## KEBENARAN HUKUM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM
Beniharmoni Harefa Mahasiswa Pascasarjana FH UGM Yogyakarta Email : beni_harefa@yahoo.com

## ABSTRAK
Memahami  kebenaran  hukum  dari  sisi  filsafat  hukum,  harus  diawali  dengan memahami  pengertian  dan  tujuan  hukum  itu  sendiri.  Hukum  secara  sederhana dapat  diartikan  sebagai  sekumpulan  aturan,  kaedah  yang  berasal  dari  nilai-nilai yang  kemudian  menjelma  menjadi  norma.  Kehadiran  hukum  sangat  dibutuhkan dalam menciptakan ketertiban di dalam kehidupan sosial manusia tersebut, itulah yang  menjadi  salah  satu  tujuan  hukum.  Dikenal  tiga  teori  dalam  menentukan kriteria  kebenaran.  Teori  korespondensi,  teori  koherensi  atau  konsistensi,  dan teori pragmatis. Kesimpulan, kebenaran hukum  perspektif filsafat hukum, kembali kepada paradigma/ teori apa yang digunakan. Keyakinan atau kepercayaan hukum apa  yang  dianut  oleh  seseorang  akan  membawanya  kepada  jawaban  akan kebenaran  hukum  yang  ia  percayai.  Maka  untuk  menuntun  seseorang  kepada kebenaran  hukum  yang  sesungguhnya,  dibutuhkan  ilmu.  Sehingga  kebenaran hukum yang dicapai adalah kebenaran yang mutlak/ absolut.
Kata Kunci : Kebenaran Hukum, Filsafat Hukum

## ABSTRACT
Understanding  the  legal  validity  of  the  philosophy  of  law,  must  begin  by understanding  the  sense  and  purpose  of  the  law  itself.  The  law  can  be  interpreted simply as a set of rules, rules derived from the values which are then transformed into the norm. The presence of the law is needed to establish order in the human social life, that is the one purpose of the law. Known three theories in determining criterion of  truth.  Correspondence  theory,  the  theory  of  coherence  or  consistency,  and  the pragmatic theory. In conclusion, the truth of the law of legal philosophy perspective, back  to  the  paradigm  /  theory  of  what  is  used.  Confidence  or  trust  what  the  law adopted by someone will take him to the answers to the legal truth that he trusted. Then  to  lead  a  person  to  the  truth  of  the  real  law,  it  takes  knowledge.  So  that  the truth of law achieved is the absolute truth / absolute.
Keywords : Truth of  Law, Philosophy of Law
Pendahuluan
Berbicara  tentang  kebenaran
sesuatu, tidak terlepas dari pengertian  dan  fungsi  dari  sesuatu yang  akan  dicari  kebenarannya  itu (Inu  K  Syafii,  2005:59).  Demikian halnya  berbicara  tentang  kebenaran hukum,  maka  tidak  terlepas  dari pengertian dan fungsi dari hukum itu sendiri. Pengertian hukum menurut Soedikno Mertokusumo adalah
keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan  atau  kaedah- kaedah  dalam  suatu  kehidupan bersama  (Sudikno  M,  2003:40). Hukum  secara  umum  juga  dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan  tentang  tingkah  laku  yang berlaku  dalam  suatu  kehidupan bersama,  yang  dapat  dipaksakan pelaksanaannya dengan adanya sanksi. Montesquieu dalam bukunya The
Spirit of Laws , menyampaikan hukum secara umum dapat diartikan sebagai hubungan  pasti  yang  berasal  dari sifat  dasar  segala  sesuatu.  Dalam pengertian  ini  berarti  bahwa  semua wujud memiliki hukumnya (Montesquieu,2007:88). Tuhan memiliki hukumnya, dunia material memiliki hukumnya, binatang memiliki hukumnya, manusiapun  memiliki  hukumnya sendiri.  Dalam  kaitannya  dengan yang akan dibahas tentunya pengertian  yang  disampaikan  oleh Montesquieu  akan  dibatasi  dalam pengertian  hukum  yang  dimiliki  oleh manusia.
