Perlindungan Hukum atas Hak Untuk Melanjutkan Keturunan dalam Surrogate Mother

## PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK UNTUK MELANJUTKAN KETURUNAN DALAM SURROGATE MOTHER
Maria Yolanda Monez Universitas Hang Tuah Surabaya Email: yolandamonez@gmail.com

## Abstract
Mother is an extension of the IVF method known as the uterine lease agreement, which  is  an  agreement  between  a  woman  who  ties  herself  through  an  agreement  with another party (husband and wife) to become pregnant with the result of the fertilization of the husband and wife implanted into her womb, and after giving birth is required to submit the baby to the husband and wife based on the agreement made. But the legality of surrogate mother must be questioned. This, concerns someone who uses the seeds of his partner or a woman who has no relationship, or conversely a woman who is fertilized with  another  seed  who  is  not  her  husband,  in  the  sense  of  not  being  bound  by  marital relations.  So  this  can  be  subject  to  criminal  law.  Nonetheless,  the  right  to  continue heredity is a human right inherent in every individual. Continuing descent is a function of family institutions. In Indonesia, the Raahim rental agreement has not been regulated and is legally prohibited, but in practice many things have been done secretly. Therefore, without  contradicting  the  two  issues  above,  it  is  considered  necessary  to  provide  legal protection for husband and wife who make surrogate mother agreements in an effort to continue the descent as a Human Rights.
Keyword: Surrogate Mother, Human Rights, Uterus Rent, Heredity

## Abstrak
Ibu  merupakan  kepanjangan  dari  cara  bayi  tabung  yang  dikenal  dengan  istilah perjanjian  sewa  Rahim  yaitu  kesepakatan  antara  seorang  perempuan  yang  mengikat dirinya  melalui  kesepakatan  dengan  pihak  lain  (suami  istri)  untuk  hamil  dengan  hasil pembuahan  suami  istri  untuk  ditanamkan  ke  dalam  rahimnya.  Setelah  melahirkan diwajibkan menyerahkan bayi tersebut kepada suami istri berdasarkan kesepakatan yang dibuat.  Namun,  legalitas  ibu  pengganti  yang  dipertanyakan.  Hal  ini  menyangkut seseorang  yang menggunakan benih pasangannya atau wanita  yang tidak ada hubungan atau sebaliknya wanita yang dibuahi dengan benih lain yang bukan suaminya yang dalam arti  tidak  terikat  oleh  hubungan  perkawinan.  Hal  ini  bida  dikenai  pidana.  Padahal,  hak untuk  melanjutkan  keturunan  merupakan  hak  asasi  yang  melekat  pada  diri  setiap individu.  Keturunan  yang  berkelanjutan  merupakan  fungsi  dari  institusi  keluarga.  Di Indonesia,  perjanjian  sewa  rahim  belum  diatur  dan  dilarang  secara  hukum.  Namun, dalam  praktiknya  banyak  hal  yang  dilakukan  secara  diam-diam.  Oleh  karena  itu,  tanpa bertentangan  dengan  kedua  hal  diatas,  maka  dipandang  perlu  untuk  memberikan perlindungan  hukum  bagi  suami  istri  yang  membuat  perjanjian  ibu  pengganti  dalam upaya melanjutkan keturunan sebagai hak asasi manusia
Kata Kunci: Ibu Pengganti, Hak Asasi Manusia, Sewa Rahim, Keturunan

## PENDAHULUAN
Perlindungan Hukum atas Hak Untuk Melanjutkan Keturunan dalam Surrogate Mother
erkembangan  ilmu  dan  teknologi  di  bidang  kesehatan  yang  semakin  maju  dan pesat  telah  membawa  berbagai  manfaat  dan  problem  dalam  kehidupan  manusia dewasa  ini.  Perkembangan  teknologi  kedokteran  yang  begitu  cepat  tidak  di imbangi  dengan  perkembangan  hukum,  sehingga  banyak  masalah  hukum  di  bidang kesehatan  yang  menuntut  pemikiran  dalam  menentukan  regulasi  pemecahannya.  Salah satu  perkembangan  yang  membutuhkan  pemikiran  di  bidang  hukum  adalah  tentang biotek  yang  menyangkut  sisi  kemanusiaan  seorang  insani,  yakni  penangananan reproduksi pada manusia.
Perkembangan teknologi di bidang kesehatan ini bertujuan tidak lain adalah dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat di bidang kesehatan, sebab kualitas hidup merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, dimana usaha yang di maksud meliputi  peningkatan  kesehatan  masyarakat  baik  fisik  maupun  nonfisik.  Upaya meningkatan  kualitas  kesehatan  tercermin  di  dalam  sistem  kebijakan  nasional, disebutkan bahwa kesehatan menyangkut segala segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya  sangat  luas  dan  kompleks.  Konteks  peningkatan  kualitas  kesehatan  di indonesia sejalan dengan konsep kesehatan yang dikemukakan oleh dunia internasional, bahwa “ A state of complete.
