## Journal of Political Issues
Volume 2, Nomor 2, Januari 2021, pp. 102-114 ISSN:2685-7766
Dipublikasi oleh Journal of  Political Issues. Artikel ini dengan akses terbuka. Lisensi CC-BY-NC-SA

## Formulasi Peraturan Desa Tentang Lubuk Larangan
Bustanuddin 1* , Dasril Radjab 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 36361, Jambi-Indonesia
Info Artikel Dikirim: Okt 26, 2020 Diterima: Jan 27, 2021 Dipublikasi: Jan 31, 2021
Kata Kunci: Desa; Peraturan Desa; Lubuk Larangan;

## Koresponden: Bustanuddin
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Email: bustanuddin@unja.ac.id

## Sitasi Cantuman:
Bustanuddin,  &  Radjab,  D . (2021).
Formulasi
Pembentukan  Peraturan  Desa tentang Lubuk Larangan. Journal  of  Political  Issues. 2(2);
102-114. https://doi.org/10.33019/jpi.v 2i2.39

## DOI:
https://doi.org/10.33019/jpi.v 2i2.39

## Lisensi:
Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)

## ABSTRAK
Abstract Research  on  the  Formulation  of  the  Formation  of  Sungai  Rotan  Village Regulations,  Renah  Mendaluh  Subdistrict,  Tanjung  Jabung  Barat  Regency  on  Lubuk Larangan  is  based  on  the  problem  that  is  the  lack  of  village  regulations  that  regulate environmental sustainability, especially with regard to prohibition pits. So it is necessary to form a rule that regulates the subject. This study examines how the Formulation of the Establishment  of  Rotan  River  Village  Regency  Renah  Mendaluh  West  Tanjung  Jabung Regency About Lubuk Larangan. The establishment of this Village Rule aims to produce a legal product that can provide protection will provide a guarantee of sustainability of the existence  of  prohibition  pits  located  in  the  Rotan  river  Village.  The  establishment  of Village  Rules  is  implemented,  as  part  of  the  process  of  implementing  local  government and  village  government  to  realize  the  sovereignty  of  the  people  and  sustainable development  in  accordance  with  the  provisions  of  the  law,  which  leads  to  increased welfare and interests of the people and the resolution of problems in society. This research is a normative legal research. This study conducts a study that emphasizes the process of Formulation of the Establishment of Rotan Rivers Village Renah Mendaluh District West Tanjung Jabung Regency About Lubuk Larangan. This study produces a study on the need for  village  law  products  for  the  people  of  Sungai  Rotan  Village  as  a  guide  in  society, especially with regard to the responsibility for environmental sustainability.
Abstrak Penelitian  mengenai  Formulasi  Pembentukan  Peraturan  Desa  Sungai  Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan ini  didasarkan  pada  permasalahan  yakni  ketidakadanya  peraturan  desa  yang  mengatur tentang  kelestarian  lingkungan  khususnya  berkenaan  dengan  lubuk  larangan.  Sehingga perlu  dibentuk  suatu  aturan  yang  mengatur  perihal  tersebut.  Penelitian  ini  mengkaji bagaimana  Formulasi  Pembentukan  Peraturan  Desa  Sungai  Rotan  Kecamatan  Renah Mendaluh  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  Tentang  Lubuk  Larangan.  Pembentukan Peraturan  Desa  ini  bertujuan  untuk  mengahsilkan  suatu  produk  hukum  yang  dapat memberikan  perlindungan  akan  memberikan  jaminan  kelestarian  akan  keberadaan  lubuk larangan  yang  terdapat  di  Desa  sungai  Rotan.  Pembentukan  Peraturan  Desa dilaksalanakan,  sebagai  bagian  dari  proses  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dan pemerintahan desa untuk mewujudkan kedaulatan rakyat  dan pembangunan berkelanjutan yang  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku,  yang  bermuara  pada  peningkatan kesejahteraan dan kepentingan rakyat dan penyelesaiaan permasalahan dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.  penelitian ini melakukan pengkajian yang  menitik  beratkan  kepada  proses  Formulasi  Pembentukan  Peraturan  Desa  Sungai Rotan  Kecamatan  Renah  Mendaluh  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  Tentang  Lubuk Larangan.  Penelitian  ini  menghasilkan  suatu  kajian  akan  kebutuhan  produk  hukum  desa bagi  masyarakat  Desa  Sungai  Rotan  sebagai  pedoman  dalam  bermasyarakat  khususnya berkenaan dengan tanggaung jawab akan kelestarian lingkungan hidup.

## Tentang:
Bustanuddin ,  Penulis  menyelesaikan  studi  S-2  di  Magister  Ilmu  Hukum  Universitas Gadjah  Mada  Pada  Tahun  2012,  Saat  ini  Penulis  sedang  melanjutkan  Studi  S-3  di Pascasarjana  Doktor  Ilmu  Hukum  Universitas  Jambi.  Penulis  saat  ini  bekerja  sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
Dasril  Radjab .  Penulis  menyelesaikan  studi  S-2  di  Magister  Ilmu  Hukum  Universitas Sumatra  Utara  Pada  Tahun  1997.  Penulis  saat  ini  bekerja  sebagai  Dosen  di  Fakultas Hukum Universitas Jambi.

## PENDAHULUAN
Kajian terhadap pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, selalu berkaitan dengan konsep  norma,  konsep  kaedah  atau  konsep  hukum.  Norma,  kaedah  atau  hukum  merupakan suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesama ataupun lingkungannya  ( Indrati,  2007 ).  Dalam  pandangan  Sudikno  Mertokesumo  suatu  norma, kaedah  atau  hukum  itu  merupakan  suatu  perumusan  akan  pandangan  yang  bersifat  obyektif tentang  penilaian  atau  sikap  seyogyanya,  seharunya  yang  dilakukan  atau  tidak  dilakukan, yang dilarang atau dianjurkan untuk dijalankan. Pada suatu posisi suatu kaedah hukum lazim diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia atau kita seyogyanya serta  seharunya  berperilaku,  bersikap  didalam  masyarakat  agar  kepentingannya  dan kepentingan  orang  lain  akan  selalu  terlindungi  ( Mertokesumo,  2007 ).  Amiroeddin  Syarif berpandangan bahwa suatu norma, kaedah atau  merupakan suatu patokan atau standar  yang didasarkan kepada ukuran nilai-nilai tertentu ( Syarif, 1987 ).
