ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Peran Pemerintah Desa Lasara Kecamatan Namohalu Esiwa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Literasi Keuangan
Fandi Rahmawan Harefa 1 , Maria Magdalena Bate'e 2 , Idarni Harefa 3 , Aferiaman Telaumbanua 4 Fakultas Ekonomi Universitas Nias, Kecamaatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Indonesia fandiharefa66@gmail.com1, maria.batee82@gmail.com 2 , idarniharefa@gmail.com 3 , aferiaman.tel@gmail.com 4

## Abstract
This research aims to reveal the role played by the Lasara Village Government in Namohalu Esiwa District in seeking to improve community welfare through financial literacy efforts. Financial literacy is considered an important tool that allows individuals to understand and manage their personal finances more effectively. In its conclusion, this research highlights the important role of the Lasara Village Government in increasing community financial literacy. Through educational programs and partnerships with financial institutions, village governments have succeeded in empowering communities to take control of their own finances, which ultimately contributes to increased prosperity and economic stability at the local level.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan peran yang diemban oleh Pemerintah Desa Lasara di Kecamatan Namohalu Esiwa dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui upaya literasi keuangan. Literasi keuangan dianggap sebagai alat penting yang memungkinkan individu memahami dan mengelola keuangan pribadi mereka dengan lebih efektif. Dalam kesimpulannya, penelitian ini menyoroti peran penting Pemerintah Desa Lasara dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Melalui program-program edukatif dan kemitraan dengan lembaga keuangan, pemerintah desa telah berhasil memberdayakan masyarakat untuk mengambil kendali atas keuangan mereka sendiri, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi di tingkat lokal.

## PENDAHULUAN
Pemerintah dengan segala perangkatnya merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan Negara. Semakin baik peran pemerintah dalam penyelenggaraan negara, semakin baik pula peningkatan pembangunan negara dan pada akhirnya berpengaruh pula pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat di wujudkan dalam bentuk peningkatan pembangunan disegala bidang kepada masyarakat secara merata. Salah satu peran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat melalui perhatian terhadap berbagai usaha yang merupakan mata pencaharian masyarakat. Kegiatan pemberdayaan ini diharapkan dapat di sesuaikan dengan situasi dan kondisi usaha masyarakat serta sumber daya alam di lingkungan tersebut.
Pertumbuhan perekonomian Indonesia di setiap tahunnya semakin meningkat. Pertumbuhan perekonomian yang meningkat mengindikasikan bahwa kesejahteraan ekonomi di Indonesia semakin bertumbuh dengan baik. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat harus diimbangi dengan pengetahuan serta kemampuan dalam mengelola keuangan yang biasa disebut dengan literasi keuangan. Menurut Safryani, dkk (2020) literasi keuangan adalah rencana jangka pendek dan jangka panjang yang didasarkan pada pengetahuan keuangan dan konsep keuangan umum yang terkait dengan penggunaan instrument keuangan, pengelolaan keuangan individu, dan lembaga keuangan. Kemampuan untuk membuat keputusan.

## Info Artikel
Diterima : Tgl 8 Mei 2024 Revisi     :
Tgl 22 Mei 2024 Terbit     : Tgl 7 Juni 2024 Key words: The role, challenges, development of government Kata Kunci: Peran,tantangan,
Pembangunan pemerintah
Corresponding Author : Fandi Rahmawan Harefa fandiharefa66@g mail.com
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Kesejahteraan dan kebahagiaan merupakan cita-cita manusia. Untuk mencapai cita-cita tersebut manusia melaksankan berbagai cara dan upaya yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai komponen utama kesejahteraan. Di samping itu, banyak faktor pendukung untuk mencapai cita-cita tersebut hingga kesejahteraan masyarakat secara lahiriah mungkin dapat di ukur dengan bidang jumlah kemiskinan, kebetuhan hidup, jumlah pengangguran, jumlah penduduk, dan lain sebagainya.
Kesejahteraan dapat diukur dari berbagai bidang salah satunya adalah kemiskinan yang digunakan dalam menganalisis kesejahteraan masyarakat di Indonseia. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi indikator kesejahteraan dalam penelitian. Tingkat kemiskinan merupakan salah satu laju pertumbuhan pembangunan ekonomi suatu negara. Tingkat kemiskinan dapat dicerminkan melalui penduduk yang memiliki rata-rata perngeluaran per kapita dan per bulan di bawah garis kemiskinan (suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non-makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021, tingkat kemiskinan di Indonesia cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga tahun 2021, jumlah penduduk Indonesia yang tergolong miskin mencapai 12,13 ribu jiwa. Angka tersebut telah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 11,93 ribu jiwa. Berikut merupakan perkembangan jumlah penduduk miskin di Indonesia.
Gambar 1.1
Jumlah penduduk miskin di Indonesia 2015-2021

## Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)
Literasi keuangan memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa masalah timbul akibat rendahnya pengetahunan tentang literasi keuangan yaitu tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam mengelola keuangan pribadi, tidak mendapatkan informasi keuangan yang tepat dan juga tidak tertutup kemungkinan akan menjadi korban penipuan keuangan.
Masalah yang sama terdapat pada Desa Lasara Kecamatan Namohalu Esiwa di mana kebanyakan masyarakat memiliki pengetahuan yang rendah dalam hal literasi keuangan terbukti masih terdapat masyarakat melakukan pinjaman hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga maupun pendidikan anak, tidak dapat mengatur dana untuk tabungan masa depan sekalipun merupakan masyarakat yang pensiunan bahkan sebagian besar kepala rumah tangga atau suami menyalahgunakan keuangan yang mereka dapatkan ke hal yang tidak baik seperti ke warung tuak dan bermain judi. Pengetahuan masyarakat Desa Lasara masih rendah dalam mengelola keuangan pribadinya termasuk dana bantuan yang diterima dari pemerintah. Salah seorang warga masyarakat yang menjadi informan
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
awal kepada peneliti menyampaikan bahwa ketidakpahaman mereka dalam mengelola keuangan karna belum pernah pemerintah desa mengadakan sosialisasi/pelatihan tentang mengelola keuangan.

## LITERASI KEUANGAN
Pengelolaan keuangan atau aset secara benar merupakan salah satu kemampuan yang wajib dimiliki setiap individu khususnya di era globalisasi saat ini. Pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan tersebut mampu membuat seseorang terhindar dari masalah keuangan, misalnya kemiskinan. Namun saat ini kemiskinan tidak hanya disebabkan karena pendapatan saja yang kurang. Akan tetapi kesalahan dalam pengelolaan keuangan menjadi salah satu penyebab terjadinya kesulitan ekonomi salahsatunya adalah kemiskinan. Kesulitan ekonomi tersebut menjadi penghambat dalam proses individu mencapai suatu kesejahteraan, maka dari itu pengelolaan keuangan menjadi suatu kebutuhan agar menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kesulitan ekonomi. Tanpa adanya perencanaan keuangan hidup yang bagi sebagian besar anggota masyarakat sudah sulit akan menjadi sangat sulit. Oleh karena itu dengan menerapkan cara pengelolaan keuangan yang benar, maka individu diharapkan bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari uang yang dimilikinya. Kebutuhan suatu pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola sumber keuangan pribadinya secara efektif demi kesejahteraannya.
Literasi keuangan juga bertujuan untuk dapat memberikan kemudahan pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan, mengenai produk lembaga jasa keuangan, sehingga masyarakat dapat menentukan kebutuhan keuangan yang baik dengan kebutuhan masyarakat tersebut.

## PERAN PEMERINTAH DESA
Kehadiran Pemerintah dan Keberadaan Pemerintah adalah suatu yang menjadi keharusan bagi proses dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat, sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat sekecil apapun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah. Subbag Hukum BPK, (2015:12) Berdasarkan pengaturan tersebut, pemerintah memberikan keleluasan pada desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Selain itu, pemerintah desa juga dapat diberikan penugasan atau pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Pengertian mengenai desa kemudian dipertegas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, hak asal usul, atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia.
Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa elemen penting dari otonomi Desa yakni kewenangan desa. kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan desa meliputi :
1. Penyelenggaraan pemerintahan desa.
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
2. Pelaksanaan pembangunan desa.
3. Pembinaan masyarakat desa.
4. Pemberdayaan desa.

