## Perlindungan Pelaku Usaha Jasa Transportasi Setelah Larangan Mudik 2021 karena
Covid-19

## Vani Rizky Amellya, Rof’ah Setyowati, Novira Maharani Sukma
Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : vaniamellya@gmail.com

## Abstract
Humans  need  means  of  transportation  to  meet  their  needs.  One  element  that  is  closely  related  to transportation  is  the  transportation  service  manager  (business  actor).  Transportation  service  business actors generally reap profits when there are long holidays and Lebaran homecoming. However, in 2021, going home for Eid is prohibited due to the Corona Virus. Two issues that will be discussed are how to protect  transportation  business  actors  in  Indonesia  in  general?  and  what  should  be  the  role  of  the government in protecting transportation service business operators during the Covid-19 pandemic? The method used in discussing this article is a normative method using 3 approaches, namely the approach to legislation,  concepts,  and  cases  whose  conclusions  are:  first,  the  protection  of  transportation  business actors in Indonesia in general can be seen from the UUPK Law and the LLAJ Law. Second, the role of the government in protecting transportation service business actors during the Covid-19 pandemic can be done in various ways, namely: providing subsidies to transportation service business actors; accelerate the provision of free vaccines for workers in the transportation sector and the general public; and does not issue overlapping and arbitrary statements and rules.
Keyword: protection; businessmen; transportation; services; covid-19

## Abstrak
Manusia  memerlukan  alat  transportasi  untuk  menggalang  kebutuhannya.  Salah  satu  unsur  yang  erat dalam  transportasi  tersebut  adalah  pengelola  jasa  transportasi  (pelaku  usaha).  Pelaku  usaha  jasa transportasi umumnya panen keuntungan ketika adanya libur panjang serta mudik lebaran. Namun, pada tahun  2021  ini,  mudik  lebaran  dilarang  karena  adanya  Virus  Corona.  Dua  permasalahan  yang  akan dibahas  adalah  bagaimana  perlindungan  pelaku  usaha  trsanportasi  di  Indonesia  secara  umum?  dan bagaimana  seharusnya  peran  pemerintah  dalam  melindungi  pelau  usaha  jasa  transportasi  saat  pandemi Covid-19 ? Metode yang digunakan dalam membahas artikel ini adalah metode normatif menggunakan 3 pendekatan  yaitu  pendekatan  perundangan,  konsep,  dan  kasus  yang  kesimpulannya  berupa: pertama, perlindungan pelaku usaha trsanportasi di Indonesia secara umum dapat dilihat dari UUPK dan UULLAJ. Kedua , peran pemerintah dalam melindungi pelaku usaha jasa transportasi saat pandemi Covid-19 dapat dilakukan  dengan  berbagai  cara,  yaitu:  pemberian  subsidi  kepada  para  pelaku  usaha  jasa  transportasi; percepatan pemberian vaksin gratis bagi pekerja di bidang transportasi dan masyarakat umum; dan tidak mengeluarkan statement dan aturan yang tumpang tindih dan berubah-ubah.
Kata Kunci: perlindungan; pelaku; usaha; transportasi; covid-19

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Sebagai  makhluk  yang  memiliki  pergerakan  tinggi,  manusia  memerlukan  alat  transportasi untuk menggalang kebutuhan tersebut. Mengingat Negara Indonesia memiliki kondisi geografis dan
penduduk  yang  banyak,  trasportasi  yang  digunakan  bermacam-macam,  mulai  dari  darat,  laut, maupun  udara.  Meskipun  banyak  macam  transportasi  yang  digunakan,  mayoritas  masyarakat menggunakan  alat  transportasi  darat  yang  terdiri  dari  segala  bentuk  alat  transportasi  yang berlangsung di darat dan identik dengan moda transportasi jalan raya (Fatimah, 2019).
Jinca  menyebutkan  bahwa  transportasi  memiliki  beberapa  peranan  penting  yaitu:  a)  peranan ekonomi dengan cara meningkatkan daerah spectrum konsumsi barang serta jasa di suatu wilayah, adanya  peingkatan  kualitas  maupun  jumlah  barang  untuk  dikonsumsi  di  wilayah  tertentu, memungkinkan persediaan yang tidak terbatas pada satu daerah saja;  b) peranan sosial yang dapat memberikan  pilihan  lokasi  untuk  melakukan  bermacam-macam  kegiatan  sesuai  kebutuhan masyarakat  itu  sendiri;  c)  peranan  politis  yang  memungkinkan  adanya  pelaksanaan  kegiatan pemerintahan  yang  lebih  luas  dengan  penyeragaman  hukum  serta  memungkinkan  interaksi  dalam masuarakat;  d)  peranan  lingkungan  untuk  menunjang  pelestarian  lingkungan  secara  alami  (Jinca, 2011).
Konsep  transportasi  pada  pokoknya  memiliki  unsur-unsur  yang  berkaitan  erat  seperti:  a) manusia,  b)  barang,  c)  kendaraan,  d)  prasarana  transportasi,  dan  e)  pengelola  jasa  transportasi (Setiani,  2018). Pengelola jasa transportasi ini dapat  dikategorikan sebagai  pelaku usaha, sebab ia melakukan  pengelolaan  dengan  menawarkan  pemberian  jasa  transportasi  kepada  masyarakat. Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  4  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  7  Tahun  2014  tentang Perdagangan, khususnya mengenai jasa yang dapat diperdagangkan meliputi:
1. bisnis;
2. distribusi;
3. komunikasi;
4. pendidikan;
5. lingkungan hidup;
6. keuangan;
7. konstruksi dan teknik terkait;
8. kesehatan dan sosial;
9. rekreasi, kebudayaan, dan olahraga;
10. pariwisata;
11. transportasi; dan
12. lainnya.
