## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PEMBIAYAAN BSI GRIYA HASANAH
Nur Asia Azis, Muhammad Yaasiin Raya, Bariek Ramdhani Pababbari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: nurasia149@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  mekanisme pembiayaan  BSI  Griya  Hasanah  di  PT.  Bank  Syariah  Indonesia  Tbk.  Kantor Cabang Makassar 1.  Dalam penelitian ini dapat diangkat suatu rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana mekanisme pembiayaan BSI Griya Hasanah PT. Bank Syariah  Indonesia  Kantor  Cabang  Makassar,  Bagaimana  tinjauan  Hukum  Islam terhadap  Pembiayaan  BSI  Griya  Hasanah  PT.  Bank  Syariah  Indonesia  Kantor Cabang  Makassar  1  Jenis  penelitian  ini  tergolong  kualitatif  dengan  pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah Regional Financing Operation PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang  Makassar  1.  Selanjutnya,  metode  pengumpulkan  data  yang  digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: klarifikasi data, reduksi data dan editing data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.  Kantor  Cabang  Makassar  1  menggunakan  Akad  Murabahah  pada  produk pembiayaan  BSI  Griya  Hasanah  yang  ditawarkan  oleh  pihak  PT.  Bank  Syariah Indonesia  Tbk.  Kantor  Cabang  Makassar  1  kepada  Nasabah.    Kesesuaian  Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah dengan praktik pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 menyimpulkan bahwa praktik  akad  murabahah  pada  bank  sudah  sesuai  dengan  9  (sembilan)  ketentuan dalam penerapan akad murabahah dari fatwa DSN MUI.
Kata Kunci: Griya Hasanah, Hukum Islam, Pembiayaan.

## Abstract
This research discusses the Review of Islamic Law on the financing mechanism of BSI Griya Hasanah at PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Makassar Branch Office 1.  In  this  study  can  be  raised  a formulation  of  the following  problems:  How  the financing mechanism of BSI Griya Hasanah PT. Bank Syariah Indonesia Makassar Branch Office, how to review Hukum Islam against BSI Griya Hasanah Financing PT.  Bank  Syariah  Indonesia  Branch  Office  Makassar  1  This  type  of  research  is quite qualitative with the research approach used is empirical juridical. The source of this research data is Regional Financing Operation PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.  Makassar Branch Office 1. Furthermore, the methods of collecting data used are observations, interviews, documentation.  Then, data processing and analysis techniques are carried out through three stages,  namely: data clarification, data reduction and data editing. The results of this study show that PT. Bank Syariah Indonesia  Tbk.  Makassar  Branch  Office  1  uses  Akad  Murabahah  on  BSI  Griya Hasanah financing products offered by PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Makassar
Branch Office 1 to Customers.  Conformity of Fatwa DSN-MUI Number 04/DSN- MUI/IV/2000  On  Murabahah  with  practice  at  PT.  Bank  Syariah  Indonesia  Tbk. Makassar Branch Office 1 concluded that the practice of murabahah agreements at  banks  was  in  accordance  with  9  (nine)  provisions  in  the  application  of murabahah agreements from the DSN MUI fatwa.
Keywords: Financing, Griya Hasanah, Islamic Law.

## A. PENDAHULUAN
Islam mengajarkan dua dimensi hubungan yang harus dipelihara, yaitu (ibadah mahdah )  hubungan manusia dengan Tuhannya dan segala aturan yang terdapat di dalamnya  sudah  ditetapkan  dengan  rapi  tanpa  ada  cela  bagi  manusia  untuk mengatur  atau  merubahnya lagi  dan  ( muamalah )  yang  ditujukan  untuk  mengatur kehidupan  manusia  dalam  urusan  kehidupan  atau  urusan  yang  berkaitan  dengan urusan  duniawi  dan  sosial  kemasyarakatan. 1 Secara  sempit  dapat  disimbulkan bawah muamalah menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah  ditetapkan  untuk  mengatur  hubungan  antara  manusia  dengan  cara memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan harta benda ( mal ). 2
Muamalah adalah kegiatan yang hubungannya manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan lingkungannya. Kegiatan yang paling penting dominan dan sangat dibutuhkan keberadaanya di dunia ekonomi dewasa ini adalah kegiatan usaha  lembaga  keuangan  perbankan,  oleh  karena  fungsinya  sebagai  pengumpul dana yang sangat berperan demi menunjang pertumbuhn ekonomi suatu bangsa.
Perbankan  adalah  lembaga  yang  mempunyai  peran  utama  dalam pembangunan  suatu  negara.  Peran  ini  terwujud  dalam  fungsi  bank  sebagai lembaga  intermidiasi  keuangan  ( financial  intermidiary  institution ),  yakni menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkan kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  1998  berdasarkan  prinsip  operasionalnya  bank  dibedakan  menjadi  dua, yakni  bank  konvensional  yang  mendasarkan  pada  prinsip  bunga  dan  bank berdasarkan  prinsip  syariah  atau  yang  kemudian  lazim  dikenal  dengan  bank syariah.  Bank  syariah  terdiri  dari  Bank  Umum  syariah  dan  Bank  Perkreditan Syariah atau yang saat ini disebut sebagai Bank Perkreditan Rakyat Syariah. 3
Adapun  tahap  terakhir  yang  hendak  dituju  adalah  tahap  pemurnian, yakni  dimulai  dengan  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang merupakan lex specialis dari Undang-Undang Nomor  10  Tahun  1998. 4 Bank  adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam
1 Andi Intan Cahyani, Fiqh Muamalah (Makassar: Alauddin Univerity Press, 2013), h. 11.
2 Hadi Daeng Mapuna, Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Kodifikasi dan  Imam-Imam  Mujtahid, Al-Daulah:  Jurnal  Hukum  Pidana  dan  Ketatanegaraan,  Vol.  7,  No.11 (2018).
3 Khotibul  Umam, Perbankan  Syariah:  Dasar-Dasar  Dan  Dinamika  Perkembangannya Di Indoneisa, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 2.
4 Heri  Sudarsono, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah (Yogyakarta:  Ekonomi  Land, 2005), h.82.
bentuk  kredit  dan  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf hidup  rakyat  banyak. 5 Dengan  perkataan  lain,  pada  dasarnya  tugas  bank  adalah menerima simpanan dan memberi pinjaman sesuai dengan kebutuhan manusia yang begitu kompleks. 6
Seperti  halnya  dengan  Bank  Konvensional,  bank  syari’ah  juga memiliki  peran  sebagai  lembaga  perantara (intermediarry) antara  pihak-pihak yang  megalami  kelebihan  dana (surplus  unit) dan  pihak  lain  yang  mengalami kekurangan  dana (deficit  unit) . 7 Melalui  bank,  kelebihan  dana  tersebut  dapat disalurkan  kepada  pihak-pihak  yang  memerlukan  dan  memberikan  manfaat kepada kedua belah pihak yaitu dalam bentuk pembiayaan. 8
Pengertian  pembiayaan  menurut  Undang-Undang  Perbankan  Nomor 10  tahun  1998  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  antara  bank  dengan pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  yang  dibiayai  untuk  mengembalikan  uang atau  tagihan  tersebut  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan  imbalan  atau tagihan  bagi  hasil. 9 Pembiayaan  atau financing merupakan  istilah  yang dipergunakan dalam bank syari’ah sebagaimana dalam bank konvensional disebut dengan kredit atau lending. Dalam kredit keuntungan berbasis pada bunga (interest based) sedangkan  dalam  pembiayaan  berbasis  pada  keuntungan  rill  yang dikehendaki (margin) ataupun bagi hasil (profit sharing) . 10
Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus  dipenuhi  baik  kebutuhan  primer,  sekunder  maupun  tersier.  Rumah mempunyai  fungsi  yang  sangat  penting  bagi  kehidupan  manusia  dan  termasuk dalam kebutuhan pokok yang sangat mendasar setelah sandang dan pangan, selain itu  rumah  bukan  hanya  sebuah  bangunan  (struktural),  melainkan  juga  tempat kediaman  yang  memenuhi  syarat-syarat  kehidupan  yang  layak,  dipandang  dari berbagai  segi  kehidupan  masyarakat.  Rumah  dapat  diartikan  sebagai  tempat perlindungan,  untuk  menikmati  kehidupan,  beristirahat  dan  bersuka  ria  bersama keluarga. Di dalam rumah, penghuni memperoleh kesan pertama dari kehidupannya di dalam dunia ini. 11
Dalam  memenuhi  kebutuhan  rumah  yang  semakin  meningkat  pesat  dimana untuk memiliki rumah harus memenuhi beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh  baik  calon  penjual  maupun  calon  pembeli,  terutama  bagi  masyarakat  yang berpenghasilan pas-pasan atau rendah dimana rasanya sangat sulit untuk memiliki rumah dengan membeli secara kontan. Sebagai contoh mengenai pembelian rumah
5 Kasmir, Manajemen Perbankan , (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.57.
6 Darusalam  Syamsuddin, Transformasi  Hukum  Islam  di  Indonesia, Al-Qadau:  Jurnal Peradilan dan Keluarga Islam, Vol. 2, No 1 (2015).
7 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan , (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 102.
8 Gita  Danupranata, Buku  Ajar  Perbankan  Syariah (Jakarta:  Penerbit  Salemba  Empat, 2013), h. 34.
9 Abdi  Wijaya, Sejarah  Kedudukan  Hukum  Isalam  Dsalam  Kontitusi-Kontitusi  Indonesia (Sistem Ketatanegaraan di Indonesia) Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol.7, No. 2 (2018).
