan  saja  tetapi  meliputi  segala  aspek  kegiatan organisasi  tersebut.  Tuanakotta  (2012),  menyatakan  bahwa  pengendalian  internal  merupakan langkah awal dalam pencegahan fraud. Pencegahan fraud pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan  dalam  halpenetapan  kebijakan,  sistem  dan  prosedur  yang  membantu  bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen dan personil lain dalam perusahaan/organisasi  untuk  dapat  memberikan  keyakinan  memadai  dalam  mencapai  tujuan organisasiyaitu:  efektivitas  dan  efisiensi  operasi,  keandalan  laporan  keuangan,  dan  kepatuhan terhadap  hukum  dan  peraturan  yang  berlaku.  Hasil  penelitian  Hermiyeti  (2008),  Nisak  dkk., (2013),  dan  Purwitasari  (2013)  menyatakan  bahwa  pengendalian  internal  memiliki  pengaruh signifikan  terhadap  pencegahan fraud. Hal  tersebut  menandakan  bahwa  perbaikan  sistem pengendalian internal menjadi tolak ukur keberhasilan pencegahan fraud.
Beberapa  starategi  pencegahan  fraud  yang  telah  dilakukan  pemerintah  untuk mengendalikan perlakuan dan praktik korupsi, antara lain (1)  Preventif, yaitu upaya mencegah, menangkal, dan mendeteksi fraud secara dini melalui serangkaian kegiatan, (2) Investigatif, yaitu segera  mendeteksi,  mengungkap  fakta  kejadian,  dan  menindaklanjuti  sesuai  ketentuan,  (3). Edukatif,  yaitu  upaya  meningkatkan kepedulian  individu  di  dalam  dan  di  luar  organisasi  untuk mendorong  peran  serta  memerangi  fraud.  Pencegahan  merupakan  bagian  dari  sistem pengendalian  Fraud  yang  memuat  langkah-langkah  dalam  rangka  mengurangi  potensi  risiko terjadinya  Fraud,  yang  paling  kurang  mencakup fraud  awareness ,  identifikasi  kerawanan  dan know your employee .

## Kompetensi Sumber Daya Manusia
Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan peranannya sebagai manusia yang adaptif dan transformatif yang mampu  mengelola  dirinya  sendiri  serta  seluruh  potensi  yang  terkandung  di  alam  menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Sumber daya  manusia  adalah  faktor  penting  demi  terciptanya  laporan  keuangan  yang  berkualitas. Keberhasilan  suatu  entitas  bukan  hanya  dipengaruhi  oleh  Sumber  Daya  Manusia  yang dimilikinya  melainkan  kompetensi  sumber  daya  manusia  yang  dimilikinya.  Dalam  hal  ini kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yangbersangkutan.
Kompetensi menurut Guy et al. (2002), adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Variabel bebas  kompetensi sumber daya manusia menggukan item 7  item  pertanyaan  dengan  skala  likert  1-5,  diukur  dengan  indikator  :  pemahaman  tentang akuntansi,  SDM  yang  berkualitas,  Sumber  daya  yang  memadai,  Peran  dan  tanggung  jawab,
Pelatihan  keahlian  dalam  tugas,  Sosialisasi  peraturan  baru  dan  Pemahaman  tentang  struktur organisasi. Berdasarkn teori diatas, maka hipotesis yang dikembangkan adalah :
H1  : Kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh terhadap pengcegahan fraud H5   :  Kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan H10  :  Kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dimoderasi dengan variable pengcegahan fraud
Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Keuangan Daerah Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Departemen Keuangan RI (2001:1), Sistem akuntansi  keuangan  secara  sederhana  adalah  suatu  sistem  informasi  yang  menggabungkan proses  pencatatan,  pengklasifikasian,  pengikhtisaran,  pelaporan  data  yang  berkaitan  dengan keuangan  dari  suatu  entitas  sehingga  dapat  menghasilkan  informasi  keuangan  yang  dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yakni kesesuaian sistem dengan SAP, pengidentifikasian transaksi, pencatatan transaksi, bukti disetiap transaksi, pencatatan kronologis, pengklasifikasian transaksi, laporan keuangan setiap periode dan pelaporan yang konsisten dan periodik.
Menurut permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 233 ayat (1), bahwa sistem Akuntansi Pemerintahan  Daerah  sekurang-kurangnya  meliputi:  prosedur  akuntansi  penerimaan  kas, prosedur  pengeluaran  kas,  prosedur  akuntansi  aset  tetap/barang  milik  daerah,  dan  prosedur akuntansi selain kas.  a) Prosedur  akuntansi penerimaan kas meliputi serangkaian proses baik manual  maupun  terkomputerisasi  mulai  dari  pencatatan,  pengikhtisaran  atas  transaksi  dan kejadian keuangan serta pelaporan keuangan, b) Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi serangkaian  prosedur  baik  manual  maupun  terkomputerisasi  mulai  dari  pencatatan, pengikhtisaran  atas  dasar  pertanggungjawaban,  c)  Prosedur  akuntansi  aset  tetap  meliputi pencatatan  dan  pelaporan  akuntansi  atas  perolehan,  pemeliharaan,  rehabilitasi,  perubahan klarifikasi,  dan  penyusunan  terhadap  aset  tetap,  d).  Prosedur  Akuntansi  selain  kas  prosedur akuntansi selain kas meliputi serangkaian proses baik manual maupun komputerisasi mulai dari pencatatan,  pengikhtisaran  atas  transaksi  dan  kejadian  keuangan  dalam  rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Penyusunan  laporan  keuangan  yang  berpedoman  pada  standar  akuntansi  pemerintah sesungguhnya  dalam  rangka  peningkatan  kualiats  laporan  keuangan,  sehingga  laporan keuangan  yang  dimaksud  dapat  meningkatkan  kredibilitasnya  dapat  mewujudkan  transparansi dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan.  Permendagri  Nomor  64  Tahun  2013,  pasal  5 menegaskan bahwa Sitem Akuntansi Pemerintahan Daerah memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar,  penyusunan  neraca  saldo  serta  penyajian  laporan  keuangan.    Penyajian  laporan keuangan  sebagaimana  dimaksud  terdiri  atas:    a)  laporan  realisasi  anggaran,  b)  laporan perubahan  saldo  anggaran  lebih,  c)  neraca,  d)  laporan  operasional,  e)  laporan  arus  kas,  f) laporan  perubahan  ekuitas,  dan  g) catatan  atas  laporan  keuangan. Berdasarkn  teori  diatas, maka hipotesis yang dikembangkan adalah:
H2 :  Penerapan sistem akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap pengcegahan fraud H6 :  Penerapan sistem akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
H11: Penerapan sistem akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dimoderasi dengan variable pengcegahan fraud
Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia

## Pemanfaatan Teknologi Informasi
Pemanfaatan  teknologi  informasi  merupakan  penggunaan  secara  optimal  dari  komputer ( mainframe,  mini,  micro ),  perangkat  lunak  ( software ), database ,  jaringan  ( internet,  intranet ), electronic  commerce ,  dan  jenis  lainnya  yang  berhubungan  dengan  teknologi  (Wilkinson et  al ., 2000).  Pemanfaatan  teknologi  informasi  mencakup  adanya  a)  pengolahan  data,  pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan b) pemanfaatan kemajuan teknologi  informasi  agar  pelayanan  publik  dapat  diakses  secara  mudah  dan  murah  oleh masyarakat (Hamzah, 2009).
Keputusan dari hasil pemrosesan teknologi komputer ke dalam sistem informasi akuntansi keuangan, telah mengubah cara kerja para pegawai pada posisi keuangan dan akuntansi, yaitu dalam penyimpanan data, pengambilan kembali data, dan pengendalian hanya melalui komputer. Data yang tersimpan dalam komputer akan memudahkan proses audit teknologi informasi (Audit EDP),  dimana  proses  audit  electronic  data  processing  terdapat  tiga  cara  digunakan  dalam melaksanakan  prosedur  audit  dengan  menggunakan  komputer  antara  lain:  pemroses  data pengujian  auditor  pada  sistem  komputer  klien  sebagai  bagian  dari  pengujian  pengendalian, menguji pembukuan yang diselenggarakan komputer sebagai sarana untuk melakukan verifikasi atas  laporan  keuangan  klien,  menggunakan  komputer  untuk  melaksanakan  tugas  audit  yang terpisah  dari  catatan  klien  (Manik,  2018). Berdasarkn  teori  diatas, maka  hipotesis  yang dikembangkan adalah :
H3  :  Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pengcegahan fraud H7  : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan H12: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dimoderasi dengan variable pengcegahan fraud
Sistem Pengendalian Intern
Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan  mengukur  sumber  daya  suatu  organisasi,  serta  berperan  penting  dalam  pencegahan  dan pendeteksian penggelapan ( fraud ). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal,  serta  menjamin  ditaatinya  hukum  dan  peraturan  yang  berlaku.  Variabel  sistem pengendalian  intern  diukur  dengan  indikator  yaitu: Standard  Operating  Procedure (SOP), Implementasi PP No 60 , Dokumen dan catatan yang memadai , Pemisahan wewenang , Tindakan disiplin atas pelanggaran
Fadilah  (2011),  menyatakan  bahwa  sistem  pengendalian  internal  memiliki  pengaruh langsung  terhadap Good  Governance sehingga  berimplikasi  terhadap  pencegahan fraud . Namun,  sistem  pengendalian  internal  tidak  luput  dari  kelemahannya,  kelemahan  ini  dapat dimanfaatkan  oleh  oknum  pelaku  kecurangan  (Martani  dan  Zaelani,  2011).  Jika  kelemahan sistem  ini  didukung  oleh  moralitas  aparatur  yang  baik,  maka  segala  jenis  kecurangan  dapat dicegah,  seperti  hasil  penelitian  dari  Salindeho  (2012),  menyatakan  bahwa  moralitas  aparatur pemerint ahan yang dinyatakan dalam etika pemerintah memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja pemerintahan tersebut. Berdasarkn teori diatas, maka hipotesis yang dikembangkan adalah : H4  : Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap pengcegahan fraud H8  : Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan H13: Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dimoderasi dengan variable pengcegahan fraud