Pembentukan  suatu  peraturan  perundang-undangan  dalam  pandangan  M  Solly  Lubis bahwa  pembentukan  suatu  peraturan  merupakan  suatu  proses  akan  pembentukan  sebuah peraturan negara. Memperhatikan kondisi ini maka tata cara dan tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimulai dari tahapan perencanaan, tahap pembahasan, tahap pengesahan dan tahap penetapan dan tahap akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkuta, ( Lubis, 1995 ). selanjutnya ketika akan membicarakan berkaitan tentang  berlakunya  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  akan  dibentuk  dalam pandangan  Purnadi  Purwacaraka  dan  Soerjono  Soekanto  dikenal  beberapa  azas-azas  atau konsep  seperti    i.  azas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  tidak  berlaku  surut;    ii. Azas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dibuat  oleh  penguasa  yang  lebih  tinggi, mempunyai  kedudukan  yang  lebih  tinggi  pula;  iii.  azas  pembentukan  peraturan  perundang- undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.  Azas  Peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  belakangan  membatalkan Peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  terdahulu,  azas  pembentukan  peraturan perundang-undangan  tidak  dapat  diganggu  gugat,  serta  azas  pembentukan  peraturan perundang-undangan  sebagai  sarana  untuk  semaksimal  mungkin  dapat  mencapai kesejahteraan  spirituil  dan  materiel  bagi  masyarakat  maupun  individu  melalui  pembaharuan atau pelestarian ( Purbacaraka & Soekanto, 1993 ).
Hal  senada  diungkapkan  oleh  Amiroeddin  Syarif  ketika  menguatkan  konsep  tersebut yang  menyatakan  asas-asas  peraturan  perundang-undangan  yakni  asas  pembentukan peraturan  perundang-undangan  berdasarkan  Asas  Tingkatan  Hirarki,  asas  pembentukan Peraturan  perundang-undangan  tidak  dapat  diganggu  gugat,  asas  pembentukan  peraturan perundang-undangan  yang  bersifat  khusus  mengenyampingkan  peraturan  perundang- undangan  yang  bersifat  umum,  asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  tidak berlaku  surut;  dan  asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baru mengenyampingkan Peraturan perundang-undangan yang lama ( Syarif, 1987 ).
Didalam  pembantukan  suatu  peraturan  perundang-undangan,  termasuk  dalam pembentukan peraturan desa Disamping adanya asas-asas pembentukan perundang-undangan dan  asas  materi  muatan  peraturan  perundang-undangan  yang  diatur  dalam  ketentuan  yang berlaku.  Suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  baik  hendaknya  harus  memiliki  tiga landasan  dan  dasar  yakni  landasan  dasar  Filosofis,  landasan  dasar  sosiologis  dan  landasan dasar  yuridis.  Dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  termasuk  peraturan  desa selain  ketiga  asas  dan  fondasi  dasar  tersebut  ada  juga  yang  menambahnya  dengan  landasan teknik  perancangan  dan  landasan  politis  ( Ranggawidjaja,  1998 ).  Hal  senada  seperti disampaikan oleh M. Solly Lubis dalam bukunya yang menyatakan bahwa dalam pembuatan dan  pembentukan  sutau  peraturan  negara  ada  tiga  dasar  atau  landasan  yang  harus  dipenuhi dalam  rangka  pembuatan  segala  peraturan,  pada  tiap  jenis  dan  tingkat  yaitu  landasan Filosofis,  landasan  yuridis  dan  landasan  politis  ( Lubis,  1995 ).  Kondisi  yang  membedakan
antara  pandangan-pandangan  tersebut  yakni  M.  Solly  Lubis  memasukan  landasan  Politis, sedangkan  Rosjidi  Ranggawidjaja  memasukan  landasan  sosiologis.  Ketentuan-ketentuan tersebut  nantinya  akan  menjadi  sebuah  ketentuan  dan  keputusan  yang  tertulis  berkenan pembentukan peraturan perundang-undangan.
Disisi  lain ketika membicarakan konsep norma,  kaedah atau hukum  maka tidak lepas membicarak  suatu  peraturan.  Suatu  Peraturan  merupakan  suatu  ketentuan  umum  yang ditujukan  kepada  hal-hal  yang  masih  abstrak  ( Wirjosoegito,  2004 ).  Dalam  hal  ini membicarakan  hal  dan  angan-angan  yang  dicita-citakan  ketika  menjalankan  suatu  urusan. Suatu  delegasi  dalam  pembuatan  suatu  peraturan  berarti  pembuat  peraturan  maka  peraturan yang lebih tinggi memberi wewenang kepada pembuat peraturan yang lebih rendah. Undang- Undang Dasar  (Grondwet) memberi  wewenang  atau delegasi  kepada Undang-Undang (wet) ( Hardjowidigdo,  2004 ).  Kewenangan  dalam  pembuatan  peraturan  perundang-undangan diatribusikan atau diserahkan atau dibagi berdasarkan ketentuan dalam aturan dasar bernegara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar suatu negara maupun dalam ketentuan Undang- Undang  dalam  arti  Formil.  Pada  saat    Undang-Undang  Dasar    atau  Undang-Undang  dalam arti  formil  dengan  tegas  menentukan  atau  memberi  wewenang  untuk  itu  ( Hardjowidigdo, 2004 ).  Ketika  suatu  peraturan  yang  dibawahnya  secara  hierarki  bertentangan  dengan peraturan diatasnya maka suatu aturan itu dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
Berkenaan  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  dinyatakan  bahwa  dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk peraturan desa harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan Perudang-undangan yang baik  dan benar yang meliputi adanya kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi  muatan,  dapat  dilaksanakan,  kedayagunaan  dan  kehasilgunaan,  kejelasan  rumusan, dan keterbukaan.
Selanjutnya  ditentukan  materi  muatan  suatu  peraturan  perandang-undangan  termasuk peraturan desa harus mengandung asas pengayoman, kemanusian, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan,  bhinneka  tunggal  ika,  keadilan,  kesamaan  kedudukan  dalam  hukum  dan pemerintahan,  ketertiban  dan  kepastian  hukum;  dan/atau,  keseimbangan,  keserasian,  dan keselarasan.  Termasuk  dalam  pembentukan  peraturan  terkait  permasalahan  lingkungan  dan kehutanan.
Berkaitan dengan kondisi  kehutanan dimana hutan, sungai,  danau, laut, dan apa  yang ada  didalamnya  merupakan  kekayan  alam  yang  dimiliki  oleh  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Kekayaan yang melimpah merupakan sumber penghidupan masyarakat Indonesia. Provinsi Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara khusus memiliki kekayaan alam yang  melimpah  yang  menjadi  sumber  penghidupan  masyarakat  Kabupaten  Tanjung  Jabung seperti potensi, kelapa sawit, karet, Padi, hasil perikanan dan lain sebagainya. Sehingga perlu diatur dengan peraturan tertentu demi untuk menjaga kelestariannya dan keberadaanya tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab..
