## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2023 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## STUDI  KOMPARATIF  EUTHANASIA  AKTIF  SEBAGAI  BENTUK EKSEKUSI BAGI TERPIDANA MATI YANG LEBIH MANUSIAWI DAN BERADAB

## I Komang Mahardika Wijaya
Universitas Udayana E-mail: ikomangmahardikawijaya97@gmail.com
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Juni 2023 Diterima: 12 Juli 2023
Terbit: 1 Agustus 2023
Keywords: comparative study, active euthanasia, execution, death row inmate. This  research  is  a  normative  research  (legal  research) using  the  method  of  collecting  library  studies.  This research topic is divided into two issues. The first topic is how to regulate the execution of executions in Indonesia and  the  second  topic  is  whether  the  implementation  of active euthanasia as a more humane and civilized form of execution.The Constitutional Court affirmed the inclusion of the death penalty both in the Criminal Code and outside the Criminal Code with Decision Number 21/PUU-VI/2008 which stated that the imposition of the death penalty did not contradict the Constitution. According to Article 99 (3) of the new Penal Code, "the death penalty shall be carried out by shooting prisoners by firing squad or by any other means prescribed by law."Carrying out the death penalty according to the  regulated law is still an inhumane and uncivilized thing, therefore the author came up with the idea to introduce active euthanasia as a form of execution of  the  death  penalty  in  Indonesia.The  definition  of euthanasia which is none other than ending life in an easy and painless way or commonly called mercy killing (death peacefully).  The  discussion  was  accompanied  by  a comparative  study  of  executions  in  California,  which involves injecting substances into a vein in lethal amounts sufficient to cause death, as instructed by the Department of Corrections and Rehabilitation. Abstrak Kata kunci: Studi Komparatif, Euthanasia Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif (legal research) dengan  menggunakan  metode  pengumpulan studi kepustakaan (library research) . Topik penelitian ini

## Aktif, Eksekusi,
Terpidana Mati.

## Corresponding Author:
I Komang Mahardika Wijaya, E-mail: ikomangmahardikawijaya97@ gmail.com dibagi  menjadi  dua  masalah.  Topik  pertama  adalah bagaimanakah pengaturan pelaksanaan eksekusi mati di Indonesia dan topik  kedua adalah apakah implementasi euthanasia aktif sebagai bentuk eksekusi mati yang lebih manusiawi  dan  beradab. Mahkamah  Konstitusi menegaskan  pencantuman  pidana  mati  baik  dalam KUHP  maupun  di  luar  KUHP  dengan  Putusan  Nomor 21/PUU-VI/2008  yang  menyatakan  bahwa  penjatuhan pidana  mati  tidak  bertentangan  dengan  Konstitusi.
Menurut Pasal 99 (3) KUHP yang baru, "hukuman mati harus  dilakukan  dengan  cara  menembak  tahanan  oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan oleh undang-undang." Melaksanakan hukuman mati menurut undang-undang yang diatur masih merupakan hal yang tidak  manusiawi  dan  tidak  beradab,  oleh  karena  itu penulis  muncul  dengan  ide  untuk  memperkenalkan euthanasia  aktif  sebagai  bentuk  pelaksanaan  eksekusi pidana mati di Indonesia. Definisi euthanasia yang tidak lain  adalah  mengakhiri  hidup  dengan  cara  mudah  dan tanpa  rasa  sakit  atau  biasa  disebut  juga mercy  killing (mati dengan tenang). Pembahasan disertai dengan studi perbandingan eksekusi mati di California, yaitu dengan menyuntikkan zat atau bahan-bahan ke dalam pembuluh darah dalam jumlah yang mematikan yang cukup untuk menyebabkan  kematian,  sesuai  instruksi  dari Departemen Pemasyarakatan dan Rehabilitasi.

## @Copyright 2023.

## PENDAHULUAN
Sejarah hukum pidana mengungkapkan bahwa di masa lalu ada pemikiran dan kesimpulan yang menetapkan hukuman mati sebagai obat yang paling efektif untuk kejahatan-kejahatan  berat.  Eksistensi  pidana  mati  di  Indonesia  masih  termuat dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  Undang-Undang  di  luar KUHP  (Matagang T.,  2017).  Bahkan  dalam Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2023 tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (yang  untuk  selanjutnya  disebut dengan  KUHP  Baru)  karya  asli  para  ahli  hukum  Indonesia  sebagai Ius Constituendum, pidana mati tetap dikenal, meskipun tidak disebutkan sebagai salah satu dalam kelompok pidana pokok, melainkan dikategorikan sebagai pidana yang bersifat khusus dan selau bersifat alternatif.
