## ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN MELALUI DISKRESI OLEH PEJABAT NEGARA

## GOKMA TONI PARLINDUNGAN S
Fakultas Hukum Univesitas Sumatera Barat gokmatoniparlindungan@gmail.com
Abstract :  Referring  to  the  discussed  material  above,  several  conclusions  can  be  drawn regarding the internalization of the Rule of Law elements into efforts to hold accountable the abuse of authority in discretion (decisions and/or actions) by Government Officials related to corruption  offenses  involving  financial  losses  to  the  state.  This  can  be  considered  a  rational thought  result  inseparable  from  the  first  influence,  legal  politics  [outline  or  basic  plan  of government's  agenda]  in  the  UUAP  related  to  the use  of discretion  by government  bodies  or officials in the form of legal policy or official guidelines containing the outline and basic plan of  the  government  as  the  basis  for  the  implementation  of  government  administration  itself. Second, the law enforcement process for officials suspected of committing corruption offenses involving  financial  losses  to  the  state  through  the  use  of  discretion  must  first  adhere  to  the legal norms used by officials in their activities, namely administrative law which conceptually has  principles,  norms,  and  characteristics  different  from  criminal  law.  Third,  the  issue  of freedom  to  make  policies  (freis  ermessen-discretionary  power)  falls  within  the  domain  of administrative  law  and  thus  cannot  serve  as  a  basis  for  criminal  prosecution.  Therefore, decision-makers  and/or  actions  (discretion)  cannot  be  easily  criminalized,  ensuring  that government bodies and/or officials are not hindered in innovating government administration. Keywords : Analysis, Policy, Discretion, Government Officials.
Abstrak: Mengacu pada materi pembahasan yang telah dipaparkan diatas,  maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa Elemen Negara Hukum seharusnya di-internalisasi-kan ke dalam usaha penyelesaian pertanggung jawaban penyalahgunaan wewenang pada diskresi (keputusan dan/atau  tindakan)  yang  dilakukan  oleh  Pejabat  Pemerintahan  yang  berhubungan  dengan tindak  pidana  korupsi  dengan  jenis/bentuk  kerugian  keuangan  negara.  Hal  tersebut  dapat dikatakan  merupakan  hasil  pemikiran  rasional  yang  tidak  bisa  dilepaskan  dari  pengaruh pertama,  politik  hukum  [garis  besar  atau  dasar  rencana  pemerintah]  dalam  UUAP  yang berhubungan  dengan  penggunaan  diskresi  oleh  badan  atau  pejabat  administrasi  pemerintahan yang  berupa  legal  policy  atau  garis  (kebijakan)  resmi  yang  memuat  garis  besar  dan  dasar rencana  pemerintah  sebagai  landasan  penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan  itu  sendiri. Kedua,  proses  penegakan  hukum  bagi  pejabat  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  korupsi dengan  jenis/bentuk  kerugian  keuangan  negara  yang  berhubungan  dengan  penggunaan diskresi,  terlebih  dahulu  harus  menggunakan  norma-norma  hukum  yang  digunakan  oleh pejabat  ketika  melakukan  aktifitasnya,  yakni  hukum  administrasi  yang  secara  konsepsional memiliki asas, norma, dan sifat yang berbeda dengan hukum pidana. Ketiga, terlebih persoalan kebebasan  untuk  melakukan  kebijakan  ( freis  ermessen-discretionary  power )  yang  merupakan permasalahan  yang  berada  dalam  domain  hukum  administrasi,  sehingga  tidak  dapat  dipakai sebagai  dasar  untuk  mejatuhkan  pidana.  Dengan  demikian  pembuat  keputusan  dan/atau tindakan  (diskresi)  tidak  mudah  dikriminalisasi  dan  melemahkan  badan  dan/atau  pejabat pemerintahan dalam melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kata Kunci: Analisis, Kebijkan, Diskresi, Pejabat Negara.

## A.Pendahuluan
Seiring  berjalannya  waktu  tidak  terasa  kurang  lebih  sudah  setengah  windu  keberlakuan yuridis Undang-Undang  Administrasi Pemerintahan sebagai  hukum positif di  Indonesia sejak diundangkannya  pada  tanggal  17  Oktober  2014  yang  lalu.  Di  dalam  penjelasan  umum resminya,  undang-undang  administrasi  pemerintahan  menegaskan  sekaligus  mengingatkan kembali  kepada  kita  semua  atau  seakan  ingin  mengajak  kita  bersama  untuk  mencetak  tebal kembali  frasa  “negara  Indonesia  merupakan  negara  hukum”  untuk  dapat  dijadikan  landasan
asas, prinsip, dan dogma bagi penyelenggaraan pemerintahan di  Indonesia (Miriam Budiarjo, 1982).  Adapun  penegasannya  tersebut  dengan  menyatakan  bahwasanya  Negara  Republik Indonesia  merupakan  negara  hukum  dengan  kedaulatan  yang  berada  ditangan  rakyat  dan dilaksanakan  menurut  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia.  Keadaan  hukum yang demikian menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa sistim penyelenggaraan pemerintahan negara  Republik  Indonesia  harus  berdasarkan  atas  prinsip  negara  hukum1  dan  prinsip kedaulatan rakyat (Ridwan, 2013).
Seiring  berjalannya  waktu  tidak  terasa  kurang  lebih  sudah  setengah  windu  keberlakuan yuridis Undang-Undang  Administrasi Pemerintahan sebagai  hukum positif di  Indonesia sejak diundangkannya  pada  tanggal  17  Oktober  2014  yang  lalu.  Di  dalam  penjelasan  umum resminya,  undang-undang  administrasi  pemerintahan  menegaskan  sekaligus  mengingatkan kembali  kepada  kita  semua  atau  seakan  ingin  mengajak  kita  bersama  untuk  mencetak  tebal kembali  frasa  “negara  Indonesia  merupakan  negara  hukum”  untuk  dapat  dijadikan  landasan asas,  prinsip,  dan  dogma  bagi  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Indonesia  (Soehino,  2004). Adapun  penegasannya  tersebut  dengan  menyatakan  bahwasanya  Negara  Republik  Indonesia merupakan  negara  hukum  dengan  kedaulatan  yang  berada  ditangan  rakyat  dan  dilaksanakan menurut  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia.  Keadaan  hukum  yang  demikian menimbulkan  konsekuensi  yuridis  bahwa  sistim  penyelenggaraan  pemerintahan  negara Republik  Indonesia  harus  berdasarkan  atas  prinsip  negara  hukum1  dan  prinsip  kedaulatan rakyat.
