Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 2

## ZAKAT VIS TO VIS PAJAK SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN PUBLIK

## Kholid Hidayatullah
STIS Muhammadiyah Pringsewu Lampung
kholidhidayat.kh@gmail.com
Siti Zulaikha IAIN Metro satajafi@gmail.com

## Abstract
Tax and zakat is one of the instruments of public finance institutions that are inseparable in the fulfillment of obligations both in the life of the state and religion. In the struggle of Islamic economic law in Indonesia, synergy or integration between zakat and tax is a new conversation which over the last few years has become more frequently discussed and discussed both in terms of positive law and Islamic law. From the economic side, taxes and zakat are not much different, but the theological side is clearly not the same. Zakat is a form of worship that is a form of worship involving property (maliyah) in it while taxes are purely economic value. The most crucial difference lies in the basis of zalcat management which is considered to have elements different from the tax. In the related formulation of the relationship between zakat and taxes there are at least three discourses available, namely: a) Zakah is tax; which was stated by Fazlul Rahman; 2) tax is zakat; expressed by Masdar F. Mas’udi; and 3) non-zakah tax and vice versa; delivered by Yusuf Qaradawi, all of which have logical and academically acceptable reasons.
Keywords: Tax , zakat, integration

## 304 Kholid Hidayatullah & Siti Zulaikha

## Abstrak
Pajak dan zakat merupakan salah satu instrumen lembaga keuangan publik yang tidak terpisahkan dalam kegiatan pemenuhan kewajiban baik dalam kehidupan bernegara maupun beragama. Dalam pergulatan pemikiran hukum ekonomi Islam di Indonesia, baik sinergitas ataupun integrasi zakat dan pajak merupakan perbincangan baru yang selama beberapa tahun terakhir menjadi lebih sering di perbincangkan dan dibahas baik dalam kacamata hukum positif maupun hukum Islam. Dari sisi ekonomi, pajak dan zakat tidak jauh berbeda, tapi dari sisi teologis jelas tidak sama. Zakat merupakan satu bentuk ibadah yaitu bentuk peribadatan yang melibatkan harta benda (maliyah) didalamnya sedangakan pajak  adalah murni bernilai ekonomis. Perbedaan yang paling krusial terletak pada dasar pengelolaan zakat yang dianggap memiliki unsur-unsur yang berbeda dengan pajak. Dalam formulasi terkait relasi antara zakat dan pajak setidaknya ada tiga wacana yang tersedia, yaitu: a) zakat adalah pajak; yang dikemukakan oleh Fazlul Rahman; 2) pajak adalah zakat; yang diutarakan oleh Masdar F. Mas’udi ; dan 3) pajak bukan zakat dan begitu pula sebaliknya; yang disampaikan Yusuf Qaradhawi, kesemuanya memiliki alasan yang logis dan dapat diterima secara akademis.
Kata Kunci: pajak, zakat, integrasi

## Pendahuluan
Dari sudut pandang syari’ah Islam, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang sangat potensial untuk meningkatkan kualitas kehidupan umat muslim, karena dalam zakat terdapat dua esensi nilai yang luhur, yaitu esensi nilai ibadah dan esensi nilai sosial. Esensi nilai ibadah bermakna bahwa zakat adalah terkait dengan hubungan vertikal dengan Tuhan (habl min Allah), yang dengannya seorang hamba dapat meningkatkan kualitas keimanannya, membersihkan dan menyucikan jiwanya. Sedangkan esensi zakat sebagai nilai sosial adalah bahwa zakat terkait dengan  hubungan horizontal (habl min an-Nas) yang merupakan salah satu jalan untuk membantu orang lain yang memiliki kemampuan finansial di bawah rata-rata, sehingga zakat sendiri sangat potensial untuk mengentaskan problem  kemiskinan.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 2
Di samping selaku umat Muslim, selaku warga negara Republik Indonesia juga kita diharuskan untuk membayar pajak yang mana telah diposisikan sebagai salah satu sumber – bahkan yang terbesar– bagi pendapatan negara yang kemudian dialokasikan untuk membiayai negara dalam melaksanakan program-program kegiatan untuk kepentingan negara dan warganya, seperti dalam bidang perekonomian, pendidikan, perdagangan, dan yang lainnya. Dengan demikian, setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam memiliki dua kewajiban terkait harta yang mereka miliki, yaitu membayar zakat (selaku umat Islam) dan membayar pajak (selaku warga negara).
Sebagian orang Muslim mungkin menganggap hal ini sebagai “pengurasan” harta yang miliknya, karena double- duties yang harus dijalani setiap tahunnya yang mana hal ini berbeda dengan non-Muslim yang hanya dibebani dengan satu kewajiban saja, yakni pajak. Maka dari itu, para pemerhati –khususnya dari kalangan Muslim– baik yang berada dalam lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) atau non- pemerintahan (ulama, cendikiawan, dan para ahli ekonomi) mencoba untuk mencari formulasi yang tepat terkait relasi antara zakat dan  pajak.
Pemerintah sendiri telah mengambil kebijakan bahwasanya zakat dapat mengurangi   biaya   pembayaran pajak   seseorang   yang   mana   hal   tersebut   telah ditetapkan sebagai undang-undang. 1 Namun hal ini masih sebatas berlaku dalam permasalahan zakat profesi, akan tetapi hal tersebut dapat mewakili posisi pemerintah mengenai masalah relasi antara zakat dan pajak ini. Berbeda dengan pemerintah, masalah ini merupakan tema yang masih menjadi perdebatan antara para cendikiawan muslim di seluruh dunia dan dapat dikatakan “belum usai” karena ada  yang pendapatnya selaras dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah, adapula yang tidak. Maka dari
1 Beberapa undang-undang yang menyatakan bahwa zakat dapat mengurangi pembayaran pajak adalah UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat; UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983; dan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
itu, penulis mencoba untuk melihat geliat pemikiran dari beberapa pihak yang mengemukakan pendapatnya akan permasalahan relasi zakat dengan pajak ini. Yang pada gilirannya akan dicoba untuk ditelaah mana yang  sekiranya lebih sesuai untuk dijadikan qaul rajih, walaupun nantinya hanya bersifat subjektif.

