## MODEL PENYULUHAN HUKUM BERBASIS AGAMA DALAM MENCEGAH PRAKTIK PROSTITUSI DI KABUPATEN SUBANG
Dr. Hamja, S.H., M.H . Aris Supomo, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Wiralodra, Indramayu Email: hamja.hamja904@unwir.ac.id , arissupomo49@gmail.com

## Abstrak
This  study  was  carried  out  in  Subang  which  has  many  places  of  prostitution.  The objectives of the research are: (1) review the practices of prostitution phenomenon that occurs  in  Subang  (2)  assessing  the  implementation  of  legal  counseling  with  religion basis in preventing the practices of prostitution (3) designing a legal counseling model based  on  religion  in  preventing  practices  of  prostitution.  The  result  of  research  has showed that there is an indication of religion lack of influence activity in the prostitution localization  caused  by  several  things:  (1)  the  influence  of  religious  activity  in  the prostitution  localization  is  being  ignored  by  the  local  community.  (2)  the  lack  of religion  tolerance  still  occur  in  the  brothel.  (3)  the  lack  of  localization  prostitution citizens  on  religious  activities  in  mosques.  (4)  the  conversion  of  prostitute  still  look forced, not because there is no intention to stop repeating the job.
Key  Word:  Prostitution,  religion-based  legal  counseling,  and  preventing  the practice of prostitutions

## I. PENDAHULUAN
Sebagai pembuka perbincangan, akan saya paparkan terlebih dahulu beberapa pandangan yang menjadi dasar uraian saya mengenai prostitusi di sini, pertama adalah istilah  “prostitusi”  istilah  ini  saya  samakan  dengan  pekerja  sek  komersial  dan  saya definisikan  sebagai  pemberian  layanan  sek  untuk  melulanasi  utang  atau  keuntungan materiil.
Banyak  perdebatan  mengenai  pilihan  terminologi  ketika  seseorang  memilih istilah prostitusi  ketimbang  pekerja sek komersial,  dimana terminologinya seringkali mencerminkan posisi ideologi sang pembicara.
Istilah  prostitusi  meng-ungkapkan  karakteristik  seksual  yang  dikomersialkan yang  penting  bagi  orang-orang  yang  prihatin  dengan  rusaknya  norma-norma materialistis,  sementara  istilah  pekerja  sek  menuangkan  sejumlah  karakteristik  yang
lebih  penting  bagi  mereka  yang  menyadari  sifat  serupa  dari  sek  yang  mempunyai orientasi komersial dengan kegiatan lainnya yang berorientasi komersial 1 .
Berbicara  mengenai  prostitusi  berarti  juga  berbicara  mengenai  banyak  hal kompleks,  ekonomi,  kesejahteraan  sosial,  dan  yang  terakhir  akan  di  bahas  secara khusus  dalam  penelitian  ini  adalah  peran  agama  Islam.  Agama  Islam  telah  menjadi agama  masyoritas  di  wilayah  Kabupaten  Subang  Kecamatan  Blanakan,  Ciasem  dan Patokbeusi  sebagai  lokasi  penelitian  ini,  dan  dalam  waktu  yang  cukup  lama  sebagai agama yang keras dalam menyikapi perilaku menyimpang seperti perjinahan.
Salah satu hal permasalahan yang menarik untuk diketahui adalah bagaimana agama  Islam  berperan  dalam  permasalahan  ini  yaitu  mencegah  praktik  prostitusi, mengapa  mesti  mayoritas  masyarakatnya  pemeluk  agama  Islam  namun  praktik prostitusi terus berkembang, apakah ada yang salah dalam agama Islam itu sendiri dan apakah  ia  kalah  dalam  melawan  budaya  lokal  masyarakatnya,  apa  saja  yang  sudah dilakukan  Islam  dalam  menanggulangi  permasalahan  ini.  Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi dasar pemikiran dari penulisan penelitian ini.
Yang kedua berbicara mengenai fenomena prostitusi saat ini bukan lagi hal yang asing  bagi  sebagian  masyarakat  Subang  meskipun  tabu,  namun  secara  umum  perlu diketahui bahwa masalah prostitusi adalah suatu problem sosial  yang sudah berumur sangat  tua  dan  selalu  sulit  untuk  ditanggulanginya.  Kecenderungan  ini  salah  satu penyebabnya  adalah  karena  prostitusi  mengandung  sifat ambivalensi ,  dalam  hal  ini dapat diartikan bahwa disatu sisi prostitusi dianggap sebagai perbuatan tercela, namun disisi lain justru menguntungkan, baik bagi para wanita dan pria yang terlibat, keduanya merasa  diuntungkan.  Dalam  terori  sosial  selama  kedua  pihak  yang  terlibat  merasa diuntungkan maka perilaku tersebut akan cenderung terulang.
Senada  dengan  hal  tersebut  dikatakan  oleh  Widi  Muryono  adalah  sebagai berikut: Dunia prostitusi menghadirkan dualisme cara pandang masyarakat. Disatu sisi, mereka yang sengaja atau terpaksa, terlibat dalam kelam dunia ini dihujat dan dibuat “tereksklusi”  dari  pergumulan  masyarakat  secara  politik,  budaya,  bahkan  spiritual.
1 Ruth Rosenberg. 2005, “Perdagangan Perempuan dan Anak di Jakarta”, Jakarta, USAID. hlm. 71.
Namun  disisi  lain,  selalu  ada  pihak  yang  mengakui  keberadaannya  secara  potensial, mereka merindukan kehadiran prostitusi sebagai sasaran untuk menikmatinya 2 .
