## Posisi Hukum Islam dalam Hukum Nasional di Indonesia

## Islamic Law Existence In National Law Of Indonesia
Ajub Ishak Dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo Email : ajubisha@gmail.com
Info Artikel Abstract Diterima 12 Februari 2017 Revisi I 06 Maret 2017 Revisi II 04 April 2017 Disetujui 22 Mei 2017 Hukum  Islam  adalah  hukum  yang  bersifat  universal,  karena  merupakan  bagian dari  agama  Islam  yang  universal  sifatnya.  Maka  otomatis  hukum  Islam  berlaku bagi  orang  Islam  di  manapun  ia  berada,  apapun  nasionalitasnya.  Hukum  Islam adalah  bagian  dari  hukum  nasional  adalah  hukum  yang  berlaku  bagi  bangsa tertentu  di  suatu  negara  nasional  tertentu.  Dalam  kasus  Indonesia,  hukum nasional  juga  berarti  hukum  yang dibangun oleh  bangsa  Indonesia  merdeka  dan berlaku  bagi  penduduk  Indonesia.  Peluang  penerapan hukum  Islam  di  Indonesia memiliki  alasan-alasan  tertentu  dalam  mewujudkannya,  diantaranya  alasan sejarah,  penduduk,  yuridis,  konstitusional,  ilmiah.  Penerapan  hukum  Islam  di Indonesia melalui jalan perundang-undangan (legisiasi) tidaklah mudah. Karena, usaha ini harus melibatkan pembahasan politik melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tidak semua anggotanya pendukung sistem hukum Islam. kendala lain yang  mempersulit  usaha  legisiasi  hukum  Islam  di  Indonesia,  yakni  kendala  yang bersifat  kultural,  terjadi  dualisme  terminologi,  bahkan  juga  kesenjangan  antara terminologi hukum umum dan hukum Islam. Hal ini merupakan wilayah akademik dan menjadi tanggung jawab para akademisi atau ilmuwan.
Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Nasional
Islamic  law  is  a  universal  law  because  it  is  part  of  Islam  religion  that  universal. Islamic  law  automatically  applies  to  Muslims  wherever  he  is,  whatever  his nationality. Islamic law is a part of national law is a law applicable to a particular nation  in  a  certain  national  state.  In  the  case  of  Indonesia,  the  national  law  also means  the  law  is  established  by  the  independent  of  Indonesian  citizen  and  is applicable to the Indonesian population. The chance of implementation of Islamic law  in  Indonesia  has  certain  reasons  for  making  it  happen,  including  historical, juridical,  constitutional,  scientific  reasons.  The  implementation  of  Islamic  law  in Indonesia through the legislation (legislation) is not easy because this effort must involve  political  discussion  through  the  House  of  Representatives  (DPR),  which not all  members  of  the  supporters  of  Islamic  legal  system.  Another  obstacles  that complicates  the  legitimation  of  Islamic  law  in  Indonesia,  namely  cultural constraints,  dualism  terminology,  and  even  the  gap  between  the  terminology  of general law and Islamic law. This is an academic area and is the responsibility of academics or scientists .
Keywords : Islamic Law, National Law
Ajub Ishak

## PENDAHULUAN
Dalam kehidupan manusia, agama menjadi seperangkat pedoman hidup, yakni satu-satunya pedoman yang dapat menjelaskan keberadaan manusia kini, asal- usulnya, dan masa depannya setelah mati. Tidak ada pedoman lain dalam kebudayaan manusia yang  mampu  memberikan  penjelasan  tentang  eksistensi  manusia  selengkap  yang dilakukan  agama. 1 Agama  dan  manusia  tidak  dapat  dipisahkan,  karena  jika  manusia tidak beragama maka akan kehilangan pedoman dalam mengontrol kehidupannya. Dan bagi umat Islam memiliki seperangkat hokum yang dikenal dengan hukum Islam, yang dinilai mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi manusia di era globaisasi.
Hukum  Islam  dan  era  globalisasi  sering  dipersepsikan  ke  dalam  dua  hal  yang sangat  berbeda  dan  bahkan  dikatakan  saling  bertentangan.  Dalam  salah  satu  sudut pandang, hukum Islam merupakan sesuatu yang tidak mungkin mengalami perubahan, karena  berdasarkan  wahyu  Allah  yang  bersifat  qadim.  Setiap  yang  qadim,  adalah sesuatu  yang  bersifat  statis  tidak  berubah.  Sebaliknya,  era  globalisasi  secara substansial  mengalami  perubahan  cukup  besar  dan  bersifat  dinamis.  Sesuatu  yang bersifat dinamis tidak mungkin dihubungkan kepada yang bersifat stabil dan statis 2
Hukum  Islam  dalam  aturan  tertentu  seperti  aturan  tentang  ibadah  tentunya tidak  mungkin  mengalami  perubahan,  tetapi  dalam  lingkup  sosial  kemasyarakatan tentunya dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman. Hal ini  menjadi  dasar  diberlakukannya  sebuah  aturan  dengan  memperhatikan  perubahan sosial  yang  terjadi  di  masyarakat,  yang  membutuhkan  alat  kontrol.  Menurut  Badri Khaeruman, perubahan sosial akan berjalan pincang jika tidak ada alat kontrol sebagai pengawal  moral  dan  landasan  etika  dalam  proses  interaksi  sosial. 3 Alat  kontrol  yang mengikat  sangat  penting  bagi  kehidupan  sosial  masyarakat  yang  merupakan  sebuah komunitas yang berbeda dalam memahami ajaran agamanya.