## Zakat Dan Pajak; Sebuah Pengantar
1.  Studi Komparatif
Ditinjau dari segi etimologi, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu zaka, berarti orang itu baik. Sedangkan dari sisi terminologinya, Abdurrahman al-Jaziri menyatakan bahwa zakat  adalah memberikan harta tertentu sebagai milik kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang ditentukan. 2
Dalam redaksi lain disebutkan pula bahwa zakat adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian harta benda yang sudah mencapai batas minimal (nishab) dan rentang waktu satu tahun (haul) kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq zakat) dengan syarat-syarat tertentu. 3
Masih banyak lagi para pakar yang memberikan definisi mengenai zakat, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang berlainan, tetapi pada prinsipnya sama, bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula, dengan harapan dapat memperoleh beberapa kebaikan dan dapat mensucikan jiwa dari sifat kikir.
Beranjak  dari  definisi  tersebut,  maka  dapat  dikatakan bahwa zakat memiliki tiga segi, pertama, segi ibadah; pada sisi ini disyaratkan niat menurut sebagian para ulama, dan amal bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah swt. kedua, segi sosial; ketika
2 Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah, Juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), hlm.501.
3 Ahmad  Rofiq, Fiqih Kontekstual dari Norma ke Pemaknaan Sosial,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),hlm. 259
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 2
masyarakat dari sebagian keluarga, terutama mereka  fakir  miskin, yang mempunyai hak zakat tersebut. Mereka membutuhkan bantuan dari masyarakat lainnya yang berkecukupan. Ketiga, segi ekonomi; yang merupakan sisi pelengkap  dari  zakat. Walaupun masalah  ekonomi  merupakan  pembahasan yang sudah sering dilakukan dalam usaha mengembangkan keuangan, tetapi kajian ekonomi zakat sangat jarang dilakukan. 4
Kemudian pajak sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan lain sebagainya. 5 Lebih lanjut  menurut Prof. Dr. PJA. Andriani yang dikutip oleh Bohari dalam bukunya Pengantar Hukum Pajak mengutarakan  bahwa  definisi  pajak  adalah  iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas pemerintahan. 6
Berbeda  dengan  beberapa  definisi  di  atas  yang  terlihat memakai term pajak secara global, Abdul Qadim Zallum mencoba memberikan definisi pajak dengan melalui tinjauan syari’ah, yang mana ia mengutarakan bahwa “pajak adalah harta yang diwajibkan Allah swt kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.” 7
Dari  definisi  masing-masing  antara  zakat  dan  pajak  di atas, ada beberapa titik perbedaan mendasar antara keduanya, di antaranya adalah yang paling esensial bahwa kewajiban menunaikan zakat bersumber dari Allah swt, pembuat syari’ah
4 Abdul Hamid Mahmud, Ekonomi Zakat, (Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 3-4 5 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. III, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2005), hlm. 812
6 Bohari, Pengantar Hukum Pajak , (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 19
7 Abdul Qadim Zallum, al-Amwal fi Daulah al-Khilafah , terj. Ahmad S, dkk, Sistem Keuangan di Negara Khilafah, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hlm. 138
yang hakiki, sedangkan pajak diwajibkan atas dasar ijtihad ulil amri (pemerintah). Walaupun Zallum menyatakan bahwa pajak diwajibkan oleh Allah, akan tetapi menurut hemat penulis sebenarnya tidak secara langsung diwajibkan oleh Allah, akan tetapi Allah swt sendiri mewajibkan kita untuk menta’ati ulil amri, yang berarti secara tidak langsung pula kita telah melakukan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah swt. Di samping itu, perbedaan antara pajak dan zakat juga dapat dilihat dari kata asal   bahasa   Arabnya,   zakat   berasal   dari   kata   kerja zaka yang  berarti ketenangan jiwa, sedangkan pajak menurut syari’ah berasal dari kata dharaba yang berarti memberatkan manusia. 8
Kedua term ini pada gilirannya akan menimbulkan tujuan dan konsekuensi yang berbeda antara satu sama lain.
Dari perbedaan mendasar ini, maka muncul perbedaan pendapat di antara kalangan ulama mengenai kewajiban melaksanakan keduanya, hal ini dirasa sangat wajar karena dengan adanya double duties tentu akan memberatkan terhadap kaum muslim itu sendiri. Dalam masalah ini, secara garis besar terdapat dua pendapat, yaitu:
Pendapat pertama, mengatakan bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Pendapat ini berpegang pada beberapa dalil;
1.  Hadits yang berbunyi:
ُعَم ْسُي ، ِسْأَّرلا ُرِئاَث ، ٍدْجَن ِلْهَأ ْنِم
– ﷺ – َِّللا ِلو ُسَر  َلِإ  ٌل ُجَر َءا َج ِمَلا ْسِلإا ِنَع  ُلَأ ْسَي َوُه اَذِإَف ، اَنَد ىَّت َح  ُلوُقَي اَم ُهَقْفُي َلاَو ، ِهِتْو َص  ُّىِوَد َلاَقَف . » ِةَلْيَّللاَو ِمْوَيْلا  ِف  ٍتاَوَل َص  ُسْ َخ « – ﷺ – – َِّللا  ُلو ُسَر  َلاَقَف – ﷺ – َِّللا  ُلو ُسَر  َلاَق . » َعَّوَطَت ْنَأ َّلاِإ ، َلا «  َلاَق اَهُ ْيَغ َّ َلَع  ْلَه َلاَق . » َعَّوَطَت ْنَأ َّلاِإ ، َلا «  َلاَق ُهُ ْيَغ َّ َلَع  ْلَه  َلاَق . » َنا َضَمَر ُماَي ِصَو« َّلاِإ ، َلا «  َلاَق اَهُ ْيَغ َّ َلَع  ْلَه  َلاَق . َةاَكَّزلا – ﷺ – َِّللا  ُلو ُسَر ُهَل َرَكَذَو
8 Gazi Inayah, Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak, (Yogyakarta: PT.
Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm. 24.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 2
َلا َو اَذَه  َلَع ُديِزَأ َلا َِّللاَو  ُلوُقَي َوُهَو  ُل ُج َّرلا َرَبْدَأَف  َلاَق . » َعَّوَطَت ْنَأ »  َقَد َص ْنِإ  َحَلْفَأ «

