Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 5, No. 2, April 2020, hlm 76-92

## Hoaks Terorisme: Praktik Diskursif dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Tuning Rahayu 1 , Guntur Freddy Prisanto 1 , Niken Febrina Ernungtyas 1 ,  Irwansyah 2 , Syahrul Hidayanto 1
1 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi InterStudi
2 Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
Email: tuningrahayu15@gmail.com
guntur@stikom.interstudi.edu niken@stikom.interstudi.edu irwansyah09@ui.ac.id syahrul.hidayanto1@gmail.com

## ABSTRAK
Masifnya  penyebaran  hoaks  tentang  Pemilu  Legislatif  dan  Pemilihan  Presiden tahun  2019  membuat pemerintah  mengeluarkan  wacana  menjerat  pelaku  penyebar  hoaks  dengan  Pasal  1  dan  Pasal  6 Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 (UU 5/2018) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Wacana  ini  pun  mendapat  penolakan  dari  masyarakat  karena  dinilai  sulit  untuk  diterapkan  dalam pembuktian  pelaku  penyebar  hoaks  disebabkan  tidak  adanya  pasal  spesifik  yang  mengatur  tentang hoaks terorisme. Pemerintah disebut terlalu berlebihan, tidak memahami persoalan, dan panik dalam menyikapi pelaku penyebar hoaks. Penelitian ini bertujuan mengungkap praktik diskursif dalam UU 5/2018  secara  spesifik  pada  pasal  1  dan  6.  Pendekatan  yang  dipilih  adalah  kualitatif.  Alat pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  berupa  dokumentasi,  studi  literatur,  dan  wawancara terstruktur. Objek formal penelitian adalah model analisis wacana Norman Fairclough dimensi kedua yaitu praktik diskursif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah keliru menggunakan pasal 1 dan 6 UU 5/2018 untuk menjerat pelaku penyebar hoaks terorisme. Hal ini dikarenakan masih terlalu luasnya  definisi  terorisme  untuk  menjerat  pelaku  penyebar  hoaks  dan  tidak  adanya  dalil  tentang subkategori hoaks terorisme khususnya hoaks peringatan.
Kata-kata Kunci: Hoaks terorisme; praktik diskursif; analisis wacana
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 5, No. 2, April 2020, hlm 76-92

## Terrorism Hoaxes: Discursive Practices in the Law on Combating Terrorism Crimes

## ABSTRACT
The  massive  spread  of  hoax  about  the  Legislative  and  Presidential  Elections  in  2019  made  the government issue a discourse to punish perpetrators of hoax spreaders with Clause 1 and Clause 6 of Law Number 5 of 2018 (Law 5/2018) on Combating Terrorism Criminal Acts. This discourse has also been  rejected  by  the  community  because  it  is  considered  difficult  to  implement  in  proving  the perpetrators of hoax spreaders because there are no specific clauses governing the terrorism hoaxes. The government is called too excessive, does not understand the problem, and panicked in responding to the perpetrators of hoax. This study aims to uncover specific discursive practices in Law 5/2018 in Clauses  1  and  6.  The  approach  chosen  is  qualitative.  Data  collection  tools  in  this  research  are documentation, literature study, and structured interviews. The formal object of research is Norman Fairclough's  discourse  analysis  model  of  the  second  dimension,  namely  discursive  practice.  The results  showed  that  the  government  mistakenly  used  clauses  1  and  6  of  Law  5/2018  to  ensnare  the perpetrators of terrorist hoax. This is because the definition of terrorism is still too broad to ensnare the  perpetrators  of  hoax  and  there  is  no  argument  about  the  subcategory  of  terrorism  hoaxes, especially hoax warnings.
Keywords: terrorism hoaxes; discursive practices; discourse analysis
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 5, No. 2, April 2020, hlm 76-92

## PENDAHULUAN
Pada  pertengahan  tahun  2019,  Menteri  Koordinator  Bidang  Politik  Hukum  dan  HAM (Menko  Polhukam),  yang  saat  itu  dijabat  oleh  Wiranto,  mengeluarkan  wacana memberlakukan  Pasal  1  dan  Pasal  6  Undang-undang  Nomor  5  tahun  2018  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  (UU  5/2018 ) kepada  pelaku  penyebar  hoaks. Wiranto menyebut bahwa hoaks yang umumnya disebarluaskan lewat media sosial ini dapat meneror dan mengancam masyarakat. Wiranto mengategorikan hoaks yang bersifat meneror tersebut  sebagai  terorisme  non-fisik  (Maharani,  2019).  Gagasan  Wiranto  ini  muncul  karena masifnya  penyebaran  hoaks  tentang  Pemilu  Legislatif  dan  Pemilihan  Presiden  2019  yang dapat  mengancam  kondusifitas  dan  keamanan  di  berbagai  daerah  di  Indonesia  (CNN Indonesia, 2019b).
Wacana  ini  kemudian  menuai  pro  dan  kontra  di  masyarakat.  Mereka  yang  pro mengatakan  bahwa  hoaks  yang  meneror  masyarakat  dan  menyebabkan  ketakutan  dapat dikategorikan  sebagai  terorisme  (CNN  Indonesia,  2019a).  Selain  itu,  pernyataan  Menko Polhukam  dapat  dijadikan  sebagai  peringatan  bagi  masyarakat  untuk  berhati-hati  dalam menyebarluaskan  informasi  mengingat  dampak  hukum  yang  cukup  berat  (CNN  Indonesia, 2019c).  Sementara  pihak  yang  kontra  mengatakan  bahwa  jerat  UU  5/2018  akan  sulit diterapkan dalam hal pembuktian pelaku hoaks terlibat dengan jaringan terorisme disebabkan oleh  banyaknya  variabel  dalam  definisi  terorisme.  Selain  itu,  dalam  UU  5/2018  juga  tidak ditemukan adanya pasal yang mengatur tentang pelaku hoaks (CNN Indonesia, 2019b).
Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri)  sebagai  lembaga  penegak  hukum  mengatakan bahwa  pasal  1  dan  6  dalam  UU  5/2018 dapat  berlaku  jika  pelaku  hoaks  teridentifikasi memiliki jaringan atau terkait dengan jaringan terorisme (Maharani, 2019). Polri bahkan telah memberlakukan  aturan  tersebut  untuk  menjerat  pelaku  teror  yang  sekaligus  penyebar  hoaks yaitu Y yang berasal dari Klaten dan AR dari Riau. Mereka terbukti menyebarluaskan hoaks di media sosial yang berisi ancaman pembunuhan yang ditujukan kepada anggota polisi yang bertugas dilapangan (Rizky, 2019).