Pelaku usaha jasa transportasi umumnya panen keuntungan ketika adanya libur panjang serta mudik  lebaran.  Tradisi  mudik  telah  menjadi  kultur  yang  sudah  ada  sebelum  berdirinya  Kerajaan Majapahit  dan  merupakan  tradisi  leluhur  masyarakat  petani  Jawa  (Iriyanto,  2012).  Mudik  lebaran sebenarnya dapat diwujudkan sebagai satu momen yang sangat menentukan ekonomi daerah, sebab setiap  wilayah  di  seluruh  Indonesia  mendapatkan  pendapatan  serta  dapat  membangkitkan beragamdimensi  ekonomi  lainnya.Seperti  peningkatan  harga  layanan  jasa  transportasi  yang  dapat meningkat tiga kali lipat dari harga normal (hari biasa), berbagai macam barang atau oleh-oleh yang habis  dibeli  pemudik,  bahkan  adanya  ajang  promosi  perusahaan  dengan  cara  mudik  gratis (Subyakto,  2011).  Menurut  Tempo,  presentase  transportasi  pilihan  pemudik  di  Indonesia  dapat dilihat dalam table berikut.
Tabel  1. Presentase Transportasi Pilihan Pemudik Di Indonesia
Namun, pada tahun 2021 ini, mudik lebaran dilarang dengan adanya Surat Eradan No. 13 Th 2021  tentang  Peniadaan  Mudik  Hari  Raya  Idul  Fitri  Tahun  1442  H  dan  Upaya  Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama  Bulan  Suci  Ramadan  1442  H  oleh  Satgas Covid-19 karena  adanya Virus Corona. Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bermula dari merebaknya virus Corona jenis baru (SARS-COV-2) di suatu Pasar Makanan Laut yang berada di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada  akhir  2019  yang  kemudian  kenjalar  ke  berbagai  negara,  termasuk  Indonesia  (Masrul, 2020).Adanya Covid-19 telah  merubah  segala  kegiatan  masyarakat,  termasuk  di  Indonesia  karena pemerintah  melakukan  pembatasan-pembatasan  agar  penyearan  virus  tersebut  tidak  semakin meningkat.Begitu  pula  pembatasan  terkait  mudik  yang  sudah  menjadi  tradisi  bagi  masyarakat Indonesia.Pembatasan  mudik  yang  dibuat  oleh  pemerintah  Indonesia  tersebut  kenyataannya memberikan dampak negatif bagi para pengusaha jasa transportasi, yaitu berkurangnya pemasukan lebih  yang  telah  dinanti-nantikan  oleh  para  pengusaha.Terlebih  pembatasan  yang  dilakukan  oleh pemerintah sudah berjalan selama 2 tahun lamanya.
Jenis Angkutan Perkiraan Jumlah Pengguna Presentase Bus 4.45 juta orang 30 % Mobil Pribadi 4.3 juta orang 28.93 % Kereta Api 2,48 juta orang 16.7 % Pesawat 1,14 juta orang 9.5 % Sepeda Motor 0.942 juta orang 6.3 % Moda Lain 1.31 juta orang 8.6 % TOTAL 14.901.468 orang 100%

## 2. Kerangka Teori
Teori  yang  dapat  digunakan  untuk  menganalisis  permasalahan  yang  nantinya  timbul  adalah teori perlindungan hukum. Harjono mencoba memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan  dengan  menggunakan  sarana  hukum  atau  perlindungan  yang  diberikan  oleh  hukum, ditujukan  kepada  perlindungan  terhadap  kepentingan-kepentingan  tertentu,  yaitu  dengan menjadikan  kepentingan  yang  perlu  dilindungi  tersebut  dalam  sebuah  hak  hokum  (Malahayati  & Amrizal,  2015)  Selain  itu,  perlindungan  juga  pelaku  usaha  transportasi  di  Indonesia  dikaitkan dengan Undang-Undang No. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

## 3. Permasalahan
Atas  latar  belakang  yang  telah  diuraikan,  maka  dalam  artikel  ini  dapat  ditarik  dua permasalahan, yakni:
1. Bagaimana perlindungan pelaku usaha trsanportasi di Indonesia secara umum?
2. Bagaimana  seharusnya  peran  pemerintah  dalam  melindungi  pelau  usaha  jasa  transportasi  saat pandemic covid-19 ?

