Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 6 (2) (2014): 61-72

## Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis
Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Karakter melalui Penerapan Pendekatan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan
Deny Setiawan *
Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia
Diterima Oktober 2014; Disetujui November 2014; Dipublikasikan Desember 2014

## Abstrak
Pendidikan  Kewarganegaraan  dengan  paradigma  baru  berorientasi  pada  terbentuknya  masyarakat  sipil  ( civil  society )  dengan memberdayakan  warganegara  dalam  sistem  pemerintahan  yang  demokratis.  Oleh  karena  itu,  mata  pelajaran  pendidikan kewarganegaraan  pada  sekolah dasar  perlu  dirancang  dengan  menjabarkan  komponen civic  knowledge , civic  skills dan  civic dispositions secara fungsional, sehingga peserta didik sebagai warganegara dapat berpartisipasi secara aktif baik dalam tataran kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara,  serta  dalam  era  kehidupan  global  ( desirable  personal  qualities ).  Untuk tercapainya  tujuan  tersebut,  maka  pembelajaran  PKn  berbasis  karakter  perlu  diterapkan  melalui  pembelajaran  aktif,  kreatif, efektif dan menyenangkan sebagai pembelajaran yang inovatif.
Kata Kunci : Karakter; Pembelajaran; Pendekatan; Pendidikan Kewarganegaraan

## Abstract
In the new paradigm of civic education, it purposes in forming civil society by empowering citizens in the democratic government. Therefore, the subject of civic education in the primary school should be significantly designed by describing functionally the com- ponents of civic knowledge, civic skills and civic dispositions, so that learners as citizens could be participate actively both in the context of society in national life, as well as in the context society of global life (desirable personal qualities). In achieving these objectives,  character based of civic  education should  be  implemented  by  the active, creative, effective and  joyful learning as an innovative learning.
Keywords : Character; Learning; Approach; Civic Education
How to Cite: Setiawan , D. (2014). Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Karakter melalui Penerapan Pendekatan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan , Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 6 (2): 61-72.
*Corresponding author: E-mail: geodeny@ymail.com p-ISSN 2085-482X e-ISSN 2407-7429

## PENDAHULUAN
Pendidikan  karakter  adalah  pendidikan budi  pekerti  yang  melibatkan  aspek pengetahuan ( cognitive ), perasaan ( feeling ), dan tindakan  ( action ).  Menurut  Thomas  Lickona, tanpa  ketiga  aspek  ini,  pendidikan  karakter tidak akan efektif. Dengan pendidikan karakter yang  diterapkan  secara  sistematis  dan berkelanjutan,  peserta  didik  akan  memiliki kecerdasan  emosi. Kecerdasan emosi ini adalah bekal  penting  dalam  mempersiapkan  anak menyongsong  masa  depan,  karena  seseorang akan  lebih  mudah  dan  berhasil  menghadapi segala  macam  tantangan  kehidupan,  termasuk tantangan  untuk  berhasil  secara  akademis (Suyatno, 2009).
Pembangunan  karakter  bangsa ( nation and  character  building ) yang  sudah dimulai sejak  Indonesia  merdeka  hingga  kini belum menunjukkan profil kejatidirian bangsa. Hal itu tecermin  dari  kesenjangan  sosial-ekonomi- politik  yang  masih  melebar,  masih terjadinya ketidakadilan  hukum, pergaulan  bebas  dan pornografi  yang  terjadi  di  kalangan  anak bangsa,  kekerasan  dan  kerusuhan,  kerusakan lingkungan  yang  terjadi  di  berbagai  di  seluruh pelosok  negeri, kolusi-korupsi-nepotisme  yang merambah  pada  semua  sektor  kehidupan masyarakat. Saat ini banyak dijumpai tindakan anarkis,  konflik  sosial,  penuturan  bahasa  yang buruk  dan  tidak  santun,  dan  ketidaktaataan berlalu  lintas.  Masyarakat  Indonesia  yang terbiasa santun dalam berperilaku, melaksanakan  musyawarah  mufakat  dalam menyelesaikan  masalah,  mempunyai kearifan lokal  yang  kaya  dengan  pluralitas,  serta sikap toleran  dan  gotong  royong  mulai  cenderung berubah  menjadi  hegemoni dan  beringas seakan tak ada lagi nilai keadaban.
Fenomena ini menggambarkan ketidakpastian  jati  diri  dan  karakter  bangsa yang  bermuara  pada: (1)  disorientasi  dan belum  dihayatinya  nilai-nilai  Pancasila  sebagai filosofi  dan  ideologi  bangsa; (2)  keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan  nilai-nilai  esensi  Pancasila;  (3) bergesernya  nilai-moral dalam  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara; (4)
memudarnya  kesadaran  terhadap  nilai-nilai budaya  bangsa; dan  (5)  melemahnya soul kebangsaan.
Kondisi karakter bangsa yang memprihatinkan ini, sudah selayaknya pembangunan  karakter  bangsa menjadi  arus utama dalam pembangunan nasional.  Artinya, setiap  upaya  pembangunan  harus  selalu dipikirkan  keterkaitan  dan  dampaknya terhadap pengembangan
karaker. Misi pembangunan  nasional  yang  memosisikan pendidikan karakter sebagai misi pertama dari delapan  misi harus  terealisasikan guna mewujudkan  visi  pembangunan  nasional, sebagaimana  tercantum  dalam  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  Tahun 2005-2025 (Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  17  Tahun  2007),  yakni: terwujudnya  karakter  bangsa  yang  tangguh, kompetitif,  berakhlak  mulia, dan  bermoral berdasarkan  Pancasila,  yang  dicirikan  dengan watak  dan  prilaku  manusia  dan  masyarakat Indonesia  yang  beragam,  beriman  dan bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, berbudi  luhur,  bertoleran,  bergotongroyong, berjiwa  patriotik,  berkembang  dinamis, dan berorientasi ipteks.
