## NU DAN DĀR AL-ISLĀM : SEBUAH KAJIAN TERHADAP KoNSTELASI SYARIAT ISLAM DI INDoNESIA
Zayad Abd.Rahman*DAN Ali Syamsuri** *zayadar@gmail.com ; ** samsuriali@ymail.com
Abstract This study aims to uncover the concept of dār al-islām and the application of sharia in the context of the state according to Nahdhatul Ulama as one of the traditionalist views. The significance of this research lies in the ways and views of NU that differ from modernist understandings such as the Indonesian Islamic State (NII), even Masyumi in understanding dār al-islām. It cannot be denied, NU is a massive massive religious organization whose thoughts and movements greatly influence the religious dynamics in Indonesia and have an important role in the formalization of formalization of sharia in the body of the state. Methodologically, this research is a library research which is approached with a historical approach. One-way approach is needed because this research takes historical thinking. The data collected draws on the results of the 11th Congress of the NU Congress in Banjarmasin as primary data, while books and other documents become secondary data. The data collected is analyzed for validity through content analysis to create replicable inference. The conclusion of the study is the concept of dār al-islām according to NU does not make Islam as a formal Islamic state that requires the enactment of sharia. However, what is meant by the concept of dār al-islām is a religious term that means wilayat al-islamiyah (Islamic territory) which must be preserved and maintained as a unity as part of the Islamic tradition. So with this concept all Muslims are required to fight and expel invaders from the motherland. The concept of dār al-islām does not want the formalization of sharia or to make the state as an Islamic state as understood by radical schools.

## Keywords: NU, Dār al-Islām, Shārīah
Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkap  konsep  dār  al-islām  dan  penerapan  syariah  dalam  konteks bernegara  menurut  Nahdhatul  Ulama  sebagai  salah  satu  pandangan  kaum  tradisionalis.  Nilai  signifikansi penelitian ini terletak pada cara dan pandangan NU yang berbeda dengan pemahaman kaum modernis seperti Negara Islam Indonesia (NII), Persis bahkan Masyumi dalam memahami dār al-islām Tidak dapat dipungkiri, NU merupakan organisasi keagamaan masif menyeluruh yang pemikiran dan gerakannya sangat berpengaruh terhadap dinamika keagamaan di Indonesia serta memiliki peran penting dalam merekduksi bentuk formalisasi syariah dalam tubuh negara. Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang didekati dengan pendekatan sejarah. Pendekatan searah dibutuhkan karena penelitian ini mengambil pemikiran historis. Data yang dikumpulkan mengambil dari hasik keputusan Kongres Muktamar NU ke-11 di Banjarmasin sebagai data primer, sementara buku dan dokumen lain menjadi data sekunder. Data yang dikumpulkan dianalisis keabsahannya melalui analisis isi (content analysis) untuk membuat inferensi yang replicable. Kesimpulan dari penelitian adalah konsep dār al-islām menurut NU tidak menjadikan Islam sebagai negara Islam formal yang mensyaratkan diberlakukannya syariah. Akan tetapi, yang dimaksud dengan konsep dār al-islām adalah  istilah keagamaan yang berarti wilayat al-islamiyah (wilayah Islam) yang harus dipelihara dan dijaga kesaatuannya sebagai bagian dari tradisi keislaman. Maka dengan konsep tersebut semua umat Islam diwajibkan untuk melawan dan mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Konsep dār al-islām tidak menginginkan formalisasi shariah atau menjadikan negara sebaga negara Islam sebagaimana yang dipahami oleh aliran-aliran radikal.
Kata kunci: NU, Dār al-Islām, Syariah Islam

## Pendahuluan
Gagasan Pembaharuan Islam sebagaimana dicetuskan Jamaluddin al-Afghani 1 memantik respons unik di Indonesia. Sebagai gagasan universalisasi Islam dengan menggunakan agenda persaudaraan kaum Muslim dalam hubungannya dengan kolonialisasi Barat ke dunia Islam, gerakan pan-islamisme menarik simpati masyarakat Muslim Indonesia untuk mendirikan organisasi dengan agenda yang sama. Organisasi-organisasi yang mengacu pada nature pembaharuan semakin mendapatkan momentum aksinya atas dasar kesamaan nasib dengan wilayah Timur Tengah. Mereka sedang dihadapkan pada dua hal yakni kolonialisme dan tantangan modernitas.
Di bawah bayang-bayang kemunduran peradaban Islam, kolonialisme bangsa Eropa menempati pembahasan penting mengenai bentuk perlawanan kaum Muslim yang memadai secara  fisik  dalam  menghadapi  kolonialisme. Namun modernitas yang sedang menumpang dalam gugus kolonialisme nyatanya tidak dapat  dilawan  dengan  kekuatan  fisik  semata. Perlunya menggugah kebekuan alam pikiran kaum Muslim menjadi satu-satunya jalan meretas kemunduran dan keterbelakangan di segala bidang. Basis perjuangan kaum Muslim pada era kolonial dibedakan menjadi dua jurusan. Pertama, dalam hubungannya dengan kolonialisme, kaum Muslim merumuskan garis perjuangannya melalui pendekatan politik. Kedua, untuk mengejar ketertinggalan ilmu pengetahuan sebagai basis modernitas, mereka memilih pendekatan sosial-keagamaan. Kedua
1 Gagasan pembaharuan Islam Jamaluddin al-Afghani (1839-1897) acap disebut dengan pan-islamisme. Konsep dasar pan-Islamisme dilatarbelakangi oleh lemahnya pendidikan dan kurangnya pengetahuan umum tentang dasar-dasar agama, lemahnya persaudaraan, perpecahan umat Islam yang diikuti pemerintah yang absolut, memercayakan kepemimpinan kepada yang tidak percaya, dan kurangnya pertahanan militer. Atas dasar kelemahan ini, umat Islam perlu menyatukan diri untuk melawan kolonialisme Barat. Inti Pan-Islamisasi terletak pada ide bahwa Islam adalah satu-satunya ikatan kesatuan kaum Muslimin. Al-Afghani tak hendak menyatukan umat Islam dalam satu negara. Namun, keberadaan negara- negara dengan basis penduduk beragama Islam dapat saling membantu layaknya saudara dalam melawan kolonialisme. Lihat Herry Muhammad, Tokoh-tokoh Islam Berpengaruh Abad 20 , (Jakarta : Gema Insani Press, 2006), hlm. 217.
pendekatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kekuatan dan kemampuan mereka untuk merekonstruksi pemahaman keagamaan. 2
Selanjutnya, dimana letak pembahasan syariatnya? Kata kunci pembahasan hukum dalam modernisme acap digunakan dengan istilah ijtihad. Ijtihad memegang peran penting dalam menembus kejumudan berpikir dan menjadi latar historis modernisme muncul dalam sejarah peradaban Islam. Perumusan hukum kaum modernis diletakkan dalam situasi berbeda dengan kaum tradisionalis. Mengembalikan ajaran Islam kepada dua sumber utama yakni al-Qur’an dan al-Sunnah penting untuk digarisbawahi sebagai bagian dari watak pembaharuan yang ditawarkan. Kaum modernis mendasarkan diktum syariat sebagai pandangan hidup ( way of life ) dan bukan sekedar ajaran tentang hukum dalam kehidupan kaum Muslim. Karena itu, syariat ditempatkan dalam seluruh kehidupan manusia dan dengan sendirinya diktum syariat melebur dalam tubuh negara.