## 4. Orisinalitas Penelitian
Penyajian artikel ini dapat dikaitkan dengan artikel lain yang memiliki kemiripan yang minim guna  menjauhi  plagiarism,  yaitu:  artikel  yang  ditulis  oleh  Junita  Simamora  yang  berjudul “Perlindungan  Hukum  Pelaku  Usaha  Jasa  Pengiriman  Barang”  dengan  pembahasan  mengenai hambatan-hambatan  pelaku  usaha  jasa  pengiriman  barang  serta  pelaksanaan  perlindungan  bagi palaku usaha yang dikecewakan oleh tindakan konsumennya (Simamora, 2013). Kemudian artikel yang  ditulis  oleh  B.M.B.  Andika  Berata  dengan  judul  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilancarkan Konsumen dengan Cara Hit N Run” yang membahas mengenai  perlindungan  hukum  pelaku  usaha  dalam  UUPK  dan  gugatan  wanprestasi  dapat didasarkan beberapa pasal dalam KUHPerdata (Berata, 2016). Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Rico  Sterio,  dkk.  dengan  judul  “Perlindungan  Hukum  terhadap  Pekalu  Usaha  UMKM  di  Bidang Retail  Kota  Manado”  dengan  pembahasan  mengenai  jaminan  kepastian  hukum  pelaku  usaha  kota Manado  sudah  cukup  baik  dengan  adanya  Perda  setempat,  namun  secara  implementasi  belum berjalan  baik  karena  pemerintah  hanya  membuat  perda  tanpa  adanya  pelaksanaan  secara  nyata (Wendur, Kalalo & Soeikromo, 2020).
Ketiga  artikel  yang  telah  diresume  di  atas  memiliki  perbedaan  dengan  artikel  yang  dibahas ini, dimana artikel ini memfokuskan pembahasan terkait perlindungan pelaku usaha trsanportasi di
Indonesia secara umum dan peran pemerintah dalam melindungi pelau usaha jasa transportasi saat pandemic covid-19 agar nantinya tidak merugikan bagi para pelaku usaha di bidang trsanportasi di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian secara normatif sekiranya merupakan metode yang tepat dalam penelitian ini dengan melakukan  pengkajian  melalui  pengumpulan  data  dari  kesusasteraan  cetak  maupun  non  cetak, perundang-undangan, maupun acuan lain terkait masalah yang sedang diteliti. Kesusasteraan dalam hal ini  merupakan  data  sekunder  yang  dibagi  atas  bahan  hukum  primer,  sekunder,  maupun  tersier (Diantha,  2017).  Metode  yang  disesuaikan  dapat  dilakukan  menggunakan  3  pendekatan  yaitu Pendekatan  perundangan (statute  approach), konsep (conceptual  approach), dan  kasus (case approach) (Sukiyat,  Suyanto,  &  Effendi,  2019).  selanjutnya,  seluruh  data  yang  diperoleh  pada akhirnya dianalisis dengan metode analisis kualitatif dengan sifat induktif, yaitu analisis dengan dasar perolehan  data  dengan  pengembangan  pola  hubungan  tertentu  (hipotesis)  yang  kemudian  dapat disimpulkan secara bulat (Fitrah, 2017).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan Pelaku Usaha Trsanportasi di Indonesia Secara Umum
Pentingnnya  transp0rtasi  terlihat  dengan  peningkatan  kebutuhan  terkait  jasa  angkutan  bagi pergerakan manusia dari dan keseluruh pedalaman di Indonesia, bahkan ke luar negeri. Tidak hanya itu,  transportasi  juga  memiliki  peran  sebagai  penyokong,  perangsang,  mapun  penggerak  bagi pertumbuhan  daerah  yang  sebenarnya  memiliki  potensi  tetapi  belum  maju  (Widodo,  2020). Transportasi dapat digolongkan menurut macamnya, yaitu (Wahyuni & Mujanarko, 2020):
a. Menurut segi barang yang diangkut, meliputi:
1) Trasportasi untuk mengangkut penumpang;
2) Trasportasi untuk mengangkut barang;
3) Trasportasi untuk mengangkut pos.
b. Menurut sudut pandang geografis, meliputi:
1) Trasportasi untuk antar benua;
2) Trasportasi untuk antar continental;
3) Trasportasi untuk antar pulau;
4) Trasportasi untuk antar kota;
5) Trasportasi untuk antar propinsi;
6) Trasportasi dalam kota.
c. Menurut sudut teknis dan alat pengangkutannya, meliputi:
1) Trasportasi melalui jalan raya;
2) Tranportasi melalui rel;
3) Tranportasi melalui air pedalaman;
4) Tranportasi melalui pipa;
5) Tranportasi melalui laut;
6) Tranportasi melalui udara.
Pembangunan  jasa  transportasi  yang  bersifat  publik  bukanlah  hal  yang  mudah  sebab mencakup  banyak  aspek,  seperti  rasa  aman,  nyaman,  terjangkau,  serta  yang  paling  utama  adalah keselamatan.  Oleh  sebab  itu,  maka,  pembangunan  sistem  regulasi  terkait  usaha  jasa  transportasi harus memperhatikan kebutuhan konsumen dan juga pelaku usaha menjadi suatu syarat yang sangat penting (Aminah, 2016).
Pelaku usaha transportasi sebagai subjek hukum sudah sewajarnya mendapatkan perlindungan dari  negara  dalam  melakukan  usahanya.  Saat  ini,  pelaku  usaha  diatur  dan  dilindungi  Undang- Undang  No.  8    Th  1999  tentang  Perlindugan  Konsumen  (UUPK)  dan  Peraturan  Pemerintan  (PP) No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, tak  terkecuali  berlaku  pula  bagi  pelaku  usaha  jasa  transprotasi  yang  mana  secara  definisi  pelaku usaha  pada  intinya  adalah  setiap  orang  perorangan/badan  usaha  (badan  hukum/bukan)  yang didirikan  serta  berkeddukan  atau  melangsungkan  kegiatan  dalam  aktivitas  hukum  NKRI,  baik sendiri  maupun  bersama-sama  lewat  perjanjian  penyelenggaraan  aktivitas  usaha  dalam  bermacam bidang ekonomi.
