Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Volume 5, Nomor 1, 2020, 21-46 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/tamkin

## Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Keluarga Harapan (PKH)
Linda Handayani 1* , Aliyudin 2 1,2 Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung *Email : lindahandayani652@gmail.com

## ABSTRAK
Program PKH ini merupakan program yang cukup efektif dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka menyelamatkan generasi penerus bangsa yakni  melalui  pendidikan  dan  kesehatan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat pada program keluarga harapan (PKH), bagaimana  proses  pemberdayaan  aras  mikro  (individu),  bagaimana  proses pemberdayaan aras mezzo (kelompok), serta proses pemberdayaan aras makro (massal).  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat pada program keluarga harapan (PKH)  di  Kecamatan  Kadudampit  berjalan  dengan  baik  karena  dilihat  dari partisifasi masyarakat terhadap bidang kesehatan ataupun pendidikan, sehingga Program  Keluarga  Harapan  banyak  memberikan  perubahan  serta  peningkatan yang  begitu signifikan  kepada  masyarakat  dalam  kehidupan  sehari-harinya  baik dalam bidang ekonomi maupun pendidikan dan kesehatan.
Kata Kunci : Pemberdayaan, Program Keluarga Harapan (PKH)

## ABSTRACT
The PKH program is a program that is quite effective and can be felt directly by the community in order to save the nation's next generation, namely through education and health. This study aims  to determine  community  empowerment  in  the  Family Hope  Program  (PKH),  how  the process of empowering the micro (individual) level, how the process of empowering the mezzo (group)  level,  and  the  process  of  empowering  the  macro  (mass)  level.  This  research  uses  a descriptive  method.  The  results  showed  that  community  empowerment  in  the  Family  Hope Program  (PKH)  in  Kadudampit  District  was  going  well  because  it  was  seen  from  the participation  of  the  community  in  the  health  or  education  sector,  so  that  the  Family  Hope Program provided many significant changes and improvements to the community in their daily lives both in the economic, education and health sectors. Keywords : Empowerment, Family Hope Program (PKH)

## PENDAHULUAN
Pada  dasarnya  pemberdayaan  adalah  untuk  membantu  masyarakat  menjadi sejahtera dan bisa hidup layak agar mampu mewujudkan keinginan masyarakat itu sendiri. Namun masalah ekonomi menjadi hambatan masyarakat hingga saat ini, mereka tidak bisa hidup layak apabila ekonomi mereka rendah dan di bawah garis kesejahteraan.
Undang-undang No.11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial Bab 1, Pasal  1,  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  “Kesejahteraan  Sosial  adalah  kondisi terpenuhinya  kebutuhan  material,  spiritual,  dan  sosial  warga  negara  agar  dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya” (Notowidagdo, 2016:62). Pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia khususnya yang ada di Kecamatan Kadudampit Kabupaten  Sukabumi  yaitu  dengan  adanya  Program  Keluarga  Harapan  yang singkat menjadi PKH.
PKH telah tersebar di berbagai daerah  di Indonesia, termasuk provinsi Jawa Barat baik Kota maupun Kabupaten. Salah satu daerah yang menerima bantuan PKH adalah Kabupaten Sukabumi yang merupakan bagian dari Kota Sukabumi, Kabupaten  Sukabumi  sudah  mendapatkan  bantuan  dari  Program  Keluarga Karapan  salah  satu  nya  adalah  Kecamatan  Kadudampit  yang  sudah  menerima bantuan Program Keluarga Harapan sejak tahun 2009 hingga sekarang.
Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  adalah  program  pemberian  bantuan sosial  bersyarat  kepada  keluarga  miskin  (KM)  yang  ditetapkan sebagai keluarga penerima  manfaat  PKH.  Dalam  istilah  internasional  dikenal  dengan Conditional Cash Transfers (CCT) (Panduan Program Keluarga Harapan).
Dalam  rangka  percepatan  penanggulangan  kemiskinan  sekaligus pengembangan  kebijakan  di  bidang  perlindungan  sosial.  Pemerintah  Indonesia mulai  tahun  2007  melaksanakan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH).  Program PKH ini merupakan program yang cukup efektif dan dapat dirasakan langsung oleh  masyarakat  dalam  rangka  menyelamatkan  generasi  penerus  bangsa  yakni melalui pendidikan dan kesehatan.
Pemberdayaan masyarakat atau pengembangan sumber daya manusia adalah upaya perluasan horison pilihan bagi masyarakat. Berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dapat dikatakan bahwa  masyarakat  yang  berdaya  adalah  masyarakat  yang  dapat  memilih  dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan (Machendrawaty dan Agus Ahmad, 2001:42).
Upaya  pemberdayaan  masyarakat  dapat  dilihat  dari  sisi  keberadaannya
Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 5 No. 1 (2020) 21-46
sebagai  suatu  program  atau  sebagai  suatu  proses.  Pemberdayaan  sebagai  suatu program  yaitu  pemberdayaan  dilihat  dari  tahapan-tahapan  kegiatan  untuk mencapai suatu tujuan, yang biasanya sudah ditentukan jangka waktunya. Misalnya program pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan jangka waktu 1,2 ataupun 5 tahun. Konsekuensinya bila program ini selesai, dianggap pemberdayaan sudah selesai dilakukan (Adi, 2008:84).
Masyarakat  di  Kecamatan  Kadudampit  terdiri  dari  9  Desa  yaitu:  Desa Kadudampit,  Desa  Gedepangrango,  Desa  Sukamaju,  Desa  Cipetir,  Desa Undrusbinangun, Desa Sukamanis, Desa Citamiang, Desa Muaradua, dan Desa Cikahuripan. Semua desa yang ada di Kecamatan Kadudampit sudah menerima bantuan Program Keluarga Harapan sejak awal tahun 2009 hingga sekarang.
Keadaan  masyarakat  di  Kecamatan  Kadudampit  pada  awalnya  bisa dikatakan berada di bawah garis sejahtera karena pendapatan yang mereka peroleh tidak  sesuai  dengan  pengeluaran  mereka.  Masyarakat  rata-rata  bekerja  sebagai buruh tani, pengrajin bambu, dan lain-lain, penghasilan mereka hanya cukup untuk kebutuhan  sehari-hari  saja.  Oleh  karena  itu  masyarakat  kurang  memperhatikan kondisi kesehatannya dan tingkat pendidikan mereka rendah karena pendapatan ekonomi mereka tidak mencukupi.
Kecamatan  Kadudampit  menjadi  sasaran  untuk  penyaluran  bantuan program PKH agar bisa menanggulangi kemiskinan  yang ada di sana, dengan cara memberikan  bantuan  non  tunai  melalui  4  tahap,  verifikasi  fasilitas  kesehatan (faskes), verifikasi fasilitas pendidikan (fasdik), dan update data. Namun Sedikitnya fasilitator  atau  pendamping  program  keluarga  harapan  (PKH)  yang  ada  di Kecamatan Kadudampit berjumlah 7 orang pendamping. Sementara wilayah dan jumlah  masyarakat  dampingan  sangatlah  luas  yaitu  ada  9  desa  dengan  jumlah penduduk  3233  orang  penerima  bantuan  Program  Keluarga  Harapan  di Kecamatan  Kadudampit.  Hal  ini  menyebabkan  dampingan  terhadap  penerima PKH kurang efektip.
