## DAMPAK BELANJA NEGARA TERHADAP TINGKAT KEGIATAN EKONOMI DI INDONESIA
Christine Tambunan 1 *, Jakaria 2 1 Dit. Penyusunan ABPN KEMENKEU Jl. Dr. Wahidin Raya No.1, Sawah Besar, Jakarta 10710, Indonesia
2 Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti
Jl. Kyai Tapa No 1 , Grogol, Jakarta 11440, Indonesia *Coressponding Author Email: christine.nmt@gmail.com
ABSTRACT Purpose : This  study  is  to  examine  and  to  analyze  the  impact  of  State  Budget Expenditure on the Level of Economic Activity in Indonesia Design/Methodology/ Approach : Using the Autoregressive-Distributed Lag (ARDL) method. And using data from 2008-2017. Findings : The result of this empirical study is that in the long run, state budget expenditure,  consisting  of  Employee  Expenditure,  Special  Allocation Fund  (DAK)  and  General  Allocation  Fund  (DAU,)  has  a  significant positive effect on Level of Economic Activity. On the contrary, Capital Expenditure  has  a  significant  negative  impact  on  growth.  While Goods  Expenditure  shows  a  negative  effect,  though  it  was  not statistically significant. Keywords : State Budget Expenditure, Economic Activity, ARDL. JEL Classification :  H72, R11

## PENDAHULUAN
Pemerintah  mempunyai  peranan  untuk  mengatur,  memperbaiki  atau  mengarahkan aktivitas ekonomi  dari  pemerintah  maupun  sektor swasta,  seperti  yang  tercantum  dalam UUD  Pasal  33  Ayat  1,2  dan  3.  Oleh  karena  itu  perkembangan  dan  kemajuan pembangunan  suatu  Negara  tergantung  kepada  peranan  pemerintah  dalam  mengatur negaranya  termasuk  di  dalamnya  adalah  perekonomian. Peningkatan  kegiatan  ekonomi tersebut disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Menurut (Todaro & Smith, 2006) bahwa pertumbuhan  adalah  suatu  proses  saat  kapasitas  produksi  dari  suatu  perekonomian meningkat  sepanjang  waktu  untuk  menghasilkan  tingkat  pendapatan  nasional  yang semakin besar.
Berdasarkan  definisi  tersebut,  perwujudan  dari  pertumbuhan  ekonomi  adalah  kapasitas produksi  yang  terus  meningkat.  Kenaikan  kapasitas  tersebut  akan  meningkatkan pendapatan  nasional  negara  tersebut.  (Williamson,  2014)  mengemukakan  faktor-faktor yang  mempengaruhi  peningkatan  kegiatan  ekonomi,  diantaranya  adalah  akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi.
Media Ekonomi Vol. 27 No. 1 April 2019 : 53-70
ISSN : 2442-9686 (online)
DOI:  http://dx.doi.org/10.25105/me.v27i1.5303 ISSN : 0853-3970 (print)
Submission date: 17 Agustus 2019
Accepted date:19 Agustus 2019
Media Ekonomi Vol. 27 No. 1 April 2019 ____________________________________________
Peran  pemerintah  sebagai  pelaku  ekonomi  tercermin  melalui  kebijakan  fiskal.  (Barro  & Sala-I-Martin,  1995)  dalam  teori  pertumbuhan  endogen  memberikan  dasar-dasar  teori yang  menyatakan  hubungan  antara  sektor  publik  (pemerintah)  dengan  pertumbuhan ekonomi.  Dalam  model  tersebut,  layanan  publik,  dalam  hal  ini  pemerintah,  merupakan input dalam produksi sehingga memberikan dampak dalam perekonomian.
Fenomena The great depression di Amerika Serikat melahirkan pandangan baru terhadap peran  pemerintah  dalam  perekonomian.  Keynes  menilai,  pengeluaran  pemerintah  sangat dibutuhkan  untuk  mendorong  permintaan  agregat  dalam  perekonomian.  Kenaikan permintaan  agregat  tersebut  akan  mendongkrak  roda  perekonomian,  yang  berarti mendorong pertumbuhan ekonomi.
Beberapa  penelitian  empiris  yang  telah  dilakukan  menunjukan  bahwa  peran  pemerintah dalam  perekonomian  menunjukkan  hasil  yang  beragam.  (Dudzevičiūtė,  Šimelytė,  & Liučvaitienė, 2018)  melakukan penelitian terhadap 28 negara di Eropa dari tahun 1995- 2015.  Hasilnya  adalah  pengeluaran  pemerintah  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  pada negara  Swedia  dan  Slovakia.  Sementara,  dalam  penelitian  yang  sama,  pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung  mempengaruhi pengeluaran pemerintah, ditemukan pada negara Perancis, Belgia, Jerman, Portugal, dan Cyprus.
Hasil  penelitian  (Beckmann,  Endrich,  &  Schweickert,  2014)  terhadap  111  negara  yang terdiri  dari  OECD  dan  negara  berkembang  dari  tahun  1971-2010.  Hasilnya  menyatakan bahwa,  secara  keseluruhan  aktivitas  pemerintah  memberikan  dampak  positif  terhadap perekonomian.  Efek  tersebut  bahkan  lebih  besar  seiring  dengan  peningkatan  kualitas institusi negara tersebut.
Hasil yang berbeda ditemukan pada penelitian lainnya. Salah  satunya adalah  (Samavati, Dilts,  Adilov,  &  Kim,  2016)  yang  melakukan  penelitian  terhadap US  Economy selama periode  2000-2015,  dan  menemukan  bahwa  tidak  adanya  hubungan  kasualitas  antara pengeluaran pemerintah federal dengan pertumbuhan ekonomi.
Sejak kemerdekaan tahun 1945, Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas perekonomian  demi  mencapai  cita-cita  dan  tujuan  bernegara.  Pasca  kemerdekaan  tahun 1945,  Indonesia  menganut  sistem  perekonomian  liberal,  namun  kondisi  perekonomian negara tidak menunjukkan tanda perbaikan. Pemerintah kemudian beralih dan mengambil kendali  penuh  perekonomian,  namun  kondisi  perekonomian  tidak  kunjung  membaik. Inflasi tercatat cukup tinggi dan keadaan semakin diperparah oleh ketidakstabilan politik.