Kendati hingga saat ini belum ada pengertian  yang  baku  akan  defenisi hukum  yang  sempurna,  namun hukum  secara  sederhana  dapat diartikan sebagai sekumpulan aturan, kaedah  yang  berasal  dari  nilai-nilai yang  kemudian  menjelma  menjadi norma.  Nilai-nilai  yang  terkandung dalam hukum, tentunya sudah sesuai dengan nilai moral dan etika yang ada dan  diakui  keberadaannya  di  dalam kehidupan manusia.
Sejauh ini  dengan  melihat  secara singkat  pengertian  dan  penjelasan  di atas,  sementara  disimpulkan  bahwa hukum  tentunya  berasal  dari  nilai- nilai  yang  dianggap  benar  di  dalam kehidupan manusia.
Tulisan  ini  hendak  membahas kebenaran  hukum,  ditinjau  dari perspektif  filsafat  hukum.  Maka sebelum mengkaji kebenaran hukum, tentunya  harus  dipahami  apa  yang menjadi tujuan hukum.

## Tujuan Hukum
Lalu  apa  tujuan  diciptakannya hukum  ?  Soetandyo  Wignjosoebroto mengatakan  apabila  hukum  sudah dikonsepkan  sebagai  institusi  atau gejala  sosial  yang  empiris  yang termanifestasi  dalam  tindakan/  aksi serta  interaksi  warga  masyarakat dalam  kehidupan  sehari-hari,  maka hukum  bertujuan  untuk  mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat (Soetandyo Wignjosoebroto,2002:116). Ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo  bahwa  hukum  ada  untuk manusia,  hukum  itu  tidak  ada  untuk hukum  itu  sendiri.  Hukum  adalah suatu  institusi  yang  bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan  yang  adil,  sejahtera  dan membuat  manusia  bahagia  (Satjipto Rahardjo,2010:33).  Dalam  rangka memenuhi  kebutuhan  hidupnya, seseorang  manusia  membutuhkan manusia lainnya. Manusia tidak dapat hidup  sendiri  (manusia  makhluk sosial) (Aabied,2012:112). Kehadiran hukum sangat dibutuhkan dalam menciptakan ketertiban di dalam kehidupan sosial manusia  tersebut.  Hal  ini  dimaksud untuk menghindari terjadinya konflik antara  manusia  yang  satu  dengan manusia  lainnya.  Sedikit  mengenai konflik, konflik itu muncul, pada saat manusia berinteraksi dengan manusia  lainnya  di  dalam  kehidupan bermasyarakat  (sosial),  Manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, maka dalam
memenuhi  kepentingannya,  rentan menimbulkan  pertentangan  dengan manusia  lainnya  ( conflict  of  interest ) yang berujung pada kehancuran. Oleh sebab  itu,  diperlukan  hukum  yang mengatur agar tercipta ketertiban.
Kembali  pada  tujuan  hukum, dalam  pembahasan  mengenai  tujuan hukum, Thomas Aquinas mengemukakan  4  (empat)  macam hukum, yaitu lex eterna, lex naturalis, lex  divina dan lex  humana  ( Peter Mahmud  Marzuki,2010:104). Lex eterna merupakan  suatu aturan  yang menguasai  alam  semesta  melalui kehendak  Allah  sesuai  dengan kebijaksanaanNya.  Semua  makhluk berada  dalam  kerangka  tujuan lex eterna dan  manusia  mempunyai suatu tujuan tertentu karena manusia merupakan makhluk rasional.
