KONFLIK INTERNAL PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TAHUN 2016:

## STUDI KASUS KONFLIK FAHRI HAMZAH DENGAN PIMPINAN DPP PKS

## Zaiyatul Akmar
Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Indonesia zaiyatulakmar@ymail.com

## Pendahuluan
Keberadaan partai politik Islam pasca reformasi tidak luput dari konflik internal. Perpecahan Partai Amanat Nasional (PAN) yang melahirkan Partai Matahari Bangsa (PMB) dan perpecahan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang melahirkan Partai Bintang Reformasi (PBR) menjadi salah satu fakta adanya konflik internal di tubuh partai (Kamarudin, 2004: 74). Sejarah politik di Indonesia memperlihatkan bahwa konflik internal partai sudah terjadi sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tahun 1930 konflik terjadi di partai PSII  yang pecah menjadi beberapa kelompok yakni kelompok Salim yang diketuai oleh Mohamad Roem dengan kelompok Abikusno Tjokrosurojo (Ketua Lajnah Tanfidziyah) yang dilatar belakangi oleh perbedaan pandangan terhadap kerjasama koperasi dengan pemerintah Hindia  Belanda. Akibat konflik ini, Abikusno berhenti dari Lajnah Tanfidziyah pada bulan Mei 1936.
Pada masa reformasi, lahirnya banyak partai tidak bisa dilepaskan dari konflik internal dan dinamika perkembangan partai politik. Di satu sisi konflik internal terjadi sebagai isu yang dianggap lebih dominan umumnya terjadi karena bersumber dari gesekan saat suksesi kepemimpinan di antara elemen, unsur, atau aktor utama partai (Paturahman, 2016: 2). Di sisi lain konflik internal yang terjadi pada partai politik di Indonesia selama ini

## ABSTRACT
The internal PKS main conflict  occurred in 2016 involving party cadres as well as members of the DPR RI in the 2014-2019 period, namely Fahri Hamzah with PKS leaders. The conflict between Fahri Hamzah and the PKS leader is not an individualistic conflict but a party factional one. Conflicts that occur due to dismissal carried out by PKS leaders to Fahri Hamzah is driven by the fact that the PKS leaders do not comply with the party leadership and violate the party's AD/ART( basic rules). The results of this study are the conflicts that occurred between Fahri Hamzah and PKS leaders not only concerning the existence of factions in PKS but also the struggle of power for political office in the party. So in this case PKS failed in managing internal conflict and also failed to mediate conflicting parties to reach a consensus. The legal approach to sue Fahri Hamzah, but was then won by Fahri Hamzah in the South Jakarta District Court, DKI Jakarta Court, and the Supreme Court, has shown us that there is a serious problem in PKS internal consolidation.

## KEYWORDS:
Party Internal Conflict; Party Friction; Political Rivalry Dismissal

## POLITIKA , Jurnal Ilmu Politik Vol.10, No.1 (April 2019)
dipicu oleh keberadaan faksionalisasi yang tumbuh dan berkembang subur di internal partai akibat perbedaan cara  pandang, platform , ideologi tokoh-tokoh partai mengenai isu dan kebijakan tertentu.
Konflik dalam partai politik di Indonesia membenarkan pendapat bahwa konflik yang terjadi antar kelompok dalam suatu aliran atau ideologi adalah unsur negatif dalam pengembangan kekokohan partai sebagaimana dikemukan oleh Samuel Huntington. MenurutHuntington  (1983),  apabila terdapat perbedaan pandangan dalam satu aliran maka akan terjadi konflik misalnya dalam islam antara yang modernis dan tradisionalis atau antara moderat dan konservatif,  sehingga semakin tinggi tingkat konflik yang terjadi dalam satu ideologi akan berdampak pada kedudukan partai politik yang semakin rendah dan kelembagaan dalam tubuh partai menjadi melemah.
Konflik internal ini juga terjadi di PKS dengan melibatkan aktor utama partai yaitu Mohamad Sohibul Iman dengan kader partai dengan perolehan suara terbanyak di daerah pemilihannya  di  NTB yakni Fahri Hamzah. 1 Konflik Fahri Hamzah dengan Pimpinan DPP PKS berlatar belakang historis yang panjang. Namun, konflik kedua elit tersebut yang selama ini hanya terlihat sebagai konflik yang bersifat individualistis, namun sesungguhnya konflik yang terjadi di antara kedua elit tersebut juga bersifat konflik faksional.
Konflik ini tercium dari perbedaan pandangan tentang orientasi partai sejak lama yang akhirnya berpuncak pada konflik kedua aktor pada tahun 2016. Menurut Mahfud Siddiq, perbedaan pandangan mulai terjadi pada pilpres 2004 hingga setelah kemenangan pilpres 2004. Berawal dari sinilah kubu di PKS mulai muncul yakni Faksi Keadilan dan Faksi Kesejahteraan. Berikut catatan kasus faksionalisasi dan konflik internal di PKS di era Reformasi.
Tabel 1. Catatan Kasus Faksionalisasi dan Konflik Internal PKS  di era Reformasi
Tahun Faksi Latar Belakang Kecenderungan 2004 Faksi Keadilan dan Faksi Kesejahteraan Perbedaan pandangan hidup kader atas sumber daya finansial atau materi Ideologi 2008-2010 Kelompok Moderat dan Kelompok Ortodoks Perbedaan pandangan untuk menjadikan partai terbuka bagi non muslim Ideologi 2016 Faksi Sejahtera dan  PKS mengalami konflik internal Ideologi
Keadilan
setelah Fahri Hamzah yang merupakan loyalis Anis Matta
(pimpinan PKS periode sebelumnya) tidak masuk ke
dalam struktur pengurus harian Dewan Pengurus Pusat PKS.
2018 Faksi Sejahtera dan Keadilan Perpecahan terjadi akibat DPP mewajibkan seluruh Caleg PKS menandatangani surat pengunduran diri bertanggal kosong. Ideologi
Sumber : Budiatri, Aisah Putri, 2018, Faksi Dan Konflik Internal Partai Politik Di Era Reformasi , Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
Di tingkat nasional, satu-satunya Faksi Sejahtera yang menduduki jabatan tertinggi di legislatif saat ini adalah Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR periode 2014-2019. Konflik antara Fahri Hamzah dengan pimpinan DPP PKS juga berhubungan dengan posisi Fahri Hamzah sebagai pimpinan DPR. Posisi strategis sebagai salah satu pimpinan DPR periode 2014-2019 yang dijabat oleh Fahri Hamzah menurut pimpinan DPP PKS,  rezim 2015-2020 dianggap bermasalah karena Fahri Hamzah merupakan salah satu power bagi Faksi Sejahtera setelah Anis Matta tidak lagi menjabat sebagai pimpinan partai.
Faksi Keadilan melekat dengan kader-kader yang masih menjunjung tinggi semangat PKS seperti pada era Partai Keadilan dahulu. Kelompok ini diwakili oleh pimpinan PKS Sohibul Iman dan Ustadz Salim Segaf Al-Jufri. Sedangkan Faksi Sejahtera identik dengan kader-kader yang berorientasi pada era partai modern yang menginginkan PKS yang moderat. Kelompok ini diwakili oleh Fahri Hamzah yang duduk sebagai Wakil Ketua DPR.
Salah satu cara yang dilakukan oleh PKS ialah pemecatan dengan alasan selama masa jabatan menjadi Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah sering mengutarakan pendapat terkait isu- isu retorika politik yang bersebrangan dengan pimpinan partai, sehingga pernyataan tersebut membuat gerah pimpinan partai yang saat ini dipimpin oleh Sohibul Iman dan Ustadz Salim Segaf Al-Jufri.
Dikutip dalam laman PKS adapun beberapa pernyataan Fahri Hamzah mencangkup: (1) menyebut ‘rada-rada bloon’ untuk para anggota DPR RI. Pernyataan ini diadukan oleh sebagian anggota DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan dikemudian hari
Fahri Hamzah diputus oleh MKD melakukan pelanggaran kode etik ringan; (2) mengatasnamakan DPR RI telah sepakat membubarkan KPK; (3) pasang badan untuk tujuh proyek DPR RI dimana hal tersebut bukan merupakan arahan pimpinan PKS. Kemudian, Fahri Hamzah juga melontarkan pernyataan tentang: (1) menilai masih kurangnya tunjangan gaji pimpinan dan anggota DPR RI padahal Fraksi PKS RI secara resmi menolak kebijakan kenaikan gaji tunjangan para pejabat negara termaksud pimpinan dan anggota DPR; (2) terkait dengan revisi UU KPK dimana ia menolak revisi UU KPK.

