## Manajemen Pengelolaan Zakat di Bangladesh
M Maulana Hamzah Sekolah Bisnis, Institut Pertanian Bogor

## Abstract
Bangladesh is one of the developing countries in South Asia which has a similar topography as Indonesia. With majority of population is Muslim and aspects of the economy based on agriculture and garment industry, Bangladesh becomes ideal comparison to Indonesia. But poverty remains as national problem there. With potential 90% of Muslim community, utilizing zakat role to alleviate poverty is still limited. Some data from the Social Report, IRTI and related research is analyzed to find contribution of potential zakah in improving social welfare. In addition, a method review is used to analyze collection, management and distribution of zakat in Bangladesh. Hopefully, this paper become a scientific contribution to the methods of zakah management in Indonesia.
Keyword: Bangladesh, poverty, zakah management, economy
PENDAHULUAN
Republik Rakyat Bangladesh adalah sebuah negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan India di barat, utara, dan timur, Myanmar di tenggara, serta Teluk Benggala di selatan. Bangladesh, bersama dengan Benggala Barat di India, membentuk kawasan etno-linguistik Benggala. Bangladesh secara harfiah bermakna "Negara Bangla". Ibu kota dan kota terbesar Bangladesh ialah Dhaka. Bangladesh memiliki jumlah penduduk terbesar kedelapan di dunia dan merupakan salah satu negara terpadat di dunia dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, namun pendapatan per kapita Bangladesh telah meningkat dua kali lipat sejak tahun 1975 dan tingkat kemiskinan turun 20% sejak awal tahun 1990-an. Negara ini dimasukan sebagai salah satu bagian dari " Next Eleven ". Ibu kota Dhaka dan wilayah urban lainnya menjadi penggerak utama dibalik pertumbuhan ini. (Sandeep, 2007).
Bangladesh masih merupakan negara berkembang, meski telah dilakukan usaha berlanjut untuk meningkatkan prospek ekonomi dan demografi. Pendapatan per kapita pada 2008 tercatat sebesar $520, (CIA, 2007) namun, seperti yang dicatat Bank Dunia pada Laporan Negera Juli 2005-nya, negara ini telah membuat kemajuan pesat dalam pengembangan manusia dengan berfokus pada pemberantasan tingkat buta huruf yang cukup berhasil, penyetaraan gender dalam sekolah, dan pengurangan pertumbuhan penduduk.
Dalam hal ekonomi, yute pernah menjadi mesin ekonomi negara ini. Pangsa pasar ekspor dunianya memuncak pada masa Perang Dunia II dan akhir tahun 1940-an pada 80% (Banglapedia, 2006) dan bahkan di awal 1970-an terhitung sekitar 70% penerimaan ekspornya berasal dari
komodias ini. Namun, produk polipropilena mulai menggantikan produk yute di seluruh dunia dan industri yute mulai mengalami kemunduran. Selain yute, Bangladesh memproduksi padi, teh, dan sesawi dalam jumlah yang signifikan. Meski dua pertiga penduduk Bangladesh adalah petani, lebih dari tiga perempat penerimaan ekspor Bangladesh berasal dari industri garmen (Roland, 2005) Industri ini mulai menarik investor asing pada 1980-an karena upah buruh yang murah dan nilai tukar mata uang asing yang rendah. Pada 2002, nilai ekspor industri garmen tercatat sebesar $5 miliar. Industri ini kini memperkerjakan sekitar 3 juta orang, 90% di antaranya adalah perempuan. Pemasukan mata uang asing juga diperoleh dari penduduk Bangladesh yang tinggal di negara lain. Rintangan bagi pertumbuhan adalah badai siklon dan banjir yang sering datang, perusahaan milik negara yang tidak efisien, fasilitas pelabuhan yang salah urus, pertumbuhan angkatan kerja yang tidak seimbang dengan ruang kerja, penggunaan sumber daya energi yang tidak efisien (seperti gas alam), listrik yang tak mencukupi, perwujudan reformasi ekonomi yang lambat, pertarungan politik, dan korupsi. Menurut Bank Dunia Juli 2005: Di antara hambatan paling signifikan bagi Bangladesh untuk berkembang ialah buruknya pemerintahan dan lemahnya lembaga masyarakat.