Lex  naturalis, menurut  Thomas
Aquinas, tidak terlepas dari
partisipasi  makhluk  rasional  dalam lex  eterna . Lex  naturalis inilah  yang akan mengarahkan aktivitas manusia melalui  aturan-aturan  dasar  dalam hidupnya.  Masih  menurut  Thomas Aquinas, lex  divina yaitu  pedoman- pedoman dari Allah untuk mengarahkan  bagaimana  seyogianya manusia  bertindak.  Terakhir, lex humana adalah  aturan-aturan  yang berasal dari pemerintah atau  aturan- aturan yang dibuat oleh manusia.
Aturan-aturan  ini  dibuat  dengan menggunakan  kekuatan  nalar  yang dimiliki oleh manusia. Dari pembagian hukum yang dikemukakan Aquinas, terlihat bahwa tujuan  hidup  manusia  menurut Aquinas, bukan hanya untuk mencapai kebahagiaan duniawi belaka, melainkan untuk mendapatkan  kebahagiaan  kekal sebagai  tujuan  bersifat  supernatural.
Secara  sederhana  Aquinas  hendak
mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kebahagiaan kekal.
Namun  apakah  sesederhana  itu dalam  memahami  arti  dan  fungsi hukum  itu  sendiri.  Apakah  nantinya pengertian  dan  fungsi  hukum  yang telah  disampaikan  di  atas  tidak terjebak  pada  pengertian  dan  fungsi yang dogmatik semata. Pertanyaan ini yang  kemudian  akan  dijawab  secara filosofis oleh filsafat hukum.
Kembali  pada  apa  yang  hendak dibahas  dalam  tulisan  ini,  yakni kebenaran  hukum  jika  ditinjau  dari filsafat  hukum.  Apa  yang  dimaksud dengan  filsafat  hukum  ?  memang tidak  mudah  untuk  mendefenisikan apa  itu  filsafat  hukum  (Dominikus Rato,2011:2).
Filsafat Hukum Theo Huijbers mengatakan bahwa  pokok  persoalan  filsafat hukum bukanlah quid iuris , melainkan quid ius . Sebagai quid iuris hukum berorientasi pada dan sebagai hukum  positif  yaitu  hukum  yang berlaku  dan  sedang  berlaku  saja.
Sedangkan quid ius , hukum berorientasi  sebagai  sesuatu  yang substantif  dan  esensial,  inilah  yang kemudian  teba  telaah  filsafat  hukum (Theo Huijbers,1995:76).
H.L.A.  Hart,  berpendapat  bahwa filsafat  hukum  adalah  karya  pikir bersama antara filsafat moral, filsafat politik,  dan  bahasa.  Sebagai  hasil karya  filsafat  moral,  filsafat  hukum membahas  konsep-konsep  hukum tentang rasa bersalah, kesalahan, niat, dan tanggung jawab yang merupakan issue sentral  dalam  hukum  terutama ketika  hukum  menekankan  konsep- konsep  di  atas  dalam  pikiran  dan perbuatan (H.L.A. Hart,2009).
Mempelajari filsafat hukum tentunya  akan  membawa  seseorang pada  apa  yang  dimaksud  mengenai hukum itu, dengan sebenar-benarnya dan  sedalam-dalamnya.  Plato  dalam tulisannya Andre Ata Ujan, menyampaikan  bahwa  seorang  filsuf (orang  yang  ahli  filsafat),  tidak pernah berhenti mencari dan menemukan kebenaran ( searching for truth )  dan  membangun  keadilan  ( to built justice ) (Andre Ata Ujan,2009:17-18). Bahkan  kebenaran  dan  keadilan, hasil pemikiran para filsuf
sebelumnya,  pun  tidak  luput  dari sikap  kritik  filsafat  mereka,  sebab dalam  filsafat tidak  ada  kebenaran yang  final .  Demikian  halnya  dengan filsafat  hukum,  filsafat  hukum  harus berupaya  mencari  dan  menemukan hakekat  hukum  secara  radikal (sampai  ke  akar-akarnya),  secara sistematis,  rasional,  dan  metodis. Filsafat  hukum  berupaya  untuk menemukan  jawaban  terdalam  dari sebuah  objek  formalnya,  yaitu hukum. Darji Darmodiharjo dan Shidarta, mengungkapkan bahwa filsafat hukum  adalah  filsafat  tingkah  laku dan  etika,  yang  mempelajari  hakekat hukum  secara  filosofis.  Hukum  dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau  dasarnya  yang  disebut  dengan hakekat  (Darji  Darmodiharjo  dan Shidarta, 2004:11).
