## OPRESI POLITIK PADA PEREMPUAN DALAM KEMBANG-KEMBANG GENJER KARYA FRANSISCA RIA SUSANTI

## Yunita Furinawati
Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni IKIP PGRI Madiun furiku@yahoo.co.
Abstrak
“ Kembang-Kembang Genjer ” -- Istilah yang akrab dengan ‘wanitanya PKI’. Mereka di cap sebagai tangan kanan dan pendukung setia Partai Komusi  Indonesia.  dalam  novei Kembang-Kembang  Genjer Karya Fransisca  Ria  Susanti  dipaparkan  tak  sedikita  atau  bahkan  hampir semua  mantan  tapol  yang teridentifikasi  sebagai  anggota  Partai Komunis  nasional  adalah  fitnah.  Perempuan  dalam  novel Kembang- Kembang  Genjer mengalami  opresi  politik  yang  luar  biasa  sehingga menimbulkan luka batin yang tidak bisa dihapus seumur hidup.
Kata  kunci:  perempuan  tahanan  politik,  opresi  politik,
feminisme sastra 1.  Hubungan  Sejarah  dan  Karya Sastra Karya sastra merupakan bagian dari kebudayaan, kelahirannya di tengah-tengah masyarakat tidak luput dari pengaruh sosial dan budaya. Pengaruh tersebut bersifat  timbal  balik,  artinya  karya sastra dapat memengaruhi dan dipengaruhi  oleh  masyarakat.  Karya sastra  merupakan  cermin  kehidupan,
namun  sebagai  gambaran,  karya sastra tidak pernah menjiplak kehidupan.  Karya  sastra  merupakan hasil  pemikiran  tentang  kehidupan yang  berbentuk  fiksi  dan  diciptakan oleh  pengarang  untuk  memperluas, memperdalam  dan  memperjernih penghayatan pembaca terhadap salah satu sisi kehidupan yang disajikannya  (Sumardjo  dan  Saini, 1991:14--15).  Pengarang  merupakan anggota masyarakat dan lingkungannya.  Dengan  demikian,
terciptanya  sebuah  karya  sastra  oleh seorang  pengarang  secara  langsung atau  tidak  langsung  merupakan kebebasan  sikap  budaya  pengarang terhadap  realitas  yang  dialaminya.
Oleh  karena  itu,  proses  penciptaan karya sastra lebih banyak disebabkan oleh  kontinuitas  kehidupan  yang tidak  pernah  habis  antara  nilai realitas  sosial  dengan nilai  ideal dalam diri pengarang.
Seorang pengarang menciptakan  karya  dalam  konteks tertentu,  cerita  yang  dilukiskan  di dalamnya bersumber dari masyarakat-imajiner yang dikehendaki  atau  ditolaknya.  Oleh karena itu, pengarang sebagai bagian dari  masyarakat dengan  kekuatan imajinasinya dapat melahirkan sebuah karya sastra dari permasalahan sosial masyarakat yang melingkupinya. Kegelisahan masyarakat menjadi kegelisahan para pengarang.  Begitu  pula  harapan- harapan, penderitaan-penderitaan,
aspirasi  mereka  menjadi  bagian  pola diri pribadi
pengarang- pengarangnya.  Itulah  sebabnya,  sifat dan  persoalan  suatu  zaman  dapat dibaca  dalam  karya-karya  sastranya (Sumardjo dan Saini, 1991:3).
Pernyataan tersebut menandakan bahwa  suatu  karya  sastra  tidaklah
akan  cukup  diteliti  dari  aspek strukturnya  saja  tanpa  kerja  sama dengan  disiplin  ilmu  lain,  karena masalah  yang  terkandung  di  dalam karya sastra pada dasarnya merupakan masalah sosial dan kebudayaan masyarakat.
Salah satu aspek yang menarik  untuk  diangkat  menjadi karya  sastra  adalah  kisah  yang berdasarkan  pada  sejarah  bangsa. Kisah berarti cerita, kejadian, riwayat, dikehidupan seseorang
(KBBI,  2005:  572). Sejarah dapat diartikan  sebagai  kejadian  yang benar-benar terjadi pada masa lampau  (KBBI, 2005:1011).  Jadi, kisah  sejarah  adalah  cerita,  kejadian, riwayat  kehidupan  seorang  yang berdasarkan  pada  fakta  yang  nyata dan  benar-benar  pernah  terjadi  pada masa lampau.
Contoh  karya  sastra  yang mengandung  kisah  sejarah  adalah novel  berjudul Sang  Pencerah karya Akmal Nasery Basral. Novel tersebut menceritakan kehidupan seorang
tokoh  besar  di  Indonesia  bernama Ahmad  Dahlan.  Ahmad  Dahlan adalah  pendiri  organisasi  modern yang  berbasis  pada  agama  Islam bernama Muhammadiyah. Sang Pencerah digolongkan  pada  novel yang  mengandung  kisah  sejarah karena tokoh bernama Ahmad Dahlan ada di Indonesia dan peristiwa-peristiwa  yang  terjadi  di dalam  novel  didasarkan  pada  cerita turun-temurun  mengenai  kehidupan sang tokoh.
Selain Sang  Pencerah,  karya sastra yang mengandung kisah sejarah  adalah Kembang-Kembang
Genjer  (KKG) karya  Fransisca  Ria Susanti. KKG sebagai  kumpulan kesaksian  sejarah  dapat  digolongkan ke  dalam  seni  sastra.  Hal  tersebut
sesuai  dengan  pendapat  Sugihastuti (2007:160)  seni  sastra  dianggap sebagai jejek sejarah yang mengandung  informasi  tentang  apa yang  dianggap  terjadi  dan  bermakna dalam  skala  luas  dan  sempit.  Sastra termasuk  sumber  sejarah  dilihat  dari corak informasinya,
sastra merupakan  sumber  naratif.  Sumber naratif  ialah  sumber  yang  berisi uraian  lengkap,  kebanyakan  sumber tertulis,  terutama  yang  menyangkut masalah sosial, politik, kultural, atau agama
KKG mengisahkan  tiga  belas perempuan  yang  menjadi  korban fitnah peristiwa G/30/S PKI. Korban- korban fitnah tersebut hampir semuanya  adalah  perempuan  yang aktif  dalam  organisasi  perempuan pada masa itu. Ketiga belas perempuan  dalam KKG menerima siksaan  dari  oknum  pemerintah karena dianggap terlibat dengan PKI. Penyiksaan  yang  diterima  tidak hanya  berupa  penyiksaan  fisik, namun  juga  penyiksaan  seksual  dan psikologis.