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  para  sarjana  sosial  menunjukkan  bahwa  hoaks dan  terorisme  memang  dapat  saling  berkaitan  (Alimi,  2019;  Mahoney,  2018;  Tishler,  2016, 2017, 2018). Tishler (2017) memahami hoaks sebagai fakta empiris mengacu pada frekuensi aksi  terorisme  yang  dibarengi  dengan  penyebaran  hoaks  sejak  tahun  1960  hingga  2015  di seluruh  dunia.  Hoaks  digunakan  oleh  teroris  untuk  menyebabkan  kerugian  di  masyarakat. Aktifitas ini juga cenderung mengalami peningkatan signifikan karena adanya upaya
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 5, No. 2, April 2020, hlm 76-92
kontraterorisme  yang  justru  membuat  teroris  mencari  alternatif  kekerasan  lain  yang  lebih kompleks.  Al-Qaeda  (paska  9/11),  Basque  Fatherland  and  Freedom  (ETA;  pra-2002),  Boko Haram, the Irish Republican Army (IRA), dan the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) adalah  kelompok  teroris  yang  paling  produktif  menggunakan  hoaks  selain  juga  serangkaian taktik  terorisme  yang  serius.  Menurut  Tishler  (2016)  berbagai  literatur  akademik  yang membahas terorisme telah gagal memberikan perhatian serius pada hoaks terorisme. Karya- karya  akademis  baik  teoretis  dan  empiris  yang  mereferensikan  aktivitas  hoaks  hanya menyumbang  sebagian  kecil  dari  penggambaran  terorisme  dan  masih  ditemukannya kesenjangan yang signifikan.
Hoaks  terorisme  yang  ditemukan  dalam  beberapa  aksi  terorisme  sering  diabaikan pemerintah karena dianggap tidak menimbulkan ancaman serius seperti kerusakan pada tubuh atau  kerusakan  properti.  Padahal,  hoaks  terorisme  harus  diperlakukan  secara  serius  sebagai aksi  terorisme  yang  sah  sampai  tahap  hoaks  secara  definitif  dapat  terungkap  kebenarannya (Enders  &  Sandler,  2012;  Munroe,  2009;  Ryder,  2005;  Tishler,  2018).  Hoaks  terorisme dipercaya  dapat  menimbulkan  ketakutan  yang  meluas  bahkan  menyebabkan  hasil  psikolgis- sosial  yang  dampaknya  sama  dengan  aksi  terorisme  yang  serius  (Dougherty,  Green,  & Harrington, 2001; Tishler, 2017). Pada tingkat  yang paling dangkal, hoaks terorisme adalah insiden yang diyakini sebagai tindakan terorisme serius, tetapi tidak benar-benar melibatkan risiko bahaya yang nyata (Tishler, 2016).
Indonesia  sebagai  negara  yang  kerap  menjadi  target  serangan  teroris  (Akhmad,  2019; Laoli,  2019;  Siswadi,  2015)  juga  pernah  mengalami  kasus  hoaks  terorisme  diantaranya telepon  ancaman  bom  salah  satu  gereja  di  Kota  Batu  (Arifin,  2017),  teror  bom  duren  sawit (Hadi,  2018),  hingga  yang  terbaru  ancaman  pembunuhan  palsu  yang  ditujukan  kepada anggota polisi lewat media sosial (Rizky, 2019). Melihat banyaknya hoaks yang tersebar dan meneror masyarakat membuat pemerintah mengeluarkan wacana memberlakukan UU 5/2018 untuk menjerat pelaku penyebar hoaks. Meskipun pemerintah mengklaim kebijakan tersebut masih sebatas wacana, faktanya dilapangan Polri telah melaksanakannya. Seperti yang telah disinggung  di  atas,  digunakannya  UU  ini  untuk  menjerat  pelaku  penyebar  hoaks  menuai polemik  karena  adanya  ambiguitas  definisi  terorisme  yang  ditemukan  dalam  UU  5/2018. Menggunakan  analisis  wacana  Norman  Fairclough,  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengungkap  praktik  diskursif  dalam  UU  5/2018  secara  spesifik  pada  pasal  1  dan  6. Penelitian ini juga berkontribusi secara potensial sebagai kajian tentang hoaks dan terorisme dalam multidisiplin ilmu.
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 5, No. 2, April 2020, hlm 76-92

## Konseptualisasi Hoaks Terorisme
Istilah hoaks memang telah eksis selama ratusan tahun (Harwood, 2005; Walsh, 2006). Walsh (2005) mengatakan bahwa kata  hoaks telah muncul sejak 1808. Sementara Harwood (2006) percaya versi bahasa Inggris dari kata hoaks telah ada pada 1796. Hoaks didefinisikan sebagai sesuatu yang dimaksudkan untuk menipu. Seseorang dapat melihat hoaks dalam tiga cara yakni maksud dari hoaks, efek hoaks, atau bahkan keduanya (Harwood, 2005). Menurut MacDougall    (1958)  hoaks  adalah  ketidakbenaran  yang  sengaja  dibuat  untuk  menyamar sebagai  sebuah  kebenaran.  MacDougall  (1958)  membuat  definisi  ini  ketika  mempelajari bagaimana  hoaks  memengaruhi  opini  publik  di  Amerika  Serikat  pada  awal  abad  ke-20 (Utami, 2018). Meskipun definisi yang ditawarkan MacDougall (1958) terkesan masih samar, namun secara tidak langsung ia menetapkan parameter bahwa hoaks dapat melibatkan lebih dari satu target dan ditujukan untuk memengaruhi cara orang berpikir (Finneman & Thomas, 2018).
Menurut Ahmad & Hotimah (2018), dalam perspektif hukum positif di Indonesia, hoaks adalah informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Informasi tersebut dengan sengaja dan  tanpa  hak  disebarluaskan  oleh  pelakunya  yang  ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,  agama,  ras,  dan  antargolongan  (SARA).  Seseorang  yang  terbukti  menyebarkan  hoaks akan di penjara setingg-tingginya selama sepuluh tahun.
Sebenarnya  pemerintah  telah  memiliki  payung  hukum  yang  memadai  untuk  melawan hoaks  dan  mencegah  dampak  negatif  hoaks.  Beberapa  pasal  yang  mengatur  tentang penyebaran  hoaks  adalah  Pasal  28  ayat  1  dan  2,  Pasal  27  ayat  3,  Undang-Undang  No.  11 tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang  sekarang  telah  diubah  dengan Undang-Undang No.19 tahun 2016, Pasal 14 dan 15 UndangUndang No. 1 tahun 1946, Pasal 311  dan  378.  Selain  itu,  KUHP  serta  Undang-Undang  No.  40  tahun  2008  tentang Penghapusan  Diskiriminasi  Ras  dan  Etnis  juga  merupakan  beberapa  produk  hukum  yang dapat digunakan untuk memerangi penyebaran hoaks (Ahmad & Hotimah, 2018).
Zubiaga  et  al.,  (2018)  menjelaskan  perbedaan  antara  hoaks,  berita  palsu,  dan  rumor. Hoaks  didefinisikan  sebagai  cerita  palsu  yang  berfungsi  menyamarkan  kebenaran. Berdasarkan  definisi  tradisional,  berita  palsu  dapat  dilihat  sebagai  bentuk  dari  hoaks  yang biasanya  menyebar  melalui  media.  Sementara  rumor  mengacu  pada  klaim  yang  tidak berdasar yang disebarluaskan dengan dukungan bukti yang sedikit. Rumor memang terkesan mirip dengan berita palsu hanya saja rumor tidak selalu salah dan mungkin ternyata benar.
