Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 2, Mei 2023 : 1189 – 1200

## Strategi Pengembangan Hutan Kemasyarakatan
Dalam Program Perhutanan Sosial Di Kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit V
Community Forest Development Strategies For The Social Forestry Program In The Protected Forest Area Of Mount Lembean Unit V Forest Management Area
Immanuel Carter Aldo Hombokau (1)(*) , Johny S. Tasirin (2) , Hengki D. Walangitan (2)
1) Peneliti dan Staf UPTD KPH Unit V-Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara/ASN 2) Staf Pengajar dan Peneliti pada Prodi Agronomi Program Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi, Manado
*Penulis untuk korespondensi: aldo.forester02@gmail.com
Naskah diterima melalui e-mail jurnal ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id
: Rabu, 31 Mei 2023
Disetujui diterbitkan
: Rabu, 31 Mei 2023

## ABSTRACT
The  study  aims  to  analyze  the  potential  of  biophysical  civil-forest  clearances,  analyze  economic, institutional,  social  and  cultural  conditions,  and  track  stakeholders  in  determining  civil-forest  development strategies  in  the  region  of  Lembean  Mountain Reserves.  The  study  was  conducted  for  three  months,  ranging  from March  to  May  2023. The data used is primary and secondary data. Primary data  is collected through interviews, based  on  questionnaires.  The  number  of  respondents  to  the  weight  of  four  respondents  with  both  expert  and experienced levels of people's empowerment around the forest region. The number of respondents to give a twenty- first rate to those of a forest-farm group with a permit to use a community forest. The data collected in primary data concern  economic  conditions,  institutional,  social  and  cultural  conditions,  and  stakeholder  in  determining development strategies. The turnaround strategy is a research strategy developed for the development of community forests  in  the  Lembean Mountain  Forest  Area.  The  strategy  is  to  facilitate the  establishment  and strengthening  of group  institutions,  facilitate  businesses  wishing  to  invest  with  community  groups  through  mutually  beneficial cooperation, and develop patterns of agroforestry systems that have products and economic value.
Keywords : community forestry; development strategy;  protected forest

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi biofisik lokasi ijin hutan kemasyarakatan, menganalisis kondisi  ekonomi, kelembagaan, sosial dan budaya masyarakat, menganalisis serta menganalisis stakeholder dalam menentukan strategi pengembangan hutan kemasyarakatan di kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean. Penelitian ini  dilaksanakan  selama  tiga  bulan,  dimulai  dari bulan  Maret  sampai  Mei  2023.  Data  yang  digunakan  adalah  data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, berdasarkan kuesioner. Jumlah responden untuk  memberi  nilai  bobot  empat  orang  responden  dengan  kategori  ahli  dan  berpengalaman dalam pemberdayaan masyarakat  sekitar  kawasan  hutan.  Jumlah responden  untuk  memberi  nilai rating dua  puluh  satu  orang  responden anggota  kelompok  tani  hutan  yang  memiliki  ijin  pemanfaatan  hutan  kemasyarakatan.  Data  yang  dikumpulkan berupa  data  primer  menyangkut  kondisi  ekonomi,  kelembagaan,  sosial  dan  budaya  masyarakat,  serta stakeholder dalam menentukan strategi pengembangan. Hasil penelitian diperoleh strategi pengembangan hutan kemasyarakatan di  kawasan hutan lindung gunung lembean  yaitu strategi turn around. Strategi yang dilakukan yaitu  memfasilitasi pembentukan  dan  penguatan  kelembagaan  kelompok,  memfasilitasi  pelaku  usaha  yang  ingin  berinvestasi  dengan kelompok masyarakat melalui kerjasama yang saling menguntungkan, dan mengembangkan pola sistem agroforestri yang memiliki produk dan nilai ekonomi.
Kata kunci : hutan kemasyarakatan; strategi pengembangan; hutan lindung
Strategi Pengembangan Hutan Kemasyarakatan…………………...…….…....(Immanuel Hombokau, Johny Tasirin, Hengki Walangitan)

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Hutan memiliki peranan penting di bidang perekonomian
karena hutan dapat meningkatkan  pembangunan  ekonomi  nasional dan  kemakmuran  rakyat.  Selain  itu,  hutan  juga berfungsi  sebagai  pengatur  tata  air  karena perakaran  pepohonan  dan  vegetasi  dapat meningkatkan porositas tanah, sehingga infiltrasi  air  hujan  dapat  meningkat  dan  aliran permukaan (run off) bisa berkurang.
Provinsi  Sulawesi  Utara  telah  ditetapkan 6  (enam)  Unit  KPH.  Berdasarkan  Keputusan menteri  Lingkungan  Hidup dan  Kehutanan  No. SK.386/MenLHK/Setjen/PLA.0/8/2017  tanggal 15  Agustus  2017  tentang  penetapan  Wilayah Kesatuan  Pengeloaan  Hutan  Provinsi  Sulawesi Utara.  Wilayah  KPH  Unit  V  terdapat  Blok pemanfaatan  Hutan  Lindung.  Pada  blok pemanfaatan  Hutan  Lindung  telah  terdapat  izin Perhutanan Sosial berupa izin Hutan Kemasyarakatan (HKm). Upaya  pokok  pembangunan  kehutanan yaitu
memberikan kesempatan kepada masyarakat di dalam dan di sekitar hutan untuk berpartisipasi  dalam  pembangunan  kehutanan melalui  perhutanan  sosial,  khususnya  di  dalam kawasan hutan berupa kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKm).
UPTD  KPH  Unit  V  mempunyai  tujuan yaitu program pemberdayaan masyarakat melalui  skema  perhutanan  sosial  yang  salah satunya  adalah  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm). Hutan  Lindung  Gunung  Lembean  KPH  Unit  V Terdapat  3  KTH  Pemegang  Izin  Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)  yaitu  KTH  Wana  Lestari  memiliki anggota  kelompok  selumlah  38  orang  dengan luas  225  ha  yang  berada  di  Kelurahan Papakelan  Kecamatan  Tondano  Timur;  KTH Esa  Toroan  memiliki  anggota  kelompok sejumlah  34  orang  dengan  luas  109  ha  yang berada  di  Desa  Kombi  Kecamatan  Kombi;  dan KTH  Sinar  Surya  memiliki  anggota  sejumlah 20  orang  dengan  luas  122  ha.  Penelitian  ini meneliti  pada  3  KTH  pemegang  Izin  Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)  yang  melaksanakan  kegiatan  di
Hutan  Lindung  Gunung  Lembean.  Untuk  itu diperlukan  suatu  kajian  guna  mendapatkan strategi  pengembangan  hutan  kemasyarakatan dalam program perhutanan sosial pada kawasan hutan  lindung  sekaligus  untuk  merumuskan solusi dalam merehabilitasi lahan kritis kawasan Hutan  Lindung  Gunung  Lembean  di  wilayah KPH  Unit  V  dengan  melibatkan  peran  serta masyarakat  khususnya  di  sekitar  kawasan hutan.

## Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  yang  ingin  dicapai  dari penelitian ini adalah:
1. Menganalisis kondisi ekonomi,
kelembagaan, sosial dan budaya masyarakat di  sekitar  kawasan  Hutan  Lindung  Gunung Lembean.
2. Menganalisis  potensi  biofisik  kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean.
3. Menganalisis stakeholder dalam  penentuan strategi  pengembangan  HKm  di  kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean.

## Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini:
1. Sebagai  bahan  masukan  bagi  pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan dan  pengambilan  kebijakan  serta mengevaluasi program hutan
kemasyarakatan yang terkait dengan strategi pengembangan Hutan Kemasyarakatan dalam  program  perhutanan  sosial  di kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean.
2. Sebagai solusi dan peluang dalam menyelesaikan kendala-kendala yang terdapat  dalam  melaksanakan  program HKm.

## METODE PENELITIAN

## Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian  dilakukan  pada  bulan  Maret sampai  dengan  Mei  2023.  Penelitian  dilakukan di  Blok  Pemanfaatan  Kawasan  Hutan  Lindung Gunung  Lembean  KPH  Unit  V,  khususnya lokasi  areal  HKm  bagi  kelompok  masyarakat
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 2, Mei 2023 : 1189 – 1200
Pemegang  IUPHKm  di  Kelurahan  Papakelan Kecamatan  Tondano  Timur,  Desa  Kombi Kecamatan  Kombi  dan  Desa  Rerer  Kecamatan Kombi.

## Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  diperoleh melalui:
1. Wawancara
Wawancara  dilakukan  untuk  memperoleh siapa  saja  stakeholder  yang  melaksanakan program  perhutanan  sosial  dan  data  isu-isu faktual terkait pengembangan hutan kemasyarakatan  di  Kawasan  hutan  lindung gunung lembean.
1. Observasi
Observasi  dilakukan  dengan  melakukan pengamatan  secara  langsung  ke  lapangan  yang bertujuan untuk memperoleh informasi berdasarkan kondisi dan situasi objek penelitian yaitu  blok  pemanfaatan  hutan  kemasyarakatan serta  aktifitas  kelompok  tani  pemegang  izin yang  berada  didalam  Kawasan  hutan  lindung gunung lembean.
2. Studi literatur
Studi literatur merupakan metode
pengumpulan data dengan memperoleh informasi  dari  berbagai  sumber  yang  berkaitan dengan  tujuan  yang  diteliti  guna  untuk menunjang data yang diperoleh di lapangan. 3. Kuesioner Kuesioner  dilakukan  kepada  responden untuk  memberi  nilai  pengaruh  dan  kepentingan pada  analisis  stakeholder.  Jumlah  responden untuk  memberi  nilai  pengaruh  dan  kepentingan yaitu empat orang. Kuesioner lain dilakukan ke responden  untuk  pemberian  bobot  dan  rating pada internal dan eksternal faktor dalam analisis SWOT.  Jumlah  responden  untuk  memberi nilai bobot  yaitu  empat  orang  yaitu  responden dengan kategori  ahli  dan  berpengalaman dalam pemberdayaan  masyarakat  sekitar  kawasan hutan.  Jumlah  responden  untuk  memberi  nilai rating  yaitu  dua  puluh  satu  orang  yaitu responden  anggota  kelompok  tani  hutan  yang memiliki ijin pemanfaatan hutan kemasyarakatan  serta  memiliki  lahan  di  dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean.

## Metode Pengambilan Sampel
Pengambilan sampel responden dilakukan dengan menggunakan metode purposive
sampling . Pengambilan sampel dilakukan secara  sengaja  dengan  mempertimbangkan kriteria  yang  sesuai  dengan  penelitian  yaitu kelompok  pengelola  yang  berhubungan  erat dengan program perhutanan sosial skema hutan kemasyarakatan  dan  mempunyai  pengalaman pemahaman mengenai topik penelitian. Mendapatkan  informasi  secara  mendalam diambil sampel melalui:
1. UPTD  KPH  Unit  V  Minahasa,  Tomohon, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara.
2. Kelompok  Kerja  Percepatan  Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Utara.
3. Pemerintah  Desa/Kelurahan  yang  terdapat kegiatan  hutan  kemasyarakatan  di  sekitar kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean.
4. Kelompok  tani  hutan  pemegang  izin  usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan.
5. Kelompok pengelola program hutan kemasyarakatan.

