## Media Massa dan Kontruksi Realitas
(Analisis Framing Terhadap Pemberitaan UU IKN pada Media Online Tempo.co dan mediaindonesia.com)
Didi Permadi 1 , Inas Sany Muyassaroh 2 , Hartuti Purnaweni 3 , Agus Setio Widodo 4 1,2,4 Universitas Pancasakti Tegal, Tegal, Indonesia, 52122 3 Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, 50275 E -mail: Didi.ups2019@gmail.com 1 ; inassany@upstegal.ac.id 2 ; hartutipurnaweni@gmail.com 3 ; aguswidodo@upstegal. ac.id 4 (085659799939) *Corresponding author: Didi.ups2019@gmail.com

## Abstract
The Indonesian Government’s discourse on moving the National Capital is still being discussed in various circles.  This  research  aims  to  find  out  how  the  mass  media,  in  this  case  Tempo.co  and  Mediaindonesia. com, construct news related to the National Capital Law. This research uses framing analysis introduced by Zhongdang Pan and Geralad M Kosickly. The data collection technique in this research is by collecting news related to the IKN Law in the mass media (Tempo.co and Mediaindonesia.com). The next stage is analyzing the news using the Framing analysis technique of Zhongdang Pan and Gerald M Kosickly, where this analysis model is used to see the reality behind the discourse or framing of the mass media. The results of this research show that the media has an editorial policy in terms of reporting that influences the alignment of a media according to the media’s interests, this gives rise to different constructions and realities in reporting in the mass media. This research will provide in-depth insight into how the mass media uses framing in reporting issues related to the IKN Law.
Keywords: Construction; News; Framing; Construction; IKN Law

## Abstrak
Wacana Pemerintah Indonesia memindahkan Ibu Kota Negara masih menjadi perbincangan diberbagai kalangan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana cara Media massa dalam hal ini adalah Tempo.co dan Mediaindonesia.com mengkonstruksi pemberitaan terkait Undang-undang Ibu Kota Negara. Penelitian ini menggunakan analisis framing yang dikemukakan oleh Zhongdang Pan dan Geralad M Kosickly. Cara teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan pemberitaan terkait UU IKN di media massa (Tempo.co dan Mediaindonesia.com). Tahapan berikutnya menganalisis berita tersebut dengan Teknik analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M Kosickly, di mana model analisis ini digunakan untuk mengetahui realitas yang dibentuk dibalik wacana atau framing dari media massa. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa media memiliki kebijakan redaksi masing-masing dalam hal pemberitaan yang mempengaruhi keberpihakan sebuah media sesuai dengan kepentingan media tersebut, hal ini menimbulkan konstruksi dan realitas yang berbeda dalam pemberitaan di media massa. Penelitian ini akan memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana media massa menggunakan framing (bingkai pemberitaan) dalam melaporkan isu-isu terkait UU IKN.
Kata kunci: Kontruksi; Berita; Framing ; Konstruksi; UU IKN

