Vol. 7 No. 3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5 368 /http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Transaksi Electronic Money Produk Perbankan Syariah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam
Nurliana Aulia Putri Wibisono 1 , Sri Maharani Mardiananingrum TM 2
12 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Article Info Abstract Article history: Received : 10 Juny 2023 Publish : 07 July 2023 The existence of cash is increasingly being replaced by non-cash payments which are considered faster, more practical and efficient. The convenience provided by electronic money has made many financial institutions issue their own products. One issued by a financial institution, namely Islamic banking. Productelectronic money  issued  by  Islamic  banks  is  certainly  different  from  conventional  banks, because  Islamic  banking  adheres  to  sharia  principles.  However,  not  all electronic money issued by Islamic banks is in accordance with Islamic concepts. This type of research used by the author is normative research. This study uses a descriptive  method  by  collecting  data  and  information  and  then  proceed  with analysis using conclusions. This study used data  collection methods in the form of  literature  studies  and  interviews.  The  existence  of  this  writing  will  produce information  about  the  form  of  the  contract  and  the  productelectronic  money viewed from the perspective of Islamic economic law.
Keywords:
Electronic Money Islamic Economic Law Sharia Bank
Info Artikel Abstract Article history: Diterima : 10 Juni 2023 Publish : 07 Juli 2023
Keberadaan  uang  tunai  semakin  banyak  digantikan  oleh  pembayaran  non-tunai yang  dianggap  lebih  cepat,  praktis,  dan  efisien.  Kemudahan  yang  ditawarkan oleh  uang  elektronik  telah  membuat  banyak  lembaga  keuangan  menerbitkan produk mereka sendiri. Salah satunya diterbitkan  oleh  lembaga keuangan,  yaitu perbankan  syariah.  Produk  uang  elektronik  yang  diterbitkan  oleh  bank-bank syariah  tentu  berbeda  dengan  bank  konvensional,  karena  perbankan  syariah mengikuti prinsip syariah. Namun, tidak semua uang elektronik yang diterbitkan oleh  bank-bank  syariah  sesuai  dengan  konsep-konsep  Islami.  Jenis  penelitian yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  penelitian  normatif.  Penelitian  ini menggunakan  metode  deskriptif  dengan  mengumpulkan  data  dan  informasi, kemudian  dilanjutkan  dengan  analisis  dan  kesimpulan.  Penelitian  ini menggunakan  metode  pengumpulan  data  berupa  studi  literatur  dan  wawancara. Keberadaan  tulisan  ini  akan  menghasilkan  informasi  mengenai  bentuk  kontrak dan  produk  uang  elektronik  yang  dipandang  dari  perspektif  hukum  ekonomi Islam..
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## Corresponding Author:
Nurliana Aulia Putri Wibisono Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Email : auliapuput858@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Berkembangnya  kemajuan  teknologi  informasi  yang  begitu  cepat  memunculkan  banyak teknologi-teknologi baru yang tentunya akan sangat berdampak pada banyak bidang membuat masyarakat  sebagai  pengguna  teknologi  harus  terus  beradaptasi  agar  dapat  mengikuti  alur zaman yang semakin modern . Sejalan dengan kemunculan teknologi yang semakin banyak dan beragam, teknologi ikut mempengaruhi pola hidup masyarakat serta mempengaruhi pola sistem pembayaran yang ada di lingkungan masyarakat. Pengaruh tersebut tentu memberikan beberapa kemudahan  yang  sangat  positif  bagi  kehidupan  masyarakat  salah  satunya  yaitu  kemudahan dalam  bertransaksi  dengan  menggunakan  metode  pembayaran  jenis  baru  yaitu electronic money.
Pada  umumnya  produk  uang  elektronik  hanya  dikeluarkan  oleh  bank  konvensional  saja, namun bank syariah tidak meredupkan citranya dengan turut serta mengeluarkan produk uang elektronik  dengan  sistem  syariah  berdasarkan  prinsip-prinsip  syariah.  Namun,  sayangnya hingga  saat  ini  penggunaan  e-money  masih  sangat  minim  dikalangan  masyarakat.  Masih banyak  masyarakat  yang  menggunakan  uang  tunia  dibandingkan  dengan  menggunakan electronic  money.  Selain  itu,  permasalahan  seperti  adanya  tambahan  biaya  dalam  proses pengisian  saldo  juga  menjadi  salah  satu  bentuk  permasalahan  yang  dapat  ditemui  dalam penggunaan transaksi electronic money .
Penambahan  saldo tersebut tentu  akan  membuat  nasabah  yang  beragama  muslim merasa ragu  untuk  menggunakan  dan  bertransaksi  menggunakan  produk  electronic  money    tersebut. Jika ditinjau melalui prinsip syariah yang ada dalam perbankan syariah maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai riba. Adanya penambahan biaya dalam pengisian saldo sangat dipertanyakan kesesuaian atau tidaknya dengan prinsip perbankan syariah dan hukum ekonomi Islam.