Namun sejak 1990 negeri ini telah mencapai tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 5%. Pada Desember 2005, Goldman Sachs menamakan Bangladesh sebagai salah satu "Next Eleven ".(Bloomberg.com, 2005) Bangladesh juga mengalami peningkatan tajam dalam investasi asing langsung. Sejumlah perusahaan multinasional, termasuk Unocal Corporation dan Tata merupakan penyumbang investasi utama, dengan prioritas penanaman modal dalam sektor gas alam. Pada Desember 2005, bank sentral Bangladesh mencanangkan perkembangan PDB sekitar 6,5%. (bangladesh-bank.org) Sebagian besar penduduk beragama Islam. deng total penduduk ditahun 2013 mencapai 141.340.476 jiwa. Dengan luas wilayah 143.998 km persegi. Dapat dibayangkan kepadatan penduduknya. Sebagai perbandingan, Pulau Jawa luasnya 132.187 km persegi (hampir sama dengan Bangladesh). Bahasa nasionalnya adalah bahasa Bengali, namun bahasa Inggris juga digunakan masyarakat.(sejarah-negara.com, 2013). Namun dengan potensi masyarakat muslim yang mayoritas, peran zakat sebagai salah satu dari pillar agama Islam belum banyak memberi kontirbusi bagi agenda pengentasana kemiskinan, hal itu diantaranya karena zakat masih dianggap sebagai kewajiban agama yang bersifat sukarela, imbasnya regulasi untuk pengelolaan zakat masih tertinggal jauh dari negara-negara muslim yang berkembang lainnya. kajian dalam tulisan ini bermaksud menganalisa metode pengumpulan, pengelolaan dan distribusi zakat dalam perannya meningkatkan kesejahteraan
ekonomi. Selain itu, beberapa kajian literatur sebelumnya dari para ahli sebagai bahan kajian komparatif, untuk menambah khazanah wawasan zakat yang lebih luas, terutama pelajaran dari Negara saudara muslim Indonesia, yaitu Bangladesh.

## KAJIAN LITERATUR
Kabir Hassan (2007) membuat estimasi dampak dari zakat bagi laporan perencanaan pengembangan Bangladesh. Hasilnya ditemukan bahwa zakat dapat berpotensi menjadi sumber APBN dari sebelumnya hanya 21% ditahun 1983/1984 menjadi 43% ditahun 2004/2005. Dana zakat juga mampu meningkatkan potensi pendapatan dari pajak melalui peningkatan produktifitas, ketersediaan lapangan kerja dan output. Ia juga mengkritisi program pengentasan kemiskinan seperti PRSP (The Poverty Reduction Strategy Paper) yang semakin meningkatkan ketergantungan Bangladesh terhadap pengaruh asing. The Domar Debt Model juga menunjukkan beban hutang sebesar 5,4% dari GDP. Namun sayangnya, hasil penelitiannya juga menyimpulkan bahwa pemerintah maupun IMF belum melihat zakat sebagai solusi bagi pengentasan kemiskinan.
Abdur Raquib (2011) melakukan analisa komparatif antara bank Islam dan bank konvensional dalam hal performance dan pencapaian. Hasilnya kekuatan bank Islam yang dikombinasikan dengan zakat, Ushar, Awakalf dan investasi mikro lebih efektif dalam perannya mengentaskan kemiskinan. Habib Ahmed (2008) mengkaji potensi zakat untuk diterapkan dalam kebijakan makroekonomi yang bertujuan mengentaskan kemiskinan. Hasilnya ada 2 syarat, zakat dapat efektif dalam mengentaskan kemiskinan, pertama, zakat harus didukung oleh kebijakan makroekonomi yang kuat dalam tujuannya meningkatkan pertumbuhan dan juga mendistribusikan pendapatan, Kedua, zakat yang telah dikumpulkan dan disalurkan, hanya akan signifikan dalam pengentasan kemiskinan bila persentase hasil zakat lebih banyak digunakan untuk tujuan produktif. Penelitiannya juga menyarankan peran Negara untuk mengintegrasikan lembaga zakat yang berbasis agama ini dengan program multiteral dengan Negara-negara muslim.