## Pendahuluan
Sebuah media massa seharusnya bisa menjadi acuan seseorang mendapatkan informasi sesuai fakta dan realita. Namun nyatanya pemberitaan di media massa kerap kali
menimbulkan opini masyarakat yang beraneka ragam hal itu tidak lain dipengaruhi oleh kebijakan redaksi yang menggunakan agenda setting dalam pemberitaannya. Salah satu pemberitaan media
DOI: https://doi.org/10.31315/jik.v22i1.7754 Submitted: 27 May 2022, Revised: 15 March 2023, Accepted: 22 April 2024
massa yang menarik perhatian masyarakat pada awal tahun 2022 adalah pemberitaan Undang- undang pemindahan Ibu Kota Negara. Isu Undang-undang Ibu Kota Negara baru yang telah disahkan oleh pemerintah dan DPR menjadi polemik ditengah masyarakat. Pemberitaan ini berhasil menyita perhatian publik di mana media massa baik itu media elektornik, cetak, maupun media online menempatkan isu pemberitaan ini menjadi headline pemberitaan.
Sejarah soal pemindahan Ibu Kota Negara ini sebenarnya telah terjadi sejak Tahun 1957, tepatnya pada era presiden Soekarno. Pada saat peresmian kota Palangkaraya, Presiden Soekarno memberikan gagasan berupa usulan pemindahan ibu kota negara ke palangkaraya. Namun gagasan itu terlihat sebatas gagasan saja tanpa pembangunan konkret. Bahkan setelah presiden Soekarno lengser, Presiden Republik Indonesia setelahnya beberapa kali melakukan kajian kembali tentang tempat pemindahan Ibu Kota Negara. hal tersebut terbukti dengan desas desus pembangunan Ibu Kota Negara di wilayah Jonggol Jawa Barat.
Rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara kembali muncul di era Presiden Joko Widodo, dimulai pada tahun 2019 silam. Pemerintah telah  merancang ibu kota baru dan  RUU IKN melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN. Wilayah IKN yang dipilih pemerintah adalah Kalimantan Timur. Dalam rapat panitia kerja Pansus RUU IKN, Menteri PPN menyampaikan pula Ibu Kota negara baru akan diberi nama Nusantara. DPR RI telah mengesahkan RUU Ibu Kota Negara Pada Tanggal 18 Januari 2022. Melalui sidang paripurna, DPR RI mengesahkan RUU IKN menjadi UU IKN, proses pengesahan tersebut hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 bulan dimulai sejak panitia khusus RUU IKN terbentuk pada 7 Desember 2021.
Dilihat dari isi RUU IKN yang disahkan, salah satunya menyangkut kedudukan dan sifat IKN, bentuk dan susunan, kewenangan dan urusan politiknya. Pasal 5 UU IKN mengatur bahwa IKN berfungsi sebagai Ibu Kota
Negara Kesatuan Republik Indonesi, tempat berlangsungnya kegiatan pemerintah pusat, dan tempat perwakilan negara asing serta organisasi dan lembaga internasional Pasal 8 dalam Undang-Undang IKN (Indonesia Knowledge Network) mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus yang dikenal sebagai IKN Nusantara, yang akan dilakukan melalui lembaga yang disebut Otorita IKN Nusantara. Otorita ini dijelaskan sebagai lembaga yang memiliki tingkat kekuasaan setara dengan kementerian dan diharapkan akan beroperasi sebelum akhir tahun 2022. Selanjutnya, Pasal 8 juga menegaskan bahwa Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara akan menjabat dalam periode lima tahun dan memiliki kemungkinan untuk dipilih kembali untuk masa jabatan yang sama. Proses penunjukan dan pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara menjadi tanggung jawab Presiden, yang harus dilakukan dalam waktu paling lama dua bulan setelah UU IKN resmi diundangkan.
Sementara itu, Pasal 12 dari UU tersebut menegaskan bahwa Otorita IKN Nusantara akan diberikan status sebagai daerah khusus dengan kewenangan yang khusus pula, yang akan ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU IKN dan kemudian diatur secara rinci oleh pemerintah. Sedangkan, Pasal 13 menjelaskan bahwa IKN Nusantara akan dikecualikan dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang daerah pemilihan dalam konteks pemilihan umum. Artinya, daerah khusus ini memiliki status yang berbeda dalam aspek kewenangan dan pengaturan hukumnya, terpisah dari kerangka regulasi yang berlaku bagi daerah pemilihan pada umumnya dalam konteks pemilu.
Pada masa presidan Soekarno, pemindahan Ibu Kota Negara pernah disebutkan sebanyak dua kali yang pertama pada tahun 1957 saat Presiden Soekarno hadir di Palangka Raya untuk meresmikan kota tersebut sebagai Ibu Kota Provinsi. Di sana bung Karno mengatakan ingin menjadikan Palangka Raya sebagai Ibu
Kota Negara suatu hari nanti. Kedua pada saat Bung Karno menyebutkan kembali Palangka Raya sebagai calon Ibu Kota Negara yang baru pada seminar TNI-AD di Bandung pada tahun 1965. Wacana pemindahan Ibu Kota Negara juga terjadi dimasa Kepemimpinan Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun Hingga berakhirnya kepemimpinan tersebut, wacana tersebut belum terealisasi. Pada masa kepemimpinan Jokowi, ide tersebut pertama kali muncul pada tahun 2017, kemudian dibahas kembali pada tahun 2018, dan terakhir dibahas dalam rapat terbatas pada Senin 29 April 2019. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengusulkan tiga opsi studi terkait relokasi Ibu Kota. Opsi pertama adalah menjadikan Jakarta tetap sebagai Ibu Kota, namun dengan pembangunan distrik pemerintahan khusus di area Istana dan Monas. Opsi kedua adalah memindahkan Ibu Kota ke kawasan Jabodetabek. Sementara opsi ketiga adalah memindahkan Ibu Kota ke Pulau Jawa. Keputusan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo untuk memindahkan Ibu Kota Negara Ke Luar Pulau Jawa mendapat banyak pandangan dari berbagai kalangan Masyarakat. Ada Pro dan Kontra yang terjadi di dalam masyarakat. Berbagai polemik pun muncul, apalagi rencana pemindahan Ibu Kota bertepatan pada saat Pandemi sedang berlangsung. Meski menuai Polemik dimasyarakat, Proses rencana pemindahan Ibu Kota Negara tetap berjalan tanpa hambatan. Bahkan Pemerintah dan DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang -Undang Ibu Kota Baru menjadi Undang- Undang. Pengesahan ini dilakukan pada sidang paripurna DPR RI pada tanggal 18 Januari 2022. Keputusan DPR RI ini kemudian menambah polemik yang terjadi di masyarakat. Sebagian orang menganggap bahwa keputusan ini tidak tepat. Dari kalangan internal DPR RI, Fraksi Partai Keadilan Sosial menjadi satu- satunya partai yang menolak pengesahan. Partai Keadilan Sosial menilai bahwa pemindahan ibu kota akan membebankan keuangan negara
di tengah masa sulit akibat pandemik. Diluar Gedung DPR banyak Tokoh-tokoh yang menolak pengesahan UU IKN ini dengan argumentasi yang berbeda-beda, bahkan di media sosial Twitter sempat ramai #TolakUUIKN. Dari permasalahan yang terjadi saat ini, kemudian media massa mengupas persoalan ini sesuai dengan kebijakan redaksi dari media itu sendiri. Hal ini tentunya tidak bisa lepas dari berbagai aspek yang dapat mempengaruhi sikap netralitas media dalam pemberitaannya. Media massa mempunyai angel atau pandang pemberitaan tersendiri sesuai dengan kebijakan masing-masing media. Melalui informasi yang disajikan oleh Media Massa, media massa memiliki beragam kepentingan yaitu dari pemilik modal, ekonomi, citra dari media atau kepentingan eksternal institusi media, untuk itu informasi yang diberikan dari media massa harus diteliti dengan benar (Marta et al., 2021) . Realitas dan framing media tidak muncul begitu saja hanya berdasarkan fakta dari kejadian. Media masa mempunyai kekuatan besar merubah opini public dengan cara framing media. Tentunya framing antar media berbeda, dan dipengaruhi oleh beberapa factor. Atas dasar inilah kemudian peneliti tertarik meneliti persoalan Media massa dan kontruksi realitas, analisi framing Pemberitaan UU Ibu Kota Negara di media Tempo.co dan Mediaindonesia. com. Teori konstruktivisme pernah dikatakan oleh Morissan yaitu bahwa individu melakukan menafsirkan dan bertindak sesuai dengan kategori konseptual yang ada dalam pikirannya (Wijaya, 2021) . Penelitian dari Isabela juga menjelaskan bahwa konstruktivisme sosial tidak menyangkal kemampuan manusia untuk dapat memahami realitas sebenarnya. Dalam konteks interaksi dan komunikasi, manusia dapat membentuk sebuah dunia sosial yang eksis bersamaan dengan konstruksi individu mereka sendiri. Konstruktivisme dan realitas tidak bisa dipisahkan karena pada dasarnya konstruk yang dibangun oleh lingkungan kemudian akan membentuk berbagai cara pandang dan
4 Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 22 Nomor 1, April 2024 halaman 1-17
interpretasi terhadap realitas (Wijaya, 2021) . Teori konstruksi realitas sosial adalah proses di mana tindakan dan interaksi individu atau kelompok menciptakan suatu pemahaman bersama tentang realitas yang subjektif di dalam konteks Masyarakat (Anggraini, 2020) . Realitas sosial merupakan hasil dari kontruksi sosial yang dibentuk oleh manusia itu sendiri. Namun pada praktiknya kemampuan individu manusia untuk membentuk realitas sosial membutuhkan kekuatan besar sebuah media massa. Perspektif konstruktivis melihat realitas sosial sebagai hasil dari konstruksi sosial yang dilakukan oleh manusia sebagai individu yang bebas (Anggraini, 2020). Lewat proses sosial manusia dilihat sebagai pencetus realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya. Siregar dalam Anggraini, 2020) mengatakan, Realitas yang terkonstruksi dapat memengaruhi pembentukan opini massa, di mana khalayak cenderung untuk cepat mengambil kesimpulan. Opini massa juga cenderung bersifat sinis dalam menghadapi informasi atau peristiwa yang disampaikan. Little John mengatakan, realitas tidaklah muncul begitu saja ia melalui proses saringan yaitu dengan cara pandang orang akan satu hal. Pada akhirnya berita yang disajikan merupakan hasil proses dialektis antara wartawan dan fakta yang ada (Karman, 2013). Penelitian ini secara sederhana menggambarkan bagaimana media massa membingkai realitas berita. Media massa mampu mengkrontruksi realitas berita, sehingga realitas berita dimaknai dengan makna tertentu. Mengenai media dapat dikatakan sebagai instrument kontruksi sosial yang mendefinisikan  realitas  yang  berkembang  di kalangan masyarakat. Kepentingan media massa bukan hanya untuk menyebarkan berita tetapi juga untuk kepentingan politik, ekonomi dan ideologi ( Sandi et al., 2022) . Karenanya pemberitaan di media massa bukan hanya untuk kegiatan jurnalistik saja tetapi terdapat unsur pembingkaian dari sebuah peristiwa yang mengarah pada kepentingan masing-masing media.
Beberapa penelitian terdahulu telah menggunakan model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki untuk meneliti analisis framingnya. Salah satunya adalah penelitian Hepi Fauzi dengan judul “Analisis Framing Model Pan dan Kosicki Berita Kampanye Pemilihan Presiden Indonesia 2019 Pada Media Cetak Harian Duta Masyarakat Rentang Waktu 23 September -30 November 2018” (Fauzi, 2019). Penelitian tersebut meneliti mengenai pengaruh ideologi dan ekonomi politik media terhadap objektivitas serta netralitas media dalam pemberitaannya. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan dua media online yaitu mediaindonesia.com dan tempo.co sebagai fokus analisisnya. Penelitian analisis framing lainnya juga pernah dilakukan oleh Edo yahya yang meneliti tentang Konstruksi Pemberitaan Media Online. pemberitaan media online yang diteliti adalah Mengenai Merebaknya Covid-19 di Indonesia, dengan menggunakan analisis framing pada media Kompas.com dan detik.com (Mahgruzar, 2021) . Penelitian mengenai framing berita di media massa juga sudah pernah dilakukan salah satunya adalah penelitian (Marta et al., 2021) dengan judul “Komparasi Tiga Bingkai Media sebagai Implementasi Precede-Proceed untuk Kegiatan Game Lokal Kreasi Indonesia 2020”. Penelitian tersebut menemukan hal menarik dari data yang dihasilkan, yaitu ketiga media tersebut mendukung tujuan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mengapresiasi permainan daring atau game lokal untuk anak- anak masa kini. Selain itu, juga terjadi sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan tubuh dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Penelitian lain yang membahas mengenai framing media juga dilakukan oleh (Santoso, 2021) dengan judul penelitian “Framing Pemberitaan Media Televisi Berita Terhadap Figur ‘Habib’”. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menghasilkan statement yang mengatakan bahwa media televisi KompasTv dan media televisi MetroTv tidak menyertakan predikat ‘Habib’ pada nama Rizieq Syihab dalam setiap pemberitaan pada periode
tayang 2018-2019. Sedangkan TvOne dengan konsisten menyertakan predikat ‘Habib’ dalam setiap pemberitaan mengenai Rizieq Syihab. Selain framing pemberitaan dari media televisi terdapat juga penelitian terdahulu yang membahas analisis framing di media online seperti penelitian yang ditulis oleh Pinontoan dan Wahid dengan judul “Analisis Framing Pemberitaan Banjir Jakarta Januari 2020 di Harian Kompas.com dan Jawapos.com”. Dari hasil penelitian di atas menjelaskan bahwa Kompas.com menuntut, mempertanyakan dan menggugat ketidakberdayaan pemerintah daerah dalam mengatasi banjir Jakarta. Sedangkan pemberitaan Jawapos.com mengkonstruksi citra yang baik dari kinerja pemerintah daerah (Pinontoan & Wahid, 2020). Perbedaan pemberitaan tersebut menjadi temuan penelitian yang menjawab tujuan dari penelitian.
Bahasan mengenai penelitian konstruksi pemberitaan juga pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu salah satunya oleh Dedi Priyadi dan Abdul malik dengan judul penelitian “Konstruksi Pemberitaan Media Online Tentang Kasus Penembakan Enam Anggota Laskar Front Pembela Islam”. Penelitian tersebut meneliti menggunanan analisis framing Robert N Entman yang dilakukan pada media republika. co.id dan Kompas.com (Priyadi & Malik, 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompas.com mengalami ketidak-konsistenan dalam konstruksi beritanya dari awal hingga pertengahan periode tertentu. Awalnya, Kompas. com menggambarkan dirinya sebagai informan kepolisian, tetapi kemudian berubah pandangan dengan menganggap kasus ini sebagai tragedi kemanusiaan.
Di sisi lain, republika.co.id menunjukkan
konsistensi yang lebih tinggi dalam mengkonstruksi beritanya dengan bersikap mendukung FPI dan mengutuk Tindakan unlawfull killing sebagai tragedi kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media online membingkai pemberitaan tentang UU IKN dengan menggunakan model analisis framing Zhongdan Pan dan M Kosicki. Peneliti menilai melalui model ini peneliti dapat melihat sebuah pembingkaian berita. Model framing yang dikembangkan oleh Zhongdang Pan dan Gerald Kosicki mencakup unit pengamatan yang lebih lengkap, mencakup semua aspek yang ada dalam teks seperti kata-kata, paraphrase, struktur kalimat, label, dan ungkapan, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap pesan yang disampaikan.
Instrumen-instrumen tersebut mengamati struktur teks dan keterkaitan antar kalimat secara menyeluruh. Zhongdang Pan dan Gerald Kosicki mengelompokkan framing menjadi empat tahapan, yakni Sintaksis, Skrip, Tematik, dan Retorik. Tahapan-tahapan ini membantu dalam menganalisis bagaimana pesan disusun, disampaikan, serta bagaimana cara pesan tersebut mempengaruhi pemahaman dan reaksi audiens. Melalui empat tahapan framing inilah peneliti akan mengetahui bagaimana cara pandang sebuah media dalam mengkontruksi sebuah pemberitaan.
Berdasarkan data yang peneliti kumpulkan selama periode 1 bulan mengenai berita UU IKN, Mediaindonesia.com menerbitkan 8 berita sedangkan Tempo.co menerbitkan 15 berita. Berikut berita yang diterbitkan oleh Mediaindonesia.com dan Tempo.co:
Tabel 1. Pemberitaan UU IKN No Judul Berita Tanggal Terbit 1. Segera Sosialisasi UU Ibu Kota Negara 19 Januari 2022 2. NasDem: UU IKN Tampilkan Karakter Hukum Progrseif 19 Januari 2022 3. Sekjen DPR Antarkan Draf UU Ibu Kota Negara ke Setneg 27 Januari 2022 4. Aturan Turunan IKN Akan Dibahas Setelah UU Diteken 28 Januari 2022
6 Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 22 Nomor 1, April 2024 halaman 1-17
5. IndiGo Network: Pindah Ibu Kota Negara Bukan Sebatas UU IKN 29 Januari 2022 6. Pemerintah Siapkan 10 Aturan Turunan UU IKN 31 Januari 2022 7. UU IKN Digugat ke MK, Setneg : Bentuk Partisipasi Aktif Warga 02 Februari 2022 8. Abdullah Hehamahuha Cs Gugat UU IKN ke MK 03 Februari 2022 Sumber: www.mediaindonesia.com Tabel 2. Pemberitaan UU IKN No Judul Berita Tanggal Terbit 1. Breaking News: DPR Sahkan RUU Ibu Kota Negara Jadi Undang-undang 18 Januari 2022 2. Pimpinan DPR Bantah RUU Ibu Kota Negara Dibahas Terburu-buru 18 Januari 2022 3. RUU IKN Disahkan di Paripurna, Ini Catatan dari Demokrat dan PKS 18 Januari 2022 4. RUU IKN Dibahas Cuma Sebulan, Ketua Pansus Ungkap Latar Belakang 18 Januari 2022 5. Ibu Kota Negara Nusantara, DPR Pastikan Jakarta Tetap Jadi Daerah Khusus 18 Januari 2022 6. Koalisi Kaltim Tolak UU Ibu Kota Negara, Berpotensi Gusur Lahan Adat 19 Januari 2022 7. RUU IKN Disahkan, Wagub DKI Dorong Revisi UU Keistimewaan Jakarta 19 Januari 2022 8. Ketuk Palu RUU IKN, Biaya PNS dan Keluarga ke IKN 19 Januari 2022 9. HNW: UU IKN Belum Akomodasi Aspirasi Rakyat 20 Januari 2022 10. Faisal Basri Cs Berencana Gugat UU IKN ke MK 21 Januari 2022 11. UU Ibu Kota Negara Digugat, Staf KSP: Setback ke Belakang 22 Januari 2022 12. Gubernur Kaltim Komentari Pengesahan UU IKN, Begini Katanya 23 Januari 2022 13. Undang-Undang Ibu Kota Negara Rentan Digugat ke MK 23 Januari 2022 14. UU Ibu Kota Neagara Disahkan, Bagaimana Nasib Aset Pemerintah di Jakarta? 23 Januari 2022 15. Jika UU IKN Digugat, Guru Besar Unpar: Berpotensi Senasib dengan UU Cipta Kerja 25 Januari 2022 16. Pemerintah Siapkan 10 Aturan Turunan UU IKN 31 Januari 2022 17. 3 Alasan Penggugat Ajukan Uji Materi UU IKN ke MK 3 Februari 2022 Sumber: www.tempo.co
Dari perbedaan jumlah yang cukup signifikan  pemberitaan  kedua  media  massa di atas, peneliti melihat ada perbedaan cara pandang, dan penentuan kebijakan redaksi yang mempengaruhi angel, dan framing berita. George Fox mengemukakan Berita dapat diartikan sebagai informasi yang mencerminkan fakta yang akurat atau sebagai suatu ide yang menarik perhatian pembaca. (Nugroho, 2013). Sementara Ari Cahyo juga menyebutkan bahwa berita merupakan Suatu laporan mengenai suatu peristiwa atau pendapat yang mengandung nilai-nilai penting dan menarik bagi sebagian masyarakat (Nugroho, 2013). Selain nilai berita ada hal yang tidak bisa dilepaskan dari media yaitu konstruksi dan realitas yang media bangun dibalik
pemberitaan atau peristiwa yang dituliskan. Pada umumnya penyusunan berita di media merupakan konstruksi realitas yang selanjutnya realitas tersebut terbentuk menjadi sebuah wacana yang memiliki makna (Mulyadi & Mubarok, 2021) . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua konten yang terdapat dalam media sebenarnya adalah hasil dari proses konstruksi realitas melalui framing wacana yang mengandung pesan-pesan tertentu. Bahasa menjadi elemen kunci dalam pembentukan realitas ini. Media massa berperan sebagai sarana komunikasi untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat secara luas. Selain itu, media massa  juga  memiliki  kekuatan  yang  signifikan
dalam memengaruhi kesadaran individu dengan cara mengaitkan emosi dengan konsep tertentu, yang dapat menciptakan hubungan yang kuat antara keduanya. Hal ini kadang-kadang dapat menyebabkan seseorang merasa tidak berdaya dalam melawan pengaruh media tersebut (Aldilal et al., 2020). Menurut Bungin, dalam (Habibie, 2018) media massa merupakan bentuk dari media komunikasi dan informasi yang menyebarkan berbagai berits kepada masyarakat secara luas, dilihat dari sudut pandang maknanya, media massa berperan sebagai sarana untuk menyebarkan berita, opini, komentar, hiburan, dan sebagainya kepada khalayak umum. Sejalan dengan hal tersebut media saat ini telah menjalankan fungsinya yaitu memberi informasi, mendidik, memberikan hiburan dan memengaruhi masyarakat. Karenanya media massa menjadi sangat penting bagi sekolompok orang guna keuntungan tertentu. Melalui media massa seseorang bisa membentuk opini publik dan mempengaruhi keputusan bagi Negara. McQuail (Habibie, 2018) juga ada beberapa asumsi kunci tentang signifikansi media massa seperti berikut: a) Media adalah industri yang dinamis dan terus berkembang yang dapat  menghasilkan lapangan kerja baru, b) Media mengikuti pedoman dan aturan yang menghubungkan mereka dengan masyarakat, c) Media memiliki kekuatan yang besar karena dapat digunakan untuk mengontrol informasi, d) Media berfungsi sebagai platform untuk menggambarkan peristiwa dan kehidupan masyarakat, e) Media memiliki peran dalam pengembangan kebudayaan, f) Media menjadi sumber informasi bagi individu untuk memahami realitas sosial.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengangkat tema mengenai konstruksi media. Penelitian kualitatif merupakan  metode  yang  berlandaskan  pada filsafat postpotivisme (Sugiyono, 2016). Subjek dari penelitian ini adalah Mediaindonesia. com dan Tempo.co yang cukup diminati oleh
masyarakat. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah berita pengesahaan UU IKN yang telah disahkan pada 18 Januari 2022. Penelitian ini mengambil periode waktu pemberitaan selama satu bulan mulai dari pengesahan UU IKN hingga munculnya pro kontra UU IKN. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan berita yang dituliskan oleh Mediaindonesia.com dan tempo.co mengenai UU IKN. Mediaindonesia. com menuliskan 8 berita sedangkan tempo.co menuliskan 17 berita. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti memilih lima berita per media. Jumlah ini diambil karena dianggap peneliti telah mewakili terkait framing pemberitaan yang dilakukan oleh kedua media.
Untuk memperkuat penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan mengambil berbagai sumber. Sumber utama dari penelitian ini adalah artikel berita terkait UU IKN dari kedua media tersebut. sumber sekunder dari penelitian ini adalah buku dan jurnal-jurnal penelitian yang menguatkan penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan
Tempo.co yang sebelumnya bernama tempo interaktif merupakan sebuah portal berita yang dibentuk oleh PT Tempo Inti media pada tahun 1996 yang dipimpin oleh Yusril Djalinus, Bambang Bujono, S. Prinka dan Saiful B Ridwan. Media yang awalnya hanya menerbitkan berupa cetak saja, berkembang dengan menerbitkan portal website. Sama seperti tempo Media Indonesia juga mengalami perkembangan berawal dari Koran cetak kini memiliki portal website yang dapat dibaca oleh masyarakat luas melalui gadget. Media Indonesia didirikan oleh Drs H. Teuku Yousli Syah, M.Si pada tahun 1970 yang diterbitkan melalui Yayasan Warta Indonesia.
Penelitian ini menggunakan analisis framing untuk melihat framing media online dari tempo.co dan mediaindonesia.com. Model analisis framing yang dipakai didasarkan pada model yang diperkenalkan oleh Zhongdan Pan
dan  Gerald  M  Kosicki.  Definisi  dari  model framing ini mencakup struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik, dan struktur retoris. Keempat dimensi tersebut menjadi fokus analisis bagi peneliti dalam penelitian ini. Struktur sintaksis dalam analisis media mengkaji bagaimana peristiwa, pernyataan, opini, serta kutipan dipersembahkan dalam susunan berita, seperti headline, lead, konteks informasi, kutipan dari sumber, pernyataan, dan penutup. Melalui struktur sintaksis ini, peneliti dapat menginterpretasikan arah dan fokus berita yang disusun oleh wartawan. Struktur Skrip mendukung analisis peneliti dalam memahami strategi naratif yang digunakan oleh wartawan untuk menyajikan berita. Prinsip framingnya mencakup aspek kelengkapan informasi dan elemen yang diperhatikan dengan menggunakan pertanyaan 5W+1H. Struktur tematik merujuk pada perspektif yang diadopsi wartawan dalam menggali sebuah peristiwa. Perspektif ini memengaruhi fakta yang disampaikan, pilihan kata yang digunakan, serta cara penyampaian dan penempatan sumber informasi dalam isi berita secara menyeluruh. Struktur retoris membahas mengenai teknik seorang wartawan menyoroti fakta- fakta yang terdapat dalam tulisannya. Terdapat beberapa alat yang digunakan dalam struktur retoris seperti leksikon, gambar, metafora, dan pengandaian. Dalam analisis struktur retoris, unit-unit yang diperhatikan mencakup kata-kata,  idiom,  gambar,  foto,  dan  grafik yang digunakan dalam penulisan berita. Penelitian analisis framing media ini fokus pada beberapa berita yang membahas UU IKN yang dipublikasikan di mediaindonesia. com dan tempo.co.id. Dengan berlandarkan model analisis framing yang dikemukakan oleh Pan dan Kosicki, tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengkaji dan menganalisis cara berita mengenai UU IKN disusun dan dipresentasikan dalam media massa online mediaindonesia.com dan tempo.co.id.