Banyak kelompok masyarakat di Kecamatan Kadudampit seperti kelompok Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM),  pembinaan  kesejahteraan  keluarga  (PKK), karang  taruna,  kelompok  tani,  dan  lain-lain.  Namun  beberapa  kelompok masyarakat  tersebut  sekarang  sudah  tidak  aktif,  karena  masyarakat  tidak meluangkan  waktunya  untuk  mengikuti  kegiatan  mereka  mengira  itu  hanya membuang  waktu  mereka  serta  kurangnya  dana  untuk  melaksanakan  kegiatan- kegiatan kelompok. Sehingga masyarakat kurang berperan aktif dalam mengikuti kumpulan yang diadakan oleh kelompok-kelompok tersebut.
Kecamatan Kadudampit belum pernah mengadakan pertemuan sosialisasi secara massal di satu tempat dengan 9 desa sekaligus untuk membahas program
PKH.  Sosialisasi  program  PKH  di  sampaikan  langsung  kepada  peserta  PKH pertemuan kelompok KPM di setiap desa.
Penelitian  sebelumnya  yang  berkaitan  dengan  penelitian  yang  sudah dilakukan salah satunya adalah  makmur priyanto (2016) dengan judul Penelitian “ penerapan  program  keluarga  harapan  (PKH)  dalam  peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia di kecamatan tamalate kota makassar ” yang menjelaskan tentang Upaya yang dilakukan  PKH  dalam  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  yaitu mengantisipasi  kemungkinan  permasalahan  yang  ada  dan  tindakan  yang diperlukan  serta  menyelesaikan  masalah  yang  muncul  pada  tingkat  penangan terdekat. keberhasilan PKH yaitu untuk mengurangi angka dan memutuskan mata rantai  kemiskinan  adalah  dengan  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia, dengan merubah perilaku/pola pikir Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang relative  kurang  mendukung  peningkatan  kesejahteraan.  Peningkatan  Kualitas SDM dalam 4 bidang yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sikap/pola piker (Mindset),  Lestari  dkk  (2019)  dengan  judul  penelitian  Pemberdayaan  Rumah Tangga  menuju  Kemandirian  melalui  Modal  Sosial  pada  Program  Keluarga Harapan  (PKH).  Penelitian  ini  membahas  mengenai  Peran  Program  Keluarga Harapan  (PKH)  dalam  pemberdayaan  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM),  2) Peran Modal Sosial dalam mewujudkan kemandirian KPM PKH di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  unit  Pelayanan  Program  Keluarga  Harapan (UPPKH)  Kecamatan  Kadudampit  Kabupaten  Sukabumi.  Fokus  penelitian  ini untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat dari tiga tahapan, yaitu aras mikro (individu), aras mezzo (kelompok), dan aras makro (massal).
Dari latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan beberapa masalah dengan rumusan masalah: Bagaimana proses pemberdayaan aras mikro (individu) pada Program Keluarga Harapan di kecamatan kadudampit? Bagaimana proses pemberdayaan  aras  mezzo  (kelompok)  pada  Program  Keluarga  Harapan  di kecamatan  kadudampit?  Bagaimana  proses  pemberdayaan  aras  makro  (massal) pada Program Keluarga Harapan di kecamatan kadudampit.
Metode  penelitian  menggunakan  meyode  deskriptif  dengan  teknik pengumpulan  data  berupa  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Yang melibatkan sumber data primer melalui observasi serta wawancara terhadap objek kajian  penelitian  ialah  UPPKH  kecamatan  kadudampit,  pendamping  PKH kecamatan  kadudampit,  masyarakat  penerima  bantuan  PKH,  serta  kecamatan kadudampit kabupaten sukabumi, didukung oleh dokumentasi yang relevan.

## LANDASAN TEORITIS
Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 5 No. 1 (2020) 21-46
Teori  yang  dijadikan  landasan  dalam  penelitian  ini  adalah  teori  proses pemberdayaan yang menyatakan bahwa pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga  aras  pemberdayaan  (empowerment  setting):  mikro,  mezzo,  dan  makro. Pertama, Aras mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individual melalui  bimbingan,  konseling,  stress  management,  crisis  intervention.  Kedua, Aras mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan  pelatihan,  dinamika  kelompik,  biasanya  digunakan  sebagai  strategi  dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Ketiga, Aras makro.  Pendekatan  ini  disebut  juga  sebagai  strategi  sistem  besar  (large-system strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas (Suharto, Edi, 2014: 66-67).
Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- menjadi kata  “berdaya” artinya  memiliki  atau  mempunyai  daya. Daya artinya  kekuatan, berdaya  artinya  memiliki  kekuatan.  Kata  “berdaya”  apabila  diberi  awalan pe- dengan  mendapat  sisipan -m- dan  akhiran -an menjadi  “pemberdayaan”  artinya membuat  sesuatu  menjadi  berdaya  atau  mempunyai  daya  atau  mempunyai kekuatan.  Pemberdayaan  dalam  bahasa  Indonesia  merupakan  terjemahan  dari “ empowerment ” dalam bahasa Inggris (Roesmidi dan Riza Rissyanti, 2006:1).
Shardlow (1998:32) melihat pengertian pemberdayaan, pada intinya adalah untuk  membahas  bagaimana  individu,  kelompok,  ataupun  komunitas  berusaha mengontrol  kehidupan  mereka  sendiri  dan  mengusahakan  untuk  membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka ( such a definistion of empoerment is centrally about people taking control of their own lives and having the power to shape their own future ). Dalam kesimpulannya, Shardlow menggambarkan bahwa pemberdayaan sebagai suatu gagasan tidaklah jauh berbeda dengan gagasan Biestek (1961) yang dikenal di bidang pendidikan ilmu kesejahteraan sosial deng an nama ‘ Self- Determination’ . Prinsip  tersebut  intinya  mendorong  klien  untuk  menentukan  sendiri  apa  yang harus ia lakukan dalam kaitannya dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi  sehingga  klien  mempunyai  kesadaran  dan  kekuasaan  penuh  dalam membentuk hari depannya (Adi Isbandi, 2003:55).
Selama ini pemberdayaan merupakan the missing ingredient dalam mewujudkan partisifasi  masyarakat  yang  aktif  dan  kreatif.  Secara  sederhana,  pemberdayaan mengacu kepada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses ke dan kontrol atas sumber daya yang penting (Fredian Toni, 2014: 91).
Pemberdayaan  adalah  suatu  cara  agar  rakyat,  komunitas,  dan  organisasi diarahkan  agar  mampu  menguasai  atau  berkuasa  atas  kehidupannya. Pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk
berpartisipasi  dalam  berbagai  pengontrolan,  dan  mempengaruhi,  kejadian- kejadian  serta  lembaga-lembaga  yang  mempengaruhi  kehidupannya. Pemberdayaan  menekankan  bahwa  orang  memperoleh  keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Soebianto, 2013:28-29).
Pemberdayaan  tidak  sekedar  memberikan  kewenangan  atau    kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan  dalam  meningkatkan  kualitas  individu,  kelompok,  atau  masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri (M. Anwas, 2014:49).