## Konsep Pengukuran Variabel
1. Penilaian Tingkat Kepentingan Stakeholder
a. Keterlibatan  dalam  penerapan  program hutan kemasyarakatan.
b. Manfaat  penerapan  program  hutan kemasyarakatan.
c. Anggran  untuk  penerapan  program hutan kemasyarakatan.
d. Prioritas  penerapan  program  hutan kemasyarakatan.
e. Ketergantugan  hasil  dari  penerapan program hutan kemasyarakatan.
2. Penilaian Tingkat Pengaruh Stakeholder
a. Kekuatan  pengaruh  untuk  penerapan program hutan kemasyarakatan.
b. Peran dan partisipasi sumber daya untuk penerapan program hutan kemasyarakatan.
c. Kapasitas  untuk  menerapkan  program hutan kemasyarakatan.
d. Penerapan aturan program hutan kemasyarakatan.
e. Jejaring  kerja  sama  dalam  penerapan program hutan kemasyarakatan.
Strategi Pengembangan Hutan Kemasyarakatan…………………...…….…....(Immanuel Hombokau, Johny Tasirin, Hengki Walangitan)

## Metode Analisa Data
Analisis stakeholder dilakukan  dengan penafsiran  matriks  kepentingan  dan  pengaruh para stakeholder dalam  menentukan  strategi pengembangan hutan kemasyarakatan di kawasan  Hutan  Lindung  Gunung  Lembean. Langkah  analisis  yaitu  identifikasi stakeholder , pengukuran kepentingan dan pengaruh stakeholder , dan pemetaan stakeholder .
Berdasarkan data
yang
telah dikumpulkan,  tahapan  perencanaan  strategis analisis  dilakukan  dengan  menggunakan  alat analisis  SWOT  sebagai  singkatan  dari strength (kekuatan), weaknesses (kelemahan), opportunities (peluang), dan threats (ancaman), dimana  SWOT  dijadikan  sebagai  suatu  model dalam  menganalisis  suatu  organisasi  yang berorientasi profit dan non profit dengan tujuan utama  untuk  mengetahui  keadaan  organisasi tersebut  secara  lebih  komprehensif  (Fahmi, 2016).  Tahapan  penyususnan  strategi  SWOT yang  dilakukan,  yaitu  mengidentifikasi  isu-isu faktual; klasifikasi kekuatan, kelemahan, peluang  dan  ancaman;  pemberian  nilai  bobot dan  rating;  matriks  analisis  SWOT; grand strategy ; penentuan strategi prioritas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Umum Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  dilaksanakan  pada  3 kelompok pelaksana program perhutanan sosial skema hutan kemasyarakatan berdasarkan Surat Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  tanggal  13  desember  2017  yaitu  (1) Nomor: SK. 4083/MENLHK- PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang IUPHKm seluas 122 (seratus dua puluh dua)  hektar  pada KTH  Sinar  Surya.  Peta  lokasi IUPHKm  KTH  Sinar  Surya  dapat  dilihat  pada Gambar 1.
Gambar  1.  Peta  lokasi  IUPHKm  KTH  Sinar Surya
(2) Nomor: SK. 2046/MENLHK-
PSKL/PKPS/PSL.0/4/2017  tanggal  11  April 2017  tentang  IUPHKm  seluas  109  (seratus sembilan)  hektar  pada  KTH  Esa  Toroan.  Peta lokasi  IUPHKm KTH  Esa Toroan  dapat  dilihat pada Gambar 2.
Gambar  2.  Peta  lokasi  lokasi  IUPHKm  KTH Esa Toroan
(3)
Nomor: SK. 2049/MENLHK- PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017  tanggal  11  April 2017  tentang  IUPHKm  seluas  225  (dua  tarus dua puluh lima) hektar pada KTH Wana Lestari pada  Kawasan  HL  Gn.Lembean  di  Kecamatan Kombi  dan  Kecamatan  Tondano  Timur Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi  Utara.  Peta  Lokasi  IUPHKm  KTH Wana Lestari dapat dilihat pada Gambar 3.
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 2, Mei 2023 : 1189 – 1200
Gambar  3.  Peta  lokasi  IUPHKm  KTH  Wana Lestari

## Analisis Stakeholder
Hasil  wawancara  kepada  narasumber, pengamatan  di  lapangan  dan  studi  literatur, teridentifikasi stakeholder untuk program perhutanan  sosial  dalam  upaya  pengembangan skema  hutan  kemasyarakatan  di  Kawasan  HL Gn.Lembean  lembean  yaitu  UPTD  KPH  Unit V,  Kelompok  Kerja  Percepatan  Perhutanan Sosial  (Pokja  PPS),  Kelompok  Tani  Hutan (KTH), Pemerintah Desa/Kelurahan, Pengusaha/investor dan Masyarakat sekitar.

## UPTD KPH Unit V
UPTD  KPH  Unit  V  merupakan  unit pengelola  teknis  Dinas  Kehutanan  Daerah Provinsi  Sulawesi  Utara  yang berada  di  tingkat tapak yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan
serta pengendalian dan pengawasan untuk menerapkan  kebijakan  pemerintah  pada  tingkat tapak  dan  berkontribusi  langsung  dalam  hal peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  melalui produksi  hasil  hutan  kayu  (HHK)  dan  hasil hutan  bukan kayu (HHBK) serta jasa lingkungan.

## Kelompok  Kerja  Percepatan  Perhutanan Sosial
Kelompok  Kerja  Percepatan  Perhutanan Sosial  merupakan  amanat  dari  Peraturan
Direktur Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor: P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016
tentang pedoman  fasilitasi,  pembentukan  dan  tata  cara kelompok  kerja  percepatan  perhutanan  sosial. Pasal  8  bahwa  Pokja  PPS  dapat  melakukan
penguatan kapasitas dan kelembagaan,
pengembangan usaha dan pemasaran
perhutanan  sosial  serta  fasilitasi  penanganan konflik tenurial sesuai peratuan yang berlaku.

