http://jiss.publikasiindonesia.id/ P-ISSN:2723 – 6692
Implementasi Barang Bukti Petunjuk Oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana

## Pembunuhan
Noor Sulistiyono 1 , Fadjrin Wira Perdana 2 , Irwan 3 , Doharman Lumban Tungkup 4 , Miran 5 Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia Email: noorsulistiyono@gmail.com 1 , fadjrinwira@gmail.com 2 , irwanpasang07@gmail.com 3 , doharman29021980@gmail.com 4 , mrnbp2ip@yahoo.com 5
Artikel info

## Artikel history
Diterima : 12-10-2022 Direvisi : 18-10-2022
Disetujui : 25-10-2022
Kata Kunci: : Alat Bukti; Putusan; Pidana; Pembunuhan
Keywords: Evidence; Decision; Criminal; Murder

## Abstrak
Indonesia  merupakan  negara  hukum  dimana  segala  bentuk  tindakan warga negara memiliki konsekuensi terhadap hukum. Hukum publik di Indonesia  terdiri  dari  hukum  pidana  dan  hukum  perdata.  Salah  satu hukum  pidana  adalah  pembunuhan.  Pada  proses  penyelesaian  perkara tindak pidana pembunuhan diharuskan adanya alat bukti. Salah satu alat bukti yang digunakan adalah alat bukti petunjuk. Tujuan dari penelitian ini  adalah  mengkaji  mengenai  penggunaan  alat  bukti  petunjuk  sebagai salah  satu pertimbangan  hakim dalam memberikan putusan. Penelitian ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  dengan  pendekatan yuridis-normatif  dan  studi  pustaka.  Data  yang  digunakan  merupakan data sekunder yang diambil dari berbagai literatur dan publikasi ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada beberapa kasus tindak pidana pembunuhan di beberapa Pengadilan Negeri,  hakim menggunakan alat bukti petunjuk sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan putusan hukum  pidana.  Beberapa  Pengadilan  Negeri  di  Indonesia  yang menggunakan  alat  bukti  petunjuk  sebagai  pertimbangan  hakim  dalam memberikan  putusan  antara  lain  adalah  Pengadilan  Negeri  Solok, Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Simalungun.

## Abstract
Indonesia is a legal state where all forms of citizen actions have legal consequences. Public law in Indonesia consists of criminal law and civil law. One of the criminal laws is murder. In the process of resolving cases of  murder  crimes,  evidence  is  required.  One  of  the  evidence  used  is evidence of instructions. The purpose of this study is to examine the use of evidence as one of the judges' considerations in giving a decision. This research  uses  descriptive  qualitative  method  with  juridical-normative approach and literature study. The data used are secondary data taken from various literatures and scientific publications. The results showed that in several cases of murder in several District Courts, judges used evidence as a basis for consideration in giving criminal law decisions. Several  District  Courts  in  Indonesia  that  use  evidence  as  a  judge's consideration  in  making  decisions  include  the  Solok  District  Court, Padangsidimpuan District Court, Semarang District Court, and District Court.
Koresponden author: Noor Sulistiyono Email: noorsulistiyono@gmail.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY SA 2022

## Pendahuluan
Indonesia merupakan negara hukum dimana setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap warga negara memiliki konsekuensi terhadap hokum ( Usman , 2015). Negara memberikan hak kepada seluruh warga negara untuk dilindungi secara hukum selaras dengan negara menuntut setiap warga negaranya untuk  patuh  terhadap  setiap  ketetapan  hukum  yang  berlaku  di  Republik  Indonesia  ( Subagyo ,  2018). secara mendasar, hukum merupakan hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan karena salah satu fungsi dibentuknya hukum adalah untuk mengatur segala tingkah laku dan aktivitas manusia (Putri et al., 2021). Hukum memiliki berbagai komponen yang  mana salah satunya adalah penegakan  hukum. Penegakan hukum merupakan hal yang vital sebab penegakan hukum merupakan penampakan wajah hukum yang dapat dilihat oleh seluruh masyarakat ( Nasution et al., 2018).