Keterkaitan  yang  erat  antara  dua  bagian  utama  dari  masalah  ini  adalah kejahatan  serius  dan  hukuman  mati  dalam  sejarah  kriminal.  Sementara  itu, terorisme,  radikalisme,  kejahatan  narkotika  dan  Kejahatan  Kemanusiaan berpotensi membahayakan nyawa orang lain. Fenomena kejahatan-kejahatan berat ini  menjadi  fokus  penelitian  tentang  hukuman  mati.  Di  sini,  negara  memiliki kewajiban  (dan  pemerintah  memiliki  kewajiban)  untuk  melindungi  semua  orang dari segala ancaman, baik eksternal maupun internal (Lon YS., 2020). Suatu negara harus memberikan keamanan dan kenyamanan kepada warganya. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi rakyatnya dari ancaman terorisme, radikalisme, dan
kejahatan berat lainnya, termasuk narkotika dan kejahatan kemanusiaan. Salah satu metode  yang  digunakan  negara  adalah  dengan  menggunakan  hukuman  mati terhadap pelaku kejahatan berat tersebut.
Kedua  aspek  masalah  tersebut  ditemukan  dalam  KUHP  Indonesia,  yang mengkriminalisasi  kejahatan  serius  dengan  hukuman  mati.  Hukuman  mati  juga telah menjadi bahan perdebatan sepanjang sejarahnya ( Lubis TM., 2009) . Ada dua jenis pandangan tentang hukuman mati: pro dan kontra. Di satu sisi, argumen pro hukuman mati adalah bahwa hukuman mati diperlukan karena sanksi pidana setara dengan kejahatan pelaku dan dapat bertindak sebagai pencegah bagi masyarakat, sehingga  hukuman  mati  harus  terus  dilaksanakan.  Di  sisi  lain,  argumen  anti- hukuman mati berpendapat bahwa penolakan hukuman mati karena sanksi pidana sangat tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan beradab dan martabat manusia. (Mahmud A., 2021).
Ada beberapa argumentasi yang mendasari masih didukungnya penggunaan hukuman  mati  di  Indonesia,  salah  satunya  alasan  mengapa  hukuman  mati  lebih efektif  daripada  bentuk  hukuman  lainnya  adalah  karena  memiliki  efek  jera  yang menakutkan ( shock therapy ), disamping juga lebih hemat biaya.
Secara  teoritis  urgensi  hukuman  mati  dapat  ditinjau  dari  argumentasi  dan pemikiran  para  filosof  sebagai  berikut;  Teori  Retributif:  Teori  ini  berargumen bahwa  hukuman  mati  diperlukan  sebagai  bentuk  pembalasan  yang  setimpal terhadap pelaku kejahatan yang serius(Assaad, AI, 2017). Filosof Jerman abad ke- 18,  Immanuel  Kant,  adalah  salah  satu  yang  dikaitkan  dengan  teori  pendukung hukuman mati. Kant berargumen bahwa hukuman mati adalah konsekuensi alami dari  tindakan  kejahatan  yang  serius  dan  merupakan  wujud  keadilan.  Baginya, hukuman mati adalah bentuk pembalasan yang setimpal dan sesuai dengan prinsip hukum  moral.  Pendukung  teori  ini  berpendapat  bahwa  orang  yang  melakukan tindakan kejahatan yang sangat berat harus menerima hukuman sebanding dengan tingkat  kejahatan  yang  dilakukannya.  Hukuman  mati  dipandang  sebagai  bentuk keadilan yang setimpal dan memuaskan bagi korban dan masyarakat yang terkena dampak kejahatan tersebut.
Teori  Deterensi:  Pendukung  hukuman  mati  berargumen  bahwa  ancaman hukuman mati dapat menjadi faktor deterensi yang kuat untuk mencegah kejahatan serius. Salah satu pendukung teori ini adalah Cesare Beccaria, seorang penulis dan filosof  Italia  abad  ke-18,  dianggap  sebagai  bapak  ilmu  kriminologi  modern (Widayati, LS, 2017). Dalam bukunya yang terkenal, " On Crimes and Punishments " (1764),  Beccaria  mendukung  penggunaan  hukuman  mati  sebagai  bentuk pembalasan  yang  efektif  dan  sebagai  bentuk  detensi  yang  mencegah  terjadinya kejahatan.  Pendukung  teori  ini  berpendapat  bahwa  dengan  menghadapi  risiko kehilangan  nyawa,  pelaku  kejahatan  akan  lebih  berpikir  dua  kali  sebelum melakukan tindakan kejahatan yang serupa. Dalam pandangan ini, hukuman mati berfungsi sebagai peringatan yang efektif dan mempengaruhi orang lain untuk tidak melanggar hukum dengan serius.