Jika modernisme Islam ditempatkan dalam pengertian politik, maka Mohammad Natsir dapat dianggap sebagai pelopor modernis di Indonesia. Pandangannya tentang Islam, ia terjemahkan sebagai ideologi politik. Sistem demokrasi yang berwatak sekuler tidak dapat diterima sebagai sistem politik islami. Islam dalam pengertian politik tidak hanya bernatur manusia sebagaimana demokrasi dalam pengertian Barat. Namun menempatkan nature Tuhan dalam urusan politik menjadi sesuatu yang tidak dapat ditawar lagi termasuk diantaranya syariat. Karena itu, Natsir menyebut sistem politik islami dengan sebutan theistic democracy atau demokrasi yang berketuhanan. 3
2 Munculnya gerakan modern Islam Indonesia sejalan dengan gerakan pembaharuan yang terjadi di Timur Tengah. Gejala pembaharuan ini terjadi pada paruh awal abad ke 19. Deliar Noer mencatat tiga organisasi pembaharuan di Indonesia yakni Serikat Dagang Islam berdiri pada tahun 1911, Muhammadiyah  pada tahun 1912 dan Jamiat al-Khair pada tahun 1909. Lihat Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 , (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 156.
3 Lihat Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam , (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 220.
Berbeda dengan karakter modernisme Islam, kaum tradisionalis dalam hal ini diwakili oleh Nahdlatul Ulama (untuk selanjutnya disebut NU) memiliki pandangan unik tentang penerapan syariah. Penerapan syariah memiliki hubungan koheren dengan istilah dār al-islām . Hasil keputusan Muktamar NU ke-11 di Banjarmasin memberi pengertian berbeda dengan dār  al-islām sebagai negara Islam secara formal sebagai prasyarat pemberlakuan syariah. Bunyi keputusan hasil muktamar adalah sebagai berikut,
“Sesungguhnya negara kita Indonesia dinamakan negara Islam karena pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam. Walaupun pernah direbut oleh kaum  penjajah  kafir  (Belanda),  tetapi nama Negara Islam masih selamanya, sebagaimana keterangan dari kitab Bughyatul Mustarsyidīn 4 : ‘Setiap kawasan di mana orang Muslim mampu menempati pada suatu masa tertentu, maka kawasan itu menjadi daerah Islam, yang ditandai dengan berlakunya hukum Islam pada masanya. Sedangkan pada masa sesudahnya, walaupun kekuasaan Islam terputus oleh penguasaan orang-orang kafir  (Belanda)  dan  melarang  mereka untuk memasukinya kembali dan mengusir mereka. Jika dalam keadaan seperti itu, maka dinamakan dār  al-harb hanya merupakan bentuk formalnya, tetapi bukan hukumnya. Dengan demikian, perlu diketahui bahwa kawasan Batavia, bahkan seluruh tanah Jawa (Nusantara) adalah dār al-islām , karena pernah dikuasai umat Islam, sebelum dikuasai oleh orang-orang kafir Belanda ”. 5
4 Kutipan dari Kitab Bugyah  al-Mustarsyidīn karya Abdurrahman bin Muhammad Ba’alawi bab Hudnah wa al- Imamah sebagai berikut,
كلاذ في هماكحأ هيلع يرتج ملاسإ راد يرصي نامزلأا نم نمز في هب نكاس ملسم ردق لمح لك مهجارخإو هلوخد نم مهعنمو مهيلع رافكلا ءلايتساب ينملسلما عانتما عطقنا نإو هدعبامو نامزلا ملاسإ راد ةواج ضرأ بلاغو يواتب ضرأ نأ ملعف امكحلا ةروص برح راد هتيمستف ذئنيحو هنم رافكلا لبق اهيلع ينملسلما ءلايتسلا
Lihat Abdurrahman bin Muhammad Ba’alawi, Bughyah al- Mustarsyidīn , (Kairo: Sharikah wa al-Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1952), hlm. 254.
5 Keputusan Bahtsul Masail Diniyyah Muktamar ke- 11, Diputuskan di Banjarmasin, 19 Juli 1936. Sebagai periksa lihat Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama: Hasil
Rumusan di atas tampak tidak senafas dengan denyut perjuangan kaum modernis dan pengusung konsep negara Islam di Indonesia. Kartosoewiryo, sebagai penganjur dan penggerak berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) 6 memberikan kekuatan syariah untuk berlaku dalam tubuh negara. Pernyataannya yang terang dalam pemberlakuan syariah bahwa hukum yang berlaku dalam negara Islam adalah hukum Islam.
Hal senada juga dinyatakan oleh Persis 7 sebagai prinsip-prinsip pokok alur gerakan Islam sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasarnya pasal IV yang berbunyi, “Untuk berlakunya hukum-hukum Islam dan ajaran Islam yang berdasarkan al-Qur’an dan as- Sunnah dalam masyarakat”. 8 Bahkan Masyumi sebagai induk organisasi berbasis Islam menyebutkan dalam Anggaran Dasarnya bahwa tujuan partai adalah “terlaksananya ajaran dan hukum Islam di dalam kehidupan individu, masyarakat dan negara Republik Indonesia menuju keridlaan Ilahi”. 9 Hal demikian membawa implikasi serius bagaimana syariah diterapkan dalam masyarakat dan negara.
Di pihak lain, NU memainkan peran penting dalam mereduksi bentuk fomalisasi syariah dalam tubuh negara. Tafsir penerapan syariah sebagaimana  dinyatakan oleh Ahmad Shiddiq memberi arah baru penggunaan istilah
Muktamar  dan Munas Alim Ulama Kesatu (1926) sampai dengan Kedua Puluh Sembilan (1994) , (Surabaya: Dinamika Press, 1997), hlm. 78, Chiara Formichi, “ Dār al-Islām and Dār al-Harb : From Political Ideal to Territorial Reality” dalam Gionanna Calasso, Dār al-Islām/Dār al-Harb: Territories, People and Identities, (Boston: Brill, 2017), hlm. 318.
6 Negara Islam Indonesia (NII) merupakan naturalisasi istilah dār al-islām ke dalam cita-cita gerakan negara Islam oleh Kartosuwiryo yang didirikan pada tanggal 7 Agustus 1949 di di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawiligar, Kawedanan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Gerakan ini lantas menyebar sebagai wadah penerapan syariah dalam idealita politik mereka.
7 PERSIS adalah organisasi sosial-keagamaan yang didirikan oleh Haji Zam Zam pada tanggal 12 September 1923 di Bandung. Lihat Endang Saifuddin dan Syafiq Mughni, Wajah dan Wijhah Seorang Mujtahid , (Bangil: al-Muslimun, 1984), hlm. 10. 8 M Thohir Luth, M. Natsir, Dakwah dan Pemikirannya , (Jakarta: Gema Insani Press, 19990, hlm. 32, Abu Bakar Aceh, Salaf Muhyi ats-Tsurat, Gerakan Salafiyah di Indonesia , (Jakarta: Giri Mukti Pasaka, 1990), hlm. 22.
