Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)

## IMPLEMENTASI PASAL 23 AYAT (1) UNDANG-UNDANGNOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMITERKAIT PENJUALAN BAHAN BAKAR ECERAN ILEGAL DI DESA SANGSIT KABUPATEN BULELENG
Dimas Putu Passadena Vialli 1 , Ketut Sudiatmaka 2 , Komang Febrinayanti Dantes 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {passadenavialli@yahoo.com , febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id sudiatmaka58@gmail.com }

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001  Tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi  Terkait  Penjualan  Bahan  Bakar  Eceran  Ilegal  di  Desa  Sangsit  Kabupaten Buleleng, serta (2) mengetahui dan menganalisa terkait solusi terhadap faktor-faktor yang menghambat terjadinya Implementasi  Pasal  23  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001  Tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi  Terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Perbekel Desa Sangsit. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subyeknya menggunakan teknik  Purposive  Sampling.  Teknik  pengolahan  dan  analisis  data  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa (1) Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Terkait  Penjualan  Bahan  Bakar  Eceran  Ilegal  di  Desa  Sangsit  Kabupaten  Buleleng  tidak  berjalan  secara  optimal karena hampir semua penjual bbm eceran di Desa Sangsit tidak memiliki izin usaha karena kurangnya pemahaman dari  masyarakat,  khususnya  para  penjual  bbm  eceran  terkait  izin  usaha  yang  harus  dimiliki,  (2)  solusi  terhadap faktor-faktor yang menghambat terjadinya Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng adalah kepada pemerintah agar membuat Peraturan Daerah dan membentuk suatu lembaga contohnya BPH Migas di daerah terkait legalisasi terhadap penjualan bbm eceran, kemudian kepada masyarakat disarankan membeli bbm di SPBU agar terjamin kualitas dan keamananya,bagi para penjual bbm eceran agar mulai beralih ke Pertashop yang tentunya terjamin kualitasnya karena sudah berstatus resmi dari Pertamina.
Kata Kunci : Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Ilegal

## ABSTRACT
This study aims to (1) know and analyze Article 23 Paragraph (1) of Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas Related  to  Illegal  Retail  Fuel  Sales  in  Sangsit  Village,  Buleleng  Regency,  and  (2)  know  and  analyze  related solutions  to  the  factors  that  relate  to  the  implementation  of  Article  23  Paragraph  (1)  of  Law  No.  22  of  2001 concerning  Oil  and  Gas  Related  to  Illegal  Retail  Fuel  Sales  in  Sangsit  Village,  Buleleng  Regency.  The  type  of research used is empirical legal research, with descriptive research properties. The research site was conducted at sangsit  village  perbekel  office.  The  data  collection  techniques  used  are  by  document  study,  observation  and interview. The sampling technique used is Non Probability Sampling technique and the determination of the subject using Purposive Sampling technique. Qualitative data processing and analysis techniques. The results showed that (1)  The  implementation  of  Article  23  Paragraph  (1)  of  Law  No.  22  of  2001  concerning  Oil  and  Gas  Related  to Illegal Retail Fuel Sales in Sangsit Village, Buleleng Regency does not run optimally because almost all retail fuel sellers  in  Sangsit  Village  do  not  have  a  business  license  due  to  lack  of  understanding  from  the  public,  especially
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
retail fuel sellers related to business licenses that must be owned , (2) the solution to the factors that relate to the implementation of Article 23 Paragraph (1) of Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas Related to The Sale of Illegal  Retail  Fuel  in  Sangsit  Village  Buleleng  Regency  is  to  the  government to  make  a  Regional  Regulation  and establish an institution for example BPH Migas in the area related to the legalization of retail fuel sales, then to the public it is advisable to buy fuel at gas stations to ensure quality and safety , for retail fuel sellers to start switching to Pertashop which is certainly guaranteed quality because it has official status from Pertamina.
Key Words : Article 23 Paragraph (1) of the Oil and Gas Act, Fuel Oil, Illegal.

## PENDAHULUAN
Minyak  dan  gas  bumi  adalah  hasil proses  alami  berupa  hidrokarbon  yang  ada dalam  kondisi  tekanan  dan  temperatur  atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin, mineral,  atau  ozokerit  dan  bitumen  yang diperoleh  dari  proses  penambangan.  (Wijaya, 2015 : 867). Minyak dan gas bumi juga sumber daya  alam  yang  sepenuhnya  dikuasai  oleh negara  dan  mempunyai  peranan  sangat  penting dalam  perekonomian  nasional,  sehingga  dalam pengelolaannya  perlu  dilakukan  seoptimal mungkin.  Dalam  upaya  menciptakan  kegiatan usaha minyak dan gas bumi untuk mewujudkan peningkatan  kemakmuran  dan  kesejahteraan rakyat  Indonesia  yang  telah  ditetapkan  dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang tersebut memberikan  landasan  hukum  bagi  pembaruan dan  penataan  kembali  terkait  kegiatan  usaha migas (Sri, 2016 : 2-3)
Perkembangan perekonomian yang pesat  seperti  sekarang  ini  berdampak  pada kehidupan  masyarakat  yang  membutuhkan bahan  bakar  minyak  (BBM)  untuk  menjadi bahan  bakar  dari  alat  transportasi  yang  di gunakan setiap harinnya. Pembangunan perekonomian  di  bidang  perindustrian  dan perdagangan nasional telah mengasilkan berbagai  macam  variasi  barang  atau  jasa  yang dapat di konsumsi atau di perjual belikan, dalam hal  ini  terjadilah  peristiwa  hukum  jual  beli antara  penjual  dan  pembeli,  dalam  suatu perjanjian dilakukan oleh dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran (Suhwandi, Farid, 2012 : 139). Karena hukum dan ekonomi tidak  berhubungan  secara  satu  arah  saja, melainkan hubungan berhubungan secara timbal balik yang saling mempengaruhi satu sama lain. Kegiatan  ekonomi  yang  tidak  didukung  oleh
hukum  akan  menyebabkan  kekacauan,  sebab apabila pelaku usaha mencari keuntungan tanpa ada  landasan  hukum,  maka  nantinya  akan menyebabkan  kerugian  pada  salah  satu  pihak (Manan, 2014 : 7).