## METODOLOGI PENELITIAN

## Jenis dan Spesifikasi Penelitian
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dan  kuantitatif.  Pendekatan  metode kualitatif untuk memperoleh pemahaman makna penelitian,  menyajikan data apa-adanya serta menginterpretasikan  korelasi  sebagai  faktor  melalui  berbagai  sudut  pandang  atau  proses pengambilan  data  dari  kondisi  yang  sedang  berlangsung  dengan  maksud  untuk  mencari, menemukan  dan  menyusun  analisis  faktor – faktor  yang  mempengaruhi  kualitas  laporan keuangan dengan pencegahan fraud sebagai variabel pemoderasi di Provinsi Kepulauan Riau,

## Lokasi Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini memilih lokasi Provinsi Kepulauan Riau karena Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai pusat alokasi anggaran Pemerintahan daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat  mewakili  wilayah  Kabupaten  dan  Kota  lainnya  sesuai  dengan  objek  pengamatan  pada Kualitas Laporan Keuangan Dengan Pencegahan Fraud. Waktu proses pelaksanaan penelitian dilakukan selama 8 (delapan) bulan, yaitu mulai Maret – Oktober 2018, sesuai periode pengajuan penelitian internal UMRAH Skema Kompetitif Unggulan Perguruan Tinggi
Populasi dan Sampel
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang akan menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik  kesimpulannya  (Sugiono,  2012).  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  atau  sekarang  disebut  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  yaitu pengelola  unit  kerja  atau  pejabat  struktural  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Provinsi Kepulauan Riau. Populasi penelitian ini memiliki kriteri untuk pengambilan sampel yakni hanya pada  Kantor  Dinas/Badan  memiliki  anggaran  yang  telah  disepakati  >  20  miliar,  maka  jumlah sampel adalah 250 Orang Respenden.

## Teknik Pengumpulan Data
Tujuan teknik pengumpulan data dilakukan peneliti adalah untuk melengkapi informasi dan sumber  data-data  yang  dibutuhkan  selama  pengolahan  data-data  penelitian,  baik  data  utama maupun  data  pendukung  yakni  data  yang  bersifat  primer  maupun  sekunder,  maka  teknik pengumpulan  data,  antara  lain;  1)  Observasi;  Observasi  merupakan  salah  satu  teknik pengumpulan data  yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Dalam  observasi  ini,  peneliti  secara  langsung  terlibat  dalam  kegiatan  sehari-hari  orang  atau situasi yang diamati sebagai sumber data, 2) Angket/kuisioner; Angket/kuesioner adalah teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara  memberikan  seperangkat  pertanyaan  atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawab, tujuan  pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk menggali data sesuai dengan  rumusan masalah dan tujuan penelitian,  3)  Wawancara;  Wawancara  merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan melalui tatap muka dan tanyajawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data,  4) Studi Kepustakaan; suatu bentuk pengumpulan data melalui buku yang sesuai dengan penelian atau literatur, hasil penelitian terdahulu.
Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia

## Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel
Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada suatu nilai. Dalam  penelitian  ini  menggunakan  tiga  bentuk  variabel  penelitian,  antara  lain  :  1)  Variabel Independen  yakni  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  (X1),  Penerapatan  Satandar  Akuntansi Pemerintahan  (X2),  Pemanfatan  Teknologi  Informasi  (X3)  dan  Sistem  Penegendalian  Internal (X4). Variabel Depeneden/terikat yaitu Kualitas Laporan Keuangan (Y) dan Variabel Pemoderasi yakni Pencegahan Fraud (Z).
Variabel  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Sistem  Pengendalian  Intern  masing- masing variabel diukur dengan model skala Likert lima poin, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak  Setuju,  (3)  Ragu-Ragu,  (4)  Setuju,  dan  (5)  Sangat  Setuju.  Responden  diminta  untuk menyatakan  menyatakan  setuju  atau  ketidaksetujuannya  terhadap  pertanyaan  yang  diajukan sesuai  dengan  kondisi  mereka  yang  sesungguhnya.  Skala  pengukuran  dalam  penelitian  ini menggunakan  skala  interval.  Skala  interval  merupakan  skala  pengukuran  yang  mempunyai selisih  sama  antara satu  pengukuran  dengan  pengukuran  yang  lain.  Data  yang  diperoleh  dari skala Likert adalah berupa data interval, karena skala Likert menggunakan lima angka penilaian, yaitu skor 1 untuk pernyataan sangat tidak setuju, skor 2 untuk pernyataan tidak setuju, skor 3 untuk pernyataan netral, skor 4 untuk pernyataan setuju, dan skor 5 untuk pernyataan sangat setuju.

