## Legal Protection Of Wage Rights For Honorary Workers In The Perspective Of Indonesian Civil Law

## Perlindungan Hukum Terhadap Hak Upah Bagi Pekerja Honorer Dalam Perspektif Hukum Keperdataan Indonesia
Sela Nopita Sari 1) ; M. Arafat Hermana 2) ; Dwi Putra Jaya 3) ; Sandi Aprianto 4)
1,2,3) Universitas Dehasen Bengkulu Email: 1) sandiapriyanto11@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [02 March 2024]
Revised [18 April 2024] Accepted [27 April 2024]

## ABSTRAK
Keberadaan  dari  tenaga  honorer  tersebut  dapat  dikatakan  masih  dibutuhkan  dan  tidak dibutuhkan.  Sebab  dalam  kenyataannya,  dalam  melakukan  tugas-tugas  pelayanan  dalam pemerintahan, baik itu pada pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, sebagian besar banyak  dilakukan  dan  dikerjakan  oleh  pegewai  honorer  yang  mana  mereka  diangkat  oleh masing-  masing instansi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah  (SKPD). Adapun tujuan penelitian ini  adalah  mengetahui  mengetahui  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Upah  Bagi  Pekerja Honorer  Dalam  Perspektif  Hukum  Keperdataan  Indonesia.  Metode  Penelitian  digunakan merupakan  Penelitian  hukum  normatif  yaitu  berupa  penelitian  kepustakaan  (library  research) yang  dilakukan  dengan  mengumpulkan  bahan  hukum  baik  primer,  sekunder  dan  atau  tersier. Hasil  penelitian  dan  pembahasan  menunjukkan  bahwa  pekerja  honorer  atau  kontrak  yang keberadaannya  marak saat ini baik di sektor publik atau lembaga  pemerintah maupun di sektor privat atau badan usaha yang dikenal dengan pekerja outsourching, ironinya keberadaan mereka tidak  dilindungi  secara  massif  dan  tidak  diatur  secara  tegas  oleh  undang-undang  di  Indonesia. Padahal  pekerja  honorer  atau  kontrak  di  Indonesia  tersirat  pada  dua  kategori.  Berdasarkan penejelasan  di  atas,  terdapat  beberapa  hal  yakni  :  1.  adanya  kekosongan  hukum  (vacum  of norm)  pada  perlindungan  pekerja  honorer  atau  pekerja  kontrak  di  Indonesia.  2.  harus  ada terobosan  hukum  atas  penyelesaian  perselisihan  upah  pada  pekerja  honorer  atau  kontrak.  3. hukum  acara  perdata  sebagai  pondasi  hukum  formil  harus  dapat  menjawab  permasalahan perselisihan upah pekerja honorer atau kontrak di Indonesia.

## ABSTRACT
The existence of honorary staff can be said to be still needed and not needed. Because in reality, in  carrying  out  service  tasks  in  government,  both  in  the  central  government  and  local government, most of them are carried out and carried out by honorary employees where they are appointed  by  each  agency  and  Regional  Work  Unit  (SKPD).  The  purpose  of  this  research  is  to find  out  the  Legal  Protection  of  Wage  Rights  for  Honorary  Workers  in  the  Perspective  of Indonesian Civil Law. The research method used is normative legal research in the form of library research which is carried out by collecting legal materials both primary, secondary and or tertiary. The results of research and discussion show that honorary or contract workers whose existence is rampant today both in the public sector or government agencies as well as in the private sector or  business  entities  known  as  outsourching  workers,  ironically  their  existence  is  not  massively protected  and  not  strictly  regulated  by  law  in  Indonesia.  In  fact,  honorary  or  contract  workers  in Indonesia  are  implied  in  two  categories.  Based  on  the  explanation  above,  there  are  several things,  namely:  1.  there  is  a  legal  vacuum  (vacum  of  norm)  on  the  protection  of  honorary  or contract workers in Indonesia.  2. there must be a legal  breakthrough on the settlement of wage disputes  in  honorary  or  contract  workers.  3.  civil  procedural  law  as  the  foundation  of  formal  law must  be  able  to  answer  the  problem  of  wage  disputes  of  honorary  or  contract  workers  in Indonesia.
KEYWORDS Wages, Honorer, Rights
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  dilakukan  sehubungan  dengan  perkembangan  masyarakat  Indonesia seluruhnya  serta  perkembangan masyarakat Indonesia  seutuhnya,  serta  masyarakat  yang  makmur  dan adil  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945  secara  materiil  dan  spiritual.  Berbasis  di Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  orang  harus  bekerja  untuk  memenuhi  berbagai  kebutuhan tersebut. Baik pekerjaan yang telah dijalankan secara mandiri maupun pekerjaan yang dikerjakan untuk orang  lain.Salah  satu  sumber  daya  yang  memiliki  kedudukan  dan  peran  yang  penting  dalam  proses pembangunan  guna  terlaksananya  pembangunan  nasional  di  Indonesia  adalah  sumber  daya  manusia berupa pekerja yang berkualitas dan mampu untuk berkontribusi. Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi dan penyebaran penduduk yang kurang seimbang mengakibatkan terjadinya penumpukan tenaga kerja di wilayah tertentu. Kondisi yang demikian mendorong pengusaha atau instansi pemerintah maupun swasta  untuk  meminimalkan  jumlah  rekrutmen  terhadap  tenaga  kerja  agar  biaya  yang  dikeluarkan berkaitan  dengan  pembiayaan  kepegawaian  dapat  lebih  rendah.  Dalam  menjalankan  sebuah  negara,
pemerintah  dalam  hal  ini  sebagai  pihak  eksekutif  dalam  tata  kenegaraan  berfungsi  sebagai  roda  yang menjalankan pemerintahan. Apalagi dengan berlakunya otonomi daerah maka pemerintah daerah secara langsung memberikan sumbangsih yang besar dalam menjalankan roda pemerintahan.
Pemerintahan memiliki  tiga  fungsi  utama  yaitu  pelayanan  publik,  pelaksanaan  pembangunan  dan perlindungan  masyarakat.  Fungsi  pemerintahan  tersebut  untuk  mencapai  tujuan  negara  Republik Indonesia  dalam  alinea  ke-4  Pembukaan  Undang-  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  yaitu  untuk  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  memajukan  kesejahteraan  umum.  Dalam melaksanakan  fungsi  pemerintahan  tersebut  dibutuhkan  aparatur-aparatur  sipil  negara  yang  akan menjadi tumpuan bagi keberhasilan pelaksanaan fungsi tersebut.
Selanjutnya,  di  dalam  perkembangan  otonomi  daerah,  pemerintah  daerah  bekerja  semakin  giat untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah daerah itu sendiri. Hal ini tidak lain dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan demokratisasi dimana aspirasi rakyat dalam hal ini kepentingan yang terdapat di tiap daerah  dapat  terakomodir  dengan  baik.  Otonomi  daerah  juga  memberikanperan  penting  kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan rumah tangga pemerintahan sendiri sehingga aspirasi dari masyarakat dapat diterima langsung dan dilaksanakan secara langsung.
Sumber  daya  manusia  (SDM)  dalam  organisasi  publik  seperti  pemerintah,  lebih  dikenal  dengan istilah  pegawai  negeri.  Dalam  Undang-  Undang  Nomor  43  Tahun  1999  Tentang  Pokok-Pokok Kepegawaian, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dijelaskan bahwa pegawai  negeri  adalah  setiap  warga  negara  Indonesia  yang  telah  memenuhi  syarat  yang  ditentukan, diangkat  oleh  pejabat  yang  berwenang  dan  diserahi  tugas  dalam  suatu  jabatan  negeri,  atau  diserahi tugas  negara  lainnya,  dan  digaji  berdasarkan  peraturan  perundang-  undangan  yang  berlaku.  Pegawai negeri  berkedudukan  sebagai  aparatur  negara  yang  bertugas  untuk  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  secara  professional,  jujur  dan  adil,  dan  merata  dalam  penyelenggaraan  tugas negara,pemerintahan  dan  pembangunan.  Kelancaran  penyelenggaraan  tugas  pemerintah,  pelaksanaan pembangunan  dan  pemberdayaan  kepada  masyarakat  sangat  tergantung  kualitas  dan  kesempurnaan dari pada pengelolaan aparatur negara khususnya pegawai negeri, juga ditentukan oleh kualitas pegawai negeri sipil itu sendiri, penyediaan anggaran untuk pemberdayaan serta peralatan yang mendukungnya.
Selain  pegawai  negeri  sipil,  ada  pula  yang  menjabat  sebagai  pegawai  negeri  sipil  honorer. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tenaga  honorer  adalah  seseorang  yang  diangkat oleh  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  atau  pejabat  lain  dalam  pemerintahan  untuk  melaksanakan  tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara  (APBN)  atau  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Selain  itu,  tenaga honorer  juga  memiliki  istilah  lain  yaitu,  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK).  Pegawai Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK)  adalah  warga  negara  Indonesia  yang  memenuhi  syarat tertentu,  yang  diangkat  berdasarkan  perjanjian  kerja  untuk  jangka  waktu  tertentu  dalam  rangka melaksanakan tugas pemerintahan (UU ASN pasal 93-107). Berdasarkan definisi di atas, pegawai negeri sipil  honorer  sedikit  banyak  memiliki  kesamaan  dengan  pegawai  negeri  sipil  dalam  hal  kompetensi. Adapun  perbedaan  pegawai  negeri  sipil  dengan  pegawai  negeri  honorer  yaitu  pada  status kepegawaiannya, dalam hal masalah gaji, dan nomor induk pegawai secara nasional.
Keberadaan dari tenaga honorer tersebut dapat dikatakan masih dibutuhkan dan tidak dibutuhkan. Sebab  dalam  kenyataannya,  dalam  melakukan  tugas-tugas  pelayanan  dalam  pemerintahan,  baik  itu pada  pemerintahan  pusat  maupun  pemerintahan  daerah,  sebagian  besar  banyak  dilakukan  dan dikerjakan oleh pegewai honorer yang mana mereka diangkat oleh masing- masing instansi dan Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD).Tujuan  dari  tenaga  honorer  tersebut  yaitu  untuk  membantu  kinerja Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang  mana  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  tersebut  sudah  kewalahan  dalam menjalankan  fungsi  dari  pemerintah  daerah  salah  satunya  yaitu  dalam  hal  pelayanan  publik  yang merupakan fungsi dari Pemerintah Daerah itu sendiri. Tenaga honorer memegang peranan penting demi terselenggaranya  pelayanan  publik  yang  maksimal  bagi  masyarakat,  sebab  pelayanan  publik  sangat berhubungan  langsung  dengan  masyarakat  itu  sendirisehingga  proses  pelayanan  publik  harus  bisa memuaskan masyarakat itu sendiri.
Disamping  itu,  tujuan  pembangunan  Indonesia  adalah  mewujudkan  kesejahteraan  umum  dan mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.Terkait  upaya  tersebut,  Pemerintah melakukan perbaikan infrastruktur dan akses sumber daya ekonomi yang salah satunya ditujukan untuk meningkatkan  kesejahteraan  pekerja.  Pekerja  honorer  dalam  perkembangannya  bertujuan  untuk membantu kinerja pegawai negeri sipil yang mana pegawai negeri sipil tersebut sudah kewalahan dalam menjalankan  fungsi  dari  pemerintah  daerah  yaitu  salah  satunya  dalam  hal  pelayanan  publik  yang merupakan fungsi dari pemerintah daerah itu sendiri. Pekerja honorer memegang peranan penting demi terselenggaranya  pelayanan  publik  yang  maksimal  bagi  masyarakat,  sebab  pelayanan  publik  sangat berhubungan  langsung  dengan  masyarakat  itu  sendiri  sehingga  proses  pelayanan  publik  harus  bisa memuaskan masyarakat itu sendiri.
Pekerja  honorer  itu  sendiri  memiliki  pengertian  seseorang  yang  diangkat  oleh  pejabat  pembina kepegawaian  daerah  untuk  melaksanakan  tugas  tertentu  pada  instansi  pemerintah  daerah  dan penghasilannya  menjadi  beban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Dalam  rangka meningkatkan  kesejateraan  pekerja,  pekerja memerlukan  perlindungam upah.  Hal  ini  dikarenakan  upah merupakan  tuntutan  normatif  yang  selama  ini  masih  menyisakan  banyak  permasalahan  bagi  dunia ketenagakerjaan sehingga melahirkan berbagai isu dalam ranah hubungan industrial.6 Konflik yangterjadi di  bidang  hubungan  industrial  sering  berakibat  pertentangan  antara  pengusaha  dengan  pekerja  atau serikat  pekerja  mengenai  hak,  perselisihan  kepentingan,  perselisihan  pemutusan  hubungan  kerja,  dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan.
Alasan  diberlakukannya  pekerja  honorer  itu  sendiri  lebih  kepada  karena  perekrutannya  bisa dilakukan secara kecil-kecilan atau massif. Hal ini juga didasari banyaknya instansi - instansi pemerintah yang membutuhkan tambahan pegawai sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik terutama  di  daerah – daerah dalam jumlah yang kadang  – kadang besar juga. Hal ini didasarkan pada Undang  -  Undang  Nomor  43  Tahun  1999  Tentang  Pokok –  Pokok  Kepegawaian  Pasal  2  ayat  3  yang berbunyi  :  “  Disamping  pegawai  negeri  sipil  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  1,  pejabat  yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap ini dapat dikategorikan sebagai tenaga  honorer  dan  tenaga  kontra k.  “Dengan  diberlakukannya  pegawai  pemerintah  dengan  perjanjian kerja  maka  mau  tidak  mau  pemerintah  daerah  harus  menghapus  keberadaan  tenaga  honorer  sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Tetapi hal ini justru tidak  menciptakan  sebuah  keadilan  bagi  tenaga  honorer  di  mana  tenaga  honorer  yang  telah  bekerja selama  puluhan  tahun  berharap  suatu  saat  dapat  diangkat  menjadi  calon  pegawai  negeri  sipil  tiba-tiba dengan berlakunya aturan baru maka mereka dihapuskan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara membagi pegawai aparatur sipil  Negara  menjadi  2(dua)  macam,  yaitu  Pegawai  Negeri  Sipi,  dan  Pegawai  Pemerintah  dengan Perjanjian  Kerja.Rekruitmen  terhadap  tenaga  honorer  merupakan  salah  satu  bentuk  antisipasi  yang dilakukan  oleh  pemerintah  terhadap  tingginya  jumlah  kebutuhan  pegawai  tetapi  harus  tetap memperhatikan  dana  yang  disediakan  oleh  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  atau Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  karena  sistem  penggajian  tenaga  honorer  diambil dari dana APBN atau APBD.
Adanya perbedaan status kepegawaian inilah yang perlu untuk diperhatikan oleh instansi-instansi pemerintah  bersangkutan  karena  baik  pegawai  negeri  sipil  maupun  tenaga  honorer  masing-masing memiliki  hak  dan  tugas  yang  berbeda  antara  satu  dengan  yang  lainnya.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya perlindungan  hukum  terutama  bagi  tenaga  honorer  karena  dalam  praktiknya  masih  sering  terjadi pelanggaran terkait dengan pelaksanaannya hak-haknya sebagai pegawai tidak tetap.
Sementara pada perselisihan hak, khususnya pada sengketa upah yang seringkali  menjadi konflik utama  dan  didengungkan  oleh  pekerja,  belum  diketahui  secara  pasti  termasuk  rumpun  gugatan  mana pada  hukum  acara  perdata.  Dikarenakan  dalam  hukum  acara  perdata  mengandung  adagium  yang berbunyi : “siapa yang mendalilkan harus membuktikan”. Disatu sisi terdapat fakta hukum pada pekerja honorer di Indonesia yang nasibnya tidak menentu. Dikarenakan pekerja honorer hanya bertujuan untuk membantu kinerja pegawai negeri sipil (PNS), dimana pekerja honorer memegang peranan penting demi terselenggaranya  pelayanan  publik  yang  maksimal  bagi  masyarakat,  sebab  pelayanan  publik  sangat berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga proses pelayanan publik harus bisa memuaskan.
Namun,  perkembangan  regulasi  menjadikan  posisi  pegawai  honorer  diambang  ketidakpastian. Dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  keberadaan pekerja honorer ini kemudian dihapus. Istilah pekerja honorer tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini dan digantikan dengan pegawai pemerintah dengan penggunaan kontrak (PPPK). Tetapi pekerja honorer tidak bisa menjadi pegawai pemerintah dengan penggunaan kontrak ini mengingat untuk menjadi  pegawai  pemerintah  dengan  penggunaan  kontrak  harus  ada  seleksi  dan  tes  sehingga pemerintah daerah tidak bisa sembarangan menjaring pegawai pemerintah dengan penggunaan kontrak dan  harus  sesuai  dengan  kebutuhan  mengingat  pegawaipemerintah  dengan  penggunaan  kontrak mempunyai hak yang sama dengan PNS berupa jaminan kesehatan dan lain-lain sesuai dengan aturan ketenagakerjaan.
Untuk itu dengan maraknya pekerja honorer di Indonesia baik di lingkup pemerintahan, pendidikan maupun  kesehatan,  seyogyanya  harus  jelas  perlindungan  hukumnya  dalam  konteks  hukum  acara perdata  terutama  ketika  ada  perselisihan  hak  khususnya  pada  perselisihan  atau  konflik  upah  pada pekerja  honorer.  Dengan  harapan  penyelesaian  persoalan  ini  menurut  keperdataan  yang  merupakan induk  dari  penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial  khususnya  perselisihan  upah,  dapat memperjelas penyelesaian hukum atas konflik yang terjadi di atas.

## LANDASAN TEORI

## Pengertian Dan Pengaturan Tenaga Honorer 43
Tenaga  Honorer  atau  yang  sering  disebut  Pegawai  Honorer,  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indone sia  “Pegawai”  berarti  “orang  yang  bekerja  pada  pemerintahan  (perusahaan  dan  sebagainya)  “ sedangkan “honorer” berarti “bersifat menerima honorarium (bukan gaji tetap)”. Dalam beberapa literatur memberikan penjelasan, Pegawai Honorer yaitu mereka yang terdiri dari (untuk sebagian besar) lulusan- lulusan  sekolah  lanjutan  atau  universitas,  yang  karena  ketentuan  yuridis  dan  prosedural  tidak  dapat diangkat menjadi pegawai negeri atau calon pegawai negeri.44 Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintah dan penghasilannya menjadi beban APBD/APBN.45
Ketentuan  Undang-Undang  Nomor  43  tahun  1999  tentang  Pokok-  Pokok  Kepegawaian  tidak terdapat aturan yang menyatakan secara tegas dan terperinci mengenai pegawai honorer. Namun pada Pasal  2  ayat  (3)  disebutkan  bahwa:  “disamping  pegawai  negeri  sipil,  pejabat  yang  berwenang  dapat mengangkat pegawai tidak tetap”.
Dalam  penjelasan  Undang-Undang  tersebut Pegawai  Tidak  Tetap  atau  PTT  merupakan  pegawai yang  diangkat  untuk  jangka  waktu  tertentu  guna  melaksanakan  tugas  pemerintahan  dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Namun,  PTT  ini  tidak  berkedudukan  sebagai  PNS.  Penamaan  PTT  mempunyai  arti  sebagai  pegawai  di luar  PNS  dan  pegawai  lainnya  (tenaga  kerja),  di  mana  merupakan  salah  satu  bentuk  antisipasi pemerintah  terhadap  banyaknya  kebutuhan  pegawai  namun  dibatasi  oleh  dana  APBN/APBD  dalam penggajiannya.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2012  tentang  perubahan  kedua  Peraturan Pemerintah  Nomor  48  tahun  2005  tentang  Pengangkatan  Tenaga  Honorer  Menjadi  Calon  Pegawai Negeri  Sipil  memberikan  pengertian  sebagai  berikut:  Pasal  1  angka  1  Menyatakan:Tenaga  Honorer adalah seorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk  melaksankan  tugas  tertentu  pada  instansi  pemerintahan  atau  penghasilannya  menjadi  Beban Anggaran Pendapatan Negara atau Beban Anggaran Pendapatan Daerah.
Setelah  dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2012  perubahan  Kedua  atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  48  tahun  2005  tentang  Pengangkatan  Tenaga  Honorer  menjadi  Calon Pegawai Negeri Sipil, banyak perbedaan persepsi yang menafsirkan PTT atau Pegawai Honorer ini tanpa mengacu  kepada  dasar  hukum  yang  ada,  sedangkan  pada  penjelasan  Undang-  Undang  Pokok Kepegawaian  terang  menjelaskannya.  Pasal 2  ayat  (3) menjelaskan  bahwa  pegawai  tidak  tetap  adalah pegawai  yang  diangkat  untuk  jangka  waktu  tertentu  guna  melaksanakan  tugas  pemerintahan  dan pembangunan  yang  bersifat  teknis  profesional  dan  administrasi  sesuai  dengan  kebutuhan  dan kemampuan organisasi. Pegawai tidak tetap tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
Penjelasan  di  atas  terang  menyatakan  bahwa  Pegawai  tidak  tetap  atau  Tenaga  Honorer  ini berkedudukan bukan merupakan PNS melainkan sebagai pegawai yang diangkat jika dibutuhkan dalam suatu instansi pemerintah yang disesuaikan dengan kemampuan organisasi pemerintah tersebut.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 48 Tahun  2005  tentang  pengangkatan  Tenaga  Honorer  menjadi  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil,  memberikan klasifikasi tentang pegawai honorer sebagai berikut:
1.  Penghasilan  tenaga  honorer  dari  APBN/APBD  adalah  penghasilan  pokok  yang  secara  tegas tercantum dalam alokasi belanja pegawai pada APBN/APBD.
2.  Penghasilan  tenaga  honorer  tidak  secara  tegas  tercantum  alokasi  belanja  pegawai  dalam APBN/APBD.  Akan  tetapi,  dibiayai  dari  anggaran  lain  misalnya,  dana  bantuan  operasional  sekolah, bantuan atau subsidi untuk kegiatan/pembinan yang dikeluarkan dari APBN/APBD.
Kemudian  dipertegas  dengan  Surat  Edaran  Menteri  Pemberdayaan  Aparatur  Sipil  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Nomor  5  Tahun  2010  tentang  Pendataan  Tenaga  Honorer  yang  bekerja  pada Instansi Pemerintah, mengklasifikasikan Pegawai Honorer menjadi dua Kategori, yaitu: a.  Kategori I
Yaitu  Tenaga  Honorer  yang  penghasilannya  dibiayai  oleh  Anggran  Pendapatan  dan  Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan Kriteria:
1.  Diangkat oleh pejabat yang berwenang;
2.  Bekerja di instansi pemerintah;
3.  Masa  kerja  minimal  1  (satu)  tahun  pada  31  Desember  2005  dan  sampai  saat  ini  masih  bekerja secara terus menerus;
4.  Berusia sekurang-kurangnya19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 januari 2006

## b.  Kategori II
Yaitu  tenaga  honorer  yang  penghasilannya  dibiayai  bukan  dari  anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara (APBN) atau bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan kriteria:
1.  Diangkat oleh pejabat yang berwenang;
2.  Bekerja di instansi pemerintah;
3.  Masa  kerja  minimal  1  (satu)  tahun  pada  31  Desember  2005  dan  sampai  saat  ini  masih  bekerja secara terus menerus;
4.  Berusia sekurang-kurangnya19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 januari 2006
Selanjutnya,  Pengertian  pegawai  non  pegawai  negeri  sipil  tidak  ditemukan dalam  literatur  hukum kepegawaian. Namun dapat ditarik pengertian mengenai hal tersebut dengan mengartikan secara terbalik dari  pengertian  pegawai  negeri.  Bila  Logemann  mengatakan  bahwa  pegawai  negeri  adalah  sesorang yang mengikatkan dirinya kepada perintah Negara atau pemerintah dalam suatu hubungan dinas publik, maka dengan demikian pegawai non pegawai negeri sipil adalah seseorang yang bekerja pada Negara bukan  berdasarkan  hubungan  dinas  publik.  Sedangkan  jika  kita  merujuk  kepada  pengertian  pegawai negeri yang dibuat undang-undang, maka kita juga dapat mengartikan sebagai seseorang yang bekerja kepada  Negara  atau  pemerintah  dalam  hubungan  hukum  atau  pengertian  yang  berbeda  dari  pegawai negeri  sipil.  Dengan  kata  lain  mereka  yang  bekerja  dipemerintah  dengan  dasar  yang  berbeda  dengan pegawai negeri sipil adalah pegawain non pegawai negeri sipil.
Berdasarkan  pengertian  tersebut  di  atas  maka  pegawai  non  pegawai  negeri  sipil  bentuknya  bisa bermacam-macam  tergantung  dari  kebutuhan  instansi  tersebut.  Golongan-golongan  pekerja  yang  tidak termasuk pegawai negeri adalah:
1.  pejabat Negara,
2.  pekerja,
3.  pegawai  dengan  ikatan  dinas  (lebih  tepat  perjanjian  kerja)  berdasarkan  ketentuan  dalam  kitab undang-undang hukum sipil,
4.  pegawai dengan ikatan dinas untuk waktu terbatas,
5.  pegawai bulanan,
6.  pegawai desa,
7.  pegawai perusahaan umum.46
Pegawai-pegawai  Non  Pegawai  Negeri  Sipil  di  atas  dipekerjakan  tidak  tetap  atau  untuk  waktu tertentu  baik  secara  harian,  bulanan  atau  beberapa  tahun.  Pegawai  non  pegawai  negeri  sipil  yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah terdiri atas:
1)  Tenaga honorer yang dibiayai oleh APBN/APBD
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  48 Tahun  2005  tentang pengangkatan  tenaga  honorer menjadi calon pegawai negeri sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2007  memberikan  pengertian  yang  luas  tentang  pegawai  non  pegawai  negeri  sipil  dengan  sebutan tenaga  honorer.Tenaga  honorer  dalam  peraturan  tersebut  adalah  seseorang  yang  diangkat  oleh pejabat  Pembina  kepegawaian  atau  pejabat  lain  dalam  pemerintahan  untuk  melaksanakan  tugas tertentu  pada  instansi  pemerintah  atau  yang  penghasilannya  menjadi  beban  APBN/APBD.  Tenaga honorer  atau  yang  sejenis  yang  dimaksud  dalam  peraturan  ini  adalah  termasuk  guru  bantu,  guru honorer, guru wiyata bakthi, pegawai kontrak, pegawai honorer, pegawai tidak tetap dan lain-lain yang sejenis dengan itu.
2)  Tenaga Honorer yang tidak dibiayai oleh APBN/APBD
Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun  2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi  calon  pegawai  negeri  sipil  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 43  tahun  2007  juga  mengakui  adanya  tenaga  honorer  yang  bekerja  pada  instansi  pemerintah  dan penghasilannya  tidak  dibiyai  oleh  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Kemudian,  Sebagai  akibat  dari  kebijakan  dan  peraturan  yang  telah  dikeluarkan  sebelumnya, banyak pegawai-pegawai yang bekerja di instansi pemerintah statusnya masih sebagai pegawai honorer meskipun  sudah  bekerja  selama  puluhan  tahun.  Atas  dasar  kemanusian  dan  untuk  memutus beragamnya bentuk pegawai non pegawai negeri sipil, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor  48  Tahun  2005  tentang  pengangkatan  tenaga  honorer  menjadi  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil sebagaimana  telah  diubah  dalam  Peraturan  Pemerintah  nomor  43  tahun  2007.  Dalam  peraturan pemerintah tersebut, tenaga honorer yang telah bekerja sebelum 1 Januari 2005 diangkat
sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Tenaga honorer yang dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut  adalah  tenaga  honorer  yang  dibiayai  oleh  APBN/APBD.  Dalam  peraturan  pemerintah  inipun, tenaga  honorer  yang  tidak  dibiayai  oleh  APBN/APBD  dimungkinkan  diangkat  sebagai  Calon  Pegawai Negeri  SIpil  setelah  semua  tenaga  honorer  yang  dibiayai  oleh  APBN/APBD  diangkat  sebagai  Calon Pegawai Negeri Sipil.
Pasal  8  Peraturan  Pemerintah  Nomor  48  Tahun  2005  tentang  pengangkatan  tenaga  honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2007 juga ditetapkan larangan mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis sejak ditetapkannya peraturan  pemerintah  ini.  Dengan  demikian  tidak  ada  lagi  pegawai  yang  berstatus  sebagai  tenaga honorer  setelah  semua  tenaga  honorer  yang  dibiayai  atau  tidak  dibiayai  oleh  APBN/APBD  diangkat menjadi  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  sampai diterbitkannya  peraturan  pemerintah  tentang pegawai  tidak tetap. Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  (ASN),  dimana  dalam  pasal  6  dijelaskan  bahwan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  ada  dua  yaitu: Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara (ASN) Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi “ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga  Negara  Indonesia  yang  memenuhi  syarat  tertentu,  yang  diangkat  berdasarkan  perjanjian  kerja untuk  jangka  waktu  tertentu  dalam  rangka  melaksanakan  tugas pemerintahan”.  Manejemen  PPPK  itu sendiri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 93 yang terdiri atas: 1.  Penetapan kebutuhan;
2.  Pengadaan;
3.  Penilaian kinerja;
4.  Penggajian dan tunjangan;
5.  Pengembangan kompetensi;
6.  Pemberian penghargaan;
7.  Disiplin;
8.  Pemutusan hubungan perjanjian kerja;dan
9.  Perlindungan.
Terkait  dengan  jabatan  yang  dapat  diisi  oleh  PPPK,  diatur  dalam  Peraturan  Presiden  dan  setiap instansi  pemerintah  wajib  menyusun  kebutuhan  jumlah  dan  jenis  jabatan  PPPK  berdasarkan  analisis jabatan dan analisis beban kerja seperti tertuang dalam Pasal 94 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5  Tahun  2014.PPPK  berhak  menerima  gaji  dan  tunjangan  dari  pemerintah  berdasarkan  beban  kerja. Untuk  beban  anggaran  gaji  PPPK  dibebankan  pada  APBN/APBD  sesuai  dengan  pasal  101  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2014.  Pengangkatan  pegawai  di  pemerintahan  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  yang  merupakan  pengganti  dari  Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok  Kepegawaian.  Yang  dimaksud  dengan  Aparatur  Sipil  Negara menurut  Pasal 1  angka  1  Undang- Undang  Aparatur  Sipil  Negara  (selanjutnya  akan  disebut  sebagai  UU  ASN  dalam  penulisan  ini) merupakan  sebuah  profesi  bagi  pegawai  negeri  sipil  dan  pegawai  pemerintah  dengan  perjanjian  kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil  Negara  Pasal  1  angka  4  yang  disebut  pegawai  pemerintah  dengan  perjanjian  kerja  (selanjutnya akan  disebut  sebagai  PPPK  dalam  penulisan  ini)  yaitu  warga  negara  Indonesia  yang  memenuhi  syarat tertentu,  yang  diangkat  berdasarkan  perjanjian  kerja  untuk  jangka  waktu  tertentu  dalam  rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
Undang-Undang  Aparatur  Sipil  Negara  disebutkan  mengenai  berbagai  hak  dari  Pegawai Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK)  itu  sendiri,  misalnya  mengenai  penggajian  dan  tunjangan, pemberian  kesempatan  untuk  pengembangan  kompetensi,  pemberian  penghargaan  dan  perlindungan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain itu Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  juga  mengatur  mengenai  penegakan  disiplin  bagi  Pegawai Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK)  dan  mengenai  pemutusan  hubungan  kerja  antara  instansi pemerintah dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) itu sendiri.
Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertujuan guna memberikan  perlindungan  hukum  bagi  pegawai  pemerintah,  yakni  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dan Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK)  juga  untuk  melaksanakan  manajemen  aparatur sipil  negara  berdasarkan  kompetensi  dan  kualifikasi  yang  diperlukan  sejalan  dengan  tata  kelola pemerintahan yang baik. Pengaturan mengenai perlindungan  hukum bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian  Kerja  (PPPK)  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara
dengan perlindungan pekerja atas dasar perjanjian kerja dalam KUH Perdata. Namun di dalam perjanjian kerja  yang  berdasar  pada  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  masih banyak  ketidakjelasan  atas  status  hukum  dari  salah  satu  pihak  yakni  orang  yang  berstatus  sebagai pegawai kontrak.

## Pengupahan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Berdasarkan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengertian  upah  adalah:Upah  adalah  hak  pekerja/buruh  yang  diterima  dan  dinyatakan  dalam  bentuk uang  sebagai  imbalan  dari  pengusaha  atau  pemberi  kerja  kepada  pekerja/buruh  yang  ditetapkan  dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluargaanya atau suatu pekerjaan.
Berdasarkan  di  atas,  secara  hukum  jelas  bahwa  upah  merupakan  hak  pekerja/buruh  dan  bukan pemberian  sebagai  hadiah  dari  pengusaha.  pekerja/buruh  telah  atau  akan  bekerja  untuk  pengusaha sesuai  yang  telah  diperjanjikan.  Apabila  ternyata  pekerja/buruh  yang  bersangkutan  tidak  berhak  atas upah dari pengusaha.
Selanjutnya,  secara  yuridis  sebenarnya tidak  ada pengertian upah  yang  jelas  tentang  jenis  upah, tetapi jika dicermati dari beberapa ketentuan pengupahan, jenis upah dapat dikelompokan menurut: a.  Komponen
Upah  tanpa  tunjangan  adalah  sejumlah  uang  yang  diterima  oleh  pekerja/buruh  secara  tetap Penjelasan  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  a  Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2015  tentang pengupahan.
Upah pokok dan tunjangan tetap. Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.
• Upah  pokok  adalah  imbalan  dasar  yang  dibayarkan  kepada  pekerja/buruh  menurut  tingkat  atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
• Tunjangan  tetap  adalah  pembayaran  kepada  pekerja/buruh  yang  dilakukan  secara  teratur  dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja/buruh atau penyampainyan prestasi kerja tertentu.
• Tunjangan  tidak  tetap  adalah  suatu  pembayaran  secara  langsung  atau  tidak  langsung  berkaitan dengan  pekerja/buruh,  yang  diberikan  secara  tidak  tetap  untuk  pekerja/buruh  dan  keluarganya serta dibayarkan menurut satuaan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transpor dan/atau tunjangan makan yang didasarkan pada kehadiran.
b.  Status perjanjian kerja
1)  Upah tetap Upah tetap adalah upah yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh secara tetap atau biasa disebut gaji, tepatnya gaji ini tidak dipengaruhi oleh apa pun, baik atas kerja lembur maupun oleh faktor lainnya.
2)  Upah tidak tetap
Upah tidak tetap adalah upah yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh secara tidak tetap  atau  biasa  disebut  “upah”  saja.  Tidak  tetapnya  upah  dipengaruhi  oleh  besar  kecilnya  upah atas kerja lembur atau faktor lain yang dilakukan oleh pekerja/buruh. Semakin banyak kerja lembur atau  faktor  lain  yang  dilakukan,  maka  semakin  besar  upah  diterima  oleh  pekerja/buruh  yang bersangkutan.
3)  Upah harian
Upah  harian  adalah  upah  yang  dibayarkan  oleh  pengusaha  kepada  pekerja/buruh  secara perhitungan  harian  ataau  berdasarkan  tingkat  kehadiran.  Upah  ini  berlaku  secara  pekerja  harian lepas.
4) Upah borongan Upah  borongan  adalah  upah  yang  dibayarkan  oleh  pengusaha  kepada  pekerja/buruh  secara borongan  atau  berdasarkan  volume  pekerjaan  satuan  hasil  kerja.  Biasanya  untuk  jenis pekerjaan yang sifatnya tergantung cuaca aatau kondisi tertentu.48
Adapun dasar hukum upah, sebagai berikut : a.  Pasal 27 Undang-Undamg Dasar 1945 b.  Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia bidang Ketenagakerjaan c.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan d.  Undang-Undang
Nomor  21 Tahun  2000 Tentang
Serikat Pekerja/Serikat Buruh
e.  Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional f.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah g.  Kepmenakertrans Nomor KEP.49/MEN/2014 Tentang Ketentuan Struktur dan Sekala Upah
h.  Kepmenakertrans  NomorKEP.102/MEN/VI/2014  :  Tentang  Waktu  Kerja  Lembur  dan  Upah  Kerja Lembur.
i.  Peraturan Pemerintah Nomor78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.
j.  Peraturan Menteri tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang upah minimum.49

## Pengaturan Tentang Perjanjian Kerja
Adanya  perbedaan  yang  prinsip  antara  perjanjian  pada  umumnya  dengan  Perjanjian  Kerja, merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini disebabkan jika di dalam suatu perjanjian antara  pihak  yang  membuatnya  mempunyai  derajat  dan  kondisi  yang  sama  serta  mempunyai  hak  dan kewajiban  yang  seimbang.  Namun  tidak  demikian  halnya  dalam  ketentuan  tentang  Perjanjian  Kerja, karena  antara  para  pihak  yang  mengadakan  Perjanjian  Kerja,  walaupun  pada  prinsipnya  mempunyai kedudukan  dan  derajat  yang  sama  dan  seimbang,  akan  tetapi  dikarenakan  berbagai  aspek  yang melingkari di sekelilingnya, maka kenyataan menunjukkan bahwa kedudukan dan derajat bagi para pihak yang mengadakan Perjanjian Kerja tersebut menjadi tidak seimbang. Perjanjian kerja yang dalam bahasa Belanda  disebut  arbeidsoverencom  mempunyai  beberapa  pengertian.  Dalam  Pasal  1601  KUHPerdata memberikan  pengertian  Perjanjian  Kerja  :  “Sebagai  suatu  perjanjian  dimana  pihak  kesatu  (buruh) mengikatkan  dirinya  untuk  di  bawah  perintah  yang  lain  yaitu  majikan  untuk  sewaktu-waktu  tertentu melakukan  suatu  pekerjaan  dengan  menerima  upah.”  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  Pasal  1  point  ke  14memberikan  pengertian  Perjanjian  Kerja  adalah  suatu  perjanjian antara  pekerja  dan  pengusaha  atau  pemberi  kerja  yang  memuat  syarat-syarat  kerja  hak dan  kewajiban kedua belah pihak.
Selain pengertian normatif di atas, Iman Soepomo berpendapat bahwa pada dasarnya hubungan kerja  yaitu  hubungan  buruh  dan  majikan  terjadi  setelah  diadakan  perjanjian  kerja  antara  buruh  dengan majikan  dimana  buruh  menyatakan  kesanggupannya  untuk  bekerja  pada  majikan  dengan  menerima upah dan dimana majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.  Istilah  Perjanjian  Kerja  menyatakan  bahwa  perjanjian  ini  mengenai  kerja,  yakni  dengan  adanya Perjanjian Kerja timbul salah satu pihak untuk bekerja. Jadi berlainan dengan perjanjian perburuhan yang tidak  menimbulkan  hak  atas  dan  kewajiban  untuk  melakukan  pekerjaan  tetapi  memuat  syarat-  syarat tentang perburuhan. Dengan demikian adalah kurang tepat bila Mr. Wirjdono Prodjodikoro menggunakan istilah  perburuhan  untuk  menunjuk  istilah  Perjanjian  Kerja.  Sedangkan  untuk  Perjanjian  Kerja  beliau menggunakan istilah persetujuan perburuhan bersama Mr. R. Subekti juga menggunakan secara kurang tepat  istilah  persetujuan  perburuhan  untuk  Perjanjian  Kerja  sedangkan  perjanjian  perburuhan  diberinya nama  persetujuan  perburuhan  kolektif.Dari  pengertian  yang  dikemukakan  oleh  para  pakar  tersebut  di atas  menunjukkan  bahwa  posisi  pihak  pengusaha/majikan  dan  pekerja  berada  di  bawah  pihak  majikan adalah tidak sama dan seimbang yaitu di bawah. Jika menggunakan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata,  batasan  pengertian  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dimana  seseorang  atau  lebih mengikatkan diri pada orang lain untuk melakukan sesuatu hal.
Bekerja  pada  pihak  lainnya  menunjukkan  bahwa  pada  umumnya  hubungan  itu  sifatnya  adalah bekerja di bawah pihak lain. Sifat ini perlu dikemukakan untuk membedakan dari hubungan antara dokter dengan pasien misalnya dengan seseorang yang berobat dimana dokter itu melakukan pekerjaan untuk orang  yang  berobat  namun  tidak  berada  di  bawah  pimpinnannya.  Karena  itu  perjanjian  antara  dokter dengan orang berobatbukanlah merupakan Perjanjian Kerja melainkan perjanjian tertentu.
Menyimak  Perjanjian  Kerja  menurut  KUHPerdata  seperti  tersebut  di atas tampak  bahwa ciri  khas Perjanjian  Kerja  adalah  "di  bawah  perintah  pihak  lain".  Di  bawah  perintah  ini  menunjukkan  bahwa hubungan  antara  pekerja  dengan  pengusaha  adalah  hubungan  antara  bawahan  dengan  atasan (subordinasi).  Pengusaha  sebagai  pihak  yang  lebih  tinggi  secara  sosial  ekonomi  memberikan  perintah kepada  pihak  pekerja  yang  secara  sosial  ekonomi  mempunyai  kedudukan  yang  lebih  rendah  untuk melakukan  pekerjaan  tertentu.  Adanya  wewenang  perintah  inilah  yang  membedakan  antara  Perjanjian Kerja dengan perjanjian lainnya.
Sedangkan pengertian Perjanjian Kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagekerjaan  sifatnya  lebih  umum.  Dikatakan  lebih  umum  karena  hanya  menunjuk  pada  hubungan antara  pekerja  dengan  pengusaha  yang  memuat  syarat-syarat  kerja,  hak  dan  kewajiban  para  pihak. Syarat  kerja berkaitan  dengan  pengakuan  terhadap  serikat pekerja  sedangkan  hak  dan  kewajiban  para pihak salah satunya adalah memberikan upah. Pengertian Perjanjian Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagekerjaan ini tidak menyebutkan bentuk Perjanjian Kerja itu lisan atau  tulisan,  demikian  juga mengenai  jangka  waktunya  ditentukan  atau  tidak  sebagaimana  sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan.

## Perlindungan Hukum Menurut Keperdataan
Pengertian  perlindungan  hukum  adalah  suatu  perlindungan  yang  diberikan  terhadap  subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersidat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran
dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.
Menurut  Satjipto  Raharjo,  Perlindungan  Hukum  adalah  adanya  upaya  melindung  kepentingan seseorang  dengan  cara  mengalokasikan  suatu  Hak  Asasi  Manusia  kekuasaan  kepadanya  untuk bertindak  dalam  rangka  kepentingan  tersebut.52  Sedangkan  menurut  Hetty  Hasanan  perlindungan hukum  yaitu merupakan  segala  upaya  yang dapat  menjamin  adanya  kepastian  hukum,  sehingga  dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.
Suatu  perlindungan  dapat  dikatakan  sebagai  perlindungan  hukum  apabila  mengandung  unsur- unsur sebagai berikut:
1)  Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warga negaranya 2)  Jaminan kepastian hukum
3)  Berkaitan dengan hak-hak warga negara
4)  Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya
Pada  dasarnya  perlindungan  hukum  tidak  membedakan  terhadap  kaum  pria  maupun  wanita. Indonesia  sebagai  negara  hukum  berdasarkan  pancasila  haruslah  memberikan  perlindungan  hukum terhadap  warga  masyarakatnya  karena  itu  perlindungan  hukum  tersebut  akan  melahirkan  pengakuan perlindungan  hak  asasi  manusia  dalam  wujudnya  sebagai  makhluk  individu  dan  makhluk  sosial  dalam wadah  negara  kesatuan  yang  menjunjung tinggi  semangat  kekeluargaan  demi mencapai kesejahteraan bersama.
Menurut  R.  La  Porta  dalam  Jurnal  of  Financial  Economics,  bentuk  perlindungan  hukum  yang diberikan  oleh  suatu  negara  memiliki  dua  sifat,  yaitu  bersifat  pencegahan  (prohibited)  dan  bersifat hukuman  (sanction).  Bentuk  perlindungan  hukum  yang  paling  nyata  adalah  adanya  institusi-  institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar  pengadilan  (non  litigasi)  lainnya.  Perlindungan  yang  dimaksud  dengan  bersifat  pencegahan  yaitu membuat  peraturan,  sedangkan  Perlindungan  yang  dimaksud  bersifat  hukuman  yaitu  menegakkan peraturan.
Adapun tujuan serta cara pelaksanaanya antara lain sebagai berikut : 1)Membuat peraturan yang berutujuan untuk :
• Memberikan hak dan kewajiban
• Menjamin hak-hak para subjek hukum
2)Menegakkan peraturan Melalui :
• Hukum  administrasi  negara  yang  berfungsi  untuk  mencegah  terjadinya  pelanggaran  hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
• Hukum  pidana  yang  berfungsi  untuk  menanggulangi  setiap  pelanggaran  terhadap  perundang- undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
• Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompesasi atau ganti kerugian.
Pada  perlindungan  hukum  dibutuhkan  suatu  wadah  atau  tempat  dalam  pelaksanaannya  yang sering  disebut  dengan  sarana  perlindungan  hukum.  Sarana  perlindungan  hukum  dibagi  menjadi  dua macam yaitu sebagai berikut:
1.  Sarana  Perlindungan  Hukum  Preventif,  pada  perlindungan  hukum  preventif  ini,  subyek  hukum berkesempatan  untuk  mengajukan  keberatan  atau  pendapatnya  sebelum  suatu  keputusan pemerintah  mendapat  bentuk  yang  definitif.  Tujuannya  adalah  mencegah  terjadinya  sengketa. Perlindungan  Hukum  preventif  sangat  besar  artinya  bagi  tindak  pemerintahan  yang  didasarkan pada  kebebasan  bertindak  karena  dengan  adanya  perlindungan  hukum  yang  preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada khusus mengenai perlindunga hukum preventif.
2.  Sarana  Perlindungan  Hukum  Represif,  perlindungan  hukum  yang  represif  bertujuan  untuk menyelesaikan  sengketa.  Penanganan  perlindungan  hukum  oleh  Pengadilan  Umum  dan Peradilan  Administrasi  di  Indonesia  termasuk  kategori  perlindungan  hukum  ini.  Prinsip perlindungan  hukum  terhadap  tindakan  pemerintah  bertumpu  dan  bersumber  dari  konsep tentang  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak asasi  manusia  karena  menurut  sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia  diarahkan  kepada  pembatasan-pembatasan  dan  peletakan  kewajiban  masyarakat  dan pemerintahan  adalah  prinsip  negara  hukum.  Dikaitkan  dengan  pengakuan  dan  perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlidnungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  normatif,  karena  materi  yang dibahas mengutamakan tinjauan dari segi peraturan-peraturan yang berhubungan perlindungan hukum hak upah honorer. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan Perundang- Undangan  (statute  approach).  Pendekatan  Perundang-Undangan  dilakukan  untuk  meneliti  aturan Perundang- Undangan yang mengatur mengenai Perlindungan hukum hak upah honorer dan sehingga nantinya  akan  ditemukan  sebuah  titik  temu  baik  kesamaan  maupun  perbedaan  yang  akan  sangat membantu dalam proses analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Upah  Bagi  Pekerja  Honorer  Dalam  Perspektif  Hukum Keperdataan Indonesia
Dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  terdapat tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Idealitas  sistem  hukum  nasional  pada  dasarnya  adalah  dalam  rangka  mewujudkan  keadilan  sosial  dan kemakmuran  masyarakat56  di  mana  hal  tersebut  merupakan  upaya  pemerintah  dalam  pembangunan nasional  dibidang  kesejahteraan  rakyat  dan  diwujudkan  dengan  meningkatkan  kualitas  manusia Indonesia  yang  beriman,  bertakwa,  dan  berakhlak  mulia  serta  menguasai  ilmu  pengetahuan,  teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.57  Pada  Pasal  27  ayat  (2)  yang menyatakan  bahwa  “tiap  warga  negara  berhak  ataspekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanu siaan”.  Pasal  28A  “Setiap  orang  berhak  untuk  hidup  dan  mempertahankan  hidup  dan kehidupannya”.  Terkait  dengan  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak,pekerjaan  mempunyai  makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan.
Dalam mewujudkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi tiap tiap warga Negara dalam  upaya  untuk  mensejahterakan  kehidupannya,  maka  negara  wajib  membentuk  instrumen  hukum berupa  peraturan  perundang-undangan  yang  berfungsi  untuk  melindungi  hak  hak  warga  Negara  atas pekerjaannya sebagai suatu jaminan kepastian dari kedudukan atau status dan perlindungan hukumnya. Instrumen  hukum  berupa  peraturan  perundang-undangan  perlu  diciptakan  guna  melindungi  dan memberikan kepastian kedudukan tiap warga negara atas pekerjaan yang dijalaninya. Baik yang bekerja di instansi swasta maupun di instansi pemerintahan.
Berlakunya  otonomi  daerah  maka  pemerintah  daerah  secara  langsung  memberikan  sumbangsih yang  besar  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan.  Di  dalam  perkembangan  otonomi  daerah, pemerintah  daerah  dituntut  untuk  bekerja  semakin  giat  guna  meningkatkan  kinerja  dari  pemerintah daerah  itu  sendiri.  Hal  ini  tidak  lain  dilakukan  sebagai  upaya  untuk  mewujudkan  demokratisasi  dimana aspirasi  rakyat  dalam  hal  ini  kepentingan  yang  terdapat  di  setiap  daerah  dapat  terakomodir  dengan baik.58  Otonomi  daerah  juga  memberikan  peran  penting  kepada  pemerintah  daerah  untuk menyelenggarakan rumah tangga pemerintahan sendiri sehingga aspirasi dari masyarakat dapat diterima langsung dan dilaksanakan secara langsung.
Selanjutnya, tenaga honorer dalam perkembangannya bertujuan untuk membantu kinerja pegawai negari sipil yang sudah kewalahan dalam menjalankan fungsi dari pemerintah daerah yang salah satunya adalah  dalam  hal  pelayanan  publik  yang  merupakan  fungsi  dari  pemerintah  daerah  itu  sendiri.  Tenaga honorer  memegang  peranan  penting  demi  terselenggaranya  pelayanan  publik  yang  maksimal  bagi masyarakat,  sebab  pelayanan  publik  sangat  berhubungan  langsung  dengan  masyarakat  itu  sendiri sehingga  proses  pelayanan  publik  harus  bisa  memuaskan  masyarakat  itu  sendiri.59  Kemudian,  seiring adanya  perubahan  peraturan  melalui  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil Negara  yang  menyebabkan  kedudukan  dan  perlindungan  hukum  bagi  tenaga  honorer  mengalami perubahan, sebab dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tersebut istilah baru  yang  digunakan  sebagai  sebutan  pegawai  non  PNS  yang  ada  yaitu  Pegawai  Pemerintah  dengan Perjanjian  Kerja  (PPPK)  bukan  Pegawai TidakTetap/Tenaga  Honorer  seperti  yang  diatur pada  Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok  Kepegawaian  yang  dapat  diangkat  menjadi  CPNS  tanpa  tes,  sedangkan  PPPK  tidak memiliki hak untuk bisa diangkat menjadi CPNS tanpa tes.
Dengan  berlakunya  Undang-Undang  ASN  keberadaan  tenaga  honorer  kemudian  dihapus.  Istilah tenaga honorer tidak ada dalam Undang-Undang ASN dan diganti dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), akan tetapi tenaga  honorer tidak bisa menjadi pegawai dengan menggunakan perjanjian  kerja  ini  karena,  untuk  menjadi  pegawai  pemerintah  dengan  perjanjian  kerja  harus  melalui tahapan  seleksi  dan  tes  sehingga  pemerintah  daerah  tidak  bisa  asal  menerima  dan menjaring  pegawai pemerintah  dengan  perjanjian  kerja  dan  harus  sesuai  dengan  kebutuhan  karena  Pegawai  Pemerintah dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK)  dalam  Undang-Undang  ASN  mempunyai  hak  yang  sama  dengan  PNS yaitu berupa jaminan kesehatan dan lain-lain sesuai dengan aturan ketenagakerjaan. Dari hasil uraian di atas  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  tentang  pegawai  non  pegawai  negeri  sipil  yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah setelah berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Di  samping  itu,  dalam  suatu  hubungan  kerja  antara  tenaga  kerja  dan  pemberi  kerja,  hendaklah jelas  kedudukan  kedua  belah  pihak  yang  pada  dasarnya  menggambarkan  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban  tenaga  kerja  terhadap  pemberi  kerja  serta  hak-hak  dan  kewajiban-  kewajiban  pemberi  kerja terhadap  tenaga  kerja.  Hak  tersebut  adalah kepentingan  yang  dilindungi  oleh  hukum.  Hak  memberikan kenikmatan  dan  keleluasaan  kepada  individu  dalam  melaksanakannya .  Perlindungan  terhadap  Tenaga Honorer  dapat  dilakukan,  baik  dengan  memberikan  tuntunan,  maupun  dengan  jalan  meningkatkan pengakuan  hak-hak  asasi  manusia,  perlindungan  fisik  dan  teknis,  serta  sosial  dan  ekonomi  melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja. Dalam rangka pelaksanaan perlindungan terhadap Tenaga Honorer  sebagai  tenaga  kerja.  Kedudukan  dan  status  Tenaga  Honorer  dalam  hal  ini  dengan  adanya pergantian  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  8 Tahun  1974  tentang  Pokok-pokok  Kepegawaian  dan  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang Aparatur  Sipil  Negara  membuat  kedudukan  tenaga  honorer  menjadi  hilang.  Jika  sebelumya  ada ketentuan  peraturan  untuk  mengangkat  tenaga  honorer  yang  dapat  dijadikan  sebagai  Calon  Pegawai Negeri Sipil, maka dalam ketentuan peraturan yang baru kedudukan tenaga honorer menjadi hilang dan digantikan dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.60
Kewajiban  merupakan  norma  hukum  positif  yang  memerintahkan  perilaku  individu  dengan menetapkan  sanksi  atas  perilaku  sebaliknya.  Konsep  kewajiban  hukum  pada  dasarnya  terkait  dengan konsep sanksi. Subyek dari suatu kewajiban hukum adalah individu yang perilakunya bisa menjadi syarat pengenaan sanksi sebagai konsekuensinya . Hak dan kewajiban bukan merupakan kumpulan peraturan atau  kaidah,  melainkan  merupakan  perimbangan  kekuasaan  dalam  bentuk  hak  individual  disatu  pihak yang  tercermin  pada  kewajiban  pada  pihak  lawan.  Hak  dan  kewajiban  merupakan  kewenangan  yang diberikan  kepada  seseorang  oleh  hukum.  Hukum  hanya  mempunyai  arti  yang  pasif  jika  tidak  dapat diterapkan  terhadap  peristiwa  konkrit  .  Menurut  Grace  Vina  dalam  Khusnul  Ikhsana,  pada  umumnya seorang  tenaga  kerja  yang  bekerja  pada  perusahaan/instansi  memiliki  hak-hak  dasar  yang  harus dipenuhi, hak-hak tersebut meliputi : 1.  Hak untuk mendapatkan perlindungan;
2.  Hak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi;
3.  Hak untuk mendapatkan pelatihan kerja;
4.  Hak untuk mendapatkan penempatan kerja;
5.  Hak untuk mendapatkan keselamatan dan kesehatan kerja;
6.  Hak untuk mendapat upah
7.  Hak untuk mendapatkan kesejahteraan
Keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diharapkan mampu menjadi sebuah perubahan yang  signifikan  khususnya  dalam  bidang  kepegawaian,  apalagi  yang  terkait  tenaga  honorer.  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 keluar sebagai upaya untuk memberikan jaminan kepada tenaga honorer agar  hak-haknya  terpenuhi  seperti  pemberian  gaji  yang  adil  dan  rata,  perlindungan  yang  layak  sesuai dengan  aturan  ketenagakerjaan.  Terkait  untuk  masalah  gaji  dan  tunjangan,  pemerintah  setidaknya memberikan  gaji  minimal  sesuai  dengan  Upah  Minimal  Kabupaten/Kota  (UMK)  dari  masing-masing daerah, sebab Upah Minimal Kabupaten/Kota (UMK) merupakan nominal gaji yang paling minimum untuk diberikan  kepada  pekerja  sesuai  dengan  kebutuhan  hidup  pekerja.  Jika  hal  ini  dilakukan  pemerintah maka akan  lebih menjamin  hak-hak  dari  pegawai  tidak  tetap  yang  ada di  instansi  pemerintah  di  daerah dan lebih meningkatkan semangat kerja dari pegawai tidak tetap tersebut.
Pemerintah  sebagai  salah  satu  subyek  hukum  dalam  tindakan  perdata,  maka  pemerintah merupakan  badan  hukum  karena  menurut  Apeldoorn  negara,  propinsi  kotapraja  dan  lain  sebagainya adalah badan hukum. Hanya saja pendiriannya tidak dilakukan secara khusus, melainkan tumbuh secara historis. Pemerintah dianggap sebagai badan hukum, karena pemerintah menjalanka
Pemerintah  sebagai  badan  hukum  juga  dapat  ditemukan  dalam  pasal  1653  KUHPerdata  yang menyebutkan  :  Selain  perseroan  yang  sejati,  oleh  undang-undang  diakui  pula  perhimpunan- perhimpunan  orang  sebagai  perkumpulan-perkumpulan,  baik  perkumpulan-perkumpulan  itu  diadakan atau  diakui  sebagai  demikian  oleh  kekusaan  umum,  maupun  perkumpulan-perkumpulan  itu  diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-Undang  atau  kesesusilaan  yang  baik.  Asas  legalitas  merupakan  salah  satu  prinsip  utama  yang dijadikan  sebagai  dasar  dalam  setiap  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  kenegaraan  disetiap  negara hukum.  Dengan  kata  lain,  setiap  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  kenegaraan  harus  memiliki legitimasi,  yaitu  kewenangan  yang  diberikan  oleh  undang-undang.  Dengan  demikian,  substansi  asas legalitas  adalah  wewenang,  yaitu  suatu  kemampuan  untuk  melakukan  suatu  tindakan-tindakan  hukum tertentu.Dalam  rangka  menjalankan  kegiatan  pemerintahannya,  pemerintah  dapat  menggunakan perjanjian, yang bentuknya antara lain sebagai berikut :
a.  Perjanjian Perdata Biasa
Pemerintah  banyak  melakukan  perjanjian  keperdataan  yang  mencakup  semua  hubungan  hukum seperti  jual  beli,  sewa  menyewa,  pemborongan,  dan  lain-lain.  perbuatan  keperdataan  ini  dilakukan karena  pemerintah  memerlukan  berbagai  sarana  dan  prasarana  untuk  menjalankan  administrasi pemerintah seperti kebutuhan alat tulis menulis yang harus dibeli, membeli tanah untuk perkantoran, perumahan dinas dan sebagainya. Meskipun perjanjian yang dilakukan pemerintah ini bersifat perdata biasa  atau  perdata  murni,  namun  menurut  Indroharto,  setiap  perjanjian  perdata  yang  dilakukan  oleh pemerintah  selalu  didahului  oleh  adanya  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  (KTUN),  yang  kemudian melahirkan  teori  melebur,  yakni  keputusan  itu  dianggap  melebur,  kedalam  tindakan  hukum  perdata. Oleh  karena  itu,  jika  terjadi  sengketa,  maka  penyelesaiannya  tidak  melalui  Pengadilan  Tata  Usaha Negara (PTUN), tetapi melalui peradilan umum.
b.  Perjanjian Perdata dengan Syarat-syarat Standar  Pemerintah  dapat  pula  mengguanakan  instrument  hukum  keperdataan  untuk  membuat perjanjian dengan pihak swasta dalam rangka melakukan tugas-tugas tertentu, misalnya tugas-tugas atau  pekerjaan  yang tidak  sepenuhnya  dapat  diselenggarakan  sendiri  oleh  pihak  pemerintah.  Dalam praktik,  pemerintah  sering  melaksanakan  tugas-  tugas  tertentu  melalui  perjanjian  dengan  syarat- syarat  standar.  Pada  umunya,  perjanjian  dengan  syarat-syarat  standar  ini  adalah  suatu  perjanjian yang  seluruhnya  telah  disiapkan  secara  sepihak  hingga  pihak  lawan  berkontraknya  tidak ada  pilihan lain kecuali menerima atau menolaknya, seperti terjadi pada perjanjian distribusi aliran tenaga listrik, gas dan air minum.
c.  Perjanjian Mengenai Kewenangan Publik Menurut  Indroharto,  yang  dimaksud  dengan  perjanjian  mengenai  wewenang  pemerintah  adalah perjanjian  antara  badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara  dengan  warga  masyarakat  dan  yang diperjanjikan  mengenai  cara  badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara  menggunakan  wewenang pemerintahannya.
d.  Perjanjian Mengenai Kebijakan Pemerintah
Bila  pemberian  wewenang  itu  mengandung  kebebasan,  pemerintah  dapat  melaksanakan wewenangnnya dengan menggunakan mekanisme perjanjian atau kerjasama. Kewenangan luas yang dimiliki  pemerintah  atas  dasar  kebebasan,  yang  kemudian  melahirkan  kebijakan,  dimungkinkan  pula dijalankan  dengan  menggunakan  perjanjian.  Dengan  kata  lain,  pemerintah  dapat  menjadikan kewenangan luas atau kebijakan yang dimilikinya sebagai objek perjanjian.
e.  Perjanjian Internasional
Dalam  melaksanakan  politik  luar  negeri  yang  diabdikan  kepada  kepentingan  nasional,  Pemerintah Republik  Indonesia  melakukan  berbagai  upaya  termasuk  membuat  perjanjian  internasional  dengan negara  lain,  organisasi  internasional,  dan  subjek-subjek  hukum  internasional  lain.  Lebih  lanjut, terhadap  tenaga  honorer  dalam  hal  kewenangan  pemerintah  dalam  membuat  perjnjian  dengan pegawai honorer pemerintah berkedudukan sebagai hukum privat yang tindakan hukumnya dijalankan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kedudukan pemerintah dalam pergaulan hukum keperdataan tidak berbeda  dengan  seseorang  atau  badan  hukum  privat,  tidak memiliki  kedudukan  yang  istimewa,  dan dapat  menjadi  pihak  dalam  sengketa  keperdataan  dengan  kedudukan  yang  sama  dengan  seorang atau  badan  hukum  perdata  dalam  peradilan  umum.Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  di  atas, Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999  tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian  tidak  terdapat pengaturan secara jelas dan rinci mengenai tenaga honorer, sedangkan tenaga honorer di Indonesia
memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  pelaksanaan  tugas-tugas  pemerintah.  Namun  dengan dikeluarkannya  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  maka  terciptalah salah satu solusi dalam dalam perlindungan pekerja maupun pemberi kerja tentang hak dan kewajian masing-masing  pihak.  Undang  -undang  Nomor  13  Tahun  2003  sangat  berarti  dalam  mengatur  hak dan  kewajiban,  baik  para  tenaga  kerja  maupun  para  pengusaha  dalam  melaksanakan  suatu mekanisme proses produksi. Tidak kalah pentingnya adalah perlindungan tenaga kerja yang bertujuan agar  bisa  menjamin  hak  -  hak  dasar  pekerja  dan  menjamin  kesempatan  serta  perlakuan  tanpa diskriminasi.  Oleh  karena  itu  pemerintah  harus  mengacu  pada  undang-undang  ketenagakerjaan dalam hal membuat perjanjian kerja.
Terciptanya  hubungan  kerja,  yaitu  hubungan  antara  pekerja  dan  pengusaha  terjadi  setelah diadakan  perjanjian  oleh  pekerja  dengan  pengusaha  di  mana  pekerja  menyatakan  kesanggupannya untuk  menerima  upah  dan  pengusaha  menyatakan  kesanggupannya  untuk  mempekerjakan  pekerja dengan  membayar  upah.  Di  dalam  Pasal  50  Undang  -  Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan  dijelaskan  bahwa  hubungan  kerja  terjadi  karena  adanya  perjanjian  kerja  antara pengusaha  dengan  pekerja.  Melihat  dari  istilah  di  atas  ada  dua  pihak  yaitu  Pekerja/buruh  dan Pengusaha/Pemberi  Kerja.Undang  -  Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan memberikan  definisi  tentang  perjanjian  kerja  dalam  Pasal  1  Ayat  (14)  yaitu:  perjanjian  kerja  adalah perjanjian  antara  pekerja  dengan  pengusaha  atau  pemberi  kerja  yang  memuat  syarat-syarat  kerja,  hak dan kewajiban para pihak. Di dalam perjanjian kerja ada 4 unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya unsur work  atau  pekerjaan,  adanya  servis  atau  pelayanan,  adanya  unsur  time  atau  waktu  tertentu,  suatu  hal tertentu dan suatu sebab yang halal.
Sedangkan  perjanjian  kerja  akan  menjadi  sah  jika  memenuhi  ketentuan  yang  diatur  dalam  KUH Perdata yaitu:
a.  Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
Arti  kata  sepakat  adalah  bahwa  kedua  subyek  hukum  yang  mengadakan  perjanjian  harus  setuju mengenai  hal-hal  ang  pokok  dari  perjanjian  yang  diadakan.  Perjanjian  tersebut  dikehendai  secara timbal balik.
b.  Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Subyek  hukum  yang  membuat  perjanjian  harus  cakap  menurut  hukum.  Pada  asasnya  setiap  orang harus  sudah  dewasa  atau  akil  baliq  dan  sehat  pikirannya  disebut  cakap  menurut  hukum.  Di  dalam Pasal 1330 KUH Perdata dijelaskan orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa, mereka yang berada di bawah pengampuan, dan orang perempuan dalam hal- hal  yang  ditetapkan  oleh  dan  semua  orang  kepada  siapa  undang-undang  telah  melarang  membuat perjanjian tertentu.
c.  Suatu hal tertentu
Suatu  hal  tertentu  adalah  sesuatu  yang  diperjanjikan.  Barang  yang  dimaksudkan  dalam  perjanjian, paling  sedikit  harus  ditentukan  jenisnya.  Barang  tersebut  harus  sudah  ada  atau  sudah  berada  atau sudah  ada  atau  berada  di  tangan  si  berhutang  pada  waktu  perjanjian  dibuat,  tidak  diharuskan  oleh undang-undang.
d.  Sebab yang halal.
Sebab yang dimaksud dari suatu perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Sebagai bagian dari perjanjian  pada  umunnya,  maka  perjanjian  kerja  harus  memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian  kerja harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.66
Ketentuan secara khusus yang mengatur tentang perjanjian kerja adalah dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu : a)  Kesepakatan kedua belah pihak.
Kesepakatan  keduia  belah  pihak  yang  lazim  disebut  kesepakatan  bagi  yang  mengikatkan  dirinya maksudnya  bahwa  pihak-pihak  yang mengadakan  perjanjian  kerja  harus  setuju/sepakat,  seia  sekata megenai hal-hal yang diperjanjikan
b)  Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum.
Kemampuan  dan  kecakapan  kedua  belah  pihak  yang  membuat  perjanjian  maksudnya  adalah  pihak pekerja  maupun  pengusaha  cakap  membuat  perjanjian.  Seseorang  dipandang  cakap  membuat perjanjian jika yang bersangkutan telah cukup umur. Ketentuan hukum ketenagakerjaan memberikan batasan  umur  minimal  18  tahun  (Pasal  1  Ayat  26)  Undang-  Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan. Selain itu seseorang dikatakan cakap membuat perjanjian jika orang tersebut tidak terganggu jiwa dan mentalnya
c)  Adanya pekerjaan yang diperjanjikan.