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 5, No. 2, April 2020, hlm 76-92
Menurut  Tishler  (2017)  tidak  semua  hoaks  dapat  diklasifikasikan  sebagai  hoaks terorisme. Begitu pula tidak semua kegiatan kriminal adalah aksi terorisme (Pellegrini, 2008). Sampai  saat  ini  tidak  ada  konsensus  mengenai  definisi  terorisme;  Schmid  (2011)  bahkan mencatat  ada  lebih  dari  250  definisi  terorisme  yang  digunakan  oleh  akademisi,  pemerintah, dan  organisasi  antar  pemerintah  di  seluruh  dunia.  Enders  &  Sandlers  (2012)  mengatakan bahwa  terorisme  adalah  aksi  terencana  atau  ancaman  yang  menggunakan  kekerasan  oleh individu  atau  kelompok  subnasional  yang  termotivasi  oleh  politik  atau  sosial  dengan intimidasi kepada audiens yang besar. Kekerasan adalah ciri khas terorisme, dengan beberapa kelompok  teroris  terlibat  dalam  serangan  mengerikan  untuk  menciptakan  kecemasan  atau rasa  kebencian  yang  meluas.  Untuk  memenuhi  syarat  sebagai  terorisme,  serangan  harus memiliki motif politik. Definisi tersebut menekankan bahwa target sebenarnya dari serangan yang  menimbulkan  kecemasan  adalah  publik  yang  lebih  luas,  yang  dapat  menekan pemerintah untuk menyerah pada tuntutan para teroris (Sandler, 2014).
Tishler  (2017)  mengatakan  bahwa  literatur  yang  membahas  hoaks  terorisme  masih jarang  ditemukan  dan  terfragmentasi.  Selain  itu,  banyak  literatur  yang  tidak  memasukkan definisi  tentang  apa  sebenarnya  hoaks  terorisme  itu.  Setelah  melakukan  kajian  literatur, Tishler  (2016)  membagi  hoaks  terorisme  menjadi  tiga  subkategori  yaitu:  (1)  hoaks  klaim tanggung jawab yakni pelaku mengklaim bertanggung jawab atas insiden yang tidak mereka sebabkan.  Insiden  ini  mungkin  serangan  yang  dilakukan  oleh  kelompok  lain  atau  sebuah kecelakaan  biasa.  Contohnya  adalah  banyaknya  kelompok  teroris  yang  mengklaim bertanggung  jawab  atas  aksi  ledakan  bom  di  London  pada  April  1999  (Kearns,  Conlon,  & Young, 2014). Meskipun hasil investigasi kepolisian membuktikan bahwa hanya ada pelaku tunggal  dalam  aksi  teror  tersebut  dan  pelaku  teror  bukan  berasal  dari  kelompok  yang mengklaim  bertanggung  jawab.  Contoh  lain  yaitu  klaim  tanggung  jawab  dari  The  Rajah Solaiman Islamic Movement (RSIM) atas ledakan yang terjadi pada Oktober 2007 di Makati, Filipina  yang  berdasarkan  penyelidikan  polisi  membuktikan  bawa  ledakan  itu  diakibatkan oleh kecelakaan industri (Banlaoi, 2009).
(2) Hoaks peringatan yaitu pelaku mengancam tindakan teroris di masa depan, tanpa niat untuk benar-benar melakukan tindakan tersebut atau bisa juga berbohong tentang aksi teroris di  masa  lalu.  Sebagai  contoh  pada  Maret  2017,  beberapa  kantor  berita  Kanada  menerima email  ancaman  bom  yang  menyatakan  bahwa  alat  peledak  amatir  telah  ditempatkan  di berbagai  lokasi  di  Universitas  Concordia,  dan  bahwa  bahan  peledak  itu  akan  meledak  jika universitas tidak mencegah kegiatan keagamaan (khususnya para siswa Muslim) di kampus. Sebagai  tanggapan,  kelas  kemudian  dibatalkan;  ribuan  mahasiswa,  dosen,  dan  staf
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
dievakuasi; universitas meningkatkan patroli keamanan pribadinya; dan unit penegak hukum dan anjing Montreal disiagakan untuk mencari bom. Namun, pada akhirnya, ini adalah hoaks peringatan. Tidak ada bom yang benar-benar ditempatkan di kampus, juga tidak ada indikasi rencana serius untuk menindaklanjuti ancaman tersebut (Tishler, 2017). (3) Hoaks perangkat yaitu  pelaku  menggunakan  bahan-bahan  yang  tidak  berbahaya  untuk  memberi  kesan  bahwa tindakan teroris sedang atau telah berlangsung. Contohnya adalah hoaks antraks bubuk putih yang padahal adalah bedak atau kapur. Kemudian, Tishler (2017) berpendapat bahwa hoaks dapat  diklasifikasikan  sebagai  hoaks  terorisme  jika  memenuhi  persyaratan  setidaknya  satu subkategori  di  atas.  Selain  itu,  memenuhi  ketiga  syarat  aksi  terorisme  yaitu  (1)  melibatkan motivasi  politik  atau  motivasi  ideologis,  (2)  Dengan  sengaja  melibatkan  kekerasan  atau ancaman  kekerasan,  (3)  pelaku  merupakan  aktor  sub-nasional  (walaupun  mereka  dapat menerima  dukungan  dari  negara).  Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  subkategori  hoaks peringatan  akan  menjadi  fokus  pada  penelitian  ini  dengan  alasan,  subkategori  ini terlihat lebih dekat relevansinya dengan praktik diskursif  yang menjadi kata kunci dalam penelitian ini.

## Media Sosial, Hoaks, dan Terorisme
Di  awal  kemunculannya,  media  sosial  dijadikan  sebagai  barang  publik  yang  tak tertandingi,  instrumen  demokrasi  dan  kebabasan  yang  ramah  (Innes,  Dobreva,  &  Innes, 2019).  Alimi  (2019)  bahkan  mengatakan  bahwa  media  sosial  saat  ini  menjadi  sumber informasi  dominan  dan  paling  penting  bagi  masyarakat  modern.  Mereka  sangat  bergantung dengan informasi  yang  muncul pada timeline media sosial. Padahal, informasi  yang mereka peroleh  belum  tentu  benar.  Sejumlah  penelitian  membuktikan  bahwa  lingkungan  informasi digital  seperti  media  sosial  rentan  dipenuhi  dengan  rumor,  teori  konspirasi,  dan  hoaks (Gonzalez-Bailon,  2017;  Greenhill  &  Oppenheim,  2017;  Oh,  Agrawal,  &  Rao,  2013)  yang menyebar  ke  banyak  akun,  lebih  cepat  dan  lebih  intens  daripada  kebenaran  itu  sendiri (Vosoughi, Roy, & Aral, 2018). Bentuk-bentuk informasi ini sangat berpengaruh pada sikap dan  perilaku  publik  di  saat-saat  darurat  dan  krisis,  misalnya  serangan  teroris  (Preece  et  al., 2018).
