## PANCASILA: Jurnal Keindonesiaan
Volume 4 Issue 1, April 2024 P-ISSN: 2797-3921, E-ISSN: 2797-3018 DOI: / 10.52738/pjk.v4ix.520 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Urgensi  dan  Strategi  Pengarusutamaan  Ekonomi  Pancasila  dalam  Pembangunan  Ekonomi Nasional
Syahyuti 1 , Erizal Jamal 2 , Sahat Aditua Fandhitya Silalahi 3 , dan Irwanda Wisnu Wardhana. 4
1234 Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan;Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, Dan Kesejahteraan Masyarakat;Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN)
Abstrak: Pembangunan nasional yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan  mengabaikan aspek  pemerataan  telah  memicu  peningkatan  ketimpangan.    Kondisi    ini    jauh dari  gambaran  ekonomi  kerakyatan yang  menerapkan  nilai-nilai  Pancasila.  Target  Indonesia  Emas  2045  membutuhkan  pertumbuhan  ekonomi  yang berkualitas,  dan  karenanya  penerapan  Ekonomi  Pancasila  menjadi  penting.  Bertitik  tolak  dari  ini,  dipandang  perlu untuk  mengejawantahan  semangat  ekonomi  Pancasila  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan. Penerapan  ini  perlu  sebagai  bentuk  perbaikan  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan  menuju pertumbuhan  yang  berkualitas  serta  ketimpangan  yang  rendah.  Tulisan  ini  disusun  sebagai  sebuah  critical  review dengan berdasarkan berbagai bahan. Hasil analisis mendapatkan bahwa beberapa hal yang harus diperhatikan untuk penerapan  Ekonomi  Pancasila  sangat  bergantung  kepada  kebijakan  publik  dan  politik  yang  berpihak.  Meskipun penerapan  Ekonomi  Pancasila  sebagai  sistem  ekonomi  memiliki  potensi  sebagai  solusi  mendasar  bangsa keberhasilan  penerapannya  bergantung  pada  banyak  fihak  utamanya political  will pemerintah.  Intinya,  jalan  terjal untuk mengimplementasikan nilai-nilai Ekonomi Pancasila perlu dilandasi semangat untuk meningkatkan kedaulatan dan kemandirian bangsa, tidak hanya sekedar pencapaian pembangunan ekonomi.
Kata Kunci: Ekonomi; Ekonomi Pancasila; Ketimpangan; Ekonomi inklusif; Indonesia Emas 2045.

## Pendahuluan
Saat ini Indonesia sedang berada di pertengahan jalan menuju visi Indonesia Emas 2045 yang telah  ditetapkan  pemerintah  sebagai  dokumen  pandangan  masa  depan.  Ada  dua  target  utama dalam  visi  Indonesia  emas  ini,  pertama  adalah  keinginan  untuk  menjadi  negara  maju,  dan menurunnya  angka  masyarakat  yang  mengalami  kekurangan  gizi  atau Prevalence  of Undernourishment.  Untuk  mencapai  target  sebagai  negara  maju,  dan  terhindar  dari  perangkap sebagai  negara  berpendapatan  menengah,    pemerintah  telah  menarget  pertumbuhan  ekonomi antara  6-7  persen  per  tahun  sampai  tahun  2045.  Sementara Prevalence  of  Undernourishment ditargetkan turun pada angka 2.14%
Pada  hakekatnya,  visi  ini  mencerminkan  upaya  untuk  mengatasi  berbagai  tantangan  yang dihadapi olehIndonesia, seperti kemiskinan, kesenjangansosial, ketimpangan regional, ketahanan energi,  kerentanan  terhadap  perubahan  iklim,  dan  masalah  lainnya.  Tujuan  akhirnya  adalah Indonesia yang maju, berkeadilan, berkelanjutan, dan memiliki peran yang kuat di tingkat global.
Untuk  mencapainya  dibutuhkan  pemerintahan  yang  efektif  dan  transparan  dengan meningkatkan  tata  kelola  pemerintahan,  memerangi  korupsi,  memperkuat  lembaga-lembaga hukum,  dan  memastikan  keterlibatan  publik  dalam  proses  pembuatan  keputusan.  Meskipun Indonesia  Emas  2045  telah  ditetapkan  sebagai  target  aspiratif  bangsa,  namun  untuk mewujudkannya ke depan butuh strategi khusus, kebijakan, dan kemajuan sehingga visi ini dapat berkembang dari waktu ke waktu.
Pemulihan perekonomian nasional membutuhkan strategi, inovasi, dan terobosan baru dalam tata  kelola  pemerintahan  pusat  dan  daerah  agar  dapat  memanfaatkan  peluang  sumberdaya ekonomi secara optimal. Kendala Indonesia keluar dari perangkap pendapatan kelas menengah ( middle  income  trap)  adalah  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  yang  belum  inklusif  dan  belum mencerminkan demokrasi ekonomi, kualitas sumber daya manusia Indonesia yang masih rendah dan memerlukan penigkatan. Untuk ini Indonesia perlu meningkatkan produktivitas dan inovasi yang  didukung  oleh  SDM  berkualitas  dan  infrastruktur  yang  memadai,  serta  memperbaiki  tata

## Urgensi dan Strategi Pengarusutamaan Ekonomi Pancasila dalam Pembangunan Ekonomi Nasional
kelola  pemerintahan  dan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan  dan berkeadilan.
Ekonomi Pancasila sebagai konsep sistem ekonomi yang telah diwacanakan semenjak tahun 1967  merupakan  sistem  yang  berlandaskan  pada  sila-sila  yang  terdapat  pada  Pancasila.  Dalam konteks  berekonomi,  Pancasila  menjadi  panduan  bagi  perekonomian  Indonesia  agar berorientasi  pada  keadilan  sosial  dan  kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat.  Ekonomi  Pancasila menekankan  adanya  keseimbangan  antara  kesejahteraan  individu  dan  masyarakat,  antara keuntungan  dan  tanggung  jawab  sosial,  dan  antara  kebebasan  ekonomi  dan  intervensi pemerintah dalam mewujudkan keadilan.
Secara  spesifik,  penerapan  ekonomi  pancasila  dilandasi  oleh  prinsip  kerakyatan,  koperasi dan  kekeluargaan.  Perekonomian  dalam  ekonomi  pancasila  dilaksanakan  dengan  melibatkan partisipasi seluruh rakyat, semangat kerjasama dan solidaritas; dan bukan persaingan yang saling menghancurkan. Dengan kata lain, ekonomi pancasila menolak kapitalisme yang eksploitatif dan komunisme yang menghilangkan hak individu atas kepemilikan.
