Eksistensi dan Kepercayaan Pemerintah Terhadap LSM Lingkungan dalam Penerapan Green Politics di Indonesia
Sinta Apriyani 1
1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran corresponding author: sintaapriyyani@gmail.com
Received: January 2024; Accepted: March 2024; Published: June 2024

## Abstract
Political  activism,  which  cares  about  the  environment  and  is  embodied  in  the  vision,  mission,  and programs of government and political action, must fight for the future. The form of political concern for  the  environment,  previously  referred  to  as  environmental  policy  in  Indonesia,  has  been implemented through the submission of petitions by Indonesian environmental NGOs to pay attention to ecological aspects, lawsuits over policies, and mass mobilization actions. A survey is conducted in the study. The data used to use other data to create a form of environmental and political awareness, or what is then known as "green policy" in Indonesia, is now being used by some NGOs in Indonesia to  file  petitions,  legal  procedures  on  regulations,  and  large-scale  mobilization  factors  to  draw attention to environmental aspects. The literature was used in the study. The data comes from other documents,  regulations,  and  books.  The  community  and  the  government  feel  the  problem  of  this justice,  which  supports  what  is  happening  on  social  media  in  Indonesia.  The  current  reality  of  the "green" political narrative, which some NGOs can appreciate, is not fully understood and is on the list.  The  existence  of  green  cities  in  Indonesia  is  vital  and  should  be  held  accountable  by  the government for places in Indonesia.

## Keywords: Non-Governmental Organization; environment; green politics

## Abstrak
Aktivisme politik, yang peduli lingkungan dan diwujudkan dalam visi, misi dan program pemerintah dan  aksi  politik,  harus  berjuang  untuk  masa  depan.  Bentuk  kepedulian  politik  terhadap  lingkungan hidup,  yang  sebelumnya  disebut  sebagai  kebijakan  lingkungan  di  Indonesia,  telah  dilaksanakan melalui  pengajuan  petisi  oleh  LSM  lingkungan  Indonesia  untuk  memperhatikan  aspek  ekologi, gugatan atas kebijakan, dan aksi mobilisasi massa. Metode penelitian ini akan menggunakan tinjauan pustaka.  Sumber  data  dengan  pemakaian  sumber  data  sekunder  yakni  dokumen,  undang-undang, artikel  ilmiah,  buku  ilmiah.  Isu  keadilan  lingkungan  terwujud  berkat  dukungan  masyarakat  dan pemerintah  terhadap  apa  yang  perlu  hadir  di  platform  media  sosial  di  Indonesia.  Realitas  saat  ini terkait  dengan  narasi  politik  hijau,  yang  dapat  dinilai  oleh  LSM  lingkungan,  belum  sepenuhnya disadari dan hanya indah di atas kertas: kehadiran kebijakan hijau di Indonesia diperlukan dan harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah atas lingkungan alam di Indonesia.
Kata Kunci:  Lembaga Swadaya Masyarakat;  lingkungan; politik hijau

