JURNAL INTERPRETASI HUKUM | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 24-29| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.v1i2.2429.24-29

## SANKSI ADAT TERHADAP KRAMA DESA YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PENGEMBALIAN KREDIT PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI DESA ADAT KAPAL
Anak Agung Ngurah Dharma Bayu Subandi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-bali, Indonesia Ajungbayu22@gmail.com , Laksmiidewi29@gmail.com , puspasutari.fhwjurnal@gmail.com

## Abstrak
Bank sebagai pemberi kredit seyogianya percaya kepada nasabahnya dalam jangka waktu yang disepakati akan dikembalikannya  seluruh  kredit  yang  telah  diajukan.  Dalam  prakteknya,  banyak  nasabah  yang  tidak  menepati waktu  yang  dijanjikan  untuk  mengembalikan  pinjamannya.  Dengan  berbagai  alasan,  Wanprestasi  disebabkan karena kurangnya kesadaran debitur akan kewajibannya yang bersifat  mengikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  wanprestasi  dalam  pengembalian  kredit  pada  lembaga perkreditan Desa Adat Kapal, dan untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam pengembalian kredit pada lembaga perkreditan Desa Adat Kapal. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris, dimana penelitian  ini  dilakukan  sesuai  dengan  keadaan  nyata  suatu  kelompok  masyarakat  atau  lingkungan  sekitar dengan  tujuan  untuk  menemukan  fakta-fakta  atau  permasalahan  hukum  yang  ada.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  faktor  penyebab  terjadinya  wanprestasi  kredit  bermasalah  secara  umum  adalah  semua kredit  mengandung  risiko  tinggi.  Kredit  bermasalah  adalah  kredit-kredit  yang  mengandung  kelemahan  atau tidak  memenuhi  standar  kualitas  yang telah ditetapkan oleh bank.  Kemudian,  penyelesaian  wanprestasi secara adat  di  Lembaga  Perkreditan  Desa  Adat  Kapal  didasari  pada  Pasal  8  perjanjian  Kredit  Lembaga  Perkreditan Desa Adat Kapal.
Kata Kunci : Perjanjian; Lembaga Pengkreditan Desa (LPD); Wanprestasi

## Abstract
Banks as credit providers should trust their customers within the agreed period of repayment of  all credit that has  been  submitted.  In  practice,  many  customers  do  not  fulfill  the  promised  time  to  repay  their  loans.  For various reasons, Default is caused the debtor's lack of awareness of his binding obligations. This study aims to determine  the  factors  that  lead  to  default  in  returning  credit  at  the  Desa  Adat  Kapal  credit  institution,  and  to determine  the  settlement  of  default  in  returning  credit  at  the  Desa  Adat  Kapal  credit  institution.  The  type  of research used is the type of empirical research, where this research is carried out in accordance with the real situation of a community group or the surrounding environment in order to find facts or existing legal problems. The  results  of  this  study  indicate  that  the  factors  causing  non-performing  loans  in  general  are  that  all  loans carry a high risk. Non-performing loans are loans that contain weaknesses or do not meet the quality standards set  by  the  bank.  Then,  the  settlement  of  defaults  according  to  custom  at  the  Ship  Traditional  Village  Credit Institution is based on Article 8 of the Traditional Ship Village Credit Institution agreement.
Keywords: Agreement; Village Credit Institution (LPD); Default

## I. PENDAHULUAN
Lembaga Perkreditan Desa (LPD) saat ini memang sangat membantu keuangan pada setiap desa yang ada di Bali, dibentuknya suatu lembaga perkreditan desa disini digunakan sebagai lembaga pengelola keuangan  desa  yang  bisa  mengelola  untuk  lebih  memajukan  pembangunan di  desa  serta  membantu meningkatkan  perekonomian  desa  ( Atmadja,  2011 ; Putra,  2014 ).  Namun  lembaga  perkreditan  desa tidak semua yang bisa berjalan dengan lancar, itu disebabkan karena kredit yang dikeluarkan ada yang berjalan lancar dan ada juga  yang  mengalami kemacetan sehingga  saat  pengembalian  dana  tersebut
mengalami  hambatan.  Maka  dari  itu  dari  pihak  lembaga  perkreditan  desa  ataupun  dari  pihak warganya  seharusnya  menggunakan  suatu  prinsip  transparan  agar  permasalahan  yang  ada  bisa diatasi  secara  bersama  dan  tidak  merugikan  lembaga  sehingga  pertumbuhan  pembangunan  dan peningkatan perekonomian warga juga tidak terhambat.
