## PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DALAM PERSPEKTIF  UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
( STUDI PUTUSAN NO. 616 / PID.B / 2010 / PN-RAP )
Oleh:
Maya Jannah, SH, MH Dosen Tetap STIH Labuhanbatu Email:

## ABSTRAK
Tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan  suatu  kejahatan  yang  dilakukan  oleh anggota  keluarga  terhadap  anggota  keluarga  yang  lain.  Walaupun  Undang-undang  yang mengatur tentang  KDRT  telah  ditetapkan,  namun  yang  menjadi  permasalahannya  adalah:  (1)  Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-undang No. 23 Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga;  (2)  bagaimana  Penerapan mengenai sanksi pidana  terhadap pelaku KDRT  atas kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga  yang telah diputus Pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat.
Pengaturan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Berdasarkan pada Undang- undang No. 23 Tahun 2004 telah digunakan sebagai implementasi/penerapan atas Undang-undang tentang Penghapusan KDRT, yang mana telah digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana KDRT.
Penerapan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga  atas  kasus Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  yang  telah  diputus  Pada  Pengadilan  Negeri  Rantau  Prapat  telah tepat dan benar, karena mengacu kepada Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Kata kunci : Penerapan, Sanksi, Pelaku, Tindak kekerasan dalam Rumah Tangga.

## I. PENDAHULUAN
Hukum  sejatinya  diciptakan  untuk melindungi  kepentingan  masyarakat.  Sebagai salah  satu  norma  yang  berlaku  di  tengah- tengah masyarakat, maka norma hukum harus dibentengi  oleh  sanksi  yang  tegas,  bagi  para pelaku  pelanggarnya.  Jika  tidak  demikian, maka norma hukum hanya sebatas pada kata- kata  tanpa  memiliki  makna.  Oleh  karena  itu, sudah  semestinya  hukum  harus  ditegakkan, penegakan hukum tidak hanya dapat dilakukan dalam  bentuk  penerapan  hukum,  tetapi  juga dapat  dilakukan  melalui  penciptaan  hukum
yang  berlaku  adil  bagi  seluruh  lapisan masyarakat.
Dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, penegakan hukum penerapannya  dapat  kita  lihat  pada  Undang- Undang  No.  23  Tahun  2004  Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.  Ini  disebabkan  karena  aturan  hukum yang  berkenaan  dengan  tindak  pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut, telah diundangkan pada tanggal 22 September 2004, dan  dinyatakan  berlaku  bagi  setiap  orang, tanpa kecuali.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 02 September 2017
Dasar  pertimbangan  keluarnya  UU  No  23 tahun 2004 ini adalah:
a. Bahwa  setiap  warga  Negara  berhak mendapatkan  rasa  aman  dan  bebas  dari segala  bentuk  kekerasan  sesuai  dengan falsafah  pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  Negera  Republik  Indoesia  Tahun 1945.
b. Bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan  serta  bentuk  diskriminasi yang harus dihapuskan.
c. Bahwa  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari  negara  dan  atau  masyarakat  agar terhindar dari kekerasan, penyiksaan atau perlakuan  yang merendahkan  derajat dan martabat bagi perempuan.
d. Bahwa dalam kenyataannya, kasus kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang banyak  terjadi  dimasyarakat  korbanya kebanyakan perempuan. sementara sistem hukum  di  Indonesia  belum  menjamin perlindungan  terhadap  korban  kekerasan dalam rumah tangga.
Berdasarkan  pertimbangan  di  atas, maka  terlihat  bahwa  hukum  di  Indonesia sebelum  adanya  UU  No.  23  Tahun  2004 Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga, belum mampu menghilangkan perlakuan  buruk  dalam  ranah  rumah  tangga. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  aturan  hukum
pidana  sebagaimana  diatur  dalam  kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana,  banyak mengandung kelemahan, yang harus mendapat perhatian  lebih  untuk  perbaikan.  Terlepas kelemahan  yang  dimiliki  oleh  KUHP  dalam menyelesaikan  kasus-kasus  kekerasan  dalam rumah  tangga.  Harapan  masyarakat  bahwa dengan  adanya  UU  No.  23  Tahun  2004 Tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  dapat  dihilangkan,  minimal dikurangi secara signifikan. Dalam fakta yang kita lihat dilapangan, masih banyak masyarakat  yang  kurang  memahami  UU  No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan  Dalam  RumahTangga,  dan  sering menimbulkan  tanda  tanya,  sehingga  saat  ini masih banyak masyarakat yang tidak memahami adanya aturan hukum seperti yang disebutkan  dalam  UU  No  23  tahun  2004 tersebut.
Harapan masyarakat melalui penegakan  hukum ini dapat memberikan rasa keadilan  bagi  setiap  orang  dalam  berumah tangga, hal ini dapat kita lihat dalam penerapan sanksi  yang  diberikan  bagi  pelaku  tindak pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga, walaupun  hal  tersebut  masih  begitu  jauh  dari apa  yang  di  cita-citakan,  sebab  dari  banyak kasus  yang  terjadi,  hukuman  yang  diberikan kepada  pelaku  KDRT,  masih  dalam  standart minimal.  Akibatnya  Penjatuhan  hukuman yang demikian itu sejatinya belum memberikan efek jera bagi pelaku KDRT.

## II. PERUMUSAN MASALAH
Adapun  Perumusan  Masalah  yang  akan diangkat adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga  menurut  Undang-undang  No. 23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana  Penerapan  Sanksi  Pidana terhadap  Pelaku  kekerasan  dalam Rumah  Tangga  pada  Studi  Putusan
NO. 616 / PID.B / 2010 / PN-RAP?

