Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban  Tindak  Pidana  (Penelitian  Di    Unit  PPA Kepolisian Resor Jember)
Antinia Saputri, Fanny Tanuwijaya, Dina Tsalist Wildana, Halif, Sapti Prihatmini
Universitas Jember antinia.saputri29@gmail.com, fanny.tanuwijaya@unej.ac.id, dinawildana@unej.ac.id, halif.fh@unej.ac.id, sapriprihatmini@yahoo.co.id

## Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum beserta kendala dalam pemberian perlindungan hukum  kepada  perempuan  sebagai  korban  tindak  pidana  di  PPA  Kepolisian  Resor  Jember.  Metode  penelitian  yang digunakan  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  empiris  dengan  pendekatan  yuridis  sosiologis berdasarkan  sumber  data  primer  dan  sekunder.  Hasil  yang  diperoleh  dalam  penelitian  menunjukkan  bahwa  bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban di PPA Kepolisian Resor Jember melalui perlindungan secara represif namun belum diterapkan terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan umum. Adapun kendala unit PPA Kepolisan Resor Jember dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana yaitu tidak adanya tenaga psikologi khusus, keterbatasan ruangan yakni ruangan istirahat, dan belum ada aturan yang mengatur tentang perintah perlindungan hukum secara khusus terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan umum. Oleh karena perlu adanya pembenahan unit PPA Kepolisian Resor Jember dan adanya peraturan hukum terkait perlindungan terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan umum.
Keyword : Perlindungan Hukum, Perempuan Korban Tindak Pidana, Unit PPA

## PENDAHULUAN
Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan pada tanggal 20 Desember  tahun  1993,  menjelaskan  bahwa  Kekerasan  terhadap  perempuan  merupakan  setiap perbuatan yang menyebabkan kerugian atau penderitaan terhadap perempuan yang meliputi aspek fisik,  mental,  seksual,  serta  pengambilan  secara  paksa  terhadap  kemerdekaan  secara  sewenang- wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun secara pribadi. Pada tahun 1984, Indonesia telah  mengesahkan  Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Perempuan melalui UU No. 7 tahun 1984. Melalui peresmian tersebut Indonesia menjadi terikat untuk wajib mengadopsi  seluruh  strategi  konvensi,  menerapkan  rekomendasi  komite,  dan  selalu  terlibat terhadap  keputusan  dan  perkembangan  internasional  tentang  perempuan  (seperti  kesehatan reproduksi, kekerasan terhadap perempuan, langkah-langkah perlindungan terhadap perempuan, dan sebagainya) (Edyonno, 2014).
Kebijakan  perlindungan  terhadap  kekerasan  perempuan  merupakan  hak  asasi  harus diperoleh.  Hak  asasi  yang  berhubungan  khususnya  tentang  perempuan  korban  kekerasan  telah diatur  di  dalam  UUD  1945  Pasal  28D  ayat  (1)  yang  menyatakan  “Setiap  orang  berhak  atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan  hukum”.  Hal  tersebut  berarti  perempuan  sebagai  korban  memiliki  hak  mutlak  untuk mendapat perlindungan hukum yang dapat menjamin segala pemenuhan hak yang dimilikinya. Sehubungan dengan hal tersebut,  pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa setiap warga  negara  bersamaan  kedudukannya  dalam  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada kecualinya.  Pernyataan  dari  pasal  tersebut  menunjukan  tidak  adanya  perbedaan  kedudukan perlindungan hukum bagi semua warga negara.
Merujuk  dari  data  Catatan  Tahunan  (CATAHU)  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan Terhadap  Perempuan  (Komnas  Perempuan)  Tahun  2022,  terdapat  banyak  varian  laporan kekerasan yang terekam. Terjadi peningkatan kasus kekerasan secara signifikan di tahun 2021. Pada tahun  tersebut  tercatat  terjadi  sekitar  338.496  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  atau  naik sebanyak 50% daripada tahun 2020 yang mencatat sejumlah 226.062 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa  jumlah  perempuan  sebagai  korban  kekerasan  terus  merangkak  naik.  Berdasarkan  data tahunan  tersebut,  terdapat  sejumlah  fakta    tentang  kekerasan  yang  kerap  kali  terjadi  terhadap perempuan,  yakni  kekerasan  dalam  pacaran,  kekerasan  gender  secara  siber,  kekerasan  terhadap penyandang disabilitas dan kekerasan dalam rumah tangga (Catatan Tahunan, 2020).
Beberapa  tindak  pidana  yang  menimpa  perempuan  diantaranya  adalah  KDRT, Perdagangangan  orang,  serta  kekerasan  seksual.  Di  Indonesia,  substansi  hukum  terkait  dengan kekerasan terhadap perempuan telah diatur di beberapa peraturan perundang-undangan, seperti UU  No.  23  Tahun  2004  yang  terkait  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  meliputi kekerasan  psikis,  kekerasan  fisik,  kekerasan  seksual  seksual,  serta  penelantaran  di  dalam  rumah tangga (UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2023). Selain itu juga diatur di dalam UU No.  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  meliputi  kekerasan  seksual  dan diskriminasi  serta  juga  diatur  di  dalam  KUHP  (UU  tentang  Tindak  Pidana Kekerasan  Seksual, 2023). Di dalam ketentuan KUHP  terbaru yaitu UU No. 1 Tahun 2023 juga ditentukan pada beberapa Pasal yang terkait dengan kekerasan yang dapat terjadi terhadap perempuan, yaitu tentang perampasan kemerdekaan terhadap perempuan, tindak pidana terhadap nyawa dan janin, tindak pidana terhadap tubuh, serta tindak pidana pemerasan dan pengancaman.
Sebagai  korban  tindak  pidana,  perempuan  memiliki  hak  memperoleh  perlindungan hukum, pandangan ini melihat bahwa perempuan menderita secara fisik, psikis, perekonomian, hilangnya hak asasi, dan lain-lain. Kewajiban ini merupakan tugas kepolisian sebagai unsur penegak hukum  di  dalam  usahanya  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  (Sipahutar,  2022). Kepolisian  memiliki  beberapa  tugas  pokok  penting  diantaranya  yaitu  menjaga  keamanan, melindungi, mengayomi, melayani, dan menegakkan hukum dalam masyarakat (Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002). Oleh karena itu, Kepolisian Resor Jember sebagai fungsi penegak hukum, tentu dituntut untuk merancang strategi guna membatasi tindak pidana  dan  memberikan  rasa  aman  terhadap  korban,  salah  satunya  dengan  memberikan  suatu bentuk perlindungan khusus kepada korban kejahatan yang berstatus perempuan.