Fokus  pemberdayaan  dapat  bersifat  individu  dan  juga  komunitas. Pemberdayaan  yang  bersifat  individu  merupakan  proses  untuk  meningkatkan pengetahuan, motivasi keterampilan, pengalaman individu sehingga memiliki daya saing untuk dapat mencapai kemandirian. Keberdayaan individu berarti seseorang yang bisa memimpin atau mengatur dirinya berperan aktif dalam pembangunan, memiliki  kemampuan  daya  saing  sesuai  dengan  potensi  dan  keinginan  yang dimilikinya. Pemberdayaan yang bersifat komunitas berarti proses meningkatkan kemampuan dari suatu komunitas tertentu untuk dapat mengatur komunitasnya secara mandiri (M. Anwas, 2014:51).
Masyarakat dalam  istilah society diartikan sebagai suatu badan atau kumpulan manusia  yang  hidup  bersama  sebagai  anggota  masyarakat.  Anggota  masyarakat yang bersama dianggap sebagai suatu golongan yang terbagi dalam berbagai kelas menurut  kedudukan  dalam  masyarakat  itu  (Hasan  Shadely,  1993:  59-60). Pengertian lain dari society adalah hubungan sosial, tingkah laku dan cara hidup manusia di dalam masyarakat dari kalangan tinggi, kaum elite, dan lain-lain yang menduduki kelas tinggi dalam masyarakat (Adon Nasrullah, 2015:6).
Dengan  kata  lain  masyarakat  merupakan  suatu  kelompok  manusia  yang saling  membutuhkan  antara  yang  satu  dengan  yang  lainnya  sehingga  terjadilah proses interaksi dalam sebuah komunitas atau kelompok, hal itu menggambarkan bahwa masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang di bawah tekanan serangkaian kebutuhan dan di bawah pengaruh kepercayaan, ideal dan tuhan, yang bersatu  dan  terlebur  dalam  suatu  kesatuan  kehidupan  bersama.  Hal  ini  sejalan dengan pengertian bahwa dalam konteks kemanusiaan, masyarakat di bentuk dan terbentuk  dengan  sendirinya  dengan  tujuan  untuk  saling  menguatkan,  saling menolong dan saling menyempurnakan (Agus Ahmad, 2001: 29)
Perlindungan sosial menjadi kegiatan yang sangat penting dilakukan untuk mengurangi  tingkat  kemiskinan  dan  meningkatkan  kondisi  sosial  ekonomi masyarakat  miskin,  tidak hanya  terjadi  pada  masyarakat  miskin saja,  tetapi  juga
Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 5 No. 1 (2020) 21-46
pada beberapa negara berkembang dan bahkan pada negara maju. Pemerintah juga telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, untuk mencegah dan menangani  resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat agar keberlangsungan hidupnya  dapat  dipenuhi  sesuai  dengan  kebutuhan  dasar  minimal  (Sri  Lestari, 2012: 123).
Akibat rendahnya tingkat penghasilan keluarga RSTM membuat rendahnya tingkat pendidikan seseorang sehingga mengharuskan anak-anak untuk bekerja di usia  muda,  serta  buruknya  tingkat  kesehatan  khususnya  ibu  sehingga mengakibatkan  tumbuh  kembang  anak-anak  balita.  Bahkan  mereka  mengalami kesulitan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok  hidupnya  yang  disebabkan  oleh faktor  internal  dengan  serba  keterbatasannya  maupun  faktor  eksternal,  yaitu terbatasnya fasilitas pelayanan dasar bagi masyarakat miskin.
Untuk  memperbaiki  sistem  perlindungan  sosial  pada  tahun  2007 pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  sebagai  pembelajaran  kepada  masyarakat miskin agar lebih disiplin dalam mengelola bantuan agar dirasakan menjadi lebih bermanfaat dan bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatannya,  melalui  kebijakan  “bersyarat”  lebih  dikenal  dengan  program pemberian uang tunai kepada RSTM berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program Keluarga Harapan (PKH) difokuskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat miskin melalui pemberdayaan kaum ibu, dan mendorong agar anaknya tetap sehat dan bersekolah sesuai dengan data yang ditetapkan oleh BPS sesuai target peserta.
Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) ini karena adanya situasi krisis global, dimana kondisi ekonomi masyarakat menurun, sulit untuk mendapatkan kebutuhan pokok terutama dialami oleh masyarakat miskin dan rentan, sehingga dikhawatirkan  jumlah  masyarakat  miskin  semakain  meningkat.  Di  luar  negeri Program Keluarga Harapan (PKH) dikenal dengan istilah conditional cash transfers (CCT) atau bantuan tunai bersyarat (Sri Lestari, 2012:129).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  di  lakukan  UPPKH  Kecamatan  Kadudampit,  kecamatan Kadudampit  merupakan  salah  satu  dari  47  Kecamatan  yang  ada  diwilayah Kabupaten  Sukabumi,  provinsi  jawa  barat,  Indonesia.  Jumlah  desa  di  wilayah Kecamatan  Kadudampit   sebanyak  9  desa,  yaitu:  Desa  Undrusbinagun,  Desa Cipetir, Desa Kadudampit, Desa Sukamaju, Desa Gede  Pangrango, Desa Suka Manis, Desa MuaraDua, Desa Citamiang dan Desa Cikahuripan.
Luas Wilayah pada Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi. Yaitu: Luas Wilayah : 4.548,08 Ha, Lahan Pertanian : 2.690,59 Ha, lahan Sawah : 1.457,31 Ha, lahan Bukan Sawah : 1.233,28 Ha, lahan Bukan Pertanian : 1.086,72 Ha, dan lahan Hutan Negara : 770,77 Ha.
Batas  Wilayah  di  Keacamatan  Kadudampit:  Pertama,  Sebelah  Utara berbatasan dengan Gunung Gede Pangrago,  Kedua, Sebelah Timur berbatasan dengan  Kecamatan  Sukabumi,  Ketiga,  Sebelah  Selatan  berbatasan  dengan Kecamatan  Cisaat,  Keempat,  Sebelah  Barat   berbatasan  dengan  Kecamatan Caringin.
Jumlah  Dusun,    RW    dan  RT  Se-Kecamatan  Kadudampit  yaitu  jumlah Dusun  ada  34,  Rw  74,  Rt  286.  Jumlah  dusun  yang  paling  banyak  yaitu  Desa Kadudampit,  Desa  Gedepangrango,  Desa  Cikahuripan,  Desa  Muaradua,  Desa Sukamaju,  Desa  Cipetir  dan  Desa  Undrusbinangun  dengan  jumlah  4  dusun. Jumlah  Rw  yang  paling  banyak  ada  11  RW  yaitu  Desa  Cikahuripan  dan  Desa Sukamaju. Dan jumlah Rt yang paling banyak ada 44 Rt yaitu Desa Cikahuripan.
Perkembangan jumlah penduduk di Kecamatan Kadudampit sampai akhir bulan Desember 2016  tercatat  55.032  jiwa terdiri dari Laki-laki   28.302 Jiwa dan Perempuan    26.730    Jiwa.  Berdasarkan  Dokumen  Kecamatan  Kadudampit Kabupaten  Sukabumi,  terdapat  jumlah  kepala  keluarga  sebanyak  17.744  kepala keluarga.  Data  kependudukan  kecamatan  kadudampit  dan  dilihat  dari pertumbuhan penduduk intensitas populasinya akan terus bertambah dari waktu ke waktu.