Dapat dilihat dalam definisi tersebut bahwa pada pokoknya pelaku usaha tidak terbatas pada perusahan berbentuk korporasi tetapi juga bisa orang perorangan. Kustrianti dkk menyebut, pelaku usaha perorangan merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang  cakap untuk  melakukan perbuatan hukum, sedangkan nonperorangan biasanya berupa: PT, Perum, Perumda, BUMN, BLU, Lembaga  Penyiaran,  Badan  Usaha  yang  didirikan  Yayasan,  Koperasi,  CV,  maupun  Firma (Kusrianti, Puspitawati, & Anjarwati, 2019).
Pelaku  usaha  perorangan  dapat  memiliki  izin  maupun  tidak  memiliki  izin  aktivitas  usaha pergadangan, seperti seseorang yang ingin menjual barang milik pribadinya pada orang lain sudah
dapat  dikategorikan  sebagai  pelaku  usaha  dalam  UUPK  (Rahmawati  &  Lubis,  2014).  Sedangkan bagi  pelaku  usaha  nonperorangan  harus  memiliki  perizinan  dengan  dokumen  pendaftaran  seperti NIWP, RPTKA, BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, SIUP, dsb (Kurhayadi, Rohayati & Sucipto, 2020).  Namun  demikian,  hakikatnya  pelaku  usaha  jasa  transportasi  sesuai  dengan  peraturan  harus memiliki bentuk badan hukum baik milik negara, daerah, PT, maupun koperasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79 PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Astuti, 2019).
Beberapa  ketentuan  yang  dapat  dilihat  sebagai  bahan  untuk  melindungi  pelaku  usaha  jasa transportasi hanya tercermin dari beberapa pasal dalam UUPK, yaitu Pasal 6 dan 7 tentang hak dan kewajiban pelaku usaha, yang dapat dirinci sebagai berikut:
Hak Pelaku Usaha:
a. hak  memperoleh  pemenuhan  keuangan  yang  sinkron  dengan  kemunfakatan  terkait  ihwal  dan kurs jasa yang diperdagangkan;
b. hak memperoleh proteksi secara hukum dari sikap iktikad tidak baik dari konsumen;
c. hak  melangsungkan  kegiatan  pertahanan  diri  yang  patut  terkait  penanganan  hukum  konfrontasi dengan konsumen;
d. hak  mendapatkan  pemulihan  nama  baik  bila  secara  kredibel  kerugian  yang  didapat  konsumen bukan karena jasa transportasi yang melakukannya;
e. hak-hak lain yang ditentukan oleh peraturan.
Kewajiban Pelaku Usaha:
a. beriktikad baik dalam menyelenggarakan usaha jasa transportasinya;
b. mengatakan sesuai fakta terkait jasa transportasi yang diperdagangkannya;
c. mengijabkan serta melayani konsumen tanpa adanya unsur diskriminasi, jujur, serta benar;
d. melakukan  penjaminan  mutu  jasa  yang  diperdagangkan  sesuai  dengan  standar  mutu  yang berlaku, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan No. PM 15 Tahun 2019  tentang  Penyelenggaraan  Angkutan  Orang  dengan  Kendaraan  Bermotor  Umum  Dalam Trayek, PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, PP No. 3 Tahun 2001 Tentang  Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan, dan lain sebagainya;
e. memberikan peluang terhadap konsumen untuk melakukan uji coba jasa serta memberi jaminan dan garansi terkait jasa transportasi yang diperdagangkan;
f. memberikan  restitusi/kompensasi/ganti  rugi  kepada  konsumen  apabila  terjadi  kerugian  dari penggunaan jasa transportasi yang digunakan oleh konsumen; dan
g. memberikan  restitusi/kompensasi/ganti  rugi  kepada  konsumen  apabila  jasa  transportasi  yang digunakan oleh konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.
Ketentuan dari UUPK selebihnya hanyalah ketentuan yang menunjang untuk melindungi hak- hak dari konsumen itu sendiri.Disini  terlihat  jelas bahwa ketimpangan  antara perlindungan pelaku usaha  dan  konsumen  terjadi.  Padahal  sebenarnya  sebagai  penggerak  roda  ekonomi,  sudah sepantasnya pelaku usaha mendapatkan perlindungan yang lebih agar dapat meningkatkan kualitas ekonomi di suatu negara.
Aturan  lain  yang  memberikan  perlindungan  bagi  para  pelaku  usaha  jasa  transportasi  adalah Pasal  195  dan  196  Undang-Undang  No.  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan, yang  mana  memberikan  hak-hak  Perusahaan  Angkutan  Umum  untuk  menahan  barang  yang  akan dikirim  karena  tidak  terpenuhinya  kewajiban  seusai  perjanjian,  hak  untuk  memungut  biaya tambahan  atas  barang  yang  tidak  diambil,  hak  penjualan  lelang  barang  yang  tidak  diambil  sesuai kesepakatan, dan hak untuk memusnahkan barang yang tidak diambil sesuai kesepakatan. Dikaitkan dengan  teori  perlindungan  hukum  yang  dikemukakan  oleh  Harjono  yaitu  sebagai  perlindungan dengan  menggunakan  sarana  hukum  atau  perlindungan  yang  diberikan  oleh  hukum,  ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu sebagai sebuah hak hukum belum sempurna secara utuh, sebab perlindungan hanya terbatas pada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh  konsumen  kepada  para  pelaku  usaha.  Pemerintah  kiranya  perlu  mengatur  mengenai perlindungan  para  pelaku  usaha  jasa  transportasi  apabila  terdapat  aturan-aturan  pemerintah  yang merugikan  para  pelaku  usaha  jasa  trabsportasi  itu  sendiri.  Sebab  sebagaimana  telah  dijelaskan  di atas,  pelaku  usaha  jasa  trasnportasi  merupakan  pelaku  usaha  pemegang  peranan  penting  dalam beberapa  aspek,  yaitu:  peranan  roda  perekonomian,  peranan  sosial,  peranan  politis,  serta  peranan lingkungan.