Teori  Perlindungan  Masyarakat:  Pendukung  hukuman  mati  berpendapat bahwa hukuman mati diperlukan untuk melindungi masyarakat dari individu yang sangat  berbahaya  dan  tidak  dapat  diubah  (Hadiyanto,  A.,  2016).  Hugo  Grotius, seorang  filosof  dan  teolog  Belanda  abad  ke-17,  adalah  salah  satu  pendukung hukuman  mati.  Dalam  karyanya "De  Jure  Belli  ac  Pacis"  (On  the  Law  of  War  and
Peace) , Grotius berpendapat bahwa negara memiliki otoritas untuk memberlakukan hukuman  mati  sebagai  bentuk  hukuman  yang  adil  dan  proporsional  terhadap kejahatan yang serius. Pendukung teori ini percaya bahwa dengan menghilangkan pelaku  kejahatan  yang  paling  brutal  dan  berpotensi  membahayakan  masyarakat, hukuman mati berkontribusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban sosial.
Teori  Kepastian  Hukum:  Pendukung  hukuman  mati  berpendapat  bahwa penerapan  hukuman  mati  secara  tegas  dan  konsisten  dapat  memperkuat  sistem hukum  dan  memastikan  adanya  kepastian  hukum.  Ernest  van  den  Haag,  seorang filsuf  Amerika  abad  ke-20,  adalah  salah  satu  pendukung  hukuman  mati  yang terkenal. Ia berpendapat bahwa hukuman mati adalah bentuk hukuman yang adil dan  sebagai  bentuk  perlindungan  terhadap  masyarakat  dengan  menghilangkan pelaku  kejahatan  yang  paling  berbahaya,  bahwa  pelaku  kejahatan  yang  tidak memiliki kemungkinan untuk berubah atau diresosialisasi, dan yang menyebabkan ancaman  serius  terhadap  masyarakat,  seharusnya  dihilangkan  untuk  menjaga keamanan  dan  ketertiban  (Istighfar  dan    Serikat,  P.,  2017).  Hukuman  ini  juga dianggap sebagai bentuk keadilan restoratif bagi masyarakat yang merasa terancam dan ingin melihat kejahatan yang serius dihukum dengan tegas.
Barda Nawawi Arief (Pakar Hukum Pidana dan Tokoh Pembaharuan Hukum Pidana  Nasional)  dalam  sebuah  bukunya  secara  eksplisit  mengemukakan  tetap dipertahankannya  hukuman  mati  difokuskan  pada  tujuan  perlindungan masyarakat,  penerapannya  harus  selektif,  bijaksana  dan  juga  berfokus  pada perlindungan/ kepentingan individu (Butar-Butar  CS., 2020). Selain itu, pertanyaan apakah hukuman mati itu konstitusional atau tidak memang sudah terjawab dalam putusan MK atas permohonan uji materi pemeriksaan UUNarkotika No 22 Tahun 1997 terhadap UUDNRI 1945, yang mana judicial review ini diajukan oleh pengacara mewakili  empat  terpidana  narkotika    tentang  soal  keabsahan  konstitusional hukuman mati dalam UUNarkotika tersebut (Daming S., 2016).
Menurut  putusan  MK,  ancaman  hukuman  mati  yang  tertuang  dalam UUNarkotika  tidak  melanggar  ketentuan  UUDNRI.  Demikian  pula,  hukuman  mati tidak dapat dianggap sebagai tindakan inkonstitusional. Namun, mengingat putusan tersebut,  reformasi  hukum  pidana  yang  terkait  dengan  hukuman  mati  di  masa depan harus fokus pada hal-hal berikut: a. hukuman mati bukan lagi pelanggaran berat,  melainkan  pelanggaran  khusus  dan  alternatif;  b.  hukuman  mati  dapat dikurangi menjadi 10 tahun masa percobaan, yang dapat dikurangi menjadi seumur hidup atau 20 tahun penjara jika terdakwa berkelakuan baik; c. hukuman mati tidak dapat diterapkan pada anak; d. eksekusi terhadap wanita hamil dan orang sakit jiwa ditangguhkan  sampai  setelah  melahirkan  dan  sakit  jiwa  sembuh.  Mengacu  pada putusan Mahkamah Kostitusi tersebut maka rumusan hukuman mati dalam KUHP Baru  telah  disesuaikan  dengan  materi  putusan  Mahkamah  Kostitusi  tersebut. Namun  pokok  pembahasan  kali  ini  akan  menekankan  pada  teknis  pelaksanaan eksekusi  bagi  terpidana  mati  di  Indonesia.  Eksekusi  bagi  terpidana  mati  yang menjadi  dasar  ide  pemikiran  penulis  diarahkan  pada  konsep  euthanasia  aktif sebagai bentuk pelaksanaan eksekusi mati di Indonesia.