Pada  dasarnya  produk  yang  dijual  atau yang di tawarkan adalah sama yaitu bahan bakar minyak  (BBM)  untuk  kendaraan,  akan  tetapi perbedaan yang terlihat antara keduannya adalah dari  segi  merek,  pedagang  atau  pelaku  usaha yang menjual BBM dengan botol tidak memiliki merek  khusus  seperti  Pertamini,  beda  halnya dengan  Pertamini  yang  sudah  memiliki  merek menyerupai Pertamina (Hayani, 2018 : 6-7). Hal ini  dijadikan  peluang  bagi  penjual  untuk menjualnya  kepada  masyarakat  guna  memenuhi kebutuhan  hidup  dengan  menjualnya  secara eceran,  dikarenakan  permintaan  masyarakat pengguna  kendaraan  roda  dua  atau  roda  empat terkait  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  tersebut tidak  sedikit,  selain  itu  BBM  eceran  juga dibanderol dengan harga yang terjangkau/murah. BBM  eceran  dalam  hal  ini  bisa  menggunakan botol dan juga berbentuk Pertamini (Widiantari, 2018 : 3-4).
Bisnis  Bahan  bakar  minyak  (BBM) eceran  nampaknya  sudah  marak  sejak  zaman dulu,  Bisnis  berlangsung  karena  adanya ketergantungan  antara  individu,  adanya  usaha untuk  mempertahankan  dan  meningkatkan standar  hidup  (Fauzia,  2013  :  3).  Ide  bisnis tersebut  sudah  diwariskan  secara  turun-temurun dari  dulu  hingga  saat  ini,  dilansir  dari Otosia.com  para  penjual  BBM  eceran  ini  sudah marak sejak tahun 1975, bahkan sejak Indonesia baru merdeka, dan antrian panjang di SPBU juga sudah  terjadi  sejak  zaman  itu,  mungkin  hal  ini yang menyebabkan para pedagang BBM eceran sudah  ada  sejak  zaman  itu,  SPBU  dan  para pedagang  BBM  eceran  ini  telah  menjadi  saksi
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
hidup perjalanan panjang penjajahan Belanda di Indonesia.
Suatu kegiatan usaha membutuhkan izin yang  harus  dipenuhi  terlebih  dahulu,  prosedur perizinan  kegiatan  usaha  hasil  olahan  minyak bumi  menurut  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah Nomor  36  Tahun  2004  tentang  Kegiatan  Usaha Hilir  dilaksanakan  oleh  badan  usaha  yang  telah memiliki  izin  usaha  yang  dikeluarkan  oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme  persaingan  usaha  yang  wajar,  sehat dan  transparan.  Oleh  karena  itu,  setiap  badan usaha  yang  melakukan  kegiatan  usaha  hilir diharuskan  untuk  memiliki  izin  usaha  terlebih dahulu karena peristiwa tentang penjualan bahan bakar  minyak  (BBM)  yang  tidak  memiliki  izin sudah  banyak  terjadi  di  berbagai  tempat. Peristiwa  ini  merupakan  kegiatan  dengan  tanpa izin mengumpulkan, menampung dan menyimpan  serta  izin  niaga  yang  tidak  sesuai dengan  izin  usaha  pengelolaan  yang  mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah yang sudah ditetapkan  dalam  Pasal  23  Ayat  (1)  Undang- undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam pasal ini pengolahan yang dimaksud  baik  pengolahan  tahap  pertama maupun pada tahap kedua selanjutnya jika tidak sesuai dengan izin atau melakukan dengan tanpa izin  maka  akan  terkena  sanksi  sesuai  dengan ketentuan  yang  diatur,  dalam  Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi  (Bakhri,  2012  :  26).  Tahap  selanjutnya yaitu Badan usaha mengajukan permohonan izin usaha  ke  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral  melalui  Direktur  Jendral  Migas  dengan melampirkan persyaratan administratif, selanjutnya  permohonan  akan  diproses  apabila persyaratan  administrasi  yang  sudah  ditetapkan telah  lengkap  dan  memenuhi  persyaratan.  Jika semua  persyaratan  tidak  lengkap  maka  akan ditolak  atau  dikembalikan,  jika  dalam  hal permohonan  yang  diajukan  ditolak  maka  badan usaha  dapat  mengajukan  permohonan  kembali dengan melengkapi persyaratan yang sebelumnya  dianggap  tidak  lengkap.  Jika  badan usaha  sudah  melengkapi  semua  persyaratan administrasi  maupun  teknis  maka  akan dilakukan penilaian dan evaluasi oleh Direktorat Jendral Migas (Meria, 2019 : 30).
