INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 7012-7025 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Publik Ramah Lingkungan Pada Kawasan Cagar Budaya Banda
Hasan Firdausi 1 ✉ , M.A.Rahawarin 2 , Hendry Selanno 3
Universitas Pattimura Ambon
Email: angga.faqih@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis  implementasi kebijakan penataan ruang publik  ramah  lingkungan  pada  kawasan  cagar  budaya  Banda  Kabupaten  Maluku  Tengah  dengan pendekatan model implementasi Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif    kualitatif.  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  model  Miles  dan HubermanHasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan  penataan ruang publik ramah lingkungan  pada  Kawasan  Cagar  Budaya Banda ditinjau  dari  (1)  aspek  ukuran dan tujuan  kebijakan sudah sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah Daerah ; (2) aspek sumberdaya manusia telah mendapatkan dukungan dari instansi teknis dalam kuantitas  dan  kualitas yang memadai, serta didukung oleh sumber daya finansial yang bersumber dari APBN dan APBD ; (3) aspek  karakteristik agen pelaksana  terlihat dari kejelasan struktur birokrasi, kepathan terhadap norma- norma dan aturan, pola-pola birokrasi terhubung satu sama lain ; (4) aspek disposisi adalah kesamaan pemahaman tentang komitmen, perspektif, dan sikap yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan ; (5) aspek  komunikasi    terlihat  dari  kerjasama,  kolaborasi,  atau  pertukaran  sumber  daya  yang  saling mendukung ; (6) aspek lingkungan ekonomi, sosial dan politik yakni terlihat dari peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar, peningkatan identitas dan kebanggaan masyarakat dan dukungan politik baik dari masyarakat maupun pemerintah pusat.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penataan Ruang Publik, Kawasan Cagar Budaya

## Abstract
This  research  aims  to  determine  and  analyze  the  implementation  of  environmentally  friendly  public space planning policies in the Banda cultural heritage area, Central Maluku Regency using the Van Meter and Van Horn implementation model approach. This research use desciptive qualitative approach. The data  analysis  technique  in  this  research  uses  the  Miles  and  Huberman  model..  The  research  results concluded that the implementation of environmentally friendly public space planning policies in the Banda Cultural Heritage Area in terms of (1) aspects of policy size and objectives are in accordance with the Law, Presidential Regulations and Regional Government Regulations; (2) the human resources aspect has received support from technical agencies in adequate quantity and quality, and is supported by financial resources sourced from the APBN and APBD; (3) the characteristic aspects of implementing agents can be seen from the clarity of the bureaucratic structure, compliance with norms and rules, bureaucratic patterns connected to each other; (4) the disposition aspect is a shared understanding of the  commitments,  perspectives  and  attitudes  held  by  policy  implementers;  (5)  the  communication aspect can be seen from cooperation, collaboration, or mutually supportive exchange of resources; (6) aspects  of  the  economic,  social  and  political  environment,  which  can  be  seen  from  improving  the standard of living of the surrounding community, increasing community identity and pride and political support from both the community and the central government.
Keywords: Policy Implementation, Public Space Planning, Cultural Heritage Areas

## PENDAHULUAN
Di Indonesia, kebutuhan akan perencanaan tata ruang yang ramah lingkungan pada dasarnya telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Hal ini berarti bahwa dalam melakukan perencanaan tata ruang semestinya  mengidentifikasi  tiap  konsekuensi  yang  muncul  dari  perencanaan  tersebut terhadap  lingkungan,  namun  dalam  kenyataannya  perencanaan  tata  ruang  di  Indonesia masih  dilakukan  dengan  orientasi  pada  minimasi  dampak  lingkungan  dari  sisi  kondisi geologi  lingkungan.  Proses  dan  prosedur  dalam  perencanaan  tata  ruang  belum memperhatikan  dampak  lingkungan  dari  sisi  nongeologi,  seperti  vegetasi,  temperatur, emisi, dan sebagainya. Terkait dengan hal ini perlu diidentifikasi model analisis lingkungan nongeologi yang dapat terintegrasi dengan proses dan prosedur perencanaan tata ruang di  Indonesia,  yang  salah  satunya  adalah  analisis  emisi  berbasis  lahan.  Sebagaimana dikemukakan oleh (Subekti et al., 2013) dan (Latukau & Mordekhai, 2021). bahwa  penataan ruang  khususnya  kota-kota  di  Indonesia  masih  dilihat  hanya  sebatas  untuk  memenuhi pertumbuhan  pembangunan  dan  cenderung  berorientasi  pada  upaya  untuk  mencapai target  pertumbuhan  ekonomi,  atau  untuk  memenuhi  kebutuhan  pengembangan  suatu kawasan  tertentu  yang  tidak  bisa  dihindari.  Orientasi  penataan  kota  yang  demikian  itu
kurang mempertimbangkan tujuan penataan dan penggunaan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.