Komunitas Islam terbelah menjadi dua friksi, pertama berpendapat bahwa Islam merupakan ideologi sempuma. Mulai dari hal-hal terkecil dalam kehidupan ini, sampai
1 Abdul Halim, Politik Hukum Islam Di Indonesia (Cet I; Ciputat, Ciputat Press, 2005), h. 7
2 Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan Ijtihad: ISU-ISU Penting hokum Islam Kontemporer di Indonesia (Cet. II: Ciputat: ; Ciputat Press, 2005), h. 3
3 Badri  Khaeruman, Hukum  Islam  dalam  Perubahan  Sosial  (Cet.  I;  Bandung:  Pustaka  Setia, 2010), h. 37
pada soal mengurus negara. Tidak ada dikotomi antara negara dan agama. Semua itu menjadi  satu  dan  terilustrasikan  dalam  kehidupan  seorang  muslim.  Sedangkan  yang kedua  adalah  mereka  yang  selama  ini  menamakan  dirinya  sebagai  komunitas  Islam inklusiv,  kerap  mengusung  tema  kemanusiaan,  pluralisme,  dan  segenap  istilah  lain yang pro Barat. 4 Hal ini yang memerlukan kajian yang mendalam dari sudut pandang hukum Islam yang diterapkan kepada masyarakat Indonesia yang dominan umat Islam.
Sejarah  umat  Islam  di  Indonesia  pada  hakikatnya  adalah  sosok  dari  bangsa, karena  jumlah  umat  Islam  yang  mayoritas  dan  dominan,  seharusnya  mampu menentukan  pola  berpikir  dan  pola  pembentukan  hukum  bangsa  Indonesia.  Islam sebagai  salah  satu  agama  di  Indonesia  telah  meletakkan  pelataran  nasionalisme  guna menentang  penjajah  yang  akhimya  menghasilkan  kemerdekaan  Indonesia. 5 Hukum Islam  yang  telah  diberlakukan  negara  sebagai  hukum  positif  dilingkungan  peradilan, masih sangat terbatas; yaitu hukum perkawinan, kewarisan dan wakaf atau dalam arti sebagian  dari  hukum  perdata.  Sedangkan  sebagian  besar,  diantaranya;  bidang muamalat,  jinayat,  hukum  acara  dan  hukum  negara,  seperti  masih  dalam  bentuknya sebagai fikih atau pedoman dalam beramal. 6
Dapatkah  bidang  lain  itu  menjadi  hukum  positif  yang  mengikat  terhadap seluruh  warga  negara  (termasuk  yang  non  muslim).  Hal  ini  masih  menghadapi rintangan bahkan tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam hal kesadaran umat Islam  sendiri  untuk  mematuhi  agamanya.  Tidak  semua  umat  Islam  yang  telah menjalankan  ibadah  Islam  mempunyai  kesadaran  menjalankan  semua  ajaran  Islam. Kalau umat Islam banyak yang belum berkenan menjalankan ajaran agamanya (hukum Islam),  bagaimana  mengharapkan  warga  negara  non  muslim  bersedia  menerima penerapan  hukum  Islam  tersebut.  Oleh  karena  itu  akan  dikemukakan  permasalahan yakni bagaimana posisi hukum Islam dalam hukum nasional serta bagaimana peluang dan tantangan penerapan hokum Islam di Indonesia
4 Mahmud  Al-Anshari,  Penegakan  Syari’at  Islam:  Dilema  Keumatan  di  Indonesia  (Cet.  I; Jakarta: Inisiasi Press, 2005), h. 43.
5 Mohd. Idris Ranumulyo, Asas-asas Hukum Islam: Timbul dan Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia (Cet. 2; Sinar Grafika, 1997), h. 117
6 Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan Ijtihad: ISU-ISU Penting hukum Islam Kontemporer di Indonesia, h. 40.
Ajub Ishak

## PEMBAHASAN

## A. Hukum Islam dalam Hukum Nasional
Hukum  Islam  yang  mengatur  hubungan  manusia  secara  vertikal  dengan  Allah swt.,  maupun  yang  mengatur  hubungannya  dengan  sesama  manusia,  mempunyai peranan  dalam  pembentukan  hukum  nasional.  Hal  ini  didasarkan  pada  kenyataan bahwa  banyak  aturan-aturan  dan  ketentuan-ketentuannya,  yang  selama  ini  dikenal dalam  hukum  Islam  telah  terserap  ke  dalam  hukum  perundang-undangan  negara. 7 Peranan hukum Islam dalam pembentukan hukum nasional dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi hukum Islam sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional, dan dari sisi diangkatnya hukum Islam sebagai hukum negara.