10 Hermawan  Kertajaya  dan  Muhamad  Syakir  Sula, Syariah  Marketing ,  (Bandung:  PT. Mizan Pustaka, 2006), h. 165.
11 Budihardjo, Perumahan dan permukiman di Indonesia (Bandung: Kencana, 1998), h. 148.
melalui pembiayaan pemilikan rumah Bank Syariah Indonesia (BSI), dalam hal ini Bank  Syariah  Indonesia  menawarkan  produk  pembiayaan  konsumtif  untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat  seperti  pembiayaan  kepemilikan  rumah  atau biasa disingkat dengan BSI Griya Hasanah 12
BSI  Griya  Hasanah  adalah  layanan  pembiayaan  kepemilikan  rumah  untuk ragam  kebutuhan,  seperti:  Pembelian  rumah  baru/Rumah second /Ruko/Rukan/ Apartemen, Pembelian kavling siap bangun, Pembangunan/Renovasi rumah, Ambil alih  Pembiayaan  dari  bank  lain  ( take  over ), Refinancing untuk  pemenuhan kebutuhan nasabah. 13 Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai Bank milik Pemerintah hasil merger dari tiga bank syariah, yaitu: Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah yang sudah mendapat kredibilitas yang baik dimata masyarakat untuk mengelola dana mereka, harus selalu menginovasikan produk-produknya agar lebih diminati oleh masyarakat. 14 Saat ini kebutuhan akan perumahan semakin meningkat seiring  dengan  semakin  meningkatnya  jumlah  pendapatan  perkapita  masyarakat dan  juga  semakin  meningkatnya  jumlah  penduduk  yang  semakin  hari  semakin bertambah  banyak.  Oleh  karena  itu,  seiring  dengan  maraknya  pembangunan perumahan  atupun  ruko,  Bank  Syariah  Indonesia  (BSI)  mengambil  kesempatan untuk menawarkan produk BSI Griya Hasanah. 15
Bagi nasabah juga harus memenuhi persyaratan yang diajukan oleh bank dalam mengajukan  pembiayaan,  seperti  persyaratan  dokumen,  persyaratan  umur maksimum  pada  saat  pembiayaan  lunas,  memenuhi  persyaratan  berdasarkan penilaian  bank.  Hampir  semua  aktivitas  seharian  manusia  dalam  masyarakat ditentukan  oleh akad,  karena akad  merupakan  dasar  dari  sekian  banyak aktivitas manusia, disebabkan akad menjadi fasilitas dalam pemenuhan kebutuhan. Sehingga dalam  peradaban  mana  pun  pasti  memerhatikan  akad,  begitu  juga  Islam memberikan  sejumlah  prinsip  dan  dasar  aturan  dari  al-Qur`an  dan  sunnah  Nabi, yang kemudian ditindak lanjuti oleh para ulama yang dirumuskan dengan perjanjian syariah. 16

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  lapangan  ( field  research )  yaitu  dimana peneliti turun langsung untuk mengumpulkan data 17 . Dengan menerapkan metode pendekatan  yuridis  empiris  dan  syariat  serta  mengumpulkan  data  dari  hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan kemudian dibuat kesimpulan. 18
12 Risaldi, dkk. , Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Jasa Dan Penerapan Akad Pada BNI Syariah Makassar, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol. 2, No. 1, 2020.
13 https://bankbsi.co.id, diakses tanggal 27 Mei 2021, Pukul 11.34
14 https://bankbsi.co.id, diakses tanggal 27 Mei 2021, Pukul 11.40
15 Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), h. 3.
16 Sohrah, Prinsip  Ekonomi Dalam Islam, Al-Qadau:  Jurnal Peradilan  dan Hukum Keluarga Islam, Volume 1 No. 2, (2014).
17 Suharismi Arikunto, Dasar-Dasar Research, (Bandung: Tarsoto, 1995), h. 58
18 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008), h. 118

## C. HASIL PEMBAHASAN
1. Mekanisme Pembiayaan BSI Griya Hasanah PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1
Dalam  pelaksanaan  pembiayaan  BSI  Griya  Hasanah  terdapat  beberapa prosedur atau mekanisme yang digunakan dalam pengajuan pembiayaan mulai dari pemberkasan  hingga  persetujuan  pembiayaan  dapat  disetujui.  Adapun  prosedur atau tahapan dalam pengajuan pembiayaan BSI Griya Hasanah yang diterapkan di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 pada dasarnya sama dengan prosedur atau mekanisme dalam pengajuan pembiayaan BSI Griya Hasanah pada umumnya sebagai tergambar dalam bagan berikut ini:
Penjelasan  dari  masing-masing  prosedur  pembiayaan  BSI  Griya  Hasanah sebagaimana gambar pada bagan di atas yaitu:
a. Calon nasabah mengajukan pembiayaan BSI Griya Hasanah di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 datang secara langsung ke bank dan bertemu dengan pegawai layanan bank ( customer servise ), atau mengisi formulir secara online di (http://www.bankbsi.co.id/rumahimpian).
b. Pengumpulan data-data calon nasabah, yang secara umum data yang diperlukan adalah sebagai berikut:
1) Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
2) Kartu identitas calon nasabah dan pasangannya. KTP atau paspor. Data ini dibutuhkan  untuk  mengetahui  legalitas  pribadi  serta  alamat  tinggal  calon nasabah.