Berdasarkan  permasalahan  ini  akan  menimbulkan  pertanyaan  bagi  masyarkat  mengenai keabsahan prinsip syariah  yang ada didalamnya. Jika tidak mengandung prinsip syariah maka tidak  ada  perbedaan  dengan  electronic  money  yang  ada  pada  bank  konvensional,  tentu masyarakat umat muslim dapat dirugikan.
Hal  ini  menarik  bagi  masyarakat  terkait  produk  electric  money  yang  diterbitkan  oleh perbankan  syariah  mengenai  kesyariahannya,  dalam  hal  ini  baik  tentang  konsep  akad, mekanisme  transaksi,  prinsip-prinsip  syariah  yang  digunakan  didalam  transaksi  electronic money. Transaksi antara pihak bank syariah dengan nasabah harus sesuai berdasarkan prinsip- prinsip  syariah  dan  didasari  dengan  fatwa  yang  tentunya  diterbitkan  oleh  lembaga  syariah terkait,  yaitu  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  yang  dapat menegaskan mengenai transaksi uang eletronik agar aspek kesyariahannya dapat tercapai dalam implementasi  transaksi  uang  elektronik  sehingga  memberikan  reprentasi  yang  jelas  kepada masyarakat dan juga pihak-pihak terkait.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersifat  yuridis  normatif  atau  biasa disebut  dengan  doctrinal  legal  research.  Penelitian  ini  menggunankan  jenis  pendektan  teoritis atau  teori  hukum.  Dalam  penelitian  ini,  proses  menggabungkan  data  dan  informasi  yang diperlukan dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Penulis menggunakan metode analisis data secara deskriptif kualitatif. Dalam pendekatan secara kualitatif, analisis data yang dilakukan penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah sebuah metode yang digunakan untuk menilai suatu pengetahuan yang bersifat umum yang kemudian menilai suatu kejadian yang bersifat khusus. Pada penelitian ini digunakan bahan hukum, yaitu bahan hukum primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Bahan  hukum  primer  merupakan bahan  hukum  utama  yang  digunakan  dalam  suatu  penelitian,  seperti  peraturan  perundang- undangan, segala dokumen resmi dan yurisprudensi. Bahan hukum  yang terkait  dengan objek penelitian  yaitu:  Buku  III  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata),  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan,  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008  tentang  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah,  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 20/6/PBI/2018  tentang  Uang  Elektronik,  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  16/11/DKSP perihal  Penyelenggaraan  Uang  Elektronik  (Electronic  Money),  Fatwa  DSN-MUI  Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017  tentang  Uang  Elektronik  Syariah.  Pada  penelitian  ini  bahan  hukum sekunder  dan  tersier  dapat  diwujudkan  dengan  hasil-hasil  penelitian,  publikasi  hukum,  jurnal hukum, kamus hukum dan segalaa sumber yang berkaitan dengan objek penelitian.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN (12 Pt)
A. Bentuk Akad antara Nasabah dengan Bank Syariah Penerbit Produk Electronic Money
Dalam  penyelenggaraan  produk electronic  money yang  dikeluarkan  oleh  perbankan syariah  tentu  diwajibkan  untuk  memakai  akad-akad  bersifat  syariah  sesuai  dengan  syariat serta  peraturan  berlaku.  Berdasarkan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  Nomor 15/POJK.04/2015 menjelaskan bahwa akad syariah adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak berisi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak serta perjanjian tersebut tidak boleh  melanggar  prinsip  syariah.  Keberadaan  akad  ini  merupakan  hal  yang  sangat  penting dalam  sektor  dunia  perbankan  syariah  karena  akad  menjadi  pondasi  atau  dasar  dari  suatu perjanjian yang dibuat dan akad juga dapat menjadi mekanisme jalannya suatu produk yang diterbitkan oleh penerbit yaitu perbankan syariah.
Berdasarkan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah suatu electronic money atau uang elektronik  dapat  digunakan  sebagai  sarana  pembayaran  jika  memenuhi  syarat  dan  batasan, Dalam  fatwa  tersebut  menjelaskan  bahwa  penyelenggaraan  uang  elektronik  oleh  penerbit yaitu  bank  syariah  harus  sesuai  dengan  syarat  dan  batasan  yang  nantinya  dapat  menjadi dasar dalam proses penggunaan uang elektronik khususnya bagi bank syariah. Tidak hanya itu pihak-pihak yang terlibat juga telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama  Indonesia  Nomor  116/DSN-MUI/IX/2017  Tentang  Uang  Elektronik  Syariah khususnya  yang  dapat  menggunakan electronic  money sebagai  sarana  pembayaran.  Pihak yang  terlibat  tentu  akan  menjalankan  seluruh  kegiatan  penyelenggaraan  uang  elektronik dengan  mengacu  pada  ketentuan  yang  ada  pada  fatwa  tersebut  dan  peraturan  perundang- undangan  terkait.  Biasanya  penerbit  akan  menerbitkan  produk electronic  money dengan melibatkan  beberapa  pihak,  yaitu  penerbit,  pemegang  uang  elektronik  dan  agen-agen  yang telah  bekerja  sama  dengan  penerbit.  Ketiga  pihak  tersebut  melakukan  penerbitan  dan pengisian  ulang  nominal electronic  money dengan  metode,  yaitu  pihak  pemegang  uang elektronik  akan  menyetorkan  terlebih  dahulu  sejumlah  uang  sesuai  dengan  keinginan pemegang  uang  elektronik  kepada  penerbit.  Penyetoran  tersebut  dapat  dilakukan  secara langsung, dapat disetorkan kepada agen-agen yang telah bekerja sama dengan penerbit atau dapat  dilakukan  dengan  pendebitan  di  bank.  Dengan  begitu  sejumlah  uang  yang  telah dimasukkan atau disetorkan akan menjadi nilai uang elektornik yang tersimpan dalam media elektronik.