Berdsarkan informasi yang didapatkan dari informan menyatakan bahwa tempat prostitusi di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang berdiri sekitar tahun 85 jumlah wanita pekerja seks  mencapai  120 orang. Adapun sejarah terbentuknya lokalisasi  ini berasal dari sebuah warung yang menjual makanan dan minuman untuk para pekerja laki-laki yang berprofesi sebagai nelayan penangkap ikan di laut.
Adapun  modus  terjadinya  praktik  prostitusi  di  Kabupaten  Subang  akan dijelaskan dalam gambar sebagai berikut :
Dari  gambar  di  atas  dapat  dijelaskan  pedagang  warung  atau  pemilik  warung yang ada di sekitar lokasi praktik prostitusi adalah kebanyakan datang dari daerah lain yang  sengaja  membuka  warung  tersebut.  Sebagaimana  yang  terdapat  dalam  tabel berikut ini:
Tabel 1. Daerah asal wanita pekerja seks No Asal Daerah Prosentase 1. Indramayu 29,15% 2. Luar Subang 20,10 % 3. Karawang 9,45 % 4. Cirebon 7,5 % 5. Brebes 3,9 %
Sumber: wawancara langsung dengan Kapol PP Kec. Blanakan 2015
2 Widi  Muryono, “Panggung Belakang Dunia Kaum Pelacur”. Jurnal  Palastren,  Vol.  4 No.  1. Edisi Juni 2011, Kudus, Pusat Studi Gender STAIN Kudus. hlm. 136.
Para  pekerja  laki-laki  tersebut  membutuhkan  jasa  seks  untuk  memenuhi kebutuhan  biologisnya  dikarenakan  mereka  jauh  dari  keluarga  dan  pasangannya. Seperti  halnya  dalam  teori  ekonomi  dimana  ada  permintaan  maka  ada  penawaran, begitu pula dalam kehidupan prostitusi. Dalam prostitusi juga ada keterkaitan yang erat dengan  kebutuhan  ekonomi,  kemudian  dari  kelompok-kelompok  kecil  yang  berupa warung  pinggir  jalan  tersebut  menyediakan  wanita  pekerja  seks.  Kondisi  ini menunujukan bahwa adanya kurangnya pemahaman keagamaan di Kabupaten Subang (Kecamatan  Blanakan)  cenderung  lemah,  mengingat  adanya  kurangnya  pemahaman keagamaan menjadi salah satu pendorong untuk melakukan perbuatan asusila.
Religiusitas bukan hanya penghayatan terhadap nilai-nilai agama saja, namun juga  perlu  adanya  pengamalan  nilai-nilai  tersebut.  Religiusitas  adalah  kegiatan- kegiatan yang berkaitan dengan agama, sehingga melalui religiusitas inilah akan terlihat bagaimana  fenomena  agama  dalam  berperan  mencegah  kegiatan  praktik-praktik prostitusi.  Bila  mengikuti  pendapat  Saefudin  Mashuri,  tentang  aspek-aspek  penting religiusitas  yaitu  dapat  diketahui  dengan  melalui;  aspek  keyakinan  terhadap  ajaran agama  (Aqidah),  aspek  ketaatan  terhadap  ajaran  agama  (Syariah  atau  Ibadah)  aspek pengahayatan terhadap ajaran agama (Ihsan) dan aspek pengetahuan terhadap agama (Ilmu) dan aspek pelaksanaan ajaran agama (Amal dan Akhlak) 3 .
Mengingat fenomena praktik prostitusi di Kabupaten Subang hingga kini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan, maka fenomena ini perlu dikaji agar dapat diupayakan solusinya.
Lembaga  pendidikan  serta  Lembaga  Agama  sebagai  suatu  sistem  yang mempunyai  pengaruh  dalam  pembentukan  sikap  dikarenakan  keduanya  meletakan dasar  pengertian  dan  konsep  moral  dalam  diri  individu.  Pemahaman  akan  baik  dan buruk, garis pemisah antara sesuatu  yang boleh dan tidak boleh dilakukan, diperoleh dari pendidikan dan dari pusat  keagamaan serta  ajaran-ajarannya. Konsep moral  dan ajaran  agama  sangat  menentukan  sistem  kepercayaan,  sehingga  tidak  mengherankan kalau pada gilirannya kemudian konsep tersebut ikut berperan dalam menentukan sikap individu  terhadap  suatu  hal.  Dalam  hal  seperti  itu,  ajaran  moral  yang  diperoleh  dari
3 Saefudin  Mashuri, “Peranan  Majelis  Taklim  dalam  Meningkatkan  Sikap  Keagamaan Pekerja  Seks Komerisial (PSK) di Lokalisasi Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu”, Istiqra, Jurnal Penelitian Ilmiah, V0l. 2. No. 1. Januari-Juni 2014, Palu, hlm. 128.
lembaga pendidikan atau lembaga agama sering kali menjadi determinan tunggal yang menentukan sikap.
Hal  senada  dikatakan  oleh  Suhar  Nanik  dan  Sanggar  Kamto  dalam penelitiannya mengatakan sebagai berikut: dalam proses sosial asosiatif, yang ditandai dengan adanya interaksi sosial yang berjalan secara harmoni sehingga muncul kesatuan dalam  mencapai  sebuah  tujuan  dalam  masyarakat,  dikatakan  pula  oleh  sumber  yang sama bahwa sebuah sistem akan berjalan apabila terdapat fungsi-fungsi yang dijalankan secara maksimal 4 .