## Kelompok Tani Hutan
Kelompok tani hutan yang ada di kawasan Hutan  Lindung  Gunung  Lembean  merupakan bagian  dari  program  perhutanan  sosial  dengan skema hutan kemasyarakatan. KTH yang ada di kawasan HL Gn.Lembean yang terlibat langsung  dalam  kegiatan  HKm  adalah  KTH yang memiliki IUPHKm yang ditentukan lewat pemberian Surat Keterangan
Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## Pemerintah Desa/Kelurahan
Pemerintah  desa/kelurahan  merupakan bagian  yang  terlibat  tidak  langsung  terkait program  perhutanan  sosial  skema  hutan kemasyarakatan.  Pemerintah  desa/kelurahan berkepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan  anggota  masyarakat  baik  yang berada  disekitar  kawasan  dan  memiliki  mata pencaharian  di  dalam  hutan  dengan  tetap mengikuti  ketentuan  dan  aturan  yang  berlaku agar kelestarian hutan tetap terjaga.

## Masyarakat sekitar
Masyarakat  sekitar  kawasan  juga  turut merasakan  dampak  dari  pemanfaatan  dan pengelolaan  sumberdaya  alam  di Hutan Lindung  Gunung  Lembean  khususnya  HHBK serta  jasa  lingkungan  pemanfaatan  air  yang bersumber  dari  HL  Gn.Lembean.  Masyarakat sekitar  kawasan  HL  Gn.Lembean  sangat bergantung  dari  hasil  hutan  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Selain  itu  juga memiliki  kepentingan  terhadap  kelestarian hutan  untuk  menjamin  kelangsungan  mata pencaharian  maupun  keamanan  lingkungan yaitu  menghindari  terjadinya  bencana  alam yang disebabkan oleh kerusakan hutan.

