Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com

## Perlindungan Hukum Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah di Kendari

## INFO PENULIS
Sri Khayati Universitas Sulawesi Tenggara srikhayati65@gmail.com
+6281341506718

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 2, No. 2, Agustus 2022 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2022 Arden Jaya Publisher All rights reserved
Saran Penulisan Referensi:
Khayati, S. (2022). Perlindungan Hukum Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah di Kendari. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 2 (2), 76-88.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  kebijakan  teoritis  dalam industrilisasi  dan  perubahan  fungsi  sosial  hak  milik  atas  tanah  Penelitian  ini  bersifat yuridis normative yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidaih-kaidah atau norma-norma  dalam  hukum  positif.  yaitu  norma-nonna  hukum  yang  terdapat  dalam peraturan  perundang-undangan  di  bidang  pertanahan,  yang  terdiri  dari  Undang- undang,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden,  Keputusan  Presiden,  Perattran Menteri Negara/ Kepala Bsdan Pertsnahan Nasional, Keputusan Menteri dan Keputusan Pengadilan bahwa fungsi sosial hak milik atas tanah dianggap menjadi dua kepentingan yakni  kepentingan  individu  pemilik  tanah  dan  kepentingan  di  luar  individu  pemilik tanah.  Munculnya  pembangunan  industri  melahirkan  perubahan-perubahan  yang  ada gilirannya menentukan eksistensi fungsi sosial hak milik atas tanah. Fungsi sosial yang diidealkan dalam normatif aktualisasinya sangat ditentukan oleh perubahan sosial yang terjadi. Sosial-kultural  yang  semakin  majemuk  dan  heterogen  menentukan  aktualisasi fungsi  sosial  tersebut.  Fungsi  sosial  sebagai  nilai,  berkembang  dan  berubah  berbeda dari satu tempat ke tempat lain, dari waktu ke waktu dan dari kelompok manusia satu kepada  kelompok  manusia  yang  lain.  Fungsi  sosial  dipahami  berdasar  keajengan (regularities,  nomos)  atau  keseregaman  (uniformities),  bukan  sebagai  norma  positif dan  bukan  sebagai  keharusan-keharusan  semata.  Jadi  fungsi  sosial  dipahami  bukan dalam  tataran  idealnya  melainkan  lebih  pada  tataran  aktualnya  sebagai  realitas  yang teramati.  Jadi  penguasaan  dan  penggunaan  tanah  dalam  masyarakat  yang  pada hakikatnya  merupakan  produk  dari  bekerjanya  berbagai  faktor  yang  saling berinteraksi,  yaitu,  dinamika  internal,  intervensi  pemerintah  dengan  berbagai kebijakan.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Fungsi Sosial , Hak Milik Atas Tanah .

## A. Pendahuluan
Modernisasi  dan  pertumbuhan  ekonomi  saat  ini  sebagai  pemacu  pertumbuhan  ekonomi yang sangat pesat. Sepanjang era kekuasaan rezim orde baru kebijakan pembangunan nasional amat  menekankan  strategi  pertumbuhan  yang  secara  implisit  merupakan  kebijakan  ekonomi yang berparadigma modernisasi, yang pada gilirannya akan mengandalkan peran industri dan industrialisasi  sebagai  jalan  untuk  percepatan  tingkat  pertumbuhan  produk  dan  pendapatan nasioanl  (Veeger,  1993).  Berbeda  dengan  strategi  kerakyatan  ialah  strategi  yang  akan mengandalkan  diri  pada  pentingnya  memberdayakan  kemampuan  warga  dan  pentingnya pengembangan  modal  sosial,  strategi  pertumbuhan  akan  berkonsekuensi  pada  penekanan pentingnya  peran  pejabat  kekuasaan  Negara  untuk  ikut  melibatkan  diri  dalam  proses industrialisasi.
Apabila dilihat baik-baik sampai saat ini Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 tidak sedikitpun  berubah  atau  diubah,  tetapi  konteks-konteksnya telah  berubah.  Konsep  sosial  ikut berubah, oleh karenanya penulis tertarik untuk meneliti tentang Perlindungan Perubahan Sosial Hak Milik Atas Tanah di Kendari di sebabkan pembangunan mengarah ke fungsinya yang baru sebagai  pemacu  pertumbuhan  ekonomi  lewat  industrialisasi.  Konsep  fungsi  sosial  tanah  kini dimaknakan  sebagai  dasar  pembenaran  pemerintah  untuk  membebaskan  lahan-lahan  milik warga. Yang semula didayagunakan untuk pertanian rakyat ini dialokasikan guna pembangunan pabrik-pabrik,  ruko.  Tanah-tanah  lahan  yang  semula  tak tersentuh  ekonomi  kapitalis  modern kini telah mengalami transformasi.
Melibatkan  diri  dalam  proses  modernisasi  dan  industrialisasi  seperti  itu,  undang-undang telah  pula  membukakan  kesempatan  luas  kepada  para  pejabat  kekuasaan  Negara  untuk memfasilitasi  para  pelaku  industri  dan  mengontrol  proses-proses  pengambilan  alih  hak-hak milik  para  pemilik  tanah  untuk  kepentingan  industri,  dengan dalih  untuk  kepentingan  umum dan  bahwa  hak  milik  padda masa  lalu,  kini  kepemilikan  atas  tanah  tidak  lagi  bersifat  mutlak. Industrialisasi  dengan  keterlibatan  pemerintah  sepanjang  proses  telah  menyebabkan  pemilik hak ataa tanah lebih bertendesi ke faktanya sebagai kewajiban rakyat untuk membantu usaha pembangunan dengan melepaskan lahanya sewaktu-waktu demi kepentingan nasional.
Sekalipun  para pemilik tanah yang dibebani  kewajiban  untuk  melepaskan  hak  atas tanah lahannya akan memperoleh ganti rugi yang dijanjikan layak, namun demikian sampai sekarang standar yang jelas tentang harga yang layak belum pernah ditetapkan. Segala sesuatunya akan ditentukan  oleh  hasil  musyawarahnya  antar  pemilik  dan  pendiri  pabrik  atau  ruko  yang memerlukan lahan. Apabila musyarah dilangsungkan secara fair, maka harga pasar atau harga

## Abstract
This study aims to find out how the theoretical policies in industrialization and changes in  the  social  function  of  land  ownership  rights  are  juridical.  namely  the  legal  norms contained  in  the  laws  and  regulations  in  the  land  sector,  which  consist  of  Laws, Government Regulations, Presidential Regulations, Presidential Decrees, Regulations of the  State  Minister/Head  of  National  Land  Agency,  Ministerial  Decrees  and  Court Decisions that the social function of rights Ownership of land is considered to be of two interests,  namely  the  interests  of  individual  land  owners  and  interests  outside  the individual land owners. The emergence of industrial development gave birth to changes which in turn determined the existence of the social function of property rights on land. The idealized social function in its normative actualization is largely determined by the social  changes  that  occur.  The  increasingly  diverse  and  heterogeneous  socio-cultural determines  the  actualization  of  these  social  functions.  The  social  function  as  a  value develops and changes differently from one place to another, from time to time and from one  human  group  to  another.  Social  function  is  understood  based  on  regularities (regularities,  nomos)  or  uniformities  (uniformities),  not  as  positive  norms  and  not  as mere imperatives. So social function is understood not at the ideal level but rather at the actual  level  as  an  observed  reality.  So  the  control  and  use  of  land  in  the  community which is essentially a product of the work of various interacting factors, namely, internal dynamics, government intervention with various policies..
Keywords:   Legal Protection, Social Functions, Land Ownership
menurut  Nilai  Jual  Objek  Pajak  itulah  yang  mestinya  dipegang  sebagai  patokan.  Akan  tetapi dalam  kenyataan  perundingan  acapkali  berjalan  dengan  posisi  masing-masing  yang  tak seimbang,  besarnya  ganti  rugi  yang  diberikan  kepada  mereka  dianggap  tidak  sesuai  dan merugikan pemilik tanah.