## Konflik Partai sebagai Lokus Kajian
Marcus Mietzner memandang bahwa partai politik merupakan tempat  yang korup, licik, kurang transparan, terisolir dari publik dan didominasi oleh elit-elit oligarki(Mietzner & Aspinall, 2010).  Walaupun institusi tersebut diduduki oleh pejabat pemerintah, anggota dewan, dan partai politik, tetapi selalu diidentifikasikan sebagai wajah buruk dari demokrasi. Hal ini terlihat dari banyaknya citra-citra negatif seperti banyaknya anggota dewan yang melakukan korupsi, rendahnya kualitas kerja dari anggota dewan, rawannya perselisihan antar kelompok dalam satu ideologi antara partai politik dan kadernya. Sehingga seluruh hal tersebut disebabkan oleh buruknya reputasi kelembagaan dari partai politik dan parlemen. Sehingga Mietzner memandang bahwa kemunculan konflik tidak mencangkup satu faktor saja tetapi juga sangat terkait dengan kemampuan partai politik dalam melembagakan partainya(Mietzner & Aspinall, 2010).
Lebih lanjut Mietzner menyatakan bahwa saat ini konsensus elit untuk mencapai perdamaian hanyalah kartelisasi bagi perpolitikan di Indonesia. Di beberapa partai politik dan institusi di Indonesia terlihat masih lemahnya organisasi, rendahnya disiplin partai, program- program yang tidak sepemahaman, semua hal itu hanyalah gambaran umum. Seperti PKS sebagai sebuah partai yang memiliki profesionalisme yang tinggi dalam partai, kader yang loyal dan kuatnya ideologis diantara kader partai, slogan bersih dan peduli, namun salah seorang pimpinan partai ini melakukan korupsi dan politik uang. Dengan demikian dapat dipahami bahwa teori Mietzner mengaitkan timbulnya konflik di dalam internal partai terkait dengan partai politik yang tidak terlembaga dengan baik, yang ditunjukkan dengan kegagalan mekanisme resolusi konflik internal partai(Mietzner & Aspinall, 2010).
Beranjak dari permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan mengapa terjadi konflik di internal PKS antara Fahri Hamzah dengan Pimpinan DPP PKS serta bagaimana hal tersebut terjadi dan untuk menjelaskan upaya penyelesaian konflik internal PKS dalam kasus Fahri Hamzah melawan pimpinan partai.
Dalam perkembangan ilmu politik, penelitian tentang konflik internal partai bukan merupakan hal baru. Perbedaan perspektif penelitian ini dengan penelitian yang banyak dilakukan adalah,dibandingkan dengan partai lain  PKS merupakan salah satu partai yang relatif mampu meredam konflik sehingga tidak terlalu muncul ke permukaan, apalagi sampai menimbulkan perpecahan yang berujung pada pembentukan  partai sempalan. Namun kasus antara Fahri Hamzah dengan pimpinan partai akibat pemecatan ialah puncak sebuah konflik di tubuh PKS yang selama ini merupakan konflik bersifat tertutup di internal PKS dan akhirnya muncul kepermukaan. Sehingga, peneliti akan mengupas tentang konflik  internal partai berbasis Islam  antara kader partai dengan pimpinan partai akibat pemecatan yang dilakukan oleh partai politik berbasis Islam,  yakni PKS,  yang dilihat dari perbedaan pandangan antar elit dan keberadaan kelompok secara substansial bersifat elitis yang berakhir pada pemecatan Fahri Hamzah.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan persoalan yang diteliti merupakan gejala sosial yang dinamis. Alasan penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini karena peneliti berusaha mengungkapkan dan memahami suatu peristiwa dibalik fenomena yang berkaitan dengan konflik internal partai dimana fenomena ini memperpanjang daftar konflik internal partai Islam yang tidak dapat tertanggulangi dengan baik. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan tersebut diharapkan akan menghasilkan data deksriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati.
Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara mendalam ( indepht interview ). Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber pendukung yang di dapat dari literature review , jurnal nasional dan internasional, tesis, disertasi, maupun buku-buku. Data yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis melalui kategori yang dibangun dalam penelitian. Data hasil penelitian dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis agar dapat mendukung sebagai alat analisis.

## Faksionalisasi dalam Konflik Fahri Hamzah vs Pimpinan DPP PKS
Terpilihnya Anis Matta sebagai Presiden PKS oleh Ketua Majelis Syura Ustadz Hilmi Aminuddin, telah membuka peluang terjadinya perbedaan sikap dan pandangan terhadap kedua kubu dalam membenahi fungsi pelembagaan partai politik pasca penangkapan Ustadz Luthfi Hasan Ishaq oleh KPK. Dikutip dalam penelitian Arief Munandar (2011), ada beberapa perbedaan pandangan antara Faksi Keadilan dan Faksi Kesejahteraan yakni; Pertama , pada kumpulan gagasan yang diusung oleh masing-masing kelompok untuk