Adanya  akad  dalam  produk electronic  money dapat  menimbulkan  hubungan  hukum yang  terjalin  antara  dua  pihak.  Akad  berlaku  bagi  siapapun  yang  telah  mensepakatainya. Akad antara nasabah dan penerbit e-money syariah bisa bermacam-macam tergantung pada produk dan layanan yang ditawarkan oleh penerbit electronic money tersebut. Dalam hal ini pihak  yang  dilibatkan  adalah  penerbit  dan  pemegang electronic  money .  Penerbit menempatkan posisi sebagai pihak yang penting dalam ruang lingkup electronic money . Hal ini  dapat  disebabkan  karena  penerbit  menjadi  pihak  yang  berkewajiban  untuk  menerbitkan electronic  money sebagai  alat  pembayaran  dan  pengelola  dana  dari  pemegang  uang elektronik.
Berdasarkan hal tersebut penyelenggaraan transaksi electronic money dapat dijabarkan dengan bagan, sebagai berikut :

## Skema 1. Akad dalam Transaki Electronic Money
Berdasarkan  bagan  tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa  akad  yang  terbangun  dari  proses penerbitan dan pengisian electronic money , sebagai berikut:
1. Akad antara Penerbit dan Pemegang Uang Elektronik
Dalam  transaksi electronic  money antara  penerbit  dan  pemegang  uang  elektronik  atau electronic money ditetapkan menggunakan akad wadi’ah atau akad qardh sesuai dengan  Fatwa Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  116/DSN-MUI/IX/2017  Tentang Uang  Elektronik  Syariah.  Berdasarkan  Buku  II  Tentang  Akad  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang  Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20  ayat  (17)  menyatakan  bahwa,  Wadi’ah  merupakan  penitipan  dana  yang  dilakukan  oleh  2 (dua) pihak,  yaitu pemilik dana dan penerima titipan dana  yang telah dipercaya untuk menjaga dana titipan tersebut.
Berdasarkan  Buku  II  Tentang  Akad  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor  02  Tahun  2008  Tentang  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  Pasal  20  ayat  (36) menyatakan  bahwa,  Qard  adalah  penyedia  dana  syariah  dengan  pihak  pinjaman  yang mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  sanggup  melakukan  transaksi  pembayaran  secara  tunai maupun  kredit  dalam  tempo  waktu  tertentu.  Namun,  hal  tersebut  dapat  berubah  menjadi  Akad Qardh jika  telah  mendapat  izin  dari  pemegang  uang  elektronik  yang  dimana  penerbit  dapat menggunakan uang milik pemegang. Penetapan akad wadi’ah dalam transaksi electronic money antara  penerbit  dengan  pemegang  uang  elektronik  meliputi  hal  penerbitan,  pengisian  ulang, redeem atau refund dan  tarik  tunai electronic  money didasari  pada  prinsip  syariah  dan  aaturan yang ada pada fatwa.
Penetapan  akad  tersebut  terjadi  pada  saat  calon  pemegang electronic  money memberikan sejumlah  nominal  uang  kepada  penerbit.  Penyerahan  sejumlah  nominal  uang  tersebut dimaksudkan  untuk  menitipkan  yang  selanjutnya  akan  dirubah  menjadi  nilai electronic  money sesuai  dengan  nominal  yang  telah  dititipkan.  Ketika  nominal  uang  disetorkan  harus  dan dimasukan kedalam electronic money, maka nominal yang tertera harus sama begitu juga ketika uang  elektroik  tersebut  ditarik  oleh  pemegang  uang  elektronik  menjadi  uang  tunai.  Pihak penerbit  tentu  bertanggung  jawab  atas  segala  keamanan  dan  pemeliharaan  sejumlah  uang elektronik  tersebut.  Hal  ini  perlu  diperhatikan  karena  pemegang  uang  elektronik memiliki  hak, jika  suatu  saat  ingin  meminta  sejumlah  uang  elektronik  miliknya  dan  sejumlah  uang  tersebut nantinya akan digunakan untuk pembayaran kepada pihak pedagang ( merchant ).
