## PENGARUH PRINSIP KERAHASIAAN BANK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Fitriah Faisal Fakultas Hukum, Universitas Haluleo Kendari Email : fitriahfaisal@gmail.com

## Abstract
There are two purpose of this research : (1) To know the relation between bank secrecy principle and the emergence of money laundering cases (2) To know how bank secrecy principle can solve money laundering cases. This  research is  normative research. The result of this research is bank secrecy principle has a link with money laundering cases, so  the  banking  sector  is  the  safe  place  to  save  money  from  money  laundering  cases. Bank  Secrecy  Principle  is  a  barrier  in  law  enforcement,  Law  enforcer  should  be admired Bank Secrecy Principle because Bank Secrecy Principle is an essential thing in Banking Sector as a trusted sector.
Keywords : Bank Secrecy Principle, Money Laundring

## Abstrak
Tujuan  Penelitian  ini,  yaitu  :  (1)  Untuk  mengetahui  hubungan  antara  adanya  prinsip kerahasiaan  bank  dan  munculnya  kasus  tindak  pidana  pencucian  uang,  (2)  Untuk mengetahui  bagaimana  pengaruh  prinsip  kerahasiaan  bank  dalam  penyelesaian  suatu kasus tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil Penelitian  menunjukkan  bahwa  prinsip  kerahasiaan  bank  memiliki  hubungan  dengan munculnya  suatu  kasus  pencucian  uang.  Diketahui  bahwa  dengan  adanya  prinsip kerahasiaan  bank,  maka  sistem  perbankan  dianggap  sebagai  tempat  teraman  untuk menempatkan  uang  hasil  tindak  pidana  tersebut.  Selain  itu  Prinsip  kerahasiaan  bank merupakan  penghambat  dalam  proses  penegakkan  hukum,  penegak  hukum  juga  harus tetap  menghormati  prinsip  tersebut.  Hal  itu  dikarenakan  prinsip  kerahasiaan  bank merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  suatu  sistem  perbankan,  mengingat  sistem perbankan didasarkan pada kepercayaan masyarakat
Kata Kunci : Rahasia Bank, Pencucian Uang

## PENDAHULUAN
Modus  operandi  pencucian  uang  dari  waktu  ke  waktu  terus  berubah  dan prakteknya semakin kompleks  dengan menggunakan teknologi  dan  rekayasa keuangan yang  cukup  rumit.  Hal  itu  terjadi  baik  dalam  tahap Placement,  layering maupun integration, sehingga penanganannya pun semakin sulit dan membutuhkan peningkatan kemampuan dari aparat penegak hukum
Pencucian  uang  erat  kaitannya  dengan  keberadaan  bank.  Adapun  hal-hal  yang membuat  pelaku  tindak  pidana  tertarik  untuk  melakukan  pencucian  uang  pada  bank yaitu,  pertama  karena  bank  menawarkan  jasa  instrumen  dalam  lalu  lintas  keuangan secara  cepat,  aman,  mudah,  dan  lintas  batas  negara,  karena  melibatkan  teknologi komunikasi  dan  informasi  yang  semakin  canggih.  Kedua,  Adanya  pemberian  berupa insentif  berupa  bunga  simpanan  yang  relatif  tinggi,  sehingga  dianggap  sangat menguntungkan  nasabah.  Ketiga,  adanya  penghargaan,  dan  penerapan  prinsip-prinsip kerahasiaan bank secara ketat.
Prinsip  kerahasian  pada  bank  merupakan  prinsip  yang  sangat  penting,  hal  ini disebabkan karena perkembangan dan pertumbuhan suatu bank sangat bergantung pada kepercayaan  dari  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  cara  bank  untuk  tetap  mempertahankan kepercayaan  masyarakat  yang  menjadi  nasabahnya  adalah  dengan  menyimpan  rahasia mengenai identitas dan segala yang berkaitan dengan nasabahnya.
Namun, bukan berarti dengan adanya prinsip rahasia bank, tidak memberi dampak negatif terhadap penegakan hukum, terutama berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  bank  adalah  tempat  teraman  untuk  menyimpan uang.  Oleh  karena  itu,  penulis  tertarik  untuk  membahas  mengenai  hubungan  antara adanya  prinsip  kerahasiaan  bank  terhadap  munculnya  suatu  kasus  tindak  pidana pencucian  uang,  dan  membahas  mengenai  pengaruh  prinsip  kerahasiaan  bank  dalam penyelesaian  suatu  kasus  tindak  pidana  pencucian  uang.  Dalam  tulisan  ini  akan membahas tentang Hubungan antara Adanya Prinsip Kerahasiaan Bank dan Munculnya Kasus  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan  bagaimana  Pengaruh  Prinsip  Kerahasiaan Bank dalam Penyelesaian Suatu Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang

## METODE PENELITIAN

## 1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan  yag dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.
2. Sumber data
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  normatif  adalah  data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :
a. Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan  hukum  yang  bersifat  autoratif  terdiri  dari peraturan perundang-undangan berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu :
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perbubahan  atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
b. Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan Hukum Perbankan, Tindak Pidana Pencucian Uang
c. Bahan Hukum Tersier, Kamus-Kamus Besar Bahasa Indonesia

## 3. Cara Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  melalui  kegiatan studi  pustaka.    Pustaka  dimaksud  yang  berasal  dari  perundang-undangan  dan  literatur bidang hukum yang terkait dengan penelitian ini.

## 4. Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  semua  data  yang  telah  diperoleh,selanjutnya memisahkan  data  yang  berubungan  dengan  penelitian.  Semua    data  yang  diperoleh kemudian di deskripsikan sehingga mendapatkan langkah untuk melakukan analisis data sehingga mendapat suatu kesimpulan.

## HUBUNGAN  ANTARA  PRINSIP  KERAHASIAAN  BANK  DAN  TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Kehidupan bank sangat  bergantung kepada kepercayaan masyarakat.  Masyarakat hanya  akan  menjadi  nasabah  bank  yang  bersangkutan  apabila  dari  bank  ada  jaminan, bahwa  terhadap  keadaan  rekening  atas  uang  yang  ada  pada  bank  tersebut  dapat dipertahankan kerahasiannya. 1
1 Moch Anwar, Tindak Pidana di Bidang Perbankan , (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 85.
Kerahasiaan  informasi  yang  terlahir  dalam  kegiatan  perbankan,  diperlukan  baik itu untuk kepentingan bank maupun untuk kepentingan nasabah itu sendiri. Hal tersebut didasarkan  atas  Asas  kerahasiaan.  Asas  kerahasiaan  adalah  asas  yang  mengharuskan atau  mewajibkan  bank  sebagai  lembaga  keuangan  untuk  merahasiakan  segala  sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah yang menurut kelaziman dunia  perbankan,  wajib  dirahasiakan. 2 Ketentuan  tersebut  menegaskan  bahwa  lembaga perbankan harus memegang teguh keterangan yang tercatat olehnya, ketentuan ini juga berlaku bagi pihak terafiliasi dalam kegiatan operasional perbankan. 3
Rahasia  bank  merupakan  hal  yang  sangat  penting  bagi  institusi  perbankan  itu sendiri, dan secara umum telah diakui sebagai sesuatu hal yang lazimberlaku dan dijaga demi kepentingan nasabah bank.Jika rahasia bank diterobos, tentunyaterkait erat dengan masalah  kepercayaan  terhadap  institusi  perbankan,  mengingat  faktor  kepercayaan nasabah bank adalah faktor yang menentukan sekali.