Penegakan hukum merupakan kunci agar norma masyarakat dapat tetap terjaga ( Kadarwati et al., 2015). Kehendak masyarakat atas adanya kepastian hukum merupakan hal yang tak bisa dipungkiri. Masyarakat dari berbagai struktur memiliki pandangan terhadap hukum  yang  variatif ( E. H. Susanto , 2017). Akan tetapi, pada intinya dapat diketahui bahwa masyarakat pasti menghendaki adanya putusan hukum dimana orang yang bersalah mendapatkan konsekuensi hukum dari perbuatan yang dilakukan dan orang yang tidak bersalah sudah seharusnya memperoleh kebebasan ( N. A. Susanto , 2014). Oleh karena  itu,  seorang  hakim  harus  memberikan  keputusan  yang  sebenar-benarnya  dan  sesuai  dengan kaidah hukum yang berlaku di  Indonesia. Keputusan  hukum dipengaruhi oleh banyak hal  yang mana salah  satunya  adalah  berdasarkan  pada  alat  bukti  yang  mengarah  kepada  setiap  perbuatan  pada  suatu kasus ( Bisyri et al., 2020).
Tiada  negara  di  dunia  ini,  tidak  satupun  yang  memiliki  kemampuan  untuk  bisa  terbebas  dari tindak  kejahatan  dan  perilaku  kriminal.  Kriminalitas  memiliki  keterkaitan  dengan  kondisi  sosial ekonomi, budaya, politik, dan tingkat keamanan pada suatu wilayah atau daerah. Setiap kejahatan yang diadili menuntut adanya bukti, terutama pada kasus yang terkait dengan hukum pidana. hukum publik yang ada di Indonesia terklasifikasi atas hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana merupakan satu diantara bentuk hukum publik  yang perannya cukup vital dalam hal penegakan  hukum formil di Indonesia  ( Hernawati  &  Durahman ,  2020).  Pembuktian  dalam  hukum  pidana  dapat  diidentifikasi melalui dua hal yang pertama melalui barang bukti yang kedua adalah alat bukti ( Rosaniati et al., 2021). Salah satu perkara pidana adalah pembunuhan. Pembunuhan mengandung unsur adanya orang tertentu yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ( Muksin & Rochaeti , 2020).
Beberapa  penelitian  terkait  dengan  penggunaan  barang  bukti  ataupun  alat  bukti  sebagai petunjuk pemberian putusan oleh Hakim adalah penelitian dari ( Azhar , 2020) yang membahas mengenai penggunaan alat bukti petunjuk sebagai alat bukti yang sah di mata hukum dan dapat memperkuat proses pembuktian  perkara.  Selanjutnya  adalah  penelitian  dari  ( Amaliyah et  al.,  2021)  yang  membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada tindak pidana kasus pembunuhan yang terdaftar  di  Pengadilan  Negeri  Jeneponto  dimana  salah  satu  bentuk  pertimbangan  Hakim  dalam memberikan keputusan adalah berdasarkan alat bukti yang ada.
Penelitian  yang  memiliki  keserupaan  dan  juga  membahas  mengenai  topik  tentang  alat  bukti petunjuk  dalam  suatu  kasus  pidana  di  kisaran  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  Surakarta  yang dituliskan oleh ( Wijayanto & Iriani , 2013) yang mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim mempergunakan  alat  bukti  petunjuk  guna  merangkai  kesempurnaan  dari  alat  bukti  lain  walaupun
keberadaan  alat  bukti  tidak  menjadi  bukti  langsung  akan  tetapi  keberadaan  alat  bukti  petunjuk  juga berkekuatan hukum yang setara dengan alat bukti yang lain ketika berada dalam proses persidangan.
Berdasar pada  uraian  yang telah dijelaskan dapat dilihat bagaimana peran alat bukti petunjuk dalam  pemberian  putusan  oleh  hakim  memiliki  peranan  yang  cukup  vital  pada  proses  penyelesaian perkara  pidana.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  mengenai  penerapan  alat  bukti petunjuk dalam proses persidangan dalam kasus pidana dan peran alat bukti petunjuk dalam memberikan pertimbangan  pada  putusan  hakim  terkait  dengan  tindak  pidana  yang  disidangkan.  Secara  umum penelitian ini akan mengkaji dan memaparkan hasil kajian tentang apa itu alat bukti petunjuk yang dapat digunakan  ketika  dalam  proses  persidangan  terkait  penyelesaian  tindak  pidana  pembunuhan  serta bagaimana  fungsi  keberadaan  alat  bukti  petunjuk  tersebut  dalam  mempengaruhi  keyakinan  hakim sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  memberikan  putusan  pada  proses  penyelesaian  perkara  pidana. Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  secara  umum  agar  dapat memahami  fungsi  dan  peran  alat  bukti  petunjuk  dalam  persidangan  kasus  pidana.  secara  khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum terlebih pada studi bidang hukum pidana.

## Kajian Pustaka
Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan pendekatan studi  yuridis  normatif  dan  studi  pustaka.  Pemecahan  masalah  yang  ada  pada  penelitian  ini  adalah didasarkan  pada  fakta  dan  tata  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia.  Data  yang  digunakan  pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari perundang-undangan, dan publikasi ilmiah lain  terkait  dengan  putusan  hukum  pidana,  teori  hukum,  dan  literatur  yang  terkait  dengan  topik penelitian.  Penelitian  ini  dilakukan  melalui  beberapa  tahap  dalam  pengambilan  data.  Tahap  pertama adalah tahap pengumpulan data. Pengumpulan data adalah pengumpulan segala informasi yang terkait dengan topik penelitian melalui pengumpulan publikasi ilmiah dan literatur dari berbagai sumber. Pada fase  ini  juga  dilakukan  pengumpulan  data  melalui  berbagai  catatan  peristiwa  yang  terkait  dengan kejadian  tindak  pidana  pembunuhan.  Tahap  selanjutnya  adalah  tahap  klasifikasi  data  yakni  membagi data-data yang diperoleh sesuai dengan alur pembahasan pada penelitian ini. Tahap selanjutnya adalah tahap  reduksi  data.  Pada  tahapan  ini,  data-data  yang  memiliki  relevansi  rendah  dengan  pembahasan penelitian atau dirasa kurang memiliki kesesuaian dengan topik pembahasan akan dihilangkan dan tidak akan digunakan sebagai bahan kajian. Tahap selanjutnya adalah tahap verifikasi. Verifikasi dilakukan guna memperoleh data yang yang benar-benar relevan sehingga pembahasan tidak bias. Setelah seluruh tahapan tersebut, tahap terakhir adalah tahap penyajian data yakni menampilkan data-data yang sudah terverifikasi untuk digunakan pada pembahasan di penelitian.
Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan di Indonesia. Penelitian ini meninjau mengenai penggunaan  alat  bukti  petunjuk  pada  kasus  pidana  di  Indonesia.  Penelitian  ini  juga  bersifat  studi komparasi  yang  mana  membandingkan  penggunaan  alat  bukti  petunjuk  oleh  hakim  dalam  proses penyelesaian  perkara  tindak  pidana  kasus  pembunuhan  di  beberapa  Pengadilan  Negeri  yang  ada  di Indonesia. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh alat bukti petunjuk yang digunakan dalam proses peradilan  tindak  pidana  pembunuhan  di  seluruh  Indoesia  adapun  sampel  yang  digunakan  adalah  alat bukti petunjuk yang digunakan oleh hakim di beberapa Pengadilan Negeri berikut:
1. Pengadilan Negeri Padangsidimpuan
2. Pengadilan Negeri Semarang
3. Pengadilan Negeri Simalungun
4. Pengadilan Negeri Solok
Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  induktif sebab metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh hasil penelitian yang berupa deskriptif analitis. Pada penelitian ini, secara khusus akan
Penelitian  ini  akan  fokus  pada  pembahasan  mengenai  penggunaan  alat  bukti  petunjuk  pada penyelesaian  perkara  tindak  pidana  pembunuhan.  Pada  fakta  di  persidangan  penggunaan  alat  bukti petunjuk  oleh  hakim  memakai  prinsip  kehati-hatian  karena  sangat  dekat  dengan  subyektifitas  hakim ( Ningrat , 2020). Alat bukti petunjuk memiliki keterkaitan dengan barang bukti dimana alat bukti dan segala hal yang telah ditentukan oleh undang-undang yang dipergunakan untuk menguatkan dakwaan, gugatan  ataupun  tuntutan  ataupun  digunakan  sebaliknya  yakni  untuk  menolak  dakwaan,  gugatan, ataupun  tuntutan ( Sukarna , 2015). Adanya alat bukti akan menunjukkan kepada barang bukti. Secara teori wujud dari bukti dapat beraneka ragam seperti DNA pelaku ataupun korban, sidik jari, dokumentasi ataupun dokumen, saksi mata ataupun saksi ahli. Bukti ini mengacu pada bukti langsung dan bukti tidak langsung. Penggunaan bukti langsung  ataupun bukti  tidak langsung dalam persidangan  tidak terdapat perbedaan  perlakuan.  Akan  tetapi,  tingkat  kekuatan  bukti  langsung  dan  tidak  langsung  memiliki kekuatan yang berbeda.
Penggunaan  alat  bukti  petunjuk  merupakan  sepenuhnya  otoritas  dan  subjektivitas  dari  hakim yang bertugas untuk memeriksa perkara tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, penggunaan alat bukti petunjuk  ini  hanya  digunakan  apabila  alat  bukti  yang  sudah  ada  belum  dapat memberikan keyakinan yang  penuh  pada  hakim  untuk  membuat  sebuah  keputusan.  Masing-masing  petunjuk  sendiri,  juga memiliki  kekuatan  yang  berbeda-beda  dan  tidak  sama.  Penyajian  berbagai  alat  bukti  dapat  dikatakan sebagai pembuktian. Pembuktian adalah ketetapan yang mengatur tentang penggunaan alat bukti yang dibenarkan  secara  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  yang  diperbolehkan  untuk  digunakan  oleh hakim dalam memberikan keputusan. Hak untuk bukti dalam litigasi adalah bagian yang sangat rumit dalam  litigasi.  Bukti  menambah  kompleksitas  karena  melibatkan  kemampuan  untuk  merekonstruksi peristiwa  masa  lalu  sebagai  suatu  kebenaran.  Akan  tetapi,  meskipun  kebenaran  yang  dicari  bukanlah kebenaran  mutlak  ( ultimate  truth )  melainkan  kemungkinan  kebenaran  yang  relatif  atau  cukup kebenarannya, kebenaran tersebut tidak dapat ditentukan.
Guna  menilai  tingkat  kekuatan  penggunaan  alat  bukti,  terdapat  beberapa  sistem  pembuktian yang dikenal dengan teori pembuktian. Teori pembuktian dapat terdiri dari:
1. Sistem pembuktian positif
Merupakan  sistem  pembuktian  yang  semata-mata  didasarkan  pada  alat  bukti  yang  telah ditentukan  keabsahan  sesuai  undang-undang.  Artinya,  putusan  pada  suatu  perkara  bergantung sepenuhnya  pada  alat  bukti  yang  tersedia  dan  mengesampingkan  keyakinan  hakim  terhadap putusan perkara.