J.J.H.  Bruggink  dalam  bukunya Otje  Salman  dan  Anton  F.  Susanto, mengatakan  bahwa  filsafat  hukum adalah  induk  dari  semua  disiplin yuridik.  Karena  filsafat  hukum membahas  masalah-masalah  yang paling  fundamental  yang  timbul dalam  hukum  (Otje  Salman  dan Anton F. Susanto,2004:64). Ditambahkannya, oleh karena kefundamentalannya masalah- masalah hukum yang hendak dibahas itu,  sehingga  oleh  manusia  tidak terpecahkan. Oleh karena masalahnya  melampaui  kemampuan berpikir manusia. Filsafat  hukum  akan  merupakan kegiatan  yang  tidak pernah  berakhir, karena mencoba memberikan jawaban pada pertanyaan- pertanyaan  abadi.  Pertanyaan  itu tentunya  adalah  pertanyaan  yang terhadapnya,  hanya  dapat  diberikan jawaban  yang  menimbulkan  banyak pertanyaan baru. Maka dalam menjawab pertanyaan  bagaimana  kebenaran hukum  perspektif  filsafat  hukum  ini nantinya,    kiranya  akan  membawa kita  pada  wilayah  yang  semakin menimbulkan pertanyaan- pertanyaan baru tentang hukum. Kita semakin  tidak  akan  berhenti  dan puas  pada  jawaban  atas  pertanyaan kebenaran  hukum  perspektif  filsafat hukum.
Bahkan jawaban akan pertanyaan tentang  kebenaran  inilah  yang kemudian  nantinya,  akan  membawa kita berjalan jauh, menyusuri pengertian  mengenai  hukum  yang sedalam-dalamnya  sampai  ke  akar- akarnya,  itulah  filsafat.  Maka  untuk itu  pengertian  kebenaran  juga  harus dipahami.

## Pengertian  Kebenaran
Maksud  dari  hidup  ini  adalah untuk  mencari  kebenaran.  Tentang kebenaran  ini,  Plato  pernah  berkata: “Apakah  kebenaran  itu?  lalu  pada waktu  yang  tak  bersamaan,  bahkan jauh  belakangan  Bradley  menjawab; “Kebenaran  itu  adalah  kenyataan”, tetapi  bukanlah  kenyataan (das sollen) itu  tidak  selalu  yang seharusnya (das  sein) yang  terjadi.
Kenyataan  yang  terjadi  bisa  saja berbentuk ketidakbenaran
(keburukan).  Jadi  ada  2  pengertian kebenaran,  yaitu  kebenaran  yang berarti  nyata-nyata  terjadi  di  satu pihak,  dan  kebenaran  dalam  arti lawan dari keburukan (ketidakbenaran) (Marwadi, 2013). Dalam  bahasan  ini,  makna
”kebenaran”  dibatasi  dalam  makna ”kebenaran  hukum”.  Apa  yang dewasa  ini  kita  pegang  sebagai kebenaran  hukum,  mungkin  suatu saat  akan  hanya  pendekatan  kasar saja  dari  suatu  kebenaran  yang  lebih sejati lagi dan demikian seterusnya.
Hal  ini  tidak  bisa  dilepaskan dengan  keberadaan  manusia  yang transenden,dengan kata lain, keresahan mencari kebenaran hukum berkaitan  erat  dengan  hasrat  yang ada  dalam  diri  manusia  yang  selalu ingin  mencari  kebenaran  yang sesungguhnya.  Dari  sini  terdapat petunjuk  mengenai  kebenaran  yang trasenden, artinya tidak berhenti dari kebenaran  hukum  itu  saja,  namun terdapat  kebenaran  diluar  jangkauan manusia.  Utamanya  untuk  mencari kebenaran hukum secara filosofis.