Y.  Sri  Susilo,  Sigit  Triandaru,  dan  A.  Totok  Budi  Santoso,  mengemukakan bahwa:
“Salah  satu  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  kadar  kepercayaan  masyarakat kepada  bank  adalah  terjamin  atau  tidaknya  rahasia  nasabah  yang  ada  di  bank. Data  nasabah  yang  berada  di  bank,baik  data  keuangan  maupun  non-keuangan, seringkali merupakan suatu data yang tidak ingin diketahui oleh orang atau pihak lain.  Jumlah  kekayaan  seseorang  yang  disimpan  di  bank  bagi  nasabah  tertentu merupakan sesuatu yang perlu dirahasiakan dari orang lain”. 4
Pada  dasarnya  setiap  orang,  baik  sebagai  pribadi  maupun  sebagai  pengusaha, tidak  menginginkan  keadaan  mengenai  pribadinya  termasuk  keadaan  keuangannya diketahui  oleh  orang  lain.  Tiap-tiap  kepentingan  dari  setiap  orang  itu  harus  mendapat perhatian  dan  dihormati  sepenuhnya  oleh  siapapun  juga  termasuk  negara.  Oleh  karena itu,maka  hal  tersebut  perlu  dilindungi  dengan  mempergunakan  hukum  pidana  yaitu sejauh kepentingan itu secara langsung maupun tidak langsung.
2 Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) hlm. 37.
3 Muhamad  Djumhana, Asas-Asas  Hukum  Perbankan  Indonesia ,  (Bandung:  PT.Citra  Aditya Bakti, 2008), hlm. 27.
4 Y.  Sri  Susilo,  Sigit  Triandaru,  dan  A.Totok  Budi  Santoso, Bank  dan  Lembaga  Keuangan Lainnya , (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm. 35.
Bagi  seorang  pengusaha,  kerahasiaan  tersebut  sangatlah  penting  artinya  demi menunjang  kelancaraan  perusahannya,  karena  tanpa  hal  tersebut  setiap  orang  atau pengusaha  lainakan  dengan  mudah  mempelajari  keuangan  perusahaannya  yang kemudian  bisadipergunakan  untuk  mempersulit  atau  menjatuhkan  usahanya.  Keadaan seperti itu benar-benar disadari oleh dunia perbankan sehingga bank merasa perlu untuk merahasiakan  keadaan  keuangan  nasabah  yang  dipercayakan  kepadanya.  Tindakan tersebut dalam dunia perbankan dikenal dengan Rahasia Bank. 5
Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal- hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara terbuka  diungkapkan  kepada  pihak  masyarakat.  Dalam  hubungan  ini  yang  menurut kelaziman  wajib  dirahasiakan  oleh  bank,  adalah  seluruh  data  dan  informasi  mengenai segala  sesuatu  yang  berhubungnan  dengan  keuangan,  dan  hal-hal  lain  dari  orang,  dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.
Istilah rahasia bank mengacu kepada rahasia dalam hubungan antara bank dengan nasabahnya.  Akan  tetapi,  rahasia-rahasia  lain  yang  bukan  merupakan  rahasia  antara bank dengan nasabah, namun  juga bersifat  “ rahasia” , tidak tergolong ke dalam istilah “rahasia  bank”menurut  Undang-Undang  Perbankan.  Rahasia-rahasia  lain  yang  bukan rahasia  bank  tersebut,  misalnya  rahasia  mengenai  data  dalam  hubungan  dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) dan pasal 33 Undang-Undang perbankan. 6
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan,  dikatakan dalam bagian Pasal 1 angka 28 yang menjelaskan mengenai rahasia bank, menerangkan bahwa  rahasia  bank  adalah  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.
5 Muhamad Djumhana, Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia), (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1966), hlm.129.
6 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern , (Bandung: PT Citra Adiyta Bakti, 2001), hlm.87.
Kerahasiaan informasi yang terlahir dalamkegiatan perbankan ini diperlukan baik untuk kepentingan bank maupun untuk kepentingan nasabah itu sendiri. Oleh karenanya lembaga perbankan harus memegang teguh keterangan yang tercatat padanya. 7
Dari  rumusan  Pasal  40  Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998,  secara  eksplisit disebutkan  bahwa  lingkup  rahasia  bank  adalah  menyangkut  bukan  saja  simpanan nasabah  tetapi  juga  identitas  nasabah  penyimpan  yang  memiliki  simpanan  itu.  Bahkan dalam  rumusan  Pasal  40  itu,  Nasabah  Penyimpan  disebut  lebih  dahulu  daripada  kata “simpanannya”.  Dari  hal  tersebut  dapat  disimpukan  bahwa  dalam  pikiran  pembuat undang-undang,  identitas  nasabah  penyimpannya  lebih  penting  daripada  simpanannya, atau  untuk  menekankan  bahwa  merahasiakan  identitas  nasabah  penyimpannya  sama pentingnya dengan merahasiakan simpanannya. 8
Ketentuan  Rahasia  bank  tersebut  ditujukan  untuk  kepentingan  nasabah  agar kerahasiaannya  terlindungi.  Kerahasiaan  tersebut  menyangkut  keadaan  keuangannya. Selain itu, rahasia bank diperuntukkan juga bagi kepentingan bank, agar dapat dipercaya dan  menjaga  kelangsungan  hidupnya  terjaga.  Di  Indonesia,  pengaturan  rahasia  bank lebih  dititikberatkan  pada  alasan  untuk  kepentingan  bank,  sebagaimana  jelas  diatur  di dalam  Pasal  40  UU  Perbankan  yang  menegaskan  bahwa  kerahasiaan  ini  diperlukan untuk  kepentingan  bank  itu  sendiri  yang  memerlukan  kepercayaan  masyarakat  yang menyimpan uangnya di bank.
Ada 5 alasan yang mendasari kewajiban bank untuk merahasiakan segala sesuatu tentang nasabah dan simpanannya, antara lain:
1. Personal privacy;
2. Hak yang timbul dari hubungan perikatan antara bank dan nasabah;
3. Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Kebiasaan atau kelaziman dalam dunia perbankan;
7 Asikin,  Zainal, Pokok-Pokok  Hukum  Perbankan  di  Indonesia ,  (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 1995), hlm.53.
8 Eddy RIfai, Pembukaan Rahasia Bank Untuk Kepentingan Peradilan dalam Perkara Pidana, (Lampung:  Universitas  Lampung),  hlm.7.  Diakses  dari  staff.unila.ac.id,  Pada  Tanggal  25  November 2015.
5. Karakteristik kegiatan usaha bank sebagai suatu “lembaga kepercayaan” yang harus  memegang  teguh  kepercayaan  nasabah  yang  menyimpan  uangnya  di bank. 9
Dibeberapa  negara,  lingkup  dari  rahasia  bank  tidak  ditentukan  hanya  terbatas kepada  keadaan  keuangan  nasabah  saja,  tetapi  meliputi  pula  identitas  nasabah  yang bersangkutan.  Kemudian  perkembangan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi khususnya  dibidang  komunikasi  telah  menyebabkan  terintegrasinya  sistem  keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas antar negara yang dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat.
Keadaan  tersebut  selain  mempunyai  dampak  positif,  tentunya  juga  membawa dampak  negatif  bagi  kehidupan  masyarakat.  Dampak  negatif  dari  hal  tersebut  yaitu semakin  meningkatnya  tindak  pidana  berskala  nasional  maupun  internasioanal  dengan memanfaatkan  sistem  keuangan,  termasuk  sistem  perbankan  untuk  menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul dana hasil tindak pidana ( money laundry ). 10
Sistem  kerahasiaan  bank  yang  dianut  suatu  negara,  malah  menjadi  salah  satu faktor  untuk  melakukan  pencucian  uang.  Semakin  ketat  sistem  kerahasiaan  perbankan suatu  negara  maka  semakin  sering  dipergunakan  sebagai  sarana  melakukan  pencucian uang.  Swiss  dan  Austria  tergolong  sebagai  Negara  yang  menerapkan  ketentuan perbankan  secara  ketat.Tidak  heran  penyimpanan  dari  banyak  negara  termasuk negarawan  korup,menggunakan  jasa  bank  dari  kedua  negara  tersebut  sebagai  tempat persembunyian uang kotornya. 11
Menurut penulis, ketatnya aturan kerahasian mengenai nasabah dan simpanannya, akan  memancing  orang  yang  berniat  buruk  untuk  menggunakan  aturan  mengenai rahasia  bank,  demi  memperoleh  keuntungan.  Misalnya  untuk  menyembunyikan  uang atau  harta  kekayaan  yang  asal  usulnya  berasal  dari  hal  yang  dilarang  oleh  Undang- undang  atau  dari  suatu  tindak  pidana,  karena  berpikir  bahwa  prinsip  kerahasiaan  bank
9 Yunus  Husein, Rahasia  Bank:  Privasi  Versus  Kepentingan  Umum ,  (Jakarta  :  Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2003), hlm.139.