## POLITIKA , Jurnal Ilmu Politik
Vol.10, No.1 (April 2019)
membangun diferensiasi dari kelompok yang lain. Kedua , kapasitas leadership dan manajerial. Pengikut Faksi Sejahtera adalah orang-orang yang menonjol dalam kapasitas kepemimpinan dan manajerial seperti Fahri Hamzah, Anis Matta, dan pengikut lainnya dibandingkan dengan Faksi Keadilan karena secara umum, kader-kader PKS yang lain masih relatif lemah dalam hal kepemimpinan. Ketiga , dalam pengambilan keputusan kebijakan. Faksi Keadilan cenderung kurang strategis dalam berpikir dan belum taktis dalam melangkah termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh PKS. Berbeda dengan Faksi Sejahtera dimana pengikut faksi ini adalah orang-orang yang sangat memperhitungkan langkah-langkah terbaik demi kemaslahatan partai. Sehingga perbedaan pandangan tersebut semakin mempertajam intensitas kepentingan yang bukan tidak mungkin dapat berujung pada konflik yang lebih serius. Keempat , Faksi Sejahtera relatif sedikit jumlahnya, namun mereka lantang bersuara, bersifat kritis, keras dan menguasai sumber daya termasuk akses komunikasi. Mereka mampu menempati posisi-posisi strategis dalam struktur partai walaupun jumlahnya relatif sedikit karena dianggap telah berkonstribusi banyak terhadap partai berdasarkan kriteria baru yang lebih pragmatis, yaitu kemampuan mendatangkan uang dan kekuasaan. Dengan begitu orang yang dianggap punya konstribusi maka akan ditempatkan pada suatu posisi yang bagus. Berikut perbedaan antara Faksi Sejahtera dan Faksi Keadilan yang dikutip dalam penelitianMunandar (2011).
Tabel 2. Perbedaan Faksi Keadilan Versus Faksi Kesejahteraan
No  Aspek Faksi Keadilan Faksi Kesejahteraan 1 Proporsi Relatif lebih banyak, tapi cenderung silent dan pasif Relatif lebih sedikit, tapi cenderung vokal dan aktif Beberapa Pandangan 2 Gaya hidup Pertama , Islam
mengajarkan
kesederhanaan, sehingga hal
tersebut harus tetap menjadi ciri para kader PKS. Kedua , kelompok yang menunjukkan gaya hidup mewah tidak tepat.
Islam tidak melarang untuk kaya. Kemewahan itu selera dan bersifat subjektif. Tidak ada standar baku.
Sehingga lebih merupakan
masalah perasaan ketimbang pengetahuan.
2 Konstribusi Merekrut dan membina Mendatangkan uang dan
kader halaqah kekuasaan Sebab kemenangan Citra bersih yang melekat pada kader-kader PKS di masa sebelumnya Peningkatan penguasaan terhadap sumber daya, khususnya uang. 3 Persepsi dari kelompok yang bersebrangan Gamang, kekanak-kanakan, mensimplikasi, dan tidak menggunakan metodologi yang tepat.
Pertama, membangun kekuatan
dengan memanfaatkan uang, termaksud untuk memanipulasi
kader. Kedua , pembawa ideologi uang. Ketiga , tidak menjaga
kehati-hatian dalam mengakses sumber keuangan partai. 4 Kekuatan Masih konsisten bertahan di partai, walaupun behadapan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan. Pertama , kemampuan mengakses sumber dana. Kedua , kemampuan mendayagunakan media. Ketiga ,
kemampuan membangun wacana dominan.
5 Kelemahan Pertama , solidaritas ideologi belum teruji. Kedua, Sering melakukan perlawanan tanpa argumentasi yang jelas.
Sangat mengandalkan hubungan patron-klien dengan pimpinan tertinggi partai. 6 Kelompok Kelompok Idealis
Kelompok Pragmatis
Sumber : Munandar (2011).
Istilah Faksi Kesejahteraan dan Keadilan mulai muncul pasca pemilu di tahun 2007 hampir bersamaan lahirnya FKP (Forum Kader Peduli). Menurut Mahfud Siddiq bahwa siapa yang dimaksud dengan Faksi Keadilan dan Kesejahteraan tidak terlalu jelas, tetapi istilah ini kemudian tersosialisasi ke dalam internal partai dan di luar partai, sehingga publik menggunakan istilah itu(wawancara penulis, 22 Februari 2019).
FKP dibentuk oleh sebagian kalangan  dari tokoh-tokoh senior PKS sebagai sebuah protes dan merasa kecewa dengan perkembangan PKS yang sudah berwarna pragmatis dimana banyak generasi awal PKS yang dipecat. Seperti yang diungkapkan oleh Syamsul Balda mantan Wakil Presiden PK bahwa banyak kader-kader PKS yang bergabung ke FKP berasal dari Faksi Keadilan yang meminta agar PKS kembali ke khittah dan idealisme awal,
 Terjadi karena fenomena domestik PKS.
 Tidak lahir menjelang Pemilu.  Tidak mempunyai icon/tokoh sentral.  Kumpulan tokoh senior PKS (di mampang) yang resahkarena PKS keluardari iftah
karena kader-kader idealis dan kritis banyak yang disingkirkan. Sebenarnya banyak tokoh- tokoh PKS yang kecewa, tetapi mereka tidak berani berbicara karena ancamannya dipecat. Sehingga, pembentukan FKP murni merupakan sebuah fenomena domestik rumah tangga PKS. Bahkan dari awal kader senior PKS yang bergabung di FKP tidak mempunyai niat untuk menggulirkan ini menjadi sebuah gerakan makar.
Setelah Munas Bali banyak tokoh-tokoh FKP yang mengeluarkan kritik keras maupun kritik sembunyi atas ketidaksetujuan terhadap keputusan Munas Bali. Sehingga ada beberapa ustadz yang tidak ingin dikatakan bersebrangan dengan rezim yang sedang berkuasa, dan memilih untuk diam-diam tidak menghadiri Munas Bali tersebut. Akhirnya beberapa ustadz- ustadz ini mendapatkan panggilan dari BPDO PKS, dan beberapa diantara mereka memilih untuk memundurkan diri seperti Ustadz Mashadi. Sehingga dari peristiwa ini bisa dikatakan bahwa PKS belum bisa mengakomulasi perbedaan-perbedaan yang ada di dalam partai.
Bagan 1 Dinamika Faksionalisasi PKS Pasca Pemilu Tahun 2007
Ketika terjadi pemecatan senior PKS, Fahri Hamzah menanggapi ustadz-ustadz senior yang bergabung di FKP dengan menunjukkan kemarahan dan kekesalannya yang sangat luar biasa terhadap tokoh-tokoh FKP yang disebut sebagai sosok-sosok ustadz senior kasar. Hal ini dibenarkan oleh seorang kader A (nama disamarkan) yang menyatakan bahwa:
“Fahri sangat marah dan ia berkata bahwa PKS ini bukan jamaah yang barbar, kita punya etika, jika tidak setuju akan sesuatu jangan berkoar-koar di luar, datang ke dalam, diskusi, dialog di Syuro” (wawancara penulis, 15 Februari 2019).
Namun, pada masa kepemimpinan PKS rezim 2015-2020 pengelompokan internal PKS tidak lagi antara Faksi Keadilan dan Faksi Sejahtera, melainkan antara Osan (orang sini) sebagai
loyalis Anis Matta dan Osin (orang sana) sebagai loyalis partai. Karena sebagian kalangan PKS tidak mau dikatakan walaupun tidak bergabung dengan Faksi Sejahtera bukan berarti tidak sejahtera, tetapi Faksi Keadilan juga sudah sejahtera, walaupun tidak berasal dari haluan Faksi Sejahtera.
Istilah Osan dan Osin terasa lebih  orisinil keberadaannya apabila  dilihat dari istilahnya,  artinya orang sini adalah kubu PKS yang sedang berkuasa saat ini, sedangkan orang sana ialah mereka yang tidak berkuasa lagi. Retorika ini bisa dilihat ketika keputusan Syuro hanya menguntungkan bagi kalangan tertentu maka mereka akan membela partai ini. Namun sebaliknya ketika keputusan Syuro yang tidak menguntungkan bagi sebagian kalangan PKS maka retorikanya akan berubah. Seperti yang dikatakan oleh A, seorang kader PKS (nama disamarkan) bahwa:
“Ada sebagian kalangan dimana mereka berada dalam posisi kebijakan partai dengan keputusan Syuro yang tidak menguntungkan misalnya seperti Iman cs, Anis Matta tapi ia tetap di dalam PKS dan ditugaskan apa saja demi PKS akan dikerjakan” (wawancara penulis, 15 Februari 2019).
Kemunculan dokumen “Mewaspadai Gerakan Mengkudeta PKS” tidak lama menjelang pemilu 2019, dimana isi dokumen tersebut sangat jelas menarasikan istilah-istilah, latar belakang, cara Osan melakukan rekruitmen, sumber dana Osan, hingga langkah-langkah antisipasi. Berdasarkan hasil analisis dari dokumen misterius tersebut ditemukan bahwa dokumen tersebut dibuat oleh seseorang di dalam internal PKS yang mempunyai kemampuan intelijen dan strategi serta memiliki akses atau kepentingan terhadap kekuasaan politik di partai. Sejak tersebarnya dokumen itu, akhirnya semakin mencuatnya kesan permusuhan di internal PKS. Walaupun sebagian pengurus termasuk Anis Matta dan Mahfud Siddiq menyatakan dokumen tersebut hanyalah hoax . Pengurus PKS tidak mengetahui dari mana sumber dokumen tersebut berasal dan oleh siapa dokumen itu dibuat, bahkan sebagian kader menganggap bahwa isi dari penjelasan dokumen tersebut terjadi secara real termasuk kasus pemecatan Fahri Hamzah.
Salah satu gerakan dari isu Osan di PKS ialah lahirnya Garbi (Gerakan Arah Baru). Perlu diketahui bahwa Garbi sama sekali berbeda dengan FKP. Setelah kasus pemecatan Fahri Hamzah oleh PKS, sangat mengejutkan pengikut-pengikut kalangan Anis Matta secara mendadak memundurkan diri dari PKS seperti Mahfud Siddiq, Sita Sukanto dan beberapa kader-kader yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif pun memundurkan diri dari
 Terjadikarenasituasikonflik di PKS
setelahpergantianpimpinan PKS rezimbaru.  Lahirmenjelangpemilu.
 Mempunyai icon/tokohsentra l (AM).
 Tidakdapatdiakomodasisecar abaikmengenai ide-ide kritis yang muncul di internal PKS.
pencalonan itu. Padahal nama-nama mereka telah masuk ke dalam daftar calon, sehingga PKS saat itu sangat kewalahan mencari pengganti calon legislatif itu.
Bagan 2. Dinamika Faksionalisasi PKS Pasca Sirkulasi Elit 2015-2020
Tabel 3. Perbedaan Antara Organisasi FKP dan GARBI
Item FKP GARBI Timeline Tahun 2007-2015 Sejak 2002, masif tahun 2015-2018 dan berlanjut Asal Mula Emosional, taushiyah, dan ketidakpuasan Ambisi jabatan dan operasi intelijen dari luar Tujuan Meluruskan sikap sebagian qiyadah Mengambil alih dan mengkudeta Majelis Syuro dan Partai Danger Level Tidak terlalu berbahaya ( Yellow Alert ) Sangat berbahaya (extremely red alert) Posisi Di luar jamaah PKS Di dalam jamaah Sikap Jantan, terus terang, dan bersikap jelas Ambigu dan Taqiyyah Organisasi Tidak terstruktur dan terencana Tandzim terstruktur, terencana, dan bertahap Tandzim ‘Alami Tidak ada cantolan internasional Ada cantolan internasional Figur Tidak punya figur sentral Ada figur sentral
Masyayikh SP, DRS, M, MIF, MTZ, H, MIT, HN (9S: AM, AZ, AFY, MAR, JJ, TW, AF, AR, FH), RAI, TZU, NB, GAF, JI, AA, PM, NM, RD, ASH, MMI, TN, DA, MIS, MG, BH, RH, TA, HY, AB, MSB, RM, AP, AR, RA, AS, JJ, EK, MS, NJ, N, ABA,YK, HS, AZ, FP, Movement Gerakan tidak masif Gerakannya masif di semua lini Waktu Temporer Kontinyu Agresi Tidak terlalu agresif Sangat aktif dan agresif merekrut internal Finansial Sedikit memiliki potensi finansial Memiliki finansial yang sangat besar Cara merekrut Via usar, dakwah fardiyah, dan blogspot Dauroh, usar, dakwah Fardiyyah, media sosial, ngopi bareng FH, orasi ABI Institusi Lembaga Dakwah Kemuliaan Islam TFI, GEN AMPM, KAMMI, KAKAMMI, AL-MANAR, IA LIPIA, piyungan, mantan relawan digital, cyber Media Sosial Kurang aktif menggunakan media sosial Aktif dan masif menggunakan media sosial Narasi Kembali ke Asholah, tidak main di wilayah abu-abu dalam funding dan politik, serta menghindari gaya hidup borjuis
Ikhwan gagal, pembaharuan manhaj, tafsir baru arkan, erdogan, qiyadah tidak layak, berkah tidak cukup, sikap kritis, ada operasi intelijen, AMPM, ABI, lompatan Pendukung Hanya sedikit dan kader inti yang terlibat (ratusan orang) Banyak melibatkan na, aa, kader inti dan kader pendukung.  Klaim 10.000 dari 500.000. Ending Bubar dan kembali ke partai Sedikit yang kembali ke partai Rekomendasi Mendekati, silaturahmi, dan Pembersihan Majelis Syuro, Nuqoba,
mengajak kembali struktur, caleg, cakada: penyadaran dan imunisasi kader.
Sumber : Dokumen Mewaspadai Gerakan Mengkudeta PKS
Di internal PKS terdapat pembagian tugas dan peran yang telah sama-sama disepakati seperti Fahri Hamzah telah ditugaskan oleh partai sebagai sosok yang frontal dan kritis, sedangkan Anis Matta ialah sosok yang relatif  mengayomi tapi mendukung penuh akan adanya Garbi, dan juga adanya kader-kader yang relatif lebih halus akan tetapi gaya berbicaranya sangat tajam dan menusuk, namun tidak frontal dan kritis. Berbeda dengan kader lainnya, Fahri Hamzah semenjak dulu memang sudah diatur sebagai sosok yang kritis dan vokal oleh PKS. Hal ini dibenarkan pula oleh Fahri Hamzah dimana pada masa kepemimpinan PKS dibawah Ustadz Hilmi Aminudin sebagai Ketua Majelis Syuro, Fahri Hamzah diperintahkan langsung oleh Ketua Majelis Syuro untuk bersikap keras, vokal, dan kritis dalam merespon beberapa isu retorika politik. Sebagaimana dikatakan oleh Fahri Hamzah:
“Sesungguhnya sikap keras tidak baik bagi kepentingan pribadi saya, namun diambil sebagai sebuah komitmen atas sebuah perintah partai.”
Kasus Fahri Hamzah merupakan sebuah kasus yang sangat menarik dimana dalam rilis resmi PKS menyatakan bahwa terdapatnya tiga puluh delapan butir tentang proses kasus Fahri Hamzah yang terjadi hingga berbulan-bulan, dimulai dari Fahri Hamzah menerima peringatan kemudian bersedia mengubah namun tidak berubah juga, selanjutnya ditegur keras, sampai akhirnya diberhentikan. Dapat dikatakan bahwa kasus Fahri Hamzah merupakan sebuah skenario yang telah dipersiapkan oleh PKS dimasa kepemimpinan PKS rezim 2015-2020. Sebagaimana diungkapkan oleh A, seorang kader PKS (nama disamarkan) yang menyatakan bahwa:
“Apabila diperhatikan, kasus Fahri ini seperti sinetron yang sudah diskenario, jadi Fahri sengaja melawan PKS. Saya yakin sosok Fahri Hamzah sebagai orang yang merupakan kader ahli yakni sebuah kader level paling tinggi di PKS. Dan Fahri termaksud orang yang sangat cepat mencapai level itu”  (wawancara penulis, 15 Februari 2019).
Seorang kader ahli juga sangat tidak mungkin apabila tidak mengerti AD/ART partai, bahkan AD/ART PKS menjadi dokumen publik yang bisa diakses oleh siapapun yang sangat rinci dan jelas apabila ada seorang kader yang melakukan kesalahan, maka konsekuensinya
telah tercantum jelas di dalam AD/ART PKS. Begitu juga dengan Fahri Hamzah seorang kader ahli yang sangat tidak mungkin tidak paham mengenai AD/ART partai dan sangat mustahil juga tidak mengerti konsekuensi apabila melawan keputusan Ketua Majelis Syuro. seperti dikatakan oleh kader PKS Arief Munadar bahwa:
“Saya ragu Fahri tidak bisa berhitung, justru ia melakukan itu karena ia sangat menghitung, dan saya rasa konsekuensi yang ia dapatkan dari pemecatan dan sebagainya, dan saya cukup yakin bahwa ia mempunyai intensitas untuk tetap diberhentikan, agar ia menjadi martil dan ikon perlawanan  PKS”  (wawancara penulis, 14 Februari 2019).
Keterlibatan faksionalisasi dalam kasus pemecatan Fahri Hamzah, tidak bisa dihindari karena adanya tiga faktor. Pertama, faktor fenomena adanya ide ABI yang digagas oleh Anis Matta cs atau yang lebih dikenal sekarang adalah organisasi Garbi (Gerakan Arah Baru Indonesia). Ide ABI yang digagas oleh Anis Matta cs sudah mulai tercium dan dibicarakan di kalangan internal PKS jauh sebelum masa kepemimpinan Ustadz Salim Segaf Al-Jufri dan Sohibul Iman. Bahkan Garbi lahir sebagai puncak konflik internal di dalam PKS. Awalnya inti gerakan ini ialah suatu penolakan dari para pimpinan PKS di era Sohibul Iman. Kalangan-kalangan PKS yang bergabung di Garbi seperti Fahri Hamzah, Mahfud Siddiq, dan pengikut-pengikutnya merasa bahwa PKS yang dipimpin oleh Ustadz Salim Segaf Al-Jufri dan Sohibul Iman sangat puritan bahkan bisa dikatakan mereka dihambat oleh faksi-faksi yang sangat puritan di PKS yang tidak mau mengembangkan partai ke arah yang lebih maju. Seorang kader PKS menyatakan bahwa alasan ia memilih untuk bergabung dengan Garbi karena merasa PKS dimasa kepemimpinan saat ini, merasa pihak yang tidak mendapatkan keuntungan dalam setiap keputusan dan kebijakan dari Syuro dan merasa selalu terzalimi dalam artian pendapat mereka kurang dihiraukan. Bahkan di internal PKS banyak kader- kader yang secara diam-diam berbicara dengan sangat tajam dan menusuk. Sebagaimana dikatakan oleh kader senior Sitaresmi Sulistyawati Soekanto:
“PKS ini adalah jamaah yang baik hati dan pemaaf, kesalahan apapun bisa dimaafkan. Bahkan berzinapun akan dimaafkan oleh PKS, walaupun nantinya akan tetap terkena sanksi sedikit dan setelah itu dimaafkan. Namun yang tidak bisa dimaafkan adalah kesalahan merorong jamaah dari dalam dan merusak kesatuan barisan.”
Kedua adalah jabatan politik. Ustadz Salim Segaf Al-Jufri cenderung lebih dekat dengan Sohibul Iman begitu juga Ustadz Hilmi Aminuddin yang cenderung dekat dengan Anis Matta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa transisi sirkulasi elit Ketua Majelis Syuro dan Presiden Partai akan selalu bersinggungan dengan dua orang yang mempunyai tafsir yang sama, yang berakhir pada struktur kepengurusan partai dan pembagian kursi baik di Legislatif, Kementrian, maupun Eksekutif Partai terutama di posisi strategis terdapat dugaan harus satu kelompok untuk memperkuat hegemoni (wawancara dengan Arief Munandar, 14 Februari 2019).  Faksi Keadilan menuntut keadilan yang selama ini terlihat bahwa posisi- posisi strategis selalu diduduki hanya oleh Faksi Sejahtera baik di Eksekutif PKS maupun di lembaga Legislatif di daerah dan pusat. Pemecatan Fahri Hamzah oleh PKS beririsan dengan faksionalisasi antar kedua kubu PKS dalam perebutan kursi-kursi strategis. Berikut sejumlah nama-nama besar kader PKS pusat yang menduduki jabatan-jabatan strategis.
Tabel 5. Perbandingan Antara Faksi Sejahtera dan Faksi Keadilan terhadap Posisi-Posisi Strategis
No  Nama Faksionalisasi Jabatan DPP/ Legislatif/ Kementrian Periode 2010-2015 1 Hilmi Aminudin Faksi Sejahtera  Ketua Majelis Syuro PKS 2 Luthfi Hasan Ishaaq Faksi Sejahtera  Presiden PKS 2010-2013 3 Muhammad Anis Matta  Faksi Sejahtera Wakil Ketua DPR 2010-2013 Presiden PKS 2013-2015 (menggantikan LHI) 4 Fahri Hamzah Faksi Sejahtera Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Politik Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 5 Mahfud Siddiq Faksi Sejahtera Sekretaris Jenderal Ketua Komisi I DPR RI 6 Hidayat Nur Wahid Faksi Keadilan Ketua Fraksi 2009-2014 Wakil Ketua MPR periode 2014-2019 7 Tifatul Sembiring Faksi Keadilan Menteri Komunikasi dan Informatika 2009-2014 8 Moh Sohibul Iman Faksi Keadilan  Anggota Majelis Pertimbangan Pusat
Wakil Ketua DPR 2013-2014 (menggantikan Anis Matta) 9 Salim Segaf Al-Jufri Faksi Keadilan  Menteri Sosial 2009-2014 10 Jazuli Juwaini Faksi Keadilan Ketua DPP Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan Periode 2015-2020 1 Salim Segaf Al-Jufri Faksi Keadilan Ketua Majelis Syuro 2 Surahman Hidayat Faksi Keadilan  Ketua Dewan Syariah 3 Moh Sohibul Iman Faksi Keadilan  Presiden Partai 4 Hilmi Aminudin Faksi Keadilan  - 5 Untung Wahono Faksi Keadilan  Sekretaris Majelis Syuro 6 Tifatul Sembiring Faksi Keadilan  Ketua Fraksi MPR RI 7 Jazuli Juwaini Faksi Keadilan  Ketua Fraksi DPR RI 8 Ledia Hanifah Amalia Faksi Keadilan Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Petani, dan Nelayan 9 Abdul Muiz Saadih Faksi Keadilan Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi 10 Muhammad Anis Matta  Faksi Sejahtera Ketua Bidang Kerja Sama Internasional 11 Fahri Hamzah Faksi Sejahtera Tidak terlibat dalam Kepengurusan DPP 12 Mahfud Siddiq Faksi Sejahtera Tidak terlibat dalam Kepengurusan