## III. PEMBAHASAN
3.1 Pengaturan  Hukum  Kekerasan
Dalam  Rumah  Tangga  Menurut Undang-Undang  No.  23  Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga:
“Setiap  perbuatan  terhadap  seseorang terutama  perempuan  yang  berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan  secara  fisik,  seksual, psikologis,  dan  atau  penelantaran rumah  tangga,  termasuk  ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan  secara  melawan  hukum dalam lingkup rumah tangga.
Menurut  draft  usulan  perbaikan  atas rancangan  Undang-undang,  Arti  kekerasan dalam  rumah  tangga  yang  diusulkan  dalam
1 Saraswati Rika,  Perempuan  dan  Penyelesaian Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  Citra  Ditya  Bakti,
Bandung, 2006.
badan  legislative    DPR  tanggal  6  Mei  Tahun 2003 dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  Setiap perbuatan  terhadap  seorang  perempuan  yang pihak  tersubordinasi  lainnya,  yang  berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual,  ekonomi,  dan  atau  psikologis, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan  perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dalam lingkup rumah tangga.
Rika  Saraswati 1 ,  Dari  dua  defenisi  di atas  terlihat  untuk  siapa  Undang-Undang  ini diberlakukan,  tidaklah  semata-mata  untuk kepentingan  perempuan  saja.  Tetapi  untuk semua  orang  dan  mereka  yang  mengalami subordinasi, dalam kenyataannya bukan hanya perempuan,  baik  yang  dewasa  maupun  yang anak-anak,  melainkan  laki-laki  baik  dewasa maupun anak-anak.
Fakta  menunjukkan  bahwa  selama  ini korban  yang  mengalami  kekerasan  dalam rumah tangga sebagian besar adalah perempuan.  Hal  ini  penting  untuk  dipahami karena masih ada anggapan dari sebagian besar masyarakat  yang  memandang  sinis,  bahwa Undang-Undang ini ada sebagai tuntutan yang terlalu  dibuat-buat  untuk  kepentingan  kaum perempuan saja. Pemerintah mengakui bahwa selama  ini,  perempuan  lah  yang  banyak menjadi korban dalam kekerasan dalam rumah tangga,  sehingga  melalui  pertimbangan  ini,
maka dibuatnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  yang  menyatakan  pernyataan  bahwa pemerintah mengakui bahwa kekerasan dalam rumah  tanga  merupakan  Pelanggaran  Hak Asasi  Manusia  dan  kejahatan  terhadap martabat  manusia  serta  bentuk  diskriminasi yang harus dihapuskan. Kemudian, ditambahkan  bahwa  korban  kekerasan  yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat  perlindungan  dari  Negara  dan/atau masyarakat  agar  terhindar  dan  terbebas  dari kekerasan atau ancaman kekerasaan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
Adapun  penyebab  kekerasan  dalam rumah  tangga  dapat  diidentifikasi  karena faktor-faktor gender dan patriarki, relasi kuasa timpang  dan  role  modelling  (perilaku  hasil meniru). Gender dan patriarki akan menimbulkan  relasi  kuasa  yang  tidak  setara karena  laki-laki  dianggap  lebih  utama  dari perempuan,  akibatnya  kedudukan  suamipun dianggap mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya termasuk istri dan anak-anaknya.  Anggapan  bahwa  istri  milik suami  dan  seorang  suami  mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dari pada anggota keluarga yang lain, sehingga menjadikan laki- laki berpeluang melakukan kekerasan. Kekerasan  yang  dilakukan  dalam  rumah tangga  akan  berpengaruh  pada  anak-anak, karena  sifat  anak-anak  yang  suka  meniru dalam  segala  sesuatu  yang  dilakukan  orang- orang yang terdekatnya, dalam hal ini ayah dan
ibunya.  Kekerasan  yang  dilakukan  oleh  sang ayah  dianggap  sebagai  suatu  kewajaran  bagi anak  sehingga  anak  (laki-laki)  yang  tumbuh dalam  lingkungan  yang  ayahnya  suka memukul ibunya akan cenderung meniru pola yang sama ketika ia sudah memiliki pasangan (istri). Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan  hal  tersebut,  seperti  yang ditemukan oleh Straus, bahwa anak-anak yang menyaksikan kekerasan yang dilakukan orang tuanya akan berpeluang melakukan kekerasan menjadi  tiga  kali  lebih  kepada  pasangannya dari  pada  anak-anak  yang  tumbuh  dengan orang tua yang tidak melakukan kekerasan.”
3.2 Bentuk-bentuk  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga
Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga  menurut  Pasal  5  Undang-undang penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga meliputi:  Kekerasan  fisik,  kekerasan  psikis, kekerasan  seksual,  dan  penelantaran  rumah tangga.  Kekerasan  fisik  menurut  pasal  6 Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah: “Perbuatan  yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”.  Jika  dibandingkan  dengan  draft rancangan  Undang-undang  kekerasan  dalam rumah  tangga  yang  dibuat  oleh  lembaga bantuan hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk  keadilan  kekerasan  fisik  diartikan sebagai:  sakit,  cidera,  luka,  atau  cacat  pada tubuh seseorang.
Dalam  usulan  yang  dibuat  oleh  DPR tanggal  6  Mei  Tahun  2003  Kekerasan  fisik
yang dimaksud adalah: “Setiap perbuatan yang mengakibatkan  rasa  sakit,  cidera,  luka,  atau cacat  pada  tubuh  seseorang,  gugurnya kandungan,  pingsan,  dan  atau  menyebabkan kematian. Dari defenisi tadi terdapat perbedaan-perbedaan,  seperti  disebutkannya cidera,  cacat,  pingsan,  gugurnya  kandungan, dan kematian dalam undang-undang penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga bahkan,  dalam  penjelasannya  undang-undang penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga hanya menyebutkan cukup jelas.
Dalam penjelasan Pasal 3 usulan yang dibuat  oleh  DPR  dijelaskan  yang  dimaksud dengan  rasa  sakit  adalah:  Kondisi  seseorang mengalami  penderitaan  dan  menjadi  tidak berdaya  paling  singkat  dalam  waktu  1  x  24 jam.
Kemudian  yang  dimaksud  dengan kekerasan  psikis  menurut  Pasal  7  Undang- undang  penghapusan  kekerasan  dalam  rumah tangga adalah:
“Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan,  hilang  rasa  percaya  diri,
hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak  berdaya  dan  atau penderitaan psikis berat pada seseorang”
Penjelasan  Pasal  7  Undang-undang penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga tidak  memberikan  penjelasan  lebih  jauh mengenai  kondisi  seseorang  yang  mengalami kekerasan psikis berat. Sementara itu, di dalam usulan  perbaikan  atas  rancangan  Undang- undang anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang  diusulkan  oleh  badan  Legislatif  DPR
tanggal 6 Mei Tahun 2003. Penjelasan Pasal 4b tentang psikis berat adalah:
“kondisi yang menunjuk pada terhambatnya kemampuan untuk menikmati  hidup,  mengembangkan konsepsi  positif  tentangdiri  dan  orang lain,  kegagalan  menjalankan  fungsi- fungsi manusiawi sampai pada dihayatinya  masalah-masalah  psikis serius,  misalnya  depresi,  gangguan trauma, destruksi diri, bahkan hilangnya kontak dengan realitas.”
Penjelasan  ini  penting  karena  untuk membuktikan kekerasan psikis termasuk tidak mudah  dan  tidak  setiap  orang  dapat  menilai bahwa seseorang mengalami kekerasan psikis, termasuk  hakim.  Untuk  mengatasi  kesulitan pembuktian  ini  Undang-undang  penghapusan kekerasan  dalam  rumah  tangga  memberikan terobosan  dengan  cara  mengajukan  visum psikiatrium yang dilakukan oleh mereka yang ahli  dibidangnya.  Contoh-contoh  perbuatan yang  dapat  dikategorikan  kekerasan  psikis adalah sebagai berikut: menghina, mengancam,  atau  menakut-nakuti  sebagai sarana untuk memaksakan kehendak,
mengislasi istri dari dunia luar. “Menurut Pusat Komunikasi
Kesehatan  Berperspektif  gender,  kekerasan psikis  meliputi  juga  membatasi  istri  dalam melaksanakan  program  keluarga  berencana dan  mempertahankan  hak-hak  reproduksinya sebagai perempuan”.
Mansoir  Fakih,  “Hak-hak  reproduksi perempuan, misalnya hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan, hak untuk mendapatkan  pelayanan  dan  perlindungan
kesehatan, hak untuk mendapatkan kebebasan berfikir,  hak  untuk  memutuskan  kapan  dan akan  kah  mempunyai  anak,  hak  untuk  hidup, hak  untuk  bebas  dari  penganiayaan  dan perlakuan  buruk,  hak  memilih  bentuk keluarga, hak untuk membangun dan merencanakan keluarga.”
Selanjutnya  yang  dimaksud  dengan kekerasan  seksual  menurut  Pasal  8  Undang- undang  penghapusan  kekerasan  dalam  rumah tangga adalah:
a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan  terhadap  orang  yang  menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
b. Pemaksaan  hubungan  seksual  terhadap salah  seorang  dalam  lingkup  rumah tangganya  dengan  orang  lain  untuk  tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
Ketentuan ini sebenarnya cukup penting  karena  pelecehan  seksual  merupakan tindakan  yang  mengganggu  kenyamanan seseorang  dan  menimbulkan  ancaman  bagi seseorang karena hal tersebut dapat mengarah pada  terjadinya  kekerasan  seksual.  Pelecehan seksual  juga  termasuk  perbuatan  yang  tidak menyenangkan  yang  dilakukan  dalam  bentuk tingkah  laku,  seperti  kontak  fisik  dan  cumbu rayuan,  memperlihatkan  gambar  porno  dan tuntutan  seks,  baik  dengan  kata-kata  maupun tindakan  karena  dapat  menimbulkan  masalah keamanan dan kesehatan.
Selanjutnya, penelantaran rumah tangga  menurut  Pasal  9  Undang-undang penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga adalah:
1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam  lingkup  rumah  tangganya,  padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberitakan  kehidupan,  perawatan,  atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2) Penelantaran  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan  ketergantungan  ekonomi dengan  cara  membatasi  dan/atau  melarang untuk  bekerja  yang  layak  di  dalam  atau di luar  rumah  sehingga  korban  berada dibawah kendali orang tersebut.
Adapun  beberapa  contohnya  adalah tidak memberi nafkah kepada istri, membiarkan  istrinya  bekerja  untuk  kemudian penghasilannya dikuasai suami, bahkan mempekerjakannya sebagai istri dan memanfaatkan  ketergantungan  istri  secara ekonomi  untuk  mengontrol  kehidupannya. Dengan  digunakannya  istilah  penelantaran rumah tangga dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terlihat  bahwa  pembuat  Undang-undang cenderung  mempersempit  tindakan-tindakan yang  sebenarnya  dapat  dikatakan  sebagai kekerasan  ekonomi.  Penelantaran  rumah tangga dan perbuatan menimbulkan ketergantungan secara ekonomi hanya merupakan  dua  dari  sekian  banyak  jenis kekerasan  ekonomi.  Contoh  lainnya  seperti: mengekploitasi  istri  dengan  cara  menyuruh istri  bekerja,  tetapi  kemudian  penghasilannya diminta  suami  dan  istri  tidak  memiliki  akses apa  pun  atas  penghasilannya  tersebut,
memakai  dan  menjual  barang-barang  milik istri  untuk  keperluan  yang  tidak  jelas,  dan sebagainya.
Dari  defenisi  tentang  bentuk-bentuk kekerasan  tersebut  diatas  terlihat  bahwa Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam  Rumah  Tangga  berusaha  untuk melindungi  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga.  Dalam  Undang-undang  Penghapusan Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  ini  hak-hak korban  mendapat  pengakuan  dan  telah  diatur oleh Undang-undang.
3.3 Sanksi Pidana terhadap Kekerasan dalam  Rumah  Tangga  Menurut Undang-Undang  No.  23  Tahun 2004.
Jika  dilihat  dalam  Undang-undang Nomor  23  Tahun  2004,  terlihat  ada  beberapa Pasal  yang  dapat  dikenakan  kepada  pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pasal-pasal tersebut disesuaikan dengan tindak pidana  yang  dilakukan.  Pasal-  pasal  tersebut antara lain sebagai berikut:
Pasal 44
(1)  Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan kekerasan  fisik  dalam  lingkup  rumah tangga  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  5  huruf  a  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  atau denda  paling  banyak  Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
(2)    Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan korban  mendapat  jatuh  sakit  atau  luka berat,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling  banyak  Rp30.000.000,00  (tiga puluh juta rupiah).
(3)    Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  mengakibatkan matinya  korban,  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00  (empat  puluh  lima  juta rupiah).
(4)  Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan  untuk  menjalankan  pekerjaan jabatan  atau  mata  pencaharian  atau kegiatan  sehari-hari,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  4  (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Pasal 45
(1)  Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan kekerasan  psikis  dalam  lingkup  rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling  lama  3  (tiga)  tahun  atau  denda paling banyak  Rp9.000.000,00  (sembilan juta rupiah).
(2)  Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan  untuk  menjalankan  pekerjaan jabatan  atau  mata  pencaharian  atau kegiatan  sehari-hari,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  4  (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

