Inovasi untuk Kesuksesan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bima/Vol 4 No 6 (2024) DOI http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i6.325 e-ISSN 2721-2246 Published by
Rifa Institute
JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246 Vol. 4, No. 6, Januari 2024
Transformasi  Organisasi:  Membangun  Budaya  Inovasi  untuk  Kesuksesan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bima
Firdaus a* , Muhammad Nur a , Haeril a , Arief Hidayatullah b a Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Mbojo Bima, Indonesia
b Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Mbojo Bima, Indonesia
* Co-Author Email: firddaus08@gmail.com

## Article Information
Submitted: 23 Desember 2023 Accepted: 24 Januari 2024 Online  Publish: 24 Januari 2024

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  transformasi  organisasi, pembangunan budaya inovasi, restrukturisasi birokrasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat  sebagai  bagian  dari  reformasi  birokrasi  di  Kabupaten  Bima.  Fokus utama adalah pada bagaimana integrasi aspek-aspek ini membentuk landasan untuk keberhasilan  reformasi  birokrasi  dan  peningkatan  pelayanan  publik  di  tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai desain penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Kabupaten  Bima  memperlihatkan bahwa  transformasi  organisasi  yang  menyeluruh,  pembangunan  budaya  inovasi, restrukturisasi  birokrasi,  dan  partisipasi  masyarakat  adalah  elemen-elemen  saling terkait yang mendukung kesuksesan reformasi birokrasi. Penelitian ini memberikan wawasan  bagi  pemerintah  daerah  lainnya  dalam  menghadapi  tantangan  serupa, menegaskan  bahwa  pendekatan  holistik  dan  inklusif  diperlukan  untuk  mencapai birokrasi yang responsif dan efektif dalam melayani masyarakat.
Kata Kunci : transformasi, orgnisasi, inovasi, reformasi, birokasi

## Abstract
This research aims to  describe organizational  transformation, the development  of an  innovative  culture,  bureaucratic  restructuring,  and  increased  community participation  as part  of  bureaucratic reform in  Bima Regency. The primary focus is on how the integration of these aspects forms the foundation  for the success of bureaucratic reform and the improvement of public services at the local level. The research adopts a qualitative approach with a case study as the research design, conducted  at  the  Secretariat  Office  of  Bima  Regency.  The  findings  indicate  that Bima  Regency  demonstrates  that  comprehensive  organizational  transformation, the  development  of  an  innovative  culture,  bureaucratic  restructuring,  and community  participation  are  interrelated  elements  supporting  the  success  of bureaucratic  reform.  This  research  provides  insights  for  other  local  governments facing  similar  challenges,  emphasizing  that  a  holistic  and  inclusive  approach  is necessary  to  achieve  a  responsive  and  effective  bureaucracy  in  serving  the community.
Keywords: transformation, organization, innovation, reform, bureaucrac

## Pendahuluan
Transformasi organisasi publik yang inovatif adalah suatu keharusan dalam menghadapi kompleksitas  dan  dinamika  tuntutan  masyarakat  yang  terus  berkembang  (Nurlia, 2016);(Setiawati,  2016).  Organisasi  sektor  publik  memiliki  peran  yang  sangat  vital  dalam menyelenggarakan  layanan  publik,  menangani  isu-isu  sosial,  dan  menciptakan  lingkungan
yang mendukung kesejahteraan masyarakat (Asropi, 2008) (Rohayatin, 2017). Dalam konteks ini,  kebutuhan  akan  transformasi  organisasi  publik  yang  inovatif  muncul  sebagai  respons terhadap  tantangan  dan  peluang  yang  semakin  kompleks  di  era  modern  ini  (Fanida,  2023); (Sholihah & Oktariyanda, 2015).
Pentingnya  transformasi  organisasi  publik  yang  inovatif  tidak  hanya  terkait  dengan efisiensi  operasional, tetapi  juga  dengan kemampuan  untuk  memberikan  layanan yang  lebih baik  dan  responsif  kepada  masyarakat  (Ilmu  et  al.,  2019);  (Kartika  &  Oktariyanda,  2022). Inovasi  dalam  sektor  publik  mencakup  berbagai  aspek,  mulai  dari  penggunaan  teknologi terkini  untuk  meningkatkan  efisiensi  birokrasi  hingga  pengembangan  kebijakan  yang progresif  dan  berkelanjutan  (Rahmawati  &  Fanida,  2021);  (Meirinawati  &  Ap,  2019). Transformasi  ini  bertujuan  untuk  menciptakan  lingkungan  di  mana  organisasi  publik  dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan masyarakat serta memberikan solusi yang inovatif dan efektif (Himam, 2016).
Salah satu karakteristik utama dari transformasi organisasi publik yang inovatif adalah fokus  pada  pemberdayaan  masyarakat  dan  keterlibatan  publik  dalam  proses  pengambilan keputusan  (Wisesa  et  al.,  2023);  (Zulfia  &  Frinaldi,  2022).  Organisasi  publik  yang  inovatif menciptakan  platform  untuk  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  perumusan  kebijakan, memastikan  bahwa  keputusan  yang  diambil  mencerminkan  kebutuhan  dan  aspirasi  yang sebenarnya dari beragam segmen masyarakat (Eldo & Mutiarin, 2019).
