## Padaringan : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi
Vol.05, No. 2 (Mei,  2023), pp. 106-116 E-ISSN: 2684-8104 P - 2775-9148 DOI: https://doi.org/10.20527
Kontestasi Paradigma Ekologi Politik Dalam Konflik Agraria
Mahtia Safitri 1 , Ismar Hamid 2
1 Universitas Lambung Mangkurat; mahtiasafitri@gmail.com
2 Universitas Lambung Mangkurat; ismar.hamid@ulm.ac.id

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords:
Agrarian Conflict;
Political Ecology; Paradigm; Contestation; Class Power The agrarian conflict occurred in Kintapura Village, Kintap District,  Tanah  Laut  Regency.  This  study  aims  to  analyze the agrarian conflict by using the perspective of conflict and contestation  of  the  political  ecology  paradigm.  This  study uses  a  qualitative  research  method  with  a  case  study approach.  Data  collection  techniques  used  were  participant observation,  in-depth  interviews,  and  documentation.  The results showed that the agrarian conflict has made the village an  arena  for  contesting  the  political  ecology  paradigm  and has had an impact on the existence of unsustainable natural resource  management.  The  eco-developmentalism  paradigm in the form of coal mines and oil palm plantations; the eco- conservationism paradigm through the policy of designating convertible  production  forest  areas  (HPK);  and,  people's livelihood  as  a  manifestation  of  the  eco-populist  paradigm.
The existence of these three paradigms in the management of natural  resources  has  given  rise  to  agrarian  conflicts. Natural resource management policies are dominated by the class  that  has  power,  namely  the  owners  of  capital  (the bourgeoisie)  and  landlords  represented  by  coal  mining companies  and  oil  palm  plantations.  The  ruling  class  then influences  policy  makers  who  use  their  political  power  in establishing  natural  resource  management  policies  through the  camouflage  of  eco-conservationism  policies,  namely  the designation of convertible production forest areas (HPK). The class that suffered the most was the farming class which lost its  land  under  management  and  gave  birth  to  a  new  class,
namely farm laborers and poor farmers.
Article history: Received 2023-04-13
Revised  2023-04-20 Accepted 2023-05-03
This is an open access article under the CC BY-SA license.

## Corresponding Author:
Mahtia Safitri
Universitas Lambung Mangkurat;Banjarmasin;Indonesia mahtiasafitri@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  kekayaan  alam  yang  melimpah,  namun  dibalik kekayaannya  justru  tersimpan  kenyataan  yang  memperlihatkan  pertentangan  atau kontradiksi  yang  melibatkan  kepentingan  masyarakat  secara  luas.  Konflik  agraria menjadi  salah  satu  permasalahan  yang  belum  terselesaikan  sampai  sekarang. Konflik  agraria  merupakan  percekcokan,  perselisihan,  pertentangan,  dalam hubungan  sosial  yang  berkaitan  dengan  sumber-sumber  agraria  seperti  tanah (Zuber,  2016).  Konsorsium  Pembaharuan  Agraria  (KPA)  dalam  Laporan  Situasi Konflik dan Kebijakan Agraria (2021), melaporkan terjadi 207 letusan konflik di 32 provinsi  yang  tersebar  di  507  desa  dan  kota.  Kejadian  konflik  tersebut  melibatkan 198.895  keluarga  (KK)  sebagai  korban  terdampak,  dengan  luasan  tanah  berkonflik seluas 1 / 2 juta hektar, atau sekitar 500.062,58 hektar.
Salah  satu  penyebab  dari  konflik  agraria  yang  terlihat  nyata  adalah  rakyat yang  mayoritas  bekerja  sebagai  petani  hidup  dalam  kemiskinan.  Masih  banyak terdapat  petani  miskin  akibat  dari  sempitnya  lahan  yang  dimiliki,  bahkan  banyak petani  yang  tak  bertanah.  Sebagaimana  dilaporkan  Pusat  Penelitian  dan Pengembangan  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional (2019), luas tanah pertanian yang dimiliki petani berdasarkan hasil sensus pertanian menunjukkan  distribusi  yang  tidak  merata.  Selama  empat  dekade,  rasio  gini kepemilikan  tanah  berfluktuasi  pada  rentang  nilai  0,50-0,72.  Nilai  tersebut  berada dalam  kategori  ketimpangan  sedang  (0,4 ≤ G ≤ 0,5)  dan  tinggi  (G>0,5).  Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2013), ketimpangan kepemilikan tanah pada tahun 2013 mencapai  0,68.  Artinya  hanya  1%  rakyat  Indonesia  menguasai  68%  sumber  daya tanah.