## DPP
Sumber : Diolah dari berbagai sumber
Ketiga adalah ada langkah-langkah suatu pembersihan bagi loyalis Anis Matta yang dilakukan oleh pimpinan PKS rezim 2015-2020 di bawah Ketua Majelis Syuro Ustadz Salim Segaf Al-Jufri dan Presiden PKS Sohibul Iman. Pembersihan itu dilakukan dalam bentuk mutasi jabatan baik di struktur partai maupun di jabatan-jabatan publik terutama di legislatif, pergantian kepengurusan di wilayah-wilayah hingga di daerah, sampai proses masa pemilihan caleg. Dalam rangkaian ini juga muncul kasusnya Fahri Hamzah. Seperti yang diungkapkan oleh Mahfud Siddiq:
“Yang terjadi memang di bawah kepemimpinan PKS yang baru itu ada, kalau boleh saya istilahkan itu ada langkah-langkah pembersihan, kalau bahasa yang sering dipakai ialah pembersihan para loyalis Anis Matta, dan pembersihan itu terjadi dalam bentuk mutasi jabatan, pergantian kepengurusan di wilayah-wilayah sampai daerah, sampai proses pencalegkan itu terjadi. Dan dalam rangkaian ini muncul kasus Fahri Hamzah” (wawancara penulis, 22 Februari 2019).
Suasana pembersihan di PKS terjadi sangat jelas, bahkan sulit untuk dijustifikasi hanya sebuah mutasi jabatan. Rata-rata orang yang menjadi objek dari aksi pembersihan ini ialah orang-orang yang dari sejak awal intens dalam melakukan diskusi tentang ABI. Sehingga ketika orang-orang yang terlibat di dalam diskusi tersebut tidak dilibatkan lagi dalam struktur partai, tidak diproyeksikan menjadi seorang calon legislatif, hingga ditandai dengan hal-hal yang tidak positif di partai.