2. Sistem pembuktian atas dasar keyakinan hakim Sistem ini adalah sistem pembuktian yang hanya merujuk pada keyakinan hakim saja. Sistem ini sangat menonjolkan subjektifitas seorang hakim. Pada sistem ini, keyakinan hakim merupakan suatu hal yang mutlak untuk dipatuhi tanpa adanya peraturan yang mengikat dan mengatur. Pada sistem ini, putusan yang diberikan oleh hakim juga tidak  diwajibkan  untuk  disertai  alasan-alasan  yang  rasional.  Sistem  ini  memiliki  potensi penyalahgunaan wewenang yang sangat besar.
3. Sistem pembuktian berdasar pertimbangan logis dari hakim Pada sistem ini pembuktian didasarkan pada pemikiran yang logis dari seorang hakim. Peranan alat bukti pada sistem ini ditiadakan hanya sebagai bahan pertimbangan mengenai rasionalisasi suatu  perkara.  Sistem  ini  bertumpu  pada  keyakinan  hakim  namun  keyakinan  tersebut  harus didasarkan pada hal-hal yang dapat diterima oleh nalar.
4. Sistem pembuktian hukum negatif
Merupakan  sistem  pembuktian  dengan  didasarkan  pada  keyakinan  hakim  dan  juga  didasarkan pada alat bukti yang ada. Penggunaan sistem negatif menuntut penggunaan alat bukti yang sah menurut  undang-undang  dan  berdasar  pada  bukti-bukti  yang  menambah  keyakinan  hakim mengenai kesalahan terdakwa.

## Hasil dan Pembahasan
Pada  perkara  pidana,  pembuktian  sudah  dilakukan  sejak  di  tahap  pendahuluan  yakni  dengan digelarnya  penyidikan  dan  penyelidikan.  Selama  penyidikan  pihak  penyidik  bertugas  untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dapat digunakan dalam proses penyelesaian tindak pidana. Demikian pula dalam hal penyidik menentukan seseorang sebagai tersangka, penyidik harus bisa  menguasai alat pembuktian yang disebut juga sebagai bukti permulaan. Hukum pembuktian tersebut merupakan bagian dari acara pidana. Hakim tidak berhak menjatuhkan putusan pidana terhadap seseorang kecuali dengan keberadaan alat bukti sekurang-kurangnya berjumlah dua alat bukti yang sah di mata hukum. Alat bukti yang  sah  di  mata  hukum  setidaknya  terdiri  dari  5  hal  yakni  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat, petunjuk,  dan  keterangan  terdakwa.  Adapun  alat  bukti  petunjuk  dibatasi  untuk  hanya  diperoleh  dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan dari ketiga sumber alat bukti petunjuk tersebut hakim dapat menganalisis persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan yang dapat dicari dan diwujudkan.
Alat  bukti  sendiri  merupakan  segala  sesuatu  yang  memiliki  keterhubungan  dengan  suatu tindakan  atau  perbuatan  dari  seseorang  dimana  dengan  keberadaan  alat-alat  bukti  tersebut  dapat digunakan  sebagai  bahan  untuk  pembuktian  yang  dapat  menumbuhkan  rasa  yakin  pada  diri  seorang hakim atas benar ada atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan tersebut. Adapun alat bukti petunjuk merujuk  pada  Pasal  188  Ayat  1  KUHAP  adalah  perbuatan,  kejadian  atau  keadaan  yang  karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain maupun dengan perbuatan tindak pidana itu  sendiri yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan mengidentifikasikan pelaku dari tindak pidana tersebut. Penentuan alat bukti petunjuk sangat bergantung pada penilaian hakim.
Hakim adalah orang yang oleh negara ditugaskan untuk menjadi  penimbang ataupun pemberi keputusan pada berbagai perselisihan dan gugatan di bidang hukum karena keterbatasan penguasa yang tidak  dapat  menyelesaikan  segala  tuntutan  dan  gugatan  tersebut  secara  langsung.  Pengertian  hakim menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah yang dimaksud dengan hakim yaitu hakim pada Mahkamah Agung serta pada peradilan yang berada di tingkat bawahnya yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan pengadilan khusus.
Sebuah tindak pidana memiliki unsur-unsur yang terdiri dari subyek tindakan pidana, perbuatan dan akibat, dan bersifat melawan hukum. Adapun tindak pidana pembunuhan adalah sebuah perbuatan yang  disengaja  untuk  menghilangkan  nyawa  orang  lain.  Tindak  pidana  pembunuhan  dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa manusia yang dimuat dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari pasal 338 sampai dengan pasal 350. Tindak pidana pembunuhan memiliki konsekuensi hukum berupa penjara paling lama lima tahun. Kejahatan terhadap nyawa dapat digolongkan menjadi 2 jenis yakni atas dasar unsur kesalahannya dan yang kedua adalah atas dasar obyeknya atau nyawanya. Atas dasar kesalahan diklasifikasikan  lagi  menjadi  dua  bentuk  yakni  kejahatan  terhadap  nyawa  yang  dilakukan  dengan sengaja dan kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan disengaja.
Tingkat efektivitas alat bukti suatu kasus dipengaruhi oleh beberapa hal. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi adalah kondisi psiko-sosial seperti kode etik, penegak hukum yang bertugas, dan hubungan dengan masyarakat. Perilaku hukum dianggap efektif apabila sikap dan perilaku dari pihak lain  menuju  kepada  satu  tujuan  yang  dikehendaki  oleh  ketetapan  hukum.  Orang  yang  berbuat  tidak sesuai  dengan  ketentuan  hukum  dapat  disebut  sebagai  seorang  yang  tidak  taat  hukum.  Pada  proses peradilan  tindak  pidana  terdapat  beberapa  alat  bukti  yang  digunakan  oleh  hakim  dalam  rangka memberikan  pertimbangan.  Salah  satu  alat  bukti  yang  sah  secara  hukum  dan  dapat  digunakan  oleh hakim  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  memberi  putusan  hukum  adalah  alat  bukti  petunjuk. Ketentuan  mengenai  alat  bukti  petunjuk  yang  sah  untuk  digunakan  sudah  dijelaskan  pada  bagian sebelumnya.  Adapun  kendala  dalam  penerapan  alat  bukti  petunjuk  pada  putusan  tindak  pidana pembunuhan  terdiri  dari  beberapa  hal.  Pertama  adalah  kendala  yang  terkait  dengan  kualitas  penegak hukum.  Kondisi  ini  terkait  dengan  pemberian  putusan  hukum  yang  seringkali  menggunakan
rasionalisasi  hukum  terbalik.  Produk  hukum  memiliki  beberapa  celah  yang  potensial  untuk dimanfaatkan oleh para penegak hukum untuk membuat putusan hukum yang sebenarnya kurang sesuai dengan  tindakan  pelaku  namun  masih  dapat  dirasionalisasi.  Sebagai  contoh,  penegak  hukum  dapat menggunakan produk hukum yang berbeda untuk memberikan putusan pada sebuah kasus yang sama. Pada individu  yang  satu, putusan didasarkan  pada produk hukum yang dapat memberatkan hukuman bagi terdakwa dengan hukuman seberat-beratnya. Namun, pada individu lain dengan tindak pidana yang sama, seorang hakim bisa menggunakan produk hukum lain yang dapat memberikan keringanan  pada putusan hukum yang diterima oleh terdakwa. Keputusan hakim seringkali memiliki sifat yang temporal dan situasional ( Kaligis , 2013).
Alat  bukti  petunjuk  merupakan  alat  bukti  yang  masih  diperdebatkan  keabsahannya  dalam kegunaannya dalam proses pemberian putusan. Beberapa orang beranggapan bahwa alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti. Perolehan  alat bukti petunjuk menuntut  kesediaan  hakim untuk mencari segala  petunjuk  dari  segala  sumber  sehingga  alat  bukti  petunjuk  dapat  dikonstruksikan.  Alat  bukti petunjuk merupakan alat bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menunjuk kesalahan terdakwa dan  dapat  meningkatkan  keyakinan  hakim  untuk  menentukan  terdakwa  dan  memberi  putusan  yang paling tepat untuk terdakwa.