Program  PKH  ini  merupakan  program  yang  cukup  efektif  dan  dapat dirasakan  langsung  oleh  masyarakat  dalam  rangka  menyelamatkan  generasi penerus bangsa yakni di bidang pendidikan dan kesehatan, salah satu Kecamatan yang merasakan langsung manfaat program PKH ini adalah warga di Kecamatan Kadudampit  Kabupaten  Sukabumi  yang  teleh  mersakan  manfaat  langsung  dari PKH ini sejak tahun 2009.
Tujuan  Program  PKH,  yaitu:  Pertama,  Untuk  Meningkatkan  taraf  hidup keluarga  penerima  manfaat  melalui  akses  layanan  pendidikan,  kesehatan  dan kesejahteraan  social,  Kedua,  Untuk  Mengurangi  beban  pengeluaran  dan meningkatkan  pendapatan  keluarga  miskin  dan  rentan,  Ketiga,  Untuk Meningkatkan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam  mengakses  layanan  kesehatan  dan  pendidikan  serta  kesejahteraan  social, Keempat, Untuk  Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dan  Kelima, Untuk Komplementaris Program Keluarga Harapan.
Adapun Struktur organisasi Pendamping Program Keluarga Harapan di
Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 5 No. 1 (2020) 21-46
Kecamatan  Kadudampit  adalah:  Koordinator  Kecamatan  Tajul  Arifin,  S.Pd, Pendamping Sosial Desa Cikahuripan Rizky Prataman, S.E, Pendamping Sosial Desa Citamiang Tajul Arifin, S.Pd, Pendamping Sosial Desa Cipetir Tajul Arifin, S.pd,  Pendamping  Sosial  Desa  Gedepangrango  Nawawi,  S.Pd.I,  Pendamping Sosial Desa Kadudampit Siti Halimah, S.Tr, Sos, Pendamping Sosial Desa Muara Dua Encep AnwarGojali, S.Pd, Pendamping Sosial Desa Sukamaju A. Syahid Syamsul  Hadi,  S.H,  Pendamping  Sosial  Desa  Sukamanis  Ujang  Badru  Jaman, S.H,  Pendamping  Sosial  Desa  Undrusbinangun:Nawawi,  S.Pd.I.  (Sumber: wawancara  dengan  Bapak  Tajul  Arifin  selaku  koordinator  PKH  Kecamatan Kadudampit pada hari senin tanggal 11 juni 2018).
Hasil penelitian ini menemukan tentang pemberdayaan masyarakat pada program keluarga harapan (PKH) dalam proses pemberdayaan masyarakat yang ada di kecamatan kadudampit.
Dalam  rangka  percepatan  penanggulangan  kemiskinan  sekaligus pengembangan  kebijakan  dibidang  perlindungan  sosial,  Pemerintah  Indonesia mulai tahun 2007 melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program PKH ini merupakan program yang cukup efektif dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka menyelamatkan generasi penerus bangsa yakni di bidang  pendidikan  dan  kesehatan,  salah  satu  Kecamatan  yang  merasakan langsung manfaat program PKH ini adalah warga di Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi yang teleh mersakan manfaat langsung dari PKH ini sejak tahun 2009. Pada awalnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH ini tercatat sebanyak 980 Keluarga, pada tahun 2016 terdapat penambahan KPM sebanyak 350 keluarga. Selanjutnya pada tahun 2017 terdapat penambahan lagi 1893 KPM yang totalnya hingga saat ini sebanyak 3223 KPM (Dokumen Program Keluarga Harapan Kecamatan Kadudampit).

## Proses  Pemberdayaan  Aras  Mikro  (Individu)  Pada  Program  Keluarga Harapan
Setiap  manusia  berhak  bahagia  dan  hidup  secara  layak,    kebahagiaan  dapat ditentukan  oleh  bebarapa  faktor  salah  satunya  adalah  faktor  ekonomi.  Oleh karena itu faktor ekonomi sangatlah penting untuk memenuhi kehidupan sehari- hari dimanapun kita berada. Pemberdayaan individual disini adalah pemberdayaan yang diberikan langsung kepada setiap individu atau peserta PKH dengan cara memberikan bantuan. Sebagaimana masyarakat penerima bantuan PKH mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu dan tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya  dengan  sempurna,  maka  pemerintah  memberikan  bantuan Program Keluarga Harapan kepada keluarga sangat miskin (KSM), yang menjadi Sasaran  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  adalah  Keluarga  Miskin  (KM)
berdasarkan Basis  Data Terpadu.  Peserta  PKH  harus  terdaftar  dan  hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Program  keluarga  harapan  (PKH)  bertujuan  untuk  mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan kesehatan, pendidikan  dan ekonomi. Setiap anggota PKH harus memiliki kesadaran bahwa faktor pendidikan dan kesehatan adalah hal yang paling penting.
Pelaksanaan  PKH  dalam  bidang  kesehatan  dan  bidang  pendidikan  di kecamatan  kaduadmpit,  yaitu:  pertama,  Bidang  Kesehatan.  Dengan  demikian upaya  pemberdayaan  dalam  rangka  meningkatkan  kesehatan  masyarakat  harus terus dilakukan, namun terkadang masyarakat lalai terhadap kesehatannya sendiri dan menyebabkan timbulnya penyakit baik itu penyakit ringan maupun penyakit yang berat. Oleh karena itu faktor kesehatan sangatlah penting bagi masyarakat yang  ada  di  Kecamatan  Kadudampit  baik  untuk  balita,  ibu  hamil,  anak-anak, remaja  dan  orang  tua.  Sehingga  masyarakat  di  Kecamatan  Kadudampit  harus pintar  menjaga  kesehatannya  dalam  berbagai  perubahan  cuaca.  Maka  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kecamatan  Kadudampit  semakin  memperkuat kesehatan  karena adanya bantuan tunai yang diberikan kepada setiap peserta PKH dari pemerintah.
Dalam  pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  peserta  PKH  harus terdaftar  dan  hadir  pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban peserta  PKH  di  bidang kesehatan  meliputi  pemeriksaan  kandungan  bagi  ibu hamil,  pemberian  asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak  prasekolah  (Sumber:wawancara  dengan  Bapak  Tajul  Arifin,  selaku koordinator PKH Kecamatan Kadudampit, pada hari senin tanggal 11 juni 2018).
Hal  tersebut  diperketat  dengan  adanya  verifikasi  setiap  tri  wulan  oleh Pendamping sosial untuk memastikan keikutsertaan Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam kehadirannya di posyandu.
Hasil wawancara dengan salah satu kader posyandu adalah sebagai berikut:
“PKH  dalam  bidang  kesehatan  di  Kecamatan  Kadudampit  ini  sangat membantu  masyarakat  terutama  bagi  ibu  hamil,  balita,  dan  anak-anak prasekolah.  Posyandu  ini  bertujuan  untuk  menurunkan  angka  kematian balita dan ibu hamil,  yaitu dengan mengunjungi posyandu seacar rutin setiap bulan sekali. (Sumber: wawancara dengan  Ibu empat selaku kader posyandu pada hari selasa tanggal 12 juni 2018)”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  bahwa  kesehatan  di  Kecamatan Kadudampit mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat, selain dapat menurunkan  angka  kematian  ibu  hamil  dan  balita  juga  dapat  membantu
Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 5 No. 1 (2020) 21-46
31
menyadarkan masyarakat bahwa kesehatan itu sangatlah penting.
