…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
SINERGITAS  BEA  CUKAI  DAN  BAHARKAM  POLRI  DALAM  MENGATASI  PEREDARAN BARANG-BARANG ILLEGAL DAN BERBAHAYA
Oleh Heny Prasetyo 1 , Yuhelson 2 , Dedy Ardian Prasetyo 3 1,2,3 Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya Email: 1 prasetyo73@gmail.com
Article History:
Received: 23-04-2024 Revised: 29-04-2024 Accepted: 26-05-2024
Abstract: Maraknya  peredaran  barang-barang  illegal  dan berbahaya,  dalam  konteks  ini  adalah  peredaran  rokok  illegal yang  banyak  beredar  dan  berproduksi  di  berbagai  daerah  di wilayah  Indonesia  dan  diedarkan  pada  beberapa  kota  besar terutama kota Jakarta, merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum  terhadap  Undang-Undang  Cukai  dan  Undang-Undang Kesehatan. Di sisi lain, maraknya peredaran rokok illegal dapat merugikan keuangan negara atau setidak-tidaknya menurunkan pendapatan negara dari pajak karena pajak dari cukai  ataupun  tembakau  memberikan  hasil  yang  menunjang pembangunan  di  Indonesia.  Untuk  menekan  maraknya peredaran rokok illegal ini diperlukan sinergitas yang kontinu antar aparat penegak hukum, terutama Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Baharkam Polri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  mekanisme  kerjasama  antara  Bea  Cukai  dan Baharkam  Polri  dalam  menekan  peredaran  rokok  illegal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis  Normatif.  Dari  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kerjasama  yang  saling  bersinergi  dengan  kuat  dan berkomitmen  tinggi  antara  Bea  Cukai  dan  Baharkam  Polri, memperoleh  hasil  yang  maksimal  dengan  digagalkannya penyelundupan dan peredaran rokok illegal sebanyak 9,4 juta batang  rokok  yang  disita  dari  berbagai  wilayah  di  Indonesia terutama  Jawa  Timur.  Keberhasilan  ini  ditunjang  dengan adanya  MoU  yang  merupakan  perpanjangan  kedua  dari kerjasama  sebelumnya.  Selain  itu,  keberhasilan  ini  ditunjang dengan adanya pengawasan yang optimal terhadap peredaran rokok illegal yang beredar di lingkungan masyarakat. Selain itu, untuk  menekan  peredaran  rokok  illegal  ini,  Bea  Cukai  dan Baharkam  Polri  serta  instansi  samping  lainnya,  melakukan kegiatan  edukasi  dan  sosialisasi  terhadap  masyarakat terutama  para  pedagang  rokok  eceran  ataupun  agen  rokok terkait  dengan  sanksi  pidana  penjara  dan  denda  yang  akan diberlakukan  bagi  masyarakat  yang  melanggar  Undang- Undang Cukai dan Undang-Undang Kesehatan.
Keywords:
Sinergitas, Bea Cukai dan Polri, Peredaran Barang, Ilegal dan Berbahaya

## PENDAHULUAN
Dalam  rangka  melindungi  produk  dan  ekonomi  dalam  negeri,  pemerintah  terus berupaya  melakukan  penindakan  terhadap  peredaran  barang-barang  illegal.  Untuk
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
mendukung  program  tersebut,  pemerintah  melalui  Direktorat  Jenderal  Bea  Cukai  secara kontinu melakukan berbagai kunjungan dan kerjasama dengan instansi terkait di berbagai daerah. Salah satu bentuk kerjasama tersebut ialah kerjasama dengan DPRD Kepulauan Riau, dengan  melakukan  pengawasan  barang-barang illegal yang  keluar-masuk  daerah  Batam, mengingat  wilayah  Batam  berdekatan  dengan  negara-negara  lain  seperti  Malaysia  dan Singapura, menjadi kawasan yang rawan peredaran barang-barang illegal, seperti narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP). 1
Di  sisi  lain,  Direktorat  Jenderal  Bea  Cukai  juga  bekerjasama  dan  bersinergi  dengan Baharkam Polri dalam melakukan penindakan terhadap peredaran barang-barang illegal dan berbahaya yang banyak beredar di dalam negeri terutama rokok illegal tanpa cukai ataupun menggunakan pita cukai palsu (ciri-cirinya bisa dilihat dari kertasnya dan ada tanda serat atau tidak).