Hutan  dengan  segala  isinya  merupakan  sebuah  karunia  dan  amanat  sang  pemilik dunia  dan  akhirat  yang  menganugerahkan  segala  kemudahan  akan  sumber  daya  kehutanan kepada  warga  Negara  dan  masyarakat  Indonesia.  Hutan  dan  segala  isinya  dalam  satuan wilayah Negara merupakan kekayaan yang dikuasai dan dikelola oleh Negara. Negara dalam hal  ini  harus  memberikan  manfaat  yang  serbaguna  bagi  umat  manusia  atau  warga  Negara Indonesia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya  untuk  kemakmuran,  bagi  generasi  sekarang  maupun  generasi  mendatang. Pembangunan sumber daya kehutanan dan sumber daya alam hayati, hutan dan ekosistemnya pada  hakikatnya  adalah  bagian  integral  dari  pembangunan  nasional  yang  berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila yang tak terpisahkan. Selain itu unsur-unsur sumber daya alam hayati  dan  ekosistemnya  pada  dasarnya  saling  tergantung  antara  satu  dengan  yang  lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya  ekosistem.  Berkaitan  dengan  kondisi  inilah  kondisi  kehutanan  dan  lingkuang
seperti  hutan,  sungai,  danau  dan  sumber  daya  alam  lainnya  harus  di  proteksi  sejak  dini dengan  peraturan  perundang-undangan  sampai  tingkat  terbawah  yang  mengatur  perihal urusan-urusan pemerintahan sampai ketinggkat desa.
Berkenaan  dengan  permasalahan  tersebut  telah  diatur  dalam  ketentuan  Undang- Undang  Dasar  Negara  yang  menyatakan  bahwa  bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat,  maka  pengelolaan  sumberdaya  alam  berupa  hutan,  sungai  harus berorientasi  kepada  konservasi  sumberdaya  alam  untuk  menjamin  kelestarian  dan keberlanjutan  fungsi  sumberdaya  alam,  dengan  menggunakan  pendekatan  yang  bercorak komprehensif dan terpadu.
Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  terkait  dan  termasuk  peraturan  desa merupakan suatu perwujudan untuk membentuk suatu Negara hukum yang berorientasi untuk menjaga  kelestasrian  alam  dan  lingkungan  hidup.  Kondisi  ini  dikarenakan  bahwa  suatu Negara  hukum  atau  sering  disebut  dengan  rechsstaat  menurut  Philipus  Hadjon  adalah  suatu negara  yang  keberadaannya    lahir  dari  suatu  perjuangan  menentang  absolutisme  sehingga sifatnya revolusioner dan bertumpu pada atas sistem kontinental yang disebut dengan system hukum  civil  law.  Negara  hukum  dalam  pandangan  lain  memiliki  suatu  konsep  adanya  i. perlindungan terhadap hak asasi manusia, ii. adanya pemisahan kekuasaan dalam negara, dan iii. setiap tindakan negara harus berdasarkan undang-undang yang dibuat terlebih dahulu serta iv.  ketika  memiliki  peradilan  administrasi  untu  menyelesaikan  perselisihan  antara  penguasa dan  rakyat  ( Kumpulan  Makalah,  2003 ).  Selanjutnya  akan  diatur  lebih  lanjut  dengan peraturan-peraturan yang ada dibawahnya termasuk peraturan desa.
Sehingga  ketika  akan  mendirikan  sebuah  Negara  hukum,  kemudian  membuat  hukum dan  menjalankan  hukum,  maka  tidak  akan  bisa  dilepaskan  dari  rancangan  besar  mengenai bagaimana  kehidupan  manusia  itu  dibangun  dalam  sebuah  negara.  Bahwa  suatu  negara hukum  itu  dibangun  untuk  merancang  sebuah  kehidupan  rakyat  yang  mensejahterakan  dan membahagiakan.  Sehingga  bagaimana  negara  hukum  Indonesia  ini  merancang  kehidupan sekian ratus juta rakyatnya menjadi pintu masuk bagi legislasi dinegeri ini ( Rahardjo, 2006 ). Selian  itu  Hukum  merupakan  lembaga  yang  bekerja  dalam  masyarakat,  dimana  ketika bekerja  dalam  masyarakat  hukum  memiliki  tiga  perspektif  yakni,  hukum  sebagai  kontrol, hukum  sebagai social  engineering dan  hukum  sebagai  emansipasi  masyarakat  terhadap hukum.  ( Rahayu,  2014 )  Dengan  kondisi  seperti  ini  maka  ketika  akan  menerapkan  sebuah Negara  Hukum  maka  suatu  negara  itu  hendaknya  mempunyai  dua  tugas  utama  yakni  yang pertama  mengorganisir  dan  menngintegrasikan  kegiatan  manusia  dan  golongan-golongan kearah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan  asosial-asosial  kemasyarakatan  disesuaikan  satu  sama  lain  dan  diarahkan  ketujuan nasional dan yang kedua mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni  yang  bertentangan  satu  sama  lain,  supaya  tidak  menjadi  antagonisme  yang membahayakan ( Budiardjo, 2008 ).
Sehingga  pada  suatu  titik,  maka  negara  yang  berdasarkan  atas  hukum  atau Rechtsstaats  pada  umumnya  akan  bercirikan  sebuah  Negara  yang  berdemokrasi konstitusionil, dimana Undang-undang dasar mempunyai mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi  kekuasaan  pemerintah  sedemikian  rupa  sehingga  penyelenggaraan  kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian dharapankan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi ( Budiardjo, 2008 ).
Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang  berbentuk  Republik  terdiri  atas  wilayah- wilayah yang tersebar dari sabang sampai merauke dari tingkatan provinsi dampai ketingkat desa.  Desa  sebagai  bagian  dari  pemerintahan  terkecil  di  Indonesia  layaknya  pemerintahan provinsi  dan  kabupaten  juga  memiliki  peraturan  yang  dinamakan  dengan  peraturan  desa. Peraturan desa merupakan  Salah satu komponen dalam menjalankan konsep Negara hukum
pada  tingkat  desa  yakni  dengan  keberadaan  suatu  peraturan  perundang-undangan,  yang dinamakan peraturan desa.
Provinsi Jambi terdiri atas beberapa kabupaten/kota, salah satunya Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Desa Sungai  Rotan.  Desa  Sungao  Rotan  secara  geografis  terbentang  diwilayah  Tanjung  Jabung Barat  yang  memiliki  potensi  hutan  alam,  perikanan  sungai  dan  air  tawar  yang  melimpah. Dalam rangka pengelolaan pengelolaan Hutan, sungai dan kekayaan alam  yang ada di Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu dibentuk sebuah  konsep  pengelolaan  kehutanan  dengan  pendekatan  khusus  yang  disebut  dengan konsep Lubuk Larangan. Konsep lubuk larangan ini nanti akan diatur dengan peraturan desa Sungai  Rotan  Kecamatan  Renah  Mendaluh  yang  berorientasi  kepada  kepentingan  umum. Menyikapi  kondisi  ini  perlu  dilakukan  pengkajian  terhadap  Implementasi  Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan.