Disadari  atau  tidak  industrialisasi  yang  selama  ini  dijalankan  di  Indonesia  lebih  banyak ditempuh  melalui  kebijakan  pembangunan.  Industrialisasi  ditempatkan  sebagai  prioritas pembangunan  nasional.  Pendapat-pendapat  tersebut  tidak  semuanya  benar  bahkan  lebih bersifat  pelecehan  namun sedikit  kebenarannya  bila  direfleksikan dari  GBHN  Orde Baru  yang menempatkan  pembangunan  industri  sebagai  tulang  punggung  industrialisasi.  Dalam  GBHN, TAP  MPR NO. II/MPR/1998, angka IV.A.4a yakni :
Kondisi  pembangunan  industri  dianggap  telah  dapat  memperkukuh  perekonomian nasional dengan berkembangnya keterkaitan yang kuat dan saling mendukung antar sektor pembangunan  lainnya.  Sektor  industri  nasional  diangap  lebih  mampu  menggunakan rancang  bangun,  rekayasa  dan  kontruksi  serta  memanfaatkan  barang  dan  jasa  buatan dalam negeri. Disisi lain telah diakui pula bahwa daya saing dan ketahanan industri yang tinggi  serta  nilai  tambah  yang  memadai  belum  sepenuhnya  tercapai.  Kandungan  lokal produk barang dan jasa masih rendah, ketergantungan akan bahan baku impor masih tinggi serta  penyebaran  industri  ke  seluruh  wilayah  khususnya  di  kawasan  timur  Indonesia belum merata.
Industrialisasi  melahirkan  perubahan  sosial  yang  menyangkut  sistem  nilai,  norma, perilaku,  organisasi,  lembaga  sosial,  stratifikasi,  kekuasaan,  interaksi  sosial  dan  sebagainya. Industrialisasi  berpengaruh  terhadap  kepemilikan  dan  pola  penguasaan  tanah,  intensitas transaksi tanah, pola hubungan kerja dan pendapatan pertanian pedesaan. Hadirnya berbagai industri  di  berbagai  lokasi  melahirkan  komunitas  warga  yang  demikian  terdapat  keterkaitan yang intensif dengan tanah. Salah satu keterkaitan dalam bentuk pembebasan tanah, sehingga kebutuhan  tanah  meningkat.  Di  komunitas  ini  pembebasan  tanah  tak  terhindarkan,  sebab pembangunan industri selalu didahului tahap pembebasan tanah. Dan itu meliputi tanah milik warga  yang  semula  terbatas  untuk  pertanian,  bahkan  semula  tanah  tersebut  tidak  tersentuh kegiatan  ekonomi  modern.  Banyaknya  pembebasan  tanah,  pemilik  tanah  menjadi  terbangun dan  menyadari  pentingnya  nilai  ekonomi  tanah.  Oleh  pemilik  tanah  menjadi  lebih  dimaknai sebagai  sumber  perolehan  uang  dan  sarana  memperoleh  keuntungan  pribadi.  Fenomena semacam ini mengindikasikan terjadinya perubahan fungsi sosial hak milik atas tanah, sehingga perubahan ke fungsi individual dan tanah tidak lagi dipandang dalam fungsi sosialnya.
Di masyarakat, terindikasi bahwa pembebasan tanah merupakan sumber akumulasi baru. Melalui  pembebasan  tanah,  dimungkinkan  para  pemimpin  desa/Lurah  setempat  mencari komisi  sebagai  perantara. Fungsi  sosial  hak  milik  atas  tanah  yang  diidealkan  dalam normatif- positivistik,  eksistensinya  berhadapan  dengan  realitas  yang  aktual  dan  inherent  dengan masyarakatnya.  Fungsi  sosial  hak  milik  atas  tanah  dalam  normatif  aktualisasinya  menjadi beriorientasi  pada  kebenaran  kontektual  dimana  tanah  tersebut  berada,  bukan  tekstual sebagaimana dalam normatifnya.
Pasal  6  UUPA  1960  memuat  pernyataan  penting  mengenai  hak-hak  atas  tanah  dalam konsepsi  yang  mendasari  hukum  tanah  positif,  sebagai  norma  positif  seharusnya  (das  sollen) harus  diterima  danditerapkan  begitu  saja    (taken  for  granted).  Penjelasan  pasal  tersebut menyebutkan  bahwa  tidak  hanya  hak  milik  yang  mempunyai  fungsi  sosial,  melainkan  semua hak  atas  atas  tanah.  Pasal  ini  merumuskan  secara  singkat  hak-hak  perorangan  atas  tanah menurut konsepsi hukum tanah nasional yang hakikatnya adalah konsepsi hukum adat.
Menurut konsepsi hukum adat semua hak atas tanah bukan hanya berisikan kewenangan melainkan  juga  kewajiban  untuk  memanfaatkannya  (Harsono,  1999).  penguasaan  atas  semua tanah oleh Negara, diartikan sebagai pemberian wewenang kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat  Indonesia.  Konsekuensinya  Negara  berhak  campur  tangan  di sektor  agraria sehingga  setiap  hak  atas  tanah  tidak  terlepas  dari  hak  menguasai  Negara.  Demi  kepentingan nasional misalnyua, Negara dapat mengendalikan.
Hak menguasai Negara bermula dari konsep teritorialitas yang berkembang sebagai tradisi hukum barat sejak abad XII. Pada abad ini kesadaran nasional mulai bangkit di Negara-negara barat,  kemudian  melahirkan  komunitas-komunitas  Politik  (wignjosoebroto,  2008).  Konsep- konsep yang menebal sebagai paradigma kehidupan publik dan tradisi hukum pertanahan barat tersebut,  menjadi  dasar  pembenar  berlakunya  peraturan  perundang-undangan  tentang pendayagunaan tanah di Indonesia pada zaman kolonial sebagaimana dikenal dalam Agrarische
wet jo. Agrarische Besluit, 1870. Disadari atau tidak, konsep ini terus berlaku untuk mendasari legalitas  peraturan  perundang-undangan  pertanahan  dan  praktik  pelaksanaannya  di  Era pascakolonial di Indonesia, yakni konsep hukum barat, hak atas tanah pertanian tidak tercipta sebagai  bagian  dari  hak  asli  bawaan  manusia  pembuka  dan  penggarapannya  melainkan terwujud  sebagai  hak  yang  diperoleh  karena  pemberian  dan  pengakuan  Negara (wignjosoebroto, 2008).
Pembangunan  sering  diartikan  tidak  sekedar  maknanya  sebagai  program  atau  kebijakan umum  melainkan  sebuah  ideologi  yang  menuntun  pembangunan.  Apabila  tanah  dibutuhkan untuk  pembangunan,  maka  tanah  yang  ada  di  kawasan  Negara telah  terkontrol  bahakn  dapat beralih  ke  penguasaan  Negara  untuk  kepentingan  pembangunan.  Hukum  pertanahan  yang dikuasai  oleh  paradigma  teritorialitas  dan  dikuati  ideologi  pemerintah  atau  pembangunan menyebabkan  hukum  pertanahan  yang  ada  menjadi  sulit  bersifat  po[ulis  pemerintah  atau pembangunan lebih bersifat ke waktunya yang etatis sehingga melalui melahirkan marjinalisasi petani tradisional para pemilik tanah.
Fungsi  sosial  sebagai  salah  satu  landasan  hukum  menguasai  Negara  atas  tanah,  semakin memperkuat  posisi  Negara  ke  arah  pencarian  tanah-tanah  untuk  kepentingan  pembangunan termasuk untuk industri. Konsekuensinya, marjinalisasi pemilik tanah berlangsung terus. Uang, politik  dan  kekuasaan  serta  alasan  demi  kepentingan  umum  menyebabkan  kian  mudahnya pemilik  tanah  terusik  dari  tanah  Mereka  sendiri.  Oleh  karena  itu  penulis  menjadi  tertarik tentang  penting  fungsi  sosial  perlu  dikaji  dalam  rangka  pemikiran  teoritis  yang  akan  datang menuju perlindungan hak milik atas tanah yang lebih berkeadilan.
Dikukuhi bahwa fungsi sosial hak milik atas tanah dianggap menjadi dua kepentingan yakni kepentingan individu pemilik tanah dan kepentingan di luar individu pemilik tanah. Munculnya pembangunan  industri  melahirkan  perubahan-perubahan  yang  ada  gilirannya  menentukan eksistensi  fungsi  sosial  hak  milik  atas  tanah.  Fungsi  sosial  yang  diidealkan  dalam  normatif aktualisasinya  sangat  ditentukan  oleh  perubahan  sosial  yang  terjadi.  Sosio-kultural  yang semakin  majemuk dan  heterogen menentukan  aktualisasi  fungsi  sosial tersebut.  Fungsi  sosial sebagai nilai, berkembang dan berubah berbeda dari satu tempat ke tempat lain, dari waktu ke waktu dan dari kelompok manusia yang satu kepada kelompok manusia yang lain. Fungsi sosial dipahami  berdasar  keajengan  (regularities,nomos)  atau  keseragaman  (uniformities),  bukan sebagai  norma  positif  dan  bukan  sebagai  keharusan-keharusan  semata.  Jadi  fungsi  sosial dipahami bukan dalam tataran idealnya melainkan lebih pada tataran aktualnya sebagai realitas yang teramati.
Terdapat  berbagai  faktor  yang  mempengaruhi  hukum  dipatuhi  atau  tidak  dipatuhi. Misalnya  karena  takut  sanksi,  kepentingan  terjamin  bahkan  mungkin  karena  merasa  hukum yang  berlaku  sesuai  dengan  nilai-nilai  atau  sikap  hukum  seseorang/warga  masyarakat (soekanto, 1988). Dalam konteks tanah Gunawan Wiradi menyebutkan adanya kondisi objektif mengenai  kepemilikan,  penguasaan  dan  penggunaan  tanah  dalam  masyarakat  yang  pada hakikatnya merupakan produk dari bekerjanya berbagai faktor yang saling berinteraksi, yaitu dinamika  internal,  intervensi  pemerintah  dengan  berbagai  kebijakan,  pengaruh  faktor eksternal,  perubahan  kondisi  ekonomi,  politik  (Wiradi,  2000).  Oleh  karena  perubahan  fungsi sosial  hak  milik  atas  tanah  merupakan  bagian  dari  perubahan  sosial  yang  menyangkut  nilai- nilai/pandangan warga masyarakat tentang tanah.
Perubahan fungsi sosial hak milik atas tanah mengikuti dinamika proses yang mengalami bersamaan dengan meningkatnya kebutuhan tanah sehingga menyebabkan masuknya ekonomi uang.  Uang  menghapuskan  ikatan  sosial  antar  individu  dan  menjadikan  individu  dapat memperoleh  kekuatan  yang  luas  dan  membuat  kelas  dominan  menjadi  tidak  teridentifikasi. Ekonomi uang menjamin pemenuhan kebutuhan individu sehingga materi mendominasi setiap aspek masyarakat (Chadhoke, 1995).
Pada  waktu  terjadi  campur  tangan  hukum  melalui  tindakan  normatif  oleh  kekuasaan publik,  eksistensi  fungsi  sosial  hak  milis  atas  tanah  mengalami  gangguan.  Terlebih  campur tangan kekuasaan publik tersebut sangat kuat, sehingga penafsiran penguasa berbeda dengan penafsiran  warga  masyarakat.  Posisi  Narga  yang  begitu  dominan,  menempatkan  kepentingan pemilik  tanah  berada  di  bawah  kepentingan  Negara,  kepentingan  umum,  kepentingan pembangunan bahkan kepentingan lain yang menunjang pembangunan nasional. Kelanjutannya terjadi  ketidakadilan  yakni  tidak  terjaminnya  kepentingan  individu  pemilik  tanah.  Pemilikan pribadi atas tanah terjerat oleh hak-hak  kolektif dan pemilikan pribadi seakan-akan terkurung dalam  penguasaan  kolektif  (Tjonronegoro,  1984).  Perlindungan  kepentingan  individu  pemilik
tanah  menjadi  berkurang,  bahkan  dapat  hilang  sama  sekali  dan  bergesr  pada  kelompok- kelompok tertentu yaitu pengusa industri.
Pada hakikatnya aktualisasi fungsi sosial hak milik  atas tanah merupakan aktualisasi ide- ide  hukum  yang  abstrak  menjadi  kenyataan.  Disamping  merupakan  hak  yang  berarti mengandung  fungsi  fasilitas,  fungsi  sosial  hak  milik  atas  tanah  juga  mengandung  kewajiban yang berarti sebagai fungsi kontrol terhadap pemilik tanah.
Terdapat berbagai kewajiban yang harus diaktualkan pemilik tanah sebagai berikut :
1.  Kewajiban untuk menggunakan tanah miliknya sesuai dengan keadaan tanahnya, sifat dan tujuan pemberian haknya sehingga pemilik tidak diperbolehkan menelantarkan tanahnya;
2.  Kewajiban  untuk menggunakan  atau memanfaatkan tanah miliknya secara  sesuai  dengan rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
3.  Kewajiban  untuk  menggunakan  atau  memanfaatkan  tanah  miliknya  secara berkeseimbangan  antara  kepentingan  individualnya  sebagai  pemilik  dengan  kepentingan di luarnya yakni kepentingan masyarakat;
4.  Kewajiban  bagi  pemilik  tanah  untuk  menganggap  tanah  miliknya  bukan  sebagai  barang komoditas perdagangan sehingga  wajib  untuk  menjadikan  tanahnya  bukan sebagai objek spekulasi.
Secara  hakiki  hak  milik  dapat  dilihat  sebagai  dasar  perkembangan  pribadi.  Istilah  milik menjelaskan suatu konsep yang lebih pasti dan lebih mendekati pengertian harta mutlak dalam pengertian modern (Munzer, 1990). Hak milik atas tanah merupakan salah satu unsur penting dalam  persoalan  keadilan,  sehingga  keadilan  selalu  berkaitan  erat  dengan  jaminan  hak  milik pribadi.  Disamping  menjamin  hak  milik  pribadi  yakni  menjaga  agar  orang  tidak  saling merugikan satu sama lain, maka fungsi kedua dari keadilan yakni mengarahkan manusia untuk menggunakan  hak  milik  bersama  demi  kepentingan  bersama  dan    hak  milik  pribadi  demi kepentingan mereka masing-masing.
Melalui perspektif struktural fungsional untuk dapat dipahami masyarakat sebagai sistem sosial  yang  terdiri  atas  bagian-bagian  atau  unsur-unsur  yang  berkaitan  satu  sama  lain  dan fungsional dalam keseimbangan. Segala pranata yang ada dalam masyarakat tertentu memiliki sifat  fungsional  terhadap  yang  lain.  Suatu  prata  dapat  dipertahankan  apabila  fungsional terhadap  yang  lain  dan  sebaliknya  tidak  dipertahankan,  bahkan  ditolak  bila  pranata  tersebut menjadi  tidak  fungsional.  Terdapat  sejumlah  temuan  yang  membuktikan  benar  terjadi perubahan  fungsi  sosial  hak  milik  atas  tanah  (Yusriyadi,  2003).  Perubahannya  menuju  ke fungsional  pribadi  sehingga  pemilikan  tanah  di  kalangan  warga  masyarakat  tidak  lagi beriorientasi pada fungsi sosial. Pembangunan berbagai industri selalu menghadirkan berbagai permasalahan, misalnya pengadaan tanah milik warga yang dikenal  dengan istilah pembebasan tanah. Pembebasan tanah untuk pembangunan industri di kalangan warga  masyarakat menjadi semakin sulit, di satu pihak, tanah merupakan kebutuhan yang harus ada untuk pembangunan industri sementara  di pihak  lain persedian  tanah  sangat terbatas.  Sulitnya  pembebasan tanah oleh  pemilik,  menandai  perubahan  fungsi  sosial  hak  milik  atas  tanah  ke  fungsi  individual, terdapat sejumlah faktor yang menjadi sebab terjadinya perubahan fungsi sosial hak milik atas tanah sebagai berikut : (Yusriyadi, 2003)
1)  Pembangunan  industri  di  lingkungan  warga  masyarakat  selalu  menimbulkan  keterkaitan dengan  warga  sekitar.  Salah  satu  keterkaitan  itu  yakni  meningkatnya  kebutuhan  tanah, karena pembangunan berbagai industri selalu didahului adanya tahap pembebasan;
2)  Pembebasan  tanah  untuk  pembangunan  industri  selalu  menambah  atau  meliputi  tanah- tanah  milik  warga  masyarakat  yang  semula  terbatas  untuk  usaha  pertanian  dan  hampir tidak  tersentuh  oleh  kegiatan  ekonomi  modern.  Akibatnya  banyak  terdapat  tanah  yang dikonversi  atau  dialihfungsikan,  yaitu  dari  yang  semula  untuk  usaha  pertanian  diubah menjadi  sarana  untuk  usaha  industri,  sehingga  tanah  menjadi  alat  produksi  bagi  para pengusaha industri dan bukan sebagai sarana produksi subsistem bagi rakyat yang semula adalah pemilik tanah.