Sinergitas yang semakin meningkat ini tercermin dengan adanya Perjanjian Kerja Sama ( Memorandum of Understanding /MoU) antara Bea Cukai dan Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri. Kerjasama ini terkait tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Baharkam Polri. 2 Perjanjian kerjasama ini berlaku selama tiga tahun sejak ditandatangani dan merupakan perpanjangan pertama dari perjanjian  kerjasama  Bea  Cukai-Baharkam  Polri.  Kerjasama  antara  Bea  Cukai  dengan Baharkam  Polri  memperoleh  hasil  dengan  terungkapnya  peredaran  rokok illegal yang berproduksi  di  wilayah  Jawa  Tengah  dan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  serta  Pontianak. Peredaran rokok illegal ini berpotensi terus meningkat menyusul adanya kenaikan tarif cukai rokok setiap tahun.
Praktek  peredaran  rokok illegal dapat  mengurangi  jumlah  penerimaan  cukai  hasil tembakau  oleh  pemerintah. 3 Peredaran  rokok illegal di  masyarakat  menjadi  salah  satu bentuk tindak kejahatan yang masih perlu diperhatikan karena mudah ditemui tanpa kita sadar. 4 Beberapa barang yang dikenakan cukai adalah hasil tembakau, berupa rokok. Rokok adalah hasil dari pengolahan tembakau yang di gemari oleh masyarakat, karena banyaknya permintaan akan produksi rokok oleh masyarakat dan tingginya cukai yang dikenakan oleh pemerintah maka banyak oknum berusaha menghindari pembayaran cukai rokok.
Dengan cara memasarkan rokok tanpa pita cukai ini mereka mendapatkan untung yang banyak. Perbuatan tersebut jelas telah melanggar Pasal 54 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, dan termasuk ke dalam tindak pidana cukai, karena rokok merupakan sumber  pendapatan  tertinggi  dari  cukai  atau  pajak  yang  dikenakan  negara  terhadap tembakau sangat tinggi. Tingginya cukai ini menyebabkan banyak produsen mengabaikan
1 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, “Cegah Masuk dan Beredarnya Barang Illegal , Ini Langkah Bea Cukai”, https://www.beacukai.go.id/berita/cegah-masuk-dan-beredarnya-barang-ilegal-ini-langkah-bea-cukai.html.
2 Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai , “Perpanjang  MoU,  Bea  Cukai  dan  Polri  Lanjutkan  Sinergi Pengawasan  untuk  Tiga  Tahun  Ke  Depan”,  https://www.beacukai.go.id/berita/-siaran-pers- perpanjang-mou-bea-cukai-dan-polri-lanjutkan-sinergi-pengawasan-untuk-tiga-tahun-ke- depan.html.
3 Bagus  Assauqi  Syafi’i  Imam  and  Muh  Islam  Ariffudin, Sosialisasi  Cukai  dan  Rokok  Ilegal  melalui Perancangan Animasi explainer di Kabupaten Sidoarjo , Jurnal Barik 3, No.2, 2022, hlm.227.
4 Ibid .,
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
peraturan pemerintah dan memilih metode pembuatan rokok illegal tanpa cukai. Perbuatan ini dapat merugikan perusahaan swasta lain di negara bagian dan produsen bebas pajak. 5 Suatu fenomena hukum yang ditemukan penulis, bahwa berdasarkan data Bea Cukai Tipe Madya Sidoarjo, selama kurun waktu Desember 2022 hingga Maret 2023 terdapat 87 kali penindakan terhadap peredaran rokok illegal di wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Dari hasil penindakan ini, petugas menggagalkan peredaran rokok illegal lebih dari 9,4 juta batang  rokok  senilai  hampir  Rp.11  miliar. 6 Menurut  sumber  yang  berbeda  bahwa pemusnahan sebanyak 9.744.900 batang rokok illegal ini berasal dari 32 buah penindakan dari periode  Juni hingga Desember 2022. Total nilai barang yang dimusnahkan mencapai Rp.11,1 miliar dengan potensi penerimaan negara yang seharusnya dibayar sebesar Rp.7,53 miliar. 7
Meskipun  sinergitas  antara  Bea  Cukai  dan  Baharkam  Polri  terjalin  erat,  namun menemui  juga  beberapa  kendala  terkait  dengan  pengawasan  peredaran  rokok illegal terutama  di  daerah  yang  peredarannya  begitu  pesat  ke  beberapa  kota  besar  terutama Jakarta.  Kendala-kendala  tersebut  mencakup pertama ,  masih  kurangnya  kesadaran masyarakat  terhadap  bahaya  rokok  illegal. Kedua ,  masih  lemahnya  pengawasan  dan penindakan  yang  dilakukan  oleh  aparat  terkait  dengan  aturan  atau  regulasi  terhadap peredaran rokok illegal. Ketiga , tenaga penyidik yang kurang dari sektor bea dan cukai. Bercermin  pada  kendala-kendala  tersebut,  maka  permasalahan  yang  akan  dibahas dalam  jurnal  ini  adalah  pertama,  bagaimana  bentuk  sinergitas  antara  Bea  Cukai  dan Baharkam  Polri  dalam  menekan  peredaran  rokok  illegal  di  wilayah  Indonesia?  Kedua, bagaimana mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan penindakan tersebut?