Arah pertumbuhan dan perubahan sistem yang harus dilakukan dalam reformasi hukum administrasi dewasa ini harus dilakukan mulai dari HAN yang bersifat sektoral maupun HAN yang  bersifat  lintas  sektoral  (SF  Marbun,  2011).  Diantara  HAN  yang  bersifat  lintas  sektoral adalah  penyusunan  Prosedur  Pembuatan  Keputusan,  Peraturan  Penyerahan  Keputusan, Peraturan  Penegakkan  Keputusan,  dan  Peraturan  Mengenai  Biayai  dan  Ganti  Rugi.  Untuk kesemuanya  itu  serta  dalam  menjamin  adanya  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelayanan publik  yang  cepat,  nyaman  dan  murah,  diperlukannya  satu  produk  hukum  undang-undang pokok yang mengatur ketentuan umum tentang administrasi pemerintahan dan undang- undang sektor  yang  mengatur  secara  detail  hal-hal  yang  tidak  diatur  dalam  undang-undang  tersebut. Dalam  Instruksi  Presiden  R.I  Nomor  1  Tahun  2016,  tanggal  9  Januari  2016,  Tentang Percepatan  Pelaksanaan  Proyek  Strategi  Nasional,  Presiden  RI  menginstruksikan  kepada:  (1) para Menteri Kabinet Kerja; (2) Jaksa Agung R.I; (3) Kapolri R.I; (4) Sekretaris Kabinet;  (5) Kepala Staf Presiden; (6) Para Kepala Lembaga Non Kementerian; (7) Para Gubernur; (8) Para Bupati/Walikota,  untuk  memberikan  dukungan  percepatan  pelaksanaan  Proyek  Strategis Nasional dengan bentuk antara lainnya (Prasojo, 2021):
a.meningkatkan  tata  kelola  (governance)  dan  meningkatkan  fungsi  Aparat  Pengawasan Intern Pemerintah dalam rangka pengawasan pembinaan Proyek Strategis Nasional;
b.Mendahulukan  proses  administrasi  pemerintahan  dalam  melakukan  pemeriksaan  dan penyelesaian  atas  laporan  penyalahgunaan  wewenang  dalam  pelaksanaan  Proyek Strategis Nasional;
c.Jaksa  Agung  R.I  mendahulukan  proses  administrasi  pemerintahan  sesuai  ketentuan  UU Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  sebelum  melakukan penyidikan atas laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Perlunya  instruksi  tersebut  yang  ditujukan  kepada  aparat  penegak  hukum  agar  jangan mengkriminalisasikan  kebijakan  (diskresi),  yang  mana  dasar  dan  alasan  instruksi  tersebut berangkat  dari  catatan  pemerintah  banyaknya  pejabat  yang  dipidana  karena  kasus  korupsi diantaranya  delapan  Menteri  (Hadjon,  2011),    Gubernur,  dua  Gubernur  Bank  Indonesia,  lima Deputi  Gubernur  Indonesia,  40  Anggota  DPR,RI,  150  Anggota  DPRD,  dan  sekitar  200 Bupati/Walikota.  Masih  dalam  kesempatan  yang  sama  menurut  Presiden  R.I,  bahwa  bertolak dari data tersebut, membawa implikasi ketakutan pejabat dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan  karena  ketidakjelasan  definisi  korupsi  serta  maraknya  kriminalisasi  kebijakan  dan prosedur hukum (administrasi pemerintahan) yang kurang jelas dan transparan, sehingga biaya
yang  harus  ditanggung  pemerintah  sangatlah  besar,  yaitu  lambatnya  pembangunan  akibat aparat negara (pejabat) takut mengambil keputusan. Belanja modal pemerintah baru mencapai 20 persen (penyerapan APBN) dan dana daerah mengendap di bank sebesar 283 triliun. Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden R.I Jokowi menilai urgen kiranya segera adanya diskresi agar dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan.
Hakekat  hukum  administrasi  adalah  hukum  yang  berkaitan  dengan  wewenang pemerintah,  dan  kontrol  terhadap  penggunaan  wewenang  yang  tujuannya  untuk  melindungi individu  atau  masyarakat  disisi  lain,  sehingga  penggunaan  wewenang  pemerintahan  tanpa suatu  pengawasan,  potensial  terhadap  penyimpangan  yang  berakibat  tindak  pidana  korupsi (Ridwan,  2014).  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  ditegaskan  bahwasanya  setiap  penggunaan kewenangan  apapun  bentuknya  apakah  dalam  rangka  pengaturan,  pengawasan,  maupun penentuan sanksi oleh badan pemerintah selalu disertai dengan adanya tanggung jawab. Hal ini merupakan  suatu  keharusan,  oleh  karena  di  dalam  konsep  hukum  administrasi  pemberian kewenangan  dilengkapi  dengan  pengujiannya,  dan  bahwa  kesalahan  dalam  penggunaan kewenangan  selalu  berakses  ke  pengadilan,  sehingga  menjamin  perlindungan  hukum.8 Beranjak  dari  pemahaman  dasar  tersebut,  maka  UUAP  juga  mengatur  pertanggung  jawaban penggunaan diskresi itu sendiri.

## B.Metdodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum.  Berangkat  dari  paparan  latar  belakang tersebut,  maka  permasalahan  yang  akan  diketengahkan  dalam  penulisan  ini  berupa  apa  latar belakang  pengaturan  hukum  penggunaan  diskresi  dalam  Undang-Undang  Adminisrasi Pemerintahan?, serta bagaimana pertanggung jawaban penggunaan diskresi menurut Undang- Undang Administrasi Pemerintahan?

## C. Hasil dan Pembahasan
1Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan  dalam  Hubungan  Penggunaan  Diskresi (Keputusan  dan/atau  Tindakan)  oleh  Badan  dan/atau  Pejabat  Administrasi Pemerintahan
Rapat Paripurna DPR.RI dalam agenda Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan Terhadap  RUU  tentang  Administrasi  Pemerintahan,  tanggal  25-26  September  2014.12  Ketua Komisi  II  DPR.RI  Khatibul  Umam  Wiranu  dari  Fraksi  Partai  Demokrat  pada  saat menyampaikan  laporan Komisi  II DPR.RI dalam rangka pembicaraan  tingkat  II pengambilan keputusan  RUU  Administrasi  Pemerintahan  menjadi  Undang-Undang,  pada  pokoknya menyatakan bahwasanya RUU tentang Administrasi Pemerintahan yang semula terdiri atas 15 Bab  dan  87  Pasal  telah  dibahas  secara  mendalam  pada  tahapan  Panja  dan  telah  mengalami perubahan-perubahan  dalam  berbagai  hal  pada  materi  muatan  RUU  karena  kesepakatan, sehingga muatan RUU berubah menjadi 14 Bab dan 89 Pasal. Ada 14 (empat belas) rumusan materi yang dibahas dan disepakati dalam Rapat Panja, namun penulis hanya mengungkapkan beberapa  rumusan  materi  yang  berkaitan  erat  dengan  norma  pasal  21  Undang-Undang Administrasi  Pemerintahan  (aspek  pengujian  penyalahgunaan  wewenang,  pengenaan  sanksi administratif) yang memiiliki relevansi dengan tulisan ini sendiri.
Rumusan  materi  yang  dibahas  dan  telah  disepakati  di  Rapat  Panja  tersebut,  antara lainnya  yaitu:  (1)  Badan/Pejabat  Pemerintah  dilarang  menyalahgunakan,  mencampuradukkan wewenang,  dan/atau  bertindak  sewenang-wenang,  tertuang  dalam  pasal  17;  (2)  Undang- Undang ini juga mengatur mengenai sanksi administratif bagi pejabat pemerintahan baik yang berasal  dari  aparatur  sipil  negara  maupun  yang  berasal  dari  pejabat  politik  seperti  kepala daerah  dan  menteri  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  yang  diatur  dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.
Pada  kesempatan  yang  sama,  Ketua  Komisi  II  DPR.RI  Khatibul  Umam  Wiranu  dari Fraksi  Partai  Demokrat  mengemukakan:  “...dengan  undang-undang  ini  para  pejabat  negara, para pemerintahan tidak lagi harus ketakutan menjalankan segala tindakan yang ada di dalam sesuai  undang-undang  terutama  dalam  penggunaan  wewenang  badan  atau  pejabat pemerintahan  yang  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.  Pejabat  kedepannya  tidak
perlu  lagi  ragu-ragu  atas  tindakannya  yang  sudah  didasarkan  atas  undang-undang.  Kedepan tidak  ada  lagi  kriminalisasi  kebijakan.  Seluruh  kebijakan  yang  sudah  diambil  pejabat  negara tidak  bisa  dikriminalkan  menurut  undang-undang  ini.  Diharapkan  juga  dengan  disahkannya Rancangan Undang-Undang  Tentang  Administrasi Pemerintahan ini dapat menciptakan tertib penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan,  kepastian  hukum,  mencegah  terjadinya penyalahgunaan  wewenang,  menjamin  akuntabilitas  badan  dan/atau  pejabat  pemerintahan, memberikan  perlindungan  hukum  kepada  warga  masyarakat  dan  aparatur  pemerintahan  serta membuat pejabat negara tidak punya keragu-raguan di dalam mengambil kebijakan”.
Senada  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh  Khatibul  Umam  Wiranu  dari  Fraksi  Partai Demokrat  (PD),  Agun  Gunandjar  Sudarsa  selaku  Ketua  Rapat/Sidang  dari  Fraksi  Partai Golongan  Karya  (GOLKAR),  pada  kesempatan  tersebut  mengatakan  :  “...(pengesahan  RUU Administrasi  Pemerintahan  menjadi  Undang-Undang)  hasilnya  luar  biasa,  ada  diskresi  dan seterusnya  yang  (di  dalam  penyampaian  laporan  Komisi  II  DPR  oleh  Ketua  Komisi  II  DPR) sudah  dijelaskan,  merupakan  kado  bagi  Gubernur,  Bupati,  Walikota  yang  kemarin  takut disalahkan (takut dipidana dalam mengambil kebijakan) dan itu menjadi stagnasi dan  mudah- mudahan (Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) ini bisa membingkai semua.”