Di  media  sosial  juga,  banyak  dijumpai  akun  yang  dimiliki  oleh  kelompok  ideologi politik yang mengutip berita dari media daring, kemudian mengubah narasinya sesuai dengan minat  ideologis  mereka.  Media  sosial  bukan  lagi  ditempatkan  sebagai  ruang  publik  yang didalamnya  terdapat  partisipasi  politik  yang  positif,  tapi  justru  menjadi  tempat menyebraluaskan  hoaks  bahkan  menciptakan  ruang  gema  yang  didalamnya  berkumpul
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
pengguna  yang  berpikiran  sama  sehingga  terisoloasi  dari  opini  alternatif  (Alimi,  2019). Frankfurt  (1985)  sempat  menyinggung  bahwa  ciri  budaya  masyarakat  kita  yang  paling menonjol  adalah  banyaknya  jumlah  omong  kosong  dan  hoaks.  Kebanyakan  dari  mereka menganggap  omong  kosong  dan  hoaks  sebagai  sesuatu  yang  biasa-biasa  saja  dan  diterima begitu  saja.  Karena  menganggap  sebagai  sesuatu  yang  biasa,  mereka  dengan  percaya  diri merasa  tidak  akan  tertipu  oleh  omong  kosong  dan  hoaks.  Alhasil,  mereka  tidak menganggapnya  sebagai  sebuah  fenomena  yang  serius  atau  membutuhkan  investigasi  lebih lanjut.  Alimi  (2019)  menyebut  omong  kosong  dan  hoaks  yang  dijelaskan  oleh  Frankfurt (1986) dipahami sebagai kurangnya perhatian pada informasi  yang benar, sehingga memicu kondisi di mana emosi dianggap lebih penting daripada fakta dan bukti.
Klausen  (2015)  mengatakan  media  sosial  sudah  sejak  lama  dijadikan  alat  pada  setiap aksi terorisme. Teroris di Lybia dan Irak misalnya yang sebagian besar menggunakan Twitter untuk  menyebarluaskan  propaganda  dan  hoaks.  Teroris  menggunakan  media  sosial  sebagai teater  terror  dengan  motivasi  menunjukkan  aksi  teror  mereka  agar  dapat  menakuti  lebih banyak orang. Klausen (2015) juga memeriksa 536 akun Twitter dan menyimpulkan bahwa yang  mayoritas  akun  Twitter  tersebut  menyebarluaskan  propaganda  doktrinal  dengan menggunakan gambar atau foto. Hoaks yang tersebar lewat media sosial juga terbukti mampu memengaruhi  keamanan  nasional.  Negara  dapat  dengan  mudahnya  menjadi  kacau  karena serangan  hoaks  di  media  sosial.  Contoh  kasusnya  adalah  jatuhnya  Suriah,  Irak,  dan  Libya karena  hoaks  invasi  yang  tidak  dapat  di  lawan  oleh  infrastruktur  budaya  mereka.  Pada  saat itu, media sosial menjadi alat bagi penggerak revolusi Suriah (Alimi, 2019; Klausen, 2015). Model Analisis Wacana Norman Fairclough
Analisis wacana Norman Fairclough dikenal memiliki konsep wacana yang memadukan berbagai  tradisi  yaitu  linguistik,  interpretatif,  dan  sosiologi.  Penggabungan  berbagai  tradisi ini  tentu  memiliki  dasar.  Fairclough  (2001)  menjelaskan  bahwa  ada  tiga  dimensi  dalam model  analisis  wacananya  yaitu  teks,  praktik  diskursif,  dan  praktik  sosial  (lihat  Gambar  1). Ketiga  dimensi  tersebut  memiliki  wilayah  pembahasan  serta  analisisnya  tersendiri  namun ketiganya berhubungan secara dialektis. Dimensi teks terdiri dari tulisan, ucapan, visual, atau kombinasi  dari  ketiganya.  Di  antara  dimensi  yang  lain,  dimensi  teks  memiliki  penjelasan yang cukup kompleks. Menurut Fairclough (2001) teks merupakan hasil dari proses produksi. Teks  dapat  dianalisis  dengan  pendekatan  linguistik  melalui  dua  bentuk  formal  mencakup kosa kata dan gramatikal. Kedua bentuk formal ini juga perlu dianalisis lebih lanjut dengan menarik  nilai-nilai  yang  terdapat  di  dalamnya  (Fairclough,  1992,  1995;  Munfarida,  2014; Saraswati & Sartini, 2017).
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Gambar 1. Model Analisis Wacana Norman Fairclough (1992, 1995, 2001)
Fairclough (2001) menjelasakan bahwa terdapat empat nilai  yang ada di dalam bentuk formal  yaitu  nilai  eksperiental,  nilai  relasional,  nilai  ekspresif,  dan  nilai  konektif.  Pertama, nilai  eksperiental  mengacu  pada  nilai-nilai  atau  ideologi  milik  pembuat  teks  yang direpresentasikan  di  dalam  teks  melalui  kata-kata.  Karena  sifatnya  yang  ideologis,  nilai eksperiental  memiliki  efek  struktural  yang  berimplikasi  pada  munculnya  harapan  dapat diterimanya  produksi  pengetahuan  dan  keyakinan  oleh  publik  dan  kemenangan  yang diperoleh  produksi  teks  lewat  pertarungan  ideologis  yang  diwakili  lewat  teks.  Kosakata  di dalam teks merupakan representasi nilai eksperiental yang darinya dapat diidentifikasi relasi makna dalam teks, tipe diskursus dan basis ideologis  yang mendasarinya. Nilai eksperiental dapat  diperoleh  melalui  analisis  bentuk  penggunaan  kosakata  yang  berlebihan  dan penggunaan  skema  klasifikasi  yang  menunjukkan  pembagian  realitas  yang  dibuat  produser teks  berdasarkan  representasi  ideologis  (Fairclough,  1992,  2001;  Munfarida,  2014). Kemudian,  dalam  aspek  gramatikal,  nilai  eksperiental  mengacu  pada  bentuk-bentuk gramatikal  bahasa  yang  menandai  kejadian  atau  relasi  sosial  di  dunia,  orang-orang,  hewan dan  sebagainya  yang  terlibat  dalam  kejadian  tersebut,  cara  kemunculan,  dan  lain-lain.  Nilai eksperiental  dalam  aspek  gramatikal  dapat  dilihat  melalui  tipe  kalimat  yang  dipakai  dan penggunaan  nominalisasi    yang  mengindikasikan  teks  mewakili  kepentingan  ideologis tertentu.