## – ﷺ –
َِّللا  ُلو ُسَر  َلاَق .  ُصُقْنَأ
Seorang lelaki yang beruban kepalanya dari Ahli Najd datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Kami dapat mendengar gema suaranya tapi tidak memahami apa yang ia katakan, sampai ia berada dekat dengan beliau.Ternyata ia bertanya tentang Islam, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “ Islam itu mengerjakan shalat lima waktu sehari semalam .” Laki-laki tersebut bertanya lagi, “Apakah ada kewajiban lain selain itu untukku?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab,  “ Tidak, kecuali engkau ingin menambah dengan yang sunnah. ” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan lagi, “ Islam juga mengerjakan puasa di bulan Ramadhan .” Laki-laki tersebut bertanya lagi, “Apakah ada kewajiban lain selain itu untukku?”Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab,  “ Tidak, kecuali engkau ingin menambah dengan yang sunnah. ” Thalhah melanjutkan, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebutkan lagi tentang masalah zakat. Laki-laki tersebut bertanya lagi, “Apakah ada kewajiban lain selain itu untukku?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “ Tidak, kecuali engkau ingin menambah dengan yang sunnah. ” Lalu lelaki tersebut berbalik pergi lalu berkata, “Demi Allah, aku tidak akan menambahkan dan juga mengurangi sedikit pun darinya.”Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas  berkata, “Beruntunglah orang tersebut jika ia jujur.” (HR.  Bukhari dari Thalhah); 9
2.  Hadits yang berbunyi,
ُتْل َخَد ُهُتْلِمَع اَذِإ ٍلَمَع  َلَع ىِنَّلُد  َلاَقَف – ﷺ – َّىِبَّنلا ىَتَأ اًّيِباَرْعَأ َّنَأ ، َةَبوُتْكَْلا َةَلا َّصلا ُميِقُتَو ، اًئْي َش ِهِب ُك ِ ْشُت َلا ََّللا ُدُبْعَت «  َلاَق . َةَّنَ ْلا ِه ِدَيِب ى ِسْفَن ىِذَّلاَو  َلاَق . » َنا َضَمَر ُمو ُصَتَو ، َة َضوُرْفَْلا َةاَكَّزلا ىِّدَؤُتَو َلِإ  َرُظْنَي ْنَأ ُه َّ َس ْنَم « – ﷺ – ُّىِبَّنلا  َلاَق  َّلَو  َّمَلَف . اَذَه  َلَع ُديِزَأ َلا » اَذَه  َلِإ  ْرُظْنَيْلَف ِةَّنَ ْلا ِلْهَأ ْنِم ٍل ُجَر
9 Bukhari, Shahih Bukhori , cet IV, Kitab Iman, hadits no 46, bab az-Zakh min al-Islam, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), hlm. 24,
“Ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi shallallahu ‘ alaihi wa sallam lalu berkata, “Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amal yang jika aku lakukan, aku dapat masuk surga.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Engkau menyembah Allah semata, tidak berbuat syirik pada Allah sedikit pun juga; engkau mengerjakan shalat wajib; engkau menunaikan zakat yang wajib; juga engkau berpuasa di bulan Ramadhan.” Arab Badui tersebut berkata, “Demi Dzat yang jiwaku berada pada tangan- Nya, aku tidak akan menambahkan selain itu.”Ketika orang tersebut berbalik pulang, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang senang melihat seseorang dari ahli surga, maka lihatlah orang ini.” (HR. Bukhori dari Abu Harairah); 10
3.  Hadits yang berbunyi:
كلام ةاكز تيدأ اذإ كيلع ام تيضق دقف
“Rasulullah saw bersabda: “Apabila engkau  menunaikan zakat untuk hartamu, maka hak-hak (yang wajib) atasmu untuk harta itu telah ditunaikan.” (HR. Hakim dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah). 11
Pendapat kedua, mengatakan bahwa, “ada hak lain atas harta selain zakat”, hak lain ini termasuk di dalamnya adalah pajak. Dalil- dalil yang dikemukakan adalah:
1.  QS. al-Baqarah [2] ayat 177
ﭞ  ﭝ  ﭜ  ﭛ   ﭚ  ﭙ  ﭘ  ﭗ  ﭖ  ﭕ  ﭔ   ﭓ  ﭒ ﭨ  ﭧ  ﭦ  ﭥ  ﭤ  ﭣ   ﭢ  ﭡ  ﭠ  ﭟ ﭱ  ﭰ  ﭯ  ﭮ  ﭭ  ﭬ  ﭫ   ﭪ  ﭩ ﭼ  ﭻ  ﭺ   ﭹﭸ  ﭷ  ﭶ  ﭵ  ﭴ  ﭳ  ﭲ ﮈ  ﮇ  ﮆ  ﮅ  ﮄﮃ   ﮂ  ﮁ  ﮀﭿ  ﭾ  ﭽ
“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah,
10 Ibid., Kitab Zakat, hadits no 1397, bab Wajibu az-Zakah, hlm. 256,
11 Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah , kitab az-Zakah, hadits no 1788,
(Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyahm, 2003), hlm. 286
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 2
hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin,  musafir  (yang  memerlukan  pertolongan)  dan  orang-orang  yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa”.
Ayat  ini  memerintahkan  kaum  muslim  untuk  memberikan harta selain zakat. Pendapat ini didukung antara lain oleh Abu Zahrah, Imam al- Ghazali, Sa’id Hawwan, Sayyid Sabiq. 12
2.  Kedua, QS. al- Anaam [6] ayat 141
ﮧ    ﮦ  ﮥ  ﮤ  ﮣ  ﮢ  ﮡ   ﮠ       ﮟ  ﮞ ﮰ    ﮯ    ﮮﮭ      ﮬ    ﮫ    ﮪ    ﮩ    ﮨ ﯟ  ﯞ      ﯝ  ﯜﯛ  ﯚ  ﯙﯘ     ﯗ  ﯖ  ﯕ  ﯔ     ﯓ  ﮱ ﯡ  ﯠ
“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.
Pendapat ini didukung oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya al- Muhalla. 13
3.  Ketiga, hadits Rasulullah SAW :
ةاكزلا ىوس قح لالا في
12 Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunah , kitab az-Zakah, (Dar al-Hadits, 2004), hlm. 282
13 Ibnu Hazm, Kitab al-Muhalla , kitab Zakah, (Kairo: Maktabah Dar al- Turats, 2005), hlm. 241
“di dalam harta terdapat hak-hak yang lain di samping zakat”. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Fathimah binti Qais) 14
Dari uraian di atas, tampak ada dua pendapat yang berlawanan. Oleh sebab itu, sebagian ulama memberikan pendapat yang menengahi perbedaan tersebut, di antaranya adalah Ibnu Taimiyah yang mengatakan: “tidak ada pertentangan dalam dua hadits ini (dua hadits yang dimaksud adalah hadits yang dikemukakan oleh masing-masing pihak), karena zakat dan kewajiban lain selain zakat (pajak) disebabkan oleh alasan yang berbeda. Alasan ditetapkannya zakat adalah karena memiliki harta di atas batas maksimum ( nishab ), sedangkan alasan ditetapkannya pajak ( dharibah ) bukan kerena memiliki kelebihan harta, tetapi karena munculnya kebutuhan mendesak dalam masyarakat”. 15 Dengan demikian maka keduanya, zakat dan pajak merupakan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan, walaupun esensi dan entitas dari keduanya tidaklah serupa.
Kemudian dalam permasalahan barang-barang atau objek yang dapat dikenai zakat dan pajak pun akan berbeda karena didasari  dari  sumber  pengambilan  mengenai  definisi  dan  term yang berbeda. Dalam objek zakat sendiri sebenarnya terdapat berbagai pendapat di kalangan ulama mengenai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, di antaranya adalah:
Pertama, Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada lima macam, yaitu hewan ternak (onta, sapi dan kambing), emas dan perak, barang dagangan, barang tambang dan rikaz (barang temuan), serta tanam-tanaman dan buah-buahan. Kedua, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas, perak, hasil tanaman, buah-buahan, barang-barang perdagangan, binatang ternak, barang tambang, dan barang temuan (harta karun).
Ketiga, Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa harta yang wajib dizakati ada 5 (lima), yaitu an-nuqud (emas, perak, dan
14 Imam Tirmidzi, Sunan Tirmidzi , kitab az-Zakah, bab 27, hadits no 659-660, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 2003), hlm 188.
15 Ibnu Taimiyah, Majmu’at al-Fatawa, Cet. III, Bab Iman, Al-Kabir, Jilid 7, (Dar al-Wafa, 2005), hlm. 316
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 2
surat-surat berharga), barang tambang dan barang temuan, barang perdagangan, tanam-tanaman dan buah-buahan, dan hewan ternak (onta, sapi, dan kambing). Kemudian Wahbah juga mengutip pendapat Abu Hanifah yang mewajibkan kuda untuk  dizakati. 16
Dengan adanya perbedaan pendapat mengenai objek zakat ini tidaklah menjadi sebuah problem yang patut untuk diperselisihkan antara satu dengan yang lain, akan tetapi jika dilihat dari sisi positifnya hal ini menunjukan bahwa objek zakat dapat dikembangkan dan dikontekstualisasikan sesuai dengan kondisi zaman, yang pada gilirannya akan melengkapi pendapat- pendapat yang telah dikemukakan oleh para ulama terdahulu. Maka dari itu, tidak menutup kemungkinan bahwa objek zakat bisa saja dipersamakan dengan objek pajak, yang mana di antara jenis- jenisnya adalah: 1) pajak penghasilan (income taxes); 2) pajak penghasilan atas karyawan (employment taxes); 3) pajak atas kekayaan (wealth taxes); 4) pajak atas perpindahan kekayaan (wealth transfer taxes); 5) pajak atas transaksi (transactiontaxes); 6) bea dan cukai (exice taxes); 7) pajak lainnya (other miscellaneous  taxes). 17
Persamaan antara harta yang dapat dizakati dengan objek pajak mungkin dapat kita lihat dalam penyamaan sebagai  berikut:
1.  Zakat profesi pertanian, produksi hewani, barang tambang dan hasil laut sama dengan pajak atas penghasilan (Income taxes)
2.  Zakat binatang ternak, emas perak dan surat berharga, dan lain-lain sama dengan pajak atas kekayaan (wealth taxes)
3.  Zakat   perdagangan   dapat   disamakan   dengan   pajak atas     transaksi (transaction taxes). 18
16 Fakhruddin, Membumikan Zakat dari Ta’abbudi Menuju Ta’aqquli, (Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syari’ah, Vol. 1, No. 2, Desember 2010), hlm. 3
17 Akhyar Rusli, Pajak = Zakat; Kajian Hermeneutik terhadap Ayat-Ayat Zakat dalam Al-Qur’an, (Jakarta: Renada, 2005), hlm. 75
18 Walaupun penyamaan ini masih membutuhkan penyempurnaan dan penelaahan lebih lanjut, akan tetapi secara logika hal tersebut tidak mustahil