Salah satu teknologi di bidang kesehatan, yaitu lahirnya metode pembuahan di luar rahim,  di  mana  pembuahan  suami  istri  atau  suami  yang  menankan  benih  kehidupan  di dalam rahim wanita yang bukan istrinya physical, mental, and social, well being and not merely the absense of disease or infirmity ”. 1
Melalui  proses  inkubasi.  Sejak  tahun  1970 In  Vitro  Fertilization (IVF)  telah dikembangakan  yaitu  dengan  melakukan  penyatuhan  benih  laki-laki  terhadap  benih perempuan  dalam  suatu  wadah  atau  cawan  putri  (di  laboratorium)  yang  kemudian  di tanam pada benih pasangannya atau pada perempuan yang tidak mempunyai hubungan, ataupun  sebaliknya  seorang  perempuan  yang  dibuahi  dengan  benih  lain  yang  bukan suaminya,  dalam  arti  tidak  terikat  oleh  hubungan  perkawinan.  Hal  inilah  yang menimbulkan  permasalahan  hukum  Pidana,  mengenai  legalitas  dari surrogate  mother .
Asas  legalitas  suatu  permasalahan  masuk  dalam  rana  hukum  pidana,  dimana  hukum pidana yang berlaku saat ini masih merupakan warisan dari kolonial Belanda yang sudah tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  dinamika  masyarakat,  terutama  teknologi  di bidang kesehatan.
Salah  satu  tujuan  dari  pernikahan  adalah  untuk  memperoleh  kerturunan.  Kurang lengkap  rasanya  jika  sebuah  keluarga  tidak  memiliki  keturunan 2 .  Memiliki  keturunan merupakan salah satu hal yang menandakan eksistensi manusia sebagai makhluk hidup. 3
1 Muntha , Surrogate Mother dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia , Mimbar Hukum, Vol 25, No. 1, Februari 2013, Hal 76-86
2 Muhammad Ali, Surrogate Mother ; Tinjauan Hukum Perdata dan Islam , Jurnal Yuridis,2017
3 Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam Hukum Positiof Indonesia,Privad Law, 2013
P
Perlindungan Hukum atas Hak Untuk Melanjutkan Keturunan dalam Surrogate Mother
Namun  adakalanya  dalam  suatu  perkawinan  terdapat  permasalahsan  dimana  pasangan suami-istri  tidak  dapat  memperoleh  keturunan  disebabkan  kondisi  istri  yang  menderita suatu penyakit tertentu, yang mengaruskan untuk menjalani operasi pengangkatan rahim (histerektomi).  Kekhawatiran  yang  muncul  dengan  histerektomi  salah  satunya  adalah hilangnya  kemampuan  untuk  memiliki  keturunan.  Pada  kondisi  seperti  ini,  seorang wanita  masih  dapat  memproduksi  sel  telur.  Namun  ia  harus  kehilangan  rahimnya, sehingga dapat dipastikan ia tidak dapat lagi mengandung karena tempat berkembangnya janin  sudah  tidak  ada.  Dalam  hal  ini  tidak  menutup  kemungkinan  dilakukannya surrogate mother sebagai upaya untuk memperoleh keturunan.
Surrogate  mother merupakan  perluasan  dari  metode  bayi  tabung  yang  dikenal sebagai perjanjian sewa rahim, yaitu perjanjian antara seorang wanita yang mengikatkan diri  melalui  suatu  perjanjian  dengan  pihak  lain  (suami-istri)  untuk  menjadi  hamil terhadap hasil pembuahan suami-istri tersebut yang ditanamkan ke dalam rahimnya, dan setelah  melahirkan  diharuskan  menyerahkan  bayi  tersebut  kepada  pihak  suami  istri berdasarkan  perjanjian  yang  dibuat. 4 Secara  formal  sampai  saat  ini Surrogate  Mother belum dilakukan di indonesia, namum dalam praktiknya banyak perilaku yang mengarah dilakukanya Surrogate  Mother (contohnya  di  internet  banyak  ditemuka  ibu-ibu  muda yang  berasal  dari  indonesia  yang  mendaftarkan  menjadi Surrogate  Mother .  Secara hukum penyewaan rahim di indonesia dilarang, tetapi ternyata praktiknya sudah banyak dilakukan secara diam-diam dikalangan keluarga. Contohnya di Papua banyak dilakukan sewa  menyewa  rahim,  hanya  sewa  menyewa  rahim  itu  tak  pernah  dimasahkan  karena dilakukan  dalam  lingkup  keluarga.  Jadi  ada  keponakan  yang  menyewa  rahim  tantenya agar bisa mendapat anak, imbuh perempuan bergelar profesor ini. 5
Pada sisi lain, melanjutkan keturunan merupakan hak asasi setiap manusia sebagai pemenuhan atas fungsi pranata keluarga. Hak ini diatur antara lain pada pasal 28B ayat (1)  Undang-undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD),  pasal  16  ayat  (1) Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  (DUHAM),  pasal  23  ayat  (2)  Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), pasal 10 Kovenan Internasional tentang  Hak-hak  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya  (ICESCR),  pasal  2  piagam  HAM  Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan pasal 10 Undang-undang Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  (UU  HAM).  Dengan  demikian, negara wajib menjamin warga negaranya untuk  melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia. Adanya pertentangan hukum mengenai  hal  tersebut,  dirasa  perlu  untuk  mengupayakan  suatu  perlindungan  hak  bagi