Kemudian,  Pendapat  Akhir  Pemerintah  yang  diwakili  oleh  Azwar  Abubakar  selaku Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  dalam  Rapat  Paripurna DPR.RI  dalam  agenda  Pembicaraan  Tingkat  II  Pengambilan  Keputusan  Terhadap  RUU tentang  Administrasi  Pemerintahan,  mengemukakan  hal-hal  yang  pada  pokoknya  yaitu: “...salah satu tujuan utama disusunnya Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini  adalah  untuk  mengisi  kekosongan  hukum  yang  menjadi  dasar  perlindungan  terhadap pengambilan  keputusan  dan/atau  tindakan  dari  badan  dan/atau  pejabat  pemerintahan. Rancangan  undang-  undang  ini  diharapkan  bisa  menjadi  landasan  hukum  untuk  mengenali sebuah  keputusan  dan/atau  tindakan  sebagai  kesalahan  administrasi  atau  penyalahgunaan wewenang  yang  berujung  pada  tindak  pidana,  Dengan  demikian  pembuat  keputusan  tidak mudah  dikriminalisasi  dan  melemahkan  mereka  dalam  melakukan  inovasi  dalam pemerintahan, sekaligus menjaga  agar badan  dan/atau pejabat pemerintahan tidak mengambil keputusan  dan/atau  tindakan  sewenang-wenang.  Masyarakat  terlindungi  dari  kesewenang- wenangan  dan  praktek  mal  administrasi  pejabat”;  “...dari  aspek  hukum  administrasi  negara, rancangan  undang-undang  ini  akan  menjad  dasar  hukum  materiil  sebagai  pelengkap  hukum formil dalam Undang- Undang PTUN. Sedangkan dalam aspek reformasi birokrasi, rancangan undang-undang  ini  merupakan  pelengkap  dari  undang-undang  yang  telah  ditetapkan sebelumnya,  yaitu  Undang-Undang  Tentang  Kementerian  Negara,  Undang-Undang  Tentang Pelayanan  Publik  dan  Undang-Undang  Tentang  Aparatur  Sipil  Negara.  Sebagaimana  tujuan reformasi birokrasi, (rancangan undang-undang administrasi pemerintahan) dapat mempercepat tercapainya tujuan reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi yang bersih, kompeten, bebas korupsi dan kolusi dan nepotisme serta bebas politisasi. (Endang, 2018)”
Oleh  karenanya  secara  sederhana  pembacaan  UUAP  dengan  kandungan  politik hukumnya  yang  bertalian  dengan  penggunaan  diskresi  (keputusan  dan/atau  tindakan)  oleh badan  atau  pejabat  administrasi  pemerintahan,  dapat  dipahami  antara  lain  UUAP  sebagai instrumen legal policy atau garis (kebijakan) resmi yang memuat garis besar dan dasar rencana pemerintah  sebagai  landasan  penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan  yang  bertujuan utama  yaitu  pertama,  untuk  mengisi  kekosongan  hukum  yang  menjadi  dasar  perlindungan terhadap pengambilan keputusan dan/atau tindakan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan. Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan  diharapkan  bisa  menjadi  landasan  hukum  untuk mengenali  sebuah  keputusan  dan/atau  tindakan  sebagai  kesalahan  administrasi  atau penyalahgunaan  wewenang  yang  berujung  pada  tindak  pidana,  Dengan  demikian  pembuat keputusan tidak mudah dikriminalisasi dan melemahkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus menjaga agar badan dan/atau  pejabat  pemerintahan  tidak  mengambil  keputusan  dan/atau  tindakan  sewenang- wenang.  Masyarakat  terlindungi  dari  kesewenang-  wenangan  dan  praktek  mal  administrasi pejabat.
Kedua,  untuk  menjamin  kepastian  hukum  dan  mencegah  (preventif)  penyalahgunaan wewenang  dalam  keputusan  dan/atau  tindakan  (diskresi)  oleh  Pejabat  Pemerintahan  guna memperkuat konsep dan implementasi reformasi birokrasi demi terwujudnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta pelayanan publik yang baik.

## 2.Pertanggungjawaban  Penggunaan  Diskresi  Menurut  Undang-Undang  Administrasi Pemerintahan.
Secara konsepsional  ada dua  hal yang mendasar  terkait dengan prinsip tanggung jawab dan  tanggung  gugat  Pejabat  dalam  hubungannya  dengan  penggunaan  diskresi  menurut  HR Ridwan  (2014).  Pertama,  asas  negara  hukum  yang  menyatakan  bahwa  setiap  tindakan  organ pemerintah harus berdasarkan kewenangan. Hal ini terkait erat dengan asas “ geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid ” [tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban] atau “ zonder bevogdheid geen verantwoorddelijkheid ” [tanpa kewenangan tidak ada pertanggungjawaban]. Kedua,  dua  entitas  yakni  jabatan  dan  pemangku  jabatan  atau  pejabat.  Terkait  dua  entitas  ini dikenal adanya dua jenis norma yaitu norma pemerintahan (bestuurnorm) dan norma perilaku aparat ( gedragsnorm ).
Terhadap keberadaan dua entitas tersebut dalam penyelenggaraan  urusan pemerintahan, tentunya tidak dapat dipisahkan, sehingga dua entitas tersebut mengakibatkan tanggung jawab dan  tanggung  gugat  pejabat  (Pemerintah)  juga  mencakup  dua  hal  yaitu  tanggung  jawab  serta tanggung  gugat  pribadi  dan  jabatan.  Tanggung  jawab  dan  tanggung  gugat  jabatan  dalam penggunaan  diskresi  dapat  terjadi  dalam  keadaan  selama  tindakan  yang  diambil  oleh  pejabat pemerintah  (ambtshandeling)  dilakukan  dalam  lingkungan  formil  wewenangnya  atau dilakukan  dalam  rangka  melaksanakan  kewenangan  jabatan,  maka  semua  konsekuensi  yang timbul akan menjadi tanggung jawab jabatan.
Sedangkan  tanggung  jawab  dan  tanggung  gugat  pribadi  dalam  penggunaan  diskresi  itu dapat  terjadi  dalam  keadaan  penggunaan  diskresi  oleh  pejabat  pemerintah  yang  dipengaruhi oleh  berbagai  faktor  kepentingan  baik  kepentingan  sendiri,  keluarga,  korporasi  maupun kepentingan  lainnya  sehingga  penggunaan  diskresi  tersebut  menyimpang  atau  bertentangan dengan  norma  hukum  tertulis  maupun  tidak  tertulis.  Lebih  dalam  relasinya  dengan  entitas norma  perilaku  aparat,  bahwa  penggunaan  diskresi  yang  dapat  menjadi  tanggung  jawab  dan tanggung  gugat  pribadi  dalam  keadaan  apabila  perbuatan  pemerintah  (keputusan  atau tindakan)  itu  jika  ditinjau  dari  segi  norma  pemerintahan  tidak  mengandung  cacat  hukum (kekurangan yuridis dalam aspek kewenangan, prosedur dan substansi), namun dilihat dari segi norma  perilaku  aparat  terdapat  cacat  hukum  yang  mengandung  unsur  maladminsitrasi  berupa detournement  de  puovoir.  Setiap  penggunaan  diskresi  yang  mengandung  unsur maladministrasi  membawa  konsekuensi  tanggung  jawab  pribadi  dan  melahirkan  hak  gugat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Wignjosoebroto, 2013).
