## TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN

## Ampera Ampera
Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia email : Ampera.umi@ymail.com

## Abstract
The  responsibilities  of  the  hospital  for  the  exercise  of  the  rights  of  the  patient include:  The  right  to  medical  information,  the  right  to  the  consent  of  medical action, the right to choose a doctor and the right to the contents of the medical record has not gone well in accordance with the prevailing laws and regulations.
Keywords : Hospital; Patient Responsibility;

## Abstrak
Tanggung jawab rumah sakit untuk melaksanakan hak-hak pasien meliputi: Hak atas  informasi  medis,  hak  atas  persetujuan  tindakan  medis,  hak  untuk  memilih dokter  dan  hak  atas  isi  catatan  medis  belum  hilang.  sesuai  dengan  hukum  dan peraturan yang berlaku.
Kata kunci: Rumah Sakit; Tanggung Jawab pasien;

## A. PENDAHULUAN
Pelaksanaan  tanggung  jawab  rumah  sakit  terhadap  pasien  dalam  pelayanan kesehatan  merupakan  sebuah  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  agar  setiap  tindakan, pengobatan dan perawatan yang diterima oleh pasien menjadi lebih bermutu dan berhasil guna untuk menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa pasien.Keselamatan pasien adalah hal sangat utama dalam setiap pemberian pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter kepada pasien (aegroti salus lex suprema) .
Rumah  sakit  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan  kepada  pasien  sangat dipengaruhi  oleh  tiga  komponen  yaitu  :  kualitas  pelayanan  yang  diberikan,  siapa  yang memberikan  pelayanan  dan  konsumen  (pasien)  yang  menerima  dan  menilai  pelayanan yang  diterimanya. 1 Jika  Rumah  sakit  mampu  menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan yang  berkualitas  yang  diberikan  oleh  tenaga-tenaga  kesehatan  yang  profesional  yang bekerja sesuai dengan standar-standar pelayanan rumah sakit dan pasien sebagai penerima manfaat pelayanan kesehatan merasa puas sesuai dengan keinginan dan harapannya, maka dapat dikatakan bahwa pelayanan kesehatan tersebut telah bermutu. Dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yang berbunyi : ”Setiap rumah sakit berkewajiban memberi pelayanan kesehatan  yang aman,bermutu, antidiskriminasi,  dan  efektif  dengan  mengutamakan  kepentingan  pasien  sesuai  dengan
1 Triwundari Tutik, Titik , Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Prestasi Pustaka,.Jakarta, 2010.
standar pelayanan Rumah Sakit.
Pelaksanaan tanggung jawab rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada pasien tercermin dalam pelaksanaan kewajiban rumah sakit untuk memenuhi  hak-hak  pasien  yang  dilakukan  oleh  dokter,perawat,bidan  dan  tenaga kesehatan  lainnya  berdasarkan  kewenangan  dan  kompetensinya  yang  sesuai  dengan standar profesi,standar operasional prosedur dan standar pelayanan medik yang berlaku di rumah sakit tersebut.
Hubungan  hukum  antara  dokter  atau  pihak  rumah  sakit  dengan  pasien  dalam pelayanan kesehatan menempatkan dokter atau pihak rumah sakit sebagai subjek hukum yang berkewajiban memberikan upaya pelayanan kesehatan secara maksimal berdasarkan segala  kemampuan  dan  keahlian  yang  dimilikinya  untuk  melakukan  penyembuhan  dan atau pemulihan kesehatan pasien sebagai hak pasien dan sebaliknya pasien sebagai subjek hukum berkewajiban untuk membayar biaya penyembuhan dan pemulihan kesehatannya yang merupakan hak dokter atau pihak rumah sakit.
Penyebab utama dari gugatan atau tuntutan hukum atas pertanggung jawaban dokter atau pihak rumah sakit dalam pelayanan kesehatan kepada pasien bermula dari ketidak puasan pasien atas mutu pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit.Rumah sakit dianggap gagal  memenuhi  harapan  pasien  untuk  mendapatkan  penyembuhan  dan  pemulihan kesehatannya,  padahal  mereka  telah  memenuhi  seluruh  kewajibannya  termasuk membayar biaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan mereka selama meraka berobat dan atau dirawat di rumah sakit tersebut.
Sebagai realitas yang terjadi di masyarakat, beberapa kasus gugatan atau tuntutan hukum  atas  pertanggung  jawaban  rumah  sakit  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan kepada pasien yang telah sampai ke tahap penuntutan, baik melalui pengadilan maupun Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan Indonesia (MDTKI) antara lain sebagai berikut:
1. Kasus Rumah Sakit Omni Hospital International di Tangerang tahun 2009.
2. Kasus Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo di Makassar tahun 2010.
Berdasarkan  beberapa  kasus  yang  terjadi,ternyata  bahwa  gugatan  atau  tuntutan pasien terhadap dugaan  malpraktek  yang dilakukan oleh dokter atau pihak rumah sakit dalam pelayanan kesehatan bersumber dari kesalahan atau kelalaian dokter yang bekerja tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, tidak berdasarkan indikasi medis yang jelas dan tidak memberikan informed consent yang baik dan jelas kepada pasien, sehingga menimbulkan ketidak puasan yang berujung pada gugatan atau tuntutan malpraktek. Selanjutnya mengenai kelalaian dokter atau pihak rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien terutama disebabkan karena dokter atau  pihak rumah sakit  bekerja  tidak  cermat,  tidak  teliti  dan  tidak  hati-hati  dalam  melakukan  sebuah tindakan  yang  seharusnya  dilakukan  atau  tidak  dilakukan  berdasarkan  kemampuan  dan keahliannya  sesuai  dengan  standar  operasional  prosedur.Pelaksanaan  tindakan  tersebut, yang menyebabkan terjadinya kerugian pada pasien berupa cacat atau kematian disebut sebagai perbuatan malpraktek kedokteran atau malpraktek medis.