Selain  itu,  aspek  transparansi  dan  akuntabilitas  juga  menjadi  poin  kunci  dalam transformasi  ini  (Yalina,  2018).  Dengan  mengadopsi  praktik-praktik  terbuka,  organisasi publik  dapat  membangun  kepercayaan  masyarakat  dan  meningkatkan  efektivitas  pelayanan mereka  (Hamdillah,  2023).  Transformasi  ini  juga  mencakup  pembaruan  dalam  manajemen sumber  daya,  pengembangan  SDM  yang  berfokus  pada  keterampilan  masa  depan,  dan perubahan budaya organisasi yang mendorong inovasi dan kolaborasi (Putra et al., 2021).
Dalam  konteks  reformasi  birokrasi  di  organisasi  publik,  budaya  inovasi  memainkan peran  sentral  dalam  menentukan  tingkat  keberhasilan  transformasi  (Daraba  et  al.,  2023). Budaya  inovasi  menciptakan  fondasi  untuk  perubahan  yang  progresif  dan  terukur, memastikan  bahwa  organisasi  tidak  hanya  mengadopsi  perubahan  struktural  tetapi  juga menggali  kreativitas  dan  solusi  baru  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  kualitas  pelayanan (Ma’ruf 1 &  Harahap,  2022).  Sebagai  elemen  penggerak,  budaya  inovasi  memotivasi karyawan  untuk  berpikir  di  luar  batas-batas  yang  ada  dan  mendorong  kolaborasi  dalam mencapai tujuan reformasi birokrasi yang ambisius (Kardiat, 2023).
Budaya  inovasi  juga  menciptakan  iklim  yang  mendukung  kolaborasi  antar  anggota organisasi,  membuka  pintu  untuk  keterlibatan  karyawan  yang  lebih  besar  dalam  proses reformasi  birokrasi  (Wibowo  &  Pratomo,  2021).  Kolaborasi  ini  penting  untuk  mengatasi hambatan  departementalisasi  dan  memastikan  bahwa  perubahan  tidak  hanya  bersifat  top- down  tetapi  juga  melibatkan  kontribusi  dari  semua  tingkatan  organisasi  (Farhaini  et  al., 2022).  Dengan  keterlibatan  yang  lebih  besar,  karyawan  merasa  memiliki  peran  aktif  dalam perubahan,  meningkatkan  penerimaan  terhadap  reformasi  dan  mengurangi  resistensi  yang mungkin timbul (Henriyani, 2019). Selain itu, sering kali juga membawa bersama penerimaan terhadap  risiko  dan  sikap  terbuka  terhadap  eksperimen  (Rasyid  Prasmi  &  Pribadi,  2015). Dalam  konteks  reformasi  birokrasi,  di  mana  perubahan mungkin  melibatkan  ketidakpastian, penerimaan  terhadap  risiko  dapat  membantu  organisasi  untuk  mencoba  pendekatan  baru tanpa  takut  kegagalan  (Akbar  et  al.,  2021).  Dengan  memperlakukan  kegagalan  sebagai peluang  untuk  belajar,  budaya  inovasi  membantu  organisasi  mengidentifikasi  solusi  yang efektif dan merancang strategi reformasi yang lebih adaptif (Sofianto, 2020).
Demikian menurut (Rifai, 2023) bahwa budaya inovasi juga memiliki dampak langsung pada  pelayanan  publik.  Dengan  mendorong  ide-ide  kreatif  dan  peningkatan  terus-menerus, budaya inovasi membantu organisasi publik untuk memberikan layanan yang lebih responsif
dan  relevan  terhadap  kebutuhan  masyarakat.  Keberhasilan  reformasi  birokrasi  tidak  hanya diukur  dari  perubahan  internal,  tetapi  juga  dari  dampak  positif  yang  dapat  dirasakan  oleh masyarakat.  Oleh  karena  itu,  budaya  inovasi  bukan  hanya  menjadi  alat  untuk  mencapai reformasi,  tetapi  juga  menjadikan  pelayanan  publik  sebagai  pusat  dari  transformasi  tersebut (Silva Dwi Kurnia & Zulkarnaini, 2022).
Demikian  Dalam  era  dinamika  organisasi  dan  tuntutan  masyarakat  yang  semakin kompleks,  transformasi  organisasi  menjadi  sebuah  keniscayaan,  terutama  ketika  melibatkan reformasi  birokrasi  di  tingkat  pemerintahan  daerah  (Zulfikar  &  Ema  Jumiati,  2020). Kabupaten Bima, sebagai wilayah yang berupaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih efisien  dan  responsif,  berada  di  garis  depan  perubahan  ini.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengeksplorasi  dan  menganalisis  bagaimana  transformasi  organisasi,  khususnya  dalam membangun  budaya  inovasi,  dapat  menjadi  kunci  kesuksesan  dalam  reformasi  birokrasi  di Kabupaten Bima.