## Investor/Pengusaha
Investor  merupakan  bagian  yang  terlibat tidak  langsung  dengan  program HKm.  Investor dapat  berinvestasi  terhadap  HHBK  produk HKm yang dapat menghasilkan nilai ekonomis.
Strategi Pengembangan Hutan Kemasyarakatan…………………...…….…....(Immanuel Hombokau, Johny Tasirin, Hengki Walangitan)
Keberadaan investor
terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam di kawasan  HL
Gn.Lembean  baru  ada  di  Kelurahan  Papakelan Kecamatan
Tondano Timur yaitu investor/pelaku  usaha  untuk  penyadapan  getah pinus.  Selama  ini  masyarakat  menjual  hasil sumber daya alam misalnya gula aren dan lain- lain langsung ke Pasar Tondano.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap tingkat  pengaruh  dan  kepentingan stakeholder , hasil pengolahan ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel  1.  Perhitungan  tingkat  Kepentingan  dan  Pengaruh Stakeholder Terhadap Program PS Skema HKm
Berdasarkan  besarnya  nilai  kepentingan dan  pengaruh  masing-masing stakeholder , kemudian dipetakan ke dalam matriks pengaruh dan  kepentingan stakeholder ,  ditunjukkan Gambar 4.
Gambar  4.  Matriks  Pengaruh  dan  Kepentingan Stakeholder dalam  Program  Perhutaan  Sosial Skema Hutan Kemasyarakatan
Berdasarkan Gambar 4 beberapa stakeholder berada di kuadran I dan kuadran III. Kuadran  II  dan  IV  tidak  ada stakeholder yang menempati  posisi  tersebut. Stakeholder yang berada  di  kuadran  I  yaitu  UPTD  KPH  Unit  V, Pemerintah  Desa/Kelurahan,  Pokja  PPS  dan masyarakat  sekitar.  Ketiga stakeholder tersebut masuk  dalam  kategori key  players dimana stakehoder tersebut  memiliki  pengaruh  dan kepentingan  yang  sangat  tinggi  terhadap pelaksanaan  program  perhutanan  sosial  skema hutan kemasyarakatan di kawasan HL Gn.Lembean.
Stakeholder yang masuk kuadran III yaitu KTH  pemegang  IUPHKm  dan  Investor.  Kedua stakeholder ini  masuk  dalam  kategori  Subject yang  memiliki  tingkat  kepentingan  yang  tinggi namun  memiliki  pengaruh  yang  rendah  dalam pelaksanan  program  perhutanan  sosial  untuk mengembangkan  hutan  kemasyarakatan  di kawasan HL Gn.Lembean Lembean.
Perencanaan Strategis Pengembangan Hutan Kemasyarakatan di Kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean Strategi perencanaan untuk pengembangan  hutan  kemasyarakatan  yang berada  di  kawasan  HL  Gn.Lembean  Lembean diperoleh  dari  tahapan  pelaksanaan  kegiatan yakni:
1. Identifikasi Isu-isu Strartegis
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan narasumber,  pengamatan  dan  studi  literatur, identifikasi isu-isu strategis terkait pengembangan hutan kemasyarakatan di kawasan  HL  Gn.Lembean  antara  lain  legalitas pembentukan KTH HKm, kondisi
kependudukan,  sosial,  ekonomi,  budaya  dan lingkungan  masyarakat  sekitar  Kawasan  HL yang
melaksanakan kegiatan
HKm,
pengetahuan  masyarakat  terkait  wilayah  HL Gn.Lembean,  pengetahuan  masyarakat  terkait hutan  kemasyarakatan,  komitmen  pemerintah daerah  terhadap  program  perhutanan  sosial skema hutan kemasyarakatan, kebijakan pemerintah  dan  kebijakan  pendanaan  hutan kemasyarakatan,  tata  kelola  kawasan  hutan lindung dan kelembagaan kelompok
masyarakat.
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 2, Mei 2023 : 1189 – 1200
a. Legalitas Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Pelaksanaan  progam  perhutanan  sosial skema  hutan  kemasyarakatan  diawali  dari Pemberian  Ijin  Usaha  Pemanfaatan  Hutan
Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada tiga Kelompok  Tani  Hutan  (KTH)  yang  berasa  di Desa  Rerer  Kecamatan  Kombi,  Desa  Kombi Kecamatan  Kombi  dan  Kelurahan  Papakelan Kecamatan  Tondano  Timur  berdasarkan  Surat Keputusan  Bupati  Minahasa    Nomor:  SK  176 tanggal 23 bulan November tahun 2010 tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan pada  Areal  Hutan  Lindung  Gunung  Lembean seluas  ±  456  Ha  di  Kabupaten  Minahasa, Provinsi  Sulawesi  Utara.  Ketiga  kelompok  tani hutan  (KTH)  tersebut  di  ditetapkan  dalam  Peta
Areal Kerja (PAK) Nomor: SK.557/Menlhk/Setjen/PKSL-O/7/2016 serta penerbitan  Surat  Keterangan  Kelompok  Tani Hutan  (KTH)  pemegang  izin  IUPHKM  dari Kementrian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan kepada  tiga  kelompok  tani  hutan,  yaitu  (1) Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:
SK.4083/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017 tanggal  28  Juli  2017  tentang  Pemberian  Izin Usaha  Pemanfaatan  Hutan  Kemasyarakatan kepada 25 orang anggota Kelompok Tani Hutan Sinar  Surya  Seluas  122  Ha  pada  Kawasan Hutan  Lindung  di  Desa  Rerer  Kecamatan Kombi  Kabupaten  Minahasa  Provinsi  Sulawesi Utara,  (2)  Keputusan  Menteri  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia
Nomor: SK.2046/Menlhk- PSKL/PKPS/PSL.0/4/2017  tanggal  11  April 2017 tentang Pemberian Izin Usaha
Pemanfaatan  Hutan  Kemasyarakatan  kepada kepada  34  orang  anggota  Kelompok  Tani  Esa Toroan  Seluas  109  Ha  pada  Kawasan  Hutan Lindung  di  Desa  Rerer  Kecamatan  Kombi Kabupaten  Minahasa  Provinsi  Sulawesi  Utara, (3)  Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan
Kehutanan
Republik Indonesia Nomor:
SK2049/menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2017
tanggal  11  April  2017  tentang  Pemberian  Izin Usaha  Pemanfaatan  Hutan  Kemasyarakatan kepada  kepada  40  orang  anggota  Kelompok Tani  Hutan  Wana  Lestari  Seluas  225  Ha  pada
Kawasan Hutan Lindung di Kelurahan Papakelan Kecamatan Tondano Timur Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara.
b. Penduduk  Sekitar  Kawasan  Hutan  Lindung Gunung Lembean
Penduduk  di  tiga  desa/kelurahan  sekitar kawasan  Hutan  Lindung  Gunung  Lembean, yaitu Desa Rerer tercatat 1205 orang terdiri dari 601  orang  laki-laki  dan  604  orang  perempuan. Jumlah penduduk di Desa  Kombi  tercatat 1485 orang,  yang  terdiri  dari 732  orang  laki-laki  dan 753  orang  perempuan.  Kemudian  penduduk  di Kelurahan Papakelan tercatat 3154 orang terdiri dari  1630  orang  laki-laki  dan  1524  orang perempuan.
c. Kondisi Sosial Masyarakat Sekitar Kawasan
HL Gn.Lembean
Kondisi sosial masyarakat sekitar kawasan  HL  Gn.Gunung  Lembean  pada umumnya  berjalan  dengan  baik.  Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemerintah desa/kelurahan  dan  pengamatan  langsung  di lapangan  diperoleh  bahwa  terdapat  masyarakat yang  membuka  lahan  untuk  dijadikan  lahan pertanian  di  dalam  Kawasan  HL  Gn.Lembean, sampai  pada  lokasi  izin  IUPHKm  yang  di manfaatkan oleh KTH. Pembukaan lahan dalam Kawasan  HL  Gn.Lembean  untuk  dijadikan lahan pertanian dapat dilihat pada Gambar 5.
Gambar  5.  Pembukaan  Lahan  dalam  Kawasan HL Gn.Lembean
d. Kondisi  Perekonomi  Masyarakat  Sekitar Kawasan HL Gn.Gunung Lembean
Berdasarkan  hasil  pengamatan,  sumber daya  alam  pertanian  yang  diusahakan  oleh masyarakat  di  kawasan  HL  Gn.Gunung Lembean yaitu cengkeh, pala, jahe, ubi, jagung,
Strategi Pengembangan Hutan Kemasyarakatan…………………...…….…....(Immanuel Hombokau, Johny Tasirin, Hengki Walangitan)