## PENDAHULUAN
Masalah lingkungan menarik banyak perhatian pada abad ke-21 ini. Topik penggunaan lahan,  perubahan  iklim  dan  limbah  saat  ini  sedang  hangat  diperdebatkan.  Berbagai  bentuk kerusakan dan penghancuran sumber tanaman dan organisme hidup yang menjadi kebutuhan manusia  terjadi,  dan  jika  terus  memburuk,  dapat  memperburuk  kehidupan  manusia  dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Untuk mengatasi masalah lingkungan yang kompleks ini  diperlukan  orang-orang  dengan  rasa  tanggung  jawab,  saling  membutuhkan,  dan menghormati lingkungan. Karena itu, tanah yang dihuni oleh organisme hidup membutuhkan pengelolaan yang ramah lingkungan.
Manajemen  yang  cerdas  juga  dapat  menjadi  solusi  untuk  meminimalisir  kerusakan lingkungan. Pada saat ini banyak ungkapan-ungkapan yang menjadi sorotan mengenai green , seperti green politics, green party, green banking, greendeen (green religion), green market, green building, green democracy, green constitution, green legislation, green budget, green economic, green bench , Prinsip hijau digunakan dalam kata-kata seperti "hijau" dan mewakili komitmen terhadap lingkungan. Prinsip ini adalah bagian dari ideologi yang lebih luas yang mengambil  sebagai  titik  awal  utamanya  hubungan  antara  manusia  dan  alam.  Hijau  adalah cara, bukan hukum, bukan kata kerja, bukan kata sifat (Nurmardiansyah, 2015).
Thomas L. Friedman mengaitkan dengan kata “hijau” dalam karyanya, Hot, Flat, and Crowded: Why We Need Green Revolution , “hijau” bukan lagi sebuah keisengan, hijau bukan lagi sebuah basa-basi, hijau bukan lagi persoalan yang dianggap baik. Hijau saat ini adalah sarana pertumbuhan, sarana arsitektur, sarana desain, alat produksi, cara kerja dan cara hidup terbaik.  Menurut  Thomas  L.  Friedman,  hijau  berarti  bergerak  dari  obrolan  ringan  ke  yang terbaik, dari yang dipilih ke yang diperlukan, dari kecerdasan ke kemenangan, dari masalah yang tidak terpecahkan ke peluang emas. Menurut Thomas L. Friedman, apa pun yang dapat Anda  lakukan  untuk  mengadopsi  gaya  hidup  hijau  akan  membuat  Anda  lebih  kuat,  lebih sehat,  lebih  aman,  lebih  inovatif,  lebih  kompetitif,  dan  lebih  dihormati.  Ketika  Thomas  L. Friedman mengatakan bahwa "hijau adalah merah, putih, dan biru baru," ini adalah strategi untuk mengurangi pemanasan global, perusakan keanekaragaman hayati, kemiskinan energi, kediktatoran  minyak,  dan  kekurangan  energi.  Kami  memecahkan  masalah  kami  untuk memecahkan masalah yang dimiliki dunia (Friedman, 2009).
Gerakan  "Kebijakan  Hijau"  di  Indonesia  dimulai  dengan  kesadaran  publik  bahwa terdapat  berbagai  kerusakan  lingkungan  akibat  pembangunan  yang  berorientasi  pada pertumbuhan yang berlebihan dan strategi pembangunan yang eksploitatif yang mengancam
kelestarian lingkungan. Menurutnya, esensi pembangunan masa depan adalah mengupayakan keberlanjutan  kehidupan.  Untuk  keberlanjutan  kehidupan  ini,  ada  beberapa  prasyarat  untuk pembangunan  berkelanjutan  (Salim,  2003). Sejauh  ini,  dampak  dari  kebijakan  lingkungan yang  rapuh  dapat  dilihat  pada  hasil  kebijakan  investasi.  Pemerintah  terlalu  toleran  untuk membiarkan  kapitalis  masuk  ke  negara  ini  dan  mengeksploitasi  alam  Indonesia  tanpa hambatan.  Akibatnya,  degradasi  lingkungan  terjadi  di  mana-mana,  yang  tidak  berbanding lurus dengan peningkatan kebahagiaan masyarakat. Oleh karena itu, berbagai kerusakan dan bencana    lingkungan  di  Indonesia  adalah  saatnya  kita  membutuhkan  kekuatan  politik  hijau untuk  menyelesaikannya,  sehingga  sudah  saatnya  politik  hijau  dan  Partai  Hijau,  yang menjaga  keseimbangan  antara  lingkungan  dan  alam,  untuk  hadir  di  tengah  sistem  politik Indonesia dan melakukan hal-hal nyata.
Tidak  hanya  itu,  pada  tahun  pemilihan  umum,  ada  banyak  pohon  di  setiap  daerah  di Indonesia  dihiasi  dengan  spanduk  di  mana  gambar  kepribadian  partai  politik  dan  calon parlemen  dapat  dilihat.  Banyak  komentator    politik    berpendapat  bahwa  tidak  ada  aturan pemilu  yang  melindungi  tanaman  dari  kegiatan    kampanye  politik,  dan  bahwa  ada  sangat sedikit  partai  politik  yang  berpartisipasi  dalam  pemilihan  dan  yang  kandidatnya  membahas masalah lingkungan dalam kampanye, kampanye, dan pandangan partai mereka, dan bahwa kebanyakan  dari  mereka  lebih  suka  mengatasi  masalah  pendidikan  dan  kesehatan  gratis. Demokratisasi,  korupsi,  Upaya  untuk  menyelamatkan  dunia  melalui  LSM  bukan  hanya pekerjaan  pemerintah,  tetapi  semua  orang  yang  hidup,  berkontribusi  pada  tanah,  dan memainkan  peran  di  planet  ini.  Dengan  pemerintah  bertindak  sebagai  regulator,  Indonesia dapat bergabung untuk mengembangkan langkah-langkah potensial bagi negara. Para peneliti menemukan  beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  relevan  dengan  penelitian  yang  sedang dilakukan para peneliti.

