## JURNAL META-YURIDIS
No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450 Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang Homepage: http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/
Article History: Received: 2021-06-16 Accepted: 2022-02-22
Published: 2022-03-01

## ASPEK HUKUM PERLINTASAN KERETA API ILEGAL DI WILAYAH WARUNGBAMBU KARAWANG
Hisni Insiyah, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang 1710631010097@student.unsika.ac.id
Margo Hadi Pura Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
Abstrak: Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengkaji dan menelaah aspek hukum perlintasan kereta api terhadap perlintasan sebidang ilegal khususnya di wilayah  Warungbambu  Karawang.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode penelitian  hukum  empiris  dengan  lokasi  penelitian  perlintasan  kereta  api  ilegal  di Warungbambu  Karawang.  Hasil  dari  penulisan  karya  ilmiah  ini  adalah  mengenai adanya  perlintasan  sebidang  ilegal  di  wilayah  Warungbambu  Karawang  yang  dibuat tanpa  memerhatikan  aspek  hukum  pembuatan  perlintasan  kereta  api,  di  mana perlintasan  sebidang  ilegal  tersebut  memiliki  tingkat  risiko  yang  tinggi  terhadap keselamatan  para  pengguna  jalan  dan  penumpang  kereta  api.  Dengan  begitu  dapat diketahui  bahwa  regulasi  mengenai  perlintasan  sebidang  kereta  api  yang  telah ditetapkan  oleh  pemerintah  pada  implementasinya  belum  berlaku  efektif  dalam penerapannya,  sehingga  sampai  saat  ini  masih  sangat  banyak  ditemukannya perlintasan  kereta  api  ilegal.  Dalam  hal  ini,  Pemerintah  Daerah  memiliki  kewenangan untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  perlintasan  kereta  api  ilegal  serta  memiliki wewenang  untuk  menutup  perlintasan  kereta  api  ilegal  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2007  tentang  Perkeretaapian  bahwa  untuk  keselamatan  perjalanan kereta  api  dan  pemakai  jalan,  perlintasan  sebidang  yang  tidak  mempunyai  izin  harus ditutup.  Namun  dalam  implementasinya  pemerintah  daerah  hingga  kini  tidak  terlalu memerhatikan  mengenai  perlintasan-perlintasan  sebidang  kereta  api  ilegal,  sehingga banyak perlintasan kereta api ilegal masih beroperasi hingga saat ini.
Kata kunci: Aspek Hukum, Perlintasan Kereta Api, Perlintasan Kereta Ilegal .
Abstract:  The  purpose  in  this  scientific  paper  to  examine  and  analyses  the  legal aspects  railway  crossings  to  illegal  railway  crossings  especially  Warungbambu Karawang area. The research method used is empirical legal research and the location of the research illegal railway crossings at Warungbambu Karawang. The result in this scientific  paper  is  about  existence  of    illegal  railway  crossings  in  Warungbambu Karawang  which  were  made  without  paying  attention  the  legal  aspects  of  making railway crossings, where the illegal railway crossings have a high level of risk for safety of users road and rail passengers. That way it can be known the  regulation of railway crossings has determined by government in implementation is’nt effective applied, so until  now  so  many  illegal  railways  crossing  has  found . In  this  case  the  regional goverment have a authority to control the illegal railway crossing and have a authority to closed the illegal railway crossing based on law number 23 of 2007 about the railway for  the  safety  of  rail  travel  and  road  users,  illegal  railway  crossing  that  don ’t  have
license must be closed. But in the implementation regional government until nowadays no  too  pay  attention  about  the  illegal  railway  crossings,  so  that  many  illegal  railway crossing are still operating until nowadays.
Keywords: Legal Aspects, Railway Crossings, Illegal Railway Crossings.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  zaman  yang begitu pesat telah memengaruhi pola hidup  masyarakat  di  era  modern  ini. Di  mana  sebagian  besar  masyarakat bekerja  di  pusat  kota  dan  mayoritas harus  menempuh  jarak  yang  cukup jauh serta rutinitas tersebut dilakukan setiap  harinya  pada  hari  kerja.  Suatu perencanaan yang baik perlu dilakukan  dalam  mendukung  hal tersebut,  yaitu  dengan  menyediakan prasarana  yang  berfungsi  untuk mendistribusikan berbagai kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan  akses  jalan  yang  cepat dan memadai agar masyarakat dengan  mudah  sampai  ke  tempat tujuan sehingga dapat memanfaatkan waktu dengan efisien. Dengan adanya  akses  jalan  yang  cepat  dan memadai  dapat  meminimalisir  risiko- risiko yang dapat menghambat segala aktivitas masyarakat pada hari kerja,  risiko  yang  paling  dihindari salah  satunya  adalah  kemacetan. Kemacetan adalah situasi atau keadaan  tersendatnya  atau  bahkan
terhentinya lalu lintas yang disebabkan  oleh  banyaknya  jumlah kendaraan  melebihi  kapasitas  jalan, bahkan  kemacetan  kerap  kali  terjadi tidak  hanya  di  kota-kota  besar. Peningkatan  jumlah  kendaraan  tiap tahunnya  dan  juga  akses  jalan  yang kurang memadai menjadi bagian dari faktor penyebab kemacetan. Di samping  itu  masih  banyak  faktor penyebab kemacetan yang lain, akan tetapi  peningkatan  jumlah  kendaraan dan akses jalan yang kurang memadailah yang paling sering terjadi.  Maka  dari    itu  peningkatan pembangunan  sarana  transportasi sangat perlu diutamakan dan diupayakan  secepat  mungkin  untuk direalisasikan.