10 Eka  Winarni, Studi  Komparasi  Hukum  Pengaturan  Konsep  Pembukaan  Rahasia  Bank Dalam Penyidikan Perkara Money Laundering Antara Indonesia Dan Singapura, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010), hlm. 45.
11 Adrian  Sutedi,  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  (Bandung:  PT.Citra  Aditya  Bakti,  2008), hlm.212.
ini  akan  membantunya  menyimpan  dan  untuk  menyamarkan  asal  usul  harta kekayaannya.
Uang  atau  harta  kekayaan  yang  diperoleh  dari  berbagai  tindak  pidana  tersebut pada umumnya tidak langsung digunakan atau dibelanjakan oleh pelaku, karena apabila langsung  digunakan,  tentunya  sumber  dari  harta  kekayaan  tersebut  akan  mudah dideteksi oleh aparat penegak hukum.
Pelaku kejahatan akan mengusahakan agar harta kekayaan tersebut terlebih dahulu masuk ke dalam suatu sistim keuangan ( financial system ) yang sah, dengan tujuan agar harta  yang  dihasilkan  dari  tindak  pidana  tersebut  tidak  dapat  atau  sulit  untuk  dilacak oleh  aparat  penegak  hukum.  Harta  kekayaan  bagi  organisasi  kejahatan,ibarat  bahan bakar  bagi  sebuah  kendaraan.  Apabila  aliran  bahan  bakar  diputus,  maka  organisasi kejahatan  akan  semakin  lemah  dan  kemudian  tentunya  akan  berhenti  dan  tidak berkegiatan. 12
Harta  kekayaan  merupakan  hal  yang  penting  dan  vital,  baik  bagi  perseorangan maupun  organisasi  dalam  menjalankan  kegiatan  atau  aktivitasnya.  Oleh  karena  itu, usaha  untuk  menyembunyikan,  mengaburkan  atau  menyamarkan  asal  usul  harta kekayaan  yang  diperoleh  secara  tidak  sah,  haruslah  dilakukan  sedemikian  rupa  dan merupakan suatu langkah yang harus dilakukan oleh pelaku. Hal tersebut dilakukan agar terbentuk  atau  kelihatan  adanya  jarak  atau  dinding  pemisah  antara  harta  kekayaan dengan  tindak  pidana  yang  menghasilkan  harta  kekayaan  tersebut,  maka  dengan demikian pelaku dapat dengan bebas  atau leluasa untuk  menikmati  atau  menggunakan harta tersebut.
Adapun  hal-hal  yang  membuat  pelaku  tindak  pidana  tertarik  untuk  melakukan pencucian uang pada bank adalah sebagai berikut: 13
1.  Bank  menawarkan  jasa  instrumen  dalam  lalu  lintas  keuangan  secara  cepat, aman, mudah, dan lintas batas negara, karena melibatkan teknologikomunikasi dan informasi yang semakin canggih;
12 I.  Tajudin, Analisis  Yuridis  terhadap  Pembukaan  Rahasia  Bank  (Lifting  Bank  Secrecy) Dikaitkan  dengan    Undang-Undang  15  Tahun  2002  Tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (Money Laundering)  Sebagaimana  Telah  Diubah  Dengan    Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2003, (Bandung: Universitas Padjajaran, 2009), hlm. 15.
13 Jenriswandi Damanik, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penegakan Hukumnya, (Medan: Universitas Simalungun, 2014), hlm.7. Diakses dari USI.ac.id, Pada Tanggal 25 November 2015.
2. Adanya pemberian berupa insentif berupa bunga simpanan yang relative tinggi, sehingga dianggap sangat menguntungkan nasabah;
3.  Adanya  penghargaan,  dan  penerapan  prinsip-prinsip  kerahasiaan  bank  secara ketat.
Ketertarikan  pelaku  untuk  melakukan  pencucian  uang  dalam  sistem  ini disebabkan  adanya  keunggulan-keunggulan  dari  sistem  perbankan.  Keunggulan  itu antara  lain,  pertama,  bank  menawarkan  jasa  instrumen  dalam  lalu  lintas  keuangan secara  cepat,  aman,  mudah  dan  lintas  batas  negara  ( transnational )  karena  melibatkan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin canggih. Kedua, pemberian insentif berupa bunga simpanan yang relatif tinggi sehingga sangat menguntungkan penyimpan. Ketiga,  penghargaan  dan  penerapan  prinsip-prinsip  kerahasiaan  bank  ( bank  secrecy principle) secara ketat. 14
Dalam  konteks  penegakan  hukum,  istilah money  laundering bukanlah  suatu konsep yang sederhana, melainkan sangat rumit karena masalahnya demikian kompleks, sehingga  cukup  sulit  untuk  merumuskan  delik-delik  hukumnya  secara  objektif  dan efektif.  Bagi  pelaku  kejahatan  pencucian  uang,  bahwa  menyimpan  uang  dalam  jumlah besar di bank, adalah perbuatan yang wajar, karena semuanya dilakukan dengan melalui prosedur  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  oleh  perbankan.  Jika  dilihat  dari  sisi ketentuan  hukum,  bahwa  perbuatan  menyimpan  uang  di  bank  tidak  lagi  dapat  dilihat dari  segi  hubungan  keperdataan  sebagaimana  lazimnya  dalam  dunia  perbankan.  Hal tersebut  disebabkan  karena  si  penyimpan  dana,  berusaha  untuk  mengaburkan  atau menyamarkan  asal  usul  uang  yang  disimpannya,  karenanya  perbuatan  itu  merupakan suau kejahatan yang perlu ditindak dan diberantas. 15
Secara  umum, money  laundering merupakan  metode  untuk  menyembunyikan, memindahkan,  dan  menggunakan  hasil  dari  suatu  tindak  pidana,  kegiatan  organisasi tindak  pidana,  tindak  pidana  ekonomi,  korupsi,  perdagangan  narkotika  dan  kegiatan- kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana.
14 Eka  Winarni, Studi  Komparasi  Hukum  Pengaturan  Konsep  Pembukaan  Rahasia  Bank Dalam Penyidikan Perkara Money Laundering Antara Indonesia Dan Singapura, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010), hlm.50.
15 M.  Arief  Amrullah, Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Money  Loundering, (Malang:  Bayu Media Publishing, 2004), hlm.1 – 3.
Melihat  pada definisi di  atas, maka money laundering atau pencucian uang pada intinya  melibatkan  aset  yaitu  pendapatan  atau  kekayaan  yang  disamarkan  atau disembunyikan  asal-usulnya  sehingga  dapat  digunakan  tanpa  terdeteksi  bahwa  aset tersebut  berasal  dari  kegiatan  yang  ilegal.  Melalui money  launderi ng,pendapatan  atau kekayaan  yang  berasal  dari  kegiatan  yang  melawan  hukum  diubah  menjad  iaset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal.
Kegiatan pencucian uang merupakan konsekuensi  yang hampir pasti terjadi pada semua  perolehan  keuntungan  yang  berpotensi  membangkitkan  unsur-unsur  kejahatan. Pada  umumnya  pelaku  cenderung  untuk  mencari  daerah  yang  memiliki  risiko  rendah atau lemah atau tidak efektif dalam mendeteksi kegiatan pencucian uang. Karena tujuan pencucian  uang  adalah  untuk  mendapatkan  dana  tersebut  kembali  kepada  orang-orang yang me- generate nya, pelaku umumnya lebih memilih untuk memindahkan dananya ke daerah-daerah yang financial system -nya telah established. 16
Perbedaan  antara  sistem  anti money  laundering di  suatu  negara  akan  dapat dieksploitasi  oleh  pelaku,  yang  cenderung  untuk  memindahkan  jaringan  mereka  ke negara-negara  dan  sistem  keuangan  yang  lemah  atau  yang  memiliki  tindakan pencegahan  yang  tidak  efektif  ( ineffective  countermeasures ).Teknik  pencucian  uang yang seringkali dilakukan adalah melalui industri perbankan. Hal ini disebabkan karena bank  banyak  menawarkan  jasa  dalam  lalu  lintas  keuangan  yang  dapat  dimanfaatkan oleh pelaku, untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. 17
Kegiatan  pencucian  uang  melibatkan  aktivitas  yang  sangat  kompleks.  Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama yaitu placement, layering dan integration : 18
1) Placement diartikan  sebagai  upaya  untuk  menempatkan  dana  yang  dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik dari uang
16 Ari Purwadi, Jasa Private Banking Pada Lembaga Perbankan Sebagai Sasaran Dan Sarana Pencucian  Uang, (Surabaya:  Universitas  Wijaya  Kusuma,  2012),  hlm.  15.  Diakses  dari ejurnal.uwks.ac.id, Pada Tanggal 25 November 2015.