Dikenal ada beberapa teori dalam menentukan kriteria kebenaran. Teori korespondensi (yakni persamaan  dengan  fakta),  teori koherensi  atau  konsistensi,  dan  teori pragmatis (Harold H Titus,dkk,2007:105). Pertama ,  teori korespondensi adalah paling diterima secara  luas  oleh  kelompok  realis. Menurut  teori  ini,  kebenaran  adalah kesetiaan  kepada  realita  obyektif (fidelity to objective reality).
Kebenaran  adalah  persesuaian antara  pernyataan  tentang  fakta  dan fakta  itu  sendiri,  atau  antara pertimbangan
(judgement) dan situasi  dimana  pertimbangan  itu
berusaha  untuk  melukiskan,  karena kebenaran  mempunyai  hubungan erat dengan pernyataan atau pemberitaan  yang  kita  lakukan tentang sesuatu (Jujun S. Sumiasumantri,2000). Secara sederhana dapat disimpulkan  bahwa  berdasarkan teori korespondensi suatu pernyataan  adalah  benar  jika  materi hukum  yang  dikandung  pernyataan itu berkorespondensi (berhubungan) dengan obyek yang dituju atau diatur oleh  hukum  tersebut.  Misalnya  “jika seorang  melakukan  pencurian  maka orang  tersebut  akan  dihukum,  agar menimbulkan  efek  jera  sehingga orang lain tidak melakukan pencurian lagi dan kehidupan menjadi tertib”. Materi  hukum  itu  adalah  benar ,
sebab  sebagaimana  kita  ketahui bahwa  hukum  ada  dan  berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia, agar tidak saling menghacurkan sebagaimana dikemukakan Thomas  Hobbes  :  homo homini lupus (manusia adalah serigala  bagi  yang  lain).  Sehingga dengan adanya hukum tercipta suatu ketertiban  dan  kedamaian  yang menuju  pada  kesejahteraan  manusia itu sendiri.
Sekiranya  ada  orang  lain  yang mengatakan bahwa “pencuri itu tidak dapat  dihukum,  meskipun  telah terbukti” maka tentu saja, pernyataan itu  adalah  tidak  benar.  Sebab  di dalam  hukum  diatur  mengenai  apa yang  boleh  dilakukan  dan  apa  yang tidak  boleh  dilakukan. Pencurian merupakan  perbuatan  yang  tidak boleh  dilakukan  atau  dilarang  oleh hukum.  Oleh  sebab  itu,  seorang pencuri yang telah terbukti melakukan pencurian harus dihukum agar timbul efek jera dan
menciptakan  ketertiban  di  dalam kehidupan masyarakat.
Dalam hal ini maka secara faktual “setiap  orang  yang  bersalah  dapat dihukum, dengan berdasarkan pembuktian, guna menciptakan kedamaian  dan  ketertiban  di  dalam kehidupan manusia”. Menurut  teori  koresponden,  ada atau  tidaknya  keyakinan  tidak mempunyai hubungan langsung terhadap  kebenaran  atau  kekeliruan. Kekeliruan  itu  tergantung  kepada kondisi  yang  sudah  ditetapkan  atau diingkari.  Jika  sesuatu  pertimbangan sesuai dengan fakta, maka
pertimbangan  ini  benar,  jika  tidak, maka pertimbangan itu salah.
Dalam wilayah kebenaran hukum berdasarkan  teori  korespondensi, kesesuaian  putusan  hakim  dengan kebenaran  fakta-fakta  hukum  sangat diutamakan.  Kebenaran  legalitas, artinya  penerapan  hukum  hukum terhadap  sebuah  perkara  didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terdapat  pada peristiwa  yang  terjadi.