9 Pimpinan Masyumi Bagian Keuangan, Pedoman Perjuangan Masyumi , (Jakarta: PP Masyumi, 1955), p. 6.
ini untuk kepentingan ideologi politik. Lebih lanjut, beliau menyatakan,
“Pendapat NU bahwa Indonesia (ketika masih dijajah Belanda) adalah dār al-islām sebagaimana diputuskan dalam Muktamar NU di Banjarmasin tahun 1936. Kata dār al-islām di situ bukanlah sistem politik ketatanegaraan, tetapi sepenuhnya istilah keagamaan (Islam), yang lebih tepat diterjemahkan wilayah Islam. Motif utama dirumuskannya pendirian itu adalah bahwa di wilayah Islam, maka kalau ada jenazah yang identitasnya tidak jelas non-Muslim, maka dia harus diperlakukan sebagai Muslim. Di wilayah Islam, maka semua penduduk wajib memelihara ketertiban masyarakat, mencegah perampokan, dan sebagainya. Namun demikian NU menolak ikut milisi Hindia Belanda, karena menurut Islam membantu penjajah hukumnya haram”. 10
Istilah dār  al-islām dalam pembacaan NU menunjuk pada artikulasi historis-sosiologis daripada politik. Sebagaimana diakui, bahwa penggunaan istilah dār al-islām mengarah pada penegasan bidang hukum semata. Dengan demikian, istilah dār  al-islām tidak dimaknai sebagai bentuk institusi negara. Dan karenanya, dengan istilah kewilayahan itu, kaum muslim tetap dapat menjalankan syariah secara bebas dan juga atas dasar wilayah tersebut pernah dikuasai oleh pemerintahan Islam. 11
Namun, anehnya selang empat tahun hasil keputusan Muktamar ke-11 dideklarasikan, NU memuat pernyataan yang mengejutkan. Tepatnya, tanggal 1 Oktober 1940, NU melalui surat kabarnya, Berita Nahdlatoel Oelama (BNO) istilah Negara Islam diperkenalkan. Dalam suasana pertentangan pendapat dengan Soekarno, NU melalui BNO menolak mentah-mentah gagasan negara sekuler ala Soekarno itu. Karena itu, pemisahan agama dan negara hanya menimbulkan kekacauan dalam kehidupan. Negara Islam  harus
10 Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan., hlm. 124 .
11 Ali Haidar, Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1933), hlm. 137.
diperjuangkan. Sebab, syara’ Islam tidak kurang cukup menanggung keselamatan staat dan kemaslahatan rakyatnya. 12 Lebih hebat lagi BNO mengecam Soekarno tentang pendapatnya yang minor perihal negara Islam dianggap merugikan dan melecahkan Islam. Karena itu, Soekarno harus bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar. 13
Lebih mengejutkan lagi, selang dua bulan dari situasi perseteruan pendapat dengan Soekarno, Kongres NU ke 15 di Surabaya memutuskan untuk memilih Soekarno sebagai orang yang mempunyai kapabilitas menjadi presiden Indonesia. Persoalan ini dibahas oleh 11 kyai terkemuka NU. Rapat tertutup tersebut diadakan di Praban Surabaya dengan  dipimpin langsung oleh Ketua Tanfidziyah, KH Mahfoed Shiddiq. 14
Artikulasi idealita syariah yang dimainkan NU dalam wacana kebangsaan dan kenegaraan menjadi menarik untuk diteliti atas dasar kekuatan dan kepiawaiannya dalam meracik konsep politik yang berbasis pada pendekatan sosiologis. Jika demikian halnya, maka penelitian ini menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan dalam memberikan legitimasi keilmuan tentang pengetahuan yang benar di sekitar penggunaan istilah dār  al-islām yang telah dilakukan oleh NU.
Penelitian ini memberikan titik tekan pembahasan dengan mengarahkan pada makna konsep dār  al-islām dalam pandangan Nahdlatul Ulama, dialektika pemikiran penempatan syariah di Indonesia, serta konsep penempatan Syariah di Indonesia menurut Nahdlatul Ulama (NU)?
Sebagai instrumen keaslian sebuah karya, tinjauan pustaka dalam bagian ini diarahkan untuk menjelajah beberapa karya yang berhubungan dengan peran NU dalam menawarkan konsep sosial-keagamaan dalam konteks keindonesiaan. Dengan kuantitas dan frekuensi yang beragam, penelitian dengan
12 Lihat “Memudahkan Faham Fiqh Islam dan Staat Islam”, Berita Nahdlatoel Oelama , No. 23 Tahun 09, 1 Oktober 1940.
13 “Boleh Maki...Asal Tobat”, Berita Nahdlatoel Oelama , No. 21 Tahun 09, 1 September 1940.
14 Abdul Halim, Sejarah Perjuangan KH Abdul Wahab , (Bandung: Percetakan Baru, t.t.), hlm. 25.
mengambil subyek pembahasan keNUan dirasa sangat banyak. Karena itu, tinjauan pustaka diarahkan kepada beberapa hasil penelitian yang mengurai permasalahan di sekitar hasil keputusan Bahtsul Masāil dan karya-karya yang membahas tentang penggunaan istilah dār al- islām oleh kelompok lain sebagai bandingannya. Hal ini didasarkan atas fakta bahwa wacana dār  al-islām dalam konteks keindonesiaan telah dibicarakan lebih awal oleh NU dengan pemahaman dan penegasan yang bersumber pada karya otoritatif di kalangan NU. Pada kesempatan yang lain, dorongan situasional dalam pemikiran keagamaan kaum Muslim di Indonesia digerakkan oleh semangat membentuk negara dengan basis agama. Karena itu, konsep yang dapat didekatkan sebagai aset pemikiran masa lalu adalah dār al- islām. Terdapat dialektika pengetahuan yang berusaha mendapatkan legitimasi keilmuan masing-masing. Jika demikian halnya, kajian ataupun hasil penelitian yang berorientasi pada tema penelitian ini memuat dua jenis penelitian yang menunjukkan pada unsur dialektikanya secara bersamaan. Pertama , karya-karya yang mengarah secara khusus pada tema hasil Bahtsul Masāil NU. Kedua , hasil penelitian yang menunjukkan arah dan corak penempatan syariah sebagai bagian integral dari bentuk negara Islam.
Tulisan Aziz Masyhuri dengan judul Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama: Hasil Muktamar dan Munas Alim Ulama Kesatu (1926) sampai dengan Kedua Puluh Sembilan (1994) jelas merupakan hasil kompilasi dari berbagai keputusan Muktamar NU. Namun tampaknya tulisan ini tidak menjelaskan dinamika pemikiran ke luar lingkar NU. Atau selebihnya merupakan tulisan yang lebih bersifat laporan.