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu  penelitian  hukum  kepustakaan  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. 8 Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan berupa  teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta  peraturan  hukum  yang berhubungan dengan pokok bahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dan beberapa rumusan masalah yang ada, maka penulis masuk pada bagian pembahasan, sebagai berikut:

## 1. Dasar Hukum tentang Cukai
5 Irwandi Syahputra, Penegakan Hukum Peredaran Rokok Illegal Tanpa Cukai , JOM Fakultas Hukum III, No.1, 2016, hlm.15.
6 Runik  Sri  Astuti,  “Tantangan  Mengungkap  Produsen  dan  Pengedar  Rokok Illegal ”, https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/08/11/pengungkapan-produsen-dan-pengedar-rokok-ilegal-masih-jadi- tantangan.
7 Media Center, “Ini yang Dilakukan Bea Cukai terhadap Barang-barang Illegal”, https://www.beacukai.go.id/berita/ini-yang-dilakukan-bea-cukai-terhadap-barang-barang-ilegal.html.
8 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.13.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Dasar hukum tentang cukai ini diatur dan dimuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai,  mengatur  tentang  segala  hal  yang  berhubungan  dengan  cukai  termasuk  di dalamnya yaitu terkait dengan potensi penerimaan cukai dan larangan yang dilengkapi dengan  sanksi  administrasi  maupun  sanksi  pidana  untuk  menghindari  pelanggaran dalam  bidang  cukai,  hal  tersebut  dimaksudkan  agar  penerimaan  cukai  di  Indonesia lebih maksimal.
Undang-undang ini juga mengatur tentang pungutan cukai, yang merupakan salah satu  komponen  penerimaan  negara  yang  memiliki  ciri  khusus  dan  berbeda  dengan pungutan pajak lainnya. Ciri khusus yang dimaksud adalah adanya sifat dan karateristik tertentu  pada  objek  yang  dikenakan  cukai.  Karateristik  tertentu  yang  melekat  pada barang  kena  cukai  meliputi Selectivity  in  Coverage (dikenakan  terhadap  objek-objek tertentu), Discrimination  in  Intens (dipungut  untuk  tujuan-tujuan  tertentu),  dan Quantitative Measurement (berimplikasi pada pengawasan fisik atau pengukuran oleh otoritas cukai). 9

## 2. Mekanisme Pengawasan Peredaran Rokok Illegal
Mekanisme  pengawasan  peredaran  rokok illegal di  wilayah  Indonesia,  yang diselenggarakan  oleh  Direktorat  Jenderal  Bea  Cukai  dan  Baharkam  Polri,  dengan melakukan: 10
a. Pengawasan Preventif
Pengawasan  preventif  lebih  dimaksudkan  sebagai  pengawasan  yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan, pengawasan ini dilakukan Direktorat Bea  dan  Cukai  dengan  maksud  untuk  menghindari  adanya  penyimpangan peredaran rokok illegal yang akan merugikan negara. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang  dikehendaki.  Contohnya,  sosialisasi  ini  dilakukan  setiap  3  bulan  sekali dengan  mendatangi  beberapa  toko  yang  diduga  menjual  rokok  illegal  dengan berbagai merk-nya. Sosialisasi berisikan tentang tugas fungsi Bea Cukai terutama dalam hal pengawasan rokok, memberikan cara untuk membedakan rokok legal dengan illegal ,  serta  menghimbau  kepada  penjual  rokok  eceran  maupun distributor rokok untuk tidak menerima tawaran dari rokok-rokok yang illegal . Berlangsungnya  sosialisasi  rokok illegal membuat  masyarakat  terutama  toko- toko  penjual  rokok  menjadi  mengerti  tentang  rokok illegal serta  larangannya, terutama sanksi pidananya.
