## PAMPAS: Journal Of Criminal Law
Kajian Hukum Atas Pembantuan dalam Melakukan Penganiyaan dengan Rencana yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No. 212/Pid.B/2017/PN Gpr)

## Riki Julianto, Ridwan Arifin
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang Author’s Email Correspondence: rickyjulianto@students.unnes.ac.id

## ABSTRAK
Artikel ini merupakan kajian atas studi kasus putusan Pengadilan Negeri di kota Kediri no. 212/Pid.B/2017/PN Gpr dalam perkara yang sama dengan putusan  no.  213/Pid.B/2017/PN  Gpr,  yang  mana  dalam  kedua  putusan tersebut  banyak  unsur  pidana  yang  dapat  dibahas  seperti  penyertaan, bentuk  penyertaan  dalam  penyertaan,  gagalnya  penyertaan,  alasan peringanan  pidana,  dan  splitsing  dalam  pemberkasan  kasus  pidana. putusan  pertama  adalah  tentang  pembantuan  tindak  pidana  dan  yang kedua adalah tentang ikut serta dalam pembunuhan. Meski kedua berkas perkara  dipisahkan  (splitsing)  tapi  materi  atau  pokok  perkaranya  sama tentang  sebuah  tindak  pidana  pembunuhan  yang  disebabkan  terlebih dahulu  oleh  pemerkosaan  terhadap  terdakwa  pembantuan.  Kedua putusan  tersebut  merupakan  perkara  tindak  pidana  deelneming (penyertaan), dimana tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang yang  terlibat  secara  psikis  atapun  fisik  sehingga  tanggung  jawab  pidana masing-masing  berbeda.  Tujuan  ditulisnya  artikel  ini  adalah  untuk menganalisis a. apakah pengkategorian pidana terhadap perbuatan pelaku dalam  putusan  no.  212/pid.B/2017/PN  Gpr  sudah  tepat  sesuai  dengan ajaran  hukum  pidana  tentang  penyertaan (deelneming) b.  apakah pembantuan  dalam  perkara  putusan  PN  no.  212/pid.B/2017/PN  Gpr merupakan  pembantuan  gagal  terhadap  tindak  pidana  c.  apakah keputusan  pengadilan  sudah  tepat  dengan  memperhatikan  hal  yang meringankan pidana. kasus Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kajian putusan hakim dalam kasus tindak pidana yang terjadi.
Kata Kunci: Deelneming,
Pembantuan, Pidana,

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2023-02-01 Accepted: 2024-03-07 Publish: 2024-03-07
Keywords: Assiting, Criminal Act, Complecity, Deelnemig,

## ABSTRACT
This article study the case of the District Court decision in the city of Kediri number 212/Pid.B/2017/PN Gpr in the same case as decision number 213/Pid.B/2017/PN Gpr, in which in both decisions  there  are  many  criminal  elements  that  could  be discussed  such  as  complicity,  forms  of  complicity  within complicity,  failure  of  assistance,  reasons  for  reduce  the sentences,  and  separation  in  filing  criminal  cases.  the  first decision  was  about  assisting  the  crime  and  the  second  was about participating in the murder. Even though the two case files were split (splitsing), the material or subject matter was the same, predominantly  about murder which was caused by rape to the defendant in prior. Both decisions are criminal acts of  deelneming  (complicity),  complicity  is  a  form  of  crime committed  by  more  than  one  person  who  is  involved psychologically or physically, so that the criminal responsibility
of each person is different. The purpose of writing this article is to analyze a. whether and the criminal categorization of the perpetrator's actions in decision number 212/pid.B/2017/PN
Gpr  is  coherent  according  to  the  teachings  of  criminal  law regarding complicity (deelneming) b. whether assistance in the case of PN decision number 212/pid.B/2017/PN Gpr is failed- assistance of committing crime c. whether the court's decision in sentencing already adhere principle of reducing sentence. this research is using the normative-empirical legal research method with the approach of studying the judge's decision in the case of a criminal act that occurred.

## A. PENDAHULUAN
Tindak pidana dapat merupakan sebuah tindak kejahatan ataupun tindak pelanggaran,  sejauh  apa  yang  dirumuskan  KUHP  sampai  saat  ini.  sistematika KUHP dibagi menjadi tiga bab, bab pertama mengatur tentang ketentuan umum, bab  kedua  mengatur  tentang  kejahatan,  dan  bab  ketiga  mengatur  tentang pelanggaran.  Menurut  prof  muljanto  hukum  pidana  akan  selalu  ada  di  setiap negara untuk menentukan mana perbuatan yang boleh dilakukan disertai sanksi bagi pelanggarnya. Selain itu hukum pidana juga diadakan dengan cara apa dan dalam hal apa hukum pidana dapat dijatuhkan. 1
Kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat merupakan gejala sosial yang ada dan harus dihadapi oleh negara dan orang-orang didalamnya. 2 Menurut Sue Titus Reid Kejahatan adalah suatu tindakan yang secara sadar dilakukan berupa intentional act dan unintentional act kelalaian  atau omission yang  melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan seseorang, yang bukan  atas  alasan  pembenar,  diancam  sanksi  oleh  negara  sebagai  kejahatan maupun  pelanggaran. 3 Baik  kejahatan  ataupun  pelanggaran,  dalam  KUHP digolongkan sebagai sebagai tindak pidana. Tindak pidana sendiri berasal dari bahasa  belanda  “straafbaar  feit”  yang  artinya  perilaku  atau  perbuatan  yang mengarah pada tindakan pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana. 4
1 Zainab Ompu Jainah, Kapita Selekta Hukum Pidana, STBH Pres , 2005.
2 Bambang  Waluyo, Bambang  Waluyo,  Pidana  Dan  Pemidanaan (jakarta:  sinar  grafika, 2014).
3 Erniawati,  “Kejahatan  Kekerasan  Dalam  Prespektif  Kriminologi,” Jurnal  Ilmiah  Mizan , 2020, 11.
4 E.Y.  Kanter  dan  S.R.  Sianturi, Asas-Asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia  Dan  Penerapannya (jakarta: storia gratifika, 2018).
Banyak alasan terjadinya tindak pidana seringkali terjadinya sebuah tindak pidana adalah imbas dari sebuah tindak pidana lain dalam tujuan balas dendam. Ketika  ini  terjadi,  korban  dapat  berubah  menjadi  pelaku  karena  melakukan perbuatan main hakim sendiri. Inilah yang terjadi dalam Dalam kasus putusan No.  212/Pid.B/2017/PN  Gpr  tindak  pidana  ini  terjadi  karena  adanya  tindak perkosaan  pada  awalnya  yang  dilakukan  terhadap  terdakwa  1,  tapi  karena tindakan  main  hakim  sendiri  dari  keluarga  terdakwa  1  yang  akhirnya menjadikan kasus menjadi rumit dan menyeret banyak pihak. Dimana korban pemerkosaan  yang  malah  menjadi  pembantu  dalam  pembunuhan pemerkosannya.