Kedua , Bidang Pendidikan. Berdasarkan laporan Education for All Global Monitoring  Report  yang  dirilis  UNESCO  2011,  tingginya  angka  putus  sekolah menyebabkan  peringkat  indeks  pembangunan  rendah.  Karenanya,  Mendorong anak  untuk  tetap  bersekolah  pada  usia  remaja  menjadi  hal  mendasar. Keikutsertaan  mereka  yang  berada  di  luar  sistem  sekolah  pun  harus  menjadi perhatian utama
Penyebab utama angka putus sekolah menurut data BPS diatas disebabkan ketiadaan biaya untuk melanjutkan sekolah dan tidak adanya minat anak untuk bersekolah.  Data  statistik  tingkat  provinsi  dan  kabupaten  menunjukkan  bahwa terdapat  kelompok  anak-anak  tertentu  yang  terkena  dampak  paling  rentan sebagian besar berasal dari keluarga miskin sehingga tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu,  memiliki  kemungkinan  putus  sekolah  empat  kali  lebih  besar  daripada mereka yang berasal dari keluarga berkecukupan (Pedoman umum PKH 2016).
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dibidang Pendidikan, yaitu peserta PKH wajib mendaftarkan  dan memastikan  kehadiran  anggota  keluarga PKH  ke  satuan  pendidikan  sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Sama halnya  dengan  bidang  kesehatan  pendamping  sosial  pun  melakukan  verivikasi anggota keluarga PKH ke sekolah-sekolah untuk memastikan absensi kehadiran mereka tidak kurang dari 85% per bulannya. Yang mendapat bantuan pendidikan ini yaitu anak mulai dari  Usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar (SD. SMP. SLTA) (Sumber: Wawancara dengan Bapak Tajul Arifin selaku koordinator PKH Kecamatan Kadudampit pada hari senin tanggal 11 juni 2018 ).
Kehadiran anggota KPM yang signifikan di fasilitas pendidikan merupakan dampak  yang  nyata  adanya  PKH  ini  terlebih  jenjang  pendidikan  mereka  yang awalnya  hanya sampai lulusan sekolah dasar (SD) tapi semenjak mereka menjadi keluarga  penerima  manfaat  (KPM)  PKH  anak-anak  mereka  atau  anggota keluarganya sampai lulus SMA. Bahkan jika ada anggota KPM yang mondok di Pesantren Salafi mereka juga mengikuti Kejar Paket B ataupun paket C. Karena pendidikan  sangatlah  penting  dijaman  sekarang  untuk  menambah  pengetahuan dan  keterampilan  seseorang  (Sumber:  wawancara  dengan  Bapak  Ujang  Badru Jaman selaku pendamping PKH Kecamatan Kadudampit pada hari senin tanggal 11 juni 2018).
Hasil wawancara dengan salah satu peserta PKH adalah sebagai berikut:
“Ibu mendapatkan bantuan PKH sudah 9 tahun, bantuan PKH diberikan berupa  uang  untuk  digunakan  keperluan  sekolah  anak-anak. Alhamdulillah  neng  dengan  adanya  bantuan  PKH  bisa  bantu-bantu
meringankan biaya hidup ibu. Karena menurut ibu pendidikan itu sangat penting”.  (Sumber:  Wawancara  dengan  Ibu  Lilis  selaku  peneriama manfaat PKH pada hari senin tanggal 12 juni 2018).
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  Program Keluarga  Harapan  memiliki  strategi  pemberdayaan  salah  satunya  melalui pendidikan,  hal  ini  selaras  dengan  teori  Suntoyo  usman  bahwa  Strategi pemberdayaan  juga  dapat  dilakukan  melalui  peningkatan  kesadaran  dan pendidikan.  Masyarakat  atau  kelompok  masyarakat  tertentu  sering  kali  tidak menyadari  penindasan  yang  terjadi  pada  dirinya.  Kondisi  ketertindasan  ini diperparah  dengan  tidak  adanya  keterampilan  untuk  bertahan  hidup  secara ekonomi  dan  sosial.  Hal  tersebut  selaras  dengan  teori  Sunyoto  Usman  yang menjelaskan  tentang  “tujuan  pemberdayaan  masyarakat  adalah  untuk memampukan  dan  memandirikan  masyarakat  terutama  dari  kemiskinan, keterbelakangan atau kesenjangan, atau ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa dilihat dari  indikator  pemenuhan  kebutuhan  dasar  yang  belum  mencukupi  atau  layak, seperti pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transfortasi.”
Dengan  adanya  bantuan  Program  Keluarga  Harapan  tentunya  sangat membantu  masyarakat.  Berikut  tanggapan  peserta  PKH  setelah  mendapatkan bantuan PKH
Hasil wawancara dengan salah satu peserta PKH adalah sebagai berikut:
“Sangat terbantu sekali dengan adanya PKH ini, walaupun tidak sepenuhnya menghilangkan beban saya sebagai orang tua untuk menafkahi anak, akan tetapi membantu sekali mengurangi beban untuk keseharain anak dan biaya anak sekolah. Saya mendapatkan PKH semenjak tahu 2009 waktu itu anak pertama saya kelas 6 SD sekarang sudah kelas 12 SMK, dan saya pada waktu itu sedang mengandung anak ke 2 dengan usia kandungan 7 bulan langsung mendapatkan  bantuan  hingga  sekarang  anak  ke  2  saya  sudah  sekolah  di SDN  puncak  manis  kelas  1  (Sumber:  wawancara  dengan  Ibu  empat penerima  manfaat  PKH  desa  sukamanis  pada  hari  selasa  tanggal  12  juni 2018).

## Proses  Pemberdayaan  Aras  Mezzo  (Kelompok)  Pada  Program  Keluarga Harapan
Pemberdayaan  kelompok  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran  tentang pengetahuan, keterampilan dan agar masyarakat dapat memecahkan masalahnya secara mandiri.
Di  Kecamatan  Kadudampit  khusus    bagi  yang  menerima  bantuan  PKH mempunyai  kelompok  tersendiri,  yang  disebut  dengan  kelompok  Keluarga
Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 5 No. 1 (2020) 21-46
Penerima Manfaat (KPM). Dengan adanya kelompok KPM ini agar memudahkan para pendamping PKH dalam mensosialisasikan program PKH dan memudahkan komunikasi  antara  pendamping  dan  peserta  penerima  bantuan  PKH.  Karena mengingat  pemberdayaan  kelompok  ini  sangatlah  penting  bagi  masyarakat (Sumber:  wawancara  dengan  Bapak  Tajul  Arifin  selaku  koordinator  PKH Kecamatan Kadudampit pada hari senin tanggal 11 juni 2018).
Agar terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelompok ini maka diperlukan pendampingan masyarakat oleh pendamping PKH itu sendiri. Pendamping PKH harus bisa memotivasi masyarakat agar terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai keahlian dan kemampuan. Karena dalam pemberdayaan harus mengutamakan proses dan pemberdayaan tidak bisa dilakukan secara instan.
