Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Vol 1. No. 3 Juni 2018
IMPLEMENTASI ADVOKASI, KOMUNIKASI, MOBILISASI SOSIAL DALAM PROGRAM PEMBANGUAN BIDANG KESEHATAN [SEBUAH TINJAUAN TEORITIS]
Muh. Zainal S
Mahasiswa Program Doktor Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Institut Pertanian Bogor richoenal@gmail.com

## Abstrak
Masalah  kesehatan  menjadi  tanggung  jawab  semua  elemen  masyarakat,  bukan  hanya  pemerintah.  Dukungan  dan keterlibatan  dari  semua  pemangku  kepentingan  sangat  penting  untuk  mengatasi  banyak  masalah  kesehatan  dalam konteks  pembangunan  dan  perubahan  sosial.  Artikel  ini  bertujuan  menghasilkan  deskriptif  teoritis  advokasi, komunikasi,  mobilisasi  sosial  dan  temuan  penelitian  yang  relevan  dengan  Advokasi,  Komunikasi  dan  Mobilisasi Sosial  (AKMS).  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  studi  literatur (desk  study) yaitu  dengan  cara mengumpulkan dokument dan literatur-literatur yang relevan dengan topik artikel. Berdasarkan studi literatur, dapat disimpulkan  bahwa  kegiatan  advokasi,  komunikasi  dan  mobilisasi  sosial  merupakan  hal  yang  saling  berkaitan. Advokasi merupakan sebuah pendekatan mengamankan kebutuhan sumber daya ekonomi dan perubahan kebijakan, dengan  mempengaruhi stakeholders ,  swasta,  elemen  masyarakat  termasuk  media.  Semantara  itu,  komunikasi berupaya  meningkatkan  kesadaran,  mempengaruhi  norma-norma  sosial,  menciptakan  perubahan  perilaku  individu atau suatu komunitas masyarakat melalui saluran komunikasi baik interpersonal (konseling), media massa maupun internet  termasuk  media  sosial.  Adapun  mobilisasi  sosial  berkenaan  dengan  upaya  menghimpun  dukungan  sosial untuk  mengubah  norma-norma,  meningkatkan  layanan,  memperluas  dukungan  masyarakat  dan  memecahkan masalah sosial.
Kata Kunci : Advokasi, Komunikasi, Mobilisasi Sosial

## ADVOCACY IMPLEMENTATION, COMMUNICATION, SOCIAL MOBILIZATION IN THE HEALTH DEVELOPMENT PROGRAM [A THEORETICAL REVIEW]

## Abstract
Health  problems  become  responsibility  of  all  elements  of  society,  not  only  government.  Support  and  involvement from  all  stakeholders  are  crtitical  to  overcome  many  of  health  problems  in  the  context  of  development  and  social change.  This  article  aims  to  produce  descriptive  theoretical  advocacy,  communication,  social  mobilization  and research findings that are relevant to Advocacy, Communication and Social Mobilization (AKMS). This study used a  literature  study  approach  (desk  study)  by  collecting  documents  and  literature  relevant  to  the  topic  of  the  article. Based on literature studies, it can be concluded that advocacy, communication and social mobilization activities are interrelated.  Advocacy  is  an  approach  to  securing  economic  resource  needs  and  policy  changes,  by  influencing stakeholders,  the  private  sector,  community  elements,  including  the  media.  Meanwhile,  communication  seeks  to increase awareness, influence social norms, create changes in the behavior of individuals or a community  through communication  channels  both  interpersonal  (counseling),  mass  media  and  the  internet  including  social  media. Furthermore,  social  mobilization  is  concerned  with  efforts  to  gather  social  support  to  change  norms,  improve services, expand community support and solve social problems.
Keywords : Advocacy, Communication, Social Mobilization
Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Vol 1. No. 3 Juni 2018

## PENDAHULUAN
Keberlanjutan  manusia  dan  lingkungan  telah menjadi  tema  sentral  dalam  pembangunan  dan perubahan  sosial  (Sarvaes  2016).  Pendapat tersebut  sejalan  dengan  tujuan  pembangunan berkelanjutan  yang  menempatkan  kesehatan menjadi  perhatian  dan  salah  satu  fokus  utama ditingkat  global,  sebagaimana  tertuang  dalam salah  satu  tujuan  pembangunan  berkelanjutan adalah  memastikan  kehidupan  sehat  dan mendukung  kesejahteraan  bagi  semua  untuk segala  usia  yang  target  pointnya  adalah pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis,  malaria,  dan  penyakit  tropis lainnya serta memerangi hepatitis, penyakit yang ditularkan  melalui  air  dan  penyakit  menular lainnya (SDGs dalam United Nations , 2015). Pada  tingkatan  nasional,  kesehatan menjadi  fokus  pemerintah  saat  ini  sebagaimana tertuang  dalam  agenda  Nawa  Cita  di  bidang kesehatan  melalui  Program  Indonesia  Sehat yaitu  meningkatkan  Kualitas  Hidup  Manusia Indonesia.  Program  Indonesia  Sehat  menjadi program  utama  pembangunan  kesehatan  yang pencapaiannya  direncanakan  melalui  Rencana Strategis  (Renstra)  Kementerian  Kesehatan Tahun  2015-2019.  Sasaran  program  Indonesia Sehat  adalah  meningkatnya  derajat  kesehatan dan  status  gizi  masyarakat  melalui  upaya kesehatan  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang didukung  dengan  perlindungan  finansial  dan pemerataan  pelayanan  kesehatan.  Sasaran  ini sesuai dengan sasaran pokok Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional (RPJMN)  2015-2019,  yaitu:  (1)  meningkatnya status  kesehatan  dan  gizi  ibu  dan  anak,  (2) meningkatnya pengendalian penyakit, (3) meningkatnya  akses  dan  mutu  pelayanan kesehatan  dasar  dan  rujukan  terutama  di  daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan, (4) meningkatnya  cakupan  pelayanan  kesehatan universal  melalui  Kartu  Indonesia  Sehat  dan kualitas  pengelolaan  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional  (SJSN)  Kesehatan,  (5)  terpenuhinya kebutuhan  tenaga  kesehatan,  obat  dan  vaksin, serta  (6)  meningkatnya  responsivitas  sistem kesehatan. Program Indonesia Sehat dilaksanakan  dengan  menegakkan  tiga  pilar
utama, yaitu: (1) penerapan paradigma sehat, (2) penguatan pelayanan kesehatan, dan (3) pelaksanaan  jaminan  kesehatan  nasional  (JKN). Penerapan  paradigma  sehat  dilakukan  dengan strategi  pengarusutamaan  kesehatan  dalam pembangunan,  penguatan  upaya  promotif  dan preventif, serta pemberdayaan masyarakat (Kemenkes 2016).