Konflik  agraria  merupakan  akibat  dari  paktek  penguasaan  atas  tanah  dan sumber-sumber  agraria  lainnya  dalam  skala  besar.  Penyebabnya  adalah  adanya perlawanan  masyarakat  karena  kehidupan  yang  mengalami  kemerosotan  akibat dari  terputusnya  hubungan  mereka  dengan  sasaran  produksi  (Hamid,  Tina  & Cangara, 2015). Hal tersebut tidak terlepas dari adanya ketimpangan-ketimpangan dalam  pengelolaan  dan  penguasaan  tanah  serta  sumber-sumber  agraria  lainnya. Konflik agraria pada tahun 2021 terjadi di semua sektor, yakni: 1) 74 kasus di sektor perkebunan; 2) 52 kasus di sektor pembangunan infrastruktur; 3) 30 kasus di sektor
pertambangan; 4) 20 kasus di sektor properti; 5) 17 kasus di sektor kehutanan; 6) 7 kasus  di  sektor  pesisir  dan  pulau  kecil;  dan,  8)  3  kasus  di  sektor  pertanian (agribisnis).
Zakie  (2016),  menyatakan  bahwa  konflik  pertanahan  merupakan  isu  yang selalu  muncul  dan  selalu  aktual  dari  masa  ke  masa,  seiring  dengan  bertambahnya penduduk,  perkembangan  pembangunan,  dan  semakin  meluasnya  akses  berbagai pihak  untuk  memperoleh  tanah  sebagai  modal  dasar  dalam  berbagai  kepentingan. Syafi’I  (2016),  menyatakan  bahwa  pengelolaan  SDA  di  Indonesia  masih  sangat buruk  sehingga  menimbulkan  permasalahan  agraria  sangat  kompleks.  Negara cenderung  memberikan  fasilitas  yang  mempermudah  laju  penguasaan  tanah.
Diperparah  dengan  sifat  pengelolaan  yang  ekstraktif  mempercepat  laju  kerusakan lingkungan  akibat  alih  fungsi  lahan  dan  menimbulkan  berbagai  permasalahan sosial, misalnya marginalisasi kelompok masyarakat (adat).
Tanah merupakan salah satu aspek dalam bidang agraria yang memiliki arti penting dalam kehidupan manusia dan mencakup keseluruhan dimensi lingkungan, sosial, kultural, ekonomi hingga politik. Tanah juga menjadi aset dan ruang hidup yang  memiliki  kedudukan  istimewa  dalam  masyarakat.  Dengan  urgensitas  yang dimilikinya,  tanah  pun  menjadi  objek  yang  sangat  rentan  menyebabkan  konflik agraria yang melibatkan orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi atau badan hukum (Raja, 2019). Terjadinya konflik agraria sendiri tidak bisa dipisahkan dari  pertentangan  paradigma  ekologi  politik.  Menurut  Wittmer  dan  Birner  (2005), terdapat 3 (tiga) paradigma dalam pengelolaan sumber daya alam, yakni paradigma eko-konservasionisme, eko-developmentalisme dan eko-populisme. Paradigma eko- konservasionisme menekankan bahwa sumber daya alam semata untuk pelestarian. Sedangkan  paradigma  eko-developmentalisme  berorientasi  sepenuhnya  pada pembangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Aliran  pemikiran  yang  ketiga adalah eko-populisme  yang  memiliki  cara  pandang  holistik  bahwa  manusia,  flora-fauna dan lingkungannya adalah satu kesatuan ekosistem.