Beranjak dari uraian ini peran Lembaga Keagamaan sangat terkait dalam upaya pencegahan praktik prostitusi. Dalam struktur masyarakat agamis yang menempatkan moral sebagai pilar penyangga keharmonisan masyarakat, masalah prostitusi menjadi sangat sensitif dan tabu, terutam jika dilihat dari kaca mata moral dan agama. Istilah yang menjadi dasar alasan mengapa pencegahan dan pemberantasan praktik prostitusi selalu  menemukan  jalan  buntu,  masyarakat  terombang  ambing  dalam  persoalan ekonomi, kebebasan individu, dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini oleh karenanya mencoba mengkaji sejauhmana peranan Lembaga keagamaan dalam rangka mencegah praktik prostitusi, dalam kondisi bagaimana peran agama menemui jalan buntu, maka model  pelaksanaan  peran  agama  ini  perlu  diterapkan  agar  mendapatkan  hasil  yang optimal.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah fenomena praktik prostitusi di Kabupaten Subang?
2. Bagaimanakah  peran  Lembaga  Agama  dalam  mencegah  praktik  prstitusi  di Kabupaten Subang?
3. Apakah  rancangan  model  penyuluhan  hukum  berbasis  agama  dapat meningkatkan pemahaman agama sehingga dapat mencegah kegiatan prostitusi

## Tujuan
a. Untuk mengetahui fenomena praktik prostitusi di Kabupaten Subang.
4 Suhar Nanik dan Sanggar Kamto, “Fenomena Keberadaan Prostitusi dalam Pandangan Feminisme”, Wacana, Jurnal Penelitian Ilmiah, Vol. 15, No. 4, 2012. Malang. hlm. 24.
b. Untuk mengetahui Peran Lembaga Agama dalam mencegah praktik prstitusi di Kabupaten Subang.
c. Untuk mengetahui rancangan model penyuluhan hukum berbasis agama dapat meningkatkan pemahaman agama sehingga dapat mencegah kegiatan prostitusi.

## II. KAJIAN TEORI
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pedekatan  kualitatif. Metode  penelitian  yang  mempunyai  arti  dan  peran  yang  sangat  menentukan  dalam penelitian,  karena  dengan  metode  yang  tepat  suatu  penelitian  dapat  dipertanggung jawabkan dan dipercaya. Penelitian mencoba menjelaskan, menyelidiki dan memahami bagaimana  peranan  Lembaga  Agama  ikut  dalam  mencegah  praktik  prostitusi  di Kabupaten  Subang  dan  sekaligus  mencari  model  peyuluhan  hukum  berbasis  agama dalam meningkatkan pemahaman agama.
Lokasi  yang  dianggap  cocok  dalam  penelitian  ini  adalah  di  Kabupaten  Subang khususnya  di  tiga  Kecamatan  (Blanakan,  Ciasem,  Patokbeusi)  yang  banyak  berdiri warung-warung  remang-remang  tempat  para  prostitusi.  Hal  ini  yang  diduga memunculkan fenomena praktik prostitusi.
Informan  utama  penelitian  ini  adalah  50  orang  para  wanita  pekerja  seks,  dan Kepala  Desa,  di  ke  3  Kecamatan  tersebut.  Para  pelaku  prostitusi  ini  pada  umumnya sudah menjalani pekerjaannya kurang lebih dari empat tahun, sehingga sudah mengenal kondisi wilayah mereka.
Informan  pendukungnya  adalah  para  pejabat  kecamatan  dan  instansi  lain  yang terkait penyuluhan hukum ini, serta sejumlah keluarga yang di tinggal pelaku prostitusi. Lembaga  agama,  dan  para  kalangan  pedagang  yang  terkait  dengan  aktifitas  praktik prostitusi.  Data  dikumpulkan  melalui  wawancara  mendalam,  data  di  analisis menggunakan model analisis interaktif. validitas data penelitian ditempuh dengan cara triangulasi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3. 1.  Fenomena Praktik Prostitusi di Lokalisasi Penelitian
Kata “phenomenon” berasal  dari  bahasa  Yunani Phaenesthai, yang  berarti menyala,  menunjukan  dirinya,  muncul.  Dibangun  dari  kata Phaino, “ phenomenon” berarti  menerangi,  menempatkan  sesuatu  dalam  terang (brightness), menunjukan dirinya dalam dirinya, keseluruhan apa yang ada di hadapan kita di hari yang terang.
Fenomena,  gejala,  adalah  batu-batu  bangunan  utama  pengetahuan  manusia  dan merupakan dasar bagi semua pengetahuan 5 .
Setiap  fenomena,  gejala,  sudah  dapat  menjadi  titik  awal  untuk  sebuah penelitian. Apa  yang ada dalam persepsi  kita mengenai  sesuatu  adalah kehadirannya atau  merupakan  penampilannya,  namun  ini  bukan  khayalan  kosong.  Apa  yang  ada dalam  persepsi  tersebut  merupakan  awal  yang  sangat  penting  dari  suatu  ilmu pengetahuan yang mencari “valid determinations” dan terbuka bagi setiap orang untuk mem-buktikannya 6 .