Upaya  penanganan  masalah  masalah kesehatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun perlu dukungan dan keterlibatan semua elemen masyarakat. Misalnya  terkait  dengan  penyakit  menular, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan  pasal  152  ayat  1  dan  3  tentang penyakit menular menyebutkan bahwa pemerintah  serta masyarakat bertanggung jawab melakukan  upaya  pencegahan,  pengendalian, dan  pemberantasan  penyakit  menular  serta akibat  yang  ditimbulkannya  dilakukan  melalui kegiatan  promotif,  preventif,  kuratif,  dan rehabilitatif  bagi  individu  atau  masyarakat. Ullah et al (2006) menemukan bahwa kerjasama pemerintah  dengan  Organisasi  Non  Pemerintah dalam pemberian layanan TB telah meningkatkan  penemuan  kasus,  keberhasilan pengobatan, pengawasan dan partisipasi masyarakat.  Kolaborasi  tersebut  adalah  kunci sukses  dalam  program  pengendalian  TB  di Bangladesh.
Komunikasi  menjadi  relevan  sebagai salah  satu  strategi  untuk  mendukung  tujuan pengendalian TB, ditunjukkan dengan masuknya Advokasi,  Komunikasi  dan  Mobilisasi  Sosial (AKMS)  dalam  strategi  TB  global  Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pembentukan kelompok kerja AKMS pada gerakan STOP TB Partnership ,  meningkatnya  jumlah  program untuk  mempromosikan  mobilisasi  masyarakat TB  yang  terkena  dampak,  dan  sejumlah  besar program  TB  nasional  yang  menerima  dana  dari Global  Fund untuk  melakukan  kegiatan  AKSM (Waisbord 2007). WHO (2008) telah menguraikan penggunaan AKMS dalam kegiatan pengendalian TB. Advokasi fokus pada para  pengambil  keputusan  atau  pemimpin masyarakat, komunikasi umumnya  menargetkan
Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta
Vol 1. No. 3 Juni 2018
individu  atau  kelompok  di  masyarakat,  dan mobilisasi sosial bertujuan untuk untuk mendapatkan  dukungan  dari  masyarakat  luas dan  komunitas  tertentu.  Advokasi  bertujuan untuk meningkatkan sumber daya atau mendapatkan  penerimaan  komitmen  politik, dukungan  kebijakan  dan  kepemimpinan  sosial, untuk  pengembangan  program  (Mc  Kee et  al 200b  dalam  Mc  Kee et  al 2004,  Notoatmodjo 2007).  Schiavo  (2014)  menggunakan  istilah advokasi  publik  ( public  advocacy )  sebagai penggunaan strategi komunikasi untuk mempengaruhi perubahan opini publik dan sikap sehingga mempengaruhi pembuat kebijakan atau pengambil  keputusan  dan  mempromosikan perubahan perilaku, norma-norma sosial, kebijakan,  dan  alokasi  sumber  daya  untuk manfaat  kelompok  masyarakat  atau  organisasi. Tujuan  artikel  ini  menghasilkan  deskriptif teoritis  advokasi,  komunikasi,  mobilisasi  sosial dan  uraian  penelitian  yang  relevan  dengan advokasi,  kmunikasi  dan  mobilisasi  sosial (AKMS).

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  studi literature  (desk  study)  yaitu  dengan  cara mengumpulkan  document  dan  literatur-literatur yang relevan dengan topic artikel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep
Advokasi, Komunikasi dan

## Mobilisasi Sosial
Notoatmodjo  (2012)  menguraikan  advokasi dimulai  dari  aspek  historis,  definisi,  prinsip- prinsip advokasi, kegiatan-kegiatan dan indikator  keberhasilan  advokasi  dalam  program kesehatan. Istilah advokasi ( advocay ) digunakan dalam  program  kesehatan  masyarakat  pertama kali  oleh  WHO  pada  tahun  1984,  sebagai  salah satu  strategi  global  promosi  kesehatan.  WHO merumuskan,  bahwa  dalam  mewujudkan  visi misi promosi kesehatan secara efektif menggunakan  3  (tiga)  strategi  pokok  yakni; advokasi  ( advocacy ),  dukungan  sosial  ( social support ) dan pemberdayaan masyarakat
( empowerment ). Strategi global ini dimaksudkan dalam  pelaksanaan  program  kesehatan  di masyarakat,  adapun  langkah  yang  digunakan meliputi: (a) melakukan pendekatan atau lobying dengan  para  pembuat  keputusan  setempat,  agar mereka  menerima  dan commited dan  akhirnya bersedia mengeluarkan kebijakan untuk membuat  atau  mendukung  program  tersebut. Kegiatan inilah disebut advokasi. (b) melakukan pendekatan dan pelatihan kepada tokoh masyarakat  setempat  baik  tokoh  masyarakat formal  maupun  informal.  Tujuan  kegiatan  ini adalah  agar  para  tokoh  tersebut  mempunyai kemampuan  seperti  yang  diharapkan  program, dan  selanjutnya  dapat  membantu  menyebarkan informasi  program  atau  melakukan  penyuluhan kepada masyarakat. Satu hal yang lebih penting adalah  agar  para  tokoh  masyarakat  berperilaku positif  yang  dapat  dicontoh  oleh  masyarakat. Kegiatan  inilah  yang  disebut  dukungan  sosial ( social  support ).  (c)  selanjutnya  petugas kesehatan  bersama-sama  tokoh  masyarakat melakukan  kegiatan  penyuluhan  kesehatan, konseling  dan  sebagianya  melalui  berbagai kesempatan  dan  media.  Tujuan  kegiatan  ini antara  lain  meningkatkan  pengetahuan,  sikap, dan  perilaku  masyarakat  untuk  hidup sehat  atau dengan istilah lain, memampukan atau memberdayakan  masyarakat  dalam  kesehatan. Kegiatan  ini  juga  disebut  pemberdayaan  atau empowerment.
