Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## AKIBAT HUKUM PEMBATALAN KERJASAMA ANTARA PROMOTOR KONSER DENGAN ARTIS AKIBAT PANDEMI COVID-19
Mohammad Dipa Fahmi Lazuardi 1 , Rosalinda Elsina Latumahina 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: rosalindael@untag-sby.ac.id

## ABSTRAK
Acara  konser  musik  saat  ini  menjadi  salah  satu  sumber  hiburan  masyarakat.  Karena  acara  musik memungkinkan pengikut penyanyi dan/atau band, baik artis lokal maupun mancanegara, untuk melihat langsung  idola  mereka.  Selain  itu,  suasana  konser  musik  tentunya  dapat  menimbulkan  kesan  dan pengalaman  tersendiri  bagi  penontonnya.  Suatu  perhelatan  pertunjukan  musik  tidak  akan  sepi peminatnya  karena  saling  ketergantungan  antar  komponen  tersebut.  Faktor  lain  yang  mendukung keberlangsungan  konser  musik  adalah  meningkatnya  minat  masyarakat  terhadap  musik.  Berbagai pagelaran musik yang diselenggarakan baik dalam bentuk festival maupun tour, baik di dalam maupun luar negeri, menunjukkan semaraknya sebuah pagelaran musik. Begitu pula dengan animo masyarakat yang tinggi untuk membeli tiket musik. Setiap kali diadakan acara musik, ratusan bahkan puluhan ribu orang  memadati  tempat  tersebut.  Karena  banyaknya  permintaan  dari  masyarakat,  promotor  sering memperpanjang waktu konser musik. Salah satu faktor penting yang mendorong pesatnya perkembangan industri musik adalah terjaganya hubungan kerja sama yang solid antara promotor konser dan pengisi acara." Kemitraan kerja sama ini menyangkut hak dan kewajiban para pihak, serta ketentuan-ketentuan tertentu yang harus diikuti. Agar terjalin hubungan kerja sama Agar dapat berfungsi dengan baik, suatu perjanjian atau kontrak kerjasama harus digunakan sebagai media atau instrumen untuk mengakomodir berbagai kepentingan yang ada, sehingga dapat menjamin terpenuhinya kepentingan semua pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan. Karena semua pihak memenuhi hak dan kewajibannya, maka syarat-syarat tersebut di atas dapat dianggap sempurna dalam suatu hubungan kerja sama. Di sisi lain, wabah Covid-19 memaksa  para  pihak  yang  terlibat  dalam  kontrak  perjanjian  kerjasama  untuk  melaksanakan  hak  dan kewajibannya.  Secara  keseluruhan,  pandemi  Covid-19  mengakibatkan  banyak  pembatalan  kerjasama yang  tidak  terduga,  sehingga  menimbulkan  kerugian  baik  materi  maupun  non  materi.  Studi  ini  akan melihat konsekuensi hukum dari promotor acara dan artis yang menghentikan kolaborasi mereka karena wabah Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji konsekuensi hukum dari pembatalan kolaborasi  oleh  promotor  acara  dan  musisi  karena  wabah  Covid-19.  Penelitian  ini  menggunakan metodologi  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  konseptual,  serta  bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk memperoleh bahan  hukum  melalui  studi  literatur.  Berdasarkan  temuan  penelitian  ini,  dalam  suatu  perjanjian  atau kontrak kerjasama harus ada aturan yang mengatur terjadinya pembatalan akibat hal-hal yang berada di luar kendali para pihak terkait dan bencana non alam seperti Covid-19.
Kata kunci : konser musik, pembatalan, kerjasama

## ABSTRACT
A music concert event is currently one of the community's sources of entertainment. Because a music event allows  followers  of  a  singer  and/or  band,  both  local  and  worldwide  performers,  to  see  their  idols  live. Furthermore, the atmosphere of a music concert can undoubtedly create an impression and experience for the audience. A music performance event will never be devoid of admirers due to the interdependence of these components. Another factor supporting the continued existence of music concerts is the growing public  desire  for  music.  The  various  music  performances  held  in  both  festival  and  tour  styles,  both  in
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Indonesia and abroad, demonstrate the vibrancy of a musical performance. Similarly, there is a high level of public interest in purchasing musical tickets. Every time a music event is held, hundreds or even tens of thousands of people pack the venue. Due to overwhelming demand from the public, promoters frequently lengthen the time of music concerts. One essential factor driving the music industry's rapid expansion is the  preservation  of  solid  cooperative  relationships  between  concert  promoters  and  performers."  This cooperative partnership concerns the parties' rights and obligations, as well as certain provisions that must be followed. In order for a cooperative relationship to function properly, an agreement  or cooperation contract must be used as a medium or instrument to accommodate multiple existing interests. So that it may ensure that all parties' interests are met and no one is hurt. Because all parties fulfill their rights and obligations, the foregoing conditions might be considered perfect in a cooperative relationship. The Covid- 19 epidemic, on the other hand, compelled the parties involved by the collaboration agreement contract to execute their rights and obligations. Overall, the Covid-19 pandemic resulted in numerous unexpected cancellations of collaboration, resulting in both material and non-material losses. This study will look at the legal ramifications of event promoters and artists terminating their collaboration owing to the Covid- 19  outbreak.  The  goal  of  this  research  is  to  examine  the  legal  ramifications  of  event  promoters  and musicians  canceling  collaboration  because  of  the  Covid-19  outbreak.  This  study  employs  a  normative juridical  methodology  using  a  statutory  and  conceptual  approach,  as  well  as  primary,  secondary,  and tertiary legal materials. This research uses qualitative analysis to obtain legal materials through literature studies. According to the findings of this study, there must be regulations in an agreement or cooperation contract  that  foresee  cancellations  due  to  things  beyond  the  control  of  the  parties  involved  and  non- natural disasters such as the Covid-19.
Keyword : music concert, canceling, collaboration

## PENDAHULUAN
Acara  konser  musik  kini  menjadi  salah  satu  sumber  hiburan  masyarakat.  Karena  acara  musik memungkinkan pengikut penyanyi dan/atau band, baik artis lokal maupun mancanegara, untuk melihat  langsung  pahlawan  mereka.  Selain  itu,  atmosfer  sebuah  acara  musik  tentunya  dapat menimbulkan  kesan  dan  pengalaman  tersendiri  bagi  penontonnya.  Suatu  perhelatan pertunjukan musik tidak akan sepi peminatnya karena saling ketergantungan antar komponen tersebut.  Faktor  lain  yang  mendukung  keberlangsungan  konser  musik  adalah  meningkatnya minat masyarakat terhadap musik. "Ada kebutuhan akan musik di masyarakat, dan peluangnya sangat  besar."  Banyak  festival  dan  konser  musik,  baik  di  Indonesia  maupun  di  luar  negeri, menampilkan pertunjukan musik yang seru. Setiap acara musik menarik ratusan, bahkan puluhan ribu orang ke tempat tersebut. Dari hiruk pikuk dunia musik, ada satu hal yang menonjol di dunia hiburan: kemitraan kolaboratif antara promotor konser dan artis. (Uang 2021).
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Sebuah simbiosis mutualisme dihasilkan dari sifat-sifat tersebut, dan dalam dunia yang lebih rumit dan profesional, diperlukan legalitas atau landasan hukum agar perjanjian tersebut dapat  saling  memenuhi  hak  dan  kewajiban  para  pihak  yang  terlibat  tanpa  saling  merugikan. “Hubun gan ini menyangkut hak dan kewajiban para pihak, apa yang terjadi jika salah satu dari mereka wanprestasi, dan sebagainya. Oleh karena itu diperlukan suatu perjanjian atau kontrak sebagai instrumen untuk menampung hal-hal tersebut, sehingga dapat menjamin kepentingan para pihak. para pihak agar tidak ada yang dirugikan, dan tujuan akad adalah untuk melindungi perseroan” (Risma & Zainuddin, 2021).
