## Implementasi Restorative Justice Pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE
Sodik Muslih, Mutiara Ramadhani, Diyah Ayu Riyanti, Muhammad Marizal Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tidar Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsan, Magelang Utara, Jawa Tengah 56116. sodikmuslih@gmail.com, mutiararamadhani640@gmail.com, diyah.riyanti27@gmail.com, m.marizal@untidar.ac.id

## Abstrak
Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang  menjamin  kebebasan  berpendapat  yang  diatur dalam Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945. Kebebasan berpendapat melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  Akan  tetapi,  pada  faktanya  kebebasan  berpendapat  belum  sepenuhnya mendapat perlindungan sebagai hak konstitusional. Selain itu, terdapat beberapa pasal yang belum  jelas  batasannya,  sehingga  menimbulkan  multitafsir  dan  pelaksanaanya  justru membatasi kebebasan berpendapat di ruang publik. Oleh karena itu, Kepolisian republik Indonesia  mengeluarkan  Surat    Edaran    Polri    Nomor:    SE/2/11/2021    tentang Kesadaran  Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Jenis kajian penulisan ini menggunakan metode yuridis-normatif melalui studi pustaka dengan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Restorative Justice berperan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan  melibatkan  masyarakat,  korban  serta  pelaku  kejahatan  dengan  tujuan  tercapai keadilan bagi seluruh pihak. Sehingga terciptanya keadilan bagi pelaku yang menyatakan kebebasan berpendapat. .
Kata kunci: Implementasi, Kebebasan berpendapat, Restorative Justice, UU ITE.

## Abstract
Indonesia is a legal state that guarantees freedom of expression as regulated in Article 28 E paragraph 3  of  the  1945  Constitution.  Freedom  of  expression  through  electronic  media  is regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. However, in fact freedom of expression has not been fully protected as a constitutional right. In addition,  there  are  several  articles  that  have  unclear  boundaries,  giving  rise  to  multiple interpretations and their implementation actually limits freedom of expression in the public sphere. Therefore, the Indonesian National Police issued a Police Circular Letter Number: SE/2/11/2021  concerning  Ethical  Cultural  Awareness  to  create  a  clean,  healthy,  and productive  Indonesian  digital space.  This  type  of  writing  study  uses  the  juridical-normative method through literature study using primary and secondary legal materials. The results of this study indicate that Restorative Justice plays a role in solving this problem by involving the community, victims and perpetrators of crime with the aim of achieving justice for all parties. So that justice is created for perpetrators who declare freedom of opinion.
Keywords: Implementation, Freedom of expression, Restorative Justice, UU ITE.

## A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
Indonesia adalah negara hukum hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (3)  UUD  NRI  Tahun  1945.  Dengan  demikian,  segala  aspek  kehidupan  di masyarakat  dilindungi  oleh  konstitusi  negara.  Dalam  konsitusional  negara memuat hak konstitusional warga negara, salah satunya yaitu hak kebebasan untuk  berserikat,  berkumpul  dan  mengeluarkan  pendapat  dimana  diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Salah satu hak mendasar yang diatur oleh konstitusi adalah hak kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka publik.
Dalam  menyampaikan  pendapat  dimuka  publik  dapat  menggunakan media elektronik telah diatur ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang tersebut  berisi  tentang  tindak  pidana  dibidang  teknologi  dan  transaksi elektronik serta mengatur juga mengenai aktivitas mengeluarkan pendapat di media elektronik. Sehingga aktivitas mengeluarkan pendapat melalui media eletronik  dibatasi  oleh  ketentuan  dalam  undang-undang  tersebut.  Namun, pembatasan  tersebut  sering  menuai  perhatian  publik,  karena  dianggap berlebihan  dalam  mengekang  masyarakat  untuk  berpendapat  di  media elektronik.
Sehingga,  banyak  kasus  yang  melibatkan  pasal-pasal  dalam  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang    Informasi    dan    Transaksi Elektronik  tersebut  terutama  dalam  hal  pencemaran  nama  baik.  Contoh kasusnya yaitu dugaan pencemaran nama baik kepada Fitriani Manurung, istri seorang perwira berpangkat  Komisaris Besar  Polisi, oleh seorang  ibu rumah tangga yang  bernama Febi Nur  Amelia.   Meskipun  pada  akhirnya  Febi divonis  bebas  karena  terbukti  tidak bersalah. 1 Pada Januari - November 2020 sendiri Polri menangani sebanyak 4.656 kasus tindak pidana siber. Kasus terbanyak  sendiri  mengenai  pencemaran  nama  baik  yakni  sebanyak  1.743 kasus.  Selanjutnya  kasus  penipuan  sebanyak  1.295  kasusu;  pornografi
1 Mei  Leandha  Rosyanti,  2020, Coba  Bayangkan,  Saya  Diutangi  tapi  Saya  yang  Dipidanakan , https://regional.kompas.com/read/2020/10/07/16571811/coba-bayangkan-saya-diutangi- tapi-sayayang-dipidanakan (diakses 25 Maret 2021 pukul 8:36)
sebanyak 390 kasus; akses ilegal sebanyak 292 kasus, ujaran kebencian atau SARA sebanyak 209 kasus; berita bohong/palsu/hoax sebanyak 189 kasus; manipulasi data sebanyak 160 kasus sera pengancaman sebanyak 131 kasus. 2
Dari  banyaknya  kasus  yang  melibatkan  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2016  tentang    Informasi    dan    Transaksi    Elektronik  mengenai pencemaran nama baik, sehingga Polri mengeluarkan Surat  Edaran  Polri Nomor:    SE/2/11/2021    tentang    Kesadaran    Budaya  Beretika  untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Dalam SE tersebut, Polri memiliki prinsip  bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir    dalam    penegakan    hukum (ultimatum    remidium) dan mengedepankan restorative  justice  dalam  penyelesaian  setiap  perkara yang ada.  Dari  latar  belakang  yang  telah  dijelaskan,  menarik  untuk  dikaji  lebih dalam  mengenai  implementasi  restorative  justice  dalam  penerapan  kasus pencemaran  nama  baik  dan  dampak  positif  serta  dampak  negatif  dalam penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik?