17 NHT. Siahaan, Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hlm.16.
18 Yunus  Husein, Kebijakan  Bank  Indonesia  tentang  Money  Laundering, Disampaikan  dalam rangka  Seminar  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2002  Tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang, diselenggarakan  oleh  Lembaga  Info  Naker,  (Jakarta,  27  Juni  2002),  hlm.2.  Diakses  dari https://yunushusein.files.wordpress.com , Pada tanggal 25 November 2015.
tunai  baik  melalui  penyelundupan  uang  tunai  dari  satu  negara  ke  negara  lain, menggabungkan  antara  uang  tunai  yang  berasal  dari  kejahatan  dengan  uang yang  diperoleh  dari  hasil  kegiatan  yang  sah,  ataupun  dengan  melakukan penempatan uang giral ke dalam sistem perbankan misalnya deposito bank, cek atau  melalui  rela  estate  atau  saham-saham  atau  juga  mengkonversikan  ke dalam mata uang lainnya atau transfer uang ke dalam valuta asing.
2) Layering diartikan  sebagai  memisahkan  hasil  kejahatan  dari  sumbernya  yaitu aktivitas  kejahatan  yang  terkait  melalui  beberapa  tahapan  transaksi  keuangan.
Dalam  hal  ini  terdapat  proses  pemindahan  dana  dari  beberapa  rekening  atau lokasi  tertentu sebagai  hasil placement ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi  yang  kompleks  yang  didesain  untuk  menyamarkan/mengelabui sumber  dana  “haram”  tersebut.  Layering  dapat  pula  dilakukan  melalui pembukaan  sebanyak  mungkin  rekening  perusahaan-perusahaan  fiktif  dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.
3) I ntegration yaitu  upaya  untuk  menetapkan  suatu  landasan  sebagai  suatu „ legitimate explanation’ bagi hasil kejahatan. Disini uang yang di‟cuci‟ melalui placement  maupun  layering  dialihkan  ke  dalam  kegiatan-kegiatan  resmi sehingga  tampak  tidak  berhubungan  sama  sekali  dengan  aktivitas  kejahatan sebelumnya  yang  menjadi  sumber  dari  uang  yang  di-Iaundry.  Pada  tahap  ini uang  yang  telah  di-Iaundry  dimasukan  kembali  ke  dalam  sirkulasi  dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.
Praktek money  loundering tidak  mudah  untuk  memberantasnya.  Ada  beberapa faktor  yang  menjadi  penyebabnya.  Faktor-faktor  tersebut  sekaligus  merupakan pendorong maraknya praktek money loundering diantaranya sebagai berikut:
a) Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat dari negara yang bersangkutan.
b)  Dimungkinkan  oleh  ketentuan  perbankan  di  negara  tersebut  seseorang menyimpan dana disuatu bank dilakukan dengan menggunakan nama samaran atau tanpa nama.
c)  Pemerintah  yang  bersangkutan  memang  dengan  sengaja  membiarkan  praktek money  loundering  itu  berlangsung  dinegara  tersebut,  karena  negara  yang
bersangkutan  memperoleh  keuntungan  dari  dilakukannya  penempatan  uang haram itu diperbankan negara tersebut.
Kemudian, di Indonesia khusunya, terdapat kondisi-kondisi yang membuat marak terjadinya  tindak  pidana  tersebut.  Kondisi  diIndonesia  yang  mendukung  terjadinya tindak pidana pencucian uang ( money laundering ) yaitu sebagai berikut: 19
1) Ketatnya ketentuan mengenai rahasia bank, sehingga tidak mungkin sembarang orang  untuk  mengetahui  asal-usul  uang  tersebut  sehingga  amanlah  uang tersebut dibersihkan oleh lembaga keuangan tersebut.
2) Sistem  devisa  bebas,  sehingga  otoritas  moneter  sulit  untuk  mendeteksi  lalu lintas modal, dana dan uang dari manapun datangnya.
3) Tidak  adanya  ketentuan  pembatasan  atau  larangan  kepada  orang  asing  yang masuk  ke  wilayah  Indonesia  dalam  hal  membawa  valuta  asing  juga  tidak adanya kewajiban pelaporannya, sehingga orang bebas membawa uangke luar masuk berapapun besarnya.
4) Kebebasan yang diberikan Pemerintah dalam hal perpajakan yang menyangkut deposita dan simpanan, yaitu asal-usul uang tersebut tidak dapat diusut.
5) Dan ketentuan lainnya.
Sistem  kerahasiaan  bank  dan  kelemahan  perangkat  hukum  di  Indonesia  juga merupakan  sarana  yang  dimanfaatkan  oleh  para  pelaku  pencucian  uang.  Adanya pengaturan  kerahasiaan  ini  membuat  mereka  merasa  aman  untuk  menyimpan  uang hasil  kejahatannya  tanpa  harus  takut  akan  dilacak  oleh  pihak  berwenang.  Selain  itu kondisi  yang  mengakibatkan  negara  ini  menjadi  “surga”  kegiatan  pencucian  uang adalah  karena  Indonesia  masih  membutuhkan  likuiditas,  sehingga  dunia  perbankan Indonesia  masih  memandang  pentingnya  dana-dana  asing  untuk  masuk  dan diinvestasikan  di  Indonesia.  Sementara  ada  pihak-pihak  asing  tertentu  yang  hanya setuju  untuk  melakukan  investasi  di  Indonesiajika  dijamin  tidak  diusut  asal-usul dananya. 20
19 Muhamad  Djumhana,  Hukum  Perbankan  Indonesia,  (Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti, 2006), hlm. 601.
20 Benny  Swastika, Tinjauan  Hukum  Asas  Pembuktian  Terbalik  dalam  TIndak  PIdana Pencucia Uang , (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011), hlm.28.

## PENGARUH  PRINSIP  KERAHASIAAN  BANK  DALAM  PENYELEASIAN KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Konsep  rahasia  bank  timbul  dari  tujuan  untuk  melindungi  nasabah  bank  yang bersangkutan.  Hal  tersebut  nyata  terlihat  ketika Court  of  Appeal  Inggris secara  bulat memutuskan pendiriannya dalam kasus Tournier v. National Provincial and Union Bank of  England  tahun  1924.  Putusan  pengadilan  tersebut  kemudian  menjadi leading  case law yang menyangkut ketentuan rahasia bank di Inggris dan kemudian dijadikan acuan oleh pengadilan-pengadilan di  negara-negara lain yang menganut common law system . Bahkan 60 tahun sebelum putusan Tournier tersebut, yaitu dalam perkara Foster v. The Bank of London tahun 1862, juri telah berpendapat bahwa terdapat kewajiban bagi bank untuk tidak boleh mengungkapkan keadaan keuangan nasabah bank yang bersangkutan kepada  pihak  lain.  Namun  pada  waktu  itu  pendirian  tersebut  belum  memperoleh afirmasi dari putusan-putusan pengadilan berikutnya. 21
Timbulnya  pemikiran  untuk  perlunya  merahasiakan  keadaan  keuangan  nasabah bank,  membuat  timbulnya  suatu  ketentuan  hukum  mengenai  kewajiban  rahasia  bank. Rahasia  bank  bertujuan  untuk  melindungi  kepentingan  nasabah  secara  individual. Ketentuan rahasia bank di Swiss, yaitu suatu negara yang dikenal mempunyai ketentuan rahasia  bank  yang  dahulunya  paling  ketat  di  dunia,  awalnya  juga  bertujuan  untuk melindungi  kepentingan  nasabah  bank  secara  individual.  Ketentuan  rahasia  bank  di Swiss  lahir  sehubungan  dengan  kedudukan  Swiss  sebagai  negara  yang  netral  secara tradisional
Ada beberapa alasan yang membuat Swiss memiliki ketentuan rahasia bank yang ketat.  Alasan  pertama,  yaitu  pada  abad  ke-17,  ribuan  kaum Huguenots dari  Perancis melarikan  diri  ke  Swiss  oleh  karena  mereka  dikejar-kejar  atau  dilakukan  penyiksaan- penyiksaan  terhadap  mereka  sehubungan  dengan  agama  yang  mereka  anut.  Diantara mereka  itu  kemudian  ada  yang  menjadi  bankir,  dan  menginginkan  agar  supaya kerahasiaan  dari  nasabah-nasabah  mereka  untuk  urusan-urusan  keuangannya  di  negara
21 Dennis Campbell dalam Adrian Sutedi, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan , (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 1.