Berdasarkan  dari  segi  aturan  yang  ada, tentu  permasalahan  yang  terjadi  ini  telah menimbulkan  ketidaksesuaian  antara  aturan yang  ada  dengan  kenyataan  yang  terjadi sebenarnya,  karena  menurut  Pasal  23  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi “Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah  mendapat  Izin  Usaha  dari  Pemerintah”. Jelas dalam Pasal ini menimbulkan kesenjangan karena  masih  banyak  ditemui  penjual  BBM  di pinggir  jalan  yang  bersifat  perseorangan  dalam bentuk usaha dagang, yang tentu tidak memiliki izin. Beberapa berita juga sempat menginformasikan  terkait  banyaknya  stasiun pengisian bahan bakar berbentuk mini atau pom mini,  pom  mini  ini  sering  disebut  dengan  nama pertamini yaitu salah satu bisnis penjualan bahan bakar yang tidak lagi menggunakan jeriken atau botol, tapi sudah menggunakan suatu alat pompa manual  yang  sama  seperti  di  SPBU  pada umumnya, oleh karena itu, menurut Kompas.com pihak Pertamina telah menegaskan bahwa  mereka  yang  menjual  bahan  bakar dengan  nama  Pertamini  dianggap  ilegal  karena tidak  memiliki  izin  usaha.  Selain  itu  pihak Pertamina  juga  menekankan  bahwa  Pertamina dan  Pertamini  tidak  memiliki  hubungan  bisnis sama  sekali,  bukan  hanya  untuk  Pertamini  saja tetapi  penjualan  bahan  bakar  lainnya  dalam bentuk  botol  atau  sejenisnya  juga  dilarang  jika mengacu  pada  aturan  yang  ada.  Peristiwa  ini sudah  sering  terjadi  di  berbagai  tempat, peristiwa  ini  merupakan  kegiatan  yang  tidak memiliki  izin  mengumpulkan,  menampung,  dan menyimpan  serta  izin  niaga  yang  tidak  sesuai dengan  izin  usaha  pengelolaan  yang  mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah yang sudah titetapkan  dalam  pasal  23  ayat  (1)  Undang- Undang  No.  22  Tahun  2001  Tentang  Minyak dan Gas Bumi (Agustin, 2020 : 98).
Beralih  dari  segi  perspektif  yang berbeda,  maraknya  penjualan  BBM  tanpa  izin dengan  menggunakan  Pertamini  atau  botol eceran  memiliki  suatu    manfaat,  selain menunjang  ekonomi  para  penjualnnya,  adanya penjualan  bahan  bakar  eceran  di  pinggir  jalan sangat  membantu  masyarakat  yang  berlokasi
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
jauh  dari  lokasi  SPBU.  Karena  pada kenyataanya  SPBU  pun  belum  masuk  atau berdiri sampai di pelosok-pelosok desa.
Atas  dasar  tersebut  peneliti  melakukan penelitian  untuk  menjelaskan  permasalahan tersebut  dan  berusaha  untuk  mengembangkan solusi  terkait  permasalahan  tersebut  melalui skripsi  yang  berjudul “IMPLEMENTASI PASAL  23  AYAT  (1)  UNDANG-UNDANG NOMOR  22  TAHUN  2001  TENTANG MINYAK  DAN  GAS  BUMI  TERKAIT PENJUALAN  BAHAN  BAKAR  ECERAN ILEGAL DI DESA SANGSIT KABUPATEN BULELENG”.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  yang  ditulis oleh  peneliti  di  atas  adapun  rumusan  masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  Implementasi  Pasal  23  Ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001 Tentang  Minyak  Dan  Gas  Bumi  Terkait Penjualan  Bahan  Bakar  Eceran  Ilegal  Di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng ?
2. Bagaimana  Solusi  Terhadap  Faktor-Faktor Yang  Menghambat  Terjadinya  Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal Di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng?

## METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  adalah jenis  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengarah ke kenyataan hukum yang mencakup fakta-fakta sosial  ataupun  budaya.  Jenis  penelitian  hukum empiris  ini  juga  merupakan  penelitian  yang mengarah  ke  efektivitas  hukum  tertulis  ataupun kebiasaan  yang  ada  pada  kenyataan  kemudian mengalami  ketidaksesuaian  atau  bisa  dikatakan bertentangan antara norma yang ada (das sollen) dengan  kenyataan  yang  ada  atau  realita  hukum (das sein).
Penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif artinya penelitian yang menggambarkan
suatu objek dengan menerangkan  hal-hal  terkait  secara  akurat  dan
sistematis  terhadap  suatu  keadaan  atau  kejadian tertentu  (Ali,  2010  :  10).  Penelitian  ini  juga bersifat  komperatif  dan  korelatif,  yang  pastinya sangat  membantu  terutama  dalam  penelitian survei (observasi).
Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dengan melakukan teknik studi dokumen, teknik observasi atau pengamatan dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah teknik  non  probability  sampling  yang  artinya dalam  penelitian  ini  tidak  ada  ketentuan  berapa sample yang harus diambil agar dapat mewakili populasinnya. Penerapan teknik Non probability sampling  dalam  penelitian  ini  adalah  Purposive samplingyaitu  dengan  cara  mengambil  sampel berdasarkan  tujuan  tertentu  yang  dapat ditentukan sendiri atau dipilih oleh peneliti yang dimana  dalam  proses  pengambilan  sampel  itu telah  dipertimbangkan  bahwa  sampel  yang diambil sudah memenuhi kriteria atau karakteristik  tertentu  yang  mewakili  ciri  utama dari  populasinya  (Ishaq,  2017  :  46).  Yang dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  Kantor Perbekel  Desa  Sangsit  dan  para  penjual  bahan bakar  minyak  eceran  di  Desa  Sangsit.  Adapun teknik  pengolahan  dan  analisis  data  dalam penelitian  ini  yaitu  dengan  cara  menganalisis serta  mengolah  data-data  secara  kialitatif  yaitu data  yang  di  olah  bukan  berbentuk  angka  tapi berbentuk  kata-kata  yang  tertata  secara sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagaimana  Implementasi  Pasal  23  Ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001 Tentang  Minyak  Dan  Gas  Bumi  Terkait Penjualan  Bahan  Bakar  Eceran  Ilegal  Di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng ?