Untuk  itulah,  konsep  Ekonomi  Pancasila  perlu  menjadi  arus  utama  ( mainstream)  yang mendorong  dan  mempercepat  tercapainya  tujuan  pembangungan  nasional.  Namun  demikian, pengarusutamaan  atau  penerapan  ekonomi  pancasila  tentunya  tidaklah  mudah,    yang dihadapkan  berbagai  tantangan  dan  kendala.  Untuk  itu,  diperlukan  upaya  yang  konsisten  dan berkelanjutan untuk melakukan penelitian, pendidikan, pembentukan kebijakan, dan reformasi struktural.
Tulisan ini merupakan review kritis ( critical review) dari berbagai konsep, gagasan, serta kajian terkait  sistem  ekonomi  dalam  pembangunan  nasional  dengan  pendekatan  kualitatif.  Tulisan terbagi  atas  tiga  bagian  utama  yakni  gambaran  ekonomi  nasional,  urgensi  penerapan  Ekonomi Pancasila, serta strategi untuk penerapannya.

## Gambaran  Ekonomi  Nasional:  Ketimpangan  dan  Keterbatasan  Akses  Pelaku  Ekonomi Kerakyatan
Saat  ini  Indonesia  masih  tergolong  ke  dalam  kelompok  negara  sedang  berkembang  ( developing  or emerging countries groups). Meskipun Porduk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku sebesar US$1,29 triliun di tahun 2022 dan menduduki peringkat 16 dunia, akan tetapi PDB nominal per kapita  Indonesia  hanya  mencapai  US$4.783,9  (bps.go.id)  dan  menduduki  peringkat  116  dunia (ceicdata.com).  Ironisnya,  selama  29  tahun  Indonesia  terjebak  sebagai  negara middle  income country.
Untuk itu dibutuhkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 persen per tahun agar Indonesia bisa keluar dari middle income, yang bisa dicapai apabila struktur ekonomi Indonesia ditransformasi dari  ekonomi  berbasis  komoditi  menjadi  ekonomi  berbasis  nilai  tambah  yang  menghasilkan produktivitas yang tinggi.
Tujuan  pembangunan  berkelanjutan  merupakan  aksi  internasional  untuk  mencapai  masa depan yang lebih baik. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs)  juga  dikenal  sebagai  ‘tujuan  global’,  sebuah  aksi  yang  melibatkan  194  negara  di  seluruh dunia.  Keberlanjutan  ini  menjadi  tantangan  Indonesia  karena  Indonesia  ingin  mengentaskan segala  bentuk  kemiskinan  di  seluruh  wilayah.  Indonesia  juga  harus  mengakhiri  kelaparan, mencapai ketahanan pangan, serta menggalakan pertanian yang berkelanjutan.
Fakta  menunjukkan  bahwa  tingkat  kemiskinan  di  Indonesia  masih  tinggi.  BPS  melaporkan persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54 persen, sementara jumlah penduduk miskin  pada  Maret  2022  sebanyak  26,16  juta  orang  (bps.go.id).  Sementara  itu  angka pengangguran pada Agustus 2023 sebanyak 7,86 juta jiwa atau 6,77% dari Angkatan kerja nasional (bps.go.id.).  Walaupun  jumlah  angka  pengangguran  ini  terus  menunjukkan  tren  penurunan, namun  sebesar  49,67%  pekerja  masih  menerima  upah  di  bawah  upah  minimum  atau  rata-rata sebesar Rp 2,8 juta perbulan secara nasional (bps.goid) Dalam konteks ketahanan pangan, Global Hunger  Index  melaporkan  bahwa,  Indonesia  menempati  urutan  ke-77  dari  121  negara  dengan perhitungan  skor Global  Hunger  Index  (GHI)  sebesar  17,9  atau  level  kelaparan  yang  moderat
(cnbcindonesia.com).  Meski  secara  umum  ada  perbaikan  kondisi,  indeks  kelaparan  Indonesia masih tergolong tinggi di kawasan Asia Tenggara.
Ada  banyak  tantangan  yang  dihadapi  Indonesia  untuk  menjadi  negara  yang  maju  dan sejehtera,  dan  salah  satunya  adalah  bagaimana  melakukan  transformasi  ekonomi  Indonesia. Tujuan  utama  tranformasi  ekonomi  Indonesia  adalah  untuk  mencapai  perekonomian  yang lebih  berdaya  tahan  tinggi  dan  mampu  membawa  Indonesia  menjadi  negara  yang berpenghasilan  tinggi  di  masa  depan.  Transformasi  ekonomi  ini  harus  mampu  menciptakan pertumbuhan yang inklusif, dalam arti melibatkan semua komponen  ekonomi masyarakat dan memberikan akses ekonomi yang sama bagi setiap golongan
Untuk mewujudkan hal tersebut, perekonomian nasional harus didukung infrastruktur yang memadai,  sumber  daya  yang  berkualitas,  mampu  menyerap  perkembangan  tekonologi  yang cepat,  tata  ruang  lahan  yang  baik,  dan  tentunya  juga  dukungan  kebijakan  dari  sisi  ekonomi, politik  dan  hukum.  Satu  langkah  penting  adalah  mendorong  inklusi  ekonomi  dan  keuangan melalui  pemberdayaan  ekonomi  dan  UMKM  (Warjiyo,  2021).  Indonesia  perlu  meningkatkan produktivitas, inovasi, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial untuk mencapai target menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045.
Dalam  dokumen  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN)  2025-2045, disebutkan  delapan  sasaran  atau  misi  utama,  yaitu  :  (i)  mewujudkan  transformasi  sosial,  (ii) mewujudkan transformasi ekonomi, (iii) mewujudkan transformasi tatakelola, (iv) memantapkan supermasi  hukum,  tabilitas  dan  ketangguhan  diplomasi,  (v)  memantapkan  ketahanan  sosial, budaya dan ekonomi, (vi) mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas, (vii)  mewujudkan  sarana  dan  prasarana  yang  berkualitas  dan  ramah  lingkungan,  serta  (viii) mewujudkan  kesinambungan  pembangunan.  Tiga  misi  pertama  merupakan  ‘misi  transformasi Indonesia’,  dua  misi  berikutmya  merupakan  ‘landasan  transformasi’,  dan  tiga  misi  terakhir merupakan ‘kerangka implementasi transformasi’.