## KESEJATERAAN MASYARAKAT
Tingkat kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan agregat. Para ahli ekonomi melihat kesejahteraan sebagai indikasi dari pendapatan individu (flow of income)  dan daya beli (purchashing of power)  masyarakat. Berdasarkan pemahaman ini, konsep kesejahteraan memiliki pengertian yang sempit karena dengan hanya melihat pendapatan sebagai indikator kemakmuran ekonomi berarti kesejahteraan dilihat sebagai lawan dari kondisi kemiskinan.
Meskipun tidak ada suatu batasan substansi yang tegas tentang kesejahteraan, namun tingkat kesejahteraan mencakup pangan, pendidikan, kesehatan, dan seringkali diperluas kepada perlindungan sosial lainya seperti kesempatan kerja, perlindungan hari tua, keterbebasan dari kemiskinan, dan sebagainya. Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada sepuluh, yaitu umur, jumlah tangungan, pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan dan kemudahan mendapatkan fasilitas.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2020:18), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau aliran yang ingin memperbaiki kelemahan pada positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Sedangkan menurut Ibrahim (2018:52) mengatakan bahwa pendekatan kualitatif merupakan cara kerja penelitian yang menitik beratkan pada aspek pendalaman data untuk memeperoleh kualitas dari penelitian yang dilakukan. Pendekatan kualitatif menggunakan kata atau kalimat deskriptif, dimulai dengan pengumpulan data sampai dengan menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Yusuf (2017:330-331) yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif sangat  menekankan pada pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, atau deskripsi peristiwa yang bersifat alami kemudian disajikan dalam bentuk kata- kata.
Berdasarkan pemaparan di atas, pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif berupa fakta-fakta tertulis maupun lisan dari setiap perilaku yang dicermati dan penelitian ini tidak mengunakan perhitungan. Penelitian kualitatif lebih mementingkan segi proses dari pada hasil. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hal-hal yang berkakitan dengan penelitian ini, teori-teori yang mendukung penelitian, dan metode yang digunakan dalam penelitian, dalam bab ini akan menjelaskan hasil dari penelitian. Penelitian akan dipaparkan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pembahasan dalam bab ini didapat melalui hasil pengumpulan data melalui studi wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian ini berfokus pada peran pemerintah desa lasara kecamatan namohalu esiwa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui literasi keuagan. Peneliti juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat kondisi alami dari suatu fenomena. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan menggambarkan realitas yang kompleks.

## GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Desa Lasara merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Namohalu Esiwa, kabupaten Nias Utara, provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa Lasara merupakan salah satu desa yang sebagian besar penduduknya mengelola lahan pertanian, wilayah Desa Lasara terbagi antara 2 Dusun, Dusun I dan Dusun II.
Adapun atas-batas wilayah yang ada di Desa Lasara, antara lain sebagai berikut :
1. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Baho, kec. Lotu
2. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Namohalu
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Esiwa
4. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Berua

## PERAN PEMERINTAH DESA LASARA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MELALUI LITERASI KEUANGAN
Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan dan perbankan serta lembaga keuangan non-bank, melakukan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Literasi keuangan adalah sistem pemahaman pengetahuan dan pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sehari-hari maupun masa depan. Literasi keuangan mengacu pada pemahaman tentang konsep keuangan dasar dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola keuangan dengan efektif. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016) literasi keuangan bertujuan memperbaiki tingkat literasi masyarakat dari yang semula kurang atau buta finansial menjadi melek finansial dan jumlah masyarakat yang menggunakan produk jasa keuangan semakin meningkat.
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Menurut hasil observasi peneliti dilapangan, tingkat literasi keuangan masih sangat kurang disebabkan karna faktor pemahaman dan pengetahuan tentang literasi keuangan belum pernah mendapat pelatihan tentang literasi keuangan atau memberikan sosialisasi kepada pemerintah desa dan juga masyarakat desa. Pemerintah desa berfokus pada pemanfaatan sumber daya manusia dengan membagikan bantuan berupa bibit pertanian dan pakan ternak, membentuk BUMDes dan juga membentuk koperasi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta melakukan kerja sama kepada Puskesemas Namohalu Esiwa untuk mendapat pengobatan gratis kepada seluruh masyarakat desa Lasara.