Sementara itu, tulisan Ahmad Baso, generasi NU dari Indonesia Timur ini turut menyumbangkan karyanya dengan judul NU Studies Pergolakan Pemikiran Islam Antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Liberal . 15 Buku ini lebih menitikberatkan pada
15 Lihat Ahmad Baso, NU Studies: Pergolakan Pemikiran Islam Antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Liberal, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006).
peran NU dalam diskursus politik-keagamaan melalui pendekatan pascakolonial. Baik sebagai teori maupun pendekatan, kajian pascakolonial menggiring para pembaca memahami bagaimana subyek yang tidak pernah berbicara itu menyuarakan aspirasinya. Ini lebih berkarakter analisis psikis daripada diskursus intelektua-akademis.
Buku Andre Feillard, NU Vis a Vis Negara, Pencarian Bentuk, Isi dan Makna 16 merupakan kajian historis tentang bagaimana perjalanan NU sebagai organisasi sosial-keagamaan berubah menjadi organisasi politik. Penjela- jahan NU berhadapan dengan realitas politik praktis menjadi momen penting yang dijadikan Andre Feillard sebagai fokus kajiannya. Namun mengenai bagaimana NU menggagas dan mempertahankan konsep dār  al-islām- nya tampak tidak dibicarakan.
Beberapa tulisan dalam bentuk jurnal yang mengambil tema NU dirasa banyak bertebaran dengan berbagai variannya. Tulisan Hasyim Asy’ari dengan judul Relasi Negara dan Agama: Pengalaman NU 17 tampak mendeskripsikan dinamika pencarian bentuk relasi antara negara dan agama. Pembahasan dalam tulisan ini lebih mengarah pada pengalaman NU mengisi diskursus penting dalam menempatkan agama dan negara secara simbiotik. Namun bagaimana pengalaman masa lalu tentang dār  al-islām tampak tidak muncul sebagai pembahasan intinya.
Tulisan Muhammad Ainun Najib dengan judul NU, Soekarno, dan Staat Islam: Wacana Negara Islam dalam Berita Nahdlatoel Oelama 18 tampak membahas pergumulan NU dengan Soekarno dalam hal memaknai negara Islam di satu sisi dan negara sekuler di sisi lain. Muculnya istilah negara Islam bukanlah turunan dari istilah dār  al-islām sebagaimana telah dirumuskan NU pada Muktamar NU ke- 11 di Banjarmasin. Diskursus negara Islam
16 Andre Feillard, NU Vis a Vis Negara, Pencarian Bentuk, Isi dan Makna, (Jakarta: LKiS, 2007).
17 Hasyim Asy’ari, “Relasi Negara dan Agama: Pengalaman”, dalam Jurnal Keamanan Nasional , Vol. 1, No. 1 Tahun 2015.
18 Muhammad Ainun Najib, “NU, Soekarno, dan Staat Islam: Wacana Negara Islam dalam Berita Nahdlatoel Oelama , ” Jurnal Ahkam, Vol. 5, No. 1 Tahun 2017.
sebagaimana dinyatakan oleh NU semata-mata merupakan perlawanan wacana terhadap negara sekuler Soekarno.
Selebihnya tulisan Masruhan dengan judul Pemikiran Kyai NU tentang Relasi Agama dan Negara 19 menyatakan bahwa kyai merupakan juru bicara NU dalam diskursus tentang relasi dan agama. Kyai memiliki peran penting dalam menggerakkan dan memimpin diskursus kenegaraan di Tanah Air. Karena itu, tulisan ini lebih cenderung mengakumulasi kekuatan kyai sebagai agen perubahan di tubuh NU.
Penelitian ini termasuk dalam jenis pene- litian pustaka ( library research ), yakni penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang berasal dari penelusuran dan penelaahan literatur melalui sumber data primer maupun sumber data sekunder. Pendekatan yang digu- nakan dalam penelitian ini adalah pende- katan  filologi.  Pendekatan  filologi  digu nakan untuk mengetahui informasi mengenai masa lampau dari seorang tokoh, organisasi maupun masyarakatnya melalui peninggalan berupa benda-benda maupun karya-karya tulis, manuskrip peraturan organisasi dan yang sejenis. 20
Pengumpulan data dilakukan dengan me- ngutip sumber data yang berupa sumber data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer berhubungan dengan literatur yang berhubungan dengan Keputusan Kongers NU ke-11 di Banjarmasin dan literatur yang sejenis. Sumber data sekunder  diperoleh dari beberapa tulisan para pengkaji tentang kajian ke-NU-an sebagaimana banyak ditulis oleh kalangan akademisi dan intelektual yang berbentuk makalah, tulisan dalam jur- nal ilmiah, majalah, koran maupun media komunikasi global semisal internet baik dalam bahasa Indonesia maupun asing.
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk dalam kategori analisis  isi ( content analysis ), yaitu suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang
19 Masruhan, “Pemikiran Kyai NU tentang Relasi Agama dan Negara”, dalam al-Qanun , Vol. 12, No. 1, Juni 2009.
20 Nabilah Lubis, Literatur, Teks, Dan Metode Penelitian Filologi , (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, 2007), hlm. 18.
dapat ditiru ( replicable ) dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya. 21 Ia memahami data bukan bukan sebagai kumpulan peristiwa fisik  namun  sebagai  gejala  simbolik  dan mendekati analisisnya dengan memperhatikan konteks. Secara teoritis, analisis isi dapat dikarakterisasikan sebagai metode penelitian makna simbolik pesan-pesan. Dengan berbagai fakta dan interaksi dalam situasinya yang khusus, maka penelitian ini bermaksud mencari makna pesan-pesan suatu pemikiran.
Telaah Teoritis Dār al-Islām dan Dār al-Ḥarb dalam Kajian Fikih Secara historis, ahli hukum Islam membagi tempat berlakunya hukum Islam menjadi dua kawasan yakni dār  al-islām dan dār  al- ḥarb . 22 Tipologi ini merupakan kebutuhan kaum muslim untuk melaksanakan hubungan sosio-politik dengan dunia luar. Lebih jauh, pembagian ini tidak bersumber dari sumber hukum yang utama, al-Quran dan al- Sunnah. Aspek situasional lebih  diutamakan dalam merumuskan dua wilayah ini. Dan tampaknya, hubungan ini tak menjadikan dār al-islām sebagai bagian dari unsur institusi politik. Demikian juga istilah dār al-ḥarb tidak dinyatakan sebagai daerah peperangan. Lebih dari itu, istilah dār al-ḥarb merupakan tempat yang tidak memenuhi aspek kesejarahan dan pelembagaan hukum Islam di dalamnya.
Karena tidak memiliki unsur politik dalam pengertian kewajiban membentuk institusi negara Islam, maka dikhotomi dār  al-islām dan dār al-ḥarb tidak dapat digunakan sebagai bagian untuk menjelaskan sejarah politik ketatanegraan dalam Islam. Dār  al-islām dan istilah yang mengikutinya tampak tidak sejalan dengan beberapa agenda gerakan Islam untuk mendirikan negara Islam. Madjid Khadduri mendefinisikan  bahwa dār  al-islām sebagai 21 Klaus Krippendorf, Analisis Isi : Pengantar Teori dan Metodologi , terj. Farid Wajdi, (Jakarta: Citra Niaga Pers, 1993), hlm. 15.