Monowar Hossain (2005) menemukan tingginya pengacuhan terhadap implementasi zakat di Bangladesh walaupun mayoritas penduduknya adalah muslim. Terutama dalam meihat dampak ekonominya. Hasil penelitannya menunjukkan berdasarkan analisis simulasi terhadap pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, perlunya konversi dari zakat konsumtif ke zakat berbasis investasi kesejateraan dan usaha mikro. Investasi pada pengembangan IT zakat secara simulasi akan mapan setelah 10-12 tahun, sembari terus meningkatkan kapasitas pembiayaan mikro islam yang bebas dari riba. Kazi, Kabir dan Fedous
(2010) secara khusus melakukan studi kasus terhadap efisiensi Program zakat Hasanah yang dilakukan Masjid Council for Community Advancement (MACCA) yang ada di Bangladesh. Hasilnya total dana zakat yang diterima bagi mustahik belum memiliki pengaruh yang signifikan bagi peningkatan pendapatan pengeluaran dan simpanan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan prosedur penelitian untuk mendapatkan data deskriptif dari objek tertulis atau keadaan yang diamati. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan untuk mendapatakan gambaran utuh tentang kebijakan pengeloaan zakat di Bangladesh baik dari sisi kebijakan, metode pengumpulan hingga distribusi. Sumber data tersebuat diantaranya dari Islamic Social Finance Report Thomson Reuter dan beberapa jurnal dan proceeding terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yaitu dengan cara memaparkan perkembangan pengelolaan zakat secara komprehensif di Bangladesh,, sekmudian dianalisa hambatan dan strateginya berdasarakan komparasi dengan praktik pengelolaan zakat dinegara muslim lainnya.

## PEMBAHASAN
Diantara tujuh negara mayoritas Muslim di Asia selatan dan asia tenggara. Bangladesh adalah negara berpenghasilan paling rendah; India, Indonesia dan Pakistan adalah negara-negara berpenghasilan menengah bawah; Malaysia adalah pendapatan menengah ke atas; sementara Brunei dan Singapura adalah negara-negara berpenghasilan tinggi. Total penduduk Muslim di Bangladesh 135.600.000 (90,4 persen). Dengan pertumbuhan penduduk 1,40 persen per tahun masing-masing selama 2000-2011. Penyajian dalam makalah ini berusaha menyajikan tren historis, tantangan masa depan dan prospek untuk berbagai segmen sektor keuangan sosial Islam di Bangladesh. Selain itu kajian tentang peraturan dan kebijakan di tingkat makro serta praktek-praktek yang baik dan buruk di tingkat meso dan mikro PDB riil Bangladesh naik hampir dua kali lipat selama masa lalu Dekade. Selama 2000-2012, perekonomian Bangladesh tumbuh pada tingkat tahunan rata-rata 5,93 persen, Bangladesh berhasil menjaga momentum pertumbuhan dan tidak terpengaruh oleh krisis. Tingkat penganggurannya 5 persen pada tahun 2009. Selama periode waktu yang sama dari 2000-2011, Bangladesh mengalami tingkat inflasi rata-rata sekitar 6,3 persen per tahun. (lihat gambar 2.7 untuk tren tahunan) Namun, angka ini diharapkan menjadi sekitar 6 persen per tahun selama 2012-2018. Menurut kriteria yang ditetapkan dalam Laporan Pertumbuhan Bank Dunia, negara membutuhkan investasi 25 persen atau lebih dari PDB
Tabel 1: Distribusi Pendapatan – Gini Indeks
untuk pembangunan berkelanjutan Tidak semua negara yang diteliti memenuhi persyaratan ini. Di Bangladesh investasi bruto baru mencapai sekitar 24,27 persen dari PDB selama dekade terakhir dan diharapkan memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam beberapa tahun terakhir.