Reformasi  birokrasi  bukanlah  sekadar  restrukturisasi  formal,  tetapi  juga  melibatkan perubahan  budaya  organisasi  yang  mendalam  (Rohayatin  et  al.,  2018).  Budaya  inovasi menjadi  fokus  utama  dalam  konteks  ini,  karena  mampu  merangsang  kreativitas,  kolaborasi, dan  adaptabilitas  dalam  menghadapi  perubahan  (Gumilar,  2016).  Kabupaten  Bima,  dengan konteksnya yang unik, menjadi panggung untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu dalam membangun  budaya  inovasi  yang  berkelanjutan  sebagai  landasan  keberhasilan  reformasi birokrasi.
Pentingnya  penelitian  ini  tidak  hanya  terletak  pada  kontribusi  terhadap  pemahaman teoritis tentang transformasi organisasi dan budaya inovasi, tetapi juga pada implementasinya dalam  konteks  praktis  Kabupaten  Bima.  Hasil  penelitian  diharapkan  dapat  memberikan pandangan  mendalam  tentang  tantangan  dan  peluang  dalam  menciptakan  budaya  inovasi yang  mendukung  perubahan  organisasi  dan  reformasi  birokrasi  di  tingkat  pemerintahan daerah.
Dengan  memahami  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pembentukan  budaya  inovasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk pembuat kebijakan dan  pemimpin  organisasi  di  Kabupaten  Bima,  serta  memberikan  kontribusi  lebih  lanjut terhadap literatur tentang transformasi organisasi di sektor Pemerintahan. Melalui pendekatan penelitian  ini,  diharapkan  Kabupaten  Bima  dapat  menjadi  contoh  bagi  daerah-daerah  lain dalam  menghadapi  transformasi  organisasi  dengan  fokus  pada  membangun  budaya  inovasi yang kuat untuk mendukung kesuksesan reformasi birokrasi.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  studi  kasus  sebagai  desain penelitian. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena transformasi organisasi dan pembangunan budaya inovasi dalam konteks reformasi birokrasi di Kabupaten Bima. Penelitian ini dilakukan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bima. Lokasi tersebut sangat strategis dalam melihat studi kasus dan permasalahan yang terjadi. Subyek penelitian ini  dipilih  melalui purposive  sampling .  Teknik  pengumpulan  data  terdiri  atas  observasi ( observation ), wawancara ( interview ), dan dokumentasi ( documentation). Setelah data selesai dikumpulkan  dengan  lengkap  dari  lapangan,  tahap  berikutnya  yang  harus  lakukan  adalah tahap  analisa  data.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisa  data  model  interaktif, teknik  terdiri  dari  dari  tiga  hal  utama,  yaitu;  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan/ verifikasi (Idrus, 2009)

## Hasil dan Pembahasan
Perspektif "Good Public Policy Governance " dalam Pengelolaan Pariwisata melibatkan
kerangka kerja yang transparan, adil, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa kebijakan yang  diimplementasikan  menciptakan  dampak  positif  yang  merata  bagi  masyarakat  dan destinasi  pariwisata.  Pertama,  partisipasi  masyarakat  menjadi  landasan  utama  dalam perspektif  ini.  Dalam  pembuatan  kebijakan  pariwisata,  pemerintah  lokal  menggandeng masyarakat setempat untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan. Ini mencakup pendekatan inklusif untuk mendengarkan dan memahami kebutuhan serta aspirasi masyarakat lokal.  Dengan  melibatkan  masyarakat,  kebijakan  dapat  mencerminkan  nilai-nilai  lokal,  dan implementasinya dapat mendapat dukungan yang lebih luas dari masyarakat.
Dalam  membangun  Budaya  Inovasi  sebagai  upaya  Reformasi  Birokrasi  di  Kabupaten Bima  adalah  merupakan  upaya  menyeluruh  dalam  mengubah  struktur,  proses,  dan  budaya organisasi  di  tingkat  pemerintahan  daerah  Kabupaten  Bima.  Transformasi  ini  dilakukan dengan  tujuan  utama  untuk  meningkatkan  efisiensi,  efektivitas,  dan  responsivitas  organisasi terhadap tuntutan masyarakat dan dinamika lingkungan (Kuncoro & Harjono, 2022).
Bagian  integral  dari  transformasi  ini  adalah  pembangunan  budaya  inovasi,  yang mencakup perubahan dalam sikap, nilai, dan perilaku anggota organisasi  (Ayu et al., 2023). Budaya inovasi diperkuat sebagai fondasi yang memotivasi karyawan untuk berpikir kreatif, berkolaborasi,  dan  mengadopsi  solusi-solusi  baru  dalam  menghadapi  perubahan  yang  cepat (Maulana  &  Yulianiti,  2018).  Kesuksesan  transformasi  organisasi  ini  diukur  melalui  sejauh mana  budaya  inovasi  dapat  diterapkan  secara  berkelanjutan  dalam  kebijakan,  praktek  kerja, dan  interaksi  internal  dan  eksternal  di  Kabupaten  Bima.  Reformasi  birokrasi  dalam  konteks ini  mencakup  restrukturisasi  organisasi,  penerapan  teknologi  informasi,  dan  peningkatan partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan.  Melalui  transformasi  ini,  Kabupaten Bima  berupaya  membangun  lingkungan  yang  adaptif,  terbuka  terhadap  perubahan,  dan berdaya  saing  tinggi  untuk  memberikan  pelayanan  publik  yang  lebih  baik  dan  responsif terhadap kebutuhan warganya.

## Pembangunan budaya inovasi
Pembangunan  budaya  inovasi  di  Kabupaten  Bima  didorong  oleh  kesadaran  dan komitmen  tinggi  dari  para  pemimpin  organisasi,  terutama  pejabat  eksekutif  dan  manajemen kunci. Pemimpin organisasi memainkan peran utama dalam menginisiasi perubahan budaya, menyuarakan  pentingnya  inovasi  dalam  mengatasi  tantangan  dan  menciptakan  lingkungan yang mendukung kreativitas dan kolaborasi.
Untuk memperkuat budaya inovasi, Kabupaten Bima melaksanakan program pelatihan dan  pengembangan  karyawan  yang  berfokus  pada  peningkatan  keterampilan  inovatif. Program ini mencakup pelatihan desain thinking, pengelolaan proyek inovatif, dan penguatan kemampuan berpikir kreatif. Melalui pendekatan ini, setiap anggota organisasi diberdayakan untuk menghasilkan ide-ide baru dan mengimplementasikannya dalam konteks tugas mereka.
Pentingnya  budaya  inovasi  diperkuat  dengan  pengakuan  dan  penghargaan  yang diberikan  kepada  individu  atau  tim  yang  memberikan  kontribusi  inovatif.  Kabupaten  Bima memahami bahwa penghargaan bukan hanya berupa pengakuan formal, tetapi juga termasuk pengakuan  informal  yang  dapat  merangsang  semangat  inovasi  di  antara  karyawan.  Ini menciptakan  siklus  positif  di  mana  anggota  organisasi  merasa  termotivasi  untuk  terus berinovasi.
Budaya  inovasi  di  Kabupaten  Bima  tidak  terbatas  pada  internal  organisasi  saja, melainkan juga mencakup pemberdayaan masyarakat dalam proses inovatif. Melalui program partisipatif  dan  mekanisme  dialog  publik,  masyarakat  diajak  untuk  berkontribusi  dalam merancang  solusi  inovatif  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  mereka.  Hal  ini  membuktikan bahwa pembangunan budaya inovasi di Kabupaten Bima bukan hanya menjadi aset internal organisasi,  tetapi  juga  menjadi  aspek  yang  mendorong  pemberdayaan  dan  partisipasi
masyarakat secara lebih luas.
Namun  meskipun  terdapat  upaya  yang  nyata  untuk  membangun  budaya  inovasi  di Kabupaten  Bima,  beberapa  kendala  juga  muncul  yang  dapat  mempengaruhi  kelangsungan dan  efektivitas  inisiatif  tersebut.  Salah  satu  kendala  utama  adalah  resistensi  terhadap perubahan  di  tingkat  individu.  Beberapa  anggota  organisasi  mungkin  kurang  bersedia mengubah cara kerja yang sudah mapan atau merasa tidak nyaman dengan lingkungan baru yang mendorong inovasi.
Keterbatasan  sumber  daya  dan  anggaran  juga  menjadi  kendala  signifikan  dalam pembangunan  budaya  inovasi  di  Kabupaten  Bima.  Program  pelatihan  dan  pengembangan karyawan,  serta  implementasi  berbagai  inisiatif  inovatif,  memerlukan  alokasi  sumber  daya yang  memadai.  Tantangan  ini  dapat  menghambat  kemampuan  organisasi  untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan inovatif secara menyeluruh.
Keterlibatan  pemangku  kepentingan  dan  masyarakat  dalam  proses  inovatif  mungkin menghadapi  hambatan  dalam  bentuk  komunikasi  yang  kurang  efektif  atau  kurangnya pemahaman  terhadap  nilai  inovasi.  Koordinasi  yang  tidak  optimal  antara  berbagai  pihak terkait  dapat  memperlambat  proses  pembangunan  budaya  inovasi  dan  menimbulkan ketidakpastian.
Kondisi  sosial-budaya  lokal  juga  dapat  menjadi  faktor  kendala.  Nilai-nilai  tradisional dan  norma  sosial  tertentu  mungkin  tidak  sejalan  dengan  budaya  inovasi  yang  merangsang perubahan  dan  eksperimen.  Oleh  karena  itu,  transformasi  budaya  inovasi  perlu mempertimbangkan dan berintegrasi dengan konteks sosial-budaya setempat untuk mencapai dukungan yang lebih luas dan berkelanjutan.
Dengan  menyadari  dan  mengatasi  kendala-kendala  ini,  Kabupaten  Bima  dapat  lebih efektif  membangun  dan  mempertahankan  budaya  inovasi  sebagai  bagian  integral  dari kesuksesan  reformasi  birokrasi.  Dengan  pendekatan  yang  holistik  dan  adaptif,  diharapkan kendala-kendala ini dapat diatasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi di seluruh organisasi dan masyarakat Kabupaten Bima.

## Restrukturisasi Organisasi
Kabupaten  Bima  menghadapi  kebutuhan  mendesak  untuk  melakukan  restrukturisasi organisasi  birokrasi  guna  meningkatkan  efisiensi,  merespons  tuntutan  masyarakat  yang semakin  kompleks,  dan  mengoptimalkan  pelayanan  publik.  Peningkatan  tuntutan  dan dinamika lingkungan memicu kesadaran akan perlunya penyesuaian dan transformasi dalam struktur  organisasi  untuk  mencapai  kinerja  yang  lebih  baik.  Restrukturisasi  di  Kabupaten Bima  melibatkan  upaya  konsolidasi  dan  pemangkasan  bagian-bagian  birokrasi  yang  dinilai tidak  efektif  atau  memiliki  tumpang  tindih  dalam  tanggung  jawab.  Tujuan  utama  adalah menciptakan  struktur  organisasi  yang  lebih  sederhana,  fleksibel,  dan  terfokus,  yang  dapat merespons dinamika perubahan dengan lebih cepat dan efisien.
Restrukturisasi  di  Kabupaten  Bima  tidak  hanya  terbatas  pada  aspek  organisasional, tetapi  juga  mencakup  penerapan  teknologi  dan  sistem  informasi.  Integrasi  teknologi  ini bertujuan  untuk  meningkatkan  akuntabilitas,  transparansi,  dan  efisiensi  dalam  pelaksanaan tugas  dan  pelayanan  publik.  Sistem  informasi  baru  diimplementasikan  untuk  mendukung pengambilan  keputusan  yang  lebih  tepat  dan  responsif.  Restrukturisasi  organisasi  ini memiliki  dampak  langsung  pada  peningkatan  kinerja  dan  pelayanan  publik.  Efisiensi operasional  yang  meningkat,  koordinasi  yang  lebih  baik  antar  unit,  dan  peningkatan  dalam penggunaan  teknologi  menyebabkan  pelayanan  yang  lebih  cepat,  akurat,  dan  responsif terhadap  kebutuhan  masyarakat.  Restrukturisasi  menjadi  langkah  kritis  dalam  mendukung visi Kabupaten Bima untuk mencapai birokrasi yang lebih modern dan adaptif.
Namun  meskipun  restrikturisasi  organisasi  di  Kabupaten  Bima  menjanjikan  perbaikan
signifikan,  beberapa  kendala  dan  tantangan  muncul  selama  proses  implementasi.  Salah  satu kendala utama adalah resistensi dari internal organisasi. Beberapa pegawai mungkin merasa tidak nyaman dengan perubahan struktural dan prosedur kerja baru, yang dapat menghambat kecepatan  dan  kelancaran  proses  restrukturisasi.  Selain  itu  proses  restrukturisasi  dapat menciptakan ketidakpastian di kalangan karyawan terkait perubahan peran, tanggung jawab, atau bahkan potensi pemangkasan pegawai. Ketidakpastian ini dapat menciptakan kecemasan di  antara  karyawan,  mempengaruhi  motivasi  dan  produktivitas  mereka  selama  proses restrukturisasi.
Kemudian  penerapan  teknologi  dan  sistem  informasi  baru  sebagai  bagian  dari restrukturisasi  membawa  tantangan  teknis  dan  kebutuhan  adaptasi  dari  karyawan  terhadap alat dan sistem yang baru. Pelatihan yang cukup diperlukan agar karyawan dapat menguasai dan  mengintegrasikan  teknologi  ini  ke  dalam  rutinitas  kerja  mereka  dengan  efektif.  Sebab restrukturisasi  memerlukan  investasi  anggaran  yang  signifikan  untuk  membiayai pemangkasan, pelatihan, dan implementasi teknologi baru. Terbatasnya anggaran dan sumber daya dapat menjadi kendala utama dalam mencapai tujuan restrukturisasi yang optimal, dan harus dikelola dengan bijak untuk menghindari dampak negatif terhadap pelayanan publik.

## Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan
Peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  di  Kabupaten  Bima menjadi  pilar  utama  untuk  mendukung  inovasi  dalam  berbagai  sektor.  Pemerintah  daerah menyadari bahwa masyarakat merupakan sumber daya yang kaya akan pengetahuan lokal dan pengalaman,  dan  oleh  karena  itu,  memahami  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat  menjadi kunci  untuk  menghasilkan  inovasi  yang  sesuai  dengan  konteks  lokal.  Pemerintah  daerah Kabupaten  Bima  telah  menerapkan  berbagai  mekanisme  partisipatif  untuk  melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Diantaranya adalah forum diskusi publik, pertemuan  kelompok  masyarakat,  dan  penyelenggaraan  lokakarya  bersama.  Mekanisme  ini dirancang  untuk  menciptakan  ruang  dialog  yang  terbuka  dan  inklusif,  memungkinkan masyarakat  untuk  berkontribusi  secara  aktif  dalam  merumuskan  kebijakan  dan  inisiatif inovatif.