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi  yang  mengatur mengenai  kegiatan  usaha  hulu  dan  kegiatan usaha  hilir.  Kegiatan  usaha  hilir  dilaksanakan harus  dengan  izin  usaha,  izin  usaha  merupakan izin yang diperoleh untuk melakukan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau  niaga,  yang  pastinya  memiliki  tujuan agar mendapat keuntungan.
Dalam  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir  Minyak  Dan  Gas  Bumi  yang  berbunyi “Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha  yang  telah  memiliki  Izin  Usaha  yang dikeluarkan  olehMenteri  dan  diselenggarakan melalui  mekanisme  persaingan  usaha  yang wajar,  sehat,  dan  transparan”.  Yang  dimaksud dengan  kegiatan  usaha  Hilir  berdasarkan  Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi yaitu meliputi :
1. Kegiatan  usaha  Pengolahan  yang meliputi  kegiatan  memurnikan,  memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi  nilai  tambah  Minyak  dan  Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan  Bakar  Gas,  Hasil  Olahan,  LPG  dan/atau LNG  tetapi  tidak  termasuk  Pengolahan Lapangan;
2. Kegiatan  usaha  Pengangkutan  yang meliputi  kegiatan  pemindahan  Minyak  Bumi, Gas  Bumi,  Bahan  Bakar  Minyak,  Bahan  Bakar Gas,  dan/atau  Hasil  Olahan  baik  melalui  darat, air,  dan/atau  udara  termasuk  Pengangkutan  Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;
3. Kegiatan  usaha  Penyimpanan  yang meliputi  kegiatan  penerimaan,  pengumpulan, penampungan  dan  pengeluaran  Minyak  Bumi, Bahan  Bakar  Minyak,  Bahan  Bakar  Gas, dan/atau  Hasil  Olahan  pada  lokasi  di  atas dan/atau di bawah permukaan  4 tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial;
4. Kegiatan  usaha  Niaga  yang  meliputi kegiatan  pembelian,  penjualan,  ekspor,  impor Minyak  Bumi,  Bahan  Bakar  Minyak,  Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.
Sedangkan  Kegiatan  Usaha  Niaga  dibagi menjadi dua yaitu :
1. Kegiatan Usaha Niaga Umum
(Wholesale)  adalah  kegiatan  usaha  penjualan, pembelian,  ekspor  dan  impor  Bahan  Bakar Minyak,  Bahan  Bakar  Gas,  Bahan  Bakar  Lain dan  /atau  Hasil  Olahan  dalam  skala  besar  yang
menguasai  atau  mempunyai  fasilitas  dan  srana penyimpanan  dan  berhak  menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu. 2. Kegiatan Usaha Niaga
Terbatas (Trading)  adalah  kegiatan  usaha  penjualan, pembelian,  ekspor  dan  impor,  Bahan  Bakar Minyak,  Bahan  Bakar  Gas,  Bahan  Bakar  Lain dan/atau  Hasil  Olahan  dalam  skala  besar  yang tidak  menguasai  atau  mempunyai  fasilitas  dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkannya kepada pengguna yang mempunyai/menguasai  fasilitas  dan  sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima (receiving terminal) (Soemantri, 2018 : 3-4).
Pertamina  memiliki  peran  yang  besar dalam menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat, karena Pertamina merupakan  perushan  milik  Negara,  akan  tetapi jika  dikaitkan  dengan  penelitian  ini  yaitu  tidak semua  daerah  di  Desa  Sangsit,  Kabupaten Buleleng  mempunyai  akses  ke  Pertamina  yang dekat untuk dijangkau oleh masyarakat, bebrapa wilayah  di  Desa  Sangsit  jarak  antara  Pertamina satu  dan  lainnya  itu  lumayan  jauh,  hal  ini menyebabkan timbulnya inisiatif dari masyarakat  itu  sendiri  terkait  menjual  bahan bakar  minyak  secara  eceran,  unutk  memenuhi kebutuhan  konsumen  dan  juga  pastinya  untuk mendapat  keuntungan,  sehingga  pada  saat  ini penjual  bahan  bakar  minyak  eceran  sangat menjamur dengan menggunakan botol kaca/pelastik maupun yang berbentuk Pertamini yang  sampai  saat  ini  bentuk  dari  penjualan  ini masih dianggap ilegal (Prastica, 2018 : 2).
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 mengatur mengenai pengawasan  terhadap  kegiatan  minyak  dan  gas bumi.  Pemerintah  dalam  hal  ini  melakukan pengawasan  atas  pekerjaan  dan  pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan minyak dan gas bumi, akan tetapi belum mengatur mengenai pendistribusian  bahan  bakar  minyak  terhadap penjual  dalam  bentuk  eceran  botol  ataupun pertamini.