b. Pengawasan Represif Pengawasan  Represif  adalah  pengawasan  yang  dilakukan  terhadap  suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan model ini dilakukan pada akhir  tahun  anggaran,  di  mana  anggaran  yang  telah  ditentukan  kemudian disampaikan laporannya, setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya
9 Direktorat  Jenderal  Bea dan Cukai,  “Dasar Hukum Cukai”,  http://bctual.beacukai.go.id/faq-lain-lain-dasar- hukum-bea-cukai/.
10 Warta Bea Cukai, Pengawasan di Bidang Cukai, Jakarta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea Cukai, 2017, hlm.1.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan. Contohnya : patroli keliling  dan  operasi  ke  pasar  melakukan  razia  ke  toko-toko  sembako  yang menjual produk rokok illegal , memberikan teguran yang tegas bagi penjual rokok illegal kemudian apabila pelanggaran tersebut bersifat administratif maka akan dikenakan sanksi berupa denda.
Secara umum penindakan dan penegakan peraturan terhadap rokok illegal , dapat dikategorikan sebagai berikut: 11
1)   Penindakan ringan, yakni melalui sosialisasi
2)   Penindakan sedang, yakni melalui operasi pasar 3)   Penindakan Berat, yakni melalui Penggerebekan.
Terdapat dua cara untuk memastikan pegawai merubah tindakan sikapnya yang  telah  mereka  lakukan  dalam  bekerja,  yaitu  dengan  dilakukannya pengawasan langsung ( direct control ) dan pengawasan tidak langsung ( indirect control ).  Pengawasan  langsung  diartikan  sebagai  teknik  pengawasan  yang dirancang  bangun  untuk  mengidentifikasi  dan  memperbaiki  penyimpangan rencana. Dengan demikian pada pengawasan langsung ini, pimpinan organisasi mengadakan  pengawasan  secara  langsung  terhadap  kegiatan  yang  sedang dijalankan,  yaitu  dengan  cara  mengamati,  meneliti,  memeriksa  dan  mengecek sendiri  semua  kegiatan  yang  sedang  dijalankan  tadi,  tujuannya  adalah  agar penyimpangan-penyimpangan terhadap rencana yang terjadi dapat diidentifikasi dan diperbaiki.
Pengawasan  langsung  sangat  mungkin  dilakukan  apabila  tingkat  kualitas para pimpinan dan bawahannya rendah sementara pengawasan tidak langsung diartikan  sebagai  teknik  pengawasan  yang  dilakukan  dengan  menguji  dan meneliti  laporan-laporan  pelaksanaan  kerja,  tujuan  dari  pengawasan  tidak langsung  ini  adalah  untuk  melihat  dan  mengantisipasi  serta  dapat  mengambil tindakan  yang  tepat  untuk  menghindarkan  atau  memperbaiki  penyimpangan. Pengawasan tidak langsung sangat mungkin dilakukan apabila  tingkat kualitas para  pimpinan  dan  bawahannya  tinggi.  Tujuan  dari  pengawasan  terhadap peredaran rokok illegal adalah agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang  melanggar  Ketentuan  Undang-Undang,  dengan  menghentikan  kegiatan peredaran rokok illegal dan pita cukai palsu. 12

## 3. Sanksi Pengedar Rokok Illegal
Terdapat  aturan  hukum  mengenai  sanksi  bagi  pengedar  rokok illegal ,  sebagai berikut: 13
a. Sanksi Administrasi
Sanksi  administrasi  adalah  hukuman  yang  dijatuhkan  oleh  pejabat administrasi  (dalam  hal  ini  Petugas  Bea  dan  Cukai)  terhadap  pengusaha  atau siapa saja yang melanggar ketentuan Undang-Undang Cukai. Sebagai bagian dari hukum  fiskal,  Undang-Undang  Cukai  selayaknya  mengutamakan  penyelesaian
11 Ibid .,
12 Ibid .,
13 Nara  Galuh,  “Edarkan  Rokok  Illegal?,  Awas,  Ini  Sanksi  Penjara  dan  Denda  yang  Menanti”, https://news.ddtc.co.id/edarkan-rokok-ilegal-awas-ini-sanksi-penjara-dan-denda-yang-menanti-1801028.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
administratif  sebagai  pemulihan  dan  pemenuhan  fiskus,  sehingga penyelesaiannya  cukup  dengan  pemberian  sanksi  berupa  denda.  Perusahaan pembuat rokok illegal yang ditangkap  harus membayar denda administrasi 10 kali  lipat  dari  nilai  cukai  yang  seharusnya.  Perusahaan  juga  harus  melunasi terlebih dahulu nilai cukai rokok yang ditangkap atau setara dengan rokok yang telah perusahaan edarkan.