Tabel 1 menggambarkan distribusi pendapatan di wilayah diperkirakan dengan menggunakan indeks GINI. Distribusi pendapatan di Bangladesh sedikit meningkat selama dekade terakhir. Penurunan cukup signifikan indeks GINI Bangladesh dari 33,46 persen pada 2000 menjadi 32,12 persen pada tahun 2010.
Source: World Development Indicators (2013), World Bank 1: Poverty headcount ratio at $1.25 a day (PPP) (% of population)
2: Poverty headcount ratio at $2 a day (PPP) (% of population)
3: Poverty headcount ratio at national poverty line (% of population)
4: Poverty headcount ratio at rural poverty line (% of rural population)
5: Poverty headcount ratio at urban poverty line (% of urban population)
Data dari tabel 2 diatas menunjukkan bahwa Bangladesh juga berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin, yang berpenghasilan di bawah US $ 1,25 per hari, dari 58,59 persen pada 2000- menjadi 43,25 persen pada tahun 2010, sedangkan persentase masyarakat miskin, mereka yang berpenghasilan di bawah US $ 2 per hari, menurun dari 84,4 persen menjadi 76,54 persen selama 2000-2010.

## Tabel 2: Head Count Ration 2000-2012
Menggunakan garis kemiskinan nasional, tingkat kemiskinan, yang sekitar 49 persen pada tahun 2000 menurun menjadi sekitar 32 persen pada tahun 2010. Insiden kemiskinan pedesaan jauh lebih tinggi di 52,30 persen dibandingkan kemiskinan di kota yang 32,20 persen pada tahun 2000. Sepuluh tahun kemudian, pada 2010, kemiskinan di pedesaan menurun secara signifikan untuk 35,16% dan kemiskinan perkotaan sekitar 21%.

## Gambar 1: Pertumbuhan GDP Bangkadesh
Kurva 1 menunjukkan perbandingan pertumbuhan GDP Bangladesh dibanding Negara tetangganya india dan Pakistan. Pertumbuhan GDP Bangladesh relative lambat dan stagnan dibanding 2 negara lainnya. sedangkan Tabel 3 dibawah ini menunjukkan bahwa Bangladesh memerlukan 7.57% PDB untuk mendorong pendapatan masyarakat sangat miskin dari US $ 1,25 per hari dan sekitar 33 persen dari PDB untuk mendorong relatif miskin di atas US $ 2 per hari.
Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Allah SWT berfirman: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahu i (At-Taubah 103) Ayat diatas menunjukkan bahwa zakat adalah perintah Allah yang harus ditunaikan tanpa adanya tawar menawar. Jadi, zakat bukanlah
Gambar 1: Kurva Pertumbuhan Tingkat GDP Bangladesh dibanidng India dan Pakistan
Tabel 3: Resources Gap untuk Pengentasan Kemiskinan
Sumber: Islamic Social Finance
kegiatan mubah sukarela yang artinya boleh dilaksanakan atau juga boleh tidak dilaksanakan. Dari firman Allah itu jelas juga bahwa zakat itu harus diambil, bukan menunggu datangnya para muzaki. Artinya, harus ada mekanisme dan petugas khusus dalam memungut zakat dari kekayaan seseorang atau badan usaha milik umat Islam, sebagaimana halnya petugas pemungut pajak tentang pengelolaan.
Namun, tidak semua Negara yang warganya mayoritas Muslim menerapkan praktik pengelolaan zakat dengan sistem pembayaran zakat secara wajib ( obligatory system ), yang dalam regulasi zakatnya diatur sanksi bagi yang tidak membayar zakat. Ada juga negara yang dalam pengelolaan zakatnya menerapkan sistem pembayaran zakat secara sukarela ( voluntary system ), yang dalam regulasinya tidak diatur soal sanksi bagi yang tidak berzakat Salah satu negara yang menerapkan sistem pembayaran zakat secara sukarela adalah Bangladesh. Untuk mengatur pengelolaan zakatnya, negara yang melepaskan diri dari wilayah Pakistan pada 1971 itu, pada 1982 mengeluarkan Zakat Fund Ordinance (ZFO). Pada 1983, ZFO ini diamandemen. Melalui Undang-Undang (UU) Zakat ini, pada 5 Januari 1982 pemerintah Bangladesh membentuk Zakat Board (Badan Amil Zakat semacam BAZNAS di Indonesia) yang bertugas menyusun kebijakan manajemen dan admistrasi zakat dan fungsi-fungsi lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan UU Zakat tersebut.
Badan Amil Zakat Bangladesh ini terdiri dari 13 orang anggota. Yaitu, Ketua dan Wakil Ketua yang ditunjuk pemerintah dari kalangan ulama; Sekretaris ex-officio dari Direktorat Keagamaan ( Religious Affairs Division ); Direktur Jenderal ex-officio dari Yayasan Islam (Islamic foundation ), dan 9 ilmuwan Muslim yang ditunjuk oleh Pemerintah.
Gambar 2: Struktur Pengelolaan Zakat di Bangladesh Yayasan-yayasan sosial Islam yang ada di Bangladesh, di antaranya adalah Allama Abul Khair Fondation (AAKF), Zakat Foundation of
Gambar 2: Struktur Pengelolaan Zakat di Bangladesh
Amerika (ZFA), dan Ahsania Mission Zakat Fund (AMZF). Ketiga yayasan sosial itu umumnya bergerak, antara lain, di bidang pendidikan bagi anak-anak Muslim, penanganan bencana alam, bantuan untuk anak- anak yatim, dhuafa, dan manusia lanjut usia (manula), penyelenggaraan pelatihan wirausaha dan pemberian modal usaha kecil, dan penjagaan kesehatan masyarakat miskin.
Dari kegiatan yayasan soaial ini jelas bahwa dana zakat di Bangladesh tidak hanya disalurkan dalam bentuk yang sifatnya karikatrif, tetapi juga dalam berbagai bentuk yang sifatnya produktif, seperti beasiswa bagi pelajar miskin berprestasi, bantuan modal usaha berupa pemberian becak, mesin jahit, mobil van, binanatang ternak dan unggas; pemberian modal usaha dan pelatihan usaha mikro dan kecil. Berbagai program pengentasan kemiskinan itu belum bisa secara maksimal dilaksanakan karena jumlah dana zakat yang dihimpun Badan zakat Bangladesh sangat kecil. PadahaL penduduk Bangladesh mayoritas muslim. Karena itu regulasi yang jelas yang dibangun dari kesadaran untuk menerapkan syariat islam harus dibangun dari masyarakat dan pemerintah agar peran zakat dapat lebih baik dimasa depan.
Menurut Developmet Report (2012) ada beberapa faktor yang menyebabkan kurang efektofnya pengelolaan dana zakat diatas, yaitu: a) Kurangnya pengetahuan umat Islam di Bangladesh tentang pentingnya zakat dan; potensi zakat.
b) Adanya sentimen anti religius dalam kalangan intelektual sejak Perang Kemerdekaan bangladesh yang menyebabkan sekularisme menjadi basis Konstitusi Banladesh akibat adanya uluran tangan umat hindu kepada salah satu kelompok muslim yang saling menumpahkan darah.
c) Adanya anggapan bahwa ide keagamaan sebagai suatu hal yang non- progresif dari para perencana strtegi pengentasan masyarakat miskin, baik dari kalangan pemeintah maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang meruapak hasil didikan ‘Barat’.
d) Terjadinya peristiwa 9 september yang semakin menambah kecurigaan non-muslim terhadap umat Islam, tak terkecuali di bangladesh.