4 Desriza  Ratman, Bolehkan  Sewa  Rahim  di  Indonesia ? , Elex  Media  Komputindo,  Jakarta, 2012, hal. 35-36.
5 Husni  Thamrim, Aspek  Hukum  Bayi  Tabung  dan  Sewa  Rahim ,  Aswaja  Pressindo, Yogyakarta,2014, hlm.44-45.
Perlindungan Hukum atas Hak Untuk Melanjutkan Keturunan dalam Surrogate Mother
pasangan  suami  istri  agar  dapat  melakukan surrogate  mother sebagai  upaya  untuk melanjutkan keturunan yang merupakan hak asasi bagi setiap orang.

## PEMBAHASAN

## A. Aspek Hukum Ibu Pengganti ( Surrogate Mother)
Surrogate mother atau sering disebut rahim sewaan, di mana sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang diproses dalam tabung lalu dimasukan ke dalam rahim orang lain,  dan  bukan  kedalam  rahim  istri.  Munculnya  ide  surrogate  mother  ini  disebabkan karena  istri  tidak  dapat  mengandung  karena  kelainan  kerusakan  pada  rahimnya,  atau sejak  lahir  istri  tidak  mempunyai  rahim,  atau  bahkan  istri  tidak  mau  bersusah  payah mengandung. 6
Pada  masa  yang  akan  datang  persoalan  surrogate  mother  akan  mengalami perkembangan  yang  pesat,  karena  surrogate  mother  akan  menjadi  kebutuhan  pada masyarakat  tertentu  seperti  pada  kasus  di  atas  yang  pada  akhirnya  bisa  mengarah  pada komersialisasi  rahim,  seperti  halnya  orang  menjual  ginjal  untuk  mendapatkan  uang. Surrogate  mother  bila  di  tinjau  dari  segi  teknologi  dan  ekonomi  tidak  dipermasalhkan, tetapi kedepannya dapat menimbulkan permasalahan hukum.
Pertanyaan  yang  selama  ini  dikemukakan  adalah  adakah  praktek  sewa  rahim  di indonesia  ?.  sebuah  situs  di  internet,  yaitu  Detik  Health 7 perna  memuat  artiket  yang berjudul “sewa rahim di indonesia di lakukan diam-diam. Menurut artikel tersebut secara hukum  penyewaan  eahimdi  indonesia  dilarang,  tetapi  kenyataan  prakteknya  ternyata sudah  banyak  dilakukan  secara  diam-diam  di  kalangan  keluarga.  Artikel  tersebut  di angkat dari sebuah seminar tentang sewa rahim di Unika Soegijapranata, semarang pada tanggal 5 juni 2010.
Menurut aktivis perempuan Agnes Widanti dalam seminar.  Surrogate Mother (Ibu Pengganti) Dipandang dari sudut nalar, moral, dan legal di ruang teather thomas aquinas universitas  (Unika)  Soegiyapranata,  semarang.  Mengacu  pada  tesis  mahasiswinya  yang berjudul “Penerapan Hak Reproduksi Perempuan dalam sewa menyewa rahim”. Tesis itu mengambil lokasi di papua dan menjelaskan adanya sewa menyewa rahim, hanya sewa- menyewa rahim itu tidak pernah dimasalahkan karena dilakukan dalam lingkup keluarga. Jadi ada keponakan  yang menyewa rahim tantenya agar bisa mendapatkan anak, imbuh perempuan bergelar professor ini. Kasus sewa rahim yang sempat mencuat pada Januari 2009  ketika  artis  Zarima  Mirafsur  diberitakan  melakukan  penyewaan  rahim  dari pasangan  suami  istri  pengusaha.  Zamira  menurut  mantan  pengacaranya  Ferry  Juan mendapat imbalan mobil dan uang Rp. 50.000.0000 juta dari penyewaan rahim tersebut, tetapi kabar tersebut telah dibantah Zarima.