Dengan  didirikannya  sarana transportasi,  tentu  kegiatan  ekonomi masyarakat,  maupun  pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pembangunan  pada  kawasan  yang mempunyai  potensi  ekonomi  tinggi dapat lebih mudah untuk dikembangkan.
Apabila memiliki
prasarana  dan  sarana  transportasi
yang  baik  untuk  aksesibilitas  maka kegiatan  ekonomi  masyarakat  akan berkembang.  Aksesibilitas  ini  dapat memacu  dan  mendukung  proses interaksi  antar  wilayah  sampai  ke daerah yang paling terpencil sehingga tercipta adanya pemerataan pembangunan [ 1 ] . Pembangunan  ini  didasarkan  pada penataan ruang yang meliputi pemanfataan, pengelolaan, dan pelestarian  ruang  baik  itu  ruang daratan,  ruang  lautan  maupun  ruang udara merupakan bagian integral dari pembangunan  Nasional  Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat  dalam  rangka  menuju tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat,  dan  bernegara  yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 [2] . Dalam pembangunan akses jalan  tentu harus  memerhatikan aspek  hukum  yang  ada  mengenai persyaratan  teknis  jalan,  hal  ini  guna mewujudkan  akses  jalan  memenuhi unsur keselamatan, keamanan, kelancaran,  ekonomis,  kenyamanan, dan  ramah  lingkungan.  Salah  satu akses  jalan  yang  harus  diutamakan persyaratan pembangunannya
adalah  perlintasan  kereta  api.  Dalam hal  ini  mengacu  pada  perlintasan sebidang yang merupakan perpotongan  sebidang  antara  jalur kereta  api  dengan  jalan,  di  mana dalam proses pembangunannya harus  memprioritaskan  keselamatan, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan  bagi  masyarakat  yang melintasinya.
Namun  demikian  tidak  terjadi keselarasan  antara  peraturan  yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya.  Di  mana  masih banyak  perlintasan  sebidang  yang dibuat  tanpa  memerhatikan  prosedur dan aspek hukum pada
pembangunannya selanjutnya disebut  perlintasan  sebidang  ilegal. Mungkin  jika  dilihat  dari  sudut pandang  lain,  pembuatan  perlintasan sebidang ilegal tersebut cukup memberi kemudahan bagi masyarakat karena tidak perlu menempuh  jalan  memutar  karena jalur tujuan yang terhalang perlintasan  kereta  api.  Akan  tetapi, pada  faktanya  tidak  dapat  dipungkiri bahwa  perlintasan  sebidang  ilegal tersebut dapat membahayakan.
Perlintasan  sebidang  ilegal  ini  kerap
kali  menimbulkan  kecelakaan  yang menyebabkan  adanya  korban  jiwa.