Kedua,  nilai  relasional  menggambarkan  jejak  relasi  sosial  yang  ada  di  dalam  teks. Dinamakan  relasional  karena  produser  teks  dapat  memilih  penggunaan  kata  dan mengonstruksi  relasi  sosial  dengan  pembaca  baik  secara  formal  atau  informal,  terbuka  atau tertutup. Sedangkan dalam aspek gramatikal, nilai relasional dapat diketahui dari poin
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 5, No. 2, April 2020, hlm 76-92
gramatikal  yang  dipakai  seperti  bentuk  kalimat  (deklaratif,  pertanyaan  gramatikal,  atau imperatif),  modalitas  relasional,  dan  penggunaan  kata  ganti  (Fairclough,  1992,  2001; Munfarida, 2014).
Ketiga,  nilai  ekspresif  yang  berhubungan  dengan  subjek  dan  identitas  sosial.  Tiap diskursus  dipercaya  memiliki  makna  secara  ideologis  yang  memiliki  kaitan  dengan  nilai ekspresif  yang  diwakili  lewat  kosakata  yang  digunakan  di  dalam  teks.  Kemudian,  dalam aspek  gramatikal  nilai  ekspresif  dapat  dilihat  melalui  modalitas  ekspresif  yang  dapat menandai penilaian dan evaluasi kebenaran dari produser teks. Terakhir, nilai konektif yang berfungsi  menghubungkan  bagian  dalam  internal  teks.  Nilai  konektif  juga  terkait  dengan hubungan teks dan konteks situasional teks tersebut. Nilai konektif pada teks dalam lingkup tata  bahasa  dapat  diketahui  dari  kata  penghubung,  referensi,  dan  kohesi  antara  satu  kalimat dengan kalimat lain. Dimensi teks dapat dianalisis dengan  analisis deskripsi.  Lewat  analisis ini akan diperoleh gambaran bagaiamana teks dipresentasikan oleh produser teks (Fairclough, 1992, 1995; Munfarida, 2014).
Dimensi  kedua  dalam  model  analisis  wacana  Fairclough  adalah  praktik  diskursif. Dimensi  ini  terkait  dengan  interaksi  teks  dengan  publik  dalam  bentuk  proses  produksi  dan interpretasi  (lewat  konsumsi  teks).  Proses  produksi  berhubungan  dengan  pengalaman, konteks, keadaan, pengetahuan dan sebagainya yang melekat pada produser teks. Sementara, konsumsi  teks  berhubungan  dengan  pengalaman,  konteks,  keadaan,  pengetahuan  dan sebagainya  yang  melekat  pada  pembaca.  Praktik  diskursif  dapat  dianalisis  menggunakan analisis interpretasi. Prosedur analisis interpretasi terbagi menjadi dua  yaitu interpretasi teks dan  konteks.  Pada  interpretasi  teks  terdapat  empat  level  yaitu surface  of  utterance (permukaan ungkapan), meaning of utterance (makna ungkapan), local coherence (koherensi lokal),  dan text structure  and  ‘point’. Level  pertama  merupakan  proses  penafisr  mengubah tanda dalam teks menjadi kata atau kalimat dengan memanfaatkan kosa kata, fonologi, atau tata bahasa. Level kedua terkait dengan memberikan makna pada teks dengan alat semantik dan pragmatik. Level ketiga berorientasi menetapkan hubungan makna pada setiap ungkapan di  dalam  teks  menggunakan  pengetahuan  bahasa  tentang  pragmatik  dan  kohesi.  Level terakhir,  terkait  dengan  ringkasan  teks  dan  koherensi  teks  secara  global  yang  ditempuh menggunakan  representasi  dari  setiap  pola  dalam  tipe  diskursus  yang  berbeda  (Fairclough, 1992, 2001; Munfarida, 2014). Kemudian, interpretasi konteks terdiri dari dua domain yaitu konteks  situasional  yang  dapat  ditelusuri  dengan  menganalisis  tatanan  sosial  bersifat institusional serta masyarakat yang melingkupi pembuatan teks, dan konteks intertekstual
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 5, No. 2, April 2020, hlm 76-92
yang  dapat  diketahui  melalui  sejarah  interaksional  guna  melihat  diskursus  mana  yang berhubungan dengan diskursus yang ada di dalam teks.
Dimensi terakhir dalam model wacana Norman Fairclough yaitu praktik sosial. Dimensi ini berhubungan dengan konteks diluar teks yang berpotensi berpengaruh terhadap kehadiran teks. Konteks di luar teks yang dimaksud adalah masyarakat atau budaya dan politik tertentu. Dimensi  praktik  sosial  dapat  dianalisis  dengan  analisis  eksplanasi  yang  terdiri  dari  dua domain  yaitu  determinan  dan  efek.  Determinan  didefinisikan  sebagai  relasi  kekuasaan  yang menentukan diskursus. Sementara efek merujuk pada efek atau dampak yang dihasilkan dari diskursus.  Kedua  domain  ini  harus  dilihat  dalam  tiga  level  organisasi  sosial  diantaranya sosial,  institusional,  dan  situasional  (Fairclough,  1992,  1995,  2001;  Munfarida,  2014; Saraswati & Sartini, 2017).

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  yang  dipilih  adalah  pendekatan  kualitatif.  Tantangan  dalam penelitian  kualitatif  adalah  membutuhkan  refleksi  dari  pihak  peneliti,  baik  sebelum  dan selama  proses  penelitian,  sebagai  cara  untuk  memberikan  konteks  dan  pemahaman  bagi pembaca.  Ketika  bersikap  reflektif,  para  peneliti  tidak  boleh  mencoba  mengabaikan  atau menghindari  bias  mereka  sendiri.  Sebaliknya,  refleksivitas  menuntut  para  peneliti  untuk merefleksikan dan dengan jelas mengartikulasikan posisi dan subjektivitas mereka (Sutton & Austin, 2015).
Alat  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  berupa  dokumentasi,  studi  literatur,  dan wawancara  terstruktur.  Sementara  objek  material  dalam  penelitian  ini  adalah  dokumen  UU 5/2018 Pasal 1 dan Pasal 6 yang menurut pemerintah dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyebar hoaks terorisme. Mengingat, tujuan penelitian ini hanya berfokus pada interpretasi dalam teks, maka objek formal penelitian adalah model analisis wacana Norman Fairclough dimensi  kedua  yaitu  praktik  diskursif.  Dokumen  UU  5/2018  dijadikan  sebagai  data  primer penelitian,  sementara  literatur  yang  terkait  dengan  tema  penelitian  dan  wawancara  dengan produser teks yaitu anggota legislatif dan pemerintah, serta konsumen teks yaitu peneliti dan pengamat  kontra  terorisme  serta  pengamat  hukum  dijadikan  data  sekunder  penelitian.  Total informan dalam penelitian ini berjumlah tiga orang (lihat tabel 1). Triangulasi penelitian yang digunakan yaitu triangulasi data dan teori.