Di Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut eksis beragam model  pengelolaan  sumber  daya  alam.  Terdapat  model-model  pengelolaan  yang berwatak developmentalis dalam wujud pertambangan dan perkebunan skala besar. Sama  dengan  desa-desa  lain  di  Indonesia,  di  desa  tersebut  eksis  pula  masyarakat
yang  kehidupannya  bergantung  pada  sumber-sumber  agraria.  Umumnya masyarakat  di  desa,  terutama  masyarakat  lokal,  memiliki  kearifan  lokal  dalam pengelolaan  sumber-sumber  kehidupannya,  yang  menekankan  pada  pengelolaan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, kearifan lokal tersebut bukan bentuk penolakan terhadap  kemajuan.  Sebagaimana  Hamid  dan  Susilowati  (2020),  yang  menyatakan bahwa  masyarakat  menerapkan  model-model  pengelolaan  lingkungan  yang berkelanjutan  bukan  berarti  masyarakat  menolak  kemajuan.  Dalam    hal  ini  masih terdapat  kesadaran  bahwa  rekayasa  alam  bukanlah  cara  satu-satunya  untuk mendapatkan  sumber-sumber  kehidupan.  Alam  yang  seimbangpun  sejatinya mampu  memenuhi  kebutuhan  manusia.  Kesadaran  tersebut  identik  dengan masyarakat lokal.
Uraian  di  atas  menekankan  bahwa  terdapat  gejala  kontestasi  paradigma ekologi politik pada pengelolaan sumber daya alam di Desa Kintapura Kecamatan Kintap  Kabupaten  Tanah  Laut.  Kontestasi  yang  berujung  pada  terjadinya  konflik agraria,  meskipun  penulis  melihat  bahwasanya  dinamika  konflik  tersebut  hingga saat  ini  belum  begitu  nampak  ke  permukaan.  Atas  dasar  itu,  perlu  dilakukan pengkajian  secara  mendalam  terhadap  konflik  tersebut  dengan  menggunakan perspektif konflik dan kontestasi paradigma ekologi politik.

## 1. METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif,  dengan  jenis  penelitian  studi kasus,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  secara  mendalam  terhadap  suatu  masalah yang menjadi objek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan instrument penelitian  lapangan,  yang  ditempuh  melalui  observasi  partisipan,  wawancara mendalam,  dan  dokumentasi.  Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan  Juli  – Desember  2022.  Data  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  model  interaktif miles  dan  huberman,  yang  terdiri  dari  reduksi  data, display data,  dan  penarikan kesimpulan.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN
2.1. Kontestasi Paradigma Ekologi Politik Pada Konflik Agraria
Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Wittmer  dan  Birner  (2015),  terdapat  3 paradigma pengelolaan sumber daya alam, yakni paradigma eko-konservasionisme, paradigma eko-developmentalisme dan paradigma eko-populis. Eko- konservasionisme  menekankan  pada  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang berorientasi  pelestarian.  Eko-konservasionisme  beranggapan  bahwa  segala  sesuatu yang ada di bumi ini harus dilindungi dengan cara dilestarikan. Di Desa Kintapura Kecamatan  Kintap  Kabupaten  Tanah  Laut  terdapat  kawasan  hutan  produksi  yang dapat dikonversi (HPK) sebagai wujud pengelolaan sumber daya alam berbasis eco- konsevasionisme.
Paradigma  yang  kedua  adalah  eko-developmentalisme  yang  merupakan wujud pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pembangunan. Semua sumber  daya  alam  yang  ada  dipandang  sebagai  aset  pembangunan.  Wujud pengelolaan sumber daya alam berbasis eko-developmentalisme di Desa Kintapura Kecamatan  Kintap  Kabupaten  Tanah  Laut  dalam  bentuk  aktitifitas  pertambangan dan  perkebunan  kelapa  sawit,  yang  mensyaratkan  perubahan  sifat  bentang  alam secara  ekstrem.  Pertambangan  merupakan  wujud  pengelolaan  berbasis  eko- developmentalisme  karena  pengelolaan  ini  semata-mata  bertujuan  untuk pertumbuhan  ekonomi  dan  mengabaikan  keberlanjutan  lingkungan.  Paradigma yang ketiga adalah eko-populisme, yang merupakan pengelolaan sumber daya alam yang menganggap manusia, flora dan fauna, dan lingkungannya hakikatnya adalah satu  kesatuan  ekosistem  yang  penting.  Eko-populisme  menekankan  pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pengelolaan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik alam, pengelolaan yang  tidak  menghilangkan  kesempatan  bagi  unsur-unsur  alam  untuk memperbaharui  dirinya.  Wujud  paradigma  ini  terlihat  pada livelihood masyarakat, seperti bertani padi, mencari ikan dan mengolah hasil hutan. Aktifitas ekonomi yang dilakukan  masyarakat  tersebut  sesuai  dengan  karakteristik  alamnya  atau  tidak mengubah sifat bentang alam. Dalam hal ini terjadi metabolisme manusia-alam yang berlangsung secara teratur.