Maluku  Tengah  sebagai  salah  satu  kabupaten  di  Provinsi  Maluku,  letaknya  diapit oleh Kabupaten Seram Bagian Barat di sebelah barat dan Seram Bagian Timur di sebelah timur. Luas wilayah Kabupaten Maluku Tengah seluruhnya kurang lebih 275.907 km 2 yang terdiri dari luas laut 264.311,43 km 2 dan luas daratan 11.595,57 km 2 .   Saat ini, Pemerintah Kabupaten  Maluku  Tengah  telah  menetapkan  kebijakan  yakni  penataan  ruang  publik kawasan cagar budaya banda, bukan hanya karena banyak bangunan tua peninggalan masa lalu,  tetapi  karena  keberadaannya  dalam  sejarah  bangsa  yang  sentral  dan  penting. Penataan  ruang  cagar  budaya  banda  ini  diharapkan  mengakomodir  permasalahan lingkungan  sebagai upaya pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat dari suatu pemanfaatan ruang.
Banda Neira, dalam hirarki wilayah RTRW berstatus sebagai Kawasan Strategis Propinsi dan  dalam  PP  no  50  tahun  2011  tentang  Rencana  Induk  Pembangunan  Kepariwisataan Nasional  Tahun  2010 – 2025,  Banda  Neira  masuk  dalam  Kawasan  strategis  pariwisata nasional nomor urut 25 dari 88 kawasan yang ditetapkan. Status sebagai kawasan strategis pariwisata tentunya perlu dibuat juga perencanaan yang strategis dan inovatif. Banda neira mempunyai potensi yang sangat besar sebagai Kawasan wisata budaya, sejarah dan alam. Bahkan  saat  ini  Kemendikbud  sedang  memperjuangkan  Banda  Neira  untuk  ditetapkan sebagai warisan cagar budaya dunia. Untuk mendukung potensi banda sebagai Kawasan pariwisata nasional, tentunya perlu juga kita memperhatikan kualitas lingkungan di Banda Neira.  Kualitas  lingkungan  yang  sehat  dan  baik  adalah  menjadi  hal  yang  mutlak  bagi pengembangan  pariwisata  sebuah  Kawasan.  Oleh  karena  itu  diperlukan  konsep  dan  ide tentang pengelolaan lingkungan hidup yang baik serta inovatif (Sihasale & Lasaiba, 2022).
Dalam berbagai preseden revitalisasi kawasan cagar budaya, tentunya menata ulang obyek  pelestarian  menjadi  prioritas  utama  aktifitas.  Seperti  yang  sudah  diusulkan sebelumnya,  ‘Koridor  Situs -linier  Nassau- Belgica’  adalah  primadona  kunjungan  utama dalam Kawasan ini. Namun secara fisik, kedua (bangunan) benteng sudah selesai dipugar sepenuhnya.  RTBL  Kawasan  Cagar  Budaya  Bandaneira  mengindikasikan  penyatuan  aksis Nassau-Belgica  sebagai  pekerjaan  fisik  yang  menjadi  prioritas  berikutnya.  Rencana  ini sebenarnya cukup selaras dengan usulan masterplan yang diajukan di Buku Pemkab Maluku Tengah. Namun selain melibatkan pembersihan lahan disekitar Benteng Nassau, revitalisasi aksis juga melibatkan pekerjaan besar untuk mengembalikan waterfront di depan Benteng Nassau ke kondisi aslinya, lengkap dengan kanal-kanal besar yang menghubungkan parit di sekeliling benteng dengan pelabuhan/jeti di depannya.
Salah satu bagian penting dari rangkaian kebijakan publik adalah implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik. Tujuan kebijakan publik akan tercapai utamanya dari adanya implementasi.   Keberhasilan implementasi kebijakan atau program menurut    (Sasmito & Nawangsari, 2019) dan Entjaurau, Sumampouw, & Undap (2021) dapat dikaji berdasarkan proses  implementasi  (perspektif  proses)  dan  hasil  yang  dicapai  (perspektif  hasil).  Pada perspektif  proses,  program  pemerintah  dikatakan  berhasil  jika  pelaksanaannya  sesuai dengan  petunjuk  dan  ketentuan  pelaksanaan  yang  dibuat  oleh  pembuat  program  yang mencakup  antara  lain  tata  cara  atau  prosedur  pelaksanaan,  agen  pelaksana,  kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dinilai berhasil manakala programnya membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan,  atau  sebaliknya.  Dengan  kata  lain,  implementasi  kebijakan  dapat  dianggap berhasil  ketika  telah  nampak  konsistensi  antara  proses  yang  dilalui  dengan  hasil  yang dicapai.