Meskipun Euthanasia adalah topik yang kompleks dan kontroversial. Di satu sisi,  itu  dilihat  sebagai  sarana  pembebasan,  sementara  di  sisi  lain,  itu  dipandang sebagai pelanggaran kehidupan manusia. Dunia terbagi menjadi dua kubu, dimana wacana euthanasia kemudian berkembang menjadi wacana bagaimana seseorang
memutuskan  hidup  dan  mati,  sehingga  wacana  perihal  tersebut  tidak  dapat dihindari  bersinggungan  dengan  wacana  nilai  dan  moralitas,  yang  berhubungan dengan lebenswelt (dunia hidup) masing-masing individu. Beberapa negara Eropa (Belanda) dan Amerika membuat undang-undang tentang euthanasia, di mana pada tempat  terpisah  diakui  untuk  legalitas  euthanasia,  yang  juga  dipraktikkan  oleh Negara  Jepang.  Namun,  untuk  melakukan  eutanasia,  prosedur  dan  persyaratan harus dipenuhi.
Sebagai  pembeda  serta  agar  terdapat  kebaharuan  mengenai  penelitian  ini, perlu membandingkan dengan penelitian terdahulu guna mencari persamaan dan perbedaan  terhadap  pembahasan  euthanasia  aktif  sebagai  bentuk  eksekusi  bagi terpidana  mati  yang  lebih  manusiawi  dan  beradab.  Pertama,  penelitian  yang dilakukan oleh Yuliartini, dan  Mangku, pada tahun 2019 dengan j udul “Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Eutanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana”.  Penelitian  tersebut  menyimpulkan  bahwa  meskipun Suntik Mati (Euthanasia) dengan alasan-alasan tertentu dapat di terima di beberapa negara yang melegalkan euthanasia namun tetap saja Suntik Mati (Euthanasia) tidak bisa dilakukan dan diterapkan di Indonesia.
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Amiruddin, M., pada tahun 2017 dengan judul  “Perbandingan  Pelaksanaan  Euthanasia  Di  Negara  Yang  Meng anut  Sistem Hukum Eropa Kontinental Dan Sistem Hukum Anglo Saxon”. Menurut penelitian, negara-negara  yang  mengikuti  sistem  hukum  Eropa  Kontinental  (Indonesia  dan Belanda)  memiliki  standar  ganda  dalam  hal  euthanasia.  Di  Indonesia,  euthanasia tidak dilegalkan, hal ini dinyatakan dalam Pasal 344 KUHP, sedangkan di Belanda di mana  sistem  hukumnya  sama,  euthanasia  secara  eksplisit  dilegalkan.  Mengenai penelitian-penelitian terdahulu tersebut, tentu beberapa sebagian menjadi antitesis terhadap  penelitian  ini.  Karena  terdapat  pendapat  yang  bertolak  belakang  dan ditemukan  kebaharuan  pemahaman  serta  pengkajian  oleh  penulis.  Sebagaimana dalam  tulisan  ini  pengkajian  euthanasia  lebih  ditekankan  pada  pemikiran euthanasia  aktif  sebagai  pelaksanaan  eksekusi  bagi  terpidana  mati  yang  lebih manusiawi dan beradab.
Melalui  tulisan  ini  penulis  tertarik  melakukan  penelitian  dengan  mengangkat Rumusan Masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pengaturan pelaksanaan eksekusi mati di indonesia ?
2. Apakah  implementasi  euthanasia  aktif  sebagai  bentuk  eksekusi  mati  yang lebih manusiawi dan beradab?

## METODE PENELITIAN
Metodologi  penelitian  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  penelitian normatif. Dalam penelitian hukum normatif, sistem norma sebagi objek penelitian. Sistem norma, yang disebut sebagai objek penelitian, terdiri dari semua komponen norma hukum yang mencakup nilai-nilai tentang bagaimana orang harus bertindak (Muhaimin,  2020).  Peran  hukum  normatif    menurut  Meuwissen  adalah  untuk menjadikan  hukum  positif  agar  dapat  "diarahkan,  dianalisis,  disistematisasikan, ditafsirkan dan dievaluasi" (Diantha, 2019). Dalam rangka menyajikan argumentasi atau  nalar  hukum  mengenai  keabsahan  norma,  interpretasi  norma,  dan pembentukan norma (ius constituendum) . Sebagaimana menurut Soerjono Soekanto bidang  penelitian  hukum  normatif  meliputi  penelitian  tentang  asas  hukum,
sistematika  hukum,  penelitian  tingkat  sinkronisasi  horizontal  dan  vertikal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum (Marzuki, 2008).

## Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi Mati Di Indonesia
Konsep hukuman mati telah ada selama umat manusia ada. Terdapat banyak catatan sejarah hukuman mati yang berasal dari Yunani Kuno, Roma Kuno, dinasti Jermanik dan Cina, dan ketika Raja Hammurabi memerintah pada abad ke-18 SM di kota  Babel,  ada  catatan  hukuman  mati  yang  diterapkan  pada  25  penjahat  besar. Abad  ketujuh  Sebelum  Masehi  praktek  hukuman  mati  dilakukan  dalam  berbagai cara, termasuk penyaliban, ditenggelamkan pada laut, dibakar hidup-hidup, rajam batu dan tombak, dimasukkan dalam karung lalu di lepas di hadapan hewan liar, termasuk singa, harimau, dan ular berbisa, serta diberi racun dan sejenisnya. Sekitar 621 tahun Sebelum Masehi, Draco menulis sebuah manuskrip berjudul The Death Penalty that happens in Society in Greek (manuskrip hukuman mati yang terjadi pada masyarakat Yunani).
Dari sudut pandang yuridis, hukuman mati berlaku di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang termasuk  ancaman  hukuman  mati.  Di  luar  KUHP,  setidaknya  ada  6  (enam) peraturan  perundang-undangan  yang  memuat  hukuman  mati.  Ini  termasuk Undang-Undang  Narkotika,  Undang-Undang  Anti-Korupsi,  Undang-Undang  anti- terorisme,  Undang-Undang  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia,  Undang-Undang Intelijen,  dan  Undang-Undang  Rahasia  Negara.  Dari  sudut  pandang  filosofis, penerapan  hukuman  mati  juga  diakui  dan  diterima  oleh  konsep  negara  hukum Pancasila.
Secara umum, kematian adalah salah satu hal paling menakutkan untuk dilalui, tetapi  semua  orang  akan  melewatinya.  (Rada,  A.,  2013).    Begitu  pula  halnya  bagi terpidana mati yang sudah tidak memiliki upaya hukum lainnya untuk meringankan hukumannya, ketika sudah mendapatkan putusan inkcrah dan berkekuatan tetap, maka  tinggal  menunggu  waktu  eksekusinya  saja.    Yang  pasti,  kematian  dalam eksekusi yang diinginkan terpidana mati, pada umumnya, adalah kematian biasa, jauh lebih tidak menyakitkan dan mengerikan. KUHP Baru menyatakan dalam Pasal 99 ayat (3) bahwa Hukuman mati harus dilakukan oleh regu tembak, atau dengan cara lain yang ditentukan oleh Hukum sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana  Mati  (untuk  selanjutnya  disebut  PERKAP  No.  12  Tahun  2010),  dalam penjelasan Pasalnya didasarkan pada Menembak narapidana harus menjadi metode eksekusi  yang  paling  manusiawi.  Dalam  hal  cara  eksekusi  lain  terbukti  lebih manusiawi dari pada menembak narapidana di masa depan, hukuman mati harus dilaksanakan sesuai dengan perkembangan tersebut.
Eksekusi  mati  dengan  cara  ditembak  masih  menimbulkan  kengerian  bagi terpidana serta menimbulkan luka fisik bagi tubuh terpidana yang tentunya tidak bisa dianggap lebih manusiawi. Tubuh atau mayat terpidana nantinya tentu akan memiliki  bekas  tembakan  yang  menunjukkan  terjadinya  penyiksaan  melalui eksekusi  mati  dengan  ditembak.  Proses  eksekusi  mati  inilah  yang  ingin  penulis arahkan  pada  pelaksanaan  euthanasia  aktif  sebagai  bentuk  eksekusi  mati  bagi terpidana mati sehingga dalam pelaksanaannya lebih manusiawi jauh dari tindak
kekerasan  dan  penyiksaan  yang  tidak beradab.  Kematian  ini  dapat dibandingkan dengan praktik euthanasia dalam terminologi medis.