## Pasal 46
Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan kekerasan  seksual  sebagaimana  dimaksud pada  Pasal  8  huruf  a  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda  paling  banyak  Rp36.000.000,00  (tiga puluh enam juta rupiah).

## Pasal 47
Setiap  orang  yang  memaksa  orang  yang menetap  dalam  rumah  tangganya  melakukan hubungan  seksual  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara  paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan pidana  penjara  paling  lama  15  (lima  belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00  (dua  belas  juta  rupiah)  atau denda  paling  banyak  Rp300.000.000,00  (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 48 Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 denda paling banyak Rp. 300.000.000,00.
Pasal  46  dan  Pasal  47  mengakibatkan korban  mendapat  luka  yang  tidak  memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurangkurangnya selama 4 (empat) minggu terus  menerus  atau  1  (satu)  tahun  tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan  denda  paling  banyak  Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 49 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00  (lima  belas  juta  rupiah), setiap orang yang:
a. Menelantarkan  orang  lain  dalam  lingkup rumah  tangganya  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
b. Menelantarkan  orang  lain  sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).
Pasal 50
Selain  pidana  sebagaimana  dimaksud dalam  Bab  ini  hakim  dapat  menjatuhkan pidana tambahan berupa:
a. Pembatasan  gerak  pelaku  baik  yang bertujuan  untuk  menjauhkan  pelaku  dari korban  dalam  jarak  dan  waktu  tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
b. Penetapan  pelaku  mengikuti  program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.
Pasal 51 Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.
Pasal 52
Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