Advokasi diartikan sebagai upaya pendekatan  ( approaches )  terhadap  orang  lain yang  dianggap  mempunyai  pengaruh  terhadap keberhasilan  suatu  program.  Berangkat  dari pengertian tersebut,  maka  yang  menjadi  sasaran atau target advokasi adalah para pemimpin suatu organisasi  atau institusi  kerja  baik  dilingkungan pemerintah  maupun  swasta  serta  organisasi kemasyarakatan.  Aspek  komunikasi,  advokasi adalah salah satu komunikasi personal, interpersonal,  maupun  massa  yang  ditujukan bagi  para  penentu  kebijakan  ( policy  makers ) pada  semua  tingkat  dan  tatanan  sosial.  Secara operasional,  Notoatmodjo  (2012)  mengutip definisi advokasi yang di gunakan WHO:
“advocacy  is  a    combination  of individual and social action designed to gain political
Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta
Vol 1. No. 3 Juni 2018 commitment,  policy  support,  social acceptance  and  system  support  for particular health goal or program”.  Such  action  by  may  be taken  by  and  or  on  be  half  of individual  and  groups  to  create living condition which are conducive to healt and the achievement of healthy life style.
Pada negara-negara berkembang khususnya,  strategi  advokasi  sangat  diperlukan karena  isu  kesehatan  belum  memperoleh perhatian  secara  proporsional  dari  sektor-sektor lain  diluar  kesehatan  baik  pemerintah  maupun swasta.  Padahal  masalah  kesehatan  ditimbulkan oleh  dampak  pembangunan  sektor  lain.  Untuk meningkatkan perhatian dan komitmen pembuat keputusan  dari  sektor-sektor  diluar  kesehatan tersebut, maka diperlukan advokasi.
Berangkat dari uraian pengertian
advokasi tersebut diatas, Notoadmodjo berpendapat bahwa advokasi mempunyai dimensi  yang  luas  dan  komprehensif.  Advokasi bukan sekedar melakukan lobi-lobi politik tetapi mencakup  kegiatan  persuasif,  memberikan semangat,  dan  bahkan  sampai  memberikan tekanan    kepada  para  pemimpin  institusi. Advokasi  tidak  hanya  dilakukan  oleh  individu tetapi  juga  oleh  kelompok  atau  organisasi maupun  masyarakat.  Tujuan  utama  advokasi adalah to  encourage  publicies  that  are supportive to health . Sehingga dapat disimpulkan  bahwa  advokasi  adalah  kombinasi antara  antara  pendekatan  atau  kegiatan  individu dan sosial, untuk memperoleh komitmen politik, dukungan  kebijakan,  penerimaan  sosial,  dan adanya  sistem  yang  mendukung  terhadap  suatu program atau kegiatan.
Aspek  Prinsip-Prinsip  dan  Tujuan , Notoatmodjo  (2012)  menguraikan  pentingnya tujuan  dan  kegiatan-kegiatan  advokasi  dibidang kesehatan.  Berangkat  dari  batasan  advokasi sebagaimana  diuraikan  diatas,  adapun  tujuan advokasi  yakni: political  comitment,  policy support, social acceptance and sytem support .
1) Komitmen Politik ( Political Comitment ) dapat dilihat pada sejauhmana pemahaman  pemerintah  baik  eksekutif maupun  legislatif  terhadap  masalah-
masalah kesehatan masyarakat. Demikin pula seberapa jauh mereka mengalokasikan anggaran pembangunan baik nasional mupun lokal bagi pembangunan  dibidang  kesehatan  dan hal  ini  tergantung  juga  pada  cara pandang  dan  kepedulian  ( concern ) terhadap  kesehatan  dalam  konteks pambangunan.  Oleh  karena  itu  untuk meningkatkan komitmen politik terhadap  masalah  kesehatan  tersebut diperlukan  advokasi.  Komitmen  politik baik  eksekutif  maupun  legislatif  dapat diwujudkan antara lain dengan pernyataan-pernyataan, baik secara lisan maupun  tulisan  mengenai  dukungan atau persetujuan terhadap isu-isu kesehatan.