Beberapa studi kasus terkait penggunaan alat bukti petunjuk pada proses penyelesaian tindak pidana adalah kasus pada putusan No. 9/Pid.B/2016/PN.Slk. Alat bukti petunjuk yang digunakan pada penyelesaian kasus ini bersumber dari keterangan saksi, dan keterangan dari terdakwa. Atas penggunaan alat  bukti  petunjuk  pada  persidangan  tersebut  terdakwa  dijatuhi  hukuman  sebesar  16  tahun  penjara. Selanjutnya adalah pada putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 360/Pid.B/2014/PN.Psp.Sbh yang merupakan sebuah kasus pidana pembunuhan dengan 3 orang korban. Terdakwa terdiri dari 6 orang. Adapun alat bukti petunjuk yang digunakan oleh hakim pada kasus ini adalah surat  yang berupa  visum et repertum  RSUD Sribuhuan. Berdasarkan  alat bukti petunjuk yang digunakan  dan  alat  bukti  lain,  terdakwa  diajtuhi  hukuman  penjara  selama  14  tahun.  Penggunaan  alat bukti petunjuk juga dilakukan oleh hakim di Pengadilan Negeri Semarang dimana terdapat barang bukti berupa dua potong kayu yang dijadikan sebagai pentungan, barang  bukti tersebut selanjutnya menjadi keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang kemudian menjadi alat bukti petunjuk. Penggunaan alat bukti petunjuk pada proses penyelesaian perkara pidana pembunuhan ini terjadi pada putusan di tanggal 7  Juni  2005.  Selanjutnya  adalah  penggunaan  alat  bukti  petunjuk  pada  putusan  Pengadilan  Negeri Simalungun  Nomor  524/Pid.B/2015/PN.Sim.  alat  bukti  petunjuk  yang  digunakan  pada  putusan  ini adalah  surat  visum  et  repertum.  Pada  alat  bukti  surat  disebutkan  bahwa  penyebab  kematian  korban adalah karena adanya dendam pribadi. Atas penggunaan alat bukti petunjuk tersebut terdakwa dijatuhi hukuman penjara 20 tahun.

## Kesimpulan
Hukum  merupakan  hal  yang  memiliki  ketetapan-ketetapan  dalam  pelaksanaannya.  Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum publik dan hukum formil memiliki ketetapan pada prosedur penyelesaian kasusnya. Salah satu tindak pidana adalah pembunuhan. Pada proses penyelesaian tindak pidana pembunuhan  hakim harus mempertimbangkan berbagai hal  untuk memberikan putusan. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap putusan hakim adalah adanya alat bukti. Wujud dari alat bukti ini cukup banyak. Alat bukti yang sah di mata hukum sangat terbatas dan dibatasi. Salah satu alat bukti yang dianggap sah secara hukum dan dapat digunakan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan adalah alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk yang sah dibatasi berupa alat bukti petunjuk yang berasal dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat. Alat bukti petunjuk akan digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan putusan.
Cukup banyak kasus tindak pidana pembunuhan yang menggunakan alat bukti petunjuk dalam proses penyelesaian perkara. Beberapa kasus tindak pidana pembunuhan yang menggunakan alat bukti
petunjuk untuk pemberian putusan oleh hakim dapat ditemui di Pengadilan Negeri Solok pada berkas perkara putusan No. 9/Pid.B/2016/PN.Slk, pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yakni pada berkas perkara  tindak  pidana  pembunuhan  Nomor  360/Pid.B/2014/PN.Psp.Sbh,  di  Pengadilan  Negeri Semarang pada putusan kasus tindak pidana pembunuhan di tanggal 07 Juni tahun 2005, dan putusan atas  perkara  tindak  pidana  pembunuhan  di  Pengadilan  Negeri  Simalungun  dengan  putusan  Nomor 524/Pid.B/2015/PN.Sim.