Perjanjian  merupakan  suatu  kesepakatan  yang  dibuat  oleh  dua  pihak  atau  lebih  yang  dibuat berdasarkan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Kesepakatan  tersebut  dibuat  dan dituangkan  dalam  bentuk  perjanjian,  sehingga  akibat  perjanjian  tersebut  kedua  belah  pihak  yang membuatnya  telah  mengikat  kan  dirinya  untuk  saling  melengkapi  hak  dan  kewajibannya,  perikatan tersebut merupakan hukum bagi para pihak yang membuatnya (Bukido, 2008 ; Pratama, 2016 ). Yang apabila  salah  satu  pihak  melanggar  perjanjian  tersebut  makan  dikatakan  wan  prestasi  atau  ingkar janji.  Kredit  merupakan  pemberian  pinjaman  uang  atau  penyediaan  sejumlah  uang  yang  diberikan berdasarkan kesepakatan pihak bank dengan pihak nasabah atau peminjam uang dan dengan keputusan dari  pihak  bank  dengan  dibuatnya  suatu  perjanjian  pinjam-meminjam  dan  pihak  peminjam  atau nasabah  diwajibkan  melunasi  dalam  jangka  waktu  yang  telah  disepakati  dan  pihak  nasabah  juga diwajibkan  mengembalikan  disertai  dengan  persentase  sejumlah  bunga  yang  telah  ditentukan  oleh pihak bank.
Perjanjian  kredit  merupakan  suatu  perjanjian  awal  atau  perjanjian  pokok  yang  dibuat  oleh pihak  kreditur  dengan  pihak  debitur  dimana  dalam  perjanjian  tersebut  terdapat  hak  dan  kewajiban dari  kedua belah pihak. Dalam hal  kredit  maka pihak  kreditur berkewajiban untuk mencairkan uang apabila  pihak  debitur  mampu  memenuhi  persyaratan  sebagai  mana  yang  ditentukan  oleh  pihak kreditur, dan pihak debitur diwajibkan untuk mengembalikan uang tersebut sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak.Jika dilihat dari tingkat kesejahteraan desa-desa di bali, jarang sekali suatu masyarakat yang berada di desa bagian pedalaman bisa merasakan fasilitas peminjaman  uang  dari  lembaga  perbankan,  oleh  karena  itu  dibuat  suatu  lembaga  yang  dibuat  oleh pemerintah  provinsi  bali  yang  disebut  dengan  lembaga  perkreditan  desa  (LPD).  Disini  selain  bisa meminjam uang, warga desa juga bisa menabung dengan mendapat sejumlah bunga yang ditentukan oleh  pihak  lembaga.  Adanya  lembaga  perkreditan  desa  tersebut  saat  ini  sangat  bisa  membantu menunjang  kesejahteraan  warga  desanya  masing-masing  terutama  dalam  pembangunan  di  wilayah desa  bersangkutan  serta  ekonomi  warga  desanya  yang  juga  mengalami  perkembangan.  Seiring dengan berjalannya waktu, untuk mendapat payung hukum yang diakui  suatu  kepastian  hukum  dari LPD  itu  sendiri  maka  buatkanlah  suatu  aturan  atau  peraturan  daerah  (Perda)  sebagai  suatu lembaga  pengelola  keuangan  desa yaitu suatu peraturan mengenai lembaga perkreditan desa.