## Portal Berita Mediaindonesia.com
Analisis Berita 1
Judul
: Segera Sosialisasi UU Ibu Kota Negara (19 Januari 2022) Sumber : mediaindonesia.com Ringkasan : Sosialisasi UU IKN harus segera dilakukan karena masyarakat Indonesia perlu mengetahui UU IKN lebih jauh, agar tidak menimbulkan banyak spekulasi. Berita ini juga menerangkan mengenai perlunya peraturan turunan UU IKN yang harus dibuat oleh pemerintah daerah. Selain itu dijelaskan juga tahapan- tahapan setelah dilakukannya UU IKN mulai dari pejabat yang berwenang membuat kebijakan-kebijakan di IKN hingga peraturan masyarakat yang akan tinggal di IKN.
Ditinjau dari segi sintaksis: judul berita mediaindonesia.com menginformasikan untuk mendorong Pemeritah segera mensosialisasikan UU IKN. Lead yang digunakan dalam berita ini menginformasikan kepada masyarakat bahwa Ibu Kota Negara baru Indonesia akan segera dibuat dengan telah disahkannya UU IKN oleh DPR.  Informasi yang disorot dalam editorial tersebut adalah Pemerintah dan DPR RI yang harus segera mensosialisasikan UU IKN, pro-kontra UU IKN yang harus diselesaikan oleh Pemerintah dan ketergesaan Pemerintah dalam merancang dan mensahkan UU IKN. Ditinjau dari segi tematik: tema yang diambil dalam editorial ini mendorong Pemerintah dan DPR RI untuk segera mensosialisasikan dan mengkomunikasikan UU IKN yang telah disahkan.
Ditinjau dari segi skrip: nilai yang ditonjolkan adalah (How) Bagaimana pemerintah akan mensosilisasikan UU IKN dan Bagaimana UU IKN dapat berjalan dengan semestinya.
Ditinjau dari segi retoris: gambar yang digunakan dalam editorial ini berbentuk illustra- tor yang bergambar tembok yang sedang diban- gun dan masih belum selesai didepannya tertulis “UU Ibu Kota Negara” dengan menambahkan kursi pantai lengkap dengan payungnya. Berita ini menekankan pada kata “segera sosialisasi”.

