## PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA PENJUALAN BARANG DENGAN SISTEM COUNTER DI PERTOKOAN MALL SAMARINDA
Esti Royani Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda esti.untagsmd.hukum@gmail.com
Naskah diterima: 14 Maret 2018; revisi: 21 April 2018; disetujui: 19 Juni 2018

## Abstract
Agreement on authorizing the sale of goods by counter system shall initially be made by an agreement between the parties. The Supplier Party shall first apply with the goods custody clause to the Mall, which shall then proceed with an offer of all the terms of the agreement referred to by the Mall. After the supplier agrees to all terms specified by the supplirr party has agreed to the  terms  of  the  agreement,  the  agreement  can  be  realized  that  is  by  the delivery  of  goods  by the  supplier  at  the Mall.  The  series  of  legal  acts that can  be  legally  qualified  as  an  authorization  action  from  the  supplier.  The parties have rights and obligations in accordance with the clauses that have been determined.
Keyword: agreement, authorization, sale of goods.

## I.  LATAR BELAKANG
Pengertian  perjanjian  jual-beli  dalam  KUHP  perdata  menunjukan  adanya  dua pihak  yang  saling  berjanji  secara  timbal  balik,  pihak  kesatu  (penjual)  berjanji  untuk menyerahkan hak milik atas barang dengan menerima sejumlah uang, sedangkan pihak kedua  (pembeli)  berjanji  untuk  membayar  harga  barang  dan  menerima  barang  yang telah  dibayarnya  tersebut.  Harga  dan  barang  merupakan  obyek  dalam  perjanjian  jual- beli  sesuai  dengan  asaskonsensualisme  yang  menjiwai  dan  menjadi  asas  dalam perjanjian.  Begitu  kedua  pihak  setuju  mengenai  barang  dan  harga  maka  lahirlarlah perjanjian jual-beli yang sah.
Perjanjian pemberian kuasa penjualan barang dengan sistem counter ini sangat membantu terutama pada para pengusaha yang tidak memiliki tempat yang permanen. Disamping  itu  dengan  perjanjian  pemberian  kuasa  penjualan  barang  dengan  sistem counter ini para produsen dapat memasarkan produksinya di mana-mana tanpa dengan harus  mendirikan  satu  pertokoan  tersendiri.  Dengan  begitu  maka  akan  tejadi  satu jaringan  pemasaran  yang  luas,  dan  hal  ini  akan  merangsang  para  pengusaha  untuk meningkatkan  usahanya.  Sehingga  pengusaha  yang  tidak  memiliki  satu  pertokoan tersendiri  dapat  memanfaatkan  fasilitas  yang  disediakan  oleh  pemerintah  dalam bekerjasama  dengan  para  pemilik  modal  atau  golongan  ekonomi  kuat.  Jadi  dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan adanya perjanjian pemberian kuasa penjualan
barang  dengan  sistem  counter  tersebut  akan  sangat  membantu  kepada  para  pengusaha untuk  memasarkan  hasil-hasil  produksinya.  Sehingga  hal  ini  akan  meransang  para pengusaha  untuk  meningkatkan  usahanya,  karena  pengusaha  tersebut  tidak  harus mendirikan satu pertokoan, serta mencari pembeli sendiri. Perjanjian pemberian kuasa penjualan  barang  dengan  sistem  counter  ini  sebagai  akibat  adanya  asas  kebebasan berkontrak yang di atur dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang berbunyi, sebagai berikut:  “Semua  persetujuan  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang bagi  mereka  yang  membuatnya”.  Dengan  adanya  asas  kebebasan  berkontrak  yang menganut sistem terbuka, maka setiap orang diperkenankan membuat perjanjian paa saj baik  yang  sudah  diatur  dalam  undang-undang  maupun  yang  belum  diatur  dalam undang-undang.
Perjanjian  pemberian  kuasa  penjualan  barang  dengan  sistem  counter  ini menguntungkan  bagi  kedua  belah  pihak,  pemilik  barang  dapat  menjual  hasil produksinya tanpa harus mendirikan satu pertokoan tersendiri. Bagi pemilik stand dapat memperoleh  pembayaran  komisi  dari  hasil  penjualan  barang  yamg  dijualkan.  Obyek perjanjian pemberian kuasa penjualan barang dengan sistem counter ini hanya meliputi atas benda-benda bergerak saja, yaitu benda bergerak yang merupakan hasil dari proses produksi.  Berdasarkan  pada  latar  belakang  tersebut,  permasalahan  yang  hendak diuraikan  dalam  tulisan  ini  yaitu  bagaimanakah  prosedur  perjanjian  pemberian  kuasa penjualan  barang  dengan  sistem  counter  tersebut?,  bagaimanakah  pembagian  hak  dan kewajiban  para  pihak  dalam  perjanjian  pemberian  kuasa  penjualan  barang  dengan sistem  counter  tersebut  ?,  bagaimanakah  penyelesaikan  perselisihan  yang  terjadi  atas tidak  terpenuhinya  prestasi  dalam  perjanjian  tersebut?,  dan  bagaimanakah  prosedur pembayaran dalam perjanjian pemberian kuasa penjualan barang dengan sistem counter tersebut dilakukan?

## II.  METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  sosio-yuridis.  Dalam  penulisan  ini,  penulis mengelompokkan  data  yang  ada  dalam  dua  bagian  yaitu  Data  Primer  (data-data  yang diperoleh secara langsung dari pihak yang terlibat langsung dalam perjanjian pemberian kuasa  penjualan  barang  di  Mall  dan  Data  Sekunder  (data  pelengkap  bagi  data  primer yang  ada,  yang  diperoleh  penulis  dari  berbagai  buku-buku  yang  ada  relevansinya dengan penulisan ini). Penulis kemudian membagi tehnik pengumpulan data ini dalam dua  tehnik  penelitian  yaitu  Penelitian  Kepustakaan  (dilakukan  dengan  membaca, mengutip dan membuat catatan-catatan penting yang ada relevansinya dengan penulisan ini,  dan  Penelitian  Lapangan  (merupakan  tehnik  pengumpulan  data  yang  langsung diperoleh  penulis  dari  obyek  penelitian.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  empat  cara yaitu Wawancara langsung dengan responden yang ada hubungannya langsung dengan penelitian  guna  memperoleh  data  yang  diperlukan,  kemudian  mengajukan  daftar pertanyaan guna memperoleh bahan tambahan sebagai perbandingan dengan data yang diperoleh  melalui  wawancara,  dan  melakukan  pengamatan  langsung  di  lapangan
terhadap  peristiwa,  kejadian  atau  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  penelitian  tersebut, yaitu  perjanjian  pemberian  kuasa  penjualan  barang  dengan  sistem counter .  Dalam membahas  pokok  permasalahan  dan  menganalisis  data  yang  telah  diperoleh,  maka penulis  menggunakan  segala  informasi  dan  data  yang  telah  diperoleh,  baik  itu  data primer  maupun  data  sekunder.  Kemudian  penulis  analisis  secara  kualitatif  yang kemudian disajikan secara deskriptif.