3)  Pembangunan  industri  yang  menghadirkan  industri  menimbulkan  berbagai  perubahan sosial di kalangan warga masyarakat di tempat industri tersebut berada. Perubahan sosial ditandai  oleh  munculnya  nilai-nilai  sosial  baru  yang  bersifat  individualisme  dan maksimalisasi  keuntungan  dalam  hubungannya  dengan  pemilik  tanah.    Akibatnya keberadaan fungsi sosial hak milik atas tanah sebagaimana dalam UUPA 1960 diharapakan pada perkembangan yang berbeda sehingga menggeser realitas sosial yang ada pada saat UUPA  1960  dibentuk.  Realitas  sosial  ini  misalnya,  perilaku  kebersamaan/gotongroyong,
hidup dan berlakunya hukum adat dan masyarakat yang agraris kemudian digantikan oleh kegiatan sosial dan ekonomi warga masyarakat yang lebih berbasis.
4)  Munculnya  nilai-nilai  sosial  baru  yang  berbeda dengan  nilai-nilai  sosial  lama yang dianut atau  dalam  UUPA  1960,  menyebabkan  kepemilikan  atas  tanah  telah  beririentasi  menjadi hak  individualnya  semata  sehingga  kewajiban  hukum  sebagaimana  diidealkan  sebagai fungsi sosial menjadi berubah menipis bahkan dapat menghilangkan sama sekali.
5)  Munculnya  realitas  kepemilikan  tanah  yang  bersifat  individual  dan  telah  mengabaikan fungsi  sosialnya  hak  milik  atas  tanah,  menandai  perubahan  fungsi  sosial  hak  milik  atas tanah warga masyarakat.
6)  Tanah  menjadi  semakin  dimensi  ekonomis  yang  antara  lain  ditandai  harga  tanah  yang semakin  tinggi,  dijadikan  tanah  sebagai  objek  spekulasi  atau  sebagai  komoditas  ekonomi yang  dapat  diperdagangkan  dan  mendasarkan  pada  kepentingan  individualnya  semata, yaitu dalam rangka memperoleh keuntungan individualnya.
7)   Dalam  setiap  pengadaan  tanah  melalui  acara  pembebasan  tanah  terjadi  perkembangan dalam  pelaksanaannya.  Oleh  penguasa  fungsi  sosial  hak  milik  atas  tanah  sering diaktualisasikan  sebagai  identik  dan  fungsi  kepentingan  umum.  Kongkritnya  identik dengan fungsi kepentingan pembangunan, termasuk pembangunan industri. Sementara itu di  pihak  pemilik  tanah,  telah  berubah  menjadi  fungsi  individual  dan  berlanjut  menjadi kebebasan penuh pemilik tanah untuk bebas mengapa sajakan tanah miliknya.
8)  Banyaknya  penguasaan  tanah  oleh  para  pengusaha  industri  melalui  pembebasan  tanah, menyebabkan alih fungsi tanah pertanian ke fungsi industri. Hal yang demikian ini tampak dari semakin banyaknya tanah yang belum atau secara sengaja tidak dimanfaatkan sesuai perencanaan  semula  bahkan  oleh  pemilknya  sengaja  ditelantarkan  sehingga  fungsi  sosial hak milik tanah tidak diaktualisasikan.
Mengenai  bentuk  atau  wujud  perubahan  fungsi  sosial  hak  milik  atas  tanah  pada  fungsi individual antara lain ditemui sebagai berikut :
1.  Dalam bentuk perubahan tata guna tanah atau alih fungsi tanah yaitu dari tanah pertanian ke tanah industri;
2.  Tanah  lebih  dimaknai  sebagai  fungsi  ekonomi  semata  sehingga  tanah  berubah  menjadi komoditas  ekonomi  atau  komoditas  perdagangan.  Tanah  menjadi  barang  yang  dijadikan sebagai objek spekulasi demi keuntungan ekonomi semata.
3.  Akses perolehan tanah menjadi lebih ditentukan oleh mekasnisme pasar dan menyebabkan munculnya  para  spekulan  tanah  sehingga  banyak  pemilik  tanah  yang  sengaja menelantarkan  tanahnya  untuk  investasi  demi  tujuan  yang  lebih  menguntungkan  secara ekonomi semata.
Secara  khusus  penulis  tertarik  untuk  meneliti  tentang  kemungkinan  adanya  kesenjangan antara yang dihukumkan dan yang senyantanya mengenai fungsi sosial hak milik atas tanah di Kendari  Sulawesi  Tenggara  saat  ini  yang  mulai  berkembang  dimana  kesenjangan  antara subtansi  hukum  Negara  dan  moral  hukum  rakyat  khususnya  para  perencana  dan  pelaksana pembangunan industry dalam menentukan kebijakannya.
Berdasarkan  permasalahan  diatas  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  erubahan hukum  positif  mengenai  industrialisasi  dan  perubahan  sosial  hak  atas  tanah,  apakah  sudah diadopsi dan mengetahui konsistensi peraturan perundang-undangan berdasarkan hierarkinya dalam hukum pertanahan.

## B. Metode
Penelitian ini bersifat yuridis normative. Penelitian hukum normatif adalah meneliti hukum sebagai  norma  positif  as  it  is  written  in  the  book  (Wignyosoebroto,  2002).  Penelitian  yuridis normative yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidaih-kaidah atau norma-norma dalam  hukum  positif  (Ibrahim,  2006)  yaitu  norma-nonna  hukum  yang  terdapat  dalam peraturan  perundang-undangan  di  bidang  pertanahan,  yang  terdiri  dari  Undang-undang, Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden,  Keputusan  Presiden,  Perattran  Menteri  Negara/ Kepala Bsdan Pertsnahan Nasional, Keputusan Menteri dan Keputusan Pengadilan.
Pendekatan  sejarah  digunakan  untuk  mengetahui  latar  belakang  fungsi  sosial,  data  yang dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  data  sekunder  yang  mencakup  bahan  hukum primer  dan  sekunder.21  Dalam  penelitian  ini  penulis  akan  menulis  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  bidang  Hukum  Pertanahan/Agraria  yang    terdiri  dari  Undang-undang, Peraturan  pemerintah,  Peraturan  Presiden  dan  Peraturan  Daerah.  Untuk  memperoleh  bahan hukum sekunder penulis akan meneliti dan menganalisa tulisan-tulisan yang berkaitan dengan fungsi  sosial  hak  atas  tanah  dan  perubahan  fungsi  menjadi  industri.  Sebagai  data  penunjang akan  dilakukan  wawancara  dari  narasumber  dalam  klarifikasi  dan  peugayaan  atas  bahan sekunder yang sudah ada.
Analisa yang digunakan adalah analisis secara yuridis yakni terhadap data yang diperoieh atau pun yang dihimpun dengan cara sebagaimana diuraikan diatas, disusun secam sistematis untuk  selanjutnya  dianalisis  sectua  kualitatif  Norma-  norma  positif  yang  merupakan  tujuan kepasitian  hukurn  dianalisis  untuk  mengetahui  nilai  kemanfaatannya.  Analisis  normatif  yang akhirnya  dapat  menunjukan  apakah  hukum  yang  baik  ini  benar-benar  dapat  memberikan manfaat kepada banyak masyarakat/orang. Metode ini diharapkan dapat mengantarkan penulis kepada  kajian  yang  mendalam  atas  konsepsi  perubahan  fungsi  sosial  yang  ada  di  dalam masyarakat  lndonesia.  Dari  hasil  kajian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  masukan  bagi perkembangan Hukum pertanahan di masa mendatang.
.

## C. Hasil dan Pembahasan
Indusrtrialisasi Dan Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah
Hukum  tertulis  yang  dituangkan  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan  selalu herisikan  perumusan  kebijakan  penguasa  yang  berkuasa  pada  waktu  dibuatnya  peraturan perundang-undangan  tersebut.  Hukum  tidak  mempunyai  kedudukan  otonom.  Hukum  dalam kenyataannya berfungsi pelayanan, yaitu merumuskan dan memberikan landasan hukum bagi sah  berlakunya  dan  pelaksanaan  kehendak/kebijakan  penguasa  yang  bersangkutan.  Dengan dirumuskannya  secara  tertulis  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  memenihi syarat  konstitusional  terciptalah  kepastian  hukum.  Meskipun  demikian,  menurut  falsafahnya, penerapannya selain memberikan kepastian hukum harus juga mewujudkan keadilan.
Tanah adalah permukaan bumi yang dalam penggunaannya meliputi pula tubuh bumi dan air,  beserta  ruang  angkasa  yang  ada  diatasnya  sebatas  diperlukan  untuk  kepentingan  yang berlangsung berhubungan dengan penggunaan tanah tersebut Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUPA). Sesuai  dengan  dasar  yang  diletakan  oleh  hukum  pertanahan  nasional  (UUPA)  sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 UUPA, maka semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Adanya ketentuan dasar tersebut, antara lain bahwa hak atas tanah apa pun tcrmasuk hak milik yang ada pada seseorang atau badan hukum tidak dibenarkan apabila tanahnyaa dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Lebih-lebih apabila dipergunakan atau tidak dipergunakan tanah tersebut akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.
Penggunaan  tanah  harus  disesuaikan  dengan  keadaannya  dan  sifat  dari  haknya  sehingga bermanfaat  pula  bagi  masyarakat  dan  Negara.  Akan  tetapi,  ketentuan  terscbut  tidali  berarti bahwa  kepcntingan  perseorangan  akan  terdesak  sama  sekali  oleh  kepentingan  umum. Kepentingan  umum/masyarakat  dan  kepentingan  perseorangan  harus  saling  mengimbangi sehingga pada akhirnya akan tercapai
tercapai  tujuan  pokok  yaitu  kemakmuran,  keadilan  dan  kebahagiaan  bagi  seluruh rakyatnya (Pasal 2 ayat (3) UUPA).
Kelemahan pokok substansi fungsi sosiar tersebut yakni :
1. Selalu  mengandung  perumusan-pemmusan  tujuan  yarrg  terlalu  ideal.  Konsep  sosialisme Indonesia yang mendasar pemerintah menibuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan  dan  penggunaan  bumi,  air  dan  runng  angkasa  serta  kekayaan  alam  yang terkandung di dalamnya :
a.  Untuk keperluan Negara;
b.  Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar Ketuhanan yung Maha Esa;
c.  Untuk kcperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan, kesejahteraan dan lain-lain;
d.  Untuk  keperluan  memperkembangkan  produksi  perraniara  peternakan  dan perikanan serta sejalan dengan itu:
e.  Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertarnbangan (pasal 14  uupA  1960)  yang  merupakan  asumsi  konsepsi  itu.  Hal  itu  merupakan  contoh  yang jelas.
2. Fungsi  sosial  yang  bermula  dan  erat  kaitannya  dengan  konsep  kepentingan  umum  adalah cara  berpikir  yang  terlalu  menyederhanakan  persoalan.  Cara  yang  demikian  ini menyebabkan  timbulnya  pandangan  hiram  putih,  yakni  antara  yang  buruk  dan  yang  baik. antara yang benar dan yang salah.
3. Konsep  ini  terlalu  optimistis  sehingga  cenderung  mengabaikan  kenyataan  yang  memang selalu  terjadi  interaksi  antara  kepentingan  individual  dan  kepentingan  umum. Konsekuensinya fungsi sosial hak milik atas tanah bukan hanya   mengatur masalah tanah tetapi kemudian bergeser menjadi masalah sosial, politik, bahkan cenderung dapat sebagai alasan  paktis  untuk  menafsirkan  bahwa  hak  milik  atas  tanah  bukan  bersifat  individual semata sehingga membuka.ialan kemudahan untuk melakukan pembebasan tanah.
4. Dengan dianutnya fungsi sosial hak milik atas tanah UUPA 1960, berarti terdapat kewajiban bagi pemilik tanah untuk mempergunakan tanah miliknya sesuai dengn keadaan tanahnya, serta  sifatnya  dan  tujunn  pemberian  haknya.  Kewajiban  tersebut  misalnya  kewajiban pemilik  tanah  untuk  memelihara  dengan  sebaik-baiknya  agar  tanah  bertambah kesuburannya  dan  kewajiban  untuk  nremanfaatkan  tanah  miliknya  sesuai  dengan peruntukannya. Ditentukan juga bahwa apabila kewajiban tersebut sengaja diabaikan, maka dapat mengakibatkan hapus atau batalnya hak yang bersangkutan.
5. Di  samping  itn,  fungsi  sosial  hak  milik  atas  tanah  juga  mengandung  pengertian  alau  ide bahwa  tanah  bukanlah  suatu  barang  komoditas  perdagangan  meskipun  dimungkinkan bahwa  tanah  yang  dipunyai/dimiliki  oleh  seseorang  atau  badan  hukum  dapat  dijual. Mengenai  masalah  tanah  dalam  kaitannya  dengan  masalah  kornoditas  perdagangan,  para ahli  mengatakan  bahwa  munculnya  penyediaan  tanah  oleh  penrsahaan  kawasan  industi (Ikputusan  Presiden  Nomor  53  Tahun  1989  tentang  Kawasan  Industri),  penyediaan  tanah oleh apa yang disebut kawasan siap bangun (UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman LN 1992-23 TLN 3469), harus dipandang sebagai perbuatan yang bukan suatu perdagangan tanah. Alasan yang dikemukakan adalab bahwa kegiatan tersebut semata-mata hanya  sebagai  usaha  mempermudah  pembangunan/pendirian  industri  dan  perusahaan- perusahaan  perumahan  dalam  memperoleh  tanah  yang  diperlukan,  termasuk  sarana  dan prasarana yang bersangkutan.
6. Meskipun fungsi sosial hak milik atas tanah tidak menghendaki dijadikannya tanah sebagai objek  investasi  semata,  tetapi  bersamaan  dengan  pembangunan  berbagai  industry menyebabkan  kebutuhan  pengadaan  tanah  semakin  meningkat.  Sejak  saat  inilah  fungsi sosial  hak  milik  atas  tanah  dan  tujuan-tujuan  yang  ingin  dicapai  menjadi  tidak  efektif  dan rumusan  normatif  semata  yang  berbeda  dengan  kenyataan  sosial.  Dengan  kata  lain  fungsi sosial isinya menjadi berubah. Perubahan antara lain ditandai kecenderungan para pemilik tanah memaknai tanahnya sebagai hak individualnya semata. Konsekuensinya pemilik tanah mempunyai  kebebasan  untuk  menggunakan  atau  sebaliknya  tidak  menggunakan  tanah miliknya. Disamping kebebasan menggunakan atau tidak menggunakan, perubahan ditandai juga  adanya  kenyataan  tentang  bentuk  pemberian  ganti  rugi  pembebasan  tanah.  Yang penting umum yang baik diberikan pemerintah maupun swasta yakni uang tunai. Nilai-nilai lain,  misalnya  lokasi  hubungan  sosial  antar  penduduk,  nilai  monmentualnya,  bukan bagian pertimbangan pemberian ganti rugi. Ini berbeda dari kriteria dalam Inpres Nomor 9 Tahun 1973  dan  PP  Nomor  39  Tahun  1973  yang  menggariskan  kebijakan  bagi  mereka  yang dipindahkan karena tanahnya dibebaskan, dapat dijalankan kegiatan seperti semua semula sehingga menjamin kestabilan ekonominya dan dapat mencari nafkah kehidupan yang layak. Industrialisasi  sebagai  prioritas  pembangunan  nasional,  menyebabkan  perubahan  sosial, misalnya  perubahan  pola  interaksi  sosial  dalam  kaitannya  dengan  penguasaan.  Pemilikan, penggunaan,  dan  pemanfaatan  tanah.  Adanya  perubahan-perubahan  ini  menyebabkan keberadaan  UUPA  1960  dihadapkan  pada  perkembangan  sosial,  ekonomi  dan  politik  yang berbeda  dengan  realitas  sosial  yang  ada  dan  mendasari  pembentukan  UUPA  pada  waktu  itu, diantaranya :
1) Nilai  kebersamaan  atau  gotong  royong  yang  kemudian  menjadi  pilihan  dasar  dari  setia usaha dibidang keagrriaan ;
2) Pengaruh  hukum  adat  dalam  penetapan  prinsip  atau  asas-asasnya  karena  hukum  adat masih hidup dan berlaku dalam masyarakat;
3) Ciri  kehidupan  masyarakat  yang  bersifat  agraris  yang  mewarnai  orientasi  ketentuan- ketentuan dan tujuannya yakni peningkatan kesehjeraan petani;
4) Kondisi  politik  pemerintah  yang  masih  memerlukan  penanganan  secara  sentralstik  yang kemudian mewarnai pelaksanaan kewenangan dari hak menguasai Negara.
Pada  dasamya  industrialisasi  menciptakan  nilai-nilai  sosial yang semakin  mengarah pada individualisme dan ideologi pembangman. Dalam kegiatan ekonomi semakin kapitalis, sehingga mendasarkan  persaingan  dan  maksimalisasi  keuntungan.  Secara  sederhana  tujuan  ekonomi kapitatis  adalah  uang  sehingga  semakin  kuat  kedudukannya  di  pasar  dan  secara  terbuka menempatkan kepentingan egoistik yaitu kepentingan untuk memperoleh keuntungan sendiri.
Hukum  adat  dan  keberadaan  masyarakat  yang  menghayati  dan  memberlakukannya cenderung  semakin  terabaikan.  Mereka  dianggap  tidak  kontributif  terhadap  ideology pembangunan,  kegiatan  sosial  dan  ekonomi  yang  berbasis  perkotaan  yang  semakin berkembang.  Perkembangan  masyarakat  bukan  hanya  sebagai  kendala  mcuujudkan  UUPA 1960,  sekaligus  lcbih  bersifat  tuntutan  adanya  penyesuaian  substansinya.  Perkernbangannya menciptakan  kesenjangan  antara  apa  yang  diharapkan  UUPA  1960  dengan  pelaksanaannya. Kesenjangan  yang  baik  dalam  tatanan  normatif,  kesenjangan  ditandai  ketidakkonsistennya antara amanat dan semangat prinsip-prinsip UUPA 1960 dengan penjabarannya dalam berbagai peraturan dalam pelaksanaannya.
Dalam  tataran  empirisnya,  kesenjangan  ditandai  oleh  upaya  mengubah  struktur penguasaan tarah, tidak dilaksruraliein secara efektif. Dalarn tataran normatif dapat ditunjukan adanya  sejumiah  peraturan  pelaksanaan  y,mg  mencerminkan  adanya  ketidakkonsistenannya, misalnya :
1.  Pemberian tanah yang sangat luas kepada penguasaha di sektor perkebunan. kehutanan dan properti sehingga menimbulkan akumulasi penguasaan tanah;
2.  Ketentuan  yang  mendorong  pemahaman  bahwa  tanah  itu  merupakan  komoditi  dan mengabaikan nilai lainnya seperti nilai religious dan fungsi sosial atas tanah;
3.  Ketentuan yang mendorong pengabaian rerhadap hak-hak tradisional atas tanah masyarakat adat;
4.  Peraturan  yang  memberi  peluang  terjadinya  pengabaian  dan  kemerosotan  kesejahteraan pemegang hak atas tanah yang terkena pengambitalihan untuk kepentingan pembangunan. Sementara  itu  dalam  tataran  empiris  kekurang  berhasilan  itu  terkait  dengan  kebijaksan makro  pembangunan  pemerintah  orde  baru  sejak  diberlakukannya  Undang-undang Nomor  l1 Tahun 1967 yang diubah dan disempurnakan dengan Undang-undeng Nomor I I Tatrun 1970 tentang  Penanaman  Modal  Asing  dan  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1968  yang  kemudian diubah dan disempumakan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun l97l tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang diorientasikan pada pertumbuhan ekonomi.
Industrisasi  membutuhkan  tanah  bahkan  dalam  jumlah  yang  relatif  luas,  sehingga rnenyebabkan  perubahan-perubahan  fisik  penggunaan  tanah.  Perubahan-perubahan  fisik tersebut merupakan kelanjutan pandangan yang berbeda dari yang dikehendaki teks normatif- positistik.  pandangan  ini  misalnya  mengenai  nilai  tanah  yang  menekankan  nilai  ekonomis semata  dan  tidak  lagi  dilihat  sebagai  faktor  produksi  melainkan  sebagai  sarana  investasi  dan spekulasi.  Globalisasi  ekonomi  juga  melahirkan  tuntutan  menghilangkan  batas  kebangsaan. Dalarn  kepemilikan  tanah,  berupa  kebijakan  pemilikan  tanah  dan  peralihan  hak  atas  tanah menjadi  berdasar  mekanisme  pasar.  Ini  menyebabkan  timpangnya  pemilikan  tanah, kemunduran  kualitas  tanah,  berkurangnya  akses  rakyat  untuk  memiliki  dan  memanfaatkan tanah, meningkatnya konflik pertanahan serta terdesaknya hak ulayat masyarakat adat.
Industrialisasi  berimplikasi  pada  perubahan  tata  guna  tanah  dari  tanah  pertanian  ke industri,  tanah  sebagai  barang  komoditas  uutuk  diperdagangkan  sehingga  muncul  para spekulan  tanah.  Perubahan  fungsi  sosial  hak  milik  atas  tanah  juga  ditandai  banyalnya  teqah terlantar.  Pada  prinsipnya tanah  terlantar  terjadi   karena  kuatnya pemilik  tanah  menganggap tanahnya  sebagai  hak  individual.Pemilik  bebas  berbuat  apa  saja  terhadap  tanahnya  apabila dipandang lebih menguntungkan.
Dalam UUPA 1960 terdapat pasal-pasal yang mengatur tanah terlantar, yaitu Pasal 27, 34 dan 40. Pasal-pasal ini ada prinsipnya menentukan bahwa hak milik. hak guna usaha dan hak guna bangunan dapat hapus apabila tanah telah ditelantarkan. Dalam tataran normatif terjadi persoalan yakni bahwa pasal-pasal tersebut terlalu abstrak untuk pedoman menertibkan tanah
yang ditelantarkan. Penjelasan Pasal 27 UUPA menyebutkan tanah ditelantarkan kalau dengan sengaja  tidak  dipergunakan  sesuai  dengan  keadaannya  atau  sifat  dan  tujuan  dari  haknya. Penjelsan  singkat  ini  sulit  dijadikan  pedoman  melakukan  penertiban  tanah  terlantar.  Kata sengaja dalam Pasal 27 perlu penjelasan lebih lanjut. Tanah terlantar dapat terjadi pada tanah yang haki secara perseorangan, secara bersama-sama maupun oleh badan hukum. Tidak adanya kriteria  yang  jelas  mengenai  tanah  terlantar,  menyebabkan  ketentuan  tanah  terlantar belum/tidak  dapat  diterapkan.  Caranya,  dapat  dengan  merumuskan  ulang  kriteria  yang  jelas mengenai  tanah  terlantar  atau  melakukan  inventarisasi  tanah  terlantar  sehingga  UUPA  1960 diterapkan.
Faktor yang menyebabkan ditelantarkannya tanah dapat bermacam-m acam. Bahkan tidal selalu harus dipersalahkan pada pemegang haknya. Untuk itu perlu kebijakan menertibkan dan mendayagunakan  tanah-tanah  terlantar.  PP  Nomor  36/1998  dan  PMNA/Kepala  BPN  No.  3 Tahun  1998  perlu  ditegakan  dengan  maksud  tanah-tanah  terlantar  dapat  dimanfaatkan  dan berdaya guna. Apabila kebijakan tersebut tercapai, tertib penggunaan dan pemeliharaan tanah terpenuhi  sehingga  tercapai  kemakmuran yang  sebesar-besarnya  untuk  rakyat  sesuai  amanat Pasal 33 ayat (3) LIUD 1945 (Tahardjo, 1977).
Tahun  1982  Menteri  Dalam  Negeri  mengeluarkan  Intruksi  Nomor  2  Tahun  1982  tentang Penertiban  Tanah  di  Daerah  Perkotaan  yang  Dikuasai  oleh  Badan  Hukurn  atau  Peseorangan yang  Tidak  Dimanfaatkan  atau  Ditelantarkan.  Instruksi  ini  merupakan  perangkar  peraturan sebagai  upaya  menertibkan  dan memanfaatkan  tanah-tanah  terlantar dengan memerintahkan kepada daerah tingkat II untuk
melakukan inventarisasi terhadap tanah-tanah terlantar di wilayahnya. Dalam praktiknya intruksi  tersebut  gagal  dioperasikan.  Ini  artinya  fungsi  sosial  hak-hak  milik  atas  tanah  yang tidak  membolehkan  ditelantarkannya  tanah,  belum/tidak  berlaku  efektif.  Kegagalan  intruksi dalarn  mencapai  tujuan  mengaktualisasi  fungsi  sosial  hah  milik  atas  tanah  tidak  didasari perekaman  y'ang  baik  mengenai  kenyataan  yang  ada  di  masyarakat.  Menelantarkan  tanah dipandang sebagai hak individualnya, sehingga semakin banyak bidang tanah oleh pemiliknya sengaja ditelantarkan untuk investasi.
Meskipun  penentuan  tanah/lahan  kawasan  industry  merupakan  tugas  dan  wewenang pemerintah  daerah  namun  terdapat  ketentuan  yang  berbeda  bahkan  kontroversial. Penyebab ketentuan  tersebut  memberi  wewenang  kepada  pemerintah  pusat  cq.  Menteri  Perindustrian, yaitu Pasal I Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan  Industri  berada  ditangan  Presiden  yang  pelaksanaannya  diserahkan  pada Menteri  perindustrian.  Disamping  PP,  untuk  mengatur  hal  yang  sma  dijumpai  Keputusan Presiden  Nomor  98  Tahun  1993  tentang  Perubahan  Keputusan  Presiden  RI  Nomor  53  Tahun 1989 tentang Kawasan Industri. Pasal 3 menyebutkan :
"Kew-enangan pengaturan, pcmbinaan dan pengembangan kawasan industri berada pada Menteri Perindustrian dan dalam rangka memperlancar upaya untuk menyediakan lokasi dan kapling indusri siap baagun, Menteri Perindustrian melahtkan koordinasi dalam hal : (a)  pengalokasian  tanatu  perencanaan  dan  penetapan  syarat-syarat  pembangunan  serta pengoperasian,  penyediaan  saftma  penunjang  dan  pemberiaan  kemudahan  yang diierlukan; (b) pengendalian dan pengembangan kawasan peruntukan indusri.
Adanya  berbagai  ketentuan  ini  berakibat  ketidakjelasan  mengenai  tugas  dan  wewenang dalam perencanaan kawasan industri. Ketidakjelasan itu adalah apakah berada di pemerintah daerqh atau Menteri perindustian.
Pasal  6  UUPA  1960  menyatakan  fungsi  sosial  hah  atas  tanah.  Melalui  ketentuan  tersebut sebenarnya kita tetah meletakkan konsep bahwa dalam diri hak seseonang atas tanah tercakup juga hak masyarakat. prrngsi sosial mengandung arti
bahwa setiap hak atas tanah yang ada pada seseorang tidak dibenarkan untuk digunakan semata-mata demi kepentingan pribadi, lebih-lebih apabila merugikan masyarakat. Penggunaan tanah  harus  sesuai  dengau  keadaan,  sifat  dan  haknya  sehingga  bermanfaat  baik  bagi  dirinya maupun  bagi  masyarakat  dan  Negara.  Tanah  harus  dipelihara  dengan  baik  ditambah kesuburannya serta dicegah dari kerusakan-kerusakannya.
Bumi,  air,  kekayaan  alam  dan  ruang  angkasa  adalah  hak  seluruh  bangsa  lndonesia  yang merupakan  kekayaan  nsaional,  bukan  milik  orang  perorangan  atau  segelintir  kelompok masyarakat.  Bagi  pemilik,  hak  atas  tanah  di  Indonesia  harus  melihat  haknya  dalam  kerangka yang demikian tersebut, yaitu dalam kerangka hak seluruh bangsa. Oleh karena itu, setiap tanah yang  dikuasai  dengan  sesuatu  hak  harus  mengandung  fungsi  sosial.  Hal  ini  berartii  tidak
dikuasai  secara  absolut  dan  mutlak  melainkan  di  dalam  penggunannya  dibebani  dengan kepentingan  umum.  Penggunaan  tanah  yang  dapat  merugikan  kepentingan  umum  dilarang. Dengan  kata  lain,  penggunaan  tanah  harus  bermanfaat  bagi  kepentingan  umum,  sehingga pemilikan,  peruntukan  dan  penggunaan  hak-hak  atas  tanah  dilandasi  dengan  asas produktivitas,  dijarnin  kelestariannya  dan  dimiliki  secara  merata  oleh  seluruh  Rakyat  (fauzi, 1999).
Industrialisasi telah membawa berbagai perubahan politik agrarian dari populisme menuju kapitalisme.  Proses  awal  berkembangnya  kapitalisme  ditandai  dua  ciri  transformasi  yaitu  (l) kekayaan alam diubah menjadi modal dalam ekonomi produksi kapitalis dan (2) kaum petani diubah  menjadi  buruh  upahan.  Dalam  konteks  perkernbangan  sektor  agrarian tanah  berubah dari  alat  produksi  substansi  rakyat  menjadi  alat  produksi  bagi  organisasi  produksi  kapitalis. Sejat  awal  terdapat  consensus  di  antara  pendukung  orde  baru  tenkng  perlunya  stabilisasi, rehabilitasi  dan pembangunan  ekonomi  gaya  kapitaiis.  Koalisi  pendukung  orde  baru  menolak populisme  (sosialisme  ala  Indonesia)  yang  akan  mengubah  struktur  sosial  ekonomi  secara secara  radikal  (Fauzi,  1999).  Kemudian  sebagai  tandingan  terhadap  strategi  populisme  yang dianut  orde  lama  ditetapkan  ideologi  baru  yaitu  pembangunanisme  yang  merupakan  wajah banar  dari  kapitalisme.  Pada  sektor  agraria  program  pembangunan  kapitalis  tersebut  berupa revolusi  hijau,  ekploitasi  hutan  dan  agro  industri.  Program-program  tersebut  pada  gilirannya memperkuat  dan  mengembangkan  basis  ekonomi  kelompok-kelompok  yang  menjadi  tulang punggung  orde  baru  (Fauzi,  1999).  Politik  agraria  yang  dibangun  orde  baru  sebagai  realisasi otoriterisme meniadikan masalah land reform sebagai masalah tehnis. tidak menjadikan tanah sebagai  dasar  pembangunan  melainkan  menjadi  masalah  rutin  birokrasi  pembangunan. Kelanjutannya meskipun UUPA 1960 masih berlaku, namun posisinya diambangkan dan tidak lagi menjadi induk dari seluruh peraturan yang berlaku di bidang agraria. Aturan-aturan teknis agraria  yang  mendukung  strategi  pembungunan  kapitalis  misalnya,  dikembangkan  melalui berbagai kebijikan tentang pembebasan/pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kebijakan tersebut  pada  akhirnya  menyebabkan  perubahan  makna  fungsi  sosial  hak  milik  atas  tanah. Perubahan fungsi sosial hak milik atas tanah beserta perubahannya terjadi di  kalangan warga masyarakat sekitar industri. Fungsi   Hak atas tanah yang mewajibkan untuk mempergunakan tanah sesuai keadaannya tak pernah efektif Implikasi secara makro pembangunan di Indonesia difokuskan  pada  hal-hal  yang  bersifat  rnaterial  semata  sehingga  pengembangan  industri menempati  prioritas  yang  utama.  Sebagai  kelanjutan  mtmculnya  berbagai  pembangunan industri  dengan  permasalahannya.  Di  samping  menimbulkan  berbagai  permasalahannya  yang berhubungan dengan dukungan kualitas sumber dala manusia, pembangunan berbagai industri membawa  dampak  negatif.  Misalnya  berdarnpak  pada  lingkungan,  sosial  budaya  pergeseran nilai-nilai,  pandangan  hidup  dan  orientasi  keberhasilan  pembangunan.  Perubahan-perubahan yang  dapat  diamati  adalah  semakin  tingginya  mobilitas  sosial,  peranan  pendidikan  dan  sikap hidup modem di kalangan warga sertempat
setempat.  Keberhasilan  pembanguna  yang  berorientasi  pada  pembangunan  berbagai industry  membufuhkan  tersedianya  tanah  secara  materiil  menempatkan  Negara  dalam kekuatan  politis-ekonomis.  Namun  di  sisi  lain  keberhasilannya  melahirkan  berbagai  jenis sengketa tanah dengan akses-aksesnya yang berlangsung dalam frekuensi dan intensitas yang mengkhawatirkan.
Dari berbagai pelarnggaran dapat dipandang sebagai cerminan sikap hidup individualistis, ketimpangan  distribusi  pemilikan  tanah,  terjadinya  dehumanisasi  yang  melahirkan  konflik- konflik  kepentingan.  Terjadinya  berbagai  permasalahan  di  bidang  tanah.  Misalnya  sulitnya mengaktualisasikan  fungsi  sosial  hak  milik  atas  tanah  untuk  tetap  menjamin  keseimbangan kepentingan  individu  dengan  kepentingan  pembangunan.  Prinsip  keseimbangan  yang diidealkan fungsi sosial berkenaan industrialisasi tidak mungkin dicapai atau dijalankan.
Berhentinya  fungsi  sosial  hak  milik  atas  tanah  antara  lain  ditunjukan  dari  kenyataan  (l) intensitas  industrialisasi  semakin  menyulitkan  pengadaan  tanah  dan  kecenderungan  pemilik tanah memaknai tanahnya dari nilai ekonomisnya semata. Tanah lebih dijadikan sebagai barang komoditas  perdagangan,  sehingga  lebih  banyak  dikuasai  oleh  mereka  yang  bermodal;(2) intensitas  industrialiasasi  menuntut  penyediaan  tanah  yang  relatif  luas  untuh  pembangunan industri, sehingga  menyebabkan proses pemaksaan alih fungsi tanah dari pertanian ke industri. Lebih  lebih  praktik  perijinan  memungkinkan  alih  fungsi  tanah  berdasar  rencana  tata  ruang wilayah  (RTRW).  Alasannya  demi  kepentingan  umum/pembangunan,  sehingga  terjadi pergeseran kebijakan pertanahan dari populis ke kapitalistis yang menempatkan tanah sebagai
fungsi  ekonomi  aksesnya  diserahkan  pada  mekanisme  pasar.  Industrialiasasi  menjauhkan makna  kongkret  fungsi  sosial  hak  milik  atas  tanah  menurut  UUPA  1960  (3)  industrialisasi meuyebabkan  banyaknya  pemanfaatan  atau  penggunaan  tanah  yang  tidak  sesuai  dengan rencana peruntukannya. Misalnya dengan cara  menelantarkan tanah miliknya untuk dijadikan sebagai investasi, dan (4) industrialisasi menyebabkan spekulasi dan manipulasi tanah dengan cara pemilikan tanah uantuk diinvestasikan demi meraih keuntungan individu semata.

## D. Kesimpulan
Kesimpulan
Membuktikan  bahwa  dikalangan  warga  masyarakat  sekitar  industri,  telah  terjadi pembahan fungsi sosial hak milik atas tanah. Perubahan yaitu menuju konsep individu semata, sehingga  hak  milik  atas  tanah  di  kalangan  warga  masyarakat  sekitar  industri  tidak  lagi berdasarkan  fungsi  sosial.  Terjadi  perubahan  dikarenakan  pembangunan  berbagai  industri  di lingkungan warga masyarakat selalu menghadirkan berbagai permasalahan tersendiri
Saran
Mengingat  fungsi  sosial  hak  milik  atas  tanah  dalam  teks  normatif-positivistik  tidak  lagi fungsional,  maka  setiap  pembebasan  tanah  untuk  pembangunan  industri  dan  lainnya  perlu segera  ditetapkan  standar  yang  jelas  mengenai  ganti  rugi  yang  layak  misalnya  berdasarkan harga pasar dan seharusnya bersikukuh mendasarkan pada konsep kepentingan umum sebagai identik  fungsi  sosial  Dengan  cara  ini  akan  lebih  mencapai  keseimbangan  antara  kepentingan individual  pemilik  tanah  dengan  kepentingan  umum  sehingga  pemilik  tanah  menjadi terlindungi.

## E. Referensi
Abdurrahman.  (1996). Masalah  Pencabutan  Hak-hak  Atas  Tanah  Pembebasan  Tanah  dan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti. Beilharz Peter (ed). (2002). Sosial Theory: A Guide to Central Thinker, Cetakan I  diterjemhkan oleh Sigit Jatmiko, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Boedi,  H.  (1992). Pembebasan  Tanah,  Kendala  dan  Alternatifnya, Makalah  Seminar  Nasional “Penanganan Kasus Pertanahan Di Indonesia, Jakarta, Unversitas Taruma Negara/IPHI.
-------------------.  (1995). Kasus-kasus  Pengadaan  Tanah  Dalam  Putusan  Pengadilan, Makalah Disampaikan  Pada  Pendalaman  Materi  Hukum  Hakim  Tinggi  Peradilan  Umum,  Bandung tanggal 13-17 Februari.
Breman, J, C. (1997). Menjinakan Sang Kuli, Jakarta, Pustaka Utama.
Chadhoke, N. (1995). The State and Civil Society: Explorations in Political Theori,  (New Delhi, Sage Publications India Pvt Ltd.
DahRendrof, R. (1986). Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri,  Sebuah  Analisis Kritik, Jakarta, Rajawali.
Darmodihardjo,  Darji  dan  Shidarta.  (2004). Pokok-pokok  Filsafat  Hukum:  Apa  dan  Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Cetakan Kelima, Jakarta: Gramedia Pustaka.
Fauzi,  N.  (1999). Petani  dan  Penguasa,  Dinamika  Perjalanan  Politik  Agraria  Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Fuyukama,  F.  (2000). The  Great  Disruption,  Human  Nature  and  Reconstitution  of  Social  Order, London, Profile Books.
-------------------. (1999), Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jilid I Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Djambatan.
Hartono, S. (1991). PolitikHukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung, Alumni. Herlambang, P. (2001). Penindasan Atas Nama Otonomi, Yogyakarta, YLBHI Pustaka Pelajar. Ibrahim,  J.  (2006). Theori  dan  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif, Cet.  I,  Malang:  Bayumedia Publishing.
Jeremy, B. (1984). An Introduction To The Principles of Moral and Legistlation, New York : Hafner Publishing.
Kasryno,  F,  Dkk.  (2000). Srategi  Pembangunan  Pertanian  Yang  Beriorientasi  Pemerataan  di Tingkat  Petani,  Sektoral  dan  Wilayah  dalam  Prosding  Perspektif  Pembangunan  Pertanian
dan Pedesaan dalam Era Otonomi Daerah, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian dan Kehutanan, Jakarta. Kameo,  D.  (2003).  Daniel, Rekontruksi  Model  Pembangunan  Wilayah  Berdasarkan  Pendekatan Empirik: Pengamalan Daerah Nusa Tenggara Timur, FE Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Satya Wacana Press.
Kuntowidjojo. (1983). Industrialisasi dan Dampak Sosialnya, Prisma, No. 7 tahun XII Juli. --------------------. (1993). Radikalisasi Agraria , Yogyakarta: Bentang Intervisi Utama. Mansour, F. (2001). Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Lauer, R. H. (1978). Perspectives on Social Change, Boston, Allyn and Bacon Inc. Neera,  C.  (1995). The  State  and  Civil  Society;  Exploration  in  Political  Theori, New    Delhi,  Sage Publication India Pvt Ltd.
Nursyahbani, K. (1989). Lembaga Pembebasan Tanah Dalam Hukum dan Sosial, dalam Prisma, No. 4.
Munzer, S. R. (1990). Theory of Property, Cambridge Studies in Philosophy and Law, Cambridge Unversity, Press.
Rahardjo,  S.  (1977). Pemanfaatan  Ilmu-ilmu  Sosial  bagi  Pengembangan  Ilmu  Hukum Bandung, Alumni.
Soekanto, S. (1988). Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi, Remaja Karya, Bandung. Tjonronegoro,  S.  M.,  &  Wiradi,  G.  (1984). Dua  Abad  Penguasaan  tanah  Pertanian  di  Jawa  dari Masa ke Masa. Yayasan Obor, Jakarta . Veeger,  KJ.  (1993). Realitas  Sosial:  Refleksi  Filsafat  Sosial  Atas  Hubungan  Individu-Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi. Gramedia Pustaka, Jakarta. Wiradi,  G.  (2000). Reformasi  Agraria  sebagai  basis  Pembangunan  dalam  Era  Otonomi  Daerah dalam  Prosding.  Perspektif  Pembangunan  Pertanian  dan  Pedesaan  Dalam  Era  Otonomi Daerah Pusat  Penelitian  Sosial  Ekonomi  Pertanian,  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Pertanian, Departeman Pertanian dan Kehutanan, Jakarta.
Wignyosoebroto,  S.  (2002).  Hukum.  Paradigma,  Metode  dan  Dinamika  Masalahnya  Cetakan Pertama. Elsam dan Huma, Jakarta
Yusriyadi.  (2003).  Industrialisasi dan  Perubahan  Fungsi  Sosial  Hak  Milik  Atas Tanah  (Analisis Perubahan  Fungsi  Sosial  Hak  Milik  Atas  Tanah  DI  Kalangan  Warga  Masyarakat  Sekitar Industri), Disetasi, Unpublished.
Yustika, A. E. (2000). Industrialisasi Pinggiran, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.