Perubahan politik pasca G30S 1965, ikut mengubah arah ekonomi Indonesia. Pemerintah kemudian  menganut  sistem  ekonomi  campuran,  dimana  Pemerintah  cukup  banyak berperan pada sebagian sistem perekonomian, namun tidak mendominasi. Peran tersebut dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikenal dengan APBN. APBN  adalah  wujud  pengelolaan  negara  yang  ditetapkan  dengan  undang-undang  dan dipergunakan  dengan  prinsip  transparansi  dan  bertanggung  jawab  untuk  kemakmuran masyarakat.  APBN  terlebih  dahulu  diusulkan  oleh  Pemerintah  untuk  kemudian  dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan tetap memperhitungkan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
APBN terus mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2018 alokasi belanja negara telah  lebih  dari  Rp2000  triliun.  Sumber  penerimaan  telah  mengalami  perubahan siginifikan. Pada masa Orde Baru, belanja negara sebagian besar didanai oleh penerimaan migas.  Penerimaan  migas  perlahan  mengalami  penurunan,  sehingga  saat ini penerimaan negara sebagian besar berasal dari penerimaan nonmigas atau perpajakan.
Selain  itu,  Indonesia  menjadi  lebih  terbuka  terhadap  dunia  luar.  Indonesia  kembali bergabung dengan Lembaga-lembaga  Internasional seperti International Monetary Fund (IMF)  dan  Bank  Dunia.  Keterbukaan  tersebut  memulai  aliran  bantuan  keuangan  dan bantuan  asing  dari  negara-negara  luar.  Salah  satu  bentuknya  adalah  Penanaman  Modal Asing.  Hal  tersebut  ditandai  dengan  diterbitkannya  Undang-Undang  No.  1  tahun  1967 tentang  Penanaman  Modal  Asing.  Salah  satu  pertimbangan  pada  masa  tersebut  adalah terbatasnya  modal,  pengalaman,  dan  teknologi  yang  dimiliki  Indonesia.  Akibatnya, kekuatan  ekonomi  potensial  yang  terdapat  di  seluruh  wilayah  tanah  air  tidak  tergali dengan  maksimal.  Untuk  itu,  modal  asing  dimanfaatkan  untuk  mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia.
Seiring dengan perubahan perekonomian global dan domestik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1967  tentang  Penanaman  Modal  Asing  telah  diganti  menjadi  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal.  Pada  Undang-Undang  yang  baru, penanaman  modal  tidak  lagi  memisahkan  antara  modal  asing  dan  modal  dalam  negeri. Realisasi PMA di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2017 realisasi PMA tercatat sebesar US$ 32.239 juta.
Hasil analisis (Salebu, 2013) pengaruh PMA terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada  periode  1994-2013.  Hasil  dari  penelitian  tersebut  adalah  variabel  logaritma  dari PMA  memiliki  pengaruh  signifikan  yang  positif  terhadap  variabel  logaritma  GDP. Berdasarkan  hasil  tersebut,  dapat  disimpulkan  secara  agregat  masuknya  PMA  ke Indonesia  akan  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia.  Meskipun  tidak seluruh subsektor dari PMA memberikan dampak positif. Subsektor tanaman pangan dan perkebunan,  pertambangan,  industri  Makanan,  serta  transportasi  adalah  subsektor  yang memberikan dampak positif..
Hasil penelitan (Rizky, Agustin, & Mukhlis, 2016) pengaruh PMA, PMDN, dan Belanja Modal  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  provinsi  di  Indonesia  pada  periode  2010-2013. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa PMA memiliki pengaruh signifikan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil yang serupa disampaikan oleh (Hastuti & Dewati, 2017)  dalam  studi  empiris  determinan  dan  pengaruh  PMA  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  dan Total  Productivity di  Indonesia.  Berdasarkan  hasil  analisis  tren  dan kejadian,  semakin  tinggi  PMA  yang  diterima  suatu  negara  berkembang,  termasuk Indonesia, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan di atas rerata kawasan.
Pertumbuhan  PDB,  selain  periode  krisis  moneter  pada  1998/1999  dan  krisis  keuangan global  pada  2008/2009,  secara  umum  tercatat  memiliki  tren  yang  meningkat.  Pada periode  krisis  keuangan  2008/2009,  Indonesia  bahkan  dianggap  sukses  mencatat  angka pertumbuhan  yang  cukup  baik  dibanding  negara-negara  lain  di  dunia.  Oleh  karena  itu,
Media Ekonomi Vol. 27 No. 1 April 2019 ____________________________________________
walaupun  bukan  indikator  tunggal  dalam  mengukur  tingkat  kesejahteraan  masyarakat, pertumbuhan  ekonomi  tetap  memiliki  peran  strategis,  terutama  untuk  mengukur  tingkat kesuksesan  sebuah  pemerintahan.  Berdasarkan  hal  tersebut,  peneliti  tertarik  untuk meneliti  lebih  lanjut  peran  pemerintah  yang  tertuang  dalam  belanja  negara  dalam mendorong tingkat kegiatan ekonomi di Indonesia pada periode 2008-2017.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dampak  belanja  negara  terhadap  tingkat kegiatan  ekonomi  di  Indonesia  pada  periode  2008-2017.  Belanja  Negara  akan menggunakan  angka  realisasi  beberapa  kelompok  yaitu  belanja  modal,  belanja  barang, belanja  pegawai,  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  dan Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  sebagai  variabel  kontrol.  Sedangkan  tingkat  kegiatan ekonomi  akan  menggunakan  Produk  Domestik  Bruto  (PDB).  Penelitian  akan menggunakan Autoregressive-Distributed Lag (ARDL) sebagai alat analisis.
Belanja  modal  merupakan  pengeluaran  untuk  membayar  perolehan  aset  dan  atau menambah  nilai  aset  tetap/aset  lainnya  yang  memberi  manfaat  lebih  dari  satu  periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.  Belanja  ini  terdiri  dari  belanja  modal  tanah,  Belanja  modal  peralatan  dan mesin,  Belanja  modal  gedung  dan  bangunan,  Belanja  modal  jalan,  irigasi,  dan  jaringan, Belanja modal lainnya, Belanja modal Badan Layanan Umum (BLU).
Belanja  barang  merupakan  pengeluaran  dalam  rangka  pembelian  barang  dan  atau  jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Belanja barang terdiri dari belanja operasional dan non-operasional.