alpukat dan cabai. Hasil hutan yang diusahakan masyarakat  yaitu  hasil  hutan  non  kayu  berupa gula  semut,  gula  batu  dan  captikus.  Hasil  yang diusahakan  oleh  masyarakat  sekitar  kawasan HL Gn.Lembean dapat dilihat pada Gambar 6.
Gambar 6. Hasil Pertanian dan Kehutanan yang Diusahakan Masyarakat
e. Kondisi  Biofisik  dan  Lingkungan  Sekitar Kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean Kondisi  biofisik  lingkungan  di  sekitar kawasan  HL  Gn.Lembean  umumnya  berupa hutan  sekunder  dan  primer  serta  belukar  tua, muda,  lahan  terbuka  yang  digarap  oleh  petani dengan  pola  agroforestry.  Melihat  lahan kawasan  hutan  yang  dimanfaatkan  masyarakat cukup luas maka perlu diupayakan pemberdayaan sumber daya masusia khususnya kelompok  tani  hutan  dalam  meningkatkan produk sumber daya alam yang ada di kawasan HL Gn.Lembean.
f. Kondisi Budaya masyarakat sekitar Kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean Budaya  masyarakat  sekitar  kawasan  HL Gn.Lembean sangat beragam, berdasarkan hasil wawancara  di  lapangan,  budaya  yang  masih dilaksanakan  masyarakat  sekitar  Kawasan kawasan  HL  Gn.Lembean  antara  lain  tarian kabasaran/cakalele,  pengucapan  syukur,  dan mapalus.
g. Pelaksanaan  Program  Perhutanan  Sosial Skema Hutan Kemasyarakatan
Pengetahuan  masyarakat  terkait  hutan kemasyarakatan  dalam  program  perhutanan sosial  belum  optimal.  Hutan  kemasyarakatan merupakan  salah  satu  sub  program  Perhutanan Sosial  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan.  Hutan  kemasyarakatan  merupakan program  perhutanan  sosial  yang  berada  di Kawasan  Hutan  Lindung  dan  Hutan  Produksi. Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Lingkungan
Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia Nomor  9  tahun  2021  tentang  Pengelolaan Perhutanan  Sosial  yaitu  Pengelolaan  Hutan Kemasyarakatan  diberikan  dalam  bentuk  Surat Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  untuk  jangka  waktu  35  (tiga  puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang. Masyarakat diberikan  legasitas  berupa  izin  usaha  IUPHKm pada  kawasan  hutan  lindung.  Masyarakat  yang sudah  memanfaatkan  lahan  diberikan  izin pemanfaatan  selama  35  tahun  dan  dapat diperpanjang  tetapi  izin  yang  diberikan  tidak dapat  dipindah  tangankan  berdasarkan  permen LHK  Nomor  9  tahun  2021  tentang  pengelolaan perhutanan sosial. Berdasarkan hasil wawancara,  sebagian  besar  responden  belum memahami  program  perhutanan  sosial  dengan skema  hutan  kemasyarakatan,  kondisi  ini mengakibatkan belum adanya persamaan persepsi masyarakat terkait hutan kemasyarakatan. h. Komitmen,  Kebijakan  dan  Pendanaan
Pemerintah  dalam  Pengembangan  Hutan Kemasyarakatan
Komitmen  pemerintah  daerah  terhadap program  perhutanan  sosial  belum  optimal. Program  perhutanan  sosial  dapat  berjalan  jika dipengaruhi  oleh  komitmen  para  pihak  terkait pengembangan  hutan  kemasyarakatan.  Salah satu  pihak  yang  terkait  yaitu  dukungan  dari pemerintah setempat. Pemerintah desa/kelurahan  di  tiga  desa  yang  berada  di sekitar kawasan Hutan Lindung Gunung terlibat dalam  penandatanganan  usulan  kegiatan  hutan kemasyarakatan tahun 2017.
i. Tata Kelola Hutan Kemasyarakatan
Tata  kelola  hutan  kemasyarakatan  harus berjalan  efektif  dan  efisien.  Pengembangan hutan  kemasyarakatan  tidak  dapat  dilakukan hanya  terbatas  pada  teori  kawasan  tanpa mempertimbangkan  tipologi  penggunaan  lahan sekitarnya,  interkoneksi,  kecepatan  perubahan tutupan  hutan  dan  perubahan  lahan,  penurunan dan kerusakan habitat, perubahan dan dinamika sosial  ekonomi,  budaya  dan  pengembangan secara  umum  desa-desa  dan  atau  munculnya investasi  swasta  di  daerah  penyangga  dan  atau pada  skala  lanskap  yang  jauh  lebih  luas (Wiratno, 2014).
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 2, Mei 2023 : 1189 – 1200
j. Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Pemegang  Ijin  Usaha  Pemanfaatan  Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)
Belum  semua  KTH  pemegang  IUPHKm mempunyai  legalitas  kelompok,  sehingga  perlu adaya  kelengkapan  dokumen  untuk  program hutan kemasyarakatan. Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga KTH diperoleh Kelompok  Tani  Hutan  Wana  Lestari  sudah memilik legalitas lengkap sedangkan Kelompok Tani Hutan  Sinar  Surya  dan  Esa Toroan  belum memiliki  legalitas  yang  lengkap.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  belum  tersusunnya  rencana  kerja tahunan pelaksanaan hutan kemasyarakatan dari kedua KTH.
2. Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman dengan Analisis SWOT Analisis dilakukan dengan
mengidentifikasi  dan  mengevaluasi  faktor- faktor strategis internal (internal factor evaluation) yang  meliputi  aspek  kekuatan  dan kelemahan  dan  faktor-faktor  strategis  eksternal (external factor evaluation) yang meliputi aspek peluang  dan  ancaman.  Hasil  identifikasi kekuatan,  kelemahan,  peluang  dan  ancaman adalah:
a. Kekuatan/ Stength (S):
- Munculnya perlindungan dan pengakuan akses lahan kepada masyarakat.
- Adanya  kepercayaan  dari  masyarakat terhadap lembaga pengelola.
- Terjaganya  ekosistem  kawasan  dari perambahan.
- Terbentuknya  kelembagaan      kelompok masyarakat   yang   terlegalisasi.
b.  Kelemahan/ Weaknesses (W)
- Kapasitas
kemampuan SDM
masyarakat masih rendah.
- Masyarakat  belum  sepenuhnya  terlibat dalam hutan kemasyarakatan.
- Belum terbentuknya kelembagaan kelompok yang memiliki legalitas.
- Produk  ekonomi  yang  dihasilkan  tidak memiliki  nilai  tambah  dan  pemasaran belum maksimal.
- Masyarakat menanggap mempunyai hak penuh  atas  penguasaan  lahan  kebun  di Hutan Lindung Gunung Lembean.
c.  Peluang/ Opportunities (O)
- Tata  kelola  kawasan  dapat  dilakukan dengan efektif dan efisien.
- Pengembangan terhadap potensi sumber daya kawasan lebih beragam.
- Terbukanya  hubungan  dan  kerja  sama dengan Stakeholder . - Pembelajaran pelibatan dan pemberdayaan masyarakat. d.  Ancaman/ Tresths (T)
- Perubahan kebijakan pembangunan.
- Kurangnya minat regenerasi dan rendahnya kapasitas SDM. - Pendanaan program hutan kemasyarakatan belum optimal. - Kurangnya dukungan pemerintah daerah  untuk  membangun  program hutan kemasyarakatan.
- Belum  adanya  persamaan  persepsi terkait program hutan kemasyarakatan.
3. Pemberian  Nilai  pada  Bobot  dan  Rating dalam IFAS dan EFAS
Tabel 2. Pengolahan Data IFAS No. Indikator Bobot Rating Skor Kekuatan/Strenght (S) 1. Munculnya  perlindungan  dan pengakuan akses lahan kepada masyarakat 0,19 3,10 0,59 2. Adanya  Kepercayaan  dari masyarakat  terhadap  lembaga pengelola 0,21 3,10 0,66 3. Terjaganya  kawasan  hutan dari pembalakan liar 0,21 2,38 0,51 4. Terbukanya  peluang  pasar dalam menampung hasil produk masyarakat 0,19 2,67 0,51 5. Terbentuknya program pelatihan  usaha  penyadapan getah  pinus  dan  penyadapan nira aren 0,19 2,48 0,47
Total 1,00 13,71 2,74 Kelemahan/Weaknesses (W) 1. Kapasitas Kemampuan SDM masyarakat masih rendah 0,23 3,52 0,80 2. Masyarakat masih kurang proaktif dalam pengelolaan HKm 0,23 3,43 0,78 3. Kelembagaan masyarakat (Kelompok Tani Hutan ) Masih Lemah 0,25 3,43 0,86 4. Produk ekonomi yang dihasilkan tidak memiliki nilai tambah dan pemasaran belum maksimal 0,09 2,38 0,22 5. Masyarakat menanggap mempunyai hak penuh atas penguasaan lahan kebun dalam kawasan hutan lindung gunung lembean 0,20 3,33 0,68 Total 1,00 16,10 -3,34