Menurut Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, dalam Pasal 1  angka  1  menegaskan  tentang  tugas  dari  Unit  PPA  yaitu  berfungsi  sebagai  pemberi  layanan, meliputi  perlindungan  terhadap  korban  tindak  pidana  berstatus  perempuan  dan  anak  serta berfungsi menegakan hukum kepada pelaku. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan dua pokok permasalahan utama yakni mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai  korban  tindak  pidana  di  PPA  Kepolisian  Resor  Jember  dan  membahas  mengenai implementasi  serta  kendala  PPA  Kepolisian  Resor  Jember  dalam  memberikan  perlindungan terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis  empiris.  Penelitian  empiris  menitikberatkan  pada  kajian  fenomena  hukum  dengan  cara mengidentifikasi  dan  mengklarifikasi  temuan-temuan  bahan  non  hukum  untuk  keperluan penulisan  dan  penelitian  hukum  (Ali,  2015,  hlm.  15).  Penelitian  ini  menggunakan  metode pendekatan  yuridis  sosiologis  yang  berarti  melakukan  penelitian  serta  observasi  langsung  di lapangan untuk mendapatkan informasi dari pihak-pihak terkait.
Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  kepustakaan, observasi dan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan dalam secara kompleks dan kuat.
Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Metode ini merupakan prosedur pemecahan masalah yaitu dengan menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang diteliti sesuai dengan dengan fakta-fakta yang ada.

## KERANGKA KONSEPTUAL

## Perlindungan Hukum
Secara hakikat, perlindungan hukum mempunyai fungsi untuk melindungi masyarakat dari perilaku dari sesama kelompok masyarakat yang bersifat merugikan dan memberikan ancaman bahaya  (Indah,  2021,  hlm.  71).  Perlindungan  hukum  ini  merupakan  sebuah  perwujudan  dari sebuah jaminan hukum pada sistem peradilan pidana. Beberapa ahli juga memberikan pendapat tentang  pengertian  perlindungan  hukum,  yang  pertama  Suharsil  menjelaskan  kewajiban pemerintah  memberikan  perlindungan  hukum    berupa  peraturan  perundang-undangan  atau perangkat  hukum  lain  (Suharsil,  2016).  Satjipto  Rahardjo  menjelaskan  perlindungan  hukum berupa  perlindungan  yang  diberikan  kepada  masyarakat,  supaya  masyarakat  mampu  menikmati hak-hak hukum mereka dengan memberikan rasa aman dan pengayoman pada hak asasi manusia yang mengalami kerugian atas tindakan orang lain (Raharjo, 2015, hlm. 53). Sedangkan Philipus M. Hadjon memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk aktivitas yang berfungsi  memberikan  perlindungan  atau  menyediakan  bantuan  pada  subyek  hukum  melalui perangkat hukum (Hadjon, 2011, hlm. 11).
Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan tiga hal terkait perlindungan hukum meliputi:
1. Peraturan perundang-undangan
Dijelaskan bahwa di dalam beberapa peraturan perundang-undangan memuat ketentuan untuk memberikan perlindungan bagi terjaminnya hak perempuan sebagai korban, diantaranya yaitu UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta UU No. 12 Tahun 2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual.  Seringkalinya  aparat  penegak  hukum  dalam pemberian  perlindungan  terhadap  korban  tidak  membuat  konstruksi  hukum  secara  tepat  yang mengakibatkan perempuan tidak diposisikan dengan benar sesuai dengan hak-haknya. Sehingga dari  hal  tersebut  membuat  tantangan  tersendiri  bagi  penegak  hukum  untuk  memahami  setiap pemberian perlindungan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
2. Perangkat Hukum Lainnya
Kepolisian menjadi perangkat hukum pertama yang memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban, hal ini telah diatur di dalam Pasal 1 Perkap No. 10 Tahun 2007 yang menyatakan  bahwa  Unit  PPA    bertugas  memberikan  pelayanan,  dalam  bentuk  perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.  Selain  itu  di  dalam  Surat  Edaran  Jaksa  Agung  No.  SE-007/A/JA/11/2011  Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan. Edaran ini memuat petunjuk penunjukan jaksa yang menangani perkara kekerasan terhadap perempuan, yang mana dijelaskan terkait jaksa yang boleh menangani kasus sejenis antara lain syarat pengalaman, dedikai dan minat.
Pada umumnya, di dalam proses penegakan hukum harus berlandaskan pada empat  asas yaitu  asas  persamaan  di  depan  hukum  (equality  before  law),  asas  kepastian  hukum (rechtssicherkeit),  asas  keadilan  (gerechtigkeit),  dan  asas  kemanfaatan  (zweckmasigkneit) (Wijayanta, 2014, hlm. 288). Namun dalam pasal 2 Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Mengadili Perkara  Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum  menyebutkan  selain  empat  asas  di  atas  juga ditambah pula dengan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi dan
asas  kesetaraan  gender.  Sehingga  dalam  asas  nondiskriminasi,  hakim  dilarang  melakukan pembedaan, pengucilan, atau pembatasan atas dasar jenis kelamin.
3. Perlindungan terhadap korban
Perlindungan  terhadap  perempuan  sebagai  korban  telah  diatur  di  dalam  beberapa peraturan  perundang-undangan  diantaranya  yaitu,  Pasal  10  UU  No.  23  Tahun  2004  terkait Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 5 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 5 ayat (1) UU Tahun 2014 Nomor  yang merupakan perubahan dari UU No. 13 Tahun 2006 terkait Perlindungan Saksi dan Korban, serta Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4. Bantuan terhadap subyek hukum
Bantuan ini diberikan dengan tujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban tindak pidana.  Berdasarkan  Pasal  6  UU  No,  31  Tahun  2014,  disebutkan  bahwa  korban  berhak mendapatkan bantuan berupa:
a. Bantuan medis
Bantuan  medis  merupakan  bantuan  yang  diberikan  untuk  memulihkan  kesehatan  fisik korban,  termasuk  melakukan  pengurusan  dalam  hal  korban  meninggal  dunia  misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman, dan;
b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis Rehabilitasi psikososial adalah bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan  untuk  membantu  meringankan,  melindungi,  dan  memulihkan  kondisi  fisik, psikologis,  sosial,  dan  spiritual  korban  sehingga  mampu  menjalankan  fungsi  sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup korban  dengan  melakukan  kerja  sama  dengan  instansi  terkait  yang  berwenang  berupa bantuan  pemenuhan  sandang,  pangan,  papan,  bantuan  memperoleh  pekerjaan,  atau bantuan kelangsungan pendidikan. Sedangkan rehabilitasi psikologis merupakan bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

## Hak-Hak Korban
Berdasarkan  ketentuan  UU  No.  31  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban, perlindungan  merupakan  segala  upaya  pemenuhan  hak  dan  pemberian  bantuan  untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  ini.  Perlindungan  ini  telah  diatur  dalam  beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya:
a. Hak yang tertuang pada Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004 terkait Penghapusan Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga,  menyatakan  berbagai  hak  yang  harus  diterima  oleh  korban, diantaranya:
1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial,  atau  pihak  lainnya  baik  sementara  maupun  berdasarkan  penetapan  perintah perlindungan dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan  oleh  pekerja  sosial  dan  bantuan  hukum  pada  setiap  tingkat  proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Pelayanan bimbingan rohani.
b. Pasal 5 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, memaparkan tentang hak korban meliputi pemulihan kesehatan dan sosial, hak untuk  dipulangkan,  dan  pemberian  pemerintah  terkait  reintegrasi  sosial  pada  korban
apabila  tindakan  perdagangan  manusia  tersebut  mengakibatkan  penderitaan  baik  fisik maupun mental pada korban.
c. Pasal  5  ayat  (1)  UU  Tahun  2014  Nomor 31   yang  merupakan  perubahan  dari UU No. 13 Tahun 2006  terkait  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  menyatakan  beberapa  hak korban diantaranya adalah:
1. Memperoleh  perlindungan  atas  keamanan  pribadi,  Keluarga,  dan  harta  bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas  dari  pertanyaan  yang  menjerat.  Pertanyaan  yang  menjerat  merupakan pertanyaan  yang  diberikan  dengan  tujuan  menyudutkan  korban  agar  tidak  bisa menjawab secara tepat;
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Dirahasiakan identitasnya;
10. Mendapat  identitas  baru.  Identitas  baru  diperlukan  untuk  memulihkan  nama  baik korban  agar  terhindar  dari  rasa  malu  dan  menjauhkan  pandangan  buruk  dari lingkungan sekitar;
11. Mendapat tempat kediaman sementara;
12. Mendapat tempat kediaman baru. Sama halnya dengan tempat kediaman sementara, tempat kediaman baru juga disebut sebagai rumah aman;
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. Mendapat penasihat hukum;
15. Memperoleh  bantuan  biaya  hidup  sementara  sampai  batas  waktu  Perlindungan berakhir; dan/atau
16. Mendapat pendampingan.

## PEMBAHASAN
Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan oleh PPA Kepolisian Resor   Jember terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana
Kepolisian  Resor  Jember  merupakan  sebuah  institusi  yang  bergerak  dalam  penegakan hukum  yakni  kepolisian  yang  bekerja  dibawah  naungan  Polri  (Kepolisian  Negara  Republik Indonesia)  di  wilayah  Kabupaten  Jember.  Kepolisian  Resor  Jember  bertugas  menyelenggarakan tugas  pokok  Polri  dalam  memelihara  keamanan,  ketertiban  masyarakat  serta  dalam  penegakan hukum yaitu dengan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat wilayah hukum Kepolisian Resor Jember. Dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap  perempuan  dilaksanakan  secara  khusus  oleh  Unit Sat  Reskrim di  bidang  PPA (Pelayanan  Perempuan  dan  Anak).  Unit  PPA  bertugas  untuk  melakukan  penyelidikan  dan peyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang menyangkut perempuan dan anak baik terhadap korban, saksi, maupun pelaku.
Dibentuknya  suatu  unit  yang  bertujuan  untuk  memberikan  pelayanan,  perlindungan, terhadap Perempuan dan anak telah diatur di Perkap No.10 Tahun 2007. Unit ini memberikan layanan  dalam  bentuk  perlindungan  kepada  perempuan  dan  anak  yang  menjadi korban  tindak pidana. Kekerasan terhadap perempuan kerap kali terjadi di lingkup rumah tangga maupun di luar. Peran Unit PPA sangatlah penting, yang mana peran tersebut harus dijalankan sesuai dengan tugas pokok  Kepolisian  Republik  Indonesia  dan  tugas  pokok  Unit  PPA  (Pelayanan  Perempuan  Dan
Anak) Kepolisian Resor Jember dan tindakan dalam menangani perempuan sebagai korban dari tindak pidana dan harus sesuai dengan mekanisme penanganan kasus tindak pidana Unit PPA.
Berdasarkan Perkap No. 10 Tahun 2007, secara keseluruhan Unit PPA memiliki tugas dalam pelaksaanan  kegiatan  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  semua  tindak  pidana,  diantaranya (Undang Undang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, 2007):
1. Perdagangan orang (human trafficking)
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (1)  UU  RI  No.  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang, dijelaskan bahwa perdagangan orang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan, penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau manfaat  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antara negara dengan tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
2. Penyelundupan Manusia
Penyelundupan  manusia  merupakan  tindakan  yang  bertujuan  mencari  keuntungan  baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secra sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara  sah,  baik  dengan  menggunakan  dokumen  sah  maupun  dokumen  palsu,  atau  tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui imigrasi maupun tidak. Penyelundupan ini biasa dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan penipuan, kecuarangan, kekerasan, serta cara- cara lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi manusia (Undang-Undang tentang Keimigrasian., 2011).
3. Kekerasan secara umum
Kekerasan merupakan perlakuan menyimpang yang mengakibatkan luka dan menyakiti orang lain. Menurut Chawazi (2001), tindak kekerasan sendiri sama halnya dengan penganiayaan, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.
4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
KDRT merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan kemerdekaan  secara  melawan  hukum  dalam  lingkup  rumah  tangga  (Undang-Undang  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004).
5. Susila (Perkosaan, Pelecehan, Pencabulan)
Tindak  pidana  kesusilaan  merupakan  perbuatan  atau  kejahatan  dibidang  kesusilaan  yang memandang kelakuan dengan nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan masalah seksual. Tindak pidana ini telah diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi bagi pelanggarnya (Sianturi, 2002, hlm. 207).  Menurut  terjemahan  Moelyatno,  delik  kesusilaan  sebagai  suatu  kejahatan  diatur  dalam KUHP  buku  II  bab  XIV  dari  Pasal  281  sampai  dengan  Pasal  303  tentang  kejahatan  terhadap kesusilaan (Moelyatno, 1999).
6. Vice (Perjudian dan Prostitusi)
Berdasarkan Pasal  303  ayat  (3)  KUHP  megartikan  bahwa  judi  merupakan  permainan  yang bertujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan,  yang  mana  dalam  permainan  tersebut  bergantung kepada peruntungan dan juga bisa karena pemain yang terbiasa bermain atau kepintaran dalam bermain. Permainan judi juga termasuk dalam pertaruhan permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka  yang  turut  berlomba  atau  bermain  itu,  demikian  juga  segala  permainan  lain-lainnya.
Sedangkan prostitusi menurut Kartini Kartonoo merupakan bentuk dari penyimpangan sesksual yaitu dengan adanya dorongan seksual yang tidak wajar dan tidak nafsu seksual dengan banyak orang, serta disertai eksploitasi dan komersialisasi yang bersifat tidak pribadii tanpa adanya perasaan (Dewi,  2012,  hlm.  81).  Perjudian  dan  prostutisi  meliputi  beberapa  tindak  pidana  yakni,  adopsi ilegal, pornografi, pornoaksi, serta money laundring.
Tabel 1  Jumlah kasus tindak pidana terhadap perempuan dari tahun 2020 sampai tahun 2022
No Tahun Kasus Jumlah Kasus 1 2020 a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga b. Perdagangan Orang a. 62 b. 0 2 2021 a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga b. Perdagangan Orang a. 23 b. 0 3 2022 a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga b. Perdagangan Orang a. 18 b. 1
Berdasarkan dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa tindak pidana yang telah  ditangani  oleh  Unit  PPA  Kepolisian  Resor  Jember.  Barda  Nawawi  Arief  mengemukakan bahwa, tindak pidana tidak dilihat secara nyata yang menyerang kepentingan korban, melainkan sebagai  pelanggaran  norma,  maka  perlindungan  terhadap  korban  tindak  pidana  merupakan perlindungan kepentingan hak asasi yang bersifat abstrak atau tidak langsung.  Oleh karena itu, dapat  diartikan  bahwa  mekanisme  pertanggungjawaban  pidana  dan  sanksi  hanya  merupakan bentuk  perlindungan  tidak  langsung  dan  abstrak,  bukan  perlindungan  langsung  dan  konkrit. Terdapat  dua  jenis  utama  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  hukum  pidana  yaitu perlindungan  hukum  preventif  dan  represif.  Perlindungan  ini  diberlakukan  untuk  menjaga ketertiban  sosial.  Karena  keterkaitannya,  maka  kedua  macam  perlindungan  hukum  tersebut termasuk  dalam  kebijakan  kriminal  dari  sudut  pandang  hukum  pidana  (Arief,  1998,  hlm.  73). Dalam pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tersebut, Unit PPA melakukan penanganan secara preventif maupun represif sebagai berikut:(Wawancara dengan Ibu Iptu Dyah Vitasari., S.P, S.H., Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Jember, 2023)
1. Perlindungan secara Preventif
Perlindungan  secara  preventif  adalah  segala  tindakan  atau  kegiatan  yang  dilakukan  untuk mencegah semakin banyaknya korban yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perlindungan secara preventif dilakukan dalam bentuk kegiatan penyuluhan dan sosialisasi sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU PKDRT yaitu “pemerintah menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan  edukasi  tentang  kekerasan  dalam  rumah  tangga”.  Perlindungan  secara  preventif  yang dilakukan oleh Unit PPA Kepolisian Resor Jember dengan mengadakan sosialisasi perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Kegiatan sosialisasi perlindungan Perempuan dan Anak merupakan salah satu bentuk kegiatan preventif  yang  dilakukan  oleh  Unit  PPA  Kepolisian  Resor  Jember  untuk  mencegah  terjadinya Kekerasan  dengan  memberikan  pemahaman  mengenai  kekerasan  beserta  akibat  hukumnya. Kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan penerangan mengenai fakta kekerasan yang dapat terjadi pada kalangan perempuan dan anak.  Selain itu perempuan dan anak dibekali tentang  cara  dibekali cara melindungi  diri, tata  cara  melaporkan  dan  akibat  hukum  yang  dapat diterima  oleh  pelaku  kekerasan  serta  memberikan  himbauan  untuk  tidak  melakukan  tindak kekerasan.
2. Perlindungan secara Represif
Perlindungan  secara  represif  merupakan  perlindungan  terakhir  yang  dilakukan  pasca terjadinya  tindak  pelanggaran  dinamakan  perlindungan  hukum  represif  meliputi  denda, kurungan, dan sanksi tambahan. Upaya ini dilakukan oleh Unit PPA Kepolisian Resor Jember
apabila sudah terjadi suatu tindak pidana, yang diberikan dalam bentuk pemberian pelayanan dan perlindungan terhadap korban.
Dalam  penerapan  perlindungan  hukum  terhadap  perempuan  sebagai  korban,  Unit  PPA melakukan penanganan dalam langkah represif yaitu dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  10  ayat  (2)  Perkap  No.  3  Tahun  2008  tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan Korban Tindak Pidana, dimulai dengan penerimaan laporan korban kepada Unit PPA sebagai berikut:
a. Penerimaan Laporan/Pengaduan
Dimulai dengan korban melaporkan atau mengadukan kasus tindak pidana kekerasan yang dialaminya  pada  bagian  Sentral  Pelayanan  Kepolisian  Terpadu  (SPKT).  Di  SPKT  sendiri korban dapat berkonsultasi tentang permasalahan yang terjadi pada dirinya;
b. Pemeriksaan Korban
Kemudian SPKT meneruskan laporan tersebut pada Reskrim bagian Unit PPA guna untuk dilakukan tindakan lanjutan yaitu penyelidikan. Polisi pelayanan masyarakat mengantarkan korban ke Unit PPA agar segera dapat diberikan pelayanan kepada korban. Pada tahap ini, korban diarahkan ke ruangan konseling (problem solving) untuk melakukan pengaduan dan konsultasi  tentang  peristiwa  yang  dialaminya,  yang  mana  korban  dilayani  oleh  seorang penyidik khususnya polwan. Korban dilayani dengan penuh simpatik, sabar, dan paham akan permasalahan  korban  agar  korban  merasa  aman  dan  nyaman  sehingga  akan  timbul  rasa percaya untuk menceritakan permasalahnnya dan tidak ada hal yang ditutupinya;
c. Merujuk korban ke RS. Bhayangkara/RSU-RSUD terdekat
Apabila korban mengalami luka-luka pada tubuhnya sehingga membutuhkan perawatan medis,  penyidik  mengajukan  permohonan  Visum  et  Repertum  kepada  pihak  rumah  sakit dengan guna untuk memastikan adanya tindak pidana dalam kasus kekerasan tersebut dan dapat digunakan dalam upaya pembuktian sebagai alat bukti. Seperti yang telah disebutkan dalam pasal 6 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa korban mendapatkan pengobatan, rehabilitas, pendampingan psikologis dan psikososial;
d. Memberikan kepastian kepada  korban akan ada tindak lanjut dari laporan/pengaduan (SP2HP)
Dengan adanya SP2HP (Surat Pemberitahuan Pekermbangan Hasil Penyelidikan), korban dapat  mengetahui  perkembangan  laporan  yang  telah  dimasukkan  kepada  pihak  Unit PPA. Apabila dari penyidik tidak memedulikan permohonan penerbitan SP2HP dari korban, maka korban dapat melaporkan ke atasan penyidik tersebut;
e. Dirahasiakan identitasnya
Korban berhak untuk dirahasiakan identitasnya dari hal-hal yang mengancam pribadinya dan untuk menjaga nama baiknya. Dalam hal ini, Unit PPA merahasiakan identitas korban dari publik dan media cetak, karena apabila identitas tersebut diketahui masyarakat umum maka  akan  ada  diskriminasi  terhadap  korban  yang  akan  berdampat  kepada  psikis  korban. Selain itu perlindungan ini dilakukan sejak saat pembuatan berita acara dengan penyamaran identitas berdasarkan permohonan korban  dan menyimpan berita acara penyamaran tersebut.
f. Mengadakan kerjasama dengan instansi terkait
Unit PPA Kepolisian Resor Jember mengadakan hubungan kerja sama dengan beberapa instansi  terkait  seperti  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak (UPTD PPA) Jember, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan beberapa Lembaga Bantuan Hukum  (LBH)  yang  bersimpati.  Setiap  instansi  dan  lembaga  memiliki  peran  yang  berbeda dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban.
Berdasarkan Peraturan Bupati Jember No. 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember, bentuk perlindungan yang diberikan oleh
UPTD  PPA  terhadap  perempuan  sebagai  korban,  diantaranya  sebagai  berikut:(Wawancara dengan Ibu Iptu Dyah Vitasari., S.P, S.H., Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Jember, 2023)
1) Penyediaan Tenaga Pendampingan Apabila pihak Unit PPA Kepolisian Resor Jember membutuhkan tenaga pendamping untuk  korban,  maka  pihak  UPTD  PPA  Kabupaten  Jember  akan  menyediakan  layanan konsultasi hukum litigasi dan non ligitasi. Untuk pendampingan non litigasi, korban akan didampingi oleh konselor untuk dilakukan konseling dengan tujuan menggali informasi dan memberikan pilihan alternatif sesuai kebutuhan korban. Pada tahap ini dimulai dari proses  penyelidikan  sampai  penyidikan.  Apabila  pada  proses  penyelidikan  hasil  visum menyatakan bahwa korban memerlukan tindakan lebih lanjut ke psikolog maka penyidik dan tim pendamping akan mendampingi korban ke psikolog. Sedangkan pendampingan pada proses litigasi, korban akan didampingi oleh advokat yang berkompeten dimulai dari proses mediasi hingga proses persidangan.
2) Layanan Psikologis
Korban tindak pidana kekerasan tidak hanya mengalami luka fisik, akan tetapi korban juga  dapat  mengalami  luka  psikis  yang  mengakibatkan  korban  merasa  stres  ataupun depresi, sehingga dibutuhkan ahli psikolog untuk menagananinya. Unit PPA Kepolisian Resor Jember tidak mempunyai ahli psikologi yang membuat Unit PPA membutuhkan UPTD  PPA  dalam  memberikan  layanan  konseling  yang  ditangani  oleh  ahli  psikologi. Apabila dari psikolog
3) Layanan Medis Apabila korban mengalami kekerasan fisik maka pihak dari Unit PPA dan UPTD PPA akan merujuk korban ke rumah sakit kemudian untuk dimintakan permohonan visum. Untuk biaya visum ini korban tidak perlu mengeluarkan biaya, karena untuk biaya visum telah ditanggung oleh UPTD PPA.
4) Layanan Rehabilitasi dan Reintegrasi Layanan  ini  merupakan  layanan  pendampingan  yang  menaungi  dan  menyediakan pelayanan rumah  aman.  Pemberian rumah  aman diperlukan  untuk  tempat  berlindung sementara serta untuk perawatan lebih lanjut sehingga dapat menjaga keselamatan korban, dengan diberikannya bimbingan rohani dan bimbingan sosial,
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap perempuan sebagai korban telah dilaksanakan oleh personel Unit PPA dengan berpedoman pada Pasal 10 ayat (2)  Perkap  No.  3  Tahun  2008  tentang  Pembentukan  Ruang  Pelayanan  Khusus  dan  Tata  Cara Pemeriksaan Saksi dan Korban Tindak Pidana. Akan tetapi terhadap perempuan korban tindak pidana kekeresan umum Unit PPA Kepolisian Resor Jember belum melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan umum, karena pada korban tindak pidana kekerasan umum sendiri diserahkan ke bagian unit pidana umum. Berdasarkan Tabel 1 di atas, telah dijabarkan bahwa Unit PPA hanya menangani korban perempuan yang diakibatkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan  perdagangan  orang.  Hal  ini  tentunya  bertentangan  dengan  tugas  Unit  PPA  yang  diatur  di dalam  Pasal  6  ayat  (3)  Perkap  No.  10  Tahun  2007,  bahwa  Unit  PPA  harus  memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan umum juga.