Belanja  Pegawai  adalah  belanja  yang  digunakan  untuk  membiayai  kompensasi,  dalam bentuk  uang  atau  barang,  yang  diberikan  kepada  pegawai  pemerintah  pusat,  pensiunan, anggota  Tentara  Nasional  Indonesia/Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  dan pejabat negara, baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan  yang  telah  dilaksanakan,  kecuali  pekerjaan  yang  berkaitan  dengan pembentukan modal.
Dana  Alokasi  Umum  (DAU) adalah  dana  yang  dialokasikan  kepada  daerah  dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam memenuhi amanat otonomi/desentralisasi.  Pengelolaan  DAU  diserahkan  sepenuhnya  kepada  daerah penerima. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang dana yang dialokasikan kepada daerah  dengan  tujuan  untuk  menbantu/mendanai  kegiatan  tertentu  yang  merupakan urusan  daerah  yang  sesuai  dengan  prioritas  nasional.  Penanaman  Modal  Asing  (PMA) adalah bentuk investasi langsung oleh modal asing di dalam negeri.
Produk  Domestik  Bruto  adalah  nilai  barang  dan  jasa  akhir  yang  diproduksi  oleh  suatu negara  dalam  jangka  waktu  satu  tahun.    Produk  domestik  bruto  yang  akan  digunakan telah disamakan tahun dasarnya, yaitu tahun dasar 2010
Dampak Belanja Negara terhadap Tingkat Kegiatan Ekonomi di Indonesia__________________
Angka yang digunakan adalah angka riil yang telah menghilangkan efek kenaikan harga. Hal  tersebut  bertujuan  agar  data  yang  digunakan  tidak  bias  dan  kenaikan  PDB  benar- benar  mencerminkan  kenaikan  output  barang  dan  jasa  secara  kuantitas,  dan  bukan kenaikan yang diakibatkan oleh kenaikan harga.
Data time  series /runtut  waktu  umumnya  menghadapi  kendala  terkait  stasioneritas.  Ciri- ciri  data  tidak  stasioner  adalah  data  yang  memiliki  perubahan  nilai  rata-rata  dan  varian yang  sistematik  sepanjang  waktu.  Data  yang  tidak  stasioner  akan  memunculkan autokorelasi.  Autokorelasi  adalah  hubungan  antara  residual  satu  observasi  dengan residual  observasi  lainnya.  Karena  sifatnya  yang  runtut  waktu,  data  masa  sekarang dipengaruhi oleh data pada masa sebelumnya.
Data  yang  tidak  stasioner  akan  menghasilkan  estimasi  yang  kurang  baik  atau  dikenal dengan spurious  regression (Regresi  palsu).  Keadaan  ini  dapat  terjadi  apabila  estimasi model  menggunakan  variabel  yang  tidak  stasioner.  Granger  dan  Newold  menyatakan bahwa,  kita  perlu  berhati-hati  apabila  R 2 >Statistik  Durbin  Watson,  hal  tersebut  dapat menjadi indikasi telah terjadi autokorelasi pada model.
Untuk mengatasi kendala stasioneritas, penelitian yang menggunakan data  runtut waktu, kerap  menggunakan  model  dinamis  sebagai  alat  analisis.  Salah  satunya  adalah  ARDL ( Autoregressive-Distributed  Lag ).  ARDL  adalah  model  regresi  kuadrat  terkecil  yang mengkombinasikan  selang  waktu  dari  variabel  independen  (model distributed-lag ) sekaligus  juga  selang  waktu  dari  variabel  dependen  (model  autoregresif).  Salah  satu keunggulan  yang  dimiliki  ARDL  dibanding  model  dinamis  lainnya  adalah  ARDL  tidak mengharuskan  setiap  variabel  memiliki  stasioneritas  yang  setara  pada  tingkat  level ataupun tingkat 1- difference (walaupun estimasi menggunakan ARDL sudah tidak dapat dilakukan  apabila  variabel  stasioner  pada  2- difference ).  Model  ARDL  dalam  jangka panjang dapat dituliskan sebagai berikut:

## ∑            ∑ ∑
Yt  merupakan  variabel  dependen, ϵt error  term , a 0 adalah  konstanta,  dan a 1 ,ψ i , and β j ,l j adalah  koefisien  yang  menggambarkan  tren linear.  Sementara  p  adalah  lag  dari variabel dependen,  dan  q  adalah  lag  dari  variabel  independenbila  data  berada  pada  tingkat  2- difference ).    Selain  itu, Error  Correction Model  (ECM)  dapat  diturunkan  dari  model ARDL melalui transformasi linear sederhana.
Langkah  pertama  yang  harus  dilakukan  dalam  estimasi  ARDL  adalah  menguji  tingkat stasioneritas variabel.  Cara sederhana yang dilakukan untuk  melihat stasioneritas adalah analisis  grafik  yang  menghubungkan  nilai  observasi  dengan  waktu.  Namun,  untuk  hasil yang lebih akurat dapat dilakukan uji korelogram, atau menggunakan uji akar unit.
Untuk  memastikan  adanya  keseimbangan  jangka  panjang  yang  terdapat  dalam  model, perlu dilakukan uji kointegrasi. Uji kointegrasi dilakukan apabila variabel  memiliki data yang  tidak  stasioner.  Ketidakstasioneran  tersebut  akan  menghasilkan  estimasi  yang kurang  tepat.  Namun  demikian,  dapat  dimungkinkan  terjadi  keseimbangan  jangka
Media Ekonomi Vol. 27 No. 1 April 2019 ____________________________________________
panjang  dalam  model  tersebut  yang  memiliki  data  yang  tidak  stasioner  terebut. Keseimbangan jangka panjang tersebut, dikenal dengan kointegrasi.
Uji  kointegrasi  pada  estimasi  ARDL  dilakukan  dengan  Uji bound .  Uji bound diperkenalkan  oleh  (Pesaran  &  Shin,  1995).  Uji  kointegrasi  seperti  Engle-Granger  atau Johansen,  kurang  tepat  dilakukan  saat  mengestimasi  model  ARDL  karena  kedua  uji tersebut  mengharuskan  seluruh  variabel  stasioner  pada  ordo  I  (1).  Sementara,  pada ARDL,  variabel  yang  digunakan  memiliki  tingkat  stasioneritas  yang  berbeda.  Oleh karena itu, pada estimasi ARDL digunakan uji bound untuk mengecek kointegrasi.