2. Feminisme, Opresi dan

## Kekerasan Terhadap Perempuan
Dua  belas  tokoh  dalam KKG merupakan  perempuan  yang  aktif dalam  bidang  politik  pada  dekade 1960’an. Keaktifan tokoh -tokoh dalam  bidang  politik  membawa dampak  bagi  kehidupan  mereka, yaitu kekerasan terhadap perempuan. Sesuai  dengan  hal  tersebut,  teori mengenai  feminis  dan  kekerasan terhadap perempuan digunakan untuk menganalisis KKG. Feminisme secara leksikal dapat diartikan sebagai  gerakan  yang  menuntut persamaan  hak  sepenuhnya  antara kaum  perempuan  dan  laki-laki. Feminisme  adalah  teori  tentang persamaan antara laki-laki dan
perempuan di bidang politik, ekonomi,  dan  sosial;  atau  kegiatan teroganisasi  yang  memperjuangkan hak-hak serta kepentingan perempuan (Goefe, 1986 via Sugihastuti, 2009:21). Pergeseran  peran  perempuan dari  peran  domestik  ke  publik merupakan tanda penting dari perkembangan  realitas  perempuan.
Kesadaran  perempuan  tentu  semakin meningkat terhadap peran non domestik,  terlepas  disadari  oleh kepentingan  apa  dan  siapa.  Namun, keterlibatan  itu  bukan  berarti  hak perempuan  semakin  diperhatikan karena keterlibatan perempuan dimanfaatkan  oleh  laki-laki  dan  oleh berbagai  kepentingan  lain,  seperti negara  dan  kapitalisme.  Perempuan telah  menjadi  faktor  penting  dalam ekonomi  rumah  tangga,  terutama pada  saat  laki-la ki  “kehilangan” kesempatan terlibat akibat segmentasi pasar tenaga kerja
(Abdullah, 2003:22)
Kritik  sastra  feminis  bukan berarti mengkritik wanita atau bukan tentang kritik pengarang wanita. Arti sederhana yang dikandungnya adalah pengkritik memandang sastra dengan kesadaran  khusus;  kesadaran  bahwa ada  dua  jenis  kelamin  lain  yang banyak berhubungan dengan budaya, sastra,  dan  kehidupan.  Membaca sebagai  wanita  berarti  membaca dengan kesadaran membongkar praduga dan ideologi kekuasaan laki- laki  yang  androsentris  dan  patriakal, yang sampai sekarang masih menguasai penulisan dan pembacaan sastra.  (Sugihastuti,  2009:21-22). Kritik sastra feminis-sosialis meneliti tokoh-tokoh  perempuan  dari  sudut pandang  sosialis,  yaitu  kelas-kelas masyarakat.
Pengkritik feminis mencoba  mengungkapkan  bahwa kaum wanita merupakan kelas
masyarakat yang tertindas (Soenarjati-Djayanegara, 2000:30). Opresi merupakan istilah untuk menunjukkan adanya penindasan,  tekanan,  dan  kekerasan terhadap perempuan. Penindasan merupakan  suatu  proses  perbuatan menindas  yang  dilakukan  individu maupun  instansi  terhadap  individu lain.  Kata  tekanan  berarti  suatu pemaksaan  atau  perbuatan  tidak menyenangkan  terhadap  pihak  lain terhadap  pihak  yang  lebih  berkuasa sehingga  menimbulkan  beban  batin.
Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan  cidera  atau  matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan  fisik  atau  barang  orang lain  (Sugihastuti,  2010:  90).  Opresi terhadap  kaum  perempuan  biasa disebut  dengan  kekerasan  terhadap perempuan (KTP).
Adapun yang dimaksud dengan  KTP  adalah  setiap  tindakan kekerasan yang berbasis pada perbedaan jenis kelamin, yang berakibat pada penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis.  Termasuk  di  dalamnya ancaman  suatu  tindakan  tertentu,
pemaksaan atau
perampasan kemerdekaan secara sewenang-
wenang,  baik  yang  terjadi  di  depan umum  maupun  dalam  kehidupan pribadi  (Danamik,  1998:08).  Bentuk KTP dapat digolongkan menjadi tiga kelompok  yaitu,  (1)  kekerasan  fisik yaitu tindakan kekerasan yang diarahkan  oleh  pelakunya  kepada korban dengan cara-cara yang berupa memukul,  menonjok,  menendang, membentur-benturkan  kepala/tubuh, menjambak  rambut,  membanting- bantingkan badan, memarang,
mencakar,  menombak,  mengapak, membacok;  (2)  kekerasan  seksual yaitu tindakan kekerasan yang
dilakukan pelakunya terhadap korban dengan  cara  melakukan  hubungan dengan  cara  paksa,  memperkosa, memasukkan  penis  ke  dalam  vagina secara  paksa,  melakukan  oral  sek, memeluk  secara  paksa,  mencium secara  paksa,  meraba-raba  alat  vital (buah dada dan vagina); (3)
kekerasan  psikologis  yaitu  tindakan kekerasan  yang  dilakukan  pelakunya terhadap korban dengan cara mengancam, menghina, mencemooah, mencaci-maki, menyepelekan  (Anisa,  via  Wattie, 2002: 06--07). Kekerasan terhadap perempuan juga dapat dikenali dalam bentuk  kekerasan  yang  terjadi,  baik dalam ranah domestik maupun publik.  Kekerasan  dalam  ranah domestik  meliputi  tindak  kekerasan baik  secara  fisik,  seksual,  mau  pun psikologis  yang  melibatkan  relasi kekerabatan  dan  bersifat  altruistik antara laki-laki  sebagai  pelaku  dan perempuan sebagai korban, misalnya pemukulan  atau  perkosaan  terhadap istri,  pengabaian  dan  kekerasan seksual  terhadap  anak.  Sebaliknya, kekerasan di ranah publik merupakan tindak kekerasan yang tidak melibatkan  relasi  kekerabatan  dan bersifat  anonim.  Termasuk  dalam kategori ini adalah: pelecehan seksual  oleh  reekan  kerjan  atau atasan  di  tempat  kerja,  berbagai bentuk  pelecehan  seksual  lainnya yang  dilakukan  oleh  kaum  laki-laki yang  tidak  dikenal,  serta  bentuk- bentuk  kekerasan  yang  tidak  bisa dikenali  siapa  pelakunya  seperti marginalisasi, eksploitasi, dan perampasan  atas  hak-hak  perempuan (Abdullah, 2004: 10).