b. Sanksi Pidana Sanksi pidana adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam sidang pengadilan terhadap pengusaha atau siapa saja yang melanggar ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Cukai. Hukuman yang dijatuhkan bisa berupa  pidana  denda  maupun  pidana  penjara  ataupun  dua-duanya.  Tahapan penyidikan tindak pidana dalam Undang-Undang Cukai dilakukan oleh Penyidik Bea dan Cukai, jika terdapat unsur kejahatan seperti penggunaan pita cukai yang bukan haknya, memalsukan pita cukai dan lain sebagainya, maka dapat dikenakan sanksi pidana, menurut:
a. Pasal 50 (tanpa izin melakukan usaha)
Setiap  orang  yang  tanpa  izin  memiliki  izin  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  14  menjalankan  kegiatan  pabrik,  tempat  penyimpanan,  atau mengimpor  BKC  (Barang  Kena  Cukai)  dengan  maksud  mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
b. Pasal 52 (Pengeluaran Barang Kena Cukai mengakibatkan kerugian negara) Pengusaha  pabrik  atau  pengusaha  tempat  penyimpanan  yang mengeluarkan  BKC  dari  pabrik  atau  tempat  penyimpanan  tanpa mengindahkan  ketentuansebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  25  ayat  (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan penjara paling singkat 1  tahun  dan paling lama 5 tahun dan  pidana  denda  paling sedikit  2  kali  nilai  cukai  dan  paling  banyak  10  kali  nilai  cukai  yang seharusnya dibayar.
c. Pasal 53 (Memalsukan dokumen atau dipalsukan) Setiap orang yang sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan atau dokumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) atau laporan Keuangan, buku, catatan dan  dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan  dan  dokumen  lain  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  usaha, termasuk  data  elektronik  serta  surat  yang  berkaitan  dengan  kegiatan dibidang cukai sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1b) yang palsu atau dipalsukan, dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.75.000.000,00 dan paling banyak Rp.750.000.000,00.
d. Pasal 54 berbunyi: "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan  eceran  atau tidak dilekati pita  cukai atau tidak  dibubuhi tanda pelunasan  cukai  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  29  ayat  (1)
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
dipidana dengan pidana  penjara  paling singkat 1 (satu) tahun  dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai  dan  paling  banyak  10  (sepuluh)  kali  nilai  cukai  yang  seharusnya dibayar.
e. Pasal  55  (memalsukan  pita  cukai,  membeli  pita  cukai  palsu, mempergunakan pita cukai bekas)
Setiap orang yang:
1) Membuat secara melawan hukum, meniru atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.