Main  hakim  sendiri  ( Engenrichting )  adalah  tidakan  semena-mena sekelompak orang ataupun individu terhadap orang lain yang diduga melakukan tindak  pidana  dengan  melakukan  penganiyaan  atau  kekerasan  tanpa  melalui proses hukum. 5 Main hakim sendiri tidak akan terjadi apabila semua warga telah mengetahui bagaimana prosedur hukum yang baik dan benar dan tunduk patuh terhadap  perundangan  undangan  yang  berlaku.  Sehingga  tidak  akan  terjadi seperti  bertindak  sebagai  hakim  sendiri  tanpa  melibatkan  kepolisian.  Sesuai dengan  bentuk  negara  hukum  yang  dianut  indonesia  dimana  dijaminnya  hak asasi manusia yang mempunyai prinsip peradilan bebas dan tidak memihak yang menjamin setiap kedudukan warga negara dimata hukum. 6
Tindak  pidana  Deelneming  atau  penyertaan  dalam  kajian  hukum  pidana merupakan segala bentuk ikut serta baik itu secara psikis ataupun fisik dalam sebuah  tindakan  kejahatan  pidana.  Deelneming  dalam  rumusan  KUHP  terbagi menjadi  2  macam  yaitu  pembuat  (dader)  dan  pembantuan  (medeplichtige). Dader diatur dalam pasal 55 KUHP yang membagi dader menjadi empat yaitu yang melakukan ( pleger) , yang menyuruhkakukan ( doenplger) , yang turut serta ( medepleger) dan yang menganjur lakukan ( uitlokker) . Sedangkan pembantuan disebutkan dalam KUHP pasal 56 KUHP yang menyebutkan bahwa pembantuan (medeplichtige)  terbagi  menjadi  mereka  yang  sengaja  memberi  bantuan  pada saat  kejahatan  dilakukan  dan  pembantuan  saat  kejahatan  belum  dilakukan.
5 Warih  Anjari  and  Willy  Adiansyah,  “PENEGAKAN  HUKUM  TINDAKAN  MAIN  HAKIM SENDIRI YANG MEMENUHI UNSUR PASAL 170 DAN PASAL 351 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA,” Jurnal Hukum Staatrechts 5 (2022): 1–22.
6 Zulkarnain Ridlwan, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nactwachterstaat,” Fiat Justitia
5, no. 2 (2012): 236–48, https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.144.
Pembantuan  bisa  dilakukan  dengan  cara  memberi  kesempatan,  sarana  atau keterangan untuk melakukan kejahatan. 7
Turut melakukan ( medepleger) dan pembantuan kerap kali membingung- kan namun diantaranya terdapat garis pembeda yang cukup jelas. Menurut Prof. Dr.  Wirjono  Prodjodikoro,  S.H.  perbedaan  antara  turut  serta  dan  pembantuan dalam deelneming dapat dilihat melalui teori subjektivitas, keduanya bisa dinilai dari  ukuran  kesengajaan  dan  ukuran  kepentingan  serta  tujuan  para  pelaku. Ukuran  kesengajaan  bisa  berupa;  (1)  soal  kehendak  si  pelaku  buat  turut melakukan  tindak  pidana,  atau  hanya  memeberikan  bantuan,  atau  (2)  soal kehendak  si  pelaku  buat  benar-benar  mencapai  dampak  unsur  tindak  pidana yang dimaksudkan, atau hanya turut berbuat atau membantu bila pelaku primer menghendakinya. Sedangkan, ukuran kepetingan atau tujuan yg sama yaitu bila si  pelaku  terdapat  kepentingan  sendiri  atau  tujuan  sendiri,  atau  hanya membantu  untuk  memenuhi  kepentingan  atau  untuk  mencapai  tujuan berdasarkan  pelaku  utama. 8 Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  pada medepleger  mempunyai  keadaan  batin  yang  sama  dengan  pleger,  sedangkan pada  pembantuan  pelaku  pembantuan  tidak  mempunyai  niat  jahat  terhadap objek perbuatan pidana hanya membantu terjadinya tidak pidana dengan niat jahat dari pelaku utama dan tidak mengharapkan atau tidak peduli tindak pidana tersebut terjadi atau tidak.
Dalam tindak pidana kejahatan dapat melibatkan beberapa pelaku dengan peran  yang  berbeda-beda  sehingga  dijerat  degan  pasal  yang  berbeda  pula sehingga  seringkali  pemberkasan  atau  persidangan  dilakukan  secara  terpisah bagi  para  pelaku  meskipun  kejadian  pidananya  merupakan  suatu  rentetan kesatuan yang berkaitan,  hal ini dilakukan demi memudahkan proses hukum bagi  para  pelaku,  memudahkan  penuntutan  bagi  kejaksaan  dan  memudahkan pemutusan perkara bagi hakim. 9 Keadaan batin atau motif dan faktor penyebab seseorang  dalam  tindakan  pidana  merupakan  hal  yang  cukup  penting  juga karena bisa menjadi hal yang memberatkan atau meringankan keputusan hakim. Artikel  ini  akan  membahas  tentang  Putusan  hakim  212/Pid.B/2017/PN  Gpr.
7 Siswantari  Pratiwi,  “Delik  Penyertaan  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP),” Binamulia Hukum 11, no. 1 (2022): 69–80, https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.677. 8 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia (PT refika aditama, 2003).
9 Hidayat Abdulah, “Separate Filing (Splitsing) In Criminal Case Management,” Jurnal Daulat
Hukum 1, no. 2 (2018): 461, https://doi.org/10.30659/jdh.v1i2.3292.
putusan  ini  merupakan  putusan  tentang  pembantuan  terhadap  pembunuhan dalam  putusan  tentang  pembunuhan  diberkas  putusan  yang  secara  terpisah yaitu putusan hakim Nomor 213/Pid.B/2017/PN Gpr yang terjadi dari kasus ini bahwa  pada  mulanya  terdakwa  satu  mengalami  pemerkosaan  oleh  korban sampai  empat  kali  lalu  kemudiian  setelah  adanya  pemberian  keterangan keadaan  kepada  para  pihak  terdakwa,  kemudian  direncanakan  penganiayaan terhadap korban.
Dalam artikel ini dibahas juga bagaimana sebuah keadilan harus diterapkan dnegan  memeprhatikan  berbabagai  aspek.  Dalam  putusan  pengadilan  negeri kota  Kediri Nomor  212/Pid.B/2017/PN  Gpr  Neneng  sebagai  terdakwa  I mendapat  hukuman  penjara  empat  tahun  dimana  ini  disamakan  denagan para  terdakwa  lain,  dengan  fakta  hukum  yang  berbeda.  Keadilan  yang diharapkan bukanlah kesesuaian nominal atas rumusan pasal dan perbuatan yang dilakukan namun keadilan yang diharapkan adalah keadilan yang pantas dan  sesuai  antara  hubungan  tindakan  dan  fakta  hukum  yang  terjadi dilapangan.