Strategi Pengembangan Hutan Kemasyarakatan…………………...…….…....(Immanuel Hombokau, Johny Tasirin, Hengki Walangitan)
Tabel 3. Pengolahan Data EFAS No. Indikator Bobot Rating Skor Peluang/Oportunities (O) 1. Tata  kelola  kawasan  dapat dilakukan  dengan  efektif dan Efisien 0,18 3,05 0,56 2. Pengembangan terhadap potensi sumber daya kawasan lebih Beragam 0,18 3,19 0,59 3. Terbukanya  hubungan  dan kerja sama dengan Stakeholder 0,20 3,33 0,68 4. Meningkatnya pendapatan ekonomi  masyarakat  dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu 0,22 3,38 0,76 5. Pemberdayaan Masyarakat 0,20 3,29 0,67 Total 1,00 16,24 3,26 Ancaman/Treaths (T) 1. Perubahan kebijakan pembangunan 0,18 2,52 0,44 2. Kurangnya  minat  regenarasi dan rendahnya kapasitas SDM 0,23 2,95 0,66 3. Kurangnya alokasi pendanaan  dan  pembiayaan program hutan kemasyarakatan 0,23 3,10 0,70 4. Kurannya Komitmen Pemerintah  Daerah  dalam membangun  program  hutan kemasyarakatan 0,15 1,86 0,28 5. Belum  adanya  persamaan persepsi terkait program hutan  kemasyarakatan  di masyarakat 0,23 2,90 0,65
Total 1,00 13,33 -2,73
Tabel 2 dan Tabel 3 menunjukkan jumlah total skor untuk faktor internal dengan indikator kekuatan 2,74 dan kelemahan -3,34. Sedangkan untuk  jumlah  skor  untuk  faktor  eksternal dengan  indikator  peluang  adalah  3,26  dan ancaman total skor adalah -2,73.
4. Grand Strategy
Gambar 7. Kuadran Grand Strategy
Pengembangan Hutan Kemasyarakatan
Gambar  7  menunjukkan grand  strategy strategi  pengembangan  hutan  kemasyarakatan berada pada kuadran III yang artinya pelaksanaan  program  perhutanan  sosial  skema hutan  kemasyarakatan  memiliki  peluang  besar namun  ada  kelemahan  internal  sehingga  harus memilih  strategi  yang  tepat  agar  kelemahan yang  ada  tidak  mengurangi  peluang  besarnya. Strategi  yang  tepat  untuk  posisi  ini  yaitu  harus meminimalkan  kelemahan  internal  sehingga dapat  memanfaatkan  peluang  besar  yang  ada, misalnya  membangun  komitmen  dan  kapasitas pemangku kawasan untuk melaksanakan program hutan kemasyarakatan dan membangun  persepsi,  aspirasi  serta  ekspektasi masyarakat  terkait  program  perhutanan  sosial dalam rangka
pengembangan hutan kemasyarakatan.
5. Strategi  Faktor  Internal  dan  Eksternal SWOT
Strategi  faktor  internal  dan  eksternal dapat  dirumuskan  beberapa  alternatif  strategi pengembangan  hutan  kemasyarakatan  dalam program  perhutanan  sosial  yang  terdiri  dari strategi  SO,  strategi  WO,  strategi  ST,  dan strategi WT, yakni:
a.  Strategi SO (Strategi Agresif) menghasilkan
3 alternatif strategi, yaitu:
- Melaksanakan penandaan batas arel ijin pada  lokasi  hutan  kemasyarakatan  dan menyusun peta pembagian blok kesesuaian potensi hasil hutan kayu dan non kayu.
- Penerapan  program  perhutanan  sosial skema  hutan  kemasyarakatan  sesuai dengan  aturan  sebagai  dasar  untuk penyelesaian konflik tenurial. - Mendorong  peningkatan  akses  kelola kawasan  kepada  masyarakat  sekitar hutan lainnya yang belum melaksanakan Program PS  skema HKm. b.  Strategi WO (strategi turn around ) menghasilkan 3 alternatif, yaitu: - Memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok. - Memfasilitasi  pelaku  usaha  yang  ingin berinvestasi dengan kelompok
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 2, Mei 2023 : 1189 – 1200
masyarakat  melalui  kerjasama  yang saling menguntungkan.
- Mengembangkan pola sistem agroforestri  yang  memiliki  produk  dan nilai ekonomi. c.  Strategi ST (strategi diversifikasi) menghasilkan 4 strategi alternatif, yaitu:
- Membina  hubungan  kemitraan,  serta koordinasi  yang  baik  serta  saling memberikan kontribusi yang
bermanfaat  diantara stakeholder dalam pengembangan hutan kemasyarakatan.
- Membangun persepsi, masyarakat
sekitar kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean dalam program hutan kemasyarakatan.
- Peningkatan kegiatan penyuluhan, komunikasi  kepada  kelompok  tani  dan masyarakat sekitar hutan secara
berkelanjutan.
- Memberikan dukungan kebijakan
anggaran  untuk  percepatan  program perhutanan  sosial  dalam  pelaksanaan pengembangan hutan kemasyarakatan. d.  Strategi WT (strategi defensif) menghasilkan 2 alternatif strategi, yaitu: - Penegasan  hukum  bagi  pihak  yang melakukan pelanggaran.
- Melakukan  patroli,  perlindungan  dan pengamanan  di  lokasi  IUPHKm  secara intensif  untuk  mencegah  terjadinya pengrusakan  hutan,  kebakaran  hutan dan kerusakan lahan.
6. Penentuan Strategi Pengembangan
Berdasarkan  hasil  penelitian  strategi pengembangan  yang  dapat  diterapkan  dalam pengembangan  hutan  kemasyarakatan  pada program  perhutanan  sosial  di  kawasan  Hutan Lindung Gunung Lembean yaitu:
a. Aspek  sosial:  (1)  Membangun  persepsi, masyarakat sekitar kawasan Hutan Lindung Gunung  Lembean  dalam  program  hutan kemasyarakatan,
(2) Mendorong
peningkatan  akses  kelola  kawasan  kepada masyarakat  sekitar  hutan  lainnya  yang belum  melaksanakan  program  perhutanan sosial skema hutan kemasyarakatan.
b. Aspek ekonomi: (1) Memberikan dukungan kebijakan anggaran untuk percepatan
program perhutanan sosial dalam pelaksanaan pengembangan hutan kemasyarakatan,  (2)  Memfasilitasi  pelaku usaha  yang  ingin  berinvestasi  dengan kelompok  masyarakat  melalui  kerjasama yang saling menguntungkan.
c. Aspek biofisik dan lingkungan: (1)
Melaksanakan  penandaan  batas  arel  ijin pada  lokasi  hutan  kemasyarakatan  dan menyusun  blok  kesesuaian  potensi  hasil hutan kayu dan non kayu, (2)
Mengembangkan  pola  sistem  agroforestri yang memiliki produk dan nilai ekonomi.
d. Aspek kelembagaan: (1) Penerapan program  perhutanan  sosial  skema  hutan kemasyarakatan sesuai dengan aturan sebagai  dasar  untuk  penyelesaian  konflik tenurial,  (2)  Memfasilitasi  pembentukan dan  penguatan  kelembagaan  kelompok,  (3) Membina hubungan kemitraan, serta koordinasi yang baik serta saling memberikan  kontribusi    yang  bermanfaat diantara stakeholder dalam  pengembangan hutan  kemasyarakatan,  (4)  Peningkatan kegiatan  penyuluhan,  komunikasi  kepada kelompok tani dan masyarakat sekitar hutan secara berkelanjutan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Strategi
pengembangan hutan kemasyarakatan  dalam  program  perhutanan sosial  di  kawasan  Hutan  Lindung  Gunung Lembean  wilayah  KPH  Unit  V  yaitu  strategi turn  around dimana  pelaksanaan  program perhutanan  sosial  skema  hutan  kemasyarakatan memiliki  peluang  besar  namun  terdapat kelemahan  internal  sehingga  harus  memilih strategi  yang  tepat  agar  kelemahan  tidak mengurangi  peluang  besarnya.  Strategi  yang dilakukan yaitu memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok, memfasilitasi pelaku usaha yang ingin berinvestasi  dengan  kelompok  masyarakat melalui kerjasama yang saling menguntungkan, dan  mengembangkan  pola  sistem  agroforestri yang memiliki produk dan nilai ekonomi.
Strategi Pengembangan Hutan Kemasyarakatan…………………...…….…....(Immanuel Hombokau, Johny Tasirin, Hengki Walangitan)