Peningkatan  partisipasi  masyarakat  juga  didorong  melalui  pemberdayaan  teknologi komunikasi  dan  informasi.  Pemerintah  daerah  Kabupaten  Bima  telah  mengadopsi  platform digital,  situs  web  resmi,  dan  aplikasi  seluler  yang  memudahkan  masyarakat  untuk menyampaikan pendapat, memberikan masukan, dan mengajukan ide-ide inovatif. Teknologi ini  bertujuan  untuk  menciptakan  akses  yang  lebih  mudah  dan  inklusif  bagi  semua  lapisan masyarakat.
Peningkatan  partisipasi  masyarakat  di  Kabupaten  Bima  secara  langsung  berkontribusi pada proses inovasi dan peningkatan pelayanan publik. Ide-ide yang muncul dari masyarakat memberikan  perspektif  yang  beragam  dan  mendalam,  memungkinkan  pemerintah  daerah untuk  merancang  solusi  yang  lebih  holistik  dan  relevan.  Selain  itu,  partisipasi  masyarakat juga  membangun  kepercayaan  dan  keterlibatan  yang  kuat,  menciptakan  ikatan  antara pemerintah  dan  masyarakat  yang  mendukung  langkah-langkah  inovatif  untuk  kemajuan bersama.
Namun  dalam  upaya  nyata  meningkatkan  partisipasi  masyarakat,  beberapa  kendala muncul yang dapat mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutan inisiatif tersebut. Salah satu kendala  utama  adalah  tingkat  kesadaran  dan  literasi  digital  yang  bervariasi  di  kalangan masyarakat.  Sebagian  besar  partisipasi  melalui  platform  digital  memerlukan  pemahaman teknologi  yang  baik,  yang  mungkin  belum  dimiliki  secara  merata  oleh  semua  lapisan masyarakat.
Ketidaksetaraan  akses  terhadap  informasi  dan  teknologi  juga  menjadi  kendala  serius
dalam  upaya  meningkatkan  partisipasi  masyarakat.  Beberapa  wilayah  mungkin  masih menghadapi  keterbatasan  akses  internet  atau  fasilitas  komunikasi,  mengakibatkan  sebagian masyarakat tidak dapat mengambil bagian secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang  melibatkan  inovasi.  Meskipun  upaya  pemberdayaan  telah  dilakukan,  masih  terdapat kendala  terkait  kurangnya  keterlibatan  masyarakat  yang  aktif.  Beberapa  warga  mungkin masih  merasa  kurang  percaya  diri  atau  tidak  memiliki  pemahaman  yang  cukup  untuk  ikut serta dalam diskusi atau forum partisipatif. Upaya edukasi lebih lanjut dan pendekatan yang inklusif perlu terus ditingkatkan.
Dengan  menyadari  dan  mengatasi  kendala-kendala  ini,  Kabupaten  Bima  dapat  terus memperbaiki  strategi  partisipatifnya,  menciptakan  lingkungan  yang  lebih  inklusif,  dan memastikan  bahwa  upaya  pemberdayaan  masyarakat  mendukung  inovasi  dengan  cara  yang berkelanjutan.

## Kesimpulan
Dari  penjelasan  mengenai  transformasi  organisasi,  pembangunan  budaya  inovasi, restrukturisasi  birokrasi,  dan  peningkatan  partisipasi  masyarakat  di  Kabupaten  Bima,  dapat diambil  kesimpulan  bahwa  upaya-upaya  tersebut  bersifat  holistik  dan  saling  terkait. Kabupaten Bima tidak hanya berfokus pada perubahan struktural, tetapi juga pada perubahan budaya  dan  keterlibatan  masyarakat  sebagai  bagian  integral  dari  proses  reformasi  birokrasi. Transformasi  organisasi  di  Kabupaten  Bima  terbukti  menjadi  kunci  dalam  menciptakan lingkungan yang responsif, efisien, dan inovatif. Pemahaman akan pentingnya pembangunan budaya inovasi menciptakan landasan yang kuat untuk merangsang kreativitas dan kolaborasi di  kalangan  pegawai,  sementara  restrukturisasi  birokrasi  memberikan  landasan  struktural yang lebih adaptif dan efektif. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan  memunculkan  dampak  positif  dalam  peningkatan  inovasi  dan  pelayanan  publik. Namun,  tantangan  dalam  keterlibatan  masyarakat  dan  ketidaksetaraan  akses  perlu  terus diatasi agar upaya pemberdayaan dapat benar-benar inklusif.
Dengan  demikian,  bahwa  keberhasilan  reformasi  birokrasi  di  Kabupaten  Bima  tidak hanya  tergantung  pada  perubahan  struktural  semata,  melainkan  juga  pada  pembentukan budaya  inovasi  yang  kuat  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang  berkelanjutan.  Proses  ini memerlukan koordinasi yang baik, komitmen pemimpin organisasi, dan keterlibatan aktif dari seluruh  pemangku  kepentingan.  Kabupaten  Bima,  dengan  segala  kendalanya,  menunjukkan bahwa  transformasi  organisasi  yang  holistik  dan  berpusat  pada  inovasi  adalah  langkah penting dalam mencapai birokrasi yang responsif dan efektif untuk kepentingan masyarakat.

## BIBLIOGRAFI
Akbar, G. G., Rulandari, N., & Widaningsih, W. (2021). Reformasi Birokrasi Di Indonesia, Sebuah  Tinjauan  Literatur. Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi , 4 (2), 187– 199. https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i2.1981
Asropi. (2008). Budaya Inovasi dan Reformasi Birokrasi. Jurnal Ilmu Administrasi. Vol 5, No 3 (2008) , 10 , 265–275.
Ayu,  I.,  Devi,  K.,  Yasintha,  P.  N.,  Yudharta,  I.  P.  D.,  Raya,  J.,  Unud,  K.,  Sel,  K.  K.,  & Badung, K. (2023). Inovasi Pelayanan Patriot Melalui Aplikasi Fishgo Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Di Kabupaten Badung . 1 (3), 51–67.
Daraba,  D.,  Salam,  R.,  Dharma  Wijaya,  I.,  Baharuddin,  A.,  &  Sunarsi,  D.  (2023). Membangun  Pelayanan  Publik  Yang  Inovatif  Dan  Efisien  Di  Era  Digital  Di  Indonesia Building  Innovative  and  Efficient  Public  Services  in  the  Digital  Age  in  Indonesia. Pallangga Praja , 5 (1).
Eldo,  D.  H.  A.  P.,  &  Mutiarin,  D.  (2019).  Analisis  Best  Practice  Inovasi  Pelayanan  Publik (Studi  pada  Inovasi  Pelayanan  “Kumis  MbahTejo”  di  Kecamatan  Tegalrejo  Kota Yogyakarta). Jurnal Manajemen
Pelayanan
Publik , 1 (2), 156. https://doi.org/10.24198/jmpp.v1i2.16753
Fanida,  E.  H.  (2023).  Inovasi  Layanan  Online  Single  Submission  di  Desa  Secara  Online (LOSS  DOL)  Pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten Blitar. Publika , 2675–2686.
Farhaini,  A.,  Putra,  B.  K.,  &  Aini,  D.  (2022).  Reformasi  Birokrasi  dalam  Pelayanan  Publik Melalui Aplikasi Halodoc di Kota Mataram. Professional: Jurnal Komunikasi … , 9 (1), 71–82.
Gumilar,  P.  C.  (2016).  Inovasi  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  di  Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. Kebijakan dan Manajemen Publik , 4 (3), 1–11. Hamdillah,  H.  (2023). Inovasi Pelayanan  Publik  dan  Transformasi  Birokrasi :  Pendekatan . 6 (2), 91–102. https://doi.org/10.32699/resolusi.v6i2.5672
Henriyani,  E.  (2019).  Menumbuhkan  Budaya  Birokrasi  Yang  Inovatif  Dan  Berdaya  Saing Global. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 6 (2), 6–10.
Himam,  F.  (2016).  Inovasi  pada  Organisasi  Pemerintah:  Tahapan  dan  Dinamika. Gadjah Mada Journal of Psychology , 2 (1), 22–37.
Ilmu, S., Negara, A., Ilmu, F., Surabaya, U. N., Ilmu, S., Negara, A., Ilmu, F., & Surabaya, U.  N.  (2019). Inovasi  Peningkatan  Penyimpanan  Arsip  ...  INOVASI  PENINGKATAN PENYIMPANAN ARSIP MELALUI APLIKASI SAVE ARCHIVE DI BADAN KESATUAN BANGSA  DAN  POLITIK  (  BAKESBANGPOL  )  KABUPATEN  KEDIRI  Trenda  Aktiva Oktariyanda . 789–804.
Kardiat,  Y.  (2023).  Inovasi  Administrasi  Publik. Jurnal  Pallangga  Praja  (JPP) , 4 (2),  143– 149. https://doi.org/10.61076/jpp.v4i2.3067
Kartika,  D.  F.,  &  Oktariyanda,  T.  A.  (2022).  Inovasi  Pelayanan  Publik  Melalui  Aplikasi Poedak  (Pelayanan  Online  Pendaftaran  Adminisitrasi  Kependudukan)  Di  Dinas Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Gresik. Publika ,  245–260. https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p245-260
Kuncoro, W. D., & Harjono, B. (2022). Kajian Budaya Ekonomi Kreatif di Lima Kecamatan . 1 (2), 14.
Ma’ruf 1 , M., & Harahap, M. I. (2022). Peran Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik: Studi  Kasus  Bagian  Perencanaan  dan  Keuangan  Setda  Kota  Medan. Jurnal  Ilmu Komputer, Ekonomi, Dan Manajemen , 2 (1), 884.
