## Al-Mizan
Jurnal Pemikiran Hukum Islam ISSN 1907-0985,  E ISSN 2442-8256 Vol. 14, No. 2, 2018, h. 162-179 DOI: https://doi.org/10.30603/am.v14i2.741

## Kajian Sosiologi dalam Fikih Kepemimpinan Wanita

## Nurul Mahmudah dan Supiah
IAIN Metro Lampung; IAIN Sultan Amai Gorontalo Email: mafazasyafira@gmail.com; supiahbd@gmail.com
Abstract: This paper was made to analyze sociological studies in women's leadership fiqh. The results of the analysis of the author that the existence of matters  relating  to  women's  responsibilities  exist  from  social,  social  and social  factors  in  the  community  itself.  If  there  is  an  ancient  society,  it cannot  be  a  part  of  various  aspects,  intellectual  and  ability,  for  example. This  cannot  be  applied  again  in  the  current  social  conditions  of  the community,  where  many  women  have  had  the  highest  education,  in  many cases even more, men are there, this happens for the broadest for women to be a leader.
Keywords: Fiqh , Leadership, Women, Sociology

## Study of Sociology in Jurisprudence of Women's Leadership
Abstrak: Tulisan ini dibuat untuk menganalisis kajian sosiologi dalam fikih kepemimpinan wanita. Hasil analisa penulis bahwa Adanya larangan tentang kepemimpinan  wanita  sebenarnya  bukan  lahir  dari  faktor  keagamaan, melainkan  dari  kondisi  social  budaya  maupun  social  historis  dalam masyarakat  itu  sendiri.  Apabila  dalam  masyarakat  zaman  dahulu  wanita tidak  dapat  menjadi  pemimpin  karena  dianggap  lemah  dari  berbagai  segi, intelektual  dan  kemampuan  misalnya.  Hal  itu  tidak  dapat  diterapkan  lagi dalam  kondisi  sosial  masyarakat  saat  ini,  di  mana  kaum  wanita  sudah banyak yang mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, dalam suatu kasus bahkan  kecerdasan  mereka  telah  melebihi  kaum  pria,  hal  ini  tentunya membuka  kesempatan  yang  luas  bagi  kaum  wanita  untuk  menjadi  seorang pemimpin.
Kata Kunci : Fikih, Kepemimpinan, Wanita, Sosiologi

## Kajian Sosiologi dalam Fikih Kepemimpinan Wanita

## A. Pendahuluan
Sejarah  mencatat  bagaimana  kedudukan  wanita  pada  zaman  dahulu tidak  memiliki  porsi  menjadi  seorang  pemimpin,    ataupun  mempunyai  hak hidup.  Sebagaimana  kebiasaan  masyarakat  Arab jahiliyyah yang mengubur hidup-hidup  anak  perempuannya,  bahkan  wanita  dapat  diwariskan  dan diperjualbelikan.
Setelah Islam datang, secara bertahap Islam mengembalikan hak-hak wanita  sebagai  manusia  merdeka.  Seorang  wanita  boleh  menjadi  saksi  dan berhak  atas  sejumlah  warisan,  meskipun  keduanya  hanya  bernilai  setengah dari kesaksian atau jumlah warisan yang berhak diterima oleh laki-laki.
Di  Indonesia  sendiri,  sejak  masa  perjuangan  merebut  kemerdekaan, kaum  wanita  telah  ikut  berpartisipasi  mengusir  penjajah.  Namun  setelah kemerdekaan,  peran  wanita  dalam  mengisi  kemerdekaan  masih  belum optimal.  Wanita  masih  termarjinalkan  dari  beberapa  aktivitas  dan  juga jabatan.  Fenomena  itu  terjadi  sebenarnya  dikarenakan  oleh  factor  sosio kultural  maupun  sosio  historis  yang  ada  di  masyarakat,  di  mana  wanita selalu  dianggap  lemah  dan  pria  selalu  diagung-agungkan  dengan  segala kehebatannya.
Di  era  modern  ini,  wanita  tidak  lagi  lemah,  baik  dalam  segi  fisik maupun  akal.  Pendidikan mereka  tidak  kalah  dengan laki-laki,  kemampuan mereka juga banyak diakui dunia luar. Dalam berbagai bidang, kemampuan dan  kecerdasan  wanita  sebanding  dengan  pria,  bahkan  lebih  tinggi. Sehingga,  tidak  menutup  kemungkinan  bagi  wanita  untuk  melakukan aktivitas yang dulunya dilakukan oleh laki-laki, dan menduduki jabatan yang dulunya juga dikuasai oleh laki-laki.
Berdasarkan pemikiran di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah pemberian  pemahaman  tentang  bagaimana  kedudukan  wanita  dalam  Islam dan  bagaimana  kajian  sosiologi  terkandung  pada  pembahasan  fikih kepemimpinan wanita

## B. Kedudukan Wanita dalam Islam
Wanita  mempunyai  kedudukan  yang  tinggi  dalam  Islam  dan pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia. Dia akan menjadi madrasah pertama  dalam  membangun  masyarakat  yang  shalih,  ketika  dia  berjalan sesuai  dengan  petunjuk  al-Qur’an  dan  hadits.  Dalam  tatanan  masyarakat
Islam,  wanita  mempunyai  kedudukan  yang  mulia,  tidak  mengurangi  hak- hak  mereka,  juga  tidak  menjadikan  nilai  kemanusiannya  rapuh. Sebagaimana yang tercantum dalam QS at-Taubah/9: 71:
ٍضْعَ ب ُءاَيِلْوَأ ْمُهُضْعَ ب ُتاَنِمْؤُمْلاَو َنوُنِمْؤُمْلاَو ۚ
ِنَع َنْوَهْ نَ يَو  ِفوُرْعَمْلِبِ َنوُرُمَْيَ
ُوَلوُسَرَو ََّللَّا َنوُعيِطُيَو َةاَكَّزلا َنوُتْؤُ يَو َة َلََّصلا َنوُميِقُيَو ِرَكْنُمْلا
ۚ َُّللَّا ُمُهَُحَْرَ يَس َكِئََٰلوُأ ۗ ٌميِكَح ٌزيِزَع ََّللَّا َّنِإ Terjemahnya:
Dan  orang-orang  yang  beriman,  lelaki  dan  perempuan,  sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh  (mengerjakan)  yang  ma'ruf,  mencegah  dari  yang  munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya.  mereka  itu  akan  diberi  rahmat  oleh  Allah;  Sesungguhnya
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Islam memuliakan wanita dalam porsi istimewa dengan mengangkat derajat  wanita  setinggi-tingginya,  setelah  sebelumnya  pada  zaman Jahiliyyah  wanita  dapat  diperjual  belikan,  menjadi  komoditas,  dan direndahkan  derajatnya.  Pandangan  Islam  terhadap  wanita  sangat  berbeda dengan pandangan bangsa-bangsa lain zaman dahulu.
Pada  tahun  586  M,  bangsa  Perancis  pernah  mengadakan  kongres dengan  tema  ‚apakah  wanita  tergolong  sebagai  manusia  yang  mempunyai hak  dan  kewajiban,  ataukah  tidak  tergolong  sebagai  manusia  ?‛  dan  hasil dari  kongres  itu  adalah  bahwa  wanita  merupakan  manusia  ciptaan  Tuhan dengan tugas melayani laki-laki semata.
Sementara  itu,  UU  Kerajaan  Inggris  sampai  tahun  1805  M,  masih membenarkan seorang suami menjual isterinya dengan nilai jual yang telah ditetapkan, yaitu seharga 6 pence. Pada tahun 1961 M, di Itali masih terjadi seorang suami menjual isterinya kepada laki-laki dengan pembayaran kredit.
Bangsa Yunani tidak jauh berbeda dengan Perancis, Inggris dan Itali. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  pendapat  Aristoteles  yang  menyatakan  bahwa, tujuan dan sentral dari segenap makhluk ini bukanlah pada seluruh manusia, tetapi  hanya  pada  laki-laki  saja.  Apabila  seorang  manusia  melahirkan  bayi