## B. METODE PENELITIAN
Hasil yang terpapar dalam artikel Ini berbentuk deskriptif analitis. Deskripitif analitis  adalah  penelitian  yang  dimaksudkan  untuk  mengumpulkan  informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian  dilakukan.  Penelitian  deskriptif  analisis  juga  merupakan  gambaran yang bersifat sistematik, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta ciri khas tertentu  yang  terdapat  dalam  suatu  objek  penelitian. 10 Objek  penelitian  dari artikel  ini  adalah  kasus  pembantuan  dalam  pembunuhan  studi  kasus  putusan hakim pengadilan negeri kota Kediri Nomor 212/Pid.B/2017/PN Gpr. Sumber penelitian yang digunakan adalah sumber penelitian sekunder yang dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris.

## C. PEMBAHASAN
Starbarfeit,  tindak  pidana,  atapun  delik  adalah  perbuatan  melawan  hukum yang harus dibuktikan unsur kesalahnnya sehingga dapat diperanggungjawabkan terhadap pembuat. Unsur kesalahan dalam hukum pidana dalam artian luas yaitu
10 Tia Ludiana, “Eksistensi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Terhadap Pidana  Mati  Dalam  Ruu  Kuhp),” Litigasi 21,  no.  21  (2020):  60–79, https://doi.org/10.23969/litigasi.v21i1.2394.
adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan pembuat, adanya hubungan psikis antara pembuat dan perbuatannya dalam arti sempit ( culpa ), dan tidak ada alasan pengahapusan pidana yang menghapus dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan. 11 Pembuat  pidana  dapat  melibatkan  beberapa  orang  dan  memeiliki peran  yang  berbeda-beda  sehingga  dalam  pemidanaan  ada  yang  dinamakan penyertaan.
Penyertaan  dalam  dalam  hukum  pidana  indonesia  diatur  dalam  buku  satu KUHP  pasal  55  dan  56  yang  memebagi  penyertaan  menjadi  dua  dader/pelaku pembuat dan pelaku pembantuan.
a. Dader diatur dalam pasal 55 KUHP terbagi lagi menjadi empat yaitu:
1) Pelaku  pembuat  ( pleger )  pelaku  pembuat  adalah  pelaku  materil  utama yang melakukan langsung tindakan pidana.
2) Yang  menyuruhlakukan  ( doenpleger )  adalah  ketika  pelaku  materil  tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dan yang
dipertanggungjawabkan hanya orang yang menyuruhlakukan saja.
3) Yang  turut  serta  melakukan  ( medepleger )  adalah  ketika  tindak  pidana dilakukan  oleh  pelaku  utama  dan  pelaku  turut  serta  yang  melakukan sebagain atau seluruh rumusan tindak pidana yang dituju. ). Medepleger menurut MvT ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan  terjadinya  sesuatu.  (Memorie  van  Toelichting)  yang disingkat  Mvt  adalah  sebuah  risalah  arti  ataupun  isi  dari  latar  belakang rumusan suatu undang-undang. Mvt hanya tersedia di museum yang ada di Belanda.
4) Penganjuran ( uitlokker ) ini terjadi ketika baik itu yang disuruhlakukan dan menyuruhlakukan  sama-sama  harus  mempertanggungjawabka  tindakan pidana mereka. Uitlokker dilakukan dengan sarana limitatif artinya hanya yang  ada  di    sebutkan  dalam  undang-undang  lah  yang  akan  masuk rumusan uitlokker.
b. pembantuan / madeplichtige diatur dalam pasal 56 KUHP terdiri dari :
1) Pembantuaan saat kejahatan dilakukan.
2) pembantuan sebelum kejahatan dilakukan.
Pembantuan saat tindak pidana telah terjadi masuk dalam  rumusan tersendiri dalam peraturan KUHP maupun undang-undang.

## 1. Duduk Perkara Dan Pihak Yang Terlibat Dalam Kasus Yang Neneng
Kasus  ini  melibatkan  banyak  pihak  dalam  dua  putusan  berkas  perkara pengadilan yang berbeda. Adapun pihak terdakwa yang terlibat bisa dilihat dari tabel sebagai berikut:
NO  Nomor Putusan Terdakwa Keterangan 1. PN kediri 212/Pid.B/2017/PN Gpr Neneng Suryani A Merupakan terdakwa I dan korban pemerkosaan yang dilakukan oleh korban pembunuhan (Surjano) Jumadi Bin Alm Ponijan  Terdakwa II ayah dari neneng (terdakwa I) Jumali Bin Alm Ponijan  Terdakwa III saudra dari jumadi Agus Santoso bin Waji Terdakwa IV saudaara neneng 2. PN kediri 213/Pid.B/2017/PN Gpr Karyono Terdakwa I suami Neneng (terdaakwa I) Mashuda Terdakwa II paman dari Neneng (terdakwa I)
Kronologi  awal  mula  kejadian  berdasarkan  surat  putusan  No. 212/Pid.B/2017/PN Gpr telah terjadi pemerkosaan oleh surjano terhadap terdakwa I Neneng, pemerkosaan terjadi sampai empat kali, Surjano masuk kerumah Neneng dengan mencokel jendela dan ketika Neneng tidur dia mengancam akan membunuh anak  dari  Neneng  dan  Neneng  dengan  sebuah  pisau  apabila  tidak  melakukan keinginan  pelaku.  Kejadian  tersebut  terjadi  dirumah  Neneng  ketika  suami  Neneng Karyono (terdakwa dalam putusan No. 213/Pid.B/2017/PN Gpr) tidak ada dirumah karena bekerja.
Kejadian permerkosaan ini, terdakwa I (Neneng) simpan sendiri sebagaimana ketakutanya dan malunya seorang korban pemerkosaan Hal ini dikarenakan masih adanya  anggapan  bahwa  melaporkan  kasus  pemerkosaan  sama  saja  dengan membuka  aib  diri  sendiri  maupun  keluarga  besar  korban. 12 Neneng  baru  berani bercerita  kejadian  ini  karena  takut  hal  ini  akan  terus  berulang  terjadi  kepada suadaranya  Agus  Santoso  terdakwa  IV  dan  kemudian  agus  santoso  dan  Neneng menyampaikan hal ini kepada sdr. Suwaji ayah dari agus Santoso dari sana banyak lagi pihak yang diberitahu. Setelah banyak pihak yang menegetahui kejadian ini maka
12 M  Rudi  Hartono,  “Tinjauan  Yuridis  Aspek  Hukum  Perlindungan  Korban  Perkosaan  Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tebo,” Jurnal LEX SPECIALIS , n.d.
diputuskan  sebuah  rencana  yang  disarankan  oleh  Agus  Santoso  untuk  menjebak Korban (Surjano) dan menyerahkannya kepolisi.