Para  pihak  dalam  suatu perjanjian umumnya  adalah  dua orang  atau  lebih.  Pihak-pihak tersebut dikenali dengan penyebutannya, yaitu: pihak pertama adalah pihak yang mengundang atau mengadakan konser, kadang-kadang dikenal sebagai promotor atau event organizer pada umumnya.  Pihak  kedua  adalah  pihak  yang  diundang,  atau  dalam  konteks  bisnis  musik,  musisi yang diminta untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Seorang manajer sering mewakili artis dalam  proses  pembuatan  dan  penandatanganan  kontrak.  Pekerjaan  administratif  termasuk mengurus  semua tuntutan  artis  rutin didelegasikan  ke manajemen.  Sedangkan penyelenggara acara umumnya diwakili oleh pemilik acara atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk menghubungi manajemen artis.
Konser musik adalah jenis acara menyenangkan yang dinantikan banyak orang. Pasalnya, setiap  penggemar  bisa  langsung  bertemu  dengan  idolanya  melalui  konser  musik.  Bernyanyi dengan  idola  di  atas  panggung  menciptakan  lingkungan  yang  lebih  menyenangkan  dan memberikan kesenangan bagi penggemar. Itu sebabnya konser musik tidak pernah tergantikan sebagai pilihan hiburan publik dan bertahan selama beberapa dekade.
Namun karena wabah Covid-19, banyak kegiatan yang ditiadakan atau dibatalkan secara tiba-tiba,  termasuk  acara  musik  yang  menjadi  tanggung  jawab  bisnis.  Pembatalan  tidak mempertimbangkan keadaan kegiatan, seperti apakah sudah memasuki tahap yang disepakati untuk  dilaksanakan  atau  tahap  pelaksanaan  kegiatan.  Hal  ini  berpengaruh  signifikan  terhadap para pelaku bisnis musik, seperti artis atau musisi, serta penyelenggara atau promotor.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Coronavirus,  atau  Covid-19,  adalah  virus  yang  menargetkan  sistem  respirasi  atau pernafasan. Virus Corona dapat mengakibatkan gangguan pernapasan sedang, infeksi pada paru- paru yang serius, dan bahkan kematian. Secara keseluruhan, wabah Covid-19 ditemukan sejak Desember 2019 di Republik Indonesia. Ketika dilanda pandemi Covid-19, seluruh dunia berada dalam  kekacauan  yang  rumit  karena  adanya  jenis  epidemi  baru.  Menurut  situs  resmi World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), coronavirus merupakan kategori virus yang mengakibatkan penyakit yang menjangkit hewan atau manusia. Saat itu, hampir setiap negara sedang menghadapi wabah Covid-19, yang dimulai di pasar di wilayah Wuhan di China pada Desember 2019 dan menyebar dengan cepat ke seluruh negeri dalam dua bulan berikutnya.
WHO mendeklarasikan  “ Public  Health  Emergency  of  International  Concern ”  pada  30 Januari  2020,  dan  pandemi  Covid-19  diidentifikasi  sebagai  salah  satu  wabah  yang  dapat membahayakan  kesehatan  penduduk  dunia,  termasuk  Indonesia.  Karena  penyebaran  virus  ini dapat mengakibatkan bahaya kesehatan masyarakat, menghindari Covid-19 sangatlah penting. Pada tahap awal pencegahan Covid-19, pemerintah Indonesia menggunakan berbagai langkah untuk  mendeteksi  virus  secara  dini  dan  memperlambat  penyebarannya.  Pemerintah menggunakan  berbagai  cara  di  awal-awal  wabah,  termasuk  mengembangkan  teknik  Social Distancing yang berjarak 1-2 meter saat seseorang berada di tengah keramaian. Pemerintah juga membatasi kegiatan lain, seperti pekerjaan yang harus dilakukan dari rumah atau sering disebut dengan  WFH  (Work  from  Home).  Mengingat  aturan  ini  membatasi  hampir  semua  aktivitas kehidupan, terutama kehidupan sosial, tidak mengherankan bahwa keadaan darurat kesehatan ini akan berdampak luas di berbagai industri.
Pandemi  yang  melanda  juga  mengharuskan  pemerintah  mengambil  sebuah  tindakan secara  menyeluruh  dan  nantinya  mampu  diterapkan  di  semua  sektor  melalui  regulasi  seperti adanya  surat  Keputusan  Menteri  Kesehatan  nomor  HK.01.07/MENKES/382/2020  tentang Standar Kesehatan Masyarakat di Institusi dan Pengaturan Publik Lainnya. Seiring jumlah kasus yang  dilaporkan  terus  meningkat,  Presiden  Joko  Widodo  mengeluarkan  Keputusan  Presiden Nomor  12  Tahun  2020,  “Penetapan  Bencana  Nonalam  Penyebaran  Coronavirus  Disease  2019
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
(Covid- 19),” yang menetapkan penyakit tersebut sebagai bencana nasional berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional (2020)  Meskipun  sebagian  besar  korban  jiwa  terjadi  di  perkotaan,  ditegaskan  bahwa  status darurat nasional diumumkan karena jumlah korban dan harta benda yang hilang meningkat di seluruh wilayah yang terkena bencana, dan karena ikatan sosial, politik, dan ekonomi yang baru. muncul  di  antara  kelompok-kelompok  yang  sebelumnya  tidak  terhubung.  Salah  satu  bentuk penanganan  dari  bertambahnya  kasusovid-19  melalui  regulasi  ini,  diatur  Penetapan  Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini dilakukan untuk membatasi kegiatan masyarakat di luar ruangan sehingga  menekan  angka  penyebaran  virus  Covid-19.  Akan tetapi, di  sisi  lain  penerapan  PSBB menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi pada sehingga mengakibatkan beberapa sektor  umum  dan  ekonomi  seperti  lokasi  wisata,  restoran,  tempat  perbelanjaan,  sekolah  dan beberapa sektor komersil seperti perusahaan mengalami penurunan aktivitas sehingga dengan terpaksa mengalami penutupan.
Covid-19 telah mempengaruhi berbagai bidang, termasuk bisnis musik. Saking banyaknya peminat  musik,  muncul  peluang  komersial  bagi  para  pelaku  usaha  untuk  menggelar  acara pertunjukan musik atau disebut juga dengan konser musik. Konser musik merupakan usaha yang potensial bagi para pelaku bisnis karena menghasilkan pendapatan yang sangat tinggi dan tentu saja  menguntungkan  bagi  pecinta  musik  karena  dapat  bertemu  langsung  dengan  artis  idola. Secara  tidak  langsung,  pandemi  berdampak  signifikan  pada  hubungan  mereka  dan  akan mengakibatkan kerugian moneter dan non materi.
