## IMPLIKASI BATAS USIA MINIMAL CALON ANGGOTA KPU DAERAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP HAK MASYARAKAT MILENIAL

## Bagus Anwar Hidayatulloh
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram bagusanwar.responsif@gmail.com
Informasi Artikel: Dikirim: (23/03/2019) ; Direvisi: (19/04/2019); Diterima: (24/04/2019)
Publish (28/04/2019)
Abstrak: Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, salah satunya menyebutkan bahwa untuk menjadi calon anggota KPU Kabupaten/Kota paling rendah berusia 30 (tiga puluh) tahun. Batas minimal 30 tahun ini yang menjadi kendala generasi milenial terutama yang berusia di bawah 30 tahun untuk ikut berpartisipasi menjadi anggota KPU. Tujuan tulisan ini bertujuan untuk mengetahui  implikasi terhadap masyarakat milenial terutama kaitannya  dengan  penjaminan  hak  dalam  berkontribusi  menjadi  anggota  KPU  Daerah  Kabupaten/Kota. Penulisan  ini  menggunakan  metode  pengumpulan  pustaka  dan  studi  normatif  terhadap  beberapa  aturan perundang-undangan yang  berkaitan  dengan  regulasi  batas usia  mencalonkan  sebagai anggota  KPU  Daerah Kabupaten/Kota. Hasil penelitian ini adalah terpangkasnya hak masyarakat milenial sebagai calon anggota KPU Daerah  Kabupaten/Kota  dan  regulasi  tersebut  secara  tidak  langsung  mencederai  nilai-nilai  demokrasi  dan konstitusi Negara Indonesia.
Kata Kunci : Implikasi, Komisi Pemilihan Umum, Pemilu, Milenial.
Abstract : Based on the Regulation of the General Election Commission of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2018 concerning Selection of Members of the Provincial Election Commission / Independent Election Commission of Aceh and the General Election Commission / Independent Regency / City Election Commission, it is incorrect to mention that the lowest age candidates for Regency / City KPU 30 (thirty) years. This minimum 30-year limit is an obstacle for millennials, especially those under the age of 30 to participate in becoming KPU members. The purpose of this paper is to find out the implications for millennial society, especially in relation to guaranteeing the rights to contribute to becoming members of the Regency / City KPU. This writing uses library collection methods and normative studies of several statutory regulations relating to age limit regulations nominating as members of Regency / City KPU. The results of this study are the reduction of the rights of millennial people as prospective members of the Regency / City KPU and the regulation indirectly injures democratic values and the Indonesian constitution.
Keywords : Implications, General Election Commission, Election, Millennial

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  merupakan  negara yang  menjamin  hak  asasi  setiap  warga negaranya, termasuk hak diakui sebagai pribadi di  hadapan  hukum.  Sebagai  masyarakat  yang sudah  cakap  hukum  dan  mampu  melakukan aktivitas  serta  tanggung  jawab  dalam  aspek kenegaraan.  Beberapa  regulasi  terkait  pemilu tertuang langsung dalam UUD 1945 yaitu:

## Pasal 22E
1) Pemilihan  umum  dilaksanakan  secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
2) Pemilihan  umum  diselenggarakan  untuk memilih  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah, Presiden  dan  wakil  presiden  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3) Peserta  pemilihan  umum  untuk  memilih anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
4) Peserta  pemilihan  umum  untuk  memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
5) Pemilihan  umum  diselenggarakan  oleh suatu  komisi  pemilihan  umum  yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
6) Ketentuan  lebih  lanjut  tentang  pemilihan umum diatur dengan undang-undang.
Semua  elemen  yang  sudah  memiliki usia untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum  baik  memilih,  dipilih  atau  kontribusi
lainnya sebagai pelaksana, pengawas mempunyai  hak  yang  sama  dimata  hukum.
Tidak  menutup  kemungkinan  masyarakat
milenial diberi akses untuk tetap sama dalam mendapatkan haknya.