Misi RPJMN ini merupakan solusi dari problema utama yang dihadapi Indonesia selama ini, yaitu  problema  sosial,  problema  ekonomi,  problema  tatakelola,  problema  hukum,  problema ketahanan  sosial  dan  budaya,  problema  ketahanan  ekonomi,  problema  pembangunan  yang kurang  merata  dan  kurang  berkualitas,  problema  sarana  dan  prsarana  yang  kurang  berkualitas dan  tidak  ramah  lingkungan,  serta  problema  kesinambungan  pembangunan (sustainable development).  Ke  delapan  misi  RPJMN  ini  bertujuan  untuk  mendukung  terwujudkan  visi Indonesia  Emas  2045,  yaitu  mewujudkan  Indonesuia  sebagai “Negara  Nusantara  Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”.
Tiga  kata  kunci  pada  visi  Indonesia  emas  tersebut,  yaitu  “berdaulat,  maju,  dan  berkelanjutan”, merupakan impian rakyat Indonesia. Keberhasilan pembangunan tersebut tentunya difasilitasi oleh peran pasar  untuk  mencapai  keseimbangan  dan  pemerataan  hasil-hasilnya  kepada  masyarakat.  Pembangunan merupakan  upaya  untuk  mengingkatkan  kulaitas  semua  aspek  kehidupan  dan  peningkatan  taraf  hidup rakyat, harga diri, dan kebersamaa (Todaro and Smith, 2011). Pembangunan juga menginsyaratkan adanya kehidupan yang lebih baik, kesempatan yang lebih terbuka dalam setipa hal , serta aspirasi masyarakat akan lebih diperhatikan. Sehingga, masalah pokok dan tujuan dalam pembangunan  adalah mengatasi masalah kemiskinan, keterbelakangan, dan kesenjangan sosial-ekonomi masyarakat.
Keberhasilan pembangunan tidak semata-mata dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi ( economic growth), tetapi pertumbuhan itu harus benar-benar berkualitas, yakni perubahan-perubahan pada struktur produksi dan alokasi imput pada  berbagai  sektor  ekonomi. Ini memerlukan  persyaratan utama ‘sebagai asumsi dasar’, yaitu Indonesia memiliki kedaulatan dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam.
Sudah  lama  Indonesia  merdeka,  akan  tetapi  kedaulatan  dalam  banyak  aspek  belum  dimiliki  rakyat Indonesia. Sumber daya alam Indonesia yang melimpah, mulai dari air, pangan, dan energi, hingga mineral tambang dan pariwisata, ternyata belum dikelola secara optimal untuk menjesejahterkan rakyat Indonesia. Bahkan, sejak zaman kolonial hingga saat ini, pihak asing masih menguasai pengelolaan sumberdaya alam Indonesia.  Fenomena  ini  menggambarkan  bahwa  Indonesia  belum  berdaulat  dalam  menguasai  dan mengelola sumberdaya alam. Banyak sumber daya alam yang dikuasai perusahaan-perusahaan global dan segelintir  perusahaan  besar  domestik,  tetapi  fakta  menunjukkan  sebanyak  99,99  unit  usaha  di  Indinesia merupakan  usaha  mikro,  kecil,  dan  memengah  (UMKM)  dan  mempekerjakan  97  persen  tenaga  kerja.

## Urgensi dan Strategi Pengarusutamaan Ekonomi Pancasila dalam Pembangunan Ekonomi Nasional
Sementara,  Usaha  Besar  yang  jumlahnya  sekitar  0,01  persen  dari  total  unit  usaha  di  Indonesia  dan mempkerjaan hanya 3 persen tenaga kerja memnguasai lebih dari 60 persen kekayaan ekonomi Indonesia (Ika, 2022).  Dari sisi akses terhadap pembiayaan, 1 persen pelaku usaha mengenah dan besar menguasai 78-80 persen kredit perbankan, padahal tenaga kerja yang terserap di segmen ini hanya sekitar 6 persen (Ika dan Hendratto, 2022).
Hingga  saat  ini,  UMKM  kurang  berdaya  dalam  mengembangkan  usaha  dan  menikmati  kekayaan sumber  daya  alam,  mereka  umumnya  merupakan  kelompok  masyarakat  miskin  yang  mengontribusi ketimpangan pendapatan ( inequality) yang lebar di Indonesia, yang terefleksi dari masih tingginya indeks rasio  gini  (0.384  pada  2022,  bps.go.id).  Lemahnya  penguasaan  teknologi  membuat  korporasi  domestik mengandalkan  pendapatannya  dari  ekspor  komoditas  dan  bahan  mentah  ketimbang  ekspor  hasil-hasil produk yang sudah diolah. Nilai tambah ekonomi  ( economic value added) banyak dinikmati oleh bangsa lain.

## Urgensi Penerapan Ekonomi Pancasila Dalam Pembangunan Nasional Yang Inklusif
Tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  ( Good  Governance)  adalah  suatu  penyelenggaraan manajemen  pembangunan  yang  solid  dan  bertanggung  jawab  dan  sejalan  dengan  prinsip demokrasi  serta  pasar  yang  efisien,  penghindaran  salah  alokasi  dana  investasi,  dan  pencegahan korupsi  baik  secara  politik  maupun  administratif,  menjalankan  disiplin  anggaran  serta menciptakan  legal  and  political  framework  (hukum  dan  kerangka  politik)  bagi  tumbuhnya aktivitas usaha (World Bank dalam Tim Kemdikbud, 2017).
Nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila,  termasuk  konsep  Ekonomi  Pancasila,  pada hakekatnya merupakan nilai dasar kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan sebelum konsep itu disepakati  sebagai  dasar  negara.  Secara  konseptual,  pemikiran  tentang  Ekonomi  Pancasila  telah didasari basis ilmiah yang kuat dan mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam keseharian masyarakat.  Salah  satu  hal  yang  belum  dilakukan  selama  ini  terkait  dengan  konsep  ekonomi Pancasila  adalah,  bila  mau  diterapkan  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan, prasyarat apa yang dibutuhkan dan apa parameter yang menunjukan konsep ini telah diterapkan. Sehingga  ke  depan  dapat  dirumuskan  panduan  yang  mencerminkan  penerapan  prinsip-prinsip ekonomi Pancasila, dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Bila  dilihat  secara  seksama,  ada  dua  alasan  perlu  didukungnya  pemikiran  dan  konsep Ekonomi  Pancasila,  serta  upaya  implementasinya  dalam  pembangunan  di  Indonesia.  Pertama, para pendiri negara, terutama Bung Hatta, sejak awal, melihat bahwa Indonesia didirikan dalam kondisi  kemiskinan  dan  ketimpangan  yang  akut.  Hatta  berkeyakinan  hanya  dengan  memberi peran negara yang dominan untuk memanfaatkan sumberdaya produktif dan menyangkut hidup orang  banyak,  serta  adanya  pengembangan  usaha  bersama  berdasarkan  atas  asas  kekeluargaan, dimana di dalam penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) menyatakan “bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialan koperasi. Namun demikian Pasal 33 UUD 1945 tersebut dilakukan amandemen  ke  empat  pada  tahun  2002.    Meskipun  demikian,  Koperasi  diharapkan  dapat berperan  memecahkan persolan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia dapat di selesaikan. Konsep  ini  kemudian  tercermin  dalam  batang  tubuh  Undang-Undang  Dasar  (UUD)  1945, terutama  pada  pasal  33  dan  34.  Bung  Hatta  dapat  dikatakan  sebagai  peletak  dasar  Ekonomi Pancasila dalam memandu pelaksanaan pembangunan di Indonesia.