Sebenarnya  tanggung  jawab  mendasar  yang  harus  dilakukan  oleh  penerbit  adalah memberikan jaminan kepada pemegang electronic money bahwasannya produk electronic money yang  telah  diterbitkan  harus  dapat  digunakan  sebagai  alat  atau  sarana  yang  dapat  membantu
transaksi  mereka,  seperti  dimanfaatkan  sebagai  sarana  pembayaran  untuk  pedagang  atau  agen yang telah bekerja sama dan bersepakat dengan penerbit. Tentu kerja sama dan kesepatan yang telah  dilakukan  harus  dijalankan  guna  mencegah  adanya  wanprestasi  maupun  pelanggaran hukum lainnya, yang nantinya akan merugikan banyak pihak.

## 2. Akad antara Penerbit danPenyelenggara Uang Elektronik Lainnya
Berdasarkan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  116/DSN- MUI/IX/2017  Tentang  Uang  Elektronik  Syariah  menjelaskan  bahwasannya  akad  yang  dapat dipakai  dalam  penyelenggaraan electronic money  antara  penerbit  dengan  para  pihak,  yaitu prinsipal ,  acquirer ,  pedagang  ( merchant ),  penyelenggara  kliring,  dan  penyelenggara  penyelesai akhir)  adalah  Akad Ijarah ,  Akad Ju'alah ,  dan  Akad Wakalah  Bi  Al-Ujrah .  Akad-akad  tersebut digunakan  pada  saat  adanya  transaksi  pembayaran  antara  pemegang  uang  elektronik  dengan pedangan  ( merchant ).  Akad  ini  dimungkinkan  digunakan  dalam  penyelenggaraan  uang elektronik untuk memperoleh ujrah atas jasa yang telah diberikan.
Dalam  hal  ini  konversi  nilai  nominal  uang  tunai  yang  disetorkan  dengan  uang  elektronik yang masuk ke dalam kartu electronic money harus jelas dan sebanding jumlahnya baik kualitas maupun kuantitasnya. Jika terjadi kesalahan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai  riba al-fadl, yaitu riba yang terjadi karena adanya tambahan pada jual beli benda sejenis. Hal ini tentu diharamkan  dan  tidak  diperbolehkan  sehingga  melanggar  prinsip  syariah  yang  ada  dan  akan merugikan salah satu pihak.
Oleh karena itu, pada proses pengisian ulang penerbit tidak diperkenankan menjual nominal uang  elektronik  yang  berbeda  dengan  setoran  uang  dari  pemegang  uang  elektronik.  Sebagai contoh,  penerbit  menjual  electronic  money  sebesar  Rp  200.000  dengan  penyetoran  uang  oleh pemegang  uang  elektronik  kepada  penerbit  sebesar  Rp  205.000.  Hal  ini  berlaku  juga  kepada penerbit  untuk  tidak  memberikan  diskon  atas  penjualan  electronic  money,  seperti  electronic money  dijual  oleh  penerbit  sebesar  Rp  200.000  lalu  harga  tersebut  dipotong  oleh  penerbit menjadi Rp 195.000. Penambahan dan pengurangan harga itulah yang termasuk ke dalam riba al- fadl.  Jika  terdapat  biaya  tambahan  seperti  biaya  jasa  yang  dikeluarkan  agen,  maka  harus dibayarkan diluar transaksi nominal nilau uang yang telah diterbitkan.
Selanjutnya,  penyelenggaraan  transaksi  uang  elektronik  dapat  menggunakan  Akad  Ju’alah atau  janji/komitmen.  Dalam  hal  ini  tercantum  pada  Pasal  20  ayat  (18)  Buku  II  Tentang  Akad Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  02  Tahun  2008  Tentang  Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa  Ju’alah adalah suatu akad yang dibuat dari pihak pertama kepada pihak kedua atas imbalan tertentu yang dihasilkan dari pelaksanaan suatu tugas atas layanan untuk kepentingan pihak pertama yang telah dilakukan oleh pihak kedua.
Penerbit  berperan  sebagai  Ja’il  dan agen berperan  sebagai  Ma’Jul  saling  bekerja  sama  dan diikat  dengan  akad  Ju’alah  yang  dimana  dengan  akad  ini.  Penerbit  harus  memberikan  imbalan kepada agen jika agen telah mencapai target atau pencapaian tertentu. Sebagai contoh, agen telah berhasil melakukan penjualan uang elektronik sesuai dengan kesepakatan atau target, maka agen berhak  menerima  imbalan  dan    penerbit  wajib  memberikan  imbalan  yang  sudah  ditentukan besarannya  dan  diketahui  oleh  para  pihak  lainnya.  Imbalan  yang  diberikan  harus  diberikan setelah menyelesaikan pencapaian atau target, imbalan tidak boleh diberikan dimuka.