Penyebab utama kecelakaan
terhadap perlintasan sebidang adalah kurangnya kedisiplinan para pengguna jalan dan masih banyaknya perlintasan sebidang yang  tidak  resmi [3] .  Hingga  saat  ini PT  KAI  mencatat  masih  terdapat 3.419  perlintasan  sebidang  ilegal tanpa  palang  pintu  atau  bahkan tanpa  penjagaan  serta  perlintasan tidak  sebidang  baik  berupa flyover maupun underpass [4] . Kondisi tersebut sangat bertentangan dengan Pasal  94  ayat  (1)  dan  (2)  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2007 tentang  Perkeretaapian  bahwa  untuk keselamatan  perjalanan  kereta  api dan pemakai jalan, perlintasan sebidang  yang  tidak  mempunyai  izin harus  ditutup.  Penutupan  perlintasan sebidang  yang  tidak  mempunyai  izin tersebut  dilakukan  oleh  Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
Dari  data  yang  dipublikasikan oleh  PT.KAI  bahwa  salah  satu diantaranya adalah perlintasan sebidang ilegal di wilayah Warungbambu,  Karawang.  Hal  ini dikarenakan  perlintasan  sebidang
ilegal tersebut merupakan penghubung  antara  jalan  Suhud Hidayat  dengan  jalan  Surotokunto yang  merupakan  salah  satu  akses jalan  cepat  menuju  pusat  kota  dan industri yang akhirnya menjadi alternatif  pilihan  bagi  masyarakat setempat  dan  sekitar  tanpa  harus melewati  jalan  yang  lebih  jauh  jarak tempuhnya  sehingga  waktu  yang terpakai lebih efisien. Namun disamping untuk memenuhi kepentingan masyarakat tersebut terdapat  risiko  yang  mengancam keselamatan  baik  bagi  pengguna jalan  maupun  penumpang  kereta  api [5] .  Akan  tetapi  pada  kenyataannya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan  diri  sendiri  maupun orang lain masih terlalu minim, di sisi lain  tidak  menutup  kemungkinan bahwa masyarakat sangat memahami  bahaya  dari  perlintasan sebidang  ilegal  tersebut  hanya  saja kewaspadaan  akan  risiko  tersebut sedikit  diabaikan  karena  kebutuhan melintasi  perlintasan  tersebut  untuk segera  sampai  ke  tempat  tujuan. Pada  saat  terjadinya  kecelakaan pada perlintasan kereta api, kerugian yang dialami tidak hanya diderita bagi
pengguna  jalan  dan  penumpang akan tetapi juga menyebabkan kerugian bagi PT. KAI akibat kerusakan  sarana  dan  prasarana kereta  api [6] .  Pada  perlintasan sebidang ilegal di wilayah Warungbambu dibuat tanpa memerhatikan aspek hukum
pembuatan  perlintasan  kereta  api, perlintasan Warungbambu hanya menggunakan  palang  pintu  manual dari  bambu  atas  inisiatif  masyarakat setempat dengan pengawasan beberapa relawan
petugas perlintasan untuk meminimalisir kecelakaan.  Pada  perlintasan  yang dibuat secara resmi dengan memerhatikan aspek hukum prosedur pembuatan perlintasan sebidang  pun  masih  memiliki  risiko kecelakaan  yang  tidak  bisa  dihindari bagaimana  lagi  dengan  perlintasan ilegal  dengan  media  pencegahan yang seadanya.
Kajian  di  dalam  penulisan  ini adalah  Aspek  Hukum  dari  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2007 tentang Perkeretaapian dan peraturan  penyelenggara  mengenai prosedur pembuatan perlintasan sebidang  yang  hingga  saat  ini  masih
belum  berlaku  secara  efektif,  hal  ini didukung  dengan  data  PT.  KAI  yang menunjukan  bahwa  masih  maraknya pelanggaran  atas  peraturan  tersebut di mana banyaknya ditemukan perlintasan  kereta  api  ilegal    di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka diangkat  judul  penelitian  “ Aspek Hukum Terhadap Perlintasan Kereta  Api  Ilegal  Di  Wilayah Warungbambu Karawang ”  yang mana artikel ilmiah ini dibuat berdasarkan pandangan bahwa bagaimana  aspek  hukum  terhadap perlintasan  kereta  api  ilegal  di wilayah Warungbambu, Karawang.

## POKOK PERMASALAHAN
Berdasarkan  latar  belakang  di atas,  maka  dapat  ditarik  suatu permasalahan yaitu bagaimana aspek  hukum  terhadap  perlintasan kereta api ilegal di wilayah
Warungbambu
Karawang?.
Mengingat  hingga  saat  ini  terlihat masih  banyaknya  perlintasan  kereta api ilegal yang dapat membahayakan keselamatan  baik  bagi  pengguna jalan maupun terganggunya perjalanan kereta api. Padahal
pengaturan mengenai perlintasan kereta  api  sudah  dimuat  dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2007  tentang  Perkeretaapian,  akan tetapi pelaksanaannya masih terbilang  terbatas  dan  masih  banyak pelanggaran atas regulasi tersebut.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  pada  artikel menggunakan metode penelitian hukum  empiris.  Penelitian  hukum empiris  ialah  salah  satu  metode penelitian  hukum  dengan  mengkaji keefektifan  hukum  yang  berada  di dalam  masyarakat [7] .  Penelitian hukum  normatif  pada  hakikatnya hukum  akan  menilik  unsur-unsur  di luar dari pada hukum itu sendiri yaitu berupa  fenomena  empiris  sebagai bentuk  kenyataan  sosial  yang  dapat mempengaruhi perilaku hukum.
Metode  penelitian  empiris  dikatakan sebagai hukum dalam bentuk kenyataan  di  masyarakat  ( das  sein ) dengan  menguraikan  hukum  secara deskriptif  sebagai  fenomena  faktual di masyarakat [8] . Objek penelitian ini adalah efektivitas aturan hukum yang mana mengacu pada Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2007
tentang Perkeretaapian serta peraturan pelaksana penyelenggaraan perkeretaapian.