Kedua,  dalam  perkembangan  pelaksanaan  pembangunan  pasca  kemerdekaan,  belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, mulai dari Orde Lama, Orde Baru serta pemerintahan pasca reformasi, belum  selaras  dengan  semangat  yang  terkadung  dalam  pasal  33  dan  34  UUD  1945.  Akibatnya kualitas hasil pembangunan belum optimal. Hal itu ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi,  namun  juga  diiringi  dengan  ketimpangan  dalam  pemanfaatan  hasil  pembangunan  yang ditandai oleh angka Gini Rasio yang tinggi.
Berpijak dari dua hal di atas, maka ke depan proses pelaksanaan pembangunan perlu dijiwai dan  dibimbing  oleh  semangat  yang  terkandung  dalam  Ekonomi  Pancasila,  dimana  dalam perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan  antara  lain  memperhatikan  hal-hal  yang  berkaitan
demokrasi  ekonomi  dan  juga  penyusunan  regulasi  yang  selaras  dengan  semangat  UUD  1945, terutama pasal 33 dan 34.
Meskipun  masih  terbatas,  pemerintah  telah  berupaya  mengimplementasikan  penerapan ekonomi  Pancasila  dalam  kehidupan  masyarakat.  Ini  dapat  dipandang  sebagai  sebuah  upaya reinventing  atau  reaktualisasi,  karena  dasar-dasar  nya  masih  ada  di  masyarakat,  utamanya  di komunitas hidup yang diikat oleh kesatuan locality. Upaya ini perlu mendapat dukungan saintifik, sehingga  dapat  disusun  panduan  yang  lebih  operasional,  yang  lebih  jauh  adalah  bagaimana menyusun  kebijakan  pembangunan  ekonomi  desa  yang  selaras  dengan  semangat  dan  nilai-nilai yang ada dalam Ekonomi Pancasila.
Pengetahuan  tentang  ekonomi  Pancasila  dan  bagaimana  dipraktekkan  dalam  kehidupan berkeonomi,  pada  hakekatnya  merupakan  hal  yang  belum  difahami  dengan  baik.  Berbagai referensi  masih  sebatas  memaknai  nilai  dan  norma  Ekonomi  Pancasila,  dan  belum  berhasil menyusun  parameter  dan  lebih  jauh  pada  indeks  penerapan  Ekonomi  Pancasila.    Analisis Damanhuri dan Yustika (2020) tentang penyebab kegagalan penerapan Ekonomi Pancasila dibagi atas masalah struktural dan kultural. Struktural terkait dengan warisan kolonial dengan ekonomi yang  memang  sudah  timpang  dan  akses  terbatas  masyarakat  terhadap  sumberdaya  produktif. Didukung juga oleh aturan yang cenderung mengarahkan pada neoliberalisme.  Hal lain dengan masalah struktural ini terkait dengan kompleksitas masalah karena luas dan beragamnya wilayah Indonesia.  Inkonsistensi  pemerintah  dalam  menerapkan  beberapa  inisiatif  yang  sejalan  dengan semangat  Ekonomi  Pancasila,  juga  dianggap  bagian  dari  persoalan  struktural.  Terkait  dengan persoalan  kultural  diataranya  kecenderungan  untuk  menggunakan  pendekatan  yang  berasal  dari pemikiran  besar  yang  tidak  selalu  sejalan  dengan  kondisi  Indonesia,  namun  mengindikasikan Indonesia  sebagai  negara  modern.  Tumbuh  kembangnya  berbagai  penyakit  yang  mengerogoati proses pembangunan dengan makin masifnya korupsi dan KKN, serta pemerintahan yang banyak ditunggani berbagai kepentingan.
Sampai  saat  ini  belum  ditemukan  suatu  kajian  yang  komprehensif  terkait  kondisi  dan persyaratan  yang  dibutuhkan  bagi  terlaksananya  Ekonomi  Pancasila  dalam  proses  perencanaan dan  pelaksanaan  pembangunan  di  Indonesia,  ditinjau  dari  peran  pemerintah  dan  masyarakat, serta bentuk kerjasama yang saling menguatkan antar pelaku usaha dalam semangat kekeluargaan, dan prasyarat bagi pengembangan koperasi yang mengakar di masyarakat. Selain itu juga  belum disusun  dengan  baik  apa  penciri  dan  indikator  keberhasilan  yang  menunjukan  bahwa  ekonomi Pancasila  sudah  diterapkan.  Melalui  penelitian  ini,  diharapkan  dapat  dihasilkan  rumusan mengenai  definisi  dan  konsep  dari  ekonomi  Pancasila  serta  penerapannya  dalam  indikator pembangunan nasional.
Menurut  BPIP  (2022),  Ekonomi  Pancasila  merupakan  “ Sistem  Ekonomi  Pancasila  dapat diartikan sebagai suatu tatanan hubungan antara negara dan warga negara serta antarwarga negara dalam  rangka  mewujudkan  cita-cita  masyarakat  adil  dan  makmur  yang  disusun  sebagai  usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan melalui kebijakan yang sejalan  dengan nilai  dan prinsip Pancasila”.    Beberapa  kata  kunci  yang  perlu  digarisbawahi  dari  definisi  di  atas  adalah  “asas kekeluaragaan” dan tujuan akhir “masyarakat adil dan makmur”.