Manajemen Pengumpulan Dana Zakat ( Collection ) Berdasarkan tabel 3 dan 4, memberikan gambaran yang komprehensif tentang sejauh mana sumber daya yang diperlukan untuk pengentasan kemiskinan dapat dipenuhi dari pengumpulan dana zakat potensial. Ini menunjukkan bahwa kekurangan sumber daya dalam kasus Bangladesh jauh lebih tinggi dari dana zakat potensial yang terkumpul
Perkiraan potensi zakat Bangladesh didasarkan pada Kahf (1989) dengan beberapa perubahan. Kahfi (1989) memperkirakan potensi zakat menggunakan Account Pendapatan Nasional dan perkiraannya potensi zakat didasarkan pada tiga pendapat yang berbeda dari para ahli hukum mengenai aset zakat, yang dilambangkan dengan Z1, Z2 dan Z3. Perkiraan Z1 sesuai dengan pandangan tradisional mayoritas yang menurut zakat dikenakan pada pertanian, peternakan, perdagangan saham, emas, perak dan uang. Z2 didasarkan pada pandangan beberapa cendekiawan Muslim kontemporer yang menurut zakat dibayarkan kembali bersih dari industri manufaktur, penyewaan bangunan dan tabungan bersih dari gaji. Z3 didasarkan pada pandangan mazhab Maliki, di mana basis zakat termasuk bangunan dan aset tetap lainnya kecuali yang ditugaskan untuk penggunaan pribadi dan keluarga.
Analisa PDB Bangladesh disesuaikan dengan memperhitungkan pendapatan kapita dan proporsi penduduk Muslim. Rata-rata dari Zs telah diterapkan sebagai proxy untuk estimasi pengumpulan zakat potensial. Menurut Biro Ekonomi Islam, pengumpulan dana zakat pada tahun 2010 adalah sekitar 110 miliar Tk atau 1,4 miliar US Dollar, yang setara dengan 1,4 persen dari GDP. Yang pengumpulan itu berasal dari dua lembaga utama yang bekerja di sektor zakat yaitu Zakah Board of the Islamic Foundation Bangladesh (Pemerintah) dan Islamic Bank Bangladesh (swasta) – sebelumnya telah terkumpul 14,2 juta Tk selama 1432 H dan mengharapkan untuk mengumpulkan Tk 20 juta selama 1433 H tahun. Di Bangladesh, mayoritas orang membayar zakat secara individual, sebagian besar sebagai tanda amal.
Manajemen Penyaluran Dana Zakat (Distribution) Dalam hal penyaluran dana zakat, distribusi pakaian (sarees dan lungis) adalah metode tradisional distribusi zakat. Distribusi kelembagaan zakat lebih beragam dan mengambil bentuk program beasiswa bagi siswa
Tabel 4: Kebutuhan Sumber daya Bagi Pengentasan Kemiskinan
Tabel 5: Estimasi Potensi Zakat
miskin, rehabilitasi dan pelatihan untuk perempuan miskin, rehabilitasi janda, perumahan bagi kaum miskin, dan distribusi becak untuk orang- orang muda pengangguran di desa-desa.