Konsep  elastisitas  makna  maladministrasi  yang  berhubungan  dengan  penggunaan diskresi, dalam konteks hukum administrasi, lingkup maladministrasi tidak semata-mata terjadi karena  perilaku  menyimpang  ,  namun  dalam  pengertian  yang  luas  dapat  terjadi  karena  ide yang  tidak  benar  atau  tidak  bagus  ataupun  pertimbangan  yang  tidak  rasional.  Hal  ini  terkait dengan kemampuan atau kecakapan pejabat dalam menilai rasionalitas tindakan pemerintahan ataupun membuat keputusan. Beberapa contoh tentang hal tersebut misalnya (Hartono, 2003): (a)  gagal  dalam  mengambil  pertimbangan-pertimbangan  yang  relevan;  (b)  gagal  dalam menjalankan  peraturan-peraturan  hukum  yang  ada;  (c)  gagal  dalam  meletakkan  atau  menguji prosedur pemerintahan yang ada; (d) gagal membuat suatu aturan hukum yang baik atau suatu kebijakan yang baik.
Norma  Pasal  1  angka  9  undang-undang  administrasi  pemerintahan  memberikan pengertian Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dikeluarkan oleh  Pejabat  Pemerintahan  untuk  mengatasi  persoalan  konkret  yang  dihadapi  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  hal  peraturan  perundang-undangan  yang  memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Lebih  lanjut,  materi  muatan  persoalan  diskresi  dalam  undnag-undang  administrasi
peemrintahan  diatur  dalam  Bab  VI,  Pasal  22-32  (10  Pasal),  mencakup  materi  muatan  yang terdiri dari bagian umum diskresi (Pasal 22), lingkup  diskresi (Pasal 23), persyaratan diskresi (Pasal 24-25), prosedur penggunaan diskresi  (Pasal 26- 29), akibat hukum diskresi (Pasal  30- 32).
Diskresi  hanya  dapat  dilakukan  oleh  Pejabat  Pemerintahan  yang  berwenang.  Setiap penggunaannya  (diskresi)  memiliki  tujuan  yaitu  (a)  melancarkan  penyelenggaraan pemerintahan; (b) mengisi kekosongan hukum; (c) memberikan kepastian hukum; (d) mengisi stagnasi  pemerintahan  dalam  keadaan  tertentu  guna  kemanfaatan  dan  kepentingan  umum. Adapun  dalam  norma  Pasal  23  UUAP  memberikan  lingkup  diskresi  yang  mencakup  :  (a) pengambilan  keputusan  dan/atau  tindakan  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  memberikan  suatu  pilihan  keputusan  dan/atau  tindakan;  (b)  pengambilan keputusan  dan/atau  tindakan  karena  peraturan  perundang-undangan  tidak  mengatur;  (c) pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau  tidak  jelas;  (d)  pengambilan  keputusan  dan/atau  tindakan  karena  adanya  stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.
Bahwa  terhadap  Pasal  23  UUAP  tersebut  diatas,  Tatiek  Sri  Djatmiati  (2015) menjelaskan  bahwasannya  makna  pengambilan  keputusan  karena  peraturan  perundang- undangan  tidak  lengkap  atau  tidak  jelas  harus  dimaknai  hati-hati.  Tidak  lengkap  berkaitan dengan  pembentukan  norma  yang  kurang  lengkap.  Pengertian  tidak  jelas  tersebut  berkaitan dengan  aturan  atau  norma  yang  disebut  vage  norm  atau  makna  kabur.  Makna  kabur  artinya tidak  bisa  didefinisikan.  Misalnya  kepentingan  umum,  dalam  keadaan  tertentu,  dalam kegentingan  yang  memaksa,  dsb.  Penggunaan  diskresi  oleh  pejabat  pemerintahan  dalam UUAP  juga  ditentukan  syarat  dan  prosedurnya.  Adapun  syarat  tersebut  meliputi  (1)  sesuai dengan  tujuan  diskresi;  (2)  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  per-uu-an;  (3)  sesuai  dengan AUPB;  (4)  alasan-alasannya  objektif;  (5)  tidak  menimbulkan  konflik  kepentingan;  (6) dilakukan dengan itikad baik.
Sedangkan  prosedur  penggunaan  diskresi  (kaidah  proseduralnya)  bagi  pejabat pemerintahan telah ditentukan yaitu :
1.Lingkup  diskresi  Pejabat  Pemerintahan  pengambilan  keputusan  dan/atau  tindakan berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  memberikan  suatu  pilihan keputusan dan/atau tindakan, karena tidak mengatur, karena tidak lengkap atau tidak jelas :  (a)  wajib  menguraikan  maksud,  tujuan,  substansi  serta  dampak  administrasi  dan keuangan  dalam  hal  penggunaan  diskresi  yang  berpotensi  mengubah  alokasi  anggaran serta menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara; (b) wajib menyampaikan  permohonan  persetujuan  tertulis  kepada  atasan  pejabat  dalam  waktu  5 (lima)  hari  kerja  setelah  menerima  berkas  permohonan  tersebut.  Atasan  menetapkan persetujuan, petunjuk perbaikan, atau penolakan ; (c) Apabila atasan pejabat itu menolak, harus memberikan alasan penolakannya;
2.Lingkup  diskresi  Pejabat  Pemerintahan  pengambilan  keputusan  dan/atau  tindakan  karena adanya  stagnasi  pemerintahan  guna  kepentingan  yang  lebih  luas:  (a)  wajib  menguraikan maksud,  tujuan,  substansi  dan  dampak  yang  ditimbulkan  dalam  hal  penggunaan  diskresi menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi bencana alam;  (b)  kewajiban  untuk  memberitahukan  kepada  atasan  pejabat  5  (lima)  hari  kerja sebelum  penggunaannya,  dalam  kondisi  apabila  penggunaan  diskresi  karena  adanya stagnasi  pemerintahan  guna  kepentingan  yang  lebih  luas  (Pasal  23  huruf  d)  dan  yang berpotensi  menimbulkan  keresahan  masyarakat;  (c)  kewajiban  melaporkan  setelah penggunaan  diskresi  tersebut  dalam  waktu  5  (lima)  hari  kerja  dalam  kondisi  apabila penggunaan  diskresi  karena  adanya  stagnasi  pemerintahan  guna  kepentingan  yang  lebih luas (Pasal 23 huruf d) dalam keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi bencana alam. Kemudian,
terdapatnya pengecualian melakukan publikasi
(pengumuman/memberitahukan)  kepada  warga  masyarakat  atas  prosedur  penggunaan diskresi tersebut.