## Pasal 53
Tindak  pidana  kekerasan  seksual sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  46  yang dilakukan  oleh  suami  terhadap  isteri  atau sebaliknya merupakan delik aduan.
Menurut ketentuan Pasal 51, 52 dan 53 UU  No.  23  Tahun  2004,  tidak  semua kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  delik aduan  yang  dapat  dicabut  oleh  korban.  Pasal 51  UU  KDRT  menyatakan  “Tindak  pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal  44  ayat  (4)  merupakan  delik  aduan”. Pasal  52  mengatakan  “  Tindak  pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal  45  ayat  (2)  merupakan  delik  aduan”. Pasal  53  menyebutkan  “  Tindak  pidana kekerasan  seksual  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  46  yang  dilakukan  oleh  suami
terhadap  isteri  atau  sebaliknya  merupakan delik aduan”.
Tegasnya tidak semua kasus kekerasan dalam  rumah  tangga  merupakan  delik  aduan
dan  sebagai  konsekuensinya,  kasus  tersebut tidak  dapat  dicabut  dalam  arti  harus dilanjutkan ke proses Pengadilan.
Untuk mengetahui kasus mana saja yang merupakan delik aduan, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
Tabel 1 Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan delik aduan No. Pasal Isi Pasal 1. 44 ayat (4) Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan  oleh  suami  terhadap  isteri  atau  sebaliknya  yang tidak menimbulkan  penyakit  atau  halangan  untuk  menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). 2. 45 ayat (2)
Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan  oleh  suami  terhadap  isteri  atau  sebaliknya  yang tidak menimbulkan  penyakit  atau  halangan  untuk  menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). 3. 46 Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  kekerasan  seksual sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  8  huruf  a  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
Jika dianalisis, banyak kasus kekerasan dalam  rumah  tangga  yang  dicabut  karena berdamai,  hal  ini  dipengaruhi  oleh  budaya masyarakat itu sendiri. Pada budaya masyarakat,  kekerasan  yang  terjadi  dalam rumah tangga adalah persoalan keluarga yang harus  diselesaikan  oleh  keluarga  itu  sendiri. Karena  apabila  persoalan  itu  dibawa  ke
pengadilan, disamping dapat merusak hubungan antara suami dan istri tersebut, juga dapat  merusak  hubungan  kekerabatan  antara dua keluarga besar dan ini dapat berkembang terus sampai merusak hubungan kekeluargaan secara  lebih  luas.  Berdasarkan  analisis  ini, adalah  hal  yang  sangat  wajar  apabila pertengkaran yang menjurus kepada kekerasan
dalam  lingkup  keluarga,  diselesaikan  antara keluarga  dan  tidak  melibatkan  pihak  luar, seperti polisi, jaksa, dan hakim.
Pengadilan  menerapkan  UU  No  23 Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  kekerasan dalam  rumah  tangga,  dan  bukan  menerapkan pasal-pasal  dalam  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  (yang  juga  mengatur  tentang tindak  pidana  kekerasan),  seperti  yang  telah dikemukan  diatas,  adalah  sudah  tepat. Dikatakan  demikian,  karena  dalam  hukum dikenal  asas  “Lex  specialis  derogate  legi generalis”. Artinya ketentuan khusus menyampingkan  aturan-aturan  yang  bersifat umum.  Oleh  karena  UU  No  23  Tahun  2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga  adalah  merupakan  ketentuan  pidana khusus  yaitu  khusus  tentang  tindak  pidana kekerasan dalam rumah  tangga, sedang Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah ketentuan  pidana  yang  sifatnya  umum.  Oleh karena itu dengan berlakunya UU No 23 tahun 2004  secara  otomatis  ketentuan  yang  sama dalam  Kitab  Undang-undang  Hukm  Pidana tidak diberlakukan. Hal yang demikian sesuai dengan pendapat R. Soeroso 2 , yang menyebautkan  “kekuatan  berlakunya  suatu undang-undang  dipengaruhi  oleh  berbagai asas”,  salah  satu  asas  tersebut  adalah  “Lex specialis  derogate  legi  generalis”,  artinya Undang-undang  yang  bersifat  khusus,  lebih kuat dari pada yang bersifat umum, sepanjang
masing-masing  Undang-undang  mempunyai derajat yang sama.”
Dari  uraian  yang  telah  dikemukan  di atas,  bahwa  walaupun  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  pelaku  terdapat  juga  dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun aturan  hukum  pidana  sebagaimana  yang disebutkan  dalam  Kitab  Undang-undang Hukum Pidana, dapat dikesampingkan dengan memberlakukan  aturan  khusus  yang  terdapat dalam UU No 23 tahun 2004.
Pemberlakuan
Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga  yang terjadi setelah  keluarnya  UU No 23 Tahun 2004, sudah tetap. Karena UU No 23 Tahun  2004  adalah  merupakan  aturan  yang sifatnya  khusus,  sedang  kasus  yang  ditangani adalah  merupakan  kejahatan  yang  juga sifatnya khusus.
Penerapan Kitab Undang-undang Hukum  Pidana  dalam  kasus  kekerasan  dalam rumah  tangga,  menyebabkan  dakwaan  Jaksa terhadap  pelaku,  tidak  akan  dikabulkan  oleh pengadilan.  Hal  ini  disebabkan  karena  asas dalam Perundang-undangan Indonesia, menyatakan  bahwa  apabila  sudah  ada ketentuan  khusus,  maka  ketentuan  umum dapat  dikesampingkan  dalam  menerapkan dasar hukum untuk melakukan penuntutan.
Berkaitan  dengan  alasan  penggunaan UU  No  23  tahun  2004  di  samping  alasan diatas,  juga  disebabkan  karena  sanksi  hukum
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 02 September 2017
terhadap  kasus  kekerasan,  lebih  tinggi  dalam UU No 23 Tahun 2004, dibandingkan dengan yang  diatur  dalam  KUHP.  Kelemahan menggunakan pasal KUHP dalam kasus tindak pidana  kekerasan  (KDRT)  adalah  bahwa KUHP  tuntutan  hukumnya  terlalu  ringan, dibandingkan  dengan  hukuman  yang  berlaku dalam UU No. 23 Tahun 2004. Dengan begitu diharapkan Pasal-pasal yang mengatur tentang
kekerasan dalam rumah tangga dapat memberikan efek jera bagi si pelaku dan tidak mengulangi  perbuatannya  setelah  bebas  dari tuntutan hukuman.
Jika  dibandingkan  antara  KUHP dengan  UU  No  23  Tahun  2004,  mengenai hukuman,  mempunyai  perbedaan  yang  cukup signifikan. Sebagai perbandingan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

## Tabel 2
Perbandingan KUHP dengan UU No 23 Tahun 2004 Dalam Kasus Penganiayaan/ Kekerasan No Jenis kejahatan Lamanya hukuman KUHP Pasal 351 UU No 23 Tahun 2004 (Pasal 44) 1 Penganiayaan/ kekerasan fisik 2 Tahun 8 Bulan 5 tahun 2 Penganiayaan/ kekerasan fisik Yang mengakibatkan luka berat 5 tahun 10 tahun 3 Penganiayaan/ kekerasan fisik Yang menyebabkan kematian 7 tahun 15 tahun 3.4 Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  dalam Prespektif  Undang-Undang  No.  23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
a) Putusan No. 616 / PID.B / 2010 /
PN-Rap

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan  Negeri  Rantau  Prapat  yang memeriksa  dan  mengadili  perkara-perkara pidana  pada  tingkat  pertama  dengan  acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai  berikut  di    bawah  ini,  dalam  perkara terdakwa:
Nama lengkap : AGUS SALIM Alias AGUS Tempat lahir : Tanjung Balai Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 05 april 1989 Jenis kelamin : Laki-Laki Kewarganegaraan  : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Lingkungan Sei Semburung Kel. Tanjung Leidong Kec. Kualuh  Leidong  Kab. Labuhan Batu Utara Agama : Islam Pekerjaan : Nelayan Pendidikan : SD
Terdakwa ditahan sejak tanggal 21 April 2010 s/d sekarang;
Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh penasehat hukum, meskipun hak-haknya telah diberikan di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut; Telah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat  tertanggal  28  juni  2010  No. 616/Pid.b/2010/PN-RAP, tentang penunjukan  Majelis  Hakim  dan  Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis
Pengadilan Rantau Prapat tertanggal 28 juni 2010  Nomor:  616/Pid.b/2010/PN-RAP, tentang penetapan hari siding;
- Berkas  perkara  an.  Terdakwa  Agus  Salim Alias Agus beserta seluruh lampirannya;
- Telah  memperhatikan  bukti  surat  berupa Visum  Et  Repertum  yang  dibacakan  oleh Penuntut Umum dipersidangan;
Telah mendengar:
- Keterangan  saksi-saksi  dengan  keterangan terdakwa;
- Pembacaan  tuntutan  pidana  oleh  Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 september 2010
No. Reg. Per : PDM – 459/ RP.RAP/09/2010,  yang  pada  pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
1. Menyatakan terdakwa Agus Salim Alias Agus,  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ setiap orang yang melakukan kekerasan fisik  dalam  lingkup  rumah  tangga sebagaimmana dimaksud dalam Pasal 5 huruf  a”  sebagaimana  diatur  dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU  No.  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah tangga dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa dengan  pidana  penjara  selama  1  (satu) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara  dan  perintah  agar  terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : nihil
4. Menetapkan  agar  terdakwa  dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah;
Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa
penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan  hukuman  yang  akan  dijatuhkan dengan  alasan  terdakwa  menyesal  atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;
Menimbang,  terhadap  permohonan terdakwa tersebut, penuntut umum
menyampaikan  tanggapan  secara  lisan  yang pada  pokoknya  menyatakan  tetap  pada tuntutannya semula;
Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan  ke  muka  persidangan  oleh  Jaksa Penuntut  Umum  berdasarkan  surat  dakwaan Alternatif  tertanggal  28  juni  2010  No. REG.PER  :  PDM-  459/RP.RAP/06/2010, yaitu sebagai berikut:
Dakwaan Kesatu
Bahwa  ia  terdakwa  Agus  Salim  Alias Agus pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2010 sekira pukul 06.30 Wib  atau setidak-tidaknya pada  waktu  lain  dalam  bulan  Januari  2010, bertempat  di  rumah korban  Purnama  Sari  Br. Nasution di Gg. Gapura Kel. Tanjung Leidong Kec.  Kualuh  Leidong  Kab.  Labuhan  Batu Utara  atau  setidak-tidaknya  masih  dalam daerah  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri Rantau  Prapat,  :setiap  orang  yang  melakukan perbuatan  kekerasan  fisik  dalam  lingkup rumah  tangga  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  5  huruf  a”,  yang  dilakukan  terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bermula pada hari jumat tanggal 08 Januari 2010  dirumah  korban  Purnama  Sari  Br.
Nasution  di  Gg.  Gapura  Kel.  Tanjung Leidong  Kec.  Kualuh  Leidong  Kab. Labuhan  Batu  Utara,  ketika  itu  korban Purnama Sari Br Nastion disuruh suaminya yang  bernama  terdakwa  Agus  Salim  Alias Agus  untuk  mencebokkan  anak  mereka yang bernama Saiful Bahri yang baru buang air besar dan korban membersihkan kotoran
anak korban tersebut dengan posisi anaknya terlentang  kemudian  suami  korban  Agus Salim  Alias  Agus  mengatakan  “  kalau membersihkan kotoran anak harus berdiri”, dan  korban  menjawab  “  anak  kita  baru  3 bulan dan belum bisa berdiri”, korban tetap membersihkan anaknya dan tidak menuruti saran  dari  terdakwa,  sehingga  tetrdakwa marah  dan  emosi  kemudian  tiba-tiba terdakwa  datang  dari  belakang  dan langsung  menampar  korban  sebanyak  1 (satu)  kali  dengan  menggunakan  telapak tanggannya  kebagian  telinga  sebelah  kiri hingga terjatuh dan mengakibatkan telingga sebelah kiri korban mengalami pembengkakan  dan  korban  menangis, namun  terdakwa  tetap  marah  pada  korban dan  mengambil  anaknya  dari  gendongan korban sehingga karena takut dipukuli lagi maka korban lari kerumah orang tua korban di  Sei  Semburung  Kel.  Tanjung  Leidong dan  menceritakan  kejadian  tersebut  yang dialami  korban,  selanjutnya  korban  dan keluarganya menunggu kedatangan terdakwa  untuk  rujuk  kembali.  Namun tidak  datang  sehingga  korban  melaporkan ke  pihak  yang  berwajib  di  Polsek  Kualuh Hilir  di  Tanjung  Leidong  untuk  proses hukum;
- Bahwa  akibat  perbuatan  terdakwa,  korban mengalami  pengalami  pembengkakan  dan terhalang  melakukan  pekerjaan,  hal  ini berdasarkan  Visum  Et  Repertum  No: 67/PUSK-TL/III/2010/  tanggal  30  Maret 2010  yang  dibuat  dan  ditandatangani
dibawah  sumpah  oleh  Dr.  Alimsyah Siregar,  dokter  pada  Dinas  Kesehatan
UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat
Tanjung  Leidong  yang  menerangkan sebagai berikut:
Hasil Pemeriksaan:
- Dijumpai  bengkak  dibelakang  telingan kiri dengan diameter 2 cm;
Kesimpulan:
Dari hasil pemeriksaan luar, bengkak dibelakang  telinga  kiri  disebabkan  benturan benda keras dan tumpul;
Perbuatan  terdakwa  sebagaimana  diatur  dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No.  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