Gambaran prostitusi di kota Subang hanyalah sebagian kecil saja dari gambaran kota-kota lainnya di Indonesia, di Bandung wilayah prostitusi yang terkenal adalah di daerah Saritem, Surabaya dengan sebutan di daerah Dolly yang baru-baru ini ditutup oleh  pemerintah  kota  Surabaya  dan  sederet  kota-kota  lainnya,  hal  ini  membuktikan bahwa di Indonesia prostitusi tidak hanya menjadi suatu perbuatan yang dilakukan oleh sekumpulan komunitas para pelanggar norma saja, akan tetapi telah berubah menjadi suatu  komunitas  bisnis  yang  menggiurkan  dan  melibatkan  banyak  institusi  dan birokrasi.
Laju perkembangan praktik prostitusi yang hari demi hari terus bertumbah dan berkembang indikator ke arah itu seperti diungkapkan oleh Ketua Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Blanakan Memet. S bahwa pada saat ini disinyalir ada lebih kurang 120 PSK yang bekerja sebagai pekerja sek komersial.
Hasil wawancara dan diskusi dengan para pejabat instansi terkait dan didukung dengan  wawancara  terpimpin  terhadap  sejumlah  keluarga  yang  ditinggalkan  oleh anggota keluarga  yang melakukan praktik prostitusi, menunjukan bahwa faktor  yang menyebabkan wanita terjerumus ke dalam perilaku prostitusi ini antara lain disebabkan masalah  ekonomi,  rendahnya  tingkat  pendidikan,  dan  keterampilan  yang  dimiliki. Selain itu hasil penelitian menambahkan bahwa nilai afeksi dan sikap toleransi terhadap seks bebas adalah faktor dominan yang menjadi penentu munculnya perilaku prostitusi. Terkait dengan hal ini hasil penelitian di lapangan ditemukan adanya salah satu kasus dalam  prostitusi  di  jalan  pantura  (Kab.  Subang)  yang  mewakili  hasil  penelitian  ini,
5 C. Maustakas. 1994. “Phenomenological Research Methods” , London, Sage Publications, hlm. 26.
6 Heddy  Shri  Ahimsa  Putra, “Fenomenologi  Agama  :  Pendekatan  Fenomonologi  untuk  memahami Agama”, Walisongo, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 20, No. 2, November 2012. Semarang Lembaga penelitian (LEMLIT) IAIN Walisongo Semarang. hlm. 276.
disalah  satu  kampung  di  daerah  Subang  terdapat  terdapat  satu  keluarga  yang mengandalkan seluruh kebutuhan hidupnya dari hasil prostitusi. Awalnya ibunya, lalu anak gadisnya  yang perempuan mengikuti jejaknya, dan akhirnya si anak bungsunya mengikuti jejak kakanya ketika sudah remaja.
Berdasarkan  pekerjaan  praktik  prostitusi  tersebut  merupakan  bentuk perbudakan  baru,  yang  terjadi  di  jaman  modern  dengan  tujuan  hidup  dengan  biaya murah  tetapi  akan  mendapatkan  keuntungan  besar (big  profits  and  cheap  lives), di samping itu faktor moral, yaitu rendahnya penalaran moral masyarakat, faktor budaya tidak urung menjadi  faktor pendorong demoralisasi  masyarkat.  Pergeseran nilai-nilai sudah mulai marak terjadi lewat kesenian dan adat istiadat masyarakatnya. Misalnya kesenian ronggeng ketuk sebagai kesenian ritual yang jadi kesenian tayub telah menjadi dombret  atau  wanita  penghibur,  dan  budaya  sawer  saat  ini  menjadikan  arena  sawer sebagai ajang pesta seks bebas budaya sawer kini identik dengan transaksi seks, kata sawer menjadi konotasi dari kata bercinta.
Berekembangnya  indikator  praktik  prostitusi  juga  ditemui  pada  penelitian  di Kabupaten Bandung sebagaimana ditemukan dalam kajian Irfan Paturohman 7 .
Dikatakan  banyak  statistik  yang  menerangkan  bahwa  kasus  peyimpangan sosial, khususnya berupa penyimpangan seks bebas tebilang cukup tinggi frekuensinya, dan  secara  otomatis  memerlukan  perhatian  penuh  dan  kerja  ekstra  dari  pihak berwenang. Namun belum dapat teratasi, beberapa kasus penyimpangan seks bebas di beberapa  kota  besar  yang  dianggap  terlalu  kuat  dan  sulit  untuk  diatasi,  malah mendapatkan  kesempatan  untuk  bergerak  dengan  leluasa  melalui  di  bangunnya lokalisasi prostitusi. Alhasil, dari realita itu terkesan bahwa seolah-olah penyimpangan tersebut mendapatkan legalitas dari pihak-pihak yang ada di sekitarnya.
Berdasarkan  hasil  kajian  shalahuddin  Harahap 8 menunjukan  bahwa  sudah dilakukan  upaya  pemberantasan  praktik  prostitusi  dan  perdagangan  perempuan  telah dilakukan  dengan  diterbitkanya  berbagai  kebijakan  baik  tingkat  Propinsi  maupun Kabupaten, namun praktik prostitusi dan perdagangan perempuan masih tetap marak
7 Irfan Paturohman, “Peran Pendidikan Pondok Pesantren dalam Perbaikan Kondisi Keberagamaan di Lingkungannya. (Studi Deskriptif pada Pondok Pesantren Dar Al-Taubah Bandung)”, Jurnal Tarbawi, Vol. 1, No. 1, Maret 2012, UPI, Bandung. hlm. 66.
8 Shalahuddin Harahap, “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Orang  di  Indramayu”, Jurnal  Mimbar  Hukum,  Vol.  XXVI.  No.  2.  Desember  2010,  Jogyakarta Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hlm. 108.
dilakukan  di  masyarakat  Indramayu,  terutama  golongan  masyarakat  bawah.  Hingga saat  ini  paling  tidak  80  persen  dari  8.800  kasus  sejak  tahun  2004,  yang  melibatkan korban  asal  warga  Kabupaten  Subang,  Karawang,  Cianjur  dan  Indramayu,  Propinsi Jawa Barat.
Fenomena dominan me-ningkatnya praktik prostitusi  dapat  ditemui dari hasil penelitian  John  Kenedi 9 .  Bahwa  di  sisi  lain  praktik  prostitusi  tidak  semata-mata “dilestarikan” oleh dekadensi moral, akan tetapi justru yang berpengaruh erat terhadap kelanggengan bisnis seks adalah kemiskinan dan kebutuhan hidup, faktor menunjukan prostitusi  yang  berasal  dari  daerah  kantong  kemiskinan  di  Negeri  ini  cukup  tinggi. Fenomena  tersebut  menguatkan  bahwa  ada  keterkaitan  antara  disorganisasi  sosial dengan disorganisasi  personal,  dengan kata lain,  satu  lingkungan kultural  yang tidak menguntungkan  dapat  memberikan  banyak  rangsangan  kepada  individu-individu tertentu menjadi sosiopatik, yaitu menjadi sakit secara sosial.
Berdasarkan kondisi tersebut rentan menimbulkan masalah dalam masyarakat, berdasarkan  informasi  yang  didapatkan  dari  informan  mengatakan  bahwa,  praktik prostitusi di Kabupaten Subang memang menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat desa cenderung tidak setuju atau menolak karena masyarakat menganggap para pelacur malas mencari pekerjaan dan menempuh jalan pintas untuk mendapatkan uang mereka tidak membutuhkan keterampilan, hanya bermodalkan tubuh yang dapat dijamah oleh setiap orang yang ingin memilikinya hanya untuk sesaat. Tetapi bagi masyarakat yang mata pencahariannya di sekitar daerah prostitusi kebanyakan memang bersikap masa bodoh  karena  itu  juga  menguntungkan  mereka  yang  sebagian  menggantungkan hidupnya  di  situ.  Yang  paling  ditakutkan  warga  masyarakat  itu  adalah  bagaimana nantinya  nasib  anak-anak  atau  generasi-generasi  muda  mereka  yang  masih  dalam pertumbuhan apabila tinggal di desa yang dijadikan tempat prostitusi dampaknya cepat atau lambat akan terasa hal itu terbukti bahwa banyak remaja-remaja yang berpakaian terbuka.
Dari  hasil  penelitian  di  lapangan  sebagian  warga  masyarakat,  pejabat  dan instansi setempat menolak atau tidak setuju dengan adanya praktik prostitusi di sekitar daerah Kabupaten Subang karena berbagai alasan, antara lain adalah sebagai berikut :
9 Jhon Kenedi, “Pelacuran dalam Perspektif Hukum Positif dan Implikasinya”, Jurnal Manhaj; Vol. 3, No. 1, Januari, April 2015, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, hlm. 62.
Pertama, tidak menghendaki adanya kemungkaran.
Kedua, menjadikan daerah tersebut menjadi tercemar namanya.
Ketiga,  dapat  berpengaruh  perkembangan  anak  karena  lokasinya  yang  dekat dengan lingkungan pendidikan.
Bagaimanapun juga praktik prostitusi sulit dihilangkan apabila masih ada akar atau  oknum-oknum  yang  terlibat  bisa  mengambil  keuntungan  dari  pekerjaan  mereka supaya  melancarkan  pekerjaan  yang  mereka  lakukan  semua  itu  tidak  akan  pernah hilang.

## 3.2.  Pelaksanaan Penyuluhan Agama dalam Pencegahan Praktik Prostitusi
Pembahasan penelitian ini akan mencoba memberikan gambaran terlebih dulu bagaimana konsepsi seksualitas dalam kerangka agama-agama dan budaya. Bagaimana agama  memberikan  “campur  tangan”  yang  beragam  tingkat  dominasinya.  Agama Semistis; Islam, Nasrani, memberikan deskripsi seksual dalam ruang kitab suci secara mendetil dan dalam kapasitas yang dapat dibilang cukup kaya. Islam bahkan mengatur, bagaimana aturan legal formal seksualitas dalam  bab pernikahan, menutup aurat dan sebagainya. Islam memberikan “aturan” yang cukup keras dan terinci secara detil soal seksualitas. Seks dalam Islam adalah persoalan urgen sekaligus krusial ia dekat dengan dualisme  masa  depan  ekskatologis  antara  surga  dan  neraka.  Kosmologi  Islam memberikan  gambaran,  bagaimana  penciptaan  manusia  sedemikian  detil  dan  rumit, secara  gamblang  dituturkan  dalam  kitab  suci.  Al  Qur’an  menggunakan  penjabaran simbolis  untuk  menjelaskan  konsepsi  seksual  dalam  kerangka  tema  kosmologis, bagaimana  manusia  diciptakan  dari  nuthfah  (air  mani),  menjadi  gumpalan  darah, gumpalan daging, ditiup ruh, dan seterusnya.
Sementara agama duniawi dari Timur, seperti Budha, Hindu, memberikan ruang seksualitas  pada  konstruk  agama,  tersibak  dari  narasi  simbollis  relief  patung  yang menghiasi candi-candi mereka. Seksualitas telah menjadi bincangan hangat dan serius, sehingga  tempat  suci  sekalipun  memberikan  ekspresi  seksual,  setidak-tidaknya  bagi mereka.