22 Abd al-Qadir al-Audah, al-Tashrī’  al-Jinā’i  al-Islāmī , (Beirut: Dar al-Khatib al-‘Arabi, t.t.), 275, Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemikiran Islam , terj. Masrohin, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 131.
daerah di bawah pemerintahan Islam sebagai benar adanya. 23 Hal demikian terjadi semata-mata bahwa pemerintahan itu telah ada, sehingga pelaksanaan hukum Islam dapat berjalan dan dijalankan oleh orang Islam. Lebih lanjut Khadduri menyatakan bahwa penduduk kawasan itu adalah orang Islam yang sejak lahirnya menganut agama Islam atau kemudian mereka masuk Islam dan penduduk agama lain dibiarkan untuk tetap memeluk agamanya dahulu. 24 Perluasan adanya kelompok lain agama yang berada dalam pemerintahan Islam itu memunculkan istilah baru yang disebut dengan ẓimmī . Jelasnya istilah ẓimmī memiliki implikasi politik akibat pemerintahan Islam. Dengan demikian istilah dār  al-islām dapat saja menempati posisi di bawah pemerintahan Islam atau tidak dalam pemerintahan Islam. Pemerintahan Islam dapat memunculkan istilah ẓimmī. Namun dār  al-islām yang tidak berada di bawah pemerintahan Islam tidak dapat menghasilkan turunan bawahannya yang disebut dengan ẓimmī. Dalam pandangan Khadduri, dār  al-islām yang berada di bawah pemerintahan Islam membagi warga negaranya menjadi dua bagian yakni warga negara Muslim dan warga negara non-Muslim. Konskuensi dari pemerintahan Islam, warga negara non-Muslim dibebani pajak kepala ( jizyah ) sebagai upaya memeroleh hak keamanan. Haknya untuk menjalankan ajaran agamanya tidak dapat diganggu oleh siapapun. Sementara warga negara Muslim diberikan haknya secara sempurna sebagai warga negara.
Namun, bagaimana jika dār  al-islām ditem patkan di luar pemerintahan Islam atau tepatnya di bawah pemerintahan non- Muslim? dār al-islām dapat saja tidak berada di bawah pemerintahan Islam. Jika demikian adanya, maka istilah dār al-islām dalam lingkup ini tidak memberikan cakupannnya kepada
23 Majid Khadduri, War and Peace in The Law of Islam , (Baltimore: John Hokkins Press, 1955), hlm. 42.
24 Khadduri, War and Peace ., hlm. 45.
istilah ẓimmī dan sebagai kelanjutannya tidak memberi beban jizyah . Di pihak lain, istilah dār  al-ḥarb dipertentangkan dengan dār  al-islām dengan penekanan yang berbeda. Dār  al-ḥarb mencakup semua teritori yang tidak berada di bawah pemerintahan Islam dan tidak tampak di dalamnya hukum Islam dijalankan oleh kaum Muslim. Penekanan dār  al-ḥarb dapat saja berhubungan dengan orang Islam yang hidup di suatu teritori tertentu namun mereka tidak dapat menjalankan hukum Islam. Dengan demikian istilah dār  al-ḥarb telah memenuhi makna dasarnya yakni tidak berlakunya hukum Islam bagi orang Islam. 25
Setelah kedua istilah tersebut berada pada dua kutub yang tampak baku dan stabil, pertukaran tempat di antara keduanya tidak luput dari pembahasan para ahli hukum Islam.  Para  ahli  hukum  Islam  mazhab  Hanafi mengajukan tiga syarat berubahnya dār  al- islām menjadi dār al-ḥarb. Pertama , jika hukum agama lain dijalankan. Kedua, jika dār al-ḥarb memisahkan diri dari dār al-islām . Ketiga, jika orang Islam dan orang non-Islam tidak dapat menempati teritori itu dengan aman. Lebih lanjut mereka menyatakan bahwa jika hukum agama lain sudah dijalankan maka daerah itu tidak dapat disebut lagi sebagai dār  al-islām . Implikasi dari pernyataan ini menggambarkan bahwa dengan berlakunya hukum agama lain, hukum agama Islam tidak dapat dijalankan lagi oleh orang Islam. 26 Tampak jelas bahwa istilah dār  al-islām dan dār  al-ḥarb memiliki unsur kesejarahan daripada doktrin agama yang absolut. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh situasi regional dimana pertumbuhan Islam berhadapan dengan  realitas  konfliktual  kaum  Musyrik pada periode Mekah. Dan senyatanya bahwa apa yang sedang berlangsung pada masa itu merupakan gambaran situasi sosial- politik kaum Muslim Mekah dengan para penentangnya, kaum Musyrik.  Karena itu, dār
25 Khadduri, War and Peace ., hlm. 44.
26 Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, Nail al- Auṭār, (Kairo: t.p., 1952), hlm. 28.
al-islām secara sui generic tidak dapat dimaknai sebagai pemerintahan ataupun negara. Kedua istilah tersebut lebih sesuai untuk dikatakan sebagai teritori dan bukan sistem politik yang lengkap dan utuh. Pertentangan antara kaum Muslim dan kaum Musyrik menjadikan wilayah sebagai dasar penetapan keamanan bagi kehidupannya.
Dengan demikian, setidak-tidaknya ada bebe rapa hal untuk dikatakan bahwa kedua istilah tersebut tidak mengandung makna negara atau pemerintahan. Pertama, katego- risasi dār  al-islām dan dār  al-ḥarb hanya ada dalam konteks peperangan. Kedua, warga non- muslim memiliki hak kewargaan yang sama dengan warga Muslim. Ketiga, dār al-ḥarb tidak dapat ditarik sebagai ajaran baku dan absolut dengan arti sebagai negara non-muslim. Dār al-ḥarb lebih dimaknai sebagai wilayah yang mengandung konflik untuk didiami oleh kaum Muslim dalam menjalankan ajaran agamanya. Karena itu, istilah dār al-islām dan dār al-ḥarb mendapat simplikasi makna dari sekian makna yang dipilih. Dār al-islām berarti daerah aman dan dār al-ḥarb adalah daerah tidak aman.
Ketentuan-ketentuan dan batasan atas istilah dār al-islām telah menemui arti penting untuk dapat bersinggungan dengan dunia nyata. Para sarjana Muslim abad XIX memberi keputusan hukum tentang wilayah India. Meski India di bawah koloni Inggris, namun tetap dinamakan sebagai dār  al-islām dengan terpenuhinya prasyarat utama yakni umat Islam dapat menjalankan syariat Islam dengan leluasa. 27
Konsep Dār  al-Islām menurut Nahdhatul Ulama Sejak berdirinya, Nahdhatul Ulama (selanjutnya ditulis NU) memusatkan perhatian terhadap kesatuan bangsa dan negara. Latar belakang lahirnya NU didasari oleh keprihatinan masuknya aliran-aliran keras yang mengancam negara kesatuan. Dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah,
27 W. W. Hunter, the Indian Musalmans , (London: t.p., 1871), hlm. 120.
Mohamad Hasyim Asy’ari menyebut beberapa aliran  yang menyerang kaum Islam diantaranya yaitu aliran Wahhabi dan gerakan pembaruan Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha. 28
Tekad yang kuat dibangun dan didengungkan kepada umat Islam saat itu. Meletuslah beberapa tujuan untuk dicapai bersama, diantaranya adalah melakukan kegiatan-kegiatan baik berhubungan dengan agama atau keneragaan untukmenciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan meninggikan harkat bartabat manusia Indonesia. 29 Latar berdiri dan tujuan NU tersebut menunjukkan bahwa kelahirannya untuk menjaga umat dan negara dari ideologi pemecah (separatisme).
Tujuan ini bukan isapan jempol semata, para kiai dan santri se nusantara di bawah komando KH Muhammad Hasyim Asy’ari (1971-1947 H.) mengumandangkan bahwa agama dan nasionalisme sama sekali tidak bertentangan, keduanya adalah entitas yang dapat saling menguatkan untuk membangun bangsa dan negara sekalipun berbeda suku, agama dan ras. 30 Secara eksplisit, para kiai dan santri serentak diamanahkan untuk menjaga semua golongan yang terwadahi dalam negara Indonesia.
Kiai Hasyim Asy’ari bersama santri se nusantara menyadari betul bahwa negara Indonesia terdiri dari berbagai maca identitas multikultural, plurasisme dan majemuk. 31 Indonesia memiliki beragam bahasa, suku, pulau dan tradisi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut merupakan identitas bangsa yang kaya dan potensial. Kemajemukan,
28 Amin Farih, “Nahdhatul Ulama (NU) dan Konstribusinya dalam Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”, dalam Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan , Vol. 24 Nomor 2 Tahun 2017, hlm. 252. 29 Ehwanudin, “Tokoh Proklamator Nahdhatul Ulama (Studi Historis Berdirinya Jam’iyah Nahdhatul Ulama)”, Jurnal Fikri Vol. 1 Nomor 2 Tahun 2016, hlm. 448. 30 http://liputanislam.com/kajian-islam/sejarah- berdirinya-nahdlatul-ulama/ diakses tanggal 30 September.
31 Muhammad Hisyam, “Nahdhatul Ulama dan Problematika Relasi Agama-Negara di Awal Kemerdekaan RI”, Jurnal Lektur Keagamaan , Vol. 12 Nomor 1 tahun 2014, hlm. 152.
pluralitas dan multikultural teresebut dapat memperkuat bangunan nasionalisme dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama yang universal.
Semangat di atas merupakan gambaran kondisi NU sebelum dengan tegas menyatakan bahwa negara Islam bukan cita-citanya yang kemudian dikuatkan kembali dalam Muktamar NU ke-11 tahun 1936 di Banjarmasin. Hasil muktamar tersebut merupakan jawaban penolakan terhadap sejumlah kelompok yang menonjolkan agamanya untuk membangun negara seperti yang mereka inginkan dengan cara melepaskan pluralitas an kebhinnekaan negara Indonesia. Semisal Darul Islam (DI) binaan SM Kartosowirjo pada tahun 1942. Dalam muktamar NU tersebut, dengan lantang dan tegas memutuskan bahwa Indonesia merupakan dār  al-islām. Namun pemahaman mengenai dār  al-islām ala NU berbeda dengan pemahaman dār al-islām pada umumnya, namun tetap memiliki sumber yang kuat, terutama aliran-aliran yang menghendaki terjadinya negara Islam. Dār al-islām menurut aliran-aliran keras, dimaknai dengan negara Islam yang didalamnya menggunakan al-Quran dan Hadist sebagai dasar dan konstitusinya dengan mengusung bentuk negara khilāfah. Definisi dār  al-islām yang dimaksud NU bukan demikian adanya, bukan juga rancangan untuk membangun negara teokrasi dan bukan pula Islam secara formal diformulasikan ke dalam sistem negara. Tapi konteks dār al-islām yang dimaksud NU adalah terkait dengan wilayah Islam ( al-wilāyah  ad-dawlah ). Saat dār  al-islām dirumuskan, saat itu Indonesia merupakan negara jajahan Belanda dan Jepang, maka dengan semangat dār  al-islām setiap muslim di Indonesia berkewajibanuntuk melawan penjajah atau berjihad melawan penjajah adalah kewajiban Islam. 32 Adalah KH Achmad Siddiq (1926-1991 H.) yang menjelaskan maksud dari dār  al-islām dalam muktamar tersebut. Beliau menafsirkan bahwa dār al-islām itu bukanlah merujuk pada 32 Ahmad Muhtadi Anshor, “Dar al-Islam, Dar al-Harb, Dar al-Shulh: Kajian Fikih Siyasah,” Jurnal Episteme Vol. 8 Nomor 1 Tahun 2013, hlm. 55.
tatanan politik kenegaraan (seperti halnya konsep negara Islam) melainakan sepenuhnya merupakan istilah keagamaan lebih tepat diartikan sebagai wilāyat  al-Islāmiyyah. 33 Penafsiran ini didasarkan pada penjelasan Abdurrahman Ba’lawi dalam memaknai kāfir ḥarbī. 34 Hasil muktamar dengan pemaknaan demikian, menunjukkan bahwa jauh sebelum Indonesia merdeka, NU telah mengambil sikap tegas bahwa negara Indonesia merupakan wilayah Islam (bukan negara Islam) yang sedang dijajah oleh kononial. Maka disebabkan Indonesia merupakan wilayah Islam, maka menjadi kewajiban bagi semua muslim untuk berjuang dan melawan penjajah, mengusur dari bumi pertiwi.
Selain itu, diistilahkan dengan dār  al- islām berdasar pada sejarah walisongo dalam mengislamkan masyarakat Jawa. Meskipun Belanda menjajaga wilayah nusantara selama berabad-abad, naun cita rasa Islam di bumi nusantara tetap kuat dan tidak terusik oleh Belanda. Budaya nusantara tetap aktif, simbol keagamaan semakin banyak bahkan semakin hari gerakan kiai dan santri semakin masif. 35
Pendapat demikian diperkuat oleh statemen Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Ia mempertanyakan apakah tanah yang dikuasai Belanda harus dipertahankan dan dibela dari serangan luar? Jawabannya adalah ia, sebab kendati wilayah dikuasai oleh Belanda namun melawan serangan luar yang berupaya mengambil bumi pertiwi merupakan dār al-islām. Sebab dulunya, negara Indoensia merupakan kerajaan-kerajaan Islam yang penduduknya sebagian besar adalah penganut ajaran Islam. 36
33 Nur Kholik Ridwan, “Muktamar NU 1936 dan Makna Indonesia sebagai Darul Islam” . Dalam https://www.nu.or.id/ post/read/73164/muktamar-nu-1936-dan-makna-indonesia- sebagai-darul-islam Tahun 2016.
34 Penjelasan kāfir  ḥarbī dalam muktamar adalah hanya merupakan bentuk formalnya bukan memberlakukan hukum syariah ke sestem negara. lih. Ahkamul Fuqaha No. 192 keputusan Muktamar NU ke-11 di Banjarmasin pada Tanggal 19 Rabiul Awwal 1355 H.
35 https://lirboyo.net/indonesia-dan-muktamar-nu- ke-11/ diakses tanggal 29 Oktober.
36 Muhammad Ainun Najib, “NU, Soekarno dan Staat
Melalui gerak pikir brilian inilah, para kiai dan santri NU mengusung konsep dār al-islām sebagai kesepakatan kolektif, tidak sebatas menegakkan simbol-simbol agama untuk kepentingan kelompok atau aliran tertentu. Akan tetapi, NU memperkuat dan meneguhkan nilai-nilai agama sebagai spirit perjuangan melawan dan mengusir penjajah sampai kemuian, Indonesia meraih kemerdekaannya. Pemahaman ini berbanding terbalik dengan  justifikasi  kelompok  tertentu  yang menggunakan simbol-simbol agama dengan tujuan mendirikan dawlah  islāmiyyah dengan cara menolak Pancasila dan Bhinneka Tunggal Kka. Memandang Islam sebagai simbol akan menyempitkan pandangan universalitas agama itu sendiri. Namun, menyerap setiap nilai yang terkandung dalam perjuangan dan rumusan falsafahnya merupakan spirit agama dan ketuhanan.
Dār  al-Islām Nahdhatul Ulama: Analsis Ijtihādi
Pada muktamar NU ke-11 tersebut terdapa beberapa hasil konsenses hukmiyyah yang disepakati, di antaranya adalah perbedaan antara al-Qur’an dan Hadis Qudsi, ‘ iddah -nya perempuan, berhukum langsung dengan al- Qur’an dan lain sebagainya. Artinya, setiap muktamar NU, pasti melahirkan kesepakatan hukum baik terkait dengan individu maupun kolektif. Setiap keputusan tersebut memiliki metode yang disebut dengan metodelogi ijtihādiyyah, karena tidak semua masalah terdapat dengan qaṭ’ī dalam al-Qur’an dan hadis. Sebelum metode Bahtsul Masail diterapkan (1992), metode yang digunakan NU selama kurun waktu 1926-1992 belum ada penjelasan yang resmi secara eksplisit menerangkan metode yang dinakan oleh NU dalam menyelesaikan masalah umat. Akan tetapi yang ditemukan hanyalah ilustrasi bahwa dalam kurun waktu tersebut, NU menggunakan metode bermazhab kepada  mazhab  yang  empat;  Hanafi,  Maliki,
Islam: Wacana Negara Islam dalam Berita Nahdhatoel Oelama (BNO),” dalam Ahkam Vol. 5 Nomor 1 Tahun 2017, hlm. 164.
Shafi’i  dan  Hambali.  Dengan  penunjukan ini, maka motode bermazhab NU dijelaskan sebagai berikut: a. Metode Istinbāṭ al-Ḥukm bi al-Ibārah
Metode ini menyeleasaikan permasalahan dengan menukil pendapat imam atau pengikut mazhab yang telah dibahas sebelumnya. Para peserta muktamar, hanya mencari ibārah dalam kitab yang sesuai–mirip kasusnya--dengan masalah yang dipecahkan tanpa menambahi atau mengurangi. Kemudian ibārah tersebut dikumpulkan dari beberapa kitab dan diambil kesimpulan. Bila terdapat ibārah yang tidak sama, maka ibārah tersebut ditelusuri tingkat autentitasnya. Metode ini dibagi lagi menjadi dua model.
1) pengembilan hukum secara langsung dari ibārah kitab, sekalipun ibārah yang didapat hanya satu; 2) mengambil ibārah dari dua pendapat yang bertentangan secara apa adanya tanpa ada pengunggulan ( tarjīh ) salah satu ibārah. Kedua model ini pada akhirnya berkembang menjadi model tarjīh dan takhyīr. b. Metode Penetapan Hukum Berdasarkan Qiyās Pada periode ini, qiyās memang termasuk metode yang jarang digunakan. Satu- satunya hasil dari qiyās adalah Muktamar XIV di Magelang, ketika itu forum menjawab pertanyaan yang diajukanoleh pengurus cabang NU Palembang mengenai hukum suami yang dinafkahi oleh isterinya. Kemudian forum menjawab dengan menggunakan qiyās. Secara  definitif, menurut Ibn al-Hajib sebagaimana dikutip oleh Mustafa al-Zuhaili bahwa qiyās adalah menyamakan hukum cabang ( far’ ) dengan hukum asal ( ‘asl ) dalam illat hukumnya. 37 c. Metode Penetapan Hukum dengan Kaidah Fikih
Forum muktamar biasanya dikenal dengan metode pengambilan ibārah, namun tidak selamanya terpaku pada kitab mazhab dalam
37 Muhammd Mustafa al-Zuhaeli, al-Wajiz fi Usul al-Fiqh al- Islami, Vol. 1. (Damaskus: Dar al-Khair li al-Tiba’ah wa al-Nashr wa al-Tauzi, 2006), hlm. 238.
bidang fiqh. Sesekali forum juga menjawab menggunakan kaidah fiqh yang disusun oleh para ulama. Biasanya, pengambilan kaidah fikih ini lebih bersifat kontemporer seperti hubungan bunga di bank yang pernah dibahas di Munas Alim Ulama di Yogyakarta pada tanggal 30 Agustus 1981. 38
Dari ketiga isṭinbāt al-ḥukm yang diterapkan Muktamar NU kisar tahun 1926-1992 bila dikaitkan dengan pengambilan hukum dār al- islām , maka metode pengambilan ibārah dalam kitab mazhab adalah yang paling mendekati. Pengambilan ibārah dalam sejarahnya merupakan metode paling banyak dipakai oleh forum muktamar.
Pengambilan hukum dari ibārah yang terdapat paa kitab Bughyah  al-Mustarshidīn yang dikarang oleh Abdurrahman Ba’alawi meruakan  kitab  mazhab  Shafi’iyyah.  Sesuai tradisi  NU,  pendapat  Shafi’i  lebih  banyak diambil dibandingkan dengan pendapat imam mazhab yang lain dengan berbagai alasan. Hampir semua jawaban muktamar diambil dari kitab bermazhab Shafi’ī. KH. Sahal Mahfudh mengatakan, banyaknya pengambilan hukum melalui kitab Shafi’ī bukan berarti NU menolak pendapat mazhab lainnya. 39 Alasan yang paling logis adalah, banyaknya literatur karya Shafi’ī di bidang fikih dibandingkan dengan mazhab lainnya.
Meskipun  penggunakan  kitab  Shafi’ī, namun NU pada kenyataannya sangat jarang mengambil kitab yang langsung ditulis oleh  Imam  Shafi’ī.  Pada  umumnya  yang diambil adalah karya pengikut-pengikutnya (Shafi’iyyah).  Martin  Van  Bruinessen mengatakan bahwa kitab I’ānat al-Ṭālibīn yang ditulis oleh al-Dimyati merupakan kitab paling banyak dirujuk oleh forum muktamar. 40

## Kesimpulan
38 Selebihnya lihat A. Ma’ruf Asrori (Ed) , Ahkamul Fuqaha, (Jakarta : NU Press, 2015), hlm. 372.
39 Abdul Mughits, Kritik Nalar Fiqh Pesantren, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 179.
40 Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 119.