## 2. Tujuan
Dalam pembahasan mengenai “Implementasi Restorative Justice Pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE” adapun tujuan dalam penulisan  ini yakni:
1. Mengetahui Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik
2. Mengetahui Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik

## 3. Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai beirkut:
2 Cnnindonesia.com, 2020, Nama Polri Tangani 4.656 Kasus Siber, Pencemaran Nama Baik Dominan , https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201229094838-12-587280/polri-tangani-4656- kasus-siber-pencemaran-nama-baik-dominan (diakses 25 Maret 2021 pukul 8:40)
1. Bagaimana Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik?
2. Bagaimana Dampak Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik?

## B. Telaah Konsep

## 1. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU  No.  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik merupakan upaya dari Pemerintah melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi yang  bekerjasama  dengan  stakeholders  dalam  memunculkan  sebuah  perangkat hukum  yang  sesuai  dengan  perkembangan  dunia  informasi  dan  telekomunikasi akibat dari suatu proses globalisasi yang dialami oleh negara Indonesia.

## A)  Landasan Filosofis
Proses globalisasi di Indonesia dalam konteks informasi menjadi bagian dari kebutuhan  dan  interaksi  masyarakat  yang  menyebabkan  terjadinya  intensitas komunikasi dan interaksi. Negara Indonesia berlandaskan nilai Pancasila dan UUD 1945  yang  harus  dipegang  dengan  teguh.  Ketika  perkembangan  teknologi berlangsung  memiliki  dampak  positif  maupun  negatif  bagi  proses  berbangsa  dan bernegara,  maka  dari  itu  harus  menempatkan  dan  mengimplementasikan perkembangan  informasi  dalam  nilai-nilai  moral  yang  termuat  di  Pancasila.  Nilai- nilai moral pancasila, menimbulkan semangat yang mengarahkan kepada tujuan dari dicapainya  sebuah  UU  No.  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.  Sehingga  dalam  pelaksanaan  pembangunan  teknologi  informasi  dapat dilaksankan  dengan  optimal,  merata,  dan  menyeluruh  kepada  seluruh  elemen  di masyarakat.  Karena  hal  itu, teknologi  merupakan  kebutuhan  filosofis  yang  paling mendasar dalam menjalankan hak individu sebagai manusia dan warga negara.

## B)  Landasan Sosiologis
Perkembangan  informasi  menuntut  adanya  sebuah  kepastian  hukum  dan keadilan yang kuat sehingga mengakibatkan kepada rumusan peraturan. Upaya dari negara untuk memberi kepastian hukum pada perkembangan ITE tercantum dalam UU  No.  19  Tahun  2016  tentang  ITE  merupakan  sebuah  respon  aspirasi  serta perubahan atas nilai-nilai yang terjadi di masyarakat. Dilihat dari perspektif sosiologis dilakukan  karena adanya sebuah kehendak untuk memenuhi sebuah kebutuhan pada
hukum  yang  ada  dimasyarakat.  Hal  ini  dijadikan  sebagai  pedoman  untuk menciptakan negara menjadi lebih responsif terhadap keadaan yang sedang terjadi.