Pada  dasarnya  agama-agama,  baik  semitis  maupun  duniawi,  mengakui seksulaitas  sebagai  bagian  dari  ruang  kreatif  kehidupan  umatnya.  Bahkan,  agama tertentu,  Islam,  menghendaki  seksualitas  sebagai  salah  satu  sederet  aktifitas  kreatif
penghambaan  umatnya.  Kita  menilik  bagaiamana  seksualitas  (yang  absah  dan  legal melalui pernikahan) dikategorikan sebagai ibadah.
Selanjutnya  akan  diuraikan  pelaksanaan  peranan  agama  dalam  pencegahan praktik  prostitusi,  dalam  pandangan  agama  dan  adat  istiadat  dari  berbagai  suku  di Indonesia  semua  menolak  penistaan  pratik  prostitusi  misalnya  dalam  agama  Islam  : adanya larangan zina, firman Allah dalam surah Bani Isroil dan surah Al-Israa’ ayat 32 yang artinya : “Dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk”.
Disisi  lain  secara  nasional,  pemerintah  belum  sepakat  tentang  cara menanggulangi  praktik  prostitusi  bahkan  dalam KUHP  tidak  terdapat  satu  pasal  pun yang secara khusus melarang orang melacurkan diri dalam konteks komersialisasi seks, yang dilarang dan diancam dengan pidana adalah praktek germo (Pasal  296 KUHP), persetubuhan dengan anak di bawah umur (Pasal 287) mucikari (Pasal 506 KUHP) serta perjinahan (Pasal 284), mengenai perjinahan itupun bersifat delik absuluet.
Terkait dengan hal tersebut di atas dibutuhkan adanya peranan agama sebagai pranata  sosial  yang  memberikan  serangkaian  kaidah-kaidah  yang  harus  diikuti  oleh setiap  penganutnya  konsistensi  dan  konsekuensi  setiap  orang  dalam  beragama  harus dipertahankan  dalam  kondisi  apapun,  terutama  yang  menyangkut  ke  -haram-  an. Agama Islam diturunkan ke dunia mengandung nilai-nilai etika universal yang ideal, yang  mengatur  tidak  hanya  pada  hubungan  kepada  Allah,  tetapi  juga  berisi  tentang kaidah-kaidah  dalam  pengamalan  manusia.  Sikap  keagamaan  merupakan  sikap individu  dalam  mengikuti  dan  melaksanakan  perintah-perintah  agamanya.  Sikap keagamaan  menjadi  menarik,  jika  ditinjau  dari  sisi  aplikatif  orang-orang  yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial (PSK). Satu sisi mereka telah mendapatkan pelajaran  keagamaan  setidaknya  dari  lingkungannya  tempat  mereka  tinggal sebelumnya yang mengharuskan mereka untuk melaksanakan perintah-perintah agama, dan sisi lain mereka diharuskan mencari nafkah dengan cara melakukan perbuatan yang bertentangan  dengan  ajaran  agama.  Tentunya  ada  berbagai  upaya  dilakukan  agar mereka  berangsur-angsur  mendapatkan  pemahaman  dan  penguatan  mental  spiritual untuk mengakhiri profesinya seperti melalui penyuluhan agama.
Dalam konteks ini, kegiatan penyuluhan agama di sekitar lingkungan prostitusi menjadi sangat penting bagi masyarakat setempat termasuk para pekerja seks komersial
(PSK) yang mendiami lokasi prostitusi. Pada sebagian responden mereka mengatakan bahwa  para  pekerja  seks  komersial  tidak  pernah  mengikuti  kegiatan  keagamaan tersebut.
Pelaksanaan  pengajian  majelis  taklim  sebagai  model  penyuluhan  agama  di lokasi penelitian dilaksanakan di masjid Assobirin hanya terbatas pada ceramah agama yang  disampaikan  oleh  ustadz,  kiyai  maupun  tokoh  agama  saja.  Model  penyuluhan agama  yang  telah  dilaksanakan  antara  lain  :  pengajian  rutin  bulanan,  mejelis  dzikir model ini dianggap kurang menyentuh di lapisan masyarakat sekitar, maka tidak heran jika dampak yang dirasakan masyarakat sangat minim, atau bahkan tidak berpengaruh dalam  peningkatan  karakter  dan  sikap  keagamaan  masyarakat  sekitarnya,  termasuk para  pekerja  seks  komersial  (PSK).  Hasil  penelitian  menyatakan  adannya  indikasi minimnya pengaruh kegiatan keagamaan terhadap lokalisasi dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :
Pertama, minimnya jumlah yang melakukan jama’ah shalat wajib magrib dan isha pada setiap shalat dilaksanakan masih sangat kurang, hanya 10-15 orang dewasa saja yang rutin menjadi makmum pada shalat magrib dan isha. Sedangkan pada waktu shalat  lainnya  hampir  tidak  ada  makmum.  Geliat  prostitusi  di  Kecamatan  Blanakan berakibat kerusakan sikap keagamaan yang sistemik, yang tidak hanya terjadi pada para pekerja seks komersial (PSK), tetapi juga pada masyarakat  yang berada di sekeliling mereka. Mayoritas masyarakat lokalisasi tidak menghiraukan panggilan ibadah shalat wajib, keberadaan masjid seolah-olah tidak memberikan efek positif bagi masyarakat, sarana masjid tidak difungsikan untuk shalat dikarenakan minimnya jumlah makmum shalat. Efek negatif adanya praktik prostitusi terhadap lingkungan dan keluarga yang tinggal di dekat lokalisasi prostitusi seperti apa yang dikatakan oleh Nida Issabela dan Wiwin  Hendriani  dalam  penelitiannya adalah sebagai  berikut :  lingkungan lokalisasi merupakan lingkungan yang menuntut adaptasi lebih pada keluarga dalam menghadapi lingkungan.  Untuk  itu,  keluarga  yang  tinggal  dalam  lingkungan  lokalisasi  dituntut untuk  menguatkan  faktor  profektif  yang  ada  dalam  keluarga.  Kelekatan  keluarga merupakan  suatu  hal  yang  harus  dijaga  untuk  menghindarkan  anggota  keluarga  dari pengaruh negatif lokalisasi. Dengan adanya kelakatan, masing-masing individu dalam keluarga akan merasa bertanggung jawab akan terciptanya lingkungan yang positif bagi perkembangan  individu  lain.  Dikatakan  ada  tida  aspek  yang  mendukung  resiliensi dalam  keluarga,  ketiga  aspek  tersebut  terdiri  dari,  satu  kelekatan  keluarga (family
cohesion); dan sistem kepercayaan yang dianut oleh keluarga, dalam hal ini faktor religi (family belief sistem), serta tiga strategi coping (coping strategies).