Berbagai  nilai-nilai  tersebut  relatif  sejalan  dengan  UUD  Negara  RI  Tahun  1945  setelah diamandemen,  ditambah  Ayat  (4)  yang  secara  eksplisit  merumuskan  bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  kemandirian,  serta  dengan  menjaga keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi  nasional”. Lebih  jauh,  dengan  berbasiskan kepada  nilai-nilai  ini,  maka  beberapa  karakter  yang  harus  dihindari  oleh  sistem    Ekonomi Pancasila adalah s istem free fight liberalism, sistem etatisme, dan persaingan tidak sehat. Menurut Mubyarto (2005) “ Teori  ekonomi Pancasila adalah teori ekonomi khas Indonesia yang “model” dan  penerapannya  selalu  bersifat  multidisipliner  dan  sekaligus  transdisipliner.  model  ekonomi “holistik” yang tidak memisahkan masalah ekonomi dari masalah sosial, masalah budaya, masalah moral/etik,  dll.” Ilmu Ekonomi  Pancasila  adalah  ilmu  ekonomi  kelembagaan  (institutional economics)  yang  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kelembagaan  Pancasila  sebagai  ideologi  negara,

## Urgensi dan Strategi Pengarusutamaan Ekonomi Pancasila dalam Pembangunan Ekonomi Nasional
yang  ke-5  silanya,  secara  utuh  maupun  sendiri-sendiri,  menjadi  rujukan  setiap  pelaku  ekonomi orang Indonesia.
Dari  36  butir-butir  penghayatan  dan  pengamalan  Pancasila,  yang  mendelineasi  dan “menurunkan”  nilai - nilai  Pancasila    menjadi  lebih  “operasional”,  maka  nilai -nilai  Ekonomi Pancasila pada setiap sila adalah:
1. Sila pertama:  nilai etika yang berketuhanan dimana pengabdian secara vertikal ke atas.
2. Sila  kedua:  sikap  tenggang  rasa,  nilai-nilai  kemanusiaan,  kebenaran,  keadilan,  dan bekerjasama.
3. Sila ketiga: nilai nasionalisme dan mendahulukan bangsa sendiri.
4. Sila  keempat:    mengutamakan  kepentingan  negara  dan  masyarkaat,  tanggung  jawab, ekonomi yang menggunakan hati nurani, dan pertanggung jawaban moral.
5. Sila  kelima:  nilai-nilai  kekeluargaan,  gotong  royong,  adil,  memberi  pertolongan,  anti pemerasan, tidak boros, bekerja keras, serta kemajuan yang merata dan berkeadilan
Pada  hakekatnya,  sistem  Ekonomi  Pancasila  adalah  sistem  ekonomi  pasar  yang  memihak pada  upaya-upaya  pewujudan  keadilan  sosial  bagi  rakyat.  Ia  memihak  pada  pengembangan pertanian  rakyat,  perkebunan  rakyat,  peternakan  rakyat,  atau  perikanan  rakyat.  Pertanian  yang berperspektif  Pancasila  memihak  pada  kebijakan  untuk  pengurangan  kemiskinan  dan peningkatan  kesejahteraan  petani.  Sistem  Ekonomi  Pancasila  adalah  “aturan  main”  kehidupan ekonomi atau hubungan-hubungan ekonomi antar pelaku-pelaku ekonomi yang didasarkan pada etika  atau  moral  Pancasila  (Mubyarto,  2003).  Etika  Pancasila  adalah  landasan  moral  dan kemanusiaan yang dijiwai semangat nasionalisme (kebangsaan) dan kerakyatan, yang kesemuanya bermuara  pada  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat.  Intisari  Pancasila  (Eka  Sila)  menurut  Bung Karno adalah gotongroyong atau kekeluargaan.
Nilai-nilai  Pancasila,  yakni  akumulasi  dari  Ketuhanan,  Kemanusiaan,  Persatuan,  dan Permusyawaratan  bisa  terpantul  dari  hasil  keseluruhan  pembangunan.  Terma ”Keadilan  Sosial bagi  Seluruh  Rakyat  Indonesia”  adalah  keagungan  dari  empat  dasar  tersebut.  Keadilan  sosial memiliki  makna  yang  amat  mendalam,  yakni  kesejahteraan  yang  tak  kehilangan  spiritualitas, manusia tidak dianggap sebagai semata faktor produksi, penguatan relasi dan distribusi sosial, dan pengejawantahan konsensus (kedaulatan) (Yustika, 2020).
Bila ditelusuri lebih jauh pemikiran tentang perlunya Indonesia punya pendekatan tersendiri dalam pembangunan ekonomi, hal itu dimulai dari pemikiran Bung Hatta dan Soepomo. Pidato Soepomo  pada  tanggal  31  Mei  1945  dalam  sidang  Badan  Penyelidik  Usaha  Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), secara gamblang mengungkapkan hal-hal yang menyangkut hajat  hidup  orang  banyak  dikendalikan  oleh  negara,  sementara  itu  sumberdaya  hutan  dan tambang dikuasai oleh negara dan tanah pertanian dipegang oleh kaum tani (Fatwa, 2010).
Sementara  itu,  Bung  Hatta  selama  masa  pendidikannya  di  Eropa  banyak  mempelajari penerapan  ekonomi  di  negara-negara  Eropa,  dan  banyak  terpengaruh  oleh  para  pemikir  Sosial Demokrat,  yang  mencoba  melakukan  koreksi  terhadap  proses  pembangunan  di  Eropa  yang awalnya terjadi ketimpangan akibat tumbuhnya perdagangan. Tumbuhnya koperasi konsumsi dan produksi yang kuat, terutama di negara-negara Skandinavia, menjadi alat untuk terjadi perbaikan dalam distribusi pendapatan di masyarakat, sehingga aspek pemerataan semakin baik (Damanhuri dan Yustika, 2020). Pengalaman dan pengamatan Bung Hatta di Eropa ini  yang mengilhaminya untuk meletakan prinsip dasar dari ekonomi Indonesia, yang saat awal kemerdekaan mewariskan kondisi  kemiskinan  dan  ketimpangan  yang  akut.  Hatta  berkeyakinan  hanya  dengan  memberi peran negara yang dominan untuk memanfaatkan sumberdaya produktif dan menyangkut hidup orang  banyak,  serta  adanya  pengembangan  usaha  bersama  yang  bersifat  kekeluargaan  melalui Koperasi maka persolan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia dapat di selesaikan. Konsep ini kemudian tercermin dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada pasal 33 dan  34.  Dengan  demikian  secara  konsep  Bung  Hatta  yang  pertama  merumuskan  konsep ekonomi yang khas Indonesia.
Dalam  perkembangan  lanjutan,  pemikiran  Ekonomi  Pancasila  lahir  sebagai  bentuk  koreksi terhadap  pelaksanaan  pembangunan  yang  dominan  mengikuti  konsep  ekonomi  liberal  dan

## Urgensi dan Strategi Pengarusutamaan Ekonomi Pancasila dalam Pembangunan Ekonomi Nasional
berdampak  ketimpangan  pada  banyak  aspek  kehidupan,  terutama  akses  masyarakat  terhadap sumberdaya produktif. Kenapa konsep Ekonomi Pancasila belum terimplementasi, banyak faktor terkait dengan ini antara lain belum dilakukan suatu kajian yang komprehensif terkait kondisi dan persyaratan  yang  dibutuhkan  bagi  terlaksananya  Ekonomi  Pancasila.  Terutama  dalam  proses perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan  di  Indonesia,  ditinjau  dari  peran  pemerintah  dan masyarakat, serta bentuk kerjasama yang saling menguatkan antar pelaku usaha dalam semangat kekeluargaan,  dan  prasyarat  bagi  pengembangan  koperasi  yang  mengakar  di  masyarakat.  Selain itu  juga  belum  disusun  dengan  baik  apa  penciri  dan  indikator  keberhasilan  yang  menunjukan bahwa ekonomi Pancasila sudah diterapkan.
Para founding  father  telah  menemukan  Ekonomi  Pancasila  sebagai  institusi  ekonomi  yang mestinya dikembangkan dan diterapkandi Indonesia. Nilai-nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kegiatan  ekonomi,  yang  kemudian  muncul  konsep  ‘Ekonomi  Pancasila’.  Pemahaman  umum mengenai  Ekonomi  Pancasila  adalah  sebuah  sistem  perekonomian  yang  didasarkan  pada  lima sila  dalam  Pancasila.  Istilah  Ekonomi  Pancasila  baru  muncul  pada  tahun  1967  dalam  suatu artikel  Emil  Salim,  yang  kemudian  dikutip  oleh  Dawam  Rahardjo  dalam  bukunya  berjudul “Ekonomi Pancasila Dalam Tinjauan Filsafat Ilmu” ( Rahardjo, 2014).
Ekonomi  Pancasila  merupakan  hal  pokok  dari  sistem  ekonomi  Indonesia  yang  telah diamanatkan dalam  Konstitusi  UUD 1945. Suatu sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai  yang  dianut  dalam  masyarakat  Indonesia.  Beberapa  prinsip  dasar  yang  ada  tersebut antara  lain  berkaitan  dengan  prinsip  kemanusiaan,  nasionalisme  ekonomi,  demokrasi ekonomi  yang  diwujudkan  dalam  ekonomi  kerakyatan,  dan  keadilan.  Menurut  Mubyarto (2002),  sistem  Ekonomi  Pancasila  dibangun  atas  dasar  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat Indonesia, yang bisa berasal dari nilai-nilai agama,  kebudayaan, adat-istiadat, atau norma-norma, yang membentuk perilaku ekonomi masyarakat Indonesia.
Menurut  Mubyarto,  Ekonomi  Pancasila  sebenarnya  adalah  teori  dan  sistem  ekonomi  yang bertujuan  menggantikan  perekonomian  kolonial  menjadi  nasional.  Oleh  karena  nilai-nilai Pancasila  itu  bersifat  terbuka  dan  fleksibel,  maka  dalam  mengimplementasikannya,  termasuk dalam  bidang  ekonomi,  harus  memberi  ruang  adopsi  terhadap  nilai-nilai  ekonomi  global  yang terus  berkembang  dan  relevan,  termasuk  mengantisipasi  efek  teknologi  dan  informasi  yang mendisrupsi cara masyarakat global dalam berekonomi, mulai dari produksi, perdagangan, hingga konsumsi.
Itu  sebanya  ide  atau  pemikiran  konstruktif  untuk  mengangkat  kembali  Ekonomi  Pancasila sebagai  arus  utama (mainstream)  pembangunan  untuk  mendorong  dan  mempercepat terwujudkan  tujuan  pembangunan  nasional,  yaitu  mewudkan  masyarakat  yang  maju,  adil,  dan sejahtera,  menjadi  relevan  dan  signifikan.  Bahwa  sistem  Ekonomi  Pancasila  yang  berorientasi pada  ekonomi  kerakyatan,  berbeda  dengan  Sistem  Ekonomi  Liberal  yang  berorentasi  pada ekonomi  pasar.  Bangsa  Indonesia  meyakini  bahwa  Sistem  Ekonomi  Pancasila  bisa  menjamin keadilan  dalam  mengelola  sumberdaya  ekonomi  dan  hasil-hasil  ekonomi.  Sistem  Ekonomi Pancasila  mengawal  Negara  atau  Pemerintah  untuk  melestarikan  sumberdaya  alam,  menjaga kesinambungan  pembangunan  dan  merawat  hak  generasi  mendatang.  Eksploitasi  sumberdaya alam  secara  berlebihan  dipandang  sebagai  cara  mengelola  ekonomi  yang  tidak  mengindahkan nilai-nilai Pancasila. Begitu juga membangun ekonomi berbasis komoditas (commodity base) yang rendah value  added,  juga  mencerminkan  praktik  ekonomi  yang  melanggar  nilai-nilai  Pancasila. Pengelolaan  sumberdaya  alam  yang  berbasis  hilirisasi  dan  peningkatan  nilai  tambah  ekonomi (economic velue added), merupakan praktik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Strategi  Penerapan  Ekonomi  Pancasila  dalam  Tata  Kelola  Pemerintahan  yang  Baik  ( Good Governance)
Penerapan  Ekonomi  Pancasila  sebagai  sistem  ekonomi  nasional  menghadapi  berbagai tantangan yang tidak ringan. Pertama, pengaruh globalisasi dan liberalisasi ekonomi internasional seringkali berbenturan dengan prinsip-prinsip Ekonomi Pancasila, terutama dalam hal keadilan sosial  dan  kerakyatan.  Kebebasan  pasar  dan  persaingan  bebas  menuntut  Indonesia  untuk  ikut
bersaing, dan akhirnya merugikan kelompok ekonomi lemah. Hal tersebut tentunya tidak sejalan dengan  prinsip  ekonomi  pancasila  yang  menekankan  pada  pentingnya  kebersamaan  dan kerjasama.
Kedua,  konsep  Ekonomi  Pancasila  belum  banyak  diketahui  dan  dipahami  di  Indonesia sendiri,  serta  belum  dikaji  secara  lebih  mendalam  ditinjau  dari  berbagai  bidang  keilmuan,  dan belum  adanya  indikator  jelas  yang  membedakan  prinsip  ekonomi  pancasila  dengan  teori-teori ekonomi  lainnya.  Konsep  ekonomi  pancasila    masih  terbatas  di  kalangan  akademisi  namun belum difahami oleh para aktor ekonomi.
Ketiga,  Penerapan  ekonomi  pancasila  membutuhkan  infrastruktur  dan  sumberdaya  yang memadai.  Sementara  itu,  pengadaan  akses  infrastruktur  dan  sumberdaya  seperti  pendanaan, teknologi  dan  pasar  seringkali  tidak  dapat  dipenuhi  sendiri,  tetapi  memerlukan  bantuan pinjaman  dari  luar  negeri  dan  keterkaitan  dengan  pasar  luar  negeri  yang  tidak  menerapkan prinsip ekonomi pancasila.
Keempat,  penerapan  ekonomi  pancasila  juga  tergantung  pada  kebijakan  public  dan  politik yang  saat  ini  sedang  berjalan.  Dengan  demikian,  penerapan  ekonomi  pancasila  seringkali  tidak konsisten  dan  kurang  didukung  oleh  komitmen  pemerintah  dan  berbagai  pihak  yang  terlibat. Kelima,  penerapan  ekonomi  pancasila  juga  seringkali  menghadapi  tantangan  karena  adanya penyimpangan  dan  penyalahgunaan  dalam  prakteknya,  terutama  terkendala  karena  adanya korupsi,  nepotisme,  dan  praktek  ekonomi  yang  tidak  adil  dan  tidak  etis.  Keenam,  adanya dominasi sector swasta dan korporasi besar seringkali dapat membuat prinsip keadilan sosial dan kerakyatan dalam Ekonomi Pancasila menjadi sulit untuk diwujudkan.
Ekonomi Pancasila memiliki potensi sebagai solusi mendasar yang akan dapat menjadi basis untuk  menjalankan  seluruh  kegiatan  ekonomi  nasional,  sehingga  pembangunan  nasional mencapai  kemajuan  ( prsoperity),  namun  dijalankan  dengan  prisnsip  keadilan  (equality), kesejahteraan dan berkelanjutan.
Keberhasilan  penerapan  Ekonomi  Pancasila  bergantung  pada political  will  pemerintah, khususnya dalam merancang dan menetapkan kebijakan fiskal (fiscal policy design and decision). Pemerintah  perlu  menciptakan  iklim  bisnis  dan  iklim  investasi  yang  baik  serta  kebijakan  yang berorientasi  domestik  dan  bersifat  jangka  panjang  untuk  mensejehterakan  rakyatnya  secara berkesinambungan,  mencerminkan  sistem  Ekonomi  Pancasila  diterapkan  dalam  membuat kebijakan ekonomi dan fiskal.
Seluruh  visi  di  atas  hanya  dapat  dicapai  jika  menerapkan  institusi  ekonomi  yang  sesuai. Institusi  ekonomi  mengacu  pada  pendekatan  dalam  ekonomi  yang  menekankan  pentingnya institusi  dalam  membentuk  perilakudan  hasil  ekonomi.  Sesuai  pemahaman  institusi  ekonomi, perilaku  ekonomi  tidak  dapat  dipahami  atau  dianalisissecara  memadai  hanya  berdasarkan tindakan  individu  atau  kekuatan  pasar.  Fokusnya  adalah  pada  bagaimana  institusi  seperti  hak milik, sistem hukum, peraturan pemerintah, norma sosial, dan nilai budaya membentuk perilaku ekonomi  dan  mempengaruhi  kinerja  ekonomi.  Perspektif  ekonomi  institusional  menekankan bahwa institusi menyediakan kerangka kerja dimana transaksi ekonomi terjadi. Disini ditetapkan aturan  permainan,  menentukan  hak  milik,  menegakkan  kontrak,  dan  mengatur  aktivitas  pasar. Lembaga-lembaga  ini  dapat  mendukungatau  menghambat  pembangunan  ekonomi  dan kemakmuran.
Lebih jauh, upaya untuk mengimplementasikan nilai-nilai Ekonomi Pancasila harus berpijak pada  upaya  meningkatkan  kedaulatan  dan  kemandirian  bangsa.  Sistem  ekonomi  yang  berwatak kolonial  harus  dihapuskan  karena  tidak  sesuai  dengan  prikemanusiaan  dan  prikeadilan.  Sejarah Indonesia  mencatat  bahwa  struktur  kolonial    merenggut  milik  bangsa  Indonesia,  menindas manusia  dan  mengeruk  kekayaan  alam  Indonesia.  Tanah  air  Indonesia  dijadikan  tempat kekuasaan  kolonial  bercokol,  mengeruk  keuntungan  tanpa  batas,  dan  meningkatkan kemakmuran diri dan negheri induknya.
Joko  Widodo  dalam  buku  ‘Jalan  Kemandirian  Bangsa  (2014),  m engatakan    bahwa ‘kolonialisme  adalah  sejarah kelan bangsa  Indonesia,  dan  kita  tidak  boleh  membiarkan  sejarah kelam  itu  terulang kembali,  kapan  pun  dalam  bentuk  apa  pun’ .  Indonesia  akan  sulit  mencapai kemajuan  ekonomi  dan  mampu  keluar  dari midel  income  trap. “ Jalan  Kemandirian  Bangsa ”
adalah  salah  satu  solusinya. Hanya  bangsa  yang  berani  mengambil  nasib  dalam  tangan  sendiri, akan dapat berdiri dangan kuat (Soekarno, 17 Agsutus 1945).
Untuk menjadikan  nilai - nilai  Ekonomi  Pancasila  sebagai fundamental  value  pembangunan nasional  dibutuhkan  berbagai  tahapan.  Ini  perlu  diawali  dengan  menyusun  konsep pengarusutamaan Ekonomi Pancasila dalam pembangunan nasional yang diawali dengan analisis pra  kondisi  serta  menyusun  model  pembangunan  nasional  dengan  berlandasrkan  kesetaraan, inklusifitas  dan berdayasaing .  Selanjutnya  dapat  diikuti  oleh  proses  sinkronisasi  konsep  dan regulasi  tentang  pengarusutamaannya  dalam  pembangunan  nasional  pada  lembaga  legislatif, eksekutif dan yudikatif.  Lebih jauh  dilakukan karakterisasi penerapan ekonomi pancasila dalam sektor - sektor  ekonomi,  potensi  dan  strategi  penerapan  Ekonomi  Pancasila  dalam  pemanfaatan sumberdaya  alam,  green  dan  blue  ekonomi,  serta  potensi  dan  strategi  penerapan  ekonomi Pancasila  dalam  Pengembangan  Koperasi,  korporasi,  dan  UMKM. Pengarusutamaan ( mainstreaming)  nilai-nilai  Ekonomi  Pancasila  ke  dalam  pembangunan  nasional  secara  luas merupakan sebuah upaya jangka panjang yang membutuhkan berbagai langkah secara sistematis dan massif yang dimulai dari pembentukan perseptif, lalu inisiasi pada aspek regulasi, dilanjutkan dengan  penyusunan  dan  menjalankan  program-program,  serta  monitoring  dan  evaluasi  secara partisipatif  melibatkan  semua  stakeholders.  Dibutuhkan  usaha  yang  sungguh-sungguh  dan kontinyu  sampai      nilai-nilai  Ekonomi  Pancasila  menjadi  basis  untuk  seluruh  kegiatan  ekonomi nasional  sebagai  sebuah  gerakan  sosial  ( social  movement).  Keberhasilan  pengarusutamaan  nilai- nilai  Ekonomi  pancasila  membutuhkan  pelibatan  masyarakat  ( community  engagement), menerapankan  metode  partisispatif  ( paraticipatory  research),  melakukan  advokasi  dan  policy influences,  bahkan  pendampingan  langsung  di  masayarakat  dan  pelaku  ekonomi  ( grassroots mobilization).
Hal  lain  yang  juga  perlu  di  persiapkan  adalah  kesiapan  masyarakat  untuk  dapat  menerima konsep  ini,  serta  tumbuhnya  kontrol  di  masyarakat  dalam  implementasinya.  Untuk  itu pentahapan perlu dilakukan dengan jelas dan terukur.

## Kesimpulan
Pencapaian  pembangunan  ekonomi  Indonesia  tergolong  lambat  jika  dibandingkan  banyak negara  yang  sama-sama  bangkit  dipertengahan  abad  ke  20,  bahkan  di  antara  negara-negara  Asia dengan  potensi  dan  karakter  sosiobudaya  yang  serupa.    Kondisi  ini  membutuhkan  terobosan strategi pembangunan secara mendasar, yakni tentang polihan penerapan sistem ekonomi.
Ekonomi Pancasila sebagai konsep sistem ekonomi yang telah diwacanakan semenjak tahun 1967,  yang  berlandaskan  sila-sila  Pancasila,  sudah  semestinya  menjadi  panduan  bagi perekonomian Indonesia ke depan. Untuk itulah, Ekonomi Pancasila perlu menjadi arus utama ( mainstream) yang mendorong dan mempercepat tercapainya tujuan pembangungan nasional.
Meskipun  penerapan  Ekonomi  Pancasila  sebagai  sistem  ekonomi  memiliki  potensi  sebagai solusi  mendasar  bangsa  keberhasilan  penerapannya  bergantung  pada  banyak  fihak  utamanya political  will  pemerintah.  Intinya,  jalan  terjal  untuk  mengimplementasikan  nilai-nilai  Ekonomi Pancasila  perlu  dilandasi  semangat  untuk  meningkatkan  kedaulatan  dan  kemandirian  bangsa, tidak hanya sekedar pencapaian pembangunan ekonomi.

## Daftar Pustaka
[BPIP]  Badan  Pembinaan  Ideologi  Pancasila.  2022.  Ekonomi  Pancasila.  Direktorat  Pengkajian Kebijakan  Pembinaan  Ideologi  Pancasila  Kedeputian  Bidang  Pengkajian  Dan  Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Jakarta.
Damanhuri,  D;  dan  Yustika  AE.  2020.  Ekonomi  Pancasila  dalam  pusaran  globalisasi.  Buku  2, Pemikiran dan kebijakan. Bogor: IPB Press.
Hubungan  Pancasila  Dengan  Adat  di  Kota  Padang,  Sumatera  Barat.  28  April  2020. https://www.kompasiana.com/widyarhm/5ea7e79cd541df096d6ee3d2/hubungan-pancasila- dengan-adat-di-kota-padang-sumatera-barat
Ika,  S;  Nasution  LZ;  dan  Hendratto  J.  2022.  Inklusi  keuangan  untuk  kemakmuran  bangsa. Jakarta: KOmpas Gramedia.

## Mubyarto dalam buku “Mencari Bentuk Ekonomi
Indonesia” (tahun 1981).
Mubyarto. 2002. Ekonomi Pancasila.  Yogyakarta, BPFE-UGM.
Mubyarto.  2002.  Ekonomi  Rakyat  Indonesia.  Artikel    Th.  I    No.  1,    Maret  2002.
(http://www.ekonomirakyat.org/edisi_1/artikel_2.htm., 14 april 2005).
Mubyarto.  2004.  Capre/Cawapres  dan  Ekonomi  Rakyat.  Makalah  Seminar  Publik  Peningkatan Kualitas  dan  partisipasi  Politik  Rakyat  dalam  Pemilu.  Yogyakarta,  1  Juli  2004.  Artikel dalam majalah Ekonomi Rakyat dan Reformasi Kebijakan, Juli 2004. (http://www.ekonomirakyat.org/edisi_22/artikel_4.htm.,  14 april 2005).
Mubyarto. 2005. Lahirnya Ekonomi Pancasila. Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan. 5 April 2005. https://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/highlight/lahirnya-ekonomi-pancasila/
Mubyarto.  2003.  Pelaksanaan  Sistem  Ekonomi  Pancasila  Di  Tengah  Praktek  Liberalisasi Ekonomi  di  Indonesia.  Makalah  Kuliah  Umum  Ekonomi  Pancasila  di  Universitas
Negeri  Semarang  (UNNES),  Semarang,
9 Januari 2003. http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/m/mubyarto/index.shtml.,  14 april 2005.

## Paul Ormerod. 1994. “The death of Economics” (tahun 1994)
Raden  Roro  Azahra  Fitriayu  Nugroho.  Terancamnya  Nasib  Hak  Ulayat  Masyarakat  Adat Indonesia. https://bandungbergerak.id/article/detail/2788/terancamnya-nasib-hak-ulayat- masyarakat-adat-indonesia
Soekarno. 1930. Indonesia  Menggugat.
Swasono, SE. 1983. Membangun Koperasi Sebagai Soko Guru Perekonomian  Indonesia. Dalam Swasono,  1983  (ed).  Mencari  Bentuk,  Posisi,  dan  Realitas  Koperasi  di  dalam  Era  Orde Ekonomi  Indonesia. UI-Press,  Jakarta. hal. 145.
Todaro P, dan Smith SC. 2011. Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Penerbit Erlangga.
******