## BENTUK PROGRAM YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DESA LASARA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait desa. Desa adalah kesatuan masyarakat yang batas-batas wilayahnya diatur untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan, serta hak-hak asal usul dan hak-hak dasar diakui dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Desa di Indonesia menjadi sasaran prioritas utama dari berbagai program dan bantuan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
Pemerintah desa dan masyarakat harus memiliki hubungan yang kuat, terutama dicapai melalui komunikasi. Masyarakat dapat mengetahui apa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dan pemerintah desa atau pembuat kebijakan juga perlu mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat, agar ada kesinambungan pembangunan di antara keduanya. Kebijakan diterapkan untuk semua kelompok terkelola dan diterapkan untuk memecahkan masalah yang ada di desa. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat, yaitu pertama, penilaian potensi desa yang akurat. Diperlukan penelitian yang mendalam, khususnya potret dan data tentang partisipasi, modal sosial, dinamika kelembagaan lokal atau budaya masyarakat.
Menurut hasil observasi peneliti dilapangan, program yang telah dilakukan pemerintah desa Lasara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat selama ini sudah dilakukan semaksimal mungkin namun dalam pelaksanaannya belum mendapat hasil yang memuaskan. Terbukti dari beberapa program dan bantuan dari pemerintah desa tidak dapat dimanfaatkan atau dikembangkan dengan baik oleh masyarakat desa.

## HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH PEMERINTAH DESA LASARA DALAM MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN MASYARAKAT DAN CARA PENANGGULANGANNYA
Pemerintah Republik Indonesia hingga pemerintah desa menghadapi beberapa hambatan untuk meningkatkan literasi keuangan, yakni tingkat pendidikan yang tidak merata, kurangnya rasa ingin tahu terhadap produk keuangan, ketidakpastian legitimasi produk keuangan, dan distribusi infrastruktur pendukung yang tidak merata. Pemerintah desa mengetahui bahwa untuk meningkatkan literasi keuangan adalah dengan mengedukasi masyarakat dan memberikan pemahaman atau sosialisasi  tentang produk keuangan dan manajemen keuangan. Strategi yang digalakkan dengan edukasi dan sosialisasi masyarakat, selain itu produk keuangan harus mudah diakses masyarakat (OJK 2016).
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Menurut hasil observasi peneliti dilapangan, hambatan dalam meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat desa Lasara adalah masyarakat desa belum bisa mengembangkan dan memanfaatkan bantuan ataupun kegiatan yang telah dilakukan pemerintah desa akibat kurangnya tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan.

## KESIMPULAN
1.  Pemerintah Desa Lasara Kecamatan Namohalu Esiwa belum pernah mendapatkan pelatihan (Workshop) tentang literasi keuangan.
2.  Pemerintah Desa Lasara Kecamatan Namohalu Esiwa belum pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang literasi keuangan.
3.  Pemerintah Desa Lasara Kecamatan Namohalu Esiwa memfokuskan program desa terhadap pembangunan desa secara merata, memberikan bantuan berupa bibit pertanian, pakan ternak kepada seluruh masyarakat, memfasilitasi masyarakat untuk membentuk BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang bertujuan untuk menampung hasil ternak dan hasil tani dari seluruh masyarakat desa Lasara kecamatan Namohalu Esiwa dan juga membentuk koperasi desa yang memiliki tingkat bunga yang rendah serta berkerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendapat pengobatan gratis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Lasara kecamatan Namohalu Esiwa.
4.  Sebagian besar penduduk Desa Lasara Kecamatan Namohalu Esiwa belum bisa mengembangkan secara permanen bantuan yang telah diberikan oleh Pemerintah Desa Lasara akibat kurangnya pengetahuan tentang literasi keuangan karena rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya keingintahuan tentang produk keuangan dan literasi keuangan.

## SARAN
1.  Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diharapkan kepada Pemerintah Desa Lasara Kecamatan Namohalu Esiwa untuk melakukan pelatihan tentang literasi keuangan sehingga dapat disosialisasikan kepada seluruh masyarakat pentingnya literasi keuangan dengan bekerjasama kepada dinas terkait seperti dinas Bappeda Nias Utara.
2.  Diharapkan kepada seluruh Pemerintah Desa Lasara Kecamatan Namohalu Esiwa untuk memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat Desa Lasara tentang pengelolaan keuangan yang baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
3.  Diharapkan kepada seluruh masyarakat Desa Lasara untuk mengelola keuangan pribadinya dengan baik dan memaksimalkan bantuan atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lasara sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4.  Bagi peneliti selanjutnya diharapakan untuk memperluas penelitian tentang literasi keuangan untuk mencapai kesejahteraan bagi masyakarat desa dan seluruh masyarakat Indonesia dengan metode dan variable yang berbeda atau metode kuantitatif.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam Latif. (2022). Kepemimpinan Pemerintahan Desa, Partisipasi Masyarakat & Perencanaan Pembangunan.
Jawa Timur. Penerbit Qiara Media.
Amaliyah Rizky, Rini Setyo Witiastuti. (2015). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Literacy Keuangan di Kalangan
UMKM Kota Tegal. Mejemen Analisis Jurnal. 4(3).
Andi Ibrahim, dkk. (2018). Metodologi Penelitian. Makasar: Gunadarma Ilmu.
Ansahar. (2023). Pengembangan Desa Berkelanjutan Berbasis Potensi Desa. Yogyakarta. VC. Bintang Semesta
Media.
Aribawa, Dwitya. (2016). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Dan Keberlangsungan Umkm Di Jawa Tengah. Jurnal Siasat Bisnis. 20(1).
Arianti, Fitri Baiq. (2020). Pengaruh Pendapatan, Karir, dan Pengalaman Kerja Terhadap Literasi Keuangan. Jurnal Manajemen dan Keuangan. 3(2) : 288-302.
Damayanti, R., & Nurhidayah. (2022). Literasi Fintech, Kepercayaan Konsumen Dan Niat Menggunakan E-Wallet.
Jurnal Manajemen Dan Profesional, 3(2) : 136–142.
Dura, Justita. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia. 10(2).
Fitri Kurnianingsih. (2023). Pembinaan penguatan kapasitas kelembagaan perangkat desa di daerah pesisir. Jl.
Raya Dompak, Komplek Gedung FISIP UMRAH, 29100. Labkomsos FISIP UMRAH.
Hidayat, S. (2020). Literasi Keuangan Untuk Pengelolaan Keuangan Pribadi. Ekonomi, Keuangan, Investasi, dan Syariah (EKUITAS). 1(2) : 130-133.
Halil Khusairi. (2022). Peluang Wisata Budaya Dan Religi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Jawa Timur. Penerbit Qiara Media.
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Lexy J. Moleong. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rineka Cipta.
Nicolini, G. (2019). Financial literacy and financial behavior. Financial Literacy in Europe. (July). 85–140.
Ramadhanil, A. N., & Yunita, I. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Mahasiswa Dalam Mengelola
Keuangan (Perbandingan Mahasiswa Bisnis dan Mahasiswa Teknik Universitas Telkom). Jurnal Mitra Manajemen.4(2) : 251-256. E-ISSN 2599-087X
Riski Amaliyah & Rini Setyo Witiastuti. (2015). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Keuangan di Kalangan UMKM Kota Tegal. Management Analysis Journal 4 (3).
Rosa, Y. Del, Idwar, I., & Abdilla, M. (2022). Literasi Keuangan dan Literasi Digital UMKM Kuliner Kota Padang Sebagai
Penggerak Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Global Covid 19. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas,
24(1) : 242-258.
Safryani, Aziz,  & Triwahyuningtyas.  (2020). Analisis Literasi Keuangan, Perilaku Keuangan, Dan Pendapatan Terhadap Keputusan Investasi. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan. 8(3) : 319–332.
Setiawan & Nuryadin. (2021). Dampak Perusahaan Kelapa Sawit terhadap Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar di Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru. Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan. 4(2) : 287–298.
Siti Hajar. (2021). Pemerintahan Desa Dan Kualitas Pelayanan Publik. medan. Umsu Press.
Soetiono. Setiawan. (2018). Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia. Depok: Kharisma Putra Utama Offset.
Soetomo.  (2014). Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal.  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Sugiyono.  (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2019). Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung. ALFABETA.
Sugiyono, 2020. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Takumansang. Waworundeng. (2022). Manajemen Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Covie 19 Di Desa Kahuku Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Governance.
2(1) : 1–13.

## SUMBER INTERNET
OJK. (2019). Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019. https://www.ojk.go.id/id/berita-dan- kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-2019 .
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
OJK. (2016). Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 76/POJK.07/2016. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 1689-1699.