## Dinamika Politik dalam Pemecatan Fahri Hamzah
Pertemuan sempat dilakukan antara Fahri Hamzah dengan Ketua Majelis Syuro yang dilakukan secara diam-diam dan personal. Dalam pertemuan tersebut Ustadz Salim Segaf Al- Jufri menyampaikan arahan kepada Fahri Hamzah untuk selalu menjaga kedisiplinan dan kesantunannya, serta menyesuaikan diri dengan arah kebijakan partai, terutama karena posisi Fahri Hamzah sebagai seorang Wakil Ketua DPR dan saat ini merupakan etalase tertinggi PKS di parlemen, maka  akan selalu menjadi perhatian publik terhadap sikap dan kebijakan partai. Selain itu juga ia diminta untuk selalu menggunakan kopiah. Sejak saat itu nasehat Ketua Majelis Syuro dilaksanakan oleh Fahri Hamzah dengan penuh kesadaran dan terlihat begitu jelas dimana gaya komunikasi Fahri Hamzah yang sebelumnya sangat kritis, namun akhirnya ia cenderung lebih banyak diam dan memilih mengurangi komunikasinya di media.
Namun, pada pertemuan selanjutnya hal berbeda disampaikan oleh Ketua Majelis Syuro bahwa ia sangat mengkhawatirkan jika terjadi perbedaan pendapat antara Fahri Hamzah dengan beberapa kader partai lainnya terutama  Presiden Partai Sohibul Iman akan menyebabkan gangguan terhadap partai, karena pada masa kepemimpinan sebelumnya banyak para mantan menteri yang menjabat di pemerintahan dan PKS menjadi banyak incaran untuk menduduki posisi tersebut. Berdasarkan pertimbangan itu, Ketua Majelis Syuro meminta secara pribadi kepada Fahri Hamzah untuk mundur dari Wakil Ketua DPR. Fahri Hamzah sangat kaget dan terkejut mendengar langsung pernyataan tersebut dan diminta langsung oleh Ketua Majelis Syura untuk merahasiakan permintaan pengunduran dirinya sebagai pimpinan DPR. Ketua Majelis Syuro mengatakan:
“Ana mau menyampaikan pertimbangan pribadi, sepertinya ada baiknya  antum mundur dari Pimpinan DPR.”
Lebih lanjut terkait permintaan tersebut, Fahri Hamzah mempertanyakan kepada Ketua Majelis Syuro apakah pemerintah Jokowi selama ini telah menekan Ustadz Salim untuk memecatnya atau apakah ada kesalahan yang sangat fatal yang telah dilakukannya. Namun, Ketua Majelis Syuro membantah pernyataan-pernyataan tersebut, bahkan ia menyatakan bahwa Fahri Hamzah adalah kader terbaik PKS.
“Antum tidak punya salah, ini murni dari pribadi Ana ke Antum, Ana juga tidak bisa ditekan orang, kalau ada yang tekan malah Ana tidak mau.”
Dari pernyataan tersebut, Fahri Hamzah membaca dan melihat Ketua Majelis Syuro seperti tidak mantap dalam menyampaikan permintaan itu. Pada saat kepemimpinan partai Ustadz Salim Segaf Al-Jufri dan Mohamad  Sohibul Iman, Fahri Hamzah tidak terlibat di dalam kepengurusan DPP partai. Namun, dalam perkembangan partai secara tiba-tiba almarhum Sekjen Taufik Ridlo mundur dari jabatannya tanpa adanya penjelasan yang kuat diiringi juga dengan pemecatan Fahri Hamzah. Padahal pada saat itu posisi Fahri Hamzah hanya menjabat sebagai Wakil Ketua DPR yang diminta mundur oleh Pimpinan DPP PKS karena telah melanggar kode etik. Sebelum Fahri Hamzah bertemu dengan Ketua Majelis Syuro secara diam-diam, kedua petinggi PKS ini melakukan koordinasi pertama bersama Fahri Hamzah selaku pimpinan DPR dan Hidayat Nur Wahid sebagai pimpinan MPR periode 2014-2019. Sebelum pertemuan tersebut terjadi pada 10 Oktober 2015, Untung Wahono mengirimkan pesan singkat kepada Fahri Hamzah dan Hidayat Nur Wahid menganggap bahwa panggilan tersebut hanya untuk menyampaikan arahan pimpinan PKS yang baru dilantik.
Pertemuan tersebut dilakukan di DPP PKS mengenai misi kepengurusan baru Ustadz Salim Segaf Al-Jufri dan Sohibul Iman yakni untuk tetap menjaga soliditas jamaah. Dalam koordinasi pertama tersebut pimpinan PKS menyampaikan kepada Fahri Hamzah dan Hidayat Nur Wahid untuk tetap terus bekerja dan ditegaskan pula bahwa tidak ada pergantian kepemimpinan baik di DPR maupun MPR. Namun, hal berbeda terjadi ketika pertemuan selanjutnya dengan Ketua Majelis Syuro secara personal, Fahri Hamzah diminta mundur oleh Ketua Majelis Syuro dari posisi pimpinan DPR, maka kesan peristiwa ini menjadi polemik adanya suatu pembersihan secara sistemik seperti pemecatan,  pencopoton, dan penggantian dari jabatan struktural yang dilakukan oleh pimpinan PKS rezim baru.
Sedangkan pertimbangan hukum dari Ketua Majelis Syuro, BPDO, dan Dewan Pengurus pusat yang melandasi pemecatan Fahri Hamzah ialah sesuai dengan aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKS. Di dalam pasal 26 ayat 3 AD PKS menyatakan bahwa:
“Partai menjatuhkan sanksi berupa sanksi administratif, pembebanan, pemberhentian sementara, penurunan jenjang keanggotaan dan pemberhentian dari kepengurusan dan/atau keanggotaan atas perbuatan lain yang bertentangan dengan AD/ART dan/atau peraturan partai lainnya.”
Namun di dalam AD/ART PKS tidak menyebutkan secara konkret tentang sikap vokal, kontraproduktif, atau silang pendapat kader partai apakah bisa dilakukan pemecatan atau tidak. Hal ini tidak tertuang didalam AD/ART PKS sebagaimana tercantum dalam pasal 11 ayat 1 yang berbunyi:
“Anggota diberhentikan keanggotaanya apabila: (a) meninggal dunia; (b) mengundurkan diri; (c) menjadi anggota partai politik lain; (d) melanggar AD dan ART, serta peraturan partai lainnya, atau; (e) akan menduduki suatu jabatan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dilarang dijabat oleh anggota partai politik.”
Lebih lanjut Pengurus Tingkat Pusat berpendapat bahwa Fahri Hamzah telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan kader PKS, berikut klasifikasi bentuk tuduhan terhadap Fahri Hamzah berdasarkan Berita Acara PKS.