Di Bangladesh, paket hukumnya memungkinkan organisasi untuk berfungsi dengan struktur manajemen dan status hukum, misalnya Societies Registration Act, 1860; Trust Act, 1882; dan Companies Act, 1913 (diubah pada tahun 1994). Namun, ada tambahan aturan hukum guna mendorong NPO untuk mendaftar dengan lembaga pemerintah terlepas dari status hukum mereka. Sebuah NPO yang ditolak pendaftaran bawah undang-undang peraturan ini tetap merupakan NPO, jika yang didirikan di bawah salah satu kasus yang disebutkan sebelumnya. Relevansi "aturan hukum" seperti Voluntary Social Welfare Agencies Ordinance 1961 dan Keuangan Mikro Hukum Regulatory 2006. Undang-Undang Kredit Mikro Regulatory Authority 2006 diberlakukan untuk mempromosikan dan mendorong pembangunan berkelanjutan dari sektor keuangan mikro melalui penciptaan lingkungan yang memungkinkan untuk LSM dan UMKM di Bangladesh. Di bawah UU ini, Microcredit Regulatory Authority (MRA) didirikan oleh Pemerintah sebagai badan pusat untuk memantau dan mengawasi operasi keuangan mikro LSM -UMKM. Lisensi dari Otoritas adalah wajib untuk beroperasi operasi keuangan mikro di Bangladesh.
Di Bangladesh ada program disebut Skema Pembangunan Pedesaan yang dikenal dengan sebutan Development Rural Scheme (DRS), yang merupakan program dari Islami Bank Bangladesh, bank komersial untuk-profit. Program ini, bagaimanapun, melibatkan integrasi amal dan dana sosial dengan nirlaba keuangan mikro, menurunkan biaya keuangan mikro di bawah pasar tingkat. Sebuah studi kasus rinci percobaan novel ini disediakan kemudian. Program ini sebagai langkah nyata bagi penyaluran zakat secara produktif dengan melibatkan peran perbankan berbasis Islam.
Hal yang menarik di Bangladesh adalah mayoritas lembaga keuangan mikro menyasar perempuan sebagai calon debitur. Hal ini disnyalir sebagai bagian program penyetaraan gender dan peningkatan peran erempuan yang di inisasi oleh IMF dan World bank, hasilnya ketergantungan Bangladesh terhadap asing kian tinggi dan kesejahteraan social juga menjadi menurun. dalam program Kahuwat di DRS, penerima manfaat Akhuwat adalah bahwa mereka tidak terbatas pada wanita seperti halnya dengan banyak penyedia Micro Finance konvensional. Karena beberapa bukti dari Bangladesh yang meminjamkan hanya untuk perempuan bisa menimbulkan masalah sosial yang besar dalam bentuk disintegrasi keluarga.
Mengenai biaya pinjaman yang akan dibebankan kepada peminjam, Akhuwat memberikan dua pilihan. Salah satu pilihan adalah untuk
memberikan pembiayaan berdasarkan cost recovery. Yang kedua adalah tidak dikenakan biaya apa pun dan menyerap semua biaya. Akhuwat memulai strategi pinjaman keluarga menargetkan seluruh rumah tangga bukan individu. Hal ini melihat pertimbangan bahwa perjanjian pinjaman ditandatangani oleh istri dan suami, atau ibu dan anak, atau ayah dan anak perempuan akan jauh lebih baik dalam memperkuat ikatan keluarga dan sekaligus menghindari duplikasi pinjaman dalam keluarga yang sama.

## SIMPULAN
Hasil pembahasan diatas menhasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1) Pengelolaan zakat di Bangladesh belum menjadi bahasan utama bagi pemerintah, IMF, World Bank dan lembaga sosial lainnya dalam rangka menjadi sumber pengentasan kemiskinan di Bangladesh.
2) Kajian keagamaan berbasis ekonomi Islam yang masih minim di Bangladesh menjadikan isu zakat sebagai instrument ekonomi Islam kurang mendapat perhatian dari masyarakat.
3) Isu gender yang berlebihan menjadi sebab wanita di Bangladesh kehilangan peran sentral sebagai pendidik generasi masa depan.
4) Tingginya dominasi ketergantungan asing dalam mengatur program pengentasan kemiskinan. Menjadikan Negara ini sulit keluar dari garis kemiskinan, selain itu laporan dari world bank dan IMF kerap bertolak belakang dengan studi literature yang ada dilapangan.