Hasil  estimasi  menggunakan  model  ARDL  pada  dasarnya  menggunakan  regresi  kuadrat terkecil, maka uji normalitas, autokorelasi, dan heterokedastisitas,  tetap perlu dilakukan. Selain itu, model ARDL juga perlu melakukan uji kestabilan ( Cusum Test ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kelompok belanja negara yang digunakan adalah nilai riil dari belanja pegawai, belanja modal, belanja barang, DAU, DAK.
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
MODAL BARANG PEGAW AI
DAU DAK Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

## Gambar 1 Perkembangan belanja negara (riil)
Berdasarkan  grafik  tersebut,  dapat  terlihat  bahwa  realisasi  belanja  tidak  merata disepanjang  tahun.  Belanja  modal,  barang,  dan  DAK,  memiliki  realisasi  yang  sangat tinggi  pada  triwulan  keempat.  Belanja  pegawai  cenderung  rata  sepanjang  triwulan, dengan sedikit lonjakan di triwulan kedua. Sementara DAU memiliki realisasi yang tinggi pada triwulan pertama .
1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000 2,200,000 2,400,000 2,600,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 PDB
Sumber: Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik, diolah

## Gambar 2
Perkembangan PDB (riil)
Sementara  variabel  PDB  memiliki  tren  yang  meningkat  sepanjang  tahun  2008-2017 dengan kenaikan yang cukup signifikan pada triwulan ketiga .
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 PMA
Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, diolah

## Gambar 3 Perkembangan PMA
PMA merupakan variabel kontrol pada model. Realisasi PMA terlihat menunjukkan tren yang  meningkat sejak tahun. Realisasi per triwulan juga menunjukkan angka yang tidak terlalu fluktuatif sejak tahun 2010. Sementara tahun 2008-2009 menunjukkan angka yang fluktuatif di setiap triwulannya.
Penelitian  ini  didahului  dengan  uji  akar  unit  pada  variabel  dependen  dan  variabel independen. Uji akar unit akan memberikan informasi tingkat stasioneritas variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Uji akar unit akan menggunakan menu Fisher-PP. Hasil yang diperoleh untuk tingkat level adalah sebagai berikut.
Tabel 1 Uji Akar Unit (Level) Series Prob. Ket. PDB 0.9609 Tidak stasioner PEGAWAI 0.1838 Tidak stasioner MODAL 0.0000 Stasioner BARANG 0.0001 Stasioner DAU 0.0000 Stasioner DAK 0.6261 Tidak stasioner PMA 0.6218 Tidak stasioner Sumber: Olah Data
Hipotesis  nol  pada  uji  tersebut  adalah  variabel  memiliki  akar  unit/ unit  root (tidak stasioner). Sehingga, apabila probabilitas dibawah 0.05 (5%), hipotesis nol akan ditolak, yang  berarti  variabel  tidak  memiliki  akar  unit  (stasioner).  Berdasarkan  hasil  uji  diatas, variabel yang stasioner pada level adalah barang, modal, DAU, DAK. Pengujian akar unit dilanjutkan pada bentuk first difference variabel, dengan hasil sebagai berikut .
Media Ekonomi Vol. 27 No. 1 April 2019 ____________________________________________
Tabel 2 Uji Akar Unit ( first difference ) Series Prob. Ket. D(PDB) 0.0000 Stasioner D(PEGAWAI) 0.0000 Stasioner D(MODAL) 0.0001 Stasioner D(BARANG) 0.0001 Stasioner D(DAU) 0.0001 Stasioner D(DAK) 0.0000 Stasioner D(PMA) 0.0001 Stasioner Sumber: Olah Data
Berdasarkan  hasi  uji  tersebut  dapat  kita  simpulkan  bahwa  seluruh  variabel  yang digunakan  dalam  penelitian  telah  stasioner  pada  tingkat  first-difference.  Perbedaan tingkat  stasioneritas  tersebut,  menjadi  kondisi  yang  memungkinkan  untuk  melakukan analisis dengan ARDL.
Estimasi  yang  digunakan  adalah  ARDL  (1,1,2,2,0,2,0).  Lag  ini  secara  otomatis  dipilih oleh  aplikasi e-views berdasarkan  kriteria Akaike Information  Criteria (AIC).  Model ini juga  memiliki Adjusted  R-Squared sebesar  99%  dan  Uji-F  yang  signifikan.  Sehingga dapat  kita  simpulkan,  bahwa  model  tersebut  cukup  tepat  untuk  diinterpretasikan  pada bagian berikutnya.
Tabel 3 Nilai Adj R-squared dan F-stat R-squared 0.999200 Adjusted R-squared 0.998752 S.E. of regression 10851.33 Sum squared resid 2.94E+09 Log likelihood -419.0392 F-statistic 2230.435 Prob(F-statistic) 0.000000 Mean dependent var 1939212. S.D. dependent var 307173.2 Akaike info criterion 21.70196 Schwarz criterion 22.33529 Hannan-Quinn criter 21.93095 Durbin-Watson stat 1.979503 Sumber: Olah Data
Tahap selanjutnya adalah Uji Kointegrasi. Uji ini dilakukan untuk mengecek ada tidaknya keseimbangan  jangka  panjang  yang  terbentuk  pada  model  ARDL.  Uji  pada  ARDL menggunakan bound test
Tabel 4 Hasil bound test Test Statistic Value k F-statistic 7.067580 6 Critical Value Bounds Significance I0 Bound I1 Bound
10% 2.12 3.23 5% 2.45 3.61 2.5% 2.75 3.99 1% 3.15 4.43

## Sumber: Olah Data
Hasil F-stat yang melebihi critical value pada signifikansi 1% menunjukkan bahwa model ARDL  yang  diestimasi  memiliki  keseimbangan  jangka  panjang  atau  terkointegrasi. Bagian  selanjutnya  akan  menjabarkan  keseimbangan  jangka  pendek  maupun  jangka panjang.
Hasil  estimasi  yang  memiliki  dampak  signifikan  terhadap  variabel  PDB  dalam  jangka pendek dibaca melalui tabel kointegrasi sebagai berikut.