3) Kartu keluarga, dibutuhkan untuk mengetahui jumlah tanggung an keluarga. Selain itu juga dibutuhkan untuk melakukan verifikasi data alamat dengan melihat Kartu Tanda Penduduk calon nasabah.
4) Surat nikah, dibutuhkan untuk transparansi terhadap pengeluaran tambahan bagi sebuah keluarga.
5) Slip gaji terakhir, dibutuhkan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran.
6) Salinan rekening bank 3 bulan terakhir dibutuhkan untuk mengetahui berapa besar mutasi pemasukan dan pengeluaran rekening nasabah.
Calon Nasabah Pengumpulan data calon nasabah BI Checking
Verifikasi dan Investigasi Taksasi Jaminan ACC / Disetujui Diterima / Ditolak Realisasi pembiayaan
7) Salinan  tagihan  rekening  telepon  dan  listrik  Data  ini  dibutuhkan  untuk mengetahui status kepemilikan rumah tinggal dan kebenaran alamat tinggal. Data ini juga dapat digunakan untuk mengetahui pengeluaran tetap nasabah.
8) Melampirkan  legalitas  usaha  berupa  akta  pendirian,  surat  keterangan domisili  usaha,  Surat  Ijin  Tempat  Usaha  (SITU),  Surat  Ijin  Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Ijin UndangUndang Gangguan (SIUUG), Tanda Daftar  Perusahaan  (TDP),  Tanda  Daftar  Rekanan,  surat  ijin  usaha  jasa kontruksi (khusus kontraktor) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
9) Data  obyek  pembiayaan  dan  data  jaminan,  diperlukan  sebagai  bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari pembiayaan.
c. BI Checking, dibutuhkan  untuk  mengetahui  riwayat  pembiayaan  yang  telah diterima oleh  nasabah berserta status nasabah yang ditetapkan oleh BI apakah nasabah tersebut termasuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) atau tidak.
d.  Verifikasi  dan  Investigasi,  dengan  5C; Character merupakan  sifat  atau  watak seseorang  yang  akan  diberikan  kredit  benar-benar  harus  dipercaya. Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola calon  debitur. Condition atau  Pembiayaan  yang  diberikan  juga  perlu mempertimbangkan  kondisi  ekonomi  yang  dikaitkan  dengan  prospek  usaha calon  nasabah. Collateral merupakan  jaminan  yang  diberikan  calon  nasabah baik yang bersifat fisik maupun yang nonfisik.
e.  Taksasi  Jaminan merupakan  perkirakan  seberapa  besar  jaminan  yang  akan diberikan  oleh  nasabah  untuk  melakukan  pembiayaan.  Taksasi  jaminan  pada pembiayaan BSI Griya Hasanah adalah obyek pinjaman itu sendiri baik berupa rumah, ruko, rukan, kavling yang dijadikan jaminan.
1) Penerimaan dari  pengajuan  pembiayaan  manakala  memenuhi  ketentuan yang telah dipersyaratkan oleh BSI Griya Hasanah, sedangkan
2) Penolakan pengajuan pembiayaan iB Griya Hasanah terjadi karena banyak sebab bisa berasal dari obyek bangunan. Di ACC/Disetujui.
f.  Disetujuinya  pembiayaan  iB  Griya  Hasanah.  Setelah  semua  tahapan  lolos, nasabah  tidak  masuk  DHN  ( blacklist BI),  semua  dokumen  lengkap,  sanggup membayar  cicilan  KPR,  tidak  masuk  masa  pensiun.  Taksasi  jaminan  yang mampu menalangi pembiayaan apabila terjadi kredit macet. Semua persyaratan dan dokumen-dokumen yang diperlukan sudah terpenuhi.
1) Pelaksanaan  Akad,  pembiayaan  pada  tahap  ini  nasabah/debitur  akan bertemu dengan perwakilan dari divisi sales, divisi operasional dan notaris untuk melaksanakan akad.
2) Realisasi Pembiayaan. Pencairan pembiayaan akan dikreditkan ke rekening debitur atau pihak nasabah pembiayaan, kemudian dilakukan pemindahan kembali  dari  rekening  debitur  ke  rekening  pengambang  ( developer )  yang bertujuan  untuk  membuktikan  secara  hukum  positif  bahwa  nasabah  telah menerima  pembiayaan  dari  bank,  serta  nasabah  telah  mengetahui  bahwa telah  terjadi  transaksi  jual-beli  rumah/tanah  antara  pihak  nasabah  dengan developer/penjual  yang  ditengahi  oleh  bank.  Lain  halnya  dengan pembiayaan  untuk  tujuan  renovasi  rumah,  yaitu  plafond  pembiayaan dikreditkan secara langsung oleh bank ke rekening nasabah pembiayaan.
2. Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pembiayaan  BSI  Griya  Hasanah  PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1
Pada  Wawancara  dengan  bapak  Iskandar  Ismail,  selaku  pihak  dari  Regional Financing  Operation  PT.  Bank  Syariah  Indonesia  Tbk.  Kantor  Cabang Makassar  1  mengatakan  bahwa:  “Akad  yang  digunakan  pada  produk pembiayaan BSI Griya Hasanah adalah akad Murabahah ”. 19
Dilihat  dari  akad  yang  digunakan  menurut  wawancara  dengan  Regional Financing Operation PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 menuturkan  bahwa  akad  yang digunakan  secara  keseluruhan  dari  produk pembiayaan  BSI  Griya  Hasanah  yang  ditawarkan oleh  pihak  PT.  Bank  Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 adalah akad Murabahah .
Adapun  dalil  Al-Qur’an  yang  dijadikan  dasar  hukum murabahah terdapat dalam QS. al- Baqarah/2 : 275:
ٰذ  ِّۗ ِ سَمْلا َنِم ُنٰطْيَّشلا ُهُطَّبَخَتَي ْيِذَّلا ُم ْوُقَي اَمَك  َّلَِا َن ْوُم ْوُقَي  َلَ اوٰب ِ رلا َن ْوُلُكْأَي َنْيِذَّلَا
ُعْيَبْلا اَمَّنِا ا ْْٓوُلاَق ْمُهَّنَاِب  َكِل َم  ٗهَءۤاَج  ْنَمَف ِّۗاوٰب ِ رلا َمَّرَح َو َعْيَبْلا ُ هاللّٰ  َّلَحَا َو ۘاوٰب ِ رلا ُلْثِم
ىَلِا ْٓٗه ُرْمَا َو  َِّۗفَلَس اَم  ٗهَلَف ى ٰهَتْناَف  ٖهِ ب َّر  ْنِ م ٌةَظِع ْو َن ْوُدِل ٰخ اَهْيِف ْمُه ۚ  ِراَّنلا ُب ٰحْصَا  َكِٕى ٰۤلوُاَف َداَع ْنَمَو ِّۗ ِ هاللّٰ ( : ة رقبلا
۲۷۵ )
Terjemahnya:
“Orang-orang  yang memakan  riba  tidak dapat  berdiri melainkan  seperti berdirinya  orang  yang  kemasukan  setan  karena  gila.  Yang  demikian  itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah  menghalalkan  jual  beli  dan  mengharamkan  riba.  Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya  dahulu  menjadi  miliknya  dan  urusannya  (terserah)  kepada Allah.  Barangsiapa  mengulangi,  maka  mereka  itu  penghuni  neraka, mereka kekal di dalamnya”. 20
Maksud  memakan  (او ٰب ِ رلا  َن ْوُلُكْأَي ) dalam  QS.  al-  Baqarah/2  :  275  adalah mengambil. Digunakannya istilah “makan” untuk makna mengambil, sebab tujuan mengambil (hasil riba tersebut) adalah memakannya, sebagaimana dijelaskan Al- Imam  Al-Qurthubi.  Ini  pula  yang  ditegaskan  oleh  Imam  At-Thabrani  dalam menagsirkan  ayat  ini.  Beliau  rahimahullahu  berkata:  “Maksud  ayat  ini  dengan dilarangnya riba bukan semata dari turunnya ayat ini, pada hari itu makanan dan santapan  mereka  adalah  hasil  riba.  Maka  Allah  menyebutkan  berdasarkan  sifat mereka  dalam  menjelaskan  besarnya  dosa  yang  mereka  lakukan  dari  riba  dan menganggap  jelek  keadaan  mereka  terhadap  apa  yang  mereka  peroleh  untuk menjadi makanan-makanan mereka. 21
Jadi  Allah  telah  mewajibkan  kepada  manusia  yang  telah  diberikan  akal  dan pikiran  untuk  berusaha  dan  berikhtiar  mencari  rezeki  yang  halal,  agama  tidak mewajibkan  seseorang  memilih  suatu  pekerjaan.  Setiap  manusia  dapat  memiloh bidang usaha atau pekerjaan sesaui kemampuan dan keahliannya masing-masing. Namun  kebanyakan  orang  memilih  perdagangan  sabagai  salah  satu  bidang
19 Iskandar Ismail (31 tahun), Regional Financing Operation PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. KC Makassar 1, Wawancara , Makassar, 20 November 2021