Dalam  penelitian  hukum  empiris dibutuhkan  adanya  data  primer  dan data  sekunder.  Data  primer  terdiri dari lokasi penelitian, peristiwa hukum  di  lokasi  penelitian  dan responden.  Sementara  itu,  data sekunder digunakan sebagai penunjang data primer. Pada penelitian ini, lokasi penelitian berada di Perlintasan Sebidang
Ilegal Warungbambu Karawang.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Undang-undang  Dasar  1945 sebagai  landasan  Negara  Republik Indonesia  menjunjung  tinggi  prinsip- prinsip  negara  hukum  kesejahteraan, dalam  mewujudkan  prinsip  tersebut salah  satu  upaya  yang  dilakukan adalah dengan memaksimalkan kegiatan  pembangunan  sarana  dan prasarana jalan baik di pusat maupun daerah guna
meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Dalam menunjang terwujudnya
kesejahteraan masyarakat salah satu upaya yang dilakukan adalah pengaturan  terhadap  pembangunan
prasarana  transportasi  yang  sesuai dengan  kepentingan  umum  yang mana  hal  ini  diatur  dalam  penataan ruang masing-masing daerah. Penataan  ruang  ini  diselenggarakan dengan  mengutamakan  kepentingan masyarakat,  misalnya  pembangunan perlintasan kereta api.
Kereta  api  merupakan  sarana transportasi  darat  yang  hingga  kini banyak  diminati  masyarakat,  karena selain  biayanya  murah    perjalanan dengan kereta api pun dapat ditempuh dengan waktu yang singkat. Hal yang mendukung perjalanan kereta api dapat ditempuh dengan  waktu  yang  relatif  singkat dikarenakan  kereta  api  memiliki  jalur khususnya  tersendiri,  jalur  kereta  api ini pada umumnya akan berpotongan dengan  jalan  yang  disebut  dengan perlintasan  kereta  api [9] .  Untuk meningkatkan  keselamatan  kereta api,  faktor  keamanan  pada  pintu perlintasan  kereta  api  tidak  dapat dikesampingkan yang mana
berinteraksi  secara  langsung  dengan masyarakat [10] . Dalam
hal perlintasan  kereta  api,  pemerintah pusat berwenang membentuk peraturan  undang-undang  termasuk
regulasi  mengenai  perkeretaapian yang  mana  menjadi  acuan  bagi pemerintah daerah dalam membentuk  peraturan  daerah.  Pada peraturan  daerah  memuat  aturan mengenai  penyelenggaran  tentang daerahnya termasuk penataan ruang. Penataan ruang daerah berisi tentang rencana struktur ruang wilayah  daerah  yang  terdiri  atas sistem  pusat  pelayanan  dan  sistem jaringan  prasarana  wilayah  yang mencakup rencana jaringan Perkeretaapian. Hal ini sesuai dengan  asas  desentralisasi  yaitu penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengatur urusan rumah  tangganya  sendiri  sesuai dengan prinsip otonomi daerah.
Perlintasan  Kereta  Api  dalam tata ruang kota telah diatur berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Daerah. Sebagaimana Peraturan Daerah  Kabupaten  Karawang  Nomor 2 Tahun  2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031 di mana di dalamnya mengatur mengenai rencana  jaringan  perkeretaapian  dan Pengembangan sistem jaringan
utama transportasi darat dalam peraturan daerah Kabupaten Karawang  khususnya  dalam  bidang perkeretaapian yaitu
berupa pelaksanaan pembangunan yang memuat daftar-daftar perlintasan resmi  yang  telah  diatur  dalam penataan  ruang  daerah  Kabupaten Karawang  yang  mana  perlintasan sebidang Warungbambu tidak
termasuk  di  dalam  daftar  tersebut
[11] . Pada ketentuan umum Peraturan Daerah  tersebut  juga menegaskan bahwa tidak
diperbolehkan membuka akses perlintasan tanpa izin dari pihak yang berwenang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Hal ini  sesuai  dengan  Pasal  94  ayat  (1) dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2007  tentang  Perkeretaapian bahwa untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan, perlintasan  sebidang  yang  tidak mempunyai  izin  harus  ditutup [12] . Penutupan perlintasan sebidang yang  tidak  mempunyai  izin  tersebut dilakukan  oleh  Pemerintah  atau
Pemerintah Daerah. Dengan demikian Pemerintah Daerah
memiliki  wewenang  untuk  menutup
perlintasan  illegal  yang  terdapat  di wilayahnya  sesuai  dengan  yang diamanatkan  dalam  undang-undang tersebut.
