## PENGUATAN EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM KETATANEGARAAN DI INDONESIA
Oleh:

## La Ode Dedihasriadi
E-mail: ld.dedihasriadi@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Sembilanbelas November Kolaka

## Abstrak
Eksistensi hukum adat ini baik ditelisik dalam konstitusi maupun dalam beberapa peraturan perundang-undangan  dan  beberapa  putusan  Mahkamah  Konstitusi  sudah  begitu  banyak dijumpai.  Namun  bagaimakah  implementasi  eksistensi  hukum  adat  dalam  kehidupan ketatanegaraan  Indonesia  saat  ini  ditengah  gempuran  era  globalisasi,  budaya  asing  dan kecanggihan  teknologi. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian yuridis normative, penelitian ini berupa penelitian kepustakaan yaitu dengan mengkaji bahan pustaka  hukum  yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian  dengan  menggunakan  pendekatan filsafat (philosophical approach), undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual  approach).  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  keberadaan  hukum  adat dalam  ketatanegaraan  Indonesia  perlu  dipertahankan  dan  diperkuat  eksistensinya  sebagai sebuah  komponen  hukum  yang  hidup  dan  tumbuh  yang  tidak  terpisahkan  dari  jiwa  dan kehidupan  masyarakat  Indonesia  saat  ini.  Penguatan  implementasinya  wajib  bagi  negara Indonesia karena selain sebagai identitas bangsa, hukum adat juga merupakan ground living law. Selain itu, keberadaannya telah banyak tertuang dalam lintas Undang-undang sektoral, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Daerah.
Kata kunci: Penguatan; Keberadaan; Hukum Adat; Tata Negara.

## Abstract
The existence of this customary law has been examined both in the constitution and in several laws and regulations and several decisions of the Constitutional Court have been found. But how is the implementation of the existence of customary law in Indonesian constitutional life today  amidst  the  onslaught  of  the  era  of  globalization,  foreign  culture  and  technological sophistication.The  method  used  in  this  research  was  normative  juridical  research.  This research  was  in  the  form  of  library  research  by  reviewing  legal  library  materials  using  a philosophical  approach,  the  statute  approach,  and  conceptual  approach . The  results  of  this study  show  that  the  existence  of  customary  law  in  the  Indonesian  state  must  be  maintained and  strengthened  its  existence  as  a  component  of  the  living  and  growing  law  that  is inseparable  from  the  soul  and  life  of  the  Indonesian  people  today.  Strengthening  its implementation is mandatory for the Indonesian state because in addition to being the identity of  the  nation,  customary  law  is  also  a  fundamental  law.  In  addition,  its  existence  has  been widely affirmed in cross-sectoral laws, in several decisions of the Constitutional Court and in regional regulations.
Keywords: Strengthening; Existence; Customary law; State Administration

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar belakang
Pada  hakikatnya  manusia  sejak  lahir didunia ini telah memiliki hubungan dengan manusia  lainnya  dimulai  dari  hubungan dengan orang tuanya, saudaranya, keluarga- nya  sampai  dengan  orang-orang  yang  ada disekitar lingkungannya. Kumpulan interaksi  sesama  orang  dilingkungannya atau  antar  lingkungannya  itulah  yang disebut  masyarakat.  Dalam  kehidupan bermasyarakat  akan  diperlukan  pranata hukum  yang  akan  mengatur  sirkulasi kehidupan sesama manusia maupun lingkungannya  dalam  menjaga  dan  mem- bangun  kehidupan  sehari-harinya,  pranata yang mengatur itulah yang disebut hukum.
Jika  merujuk  pada  Indonesia  sebagai sebuah  negara  yang  merupakan  kumpulan interaksi antar masyarakat yang besar maka tentunya akan membutuhkan pranata hukum  yang  besar  pula  dalam  mengatur keseimbangan kehidupan antar masyarakatnya.  Salah  satu  pranata  hukum Indonesia  yang  besar  dan  spektakuler adalah  Undang-Undang  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 yang disingkat UUD NRI  Tahun  1945  atau  yang  biasa  juga  kita menyebutnya  sebagai  kontitusi.  Sebagai- mana  dalam  konstitusi  Indonesia  yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan “bahwa  negara  Indonesia  adalah  negara hukum”.
Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum tentunya, secara tersirat  menggambarkan  bahwa  negara  ini mengakui  segala  komponen  sistem  hukum yang ada di Indonesia baik itu hukum yang sifatnya  tertulis  maupun  hukum  yang  tidak tertulis  atau  dengan  kata  lain  hukum  yang hidup  dan  tumbuh  dalam  kehidupan  suatu masyarakat.  Faktanya  Indonesia  sendiri mengimplementasikan 3 (tiga) jenis komponen  sistem  hukum  yang  berlaku dalam  mengatur  kehidupan  masyarakatnya yaitu  di  antaranya  adalah civil  law yang lebih  tertitik  beratkan  pada  hukum  yang sifatnya  tertulis  Undang-Undang,  hukum islam  yang  berbasis  pada  agama  mayoritas Indonesia  yang  eksistensinya  juga  tertuang dalam  beberapa  peraturan  perundang- undangan  yang  tertulis  dan  yang  terakhir adalah hukum adat yaitu hukum yang hidup dan  tumbuh  dalam  kehidupan  suatu masyarakat.