2)  Membeli,  menyimpan,  mempergunakan,  menjual,  menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dipalsukan,
3)   Membeli,  menyimpan,  mempergunakan,  menjual,  menawarkan, menyerahkan, menyediakan, untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau  tanda  pelunasan  cukai  lainnya  yang  sudah  dipakai  dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 8 tahun dan dipidana denda paling sedikit 8 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
f. Pasal  56  berbunyi:  "Setiap  orang  yang  menimbun,  menyimpan,  memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya  atau  patut  harus  diduganya  berasal  dari  tindak  pidana berdasarkan Undang-Undang Cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  pidana  denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. 14
4. Kendala dan Upaya Bea Cukai - Baharkam Polri dalam menekan peredaran rokok illegal dan tanpa Cukai, menurut Undang-Undang Cukai Adapun  hambatan-hambatan  yang  dihadapi  dalam  menanggulangi  peredaran rokok illegal tanpa cukai adalah:
a. Faktor Internal, mencakup:
1) Kurangnya Personil
Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa jumlah pegawai dan personil  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  per  setiap  tahun  tidak sebanding dengan jumlah kasus tindak pidana peredaran rokok illegal tanpa cukai  dengan  kondisi  wilayah  kerja  yang  meliputi  daerah  administrasi pemerintahan Kabupaten. Mengingat masih banyaknya kasus-kasus tindak pidana cukai khususnya tindak pidana peredaran rokok illegal tanpa cukai di berbagai wilayah di Indonesia.
2) Kurangnya Sarana Operasional Pelabuhan merupakan salah satu jalur masuknya rokok illegal tanpa cukai, pemeriksaan barang penumpang tersebut dilakukan Bea dan Cukai
14 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
melalui  cara  pemeriksaan  badan  dan  menggunakan  mesin  Sirar  Xray. Barang  yang  dibawa  penumpang  tersebut  sulit  di  deteksi  karena  fasilitas mesin Sinar X-ray yang terbatas dalam keadaan yang tidak bisa digunakan dan kapal patroli yang dimiliki Bea dan Cukai masih minim ataupun masih kurang.
b. Faktor Eksternal
1) Kurangnya Peran Masyarakat
Penegakan  hukum  berasal  dari  masyarakat,  dan  bertujuan  untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut  tertentu,  maka  masyarakat  mempengaruhi  penegakan  hukum tersebut. Faktor masyarakat terdiri dari:
a)   Kurangnya peran serta pedagang kecil,
b)   Kurangnya peran serta dan kurang pengetahuan masyarakat,
c)   Sulitnya menemukan Penyalur Rokok Illegal.
Berdasarkan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap  peredaran  rokok Illegal menurut  penulis  memang  sesuatu  yang menjadikan  hukum  sulit  untuk  ditegakkan.  Menurut  Soerjono  Soekanto menyatakan bahwa dalam masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor  yang  mempengaruhinya.  Sehingga  dapat  disimpulkan  dari hambatan-hambatan  tersebut  perlu  adanya  evaluasi  dan  solusi  yang  dapat melahirkan  upaya-upaya  yang  lebih  baik  lagi  terhadap  penegakan  hukum peredaran rokok illegal tanpa cukai.
Adapun  upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan-hambatan  dalam pelaksanaan  penegakan  hukum  terhadap  peredaran  rokok illegal tanpa  cukai,  yaitu antara lain:
a. Faktor Internal, terdiri dari:
1) Pengajuan  penambahan  jumlah  personil  atau  pegawai  yaitu  dengan menambah  jumlah  pegawai  melalui  rekrutmen  pegawai  di  lingkungan Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai.  Namun,  para  pegawai  tersebut  akan ditugaskan pada seluruh kantor bea dan cukai di Indonesia. Oleh karena itu, setiap  kantor  bea  dan  cukai  membuat  analisis  beban  kerja  yang  harus dilaporkan  ke  kantor  pusat  agar  dapat  mengetahui  jumlah  kebutuhan pegawai pada wilayah tersebut.
2) Menambah  sarana  operasional  pihak  Bea  dan  Cukai  berupaya  dengan memaksimalkan setiap sarana operasional yang ada. Untuk setiap sarana operasional  yang  tidak  dapat  digunakan  atau  kurang  akan  diajukan permohonan kepada kantor pusat untuk sesegera mungkin dilengkapi dan diperbaiki.
b. Faktor Eksternal
1) Batas-Batas Kawasan Bebas yang Tidak Jelas
Adapun  upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan  Bea  dan  Cukai  untuk menangani hambatan tersebut antara lain:
a)   Peningkatan Pengawasan Pelabuhan,
b)   Melakukan patrol,
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
c)   Melakukan koordinasi dengan pihak TNI AL.
2) Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum demi terwujudnya efektifitas hukum.
3) Memberikan  pendekatan  kepada  pedagang  kecil  dan  masyarakat  dengan melakukan penyuluhan rutin untuk meningkatkan kesadaran hukum. Kesadaran  masyarakat  terhadap  hukum  yang  tinggi  mengakibatkan masyarakat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila  kesadaran  warga  masyarakat  terhadap  hukum  rendah,  derajat kepatuhannya akan rendah.