B. Bentuk-Bentuk Wanprestasi yang dilakukan Bank Syariah Penerit Produk Electronic Money
Persepsi  kemudahan  yang  diberikan  oleh  bank  syariah  terhadap  penggunaan electronic  money membawa  dampak  yang  positif  untuk  meningkatkan  minat  penggunaan electronic money . Kemudahan tersebut dapat berkaitan dengan penggunaan uang elektronik, seperti  pengoperasiannya  lebih  disederhanakan,  dipermudah  dan  dirancang  agar  lebih praktis sehingga mudah untuk digunakan. Harapannya akan menghasilkan persepsi manfaat dan meningkatkan produktifitas masyarakat dalam menyelesaikan pekerjaannya. Selain itu, terdapat  persepsi  risiko  yang  tentunya  dapat  membawa  pengaruh  negatif  terhadap  minat penggunaan electronic money .
Dalam  hukum  ekonomi  Islam  suatu  transaksi  harus  dilakukan  berdasarkan  “suka  sama suka.”.  Artinya,    dalam  bertransaksi  harus  dengan  kerelaan  dan  kesepakatan  antara  kedua pihak  tanpa  ada  yang  terdzalimi,  terpaksa,  apalagi  sampai  terancam  dalam  melakukannya sehingga  dapat  tercipta  muammalah.  Transaksi electronic money tersebut  harus  dilakukan oleh  orang  yang  berakal,  sadar  dan  juga  orang  yang  dapat  memilah-milih  sesuai  dengan kebutuhannya.  Salah  satu  prinsip  syariah  dalam  kegiatan  muammalah  sebagai  landasan diperbolehkannya electronic money adalah:

## لص لأا ف ي ت لاماع ل ما ةحاب لاا لاا نأ لد ي لل يد لي ع اهم يرت ح
Artinya:  “hukum  dari  kegiatan  muammalah  adalah  boleh  kecuali  jika  ada  dalil  yang mengharamkannya”.
Berdasarkan penggalan kaidah diatas dapat dijelaskan bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya diperbolehkan, hal ini meliputi transaksi dalam jual beli, sewa menyewa,  pegadaian,  kerja  sama  dalam  bentuk  murabahah  maupun  musharabah  dan  lain sebagainya.  Namun  apabila  salah  satu  diantaranya  judi,  riba  menimbulkan  kemudharatan (hal  yang  dapat  merugikan  diri  sendiri  maupun  orang  lain),  serta  mengandung  unsur  yang diharamkan dalam syariat maka hukumnya adalah haram.
Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda sering diartikan sebagai ingkar janji atau  cidera  janji.  Wanprestasi  seringkali  terjadi  dalam  suatu  perjanjian  atau  kesepakatan antara dua pihak, yaitu pihak yang berutang (debitur) dan pihak yang memberikan pinjaman (kreditur).  Berdasarkan  Pasal  1238  KUHPerdata,  Wanprestasi  adalah  keadaan  saat  debitur lalai  atau  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban/prestasninya  sesuai  dengan  apa  yang  sudah diperjanjikan, yaitu utang piutang yang dibuatnya.
Jika  dikaitkan  dengan  produk  electronic  money,  tidak  menutup  kemungkinan  jika produk  berbasis  elektronik  ini  dapat  terjadi  wanprestasi  kepada  para  pemegang  uang elektroniknya maupun kepada penerbit uang elektronik bahkan agen. Bank syariah termasuk ke  dalam  tatanan  ekonomi  syariah,  maka  komitmen  yang  digunakan  adalah  harus  patuh terhadap  perinsip  serta  etika  agama  yang  sudah  dijelaskan  didalam  Al-Quran  dan  Hadits, karena  seluruh  sistem  yang  digunakan  dalam  produk  electronic  money  menggunakan elektronik  maka  terdapat  beberapa  bank  syariah  melakukan  wanprestasi  kepada  pemegang uang elektronik.
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan bank  syariah  penerbit  produk  electronic  money  adalah  hal-hal  yang  melibatkan  tidak terciptanya prinsip syariah sehingga hal tersebut dapat mengurangi esensi dari bank syariah dan  mengurangi  tujuan  dari  ber-muamalah  yang  menjadi  tujuan  adanya  transaksi.  Tidak hanya itu hal-hal yang merugikan nasabah selaku pemegang uang elektronik, seperti adanya unsur riba, gharar, dan masyir didalam penyelenggaraan uang elektronik juga menjadi salah satu bentuk dari wanprestasi yang dilakukan oleh penerbit yaitu bank syariah.
