## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DI HADAPAN HUKUM
Reski Eka Putri 1 , Muhammad Amiruddin 2
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar rtayibu@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan yang terkait dengan kejahatan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dengan kekerasan, dibawa ke perhatian hukum, meskipun posisi perempuan masih dianggap tidak  setara  dengan  laki-laki. Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  lapangan,  jenis  penelitian  ini menggunakan  penelitian  kuantitatif  dengan  pendekatan  penelitian  yang  digunakan:  normatif  dan  sosiologis. Sumber informasi untuk investigasi ini adalah hakim dari pengadilan agama, panitera dan staf pengadilan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keberadaan PERMA No. 3 Tahun 2017 diterapkan di Pengadilan Agama, tetapi implementasinya masih belum optimal karena pengadilan agama memiliki buku referensi sendiri dalam kasus- kasus  yang  menentukan,  dan  latar  belakang  pembentukan  Peraturan  Mahkamah  Agung  adalah  karena diskriminasi dan stereotip gender yang tersebar luas dalam keadilan di Indonesia. Dan harapannya adalah bahwa PERMA No. 3 Tahun 2017 akan dirilis pada pedoman untuk menilai kasus yang melibatkan perempuan dalam berbagai hakim dan semua instrumen hukum yang menangani kasus-kasus di mana perempuan sebagai pelaku, korban,  saksi  dan  pihak  menjadi  standar.  dalam  proses  hukum.  Sehingga  tujuan  menghilangkan  segala kemungkinan diskriminasi terhadap perempuan yang bertemu dapat dicapai oleh hukum.

## Kata Kunci: Diskriminasi; Gender; Perlindungan Hukum

## Abstract
This  study  aims  to  determine  which  actions  related  to  crimes  against  women,  including  violence  with violence, are brought to legal attention, even though the position of women is still considered unequal to men. This research uses a type of field research, this type of research uses quantitative research with the research approach used: normative and sociological. The sources of information for this investigation were judges from the religious courts, clerks and court staff. The results of the study concluded that the existence of PERMA No. 3/2017 is applied in the Religious Courts, but its implementation is still not optimal because religious courts have their own reference books in decisive cases, and the background for the formation of the Supreme Court Regulations is due to gender discrimination and stereotypes that are widespread in justice in Indonesia. And the hope  is  that  PERMA  No.  3  of  2017  will  be  released  on  guidelines  for  assessing  cases  involving  women  in various judges and all legal instruments that handle cases where women as perpetrators, victims, witnesses and parties become the standard. in legal proceedings. So that the goal of eliminating all possible discrimination against women who meet can be achieved by law.
Keywords: Discrimination; Gender; Legal Protection

## PENDAHULUAN
Pemerintah Indonesia telah berkembang menjadi salah satu negara yang terlibat dalam berbagai disiplin ilmu di bidang hukum, bahkan 20 tahun kemudian, karena hukum Indonesia belum didelegasikan kepada pihak berwenang. Sebagai kedaulatan hukum (rechtsstaat), yang menjunjung  tinggi  nilai  keadilan  dan  hak  asasi  manusia,  hukum  harus  menjadi  komandan kerangka  negara  kesatuan  Republik  Indonesia  yang  membayangi  konstitusi  UUD  1945  dan landasan Negara Pancasila.
Masalah hak asasi manusia (disingkat hak asasi manusia) adalah masalah yang paling sering  dibahas  di  negara-negara  di  dunia,  dengan  Indonesia  yang  paling  ditekankan.  Ini karena  di  Indonesia,  kekerasan  terhadap  perempuan  adalah  trik  kejahatan  yang  salah. Kekerasan  terhadap  perempuan  adalah  komunitas  kemanusiaan  karena  kekerasan  terhadap perempuan adalah salah satu tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan membutuhkan instrumen hukum nasional untuk perlindungan hukum perempuan di Indonesia.