Dalam  kelompok  KPM  ini  harus  di  dampingi  oleh  fasilitator  atau pendamping  PKH  untuk  memberikan  motivasi  kepada  masyarakat,  jika masyarakat tidak diberikan motivasi maka akan rentan terhadap kemiskinan dan sulit untuk hidup maju.
Kecamatan  Kadudampit  Kabupaten  Sukabumi  memiliki  jumlah  9  desa, pada setiap desa mempunyai kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang jumlahnya berbeda-beda. Dikarenakan jumlah penerima manfaat PKH nya pun yang berbeda disetiap desanya, setiap kelompok KPM  anggotanya berjumlah 25 – 30 KPM. Adapun kelompoknya adalah sebagai berikut: pertama . Desa Cikahuripan dengan jumlah 470 KPM memiliki 16 kelompok, kedua . Desa Citamiang dengan jumlah  320  KPM  memiliki  13  kelompok, ketiga .  Desa  Cipetir  dengan  jumlah 311KPM memiliki 11 Kelompok, keempat. Desa Gedepangrango dengan jumlah 300 KPM memiliki 11 kelompok, kelima. Desa Muaradua dengan jumlah 442 KPM memiliki 17 Kelompok, keenam. Desa Sukamaju dengan jumlah 407KPM memiliki 15  Kelompok, ketujuh. Desa  Sukamanis  dengan  jumlah  431  KPM  memiliki  15 Kelompok. Kedelapan. Desa Undrusbinangun dengan jumlah 278 KPM memiliki 10 Kelompok
Jadi, Kecamatan Kadudampit memiliki peserta PKH dengan jumlah 3233 KPM  yang  terdiri  dari  123  Kelompok  dan    memiliki  9  Orang  pendamping. Tentunya untuk mendampingi Kelompok KPM di Kecamatan Kadudampit para pendamping PKH harus ekstra dalam segala hal, karena jumlah peserta PKH yang begitu  banyak  sedangkan  pendamping  hanya  ada  9  orang  (Sumber:  wawancara dengan Bapak Tajul Arifin selaku koordinator PKH Kecamatan Kadudampit pada hari senin tanggal 11 juni 2018).
Mata pencaharian KPM PKH memang berbeda-beda mulai dari Ibu rumah tangga, pekerja pabrik, buruh cuci, buruh pertanian, asisten rumah tangga hingga TKI  (Sumber:  wawancara  dengan  Bapak  Tajul  Arifin  selaku  koordinator  PKH
Kecamatan Kadudampit pada hari senin tanggal 11 juni 2018).
Pertemuan  kelompok  KPM  atau  pertemuan  bulanan  adalah  membahas tentang  mengubah  perilaku  peserta  PKH  terhadap  kesehatan  dan  pendidikan kearah yang lebih positif. Upaya perubahan perilaku dilakukan melalui pemberian bantuan  tunai  bersyarat  sebagai reward terhadap  perilaku  positif  mereka  dalam memanfaatkan layanan pendidikan dan kesehatan.
Manfaat  pertemuan  kelompok  adalah  salah  satu  kewajiban  yang  harus diikuti  oleh  KPM  setiap  bulannya,  manfaat  yang  didapatkan  ketika  melakukan petemuan kelompok adalah mengubah cara pikir dan cara pandang masyarakat dengan terus menerus (Sumber: wawancara dengan Bapak Ujang  Badru Jaman selaku pendamping PKH Kecamatan Kadudampit pada hari senin tanggal 11 juni 2018).
Dalam pertemuan kelompok KPM selain menyampaikan terkait peraturan ataupun perkembangan mengenai PKH diberikan juga materi kepada KPM yang dilakukan secara  terus  menerus setiap  bulannya, materi  yang  disampaikan pada pertemuan  kelompok  KPM  telah  disediakan  dalam  bentuk  modul  oleh kementerian. Adapun materinya yaitu sebagai berikut:
Pertama. Bidang Pendidikan, seperti: Menjadi Orang Tua yang Lebih Baik, Memahami Perilaku Anak, Memahami Cara Anak Usia Dini Belajar, dan Anak sukses Disekolah
Kedua. Bidang Ekonomi, seperti: Mengelola Keuangan Keluarga, Cermat Meminjam dan Menabung dan Memulai Usaha
Ketiga . Bidang Kesehatan, seperti: Masalah Gizi Di Indonesia, Pelayanan Ibu Hamil, Pelayanan Ibu Bersalin, Pelayanan Ibu Nifas Dan Ibu Menyusui, Pelayanan Bayi Usia 0-28 Hari, Pelayanan Bayi Usia 29 Hari – 11 Bulan, Pelayanan Anak Usia 12 – 59 Bulan, Pelayanan Remaja dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat.
Keempat .  Bidang  Perlindungan  Anak,  seperti:  Pencegahan  Kekerasan terhadap Anak, dan Pencegahan Penelantaran dan Eksploitasi terhadap Anak
Adapun  bentuk  pelatihan  yang  diberikan  pendamping  PKH  kepada penerima bantuan PKH pada saat pertemuan kelompok KPM.
Hasil  wawancara  dengan  salah  satu  pendamping  PKH  Kecamatan Kadudampit  adalah sebagai berikut:
“Selain pemberian materi dalam pertemuan kelompok juga kami jadwalkan adanya pemberian pelatihan kepada KPM, adapun jenis pelatihan yang kami berikan  pada  setiap  desa    tidaklah  sama  dengan  desa  lainnya.  Hal  ini disesuaikan  dengan  potensi  daerah  desa  tersebut  seperti  contohnya
Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 5 No. 1 (2020) 21-46
pelatihan di Desa Citamiang dan Desa muaradua yang hampir 50% warga masyarakatnya  mempunyai  mata  pencaharian  sebagai  kuli,  pembuat kerajinan  alat  rumah  tangga,  dan  lain-lain.  Jadi  para  pendamping memberikan  pelatihan  kepada  mereka  terkait  bagaimana  cara  pemasaran dan  cara  pengemasan  produk  yang  lebih  menarik.  Beda  halnya  dengan pelatihan yang  diberikan pada desa Undrusbinangun, desa Cipatir dan desa Sukamaju  yang  penduduk  didesanya  rata-rata  menjadi  pekebun  sayuran. Maka pelatihan yang diberikan  yaitu mengenai cara bercocok tanam yang benar agar menghasilkan kualititas yang baik” (Sumber: wawancara d engan Bapak Ujang Badru Jaman selaku pendamping PKH kecamatan kadudampit pada hari senin tanggal 11 juni 2018).
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  bahwa  setiap  daerah  memiliki potensiyang  berbeda-beda  dan  pelatihan  yang  diberikan  haruslah  berbeda  juga sesuai  potensinya.  Hal  tersebut  berkaitan  dengan  teori    Soebianto  bahwa Pemberdayaan adalah suatu cara agar rakyat, komunitas, dan organisasi diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya. Pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai  pengontrolan,  dan  mempengaruhi,  kejadian-kejadian  serta  lembaga- lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi  kehidupannya  dan  kehidupan  orang  lain  yang  menjadi perhatiannya (Soebianto, 2013:28-29).