Saat  ini,  euthanasia  didefinisikan  sebagai  pembunuhan  pasien  yang  tidak mungkin pulih. Namun ide untuk  merealisasikan euthanasia aktif sebagai bentuk eksekusi  bagi  terpidana  mati  di  Indonesia    masih  terganjal  akan  regulasi  terkait legalitas praktek euthanasia. Euthanasia masih menjadi polemik di sisi komunitas hukum karena, pada pertanyaan "legalitas" ini, euthanasia bermuara pada apa yang secara tegas dinyatakan dalam KUHP Pasal 344 mengatur bahwa "Setiap orang yang mengakhiri  hidup  seseorang,    bahkan  atas  permintaan  orang  itu  sendiri,  yang dinyatakan dengan jujur, akan dihukum dengan hukuman penjara hingga 12 tahun." Jadi, selain dari apa yang dinyatakan dalam Pasal 344, dapat disimpulkan bahwa di bawah  hukum  positif  di  Indonesia,  euthanasia  tetap  merupakan  kejahatan.  Oleh karena  itu,  di  bawah  hukum  positif,  tidak  mungkin  untuk  "mengakhiri  hidup seseorang" bahkan atas permintaan orang itu sendiri.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya menyebut dokter sebagai pelaku  utama  tindakan  euthanasia.  Secara  khusus,  euthanasia  aktif  dianggap sebagai  pembunuhan  yang  disengaja  atau  pengambilan  nyawa  seseorang  dengan sengaja. Dari sudut pandang hukum, dokter selalu disalahkan atas euthanasia, tidak peduli  apa  keadaan tindakannya,  tidak peduli  apakah itu atas  permintaan  pasien atau keluarganya, untuk meringankan penderitaan pasien yang sekarat atau rasa sakit yang sangat parah yang tidak ada pengobatan yang diketahui.  Namun di sisi lain , hakim dapat menjatuhkan vonis hukuman mati bagi terpidana yang nantinya dapat dieksekusi mati setelah memiliki kekuatan hukum tetap.
Ada beberapa pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan euthanasia, seperti Pasal 338, 340; 344; dan 345; dan 359. Hubungan hukum antara dokter dan pasien juga dapat dilihat dari sudut pandang perdata, seperti Pasal 1313, Pasal 1314, Pasal 1315, dan Pasal 1319 dalam KUHPerdata. Tindakan euthanasia tidak memiliki dasar hukum  di  Indonesia,  yang  berarti  bahwa  hal  itu  selalu  dapat  menjadi  subjek penuntutan hukum.
Sehingga  menjadi  sebuah  paradox  disatu  sisi  melarang  orang  yang  sekarat untuk memohon diakhiri hidupnya tapi disisi lain mengakhiri hidup orang lain yang kondisinya  sehat  bugar  tanpa  terpengaruh  oleh  pasal-pasal  yang  terdapat  dalam KUHP. Polemik inilah yang perlu segera diselesaikan melalui pengaturan praktek Euthanasia yang diarahkan pelaksanaannya pada bentuk eksekusi bagi terpidana mati di Indonesia.

## Implementasi  Euthanasia  Aktif  Sebagai  Bentuk  Eksekusi  Mati  Yang  Lebih Manusiawi Dan Beradab
Euthanasia bukanlah masalah baru. Faktanya, euthanasia berasal dari Yunani kuno. (Arta dan Handoko, 2021). Dari Yunani, euthanasia menyebar dan menyebar ke banyak negara di seluruh dunia, termasuk di benua Eropa, Amerika dan Asia. Di negara-negara Barat, seperti Swiss, euthanasia telah didekriminalisasi dan diatur berdasarkan  Hukum  Pidana.  (Hardinal,  2016).  Dalam  studi  lain  tentang psikoanalisis  Freud,  mengatakan  bahwa  manusia  dibayangi  tidak  hanya  oleh keinginan  untuk  hidup,  yang  disebut eros ,  tetapi  juga  oleh keinginan  untuk  mati, yang  disebut thanatos ,  yang  keduanya  berjalan  seiring.  Filsuf  Jerman  Martin
Heidegger  dalam  penalarannya  di  dunia  membawanya  pada  kesimpulan  bahwa manusia, yang ia sebut das sein , selalu mengarah pada kematian yang merupakan finalitas. Yang terpenting bagi Heidegger, adalah bagaimana pengalaman kematian seseorang  berhubungan  dengan  pengalaman  keberadaannya.  Euthanasia  adalah istilah  medis  dan  hukum yang  menggambarkan  hilangnya  nyawa  orang lain  atau kematian seseorang yang disengaja karena berbagai alasan yang sah.
Logikanya,  dari  sudut  pandang  kemajuan  ilmiah,  euthanasia  tidak menimbulkan  ancaman  karena  merupakan  hasil  dari  proses  penelitian  dan pengembangan. Demikian pula, dari sudut pandang moral, euthanasia tampaknya menjadi hal yang baik karena membantu manusia. Seperti disebutkan sebelumnya, euthanasia  tidak  lebih  atau  kurang  dari  tindakan  mengakhiri  hidup  dengan  cara yang mudah dan tanpa rasa sakit. Atau seperti yang kita suka menyebutnya mercy killing (mati  dengan  tenang)  (Isnawan  F.,  2015).  Secara  umum,  euthanasia  dapat dibagi  menjadi  dua  kategori:  aktif  dan  pasif.  Perbedaan  antara  kedua  kategori didasarkan  pada  cara  di  mana  euthanasia  dilakukan.  Euthanasia  aktif  adalah tindakan mempercepat kematian melalui penggunaan suntikan atau pengangkatan alat bantu medis (misalnya saluran asam, penguat jantung, dll.). (Simatupang dan Hasibuan, 2017).