## 314 Kholid Hidayatullah & Siti Zulaikha

## 2.  Studi Historis
Pada pembahasan ini penulis akan lebih banyak membicarakan sejarah pajak dalam Islam, yang mana dalam Islam telah dikenal beberapa sumber pendapatan dan keuangan negara (al-mawarid al-maliyah li ad-dawlah). Sebagiannya bersifat rutin (dawriyyah) yakni zakat, kharaj (pajak bumi), jizyah (pajak jaminan keamanan atas non muslim), dan ‘usyur (pajak ekspor dan impor); sedangkan bagian yang lain bersifat isidental ( ghayr dawriyyah) yakni seperlima harta rampasan perang (ghanimah dan fay’), seperlima hasil tambang (ma’adin) dan harta karun (rikaz), harta peninggalan orang yang tidak mempunyai ahli waris, harta temuan dan segala bentuk harta yang tidak diketahui secara pasti siapa pemiliknya. 19
Kemudian  ada  pula  pembagian  yang  menjadi  sumber  keuangan Negara dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: 20
1.  Pajak yang dipungut dari muslim. Yang termasuk jenis pajak ini adalah: a) zakat; b) usyr; 21 c) rubu’u al-usyr; 22 d) dharaib, 23 dan e) kharaj al-ard (pajak tanah). 24
2.  Pajak yang dipungut dari orang yang bukan Islam (non Muslim). Ada tiga jenis pungutan pajak yang dikenakan kepada orang yang bukan Islam, yaitu:
untuk dilakukan atau bahkan ditetapkan.
19 ‘Abd al-Wahab Khallaf, as-Siyasah asy-Syar’iyyah, (al-Munirah: Mathba’ah at-Taqadum, 1977), hlm. 114
20 Amir Hasan Shiddiqi, Studies in Islamic History, Terj. M.J. Irawan, (Bandung: PT. al-Ma’arif, 1985), hlm. 149-151
21 Usyur ialah pungutan yang dipungut dari para muslim pemilik tanah sejumlah 10% sekira tersedia sarana alam untuk pengairan, jika tidak maka 5%.
22 Rub’u al-Usyur adalah kewajiban atas import, dikenakan atas semua pedagang. Pungutan ini dikenakan hanya sekali dalam setahun dan atas barang- barang yang melampaui nilai 200 dirham. Jumlah kewajiban ini dari seorang pedagang muslim adalah 2,5%
23 Dharaib ialah pungutan luar biasa yang dikenakan atas harta para muslim kaya untuk menanggulangi biaya negara dalam keadaan darurat.
24 Kharaj al-ardialah pendapatan yang diperoleh dari tanah-tanah yang dipergunakan untuk pengolahan dengan sewa tahunan tertentu.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 2
3.  Jizyah (pajak kepala); 25 b) Kharaj (pajak tanah); 26 dan c) Usyr.
Walaupun dalam prakteknya bahwa zakat dipungut dari kaum Muslim dan pajak dari kalangan bukan Muslim tidak berarti bahwa zakat adalah pajak religious, sedangkan jizyah dan kharaj adalah pajak sekuler, karena negara Islam bukanlah suatu negara sekuler dalam pengertian istilah modern. Islam menjadikan agama sebagai dasar untuk menetapkan pajak bagi masyarakat. Dengan demikian, zakat, jizyah, kharaj mempunyai dasar yang sesuai dengan ajaran agama Islam baik dalam al-Qur’an maupun Hadits. Perintah pajak tersebut merupakan tindakan religious menurut pandangan Islam, dengan demikian tujuan di balik kegiatan perpajakan dalam negara Islam adalah untuk menciptakan kesejahteraan umat.
Suatu hal yang sudah cukup dipahami ialah bahwa tidaklah semua sumber pendapatan itu ditetapkan berdasarkan nash-nash syara’ yang sharih , melainkan sebagiannya ditetapkan berdasarkan ijtihad, sejalan dengan perkembangan dan tuntutan kehidupan pada setiap masa. 27 Sebagai contoh pemungutan ‘usyur yang ditetapkan Umar bin Khattab melalui musyawarah dengan para sahabat Nabi, yang kemudian merekapun menerima kebijakan yang diambil Umar bin Khattab tersebut. 28 Dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan kompleksitas kehidupan yang ada, juga pergolakan politik, muncul pula bentuk-bentuk pungutan di luar apa yang telah disebutkan, yang kemudian dikenal dengan term pajak (dharibah).
Hal tersebut seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Bani Umayyah yang mana ketika itu pemerintah menetapkan
25 Jizyah ialah pungutan pajak yang dibebankan kepada orang non Islam sebagai imbalan akan jaminan bagi perlindungan hidup, milik, tata upacara keagamaan dan kemerdekaan berpendapat, dan hak-hak dasar lain serta bebas dari kewajiban militer.
26 Kharaj ialah pajak bumi yang dipungut dari orang non Muslim yang mengerjakan tanah-tanah yang sudah ditaklukan oleh tentara Islam.
27 ‘Abd al-Wahab Khallaf, as-Siyasah asy-Syar’iyyah, hlm. 102-103
28 Al-Qadhi Abu Yusuf, Kitab al-Kharaj, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1979), hlm. 135
pajak yang dikenakan kepada perahu-perahu yang melintas dan pajak perikanan. Kendatipun hal itu dilakukan dengan bentuk-bentuk kekejaman dan intimidasi, namun ternyata tidak bermanfaat dalam menjaga kestabilan moneter, bahkan sebaliknya justru semakin menanamkan rasa antipasti di kalangan rakyat. Akan tetapi ketika pucuk kepemimpinan  dipangku oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz, berbagai koreksi dan perbaikan terhadap  sistem  pemerintahan  generasi  tua  pendahulunya  pun dilakukan, baik dalam hal macam-macam pajak yang dipungut, cara pemungutannya dan cara Pembelanjaannya. 29
Pada masa pemerintahan umar bin Abdul aziz, pemasukan kas Negara dari segi kharaj sangat tinggi. Bertambahnya pemasukan kas negara dari kharaj ini disebabkan reformasi perpajakan yang dicanangkan oleh umar. Berbeda dengan masa sebelum Umar bin Abdul Aziz memerintah, sistem perpajakan ini sangat amburadul, dan banyak kekayaan ini didapatkan dari penindasan kepada masyarakat kecil dan para konglomerat dibebaskan dari perpajakan. Maka Umar bin Abdul Aziz menerapkan keadilan dan menempatkan kebijakan perpajakan sesuai dengan porsinya. Umar menghapuskan segala macam pajak yang zalim yang sebelumnya sangat mengganggu produksi pertanian rakyatnya. 30
Kemudian pada masa pemerintahan Bani Abbasiyyah, stabilitas keuangan negara mulai membaik, hal ini karena ketika itu pengawasan terhadap para petugas pajak khususnya, dan para pejabat dibidang keuangan negara umumnya, dilakukan secara ketat agar tidak berbuat sewenang-wenang. Sehingga pada masa khalifah Harun as-Rasyid, khalifah meminta pada qadhi- nya, Abu Yusuf, untuk menyusun suatu tata aturan syar’i yang adil dalam pemungutan kharaj, ‘usyur dan shadaqah (zakat), yang tidak sewenang-wenang terhadap para pemilik harta, tapi juga tidak mengabaikan kepentingan umum. Dalam rangka itulah Abu Yusuf –yang dikenal sebagai shahib al-Imam Abi Hanifah –
29 ‘Abd al-Wahab Khallaf, as-Siyasah asy-Syar’iyyah, hlm. 144-148
30 Ali Muhammad Ash Shalabi, Umar bin Abdul aziz Khalifah pembaharu dari Bani Umayyah, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2014). hlm. 444
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 2
menyusun kitab    monumentalnya, al-Kharaj, yang oleh Khallaf digambarkan sebagai khair asas li nidham mal ‘adl. 31