Perempuan  adalah  salah  satu  individu  yang  melakukan  misi  ganda  dalam  kehidupan sosial.  Misi  pertama  Perempuan  adalah  untuk  melanjutkan  keamanan  yang  tidak  dapat digantikan oleh pria. Misi kedua seorang Perempuan adalah menjadi seorang ibu. oleh karena itu,  tindakan  mereka  terkait  dengan  kejahatan  terhadap  perempuan,  termasuk  tindak kekerasan dengan kekerasan, harus mendapat perhatian hukum, meskipun posisi perempuan masih tidak dianggap sama, karena perempuan dengan laki-laki, terutama perempuan, sering menjadi  korban  kekerasan  fisik  di  Indonesia.  rumah  tangga,  pandangan  ini  menyiratkan sampai  sekarang  wanita  masih  di  pinggiran,  wanita  tidak  terbatas  pada  objek  kepuasan seksual  pria  yang  akrab  dengan  kekerasan,  tetapi  juga  dianggap  lemah  dan  harus dikendalikan oleh priaadalah salah satu individu yang menjalankan misi dua kali lipat dalam kehidupan bermasyarakat misi pertama wanita,adalah ke lanjutan keamanan yang tidak bias digantikan oleh laki-laki, misi kedua seorang wanita adalah dia seorang ibu  alasan mendasar mengapa  wanita  membutuhkan  perhatian    khusus  untuk  pelindungan  dan  penghormatan terhadap  hak-hak  mereka  itu  sebabnya  sehingga  semua  tindakan  terkait  dengan  kejahatan terhadap perempuan termasuk kejahatan dengan kekerasan menerima perhatian dalam hukum padahal  posisi  perempuan    masih  dianggap  tidak  sama  dengan  perempuan  dengan  pria terlebih perempuan  sering menjadi korban kekerasan fisik  dalam rumah tangga, pandangan ini  menyiratkan  hal  itu  sejauh  ini  perempuan  masih  ditempatkan  diposisi  terpinggirkan ,perempuan tidak terbatas pada objek kepuasaan sekseual pria yang akrab dengan kekerasan tetapi juga dipandang  lemah selain itu harus dikuasai oleh pria
Perlindungan  hukum  bagi  perempuan  dari  kekerasan  khusus  diatur  oleh  instrumen hukum  yang  berbeda,  seperti  yang  terlihat  dalam  KUHP,  ada  beberapa  pasal  dalam  KUHP yang  memenuhi  syarat  untuk  kekerasan  fisik  dan  langsung  bagi  perempuan  dari  pasal  351 hingga  pasal  356  KUHP,  hukum  pidana  menawarkan  perlindungan  dan  hukum  tentang perempuan korban kekerasan terhadap perempuan Pasal 6 dan 16 mengakui perlindungan dan Pasal  44  mengakui  sanksi.  Sebagai  undang-undang  yang  mewajibkan  peraturan  khusus, selain  memberlakukan  sanksi  pidana,  ia  juga  memberlakukan  hukum  acara  dan  kewajiban
nasional,  yang  memberikan  perlindungan  langsung  kepada  korban,  oleh  karena  itu  dapat dikatakan  bahwa  ketentuan  ini  merupakan  terobosan.  Undang-undang  ini  sangat  penting untuk  upaya  membela  hak  asasi  manusia,  melindungi  orang-orang  yang  dirugikan  oleh metode pengiriman pesan keluarga.
Realitas  hukum  yang  ada  di  indonesia  masih  legal,patriarki  dan  pemikiran  adalah produkdan  mekanisme  yang  sah.  Hukum  diliat  dari  sudut  pandang  patriarki  karena  itu  ada hukum yang tidak berlaku pada perempuan , membangun hukum warisan  ini menggunakan logika  pria  dan  tidak  menunjukkan  bagaimana  perempuan  berfikir 1 .  Teori  hukum  feminis mengkritik interpretasi hukum. Dampak melalui positivism hukum tidak akan sejalan dengan presfektif,  perwakilan  perempuan  .  bukan  perwakilan  –  perwakilan  keputusan  berdasarkan keputusan  penguasa.  Teori  hukum  yang  ada  berdasarkan  analisis  tidak  disajikan  untuk organisasi  perempuan,  saat  mengkritik  keputusan  hakim  dan  melihat  standar  masalah  yang menyebabkan diksriminasi terhadap perempuan.