## Atau Kedua
Bahwa  ia  terdakwa  Agus  Salim  Alias Agus pada hari jumat tanggal 08 Januari 2010 sekira pukul 06.30 Wib  atau setidak-tidaknya pada  waktu  lain  dalam  bulan  Januari  2010, bertempat  di  rumah korban  Purnama  Sari  Br. Nasution di Gg. Gapura Kel. Tanjung Leidong Kec.  Kualuh  Leidong  Kab.  Labuhan  Batu Utara  atau  setidak-tidaknya  masih  dalam daerah  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri Rantau  Prapat,  “  Dengan  sengaja  melakukan penganiayaan”,  yang  dilakukan  terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bermula pada hari jumat tanggal 08 Januari 2010  dirumah  korban  Purana  Sari  Br.
Nasution  di  Gg.  Gapura  Kel.  Tanjung Leidong  Kec.  Kualuh  Leidong  Kab. Labuhan  Batu  Utara,  ketika  itu  korban
Purnama Sari Br Nastion disuruh suaminya yang  bernama  terdakwa  Agus  Salim  Alias Agus  untuk  mencebokkan  anak  mereka yang bernama Saiful Bahri yang baru buang air besar dan korban membersihkan kotoran anak korban tersebut dengan posisi anaknya terlentang  kemudian  suami  korban  Agus Salim  Alias  Agus  mengatakan  “  kalau membersihkan kotoran anak harus berdiri”, dan  korban  menjawab  “  anak  kita  baru  3 bulan dan belum bisa berdiri”, korban tetap membersihkan anaknya dan tidak menuruti saran  dari  terdakwa,  sehingga  tetrdakwa marah  dan  emosi  kemudian  tiba-tiba terdakwa  datang  dari  belakang  dan langsung  menbampar  korban  sebanyak  1 (satu)  kali  dengan  menggunakan  telapak tanggannya  kebagian  telinga  sebelah  kiri hingga terjatuh dan mengakibatkan telingga sebelah kiri korban mengalami pembengkakan  dan  korban  menangis, namun  terdakwa  tetap  marah  pada  korban dan  mengambil  anaknya  dari  gendongan korban sehingga karena takut dipukuli lagi maka korban lari kerumah orang tua korban di  Sei  Semburung  Kel.  Tanjung  Leidong dan  menceritakan  kejadian  tersebut  yang dialami  korban,  selanjutnya  korban  dan keluarganya menunggu kedatangan terdakwa  untuk  rujuk  kembali.  Namun tidak  datang  sehingga  korban  melaporkan ke  pihak  yang  berwajib  di  Polsek  Kualuh Hilir  di  Tanjung  Leidong  untuk  proses hukum;
- Bahwa  akibat  perbuatan  terdakwa,  korban mengalami  pengalami  pembengkakan  dan terhalang  melakukan  pekerjaan,  hal  ini berdasarkan  visum  Et  Repertum  No: 67/PUSK-TL/III/2010/  tanggal  30  Maret 2010  yang  dibuat  dan  ditandatangani dibawah  sumpah  oleh  Dr.  Alimsyah Siregar,  dokter  pada  Dinas  Kesehatan
UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tanjung  Leidong yang  menerangkan sebagai berikut:
Hasil Pemeriksaan:
- Dijumpai bengkak dibelakang telingan kiri dengan diameter 2 cm;
Kesimpulan:
Dari  hasil  pemeriksaan  luar,  bengkak dibelakang  telinga  kiri  disebabkan benturan benda keras dan tumpul; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
Menimbang,  bahwa  terhadap  isi  dan maksud  dari  Dakwaan  Penuntut  Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;
Menimbang, untuk membuktikan Surat
Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi
didapan Persidangan,  yang  pada  pokoknya  dibawah sumpah/ janji menerangkan sebagai berikut:
1. Saksi  Purnama  Sari  Br  Nasution,
(dibacakan)
- Bahwa  pada  hari  jumat  tanggal  08
Januari  2010  sekira  pukul  06.30  Wib, terdakwa  telah  menganiaya  saksi  di
rumah saksi di Gg. Gapura Kel. Tanjung Leidong  Kec.  Kualuh  Leidong  Kab. Labuhan Batu Utara;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika terdakwa menyuruh saksi untuk membersihkan  kotoran  anak  saksi  yang baru  buang  air  besar,  lalu  saksi membersihkan anak saksi dengan posisi terlentang, namun suami saksi mengatakan  “  kalau  membersihkan kotoran  anak  harus  berdiri”,  dan  saksi menjawab “ anak kita baru 3 bulan dan belum  bisa  berdiri”,  dan  tiba-tiba terdakwa marah dan emosi dan langsung menampar korban sebanyak 1 (satu) kali pada  bagian  telinga  sebelah  kiri  hingga saksi terjatuh;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami  luka  memar  pada  bagian telinga;
- Bahwa  setelah  kejadian,  belum  ada perdamaian antara pihak saksi dan pihak terdakwa;
Terhadap  keterangan  saksi,  terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Saksi Asnah Br Simanjuntak, (dibacakan)
3. Saksi  Bahriun  Nasution  Alias  Yun, (dibacakan), pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi-saksi kenal denga terdakwa,  terdakwa  adalah  isteri  dari anak saksi-saksi yang bernama Purnama Sari Br Nasution;
- Bahwa  pada  hari  jumat  tanggal  08 Januari  2010  sekira  pukul  06.30  Wib, terdakwa  telah  menganiaya  isterinya  di
rumah  Terdakwa  di  Gg.  Gapura  Kel. Tanjung  Leidong  Kec.  Kualuh  Leidong Kab. Labuhan Batu Utara;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui
perbuatan  terdakwa  setelah  diberitahu oleh  anak  saksi  Purnama  Sari  Br Nasution;
- Bahwa  saksi-saksi  tidak  mengetahui bagaimana  cara  terdakwa  menganiaya anak saksi Purnama Sari Br Nasution;
- Bahwa  setelah  kejadian  tersebut, belum ada  perdamaian  antara  pihak  terdakwa dengan pihak isterinya;
Terhadap keterangan saksi-saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
Menimbang,  bahwa  dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 67/ PUSK-TL/III/2010, yang  ditandatangani oleh dr. Alimsyah Siregar, Kepala Puskesmas Tanjung  Leidong  Kec.  Kualuh  Leidong  yang pada pokoknya berkesimpulan : saksi Purnama Sari  Br  Nasution  mengalami  luka  bengkak pada telinga belakang dengan diameter 2 cm;
Menimbang,  bahwa  terhadap  isi  bukti surat tersebut, terdakwa telah membenarkannya  sehingga  dipertimbangkan dalam putusan ini;
Menimbang,  bahwa  dipersidangan terdakwa  Agus  Salim  Alias  Agus  telah memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa  pada  hari  jumat  tanggal  08  Januari 2010  sekira  pukul  06.30  Wib,  terdakwa telah  menganiaya  isteri  terdakwa  bernama
Purnama  Sari  Br  Nasution  di  rumah terdakwa  di  Gg.  Gapura  Kel.  Tanjung Leidong  Kec.  Kualuh  Leidong  Kab. Labuhan Batu Utara;
- Bahwa  kejadian  tersebut  bermula  ketika terdakwa  menyuruh  isteri  terdakwa  untuk membersihkan kotoran anak terdakwa yang baru buang air besar, namun isteri terdakwa membersihkan  anak  terdakwa  dengan posisi  terlentang.  Sehingga  terdakwa mengatakan “ kalau membersihkan kotoran anak harus berdiri”, dan dijawab oleh isteri terdakwa “anak kita baru 3 bulan dan belum bisa berdiri”, sehingga tetrdakwa marah dan emosi  dan  langsung  menampar  isteri terdakwa  pada  bagian  telinga  sebanyak  1 (satu) kali;
- Bahwa  akibat  perbuatan  terdakwa,  isteri terdakwa  mengalami  pembengkakan  pada bagian telinga;
- Bahwa  terdakwa  merasa  bersalah  dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa  setelah  kejadian,  belum  ada perdamaian  antara  pihak  terdakwa  dan pihak isteri terdakwa;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa  serta  bukti  surat  berupa  Visum  Et Repertum,  dimana  antara  satau  sama  lainnya saling  berhubungan  dan  bersesuaian,  maka Majelis  Hakim  mendapatkan  fakta-fakta, yang terungkap dipersidangan yaitu:
- Bahwa  benar,  pada  hari  jumat  tanggal  08 Januari  2010  sekira  pukul  06.30  Wib,
terdakwa telah menganiaya isteri terdakwa bernama  Purnama  Sari  Br  Nasution  di rumah  terdakwa  di  Gg.  Gapura  Kel. Tanjung  Leidong  Kec.  Kualuh  Leidong Kab. Labuhan Batu Utara;
- Bahwa  benar,  kejadian  tersebut  bermula ketika  terdakwa  menyuruh  isteri  terdakwa untuk membersihkan kotoran anak terdakwa yang baru buang air besar, namun isteri terdakwa membersihkan anak terdakwa dengan posisi terlentang.
Sehingga  terdakwa  mengatakan  “  kalau membersihkan kotoran anak harus berdiri”, dan dijawab oleh isteri terdakwa “ anak kita baru  3  bulan  dan  belum  bisa  berdiri”, sehingga  terdakwa  marah  dan  emosi  dan langsung  menampar  isteri  terdakwa  pada bagian telinga sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa  benar,  setelah  kejadian,  belum  ada perdamaian  antara  pihak  terdakwa  dan pihak isteri terdakwa;
- Bahwa  benar,  akibat  perbuatan  terdakwa tersebut,  saksi  Purnama  Sari  Br  Nasution mengalami  pembengkakan  pada  bagian telinga,  sebagaimana  diuraikan  dalam Visum  Et  Repertum  Nomor  :  67/  PUSK- TL/III/2010,  yang   ditandatangani  oleh  dr. Alimsyah  Siregar,  Kepala  Puskesmas Tanjung  Leidong  Kec.  Kualuh  Leidong yang  pada  pokoknya  berkesimpulan  saksi Purnama Sari Br Nasution mengalami luka bengkak  pada  telinga  belakang  dengan diameter 2 cm;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim  akan  mempertimbangkan  apakah
berdasarkan  fakta  fakta  yang  terungkap dipersidangan  tersebut,  perbuatan  terdakwa dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar  hukum,  sebagaimana  didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;
Menimbang,  bahwa  untuk  menyatakan seseorang  telah  melakukan  suatu  tindak pidana,  maka  perbuatan  seseorang  tersebut haruslah  memenuhi  unsur-unsur  dari  tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan  didakwa  oleh  Jaksa  Penuntut Umum  dengan  Surat  Dakwaan  Alternatif, yaitu : Kesatu melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No.  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, atau Kedua melanggar Pasal 351 ayai (1) KUHPidana;
Menimbang bahwa oleh karena
Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan yang paling tepat/cocok  dengan perbuatan terdakwa sebagaimana  fakta-fakta  yang  terungkap dipersidangan;
Menimbang, bahwa selama berlangsungnya  proses  persidangan,  Majelis Hakim  berkesimpulan  Dakwaan  Penuntut Umum  yang  paling  tepat  dengan  perbuatan terdakwa  adalah  Dakwaan  Kesatu  yang  pada pokoknya melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur- unsurnya sebagai berikut:
1. Setiap Orang;
2. Melakukan  Kekerasan  Fisik  Dalam Lingkup Rumah Tangga;
Ad 1. Barang Siapa Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud dengan  “barang  siapa”  dalam  perkara  ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak  pidana  yang  dilakukan  yang  dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari  padanya  tidak  ada  alasan  pembenar  dan pemaaf  baginya  untuk  melakukan  perbuatan tersebut;
Menimbang, bahwa di dalam persidangan  terdakwa  telah  membenarkan serta  tidak  membantah  identitasnya  ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh  keterangan  saksi-saksi  dan  keterangan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan  bahwa  terdakwa  Agus  Salim Alias  Agus  adalah  orang  yang  dituju  sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
Menimbang,  bahwa  selama  proses pemeriksaan  di  muka  persidangan,  terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukann adanya fakta-fakta yang  menunjukkan  terdakwa  tidak  sehat jasmani  dan  rohani,  dengan  demikian  unsur “barang  siapa”,  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan menurut hukum;
Ad  2.  Melakukan  Kekerasan  Fisik  Dalam Lingkup Rumah Tangga.
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan  saksi-saksi,  keterangan  terdakwa serta bukti  Surat berupa  Visum  Et  Repertum, bahwa  benar  pada  hari  Jumat  tanggal  08
Januari 2010 sekira pukul 06.30 Wib, terdakwa telah  menganiaya  isteri  terdakwa  bernama Purnama Sari Br Nasution di rumah terdakwa di  Gg.  Gapura  Kel.  Tanjung  Leidong  Kec. Kualuh  Leidong  Kab.  Labuhan  Batu  Utara, yang  mana  kejadian  tersebut  bermula  ketika terdakwa  menyuruh  isteri  terdakwa  untuk membersihkan  kotoran  anak  terdakwa  yang baru  buang  air  besar,  namun  isteri  terdakwa membersihkan  anak  terdakwa  dengan  posisi terlentang.  Sehingga  terdakwa  mengatakan  “ kalau  membersihkan  kotoran  anak  harus berdiri”,  dan  dijawab  oleh  isteri  terdakwa  “ anak kita baru 3 bulan dan belum bisa berdiri”, sehingga  terdakwa  marah  dan  emosi  dan langsung  menampar  isteri  terdakwa  pada bagian telinga sebanyak 1 (satu) kali, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi Purnama Sari Br  Nasution  mengalami  pembengkakan  pada bagian  telinga,  sebagaimana  diuraikan  dalam Visum  Et  Repertum  Nomor  :  67/  PUSK- TL/III/2010,  yang    ditandatangani  oleh  dr. Alimsyah Siregar, Kepala Puskesmas Tanjung Leidong  Kec.  Kualuh  Leidong  yang  pada pokoknya  berkesimpulan  saksi  Purnama  Sari Br  Nasution  mengalami  luka  bengkak  pada telinga  belakang  dengan  diameter  2  cm, dengan  demikian  unsur  “yang  melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga’, telah terbukti oleh perbuatan terdakwa;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  tersebut  diatas, dan  setelah  memperhatikan  unsur-unsur hukum dari Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam
Rumah Tangga tersebut diatas, serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap  dipersidangan  berupa  keterangan saksi-saksi  dan  keterangan  terdakwa  serta barang  bukti  yang  diajukan  oleh  Penuntut Umum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur  dari  Dakwaan  Kesatu  tersebut diatas  telah  terpenuhi  dan  terbukti  oleh perbuatan terdakwa;
Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Dakwaan  Kesatu  tersebut,  maka  haruslah dinnyatakan bahwa Dakwaan Kesatu Penuntut Umum  tersebut  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan menurut hukum, sehingga dalam hal  ini  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri Rantau  Prapat  sependapat  dengan  Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Tuntutannya;
Menimbang,  bahwa  dengan  telah terbuktinya Dakwaan Kesatu Penuntut Umum serta  terdakwa  dapat  dipertanggungjawabkan atas  perbuatannya,  maka  haruslah  dinyatakan bahwa terdakwa Agus Salim Alias Agus telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  yang didakwakan kepadanya dan setelah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan  ternyata  tidak  terdapat  hal-hal yang  dapat  menghilangkan  sifat  melawan hukumnya, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, karenanya terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu pantas dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;
Menimbang,  bahwa  apabila  pidana yang  dijatuhkan  lebih  lama  daripada  tahanan yang  dijalani  terdakwa,  maka  menurut ketentuan  dalam  pasal  193  ayat  (2)  huruf  b KUHAP  didapati  alasan  yang  cukup  bahwa penahanan terdakwa tetap dipertahankan;
Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini terhadap  diri  terdakwa  telah  dikenakan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP,  lamanya  terdakwa  ditahan  haruslah dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang dijatuhkan;
Menimbang,  oleh  karena  terdakwa dijatuhi  pidana  dan  menurut  ketentuan  dalam Pasal  222  ayat  (1)  KUHAP  serta  sebelumya terdakwa  tidak  mengajukan  permohonan pembebasan  dari  pembayaran  biara  perkara, maka  terdakwa  harus  dibebankan  untuk membayar  biaya  perkara  yang  besarnya  akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini;
Menimbang,  bahwa  sebelum  Hakim menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa, menurut  ketentuan  dalam  Pasal  197  ayat  (1) huruf f, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang
memberatkan dan hal-hal yang meringkankan sebagai dasar pemidanaan;
Hal-hal yang memberatkan:
- Perbuatan  terdakwa  mengakibatkan korban  Purnama  Sari  Br  Nasution mengalami luka;
- Perbuatan  terdakwa main hakim sendiri;
Hal-hal yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa  bersikap  sopan,  mengakui terus  terang  dan  menyesali  serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa tersebut,  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri Rantau  Prapat  memandang  bahwa  pidana penjara  yang  dijatuhkan  kepada  terdakwa sebagaimana  dalam  diktuk  putusan  berikut sudahlah  setimpal  dengan  perbuatannya, disamping  itu  juga  dengan  memberikan kesempatan  yang  cukup  kepada  terdakwa untuk  memperbaiki  diri  sehingga  diharapkan tidak  akan  mengulangi  perbuatannya,  serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat  untuk  tidak  melukan  perbuatan pidana tersebut;
Mengingat  dan  memperhatikan  pasal 44  ayat  (1)  UU  No.  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  Jo  UU  No  4  Tahun  2004,  UU  No.  8 Tahun 2004 dan UU  No.  2 Tahun 1986 serta Peraturan  Perundang-undangan  lainnya  yang berkaitan dengan perkara ini:
MENGADILI
1. Menyatakan  terdakwa  Agus  Salim  Alias Agus,  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana “melakukan kekerasan dalam rumah tangga”;
2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan  bahwa  masa  penahanan  yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang dijatuhkan;
4. Menetapkan  agar  terdakwa  tetap  berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya  perkara  kepada terdakwa  sebesar  Rp.  1.000,-  (seribu rupiah);
Demikianlah  diputuskan  dalam  rapat pemusyawaratan  Majelis  Hakim  Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Rabu, tanggal 22  September  2010  oleh  kami  :  DEDY,  SH selaku Hakim Ketua Majelis dengan FHYTTA IMELDA  SIPAYUNG,  SH  dan  NELLY ANDRIANI,SH masing-masing sebagai Hakim  Anggota,  putusan  mana  diucapkan pada hari itu  juga dalam sidang  yang terbuka untuk  umum  oleh  Hakim  Ketua  Majelis tersebut  dengan  didampingi  oleh  Hakim- Hakim Anggota dan dibantu oleh MAHMUDDIN SIREGAR Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihari oleh ERNING  KOSASIH,  SH  Jaksa  Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat serta dihadapan terdakwa;
Atas perbuatan pelaku, Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut menjatuhkan sanksi dalam bentuk pidana penjara selama  8 bulan,  dan  atas  kasus  ini  Pengadilan  Negeri Rantau Prapat, menyatakan pelaku secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 44 ayat (1)  UU  No.  23  Tahun  2004  Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Untuk lebih jelasnya dapat
dikemukakan isi Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun  2004  yaitu:  Setiap  orang  yang melakukan  perbuatan  kekerasan  fisik  dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling  banyak  Rp15.000.000,00  (lima  belas juta rupiah).
Dasar  hukum  yang  digunakan  oleh Hakim  dalam  memutuskan  perkara  sudah tepat, dalam hal ini hakim tidak menggunakan Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana.  Ini disebabkan  karena  aturan  khusus  yang berkaitan  dengan  kekerasan  dalam  rumah tangga  telah  diatur  dalam  Undang-undang khusus yaitu UU No. 23 Tahun 2004.
Dari  uraian  di  atas,  walaupun  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku  terdapat juga  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana, namun aturan hukum pidana sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dapat dikesampingkan dengan memberlakukan aturan khusus yang terdapat dalam UU No 23 tahun 2004.
Pengadilan  Negeri  Rantau  Prapat menerapkan  UU  No  23  Tahun  2004  Tentang Penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga, dan  bukan  menerapkan  Pasal-pasal  dalam Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (yang juga mengatur tentang tindak pidana kekerasan),  seperti  yang  telah  dikemukan diatas, adalah sudah tepat. Dikatakan demikian, karena dalam hukum dikenal asas ” Lex specialis derogate legi generalis”. Artinya
ketentuan  khusus  menyampingkan  aturan- aturan  yang  bersifat  umum.  Oleh  karena  UU No  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah merupakan  ketentuan  pidana  khusus  yaitu khusus tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah  tangga,  sedang  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  adalah  ketentuan  pidana  yang sifatnya  umum.  Oleh  karena  itu  dengan berlakunya  UU  No  23  tahun  2004  secara otomatis  ketentuan  yang  sama  dalam  Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak diberlakukan.  Hal  yang  demikian  sesuai dengan pendapat R. Soeroso, yang menyebutkan  “kekuatan  berlakunya  suatu undang-undang  dipengaruhi  oleh  berbagai asas”,  salah  satu  asas  tersebut  adalah  “Lex specialis  derogate  legi  generalis”,  artinya Undang-undang  yang  bersifat  khusus,  lebih kuat dari pada yang bersifat umum, sepanjang masing-masing  Undang-undang  mempunyai derajat yang sama.”
Pemberlakuan
Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga  yang terjadi setelah  keluarnya  UU No 23 Tahun 2004, sudah tepat. Karena UU No 23 Tahun  2004  adalah  merupakan  aturan  yang sifatnya  khusus,  sedang  kasus  yang  ditangani adalah  merupakan  kejahatan  yang  juga sifatnya khusus.
Kebijakan penal yang diterapan kepada pelaku  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah tangga  adalah  menjatuhkan  hukuman  bagi pelaku tindak pidana itu sendiri. Seperti yang
telah dikemukakan diatas, dengan lahirnya UU No  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pemerintah telah  melahirkan  suatu  kebijakan  hukum pidana  yang  sifatnya  penal  dalam  arti memberikan  sanksi  yang  berat  bagi  pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Namun  apabila  dikaitkan  dengan  praktek, terlihat  bahwa  penjatuhan  yang  berat  kepada pelaku  belum  terlaksana.  Ini  terbukti  dari kasus  ini,  hukuman  yang  dijatuhkan  kepada pelaku  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah tangga, masih terlalu ringan.
Dalam  kasus  ini,  Putusan  Pengadilan No.  616/Pid.b/2010/PN-RAP,  atas  terdakwa Agus  Salim  Alias  Agus  dalam  dakwaan melakukan  tindak  pidana  kekerasan  dalam rumah  tangga  sebagaimana  disebutkan  dalam pasal  44  (1)  UU  No  23  Tahun  2004. Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam amar putusannya menyebutkan bahwa: 1. Menyatakan  terdakwa  Agus  Salim  Alias Agus,  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana “melakukan kekerasan dalam rumah tangga”;
2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan  bahwa  masa  penahanan  yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang dijatuhkan;
4. Menetapkan  agar  terdakwa  tetap  berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya  perkara  kepada terdakwa  sebesar  Rp.  1.000,-  (seribu rupiah);
Sebagai perbandingan dapat disebutkan  bahwa  Pasal  44  (1)  UU  No  23 Tahun  2004  menyebutkan  pelaku  tindak pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang melanggar  ketentuan  Pasal  44  (1),  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  tahun. Jika  dianalisis  kasus  ini,  maka  dapat disebutkan  bahwa  hukuman  yang  dijatuhkan oleh pengadilan Negeri belum sepadan dengan akibat  dari  perbuatannya.  Ini  menunjukkan bahwa  pengadilan  belum  sepenuh  hati menjatuhkan  hukuman  yang  berat  kepada pelaku  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah tangga.