Tabel 5 Koefisien dan Probabilitas Persamaan Jangka Pendek Variabel Koef. Prob. D(PEGAWAI) 0.79 0.0714 D(MODAL) -2.45 0.0001 D(MODAL(-1)) -1.23 0.0087 D(BARANG) 2.40 0.0040 D(BARANG(-1)) 2.48 0.0001 D(DAU) D(DAK) D(DAK(-1)) D(PMA) CointEq(-1) 1.36 0.35 -1.12 1.19 -0.14 0.0038 0.4688 0.0114 0.0000 0.0004

## Sumber: Olah Data
Tabel  5  menunjukkan  perubahan  variabel  independen  (berserta  lag-nya)  yang  memiliki dampak  signifikan  terhadap  variabel  PDB  sebagai  variabel  dependen.  Dengan siginifikansi  sebesar  10%,  perubahan  belanja  pegawai  memiliki  dampak  langsung  pada PDB.  Kenaikan  belanja  pegawai  sebesar  1%  akan  berdampak  pada  kenaikan  PDB  pada periode yang sama sebesar 0,79 %.
Perubahan  belanja  modal  memberikan  dampak  negative  pada  periode  yang  sama  dan pada  lag  pertama.  Kenaikan  belanja  modal  sebesar  1%  justru  akan  menyebabkan penurunan  PDB  sebesar  2,45%  pada  periode  yang  sama,  dan  penurunan  sebesar  1,23% pada  periode  berikutnya.  Sementara  belanja  barang  menunjukkan  hasil  yang  berbeda. Pada  periode  yang  sama  dan  lag  pertama,  belanja  barang  berdampak  positif  terhadap PDB.  Kenaikan  belanja  barang  sebesar  1%  akan  menyebabkan  kenaikan  PDB  pada periode yang sama sebesar 2,4%, sebesar 2,8% pada kuartal berikutnya.
Selanjutnya  pada  komponen  belanja  transfer  ke  daerah,  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK) menunjukkan dampak negatif pada lag pertama. Artinya, kenaikan DAK sebesar 1% akan menyebabkan  penurunan  PDB  sebesar  1,12%  pada  kuartal  berikutnya.  Dampak perubahan  DAK  pada  periode  yang  sama  menunjukkan  arah  koefisien  yang  positif, walaupun tidak memiliki pengaruh secara statistik.
Media Ekonomi Vol. 27 No. 1 April 2019 ____________________________________________
Di  sisi  lain,  Dana  Alokasi  Umum  memberikan  dampak  yang  positif  pada  periode  yang sama. Perubahan DAU akan  menyebabkan perubahan PDB sebesar 1,36% pada periode yang  sama.  Hal  yang  sama  terjadi  pada  PMA,  yang  perubahannya  sebesar  1%  akan menyebabkan perubahan PDB sebesar 1,19%.
Nilai  koefisien  ECT/CointEq  adalah  sebesar  -0,14,  yang  berarti  kecepatan  untuk mencapai keseimbangan jangka panjang adalah 14% perkuartal.
Tabel 6 Persamaan Jangka Panjang Variabel Koef. Prob. PEGAWAI 16.396829 0.0077 MODAL -10.268212 0.0425 BARANG -9.898460 0.2454 DAU 9.629798 0.0019 DAK 10.074425 0.0224 PMA 8.378963 0.0007 C 859566.492976 0.0000 Sumber: Olah Data
Berdasarkan hasil estimasi tersebut, variabel yang memberikan dampak signifikan secara statistik  adalah  belanja  pegawai,  belanja  modal,  DAU,  DAK  dan  PMA.  Hal  tersebut menandakan  bahwa,  dalam  jangka  panjang,  kenaikan  belanja  pegawai  sebesar  1  miliar rupiah  akan  menyebabkan  PDB  naik  sebesar  16,39  miliar.  Sementara  kenaikan  1  miliar rupiah belanja modal akan menyebabkan PDB turun sebesar 10,26 miliar rupiah. Belanja barang  secara  statistik  tidak  signifikan,  namun  arah  koefisiennya  menunjukkan  arah negatif.  Yang  berarti,  kenaikan  belanja  barang  akan  menyebabkan  penurunan  PDB. Sementara  komponen  belanja  transfer  ke  daerah,  DAU  dan  DAK,  memiliki  signifikansi secara statistik dan dan memiliki arah yang positif. Kenaikan DAU dan DAK sebesar 1 miliar, masing-masing akan menyebabkan kenaikan PDB sebesar 9 miliar dan 10 miliar. Sementara  untuk  variabel  PMA,  baik  dalam  jangka  pendek  dan  jangka  panjang,  sama- sama memberikan dampak positif dengan koefisien sebesar 8,37 miliar.
Karena  pada  dasarnya,  ARDL  menggunakan  estimasi  OLS,  maka  perlu  dilakukan serangkaian uji untuk meyakini keabsahan model. Hasil uji dijabarkan sebagai berikut,
Tabel 7 Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Asumsi Prob. Kesimpulan Normalitas 0.69 Lulus Autokorelasi 0.99 Lulus Heterokedastisitas 0.48 Lulus Sumber: Olah Data
Hasil uji menunjukkan probabilitas yang melebihi batas signifikansi sebesar 0,05. Dapat kita simpulkan model ARDL tersebut tidak ditemukan permasalahan terhadap normalitas, Autokorelasi,  dan  Heterokedastisitas.  Sementara  uji  stabilitas  model,  akan  dilakukan CUSUM test dan CUSUM square test. Hasil uji adalah sebagai berikut
-15 -10 -5 0 5 10 15 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
CUS UM 5%  S ignific anc e Gambar 4 CUSUM Test -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 CUS UM of S quares 5%  S ignific anc e
Gambar 5

## CUSUM of Squares Test
Model  dinyatakan  stabil  apabila  garis  biru  tidak  keluar  dari  batas  garis  merah. Berdasarkan hasil uji di atas, model ARDL dinyatakan stabil/lolos uji CUSUM.
Berdasarkan  hasil  estimasi,    dalam  jangka  pendek,  Belanja  Barang,  DAU,  dan  PMA (variabel  kontrol)  berdampak  positif,  sedangkan  Belanja  Modal  dan  DAK  berdampak negatif.    Dalam  jangka  panjang,  variabel  yang  memberikan  dampak  yang  positif  adalah Belanja  Pegawai,  DAK,  DAU,  dan  PMA.  Sementara,  belanja  modal  memberikan pengaruh yang negatif.
Belanja  pegawai  menjadi  bagian  dari  komponen  pengeluaran  pemerintah.  Belanja pegawai  adalah  salah  satu  komponen  belanja  yang  memiliki  tingkat  penyerapan  yang merata  sepanjang  tahun.  Berdasarkan  publikasi  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Pusat Statistik, peningkatan belanja pemerintah menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal  II  2018.  Berdasarkan  data  BPS,  gaji  dan  honor  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS) tumbuh  baik  mencapai  16,69  persen  dan  menguatkan  golongan  terbawah.  Dapat disimpulkan bahwa walaupun sifatnya operasional, Belanja Pegawai menjadi komponen belanja yang banyak berperan terhadap pertumbuhan PDB.