Dalam  praktiknya,  Permasalahan  yang  dihadapi  perempuan  saat  berhadapan  dengan hukum  yaitu Pertama  , Perempuan  korban  sering  dianggap  sebagai  penyebab  peluang terjadinya  tindak  pidana  kerkerasan  karena  cara  pakaiannya,  Bahasa  tubuhnya  ,  cara  dia berelasi  pada  waktu  .  perempuan  korban  juga  dianggap  membiarkan  peristiwa  tindakan kekerasan yang didalamnya karena tidak berupaya melakukan perlawan  dan menempatkan drinya  terus  menerus    dibawah  kuasa  pelaku  dan  adanya  persepsi  bahwa  perempuan menikmati  dan  turut  serta    menjadi  penyebab  terjadinya  tindakan  melanggar  hukum merupakan sikap menyalahkan korban ( blaming the victim ) karena akibat kuatnya budaya patriarki. Kedua, perempuan  yang  berhadapan  hukum  tidak  didampingi  penasehat  hukum, perempuan sebagai terdakwa ataupun korban masih banyak yang tidak didampingi penasehat hukum  serta perempuan juga sering didampingi oleh penasehat hukum secara berganti-ganti sehingga tidak memperoleh pendampingan hukum secara maksimal dan perempuan sebagai korban  sering  dianggap  tidak  memerlukan  pendamping  atau  penasehat  hukum  dalam persidangan. 1
Perlindungan  hukum  adalah  suatu  perlindungn  yang  diberikan  kepada  subyek  hukum kedalam bentuk perangkat baik bersifat preventif maupun bersifat represif ,baik lisan maupun tulisan . bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri , hukum memberikan suatu  keadilan,  kertertiban,  kepastian  ,  kemanfaatan  dan  kedamaian.  Setiap  warga  Negara
1 Patriarki  telah  menjadi  focus  perdebatan  dan  mengalami  berbagai  perubahan  arti  dan  interpensi.  Lihat Ratna  saptari  &  Brigtte  Holzner,  perempuan,kerja  dan  perubahan  social  sebuah  pengantar  studi  perempuan, (Jakarta,Kalyana ,Grafitti,Jakarta,1970)
berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesi tahun 1945 Pasal 28 I yang menyebutkan bahwa  :  setiap  orang  berhak  dan  bebas  dari  perilaku  diskriminatif  atas  dasar  apapun  dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersidat diskriminatif.
Perempuan  sering  menhadapi  banyak  kendala  dalam  mencapai    hak-hak  mereka  karena diskriminasi  berbasis gender  dan stereotip negative gender, diskriminasi perempuan dalam sistem  peradilan  ini  berbanding  lurus  dengan  aksebilitas  perempuan  untuk  mendapatkan keadilan, semakin banyak perempuan  pengalaman diskriminasi atau stereotip negative secara bertahap akan membatasi akses perempuan. 2
Dalam  berbagai  hal,  Mahkamah  Agung  adalah  Otoritas  Mahkamah  Agung  inisiatif mengambil  langkah-langkah  secara  bertahap  memastikan  tidak  ada  dikriminasi  berdaarkan jenis  kelamin  praktik  peradilan  di  Indonesia.  Salah  satu  langkah  nyata  dari  pengadilan Mahkamah Agung adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 Tahun 2017 selanjutnya  disebut  (Perma  No.  3)  Tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan Berhadapan  Hukum  (PBH).  Ketentuan  ini  Mahkamah  Agung  mengacu  pada  Hukum Republik  Indonesia  Ratifikasi  Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi    pada tahun 1984, Perempuan Indonesia Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia  dan  Pedoman  Umum  Untuk  Hakim  Tentang  Penerapan  Presfektif  Gender  di  Asia Tenggara dan Peraturan lain terkait dengan peradilan.
Mahkamah  Agung  dalam  mengeluarkan  peraturan  ini  adalah  bahwa  para  hakim memiliki referensi dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip- prinsip non-diskriminasi  dalam  penuntutan  masalah  dan  berharap  melalui  peraturan  ini  praktik diskriminasi  berdasarkan    jenis  kelamin  atau  stereotip  gender  secara  bertahap  dapat berkurang dan memastikan perilaku pengadilan dilakukan dengan cara integritas.

## METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  ini  pertama  menggunakan  metode  wawancara  yang  digunakan  di penelitian  ini  adalah  cara  pengumpulan  data  dengan  jalan  mengadakan  komunikasi  dengan majelis hakim dan penasehat hukum. Kedua Metode dokumentasi penelitian digunakan untuk mendapatkan data berupa dokumen yang berfungsi untuk melengkapi data penelti penulis.