2) Dukungan  Kebijakan  ( Policy  Support ) adalah dukungan konkrit yang diberikan oleh  para  pimpinan  institusi  di  semua tingkat dan sektor yang terkait pembangunan kesehatan. Dukungan politik tidak akan berarti tanpa perwujudan  konkrit  kebijakan.  Setelah adanya  komitmen  politik  maka  perlu ditindaklanjuti  dengan  advokasi  lagi agar dikeluarkan kebijakan yang konkrit.  Dukungan  kebijakan  dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah  atau  peraturan  daerah,  surat keputusan pimpinan institusi baik pemerintah maupun swasta dan sebagainya. 3) Dukungan Masyarakat ( Social Acceptance ) adalah kegiatan penerimaan suatu program oleh masyarakat. Apabila suatu program kesehatan telah mendapatkan  komitmen  dan  dukungan kebijakan  maka  langkah  selanjutnya adalah mensosialisasikan program tersebut  untuk  memperoleh  dukungan masyarakat.
4) Dukungan  Sistem  ( System  Support ) adalah  dukungan  sistem,  mekanisme, atau  prosedur  kerja  yang  jelas  terhadap suatu  program  kesehatan  agar  berjalan dengan baik.
Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Vol 1. No. 3 Juni 2018
Sasaran  utama  advokasi  adalah  para pembuat atau penentu kebijakan ( policy makers ) dan  para  pembuat  keputusan  ( decision  makers ) pada  masing-masing  tingkatan  administrasi pemerintah  dengan  maksud  agar  menyadari bahwa kesehatan merupakan aset sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Secara nasional, tujuan advokasi kesehatan adalah meningkatkan perhatian  publik  terhadap  kesehatan,  dan meningkatkan  alokasi  sumber  daya  untuk kesehatan.  Secara  lokal,  advokasi  kesehatan dapat dilakukan terhadap para pejabat pemerintahan  daerah.  Tujuan  utama  adovokasi pada  tingkatan  lokal  adalah  agar  program kesehatan  memperoleh  prioritas  yang  tinggi dalam  pembangunan  daerah,  dapat  dilihat  pada alokasi sumber daya terutama anggaran kesehatan, dalam hal pengembangan sumberdaya  manusia  atau  petugas  kesehatan seperti pelatihan dan pendidikan lanjut.
Advokasi bukan hanya ditujukan kepada para pembuat keputusan pemerintah saja, namun juga  dilakukan  kepada  pemimpin  sektor swasta, atau  pengusaha,  dan  para  pemimpin  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM).  Dengan  kata  lain advokasi  juga  digunakan  untuk  menjalin kemitraan  (patnership)  dengan  para  pengusaha (bisnis)  dan  LSM.  Tujuan  utama  advokasi  pada sasaran ini adalah terbentuknya kemitraan antara sektor  kesehatan  dengan  pengusaha  dan  LSM dan  diharapkan  adanya  dukungan  kepada program kesehatan baik berupa dana, sarana dan prasarana  maupun  bantuan  teknis  lainnya.  Pada aspek  kegiatan-kegiatan  advokasi,  dapat  dilihat pada  bentuk-bentuk  advokasi  yang  dilakukan antara lain:
1) Lobi  Poltik  ( Political  Lobying )  adalah kegiatan berbincang-bincang secara
informal  dengan  para  pejabat  untuk menginformasikan dan membahas masalah  dan  program  kesehatan  yang akan dilaksanakan.
2) Seminar  dan  atau  Presentasi  adalah proses  kegiatan  petugas  kesehatan menyajikan masalah kesehatan di wilayah  kerjanya,  lengkap  dengan  data dan ilustrasi yang menarik serta rencana program pemecahannya. Masalah tersebut  dibahas  bersama-sama  yang
akhirnya  diharapkan  akan  diperoleh komitmen dan dukungan terhadap program yang akan dilaksanakan tersebut.
3) Advokasi  Media  ( Media  Advocacy ) adalah  melakukan  kegiatan  advokasi dengan  menggunakan  media.  Melalui media  (cetak,  elektronik)  permasalahan kesehatan  disajikan  baik  dalam  bentuk lisan, artikel, berita, diskusi, penyampaian pendapat dan sebaginya. Aspek  indikator  hasil  advokasi,  dapat dilihat  pada  kegiatan  input,  proses  dan  output sebuah kegiatan advokasi.
a) Input  untuk  kegiatan  advokasi  yang paling  utama  adalah  orang  ( man )  yang akan  melakukan  advokasi  dan  bahan- bahan  (material)  yakni  data  atau informasi yang membantu atau mendukung argumen dakam advokasi.
b) Proses adalah kegiatan untuk melakukan advokasi, oleh sebab itu evaluasi proses advokasi  harus  sesuai  dengan  bentuk kegiatan advokasi tersebut.
c) Output  atau  keluaran  advokasi  sektor kesehatan  dapat  diklasifikasikan  dalam dua  bentuk  yakni:  output  dalam  bentuk perangkat  lunak  ( soft  ware )  dan  output dalam bentuk perangkat keras
( hardware ).  Indikator  output  dalam bentuk perangkat lunak adalah peraturan-peraturan atau undang-undang sebagai bentuk kebijakan dari komitmen politik terhadap program-program kesehatan.  Sedangkan  indikator  output dalam  bentuk  perangkat  keras  antara lain;  (a)  meningkatnya  dana  atau anggaran untuk pembangunan kesehatan,  (b)  tersedianya  fasilitas  atau sarana  pelayanan  kesehatan  seperti rumah  sakit,  puskesmas,  poliklinik  dan sebagainya,  (c)  tersedianya  sarana  dan prasarana kesehatan misalnya air bersih, jamban  keluarga,  atau  jamban  umum, tempat  sampah  dan  sebagainya,  (d) dilengkapinya peralatan kesehatan,
seperti
laboratorium, peralatan pemeriksaan fisik dan sebagainya.
Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Vol 1. No. 3 Juni 2018
Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO) (2008)  menguraikan  penggunaan  Advokasi, Komunikasi  dan  Mobilisasi  Sosial  (AKMS) dalam kegiatan pengendalian Tuberculosis (TB). AKMS merupakan tiga kelompok yang memiliki kegiatan  berbeda,  semuanya  memiliki  tujuan bersama  untuk  membawa  perubahan  perilaku. Perbedaannya  terutama  pada  target  khalayak. Advokasi  fokus  terutama  pada  para  pengambil keputusan atau pemimpin masyarakat, komunikasi  umumnya  menargetkan  individu atau  kelompok  di  masyarakat,  dan  mobilisasi sosial  bertujuan  untuk  mengamankan  dukungan dari  masyarakat  luas  dan  spesifik  pada kelompok  tertentu.  Jalur  antara  tiga  kategori sering  kali  kabur,  dan  intervensi  di  bawah  satu bidang  dapat  menguntungkan,  mempengaruhi atau memfasilitasi proses di bidang lainnya.
WHO  kemudian  menggambarkan  dari ketiga istilah AKMS untuk membantu menentukan  dan  membedakan  antara  kategori kegiatan  tersebut  untuk  pengendalian  TB meliputi: (a) advokasi bertujuan untuk mengamankan kebutuhan sumber daya keuangan  dan  perubahan  kebijakan,  pedoman atau  prosedur  dengan  mempengaruhi  para stakeholders seperti politisi, pengambil keputusan  dan  termasuk  para  wartawan.  (b) komunikasi  berupaya  untuk  meningkatkan kesadaran,  mempengaruhi  norma-norma  sosial, menciptakan perubahan perilaku antara individu-individu yang dipilih atau sub-populasi di  masyarakat,  dan  meningkatkan  komunikasi interpersonal  dan  konseling  antara  orang-orang dengan  penyakit  TB,  keluarga  mereka  dan penyedia  layanan  kesehatan.  (c)  mobilisasi sosial  bertujuan  untuk  mengubah  norma-norma, meningkatkan  layanan,  memperluas  dukungan masyarakat  dan  memecahkan  masalah  sosial, seringkali dengan membawa kelompok bersama- sama untuk bertindak di tingkat masyarakat.
Menurut WHO (2008) manfaat Kegiatan AKSM  sebagai  alat  untuk  mencapai  tujuan, mengatasi  hambatan  kunci  untuk  mengakses pengendalian TB dan menyelesaikan pengobatan,  dengan  demikian  mendukung pencapaian  tujuan  dan  sasaran  program  TB nasional.  AKMS  juga  semakin  banyak  diakui sebagai  komponen  strategis  penting  dari
pengendalian  TB.  Kegiatan  AKMS  membuat komitmen sosial yang lebih besar dan mendukung  perubahan  perilaku  dalam  rangka untuk  memastikan  akses  terhadap  pengobatan dan  perawatan  untuk  semua,  terutama  yang miskin,  rentan  dan  yang  sulit  dijangkau. Misalnya,  kegiatan  advokasi  yang  berkontribusi terhadap  tujuan  pengendalian  TB  mungkin termasuk  mendidik  para  pemimpin  agama  dan perwakilan  politik,  reformasi  undang-undang atau kebijakan, atau mempengaruhi media massa melalui  penyebaran  paket  media  dan  pelatihan wartawan,  dengan  tujuan  merangsang  alokasi sumber  daya  tambahan  difokuskan  pada pengendalian TB.
Kegiatan komunikasi termasuk menyebarkan  informasi  yang  akurat  dan menghilangkan mitos tentang TB, atau mendidik dan mendorong orang mengenai TB dan anggota keluarga mereka untuk lebih aktif terlibat dalam perawatan  dan  untuk  mendukung  pendekatan komunitas  untuk  memfasilitasi  penyelesaian pengobatan. Mengorganisir  kegiatan  mobilisasi sosial dan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan  kesadaran  TB,  mempromosikan perilaku  mencari  kesehatan,  menginspirasi dialog, dan meningkatkan kepedulian masyarakat  dan  tindakan  untuk  pengendalian TB. Setiap strategi AKMS  memiliki fokus pada perubahan  individu  dan  sosial  untuk  memenuhi empat tantangan pengendalian TB yang penting: (1)  memobilisasi  komitmen  politik  dan  sumber daya  untuk  masalah  TB,  (2)  meningkatkan deteksi  kasus  dan  pengobatan  kepatuhan,  (3) memerangi  stigma,  dan  (4)  memberdayakan orang  yang  terkena  TB  dan  komunitas  mereka (WHO 2008).
Schiavo  (2014)  menjelaskan  advokasi dengan  menggunakan  istilah  advokasi  publik ( public  advocacy ).  Advokasi  publik  adalah penggunaan strategi komunikasi untuk mempengaruhi perubahan opini publik dan sikap sehingga mempengaruhi pembuat kebijakan atau pengambil  keputusan  dan  mempromosikan perubahan perilaku, norma-norma sosial, kebijakan,  dan  alokasi  sumber  daya  untuk manfaat  komunitas,  kelompok,  populasi,  atau organisasi.  Namun,  istilah  'advokasi'  memiliki beberapa  arti  tergantung  pada  konteks  yang
Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Jakarta Vol 1. No. 3 Juni 2018
digunakan. Secara luas menggambarkan pengaruh  kelompok  dalam  membentuk  hasil- hasil  sosial  dan  politik  di  pemerintah  dan masyarakat.  Komponen  fundamental  dari  upaya advokasi  publik  adalah  penggunaan  media massa,  dan  media  baru,  yang  juga  disebut advokasi  media,  mencerminkan  upaya  advokasi yang  sangat  bergantung  pada  penggunaan strategis  dari  media  massa  dan  media  baru. Advokasi  media  terdiri  dari  strategi  advokasi publik  dan  kegiatan  yang  sangat  bergantung pada  penggunaan  media  massa  dan  media  baru. Mendukung  keterlibatan  masyarakat  dan  warga negara dan mobilisasi untuk memajukan inisiatif sosial  atau  kebijakan.  Agar  menjadi  efektif, advokasi  publik  mengandalkan  penggunaan strategi  sebagian  besar  pada  area  komunikasi (termasuk  media  massa  dan  media  komunikasi baru,  mobilisasi  masyarakat  dan  keterlibatan warga  negara,  komunikasi  interpersonal,  dan hubungan  konstituen)  dan  terkait  media) (Schiavo 2007a dalam Schiavo 2014).