## Kajian Sosiologi dalam Fikih Kepemimpinan Wanita
perempuan berarti suatu hal yang jelek, dan seorang laki-laki pincang sama dengan  separuh  manusia.  Sementara  itu  Plato  menyatakan  rasa  terima kasihnya  kepada  para  Dewa,  karena  para  Dewa  telah  memberikan  enam macam  berkah.  Dua  diantaranya  yaitu  dia  dilahirkan  ke  dunia  sebagai seorang yang merdeka, dan dia dilahirkan sebagai seorang laki-laki. 1
Sedangkan Persia, sebelum Islam datang, mereka juga menghinakan dan  meremehkan  wanita  serta  perannya.  Wanita  hanya  dianggap  sebagai pelengkap  saja  tanpa  mempunyai  peran  dan  manfaat  apa-apa,  sehingga mereka  sering  dilecehkan  dan  didzalimi.  Dalam  agama  Yahudi,  wanita hanya sebagai pembantu pria saja. Seorang ayah diperbolehkan menjual anak perempuannya,  dan  hingga  kini  di  Yahudi,  wanita  tidak  mendapat  bagian waris dari ayahnya kecuali apabila dalam keluarga tersebut tidak ada orang lain yang dapat menampung harta warisannya.
Sementara itu, di India dulu wanita tidak mendapat hak hidup ketika suaminya  meninggal.  Jadi,  ketika  suaminya  meninggal  dan  dibakar,  diapun harus  ikut  dibakar  hidup-hidup  menemani  mayat  suaminya.  Tak  jauh berbeda  dengan  Arab  Jahiliyyah  dulu,  mereka  mempunyai  adat  mengubur anak perempuannya hidup-hidup ketika masih bayi, karena mempunyai anak perempuan dianggap sebagai aib bagi keluarga, sedangkan mempunyai anak laki-laki merupakan suatu kebanggaan tersendiri.
Oleh  karena  itu,  tidak  heran  jika  mayoritas  intelektual  dan sejarahwan,  terutama  di  kalangan  Islam,  memandang  posisi  wanita  pada masa pra Islam sebagai sebuah gambaran kehidupan yang sangat buram dan memprihatinkan.  Wanita  dianggap  sebagai  makhluk  tidak  berharga, keberadannya  sering  menimbulkan  masalah,  tidak  memiliki  independensi diri,  hak-haknya  ditindas  dan  dirampas,  dapat  diperjual  belikan  dan diwariskan, bahkan dikubur hidup-hidup, ditempatkan dalam posisi marginal dan pandangan-pandangan menyedihkan lainnya. 2
Setelah  Islam  datang,  secara  bertahap  hak-hak  wanita  sebagai manusia dikembalikan. Islam mempunyai falsafah yang khas mengenai hak- hak  keluarga  bagi  pria  dan  wanita.  Dalam  pandangan  Islam,  kedudukan
1 Muhamad  Thalib, Solusi  Islam  terhadap  Dilema  Wanita  Karir (Yogyakarta: Wihdah Press, 1999), 8.
2 Hartati, Ibu  Teladan  di  Era  Global:  dalam  Perspetif  Islam (Jakarta:  Pusat  Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah, 2006), 18.
wanita  di  keluarga  memberikan  makna  penjagaan  syariat,  dialah  pendidik dan penanam utama syariat sejak dini kepada anggota keluarganya.
Islam tidak meyakini akan satu jenis hak, satu jenis kewajiban, dan satu jenis hukuman bagi pria dan wanita dalam segala hal. Islam memandang satu perangkat hak-hak dan kewajiban serta hukuman lebih sesuai bagi pria, dan satu perangkat lainnya lebih sesuai bagi wanita. Sebagai hasilnya, dalam beberapa  hal  Islam  mengambil  sikap  yang  sama  terhadap  wanita  dan  pria, dan dalam hal-hal lain Islam mengambil sikap yang berbeda-beda.
Hal-hal  tersebut  membuat  para  pembenci  Islam  memandang  hukum Islam mengenai mahar, nafkah, perceraian, poligami, dan hukum-hukum lain seperti itu sebagai sesuatu yang merendahkan dan menghina wanita. Dengan cara  demikian,  mereka  berusaha  menciptakan  kesan  bahwa  ketentuan- ketentuan  itu  sebagai  bukti  hanya  kaum  pria  saja  yang  diutamakan,  pria lebih  mulia  dari  pada  wanita,  dan  wanita  diciptakan  semata-mata  untuk kemanfaatan  dan  kegunaan  kaum  pria.  Mereka  juga  mengatakan  bahwa Islam tidak mengakui wanita sebagai manusia yang sempurna, hal ini dapat dilihat  dalam  beberapa  hal.  Seperti,  Islam  tidak  akan  membenarkan poligami,  tidak  akan  memberikan  hak  cerai  kepada  laki-laki,  tidak  akan menetapkan  bahwa  kesaksian  dua  wanita  sama  nilainya  dengan  kesaksian satu  orang  pria,  dan  lain  sebagainya.  Jika  memang  Islam  mengakui  wanita sebagai manusia yang sempurna, tentu Islam akan memberikan hak-hak yang sama antara pria dan wanita. 3
Islam  tidak  pernah  menganut  pengutamaan  dan  diskriminasi  yang menguntungkan  pria  dan  merugikan  wanita.  Sebagai  buktinya,  dalam  al- Qur’an,  tidak  terdapat  satu  ayat  pun  yang  menyatakan  bahwa  wanita diciptakan  dari  suatu  bahan  yang  lebih  rendah  dari  pria,  dan  dalam  Islam juga  tidak  ada  satu  pandanganpun  yang  meremehkan  wanita  berkenaan dengan  watak  dan  struktur  bawaannya.  Pria  dan  wanita  dipandang  sebagai makhluk  yang  mulia,  dan  tidak  pandang  etnik  tertentu  dengan  tugas memakmurkan bumi. 4
3 Murtadha  Muthahhari, Hak-Hak  Wanita  dalam  Islam, terj.  M.  Hashem    (Jakarta: Lentera, 2001), 72.
4 Efendi,  Aprijon.”Eksistensi  Wanita  Dalam  Perspektif  Islam.” Jurnal    Muwazah , Vol 5, No. 1 (2014), 1-6.