## Variabel Terikat ( Dependent Variable )
Variabel  terikat  (Y)  dalam  penelitin  ini  adalah  Kualitas  laporan  keuangan,  Penelitian  ini ingin mengetahui kualitas laporan keuangan sesauai dengan penggunaan anggaran yang telah disetujui.  Variabel  terikat  ( dependent  variable ).  Indikator    Variabel  Kualitas  Laporan  Keuangan terdiri  dari;  1)  Mengunajkan  acuan  standar  akuntansi  pemerintahan,  2)  Laporan  keuangan disajikan dengan andal dan dapat dipercaya, 3) Informasi laporan keuangan yang disajikan dapat dipahami  dan  jelas,  4)  Informasi  dalam  laporan  keuangan  dapat  dibandingkan,  5)  pedoman penyusunan LKPD, 6)  Laporan keungan yang  transparan dan bertanggungjawab, 7) taat pada peraturan perundang-undangan dan 8) tepat waktu untuk Penetapan Perda APBD.

## Variabel Pemoderasi ( Moderating Variable )
Variabel  dependent/terikat  (Z)  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Pencegahan Kecurangan  ( Fraud ).  Fraud  dapat  didefenisikan  sebagai  suatu  penyimpangan  atau  perbuatan melanggar hokum ( Illegal Acts ) yang dilakukan dengan sengaja, utuk tujuan tertentu, keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak fair baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain yang disengaja dengan cara tidak jujur atau melawan hukum (Tuannakotta, 2014:96). Indikator varibel fraud terdiri dari; 1) Sosialisasi perundang-undangan mencegah kecurangan, 2) menetapkan kebijakan  anti  fraud,  3)  menetapkan  prosedur  penanganan  pencegahan  fraud,  4) melaksanakan kebijakan anti fraud/kecurangan, 5) melaksanakan pembagian tugas yang jelas,
6) menindak pelaku fraud, 7) Kualitas perundang-undangan anti fraud, 8) kinerja yang jelas.
Variabel Bebas (Independent Variable)
Variabel independent dalam penelitian ini terdiri dari; kompetensi sumber daya manusia, penerapan  sistem  akuntansi  pemerintah  daerah,  pemanfaatan  teknologi  informasi,  dan  sistem pengendalian intern.
1. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia  untuk  mewujudkan  peranannya  sebagai  manusia  yang  adaptif  dan  transformatif
yang  mampu  mengelola  dirinya  sendiri  serta  seluruh  potensi  yang  terkandung  di  alam menuju  tercapainya  kesejahteraan  kehidupan  dalam  tatanan  yang  seimbang  dan berkelanjutan.  Indikator  kompetensi  SDM;  1)  latar  belakang  pendidikan  bagian  keuangan dan  akuntansi,  2)  memahami  standar  akuntansi  pemerintahan,  3)  menyelesaikan  tugas dengan tepat waktu, 4) kesalahan laporan yang dilakukan seorang pegawai, 5) pelatihan, 6) sosialisasi tentang UU, 7) Menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, 8)
2. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Keuangan Daerah; Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Departemen Keuangan RI (2001:1), Sistem akuntansi keuangan secara sederhana  adalah  suatu  sistem  informasi  yang  menggabungkan  proses  pencatatan, pengklasifikasian,  pengikhtisaran,  pelaporan  data  yang  berkaitan  dengan  keuangan  dari suatu  entitas  sehingga  dapat  menghasilkan  informasi  keuangan  yang  dapat  digunakan sebagai  dasar  dalam  pengambilan  keputusan  oleh  pihak-pihak  yang  berkepentingan. indikator  penerapan  sistem  akuntansi  pemerintahan  keuangan  daerah  terdiri  dari;  1) Laporan  Keuangan  disusun/disajikan  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban,  2)  pengguna laporan  keuangan  untuk  mengevaluasi  pelaksanaan  kegiatan  suatu  entitas,  3)  Laporan Keuangan  disusun/disajikan  memberikan  informasi  keuangan  yang  terbuka  dan  jujur,  4) laporan keuangan mengetahui kecukupan penerimaan pada periode pelaporan, 5) Laporan Keuangan disusun/disajikan dapat menilai derajat pencapaian.
3. Pemanfaatan  Teknologi  Informasi; merupakan  penggunaan  secara  optimal  dari  komputer ( mainframe, mini, micro ), perangkat lunak ( software ), database , jaringan ( internet, intranet ), electronic commerce , dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al ., 2000).  Indikator pemanfaatan teknologi informasi  terdiri dari;  1) sistem informasi yang terintegrasi lebih cepat, mudah dan akurat, 2) Jaringan internet dan komputer dimanfaatkan sebagai  penghubung  dalam  pengiriman  informasi,  3)  Proses  akuntansi  dan  pelaporan dilakukan secara komputerisasi, 4) pengelola keuangan memiliki komputer dengan jumlah yang cukup, 5) Jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur dan tepat.
4. Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan  mengukur sumber daya suatu  organisasi,  serta  berperan  penting  dalam  pencegahan dan  pendeteksian  penggelapan  ( fraud ).  Pengendalian  intern  terdiri  atas  kebijakan  dan prosedur  yang  digunakan  dalam  mencapai  sasaran  dan  menjamin  atau  menyediakan informasi  keuangan  yang  andal,  serta  menjamin  ditaatinya  hukum  dan  peraturan  yang berlaku. Indikator Sistem Pengendalian Internal terdiri dari; 1) Integritas data dan dokumen tersimpan dengan baik, 2) mencatat transaksi keuangan dengan memposting secara tepat, 3) Transaksi tidak dapat dilakukan tanpa adanya otorisasi dari pihak  yang berwenang, 4) kualitas  personal  bagian  pengendalian  internal,  5)  SKPD/OPD  mempunyai  struktur organisasi  dan  uraian  tugas,  6)  pembagian wewenang  dan  tanggungjawab  yang  jelas,  7) otorisasi transaksi harus dilaksanakan dan bukti pendukung, 8) diterapkan peraturan untuk dilakukannya pemantauan dan evaluasi atas aktivitas operasional.