Dalam penggunaan diskresi dalam lingkup, syarat, dan prosedurnya dapat menimbulkan suatu akibat hukum. Adapun akibat hukum penggunaan diskresi tersebut mencakup:
1.Penggunaan  dikresi  melampaui  wewenang  apabila  :  a.  Bertindak  melampaui  batas  waktu berlakunya  wewenang  yang  diberikan  oleh  peraturan  perundang-undangan;  b.  Bertindak melampaui  batas  wilayah  berlakunya  wewenang  yang  diberikan  oleh  peraturan perundang-undangan  dan/atau  c.  Bertindak  tidak  sesuai  dengan  prosedur  diskresi (sebagaimana dalam Pasal 26,Pasal 27 dan Pasal 28) Akibat hukum yang ditimbulkannya penggunaan diskresi menjadi tidak sah.
2.Penggunaan  diskresi  dikategorikan  mencampuradukkan  wewenang  apabila  :  a. Menggunakan  diskresi  tidak  sesuai  dengan  tujuan  wewenang  yang  diberikan  (asas spesialitas);  b.  tidak  sesuai  dengan  prosedur  diskresi  (sebagaimana  dalam  Pasal  26,Pasal 27  dan  Pasal  28);  dan/atau  c.  bertentangan  dengan  AUPB19  Akibat  hukum  yang ditimbulkannya penggunaan diskresi dapat dibatalkan.
3.Penggunaan  diskresi  dikategorikan  tindakan  sewenang-  wenang  apabila:  a.  Dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang; Akibat hukumnya penggunaan diskresi menjadi tidak sah.
Pada  keadaan  dewasa  ini,  masih  menyisakan  problematika  hukum  yakni  dalam  proses penegakkan  hukum  penyalahgunaan  wewenang  pada  diskresi  (keputusan  dan/atau  tindakan) yang  dilakukan  oleh  pejabat  Pemerintahan  yang  berhubungan  dengan  tindak  pidana  korupsi dengan  jenis/bentuk  kerugian  keuangan  negara.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dalam  proses penegakan  hukum  banyak  ditemukan  unsur  “melawan  hukum”  dan  „menyalahgunakan wewenang”  yang  dibarengi  dengan  menyebutkan  jumlah  kerugian  keuangan  negara  sebagai dasar  untuk  mendakwa  seorang  pejabat  telah  melakukan  tindak  pidana  korupsi  semata-mata berdasarkan perspektif hukum pidana tanpa mempertimbangkan bahwa ketika seorang pejabat melakukan  aktifitasnya,  pejabat  tunduk  dan  diatur  oleh  norma  hukum  administrasi.  Acapkali ditemukan pula unsur “merugikan keuangan negara” dijadikan dugaan awal untuk mendakwa seorang  pejabat  tanpa  disebutkan  terlebih  dahulu  bentuk  pelanggarannya.  Suatu  pemikiran yang  terbalik,  unsur  “merugikan  keuangan  negara”  merupakan  akibat  adanya  pelanggaran hukum yang dilakukan seorang pejabat. Seorang pejabat yang menggunakan keuangan negara tidak  dapat  dikategorikan  sebagai  tindakan  yang  “merugikan  keuangan  negara”  jika  pejabat yang bersangkutan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku.
Permasalahannya adalah manakala aparatur negara melakukan perbuatan yang dianggap menyalahgunakan  kewenangan dan melawan hukum, artinya mana yang akan dijadikan ujian bagi  penyimpangan  aparatur  negara  tersebut,  hukum  administrasi  ataukah  hukum  pidana, khususnya  dalam  tindak  pidana  korupsi.  Pemahaman  yang  berkaitan  dengan  penentuan yurisdiksi  tersebut  masih  sangat  terbatas  dalam  kehidupan  praktik  yudisial.  Sebenarnya pertanyaan hukum mana  yang  akan dijadikan ujian bagi setiap  aktifitas pejabat tersebut telah jelas yakni hukum administrasi, yang didalamnya memuat norma pemerintahan (bestuurnorm) dan  norma  perilaku  aparat  (gedragsnorm),  mengingat  para  pejabat  tersebut  dalam  melakukan aktifitasnya tunduk dan diatur oleh norma hukum administrasi. Hanya saja karena penegakkan hukum  terhadap  pejabat  ditempuh  melalui  Peradilan  Umum,  yang  kompetensi  absolutnya hanya dalam bidang pidana dan perdata, sehingga dapat dimaklumi jika para penegak  hukum baik  jaksa  maupun  hakim  (peradilan  umum)  menggunakan  kerangka  rujukan  (frame  of reference)  atau  pola  pikir  hukum  pidana  atau  hukum  perdata  terhadap  perkara-perkara  yang substansinya  hukum  administrasi.  Hal  tersebut  menjadi  penyebab  banyak  dakwaan  dan putusan yang tidak proporsional.
Problematika  penegakkan  hukum  penyalahgunaan  wewenang  pada  diskresi  (keputusan dan/atau  tindakan)  yang  dilakukan  oleh  pejabat  Pemerintahan  yang  berhubungan  dengan tindak pidana korupsi dengan jenis/bentuk kerugian keuangan negara dapat dilihat dari adanya beberapa  dakwaan  korupsi  yang  dituduhkan  kepada  pejabat  pusat  maupun  daerah  yang ternyata  tidak  tepat  sasaran  dan  tidak  proporsional,  terjadi  pada  pejabat  yang  didakwa melakukan  tindak  pidana  korupsi  karena  pejabat  yang  bersangkutan  menggunakan  diskresi. Sehingga  muncul  ungkapan  “kriminalisasi  jabatan  atau  kebijakan”.  Oleh  karenanya  para
penegak  hukum  harus  memperhatikan  dan  memahami  bahwa  hukum  administrasi  memiliki asas, norma, dan sifat yang berbeda dengan hukum pidana dan hukum perdata.
Kewenangan  diskresi  atau  kebijakan  melekat  pada  pemerintah  ( inherent  aan  het bestuur ). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Arifin P. Soeria Atmadja (2008), bahwa suatu kebijakan  tidak  mungkin  diajukan  ke  Pengadilan,  apalagi  dikenakan  hukum  pidana  karena dasar  hukum  kebijakan  yang  akan  menjadi  dasar  hukum  penuntutannya.  Hal  tersebut  selaras dengan yang dikemukakan Ridwan HR yang mengutip Belifante dan sudah menjadi ungkapan tetap  dalam  literatur  hukum  administrasi  yaitu  “hakim  tidak  boleh  duduk  diatas  kursi administrasi,  yang  memikul  tanggung  jawabnya  sendiri”.  Arti  ungkapan  tersebut  tidak  lain bahwa hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap keputusan dan tindakan administratif pemerintah  harus  menghormati  kebijakan  pemerintah.  Hakim  tidak  boleh  menilai  lagi pertimbangan kepentingan kekuasaan administrasi.
Secara  teori,  konsep  dan  implementasi  prinsip  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  di Indonesia  adalah  prinsip  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  harkat  dan  martabat  manusia yang  bersumber  pada  Pancasila  dan  prinsip  negara  hukum  Pancasila.  Jika  pengakuan  dan perlindungan  terhadap  harkat  dan  martabat  dikatakan  bersumber  kepada  Pancasila,  tentunya secara  intrinsik  nilai-nilai  Pancasila  juga  harus  melekat  pada  Pengadilan  TPK  maupun Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  yang  merupakan  wujud  konkret  sebagai  sarana  perlindungan hukum  bagi  rakyat  di  Indonesia  yang  berdasarkan  Negara  Hukum  Pancasila.  Sehingga  selain daripada itu tentunya penyelesaian terhadap problematika penegakkan hukum penyalahgunaan wewenang  pada  diskresi  (keputusan  dan/atau  tindakan)  yang  dilakukan  oleh  pejabat pemerintahan  yang  berhubungan  dengan  tindak  pidana  korupsi  dengan  jenis/bentuk  kerugian keuangan  negara  juga  harus  meng-  internalisasi  elemen-elemen  negara  hukum  Pancasila lainnya yaitu keserasian hubungan  antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan, prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.
Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan, prinsip penyelesaian  sengketa  secara  musyawarah  dan  peradilan  merupakan  sarana  terakhir  ,  prinsip hubungan  fungsional  yang  proporsional  antara  pengadilan  tata  usaha  negara  dan  pengadilan TPK, keseimbangan antara  hak  dan kewajiban sebagai  elemen negara  hukum Pancasila dapat digunakan  sebagai  konsep  penyelesaian  penilaian  penyalahgunaan  wewenang  pada  diskresi (keputusan  dan/atau  tindakan)  yang  dilakukan  oleh  Pejabat  Pemerintahan  yang  berhubungan dengan  tindak  pidana  korupsi  merupakan  hasil  pemikiran  rasional  yang  tidak  bisa  dilepaskan dari  dua  asumsi  yaitu  pertama,  filosofi  penyusunan  Undang-Undang  Administrasi Pemerintahan yang bertujuan untuk menentukan garis tegas penyelenggaraan kewenangan oleh pejabat  administrasi  pemerintahan  sebesar-besarnya  untuk  kesejahteraan,  kemakmuran,  dan keadilan  masyarakat.  Kedua,  politik  hukum  UUAP  yang  berhubungan  dengan  penggunaan diskresi oleh badan atau pejabat administrasi pemerintahan yang berupa legal policy atau garis (kebijakan)  resmi  yang  memuat  garis  besar  dan  dasar  rencana  pemerintah  sebagai  landasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang bertujuan utama:
1.Dalam Aspek Hukum Administrasi, untuk mengisi kekosongan hukum yang menjadi dasar perlindungan  terhadap  pengambilan  keputusan  dan/atau  tindakan  dari  badan  dan/atau pejabat  pemerintahan.  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan  diharapkan  bisa menjadi  landasan  hukum  untuk  mengenali  sebuah  keputusan  dan/atau  tindakan  sebagai kesalahan  administrasi  atau  penyalahgunaan  wewenang  yang  berujung  pada  tindak pidana,  Dengan  demikian  pembuat  keputusan  tidak  mudah  dikriminalisasi  dan melemahkan  badan  dan/atau  pejabat  pemerintahan  dalam  melakukan  inovasi  dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2.Aspek  Reformasi  Birokrasi,  menjamin  kepastian  hukum  dan  mencegah  (preventif) penyalahgunaan  wewenang  dalam  keputusan  dan/atau  tindakan  (diskresi)  oleh  Pejabat Pemerintahan  guna  memperkuat  konsep  dan  implementasi  reformasi  birokrasi  demi terwujudnya  penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan  yang  baik  bebas  dari  korupsi, kolusi dan nepotisme serta pelayanan publik yang baik.
Prinsip  hubungan  fungsional  yang  proporsional  antara  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara dan  Pengadilan  TPK  sebagai  salah  satu  elemen  negara  hukum  Pancasila  sebagai  konsep penegakan  hukum  terhadap  diskresi  (keputusan  dan/atau  tindakan)  yang  dilakukan  oleh Pejabat  Pemerintahan  yang  berhubungan  dengan  tindak  pidana  korupsi  kerugian  keuangan negara  .  diharapkan  tidak  ada  pertarungan  atau  kompetisi  yang  tidak  sehat  antara  kekuasaan yang  satu  dengan  kekuasaan  yang  lain.  Semua  kekuasaan  yang  ada  pada  negara  diarahkan untuk  kebahagiaan  bersama  sesuai  dengan  ide  dasar  tentang  tujuan  negara  yang  telah digariskan di dalam pembukaan UUD 1945.