## IV. KESIMPULAN
1. Pengaturan  Hukum  Tindak  Pidana Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga Menurut  Undang-Undang  No.  23 Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga, sejak  tanggal  22  September  2004, telah  diatur  secara  khusus.  Aturan khusus  tersebut  tertuang  dalam  UU
No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan
diundangkannya  UU  No  23  Tahun 2004, maka secara hukum, ketentuan pidana  sebagaimana  yang  diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dapat dikesampingkan dalam
mengadili  para  pelaku  tindak  pidana kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Hal ini  didasarkan  kepada  asas  “lex specialis  derogar  lex  generalis”. Dalam kasus ini, terbukti Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam mengadili kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, telah menggunakan UU No 23 Tahun 2004, sebagai dasar hukum dalam putusannya.
2. Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap Pelaku  Tindak  Kekerasan  Dalam
Rumah  Tangga  dalam  Prespektif Undang-Undang  N0.23  Tahun  2004 Tentang  Penghapusan  Kekerasan dalam  Rumah  Tangga  berdasarkan Putusan Pengadilan No. 616/Pid.b/2010/PN-RAP: Majelis
Hakim  Pengadilan  Negeri  Rantau Prapat yang mengadili perkara tersebut  menjatuhkan  sanksi  dalam bentuk pidana penjara selama 8 bulan, dan atas kasus ini Pengadilan Negeri Rantau  Prapat,  menyatakan  pelaku secara  sah  dan  meyakinkan  telah melanggar Pasal 4 ayat (1) UU No. 23 Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga. Dasar  hukum  yang  digunakan  oleh Hakim  dalam  memutuskan  perkara sudah tepat, dalam hal ini hakim tidak menggunakan  Kitab  Undang-undang Hukum Pidana. Ini disebabkan karena aturan khusus yang berkaitan dengan
kekerasan  dalam  rumah  tangga  telah diatur  dalam  Undang-undang  khusus yaitu  UU  No.  23  Tahun  2004. Walaupun tindak pidana yang dilakukan  oleh  pelaku  terdapat  juga dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana,  namun  aturan  hukum  pidana sebagaimana  yang  disebutkan  dalam Kitab Undang-undang
Hukum Pidana, dapat dikesampingkan dengan memberlakukan aturan khusus  yang  terdapat  dalam  UU  No 23 tahun 2004.
Pemberlakuan  Undang-undang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga,  dalam  kasus  kekerasan  dalam rumah  tangga  yang  terjadi  setelah keluarnya  UU  No 23 Tahun 2004, sudah tepat.  Karena  UU  No  23  Tahun  2004 adalah  merupakan  aturan  yang  sifatnya khusus,  kasus  yang  ditangani  adalah merupakan  kejahatan  yang  juga  sifatnya khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Chazawi  Adami,  Pelajaran  Hukum  Pidana, Bagian  I,  PT.  Rajagrafindo  Persada,  Jakarta, 2002.
_________,  Kejahatan  Terhadap  Tubuh  dan Nyawa,  PT.  Rajagrafindo  Persada, Jakarta, 2002.