Salah  satu  contoh  kasus  dari  pembatalan  konser  musik  yang  pada  akhirnya  tidak  ada kepastian  terselenggaranya  akibat  pandemi  Covid- 19  adalah  “Dream  Theater -  Distance  Over Time  Tour  2020” yang  sedang  dipromosikan  oleh  Rajawali  Indonesia  dan  dijadwalkan berlangsung pada tanggal 16 April 2020 di Allianz Ecopark Ancol Jakarta. Promotor telah berjanji untuk  menjadwal  ulang  pertunjukan  pada  Oktober-November  2020  dalam  upaya  untuk memastikan  bahwa  acara  tersebut  akan  terus  dilakukan  dan  tidak  menimbulkan  kerugian
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
moneter, terutama bagi mereka yang sudah membeli tiket. Pelaku usaha (promotor) membujuk pelanggan  untuk  tetap  mempertahankan  tiketnya  meskipun  acara  dijadwal  ulang.  Selain  itu, "Hammersonic  Festival  2020"  dijadwalkan  pada  27  dan  28  Maret  2020,  ketika  Covid-19 membatalkannya.  Acara  ditunda  karena  merebaknya  virus  Covid-19.  Baik  situs  resmi Hammersonic  Festival  maupun  feed  Instagram-nya  membagikan  berita  penundaan  tersebut. Penyelenggara  mengatakan  bahwa  keputusan  tersebut  diambil  setelah  berkonsultasi  dengan semua pemangku kepentingan terkait, termasuk artis yang dikonfirmasi untuk acara tersebut.
Tujuan penulis untuk melakukan penelitian ini didasarkan pada hasil data dan analisis saat ini.  Karena  tidak  ada  norma  atau  hukum  yang  rinci  dan  komprehensif  yang  mengatur  akibat hukum  dari peristiwa  yang  disebabkan oleh force  majeure.  Kemudian diketahui  bahwa belum adanya  kejelasan  hukum  tentang  akibat  force  majeure  yang  juga  menjadi  motivasi  penulis melakukan penelitian ini.

## METODE PENELITIAN
Metodologi penelitian ini adalah pendekatan sastra dengan penelitian yuridis normatif, dengan  menggunakan  sumber-sumber  kepustakaan  yang  meliputi  buku-buku,  peraturan perundang-undangan, jurnal, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas.
Pendekatan  Yuridis  (Statute  Approach)  digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  suatu pendekatan  yang  dilakukan  dengan  melakukan  peninjauan  kembali  serta  analisis  terhadap peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  permasalahan  hukum  yang  sedang dihadapi. Tujuan dari strategi ini adalah untuk melihat undang-undang hukum yang berlaku dan peraturan lainnya yang masih relevan dengan topik yang sedang dibahas.
Selanjutnya,  metode  konseptual  yang  berupaya  mengidentifikasi  gagasan  untuk mengetahui  pemahaman,  konsep,  dan  asas-asas  hukum  yang  terkait  sebagai  landasan  untuk melakukan penalaran hukum dalam mengatasi suatu masalah hukum digunakan dalam karya ini. Strategi ini menghitung nilai kebenaran menurut standar yang adil. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder meliputi jurnal penelitian lainnya; dan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
bahan hukum tersier meliputi kamus, ensiklopedia, KBBI, dan kamus hukum, antara lain bahan bacaan yang berkaitan dengan topik penelitian.
Penelitian ini mengandalkan sistem inventarisasi dan kategorisasi untuk mengumpulkan sumber  hukum  utama  berupa  undang-undang  dan  peraturan.  Studi  literatur  mengumpulkan sumber  hukum  sekunder  dan  tersier  dengan  menyaring  bahan-bahan  yang  digunakan  para sarjana  untuk  menemukan  ide,  teori,  sudut  pandang,  dan  wawasan  yang  berkaitan  dengan penelitian  mereka.  Menggunakan  ide,  teori,  perspektif,  dan  penemuan  yang  terkait  langsung dengan topik penelitian ini adalah fokus penelitian kepustakaan yang merupakan teknik analisis bahan hukum. Kajian ini juga bersifat normatif, dengan analisis preskriptif berdasarkan norma, aturan,  dan  peraturan,  serta  prinsip-prinsip  yang  ada  sebagai  hukum  positif,  yang  kemudian dipelajari.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pandemi sebagai Force Majeure dalam Pelaksanaan Perjanjian Menurut Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata
Keadaan  Kahar  atau  Force  Majeure  atau  dalam  bahasa  Belanda  yang  dikenal dengan istilah overmacht diartikan sebagai suatu keadaan yang membuat debitur tidak dapat menjalankan kewajibanya terhadap pihak kreditur dikarenakan suatu keadaan yang terjadi di luar kuasa debitur. Oleh karena itu, secara terminologi keadaan kahar memiliki arti sebagai keadaan yang terjadi diluar kendali satu pihak.
Selanjutnya,  di Indonesia, keadaan kahar atau force majeure sendiri di atur pada ketentuan  Pasal  1244  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  yang menurutnya  debitur  bertanggung  jawab  atas  ganti  rugi  untuk  mengganti  kerugian  dan bunga,  jika  ia  tidak  dapat  menunjukkan  bahwa  keterlambatan  pelaksanaan  perjanjian atau tanggal perikatan itu disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak terduga dan di luar. Sehingga dapat dikatakan bahwa debitur harus dijatuhi hukuman untuk melakukan ganti rugi  dan  membayar  bunga  apabila  gagal  membuktikan  ketidaksanggupannya  dalam
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
memenuhi  prestasi  pada  perikatan  tersebut  secara  tepat  waktu  yang  disebabkan  oleh keadaan kahar yang terjadi di luar kuasanya.
Sementara itu pada Pasal 1245 KUHPerdata, mengatur: “Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara  kebetulan,  debitur  terhalang  untuk  memberikan  atau  berbuat  sesuatu  yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.” Dengan kata lain, tidak  ada  ganti  rugi  serta  pembayaran  bunga  apabila  keadaan  kahar  tersebut  terjadi karena suatu hal yang kebetulan dan tidak disengaja sehingga menyebabkan debitur gagal melaksanakan prestasinya.
Jadi, Dalam hukum perjanjian, peristiwa yang memenuhi syarat sebagai "keadaan kahar"  harus  memenuhi  beberapa  kriteria,  antara  lain  bahwa  para  pihak  tidak  dapat memperkirakan terjadinya peristiwa kahar tersebut, bahwa debitur ditempatkan dalam posisi yang tidak  dapat memenuhi kewajibannya. kewajibannya,  bahwa ketidakmampuannya untuk melakukan itu bukan kesalahannya sendiri, dan bahwa para pihak tidak beritikad buruk.
Force  majeure  adalah  peristiwa  di  luar  kekuasaan  salah  satu  pihak  yang menghalangi  pihak  tersebut  untuk  memenuhi  kewajibannya  berdasarkan  suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Dalam hal force majeure,  perjanjian  tidak  mengatur  bahwa  itu  harus  ditangani.  Memasukkan  klausul tentang  "keadaan  kahar"  dalam  kontrak  hanya  berfungsi  untuk  memperkuatnya;  tidak perlu  melakukannya  untuk  menggunakannya  sebagai  pembenaran  untuk  menghindari pembayaran  ganti  rugi.  Bahkan  jika  ketentuan  force  majeure  tidak  secara  eksplisit dimasukkan  ke  dalam  perjanjian,  namun  ketentuan  tersebut  dapat  digunakan  untuk membebaskan salah satu pihak dari kewajiban kompensasi.
B. Pandemi sebagai Force Majeure dalam Pelaksanaan Perjanjian Menurut Clausula Rebus Sic Stantibus
Penafsiran  bencana  COVID-19  dianggap  sebagai force  majeure didasarkan  pada satu  asas  yakni “ clausula  rebus  sic  stantibus  (things  thus  standing)” Ini  menunjukkan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
bahwa jika ada perubahan material dalam keadaan yang berkaitan dengan kontrak, pihak mana  pun  dapat  mengakhiri  kontrak  atau  kontrak  dapat  dibatalkan.  Karena  inti  dari pelaksanaan kontrak dan syarat-syaratnya rentan terpengaruh oleh penyebaran COVID- 19, maka kejadiannya merupakan peristiwa force majeure yang sah.