Kekerasan  sosial  terhadap perempuan merupakan sosial construct yang  melibatkan  negara, pasar dan masyarakat. Negara
konstitusional seharusnya melindungi negaranya, pada kenyataannya  secara  langsung  dan tidak  langsung  telah  menyebabkan tindak  KTP  semakin  meningkat. Bentuk kekerasan terhadap perempuan  yang  dilakukan  oleh negara  mencakup  kebijakan  negara yang merugikan perempuan. Persoalan  yang  substansial  dalam bidang hukum dan kekerasan terhadap  perempuan  antara  lain:  (a) kurangnya  aksen  informasi  hukum, (b)  kurangnya  perlindungan  dan bantuan hukum, (c) sulitnya mengadakan  reformasi  di  bidang hukum,  (d)  belum  cukupnya  upaya negara dan masyarakat untuk menegakkan  hukum  bagi  perempuan (Nurdiana, via Abdullah, 2004:02). Konstruksi sosial di Indonesia  menempatkan  perempuan pada  posisi  yang  tidak  mungkin untuk  berperan  secara  aktif  dalam kancah politik. Peran laki-laki sangat dominan  dan  sangat  kuat,  sehingga kalaupun ada perempuan yang muncul  dalam  karier  politik,  itu bukan  karena  kehebatan  perempuan, melainkan  kebaikan  dari  laki-laki (istri  yang  akan  berkiprah  dalam politik  harus  mendapat  ijin  dari suami (Katjasungkana, 2001: 05)
Peran perempuan dalam kancah  politik  di  Indonesia  dimulai pada  awal  abad  ke-20  dengan ditandai berdirinya organisasi- organisasi modern. Organisasi formal perempuan  modern  yang  pertama berdiri  adalah  Putri  Mardika  pada tahun  1912  di  Jakarta  (Diniah,
2007:05). Keberhasilan Putri
Mahardika  diikuti  dengan  berdirinya organisasi-organisasi  lain  yang  rata- rata  hanya  memperjuangkan  hak perempuan  dalam  sektor  domestik dan hak perempuan dalam
memperoleh pendidikan.
Seiring dengan berkembangnya  ideologi-ideologi  di Indonesia, organisasi perempuan mengalami  transformasi  yaitu  tidak hanya  memiliki  kesadaran  dalam bidang  pendidikan  saja,  namun mereka  juga  sadar  akan  peran  dalam bidang  politik.  Kongres  I  Wanita yang diselenggarakan tanggal 22--23
Desember  1928  di  Yogyakarta  yang diikuti wakil-wakil organisasi perempuan menyatakan bahwa persamaan  derajat  akan  dicapai dalam  susunan  masyarakat  yang tidak  terjajah.  Keputusan  dalam kongres tersebut menandai pergeseran pemaknaan  gender dalam perempuan  Indonesia.  Perempuan Indonesia memahami bahwa penjajahan  yang  terjadi  di  Indonesia dapat  diberantas  apabila  kaum  laki- laki mengikut sertakan kaum perempuan dalam perjuangan mereka (Diniah, 2007:07). Guna mencapai tujuan tersebut, sebuah organisasi perempuan  bernama  Perempuan  Istri Sedar (cikal bakal Gerwani) didirikan dengan tujuan memperjuangkan persamaan hak bagi  kaum  perempuan  dalam  segala bidang.  Perjuangan  persamaan  hak tersebut  tidaklah  mudah,  karena kaum  perempuan  tetap  saja  dinilai sebagai kaum yang lemah. Kemunculan  mereka  dalam  kancah perjuangan  kemerdekaan,  terutama dalam  kancah  politik  dijadikan tameng kesadisan peristiwa 30
September  1965  (atau  sering  disebut dengan  G/30/S  PKI.  Pemerintah melontarkan  tuduhan  bahwa  salah satu organisasi perempuan, dalam hal ini adalah Gerwani merupakan onderbouw PKI.  Banyak  kader
Gerwani atau perempuan yang hanya disangka  sebagai  kader  Gerwani ditangkap  dan  mendapatkan  siksaan
baik  secara  fisik  atau  pun  psikis (Daniah, 2007: 87) Penulisan ini bertujuan menganalisis  keaktifan  tokoh-tokoh KKG dalam gerakan perempuan yang memperjuangkan  persamaan  gender. Selanjutnya,  perjuangan  perempuan tersebut  berdampak  buruk  bagi pelakunya,  yaitu  kekerasan  terhadap perempuan.  Sehingga,  penulisan  ini juga  bertujuan  untuk  menganalisis kekerasan-kekerasan  apa saja  yang diterima oleh tokoh-tokoh KKG.