Berkaitan  dengan  pembentukan  peraturan,  alah  satu  produk  hukum  yang  digunakan untuk mengatur perilaku kehidupan  bermasyarakat selain undang-undang, peraturan daerah, terdapat  juga  peraturan  desa  yang  dapat  digunakan  sebagai  acuan  dalam  pedoman kemasyarakatan  ditingkat  Desa.  Peraturan  Desa  yang  dapat  dibentuk  merupakan  peraruran desa  yang  mengatur  kondisi  khusus  yang  terdapat  di  desa-desa.  Salah  satu  peraturan  desa yang  dapat  dibuat  adalah  peraturan  desa  berkenaan  dengan  kemasyarakatan  adat  suatu  desa atau  mengatur  hal-hal  khusus  didesa  tersebut  seperti  pengaturan  tentang  kondisi  kehutanan adat dan lingkungan adat.
Lubuk  larangan  merupakan  suatu  konsep  pemanfaataan  lingkungan  yang  diganakan masyarakat  desa  dalam  rangkan  kelestarian  lingkungan  alam  setempat.  Lubuk  larangan merupakan konsep khusus kehutanan yanga berada di Provinsi Jambi. Keberadaan kehutanan dan  lingkungan  alam  serta  perairan  dengan  konsep  lubuk  larangan  merupakan  hal  khusus yang perlu dijaga dengan baik dengan perlindungan yang diberikan dengan menetapkan suatu kebijakan tertentu dalam suatu aturan seperti peraturan desa.
Berkenaan  dengan  latar  belakang  tersebut  maka,  kajian  penelitian  ini  akan menganalisis  Apakah  kerangka  hukum  yang  relevan  untuk  Implementasi  Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang  Lubuk  Larangan?  Serta  Formulasi  kebijakan  apakah  yang  perlu  dirumuskan  oleh Pemerintah  Daerah  terhadap  Implementasi  Pembentukan  Peraturan  Desa  Sungai  Rotan Kecamatan  Renah  Mendaluh  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  Tentang  Lubuk  Larangan. Rumusan permasalahan ini dirumuskan dengan tujuan untuk Memformulasikan Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang  Lubuk  Larangan.  Sehingga  memberikan  pedoman  dalam  pelaksanaan  kebijakan  ke depan untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Desa Sungai Rotan Kecamata Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## METODE PENELITIAN
Metode    penelitian      yang    digunakan    dalam    penelitian      ini  merupakan  penelitian  hukum normatif.  Dalam  penelitian  ini  akan  diteliti  asas-asas,  prinsip,  norma  dan  isi  kaidah  hukum dari  peraturan  perundang-undangan  berkaitan  dengan  Pembentukan  peraturan  desa.  Metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu  menggunakan pendekatan peraturan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach )  ( Marzuki,  2012 ).  Pendekatan  Peraturan  perundang-undangan  akan  dilakukan metode  penelaahan  terhadap  semua  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  permasalahan yang  akan  dilakukan  penelitian. Selain  pendekatan  perundang-undangan,  penelitian  ini dilakukan  juga  dengan  pendekatan  konseptual,  yaitu:  penelitian  yang  beranjak  dari
pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  tentang  perlindungan  hukum  khususnya  untuk petani  dan  nelayan  tradisional  yang  berkecimpung  dalam  pemanfaatan  lubuk  dan  perairan tawar  yang  ada  di  Desa  Sungai  Rotan.  Adapun  peraturan  perundang-undangan  yang  akan dianalisis meliputi peraturan yang terkait dengan pembentukan peraturan Desa Sungai Rotan Tentang Lubuk Larangan. Ketentuan-ketentuan tersebut berorientasi kepada urgensi dan teori mengenai  pluralisme  hukum  untuk  dianalisis  akan  pengaruh  dan  relevansinya  dalam pembentukan  tata  hukum  lokal  dan  nasional,  sehingga  menghasilkan  peraturan  desa  yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum  yang memiliki batas-batas wilayah  yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis  dalam  pengaturan  masyarakat  desa/kelurahan  dan  keberhansilan  pembangunan nasional,  maka  perlu  adanya  peraturan-peraturan  atau  Undang-Undang  yang  berkaitan dengan  pemerintahan  desa  yang  mengatur  tentang  pemerintahan  desa,  sehingga  roda pemerintahan berjalan dengan optimal.
Dalam  undang-undang  tentang  desa  dinyatakan  bahwa  Desa  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak asal  usul,  dan/atau hak tradisional  yang diakui dan dihormati  dalam sistem pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Selanjutnya  dinyatakan  bahwa Pemerintahan  Desa  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat  setempat  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Penyelenggaraan  pemerintahan  desa  menurut  undang-undang  desa  dikatakan  bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa  sebagai  unsur  penyelenggara  Pemerintahan  Desa. artinya  bahwa  pemerintahan  desa diselenggarakan oleh pemerintah desa.
Penyelenggaraan  pemerintahan  desa  pada  prinsipnya  menurut  undang-undang  tentang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bertujuan untuk:
a. memberikan  pengakuan  dan  penghormatan  atas  Desa  yang  sudah  ada  dengan keberagamannya  sebelum  dan  sesudah  terbentuknya  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia;
b.memberikan  kejelasan  status  dan  kepastian  hukum  atas  Desa  dalam  sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia;
c. memberikan  kejelasan  status  dan  kepastian  hukum  atas  Desa  dalam  sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
d.melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
e. mendorong  prakarsa,  gerakan,  dan  partisipasi  masyarakat  Desa  untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
f. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
g. meningkatkan  pelayanan  publik  bagi  warga  masyarakat  Desa  guna  mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
h. meningkatkan  ketahanan  sosial  budaya  masyarakat  Desa  guna  mewujudkan masyarakat  Desa  yang  mampu  memelihara  kesatuan  sosial  sebagai  bagian  dari
ketahanan nasional;
i. memajukan  perekonomian  masyarakat  Desa  serta  mengatasi  kesenjangan pembangunan nasional; dan
j. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
Keberadaan  sebuah  Desa  memiliki  keanekaragaman  disesuaikan  dengan  asal  usul budaya  yaitu:  (1) Keanekaragaman, disesuaikan  dengan asal  usul dan kondisi sosial  budaya masyarakat  setempat,  (2)  partisipasi,  bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan  desa  harus  mampu  mewujudkan  peran  aktif  masyarakat  agar  senantiasa memiliki  bertanggung  jawab  terhadap  perkembangan  kehidupan  bersama  sebagai  sesama warga desa, (3) otonomi asli, bahwa kewenangan pemerintah desa dalam kewenangan, bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan hak  asal  usul  dan  nilai-nilai  sosial  budaya  yang  terdapat  pada  masyarakat  setempat  namun dalam perspektif administrasi desa(4) Demokrasi, artinya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksana  pembangunan  di  desa  harus  menampung  aspirasi-aspirasi  masyarakat dimusyawarakan  dan  kemudian  dipilih  untuk  dilaksanakan  melalui  BPD  dan  Lembaga Kemasyarakatan  sebagai  mitra  Pemerintah  Desa  (5)  Pemberdayaan  Masyarakat,  artinya Penyelenggaraan  dan  pembangunan  di  desa  ditujukan  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  dan kesejahteraan  masyarakat  melalui  penetapan  kebijakan,  program  dan  kegiatan  yang  sesuai dengan pokok masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat ( Ali Fauzan, 2010 ).