## B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Kajian mengenai tanggung jawab rumah sakit terhadap pelaksanaan hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit difokuskan pada pelaksanaan hak pasien atas informasi  medis,  hak  pasien  atas  persetujuan  tindakan  medis (informed  consent ),  hak
untuk memilih dokter dan hak atas rekam medik (medical record ).
1. Tanggung Jawab Rumah Sakit terhadap Pelaksanaan Hak Informasi Medis bagi Pasien
Pelaksanaan  tanggung  jawab  dokter  atau  pihak  rumah  sakit  dalam  memberikan informasi  medis  yang  jelas  dan  akurat  kepada  pasien  merupakan  sebuah  kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yang berbunyi “Setiap rumah sakit mempunyai kewajiban memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat“.
Kemudian  dalam  Pasal  45  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004 Tentang  Praktek  Kedokteran  dijelaskan  bahwa  setiap  dokter  dalam  menjalankan praktek  kedokterannya  wajib  memberikan  penjelasan  tentang  diagnosis  dan  tata  tata cara tindakan medis; tujuan tindakan medis yang dilakukan; alternatif tindakan lain dan risikonya;  risiko  dan  komplikasi  yang  mungkin  terjadi;  dan  prognosis  terhadap tindakan yang dilakukan.
Selanjutnya kewajiban dokter dalam memberikan informasi yang baik dan benar juga diatur dalam pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia Tahun 2012, mengenai kewajiban dokter menghargai hak-hak pasien  bahwa  “Seorang  dokter wajibmemberikan  informasi  yang  jelas  dan  memadai  sertamenghormatipendapat atautanggapan  pasien  atas  penjelasan  dokter  “.  Selain  itu,  ditentukan  pula  bahwa “Seorang dokter seharusnya tidak menyembunyikan informasi yang dibutuhkan pasien, kecuali dokter berpendapat hal tersebut untuk kepentingan pasien, dalam hal ini dokter dapat menyampaikan informasi ini kepada pihak keluarga atau wali pasien“
Selanjutnya dalam Kode etik Rumah Sakit (Kodersi) diatur kewajiban rumah sakit untuk  memberikan  informasi  kepada  pasien  terkait  dengan  penyakitnya  tertuang sebagaimana dalam Pasal 10 Kode Etik Rumah sakit yang berbunyi : “ Rumah sakit harus memberikan penjelasan apa yang diderita pasien, dan tindakan apa yang hendak dilakukan.
Salah  satu  contoh  kasus  permasalahan  hukum  yang  terkait  dengan  pemberian informasi  medis  adalah  kasus  hukum  Prita  Mulyasari  versus  Rumah  Sakit  Omni Hospital, yang bermula dari rasa ketidak puasan atas informasi medis yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit Omni Hospital Internasional sehingga ia mengirimkan surat- surat  elektronik (e-mail )  kepada  rekan-rekan,  dan  sahabatnya  tentang  rasa  ketidak puasannya  tersebut,  yang  pada  gilirannya  Prita  Mulyasari  harus  mendekam  di  balik jeruji besi dengan tuduhan telah melakukan perbuatan pidana pencemaran nama baik atas  nama  Rumah  Sakit  Omni  International  Hospital  tempat  Prita  Mulyasari mendapatkan perawatan.
Dalam  kasus  ini,  Prita  menuntut  haknya  untuk  mendapatkan  informasi  dan kejelasan dari pihak rumah sakit dan dokter tentang beberapa hal :
1. Hasil laboratorium yang merupakan indikasi dia dirawat inap di rumah sakit
2. Kejelasan mengenai penyakit yang dideritanya.
3. Informasi tentang obat-obat dan tindakan medis yang diberikan.
4. Tujuan pemberian obat-obatan dan tindakan medis yang diterimanya.
Jika  mengacu  pada  tanggung  jawab  rumah  sakit  untuk  melaksanakan kewajibannya  memberikan  informasi  medis  yang  jelas  dan  akurat,  maka  tidak  ada alasan bagi dokter dan pihak rumah sakit untuk tidak memberikan informasi yang jujur dan  benar  tentang  diagnosa  penyakit  yang  menjadi  alasan  mengapa  Prita  Mulyasari harus diopname , obat dan jenis tindakan yang akan diberikan kepada Prita Mulyasari selama dalam perawatan.
Mengenai kesalahan pembacaan Hasil laboratorium yang pada pemeriksaan awal, seharusnya dapat dikomunikasikan dengan baik oleh pihak dokter dan rumah sakit.Jika memang  ada  kesalahan  pembacaan  hasil  pemeriksaan  awal  maka  dokter  dan  pihak rumah  sakit  harus  mengakuinya  dan  menjelaskan  dengan  baik  kepada  pasien  dan menghentikan  terapi  akibat  diagnosis  dari  penyakitnya.  Namun  yang  terjadi  adalah seolah-olah dokter dan pihak rumah sakit tidak mau mengakui kesalahan pemeriksaan awal  dan  meneruskan  terapi  atas  dasar  pemeriksaan  yang  salah  tersebut  dan  tidak menjelaskan dengan gamblang tentang penyakit  yang diderita oleh Prita Mulyasari.
Pelaksanaan tanggung jawab rumah sakit terhadap hak atas informasi medis bagi pasien berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh melalui responden dokter dan pasien yang dilakukan pada tiga rumah sakit di Kota Makassar yaitu Rumah Sakit Labuang Baji,  Bhayangkara  dan  Pelamonia,  serta  satu  rumah  sakit  di  Kabupaten  Tanatoraja yaitu Rumah Sakit Laki padada diperoleh gambaran sebagai berikut :