## Departemen  Pendidikan  Nasional,  Kamus
Besar  Bahasa  Indonesia,  PN.  Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

## Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  PN.  Balai
Pustaka, Jakarta, 2003.
Mertokusumo  Sudikno,  Mengenal  Hukum, Liberty Yogyakarta, 1988.
Mulyadi Mahmud, Criminal Policy Pendekatan  Integral  Penal  Policy dan  Non  Penal  Policy  Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan,  Pustaka  Bangsa  Press, Jakarta, Medan, 2008.

## Prodjodikoro Wirjono, Tindak-Tindak Pidana
Tertentu di Indonesia, Eresco, Bandung, 1986.
Rahardjo  Satjipto,  Ilmu  Hukum,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
Saleh  Roeslan,  Stelsel  Pidana  Indonesia,
Aksara Baru, Jakarta, 1978.
Santoso  Topo  dan  Eva  Achjani  Zulfa, Kriminologi, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003.
Saraswati Rika, Perempuan dan Penyelesaian
Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,
Citra Ditya Bakti, Bandung, 2006.
Sholehuddin,  Sistem  Sanksi  Dalam  Hukum Pidana,  Ide  Dasar  Double  Track System  Dan  Implementasinya,  PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.
Soekanto  Soerjono,  Pengantar  Peneltian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986.
Soeroso  R,  Pengantar  Ilmu  Hukum,  Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
Soesilo  R,  Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  di Indonesia, Eresco, Bandung, 1986.

## B. Majalah
Varia Peradilan, Langkah Pencegahan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Wanita, Tahun XIII No. 145 Oktober 1997.

## C. Undang-undang
Soesilo,  R,  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (UU  No  1  Tahun  1946), Politea, Bogor, 1980.
UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.