## Saran
Saran  yang  dapat  disampaikan  setelah melaksanakan penelitian, yaitu perlu dilaksanakan  penelitian  lebih  lanjut  terkait dengan  peningkatan  kondisi  biofisik  lahan khususnya  jenis  HHBK  yang  cocok  untuk meningkatkan nilai ekonomi dan fungsi ekologi serta  penelitian  terkait  pengembangan  usaha hasil  hutan  bukan  kayu  dalam  lokasi  ijin  usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan berdasarkan aturan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Fahmi,  I.  2016. Teori dan  Teknik  Pengambilan Keputusan Kualitatif dan Kuantitatif .
Jakarta.  PT. Rajagrafindo.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Unit  V,  2018.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan
(KPH)  Unit  V  Minahasa,  Tomohon, Minahasa  Tenggara  dan  Minahasa  Selatan
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018–2027.
Wiratno.  2014.  Kebijakan  Pemanfaatan  Hasil Hutan Bukan     Kayu     dalam     Rangka Kelola  Kawasan        untuk  Kesejahteraan Rakyat.  Disampaikan          pada          Seminar
Nasional  “Peranan      dan      Strategi Kebijakan  Pemanfaatan      Hasil      Hutan Bukan Kayu (HHBK) dalam Meningkatkan Daya Guna Kawasan (Hutan).  University  Club, Universitas
Gadjah  Mada,  Yogyakarta  6–7  November
2014.