## III.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pengertian Perjanjian Jual-beli dan Perjanjian Pemberian Kuasa Perjanjian Jual-Beli
Perjanjian  jual-beli  yang  diatur  dalam  kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata merupakan suatu perjanjian yang mempunyai nama tertentu atau nama tersendiri yang dapat  diatur  secara  khusus  dalam  buku  ke  III  bab  V  Pasal  1457  sampai  dengan  pasal 1540  KUHPerdata.  Meskipun  demikian  perjanjian  jual-beli  tunduk  pada  peraturan umum  seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal  1319  KUHPerdata,  yaitu:  “Semua persetujuan,  baik  yang  mempunyai  nama  khusus,  maupun  yang  tidak terkenal  dengan nama  tertentu,  tunduk  dalam  peraturan  umum,  yang  termuat  dalam  bab  ini  dan  bab lain”.
Menurut R. Subekti (1984:1) “Jual-beli adalah suatu perjanjian yang bertimbal balik dalam man pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri  dari  sejumlah  uang  sebagai  imbalan  dari  perolehan  hak  milik  tersebut”. Sedangkan  menurut  R.M  Suryodiningrat  (1978:14)  “Jual-beli  ialah  persetujuan /perjanjian/kontrak,  dimana  satu  pihak  (penjual) mengikatkan  diri  untuk  menyerahkan hak milik atas benda/barang kepada pihak lainnya (pembeli) yang mengikatkan dirinya untuk  membayar  harganya  berapa  uang  kepada  penjual”.  Dengan  demikian  apabila penyerahan  atau  levering  belum  dilakukan,  maka  hak  milik  tetap  berada  di  pihak penjual, ini ditegaskan dalam Pasal 612, 613, 616, yakni: “Hak milik atas barang yang dijual tidak berpindak kepada pembeli, selain belum dilakukan penyerahan ( levering )”. Sesuai  dengan  asas  konsensualisme  yang  menjiwai  hukum  perjanjian  dalam KUHPerdata, maka perjanjian jual-beli itu sudah dilahirkan pada saat tercapainya kata sepakat  mengenai  barang  dan  harga.  Sifat  konsensualisme  dari  perjanjian  jual-beli ditegaskan dalam pasal 1458 KUHPerdata, yaitu “Jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua pihak seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan dan harganya,  meskipun  kebendaan  tersebut  belum  diserahkan  maupun  harganya  belum dibayarkan” (R. Subekti, 1984:1).
Walaupun  sudah  ada  kata  sepakat  tidak  berarti  hak  milik  atas  barang  sudah berpisah,  karena  menurut  sistem  yang  di  buat  oleh  KUHPerdata,  hak  milik  baru berpindah  dari  penjual  kepada  pembeli  setelah  dilakukan  penyerahan  barang  secara nyata dan menurut hukum (feitelijke juridische levering) .
Perjanjian Pemberian Kuasa
Pemberian  kuasa  atau “Lastgeving” ini  secara  tegas  diatur  dalam  Pasal  1792 KUHPerdata yaitu “Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan  kekuasaan  kepada  orang  lain,  yang  menerimanya,  untuk  atas  namanya menyelenggarakan suatu urusan”.
Selanjutnya R. Subekti (1984:141) mengartikan lebih lanjut tentang pengertian menyelenggarakan suatu urusan yaitu menyelenggarakan urusan adalah melakuka suatu perbuatan  hukum  yaitu  suatu  perbuatan  yang  menimbulkan  akibat  hukum.  Mengenai cara  memberikan  kuasa  ini  diatur  dalam  pasal  1793  ayat  1  KUHPerdata  yaitu  “Kuasa dapat  diberikan  dan  diterima  dalam  suatu  akta  umum,  dalammsuatu  tulisan  di  bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan”.
Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan secara khusus dan secara umum.
- Pemberian  kuasa  khusus  tersebut  meliputi:  yaitu  hanya  mengenai  satu kepentingan  tertentu  atau  lebih.  Seperti  menjual  sebuah  rumah,  untuk mencarikan seorang parter dalam usaha perdagangan dan lain sebagainya.
- Pemberian  kuasa  umum  tersebut  yaitu:  meliputi segala  urusan  si  pemberi kuasa, pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum tersebut hanya  meliputi  perbuatan  pengurusan.  Seperti  pengurusan  terhadap  suatu perusahaan, suatu toko, suatu rumah dan lain-lain.
Pasal  1795  dan  1798  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  untuk  memindah tangankan  benda-benda  atau  untuk  meletakkan  hipotik  atas  suatu  benda,  atau  untuk membuat suatu perdamaian, atau suatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas. Suatu kuasa  dapat  dimintakan  pembatalan  dalam  hal  yaitu  apabila  pemberian  kuasa  tersebut dilakukan oleh orang yang belum dewasa atau seorang wanita yang sudah bersuami. Hal ini  diatur  dalam  Pasal  1798  KUHPerdata.  Penerima  kuasa  dilarang  melakukan perbuatan-perbuatan  hukum  yang  dikuasakan  kepadanya  selain  apa  yang  dikuasakan kepadanya  atau  penerima  kuasa  dilarang  untuk  melakukan  perbuatan  apapun  yang melampaui  kuasanya,  sekali-kali  tidak  mengandung  kekuasaan  untuk  menyerahkan urusan  urusan  tersebut  kapada  wasit.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  1797  KUHPerdata. Ketentuan  ini  mengakibatkan  bahwa  apa  yang  dilakukan  oleh  penerima  kuasa  yang melampaui wewenangnya dapat berakibat dibatalkannya pemberian kuasa tersebut atau penerima kuasa dapat dituntut ganti kerugian.
Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Jual-Beli dan Perjanjian Pemberian Kuasa Hak dan Kewajiban perjanjian jual-beli
Dalam  perjanjian  jual-beli  pihak  penjual  serta  pihak  pembeli  masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang melekat pada diri penjual dan pembeli.
1) Hak dan kewajiban penjual
a. Hak Penjual
- Hak atas barang yang dijualnya.
- Hak reklame (Pasal 1145 KUHPerdata).
- Hak  untuk  menyatakan  batal  demi  hukum  berdasarkan  pasal KUHPerdata, yaitu jika pembeli tidak membayar harga pembelian, menurut ketentuan Pasal 1266 dan 1167 KUHPerdata.
- Penjual  berhak  untuk  mendapatkan  pembayaran  dari  pembeli  atas harga barang yang dijualnya tersebut (Pasal 1513 KUHPerdata).
- Si  penjual  berhak  atas  bunga  dari  harga  pemberian,  jika  barang yang  dijual  dan  diserahkan  memberi  hasil  atau  lain  pendapatan (Pasal 1515 KUHPerdata).
b. Kewajiban Penjual
Penjual juga memiliki kewajiban-kewajiban tertentu. Hal tersebut diatur pada  pasal  1473  sampai  dengan  pasal  1512  KUHPerdata.  Pada  pasal 1473 KUHPerdata ditentukan, bahwa si penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya, segala janji yang tidak terang  dan  dapat  diberikan  pengertian,  harus  ditafsirkan  untuk kerugiannya. Menurut pasal 613 KUHPerdata, penyerahan piutang atas nama  dan  kebendaan  tidak  bertubuh  lainnya  dilakuakan  dengan  akta notaris  atau  akta  di  bawah  tangan  (Oessio)  yang  harus  diberlakukan kepada  debitur,  atau  secara  tertulis  diakui  dan  disetujui.  Mengenai penyerahan  ini  KUHPerdata  menganut  sistem  kausal,  yang menggantungkan sahnya perjanjian pada syarat, yaitu: 1) Titel  yang  menjadi  dasar  dari  penyerahan  harus  sah.  Titel  adalah perjanjian  obligatoirnya  untuk  pemindahan  hak  milik  yang  harus dilakukan dengan penyerahan yang sah. 2) Penyerahan  itu  harus  dilakukan  oleh  orang  yang  berhak  berbuat bebas  terhadap  barang  yang  diserahkan  itu.  Adapun  yang  berhak berbuat  bebas  terhadap  barang  itu  adalah  pemilik  barang  sendiri atau orang yang dikuasakan olehnya.