Berbagai penelitian telah membuktikan dampak negatif yang ditimbulakan jika keluarga  dalam  lingkungan  lokalisasi  gagal  dalam  menjaga  relisiensinya.  Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa kegagalan keluarga dalam menciptakan mikro sistem yang mendukung bagi kesehatan dan keamanan tumbuh kembang keluarga akan membawa anggota keluarga untuk terlibat dalam bisnis prostitusi di kemudian hari 10 .
Kedua, minimnya toleransi beragama, maksud peneliti di sini bukan minimnya toleransi antar umat beragama, tetapi toleransi seagama, toleransi kepada umat muslim lain  yang  sedang  menjalankan  ibadah  shalat.  Peneliti  melakukan  observasi  selama berkali-kali pada waktu magrib dan isha, pada saat adzan dikumandangkan di masjid sampai shalat akan dilaksanakan. Peneliti menjumpai banyak pekerja seks komersial (PSK) tetap berjualan dan berada di warung tempat mereka bekerja, bahkan ada juga beberapa di antara mereka berdagang di samping dekat masjid. Padahal mereka tahu bahwa pada saat itu akan atau sedang dilaksanakan shalat. Indikasi kedua ini semakin memperjelas  bahwa  keberadaan  masjid  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  pada pengembangan  dan  peningkatan  sikap  keagamaan  pekerja  seks  komersial  (PSK)  di lokasi Kecamatan Blanakan dan Patokbeusi.
Ketiga, sangat minimnya partisipasi warga lokalisasi pada kegiatan keagamaan di  masjid.  Semua  responden  penelitian  menyatakan  bahwa  mereka  tidak  pernah mengikuti  kegiatan  keagamaan,  mereka  tidak  tertarik  untuk  mengikuti  kegiatan keagamaan  tersebut  dikarenakan  waktu  pelaksanaan  kegiatan  biasanya  pada  malam hari bertepatan dengan jadwal mereka bekerja. Tuntutan ekonomi dan kebutuhan hidup membuat  mereka  berlomba-lomba  mencari  uang.  Namun  ada  beberapa  responden menyatakan  bahwa  mereka  mengikuti  kegiatan  keagamaan  hanya  pada  bulan ramadhan,  sebagian  ada  yang  pulang  ke  rumahnya.  Keputusan  ini  selain  karena  ada larangan pemerintah setempat, juga karena ingin  menghormati bulan suci  ramadhan. Ekpresi religius ini juga nampak dari cara mereka menjadikan bulan ramadhan sebagai bulan  untuk  turut  serta  merayakan  spiritulitas.  Bayangkan  mereka  ada  berpuasa, sementara malam harinya tetap melayani pelanggan, namun sampai jam dua pagi saja,
10 Nida Issabela, Wiwin Hendriani, “Resilliensi pada Keluarga yang Tinggal di Lingkungan Lokalisasi Dupak, Bangunsari” Jurnal Insan, Vol. 12 No. 03. Edisi Desember. Tahun 2010. Surabaya, Fakultas Psikologi Universitas Air Langga Surabaya, hlm. 181.
karena  setelah  itu,  mereka  harus  bersiap-siap  untuk  makan  sahur.  Itulah  puing  sisa hasrat  spiritual  seorang  pekerja  seks  komersial  (PSK)  mereka  menghendaki  Tuhan menjadi miliknya dengan takut, tapi sekaligus juga tertarik.
Keempat, pertobatan yang dipaksakan, rata-rata responden menyatakan bahwa mereka  memiliki  niatan  untuk  berhenti  dari  pekerjaan  sebagai  prostitusi.  Ada  6 responden  menyatakan  bahwa  mereka  akan  bertobat,  jika  sudah  mampu mengumpulkan  sejumlah  uang  dalam  jumlah  tertentu,  yang  akan  digunakan  untuk membuka pekerjaan baru. Sedangkan responden lainnya tidak memiliki target tertentu. Pertobatan,  dalam  hal  ini  bukanlah  dorongan  dari  bathin  sebagai  dampak  psikologis dari kegiatan keagamaan yang diikuti, tetapi lebih dikarenakan memiliki modal cukup untuk  melakukan  pekerjaan  lain.  Dari  beberapa  indikasi  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  kegiatan  keagamaan  tersebut  tidak  memiliki  peranan  dari  dampak  yang signifikan  dalam  peningkatan  sikap  keagamaan  pekerja  seks  komersial  (PSK)  di lokalisasi Blanakan dan Patokbeusi.