Schiavo  (2014)  menjelaskan  konsep mobilisasi  komunitas  ( community  mobilization ) dan  mobilisasi  sosial  ( social  mobilization ) sebagai  konsep  penting  dalam  komunikasi kesehatan  dan  keterkaitan  kedua  konsep tersebut.  Pada  kasus  mobilisasi  komunitas, pentingnya  komunitas  dialog,  partisipasi,  dan self-reliance (kepercayaan  diri)  ditegaskan dalam definisi teori dan praktek pelaksanaannya. Mobilisasi komunitas merupakan proses bottom- up dan  partisipatif,  menggunakan  beberapa saluran  komunikasi,  berusaha  untuk  melibatkan tokoh  masyarakat  dan  masyarakat  luas  dalam menangani  masalah  kesehatan,  menjadi  bagian dari  langkah-langkah  penting  untuk  perubahan perilaku  dan  sosial  ataupun  praktek  perilaku dikehendaki. Dampak dari mobilisasi komunitas lebih  besar  ketika  komunitas  yang  berbeda berinteraksi  satu  sama  lain  dan  menciptakan kekuatan  sosial  untuk  perubahan.  Konsep  ini yang  tergabung  dalam  ide  mobilisasi  sosial. Mobilisasi  sosial  adalah  proses  membawa  atau menyatukan  bersama-sama  masyarakat  sebagai mitra  multi  sektoral  untuk  meningkatkan kesadaran,  kebutuhan,  dan  kemajuan  untuk inisiatif  tujuan  proses  dan  hasil  (Patel  2005 dalam Schiavo 2014).
Schiavo (2014) juga menjabarkan istilah community yakni  keberagaman  sosial  meliputi: etnis,  budaya,  dan  kaitannya  dengan  geografis, misalnya, sekolah, tempat kerja, kota, lingkungan,  organisasi  pasien  atau  kelompok profesional  maupun  asosiasi  kawan  sebaya. Mobilisasi  komunitas  cenderung  berada  pada penyakit  tertentu  dan  membahas  masalah- masalah perilaku yang dapat membantu mengurangi morbiditas (kesakitan) dan mortalitas  (kematian)  dari  kondisi  tertentu. Namun,  ada  sejumlah  kasus  dimana  mobilisasi komunitas  merupakan  komponen  dari  program komunikasi kesehatan yang melengkapi intervensi  kesehatan  masyarakat  yang  lebih besar,  dan  bertujuan  untuk  menjamin  atau memperluas  akses  masyarakat  terhadap  produk layanan  kesehatan  dan  menangani  masalah- masalah sosial.
Advokasi merupakan proses yang berkesinambungan  dan  adaptif  dari  kumpulan, pengorganisasian,  dan  perumusan  informasi  ke dalam  argumen  yang  akan  dikomunikasikan melalui berbagai saluran media dan antarpribadi dengan  maksud  untuk  meningkatkan  sumber daya  atau  mendapatkan  penerimaan  komitmen kepemimpinan  politik  dan  sosial  dan  untuk pengembangan  program,  dengan  cara  demikian mempersiapkan masyarakat untuk penerimaannya.  Pentingnya  advokasi  dalam aspek kesehatan contohnya pada kasus HIV/AIDS  yakni:  melalui  advokasi,  mencoba untuk  mempengaruhi  bangsa,  negara,  atau kabupaten untuk memperkuat memerangi HIV/AIDS  melalui  perubahan  alokasi  sumber daya, atau kebijakan dan undang-undang seperti penyediaan  anggaran  untuk  layanan  tes  HIV yang  memadai,  ketersediaan  kondom  di  pusat- pusat  kesehatan  pemerintah,  persetujuan  usia legal  seksual  dan  perkawinan.  Selain  itu, advokasi  dapat  digunakan  untuk  mempercepat pengembangan  kebijakan  nasional  tentang pencegahan  HIV/AIDS,  dukungan  perawatan, dan mitigasi yang membantu untuk menciptakan lingkungan  yang  memungkinkan  untuk  semua intervensi  strategis  (Mc  Kee et  al 2000b  dalam Mc Kee et al 2004).
Komunikasi  merupakan  upaya  untuk menciptakan  opini  atau  lingkungan  sosial  yang
Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta
Vol 1. No. 3 Juni 2018
mendorong  masyarakat  umum  dan  petugas kesehatan agar bersedia bersama-sama menanggulangi penularan TB. Sedangkan advokasi  merupakan  proses  membangkitkan keinginan  masyarakat,  secara  aktif  meneguhkan konsensus  dan  komitmen  sosial  diantara pengambil  kebijakan  untuk  menanggulangi  TB (Amiruddin et al 2014). Mobilisasi sosial berarti melibatkan  semua  unsur  masyarakat,  sehingga memungkinkan  masyarakat  untuk  melakukan kegiatan  secara  kolektif  dengan  mengumpulkan sumber  daya  dan  membangun  solidaritas  untuk mengatasi  masalah  bersama.  Strategi  advokasi, komunikasi dan mobilisasi sosial merupakan hal yang  saling  berkaitan  (Amiruddin et  al 2014). Rodawwar  2008  dalam  Amiruddin et  al (2014) menyimpulkan  bahwa  di  India  strategi  AKMS meningkatkan  deteksi  kasus  secara  substansial dan membentuk mekanisme sistem rujukan yang kuat.  Kombinasi  advokasi,  komunikasi  dan mobilisasi  sosial  adalah  pendekatan  yang menjanjikan  untuk  meningkatkan  deteksi  kasus TB.