Proses  penegakan  hukum  bagi  pejabat  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  korupsi dengan  jenis/bentuk  kerugian  keuangan  negara  yang  berhubungan  dengan  penggunaan diskresi,  terlebih  dahulu  harus  menggunakan  norma-norma  hukum  yang  digunakan  oleh pejabat  ketika  melakukan  aktifitasnya,  yakni  hukum  administrasi.  Argumentasi  tersebut dibangun  dengan  kerangka  alasannya  yaitu:  pertama  secara  konsepsional  hukum  administrasi memiliki  asas,  norma,  dan  sifat  yang  berbeda  dengan  hukum  pidana.  Pengujian  terhadap aktifitas pejabat pemerintahan jelas merupakan wilayah hukum administrasi, yang didalamnya memuat  norma  pemerintahan  (bestuurnorm)  dan  norma  perilaku  aparat  (gedragsnorm), mengingat para pejabat pemerintahan tersebut dalam melakukan aktifitasnya tunduk dan diatur oleh  norma  hukum  administrasi.  Kedua,  terlebih  jika  dihadapkan  pada  persoalan  adanya kebebasan untuk melakukan kebijakan ( freis ermessen-discretionary power ) yang pelaksanaan kebijakan  tersebut  diawasi  oleh  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik.  Pelanggaran terhadap  “asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik”  jelas  merupakan  permasalahan  yang berada  dalam  domain  hukum  administrasi,  sehingga  tidak  dapat  dipakai  sebagai  dasar  untuk mejatuhkan pidana.

## D. Penutup
Mengacu  pada  materi  pembahasan  yang  telah  dipaparkan  diatas,  maka  dapat  ditarik beberapa kesimpulan bahwa Elemen Negara Hukum seharusnya di-internalisasi-kan ke dalam usaha penyelesaian pertanggung jawaban penyalahgunaan wewenang pada diskresi (keputusan dan/atau  tindakan)  yang  dilakukan  oleh  Pejabat  Pemerintahan  yang  berhubungan  dengan tindak  pidana  korupsi  dengan  jenis/bentuk  kerugian  keuangan  negara.  Hal  tersebut  dapat dikatakan  merupakan  hasil  pemikiran  rasional  yang  tidak  bisa  dilepaskan  dari  pengaruh pertama,  politik  hukum  [garis  besar  atau  dasar  rencana  pemerintah]  dalam  UUAP  yang berhubungan  dengan  penggunaan  diskresi  oleh  badan  atau  pejabat  administrasi  pemerintahan yang  berupa  legal  policy  atau  garis  (kebijakan)  resmi  yang  memuat  garis  besar  dan  dasar rencana  pemerintah  sebagai  landasan  penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan  itu  sendiri. Kedua,  proses  penegakan  hukum  bagi  pejabat  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  korupsi dengan  jenis/bentuk  kerugian  keuangan  negara  yang  berhubungan  dengan  penggunaan diskresi,  terlebih  dahulu  harus  menggunakan  norma-norma  hukum  yang  digunakan  oleh pejabat  ketika  melakukan  aktifitasnya,  yakni  hukum  administrasi  yang  secara  konsepsional memiliki asas, norma, dan sifat yang berbeda dengan hukum pidana. Ketiga, terlebih persoalan kebebasan  untuk  melakukan  kebijakan  ( freis  ermessen-discretionary  power )  yang  merupakan permasalahan  yang  berada  dalam  domain  hukum  administrasi,  sehingga  tidak  dapat  dipakai sebagai  dasar  untuk  mejatuhkan  pidana.  Dengan  demikian  pembuat  keputusan  dan/atau tindakan  (diskresi)  tidak  mudah  dikriminalisasi  dan  melemahkan  badan  dan/atau  pejabat pemerintahan dalam melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

## Daftar Pustaka
Arifin  P.  Soeria  Atmadja,  Keuangan  Publik  dalam  Perspektif  Hukum;  Teori,  Kritik,  dan Praktik, Rajawali Press, Jakarta:, 2008. C..F.G. Soenaryati Hartono, et.al ., Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Indonesia , Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta, 2003.
Eko  Prasojo, Rancangan)  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan  untuk  Pembangunan Hukum Administrasi  Negara  dan  Penciptaan  Good Governanc ”, Makalah disampaikan pada Bimbingan Teknis Hakim PTUN, Jakarta, 31 Maret-2 April, 2021.
H.R. Ridwan, Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
KPK.R.I, Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi , MPRcons, Jakarta, 2006.
Miriam  Budiarjo, Dasar-dasar  Ilmu  Politik ,  Jakarta:  Gramedia,  hlm.57-58.,  Philipus  M Hadjon,  1987, Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia;  Sebuah  Studi  tentang Prinsip-Prinsipnya,  Penanganannya  oleh  Pengadilan  Dalam  Lingkungan  Peradilan Umum  dan  Pembentukan  Peradilan  Administrasi  Negara ,  PT  Bina  Ilmu,  Surabaya, 1982.
M.  Ikbar  Andi  Endang, Diskresi  Dan  Tanggung  Jawab  Pejabat  Pemerintahan  Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Jurnal Hukum Peratun, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2018.
Philipus  M  Hadjon,  [et,al], Hukum  Administrasi  Dan  Tindak  Pidana  Korupsi ,  Gadjah  Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. SF  Marbun, Peradilan  Administrasi  Negara  dan  Upaya  Administratif  di  Indonesia ,  FH  UII Press, Yogyakarta, 2011.
Soehino, Ilmu Negara , Liberty, Yogyakarta, 2004.
Soetandyo  Wignjosoebroto, Hukum  Konsep  dan  Metode ,  Setara  Press  (kelompok  penerbit Intrans), Malang, 2013.
Tatiek  Sri  Djatmiati, Diskresi  Dalam  Konteks  UU  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang Administrasi  Pemerintahan, Makalah  disampaikan  dalam  Colloquium  membedah Undang-Undang  No.  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan  (disingkat UUAP), Hotel Garden Palace, Surabaya, 5 Juni, 2015.