Pembangunan  karakter  bangsa  memiliki sifat  multidimensional, karena  mencakup dimensi-dimensi  kebangsaan  yang  hingga  saat ini sedang dalam proses being . Pemilikan nilai- nilai  karakter  di  era  globalisasi,  dipandang mendesak  sekaitan dengan  paradoksal  nilai yang  kini  membawa  dilema.  Untuk  itu  proses having dalam pembangunan karakter dipandang tidak mencukupi jika tidak dibarengi dengan  proses being .  Proses  ini  menunjukkan:
(1)  karakter  merupakan  hal yang sangat esensial  dalam mempertahankan  eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara, hilangnya karakter akan menyebabkan hilangnya generasi penerus  bangsa; (2)  karakter  tidak  datang dengan  sendirinya,  tetapi  harus  dibangun  dan dibentuk  untuk menjadi  bangsa  yang  beradab; (3)  karakter  menunjukkan  jati  diri  bangsa,  (4) pembangunan  karakter membentuk  manusia dan masyarakat Indonesia berakhlak mulia dan
turut membentuk warga negara yang kompeten ( civic competence ) .
Untuk itu pembangunan karakter bangsa harus dilakukan melalui pendekatan sistematik dan  integratif  dengan  melibatkan  keluarga; satuan  pendidikan;  pemerintah;  masyarakat termasuk generasi  muda,  media  massa, organisasi kemasyarakatan, politik, dan profesi, lembaga  swadaya  masyarakat;  kelompok strategis  seperti  elite  struktural,  elite politik, wartawan,  budayawan,  agamawan,  tokoh  adat, serta tokoh masyarakat. Strategi pembangunan karakter ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, enkulturasi  dan  sosialisasi  dengan pendekatan multidisiplin yang tidak lagi menekankan pada indoktrinasi.
Tanpa  bermaksud  mengecilkan  arti pendidikan  yang  lain,  penulis  memberikan tempat  untuk  pembangunan  karakter  melalui pendidikan  kewarganegaraan  sebagai  wahana sistemik  dalam  membangun  karakter  peserta didik.  Namun  sayang,  sebagai  akibat  dari pengaruh politik pada masa lalu terhadap mata pelajaran  PKn,  telah  menyebabkan  mata pelajaran  tersebut  menghadapi  dilema,  seperti cenderung  kurang  menarik,  dianggap  sepele, membosankan, dan bermacam-macam kesan negatif lainnya.  Belum  lagi  dengan  fakta  di lapangan  yang menunjukkan  Pendidikan  Kewarganegaraan  masih dalam  posisi  pembelajaran  konvensional,  yakni:  (1) pendekatan teacher centered ;  (2) dominasi ekspositori;  (3) tumbuhnya  budaya  belajar verbalistik; (4) mengajar berdasarkan buku teks; (5) evaluasi  yang  berorientasi pada  kognitif  tingkat rendah;  dan  (6) posisi  guru  yang  masih transfer  of knowledge .
Menghadapi  fakta  masalah-masalah  di atas, maka  pendidikan  kewarganegaraan  di  era  global perlu  melakukan  pembenahan  diri.  Pertama, membangun  pendidikan  kewarganegaraan  dengan paradigma baru. Kedua, mengembangkan pembelajaran inovatif,  yang  salah  satunya  melalui penerapan  pendekatan  pembelajaran  aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

## PEMBAHASAN
Upaya  pemberdayaan  warga  negara adalah  upaya  pembangunan  sumber  daya
manusia, sehingga  cara  yang  strategis  adalah melalui  proses  pendidikan.  Untuk  itulah, paradigma pendidikan yang seharusnya dianut pada  era  reformasi  adalah  “pendidikan  untuk pemberdayaan.”  Dalam  sistem  pendidikan nasional,  tanpa  mengesampingkan  mata pelajaran yang lain, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan  tentu  saja  harus  lebih mampu  berfungsi  secara  efektif  dalam pemberdayaan  warga  negara,  sebab  objek material  mata  pelajaran  ini  terutama  adalah mengenai  hak  dan  kewajiban  warga  negara. Dari  sinilah  perlu  dirumuskan  visi,  misi,  dan peran  Pendidikan  Kewarganegaraan  baru.
Pendidikan Kewarganegaraan dengan
paradigma  lama  jelas  tidak  dapat  berfungsi sebagai  sarana  pemberdayaan  warga  negara, bahkan  sebaliknya  justru  dapat  menjadikan warga negara semakin tidak berdaya.
Pendidikan Kewarganegaraan paradigma baru
berorientasi pada terbentuknya
masyarakat  sipil  ( civil  society ),  dengan memberdayakan  warga  negara  melalui  proses pendidikan, agar mampu berperan serta secara aktif  dalam  sistem  pemerintahan  negara  yang demokratis.
Print et.al (1999: 25)
mengemukakan, civic education is necessary for the  building  and  consolidation  of  a  democratic society . Inilah visi Pendidikan Kewarganegaraan yang  perlu  dipahami  oleh  guru,  siswa,  dan masyarakat pada umumnya. Kedudukan warga negara  yang  ditempatkan  pada  posisi  yang lemah  dan  pasif,  seperti  pada  masa-masa  yang lalu,  harus  diubah  pada  posisi  yang  kuat  dan partisipatif.
Mekanisme penyelenggaraan sistem pemerintahan yang demokratis semestinya  tidak  bersifat top  down ,  melainkan lebih  bersifat bottom  up .  Untuk  itu diperlukan pemahaman  yang  baik  dan  kemampuan mengaktualisasikan  demokrasi  di  kalangan warga negara, yang hal ini dapat dikembangkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan.