## Tabel 1.7 Kesalahan Fahri Hamzah Terhadap Partai versi DPP PKS
No Bentuk Tuduhan
1 Karakter dan jati diri Fahri Hamzah dalam berpolitik dan berpendapat di media kasar dan tidak sesuai dengan jati diri partai.
2 Fahri Hamzah tidak mengindahkan instruksi partai terkait penandatanganan revisi UU KPK bahkan pernyataan di media tentang revisi UU KPK bertentangan dengan keputusan dan instruksi partai, pejabat publik merusak nama partai.
4
Fahri Hamzah melakukan pembangkangan terhadap keputusan pimpinan, mempermainkan pimpinan karena awalnya bersedia mengundurkan diri lalu belakangan menolak, serta menolak mundur dari Wakil Ketua DPR dengan melakukan tindakan perlawanan dan makar secara masif, terstruktur dan
sistematis serta memobilisasi pihak lain baik internal kader maupun pihak luar untuk ikut melakukan perlawanan.
5 Fahri Hamzah melakukan ancaman kepada pimpinan partai dengan menyebut akan berkonsultasi dengan pengacara dan ahli tata negara.
Walaupun pemecatan di PKS bukan hanya kali ini saja yang terjadi, namun sejak dulu sudah ada pemecatan yang dilakukan dan berjalan dengan lancar. Sayangnya, pemecatan yang dilakukan dulunya dengan pemecatan yang dilakukan terhadap Fahri Hamzah tidak tergolong dalam konteks pemecatan yang sama. Menurut Fahri Hamzah, pemecatan yang dilakukan terhadap dirinya tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya pemecatan yang dilakukan terkesan diada-adakan oleh DPP PKS dalam rangka ingin menggantikan posisi pimpinan DPR dengan friksi yang sama dan pemecatan yang dilakukan terkesan bersifat politis dengan indikasi melengserkan kader-kader tertentu yang tidak sepemahaman dengan pimpinan partai.
Dalam persidangan yang dilakukan oleh PKS terdapat beberapa kejanggalan- kejanggalan dan ketidakjelasan proses dalam pemeriksaan dan persidangan BPDO terkait pemecatan Fahri Hamzah. Fahri Hamzah menyatakan bahwa:
“Sebuah percakapan pribadi dan diskusi yang mengandung perbedaan pendapat, namun berakibat pada hukuman dan tuntutan pemberhentian dari seluruh jenjang keanggotaan. Keanehan yang sangat terlihat, ketika pengadu, penyelidik, penyidik, penuntut, dan  hakim yang mengusut dan menyidangkan kasus saya adalah orang yang sama Ustadz Sohibul Iman. BPDO tahu bahwa saya tidak punya masalah tapi akhirnya dipaksa untuk membuat delik melakukan tindakan yang pantas untuk diberhentikan dari seluruh jenjang keanggotaan. Demikian halnya dengan Majelis Qodho dan Majelis Tahkim. Persidangan yang tidak mengindahkan hukum negara diselenggarakan demi lancarnya penyingkiran terhadap saya. Apa yang sebetulnya terjadi kenapa Ketua Majelis Syuro terburu- buru mengatur untuk menyingkirkan kader yang dianggap berbeda pendapat. Usroh tidak diajak bicara, Fraksi tidak diajak bicara, track record tidak dihargai.
Wallahualam saya tidak mengerti jawabannya”  (wawancara penulis, 15 Februari 2019).
Berikut ketidakjelasan proses dalam pemeriksaan dan persidangan BPDO sesuai pedoman Partai Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Beracara Penegakan Disiplin Organisasi yang disahkan tanggal 16 Desember 2015 oleh MPP.
Tabel 1.8 Ketidakjelasan Proses dalam Pemeriksaan dan Persidangan BPDO
Kasus Fahri Hamzah No  Perihal Dasar hukum Penjelasan 1 Ketidakjelasan pengaduan Pasal 14 dan 16 pedoman partai No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Beracara BPDO PKS Sampai hari ini Fahri Hamzah belum diberikan informasi tentang kejelasan pengaduan, terutama mengenai: (a) identitas lengkap pengadu, (b) uraian dugaan pelanggaran, (c) bukti-bukti awal. Akan tetapi Fahri Hamzah langsung diminta mengisi dan menjawab form yang
berisi 28 pertanyaan. 2 Ketidakjelasan proses pemeriksaan Pasal 16 dan 21 pedoman partai No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Beracara BPDO PKS Tentang kelengkapan administrasi Fahri Hamzah, tidak pernah dibacakan dihadapan Fahri.Hasil Investigasi BPDO belum pernah disampaikan kepada Fahri Hamzah. 3 Ketidakjelasan persidangan Pasal 22 dan 27  ayat (8) pedoman partai No.2 Tahun 2015 Tentang Tata
Beracara BPDO PKS
Fahri Hamzah diperiksa dalam
persidangan Majelis tidak dikatakan apakah disidang oleh BPDO, Majelis Qadha atau Majelis Tahkim. Karena perbedaan masing-masing Majelis tersebut juga akan menentukan perbedaan kekhususan suatu perkara dan proses tata beracara serta jenis sanksi yang akan dijatuhkan.Pemeriksaan sidang dimulai dengan pembacaan laporan dugaan pelanggaran disiplin dan pembacaan tuntutan pemberian sanksi oleh BPDO (pasal 27 ayat *). Pada kenyataannya
pembacaan tersebut belum pernah dijalankan dalam proses persidangan pertama hari Selasa, 19 Januari 2016,
pukul 20.00 WIB-selesai. 4 Saksi dan ahli Pasal 27 ayat (10), pasal 30 ayat (3), dan pasal 31 butir b Fahri Hamzah mengajukan dua orang saksi dan dua orang ahli, akan tetapi
BPDO hanya mengizinkan dua orang saksi. Padahal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penyampaian keterangan ahli merupakan proses yang harus dilalui dalam persidangan dan keterangan ahli tersebut merupakan bagian dari alat bukti yang dipakai dalam Majelis dalam memutuskan suaru perkara.
5 Ketidakjelasan dakwaan/ delik Pasal 11 pedoman partai No.1 Tahun 2015 Tentang Pemberian
Penghargaan dan
Penjatuhan Sanksi PKS
Dalam proses pemeriksaan tidak dijelaskan bahwa Fahri Hamzah melanggar peraturan yang mana, hanya dituduh membangkang perintah Pimpinan Partai karena tidak mau mengundurkan diri dari posisi Wakil Ketua DPR RI dan tidak mengindahkan Instruksi Partai untuk tidak menandatangani inisiatif revisi UU KPK. Seharusnya semua kebijakan partai harus berdasarkan asas formalitas, harus tertulis, dan teradministrasikan dengan baik, agar mekanisme pelaksanaan dan jika terdapat gugatanpun dapat dilayangkan secara jelas dan pasti.
6 Struktur Mahkamah Partai Pasal 32 UU No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Penyelesaian perselisihan internal partai politik dilakukan oleh suatu Mahkamah
Partai atau sebutan lain.Susunan
Mahkamah Partai disampaikan oleh
Pimpinan Partai kepada Kementrian

## Hukum dan HAM.
7 Dependensia Majelis Pasal 1 ayat (7), (8), dan (18) Pedoman Partai No.2 Tahun 2015 Tentang Tata
Beracara BPDO PKS
Kedudukan pengadu (DPTP), penuntut
(BPDO PKS), dan Majelis Pengadilan yang bersumber dari unsur yang sama yaitu DPTP menunjukkan ketiadaan prinsip independensi dan imparsialitas yang mutlak harus dimiliki oleh suatu Majelis Hakim pemutus perkara. Intervensi dan conflict of interest pasti akan mewarnai proses dan materi putusan yang akan diambil. Oleh karena itu struktur yang demikian adanya akan rawan dapat menghasilkan putusan yang adil dan bijaksana, dan pasti membuka ruang gugatan dipihak yang dirugikan.
Sumber : Dokumen Lampiran yang diberikan oleh Fahri Hamzah.
Adapun rangkaian kejanggalan-kejanggalan lainnya dalam proses pemecatan  Fahri Hamzah,  yakni,  (1) kejanggalan dalam permintaan mundur; (2) kejanggalan dalam pemeriksaan BPDO; (3) kejanggalan dalam persidangan Majelis Qodho tanggal 28 Januari 2016; (4) kejanggalan dalam pedoman baru partai; (5) kejanggalan operasi media dan sosialisasi struktur. Atas kejanggalan-kejanggalan inilah, akhirnya Fahri Hamzah membawa kasus pemecatan terhadapnya yang dilakukan oleh PKS ke lembaga hukum. Di sisi lain Fahri Hamzah juga mengungkapkan alasan membawa perkara pemecatan ini ke lembaga hukum negara, sebagaimana dikatakan oleh Fahri Hamzah:
“Pengelolaan konflik di PKS selama masa kepemimpinan PKS rezim 2015-2020 tidak sesuai dengan jati diri partai dakwah, sikap kritis dijadikan sebagai tuduhan merugikan partai, padahal sesungguhnya hal tersebut juga kerap dilakukan pada masa kepemimpinan PKS sebelumnya, namun tidak pada pemecatan. Seharusnya apabila seorang pemimpin tidak menyukai sikap keras dan kritis seorang kader, seharusnya diingatkan atau ditegur dengan komunikasi dua arah melalui dialog antara saya dengan pimpinan partai. Namun, dialog semacam itu hanya semacam angin berlalu di PKS saat ini.”
Fahri melaporkan Dewan Pengurus Pusat PKS yakni Abdul Muiz Saadih (Ketua BPDO PKS) sebagai tergugat I; Hidayat Nur Wahid, Surahman Hidayat, Mohamad Sohibul Iman, Abdi Sumaithi (masing-masing selaku  Ketua dan anggota Majelis Tahkim PKS) sebagai tergugat II; dan Presiden Partai Sohibul Iman sebagai tergugat III. Pengadilan Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis memutuskan menerima dan mengabulkan permohonan provisi Fahri Hamzah secara menyeluruh dan menyatakan bahwa tergugat I, II, dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum.
Berdasarkan keputusan persidangan maka dinyatakan bahwa pertama , tidak sah atau batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau keputusan tergugat I terkait proses pemeriksaan dan persidangan terhadap Fahri Hamzah. Kedua , menyatakan tidak sah atau batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat putusan tergugat II Nomor 02/PUT/MT-PKS/2016 tentang pemberhentian Fahri Hamzah dari semua jenjang keanggotaan PKS tanggal 11 Maret 2016. Ketiga , menyatakan tidak sah atau batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat Surat Keputusan tergugat II Nomor 463/SKEP/DPP-PKS/1437 tanggal 1 April 2016 tentang pemberhentian Fahri Hamzah sebagai anggota PKS. Keempat , menyatakan tidak sah atau batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat Surat Keputusan tergugat III Nomor 467/SKEP/DPP-PKS/1437  tanggal 6 April 2016 tentang Pemberhentian Antar Waktu Pimpinan DPR RI dari PKS dan memerintahkan tergugat II untuk mencabut putusan Nomor 02/PUT/MT-PKS/2016 tentang pemberhentian Fahri Hamzah dari semua jenjang keanggotaan PKS serta tergugat III untuk mencabut surat keputusan nomor 463/SKEP/DPP-PKS/1437 dan 467/SKEP/DPP-PKS/1437. Kelima , menghukum tergugat I, II, dan III secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Fahri Hamzah secara tunai baik kerugian materil maupun immateriil dengan rincian sebagai berikut: untuk kerugian materril (1) biaya pendaftaran Panjar Perkara sebesar Rp.1.650.000; (2) biaya jasa pengacara sebesar Rp 1.000.000.000; (3) biaya administrasi terkait lainnya Rp 100.000.000. Sedangkan kerugian immateriil yang semuanya menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara yaitu sebesar Rp 500.000.000.000.  Keenam, menyatakan Fahri Hamzah adalah sah sebagai anggota DPR RI dan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 dari PKS. Berikut catatan persidangan kasus Fahri Hamzah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