## Zakat Dan Pajak; Wacana Sinergisasi
Adanya dualitas kewajiban pembayaran antara zakat dan pajak tentunya menyebabkan umat Islam memikul kewajiban yang lebih berat daripada warga negara non-Muslim lainnya. Untuk menyikapi hal ini, setidaknya ada tiga macam sikap yang ditempuh umat Islam. Pertama, dengan membayar kewajiban zakat dan pajak sekaligus dengan resiko jumlah yang dikeluarkan menjadi lebih besar. Kedua, dengan menyamakan  begitu  saja pajak  dengan zakat,  dalam  artian pajak  yang mereka bayar dianggap/diniatkan sebagai pembayaran zakat. Ketiga, dengan hanya membayar zakat tanpa pajak, dengan resiko harus melanggar peraturan perundang-undangan negara. 32 Untuk lebih jelasnya, ada baiknya dilihat beberapa wacana  yang digaungkan oleh para ilmuan muslim terkait relasi antara zakat dan pajak ini.
Salah satu pakar yang mencoba menelaah permasalahan ini adalah Fazlul Rahman dengan konsep “zakat adalah pajak” yang diusungnya. Wacana yang ditawarkannya ini banyak terisnpirasi oleh tindakan-tindakan kebijaksanaan Umar bin Khattab yang kreatif dan inovatif. Sepintas lalu tindakan- tindakannya itu seakan-akan merupakan penyimpangan, namun sebenarnya ia menghidupkan ruh al-Qur’an dan sunnah. 33 Seperti contoh  kebijaksanaan  penerapan kharaj dan usyur yang mana   hal tersebut merupakan hasil ijtihad mandiri Umar bin Khattab ketika itu. Di samping itu, salah satu kebijakannya yang menuai kontroversi adalah tidak dibagikannya zakat kepada muallaf, padahal dalam Qur’an telah ditegaskan bahwa mereka mendapatkan zakat. Di antara alasan Umat melakukan hal itu adalah atas pertimbangan bahwa Islam sudah kuat dan orang- orang yang baru masuk Islam sudah tidak perlu diperlakukan
31 ‘Abd al-Wahab Khallaf, as-Siyasah asy-Syar’iyyah, hlm. 149
32 Nuruddun M. Ali, Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal,
(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 23
33 Fazlul Rahman, Islam Modern Tantangan Pembaruan Islam, Terj. Rusdi Karim & Hamid Basyaib, Cet. I, (Yogyakarta: Salahuddin Press, 1987), hlm. 4.
secara Istimewa. 34
Berkaitan dengan tema yang diungkapkan oleh Fazlul Rahman bahwa zakat sebagai pajak, disana terlihat adanya usaha beliau untuk meramu metode baru, namun sebenarnya metode pembaharuan hukum Islam yang disampaikan Fazlul Rahman merupakan kelanjutan dari sebuah proses kesinambungan pemikiran klasik. Metode yang digunakan olehnya dalam penetapan zakat sebagai pajak yaitu dengan menarwarkan metode tafsir dengan perangkat double movement, yang secara praktis memiliki dua tahapan. Pertama, memahami ungkapan- ungkapan al-Qur’an untuk digeneralisasikan kepada prinsip- prinsip moral sosial dengan cara mengaitkan ungkapan- ungkapan spesifik al-Qur’an beserta latar belakang sosio-historis dan dengan mempertimbangkan ‘illat al-hukmi yang dinyatakan dalam ungkapan-ungkapan tersebut. Kemudian tahapan kedua adalah merumuskan prinsip-prinsip umum  tersebut ke dalam konteks sosio-historis sekarang ini. 35
Langkah awal yang dilakukan Fazlul Rahman adalah dengan menafsirkan QS. at- Taubah ayat 60 yaitu mengenai kategori-kategori distribusi zakat, ia menganggap  bahwa dalam ayat tersebut zakat memiliki cakupan yang luas termasuk kesejahteraan sosial yang terdiri dari membantu orang-orang yang terjerat hutang, gaji pegawai administrative (pengumpulan pajak), pengeluaran diplomasi (untuk menarik hati orang- orang terhadap Islam), pertahanan, pendidikan, kesehatan dan komunikasi. Kategori- kategori tersebut sedemikian luasnya hingga  mencakup  seluruh  aktifitas  negara  sebagaimana  yang diungkapkan oleh Fazlul Rahman. 36 Hal tersebut merupakan kontekstualisasi penafsiran dari makna  yang terkandung  dalam ayat  tersebut  yang  berarti  menunjukan  bahwa  zakat sebenarnya dapat mengakomodasi setiap bidang kehidupan. Dengan demikian
34 Masdar F. Mas’udi, Pajak itu Zakat; Uang Allah untuk Kemashlahatan Rakyat, (Bandung, PT. Mizan Pustaka, 2010), hlm. 121.
35 Fazlul Rahman, Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition, (Chicago: The University of Chicago, 1982), hlm. 5
36 Fazlul Rahman, Tema Pokok al-Qur’an, Terj. Anas Muhyiddin, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1995), hlm.60-61
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 2
perlu diikuti dengan adanya langkah penyesuaian ( readjustment ) tarif zakat selaras dengan kebutuhan kontemporer yang dapat diaplikasikan sebagai pengganti pajak-pajak sekuler di negara- negara Islam. Ini sekaligus akan memberi motivasi religius kepada para wajib pajak. 37 Kesimpulan yang diambil oleh Fazlul Rahman ini dapat dikatakan merupakan sebuah upaya agar zakat tidak tergerus atau tergusur oleh pajak yang merupakan hasil dari pemikiran kaum sekuler. Yang pada akhirnya diharapkan satu sistem pengelolaan perekonomian masyarakat, khususnya umat Muslim, terfokus pada optimalisasi dan kontekstualisasi konsep zakat yang merupakan trademark dalam perekonomian Islam.
Pemikiran Fazlul Rahman mengenai zakat sebagai pajak, berlainan dengan pemikiran Masdar Farid Mas’udi yang mengatakan “pajak itu zakat”. Tentang pelaksanaan zakat, Masdar mengatakan bahwa seperti halnya ruh dan badan, zakat dan pajak memang berbeda, tetapi bukan terpisah. Zakat adalah ruh dan pajak adalah badannya sebagai konsep keagamaan, zakat bersifat ruhaniah dan personal, sementara konsep kelembagaan dari zakat itu sendiri yang bersifat sosial, tidak lain pada apa yang kita kenal selama ini dengan sebutan pajak. Dalam pandangan Masdar, zakat sesungguhnya adalah ajaran moral atau etika trasendental untuk pajak serta pembelanjaannya yang pada gilirannya juga untuk negara. 38 Menurut analisis    penulis,pendapat Masdar lebih menekankan untuk pembayaran pajak, dengan alasan bahwa pajak itu zakat; uang Allah untuk kemashlahatan rakyat. Sedangkan Fazlul Rahman memposisikan zakat sebagai pajak yang didasarkan pada al-Qur’an.
Mengembalikan ruh keadilan-kerakyatan zakat ke dalam pajak adalah merupakan sebuah obsesi dari risalah ajaran Masdar, dengan tajdid besar-besaran atas aspek teknis dan kelembagaan yang sepadan dengan kondisi material dan sosial modern. Yang dimaksud dengan aspek teknis kelembagaan adalah menyangkut  soal;
37 Taufik  Adnan  Amal, Islam dan Tantangan Modernitas (Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman), (Bandung: Mizan, 1989), hlm. 218
38 Masdar F. Mas’udi, Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005), hlm. 70