Disamping itu penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilaksanakan dengan konsep kepemimpinan yang tepat sehingga tujuan penyelenggaran pemerintahan desa berjalan lancar. Pelaksanaan  “kepemimpinan”  berdasar  atas  pandangan  Kartono,  Keating,  Heywood,  dan Yukl  dapat  diartikan  sebagai  berikut,  yaitu  sosok  individu  yang  punya  kemahiran dankeunggulan  serta  kapabilitas  keefektifan  tindakan  sehingga  ia  kuasa  memengaruhi individu  atau kelompok masyarakat agar bekerja sama dalam melaksanakan praktik-praktik tertentu  ataupun  untuk  mencapai  satu  dan/atau  banyak  misi  yang  dikehendaki  ( Mayrudin, dkk, 2020 ).
Pemerintahan  Desa  juga  merupakan  proses  dari  hasi  sebuah  demokrasi  dimana demokrasi bisa dilihat sebagai satu perangkat praktek dan prinsip  yang sudah dilembagakan dan selanjutnya melindungi kebebasan itu sendiri. Demokrasi yang melibatkan konsensus  di dalamnya,  namun  secara  minimal  persyaratan  demokrasi  terdiri  dari:  pemerintahan  yang dipilih dari suara mayoritas dan memerintah berdasarkan persetujuan masyarakat, keberadaan pemilihan umum yang bebas dan adil, proteksi terhadap kaum minoritas dan hak asasi dasar manusia,  persamaan  perlakuan  di  mata  hukum,  proses  pengadilan  dan  pluralisme  politik. Artinya  demokrasi  tidak  hanya  sekedar  melibatkan  kebebasan  masyarakat  dalam  sistem politik, akan tetapi lebih dari itu sampai dengan tata cara melibatkan rakyat dalam demokrasi. Termasuk  dalam  pembentukan  peraturan  yang  akan  diberlakukan  dalam  pemerintahan  desa ( Primadi, dkk, 2019 ).

## Formulasi Pembentukan Peraturan Desa Tentang Lubuk Larangan
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  Merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selayaknya pemerintahan daerah, pemerintahan desa juga  memiliki  aturan  yang  mengatur  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang disebut  dengan  peraturan  desa.  Pembentukan  Peraturan  Desa  tidak  jauh  berbeda  dengan pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya seperti peraturan daerah.
Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  menurut  Jimly  Asshiddiqie  yang dikutip  oleh  Yuliandri  menyangkut  empat  bentuk    kegiatan,  yaitu  :  pertama,  prakarsa pembuatan  perundang-undangan  (legislative  initiation);  kedua  pembahasan  rancangan perundang-undangan  (law  making  process);  ketiga,  persetujuan  atas  pengesahan  rancangan peraturan  perundang-undangan  (law  enactmen  approval);  dan  keempat  pemberian
persetujuan  pengikatan  atau  ratifikasi  atas  perjanjian  atau  persetujuan  internasional  dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (binding decision making on international law agreement and treaties or other legal binding documents) ( Yuliandri, 2009 ).
Berkenaan  dengan  pembuatan  peraturan  perundang-undangan,  Burkhardt  Krems dalam  A  Hamid  Attamimi  menyatakan  bahwa  dalam  bidang  hukum    yang  menyangkut pembentukan  peraturan  perundang-undangan  negara,  maka  pembentukan  peraturan perundang-undangan itu menyangkut (i) isi peraturan, (ii) bentuk dan susunan peraturan, (iii) metode  dan  pembentukan  peraturan  dan  (iv)  prosedur  dan  proses  pembentukan  peraturan ( Attamimi,  1990 ).  Selanjutnya  I.C.  Van  der  Vlies  Menyatakan  bahwa  ketentuan-ketentuan yang  harus  diperhatikan  oleh  pembuat  peraturan  perundang-undangan  dalam  membuat peraturan perundang-undangan terdapat  dalam satu tempat  dan saling berurutan. Ketentuan- ketentuan  yang  terpenting  terdapat  diberbagai  tempat  dalam  peraturan  perundang-undangan menyangkut  isi  maupun  prosedur  ( Vlies,  2005 ).  Proses  pembuatan  peraturan  perundang- undangan  termasuk  peraturan  desa  Suangi  Rotan  Tentang  Lubuk  Larangan  didalamnya disesuaikan dengan prosedur dan ketentuan yang yang telah ditetapkan.
Dari paparan di atas jelaslah bahwa faktor keberadaan produk hukum di daerah seperti Peraturan Desa yang baik  yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan salah satu faktor  yang  sangat  menentukan  bagi  keberhasilan  pelaksanaan  otonomi  daerah  dan penyelanggaraan  pemerintahan  daerah  di  desa.  Dengan  kata  lain,  salah  satu  ciri  dari  daerah otonom  dan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  terletak  pada  kemampuan self  supporting - nya  dalam  acuan  hukumnya,  termasuk  di  dalamnya  adalah  kemampuan  penyelenggara  desa dalam membuat produk hukum Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan yang tepat dan sesuai dengan kondisi desa. Serta menyelengarakan Implementasi Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh  Kabupaten Tanjung Jabung  Barat  Tentang  Lubuk  Larangan sesuai  dengan tujuan  yang  dikehendaki.  Keberadaan  produk  hukum  desa  yang  mengatur  tentang  lubuk larangan  yang  tepat  dan  sesuai  akan  memperlancar  dan  mempermudah  dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertujuan untuk mempercepat proses kesejahteraan masyarakat di desa sungai rotan. Keberadaan produk hukum desa berkenaan dengan pengutan tentang lubuk  larangan juga berfungsi  dalam mengatur serta meningkatkan pendapatan desa Sungai  Rotan    serta  meningkatkan  berbagai  program-program  pembangunan  dalam melaksanakan  berbagai  fungsinya  secara  baik  dan  benar,  seperti  fungsi  pelayanan  kepada masyarakat  ( public  services ),  fungsi  pembangunan  ( development ),  dan  fungsi  perlindungan kepada masyarakat ( society protec-tion ). Pengaturan berkaitan Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan  yang  tepat  akan  menjadikan  proses  pembangunan  daerah  desa  Sungai  Rotan Kecamatan  Renah  Mendaluh  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  akan  berkembang  dengan cepat dan baik.