## Tabel 1
Distribusi tanggapan Responden dokter terhadap pelaksanaan tanggung jawab
Rumah Sakit atas hak informasi medis yang jelas bagi pasien Hak informasi medis yang jelas bagi pasien Jumlah Persentase Terlaksana Kadang terlaksana Tidak terlaksana 33 6 1 82,2 14,3 3,5 Jumlah 40 100%
Sumber: Data primer setelah diolah, Tahun 2016.
Berdasarkan  tabel  di  atas,  proporsi  dokter  yang  memberikan  tanggapan  bahwa pelaksanaan tanggung jawab rumah sakit dalam memberikan informasi medis secara baik dan benar kepada pasien telah terlaksana dengan baik 82,2%,  yang mengatakan kadang-kadang terlaksana 14,3 % dan sisanya tidak terlaksana 3,5 %. Hal ini berarti bahwa dokter atau pihak rumah sakit sebagian besar  menganggap  telah melaksanakan tanggung  jawabnya  untuk  memberikan  informasi  sehubungan  dengan  pengobatan, tindakan medis dan perawatan kepada pasien selama dalam penanganan pihak rumah sakit.
Selanjutnya jika dibandingkan dengan proporsi tanggapan responden pasien dalam pelaksanaan  tanggung  jawab  rumah  sakit  untuk  memberikan  informasi  medis  yang baik,jelas dan akurat kepada pasien yang merupakan hak yang  harus diterimanya dalam pelayanan kesehatan, dapat dilihat pada table dibawah ini :

## Tabel 2

## Distribusi tanggapan Responden pasien terhadap Pemenuhan tanggung jawab rumah sakit atas hak informasi medis yang jelas bagi  pasien
Hak informasi medis yang jelas kepada pasien Jumlah Persentase Terlaksana Kadang terlaksana Tidak  terlaksana 20 4 95 16,9 3,7 79,4 Jumlah 120 100%
Sumber: Data primer setelah diolah, Tahun 2016.
Berdasarkan tabel di atas, proporsi tanggapan pasien mengatakan tanggung  jawab dokter atau pihak rumah sakit untuk memberikan informasi medis yang jelas dan akurat tidak terlaksana dengan baik sebesar 79,4 %, kemudian terlaksana dengan baik 16,9 % dan yang kadang-kadang terlaksana 3,7 %.Hasil ini membuktikan bahwa masih perlu dibangun  komunikasi  yang  efektif  dan  efisien  antara  dokter  atau  pihak  rumah  sakit dengan  pasien  dalam  pelayanan  kesehatan,  agar  apa  yang  disampaikan  oleh  dokter kepada pasien dapat dengan mudah dicerna dan dimengerti. Penggunaan bahasa-bahasa medis  atau  istilah-istilah  kedokteran  sebisanya  dikomunikasikan  dengan  bahasa sederhana, bahkan jika perlu menggunakan bahasa daerah yang mudah dimengerti oleh pasien tersebut.
Pola komunikasi  yang cenderung satu arah disertai sikap dokter yang “arogan” dan  paternalistik  membuat  pasien  enggan  bertanya  kepada  dokter.Banyak  istilah kedokteran  yang  membuat  pasien  kebingungan  dan  tidak  tahu  harus  bertanya  dari mana. Celakanya lagi, banyaknya mitos dan kabar burung yang beredar di masyarakat seputar  dunia  kesehatan  membuat  pasien  dibanjiri  dengan  informasi  yang  salah.2 Beberapa permasalahan komunikasi dalam bidang kedokteran yang kerap kali muncul ke permukaan, lebih disebabkan karena kurang dipahaminya  komunikasi oleh kedua belah  pihak,  baik  dokter  maupun  pasien.  Sungguh  ironis  bahwa  di  tengah perkembangan teknologi dan kedokteran saat ini bangsa Indonesia sebenarnya masih sangat  terbelakang dalam  hal  kesehatan. Hal  ini tercermin dari perilaku  pasien  yang karena  ketidaktahuannya  menyerahkan  nasib  sepenuhnya  kepada  dokter  atau  rumah sakit, sehingga seringkali menjadi korban malpraktik, atau malah bersikap tidak
2. Ong LM, De Haes JC, Hoos AM, Lammes FB. Doctor-patient communication: a review of the literature. Social science & medicine . 1995, hlm. 40.
peduli  dan  mencari  jalan  pintas  dengan  mengobati  dirinya.3  Hasil  penelitian  ini membuktikan  bahwa  para  dokter  atau  pihak  rumah  sakit  belum  sepenuhnya melaksanakan tanggung jawabnya dalam hal pemberian informasi medis yang baik dan benar kepada pasien.