## 1.  Tarif zakat/pajak (miqdar)
2.  Objeknya (mal zakawy), dan
3.  Penjabaran dari asnaf 8 (masharif). 39
4.
Salah satu tawaran yang diberikan Masdar adalah distribusi dana zakat tidak bersifat statis, akan tetapi dinamis sehingga dapat dialokasikan untuk program-program berikut ini; kesehatan rakyat miskin, pendidikan membebaskan dan pembangunan perumahan untuk tuna wisma (fakir/miskin), rehabilitasi kemanusiaan untuk para napi atau mereka yang terlibat narkoba (muallaf al-qulub), pelatihan administrasi dan control kebijakan public (amil), advokasi buruh dan penguatan masyarakat marjinal (riqab), perlindungan keamanan warga, penegakan hukum dan peningkatan kualitas kemanusiaan (fi sabilillah), dan penyantunan para pengungsi, anak jalanan dan gelandangan (ibnn  sabil). 40 Hal ini  bisa  dikatakan  hampir  menyerupai  apa yang ditawarkan oleh Fazlul Rahman seperti dalam pembahasan yang telah lalu.
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hubungan antara zakat sebagai konsep keagamaan (kerohanian) di satu sisi, dan pajak di sisi lain bukanlah dua buah entitas yang harus dipertentangkan secara dikotomis, melainkan saling berkaitan secara dialektis, yaitu dengan cara memasukan spirit ajaran zakat ke dalam lembaga pajak. Zakat sebagai ruhnya pajak sebagai badannya, zakat sebagai komitmen spiritual moral, pajak sebagai wujud kelembagaan yang hendak menjadi ajang pengejewantahannya. 41 Dalam hal ini, zakat sebagai sandaran filosofis bagi pajak. Sebaliknya, pajak menjadi bentuk pelaksanaan zakat itu sendiri. 42 Sehingga pada akhirnya diharapkan
39 Masdar F. Mas’udi, dkk. Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efekitvitas Pemanfaatan Zakat Infaq dan Sedekah, (Jakarta: Piramedia, 2004), hlm.  43 40 Ibid., hlm. 94 41 Masdar F. Mas’udi, Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam ,
(Jakarta: P3M, 1993), hlm.100-104
42 Nuruddun M. Ali, Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal, hlm. 81-83
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 2
kewajiban seorang muslim terhadap agama dan negara berjalan secara  simultan.
Dari penjelasan kedua tokoh tersebut, maka proses sinergi antara zakat  dan pajak dapat dimungkinkan dan dibenarkan menurut penelaahannya masing-masing baik itu zakat adalah pajak atau pajak adalah zakat. Sebenarnya, wacana kemungkinan terjadinya penyatuan antara zakat dan pajak sudah ada semenjak ulama klasik, di antaranya adalah apa yang diungkapkan oleh Imam Nawawi. Ia berpendapat bahwa pemungutan kharaj dari tanah itu 1/10, sedangkan kewajiban zakatnya adalah 1/10. Oleh karena pembayaran kharaj 1/10 itu dianggap sebagai ganti pembayaran zakat  yang besarnya juga 1/10 dan baik kharaj maupun zakat keduanya adalah kepentingan umum. 43 Dari sini dapat dikatakan bahwa Imam Nawawi termasuk ulama yang mengatakan bahwa zakat dan pajak adalah satu (sama) dan tidak terpisah, sama seperti apa yang diungkapkan kedua tokoh sebelumnya, bahkan bisa jadi mereka mencoba menggulirkan kembali wacana Imam Nawawi tersebut.
Berbeda dengan ketiga tokoh di atas, Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa kedua hal tersebut tidak dapat dipersatukan, akan tetapi harus berdiri sendiri-sendiri. Untuk relasi antara zakat dan pajak, Yusuf Qardhawi mengingatkan bahwa zakat itu harus memenuhi tiga syarat, yaitu:
1.  Harus dalam jumlah tertentu yang ditetapkan oleh syari’at, yaitu 1/10, 1/20, sampai 1/40.
2.  Harus menggunakan niat tertentu, yaitu berniat mendekatkan diri kepada Allah dan mengikuti perintah- Nya, dengan membayar zakat yang diperintahkan kepada hamba-Nya.
3.  Harus diberikan kepada sasaran tertentu, yaitu delapan asnaf yang ditentukan dalam al-Qur’an. 44
43 Imam Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzzab, Juz V (Dar al-Kutub al-
Ilmiyah, 2033), hlm. 541-542
44 Yusuf Qaradhawi, Fiqh al-Zakah, Juz II, (Beirut: Muassasah ar-Risalah,
Kemudian Qaradhawi melandaskan pemikirannya terhadap relasi keduanya kepada dalil al-Qur’an QS. al-Mu’min ayat  65:
ِّبَر  َِِّلل  ُدْمَ ْلا  َنيِّدلا  ُهَل  َين ِصِلْ ُم  ُهوُعْداَف  َوُه  لاِإ  َهَلِإ  لا   ُّيَ ْلا  َوُه َينَِلاَعْلا
“Dialah yang hidup kekal, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia; Maka sembahlah Dia dengan memurnikan ibadat kepada-Nya. segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.”
Terhadap dalil di atas, Qaradhawi mengkiyaskan zakat dengan ibadah. Menurutnya dalam ibadah disyaratkan ikhlas dalam mengerjakannya, sedangkan niat ibadah dalam pajak terkadang tidak murni. Karena itu zakat tidak sama dengan pajak dan akhirnya pajak tidak bisa mengganti zakat. Kedudukan keduanya berdiri sendiri- sendiri. 45 Dalam catatannya, beberapa ulama mendukung pengintegrasian zakat dan pajak, tetapi baru pada batas niat saja. Imam Nawawi dari madzhab Syafi’I, Imam Ahmad, dan Ibn Taimiyyah berpendapat bahwa membayar pajak dengan niatan zakat dibolehkan, dan karenanya kaum muslim cukup membayar pajak. Sementara Ibn   Hajar al-Hasyimi dari madzhab  Syafi’I,  Ibn  Abidin  dari  madzhab  Hanafi,  dan  Syeikh Ulaith dari madzhab Maliki berpendapat sebaliknya, zakat dan pajak adalah dua hal yang berbeda dan karenanya pembayaran atas pajak tidak menggugurkan kewajiban zakat. 46 Dengan demikian maka Yusuf Qaradhawi memposisikan dirinya sebagai pendukung terhadap kalangan yang kedua ini.