Oleh  karena  itu  dalam  upaya  merealisasikan  tujuan  penyelenggaraan  dan peningkatan  pembangunan  daerah  dan  desa  yang  baik,  diperlukan  produk  hukum  desa berkaitan  Implementasi  Pembentukan  Peraturan  Desa  Sungai  Rotan  Kecamatan  Renah Mendaluh  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  Tentang  Lubuk  Larangan  yang  baik  sebagai salah satu acuan dalam penyelanggaraan pemerintahan desa Sungai Rotan.
Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan Peraturan Desa memperhatikan  ketentuan  undang-undang  nomor  12  tahun  2011  tentang  pembentukan peraturan  perundang-undangan  dan  undang-undang  nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa pembentukan peraturan desa diperlukan dalam rangka:
1. Kejelasan  dan  Kepastian  hukum  bagi  pemeritahan  daerah  desa  Suangi  Rotan Kecamatan Renah Mendaluh  Kabupaten Tanjung Jabung  Barat  Tentang  Lubuk Larangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Kesesuain produk hukum Desa tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Desa
Sungai  Rotan  Kecamatan  Renah  Mendaluh  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat Tentang  Lubuk  Larangan  yang  dihasilkan  dan  mempermudah  koordinasi  serta kelancaran  proses  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dalam  rangka perlindungan lubuk larangan di desa Suangi Rotan;
3. Kejelasan  tugas,  wewenang,  dan  tanggung  jawab    pemerintahan  Desa  dalam pembangunan  Desa  Sungai  Rotan  Kecamatan  Renah  Mendaluh  Kabupaten Tanjung Jabung Barat  serta menjamin kelestarian alam yakni Lubuk Larangan.
4. Kejelasan dan kepastian hukum bagi pemerintahan desa dan atau masyrakat desa dalam  mengajukan  proses  Pembentukan  Peraturan  Desa  Sungai  Rotan Kecamatan Renah Mendaluh  Kabupaten Tanjung Jabung  Barat  Tentang  Lubuk Larangan  yang  bertujuan  memberikan  perlindungan  terhadap  masalah lingkungan khususnya berkaitan dengan lubuk larangan.
Tujuan  pembentukan  peraturan  desa  selaras  dengan  ketentuan  Undang-Undang Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  menjelaskan  bahwa  produk hukum  termasuk  peraturan  desa  merpakan  bagian  dari  peraturan  perundang-undangan. Peraturan  perundang-undangan  meruapakan  peraturan  tertulis  yang  dibentuk  oleh  lembaga negara atau pejabat  yang berwenang dan mengikat  secara umum sedangkan  Materi muatan Peraturan  perundang-undangan  adalah  materi  yang  dimuat  dalam  Peraturan  perundang- undangan sesuai dengan jenis, fungsi dan hierarki Peraturan perundang-undangan.
Proses  pembuatan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  pada  dasarnya  dimulai  dari perencanaan,  persiapan,  tekhnik  penyusunan,  perumusan,  pembahasan,  pengesahan, pengundangan  dan  penyebarluasan  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah diatur  dalam  undang-undang  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yakni  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2004  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Berkaitan dengan penyelanggaran pemerintahan daerah dalam konsep otonomi daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun1999 tentang Pemerin-tahan Daerah yang  kemdian  disempurnakan  dengan  diundangkan  UU  No.  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah.
Dengan ditetapkannya  Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,  paradigma  pembangunan  daerah  berubah  menjadi  paradigma  daerah  membangun yang  didekati  dengan  prinsip:  (i)  pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  luas,  nyata,  dan bertanggung  jawab;  (ii)  asas  keseimbangan  pertumbuhan  antar  daerah  serta  antar  desa  dan kota;  (iii)  pemberdayaan  masyarakat;  serta  (iv)  pendayagunaan  potensi  sumber  daya  alam dengan  berpegang  pada  kelestarian  lingkungan  hidup.  Lebih  jauh  diungkapkan  bahwa pemberian  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal  dari  pemerintah  pusat  ke  daerah dimaksudkan  untuk  mempercepat  pembangunan  daerah  agar  dapat  tercipta,  antara  lain:  (i) peningkatan pelayanan dan kesejahteraan seluruh masyarakat di daerah; (ii) berkembangnya kehidupan  yang demokratis  yang disertai dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan  pembangunan  di  daerah;  serta  (iii)  terpeliharanya  hubungan  yang  serasi  antara pusat  dan  daerah  serta  antardaerah  dalam  rangka  menjaga  keutuhan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia  ( Soedjito, 2002 ).
Peraturan  tentang  Pemerintahan  Daerah  ini  mengisyaratkan  adanya  4  (empat)  pilar yang  mendukung  pelaksanaan  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal,  yaitu:  (i)  kapasitas aparat  daerah;  (ii)  kapasitas  kelembagaan  daerah;  (iii)  kapasitas  keuangan  daerah,  dan  (iv) kapasitas  lembaga  nonpemerintah  di  daerah.  Dari  keempat  pilar  dapat  terlaksana  dengan adanya  pedoman  yang  tertuang  dalam  produk  hukum  daerah  yang  konkrit  dan  nyata  yang dijadikan  pedoman  dan  prosedur  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Selain  itu
pembentukan peraturan Desa merupakan bagian dari kesatuan tertib hukum ini dalam proses pembentukan hukum yang bersifat hierarkis dan dinamis. ( Nasution, 2018 )
Pelaksanaan    otonomi    daerah    yang    dititikberatkan    pada  Daerah    Kabupaten    dan Daerah  Kota  dimulai  dengan adanya  penyerahan  sejumlah  kewewenangan  (urusan) dari pemerintah      pusat      ke      pemerintah      daerah      yang  bersangkutan.    Penyerahan    berbagai kewenangan    dalam  rangka  desentralisasi  ini  tentunya  harus  disertai  dengan  diberikannya kewenangan  untuk  membuat  pedoman  sendiri  yang  tertuang  dalam  produk  hukum  daerah yang dibuat oleh penyelenggara pemerintahan daerah.
Ada  sementara  pihak  yang  memandang  bahwa  keberhasilan  pelaksanaan  otonomi daerah akan ditentukan oleh adanya 5 (lima) kondisi strategis yang meliputi: (i) Self Regular Power ,  dalam  arti  kemampuan  mengatur  dan  melaksanakan  otonomi  daerah  demi kepentingan  masyarakat  di  daerahnya;  (ii) Self  Modifying  Power ,  berupa  kemampuan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah ditetapkan secara nasional sesuai dengan kondisi daerah termasuk terobosan inovatif ke arah kemajuan dalam menyikapi  potensi daerah;  (iii) Creating  Local  Political  Support ,  dalam  arti  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang mempunyai  legitimasi  kuat  dari  masyarakatnya,  baik  pada  posisi  kepala  daerah  sebagai Eksekutif maupun DPRD sebagai  pemegang kekuasaan  Legislatif; (iv) Managing  Financial Resources , dalam arti mampu mengembangkan kompetensi dalam mengelola secara optimal sumber  penghasilan  dan  keuangan  guna  pembiayaan  aktivitas  pemerintahan,  pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat; serta (v) Developing Brain Power , dalam arti membangun SDM  (Sumber  Daya  Manusia)  yang  handal  dan  selalu  bertumpu  pada  kapabilitas  dalam menyelesaikan masalah ( Suwardyono, 2000 ).