Adapun  sebagai  contoh  mengenai  pembebanan  biaya  (fee)  kepada  pihak  pemegang uang elektronik dalam top up pada electronic money, pembebanan biaya tersebut dianggap sebagai  bentuk  pengambilan  keuntungan yang  dilakukan  pihak  bank.  Padahal  dalam  Islam pengambilan  keuntungan  tidak  diperbolehkan  jika  tidak  terdapat  resiko  didalam  kegiatan transaksi terkait pembiayaan tersebut. Jika pengambilan keuntungan tersebut tidak didasari dengan  adanya  risiko  maka  dapat  dikatakan  sebagai  unsur  ribawi  dan  hal  tersebut  tentu melanggar  prinsip  syariah.  Namun  dalam  penyelenggaraan  uang  elektronik  diperbolehkan dan  tidak  berseberangan  dengan  prinsip  syariah  karena  pembebanan  biaya  yang  dilakukan oleh pihak bank syariah kepada pemegang electronic money termasuk ke dalam ujrah atau beban sewa dan sebelum memberikan biaya tersebut perlu diinformasikan kepada pemegang uang elektronik secara benar dan sesuai. Beban biaya ini pada dasarnya merupakan bentuk biaya  administrasi  dari  adanya  penyelenggaraan  electronic  money,  termasuk  didalamnya biaya  pembuatan  fisik  kartunya.  Hal  ini  juga  sesuai  dengan  konsep  Fatwa  Dewan  Syariah
Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  116/DSN-MUI/IX/2017  Tentang  Uang Elektronik  Syariah pada bagian Keempat : “Ketentuan Layanan Fasilitas”, ayat (1) dan (2).
Wanprestasi dalam electronic money syariah dapat dikatakan dan dianggap sebagai pelanggaran  karena  prinsip-prinsip  syariah  yang  telah  berlaku  dilanggar,  seperti  prinsip keadilan,  kebebasan,  dan  keterbukaan.  Pelanggaran  tersebut  dapat  terjadi  jika  salah  satu pihak  tidak  memenuhi  dari  ketentuan  prinsip  syariah  tersebut.  Hal  ini  dapat  dicontohkan sebagai  berikut,  penerbit  electronic  money  yaitu  bank  syariah  tidak  menjalankan  prinsip- prinsip  syariah  dalam memberikan  layanan  kepada  para  pemegang  electronic  money  dapat dianggap  telah  melanggar  prinsip  keadilan,  kejujuran  dan  keterbukaan.  Sebaliknya,  jika pemegang  electronic  money  melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  prinsip  syariah maka pemegang electronic money tersebut telah melanggar prinsip kejujuran.
Dalam keadaan seperti ini pihak yang dirugikan dapat melakukan pengaduan kepada bank terkait seperti pengaduan melalui call center bank syariah tersebut atau dapat langsung datang ke kantor bank syariah terkait. Namun jika langkah pengaduan tidak diindahkan dan tidak  menemui  titik  terang,  maka  pihak  yang  dirugikan  dapat  mengambil  langkah  hukum gugatan  ke  pengadilan  dengan  mengacu  pada  prinsip-prinsip  syariah  atau  menyelesaikan sengketa  melalui  lembaga  penyelesaian  sengketa  alternatif  berbasis  syariah,  seperti  Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Lembaga Bantuan Hukum Syariah untuk memperoleh hak- haknya  kembali  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah  dibuat  dan  meuntut  ganti  rugi  atas kelalaian yang dilakukan oleh pihak penerbit  yaitu bank syariah, seperti kerugian finansial atau non-finansial.
C. Transaksi Elcevtronic Money dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam
Salah satu peraturan yang terbentuk dalam dunia perbankan adalah peraturan terkait uang elektronik. Terbentuknya peraturan tentang uang elektronik atau electronic money ini merupakan sebagai alat pembayaran yang dilakukan oleh pemegang uang elektronik kepada penerbit.  Peraturan  terkait  uang  elektronik  terbentuk  pada  tanggal  13  April  2009,  yaitu Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/12/PBI/2009  Tentang  Uang  Elektronik  ( Electronic Money ). Dalam peraturan tersebut meliputi pengaturan mengenai:
a. Tata cara perizinan dan peralihan perizinan
b. Tata cara penyelenggaraan
c. Pengawasan
d. Peningkatan keamanan teknologi
e. Sanksi
Selanjutnya  untuk  menyempurnakan  regulasi  maka  dilakukan  beberapa  perubahan mengenai  pokok-pokok  materi  yang  dimuat  dalam  peraturan  tersebut.  Pada  akhirnya  pada tanggal  4  Mei  2018  disahkan  kembali  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik yang berlaku hingga sekarang. Dalam hal ini Bank Indonesia juga memiliki  kekuasaan  penuh  atas  uang  elektronik  terhadap  pengaturan  dan  pengawasan kegiatan lembaga-lembaga keuangan Bank di Indonesia.