## 2. Peran  Pemerintah  Dalam  Melindungi  Pelau  Usaha  Jasa  Transportasi  Saat  Pandemic

## Covid-19
Diketahui bersama, Negara yang diwakili oleh pemerintah memiliki peran untuk  melindungi masyarakatnya.  Secara  konseptual,  sebagai  organisasi  kekuasaan  formal  dan  meteriil,  negara memegang  kekuasaan  eksternal  maupun  internal.  Kekuasaan  tersebut  dituangkan  oleh  pemerintah dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan.  Disinilah  dapat  dilihat  bahwa  pemerintah  tersebut memiliki  tata  kelola  yang  baik  atau  belum  (Zaman,  2020).  Menurut  UNESCAP  ciri  dari pemerintahan  yang  baik  adalah  memiliki  sifat-sifat  seperti:  partisipatif,  memiliki  orientasi  pada kemunfakatan, responsibilitas, transparan, tanggap, efisien dan efektif, iklusif, adil dan juga sesuai
dengan  aturan  perundangan.  Intinya,  pemerintahan  yang  baik  harus  bersifat  responsive  terhadap hajat masyarakat banyak baik sekarang maupun masa yang akan datang (Patlis, 2014).
Saat  pandemic Covid-19 terjadi,  pemerintah  terkesan  tidak  melindungi  pelaku  usaha  jasa transportasi.  Hal  ini  terlihat  dengan  banyaknya  tumpang  tindih  aturan,  bolak  baliknya  aturan  dari aturan  A  ke  B  dan  sebagainya.  Sampai  dengan  saat  ini,  beberapa  aturan  terkait  pembatasan- pembatasan  penggunaan  transportasi  publik  adalah  Permen  Perhubungan  Nomor  25  Tahun  2020, Surat Eradan (SE) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020, dan Surat  Eradan  (SE) Dirjen Perhubungan Udara Nomor 32 Tahun 2020. Pemerintah juga terkesan  tidak  melindungi  pelaku  usaha  jasa  transportasi  dengan  melakukan  pelarangan  mudik sebagaimana yang dikeluarkan oleh Satgas Covid-19.
Mulanya,  Satgas Covid-19 mengeluarkan  SE  NO.  13  Tahun  2021  tentang  Peniadaan  Mudik pada  tanggal  6  sampai  dengan  17  Mei  2021  dalam  rangka  pengendalian  penyebaran Covid-19 selama  bulan  Ramadhan  dan  juga  Hari  Raya  Idul  Fitri  1442  Hijriyah.  Peniadaan  mudik  ini ditujukan bagi masyarakat yang menggunakan alat transprotasi darat, kereta api, udara, maupun laut dari kota ke kota, provinsi ke provinsi, ataupun negara ke negara. Namun, peniadaan mudik tersebut dikecualikan  untuk  kendaraan  distribusi  logistik  dan  pelaku  perjalanan  yang  memiliki  keperluan penting  dan  mendesak  sepeerti  untuk  dinas,  mengunjungi  keluarga  sakit,  melayat,  dan  juga kepentingan  persalinan.  Selain  hal  tersebut,  bagi  pekerja  yang  melakukan  perjalanan  dinas  harus memiliki  Surat  Keluar/Masuk  yang  telah  disebutkan  dalam  SE  tersebut.  Kemudian  tanpa  adanya desas desus, pemerintah melalui Satgas Covid-19 mengeluarkan addendum SE NO.13 Tahun 2021 tentang  Peniadaan  Mudik  yang  pada  intinya  berisi  mengenai  pengetatan  persyaratan  perjalanan dalam negeri selama total 21 hari untuk pengendalian penyebaran Covid-19. Jangka waktu itu adalah H-14  menjelang  masa  peniadaan  mudik  dan  H+7  setelah  masa  peniadaan  mudik  sebagaimana  SE NO.13 Tahun 2021 yaitu 6-17 Mei 2021. Agar lebih jelasnya, akan digambarkan sebagai berikut:
Gambar  1. Ketentuan Peniadaan Mudik Idul Fitri di Indonesia
Selain terdapat regulasi peniadaan mudik yang dikeluarkan oleh satgas Covid-19, pemerintah Indonesia melalui kementrian perhubungan mengeluarkan peraturan baru yaitu Permenhub No. PM 13  Th  2021  ttg  Pengndalian  Trsportasi  selama  Masa  Iedul  Fiti  Tahun  1442  H  dalam  Rangka Pecegahan  Peyebaran Covid-19 pada  tanggal  12  April  2021.Peraturan  ini  pada  intinya  adalah larangan pengoprasian sarana transprotasi baik darat, udara, laut, maupun perkeretaapian.Salah satu hal  yang  membingungkan  bagi  pelaku  usaha  jasa  transportasi  disini  adalah  adanya  pengecualian pengoperasian  trasportasi  darat  yaitu  adanya  kebijakan  diperbolehkannya  pengoperasian  sarana transportasi darat yang berada di dalam 1 kawasan perkotaan yang terdiri dari beberapa kota, yaitu: Mebidangro,  Jabodetabek,  Bandung  Raya,  Kedungsepur,  Jogja  Raya,  Solo  Raya,  Gerbang kertosusila,  dan  Maminasata.  Diperbolehkannya  pengoperasian  sarana  transportasi  darat  yang berada di dalam 1 kawasan perkotaan tersebut dapat dikatakan sebagai aglomerasi atau mudik local bagi  warga  masyarakat,  untuk  lebih  jelasnya  ketentuan  Permenhub  No.  PM  13  Th  2021  tentang Pengendalian  Transportasi  selama  Masa  Iedul  Fiti  Tahun  1442  H  dalam  Rangka  Pecegahan Peyebaran Covid-19 dapat digambarkan sebagai berikut:

## Gambar  2. Wilayah Aglomerasi Mudik 2021
Ketentuan-ketentuan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  tersebut  tidak  hanya  membingungkan konsumen  jasa  transportasi  tetapi  juga  para  pelaku  usaha,  sebab  apabila  tetap  dilakukan  mudik, maka  pelaku  usaha  maupun  konsumen  akan  mendapatkan  sanksi  dari  pemerintah.  Pasal  6,  13,  19 Permenhub  No.  PM  13  Th  2021  tentang  Pengndalian  Trasportasi  selama  Masa  Iedul  Fiti  Tahun 1442  H  menyebutkan  bahwa  pelaku  usaha  jasa  transportasi  angkutan  umum  baik  sungai,  danau,
maupun penyeberangan, pelaku usaha perketeraapian, pelaku usaha perkapalan akan dikenai sanksi administratif,  sedangkan  bagi  pelaku  usaha  di  bidang  angkutan  udara  (pesawat  terbang)  yang melakukan pelanggaran ketentuan tersebut akan dikenai sanksi pencabutan rute penerbangan (Pasal 28).  Selain  sanksi  administratif  tersebut,  pemerintah  juga  dapat  mengenakan  sanksi  sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  No.  6  Tahun  208  tentang  Karantia  Kesehatan  yaitu  pidana  penjara maksimal 1 tahun dan/atau denda maksimal seratus juta rupiah bagi siapa saja yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatran sehingga terjadi kedaruratan kesehatan di masyarakat.
Uraian-uraian  terkait  banyaknya  aturan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  dan  juga  terlihat  tidak sinkron atara aturan satu dengan lainnya tersebut memperlihatkan bahwa teori perlindungan hukum yang  dikemukakan  oleh  Harjono  yaitu  sebagai  perlindungan  dengan  menggunakan  sarana  hukum atau  perlindungan  yang  diberikan  oleh  hukum,  ditujukan  kepada  perlindungan  terhadap kepentingan-kepentingan  tertentu  sebagai  sebuah  hak  hukum  tidak  tercapai.  Tidak  hanya  itu, perlindungan  juga  pelaku  usaha  trsanportasi  di  Indonesia  dikaitkan  dengan  UUPK  juga  belum terlihat  karena  perlindungan  hanya  terbatas  pada  kesalahan-kesalahan  yang  dilakukan  oleh konsumen,  bukan  terkait  kebijakan-kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah,  terutama  saat  situasi genting terjadi seperti masa pandemic Covid-19 ini terjadi.
Sebenarnya, pemerintah dapat melakukan beberapa peran untuk melindungi pelau usaha jasa transportasi saat pandemic Covid-19. Perlindungan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:
a. Pemerintah  dapat  memberikan  subsidi  kepada  para  pelaku  usaha  jasa  transportasi  agar kebangkrutan  para  pelaku  usaha  tidak  terjadi,  sebab  dalam  aturan  Permenhub  No.  PM  13  Th 2021 tentang Pengendalian Transportasi selama Masa Iedul Fiti Tahun 1442 H disebutkan bahwa para  pelaku  usaha  harus  mengembalikan  100%  uang  tiket  kepada  penumpang  dengan ditiadakannya  mudik  tahun  2021  ini.  Padahal  sebagaimana  kita  ketahui  bersama,  alat-alat transportasi  butuh  biaya maintenance agar  kondisinya  sesuai  dengan  kelayakan  yang  telah ditetapkan oleh pemerintah;
b. Percepatan  pemberian  vaksin  gratis  bagi  pekerja  di  bidang  transportasi  dan  masyarakat  umum, sebab  dengan  adanya  vaksin  gratis  maka  dimungkinkan  penyebaran covid-19 akan  terkendali; dan
c. Tidak mengeluarkan statement dan aturan yang tumpang tindih dan berubah-ubah, hal ini dapat dilihat  bahwa  pada  tanggal  16  Maret  2021  Menteri  Perhubungan  Budi  Karya  Sumadi
menjelaskan bahwa mudik tahun 2021 ini tidak dilarang. Statement tersebut otomatis membawa kabar gembira pada pelaku usaha jasa transportasi karena pada tahun 2020 mudik telah dilarang karena  awal  masuknya covid-19 yang  mengakibatkan  para  pelaku  usaha  jasa  transportasi mengalami  kerugian  yang  tidak  sedikit,  tetapi  sekitar  bulan  Maret  2021  Menteri  Kooerdinator PMK  Muhadjir  Effendy  mengatakan  bahwa  terdapat  larangan  mudik.  Hal  ini  menyebabkan harapan para pelaku usaha jasa transportasi untuk mendapatkan keuntungan pupus seketika.