## Pengolahan Data dan Pengujian Penelitian
Salah  satu  syarat  untuk  bisa  menggunakan  persamaan  regresi  berganda  adalah terpenuhinya uji asumsi klasik. Empat uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi normalitas, asumsi heteroskedastisitas, autokorelasi dan multikolinearitas. Kemudian pengujian hipotesis dan uji varibel pemoderasi melalui uji-t, uji-f dan uji determinasi.
Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian  Pengaruh  Kompetensi  SDM,  Penerapan  SAP,  Pemanfatan  TI  dan  Sistem  PI terhadap Pencegahan Kecurangan.
Hasil pengujian penelitian Pengaruh Kompetensi SDM,  Penerapan SAP, Pemanfatan TI dan Sistem PI terhadap Pencegahan Kecurangan secara parsial dan simultan ditunjukkan dalam tabel dibawah ini.
Tabel 1. Pengujian Secara Parsial Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Pemanfatan TI dan Sistem PI terhadap Pencegahan Kecurangan Variable Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients  T-Test Probability (Sig. α 0,05) (Constant) 4,140 3.073 0,002 Kompetensi SDM (KSDM) 0,115 0,100 2.178 0,030 Penerapan SAP (PSAP) 0,288 0,436 10.094 0,000 Pemanfatan TI (PTI) 0,067 0,069 1.559 0,120 Sistem PI (SPI) 0,440 0,488 10.429 0,000 R Square 0,566 Adjusted R Square 0,559 F -Test 79.980 Probability 0,000 a. Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan
b. Predictors: (Constant), Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Pemanfatan TI, Sistem PI.
Sumber data kuesioner, diolah dengan aplikasi SPSS V.24, (2019)
Tabel.1  diatas  menunjukkan  bahwa  beberapa  variabel  independen  berpengaruah  signifikan terhadap  variabel  pencegahan  kecurangan,  hasil  pengujian  diformulasikan  dalam  regresi berganda dari pengujian tabel 1 secara parsial sebagai berikut  :
Y1 = β0 +  β1 KSDM + β2  PSAP + β3 PTI + β4 SPI + ɛ Y1 =  4,140+  0,115 KSDM + 0,288 PSAP + 0,067 PTI + 0,440 SPI + ɛ
Berdasarkan tabel 1 diatas, menunjukkan bahwa interpretasi hasil penelitian sesaui dengan tujuan penelitian ini adalah :
KSDM  Kualitas Sumber Daya Manusia (KSDM) memberikan koefisien parameter 0,115 dengan tingkat signifikansi (α) yakni 0,030 < 0,05, hipotesis menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Artinya setiap peningkatan    kualitas  sumber  daya  manusia  akan  meningkatkan  pencegahan kecurangan sebesar 11,5%.
PSAP  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (PSAP)  berpengaruh  signifikan  terhadap pencegahan  kecurangan,  pada  tingkat  0,05  (0,000  <  0,05,  tingkat  kepercayaan  95%), koefisen  regesi  sebesar  0,288.  Artinya  setiap  peningkatan  penggunaan/penerapan standar  akuntansi  pemerintahan  dalam  menyusun  laporan  keuangan  pemerintahan daerah Kepri akan meningkatkan pencegahan kecurangan sebesar 28,8%.
PTI Pemanfatan  Teknologi  Informasi  (PTI)  berpengaruh  signifikan  terhadap  pencegahan kecurangan, pada tingkat 0,05 (0,020 < 0,05, tingkat kepercayaan 95%), koefisen regesi sebesar  0,067.  Artinya  setiap  peningkatan  penggunaan  dan  pemanfatan  teknologi informasi  akuntansi  pemerintahan  dalam  menyusun  laporan  keuangan  pemerintahan daerah Kepri akan meningkatkan pencegahan kecurangan sebesar 6,7%.
SPI Sistem  pengendalian  Internal  (SPI)  berpengaruh  signifikan  terhadap  pencegahan kecurangan, pada tingkat 0,05 (0,000 < 0,05, tingkat kepercayaan 95%), koefisen regesi sebesar  0,440.  Artinya  setiap  penerapan  sistem  pengendalian  internal  dalam penggunaan  anggaran  pemerintahan  daerah  Kepri  akan  meningkatkan  pencegahan kecurangan sebesar 4,40 %.
Pengujian  secara  simultan  Uji-F  variabel  kompetensi sumber  daya  manusia,  penerapan standar  akuntansi  pemerintahan,  pemanfatan  teknologi  informasi  dan  sistem  pengendalian internal  berpengaruh  signifikan  terhadap  pencegahan  kecurangan,  pada  tingkat  0,05  (0,000  < 0,05,  tingkat  kepercayaan  95%),  dengan  nilai  adjust  R  Square  sebesar  0,559.  Artinya  secara parsial variabel  (kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfatan  teknologi  informasi  dan  sistem  pengendalian  internal)  memiliki  pengaruh  sebesar 55,9%  terhadap  pencegahan  kecurangan,  sedangan  pengaruh  lainnya  sebesar  44,10%  diluar variabel penelitian ini.