Dalam  menguatkan  regulasi  mengenai  uang  elektronik  peranan  bank  syariah  tentu sangat penting. Adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah semakin  memperkuat  regulasi  mengenai  penyelenggaraan  uang  elektronik  atau electronic money .  Di  dalam  Undang-Undang  ini  terdapat  ketentuan  mengenai  prinsip-prinsip  syariah yang  perlu  diikuti  oleh  perbankan  syariah  dalam  menyediakan  layanan electronic  money , seperti ketentuan mengenai kehalalan, keadilan, kebersihan, dan keabsahan transaksi. Dalam undang-undang ini terdiri dari beberapa poin, yang meliputi:
1. Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah
2. Jenis dan Kegiatan Usaha, Kelayakan Penyaluran Dana, dan Larangan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
3. Larangan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
4. Tata Kelola, Prinsip Kehati-Hatian, dan Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah
5. Pembinaan Dan Pengawasan Unit Usaha Syariah
Selain  itu,  peranan  Otoritas  Jasa  Keungan  (OJK)  juga  menjadi  dasar  dalam penyelenggaraan dan pengaturan uang elektonik. Salah satunya regulasi yang terdapat dalam OJK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/POJK.01/2019 Tentang  Perizinan  Secara  Elektronik  Di  Sektor  Jasa  Keuangan.  Dalam  hal  ini,  OJK berfungsi untuk menyelenggarakan sistem mengenai pengaturan serta pengawasan terhadap seluruh  kegiatan  yang  terdapat  di  sector  jasa  keuangan.  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan  Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik  Syariah yang berkaitan dengan uang elektronik, dan berdasarkan fatwa tersebut dinyatakan  bahwa  hukum  uang  elektronik  adalah  diperbolehkan  asal  mengikuti  syarat- syarat.
Dalam  melakukan  kegiatan  usahanya,  perbankan  syariah  diharuskan  berasas  pada prinsip,  demokrasi  ekonomi,  dan  prinsip  kehati-hatian.  Prinsip  syariah  merupakan  prinsip hukum  Islam  berdasarkan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN MUI)  dan  selanjutnya  dituangkan  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia.  Selanjutnya  agar dikatakan   patut  secara  syariah,  lembaga  keuangan  syariah  harus  menyesuaikan  cara  kerja dan sistemnya sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka transaksi electronic money dalam perspektif hukum  ekonomi  Islam  adalah  fatwa  DSN-MUI  bukanlah  termasuk  jenis  peraturan perundang-undangan  yang  disebutkan  atau  diatur  di  dalam Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan perubahannya. Peran Fatwa  DSN-MUI  tentu  sangat  penting,  meskipun  bukan  termasuk  dalam  hukum  positif, Fatwa MUI merupakan hukum aspiratif dalam konteks hukum nasional. Keberlakuan fatwa juga  bersifat  sebagai  doktrin  yang  dapat  digunakan  sebagai  acuan  hakim  atau  ahli  hukum untuk  mengevaluasi  mengenai  penyelenggaraan  dan  pelaksanaan electronic  money secara syariah yang ada di Indonesia.

## 4. KESIMPULAN
Akad  antara  nasabah  dengan  bank  syariah  penerbit  produk electronic  money dapat didasari  dengan  dua  akad,  yaitu  akad Wadi’ah (Titipan)  atau Qard (Pinjaman/Hutang). Penetapan  akad  wadi’ah  dalam  transaksi electronic money  antara  penerbit  dengan  pemegang uang  elektronik  meliputi  hal  penerbitan,  pengisian  ulang, redeem atau refund dan  tarik  tunai uang elektronik didasari dengan prinsip syariah dan ketentuan yang ada pada fatwa.  Transaksi electronic  money yang  ditawarkan  oleh  bank  syariah  harus  memenuhi  prinsip-prinsip  syariah yang  meliputi  kepemilikan,  kebebasan,  keadilan,  ketentuan  harga,  dan  tanggung  jawab  sosial. Oleh  karena  itu,  dengan  memenuhi  prinsip-prinsip  dan  kaidah-kaidah  ini  transaksi electronic money dapat  menjadi  produk  yang  halal dan  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Hal  ini  juga  akan meminimalisir  adanya  pelanggaran  yang  terjadi,  seperti  wanprestasi  dan  akan  berpengaruh kepada  minat  pengguna  untuk  tetap  mempertahankan  keberkahan  yang  ingin  didapat.  Tidak hanya  itu  hal-hal  yang  merugikan  nasabah  selaku  pemegang  uang  elektronik,  seperti  adanya unsur  riba, gharar, dan masyir didalam  penyelenggaraan  uang  elektronik juga  menjadi  salah satu bentuk dari wanprestasi yang dilakukan oleh penerbit yaitu bank syariah.