GBHN telah menetapkan bahwa hukum nasional harus dijiwai dan didasari oleh Pancasila  dan  UUD  1945,  karena  Pancasila  ditetapkan  sebagai  sumber  dari  segala sumber hukum dan menjadi landasan semua produk hukum di Indonesia. Sila pertama dari  Pancasila  adalah  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dan  pasal  29  UUD  menetapkan bahwa  negara  berdasarkan  Ketuhanan  yang  Maha  Esa.  Kedua  hal  ini  menuntut  agar hukum  nasional  itu  berlandaskan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Bagi  bangsa  Indonesia pengertian berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa itu mengandung arti “berdasarkan agama”,  karena  mayoritas  bangsa  Indonesia  adalah  beragama  dan  hanya  bagian  yang sangat  kecil  dari  yang  percaya  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  itu  yang  tidak beragama. 8
Dengan  demikian,  pembentukan  hukum  nasional  mengambil  dan  bersumber pada  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat,  maka  dengan  sendirinya  hukum  Islam berperan  dalam  pembentukan  hukum  nasional.  Hal  ini  merupakan  realisasi  dari tuntutan dijadikannya hukum Islam menjadi salah satu bahan rujukan dan sumber dari pembentukan  hukum  nasional,  fakta  menunjukkan  sudah  begitu  banyak  unsur-  unsur hukum Islam masuk dalam produk legislatif terutama sejak masa orde baru.
Hukum  Islam  memasuki  produk  hukum  nasional  bukan  hanya  yang  berkaitan ibadah,  hukum  keluarga  atau  perkawinan,  dan  hukum  tentang  tanah  wakaf.  Adanya
7 Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan Ijtihad: ISU-ISU Penting hukum Islam Kontemporer di Indonesia, h. 20.
8 Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan Ijtihad: ISU-ISU Penting hukum Islam Kontemporer di Indonesia,  h.30.  Cik  Hasan  Bisri  (Penyunting),  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Peradilan  Agama  dalam Sistem Hukum Nasional (Cet. II; Jakarta: Logos Wacana llmu, 1999), h. 3.
sistem  bagi  hasil  (mudarabah)  dalam  Undang-Undang  perbankan,  adanya  makanan halal  dalam  Undang-undang  Pangan,  menunjukkan  telah  masuknya  fikih  (hukum Islam) dalam poduk hukum nasional.
Dalam pembentukan hukum nasional terdapat hal-hal yang perlu dicermati, yaitu: 9
Diterimanya hukum Islam masuk ke dalam hukum nasional bukan hanya karena hukum  Islam  diikuti  mayoritas  masyarakat  bangsa  Indonesia,  tetapi  karena  hukum Islam memang mampu memenuhi tuntutan keadilan. Dengan masuknya hukum Islam ke dalam hukum nasional, ia tidak lagi akan menggunakan label Islam dan juga tidak lagi menjadi milik umat Islam saja, tetapi menjadi milik bangsa.
Pakar  hukum  Islam  harus  mampu  menggali  nilai-nilai  universal  dari  hukum Islam  untuk  disumbangkan  menjadi  hukum  nasional,  supaya  tidak  akan  menghadapi kendala penolakan dari anggota badan legislatif yang tidak beragama Islam.
Hukum  Islam  sangat  identik  dengan  keadilan  dan  mampu  memenuhi  tuntutan keadilan, dan dalam pelaksanannya memiliki tempat di kalangan masyarakat dalam arti dapat  diterima  oleh  semua  masyarakat  termasuk  non  muslim,  karena  sudah  menjadi milik  negara.  Oleh  arena  itu,  keuniversalan  hukum  Islam  membutuhkan  kajian  yang lebih  komprehensif,  agar  dapat  terkomodir  dalam  perumusan  peraturan  perundang- undangan yang disusun dan oleh anggota badan legislatif.

## B. Penerapan Hukum Islam Di Indonesia
Indonesia  adalah  negara  hukum, 10 hal  ini  menjadi  titik  tolak  dari  berbagai pembentukan  aturan  yang  bersifat  mengikat  bagi  masyarakat  di  Indonesia.  Segala macam  aturan  yang  dibentuk  dan  ditetapkan  tentunya  objeknya  adalah  masyarakat sebagai warga negara. Karena hukum adalah segala aturan yang sifatnya memaksa dan mengikat  setiap  warga  negara,  dan  yang  melanggamya  mendapatkan  hukuman  atau sanksi. 11 Sejalan dengan pemyataan ini, maka posisi hukum Islam di Indonesia sangat
9 Amir Syarifiiddin, Meretas Kebekuan Ijtihad: ISU-ISU Penting hokum Islam Kontemporer di Indonesia, h. 34.
10 Intinya,  bahwa  Indonesia,  seperti  Negara  berkembang  lainnya,  selalu  berusaha  menjalankan pembangunan  hukum  nasional,  yang  dalam  prakteknya  sarat  dengan  nuansa  dan  pengaruh  politik penguasa  Lihat  A.  Qodri  Azizy, Eklekiisisme  Hukum  Nasional;  Kompetisi  antara  Hukum  Islam  dan Hukum Umum (Cet. I; Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 174.