asalnya dirahasiakan. Alasan kedua adalah sehubungan dengan dikejar-kejarnya orang- orang Yahudi di waktu regime Nazi berkuasa di Jerman di tahun 1930an dan 1940an. 22
Dari  uraian  tersebut,  diketahui  bahwa  sejak  waktu  itu,  ketentuan  rahasia  bank bersifat  mutlak,  artinya  tidak  dapat  dikecualikan  karena  alasan  apapun  juga.Namun perkembangan  sehubungan  dengan  keadaan  politik  dalam  negeri,  keadaan  sosial, terutama yang menyangkut timbulnya kejahatan-kejahatan di bidang money laundering , dan  kebutuhan  akan  adanya  stabilitas  ekonomi,  terutama  stabilitas  moneter,  telah menimbulkan  kebutuhan  akan  perlunya  pelonggaran  terhadap  kewajiban  rahasia  bank yang  mutlak  itu.  Artinya,  apabila  kepentingan  negara,  bangsa  dan  masyarakat  umum harus didahulukan daripada kepentingan nasabah secara pribadi, maka kewajiban bank untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual, harus dapat dikesampingkan. Contoh  konkrit  mengenai  hal  tersebut  adalah  berkaitan  dengan  kepentingan  negara untuk  menghitung  memungut,  pajak  nasabah  yang  bersangkutan,  penindakan  korupsi, dan pemberantasan money laundering. 23
Pelanggaran  rahasia  bank  yang  diatur  oleh  masing-masing  negara  dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu sebagai berikut:
1. Kelompok  pertama,  yaitu  kelompok  yng  menentukan  bahwa  pelanggaran rahasia  bank  adalah  pelanggaran  perdata  ( civil  violation ).  Negara-negara tersebut  membiarkan  kewajiban  bank  hanya  sebagai  kewajiban  yang  timbul dari hubungan kontraktual belaka antara bank dan nasabah, namun kewajiban kontraktual tersebut dapat disimpangi apabila kepentingan umum menghendaki  dan  apabila  secara  tegas  dikecualikan  oleh  ketentuan  Undang- undang  tertentu.  Hal  yang  demikian  misalnya  dapat  terlihat  pada  ketentuan rahasia  bank  menurut  hukum  Inggris,  Amerika  Serikat,  Kanada,  Australia,
Negeri  Belanda,  Belgia,  The  Bahamas,  The  Cayman  Islands  dan  beberapa negara lainnya.
2. Kelompok  yang  kedua  menentukan  pelanggaran  rahasia  bank  sebagai pelanggaran  pidana  ( criminal  violation ),  misalnya  Swiss,  Austria,  Korea
22 Dennis Campbell dalam Adrian Sutedi, Ibid, hlm.2.
23 Sutan  Remy  Sjahdeini, Rahasia  Bank:  Berbagai  Masalah  Disekitarnya, Makalah  ini disajikan  sebagai  bahan  diskusi  mengenai  legal  isues  seputar  Pengaturan  Rahasia  Bank,  (Jakarta:  Bank Indonesia, Senin 13 Juni 2005), hlm.3. Diakses dari www.oocities.org , Pada tanggal 25 November 2015.
Selatan,  Perancis,  Luxembourg,  dan  Indonesia,  serta  beberapa  negara lainnya. 24
Di  Indonesia,  diketahui  dari  penjelasan  Pasal  40  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  7 Tahun  1992  bahwa  kerahasiaan  itu  diperlukan  untuk  kepentingan  bank,  dimana  bank memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan uang.Oleh karena itu,dapat disimpulkan bahwa lingkup rahasia bank memang menyangkut simpanan nasabah.
Ketentuan  rahasia  bank  menurut  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1992  berlaku bukan saja menyangkut keadaan keuangan dari nasabah penyimpan dana ( pasiva bank ), tetapi  berlaku  pula  bagi  kredit  yang  diperoleh  oleh  nasabah  debitur  dari  bank  tersebut ( aktiva bank ). Hal tersebut dapat juga disimpulkan dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) yang berkaitan dengan informasi antara bank mengenai kredit. 25
Sementara  itu,  Undang-undang  No.  10  Tahun  1998  memberikan  pengecualian dalam  tujuh  hal.  Pengecualian  tersebut  bersifat  limitatif,  artinya  di  luar  tujuh  hal  yang telah  dikecualikan  itu  tidak  terdapat  pengecualian  yang  lain.  Ketujuh  pengecualian  itu adalah sebagai berikut:
1. Untuk  kepentingan  perpajakan  dapat  diberikan  pengecualian  kepada  pejabat pajak berdasarkan perintah Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan (Pasal 41).
2. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang  Dan  Lelang  Negara/Panitia  Urusan  Piutang  Negara  dapat  diberikan pengecualian kepada pejabat Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atas izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 41A).
3.  Untuk  kepentingan  peradilan  dalam  perkara  pidana  dapat  diberikan pengecualian  kepada  polisi,  jaksa  atau  hakim  atas  izin  Pimpinan  Bank Indonesia (Pasal 42).
4.  Dalam  perkara  perdata  antara  bank  dengan  nasabahnya  dapat  diberikan pengecualian  tanpa  harus  memperoleh  izin  Pimpinan  Bank  Indonesia  (Pasal 43).
24 Francis Neate & Roger McCormick dalam Adrian Sutedi, Op.Cit.
25 Sutan Remy Sjahdeini, Ibid, hlm.9.
5. Dalam rangka tukar-menukar informasi di antara bank kepada bank lain dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 44). Termasuk di dalam pengertian tukar menukar informasi antar bank itu adalah dalam penggunaan ATM bersama.
6.  Atas  persetujuan,  permintaan  atau  kuasa  dari  Nasabah  Penyimpan  secara tertulis  dapat  diberikan  pengecualian  tanpa  harus  memperoleh  izin  Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 44A ayat (1)).
7.  Ahli  waris  yang  sah  dari  nasabah  penyimpan  dalam  hal  nasabah  penyimpan telah meninggal dunia (Pasal 44A ayat (2)).
Seperti yang dikemukakan oleh Leden Marpaung, rahasia bank dapat dibuka bila ditujukan  untuk  kepentingan  penegakan  hukum  dan  keadilan. 26 Tentunya  disesuaikan dengan perintah  Undang-undang untuk  merahasiakan dan membuka kerahasiaan bank. Penegasan  ketentuan  tersebut  dapat  dijumpai  di  Pasal  40  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 bahwa, bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank  tentang  keadaan  keuangan  dan  hal-hal  lain  dari  nasabahnya,  yang  wajib dirahasiakan  oleh  bank  menurut  kelaziman  dunia  perbankan,  kecuali  dalam  hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44.
Pada rahasia bank, seperti yang diketahui bahwa dari keterangan yang ada di bank dapat diketahui mengenai kegiatan seseorang, dimana saja berada pada waktu tertentu, majalah  apa  yang  dibacanya,  pola  konsumsinya,  organisasi  yang  dimasukinya  atau disumbangnya.Dengan kata lain bahwa dokumen nasabah yang ada di bank merupakan cerminan dari diri nasabah.