Teori kebenaran korespondensi mengutamakan  kepastian  hukum (asas legalitas). Teori yang kedua tentang kebenaran  adalah  teori  koherensi. Berdasarkan teori ini suatu pernyataan  dianggap  benar  bila pernyataan  itu  bersifat  koheren  atau konsisten dengan pernyataan- pernyataan sebelumnya yang dianggap benar, artinya pertimbangan  adalah  benar  jika pertimbangan  itu  bersifat  konsisten dengan pertimbangan lain yang telah diterima  kebenarannya,  yaitu  yang koheren menurut logika.
Misalnya,  bila  kita  menganggap bahwa  “semua  manusia  pasti  akan mati”  adalah  suatu  pernyataan  yang benar,  maka  pernyataan  bahwa  “si
Budi  adalah  seorang  manusia  dan  si Budi  pasti  akan  mati”  adalah  benar pula, sebab pernyataan kedua adalah konsisten  dengan  pernyataan  yang pertama.
Kelompok  idealis,  seperti  Plato juga  filsuf-filsuf  modern  seperti Hegel, Bradley dan Royce memperluas  prinsip  koherensi  ini. Dengan begitu maka tiap-tiap pertimbangan  yang  benar   dan  tiap- tiap  sistem  kebenaran  yang  parsial bersifat  terus  menerus  dengan keseluruhan realitas dan memperolah  arti  dari  keseluruhan tersebut.  Meskipun  demikian  perlu lebih  dinyatakan  dengan  referensi kepada  konsistensi  faktual,  yakni persetujuan antara suatu perkembangan  dan  suatu  situasi lingkungan  tertentu  terhadap  teori kebenaran ini. Dikaitkan  dengan  kebenaran hukum, teori koherensi diimplementasikan  dalam tataran ius constituendum ,  (ide-ide  hukum)  yang kesesuaian  dengan  realitas  perilaku masyarakat.  Kebenaran  hukum  yang hendak dipenuhi dalam hal ini adalah aspek keadilan yang diutamakan. Rasa keadilan untuk setiap orang atau  kelompok  sangat  variatif,  oleh sebab  itu  menggunakan  teori  ini secara mutlak untuk mengungkapkan kebenaran  hukum,  rasanya  tidak mungkin.  Karena  apa  yang  dirasakan adil,  belum  tentu  sesuai  dengan kepastian dan kemanfaatan hukum. Teori  yang ketiga ,  yakni  teori pragmatik. Dicetuskan oleh Charles S. Peirce dalam sebuah makalah berjudul  “ How  to  Make  Ideals  Clear ”. Teori  ini  kemudian  dikembangkan oleh  beberapa  ahli  filsafat  yang kebanyakan  adalah  berkebangsaan Amerika  yang  menyebabkan  filsafat ini  sering  dikaitkan  dengan  filsafat
Amerika.  Ahli-ahli  filsafat  ini  di antaranya adalah William James, John Dewey, George Hobart Mead, dan C.I. Lewis.