## Pengujian  Pengaruh  Kompetensi  SDM,  Penerapan  SAP,  Pemanfatan  TI  dan  Sistem  PI, Pencegahan Kecurangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Hasil  pengujian  penelitian  menunjukkan  bahwa  beberapa  varabel  bebas  berpengaruh signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan,  selain  variabel  Kompetensi  SDM  yang  tidak berpengaruh signifikan ditunjukkan dalam tabel dibawah ini.
Tabel 2. Pengujian Secara Parsial Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Pemanfatan TI dan Sistem PI
Pencegahan Kecurangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Variable Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients  T-Test Probabilitas (Sig. α 0,05) (Constant) -0,966 -0,758 0,449 Kompetensi SDM (KSDM) 0,005 0,004 0,100 0,921 Penerapan SAP (PSAP) 0,279 0,421 11.377 0,000 Pemanfatan TI (PTI) 0,087 0,089 2.342 0,020 Sistem PI (SPI) 0,189 0,209 4.215 0,000 Penceg. Kecurangan (PKC) 0,488 0,471 9.460 0,000 R Square 0,683 Adjusted R Square 0,676 F -Test 104.994 Probability 0,000 a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan
b. Predictors: (Constant), Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Pemanfatan TI, Sistem PI, Pencegahan Kecurangan
Sumber data kuesioner, diolah dengan aplikasi SPSS V.24, (2019)
Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia
Tabel.2  diatas  menunjukkan  bahwa  beberapa  variabel  independen  berpengaruah  signifikan terhadap  variabel  Kualitas  Laporan  Keuangan,  hasil  pengujian  diformulasikan  dalam  regresi berganda dari pengujian tabel 1 secara parsial sebagai berikut  :
Y2 = β0 +  β1 KSDM + β2 PSAP + β3 PTI + β4 SPI + β5 PKC + ɛ Y2 = - 0,966 +  0,005 KSDM + 0,279  PSAP + 0,087 PTI + 0,189 SPI + 0,488 PKC + ɛ
Berdasarkan tabel 2 di atas, menunjukkan bahwa interpretasi hasil penelitian sesaui dengan tujuan penelitian ini adalah :
KSDM  Kualitas Sumber Daya Manusia (KSDM) memberikan koefisien parameter 0,005 dengan tingkat signifikansi (α) yakni 0,921 > 0,05, hipotesis menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya kualitas sumber daya manusia belum menunjukkan yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.
PSAP  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (PSAP)  berpengaruh  signifikan  terhadap kualitas laporan keuangan, pada tingkat 0,05 (0,000 < 0,05, tingkat kepercayaan 95%), artinya  setiap  peningkatan  penggunaan/penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan dalam  menyusun  laporan  keuangan  pemerintahan  daerah  Kepri  akan  meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 27,9%.
PTI Pemanfatan Teknologi Informasi (PTI) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan,  pada  tingkat  0,05  (0,020  <  0,05,  tingkat  kepercayaan  95%),  artinya  setiap peningkatan  penggunaan  dan  pemanfatan  teknologi  informasi  akuntansi  pemerintahan dalam  menyusun  laporan  keuangan  pemerintahan  daerah  Kepri  akan  meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 8,7%.
SPI Sistem  pengendalian  Internal  (SPI)  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan,  pada  tingkat  0,05  (0,000  <  0,05,  tingkat  kepercayaan  95%),  artinya  setiap penerapan  sistem  pengendalian  internal  dalam  penggunaan  anggaran  pemerintahan daerah Kepri akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 18,9 %.
PKC  Pencegahan  Kecurangan  (PKC)  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan,  pada  tingkat  0,05  (0,000  <  0,05,  tingkat  kepercayaan  95%),  artinya  setiap adanya  kontrol  dan  monitoring  pencegahan  kecurangan  akuntansi  dalam  penggunaan anggaran  pemerintahan  daerah  Kepri  akan  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan sebesar 4,88%.
Pengujian  secara  simultan  Uji-F  variabel  kompetensi sumber  daya  manusia,  penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan  pencegahan  kecurangan  berpengaruh  signifikan  terhadap  pencegahan  kecurangan,  pada tingkat  0,05  (0,000  <  0,05,  tingkat  kepercayaan  95%),  dengan  nilai  adjust  R  Square  sebesar 0,676. Artinya secara parsial variabel  (kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi  pemerintahan,  pemanfatan  teknologi  informasi,  sistem  pengendalian  internal  dan 0,676)  memiliki  pengaruh  sebesar  67,6%  terhadap  kualitas  laporan  keuangan,  sedangan pengaruh lainnya sebesar 32,3% diluar variabel penelitian ini.