Pekerjaan  yang  diperjanjikan  merupakan  obyek  dari  perjanjian  kerja  antara  pekerja  dengan pengusaha  yang  akibat  hukumnya  melahirkan  hak  dan  kewajiban  para  pihak.  Pekerjaan  yang
diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
d)  Obyek perjanjian harus halal
Yakni  tidak  boleh  bertentangan  dengan  undang-undang.  ketertiban  umum  dan  kesusilaan.  Jenis pekerjaan  yang  diperjanjikan  merupakan  salah  satu  unsur  perjanjian  kerja  yang  harus  disebutkan secara jelas.
Selanjutnya,  berbicara  tentang  Hak  Upah  Bagi  Pekerja  Honorer  Dalam  Perspektif  Hukum Keperdataan  Indonesia  maka  dapat  dijelaskan  di  bawah  ini  :  Mengenai  Upah  di  Indonesia  di  atur  di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 1 ayat (30), menyatakan bahwa:Upah  adalah  hak  pekerja/buruh  yang  diterima  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  uang  sebagai imbalan  dari  pengusaha  atau  pemberi  kerja  kepada  pekerja/buruh  yang  ditetapkan  dan  dibayarkan menurut  suatu  perjanjian  kerja,  kesepakatan,  atau peraturan  perundang-undangan,  termasuk  tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
Upah merupakan hak pekerja. Berbicara tentang hak pekerja atas upah, Menurut K Bartens dalam Muhammad  Erwin,  “hak  merupakan  klaim  yang  dibuat  oleh  orang  atau  kelompok  yang  satu  terhadap yang  lain  atau  terhadap  masyarakat.67  Selain  itu,  Satjipto  Rahardjo  dalam  Dian  Ferricha  menyatakan ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah :
1.  Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut pemilik atau subyek dari hak. Ia juga disebut orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran hak.
2.  Hak  itu  tertuju  kepada  orang  lain  dalam  pengertian  menjadi  pemegang  kewajiban.  Antara  hak  dan kewajiban terdapat hubungan korelasi.
3.  Hak yang ada pada seseorang mewajibkan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan. Hal ini dapat disebut isi dari hak.
4.  Seseorang  yang  berkewajiban  melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu  perbuatan  disebut objek dari hak.
5.  Setiap hak menurut hukum mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa hukum tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2015  tentang  Pengupahan  membagi  upah  dalam beberapa komponen, Pasal 5 ayat (1), menyebutkan : a.  Upah tanpa tunjangan; b.  Upah pokok dan tunjangan tetap; atau
c.  Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap
Selanjutnya,  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  telah ditetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak, dengan memerhatikan produktivitas dan pertumbuhan  ekonomi  meliputi:  a)  upah  minimum  berdasarkan  wilayah  provinsi  atau  kabupaten/kota; upah  minimum  berdasarkan  sektor  pada  wilayah  provinsi  atau  kabupaten/kota.  pengaturan  upah minimum,  pemerintah  dalam  menyusun  peraturan  tersebut  berdasarkan  pada  Undang-Undang Ketenagakerjaan.  Pasal  90  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2003 “Pengusaha  dilarang  membayar  upah  lebih  rendah  dari  upah  minimum  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  89.”  Konsekuensinya  apabila  ada  pengusaha  yang  melanggar  ketentuan  tersebut,  maka sebagaimana  dalam  Pasal  185  ayat  (1)  Undang-Undang  Ketenagakerjaan,  pengusaha  tersebut dikenakan  sanksi  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  4  (empat)  tahun memberikan  upah  kepada  pekerja  dibawah  upah  minimum  sebagaimana  yang  ditetapkan  dalam peraturan hukum.
Keberadaan  Tenaga  Honorer  saat  ini  tidak  jelas  karena  bukan  berkedudukan  sebagai  PNS maupun  PPPK.  Adapun  beberapa  faktor  yang  menghambat  dalam  pengangkatan  Tenaga  Honorer menjadi CPNS:
a.  Payung hukum untuk pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS telah berakhir tahun 2014 yaitu dengan  Peraturan  Pemerintah  Nonor  56  Tahun  2012  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS.
b.  Adanya  keterbatasan  anggaran  untuk  proses  pengangkatan  Tenaga  Keluarnya  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  2014  diharapkan  mampu  menjadi  sebuah  perubahan  yang  signifikan  khususnya dalam  bidang  kepegawaian,  apalagi  yang  terkait  tenaga  honorer.  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 2014  keluar  sebagai  upaya  untuk  memberikan  jaminan  kepada  tenaga  honorer  agar  hak-haknya terpenuhi  seperti  pemberian  gaji  yang  adil  dan  rata,  perlindungan  yang  layak  sesuai  dengan  aturan ketenagakerjaan. Terkait untuk masalah gaji dan tunjangan, pemerintah setidaknya memberikan gaji
minimal  sesuai  dengan  Upah  Minimal  Kabupaten/Kota  (UMK)  dari  masing-masing  daerah,  sebab Upah Minimal Kabupaten/Kota (UMK) merupakan nominal gaji yang paling minimum untuk diberikan kepada pekerja sesuai dengan kebutuhan hidup pekerja. Jika hal ini dilakukan pemerintah maka akan lebih menjamin hak-hak dari pegawai tidak tetap yang ada di instansi pemerintah di daerah dan lebih meningkatkan semangat kerja dari pegawai tidak tetap tersebut
Berdasarkan hal diatas, pekerja honorer atau kontrak yang keberadaannya marak saat ini baik di sektor publik atau lembaga pemerintah maupun di sektor privat atau badan usaha yang dikenal dengan pekerja outsourching, ironinya keberadaan mereka tidak dilindungi secara massif dan tidak diatur secara tegas oleh undang-undang di Indonesia. Padahal pekerja honorer atau kontrak di Indonesia tersirat pada dua kategori, yakni :
a.  pada  ranah  publik  yang  berada  di  lembaga  pemerintah  atau  sektor  publik.  Namun  pekerja  honorer tersebut  tidak  dilindungi  dan  tidak  diatur  pada  undang-undang  aparatur  sipil  negara  dan  undang- undang ketenagakerjaan.
b.  Pada  ranah  privat  yang  berada  di  lembaga  privat  seperti  perusaahn,  CV,  Koperasi,  BUMN  maupun BUMD.  Namun  juga  keberadaannya  tidak  diatur  pada  KUH  Perdata  dan  Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Berdasarkan penejelasan di atas, terdapat beberapa hal yakni :
1.  Pertama,  adanya  kekosongan  hukum  (vacum  of  norm)  pada  perlindungan  pekerja  honorer  atau pekerja kontrak di Indonesia.
2.  Kedua, harus ada terobosan hukum atas penyelesaian perselisihan upah pada pekerja honorer atau kontrak.
3.  Ketiga,  hukum  acara  perdata  sebagai  pondasi  hukum  formil  harus  dapat  menjawab  permasalahan perselisihan upah pekerja honorer atau kontrak di Indonesia.71
Gugatan  wanprestasi  pada  perselisihan  upah  hakim  harus  berani  mengeluarkan  putusan  serta merta, dengan dasar filosofis yakni keadilan untuk kesejahteraan pekerja honorer atau kontrakd. Dengan demikian, hal  ini  menjadi  kuat  karena  putusan  tersebut dapat  didasarkan  atas  alas hak  yang  berbentuk akta otentik, atau oleh akta bawah tangan yang diakui berupa kesepakatan kerja.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas maka, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Upah Bagi Pekerja Honorer Dalam Perspektif Hukum Keperdataan Indonesia, bahwa pekerja honorer atau kontrak yang  keberadaannya  marak  saat  ini  baik  di  sektor  publik  atau  lembaga  pemerintah  maupun  di  sektor privat  atau  badan  usaha  yang  dikenal  dengan  pekerja  outsourching,  ironinya  keberadaan  mereka  tidak dilindungi secara massif dan tidak diatur secara tegas oleh undang-undang di Indonesia. Padahal pekerja honorer atau kontrak di Indonesia tersirat pada dua kategori. Berdasarkan penejelasan di atas, terdapat beberapa hal yakni :
1.  Adanya kekosongan hukum (vacum of norm) pada perlindungan pekerja honorer atau pekerja kontrak di Indonesia.
2.  Harus ada terobosan hukum atas penyelesaian perselisihan upah pada pekerja honorer atau kontrak.
3.  Hukum  acara  perdata  sebagai  pondasi  hukum  formil  harus  dapat  menjawab  permasalahan perselisihan upah pekerja honorer atau kontrak di Indonesia.

## Saran
untuk  menghadirkan  analisis  mendalam  terkait  konsep-konsep  kunci  dalam  hukum  keperdataan yang  mempengaruhi  hak  upah  pekerja  honorer.  Artikel  sebaiknya  mencakup  penjelasan  yang komprehensif  mengenai  perjanjian  kerja,  pembayaran  upah,  serta  tanggung  jawab  pemberi  kerja terhadap  pekerja  honorer,  dengan  merujuk  pada  prinsip-prinsip  hukum  keperdataan  yang  berlaku  di Indonesia. Selain itu, saran tersebut juga dapat memperkaya artikel dengan menyoroti keterkaitan antara hukum  keperdataan  dan  peraturan  ketenagakerjaan  yang  relevan  dalam  menjamin  perlindungan  hak upah  bagi  pekerja  honorer.  Dengan  demikian,  artikel  akan  memberikan  pemahaman  yang  lebih  holistik dan  terperinci  tentang  landasan  hukum  yang  melindungi  hak  upah  bagi  pekerja  honorer,  serta relevansinya dalam konteks hukum keperdataan Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Dia n  Ferricha,  ”Eksistensi  Hukum  Acara  Perdata  Dalam  Penyelesaian  Perselisihan  Hak  Tentang  Upah Pada Pekerja Ho norer Di Indonesia,” Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 4, Nomor 2, 2018.
Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2018.
Khusnul  Ikhsana,  2022.  Analisis  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja  Honorer  Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Jurnal Limbago Vol. 2 Nomor 1.
M. Busrizalti, Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya, Yogyakarta: Total Media, 2013. Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008. Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987. Nur Hasan Ismail, Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik, Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.