Perubahan  yang  dialami  oleh  KPM  setelah  adanya  pertemuan  kelompok memang tidak terlihat secara nyata dan signifikan hal tersebut dikarenakan faktor- faktor yang melatarbelakangi peserta KPM dari segi pendidikan yang rendah dan usia  yang  sudah  tidak  muda  lagi.  Akan  tetapi  para  pendamping  di  Kecamatan Kadudampit percaya dengan memberikannya pemahaman dan pendekatan kepada mereka akan mengubah sedikit demi sedikit pola pikir mereka.
Kehadiran  pertemuan  kelompok,  setiap  KPM  diwajibkan  mengikuti pertemuan kelompok setiap ada acara pertemuan, dikarenakan ada absensi yang harus mereka isi dan dilaporkan setiap bulanya ke Dinas Sosial kabupaten. Adapun ketika  peserta  KPM  tidak  bisa  hadir  pada  pertemuan  kelompok,  harus  ada perwakilan  yang  menggantikan  KPM  tersebut.  Ketika  peserta  tidak  mengikuti pertemuan kelompok tanpa ada alasan dan tanpa adanya yang mewaikili, mereka diberikan  sanksi  berupa  penundaan  pencairan  sampai  di  keluarkanya  dari kepesertaan  PKH.  Untuk  jadwal  Pertemuan  Kelompok  KPM  setiap  bulanya tidaklah  menentu  hal  ini  dikarenakan  keadaan  dan  kondisi  KPM  tersebut.  Jadi pertemuan kelompok KPM disesuaikan dengan jadwal peserta KPM yang kadang pagi  hingga  siang  mereka  berkerja  sebagai  kuli  di  ladang  dan  lain  sebagainya.
Bahkan dihari liburpun para pendamping tetap melakukan pertemuan kelompok jika KPM yang meminta dan bersedia.
P2K2 adalah Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) sama saja  dengan  istilah  pertemuan  kelompok,  P2K2  adalah  proses  belajar  secara terstruktur  untuk  memperkuat  terjadi  perubahan  prilaku  pada  KPM.  P2K2 bertujuan  untuk  untuk  meningkatkan  pengetahuan,  pemahaman  mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan dan pengelolaan keuangan bagi keluarga. Maka pemenuhan  kewajiban  oleh  peserta  PKH  tidak  hanya  didorong  oleh  bantuan tunai, namun juga karena kesadaran manfaat pendidikan dan kesehatan  bagi anak (Sumber: wawancara dengan Bapak Ujang Badru Jaman selaku pendamping PKH Kecamatan Kadudampit pada hari senin tanggal 11 juni 2018).

## Proses  Pemberdayaan  Aras  Makro  (Massal)  Pada  Program  Keluarga Harapan
Pemberdayaan  secara  massal  berarti  lebih  menekankan  bahwa  pemberdayaan haruslah berdampak positif bagi seluruh peserta yang mendapatkan bantuan PKH itu  sendiri.  Untuk  menyampaikan  Program  Keluarga  Harapan  kepada  setiap peserta PKH, maka harus di adakan sosialsisasi ke KPM PKH yang dilakukan oleh setiap pendamping melalui pertemuan kelompok atau P2K2.
Sosialisasi  PKH  di  sampaikan  juga  lewat  berita  pada  Televisi  dan  lewat website Program Keluarga Harapan. Adapun sosialisasi yang langsung melibatkan masyarakat (calon penerima bantuan PKH) yaitu pada saat validasi awal  calom penerima bantuan PKH berkumpul di kantor Kecamatan Kadudampit tujuannya untuk menentukan apakah mereka layak atau tidaknya menerima bantuan, karena untuk mendapatkan bantuan PKH  masyarakat harus sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan.
Adapun Fasilitas yang didapatkan oleh KPM PKH adalah kartu ATM dan Buku  tabungan.  Setiap  pencairan  uang  bantuan  akan  masuk  pada  ke  rekening masing-masing  KPM  (Sumber:  wawancara  dengan  Bapak  Tajul  Arifin  selaku koordinator PKH Kecamatan Kadudampit pada hari senin tanggal 11 juni 2018).
Tingkat  Keberhasilan  Program  Keluarga  Harapan  di  Kecamatan Kadudampit yaitu: pertama . Tingkat Keberhasilan PKH dalam Bidang Pendidikan adalah  Dalam  mempercepat  penanggulangan  kemiskinan  pemerintah pengeluarkan  program  keluarga  harapan,  tujuannya  untuk  memutuskan  rantai kemiskinan  serta  meningkatkan  sumber  daya  manusia  terutama  pada  keluarga sangat miskin (KSM).
Sebelum  adanya  adanya  program  keluarga  harapan  di  Kecamatan Kadudampit banyak anak yang hanya sekolah sampai SD bahkan putus sekolah.
Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 5 No. 1 (2020) 21-46
Karena  pendapatan  orang  tua  mereka  tidak  mencukupi  untuk  menyekolahkan anak-anaknya sehingga menyampingkan pendidikan. Akibatnya banyak anak yang bekerja  di  pabrik  untuk  membantu  perekonomian  orang  tuanya,  walaupun seharusnya  mereka  masih  membutuhkan  pendidikan.  Setelah  adanya  program keluarga  harapan  tingkat  pendidikan  anak  di  Kecamatan  Kadudampit  menjadi meningkat dari jumlah sebelum meneriman bantuan program keluarga harapan.
Dampak  yang  penting  dalam  pendidikan  yaitu    peningkatan  angka partisipasi kasar ( enrollment rate ) SD,SMP dan SMA  sejalan dengan tujuan PKH untuk mendorong akses pendidikan kepada anak usia sekolah hal ini dibuktikan hingga  bulan  Mei  2018  di  Kecamatan  Kadudampit  jumlah  komponen  dalam penidikan  SD  3044,  SMP  1844,  SMA  883  (Sumber:  wawancara  dengan  Bapak Tajul  Arifin  selaku  koordinator  PKH  Kecamatan  Kadudampit  pada  hari  senin tanggal 11 juni 2018).
Kedua. Tingkat Keberhasilan PKH dalam Bidang Kesehatan, yaitu Program Keluarga Harapan dalam bidang kesehatan mensyaratkan peserta PKH seperti ibu hamil,  ibu  nifas,  dan  anak  usia  0-6  tahun  harus  melakukan  kunjungan  rutin  ke berbagai sarana kesehatan seperti ke posyandu dan lain-lain. Karena setiap satu bulan  sekali  posyandu  selalu  mengadakan  penimbangan  untuk  balita  dan pemeriksaan  untuk  ibu  hamil  yang  dibantu  oleh  kader  posyandu.  Program keluarga  harapan  dapat  membantu  meningkatkan  partisifasi  masyarakat  dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.
Sedangkan dampak utama dari PKH terhadap kesehatan dapat terlihat pada kunjungan  sebelum  melahirkan,  imunisasi,  dan  lambatnya  atau  berhentinya pertumbuhan.  Dampak  PKH  terhadap  kunjungan  sebelum    melahirkan  data menunjukan 43 ibu hamil, 1153 balita, 293 anak prasekolah, 181 lansia dan 8 orang disabilitas  (Sumber:  wawancara  dengan  Bapak  Tajul  Arifin  selaku  koordinator PKH Kecamatan Kadudampit pada hari senin tanggal 11 juni 2018).