Masalah  kesadaran  hukum  warga  masyarakat  sebenarnya  menyangkut faktor-faktor  apakah  suatu  ketentuan  hukum  tertentu  diketahui,  dipahami, ditaati,  dan  dihargai.  Apabila  masyarakat  hanya  mengetahui  adaya  suatu ketentuan  hukum,  maka  taraf  kesadaran  hukumnya  lebih  rendah  dari  mereka yang memahami hukum.
Untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum  pedagang  kecil  dan  masyarakat dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut, seperti:
a. Memberikan pengetahuan hukum,
b. Memberikan pemahaman tentang hukum,
c. Peningkatan kesadaran hukum. Selain itu, pihak Bea Cukai juga melakukan penyuluhan hukum tentang sanksi atau ancaman pidana yang akan diterima para pelaku tindak pidana peredaran rokok illegal tanpa cukai. Penyuluhan yang dilakukan bertujuan untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  dan  para  pedagang  terhadap hukum.
d.   Melakukan  pengamatan  melalui  Tim  Intelijen  untuk  menemukan  segera penyalur rokok illegal.
Dalam hal ini maka upaya yang dapat dilakukan adalah menguatkan kinerja tim inteljen untuk mencari tahu tentang informasi mengenai tindak pidana peredaran rokok illegal tanpa cukai dengan cara langsung terjun ke lapangan atau ke pelabuhan-pelabuhan tempat yang dicurigai sebagai jalur masuk rokok illegal tanpa cukai. Sehingga diharapkan penyalur rokok illegal tersebut  dapat  ditemui  dan  juga  dalam  hal  ini  pihak  Bea  Cukai  juga membuka  layanan  informasi  dan  pengaduan  apabila  masyarakat mengetahui suatu hal yang berkaitan dengan peredaran rokok illegal tanpa cukai.
Dari pembahasan tersebut, maka menurut persepsi penulis bahwa sinergitas yang kuat antara Bea Cukai dan Baharkam Polri dalam upaya pemberantasan peredaran rokok illegal di lingkungan masyarakat tidak dapat  dlakukan secara  parsial saja, melainkan juga harus didukung  penuh  oleh  seluruh  elemen  masyarakat.  Disitulah  dibutuhkan  komitmen  kuat dengan  menjalankan  fungsinya  sebagai community  protector ,  Bea  Cukai  secara  aktif memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat  dari  barang-barang  yang  tidak  sesuai ketentuan,  utamanya  dari  barang  kena  cukai  ilegal.  Langkah  nyata  dengan  melakukan operasi penindakan produk-produk (barang kena cukai) illegal serta upaya preventif dengan memberikan edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan talkshow dan sosialisasi. Berbagai
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
upaya  tersebut  dilakukan  untuk  menekan  jumlah  peredaran  barang  kena  cukai illegal di masyarakat.  Kegiatan  ini  juga  didukung  dengan  sinergi  secara  terus-menerus  dengan Pemerintah Daerah setempat termasuk Polri melalui program pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) di bidang penegakan hukum. DBH CHT adalah dana yang bersumber  dari  APBN  kepada  provinsi  penghasil  cukai  dan/atau  provinsi  penghasil tembakau sebesar dua persen. DBH CHT dimanfaatkan untuk mendanai kualitas bahan baku, pembinaan  industri,  pembinaan  lingkungan  sosial,  sosialisasi  ketentuan  di  bidang  cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal.
Sosialisasi  adalah  salah  satu  upaya  preventif  pemberantasan  rokok  ilegal,  yang bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  mengenai  peraturan  di bidang cukai kepada kita semua, sehingga penyampaian informasi kepada masyarakat dapat dilaksanakan  secara  tepat,  baik  secara  substansi  maupun  hasil  yang  diharapkan,  yakni pemahaman bersama yang diikuti perilaku berhenti membeli rokok illegal .