## Zakat Dan Pajak; Sebuah Analisis
Pada bagian ketiga ini, penulis akan mencoba memilah-milah konsep relasi antara zakat dengan pajak yang sesuai dengan kondisi dan situasi di Indonesia, dengan melandaskan kepada pembahasan yang telah lalu mengenai hakikat dan sejarah
1991), hlm. 1107 45 Ibid
46 Yusuf Qaradhawi, Fiqh al-Zakah, hlm. 1109
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 2
zakat dan pajak, dengan dibarengi penelaahan terhadap wacana sinergisasi keduanya yang digulirkan oleh beberapa tokoh Islam.
Sebelum melangkah lebih jauh, perlu diketahui bahwa permasalahan zakat ini masih terjadi perdebatan di dalamnya terkait apakah ia merupakan bagian dalam bidang ta’abbudi atau ta’aqquli. Jika zakat diposisikan dalam bidang ta’abbudi, maka zakat kemudian dianggap sebagai bidang yang jauh dari pemikiran (ijtihad), yang berarti pembahasan zakat menjadi statis dan tidak menerima “diskusi”. Dengan  demikian, zakat menjadi kehilangan peran vitalnya untuk kemanusiaan. Sebagai ibadah maliyah ijtima’iyyah, zakat mestinya bisa mengangkat status seseorang muslim dari faqir miskin menjadi mampu atau menurut konsep zakat dari mustahiq menjadi muzakki. Oleh karena itu, sudah seyogyanya zakat ditempatkan bukan hanya di bidang ibadah, akan tetapi dimasukkan pula ke dalam bidang muamalah. Dengan demikian, maka peluang untuk melakukan ijtihad semakin terbuka lebar.
Hal tersebut dapat dikatakan wajar, karena dalam al- Qur’an, ayat-ayat yang menjelaskan kewajiban zakat hampir semuanya menggunakan lafad amwal yang merupakan bentuk plural dari kata mal. Dalam QS. at-Taubah ayat 103, disebutkan bahwa zakat diambil dari harta-harta (amwal) umat Islam untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengan zakat tersebut. Selanjutnya Zuhaili mengatakan, lafad amwal dalam ayat tersebut merupakan lafad ‘am (umum) yang berarti mencakup seluruh macam  harta,  tidak  dijelaskan  macam  harta  yang  diambil dan ukuran serta takarannya, maka secara dzahir menuntut untuk diambil dari setiap macam tersebut sebagiannya, karena lafad min amwalihim menuntut tab’idh (sebagian), maka ayat tersebut menunjukkan bahwa ukuran yang diambil adalah sebagian harta, walaupun “sebagian” di sini tidak disebutkan secara jelas. Oleh karena itu dibutuhkan sunnah dan ijma untuk menjelaskan ukuran yang diambil, nishab dan haulnya. 47
Berdasarkan lafadz amwal tersebut, Mustaha Ahmad
47 Wahbah al-Zuhaili, at-Tafsir al-Munir, Juz VI, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 33
Zarqa menyatakan bahwa zakat dikeluarkan dari harta konkret yang bernilai dalam pandangan manusia dan dapat digunakan menurut kebiasaannya. Dengan demikian, segala harta yang secara konkret belum terdapat contohnya di zaman Nabi tetapi dengan perkembangan perekonomian modern  sangat  berharga dan  bernilai,  maka  termasuk  kategori  harta  yang   apabila memenuhi syarat-syarat kewajiban zakat sebagaimana disebutkan di atas, harus dikeluarkan zakatnya. 48 Sedangkan masalah nishab (kadar zakat), perlu juga diadakan penyesuaian dengan kondisi yang tengah dihadapi oleh masing-masing individu dalam kehidupan beragama dan bernegara seperti yang dikemukakan oleh Fazlul Rahman.
Dengan kedua alasan tersebut, maka merupakan sebuah kewajaran jika penulis menganggap bahwa dimungkinkan adanya rekonstruksi atau bahkan dekonstruksi terhadap sistem perzakatan selama ini, agar lebih optimal dalam mengangkat derajat kaum muslimin di kemudian hari.
Terkait dengan relasi antara zakat dengan pajak, penulis melihat bahwa ketiga wacana yang tersedia, yaitu: 1) zakat adalah pajak (Fazlul Rahman); 2) pajak adalah zakat (Masdar F. Mas’udi) ; dan 3) pajak bukan zakat dan begitu pula sebaliknya (Yusuf Qaradhawi), kesemuanya memiliki alasan yang logis dan dapat diterima secara akademis. Penulis sendiri lebih condong kepada hasil pemikiran dari Yusuf Qaradhawi namun dengan metode penelaahan yang digunakan oleh Fazlul Rahman dan Masdar F.  Mas’udi.
Maksud dari posisi penulis tersebut adalah bahwa sebenarnya zakat dan pajak itu memiliki esensi yang sangat berbeda yang pada gilirannya berpengaruh terhadap entitas dan eksistensi keduanya dalam kehidupan. Perbedaan tersebut tidak hanya terletak dalam segi sumbernya saja, tapi mulai dari sebab, syarat, dan proses pendistribusiannya  juga  berbeda.  Hal  itu pun  berdasarkan  rekaman  sejarah periode Islam awal yang menunjukkan bahwa aktivasi pajak adalah ketika tidak adanya
48 Didin Hafiduddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Pressm 2004), hlm. 17
harta di baitul mal. Kemudian dalam perjalanan selanjutnya pajak dan zakat tetap tidak disamakan, namun keduanya menjadi sumber keuangan negara yang tetap. Maka dari itu, zakat dan pajak harus berdiri masing-masing.
Kemudian penulis juga setuju atas preseden yang dilontarkan oleh  Fazlul Rahman dan Masdar F. Mas’udi yang menyatakan bahwa diperlukan penyesuaian  sistem per-zakat- an di daerah yang berbeda, khususnya di Indonesia ini. Dalam artian bahwa zakat perlu dikembangkan lagi baik dari objek, tarif, dan penerima zakatnya, karena seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa zakat seyogyanya tidak hanya dimasukan ke dalam bidang ibadah saja, akan tetapi dapat diposisikan ke dalam bidang muamalah juga.
Pengembangan objek zakat sendiri, merupakan sebuah keniscayaan jika kita melihat sejarahnya yang mana terlihat dari objek zakat yang setiap waktu ada pembaharuan, semisal Wahbah Zuhaili yang memasukkan surat-surat berharga termasuk ke dalam objek zakat seperti emas dan perak yang mana itu tidak pernah ada pada periode-periode sebelumnya. Dengan pertimbangan itu, maka pengembangan  zakat pun bukan merupakan sebuah unsur yang negatif untuk dilakukan. Semisal memunculkan term zakat ekspor impor atau zakat transaksi pembelian barang mewah.
Sedangkan mengenai tarif zakat sendiri, penulis setuju dengan pendapatnya Fazlul Rahman yang menyatakan diperlukan adanya penyesuaian tarif zakat, karena dengan mempertimbangkan rasa keadilan bagi umat Muslim. Seperti dalam masalah zakat pertanian yang seakan-akan “memberatkan” para petani Indonesia yang mayoritas tidak menerima surplus yang cukup, bahkan terkadang menjadi minus. Berbeda kondisinya dengan para pedagang, pengusaha, pejabat, pengacara, dan yang lainnya. Kemudian pada penerima zakat diharapkan para tokoh untuk melebarkan dan mengkontekstualisasikan makna yang ada dalam nash-nash syari’at seperti yang dilakukan oleh Fazlul Rahman dan Masdar F. Mas’udi di atas.
Kemudian jika ketiga aspek tersebut dapat dikontekstualisasikan dan akhirnya bersinggungan dengan
pajak, maka tetap saja zakat dan pajak tidak dapat disatukan, seperti halnya apa yang diutarakan oleh Imam Nawawi dalam permasalahan kharaj. Akan tetapi  penulis  memiliki  pemikiran sendiri  terhadap  kondisi  tersebut  dengan melihat aspek haul dan nishab dari objek zakat tersebut, walaupun pemikiran masih bersifat subjektif, yaitu dapat kita urai permasalahan tersebut ke dalam dua kategori:
Kategori pertama , adalah jika persinggungan tersebut terjadi pada objek pajak yang memliki haul dinamis, yaitu objek zakat yang waktu pengeluaran zakatnya kondisional, semisal pertanian, profesi, transaksi, dan bea cukai, maka posisi zakat tersebut mengurangi beban pajak yang ditanggungnya. Hal ini dicontohkan layaknya pajak dan zakat profesi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat; UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983; dan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Kategori kedua , adalah jika persinggungan tersebut terjadi pada objek pajak  yang memiliki haul statis, yaitu objek zakat yang waktu pengeluarannya setelah satu tahun, seperti zakat hewan ternak, barang berharga, emas perak, dan perdagangan, maka posisi zakat dan pajak bisa saling mengurangi. Dalam pengertian jika waktu batas haul tersebut lebih dahulu daripada batas waktu jatuh tempo, maka zakat dapat mengurangi beban biaya pajak yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak. Sedangkan jika batas waktu jatuh tempo pembayaran pajak itu lebih dahulu, maka pengeluaran pajak tersebut dapat mengurangi pengeluaran beban zakat, hal ini dikarenakan setelah mengeluarkan pajak tersebut nishab dari harta yang dimiliki tentunya akan berkurang. Bisa jadi yang tadinya berjumlah dua nishab namun telah dibayarkan pajak terlebih dahulu maka sisanya hanya mencukupi satu nishab saja, atau bahkan bisa jadi yang tadinya sudah mencapai satu nishab akan tetapi harus membayar pajak terlebih dahulu maka keutuhan satu nishab itu pun hilang.