Dalam kasus di mana COVID-19 dinyatakan sebagai keadaan kahar, yang memiliki dampak pada perikatan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Sebagaimana diatur dalam kontrak yang  dibuat  antara  kreditur  dan  debitur,  para  pihak  tidak  dibebani  kewajiban  untuk melakukan  ganti  rugi  dan  melakukan  pembayaran  denda  serta  bunga  karena  terdapat suatu keadaan yang mengahalangi para pihak untuk memenuhi prestasinya.
C. Pandemi  sebagai  Force  Majeure  dalam  Pelaksanaan  Perjanjian  Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, “Pembat asan Sosial Berskala Besar Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid- 19),” diundangkan  sebagai  respons  terhadap  Pandemi  Covid-19  yang  dimulai  pada  akhir Desember  2019  .  Peraturan  Pemerintah  ini  dilakukan  atas  dasar  untuk  memberikan kontrol atas pembatasan kegiatan masyarakat di ruang publik. Dalam hal ini Pemerintah melakukan  pembatasan  pada  beberapa  sektor,  yang  diatur  pada  Pasal  4  ayat  (1)  yang meliputi:
1. Pembatasan kegiatan di sekolah dan tempat kerja;
2. Pembatasan kegiatan keagamaan;
3. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum
Kemudian, Peraturan  baru,  “Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  12
Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid- 19) Sebagai Bencana Nasional,” dikeluarkan untuk mengatasi wabah virus corona. Bencana alam, bencana buatan manusia, dan bencana sosial adalah tiga kategori bencana yang  termasuk  dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  tentang Penanggulangan  Bencana.  Untuk  keperluan  aturan  ini,  istilah  "bencana  non-alam" mengacu  pada  bencana  yang  bukan  akibat  proses  alam,  melainkan  kesalahan  atau
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
kelalaian manusia, seperti rusaknya teknologi modern atau penyebaran penyakit. Karena itu, Pandemi Covid-19 dapat diklasifikasikan sebagai bencana buatan manusia.
D. Pandemi sebagai Force Majeure dalam Pelaksanaan Perjanjian Menurut Keppres No. 12 Tahun 2020
Berdasarkan  UU  No.  24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan  Bencana,  bahwa rangkaian kejadian buatan manusia yang menyebabkan penyebaran penyakit di wilayah Indonesia  dikualifikasikan  sebagai  bencana  buatan  manusia.  Status  Covid-19  sebagai bencana  non  alam  diperkuat  dengan  status  darurat  yang  telah  ditetapkan  oleh  World Health  Organization  (WHO)  dan  pemerintah  Indonesia  telah  menetapkannya  sebagai bencana  nasional  melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020.  Covid-19  adalah bencana yang direkayasa.
Pernyataan Mahfud MD yang dikutip Mochamad Januar Rizki berbunyi, "Covid- 19  sebagai  bencana  nonalam  tidak  bisa  langsung  dijadikan  pembenaran  untuk membatalkan perjanjian berdasarkan force majeure." Sebab, kontrak perdata, termasuk kontrak  komersial,  tidak  bisa  dibatalkan  berdasarkan  Perpres  12/2020.  Konsep  hukum "force  majeure"  memungkinkan  pemutusan  kontrak  dalam  keadaan  tertentu.  Dalam kasus Covid-19,  beberapa perusahaan besar dan pemerintah menggelontorkan sejumlah uang  yang  besar  untuk  menanggulangi  penyebaran  Covid-19,  akan  tetapi  keadaan  ini tidak daoat dianggap sebagai force majeure. Hal ini dikarenakan wabah tidak termasuk dalam kejadian force majeure dalam beberapa norma dan standar kontrak yang telah ada.
Hal ini harus diserahkan kepada pengadilan untuk menafsirkan dan menerapkan ketentuan  force  majeure  selama  pandemi  seperti  Covid-19,  dan  pengadilan  biasanya menganalisis semua kontrak. Analisis dilakukan untuk menjamin bahwa kinerja kontrak dinilai  tidak  dapat  dicapai.  Pengadilan  juga  harusnya  tidak  mengabaikan  fakta  bahwa tanggung  jawab  suatu  pihak  seharusnya  memberatkan  hanya  akan  mengakibatkan penggunaan  ketentuan  force  majeure.  Juga  penting  bagi  pengadilan  untuk menginvetigasi bahwa tidak terdapat pihak yang mencari pemulihan karena gagal untuk memenuhi kewajiban semata-mata disebabkan oleh wabah Covid-19.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Tidak ada pihak yang dapat mengklaim force majeure karena wabah virus Covid- 19 karena secara tegas dikecualikan sebagai penyebab force majeure dalam perjanjian. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus menarik diri dari kewajiban mereka berdasarkan perjanjian.  Oleh  karena  itu,  ternyata  perlu  ditentukan  terlebih  dahulu  dalam  suatu perjanjian perikatan untuk mengatur klausul-klausul mengenai force majeure dan hal-hal apa saja yang termasuk dalam force majeure guna menentukan apakah Covid-19 dapat dijadikan dasar penerapan force majeure. dalam sebuah perjanjian.
Jika  ketentuan  suatu  perjanjian  tidak  memberikan  informasi  tentang  keadaan alamiah  atau  tidak  wajar  yang  merupakan  force  majeure,  maka  harus  diteliti  jenis pencapaian  perjanjian  tersebut.  Misalnya,  ketika  pemenuhan  tanggung  jawab  untuk membayar  hutang,  kondisi  penyebaran  Covid-19  tidak  dianggap  force  majeure  karena kewajiban masih dapat dipenuhi. Namun, jika kesuksesan itu berupa 'melakukan sesuatu', seperti seorang musisi yang dituntut untuk tampil, musisi tersebut mungkin terbebas dari komitmennya.
Akan tetapi beberapa pihak berpendapat bahwa Keppres 12/2020 dapat dijadikan dasar untuk menggunakan alasan pandemi Covid-19 sebagai bentuk dari keadaan kahar sebingga dapat dijadikan legitimasi dalam membatalkan suatu perjanjian atau kontrak. (Kharisma,  2020).  Ricardo  Simanjuntak  yang  mengungkapkan  bahwa  pada :  “Pada prinsipnya,  wabah  Covid-19  telah  memenuhi  standar  rintangan  force  majeure,  karena berbagai alasan.:
1. Covid-19  menetapkan  WHO  sebagai  pandemi  global  sejak  tanggal  11 Maret 2020
2. Presiden  RI  telah  menerbitkan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 pada 13 April 2020 sebagai legitimasi bahwa Covid- 19 dinyatakan sebagai keadaan darurat bencana non alam
3. Pemerintah  melakukan  pembatasan  kegiatan  ruang  publik  masyarakat dengan  mengelurakan    PP  No.  21  Tahun  2020  tentang  pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Hal  ini  menurut  Simanjuntak,  cukup  menjadi  dasar  hukum  yang  tepat  untuk mengklasifikasikan  Covid-19  sebagai  Hambatan  Pandemi  yang  dasar  dan  waktu kemunculannya tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Akan tetapi, hal ini tidak serta merta membuat  debitur  dapat  menunda,  mencederai  prestasinya  atau  bahkan  membatalkan perjanjiannya.
E. Pandemi  sebagai  Force  Majeure  dalam  Pelaksanaan  Perjanjian  Menurut  Asas Pacta Sunt Servanda dapat kita temui dalam Pasal 1338 BW
Pacta Sunt Servanda, yang secara harfiah diterjemahkan menjadi "kekuatan yang mengikat suatu perjanjian", adalah konsep dasar dalam hukum kontrak. Ide ini berfungsi sebagai landasan di mana semua interaksi dibangun. Pacta Sunt Servanda diatur dalam Pasal 1338 BW Undang-Undang Dasar. Dengan ketentuan bahwa setiap perjanjian yang dibuat merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan kegagalan untuk menyelesaikan  atau  pelanggaran  tanggung  jawab  yang  ditentukan  dalam  perjanjian merupakan  pelanggaran  perjanjian  atau  wanprestasi.  Legislator  dan  penegak  hukum sejajar  karena  undang-undang  yang  mengatur  mereka  yang  menulisnya.  Namun demikian,  ada  perbedaan  antara  sudut  pandang  legislator  dan  posisi  partai  meskipun serupa.  Keaslian  produk  adalah  tempat  Anda  akan  melihat  perubahan.  Hukum  adalah hasil  akhir  dari  kerja  pembuat  undang-undang;  mereka  mengikat  secara  universal, abstrak, dan menggabungkan semua proses dan prosedur yang relevan. Sementara itu, perjanjian  produk  para  pihak  hanya  sah  di  antara  mereka,  dan  mereka  bermaksud melakukan tindakan nyata dengan mengadakannya.
Dari  sini,  kami  dapat  menyimpulkan  bahwa  semua  pihak  dalam  perikatan berkewajiban  untuk  memenuhi  akhir  perjanjian  mereka  sesuai  dengan  ketentuan kontrak.  Para  pihak  tidak  dapat  memberlakukan  perjanjian  kecuali  sebagaimana ditentukan dalam perjanjian. Bahasa dalam perjanjian yang menentukan keadaan seperti apa  yang  memenuhi  syarat  sebagai  "keadaan  kahar"  adalah  praktik  standar.  Dengan memasukkan bahasa dalam referensi kontrak kejadian yang merupakan force majeure,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
para pihak dapat menunda atau mengakhiri perjanjian. Oleh karena itu, ketentuan force majeure  perjanjian  harus  memasukkan  Covid-19  jika  para  pihak  menginginkannya. Dengan  begitu  salah  satu  pihak  dapat  melakukan  penundaan  serta  melakukan pembatalan kontrak apabila benar terjadi keadaan kahar yang telah ditetapkan dalam isi klausul  kontrak.  Apabila  Covid-19  tidak  termasuk  pada  klausul force  majeure dalam kontrak perjanjian, maka debitur yang melakukan wanprestasi tidak dapat serta merta dapat menunda atau menghindari prestasinya.
F. Pandemi  sebagai  Force  Majeure  dalam  Pelaksanaan  Perjanjian  Menurut  Segi Kemungkinan Pelaksanaan Prestasi dalam Kontrak
Menurut  penulis,  Studi  penyelesaian  kontrak  pandemi  Covid-19  dimungkinkan karena  perbedaan  antara  force  majeure  absolut  dan  relatif.  Sebuah  kontrak  ekonomi dikatakan "relatif" dibatalkan jika hanya mempengaruhi para pihak dalam perjanjian, dan "mutlak"  dibatalkan  jika  mempengaruhi  semua  orang  dalam  masyarakat.  Menurut penulis, pandemi Covid-19 merupakan peristiwa besar. Force majeure relatif adalah salah satu  yang  tidak  sepenuhnya  menghentikan pelaksanaan perjanjian yang bersangkutan. Sebagai ilustrasi, perhatikan setting pandemi Covid-19:, ada skenario pemaksaan, debitur tetap  melaksanakannya,  namun  ada  pengorbanan  yang  signifikan.  Keadaan  memaksa terjadi  dalam  banyak  hal  yang  menyebabkan  debitur  untuk  sementara  tidak  bisa memenuhi prestasi yang tercantum dalam kontrak perjanjian, dan setelah keadaan kahar itu  berlalu,  debitur  bisa  melanjutkan  pelaksanaan  perjanjian.  Pembebasan  dari  biaya, ganti rugi, dan bunga juga dapat diperoleh untuk pihak yang tunduk pada skenario force majeure yang sebanding, tetapi hanya sampai kontrak bisnis dibatalkan.
Covid-19  adalah  epidemi  global  yang  dapat  menyebabkan  debitur  gagal memenuhi hutangnya. Force majeure relatif hanya memberikan penangguhan hukuman yang  singkat  dalam  mana  debitur  tidak  diwajibkan  untuk  membuat  prestasi.  Kreditur berhak meminta penyelesaian tindakan setelah peristiwa force majeure berakhir. Default sementara terjadi ketika faktor eksternal menjadi masalah. Meskipun pihak-pihak yang melakukan  kontrak  bisnis  saat  ini  tidak  dapat  memenuhi  prestasinya  karena  pandemi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Covid-19,  setelah  pandemi  berakhir,  kemungkinan  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam kontrak bisnis dapat melanjutkan kegiatan bisnisnya dan kembali lagi. untuk memenuhi pencapaian  kesepakatan.  Hal  ini  menjadikan  penetapan  pandemi  sebagai  bencana nasional sebagai kasus force majeure relatif.
Overmacht  atau  force  majeure  karena  pembatasan  atau  kebijakan  pemerintah dapat  menjelaskan  asal  mula  epidemi  COVID-19.  Ketika  kebijakan  pemerintah  diubah atau aturan baru ditetapkan yang berdampak pada aktivitas saat ini, ini adalah contoh overmacht. Salah satu contohnya adalah Perpres 12/2020, yang hanya merupakan salah satu  dari  sekian  banyak  aturan  pemerintah  pusat  atau  daerah  yang  mempersulit pelaksanaan  kesepakatan  atau  perikatan.  Kebijakan  Pemerintah  tentang  Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan karantina sosial yang diterapkan setelah wabah COVID- 19  menjadi  tragedi  nasional,  membuat  para  debitur  tidak  bisa  membayar  krediturnya. Oleh  karena  itu,  debitur  dapat  menghindari  tanggung  jawab  atas  wanprestasi  dengan mengajukan tuntutan force majeure.
. Topik tersebut menunjukkan bahwa salah satu komponen overmacht atau force majeure  yang  tidak  disengaja  mungkin  telah  berkontribusi  pada  epidemi  Covid-19. Overmacht  subyektif  adalah  keadaan  koersif  yang  terjadi  ketika  pemenuhan  kinerja menghadirkan  tantangan  implementasi  bagi  beberapa  kreditur.(Soemadipradja  (2010), Dalam hal ini, debitur tetap dapat melakukan prestasi, namun dengan pengorbanan yang signifikan yang tidak seimbang atau dengan meningkatkan kemungkinan debitur terpapar COVID-19.
Penyebab  overmacht  atau  force  majeure  sementara  menggambarkan  sifat epidemi Conoravirus. Apabila suatu perjanjian ditunda pelaksanaannya untuk sementara waktu  melebihi  batas  waktu  yang  telah  ditentukan  oleh  perjanjian,  hal  ini  disebut overmacht  sementara  (Soemadipradja,  2010).  Kontrak  yang  dibuat  oleh  perusahaan selama wabah COVID-19 tidak batal demi hukum, melainkan dikemas dengan tanggung jawab  yang  belum  diselesaikan.  Dalam  bisnis,  penjadwalan  ulang  kontrak  dapat
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
membantu  mengurangi  kerugian  finansial  yang  mungkin  timbul  dari  penghentian  jika terjadi overmacht sementara atau force majeure.