Dalam  Pasal  23Ayat  (1)  yang  berbunyi “Kegiatan  Usaha  Hilir  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  5  angka  2,  dapat  dilaksankan  oleh
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Badan  Usaha  setelah  mendapat  Izin  Usaha  dari Pemerintah”.  Pada  kenyataanya  Pasal  diatas tidak  berjalan  secara  optimal,  karena  seperti yang  penulis  temui  di  Desa  Sangsit  selaku tempat  penelitian  penulis,  para  pedagang  bahan bakar  minyak  eceran  yang  berbentuk  botol  atau pertamini  tersebut  ini  tidak  mempunyai persyaratan  izin  usaha  dari  Kantor  Perbekel Desa Sangsit, akan tetapi tidak ada tindak lanjut dari pemerintah Desa itu sendiri untuk menegur atau  menghentikan  usaha  tersebut  sehingga pedagang-pedagang  bahan  bakar  minyak  eceran ini  masih  sangat  menjamur  di  wilayah  Desa Sangsit, Kabupaten Buleleng.
Berkaitan  dengan  hal-hal  yang  sudah diuraikan  diatas  terkait  dengan  Implementasi Pasal  23  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2001  Tentang  Minyak  Dan  Gas  Bumi Terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal di Desa Sangsit, Kabupaten Buleleng tidak berjalan secara  optimal  dikarenakan  seperti  yang  sudah dijelaskan  di  atas  bahwa  penjualan  bahan  bakar minyak  eceran  masih  sangat  menjamur  di wilayah  Desa  Sangsit,  adapun  beberapa  faktor yang  menyebabkan  tidak  terimplementasinya Pasal  ini  antara  lain  karena  minimnya pengetahuan  masyarakat  Indonesia    terkait hukum  yang  mengatur  perniagaan  minyak  dan gas bumi itu seharusnya diselenggarakan dengan prosedur  dan  aturan  yang  sudah  di  tentukan, terutama  para  pedagang  bahan  bakar  minyak eceran  di  wilayah  Desa  Sangsit.  Kemudian faktor berikutnya yaitu belum adanya koordinasi yang  dilakukan  pemerintah  Desa  dan  BPH Migas  terhadap  setiap  pedagang  bahan  bakar minyak  eceran  di  wilayah  daerah  Desa  Sangsit, karena  BPH  Migas  selaku  pengawas  dan pengatur  kegiatan  usaha  hilir  minyak  dan  gas bumi pun hanya ada di ibukota yaitu Jakarta. Hal ini  sangat  mempengaruhi  pengawasan  terhadap penjualan  bahan  bakar  minyak  yang  dilakukan secara eceran maupun berbentuk pertamini.
Bagaimana  Solusi  Terhadap  Faktor-Faktor Yang Menghambat Terjadinya Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun  2001  Tentang  Minyak  Dan  Gas  Bumi Terkait  Penjualan  Bahan  Bakar  Eceran Ilegal Di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng?
Dalam menjalankan suatu usaha dibutuhkan  beberapa  persyaratan  dan  berbagai proses  perizinan  yang  harus  ditempuh  agar usaha  tersebut  memiliki  payung  hukum,  dalam hal  ini  usaha  yang  dimaksud  adalah  usaha menjual  bahan  bakar  minyak  eceran  maupun berbentuk  pertamini  yang  berlokasi  di  Desa Sangsit,  Kabupaten  Buleleng,  pengaturan mengenai  minyak  dan  gas  bumi  yang  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.
Adanya  pedagang  bahan  bakar  minyak eceran  yang  berbentuk  botol  maupun  pertamini memiliki sisi yang baik di kalangan masyarakat, karena  kegatan  usaha  ini  cukup  membantu  bagi masyarakat  yang  tinggal  jauh  dari  perkotaan ataupun dari SPBU, hal ini merupakan salah satu imbas  dari  pendistribusian  bahan  bakar  minyak yang  belum  mampu  menjangkau  keseluruh pelosok-pelosok  daerah  (Haris,  2019  :  14). Beralih  dari  sudut  pandang  yang  berbeda  yaitu jika ada hal baik pasti ada hal yang buruk juga, yaitu  keberadaan  dari  bahan  bakar  minyak berbentuk  eceran  ini  sangatlah  memiliki  resiko, mulai  dari  segi  kualitas  bahan  bakar  yang  tidak dalam  kualitas  baik  seperti  memcampur/oplos dan  mengurangi  takaran  yang  seharusnya,  tidak hanya itu saja, dari segi resiko keselamatan juga tidak  diperhatikan,  telah  banyak  peristwa  di Indonesia yaitu meledaknya pompa minyak pada pertamini  yang  menyebabkan  kerugian  bagi konsumen  yang  membeli  bahan  bakar  minyak secara  eceran  dalam  bentuk  botol  maupun pertamini.
Berdasarkan  hasil  dari  observasi  yang peneliti  lakukan  di  Desa  Sangsit,  Kabupaten buleleng yaitu sebagaian besar bahkan mungkin hampir  semua  dari  para  penjual  bahan  bakar minyak eceran tersebut tidak mengetahui terkait perizinan  jika  menjual  bahan  bakar  minyak secara eceran maupun yang berbentuk pertamini, hal  ini  menyebabkan  para  pedagang-pedagang itu  secara  otomatis  tidak  memiliki  izin  usaha yang  dalam  hal  ini  dikeluarkan  oleh  Kantor Perbekel  Desa  Sangsit  dalam  bentuk  surat keterangan usaha. Dalam surat keterangan usaha tersebut  berisi  beberapa  identitas  yang  harus dilengkapi  dan  langsung  di  tandatangani  oleh sekretaris desa, antara lain :

## Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
1. Nama : 2. Jenis Kelamin : 3. Tempat / Tgl. Lahir : 4. Kewarganegaraan : 5. Pekerjaan : 6. Agama : 7. No. NIK : 8. Status Perkawinan : 9. Alamat : 10. Keterangan : 11. Surat  Keterangan  ini  dipergunakan untuk :
Berdasarkan  identitas  yang  harus dilengkapi  seperti  di  atas,  menunjukan  bahwa sebenarnya tidak sulit untuk harus mendapatkan surat  izin/surat  keterangan  usaha  di  wilayah Desa  Sangsit,  Kabupaten  Buleleng.  Akan  tetapi hampir semua para penjual bahan bakar minyak eceran  di  Desa  Sangsit  tidak  memiliki  izin usaha,  tentu  hal  ini  bertentangan  dengan  Pasal 23 Ayat (1) yag berbunyi “Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  angka  2, dapat  dilaksankan  oleh  Badan  Usaha  setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah”.
