Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 24, No 2 (2024): Juli, 1145-1151 DOI: 10.33087/jiubj.v24i2.5265

## Implementasi Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang Pasca Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Perubahannya Serta Turunannya) di Kabupaten Ogan Ilir

## Rizka Puspasari
Universitas Sriwijaya Correspondence: rizkapuspasari@gmail.com
Abstrak. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menggambarkan  dan  menganalisis  implementasi  kebijakan pemanfaatan  ruang  di  Kabupaten  Ogan  Ilir  setelah  ditetapkannya  UUCK,  serta  untuk  menggambarkan  dan menganalisis  hambatan  dalam  kebijakan  pemanfaatan  ruang  setelah  UUCK.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Edward III terdiri dari empat dimensi, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dimensi pertama, komunikasi, menghasilkan hasil yang buruk karena informasi tentang perubahan tata ruang belum disebarkan kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi. Sumber daya yang tersedia untuk  menerapkan  kebijakan  penyelenggaraan  pemanfaatan  ruang  tidak  mencukupi.  Ditemukan  beberapa hambatan  yang  menghambat  proses  implementasi,  seperti  keterbatasan  anggaran,  kekurangan  staf  yang memenuhi  syarat,  dan  kurangnya  pemahaman  masyarakat  karena  kurangnya  sosialisasi  dan  komunikasi kolaboratif yang belum cukup efektif.
Kata Kunci : implementasi, pemanfaatan ruang, pertimbangan teknis pertanahan, KKPR.
Abstract. The aim of this research is to describe and analyze the implementation of space utilization policies in Ogan  Ilir  Regency  after  the  enactment  of  UUCK,  as  well  as  to  describe  and  analyze  obstacles  in  space utilization  policies  after  UUCK.  The  research  results  show  that  the  implementation  of  Edward  III's  policies consists  of  four  dimensions,  namely:  communication,  resources,  disposition,  and  bureaucratic  structure.  The first dimension, communication, produces poor results because information about spatial planning changes has not  been  disseminated  to  the  community  in  the  form  of  socialization.  The  resources  available  to  implement space  utilization  policies  are  insufficient.  Several  obstacles  were  found  that  hampered  the  implementation process, such as budget limitations, lack of qualified staff, and lack of community understanding due to lack of socialization and collaborative communication that was not effective enough.
Keywords: implementation, space utilization, land technical considerations, KKPR.

## PENDAHULUAN
Tanah  sebagai  anugerah  Tuhan  Yang Maha  Esa  merupakan  kekayaan  alam  bagi bangsa  Indonesia  yang  harus  dipergunakan  dan dimanfaatkan  secara  optimal  dalam  rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dalam rangka  pengelolaan  tanah  secara  optimal  dapat dilakukan  melalui  kegiatan  pemanfaatan  tanah untuk  kegiatan  berusaha  dan  nonberusaha.  Hal tersebut  sesuai  dengan  amanat  Peraturan Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2004  tentang Penatagunaan  Tanah  yang  mengamanatkan syarat-syarat  menggunakan  dan  memanfaatkan tanah  sesuai  dengan  Rencana  Tata  Ruang Wilayah.  Dalam  konteks  kegiatan  berusaha (investasi  atau  penanaman  modal),  Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang untuk mempercepat dan meningkatkan layanan
penanaman modal, seperti Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2022  tentang  Cipta  Kerja  dan  peraturan turunannya  khususnya  Peraturan  Pemerintah Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko,  Peraturan Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  di  Daerah dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Sebagaimana  kebijakan  tersebut,  maka diterbitkan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  12  Tahun  2021  tentang  Pertimbangan Teknis Pertanahan. Pertimbangan Teknis
Pertanahan atau disingkat PTP adalah pertimbangan yang memuat hasil analisis teknis penatagunaan tanah yang meliputi ketentuan dan syarat  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan,
Rizka  Puspasari, Implementasi  Penyelenggaraan  Pemanfaatan  Ruang  Pasca  Omnibus  Law  Undang-Undang Cipta  Kerja  (UU  Nomor  11  Tahun 2020 tentang  Cipta  Kerja  dan  Perubahannya  Serta  Turunannya)  di Kabupaten Ogan Ilir
dan/atau pemanfaatan tanah dengan memperhatikan  Rencana  Tata  Ruang,  sifat  dan jenis hak, kemampuan tanah, ketersediaan tanah serta kondisi permasalahan pertanahan
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria Dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan pasal 20 Kantor Pertanahan mempunyai  tugas  melaksanakan  sebagian  tugas dan  fungsi  Badan  Pertanahan  Nasional  di kabupaten/kota  yang  bersangkutan.  Kantor pertanahan sebagai turunan Kementerian
ATR/BPN  melaksanakan  perubahan  kebijakan tersebut  sesuai  dengan  arahan  Permen  12/2021 tentang  pertimbangan  teknis  pertanahan  dan Permen  13/2021  tentang  Kesessuaian  PKKPR (Persetujuan  kesesuaian  Kegiatan  Pemanfaatan Ruang),  dimana  mengubah  permohonan  izin lokasi  dan  izin  perubahan  penggunaan  tanah menjadi Pertimbangan Teknis Pertanahan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berusaha,  PTP  KKPR  Non  Berusaha,  dll. Namun dalam perjalannya, transisi implementasi UUCK  menimbulkan  banyak  permasalahan, baik internal maupun eksternal.
Sumber: Dirjen Tata Ruang, 2020.
Gambar 1
Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai Amanah UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Ketentuan  perubahan  izin  pemanfaatan ruang  sebelumnya  yang  berupa  izin  lokasi  dan izin  perubahan  penggunaan  tanah resmi  berlaku sejak  oktober  2021,  melalui  surat  edaran  dirjen tata  ruang  menyampaikan  bahwa  loket  izin lokasi  di  sistem  KKP  (Komputerisasi  Kantor Pertanahan)  ditutup  dan  dibuka  melalui  satu system  terintegrasi  di  OSS,  sehingga  seluruh permohonan  izin  pemanfaatan  ruang  harus beralih  ke  system  OSS, Dalam  perjalanannya perubahan  kebijakan  penyelenggaraan  penataan ruang,  khususnya  pemanfaatan  ruang  akan memiliki banyak gejolak, baik berupa penolakan,  proses  adaptasi  yang  sulit,  maupun kegagalan  system,  hal  tersebut  akan  terus dievaluasi  hingga  dapat  mengambil  suatu kesimpulan bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana kebijakan pemanfaatan ruang dilaksanakan  di  Kabupaten  Ogan  Ilir  setelah ditetapkannya UUCK, serta
untuk menggambarkan  dan  menganalisis  hambatan
dalam  kebijakan  pemanfaatan  ruang  pasca UUCK.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metodologi deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik purposive  sampling untuk  menentukan informan.  Metode  pengumpulan  data  melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi; metode penganalisisan  data  melalui  pengurangan  data, penyajian,  dan  pengambilan  kesimpulan  dan dikombinasikan dengan literatur review, dimana merupakan uraian teori, definisi, hasil penelitian dan  bahan  penelitian  yang  sudah  lebih  dahulu diteliti oleh peneliti terdahulu yang dikumpulkan dan  diteliti  menjadi  suatu  kesimpulan  baru, literatur  yang  digunakan  didapatkan  dari  hasil pencarian jurnal, peraturan dan materi kementerian/instansi.

## HASIL

## Kebijakan dan Implementasi
Dalam  bahasa  Inggris,  "kebijakan" berarti  rencana  kegiatan  atau  pernyataan
Rizka  Puspasari, Implementasi  Penyelenggaraan  Pemanfaatan  Ruang  Pasca  Omnibus  Law  Undang-Undang Cipta  Kerja  (UU  Nomor  11  Tahun 2020 tentang  Cipta  Kerja  dan  Perubahannya  Serta  Turunannya)  di Kabupaten Ogan Ilir
mengenai  tujuan  yang  diajukan  atau  diadopsi oleh  pemerintahan,  partai  politik,  dan  lainnya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai pernyataan  tertulis  atau  kontrak  penjaminan. Dye  (1995)  mengatakan  definisi  kebijakan sebagai  apa  yang  dipilih  oleh  pemerintah  untuk dikerjakan  atau  tidak  dikerjakan.  Dalam  buku The Policy Implementation Process: A
Conceptual  Framework,  Van  Meter  &  Vanhorn (1975) menjelaskan implementasi sebagai berikut: “implementasi adalah tindakan- tindakan yang dilakukan baik oleh individuindividu/pejabat-pejabat atau kelompok-
kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan  pada  tercapainya  tujuan-tujuan  yang telah  digariskan  dalam  keputusan  kebijakan. Oleh  karena  itu,  implementasi  adalah  tindakan yang  diambil  oleh  pemerintah  untuk  mencapai tujuan  yang  ditetapkan  dalam  suatu  keputusan kebijakan. Selain itu, pemerintah harus mempertimbangkan  terlebih  dahulu  apakah kebijakan  yang  mereka  buat  akan  berdampak negatif  atau  tidak  pada  masyarakat.  Tujuannya adalah  agar  suatu  kebijakan  tidak  bertentangan dengan  masyarakat  atau  merugikan  masyarakat (Van Meter & Vanhorn, 1975).
Sumber: Van Meter & Vanhorn (1975

## Gambar 1 Model Proses Implementasi

## Implementasi Kebijakan
Dalam  kebijakan,  implementasi  adalah tindakan  yang  diambil  untuk  mencapai  tujuan tertentu.  Tindakan  ini  dapat  dilakukan  oleh individu,  pejabat  pemerintah  atau  swasta.  Dunn mengistilahkannya  implementasi  secara  lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi  kebijakan  dalam  bukunya  yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Menurutnya adalah  pelaksanaan  pengendalian  aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu (Dunn, 1981). Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi  kebijakan  suatu  program.  Mereka mengatakan  bahwa  ada  banyak  faktor  yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program  pemerintah  yang  bersifat desentralistis. Faktor- faktor tersebut diantaranya:  1)  kondisi  lingkungan:  kondisi lingkungan  sangat  memengaruhi  pelaksanaan kebijakan; lingkungan ini mencakup lingkungan
sosiokultural  dan  partisipasi  penerima  program; 2)  hubungan  antar  organisasi:  banyak  program membutuhkan  dukungan  dan  koordinasi  dengan organisasi  lain  untuk  melaksanakannya.  untuk keberhasilan  program,  organisasi  harus  bekerja sama  dan  bekerja  sama;  3)  sumber  daya organisasi untuk implementasi program: implementasi  kebijakan  memerlukan  dukungan dari  sumber  daya  manusia  ( human  resources ) dan non-manusia ( non-human resources ); dan 4) karakteristik  dan  kemampuan  agen  pelaksana: karakteristik  dan  kemampuan  agen  pelaksana mencakup  struktur  birokrasi,  standar,  dan  pola hubungan  yang  mempengaruhi  pelaksanaan program (Subarsono, 2005).
Dalam model implementasi yang dikembangkan George C. Edward III, ada empat faktor  penting  yang  menentukan  keberhasilan kebijakan:  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi, dan struktur birokrasi. (III, 1980).
Rizka  Puspasari, Implementasi  Penyelenggaraan  Pemanfaatan  Ruang  Pasca  Omnibus  Law  Undang-Undang Cipta  Kerja  (UU  Nomor  11  Tahun 2020 tentang  Cipta  Kerja  dan  Perubahannya  Serta  Turunannya)  di Kabupaten Ogan Ilir

## Sumber: Edward III (1980)

## Gambar 2 Model Pendekatan Implementasi Edward III

## Undang-Undang Cipta Kerja
Dengan  dibentuknya  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah,  menghapus  dan/atau  menetapkan peraturan  baru  dari  beberapa  ketentuan  yang telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Termasuk beberapa  ketentuan  yang  berhubungan  dengan kewenangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Kota  dalam  melaksanakan  penataan  Ruang. Undang-Undang  Cipta  Kerja  telah  menghapus kewenangan Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota  dalam  pelaksanaan  penataan ruang wilayah strategis kabupaten/kota (Pratiwi, 2022).
UU Cipta Kerja No 11/2020 mengalami proses  legislasi  yang  bermasalah  baik  secara yuridis  maupun  sosiologis,  sehingga  secara teknis  substansinya  juga  memiliki  sejumlah permasalahan. Namun, dari segi teknis penataan ruang,  tidak  banyak  yang  berubah,  kecuali kemungkinan  bahwa  secara  teoritis  pemerintah pusat  memiliki  kewenangan  yang  sangat  besar untuk memotong aspirasi daerah, serta kewenangan  untuk  menggunakan  peta  dalam skala  yang  lebih  kecil,  yang  di  lapangan  akan menimbulkan masalah teknis dan hukum.
Setelah  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (UUCK)
diterbitkan, OSS diubah menggunakan pendekatan  Risiko  Berdasarkan  (RBA).  Sistem ini  membagi  perizinan  berusaha  ke  dalam beberapa kategori risiko sesuai dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis Risiko  dan  Surat  Menteri  Investasi/Kepala BKPM  Nomor  1342/A.1/2021.  OSS  RBA  ini juga  menyederhanakan  tahapan  perizinan  OSS yang ada sebanyak lima tahapan, sehingga pada pelaksanaannya,  OSS  RBA  menyisakan  hanya satu  tahapan  perizinan  yang  padat  dan terintegrasi.  Kemudian  Peraturan  Pemerintah Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko,  yang diterapkan  melalui  OSS  RBA,  menuntut  setiap pihak  untuk  bekerja  sama,  mulai  dari  persiapan instrumen yang dibutuhkan, prosedur pelaksanaan pemberian empat izin, dan pengawasan  izin  yang  diberikan  terkait  risiko yang  dibawa  oleh  setiap  kegiatan  pemanfaatan ruang. Proses pelaksanaan OSS RBA di berbagai wilayah Indonesia dipengaruhi oleh kemampuan masing-masing pihak berwenang.
Regulasi dan Kebijakan Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang Dalam Masa Transisi
Sumber: Dirjen Penataan Agraria (2023)
Rizka  Puspasari, Implementasi  Penyelenggaraan  Pemanfaatan  Ruang  Pasca  Omnibus  Law  Undang-Undang Cipta  Kerja  (UU  Nomor  11  Tahun 2020 tentang  Cipta  Kerja  dan  Perubahannya  Serta  Turunannya)  di Kabupaten Ogan Ilir

## Sumber: Dirjen Penataan Agraria (2023)
Gambar 4

## Outline perbandingan Peraturan
Terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara fungsi penyelenggaraan pemanfaatan  ruang  sebelum  dan  sesudah
UUCK, yakni simplikasi produk, mengakomodir semua  izin  menjadi  hanya  1  (satu)  ijin  yang terintegrasi diseluruh sektor pemanfaatan ruang.
Sumber: Dirjen Tata Ruang (2023)
Gambar 5 Fungsi KKPR Pasca UUCK
Sebenarnya untuk masa transisi kementerian  ATR/BPN  telah  mengantisipasi ketentuan untuk mengakomodir masa perubahan
yang  tentu  saja  tidak  akan  berjalan  optimal, maka  dibuat  suatu  ketentuan  khusus  pengajuan KKPR dalam masa transisi.
Sumber: Dirjen Tata Ruang (2023)
Gambar 6 Ketentuan Pengajuan KKPR dalam Masa Transisi
Begitu pula dengan Pertimbangan Teknis Pertanahan, Pertimbangan Teknis Pertanahan  adalah  pertimbangan  yang  memuat hasil  analisis  teknis  penatagunaan  tanah  yang mencakup persyaratan dan penguasaan, kepemilikan,  penggunaan,  atau  pemanfaatan tanah.  Pertimbangan  ini  mempertimbangkan
rencana  tata  ruang,  jenis  hak,  kemampuan, ketersediaan,  dan  kondisi  masalah  pertanahan. Proses  penerbitan  KKPR,  penegasan  status  dan rekomendasi  penguasaan  Tanah  Timbul,  dan pelaksanaan kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan  Tanah  semuanya  memerlukan pertimbangan  teknis  pertanahan.  Selama  masa
Rizka  Puspasari, Implementasi  Penyelenggaraan  Pemanfaatan  Ruang  Pasca  Omnibus  Law  Undang-Undang Cipta  Kerja  (UU  Nomor  11  Tahun 2020 tentang  Cipta  Kerja  dan  Perubahannya  Serta  Turunannya)  di Kabupaten Ogan Ilir
transisi implementasi UUCK dikebijakan pemanfaatan ruang (tahun 2021-2022),
permohonan  kegiatan  layanan  Pertimbangan
teknis  pertanahan  untuk  seluruh  layanan mengalami penurunan.
Tabel 1 Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan kegiatan Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan pada Kantor Pertanahan  Kabupaten Ogan Ilir TA 2021 No. Nama Layanan Target Realisasi % 1 Layanan PTP dalam rangka KKPR Berusaha 20 10 50 2 Layanan PTP dalam rangka KKPR Non Berusaha 20 20 100
Sumber: Aplikasi SKMPP (2021)
Tabel 2 Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan kegiatan Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Kantor Pertanahan  Kabupaten Ogan Ilir tahun 2022 No. Nama Layanan Target Realisasi % 1 Layanan PTP dalam rangka KKPR Berusaha 40 6 15 2 Layanan PTP dalam rangka KKPR Non Berusaha 40 6 15
Sumber: Aplikasi SKMPP (2022)
Maka dari itu perlu dianalisis permasalahan  yang  menjadi  kendala  dalam kegiatan tersebutAdapun yang terindikasi menjadi  kendala  dalam  pelayanan  KKPR  Pasca UUCK  ini  adalah  prosedur  yang  Panjang, rumit dan membingungkan.
Sumber: BPKM (2023)
Gambar 7

## Validasi KKPR
Hal  ini  dapat  dilihat  dari  menurunnya jumlah  KKPR  yang  terbit  ditahun  2021-2024 dan rata-rata lamanya waktu pengerjaan PKKPR
yang seharusnya Sesuai SOP hanya 20 hari keja (Permen ATR No. 13 tahun 2021).

## Tabel 3
Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Terbit 2021-2024 No. Jenis Kegiatan KKPR KBLI Pemohon Tahun Terbit 1 PKKPR Berusaha Perkebunan Tebu (01140) PT. Perkebunan Nusantara VII 2022 2 PKKPR Berusaha Perkebunan Tebu (01140) PT. Perusahaan Perdagangan, Pemborong, Perindustrian, Perkebunan dan Pertambangan Roesli Taher 2023 3 PKKPR Berusaha Perkebunan Buah Kelapa Sawit (01262) PT. Damai Indah Gemilang Ogan 2023
4 PKKPR Non Berusaha - Yayasan Yahya Al-Haq 2023 5 PKKPR Non Berusaha - Dinas Pubmpr Provinsi Sumatera Selatan 2023 6 PKKPR Non Berusaha - Yayasan Ibnul Mubaarok 2023
7 PKKPR Berusaha
Perdagangan Besar Hasil Perikanan (46206)
PT. Agung Jayasari Sakti 2024
Sumber: data olahan
Rizka  Puspasari, Implementasi  Penyelenggaraan  Pemanfaatan  Ruang  Pasca  Omnibus  Law  Undang-Undang Cipta  Kerja  (UU  Nomor  11  Tahun 2020 tentang  Cipta  Kerja  dan  Perubahannya  Serta  Turunannya)  di Kabupaten Ogan Ilir

## Tabel 4 Penerbitan PKKPR Se-Sumsel tahun 2023
Sumber: BPKM (2023)

## SIMPULAN
Undang-undang  No.  11  tahun  2020 sebagaimana tersebut di pasal 3 yaitu peningkatan  lingkungan  investasi  dan  kegiatan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, kemudahan, pemberdayaan,  dan  perlindungan  Koperasi  dan UMKM,  dan  peningkatan  investasi  pemerintah dan  percepatan  proyek  strategis  nasional. Penyederhanaan  persyaratan  dasar  perizinan berusaha,  penyederhanaan  perizinan  berusaha sektor,  dan  penyederhanaan  perizinan  berusaha berbasis  risiko  adalah  beberapa  cara  untuk meningkatkan  ekosistem  invetasi  dan  kegiatan berusaha. Namun dalam perjalanannya pelaksanaan  implementasi  penyelenggaraan  ini masih  memiliki  berbagai  permasalahan  dan kendala yang perlu segera ditindaklanjuti, mulai dari  alur  bisnis,  penyederhanaan  prosedur,  tata kelola  hingga  pengendalian  pemanfaatan  ruang yang  sudah  terlanjur  terbit  tanpa  konfirmasi. Terdapat  4  (empat)  faktor  penting  atau  variabel dalam  impelementasi  kebijakan  publik,  yaitu: komunikasi  antara  seluruh  kolaborator  yang terkait, sumberdaya baik dalam system maupum SDM pelaksana Penataan Ruang yang mumpuni, Disposisi  yang  positif,  dan  struktur  birokrasi yang  mampu  menjalankan  Amanah  dari  Perpu UUCK  pemanfaatan  ruang  sebagaimana  sudah di SK Kepala Daerah maupun SK Menteri .

## DAFTAR PUSTAKA
Dye,  Thomas  R.,  1995, Understanding  Public Policy , Prentice Hall Dunn, William. N. 1981. Public Policy Analysis and Introduction. USA: Prentice Hall.
Edwards  III,  George  C.  1980. Implementing Public Policy. Washington: Cogressional Quaerterly Inc. Peraturan Pemerintah 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  12 tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan. Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  13 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  Tahun  2010 tentang Penataan Ruang
Pratiwi,  Dian  Kus,,  2022,  Undang-Undang  No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Implikasinya  Terhadap  Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang, Prosiding  Seminar  Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat
Subarsono,  2005, Analisis  Kebijakan  Publik. Celeban Timur UH III/54B, Yogyakarta. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang
Cipta Kerja
Van  Meter,  Donal.,  Van  Horn,  Carl  E.,  1975. The  Policy  Implementation  Process Conceptual Frame Work . Journal Administration and Society