Ada dua jenis euthanasia aktif: euthanasia aktif langsung dan euthanasia aktif tidak  langsung.  Euthanasia  aktif  langsung  melibatkan  intervensi  medis  yang dihitung  untuk  mengakhiri  hidup  pasien.  Contohnya  termasuk  pemberian  tablet sianida,  atau  suntikan  zat  fatal  langsung.  Euthanasia  Aktif  Tidak  Langsung melibatkan intervensi medis yang tidak mengakhiri hidup pasien, tetapi diketahui menyebabkan  kematian.  Misalnya,  menipiskan  pasokan  oksigen  atau  dukungan hidup lainnya.
Pengertian  pidana  mati  diatur  pada  Pasal  98  KUHP  Baru  sebagai  berikut: "Hukuman  mati  atau  pidana  mati  secara  alternatif  diancam  sebagai  tindakan terakhir untuk mencegah terjadinya kejahatan dan untuk memastikan keselamatan masyarakat." Kemudia pada Pasal 99 (3) KUHP Baru menyatakan bahwa: "Hukuman mati  dilakukan  dengan  menggunakan  regu  tembak  atau  metode  hukum  lainnya berdasarkan  Undang-Undang"  (PERKAP  No.  12  Tahun  2010)  Paragraf  99  (3) dijelaskan  lebih  lanjut sebagai  berikut:  "Menembak  narapidana  dianggap  sebagai metode eksekusi yang paling manusiawi sampai sekarang. Jika, di masa depan, ada metode eksekusi lain yang lebih manusiawi daripada menembak terpidana, maka metode eksekusi harus disesuaikan."  Frasa  jika dimasa depan ada metode eksekusi lain yang lebih manusiawi menurut penulis dapat dijadikan dasar pemikiran untuk mengarahkan pelaksanaan  melalui euthanasia aktif sebagai bentuk eksekusi mati bagi terpidana mati yang jauh lebih manusiawi dan beradab.
Selanjutnya  untuk  mengkaji  Pasal  99  ayat  (3)  tersebut  dengan  melakukan studi komparatif pada negara yang menerapkan hukuman mati yaitu dari negara Anglo  Saxon/Common  Law  yakni  California.  Walaupun  menggunakan  sistem hukum Anglo, namun California memiliki KUHP yang terkodifikasi juga sama seperti Indonesia. Berdasarkan Pasal 3604 huruf (a) Pada KUHP California (California Penal Code) bahwa "Death sentences are carried out by the use of a deadly gas or by the intravenous  administration  of  a  chemical  or  substances  in  sufficient  quantities  to result  in  death,  according  to  standards  set  forth  under  the  supervision  of  the
departm ent  of  corrections  and  rehabilitation.” Dalam  terjemahan  bebas  sebagai berikut, “Hukuman mati dijatuhkan dengan memasukkan gas yang mematikan atau dengan  menyuntikkan  zat  atau  bahan-bahan  ke  dalam  pembuluh  darah  dalam jumlah  yang  mematikan  yang  cukup  untuk  menyebabkan  kematian,  menurut standar  yang  ditetapkan  di  bawah  arahan  Departemen  Pemasyarakatan  dan Rehabilitasi.
Sebagaimana definisi, euthanasia aktif juga merupakan tindakan mempercepat kematian, baik dengan menyuntikkan pasien atau dengan menghilangkan alat bantu medis  (saluran  asam,  penguat  jantung,  dan  lainnya).  Dalam  hal  pelaksanaan euthanasia aktif pada eksekusi terpidana mati dapat dilakukan melalui euthanasia aktif secara langsung yaitu misalnya, pemberian pil sianida atau menyuntikkan zat yang  langsung  fatal  akibatnya  bagi  kematian.  sebagaimana  yang  selama  ini  telah dipraktekkan dalam eksekusi mati yang dilakukan pada Negara California.
Selain  dari  proses  perampasan  hak  hidup  melalui  eksekusi  mati  dengan euthanasia aktif lebih murah dari segi biaya pelaksanaannya, sehingga tidak terlalu membebani anggaran negara, juga dari proses pelaksanaanya tidak menimbulkan bentuk  penyiksaan  fisik  bagi  terpidana  mati,  proses  eksekusi  mati  lebih memberikan  rasa  nyaman  dan  ketenangan  bagi  terpidana  mati  pada  detik-detik akhir  hidupnya.  Serta  kondisi  tubuh  terpidana  mati  ketika  dikembalikan  kepada keluarganya  akan  utuh  tanpa  ada  bekas  luka  dari  tembakan  maupun  bentuk penyiksaan  lainnya  sehingga  eksekusi  melalui  euthanasia  aktif  ini  jauh  lebih manusiawi dan beradab.