Selain itu, “ Karena ketidakpraktisannya, pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai  force  majeure  berdasarkan  standar  lain  dalam  ilmu  hukum  kontrak.  Menurut Soemadipradja  (2010),  artinya  adalah  peristiwa  terjadi  tanpa  kesalahan  para  pihak, sehingga mereka secara teoritis masih memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang mereka  inginkan.  Namun,  secara  praktis,  peristiwa  tersebut  terjadi  sedemikian  rupa sehingga  bahkan  jika  prestasi  yang  dijanjikan  dalam  kontrak  dilaksanakan,  akan memerlukan  banyak  pengorbanan  dalam  hal  biaya,  waktu,  atau  pengorbanan  lainnya. Karena itu, hukum menganggap kontrak bisnis seperti ini “tidak praktis”. Pandemi COVID - 19 membuat kontrak bisnis menjadi tidak praktis. Dalam situasi seperti ini, kontrak masih dapat dipenuhi, tetapi akan menjadi tidak masuk akal jika terus dipaksakan.
G. Akibat  hukum  yang  ditimbulkan  dari  pembatalan  kerjasama  antara  pihak  promotor dengan musisi atau artis
Tentunya tidak lepas dari kegiatan membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain telah menjadi hal yang wajib dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan besar, seperti pekerjaan dalam hal proyek pertunjukan musik. Tentunya ada kriteria hukum yang harus dipenuhi  oleh  para  pihak  yang  membuat  perjanjian  agar  perjanjian  itu  dapat dilaksanakan.  Sesuai  dengan  pengaturan  mengenai  syarat  syahnya  sebuah  perjanjian yang  terdapat  pada  KUHPerdata  yang  mengatakan  bahwa  syarat  syahnya  perjanjian terdiri  atas  adanya  kesepakatan  antara  pihak  yang  terlibat  dalam  perjanjian  tersebut, pihak-pihak yang terlibat cakap hukum, serta membuat perjanjian terhadap suatu objek tertentu serta perjanjian didasarkan atas satu sebab yang halal.
Syarat tersebut harus dipenuhi dan tidak dapat dilanggar, sebab apabila salah satu syarat  tidak  terpenuhi  maka  perjanjian  tersebut  harus  batal  demi  hukum.  Hal  inia  aka merugikan  kedua  belah  pihak  yang  terlibat  dalam  perjanjian.  Dalam  pembuatan perjanjian atau kontrak juga tidak dapat terlepas dari asas Pacta Sunt Servanda.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Kontrak  untuk  menyelenggarakan  konser  musik  artis  biasanya  diawali  dengan penawaran  dari  EO  (Event  Organiser)  kepada  manajemen  artis  yang  bermaksud menggunakan  jasa  artis  tersebut  pada  suatu  acara  yang  diselenggarakan  oleh  EO. Menanggapi  tawaran  EO  kepada  manajemen  artis,  melakukan  beberapa  kesepakatan dengan membuat perjanjian atau  kontrak  kerja  dengan EO untuk memastikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak seperti pembayaran uang muka, biaya keperluan, dan hal  hal  lain  terpenuhi.  Apabila  kedua  belah  pihak  telah  setuju,  maka  artis  yang bersangkutan wajib untuk memberikan penampilan sesuai dengan kontrak
Alhasil, kontrak karya yang dibuat pada dasarnya menjabarkan hak dan kewajiban baik  EO  maupun  manajemen  artis.  Setelah  EO  memenuhi  kewajiban  membayar  honor artis, selanjutnya EO berhak atas jasa artis tersebut untuk mengadakan konser, dan EO juga  berkewajiban  menyediakan  fasilitas  kebutuhan  artis  dan  produksi  konser.  Artis biasanya menyertakan hak eksklusif EO, khususnya hak untuk menggunakan nama artis dan mengidentifikasi karakteristik dalam konteks perjanjian kontrak, yang dikenal sebagai pengendara..
Intinya,  kesepakatan  yang  dicapai  antara  EO  dan  manajemen  artis  atas  konten pengendara dibuat saat itu dengan menandatangani kontrak dan membayar biaya artis untuk periode kedua, menjadikan kesepakatan itu mutlak. Artinya dengan menyepakati isi para pengendara, kedua belah pihak memperoleh hak dan kewajiban, dan kedua belah pihak berkewajiban untuk menjunjung tinggi syarat-syarat kontrak.
EO mempelajari Technical Riders ini sebelum melakukan penilaian dokumen. Jika kesepakatan tercapai, EO mengkonfirmasikannya dan menyusun dokumen kesepakatan kerjasama  yang  pada  akhirnya  akan  disetujui  oleh  kedua  belah  pihak.  Perjanjian kerjasama sering digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk masalah bisnis. Meskipun mudah untuk membuatnya sendiri, surat kolaborasi tidak boleh dibuat dengan tergesa- gesa.  Oleh  karena  itu,  surat  perjanjian  dibuat  untuk  menjadi  referensi  bagi  Anda  saat Anda bergerak maju dengan perjanjian yang sebenarnya.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Kesepakatan  yang  dicapai  memiliki  ketentuan  utama  untuk  memastikan  bahwa tidak ada dampak jika ada pihak yang melanggarnya. Surat kerjasama juga memiliki tujuan lain yaitu untuk memberitahukan kepada kedua belah pihak tentang hak dan kewajiban masing-masing. Mereka telah membuat pakta atau perjanjian yang menguraikan tugas dan  hak  masing-masing.  Perjanjian  ini  mengikat  dan  harus  ditandatangani  di  hadapan sejumlah  saksi  yang  diperjanjikan  dan  dibubuhi  materai.  Dalam  dunia  korporasi,  surat kerjasama  seringkali  dianggap  penting  karena  berisi  sejumlah  tugas  yang  harus diselesaikan bersama..
Kesepakatan  untuk  kolaborasi  tidak  dapat  dibuat  secara  acak.  Oleh  karena  itu, ketahuilah  beberapa  tujuan  dan  keuntungan  menulis  surat  perjanjian.  Setidaknya  ada empat tujuan penting dari perjanjian ini antara lain sebagai berikut:
Perhatian pada keamanan
2. Hak dan Kewajiban
3. Meminimalkan Risiko
4. Referensi Penyelesaian
Surat  perjanjian  kerja  sama  ini  juga  sangat  berguna  dalam  membantu  menyelesaikan masalah  jika  ada  ketidaksepakatan  atau  pertengkaran  antara  para  pihak  dalam kemitraan. Jika ada masalah, Anda dapat menggunakan surat ini sebagai referensi untuk membantu Anda menyelesaikannya. Bahkan di pengadilan resmi, hakim yang memimpin persidangan dapat mengajukan surat ini dan dapat digunakan sebagai bukti langsung. Ini penting  dan  krusial  dalam  segala  bentuk  kerja  sama.  Kedua  belah  pihak  harus menandatangani kontrak agar kemitraan menjadi aman, menyenangkan, dan produktif.