Menurut  Sutan  Remy  Sjahdeini  bahwa  rahasia  bank  sangat  terkait  dengan kepercayaan  nasabah  untuk  memelihara  dan  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat terhadap  suatu  bank.  Dalam  hukum  positif  di  Indonesia,  pengaturan  mengenai  rahasia bank  terdapat  dalam  Undang-Undang  No.10  tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  No.7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan. 27 Menurut  Pasal  1  Angka  8, Rahasia  bank  adalah  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  keterangan  mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya.
26 Leden Marpaung, Kejahatan Perbankan , (Jakarta: Erlangga, 1993), hlm.42.
27 Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit.
Rahasia Bank merupakan hal  yang sangat  penting dalam suatu sistem perbankan karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat, kepercayaan masyarakat tersebut erat kaitanya  dengan  pertumbuhan  dan  perkembangan  suatu  bank,  sehingga  bank  menjaga dengan erat rahasia nasabahnya. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, adanya prinsip kerahasiaan  bank  tersebut  telah  memberikan  kesulitan  tersendiri  dalam  penegakan hukum.  Seperti  yang  diketahui  bahwa  modus  dan  cara  dari  suatu  tindak  pidana  juga tentunya  mengalami  perkembangan,  misalnya  dengan  memanfaatkan  informasi  dan teknologi.
Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  merupakan  salah  satu  tindak  pidana  yang memanfaatkan  perkembangan  teknologi  dari  sistem  perbankan.  Akan  tetapi,  menjadi terhambat  saat  akan  diselesaikan,  karena  adanya  pengaruh  dari  prinsip  kerahasiaan bank.  Adanya  prinsip  kerahasiaan  bankberarti  bank  tidak  bisa  begitu  saja  membuka rahasia mengenai nasabahnya.
Diketahui  bahwa  kegiatan  pencucian  uang  memiliki  akibat  negatif  yang  sangat besar  bagi  sektor  perekonomian  dan  penegakan  hukum.  Menurut  Pemerintah  Kanada dalam  sebuah  kertas  kerja  yang  dikeluarkan  pada  Oktober  1998,  disebutkan  ada beberapa  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  kegiatan  pencucian  uang  terhadap masyarakat. Kerugian-kerugian tersebut adalah sebagai berikut: ( Departement of Justice Canada,  Solicitor  General  Canada,  Electronic  Money  Laundering:  An  Environmental Scan, October 1998). 28
1) Pencucian uang memungkinkan penjual dan pengedar narkoba, penyelundup dan para penjahat  lainnya untuk  dapat  memperluas kegiatan operasinya.  Hal ini  akan  meningkatkan  biaya  penegakan  hukum  dalam  pemberantasannya serta  peningkatan  biaya  perawatan  dan  pengobatan  kesehatan  bagi masyarakat pencandu narkoba;
2) Kegiatan pencucian uang berpotensi untuk merongrong keuangan masyarakat ( financial community ) sebagai akibat dari besarnya uang  yang terlibat dalam
28 Eka  Winarni,  S tudi  Komparasi  Hukum  Pengaturan  Konsep  Pembukaan  Rahasia  Bank Dalam Penyidikan Perkara Money Laundering Menurut UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Republic Of The Philippines Code No.9160 On Anti Money Laundering Act Of 2001 , (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010), hlm.57. Diakses dari http://core.ac.uk/ , Pada Tanggal 25 November 2015.
kegiatan  tersebut.  Potensi  untuk  melakukan  korupsi  bertambah  besar  sejalan dengan meningkatnya peredaran uang haram dalam jumlah yang signifikan;
3) Pencucian  uang  mengurangi  pendapatan  pemerintah  dari  sektor  pajak  dan secara  tidak  langsung  merugikan  wajib  pajak  (masyarakat)  yang  jujur  serta mengurangi kesempatan kerja yang legal.
Kegiatan  pencucian  uang  juga,  dapat  menyebabkan  berkurangnya  kepercayaan masyarakat  terhadap  perbankan,  kemudian  pada  akhirnya  akan  mengganggu  sistem keuangan  dan  pembayaran  nasional  dan  internasional.  Pencucian  uang  juga  dapat mengurangi kepercayaan negara lainterhadap suatu negara, contohnya Indonesia, karena dinilai  tidak  mampu  mengatasi  kegiatan  pencucian  uang.  Terakhir,  pencucian  uang menimbulkan ketidakpastian hukum dan instabilitas keamanan nasional. 29
Mengingat kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan pencucian uang sangat besar, baik  bagi  masyarakat,  sektor  perekonomian  dan  perbankan,  maupun  negara,  maka kriminalisasi  yang  kemudian  dilanjutkan  dengan  penegakan  hukum  tindak  pidana pencucian  uang  dinilai  sebagai  langkah  yang  tepat  dalam  usaha  mencegah  dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
Salah  satu  faktor  penghalang  bagi  penegak  hukum  untuk  dapat  berhasil mengungkapkan  tindak  pidana  pencucian  uang  adalah  ketentuan  rahasia  bank  yang terlalu ketat di negara yang bersangkutan. Menyadari hal yang demikian itu, maka Tim yang merancang Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana kemudian telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 kemudian  telah  diubah  lagi  dengan  Undang-undang  No.  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  Undang-undang tersebut  telah  memberikan  pengecualian  kepada  penyidik,  penuntut  umun  ,  dan  hakim untuk memperoleh keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya dengan cara menyimpang dari ketentuan rahasia bank  yang ditentukan dalam Undang-Undang No.  7  Tahun  1992  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  No.  10  Tahun 1998.
Pencucian uang atau money laundering menurut Black’s Law Dictionary, Money Laundering is term used to describe invesement or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction and other illegal sources into legitimate channels so that its  originals  source  can  not  betraced (Pencucian  Uang  adalah  istilah  yang  digunakan dalam menjelaskan aktivitas, dalam hal menguraikan atau memindahkan asalusul yang tidak sah menjadi seolah-olah sah, sehingga sumber asalnya tidak dapat diusut ataupun dideteksi). 30
Kemudian  di  Indonesia,  pada  Pasal  3  Undang-undang  No.  8  Tahun  2010tentang tindak  pidana  pencucian  uang,  dapat  diketahui  bahwa  tindak  pidana  pencucian  uang adalah  menempatkan,  mentransfer,  mengalihkan,  membelanjakan,  membayarkan, menghibahkan,  menitipkan,  membawa  ke  luar  negeri,  mengubah  bentuk,  menukarkan dengan  mata  uang  atau  surat  berharga  atau  perbuatanlain  atas  Harta  Kekayaan  yang diketahuinya  atau  patut  diduganya  merupakan  hasil  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dengan  tujuan  menyembunyikan  atau  menyamarkan asal  usul  Harta  Kekayaan.  Pada  pasal  4  undang-undang  tersebut,  diketahui  bahwa pencucian uang juga termasuk kegiatan menyembunyikan atas menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). 31
Dari  Pasal  2  Undang-undang  No.  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  diketahui  bahwa  tindak  pidana  yang berhubungan dengan pencucian uang adalah sebagai berikut:
1. Korupsi,  penyuapan,  narkotika,  psikotropika,  penyelundupan  tenaga  kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian,  kepabeanan,  cukai,  perdagangan  orang,  perdagangan  senjata gelap,  terorisme,  penculikan,  pencurian,  penggelapan,  penipuan,  pemalsuan uang, perjudian, prostitusi.
30 Black`s Law Dictionary dalam Anita Tiar Kusuma Wardhani, Studi Perbandingan Tentang Pengaturan Pemberian Perlindungan Saksi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Di Negara  Indonesia  Dan  Malaysia, (Surakarta:  Universitas  Sebelas  Maret,  2008),  hlm.  51.  Diakses  dari digilibs.uns.ac.id, Pada Tanggal 25 November 2015.
31 Indonesia, Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang, Undamg- undang No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164.