## Bibliografi
Amaliyah, A., Ma’ruf, M. A., Sary, N., & Bitu, S. G. (2021). Reforma Agraria dan Penanganan Sengketa Tanah. HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum , 5 (1).
Azhar,  H.  (2020).  Alat  Bukti  Petunjuk  Dalam  Hukum  Pidana  Islam. Al-’Adalah:  Jurnal Syariah Dan Hukum Islam , 5 (2), 163–183.
Bisyri,  M.,  Sholehuddin,  S.,  &  Widoyoko,  W.  D.  (2020).  Problematika  Positivisme  Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia. Dekrit , 10 (2), 153–164.
Hernawati, R. A. S., & Durahman, D. (2020). Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Bisnis Perhotelan. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , 20 (3), 1033–1037.
Kadarwati, N., Setiasih, E., & IMP, R. (2015). Ketimpangan Pendapatan dan Keuangan Daerah di kabupaten Purbalingga. EKO-REGIONAL, Vol.10, No.2 , 10 (2).
Kaligis, J. (2013). Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan. Lex Crimen , 2 (4).
Muksin,  M.  R.  S.,  &  Rochaeti,  N.  (2020).  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menggunakan Keterangan  Ahli Kedokteran  Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 2 (3), 343–358.
Nasution, A. P., Wibowo, E. A., Puspita, L., Efendi, Y., Firdaus, R., Hamta, F., Hidayat, M., Yana,  S.,  Ismarti,  I.,  &  Setyobudi,  Y.  F.  (2018).  Isu  dan  Masalah  Lingkungan  Hidup. Artikel Dan Opini Ade Parlaungan Nasution , 1 (1).
Ningrat,  S.  P.  (2020). Kekuatan  Alat  Bukti  Petunjuk  Dalam  Pembuktian  Perkara  Tindak Pidana Pembunuhan Dan Pemerkosaan (Studi Kasus No. 302/Pid. B/2015/PN. Stabat) . UMSU.
Putri,  K.  S.  W.,  Suhartono,  S.,  &  Michael,  T.  (2021).  Penerapan  Sanksi  Pidana  Kepada Pelanggar Protokol Kesehatan Di Tengan Pandemi Covid-19. Jurnal Akrab Juara , 6 (2), 214–231.
Rosaniati, R., Sanyoto, S., & Bintoro, R. W. (2021). Penerapan Saksi Ahli Linguistik Forensik Sebagai  Alat  Bukti  Dalam  Tindak  Pidana  Turut  Serta  Menyiarkan  Berita  Bohong  dan Menimbulkan  Keonaran  Terkait  Hasil  Swab  Test  (Studi  Putusan  Nomor  225/PID. SUS/2021/PN. JKT. Soedirman Law Review , 3 (4).
Subagyo,  A.  (2018).  Syarat-syarat  kesiapan  penyelenggaraan  program  Bela  Negara. Jurnal Pertahanan & Bela Negara , 5 (3), 1–20.
Sukarna, K. (2015). Alat Bukti Petunjuk dalam Proses Peradilan Pidana .
Susanto,  E.  H.  (2017).  Kelambanan  Reformasi  Birokrasi  dan  Pola  Komunikasi  Lembaga Pemerintah. Jurnal Aspikom , 1 (1), 109–123.
Susanto, N.  A. (2014). Dimensi  Aksiologis  Dari Putusan  Kasus “St.” Jurnal  Yudisial , 7 (3), 213–235.
Usman, A. H. (2015). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika , 30 (1), 26–53. https://doi.org/10.25072/jwy.v30i1.74
Wijayanto, I., & Iriani, S. S. (2013). Pengaruh citra merek terhadap loyalitas konsumen. Jurnal Ilmu Manajemen , 1 (3), 910–918.