6 Husni Thamrin, Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim,Yogyakarta, 2013, hlm 44
7 Ibid hlm 45
Perlindungan Hukum atas Hak Untuk Melanjutkan Keturunan dalam Surrogate Mother
Menurut  Agnes,  jika  kasus  Zarima  tidak  dapat  diverifikasi,  tesis  yang  dilakukan mahasiswanya  benar-benar  terjadi  dilakukan  secara  diam-diam.  Oleh  karena  itu,  Agnes bersama  dua  pembicara  lainnya  dalam  acara  itu, Liek  Wilarjo  (Dosen  UKSW Salatiga) dan  Sofwan  Dahlan  (Pakar  Hukum  Kesehatan  INDIP  Semarang),  berharap  pemerintah memperhatikan  masalah  tersebut.  Sewa  menyewa  rahim  bukan  persoalan  biologis semata, tetapi juga kehidupan dan kemanusiaan. “Selama ini hukum terlambat merespon kebutuhan” Sofwan Dahlan. 8
Baik Agnes maupun Dahlan menyebut wacana sewa rahim bukan termaksud latah, melainkan  mengantisipasi  terhadap  problem  kehidupan.  Tidak  menuntut  kemungkinan, banyak pasutri yang ingin melakukan sewa rahim, sehingga memilih pergi keluar negeri karena  di  dalam  negeri  belum  mengijinkan.  Seorang  peserta  seminar  dr.  Iskandar mengaku  menerima  keluhan  pasutri  yang  mengalami  kesulitan  mempunyai  keturunan karena  faktor  biologis  di  perempuan  “  saya  tidak  bisa  menyarankan  mereka  agar  sewa rahim karena di indonesia tidak ada payung hukumnya” 9
Kasus  ini  sebenarya  banyak  terjadi  indonesia,  hanya  saja  tidak  mencuat  karena belum  menimbulkan  permasalahan.  Tetapi  permasalan  baru  akan  muncul  jika  ibu  yang menyewakan  rahimnya  tidak  mau  menyerahkan  bayi  yang  dikandungnya.  Keengganan menyerahkan anak tersebut muncul karena naluri alamiah seorang ibu yang timbul pada saat dia mengandung anak, walaupun anak itu bukan berasal dari benihnya. Oleh karena itu  perlu  ada  undang-undang  yang  mengatur  tentang  sewa  rahim  atau  ibu  pengganti (surrogate mother) tersebut.
Selain  itu  persoalan  sewa  rahim  adalah  terkaid  dengan  moral,  yaitu  mengenai identitas  anak  hasil  sewa  rahim  kelak.  Secara  moral  apakah  dibenarkan  seorang anakyang  dilahirkan  dari  seorang  ibu  pengganti,  meski  bukan  dari  benih  ibu  tersebut, kemudian diserahkan begitu saja kepada keluarga (pasangan suami isteri) yang menyewa rahim.  Bahwa  rahim  yang  dimiliki  oleh  seorang  perempuan  bukanlah  mesin  produksi namun adalah orga reproduksi manusia, yang proses pembuahan, masa mengandung dan persalinannya sarat dengan nilai-nilai moral.
Masa pertumbuhan janin dalam kandungan seorangperempuan tidak sama dengan proses  reproduksi  barang,  karena  selama  masa  dalam  kandungandi  samping  menerima asupan  dari  makanan  ibu  yang  mengandung  juga  menerima  kasih  sayangdari  ibu  yang mengandung.  Secara  moral  sebutan  ibu  diberikan  dan  ditunjukan  kepada  perempuan yang  pernah  mengandung  dan  melahirkan  anak,  kendati  anak  yang  dikandung  bukan berasal  dari  benihnya  sendiri.  Hal  ini  adalah  yang  perlu  dipertimbangkan  tentang keberadaan ibu pengganti dalam perspektif moral.
Disamping  itu  dalam  perspektif  agama  manapun  juga  sepertinya  masih  menjadi perdebatan  dalam  ibu  pengganti  atau  sewa  rahim  tersebut.  Dalam  perspektif  islam  pun
8 Ibid .hlm 45
9 Ibid .hlm 46
Perlindungan Hukum atas Hak Untuk Melanjutkan Keturunan dalam Surrogate Mother
juga mengakui bahwa ibu adalah perempuan yangmengandung dan melahirkan anak dari rahimnya  sendiri.  Bahkan  kedudukan  ibu  sangat  tinggi  di  hadapan  anak-anak  yang dilahirkan,  dibanding  dengan  kedudukan  bapak.  Dalam  beberapa  ajaran  agama  islam ditentukan bahwa setiap anak harus menhornati ibunya, lebih dari bapaknya. Bahkan ada sabda Rasulullah Muhamad yang mengatakan bahwa “sorga ada di telapak kaki ibu”. Hal itu menunjukkan betapa tinggi dan luhurnya kedudukan ibu di hadapan anak-anak yang dikandungnya dan dilahirkannya.

## B. Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum di Indonesia
Anak  merupakan  anugerah  bagi  setiap  pasangan  suami  istri  dan  dambaan  bagi setiap keluarga. Namun tidak semua pasangan atau keluarga diberikan anugerah seorang anak dalam waktu cepat dan bahkan dimungkinkan tidak dapatmemiliki keturunan. Oleh karena  itu  berbagai  upaya  dilakukan  mulai  dari  pengobatan  herbal.  Konsultasi dokter  sampai  menggunakan  metode  fertilisasi  buatan  atau  bayi  tabung  (  fertilitas  in vitro).  Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  fertilisasi  in  vitro  dilakukan  dengan menggunakan fertilisasi sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan kemuadian ditanamkan dalam rahim istri dan dapat pula dengan cara yang berbedafertilisasi sperma dan ovum dari suami istri yangditanamkan dalam rahim istri dan dapat pula dengan cara yang berbeda fertilisasi sperma dan ovum dari suami istri yang ditanamkan dalam rahim wanita lain yang disebut dengan istilah ibu pengganti (surrogate mother).