Dengan segala persiapan untuk menganiyaia terlebih dahulu lalu di serahkan kepada pihak yang berwajib nantinya. Saat itu mereka mengatur rencana menjebak surjano ketika masuk ke rumah neneng akan langsung digrebek dan dilumpuhkan. Pada  31  januari  2017  dilaksanakanlah  setrategi  untuk  menjebak  surjano  masuk rumah  neneng  dan  para  terdakwa  lain  mengintai  di  luar  dan  sekitar  pukul  00.30 benar terjadi korban masuk rumah Neneng. Meskipun niatan pada mulanya hanya penggrebekan dan penganiyaan terhadap korban. Namun yang terjadi tidak demikian bahwa  mashuda  dan  karyono  (terdakwa  dalam  berkas  putusan  pengadilan    No. 213/Pid.B/2017/PN  Gpr)  melakukan  pemukulan  dengan  besi  pada  kepala  yang mengakibatkan  pendarahan  dan  sekop  pada  tubuh  korban  yang  berujung mengakibatkan kematian korban.
Kematian  korban  dan  pembunuhan  karena  unsur  kesalah  dan  unsur kesengajaan disini harus dibuktikan apakah ada niat dari pelaku untuk membunuh korban seperti dari tuntutan jaksa umum dakwaan primair sebagaimana Pasal 340 KUHP jo pasal 55 KUHP, dakwaan subsidair sebagaimana Pasal 338 KUHP jo pasal 55 KUHP  ataupun  dakwaan  subsidair  sebagaimana  Pasal  353  (3)  jo  pasal  55  KUHP penganiyaan yang berakibat kematian.
Jika  kita  uraikan  maka  pasal  pidana  yang  pada  akhirnya  diterapkan  dan masuk  dalam  putusan  pengadilan  negeri  kota  kediri  no.  212/pid.B/2017/PN  Gpr adalah pembantuan ( Medeplichtige ) dalam pembunuhan pasal 56 KUHP junto pasal 338 tentang pembunuhan. Sedangkan kepeutusan pengadilan negeri kota kediri no. 213/pid.B/2017/PN Gpr adalah tindak pembunuhan pasal 338  KUHP junto pasal 55 KUHP tentang penyertaan dalam ikut serta melakuakan ( medepleger ). Begitulah apa yang terjadi dalam litigasi hukum pidana kasus ini yang selanjutnya akan di singkat dengan kasus Neneng sehubung sengan tujuan dan permasalah dari topik ini terpusat dari  terdakwa  I  Neneng  dalam  putusan  pengadilan  negeri  kota  kediri  no. 212/pid.B/2017/PN.
2. Unsur Kesengajaan dan Pembuktian utusan No. 213/Pid.B/2017/PN Gpr Dalam sebuah tindak pidana yang mengakibatkan matinya seseorang baik itu disengaja ( dolus ) maupun tidak disengaja ( culpa ) harus lah dipertanggung-jawabkan apabila  sebuah  kematian  disebabkan  karena  kesengajaan  sesorang  maka  dapat dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman maksimal lima belas tahun penjara atau  340  KUHP  dengan  ancaman  maksimal  penjara  seumur  hidup  atau  hukuman
mati, dan apabila kematian orang tersbeut karena unsur kealpaannya ( culpa ) maka dapat  dijerat  dnegan  pasal  359  KUHP  dengan  ancaman  maksimal  pidana  penjara selama lima tahun.
Unsur  kesengajaan  dalam  pidana  dapat  dilihat  dari  berbagai  macam  aspek bisa dilihat dari tahapan persipan sampai keadaan batin pelaku ketika saat pidana itu terjadi. Dalam hukum pidana Indonesia sendiri sangatlah mengedepankan asas tiada pidana  tanpa  kesalahan.  Sehingga  dalam  putusan  perkara  pidana  seorang  hakim harus  cermat  mengetahui  bagaimana  unsur  kesengajaan  terhadap  kasus  yangakan diputusnya  nanti.  Dalam  keputusan  bahwa  untuk  membuktikan  tentang  ada  atau tidaknya  unsur  sengaja,  perlu  memahami  kembali  bentuk-bentuk  kesengajaan, dimana dalam teori hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :
a. Kesengajaan  sebagai  maksud yang  memiliki  pengertian  perbuatan  terdakwa dengan akibat yang timbul terjadi adanya hubungan sebab dan akibat, dan akibat yang  timbul  dari  perbuatan  terdakwa  tersebut  haruslah  dikehendaki  dan dimaksud ;
b. Kesengajaan sebagai keharusan yang memiliki pengertian akibat yang timbul merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku; dan
c. Kesengajaan  sebagai  kemungkinan yang  memiliki  pengertian  pelaku  tidak menyadari  sepenuhnya  tentang  kemungkinan  yang  akan  terjadi  sebagai  akibat dilakukannya  perbuatan  tersebut,  namun  demikian  perbuatan  tersebut  tetap dilakukan  meskipun  ada  alternatif  lain  untuk  menghindari  kemungkinan  yang tidak diharapkan tersebut. 13
Dalam kasus yang dibahas dalam artikel ini terdapat dua bentuk penyertaan yang  terjadi,  namun  yang  akan  lebih  ditekankan  adalah  pembantuan  dalam pembunuhan  yang  ada  dalam  Putusan  No.  212/Pid.B/2017/PN  Gpr.  Pembantuan dalam  pembunuhan  jelas  akan  dilakukan  dengan  keadaan  sengaja  (dolus)  karena apabila tidak  hal tersebut bukanlah pembatuan terhadap tindak pidana melainkan hanya akan dikategorikan sebagai doenpleger yang keadaan pembuat pembantunya merupakan manus ministra yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tindakannya. Manus ministra bisa juga dikatakan sebagai alat semata untuk mecapai tujuan dari kehendak  manus  dominanya.  Manus  dominalah  yang  akan  bertanggung  jawab sepenuhnya dalam perbuata pidana yang dilakukan. Sedangkan dalam pembantuan
13 Junior  Imanuel  Marentek,  “Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Tindak  Pidana PembunuhanBerencana Ditinjau Dari Pasal 340 Kuhp,” Lex Crimen 8, no. 11 (2019): 88–95.
pertanggungjawaban peran baik dari pelaku utama dan pelaku pembantu sama-sama harus  dipertanggungjawabkan  karena  keduanya  memiliki  kesalahan  dalam tindakanaya.
Unsur  kesalahan  dalam  tindak  pidana  dapat  kita  uraikan  dengan  berbagai macam  syarat,  yang  pertama,  adanya  pertanggungjawaban  dari  pembuat.  Kedua, kesalahan sangat ditekankan terhadap keadaan batin pelaku ( means rea) guilty mind. Adanya keharusan dalam pembuktian kesalahan ini sangat umum diterapkan dalam berbagai  kasus  litigasi  terutama  pidana  adalah  syarat  mutak  yang  harus  ada, pengecualian  pada  kasus  terjadi  pada  kasus strict  liability yang  timbul  akibat lingkungan.  Kemudian  unsur  kesalahan  ini  bertujuan  untuk  melindungi pelaku/terdakwa dari kekejaman sanksi pidana sampai ada sebuah istilah “lebih baik melepaskan  sepuluh  orang  bersalah,  dari  pada  menghukum  satu  orang  yang  tidak bersalah”.
Dalam  hukum  pidana  ada  asas  praduga  tidak  bersalah  yang  merupakan kesatuan visi dari asas hukum pidana sebagai ultimum remidium. Asas praduga tidak bersalah  bertujuan  agar  adanya  kesetaraan  antara  korban  dan  tersangka  dalam pengadilan, sebelum adanya bukti yang kuat muncul dan hakim mengangkat status tersangka  menjadi  terdakwa  maka  tersangka  disini  tidak  boleh  dianggap  sebagai orang  yang  kotor  dan  berdosa  dan  mendaptkan  perlakuan  yang  diskriminatif  dari masyarakat. Kemudian asas ultimum remidium sebagai dari visi dimana pengadilan pidana  merupakan  pilihan  yang  terakhir  untuk  dilakukan  dan  apabila  ada  jalan restorative justice maka harus ditempuh terlebih dahulu.
Selain  dari  tindak  pembantuan  dalam  putusan  213/Pid.B/2017/PN  Gpr adalah tindak pidana kasus pembunuhan yang dilakukan oleh karyono dan yang turut serta  melakukan  mashuda.  dalam  putusan  nomor  213/Pid.B/2017/PN  Gpr  majlis hakim  mempertimbangkan  berbagai  dakwan  dari  jaksa  penuntut  umum,  dakwaan primair  terhadap  para  terdakwa  dengan  pasal  340  KUHP  tentang  pembunuhan berencana  tidak  terbukti  karena  unsur  dengan  rencana  melakukan  pembunuhan tidak  terpenuhi  bahwa  pada  awalnya  para  terdakwa  merencanakan  untuk menangkap  basah  korban  ketika  akan  melakukan  pemerkosaan  tidak  untuk membunuh korban.
Dalam  putusan  majlis  hakim  mempertimbangkan  dakwaan  subsidair  dari jaksa penuntut umum, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 jo ayat 55 ayat (1)  ke-1KUHP  telah  terpenuhi  maka  dengan  demikian  perbuatan  para  terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana: “Turut
serta  melakukan  pembunuhan”.  Hakim  perkara  memiliki  keyakinan  bahwa  yang dilakukan  merupakan  pembunuhan  dengan  sengaja  maksud,  bagi  karyono  karena ada hubungan suami istri dan mashuda karena adalah paman dari Neneng yang jadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh surjano yang membuat tindakannya adalah murni pembunuhan diakibatkan emosi dan dendam.
Penyertaan ( deelneming ) yang terjadi dalam putusan ini adalah turut serta melakukan  tindakan  pidana  pembunuhan.  Hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam penyertaan jenis ini adalah adanya sebuah tindak pidana yang dimaksudkan untuk menghilangkan  nyawa  seseroang  yang  oleh  para  terdakwa  yang  melakukan pemukulan terhadap  kepala  oleh besi yang menyebabkan pendaharan dan menurut penjelasan otopsi inilah yang menyebabkan meninggalnya korban dan mashuda yang melakukan pemukulan terhadap tubuh korban dengan sekop. Unsur dolus sebagai maksud  untuk  menghilangkan  nyawa  bagi  mashuda  dan  karyono  telah  dibuktikan terpenuhi dalam putusan hakim.

## 3. Perihal Putusan No. 212/Pid.B/2017/PN Gpr
Apakah pembantuan dalam tindak pidana ini dapat dikatakan gagal karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan? Bahwa para terdakwa pembantuan telah menyetujui dilakukanya penganiyaan dan malah terjadinya pembunuhan adalah yang tidak  diharapkan  para  pelaku  pembantuan  daalam  kejadian  ini.  Namun  dalam pembantuan sendiri keadaan para pelaku pembantuan bisa dalam keadaan sengaja (dolus)  atau  alpa  (culpa).  Menurut  analisis  penulis  dolus  eventualis  lebih  tepat dipandang dalam keadaan batin para pelaku pembantu terhadap “malah terjadinya pembunuhan” yang dilakukan dalam putusan  PN No. 213/Pid.B/2017/PN Gpr, para pembantu  dengan  sengaja  dan  mengetahui  bahwa  yang  terlibat  dalam  tindakan pidana di TKP adalah suami dan keluarga dekat dari Neneng sehingga sudah pasti akan adanya emosi dan dendam terhadap korban (Surjano) yang teah memperkosa neneng  yang  mana  itu  bisa  saja  membuat  pelaku  di  TKP  lepas  kontrol  emosi  dan terjadi pembunuhan sesuai rumusan 338 KUHP dan kemudian hal inilah yang terjadi menurut pandangan hakim dalam putusannya.
Dalam  pembantuan  ( medeplectige ),  apa  yang  tidak  dikenakan  terhadap pelaku utama tidak pula dikenakan pada pelaku pembantu. Menurut prof. eddy dalam bukunya prinsip-prinsip hukum pidana dia mengatakan bahwa dalam pembantuan
juga harus dilakukan dengan kesengajaan dolus. 14 ini juga merupakan alasan yang menguatkan untuk agar pemberkasan pidana dilakukan secara terpisah ( splitsing ).
Agar dimudahkannya proses pemeriksaan dan peradilan dalam penyelesaian kasus ini.  Untuk  mempermudah  sehubungan  terjadinya  beberapa  tindakan  pidana  saling berhubungan namun merupakan satu kesatuan yang berdiri  sendiri-sendiri. Splitsing ini  sering  terjadi  dalam  peradilan  pidana  agar  hakim  mempunyai  kemudahan  dan fokus terhadap apa yang sedang dihadapi dalam mekanisme yang lebih sederhana.
Para  terdakwa  dalam  putusan  ini  oleh  hakim  dinyatakan  bersalah  telah melakukan  pembantuan  dalam  melancarakan  tindak  pidana  pembunuhan  baik sebelum atau saat pidana tersebut dilakukan. Empat terdakwa dalam putusan hakim dipidana penjara selama empat (4) tahun. Putusan ini menurut hemat penulis sendiri ini  kurang  tepat  karena  kurang  memeperhatikan  aspek  hal-hal  yang  meringankan penjatuhan  pidana  baik  secara  objektif  maupun  subjektif  terhadap  terdakwa  1 Neneng.  Hal-hal  yang  meringkan  pidana  adalah  seperti  perilaku  terdakwa  yang mengakui,  menyesal    dan  berjanji  tidak  akan  mengulangi  lagi  perbuatanya,  para terdakwa  belum  pernah  di  hukum  dan  keadaan  ( circumstances )  yang  berkaitan dengan aspek kebermanfaatan, alasan perbuatan pidana. 15
Disini hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan yang dapat meringankan pidana terdakwa 1 neneng sebagai korban pemerkosaan oleh Surjano seharunya  ada  perlindungan  terhadap  Neneng  disini  karena  dia  adalah  seorang penyintas  dari  pemerkosaan.  Kemudian  hakim  juga  tidak  mempertimbangkan neneng  sebagai  seorang  ibu  dari  seorang  anak  dan  tidak  mengedepankan kebermanfaatan hukum sehingga pidana yang di kenakan hanya bersifat retributif. Yang  mengedepankan  sebuah  pembalasan  setimpal  dan  adil  terhadap  perbuatan pidana yang dilakukan. 16 Sehingga menurut hemat penulis penjatuhan pidana 4 tahun penjara adalah tidak tepat seharusnya dikurangi dengan berbagai pertimbangan yang meringankan seperti yang penulis sebutkan diatas.