Menurut R.Subekti (1984:16) yang dimaksud dengan biaya penyerahan, adalah “Biaya yang diperlukan untuk membungkus dan pengepakan barang sampai barang siap untuk  diserahkan  kepada  pembeli,  sedangkan  yang  dimaksud  dengan  biaya pengambilan adalah biaya-biaya untuk membawa barang sampai ke tempat pembeli, hal yang terakhir ini berlaku jika penyerahan barang terjadi di tempat penjual, akan tetapi jika diperjanjikan Lain, misalnya dengan mempergunakan janji “Francorumah” , maka segala biaya pengangkutan sampai di rumah pembeli akan ditanggung oleh penjual”.
Jika  terjadi  pembatalan  jual-beli  menurut  pasal  1448  KUHPerdata,  si  penjual diwajibkan mengembalikan harga barang yang telah diterimanya, juga biaya yang telah dikeluarkan  oleh  pembeli  untuk  melakukan  pembelian  dan  penyerahan  barang sepanjang  pembeli  menurut  perjanjian  telah  membayarnya.  Menurut  pasal  1491 KUHPerdata yang dimaksud dengan kewajiban menanggung barang ada dua hal yaitu:

## 1) Menjamin penguasaan barang secara tenteram dan aman.
Maksudnya  untuk  melindungi  pembeli  bahwa  barang  yang  diperjual- belikan  sungguh  milik  si  penjual  dan  tidak  mungkin  ada  gangguan  dari pihak ketiga. Kewajiban penanggung itu menurut Pasal 1492 KUHPerdata berlaku  demi  hukum  bagi  penjual,  jika  terjadi  penghukuman  terhadap  si pembeli,  untuk  menyerahkan  sebagian  atau  seluruhnya  barang  yang dibelinya kepada pihak ketiga atau beban-beban yang menurut keterangan pihak  ketiga  memilikinya  atas  benda  itu  yang  diberitahukan  pada  waktu pembelian dilakukan, maka penjual tetap bertanggung jawab atas kerugian yang ditanggung pembeli.
Segala  resiko  kalah  dalam  perkara  menuntut  Pasal  1503  KUHPerdata mengatakan:  Resiko  harus  dipikul  oleh  pembeli,  demikian  pula  pembeli harus  memikul  resiko  jika  dalam  pembelian  barang  tersebut  ia  telah membebaskan  penjual  dari  penanggungan  tenteram  dan  aman  dengan membuat  pernyataan  akan  memikul  sendiri  untung  ruginya,  atau  apabila pembeli  mengalami  penghukuman  untuk  penyerahan  barang  yang dibelinya  terhadap  pihak  ketiga  (Pasal  1495  KUHPerdata).  Berhubung dengan  waktu  ditetapkannya,  putusan  pengadilan  mengenai  penyerhan barang kepada pihak ketiga, kewajiban penjual adalah:
a. Mengembalikan  uang  harga  pembelian  seluruhnya  kepada  pembeli walaupun harganya telah merosot, atau sangat rusak baik disebabkan kelalaian  pembeli  maupun  keadaan  memaksa  (Pasal  1497 KUHPerdata).
b. Mengenai pembatalan harga nilai barang yaitu jika barang itu telah bertambah nilainya (Pasal 1497 KUHPerdata).
c. Mengenai biaya yang telah dikeluarkan pembeli untuk reparasi atau perbaikan  yang  bermanfaat  atau  menyuruh  orang  ketiga  yang menuntut  untuk  menyerahkan  barang  kepadanya  (Pasal  1499
KUHPerdata).
2) Tidak adanya cacat tersembunyi
Menjamin  terhadap  cacat  tersembunyi  maksudnya  yaitu  cacat  yang mengakibatkan  barang  itu  tidak  dapt  dipakai  lagi  untuk  keperluan  yang dimaksud  atau  mengurangi  kegunaan  barang.  Seandainya  pembeli mengetahui  cacat  itu  ia  tidak  akan  membelinya  selain  dengan  harga  yang murah  (Pasal  1504  KUHPerdata).  Jika  cacat  itu  mudah  terlihat,  sehingga tidak  memerlukan  bantuan  dari  seorang  yang  ahli  untuk  membuktikan adanya  cacat  itu,  maka  menurut  Pasal  1505  KUHPerdata:  penjual  tidak diharuskan bertanggung jawab. Di sini berlaku prinsip “pemberi tanggung jawab sendiri atas cacat yang normal, patut diketahui dan mudah terlihat”. Kewajiban  penjual  sehubungan  dengan  tuntutan  pembeli  di  depan pengadilan mengenai adanya cacat tersembunyi adalah:
a. Mengembalikan  harga  pembelian  ditambah  ganti  kerugian  biaya  dan bunga  kepada  pembeli  jika  penjual  mengetahui  adanya  cacat tersembunyi,  tetapi  tidak  diberitahukan  kapada  pembeli  (Pasal  1508 KUHPerdata).
b. Mengembalikan  harga  pembelian  ditambah  biaya  yang  telah dikeluarkan  pembeli  untuk  menyelenggarakan  pembelian  dan penyerahan atas barang (Pasal 1509 KUHPerdata).
1. Hak dan kewajiban pembeli
1) Hak pembeli
a. Meminta  agar  barang  yang  telah  dibayarkan  diserahkan  dalam kekuasaannya.
b. Membatalkan perjanjian jual-beli sesuai dengan Pasal 1266 dan 1267
KUHPerdata,  apabila  penjual  lupa  menyerahkan  barangnya  yaitu barang  yang  telah  dijual  kepada  pembeli  menurut  Pasal  1266 KUHPerdata  pada  perjanjian  timbal  balik.  Jika  salah  satu  pihak menunaikan  kewajiban,  maka  kelalaian  merupakan  syarat  yang membatalkan  perjanjian,  tetapi  pembatalan  itu  harus  dimintakan kepada  hakim.  Jadi  tidak  dengan  sendirinya  berlaku  pembatalan tersebut. c. Hak untuk menunda pembayaran harga dan barang dalam hal pembeli diganggu  dalam  menikmati  barang  dengan  tuntutan  yang  meminta kembali barangnya, atau pembeli mempunyai alasan yang patut untuk mengkhawatirkan bahwa ia akan diganggu penguasaannya atas benda yang  dibelinya  sampai  penjual  menghentikan  gugatan  ini,  kecuali penjual  memilih  memberikan  jaminan  atau  telah  ditetapkan  dalam perjanjian  bahwa  pembeli  harus  membayar  walaupun  terjadi  segala gangguan (Pasal 1516 KUHPerdata).