H. “Forever Suffer Verse 2” Mengalami Akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan kerjasama antara pihak promotor dengan musisi atau artis
Terdapat salah satu kasus mengenai pembatalan konser yang diakibatkan force majeure  yaitu  acara  Forever  Suffer  Verse  2.  Acara  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  13 Agustus 2022 itu dilaksanakan di Kota Mojokerto yang salah satunya dihadiri Band dari Kota Malang yaitu Beeswax. Berawal dari Kesepakatan antara EO Forever Suffer dan pihak
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
manajemen  Beeswax  keluarlah  surat  perjanjian  kerjasama  tersebut  yang  sudah ditandatangani  kedua  belah  pihak.  Akan  tetapi  acara  musik  yang  seharusnya  berjalan lancar  tersebut  terkendala  oleh  hal  yang  diluar  kendali  panitia  yaitu  hujan  deras  yang tidak reda dari jam 18.00-21.30. Maka dari itu atas kesepakatan dari kontrak kerja sama dilakukan  diskusi  antara  pihak  EO  Forever  Suffer  dan  pihak  manajemen  Beeswax mengenai pembatalan acara musik dan perjanjian kontrak yang telah disepakati kedua belah  pihak  dan  sesuai  dengan  perjanjian  kontrak  tersebut  bahwa  jika  terdapat pembatalan acara maka uang  muka yang sudah dibayarkan dari pihak EO Forever Suffer tersebut hangus dan masing masing pihak menanggung kerugian itu masing masing jika pembatalan  disebabkan  oleh  force  majeure  ,  hal  ini  tertera  pada  surat  perjanjian kerjasama itu yang tertera pada Pasal VIII poin C yang berbunyi “ Pembatalan pelaksanaan sepihak dari “Pihak I”, maka dalam hal hal tersebut diatas , “Down Payment” atau sebesar 50% dari nil ai “Surat Perjanjian Kerjasama” menjadi hak “Pihak I” sepenuhnya.” Dan Pasal VIII poin D yang berbunyi “ Pembatalan akibat “Force Majeure” . Pembatalan sebelum atau pada  hari,tanggal,waktu  dan  tempat  yang  disebabkan  oleh  hal  hal  diluar  pengaruh kekuasaan “Pihak I” dan “Pihak II” (kebakaran,banjir,dan bencana alam lainnya). “Pihak I dan Pihak II secara eksklusif menanggung kerugian masing masing. Sebagai kompensasi diperbolehkan  melakukan Rescheduling yang  disesuaikan  oleh  masing  masing pihak,dengan  penetapan  maksimum  tujuh  hari  dari  tanggal  penampilan  dalam  surat perjanjian ini ” .
Jika melihat situasi di atas, tampaknya masuk akal jika masalah tersebut dibawa ke  pengadilan  karena  sangat  merugikan  EO  atau  sebaliknya. Namun  dalam  praktiknya, manajemen artis dan EO sering mencari solusi damai untuk masalah seperti di atas. Hal ini  dikarenakan  itikad  baik  dan  kemampuan  para  pihak  untuk  melihat  gambaran  besar yang terus berlanjut karena mereka masih bergantung satu sama lain. Selain itu, Anda mungkin percaya bahwa mengejar litigasi akan sangat mahal jika tuntutan hukum yang melibatkan  perusahaan  Anda  diajukan  ke  pengadilan.  tidak  hanya  berapa  lama,  tetapi juga berapa biayanya dan apa yang akan terjadi jika salah satu pihak dinyatakan bersalah.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Tentu saja hal ini akan menimbulkan lebih banyak kerugian dan memutuskan hubungan kedua belah pihak atau menimbulkan permusuhan. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, lebih baik menempuh opsi non-litigasi seperti mediasi dan lain-lain.
Namun,  ada  implikasi  bagi  kedua  belah  pihak  dalam  penyelesaian  konflik  non- litigasi atau di luar pengadilan. Seperti mengabaikan ketentuan perjanjian yang dimediasi karena  pihak-pihak  yang  terlibat  percaya  itu  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  yang mengikat.  Atau,  salah  satu  pihak  membuat  penyesuaian  tak  terduga  terhadap  syarat- syarat perjanjian.

## KESIMPULAN
Meluasnya wabah Covid-19 membuat seluruh aktivitas termasuk kegiatan bisnis menjadi terbatas. Salah satu dampak yang disebabkan adalah pembatalan konser yang diakibatkan force majeure yaitu acara Forever Suffer Verse 2. Acara yang dilaksanakan pada  tanggal  13  Agustus  2022  itu  dilaksanakan  di  Kota  Mojokerto  yang  salah  satunya dihadiri  Band  dari  Kota  Malang  yaitu  Beeswax.  Berawal  dari  Kesepakatan  antara  EO Forever  Suffer  dan  pihak  manajemen  Beeswax  keluarlah  surat  perjanjian  kerjasama tersebut  yang  sudah  ditandatangani  kedua  belah  pihak.  Akan  tetapi  acara  musik  yang seharusnya berjalan lancar tersebut terkendala oleh hal yang diluar kendali panitia yaitu pandemi Covid-19 yang masih belum mereda.
Maka dari itu atas kesepakatan dari kontrak kerja sama dilakukan diskusi antara pihak  EO  Forever  Suffer  dan  pihak  manajemen  Beeswax  mengenai  pembatalan  acara musik dan perjanjian kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak dan sesuai dengan perjanjian kontrak tersebut bahwa jika terdapat pembatalan acara maka uang  muka yang sudah dibayarkan dari pihak EO Forever Suffer tersebut hangus dan masing masing pihak menanggung kerugian itu masing masing jika pembatalan disebabkan oleh force majeure, hal ini sudah tertera pada poin-poin dalam surat perjanjian kerjasama.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Menurut  hukum  perjanjian,  suatu  peristiwa  dapat  dianggap  force  majeure  jika memenuhi  tiga  kriteria  berikut:  (1)  para  pihak  tidak  mengantisipasi  peristiwa  yang menimbulkan force majeure; (2) peristiwa itu terjadi tanpa kesalahan para pihak; dan (3) tidak ada itikad buruk dari para pihak. Hal ini diperkuat lagi dengan Pasal 1244 dan 1245 KUH  Perdata  yang  mengatur  bahwa  unsur  wanprestasi  dalam  suatu  perjanjian  dapat dihilangkan jika salah satu pihak terhalang untuk memenuhi kewajibannya karena adanya force majeure.
Ketika mempertimbangkan masalah yang muncul antara EO Forever Suffer Verse 2  dan  manajemen  Beeswax,  masuk  akal  jika  masalah  ini  dibawa  ke  pengadilan  karena sangat berbahaya bagi EO atau sebaliknya. Namun dalam praktiknya, manajemen artis dan EO sering mencari solusi damai untuk masalah seperti di atas. Hal ini dikarenakan itikad  baik  dan  kemampuan  para  pihak  untuk  melihat  gambaran  besar  yang  terus berlanjut  karena  mereka  masih  bergantung  satu  sama  lain.  Selain  itu,  Anda  mungkin percaya bahwa menggunakan jalur hukum akan sangat mahal jika kasus yang melibatkan organisasi  Anda  diajukan  ke  pengadilan.  Tidak  hanya  berapa  lama,  tetapi  juga  berapa banyak  biayanya  dan  apa  yang  akan  terjadi  jika  salah  satu  pihak  dinyatakan  bersalah. Tentu  saja  hal  ini  akan  mengakibatkan  lebih  banyak  kerugian  dan  memutuskan persahabatan  antara  kedua  belah  pihak  atau  memicu  konflik.  Oleh  karena  itu,  dalam situasi seperti ini, lebih baik menempuh opsi non-litigasi seperti mediasi dan lain-lain.
Menurut pernyataan itu, Covid-19 juga harus mempertimbangkan dasar hukum lain  agar  ketentuan  force  majeure  dapat  digunakan.  Pasal  1244  dan  1245  BW,  serta Prinsip  Pacta  Sunt  Servanda  dalam  Pasal  1338  BW,  harus  dipertimbangkan  terlebih dahulu. Selain itu, aturan pemerintah seperti Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020,  yang  secara  tidak  langsung mempengaruhi  pilihan  untuk  menghentikan  kemitraan,  mengindikasikan  kewajiban untuk  menghentikan  berbagai  operasi.  Jika  ketentuan  kontrak  tidak  menentukan seberapa  spesifik  peristiwa  alam  atau  buatan  manusia  yang  termasuk  dalam  force majeure harus ditangani, metode pelaksanaan perjanjian harus diperhitungkan.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Menurut  penulis,  pandemi  Covid-19  dapat  dilihat  dari  segi  kemungkinan terpenuhinya kontrak sebagai dasar terjadinya force majeure absolut dan force majeure relatif  dalam  kontrak  bisnis  atau  kerjasama.  Force  majeure  dianggap  relatif  jika  hanya berdampak  pada  pihak  yang  bekerja  sama,  dan  absolut  jika  berdampak  pada  setiap anggota masyarakat. Wabah Covid-19 menurut penulis merupakan force majeure relatif. Force  majeure  yang  tidak  mempunyai  pengaruh  mutlak  terhadap  dapat  atau  tidaknya suatu perjanjian dilaksanakan disebut sebagai relative force majeure.