Eksistensi  hukum  adat  ini  juga dijumpai  dalam  konstitusi  Indonesia  yang tertuang  pada  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 bahwa  “N egara  mengakui  dan  meng- hormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip negara  kesatuan  republik  Indonesia,  yang diatur  dalam  undang-undang ”  sehingga hukum  adat  ini  merupakan  komponen
sistem hukum mutlak bagi negara Indonesia untuk  dijaga,  dipatuhi,  dipertahankan  dan diperkuat.  Selain  eksistensinya  tertuang dalam  konstitusi,  hukum  adat  ini  juga jumpai dalam beberapa peraturan perundang-undangan  diantaranya  adalah Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa Pasal  6  ayat (1) „Desa terdiri atas  desa  dan  desa  adat‟ artinya  bahwa ketika  keberadaan  unit  wilayah  dalam masyarakat menjadi sebuah desa adat maka ketentuan  hukum  adat  akan  berlaku  dan mengikatnya juga.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  Pasal  9 ayat  (3) „urusan  pemerintahan  konkuren adalah  urusan  pemerintahan  yang  dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah  provinsi  dan  pemerintah  daerah kabupaten/kota‟ ,  ketentuan  lebih  lanjut pasal ini kemudian tertuang dalam lampiran Undang-Undang  tersebut  tentang  pem- bagian  urusan  pemerintahan  pada  sub bidang  pengakuan  keberadaan  Masyarakat Hukum  Adat  (MHA),  kearifan  lokal  dan Hak MHA yang terkait dengan perlindungan  dan  pengelolaan  lingkunagn hidup,  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria  Pasal  5  bahwa „Hukum  agraria yang  berlaku  atas  bumi,  air  dan  ruang angkasa  ialah  hukum  adat  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  kepentingan  nasional dan  negara‟ ,  Undang-Undang  Nomor  41
Tahun  1999  tentang  Kehutanan  Pasal  67 ayat (1) „masyarakat hukum adat sepanjang menurut  kenyataannya  masih  ada  dan diakui keberadaannya‟,
Lebih  lanjut,  Undang-Undang  Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Pasal 9 ayat  (1)  „ dalam  hal  tanah  yang  diperlukan merupakan  tanah  hak  ulayat  masyarakat hukum  adat  yang  menurut  kenyataannya masih  ada,  pemohon  hak  wajib  melakukan musyawarah  dengan  masyarakat  hukum adat  pemegang  hak  ulayat‟, Undang- undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang Penataan  Ruang  keberadaan  hukum  adat tertuang  dalam  penjelasan  umum  Undang- Undang  ini  angka  9  huruf  f  bahwa ‟hak, kewajiban  dan  peran  masyarakat  dalam penyelengaraan  penataan  ruang  untuk menjamin  keterlibatan  masyarakat,  ter- maksud  masyarakat  hukum  adat  dalam setiap  proses  penyelengaraan  penataan ruang‟ Undang-Undang  Nomor  27  Tahun 2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir dan  Pulau-Pulau  Kecil  Pasal  1  angka  33 bahwa  „ masyarakat  adat  adalah  kelompok masyarakat  pesisir  yang  secara  turun temurun  bermukim  diwilayah  geografis tertentu  karena  adanya  ikatan  pada  asal- usul  leluhur,  adanya  hubungan  yang  kuat dengan  sumber  daya  pesisir  dan  pulau- pulau  kecil,  serta  adanya  sistem  nilai  yang menentukan  pranata  ekonomi,  politik, sosial dan hukum‟ , Undang-Undang Nomor 32  Tahun  2009  tentang  Lingkungan  Hidup
Pasal  63  ayat  (1)  huruf  t,  bahwa „pemerintah  bertugas  dan  berwenang menetapkan  kebijakan  mengenai  tata  cara pengakuan  keberadaan  masyarakat  hukum adat,  kearifan  lokal  dan  hak  masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup‟ ,  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Pasal 57 ayat  (3)  huruf  a „pembinaan  kepada penyelenggara informasi geospasial tematik  dilakukan  melalui  pengaturan dalam bentuk penerbitan peraturan perundang-undangan,  pedoman,  standar dan  spesifikasi  teknis  serta  sosialisasinya‟ .
Ketentuan  teknis  Pasal  57  ayat  (3)  dalam Undang-Undang  ini  kemudian  dituangkan dalam Peraturan
Badan Informasi
Geospasial  Nomor  12  Tahun  2017  tentang Pemetaan Wilayah Masyarakat Adat, Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990 tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 4 „konservasi  sumber  daya  alam  hayati  dan ekosistemnya  merupakan  tanggung  jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat‟ ,  artinya  bahwa  komponen masyarakat  adat  memiliki  kewajiban  yang sama  dalam  menjaga  dan  melestarikan sumber  daya  alam  dilingkungannya.  Selain itu,  hukum  adat  juga  terdapat  dalam beberapa  putusan  Mahkamah  Konstitusi yang  menegaskan  keberadaan  hukum  adat di Indonesia.
Eksistensi hukum adat ini baik ditelisik dalam  konstitusi  maupun  dalam  beberapa peraturan  perundang-undangan  dan  juga beberapa  putusan  Mahkamah  Konstitusi sudah  begitu  banyak  dijumpai.  Namun bagaimakah implementasi eksistensi hukum adat  dalam  kehidupan ketatanegaraan Indonesia  saat  ini  ditengah  gempuran  era globalisasi,  budaya  asing  dan  kecanggihan teknologi.  Padahal  kita  ketahui  keberadaan hukum  adat  merupakan  hukum  yang  hidup dan  tumbuh  serta  mampu  menjadi  jalan keluar  terhadap  berbagai  problematika  ke- hidupan  interaksi  masyarakat  Indonesia namun  saat  ini  seolah-olah  makin  ter- pinggirkan keberadaannya. 1
Mason  C.  hoadley  juga  mengemuka- kan  bahwa  eksistensinya  hukum  adat  ini sebagai  sebuah  hukum  yang  hidup (living law) di negara Indonesia semakin termarjinalkan. 2 Hal  ini  dapat  dijumpai berbagai problematika yang dihadapi masyarakat  hukum  adat  dilapangan  ketika berhadapan  dengan  sistem  hukum  positif yang tertulis (UU).
1 Zaka firma aditya, Romantisme System Hukum Di indonesia:  Kajian  Atas  Konstribusi  Hukum  Adat Dan  Hukum  Islam  Terhadap  Pembangunan Hukum di  Indonesia, Jurnal  Rechtsvinding  Media Pembinaan Hukum Nasional, volume 8, no.1 april 2019 hal.45-46.
2 Mason  C  hoadley,  “the  leiden  legacy:  concepts  of law Indonesia (review)” journal of social issues in southeast asia vol 21 no.1 april 2006 dalam jurnal zaka firma, ibid. hal.45.
Benturan  hukum  adat  dan  hukum positif  Undang-Undang  terhadap  suatu peritiwa  hukum  dalam  sebuah  masyarakat seperti  beberapa  contoh  misalnya  benturan antara  pemilik  modal/perusahaan  swasta dengan  masyarakat  hukum  adat,  atau sejenisnya  kadang-kadang  sulit  terelakkan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia sehingga menciptakan ke- senjangan  dan  ketidakseimbangan  dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Padahal  tujuan  dari  pada  pranata  hukum dibuat  adalah  untuk  menjaga  sirkulasi kehidupan  interkasi  masyarakat  agar  terus tertib, aman dan berkeadilan serta berkepastian hukum.
Selain  itu,  pada  sila  ke-5  pancasila dengan tegas memerintahkan kepada negara tentang  pentingnya  keadilan  sosial  bagi semua  warga  negara  Indonesia  tanpa terkecuali.  Hal  ini  menggambarkan  bahwa negara  mesti  menjamin  segala  keadilan social ditengah-tengah komunitas ke- hidupan berbangsa dan bernegara.
Meskipun secara konstitusional termaktub  dalam  UUD  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  keberadaan  hukum adat  masih  saja  menjadi  ancaman  ke- berlangsungan eksistensinya jangka
panjang dikarenakan akhir-akhir ini paradigma  politik  hukum  negara  Indonesia yang  cenderung  mendorong  penguatan hukum  negara  yang  berbasis  kodefikasi atau  himpunan  undang-undang  yang  mana
sebagian  dari  isi  dari  norma  tersebut berangkat dari pandangan-pandangan hukum dari negara eropa dan amerika.