## Tabel 1.9 Catatan Persidangan Kasus Fahri Hamzah
No Keterangan
1
BPDO dan Majelis Qodho telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti di persidangan serta keterangan saksi dan ahli ternyata proses penanganan aduan terhadap Fahri Hamzah dilakukan tanpa mengindahkan hak-hak dasar pemanggilan dan hukum formil dan materiil apa yang diberlakukan guna membela diri dalam pemeriksaan terhadap diri Fahri Hamzah. Aduan yang diterima BPDO terkait Fahri Hamzah adalah berkenaan dengan ucapan yang kontroversial namun dalam pemeriksaan Fahri Hamzah dituduh melawan pimpinan partai.
2 Majelis Tahkim telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyelenggarakan persidangan pemecatan terhadap Fahri Hamzah sebelum mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham.
3 DPP PKS telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengeluarkan surat pemecatan kepada Fahri  Hamzah berupa pemecatan dari seluruh jenjang keanggotaan dalam partai yang berakibat pada pemecatan sebagai anggota DPR RI dan Pimpinan DPR RI.
4 Dengan demikian, pengadilan memutuskan bahwa segala tindakan yang sudah dilakukan oleh BPDO, Majelis Tahkim dan DPP tidak memiliki kekuatan hukum dan harus dicabut serta memerintahkan untuk memulihkan harkat, martabat, dan kedudukan Fahri Hamzah sepert semula.
PKS melakukan banding ke tingkat Pengadilan Negeri DKI Jakarta,  namun  dalam putusan Pengadilan Negeri  DKI Jakarta memutuskan  menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Langkah selanjutnya, PKS juga melakukan kasasi di tingkat Mahkamah Agung, hasil kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung. Sehingga penolakan tersebut membuat Fahri Hamzah tetap sah menjadi kader PKS dan pimpinan DPR dari PKS berdasarkan keputusan pengadilan negeri Jakarta Selatan.
Mediasi yang dilakukan oleh Mahkamah Partai juga gagal dilakukan, bahkan selama tiga kali persidangan, petinggi PKS tidak hadir, sehingga proses hukum pun terus berlanjut. Namun, menurut Petinggi PKS bahwa Fahri Hamzah yang tidak mau melakukan mediasi padahal mediasi telah dilakukan oleh Majelis Tahkim PKS. Sebaliknya pada saat di
pengadilan, Petinggi PKS tidak menghadiri sidang gugatan yang dilakukan oleh Fahri Hamzah.
Pada rapat Majelis Syuro PKS kelima pada tanggal 4 sampai 5 Maret 2018 dalam rapat tersebut juga tidak membahas sama sekali konflik Fahri Hamzah melawan pimpinan DPP PKS. Hal ini mencerminkan bahwa konflik internal di PKS dianggap benar-benar sudah selesai. Walaupun Fahri Hamzah telah mengirimkan dokumen putusan pengadilan ke masing-masing anggota Majelis Syuro, namun tetap saja pemimpin PKS menilai perkara tersebut sudah selesai dan bagi pimpinan PKS, masalah konflik yang terjadi bukan lagi masalah PKS melainkan konflik antar individu.
Berdasarkan kasus Fahri Hamzah penyelesaian konflik yang dilakukan oleh PKS, dapat dikatakan bahwa PKS belum bisa melokalisasikan konflik internal di dalam tubuhnya. Hal ini tampak bagaimana penyelesaian konflik antara Fahri Hamzah dengan Pimpinan DPP PKS melalui Mahkamah Partai secara internal gagal, sehingga akhirnya penyelesaian konflik melalui jalur formal peradilan umum. Dalam penelitian ini, penulis setuju dengan teori Mietzner bahwa konflik akan cenderung melebar dan berkepanjangan apabila partai tidak mampu mengelola konfliknya secara baik. Walaupun menurutNoor (2015), PKS mampu mendeteksi potensi konflik dan melakukan respon sejak dini melalui forum pertemuan mingguan ‘halaqah’. Namun, dalam penelitian ini penulis membantah penelitian Noor (2015)karena gagalnya pengelolaan konflik yang dilakukan oleh PKS tercermin pada kasus konflik internal yang terjadi antara Fahri Hamzah dengan pimpinan DPP PKS, sehingga hal tersebut berdampak pada perselisihan yang berkepanjangan yang secara potensial mengarah pada faksionalisasi yang belum bisa diselesaikan yang berakhir pada pemecatan kader terbaik partai.

## Penutup
Konflik internal yang terjadi di tubuh PKS antara Fahri Hamzah dengan pimpinan DPP PKS tidak hanya konflik yang bersifat invidualistis tetapi juga konflik yang bersifat faksionalis partai sejak lama yang telah menimbulkan indikasi adanya masalah konflik yang cukup serius dari yang diduga dalam internal PKS. Hampir 14 tahun dari tahun 2004 hingga 2018, konflik internal PKS terkait perbedaan pandangan di dalam faksi belum bisa terselesaikan secara baik dan terkesan cenderung tertutup. Walaupun sebenarnya di dalamnya terjadi konflik antar kubu yang berdampak pada fungsi representasi politik di DPR dalam hal kepemimpinan Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR. Bahkan, sirkulasi elit yang terjadi di PKS selama ini tidak terjadi secara reguler melainkan secara politis yang menyebabkan
adanya perebutan  jabatan strategis baik di eksekutif partai maupun legislatif yang hanya diduduki oleh kalangan tertentu saja.
Adapun manajemen konflik yang dikelola oleh PKS terkait kasus Fahri Hamzah melawan pimpinan DPP PKS ialah PKS belum mampu melokalisasikan konflik internalnya sehingga dalam hal ini PKS gagal dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam tubuhnya, sehingga dapat dikatakan bahwa inefektivitas peran dan fungsi Mahkamah Partai belum terlembaga dengan baik di PKS, karena pemecatan yang dilakukan terhadap Fahri Hamzah tidak berdasarkan implikasi yang kuat berdasarkan mekanisme pergantian pimpinan DPR yang diatur jelas dalam UU MD3. Harus ada pelanggaran hukum yang dilakukan, baru pimpinan DPR sebagai jabatan publik bisa dipecat oleh partai.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada Sri Budi Eko Wardhani yang telah memberi bantuan dan arahan sekaligus menjadi pembimbing dalam penulisan artikel ini, juga kepada seluruh narasumber yang telah berkenan diwawancarai penulis.

## Pendanaan
Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan ( authorship ), dan publikasi dari pihak manapun.
Daftar Pustaka
Huntington, S. P. (1983). Tertib Politik Di Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah .
Jakarta: CV Rajawali.
Mietzner, M., & Aspinall, E. (2010). Problems of Democratisation in Indonesia: Election, Institutions, and Society . ISEAS Publishing.
Munandar, A. (2011). Antara Jemaah Dan Partai Politik Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004 . Universitas Indonesia.
Noor, F. (2015). Perpecahan dan Soliditas Partai Islam di Indonesia: Kasus PKB dan PKS Di Dekade Awal Reformasi . Jakarta: LIPI Press.
Paturahman, F. (2016). Mekanisme Resolusi Konflik Partai Politik: Studi Kasus Langkah- langkah Partai Keadilan Sejahtera Meredam Konflik Internal Pasca Musyawarah Kerja Nasional Di Bali Tahun 2008 . Universitas Indonesia.

## Tentang Penulis
Zaiyatul Akmar adalah Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

## POLITIKA , Jurnal Ilmu Politik Vol.10, No.1 (April 2019)

## Catatan
1 Fahri Hamzah mendapatkan perolehan suara sah 125.083 dalam pemilu Legislatif 2014 di Dapil Nusa Tenggara Barat dengan posisi pertama perolehan suara terbanyak di PKS dengan Nomor Urut 1 (satu) dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Fahri Hamzah adalah deklarator Partai Keadilan yang kemudian berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang disebabkan karena pada pemilu 1999, PK tidak memenuhi ambang batas parlemen sebesar 2 persen, hanya menempati posisi ketujuh dengan 1.436.565 suara (1,36 persen) yang berdampak pada tindakan stembus accord dengan delapan partai politik berbasis Islam lainnya dan Fahri Hamzah merupakan Anggota Ahli PKS yang terdaftar di DPD PKS Kota Bekasi.