## 2. Tanggung Jawab Rumah Sakit atas Hak persetujuan tindakan medik bagi pasien
Pada umumnya dokter dalam memberikan tindakan medis kepada pasien  terlebih dahulu  mendapatkan  persetujuan  tindakan  berupa  surat  pernyataan  persetujuan  yang telah ditandatangi oleh pasien. Hal ini selain karena bentuk tanggung jawabnya untuk melaksanakan  hak  pasien  atas  persetujuan  tindakan  medis  juga,  karena  adanya kekuatiran akan tuntutan hukum yang mungkin saja terjadi jika tindakan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Meskipun para dokter dapat  berlindung dibalik  pernyataan persetujuan tindakan medik yang telah ditandatangani pasien dan atau keluarganya tidaklah berarti tindakan medik yang dilakukannya tidak dapat soal secara hukum, karena syarat lahirnya sebuah persetujuan tindakan medik adalah setelah pasien mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas , jujur dan benar dari semua hal yang akan dilakukan pada diri pasien yang menyangkut  alasan  mengapa  tindakan  medis  tesebut  harus  dilakukan,  apakah  resiko tindakan  tersebut  jika  dilakukan  atau  tidak  dilakukan,  adakah  alternatif  lain  selain tindakan yang disarankan oleh dokter dan apa saja yang menjadi kemungkinan resiko yang  dapat  terjadi  dan  sekaligus  berapa  biaya  yang  mungkin  akan  ditanggung  oleh pasien  jika  tindakan  tersebut  dilaksanakan.  Jika  semuanya  telah  dijelaskan  dengan seksama maka pilihan ada pada pasien, apakah dirinya setuju atau tidak setuju tindakan tersebut dilakukan. Jika pasiennya setuju barulah diperbolehkan untuk membuat surat pernyataan persetujuan tindakan medis yang dimaksud. Jika pasien tidak setuju, maka tindakan yang disarankan oleh dokter tidak boleh dipaksakan untuk dilakukan, namun tidak  berarti  bahwa  pasien  tersebut  harus  ditelantarkan  tetapi  dokter  dapat  memilih beberapa  tindakan  alternatif    yang  jauh  lebih  menguntungkan  bagi  kesehatan  dan keselamatan pasien.
Persetujuan  tindakan  medis  yang  diperoleh  dokter  sebelum  melakukan  tindakan medis  pada  pasien,  terkadang  tidak  sesuai  dengan  syarat-syarat  lahirnya  sebuah persetujuan  tindakan  medis  yang  baik,  dimana  sebelum  pasien  membuat persetujuannya ( consent ), terlebih dahulu harus mendapatkan informasi yang jelas dan detail  ( informed )  tentang  segala  sesuatu  yang  akan  dilakukan  terhadap  dirinya sehubungan  dengan  penyakitnya.  Kesulitan  memberikan  penjelasan  yang  detail  dan hanya  memberikan  informasi  medis  yang  secukupnya  dan  meminta  pasien menandatangani persetujuan tindakan medis sudah sering dialami oleh pasien dan atau keluarganya.
3. Haskard  KB, Williams  SL, DiMatteo  MR, Rosenthal  R, White  MK,  Goldstein  MG. Physician  and patient communication training in primary care: effects on participation and satisfaction.  Health Psychology. 2008, hlm. 27.
Pelaksanaan  Tanggung  jawab  rumah  sakit  atas  hak  persetujuan  tindakan  medis bagi  pasien  merupakan  sebuah  syarat  mutlak  dalam  pemberian  pelayanan  kesehatan kepada  pasien.  Pelaksanaan  tindakan  medis  yang  dilakukan  oleh  dokter  atau  pihak rumah sakit tanpa pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu oleh pasien adalah sebuah  perbuatan  malpraktek  medis,  dimana  dokter  atau  pihak  rumah  sakit  dapat dipersalahkan  karena  perbuatannya  baik  karena  kesengajaan  ataupun  karena kelalaiannya tidak meminta persetujuan tindakan medis pada pasien,apalagi jika akibat tindakan yang dilakukannya menimbulkan kerugian pada pasien.
Kewajiban dokter atau pihak rumah sakit untuk melaksanakan hak atas persetujuan tindakan medis bagi pasien dalam pelayanan kesehatan diatur  dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yang berbunyi “Setiap tindakan  kedokteran  yang  dilakukan  di  Rumah  Sakit    harus  mendapat  persetujuan pasien  atau  keluarganya  “.  Selanjutnya  dalam  Pasal  45  Undang-Undang  Nomor  29 Tahun  2004  Tentang  Praktek  Kedokteran  ,  mengatur  tentang  persetujuan  tindakan medik yang berbunyi :
1) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.
2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.
3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup :
a) diagnosis dan tata cara tindakan medis;
b) tujuan tindakan medis yang dilakukan;
c) alternatif tindakan lain dan risikonya;
d) risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
e) prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
4) Persetujuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dapat  diberikan  baik  secara tertulis maupun lisan.
5) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.
Selanjutnya  terhadap  pelaksanaan  tanggung  jawab  rumah  sakit  atas  hak persetujuan tindakan medis bagi pasien berdasarkan tanggapan responden dokter dan pasien  pada  Rumah  Sakit  Labuang  Baji,  Bhayangkara,  Pelamonia  dan  Lakipadada diperoleh gambaran data sebagai berikut :

## Tabel 3
Distribusi tanggapan Responden Dokter terhadap tanggung jawab rumah sakit atas pelaksanaan Hak persetujuan tindakan medis bagi pasien dalam pelayanan kesehatan bagi pasien
Hak persetujuan tindakan medis dalam pelayanan kesehatan bagi pasien Jumlah Persentase Terlaksana Kadang terlaksana Tidak terlaksana 32 4 2 84,1 11,3 4,6 Jumlah 40 100%
Sumber data: Data primer setelah diolah, Tahun 2016.
Berdasarkan  tabel  di  atas,  tampak  bahwa  sebagian  besar  responden  dokter menyatakan  bahwa  para  dokter  telah  memberikakan  penjelasan  yang  akurat  tentang tindakan  medis  yang  akan  dilakukannya  dan  dapat  dimengerti  oleh  pasien  (84,1%), kadang-kadang  saja  memberikan  penjelasan  yang  akurat  dan  yang  dapat  dimenegrti oleh pasien (11,3 %) dan sisanya menyatakan tidak memberikan penjelasan yang akurat dan yang dapat dimengerti oleh pasien (4,6 %).
Selanjutnya mengenai tanggung jawab rumah sakit dalam pelaksanaan Hak Atas Persetujuan Tindakan Medis bagi pasien di rumah sakit dapat dilihat pada tabel berikut ini:

## Tabel 4
Distribusi tanggapan Responden Pasien terhadap tanggung jawab rumah sakit
atas pelaksanaan Hak atas persetujuan Tindakan Medis bagi pasien Hak persetujuan tindakan medis dalam pelayanan kesehatan bagi pasien Jumlah Persentase Terlaksana Kadang terlaksana Tidak Tidak terlaksana 14 5 101 11,3 4,5 84,2 Jumlah 120 100%
Sumber data: Data primer setelah diolah, Tahun 2016.
Berdasarkan tabel di atas, proporsi responden pasien yang menyatakan bahwa para pasien tidak mendapatkan pelaksanaan Hak atas persetujuan tindakan medis yang baik ,jelas dan akurat sebesar 84,2%, Terlaksana hak atas persetujuan tindakan
medis  dengan  baik,jelas  dan  akurat  sebesar  11,3%  dan  sisanya  kadang-kadang terlaksana Hak Atas Persetujuan Tindakan medis sebesra 4,5 %.
Pada hakikatnya Hak persetujuan tindakan medis ( informed consent), adalah suatu proses  komunikasi  antara  dokter  dan  pasien  tentang  kesepakatan  sebuah  tindakan medis yang akan dilakukan dokter terhadap pasien (ada kegiatan penjelasan rinci oleh dokter). Penandatanganan formulir Informed Consent secara tertulis hanya merupakan pengukuhan atas apa yang telah disepakati sebelumnya. Formulir ini juga merupakan suatu tanda bukti yang akan disimpan di dalam arsip rekam medis pasien. Dalam hal tindakan medik yang yang akan dilakukan tanpa resiko yang berarti cukup dibutuhkan kesepakatan lisan saja.
Persetujuan Tindakan medik ( Informed Consent ), adalah sebuah hubungan hukum perikatan  atau  perjanjian  antara  dokter  atau  pihak  rumah  sakit  dengan  pasien menyangkut  upaya  kesehatan  untuk  menyembuhkan  dan  memulihkan  kesehatan. Perjanjian ini sangat dikenal dengan istilah perjanjian terapeutik.Ada beberapa kaidah yang  harus  diperhatikan  dalam  menyusun  dan  memberikan Informed  Consent agar hukum  perikatan  ini  tidak  cacat  hukum,  yaitu  diantaranya  adalah:  tidak  bersifat memperdaya  ( Fraud) ;  tidak  berupaya  menekan  ( Force )  dan  tidak  menciptakan ketakutan ( Fear ).
Permasalahan dalam persetujuan tindakan medik adalah apakah persetujuan yang diberikan oleh pasien kepada dokter atau pihak rumah sakit untuk melakukan tindakan medis pada diri pasien sebelumnya telah mendapatkan penjelasan yang cukup tentang alasan yang kuat mengapa harus dilakukan tindakan tersebut (indikasi medis), resiko jika tindakan tersebut tidak dilakukan, kemungkinan resiko yang mungkin akan terjadi dilakukan,  prognosis  dari  tindakan  yang  akan  dilakukan,  alternatif  tindakan  lainnya yang  dapat  dilakukan  dengan  segala  resiko,  keuntungan  dan  kerugian  dari  tindakan tersebut dan berapa kisaran besaran biaya yang akan dibebankan kepada pasien akibat pelaksanaan  tindakan  tersebut.  Jika  hal  tersebut  telah  dilaksanakan  oleh  dokter  atau pihak  rumah  sakit  kepada  pasien  dan  pasien  menyatakan  persetujuannya  dengan menandatangani  berkas  formulir  persetujuan  tindakan  ( informed  consent )  dapat dikatakan bahwa dokter atau pihak rumah sakit telah melaksanakan tanggung jawabnya atas pelaksanaan hak persetujuan tindakan medis kepada pasien.Fakta ini membuktikan para  dokter,  atau  pihak  rumah  sakit  belum  sepenuhnya  melaksanakan  tanggung jawabnya  dalam  memberikan  penjelasan  dan  informasi  yang  akurat  dan  mudah dimengerti  oleh  pasien,  sebelum  pasien  memberikan  persetujuan  tindakan  medik sebagai suatu syarat mutlak untuk dilakukannya sebuah tindakan medis kepada pasien.
Dalam  kenyataannya  banyak  terjadi  berkas  persetujuan  tindakan  medik  telah dibuat  dan  ditanda  tangani  oleh  pasien,  atau  keluarganya  meski  belum  mendapakan informasi  yang  jelas  dan  akurat  tentang  pelaksanaan  tindakan  medis  yang  akan diterimanya.  Pasien  hanya  disodorkan  berkas  persetujuan  tindakan  medik  untuk ditanda-tangani dengan penjelasan seadanya dan bahkan penjelasan yang diterima oleh pasienpun  bukan  berasal  dari  pihak  dokter  yang  akan  melakukan  tindakan  tersebut, melainkan melalui tenaga kesehatan lainnya seperti perawat atau bidan .
Dalam hal ini terkesan bahwa dokter atau pihak rumah sakit hanya berlindung dibalik form  persetujuan  tindakan  medik  yang  telah  ditandangani  oleh  pasien  jika  terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki atas tindakan medis yang dilakukannya.

## 3. Tanggung jawab Rumah sakit atas Hak memilih dokter bagi pasien
Pelaksanaan  tanggung  jawab  rumah  sakit  untuk  mewujudkan  hak  pasien  dalam memilih  dokter  yang  akan  merawatnya  tentunya  merupakan  sebuah  kewajiban  yang harus  dipenuhi  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  dan  tingkat  kepuasan  pasien sebagai pengguna dan penerima jasa layanan rumah sakit. Para dokter atau pihak rumah sakit  menyadari  bahwa  pelaksanaan  tanggung  jawab  akan  hak  memilih  dokter  bagi pasien dalam pelayanan kesehatan merupakan sebuah kewajiban,meskipun demikian pelaksanaan hak ini tidak mutlak harus terpenuhi karena berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pemenuhannya.
Beberapa faktor kendala yang sering menjadi penghalang dalam pemenuhan hak pasien  untuk  memilih  dokter  dalam  pelayanan  kesehatan  adalah  keterbatasan  dokter dan  dokter  spesialis  pada  rumah  sakit  tersebut  dan  juga  karena  status  pasien  ketika masuk di sebuah rumah sakit, apakah sebagai pasien pengguna kartu asuransi ataukah sebagai pasien umum yang membayar sejumlah tarif yang ditetapkan oleh rumah sakit.
Sesungguhnya  sangat  sulit  untuk  mewujudkan  hak  memilih  dokter  yang  akan merawat pasien di rumah sakit, karena sistem yang mengatur pola pemberian pelayanan kesehatan  di  rumah  sakit  terkesan  adanya  perbedaan  yang  cukup  menyolok  antara pasien  yang  datang  berobat  dengan  status  pasien  umum  dengan  pasien  yang  datang dengan status asuransi BPJS. Apalagi dengan sistem pergantian shift tugas bagi dokter spesialis, yang meskipun berada di tempat jika bukan shift tugasnya memeriksa sulit untuk diakses oleh pasien pada hari itu. Karena selain tidak bertugas hari itu, biasanya mereka  berpraktek  di  rumah  sakit  swasta  yang  meskipun  masih  jam  dinas  sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas dirumah sakit pemerintah.
Selanjutnya mengenai pemenuhan tanggung jawab rumah sakit atas hak memilih dokter bagi pasien dalam pelayanan kesehatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 5 Distribusi tanggapan Responden dokter terhadap pemenuhan tanggung jawab rumah sakit atas Hak untuk Memilih Dokter bagi pasien Hak memilih dokter bagi pasien Jumlah Persentase Terlaksana Kadang terlaksana Tidak terlaksana 2 5 33 4,2 12,2 83,6 Jumlah 40 100%
Sumber data: Data primer setelah diolah, Tahun 2016
Berdasarkan tabel di atas, proporsi tanggapan responden dokter yang menyatakan bahwa  pelaksanaan  hak  memilih  dokter  tidak  dapat  dilaksanakan  sepenuhnya  oleh rumah  sakit  sebanyak  83,6  %,  kadang-kadang  dapat  terlaksana  12,2%  dan  yang menyatakan  dapat  terlaksana  sebanyak  4,2  %.Sementara  itu,  tanggapan  responden pasien dalam pelaksanaan hak memilih dokter dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 6 Distribusi tanggapan Responden pasien terhadap pemenuhan tanggung jawab rumah sakit atas Hak untuk Memilih Dokter bagi pasien Hak memilih dokter bagi pasien Jumlah Persentase Terlaksana Kadang terlaksana Tidak tidak terlaksana 4 6 110 3,3 5 91,7 Jumlah 120 100%
Sumber data: Data primer setelah diolah, Tahun 2016
Berdasarkan  tabel  di  atas,tampak  bahwa  91,7%  pasien  menyatakan  rumah  sakit tidak  dapat  melaksanakan  tanggung  jawabnya  untuk  memenuhi  hak  pasien  dalam memilih  dokter  dalam  pelayanan  kesehatan,  kadang  dapat  melaksanakan  tanggung jawabnya memenuhi hak pasien untuk memilih dokter 5 % dan yang mengatakan dapat melaksanakan tanggung jawabnya memenuhi hak pasien memilih dokter dokter dalam pelayanan kesehatan 3,3%.
Dari  hasil  penelitian  ini,  memperlihatkan  bahwa  pelaksanaan  tanggung  jawab rumah sakit untuk memilih dokter bagi pasien belum berjalan optimal. Meskipun para dokter menyadari bahwa pelaksanaan hak untuk memilih dokter tidak mutlak dilakukan pada  semua  pasien  karena  keterbatasan  SDM  dan  karena  faktor  status  pasien  ketika masuk  kerumah  sakit  sebagai  pasien  umum  atau  pasien  asuransi    (BPJS).  Namun setidaknya,  tidak  ada  perbedaan  yang  terlalu  menyolok  antara  pasien  umum  yang membayar langsung seluruh biaya pemeriksaan kesehatannya dengan pasien asuransi yang  terbatas  pada  pembayaran  iuran  asuransi  mereka  sesuai  dengan  kemampuan mereka masing-masing.
Dalam  hal  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang  maksimal,  tentunya  pasien akan  memilih  dokter  atau  rumah  sakit  yang  telah  memahami  riwayat  penyakit  yang dialaminya untuk mempercayakan kesehatan dan penyembuhan penyakitnya,meskipun pada dasarnya setiap dokter pada jenis  spesialisasi  yang sama memiliki kemampuan rata-rata  yang  hampir  sama  untuk  memeriksa,  mengobati,  merawat  dan  bahkan melakukan  tindakan  medis  tertentu  yang  berkenaan  dengan  spesialisasi  atau keahliannya.
Mengenai  Hak  Memilih  Dokter  bagi  pasien  bukanlah  hak  yang  bersifat  mutlak, karena  dapat  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  seperti  ketersediaan  tenaga  dokter spesialis tertentu, faktor biaya atau jasa pelayanan yang mungkin akan di  bebankan
pada  pasien,  karena  jika  si  pasien  memilih  dokter  atau  rumah  sakit  yang  elite/asing maka otomatis biaya perawatan  yang harus ditanggungnya lebih besar dibandingkan jika ia milih rumah sakit yang umum. 4.
Meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk mewujudkan hak untuk memilih dokter  atau  rumah  sakit  bagi  pasien,  namun  setidaknya  pelayanan  yang  diberikan kepada pasien harus memenuhi rasa keadilan bagi mereka semua. Pelayanan kesehatan yang  diselenggarakan  oleh  rumah  sakit  haruslah  berdasarkan  prinsip  yang  aman, bermutu, anti diskrimintaif dan efektif, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 29 ayat (1) butir b UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Selanjutnya dalam Pasal 2 UU  No.  29  Tahun  2004  disebutkan  bahwa  “Praktik  kedokteran  dilaksanakan berasaskan  Pancasila  dan  didasarkan  pada  nilai  ilmiah,  manfaat,  keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien“.
Penerapan  prinsip  keadilan  dalam  pelayanan  kesehatan  bagi  para  pengguna asuransi  kesehatan  seperti  BPJS  dalam  memilih  dokter  yang  akan  merawat  dirinya perlu mendapakan perhatian pemerintah sehubungan dengan pelayanan kesehatan yang bersifat antidiskriminatif yang tidak membedakan pelayanan yang diterimanya dengan pasien umum lainnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun  1945  yang  berbunyi  :  “Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera    lahir  dan  batin, bertempat tinggal dan mendapalkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.Hak atas pelayanan kesehatan adalah bagian dari hukum. Ini artinya setiap orang atau badan hukum atau bahkan Negara sekalipun harus menghormati  dan  berkewajiban  memenuhi  apa  yang  menjadi  hak  dari  orang  yang seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus membedakan antara si kaya dan si miskin dan pasien umum dan pasien asuransi BPJS.

## 4. Tanggung jawab Rumah Sakit atas hak isi rekam medik bagi pasien
Pelaksanaan tanggung jawab rumah sakit terhadap hak atas rekam  medik pasien dalam  pelayanan  kesehatan,  adalah  sebuah  kewajiban  untuk  menyimpan  dan memelihara rekam  medik yang berisi  rahasia medis pasien  yang hanya dapat  dibuka atas  seijin  pasien  yang  bersangkutan  atau  atas  kepentingan  hukum  di  pengadilan. Berkas  Rekam  medik,  adalah  milik  rumah  sakit  untuk  disimpan  dan  diamankan kerahasiaannya, sedangkan isi rekam medis adalah milik pasien sehingga pasien berhak untuk mengetahui segala apa yang tercatat dalam berkas rekam medis tersebut.
Kerahasiaan  isi  rekam  medis  pasien  yang  menjadi  tanggung  jawab  dokter  atau pihak rumah sakit untuk menjaga dan melindunginya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu antara lain :
1) Pasal 48 UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran :
a) Setiap  dokter  atau  dokter  gigi  dalam  melaksanakan  praktik  kedokteran  wajib menyimpan rahasia kedokteran.
4 Achadiat Chrisdiono. M, 1996 :6
b) Rahasia  kedokteran  dapat  dibuka  hanya  untuk  kepentingan  kesehatan  pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang- undangan.
2) Pasal  32  butir  (i)  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009  Tentang  Rumah  Sakit yang  berbunyi  :  “Setiap  pasien  berhak  mendapatkan  privasi  dan  kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya.
3) Pasal 57 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Tenaga Kesehatan yang berbunyi “Setiap  orang  berhak  atas  rahasia  kondisi  kesehatan  pribadinya  yang  telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan”.
Pelanggaran  terhadap  ketentuantersebut,  diancam  pidana  kurungan  badan sebagaimana yang diatur dalam pasal 322 KUHP yang mengatakan “barang siapa yang dengan sengaja membuka rahasia yang wajib ia simpan karena jabatannya atau karena pekerjaannya,  baik  yang  sekarang  maupun  yang  dahulu,  dihukum  dengan  hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah.
Sehubungan dengan kewajiban menyimpan rahasia medis, maka dokter atau pihak rumah sakit wajib membuat catatan-catatan rahasia medis yang baik untuk dijaga dan dilindungi kerahasiaannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 UU No. 29 Tahun 2009 sebagai berikut :
1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.
2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan.
3) Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan.
Dari hasil wawancara dengan informan dokter menyatakan bahwa masih terdapat sejumlah  dokter  kadang  lalai  atau  telat  menuliskan  catatan-catatan  medis  hasil pemeriksaan  yang telah dilakukan atau hanya sekedar menulis seadanya saja tentang apa-apa  yang  didapatkan  didalam  pemeriksaan  tersebut.  Sedangkan  dari  informan pasien diperoleh informasi bahwa pelaksanaan tanggung jawab rumah sakit atas Hak Isi Rekam Medis belum berjalan optimal, karena adanya kelalaian atau keterlambatan dari  para  dokter  atau  pihak  rumah  sakit  dalam  membuat  dan  mengisi  berkas  catatan medik  pasien  dengan  baik,  padahal  idealnya  segera  setelah  dokter  memeriksa  maka sebaiknya langsung mengisi catatan-catatan tersebut agar nantinya tidak lupa akan hasil dari  pemeriksaan  yang  telah  dilakukannya.  Selain  itu,  masih  terdapat  kesulitan  bagi pasien untuk mendapatkan keterangan atau informasi medis ,hasil pemeriksaan dokter yang  telah  di  catat  atau  dibuatnya  dalam  berkas  rekam  medis  tersebut  karena keengganan petugas untuk memperlihatkan ataupun untuk menjelaskan kepada  pasien hasil dari apa yang dicatatkan oleh dokter yang telah memeriksanya.
Selanjutnya mengenai tanggung jawab rumah sakit terhadap pelaksanaan Hak Atas Rekam Medik bagi pasien dalam pelayanan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

## Tabel 7
Distribusi Tanggapan Responden dokterterhadap pemenuhan Tanggung jawab rumah sakit atas hak Isi Rekam Medik bagi pasien Hak Isi Rekam Medik bagi pasien Jumlah Persentase Terlaksana Kadang terlaksana Tidak  terlaksana 30 5 5 75 12,5 12,5 Jumlah 40 100%
Sumber data: Data primer setelah diolah, Tahun 2016
Berdasarkan tabel di atas,tampak bahwa yang menyatakan bahwa pelaksaan hak atas  rekam  medik  telah  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan  dan  rahasia  pasien  tetap terlindungi sebanyak 75%, yang hanya kadang-kadang berjalan optimal sebanyak 12,5 dan sisanya mengatakan tidak berjalan optimal sebanyak 12,5 %. Adapunpelaksanaan tanggung jawab Rumah sakit terhadap Hak Atas Isi Rekam Medik bagi pasien dalam pelayanan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

## Tabel 8
Distribusi Tanggapan Responden Pasien Menurut Hak Atas Isi Rekam Medik Hak Isi Rekam Medik bagi pasien Jumlah Persentase Terlaksana Kadang terlaksana Tidak terlaksana 20 15 85 16.7 12,5 70,8 Jumlah 120 100%
Sumber data: Data primer setelah diolah, Tahun 2016
Berdasarkan  tabel  di  atas,tampak  bahwa  responden  pasien  yang  menyatakan bahwa pelaksanaan Tanggung jawab dokter atau pihak rumah sakit terhadap hak atas isi rekam medis bagi pasien belum berjalan optimal sesuai dengan ketentuan sebanyak 70,8 %, yang menyatakan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan  sebanyak 16,7 %, dan selebihnya yang kadang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum optimal sebanyak 12,5 %.
Menurut  Buku Quo  Vadis  Kliniko  Mediko  Legal Indonesia  dan  Buku Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Yang Baik di Indonesia Semua catatan tulisan
dalam Rekam Medis harus dapat dibaca dan lengkap, harus otentik dan diberi tanggal dan  waktu,  langsung  oleh  orang  yang  bertanggung  jawab  untuk  memberi  instruksi, memberi atau mengevaluasi pelayanan yang diberikan (identifikasi dengan nama dan disiplin ilmu, tanda tangan, inisial tertulis atau pemasukan pakai komputer). Dalam hal dokter memberi instruksi via telepon untuk suatu tindakan medis, harus diterima oleh perawat  senior,  perawat  tersebut  harus  membaca  ulang  perintah  tersebut  dan mencatatnya  di  rekam  medik  pasien.  Dalam  waktu  paling  lama  24  jam  dokter  yang memberi perintah harus menandatangani catatan perintah tersebut.Semua catatan data harus mendokumentasikan:
1) Bukti dari pemeriksaan fisik, termasuk riwayat kesehatan dan dilakukan tidak lebih lama  dari  7  hari  sebelum  masuk  rawat  atau  dalam  jangka  waktu  48  jam  sesudah masuk rumah sakit.
2) Diagnosa masuk rawat.
3) Hasil dari evaluasi konsultasi pasien dan temuan yang cocok dengan staf klinik dan staf lainnya dalam merawat pasien.
4) Dokumentasi komplikasi, infeksi yang timbul di rumah sakit dan reaksi tidak cocok dengan obat dan anestesi.
5) Dijalankan  dengan  tepat  formulir Informed  Consent untuk  prosedur  dan  tindakan yang ditentukan oleh staf medis, atau Hukum Federal atau Hukum Negara, apabila cocok, untuk memperoleh persetujuan.
Semua  instruksi  dokter,  catatan  perawat,  laporan  dari  tindakan,  data  medikasi, radiologi  dan  hasil  laboratorium,  serta  tanda  tanda  vital  dan  informasi  lain  yang diperlukan untuk  memonitor keadaan pasien, harus di  dokumentasikan dalam rekam medis, termasuk catatan pemulangan pasien dengan hasil masuk rawat, catatan kasus dan  catatan  pemberian  perawatan follow  up .  Tidak  lupa  cantumkan  diagnosis akhir/ringkasan pulang dengan melengkapi Rekam Medis dalam waktu 30 hari sesudah pemulangan.
Hasil penelitian membuktikan bahwa pelaksanaan Hak atas isi rekam medis masih perlu  mendapatkan  perhatian  serius  dari  pihak  rumah  sakit,  karena  selain  untuk kepentingan kesehatan juga dapat berimplikasi hukum dikemudian hari. Kepada pihak manapun  kecuali  atas  persetujuan  pasien  atau  karena  perintah  peraturan  dan perundang-undangan yang berlaku. Karena berkas rekam medik berisi rahasia medik pasien maka pasien berhak untuk mengetahui apa isi rekam.

## C. PENUTUP
Tanggung jawab rumah sakit terhadap pelaksanaan hak-hak pasien antara lain Hak Atas Informasi medis, Hak Atas Persetujuan Tindakan Medis, Hak Memilih dokter dan Hak  Atas  Isi  Rekam  Medis  belum  berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan  ketentuan  dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anny lsfandyarie, 2006. Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter, Prestasi Pustaka. Jakarta
2005. Malpraktek & Resiko  Medis  dalam  Kajian  Hukum  Pidana, Prestasi  Pustaka, Jakarta.
Anny  Isfandyarie.  2006. Tanggung  Jawab Hukum  dan  Sanksi  bagi  Dokter. Prestasi  Pustaka Jakarta.
Bahder Johan Nasution, 2005. Hukum Kesehatan Pertanggung jawaban Dokter. P T.Rineka Cipta.
Haskard  KB,  Williams  SL,  DiMatteo  MR,  Rosenthal  R,  White  MK,  Goldstein  MG,  2008, Physician  and  patient  communication  training  in  primary  care:  effects  on participation and satisfaction . Health Psychology.
Hendrojono Soewono, 2005 Batas pertanggung jawaban Hukum, Malpraktek dokter dalam transaksi terapeutik. Srikandi, Surabaya.
2006. Perlindungan Hak-hak Pasien Dalam Transaksi Terapeutik. Srikandi. Surabaya.
Hendrojono Soewono. 2006. Perlindungan Hak-hak Pasien dalam Transaksi Terapeutik . Srikandi Surabaya.
Isfandyarie.  A.  2005. Malapraktik  dan  Resiko  Medik  dalam  Kajian  Hukum  Pidana. Prestasi Pustaka. Jakarta
Munir Fuady, 2005. Sumpah Hippocrates: Aspek Hukum Mal  Praktek Dokter. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Ong  LM,  De  Haes  JC,  Hoos  AM,  Lammes  FB,  1995, Doctor-patient  communication:  a review of the literature. Social science & medicine .