Penelitian mengenai evaluasi implementasi kebijakan penataan ruang public ramah lingkungan  ini    merujuk  pada    teori  Van  Meter  dan  Van  Horn,  dimana  implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan  baik oleh  individu-individu/ pejabat- pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan  yang  telah  digariskan  dalam  keputusan  kebijakan.  Dari  hal  tersebut  dapat dimaknai bahwa esensi utama  dari  implementasi  kebijakan adalah memahami apa yang terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup  usaha  untuk  mengadministrasikan  dan  menimbulkan  dampak  nyata  pada masyarakat atau kejadian-kejadian.  Adapun model implementasi yang digunakan adalah Model Implementasi Van Meter dan Van Horn yakni  (a) Ukuran dan tujuan kebijakan; (b) Sumberdaya; (c) Karakteristik agen pelaksana; (d) Sikap/ kecenderungan (disposition) para pelaksana;  (e)  Komunikasi  antar  organisasi  dan  aktivitas  pelaksana;  dan  (f)  Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik sebagaimana dikemukakan oleh Amanda (2016); Roring, Mantiri, & Lapian (2021) ; (Abidin & Pananrangi, 2021); (Arifin & Qoimah, 2021); (Putera et al., 2020).

## METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan  kualitatif. Pendekatan ini digunakan  karena  peneliti  bermaksud  memperoleh  gambaran  yang  mendalam  tentang implementasi  kebijakan  Penataan  Ruang  Ramah  Lingkungan  di  Kawasan  Cagar  Budaya Banda.    Penelitian  dilaksanakan  selama  2  (dua)  bulan  yakni  Juli – September  2023  di Kawasan Cagar Budaya Banda Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian ini difokuskan pada
implementasi kebijakan penataan ruang publik ramah lingkungan di Kawasan Cagar Budaya Banda.   Informan  penelitian  ini adalah pegawai Dinas Pariwisata, Pemuda  dan Olahraga Kabupaten  Maluku  Tengah    yang  memahami  tentang  kebijakan  penataan  ruang  publik ramah  lingkungan  di  Kawasan  Cagar  Budaya  Banda.  Selain  itu,  penulis  melakukan wawancara mendalam ( dept interview) dengan informan kunci yakni  tokoh  masyarakat, pemerhati budaya dan dinas terkait dengan penataan ruang seperti Bappeda Kabupaten Maluku Tengah dan  Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah.  peneliti menggunakan model analisis interaktif dari Miles & Huberman (2007), dalam penelitian ini, dimulai  dengan  menelaah  seluruh  data  yang  tersedia  dari  berbagai  sumber,  yakni  hasil wawancara,  pengamatan  yang  sudah  dituliskan  dalam  catatan  lapangan,  dokumen  dan sebagainya.  Setelah  dibaca  dipelajari  dan  ditelaah,  maka  langkah  selanjutnya  ialah mengadakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Salah satu bagian penting dari rangkaian kebijakan publik adalah implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik. Tujuan kebijakan publik akan tercapai utamanya dari adanya implementasi.    Keberhasilan  implementasi  kebijakan  atau  program  menurut  Akib  (2013), dapat  dikaji berdasarkan  proses implementasi (perspektif  proses) dan hasil yang dicapai (perspektif  hasil).  Pada  perspektif  proses,  program  pemerintah  dikatakan  berhasil  jika pelaksanaannya  sesuai  dengan  petunjuk  dan  ketentuan  pelaksanaan  yang  dibuat  oleh pembuat program yang mencakup antara lain tata cara atau prosedur pelaksanaan, agen pelaksana,  kelompok  sasaran  dan  manfaat  program.  Sedangkan  pada  perspektif  hasil, program dinilai berhasil manakala programnya mem-bawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu  program  mungkin  saja  berhasil  dilihat  dari  sudut  proses,  tetapi  boleh  jadi  gagal ditinjau  dari  dampak  yang  dihasilkan,  atau  sebaliknya.  Dengan  kata  lain,  implementasi kebijakan  dapat  dianggap  berhasil  ketika  telah  nampak  konsistensi  antara  proses  yang dilalui dengan hasil yang dicapai.
Adapun model implementasi yang digunakan adalah Model Implementasi Van Meter dan Van Horn yakni  (a) Ukuran dan tujuan kebijakan; (b) Sumberdaya; (c) Karakteristik agen pelaksana;  (d)  Sikap/  kecenderungan  (disposition)  para  pelaksana;  (e)  Komunikasi  antar organisasi  dan  aktivitas  pelaksana;  dan  (f)  Lingkungan  ekonomi,  sosial,  dan  politik sebagaimana dikemukakan oleh Roring, Mantiri, & Lapian (2021).