## Kajian Sosiologi dalam Fikih Kepemimpinan Wanita
Al-Qur’an  dengan  jelas  menyatakan  bahwa  Allah  menciptakan wanita dari sifat dan esensi yang sama dengan pria. Sebagaimana dalam QS al-Nisa/4: 1:
َّثَبَو اَهَجْوَز اَهْ نِم َقَلَخَو ٍةَدِحاَو ٍسْفَ ن ْنِم ْمُكَقَلَخ يِذَّلا ُمُكَّبَر اوُقَّ تا ُساَّنلا اَهُّ يَأ َيَ
ًءاَسِنَو اًيرِثَك  ًلًاَجِر اَمُهْ نِم ۚ َماَحْرَْلْاَو ِوِب َنوُلَءاَسَت يِذَّلا ََّللَّا اوُقَّ تاَو ۚ َناَك ََّللَّا َّنِإ اًبيِقَر ْمُكْيَلَع Terjemahnya:
Hai  sekalian  manusia,  bertakwalah  kepada  Tuhan-mu  yang  telah menciptakan  kamu  dari  seorang  diri,  dan  dari  padanya  Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak…
Bahkan, pria dan wanita dapat bersaing secara sehat untuk mencapai kualitas taqwa di hadapan Allah, sebagaimana dalam QS al-Nisa/4: 124:
َلًَو َةَّنَْلْا َنوُلُخْدَي َكِئََٰلوُأَف ٌنِمْؤُم َوُىَو َٰىَثْ نُأ ْوَأ ٍرَكَذ ْنِم ِتاَِلِاَّصلا َنِم ْلَمْعَ ي ْنَمَو
اًيرِقَن َنوُمَلْظُي
Terjemahnya:
Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita  sedang  ia  orang  yang  beriman,  Maka  mereka  itu  masuk  ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.
Pada QS. An-Nahl/16: 97, Allah swt. berfirman:
ًةَبِّيَط ًةاَيَح ُوَّنَ يِيْحُنَلَ ف ٌنِمْؤُم َوُىَو َٰىَثْ نُأ ْوَأ ٍرَكَذ ْنِم اًِلِاَص َلِمَع ْنَم
ۖ ْمُهَّ نَ يِزْجَنَلَو َنوُلَمْعَ ي اوُناَك اَم ِنَسْحَِ  ْمُىَرْجَأ
Terjemahnya:
Barang  siapa  yang  mengerjakan  amal  saleh,  baik  laki-laki  maupun perempuan  dalam  keadaan  beriman,  Maka  Sesungguhnya  akan  Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri  Balasan  kepada  mereka  dengan  pahala  yang  lebih  baik  dari  apa yang telah mereka kerjakan.
Kesimpulannya  bahwa  yang  dijadikan  pegangan  dalam  pandangan Islam adalah wanita dan pria, atas dasar kenyataan bahwa yang satu adalah wanita dan yang satu adalah pria, tidaklah identik dalam segala hal. Dunia mereka  tidak  persis  sama,  dan  watak  serta  pembawaan  mereka  tidak dimaksudkan  supaya  identik.  Oleh  sebab  itu,  maka  dalam  banyak  hal, kewajiban,  hukuman,  keduanya  tidak  harus  menempati  kedudukan  yang sama.

## C. Kepemimpinan Wanita dalam Hukum Islam
Dalam  pandangan  Islam,  pada  prinsipnya  semua  orang  dapat  dan berpeluang menjadi pemimpin. Dalam makna sederhana, bahwa Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah (pemimpin), makna pemimpin itu pun tidak harus memiliki spectrum yang luas, pemimpin dapat juga dilihat dalam keluarga dan seterusnya.
Pemimpin yang difahami dalam Islam adalah pemimpin yang esensi kepemimpinannya  bersifat  integrative,  karena  itu  berkembang  suatu paradigma bahwa suatu kepemimpinan dalam Islam harus bersifat ideologis. Artinya,  kepemimpinan  itu  didasarkan  pada  ketentuan  yang  bersifat definitive  oleh  kesatuan  pandangan  mengenai  agama,  kehidupan  sosial, kehidupan  politik  kenegaraan,  ekonomi,  hukum,  dan  budaya.  Itulah sebabnya  bahwa  pemimpin  agama  juga  merupakan  pemimpin  bagi  rakyat dan bangsa.
Pemimpin  yang  benar  adalah  pemimpin yang  tingkah  lakunya  tidak menyimpang dari poros kebenaran yang diwahyukan oleh agama, pemimpin yang  menjunjung  tinggi  moralitas,  yang  senantiasa  berbuat  adil,  pemimpin yang menyejukkan dan membahagiakan mereka yang dipimpin.
Pemimpin  Islam  yang  sejati  terletak  pada  kesepadanan  antara perkataan dan perbuatan, bersifat mulia, endah diri, tidak sombong, jauh dari kehidupan  yang  berlebihan,  bersikap  jujur,  adil  dan  meletakkan  sandaran kepemimpinannya  kepada  wahyu  Allah  dan  sunnah  Rasul  serta  akal  sehat. Dengan  demikian,  seorang  pemimpin  akan  berorientasi  pada  perbaikan kehidupan rakyatnya dengan memberikan manfaat kepada rakyatnya. 5
5 Syarifuddin  Jurdi, Sosiologi  Islam  dan  Masyarakat  Modern (Jakarta:  Kencana, 2010), 66.