2. Tindak  pidana  di  bidang  perpajakan,  di  bidang  kehutanan,  di  bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan;
3. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar  wilayah  negara  kesatuan  republik  Indonesia  dan  tindak  pidana  tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
4. Kemudian  termasuk  harta  kekayaan  yang  diketahui  atau  patut  diduga  akan digunakan  dan  atau  digunakan  secara  langsung  atau  tidak  langsung  untuk kegiatan  terorisme,  organisasi  teroris,  atau  teroris  perseorangan  disamakan sebagai hasil tindak pidana
Menurut Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, untuk kepentingan  pemeriksaan  dalam  perkara  tindak  pidana  pencucian  uang,  penyidik, penuntut  umum  atau  hakim  berwenang  untuk  meminta  keterangan  dari  Penyedia  Jasa Keuangan  mengenai  Harta  Kekayaan  setiap  orang  yang  telah  dilaporkan  oleh  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), tersangka, atau terdakwa. Pasal 72  ayat  (2)  Undang-Undang  tersebut  menentukan  bahwa  dalam  meminta  keterangan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  terhadap  penyidik,  penuntut  umum  atau  hakim tidak  berlaku  ketentuan  Undang-Undang  yang  mengatur  tentang  rahasia  bank  dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.
Kemudian  mengenai  kemungkinan  penerobosan  rahasia  bank  seperti  sudah ditegaskan  oleh  Undang-undang  bahwa  untuk  kepentingan  perpajakan,  untuk penyelesaian piutang bank  yang sudah diserahkan kepada badan urusan  piutang lelang negara atau panitia urusan piutang negara, dan untuk kepentingan peradilan diwajibkan bagi  pihak  tersebut  untuk  terlebih  dahulu  memperoleh  izin  tertulis  untuk  membuka rahasia  bank  dari  pimpinan  bank  Indonesia.  Hal  tersebut  ditegaskan  oleh  Pasal  3  ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/19/PBI /2000 tentang persyaratan dan tata cara pemberian  perintah  atau  izin  tertulis  membuka  rahasia  bank  bahwa  pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, b, dan c, wajib terlebih dahulu  memperoleh  perintah  atau  izin  tertulis  untuk  membuka  rahasia  bank  dari pimpinan bank Indonesia.
Prosedur  tersebut  dijalankan  demi  menjaga  kepercayaan  nasabah.  Ketika membuka  informasi  rahasia  bank  yang  dianggap  penting,  maka  diharapkan mencantumkan  keterangan-keterangan  dan  memperlihatkan  bukti-bukti  tertulis  serta surat-surat  yang  dapat  mendukung  untuk  membuka  rahasia  bank.  Rahasia  bank  yang dimaksud berupa seluruh informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. 32
Kemudian  agar  penggunaan  fasilitas  pengecualian  yang  diberikan  oleh  Undang- undang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  tidak  disalahgunakan,  maka  Undang-undang Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  memberikan  rambu-rambu  bagi  penyidik,  penuntut umum  atau  hakim  dalam  mengajukan  permintaan  keterangan  kepada  penyedia  jasa keuangan.  Hal  tersebut  sebagaimana  yang  ditentukan  padaPasal  72  ayat  (3),  bahwa permintaan keterangan  harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas hal-hal sebagai berikut:
1. Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
2. Identitas  setiap  orang  yang  telah  dilaporkan  oleh  PPATK,  tersangka,  atau terdakwa;
3. Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
4. Tempat harta kekayaan berada.
Sementara  itu  Pasal  72  ayat  (5)  menentukan  bahwa  surat  permintaan  untuk memperoleh  keterangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  harus ditandatangani oleh:
1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik;
2. Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  atau  Kepala  Kejaksaan  Tinggi  dalam  hal permintaan diajukan oleh penuntut umum;
3. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.
Dari keseluruhan uraian diatas, diketahui bahwa prinsip kerahasiaan bank, menjadi pemicu  adanya  suatu  tindak  pidana  pencucian  uang.  Sistem  kerahasiaan  bank  yang dianut  suatu  negara,  menjadi  salah  satu  faktor  untuk  melakukan  pencucian  uang.
32 Anak  Agung  Istri  Chandra  Pramita  Sukawati, Pengaturan  Kewajiban  Bank  Menjaga Kerahasiaan  Data  Nasabah  Penyimpan  Menurut  Undang-Undang  Perbankan, (Bali:  Tesis  Universitas Udayana, 2015), hlm 59. Diakses dari www.pps.unud.ac.id , Pada tanggal 25 November 2015.
Semakin  ketat  sistem  kerahasiaan  perbankan  suatu  negara  maka  semakin  sering dipergunakan sebagai sarana melakukan pencucian uang.
Ketentuan  rahasia  bank  yang  terlalu  ketat  di  suatu  negara  merupakan  salah  satu faktor penghambat bagi penegak hukum, untuk cepat mengungkap suatu tindak pidana pencucian  uang.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  bank  menolak  membuka  informasi mengenai nasabahnya.
Di  Indonesia,  awalnya  prinsip  kerahasiaan  bank  merupakan  prinsip  yang  sangat ketat.  Akan  tetapi,  kerahasiaan  bank  tersebut,  sudah  dapat  dikecualikan  terhadap beberapa  hal  yaitu,  untuk  kepentingan  perpajakan,  untuk  penyelesaian  piutang  bank yang sudah diserahkan kepada badan urusan piutang lelang negara  atau panitia urusan piutang  negara,  dan  untuk  kepentingan  peradilan.  Hal  tersebut  sebagaimana  yang  di amanatkan oleh Undang-undang.
Namun  untuk  membuka  kerahasiaan  bank  tersebut,  pihak-  pihak  yang berkepentingan  itu,  harus  terlebih  dahulu  memperoleh  izin  tertulis  untuk  membuka rahasia bank dari Pimpinan Bank Indonesia. Prosedur tersebut dijalankan demi menjaga kepercayaan  nasabah.  Ketika  membuka  informasi  rahasia  bank  dianggap  penting, seyogyanya  diharapkan  mencantumkan  keterangan-keterangan  dan  memperlihatkan bukti-bukti  tertulis  serta  surat-surat  yang  dapat  mendukung  untuk  membuka  rahasia bank yaitu berupa seluruh informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
Kemudian mengenai pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank dalam rangka pemberantasan dan penindakan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, hanya dapat diberikan  apabila  pemeriksaan  tindak  pidana  pencucian  uang  telah  memasuki  tahap penyidikan. Artinya, nasabah penyimpan harus telah menjadi tersangka. Apabila masih dalam  tahap  penyelidikan,  dan  nasabah  penyimpan  belum  menjadi  tersangka,  maka keterangan  mengenai  nasabah  penyimpan  dan  simpanannya  tidak  boleh  diungkapkan oleh bank.
Sehingga  menurut  penulis,  prinsip  kerahasiaan  bank  merupakan  penghambat dalam  proses  penegakkan  hukum,  karena  meskipun  bisa  dibuka,  tapi  tetap membutuhkan suatu prosedur khusus.  Hal  tersebut,  akan membutuhkan banyak waktu, sehingga proses penyelesaian suatu kasus pencucian uang, akan lebih lambat.