Pragmatisme  menantang  segala otoritanianisme,  intelektualisme  dan rasionalisme.  Bagi  mereka  yang menganut  pragmatisme,    ujian terhadap  kebenaran  adalah  manfaat (utility), kemungkinan  dikerjakan (workability) atau  akibat   yang memuaskan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar ialah apa  yang  membuktikan  dirinya sebagai  benar  dengan  perantaraan akibat-akibatnya  yang  bermanfaat secara  praktis.  Pegangan  pragmatis adalah  logika  pengamatan  dimana kebenaran  itu  membawa  manfaat bagi hidup praktis (Harun Hadiwijono,1990) dalam  kehidupan manusia. Dikaitkan  dengan  kebenaran hukum, menggunakan teori pragmatis  maka  kebenaran  hukum berhubungan  dengan  kemanfaatan hukum.  Oleh  karena  itu,  dalam perspektif kebenaran pragmatis tidak berorientasi pada sebuah proses atau suatu  peristiwa  hukum  tetapi  hasil dari proses atau peristiwa hukum itu. Sesuatu  dikatakan  benar  apabila mempunyai  manfaat  bagi  kehidupan umat  manusia.  Apa  yang  dirasakan bermanfaat  itulah  hukum  yang sebenarnya.  Lagi-lagi  ini  tidak  bisa digunakan  secara  mutlak  dalam mencari dan
mengungkapkan kebenaran hukum. Kebenaran  Hukum  Persepektif Filsafat Hukum
Kembali  pada  apa  yang  sedang dibahas  mengenai  kebenaran  hukum perspektif  filsafat  hukum,  apabila
ketiga  teori  kebenaran  itu  dikaitkan dengan kebenaran hukum, maka akan sulit  untuk  menentukan  kriteria kebenaran apa yang digunakan dalam menentukan  kebenaran  hukum.  Para filsuf dengan berbagai alur pemikiran tidak dapat bersatu dalam menentukan  kriteria  kebenaran  apa yang  digunakan  dalam  menentukan kebenaran hukum. Namun paradigma seseoranglah yang menentukan sesuatu  itu  benar,  karena  kebenaran itu  bersifat  subjektif  dan  tentatif (Dominikus Rato, Op.Cit :12). Kebenaran  yang  dianut  seseorang menuntunnya  untuk  mencari  dan menemukan  serta  meyakinkan  dia tentang sesuatu yang benar itu. Berbicara mengenai apakah hukum  itu  benar  ada?  dari  mana datangnya  hukum?  untuk  apa  ada hukum?  siapa  yang  berwenang membuat  hukum?  mengapa  orang tunduk  pada  hukum  ?  pertanyaan- pertanyaan  itu  yang  akan  membawa orang berpikir tentang hukum secara khusus  dan  mendalam  tentang hakekat hukum. Jawaban atas pertanyaan  di  atas  bukan  saja membawa orang pada satu pengertian  tentang  hakekat  hukum, melainkan  membawa  pada  berbagai pemikiran, keyakinan atau kepercayaan tentang hal-hal mengenai hukum. Jawaban  atas  pertanyaan  di  atas dapat  membawa  pada  keyakinan, pedoman  atau  orientasi  berpikir tentang  hukum.  Sehingga  kemudian membentuk paradigma, dan paradigma  ini  menjadi  pegangan, pedoman, panduan : berpikir, berkata dan  berbuat  atau  orientasi  dasar untuk  mengembangkan  keyakinan dan kepercayaan tentang hukum. Lalu,  jika  kemudian  kebenaran hukum  dilihat  dari  pengertian  dan
fungsi hukum itu sendiri, maka dapat disimpulkan. Pertama ,  apakah  benar hukum  itu  merupakan  sekumpulan peraturan-peraturan  atau  kaedah- kaedah  dalam  suatu  kehidupan bersama,
maka benar hukum merupakan  kumpulan  aturan. Kedua , apakah  benar  fungsi  hukum  itu adalah  untuk  mengatur  kehidupan manusia  maka  jawabannya  benar. Kendati  memang  harus  ditegaskan bahwa hukum itu ada untuk manusia bukan manusia ada untuk hukum.

## Kesimpulan
Menjawab pertanyaan bagaimana kebenaran  hukum  perspektif  filsafat hukum,  maka  menggunakan  ketiga teori  kebenaran  yang  ada,  yakni kebenaran koherensi,  korespondensi, pragmatis .    Jawaban  sederhana  yang disampaikan  oleh penulis,  kebenaran hukum    persepektif  filsafat  hukum, tentunya  kembali  kepada  paradigma apa  yang  digunakan.  Keyakinan  atau kepercayaan  hukum  apa  yang  dianut oleh  seseorang  akan  membawanya kepada  jawaban  akan  kebenaran hukum yang ia percayai. Kebenaran yang dianut seseorang menuntunnya untuk mencari  dan  menemukan  serta meyakinkan dia tentang sesuatu yang benar itu. Oleh karena itu diperlukan ilmu  untuk  membawa  manusia menuju kebenaran absolut.