Secara  umum,  faktor-faktor  yang  akan  menentukan  dan  mempengaruhi  keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, antara lain yaitu: (i) faktor manusia sebagai subjek penggerak  (faktor  dinamis)  dalam  penyelenggaraan  otonomi  daerah;  (ii) faktor  keuangan yang merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah; (iii) faktor  peralatan yang  merupakan  sarana  pendukung  bagi  terselenggaranya  aktivitas pemerintahan  daerah;  serta  (iv) faktor  organisasi  dan  manajemen yang  merupakan  sarana untuk  melakukan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  secara  baik,  efisien,  dan  efektif ( Kaho,  1997 ) .
Dari  paparan  di  atas  jelaslah  bahwa  faktor  dan  keberadaan  produk  hukum  sangat menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan kata lain, salah satu ciri dari daerah otonom terletak pada kemampuan self supporting -nya dalam bidang pembentukan produk hukum daerah yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah. Kondisi ini dapat terlaksana dengan adanya pedoman pembentukan produk hukum  peraturan desa pada setiap desa.
Desa  Sungai  Rotan  Merupakan  salah  satu  desa  yang  terletak  di  Kecamatan  Renah Mendalu Kabupaten Tanjung Jabung barat yang memiliki potensi alam berupa aliran suangai yang  biasa  disebut  lubuk  yang  sangat  menyokong  perekonomian  Desa  Sungai  Rotan  dan sekitarnya.  Kondisi  aliran  sungai  di  desa  Sungai  Rotan  perlu  di  proteki  dengan  aturan  desa yang mengatur tentang pedoman dan pemanfaatn sungai yang biasa disebut dengan larangan. Jaminan  perlindungan  terhadap  aliran  sungai  dan  lingkungan  yang  adan  disekitar  Desa Sangai  Rotan  dimungkina  jika  ada  aturan  tertentu  yang  mengatur  tentang  itu.  Kondisi  ini tentunya  dapat terlaksana dengan adanya pedoman penyelenggraan pemerintahan desa yang tertuang dalam produk hukum  peraturan desa yang dijabar kedalam pembentukan Peraturan Desa Sungai  Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung  Barat  Tentang Lubuk  Larangan.  Kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan daerah yang baik akan sangat ditentukan oleh keberadaan dari produk hukum yang mengatur berbagai  program-program  pembangunan  daerah  bagaimana  daerah  dalam  melaksanakan berbagai  fungsinya  secara  baik  dan  benar,  seperti  fungsi  pelayanan  kepada  masyarakat ( public  services ),  fungsi  pembangunan  ( development ),  dan  fungsi  perlindungankepada
masyarakat ( society protec-tion ) sesuai ketentuan yang tertuang dalam produk hukum daerah tersebut.
Pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di desa Sungai Rotan selama ini belum terkelola  dengan  baik.  Masyarakat  Desa  Sungai  Rotan  dalam  pemenuhan  kebutuhan  sehari- hari  dalam  pemanfaatn  air  sungai  dan  hutan  tidak  memperhatikan  kelestarian  hutan  dan sungai  yang berada di  wilayah  desa. Penangkapan ikan banyak dilakukan dengan memberi tuba  ikan  dan  menggunakan  alat  setrum  yang  bisa  mengakibatkan  benih-benih  ikan  yang belum layak panen menjadi  ikut mati. Selain itu pemanfaat  air sungai  oleh masyarakat  juga tidak  terjaga  dengan  baik.  Dalam  kehidupan  sehari-hari  pemanfaat  sungai  selain  untuk kebutuhan  lauk-pauk  juga  untuk  pemanfaat  sebagai  tempat  untuk  mandi,  cuci  dan  kakus. Pemanfaatan  untuk  mandi,  cuci,  dan  kakus  sekaligus  sering  tidak  dijaga  kebersihannya, dimana  deterjen  dan  sabun  bekas  cucian  tetap  mengalir  dan  mengendap  di  sungai  sehingga zat-zat kimia sisa dari mencuci dan mandi terlanjur mengkontaminasi air sungai. Kondisi ini mengakibatkan  kondisi  air  sungai  tidak  lagi  steril  untuk  dimanfaatkan    untuk  kebutuhan sehari-hari. Memperhatikan kondisi ini, perlu dibuat peraturan secara khusus dan pengelolaan sumber  daya  sungai  dengan  model  tertentu  diterapkan  di  Desa  Sungai  Rotan.  Hak-hak tradisional yang ada diakui dan dijunjung tinggi. Hak-hak tradisional ini meliputi hak ulayat, hak-hak  memperoleh  manfaat  atau  kenikmatan  dari  tanah  dan  air  atau  hasil  hutan  dan  lain- lain sekitarnya. ( Huda: 2015 ).
Keberadaan  peraturan  Desa  Tentang  Lubuk  Larangan  diharapkan  dapat  menjaga kelestarian  lingkungan  alam  dan  sungai  yang  ada  didesa  Sungai  Rotan  sehingga  dapat dimanfaatkan oleh masyarakata secara berkelanjutan. Kelestarian hutan dan juga sungai yang ada  didesa  sungai  rotan  dengan  konsep  lubuk  larangan  dapat  meningkatkan  proses pembangunan  desa  Sungai  Rotan  itu  sendiri.  Dalam  upaya  merealisasikan  tujuan pembangunan daerah didesa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung  Barat,  diperlukan  Peraturan  Peraturan  Desa  Sungai  Rotan  Kecamatan  Renah Mendaluh  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  Tentang  Lubuk  Larangan,  yang  secara  umum akan  mengatur  dan  menjadi  pedoman  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah khususnya  Penyelenggaran  Pemerintahan  Desa  Sungai  Rotan  Kecamatan  Renah  Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Kondisi  dilapangan  dalam  proses  pembentukan  peraturan  desa  tentang  lubuk larangan, terdapat dualisme kepentingan masyarakat dan pihak penyelenggara desa. Satu sisi lubuk  larangan  merupakan  fasilitas  tradisional  yang  selalu  dimanfaatkan  masyarakat  untuk kebutuhan  sehari-hari,  disisi  lain  pemerintah  desa  menginginkan  kelestarian  lubuk  larangan terjaga dengan baik dengan pemanfaat lubuk larangan dengan mempedomani peraturan desa yang akan dibuat.