Tujuan  dibentuknya  hukum adalah  untuk  dapat  berlaku  di masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum telah berlaku  secara  efektif.  Hans  Kelsen mengemukakan  bahwa  efektivitas hukum  terikat  pada  validitas  hukum yaitu  norma-norma  yang  mengikat perbuatan  masyarakat  yang  berarti bahwa  efektivitas  hukum  merupakan norma-norma  yang  diterapkan  dan dipatuhi  dalam  kehidupan  sehari-hari [13] . Efektivitas terhadap hukum yang berlaku dapat dilihat dari perbandingan  antara  realitas  hukum dengan  ideal  hukum,  dalam  hal  ini berkaitan  dengan Law  in  action dan Law in theory [14] . Soerjono
Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas  hukum  dalam  masyarakat ditentukan  oleh  berbagai  faktor,  yaitu [15] :
a.  Faktor hukum
Pada faktor hukumnya sendiri  yaitu  apakah  hukumnya sudah  memenuhi  syarat  dalam pembentukannya  yang  meliputi
aspek  yuridis,  sosiologis,  dan filosofis.
Mengingat
dalam pelaksanaan  hukum  tidak  terjadi kesinambungan  antara  kepastian hukum dengan keadilan. b.  Faktor penegak hukum
Pada faktor penegak hukum yaitu apakah para penegak hukum sudah melaksanakan tugas  dan  kewajibannya  sesuai dengan  hukum  yang  berlaku. Untuk  mencapai  keefektivitasan hukum  dalam  masyarakat,  maka faktor  penegak  hukum  sangatlah penting dan sebagai kunci keberhasilan  dalam  penegakan hukum.
c.  Faktor fasilitas
Faktor fasilitas  yaitu apakah prasarana  yang  tersedia  sudah mendukung dalam proses penegakan hukum baik perangkat lunak maupun perangkat keras.
d.  Faktor kesadaran hukum masyarakat Faktor  kesadaran  hukum masyarakat yaitu
adanya
kesadaran untuk mematuhi peraturan  perundang-undangan
yang  ditentukan  dalam  derajat kepatuhan.
e.  Faktor budaya hukum
Faktor  budaya  hukum  yaitu
adanya perasaan bersalah apabila telah melakukan pelanggaran hukum. Menurut Soerjono
Soekanto budaya hukum  berfungsi  untuk  mengatur agar  manusia  dapat  mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan  sikapnya  apabila berhubungan dengan orang lain.
Apabila  hukum  telah  berlaku secara
efektif, maka penyelenggaraan  penataan  ruang dapat dilakukan sesuai dengan tujuannya  yaitu  untuk  mewujudkan ruang  wilayah  nasional  yang  aman, nyaman,  produktif  dan  berkelanjutan berlandaskan  Wawasan  Nusantara dan Ketahanan Nasional maka perlintasan  kereta  api  ilegal  haruslah ditutup dan ditindak lanjut berdasarkan  hukum  yang  berlaku.
Akan  tetapi  melihat  dari  hukum  yang hidup di masyarakat saat ini, masyarakat  cenderung  melakukan sesuatu  berdasarkan  kepentingan pribadi masing-masing dengan
mengenyampingkan hukum yang berlaku. Seperti halnya dalam mengimplementasikan  aspek  hukum keselamatan  perlintasan  kereta  api, hingga kini masih banyak
pelanggaran yang
terjadi.
Pembangunan  perlintasan  sebidang ilegal  dianggap  hal  yang  biasa selama  hal  itu  mampu  memenuhi kepentingan masyarakat dalam memenuhi akses jalan yang cepat. Di sisi  lain  masyarakat  sadar  akan bahaya  dari  perlintasan  sebidang ilegal  tersebut,  namun  kembali  ke persoalan  yang  sebelumnya  bahwa pemenuhan kepentinganlah yang diutamakan  maka  pelanggaran  yang dilakukan  dianggap  lumrah.  Padahal di  dalam  Pasal  92  ayat  (1)  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2007 tentang  Perkeretaapian  ditegaskan bahwa  perlintasan  kereta  api  harus dibuat  untuk  kepentingan  umum  dan keselamatan perjalanan kereta api.