Komponen belanja transfer ke daerah, yaitu DAU dan DAK memberikan dampak positif terhadap  PDB  dalam  jangka  panjang,  walaupun  DAK  berdampak  negatif  pada  jangka pendek.  Kedua  komponen  tersebut  memiliki  peruntukan  yang  berbeda.  DAU  lebih diperuntukkan  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  menjalankan  amanat desentralisasi. Penggunaannya diserahkan penuh kepada Pemerintah Daerah. Alokasi ini lebih dominan dipergunakan untuk keperluan operasional daerah, seperti belanja pegawai dan belanja barang.
Media Ekonomi Vol. 27 No. 1 April 2019 ____________________________________________
Sementara  DAK,  memiliki  peruntukan  untuk  mendanai  kegiatan  khusus  yang  menjadi urusan  daerah,  namun  tetap  memperhatikan  program  prioritas  nasional.  Menteri  teknis (misalnya kementerian PU PERA) mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai oleh DAK. Menteri teknis tersebut kemudian akan berkoordinasi dengan Mendagri, Menkeu, dan Menteri terkait lainnya. Alokasi DAK diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pada 13 bidang  yaitu,  pendidikan,  kesehatan  dan  KB,  air  minum,  sanitasi,  perumahan, pemukiman, pasar, industri kecil dan menengah, pertanian, pariwisata, jalan, kelautan & perikanan. DAK adalah alokasi yang mirip dengan belanja modal pada pemerintah pusat.
Variabel  lain  yang  juga  memberikan  dampak  positif  adalah  PMA.  PMA  merupakan investasi  langsung  yang  dilakukan  di  dalam  negeri  oleh  pihak  luar  negeri.  Aktivitas investasi  ini  dapat  meningkatkan  perekonomian  domestik  dan  pengurangan pengangguran,  melalui  penanaman  modal  yang  dapat  mengisi  kesenjangan  tabungan domestik.
Selain memberikan dampak positif, terdapat kelompok belanja negara yang memberikan dampak negatif dalam jangka panjang pada periode pengamatan 2008-2017, yaitu belanja modal  dan  belanja  barang.  Kedua jenis belanja  tersebut  merupakan jenis  belanja  negara pada  pemerintah  pusat.  Belanja  Modal  merupakan  jenis  belanja  pemerintah  pusat  yang menambah  aset  pemerintah,  sementara  belanja  barang  diperuntukkan  untuk  memenuhi kebutuhan operasional pemerintah pusat.
Belanja  barang  diperuntukkan  untuk  kegiatan  yang  langsung  habis  pada  tahun  berjalan (tidak menambah aset pemerintah), perannya memang jarang sekali diperhitungkan untuk meningkatkan  perekonomian.  Namun,  dalam  jangka  pendek,  perubahan  belanja  barang memberikan  dampak  positif  terhadap  perubahan  Produk  Domestik  Bruto  pada  periode yang sama dan pada lag pertama. Berdasarkan estimasi tersebut, belanja barang menjadi instrumen yang tepat dalam mendorong perekonomian dalam jangka pendek, namun tidak dalam jangka panjang.
Belanja Modal memberikan pengaruh negatif, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Hasil ini juga ditemukan dalam penelitian Ghosh dan Gregoriou (2008). Analisis  dilakukan  dengan  GMM,  dengan  melibatkan  belanja  kapital  ( capital  spending ) dan belanja operasional ( current spending ) pada beberapa negara berkembang.
Belanja  kapital  pada  penelitian  ini,  secara  spesifik  adalah  belanja  kapital  di  bidang pendidikan  dan  kesehatan.  Hasil  dari  penelitian  adalah  belanja  kapital  memberikan dampak  yang  negatif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  tersebut  secara  umum  dapat disebabkan  oleh  inefisiensi  birokrasi/korupsi  dan  buruknya  kualitas  barang  publik  yang dihasilkan.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Devaraja,  Swaroop,  &  Zou,  1993),  yang  meneliti  43 negara  berkembang  selama  20  tahun.  Penelitian  tersebut  menyimpulkan  bahwa  belanja kapital/modal  seperti  transportasi,  komunikasi,  kesehatan,  dan  pendidikan,  memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Belanja  modal  menunjukkan  arah  koefisien  yang  negatif  terhadap  PDB  riil.  Penelitian tersebut  menyarankan  pemerintah  untuk  lebih  berhati-hati  dalam  menyusun  belanjanya.
Terdapat  kemungkinan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  merespon  lebih  baik  pada lingkungan  yang  lebih  liberal,  terbuka,  dan  kompetitif,  ketimbang  investasi  belanja kapital/modal.
Belanja  modal  dimungkinkan  memiliki  dampak  negatif,  apabila  memperhitungkan sumber  daya  ekonomi  yang  digunakan  lebih  banyak  diimpor  ketimbang  memanfaatkan produksi  dalam  negeri.  Sebagaimana  kita  ketahui,  pembangunan  infrastruktur membutuhan sumber daya yang besar dan teknologi tinggi. Hal tersebut terkadang tidak dapat  dipenuhi  oleh  produksi  dalam  negeri.  Apabila  pembangunannya  lebih  banyak memanfaatkan  sumber  daya  dari  luar  negeri,  maka  wajar  apabila  belanja  modal  tidak memiliki  dampak  positif  terhadap  produk  domestik  bruto.  Karena,  dampak  positif  yang dihasilkan  oleh  belanja  modal  mengalami trade  off dengan  impor,  sebab  impor  adalah komponen  yang  mengurangi  nilai  perhitungan  pada  metode  PDB  berdasarkan pengeluaran.
Selain  itu,  sebaran  dan  kualitas  belanja  modal  juga  harus  menjadi  perhatian  dalam menghitung  dampaknya  terhadap  perekonomian.  Infrastruktur  yang  terkonsentrasi  di suatu  daerah  tertentu  hanya  akan  memberikan  dampak  lokal  pada  daerah  tersebut. Terutama  apabila  kita  membandingkan  kondisi  geografis  Indonesia  yang  beragam  antar pulau.