Menggerai  masalah  transportasi  di  Indonesia  merupakan  ihwal  yang  sangat  dinamis  karena merupakan problem yang sangat sarat dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Penulis percaya bahwa  problem  terkait  perlindungan  pelaku  usaha  trsanportasi  di  Indonesia  dapat  terselesaikan dengan  adanya  tindakan  konkrit  oleh  pemerintah  dan  adanya  partisipasi  dari  masyarakat  untuk berperan aktif mengkritisi tindakan pemerintah dan ikut memperbaiki masalah yang sedang terjadi (Susantono, 2013). Hal ini sebanding dengan Zaman yang pada bukunya menyatakan bahwa negara dan  masyarakat  memiliki  ikatan  yang  tidak  biasa,  bukan  hanya  jalinan  pihak  yang  memberikan perintah dan diperintah. Tetapi ikatan antara negara dan masyarakat merupakan ikatan yang spesial yang  kedua  belah  pihak  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  wajib  dipenuhi  oleh  masing-masing pihak.  Kewajiban  Negara  adalah  bagaimana  cara  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  dan kemakmuran  masyarakatnya.  Sedangkan  masyarakat  berkewajiban  untuk  taat  aturan  yang  telah dibuat oleh negara dan juga wajib mendukung pemerintahan yang sah.Selanjutnya, terkait hak yang dimiliki  oleh  masyarakat  dan  negara  adalah  terkait  hak  untuk  melakukan  sesuatu  dan  tidak melakukan sesuatu (Zaman, 2020).

## D. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan, Pertama, perlindungan  pelaku  usaha  trsanportasi  di  Indonesia  secara  umum  dapat  dilihat  dari  UUPK  dan Undang-Undang  Lalu  Lintas  dan  Angutan  Jalan  (UULLAJ).  Beberapa  ketentuan  yang  dapat  dilihat sebagai  bahan  untuk  melindungi  pelaku  usaha  jasa  transportasi  dalam  UUPK,  yaitu  Pasal  6  dan  7 tentang hak dan kewajiban pelaku usaha. Hak pelaku usaha meliputi: a. hak memperoleh pemenuhan keuangan yang sinkron dengan kemunfakatan terkait ihwal dan kurs jasa yang diperdagangkan; b. hak memperoleh proteksi secara hukum dari sikap iktikad tidak baik dari konsumen; c. hak melangsungkan kegiatan pertahanan diri  yang patut terkait penanganan hukum  konfrontasi  dengan konsumen;  d.  hak mendapatkan  pemulihan  nama  baik  bila  secara  kredibel  kerugian  yang  didapat  konsumen  bukan
karena jasa transportasi yang melakukannyua; dan e. hak-hak  lain  yang  ditentukan  oleh  peraturan. Kewajiban  Pelaku  Usaha:  a.  beriktikad  baik  dalam  menyelenggarakan  usaha  jasa  transportasinya;  b. mengatakan  sesuai  fakta  terkait  jasa  transportasi  yang  diperdagangkannya;  c.  mengijabkan  serta melayani  konsumen  tanpa  adanya  unsur  diskriminasi,  jujur,  serta  benar;  d.  melakukan  penjaminan mutu  jasa  yang  diperdagangkan  sesuai  dengan  standar  mutu  yang  berlaku;  e.  memberikan  peluang terhadap  konsumen  untuk  melakukan  uji  coba  jasa  serta  memberi  jaminan  dan  garansi  terkait  jasa transportasi  yang  diperdagangkan;  f.  memberikan  restitusi/  kompensasi/ ganti  rugi  kepada  konsumen apabila  terjadi  kerugian  dari  penggunaan  jasa  transportasi  yang  digunakan  oleh  konsumen;  dan  g. memberikan  restitusi/  kompensasi/  ganti  rugi  kepada  konsumen  apabila  jasa  transportasi  yang digunakan  oleh  konsumen  tidak  sesuai  dengan  perjanjian.  Sedangkan  dalam  (UULLAJ)  hak-hak Perusahaan  Angkutan  Umum  adalah:  untuk  menahan  barang  yang  akan  dikirim  karena  tidak terpenuhinya kewajiban seusai perjanjian, hak untuk memungut biaya tambahan atas barang yang tidak diambil,  hak  penjualan  lelang  barang  yang  tidak  diambil  sesuai  kesepakatan,  dan  hak  untuk memusnahkan barang yang tidak diambil sesuai kesepakatan.
Kedua, peran pemerintah dalam melindungi pelaku usaha jasa transportasi saat pandemic Covid- 19 dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara,  yaitu:  Pemerintah  dapat  memberikan  subsidi  kepada  para pelaku  usaha  jasa  transportasi  agar  kebangkrutan  para  pelaku  usaha  tidak  terjadi;  Percepatan pemberian  vaksin  gratis  bagi  pekerja  di  bidang  transportasi  dan  masyarakat  umum;  dan  Tidak mengeluarkan statement dan aturan yang tumpang tindih dan berubah-ubah.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Aminah, S. (2016). Penataan Transprotasi Publik-Privat & Pengembangan Aksesibilitas Masyarakat . Surabaya: Airlangga University Press.