## Kajian Sosiologi dalam Fikih Kepemimpinan Wanita
Dalam  perspektif  sosiologi,  pemimpin  atau  elite  pemimpin  pada prinsipnya  merupakan  fenomena  yang  lahir  dari  konstruksi  social  budaya yang dapat membedakan antara satu individu dengan individu lainnya, atau satu komunitas dengan komunitas lainnya. Elit pemimpin dalam perspektif sosiologi dapat diartikan sebagai anggota masyarakat yang paling berbakat.
Seorang sosiolog, Mills, berpendapat bahwa alite adalah mereka yang menduduki  posisi  atas  dalam  institusi  ekonomi,  militer  dan  politik, membentuk kurang lebih elit kekuasaan yang terintegrasi dan terpadu yang keputusan-keputusan  pentingnya  menentukan  struktur  dasar  dan  arah masyarakat.
Dalam  setiap  komunitas,  kehadiran  seorang  pemimpin  merupakan sebuah  kebutuhan,  karena  setiap  warga  masyarakat  membutuhkan  seorang pemimpin  yang  menjadi  panutan  atau  contoh  bagi  mereka  dalam  proses penciptaan  ketentuan  dan  pola  interaksi  dalam  komunitasnya.  Dengan adanya  pemimpin,  suatu  masyarakat  atau  komunitas  akan  dapat mempertahankan  kehidupan  sosial,  politik,  agama,  ekonomi,  dan  budaya. Kepemimpinan  sebagai  alat  untuk  menghindari  ekspansi  pihak-pihak  luar dalam komunitas itu. 6
Pemimpin dalam suatu organisasi maupun negara sangat diperlukan. Peran pemimpin bukan hanya menjadi tonggak berjalannya kegiatan, namun juga  menjadi  pemersatu  anggota  maupun  warga  negara  yang  dinaunginya. Bercermin pada budaya dan norma yang ada di Indonesia, pemimpin adalah jabatan  seorang  laki-laki.  Laki-laki  sudah  menjadi  simbol  kepemimpinan sejak dulu, dan wanita selalu identik dengan kelemahan, tidak berfikir logis, dan  mengandalkan  naluri.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  wanita  jarang ditempatkan  dalam  posisi  penting.  Ketimpangan  yang  dinamakan  sebagai kodrat wanita ini bahkan menjadi sebuah konstruksi sosial.
Kepemimpinan  wanita  dalam  fikih  klasik  memang  masih  menjadi perdebatan  di  kalangan  ulama’,  baik  itu  kepemimpinan  secara  umum maupun  kepemimpinan  dalam  artian  lain,  seperti  memposisikan  wanita dalam  jabatan-jabatan  penting,  menjadi  hakim  misalnya.  Sebagian  dari mereka ada yang menyetujui dan sebagian lagi menolak hal tersebut. Dalam ilmu  fikih,  salah  satu  syarat  menjadi  seorang  pemimpin  adalah  harus  dari kaum  laki-laki,  sehingga  menjadikan  wanita  sebagai  hakim  juga  tidak diperbolehkan,  kecuali  pengikut  Abu  Hanifah.  Sebagaimana  dijelaskan
6 Syarifuddin Jurdi, Sosiologi Islam, 51.
dalam  sabda  Rasulullah  SAW  ‚ ًةَأَرْما ُمُىَرْمَأ اْوَّلَو ٌمْوَ ق َ ِلْفُ ي ْنَل ‛.  Hal  ini  disebabkan karena  pengambilan  keputusan  oleh  seorang  hakim  membutuhkan kesempurnaan pendapat, akal, kecerdasan, dan pengalaman dalam masalah- masalah  kehidupan.  sedangkan  seorang  wanita  itu  memiliki  kekurangan dalam  berfikir,  memiliki  pandangan  yang  sempit,  dikarenakan  sedikitnya pengalaman dan pandangan mereka terhadap realita kehidupan yang ada. Di samping  itu,  seorang  hakim  harus  banyak  berkomunikasi  dengan  laki-laki dari  kalangan  ulama’,  saksi-saksi,  dan  para  pihak  yang  bersengketa. Sementara  seorang  wanita  dilarang  untuk  berinteraksi  dengan  laki-laki sebagai bentuk menjauhi fitnah, dan Allah SWT juga telah memperingatkan tentang sifat pelupa dari kaum wanita dalam QS al-Baqarah/2: 282:
اَُهُاَدْحِإ َّلِضَت ْنَأ ِءاَدَهُّشلا َنِم َنْوَضْرَ ت ْنَِّمِ ِنَتََأَرْماَو ٌلُجَرَ ف ِْيَْلُجَر َنَوُكَي َْلَ ْنِإَف َٰىَرْخُْلْا اَُهُاَدْحِإ َرِّكَذُتَ ف ۚ اوُعُد اَم اَذِإ ُءاَدَهُّشلا َبَْيَ  َلًَو ۚ ُهوُبُ تْكَت ْنَأ اوُمَأْسَت  َلًَو ِوِلَجَأ ََٰلَِإ اًيرِبَك ْوَأ اًيرِغَص ۚ اوُبَتَْرَ ت  َّلًَأ ََٰنَْدَأَو ِةَداَهَّشلِل ُمَوْ قَأَو َِّللَّا َدْنِع ُطَسْقَأ ْمُكِلََٰذ
ۖ
اَىوُبُ تْكَت  َّلًَأ ٌحاَنُج ْمُكْيَلَع َسْيَلَ ف ْمُكَنْ يَ ب اَهَ نوُريِدُت ًةَرِضاَح ًةَراَِتِ َنوُكَت ْنَأ  َّلًِإ ۗ
ْمُتْعَ ياَبَ ت اَذِإ اوُدِهْشَأَو ۚ ٌديِهَش  َلًَو ٌبِتاَك َّراَضُي  َلًَو ۚ ْمُكِب ٌقوُسُف ُوَّنِإَف اوُلَعْفَ ت ْنِإَو ۗ ََّللَّا اوُقَّ تاَو ۖ َُّللَّا ُمُكُمِّلَعُ يَو ۗ ٌميِلَع ٍءْ َش ِّلُكِب َُّللَّاَو Terjemahnya:
Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan  dua  orang  perempuan  dari  saksi-saksi  yang  kamu  ridhai,  supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya.
Selanjutnya,  seorang  wanita  juga  tidak  layak  mendapatkan  jabatan yang  penting,  tidak  boleh  diberikan  kekuasaan  atas  sebuah  Negara,  oleh karena  itu  Rasulullah  dan  para  sahabat  belum  pernah  memberikan  jabatan kepada  seorang  wanita,  baik  itu  sebagai  seorang  hakim,  maupun  sebagai penguasa daerah atau Negara.
Adapun pendapat Hanafiyah, seorang wanita diperbolehkan menjadi hakim  dalam  masalah  harta  benda  atau  hukum  perdata,  karena  mereka diperbolehkan  memberikan  kesaksian  dalam  bidang muamalat.  Dan  orang

## Kajian Sosiologi dalam Fikih Kepemimpinan Wanita
yang menjadikannya sebagai seorang hakim dianggap berdosa sebagaimana yang  dijelaskan  dalam  hadis: ًةَأَرْما ُمُىَرْمَأ اْوَّلَو ٌمْوَ ق َ ِلْفُ ي ْنَل .  Adapun  dalam  masalah- masalah hudud  dan  qishas  atau  dalam  hukum  pidana,  maka  wanita  tidak diperbolehkan menjadi hakim. Karena dia tidak mempunyai hak memberikan kesaksian  dalam  masalah jinayah.  Sebagaimana  yang  diketahui,  bahwa seseorang  yang  memiliki  keahlian  untuk  menghukumi  juga  harus  memiliki keahlian dalam memberi saksi. 7
Sedangkan  pendapat  Ibnu  Jarir  at-Thabari,  seorang  wanita  boleh menjadi  hakim  secara  mutlak,  sebagaimana  kebolehan  menjadikan  seorang wanita sebagai mufti, maka diapun boleh menjadi seorang hakim. 8
Lebih lanjut, perdebatan tentang kebolehan seorang wanita menjadi pemimpin di kalangan ulama ini terbagi menjadi dua kelompok, 9 yaitu:
a. Kelompok  yang  tidak  memperbolehkan,  mereka  mengajukan  beberapa dalil, diantaranya yaitu:
1) Pada  QS  an-Nisa’/4:  34,  yang  secara  umum  difahami  bahwa rijal menjadi pemimpin atas wanita bukan hanya dalam lingkup keluarga tetapi  meliputi  lingkungan  yang  lebih  luas  seperti  Negara, sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  al-Maududi,  karena kepemimpinan  merupakan  sifat  laki-laki.  Selanjutnya  adalah  surat al-Baqarah ayat 228, yang menurut al-Ashafani ayat ini merupakan penjelasan bahwa kedudukan laki-laki itu di atas kaum wanita, baik dalam hal kemampuan intelektual maupun dalam bidang politik.
2) Hadis Nabi: ًةَأَرْما ُمُىَرْمَأ اْوَّلَو ٌمْوَ ق َ ِلْفُ ي ْنَل
3) Hadis  tentang  kekurangan  perempuan,  yaitu  perempuan  kurang menggunakan  aktivitas  akalnya,  bukan  kurang  kemampuannya, dalam  situasi  tertentu  misalnya  karena  sibuk  dengan  kehamilan, melahirkan,  kemudian  juga  kukurangan  tugas-tugas  keagamaan seperti ketika menstruasi.
7 Norma  Dg  Siame,  “Kepemimpinan  Wanita  Dalam  Perspektif  Syariat  Islam,”
Jurnal Musawa , Vol 4, No 1, 2012, 1-5.
8 Wahbah  Zuhayli, Fiqh  al-Islam  wa  ‘Adillatuh, Juz  6  (Damaskus: Fiqh  al’Am, 1984), 483.
9 Naqiyah  Mukhtar, Kontroversi  Presiden  Perempuan (Purwokerto:  STAIN Purwokerto Press, 2009), 35.
4) Diqiyaskan  dengan  ketidak  bolehan  wanita  menjadi  imam  shalat bagi laki-laki
5) Wanita  tidak  pantas  menghadiri  kelompok  laki-laki,  bahkan suaranya merupakan fitnah. Dan tugas utama seorang wanita adalah berhubungan  dengan  masalah  reproduksi  yang  membutuhkan tenaga,  fikiran  serta  waktu  yang  luar  biasa,  yang  tidak memungkinkan seorang wanita untuk memikirkan hal lain, terlebih lagi untuk menjadi seorang pemimpin.
b. Kelompok yang menerima
Pada umumnya, kelompok yang menerima kepemimpinan wanita ini menyatakan  bahwa  al-Qur’an  menjunjung  tinggi  martabat  wanita,  tidak sedikit  ayat  yang  menyetarakan  antara  pria  dan  wanita.  Selain  itu,  ukuran seseorang  ditentukan  oleh  kualitas  taqwanya,  bukan  dari  jenis  kelaminnya. Oleh karena itu, tidak ada larangan terhadap seorang wanita untuk berperan aktif  dalam  aktivitas  politik,  termasuk  menjadi  pemimpin  suatu  Negara sekalipun.
Tugas amar  ma’ruf  nahi  munkar  yang  terdapat  dalam  surat  at- Taubah  ayat  71  difahami  sebagai  tugas  bersama  antara  pria  dan  wanita, keduanya  sejajar  dan  sama-sama  dapat  berperan  dalam  mengelola  urusan- urusan  masyarakat.  Bahkan  menurut  Mahmud,  setiap  pria  dan  wanita hendaknya mengikuti perkembangan masyarakat suapaya dapat mengetahui dan memberi saran dalam berbagai bidang kehidupan. 10
Kesimpulannya,  di  antara  beberapa  alasan  ataupun  faktor  yang menyebabkan  munculnya  pendapat-pendapat  dalam  fikih  klasik  tentang larangan wanita menjadi seorang pemimpin adalah:
a. Pengaruh  keadaan  sosial  budaya  di  Arab  ketika  Islam  turun,  di  mana mereka  menganut  system  monarkhi  dan  selalu  laki-laki  yang  menjadi sulthan (raja).
Sebelum  Rasulullah  SAW  diutus  menjadi  rasul  di  tengah-tengah masyarakat  Arab,  Bangsa  Arab  adalah  bangsa  yang  akrab  dengan sebutan  masyarakat jahiliyyah,  yaitu  masyarakat  yang  mengalami penyimpangan-penyimpangan,  baik  akidah,  moralitas,  hukum  maupun agama.  Dengan  demikian,  secara  umum  karakteristik  kehidupan masyarakat  Arab  pra  Islam  ketika  itu  dapat  digambarkan  sebagai
10 Naqiyah Mukhtar, Kontroversi Presiden Perempuan , 50.

## Kajian Sosiologi dalam Fikih Kepemimpinan Wanita
berikut:  tradisi  kesukuan  ( kabilah)  yang  sangat  kental,  system  social politik yang sangat eksklusif, factor keturunan dianggap leboh penting dari  pada  kemampuan,  mempertahan  system  hierarki  social  yang  kuat, merendahkan harkat dan martabat wanita. 11
b. Dalam sejarah Islam, semua Nabi dan Rasul adalah seorang laki-laki
c. Begitu  juga  di  Indonesia,  dengan  system  kerajaan  pada  zaman  dahulu, yang menjadi raja adalah seorang laki-laki dan jabatan itu bersifat turun temurun kepada anak laki-lakinya.
d. Imam shalat tidak pernah dari seorang wanita, tetapi seorang laki-laki, syarat ini tercantum dalam kitab fikih klasik maupun modern. Dan para ulama sepakat bahwa wanita tidak dibenarkan menjadi pemimpin shalat bagi kaum laki-laki.Dalam al-Qur’an,
e. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, sebagaimana dalam lafadz dalam QS an-Nisa’/4: 34:
ْنِم اوُقَفْ نَأ اَِبَِو ٍضْعَ ب َٰىَلَع ْمُهَضْعَ ب َُّللَّا َلَّضَف اَِبِ ِءاَسِّنلا ىَلَع َنوُماَّوَ ق ُلاَجِّرلا ْمِِلِاَوْمَأ ۚ
َُّللَّا َظِفَح اَِبِ  ِبْيَغْلِل ٌتاَظِفاَح ٌتاَتِناَق ُتاَِلِاَّصلاَف
ۚ َنوُفاََتَ  ِتِ َّلَلاَو َّنُىوُبِرْضاَو ِعِجاَضَمْلا  ِفِ َّنُىوُرُجْىاَو َّنُىوُظِعَف َّنُىَزوُشُن ۖ َلََف ْمُكَنْعَطَأ ْنِإَف ًلَيِبَس َّنِهْيَلَع اوُغْ بَ ت ۗ اًيرِبَك اِّيِلَع َناَك ََّللَّا َّنِإ
Terjemahnya:
Kaum  laki-laki  itu  adalah  pemimpin  bagi  kaum  wanita,  oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan  sebagian  dari  harta  mereka.  sebab  itu  maka  wanita yang  saleh,  ialah  yang  taat  kepada  Allah  lagi  memelihara  diri ketika  suaminya  tidak  ada,  oleh  karena  Allah  telah  memelihara (mereka),  wanita-wanita  yang  kamu  khawatirkan  nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu,
11 Roibin, Penetapan  Hukum  Islam  dalam  Lintas  Sejarah (Malang:  UIN  Maliki Press, 2010), 22.
Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.
Ayat  tersebut  menjadi  titik  awal  perdebatan  kepemimpinan wanita di ranah publik. At-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan ‚ ar-rijalu qawwamuna  ‘ala  an-nisa’  ‛  bahwa  kepemimpinan  pria  atas  wanita didasarkan  atas  refleksi  kekuatan  fisik,  pendidikan,  dan  kewajibannya untuk  memenuhi  seluruh  kewajiban  yang  ditentukan  oleh  Allah. Keutamaan laki-laki ditinjau dari segi kekuatan akalnya serta kekuatan fisiknya,  sehingga  kenabianpun  menjadi  hak  bagi  kaum  laki-laki. Dengan  kekuatan  akal  dan  fisik  inilah,  kepemimpinan  dalam  bentuk khalifah  seperti  imam  sholat,  kewajiban  jihad,  adzan,  saksi,  perwalian nikah,  talak,  rujuk,  dan  batasan  jumlah  isteri  semuanya  disandarkan kepada laki-laki.
f. Adanya hadis Nabi yang berbunyi:
ًةَأَرْما ُمُىَرْمَأ اْوَّلَو ٌمْوَ ق َ ِلْفُ ي ْنَل Artinya:
Tidak  akan  bahagia  suatu  kaum,  apabila  mereka  menyerahkan kepemimpinannya kepada wanita‛ 12
g. Wanita memang lemah, baik dari segi fisik, akal, maupun agama
h. Wanita tidak dapat menikahkan dirinya, tetapi harus dengan wali

## D. Kajian Sosiologi dalam Fikih Kepemimpinan Wanita
Fikih  merupakan  karya  intelektual  tentang  hukum  dengan  basis  teks- teks  keagamaan,  terutama  al-Qur’an  dan  hadits.  Rumusan  pemikiran  ini diperlukan  untuk  memberikan  jawaban  terhadap  persoalan-persoalan manusia dalam berbagai hal. Fikih selalu dihasilkan melalui aktivitas pikiran atau  intelektual  yang  tidak  berada  dalam  kehampaan  ruang  dan  waktu dengan  berbagai  problematika  dan  logikanya  sendiri.  Dalam  arti  lain,  fikih sebagai  karya  intelektual  sesungguhnya  senantiasa  bergumul  dengan  fakta- fakta historis dan sosiologis.
12 Tasmin  Tangngareng,  ”Kepemimpinan  Wanita  Dalam  Perspektif  Hadis,” Karsa: Journal Of Social And Islamic Culture , Vol 23, No 1, 2015, 15-20

## Kajian Sosiologi dalam Fikih Kepemimpinan Wanita
Fakta-fakta  historis-sosiologis  ini  menyimpan  makna-makna  dan substansi-substansinya  sendiri.  Oleh  karena  itu,  fikih  yang  lahir  dalam sejarah  tertentu  tidak  dapat  ditarik  ke  ruang  dan  waktu  yang  lain,  yang secara  substantif  telah  berbeda.  Hal  ini  juga  berarti  bahwa,  untuk menghukumi  persoalan-persoalan  yang  dihadapi  pada  masa  sekarang  tidak selalu  dapat  diberlakukan  hukum  yang  telah  berlaku  pada  masa  lampau. Kerancuan  atau  kekeliruan  akan  terjadi  apabila  memaksakan  berlakunya fikih untuk seluruh ruang dan waktu yang telah berbeda atau berubah secara substansial. 13
Dalam  konteks  apapun, tarikh  atau  sejarah  atau  histori  dianggap sebagai  entitas  yang  sangat  mendasar  dalam  kehidupan.  Sejarah  adalah gambaran  riil  dari  potret  kehidupan  yang  sangat  varian  dan  dinamis. Akumulasi perilaku social keagamaan maupun perilaku social lainnya dalam kehidupan  masyarakat  plural  dapat  diamati  dan  dikritisi  melalui  fakta empiric  peninggalan  sejarah  kehidupan  manusia.  Dengan  demikian,  semua perilaku  social,  baik  perilaku  positif  maupun  negative  akan  dapat  dilacak melalui data-data historis.
Atas  dasar  ini,  fungsi  maupun  kontribusi  sejarah  bagi  generasi setelahnya adalah memberikan pelajaran mendasar bagi kehidupannya yang tentu  dianggap  mampu  memberikan  inspirasi  bagi  praktik  kehidupan  yang akan  datang.  Pada  akhirnya,  sejarah  tidak  dapat  dilepaskan  dari  kehidupan manusia,  sejarah  akan  selalu  menjadi  inspirasi  kehidupan  mereka,  dan kehidupan  mereka  pada  gilirannya  juga  akan  menjadi  sejarah  baru  bagi generasi  yang  akan  datang,  selalu  dan  akan  terus  demikian.  Inilah  potret sebuah  kehidupan  yang  selalu  terdaur  ulang,  perputaran  yang  tiada  henti. Sejarah  mewarnai  realitas  dan  realitas  mewarnai  sejarah,  sebuah  proses idalektik yang dinamis. 14
Apabila  dihubungkan  dengan  QS  an-Nisa’/4:  34,  maka  kita  harus memahami  ayat  ini  sebagai  bersifat  sosiologis  dan  kontekstual.  Posisi wanita yang ditempatkan sebagai subordinat laki-laki sesungguhnya muncul dan lahir dari sebuah bangunan masyarakat yang peradabannya dikuasai oleh laki-laki,  atau  yang  disebut  dengan  masyarakat  patriarki.  Pada  masyarakat semacam  ini,  wanita  tidak  diberikan  kesempatan  mengaktualisasi  dirinya dan berperan dalam posisi-posisi yang menentukan.
13 Husein Muhammad, Fiqh Perempuan (Yogyakarta: LKiS, 2001), 184.
14 Roibin, Penetapan Hukum Islam, 3.
Meskipun  ayat  al-Qur’an  menyebutkan  demikian,  akan  tetapi penyebutan atau pencantuman perempuan dalam al-Qur’an sudah merupakan kemajuan  yang  luar  biasa  apabila  dibandingkan  dengan  bagaimana  orang- orang  Arab jahiliyyah  memperlakukan  mereka.  Dapat  dipahami  bahwa langkah  al-Qur’an  yang  demikian  itu  merupakan  langkah  yang  strategis dalam  mengangkat  derajat  wanita,  dan  hal  itu  hanya  bisa  dilakukan  secara berangsur-angsur.
Oleh  karena  itu,  akan  menjadi  kesalahan  besar  apabila  kita  selalu ingin memposisikan wanita dalam setting budaya yang seperti itu ke dalam setting  sosial  dan  budaya  modern  seperti  sekarang  ini.  sedangkan,  seperti yang  kita  ketahui,  bahwa  syari’at  Islam  itu  diatur  demi  mencapai kemaslahatan  dan  keadilan  umatnya.  Dan  kemaslahatan  serta  keadilan  itu dapat  terwujud  apabila  kita  mampu  memposisikan  sesuatu  secara proporsional  dan  kontekstual. 15 Dewasa  ini,  pandangan  tentang  kelebihan kaum laki-laki dan kelemahan kaum wanita dari sisi intelektual dan profesi tengah  digugat.  Kehebatan  intelektual  dan  profesi  merupakan  salah  satu syarat  kepemimpinan,  dengan  syarat  tersebut  terbuka  kemungkinan  yang luas  bagi  kaum  wanita  untuk  menduduki  posisi-posisi  publik,  termasuk menjadi presiden. 16
Hal ini dapat dilihat melalui fakta-fakta yang ada di masyarakat. Fakta- fakta tersebut dapat dilihat secara langsung dalam realitas sosial dan sejarah modern  yang  membuktikan  bahwa  telah  banyak  wanita  yang  dapat melakukan tugas-tugas yang selama ini dianggap hanya dapat dilakukan dan sekaligus  dimonopoli  oleh  laki-laki.  Kita  telah  menyaksikan  sejumlah perempuan  yang  menjadi  kepala  Negara,  kepala  pemerintahan,  gubernur, ketua  parlemen,  dan  ketua  partai  politik.  Realitas  ini  tentu  saja memperlihatkan  bahwa  pandangan  yang  meyakini  kealamiahan  dan kodratiah  sifat-sifat  wanita  tidaklah  benar.  Yang  benar  adalah  semua  itu merupakan  produk  bangunan  sosial  yang  sengaja  diciptakan,  dan  pada  sisi lain, kenyataan itu juga memperlihatkan adanya sebuah proses kebudayaan yang semakin maju.
Latar  belakang  penolakan  kepemimpinan  wanita  di  atas  sebenarnya tidak bersumber dari latar belakang keagamaan, melainkan kebudayaan, baru
15 Abdul Hadi, ”Posisi Wanita Dalam Sistem Politik Islam,” Jurnal An Nisa'a , Vol.
12, Nomor 1, Juni 2017, 6-8.
16 Andi  Erniati,  ”Peran  Wanita  Dalam  Pembangunan  Berwawasan  Gender,” Jurnal Musawa , Vol 2, No 1, 2011, 8-10

## Kajian Sosiologi dalam Fikih Kepemimpinan Wanita
kemudian mereka mencari pembenaran melalui agama. Bahkan, dalam kasus seorang  pemimpin  wanita  tersandung  masalah  misalnya,  mereka  beramai- ramai menyatakan bahwa penyebabnya adalah gender. Hal ini menjadi bukti bahwa budaya adalah faktor lain dari sebab banyaknya penolakan terhadap kepemimpinan wanita, terutama pada masyarakat tradisional.

## 1. Pandangan Masyumi
Program  perjuangan  Masyumi  (1952)  menyebutkan  ‚dengan mengakui  bahwa  perbedaan  sifat  dan  pembawaan  antara  kaum  wanita  dan pria  juga  membawa  perbedaan  tugas  dan  lapangan  pekerjaan  bagi  mereka masing-masing, maka Masyumi berpendapat bahwa hak-hak politik,  social, dan ekonomi kaum wanita adalah setaraf dengan pria‛. Secara teoritis, draf Undang-Undang  Dasar  Republik  (Islam)  yang  dirumuskan  oleh  Masyumi, memungkinkan  seorang  wanita  untuk  menjadi  Presiden  serta  Perdana Menteri dan jabatan-jabatan publik lainnya. 17

## 2. Pandangan Musdah Mulia
Sebagai bagian dari warga Negara, wanita Indonesia secara normatif dalam  konstitusi  dijamin  mempunyai  akses  berpartisipasi  dalam  kekuasaan dan pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, wanita juga perlu berpartisipasi dalam  lembaga-lembaga  politik,  seperti  eksekutif,  yudikatif,  dan  legislatif. Kaum wanita perlu menempati posisi dalam lembaga-lembaga politik untuk terlibat  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  sebab  tanpa  melibatkan aspirasi  kaum  wanita  dalam  berbagai  kebijakan  publik  akan  melahirkan kebijakan publik yang tidak pro terhadap kaum wanita atau peraturan yang diskriminatif terhadap kaum wanita. Kehadiran kaum wanita dalam struktur kekuasaan  dan  proses  pengambilan  keputusan  publik  diharapkan  akan memberi  kontribusi  pemikiran  dalam  menentukan  agenda  politik  dan program pembangunan. 18

## E. Penutup
Wanita  mempunyai  kedudukan  yang  tinggi  dan  istimewa  dalam Islam. Islam memandang kedudukan wanita di keluarga memberikan makna
17 Yusril  Ihza  Mahendra, Modernisme  dan  Fundamentalisme  dalam  Politik  Islam (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1999), 270.
18 Siti Musdah Mulia, Menuju Kemandirian Politik , 86.
penjagaan  syariat,  dialah  pendidik  dan  penanam  utama  syariat  sejak  dini kepada  anggota  keluarganya.  Islam  juga  tidak  pernah  menganut pengutamaan  dan  diskriminasi  yang  menguntungkan  pria  dan  merugikan wanita,  sebagai  buktinya,  tidak  ada  satu  ayat  pun  dalam  al-Qur’an  yang menyebutkan bahwa wanita diciptakan dari bahan yang lebih hina dari pada pria.
Gambaran  umum  wanita,  baik  dalam  sejarah  Islam  maupun  sejarah Indonesia, pada awalnya mereka merupakan pihak yang tersubordinasi oleh kaum  pria,  keberadaannya  tidak  diakui,  aktivitasnya  dibatasi,  dan  tidak mempunyai  peran  dalam  kehidupan  selain  dalam  masalah  reproduksi. Namun  sebenarnya,  mulai  awal  Islam  datang,  wanita  sudah  melakukan banyak  peran,  baik  dalam  hal  peperangan  maupun  penyebaran  ilmu pengetahuan,  meski  tidak  semuanya  tercantum  dalam  buku-buku  sejarah Islam. Begitu juga di Indonesia, berawal dari cita-cita R.A Kartini, wanita- wanita Indonesia mulai bangkit, dan seiring berjalannya waktu, banyak dari mereka yang menjadi pemimpin dalam berbagai organisasi kemasyarakatan, politik,  bahkan  presiden.  Ulama  fikih  berbeda  pendapat  mengenai kepemimpinan  wanita,  ada  yang  memperbolehkan  dan  ada  yang menolaknya.  Kelompok  yang  menolak  kepemimpinan  wanita  berargumen bahwa kepemimpinan itu merupakan hak kaum pria sebagaimana dalam QS al-Nisa’/4: 34, dan masih banyak lagi alasannya. Sementara kelompok yang memperbolehkan kepemimpinan wanita berlandaskan pada kesamaan derajat pria  dan  wanita  dalam  al-Qur’an,  serta  perintah amar  ma’ruf  nahi  munkar yang sama-sama diemban oleh pria maupun wanita sebagai khalifah di bumi ini,  sehingga  tidak  menutup  kemungkinan  bagi  wanita  untuk  menjadi pemimpin.
Adanya  larangan  tentang  kepemimpinan  wanita  sebenarnya  bukan lahir  dari  faktor  keagamaan,  melainkan  dari  kondisi  sosial  budaya  maupun sosial  historis  dalam  masyarakat  itu  sendiri.  Apabila  dalam  masyarakat zaman dahulu wanita tidak dapat menjadi pemimpin karena dianggap lemah dari berbagai segi, intelektual dan kemampuan misalnya. Hal itu tidak dapat diterapkan  lagi  dalam  kondisi  social  masyarakat  saat  ini,  di  mana  kaum wanita  sudah  banyak  yang  mengenyam  pendidikan  setinggi-tingginya, dalam suatu kasus bahkan kecerdasan mereka telah melebihi kaum pria, hal ini  tentunya  membuka  kesempatan  luas  kaum  wanita  untuk  menjadi pemimpin.

## Kajian Sosiologi dalam Fikih Kepemimpinan Wanita

## Daftar Pustaka
Efendi,  Aprijon.  ‛Eksistensi  Wanita  Dalam  Perspektif  Islam‛.    Stain Pekalongan. Jurnal  Muwazah, Vol 5, No 2, Desember 2014 Erniati,  Andi.  ‛Peran  Wanita  Dalam  Pembangunan  Berwawasan  Gender‛.
Institut Agama Islam Negeri Palu, Jurnal Musawa, Vol 2, No 1 2010.
Hadi, Abdul. ‛Posisi Wanita Dalam Sistem Politik Islam‛. Jurnal An Nisa'a, Pusat Studi Gender Dan Anak Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016.
Hartati. Ibu  Teladan  di  Era  Global:  dalam  Perspetif  Islam.  Jakarta:  Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah, 2006.
Hasan, Hamka. Tafsir Gender: Studi Perbandingan antara Tokoh Indonesia dan  Mesir.  Jakarta:  Badan  Litbang  dan  Diklat  Departemen  Agama RI., 2009.
Jurdi,  Syarifuddin. Sosiologi  Islam  dan  Masyarakat  Modern.  Jakarta: Kencana, 2010.
Mahendra,  Yusril  Ihza. Modernisme  dan  Fundamentalisme  dalam  Politik Islam. Jakarta: Penerbit Paramadina, 1999.
Mufid,  Ahmad  Syafi’i. Dialog  Agama  dan  Kebangsaan.  Jakarta:  Zikrul Hakim, 2001.
Muhammad, Husein. Fiqh Perempuan. Yogyakarta: LkiS, 2001.
Mukhtar,  Naqiyah. Kontroversi  Presiden  Perempuan.  Purwokerto:  STAIN Purwokerto Press. 2009.
Mulia,  Siti  Musdah. Menuju  Kemandirian  Politik  Perempuan.  Yogyakarta: Kibar Press. 2008.
Muthahhari,  Murtadha. Hak-Hak  Wanita  dalam  Islam.  Penerjemah:  M.
Hashem. Jakarta: Lentera. 2001.
Roibin. Penetapan Hukum Islam dalam Lintas Sejarah. Malang: UIN Maliki Press. 2010. Sartiyati,  Sartiyati  .‛Konsep  Emansipasi  Wanita  Menurut  Qasim  Amin‚. At-Jurnal At-Ta`lim, Vol 3, 2014. Siame,  Norma  Dg.  ‚Kepemimpinan  Wanita  Dalam  Perspektif  Syariat Islam‛. Jurnal MUSAWA, Vol 4, No 1, 2012. Tangngareng, Tasmin.‛Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Hadis‛.Stain  Pamekasan.  Karsa:  Journal  Of  Social  And  Islamic
Culture, Vol 23, No 1, 2015.