20 Kementerian Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahan (Solo: Tiga Serangkai, 2009)
21 Wazin, Prinsip-Prinsip  Murabahah  Dalam  Pembiayaan  Konsumen (Serang:  FTK  Banten Press, 2014), h. 2.
pekerjaan,  sepanjang  perdagangan  itu  masih  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah ditetapkan  oleh  syariat  Islam  maka  diperbolehkan.  Seperti  firman  Allah  yang terdapat pada QS. an-Nisa`/4: 29:
ْنَع ًة َراَجِت  َن ْوُكَت  ْنَا ْٓ َّلَِا  ِلِطاَبْلاِب ْمُكَنْيَب ْمُكَلا َوْمَا ا ْْٓوُلُكْأَت  َلَ ا ْوُنَمٰا  َنْيِذَّلا اَهُّيَآْٰي
ا ْْٓوُلُتْقَت  َلَ َو ِّۗ ْمُكْنِ م  ٍضاَرَت
اًمْي ِح َر ْمُكِب َناَك َ هاللّٰ َّنِا ِّۗ ْمُكَسُفْنَا
Terjemahnya:
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil  (tidak  benar),  kecuali  dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah  kamu  membunuh  dirimu.  Sungguh,  Allah  Maha  Penyayang kepadamu”. 22
Menurut  Hamka  dalam    Tafsir  al-Azhar  juz  5  menjelaskan  bahwa  yang dimaksud dengan ( ْمُكَلا َوْمَا) adalah baik yang ditangan kamu sendiri maupun ditangan orang  lain,  lalu  harta  kamu  itu,  dengan  takdir  dan  karunia  Allah  SWT  ada  yang diserahkan ke tanganmu dan ada pula yang diserahkan ke tangan kawanmu yang lain dan oleh karena itu betapapun kayanya seseorang janganlah sekali-kali ia lupa bahwa pada hakikatnya kekayaan itu adalah kepunyaan bersama juga. 23
Dengan  demikian  jelas  bahwa  larangan  tersebut  mengandung  keharaman memakan harta sesama dengan jalan bathil. Adanya ayat ini jelas bahwa larangan tersebut  mengandung  keharaman  memakan  harta  sesama  dengan  jalan  bathil. Tetapi  ayat  tersebut  mengandung  pengecualian  yakni  kecuali  dengan  jalan perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka atau ridha bil ridha .
ْلا اَم ِنِإ :َلاَق َمَّلَس َو ِهِلآ َو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص ِالله َل ْوُس َر َّنَأ هنع الله يضر ْي ِرْدُخْلا ٍدْيِعَس ْيِبَأ  ْنَع
ْنَع ُعْيَب
ٍضا َرَت .
نابح نبا هححصو هجام نباو يقهيبلا هاور
Artinya:
Dari  Abu  Sa’id  Al-Khudri  bahwa  Rasulullah  SAW  bersabda: "Sesungguhnya  jual  beli  itu  harus  dilakukan  suka  sama  suka."  (HR.  Al- Baihaqi dan Ibnu Majah)
Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli. Menurut Wahbah Zulaili, hadits ini terbilang hadits yang panjang, namun demikian hadits ini mendapatkan pengakuan keshahihannya dari Ibnu Hibban. Hadits ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli haris dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Imam  Syafi’i  menyatakan,  secara  asal  jual  beli  diperbolehkan  ketika dilaksanakan  dengan  adanya  kerelaan/keridhaan  kedua  pihak  atas  transaksi  yang dilakukan dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh Syariah. Segala  ketentuan  yang  terdapat  dalam  jual  beli,  harus  terdapat  persetujuan  dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank, tidak bisa ditentukan secara sepihak. 24 Pembiayaan murabahah mendapatkan  peraturan  dalam  pasal  1  ayat  13 Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  perubahan  atas  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Peraturan secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, yakni pasal 19 ayat (1) yang intinya menyatakan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syari’ah
22 Kementerian Agama RI, Al-Qur`an d an Terjemahan (Solo: Tiga Serangkai, 2009)
23 Hamka, Tafsir AL-Azhar juz 5 (Jakarta; Gema Insani,2015) Cet.1 hal.564
24 Wiroso, Jual Beli Murabahah (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 16.
meliputi, antara lain: menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah , akad salam ,  akad istishna `,  atau  akad  lain  yang  tidak  bertentngan  dengan  prinsip syariah. 25
Iskandar  Ismail,  Regional  Financing  Operation  PT.  Bank  Syariah  Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 mengatakan: “produk pembiayaan BSI Griya Hasanah sudah sesuai dengan aturan syariah yaitu menggukan akad murabahah yang  pedoman  pada  DSN-MUI Nomor  04/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Akad Murabahah ”
Dilihat dari segi akad yang digunakan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.
Kantor Cabang Makassar 1 dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan adalah Murabahah . Hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000
Tentang Murabahah yang  menjelaskan  bahwasanya  akad  yang  digunakan  dalam transaksi di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 adalah akad murabahah.
Fatwa  DSN  MUI  Nomor  04/DSN/MUI/IV/2000  berisi  9  ketentuan  umum pembiayaan murabahah sebagai  prinsip  dasar  akad murabahah dan  beberapa praktek  dalam  pembiayaan murabahah pada  PT.  Bank  Syariah  Indonesia  Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 yaitu:
1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba Sebagai  praktik  yang  di  terapkan  oleh  Bank  Syariah  Indonesia  mengenai poin tersebut bahwa PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1  melakukan  transaksi  akad  murabahah  dengan  terlebih  dahulu  mengetahui objek  yang  disediakan  oleh  pihak  bank  dengan  memfasilitasi  nasabah  untuk membeli barang tertentu sesuai dengan tujuan nasabah serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh Syariah Islam Sebagai  praktinya  pada  PT.  Bank  Syariah  Indonesia  Tbk.  Kantor  Cabang Makassar  1  dimana  nasabah  diperbolehkan  membeli  barang  sesuai  dengan keinginan  tetapi  tidak  keluar  dari  prinsip  Islam.  Bank  dapat  memberikan pembiayaan murabahah jika nasabah mengambil modal kerja untuk usaha yang tidak  di  haramkan  oleh  syariah  Islam.  Dan  mengambil  pembiayaan  untuk pembelian  barang  atau  usaha,  pembelian  peralatan  atau  kebutuhan  rumah tangga, pembelian kendaraan dan lain-lain.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
Sebagai  praktinya  pada  PT.  Bank  Syariah  Indonesia  Tbk.  Kantor  Cabang Makassar 1 dimana bank melakukan proses dan memverifikasikan kelengkapan data nasabah, kemudian menentukan maksimal DSR nasabah dan usia pemohon. Jika bank dan nasabah sepakat maka pengajuan permohon dapat ditindak lanjuti dengan pembuatan kontrak jual beli.
4. Bank  membeli  barang  yang  diperjual  belikan  nasabah atas  nama  bank  sendiri dan pembelian ini harus bebas riba.
Sebagai  praktinya  di  PT.  Bank  Syariah  Indonesia  Tbk.  Kantor  Cabang Makassar 1 bahwa ketika transaksi pembelian barang nasabah membeli barang
25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah
sendiri  seperti  yang  diinginkan  nasabah  kepada  penjual  atas  nama  bank  yang dibuktikan dengan surat kuasa, dimana surat kuasa tersebut menjelaskan bahwa bank  memberikan  kuasa  kepada  nasabah  atau  mewakilkan  untuk  membeli barang atas nama bank.
5. Bank harus mempunyai semua yang berkaitan dengan pembelian misalnya jika pembeli dilakukan secara utang.
Sebagai  praktiknya  di  PT.  Bank  Syariah  Indonesia  Tbk.  Kantor  Cabang Makassar 1 yaitu bank memberikan penjelasan terkait dengan pembelian objek murabahah  dengan  pembayaran  yang  telah  tercantum  secara  detil  disurat perjanjian  secara  tertulis.  Meski  demikian  bank  tetap  menjelaskan  sedetail mungkin terkait dengan pembelian yang dilakuakan secara utang terhadap bank oleh nasabah.
6. Bank  kemudian  menjual  barang  tersebut  kepada  pemesan  dengan  harga  jual senilai harga beli plus keuntungnnya.
Dalam  kaitannya  ini  bank  harus  memberi  tahu  secara  jujur  harga  pokok barang kepada nasaba berikut biaya yang disepakati. Sebagai praktinya pada PT. Bank  Syariah  Indonesia  Tbk.  Kantor  Cabang  Makassar  1  yaitu  pihak  bank sebelum  melakukan  transaksi  akad  murabahah  terlebih  dahulu  menjelaskan terkait  dengan  akad  murabahah  bank  menjelaskan  secara  detail  mengenai defenisi  murabahah,  pembiayaan  murabahah,  harga  beli,  margin,  kewajiban nasabah  dan  denda  apabila  pihak  nasabah  lalai  dalam  kewajibannya membayarkan angsuran yang telah disepakati.
Kemudian bank menjelaskan proses dari akad murabahah tersebut sebagai contoh  yaitu  pemohon  (nasabah)  mengajukan  permohonan  misalnya  nasabah mengingikan  sebuah  Rumah.  Rumah  tersebut  seharga  Rp500.000.000,  maka bank  menjelaskan  harga  beli  barang  tersebut  senilai  Rp500.000.000 menggunakan margin 5% dengan tenor 15 tahun. maka nilai perolehan sebesar Rp.569.376.000.  nasabah  harus  membayar  ke  bank  senilai  Rp.569.376.000 sebagai kesepakatan pihak bank dan nasabah.
7. Nasabah  membayar  harga  barang  yang  telah  di  sepakati  tersebut  pada jangka waktu yang telah disepakati.
Sebagai  praktinya  PT.  Bank  Syariah  Indonesia  Tbk.  Kantor  Cabang Makassar 1 yaitu bank memberikan jangka waktu yang  telah disepakati untuk membayarkan  angsuran  pokok  dan  margin  yang  telah  di  sepakati antara  bank dan juga nasabah.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
Sebagai  praktinya  pada  PT.  Bank  Syariah  Indonesia  Tbk.  Kantor  Cabang Makassar 1 yaitu bank melakukan perjanjian khusus sesuai dengan kebutuhan kedua bela pihak antara bank dan nasabah Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 sehingga jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran dan lalai dari kewajibannya pihak bank dapat melakukan tuntutan  jika  sewaktu-waktu  melanggar  dari  perjanjian  yang  telah  disepakati sebelumnya.
9. Jika  bank  mewakili  kepada  nasabah  untuk  membeli  barang  dari  pihak ketiga.
Akad  jual  beli  murabahah  harus  dilakukan  setelah  barang,  secara  prinsip menjadi milik bank. Sebagai praktiknya pada bank syariah mandiri yaitu bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan atas nama  PT.  Bank  Syariah  Indonesia  Tbk.  Kantor  Cabang  Makassar  1  dengan menggunakan  pembiayaan  yang  disediakan  oleh  pihak  bank  syariah  mandiri yang dibuktikan dengan pemberian surat kuasa. Penjual atau pihak ketiga yang disetujui  oleh  pihak  bank.  Kemudian  penjual  menyerahkan  barang  kepada pembeli dengan persetujuan pihak Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  peneliti  lakukan  di  PT.  Bank  Syariah Indonesia  Tbk.  Kantor  Cabang  Makassar  1  tentang  “Tinjauan  Hukum  Islam Terhadap  Mekanisme  Pembiayaan  BSI  Griya  Hasanah” maka  peneliti  dapat mengambil  kesimpulan  sebagai  berikut:  Mekanisme  Pembiayaan  BSI  Griyah Hasanah  di  PT.  Bank  Syariah  Indonesia  Tbk.  Kantor  Cabang  Makassar  1 menggunakan  Akad Murabahah. Di  dalam  akad Murabahah ini  bank  yang memberikan  pembiayaan  berdasarkan  akad  jual  beli  antara  bank  dan  nasabah. Pihak  bank  membeli  barang  yang  dibutuhkan  dan    menjualnya  kepada  nasabah sebesar  harga  pokok  ditambah  dengan  keuntungan  margin  yang  disepakati. Pandangan  Hukum  Islam  terhadap  Akad  Murabahah  telah  sesuai  dengan  Fatwa DSN-MUI  Nomor  04/DSN-MUI/IV/2000  Tentang Murabahah dengan  praktik pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 menyimpulkan bahwa  praktik  akad murabahah pada  bank  sudah  sesuai  dengan  9  (sembilan) ketentuan dalam penerapan akad murabahah dari fatwa DSN MUI.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Arikunto, Suharismi. Dasar-Dasar Research, Bandung: Tarsoto, 1995. Budihardjo. Perumahan dan permukiman di Indonesia , Bandung: Kencana, 1998.
Bungin,  Burhan. Penelitian  Kualitatif, Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group. 2008.
Cahyani, Andi Intan. Fiqh Muamalah, Makassar: Alauddin Univerity Press, 2013.
Danupranata.  Gita Buku  Ajar  Perbankan  Syariah, Jakarta:  Penerbit  Salemba Empat, 2013.
Hamka. Tafsir AL-Azhar juz 5 , (Jakarta; Gema Insani,2015.
Kasmir. Dasar-Dasar Perbankan , Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
Kasmir. Manajemen Perbankan , Jakarta: Rajawali Pers, 2012. Kementerian Agama RI. Al-Qur`an dan Terjemahan (Solo: Tiga Serangkai, 2009) Kertajaya,  Hermawan  dan  Muhamad  Syakir  Sula. Syariah  Marketing ,  Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2006.
Mujahidin,  Akhmad. Hukum  Perbankan  Syariah, Depok:  PT.  Rajagrafindo Persada, 2017.
Sudarsono,  Heri. Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah, Yogyakarta:  Ekonomi Land, 2005.
Umam, Khotibul. Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika
Perkembangannya di Indoneisa, Jakarta: Rajawali Pers, 2017. Wazin. Prinsip-Prinsip Murabahah Dalam Pembiayaan Konsumen , Serang: FTK Banten Press, 2014.
Wiroso. Jual Beli Murabahah , Yogyakarta: UII Press, 2005.

## Jurnal:
Risaldi,  dkk.  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pelayanan  Jasa  Dan  Penerapan Akad  Pada  BNI  Syariah  Makassar ”.  Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah , Vol 2, No. 1 (Januari 2020) . Mapuna, Hadi Daeng. “Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Kodifikasi dan Imam-Imam Mujtahid”. Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan , Vol 7, No.11 (2018) .
Sohrah , “Prinsip Ekonomi Dalam Islam” , Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam , Volume 1 No. 2 (2014) .
Syamsuddin,  Darusalam.  “Transformasi  Hukum  Islam  di  Indonesia” .  Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Keluarga Islam , Vol. 2, No. 1 (2015) . Wijaya,  Abdi.  “Sejarah  Kedudukan  Hukum  Isalam  Dsalam  Kontitusi-Kontitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan di Indonesia)”. Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan , Vol. 7, No. 2 (2018) .

## Wawancara:
Ismail, Iskandar, Regional Financing Operation PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. KC Makassar 1, Wawancara , Makassar, 2021.