2 MaPPI  FHUI,  Asesmen  Konsitensi  Putusan  Pengadilan  Kasus-Kasus  Kekerasan    Terhadap perempuan”,(Depok : Badan Penerbit  Fakultas Hukum Univesitas Indonesia)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan Hukum dan Kedudukan Perma Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Sungguminasa
Perlindungan berarti melindungi sesuatu dari apa yang bisa menjadi hal-hal berbahaya, sesuatu yang bias dalam bentuk kepentingan atau barang dan barang. Selain itu, perlindungan juga mengandung sarana perlindungan yang diberikan oleh orang-orang lemah. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai semua upaya pemerintah untuk memastikan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warganya sehingga hak-hak mereka sebagai warga negara tidak dilanggar, dan mereka yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan  yang  berlakuPerlindungan  dapat  dikatakan  sebagai  perlindungan  hukum  jika mengandung  unsur-unsur  sebagai  berikut  :  (a).  Adanya  Pengayoaman  dari  pemerintah terhadap warganya; (b).Jaminan kepastian hukum; (c). Berkaitan  dengan hak-hak warganya; (d). Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. 3
Seperti  yang  dinyatakan  oleh  hasil  wawancara  dengan  Drs.  Kasang,  M.H  Hakim Pengadilan Agama benar-benar. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2017 dikeluarkan untuk  mengawasi  perlindungan  hukum  bagi  perempuan  yang  berurusan  dengan  hukum. Menghadapi  hukum  yang  dimaksud  adalah  perempuan  dalam  konflik  dengan  hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi dan korban sebagai pihak.
Dilihat  dari  norma-norma  konten  material,  norma-norma  yang  terkandung  dalam PERMA  Nomor  3  tahun  2017  berisi  norma-norma  yang  terkandung  dalam  undang-undang yang  merupakan  larangan  (Verbod)  di  mana  dalam  pasal  5  dinyatakan  bahwa  dalam memeriksa wanita yang bertentangan dengan hukum, hakim mungkin tidak: (1). Memerintah (Gebeiten) ;  (2).  Melarang (Verbeiten) ;  (3).  Menguasakan (Ermachtigen) ;  (4).
Membolehkan (Eerlauben) ; (5). Menyimpan dari ketentuan (Derogoereen).
Dilihat dari norma-norma konten material, norma-norma yang terkandung didalamnya Peraturan  Mahakamah  Agung  Nomor  3  tahun  2017  berisi  norma  yang  terkandung  dalam undang-undang yang merupakan larangan(verbod) dimana dalam Pasal 5 disebutkan bahwa dalam  pemeriksaan  perempuan  yang  berurusan  dengan  hukum,  hakim  tidak  boleh:  (1). Menentukan  sikap  atau  mengeluarkan  persyataan  merendahkan,  menyalahkan  dan
3 Sajipto Raharjo, penyelenggaraan keadilan dalam masyarakat yang sedang berubah, 1999, Jurnal Masalah Hukum
mengintimidasi  perempuan  yang  berurusan  dengan  hukum;  (2).Membenarkan  terjadinya diskriminasi  terhadap  perempuan  dengan  menggunakan  budaya  aturan  adat  dan  praktik tradisional  lainnya  atau  menggunakan  interprestasi  ahli  yang  bias  gender;  (4).  Pertanyaan atau pertimbangan pengalaman atau latar belakang seksual korban sebagai dasar pembebasan pelaku  atau  meringankan  hukuman  pelaku.  (5).  Masalah  pernyataan  atau  pandangan  yang mengandung strototype jenis kelamin.
Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2017 secara khusus dalam agenda persidangan  di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa,  misalnya  dalam  perceraian  perceraian, perceraian,  pembagian  aset  bersama  dan  kasus-kasus  lain  tidak  terlalu  diterapkan  karena pengadilan  agama  memiliki  pedoman  untuk  melakukan  persidangan  yang  telah  diterapkan sejak dulu seperti Peraturan Pemerintah Nomor 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.  Namun  secara  substansi  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2017  sangat berguna misalnya dengan proses pengadilan agama.