Presiden  Republik  Indonesi,  pada  laman  www.presidenri.go.id,  menyatakan  bahwa terdapat ketimpangan infrastruktur antara Indonesia barat, tengah, dan timur. Selama ini, infrastruktur  yang  dibangun  melalui  belanja  modal  lebih  banyak  tersebar  di  indonesia bagian  barat.  Hal  tersebut  tentu  akan  berdampak  pada  aktivitas  ekonomi  di  wilayah tersebut.
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, pulau Jawa dan Sumatera, sebagai  bagian  dari  Indonesia  Barat,  berkontribusi  sebesar  80%  terhadap  perekonomian Indonesia.  Sisa  20%  tersebar  di  pulau  Kalimantan,  Sulawesi,  Papua,  dan  pulau-pulau kecil  lainnya.  Selain  itu,  berdasarkan  hasil  sensus  ekonomi  2016  yang  dilakukan  oleh BPS,  sebesar  lebih  dari  81  %  dari  total  tenaga  kerja  Indonesia  berada  di  kawasan Indonesia Barat.
Perbedaan  tersebut  menunjukkan  bahwa,  pulau  lainnya  belum  berkontribusi  secara maksimal  terhadap  perekonomian.  Hal  tersebut  terutama  disebabkan  oleh  konektivitas dan  infrastruktur  dasar  seperti  jalan,  fasilitas  kesehatan,  dan  fasilitas  pendidikan  yang belum terpenuhi. Hal tersebut dapat menyebabkan belanja modal yang dialokasikan tidak cukup berdampak terhadap perekonomian, bahkan cenderung negatif. Karena biaya yang dikeluarkan tidak dapat memberikan dampak pelipatgandaan yang maksimal.
Selain  sebaran  infrastruktur,  kualitas  belanja  modal  memiliki  peran  penting  dalam menghitung  dampak  belanja  modal  terhadap  perekonomian.  Komponen  belanja  modal yang  terbesar  terdiri  dari  gedung  dan  bangunan,  peralatan  dan  mesin,  jalan  irigasi jaringan.  Komponen belanja tersebut, memberikan dampak yang berbeda-beda terhadap perekonomian.

## Sumber: Kementerian Keuangan

## Gambar 6 Belanja Modal 2006-2007
Berdasarkan  gambar  6,  komponen  terbesar  terdapat  pada  Jalan,  Irigasi,  dan  Jaringan. Kemudian  disusul  peralatan  dan  mesin,  dan  gedung  dan  bangunan.  Jalan,  irigasi,  dan jaringan  adalah  komponen  belanja  modal  yang  berhubungan  langsung  dengan  tingkat konektivitas.  Konektivitas  yang  tinggi  akan  memperlancar  proses  distribusi  barang  dan jasa,  yang  selanjutnya  akan  mendorong  perekonomian  untuk  tumbuh.  Namun, berdasarkan  gambar  tersebut,  belanja  jalan  irigasi  dan  jaringan  memiliki  pertumbuhan yang lebih rendah dibanding komponen lainnya, bahkan cenderung menurun sejak 2012. Kendala  lain  yang  muncul  dalam  belanja  modal  adalah  penyerapan  yang  tidak  merata sepanjang  tahun.  Realisasi  belanja  modal  umumnya  menumpuk  pada  kuartal  keempat. Realisasi  belanja  modal  pada  kuartal  keempat  mencapai  hingga  50  persen  dari  alokasi. Penyerapan yang tidak merata dapat mereduksi kualitas output.
Berdasarkan  laporan Global  Competitiveness ,  daya  saing  global  Indonesia  menempati peringkat  ke  84  pada  2009  dan  naik  ke  peringkat  36  pada  tahun  2017-2018  (Tabel  8). Malaysia  menempati  urutan  23  dan  Thailand  di  urutan  32.  Hal  tersebut  menunjukan posisi infrastruktur di Indonesia mengalami perbaikan. Walaupun secara umum peringkat infrastruktur  Indonesia  membaik,  ketersediaan  serta  kualitas  infrastruktur  Indonesia secara  keseluruhan  memiliki  peringkat  yang  lebih  rendah  dibandingkan  Malaysia  dan Thailand,  yaitu  kualitas  jalan,  kualitas  infrastruktur  pelabuhan,  kualitas  infrastruktur transportasi  udara,  kualitas  dari  persediaan  listrik,  dan  kualitas  jaringan  telepon/100 penduduk.
Dapat disimpulkan bahwa walaupun daya saing global Indonesia meningkat, infrastruktur dan prasarana Indonesia masih belum cukup untuk bersaing dengan negara Asia Tenggara lainnya.
Tabel 8

## Peringkat Infrastruktur Indonesia
Indikator Indonesia Malaysia Thailand Peringkat Daya Saing Global 36 23 32 Infrastukur 52 22 43 Kualitas Infrastruktur Keseluruhan 68 21 67 Kuaitas Jalan 64 23 59
Indikator Indonesia Malaysia Thailand Kualitas Infrastruktur Rel 30 14 72 Kualitas Infrastruktur Pelabuhan 72 20 63 Kualitas Infrastruktur Tansportasi Udara 51 21 39 Kesediaan Tempat Duduk Pesawat Juta Km/ Minggu 14 23 15 Kualitas dari Ketersediaan Lisrik 86 36 57 Pelanggan Telepon Selular 18 28 5 Jaringan Telepon Kabel/ 100 Penduduk 104 71 91
Sumber: The Global Competitiveness Report 2017-2018, World Economic Forum
Berdasarkan  gambar  8,  alokasi  kelima  kelompok  belanja  terhadap  total  belanja  negara memiliki  tren  yang  meningkat.  Alokasi  Belanja  Pegawai,  Modal,  Barang,  dan  DAU, tumbuh  sesuai  dengan  pertumbuhan  alamiahnya.  Peningkatan  terbesar  terdapat  pada Dana  Alokasi  Khusus.  Pada  tahun  2015,  realisasi  DAK  tumbuh  sebesar  23  triliun (tumbuh  sebesar  72  persen),  dan  di  tahun  2016  DAK  meningkat  sebesar  20,3  triliun (tumbuh  sebesar  37  persen).  Peningkatan  tersebut  sejalan  dengan  arahan  Presiden berdasarkan  agenda  Nawacita  Pemerintah  periode  2014-2019,  yaitu  membangun Indonesia dari pinggiran. Hal tersebut menyebabkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap  total  Belanja  Negara  mengalami  peningkatan  yang  signifikan.  Dalam  nota keuangan tahun anggaran 2019, peningkatan tersebut terutama dialokasikan untuk DAK Fisik  bidang  konektivitas  (jalan)  transportasi  dan  kedaulatan  pangan.  Kedua  bidang tersebut  meningkat  secara  signifikan  pada  tahun  2015  masing-masing  mencapai  213,6 persen dan 150,1 persen.