## C)  Landasan Yuridis
UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE terdapat yuridiksi yang menyatakan bahwa UU ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

## 2. Restorative Justice
Menurut Bagir manan, penegakan hukum yang ada di Indonesia  sudah gagal dalam  mencapai  tujuan  yang  diisyaratkan  di  dalam  Undang- Undang  “communis opinio  doctorum. ” 3 Dalam  hal  ini  maka  di  perlukannya  sebuah  alternative penegakan hukum yaitu Restorative Justice System yang menggunakan pendekatan sosio-kultural  dan  bukan  pendekatan  normative. Restorative  justice juga  merupakan antiklimaks  atas  hancurnya  sebuah  sistem  pemidanaan  yang  ada  pada  system pemidanaan yang ada di Indonesia.  Sistem pemidanaan berupa kepenjaraan sudah dianggap  tidak  efektik  lagi,  hal  ini  dapat  dibutikan  melalui  meningkatnya  angka kejahatan yang ada di Indonesia.
Restorative justice memiliki prespektif yang berkaitan dengan pemenuhan atas kerugian  yang  dialami  oleh  korban,  dan  mengembalikan  magis  religius  dalam komunitas masyarakat si pelaku, sehingga kedamaian menjadi tujuan dalam konsep restorative justice. Selain itu Restorative justice dilakukan guna untuk mempercepat akselerasi  dari  proses  sistem  peradilan  pidana  dengan  proses  menyederhanakan prosedur dalam sistem peradilan pidana. Hal ini dapat berupa restitusi, yang harus dilakukan dengan tetap memperhatikan prisip rule of law dan basic standards of a fair an just  criminal  proses . 4 Menurut  Stephenson,  Gillet  dan  Brown,  Restorative  justice dalam menyelesaikan sebuah perkara dapat diklasifikasikan menjadi : Victim Offender
3 Rudi Rizky (ed) , 2008, Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir) , Jakarta, Perum Percetakan Negara Indonesia, h. 4.
4 Hans Jorg Albercht, 2001, Settlements Out of Court: A Comparative Study of European Criminal Justice Syastem, Laporan Proyek Penelitia (research paper 19) South African Law Commision , h. 5.
Mediation (mediasi  penal), Restorative  Conference  (Conferencing),  Family  Grup  Conference
(FGC) , dan Community Panels Meeting (CPM). 5
Restorative justice dapat menjadi pilihan dalam mengambil kebijakan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara pencemaran nama baik yang melibatkan kepentingan  dari  individu  korban.  Akan  tetapi  tidak  semua  tindak  pidana pencemaran nama baik dapat diselesaikan dengan jalur Restorative Justice. Hal itu di dasarkan pada dampak kerugian yang diemban oleh korban akibat perbuatan dari pelaku.  Upaya  dari Restorative  justice  dapat  dilakukan pada  saat  perkara  tersebut belum masuk ke dalam penegakan hukum melalui proses pidana yang di lakukan oleh  Institusi  penegakan  hukum,  seperti  Kepolisian  Republik  Indonesia  dan Kejaksaan Agung.

## C. Metode Penelitian
Penilitian  ini  memiliki  sifat  yuridis  normatif  serta  dianalisa  dengan  cara deskriptif.  Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji  mengatakan  bahwa,  penelitian yuridis  normatif  merupakan  penelitian  hukum  yang  dilakukan  secara  meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka 6 .  Sedangkan, menurut Roni Hanitijo penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang digunakan untuk mengkaji  kaidah-kaidah  dan  asas-asas  hukum 7 Metode  penelitian  ini menggunakan  analisis  deskriptif  melalui  pendekatan  kualitatif  dengan  sumber data didapatkan melalui penelitian kepustakaan.

## D. Pembahasan
Restorative  Justice  merupakan  prinsip  penegakan  hukum  dalam  upaya penyelesaian  perkara  yang  dijadikan  instrument  pemulihan  dan  dilaksanakan oleh  Mahkamah  Agung  dalam  bentuk  pemberlakuan  kebijakan  Peraturan Mahkamah  Agung  dan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung. Restorative  Justice dijadikan  sebagai  alternative  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  dengan
5 I Made Agus Mahendra Iswara, 2013, Mediasi Penal Penerapan Nilai-nilai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Bali , Jakarta, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, h. 46-47.
6 S Soekanto, et. all , 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta, Rajawali Pers, h. 13-14.
7 H.S. Rony, 1994, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta,  Ghalia Indonesia, h. 10.
mekanisme  proses  dialog  dan  mediasi  yang  melibatkan  antara  pihak  pelaku, korban,  keluarga  pelaku  dan  korban  untuk  mewujudkan  kesepakatan penyelesaian  perkara  yang  mengedepankan  pemulihan  kembali  dan mengembalikan  pola  hubungan  dalam  masyarakat.  Dalam  menyelesaiakan sengketa, keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat di mana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. 8
Restorative Justice sebagai upaya untuk mereformasi criminal justice system yang masih  mengedapankan  pada  hukuman  penjara.  Tujuan  dari  adanya  keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil dan memberdayakan antara pihak korban, pelaku, keluarga dan masyarakat guna memperbaiki perbuatan melawan hukum  menggunakan  kesadaran  dan  keinsyafan  sebagai  landasan  untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.
Penyelesaian perkara pidana yang menerapkan prinsip keadilan restoratif serta dapat dijadikan acuan dalam penerapannya terhadap perkara pidana yaitu: 9
1. Pasal 76 ayat (1) KUHP bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap;
2. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak  pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi;
3. Pasal  15  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jmainan Fidusia bahwa Sertifikat Jmainan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial  yang  sama  dengan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Pasal  51  ayat  (7)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Papua  bahwa  untuk  membebaskan pelaku  pidaa  dari  tuntutan  pidana  menurut  ketentuan  hukum  pidana
8 Dewi. D.S., 2011, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia , Depok, Indie-Publishing, h.4.
9 Surat  Edaran  Nomor:  SE/8/VII/2018  tentang  Penerapan  Keadilan  Restoratif  (Restoratif Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana
yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua  Pengadilan  Negeri  yang  mewilayahinya  yang  diperoleh  melalui Kepala  Kejaksaan  Negeri  yang  bersangkutan  dengan  tenpat  terjadi peristiwa pidana.
Lebih  lanjut  lagi,  dalam  surat  edaran  tersebut  juga  menjelaskan  mengenai penyelidikan  dan/atau  penyidikan  tindak  pidana  oleh  Penyidik  polri  yang menerapkan  restorative  justice  pada  metode  penyidikan  berdasarkan  pada ketentuan berikut:
1) Pasal  7  ayat  (1)  huruf  j  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum  Acara  Pidana,  bahwa  penyidik  karena  kewajibannya  mempunyai wewenang  mengadakan  tindakan  lain  menurut  hukum  yang bertanggungjawab;
2) Pasal 16 ayat (1) Huruf L dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka  4  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
3) Pasal 18 Undnag-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat  bertindak  menurut  penilaianya  sendiri.  Pasal  18  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Republik  Indonesia sebagaimana dimaksud dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan srta Kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4) Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang  Administrasi  Pemerintahan  dinyatakan  bahwa  setiao  penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepasstian hukum.
Berdasarkan  dasar  hukum  yang  telah  ada,  diharapkan  penerapan  keadilan restorative dapat berjalan dengan baik. Sehingga dalam menyelesaikan perkara
tindak  pidana  dengan  melibatkan  pihak  pelaku,  korban,  dan  keluarga korban/pelaku serta pihak lain yang masih terkait dapat menyelesaikan perkara dengan adil dan bertujuan untuk pemulihan bukan pembalasan dendam.

## A.   Penerapan Restorative  Justice  Dalam  Penyelesaian  Kasus Pencemaran Nama Baik
Dari  banyaknya  kasus  yang  melibatkan  UU  No.  19  Tahun  2016  tentang Informasi  dan    Transaksi    Elektronik  (UU  ITE)  terutama  dalam  kasus pencemaran  nama  baik.  Sehingga  Polri  mengeluarkan  Surat    Edaran    Polri Nomor:  SE/2/11/2021    tentang    Kesadaran    Budaya  Beretika  untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Dalam surat  edaran,  Polri  memiliki  prinsip  bahwa  penyelesaian  hukum  pidana merupakan solusi terakhir dalam penegakan hukum serta harus mendahulukan restorative justice dalam setiap perkara mengenai dugaan pelanggaran UU ITE. Selain itu, Polri juga menjelaskan bahwa korban yang menginginkan perkaranya diajukan ke pengadilan, namun tersangka telah sadar dan meminta maaf, maka terhadap tersangka tidak bisa dilakukan penahanan dan sebelum berkas tersebut diajukan ke jaksa penuntut umum, agar korabn dan pelaku diberi ruang diskusi kembali. Dari surat tersebut menjelaskan bahwa pencemaran nama baik melalui media elektronik dapat diselesaikan menggunakan Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif.
Dalam penerapannya, restorative justice melibatkan masyarakat, korban serta pelaku kejahatan. Tujuan dari keterlibatan itu adalah agar tercapai suatu keadilan bagi seluruh pihak. Sehingga terciptanya keadilan bagi pelaku yang menyatakan kebebasan  berpendapat. Namun, Restorative  justice tidak  berlaku  dalam  perkara yang bersifat memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme.
Dalam  penerapannya,  Polri  harus  mengedepankan  upaya  edukasi  dan persuasif  agar  tidak  terjadi  banyak  dugaan  kriminalisasi  terhadap  orang  yang
dilaporkan.  Sehingga  ruang  digital  yang  bersih,  sehat,  beretika,  dan  produktif dapat terwujud. Dalam Surat Edaran tersebut Polri harus berpedoman pada 10 :
1. Mengikuti  perkembangan  pemanfaatan  ruang  digital  yang  terus mengalami perkembangan dengan berbagai macam persoalannya.
2. Memahami  budaya  beretika  yang  terjadi  di  ruang  digital  dengan menginventarisir  berbagai  permasalahan  dan  dampak  yang  terjadi  di masyarakat.
3. Mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual  alert  yang  bertujuan  untuk  memonitor,  mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber.
4. Dalam  menerima  laporan  dari  masyarakat,  penyidik  harus  dapat membedakan  dengan  tegas  antara  kritik,  masukan,  hoaks  dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana. Setelah itu, penyidik dapat menentukan langkah yang bakal diambilnya.
5. Sejak  penerinaan  laporan,  penyidik  harus  berkomunikasi  dengan  para pihak,  khususnya  pihak  korban  (tidak  diwakilkan)  dan  memfasilitasi dengan  memberi  ruang  seluas-luasnya  kepada  para  pihak  yang bersengketa untuk melakukan mediasi.
6. Penyidik  melakukan  kajian  dan  gelar  perkara  secara  komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan unsur Badan Reserse Kriminal  (Bareskrim)/Direktorat  Tindak  Pidana  Siber  (Dittipidsiber) dapat melalui zoom meeting dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada.
7. Penyidik  berprinsip  hukum  pidana  menjadi  upaya  terakhir  dalam penegakan  hukum  atau  ultimum  remidium  dan  mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara.
8. Terhadap  para  pihak  dan/atau  korban  yang  akan  mengambil  langkah damai  agar  menjadi  bagian  prioritas  penyidik  untuk  dilaksanakan
10 Detik.com,  2021, Ini  Isi  Lengkap  Surat  Edaran  Kapolri  Soal  Penanganan  Perkara  UU  ITE , https://news.detik.com/berita/d-5400820/ini-isi-lengkap-surat-edaran-kapolri-soal- penanganan-perkara-uu-ite diakses pada 25 Maret 2021 pukul 09.36
restorative  justice.  Kecuali  perkara  yang  bersifat  berpotensi  memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme.
9. Terhadap  korban  yang  tetap  ingin  perkaranya  diajukan  ke  pengadilan, namun  tersangkanya  telah  sadar  dan  meminta  maaf,  maka  tidak dilakukan  penahanan.  Sebelum  berkas  diajukan  ke  Jaksa  Penuntut Umum (JPU) agar diberikan ruang untuk mediasi kembali.
10. Penyidik  agar  berkoordinasi  dengan  pihak  JPU  dalam  pelaksanaanya, termasuk  memberi  saran  dalam  hal  pelaksanaan  mediasi  pada  tingkat penuntutan.
11. Agar  dilakukan  pengawasan  secara  berjenjang  terhadap  setiap  langkah penyidikan  yang  diambil  yang  diambil  dan  memberikan  reward  serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.
Sejak  dikeluarkannya  Surat  Edaran  Polri  Nomor:    SE/2/11/2021  tentang Kesadaran    Budaya  Beretika  untuk  mewujudkan  ruang  digital  Indonesia  yang bersih,  sehat,  dan  produktif,  sudah  banyak  kasus-kasus  yang  dilaporkan  oleh Polri  dan  diselesaikan  menggunakan  Restorative  justice.  Contoh  kasus penerapannya  restorative  justice  adalah  Sebastianus  Naitili,  pelajar  di  SMAN Maubesi, kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa  Tenggara  Timur,  yang  sebelumnya  ditetapkan  sebagai  tersangka  oleh penyidik  Polres  Timor  Tengah  Utara  atas  kasus  pencemaran  nama  baik  serta pelanggaran UU ITE. 11 Dalam kasus tersebut, tersangka mejadi gugur setelah melakukan mediasi sehingga pelaku dan korban bisa berdamai. Sehingga. Pihak kepolisian menghentikan penyelidikan terhadap kasus tersebut.
Selain itu, kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Ayu Ting-Ting atau Ayu  Rosmalina  dengan    seseorang  bernama  Annisa  Rosalina. 12 Pada  kasus
11 Nico  Lemos,  2021, Kasus  UU  ITE  Siswa  SMAN  Maubesi  Diselesaikan  Secara  Damai , Kuasa Hukum Tersangka Apresiasi Kebijakan Polri , https://rri.co.id/atambua/1645- hukum/986035/kasus-uu-ite-siswa-sman-maubesi-diselesaikan-secara-damai-kuasa-hukum- tersangka-apresiasi-kebijakan- polri?utm_source=news_populer_widget&utm_medium=internal_link&utm_campaign=Gene ral%20Campaign diakses pada 25 Maret 10.25
12 Cristi Saksita, 2021, Ayu Ting Ting Dihujat Netizen hingga Ibunda Lapor Polisi, Umi Kalsum: Semoga Bisa  Menjadi  Pelajaran https://www.tribunnews.com/seleb/2021/03/15/ayu-ting-ting-dihujat- netizen-hingga-ibunda-lapor-polisi-umi-kalsum-semoga-bisa-menjadi-pelajaran diakses pada 25 Maret pukul 10.00
tersebut  Ibu  dari  Ayu  Ting-Ting,  yakni  Umi  Kalsum  melaporkan  Annisa Rosalina yang telah menghina Ayu Ting-Ting. Namun, setelah dilakukan mediasi kedua  belah  pihak,  sehingga  kedua  belah  pihak  telah  berdamai  dengan  syarat Annisa  Rosalina  mengunggah  video  permintaan  maaf  yang  ditujukan  kepada Ayu  Ting-Ting.  Dari  kedua  kasus  tersebut  dapat  diselesaikan  dengan menerapkan  restorative  justice.  Penerapan  restorative  justice  yang  melibatkan berbagai pihak dapat terlihat dengan jelas pada kedua kasus tersebut.