## Simpulan
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 2
Dari pemaparan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, di antaranya yaitu:
1.  Zakat dan pajak memiliki esensi yang sangat berbeda yang pada gilirannya berpengaruh terhadap entitas dan eksistensi keduanya dalam kehidupan. Perbedaan tersebut tidak hanya terletak dalam segi sumbernya saja, tapi mulai dari sebab, syarat, dan proses pendistribusiannya juga berbeda. Namun keduanya dapat dikembangkan yang disesuaikan dengan kondisi, situasi dan kebutuhan zaman.
2.  Dalam formulasi terkait relasi antara zakat dan pajak setidaknya ada tiga wacana yang tersedia, yaitu: a) zakat adalah pajak ; yang dikemukakan oleh Fazlul Rahman; 2) pajak adalah zakat ; yang diutarakan oleh Masdar F. Mas’udi
; dan 3) pajak bukan zakat dan begitu pula sebaliknya; yang disampaikan Yusuf Qaradhawi, kesemuanya memiliki alasan yang logis dan dapat diterima secara akademis.
3.  Penulis lebih condong kepada hasil pemikiran dari Yusuf Qaradhawi namun dengan metode penelaahan yang digunakan oleh Fazlul Rahman dan Masdar F. Mas’udi. Yang berarti bahwa kedua entitas tersebut tidak dapat disatukan atau dipersamakan akan tetapi tetap diperlukan pengembangan-pengembangan yang inovatif guna mencukupi kebutuhan dan tuntutan zaman.

## Daftar Pustaka
Abu Yusuf, Al-Qadhi. Kitab al-Kharaj. (Beirut: Dar al-Ma’rifah.
1979)
Al-Jaziri,  Abdurrahman. Kitab  al-Fiqh  ‘ala  Madzahib  al-Arba’ah. Juz  1.  (Beirut: Dar al-Fikr. 1972) Al-Zuhaili, Wahbah. at-Tafsir al-Munir. Juz VI. (Damaskus: Dar al- Fikr. 2003)

## 328 Kholid Hidayatullah & Siti Zulaikha
Ali, Nuruddun M. Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal.
(Jakarta: PT.  RajaGrafindo Persada. 2006)
Amal,  Taufik  Adnan. Islam dan Tantangan Modernitas (Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman). (Bandung: Mizan. 1989) Ash-Shalabi, Muhammad Ali, 2014, Umar bin Abdul Aziz khalifah pembaharu dari Bani Umayyah, Jakarta Timur: Pustaka  Pelajar
Bukhari. Shahih Bukhori. cet IV. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
2004)
Bohari. Pengantar Hukum Pajak . (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
1995)
Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Ed. III. (Jakarta: PT. Balai Pustaka. 2005)
Fakhruddin. Membumikan Zakat dari Ta’abbudi Menuju Ta’aqquli. (Jurisdictie. Jurnal Hukum dan Syari’ah. Vol. 1. No. 2. Desember 2010)
Hafiduddin,  Didin. Zakat dalam Perekonomian Modern. (Jakarta: Gema Insani Press. 2004) Ibnu Hazm. Kitab al-Muhalla . (Kairo: Maktabah Dar al-Turats. 2005)
Ibnu Majah, Imam. Sunan Ibnu Majah. (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyahm. 2003)
Inayah, Gazi. Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak.
(Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya. 2003)
Khallaf, ‘Abd  al-Wahab. as-Siyasah  asy-Syar’iyyah. (al-Munirah: Mathba’ah at-Taqadum.1977)
Mahmud, Abdul Hamid. Ekonomi Zakat. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2006)
Mas’udi,  Masdar  F. Agama  Keadilan:  Risalah  Zakat  (Pajak)  dalam Islam. (Jakarta: P3M. 1993)
. Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat. (Bandung: PT. Mizan Pustaka. 2005)
. Pajak itu  Zakat; Uang  Allah  untuk  Kemashlahatan Rakyat.
(Bandung, PT. Mizan Pustaka. 2010)
. dkk. Reinterpretasi  Pendayagunaan  ZIS   Menuj
Efekitvitas Pemanfaatan Zakat Infaq dan Sedekah. (Jakarta:
Piramedia. 2004) Nawawi, Imam. al-Majmu’ Syarh al-Muhadzzab. Juz V (Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 2003) Qaradhawi, Yusuf. Fiqh al-Zakah. Juz II. (Beirut: Muassasah ar-Risalah. 1991)
Rahman, Fazlul. Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. (Chicago: The University of Chicago. 1982)
. Islam  Modern  Tantangan  Pembaruan  Islam. Terj.
Rusdi  Karim  &  Hamid Basyaib. Cet. I. (Yogyakarta: Salahuddin Press. 1987)
. Tema Pokok al-Qur’an. Terj. Anas Muhyiddin. (Bandung: Penerbit Pustaka. 1995)
Rofiq,  Ahmad. Fiqih Kontekstual dari Norma ke Pemaknaan Sosial.
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004)
Rusli, Akhyar. Pajak = Zakat; Kajian Hermeneutik terhadap Ayat-Ayat Zakat dalam Al-Qur’an. (Jakarta: Renada. 2005)
Sabiq, Sayyid. Fiqh as-Sunah . (Dar al-Hadits. 2004)
Shiddiqi, Amir Hasan. Studies in Islamic History. Terj. M.J. Irawan.
(Bandung: PT.    al-Ma’arif. 1985)
Taimiyah, Ibnu. Majmu’at al-Fatawa. Cet. III. (Dar al-Wafa. 2005) Tirmidzi, Imam. Sunan Tirmidzi . (Beirut: Dar al-Kutub al-
Ilmiyah. 2003)
Zallum, Abdul Qadim. al-Amwal fi Daulah al-Khilafah . terj. Ahmad S. dkk. Sistem Keuangan  di Negara Khilafah . (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah. 2002).

## 330 Kholid Hidayatullah & Siti Zulaikha