Berdasarkan  penjelasan  yang  telah disampaikan  diatas  bahwa  para  penjual  bahan bakar  eceran  di  wilayah  Desa  Sangsit  tidak mendapatkan  pengawasan  dari  lembaga  atau badan  yang  mengawasi  kegiatan  penjualan bahan  bakar  minyak  berbentuk  eceran.  Hal  ini dilatarbelakangi  oleh  tidak  adanya  izin  usaha dari  para  penjual  bahan  bakar  minyak  eceran sebagai  mana  yang  telah  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan  Gas  Bumi.  Selain  tidak  adanya  izin  usaha yang  dimiliki  oleh  para  penjual,  disamping  itu juga  lemahnya  regulasi  atau  aturan  dalam pemerintah  guna  menegakan  peraturan  yang berlaku,  hal  ini  menjadikan  para  penjual  bahan bakar  eceran  tersebut  tidak  memiliki  payung hukum  dalam  menjalankan  usaha  mereka tersebut.
Menurut Kompas.com sebenarnya Pertamina sendiri baru-baru ini sudah meluncurkan  Pertashop  yaitu  semacam  SPBU tetapi  berukuran  lebih  kecil  dan  tentunya  sudah resmi, pertashop sendiri di hadirkan pertama kali di  Desa  Serei,  Kecamatan  Likupang  Barat, Kabupaten  Minahawa  Utara,  Sulawesi  Utara,
dan Pertamina juga menargetkan akan mendirikan  Pertashop  di  2.300  Desa  di Indonesia.  Demi  menjangkau  lebih  banyak masyarakat pelosok-pelosok yang membutuhkan bahan  bakar  minyak  Pertamina  meluncurkan layanan  ini.  Sederhananya  pertashop  ini  adalah lembaga penyalur dari Pertamina yang bertujuan untuk  melayani  konsumen  yang  selama  ini belum  mendapat/terlayani  oleh  penyalur  bahan bakar minyak seperti SPBU, adapun keuntungan bisnis yang bisa didapatkan oleh mitra pertashop adalah :
1. Penawaran kemitraan mudah, transparan dan menguntungkan 2. Takaran  dan  kualitas  produk  standar Pertamina 3. Harga  jual  sama  dengan  SPBU
Pertamina
Dilansir  dari  situs  resmi  Pertamina, skema bisnis pertashop bisa dibagi menjadi dua yaitu  yang  pertama  dengan  biaya  investasi  dan biaya  operasi  ditanggung  oleh  mitra,  dan  yang kedua  biaya  investasi  ditanggung  oleh  PT. Pertamina  dan  biaya  operasi  mitra,  kemudian apabila  investasi  dan  operasi  ditanggung  oleh mitra akan diperkirakan biaya yang dikeluarkan sekitar Rp. 250 Juta, sementara apabila investasi yang  ditanggung  oleh  Pertamina  biaya  yang dikeluarkan  sekitar  Rp.  80  Juta.  Dengan kapasitas  tangki  penyimpanan  3  KL upper ground pertashop,  direkomendasikan  oleh Pertamina  yaitu  beromset  400  liter  perhari, kemudian  produk  retail  yang  akan  dijual  oleh pertashop  yaitu  Pertamac,  Dexlite,  LPG  Non Subsidi dan Pelumas.
Bagi  masyarakat  yang  ingin  mandaftar sebagai  mitra,  Pertashop  Pertamina  memiliki beberapa kriteria/persyaratan, antara lain : 1. Memiliki  legalitas  usaha  berbentuk badan  usaha  dan  atau  badan  hukum  contohnya (CV, Koperasi, PT); 2. Memiliki kelengkapan dokumen
legalitas  berupa  KTP,  NPWP,  dan  Akta Perusahaan; 3. Memiliki  atau  menguasai  lahan  untuk pengoprasian Pertashop;
4. Mendapatkan  rekomendasi  dari  Kepala
Desa.
Pertashop  sendiri  memiliki  tujuan  utama  dalam pendiriannya yaitu yang pertama Pertashop ikut menggerakan ekonomi di desa karena mobilisasi warga  semakin  mudah  dan  murah,  kemudian Pertashop  juga  mendekatkan  bahan  bakar  yang berkualitas  untuk  masyarakat  desa,  dan pertashop  akan  menjual  bahan  bakar  yang tentunya  berkualitas  dengan  harga  yang ditawarkan  sama  dengan  SPBU  dan  takaran yang terjamin.