Walaupun  penulis  tidak  sependapat terhadap  pemikiran  sebagaian  ahli  dan peneliti  hukum  yang  mengatakan  bahwa eksistensi hukum adat semakin ter- pinggirkan  dikarenakan  tidak  sesuai  lagi dengan  perkembangan  zaman,  primitive, kuno  dan  tertinggal.  Sesungguhnya  bukan- lah  ini  yang  menjadi  problematika  paling mendasar eksistensi hukum adat mengalami degradasi  implementasi  jika  disandingkan dengan  hukum  negara,  melainkan  belum berpihaknya  atau  hadirnya  secara  kon- ferehensif  semua  stakeholder  terutama negara  sebagai  pilar  utama  dalam  mem- berikan  penguatan  implementasi  hukum adat  dalam  ketatanegaraan  di  Indonesia. Karena  bagaimanapun  eksistensi  hukum adat  merupakan  hukum  yang  menjiwai lahirnya  hukum  nasional  di  Indonesia. Lebih  dari itu  keberadaan hukum  adat juga merupakan  sumber  inspirasi  hukum  serta tempat  menggali  nilai-nilai  hukum  dalam upaya  pengembangan  konstruksi  hukum nasional di Indonesia. 3
3 Surya  mukti  pratama,  Posisi  dan  Kontribusi Hukum  Adat  Ketatanegaraan  Dalam  Hukum  Tata Negara  Indonesia,  Rewang  Rencang:  Jurnal Hukum  Lex  Generalis  vol.  2,  no.  3  maret  2021, hal. 275.
Beberapa  penulis  yang  mengangkat penelitian dengan topik tentang hukum adat seperti  ernawati,  erwan  baharudin 4 yang mengulas  tentang  dinamika  hukum  adat dalam  sistem  ketatanegaraan  di  Indonesia, mahdi  syahbandir 5 menelaah  topik  tentang kedudukan  hukum  adat  dalam  sistem hukum, lastuti abubakar 6 mengkaji masalah revitalisasi  hukum  adat  sebagai  sumber hukum  dalam  membangun  sumber  hukum di Indonesia, surya mukti pratama 7 menguraikan  tentang  Posisi  dan  kontribusi hukum  ketatanegaraan  dalam  hukum  tata negara  di  Indonesia,  akan  tetapi  penulis belum  menemukan  riset  yang  mengkaji tentang penguatan eksistensi hukum adat di Indonesia dalam persfektif pancasila sebagai identitas bangsa dan ketatanegaraan di  Indonesia,  sehingga  hal  ini  dipandang perlu  untuk  mengulasnya  lebih  dalam sebagai  salah  satu  nutrisi  pengetahuan hukum dalam rangka mendorong penguatan
4 Ernawati,  erwan  burhan,  dinamika  hukum  adat dalam  sistem  ketatanegaraan  di  Indonesia,  Jurnal hukum  dan  keadilan,  Vol.  6,  No.  2  september 2019 hal. 53-67.
5 Mahdi  syahbandir,  kedudukan  hukum  adat  dalam sistem  hukum (the  structure  of  costumary  law  in indonesia‟s  legal  system), KANUN,  no.  50  edisi april 2010 hal. 1-13
6 Lastuti  Abubakar,  Revitalisasi  Hukum  Adat Sebagai  Sumber  Hukum  Dalam  Membangun Sistem  Hukum  di  Indonesia,  jurnal  dinamika hukum vol. 13 no. 2 tahun 2013 hal. 319-330
7 Surya  mukti  pratama,  Posisi  Dan  Kontribusi Hukum  Adat  Ketatanegaraan  Dalam  Hukum  Tata Negara  di  indonesia,  Rewang  Rencang  Jurnal Hukum Lex Generalis, vol. 2 no.3 maret 2021 hal. 274-282.
eksistensi  hukum  adat  kedepan  bagi  semua stakeholder bangsa ini.

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  diatas  dan  dalam era globalisasi saat ini bagaimanakah peran negara dalam penguatan hukum adat dalam persfektif pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia dan ketatanegaraan di Indonesia?. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk menganilisis  eksistensi  penguatan  hukum adat  dalam  persfektif  pancasila  sebagai identitas  bangsa  Indonesia  dan  ketata- negaraan di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis normatif,  npenelitian  ini  berupa  penelitian kepustakaan  yaitu  dengan  mengkaji  bahan pustaka  hukum  baik  berupa  bahan  primer maupun  bahan  sekunder  yang  berkaitan dengan  objek  yang  diteliti.  Metode  pen- dekatan yang digunakan adalah pendekatan filsafat  (philosophical  approach),  undang- undang  (statute  approach),  pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis yang  digunakan  berupa  analisis  kualitatif yaitu  memberikan  deskripsi  dengan  kata- kata terhadap bahan objek penelitian.

## PEMBAHASAN

## A. Hukum  Adat Sebagai  Identitas

## Bangsa Indonesia
Dalam pandangan penulis hukum adat merupakan  sebagai ground  living  law di Indonesia  disebabkan  karena  eksistensinya lahir  jauh  sebelum  negara  Indonesia merdeka. Keberadaanya merupakan pranata hukum  yang  ditaati  dan  diakui  sebagai kompenen  sistem  yang  membentuk  dan mengontrol kehidupan masyarakat Indonesia sebelum merdeka kala itu bahkan jauh  sebelum  kolonial  belanda  menjajah negeri  ini.  Dalam  pendapat  lain,  Surojo Wignjodipuro  mengatakan  bahwa  hukum adat  merupakan  hukum  yang  tidak  tertulis dalam peraturan lembaga legislative (unstatutoty law) yang mana berupa norma- norma hidup yang meskipun tidak ditetapkan  oleh  pemerintah,  akan  tetapi  di patuhi  dan  dilaksanakan  oleh  masyarakat dengan  keyakinan  bahwa  norma  tersebut memiliki kekuatan hukum. 8
Eksistensi  hukum  adat  jika  melihat sejarah perjalanan konstitusi indonesia baik sejak lahirnya undang-undang dasar Indonesia  asli,  konstitusi  RIS  tahun  1949, Undang-undang  dasar  sementara  tahun 1950, sampai dengan UUD NRI tahun 1945 dengan  segala  amandemennya  menegaskan
8 Eka  susylawati,  Eksistensi  Hukum  Adat  Dalam Sistem Hukum DiIndonesia, Al-Ihkam vol.IV.no 1 juni 2009, hal. 131.
keberadaan hukum adat selalu hadir disana. Ini  menggambarkan  bahwa  keberadaan hukum  adat  merupakan  identitas  bangsa dan  entitas  yang  tidak  bisa  lepas  dari  jiwa dan  napas  perjalanan  bangsa  Indonesia. Bahkan diawal kemerdekaan bangsa Indonesia  muncul  beberapa  pandangan untuk  membangun  hukum  nasional  dengan mendorong  hukum  adat  sebagai  hukum nasional. 9
Menelisik lebih jauh konstitusi Indonesia  dalam  pasal  28I  ayat  (3)  bahwa “identitas  budaya  dan  hak  masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan  zaman  dan  peradaban”. Pada  konteks  pasal  ini  jelas  bahwa keberadaan  hukum  adat  merupakan  bagian dari  budaya  bangsa  Indonesia  yang  wajib dipertahankan  dan  dipatuhi.  Sebab  hukum adat  selain  sebagai  identitas  bangsa Indonesia  juga  merupakan  pranata  hukum yang memiliki nilai yang hidup dan melekat pada jiwa masyarakat Indonesia. Disamping itu,  meskipun  kemajuan  peradaban  zaman terus berjalan keberadaan hukum adat tidak boleh tergerus karena hakikatnya merupakan jaminan negara terhadap eksistensinya  sepanjang  tidak  bertentang dengan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Keberadaan  hukum  adat  yang  hadir sepanjang  sejarah  dalam  tubuh  kontitusi
9 Eka, ibid, hal. 133.
Indonesia  menjelaskan  kepada  kita  bahwa hukum  adat  adalah  bagian  dari  pada  jiwa dan identitas bangsa. Hal ini sejalan dengan pemikiran  von  savigni  bahwa  keberadaan hukum  itu  tidaklah  dibuat  begitu  saja, melainkan  ia  hidup,  tumbuh  dan  ber- kembang dalam jiwa sebuah masyarakat itu sendiri. 10
Peradaban sebuah bangsa hanya  akan kuat  dan  berwibawa  dihadapan  bangsa lainnya  manakala  bangsa  tersebut  meng- hormati,  mempertahankan  dan  mengokoh- kan keberadaan identitasnya sendiri.
Keberadaan  Hukum  adat  ini  merupakan bagian dari identitas bangsa Indonesia yang merupakan cerminan dari sebuah peradaban.
Bahwa  jika  ditinjau  dalam  persfektif teori  katatanegaraan  istilah  menghormati sama  halnya  dengan  mengakui  kedaulatan, lebih dari itu, pan mohamad faiz menguraiakan  lebih  luas  bahwa  meng- hormati adalah (1) semua upaya dimanfaatkannya hasil bumi demi terciptanya  kesejahteraan  dan  kemakmuran dalam  masyarakat  itu  sendiri,  (2)  ter- lindungi  dan  terjaminnya  segala  kompenen hak  rakyat  yang  hidup  dalam  lingkup komunitas  tersebut  berupa  kekayaan  alam untuk  dinikmati  langsung,  (3)  tercegahnya
10 La  ode  Dedihasriadi,  Edy  Nurcahyo,  Pancasila Sebagai  Volkgeist:  Pedoman  Penegak  Hukum Dalam  Mewujudkan  Integritas  Diri  dan  Keadilan, Jurnal  Magister  Hukum  Udayana,  vol.  no.1  mei 2020 hal. 145.
segala upaya dari berbagai pihak yang dapat menyebabkan hilangnya hak rakyat maupun komunitas  tersebut  dalam  menikmati  hasil kekayaan  alamnya. 11 3  (tiga)  kompenen tersebut  jelas  merupakan  sebuah  jaminan bahwa  tujuan  dari  ‟menghormati‟  yang diberikan  masyarakat  adat  dari  negara terhadap  segala  sumber  daya  alamnya sebuah  keniscayaan,  masyarakat  hukum adat  dalam  hal  penguasaan  negara  hanya boleh  melakukan  pengelolaan  atau  istilah lain beheersdaad ,  pengurusan atau dengan kata lain bestuursdaad ,  dan tidak bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau eigensdaad. 12
Lebih dari itu pula jika mendedahnya dalam  perspektif  komponen  peradilan  yang merupakan  lembaga  “suci”  karena  segala keputusannya berbasis atas nama ketuhanan keberadaan  hukum  adat  secara  gamblang juga  dijumpai  disana  sebagaimana  ter- maktub  dalam  Undang-undang  48  tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 5 menyatakan  bahwa  “ hakim  dan  hakim konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti  dan memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat”. Hakim  yang  dalam  istilah  hukum  yang merupakan  perpanjangan  tangan  Tuhan dalam memutuskan segala peristiwa hukum
11 Lalu  sabardi,  Konstruksi  Makna  Yuridis Masyarakat  Hukum  Adat  dalam  18B  UUDN  RI tahun 1945 untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum  Adat,  jurnal  hukum  dan  pembangunan tahun ke-43 No. 2 april-juni 2013 hal. 172.
12 Ibid . hal 173
yang  diperhadapkan  kepadanya  wajib menggali  dan  mengikuti  nilai-nilai  yang hidup  dalam  masyarakat,  nilai-nilai  yang hidup itulah yang disebut hukum adat.
Pada  frasa  “menggali”  dalam  ke- tentuan  Pasal  5  undang-undang  tersebut, menyiratkan kepada kita bahwa keberadaan hukum  adat  telah  ada,  hidup  dan  tumbuh serta  berkembang  dalam  kehidupan  ling- kungan  masyarakat  Indonesia.  Putusan hakim  harus  menggali  nilai-nilai  yang hidup dalam masyarakat, mengikutinya lalu memahaminya  sehingga  putusan  hakim tersebut sesuai dengan rasa keadilanya yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. 13
Sejalan dengan pandangan Van Vallenhoven bahwa keberadaan hukum adat merupakan  hukum  yang  original  yang bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia asli sehingga dalam bukunya karya berjudul adatrecht memerintahkan penarapan hukum adat  oleh gubernemen kepada  masyarakat Indonesia yang kala itu bernama bumiputra. Artinya  bahwa  keberadaan  hukum  adat merupakan satu kesatuan pranata yang tidak bisa  lepas  dari  jiwa  dan  napas  kehidupan bangsa  Indonesia.  Oleh  karenanya,  setiap hakim  dituntut  oleh  bangsa  ini  sendiri melalui dilembaga peradilan dalam membuat  setiap  putusan  berkewajiban untuk  melahirkan putusan-putusannya  yang
13 Ahmad  Rifai, Penemuan  Hukum  Oleh  Hakim Dalam  Persfektif  Hukum  Progresif ,  2011,  Sinar Grafika, Jakarta, hal 7
berkeadilan  terhadap  nilai-nilai  yang  hidup didalam  masyarakat  karena  pada  dasarnya legal standing keberadaan lembaga peradilan  tempat  dimana  hakim  berada merupakan amanat dari masyarakat Indonesia itu sendiri.
Keberadaan hukum adat jauh sebelum kemerdekaan  Indonesia  telah  memberi  kita pelajaran  yang  berharga  bahwa  kehidupan sosial,  interksi  antara  masyarakat  telah dilakukan  oleh  mereka  dalam  lingkungan- nya  masing-masing,  sehingga  dan  setiap keputusan atau sanksi yang diberikan dalam lingkungan  masyarakat  integralnya  tidak pernah  menciptakan  kesenjangan  atau ketidak  adialan  sosisal,  karena  segala keputusannya dianggap sebagai bagian  dari jiwa  dan  ruh  masyarakat  itu  sendiri.  Selain itu, hukum adat juga merupakan komponen yang  mengatur  tingkah  laku  masyarakat adat  yang  dapat  memberi  sanksi  bagi pelanggaranya  dalam  lingkungan  adat  itu sendiri. 14 Oleh  karena  itu,  hal  ini  memberi kita  lampu  petunjuk  dalam  perjalanan kemajuan  bangsa  bahwa  hukum  adat merupakan  salah  satu  pranata  hukum  yang dapat menjadi jalan keluar dalam menyelesaikan kebuntuan hukum dimasyarakat  untuk  mencapai  keadilan bersama.
Selain  sebagai  identitas  bangsa, keberadaan  hukum  adat  juga  merupakan
14 Sigit  Sapto  Nugroho, Pengantar  Hukum  Adat Indonesia, 2016, Solo, Pustaka Iltizam, hal. 24
norma  hidup  yang  menjadi  bahan  ilmu pengetahuan  dalam  peradaban  sejarah kemajuan bangsa Indonesia, hal ini diperkuat  oleh  para  ahli  sebelumnya diantaranya, snouck hurgroje lewat bukunya atjeher 15 ,  juga  van  vollenhoven lewat karyanya het adatrecht van nederlandsch-indie sampai-sampai  sang maestro  adat  tersebut  membentuk  fakultas tersendiri  yang  mengkaji  tentang  ilmu pengetahuan  hukum  adat 16 .  Sepeninggal beliau  gagasan  dan  ilmu  pengetahuan tentang  hukum  adat  ini  dilanjutkan  oleh muridnya  dan  ahli-ahli  hukum  adat  di Indonesia.  Masuknya  hukum  adat  sebagai sebuah ilmu pengetahuan Hal ini menandakan bahwa keberadaan hukum adat merupakan  sebuah  peradaban  yang  selalu tumbuh  dan  berkembang  seiring  zaman yang  tidak  bisa  lepas  sebagai  identitas bangsa Indonesia.
Sehingga  keberadaan  hukum  adat dalam  ketatanegaraan  Indonesia  perlu dipertahankan  dan  diperkuat  eksistensinya sebagai  sebuah  komponen  hukum  yang hidup  dan  tumbuh  yang  tidak  terpisahkan dari  jiwa  dan  kehidupan  masyarakat Indonesia saat ini. Penguatan implementasi-
15 Mahalia Nola Pohan, Hukum Adat Sumatra Utara Dalam Yurisprudensi di Indonesia (customary law northsumatera  the  jurisprudence  in  Indonesia, Dokrina: juornal of law,1 (1), april 2018, hal 2.
16 Dikuti  dari https://tirto.id/sejarah-hidup-cornelis- van-vollenhoven-bapak-hukum-adat-indonesia- dner di  akses pada tanggal 23 januari  2022 pukul 14.00 WITA.
nya  wajib  bagi  negara  Indonesia  karena selain sebagai identitas bangsa, bagi penulis hukum  adat  juga  merupakan ground  living law yang  tumbuh  dan  hidup  jauh  sebelum Indonesia ini menjadi sebuah negara. Tidak ada  alasan  bagi  negara  untuk  tidak mengakomodir  penguatan  implemetasinya dalam  ketatanegaraan  di  Indonesia  karena keberadaannya  tidak  pernah  lepas  dalam sejarah  perjalanan  konstitusi  dan  identitas bangsa ini sendiri.
Penguatan  Implementasi  Hukum  Adat Dalam Ketatanegaraan Di Indonesia
Indonesia sebagai sebuah negara yang terdiri  dari  bermacam-macam  suku  bangsa dan adat istiadat tentunya memiliki bermacam-macam  pula  hukum  adat  yang berlaku  ditengah  komunitas  masyarakat adat  itu  sendiri.  Sebagaimana  kita  ketahui bahwa  hukum  adat  adalah  hukum  yang menjadi  cerminan  dari  sifat,  karakter  dan jiwa bangsa Indoensia. 17
Disamping itu salah satu dari somboyang bangsa Indonesia adalah bhineka  tunggal  ika yang  mana  terdiri  dari keragaman  budaya,  sebagai  cerminan  jati diri bangsa Indonesia, kemajemukan budaya,  suku,  serta  masyarakat  adat  inilah yang  menjadi  kekuatan  bangsa  indonesia dalam mengerat keberagaman dalam berkehidupan  berbangsa  dan  bernegara.
17 Abubakar,  L  Revitalisasi  Hukum  Adat  Sebagai Sumber  Hukum  Dalam  Membangun  Sistem Hukum  di  Indonesia,  jurnal  dinamika  hukum  vol. 13 no. 2 tahun 2013 hal. 323
Dalam  perbedaan  ini,  hukum  adatlah sebagai  sebagai  salah  satu  pranata  setiap suku  bangsa  di  indonesia  yang  memegang peranan  penting  sebagai power dalam mengontrol  keseimbangan,  ketertiban  dan keadilan  dilingkungan  bermasyarakat  itu sendiri.
Dalam hukum ketatanegaraan hierarki sumber  hukum  menurut  pendapat  bagir manan di antaranya adalah:
1) Hukum  peraturan  perundang-undangan (UU tertulis)
2) Hukum adat
3) Kebiasaan ketatanegaraan
4) Yurisprudensi
5) Hukum perjanjian internasional, dan
6) Doktrin ketatatanegaraan. 18
Secara  teori,  keberadaan  hukum  adat sebagai  salah  satu  sumber  hukum  di indonesia dalam pandangan bagir manan ini menunjukkan  bahwa  Indonesia  sebagai sebuah  negara  hukum  tentunya  dalam merumuskan  sistem  hukum,  arah  pem- bangunan hukum dan kebijakan pemerintah tidak lepas dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang sangat bersentuhan dengan  hukum  adat.  Oleh  karena  itu penguatan  implementasi  hukum  adat  harus selalu di dorong melalui kesadaran individu maupun  kolektif  semua  stakeholder  bangsa
18 Surya  mukti  pratama,  Posisi  Dan  Kontribusi Hukum  Adat  Ketatanegaraan  Dalam  Hukum  Tata Negara  di  indonesia,  Rewang  Rencang  Jurnal Hukum Lex Generalis, vol. 2 no.3 maret 2021 hal. 277
ini.  Selain  itu,  konsekuensi  dari  dianutnya prinsip  hukum equality  before  of  the  law diantaranya adalah negara berupaya menciptakan keadilan dan kesamaan kedudukan  hukum  terhadap  negara  dengan menggunakan  hukum  yang  berlaku  bagi warga negara itu sendiri. 19
Meskipun  eksistensi  yuridis  hukum adat telah banyak wara-wiri dalam lembaran  peraturan  perundang-undangan, baik yang tertuang dalam undang-undangan sektoral,  putusan  mahkamah  konstitusi, peraturan  daerah  dan  kebijakan-kebijakan hukum lainnya. Akan tetapi kita menjumpai masih  banyak  ketimpangan  implementasi keberadaan  peran  hukum  adat  dalam kehidupan bermasyarakat ketika di- perhadapkan  kepada  relasi  kuasa,  politik dan  ekonomi.  Bahkan  Penguatan  hukum adat  melalui  lembaran-lembaran  peraturan daerah  untuk  sampai  dengan  dipertengahan tahun  2015  saja,  sudah  ada  sekitar  kurang lebih  90  (Sembilan  puluh)  produk  hukum daerah maupun kegiatan advokasi/ pendampingan  hukum  daerah.  Lembaran Produk  hukum  yang  dimaksud  melalui upaya-upaya penguatan diantaranya:
1) Pengembangan  /penguatan  eksistensi lembaga adat
2) Penguatan terhadap wilayah kepemilikan masyarakat adat
19 La  Ode  Dedihasriadi,  Efektivitas  Implementasi Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2011  tentang bantuan  Hukum  di  Kabupaten  Kolaka,  Al-adl‟, Vol. 13, No. 1, Januari 2020, hal.83
3) Pengakuan  terhadap  eksistensi  suatu kehidupan masyarakat hukum adat
4) Pengakuan sebagai bagian unit pemerintah. 20
Sebagian  ahli  hukum  berpendapat bahwa meskipun adanya berupa pengakuan dalam  sejumlah  peraturan  perundang- undangan, perlu ditegaskan bahwa sifat dari pengakuan  yang  ada  sejauh  ini  adalah masih  sebatas  pengakuan  bersyarat  yang dapat  dilihat  dari  pernyataan  “sepanjang masih  ada,  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat,  selaras  dengan  prinsip  negara kesatuan  republik  Indonesia,  dan  diatur dengan undang-undang”. 21
Penafsiran terhadap landasan konstitusi tersebut inilah yang sebagian ahli hukum  menjadikan  alasan  sehingga  ke- beradaan  hukum  adat  dalam  implementasi- nya  menjadi  lemah.  Sehingga perlu dilakukan  amandemen  konstitusi  untuk memperkuat  posisi  konstitusi  keberadaan hukum  adat,  karena  bagaimanapun  sebagai negara hukum, konstitusi merupakan pijakan  utama  dalam  bernegara  dan berhukum.
Sedangkan  menurut  penulis  uraian pasal konstitusianal keberadaan hukum adat sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi pasal 18B ayat (2) telah tepat dan
20 R.  yando  zakaria,  Strategi  Pengakuan  Dan Perlindungan  Hak-Hak  Msayarakat  (Hukum) Adat:  Sebuah  Pendekatan  Sosio-Antropologis, Bhumi, vol.2., no. 2 november 2016 hal.134
21 Lalu sabardi, ibid. hal 184
tersistem, artinya bahwa keberadaan hukum hanya akan  terimplementasi manakala lahir dari komponen masyarakat adat yang masih hidup,  tumbuh  dan  berkembang  dalam sistem  ketatanegaraan  Indonesia  saat  ini. Oleh karena itu untuk mendorong penguatan implementasi hukum adat dalam ketatanegaran di Indonesia saat ini dan akan datang agar sejalan  dengan  konstitusi pasal 18B  ayat  (2)  diperlukan  langkah-langkah kongkrit diantaranya sebagai berikut:
a. Peran pemerintah
Pemerintah dalam hal presiden sebagai kepala  negara  harus  mendorong  ter- bentuknya  lembaga  ataupun  badan  khusus baik  bersifat  tetap  maupun ad  hoc yang membidangi  keberadaan  masyarakat  adat diseluruh  wilayah  Indonesia.  Keberadaan badan/lembaga  khusus  tersebut  adalah untuk  melaksakan  tugas  dalam  mendata, menganalisa dan memetakan serta menetap- kan  keberadaan  masyarakat  hukum  adat  di Indonesia  yang  masih  hidup,  tumbuh  dan berkembang  sesuai  kententuan  peraturan perundang-undangan  sebagaimana  amanat UUD  NRI  tahun  1945  pasal  18b  ayat  (2) bahwa “Negara  mengakui  dan  meng- hormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup”.
Langkah  pemerintah  ini  sebagai wujud konkrit untuk menghormati keberadaan  hukum  adat  yang  hidup  dan tumbuh  sebagai  bagian  dari  sejarah  napas perjalanan  kemerdekaan  bangsa  Indonesia.
Selain  itu,  sebagai  bentuk  penghormatan dan  pengakuan  yang  kokoh,  berkeadilan dan  berkeseimbangan  negara  terhadap komunitas masyarakat adat yang selama ini merasa  termarjinalkan  akibat  kurangnya peran  negara  dalam  memberikan  per- lindungan  masyarakat  ketika  berhadapan dengan hukum positif, komponen korporasi maupun kuasa itu sendiri.
Hadirnya  negara  dalam  memberikan ruang  khusus  melalui  lembaga  maupun badan  khusus  yang  membidangi  perihal masyarakat hukum adat, jelas akan memberikan  rasa  keadilan  yang  kolektif karena  hukum  adat  akan  tumbuh  dan berkembang  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang hidup  dalam  masyarakat  itu  sendiri.  Selain itu  hadirnya  negara  merupakan  bentuk  dari tercapainya  tujuan  dari  negara  itu  sendiri sebagaimana  amanat  pancasila  sila  ke-5 yaitu keadilan  social  bagi  seluruh  rakyat Indonesia .
b. Peran Lembaga peradilan
Lembaga  peradilan  memiliki  peranan yang tidak kalah pentingnya dalam mendorong penguatan implementasi hukum adat  di  Indonesia  karena  bagimanapun ketika terjadi benturan antara hukum positif dan hukum adat maka lembaga peradilanlah yang  mempunyai  kompetensi  absolute dalam  mengadili  dan  memutus  sengketa tersebut.  Oleh  karena  itu  pentingnya  men- dorong  kesepemahamann  kolektif  lembaga peradilan khususnya Mahkamah Agung dan
Mahkamah  Konstitusi  dalam  menyelesai- kan  sengketa-sengketa  yang  berkaitan dengan  masyarakat  hukum  adat,  sehingga kedepan  segala  putusan-putusan  yang dikeluarkan  oleh  lembaga  peradilan  tidak lain  adalah  untuk  mendorong  penguatan eksistensi  hukum  adat  itu  sendiri  yang merupakan  bagian  daripada  ruh  bangsa Indonesia.  Selain  daripada  itu  adalah sebagai bentuk penghormatan negara terhadap sistem hukum Indonesia yang lahir dan  hadir  sepanjang  kemerdekaan  bangsa Indonesia  bahkan  jauh  sebelum  bangsa  ini menjadi sebuah negara.
Putusan-putusan  lembaga  peradilan  ini wajib  sejalan  dengan  fakta-fakta  hukum, memberikan  rasa  keadilan  bersama,  tidak memarjinal,  menguatkan  komposisi  hukum adat  sebagai  sebuah  sumber  hukum  yang hidup  dalam  masyarakat,  serta  menguatkan peran  eksistensi  masyarakat  hukum  yang sesuai  dengan  ketentuan  konstitusi  di Indonesia.  Hal  ini  sangat  sejalan  dengan perintah  negara  melalui  UU  No.  48  tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 5 menyatakan  bahwa  “ hakim  dan  hakim konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti  dan memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat”. Peran hakim dalam menciptakan penemuan-penemuan  hukum  yang  hidup dalam  masyarakat  sangat  menentukan  arah pembangunan hukum di Indonesia sehingga kedepan peran dan ruang hukum adat dalam
memberikan kontribusi pembangunan hukum yang berkeadilan semakin terwujudkan dan dirasakan terutama terhadap  kompenen-kompenen  masyarakat adat itu sendiri.
c. Peran Lembaga perwakilan
Peran political  will DPR  RI  sangat menentukan  dalam  merumuskan  eksistensi hukum adat melalui undang-undang khusus masyarakat  hukum  adat,  sehingga  kedepan selain  keberadaan  hukum  adat  tertuang dalam  satu  kitab  undang-undang  sebagai pedoman  dalam  menjalan  langkah-langkah kontrit  hukum  adat  itu  sendiri.  Juga memberikan rasa kepastian, jaminan negara dan  keadilan  dalam  menjalankan  dan menghidupkan  komponen  masyarakat  adat itu sendiri.
DPR  RI  perlu  mendorong  skema kitab  undang-undang  perihal  masyarakat hukum  adat  yang  mirip  atau  semisal omnibus  law yang  mana  memuat  semua unsur-unsur, kriteria dan syarat-syarat yang selama  ini  terdapat  dalam  beberapa  UU sektoral,  putusan  mahkamah  konstitusi  dan peraturan-peraturan  daerah  untuk  diramu dan  himpun  untuk  menjadi  satu  kitab undang-undang  sehingga  dapat  mencipta- kan  kepastian  dan  arah  pembangunan hukum  adat  itu  sendiri.  Disamping  itu  juga guna  memudahkan  negara  dalam  memeta- kan dan mengontrol perkembangan masyarakat hukum adat kedepan. Selain itu kitab  undang-undang  tersebut  juga  dapat
menjadi rambu-rambu bagi semua stakeholder  jika  akan  bersentuhan  dengan komunitas  masyarakat  adat,  baik  berupa urusan ekonomi, sosial, hak asasi, pendidikan, pertahanan dan keamanan serta hukum.
d. Peran Pemerintah daerah
Eksistensi pemerintahan daerah semakin hari semakin dirasakan urgensinya oleh  negara  baik  oleh  pemerintah  maupun oleh  masyarakat  daerah  itu  sendiri. 22
Pemerintah  daerah  sebagai  unit  terbawah dalam  hierarki  pemerintahan  yang  mana juga merupakan tempat berdiamnya wilayah  masyarakat  hukum  adat,  memiliki peran  yang  besar  dan  berpengaruh  dalam mendorong penguatan implementasi hokum adat  karena  merupakan  pemangku  kebija- kan  yang  dapat  bersentuhan  langsung  dan mempengaruhi  keberadaan,  keberlangsu- ngan  hukum  adat  dalam  wilayahnya tersebut.
Pemerintah  daerah  dalam  membuat kebijakan  memperhatikan  dan  mendahulu- kan kepentingan penataan dan perlindungan serta  pelestarian  Keberadaan  masyarakat hukum  adat  yang  ada  dalam  wilayahnya. Sehingga  tidak  menggeser  ciri  dan  corak kehidupan budaya dalam masyarakat daerah itu  sendiri  sebagaimana  pasal  28I  ayat  (3) bahwa “Identitas  budaya  dan  hak
22 Rahyuni Rauf, Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi dan Tugas Pembantuan), 2018, Yogyakarta, Zanafa Publishing, hal. 2
masyarakat  tradisional  dihormati  selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban” .
Selain kebijakan yang dapat bersentuhan  langsung  dengan  masyarakat hukum  adat,  pemerintah  daerah  dapat mendorong  keberadaan  hukum  adat  yang terdapat  dalam  masyarakat  adat  tersebut sebagai  sumber  pendapatan  daerah  untuk mencapai  kesejahteraan  daerah  maupun komunitas  masyarakat  tersebut  melalui objek wisata, pengkajian ilmu pengetahuan, investasi  dan  pengenalan  budaya  bangsa Indonesia  baik  dalam  skala  regional, nasional  dan  internasional.  Sebagaimana hal  telah  dilakukan  oleh  beberapan  daerah yang  terdapat  diprovinsi  bali,  Sumatera, Sulawesi dan papua.
e. Organisasi  dan  komunitas  masyarakat adat
Eksistensi  organisasi  yang  peduli terhadap  hukum  adat  maupun  komunitas masyarakat  adat  memegang  peran  penting dalam  melakukan  pemahaman,  pendidikan tentang  pentingnya  hukum  adat  dalam pembangunan  sistem  hukum  di  Indonesia. Disamping  itu  pula  dapat  mendorong kesadaran dan pengetahuan serta cinta sejak dini  tentang  hukum  adat  sebagai  hukum yang  hidup  dari  jiwa  dan  jati  diri  bangsa Indonesia  melalui  diskusi  seminar,  dan dialog  resmi  maupun  non  resmi  kepada para  khususnya  generasi-genarasi  muda bangsa ini.
Organisasi dan komunitas masyarakat ini juga, diharapkan sebagai jembatan untuk mendorong  dan  mengingatkan  elemen- elemen  struktur  kekuasaan  untuk  selalu menghidupkan  ingatan  para  pemangku kepentingan  bahwa  hukum  adat  adalah merupakan  keniscayaan  bangsa  ini  sebagai sebuah pranata hukum yang wajib dihormati  dan  diaakui  keberadaannya. Selain itu pula, organisasi maupun kominitas  masyarakat  adat  ini  diharapkan menjadi  advokasi  atau control  of  law terhadap negara jika negara dalam membuat kebijakan dapat mengkerdikan dan merendahkan eksistensi hukum adat.
AMAN  (Aliansi  Masyarakat  Adat Nusantara) merupakan salah satu organisasi komunitas  adat  yang  sedang  dan  terus mendorong  dan  memperjuangkan  pengaku- an dan perlindungan komunitas  masyarakat hukum  adat  melalui  RUU  di  lembaga Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Selain  itu organisasi ini juga telah melakukan control of law melalui putusan –putusan mahkamah konstitusi yang mana hasil putusan tersebut menghendaki  lahirnya  sebuah  undang- undang khusus untuk menguatkan keberadaan  hukum  adat  di  Indonesia. 23
Oleh  karena  itu,  sebagai  daerah  otonom pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggara-
23 Ernawati, erwan baharudin, Dinamika Masyarakat Hukum  Adat  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  di Indonesia,  jurnal  Hukum  dan  Keadilan  vol.  6 nomor 2 September 2019 hal. 55
kan kepentingan masyarakat dengan prinsip partisipasi,  keterbukaan  dan  pertanggung jawaban. 24
f. Peran Perguruan Tinggi
penguatan  implementasi  hukum  adat dalam  ketatanegaraan  di  Indonesia,  peran perguruan  tinggi  juga  sangat  dibutuhkan, hal  ini  dikarenakan  hukum  adat  selain  se- bagai  sebuah  peradaban  ilmu  pengetahuan, hukum  adat  juga  membutuhkan  topangan ilmiah  dalam  menyakin  semua  stakeholder bahwa  keberadaan  hukum  adat  merupakan satu-kesatuan  yang  tidak  bisa  lepas  dari jiwa dan jati diri bangsa indonesia.
Tugas perguruan tinggi adalah melakukan  kajian-kajian  akademik  dan ilmiah  melalui  fakultas-fakultas  terkait maupun  kolaborasi  lintas  fakultas  tentang keberadaan  hukum  adat  yang  masih  hidup, berkembang  sebagaimana  ketentuan  syarat yang dimuat dalam konstitusi Indonesia dan bahkan  jika  perlu  mengkaji  keberadaan hukum  adat  yang  telah  punah,  hilang bahkan  telah  terkikis  nilai-nilai  hukum adatnya karena keadaan alam, per- kembangan  zaman  maupun  alasan  lainnya melalui pendekatan historis, hukum, filsafat, dan lain sebagainya.
24 Juniarso  Ridwan  &  Achmad  Sodik  Sudrajat, Hukum  Administrasi  Negara  dan  Kebijakan Pelayanan  Publik, 2012,  Bandung,  Nuansa,  hal.

## KESIMPULAN
Keberadaan  hukum  adat  yang  hadir sepanjang  sejarah  dalam  tubuh  kontitusi Indonesia  menjelaskan  kepada  kita  bahwa hukum  adat  adalah  bagian  dari  pada  jiwa dan identitas bangsa. keberadaan hukum itu tidaklah  dibuat  begitu  saja,  melainkan  ia hidup, tumbuh dan berkembang dalam jiwa sebuah  masyarakat  itu  sendiri.  Sehingga keberadaan  hukum  adat  dalam  ketata- negaraan Indonesia perlu dipertahankan dan diperkuat  eksistensinya  sebagai  sebuah komponen  hukum  yang  hidup  dan  tumbuh yang  tidak  terpisahkan  dari  jiwa  dan kehidupan  masyarakat  Indonesia  saat  ini. Penguatan  implementasinya  wajib  bagi negara  Indonesia  karena  selain  sebagai identitas bangsa, hukum adat juga merupakan ground living law yang tumbuh dan  hidup  jauh  sebelum  Indonesia  ini menjadi sebuah negara. Selain itu, penguatan  implementasi  eksistensi  hukum adat  dalam  ketatanegaraan  di  Indonesia kedepan  sebagaimana  yang  tertuang  dalam UUD  NRI  1945  pasal  18b  ayat  (2)  adalah dengan  mendorong  pemerintah  dalam  hal ini  presiden  untuk  membentuk  lembaga/ badan  khusus  yang  menangani  keberadaan masyarakat  hukum  adat,  memaksimalkan peran  Dewan  Perwakilan  Rakyat  untuk merumuskan  RUU  semisal Omnibus  law untuk  menghimpun  semua  aturan  baik berupa  UU,putusan  Mahkamah  konstitusi
maupun  peraturan  daerah  yang  memuat tentang  hukum  adat,  mengkolektifkan pemikiran  yang  sama  antara  Mahkamah Konstitusi  dan  Mahkmah  Agung  dalam merumuskan  putusan-putusan  pengadilan untuk  menguatkan  eksistensi  hukum  adat dan  mendorong  pemerintah  daerah  dalam membuat  kebijakan  berbasis  pelestarian, penguatan  dan  perlindungan  hukum  adat demi  tercapainya  kesejahteraan  melalui upaya pariwisata, pengkajian ilmu pengetahuan  dan  investasi.  Yang  terakhir adalah  memberi  ruang  perguruan  tinggi yang  seluas-luasnya  dalam  melakukan kajian  ilmiah  maupun  akademik  terhadap eksisntensi  hukum  adat  yang  masih  hidup, tumbuh  dan  berkembang  maupun  yang sebaliknya.  Serta  memaksimalkan  peran organisasi  atau  komunitas  masyarakat hukum  adat  sebagai control  of  law terhadp negara dalam merumuskan kebijkan hukum yang bersentuhan dengan hukum adat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Rifai, Penemuan  Hukum  Oleh Hakim  Dalam  Persfektif  Hukum
Progresif , 2011, Sinar Grafika, Jakarta.
Juniarso Ridwan & Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan  Kebijakan  Pelayanan  Publik, 2012, Bandung, Nuansa.
Sigit  Sapto  Nugroho, Pengantar  Hukum Adat  Indonesia, 2016,  Solo, Pustaka Iltizam.
Rahyuni  Rauf, Asas  Penyelenggaraan Pemerintah  Daerah  (Dekonsentrasi, Desentralisasi dan Tugas Pembantuan), 2018, Yogyakarta, Zanafa Publishing.

## Jurnal/Prosiding
Abubakar,  L.,  (2013).  Revitalisasi  Hukum Adat  Sebagai  Sumber  Hukum  Dalam Membangun Sistem Hukum di Indonesia, Jurnal  Dinamika  Hukum , 13(2), 323.
Aditya,  Z.F.,  (2019).  Romantisme  System
Hukum  Di  Indonesia:  Kajian  Atas Konstribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia, Jurnal
Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional , 8(1), 45-46.
Dedihasriadi,  L.O.,  (2020).  Efektivitas Implementasi
Undang-Undang
Nomor  16  Tahun  2011  tentang
Bantuan Hukum diKabupaten Kolaka, Jurnal Al-adl‟ ,13(1),83.
Dedihasriadi, L.O., & Nurcahyo, E., (2020).
Pancasila Sebagai Volkgeist: Pedoman  Penegak  Hukum  Dalam Mewujudkan  Integritas  Diri  Dan Keadilan, Jurnal  Magister  Hukum Udayana , 9(1), 145.
Ernawati, & Baharudin, E., (2019).
Dinamika  Masyarakat  Hukum  Adat dalam  Sistem  Ketatanegaraan  di Indonesia.
Jurnal hukum dan keadilan , 6(2), 55.
Hoadley, M.C., (2006). The Leiden Legacy: Concepts Of Law Indonesia (Review). Journal Of Social Issues In Southeast  Asia .  21(1),  45.  (dalam jurnal zaka firma, ibid.)
Pohan, M.N., (2018). Hukum Adat Sumatra Utara Dalam Yurisprudensi Di Indonesia ( Customary Law Northsumatera  The  Jurisprudence  In
Indonesia ), Dokrina:  juornal of law ,1(1), 2.
Pratama, S.M., (2021). Posisi Dan Kontribusi Hukum Adat Ketatanegaraan  Dalam  Hukum  Tata Negara Di Indonesia. rewang rencang:  jurnal  hukum  lex  generalis , 2(3), 277.
Sabardi,  L.,  (2014).  Konstruksi  Makna
Yuridis  M  Masyarakat  Hukum  Adat Dalam  18b  UUDN  RI  Tahun  1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat  Hukum  Adat, Jurnal Hukum Dan Pembangunan , 44(2), 19.
Surya  mukti  Pratama,  S.M.,  (2021).  Posisi Dan Kontribusi Hukum Adat Ketatanegaraan  Dalam  Hukum  Tata
Negara  Indonesia, Rewang  Rencang:
Jurnal  Hukum  Lex  Generalis 2(3),
275.
Susylawati,  E.,  (2009).  Eksistensi  Hukum
Adat  Dalam  System  Hukum  Di Indonesia, Al-Ihkam 4(1), 131.
Zakaria,  R.  Y.,  (2016).  Strategi  Pengakuan
Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat  (Hukum)  Adat:  sebuah pendekatan
sosio-antropologis.
Bhumi , 2(2), 134.

## Perundang-Undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-
Pokok Agraria
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990 Tentang  Konservasi  Sumber  Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999 Tentang Kehutanan
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2004

## Tentang Perkebunan
Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007 Tentang Penataan Ruang
Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007 Tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009
Tentang Lingkungan Hidup
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2011
Tentang Informasi Geospasial
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa,
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah

## Internet
Firdausi,  F.A.,  (2022).  Sejarah  Hidup
Cornelis  Van  Vollenhoven,  Bapak
Hukum Adat Indonesia. https://tirto.id/sejarah-hidupcornelis- van-vollenhoven-bapak-hukum-adat- indonesia-dner . di akses pada tanggal 23 januari 2022 pukul 14.00 wita.

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Penulis  adalah  dosen  diprogram  studi  S1 Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas Sembilan  belas  November  Kolaka  sejak tahun  2015.  Memperoleh  gelar  sarjana hukum  di  Universitas  Halu  Oleo  tahun 2012  dan  memperoleh  gelar  Magister hukum  di  Universitas  Islam  Sultan  Agung semarang tahun 2014.