Kredit  adalah  suatu  perjanjian  yang  dibuat  oleh  pihak  peminjam  uang  atau  debitur  dengan pihak yang meminjamkan uang atau disebut dengan kreditur. Dibuat suatu perjanjian tersebut artinya pihak  lembaga  keuangan  atau  pihak  kreditur  mempercayai  apabila  uangnya  dipinjam  oleh  pihak debitur  sejumlah  yang  diajukan  dan  dengan  jangka  waktu  yang  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak. Karena dengan perjanjian tersebut artinya secara hukum kedua belah pihak telah  mengikatkan dirinya apabila  dikemudian  hari  salah  satu  pihak  tidak  memenuhi  kewajiban  yang  telah  disepakati  dalam perjanjian  tersebut  maka  dikatakan  sebagai  perbuatan  wanprestasi  atau  ingkar  janji.  Karena  pada kenyataannya sering sekali terjadi permasalahan kredit macet artinya salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian dengan berbagai jenis alasan. Jadi disini perjanjian tersebut  penting  adanya,  maka  apabila  kemudian  hari  terjadi  permasalahan  mengenai  kredit  macet pihak  kreditur  bisa  mengambil  suatu  tindakan  untuk  dapat  mengembalikan  uang  yang  telah dikeluarkannya atau yang dipinjam oleh pihak debitur tersebut.
Peraturan  yang  berlaku  bagi  perjanjian  diatur  dalam  buku  III  KUH  Perdata  yang  berjudul “Tentang Perikatan”. Dalam buku  tersebut, ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian terdapat dalam Bab  Kedua.  Hal  ini  karena  kredit  merupakan  salah  satu  perjanjian  yang  bersumber  dari  perikatan. Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan “Suatu perjanjian adalah perbuatan satu orang atau lebih mengikat kan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Rumusan diatas tampaknya kurang  lengkap,  karena  yang  mengikatkan  dirinya  dalam  perjanjian  hanya  salah  satu  pihak  saja. Padahal seringkali dijumpai perjanjian dimana kedua belah pihak saling mengikat kan diri satu sama lain  yang  mana  kedua  belah  pihak sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang bertimbal balik. Perjanjian kredit adalah suatu perjanjian awal atau perjanjian pokok  yang harus dipenuhi oleh  pihak kreditur  dan  pihak  debitur.  Pada  dasarnya  dalam  perjanjian  tersebut  para  pihak  menyanggupi  hak dan  kewajiban  mereka  masing-masing  serta  dengan  ditunjang  oleh  suatu  jaminan  yang  jumlah
pinjamannya bisa diukur dari nilai jaminan tersebut oleh pihak kreditur dan dengan jangka waktu yang disepakati kemudian oleh kedua belah pihak.
Seringkali debitur yang diberikan kredit oleh pihak bank tidak semua memenuhi kewajibannya dalam melakukan  pembayaran  atau pelunasan  sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakatinya. Kenyataannya  selalu  ada  nasabah  yang  lalai  dan  tidak  dapat  membayar  lunas  hutangnya karena  isi perjanjian  terasa  memberatkan  debitur,  sehingga  tidak  dapat  menepati  prestasinya  sesuai  dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak. Pada keadaan ini nasabah telah cidera janji, tidak memenuhi  kewajibannya  sebagai  debitur  terhadap  kreditur. Keadaan yang  demikian dalam  hukum perdata  disebut  wanprestasi atau  ingkar  janji.  Wanprestasi  disebabkan  karena  kurangnya  kesadaran debitur  akan  kewajibannya  yang  mengikat.  Permasalahan  yang  paling  sering  terjadi  saat  hutang- piutang  yaitu  tindakan  wanprestasi.  Pihak  debitur  disini  sering  sekali  mengabaikan  kewajibannya untuk  membayar  atau  melunasi  sejumlah  uang  yang  dipinjam  kepada  pihak  kreditur,  hal  ini  sangat merugikan pihak  kreditur, karena uang yang  telah dikeluarkan sebagai kredit merupakan modal dari lembaga  yang  harus  dikembalikan  lagi.  Sebelum  terjadinya  tindakan  wanprestasi  pihak  kreditur sering sekali memberikan peringatan terlebih dahulu kepada pihak debitur sebagai tahap awal, apabila peringatan  tersebut  sudah  beberapa  kali  dilakukan  tetapi  tidak  ditanggapi  maka  pihak  debitur dinyatakan telah melakukan tindakan wanprestasi atau ingkar janji terhadap kewajibannya serta  bisa dikenakan berupa sanksi yang telah disepakati diawal perjanjian kredit tersebut dibuat.