Hal ini dibuktikan dengan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Wayuna dan Nursiti dengan judul “Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Perempuan Dalam Hubungan Pacaran (Suatu Penelitian di Wilayah Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh)  serta penelitian yang dilakukan oleh Risha Samuarni dengan Judul ”Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam  Hubungan  Pacaran  (Studi  Polresta  Banda  Aceh).  Yang  mana  dalam  penelitian  tersebut menunjukkan hasil bahwa Unit PPA Polresta Banda Aceh telah melakukan tugasnya sesuai dengan Perkap No. 10 Tahun 2007 Pasal 6 ayat (3), yaitu Unit PPA tetap memberikan pelayanan dalam bentuk  perlindungan terhadap  perempuan  korban  kekerasan  umum.  Sehingga  bagi  perempuan
korban  kekerasan  umum  yang  melaporkan  ke  Kepolisian  Resor  Jember  tidak  mendapatkan perlindungan yang sama dengan dengan korban yang mengalami beberapa tindak pidana lain. Implementasi dan kendala Unit PPA Kepolisian Resor Jember Terkait Pemberian Perlindungan Hukum Kepada Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Implementasi Unit PPA dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana
Pemberian  pelayanan  dalam  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  perempuan  sebagai korban tindak pidana harus dilandaskan sesuai dengan tugas pokok Unit PPA Kepolisian Resor (Polres) Jember, agar peran yang dijalankan tidak keluar dari lingkup tugas pokok unit PPA dan sesuai  dengan  tugas  pokok  yang  telah  di  atur  dalam  Perkap  No.  10  Tahun  2007.  Dalam melaksanakan  penanggulangan,  Unit  PPA  Kepolisian  Resor  Jember  memberikan  perlindungan hukum kepada para perempuan sebagai korban tindak pidana  dengan sebaik mungkin. Dalam hal itu perlindungan hukum yang diberikan oleh Unit PPA sebagai berikut:
Tabel 2 Perbandingan hak perlindungan terhadap korban UU No. 31 Tahun 2014 dengan Perkap No. 3 Tahun 2008
No  Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 UU No. 31 Tahun 2014 tentang PSK Pasal  10  ayat  (2)  Perkap  No.  3 Tahun 2008 tentang RPK 1 Perlindungan  atas  keamanan  pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman Jaminan keamanan dan keselamatan korban 2 Memberikan keterangan tanpa tekanan Penerimaan laporan atau pengaduan tentang tindak pidana 3 Bebas dari pertanyaan yang menjerat Pemberian konseling 4 Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus Mendapatkan informasi mengenai perkembangan penanganan kasus kepada pelapor 5 Dirahasiakan identitasnya Jaminan  kerahasiaan  info  yang diperoleh 6 Mendapat tempat kediaman sementara Menyalurkan korban ke  Rumah Aman 7 Mendapat penasihat hukum Menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 8 Mendapat pendampingan Mengadakan  koordinasi  dan kerja sama dengan lintas sektoral 9 Bantuan medis Mengirimkan  korban  ke  PPT atau RS terdekat 10  Bantuan  rehabilitasi  psikososial  dan psikologis Permohonan visum 11  Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
12  Mendapat penerjemah
1. Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman (Wawancara dengan Ibu Iptu Dyah Vitasari., S.P, S.H., Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Jember, 2023).
Unit PPA Kepolisian Resor Jember akan memberikan jaminan keselamatan dan keamanan pribadi, keluarga, serta harta bendanya, Jaminan keamanan dan keselamatan korban ini diberikan baik secara fisik, mental, maupun sosial.
2. Memberikan keterangan tanpa tekanan
Dalam proses pemeriksaan korban, penyidik Unit PPA tidak bisa mendesak korban untuk menjawab  pertanyaan.  Apabila  terdapat  tekanan  terhadap  korban,  pihak  Unit  PPA  akan  susah mendapatkan  informasi  tersebut  karena  korban  akan  semakin  lupa  dengan  kejadian  yang dialaminya.  Sehingga  penyidik  harus  memberikan  pertanyaan  secara  nyaman  agar  korban memberikan keterangan secara terbuka tanpa ada yang ditutupinya.
2. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
Pertanyaan yang menjerat merupakan pertanyaan yang diberikan dengan tujuan menyudutkan korban agar tidak bisa menjawab secara tepat. Dalam pemberian konseling, penyidik Unit PPA berusaha semaksimal mungkin tidak mengajukan pertanyaan yang dapat menjerat korban atau memaksa korban untuk menjawab dengan cepat, agar korban  tidak merasa tertekan dan dapat memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada penyidik.
3. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf l terkait dengan informasi perkembangan kasus, Unit PPA
Kepolisian Resor Jember wajib memberikan informasi terhadap korban atau pelapor mengenai perkembangan kasus melalui  Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP).
4. Dirahasiakan identitasnya
Korban berhak untuk dirahasiakan identitasnya dari hal-hal yang mengancam pribadinya dan untuk menjaga nama baiknya. Dalam hal ini, Unit PPA merahasiakan identitas korban dari publik dan media cetak, karena apabila identitas tersebut diketahui masyarakat umum maka akan ada diskriminasi terhadap korban yang akan berdampat kepada psikis korban. Selain itu perlindungan ini  dilakukan  sejak  saat  pembuatan  berita  acara  dengan  penyamaran  identitas  berdasarkan permohonan korban  dan menyimpan berita acara penyamaran tersebut.
5. Mendapat tempat kediaman sementara
Tempat  kediaman  sementara  atau  disebut  rumah  aman  merupakan  sebuah  tempat  yang dirahasiakan  sesuai  dengan  standar  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK)  yang berfungsi  untuk  melindungi  korban  dari  tindakan  yang  membahayakan/mengancam. Perlindungan ini diberikan dalam bentuk layanan Rehabilitasi dan reintegrasi (Pasal 14 ayat (2) huruf b Peraturan  Bupati Jember No. 16 Tahun 2021, 2021). Layanan ini merupakan layanan pendampingan  yang  menaungi  dan  menyediakan  pelayanan  rumah  aman  diberikan  terhadap kegiatan yang mungkin akan mendapat ganguan atau ancaman terhadap korban, sehingga dari UPTD  PPA  Kabupaten  Jember  akan  menyediakan  rumah  aman  bagi  korban  yang membutuhkannya.
6. Mendapat penasihat hukum
Berdasarkan  pasal  5  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  tahun  2011  tentang Bantuan  Hukum  menyatakan  bahwa,  “Pemberian  Bantuan  Hukum  adalah  setiap  orang  atau kelompok orang miskin yang tidak dapat mendapatkan hak dasar secara layak dan mandiri”. Unit PPA  Kepolisian  Resor  Jember  memberikan  melakukan  kerja  sema  dengan  beberapa  instansi bantuan  hukum  seperti  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  dan  Lembaga  Bantuan  Hukum lainnya yang bersimpati akan kasus yang terjadi terhadap korban.
7. Mendapat pendampingan
Dalam  pendampingan  terhadap  korban,  Unit  PPA  telah  berkoordinasi  dan  bekerjasama dengan  UPTD  PPA  dengan  memberikan  pendampigan  hukum  dan  pendampingan  biasa. Pendampingan hukum dilakukan apabila korban membutuhkan dalam proses hukum, yang mana korban  akan  didampingi  oleh  advokat  selama  persidangan.  Sedangkan  pendampingan  biasa merupakan pendampingan di luar persidangan, yaitu  pendampingan setelah korban melapor ke Unit PPA Kepolisian Resor Jember, maka Unit PPA  akan menghubungi pihak dari UPTD PPA
untuk di dampingi dengan seorang konselor. Konselor berperan memberikan konseling dengan tujuan menggali informasi dan memberikan pilihan alternatif sesuai kebutuhan korban. Apabila pada proses penyelidikan hasil visum menyatakan bahwa korban memerlukan tindakan lebih lanjut ke psikolog maka penyidik dan tim pendamping akan mendampingi korban ke psikolog
8. Bantuan Medis
Bantuan medis diberikan dengan melakukan perujukan korban ke RS Bhayangkara terdekat untuk pemulihan fisik dengan dilakukan pemeriksaan melalui visum et repertum. Penyidik Unit PPA mengajukan permohonan Visum et repertum ke rumah sakit yang juga digunakan sebagai alat bukti untuk memberikan fakta yang telah terjadi terhadap korban tindak pidana di persidangan nanti.
9. Bantuan Rehabilitasi psikososial dan psikologis (Wawancara dengan Ibu Iptu Dyah Vitasari., S.P, S.H., Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Jember, 2023).
Dalam  proses  pemeriksaan  terhadap  korban,  tentunya  Unit  PPA  sudah  seharusnya  sudah memberikan  fasilitas  berupa  pendampingan  psikologis  sebagai  upaya  pemulihan  korban  secara psikis. Unit PPA bekerjasama dengan UPTD PPA untuk menghadirkan konselor  agar dilakukan konseling atau terapi untuk penguatan korban agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis. Apabila dari kejadian tersebut membuat mental korban berdampak parah maka pihak psikologi akan menyarankan untuk di rehabilitasi terlebih dahulu untuk menenangkan dan mengembalikan keseimbangan  mental  korban  atas  kejadian  yang  dialaminya  agar  kedepannya  korban  tidak mengalami trauma atas kejadian tersebut dan berbaur kembali dengan masyarakat.
10. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
Mengenai  penggatian  biaya  transportasi  ini,  korban  belum  memperoleh  penggantian  biaya tersebut dikarenakan adanya kendala operasional dari penyididik.
11. Mendapat penerjemah
Penerjemah dibutuhkan ketika korban tidak mengerti bahasa Indonesia seperti korban adalah korban merupakan penduduk yang hanya bisa berbahasa daerah ataupun korban penyandang disabilitas,  sehingga  diperlukan  seorang  penerjemah  untuk  menerjemahkan.  Dalam  proses penyidikan, penyidik tidak boleh mengajukan pertanyaan yang dapat menjerat korban. Dalam pemberian  penerjemah  ini  belum  dilaksanakan  oleh  Unit  PPA  kepolisian  Resor  Jember dikarenakan tidak adanya korban perempuan penyandang disabilitas.
Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam pemberian perlindungan terhadap perempuan sebagai korban berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 UU No. 31 Tahun 2014  di Unit  PPA  Kepolisian  Resor  Jember  sudah  sebagian  besar  telah  terpenuhi,  meskipun  terdapat beberapa dari penerapan perlindungan yang belum terpenuhi yang meliputi hak penerjemah dan penggantian biaya transportasi. Sehingga dalam hal ini, jika penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Jember  hanya  memberikan  perlindungan  dengan  berdasar  pada  Perkap  No.  3  Tahun  2008, tentunya  penyidik  belum  memberikan  perlindungan  secara  utuh.  Melihat  kurang  maksimalnya penerapan  dalam  pemberian  perlindungan  terhadap  perempuan  sebagai  korban,  maka  sudah selayaknya penyidik dapat mempertimbangkan kembali terkait aturan yang dipakai.
Kendala-kendala  yang  dihadapi  Unit  PPA  dalam  pemberian  perlindungan  hukum  terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak Unit PPA Kepolisian Resor  Jember menjelaskan bahwa dari perlindungan hukum yang telah diberikan meskipun tidak semua tercapainya hak-hak korban, terdapat juga suatu faktor kendala-kendala dalam melaksanakan pemberian perlindungan hukum yang diberikan oleh Unit PPA kepada perempuan sebagai korban, yaitu: (Wawancara dengan Ibu Iptu Dyah Vitasari., S.P, S.H., Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Jember, 2023)
a. Perangkat Hukum
Kurang maksimalnya penyidik Unit PPA dalam memberikan pelayanan konseling tahap awal untuk  korban  dikarenakan  adanya  sebagaian  penyidik  yang  kurang  berpengalaman  dalam
memberikan penanganan terhadap korban. Hal ini disebabkan karena masih terdapat beberapa penyidik yang masih ragu dan kurang memahami persoalan tentang psikis yang dialami korban. Penyidik  kurang tanggap  dalam  mendengarkan  keluhan  korban  yang  mengalami  trauma  psikis atau  depresi,  sehingga  dalam  pemberian  konseling  tersebut  kurang  maksimal  dan  menyulitkan penyidik untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh korban.