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 5, No. 2, April 2020, hlm 76-92

## Tabel 1. Daftar Informan Penelitian
Inisial Jabatan BA Anggota Pansus RUU Tindak Pidana Terorisme Komisi 1 DPR RI AG Konsultan  untuk  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan,  Kementerian  Hukum  dan HAM RI

## AM Penasehat Hukum dan Pengkaji Masalah Penegakan Hukum Komisi III DPR RI

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Proses Produksi Teks UU 5/2018
Terkait dengan konteks dan keadaan disahkannya UU 5/ 2018, AG menjelaskan bahwa adanya  peristiwa  Bom  Bali  I  dan  II  mendesak  pemerintah  segera  memiliki  payung  hukum yang  cukup  kuat  untuk  mengatasi  kasus  terorisme.  Dalam  kondisi  mendesak  tersebut, pemerintah lantas menerbitkan Perppu yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 15 tahun 2003 (UU 15/2003). Namun pada saat itu, karena keadaan  yang  genting, Perppu dibuat apa adanya sehingga masih ditemukan aspek yang belum diatur dalam UU 15/2003. Menurut AG, aspek  yang  belum  diatur  salah  satunya  adalah  tidak  dapat  dijangkaunya  beberapa  tindak pidana yang terkait dengan tindak terorisme.
“Contohnya  niat  awal  sekolah  di Yaman  begitu sampai  disana,  berinteraksi  dengan berbagai  kalangan,  ternyata  malah  menjadi  teroris.  Kondisi  semakin  memuncak ketika terjadi Bom Thamrin, di mana saat itu sudah ada LPSK. Pada situasi tersebut terjadi  ketidakjelasan  siapa  yang  akan  menolong  dan  melindungi  korban,  apakah Polisi, Kementerian Sosial atau lembaga lainnya. Dari latar belakang inilah kenapa UU ini perlu direvisi,” (AG, 2019)
Sementara, menurut BA, UU 5/2018 lahir atas dasar pentingnya aspek pencegahan dan penanganan  dalam  menghadapi  bahaya  aksi  terorisme  di  Indonesia.  Menurutnya, penanggulangan aksi terorisme tidak bisa ditangani hanya lewat kacamata penegakan hukum saja tetapi  juga harus secara sistematis dan menyuluruh.
“Undang-Undang  yang  ada  masih  belum  memberikan  penekanan  pada  aspek pencegahan dan penanganan dimana keduanya menjadi satu kesatuan upaya penting dalam menghadapi bahaya berkembangnya tindak pidana terorisme. Radikalisme dan terorisme ini merupakan musuh bersama penanggulangan keduanya harus sistematis dan  menyeluruh,  tidak  bisa  ditangani  hanya  dalam  kacamata  penegakan  hukum semata,” (BA, 2019).
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 5, No. 2, April 2020, hlm 76-92
Menurut  AM,  isu-isu  yang  muncul  ke  permukaan  adalah  terkait  dengan  jangka  waktu penahanan  dan  penangkapan  pelaku  terduga  teroris,  penambahan  jenis  pidana,  definisi  kata terorisme,  pasal  Guantanamo,  dan  keterlibatan  TNI  dalam  menangani  terorisme.  Terkait dengan  definisi  terorisme  yang  nantinya  menjadi  alasan  aparat  pemerintah  menjerat  pelaku penyebar  hoaks,  ternyata  dalam  tahap  produksinya  sudah  menuai  polemik.  BA  mengatakan bahwa definisi terorisme masih terlalu luas. Namun, ia menjelaskan jika definisi yang saat ini ada adalah hasil kompromi ditengah desakan dan tekanan peristiwa teroris yang terjadi secara masif di Indonesia.
“Yang  menjadi  kendala  adalah  aparat  penegak  hukum  dalam  hal  ini  Polri  dan Kejaksaan tidak mau ada definisi (terorisme), menurut mereka itu akan menyulitkan proses penegakan hukum,” (BA, 2019)
Jika  mengacu  pada  proses  produksi  yang  berhubungan  dengan  pengalaman,  konteks, keadaan, dan pengetahuan produser teks (Fairclough, 2001) dapat kita perhatikan bahwa isu mengenai  hoaks  sama  sekali  tidak  dibahas  dalam  proses  produksi  UU  5/2018  tersebut.  Isu hoaks  muncul  justru  ketika  pemerintah  mulai  resah  dengan  masifnya  penyebaran  hoaks tentang Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2019 atau satu tahun setelah UU ini disahkan.  Alasan  inilah  yang  membuat  banyak  pengamat  hukum  dan  terorisme  mengatakan bahwa pemerintah terlalu berlebihan, tidak memahami persoalan, dan panik dalam menyikapi pelaku penyebar hoaks.

## Praktik Diskursif: Interpretasi Pasal 1 dan 6 UU 5/2018
Wiranto  dalam  beberapa  wawancara  di  media  daring  mengatakan  bahwa  pelaku penyebar hoaks dapat dijerat oleh Pasal 1 dan 6 UU 5/2018 karena materi hoaks dapat berisi ancaman kekerasan yang menimbulkan teror dan rasa takut. Pada pasal 1 ayat 2 UU 5/2018 disebutkan  bahwa  definisi  terorisme  adalah  perbuatan  yang  menggunakan  kekerasan  atau ancaman  kekerasan  yang  menimbulkan  suasana  teror  atau  rasa  takut  secara  meluas,  yang dapat  menimbulkan  korban  yang  bersifat  massal,  dan/atau  menimbulkan  kerusakan  atau kehancuran  terhadap  objek  vital  yang  strategis,  Iingkungan  hidup,  fasilitas  publik,  atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
Kemudian  pasal  1  ayat  4  mendefinisikan  ancaman  kekerasan  adalah  setiap  perbuatan secara  melawan  hukum  berupa  ucapan,  tulisan,  gambar,  simbol,  atau  gerakan  tubuh,  baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat  menimbulkan  rasa  takut  terhadap  orang  atau  masyarakat  secara  luas  atau  mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 5, No. 2, April 2020, hlm 76-92
Selanjutnya,  pasal  6  yaitu Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  menggunakan  Kekerasan atau  Ancaman  Kekerasan  yang  menimbulkan  suasana  teror  atau  rasa  takut  terhadap  orang secara  meluas,  menimbulkan  korban  yang  bersifat  massal  dengan  cara  merampas kemerdekaan  atau  hilangnya  nyawa  dan  harta  benda  orang  lain,  atau  mengakibatkan kerusakan  atau  kehancuran  terhadap  Objek  Vital  yang  Strategis,  lingkungan  hidup  atau Fasilitas  Publik  atau  fasilitas  internasional  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.
Tishler (2017) menjelaskan bahwa hoaks dapat diklasifikasikan sebagai hoaks terorisme jika  memenuhi  persyaratan  setidaknya  satu  subkategori  hoaks  terorisme  yaitu  hoaks  klaim tanggung  jawab,  hoaks  peringatan,  dan  hoaks  perangkat.  Seperti  yang  telah  disinggung  di atas, penelitian ini akan memfokuskan pada subkategori hoaks peringatan. Setelah dianalisis, kedua pasal ini sama sekali tidak menjelaskan tentang subkategori hoaks terorisme khususnya hoaks  peringatan  sehingga  berimplikasi  menimbulkan  kebingungan  pada  aparat  penegak hukum.  Selain  itu,  Tishler  (2017)  berpendapat,  sebuah  aksi  dapat  disebut  sebagai  aksi terorisme  jika  memenuhi  tiga  syarat  yaitu  melibatkan  motivasi  politik  atau  motivasi ideologis,  dengan  sengaja  melibatkan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  dan  pelaku merupakan  aktor  sub-nasional  (walaupun  mereka  dapat  menerima  dukungan  dari  negara). Pada  kedua  pasal  tersebut  hanya  syarat  terakhir  saja  yang  tidak  dapat  dipenuhi.  Ini  artinya kedua pasal tersebut keliru juga digunakan untuk menjerat pelaku penyebar hoaks.