2) Kewajiban Pembeli
a. Membayar harga barang yang dibelinya, pada waktu dan tempat yang telah  ditetapkan  dalam  perjanjian  jual-beli  (Pasal  1513  KUHPerdata). Bila  hal  tersebut  ditetapkan  dalam  perjanjian  menurut  Pasal  1514
KUHPerdata,  maka  pembayaran  dilakukan  ditempat  dan  pada  saat penyerahan barang, yaitu ditempat barang berada. Hal ini sesuai dengan Pasal 1393 KUHPerdata yang menentukan penyerahan barang tertentu terjadi  ditempat  di  mana  barang  itu  berada  atau  biasanya  ditempat penjual.  Dalam  hal  lainnya  pembayaran  dilakukan  ditempat  kreditur sesuai dengan keterangan bahwa utang di bayar ditempat kreditur, hal ini berdasarkan Pasal 1393 ayat (2) KUHPerdata.
b. Membayar bunga dari harga pembelian jika barang-barang yang dijual dan  diserahkan  memberikan  hasil  atau  pendapatan  lain  walaupun
mengenai  hal  tersebut  tidak  diperjanjikan  dengan  tegas  (Pasal  1515 KUHPerdata).
b. Dalam  jual-beli  barang-barang  dagangan  dan  barang-barang  perabotan rumah  tangga,  maka  pembeli  diwajibkan  untuk  mengambil  barang- barang yang telah dibayarkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan telah  lewat,  tidak  dengan  sendirinya  berlaku  pembatalan  uadak  dengan tegas ditentukan dalam perjanjian, maka hakim dapat bebas menentukan untuk memberi kelonggaran kepada penjual untuk menunda penyerahan barang. Waktu yang diberikan tidak lebih dari satu bulan.
2. Hak dan kewajiban pemberi kuasa
Dalam  perjanjian  pemberian  kuasa  pihak  pemberi  kuasa  serta  pihak  penerima kuasa  masing-masing  mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  melekat  pada  diri pemberi kuasa dan penerima kuasa.
a. Hak Pemberi Kuasa
- Memperoleh pemenuhan dari penerima kuasa atas apa yang dikuasakan pada si penerima kuasa.
- Si  pemberi  kuasa  dapat  atau  berhak  menuntut  ganti  kerugian  dari  si penerima  kuasa  (si  kuasa),  dan  terhadap  siapa  si  penerima  kuasa  itu telah mengadakan perjanjian.
- Dalam  perjanjian  pemberian  kuasa  si  pemberi  kuasa  dapat  juga menuntut  pembatalan  perjanjian,  bila  si  kuasa  dalam  menjalankan kuasa  yang  dikuasakan  kepadanya  melampaui  batas-batas  wewenang yang  dikuasakan  kepadanya  tersebut,  hal  ini  merupakan  konsekuensi dari ketentuan Pasal 1797 KUHPerdata yang menyatakan bahwa : “Si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya ; kekuasan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu urusan dengan  jalan  perdamaian,  sekali-kali  tidak  mengandung  kekuasaan untuk menyelasaikan perkaranya pada putusan wasit”.
- Si pemberi kuasa berhak menuntut langsung lawanya atau dengan siapa si  kuasa  telah  bertindak  dalam  kedudukannya,  dan  si  pemberi  kuasa dapat  menuntut  pemenuhan  perjanjian  terhadap  lawanya  itu.  Hal  itu diatur  dalam  Pasal  1799  KUHPerdata.  Karena  dalam  persetujuan- persetujuan  yang  dibuat  oleh  si  kuasa  dengan  pihak  ketiga,  yang mendapat  hak  dan  kewajiban  dari  perjanjian-perjanjian  adalah  orang yang memberi kuasa, dan ia menjadi pihak dalam perjanjian itu. maka sebagai pihak tersebut si pemberi kuasa dapat menuntut langsung pihak lawannya.  Jadi  dalam  pasal  tersebut  diatur  mengenai  kewenangan pemberi kuasa terhadap pihak ketiga.
b. Kewajiban Pemberi Kuasa
- Si  pemberi  kuasa  diwajibkan  memenuhi  perikatan-perikatan  yang diperbuat  oleh  si  kuasa  menurut  kekuasaan  yang  ia  telah  berikan
kepadanya.  Ia  tidak  terikat  pada  yang  apa  telah  diperbuat  selebihnya dari  pada  yang  disetujuinya,  atau  yang  telah  disetujui  oleh  si  pemberi kuasa  baik  secara  tegas  atau  secara  diam-diam  (pasal  1807 KUHPerdata),  jadi  kewajiban  si  pemberi  kuasa  ituhanya  sebatas  pada apa-apa yang telah ia sepakati.
- Si pemberi kuasa diwajibkan mengembalikan semua persekot-persekot pada si kuasa (penerima kuasa), dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh  si  penerima  kuasa  untuk  manjalankan  kuasanya,  begitu  juga  si pemberi  kuasa  diwajibkan  untuk  membayar  upah,  jika  ini  telah diperjanjikan sebelumya. Jika si kuasa tidak melakukan kelalaian, maka si  pemberi  kuasa  tidak  dapat  meluputkan  diri  dari  kewajiban  untuk mengembalikan  persekot-persekot  dan  biaya  serta  upah  tersebut meskipun  urusannya  tidak  berhasil.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  1808 KUHPerdata,  bahwa  urusan  yang  tidak  berhasil,  tidak  dapat dipersalahkan pada si kuasa, asalkan ia telah bertindak dengan baik dan bertindak dalam batas wewenangnya.
- Dalam  Pasal  1809  KUHPerdata  dinyatakan  bahwa,  si  pemberi  kuasa diwajibkan  memberi  ganti  kerugian  terhadap  si  penerima  kuasa  atas kerugian  yang  terjadi  pada  diri  si  penerima  kuasa  pada  saat  ia menjalankan kuasanya, asal dalam hal itu kuasanya, asal dalam hal itu si kuasa tidak telah berbuat kurang hati-hati. Dan juga si pemberi kuasa diwajibkan  untuk  membayar  bunga  atas  persekot  yang  telah dikeluarkan  oleh  si  kuasa,  terhitung  sejak  mulai  dikeluarkannya persekot tersebut.
- Dalam Pasal 1811 KUHPerdata juga diatur mengenai tanggung jawab beberapa  orang  yang  telah  memberikan  kuasa  pada  satu  orang  kuasa, dimana  mereka  menanggung  semua  akibat  yang  timbul  dalam pemberian  kuasa  tersebut.  Tanggung  jawab  di  sini  yaitu  tanggung jawab  tanggung-menanggung  diantara  pemberi  kuasa,  hal  ini dimungkinkan agar penerima kuasa mudah dalam menuntut upah atau lain-lain hak terhadap para pemberi kuasa.
3. Hak dan Kewajiban Si Kuasa (Penerima Kuasa)
a. Hak Penerima kuasa
- Hak substitusi yaitu hak si penerima kuasa untuk dapat menunjuk orang lain  untuk  melakukan  tugasnya  yaitu  tugas  dari  penerima  kuasa.  Hak substitusi ini diatur dalam Pasal 1803 KUHPerdata.
- Si kuasa mempunyai hak untuk mendapatkan upah dari pemberi kuasa, upah  tersebut  menjadi  hak  si  kuasa  atau  penerima  kuasa  masih  tetap berhak atas upah meskipun urusan-urusan yang dikuasakan kepadanya tidak  berhasil,  asalkan  si  kuasa  ini  dalam  menjalankan  tugasnya  atau menjalankan kuasanya dilakukan dengan sebaik-baiknya dan bertindak
dalam  batas-batas  wewenangnya.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  1808 KUHPerdata,  yaitu  bahwa  urusan  yang  tidak  berhasil,  tidak  dapat dipersalahkan  kepada  si  kuasa,  asal  ia  telah  menjalankan  dengan sebaik-baiknya  dan  bertindak  dalam  batas  wewenangnya.  Misalnya seorang pengacara yang tidak berhasil memenangkan perkaranya, tetap berhak  atas  honorariumnya  dan  pengembalian  semua  persekot  serta semua  biaya  yang  telah  dikeluarkan  untuk  kepentingan  si  pemberi kuasa.