11 Ajub  Ishak,  “Pembentukan  Hukum  dan  Tingkah  Laku  Sosial,”  Al-Mizan:Jurnal  Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam 6, no 1 (Juni 2010): h. 1.
Ajub Ishak
strategis dalam rangka penerapannya di Indonesia, karena keuniversalan hukum Islam, dan dominannya umat Islam di Indonesia.
Islam  diyakini  sebagai  agama  yang  universal,  tidak  terbatas  oleh  ruang  dan waktu.  Oleh  karena  itu,  Islam  seharusnya  dapat  diterima  oleh  setiap  manusia,  tanpa harus ada pertentangan dengan situasi dan kondisi di mana manusia itu berada. Islam dapat  berhadapan  dengan  masyarakat  modern,  sebagaimana  ia  dapat  berhadapan dengan  masyarakat  yang  bersahaja.  Ketika  berhadapan  dengan  masyarakat  modern dengan  tantangan  modernitasnya,  Islam  dituntut  dapat  menghadapi  tantangan modernitas. 12
Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal, karena merupakan bagian dari  agama  Islam  yang  universal  sifatnya.  Maka  otomatis  hukum  Islam  berlaku  bagi orang Islam di manapun ia berada, apapun nasionalitasnya. Hukum Islam adalah bagian dari hukum nasional adalah hukum yang berlaku bagi bangsa tertentu di suatu negara nasional  tertentu.  Dalam  kasus  Indonesia,  hukum  nasional  juga  berarti  hukum  yang dibangun oleh bangsa Indonesia merdeka dan berlaku bagi penduduk Indonesia.
Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki  masyarakat  muslim  lebih  banyak dibandingkan dengan masyarakat yang beragama lain. Masyarakat yang lebih banyak tersebut  berperan  lebih  besar  dalam  menjalankan  ajaran  agamanya  khususnya  dalam menerapkan  hukum  Islam.  Dalam  menerapkan  hukum  Islam  tersebut  membutuhkan kajian  yang  komprehensif  dan  menyeluruh  dengan  mempertimbangkan  eksistensi masyarakat  yang  akan  melaksanakan  aturan/hukum  tersebut,  yang  bukan  hanya masyarakat  muslim  tetapi  juga  masyarakat  umat  lain  (non  muslim)  yang  ada  di Indonesia.
Kajian  keberadaan  hukum  Islam  dalam  konteks  ini  dimaksudkan  untuk mengenal  dan  menganalisis  hukum  Islam  dalam  konteks  budaya  hukum  Indonesia sebagai  sesuatu  yang  hidup  dan  berkembang  secara  dinamis.  Setiap  masyarakat memiliki  ciri  khas  dan  karakter-karakter  sendiri,  termasuk  budaya  hukum. 13 Budaya hukum  tersebut  berasal  dari  berbagai  sumber,  antara  lain  norma-norma  sosial kemasyarakatan yang dipegang teguh dan diyakini mampu mengatur lingkungan sosial
12 Amir Mu’allim  dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam  (Cet. 1;  Yogyakarta:  UII Press, 1999), h. 1.
kemasyarakatan. Dalam konteks keindonesiaan, maka hukum Islam diyakini sebagian besar  umat  Islam  Indonesia  sebagai  sesuatu  norma  hukum  yang  benar  mempunyai peran dominan dalam mengatur budaya hukum tersebut.
Pelaksanaan hukum Islam kaitannya dengan sistem hukum positif di Indonesia, atau antara hukum Islam dan negara sudah banyak ditulis oleh para sarjana, termasuk sarjana barat. Membicarakan tentang kekuatan hukum dari hukum Islam di Indonesia perlu  dipahami  dari  macam  produk  pemikiran  hukum  Islam.  Bahwa  setidaknya  ada empat  produk  pemikiran  hukum  Islam  yang  telah  berkembang  dan  berlaku  di Indonesia,  seiring  pertumbuhan  dan  perkembangannya.  Empat  produk  pemikiran hukum  Islam  tersebut  adalah  fikhi,  fatwa  ulama-  hakim,  keputusan  pengadilan,  dan perundang-undangan. 14 Produk pemikiran ini khususnya di Indonesia telah berlaku dan sudah  dilaksanakan  oleh  masyarakat  Indonesia,  dengan  diundangkannya  perarturan perundang-undangan, fatwa ulama, dan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum. Tetapi  hal  ini  masih  membutuhkan  langkah-langkah  yang  strategis  dalam  rangka penguatan upaya penerapan hukum Islam di Indonesia.