14 Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana , Ed. rev., (yogyakarta: Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016, 2016).
15 Nada Myslara, Zulfan, and Husni, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Dalam Tindak Pidana Perkosaan Anak” IV, no. 24 (2021): 246–55; Dwi Hananta, “Pertimbangan Keadaan- Keadaan  Meringankan  Dan  Memberatkan  Dalam  Penjatuhan  Pidana  /  Aggravating  and Mitigating Circumstances Consideration on Sentencing,” Jurnal Hukum Dan Peradilan 7, no.
1 (2018): 87, https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.87-108.
16 Muladi and barda nawawi Arief, Teori -Teori Dan Kebijakan Pidana , 1st ed. (bandung: P.T alumni, n.d.).
Faktor peringanan pidana dapat dilihat dari aspek objektif maupun subjektif, baik itu subjektif hakim terhadap terhapa terdakwa dalam kasus ini maupun subjektif terdakwa. Terlebih lagi dalam kasus percobaan dan pembantuan maka alasan-alasan peringan pidana dapat diterapkan. Peringanan pidana bukan berarti untuk semata- mata  meringankan  hukuman  namun  dengan  tujuan  keadilan  dan  asas proportionalitas.  Asas  proportionalitas  dalam  kasus  neneng  ini  dapat  ditunjukan dengan  meringankan  hukuman  neneng,  karena  neneng  juga  telah  menderita perlakuan  perkosaan  dari  korban.  Maka  hemat  penulis  adalah  ketidak  sesuaian proprotion  dalam  putusan  empat  tahun  penjara    membuat  pederitaan  korban pemerkosaan  (Neneng)  semakin  parah  seakan  hukum  bagaikan  palu  yang  besar untuk  membunuh  untuk  sekor  lalat  yang  kecil.  Perumpaan  terssebut menggambarakan  ketidaksesuaian  putusan  hakim  dengan  apa  yang  sebenarnya diharapkan  dan  dibutuhkan.  Hakim  menurut  hemat  kami  tidak  bersikap  progresif dan  masih  berpegang  pada  teori  klasik  penghukuman  pidana  yang  bersifat pembalasan  atas  dosa,  bukan  dalam  teori  pemidaan  modern  yang  harus mengutamakan kebermanfaatan.
Aliran  klasik  pemdidanaan  ini  berifat  interdeterminis  dimana  adanya penkaanan  terhadap  kehendak  bebas/ free  will .  Sehingga  dikehendaki  tindakan pidana  seseorang  adalah  sebagai  akibat  dari  kemauannya  sendiri  dan  harus dipertanggungjawabka tanpa terkecuali. Aliran klasik ini hanya menganut singletrack sistem artinya hanya menggunakan pemidanaan sebagai sanksi. Sehingga tak heran apabila sifat dari teori klasik ini sangat retribut dan repsresif terhadap tindak pidana seperti dokrinnya tindak pidana harus setimpal dengan sankinya, dimana hakim tidak dapat melakukan penafsiran hukum dari undang undang sehingga hukum sanagtlah statis,  aliran  ini  sudah  tidak  sesuai  lagi  untuk  tetap  digunakan  dalam  lingkungan hukum masyarakat dewasa ini.
Apabila hakim penganut aliran modern dalam pemidanaan dimana aliran ini sanagatlah  relatif  dan  aliran  ini  menolak  pandangan  pembalasan  berdasarkan kesalahan yang subyektif sehingga hukum yang diterapkan akan meperhatikan titik temu anatara sebab dan akibat yang dipengaruhi lingkungan dan fakta hukum yang sebelumnya.  Dimana  hal  tersebut  dapat  mdijadikan  dasar  sebagai  pengambilan keputusan  pengadilan  untuk  menjatuhkan  sanksi  yang  akan  lebih  membawa kebermanfaatan baik kepada pelaku, mauapun masyarakat. Dalam kasus neeng sudah sepantasnya  sanki  yang  dijatuhkan  kepada  neneng  tersebut  dapat mempertimbangkan hal tersebut namun sayangnya hal itu belum Neneng dapatkan.

## 4. Penyertaan yang terjadi
Menurut doktrin, sebagaimana dikemukakan Simons, bentuk penyertaan dibagi  dalam  dua  golongan,  yaitu:  a)  Penyertaan  yang  berdiri  sendiri  dan  b) penyertaan yang tidak berdiri sendiri. Dalam hal penyertaan yang berdiri sendiri, pertanggungjawaban  tiap  pelaku  dihargai  sendiri.  Sedangkan  penyertaan  yang tidak berdiri sendiri, pertanggungjawaban pelaku yang satu digantungkan kepada pelaku yang lain. 17 Dalam rumusan KUHP pendapat simons ini penyertaan yang berdiri  sendiri  dapat  kia  golongkan  sebagai  segala  jenis  penyertaan  kecuali doenpleger  karena  doenplger  masuk  dalam  rumusan  simons  dimana  tindakan pelaku akan dipertanggungjawabkan kepada kepada orang yang telah menyuruh lakukan tindak pidana tersebut.
seperti  yang  telah  disebutkan  terlebih  dahulu  dia  atas  bahwa  KUHP membagi  pelaku  tindak  pidana  dalam  menjadi  dua  macam,  Dengan  adanya pemabagian pelaku tindak pidana ini, menimbulkan adanya beragam jenis-jenis pemidanaan yang diterapkan terhadap masing-masing pelaku tindak pidana. Jadi orang  yang  melakukan  penyertaan  tindak  pidana  dapat  menerima  jenis pemidanaan masing-masing, sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  yaitu  antara  orang  yang  melakukan  dan  orang yang  membantu  melakukan  tindak  pidana. 18 Penyertaan  pertanggung  jawaban pidana Apabila dihubungkan antara kasus dalam putusan pengadilan negeri kota Kediri  212/Pid.B/2017/PN  Gpr  dan  puttusan  PN  no.  213/pin.B/2017/PN  Gpr, yang terjadi adalah penyertaan dalam bentuk pembantuan dan penyertaan dalam turut serta melakukan.