Sumber: Kementerian Keuangan Gambar 7
Perkembangan Alokasi Belanja Negara 2008-2017
Media Ekonomi Vol. 27 No. 1 April 2019 ____________________________________________
Berdasarkan  gambar  4  dapat  kita  simpulkan  bahwa  APBN  masih  cukup  banyak didominasi  oleh  belanja  operasional,  yaitu  diantaranya  belanja  pegawai,  belanja  barang, dan Dana Alokasi Umum. Hingga tahun 2017, alokasi ketiga kelompok belanja tersebut mencapai  hampir  50  persen  dari  total  belanja  negara.  Kelompok  Belanja  Modal  dan DAK, walaupun mengalami peningkatan, namun alokasinya terhadap total belanja negara baru  mencapai  18  persen  pada  tahun  2017.  Belanja  yang  bersifat  operasional  bisa  saja memberikan  dampak  positif  dalam  jangka  pendek,  namun  dalam  jangka  panjang  hal tersebut akan mengakibatkan inefisensi dan pemborosan.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut,  Komponen  belanja negara memiliki pengaruh yang beragam terhadap perekonomian. Dalam jangka pendek, perubahan  Belanja  Barang,  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  dan  Penanaman  Modal  Asing (PMA) berdampak signifikan secara positif terhadap Produk Domestik Bruto. Perubahan Belanja  Modal  berdampak  signifikan  secara  negatif  terhadap  produk  domestik  bruto. Perubahan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berdampak signifikan secara negatif pada lag pertama, ceteris paribus .
Sementara  dalam  jangka  panjang,  yang  memiliki  dampak  signifikan  dan  positif  adalah belanja  pegawai,  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  serta Penanaman  Modal  Asing  (PMA).  Sebaliknya,  Belanja  Modal  memiliki  dampak  yang signifikan  dan  negatif  terhadap  Produk  Domestik  Bruto.  Belanja  Barang  menunjukkan pengaruh  yang  negatif,  walaupun  secara  statistik  tidak  signifikan, ceteris  paribus . Koefisien  ECT  adalah  sebesar  -0,14,  artinya  kecepatan  keseimbangan  jangka  pendek menuju keseimbangan jangka panjangnya adalah sebesar 14% per kuartal.

## Saran
Penelitian  dapat  dikembangkan  dengan  melakukan  analisis  yang  lebih  rinci  terhadap masing-masing  komponen  belanja  pegawai,  belanja  barang,  belanja  modal,  DAU,  atau DAK. Untuk Belanja Modal, analisis dapat diperdalam dengan  melihaat pengaruh setiap komponen seperti jalan irigasi jaringan, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin untuk melihat  dampaknya  terhadap  perekonomian.  Peran  Pemerintah  terhadap  perekonomian juga  dapat  digali  lebih  dalam,  tidak  hanya  melalui  komponen  Belanja  Negara,  tetapi melalui  Komponen  penerimaan  negara  (terutama  perpajakan)  dalam  kaitannya  dengan insentif fiskal, dan komponen pembiayaan yang terkait dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN.
Penelitian  ini  telah  dilakukan  dengan  prosedur  ilmiah,  namun  terdapat  keterbatasan. Klasifikasi  belanja  negara  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  didasarkan  berdasarkan jenisnya,  yang  berarti  hanya  melibatkan  komponen  belanja  negara.  Terdapat  klasifikasi belanja yang dikenal dengan Belanja  Tematik, diantaranya yaitu belanja kesehatan/belanja  dan  pendidikan/belanja  infrastruktur.  Peran  pemerintah  dalam  APBN dimungkinkan  didekati  melalui  Belanja  Tematik,  mengingat  klasifikasi  belanja  tersebut tidak hanya melibatkan komponen belanja, namun juga komponen pembiayaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Barro, J. R., & Sala-I-Martin, X. (1995). Economic Growth . New York: McGraw-Hill.
Beckmann,  J.,  Endrich,  M.,  &  Schweickert,  R.  (2014).  Government  activity  and economic  growth:  One  size  fits  all? Econstor  Make  Your  Publications  Visible. Working Paper , (1903).
Dudzevičiūtė, G., Šimelytė, A., & Liučvaitienė, A. (2018). Government expenditure and economic growth in the European Union countries. International Journal of Social Economics , 45 (2), 372–386. https://doi.org/10.1108/IJSE-12-2016-0365
Hastuti,  F.,  &  Dewati,  W. (2017).  Investment-Less  Growth?:  Studi  Empiris  Determinan Dan Pengaruh Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Total Factor Productivity Studi Kasus: Indonesia. Bank Indonesia Working Paper .
Pesaran,  M.  H.,  &  Shin,  Y.  (1995).  An  Autoregressive  Distributed-Lag  Modelling
Approach to Cointegration Analysis. ResearchGate .
https://doi.org/10.1017/ccol0521633230.011
Rizky,  R.  L.,  Agustin,  G.,  &  Mukhlis,  I.  (2016).  Pengaruh  Penanaman  Modal  Asing, Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  Dan  Belanja  Modal  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  Provinsi  Di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi  Dan  Ekonomi  Studi Pembangunan , 8 (1), 9–16. https://doi.org/10.17977/um002v8i12016p009
Salebu, J. B. (2013). The Impact of Foreign Direct Investment on Indonesian Economic Growth:  Panel  Data  analysis  For  The  Period  1994-2013. MPRA  Paper . https://doi.org/10.1227/01.NEU.0000349921.14519.2A
Samavati,  H.,  Dilts,  D.  A.,  Adilov,  N.,  &  Kim,  M.  H.  (2016).  U.S.  Economic  Growth: Rahn  Curve  and  Components  of  Government  Spending. Journal  of  Applied Business and Economics , 18 (3), 11–15.
Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). Pembangunan Ekonomi edisi kesembilan . Jakarta: Erlangga.
Williamson, S. D. (2014). Macroeconomics . New Jersey: Pearson Education.
World Economic Forum. 2018. The Global Competitiveness Report 2017-2018 .
______. 2007. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
______. 2018. Nota Keuangan Tahun Anggaran 2019.
Media Ekonomi Vol. 27 No. 1 April 2019 ____________________________________________