Dari uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat ditemukan dua rumusan masalah yang  dibahas  dalam  penelitian  ini,  yakni  faktor–faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  wanprestasi dalam pengembalian kredit pada lembaga perkreditan Desa Adat Kapal, dan penyelesaian wanprestasi dalam pengembalian kredit pada lembaga perkreditan Desa Adat Kapal.

## II. METODE PENELITIAN
Suatu karya ilmiah akan tersusun secara sistematis, mempunyai arah yang jelas serta pembahasannya teratur. Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  tipe  penelitian  hukum  empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berkaitan dengan hukum dan perilaku manusia. Jenis penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke  lapangan, karena penelitian hal tersebut merupakan dasar  yang  akan  digunakan sebagai pelaksanaan  riset sesuai dengan gejala empiris yang dapat diamati pada kenyataan  di masyarakat. Pendekatan masalah  yang  digunakan dalam  penelitian ini  adalah  pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis  sosiologis adalah  suatu  penelitian yang dilakukan  terhadap  keadaan nyata  yang  terjadi  di  masyarakat atau  di  lapangan dengan  tujuan  untuk menemukan  fakta-fakta  atau  permasalahan  yang  ada,  dan  menuju  pada  identifikasi,  dan  akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.
Pemeolehan data dalam penelitian ini deilakukan dengan  menggunakan data  primer dan  data sekunder.  1)  Data  primer,  Data  primer  adalah  data yang terdiri atas hasil wawancara langsung dari narasumber dan responden. Wawancara ini dilakukan sesuai dengan pedoman yang berkaitan dengan permasalahan  yang  diteliti  yaitu  tentang  perbankan.  2)  Data  Sekunder,  Data  sekunder  merupakan sumber data penelitian yang didapat baik secara langsung ataupun tidak langsung  dalam  buku  arsip, dokumen-dokumen  maupun  data  lain  yang  tidak  diketahui  oleh  umum,  yang  terdiri  dari  Bahan Hukum  Primer  dan  Bahan  Hukum  Sekunder  termasuk  juga  literatur,  kamus, beserta tulisan  ilmiah lainnya  yang  berkaitan  dengan  pokok  permasalahan  yang  dikaji.  Dalam  penelitian  ini  dilakukan observasi  dan  wawancara  langsung  mendatangi  sebuah  institusi  yaitu  Lembaga  Perkreditan  Desa Adat  Kapal  Selain  itu,  juga  dilakukan  wawancara  dengan  mengadakan tanya  jawab  dengan  pihak- pihak yang  terkait langsung dengan masalah  yang  dibahas  dan  mengambil  data  dengan  mengamati dokumen-dokumen  dan  arsip-arsip  yang  diberikan  oleh  pihak  yang  terkait,  dalam  hal  ini  pihak Lembaga Perkreditan Desa Adat Kapal.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Wanprestasi dalam Pengembalian Kredit pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Kapal
Perjanjian  merupakan  suatu  kesepakatan  yang  dibuat  oleh  dua  pihak  atau  lebih  dimana  akibat  dari perjanjian  tersebut  menimbulkan  perikatan  bagi  para  pihak  yang  membuatnya.  Sering  sekali  dalam suatu  perjanjian  terjadi  perbuatan  yang  disebut  dengan  tindakan  wanprestasi  atau  ingkar  janji. Wanprestasi  itu  sendiri  merupakan  suatu  perbuatan  dimana  salah  satu  pihak  tidak  memenuhi
kewajibannya atau ingkar janji, suatu perikatan timbul akibat dua kemungkinan yaitu, suatu perikatan yang terjadi karena kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang dituangkan dalam bentuk perjanjian ataupun  perikatan  tersebut  bisa  lahir  karena  ditentukan  oleh  undang-undang  ( Harapan,  1986 ). Wanprestasi  adalah  suatu  perbuatan  ingkar  janji  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  karena  tidak memenuhi  kewajiban  yang  telah  disepakati  oleh  pihak  kreditur  dengan  pihak  debitur  ( Salim,  2008 ). Wanprestasi atau tidak dipenuhinnya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja ( Miru,  2007 )  salah  satu  pihak  baik  kreditur  ataupun  debitur  bisa  dinyatakan  ingkar  janji  atau  lalai terhadap  kewajibannya  apabila  salah  satu  pihak  tidak  memenuhi  kewajibannya  ataupun  terlambat untuk memenuhinya ( Subekti, 2007 ).