## Analisis Berita 2
Judul
: Nasdem: UU IKN Tampilkan Karakter Hukum Progresif (19 Januari 2022) Sumber
: mediaindonesia.com
Ringkasan : Subardi mengutarakan pendapatnya dalam wawancaranya ia tidak setuju UU IKN dikatakan terburu-buru, ia menilai UU IKN disegerakan untuk kebermanfaatan masyarakat. Berita ini juga menjelaskan bahwa dalam pembuatannya UU IKN tidak menutup ruang konsultasi publik karena beberapa kali menggelar rapat dengan pendapat umum (RDPU), menggelar konsultasi public di tiga universitas. Pada intinya berita ini menjelaskan bahwa UU IKN meski diselesaikan dalam waktu yang terhitung cepat tetapi tetap melalui tahapan yang semestinya dilakukan.
Ditinjau dari segi sintaksis: judul berita mediaindonesia.com menginformasikan disahkannya UU IKN menjadi bagian dari karakter hukum yang progresif. Lead dalam berita ini menampilkan fraksi PKS yang menilai UU IKN teburu-buru dalam merancang dan mensahkan. Paragraf berikutnya argumentasi PKS tersebut direspon oleh Subardi anggota Komisi II DPR F-Nasdem yang mengatakan bahwa UU IKN mencerminkan karakter teori Hukum Progresif yang cepat disahkan guna kemanfaatan
masyarakat luas. Narasumber dari berita ini hanya ada satu yaitu Subardi sedangkan kutipan pernyataan PKS diambil dari berita sebelumnya.
Ditinjau dari segi tematik: tema yang diambil dari berita ini adalah rancan- gan dan pengesahan UU IKN yang cepat bu- kan karena terburu-buru tetapi karena me- lihat kemanfaatan bagi masyarakat luas yang harus segera disahkan dan dijalankan.
Ditinjau dari segi skrip: nilai dalam ber- ita ini menonjolkan (What) menyatakan bahwa disahkannya UU IKN tidaklah terburu-buru. Ditinjau dari segi retoris: gambar yang digunakan dalam berita ini adalah foto Sub- ardi yang sedang berbicara didepan umum dengan microfon ditangannya serta gaya tan- gan terbuka seakan menjelaskan sesuatu hal kepada khalayak yang ada didepannn- ya. Berita ini menekankan kata “tidak ter- buru-buru” dan “kemanfaatan masyarakat”.