Sementara,  jika  kita  bedah  kedua  pasal  tersebut  dan  mengaitkannnya  dengan  ide Wiranto,  dapat  disimpulkan  bahwa  UU  tersebut  sulit  untuk  diterapkan  terutama  dalam pembuktian  pelaku  penyebar  hoaks  yang  terlibat  aksi  terorisme.  Menurut  Pengamat Terorisme,  Rakyan  Adibrata,  jika  memenuhi  satu  unsur  saja  dalam  definisi  terorisme, misalnya  menyebarkan  rasa  takut,  menurutnya  masih  belum  kuat  untuk  disebut  sebagai tindak pidana terorisme.  Maka dari itu, dalam menjerat pelaku penyebar hoaks, Polri harus mengacu  pada  prosedur  hukum  yang  sesuai  dengan  definisi  yang  ada  dalam  UU  5/2018. Rakyan  Adibrata  juga  mengatakan,  agar  Polri  tidak  keliru  dalam   menjerat  pelaku hoaks berdasarkan  definisi  dalam  UU  tersebut,  maka  proses  penyelidikan  harus  diawali dengan melihat niat awal pelaku apakah memang pelaku menjadi bagian jaringan terorisme, sengaja  menyebarkan  hoaks  untuk  membuat  ketakutan  yang  meluas,  menimbulkan  korban jiwa dan kerusakan fasilitas umum atau objek vital (CNN Indonesia, 2019b).
Selain  itu,  kebijakan  yang  muncul  secara  mendadak  dan  terkesan  mendesak  berpotensi menimbulkan  penyalahgunaan  kekuasaan.  Argumen  ini  didasari  tidak  adanya  isu  tentang
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 5, No. 2, April 2020, hlm 76-92
hoaks dalam proses produksi teks UU 5/2018 dan tidak ditemukannya masalah yang selama ini  dilakuan  aparat  penegak  hukum  di  Indonesia  ketika  menjerat  pelaku  hoaks  dengan Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE).  Kemudian,  jika  mengacu  pada subkategori  hoaks  terorisme  yang  dicetuskan  oleh  Tishler  (2017),  UU  5/2018  belum memenuhi persyaratan yang mana harus memuat penjelasan tentang hoaks peringatan.

## SIMPULAN
Berdasarkan analisis interpretasi terhadap praktik diskursif dalam teks UU 5/2018 pasal 1 dan 6, hasilnya menunjukkan bahwa kedua pasal tidak dapat memenuhi persyaratan definisi aksi  terorisme  seperti  yang  telah  dijelaskan  oleh  Tishler  (2017).  Kedua  pasal  tersebut  juga keliru jika digunakan untuk menjerat pelaku penyebar hoaks terorisme.  Hal ini dikarenakan terlalu  luasnya  definisi  terorisme  untuk  menjerat  pelaku  penyebar  hoaks  dan  tidak  adanya dalil  tentang  subkategori  hoaks  terorisme  khususnya  hoaks  peringatan.  Kebijakan  yang muncul  secara  mendadak  dan  terkesan  mendesak  ini  lantas  berpotensi  menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.  Langkah pemerintah  untuk menghukum pelaku penyebar hoaks terorisme memang perlu diapresiasi. Namun, alangkah baiknya, demi menegakkan keadilan, pemerintah perlu merevisi UU 5/2018 dan memasukkan penjelasan terkait subkategori hoaks terorisme.
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 5, No. 2, April 2020, hlm 76-92

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  S.,  &  Hotimah,  H.  (2018).  Hoaks  Dalam  Kajian  Pemikiran  Islam  dan  Hukum  Positif. SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I , 5 (3), 291–306.
Akhmad, H. T. (2019). BNPT Ungkap 10 Provinsi Jadi Target Serangan Teroris. Retrieved January 28,  2020,  from  https://nasional.okezone.com/read/2019/11/22/337/2133017/bnpt-ungkap-10- provinsi-jadi-target-serangan-teroris
Alimi,  M.  Y.  (2019).  Theorizing  Internet  ,  Religion  and  Post  truth  An  Article  Review. Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture , 11 (2), 207–222. https://doi.org/10.15294/komunitas.v11i2.21860
Arifin,  Z.  (2017).  Sosok  di  Balik  Telepon  Ancaman  Bom  Palsu  di  Sabtu  Pekan  Lalu.  Retrieved January  28,  2020,  from  https://www.liputan6.com/regional/read/2834918/sosok-di-balik- telepon-ancaman-bom-palsu-di-sabtu-pekan-lalu
Banlaoi, R. (2009). Media and Terrorism in the Philippines: The Rajah Solaiman Islamic Movement.
Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism , 4 (1), 64–75.
CNN  Indonesia.  (2019a).  Kominfo  Tanggapi  Jerat  Penyebar  Hoaks  Pakai  UU  Terorisme.  Retrieved January  28,  2020,  from  https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190401183034-185- 382648/kominfo-tanggapi-jerat-penyebar-hoaks-pakai-uu-terorisme
CNN  Indonesia.  (2019b).  Menakar  Jeratan  UU  Teroris  untuk  Pelaku  Hoaks.  Retrieved  January  28,
2020, from https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190325084451-12-380311/menakar- jeratan-uu-teroris-untuk-pelaku-hoaks/1
CNN  Indonesia.  (2019c).  Penyebar  Hoaks  Dianggap  Teroris,  DPR  Nilai  Wiranto  Berlebihan. Retrieved January 28, 2020, from https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190321131248-32- 379417/penyebar-hoaks-dianggap-teroris-dpr-nilai-wiranto-berlebihan
Dougherty,  T.,  Green,  T.,  &  Harrington,  T.  (2001).  Anthrax:  A  biologic  or  psychologic  threat?
Journal of Toxicology – Clinical Toxicology , 39 (5), 526–527.
Enders, W., & Sandler, T. (2012). Statistical Studies and the Dynamics of Terrorism Behavior. In The Political Economy of Terrorism (2nd ed., pp. 61–102). Cambridge: Cambridge University Press. Fairclough,  N.  (1992).  Discourse  and  text:  linguistic  and  intertextual  analysis  within  discourse analysis. Discourse & Society , 3 (2), 193–217. Fairclough, N. (1995). Critical Discourse Analysis: the Critical Study of Language . London dan New York: Longman.
Fairclough, N. (2001). Language and Power . England: Pearson Educated Limited.
Finneman,  T.,  &  Thomas,  R.  J.  (2018).  A  family  of  falsehoods:  Deception,  media  hoaxes  and  fake news.