Surrogate mother telah menjadi alternatif lain bagi beberapa pasangan yang belum atau tidak dapat memiliki keturunan melalui metode bayi tabung yaitu sewa rajim wanta lain yang bukan istrinya. Pengertian surrogate mother  dalam Black’s Law Distionary 7 th Editional adalah “1. A woman who xarries a child to term on behalf of another woman and the father.2.a person who carries aut the role of a mother” “ 1. Seorang wanita yang membawa anak untuk atas nama wanita laindan kemudian memberikan hak orangtuanya pada  wanita  dan  ayah  anak  tersebut.  2.  Seorang  wanita  tersebut  sebagai  ibu  pengganti pada masa kehamilan sampai melahirkan saja.
Awal  surrogate  mother  dalam  proses  inseminasi  buatan  pada  manusia  berhasil  di praktekan  pada  1970.  Pembuatan  in-vito  (In-Vitro  Vertilization)  untuk  pertama  kalinya sekitar  tahun  1970-an  dilakukan  oleh  2  dokter  asal  inggris  Patrick  C.  Steptoe  dan Robbert  G.  Edwards. 10 Pada  awalnya  teknologi  ini  ditentang  oleh  kalangan  kedokteran dan agama. Namun sekarang berkembang pada negara-negara maju lainnya.
Pada  praktek  kedokteran  di  indonesia  maupun  kejelasan  pengaturannya,  hanay praktek  bayi  tabung  saja  yang  di  akui  dan  disahkan  kebenarannya,  hanya  praktek  bayi tabung saja  yang di akui dan disahkan keberadaannya, serta telah dilakukan prakteknya secara  terbuka.  Sedangkan  mengenai  sewarahim  sampai  saat  ini  belum  terdapat pengaturan  yang  jelas  mengenai  keabsahan  pelaksanaan  sewa  rahim  melalui  suatu
10 Ibid . Hlm 48
Perlindungan Hukum atas Hak Untuk Melanjutkan Keturunan dalam Surrogate Mother
kontrak  tersebut.  Kontrak  sewa  rahim  sendiri  adalah  perjanjian  seorang  wanita  yang mengaitkan  dirinya  dengan  pihak  lain  (suami  istri)  untuk  menjadi  hamil  dan  setelah melahirkan menyerahkan anak atau bayi tersebut. 11 Sewa rahim juga merupakan sebuah perjanjian  Istilah  perjanjian  merupakan  terjemahan  dari  kata overeenkomst .  Perjanjian merupakan  salah  satu  sumber  perikatan.  Menurut  Pasal  1313  KUH  Perdata  Perjanjian diberi pengertian sebagai:
“Suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya terhadap satu orang atau lebih.”
Perumusan  itu  terlalu  luas  dan  kurang  lengkap.  Perjanjian  sebagai  suatu  hubungan hukum  mengenai  harta  benda  antara  dua  pihak  dalam  mana  suatu  pihak  berjanji  untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. 12 Salim HS, memberikan definisi perjanjian adalah sebagai berikut: “hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang  satu  berhak  atas  prestasi  dan  begitu  juga  subjek  hukum  yang  lain  berkewajiban  untuk melaksanakan  prestasinya  sesuai  dengan  yang  telah  disepakatinya.” 13 Sudikno  Mertokusumo, memberi pengertian perjanjian sebagai berikut: “perjanjian adalah hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.” 14
Asas-asas  hukum  perjanjian  sebagai  landasan  pemikiran  dalam  hukum  perjanjian terdapat  baik  dalam  sistem  hukum  Indonesia  ( civil  law )  ataupun  sistem common  law. Dalam KUH Perdata dikenal lima asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda (asas kepastian hukum), asas itikad baik, dan asas kepribadian.

## C. Pengaturan Terkait Surrogacy di  Indonesia
Dalam  hukum  Indonesia,  praktek  ibu  pengganti  secara  implisit  tidak diperbolehkan.  Dalam  pasal  127  UU  No.  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  (UU Kesehatan)  diatur  bahwa  upaya  kehamilan  di  luar  cara  alamiah  hanya  dapat  dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:
1. Hasil  pembuahan  dari  sperma  dan  ovum  dari  suami  dan  istri  yang bersangkutan di tanamkan ke rahim istri dimana ovum itu berasal;
2. Dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  yang  mempunyai  keahlian  dan kewenangan untuk itu;
11 Fajar bayu,dkk , kedudukan kontrak sewa rahim dalam hukum positif indonesia , jurnal Privat Law Edisi 01 maret-Juni 2013
12 R. Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian , CV Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 4
13 Salim  HS  (II), Hukum  Kontrak,  Teori  Dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak, PT.  Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 27
14 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 97-98
Perlindungan Hukum atas Hak Untuk Melanjutkan Keturunan dalam Surrogate Mother

## 3. Pada fasilitas layanan kesehatan tertentu.
Hal  ini  berarti  bahwa  metode  atau  kehamilan  diluar  cara  ilmiah    selain  yang  di  atur dalam  pasal  pasal  127  Undang-Undang  Nomor  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan  tidak  dapat dilakukan di Indonesia. Larangan praktik sewa rahim ini juga tercantum dalam:
a. Permenkes  RI  No.73/Menkes/PER/II/1999  tentang  Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan.