Pembentukan  peraturan  desa  tentang  lubuk  larangan  merupakan  perwujudan  dalam mendistribusikan  hak  dan  kewajiban,  tujuan  legislator  atau  pembentukan  peraturan  yang menginginkan  kebahagian  masyarakat,  dengan  menempatkan  empat  tujuan  pembentukan hukum  yakni,  sumber  nafkah,  kemakmuran,  kesetaraan  dan  rasa  aman  dalam  kehidupan bermasyarakat. ( Bentham, 2019 ). Tujuan akhir pembentukan peraturan daerah tentang lubuk larangan ini adalah untuk kelestarian lingkungan, terutama di Desa Sungai Rotan. Pengaturan ini  memberikan  perlindungan  akan  kelestarian  lingkungan  hukum.  Kondisi  ini  diwujudkan karena  perlindungan  dan  pengelolan  lingkungan  Hidup  merupakan  upaya  manusia  untuk berinteraksi  dengan  lingkungan  guna  mempertahankan  kehidupan,  mencapai  kesejahteraan dan  kelestarian  lingkungan.  ( Helmi,  2012 ).  Hal  ini  selaras  dengan  Fungsi  Negara  Modern yang  disampaikan  oleh  Jimly  Asshiddiqie  mencakup  4  dimensi  yakni  sumber  daya  dalam wilayah  Negara,  hukum  dan  keadilan,  legitimasi  dan  demokrasi,  serta  kesejahteraan. ( Asshiddiqie,  2018 ).  Bahwa  pembentukan  peraturan  peraturan  desa  tentang  lubuk  larangan ini berorientasi kepada kesejahteraan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Sungai Rotan Kecamatan Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## SIMPULAN
Keberadaan produk hukum desa yang mengatur tentang lubuk larangan yang tepat dan sesuai akan  memperlancar  dan  mempermudah  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang bertujuan  untuk  mempercepat  proses  kesejahteraan  masyarakat  di  desa  sungai  rotan. Keberadaan  produk  hukum  desa  berkenaan  dengan  pengaturan  tentang  lubuk  larangan  juga berfungsi  dalam  mengatur  serta  meningkatkan  pendapatan  desa  Sungai  Rotan    serta meningkatkan  berbagai  program-program  pembangunan  dalam  melaksanakan  berbagai fungsinya  secara  baik  dan  benar,  seperti  fungsi  pelayanan  kepada  masyarakat  ( public services ),  fungsi  pembangunan  ( development ),  dan  fungsi  perlindungan  kepada  masyarakat ( society  protec-tion ).  Pengaturan  berkaitan  Pembentukan  Peraturan  Desa  Sungai  Rotan Kecamatan  Renah  Mendaluh  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  Tentang  Lubuk  Larangan yang  tepat  akan  menjadikan  proses  pembangunan  daerah  desa  Sungai  Rotan  Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan berkembang dengan cepat dan baik. Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan Desa  Sungai  Rotan  khususnya  berkenaan  dengan  kelestarian  akan  keberadaan  Lubuk Larangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, J. (2018). Konstitusi Keadilan Sosial. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
Attamimi,  A.  H.  S.  (1990). Peranan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  dalam Penyelenggaran  Pemerintahan  Negara:  Suatu  Studi  Analisa  Mengenai  Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV . Disertasi pada Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.
Bentham,  J.  (2019). Teori  Perundang-Undangan  Prinsip-Prinsip  Legislasi  Hukum  Perdata Dan Hukum Pidana . Bandung: Nuansa Cendikia.
Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia.
Fauzan,  A.  (2010). Implementasi  peraturan  pemerintah  Nomor  72  tahun  2005  tentang  desa Terkait dengan peran badan permusyawaratan desa Dalam penyusunan dan penetapan Peraturan  Desa  Di  Kecamatan  Wanasari  Kabupaten  Brebes (Doctoral  dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).
Hardjowidigdo,  R.  (2004). Wetgevingsleer  di  Negeri  Belanda  dan  Perkembangan  Undang- Undang saat ini di Indonesia . Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Aasi Manusia.
Helmi. (2012). Hukum Perizinan Lingkungan Hidup . Jakarta: Sinar Grafika.
Huda,  N.  M.  (2015).  Hukum  Pemerintahan  Desa. Hukum  Pemerintahan  Desa.  Bandung: Nusa Media .
Indrati, M. F. (2007). Ilmu Perundang-undangan 1. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
Kaho, J. R. (1997). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Kumpulan Makalah, (2003). Hukum dan Hak Asasi Manusia Jilid I . Bandung, PPs Unpad.
Lubis,  M.  S.  (1995). Landasan  dan  Teknik  Perundang-Undangan .  PT.  Mandar  Maju, Bandung.
Marzuki, P. M. (2012). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana.
Mayrudin,  Y.,  Husna,  N.,  &  Yuliati,  F.  (2020).  Formal  and  Informal  Leadership  Power Contestation  in  Public  Policy  and  Daily  Politics. Journal  of  Political  Issues , 2 (1),  1-9. https://doi.org/10.33019/jpi.v2i1.30
Mertokesumo, S. (2007). Penemuan Hukum sebuah pengantar . Yogyakarta: PT. Liberty.
Nasution, B. J. (2011). Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia . Mandar Maju.
Primadi,  A.,  Efendi,  D.,  &  Sahirin,  S.  (2019).  Peran  Pemilih  Pemula  Dalam  Pengawasan Pemilu Partisipatif. Journal of Political Issues , 1 (1), 63–73. https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.7
Purbacaraka, P. & Soekanto, S. (1993). Perundang-Undangan dan Yurisprudensi, ,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Rahardjo, S. (2006). Hukum dalam Jagat Ketertiban. Jakarta: UKI PRESS
Rahayu, D. P. (2014). Budaya Hukum Pancasila. Yogyakarta: Thafa Media.
Ranggawidjaja,  R.  (1998). Pengantar  Ilmu  Perundang-Undangan  Indonesia .  Bandung: Penerbit Mandar Maju.
Soedjito,  Bambang  Bintoro, Kondisi  Keuangan  Daerah  Dalam  Pembangunan  Daerah, Makalah disampaikan pada Workshop Sehari dengan tema: Pembangunan Daerah dan Alternatif Pembiayaannya, yang diadakan atas kerjasama antara SIAGA Project UGM- BES-BAPPENAS, Jakarta: 23 April 2002.
Suwardyono, E. W. (2000). Kesiapan Jawa Timur dalam Proses Desentralisasi Fiskal: Suatu Kajian  Pendahuluan. Lokakarya  Nasional  Strengthening  the  University  Capacity  to Support Decentralization. Jakarta.
Syarif,  A.  (1987). Perundang-undangan,  Dasar,  Jenis  Dan  Teknik  Pembuatannya .  Jakarta: PT. Bina Aksara.
Vlies, I. C. V. d. (2005). Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Terjemahan  oleh  Linus  Doludjawa .  Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Peraturan  Perundang- undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Wirjosoegito,  S.  (2004). Proses  &  Perencanaan  Peraturan  Perundangan. Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Yuliandri.  (2009). Asas-asas  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  Yang  Baik . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.