## Analisis Berita 3
Judul
: UU IKN Digugat ke MK, Setneg: Bentuk Partisipasi Aktif Warga (2 Februari 2022) Sumber : mediaindonesia.com Ringkasan : Pemerintah membuka lebar masyarakat yang ingin melakukan judicial review terkait IKN. Faldo Maldini mengatakan pemerintah senang jika masyarakat turut aktif dalam mengomentari UU IKN. Selanjutnya dalam berita ini juga menegaskan bahwa pemeritah mempersilahkan jika masyarakat ingin menggugat ke MK. Dalam berita tersebut juga dituliskan bahwa pemerintah berjanji untuk melindungi hak setiap warga negara.
Ditinjau dari segi sintaksis: judul berita ini menginformasikan adanya gugatan yang diajukan ke MK. Lead dalam berita ini menginformasikan adanya gugatan UU IKN oleh sejumlah warga. Berita ini memuat pernyataan
Faldo Maldini selaku staf khusus sekertaris Negara bidang komunikasi dan media yang mempersilahkan warga jika ingin mengugat UU IKN ke MK, hal itu disebutnya sebagai partisipasi aktif Warga Negara. Ditinjau dari segi tema: tema yang diambil dalam berita ini adalah gugatan yang ditujukan ke MK oleh sejumlah purnawirawan TNI dan masyarakat serta tanggapan Faldo Maldini yang mempersilahkan menggugat karena itu adalah hak warga Indonesia.
Ditinjau dari segi skrip: nilai yang ditonjolkan dalam berita ini adalah (What) pernyatan pemerintah yang siap untuk memberikan jawaban jika ditanya oleh MK. Ditinjau dari segi retoris: gambar dalam berita ini adalah foto Joko Widodo yang sedang meninjau salah satu akses jalan menuju IKN di Kalimantan Timur. Berita ini menekankan pada kata “gugatan” dan “silahkan menggugat”.