Penerapan  hukum  Islam  membutuhkan  langkah-langkah  sebagai  alat  penekan dan  pemaksa,  yakni  dengan  meningkatkan  kesadaran  umat  Islam,  tentang  tuntutan ajaran agamanya secara menyeluruh, kemudian berupaya meyakinkan umat beragama lain tentang kemampuan hukum Islam (dalam formulasinya yang baru) sebagai hukum negara. 15
Akhir-akhir  ini,  tingkat  kesadaran  dalam  beragama  di  kalangan  umat  Islam semakin  baik.  Sebelumnya  memang  dirasakan  adanya  usaha  pihak  tertentu  untuk meminggirkan umat Islam dalam melaksanakan ajaran agamanya, namun saat ini usaha untuk  menyudutkan  umat  Islam  tersebut  dapat  dihindarkan,  meskipun  belum seluruhnya. Hal ini merupakan kesempatan untuk menyiapkan masuknya hukum Islam dalam hukum yang diberlakukan di Indonesia.
D. Peluang dan Tantangan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia
14 Ahmad  Rofiq, Hukum Islam  Di  Indonesia  (Cet  4;  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada,  2000),  h. 24-25. Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Cet. 1; Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 30-32.
15 Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan Ijtihad: ISU-ISU Penting hukum Islam Kontemporer di Indonesia, h. 40.
Ajub Ishak
Salah  satu  fungsi  hukum  Islam  (syariat  Islam)  adalah  sebagai  nilai-nilai normatif,  yang  dapat  memberikan  legitimasi  terhadap  perubahan-perubahan  yang dikehendaki  dalam  penyelarasan  antara  ajaran  Islam  dan  dinamika  sosial.  Dengan demikian, hukum Islam berfungsi ganda. Sebagai hukum, ia berusaha mengatur tingkah laku  manusia  (umat  Islam)  sesuai  dengan  citra  Islam,  dan  sebagai  norma  ia memberikan  legitimasi  ataupun  larangan-larangan  tertentu  dalam  konteks  spiritual. 16 Syariat Islam adalah bagian dari agama, dan agama bagi umat Islam mengandung dua sisi;  pertama  adalah  apa  yang  harus  diyakininya,  ketentuan  tentang  apa  yang  harus diyakininya disebut akidah, dan kedua apa yang harus diamalkannya, petunjuk tentang apa yang harus diamalkannya disebut syariat. 17 Pengamalan kedua sisi tersebut  harus diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan individu.
Bila  seseorang  telah  meyakini  Islam  sebagai  agamanya  tanpa  ada  paksaan, maka  dengan  sendirinya  ia  harus  menjalankan  akidah  dan  sekaligus  menjalankan syariah.  Tidak  ada  cara  Iain  yang  harus  diikutinya  kecuali  dua  hal  tersebut.  Bila Seseorang tidak bersedia menjalankan akidah islam, berarti ia dengan sendirinya sudah menarik  dirinya  dar  ajaran  agama  Islam.  Demikian  pula  bila  seorang  muslim  sudah keberatan  menjalankan  syariat  Islam  berarti  ia  tidak  bersedia  lagi  menganut  agama Islam. 18 Hal  ini  membutuhkan  perhatian  maksimal,  karena  umat  Islam  berkewajiban menjalankan  agamanya termasuk aturan hukumnya secara baik dan benar berdasarkan tuntutan al-Qur’an dan sunnah.
Bagi  umat  Islam  menjalankan  hukum  Islam  atau  syariat  adalah  bagian  dari menjalankan  agama  dan  tidak  memerlukan  tekanan  dari  luar  dalam  bentuk  apapun. Syariat  Islam  merupakan  pedoman  dalam  beramal,  baik  dalm  hubungannya  dengan Allah, maupun dalam pergaulannya dengan hamba Allah atau sesame manusia. Sejauh yang  menyangkut  hubungannya  dengan  sesame  manusia,  maka  amalannya dipertanggungjawabkan  kepada  Allah  dan  kepada  manusia  yang  berhubungan dengannya.  Selama  peraturan  Allah  tentang  pergaulan  sesama  manusia  telah
16 Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam (Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2003), h. 1-2
17 Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan Ijtihad: ISU-ISU Penting hukum Islam Kontemporer di Indonesia, h. 36.