## 3. Ketika Perempuan Berpolitik
Tokoh perempuan dalam
KKG yang memilih jalan untuk aktif dalam  bidang  politik  menerima dampak besar dalam hidupnya. Salah satu dampak tersebut adanya kekerasan  yang  diterima  dalam bentuk  fisik,  seksual  atau  bahkan psikologis.  Kekerasan  yang  diterima tokoh perempuan dalam KKG
berasal dari aparat yang memanfaatkan  keadaan.  Aktifitas dalam kancah politik hingga kekerasan  yang  terima  tokoh-tokoh KKG terdapat  dalam  pembahasan berikut: 3.1 Perjuangan Kembang- Kembang Genjer Lagu Genjer-Genjer sudah dikenal  di  Banyuwangi  sebelum tahun  1965  sebagai  lagu  rakyat terutama  lagu  para  petani.  Genjer merupakan  salah  satu  tanaman  air yang  tumbuh  di  tanah  basah  dan berair  seperti  di  rawa  becek  atau tegalan.  Tahun  1963  lagu  itu  sudah sering diputar melalui siaran RRI dan TVRI.  Diaransemen  oleh  M.  Arief yang waktu bekerja di TVRI Jakarta, piringan hitam Genjer-Genjer
kemudian memasuki pasaran, dinyanyikan oleh Bing Slamet dengan lirik berbahasa Jawa
(Susanti, 2007:03). Lirik lagi Genjer-
Genjer sebagai berikut:
Genjer- genjer nang kedok’an pating keleler Genjer-genjer nang kedokan pating keleler Emake thole teka-teka mbubuti genjer Emake thole teka-teka mbubuti genjer Oleh sak tenong mungkur sedot sing tole-tole Genjer-genjer saiki wes digawa muleh
Genjer-genjer esuk-esuk didol ning pasar Genjer-genjer esuk-esuk didol ning pasar Dijejer-jejer diunting pada didhasar Dijejer-jejer diunting pada didhasar Emake jebing padha tuku gawa walasan Genjer-genjer saiki wis arep diolah
Genjer-genjer lebu kendhil walang gumulak Genjer-genjer lebu kendhil walang gumulak Setengah mateng dientas wong dienggo iwak Setengah mateng dientas wong dienggo iwak
Sego rong piring sambel jeruk dipelonco Genjer-genjer saiki wes arep dipangan (Susanti, 2007: v) Lagu tersebut menjadi populer  di  pasaran  dan  dinyanyikan hampir  seluruh  kalangan.  Peristiwa G/30/S  PKI  mengubah  lagu Genjer- Genjer menjadi lagu yang tabu untuk dinyanyikan.  Hal  ini  dikarenakan adanya gubahan dalam lirik berbunyi “esuk - esuk pating keleler” (pagi -pagi berhamburan  terkapar),  ulangan  dari baris  yang  sama  “neng    kedhokan pating keleler” (di lahan berhamburan). Gubahan yang dinyanyikan oleh mahasiswa tersebut menimbulkan    kontroversi  karena nggapan  bahwa  penculikan  dan pembunuhan  para  jenderal  telah direncanakan    jauh  hari  melalui sebuah  gerakan  yang  massal  dan sistematis. (Susanti, 2007:03).
Istilah “kembang -kembang genjer”  digunakan  Fransisca  Ria Susanti untuk menyebut tokoh-tokoh perempuan  dalam KKG. “Kembang” dikonotasikan sebagai bagian tumbuhan  yang  akan  menjadi  buah,
biasanya  elok  warnanya  dan  harum baunya (KBBI, 2005: 176), sedangkan “genjer” adalah tumbuh di rawa,  daunnya  menyerupai  daun talas berwarna  hijau  (KBBI,  2005:
354). Jadi,
kembang-kembang genjer, dapat diartikan sebagai mereka  yang  memiliki  jasa  yang besar  bagi  perjuangan  perempuan, namun  sempat  tercemar  namanya. “Kembang - kembang genjer” tersebut memiliki  kontribusi  sangat  besar dalam perjuangan  masalah  gender  di Indonesia.  Mereka  berjuang  dengan jalan  aktif  dalam  gerakan-gerakan ataupun organisasi-organisasi perempuan.  Bab  ini  akan  membahas mengenai  sejauh  mana  tokoh-tokoh dalam KKG terlibat  dalam  masalah memperjuangkan hak-hak perempuan. Tokoh-tokoh  dalam KKG
adalah tokoh-tokoh  yang aktif dalam berbagai  gerakan  perempuan  di Indonesia.  Kontribusi  tokoh-tokoh
dalam KKG dapat  dilihat  dari  tabel berikut: No. Nama Kontribusi Tokoh dalam Gerakan Perempuan dan Kancah Politik 1. Mukinem Anggota Gerwani 2. Sumarmiyati (Mamik) Anggota IPPI 3. Kusnah Aktifis SERBUNI 4. Umi Sardjono - Pendiri Gerwis - Ketua Umum Gerwani -Anggota DPR 5. Kartinah - Sekjen Gerwani - Anggota PPI dan Persindo 6. Tarni Mendampingi suami yang aktif di PKI 7. Sukinah Pengurus Ranting Gerwani di Blitar 8. Syamsiah Pengurus  Ranting  Gerwani  di  Matraman (Jakarta) 9. Sumini Ketua DPC Gerwani Wonosobo 10. Dalima - Pengurus Gerwani Jawa Tenggah - Sekretaris Front Nasional 11. Mujiati Anggota Pemuda Rakyat (PR) 12. Sudjinah Pengurus Gerwani Pusat Tabel di atas memperlihatkan keaktifan  kedua  belas  tokoh KKG dalam  berbagai  gerakan  perempuan terutama Gerwani. Mereka memperjuangkan tujuan utama Gerwani, yaitu memperjuangkan hak perempuan. Perempuan-perempuan tersebut menganggap bahwa Gerwani  adalah  satu  organisasi  yang memiliki  tujuan  yang  sangat  mulia dan mendukung kemajuan perempuan  dalam  segala  sektor, seperti dalam kutipan berikut: Gerwani  yang  ia kenal adalah sebuah  organisasi perempuan  yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan dengan kaum laki-laki (hlm.17)
Umi menjelaskan, di  dalam  negri,
Gerwani memperjuangkan hak-hak
perempuan, diantaranya menolak poligami, membela perceraian yang tidak adil dan membantunya sampai tingkat pengadilan  (hlm. 70) Program  Gerwis tentang anti poligami, kesejahteraan anak,  upah  layak dan hak cuti untuk buruh perempuan menarik  perhatian Syamsiah
(hlm.136)
Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Gerwani adalah sebuah  organisasi  perempuan  yang membela  hak-hak  perempuan.  Hal ini sesuai dengan materi pokok  yang diprogramkan  oleh  Gerwani  yaitu, (1)  hak-hak  perempuan  dan  anak- anak  tentang  kesehatan;  (2)  agitasi; (3)  kebudayaan  dan  perdamaian;  (4) koperasi,  persoalan  perempuan  dan petani;  (5)  hukum  dan  kesehatan (Diniah,  2007:  128).  Materi-materi yang  diprogramkan  oleh  Gerwani tersebut menjadikan Gerwani sebagai organisasi pembela perempuan. Program Gerwani menjadikan Gerwani dalam posisi genting,
Gerwani  dianggap  melanggar  kodrat sebagai perempuan.
Selain  menjalani  programnya dengan  baik,  kader  Gerwani  juga aktif  dalam  kancah  politik,  seperti dalam kutipan berikut:
Besarnya keanggotaan Gerwani membuat Umi pada  tahun1960- an  dipilih  sebagai anggota DPR mewakili fraksi Golongan  Karya. Fraksi  ini  sama sekali tak ada kaitanyya  dengan Partai Golkar yang  ada  pada saat ini (hlm. 70) Kutipan  di  atas  menunjukkan bahwa keaktifan kader-kader Gerwani pun telah merambah kancah politik.  Keaktifan  berempuan  pada kancah politik dimasa itupun didukung oleh pemerintahan Soekarno.  Kepemimpinan  Soekarno, perempuan  telah  diakui    haknya dalam politik, baik dalam bentuk hak
pilih  dalam  Pemilihan  Umum  1955, maupun  untuk    duduk  sebagai anggota  parlemen.  Pada  masa  itu juga  telah  ada  UU  yang  bernuansa keadilan  gender,  yaitu  UU  80/1958.
Undang-Undang tersebut menentukan prinsip pembayaran yang  sama  untuk  pekerjaan  yang sama,  sehingga  perempuan  dan  laki- laki  tidak  dibedakan  dalam  sistem penggajian (Darwin, 2005:47).
Penggukuhan  UU  dan  menegaskan bahwa  perempuan  memiliki  hak dalam  bidang  politik,  menjadikan alasan mengapa Gerwani aktif dalam kancah  politik  guna  menyalurkan perjuangan mereka.
Pengakuan keaktifan perempuan  dalam  kancah  politik menimbulkan pro dan kontra. Beberapa pihak menentang keaktifan perempuan  dalam  bidang  politik, karena menganggap perempuan telah melampaui kodratnya sebagai perempuan.  Hal  tersebut  sesuai dengan kutipan: Para  kader  ormas perempuan ini berpawai sepanjang jalan sambil meneriakkan  yel: “Hidup Gerwani!”. Namun teriakan ini dijawab “Belum Tentu” oleh barisan pemuda Ansor (hlm.12) Kutipan tersebut
menunjukkan  bahwa  ormas  Pemuda Ansor  merasa  tidak  setuju  dengan keaktifan  Gerwani.  Pemuda  ansor menggap  Gerwani  telah  melanggar kodratnya sebagai perempuan. Pemuda  Ansor  berpendapat  bahwa
bahwa  kodrat  perempuan  hanyalah pada  sektor  domestik.  Lembaga perempuan  umumnya  yang  beraliran keagamaan  menerima  pembagian kerja  karena  dianggap  telah  menjadi kodrat. Sementara itu, gerwani merupakan  satu-satunya  organisasi yang mengaku politik pada umumnya  adalah  bidang  yang  sah untuk  kaum  perempuan  sehungga dalam  hal  ini  Gerwani  dianggap melanggar  kodrat  sebgai  perempuan (Diniah, 2007:74)
Gerwani bertentangan dengan agama  Islam  yang  notabene  menjadi agama moyoritas penduduk Indonesia. Islam mengganggap bahwa  manusia  diturunkan  di  dunia secara  kodrat  terdiri  dari  laki-laki dan perempuan. Menurut jaran Islam, perempuan dilarang menjadi imam/khalifah/pemimpin. Apabila larangan  tersebut  dilanggar, maka hukumnya haram. Pernyataan mengenai  hukum  Islam  terhadap perempuan  dalam  kancah  politik semakin menyudutkan posisi Gerwani sebagai organisasi perempuan di Indonesia. KKG juga menampilkan dampak terburuk ketika Islam menyudutkan posisi Gerawani. Salah seorang  anggota  Gerwani  memilih untuk  berganti  agama  dan  benar-
benar  membenci  agama  Islam.  Hal tersebut sesuai dengan kutipan berikut:
Saya  dendam  terhadap Islam Rumah saya di Salemba Beluntas  diobrak-abrik oleh pemuda Islam, kisahnya mengenang peristiwa yang  terjadi 41 tahun lampau, tepatnya tanggal 13
Oktober 1965 (hlm.
133) Melalui kutipan tersebut dapat  diketahui  bahwa  Syamsiah yang semula beragama Islam
memilih untuk berganti agama setelah mendapat desakan dari pemuda Islam. Syamsiah disiksa dan dipaksa  untuk  mengakui  bahwa dirinya  telah  terlibat  dalam  tragedi G/30/S  PKI.  Syamsiah  yang  merasa bahwa  Gerwani  tidak  terlibat  tragedi G/30/  S  PKI  bersikukuh  dengan pendapatnya walau dia harus mendapatkan siksaan dari aparat dan ormas Pemuda Islam.
3.2 Derita Kembang-Kembang Genjer Pemerintah Orde Baru menuduh perempuan-perempuan yang  aktif  dalam  kancah  politik sebagai  oknum  yang  ikut  terlibat dalam  peristiwa  G/30  S  PKI.