Fenomena-fenomena yang telah diuraikan di atas membutuhkan perhatian dari semua pihak yang terkait. Langkah antisipasi dan kuratif yang diambil harus bersifat sistemik. Usaha penanggulangan benar-benar harus dilakukan secara profesional, serius dan  melibatkan  banyak  pihak.  Penelitian  ini  sekedar  mencoba  mambantu  agar  umat Islam ikut berperan langsung dalam penanggulangan bersama pemerintah.
Upaya memberantas bisnis prostitusi yang dilakukan oleh pemerintah setempat lewat razia tidak dapat dikatakan sepenuhnya berhasil, hal tersebut dapat  dilihat dari pelaku prostitusi yang cenderung berulang, kabar razia sering kali telah bocor terlebih dahulu di kalangan tersebut. Satu hal yang patut dipertanyakan adalah urgensi dari razia yang dilakukan, jika perilaku tersebut terus berulang, maka apakah niat sebenarnya dari diadakannya razia ini adalah sekedar menjalankan program pemerintah saja.

## IV. Kesimpulan
Fenomena  terjadinya  praktik  prostitusi  di  lokalisasi  penelitian  masih  belum terselesaikannya  adapun  faktor-faktor  penyebabnya  adalah  sebagai  berikut,  faktor ekonomi, rendahnya tingkat  pendidikan, keterampilan  yang tidak dimiliki, dan sikap toleransi terhadap seks bebas. Upaya penanggulangan pencegahan praktik prostitusi di lokalisasi penelitian masih menemui kendala-kendala antara lain sebagai berikut :
Pertama,  minimnya  pengaruh  terhadap  kegiatan-kegiatan  keagamaan  hal  ini dapat dilihat tidak berpengaruhnya karakter dan sikap keagamaan masyarakat sekitar dan para pekerja seks komersial.
Kedua,  minimnya  dalam  bertoleransi  beragama,  dalam  hal  toleransi  seagama dalam hal menjalankan ibadah agama.
Ketiga,  kurangnya  partisipasi  warga  lokalisasi  pada  kegiatan  keagamaan  dan sarana-sarana agama (masjid) mereka tidak tertarik karena kegiatan agama dilakukan pada malam hari bertepatan dengan jadwal PSK melakukan aktifitasnya.
Keempat, menyangkut pertobatan kepada Allah SWT yang dipaksakan, mereka belum punya niat untuk berhenti sebagai pekerja seks komersial, belum ada dorongan dari bathin sebagai dampak psikologis dari kegiatan keagamaan yang diikuti.

## DAFTAR PUSTAKA
Harahap, Shalahuddin. “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan  Orang  di  Indramayu”. Jurnal  Mimbar  Hukum.  Vol. XXVI. No. 2. Desember 2010. Jogyakarta Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
Issabela,  Nida. et  al.  “Resilliensi  pada  Keluarga  yang  Tinggal  di  Lingkungan Lokalisasi  Dupak,  Bangunsari” .  Jurnal  Insan.  Vol.  12  No.  03.  Edisi Desember.  Tahun  2010.  Surabaya.  Fakultas  Psikologi  Universitas  Air Langga Surabaya.
Kenedi, Jhon. “Pelacuran dalam Perspektif Hukum Positif dan Implikasinya”. Jurnal Manhaj; Vol. 3. No. 1. Januari-April 2015. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
Mashuri, Saefudin. “Peranan Majelis Taklim dalam Meningkatkan Sikap Keagamaan Pekerja  Seks  Komerisial  (PSK)  di  Lokalisasi  Tondo  Kecamatan Mantikulore Kota Palu”. Istiqra. Jurnal Penelitian Ilmiah. V0l. 2. No. 1. Januari-Juni 2014. Palu.
Maustakas,  C.  1994. “Phenomenological  Research  Methods” .  London.  Sage Publications.
Muryono, Widi. “Panggung Belakang Dunia Kaum Pelacur”. Jurnal Palastren, Vol. 4 No. 1. Edisi Juni 2011. Kudus. Pusat Studi Gender STAIN Kudus.
Nanik,  Suhar. et  al. “Fenomena  Keberadaan  Prostitusi  dalam  Pandangan Feminisme”. Wacana.  Jurnal  Penelitian  Ilmiah.  Vol.  15.  No.  4.  2012. Malang.
Paturohman,  Irfan. “Peran Pendidikan Pondok  Pesantren dalam Perbaikan Kondisi Keberagamaan  di  Lingkungannya.  (Studi  Deskriptif  pada  Pondok Pesantren  Dar  Al-Taubah  Bandung)”. Jurnal  Tarbawi.  Vol.  1.  No.  1. Maret 2012. UPI. Bandung.
Putra, Heddy Shri Ahimsa. “Fenomenologi Agama : Pendekatan Fenomonologi untuk memahami  Agama”. Walisongo.  Walisongo;  Jurnal  Penelitian  Sosial Keagamaan.  Vol.  20.  No.  2.  November  2012.  Semarang  Lembaga Penelitian (LEMLIT) IAIN Walisongo Semarang.
Rosenberg,  Ruth.  2005. “Perdagangan  Perempuan  dan  Anak  di  Jakarta”. Jakarta. USAID.