Apabila dianalisis berdasarkan aspek ekonomi, yang dimaksud dengan kredit adalah pencairan uang  yang dilakukan  berdasarkan  perjanjian  yang dibuat  oleh pihak kreditur dengan pihak debitur berdasarkan  persyaratan  tertentu  dari  pihak  kreditur  dan  dilengkapi  oleh  pihak  debitur  dengan menjaminkan  baik  benda  bergerak  ataupun  benda  tidak  bergerak  yang  besaran  jumlah  pencairan tersebut dicairkan berdasarkan nilai jaminan tersebut dengan  jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati yang kemudian kredit tersebut dibayarkan dengan cicilan setiap bulan dengan tanggal yang telah ditentukan  oleh pihak kreditur ( Ibrahim, 2004 ). Dengan kata lain jaminan yang digunakan oleh pihak  debitur  ditahan  oleh  pihak  kreditur  sampai  kredit  yang  diberikan  oleh  pihak  kreditur  dilunasi oleh pihak debitur dan juga sebaliknya jaminan tersebut bisa diambil alih ataupun dilelang oleh pihak kreditur apabila pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran kreditnya.
Dalam dunia  perbankan ada  yang  disebut dengan kredit yang  bermasalah, artinya kredit yang bermasalah  tersebut  membuat  suatu  resiko  terhadap  lembaga  perbankan  yang  memberikan  kredit dengan kata lain kredit tersebut tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh lembaga perbankan tertentu,  sehingga  dalam  kredit  tersebut  terdapat  suatu  kelemahan  yang  bisa  menimbulkan  resiko kerugian bagi  pihak  perbankan. Pada  umumnya kredit  bermasalah tersebut sering timbul  akibat dari SDM itu sendiri dalam hal ini yaitu disebabkan oleh pihak debitur. Pihak debitur dalam suatu kredit sering  melakukan  tindakan  wanprestasi  atau  lalai  terhadap  kewajibannya  dengan  berbagai  alasan salah  satunya  yaitu  tidak  adanya  itikad  baik  dari  pihak  debitur  dalam  pembayaran  baik  itu  karena tidak  mampu  atau  karena  memang  sengaja  mengulur  waktu  pembayarannya.  Disini  terlihat  bahwa tidak ada sifat transparan dari pihak  debitur  apakah  memang  tidak  mampu  membayar atau  memang tidak ada itikad baik yang sengaja dilakukannya.