Adapun sasaran peserta Program Keluarga Harapan
Sasaran  peserta  PKH  adalah  Keluarga  Miskin  (KM)  dan  yang  memiliki komponen kesehatan (ibu hamil, nifas, balita, anak prasekolah) dan komponen pendidikan (SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat) atau anak usia 7  - 21 tahun  yang  belum  menyelesaikan  pendidikan  wajib  12  tahun,  penyandang disabilitas berat, dan lanjut usia diatas 70 tahun.
Program  Keluarga  Harapan  terdiri  atas  tiga  komponen,  yaitu komponen pendidikan  yang  mensyaratkan  anak-anak  peserta  PKH  terdaftar  dan  hadir  di sekolah minimal kehadiranya 85% dari jumlah hari efektif sekolah yang berlaku, komponen kesehatan dengan kewajiban antara lain peserta mendapatkan layanan prenatal dan postnatal, proses kelahiran ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih,
melakukan imunisasi sesuai jadwal, dan memantau tumbuh kembang anak secara teratur  dengan  minimal  kehadiranya  85%  dan  komponen  kesejahteraan  sosial yang terdiri dari penyandang disabilitas berat dan lanjut usia 70 tahun atau lebih.
Akses  terhadap  kesehatan  dan  pendidikan  yang  diberikan  tersebut diharapkan  mampu  mengubah  perilaku  masyarakat  (miskin)  agar  lebih  peduli terhadap  kesehatan  dan  pendidikan  generasi  penerusnya,  sehingga  mampu menghilangkan  kesenjangan  sosial,  ketidakberdayaan  dan  keterasingan  sosial yang selama ini melekat pada diri masyarakat miskin (Sumber: wawancara dengan Bapak Tajul Arifin selaku koordinator PKH Kecamatan Kadudampit pada hari senin, tanggal 11 juni 2018).
Sejak 2012, penerima bantuan diperluas dengan rnenarnbah kategori rentan seperti  keluarga  yang  memiliki  penyandang  disabilitas  dan  atau  manula  dalarn rumah tangganya.
Dalam  kesempatan  ini  Mementerian  Sosial  melalui  Direktorat  Jenderal Perlindungan  dan  Jaminan  Sosial  juga  melakukan  penandatanganan  nota kesepahaman  dengan  Bank  Himbara.  Ruang  lingkup  dari  Nota  Kesepahaman tersebut  adalah  penyaluran  bantuan  sosial  PKH,  penanganan  pengaduan  baik individu,  keluarga,  kelompok,  institusi  terkait  dengan  PKH  dan  kegiatan  lain terkait dengan PKH (Dokumen Program Keluarga Harapan).
Gambar 1.  Dokumentasi pada saat kegiatan pertemuan kelompok PKH
Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 5 No. 1 (2020) 21-46
39

## Gambar 2. Dokumentasi pada saat kegiatan pertemuan kelompok PKH
Gambar 3. Dokumentasi pada saat verifikasi data di kecamatan kadudampit

## PENUTUP
Program PKH ini merupakan program yang cukup efektif dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka menyelamatkan generasi penerus bangsa yakni melalui pendidikan dan kesehatan. Program keluarga harapan di kecamatan kadudampit sudah ada sejak awal tahun 2009 hingga sekarang dan tersebar di 9 desa yaitu: desa Kadudampit, desa Gedepangrango, desa Sukamaju, desa Cipetir, desa Undrusbinangun, desa Sukamanis, desa Citamiang, desa Muaradua, dan desa Cikahuripan.
Berdasarkan penelitian mengenai Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Keluarga Harapan (PKH) yang berlokasi di Kecamatan Kadudampit Kabupaten
Sukabumi. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
Pertama,  Pemberdayaan  Aras  Mikro  (Individu)  pada  Program  Keluarga Harapan (PKH) yaitu peserta PKH di berikan bantuan berupa layanan kesehatan dan  pendidikan,  dengan  adanya  kesehatan  dan  pendidikan  ini  peserta  PKH  di Kecamatan Kadudampit sangat terbantu untuk memeriksa kesehatan mereka baik ke  posyandu  ataupun  ke  puskesmas  selain  itu  mereka  juga  terbantu  dalam pendidikan dan menyandari bahwa pendidikan itu sangat penting.
Kedua, Pemberdayaan Aras Mezzo,  (Kelompok)pada Program Keluarga Harapan  (PKH)  Yaitu  dengan  adanya  kelompok  Keluarga  Penerima  Manfaat (KPM) peserta PK diberikan pelatihan maupun informasi mengenai PKH dalam pertemuan Kelompok yang diadakan setiap satu bulan sekali.
Ketiga,  Pemberdayaan  Aras  Makro  (Massal)  pada  Program  Keluarga Harapan (PKH). Sosialisasi yang langsung melibatkan masyarakat (calon penerima bantuan  PKH)  yaitu  pada  saat  validasi  awal    calom  penerima  bantuan  PKH berkumpul  di  kantor  Kecamatan  Kadudampit  tujuannya  untuk  menentukan apakah mereka layak atau tidaknya menerima bantuan, karena untuk mendapatkan bantuan PKH  masyarakat harus sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan.
Hingga saat ini pelaksanaan PKH di Kecamatan Kadudampit sudah tepat sasaran  adapun  ketika  masyarakat  menilai  tidak  tepat  sasan  kementerian memberikan layanan pengaduan, hal ini  Mengingat pelaksanaan suatu program tidak selalu dapat diharapkan berjalan  sempurna,  maka  Pelaksana  PKH  Pusat, Pelaksana    PKH    Provinsi    dan  Pelaksana  PKH  Kabupaten/Kota  dibentuk layanan Sistem Pengaduan Masyarakat (SPM) PKH.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, I. R. 2008. Intervensi Komunitas Pengembangan Masayarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada Anwas.  E.  O.  M.  2014.  Pemberdayakan  Masyarakat  di  Era  Global.  Bandung: Alfabeta Dokumen Program Keluarga Harapan Kecamatan Kadudampit Hikmat, R H. 2016. Pedoman Umum Program Keluarga Harapan. Jakart: Direktur Jenderal Perlindangan dan Jaminan Sosial.
Jamaludin,  A.  N.  2015.  Sosiologi  Perkotaan  Memahami  Masyarakat  Kota  dan Problematikanya. Bandung: CV. Pustaka Setia
Lestari. W. Kartono. D.T, Demartoto, A, & Setiyawan K. B (2019). Pemberdayaan
Rumah Tangga menuju Kemandirian melalui Modal Sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH). Society, 7 (2), 289-302, 2019. P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874.
Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 5 No. 1 (2020) 21-46
Machendrawaty,  N  &  Safei,  A.  A.  2001.  Pengembangan  Masyarakat  Islam. Bandung: ROSDA
Nasdian, F T. 2014. Pengembangan Masyarakat. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Notowidagdo, Rohiman. 2016. Pengantar Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Amzah Priyanto,  M.  2016.  Penerapan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Kecamatantamalate Kota Makassar. Jurusan PMI Kons Kesejahteraan Sosial Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar Rahayu, S L. 2012. Bantuan Sosial di Indonesia Sekarang dan Ke Depan. Bandung: Fokusmedia.
Roesmidi & Risyanti. 2006. Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Alqaprint Soebianto,  T.  M.  2013.  Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Perspektif  kebijakan publik. Bandung: CV Alfabeta
Suharto, E. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT Refika Aditama