Konsep dār al-islām merupakan pengakuan Nahdhatul Ulama terhadap negara Indonesia sebagai bagian dari wilayah Islam. Wilayah Islam yang dimaksud bukan serta merta ingin menformalisasikan Islam ke dalam sistem kenegaraan, bukan pula ingin membangun negara teokrasi berasaskan khilāfah. Akan tetapi, pengakuan berupa kesepakatan muktamar tersebut dihembuskan agar seluruh umat bergerak dan berjuang untuk melawan kolonial Belanda dengan seruan jihād  li  ad- dawlah al-islāmiyyah. Sebab, melawan penjajah hukumnya wajib dalam Islam. Landasan hukum pemikiran konsep dār  al-islām ini didasarkan pada pendapat Abdurrahman Ba’alawi dalam kitab Bughyah  al-Mustarsyidīn bahwa negara yang pernah ditempati atau sedang ditempati (apalagi mayoritas) maka secara otomatis, negara tersebut dikatakan sebagai dār al-islām . Implikasi dari konsep pemikiran dār  al- islām ini adalah NU menolak keras pemahaman tentang menjadikan negara sebagai negara Islam bersistem khilafah. Sebab realita multikultural, pluralisme dan kebhinnekaan adalah tradisi dan kenyataan yang perlu dijaga agar tidak mengancam negara kesatuan sebagaimana dicita-citakan oleh NU itu sendiri. Konstelasi syariah NU di Indonesia tetap mengacu pada nilai-nilai kenegaraan (bukan kepentingan politik) yang menjadikan syariah Islam sebagai substansialis.[]

## DAFTAR PUSTAKA
Aceh, Abu Bakar, Salaf Muhyi ats-Tsurat, Gerakan Salafiyah  di  Indonesia , Jakarta: Giri Mukti Pasaka, 1990.
Ainun Najib, Muhammad, “NU, Soekarno, dan Staat Islam: Wacana Negara Islam dalam Berita Nahdlatoel Oelama , ” Jurnal Ahkam, Vol. 5, No. 1 Tahun 2017. al-Audah, Abd al-Qadir, al-Tasyri’ al-Jina’i al- Islami , Beirut: Dar al-Khatib al-‘Arabi, t.t..
al-Khadduri, Majid, War and Peace in The Law of Islam , Baltimore: John Hokkins Press, 1955. al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, Nail al-Autār , Kairo: t.p., 1952. al-Zuhaeli, Muhammd Mustafa, al-Wajiz fi Usul al-Fiqh al-Islami , Vol. 1. Damaskus: Dar al- Khair li al-Tiba’ah wa al-Nashr wa al-Tauzi, 2006.
Anshor, Ahmad Muhtadi, “Dar al-Islam, Dar al- Harb, Dar al-Shulh: Kajian Fikih Siyasah,” Jurnal Episteme Vol. 8 Nomor 1 tahun 2013. Asrori, A. Ma’ruf (Ed), Ahkamul Fuqaha , Jakarta: NU Press, 2015.
Asy’ari, Hasyim, “Relasi Negara dan Agama:
Pengalaman,” Jurnal Keamanan Nasional , Vol. 1, No. 1 Tahun 2015.
Ba’lawi, Abdurrahman bin Muhammad, Bughyah  al-Mustashidīn , Kairo: Sharikah wa al-Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1952.
Baso, Ahmad, NU Studies Pergolakan Pemikiran Islam Antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Liberal, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006.
Bruinessen, Martin Van, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
Ehwanudin, “Tokoh Proklamator Nahdhatul Ulama (Studi Historis Berdirinya Jam’iyah Nahdhatul Ulama),” Jurnal Fikri Vol. 1 Nomor 2 Tahun 2016.
Farih, Amin, “Nahdhatul Ulama (NU) dan Konstribusinya dalam Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan , Vol. 24 Nomor 2 tahun 2017.
Feillard, Andre , NU Vis a Vis Negara, Pencarian Bentuk, Isi dan Makna, Jakarta: LKiS, 2007. Formichi, Chiara. “ Dār al-Islām and Dār al-Ḥarb : From Political Ideal to Territorial Reality” dalam Gionanna Calasso, Dār  al-Islām/Dār
al-Ḥarb:  Territories,  People  and  Indentities . Boston: Brill, 2017.
Haidar, Ali, Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik , Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1933.
Halim, Abdul , Sejarah Perjuangan KH Abdul Wahab , Bandung: Percetakan Baru, t.t..
Hisyam, Muhammad, “Nahdhatul Ulama dan Problematika Relasi Agama-Negara di Awal Kemerdekaan RI,” Jurnal Lektur Keagamaan , Vol. 12 Nomor 1 tahun 2014.
Hunter, W. W, the Indian Musalmans , London:
t.p., 1871.
Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution, PemikiranPolitik Islam , Jakarta: Kencana, 2010.
Jindan, Khalid Ibrahim, Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemikiran Islam , terj. Masrohin. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
Krippendorf, Klaus, Analisis Isi : Pengantar Teori dan Metodologi , terj. Farid Wajdi, Jakarta: Citra Niaga Pers, 1993.
Lubis, Nabilah, Literatur, Teks, Dan Metode Penelitian Filologi , Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, 2007.
Luth, M. Thohir, M. Natsir, Dakwah dan Pemikirannya , Jakarta: Gema Insani Press,
1999.
Masruhan, Pemikiran Kyai NU tentang Relasi Agama dan Negara, al-Qanun , Vol. 12, No.
1, Juni 2009.
Masyhuri, Aziz, Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama: Hasil Muktamar  dan Munas Alim Ulama Kesatu (1926) sampai dengan Kedua Puluh Sembilan (1994) , Surabaya: Dinamika Press, 1997.
Mughits, Abdul, Kritik Nalar Fiqh Pesantren , Jakarta: Kencana, 2018.
Muhammad, Herry, Tokoh-tokoh Islam Berpengaruh Abad 20 , Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
Najib, Muhammad Ainun, “NU, Soekarno dan Staat Islam: Wacana Negara Islam dalam Berita Nahdhatoel Oelama (BNO),” Ahkam
Vol. 5 Nomor 1 tahun 2017.
Noer, Deliar, Gerakan Modern Islam di Indonesia
1900-1942 , Jakarta : LP3ES, 1982.
Pimpinan Masyumi Bagian Keuangan, Pedoman Perjuangan Masyumi , Jakarta: PP Masyumi,
1955.
Saifuddin,  Endang  dan  Syafiq  Mughni, Wajah dan Wijhah Seorang Mujtahid , Bangil: al- Muslimun, 1984.
__________  “Boleh Maki...Asal Tobat”, Berita Nahdlatoel Oelama , No. 21 Tahun 09, 1 September 1940.
“Memudahkan Faham Fiqh Islam dan Staat Islam”, Berita Nahdlatoel Oelama , No. 23
Tahun 09, 1 Oktober 1940.
-