Hadirnya Surat Edaran Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika  untuk  mewujudkan  ruang  digital  Indonesia  yang  bersih,  sehat,  dan produktif diharapkan tidak hanya menjadi klise belaka serta dalam penerapannya sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  diatur  dan  terscantum  pada  surat  edaran tersebut.  Sehingga  tercipta  keadilan  bagi  korban,  masyarakat  ataupun  pelaku kejahatan tersebut.
B.  Dampak  Implementasi Restorative  Justice  Dalam  Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik
• Dampak Positif
Penerapan restorative justice dalam lingkungan kehidupan masyarakat memiliki beberapa aspek dalam penerapannya yaitu :
1. Melibatkan partisipan yang lebih luas ketimbang mediasi pelaku-korban;
2. Mampu  mengarahkan  orientasi  penyelesaian  dalam  bentuk  ganti kerugian dan pemulihan;
3. Mudah diterapkan pada setiap tahap proses peradilan pidana;
4. Model ini telah banyak dikembangkan di banyak negara untuk berbagai kejahatan.
Dalam  penerapan  dari  restorative  justice  memiliki  dampak  positif  dalam sistem  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Dampak  positif  dengan  adanya penerapan Restorative Justice yang ada di sistem hukum Indonesia yaitu meliputi :
1. Keadilan  restoratif  hanya  memfokuskan  pada  keadilan  bagi  korban sesuai  keinginan  dan  kepentingan  pribadi,  bukan  negara  yang menentukan
2. Memberikan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat
3. Membuat  pelaku  bertanggung  jawab  terhadap  kejahatan  yang dilakukannya.
4. Meningkatkan  keterlibatan  masyarakat  dan  kesadaran  publik  dalam upaya menyelesaikan persoalan anak yang bermasalah dalam hukum
5. Membuat pelaku dapat bertanggung jawab atas tindakannya
6. Membuat pelaku memahami dampak atas tindakan yang sudah diperbuat
7. Berusaha  dalam  memperbaiki  kerusakan  yang  telah  dilakukan  oleh pelaku
8. Penerapan  dari Restorative  Justice memberikan  peluang  terhadap  pihak yang  berperkara  untuk  menyelesaikan  dengan  secara  cepat,  sederhana dan  biaya  yang  ringan  serta  keadilan  yang  seimbang  bagi  korban  dan pelaku.
9. Membantu dalam meminimalisir tingkat kejahatan karena tujuan utama dari restorative justice adalah pemulihan sedangkan pembalasan adalah tujuan kedua.
10. Keadilan restoratif justice lebih mengarah pada penyelesaian perkara yang mencapai  sasaran  dan  berkeadilan  karena  sering  terjadi  kasus  yang melalui  proses  peradilan  tidak  mencapai  sasaran  dan  berkeadilan  bagi kedua belah pihak yang berperkara.
Restorative  Justice juga  dikenal  dengan  penyelesaian  perkara  melalui  proses mediasi (mediasi penal) karena menggunakan media dialog antara pihak pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban di luar dari lembaga peradilan (non litigasi) ataupun bisanya dikenal dengan ADR (Alternative Dispute Resolution) . Dalam hal ini  masyarakat  dapat  berturut  serta  berpartisipasi  guna  mewujudkan  hasil kesepakatan  maupun  memantau  pelaksanaannya.  Selain  itu  juga  restorative justice membutuhkan bantuan dari pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak pihak manapun serta pihak ketiga tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan dalam proses mediator. Hal itu dilakukan guna tercapainya sebuah kesepakatan dalam penyeselaian sebuah perkara yang sedang berlangsung tanpa adanya salah satu pihak yang merasa dikalahkan. 13
Didalam restorative justice memuat sebuah prinsip  yang meliputi atas 14 :
• Dalam melakukan restorative justice diperlukan adanya pihak ketiga sebagai pihak mediator. Akan tetapi pihak ketiga yang berkedudukan sebagai mediator
13 I  Ketut  Artadi,  et.  all,  2009, Pengantar  Umum  Tentang  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dan Perancangan Kontrak , Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm 12.
14 Sahuri Lasmadi, 2011, Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia , INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum 4.5, h. 6.
itu harus memberikan keyanikan terhadap pihak yang berperkara yaitu pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban. Selain itu mediator harus mengedepankan pada  proses  komunikasi  guna  mengembalikan  keadaan  sebelum  terjadinya perkara tersebut melalui perbaikan dengan dasar saling pengertian.
• Memprioritaskan  pada  kapasitas  dari  proses.  Dalam  hal  ini restorative justice harus mengutamakan pada proses yang memerlukan adanya kesadaran dari masing-masing  pihak  yang  berperkara  dan  diharapkan  tidak    melakukan pembahasan yang bersifat terlalu formal guna terciptanya penyelesaian perkara yang berkeadilan bagi kedua belah pihak.
Restorative justice sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan  dalam  masalah  pelanggaran  tertentu  untuk  datang  bersama-sama menyelesaikan  secara  kolektif  dan  bersama  bagaimana  menyikapi  dan menyelesaikan  akibat  dari  pelanggaran  dan  implikasinya  untuk  masa  depan). Restorative Justice sebagai upaya untuk mereformasi criminal justice system yang masih  mengedapankan  pada  hukuman  penjara.  Tujuan  dari  adanya  keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil dan memberdayakan antara pihak korban, pelaku, keluarga dan masyarakat guna memperbaiki perbuatan melawan hukum  menggunakan  kesadaran  dan  keinsyafan  sebagai  landasan  untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.
• Dampak Negatif
1.  Pada tahap proses mediasi
Mediasi  sebagai  bentuk  dari restorative  justice ,  melibatkan  pihak  pelaku, korban,  keluarga  pelaku  dan  korban,  serta  pihak-pihak  yang bersangkutan  untuk  mengambil  kesepakatan  bersama  sebagai  bentuk pertanggungjawaban pelaku, sehingga tidak ditempatkan dalam proses peradilan  pidana  formal.    Kesepakatan  yang  diambil  tergantung  pada para  pihak  yang  terlibat  di  mediasi  dan  menyebabkan  adanya  potensi ketidakseimbangan  kedudukan  antara  pelaku  dengan  korban.  Adanya ketimpangan  tersebut  membuat  terjadinya  tarik  menarik  kepentingan dari pihak menyalahgunakan kesempatan. Pihak korban menjadi pihak yang  harus  tunduk  pada  keputusan  sebagai  wujud  dari  upaya membebaskan pelaku dari jalur peradilan formal.
2.  Pada tahap proses mediasi gagal
Mediasi merupakan bagian dari restorative justice, ketika mediasi gagal maka dapat digunakan pihak tertentu untuk dijadikan sebagai alat bukti untuk proses peradilan pidana berikutnya. Dan akan berpotensi untuk memperberat  sanksi  terhadap  pelaku  jika  sampai  dibawa  sampai  pada proses peradilan pidana.
3.  Pada tahap proses mediasi berhasil
Ketika  proses  mediasi  berhasil  tetapi  pihak  pelaku  dan  korban  tidak menaati, memenuhi, dan tunduk pada hasil kesepakatan bersama maka dapat  dipastikan  hasil  mediasi  tersebut  cacat.  Dan  menyebabkan  para pihak yang bersangkutan akan kembali mempermasalahkan perkara, dan berpotensi untuk dikembalikan pada proses peradilan pidana formal.