## 2.1.1. Desa Sebagai Arena Kontestasi Ekologi Politik
Berdasarkan  hasil  penelitian,  di  Desa  Kintapura  terdapat  beberapa pengetahuan  tentang  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  eksis. Yang  pertama , berbasis  eko-konservasionisme  dalam  bentuk  penetapan  kawasan  Hutan  Produksi yang  dapat  Dikonversi  (HPK). Yang  kedua ,  berbasis  eko-developmentalisme  dalam bentuk  perkebunan  sawit  dan  pertambangan  batubara. Yang  ketiga ,  berbasis  eko- populisme  yang  diwakili  oleh livelihood masyarakat  lokal.  Berdasarkan  realita tersebut,  maka  disimpulkan  bahwa  Desa  Kintapura  Kecamatan  Kintap  Kabupaten Tanah  Laut  menjadi  arena  kontestasi  pengetahuan.  Sejalan  dengan  pemikiran Salman (2012: 133), yang mengemukakan bahwa desa adalah entitas sadar dan aktif dalam  memproduksi  pengetahuan  sekaligus  mengaplikasikan  pengetahuan tersebut. Ketika variabel lokal desa semakin berinteraksi dengan variabel non-lokal, maka  pengetahuan  yang  diaplikasikan  di  desa  tidak  hanya  yang  diproduksi  oleh desa,  tetapi  juga  pengetahuan  yang  datang  dari  luar.  Dalam  situasi  seperti  inilah akan  terjadi  kerjasama,  persaingan  dan  konflik  antar  substansi,  produsen  dan pengusung  pengetahuan.  Hal  inilah  yang  dimaksud  dengan  kontestasi pengetahuan.
Kontestasi  tersebut  didasari  oleh  perbedaan  paradigma  atau  cara  pandang pengelolaan  sumber  daya  alam.  Pemerintah  mengusung  dan  mendukung paradigma  eko-konservasionisme  dengan  melalui  penetapan  kawasan  Hutan Produksi  yang  dapat  Dikonversi  (HPK)  yang  berdampak  pada  terbatasnya  akses masyarakat  untuk  mengimplementasikan livelihood -nya  secara  berkelanjutan.  Eko- developmentalisme  yang  diusung  oleh  para  pemilik  modal  dan  tuan  tanah  yang kemudian mendirikan perusahaan pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit. Kemudian, eko-populisme berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan ekologis. Perbedaan paradigma atau cara pandang tersebut yang  menyebabkan  terjadinya  kontestasi  pengetahuan,  yang  melibatkan pengetahuan yang berasal dari luar desa. Hal tersebut menunjukksn bahwa di Desa Kintapura  tidak  hanya  teraplikasi  pengetahuan  yang  diproduksi  oleh  desa  itu sendiri.  Pengetahuan  lokal  desa  sulit  melepaskan  diri  dari  pertentangan  maupun kerjasama  dengan  pengetahuan  dari  luar,  yang  disebut  dengan  kontestasi pengetahuan (Mahyuni, Hamid dan Aulia, 2022: 94).
Tidak  hanya  yang  teraplikasi,  pertentangan  paradigma  juga  berlangsung dalam wujud pertentangan wacana. Menurut Foucault dalam JaEger (2001), wacana merupakan  pernyataan  seseorang  tentang  suatu  realitas  tertentu,  maka  seseorang tersebut  sedang  melakukan  interpretasi  makna  dan  rekonstruksi  ulang  terhadap suatu  realitas  dan  pengetahuan.  Terdapat  pertentangan  wacana  terkait  dengan pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  eksis  di  Desa  Kintapura  Kecamatan  Kintap Kabupaten  Tanah  Laut.  Wacana  yang  pertama  berasal  dari  masyarakat,  yaitu konsisten  pada  pengetahuannya  untuk  mengelola  kawasan  tersebut  dengan  cara- cara lokal agar tetap menjaga keberlanjutan ekologis.
Kemudian  terdapat  pihak  yang  menyatakan  bahwa  di  kawasan  hutan  yang ditetapkan  menjadi  Hutan  Produksi  yang  dapat  Dikonversi  (HPK)  di  dalam tanahnya  terdapat  sumber  daya  alam  yang  bernilai  ekonomi  tinggi,  yakni  mineral bahan  tambang.  Terdapat  pula  yang  beranggapan  bahwa  tanah  di  kawasan  hutan tersebut  berkualitas  bagus  untuk  dijadikan  lahan  perkebunan  sawit.  Sehingga kawasan  hutan  tersebut  apabila  dikelola  maka  akan  menghasilkan  nilai  ekonomi yang  tinggi  untuk  mendukung  pembangunan.  Wacana  ini  dominan  diusung  oleh para para pengusaha dan tuan tanah.

## 2.1.2. Kamuflase Eko-Developmentalisme melalui Kebijakan Eko-Konservasionisme
Di  Desa  Kintapura  Kecamatan  Kintap  Kabupetan  Tanah  Laut,  pemerintah mengimplementasikan  kebijakan  konservasi  sumber  daya  alam  dengan  cara menetapkan satu kawasan menjadi Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK). Maha  (2018),  menjelaskan  bahwa  Hutan  Produksi  yang  dapat  Dikonversi  (HPK) merupakan  kawasan  hutan  yang  dicadangkan  untuk  kemudian  dapat  digunakan menjadi  kawasan  pemukiman,  transmigrasi,  perkebunan  dan  pertanian,  dan pembangunan nasional. Pemerintah Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupetan Tanah  Laut  menjelaskan  bahwa  penetapan  kawasan  hutan  tersebut  bertujuan  agar kawasan  tersebut  terlindungi  dengan  statusnya  sebagai  milik  negara.  Sehingga apabila  ingin  melakukan  kegiatan  di  dalam  kawasan  tersebut  harus  mendapatkan izin  dari  pemerintah  berupa  izin  hak  guna  usaha  (HGU).  Apabila  melakukan kegiatan tanpa izin maka akan termasuk dalam kategori illegal.
Secara kritis dapat dikatakan bahwa penetapan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi  (HPK)  tersebut  tidak  berdasar  pada  tujuan  konservasi  atau perlindungan.  Namun  lebih  ke  bentuk  kamuflase  untuk  mengelabui  masyarakat, dan  berdampak  pada  hilangnya  akses  masyarakat  terhadap  sumber-sumber kehidupannya  di  dalam  kawasan  tersebut.  Hal  tersebut  didasarkan  pada  fakta bahwa  kawasan  tersebut  bisa  dialihfungsikan  untuk  pemanfaatan  lainnya. Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  5/1967,  Hutan  Produksi  yang  dapat Dikonversi (HPK) dikenal sebagai hutan cadangan yang belum ditetapkan dan tidak mempunyai  beban  hak  milik.  Kemudian  Undang-undang  Nomor  41/1999, meskipun  tidak  mengatur  secara  khusus  mengenai  hutan  cadangan,  namun  di dalam  Undang-undang  tersebut  disebutkan  secara  spesifik  peruntukannya,  seperti transmigrasi,  permukiman,  pertanian  dan  perkebunan.  Aturan  pelepasan  kawasan hutan  sendiri  mengacu  pada  peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  No.  P.96/2018 dan juga P.50/2019.
Poin  pentingnya  adalah  peraturan-peraturan  tersebut  mengatur  bahwa Hutan  Produksi  yang  dapat  Dikonversi  (HPK)  bisa  dialihfungsikan  menjadi pertambangan,  perkebunan  sawit,  maupun  menjadi  lahan  pertanian  masyarakat. Ketika kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) ini dijadikan lahan pertambangan  maka  harus  ada  izin  pinjam  pakai  lahan,  namun  tidak  perlu dilepaskan  dan  dikeluarkan  dari  kawasan  hutan.  Apabila  dialihfungsikan  menjadi perkebunan sawit maka kawasan ini harus dikeluarkan dari kawasan hutan dengan catatan  kawasan  ini  tidak  memiliki  tutupan  hutan.  Sehingga  kawasan  yang ditetapkan pemerintah sebagai Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) tidak menunjukkan  adanya  kepentingan  konservasi  yang  tegas  di  dalamnya  melainkan hanya  sebuah  kamuflase  untuk  kepentingan  pemerintah  dan  para  pemilik  modal, dengan mengorbankan akses masyarakat terhadap sumber-sumber kehidupannya.

## 2.2. Dampak Pertentangan Pengelolaan Sumber Daya Alam
Pengelolaan  sumber  daya  alam  di  Desa  Kintapura  Kecamatan  Kintap Kabupaten  Tanah  Laut  didominasi  oleh  kuasa  klas  dalam  menentukan  paradigma pengelolaannya.  Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan,  bahwasanya  eksis  3  (tiga) wujud  paradigma  pengelolaan  sumber  daya  alam,  yakni  paradigma  eko-
developmetalisme,  eko-konservasionisme  dan  eko-populisme.  Dibalik  paradigma pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  terimplementasikan  terdapat  dominasi  atau kuasa klas yang menentukannya.
Teori konflik Karl Marx menjelaskan bahwa konflik terjadi akibat dari adanya klas  yang  terbentuk  dari  adanya  kepemilikan  alat  produksi.  Merujuk  pada  Teori tersebut,  Ismar  Hamid  (2015)  mengidentifikasi  klas-klas  yang  bertentangan  pada konflik agraria, yakni pemilik modal dan tuan tanah yang bertentangan dengan klas buruh tani dan klas petani miskin. Di Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupeten Tanah  Laut  terdapat  aktifitas  perusahaan  tambang  batubara  yang  beroperasi berdasarkan  izin  usaha  pertambangan.  Pemilik  perusahaan  tambang  tersebut diklasifikasikan sebagai pemilik modal (klas borjuis).
Selanjutnya  terdapat  petani  yang  hanya  bisa  menjual  tenaganya  untuk menggarap dan mengelola tanah milik orang lain karena tidak memiliki tanah milik pribadi  yang  dapat  digunakan  sebagai  alat  produksi  (sasaran  kerja).  Tenaga  yang dijual kemudian dibayar dengan sistem upah atau bagi hasil. Selain itu, para petani tersebut  juga  bekerja  serabutan  untuk  memenuhi  kebutuhan.  Petani  inilah  yang diklasifikasikan sebagai klas buruh tani. Terdapat pula petani yang masih memiliki lahan  untuk  dikelola,  namun  lahan  yang  dimiliki  sangat  sempit  sehingga  hasilnya tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. Petani tersebut terpaksa bekerja di  lahan  milik  orang  lain  untuk  mencukupi  kebutuhannya.  Petani  inilah  yang diklasifikasikan sebagai klas tani miskin.
Kemudian  teori  konflik  Dahrendorf  dalam  Susan  (2009:  41),  menyatakan bahwa  ada  dasar  baru  dalam  pembentukan  kelas,  sebagai  pengganti  konsepsi pemilikan  sarana  produksi  sebagai  dasar  perbedaan  kelas.  Kelas  yang  dimaksud adalah kelas yang berkuasa dan dikuasai. Dahrendorf melihat bahwa terbentuknya kelas  sosial  tidak  selalu  deterministik  ekonomi,  akan  tetapi  pada  perkembangan struktur politik turut membentuk kelas sosial. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam  di  Desa  Kintapura  Kecamatan  Kintap  Kabupaten  Tanah  Laut  cenderung ditentukan oleh kuasa pemerintah. Sesuai dengan pemikiran Marx dan Dahrendorf maka  disimpulkan  bahwa  konflik  agraria  yang  terjadi  di  Desa  Kintapura Kecamatam Kintap Kabupaten Tanah Laut melibatkan kuasa klas. Klas-klas tersebut
tidak  hanya  terbentuk  determinan  ekonomi  tetapi  juga  dari  kekuasaan  struktur sosial, dimana pemerintah diklasifikasikan sebagai struktur sosial yang berkuasa.

## 3. KESIMPULAN
Konflik agraria yang terjadi di Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah  Laut  bersumber  dari  kontestasi  paradigma  ekologi  politik,  yang  melibatkan paradigma  eko-developmentalisme  dalam  bentuk  tambang  batubara  dan perkebunan  kelapa  sawit,  paradigma  eko-konservasionisme  melalui  kebijakan penetapasan  Hutan  Produksi  yang  dapat  Dikonversi  (HPK),  dan livelihood masyarakat sebagai wujud dari paradigma eko-populisme. Eksisnya tiga paradigma tersebut  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam  menimbulkan  konflik  agraria  yang niscaya  akan  semakin  menajam  seiring  waktu.  Saat  ini  konflik  tersebut  telah memunculkan  tumpang  tindih  klaim  terhadap  lahan  yang  melibatkan  klas  petani dan  klas-klas  sosial  lainnya  yang  terbentuk  baik  determinan  ekonomi  maupun melalui kuasa struktur politik. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam didominasi oleh  klas  yang  memiliki  kuasa,  yakni  pemilik  modal  (klas  borjuis)  dan  tuan  tanah yang  diwakili  oleh  perusahaan  tambang  batubara  dan  perkebunan  kelapa  sawit. Klas  berkuasa  tersebut  kemudian  mempengaruhi  pembuat  kebijakan  yang menggunakan  kuasa  politiknya  dalam  menetapkan  kebijakan  pengelolaan  sumber daya  alam  melalui  kamuflase  kebijakan  eko-konservasionisme  yakni  kebijakan penetapasan  Hutan  Produksi  yang  dapat  Dikonversi  (HPK).  Klas  yang  paling dirugikan adalah klas petani yang kehilangan lahan kelolanya dan melahirkan klas baru yakni buruh tani dan tani miskin. Pertentangan tersebut telah menjadikan Desa Kintapura  Kecamatan  Kintap  Kabupaten  Tanah  Laut  sebagai  arena  kontestasi paradigma ekologi politik dan berdampak pada eksisnya pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS. (2013). Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013 (Pencacahan Lengkap) . Badan Pusat Statistik. Hamid, I., & Susilowati, A. Y. (2020). Perjuangan Orang Mapnan Mempertahankan Hutan di Kabupaten Berau: Kritik Terhadap Antroposentrisme dalam Pengelolaan SDA. Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam , 5 (1).
Hamid, I., Tina, D. A. & Cangara, S. (2015). Konflik Agraria dan Jalan Keluarnya (Konflik PTPN  XIV  Dengan  Masyarakat  Polongbangkeng-Takalar  dan  Keera-Wajo). Jurnal Pascasarjana – Universitas Hasanuddin, 4 (2), 141-148.
JaÈger,  S.  (2001).  Discourse  and  knowledge:  Theoretical  and  methodological  aspects  of  a critical discourse and dispositive analysis. Methods of Critical Discourse Analysis , 113 , 32. KPA.  (2021). Catatan  Akhir  Tahun  2021:  Laporan  Situasi  Konflik  dan  Kebijakan  Agraria  di Indonesia . Konsorsium Pembaruan Agraria.
Mahyuni,  Hamid,  I.  &  Aulia,  S.  (2022). Masyarakat  Gambut  dan  Praktek  Baik  Pengelolaan Sumber Daya Gambut. Sleman: Komojoyo Press.
Maha,  R.,  &  Masbar,  R.  (2018).  Pengaruh  Alih  Fungsi  Lahan  Kawasan  Hutan  Terhadap Perekonomian Indonesia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan , 3 (3), 318-329. Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan Pertanahan  Nasional.  (2019). Laporan  Akhir  Penelitian;  Ketimpangan  Penguasaan  dan Kepemilikan  Tanah:  Analisis  di  Tingkat  Wilayah  dan  Rumah  Tangga  Petani .  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Raja, N. A. (2019). Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. PP. London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba). Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 53-66.
Susan,  N.  (2019). Sosiologi  Konflik;  Teori-teori  dan  Analisis.  Ed.  Ketiga. Jakarta  Timur: Prenadamedia Group.
Susan, N. (2009). Pengantar Sosiologi Konflik. Jakarta: Kencana.
Syafi'i, I. (2016). Konflik Agraria di Indonesia: Catatan Reflektif Konflik Perkebunan Sawit di Kotawaringin Timur. Jurnal Masyarakat dan Budaya , 18 (3), 415-432.
Wittmer, H., & Birner, R. (2005). Between conservationism, eco-populism and developmentalism: discourses in biodiversity policy in Thailand and Indonesia (No. 577-2016-39). Salman,  D.  (2012). Sosiologi  Desa;  Revolusi  Senyap  dan  Tarian  Kompleksitas. Makassar: Ininnawa.
Zakie, M. (2017). Konflik Agraria yang Tak Pernah Reda. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum , 24 (1),
40-55.
Zuber, A. (2016). Konflik Agraria di Indonesia. Jurnal Sosiologi Reflektif , 8 (1), 147-158.