Dalam  undang-undang  perbankan  disebutkan  mengenai  pengertian  kredit  yaitu  pemberian pinjaman  uang  atau  penyediaan  sejumlah  uang  yang  diberikan  berdasarkan  kesepakatan  pihak  bank dengan pihak nasabah atau peminjam uang dan dengan keputusan dari pihak bank dengan dibuatnya suatu  perjanjian  pinjam-meminjam  dan  pihak  peminjam  atau  nasabah  diwajibkan  melunasi  dalam jangka  waktu  yang  telah  disepakati  dan  pihak  nasabah  juga  diwajibkan  mengembalikan  disertai dengan persentase sejumlah bunga yang  telah ditentukan  oleh  pihak bank.  Dalam  suatu  kredit  yang bermasalah  selain  ada  kelemahan  dari  pihak  nasabah,  kelemahan  tersebut juga bisa disebabkan dari pihak  lembaga  perbankan  itu  sendiri.  Kelemahan  dari  pihak  lembaga  bisa  disebabkan  dari  faktor internal  ataupun  dari  faktor  eksternalnya.  Contoh  kelemahan  dari  faktor  internalnya  yaitu  adanya kepentingan  pribadi  dari  pihak  pengelola  lembaga  dengan  mengharapkan  imbalan  dari  nasabah dalam  pencairan  yang  sedang  diprosesnya.  Pada  kenyataannya  yang  sering  terjadi  yaitu  pihak nasabah  dengan  caranya  sendiri  melakukan  suatu  tindakan  atau  menjanjikan  suatu  imbalan  apabila kredit yang diajukannya bisa lolos dengan bantuan dari pihak lembaga tersebut. Dengan itu disatu sisi pihak  lembaga  mencari  keuntungan  untuk  kepentingan  pribadinya  dan  disisi  lain  pihak  nasabah menggunakan  kesempatan  tersebut  untuk  melancarkan  proses  pencairan  kreditnya.  Sehingga  pihak lembaga hanya  melihat  dari  segi  nilai  imbalannya saja  tanpa  menganalisa lebih  detail  kemungkinan atau  permasalahan  yang  bisa  terjadi  kedepannya  contohnya  seperti  kemampuan  bayar  dari  pihak nasabah.  Maka  pihak  nasabah  dengan  keadaan  tersebut  bisa  dimanfaatkan  untuk  pencairannya  dan bisa melakukan tindakan wanprestasi.
Contoh  kelemahan  dilihat  dari  faktor  eksternalnya  yaitu,  kemungkinan  permasalahan  yang akan terjadi karena adanya suatu perubahan baik itu disebabkan karena adanya bencana alam ataupun karena nasabah itu sendiri sehingga karena kejadian tersebut nasabah mengalami kerugian  pada  unit usahanya  sehingga  nasabah  macet  untuk  melaksanakan  kewajiban  pembayarannya.  Dalam KUHPerdata dikatakan bahwa semua orang berhak untuk mengadakan suatu perjanjian atau perikatan terhadap  pihak  manapun  sepanjang  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam
peraturan tersebut. Perjanjian dapat  digunakan dalam  berbagai bidang  yang  dalam hal  ini  perjanjian untuk suatu kredit. Maka dalam suatu perjanjian kredit apabila seorang calon nasabah dapat memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan oleh pihak lembaga keuangan, maka nasabah tersebut berhak  untuk  mengajukan  kredit.  Dalam  peraturan  daerah  (Perda)  dinyatakan  bahwa  lembaga perkreditan desa  (LPD) merupakan suatu lembaga pengelola keuangan milik desa adat tertentu yang diberikan  untuk  memfasilitasi  warga  desanya  itu  sendiri.  Maka  berdasarkan  perda  tersebut  LPD hanya  diperuntukan  untuk  warga  desanya  saja  atau  disebut  krama  desa.  Akan  tetapi  pada kenyataannya LPD tidak hanya memberikan fasilitas kredit untuk warga desanya saja melainkan juga diberikan  kepada  warga  yang  tidak  merupakan  warga  desanya.  Apabila  dalam  hal  ini  bisa menguntungkan  pihak  LPD  maka  haruslah  dibuat  suatu  perjanjian  yang  bukan  warga  desanya dilengkapi  dengan  jaminan,  rekomendasi  serta  penjamin  yang  berasal  dari  desanya  tersebut, perjanjian  itu  disebut  dengan  penanggung  utang.  Yang  dimaksud  dengan  penanggung  utang  disini yaitu pihak ketiga yang  menyetujui perjanjian tersebut untuk kepentingan lembaga perkreditan desa, pihak  penjamin  tersebut  juga  mengikatkan  dirinya  untuk  menjadi  penjamin  dari  pihak  debitur, apabila  suatu  hari  terjadi  permasalahan  maka  pihak  penanggung  tersebut  atau  pihak  ketiga  yang bertanggung jawab atas permasalahan yang  dilakukan oleh pihak debitur itu. Karena jika  dilihat dari peraturan  tentang  lembaga  keuangan  mikro  pemberian  kredit  kepada  warga  yang  tidak  merupakan warga  desanya  merupakan  tindakan  melanggar  hukum.  Oleh  karena  itu  diperlukan  pihak  penjamin dari  warga  luar  desa  yang  mengajukan  kredit  bahwa  pihak  peminjam  kredit  luar  desa  tersebut nantinya  mampu  untuk  memenuhi  kewajibannya  melunasi  kreditnya.  Pihak  penjamin  disini bertanggung  jawab  atas  kredit  yang  diberikan  oleh  pihak  LPD  tersebut,  dalam  hal  penelitian  ini terhadap Pemberian Kredit bagi nasabah pada LPD Kapal.