Maulana,  D.,  &  Yulianiti,  R.  (2018). Pentingnya  Inovasi  Pelayanan  Publik  Di  Indonesia
(Nomor November).
Meirinawati, D., & Ap, M. (2019). JALAN POLIKLINIK SPESIALIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO Inge Cindy Pradina .
Nurlia. (2016). Menggagas Budaya Inovasi Demi Tercapainya Organisasi Publik Berkinerja Tinggi. Jurnal Transformasi Administrasi , 6 (1), 1048–1059.
Putra, B. K., Dewi, R. M., Fadilah, Y. H., & Roziqin, A. (2021). Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Mobile JKN di Kota Malang. Jurnal Ilmiah Publika , 9 (1), 1–13.
Rahmawati,  D.,  &  Fanida,  E.  H.  (2021).  Inovasi  Pelayanan  Gadis  Ayu  (Gerakan  Indonesia Sadar  Adminduk  Ke  Posyandu)  Di  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Lumajang. Publika ,  121–136.  https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p121- 136
Rasyid Prasmi, M., & Pribadi, U. (2015). Inovasi Kelembagaan Unit Pelayanan Teknis Dinas Balai  Rehabilitasi  Terpadu  Penyandang  Disabilitas  di  Dinas  Sosial  Daerah  Istimewa Yogyakarta. Journal of Governance and Public Policy , 2 (3).
https://doi.org/10.18196/jgpp.2014.0047
Rifai, R. (2023). Determinasi Inovasi Pelayanan Publik Terhadap Konseptualisasi Paradigma Humanis.
Cakrawala Repositori IMWI , 6 (2), 800–809.
https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i2.278
Rohayatin,  T.  (2017).  Strategi  Reformasi  Birokrasi  Pemerintahan  Daerah:  Menuju  Era Globalisasi. Jurnal Transformative , 40–52.
Rohayatin,  T.,  Warsito,  T.,  Pribadi,  U.,  Nurmandi,  A.,  Kumorotmo,  W.,  &  -,  S.  (2018). Faktor Penyebab Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Birokrasi Pemerintahan.
Jurnal Caraka Prabu , 1 (01), 22–36. https://doi.org/10.36859/jcp.v1i01.50
Setiawati,  B.  (2016).  Peran  Budaya  Organisasi  Birokrasi  dalam  Meningkatkan  Kinerja Pelayanan Publik. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik , 2 (4), 182–185. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.04.8
Sholihah,  K.,  &  Oktariyanda,  T.  A.  (2015).  Inovasi  Program  Pelayanan  Cetak  Pengajuan Teko  Deso  (Cak  Ngateso)  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Jombang  (Studi  Kasus  pada  Desa  Megaluh). Jurnal  Ilmu  Administrasi  Negara ,  1503– 1516.
Silva  Dwi  Kurnia,  &  Zulkarnaini,  Z.  (2022).  Inovasi  Siap  Nikah  Kartu  Keluarga  Selesai Dibuat  (Sini  Kakek  Seleb)  Pada  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kota Payakumbuh. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial , 1 (4), 116–128. https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i4.677
Sofianto, A. (2020). Services Innovation Based On Information Technology In Hospital As a Form Bureaucratic Reform . 81–102.
Wibowo,  A.  A.,  &  Pratomo,  S.  (2021).  Inovasi  Pelayanan  Publik  dalam  Mendukung Reformasi Birokrasi di Era Masyarakat Informasi. Jurnal Media Administrasi , 3 (1), 42– 49.
Wisesa, A. R., Isroyanti, Y., & Prasasti, R. A. N. (2023). Perkembangan Konsep Smart City Dalam  Momentum  Reformasi  Birokrasi:  Studi  Pada  Pemerintahan  Kota  Tangerang Selatan. Swatantra , XXI (2), 117–126.
Yalina, N. (2018). Pada Perguruan Tinggi Negeri . 7 (1), 7–14.
Zulfia,  H.,  &  Frinaldi,  A.  (2022).  Urgensi  Penerapan  Budaya  Inovasi  Bagi  Asn  Dalam Meningkatkan  Kinerja  Organisasi  Publik  Dalam  Mewujudkan  Reformasi  Birokrasi. JIPAGS  (Journal  of  Indonesian  Public  Administration  and  Governance  Studies) , 7 (1),
1–11. https://doi.org/10.31506/jipags.v7i1.17555
Zulfikar,  W.,  &  Ema  Jumiati,  I.  (2020).  Formulasi  Kebijakan  Roadmap  Inovasi  Daerah  di Kabupaten  Bekasi. Jurnal  Ilmu  Administrasi  Negara  ASIAN  (Asosiasi  Ilmuwan
Administrasi Negara) , 8 (2), 119–131. https://doi.org/10.47828/jianaasian.v8i2.23

## Copyright holder:
Firdaus, Muhammad Nur, Haeril, Arief Hidayatullah (2024)
First publication right: Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
This article is licensed under: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)