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Sesuai dengan pendapat Van Meter Dan Van Horn (1975) sebagaimana yang dikutip dari  (Satibi  &  Sudrajat,  2019)  menjelaskan  jika  untuk  mengukur  kinerja  implementasi kebijakan harus menegaskan pada ukuran dan tujuan tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana  kebijakan,  karena  kinerja  kebijakan  pada  dasarnya  merupakan  penilaian  atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.  Kebijakan penataan ruang publik ramah lingkungan pada  kawasan cagar budaya banda Kabupaten Maluku Tengah mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kepulauan Maluku, PP No 50 tahun 2011 tentang  Rencana  Induk  Pembangunan  Kepariwisataan  Nasional  Tahun  2010-2025,  PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Nasional,    PERDA  No.  6  Tahun  2011  Tentang  Rencana  Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Maluku  Tahun 2010 – 2025 dan   Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan  Kepariwisataan  Tahun  2021 – 2025.      Dalam  Perda  tersebut,  dilakukan penilaian dan evaluasi terhadap potensi ODTW (Objek dan Daya Tarik Wisata) aksesibilitas dan  potensi  ekonomi  kemudian  dikelompokan  menjadi  5  buah  KKP  (Kawasan Pengembangan Pariwisata). Kecamatan Banda Naira terletak dalam KKP 1 (Kawasan Pulau- Pulau) Ambon, Pulau Haruku, Saparua Nusa Laut dan Kepulauan Banda Naira.
Revitalisasi  kawasan  Banda  Neira  sebagai  pusat  wisata  warisan  budaya,  setidaknya harus bisa menyelesaikan dua isu (masalah) pokok, yakni revitalisasi sumberdaya arkeologi, sekaligus pemulihan (recovery) sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian program revitalisasi setidaknya juga mencakup penataan kawasan. Penataan kawasan sangat penting dilakukan mengingat hasil  survei  Pusat Dokumentasi  Arsitektur (2007) memperoleh  data bahwa disekitar obyek Benda Cagar Budaya (BCB) terdapat fasilitas umum dan sosial baik berupa perumahan (permukiman) penduduk, perkantoran, pendidikan dan fasilitas umum lainnya. Selain itu pada umumnya kondisi kawasan di Banda Neira meliputi dua kategori yakni, tidak berkembang dan sedang berkembang. Oleh karena itu penataan kawasan patut mempertimbangkan  kondisi  tersebut.  Program  penting  lainnya  adalah  Zonasi (Pemintakatan) yang  bertujuan menjaga, melindungi, memastikan dan mempertahankan suasana historis. Kondisi lingkungan sejarah pada dasarnya tersusun secara harmonis dari bangunan purbakala dan sejarah, situs dan lingkungan alam sekitar, serta gaya hidup dan sikap penduduknya.
2. Sumberdaya
Keberhasilan  implementasi  kebijakan  bergantung  pada  kemampuan  untuk memanfaatkansumberdaya yang tersedia. Van Meter dan Van Horn (1975) sebagaimana yang  dikutip  dari  Astariyani  &  Sudiarawan  (2021)  menyatakan  bahwa  implementasi kebijakan  perlu  dukungan  sumber  daya  manusia  ( human  recouces)  maupun  dukungan sumber daya non-manusia ( non-human recources).

## a. Sumber Daya Manusia
Dalam hal sumber daya manusia untuk Penataan Ruang Publik Ramah Lingkungan Pada Kawasan Cagar Budaya Banda, tentunya diperlukannya dukungan dari sumber daya manusia,  baik  dari  segi  kualitas  maupun  dengan  kuantitasnya.  Kualitas  sumber  daya manusia  berkaitan  dengan  keterampilan,  dedikasi,  profesionalitas,  dan  kompetensi dibidangnya. Sedangkan kuantitas  berkaitan  dengan  jumlah  sumber daya manusia yang cukup. Jika di tinjau dari sumber daya manusia baik dari Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten  Maluku  Tengah,  Bappeda  Kabupaten  Maluku  Tengah  dan  Dinas Pariwisata, Pemuda  dan  Olahraga  Kabupaten  Maluku  Tengah  serta  para  kontraktor  pembangunan, kemampuan para pegawai dalam menyelesaikan tugas dapat dikatakan sudah baik, karena merupakan  orang-orang  yang  ahli  dibidangnya  sehingga  para  staf  dan  pegawai  yang menjalankan program ini telah memiliki kualitas yang cukup. Namun dari segi kuantitas, ketiga instansi yaitu Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah, Bappeda Kabupaten Maluku Tengah dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah  merasa  kekurangan  tenaga  atau  kuntitas  dari  ketiga  instansi  tersebut  belum terpenuhi.  Di  perlukannya  penambahan  sumber  daya  manusia  karena  menurut  Rani  & Safarinda  (2020)  ketersediaaan  jumlah  staf  yang  cukup  menjadi  faktor  penentu  suatu kebijakan,  dan  kegagalan  sering  terjadi  dalami  mplemnetasi  kebijakan  salah  satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi atau memadai. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada serta  ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas yang ditangani.