Secara klasik sering dikemukakan bahwa tujuan  Pendidikan  Kewarganegaraan  di Indonesia  adalah  untuk  membentuk  warga negara  yang  baik  ( a  good  citizenship ).  Akan tetapi pengertian “warga negara yang baik” itu pada  masa-masa  yang  lalu  lebih  diartikan
sesuai dengan tafsir penguasa. Pada masa Orde Lama,  warga  negara  yang  baik  adalah  warga negara  yang  berjiwa  “revolusioner”,  anti imperialisme, kolonialisme,
dan
neo kolonialisme.  Pada  masa  Orde  Baru,  warga negara  yang  baik  adalah  warga  negara  yang Pancasilais,  manusia  pembangunan  dan sebagainya.  Sejalan  dengan  visi  Pendidikan Kewarganegaraan  paradigma  baru,  misi  mata pelajaran  ini  adalah  meningkatkan  kompetensi siswa agar mampu menjadi warga negara yang berperan  serta  secara  aktif  dalam  sistem pemerintahan  negara  yang  demokratis.  Agar siswa  memiliki  kompetensi  seperti  itu diperlukan  seperangkat  pengetahuan  dan keterampilan,  serta  watak  yang  mendukung pengembangan kemampuan tersebut. Sehubungan  dengan  hal  itu,  Suryadi  dan Somardi  (2000:  5)  mengemukakan  bahwa Pendidikan  Kewarganegaraan  memfokuskan pada  tiga  komponen  pengembangan,  yaitu  (1) civic  knowledge ,  (2) civic  skills ,  dan  (3) civic disposition .  Inilah  pengertian  “warga  negara yang  baik”  yang  diharapkan  oleh  Pendidikan Kewarganegaraan.
Dengan memperhatikan tiga komponen/dimensi  di  atas  yang  berorientasi pada  sistem  kehidupan  global  maka  materi Pendidikan  Kewarganegaraan  yang  memuat komponen-komponen pengetahuan, keterampilan,  dan  disposisi  kepribadian  warga negara,  tidak  saja  fungsional  dalam  tataran kehidupan berbangsa dan bernegara melainkan juga dalam era kehidupan global.
Pengetahuan  kewarganegaraan  ( civic knowledge )  berkaitan  dengan  materi  atau substansi  yang  harus  diketahui  warga  negara. Komponen  pengetahuan  diwujudkan  dalam bentuk  pemaknaan  terhadap  struktur  dasar sistem  kehidupan  bermasyarakat,  berpolitik, berpemerintahan,  dan  bernegara.  Setiap  orang perlu memiliki kesempatan untuk mempelajari pemerintahan  dan  masyarakat  madani. Pembekalan  materi  tersebut  akan  membantu siswa  membuat  pertimbangan  yang  luas  dan penuh  nalar  tentang  hakekat  kehidupan bermasyarakat,
berpolitik,
dan berpemerintahan,  dan  mengapa  politik  dan
pemerintahan itu diperlukan;
tujuan pemerintahan;  ciri-ciri  penting  pemerintahan (terbatas  dan  tidak  terbatas);  hakekat  dan tujuan  konstitusi;  dan  cara-cara  altenatif mengorganisasikan pemerintahan. Pembelajaran materi ini hendaknya
meningkatkan  pemahaman  yang  lebih  banyak tentang  hakekat  dan  pentingnya  masyarakat madani  atau  jaringan  kompleks  asosiasi- asosiasi  politik,  sosial,  dan  ekonomi  yang dibentuk  secara  bebas  dan  sukarela. Masyarakat  madani  bukan  hanya  mencegah penyelewengan  atau  pemusatan  kekuasaan yang  berlebihan  oleh  pemerintah;  organisasi- organisasi  masyarakat  madani  berfungsi sebagai  laboratorium  publik  tempat  warga negara  belajar  demokrasi  dengan  cara mempraktekkannya  secara  langsung  (Suryadi dan Somardi, 2000).
Sementara keterampilan kewarganegaraan  ( civic  skills ),  merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan  yang  diperoleh  menjadi  sesuatu yang  bermakna,  karena  dapat  dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah
kehidupan berbangsa dan bernegara. Civic skills
mencakup intellectual  skills (keterampilan intelektual)
dan
participation skills
(keterampilan partisipasi).
Keterampilan intelektual yang terpenting bagi  terbentuknya  warga  negara  yang berwawasan  luas,  efektif  dan  bertanggung jawab antara lain adalah keterampilan berpikir kritis.  Keterampilan  berpikir  kritis  meliputi: mengidentifikasi, menggambarkan/mendeskripsikan, menjelaskan,  menganalisis,  mengevaluasi, menentukan  dan  mempertahankan  pendapat yang  berkenaan  dengan  masalah-masalah publik.
Keterampilan partisipasi dalam
demokrasi  telah  digambarkan  oleh  Aristoteles dalam bukunya Politics (Branson, dkk., 1999: 4) yang  menyatakan:  “Jika  kebebasan  dan kesamaan  sebagaimana  menurut  sebagian pendapat  orang  dapat  diperoleh  terutama dalam  demokrasi,  maka  kebebasan  dan
kesamaan itu akan dapat dicapai apabila semua orang  tanpa  kecuali  ikut  ambil  bagian sepenuhnya dalam pemerintahan.” Dengan kata lain  cita-cita  demokrasi  dapat  diwujudkan dengan sesungguhnya bila setiap warga negara
dapat  berpartisipasi  dalam  pemerintahannya. Pengembangan keterampilan kewarganegaraan dalam praktek pembelajaran kewarganegaraan, bisa mengacu pada rincian seperti dapat dilihat pada tabel 1:
Tabel 1: Keterampilan Kewarganegaraan Keterampilan Intelektual Keterampilan Partisipasi 1. Mengidentifikasi (menandai/menunjukkan) dibedakan menjadi keterampilan:
- Membedakan;
- Mengelompokkan/mengklasi-fikasikan;
- Menentukan bahwa sesuatu itu asli. 2. Menggambarkan (memberikan uraian/ilustrasi), misalnya tentang:
- Proses;
- Lembaga;
- Fungsi; - Alat;
- Tujuan;
- Kualitas.
3. Menjelaskan (mengklasifikasi/ menafsirkan), misalnya tentang:
- Sebab-sebab terjadinya sesuatu peristiwa;
- Makna dan pentingnya peristiwa atau ide;
- Alasan bertindak.