## E. Penutup
1. Kesimpulan
Restorative Justice merupakan prinsip penegakan hukum dalam upaya penyelesaian  perkara  dengan  mekanisme  proses  dialog  dan  mediasi  yang melibatkan antara pihak pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban untuk mewujudkan  kesepakatan  penyelesaian  perkara  yang  mengedepankan pemulihan  kembali  dan mengembalikan  pola  hubungan  dalam  masyarakat. Dari  banyaknya  kasus  yang  melibatkan  UU  No.  19  Tahun  2016  tentang Informasi  dan    Transaksi    Elektronik  (UU  ITE)  terutama  dalam  kasus pencemaran  nama  baik.  Sehingga  Polri  mengeluarkan  Surat  Edaran    Polri Nomor:  SE/2/11/2021    tentang    Kesadaran    Budaya  Beretika  untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif.
Dalam surat edaran, Polri memiliki prinsip bahwa penyelesaian hukum pidana  merupakan  solusi  terakhir  dalam  penegakan  hukum  serta  harus mendahulukan  restorative  justice  dalam  setiap  perkara  mengenai  dugaan pelanggaran  UU  ITE.  Dalam  penerapannya,  restorative  justice  melibatkan masyarakat, korban serta pelaku kejahatan. Tujuan dari keterlibatan itu adalah agar tercapai suatu keadilan bagi seluruh pihak. Sehingga terciptanya keadilan bagi pelaku yang menyatakan kebebasan berpendapat.