## b. Sumber Daya Finansial
Selain  sumber  daya  manusia,  sumber  daya  lain  yang  perlu  diperhitungkan  ialah sumber daya finansial. Dikutip dari  (Yonnawati, 2016) menjelaskan jika sumber daya finansial menjadi penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah program.  Implementasi kebijakan  dalam aspek sumber daya finansial melibatkan pengelolaan  dan  pemanfaatan dana yang ada untuk mencapai tujuan kebijakan yang ditetapkan.
Berdasarkan  hasil  identifikasi  diketahui  bahwa  pembiayaan  untuk  implementasi Penataan Ruang Publik Ramah Lingkungan Pada Kawasan Cagar Budaya Banda ini telah
didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tengah dan  telah  dianggarkan  tiap  tahunnya.    Alokasi  sumber  daya  finansial  tersebut  telah terlaksana  secara  efisien.  Hal  ini  melibatkan  penentuan  prioritas  penggunaan  dana  dan pengelolaan yang baik untuk mencapai tujuan kebijakan yakni melakukan penataan ruang publik pada cagar budaya di Banda Neira agar memenuhi aspek ramah lingkungan.
Selama  proses  implementasi  kebijakan,  Dinas  PU  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten Maluku  Tengah  telah  mengevaluasi  penggunaan  sumber  daya  finansial  dengan membandingkan  hasil  yang  dicapai  dengan  anggaran  yang  telah  dialokasikan,  serta melakukan perbaikan pada hal-hal yang  diperlukan.  Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala  Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah :
“kami  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  terhadap  penggunaan  anggaran  dalam implementasi kebijakan ini, lalu melakukan upaya perbaikan terhadap semua kegiatan yang  berpotensi  menimbulkan  kerugi an  keuangan    Negara”  (Wawancara  dengan Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah).
Selain  itu,  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  penataan  ruang  publik  ramah lingkungan pada kawasan cagar budaya Banda ini  juga telah mengoptimalkan kerjasama dengan pihak lain, termasuk lembaga keuangan, mitra strategis, dan masyarakat. Kerjasama ini  dapat  membantu  dalam  memperoleh  sumber  daya  finansial  tambahan  dan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada.

## 3. Karakteristik Agen Pelaksana
Seperti yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) sebagaimana    dikutip dari (Yonnawati, 2016) bahwa dalam suatu implementasi kebijakan, agar dapat mencapai keberhasilan yang maksimal, maka harus diidentifikasikan dan di ketahui karakteristik agen pelaksana  yang  mencakup  skruktur  birokrasi,  norma-norma  dan  aturan,  serta  pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu kebijakan  yang  telah  ditentukan  karena  organisasi  memerlukan  adanya  peta  untuk menggambarkan  kegiatan-kegiatan  secara  umum  dan  status  dari  berbagai  bagian  agar mengetahui  tugas  dan  kewenangannya.  Garis-garis  dari  berbagai  bingkai  untuk menunjukan interaksi yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya.
Dalam  melaksanakan  kebijakan  penataan  ruang  publik  ramah  lingkungan  pada kawasan cagar budaya Banda ini, tentunya ada norma-norma yang harus diperhatikan dan dijalankan  oleh  seluruh  pelaksana  kebijakan,  norma-norma  atau  aturan  tersebut  telah ditentukan melalui standar dan mekanisme atau SOP ( Standar Operasional Prosedur) yang berlaku,  sehingga  para  pelaksana  kebijakan  baik  dari  Dinas  PU  dan  Penataan  Ruang
Kabupaten Maluku Tengah maupun Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku  Tengah,  serta  para  kontraktor  pembangunan  dapat  memahami  dan  mengerti terhadap  tugas  pokok,  fungsi  dan  tanggung  jawab  masing-masing  baik  secara  individu maupun secara kelembagaan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh (Sholihah et al., 2012) tujuan utama dari penyusunan SOP pada dasarnya untuk memberikan pedoman kerja agar aktivitas dapat terkontrol secara sistematis. Dengan terkontrolnya aktivitas tentunya target yang ingin dicapai dapat terwujud secara maksimal.
Para  pelaksana kebijakan diantaranya  dari pegawai Dinas PU dan Penataan  Ruang Kabupaten  Maluku  Tengah  bertugas  untuk  mengelola  pelaksanaan  kebijakan  penataan ruang  publik  ramah  lingkungan  pada  kawasan  cagar  budaya  Banda.  Selain  itu,  Dinas Pariwisata,  Pemuda  dan  Olahraga  Kabupaten  Maluku  Tengah  yang  bertugas  sebagai fasilitator untuk melaksanakan kegiatan kepariwisataan. Kedua pelaksana kebijakan memiliki kedudukan  sama  karena  merupakan  mitra  kerja.  Sebagaimana  yang  dikutip  dari (Wardhana, 2020).  organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati. setiap  instansi  memiliki  tugas  dan  fungsinya  masing-masing,  selalu  bekerjasama, berinteraksi,  dan  berkoordinasi  serta  selalu  menjalin  hubungan  baik  yang  baik,  karena ketiganya menyadari bahwa sebagai mitra kerja tentu memiliki peran yang sangat penting serta tugas dan fungsi yang saling berhubungan satu sama lain.

## 4. Sikap/ Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana
Implementasi kebijakan dalam aspek sikap atau disposisi agen pelaksana melibatkan pemahaman  tentang  komitmen,  perspektif,  dan  sikap  yang  dimiliki  oleh  para  pelaksana kebijakan.  Jika para pelaksana kebijakan setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka implementator akan melaksanakan dengan senang hati, tetapi jika ada perbedaan pandangan,  maka  proses  implementasi  akan  mengalami  banyak  masalah.  Sebagaimana yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn yang dikutip dari  Munawir, Madani, & Fatmawati  (2019)    menyatakan  bahwa  disposisi  yang  tinggi  berpengaruh  pada  tingkat keberhasilan pelaksana kebijakan, dalam hal ini disposisi dipahami sebagai kecenderungan, keinginan, dan kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu, keberhasilan penataan ruang publik ramah lingkungan pada kawasan cagar budaya Banda akan tercapai jika mengacu pada pendapat   Munawir, Madani, & Fatmawati (2019) yang mengungkapkan bahwa harus memperhatikan sikap para pelaksana yang dipengaruhi oleh bagaimana  pandangan  dan  cara  melihat  mereka  terhadap  kebijakan  dengan  melihat
elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan dari para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan.

## 5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
Implementasi  kebijakan  dalam  aspek  komunikasi  antar  organisasi  dan  aktivitas pelaksana  melibatkan  pemahaman  tentang  mekanisme,  prosedur,  dan  hubungan  yang terjadi antara berbagai organisasi dan aktor yang terlibat     dalam pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi antara   pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi, dan begitu pula sebaliknya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa komunikasi merupakan proses yang sulit  dan  komplek.  Proses  pentransferan  informasi  di  dalam  organisasi  atau  dari  suatu organisasi  ke  organisasi  lain,  dan  ke  komunikator  lain,  sering  mengalami  ganguan (distortion) baik yang disengaja maupun tidak (Munawir, Madani, & Fatmawati,2019)
Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa  pelaksanaan kebijakan, penting untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara berbagai organisasi dan aktor yang terlibat. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama, kolaborasi, atau pertukaran sumber daya  yang  saling  mendukung  dalam  rangka  memperbaiki  dan  memperkuat  komunikasi yang mendukung implementasi kebijakan penataan ruang publik ramah lingkungan pada kawasan cagar budaya Banda.

## 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik
Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implemnetasi publik dalam persepektif  yang  ditawarkan  Van  Meter  dan  Van  Horn  (1975)  adalah  sejauh  mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Perlu  dipahami  bahwa  lingkungan  eksternal  mempunyai  pengaruh  yang  penting  pada pelaksanaan kebijakan. Van Meter Dan Van Horn sebagaimana yang dikutip dari  Munawir, Madani, & Fatmawati (2019)  menyatakan bahwa sukses tidaknya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dukungan dan penolakan dari lembaga eksternal, jika lembanga ekstenal mendukung,  maka  pelaksanaan  kebijakan  akan  berhasil.  Sebaliknya,  jika  menolak  maka kebijakan akan gagal. Lingkungan eksternal tersebut diantaranya adalah :

## a. Lingkungan  Ekonomi
Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kebijakan penataan ruang publik ramah lingkungan  pada  kawasan  cagar  budaya  Banda  mampu  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat  sekitar.      Kebijakan  ini        mampu  memberikan  kemajuan  signifikan  bagi
perekonomian  masyarakat  lokal  dikarenakan  dalam  pengelolaan  destinasi  wisata (penyediaan  sarana-prasarana penunjang kegiatan wisata sebagian besar masih dikelola oleh  pihak  swasta).  Keberadaan  pihak  swasta  dalam  pengelolaan  destinasi  wisata  di Kepulauan Banda tercermin dari   banyaknya hotel dan guest house maupun infrastruktur penunjang (penyedia alat diving dan snorkeling) yang pemiliknya adalah para entrepreneur lokal. Hasil wawancara juga memberikan penjelasan bahwa Pelestarian cagar budaya dapat meningkatkan  kesadaran  dan  kepedulian  masyarakat  untuk  hidup  bersih  dan  ikut melestarikan warisan budaya yang berdampak positif pada peningkatan kualitas hidup dan lingkungan di sekitar cagar budaya.

## b. Lingkungan Sosial
Dukungan  masyarakat  yang  cukup  besar  terhadap  kebijakan  penataan  ruang penataan ruang publik ramah lingkungan pada kawasan cagar budaya Banda tercermin dari peningkatan  identitas  dan  kebanggaan  masyarakat.    Keberadaan  cagar  budaya  sebagai bagian dari identitas lokal dapat meningkatkan rasa kebanggaan dan harga diri masyarakat. Hal ini dapat berdampak positif pada peningkatan kualitas hidup dan hubungan sosial di antara masyarakat setempat.
Hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa dalam upaya pelestarian cagar budaya, pemerintah  dan  masyarakat  setempat  melakukan  perawatan  dan  penataan  terhadap bangunan dan situs cagar budaya.  Rumah Pengasingan Bung Hatta di Banda Neira sebagai kawasan cagar budaya  memberikan dampak sosial dalam hal memperkuat identitas dan sejarah  nasional.  Hal  ini  dapat  meningkatkan  kesadaran  dan  kepedulian  masyarakat terhadap warisan budaya yang ada di Banda Neira.

## c. Lingkungan Politik
Adanya cagar budaya Banda telah memberikan dampak pada lingkungan politik di Banda  Neira.    Gugusan  Kepulauan  Banda  diakui  sebagai  situs  cagar  budaya  yang  layak diabadikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.  Secara politik, pengakuan ini mempengaruhi kebijakan dan  perhatian pemerintah terhadap  pelestarian dan pengembangan cagar budaya.  Dua situs di Banda Neira, yaitu Benteng Belgica dan Rumah Pengasingan Bung Hatta, telah diajukan sebagai kawasan cagar budaya.  Secara politik, pengajuan ini menunjukkan upaya untuk melindungi dan mempromosikan nilai-nilai sejarah dan budaya yang terkandung dalam cagar Banda.
Selain  itu,  peninggalan  kolonial  di  Banda  Neira,  termasuk  cagar  budaya,  dapat digunakan sebagai sumber daya untuk pengembangan pariwisata budaya.  Secara politik, hal  ini  dapat  mempengaruhi  kebijakan  dan  strategi  pemerintah  dalam  mengelola  dan
mempromosikan cagar budaya sebagai daya tarik wisata.  Oleh karena itu, Pemerintah dan masyarakat setempat memiliki peran dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Banda Neira, karena Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait cagar budaya dapat mempengaruhi dinamika politik dan sosial di daerah ini.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan disimpulkan beberapa hal yakni :
1. Implementasi kebijakan  penataan ruang publik ramah lingkungan pada Kawasan Cagar Budaya Banda ditinjau dari aspek ukuran dan tujuan kebijakan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Peraturan Presiden  Nomor  77  Tahun  2014  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  (RTR)  Kepulauan Maluku, PP No 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,  PERDA No. 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Maluku  Tahun 2010 – 2025 dan   Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2021 – 2025.
2. Implementasi kebijakan  penataan ruang publik ramah lingkungan pada Kawasan Cagar Budaya Banda  ditinjau dari aspek sumberdaya manusia telah mendapatkan dukungan dari instansi teknis dalam kuantitas  dan  kualitas yang memadai, serta didukung oleh sumber daya finansial yang bersumber dari APBN dan APBD.
3. Implementasi kebijakan  penataan ruang publik ramah lingkungan pada Kawasan Cagar Budaya Banda  ditinjau dari aspek  karakteristik agen pelaksana  terlihat dari kejelasan struktur birokrasi, kepathan terhadap norma-norma dan aturan, pola-pola birokrasi terhubung satu sama lain.
4. Implementasi kebijakan  penataan ruang publik ramah lingkungan pada Kawasan Cagar Budaya Banda ditinjau dari aspek disposisi adalah kesamaan  pemahaman tentang komitmen, perspektif, dan sikap yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan.
5. Implementasi kebijakan  penataan ruang publik ramah lingkungan pada Kawasan Cagar  Budaya  Banda  ditinjau  dari  aspek  komunikasi    terlihat  dari  kerjasama, kolaborasi,  atau  pertukaran  sumber  daya  yang  saling  mendukung  dalam  rangka memperbaiki  dan  memperkuat  komunikasi  yang  mendukung  implementasi kebijakan  penataan ruang publik ramah lingkungan pada kawasan cagar  budaya Banda
6. Implementasi kebijakan  penataan ruang publik ramah lingkungan pada Kawasan Cagar Budaya Banda ditinjau dari aspek lingkungan ekonomi, sosial dan politik yakni terlihat dari peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar, peningkatan identitas dan kebanggaan  masyarakat  dan  dukungan  politik  baik  dari  masyarakat  maupun pemerintah pusat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, A. A., & Pananrangi, A. (2021). Pembelajaran Dalam Jaringan Pada Masa Pandemik Covid. Meraja Jurnal, 4(3), 37 – 52.
Akib, H. (2013). Implementasi Kebijakan Apa Mengapa dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik UNM Makassar, 1(1), 1 – 10.
Amanda,  P.  I.  (2016).  Kebijakan  Publik  (Teori,  Analisis,  Implementasi  Dan  Evaluasi Kebijakan). TheJournalish: Social and Government, 1, 34 – 38.
Arifin, S., & Qoimah, D. N. (2021). Implementasi Kebijakan “Jogo Tonggo” Di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. Visoner, 13(3), 531 – 540.
Astariyani, N. L. G., & Sudiarawan, K. A. (2021). Evaluation Of Regional Policy Arrangements In The Time Of The Covid-19 Pandemic In Denpasar City. Abdi Insani, 8(1), 65 – 71.
Entjaurau, J. ., Sumampouw, I., & Undap, G. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kecamatan Pineleng. Jurnal Governance, 1(2), 1 – 12.
Latukau,  F.,  &  Mordekhai,  J.  (2021).  Kebijakan  ‘One  Family  One  Seed’  Sebagai  Model Penataan  Hutan  Kota  Berbasis  Ketahanan  Keluarga  Dalam  Mewujudkan Pembangunan  Kota  Ramah  Lingkungan. Prosiding  Seminar  Nasional  Asosiasi Sekolah Pere ncanaan Indonesia (ASPI) 2021 “Inovasi Dalam Percepatan Penataan Ruang Di Indonesia,” 75 – 88.
Munawir, M., Madani, M., & Fatmawati, F. (2019). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan  (Studi  Kasus  Program  Kube-FM  Dinas  Sosial  Dan  Ketenagakerjaan Kabupaten Bantaeng). JPPM: Journal of Public … , 1(2).
Putera, R. E., Valentina, T. R., & Rosa, S. A. S. (2020). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Sebagai Upaya Pengurangan Resiko Bencana di Kota Padang. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi), 9(2),
155 – 167. https://doi.org/10.31314/pjia.9.2.155-167.2020
Rani, N., & Safarinda, E. Y. (2020). Evaluasi Kebijakan Jogo Tonggo Dalam Penanganan Covid-19 Di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara, 4(2), 8 – 15.
Roring, A. D., Mantiri, M. S., & Lapian, M. T. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintahann Dalam  Penanganan  Virus  Corona  (Covid  19)  di  Desa  Ongkaw  1  Kecamatan Sinonsyang Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2), 1 – 11.
Sasmito, C., & Nawangsari, E. R. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya  Mengentaskan  Kemiskinan  Di  Kota  Batu. JPSI  (Journal  of  Public  Sector Innovations), 3(2), 68. https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p68-74
Satibi,  I.,  &  Sudrajat,  U.  (2019).  Strategi  implementasi  kebijakan  penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISPO), 9(2), 362 – 381.
Sholihah, N., Suharyanto, A., & Adrianto, D. W. (2012). Perencanaan Tata Ruang sebagai Upaya Adaptasi terhadap Perubahan Iklim di DAS Brantas. JAP : Jurnal Administrasi Publik, 3(2), 1 – 8.
Sihasale, D. A., & Lasaiba, M. A. (2022). Peran Geografi dalam Penataan Ruang Perkotaan. Jurnal Jendela Pengetahuan, 15(1), 54 – 64.
Subekti,  R.,  Karjoko,  L.,  &  Astuti,  W.  (2013).  Kebijakan  Tata  Ruang  Di  Kabupaten  Kutai Kartanegara  (Studi  Valorisasi  Ruang). Yustisia  Jurnal  Hukum,  2(2),  44 – 55. https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i2.10184
Wardhana, I. (2020). Pengelolaan Wilayah Dan Sumber Daya Pesisir Terintegrasi Dalam Implementasi  Rencana  Tata  Ruang  Kawasan  Industri  Oleochemical  Maloy  Kutai Timur;  (Sebuah  Telaah  Kritis). Jurnal  Renaissance,  5(1),  599 – 609. https://doi.org/10.53878/jr.v5i1.107
Yonnawati, Y. (2016). Rekonstruksi Hukum Penataan Ruang Berkaitan Dengan Pemekaran Daerah  Otonomi  Baru. Justicia  Sains:  Jurnal  Ilmu  Hukum,  1(1),  44 – 57. https://doi.org/10.24967/jcs.v1i1.100.