Newspaper Research Journal , 39 (3), 350–361. https://doi.org/10.1177/0739532918796228 Frankfurt, H. (1985). On bullshit. Raritan , 6 (81–100). https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10584600701641920
Gonzalez-Bailon, S. (2017). Decoding the social world . Cambridge, MA: MIT Press.
Greenhill,  K.,  &  Oppenheim,  B.  (2017).  Rumor  has  it:  The  adoption  of  unverified  information  in conflict zones.
International
Studies Quarterly , 61 (3), 660–676. https://doi.org/doi:10.1093/isq/sqx015
Hadi, S. (2018). Inilah Irfan, Penelepon Hoax Bom Duren Sawit yang Bikin Geger. Retrieved January 28,  2020,  from  https://metro.tempo.co/read/1089160/inilah-irfan-penelepon-hoax-bom-duren- sawit-yang-bikin-geger
Harwood, K. (2005). Television Hoaxes Ahead. Television Quarterly , 36 (1), 51–54.
Innes,  M.,  Dobreva,  D.,  &  Innes,  H.  (2019).  Disinformation  and  digital  influencing  after  terrorism: spoofing, truthing and social proofing. Academy of Social Sciences , 1–15. https://doi.org/10.1080/21582041.2019.1569714
Kearns, E., Conlon, B., & Young, J. (2014). Lying about Terrorism. Studies in Conflict & Terrorism , 37 (5), 422–439.
Klausen, J.  (2015).  Tweeting  the  Jihad:  Social  media  networks  of  Western  foreign  fighters  in  Syria
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 5, No. 2, April 2020, hlm 76-92
and Iraq.
Studies in Conflict
and Terrorism , 38 (1), 1–22.
https://doi.org/https://doi.org/10.1080/105761 0X.2014.974948
Laoli,  N.  (2019).  Wiranto  ditusuk,  target  serangan  teroris  diprediksi  semakin  meluas.  Retrieved January  28,  2020,  from  https://nasional.kontan.co.id/news/wiranto-ditusuk-target-serangan- teroris-diprediksi-semakin-meluas?page=all
MacDougall, C. (1958). Hoaxes . New York: Dover Publications.
Maharani,  T.  (2019).  Wiranto  Sebut  UU  Terorisme  Bisa  Jerat  Penyebar  Hoax,  Fadli:  Ngawur! Retrieved  January  28,  2020,  from  https://news.detik.com/berita/d-4477719/wiranto-sebut-uu- terorisme-bisa-jerat-penyebar-hoax-fadli-ngawur
Mahoney,  C.  (2018).  Empty  Threats:  How  Extremist  Organizations  Bluff  in  Terrorist  Campaigns.
Studies in Conflict & Terrorism . https://doi.org/DOI: 10.1080/1057610X.2018.1514093 Munfarida, E. (2014). Analisis Wacana Kritis dalam Perspektif Norman Fairclough. Komunika , 8 (1), 1–19.
Munroe,  H.  (2009).  The  October  Crisis  Revisited:  Counterterrorism  as  Strategic  Choice,  Political Result, and Organizational Practice. Terrorism and Political Violence , 21 , 288–305. Oh, O., Agrawal, M., & Rao, H. (2013). Community intelligence and social media services: A rumor theoretic  analysis  of  tweets  during  social  crises. MIS  Quarterly , 37 (2),  407–426. https://doi.org/doi:10.25300/MISQ/ 2013/37.2.05
Pellegrini, L. (2008). An Argument for the Criminal Hoax . University of Southern California.
Preece,  A.,  Spasić,  I.,  Evans,  K.,  Rogers,  D.,  Webberley,  W.,  Roberts,  C.,  &  Innes,  M.  (2018).
Sentinel:  A  codesigned  platform  for  semantic  enrichment  of  social  media  streams. IEEE Transactions on
Computational Social Systems , 5 (1), 118–131.
https://doi.org/doi:10.1109/TCSS.2017.2763684
Rizky, M. (2019). Polisi Akui Ada Penyebar Hoax yang Dilakukan Pelaku Teror. Retrieved January 28,  2020,  from  https://nasional.okezone.com/read/2019/03/21/337/2033153/polisi-akui-ada- penyebar-hoax-yang-dilakukan-pelaku-teror
Ryder,  C.  (2005). A  Special  Kind  of  Courage:  321  EOD  Squadron-Batt  ling  the  Bombers .  London: Methuen.
Sandler,  T.  (2014).  The  analytical  study  of  terrorism :  Taking  stock. Journal  of  Peace  Research , 51 (2), 257–271. https://doi.org/10.1177/0022343313491277
Saraswati, A., & Sartini, N. W. (2017). Wacana Perlawanan Persebaya 1927 terhadap PSSI: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. Mozaik Humaniora , 17 (2), 181–191. Schmid,  A.  (2011).  The  Definition  of  Terrorism.  In  A.  Schmid  (Ed.), The  Routledge  Handbook  of Terrorism Research (pp. 39–157). London and New York: Routledge.
Siswadi,  A.  (2015).  Inilah  Alasan  Indonesia  Target  Teroris  ISIS!  Retrieved  January  28,  2020,  from https://nasional.tempo.co/read/722606/inilah-alasan-indonesia-target-teroris-isis/full&view=ok
Sutton,  J.,  &  Austin,  Z.  (2015).  Qualitative  Research:  Data  Collection,  Analysis,  and  Management.
The Canadian
Journal of Hospital Pharmacy , 68 (3), 226–231. https://doi.org/10.4212/cjhp.v68i3.1456
Tishler,  N.  (2016). Taking  Hoaxes  Seriously:  Characteristics  of  Terrorism  Hoaxes  and  their Perpetrators (No. 16-03). Retrieved from tsas.ca/research/tsas-working-papers Tishler,  N.  (2017). Fake  Terrorism:  Examining  terrorist  groups’  resort  to  hoaxing  as  a  mode  of attack . Norman Paterson School of International Affairs Carleton University. Tishler,  N.  (2018).  Fake  Terrorism  Examining  Terrorist  Groups’  Resort  to  Hoaxing  as  a  Mode  of Attack. Terrorism Research Initiative , 12 (4), 3–13.
Utami,  P.  (2018).  Hoax  in  Modern  Politics:  The  Meaning  of  Hoax  in  Indonesian  Politics  and Democracy. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 22 (2), 85–97.
Vosoughi,  S.,  Roy,  D.,  &  Aral,  S.  (2018).  The  spread  of  true  and  false  news  online. Science , 359 , 1146– 1151. https://doi.org/doi:10.1126/science.aap9559
Walsh,  L.  (2006). Sins  against  Science:  The  Scientific  Media  Hoaxes  of  Poe,  Twain,  and  Others . Albany: State University of New York Press.
Zubiaga, A., Aker, A., Bontcheva, K., Liakata, M., & Procter, R. (2018). Detection and resolution of rumours in social media: A survey. ACM Computing Surveys (CSUR) , 51 (2).