18 Amir Syarifuddin , Meretas Kebekuan Ijtihad: ISU-ISU Penting hukum Islam Kontemporer di Indonesia.
dipatuhinya  dengan  baik,  tidak  ada  tuntutan  dari  Allah  atau  dari  manusia  yang berhubungan  dengannya.  Tetapi  kalau  aturan  Allah  tentang  pergaulan  tidak dijalankannya  dengan  baik,  ia  akan  dituntut  Allah  karena  melalaikan  pedoman  yang telah diterapkan Allah, dan ia akan berhadapan dengan umat tempat ia bersosialisasi. 19
Meskipun  hukum  Islam  merupakan  bagian  dari  agama  yang  harus  dijalankan oleh umat Islam, namun dalam penerapannya kelihatannya belum sepenuhnya berlaku terutama  dalam  hal  yang  berhubungan  dengan  pergaulan  sesame  manusia  (muamlat dalam arti umum yang mencakup privat dan publik).
Hal  ini  mungkin  disebabkan  oleh  umat  Islam  sendiri  yang  belum  siap  untuk menerapkannya  meskipun  itu  perintah  Allah,  karena  fikih  bidang  muamalat  menurut apa  adanya  yang  tercantum  dalam  kitab-kitab  fikih  sulit  untuk  diterapkan  dalam kenyataan. Kecuali telah diformulasikan  dalam bentuk yang barn sebagaimana dalam hukum  perkawinan.  Meskipun  fikih  munakahat  telah  diformulasikan  dalam  Undang- Undang  Perkawinan,  namun  dalam  pelaksanaannya  masih  menemukan  kesulitan. Karena  sebagian  umat  Islam  sendiri  belum  berkenan  menempatkannya  sebagai pedoman  dalam  beramal  karena  ia  bukan  fikih. 20 Hal  ini  membutuhkan  kajian  yang lebih  komprehensif  tentang  peluang  penerapan  hukum  Islam  di  Indonesia,  sekaligus tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, terutama bagi kalangan umat Islam sendiri.

## C. Peluang Penerapan Hukum Islam di Indonesia
Penerapan  hukum  Islam  di  Indonesia  memiliki  peluang  yang  cukup  besar, antara lain dengan jumlah masyarakat Islam di Indonesia dengan jumlah yang banyak. Pembicaraan tentang hukum Islam dalam tradisi masyarakat pemeluknya, tidak hanya sampai  pada  kesimpulan  bahwa  Islam  hanya  akan  didefmisikan  dengan  apa  yang menjadi  praktek  masyarakatnya,  seperti  yang  tetjadi  bagi  ahli  antropologi.  Namun, akan  sampai  pada  kesimpulan  bahwa  nilai-nilai  hukum  Islam  dari  norma  sampai
19 Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan Ijtihad: ISU-ISU Penting hukum Islam Kontemporer di Indonesia, h. 37
20 Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan Ijtihad: ISU-ISU Penting hukum Islam Kontemporer di Indonesia, h. 39.
Ajub Ishak
dengan aturan ( rules), tidak boleh diabaikan dari keberadaan masyarakat pemeluknya. 21 Hukum Islam sebagai norma wajib ditegakkan khususnya oleh pemeluknya, karena ia adalah  aturan  yang  diyakini  dapat  dilaksanakan  dan  diterapkan,  serta  merupakan peluang  yang  harus  diraih  oleh  umat  Islam.  Peluang  penerapan  hukum  Islam  di Indonesia  memiliki  alasan-alasan  tertentu  dalam  mewujudkannya,  alasan  tersebut adalah: 22
a. Alasan Sejarah
Hukum  Islam  baru  dikenal  setelah  Islam  disebarkan  di  Indonesia,  dan dapat  dikatakan  bahwa  setelah  Islam  datang  ke  Indonesia,  hukum  Islam  telah diikuti  dan  dilaksanakan  oleh  pemeluk  agama  Islam  di  Nusantara  ini.  Hal  itu dapat  dilihat  pada  studi  para  pujangga  yang  hidup  pada  masa  itu  mengenai hukum  Islam  dan  peranannya  dalam  menyelesaikan  perkara-perkara  yang timbul  dalam  masyarakat. 23 Tinjauan  sejarah  ini  menjadi  bukti  bahwa berlakunya hukum Islam seiring dengan masuknya Islam ke Indonesia b.   Alasan Penduduk
Menurut  sensus,  hampir  Sembilan  puluh  persen  (tepatnya  88,09% menurut  sensus  1980),  penduduk  Indonesia  mengaku  beragama  Islam.  Ini berarti  bahwa  mayoritas  manusia  yang  mendiami  kepulauan  Nusantara  adalah pemeluk agama Islam. Karena penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, maka sejak dahulu, para pegawai, pejabat pemerintahan dan atau para pimpinan yang akan bekeija di Indonesia selalu dibekaii dengan pengetahuan keislaman, baik  tentang  lembaganya  maupun  tentang  hukumnya  yang  tumbuh  dan berkembang di masyarakat Muslim Indonesia.
c.   Alasan Yuridis
Di  Indonesia,  hukum  Islam  berlaku  secara  normatif  dan  yuridis  formal.