## PENUTUP Kesimpulan
Perlunya reformulasi terkait pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia agar lebih manusiawi dan beradab dengan keterlibatan tenaga medis di dalamnya seperti  melakukan  eutanasia  aktif.  Karena  sejalan  dengan  frasa  pada  penjelasan Pasal 93 ayat (3) KUHP Baru atas pelaksanaan pidana mati bahwa “Jika, di masa depan,  ada  metode  hukuman  yang  lebih  manusiawi  daripada  menembak  mati tahanan,  hukuman  mati  akan  disesuaikan”.  Sehingga  peluang  untuk  menjadikan euthanasia  aktif  sebagai  bentuk  eksekusi  bagi  terpidana  mati  akan  jauh  lebih manusiawi dan beradab.

## Saran
Maka dari itu perlu rasanya untuk menyerap atau mengabsorpsi pelaksanaan eksekusi  terpidana  mati  yang  berlaku  di  KUHP  California  dengan  pelaksanaan eksekusi menggunakan suntik mati atau euthanasia aktif guna tidak melanggar hak asasi manusia seseorang secara mutlak dan penegakan hukum tetap dapat berjalan sebagai mana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin,  M.,  2017.  Perbandingan  Pelaksanaan  Euthanasia  Di  Negara  Yang Menganut  Sistem  Hukum  Eropa  Kontinental  Dan  Sistem  Hukum  Anglo Saxon. Yurisprudensi:  Jurusan  Ilmu  Hukum  Fakultas  Syariah  dan Hukum , 4 (1).
Arta,  IGAJ  and  Handoko,  H.,  2021.  Euthanasia  Dalam  Epos  Wiracarita  Ramayana Sebagai Jalan Pembebasan. Dharma Duta , 19 (01).
Assaad,  AI,  2017.  Hakikat  Sanksi  Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  Indonesia  dan Hukum Pidana Islam. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum , 20 (2). Butar-Butar, CS, 2020. Testimoni Ilmiah Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana  Narkotika  (Studi  di  BNN  Provinsi  Sumatera  Utara  dan  Kepolisian Daerah Sumatera Utara) (Disertasi Doktoral).
Daming,  S.,  2016.  Konfigurasi  Pertarungan  Abolisionisme  Versus  Retensionisme dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati di Tingkat Global dan Nasional. Yustisi .
Hadiyanto, A., 2016. Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia. Dimensi Jurnal , 5 (2). Hati,  ADP,  Yuliartini,  NPR  and  Mangku,  DGS,  2019.  Tinjauan  Yuridis  Terkait Permohonan Suntik Mati (Eutanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2). Isnawan, F., 2015. Kajian Filosofis Pro dan Kontra Dilarangnya Euthanasia (Disertasi Doktor, Universitas Islam Indonesia).
Istighfar, dan  Serikat, P., 2017. Efektivitas Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Praktek Pemidanaan di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum Diponegoro , 6 (2).
Lon,  YS,  2020.  Penerapan  Hukuman  Mati  di  Indonesia  dan  Implikasi Pedagogisnya. Kertha Wicaksana , 14 (1). Lubis,  TM,  2009. Kontroversi  hukuman  mati:  perbedaan  pendapat  hakim konstitusi . Penerbit Buku Kompas. Made Pasek Diantha, 2019, Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum ,Cet. Ke-3, Jakarta Timur: Prenadamedia Group. Mahmud, A., 2021. Problema Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan , 51 (2). Matagang,  T.,  2017.  Eksistensi  Hukuman  Mati  Dalam  Sistem  Hukum  Di Indonesia. Lex Et Societatis , 5 (3). Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum , Mataram: Mataram University Press. Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta. Rada, A., 2013. Euthanasia dalam perspektif hukum islam. Perspektif , 18 (2).
Simatupang, MARUSAHA, Ablisar, M. and Hasibuan, S., 2017. Pertanggungjawaban Pidana Dokter yang melakukan Euthanasia ditinjau dari Aspek Medis dan Hukum Pidana. Jurnal Mahupiki , 1 (01).
Widayati, LS, 2017. Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang  Bersifat  Khusus?(Hukuman  Mati  Dalam  RKUHP:  Perlukah  Diatur Sebagai  Pidana  Khusus?). Negara  Hukum:  Membangun  Hukum  untuk Keadilan dan Kesejahteraan , 7 (2).