## Pasal 4
Pelayanan teknologi reproduksi buatan hanya dapat diberikan kepada pasangan suami  isteri  yang  terikat  perkawinan  yang  sah  dan  sebagai  upaya  akhir  untuk memperoleh keturunan serta berdasarkan pada suatu indikasi medik.

## Pasal 10
1) Pelanggaran  terhadap  ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Menteri ini dapat dikenakan tindakan administratif.
2) Tindakan  administratif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat berupa  peringatan  sampai  dengan  pencabutan  izin  penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi buatan.
b. SK Dirjen Yan Medik  Depkes RI tahun 2000 tentang Pedoman Pelayanan Bayi Tabung di RS, terdapat 10 pedoman:
1) Pelayanan  teknologi  buatan  hanya  dapat  dilakukan  dengan  sel
telur dan sperma suami istri yang bersangkutan; (Pedoman no.1). 2) Pelayanan reproduksi  buatan merupakan bagian  dari  pelayanan infertilitas  sehingga  kerangka  pelayanan  merupakan  bagian  dari pengelolaan  pelayanan  infertilitas  secara  keseluruhan;  (Pedoman no.2). 3) Dilarang  melakukan surrogacy dalam  bentuk  apapun;
(Pedoman no.4)
D. Perbandingan pengaturan Surrogate Mother dengan negara lain
Perbandingan  pengaturan  dapat  diambil  dari  negara  Ukraina.  Para  ahli memprediksi  pertumbuhan  permintaan  lebih  lanjut  untuk  ibu  pengganti  Ukraina,  serta pertumbuhan jumlah wanita lokal yang ingin membawa kehamilan bagi pasangan asing. Faktor-faktor  ini  dikombinasikan  dengan  dukungan  eksplisit  dari  undang-undang setempat  membuat  Kota  Kiev  menjadi  pusat  untuk surrogacy internasional.  Kota  Kiev ini  bisa  dibilang  ibukota  Eropa  Timur.  Negara  ini  sekaligus  orang  Eropa,  tapi  juga mengikuti  tradisi  hukum  yang  lebih  modern.  Ukraina  memiliki  undang-undang  Federal yang  eksplisit  yang  mendukung  kontrak  pengganti  untuk  pasangan  suami-istri heteroseksual.  Sumbangan  embrio  itu  legal,  dan  sumbangan  telur  diatur  oleh  undang- undang.  Selain  itu,  orang  Eropa  dan  Amerika  tidak  memerlukan  visa  khusus  untuk memasuki negara tersebut untuk tujuan surrogacy .
Perlindungan Hukum atas Hak Untuk Melanjutkan Keturunan dalam Surrogate Mother
Kiev memiliki sejarah panjang membantu pasangan tanpa anak memulai keluarga. Negara ini telah lama menjadi tujuan populer untuk adopsi internasional, dan sejak 2009 negara  ini  telah  berkembang  sebagai  pusat  untuk surrogacy di  luar  negeri.  Pasangan barat dapat menemukan donor sperma dengan mudah. Ukraina menikmati standar hidup yang relatif tinggi, dan ibu pengganti terbiasa dengan kondisi hidup bersih dan aman dan makanan sehat. Organisasi Kesehatan Dunia menilai Ukraina memiliki intensitas tingkat kematian  bayi  rendah.  Ukraina  menempati  peringkat  ke-116  dalam  daftar  negara  yang menempatkannya  secarasignifikan  di  depan  india  dan  Thailand.  (Ini  tidak  sama  untuk sebagian  besar  negara  Asia  dan  Eropa  Timur  dimana  surrogacy  juga  diperbolehkan). 34 Kiev  memprediksi  bahwa surrogacy di  Ukraina  bisa  melihat  pertumbuhan  yang berkelanjutan  dan  harga  yang  lebih  rendah.  Dorongan  tersebut  muncul  saat  Meksiko, India,  Nepal,  dan  Thailand  melarang  semua  pengganti  komersial.  Sementara  kondisi ekonomi  dan  politik  yang  keras  membuat  ibu  pengganti  menjadi  peluang  menarik  bagi wanita muda. Surrogacy di Ukraina telah melihat pertumbuhan baru-baru ini, dan iklan untuk ibu pengganti sering terjadi di ibukota Ukraina.