- Pasal 1809 KUHPerdata mengatur tentang hak si kuasa atas ganti rugi sewaktu menjalankan kuasanya. Dan Pasal 1810 KUHPerdata mengatur tentang hak atas si kuasa atas persekot-persekot yang telah dikeluarkan serta bunga atas persekot yang telah dikeluarkan tersebut.
- Si kuasa mempunyai hak untuk menahan barang milik si pemberi kuasa yang  berada  di  tangannya  sekian  lamanya,  hingga  kepadanya  telah dibayar  lunas  segala  apa  yang  dapat  dituntut  sebagai  akibat  dari pemberian  kuasa,  Hak  yang  diberikan  kepada  juru  kuasa  untuk menahan  barang-barang  kepunyaan  pemberi  kuasa,  sampai  yang terakhir  ia  memenuhi  kewajiban-kewajibannya  terhadap  dia, dinamakan  yaitu  “hak  retensi”.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  1812
KUHPerdata.
b. Kewajiban Si penerima Kuasa
- Si  kuasa  diwajibkan  selam  ia  belum  dibebaskan,  melaksanakan kuasanya, dan ia menanggung segala biaya, kerugian dan bungan yang sekiranya  timbul  karena  tidak  dilaksanakannya  kuasa  tersebut.  Begitu juga  si  kuasa  diwajibkan  menyelesaikan  urusan  yang  sudah  mulai dikerjakannya pada saat si pemberi kuasa meninggal, jika tidak segera menyelesaikannya  maka  timbul  kerugian  (Pasal  1800  KUHPerdata).
Dengan demikian meskipun dengan meninggalnya si pemberi kuasa itu, pemberian kuasa terakhir (Pasal 1813 KUHPerdata), tetapi si juru kuasa harus  bekerja  terus  sampai  urusannya  selesai,  barulah  ia  akan dibebaskan,  setelah  melaporkan  hasilnya  pada  ahli  waris  dan pertanggung jawaban itu diterima baik oleh ahli waris.
- Si kuasa juga bertanggung jawab atas kelalaian yang timbul pada saat menjalankan  kuasanya.  tanggung  jawab  ini  dibedakan  antara  mereka yang  menerima  tanggung  jawab  dengan  cuma-cuma  dengan  seorang yang  melakukan  pekerjaan  itu  dengan  memperoleh  upah  (Pasal  1801 KUHPerdata).
- Si kuasa diwajibkan untuk memberikan laporan tentang apa yang telah dilakukannya  dan  memberikan  perhitungan  tentang  apa  yang  telah diterimanya  berdasarkan  kuasanya,  sekalipun  yang  diterimanya  itu
tidak  seharusnya  dibayarkan  kepada  si  pemberi  kuasa  (Pasal  1802 KUHPerdata).
- Si  kuasa  bertanggung  jawab  atas  orang  yang  telah  ditunjuk  olehnya sebagai  penggantinya  dalam  melaksanakan  kuasanya.  Apabila  dalam pemberian  hak  substitusi.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  1803  ayat  (1)
KUHPerdata  Yaitu:  “Si  kuasa  bertanggung  jawab  untuk  orang  yang telah ditunjuk olehnya sebagai pengganti dalam menjalankan kuasanya: Jika  tidak  diberikan  kekuasaan  untuk  menunjuk  seorang  lain  sebagai penggantiny,  Jika  kekuasaan  itu  telah  diberikan  kepadanya  tanpa penyebutan  seorang  tertentu,  sedangkan  orang  yang  tidak  cakap  atau tidak mampu”.
- Si kuasa harus membayar bunga atas uang-uang pokok yang dipakainya guna keperluan sendiri, terhitung mulai saat ia memakai uang-uang itu dan mengenai uang yang harus diserahkan pada penutupan perhitungan, bunga  di  hitung  mulai  ia  dinyatakan  lalai  (Pasal  1805  KUHPerdata). bunga  yang  dimaksudkan  di  sini  yaitu  bunga  moratoir  sebesar  enam persen setahun.
- Si kuasa bertanggung jawab terhadap si pemberi kuasa dengan siapa ia telah  mengadakan  suatu  perjanjian,  apabila  si  kuasa  dalam  bertindak melampai  batas-batas  wewenang  yang  diberikan  kepadanya,  misalnya si kuasa menyetujui hal-hal yang tidak boleh disetujuinya.

## Berakhirnya Perjanjian Jual-Beli dan Perjanjian Pemberian Kuasa
Berakhirnya Perjanjian Jual-Beli
Dalam pasal 1458 KUHPerdata juga diatur mengenai saat terjadinya perjanjian jual-beli  yaitu  “Jual-beli  dianggap  sudah  terjadi  antara  kedua  pihak  sewaktu  mereka telah  sepakat  mengenai  barang  dan  harga,  meskipun  barangnya  belum  diserahkan maupun  harganya  belum  dibayar”.  Jadi  dari  sini  dapat  dikatakan  bahwa  dalam perjanjian jual-beli tersebut menimbulkan suatu kewajiban untuk menyerahkan barang (kewajiban penjual) dan kewajiban untuk membayar harga barang (kewajiban pembeli). Berakhirnya perjanjian jual-beli karena pembayaran.
Mengenai  pembayaran  ini,  tidak  saja  pihak  pembeli  yang  membayar  harga pembelian, tetapi pihak penjual juga dapat dikatakan “membayar” jika ia menyerahkan atau “melever” barang yang dijual tersebut. Pembayaran harga pembelian itu ditentukan pada waktu dan tempat ditetapkan mengenai tempat pembayaran maka si pembeli harus membayar  ditempat  dan  pada  waktu  dimana  penyerahan  (levering)  barangnya  harus dilakukan.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  1514  KUHPerdata.  Jika  si  pembeli  tidak membayar harga pembelian maka itu merupakan wanprestasi yang memberikan alasan untuk menuntut ganti rugi dan pembatalan perjanjian (ketentuan Pasal 1266 dan 1267 JUHPerdata).  Jadi  pembayaran  ini  merupakan  kewajiban  utama  dari  pembeli.  Bila pembeli telah membayar harga pembelian dan penjual telah menyerahkan barang, maka bisa di katakan perjanjian jual-beli tersebut telah berakhir.
Berakhirnya perjanjian jual-beli karena penyerahan barang.
Yang harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli tersebut, adalah hak milik atas  barangnya,  jadi  bukan  sekedar  kekuasaan  atas  barang  tadi,  yang  harus  dilakukan adalah  penyerahan  atau  levering  secara  yuridis.  Dilihat  dari  jenis  barangnya  maka penyerahan ini menurut hukum perdata ada tiga macam penyerahan yuridis yaitu:
1. Penyerahan barang bergerak. Penyerahan  barang  begerak  ini  dilakukan  dengan  penyerahan  nyata  atau penyerahan kekuasaan atas barangnya (Pasal 612 KUHPerdata). Penyerahan barang tak bergerak.
2. Penyerahan  barang  tak  bergerak  dilakukan  atau  terjadi  dengan  pengutipan sebuah “akta transport” dalam register tanah di depan Pegawai Balik Nama (Ordonansi Balik Nama L.N. 1834-27).
3. Penyerahan piutang atas nama. Penyerahan  piutang  atas  nama  dilakukan  dengan  pembuatan  sebuah  akta yang  diberitahukan  kepada  si  berutang  (akta  “ cessie ”,  Pasal  613 KUHPerdata). Jadi apabila penyerahan ini sudah dilakukan, maka perjanjian jual-beli sudah berakhir.
Berakhirnya Perjanjian Pemberian Kuasa
Dalam  Pasal  1813  KUHPerdata  memberikan  bermacam  cara  hapusnya  atau berakhirnya pemberian kuasa, yaitu:
a. Dengan ditariknya kembali kuasanya si juru kuasa.
b. Dengan pembeitahuan penghentian kuasanya oleh si juru kuasa.
c. Dengan  meninggalkan  salah  satu  pihak  atau  pailitnya  si  pemberi  kuasa maupun si penerima kuasa.
d. Dengan perkawinan si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.
A.  Prosedur Perjanjian Pemberian Kuasa Penjualan Barang dengan Sistem Counter Prosedur dan persyaratan yang dilakukan di dalam membuat perjanjian tersebut diwujudkan dalam tiga tahap, yaitu:
a. Tahap permohonan penitipan barang.
Tahap  permohonan  penitipan  barang  atau  penawaran  barang  pada  Mall. Permohonan  atau  penawaran  ini  diupayakan  dalam  kaitannya  terhadap penilaian  atas  barang  yang  ditawarkan  tersebut  apakah  dapat  dijual  di pertokoan  Mall  atau  apakah  barang  yang  ditawarkan  tersebut  akan  dapat memenuhi  target  mengenai  hasil  penjualan/omzet  yang  ditentukan  oleh Mall.
b. Tahap Persyaratan
Tahap  persyaratan  ini,  diwujubkan  berupa  ketentuan-ketentuan  yang merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang menentukan apakah perjanjian pemberian kuasa penjualan barang tersebut dapat diteruskan atau tidak. Persyaratan ini pada umumnya yaitu berupa identitas supplier, mutu
dan  jenis  barang,  harga  jual,  pramuniaga  counter,  discount/komisi,  jumlah omzet  penjualan  yang  harus  dipenuhi  oleh  pihak  supplier  dan  tempat penjualan.
c. Tahap Realisasi
Apabila  persyaratan  di  atas  sudah  disepakati,  serta  kedua  belah  pihak sepakat  mengenai  syarat-syarat  tersebut.  maka  perjanjian  pemberian  kuasa penjualan barang dapat dilaksanakan, dan pihak supplier dapat mengirimkan barangnya pada Mall.
B.  Perjanjian Pemberian Kuasa Penjualan Barang Dengan Sistem Counter Pembagian  Hak  dan  Kewajiban  Para  Pihak  Dalam  Perjanjian  Pemberian  Kuasa Penjualan Barang Dengan Sistem Counter
Perjanjian  pemberian  kuasa  penjualan  barang  dengan  sistem  counter  antara supplier/pemilik barang dengan Mall, seperti yang telah diuraikan pada sub bab I yang lalu,  baru  terealisasikan  dengan  akta  perjanjian  yang  dibuat  oleh  pihak  supplier  dan pihak  Mall.  Dengan  berpegang  pada  ketentuan-ketentuan  yang  ada  pada  pasal-pasal akta perjanjian di atas, maka hak dan kewajiban para pihak ditentukan sebagai berikut:
1. Hak dan Kewajiban Penerima Kuasa/Mall
a. Hak Penerima Kuasa/Mall
- Pihak Mall dalam setiap bulannya harus mendapat laporan mengenai omzet penjualan  barang  dari  sale  presentatife  girs/SPG  (pramuniaga),  sehingga pihak Mall dapat mengetahui perkembangan jumlah omzet penjualan barang setiap  bulannya.  Laporan  tersebut  berhak  diterima  oleh  Departement  Store jika  pramuniaga  counter  disediakan  oleh  pihak  supplier,  tetapi  jika pramuniaga  disediakan  oleh  Mall,  maka  pihak  Departemant  melalui pramuniaganya  berkewajiban  untuk  melaporkan  omzet  penjualan  pada supplier.
- Pihak  Departement  Store  berhak  atas  komisi  atau  jasa  dari  supplier. Mengenai besarnya komisi/jasa tersebut bervariasi antara supplier yang satu dengan yang lain.
- Pihak Mall berhak untuk mendapat laporan atas perubahan yang terjadi atas stock barang konsinyasi/barang-barang yang dijual oleh Mall. Misalnya:  retur, turun naik harga, dan lain-lain.
Setiap  perubahan  yang  terjadi  atas  stock  barang  tersebut  harus  dibuatkan laporan dalam lembar document resmi. Sehingga masing-masing pihak tidak dirugikan nantinya.
b. Kewajiban Penerima Kuasa/Mall
- Pihak  Mall  berkewajiban  untuk  melaporkan  hasil  penjualan  pada  supplier jiak  pramuniaga  counter  tersebut  adalah  karyawan  Mall.  Pihak  Mall  juga berkewajiban  untuk  melaporkan  perubahan  yang  terjadi  pada  letak  counter sesuai dengan lay out toko. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pihak Mall terikat pada Pasal 1802 KUHPerdata.
- Pihak Mall berkewajiban untuk memberikan pembayaran atas barang-barang yang  telah  terjual  pada  supplier  setelah  dikurangi  dengan  komisi  yang menjadi hak dari Mall.
- Pihak  Departement  Store  berkewajiban  memberikan  ganti  rugi  yang diakibatkan karena kebakaran. Hal ini sesuai dengan akta perjanjian.
2. Hak dan Kewajiban Suppleir/Pengirim Barang
a. Hak Suppleir/Pengiriman Barang
- Suppleir mempunyai hak untuk mendapatkan pembayaran atas barang yang telah terjual sesuai dengan akta perjanjian Pasal 6
- Suppleir  dalam  setiap  bulannya  berhak  untuk  memperoleh  laporan  atas perhitungan jumlah omzet dalam setiap bulannya berdasarkan laporan stock, sesuai dengan Pasal 1 akta perjanjian.
- Suppleir  mempunyai  hak  untuk  mendapat  laporan  atas  perubahan  letak counter sesuai dengan perubahan lay out toko.
- Pemilik  barang  mempunyai  hak  untuk  mendapat  ganti  rugi  atas  kerugian yang ditimbulkan karena kebakaran sesuia dengan Pasal 10 akta perjanjian. Dari  ketentuan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  pihak  Mall  menjamin kerugian  yang  terjadi  karena  kebakaran.  Dengan  demikian  maka  dapat disimpulkan bahwa pihak Mall tidak menjamin kerugian yang timbul selain dari  kebakaran.  Misalnya:  Kerugian  yang  terjadi  karena  kehilangan  stock barang  di  counter,  maka  berdasarkan  ketentuan  pasal  4  akta  perjanjian dikatakan bahwa kehilangan stock barang di toko menjadi beban pihak toko yang bersangkutan.
- Pihak supplier mempunyai  hak  mendesign counter /rak  sesuai  keinginan supplier .  Dari  ketentuan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  pihak  supplier mempunyai  wewenang  untuk  mendesign  counter  sesuai  dengan  keinginan supplier.