Putusan  PN  Kediri  212/Pid.B/2017/PN  Gpr  adalah  merupakan  putusan pengadilan mengenai tindak pidana pembantuan dimana pembantuan yang terjadi bedasarkan  putusan  adalah  pembantuan  dalam  melakukan  tindak  pidana pembunuhan yang mana hal ini diancam dengan pidana sesuai dengan bunyi pasal 56 KUHP ayat (1) maksimum pidana pokok dari kejahatan lalu dikurangi sepertiga. Maka dengan pidana pokok kejahatan pembunuhan pasal 338 KUHP yang diancam dengan  maksimal  selama  lima  belas  tahun  maka  apabila  dikurangi  sepertiga ancaman maksimal bagi terdakwa pembantuan dalam pembunuhan adalah selama sepuluh tahun, dihitung dengan rumus 15 tahun penjara dukurangi sepertinganya.
17 Franco marcello Moningka, Mischael Barama, and mario A. Gerungan, “Penerapan Ajaran Deelneming Dalam Tindak Pidana Korupsi,” Lex Crimen VII, no. 5 (2018): 27.
18 Pratiwi, “Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).”
Kemudian  dalam  putusan  PN  Kediri  213/Pid.B/2017/PN  Gpr    berdasarkan putusanya  penyertaan  yang  terjadi  adalah  penyertaan  turut  serta  melakukan ( medepleger )  anacaman  maksimal  bagi  pelaku  medepleger  diatur  dalam  KUHP pasal 55 bahwa penyertaan dalam pasal 55 akan di pidana sebagaimana rumusan pelaku  mataeril.  Apabila  perbuatan  kejahatan  tersebut  adalah  pembunuhan seperti  dalam  kasus  ini  maka  baik  itu  pelaku  utama  ataupun  pelaku  ikut  serta sama-sama diancam dengan pidana penjara maksimal lima belas tahun.
Karyono  adalah  pelaku  pembuat  (pleger)  atas  terbunuhnya  sujano sedangkan  Masudha  ikut  serta  dalam  tindak  pidana  (medepleger)  Oleh  karena masudha  telah  ikut  melakukan  pemukulan  dengan  skop  kepada  korban,  dan karyono sebagai pelaku utama yang memukul kepala korban hingga berdarah dan mengakibatkan  kematian  korban  karena  kehabisan  darah.  karena  itu,  kualitas masing-masing  peserta  tindak  pidana  ialah  sama.  Turut  mengerjakan  sesuatu, yaitu:  a)  Mereka  yang  telah  memenuhi  rumusan  delik;  b)  Salah  satu  yang  telah memenuhi  rumusan  delik;  dan  c)  Masing-masing  hanya  memenuhi  sebagian rumusan delik. 19
Agus  santoso  terdakwa  IV  mempunyai  ide  dan  menyarankan  serta membantu  jalannya  tindak  pidana.  Penyertaan  yang  terjadi  dalam  putusan Keputusan  pengadilan  negeri  kota  kediri  no.  212/pid.B/2017/PN  Gpr  adalah kasus yang cukup unik dimana pembantuan tindak pidana oleh terdakwa I, II, III, dan  IV  terhadap  turut  serta  melakukan  pembunuhan  yang  dilakukan  terdakwa dalam putusan Keputusan pengadilan negeri kota kediri no. 213/pid.B/2017/PN Gpr.  Dari  kasus  kedua  putusan  yang  terjadi  tersbeut,  masuk  dalam  rumusan sebgaiamana pendapat Noyon, Van Bammelen, Van Hattum dan disetujui Pompe tentang penyertaan terhadap delik penyertaan yang di rasa adalah tidak mungkin namun  ini  bentuk  ini  merupakan  pengecualian. 20 Yang  kemudian  dalam perkembangan  pidananya  banyak  terjadi  seperti  pembantuan  dalam menyuruhlakukan,  pembantuan  terhadap  pembantuan,  penganjuran  terhadap penganjuraan  dan  lain  sebagainya  yang  mana  akan  memperumit  konstruksi hukum yang ada. Maka daripada itu menyuruhlakukan dalam menyuruhlakukan harus diperhitungkan sama seperti menyuruhlakukan itu sendiri.
19 Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , Perpustakaan Nasional , 2017.
20 Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana .
5. Kritik atas putusan Pengadilan negeri kota kediri no. 212/pid.B/2017/PN Gpr terhadap keadilan Hukum terhadap terdakwa I (Neneng).
Neneng sebagai terdakwa I dalam putusan pengadilan ini adalah korban pada pemerkosaan pada mulanya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Namun fakta tersebut tidak meringankan hakim menjatuhkan pidana terhdap Neneng. Tindakan dan peran serta pelaku pembantuan dalam kasus ini berbeda-beda setiap orangnya. Dari ke empat terdakwa dalam putusan ini ada yang membantu dengan porsi besar dan  ada  yang  sekedar  ikut  saja  tapa  melakukan  pembantuan  dalam  tindakan. Sehingga  dalam  penjatuhan  pidanapun  haruslah  sangat  berasaskan  keadilan  agar tetap terjaganya kepercayaan  masyarakat terhadap instrumen penegak hukum yakni pengadilan.
Analisis  penulis  adalah  karena  para  terdakwa  pada  Keputusan  pengadilan negeri  kota  kediri  no.  212/pid.B/2017/PN  Gpr  awalnya  hanya  berniat  membantu dalam penanggakapan tangan korban dalam usaha pemerkosaan terhadap terdakwa I  maka  kemudian  timbul  keraguan  hakim  apakah  perbuatan  terdakwa  dapat dikategorikan  sebagai  pembantuan  gagal  karena  hasil  dari  tindakan  pembatuan mereka bukanlah apa yang diharapkan ketika hasi pembunuhan dan matinya korban sama sekali tidak diharapkan oleh pelaku pembantuan. Menurut hemat penulis hal ini akan  sangat  sulit  dibuktikan  karena  meskipun  para  terdakwa  telah  sadar  dengan kemungkinan  terjadinya  pembunuhan  namun  hal  tersebut  sangatlah  tidak dikehendakai  para  terdakwa  dalam  putusan  ini.  kemudian  tanggung  jawab  dari terdakwa  dalam  putusan  ini  menjadi  kabur  apakah  akan  diterapkan  sebagai pembantuan  dalam  pembunuhan  ataukah  pembantuan  gagal  dalam  penganiyaan berat,  ataukah  pembantuan  dalam  penganiyaan  yang  berakibat  kematian.  Karena kesulitan dalam menentukan posisi terdakwa dan hubungan perbuatan dan Katainen rea para terdakwa maka hakim memukul rata dan menyamakan putusan pidana bagi para terdakwa. Hal ini menurut hemat penulis merupakan suatu hal yang fatal dalam pengambilan  keputusan,  karena  setiap  kondisi  batin  hubungan  pelaku  pembantu dalam  Keputusan  pengadilan  negeri  kota  kediri  no.  212/pid.B/2017/PN  Gpr terhadap  korban  dan  terhdap  pelaku  utama  (Actor  phichs)  berbeda  beda  maka diperlukan juga konstruksi hukuman yang berbeda. Hukuman yangg disamakan bagi para terdakwa yaitu empat tahun penjara hal ini sangat mengabaikan asas keadilan dan  menagabaikan  fakta  bahwa  pada  setiap  tindak  pidana  berdiri  sendiri  maka dibutuhkan pula treatement yang berbeda beda pada setiap pelakunya.