## Analisis Berita 4
Judul
: Indigo Network: Pindah Ibu Kota Negara Bukan Sebatas UU IKN (29 Januari 2022) Sumber
: mediaindonesia.com
Ringkasan : Masih banyak persoalan mengenai pemindahan Ibu Kota Negara, bukan hanya UU IKN saja. Banyak pertimbangan yang harus dilakukan seperti objek vital Negara, kedudukan orang yang menjabat di IKN dll. Berita ini juga menuliskan mengenai persoalan yang timbul dikarenakan naskah akademik RUU IKN yang dinilai oleh para akademisi belum pas dalam segi penulisannya mulai dari tidak dimasukannya referensi dari akademisi Indonesia hingga tinjauan landasan yang belum jelas.
Ditinjau dari segi sintaksis: dapat dilihat dari judul berita yaitu menginformasikan pendapat dari Indigo Network dalam hal ini diwakili oleh direktur eksekutif yaitu Radian Syam yang mengatakan bahwa pindah Ibu Kota Negara bukan hanya mengenai UU IKN saja. Lead berita ini dibuka dengan pernyataan Radiain Syam yang mengeaskan UU IKN sangat penting untuk dipersiapkan namun Radioan juga menilai bahwa RUU IKN terburu-buru dalam penyusunannya. Narasumber dalam berita ini yaitu Radian Syam direktur Indigo Networs sekaligus akademisi dari Universitas Trisakti dan Sofyan Herbowo selaki Director of public affairs  Praxis  yang  juga  pengamat  kebijakan public indigo network.
Ditinjau dari segi tematik: tema dalam berita ini adalah berfokus pada pernyataan- pernyataan Radian Syam dan Sofyan terkait UU IKN seperti: kritik naskah UU IKN yang memiliki kualitas yang rendah, sumber dana untuk membangun Ibu Kota baru, pembangunan IKN harus ada akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya. Keduanya juga mengingatkan agar tahap perencanaan, pendanaan hingga IKN jangan sampai ada yang bolong karena yang dipertaruhkan besar sekali sedangkan sumber daya yang dimiliki sangat terbatas.
Ditinjau dari skrip: berita ini sudah memenuhi 5W+1H. Ditinjau dari retoris: ilustrasi yang digunakan adalah maket ibu kota Negara baru yang terletak di kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur sumber ilustrasi Kementerian PUPR.

## Analisis Berita 5
Judul : Pemerintah Siapkan 10 Aturan Turunan UU IKN (31 Januari 2022) Sumber : mediaindonesia.com
Ringkasan : Berita ini berisikan penjelasan mengenai 10 aturan turunan UU IKN yang akan dibuat oleh pemerintah, aturan tersebut diwujudkan dalam bentuk 3 Peraturan Pemerintah (PP), 5 Peraturan Presiden (Perpres), 1 Keputusan Presiden (Kepres) dan 1 Peraturan Kepala Otorita IKN.
Ditinjau dari segi sintaksis: judul berita mediaindonesia.com menginformasikan mengenai 10 aturan turunan yang akan dibuat oleh pemerintah. Lead pada berita ini fokus pada info mengenai apa saja 10 aturan turunan yang akan dibuat oleh pemerintah terkait IKN. Ditinjau dari segi tematik: tema dari berita ini adalah fokus pada 10 aturan turunan IKN yang akan dibuat oleh pemerinta. Ditinjau dari segi skrip: nilai yang ditonjolkan dalam berita ini adalah (what) yaitu 10 aturan apa saja yang dibuat oleh pemerintah.
Ditinjau dari segi retoris: ilustrasi yang digunakan dalam berita ini adalah ilustrasi mengenai gambar desain Ibu Kota baru.

## Portal Berita Tempo.co Analisis Berita 1
Judul
: Breaking News DPR Sahkan RUU Ibu Kota Negara Jadi Undang-Undang (18 Januari 2022)
Sumber : tempo.co
Ringkasan : UU IKN telah disahkan oleh DPR RI, pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke 13 Masa Persidangan III Tahun sidang 2021- 2022. Berita ini menjelaskan mengenai peristiwa yang terjadi saat pengesahan RUU IKN mulai dari Ketua DPR RI yang mengsahkan dan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi.
Ditinjau dari segi sintaksis: judul berita tempo menginformasikan mengenai UU IKN yang baru saja disahkan oleh DPR. Lead pada berita ini fokus pada RUU IKN yang kini menjadi UU IKN. Berita ini memuat kutipan Puan Maharani pada saat mensahkan UU IKN. Ditinjau dari segi tematik: tema yang diambil dalam berita ini adalah menginformasikan bahwa RUU IKN telah disahkan sehingga menjadi UU IKN.
Ditinjau dari segi skrip: nilai yang ditonjolkan dalam berita ini adalah (How) Bagaimana proses pengesahan UU IKN dan (What) menjelaskan apa saja yang berubah setelah disahkannya UU IKN.
Ditinjau dari segi retoris: gambar yang digunakan dalam berita ini adalah foto para pimpinan sidang mulai dari ketua DPR RI, wakil ketua serta anggota pimpinan sidang. Berita ini menekankan pada kata “pengesahan UU IKN”.

## Analisis Berita 2
Judul : Koalisi Kaltim Tolak UU Ibu Kota Negara, Berpotensi Gusur Lahan Adat (19 Januari 2022) Sumber
: tempo.co
Ringkasan : Koalisi Kaltim menolak UU IKN dan pembangunan Ibu Kota baru, karena akan merusak alam serta tradisi adat istiadat masyrakat kaltim. Koalisi tersebut mengatakan RUU IKN memiliki cacat procedural dalam penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Berita ini banyak menuliskan keberatan- keberatan masyarakat kaltim dalam pembangunan Ibu Kota Baru yang kini sudah mengesahkan undang- undangnya.
Ditinjau dari segi sintaksis: judul berita ini menginformasikan koalisi kaltim yang menolak UU IKN karena berpotensi menyebabkan penggusuran lahan adat. Lead dalam berita ini menginformasikan adanya kelompok yang menolak pengesahan UU IKN. Berita ini memuat kutipan dari pernyataan pers Koalisi Masyarakat Kaltim yang menyampaikan point keberatan dan penolakannya terhadap pembangunan Ibu Kota Negara di Kaltim.
Ditinjau dari segi tematik: tema yang diambil dalam berita ini adalah alasan penolakan masyarakat Kaltim terhadap UU dan pembangunan Ibu Kota Negara.
Ditinjau dari segi skrip: nilai yang ditonjolkan dalam berita ini adalah (What) pernyataan yang membuat masyarakat Kaltim menolak pengesahan UU IKN.
Ditinjau dari segi retoris: gambar yang digunakan dalam berita ini adalah foto banner koalisi Kaltim yang bertuliskan “RUU IKN Cacat Prosedural dan Mengancam Keselamatan Rakyat Kaltim – Koalisi Rakyat Kaltim Menolak IKN”. Berita ini menekankan kata “Rakyat Kaltim menolak IKN”.