Epidemi  di  seluruh  dunia  yang  disebut  COVID-19  dapat  mencegah  debitur memenuhi komitmen mereka. Force majeure relatif, yang juga bisa berarti petualangan, hanya  berlangsung  selama  kondisi  tidak  memungkinkan  debitur  untuk  mengambil tindakan.  Kreditur  dapat  mengajukan  gugatan  untuk  mendapatkan  kepuasan  setelah keadaan  force  majeure  berlalu.  Karena  itu,  default  terjadi  sesaat.  Penetapan  pandemi COVID-19  sebagai  darurat  nasional  dapat  dilihat  dari  segi  force  majeure  karena menempatkan para pihak dalam kontrak komersial pada posisi tidak dapat melaksanakan kewajibannya.  Namun,  jika  pandemi  berhenti,  para  pihak  dalam  perjanjian  komersial masih dapat melakukan bisnis seperti biasa dan melanjutkan penyelesaian tugas mereka yang sebelumnya tertunda.
Overmacht  atau  force  majeure  karena  kebijakan  atau  pembatasan  pemerintah paling tepat menggambarkan asal usul epidemi COVID-19. Ketika kebijakan pemerintah diubah  dengan  cara  yang  mempengaruhi  operasi  yang  sedang  berlangsung,  kondisi paksaan yang dikenal sebagai hasil "overmacht". Misalnya, pencabutan materi pokok atau perjanjian kontrak dapat dihasilkan dari undang-undang federal, negara bagian, atau lokal yang baru.
Pandemi  COVID-19  dapat  dikategorikan  sebagai  akibat  dari  pembunuhan  yang berlebihan  atau  force  majeure  yang  disebabkan  oleh  kebijakan  atau  undang-undang pemerintah berdasarkan alasannya. Overmacht yang dipicu regulasi adalah pemaksaan yang  ditimbulkan  oleh  pergeseran  prioritas  pemerintah  yang  berdampak  pada  operasi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
saat  ini.  Misalnya,  adopsi  undang-undang  pemerintah  nasional  atau  daerah  dapat mengakibatkan pembatalan atau perubahan tujuan perjanjian.
Selain  itu,  menurut  standar  hukum  kontrak  lainnya,  pandemi  COVID-19  dapat dikategorikan sebagai force majeure karena tidak praktis (tidak praktis). Ini menyiratkan bahwa  sesuatu  akan  terjadi  tanpa  orang  yang  bersangkutan  melakukan  kesalahan (Soemadipradja,  2010).  Jadi,  menurut  undang-undang,  kontrak  komersial  semacam  itu "tidak  dapat  dilaksanakan".  Epidemi  COVID-19  telah  mempersulit  untuk  melakukan perjanjian komersial. Kontrak masih dapat ditegakkan sekali lagi dalam skenario ini, tetapi terus melakukannya akan menjadi tidak masuk akal.
Dengan demikian hal ini harus didasarkan pada itikad baik dalam menyelesaikan masalah  dan  tanggung  jawab  yang  harus  dipikul  masing-masing  pihak  daripada memberikan penjelasan rinci tentang force majeure.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriyani, R., Sukma, P. A. P., Wirawan, K. A., Firdaus, F., & Saija, V. J. E. (2021). Force Majeure in Law (D. U. Sutiksno, Ratnadewi, & I. Aziz (ed.); 1 ed.). Yogyakarta: Zahir Publishing. Arini, A. D. (2020). Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis. Jurnal Kajian Ilmu Hukum , 9 (1), 41 – 56.
Dewangker, A. E. P. (2020). Penggunaan Klausula Force Majeure dalam Kondisi Pandemik. Jurnal Education and Development , 8 (3), 309 – 313.
Habeahan, B., & Siallagan, S. R. (2021). Tinjauan Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen , 02 (02), 168 – 180. https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.369
Iskandar, H. (2019). Akibat Hukum Wanprestasi pada Kasus Pembatalan Konser Musik. Jurnal Justiciabelen , 1 (2), 233 – 240. https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v1i2.830
Kaya, P. B. T. A., & Dharmawan, N. K. S. (2020). Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi  Perjanjian  Komersial  Pasca  Penetapan  Covid-19  sebagai  Bencana  Nasional. Jurnal kertha Semaya , 8 (6), 891 – 901.
Kharisma,  D.  B.  (2020).  Pandemi  Covid-19  Apakah  Force  Majeure? Jurnal  RechtsVinding Online . Khoirunnisa,  L.  (2021). Force  Majeure  Sebagai  Alasan  Tidak  Terpenuhinya  Prestasi  Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam Usaha Jasa Konstruksi (Analisis Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi) . Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Noviana, N. (2016). Force Majuer dalam Perjanjian (Studi Kasus di PT. Bosowa Resources) . Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam  Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  Sebagai  Bencana Nasional, Pub. L. No. 12, 1 (2020).
Qiram,  S.  (2021).  Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Pembatalan  Konser  Musik  Akibat Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen , 4 (1), 61 – 72.
Rasuh, D. J. (2016). Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. e journal fakultas hukum unsrat , 4 (2), 173 – 180.
Revani, S. A. (2015). Analisis Yuridis Atas Pembatalan Perjanjian Kerjasama Event Organizer dengan  Pengguna  Jasa  (Studi  pada  CV.  Bintang  Mandiri  in  7  Wedding  Organizer  & Decoration di Medan). Premise Law Jurnal , 1 – 14.
Risma, A., & Zainuddin. (2021). Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure yang Mengakibatkan  Pembatalan  Perjanjian. Jurnal  Wawasan  Yuridika , 5 (1),  100 – 112. https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.420
Safira, M. E. (2017). HUKUM PERDATA (S. H. Nata (ed.); 1 ed.). Ponorogo: CV. Nata Karya. Sinaga, N. A. (2020). Perspektif Force Majeure dan Rebus Sic Stantibus dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 11 (1), 1 – 27. https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.648
Soemadipradja, R. S. S. (2010). Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa (S. Pompe, G. Churchill, M. Reksodiputro, B. Kadafi, F. E. Siregar, H. Winoto, & F. M. A.L.Tobing (ed.)). Jakarta: Nasional Legal Reform Program.
Sutrawaty,  L.  (2016).  Force  Majeure  Sebagai  Alasan  Tidak  Dilaksanakan  Suatu  Kontrak Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata. Journal Legal Opinion . Syahputra,  A.  (2012). HUKUM  PERDATA  INDONESIA (Khalid  (ed.);  1  ed.).  Bandung: Citapustaka Media Perintis.
Widiastiani,  N. S.  (2021).  Pandemi  Covid-19:  Force  Majeure dan  Hardship pada  Perjanjian
Kerja. Jurnal Hukum dan Pembangunan , 51 (3), 698 – 719. https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3130
Zakiyah. (2017). HUKUM PERJANJIAN Teori dan Perkembangannya (Lingkar Media (ed.); 2 ed.). Yogyakarta: Lentera Kreasindo.