Dalam  upaya  untuk  menanggulangi penjualan  bahan  bakar  minyak  eceran  yang dilakukan  secara  ilegal,  yaitu  bahan  bakar minyak  yang  menggunakan  botol  maupun  yang berbentuk  pertamini  yang  sangat  menjamur  di Desa  Sangsit,  karena  dilansir  dari  Kompas.com pihak  Pertamina  telah  menegaskan  bahwa mereka yang menjual bahan bakar dengan nama Pertamini dianggap ilegal karena tidak memiliki izin  usaha,  begitu  juga  yang  berjualan  bahan bakar  minyak  menggunakan  botol  kaca/plastik secara  eceran,  adapun  solusi  terhadap  faktor- faktor yang menghambat tidak terimplementasinya  Pasal  23  Ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi dalam penelitian ini adalah : 1. Adanya sosialisasi dan pengawasan dari pihak  pemerintahan  desa,  dalam  hal  ini  Kantor Perbekel Desa
Sangsit kepada para masyarakatnya  yang  menjual  bahan  bakar minyak  eceran  tentang  legalisasi  dan  resiko dalam  menjual  bahan  bakar  eceran,  agar  para penjual  dapat  memahami  terkait  legalisasi  dan resiko  jika  menjual  bahan  bakar  eceran berbentuk  botol  maupun  pertamini,  dengan tujuan  agar  semua  pemilik  usaha  yang  menjual bahan  bakar  minyak  eceran  mendaftarkan usahanya  di  Kantor  Perbekel  Desa  Sangsit sebagai  lembaga  pemerintahan  desa  yang mengatur  terkait  surat  izin  usaha/keterangan usaha  yang  menyatakan  bahwa  memang  benar usaha  tersebut  mejual  bahan  bakar  minyak eceran dan memiliki payung hukum.
2. Penyaluran dalam distribusi bahan bakar minyak agar diperketat, terutama oknum-oknum di  SPBU  yang  memperbolehkan  konsumen untuk membeli bahan bakar minyak menggunakan  jeriken  yang  tujuannya  untuk dijual  lagi,  karena  hal  ini  yang  menyebabkan
mudahnya akses para penjual untuk menjualnya lagi  secara  eceran  dan  pastinya  hal  tersebut ilegal, apalagi tidak memiliki izin usaha.
3. Masyarakat/penjual  bahan  bakar  eceran bisa mulai beralih menggunakan Pertashop yang sudah  dijelaskan  diatas,  tentu  jenis  usaha  ini sangat  aman  dan  terjamin  kualitasnya  karena diluncurkan  langsung  oleh  Pertamina  selaku salah  satu  BUMN  jika  dibandingan  menjualnya secara  eceran  botol  maupun  pertamini  yang berbahaya dan ilegal.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian  dan pembahasan  maka  adapun  kesimpulan  yang penulis  ambil  dalam  penelitian  yang  berjudul “Implementasi  Pasal  23  Ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan  Gas  Bumi  Terkait  Penjualan  Bahan  Bakar Eceran  Ilegal  Di  Desa  Sangsit  Kabupaten Buleleng”  ini  yaitu  pedagang  bahan  bakar minyak  eceran  di  Desa  Sangsit,  Kabupaten Buleleng  tidak  masuk  kedalam  kegiatan  usaha hilir  yang  dijelaskan  pada  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi  sebagai  payung  hukum  dalam  penraturan mengenai  pengolahan  minyak  dan  gas  bumi  di Indonesia.  Para  penjual  bahan  bakar  minyak eceran  ini  juga  tidak  menerapkan  aturan-aturan yang  berlaku  sebagaimana  yang  di  atur  dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
Para penjual bahan bakar minyak eceran ini melakukan penjualan kepada konsumen akhir sebagaimana  halnya  yang  SPBU  Pertamina maupun  SPBU  yang  dimiliki  oleh  badan  usaha swasta contohnya seperti Shell, Total, dan, Vivo. Penjualan  bahan  bakar  minyak  secara  eceran yaitu  yang  mengguanakan  botol  ataupun pertamini  masuk  ke  katogori  usaha  ilegal  yang sebenarnya  tidak  boleh  menjual  bahan  bakar minyak,  demikian  juga  telah  dijelaskan  bahwa setiap  jenis  kegiatan  usaha  yang  berkaitan dengan minyak dan gas bumi haruslah memiliki izin  usaha  resmi  dari  pemerintah  dimana  dalam izin  tersebut  harus  memenuhi  standarisasi keamanan  dan  kualitas  dalam  menjual  bahan bakar minyak eceran kepada konsumen akhir.

## Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Kantor Perbekel Desa Sangsit
memberikan  kesempatan  bagi  masyarakatnya yang  ingin  mendaftarkan  usahanya  agar berstatus  legal  dalam  wilayah  Desa  Sangsit, dengan  adanya  hal  ini  tentu  menjadikan  solusi kepada para penjual bahan bakar minyak eceran agar  menjadikan  usahannya  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku  dan  tidak  bertentangan dengan hukum di Desa Sangsit.

## SARAN
Berdasarkan  penjelasan  yang  telah  diuraikan diatas  maka  dari  itu  peneliti  memberikan  saran sebagai berikut :
1. Kepada Pemerintah sebaiknya membuat Peraturan  Pemerintah  Daerah  terkait  legalisasi terhadap  penjualan  bahan  bakar  minyak  yang dilakukan secara eceran yaitu yang menggunakan  botol  maupun  yang  berbentuk pertamini.  Sehingga  para  penjual  tersebut  dapat menjadi  pelaku  usaha  yang  legal  dalam melakukan  persaingan  usaha  yang  sehat  dan wajar. Agar nantinya para pelaku usaha tersebut dapat berlindung dalam suatu payung hukum. 2. Kepada
Pemerintah
sebaiknya membentuk  suatu  lembaga  contohnya  BPH Migas di setiap wilayah di Indonesia khususnya di  Kabupaten  Buleleng,  sehingga  pengawasan terhadap  para  penjual  bahan  bakar  minyak eceran  di  setiap  wilayah  itu  dapat  berjelan sebagai mestinya dan secara optimal.
3. Kepada
BPH
Migas sebaiknya melakukan  atau  membuat  perjanjian  dengan pemerintah  daerah  dan  SPBU  untuk  melakukan pengawasan  mengenai  kegiatan  usaha  hilir minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh para penjual  bahan  bakar  minyak  eceran  yaitu  yang menggunakan  botol  maupun  yang  berbentuk pertamini.
4. Dalam  upaya  mencegah  bentuk-bentuk dalam  penjualan  bahan  bakar  minyak,  maka diperlukan  berbagai  dukungan  dari  semua instantsi  yang  berhubungan  dengan  penyaluran bahan bakar minyak, dengan cara mengikutsertakan  peran  masyarakat  dalam membantu  melakukan  pengawasan  dalam bentuk  pengaduan  ataupun  pelaporan  apabila ditemukan  adanya  bentuk-bentuk  pelanggaran terkait  legalisasi  dalam  menjual  bahan  bakar
minyak secara eceran, dan melakukan sosialisasi kepada  masyarakat  terkait  izin  yang  harus dimiliki  para  penjual  bahan  bakar  minyak eceran.
5. Bagi  masyarakat  disarankan  agar membeli  bahan  bakar  minyak  di  SPBU Pertamina  langsung  ataupun  SPBU  swasta  agar lebih  berkualitas  dan  terjamin  keamanannya. Dan kemudian disarankan juga bagi para penjual bahan  bakar  minyak  eceran  yang  tidak  resmi agar segera mendaftarkan usahanya atau beralih dengan  menggunakan  Pertashop  yang  terjamin kualitasnya,  dan  yang  pastinya  sudah  resmi karena diluncurkan oleh Pertamina sendiri 6. Bagi Pertamina agar persyaratan/kriteria kemitraan bisnis Pertashop agar dipermudah dan biaya  operasi  untuk  kemitraan  sebaiknya  bisa lebih  terjangkau  agar  lebih  banyak  masyarakat terutama  yang  dari  pelosok-pelosok  yang  ingin menjual  bahan  bakar  minyak  bisa  beralih  dari eceran  botol/pertamini  ke  Pertashop  yang  aman dan  terjamin  kualitasnya.  Dan  juga  kedepannya agar  semua  penjual  bahan  bakar  minyak  yang eceran sudah tidak ada lagi karena sudah beralih menggunakan Pertashop.

## DAFTAR RUJUKAN BUKU
Ali,  Zainuddin.  2010.  “Metode  Penelitian Hukum”. Jakarta: Sinar Grafika Bakhri,  Syaiful,  2012  “Hukum  Migas”. Yogyakarta: Total Media.
Cholid  Narbuko  dan  Abu  Achmadi,  2013. “Metode  Penelitian”.  Jakarta:  PT.  Bumi Aksara.
Giri  Ahmad  Taufik  dan  Wahyudin  Sunarya,
2017.  “Pengantar  Hukum  Minyak  dan Gas  di  Indonesia”.  Depok:  Indorecht Publishing.
Ishaq,  2017.  “Metode  Penelitian  Hukum  dan Penulisan  Skripsi,  Tesis,  Disertasi”. Bandung: Alfabeta.
Suratman  dan  Philips  Dillah,  2015.  “Metode Penelitian Hukum”. Malang: Alfabeta.

## JURNAL-JURNAL
Agustina,  Putri,  Arlinda,  2020.  “Praktek  Jual Beli  Bensin  Pada  Pom  Mini  Ditinjau Dari  Hukum  Positif  Dan  Hukum  Islam
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
(Studi  Kasus  Pom  Mini  Di  Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten  Jombang)”.  Skripsi,  Jurusan Hukum  Ekonomi  Syariah,  Fakultas Syariah  Dan  Ilmu  Hukum,  Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Tulungagung.
Suyanto,  Haris.  2019.  “Banyaknya  Penjualan BBM  dengan  menggunakan  pom  mini tanpa  dilengkapi  izin  di  kecamatan muara  wahau  kabupaten  kutai  timur” dalam Jurnal LEGALITAS Vol. 4 No. 2.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-ndang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Peraturan  Pemerintah    30  Tahun  2009  Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  36  Tahun  2004  Tentang Kegiatan  Usaha  Hilir  Minyak  Dan  Gas
Bumi
Peraturan  BPH  Migas  Nomor  6  Tahun  2015 tentang  Peyalur  Jenis  Bahan  Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus

## INTERNET
Aszhari,  Arief.  2020.  “Hati-Hati  Beli  Bensin Eceran  di  Pinggir  Jalan,  Ini  Efeknya”, https://www.liputan6.com/otomotif/read /4321409/hati-hati-beli-bensin-eceran- di-pinggir-jalan-ini-efeknya, diakses pada  tanggal  25  November  2020  Pukul
18:00 WITA. Azanella,  Ayu,  Luthfia,  2020.  “Mengenal Tentang  Pertashop,  Keuntungan,  Syarat dan Cara Daftarnya”,
https://www.kompas.com/tren/read/202 0/11/20/141653765/mengenal-tentang- pertashop-keuntungan-syarat-dan-cara- daftarnya?page=all,  diakses  pada  10 Januari 2021 Pukul 11:00 WITA. Gustiawati,  Irna.  2013.  “Pertamina  Ranking  ke 122  Daftar  Perusahan  Dunia  Fortune
500”, https://www.liputan6.com/bisnis/read/63 6225/pertamina-ranking-ke-122-daftar- perusahan-dunia-fortune-500, diakses pada  7  September  2020  pukul  18:00 WITA.

## SUMBER LAINNYA
Kamus Besar Bahasa Indonesia