Yang  berlaku  secara  normatif  adalah  hukum  Islam  mempunyai  sanksi
21 A. Qodri Azizy, Eklekiisisme Hukum Nasional; Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum, h. 184.
22 Mohammad  Daud  Ali, Hukum  Islam:  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 4-10
23 Mohammad  Daud  Ali, Hukum  Islam:  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di Indonesia, h. 209. Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 114-124
kemasyarakatan apabila norma-normanya dilanggar. Hukum Islam yang berlaku secara normatif di Indonesia diantaranya adalah pelaksanaan ibadah. Dan yang berlaku  secara  yuridis  formal  adalah  hukum  Islam  yang  mengatur  hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Bagian hukum Islam ini  menjadi  hukum  positif  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang telah diberlakukan.
d. Alasan Konstitusional
Di  bawah  Bab  Agama,  dalam  Pasal  29  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar 1945  dinyatakan  bahwa  Negara  (Republik  Indonesia)  berdasarkan  atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 24
e. Alasan Ilmiah
Sebagai  bidang  ilmu,  hukum  Islam  telah  lama  dipelajari  secara  ilmiah, bukan  saja  oleh  orang  Islam  sendiri  tetapi  juga  oleh  orang-orang  non-muslim. Orang  Barat  non-Muslim  ini,  yang  biasa  disebut  dengan  istilah  orientalis, mempelajari  hukum  Islam  dengan  berbagai  tujuan  yang  berubah-ubah.  Sejarah telah menatat, bahwa hukum Islam sebagai bidang ilmu dipelajari di perguruan tinggi  umum,  bahkan  sampai  sekarang  kaiangan  perguruan  tinggi  umum tersebut,  banyak  menghasilkan  kajian  ilmiah  atau  penelitian  tentang  hukum Islam.

## D. Tantangan Penerapan Hukum Islam di Indonesia
Penerapan  hukum  Islam  di  Indonesia  melalui  jalan  perundang-undangan (legisiasi)  tidaklah  mudah.  Karena,  usaha  ini  harus  melibatkan  pembahasan  politik melalui  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  yang  tidak  semua  anggotanya  pendukung sistem  hukum  Islam.  Disamping  itu,  terdapat  kendala  lain  yang  mempersulit  usaha legisiasi hukum Islam di Indonesia, yakni kendala yang bersifat kultural. 25 Kendala dan kesulitan yang dihadapi dalam menerapkan hukum Islam di Indonesia, tentunya harus diminimaiisir,  termasuk  kemungkinan-kemungkinan  yang  muncul  dalam  upaya penerapan hukum Islam di Indonesia.
24 Suparman Usman, Hukum Islam: Asas- asas dan Pengantar Studi Tata Hukum Indonesia (Get. 2; Jakarta; Gama Media Pratama, 2002), h. 122-127
25 Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer, h. 137-138.
Ajub Ishak
Terdapat  beberapa  kemungkinan  yang  berkaitan  dengan  kajian  hukum  Islam, yaitu: 26
Para  ahli  hukum  enggan  atau  bahkan  takut  untuk  mengkaji  Islam  yang  berkaitan dengan  hukum  atau  dengan  istilah  baku  “hukum  Islam”,  karena  “Islam  phobia” penguasa  selama  beberapa  dekade.  Keengganan  ini  juga  mungkin  disebabkan  oleh kenyataan  bahwa  banyak  ahli  hukum  Indonesia  yang  sangat  taat  menjadi  pengikut setia ilmu hukum Belanda.
Kondisi  masyarakat  Indonesia  sekarang  masih  dirasa  belum  begitu  mendesak para ahli hukum untuk sekaligus mendalami atau setidaknya memahami hukum Islam, ketika  mengkaji  hukum  pada  umumnya.  Belum  ada  langkah  kebijakan  nasional mengenai  perlunya  kajian  hukum  Islam  Indonesia.  Para  politisi  belum  menjadikan hukum Islam sebagai diskursus yang  dominan dalam mengadakan reformasi hukum (di Indonesia  pada  khususnya,  dan  dalam  memperbaiki  sistem  sosial  politik  di  Indonesia pada  umumnya.  Masih  terjadi  dualisme  terminologi,  bahkan  juga  kesenjangan  antara terminologi hukum umum dan hukum Islam. Hal ini merupakan wilayah akademik dan menjadi  tanggung  jawab  para  akademisi  atau  ilmuwan,  baik  akademisi  ilmu  hukum umum maupun ilmu hukum Islam.

## PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pembentukan  hukum  nasional  mengambil  dan  bersumber  pada  hukum  yang hidup dalam masyarakat, maka dengan sendirinya hukum Islam berperan dalam pembentukan  hukum  nasional.  Hal  ini  merupakan  realisasi  dan  tuntutan dijadikannya  hukum  Islam  menjadi  salah  satu  bahan  rujukan  dan  sumber  dari pembentukan  hukum  nasional,  karena  sudah  banyak  unsur-unsur  hukum  Islam memasuki  produk  legislatif  terutama  sejak  masa  orde  baru.  Hukum  Islam memasuki produk hukum nasional bukan hanya yang berkaitan dengan hukum keluarga  atau  perkawinan,  dan  hukum  tentang  tanah  wakaf,  tetapi  mencakup aturan  perundang-undangan  lainnya.  Adanya  sistem  bagi  hasil  (mudarabah) dalam  Undang-Undang  perbankan,  adanya  makanan  halal  dalam  Undang-
26 A. Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum., h. 179-181.
undang  Pangan,  perlindungan  anak  dan  kekerasan  dalam  rumah  tangga, menunjukkan telah masuknya hukum Islam dalam produk hukum nasional.
2. Penerapan  hukum  Islam  di  Indonesia  memiliki  peluang  yang  cukup  besar, antara lain dengan jumlah masyarakat Islam di Indonesia dengan jumtah yang banyak.  Pembicaraan  tentang  hukum  Islam  dalam  tradisi  masyarakat pemeluknya,  tidak  hanya  sampai  pada  kesimpulan  bahwa  Islam  hanya  akan didefinisikan  dengan  apa  yang  menjadi  praktek  masyarakatnya.  Peluang tersebut  dikatakan  besar  karena  alasan  sejarah,  jumlah  penduduk,  yuridis, konstitusional dan ilmiah. Sedangkan kemungkinan tantangan dalam penerapan hukum Islam di Indonesia, yaitu; keengganan para ahli hukum dalam mengkaji kebijakan nasional dan terjadinya dualisme terminologi tentang hukum Islam.
B. Implikasi
1. Perlunya  upaya  yang  maksimal  dalam  mengkaji  hukum  Islam  di  kalangan perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi Islam, yang memiliki sumber daya manusia  yang  handal  dan  pakar  dibidangnya  khususnya  bidang  hukum  dan hukum  Islam,  untuk  memanfaatkan  peluang  dalam  rangka  penerapan  hukum Islam di Indonesia. Kajian tentang hukum Islam tentunya diselaraskan dengan kajian yang bersifat kontemporer, kekinian dan keindonesiaan.
2. Hukum  Islam  yang  bersumber  dari  al-Quran  dan  sunah,  dan  fikih  diupayakan membumi.  Dalam  arti  dapat  mengimplementasikan  dalam  kehidupan masyarakat  yang  hidup  di  era  globalisasi.  Karena  hukum  Islam  bersifat universal  dalam  segala  bentuk  permasalahan  yang  dihadapi  masyarakat, sehingga  hukum  Islam  dapat  menjadi  penawar  dalam  menyelesaikan  problem masyarakat.  Dalam  pembentukan  undang-undang  atau  aturan  terkait  lainnya, agar memperhatikan kondisi objektif masyarakat Indonesia, agar hukum Islam dapat  dilaksanakan  oleh  masyarakat,  dan  upaya  penerapan  hukum  Islam  tidak mendapatkan tantangan dalam penerapannya.
Ajub Ishak

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Anshari, Mahmud, Penegakan Syari’at Islam: Dilema Keumatan di Indonesia. Cet.
I; Jakarta: Inisiasi Press, 2005.
Ali, Mohammad Daud, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
Azizy, A. Qodri, Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum. Cet. 1; Yogyakarta: Gama Media, 2002.
Bisri, Cik Hasan, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional. Cet. II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
Halim, Abdul, Politik Hukum Islam Di Indonesia. Cet. 1; Ciputat, Ciputat Press, 2005.
Ishak, Ajub “Pembentukan Hukum dan Tingkah Laku Sosial,” Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam 6, no 1 (Juni 2010): h. 1-9.
Khaeruman,  Badri, Hukum  Islam  dalam  Perubahan  Sosial.  Cet.  I;  Bandung:  Pustaka Setia, 2010.
Mu’allim,  Amir,  dan  Yusdani, Konfigurasi  Pemikiran  Hukum  Islam.  Cet.  1; Yogyakarta: UII Press, 1999.
Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer. Cet. 1; Jakarta: Sinar Graft ka,
2009.
Ranumulyo, Mohd. Idris, Asas-asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum  di  Indonesia.  Cet.  2;  Sinar Grafika, 1997.
Rofiq,  Ahmad, Hukum  Islam  Di  Indonesia.  Cet  4;  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2000.
----------------,  Pembaharuan  Hukum  Islam  di  Indonesia.  Cet.  1;  Yogyakarta:  Gama Media, 2001.
Syarifuddin,  Amir, Meretas  Kebekuan  Ijtihad:  Isu-isu  Penting  hukum  Islam Kontemporer di Indonesia. Cet. II; Ciputat: Ciputat Press, 2005.
Tebba, Sudirman, Sosiologi Hukum Islam. Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2003.
Usman, Suparman, Hukum Islam: Asas- asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Cet. 2; Jakarta: Gama Media Pratama, 2002.