Salah  satu  dari  pengelompokan generasi muda yang banyak diperbincangkan saat ini, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan  dunia,  adalah  generasi  milenial (millenial).  Para  peneliti  sosial  sering mengelompokkan  mereka  sebagai  generasi yang  lahir  di  antara  tahun  1980-an  sampai 2000-an  atau  bisa  dikatakan  bahwa  mereka adalah  pemuda  yang  saat  ini  berusia  17-37 tahun. Generasi ini identik dengan teknologi, khususnya internet dan media sosial. Generasi milenial tidak bisa dilepaskan dari penggunaan  teknologi,  terutama  internet, karena hal itu sudah menjadi kebutuhan pokok mereka dan kebanyakan dari mereka memiliki media sosial (Noveliati, 2018)
Masyarakat  milenial  banyak  yang sudah  berpengalaman  dan  cakap  hukum dalam  mengelola  organisasi  dan  lembaga. Seperti halnya batas minimal menjadi seorang advokat adalah 25 tahun. Usia ini sudah cukup berpengalaman  untuk  mengelola  sebuah komisi  sekelas  KPUD  Kabupaten/Kota. Banyak  pemuda  yang  berumur  di  bawah  30 tahun memiliki kompetensi sebagai
komisioner KPU. Dalam hal ini tentu banyak telah memiliki gelar S-2 yang fokus di bidang hukum kepemiluan.
Sehingga,  pasal  yang  mengatur tentang  batasan  usia  minimal  30  tahun  bagi calon  anggota  KPUD  Kabupaten/kota sebenarnya  bertentangan  dengan  pasal  28I ayat  1  UUD  1945  sepanjang  frasa  "....hak untuk  diakui  sebagai  pribadi  di  hadapan
hukum". Hal inilah yang menjadi problematika terkait batas usia minimal 30 tahun  untuk  bisa  berpartisipasi menjadi  calon  anggota  KPU  Daerah Kabupaten/Kota.  Padahal  setiap  masyarakat memiliki hak berpolitik dan ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode pustaka  dan  literasi  serta  pengumpulan dokumen  terkait  pendaftaran  calon  anggota
KPU Daerah Kabupaten/Kota. Obyek Penelitian  ini  adalah    UU  Nomor  7  Tahun 2017  tentang  Pemilu  serta  Peraturan  Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen  Pemilihan  Aceh  dan  Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota. Penelitian ini menggunakan
Pendekatan  hukum  normatif,  di  mana  bahan yang  diteliti  adalah  bahan  pustaka  atau  data sekunder  yang  mencakup  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan hukum tersier (Soerjono, 1986: 10). Data dari bahan  hukum  sekunder  adalah  UUD  Negara Republik Indonesia 1945, UU Nomor 7 Tahun 2017  tentang  Pemilu  dan  Peraturan  Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen  Pemilihan  Aceh  dan  Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota.
Teknik  Pengumpulan  Data  dan Metode  Pendekatan  untuk  mengkaji  pokok permasalahan, penelitian ini mempergunakan metode  penelitian  hukum  normatif.  Dengan meneliti  bahan  pustaka  yang  ada.  Salah satunya  dengan  pendekatan  perundang- undangan.  Karena  yang  akan  diteliti  adalah berbagai  aturan  hukum  yang  menjadi  fokus sekaligus  tema  sentral  suatu  penelitian. Pendekatan  yang  bersifat  yuridis-normatif tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier (Johny, 2006: 302).
Sehingga  pola  penelitian  ini  sebagai berikut:
Bagus Anwar Hidayatulloh -- Implikasi Batas Usia Minimal Calon Anggota Kpu Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Hak Masyarakat Milenial

## Bagan Metode Analisa

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)    dan
Regulasi Calon Anggota KPU
Persyaratan untuk menyelenggarakan  pemilu  di  Indonesia tertuang  dalam  beberapa  regulasi  salah satunya  diamanatkan  langsung  oleh konstitusi  Negara  Republik    Indonesia Pasal  22E.  Pada  ayat  5  pasal  22  E dijelaskan  bahwa  pemilihan  umum diselenggarakan  oleh  suatu  komisi pemilihan  umum  yang  bersifat  nasional, tetap  dan  mandiri.  Pada  saat  ini  tugas penyelenggara  pemilu  dilaksanakan  oleh Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU).  Dalam
UU  Pemilu  Nomor  7  Tahun  2017 disebutkan  Penyelenggara  Pemilu  adalah lembaga  yang  menyelenggarakan  Pemilu yang  terdiri  atas  Komisi  Pemilihan Umum,  Badan  Pengawas  Pemilu,  dan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu  sebagai  satu  kesatuan  fungsi Penyelenggaraan  Pemilu  untuk  memilih anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat, anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah, Presiden  dan  Wakil  Presiden,  dan  untuk memilih  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  secara  langsung  oleh rakyat.
Tabel 1 KPU Sebagai Penyelenggara Pemilu KPU KPU  Provinsi KPU Kabupaten/Kota Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat  KPU  adalah lembaga  Penyelenggara Pemilu  yang  bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Komisi  Pemilihan  Umum Provinsi  yang  selanjutnya disingkat  KPU  Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi Komisi  Pemilihan  Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara  Pemilu  di kabupaten/kota.
Regulasi Batas Usia Calon KPUD Kab/kota Analisis permasalahan Analisis Implikasi tentang persyaratan dalam PKPU No 1 Tahun 2018 menghasikan Yuridis- Normatif

## Persyaratan    Calon  Anggota  KPU Republik Indonesia
Persyaratan  untuk  menjadi  anggota
KPU, KPU Provinsi, atau KPU
Kabupaten/Kota tertuang dalam UU Pemilu. Di  sana  disebutkan  secara  rinci  terkait komisioner  yang  ditetapkan,  yaitu  dalam pasal 21 ayat (1) poin b disebutkan Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh)  tahun  untuk  calon  anggota  KPU, berusia  paling  rendah  35  (tiga  puluh  lima) tahun  untuk  calon  anggota  KPU  Provinsi, dan  berusia  paling  rendah  30  (tiga  puluh) tahun untuk calon anggota KPU
Kabupaten/Kota.
Secara  psikologi,  terdapat  kriteria perkembangan usia sesuai masanya. Seperti kategori  dewasa  awal,  adalah  masa peralihan dari masa remaja. Hurlock (1986) mengatakan  bahwa  dewasa  awal  dimulai pada usia 18 tahun sampai kira-kira usia 40 tahun. Secara umum, mereka yang tergolong dewasa awal ialah mereka yang berusia 20- 40  tahun.  Santrock  (2002),  pada  tahap  ini, orang dewasa awal memasuki masa transisi, baik  secara  fisik,  intelektual  serta  peran sosial.  Masa  dewasa  awal  adalah  puncak perkembangan  sosial  fase  dewasa.  Bisa dikatakan  masa  beralih  dari  pandangan egosentris menjadi sikap empati.
Dari teori di atas bisa dikaitkan jika sebenarnya  kematangan  dewasa  awal  tidak bukan berawal dari 30 tahun, melainkan dari 20  tahun.  Hal  ini  menandakan  aturan  UU dan  KPU  terkait  batas  minimal  tersebut sejatinya masih bisa dievaluasi lagi. Karena bisa  jadi  usia  20-an  sudah  layak  untuk menjadi anggota KPU Daerah Kab/kota.
Implikasi    Batas  Usia  Calon  Anggota KPU Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Hak Masyarakat Milenial
Terpangkasnya  Hak  Masyarakat  Milenial Sebagai  Calon  Anggota  KPU  Daerah Kabupaten/Kota Generasi Millenial Generasi millenial  adalah  generasi  yang  lahir  antara tahun 1977-1994. Ada pula yang berpendapat  generasi  yang  lahir  di  antara tahun  1980-an  sampai  2000-an  atau  bisa dikatakan  bahwa  mereka  adalah  pemuda yang  saat  ini  berusia  17-38  tahun.  Fase penting yang terjadi saat generasi millenial tumbuh  adalah  perkembangan  teknologi yang  memasuki  kehidupan  sehari-hari. Sedangkan  ciri  dari  generasi  ini  adalah tingkat  pendidikan  dan  pengetahuan  yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Seperti terkait  permasalahan  teknologi  teknologi cepat guna mempercepat dan mengefisienkan  kinerja  dengan  berbasis online yang digunakan dalam mengolah data suara  pemilu.  Mempunyai  pengetahuan bahasa asing yang lebih baik karena proses pembelajaran  di  generasi  milenial  cukup mendapatkan  pembelajaran  bahasa  yang sudah lebih baik.
Contoh aplikatif tugas KPU Daerah Kab/kota adalah menjabarkan program dan melaksanakan  anggaran,    melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan  penyelenggaraan  oleh  PPK,  PPS, dan  KPPS  dalam  wilayah  kerjanya, menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi.  Hal-hal  seperti  ini  tentunya generasi milenial sudah dirasa mampu untuk menjalankannya,  tidak  harus  dibatasi minimal  usia  30  tahun.  Dalam  kasus  lain misalnya, untuk menjadi calon hakim tidak diberi  syarat  usia  tertentu,  hanya  bermodal sarjana hukum sudah bisa mendaftar untuk menjadi  calon  hakim.  Padahal  untuk menjadi sarjana hukum hanya perlu usia 22 atau 23 tahun.
Terdapat  keberagaman  dari  segi etnik  yang  lebih  baik  dari  generasi sebelumnya.    Terbukti  dengan  banyaknya generasi  milenial  masuk  dalam  Kelompok Penyelenggara  Pemungutan  Suara  (KPPS), Panitia  Pemungutan  Suara  (PPS),  Panitia Pemilihan  Kecamatan  (PPK).  Generasi millennial  sering  dinamai echo-boomers atau millennium  generation .  Nama echo boomers hadir  karena  mereka  yang termasuk dalam generasi ini adalah generasi yang  lahir  pada  masa  perang  dunia  II. Sedangkan  dinamai millennium  generation karena  mereka  merasakan  perkembangan teknologi dan pergantian tahun millennium (Schiffman, 2007: 245).
Karakteristik generasi milenial yang terbentuk  pada  generasi  milenial  adalah kecanduan  internet,  percaya  diri  dan  harga diri tinggi dan lebih terbuka dan bertoleransi terhadap  perubahan  (Kilber,  2014:  80). Terutama terkait mengenai gaji, pemberian
pengakuan  untuk  individu,  jadwal  kerja yang fleksibel, career advancement sebagai faktor yang penting bagi generasi milenial. Kepuasan kerja generasi milenial ditentukan oleh  faktor  intrinsik  seperti  kesempatan untuk  kepemilikan  organisasi,  pemberian pelatihan, persepsi atas dukungan supervisor,  pekerjaan  yang  bervariasi  dan bermakna,  serta  keseimbangan  antara kehidupan pekerjaan (Poppy, 2017).
Jika  dikaitkan  dengan  teori  di  atas, bahwa  masyarakat  milenial  mampu  untuk melakukan terobosan-terobosan terkait hal- hal yang bersifat baru dan praktis. Sehingga jika  aturan  mengenai  batas  usia  calon anggota KPU Daerah dibatasi 30 tahun saja, maka  yang  terjadi  banyak  masyarakat  usia milenial  tidak  bisa  menjadi  anggota  KPU Daerah  Kabupaten/Kota.  Sebagai  contoh data    BPS  terkait  persentase    jumlah penduduk berdasarkan usia.
Tabel 2 Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Usia 2018 2019 0-4 8,95% 8,91% 5-9 9,01% 9,05% 10-14 8,64% 8,70% 15-19 8,39% 8,41% 20-24 8,23% 8,27% 25-29 7,97% 8,01% 30-34 7,75% 7,77% 35-39 7,62% 7,65% 40-44 7,22% 7,31% 45-49 6,56% 6,68% 50-54 5,67% 5,83% 54-59 4,65% 4,81% 60-64 3,53% 3,70% 65-69 2,40% 2,54% 70-74 1,59% 1,65% 75+ 1,82% 1,87% Sumber : BPS
Dari data di atas bisa dilihat bahwa masyarakat  milenial  mempunyai  jumlah penduduk terbanyak di Indonesia pada saat ini. Jika diasumsikan bahwa usia 25-29 itu bisa mendaftar KPU Daerah Kabupaten/kota  maka  potensinya  sebesar 7,97%  penduduk  Indonesia  yang  bisa mendaftarkan  diri  menjadi  komisioner KPU  Daerah  Kabupaten/kota,  dikurangi syarat-syarat lainnya. Sehingga
pembatasan  usia  produktif  antara  25-29 untuk  bisa  menjadi  komisioner  KPU Daerah  Kabupaten/kota  menjadi  kontra produktif  dengan  semangat  hak  asasi manusia dan era revolusi Industri 4.0.

## Mencederai  Nilai-nilai  Demokrasi  dan Konstitusi
Dalam  Undang-  Undang  No.  39 tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia, pengaturan  mengenai  Hak  Asasi  Manusia ditentukan  dengan  berpedoman  pada deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam Pasal 15 disebutkan: “Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan  dirinya,  baik  secara pribadi  maupun  kolektif,  untuk membangun  masyarakat,  bangsa,
dan negaranya”.
Jika tidak bisa mengembangkan diri terkait menjadi komisioner KPUD
Kabupaten/Kota karena alas an batas umur minimal  30  tahun.  Hal  ini  dirasa mencederai  hak  asasi  manusia.  Materi Undang-Undang  ini  tentu  saja  harus disesuaikan  dengan  kebutuhan  hukum masyarakat  dan  pembangunan  hukum nasional  yang  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-  Undang  Dasar  1945  (Bambang, 2014: 156).
Pasal  25  Kovenan  Internasional tentang  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik  yang telah  diratifikasi  dengan  Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International  Covenant  on  Civil  and Political  Rights (Kovenan  Internasional tentang  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik) sebagaimana  termuat  dalam  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005 Nomor  119,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  4558,  yang berbunyi:
“Setiap  warga  negara  juga  harus mempunyai  hak  dan  kebebasan,  tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  2  poin  a  dan  dan  tanpa pembatasan yang tidak beralasan yaitu: Poin  A  “Ikut  dalam  pelaksanaan  urusan pemerintahan,  baik  secara  langsung maupun  melalui  wakil-wakil  yang  dipilih secara bebas”. Poin B “Memperoleh akses pada  pelayanan  umum  di  negaranya  atas dasar persamaan.”
Dua  jaminan  hak  dalam  Undang- undang  tersebut  menandakan  bahwa  ada jaminan  hak  sipi  dan  politik  terhadap masyarakat  dalam  hal  memperoleh  akses pelayanan  umu  dengan  dasar  persamaan tanpa diskriminasi usia.
UUD  1945  juga  telah  disebutkan pada pasal 28I ayat 1 terkait mengenai hak asasi  dalam  hak  untuk  diakui  sebagai pribadi di hadapan hukum:
“Hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tidak disiksa,  hak  untuk  kemerdekaan pikiran  dan  hati  nurani,  hak beragama,  hak    untuk  tidak diperbudak,  hak  untuk  diakui sebagai  pribadi  di  hadapan  hukum, dan  hak  untuk  tidak  dituntut  atas dasar  hukum  yang  berlaku  surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.**)”
Kebutuhan  inilah  yang  melandasi bahwa  usia  25-29  seharusnya  bisa
berkontibusi  untuk  memajukan  Indonesia dalam penyelenggaraan pemilu.

## PENUTUP
Kesimpulan  dari  implikasi    batas usia    minimal  calon  anggota  KPU  Daerah Kabupaten/Kota  terhadap  hak  masyarakat milenial adalah terpangkasnya hak masyarakat  milenial  untuk  bisa  mendaftar sebagai  calon  anggota  KPU  Daerah Kabupaten/Kota. Karena dalam regulasinya diharuskan  minimal  berusia  30  tahun, sehingga  generasi  milenial  yang  sudah lengkap  persyaratan  secara  prosedural  dan pengalaman  harus  terhenti  karena  usia masih di bawah 30 tahun.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2005  tentang  Pengesahan International Covenant  on  Civil  and  Political  Rights (Kovenan  Internasional  tentang  Hak-Hak Sipil dan Politik), serta UUD 1945 pasal 28I ayat 1 yang bisa ditafsirkan telah menjamin hak-hak  keadilan  dalam  berkontribusi dalam pengembangan diri untuk negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Heri  Supriyanto,  Bambang,  Penegakan Hukum  Mengenai  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  Menurut  Hukum  Positif  di Indonesia, Jurnal Al-Azhar  Indonesia Seri  Pranata  Sosial,  Vol  .  2,  No.  3, Maret 2014.
Hurlock,  E.  B.,  1986. Psikologi  Perkembangan: Suatu  Pendekatan  Rentang  Kehidupan (terjemahan). Jakarta : Erlangga.
Ibrahim,  Johny, Teori  dan  Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif ,  Malang: Bayu Media, 2006.
Kilber, J.,  Barclay,  A.,  dan  Ohmer,  D.  2014. Seven Tips for Managing Generation Y. Journal  of  Management  Policy  and Practice. 15: 4 Pemilihan Umum, Komisi. Peraturan Komisi Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  2018  tentang  seleksi Anggota  Komisi  Pemilihan  Umum
Provinsi/Komisi  Independen  Pemilihan Aceh dan Akomisi Pemilihan
Umum/Komisi  Independen  Pemilihan Kabupaten/Kota.  Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 26. Jakarta.
Poppy Panjaitan dan Arik Prasetya, Pengaruh Social  Media  Terhadap  Produktivitas Kerja  Generasi  Millenial  (Studi  Pada Karyawan PT. Angkasa Pura I Cabang Bandara  Internasional  Juanda)  dalam Jurnal Administrasi  Bisnis  (JAB)|Vol. 48 No. 1 Juli 2017.
Republik  Indonesia.  Tahun  1999.  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia.  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1999  Nomor  165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
Republik  Indonesia.  2005.  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2005  tentang Pengesahan International  Convenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional  tentang  Hak-Hak  Sipil dan Politik). Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4558.
Republik.  Indonesia.  Tahun  2006.  Undang- undang Dasar 1945. Lembaran Negara tahun  2006  Nomor  14. Jakarta  : Sekretariat Negara.
Republik  Indonesia.  Tahun  2017.  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan  Umum.  Lembaran  Negara No  Republik  Indonesia  Tahun  2017 Nomor  182  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 6109 Jakarta : Sekretariat Negara.
Sabani,  Noveliyati,  Generasi  Milenial  Dan
Absurditas Debat Kusir Virtualinformasi, jurnal Kajian  Ilmu Komunikasi  -  ISSN  (p)  0126-0650; ISSN  (e)  2502-3837  Vol.  48,  No.  1 (2018) Santrock, J. W. 2002, Life-Span Development Perkembangan Masa Hidup .
Terjemahan  Damanik  J,  dkk.  Edisi  5. Jakarta: Erlangga.
Schiffman,  Lean,  Leslie  Lazar  Kanuk.  2007. Consumer  Behavior.  Seventh  Edition.
New jersey: Patience Hall International , Inc. Silalahi,  Ulbert,  2005. Studi  Tentang  Ilmu Administrasi  Konsep,  Teori  dan Dimensi . Bandung: Sinar Baru Algensindo. Soekanto, Soerjono, Pengantar
Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  UI  Press, 1986.