## Penelitian Terkait Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial
Turk et  al 2013  meneliti  kegiatan  advokasi, komunikasi  dan  mobilisasi  sosial  terkait  TB  di Pakistan.  Hasil  penelitian  menunjukkan,  secara umum,  kasus  terkait  tidak  sadar  komunitas  dan media  memiliki  pemahaman  yang  lebih  rendah tentang TB dan pengobatannya, sementara sadar akan  kegiatan  ACSM  adalah  tertinggi  di  antara responden  terpelajar  dan  yang  tinggal  di perkotaan Pakistan. Namun, sadar akan kegiatan ACSM  terkait  TB  masih  kurang  optimal  untuk segmen  tertentu,  termasuk  penduduk  pedesaan dan  mereka  yang  pendidikan  rendah  (buta huruf).  Sumber  informasi TB  yang  disukai juga ditemukan bervariasi berdasarkan jenis kelamin, lokasi geografis, dan kemampuan baca ( literacy ).  Amiruddin et  al (2014)  meneliti implementasi strategi AKMS dalam penanggulangan  TB  paru  oleh  ‘program Community  TB  care Aisyiyah  Muhammadiyah di  Kota  Makassar.  Hasil  penelitian  ini menunjukan  bahwa,  kegiatan  advokasi  yang dilakukan  berupa  pertemuan  rutin  dengan  dinas
kesehatan  kota  dan  provinsi  dan  advokasi  ke tokoh  agama  dan  tokoh  masyarakat.  Kegiatan komunikasi  adalah  berupa  penyuluhan  yang dilakukan  oleh  kader,  tokoh  agama  serta penyebaran  informasi  melalui  media  massa meningkatkan penemuan suspek dan kesembuhan  pasien.  Pelaksanaan  mobilisasi sosial  berupa  kegiatan  pada  peringatan  hari kesehatan  dan  pelaksanaan  monitoring  dan evaluasi.  Kelemahan  penelitian  ini  hanya  fokus mengkaji  penaggulangan  TB    melalui  kegiatan AKMS  yang  dilakukan  oleh  para  staf  program dan kader TB Community TB care Aisyiyah dan tidak  melakukan  kajian  pada  level  pengobatan penderita TB.
Kamineni et al (2011) meneliti advokasi,  komunikasi  dan  mobilisasi  sosial untuk  pengendalian  TB  di  India  menggunakan metode rapid  assessment  and  response (RAR) dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui pendekatan kombinasi antara kegiatan kualitatif, termasuk wawancara semi-terstruktur dan diskusi kelompok terfokus dengan pengumpulan data  empiris  dan  studi  pustaka  ( desk  research ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
keterlibatan Non Goverment Organisation (NGO)  sebagai  alat  penghubung,  dibarengi dengan  peningkatan  pelatihan  dan  keterlibatan tenaga  kesehatan  dan  kelompok  masyarakat, penyebaran  sumber  daya  berbasis  masyarakat, memberikan  kontribusi  untuk  meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang TB di distrik yang  ditargetkan.  Kegiatan  Program  juga memberikan  kontribusi  terhadap  peningkatan pekerja  kesehatan  dan  efektivitas  masyarakat untuk meningkatkan agenda TB, literasi TB dan kepatuhan  pengobatan.  Keterlibatan  pasien berhasil diobati juga membantu dalam mengurangi stigma masyarakat dan diskriminasi.
Budiman  (2012)  dengan  fokus  kajian mengetahui  pelaksanaan  advokasi,  komunikasi dan mobilisasi sosial (AKMS) dalam pengendalian TB  di  Kota Padang  menggunakan metode  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan data  melalui  wawancara  mendalam,  diskusi kelompok  terarah,  dan  telaah  dokumen.  Hasil penelitian  menunjukkan,  pelaksanaan  strategi komunikasi belum mengacu kepada rencana aksi nasional  AKMS  seperti:  belum  terlaksananya
Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Jakarta Vol 1. No. 3 Juni 2018
kegiatan pengembangan media promosi pengendalian  TB,  belum  dilakukan  kampanye TB  melalui  media  massa  baik  media  cetak maupun  media  elektronik,  belum  terlaksananya pelatihan konseling dan komunikasi
interpersonal bagi petugas kesehatan dipuskesmas  dan  kader.  Ullah et  al (2006) meneliti  kolaborasi  pemerintah  dan  Organisasi Non-Pemerintah  (NGO)  mengenai  perawatan kesehatan,  yang  menggunakan  strategi  DOTS ( directly observed treatment short course ) untuk pengendalian TB di Bangladesh. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  kolaborasi  pemerintah  dan NGO adalah cara yang efektif untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan terkait TB dan kesehatan lainnya. Kerjasama pemerintah  dengan  NGO  dalam  pemberian layanan  TB  telah  meningkatkan  penemuan kasus,  keberhasilan  pengobatan,  pengawasan dan  partisipasi  masyarakat.  Kolaborasi  antara pemerintah  dengan  NGO  adalah  kunci  sukses program  pengendalian  TB  di  Bangladesh. Kekuatan penelitian, menggunakan model pendekatan  kolaborasi  untuk  mengkaji  program pengendalian TB.