Sejak  krisis  melanda  ekonomi  Ukraina  dan  perang  dengan  Rusia  pecah  pada tahun 2014, lebih banyak perempuan Ukraina menganggap surrogacy sebagai solusi atas kesulitan keuangan mereka. Ibu pengganti dapat menerima kompensasi sampai $ 13.000 ditambah  uang  saku  bulanan  $  400.  Lonjakan  pasokan  di  pasar  maternal  pengganti  di Ukraina telah  menekan harga prosedur untuk calon orangtua.
Menurut  satu  lembaga surrogacy berbasis  di  Kiev,  jumlah  wanita  Ukraina  yang bersedia  menjadi  ibu  pengganti  meningkat  secara  signifikan.  Ketersediaan  pengganti telah  menyebabkan  penurunan  pembayaran  dari  rata-  rata  $  16.000  -  18.000  beberapa tahun yang lalu. Beberapa agen menawarkan hanya $ 9.000 jika paket termasuk sebuah apartemen  di  Kiev  selama  kehamilan.  Meskipun  tidak  ada  statistik  resmi  untuk  jumlah kelahiran pengganti di Ukraina, salah satu agen pengganti Pos Kiev mengatakan bahwa sekitar 300 anak dilahirkan setiap tahun dari ibu pengganti. Tapi jumlahnya bisa segera tumbuh.
Ukraina adalah satu dari hanya empat negara Eropa yang memungkinkan adanya surrogacy komersial.  Negara lain termasuk Rusia, Georgia, dan Polandia. Surrogacy di Amerika Serikat legal, tapi harganya mulai dari $ 75.000. Total biaya program surrogacy di Kiev sekitar $ 40.000. Titik harga itu membuat Ukraina menjadi pilihan yang menarik bagi  pasangan  asing  yang  ingin  memulai  keluarga.  Terlepas  dari  kompensasi  dan tunjangan ibu pengganti, paket surrogacy yang lengkap mencakup semua layanan medis, dukungan  hukum  dan  biaya  agen. Surrogacy di  Ukraina  juga  telah  didorong  oleh penutupan  beberapa  pasar  kompetitif  internasional.  Dalam  2  tahun  terakhir  Meksiko, India,  dan  Thailand,  yang  sebelumnya  dikenal  sebagai  tujuan  populer  untuk surrogacy legal  dan  terjangkau,  melarangnya  untuk  orang  asing.  Pada  2016,  Nepal  bergabung dalam pelarangan tersebut.
Perlindungan Hukum atas Hak Untuk Melanjutkan Keturunan dalam Surrogate Mother
Di bidang surrogacy , legislator Ukraina telah terbukti jauh lebih progresif daripada banyak  rekan  Eropa  mereka.  Hari  ini,  Ukraina  adalah  salah  satu  dari  sedikit  negara ramah surrogacy di  Eropa.  Tidak  seperti  negara  lain  yang  membatasi  atau  bahkan melarang surrogacy , di Ukraina, orang tua yang dimaksud anak dianggap sebagai orang tua kandung dari saat  pembuahan, dan mereka secara khusus  disebut sebagai orang tua kandung dalam akta kelahiran tanpa menyebutkan ibu  pengganti. Paling  penting adalah pengganti tersebut tidak dapat secara hukum menjaga anak setelah kelahiran. Sebaliknya: anak  tersebut  dianggap  sah  menjadi  milik  calon  orang  tua  sejak  saat  pembuahan. Sebenarnya,  dalam  sejarah  hukum  Ukraina,belum  ada  satupun  kasus  klaim-klaim perselisihan  yang dipersengketakan  yang timbul karena pengaturan orang tua pengganti atau  keabsahan  perjanjian surrogacy .  Sebaliknya,  undang-undang  di  beberapa  negara bagian A.S.  (dan Federasi  Rusia) memungkinkan seorang ibu  pengganti untuk  menjaga anak setelah kelahirannya, terlepas dari kesepakatan antara orang tua yang dimaksud dan ibu pengganti.
Surrogacy di  Ukraina  diatur  dengan  baik,  dan  kontrak surrogacy dianggap  dapat dilaksanakan  berdasarkan  undang-undang  yang  diberlakukan  di  tingkat  Federal.  Di bawah  hukum  Ukraina,  anak  tersebut  dianggap  milik  Orang  tua  yang  dituju  sejak  saat pembuahan.  Begitu  bayi  lahir,  akta  kelahiran  dikeluarkan  dengan  nama  orang  tua  yang ditujukan, dan pengganti tidak diberi hak orang tua. Akibatnya, pengganti tersebut tidak memiliki hak untuk menyimpan bayi tersebut atau menuntut hak apa pun. Hal ini berlaku bahkan  jika  donor  telur  dan  sperma  digunakan  dan  tidak  ada  hubungan  biologis  antara anak dan orang tua yang dituju - nama mereka tetap pada akta kelahiran.