## Pengujian Moderasi
Hasil  pengujian  variabel  moderasi  Pencegahan  Kecurangan  (Z)  terhadap  kualitas laporan keuangan menunjukkan bebereapa variabel sebagai pemoderasi di tunjukkan dalam tabel 3 dibawah ini
Tabel 3. Pengujian Moderasi Variable Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T-Test  Probabilitas (Sig. α 0,05) (Constant) 10.905 16.639 0,000 Moderasi 1 (KSDM x PKC) 0,000 0,011 0,202 0,840 Moderasi 2 (PSAP x PKC) 0,011 0,521 11.831 0,000 Moderasi 3 (PTI x PKC) 0,004 0,160 3.381 0,001 Moderasi 4 (PKC x PKC) 0,006 0,287 4.866 0,000 R Square 0,687 Adjusted R Square 0,682 F -Test 134.717 Probability 0,000 a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan
b. Predictors: (Constant), Moderasi 1 (KSDM x PKC), Moderasi 2 (PSAP x PKC), Moderasi 3 (PTI x PKC), Moderasi 4 (PKC x PKC) Sumber data kuesoiner, diolah dengan aplikasi SPSS V.24, (2019)
Tabel.3  diatas  menunjukkan  hasil  pemoderasi  Pencegahan  Kecurangan  (Z)  terhadap variabel  Kualitas  Laporan  Keuangan.  Output  hasil  pengujian  diformulasikan  dalam  regresi berganda dari pengujian tabel 2 sebagai berikut  :
Y2 = β0 +  β1 Z1 + β2 Z2 + β3 Z3 + β4 Z4 + ɛ
Y2 = - 0,966 +  0,005 KSDM + 0,279  PSAP + 0,087 PTI + 0,189 SPI + 0,488 PKC + ɛ Z1 Variabel Moderasi 1 (KSDM x PKC) memiliki koefisien parameter 0.000 tidak berpengaruh signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan,  pada  tingkat  0,05  (0,840  >  0,05,  tingkat kepercayaan  95%),  artinya  iteraksi  variabel  moderasi  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap kualitas  laporan  keuangan,  sehingga  disimpulkan  sehingga  bahwa  variabel  pencegahan kecurangan  bukanlah  sebagai  pemoderasi  hubungan  antara  kualitas  sumber  daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
Z2 Variabel Moderasi 2 (PSAP x PKC) memiliki koefisien parameter 0,011 dan berpengaruh signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan,  pada  tingkat  0,05  (0,000  >  0,05,  tingkat kepercayaan 95%), artinya iteraksi variabel moderasi memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga disimpulkan bahwa variabel pencegahan kecurangan sebagai pemoderasi  hubungan  antara  kualitas  sumber  daya  manusia  terhadap  kualitas  laporan keuangan, iteraksi variabel disebut sebagai Quasi Moderator , artinya variabel pemoderasi pencegahan  kecurangan  memperkuat  atau  meningkatkan  pengaruh  penerapan  standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 11,1%.
Z3 Variabel  Moderasi  3  (PTI  x  PKC)  memiliki  koefisien  parameter  0,004  dan  berpengaruh signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan,  pada  tingkat  0,05  (0,001  >  0,05,  tingkat kepercayaan 95%), artinya iteraksi variabel moderasi memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga disimpulkan bahwa variabel pencegahan kecurangan sebagai pemoderasi  hubungan  antara  penerapan  teknologi  informasi  berbasis  sistem  informasi
Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia
akuntansi  permerintahan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan,  iteraksi  variabel  disebut sebagai Quasi  Moderator ,  artinya  variabel  pemoderasi  pencegahan  kecurangan memperkuat  atau  meningkatkan  pengaruh  penerapan  teknologi  informasi  terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 4%.
Z4 Variabel  Moderasi  4  (SPI x PKC) memiliki koefisien  parameter 0,006 dan berpengaruh signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan,  pada  tingkat  0,05  (0,000  >  0,05,  tingkat kepercayaan 95%), artinya iteraksi variabel moderasi memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga disimpulkan bahwa variabel pencegahan kecurangan sebagai pemoderasi  hubungan  antara  sistem  pengendalian  internal  terhadap  kualitas  laporan keuangan, iteraksi variabel disebut sebagai Quasi Moderator , artinya variabel pemoderasi pencegahan kecurangan memperkuat atau meningkatkan pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 4%.

## REKOMENDASI DAN KEBIJAKAN

## Rekomendasi
Berdasarkan hasil  penelitian dengan interpretasi, maka peneliti memberikan kesimpulan, antara lain :
1. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  variabel  independen  memiliki  berpengaruh  terhadap pencegahan kecurangan antara lain : kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan sebesar 11,5%. penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan sebesar 28,8%.  pemanfatan  teknologi  informasi  berpengaruh  signifikan  sebesar  6,7%  dan  Sistem pengendalian Internal  (SPI) berpengaruh signifikan sebesar 4,40 % terhadap  pencegahan kecurangan akuntansi.
2. Variabel independen memiliki berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan antara lain : penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  berpengaruh  signifikan  sebesar  27,9%. pemanfatan  teknologi  informasi  berpengaruh  sebesar  8,7%.  sistem  pengendalian  internal berpengaruh signifikan sebesar 18,9 % dan pencegahan kecurangan berpengaruh signifikan sebesar 4,88% terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Variabel pemoderasi 2 (Z2) sebagai pemoderasi memperkuat pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 11,1%. Pemoderasi 3 (Z3)  sebagai  pemoderasi  memperkuat  pengaruh  penerapan  teknologi  informasi  terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 4% dan Variabel Moderasi 4 (Z4) sebagai pemoderasi memperkuat  atau  meningkatkan  pengaruh  sistem  pengendalian  internal  terhadap  kualitas laporan keuangan sebesar 4%.