Penelitian  Syara et  al (2014)  yang menemukan  bahwa Community  TB  Care ‘Aisyiyah KPT Jakarta Barat berhasil memperoleh  dukungan  pemimpin  politik  dan sosial  di  kota,  kecamatan  ataupun  desa. Dukungan  tersebut  menjadi  dasar  mobilisasi sosial  yang  menghasilkan  partisipasi  warga kelompok  untuk  menyumbangkan  pengobatan kepada penderita dari kalangan miskin. Penelitian  Maoulina et  al (2018)  tentang implementasi  advokasi  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  (Dinas  Kesehatan)  di  kabupaten Musi  Rawas  Utara  Tahun  2016  menemukan bahwa  implentasi  advokasi  belum  terlaksana sesuai  pedoman  AKMS  seperti  belum  adanya advokasi  kepada  pemangku  kebijakan.  Hal  ini disebabkan  oleh  masih  kurangnya  alokasi anggaran penanggulan TB.

## K ESIMPULAN DAN SARAN
Advokasi adalah sebuah pendekatan mengamankan kebutuhan sumber daya ekonomi dan  perubahan  kebijakan,  pedoman  atau prosedur dengan mempengaruhi para
stakeholders seperti politisi, pengambil keputusan dan  termasuk para wartawan. Komunikasi  adalah  upaya  untuk  meningkatkan kesadaran,  mempengaruhi  norma-norma  sosial, menciptakan  perubahan  perilaku  individu  atau suatu komunitas masyarakat yang dipilih melalui saluran komunikasi baik interpersonal (konseling),  media  massa  maupun  internet termasuk  media  sosial.  Mobilisasi  sosial  adalah upaya  menghimpun  dukungan  sosial  yang bertujuan mengubah norma-norma, meningkatkan  layanan,  memperluas  dukungan masyarakat  dan  memecahkan  masalah  sosial. Kegiatan  advokasi,  komunikasi  dan  mobilisasi sosial merupakan hal yang saling berkaitan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin  F,  Ibnu  FI,  Rahman  AM.  2014. Implementasi  Strategi  AKMS  dalam Penanggulangan TB Paru Oleh ‘Aisyiyah  Muhammdiyah  di  Kota Makassar.  Makassar  (ID):  Promosi Kesehatan  dan  Ilmu  Perilaku  FKM Unhas  Makassar.  [Internet].  [diunduh pada  20  Juni  2016].  Tersedia  pada: repository.unhas.ac.id
Budiman,  H.  (2012).  Analisis  Pelaksanaan Advokasi,  Komunikasi  dan  Mobilisasi Sosial dalam Pengendalian Tuberkulosis di Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2011. Jurnal.  Prodi  IKM  Pascsarjana Universitas Andalas. Padang .
Kamineni VV, Turk T, Wilson N, Satyanarayana S,  Chauhan  SL.  2011.  A  rapid assessment  and  response  approach  to review and enhance Advocacy, Communication and Social Mobilisation for Tuberculosis control in Odisha state,
India. BMC Public Health , 11:463 Kementrian Kesehatan. 2016. Peraturan Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor 39  Tahun  2016  Tentang  Pedoman
Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta
Vol 1. No. 3 Juni 2018
Penyelenggaraan  Program  Indonesia Sehat  Dengan  Pendekatan  Keluarga. Jakarta (ID): Kemenkes RI.
McKee  N,  Bertrand  TJ,  Benton  BA.  2004.
Strategic  Communication  in  the  HIV/A IDS  Epidemic .  SAGE  Publications SAGE  Publications  New  Delhi  l Thousand Oaks l London. Notoatmodjo  S.  2012. Promosi  Kesehatan  Dan Perilaku Kesehatan . Edisi Revisi Jakarta (ID): Rineka Cipta.
Moulina  TE  ,  Yuwono,  Taqwa  R.  2016.  Studi kualitatif implementasi advokasi,
komunikasi  dan  mobilisasi  sosial  dalam pengendalian tuberkulosis paru di Kabupaten  Musi  Rawas  Utara  tahun 2016 JKK, Volume 5, No 1, 38-48.
Sarvaes  J.  2016.  How  ‘sustainable’  is development  communication  research?
The
International Communication Gazette 0(0) 1–10. Schiavo  R.  2014. Health  Communication  From Theory To Practice Second Edition . San Francisco: Jossey-Bass AWiley. Syarah  MM,  Sarwoprasodjo  S,  Lumintang
W.E.R. 2014. Peran Komunikasi Kesehatan  pada  Kalangan  Masyarakat
Miskin . Makara Hubs-Asia, 18(2): 149- 158. Turk  T,  Newton  JF,  Netwon  DJ,  Naureen  F, Bokhari J. 2013. Evaluating the efficacy of tuberculosis
Advocacy,
Communication and Social Mobilization (ACSM)  activities  in  Pakistan:  a  cross- sectional  study. BMC  Public  Health 13:887 Ullah  ZNA,  Newell  NJ,  Ahmed  UJ,  Hyder
MKA, Islam A. 2006. Government–Ngo Collaboration: The Case Of
Tuberculosis  Control  In  Banglades.
Health  Policy  Plan 21  (2):  143-155. DOI: https://doi.org/10.1093/heapol/czj014 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36
Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Tersedia Pada: www.hukumonline.com United  Nations. Transforming  Our  World:  The
2030 Agenda For Sustainable
Development . Tersedia Pada:
https://sustainabledevelopment.un.org/
Waisbord  S.  2007.  Beyond  the  medical-
informational  model:  Recasting  the  role of communication in tuberculosis control. Social  Science  &  Medicine 65, 2130–2134.
World  Health  Organization.  2017. Global Tuberculosis Report 2017. World  Health  Organization.  2015. Global Tuberculosis Report 2015. WHO Library Cataloguing in Publication Data _____.  2008. Advocacy,  communication  and social  mobilization  for  TB  control:  a guide to  developing  knowledge,  attitude and  practice  surveys. WHO  Library Cataloguing in Publication Data.