Selain  itu  perlu  adanya  pengembangan  terhadap  produk electronic  money yang  lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti electronic money untuk pembayaran zakat, electronic  money untuk  wakaf, electronic  money untuk  zakat  fitrah, electronic  money untuk  donasi,  dan  lain  sebagainya.  Hal  tersebut  dimungkinkan  dapat  menjadi  inovasi  bagi perbankan  syariah  dalam  mengembangkan  produk electronic  money -nya.  Beberapa  produk tersebut  dirasa  dapat  lebih  mendukung  serta  memfasilitasi  para  pemegang electronic  money untuk  mencapai  keberkahan  dalam  bertransaksi.  Dalam  mengembangkan  beberapa  produk tersebut  juga  harus  dilakukan  kerjasama  antara  akademisi,  industri  dan  pemerintah  agar penggunaan  dan  pengembangan  transaksi electronic  money ini  menghasilkan  produk  yang berkualitas dan tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Dalam pandangan hukum ekonomi Islam, memandang bahwa electronic money atau uang elektronik  merupakan  sesuatu  media  transaksi  yang  diperbolehkan  atau mubah asal  tetap berada  dalam  kebenaran  menurut  syariat,  kaidah  serta  undang-undang.  Fatwa  DSN-MUI bukanlah  termasuk  jenis  peraturan  perundang-undangan  yang  disebutkan  atau  diatur  di dalam Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan dan perubahannya. Meskipun  bukan hukum positif, dalam konteks hukum nasional Fatwa  MUI  merupakan  hukum  aspiratif.  Fatwa  MUI  sebagai  suatu  sumber  hukum  kemudian dapat  menjelma  sebagai  hukum  positif  jika  terjadi  proses  pengundangan  ataupun  diputuskan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai yurisprudensi.
Ada  kiranya  jika  regulasi  mengenai  perbankan  perlu  diperbaiki  dan  dibenahi  agar  dapat memenuhi  ketentuan  syariah  yang  terdapat  dalam  perbankan  syariah  sehingga  perbankan syariah  berjalan  secara  efisien.  Perbaikan  regulasi  tersebut  diharapankan  mampu  mengurangi praktik  perbankan  syariah  yang  tidak  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah  dan  memudahkan perbankan syariah untuk bersaing dalam tatanan sistem ekonomi.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
[1] Anshori,  A.G,  Perbankan  Syariah  di  Indonesia.  Yogyakarta:  Gaadjah  Mada  University Press, 2018
[2] Sjahdeni.  Heri,  Perbankan  Syariah  Produk-Produk  dan  Aspek-Aspek  Hukumnya.  Jakarta: Kencana, 2018
[3] Suhrawadi. F.W, Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2020
[4] Abdullah,  M.R.W.dkk,  “Uang  Dalam  Perspektif  Islam”. Jurnal  Ekonomi  dan  Perbankan Syariah , vol.6, no.1
[5] Ainun  Najib,  “Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  dalam  Perspektif  Pembangunan  Hukum Responsif, Lisan Al-Hal”. Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan . vol.6, no.2, pp. 375-375
[6] Firdaus,  M..R,  “E-Money  dalam  Perspektif  Hukum  Ekonomi  Syariah”, Jurnal  Tahlkim, XIV
[7] Ipandang,  Andi,  “Konsep  Riba  Dalam  Fiqih  dan  Al-Quran:  Studi  Komparasi”. Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan , vol 19, no.2, 2020, pp.1085
[8] Lutfi,  Mohammad,  “Penerapan  Akad  Wadiah  di  Perbankan  Syariah”. Jurnal  Madani Syariah , vol.3, no.2, pp. 134
[9] Mohammad,  A.N,  “Penguatan  Prinsip  Syariah  Pada  Produk  Bank  Syariah”. Jurnal Jurisprudence. vol.7, no.1, pp.17
[10] Nofialdi, “Doktrin dan Hukum Ekonomi Islam”. Jurnal el-Hakam. vol.5, no.2, pp. 134
[11] Shara, M.C.P, “E-Money dalam Kordinasi Pengawasan antara Bank Indonesia dan OJK”. Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata . vol.6, no.2, pp. 305-306
[12] Tehauyo,  “Sewa  Menyewa  (Ijarah)  dalam  Sistem  Perbankan  Syariah”. Jurnal  Tahkim . vol.XIV, no.1, pp. 93
[13] Zhara, dkk, “Electronic Money Sebagai Alat  Transaksi Dalam Pandangan Islam”. Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir. vol.X, no.X, pp.5
[14] Bank Indonesia, “Uang Elektronik” [Online]. Available:
https://bicara131.bi.go.id/knowledgebase/article/KA-01053/en-us .  [Accessed:  November 23, 2022]
[15] Cimb Niaga, “Murabahah adalah Akad yang Penting dalam Perbankan Syariah” [Online]. Available: https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/murabahah-adalah-akad- yang-penting-dalam-perbankan-syariah . [Accessed: February 2, 2023]
[16] Efri,  N.P.R,  “Bank  Syariah  Mandiri  Luncurkan  E-Money  BSM”  [Online].  Available: https://bisnis.tempo.co/read/618936/bank-syariah-mandiri-luncurkan-e-money-bsm . [Accessed: February 3, 2023]
[17] Maharani,  A,  “Penggunaan  Uang  Elektronik  di  Indonesia”  [Online].  Available: https://kumparan.com/alifiaamhrn14/penggunaan-uang-elektronik-di-indonesia- 1v2Gbw9BHEX . [Accessed: October 31, 2022]
[18] Otoritas Jasa  Keuangan  (OJK),  “Prinsip  dan  Konsep  Dasar  Perbankan  Syariah”  [Online]. Available: https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang syariah/Pages/Prinsip-dan- Konsep-PB-Syariah.aspx . [Accessed: March 1. 2023]