## 2. Saran
Implementasi  restorative  justice  harus  ditegakkan  dalam  penegakan hukum  di  Indonesia.  Tidak  hanya  diberlakukan  dalam  kasus  pencemaran nama baik dan pengadilan pada anak. Namun, harus dilakukan dalam kasus- kasus yang lain, sehingga teciptanya keadilan untuk korban, pelaku, ataupun masyarakat  pada  umumnya.  Oleh  karena  itu,  seharusnya  pemerintah membuat dasar hukum seperti Undang-Undang yang mengatur lebih lanjut mengenai restoratif justice. Sehingga, dalam penerapannya lebih maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Detik.com,  February  22 nd .  2021.  “ Ini  Isi  Lengkap  Surat  Edaran  Kapolri  soal
Penanganan Perkara UU ITE”. Available on website : https://news.detik.com/berita/d-5400820/ini-isi-lengkap-surat-edaran- kapolri-soal-penanganan-perkara-uu-ite. Accessed on March 25 th 2021. Tribunnews.com,  September  15 th 2021. “Ayu  Ting  Ting  Dihujat Netizen  hingga Ibunda Lapor Polisi, Umi Kalsum: Semoga Bisa Menjadi Pelajaran” Available on website  : https://www.tribunnews.com/seleb/2021/03/15/ayu-ting- ting-dihujat-netizen-hingga-ibunda-lapor-polisi-umi-kalsum-semoga-bisa- menjadi-pelajaran. Accessed on 25 th 2021.
Azhar, Ahmad Faizal. "Penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia." Mahkamah:  Jurnal  Kajian Hukum Islam 4.2 (2019): 134-143. D.S.,  Dewi  dan  Fatahilah  A.  Syukur,  2011. Mediasi  Penal:  Penerapan  Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia . Depok: Indie-Publishing.
Eriyantouw  Wahid,  2009. Keadilan  Restoratif  Dan  Peradilan  Konvensional  Dalam Hukum Pidan a, Universitas Trisakti, Jakarta.
I Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2009,  Pengantar Umum Tentang  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dan  Perancangan  Kontrak, Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm 12.
Imanuddin,  Iman.  “Penegakan  Hukum  Pidana  Dalam  Menanggulangi Tindak Pidana  Lingkungan  Melalui  Pendekatan  Restorative  Justice”. Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 16.2 (2018): 137-161.
Lasmadi,  Sahuri.  "Mediasi  Penal  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia." INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum 4.5 (2011)., hlm 6 Lemos, Nico. March 3 rd 2021. “Kasus UU ITE Siswa SMAN Maubesi Diselesaikan Secara Damai, Kuasa Hukum Tersangka Apresiasi Kebijakan Po lri” . Available on  website  : https://rri.co.id/atambua/1645-hukum/986035/kasus-uu- ite-siswa-sman-maubesi-diselesaikan-secara-damai-kuasa-hukum- tersangka-apresiasi-kebijakan-
polri?utm_source=news_populer_widget&utm_medium=internal_link& utm_campaign=General%20Campaign. Accessed on 25 th 2021. Marian Liebmann, 2007. Restorative Justice, How it Work . London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
Muladi.  2002. Hak  Asasi Manusia,  Politik  dan  Sistem  Peradilan  Pidana.  Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Rosyanti,  Mei  Leandha. Oktober  7 th .  2020. “ Coba  Bayangkan,Saya  Diutangi  tapi
Saya yang Dipidanakan ”. Available on website: https://regional.kompas.com/read/2020/10/07/16571811/coba- bayangkan-saya-diutangi-tapi-sayayang-dipidanakan. Accessed  on  March 25 th 2021.