Namun  meskipun  kerahasiaan  bank  merupakan  hambatan  dalam  penegakkan suatu kasus pencucian uang. Akan tetapi, penegak hukum juga harus tetap menghormati prinsip  tersebut.  Hal  itu  dikarenakan  prinsip  kerahasiaan  bank  merupakan  hal  yang sangat  penting dalam  suatu  sistem perbankan, mengingat  sistem perbankan didasarkan pada  kepercayaan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  penegak  hukum  ketika  melakukan tugasnya, harus tetap patuh  pada prosedur pembukaan rahasia bank sebagaimana  yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

## PENUTUP
1. Adanya  prinsip  kerahasiaan  bank,  kemudian  semakin  ketatnya  prinsip  tersebut dalam  suatu  negara,  akan  menjadi  salah  satu  faktor  yang  membuat  seseorang untuk melakukan pencucian uang dengan menempatkan uangnya pada bank dalam suatu negara, terutama dalam negara yang prinsip  rahasia banknya masih sangat ketat. Bahkan dikatakan bahwa semakin ketat sistem kerahasiaan perbankan suatu negara  maka  semakin  sering  dipergunakan  sebagai  sarana  melakukan  pencucian uang.Ketatnya  aturan  kerahasian  mengenai  nasabah  dan  simpanannya,  akan memancing  orang  yang  berniat  buruk  untuk  menggunakan  aturan  mengenai rahasia  bank,  demi  memperoleh  keuntungan.  Misalnya  untuk  menyembunyikan uang  atau  harta  kekayaan  yang  asal  usulnya  berasal  dari  hal  yang  dilarang  oleh Undang-undang  atau  dari  suatu  tindak  pidana,  karena  berpikir  bahwa  prinsip kerahasiaan  bank  ini  akan  membantunya  menyimpan  dan  untuk  menyamarkan asal  usul  harta  kekayaannya.Uang  atau  harta  kekayaan  yang  diperoleh  dari berbagai  tindak  pidana  tersebut  pada  umumnya  tidak  langsung  digunakan  atau dibelanjakan  oleh  pelaku,  karena  apabila  langsung  digunakan,  tentunya  sumber dari  harta  kekayaan  tersebut  akan  mudah  dideteksi  oleh  aparat  penegak  hukum. Adanya  prinsip  kerahasiaan  bank,  telah  dimanfaatkan  oleh  para  pelaku  tindak pidana pencucian uang untuk menutupi harta hasil kejahatannya. Oleh karena itu, dapat  disimpulkan  bahwa  prinsip  kerahasiaan  bank  memiliki  hubungan  dengan munculnya suatu kasus  pencucian uang. Diketahui bahwa dengan adanya prinsip kerahasiaan bank, maka sistem perbankan dianggap sebagai tempat teraman untuk menempatkan  uang  hasil  tindak  pidana  tersebut.  Pelaku  kejahatan  akan
mengusahakan agar harta kekayaan dari hasil tindak pidana terlebih dahulu masuk ke dalam suatu  sistim  keuangan (financial system)  yang sah, dengan tujuan agar harta  yang  dihasilkan  dari  tindak  pidana  tersebut  tidak  dapat  atau  sulit  untuk dilacak oleh aparat penegak hukum.
2. Prinsip  kerahasiaan  bank  merupakan  penghambat  dalam  proses  penegakkan hukum,  karena  meskipun  bisa  dibuka,  tapi  tetap  membutuhkan  suatu  prosedur khusus.  Kemudian  proses  tersebut,  tentuyaakan  membutuhkan  waktu  tambahan, sehingga  proses  penyelesaian  suatu  kasus  pencucian  uang,  akan  lebih lambat.Namun  meskipun  kerahasiaan  bank  merupakan  hambatan  dalam penegakkan suatu kasus pencucian uang. Akan tetapi, penegak hukum juga harus tetap menghormati prinsip tersebut. Hal itu dikarenakan prinsip kerahasiaan bank merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  suatu  sistem  perbankan,  mengingat sistem  perbankan  didasarkan  pada  kepercayaan  masyarakat.  Oleh  karena  itu, penegak  hukum  ketika  melakukan  tugasnya,  harus  tetap  patuh  pada  prosedur pembukaan rahasia bank sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA
Amrullah, M. arief, Tindak Pidana Pencucian Uang Money Loundering, (Malang: Bayu Media Publishing, 2004 Anwar, Moch, Tindak Pidana di Bidang Perbankan , Bandung: Alumni, 1986.
Arrasjid, Chainur, Dasar-Dasar Ilmu Hukum , Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
Djumhana,  Muhamad, Rahasia  Bank  (Ketentuan  dan  Penerapannya  di  Indonesia), Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1966.
-----------------------------,  Hukum  Perbankan  Indonesia ,  (Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti, 2006
----------------------------,  Asas-Asas  Hukum  Perbankan  Indonesia ,  Bandung:  PT.Citra Aditya Bakti, 2008.
Fuady, Munir, Hukum Perbankan Modern , Bandung: PT Citra Adiyta Bakti, 2001.
Husein,  Yunus, Rahasia  Bank:  Privasi  Versus  Kepentingan  Umum ,  Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2003.
Siahaan,  NHT, Pencucian  Uang  dan  Kejahatan  Perbankan, Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan, 2005.
Susilo,  Y.  Sri,  Sigit  Triandaru,  dan  A.Totok  Budi  Santoso, Bank  dan  Lembaga Keuangan Lainnya , Jakarta: Salemba Empat, 2000.
Sutedi, Adrian, Tindak Pidana Pencucian Uang , Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2008.
------------------, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan , Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Zainal,  Asikin, Pokok-Pokok  Hukum  Perbankan  di  Indonesia ,  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 1995.
Indonesia, Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian  Uang, Undang- undang No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164.
Damanik,  Jenriswandi, Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan  Penegakan  Hukumnya, Medan:  Universitas  Simalungun,  2014.  Diakses  dari  USI.ac.id,  Pada  Tanggal  25 November 2015.
Husein,  Yunus, Kebijakan  Bank  Indonesia  tentang  Money  Laundering, Disampaikan dalam  rangka  Seminar  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2002  Tentang  Tindak Pidana  Pencucian  Uang,  diselenggarakan  oleh  Lembaga  Info  Naker,  Jakarta:  27 Juni 2002. Diakses dari https://yunushusein.files.wordpress.com , Pada tanggal 25 November 2015
Wardhani,  Anita  Tiar  Kusuma, Studi  Perbandingan  Tentang  Pengaturan  Pemberian Perlindungan  Saksi  Dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Di Negara  Indonesia  Dan  Malaysia, (Surakarta:  Universitas  Sebelas  Maret,  2008.
Diakses dari digilibs.uns.ac.id, Pada Tanggal 25 November 2015.
Purwadi,  Ari, Jasa  Private  Banking  Pada  Lembaga  Perbankan  Sebagai  Sasaran  Dan Sarana  Pencucian  Uang, Surabaya:  Universitas  Wijaya  Kusuma,  2012.  Diakses dari ejurnal.uwks.ac.id, Pada Tanggal 25 November 2015.
Rifai,  Eddy, Pembukaan  Rahasia  Bank  Untuk  Kepentingan  Peradilan  dalam  Perkara Pidana, Lampung:  Universitas  Lampung,  2012.  Diakses  dari  staff.unila.ac.id, Pada Tanggal 25 November 2015.
Sukawati,  Anak  Agung  Istri  Chandra  Pramita, Pengaturan  Kewajiban  Bank  Menjaga Kerahasiaan  Data  Nasabah  Penyimpan  Menurut  Undang-Undang  Perbankan, Bali:  Tesis  Universitas  Udayana,  2015.  Diakses  dari www.pps.unud.ac.id ,  Pada tanggal 25 November 2015.
Sjahdeini,  Sutan  Remy, Rahasia  Bank:  Berbagai  Masalah  Disekitarnya, Makalah  ini disajikan sebagai bahan diskusi mengenai legal isues seputar Pengaturan Rahasia Bank,  Jakarta:  Bank  Indonesia,  Senin  13  Juni  2005.  Diakses  dari www.oocities.org , Pada tanggal 25 November 2015.
Swastika,  Benny, Tinjauan  Hukum  Asas  Pembuktian  Terbalik  dalam  TIndak  Pidana Pencucia  Uang ,  Jakarta:  Universitas  Indonesia,  2011.  Diakses  dari  lib.ui.ac.id, Pada Tanggal 25 November 2015.
Tajudin,  I, Analisis  Yuridis  terhadap  Pembukaan  Rahasia  Bank  (Lifting  Bank  Secrecy)
Dikaitkan  dengan    Undang-Undang  15  Tahun  2002  Tentang  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  (Money  Laundering)  Sebagaimana  Telah  Diubah  Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, Bandung: Universitas Padjajaran, 2009. Winarni, Eka, S tudi Komparasi Hukum Pengaturan Konsep Pembukaan Rahasia Bank Dalam Penyidikan Perkara Money Laundering  Menurut UU No. 25 Tahun 2003 Tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Dengan  Republic  Of  The  Philippines Code  No.9160  On  Anti  Money  Laundering  Act  Of  2001 ,  Surakarta:  Universitas Sebelas Maret, 2010. Diakses dari http://core.ac.uk/ , Pada Tanggal 25 November 2015.