## PENYULUHAN PERHUTANAN SOSIAL DI KELOMPOK TANI HUTAN KOTA MALANG
Erni Mukti Rahayu * , Joko Triwanto Jurusan Kehutanan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang Alamat Korespondensi : Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang, Telp/Fax 0341-464318, Fax. 0341-460435
E-mail: * ernimukti15@umm.ac.id
Abstrak:  Perhutanan  sosial  meruapakan  system  pengelolaan  hutan  secara  lestari  dengan melibatkan  masyarakat  sekitar  kawasan.  Peran  aktif  masyarakat  sangat  diperlukan dalam  pengembangan  perhutanan  sosial.  Maksud  dan  tujuan  pengabdian  ini  adalah untuk  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  yang  tergabung  dalam  kelompok tani  hutan  tentang  perhutanan  sosial.  Metode  yang  digunakan  adalah  Forum  Group Discussion  (FGD).  Berdasarkan  hasil  pengabdian  bahwa  masyarakat  menerapkan pengelolaan Kawasan dengan system perhutanan sosial, pada skema Hutan Tanaman Rakyat  (HTR).  Beberapa  manfaat  yang  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  terutama dari  segi  ekologi  dan  ekonomi.  Xecara  ekologi  melalui  HTR  masyarakat  dapat melakukan  kegiatan  konservasi  tanah  dan  air,  serta  secara  ekonomi  pendapatan masyarakat  emningkat  karena  pengelolaan  Kawasan  dengan  skema  HTR.      (Times New Roman 11, spasi tunggal, dan cetak miring).
Kata kunci : Perhutanan sosial, hutan, masyarakat

## 1. PENDAHULUAN
Dijelaskan  dalam  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2013,  bahwa  hutan  sebagai sumberdaya    alam  memberikan    manfaat    besar    bagi    kesejahteraan  masyarakat,  manfaat  baik secara  langsung,  maupun  manfaat  tidak  langsung.  Manfaat  langsung  hutan  antara  lain menghasilkan  kayu  untuk  keperluan  pertukangan  maupun  bahan  pulp  dan  kertas,  tempat  hidup satwa, dan lain-lain. Manfaat tidak langsung digunakan sebagai tempat ekowisata dan penyedia oksigen.  Keberhasilan  pengelolaan  hutan  tidak  terlepas  dari  peranan  masyarakat  yang  berada disekitar hutan. Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi  kesejahteraan  rakyat,maka  pada  prinsipnya  semua  hutan  dan  kawasan  hutan  dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik,  dan  kerentanannya,  serta  tidak diperbolehkan mengubah fungsi utamanya (Mitchell, Setiawan, & Rahmi, 2003).
Pengelolaan  hutan  saat  ini  menerapkan  sistem  Perhutanan  Sosial,  Perhutanan  Sosial merupakan system dalam mengelola hutan secara lestari dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan  adat  yang  dilaksanakan  oleh  masyarakat  sekitar  hutan  (Kumar,  2015;  Laksemi  dkk, 2019).  Tujuan  perhutanan  sosial  untuk  meningkatkan  kesejahteraan,  keseimbangan  lingkungan dan  dinamika  sosial  budaya.  Dalam  Perhutanan  Sosial  terdapat  tiga  prinsip  utama  yaitu  hak ( right ),  mata  pencaharian  ( livelihood ),  dan  konservasi  ( conservation )  (Maryudi  dkk.  2012; Syahputra, 2019).
Program  Perhutanan  Sosial  sebagaimana  terkandung  dalam  pasal  78  ayat  1  UU  Desa merupakan bagian dari pembangunan desa dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa  dan  kualitas  hidup  manusia,  serta  penanggulangan  kemiskinan  melalui  pemenuhan kebutuhan  dasar,  pembangunan  sarana  dan  prasarana  desa,  pengembangan  potensi  ekonomi lokal,  serta  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  secara  berkelanjutan.  Mengingat
tujuan  Pehutanan  Sosial  sebagai  upaya  kesejahteraan  masyarakat,  maka  sangat  penting dilaksanakan  pendampingan  kepada  masyarakat  sebagai  upaya  perwujudan  fungsi  perhutanan sosial, sehingga fungsi kelestarian dan kesejahteraan masyarakat. Dampak positif yang dirasakan masyarakat  adalah  peningkatan  pendapatan,  peluang  kerja,  akses  pasar,  dan  jaringan  (Suharti, 2019).

## 2. METODE PELAKSANAAN
Sasaran  Kegiatan dalam  kegiatan  ini  diutamakan  bagi kelompok  tani  hutan. Alat dan bahan  yang  digunakan  dalam  pengabdian  ini  meliputi  :  LCD  Proyektor,  materi  tentang perhutanan  sosial,  alat  tulis.  Metode  pengabdian  masyarakat  tentang  penyuluhan  perhutanan sosial dilaksanakan melalui:
Penyuluhan  yang  dilakukan  dalam  kegiatan  pengabdian  masyarakat  dilakukan  dengan Focus Group Discussion (FGD).
Metode  FGD  dilakukan  untuk  kegiatan  diskusi  dengan  Kelompok  Tani  Hutan  (KTH). Kegiatan FGD diawali dengan pemberian materi tentang pengertian perhutanan sosial, peraturan tentang  perhutanan  sosial,  skema  perhutanan  sosial,  manfaat  pengelolaan  hutan  menggunakan system perhutanan sosial serta mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan.
Setelah  masyarakat  diberikan  materi  terkait  perhutanan  sosial  dilakukan  diskusi  melalui tanya jawab untuk mengetahui tingkat pemahaman KTH tentang perhutanan sosial.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perhutanan  sosial  menjadi  alternatif  dalam  pengelolaan  Kawasan  hutan  yang  lestari. Perhutanan  sosial  dilaksanakan  oleh  masyarakat  sekitar  Kawasan  hutan.  Seperti  yang  tertera dalam Peraturan Pemerintah no. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Perhutanan Sosial,  tujuannya  adalah  sebagai  upaya  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  proses pemberdayaan dengan berpegang pada aspek kelestarian hutan. Hutan bagi masyarakat memiliki manfaat sebagai:
1) Menjadi sumber kehidupan seperti bahan pangan.
2) Mencegah erosi.
3) Sumber bahan bakar dan pakan ternak secara berkelanjutan.
4) Meningkatkan kesejahterana masyarakat sekitar hutan.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  LHK  No  83  tahun  2016,  program  perhutanan  sosial memiliki  tujuan  memberi  pedoman  akan  pemberian  hak  pengelolaan,  perizinan,  kemitraan  dan hutan adat. Selain itu, perhutanan sosial bertujuan sebagai solusi atas permasalahan tenurial dan keadilan  bagi  masyarakat  sekitar  hutan  dalam  memanfaatkan  hutan  untuk  kesejahteraan  dan pelestarian  melalui  prinsip  keadilan,  keberlanjutan,  kapasitas  hukum,  partisipatif,  dan bertanggung gugat.
Pada pelaksanaannya, program perhutanan sosial dilaksanakan oleh :
1) Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD)
2) Kelompok Tani, Gabungan kelompok Tani (Gapoktan), Koperasi
3) Masyarakat Hukum Adat (MHA)
4) Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)
Skema  yang  dikembangkan  dalam  perhutanan  sosial  antara  lain  Hutan  Desa,  Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Skema Hutan Desa  (HD),  diberikan  kepada  Lembaga  desa  untuk  mengelola  hutan  negara  dengan  tujuan
kesejahteraan  desa.  Skema  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm),  merupakan  hutan  negara  yang  hak pemanfaatan  Kawasan  untuk  pemberdayaan  masyarakat  setempat.  Skema  Hutan  Tanaman Rakyat  (HTR/IPHS),  merupakan  hutan  tanaman  pada  kawasan  hutan  produksi  yang  dilakukan oleh  sekelompok  masyarakat  untuk  meningkatkan  potensi  dan  kualitas  hutan  produksi  melalui sistem  silvikulur  untuk  menjaga  kelestarian  hutan.  Skema  Hutan  Adat  (HA),  yakni  hutan  yang berada  di  wilayah  masyarakat  hutan  adat.  Skema  Kemitraan  Kehutanan  merupakan  kegiatan kerjasama  antara  masyarakat  sekitar  hutan  dengan  pengelola  hutan,  contoh  bentuk  kerjasama seperti  pemegang  Izin  Usaha  Pemanfaatan  Hutan,  jasa  hutan  izin  pinjam  pakai  kawasan  hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.
Setelah dilakukan diskusi dapat diketahui bahwa KTH di Kabupaten Malang pada umunya telah menerapkan perhutanan sosial, terutama pada Skema Hutan Tanaman Rakyat.  Masyarakat bisa  merasakan  manfaat  ekologi  dan  ekonomidari  penerapan  HTR.  Secara  ekologi  masyarakat dapat  melakukan  konservasi  terhadap  tanah  dan  air,  sehingga  sumber  mata  air  tetap  terjaga. Selain itu, menurut Simon (2010) terdapat enam manfaat dari hutan rakyat, yaitu: meningkatkan produksi  kayu  dan  hasil  hutan  non  kayu,  menciptakan  peluang  kerja  dan  akses  pedesaan, memperbaiki  sistem  tata  air,  mengurangi  terjadinya  erosi,  mengurangi  karbondioksida  dan polutan di udara, menjaga kadar oksigen, dan sebagai habitat satwa.
Namun  permasalahan  yang  sering  dialami  oleh  masyarakat  adalah  sulitnya  menyediakan bibit  tanaman  kehutanan,  selama  ini  masyarakat  menanam  dari  hasil  bantuan  cabang  Dinas Kehutanan Malang.
Gambar 1. Pemberian Materi tentang perhutanan Sosial

## Gambar 2. Peserta Penyuluhan

## Gambar 3. Bersama Kelompok Tani Hutan

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengabdian di lapang, masyarakat telah melaksanakan pengelolaan hutan dengan system perhutanan sosial terutama pada skema Hutan Tanaman Rakyat. Manfaat secara ekologi dan ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat dari pengelolaan Kawasan dengan HTR.
Pengabdian  lanjutan  akan  dilakukan  kegiatan  pendampingan  masyarakat  untuk  mandiri dalam penyediaan bibit tanaman kehutanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Kumar, V. 2015. Social Forestry in India: Concept and Schemes. Van Sangyan 2(11): 18–20
Laksemi, N.P.S.T.,  Sulistyawati, E.,  Mulyaningrum, M. 2019.  Perhutanan Sosial Berkelanjutan di Provinsi Bali (Studi Kasus di Hutan Desa Wanagiri). Jurnal Silva Lestari, Vol 7 (2)
Maryudi, A., Devkota, R. R., Schusser, C., Yufannyi, Y., Salla, M., Aurenhammer, H., Krott, M. (2012). Back to basics: considerations in evaluating the outcomes of community forestry. Forest Policy and Economics 14(1): 1–5
Mitchell  B.,  Setiawan,  B.,  &  Rahmi,  D.H.  (2003).  Pengelolaan  sumber  daya  dan  lingkungan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
Simon, H , 2010, Dinamika Hutan Rakyat di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Syahputra,  O.H.  2019.  Alternatif  Pengelolaan  Sumberdaya  Hutan  melalui  Perhutanan  Sosia.
Rambideun : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. 1
Suharti, S., Darusman, D.,  Nugroho, B., Sundawati, L. 2016. Kelembagaan dan Perubahan Hak Akses Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Sinjai Timur Sulawesi Selatan. Sodality : Jurnal Sosiologi Pedesaan. Hal. 165-175.
Peraturan Pemerintah no. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Perhutanan Sosial
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  No  83  tahun  2016  Tentang  Perhutanan Sosial
Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan Hutan