Menurut Sudjito, ilmu merupakan institusi  pencarian  kebenaran.  Ilmu bila  dikejar  terus  akan  mentok  pada keimanan.  Antara  iman  dan  ilmu tidak  ada  pemisah.  Ilmu  tanpa  iman sama  dengan  omong  kosong.  Iman merupakan  dasar  ilmu  (Sudjito, 2013).  Oleh  karena  itu,  maka  untuk menuntun seseorang kepada kebenaran  hukum  yang  sebenarnya diperlukan  ilmu,  sehingga  kebenaran
hukum yang dicapai adalah kebenaran yang mutlak/ absolut.
Daftar Pustaka :
Aabied, Hakikat  Manusia ,  Nusantara Sentosa, Jakarta,  2012. Andre  Ata  Ujan, Filsafat  Hukum, Membangun Hukum Membela Keadilan ,  Kanisius,  Yogyakarta, 2009. Darji  Darmodiharjo  dan  Shidarta, Pokok-pokok  Filsafat  (Apa  dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia) , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004. Dominikus  Rato, Filsafat  Hukum (Mencari, Menemukan dan Memahami  Hukum) ,  LaksBang Justitita, Surabaya, 2011. Harun  Hadiwijono, Sari  Sejarah Filsafat Barat II, Kanisius, Yogyakarta, 1990. H.L.A.Hart., Hukum,  Kebebasan,  dan Moralitas , Genta Publising, Yogyakarta, 2009. Inu  Kencana  Syafi’i, Filsafat Kehidupan  (Prakata), Bumi  Aksara,
Jakarta 2005.
Jujun  S.  Sumiasumantri, Filsafat Ilmu,Sebuah  Pengantar  Populer , Pustaka  Sinar  Harapan,  Jakarta, 2000. Montesquieu, The  Spirit  of  Laws  : Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu
Politik , Nusamedia, Bandung, 2007. Otje  Salman  dan  Anton  F.  Susanto, Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali ), Refika Aditama, Bandung, 2004. Peter  Mahmud  Marzuki, Pengantar
Ilmu  Hukum ,  Kencana  Prenada Media Grup, 2010.
Titus, Harold H., dkk., Living Issues in Philosophy ,  Terj.  H.  M.  Rasyidi,

## Persoalan-Persoalan
Filsafat ,
Bulan Bintang, Jakarta, 2007. Theo  Huijbers, Filsafat  Hukum , Kanisius, Yogyakarta, 1995. Satjipto  Rahardjo, Hukum  Progresif : Sebuah  Sintesa  Hukum  Indonesia , Genta  Publishing,  Yogyakarta, 2010. Soetandyo  Wignjosoebroto, Hukum (Paradigma,  Metode  dan  Dinamika Masalahnya ), ELSAM, Jakarta,
2002.
Sudjito  bin  Atmoredjo,  Sari  Kuliah  :
Filsafat  Ilmu  Hukum ,  Program  S3 Ilmu  Hukum,  Universitas  Gadjah Mada, Yogyakarta Sudikno  Mertokusumo, Mengenal Hukum  :  Suatu  Pengantar ,  Liberty, Yogyakarta, 2003. Internet : Mawardi, Kebenaran Dalam Perspektif
Filsafat
Ilmu .
http://mawardiumm.wordpress.c om/2008/06/02/kebenaran- dalam-perspektif-filsafat-ilmu/ diakses pada 06 Oktober 2013. Yanluamohdar, Kebenaran  Hukum Dalam  Perspektif  Pengetahuan Hukum , http://yanluamohdar2010.blogsp ot.com/2013/05/kebenaran- dalam-perpektif pengetahuan.html/  diakses  pada 08 Oktober 2013.