## KESIMPULAN
Sinergitas  yang  kuat  antara  Bea  Cukai  dan  Baharkam  Polri,  menunjukkan  suatu keberhasilan dalam menekan peredaran barang-barang illegal (dalam hal ini rokok tanpa cukai atau menggunakan cukai palsu). Keberhasilan ini terlihat dengan gagalnya peredaran rokok illegal lebih  dari  9,4  juta  batang  rokok  senilai  hampir  Rp.11  miliar.  Sinergitas  dan soliditas ini bukan hanya sekedar slogan dan wacana, tetapi lebih kepada melakukan tugas dengan  penuh  keikhlasan  dan  penuh  kesadaran,  yang  merupakan  nilai  utama  aparat  Bea Cukai dan Baharkam Polri bahkan juga peran masyarakat (dalam memberikan informasi).
MoU  antara  Direktorat  Jenderal  Bea  Cukai  dan  Baharkam  Polri  diharapkan  dapat memberikan manfaat nyata bagi kedua pihak, serta meningkatkan keamanan warga negara dan keamanan keuangan negara atas langkah preventif yang dilaksanakan bersama secara sinergi  dan  proporsional.  Karena  ruang  lingkup  perjanjian  ini  meliputi  pertukaran  data dan/atau informasi, kegiatan patroli dan latihan patroli bersama antara Korps Kepolisian Perairan  dan  Udara  (Korpolairud)  dengan  Bea  Cukai  yang  melibatkan  personel,  sarana dan/atau prasarana, pelibatan dan pembinaan Unit K-9 yang dimiliki Bea Cukai dan Polri, serta bantuan pengerahan sarana patroli atau personel dalam keadaan mendesak.
Selain  itu,  p engawasan  harus  dilakukan  secara  efektif  dan  semaksimal  mungkin, dengan  beberapa  kriteria  yang  dapat  mendukung  pengawasan  yang  efektif  yaitu pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan, pengawasan perlu melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera, pengawasan harus mempunyai pandangan ke  depan,  pengawasan  harus  objektif,  teliti  sesuai  dengan  standard  yamg  digunakan, pengawasan harus luwes/fleksibel, pengawasan harus serasi dengan pola orgamisasi, dan pengawasan harus ekonomis.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Bagus Assauqi Syafi’i Imam and Muh Islam Ariffudin, 2022, Sosialisasi Cukai dan Rokok Ilegal melalui Perancangan Animasi explainer di Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Barik 3, No.2.
[2] Irwandi  Syahputra,  2016,  Penegakan  Hukum  Peredaran  Rokok  Illegal  Tanpa  Cukai, JOM Fakultas Hukum III, No.1.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
[3] Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji,  2017,  Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
[4]
[5] Warta Bea Cukai, 2017, Pengawasan di Bidang Cukai, Jakarta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea Cukai.
[6] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
[7] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
[8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeaan.
[9] Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, “Cegah Masuk dan Beredarnya Barang Illegal, Ini Langkah Bea Cukai”, https://www.beacukai.go.id/berita/cegah-masuk-dan- beredarnya-barang-ilegal-ini-langkah-bea-cukai.html .
[10] Direktorat Jenderal Bea dan Cukai , “ Perpanjang MoU, Bea Cukai dan Polri Lanjutkan Sinergi Pengawasan untuk Tiga Tahun Ke Depan ”, https://www.beacukai.go.id/berita/-siaran-pers-perpanjang-mou-bea-cukai-dan- polri-lanjutkan-sinergi-pengawasan-untuk-tiga-tahun-ke-depan.html.
[11] Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, “Dasar Hukum Cukai”, http://bctual.beacukai.go.id/faq-lain-lain-dasar-hukum-bea-cukai/.
[12] Media  Center,  “Ini  yang  Dilakukan  Bea  Cukai  terhadap  Barang - barang  Illegal”, https://www.beacukai.go.id/berita/ini-yang-dilakukan-bea-cukai-terhadap-barang- barang-ilegal.html.
[13] Nara  Galuh,  “Edarkan  Rokok  Illegal?,  Awas,  Ini  Sanksi  Penjara  dan  Denda  yang Menanti”, https://news.ddtc.co.id/edarkan-rokok-ilegal-awas-ini-sanksi-penjara- dan-denda-yang-menanti-1801028.
[14] Runik  Sri  Astuti,  “Tantangan  Mengungkap  Produsen  dan  Pengedar  Rokok  Illegal”, https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/08/11/pengungkapan-produsen- dan-pengedar-rokok-ilegal-masih-jadi-tantangan.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN