## PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS/BERIMBANG DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN
Deny Slamet Pribadi Dsputih@yahoo.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda

## ABSTRAK
Suatu  perjanjian  dibuat  dengan  kesepakatan  para  pihak,  tapi  didalam  dunia  bisnis suatu bentuk dan norma hukum  yang efisien diperlukan sebagai suatu acuan dasar dberkontrak.Pada dasarnya asas KEBERIMBANGAN merupakan perwujudan doktrin “keadilan berkontrak” yang mengoreksi dominasi asas kebebasan berkontrak yang dalam beberapa hal justru menimbulkan ketidakadilan. Dalam  hal  terjadinya  sengketa  kontrak,  maka  beban  pembuktian,  apakah kadarnya  ringan  atau  berat  atau  sebab  dari  hal – hal  lain  harus  diukur  berdasarkan  asas proporsionalitas untuk memperoleh hasil penyelesaian yang elegan dan win – win solution dari pada suatu Perjanjian yang ada.
Kata Kunci: Perjanjian, Keberimbangan, Pembuktian, Keadilam.

## PENDAHULUAN
Terdapat beberapa asas – asas umum yang mendukung suatu perancangan kontrak  yang  baik.  Namun  diluar  dari  asas – asas tersebut, dibutuhkan suatu asas yang berorientasi  kepada  keadilan  karena  suatu produk  hukum  mencita – citakan  suatu bentuk  keadilan  yang  diharapkan  akan dipatuhi oleh para penggunanya.
Suatu  perjanjian  dibuat  dengan kesepakatan para pihak, tapi didalam dunia bisnis suatu bentuk dan norma hukum yang efisien  diperlukan  sebagai  suatu  acuan dasar dberkontrak. Seperti contohnya perjanjian  baku,  melalui  suatu  proses perkembangan  kehidupan  manusia  kita menuntut agar suatu perjanjian atau bentuk kontrak  dapat  dipahami  dan  disepakati secara  cepat dan  praktis. 1 Perjanjian kemitraan  menandai  suatu  perkembangan perikatan bisnis yang didalamnya terdapat
1 Achmad  Busro,  2010,  Hukum  Perikatan,
Octama, Semarang, halaman 25
suatu kepentingan antara kedua belah pihak yang  dapat  dilaksanakan  segera  dengan cepat.
Kontrak  kemitraan  ini  memang mengakomodasi  suatu  kegiatan  bisnis namun  masih  banyak  ahli  yang  menilai bahwa  kontrak  kemitraan  yang  biasanya dilakukan  degan  perjanjian  baku  telah memberikan  ketidak  seimbangan  para pihak. “ 2
Ruang  lingkup  dan  daya  kerja  asas proporsionalitas  tampak  lebih  dominan dalam  kontrak  komersial.  Dengan asumsi dasar bahwa karakteristik kontrak komersial  menempatkan  posisi  para  pihak pada kesetaraan sehingga tujuan para pihak yang  berorientasi  pada  keuntungan  bisnis akan  terwujud  apabila  terdapat  pertukaran hak dan kewajiban yang proporsional (fair). Asas keseimbangan tidak dilihat sebagaimana  asas  keseimbangan  yang
2 Ibid, halaman 38
berkonteks  keseimbangan – matematis (equilibrium)  namun  lebih  kepada  proses dan  mekaanisme  pertukaran  hak  dan kewajiban  yang  berlangsung  secara  fair. 3 Untuk mencari makna asas proporsionalitas dalam  kontrak  harus  beranjak  dari  makna filosofi keadilan.
Hal ini dapat ditelusuri dari berbagai pendapat filsuf dan sarjana : 1. Aristoteles menyatakan bahwa prinsip yang sama diperlakukan sama dan prinsip yang tidak sama diperlakukan tidak sama. 2. Ulpianus menyatakan bahwa keadilan adalah  kehendak  yang  terus menerus  dan  tetap  memberikan kepada  masing – masing  apa  yang menjadi  haknya.  Artinya  keadilan dapat  terwujud  apabila  sesuatu  yang diberikan kepada seseorang sebanding dengan yang seharusnya ia terima.  Pada  hakikatnya,  gagasan tersebut  merupakan  titik  tolak  bagi pemaknaan asas proporsionalitas
dalam  hubungan  kontraktual  para pihak 3. Hegel  mengatakan  bahwa  sentuhan
KESEIMBANGAN dalam pertukaran  prestasi  para  pihak  yang berkontrak  melalui  pengakuan  akan adanya hak milik. Hak milik menurut Hegel  merupakan  landasan  bagi  hak – hak  lainnya.  Pemegang  hak  milik harus  menghormati  orang  lain  yang juga  pemegang  hak  milik.  Adanya
saling menghormati hak milik
sekaligus mempertahankan eksistensi masing – masing  pihak  merupakan landasan terjadinya hubungan
kontraktual  yang bersubstansikan asas BERIMBANG.
3 Salim H.S, 2010, Hukum Kontrak :Teori Dan Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 45
Peter  Mahmud  Marzuki  menyebut asas proporsionalitas dengan istilah “equitability contract” dengan unsur justice serta fairness. Makna “equitability” menunjukkan suatu hubungan yang setara ( kesetaraan  )  tidak  berat  sebelah  dan  fair. Artinya hubungan kontraktual tersebut pada dasarnya  berlangsung  secara  proporsional dan  wajar.  Dengan  merujuk  pada  asas aequitas  praestasionis,  yaitu  asas  yang menghendaki  jaminan  keseimbangan  dan ajaran  justum  pretium,  yaitu  kepantasan menurut  hukum.  Tidak  dapat  disangkal bahwa  kesamaan  para  pihak  tidak  pernah ada.  Sebaliknya,  para  pihak  ketika  masuk kedalam  kontrak  berada  dalam  keadaan yang  tidak  sama.  Akan  tetapi  ketidak samaan  tersebut  tidak  boleh  dimanfaatkan oleh pihak yang dominan untuk memaksakan  kehendaknya  secara  tidak memadai  kepada  pihak  lain.  Dalam  situasi semacam inilah asas proporsionalitas bermakna equitability. 4

## Rumusan Masalah
Oleh  sebab  itu  dalam  hal  asas proporsonal  terhadap  perjanjian  kemitraan tersebut peneliti mengetahui tentang permasalahan  yang  menjadi  suatu  momok dalam perjanjian kemitraan yang mengakibatkan  kerugian  bagi  para  pelaku usaha. Bagaimana Penerapan Asas Proporsionalitas/berimbang dalam Perjanjian Kemitraan ?

## PEMBAHASAN
Pada dasarnya asas KEBERIMBANGAN merupakan perwujudan  doktrin  “keadilan  berkontrak”
4 Subekti, 2009, Aneka Perjanjian, PT. Alumni, BandungSoerjono Soekamto, halaman 42
yang  mengoreksi  dominasi  asas  kebebasan berkontrak  yang  dalam  beberapa  hal  justru menimbulkan ketidakadilan. Pemikiran seperti ini mengingatkan kita pada awamnya  dan  para  ahli  atau  sarjana  pada khusunya  untuk  tidak  lagi  berpatutan  oleh kebebasan berkontrak namun
mengfokuskan pembelajaran mengenai
kriteria  serta  prosedur  bagi  perkembangan doktrin “keadilan kontraktual “.
Perwujudan keadilan berkontrak ditentukan melalui dua pendekatan. Pertama adalah pendekatan prosedurraal dimana pendekatan ini mengfokuskan kepada permasalahan kebebasan kehendak  dalam  pembuatan
suatu kontrak.
Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan  substantif  dimana  pendekatan ini  bertujuan  untuk  memberikan  dorongan kandungan  atau  substansi  serta  pelaksaan kontrak.  Berdasarkan  penjabaran  diatas maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  asas proporsionalitas  memiliki  arti  “asas  yang melandasi  atau  mendasari  pertukaran  hak dan  kewajiban  para  pihak  sesuai  dengan porsi  atau  KEBUTUHAN  dan  bagiannya dalam seluruh kegiatan kontraktual”.
Asas KEBERIMBANGAN
mengandaikan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam sebuah proses hubungan mengikat baik pada fase prakontrakktual, pembentukan kontrak
maupun pelaksanaan kontrak. Asas
Keberimbangan  sangat  berorientasi  pada konteks  hubungan  dan  kepentingan  para pihak  agar  lahirlah  suatu  hubungan yang kondusif dan fair.
Berdasarkan hal diatas maka terdapat beberapa kriteria yang dapat dijadikan dasar untuk  menemukan  apabila  suatu  kontrak mengandung  asas  keberimbangan  atau proporsional  atau  tidak  yaitu  sebagai berikut :
1. Kontrak  yang  bersubstansi  asas proporsionalitas  adalah  kontrak  yang
memberikan pengakuan terhadap hak,  peluang  dan  kesempatan  yang sama  kepada  para  kontraktan  untuk menentukan  pertukaran  yang  adil bagi mereka. Kesamaan bukan dalam arti “kesamaan hasil’ mel ainkan pada posisi para pihak yang mengandaikan “  kesetaraan  kedudukan  dan  hak
(equitability)”.
2. Berlandaskan  pada  kesamaan  dan kesetaraan hak tersebut, maka
kontrak yang bersubstansi asas proporsional  adalah  kontrak  yang dilandasi oleh kebebasan para kontraktan untuk menentukan substansi apa yang adil dan apa yang tidak  adil  bagi  mereka  (prinsip kebebasan)
3. Kontrak  yang  bersubstansi  asas proporsional  adalah  kontrak  yang mampu  menjamin  pelaksanaan  hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban  secara  proporsional  bagi para pihak. 5
Perlu  digarisbawahi  bahwa  keadilan tidak  selalu  berarti  semua  orang  harus selalu  mendapatkan  sesuatu  dalam  jumlah yang sama, dalam konteks ini dimungkinkan  adanya  hasil  yang  berbeda. Dalam  hal  ini,  maka  prinsip  distribusi – proporsional  terhadap  hak  dan  kewajiban para  pihak  harus  mengacu  pertukaran  yang fair (distribusi proporsional).
Dalam hal terjadinya sengketa kontrak,  maka  beban  pembuktian,  apakah kadarnya  ringan  atau  berat  atau  sebab  dari hal – hal lain harus diukur berdasarkan asas proporsionalitas  untuk  memperoleh  hasil penyelesaian  yang  elegan  dan  win – win solution
5 Salim H.S, 2010, Hukum Kontrak :Teori Dan Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 54
Ada beberapa alasan mengapa pentingnya membuat surat perjanjian formal ini
yang ber
asaskan
keberimbangan, diantaranya : I. Perjanjian Kemitraan Sebagai Dasar Kerja Sama Usaha
Setelah  dua  pihak  sepakat  untuk menjalin  kerja  sama,  maka  keduanya memerlukan  aturan  dalam  menjalankan kerja sama tersebut. Adanya pembagian hak dan  kewajiban  yang  jelas  misalnya,  tentu akan  menjadikan  mitra  bisa  mendapatkan posisinya sesuai dengan hak dan kewajiban yang  dia  miliki.  Aturan  itu  juga  berisi  hal- hal yang bisa membatalkan kerja sama, atau konsekuensi  yang  akan  diterima  mitra  jika melanggar perjanjian. 6

## II. Mengatasi Masalah yang Mungkin Terjadi
Bisnis  yang  dijalankan  oleh  dua orang  tentu  akan  menimbulkan  banyak perbedaan  pendapat.  Isi  kepala  satu  orang tidak  mungkin  sama  dengan  isi  kepala orang  yang  lainnya.  Ketika  perbedaan  itu terjadi tidak menutup kemungkinan terjadinya perselisihan yang akan mempengaruhi  pola  kinerja  kerja  sama tersebut. Bahkan tidak menutup kemungkinan masalah akan sampai ke meja hijau. Maka dengan adanya surat perjanjian yang
telah ditandatangani akan
menyelesaikna  perbedaan  yang  terjadi hingga  tidak  sampai  menjadi  perselisihan yang  besar.  Sebabnya  adalah  segala perbedaan  itu  telah  dirundingkan  bersama dan  telah  disepakati  dalam  surat  perjanjian tersebut. Jadi perlu juga dicantumkan dalam perjanjian  mengenai  apa  yang  harus
6 Erwan  Macintyre,  2007,  Essentials  of  Bussiness Law,  Pearson  Education  Limited,  England, halaman 76
dilakukan  jika  terjadi  perbedaan  pendapat dalam  menjalankan  dan  mengembangkan bisnis mereka.
III. Sebagai  Bentuk  profesionalisme Kerja Sama Prinsip saling percaya dalam kemitraan janganlah dijadikan alasan untuk tidak  bersikap  profesional  dalam  bisnis. Surat perjanjian merupakan bentuk profesionalisme  kerja  karena  disanalah awal  memulai  suatu hubungan  kemitraan. Dengan  adanya  surat  perjanjian,  maka kedua pihak mitra harus bisa bekerja sesuai dengan  wewenang  dan  tugas  yang  telah disepakati dalam surat perjanjian tersebut.

## IV. Menyamakan Persepsi
Isi  dalam  surat  perjanjian  harus dipahami  oleh  semua pihak,  kemudian melakukan  diskusi  untuk  menyamakan kembali  persepsi  dan  kesepakatan  yang akan  diperjanjikan.  Isi  dokumen  dalam surat  perjanjian  dan  setiap  perubahan  yang terjadi  harus  secara  resmi  diketahui, disetujui,  dan  ditandatangani  oleh  semua pihak dalam kemitraan tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN
a. Kesimpulan untuk  menemukan  apabila  suatu
kontrak  mengandung  asas  keberimbangan atau  proporsional  atau  tidak  yaitu  sebagai berikut :
1. Kontrak  yang  bersubstansi  asas proporsionalitas  adalah  kontrak  yang memberikan pengakuan terhadap hak
2. Berlandaskan  pada  kesamaan  dan kesetaraan hak tersebut, maka kontrak yang bersubstansi asas proporsional  adalah  kontrak  yang dilandasi oleh kebebasan para kontraktan untuk menentukan substansi apa yang adil dan apa yang tidak  adil bagi  mereka  (prinsip kebebasan)
3. Kontrak  yang  bersubstansi  asas proporsional  adalah  kontrak  yang
mampu  menjamin  pelaksanaan  hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban  secara  proporsional  bagi para pihak.
Perlu digaris bawahi  bahwa  keadilan tidak  selalu berarti  semua  orang  harus selalu  mendapatkan  sesuatu  dalam  jumlah yang sama,
b. Saran Dalam pemenrapkan Asas Keberimbangan mengandaikan  pembagian hak  dan  kewajiban  diwujudkan  dalam sebuah  proses  hubungan  mengikat  baik pada  fase  prakontrakktual,  pembentukan kontrak  maupun  pelaksanaan  kontrak. Masing  masing  pihak  haruslah  memahami Asas  Keberimbangan  sangat  berorientasi pada  konteks  hubungan  dan  kepentingan para  pihak  agar  lahirlah  suatu  hubungan yang kondusif dan fair.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Busro, 2010, Hukum Perikatan, Octama, Semarang Subekti, 2009, Aneka Perjanjian, PT. Alumni, Bandung Soerjono Soekamto, Erwan Macintyre,
2007, Essentials of Bussiness Law, Pearson Education Limited, England
Salim H.S, 2010, Hukum Kontrak :Teori
Dan Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta,