## KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN DAN ANAK DI TENGAH PANDEMI COVID-19
Policy Of The City Of Palangka Raya Government On The Legal Protection Of Women And Childern In The Middle Of The COVID-19 Pandemic

## Rita Rahmaniati
Sanawiah 1 Assistant  Professor  in  Elementary Teacher Education, Universitas
Muhammadiyah  Palangkaraya,  RTA Milono  St.  Km.  1,5,  Palangka  Raya, Indonesia.
2 Assistant  Professor  in  Family  Law,
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,  RTA  Milono  St.  Km. 1,5, Palangka Raya, Indonesia.
email: rahmaniatirita@gmail.com sanawiah@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  kebijakan  pemerintah  kota Palangka  Raya  terhadap  perlindungan  hukum  perempuan  dan  anak  di  tengah pandemi  covid-19.Jenis    penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian kualitatif.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  data  primer  dan  data sekunder. Yang menjadi data primer adalah  Dinas PPKBPPPAPM Kota Palangka Raya,  Kabid  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  Dinas  PPKBPPPAPM  Kota Palangka  Raya  dan  Pengelola  Posbakum  Aisyiah  Kota  Palangka  Raya,  sedangkan sumber data sekundernya adalahInstruksi dan kebijakan Pemerintah kota Raya.
Berdasarkan hasil  penelitian  dapat  dijelaskan  bahwa  Kebijakan  pemerintah  kota Palangkaraya  terhadap  perlindungan  hukum  perempuan  dan  anak  di  tengah pandemi covid-19 sangat baik. Pemerintah kota melalui Dinas PPKBPPPAPM Kota Palangka Raya, dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, melakukan  penyuluhan-penyulan  tentang  ketahanan  keluarga  juga  mengadakan pelatihan-pelatihan  keterampilan  kepada  Ibu-ibu  dalam  rangka  meningkatkan ekonomi  masyarakat  di  tengah  Pandemi  covid-19,  sehingga  perempuan  dalam rumah  tangga  menjadi  mandiri,  tidak  bergantung  pada  suami,  kesejahteraan keluarga  meningkat  dan  kesehatan  lebih  terpelihara,  sehingga  kekerasan  fisik maupun non fisik dapat terhindarkan. Kata Kunci: Kebijakan Perlindungan Hukum Pandemi Covid-19 Keywords : Policy Protection Law Covid-19 pandemic

## Accepted
Januari 2022

## Published
April 2022

## Abstract
This study aims to describe the policy of the Palangka Raya city government towards the legal protection of women and children in the midst of the covid-19 pandemic. The type of research used is a qualitative research method. Sources of data in this study consisted of  primary  data  and  secondary  data.  The  primary  data  are  PPKBPPPAPM  Office  of Palangka  Raya  City,  Head  of  Women  and  Children  Empowerment  Office  of PPKBPPPAPM Office of Palangka Raya City and Manager of Posbakum Aisyiah City of Palangka Raya, while secondary data sources are instructions and policies of the City Government.
Based  on  the  results  of  the  study,  it  can  be  explained  that  the  Palangkaraya  city government's policy towards legal protection of women and children in the midst of the covid-19 pandemic is very good. The city government through the PPKBPPPAPM Office of Palangka Raya City, in providing protection and empowerment of women, conducts counseling on family resilience as well as holding skills training for mothers in order to improve  the  community's  economy  in  the  midst  of  the  Covid-19  pandemic,  so  that women  in  the  household  become  independent,  not  dependent  on  their  husbands, increase family welfare and better maintain health, so that physical and non-physical violence can be avoided.

## PENDAHULUAN
Kasus  pandemi  Covid-19  membuat  krisis kesehatan  dan  berdampak  pada  pemasalahan- permasalahan  mental  dan  ekonomi.  Kementerian Ketenagakerjaan  mencatat,  sepanjang  2020,  sebanyak 386.877  pekerja  terkena  PHK.  Angka  ini  20  kali  lipat dibandingkan  dengan  2019  (Kompas,  10/3/2021). Lonjakan  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  akibat pandemi  Covid-19  menyebabkan  pengangguran  dan kemiskinan juga meningkat tajam.
Dampak  lain  dari  pandemic  Covid-19  adalah adanya pembatasan kegiatan masyarakat guna mencegah penyebaran  kasus  penyebaran  covid-19.  Status  siaga ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai bentuk pencegahan dan anti sipasi penyebaran Covid – 19,  yang  menjadi  sasaran  utama  dalam  upaya pencegahan  ini  yakni  menutup  fasilitas  umum,  rumah ibadah,  pasar,  taman-taman  bermain,  hotel  dan  lainya. Kebijakan  pemerintah  pembatasan  sosial  pada  skala besar  mempunyai  dampak  yang  sangat  besar  pada berbagai  aspek,  baik  aspek  pendidikan,  ekonomi, kesehatan maupun lainnya.
Berdasarkan hasil observasi pada masa pandemi Covid-19  khususnya  di  kota  Palangka  Raya  banyak terjadi  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT) dialami  langsung  diderita  oleh  korban  perempuan  dan anak  sehingga  memberikan  pengaruh  negatif  terutama dalam  hal  luka  serius  secara  fisik  maupun  psikologis. Keberlangsungan KDRT akhirnya membatasi kesempatan perempuan untuk memperoleh persamaan hak dibidang hukum, sosial, politik dan ekonomi. Fakta observasi  ditemukan  bahwa  adanya  kegelisahan  ibu rumah tangga dalam menghadapi situasi pademi Covid- 19 saat ini. Meningkatnya harga sembako, obat-obatan, dan  tarif  dasar  listrik.  Anak-anak  yang  belajar  secara daring di rumah menyebabkan penambahan biaya kouta internet,  pemberlakuan  PHK  kepada  karyawan  atau pegawai  swasta  menyebabkan  hilangnya  mata pencaharian  suami  sebagai  kepala  keluarga  bahkan penurunan  pendapatan,  sehingga  beberapa  kebutuhan
hidup tidak mencukupi. Hal ini menjadi beban tersendiri bagi suami sebagai kepala rumah tangga, sehingga dapat memicu terjadinya tidak stabilan ekonomi rumah tangga dan  memicu    kekerasan      dalam      Rumah      Tangga (KDRT) baik terhadap istri maupun anak-anak.
Peraturan  Menteri  PPPA  No  4  Tahun  2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (UPTD PPA)  dan  Surat  Kementerian  Dalam  Negeri  Nomor 061/1830/OTDA,  tanggal  22  Maret  2019  tentang rekomendasi  pembentukan  UPTD  Perlindungan Perempuan  dan  Anak  pada  Dinas  Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan  Keluarga  Berencana  Provinsi  Kalimantan  Tengah. Pemerintah Provinsi  Kalimantan Tengah  melalui Dinas Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak, Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana Provinsi  Kalimantan  Tengah  telah  membentuk  Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak  (UPTD  PPA)  di  tingkat  Provinsi  Kalimantan Tengah.
Menindaklanjuti hal tersebut Wali Kota Palangka Raya  mengeluarkan  Peraturan  Walikota  (PERWALI) Kota  Palangka  Raya  Nomor  52  Tahun  2019  Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja  Dinas  Pengendalian  Penduduk,  Keluarga Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan Anak  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kota  Palangka Raya yang ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2019. Perlindungan  hukum  yang  mengatur  persoalan perlindungan  perempuan  dan  anak  dari  tindak kekerasan sangat disayangkan jika tidak diawasi dengan baik.  Tingginya  kasus  baik  itu  kasus  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  (KDRT),  kasus  kekerasan  seksual, maupun  kekerasan  terhadap  anak  yang  sering  terjadi dimasa pandemi covid-19 saat ini.
Berdasarkan latar belakang inilah peneliti tertarik untuk  mengangkat  judul “Kebijakan  Pemerintah  Kota Palangka  Raya  Terhadap  Perlindungan  Hukum Perempuan dan Anak di Tengah Pandemi Covid- 19).”
Ramaniati R, Sanawiah. 2022. Policy Of The City Of Palangka Raya Government On The Legal Protection Of Women And Childern In The Middle Of The COVID-19 Pandemic

## METODOLOGI
Metode  penelitian  ini  menggunakan    pendekatan deskriptif  kualitatif.  Penggunaan  pendekatan  ini bertujuan  untuk  mendeskripsikan  perilaku  orang, peristiwa  lapangan,  serta  kegiatan-kegiatan  tertentu secara terperinci dan mendalam. Adapun yang dimaksud dengan  penelitian  deskriptif    yaitu  suatu  penelitian sekedar  untuk  menggambarkan  suatu  variabel  yang berkenaan  dengan  masalah  yang  diteliti  tanpa mempersoalkan  hubungan  antar  variabel.  Subjek penelitian ini adalah Kepala Dinas PPKBPPPAPM, wanita yang  mengali  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang berkonsultasi  di  PoSBAKUM  AIsyiah  Kalimantan Tengah. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah  data  primer,  dan  data  sekunder.  Pengumpulan data  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  teknik triangalauasi  sumber  data,  triaangulasi  sumber  data digunakan untuk menggali kebenaran informasi tertentu melalui  berbagai  kebenaran  informasi  tertentu  melalui berbagai  metode  dan  sumber  perolehan  data. Pengambilan  data  dilakukan  dengan  melakukan wawancara,  membaca  pemberitaan  media,  serta memverifikasi  data-data  dan  informasi  pendahulu kepada  stakeholder  yang  ada,    observasi  dan dokumentasi.  Adapun  pengolahan  data  peneliti menggunakan  reduksi  data.  Reduksi  ini  dimaksudkan untuk  mengarahkan  perhatian  dan  focus  kebutuhan penelitian,  menyederhanalan  dan  mengubah  data mentah  menjadi  bentuk  yang  lebih  mudah  dikelola. Reduksi data dilakukan dari sepanjang proses penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemerintah kota Palangkaraya, saat ini tengah berupaya mengendalikan  penyebaran  covid  19  yang  masuk  ke kota  Palangkaraya  sejak  pertengahan  Maret  2020. Dalam  usaha  itu,  pemerintah  mengeluarkan  beberapa kebijakan  daerah  untuk  melindungi  masyarakat  kota Palangka Raya.

## Kebijakan
Kebijakan  adalah  suatu  kumpulan  keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan- tujuan itu. 1
Kebijakan menurut David Easton ialah keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pemimpin kelompok/organisasi sebagai kekuasaan untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat atau anggota kelompoknya secara keseluruhan. 2
Sedangkan  menurut  Lasswell  dan  Kaplan  kebijakan adalah  alat  untuk  mengapai  tujuan  dimana  kebijakan adalah program yang  diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek. 3
Henz Eulau dan Kenneth Previt merumuskan kebijakan sebagai  keputusan  yang  tetap,  ditandai  oleh  kelakuan yang  berkesinambungan  dan  berulang-ulang  pada mereka  yang  membuat  kebijakan  dan  yang  yang melaksanakan kebijakan yang telah dibuat. 4
Secara  etimologi,  istilah  kebijakan  berasal  dari  kata “bijak” yang berarti “selalu menggunakan akal budidaya; pandai; mahir”. 5 Selanjutnya dengan memberi imbuhan ke-  dan  - an,  maka  kata  kebijakan  berarti  “rangkaian konsep  dan  asas  yang  menjadi  garis  besar  dan  dasar rencana dalam  pelaksanaan  suatu  pekerjaan, kepemimpinan.  Pengertian  di  atas  setidaknya memberikan  dua  poin  penting  yang  perlu  dipahami, yaitu: pertama, pengambilan keputusan mesti didasarkan kepada  pertimbangan-pertimbangan  logis  sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang menjadi sasaran keputusan tersebut. Kedua,pengambilan keputusan yang pada  gilirannya  melahirkan  satu  atau  lebih  keputusan dapat  dijadikan  sebagai  garis-garis  besar  untuk melakukan suatu pekerjaan, profesi atau kepemimpinan. Dalam  mengambil  sebuah  kebijakan  maka  diperlukan tahap-tahap  pengambilan  kebijakan  tersebut.  Tahap- tahp  pengambilan  kebijakan  inimerupakan  prinsip- prinsip  yang  perlu  diperhatikan  dalam  pengambilan kebijakan.  Prinsip-prinsip  dasar  dari  permasalahan kebijakan ini merupakan sebuah proses analisa kebijakan
yang  akan  diterapkan.  Analisa  kebijakan  ini  pada dasarnya  merupakan  proses  kognitif,  sementara pembuatan kebijaksanaan bersifat politis. 6
Kebijakan atau keputusan dapat dilihat menurut bidang tertentu dimana kebijakan itu di keluarkan, anatara lain adalah:  kebijakan  publik,  kebijakan  ekonomi,  kebijakan pertahanan keamanan dan kebijakan politik.
Kebijakan Publik : Suatu ruang dalam kehidupan yang  bukan  privat  atau  murni  milik  individual,  tetapi milik  bersama  atau  milik  umum,  dan  dibutuhkannya sebuah  aturan  atau  intervensi  oleh  pemerintahaatau aturan  sosial,  atau  setidaknya  oleh  tindakan  bersama dalam mengatur dan menata kehidupan masyarakatnya. 7
Atau  kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah  bagi masyarakat  yang  memiliki  kewenangan  yang  dapat memaksa masyarakat untuk mematuhinya.
Kebijakan  publik  dikenal  sebagai  salah  satu pokok  bahasan  dalam  ilmu  administrasi  publik  sudah dikenal sejak lama, dimana pada awalnya dikenal dengan konsep decision  making  process yang  terbatas  pada pengembangan  konsep  kepemimpinan.  Kemudian sekitar tahun 70-an bahasan kebijakan public dalam ilmu administrasi  Negara  baru  berdiri  sendiri.  Kemunculan public  policy dalam  administrasi  Negara  tidak  lain dikarenakan  oleh  banyaknya  praktisi  administrasi  yang menduduki jabatan politik, sementara itu dimasyarakat muncul suatu tuntutan untuk mendapatkan kebijaksanaan  yang  lebih  baik.  Tuntutan  ini  ditujukan kepada  pemimpin  dengan  harapan  pemimpin mengetahui  apa  yang  yang  harus  dilakukan  untuk mengatasi  isu  dan  masalah  yang  timbul  dimasyarakat. Dari tuntutan yang muncul ini salah satu usaha yang bisa dilakukan pemimpin adalah dengan meningkatkan public policy melalui  langkah  menyempurnakan  cara  atau proses pembuatan public policy ( Thoha, 2010:101-102).
Kebijakan  publik  bagi  beberapa  ahli  juga diartikan  sebagai  arah  tindakan.  Carl  Friedrich merupakan  salah  satu  ahli  yang  memandang  kebijakan sebagai  suatu  arah  tindakan  yang  di  usulkan  oleh seseorang,  kelompok,  pemerintah  dalam  suatu
lingkungan  tertentu  yang  memberikan  hambatan  dan peluang  terhadap  kebijakan  yang  diusulkan  untuk menggunakan  dan  mengatasi  dalam  rangka  mencapai tujuan  atau  merealisasikan  suatu  sasaran  atau  suatu maksud  tertentu  (Carl  Friedrich  dalam  Winarno 2007:18).  Pendapat  yang  diungkapkan  oleh  Friedrich tersebut  sejalan  dengan  apa  yang  diungkap  Anderson yang  juga  memandang  kebijakan  sebagai  tindakan, sebagaimana  yang  dikuti  oleh  Winarno  menyebutkan bahwa  kebijakan  merupakan  arah  tindakah  yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan (Winarno, 2007:18). Kedua pengertian kebijakan yang diartikan sebagai arah tindakan ini maka dapat  dipahami  bahwa  kebijakan  pada  dasarnya  dibuat sebagai  pedoman  dalam  bertindak  untuk  mengatasi permasalahan yang sedang terjadi.
Berdasarkan  pendapat  diatas  maka  kebijakan  sebagai respon,  perilaku,  tindakan  maupun  arahan  atau  upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan melalui serangkaian tindakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

## Pemerintah Kota Palangka Raya
Sejarah  pembentukan  Pemerintahan  Kota Palangka  Raya  merupakan  bagian  integral  dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang  Darurat  Nomor  10  Tahun  1957, lembaran  Negara  Nomor  53  berikut  penjelasannya (Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  1284)  berlaku mulai  tanggal  23  Mei  1957,  yang  selanjutnya  disebut Undang-Undang  Pembentukan  Daerah  Swatantra Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  1958,  Parlemen  Republik Indonesia  tanggal  11  Mei  1959  mengesahkan  Undang- Undang  Nomor  27  Tahun  1959,  yang  menetapkan pembagian    Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima )Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya.
Secara  geografis,  kota  Palangka  Raya  terletak pada  113 0 30’ -114 0 07’  Bujur  Timur  dan    1 0 35’ -2 0 24’
Ramaniati R, Sanawiah. 2022. Policy Of The City Of Palangka Raya Government On The Legal Protection Of Women And Childern In The Middle Of The COVID-19 Pandemic
Lintang  Selatan dengan topografi  terdiri  dari  tanah datar, berawa-rawa  dan  berbukit  dengan  kemiringan kurang  dari  40%.  Wilayah  administrasi  kota  Palangka Raya  terdiri  dari  5  (lima)  wilayah kecamatan  yaitu terdiri  dari  :
a. Kecamatan    Pahandut,  terdiri  dari  6  Kelurahan,  yaitu kelurahan  pahandut,  Keluarahan  Panarung,  keluarahan Langkai,  Keluarahan  Tumbang  Rungan,  Keluarahan tanjung Pinang dan keluarahan Pahandut Seberang.
b. Kecamatan  Jekan    Raya  terdiri  dari  4  Kelurahan,  yaitu kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal dan keluarahan Petuk Ketimpun.
c. Kecamatan  Sebangau,    terdiri  dari  6  Kelurahan,  yaitu Kelurahan  Kereng  Bangkirai,  Kelurahan  Sabaru, Kelurahan  Kalampangan,  Kelurahan  Kameloh  Baru, Kelurahan danau Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.
d. Kecamatan  Bukit  Batu,  terdiri  dari  7  Kelurahan,  yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.
e. Rakumpit,  terdiri  dari  7  Kelurahan,  yaitu  Kelurahan Petuk  Bukit,  ,  Kelurahan  Pager,  Kelurahan  Panjehang, Kelurahangaung  Baru,  Kelurahan  Petuk  Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua.
Adapun  secara  administratif  Kota  Palangka  Raya berbatasan dengan wilayah adalah sebagai berikut:
a. Sebelah Utara :  Kabupaten  Gunung Mas b. Sebelah Timur :  Kabupaten  Pulang Pisau c. Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau d. Sebelah Barat
: Kabupaten Katingan
Dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor 27  Tahun  1959  dan  Surat  Keputusan  Menteri  Dalam
Negeri Republik Indonesia tanggal 22  Desember 1959 Nomor  :  Des.  52/12/2-206,  maka  ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung  tanggal  20    Desember  1959.  Bapak  TJILIK RIWUT  sebagai    Gubernur  Kepala  Daerah  Tingkat  I Kalimantan  Tengah  pada  tanggal  23  Desember  1959 oleh  Menteri  Dalam  Negeri,  dan  Kecamatan  Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi.

## Perlindungan
Ada  beberapa  pengertian  perlindungan  yang terdapat didalam Kamus, maupun peraturan perundang- undangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan  perlindungan  adalah  sebagai  :  a.  tempat berlindung;  b.  perbuatan  (hal  dan  sebagainya) melindungi.2 Sedangkan arti perlindungan sebagaimana ditentukan  dalam  UU  No.23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  Terhadap  Wanita  adalah  : “segala  upaya  yang  ditujukan  untuk  memberikan  rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat,  lembaga  sosial,  kepolisian,  kejaksaan, pengadilan,  atau pihak lainnya baik sementara  maupun berdasarkan penetapan pengadilan”. 3
Sedangkan  arti  perlindungan  terkait  dengan perlindungan anak diatur dalam UU No.23 Tahun 2002 yang  menyebutkan  bahwa:”  Perlindungan  anak adalah segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 4
Dari  kedua  undang-undang  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  perlindungan  perempuan  dan  anak mengandung  unsur-unsur:  1)  Segala  upaya/kegiatan  2) Untuk  memberikan  rasa  aman  3)  Menjamin  hak perempuan  dan  anak  4)  Diberikan  oleh  Negara, keluarga,  advokat,  lembaga  sosial,  atau  pihak  lainnya Dengan demikian maka kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan
melindungi terhadap hak-hak dari pihak-pihak tertentu yang  ditujukan  untuk  pihak  tertentu  dengan menggunakan  cara-cara  tertentu.  Secara  konseptual, perlindungan  yang  diberikan  merupakan  implementasi atas  prinsip  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap harkat  dan  martabat  manusia  yang  bersumber  pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Artinya bahwa sebagai negara hukum ( the rule of law ) negara memiliki kewajiban ( state obligation ) untuk mempromosikan (to promote), melindungi ( to protect ), menjamin  ( to  guarentee ),  memenuhi  ( to  fulfill ),  dan memastikan  ( to  ensure )  akan  hak  yang  dimiliki  oleh manusia baik sebagai warga negara maupun bukan warga negara  (orang  asing).  Yang  dimaksud  dengan  to promote (mempromosikan) adalah bahwa negara wajib melalui  alat-alat  perlengkapannya  baik  di  tingkat  pusat maupun daerah untuk mempromosikan/ mensosialisasikan pentingnya perlindungan dan berbagai peraturan  perundang-  undangan  terkait  HAM  untuk meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat akan HAM.
To  protect  (melindungi)  berarti  Negara memiliki kewajiban untuk melindungi HAM setiap warga negara  tanpa  didasarkan  atas  diskriminasi  agama,  ras, suku, etnik, dan sebagainya. Negara tidak hanya memiliki kewajiban  untuk  proaktif  memberikan  perlindungan HAM setiap warga negaranya, namun juga negara tidak dibenarkan  melakukan  pembiaraan  ( act  by  ommission ) terhadap  adanya  pelanggaran  HAM  yang  terjadi dimasyarakat.
To  guarentee (menjamin)  artinya  bahwa perlindungan HAM tidak hanya cukup dituangkan dalam dalam  tujuan  negara  (staat  ide),  dan  pasal-pasal  dalam konstitusi,  namun  yang  terpenting  adalah  bagaimana negara  menjamin  pengakuan  dan  perlindungan  HAM tersebut dituangkan dalam peraturan pelaksananya baik itu Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan ditingkat daerah melalui Peraturan Daerah dan kebijakan lainnya.
To  fulfill (memenuhi)  artinya  terhadap terjadinya pelanggaran HAM yang menimbulkan korban,
negara  memiliki  kewajiban  untuk  memenuhi  hak-hak korban dengan segera  dan proporsional  dengan tanpa disyaratkan  dalam  kondisi  tertentu  to  ensure (memastikan) artinya bahwa  negara  dapat memastikan bahwa  pelaku  pelanggaran  HAM  akan  dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku. 5
Terkait  perlindungan,  perlindungan  yang diberikan melalui produk hukum dapat diartikan sebagai perlindungan  hukum  atau  perlindungan  dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Ada berbagai difinisi tentang perlindungan hukum antara lain: 6
Menurut  Satjipto  Raharjo  mendefinisikan Perlindungan  Hukum  adalah  memberikan  pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan  tersebut  diberikan  kepada  masyarakat agar  mereka  dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang diberikan oleh hukum.
Menurut  Philipus  M.  Hadjon  berpendapat bahwa  Perlindungan  Hukum  adalah  perlindungan  akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi  manusia  yang  dimiliki  oleh  subyek  hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melaui cara-cara tertentu, antara lain dengan : Membuat peraturan (by giving regulation), yang bertujuan untuk Menjamin  hak  dan  kewajiban  serta  Menjamin  hak-hak para subyek hukum baik tingkat pusat maupun daerah; Menegakkan  peraturan  (by  law  enforcement)  oleh aparat  negara.  jadi  dapat  dikatakan  bahwa  melalui perlindungan  hukum  akan  melahirkan  suatu  hak  dan kewajiban  antara  satu  sama  lain.  Perlindungan  hukum akan menjadi hak tiap warga  negaranya,  dan  disisi lain dapat  dikatakan  juga  bahwa  perlindungan  hukum merupakan  kewajiban  bagi  negara  itu  sendiri,  oleh karenanya  negara  wajib  memberikan  perlindungan hukum kepada warga negaranya.7
Perlindungan  anak  Menurut  (Gultom,  2014) adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi  agar  setiap  anak  dapat  melaksanakan  hak  dan kewajibannya  demi  perkembangan  dan  pertumbuhan
Ramaniati R, Sanawiah. 2022. Policy Of The City Of Palangka Raya Government On The Legal Protection Of Women And Childern In The Middle Of The COVID-19 Pandemic
anak  secara  wajar  baik  fisik  mental  dan  social. Perlindungan  anak  merupakan  perwujudan  adanya keadilan  dalam  suatu  masyarakat,  dengan  demikian perlindungan  anak  diusahakan  dalam  berbagai  bidang kehidupan  bernegara  dan  bermasyarakat.  Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum baik dalam kaitannya  dalam  hukum  tertulis  maupun  hukum  tidak tertulis.  Hukum  merupakan  jaminan  bagi  kegiatan perlindungan anak.
Perlindungan  hukum  adalah  suatu  upaya melindungi  hak  setiap  orang  untuk  mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang,  oleh  karenanya  untuk  setiap pelanggaran  hukum  yang  dituduhkan  padanya  serta dampak  yang  diderita  olehnya  ia  berhak  untuk mendapatkan  perlindungan  hukum  yang  diperlukan sesuai dengan asas hukum.
Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi  perempuan,  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB) telah mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Diskriminasi  Terhadap  Perempuan,  yang  memuat  hak dan kewajiban berdasarkan persamaan hak dengan laki- laki.  Berdasarkan  deklarasi  ini  komisi  PBB  tentang Kedudukan Perempuan menyusun rancangan Konvensi tentang  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi Terhadap  Perempuan  (Convention  on  the Elimination of  All  Forms  of  Discrimination  Against  Women – CEDAW).  Pada  tanggal  18  Desember  1979,  Majelis Umum  PBB  menyetujui  Konvensi  Penghapusan  Segala Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Perempuan.  Karena konvensi tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila maupun  UUD  1945,  maka  Pemerintah  Republik Indonesai ikut menanda tangani konvensi tersebut dan diratifikasi  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  7  Tahun  1984  tentang  Pengesahan  Konvensi mengenai  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi Terhadap Perempuan. Disini jelas terlihat bahwa negara mempunyai  komitmen  terhadap  perlindungan  hak-hak perempuan,  ditambah  lagi  komitmen  khusus  yakni
perlindungan  terhadap  diskriminasi,  dan  bahkan penghapusan terhadap diskriminasi itu sendiri.
Perempuan berhak memperoleh perlindungan hak-hak asasi manusia. Kekerasan terhadap perempuan merupakan  pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia, yang dapat berupa pelanggaran terhadap :
1) Hak atas kehidupan
2) Hak atas persamaan
3) Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi
4) Hak atas perlindungan yang sama di muka umum
5) Hak  untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  fisik maupun mental yang sebaik-baiknya
6) Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik
7) Hak untuk pendidikan lanjut
8) Hak  untuk  tidak  mengalami  penganiayaan  atau  bentuk kekejaman  lain,  perlakuan  atau  penyiksaan  secara  tidak manusiawi  yang  sewenang-wenang.  Dapat  dikatakan bahwa  perempuan  berhak  untuk  menikmati  dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dalam bidang politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  sipil,  dan  bidang-bidang lainya.
Bentuk-bentuk  perlindungan  hukum  bagi perempuan  yang  ada  dalam  khasanah  Hukum  Pidana Indonesia secara umum diatur dalam KUHP dan secara khusus  diantaranya  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  4  Tahun  2006  tentang  Penyelenggaraan  dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.  Namun  demikian  masih  perlu  upaya-upaya untuk pelaksanaan undang-undang tersebut baik secara teknis  peraturan  di  bawahnya  maupun  sarana  dan prasarananya.
Kebijakan  Pemerintah  Kota  Palangka  Raya dalam  Perlindungan    Hukum    terhadap Perempuan   dan   Anak
Pemerintah  kota  Palangka  Raya  melalui kebijakan  perlindungan  perempuan  dan  anak  yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  kebijakan  ini
merupakan  suatu  upaya  dari  Pemerintah  Daerah Kalimantan  Tengah  untuk  mencegah  dan  menangani kasus  kekerasan  yang  menimpa  perempuan  dan  anak yang ada di Kalimantan Tengah.
Beberapa  kasus  kekerasan  pada  perempuan pada  ibu  dan  anak  yang  terjadi  di  Kalimantan  Tengah (Palangka  Raya)    Selama  Pandemi  Covid-19  sebabgai berikut:  1)  Kasus  pertama  kali  masuk  pada  bulan  Mei 2020  korban  pelecehan  seksual  oleh  oknum  mengaku ustadz yang dilakukan kepada anak remaja bernama ES, dan kasusnya sudah ditangani kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan  Tengah  oknum  ust  sudah  ditahanan  Polda dan pada bulan Oktober kasus masuk ke kejaksaan 2) pada tanggal 3 bulan Juni   tahun 2020 atas nama NR memiliki  3  orang  anak  yang  ditinggalkan  suaminya sekitar 4 tahun dengan wanita simpanan 3) Pada tanggal 11  Juni  2020  nama  WR    memiliki  3  orang  anak ditinggalkan  suaminya  sekitar  5  tahun  dengan  wanita simpanan.  Kasus  perceraian  selesai  pada  putusan pengadilan agama 4) pada tanggal 13 November   2020, atas nama NA (Mahasiswa),  menikah pada bulan Maret 2020,  tempat  tinggal  di  Kota  Palangka  Raya,  dengan seorang  polisi  sekarang  bertugas  di  kec.  Pagatan  Kab. Katingan.  Kasus  KDRT,  perkara  sudah  masuk  ke Pengadilan  agama  yang  didampingi  3  (tiga  )  orang pengacara.
Kasus yang dialami perempuan dan anak di atas diduga  berkaitan  erat  dengan  masa  pandemic.  Adanya kebijakan  Pemerintah  (Walikota)  kota  Palangka  Raya untuk  mencegah    penyebaran  covid-19  juga  bagaikan dua  sisi  mata  uang.  Disatu  sisi  Kebijakan  yang  dibuat pemerintah  Kota  Palangkaraya  melalui  pembatasan social untuk mengendalikan penyebaran kasus covid-19, namun  disisi  lain  menurunkan  pendapatan  dan kesejahteraan keluarga.
Adapun  beberapa  kebijakan  pemerintah  kota Palangkaraya  terkait  pandemic  sebagai  berikut::  1). Instruksi  pelaksanaan  pencegahan  penyebaran  dan percepatan,  penanganaan  covid-19  di  kota  Palangka Raya  tanggal  30  Mei  2020  2).    Surat  keputusan
pembatasan  arus  orang  yang  datang  dari  luar  wilayah kota  Palangka  Raya  tanggal  30  Mei  2020  ,  3).  Surat Edaran  Walikota  nomor  368/124/BPBD/Covid- 19/V/2020  Tentang  Pencegahan  Penyebaran  dan Percepatan  Penyebaran CoronaVirus  Disease 2019 (Covid-19) di Kota Palangka Raya 4). Instruksi Walikota Palangka  Raya  Nomor  :  368/234/BPBD/COVID-
19/VI/2020. Tentang Percepatan Penanganan
CoronaVirus  Disease 2019  (Covid-19)  di  Area  Zona Merah  Kota  Palangka  Raya  5).Instruksi  Walikota Palangka  Raya  Nomor  :  368/235/BPBD/COVID- 19/VI/2020.  Tentang  Pelaksanaan  Wajib  Protokol Kesehatan di Wilayah Palangka Raya.
Adanya  kebijakan  dari  pemerintah  kota Palangkaraya  melalui  instruksi,  surat  edaran  maupun lainnya di sisi yang lain merupakan bentuk perlindungan pemerintah kota  bagi masyarakat pada masa pendemi Covid-19.  Dimana  berperan  mengatur  tata  hubungan social di masyarakat,  memberikan jaminan hukum dan sanksi sehingga masyaarakat merasa aman.
Tidak  hanya  itu,  kebijakan  pemerintah  kota Palangkaraya terhadap perempuan dan anak juga diatur dalam kebijakan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah dalam bidang Peningkatan  Kesetaraan  Gender  dan  Pemberdayaan Perempuan  peningkatan  upaya  pemenuhan  hak-hak anak  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  dan perlindungan  anak,  sedangkan  Program  Pokok Pemberdayaan Perempuan adalah Program Pemberdayaan  Keluarga,  Program  KB  dan  Kesehatan Reproduksi,  Program  Kesehatan  reproduksi  Remaja, Program  Penguatan  Kelembagaan  Keluarga  Kecil Berkualitas,  Program  Pengembangan  Sistem  Informasi Data Mikro Keluarga.
Perlindungan  Anak  (Anak  adalah  “Seseorang yang belum  berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam  kandungan)  diantaranya  sebagaimana  dalam undang-undang  republik  indonesia  nomor  23  tahun 2002 tentang perlindungan anak “ segala kegiatan untuk menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hakhaknya  agar
Ramaniati R, Sanawiah. 2022. Policy Of The City Of Palangka Raya Government On The Legal Protection Of Women And Childern In The Middle Of The COVID-19 Pandemic
dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi, secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi ” anak dilindungi dari Tindak Kekerasan  :  Fisik,  Psikis,  Emosional,  Seksual, Penelantaran  :  Akibat  Kelahiran  yg  tidak  diingikan, Perceraian,  Kemiskinan,  Akibat  Bencana,  Konflik keluarga  ibu  dan  ayahnya  selalu  bertengkar,  orang tuanya bercerai.
Berdasarkan  wawancara  dengan  kepala  Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan,
Perempuan  Perlindungan  Anak  dan  Pemberdayaa, Masyarakat (PPKBPPPAPM) Kota Palangka Raya,  Anak wajib  dilindungi  dari  tindakan  membahayakan,  Anak dilarang  dilibatkan dlm kampanye politik, demonstrasi, atau unjuk rasa. Anak dijadikan obyek dalam panggung hiburan  (sirkus,  sulap,  pertunjukan  binatang  buas), Pekerja  anak  di  pertambangan  dan  industri,  termal, perkebunan  dll.  Anak  dijadikan  alat  untuk  mengemis, anak dalam angkutan tidak layak  misalnya di dalam truk, mobil  barang/bak  terbuka,  atap  gerbong  kereta  api, muatan berlebihan,  dibonceng motor lebih dari 2 orang, angkutan laut tanpa pengaman, dalm gedung bertingkat dan tempat umum tanpa pengaman yg memadai.
Diskriminasi anak seperti biasanya  karena latar belakang  orang  tuanya  Ekonomi:  Kaya,  Miskin    Politis (Partai, Jabatan, Kekuasaan). Karena Agama ( Mayoritas, Minoritas)  karena  status    Sosial  (Dominan,  Superior, Inferior) karena  Budaya (Baik, Buruk) karena Kondisi Fisik  (Normal,  cacat),  dan  Karena  kemampuan  (anak Pandai,  dan  anak  Bodoh).  Anak  wajib  dilindungi  dari Pelecehan  Seksual,  suka  menyebut  suku/Ras  adnak sering  diperlakukan  Salah  seperti  kelalaian,  ketidak tahuan,  ketidak  cukupan  informasi  tentang  hal  yang beresiko  pada  anak.  Prinsip  perlindungan  anak  adalah Non Diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, untuk kelangsungan Hidup & Tumbuh Kembang    Anak, dan memberikan  penghargaan terhadap anak.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  kepala dinas  PPKBPPPAPM  Kota  Palangka  Raya  (SH),  juga
memberikan  penyuluhan  setiap  bulan  bergiliran  di  5 (lima)  Kecamatan  di  yang  ada  di  Kota  Palangka  Raya, diberikan  penyuluhan  kepada  ibu-ibu  PKK  kecamatan untuk menyampaikan kepada PKK di Desa-desanya dan menyampaikan  kepada  orang  tua  agar  Anak  wajib dilindungi dari tindakan kekerasan dan penelantaran dari orang  tua  kebanyakan  masalah    orang  tua  yang  tidak harmunis  dalam  membina  rumah  tangga  dan  ibu bapaknya  sedang  bertengkar,  rata-rata  anak  yang menjadi sasaran kemarahan orang ruanya.
Masih Menurut (SH) Memberikan pemahaman kepada masyarakat dilarang dilibatkan dalam kampanye politik,  demonstrasi,  atau  unjuk  rasa.  Anak  dijadikan obyek  dalam  panggung  hiburan  (sirkus,  sulap, pertunjukan  binatang  buas),  Pekerja  anak  di pertambangan  dan  industri,  termal,  perkebunan  dll. Anak  juga  dijadikan  alat  untuk  mengemis  di  jalanan, Anak  dalam  angkutan  tidak  layak    misalnya  di  dalam Truk,  mobil  barang/bak  terbuka,  atap  gerbong  kereta api, muatan berlebihan,  dibonceng motor lebih dari 2 orang,  Angkutan  laut  tanpa  pengaman,  dalm  gedung bertingkat  dan  tempat  umum  tanpa  pengaman  yg memadai.
Kegiatan  Dinas  PPKBPPPAPM  Kota  Palangka Raya  untuk  memberdayakan  perempuan  dilakukan dengan kerjasama berbagai pihak,  bekerja sama dengan instansi-Istansi terkait, Organisasi kemasyarakatan salah satunya POSBAKUM ‘Aisyiyah Kalimantan Tengah yang selalu  memberikan  penyuluhan  dan  sebagaimana beberapa  hari  terakhir  ini,  memberikan  penyuluhan perlindungan  Hukum  terhadap  Perempuan  dan  Anak yang sangat baik sekali dan antusiasnya dari para peserta, agar  kegiatan-kegiatan  serupa  dilanjutkan,  peserta penyuluhan sangat banyak yang mau ikut hadir tetapi di karenakan  situasi  COVID-19  maka  peserta  dibatasi hanya 35 orang.
Sedangkan  menurut  Kabid  Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  Dinas  PPKBPPPAPM  Kota Palangka  Raya,  dalam  memberikan  perlindungan  dan pemberdayaan  perempuan  selain  penyuluhan-penyulan
tentang ketahanan keluarga juga mengadakan pelatihan- pelatihan  keterampilan  kepada  Ibu-ibu  dalam  rangka meningkatkan ekonomi masyarakat di tengah Pandemi covid-19,  seperti  keterampilan  ayaman  dari  Rotan, membuat Koeh has Kalimantan, memberikan pelatihan membuat  kemasan  makanan  ringan  ontuk  oleh-oleh. dan  menurut    Ulya  ibu-ibu  yang  ikut  pelatihan  juga diberikan modal awal dari usaha yang dirintisnya.
Kebijakan  Pemerintah  kota  Palangka  Raya melalui    Dinas  Pengendalian  Penduduk,  KB, Pemberdayaan,  Perempuan  Perlindungan  Anak  dan Pemberdayaa,  Masyarakat  (PPKBPPPAPM)  mengacu pada  indicator-indikator  yang  terdapat  pada  gambar- gambar berikut:
Gambar 2  skema anak yang memerlukan perlindungan khusus
Gambar  3  Tahapan  pengembangan  kota  layak  anak (KLA) :
Gambar 4 Indikator Kota Layak Anak  (KLA) Sederhana Upaya  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota Palangka  Raya  cukup  membantu  masyarakat  dalam kesejahteraan  keluarga.  Adanya  Undang-undang perlindungan  perempuan    anak  memberikan  jaminan hukum  kepada  perempuan  dan  anak  sehingga  dalam perkembangannya secara fisik, mental maupun spiritual dapat  maksimal.  Sehingga  Kota  Palangkaraya  aman, kondusif dan kesejahteraan meningkat.

## KESIMPULAN
Kebijakan  pemerintah  kota  Palangkaraya terhadap perlindungan hukum perempuan dan anak di tengah pandemi covid-19 sangat baik. Pemerintah kota melalui Dinas PPKBPPPAPM Kota Palangka Raya, dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan,  melakukan  penyuluhan-penyulan  tentang ketahanan  keluarga  juga  mengadakan  pelatihan- pelatihan  keterampilan  kepada  Ibu-ibu  dalam  rangka meningkatkan ekonomi masyarakat di tengah Pandemi covid-19,  sehingga  perempuan  dalam  rumah  tangga menjadi  mandiri,  tidak  bergantung  pada  suami, kesejahteraan keluarga meningkat dan kesehatan lebih terpelihara,  sehingga  kekerasan  fisik  maupun  non  fisik dapat terhindarkan.
Ramaniati R, Sanawiah. 2022. Policy Of The City Of Palangka Raya Government On The Legal Protection Of Women And Childern In The Middle Of The COVID-19 Pandemic

## SARAN
Untuk meningkatkan
layanan public pemerintah  kota  Palangka  Raya  maka  dapat direkomendasikan agar Pemerintah kota Palangka Raya memberikan  perlindungan  hukum  dengan  bentuk lainnya agar pilar utama keluarga menjadi kuat, karena dibekali  dengan  pengetahuan  dan  keterampilan  serta mengurangi angka kejahatan dalam masyarakat. Hal ini bisa dilakukan kerjasama lebih intensif dengan organisasi lain  seperti  Posbakum  Aisyiyah,  ibu-ibu  PKK  dan  lain- lain.

## REFERENSI
Badjuri,  abdul  Kahar  dan  Yuwono,  Teguh.  2002. Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi. Semarang:
JLP UNDIP.
Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor: 368/125/BPBD/COVID-19/V/2020 Tentang
Pelaksanaan  Pencegahan  Penyebaran  dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Palangka Raya.
Instruksi  Walikota  Palangka  Raya  Nomor  : 368/234/BPBD/COVID-19/VI/2020.  Tentang Percepatan  Penanganan  CoronaVirus  Disease 2019  (Covid-19)  di  Area  Zona  Merah  Kota Palangka Raya.
Instruksi  Walikota  Palangka  Raya  Nomor  : 368/235/BPBD/COVID-19/VI/2020.  Tentang Pelaksanaan  Wajib  Protokol  Kesehatan  di Wilayah Palangka Raya.
Kebijakan  Pemerintah  Kota  Palangka  Raya  Tentang Pencegahan  Penyebaran  dan  Percepatan Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19)  di  Kota  Palangka  Raya  Nomor  : 368/124/BPBD/COVID-19/V/2020.
Peraturan  Menteri  PPPA  No  4  Tahun  2018  tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak (UPTD  PPA)  dan  Surat  Kementerian  Dalam Negeri Nomor 061/1830/OTDA.
Peraturan  Walikota  Palangka  Raya  Nomor  26  Tahun 2020  Tentang  Penerapan  Disiplin  dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi di Kota Palangka Raya.
Peraturan  Walikota  (PERWALI)  Kota  Palangka  Raya Tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi, Tugas,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Dinas Pengendalian  Penduduk,  Keluarga  Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Nomor  52 Tahun 2019.
Surat  Edaran  Walikota  nomor  368/124/BPBD/Covid- 19/V/2020  Tentang  Pencegahan  Penyebaran dan  Percepatan  Penyebaran  CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Palangka Raya.
Surat  Keputusan  Walikota  Palangka  Raya  Nomor:
188.45/26/2020  Tentang  Pembatasan  Arus Masuk  Orang  yang  datang  dari  Luar  Wilayah Palangka Raya.
Thoha,  Miftah.  2010. Ilmu  Administrasi  Publik Kontemporer. Jakarta  :  Kencana  Prenadi  Media Group. Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Mantja,  W.  2007. Etnografi:  Desain  Penelitian  Kualitatif dan  Magemen  Pendidikan. Malang:  Wineka Media.
Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik : Teori dan Proses . Yogyakarta : Media Pressindo.