Minimnya  kesadaran  hukum dari masyarakat mengakibatkan peraturan  yang  sudah  dibentuk  oleh pemerintah  tidak  terealisasi  dengan baik,  dalam  hal  peraturan  perlintasan sebidang  kereta  api  hingga  saat  ini masih belum efektif diterapkan. Hal ini
terlihat  dari  banyaknya  perlintasan sebidang  kereta  api  ilegal  yang tersebar di Indonesia. Padahal sesungguhnya unsur keselamatan dalam  melintasi  perlintasan  sebidang kereta  api  itu  sangat  penting  untuk diutamakan.  Pada  perlintasan  kereta api  ilegal  masyarakat  hanya  bisa bergantung pada isyarat lampu peringatan  yang  terdapat  di  sisi  rel kereta  api,  namun  hal  itu  tidak  dapat diperhitungkan  secara  tepat  seberapa jauh  jarak  kereta  api  yang  akan melintasi  perlintasan  sebidang  ilegal. Di sisi lain, banyak oknum masyarakat memanfaatkan  perlintasan  sebidang kereta  api  ilegal  yang  berkedok sebagai  relawan  perlintasan,  dengan maksud  untuk  mengadakan  pungutan liar. Sedangkan aspek hukum keamanan  pada  perlintasan  sebidang telah  ditetapkan  dalam  Pasal  14 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor  94  Tahun  2018  tentang
Peningkatan  Keselamatan  Perlintasan
Sebidang  Antara  Jalur  Kereta  Api dengan
Jalan bahwa dalam mendukung keselamatan para pengguna jalan yang melintasi perlintasan sebidang, diperlukan adanya peralatan keselamatan
diantaranya portal pengaman
pengguna jalan, isyarat lampu peringatan,  isyarat  suara,  isyarat tulisan  berjalan,  pengendali  utama sistem peralalatan dan catu daya [16] . Dalam pengoperasian prasarana perkeretaapian  wajib  dilakukan  oleh petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian  termasuk  diantaranya adalah penjaga perlintasan kereta api, di  mana  hal  ini  ikut  menunjang keselamatan  para  pelintas  dan  yang berwenang  mengawasi  perlintasan sebidang kereta api seharusnya adalah  penjaga  perlintasan  yang sudah ditugaskan oleh PT. KAI.
Bertitik fokus pada kasus perlintasan sebidang kereta api ilegal yang  terletak  antara  Jalan  Suhud Hidayat  dengan  Jalan  Surotokunto Desa Warungbambu Karawang Timur.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  warga  Jalan  Suhud  Hidayat Desa  Warungbambu,  menyatakan bahwa  perlintasan  sebidang  kereta api  ilegal  tersebut  sudah  cukup  lama dibangun  atas  inisiatif  masyarakat. Tidak ada data valid kapan perlintasan  tersebut  dibangun  dan masih  terus  beroperasi  hingga  bulan Agustus  2019.  Dilihat  dari  lokasinya,
perlintasan  ilegal  tersebut  sangat memenuhi  kepentingan  masyarakat dalam  akses  jalan  cepat.  Perlintasan yang  menghubungkan  Jalan  Suhud Hidayat  dengan  Jalan  Surotokunto tersebut memberikan manfaat tersendiri  bagi  masyarakat  agar  tidak menempuh  jalur  memutar  dengan jarak  yang  cukup  jauh.  Tidak  hanya pejalan kaki dan pengendara kendaraan  roda  dua  saja  yang melintasi  perlintasan  tersebut,  akan tetapi  kendaraan  roda  empat  dimulai dari  jenis  angkutan  kecil  hingga angkutan besarpun melintasi
perlintasan tersebut. Kemudian berdasarkan
penelitian  langsung  yang  dilakukan penulis ke lokasi, dapat dilihat bahwa perlintasan sebidang di wilayah
Warungbambu ini hanya
menggunakan  peralatan  seadanya dalam pengoperasiannya apabila kereta  api  sedang  melintas,  dengan menggunakan  palang  yang  terbuat dari  bambu  dan  dijaga  oleh  oknum masyarakat  yang  berkedok  menjadi relawan  perlintasan  sudah  dirasa cukup  aman  oleh  para  pengguna jalan  yang  melintasi.  Mengacu  pada isyarat  lampu  yang  berada  di  sisi  rel
kereta  api  menjadi  patokan  kapan palang  perlintasan  kereta  api  dari bambu  tersebut  harus  dibuka  atau ditutup.  Dengan  demikian  maka perlintasan  sebidang  yang  terdapat diwilayah Warungbambu tidak memenuhi aspek hukum dalam pembuatannya.
Segala  sesuatu  yang  tidak sesuai  dengan  aturan  pasti  memiliki dampak  yang  dapat  merugikan. Sama  halnya  dengan  pembuatan perlintasan sebidang kereta api ilegal di  wilayah  Warungbambu,  meski sebelumnya perlintasan tersebut telah  beroperasi  dalam  kurun  waktu yang cukup lama namun kini perlintasan sebidang kereta api ilegal tersebut  telah  ditutup  secara  resmi oleh  PT.  KAI,  hal  ini  disebabkan karena  terjadinya  kecelakaan  di perlintasan  tersebut  pada  Senin tanggal 26 Agustus 2019.
Kecelakaan  ini  terjadi  karena  Bus Agra  Mas  yang  mengangkut  para pekerja/  buruh  karyawan  mogok  saat melintasi  rel  tersebut,  di  waktu  yang bersamaan  KA  Argo  Parahyangan KA-32 jurusan Gambir-Bandung melintas  sehingga  mengakibatkan terjadinya  kecelakaan  dan  Bus  Agra
Mas  terseret  jauh  dari  perlintasan tersebut hingga hancur.