## Kebijakan
Pengendalian  kecurangan  akuntansi  pada  pemerintah  daerah  atas  pengguan  anggaran perlu  dilakukan dan diterapkan  melalui beberapa   faktor yang mempengaruhinya,  antara lain : peningkatan  kompetensi  sumber  daya  manusia  bidang  akuntansi  dan  keuangan/bendahara, penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  dengan  baik,  penggunakan  apalikasi  sebagai sistem informasi akuntansi keuangan daerah dalam  menyusun  laporan keuangan, pemanfatan teknologi  informasi  dalam  memproses  transaksi  dan  penyusunan  laporan  keuangan  daerah, penegasan sistem pengendalian internal, hal ini dapat digunakan untuk mencegah kecurangan (fraud ) menyusun lapaoran keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Fadilah,  Sri.  2011.  Pengaruh  Implementasi  Pengendalian  Internal  dan  Komitmen  Organisasi dalam Pencegahan Fraud Pengadaan Barang (Survey pada 5 Rumah Sakit di Bandung). Universitas Widyatama Bandung Indonesian Corruption Watch. 2017. Laporan Pengendalian Intern dan Total Quality Management Terhadap  Penerapan Good  Governance (Studi  pada  Lembaga  Amil  Zakat  Seluruh Indonesia). Simposium Nasional Akuntansi XIV. Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Hermiyetti.    2008.  Pengaruh  PenerapanPengendalian  Internal  terhadap  Pencegahan  Fraud Pengadaan Barang. STEKPI Jakarta.
Purwitasari, Anggit. (2013). Pengaruh ahunan ICW 2016 . Diakses, 25 Januari 2019, dari http://www.antikorupsi.org/ Lediastuti,  D.,  dan  U.  Subandijo.  2014.  Audit  Forensik  Terhadap  Pengelolaan  dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Studi Kasus pada Badan Pemeriksa Keuangan RI). e-Journal Magister Akuntasi Trisakti Volume 1 No.1: 89-108 Manik,  Tumpal.  2018.  Analisis  Peranan  Sistem  Informasi  Akuntansi  Dalam  E-Commerces Terhadap  Pengendalian  Bisnis  Online,  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  dan  Finansial  Indonesia Volume  1,  No.2,  April  Hal.  51-  64,  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Maritim  Raja  Ali  Haji, Tanjungpinang
Martani,  Dwi.,  &  Fazri  Zaelani.  2011.  Pengaruh  Ukuran,  Pertumbuhan,  dan  Kompleksitas terhadapPengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Indonesia). Simposium Nasional Akuntansi XIV. Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Nisak, Chairun., Prasetyono  & Fitri Ahmad Kurniawan. 2013. Sistem Pengendalian Intern dalam Pencegahan Fraud pada  SatuanKerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  pada  Kabupaten Bangkalan. JAFFA , 1 (1), 15 – 22.
Permana,  BA.,  HD.  Perdana.,  dan  L.  Kurniasih.  2017.  Determinant  of  Fraud  in  Government Agency: Empirical Study At The Finance And Development Supervisory Agency (BPKP) Of Jakarta  Representative  Office. Asia  Pasific  Fraud  Journal Volume  2  No.1:  93-108. doi:10.21532/apfj.001.17.02.01.08.
Surjandari,  DA.,  dan  I.  Martaningtyas.  2015.  An  Empirical  Study:  The  Effect  of  Performance Incentives,  Internal  Control  System,  Organizational  Culture,  on  Fraud  of  Indonesia Government Officer. Mediterranian Journal of Social Sciences , Volume 6 No.5: 71-76.doi: 10.5901/mjss.2015.v6n5s5p71
Tuanakotta, Theodorus M.  (2012). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Penerbit: Salemba Empat.
Tuanakotta, Theodorus M. 2014. Mendeteksi Manipulasi Laporan Keuangan, Penerbit: Salemba Empat : Jakarta
Setyowati, Lilis dan Wilkan Isthika. 2014. Pengaruh dampak peranan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, pemahaman akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, serta peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada pemerintah Kota Semarang (Studi pada SKPD Kota Semarang). Universitas Dian Nuswantoro, Semarang Tri,  Novia,  Anna  Fariyanti    dan  Nirwan  Ristiyanto.  2018.  Strategi  Pencegahan  Kecurangan ( Fraud )  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Pemerintah.  Jurnal  Manajemen  Pembangunan Daerah. Volume 10 Nomor Khusus, April 2018.