Secara umum, ada kerangka hukum yang jauh lebih komprehensif untuk surrogacy di  Ukraina.  Negara-negara  Eropa  lainnya  sama-sama  melarang surrogacy sama  sekali, atau mereka mengizinkan perjanjian surrogacy hanya pengganti yang tidak dibayar. Bagi negara-negara  yang mengizinkan surrogacy , undang-undang tersebut biasanya memberi semua  hak  orang  tua  kepada  pengganti  tersebut  sampai  proses  pengadilan  dapat mengalihkan  hak-haknya  kepada  orang  tua  yang  Ditujukan.  Di  negara-negara  ini, pengganti  memiliki  hak  untuk  menjaga  bayi  jika  dia  memilih,  tapi  ini  tidak  terjadi dengan surrogacy di Ukraina.
Surrogacy di  Ukraina  secara  resmi  diatur  oleh Clause  123  of  the  Family Code  of Ukraine ( Pasal 1, pasal 2, pasal 3 Kode Keluarga Ukraina), yang menetapkan hubungan orang tua dalam kasus Reproduksi Medis yang Dibantu. Di bawah artikel tersebut, "jika sebuah  ovum  yang  dikandung  oleh  (pasangan  suami-istri)  ditanamkan  ke  wanita  lain, pasangan yang telah menikah itu adalah orang tua anak tersebut. Klausul ini mendukung kontrak  surrogacy,  sementara  pada  saat  yang  sama  membatasi  prosedur  hanya  pada pasangan  suami  istri.  ("Menikah"  mengacu  pada  hukum  Ukraina  -  yang  saat  ini  tidak mengenali perkawinan sesama jenis.) Pendaftaran  bayi diatur oleh Order 24 and Order 771  Health  Ministry  of  Ukraine (aturan  No.24  dan  aturan  No.771  dari  Kementerian Kesehatan  Ukraina),  yang  berkaitan  dengan  prosedur  medis  inseminasi  buatan  dan
Perlindungan Hukum atas Hak Untuk Melanjutkan Keturunan dalam Surrogate Mother
implantasi  embrio.  Perintah  tersebut  menyatakan  bahwa  dalam  kasus  telah  melahirkan bayi yang dikandung oleh pasangan lain (yaitu, pengaturan surrogacy ) pendaftaran anak dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  surrogacy  yang  ditandatangani  oleh  Orangtua  yang Ditujukan dan persetujuan tertulis dari pengganti tersebut. Kesepakatan tersebut diajukan bersamaan  dengan  dokumen  medis  yang  menyatakan  bahwa  pengganti  tersebut melahirkan  anak  dari  Orangtua  yang  Ditujukan,  dan  ini  memungkinkan  Orangtua  yang Ditujukan untuk terdaftar sebagai orang tua yang sah dari anak tersebut. 35

## PENUTUP
Norma hukum di indonesia dalam pasal tidak memperbolehkan Surrogate Mother yang  tertuang  pada  Pasal  127  ayat  1  Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009  tentang kesehatan,  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  039  Menkes/SK/2010  tentang Penyelenggaraan  Pelayanan  Teknologi  Reproduksi  Berbantu,  peraturan  Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Permenkes RI No.73/Menkes/PER/II/1999  tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Teknologi  Reproduksi Buatan.  Guna  melanjutkan  keturunan  dengan  bantuan  ibu  pengganti  atau surrogate mother menjadi hak konstitusi yang seharunya dapat di masukan di dalam norma hukum di indonesia. Surrogate mother atau ibu pengganti dapat di pertimbangkan agar dapat di atur  lebih  jelas  dalam  undang-undang  tetapi  pengaturannya  harus  mempertimbangkan faktor sosial, agama, adat agar tetap pada landasan negara kita yaitu pancasila sehingga dapat  di  masukan  faktor  pembatas  agar  dapat  mencegah  hal-hal  yang  tidak  di  inginkan terjadi.
Perlindungan Hukum atas Hak Untuk Melanjutkan Keturunan dalam Surrogate Mother

## DAFTAR PUSTAKA
Muntha , Surrogate Mother dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia , Mimbar Hukum, Vol 25, No. 1, Februari 2013
Muhammad  Ali,  Surrogate  Mother  ; Tinjauan  Hukum  Perdata  dan  Islam ,  Jurnal Yuridis,2017
Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam Hukum Positiof Indonesia,Privad Law, 2013
Desriza Ratman, Bolehkan Sewa Rahim di Indonesia ? , Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012
Husni  Thamrim, Aspek  Hukum  Bayi  Tabung  dan  Sewa  Rahim ,  Aswaja  Pressindo, Yogyakarta,2014
Fajar  bayu,dkk ,  kedudukan  kontrak  sewa  rahim  dalam  hukum  positif  indonesia ,  jurnal Privat Law Edisi 01 maret-Juni 2013
R.  Wirjono  Projodikoro, Asas-Asas  Hukum  Perjanjian ,  CV  Mandar  Maju,  Bandung, 2000
Salim  HS  (II), Hukum  Kontrak,  Teori  Dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak, PT.  Sinar Grafika, Jakarta, 2003
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1991