Pengadilan  Agama  tidak  memiliki  otot  dalam  perkawinan,  salah  satunya  adalah perceraian  perceraian  dan  perceraian.  Dalam  perceraian  perceraian  masih  belum  memenuhi keadilan gender, khusus untuk pelaksanaan keputusan perceraian yang dimiliki oleh kekuatan hukum,  pengadilan  lebih  berpihak  pada  suami  (laki-laki)  karena  pengadilan  segera menentukan  hari  janji  perceraian  dan  kemudian  memanggil  suami  dan  istri  atau  pengacara mereka  tanpa  terlebih  dahulu  menunggu  suami  untuk  mengajukan  permohonan  eksekusi perceraian perceraian. 4

## 2. Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penerapan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Sungguminasa
Dalam  melaksanakan  PERMA  Nomor  3  tahun  2017,  tentu  saja  Majelis  Hakim  yang memutuskan  kasus  tersebut  memiliki  beberapa  kendala  seperti  jika  kasusnya  adalah  suami yang  mengajukan  dan  istri  tidak  pernah  hadir  di  pengadilan  saat  dipanggil  oleh  pengadilan maka istri tidak mendapatkan penghasilan iddah, dan mut'ah dan istri dianggap nushuz dan rata-rata keluarga miskin atau menengah yang menjadi latar belakang perceraian sehingga ini akan  menjadi  hambatan  tersendiri  bagi  hakim  yang  menjatuhkan  atau  membebani  suami mereka  untuk  membayar  iddah  dan  mut'ah  dan  pengadilan  agama  yang  memiliki  pedoman sendiri  untuk  memutuskan  suatu  kasus  sehingga  tidak  mengkhususkan  PERMA  Nomor  3 tahun  2017  sebagai  standar  dalam  memutuskan  kasus  wanita,  serta  gugatan  cerai  yang
4 Hasil Wawancara dengan, Drs. Kasang, M.H (Hakim Pengadilan Agama sungguminasa Kelas 1 B), 5 November 2019
termasuk dalam perceraian berarti perceraian tidak dapat dilakukan. direkonsiliasi yang jika Anda ingin kembali harus dengan pernikahan baru sehingga istri tidak mendapatkan haknya dalam bentuk pendapatan idda h karena istri tidak lagi menjadi tanggung jawab suami.
Dalam  perkara  yang  diajukan  perempuan  di  Pengadilan  Agama  hakim  mengunakan kaidah fiqh yang dijadikan peraturan perundang-undangan untuk memutuskan suatu perkara, sehingga perempuan tidak mendapatkan hak-haknya.  Hal ini yang telah dijadikan Undang- Undang  dan  Komplikasi  Hukum  Islam  kemudian  muncul  PERMA  nomor  3  tahun  2017 sesuai  dengan  perma  tersebut  menharapkan  supaya  hakim  dalam  memutus  perkara  dapat melihat  alasan-alasan  yang  mengajukan  gugatan  dan  diharapkan  dapat  merubah  paradigm pemikiran penegakan hukum.

## KESIMPULAN
Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2017 secara khusus dalam agenda proses  Pengadilan  Agama  Sungguminasa,  misalnya  dalam  hal  perceraian,  perceraian, pembagian  aset  bersama  dan  kasus-kasus  lain,  tidak  diterapkan  terlalu  banyak  karena pengadilan  agama  memiliki  pedoman  untuk  melakukan  proses  yang  telah  diterapkan  sejak lama  seperti  Ordonansi  Pemerintah  No.  1975  dan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Ketika menerapkan PERMA No. 3 tahun 2017, majelis hakim yang memutuskan suatu kasus tentu saja akan menghadapi sejumlah kendala, seperti jika kasus tersebut adalah suami yang membawa kasus ini dan istri tidak pernah hadir selama panggilan pengadilan, maka istri tidak diberikan  iddah  hidup,  dan  mut'ah  dan  istri  dianggap  nushuz  dan  rata-rata  keluarga  miskin atau  menengah  yang  latar  belakang  perceraian,  sehingga  akan  menjadi  hambatan  tersendiri untuk menjatuhkan hakim.

## DAFTAR PUSTAKA
Patriarki,  1970,Perempuan,kerja  dan  perubahan  social  sebuah  pengantar  studi  perempuan, Jakarta,Kalyana ,Grafitti,Jakarta.
FHUI, MaPPI, Asesmen Konsitensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan  Terhadap perempuan ,Depok : Badan Penerbit  Fakultas Hukum Univesitas Indonesia.
Raharjo,  Sajipto  , penyelenggaraan  keadilan  dalam  masyarakat  yang  sedang  berubah, 1999,

## Jurnal Masalah Hukum
Kasang, 2019, Hakim Pengadilan Agama sungguminasa Kelas 1 B , 5 November 2019
Fuady,  M.  I.  N.  (2019).  Siri'Na  Pacce  Culture  in  Judge's  Decision  (Study  in  Gowa,  South Sulawesi Province). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (3), 241-254.
Syamsuddin,  R.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2020).  Upaya  Penguatan  Badan  Penelitian  dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo. Jurnal Wawasan Yuridika , 4 (1), 63-79.