## Analisis Berita 3
Judul : Jika UU IKN Digugat, Guru Besar Unpar: Berpotensi Senasib dengan UU Cipta Kerja (25 Januari 2022)
Sumber : tempo.co Ringkasan : Guru Besar Unpar mengatakan UU IKN memiliki banyak kekurangan ia mencotohkan beberapa hal terkait kekurangan tersebut yang dinilai krusial dalam UU IKN. Salah satunya dituliskan mengenai kedudukan hukum dari Badan Otorita yang masih mengambang dalam UU tersebut sehingga ini akan menimbulkan masalah dikemudian hari dan bukan tidak mungkin jika pemimpin selanjutnya akan mencabut kebijakan yang telah berlaku.
Ditinjau dari segi sintaksis: judul berita ini menginformasikan menurut pendapat Guru Besar Universitas Parahyangan jika UU IKN digugat berpotensi memiliki nasib yang sama dengan UU Cipta Kerja. Lead dalam berita ini adalah pernyataan langsung dari Asep Warlan. Berita ini memuat penjelasan dari Asep Warlan Yusuf Guru Besar Unpar yang menjelaskan kelemahan UU IKN dan gugatan UU IKN ke MK. Ditinjau dari segi tema: tema dalam berita ini adalah gugatan UU IKN ke MK. Ditinjau dari segi skrip: nilai yang ditonjolkan dalam berita ini adalah (Why) berisi penjelasan Asep Warlan mengenai potensi gugatan ke MK dan Kelemahan UU IKN.
Ditinjau dari segi retoris: gambar dalam berita ini menggunakan ilustrasi dari IKN yang diambil dari instagram @jokowi. Berita ini menekankan pada kata “kelemahan UU IKN” dan “nasib gugatan IKN ke MK”.

## Analisis Berita 4
Judul
: 3 Alasan Penggugat Ajukan Uji Materi UU IKN ke MK (3 Februari 2022)
Sumber : tempo.co Ringkasan : Poros Nasional, sebuah kelompok masyarakat, telah mengajukan gugatan terhadap UU IKN ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mengajukan permohonan pengujian formil UU IKN. Dalam berita tersebut, diungkapkan bahwa perwakilan dari kelompok Poros Nasional mengkritik UU IKN karena dianggap kurang mencermati  efektifitas  peraturan perundangan di masyarakat. Mereka juga mengemukakan bahwa Keputusan pemindahan Ibu Kota tidak memperhatikan situasi nasional serta global yang saat itu tengah dihadapi oleh pandemi Covid-19.
Ditinjau dari segi sintaksis: judul berita ini menginformasikan adanya 3 alasan kuat mengena penggugat mengajukan uji materi UU IKN ke MK. Lead dalam berita ini berisi pengenalan penggugat UU IKN. Berita ini memuat informasi alasan gugatan yang dibawa oleh kelompok masyarakat yang menamakan dirinya Poros Nasional Kedaulatan Negara untuk di uji materi di MK.
Ditinjau dari segi tematik: tema dalam berita ini adalah alasan-alasan penggugat melakukan gugatan uji materi UU IKN ke MK. Ditinjau dari segi skrip: nilai berita yang ditonjolkan dalam berita ini adalah (Why) berisi alasan penggugat melakukan gugatan ke MK. Ditinjau dari segi retoris: gambar dalam berita ini menggunakan ilustrasi dari IKN yang diambil dari instagram @jokowi. Berita ini menekankan pada kata “alasan gugatan”.

## Analisis Berita 5
Judul : Pemerintah Siapkan 10 Aturan Turunan UU IKN (31 Januari 2022)
Sumber
: tempo.co
Ringkasan : Berita ini memuat penjelasan mengenai 10 aturan turunan UU Ibu Kota Negara yang sedang disusun oleh pemerintah. Aturan yang dibuat mulai dari Peraturan Pmerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Kepres) dan Peraturan Otorita IKN. Penysunan aturan turunan ditargetkan selesai dalam waktu dua bulan sejak disahkannya UU IKN.
Ditinjau dari segi sintaksis: judul berita ini menginformasikan 10 aturan turunan yang dibuat oleh UU IKN. Lead dalam berita ini fokus pada apa saja 10 aturan turunan dari UU IKN.
Ditinjau dari segi tematik: tema dari berita ini fokus pada 10 aturan turunan yang sedang dibuat oleh pemerintah. Ditinjau dari segi skrip: nilai berita yang ditonjolkan dari berita ini adalah (what) yaitu mengenai apa saja 10 aturan turunan yang dibuat oleh pemerintah.
Ditinjau dari segi retoris: gambar dalam berita ini menggunakan gambar desain Ibu Kota baru yang menyoroti tanah lapang yang akan ada di IKN.
Melalui hasil penelitian yang peneliti tuliskan di atas, pengesahaan UU IKN, RUU IKN yang statusnya menjadi UU IKN ini telah disahkan oleh DPR RI pada 18 Januari 2022. Pada berita yang dituliskan oleh mediaindonesia pengesahan UU IKN lebih fokus membahas mengenai sosialisasi yang harus dilakukan oleh Pemerintah. Sedangkan pada tempo.co selain membahas pengesahan UU IKN, media online tersebut juga menuliskan kritikan dari
partai Demokrat dan PKS. Pada berita pasca pengesahan UU IKN media Indonesia lebih mendukung UU IKN ini dilihat dari pemilihan berita dan kutipan yang dituliskan seperti kata “terburu-buru” menjadi “hukum progresif”. Selain itu media Indonesia hanya menuliskan informasi-informasi yang bersifat apa adanya mengenai UU IKN. Berbeda dengan media online tempo, tempo lebih banyak menuliskan dan mengutip beberapa pendapat dari tokoh yang mengkritik UU IKN. Ada juga bahasan mengenai Gugatan IKN yang dibahas dikeduanya. Media Indonesia dalam berita onlinenya lebih menyorot pada pemberitaan yang tidak memojokkan UU IKN, ini dilihat dari pemilihan narasumber yang hanya berasal dari satu sisi saja yaitu pemerintah yang memang mengeluarkan UU IKN, serta pemilihan judul dan kutipan yang peneliti nilai apa adanya. Berbeda dengan tempo, dalam berita yang di rilis oleh tempo bahasan gugatan UU IKN lebih beragam. Tulisan mengenai gugatan UU IKN dikutip dari beberapa kalangan mulai dari akademisi, tokoh politik hingga masyarakat umum.
Media Indonesia lebih sedikit dalam menuliskan berita mengenai UU IKN sedangkan tempo lebih banyak dan beragam dalam menyoroti persoalan UU IKN. Selain itu peneliti menilai dari beberapa berita yang ditampilkan oleh Media Indonesia, ada makna tersirat dalam membela pemerintah. Media Indonesia membangun konstruksi realitas
untuk para pembacanya bahwa UU IKN sudah berjalan dengan sebagaimana semestinya sesuai rencana dan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Media online Tempo, peneliti menilai dari beberapa berita yang dituliskan ada makna tersirat bahwa UU IKN masih perlu diperbaiki. Konstruksi realitas yang ingin dibangun oleh tempo untuk para pembacanya adalah UU IKN masih memiliki kelemahan dan patut untuk dipertanyakan.
Beberapa berita yang peneliti jabarkan di atas terdapat satu berita yang memiliki kesamaan. Kesamaan ini dilihat dari judul yang persis sama baik di mediaindonesia.com dan tempo.co keduanya sama menuliskan judul “Pemerintah Siapkan 10 Aturan Turunan UU IKN”. Narasumber yang keduanya tuliskan juga sama yaitu dari tenaga ahli utama kantor staf presiden Wandy Tuturoong. Pemilihan gambar yang dipilihpun terbilang sama yaitu dengan menggunakan gambar desain Ibu Kota baru hanya saja terdapat pemilihan angle gambar yang berbeda. Secara isi keduanya juga menuliskan informasi-informasi yang sama. Karenanya dalam berita ini peneliti menilai mediaindonesia. com dan tempo.co memberikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat dengan tidak memberikan realitas yang berbeda.
Berikut adalah hasil analisis peneliti dalam pemberitaan UU IKN di mediaindonesia. com dan tempo.co menurut analisis framing Zhongdan Pan dan Gerald M koscki:
Tabel 3. Hasil Analisis Penelitian Frame Media Indonesia Tempo Sintaksis Judul Berita Segera Sosialisasi UU Ibu Kota Negara Nasdem : UU IKN Tampilkan Karakter Hukum Progresif
UU IKN Digugat ke MK, Setneg : Bentuk Partisipasi Aktif Warga Indigo Network : Pindah Ibu Kota Negara Bukan Sebatas UU IKN Pemerintah Siapkan 10 Aturan Turunan UU IKN
Breaking News DPR Sahkan RUU Ibu Kota Negara Jadi Undang-Undang
Koalisis Kaltim Tolak UU IKN, Berpotensi Gusur Lahan Adat
Jika UU IKN Digugat, Guru Besar Unpar: Berpotensi Senasib dengan UU Cipta Kerja
3 Alasan Penggugat Ajukan Uji Materi UU IKN ke MK Pemerintah Siapkan 10 Aturan Turunan UU IKN Kutipan Sumber Sekjen DPR, Kementrian Sekertaris Negara, Partai Nasdem Partai Demokrat, PKS, Koalisi Masyarakat Kaltim, Akademisi, Pemerintah Tematik Kata ganti “terburu-buru” menjadi “hukum progresif” “terburu-buru”, “gugatan”, “kritikan” Tema Sosialisasi UU IKN, aturan turunan IKN,  Setneg: bentuk partisipasi aktif warga, Gugatan UU IKN, 10 aturan turunan IKN Kritik UU IKN, Gugatan koalisi masyarakat kaltim, kelemahan UU IKN, 10 aturan turunan IKN Skrip 5W+1 H Nilai berita yang ditonjolkan How Nilai berita yang ditonjolkan What dan Why Retoris Gambar Gambar sesuai dengan berita dan atau narasumber dalam berita tersebut Gambar sesuai dengan berita dan atau narasumber dalam berita tersebut Sumber: Olahan Peneliti, 2023