5) Dalam hal pengelolaan masih sudah diatur oleh zakat board Negara dan swasta dalam hal ini Islamic Bank Bangladesh, namun minimnya perkembangan teknologi menjadi poin minus dalam pengelolaan. Dalam hal pengumpulan dana masih bersifat individual, belum ada zakat perusahaan dalam bentuk payroll seperti di Indonesia, hal itu dikarenakan zakat masih diangap sebagai kegiatan sukarela bukan kewajiban agama. Untuk mengentaskan kemiskinan setidak Bangladesh memerlukan 7.57% PDB untuk mendorong pendapatan masyarakat sangat miskin dari US $ 1,25 per hari dan sekitar 33 persen dari PDB untuk mendorong relatif miskin di atas US $ 2 per hari.
6) Penyaluran dana zakat masih bersifat tradisional dan cenderung konsumtif. Islamic Bank Bangadesh memiliki peran nyata dalam peyaluran dana zakat secara produktif baik melaui program rual development scheme dan akhuwat.
Perlu kerja sama dengan Negara-negara OKI dan LSM Muslim lainnya diseluruh dunia dalam membentuk sinergi pendidikan ekonomi Islam di Bangladesh, untuk membangun budaya kesadaran berzakat dari meode pengumpulan, pengelolaan hingga pemberdayaan dana zakat yang produktif dan mengurangi ketergantungan pengaruh pihak asing.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdur Raquib, 2011. Islamic Banking & Zakat An Alternative Approach to
Poverty Reduction in Bangladesh. J ournal of Islamic Economics, Banking and Finance.- Dhaka, ISSN 2070-4658, ZDB-ID 25843436. - Vol. 7.2011, 2, p. 11-26
Begum, N (2001). "Enforcement of Safety Regulations in Garment sector in Bangladesh". Proc. Growth of Garment Industry in Bangladesh: Economic and Social dimension . pp. 208–226. Monowar Hossain. 2005. Zakat Based poverty eradication in Bangladesh:
The Millennium Development Goal is exceed able. Institute of Hazrat Mohammad (SAW) Dhaka, Bangladesh. www.ihmsaw.org Isahaque Ali and Zulkarnain A. Hatta, 2014. Zakat as a Poverty Reduction Mechanism Among the Muslim Community: Case Study of Bangladesh, Malaysia, and Indonesia. Asian Social Work and Policy Review 8 (2014) 59–70. Islamic Social Finance Report 2014. The Islamic Research and Training Institute dan Thomson Reuters
Kazi Tanvir Mahmud, M. Kabir Hassan, Kazi Sohag, Md. Ferdous Alam. 2010. Impact of Zakat in Alleviating Rural Poverty: A Case Study of MACCA in Bangladesh. 8th International Conference on Islamic Economics and Finance. Center for Islamic Economics and Finance, Qatar Faculty of Islamic Studies, Qatar Foundation.
M Kabir Hassan dan Juanyed Masrur Khan, 2007. Zakat, External Debt and Poverty Reduction Strategy in Bangladesh. Journal of Economic Cooperation , 28, 4 (2007).
Majalah Zakat. Edisi Khusus Milad Baznas 2014. Professor Habib Ahmed, 2008. Zakah, Macroeconomic Policies, and Poverty Alleviation: Lessons from Simulations on Bangladesh. Journal of Islamic Economics Banking & Finance (Vol 5 No. 1 January-April 2009). Roland, B (2005). "Bangladesh Garments Aim to Compete". BBC. Sandeep Mahajan, 2007."Bangladesh: Strategy for Sustained Growth", Poverty Reduction and Economic Management Network, diakses dari www.worldbank.com https://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/geos/bg.html
http://sadaqa.in/2014/06/10/a-welcome-initiative-for-zakat- management-in-bangladesh/
http://www.sejarah-negara.com/2013/08/tentang-negara- bangladesh.html www.wikipedia.org diakses 30 oktober 2015 www.bangladesh-bank.org diakses 30 oktober 2015 www.bloomberg.com diakses 31 oktober 2015 www.mapofworld.com diakses 30 oktober 2015