Gerwani dianggap termasuk
eksekutor  pembunuhan  enam  jendral dan  seorang  perwira  di Lubang
Buaya  pada  tanggal  30  September 1965.  Catatan  sejarah  menyebutkan bahwa  Gerwani  yang  melakukan “tarian  harum  bunga”,  yaitu  menari telanjang  di  hadapan  para  jendral telah  memotong  penis  hingga  tega mencongkel mata para jendral (Diniah, 2007: 171)
Opini  yang  dibentuk  bahwa anggota  Gerwani  terlibat  langsung dalam pembunuhan di Lubang Buaya tersebut  menjadi  sebuah  motif  untuk mendorong perempuan-perempuan yang  aktif  dalam  kancah  politik menjadi  pihak  yang  bersalah  dan layak  untuk  dihukum.    Hukuman- hukuman yang diterima oleh perempuan anggota Gerwani menjadi legal  dalam  kacamata  pemerintahan maupun masyarakat. Adapun hukuman-hukuman  yang  diterima adalah  bentuk  kekerasan  terhadap
perempuan.
Kekerasan tersebut berbentuk  kekerasan  fisik,  kekerasan seksual dan kekerasan psikologis. Kekerasan dalam bentuk fisik dapat dilihat melalui kutipan berikut: Sesampainya di Pabrik  Gondang,  ia degelandang ke rumah  yang  terletak berseberangan dengan pabrik tersebut.  Di  rumah itu,  ia  dimasukkan dalam  sebuah  kamar kecil, sendirian. Lalu proses intrograsi pun berlangsung  saat  ia digelandang  kembali ke  Pabrik  Gondang. Kali ini, ia tak hanya ditanya,  tapi  juga dipukul, ditendang dengan sepatu berpaku milik tentara, dan disetrum setelah terlebih dahulu  ditelanjangi. Berkali-kali introgasi dengan penyiksaan membabi  buta  itu terjadi (hlm.20). Entah  berapa  jam  ia tergoleh tak sadarkan diri. Sampai ia mendengar suara: “Psssst…, jangan bergerak. Mereka menganggap kau telah mati..” Suara  itu  masuk  ke telinga Mukinem sayup-sayup.  Nyeri luar  bisas  ia  rasakan saat ia mencoba menggerakan tubuhnya (hlm. 21). Kutipan diatas menunjukkan bagaimana siksaan fisik yang dialami Mukinem. Mukinem mengalami siksaan fisik berupa pukulan, tendangan,  bahkan  Mukinem  sempat disetrum.  Siksaan  tersebut, membuat Mukinem  merasakan  sakit  pada fisiknya,  rasa  sakit  yang  diserita Mukinem membawanya dalam kondisi antara hidup dan mati. Selain  Mukinem,  kekerasan
fisik  juga  dialami  oleh  Kusnah, seperti dalam kutipan berikut: Setiap di-bon jam 12 malam,  saya  kerap dipukul dan ditendang dengan sepatu  lars  hingga gigi saya copot. Saya jatuh. Darah di mana-mana.  Hidung saya  penuh  darah (hlm.48).
Gigi  Kusnah  yang  samapi  copot menunjukkan  bahwa  tendangan  dari sepatu  lars  yang  dilayangkan  oleh aparat benar-benar membuatnya kesakitan. Hal tersebut disertai dengan adanya darah yang mengucur dari hidung dang mulitnya.
Seperti  halnya  Mukinem  dan
Kusnah,  sumilah  juga  mengalami kekerasan  fisik.  Hal  tersebut  susuai dengan kutipan berikut: “Saya disabet, dikaploki dan dislomot rokok  di sini,” kenangnya sambil memegang dadanya. Ya, api rokok para integrator tersebut  disundutkan pada payudaranya yang  telanjang.  Ia dipaksa mengakui
sesuatu  yang  sama sekali  tak  ia  pahami (hlm. 05).
Sumilah  mendapat  kekerassan  fisik berupa sabetan, pukulan dan sundutan rokok pada dadanya. Kekerasan  tersebut  dilakukan  untuk memaksa Sumilah mengakui kesalahannya  terlibat  dalam  G/30/S PKI.  Sumilah  yang  merasa  tidak bersalah  dan  hanya  dia,  mendapat kekerasan fisik berkali-kali. Selain kekerasan fisik, kekerasan  seksual  juga  dialami tokoh-tokoh  dalam KKG. Kekerasan seksual tersebut dapat dilihat melalui kutipan berikut: Mukinem ditelanjangi tanpa bisa  berkutik  dalam kamar  yang  gelap. Kemudian komandan  mencopot baju  dan  celananya. Hanya dengan memakai kaos singlet,  ia  memaksa Mukinem bersetubuh dengannya (hlm.24). Ia kembali ditelanjangi, dipukul, ditendang dan ditanya agama ketika ia  mulai  melafalkan doa saat drama penyiksaan akan dimulai. Saat Mukinem mengatakan  bahwa dia beragama Kristen,  gerombolan penyiksa itu kemudian merentangkan  kedua tangannya dan mendorong ke
tembok berlagak seperti tentara Romawi yang menyalibkan  Yesus. “mereka  menggigit telinga saya, memukul dan memelintir putting payudara saya (hlm.25). Tapi  ingatan  yang paling  buruk  yang membekas dalam ingatan Mamik adalah saat ia disuruh mencium penis  para  tentara yang  memeriksanya. Dalam keadaan telanjang, Mamik “diarak” untuk mencium  penis  para pemeriksa tersebut
(hlm.36).
Dari  kutipan-kutipan  di  atas,
kejadian  yang  dialami  tokoh-tokoh
KKG menunjukkan  bahwa  mereka mengalami kekerasan seksual. Kekerasan  seksual  yang  mereka terima  berupa  pemaksaan  sek  oral hingga percobaan pemerkosaan.
Kekerasan  tersebut  dilakukan  oleh aparat  dengan  dalih  supaya  tokoh- tokoh  dalam KKG yang  dituduh terlibat  dalam  G/30/S  PKI  mengakui perbuatannya. Aparat keamanan
memperlakukan  perempuan  yang berada  di  bawah  kekuasaannya sebagai  barang  miliknya  yang  dapat diperlakukan  dengan  semena-mena, termasuk  memperlakukan  mereka sebagai  obyek  pemuas seksual.
Perbudakan seksual ini terjadi dalam tahanan  dan  tidak  ada  upaya  dari para  atasan  untuk  mencegah  atau
menghukum pelaku-pelaku kejahatan tersebut Eksploitasi seksual yang  dilakukan  oleh  para  penyidik dapat dilihat dari kutipan berikut: Tak  hanya  diborgol, saat introgasi berlangsing  mamik dan laki-laki tersebut disuruh  telanjang  di hadapan para pemeriksanya.  .  jika menolak  menjawab apa yang ditanyakan, keduanya disuruh duduk pangku- pangkuan dalam keadaan telanjang. Dan  pemeriksa  akan menonton adegan tersebut sambil tertawa seolah sedang menonton sebuah  adegan  Blue Film (hlm.36) Kekerasan  di  atas  dialami  oleh Sumarmiyati (Mamik). Penyidik memperlalukan Mamik layaknya bintang  Blue  Film.  Penyidik  merasa puas  dengan  perlakuannya  kepada Mamik. Hal tersebut dianggap sebagai  hiburan  bagi  mereka.  Ini terbukti  ketika  mereka  tertawa  saat melihat  adegan  yang  diperagakan oleh Mamik.
Pemerkosaan oleh aparat juga dialami  oleh  tokoh-tokoh  dalam
KKG. Seperti dalam kutipan berikut: Mukinem  ditelanjangi tanpa bisa berkutik dalam  kamarnya  yang gelap.  Kemudian  sang komandan mencopot baju dan celananya hanya  dengan  memakai kaos singlet, ia memaksa Mukinem bersetubuh  dengannya. Mukinem panik. Ketakutan  membuatnya sulit bernafas (hlm. 24) Kutipan tersebut menunjukkan  bagaimana  seorang komandan  tentara  dengan  semena- mena  memperlakukan  perempuan tahanan  politik.  Selain  diperkosa, perempuan  tersebut  diperlakukan seperti  pelacur  yang  setiap  saat  bisa memuaskan nafsunya. Korban pemerkosaan oleh komandan tersebut  banyak  yang  melahirkan  di penjara atau bahkan menjadi gila. Fakta bahwa komandan tentara melakukan tidak pemerkosaan  menunjukkan  bahwa tidak  ada  upaya  dari  para  atasan untuk  mencegah  atau  menghukum pelaku-pelaku  kejahatan  tersebut. Para  pelaku  mengetahui  bahwa tindakan  yang  diambilnya  adalah bagian dari serangan yang dilegalkan oleh  lembaga  pemerintahan  dan masyarakat. Dengan kata lain, tindakan  pelaku  kekerasan  tersebut tidak akan dicegah ataupun dihukum, bahkan didukung dalam pelaksanaannya karena lembaga pemerintahan  dan  masyarakat  luas telah  menganggap  bahwa  Gerwani adalah  perempuan-perempuan  hina yang  pantas  diperlakukan  layaknya pelacur.
Selain  kekerasan  fisik  dan seksual  terdapat  pula  kekerasan psikkologis.  Kekerasan  psikologis yang  diterima  oleh  tokoh-tokoh dalam KKG dapat dilihat dari kutipan berikut:
Dan setiap kali penyiksaan, ia kembali  dilempar  ke kamar  kecil  tersebut (hlm.20).
Kamar  yang  kecil  dan  sempit dijadikan  alat  untuk  melakukan kekerasan  psikologis.  Kamar  yang sempit  memberi  efek  bagi  manusia merasakan satu keterasingan. Penyiksaan  dalam  kamar  sempit sering dilakukan oleh tim penginterograsi guna membuat tersangka  menjadi depresi  hingga akhirnya mengakui segala kesalahannya. Selain penyiksaan dalam  bentuk  pengasingan  di  kamar yang sempit, tokoh perempuan dalam KKG juga mengalami siksaan psikologis  dalam  bentuk  lain  yaitu, harus berpisah dengan keluarga yang mereka sayangi. Seperti dalam kutipan: Syamsiah melahirkan anak ketiga, masih statusnya sebagai tahanan.  Bayi  yang  ia beri  nama  Nugroho  ni ikut  dengannya  dalam sel penjara hingga umur dua  tahun.  Setelah  itu, sesuai dengan peraturan yang berlaku, bayi tersebut harus dikeluarkan dari sel dan diikutkan  kepada  salah satu  keluarganya  (hlm. 142) Belasan tahun kemudian  Sumini  tahu bahwa  suaminya  hanya berada di Penjara Wonosari  selama  dua hari.  Tanggal  5  Maret 1966, sang suami bersama  sejumlah  tapol lain dibawa oleh tentara ke  Luweng  Grubug.  Ini adalah saluran pembuangan  air  yang langsung  mengarah  ke laut lepas (hlm. 157) Dua kutipan tersebut menunjukkan  bahwa  dampak  dari adanya  penahanan  terhadap  tokoh perempuan KKG adalah  adanya siksaan ketika mereka harus berpisah dengan orang-orang  yang  disayangi. Syamsiah  yang  ditahan  ketika  masih mengandung terpaksa
harus melahirkan  anaknya  dalam  penjara. Saat  anaknya  harus  tumbuh  dibawah pengawasan  sang  ibu,  dia  dipaksa untuk  berpisah  dengan  anakanya. Penyiksaan  psikis  semacam  ini banyak dialami oleh tahanan perempuan lainnya. Perpisahan mereka  denga  keluarga  terutama dengan  anak  menyebabkan  mereka menderita gangguan kejiwaan.
Selain  kisah  Syamsiah  yang dipaksa  berpisah  dengan  anaknya, hal  yang  sama  dialami  oleh  Sumini. Ia harus berpisah dan harus merelakan  suaminya  mati  dibunuh oleh  aparat  karena  dianggap  anggota PKI.  Suami  Sumini  dibunuh  dengan cara  dibuang  hidup-hidup  ke  laut lepas. Penyiksaan yang tidak manusiawi  yang  dilakukan  oleh aparat tersebut menyiksa batin Sumini  dan  tidak  dapat  dilupakan seumur hidupnya.

## 3.1 Ujung Kisah Sang Kembang
Walau  sempat  mengalami siksaan  yang  luar  biasa  ketika menjadi tahanan politik, ketiga belas perempuan  dalam KKG menemukan ujung  kisah  yang  bahagia.  Ada  yang kembali  pada  pelukan  keluarga  dan menemukan kebahagiaan dan beberapa diantara mereka menemukan jodoh setelah keluar dari penjara.
Negara  kurang  bijak  dalam menyikapi  korban  eks  tapol  tahun 1965.  Negara  mempunyai  tanggung
jawab  terhadap  aparat  dan  lembaga yang  diberi  kekuasaan  atas  rakyat yang  seharusnya  dilindungi  dan dilayani. Apabila aparat dan lembaga negara melanggar tugas dan kewajibannya,  seharusnya  negara memberikan  sanksi  tegas.  Sanksi yang  tegas  sampai  sekarang  belum diberikan  kepada  aparat  negara  yang bertanggung jawab terhadap penyiksaan  dalam  berbagai  bentuk fisik,  seksual  dan  psikologis  yang diterima  oleh  perempuan-perempuan yang aktif dalam kancah politik pada dekade 1960’an.
Sampai sekarang korban perempuan  yang  rata-rata  mantan kader  Gerwani  masih  mengalami diskriminasi  yang berat.  Pengucilan dan stigmatisasi masyarakat terhadap anggota  Gerwani  didasari  versi sejarah  yang belum pernah dikoreksi sampai  sekarang.  Sebuah  relief  di Lubang  Buaya  yang memperlihatkan perempuan  menari  mengiringi  laki- laki  yang menyiksa jenderal-jenderal yang  diculik,  sama  sekali  tidak berdasar pada sejarah yang benar.
Ada baiknya pemerintah meluruskan sejarah melalui perspektif  yang  berbeda.  Apabila selama  ini  pemerintah  memandang sejarah  dari  resim  Orde  Baru  ada baiknya pemerintah juga memandang sejarah  dari  sisi  yang  berbeda,  yaitu pengakuan  korban-korban  tahanan politik pada dekade 1960’an.
Tindakan  tersebut  sebaiknya  secepat mungkin  dilaksanakan,  mengingat semakin  sedikitnya  saksi  hidup dikarenakan  banyak  yang  telah meninggal dunia.

## Kesimpulan
Berkaitan  dengan  feminisme, kedua  belas  perempuan  dalam KKG dapat  dikategorikan  sebagai  aktifis feminis.  Hal  tersebut  nerdasarkan
pada keaktifan mereka dalam sebuah oganisasi  perempuan  pada  dekade
1960’an yang memiliki tujuan memperjuangkan persamaan hak antara  laki-laki  dan  perempuan terutama di sektot publik. Perjuangan peran  perempuan  disektor  publik kemudian bergulir pada keikutsertaan  perempuan  di  sektor politik. Berkaitan dengan hal tersebut, banyak organisasi perempuan  yang  dijadikan  “tumbal” dalam  kancah  politik,  terutama  pada dekade 1960’an.
Kekerasan yang diterima oleh perempuan-perempuan  yang  aktif dalam bidang politik berupa kekerasan  fisik  seperti  tendangan, pukulan  atau  sayatan.  Kekerasan Seksual  diterima  dalam  bentuk paksaan untuk menjilat penis, memasukkan  benda-benda  kotor  ke dalam vagina, menelanjangi,
tindakan pemerkosaan, memaksa untuk  melakukan  adegan  erotis. Sedangkan kekerasan psikologis diterima  berupa  kurungan  dalam kamar  yang  sempit,  paksaan  untuk mengakui kesalahan,
berpisah dengan keluarga, hingga terbunuhnya orang-orang tercinta. Mengenai  masalah  eks  tapol 1965, terutama mantan kader Gerwani hingga sekarang pemerintah belum  melakukan  banyak  tindakan. Mereka masih saja dipandang sebagai  pihak  bersalah  dan  layak mendapatkan hukuman yang setimpal.  Begitu  pun  sebaliknya, aparat  yang  menjalankan  penyiksaan terhadap  mereka  dianggap  telah menjalankan  tugasnya  dengan  baik dan  tidak  layak  untuk  mendapatkan hukuman.

## Daftar Pustaka
Abdullah, Irwan (Ed.). 2003. Sangkan Paran Gender. Yogykarta: Pustaka Pelajar ---------------------------. 2004. Pendekatan Teoritis Alternatif  Dalam  Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) di Indonesia. Yogyakarta:  Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM Darwin, D. Muhajir  M . 2005. Negara dan Perempuan Reorientasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: CV. Adipura Danamik, Asnifriyanti. 1998. “Kekerasan Terhadap Perempuan  dan  Perlindungan Hukum”  ,  dalam Kekerasan Terhadap Perempuan. Jakarta:  Yayasan  Lembaga Konsumen Indonesia. Program Seri Lokakarya Kesehatan Perempuan No.6 Diniah,  Hikmah.  2007. Gerwani Bukan PKI. Yogyakarta: CarasvatiBooks Katjasungkana,  Nursyahbani.  2001. Potret Perempuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Soenarjati-Djajanegara.  2000. Kritik Sastra Feminis Sebuah Pengantar. Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama.
Sugihastuti.  2007. Teori  Apresiasi Sastra. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
---------------.  2009. Rona  Bahasa dan Sastra Indonesia Tanggapan Penutur dan Pembaca. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. ---------------.  2010. Membongkar
Androsentrisme Dalam Prosa Lirik. Yogyakarta:  Lembah
Manah.
Sumardjo,  Jakob  dan  Saini  K.M.
1991. Apresiasi  Kesusatraan.
Jakarta: Gramedia
Susanti, Fransisca Ria. 2007. Kembang-Kembang  Genjer. Yogyakarta: Jejak. Tim  Penyusun.  2005. Kamus  Besar Bahasa  Indonesia.  Jakarta: Balai Pustaka. Wattie, Anna Marie. 2002. Kekerasan Terhadap Perempuan  di  ruang  Publik: Fakta, Penanganan dan Rekomendasi. Yogyakarta: Pusat  Studi  Kependudukan dan  Kebijakan  UGM.  2002