## Simpulan
Meski Sebagian besar konstruksi dan realitas yang dibangun mediaindonesia.com dan tempo.co memiliki banyak perbedaan, namun peneliti menemukan beberapa pemberitaan yang memiliki kesamaan dalam realitasnya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya kedua media massa tersebut bisa memiliki pemahaman atau angle pemberitaan yang sama namun dapat diframing oleh media tersebut secara berbeda, hal ini tentunya dipengaruhi oleh kebijakan redaksi masing masing, dan tidak lepas dari adanya kepentingan dan keberpihakkan media
dalam memframing sebuah pemberitaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fakta dan peristiwa yang sama dapat dibuat dengan realitas yang berbeda. Realitas yang dibangun oleh mediaindonesia.com dan tempo. co dalam pemberitaannya mengambil sudut pandang yang berbeda. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa media dapat memilih nilai berita dan realitas apa yang ingin ia bangun. Selanjutnya simpulan dari penelitian yang membahas mengenai media massa dan realitas ini adalah bahwa media massa masih memiliki keberpihakannya. Informasi yang seharusnya
disampaikan berimbang namun ternyata masih belum memenuhi unsur tersebut. Dari penelitian di atas peneliti dapat menyimpulkan:
1.  Media Indonesia dalam pemilihan narasumber lebih condong kepada narasumber yang mendukung kebijakan UU IKN tersebut.
2.  Tempo.co dalam pemberitaannya menuliskan berita yang lebih beragam, sudut pandang yang diambil mulai dari pemerintah, akademisi dan masyarakat umum.
3.  Konstruksi realitas yang dibangun oleh Media Indonesia adalah bahwa pengesahan UU IKN meski terdapat kekurangan tetapi patut disahkan, karena UU IKN dibuat untuk kepentingan masyarakat.
4.  Konstruksi realitas yang dibangun oleh tempo.co adalah bahwa pengesahaan UU IKN tetap dianggap terburu-buru dan masih memiliki kekurangan yang harus segera dijawab oleh pemerintah

## Referensi
Aldilal, S., Achmad, A., Akbar, N., & Febriansyah, M.R. (2020). Pemberitaan dan Opini Publik tentang Kedatangan Tenaga Kerja China Pada Masa Pandemi COVID-19 di Sulawesi Tenggara. Jurnal Ilmu Komunikasi , Volume 18 (No. 3). Nugroho, A.C. (2013). Konstruksi Media Massa Dalam Proses Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi , 4 .

## Anggraini, A.P. (2020). KONSTRUKSI REALITAS MEDIA MASSA DAN
BUDAYA POPULER (Analisis Framing Model Robert Entman Tentang BTS di Grammy Awards Pada Media  Online CNN Indonesia dan Kompas.com). Jurnal Media Kom . Priyadi, D & Malik, A. (2022). Konstruksi
Pemberitaan Media Online Tentang Kasus Penembakan Enam Anggota Laskar Front Pembela Islam. Jurnal  Inovasi  Dan
Kreativitas , 2 . Mahgruzar, E.Y. (2021). Konstruksi Pemberitaan Media  Online  Mengenai  Merebaknya Covid-19  Di  Indonesia  (Analisis  Framing Pada  Media  Online  Kompas.Com  Dan Detik.com  Periode  02  Maret  2020  –  09 Maret  2020) . Universitas Muhamadiyah Malang. Fauzi, H. (2019). Analisis Framing Model Pan Dan  Kosicki  Berita  Kampanye  Pemilihan Presiden  Dan  Wakil  Presiden  Indonesia 2019  Pada  Media  Cetak  Harian  Duta Masyarakat .
Wijaya, I.A. (2021). Konstruksi Realitas Dalam Pemberitaan Mengenai Virus Corona (Covid-19) di Media Online. Jurnal Komunikasi Massa , 1 . Karman. (2013). Media Massa Dan Konstruksi Realitas (Analisis Framing Terhadap Pemberitaan SKB Menteri Tentang Ahmadiyah Di Indonesia Pada Surat Kabar Harian Suara Pembaruan Dan Republika. Jurnal Studi Komunikasi Dan Media , 17 . Habibie, K.D. (2018). Dwi Fungsi Media Massa. Jurnal Ilmu Komunikasi , 7 (2), 79–86.
Sandi, M.R., Herawati, M & Adiprasetio, J.
(2022). Framing Media Online Detik. com Terhadap Pemberitaan Korban Pengeroyokan oleh Bobotoh. Kajian Jurnalisme , Volume 05 (Nomor 02). Pinontoan, N.A., & Wahid, U. (2020). Analisis Framing Pemberitaan Banjir Jakarta Januari 2020 Di Harian Kompas.Com dan Jawapos. Com. Jurnal  Komunikasi  Dan  Teknologi Informasi , 12 .
Santoso, P. (2021). Framing Pemberitaan Media Televisi Figur ‘Habib.’ Jurnal  Ilmu Komunikasi , 19 . Marta, R. F., Kurniawan, J., Kurniawati, L.S., Wijaya, Mega., Bangun, Nurlina & Cholifah. (2021). Komparasi Tiga Bingkai Media sebagai Implementasi Precede- Proceed untuk Kegiatan Game Lokal Kreasi Indonesia 2020. Jurnal  Ilmu  Komunikasi ,
20 . Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D . PT Alfabet. Mulyadi, U & Mubarok. (2021). Konstruksi
Media Terhadap Berita Awal Munculnya Covid-19 di Indonesia (Analisis Framing
Pada Berita Detik.com dan  Kompas.com). Jurnal Ilmu Komunikasi Avant Garde , 9 .