Sukarnya pengkategorian dalam hubungan tindak pidana pembantuan setiap pelaku  terhadap  tindakan  yang  dilakukan  bukan  berarti  mempersempit  keadilan diwujudkan.  Kerumitan  ( complexity )  dalam  kasus  hukum  pidana  memang  lumrah terjadi namun ini bukan berati lampu hijau penyederhanaan dalam putusan pidana, putusan pidana berakibat terhadap harkat dan kehormatan manusia kebebasan yang direnggut  adalah  tanggung  jawab  yang  tidak  bisa  disederhakan  dan  dipukul  rata seperti dalam putusan keperdataan. Pidana penjara bagi setiap orang dalam putusan ini  harus  lah  dibedakan  karena  berbagai  aspek,  satu  hari  penjara  saja  sangat berdampak besar bagi kehidupan personal para terdakwa.
Kemudian  daripada  itu  putusan  Pengadilan  negeri  kota  kediri  no. 212/pid.B/2017/PN  Gpr  sanagtlah  bersifat  retributif  seperti  teori  pidana  klasik. Terbukti  dengan  bagaimana  hakim  menjatuhkan  pidana  pada  Neneng  padahal perannya  disini  dalam  pembantuan  bisa  disbut  kunci  utama  namun  juga  didorong dengan  rasa  amarah  atas  kehormatan  yang  telah  dirusak  oleh  korban.  Meskipun dalam kasus ini Neneng telah melakukan pembantuan dalam menyedialkan sarana dan kesempatan yang mengakibatkan korban meregang nyawa namun hal tersebut tidak  dikehendaki  oleh  Neneng,  setidaknya  itulah  yang  kita  ketahui  dari pengakuannya.
Keadaan  batin  motif  seseorang  memanglah  penting  dan  tidak  penting  dalam putusan penjatuhan pidana. Motif dalam hukum pidana seringkali diartikan sebagai alasan  seseorang  melakukan  tindak  pidana.  dalam  kasus  ini  motif  dikarenakan dendam adalah yang paling wajar dan masuk akal terjadi dan ini juga sesuai dengan apa yang ada dalam putusan hakim hasil dan interpretasi hakim. Motif sapat menjadi salah satu faktor yang dapat memberatkan dan meringankan putusan sanksi pidana seseorang.

## D. SIMPULAN
Dengan pertimbangan hakim yang dalam aspek subjektif dan objektif dari pelaku dan tindak  pidana  yang  terjadi,  maka  hakim  memutuskan  yang  terjadi  merupakan pembunuhan  sesuai  pasal  338  KUHP  pidana  junto  pasal  55  tentang  penyertaan terutama  ikut  serta  dalam  tindak  pidana  dan  pembantuan  dalam  pidana  pasal  56 KUHP. Yang disayangkan adalah bagaimana hakim tidak memperhatikan hal-hal yang meringankan pidana bagi korban pemerkosaan yang dijatuhi sama beratnya dengan terdakwa  pembantuan  yang  lain.  Meskipun  niat  pembantuan  adalah  untuk penganiyaan  “malah  terjadinya  pembunuhan”  adalah  dolus  eventualis  yang  harus para  terdakwa  sadari  sejak  awal  namun  hal  itu  juga  harus  diakui  oleh  pengakuan
terdakwa. Penjatuhan pidana yang sama rata dalam kasus putusan pengadilan negeri kota  kediri  No.  212/pid.B/2017/PN  Gpr  terhadp  neneng  dianggap  sebagai pengabaian aspek peringan pidana dan sebuah ketidakadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Kitab Undang-undang Hukum Pidana republik indonesia Keputusan pengadilan negeri kota kediri no. 212/pid.B/2017/PN Gpr Keputusan pengadilan negeri kota kediri no. 213/pid.B/2017/PN Gpr Buku
E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya . jakarta: storia gratifika, 2018.
Erniawati. “Kejahatan Kekerasan Dalam Prespektif Kriminologi.” Jurnal Ilmiah Mizan , 2020, 11.
Hamzah, Andhi. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana . Ed. revisi: Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016, 2016.
Jainah, Zainab Ompu. Kapita Selekta Hukum Pidana, . STBH Pres , 2005.
Muladi, and barda nawawi Arief. Teori -Teori Dan Kebijakan Pidana . 1st ed. bandung:
P.T alumni, n.d.
Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia . PT refika aditama,
2003.
Wahyuni, Fitri. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia . Perpustakaan Nasional , 2017.
Waluyo, Bambang. Bambang Waluyo, Pidana Dan Pemidanaan . jakarta: sinar grafika, 2014.

## Jurnal
Abdulah, Hidayat. “Separate Filing (Splitsing) In Criminal Case Management.” Jurnal Daulat Hukum 1, no. 2 (2018): 461. https://doi.org/10.30659/jdh.v1i2.3292.
Anjari, Warih, and Willy Adiansyah. “Penegakan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri Yang Memenuhi Unsur Pasal 170 dan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” Jurnal Hukum Staatrechts 5 (2022): 1–22.
Hananta, Dwi. “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana / Aggravating and Mitigating Circumstances Consideration on Sentencing.” Jurnal Hukum Dan Peradilan 7, no. 1 (2018): 87. https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.87-108.
Hartono, M Rudi. “Tinjauan Yuridis Aspek Hukum Perlindungan Korban Perkosaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tebo.” Jurnal LEX SPECIALIS , n.d.
Ludiana, Tia. “Eksistensi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Terhadap Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp).” Litigasi 21, no. 21 (2020): 60–79.
https://doi.org/10.23969/litigasi.v21i1.2394.
Marentek, Junior Imanuel. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 Kuhp.” Lex Crimen 8, no. 11
(2019): 88–95.
Moningka, franco marcello, Mischael Barama, and mario A. Gerungan. “Penerapan Ajaran Deelneming Dalam Tindak Pidana Korupsi.” Lex Crimen VII, no. 5
(2018): 27.
Myslara, Nada, Zulfan, and Husni. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Dalam Tindak Pidana Perkosaan Anak” IV, no. 24 (2021): 246–55.
Pratiwi, Siswantari. “Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” Binamulia Hukum 11, no. 1 (2022): 69–80. https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.677.
Ridlwan, Zulkarnain. “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nactwachterstaat.” Fiat
Justitia 5, no. 2 (2012): 236–48. https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.144.