4. Menganalisis , misalnya tentang kemampuan menguraikan:
- Unsur-unsur atau komponen-komponen ide (gagasan), proses politik, institusi- institusi;
- Konsekuensi dari ide, proses politik, institusi-institusi;
- Memilah mana yang merupakan cara dengan tujuan, mana yang merupakan fakta dan pendapat, mana yang merupakan tanggung jawab pribadi dan mana yang merupakan tanggung jawab publik. 5. Mengevaluasi pendapat/posisi: menggunakan kriteria/standar untuk membuat keputusan tentang:
- Kekuatan dan kelemahan isu/ pendapat;
- Menciptakan pendapat baru.
6. Mengambil pendapat/posisi:
- Dari hasil seleksi berbagai posisi;
- Membuat pilihan baru.
7. Mempertahankan pendapat/ posisi:
- Mengemukakan argumentasi berdasarkan asumsi atas posisi yang dipertahankan/diambil/ dibela;
- Merespons posisi yang tidak disepakati.
1. Berinteraksi (termasuk  berkomu-nikasi tentunya)  terhadap  obyek  yang  berkaitan dengan  masalah-masalah  publik,  yang termasuk  dalam  keterampilan  ini,  antara lain:
- Bertanya,  menjawab,  berdiskusi  dengan sopan santun;
- Menjelaskan artikulasi kepentingan;
- Membangun koalisi, negoisasi, kompromi;
- Mengelola konflik secara damai;
- Mencari konsensus. 2. Memantau/memonitor masalah politik dan pemerintahan terutama dalam penanganan persoalan-persoalan publik, yang termasuk keterampilan ini, antara lain:
- Menggunakan berbagai sumber informasi seperti perpustakaan, surat kabar, TV, dll untuk mengetahui persoalan-persoalan publik;
- Upaya mendapatkan informasi tentang persoalan publik dari kelompok- kelompok kepentingan, pejabat pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah. Misalnya dengan cara menghadiri berbagai pertemuan publik seperti: pertemuan organisasi siswa, komite sekolah, dewan sekolah, pertemuan desa/ BPD, pertemuan wali kota, LSM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
3. Mempengaruhi proses politik, pemerintah baik secara formal maupun informal, yang termasuk keterampilan ini, antara lain:
- Melakukan  simulasi  tentang  kegiatan: kampanye,  pemilu,  dengar  pendapat  di DPR/DPRD,  pertemuan  wali  kota,  lobby, peradilan; - Memberikan suara dalam suatu pemilihan; - Membuat petisi; - Melakukan pembicaraan/ memberi kesaksian di hadapan lembaga publik; - Bergabung  atau  bekerja  dalam  lembaga advokasi  untuk  memperjuangkan  tujuan bersama atau pihak lain;
- Meminta  atau  menyediakan  diri  untuk menduduki jabatan tertentu.
Sumber: Diolah dari Center for Civic Education . (1994). National Standard for Civics and Goverbment , p.p. 1-5; 127-135.
Pengetahuan kewarganegaraan Percaya diri Kompeten Komitmen Keterampilan kewarganegaraan Nilai-nilai kewarganegaraan Warga negara yang berpengetahuan, terampil dan berkepribadian
Sedangkan komponen yang ketiga adalah civic  dispositions .  Disposisi  kepribadian  warga negara  yang  mendukung  efektivitas  politik individu,  keberfungsian  sistem  politik  yang sehat, martabat dan harga diri, dan kepentingan umum, diidentifikasi oleh National Standard for Civics  and  Government (CCI,  1994),  sebagai berikut:
Menjadi  anggota  masyarakat  yang mandiri.  Disposisi  ini  meliputi  kepatuhan secara suka rela terhadap standar perilaku yang dibebankan  sendiri  daripada  memerlukan pembebanan  dari  kontrol  luar,  penerimaan tanggung  jawab  terhadap  akibat-akibat  dari perbuatan  sendiri  dan  pemenuhan  kewajiban moral  dan  hukum  dari  keanggotaan  dalam masyarakat demokratis;
Memikul  tanggung  jawab  pribadi,  politik dan  ekonomi  sebagai  warga  negara.  Tanggung jawab  ini  meliputi  tanggung  jawab  untuk mengurus  diri  sendiri,  menopang  keluarga, merawat,  mengurus,  dan  mendidik  anak sendiri.  Termasuk  juga  ke  dalam  disposisi  ini adalah  berwawasan  tentang  persoalan- persoalan publik, memberikan suara, membayar  pajak,  memberi  pelayanan  publik, dan  memangku  jabatan  kepemimpinan  sesuai dengan bakat dan kemampuan sendiri; hormat
Hormat terhadap harga diri dan martabat kemanusiaan.  Menghormati  orang  lain  berarti mendengarkan pandangan-pandangannya, berperilaku  menurut  cara  yang  santun, menghargai hak dan kepentingan sesama warga negara, dan mematuhi prinsip aturan mayoritas tetapi dengan menghormati hak minoritas yang berbeda pandangan dengannya;
Berpartisipasi  dalam  urusan-urusan kemasyarakatan  menurut  cara  yang  penuh pemikiran dan efektif. Disposisi ini menghendaki  wawasan  yang  luas  sebelum memberikan  suara  atau  berpartisipasi  dalam debat  publik,  keterlibatan  dalam  wacana  yang santun  dan  reflektif,  dan  memangku kepemimpinan  jika  sesuai.  Disposisi  ini  pun menghendaki  penilaian  apakah  dan  kapankah kewajiban  seseorang  sebagai  warga  negara menghendaki bahwa keinginan
dan kepentingan  pribadi  dikesampingkan  demi kepentingan  umum  dan  penilaian  apakah  dan kapankah kewajiban-kewajiban seseorang atau prinsip-prinsip konstitusi mewajibkan seseorang  untuk  menolak  harapan-harapan kewarganegaraan tertentu; Meningkatkan fungsi demokrasi konstitusional yang sehat. Disposisi ini meliputi wawasan dan perhatian terhadap urusan-
Gambar  1 .  Diagram  Struktur  Keilmuan  Mata  Pelajaran  Kewarganegaraan (Sumber:  Depdiknas, 2003)
urusan  publik,  mempelajari  dan  memperluas pengetahuan  tentang  nilai-nilai  dan  prinsip- prinsip  konstitusi,  memantau  kepatuhan  para pemimpin politik dan lembaga publik terhadap nilai-nilai  dan  prinsip-prinsip  konstitusi tersebut  dan  mengambil  tindakan  yang  tepat jika  mereka  tidak  mematuhinya.  Disposisi  ini pun  memberi  kecenderungan  warga  negara untuk  bekerja  melalui  cara-cara  damai  dan berdasar  hukum  untuk  mengubah  peraturan hukum  yang  dianggap  tidak  bijak  atau  tidak adil.
Uraian di atas, menunjukkan bahwa civic dispositions  merupakan  komponen  penting yang berkaitan dengan nilai-nilai ( values ) yang berkontribusi  dalam  pembentukan  karakter warga negara.
Ketiga  komponen  tersebut  di  atas  ( civic knowledege,  civic  skills,  civic  disposition ),  lebih lanjut  perlu  dikembangkan,  diklasifikasi  guna menghasilkan a  body  of  civic  knowledge yang dapat  memenuhi  harapan  demokrasi dan  civill societ y. Dengan demikian Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia, pada
hakekatnya adalah pendidikan demokratis yang di  dalamnya  mencakup  dimensi  pengetahuan, keterampilan  dan  nilai-nilai  kewarganegaraan, seperti tampak pada gambar di bawah ini:
Pendidikan Kewarganegaraan demokratis  sekaligus  dapat  dirancang  sebagai wahana  pendidikan  karakter,  utamanya dalam mengembangkan civic  virtue (kebajikan  warga negara) sebagai inti dari demokrasi.
PKn  sebagai  pendidikan  demokrasi merupakan  mata  pelajaran  yang  bersifat multidimensional.  la  merupakan  pendidikan nilai  moral,  pendidikan  sosial,  dan  pendidikan politik. Namun  yang  paling  menonjol  adalah sebagai pendidikan nilai dan pendidikan moral. Oleh  karena  itu  secara  singkat  PKn  dinilai sebagai  mata  pelajaran  yang  mengusung  misi pendidikan nilai dan moral.
Alasannya  antara  lain  sebagai  berikut  : (1)  Materi  PKn  adalah  konsep-konsep  nilai Pancasila  dan  UUD  1945  beserta  dinamika perwujudan  dalam  kehidupan  masyarakat negara Indonesia; (2) Sasaran belajar akhir PKn adalah  perwujudan  nilai-nilai  tersebut  dalam
perilaku nyata kehidupan sehari-hari;   dan  (3) Proses pembelajarannya menuntut   terlibatnya emosional,  intelektual Bila pemikiran Lickona (1992)
sebagaimana  gambar  di  atas,  kita  kaitkan dengan  karakteristik  PKn,  nampaknya  kita dapat menggunakan model Lickona itu sebagai kerangka  pikir  dalam  melihat  sasaran  belajar dan isi PKn. Setiap konsep nilai Pancasila yang telah  dirumuskan  sebagai  butiran  materi  PKn pada  dasarnya  harus  memiliki  aspek  konsep moral,  sikap  moral,  dan perilaku  moral dan sosial  dari  peserta  didik  dan  guru  sehingga nilai-nilai  itu  bukan  hanya  dipahami  (bersifat kognitif)  tetapi  dihayati  (bersifat  objektif)  dan dilaksanakan (bersifat perilaku).
Pendidikan nilai dan moral sebagaimana dicakup dalam Pkn tersebut, dalam pandangan Lickona  (1992)  disebut  "education  for character"  atau  "pendidikan  watak".  Lickona mengartikan watak atau karakter sesuai dengan pandangan filosof Michael Novak (Lickona 1992 : 50-51) yakni suatu perpaduan yang harmonis dari  berbagai  kebajikan  yang  tertuang  dalam keagamaan,  sastra,  pandangan  kaum  cerdik- pandai dan manusia pada umumnya sepanjang zaman.
Lickona (1992: 51) memandang karakter atau  watak  memiliki  tiga  unsur  yang  saling berkaitan  yakni  moral  knowing,  moral  feeling, and  moral  behavioral  atau  konsep  moral,  rasa dan  sikap  moral  dan  perilaku  moral, sebagaimana digambarkan sebagai berikut:
Bila pemikiran Lickona (1992)
sebagaimana  gambar 2,  kita  kaitkan  dengan karakteristik  PKn,  nampaknya  kita  dapat menggunakan  model  Lickona  itu  sebagai kerangka  pikir  dalam  melihat  sasaran  belajar dan isi PKn. Setiap konsep nilai Pancasila yang telah  dirumuskan  sebagai  butiran  materi PKn pada  dasarnya  harus  memiliki aspek  konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral.
Namun  sayang,  paradigma  baru  PKn pasca-reformasi  belum  terimplementasi  secara optimal,  sekaitan  dengan  dilemma  yang khususnya pada  konteks  pembelajaran  masih berada pada tataran konvensional.
Untuk  itu  membangun  paradigm  baru PKn  di  tingkat  persekolahan  perlu  dibarengi dengan  pembelajaran  inovatif,  yang  salah  satu ditawarkan  dalam  tulisan  ini  melalui  model analisis  nilai  sebagai  satu  model  yang  berada dalam  pembelajaram  aktif,  kreatif,  efektif  dan menyenangkan. perilaku siswa, tetapi membentuk  karakter  dan  sikap  mental profesional  yang  berorientasi  pada  global mindset.  Fokus  pembelajarannya  adalah  pada ‘mempelajari  cara  belajar’  ( learning  how  to learn )  dan  bukan  hanya  semata  pada mempelajari substansi mata pelajaran.
Sedangkan  pendekatan,  strategi  dan metoda pembelajarannya adalah mengacu pada konsep  konstruktivisme  yang  mendorong  dan menghargai usaha belajar siswa dengan proses enquiry  &  discovery  learning .  Dengan pembelajaran  konstruktivisme  memungkinkan terjadinya  pembelajaran  berbasis  masalah. Siswa  sebagai stakeholder terlibat  langsung dengan  masalah,  dan  tertantang  untuk  belajar menyelesaikan  berbagai  masalah  yang  relevan dengan  kehidupan  mereka.  Dengan  skenario pembelajaran  berbasis  masalah  ini  siswa  akan berusaha  memberdayakan  seluruh  potensi akademik  dan  strategi  yang  mereka  miliki untuk
menyelesaikan masalah
secara individu/kelompok.
Prinsip  pembelajaran  konstruktivisme yang berorientasi pada masalah dan tantangan akan  menghasilkan  sikap  mental  profesional (afektif), berfikir nalar dan kritis (kognitif) dan mau  berbuat  (psikomotor),  sehingga  kegiatan pembelajaran
selalu menantang
dan menyenangkan (Dick dan Reiser, 1989). Pembelajaran  aktif,  kreatif,  efektif  dan menyenangkan  (PAKEM)  merupakan  sebuah model pembelajaran kontekstual yang melibatkan paling sedikit  empat prinsip utama dalam  proses  pembelajarannya.  Pertama, proses interaksi (siswa berinteraksi secara aktif dengan  guru,  rekan  siswa,  multi-media, referensi,  lingkungan  dsb).  Kedua,  proses komunikasi (siswa mengkomunikasikan pengalaman  belajar  mereka  dengan  guru  dan rekan  siswa  lain  melalui  cerita,  dialog  atau melalui  simulasi role-play ).  Ketiga,  proses refleksi  (siswa  memikirkan  kembali  tentang kebermaknaan apa yang mereka telah pelajari, dan apa yang mereka telah lakukan). Keempat, proses  eksplorasi  (siswa  mengalami  langsung dengan  melibatkan  semua  indera  mereka melalui pengamatan,  percobaan,  penyelidikan dan/atau wawancara).
Pelaksanaan PAKEM harus
memperhatikan  bakat,  minat  dan  modalitas belajar  siswa,  dan  bukan  semata  potensi
Gambar  2 .  Diagram konsep  nilai  Pancasila  yang  telah  dirumuskan  sebagai  butiran  materi PKn (Sumber: Lickona: 1992)
Konsep moral 1. Kesadaran moral 2. Penget. Nilai Moral
3. Pandangan
kedepan 4. Penalaran moral 5. Pengambilan keputusan 6. Pengetahuan diri Sikap Moral 1. Kata hati 2. Rasa percaya diri
3. Empati
4. Cinta kebaikan
5. Pengendalian diri
6. Kerendahan hati
Perilaku Moral 1. Kemampuan 2. Kemauan
3. Kebiasaan
akademiknya.  Untuk  itu  pelaksanaan  PAKEM harus berjalan secara efektif yang memudahkan siswa  untuk  belajar  memanfaatkan  sejumlah fakta,  keterampilan,  nilai,  konsep,  cara  hidup, atau sesuatu belajar yang diinginkan (Dunne & Wragg, 1996). Paparan di atas, jika diasumsikan bahwa apabila penerapan
pendekatan pembelajaran  aktif,  kreatif  dan  menyenangkan dapat  berjalan  efektif  dalam  pendidikan kewarganegaraan,  maka  keterlaksanaan  nilai-
nilai  pendidikan  karakter  bangsa  dapat  turut membentuk desirable personal qualities (warga negara yang dapat diandalkan).
Sekaitan  dengan  keterhubungan  antara pembelajaran aktif,  kreatif,  efektif  dan menyenangkan dalam PKn dengan pembangunan  karakter  bangsa,  penulis menampilkan deskripsi nilai-nilai pembangunan  karakter  bangsa  (Depdiknas, 2002) seperti pada tabel 2. Tabel 2 : Deskripsi Nilai-Nilai Pembangunan Karakter Bangsa No Nilai Karakter Indikator 1 Taqwa 1 mengucapkan doa setiap memulai dan mengakhiri suatu pekerjaan. 2 bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan Allah
3 mengerjakan setiap perintah agama dan menjauhi larangan-Nya.
4 menyesal  setiap  membuat  kesalahan  dan  segera  mohon  ampun  kepada Tuhan. 5 menolak setiap ajakan untuk melakukan perbuatan tercela. 2 Jujur 1 berkata benar (tidak bohong).
2 berbuat sesuai aturan (tidak curang).
3 menepati janji yang diucapkan.
4 bersedia menerima sesuatu atas dasar hak
5 menolak sesuatu pemberian yang bukan haknya.
6 berpihak pada kebenaran.
7 menyampaikan pesan orang lain.
8 satunya kata dengan perbuatan.
3 Disiplin 1 patuh pada setiap peraturan yang berlaku.
2 patuh pada etika sosial/masyarakat setempat
3 menolak setiap ajakan untuk melanggar hukum.
4 dapat mengendalikan din terhadap perbuatan tercela.
5 hemat dalam menggunakan uang dan barang.
6 menyelesaikan tugas tepat waktu.
7 meletakkan sesuatu pada tempatnya.
8 dapat menyimpan rahasia.
4 Demokratis 1 bersedia mendengarkan pendapat orang lain.
2 menghargai perbedaan pendapat.
3 tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
4 toleran dalam bermusyawarabldiskusi.
5 bersedia melaksanakan setiap hasil keputusan secara bersama.
6 menghargai kritikan yang dilontarkan orang lain.
7 membuat keputusan yang adil.
5 Adil
1 memperlakukan orang lain atas dasar kebenaran.
2 mampu meletakkan sesuatu menurut tempatnya.
3 tidak ingin lebih atas sesuatu yang bukan haknya.
4 membela orang lain yang diperlakukan tidak adil.
5 memperlakukan orang lain sesuai haknya.
6 tidak membeda-bedakan orang dalam pergaulan. 7 menghargai kerja orang lain sesuai basil kerjanya.
6 Bertanggung
Jawab 1 menyelesaikan setiap pekerjaan yang dibebankan sampai tuntas.
2 tidak mencari-cari kesalahan orang lain.
3 berani menanggung resiko terhadap perbuatan yang dilakukan.
No Nilai Karakter Indikator 4 bersedia menerima pujian atau celaan terhadap tindakan yang dilakukan.
5 berbicara dan  berbuat  secara  berterus-terang  (tidak  seperti  ungkapan, lempar batu sembunyi tangan). 6 melaksanakan  setiap  keputusan  yang  sudah  diambil  dengan  tepat  dan bertanggung jawab.
7 Cinta tanah air 1 merasa bangga sebagai orang yang bertanah air Indonesia. 2 bersedia membela tanah air untuk kejayaan bangsa. 3 peduli terhadap rusaknya hutan/lingkungan di tanah air. 4 bersedia memelihara Iingkungan dan melindungi flora dan fauna Indonesia.
5 dapat menyimpan rahasia negara.
6 mau hidup dimanapun di wilayah negara kesatuan Indonesia.
8 Orientasi pada keunggulan 1 gemar membaca. 2 belajar dengan bersungguh-sungguh. .
3 mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan sebaik mungkin.
4 berupaya mendapat hasil yang terbaik.
5 senang dalam kegiatan yang bersifat kompetitif.
6 tidak cepat menyerah mengerjakan sesuatu yang mengandung tantangan.
7 memiliki komitmen kuat dalam berkarya.
8 menjaga din hidup sehat.
9 gemar membaca dan menulis.
9 Gotong
Royong 1 memahami bahwa kerjasama merupakan kekuatan.
2 memahami hasil kerjasama adalah untuk kebaikan bersama.
3 dapat menyumbangkan pikiran dan tenaga untuk kepentingan bersama. , 4 dapat melaksanakan pekerjaan bersama dengan cara yang menyenangkan.
5 bantu-membantu demi kepentingan umum.
6 bersedia secara bersama-sama membantu orang lain.
7 bersedia secara bersama-sama membela kebenaran.
8 dapat bekerja dengan giat dalam setiap kelompok kerja.
10 Menghargai 1 mengucapkan terima kasih atas pemberian atau bantuan orang lain.
2 santun dalam setiap kontak sosial.
3 menghormati pemimpin dan orang tua.
4 menghormati simbol-simbol negara.
5 tidak mencela hasil karya orang lain.
6 memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin.
7 tidak mengganggu orang yang sedang beribadah menurut agamanya.
8 menerima orang lain apa adanya.
11 Rela
Berkorban 1 mau  mendengarkan  teman  berbicara  sampai  selesai  walaupun  ada keperluan lain yang mendesak.
2 bersedia membantu teman orang lain yang mengalami musibah.
3 ikhlas  bekerja  membantu  orang  lain  dan  harus  meninggalkan  pekerjaan sendiri untuk sementara.
4 bersedia  menyumbang  untuk  kepentingan  dana  kemanusiaan  dalam keuangan pribadi sangat terbatas.
5 rela memberi fasilitas (kemudahan) kepada orang lain sungguh pun secara din sendiri sangat membutuhkan fasilitas tersebut.
6 mau  memperjuangkan  kepentingan  orang  lain  walaupun  mengandung resiko untuk diri sendiri.
Sumber: Depdiknas, 2002 Beberapa  nilai  karakter  di  atas  dalam mata  pelajaran  pendidikan  kewarganegaraan dapat  diimplementasikan  melalui  model
pembelajaran  analisis  nilai,  dengan  langkah- langkah pembelajaran sebagai berikut :
Langkah-langkah  pembelajaran  model analisis nilai:
1. Menginformasikan topik;
2. Menjelaskan langkah kegiatan;
Memberi  contoh  masalah/kasus  yang bertentangan  dengan  topik  mengkaji nilai  yang  terkait  dengan  esensi  contoh kasus  Menguji komitmen siswa terhadap suatu  nilai  tertentu
 memberikan penguatan terhadap komitmen siswa
3. Meminta  siswa  mengemukakan  contoh- contoh  perbuatan  yang  mencerminkan sikap sesuai topik berdasarkan pengalaman yang pernah dilakukannya;
4. Menugaskan  siswa  menganalisis  kasus dengan  menunjukkan  berbagai  nilai  yang terkait;
5. Menugaskan  agar  siswa    mendiskusikan nilai yang terkait dengan suatu kasus:
a. Mengapa…………………? Benarkah demikian?
b. Sejauhmana………………………..?
Mengapa demikian? c. Bagaimana ………………………....?
d. Apakah akibatnya jika ……………..?
e. Dapatkah …………………………..?
f. dan sebagainya. 6. Menugaskan  agar  merumuskan  dan melaporkan hasil diskusi dengan menggunakan  format  model  analisis  nilai berikut:
Tabel 3. Format Model Analisis Nilai
Kelompok Stimulus Kategori Nilai Karakter Penalaran Siswa Nama Kelompok Gambar peristiwa, Musik, Lagu, Puisi, Drama, Ceritera, Film, Kasus,dll. Esensi nilai-nilai karakter (Pilih nilai-nilai karakter yang ada pada tabel) Penalaran terhadap nilai (indikator-indikator yang ada pada tabel) Contoh: Kelompok I Contoh: (Lagu D’Masiv yang berjudul ”Jangan Menyerah”) Taqwa Rela berkorban bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan Allah bersedia membantu teman orang lain yang mengalami musibah tanpa pamrih 7. Silang pendapat secara klasikal;
8. Ajukan pertanyaan secara klasikal:
a. Dari  ……………..…………  kategori  nilai tadi,  posisi  nilai  mana  yang  paling dapat diterima secara umum?
b. Mengapa demikian?
9. Secara  klasikal  menugaskan  agar  peserta didik mengemukakan contoh-contoh akibat tindakan  seseorang  yang  bertentangan dengan nilai esensial.
Langkah-langkah  pembelajaran  model analisis nilai di atas dapat dirancang pada awal kegiatan  pembelajaran  dengan  memberikan stimulus:
a. Gambar-gambar  yang  dapat  menarik berkenaan dengan materi pembelajaran b. Memanfaatkan  musik/lagu  yang  dapat membangkitkan  motivasi  bagi  peserta didik
c. Menayangkan film-film yang
mengisahkan  dan  menanamkan  nilai- nilai pendidikan
d. Memanfaatkan  cerita  dan  puisi  yang mengandung nilai-nilai pendidikan
e. Kasus  yang  berisi  masalah-masalah kehidupan sehari-hari.

## SIMPULAN
Pendidikan  kewarganegaraan  di  era globalisasi  perlu  melakukan  pembenahan  diri.
Pertama, membangun pendidikan kewarganegaraan  dengan  paradigma  baru. Kedua, mengembangkan pembelajaran penerapan  pendekatan  pembelajaran  aktif, kreatif,  efektif,  dan  menyenangkan.  Melalui pembelajaran
kewarganegaraan
berbasis karakter  dengan  penerapan  pendekatan pembelajaran  aktif,  kratif,  efektif  dan menyenangkan,  maka  sejumlah  masalah
pembelajaran  PKn  yang  konvensional  dapat bergeser menjadi pembelajaran yang inovatif.
Pembelajaran Konvensional Pembelajaran Inovatif Pendekatan Teacher Centered Pendekatan Student Centered Dominasi Ekspositori Multimodel dan media Minimedia Multimedia Textbook Centered Multi sumber belajar Pembelajaran Verbalistik Pembelajaran Konstektual Evaluasi dominasi kognitif tingkat rendah (C1, C2) Evaluasi: Kognitif, Afektif dan Psikomotor Posisi guru; Transfer of knowledge Director of Learning
Sekolah  dasar  telah  lama  dikembangkan pola  pembelajaran  yang  menyenangkan  ( Joyful Learning ),  tetapi  tentunya  bukan  sekedar menyenangkan  tetapi  juga  harus  bermakna. Pembelajaran  akan  bermakna  jika  ada lesson point yang didapat oleh siswa bahkan juga guru pada  tiap  kurun  pembelajaran.  Lesson  point akan  didapat  jika  pembelajaran  berkesan, berkesan  jika  melibatkan  semua  indra  dan aktivitas  yang  menarik  seperti  yang dicontohkan pada format analisis nilai di atas.
Dengan demikian penerapan pembelajaran  aktif,  kreatif  dan  menyenangkan dalam mata pelajaran pendidikan
kewarganegaraan  berbasis  karakter  pada hakikatnya  adalah  penerapan  pembelajaran inovatif.  Penerapan  aktif,  kreatif  dan menyenangkan yang dipadu dengan penerapan pembelajaran  inovatif  dalam  pendidikan kewarganegaraan berbasis karakter diharapkan dapat:  (a)  pembelajaran  lebih  efektif  dan bermakna;  (b)  pengalaman  belajar  bervariasi dengan  suasana  belajar  yang  menyenangkan; (c) siswa lebih berpikir kritis ( civic knowledge ); (d) meningkatkan kematangan emosional ( civic disposition );  dan  (e)  komitmen  untuk  berbuat atau berpartisipasi ( civis skill ).
DAFTAR PUSTAKA Branson, M.S., dkk. 1999. Belajar Civic Education dari Amerika. Yogyakarta: LKIS.
Center  for  Civic  Education .  1994. National  Standards for Civics and Government . Calabasas, CA: CCE.
Cogan,  J.J.  (1998).  Citizenship  for  the  21st  Century:
An  International  Perspective  on  Education. London: Cogan Page.
Depdiknas.  2003.  Mata  Pelajaran  Kewarganegaraan. Jakarta:  Depdiknas  Dirjen  Pendidikan  Dasar dan  Menengah  Direktorat  Pendidikan Menengah Umum.
Dick,  W  dan  Raiser,  R.  1989. Planning  Effective Instuction . Boston: Allyn & Bacon Dunne,  R  &  Wragg,  T.  1996.  Pembelajaran  Efektif (Diterjemahkan  oleh  Anwar  Jasin).  Jakarta: PT. Gramedia Widya Sarana Indonesia. Lickona,  Thomas.  1992. Educating  For  Character . USA: Bantam Books Patrick, John J. 1999. “ Concepts, at the Core Education for  Democratic  Citizenship ,”  dalam  Charles  F. Bahmueller  dan  John  J.  Patrick  (eds)., Principles  and  Practices  of  Education  for Democratic Citizenship. Bloomington, IN: ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education , pp. 1-40. Patrick, J.J. 1999. “ Defining, Delivering, and Defending a  Common  Education  for  Citizenship  in  a Democracy ,” dalam John J. Patrick, Gregory E. Hamot,  dan  Robert  S.  Leming  (eds)., Civic Learning  in  Teacher  Education.  Vol  2, Bloomington,  IN:  ERIC Clearinghouse  for Social Studies/Social Science Education , pp. 5- 23.
Print,  Murray,  et.al.  1999. Civic  Education  for  Civil Society . London: Asian Academic Press.
PUSKUR. 2010.  Pendidikan  Budaya  dan  Karakter Bangsa. Jakarta: PUSKUR. Quiqley,  Charles,  N.  2000. Global  Trends  in  Civic Eduction . Calabasas: CCE.
Sanusi,  A. 1998.  Memberdayakan  Masyarakat  dalam Pelaksanaan  10  Pilar  Demokrasi.  Bandung: Panitia Semlok PPKn IKIP Bandung.
Somantri,  M.N.  2001.  Menggagas  Pembaharuan Pendidikan IPS. Bandung: Rosdakarya.
Suryadi,  A. dan  Somardi.  2000.  Pemikiran  Ke  Arah
Rekayasa Kurikulum Pendidikan
Kewarganegaraan.  (Makalah).  Bandung:
CICED. Wahab,  A.  1999.  Pengembangan  Konsep  dan Paradigma  Pendidikan  Kewarganegaraan
Baru  Indonesia  Bagi  Terbinanya  Warga Negara
Multidimensional. (Makalah).
Bandung: CICED.