## 2. Penyelesaian Wanprestasi dalam Pengembalian Kredit  Pada  Lembaga Perkreditan Desa  Adat Kapal
Penyelesaian kasus Wanprestasi secara adat di Lembaga Perkreditan Desa Adat Kapal didasari  pada Pasal 8 perjanjian Kredit Lembaga Perkreditan Desa Adat Kapal dan pasal 2 dan pasal 5v Peraturan Daerah  No.3  Tahun  2007  Tentang  Lembaga  Perkreditan  Desa.  Langkah  -  langkah  yang  dilakukan oleh  Kepala  Bagian  Kredit  LPD  Desa  Pakraman  Kapal  adalah  menghubungi  nasabah    melalui telepon  untuk  memberitahukannya  bahwa  pembayaran  terhadap  pokok  maupun  bunga  kredit  telah jatuh    tempo.  Jika    telah    dihubungi    melalui    telepon  namun  nasabah  tidak  juga  melunasi kewajibannya, maka akan diberikan Surat Pemberitahuan Tagihan Tertunggak. Namun jika berturut - turut  selama  3  (tiga)  bulan  nasabah  belum  juga  melakukan  pembayaran,  maka  diberikan  Surat Peringatan  I (SP.I), peringatan  ini berupa permintaan dari pihak LPD kepada nasabah untuk segera membayar  kewajibannya  yang  telah  jatuh  tempo.  Begitu  juga  seterusnya,  jika  nasabah  tetap  tidak melakukan  pembayaran  atau  tidak  memenuhi  kewajibannya  selama  6  (enam)  bulan  berturut  -  turut akan diberikan Surat Peringatan II (SP.II), dan jika tidak melakukan pembayaran selama 9 (Sembilan) bulan berturut-turut,  maka  pihak  LPD  akan  memberikan nasabah  Surat  Peringatan  III  (SP.III),  agar segera melakukan  pembayaran. Pembayaran  ini  berupa  permintaan dari  pihak  LPD  kepada  nasabah untuk segera membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
Menurut hasil wawancara saya dengan Bapak I Wayan Suanda selaku bagian kredit di Lembaga Perkreditan Desa Adat Kapal pada tanggal 30 Juli 2020 pukul 11.00 Wita, menyatakan bahwa prinsip 5C pada Lembaga Perkreditan Desa sangat penting dan sangat berperan dalam menilai  apakah  layak untuk  memberikan  debitur  dana  sehingga  tidak  melakukan  wanprestasi  dikemudian  hari.  Rencana Pemberian  sanksi  adat  salah  satu  kriteria  awig  –  awig  Desa  Adat  Kapal  yaitu  Palet  2  indik pamidanda  pawos  144  pada  tahun  2011  kepada  debitur  I  Made  Sujaya  yang  tidak berusaha dan mempunyai itikad baik dalam pengembalian kreditnya memang pilihan terakhir yang  diberikan  oleh Desa Pakraman Kapal. Pemberian sanksi pada I Made Sujaya berupa dicabutnya seluruh hak adatnya Menurut  I  Made  Ladra  selaku  ketua  dewan  pengawas  yang juga bendesa adat, menyatakan bahwa I Made  Sujaya  pada  paruman  adat  menyatakan  bahwa  yang  bersangkutan  benar  tidak  mampu  lagi memenuhi  kewajibannya  melunasi  kreditnya.  Penyebab  lain  kenapa  I  Made  Sujaya  mengaku menyerah dan menyatakan tidak mampu untuk melunasi kredit serta menerima sanksi yang diberikan, menurut  Ketua  Dewan  Pengawas  I  Made  Ladra  menyatakan  bahwa  selama  ini  seluruh  keluarga  I Made Sujaya telah menetap di Denpasar.