- Pihak  supplier  berdasarkan  ketentuan  Pasal  5  akta  perjanjian,  mempunyai hak untuk menentukan harga jual tersebut tidak boleh lebih tinggi dari harga jual di toko-toko di luar Departement Store yang bersangkutan.
b. Kewajiban Suppleir/Pemilik Barang
- Dalam  ketentuan  Pasal  2  akta  perjanjian  dikatakan  bahwa  pramuniaga counter  disediakan  oleh  supplier,  dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa supplier  berkewajiban  umtuk  menyediakan  pramuniaga  counter  sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- Pihak supplier berkewajiban untuk memberikan jasa atau komisi pada Mall, sesuai dengan ketentuan Pasal 3, dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa pihak supplier  terikat  pada  Pasal  1808  ayat  (1)  KUHPerdata  yang  intinya  yaitu memberikan kewajiban pada supplier untuk memberikan upah pada Mall.
- Dalam  ketentuan  pasal  8  dikatakan  bahwa  setiap  pengiriman  barang  harus melalui gudang toko tersebut untuk diketahui. Dari ketentuan tersebut dapat
diketahui  bahwa  setelah  terjadi  kata  sepakat,  maka  pihak  supplier berkewajiban  untuk  mengirimkan  barang  pada  Departement  Store  yang bersangkutan,  hal  ini  merupakan  realisasi  dari  perjanjian  tersebut.  Dimana ditentukan  setiap  pengiriman  barang  harus  melalui  gudang  toko  tersebut untuk  diketahui.  Dengan  ketentuan  bahwa  barang-barang  yang  dikirim tersebut  minimal  dalam  3  bulan  harus  sudah  diganti  dengan  barang-barang yang baru.
- Pihak  supplier  juga  mempunyai  kewajiban  untuk  membayara  PPN/Pajak penjualan, hal ini sesuai dengan kesepakatan bersama.
- Setiap  perubahan  yang  terjadi  atas  stock  barang  ( retur ,  turun  naik  harga, dll.), harus dibuatkan laporan pada lembar document resmi (pasal 9). Hal ini berarti  bahwa  setiap  perubahan  yang  terjadi  atau  hal-hal  yang  diatas  wajib untuk dilaporkan oleh supplier pada Departement Store yang bersangkutan.
C.  Cara Mengatasi Perselisihan Yang Terjadi Atas Tidak Terpenuhinya Prestasi
Pada pokok pelaksanaan perjanjian pemberian kuasa penjualan barang tersebut difokuskan  pada  pemenuhan  prestrasi  yang  telah  disepakati  bersama  yaitu  mengenai target penjualan setiap bulannya. Dimana pihak Mall memberikan target minimal yaitu Rp.  500.000,-.  Jadi  target  utama  dari  perjanjian  yaitu  jumlah  omzet  penjualan  barang dalam  setiap  bulannya,  dengan  ketentuan  bahwa  pihak  supplier  harus  mampu  untuk mencapai  atau  bahkan  melampaui  target  minimal  tersebut.  Mengingat  kondisi  pasar yang berubah-ubah atau tidak menentu, maka telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak yaitu: “Apabila pada suatu saat ternyata omzet penjualan kurang memadai, maka pihak Gajah Mada Dept. Store berhak untuk menarik kembali produk Gufo beserta counternya apabila  counter  tersebut  milik  Gajah  Mada  Dept.  Store.  Hal  ini  sesuai  dalam  akta perjanjian”.

## D.  Prosedur Pembayaran Dalam Perjanjian Pemberian Kuasa Penjualan Barang Dengan Sistem Counter
Dalam praktik pelaksanaan perjanjian pemberian kuasa penjualan barang dengan sistem  counter  di  Mall  tersebut  berdasarkan  pada  jumlah  omzet  penjualan  yang  dapat dicapai  dalam  setiap  bulannya  oleh  suatu  produk  barang milik  supplier  yang  dijual  di pertokoan  Mall.  Dimana  besarnya  omzet  penjualan  tersebut  akan  mempengaruhi  pada pemberian komisi/jasa. Karena besarnya komisi tersebut dihitung dari prosentase omzet penjualan barang per bulan. Jika omzet pemjualan barang besar maka komisi yang akan diterima oleh Mall juga akan besar. Prosedur pembayaran dalam perjanjian pemberian kuasa penjualan barang dengan  sistem counter pada stand pertokoan Mall lebih lanjut diatur dalam pasal 6 akta perjanjian.
Dari  ketentuan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  prosedur  pembayaran  dalam perjanjian tersebut yaitu: Dilakukan setiap bulan, setelah dilakukan perhitungan omzet penjualan dalam setiap bulan, dan telah dikurangi dengan komisi yang diberikan pada
Mall  sebagai  jasa  atas  tindakan  dalam  penjualan  barang  milik  supplier  yang  dijual  di pertokoan Mall.
Dengan  telah  dibayarnya  hasil  penjualan  tersebut  pada  suppleir,  maka  hal  ini tidak berarti bahwa perjanjian pemberian kuasa penjualan barang dengan sistem counter tersebut  sudah  berakhir.  Hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa  perjanjian  pemberian  kuasa penjualan  barang  tersebut  tidak  berakhir  dengan  telah  dilakukannya  pembayaran. Dimana perjanjian tersebut berakhir apabila:
- Dikehendaki oleh supplier .
Hal  ini  berarti  bahwa  suppleir  menarik  kuasa  yang  diberikan  dalam perjanjian  tersebut,  dengan  demikian  berdasarka  Pasal  1813  KUHPerdata perjanjian tersebut dinyatakan berakhir.
- Supplier tidak mampu memenuhi target penjualan yang ditentukan. Hal ini berarti bahwa perjanjian pemberian kuasa penjualan barang tersebut berakhir  dengan  tidak  terpenuhinya  target  penjualan  yang  ditentukan. Dimana  hal  ini  memberikan  kewenangan  pada  penerima  kuasa/Mall  untuk menghentikan perjanjian tersebut. Hal ini berdasarkan pasal 1817 ayat 1 dan 2 KUHPerdata.
Dengan  demikian  maka  perjanjian  tersebut  tidak  berakhir  karena  adanya pembayaran hasil penjualan.

## IV. PENUTUP
Perjanjian  pemberian  kuasa  penjualan  barang  dengan  sistem counter ,  pada mulanya dilakukan dengan kata sepakat antara para pihak. Pihak supplier pertama-tama mengajukan  permohonan  dengan  klausula  penitipan  barang  kepada  Mall,  yang kemudian  dilanjutkan  dengan  penawaran  mengenai  semua  persyaratan  perjanjian dimaksud  oleh  Mall.  Setelah supplier menyetujui  semua  persyaratan  yang  ditentukan dari  pihak  suppleir  telah  memberikan  kata  sepakat  mengenai  syarat-syarat  perjanjian dimaksud,  maka  perjanjian  tersebut  dapat  direalisasikan  yaitu  dengan  berupa pengiriman  barang  oleh supplier pada  Mall.  Rangkaian  perbuatan  hukum  itu  secara yuridis dapat dikualifikasi sebagai tindakan pemberian kuasa dari supplier . Para pihak mempunyai  hak  dan  kewajiban  sesuai  dengan clausula yang  telah  di  tentukan.  Pihak penerima kuasa/Mall mempunyai hak dan kewajiban antara lain:
a. Pihak  Mall  dalam  setiap  bulannya  berhak  memperoleh  laporan  dari SPG/Pramuniaga tentang omzet penjualan barang dalam satu bulan, jika SPG tersebut disediakan oleh suppleir.
b. Pihak Mall berhak atas komisi sebesar 25% dari hasil penjualan barang dalam satu bulan.
c. Pihak  Mall  berhak  untuk  mendapatkan  laporan  tentang  perubahan  yang terjadi atas stock barang konsinyasi/barang yang dijual oleh Mall.
d. Pihak Mall mempunyai kewajiban untuk melaporkan hasil penjualan barang pada suppleir, jika SPG disediakan oleh Mall.
e. Memberikan  pembayaran  hasil  penjualan  barang  dalam  setiap  bulan  pada suppleir.
f. Memberikan  ganti  rugi  atas  kerugian  yang  diakibatkan  karena  adanya kebakaran.