b. Fasilitas Sarana dan Prasarana
Sebagaimana  diatur  dalam  Perkap  No.  3  Tahun  2008  tentang  Ruang  Pelayanan  Khusus merupakan bagian dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yaitu ruangan yang diperuntukkan bagi perempuan dan anak baik yang menjadi korban, saksi maupun pelaku tindak pidana yang membutuhkan perlakuan khusus agar merasa aman dan nyaman. Untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan korban, ruang pelayanan khusus tersebut harus harus memiliki fasilitas berupa:
1) Ruang tamu yang berfungsi untuk menerima tamu/saksi dan/atau korban dengan dilengkapi antara lain mebelair, bahan bacaan, media TV/radio, penyejuk ruangan;
2) Ruang  konseling  dan  pemeriksaan,  berfungsi  untuk  menerima  laporan/keluhan  saksi dan/atau  korban  dan  guna  kepentingan  pemeriksaan  dengan  dilengkapi  meja  dan  kursi konsultasi, penyejuk ruangan, alat pemantau (CCTV/Recorder);
3) Ruang kontrol, berfungsi untuk memantau kegiatan di ruang konseling dan pemeriksaan yang didukung  dengan  petugas  pengawas  dan  dilengkapi  antara  lain  alat  perekam  kegiatan, meubelair,  komputer,  server  untuk  merekam  gambar  dan  suara,  TV  monitor,  penyejuk ruangan, alat tulis, lemari arsip, dan kelengkapan lain yang diperlukan;
4) Ruang istirahat, berfungsi untuk tempat istirahat saksi dan/atau korban dengan dilengkapi tempat tidur, meja dan kursi santai, penyejuk ruangan, almari, kamar mandi, dan toilet. Berdasarkan  hasil  observasi  penulis,  Unit  PPA  kepolisian  Resor  Jember  dalam  pemberian sarana  dan  prasarana  di  Ruang  Pelayanan  Khusus  (RPK)  belum  sesuai  dengan  standar  yang ditetapkan dalan Perkap No. 3 Tahun 2008, hal ini dapat dilihat bahwa masih terdapat kekurangan terkait fasilitas tempat yang belum memadai. Unit PPA Kepolisian Resor Jember hanya memiliki ruang tunggu di depan sebagai tempat istirahat sementara, yang mana tempat ini digunakan bagi korban  yang  membutuhkan  tempat  istirahat  saat  dimintai  keterangan  sebagai  pelapor.  Namun, tempat tersebut belum cukup disebut sebagai tempat istirahat bagi korban, dikarenakan banyaknya orang yang keluar masuk dan memungkinkan adanya pertemuan dengan pelaku. Sehingga ruangan tersebut belum bisa dikatakan sebagai tempat berlindung sementara  dan tidak layak dalam menjaga keamanan  korban.  Selain  itu  apabila  banyak  perkara  yang  masuk  membuat  pemeriksaan  bisa bercampur  satu  sama  lain  karena  tidak  adanya  pembatas  dalam  ruangan  pemeriksaan  tersebut, sehingga  membuat  korban  malu  untuk  memberikan  keterangan  dengan  alasan  bahwa  hal  yang disampaikan tersebut bersifat privasi dan tidak ingin didengar oleh orang lain.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa peran Unit  Layanan  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  dalam  menangani  tindak  pidana  kekerasan umum terhadap perempuan di Kepolisian Resor Jember, diantaranya :
1. Peran Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak menangani tindak pidana kekerasan umum terhadap perempuan di Kepolisian Resor Jember dilaksanakan melalui penanganan perlindungan  secara  represif  dengan  memberikan  pelayanan  dan  perlindungan  terhadap korban  tindak  pidana  yakni  dengan  melakukan  beberapa  tahapan,  dimulai  dengan pelaporan/pengaduan tindak pidana kekerasan yang dialami korban ke unit SPKT, kemudian Unit PPA  melakukann  penyeledikan  dan  memberikan  pelayanan  berupa  konseling  kepada korban. Apabila korban mengalami luka fisik dan membutuhkan pengobatan medis, penyidik akan mengajukan permohonan Visum et Repertum untuk kebutuhan alat bukti. Dalam tahap penanganan ini unit PPA bekerja juga sama dengan  instansi terkait, salah satunya UPTD PPA
yang membantu dalam biaya Visum et Repertum, layanan psikologis, tenaga pendampingan dan layanan rehabilitasi dan reintegrasi.
2. Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis bahwasannya pemberian perlindungan hukum kepada  perempuan  sebagai  korban  tindak  pidana  oleh  Unit  PPA  Kepolisan  Resor  Jember sudah memenuhi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,  meskipun  dalam  penerapannya  belum  diterapkan  terhadap  perempuan  sebagai korban tindak pidana kekerasan umum. Adapun kendala unit PPA Kepolisan Resor Jember dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana yaitu kurang maksimalnya penyidik  dalam  memberikan  konseling,  keterbatasan  ruangan  yakni  ruangan  istirahat  bagi korban, dan belum ada aturan yang mengatur tentang perintah perlindungan hukum secara khusus terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan umum.

## BIBLIOGRAPHY
Ali, Z. (2015). Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika.
Arief, B. N. (1998). Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana.
Citra Aditya Bakti.
Catatan  Tahunan.  (2020).  Komnas  Perempuan  |  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap Perempuan.  https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-bayang- bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam- dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan
Dewi, H. E. (2012). Memahami Perkembangan Fisik Remaja. Gosyen Publishing.
Edyonno, S. W.  (2014). Hak Asasi Perempuan Dan Konvensi CEDAW.
https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Hak-Asasi-Perempuan-dan- Konvensi-Cedaw.pdf
Hadjon, P. M. (2011). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press.
Indah, M. (2021). Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi. Prenada Media. https://prenadamedia.com/product/perlindungan-korban-suatu-perspektif- viktimologi-dan-kriminologi-2/
Moelyatno. (1999). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bumi Aksara.
Pasal 14 ayat (2) huruf b Peraturan  Bupati Jember No. 16 Tahun 2021, Pub. L. No. 16, 2 14 (2021).
Raharjo, S. (2015). Lmu Hukum. PT Citra Aditya Bakti.
Sianturi, S. R. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Alumni AHM- PTHM.
Sipahutar, B. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Jurnal  Rechten :  Riset  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia, 4(1), Article 1. https://doi.org/10.52005/rechten.v4i1.70
Suharsil. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan. Rajawali Pers.
Undang Undang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, Pub. L. No. 10, 3 6 (2007).
Undang-Undang tentang Keimigrasian., Pub. L. No. 6, 2 1 (2011).
Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2 (2002).
Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 23 (2004).
UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 12 (2023).
Wawancara dengan Ibu Iptu Dyah Vitasari., S.P, S.H., Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Jember. (2023).
Wijayanta,  T.  (2014).  Asas  Kepastian  Hukum,  Keadilan  Dan  Kemanfaatan  Dalam  Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. Jurnal Dinamika Hukum, 14(2).