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dari  penjelasan  pendahuluan  sampai  dengan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  wanprestasi  dalam  pengembalian  kredit pada  lembaga  perkreditan  Desa  Adat  Kapal  yakni,  Kelemahan  dari  sisi  intern  debitur  dapat disebabkan  karena  menurunnya  usaha  debitur  mengakibatkan  turunnya  kemampuan  debitur  untuk membayar angsuran dan  kelemahan dari  sisi  internal  bahwa  pihak  lembaga  keuangan  tidak  mampu untuk  membina  debiturnya  sehingga  debitur  menggunakan  kesempatan  tersebut  sebagai  celah melakukan  tindakan  wanprestasi  dan  juga  terdapat  kelemahan  dari  sisi  eksternal.  Kemudian, penyelesaian  wanprestasi  dalam  pengembalian  kredit  pada  Lembaga  Perkreditan  Desa  Adat Kapal yakni, Memberitahukan kepada peminjam yang sudah lewat dari tanggal jatuh tempo serta membuat surat  teguran  pertama,membuat  surat  teguran  kedua,membuat  surat  peringatan  pertama,membuat surat peringatan kedua,membuat somasi dan melakukan eksekusi.

## 2. Saran
Adapun  saran  yang  hendak  disampaikan  berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  yaitu  pihak  Lembaga Perkreditan Desa Adat Kapal seharusnya melakukan langkah untuk melihat situasi keadaan keuangan atau usaha dari Debitur sehingga tidak ada masalah yang dapat merugikan Lembaga Perkreditan Desa di  saat  Debitur  tidak  dapat  melakukan  pembayaran atau  melakukan Wanprestasi.  Kemudian,  pihak lembaga  kiranya  lebih  menekankan  ketentuan  yang  ada  di  saat  penyelesaian  kasus  Wanprestasi, Lembaga  Perkreditan  Desa  lebih  berani  melakukan  eksekusi  jaminan  debitur  dan  juga  pihak Lembaga  Perkreditan  Desa  harus  berani  menggunakan  awig  –  awig  desa  untuk  memberi  efek  jera kepada debitur.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmadja,  A.  T.  (2011).  Penyertaan  Modal  Sosial  dalam  Struktur  Pengendalian  Intern  Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Jurnal Ilmuiah Akuntansi Dan Humanika , 1 (1). Bukido, R. (2008). Urgensi Perjanjian dalam Hubungan Keperdataan. Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah , 6 (1). Harapan, Y. (1986). Segi-segi Hukum Perjanjian (Cetakan Ke). Alumni. Ibrahim, J. (2004). Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah . PT Refika Aditama.
Miru, A. (2007). Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak . Rajawali Pers.
Pratama,  G.  N.  (2016).  Kekuatan  Hukum  Memorandum  of  Understanding  (MoU)  dalam  Hukum Perjanjian di Indonesia. Veritas et Justitia , 2 (2), 424–440.
Putra, B. P. (2014). Pengelolaan Resiko Pada Organisasi Lembaga Perkreditan Desa. Citizen Charter , 1 (1), 1–24.
Salim, H. S. (2008). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) . Sinar Grafika. Subekti. (2007). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . PT. Arga Printing.