Beruntungnya  para  pekerja  yang berada  di  dalam  bus  tersebut  sudah berhasil keluar sebelum kereta melintas,  sehingga  tidak  ada  korban jiwa  dalam  peristiwa  kecelakaan tersebut. Dengan terjadinya kecelakaan  tersebut  mengakibatkan alur  lalu  lintas  kereta  api  terhenti dalam  waktu  yang  cukup  lama sehingga beberapa jadwal keberangkatan  kereta  api  mengalami keterlambatan,  kecelakaan  tersebut juga  menyebabkan  rusaknya  sarana dan  prasarana  jalur  rel  di  lokasi kejadian. Dampak lainnya juga berpengaruh  terhadap  kepentingan setiap penumpang kereta api, perjalanan penumpang harus
tertunda demikian pula kerugian yang diderita  PT.  KAI  yang  meliputi  biaya kerugiaan kerusakan lokomotif, perawatan  rel  kereta  api  hingga kerugiaan akibat keterlambatan jadwal keberangkatan kereta api. Sebelum terjadinya
kecelakaan ini PT. KAI telah berupaya melakukan penutupan sejumlah  perlintasan  sebidang  untuk keselamatan  bersama.  Tetapi  proses
penutupan tersebut seringkali
mendapatkan perlawanan dan kecaman  dari  masyarakat  karena dianggap  telah  menutup  akses  jalan cepat  yang  dirasa  sangat  penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.  Sementara  itu  pihak yang  dapat  dirugikan  bukan  hanya dari  PT.  KAI  mengingat  kejadian seperti ini terus berulang, akan tetapi masyarakat  juga  terkena  dampak yang cukup signifikan. Namun, kecelakaan yang telah terjadi tersebut  tidak  memberikan  efek  jera kepada  masyarakat  untuk  tidak  lagi melintasi  sebuah  perlintasan  kereta api  ilegal.  Masyarakat  setempat tersebut membuat petisi untuk menolak adanya penutupan perlintasan kereta api sebidang ilegal diwilayah Warungbambu.
Berdasarkan    hasil  penelitian terhadap  perlintasan  kereta  api  ilegal di  wilayah  Warungbambu  Karawang ditemukan  bahwa  telah  terjadinya kesenjangan antara peraturan hukum yang  berlaku  dengan  peristiwa  yang terjadi  di  masyarakat.  Maka  pada kondisi  seperti  ini  peran  pemerintah daerah  kabupaten/kota  diperlukan untuk  mengawasi  perlintasan  yang
ada  termasuk  perlintasan  ilegal  pada daerah  otonomnya  sendiri.  Sudah seharusnya pemerintah segera menutup  perlintasan  ilegal  yang  ada, hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  94  ayat (1)  dan  (2)  Undang-undang  Nomor
23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian  yang  menegaskan tentang  perlintasan  kereta  tanpa  izin harus  ditutup  dan  dapat  dilakukan oleh  pemerintah  daerah  yang  mana hal  ini  sesuai  dengan  asas  otonomi daerah  bahwa  pemerintah  daerah memiliki kewenangan untuk mengatur  urusan  dalam  wilayahnya termasuk  hal-hal  yang  berkaitan dengan  tata  ruang  seperti  penutupan perlintasan  kereta  api  ilegal  dalam upaya  penegakan  atas  peraturan daerah  yang  mengatur  penataan ruang.

## KESIMPULAN
Pemerintah telah mengupayakan  semaksimal  mungkin dalam penetapan
peraturan mengenai perlintasan kereta api guna keselamatan pengguna jalan maupun penumpang  kereta  api.  Akan  tetapi, pada pelaksanaannya peraturan mengenai perlintasan sebidang
kereta  api  masih  dirasa  belum berlaku secara efektif dalam kehidupan  masyarakat,  dilihat  dari banyaknya perlintasan-perlintasan yang  dibuat  tanpa  memerhatikan aspek  hukum  dan  prosedur  yang telah  ditetapkan  sehingga  masih banyak  pengguna  jalan  yang  tidak mematuhi  aturan  pada  saat  melintasi perlintasan kereta api.
Dari hasil penelitian di Wilayah Warungbambu  Karawang,  ditemukan bahwa peraturan mengenai perlintasan  kereta  api  masih  belum berlaku  secara  efektif.  Hal  ini  terlihat dari  adanya  perlintasan  sebidang ilegal yang dibuat tanpa
mengindahkan aspek
hukum pembuatan  perlintasan  kereta  api. Dengan  demikian,  perlintasan  kereta api  ilegal  ini  memiliki  tingkat  risiko yang  tinggi  terhadap  pengguna  jalan maupun penumpang kereta api.