Diantha,  I.M.P.  (2017). Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi  Teori  Hukum . Jakarta: Kencana.
Fatimah, S. (2019). Pengantar Transportasi . Ponorogo: Myria Publisher.
Fitrah, Muh., & Luthfiyah. (2017). Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus . Sukabumi: CV Jejak.
Jinca,  M.Y.  (2011). Trsanportasi  Laut  Indonesia:  Analisis  Sistem  &  Studi  Kasus .  Surabaya:  Brillian Internasional.
Kurhayadi, H.,  & Rohayati, Y., & Sucipto, B. (2020). Kebijakan Publik Era Dilitagisasi . Solok: Insan Cindekia Mandiri.
Kusrianti, Puspitawati., & Anjarwati. (2019). Pedoman UMKM . Sidoarjo: Zafitama Juwara. Masrul., dkk. (2020). Pandemik Covid-19: Persoalan & Refleksi Di Indonesia . Medan: Yayasan Kita Menulis.
Patlis, J.M. (2014). Pedoman Umum Penyusunan Peraturan Daerah . Bogor: Center For International Foresty Reseach.
Rahmawati,  Intan  Nur.,  &  Lubis,  Rukiyah.  (2014). Win-Win  Solution  Sengketa  Konsumen . Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Sukiyat, & Suyanto, H, & Effendi, Prihatin. (2019). Pedoman Penulisan Tugas Akhir . Surabaya: Jakad Media Publishing.
Susantono, B. (2013). 1001 Wajah Tranportasi Kita . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Tempo.  (2020). Moda  Agnkutan  Draat  Mudik,  Facta  Pihilan  yang  Semakin  Berubah .  Tempo Publisher.
Wahyuni, A., & Mujanarko, S. W. (2020). Tranprotasi Publik . Sucopindo Media Pustaka.
Widodo, K. H. dkk. (2020). Losigtik Pertokaan di Indonesia . Yogyakarta: UGM Perss.
Zaman,  N.  (2020). Politik  Hukum  Dalam  Ngeara  Kesatuan  Upaya  Menciptakan  Harmonisasi Pembangunan Hukum . Malang: Literasi Nusantara

## B. Artikel Jurnal:
Astuti,  N.K.  (2019).  Pelindungan  Hukume  Terhadap  Pelaku  Usaha  &  Pengguna  Jasa  Transportasi
Ojek  Online  Dalam  Perkembangan  Dinamika  Hukum  dan  Masyarakat. Jurnal  Hukum  To-ra, Vol. 5, (No.3), p. 133-160.
Berata,  Bagus  Made  Bama  Anandika.,  &  Widiatedja,  I.G.N.  Parikesit.  (2016).  Perlindungan  Hukum terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi yang Dilancarkan Konsumen dengan Cara Hit And Run. Kertha Semaya , Vol. 4, (No. 3), p. 1-7.
Iriyanto, A.M. (2012). Mudik & Keretakan Budaya. Humanika, Vol.15, (No.9), p. 1-11.
Malahayati,  Amrizal,  Nasir,  Muhammad.  (2015).  Konsep  Perlindungan  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia  Terhadap  Penata  Laksana  Rumah  Tangga  Indonesia. Nanggroe:Jurnal  Hukum  Tata Negara , Vol. 4,(No. 1), p. 1-15.
Setiani, B. (2018). Prinsip-Prinsip Pokok Pengelolaan Jasa Transportasi Udara. Jurnal Ilmiah Widiya,
Vol.4, (No.3), p. 103-109.
Simamora,  J.  (2013).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Usaha  Jasa  Pengiriman  Barang. Unnes Jurnal Law , Vol. 2,(No.2), p. 123-128.
Subyakto, B. (2011). Mudik Lebaran. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.9, (No.2), p. 61-67.
Wendur,  Rico  Sterio.,  &  Kalalo,  Merry  E.,  &.  Soeikromo,  Deasy.  (2020).  Perlindungan  Hukum Terhadap  Pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  Di  Bidang  Ritel  Di  Kota  Manado. Lex Administratum, Vol. 8, (No.2), p. 5-18.

## C. Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  3  Tahun  2001    Tentang    Keamanan  Dan  Keselamatan  Penerbangan,  dan  lain sebagainya;
Peraturan  Pemerintan  (PP)  No.  58  Tahun  2001  tentang  Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahunh 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.
Peraturan  Menteri  (Permen)  Perhubungan  No.  PM  15  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Angkutan  Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek,
Permen Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Iidul Fitri Tahun 1441 Hijriyah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Surat  Eradan  (SE)  Ketua  Pelaksana  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  Covid-19  Nomor  4  Tahun  2020 tentang  Protokol  Kesehatan  Perjalanan  Orang  Dalam  Masa  Pandemi  Corona  Viirus  Disease  2019 (Covid-19).
Surat Eradan (SE) Dirjen Perhubungan Udara Nomor 32 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Transportasi Udara Untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Surat  Eradan  No.  13  Tahun  2021  tentang  Peniadaan  Mudik  Hari  Raya  Idul  Fitri  Tahun  1442  H  dan  Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadan 1442 H