Pihak pemberi kuasa/ supplier mempunyai hak dan kewajiban antara lain:
a. Berhak atas pembayaran dari hasil penjualan barang setiap bulan.
b. Berhak untuk mendapat laporan dari hasil penjualan barang atas perhitungan jumlah omzet dalam setiap bulan berdasarkan laporan stock .
c. Memperoleh laporan atas perubahan letak counter .
d. Mendapatkan ganti rugi yang diderita karena adanya kebakaran.
e. Pihak supplier berhak  untuk  mendesign  counter/rak,  dan  menentukan  harga barang yang akan dijual di pertokoan Mall.
f. Menyediakan pramuniaga counter, memberikan komisi, mengirimkan barang, membayar  pajak  penjualan/PPN,  melaporkan  perubahan  stock  barang  pada Mall, yang merupakan kewajiban dari supplier.
Cara  yang  ditempuh  dalam  mengatasi  perselisihan  yang  terjadi  atas  tidak terpenuhinya  prestasi  yaitu  dengan  berpegang  pada  Pasal  12  akta  perjanjian.  Apabila pihak  suppleir  tidak  mampu  mencapai  target  penjualan  yang  ditentukan  dalam  satu bulan  dan  pihak  Mall  telah  memberikan  tenggang  waktu  selama  tiga  sampai  enam bulan,  maka  apabila  selama  tenggang  waktu  yang  diberikan  tersebut  pihak  suppleir masih  tidak  mampu  memberikan  atau  mencapai  target  yang  ditentukan,  maka berdasarkan  pasal  12  dimaksud  pihak  suppleir  berhak  untuk  menarik  kembali  barang yang  dijual  dipertokoan  Mall  tersebut.  Dengan  kata  lain  dapat  dikatakan  bahwa perjanjian  pemberian  kuasa  penjualan  barang  dimaksud  akan  menjadi  berakhir  atau menjadi  putus  dengan  tidak  terpenuhinya  prestasi  mengenai  hasil  penjualan  barang- barang  yang  menjadi  target  utama  dari  perjanjian  dimaksud.  Prosedur  pembayaran dalam perjanjian pemberian kuasa penjualan barang dengan sistem counter yaitu akan dilakukan setiap bulan dengan ketentuan: Omzet penjualan dikurangi dengan prosentase dari komisi yang diberikan pada Mall. Dengan pembayaran tersebut tidak berarti bahwa perjanjian tersebut sudah berakhir.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Dagang  Tentang  Surat-surat  Berharga ,  PT  Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
Abdul  Salam, Keberlakuan  Hukum  Dalam  Kontrak  Elektronik ,  versi  elektronik dapat  dibaca  di  http://staff.blog.ui.ac.id/abdul.salam/2008/07/14/keberlakuan- hukum-dalam-kontrak-elektronik/# more-30
Achmad Anwari, Rekening Giro, Suatu Bentuk Penyimpanan Uang Anda di Bank Yang Bebas dan Rahasia, Seri Mengenal Bank , Balai Aksara, Jakarta, 1980. _____________, Apakah Bilyet Giro Itu , Balai Aksara, Jakarta, 1980.
Achmad Ichsan, Hukum Perdata IB , PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1982. Agus  Raharjo, Pemahaman  dan  Upaya  Pencegahan  Kejahatan  Berteknologi , Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
____________, Pengantar  Hukum  Dagang ,  Penerbit  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2014.
C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
Djaja  S  .  Meliala, Hukum  Perdata  Dalam  Perspektif  BW ,  Edisi  Revisi,  Penerbit Nuansa Aulia , Bandung , 2014.
Emmy Pangaribuan Simandjuntak, Hukum Dagang Surat-Surat Berharga , Penerbit: Seksi  Hukum  Dagang  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada,  Yogyakarta, 1982.
H.  F.  A    Volimar, Pengantar  Studi  Hukum  Perdata ,  Jilid  II,  Cetakan  I,  Penerbit Rajawali, Jakarta, 1984.
Mark  D  Rasch, The  Internet  and  Business:  A  Lawyer's  Guide  to  the  Emerging Legal Issues , Computer Law Association, 1996; versi elektonik dapat dijumpai di http://cla.org/ruhbook/chp11.htm;
Munir Fuady, Hukum Kontrak Dari Sudut Hukum Pandang Hukum Bisnis , Cet. II, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti,  Bandung , 2007.
__________, Pengantar  Hukum  Bisnis , Menata  Bisnis  Modern  Di  Era  Global , Penerbit  Citra Aditya Bakti,  Bandung, 2008.
Muhammad  Wsyaifuddin, Hukum  Kontrak,  Memahami  Kontrak  dalam  Perpektif Filsafat,  Teori,  Dogmatik,  dan  Praktik  Hukum  (Seri  Pengayaan  Hukum Perikatan) , Penerbit, CV. Mandar Maju , Bandung, 2012.
Ono W Purbo. dan Wahyudi, Aang Arif, Mengenal E-Commerce , Penerbit Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001.
Purwahid  Patrik, Dasar-dasar  Hukum  Perikatan ,  Penerbit  CV.  Mandar  Maju, Bandung , 2014.
Purwosutjipto, Pengertian  Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia,  Pengetahuan  Dasar Hukum Dasar Hukum Dagang , Djambatan Jakarta.
___________, Hukum Surat Berharga , Penerbit Djambatan, Jakarta, 1990.
Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata Edisi Revisi , Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2006.
Ridwan  Khairandy, Itikat  Baik  dalam  Kebebasan  Berkontrak ,  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, Jakarta , 2003.
Salim  H.S, Perkembangan  Hukum  Kontrak  Innominaat  Di  Indonesia ,  Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
Setiawan, Asas-Asas Hukum Perikatan , Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1978. _______, Pokok-pokok Hukum Perdata , Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1979
Siti  Sumarti  Hartono, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  dan  Peraturan Kepailitan ,  Seksi  Hukum  Dagang  Fakultas  Hukum,  Universitas  Gajahmada, Yogyakarta, 1983.
Subekti  R., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
Subekti, Aneka Perjanjian , Penerbit Alumni, Bandung, 1984. ______, Hukum Perjanjian , Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1978.
______, Pokok-Pokok Hukum Perikatan , Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1979 Subekti  dan  Tjitrosudibio, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata ,  Penerbit  PT. Pratnyana Paramita, Jakarta, 1976.
Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa , Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
Suryodiningrat, Perikatan Bersumber Perjanjian
, Penerbit Tarsito, Bandung, 1978.
Wirjono  Prodjodikoro, Azas-Azas  Hukum  Perjanjian ,  Penerbit  CV.  Mandar  Maju, Bandung , 2000.
Utrecht, Pengantar  Dalam  Hukum  Indonesia ,  Penerbit  PT.  Balai  Buku  Ikhtiar,
Jakarta, 1959.