Regulasi yang telah ditetapkan pemerintah tentang perlintasan sebidang  kereta  api  sudah  cukup konkret.  Namun  perlu  diupayakan
semaksimal mungkin
dalam
penerapannya di kehidupan masyarakat. Disinilah peran pemerintah
diperlukan untuk
membantu  masyarakat  memahami suatu hukum yang telah diberlakukan agar  segala  peraturan  yang  telah ditetapkan  dapat  berjalan  secara efektif di dalam kehidupan masyarakat.
Untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari adanya  perlintasan  sebidang  kereta api  ilegal  terdapat  2  upaya  yang dapat  dilakukan  oleh  pemerintah. Pertama, Pemerintah daerah memiliki wewenang  untuk  segera  menutup semua  perlintasan  sebidang  kereta yang tidak memiliki izin pada wilayah otonomnya. Kedua, ada alternatif lain yang  dapat  diterapkan  agar  tidak terjadi  lagi  pelanggaran  terhadap peraturan perlintasan kereta api yang ada,  apabila  perlintasan  sebidang kereta api ilegal yang telah beroperasi  itu  dijadikan  jalan  utama yang  sering  dilintasi  oleh  para pengguna  jalan.  Maka  pemerintah daerah dapat mengajukan
permohonan perizinan kepada
Direktur  Jenderal  Perhubungan  agar diresmikannya  perlintasan  sebidang kereta api ilegal tersebut.

## REFERENSI
[1] Silondae,  Sutami,  Muthalib,  H.  Abd.  Azizi, Ernawati. (2016) . Keterkaitan Jalur Transportasi
Dan  Interaksi  Ekonomi  Kabupaten  Konawe Utara  Dengan  Kabupaten/Kota  Sekitarnya ,
Jurnal  Progres  Ekonomi  Pembangunan,  Vol  1,
( 1).
[2] Hasni. (2008). Hukum  Penataan  Ruang  dan
Penatagunaan  Tanah ,  PT.  Raja  Grafindo
Persada, Jakarta, hal. 20-21.
[3] Hartono. (2016). Perlintasan Sebidang
Kereta  Api  Di  Kota  Cirebon ,  Jurnal  Penelitian
Transportasi Darat, Vol 18 (1).
[4] CNBC . (2019). “ Awas!  Ada  3ribu  algojo perlintasan
sebidang
kereta”. https://www.cnbcindonesia.com/news/20 190906150444-4-97647/awas-ada-3-ribu-lebih- algojo-perlintasan-sebidang-kereta .
Dipublikasikan Pada 6 September 2019.
[5] Riyadi,  Afrizal,  Njatrijani,  Rinitami,  Mahmudah,
Siti. (2016). Tanggung Jawab PT Kereta Api
Indonesia  (Persero)  Sebagai  Perusahaan  Jasa
Pengangkutan Terhadap Keselamatan Penumpang Kereta Api Di Perlintasan
Sebidang , Dipenegoro Law Review Vol 5, (2).
[6] Resmadi,  Idhar. (2014) . Kajian  Moralitas
Teknologi  Pintu  Perlintasan  Kereta  Api ,  Jurnal Sosioteknologi, Vol 13, (2).
[7] Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi ,
Alfabeta, Bandung, hal. 70 .
[8] Nurul  Qamar,  Aan  Aswari  et.all. (2017). Metode Penelitian Hukum ( Legal Research  Methods) ,  Sosial  Politic Genius, Makassar, hal. 5.
[9] Kusriyanto,  Medila,  Wismoyo,
Nendi.  (2017) Sistem  Palang Pintu Otomatis Dengan Komunikasi  Wireless  Berbasis
Arduino . Teknoin Vol. 23, (1).
[10] Haryani,  Sesmeri,  Hidayanti, Widya. (2019). Gambaran Sikap
Masyarakat Saat Melintasi
Perlintasan  Kereta  Api  Tidak
Resmi  Di  Komplek  Bumi  Lubuk Buaya  Indah  (Blbi)  Kelurahan Lubuk  Buaya  Kecamatan  Koto Tangah Kota Padang ,
Ensiklopedia  Of  Journal  Vol.  2,
(2).
[11] Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karawang  Nomor 2  Tahun  2013  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kabupaten  Karawang  Tahun  2011-
2031 . [12] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
[13] Siregar,  Nur  Fitryani .  (2018) Efektivitas
Hukum , Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan
Kemasyarakatan , Vol . 18 , ( 2).
[14] Djaenab.  (2018). Efektifitas  dan Berfungsinya Hukum Dalam
Masyarakat ,  Jurnal  Pendidikan
Dan Studi Islam Vol. 4, (2).
[15] Rosana, Ellya. (2014).
Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum
Masyarakat ,  Jurnal  TAPIs Vol.
10, (1).
[16] Peraturan  Menteri  Perhubungan
Nomor  94  Tahun  2018  tentang
Peningkatan
Keselamatan
Perlintasan  Sebidang  Antara Jalur Kereta Api dengan Jalan.