## METODE
Kajian  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  suatu  metode  penelitian  yang mengeksplorasi  dan  memahami  pentingnya  banyak  individu  atau  kelompok  orang  dari masalah sosial. Penelitian kualitatif umumnya dapat digunakan untuk mempelajari kehidupan masyarakat,  sejarah,  perilaku,  konsep  dan  fenomena,  masalah  sosial    (Creswell,  2016). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah tinjauan literatur yang berfokus terutama pada  buku  dan  literatur  lainnya.  Penulis  mengkaji  secara  kritis  pengetahuan  gagasan  dan
penemuan  ilmiah  dari  berbagai  publikasi  terkait  pelaksanaan  Partai  Hijau  di  Indonesia, dengan mengacu pada penelitian sebelumnya yang terkait dengan artikel ini.
peneliti  menggunakan  teknik  analisis  data  kualitatif  (Miles  et  al.,  2019).  Kegiatan analisis terdiri dari tiga kegiatan yang berlangsung secara bersamaan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan atau verifikasi kesimpulan. Proses siklus interaksi sebelum, selama, dan setelah  pengumpulan  data  berlangsung  secara  bersamaan  dan  terjalin  dalam  bentuk  paralel yang membentuk wawasan bersama yang disebut "analisis" (Miles et al., 2014). Oleh karena itu,  dalam  penerapan  kebijakan  hijau,  indikator  ini  mengkritik  kehadiran  dan  kepercayaan pemerintah Indonesia terhadap LSM lingkungan akibat penerapan kebijakan hijau Indonesia yang  memperhatikan  aspek  lingkungan.  Dalam  penerapan  kebijakan  lingkungan  Indonesia, kita  akan  dapat  menjelaskan  dan  menganalisis  keberadaan  pemerintah  yang  memberikan peraturan dan struktur kepada LSM lingkungan dalam bentuk undang-undang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Krisis  iklim  menunjukkan  bahwa  ketahanan  pangan  adalah  cara  terbaik  untuk melewati  krisis  ini.  Krisis  iklim  telah  dan  akan  terus  mempengaruhi  kehidupan  sehari-hari penduduk perkotaan dan pedesaan dalam berbagai cara, termasuk dalam hal masalah pangan. Ketika  masalah  krisis  iklim  menjadi  lebih  kompleks,  sekarang  saatnya  untuk  mengambil inisiatif  dan  perubahan  untuk  menciptakan  sistem  pangan  yang  inklusif,  tangguh,  aman, sehat,  bergizi,  dan  terjangkau  untuk  semua.  Komitmen  konkret  Indonesia  terhadap  isu-isu lingkungan  global  secara  aktif  diimplementasikan  melalui  partisipasinya  dalam  Protokol Kyoto, terutama pada era Joko Widodo, yaitu sesi ke-21 Conference of the Parties/COP21. Proses  negosiasi  COP21  melihat  Indonesia  dan  195  negara  anggota  lainnya  menyimpulkan perjanjian  yang  disebut  Perjanjian  Paris.  Indonesia  berperan  dalam  penandatanganan  dan ratifikasi  Perjanjian  Paris.  Diharapkan  ratifikasi  Perjanjian  Paris  akan  membantu  Indonesia menerapkan  langkah-langkah  mitigasi  dan  adaptasi  perubahan  iklim  dengan  baik  dan merencanakannya untuk kepentingan nasional (Afrizal, 2019).
Sorotan  dari  berbagai  studi  Greenpeace  tentang  perkebunan  pangan  adalah  bahwa mereka mengancam keanekaragaman hayati Indonesia, yang telah mengeksploitasi hutan, dan pentingnya  proyek  perkebunan  pangan  merupakan  salah  satu  proyek  strategis  nasional. Proyek ini tidak sejalan dengan upaya krisis pangan, apalagi proyek ini menguras keuangan publik.  Pemerintah  harus  menghentikan  proyek  perkebunan  pangan  dan  mengembalikan bisnis  pangan  kepada  petani  (Khalid,  2022).    Pemerintah  Indonesia  (dalam  hal  ini,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia) ingin meluncurkan program yang melibatkan  organisasi  lingkungan  Indonesia  dengan  tujuan  keadilan  pangan,  tetapi  menurut Fitria Shahrul, seorang aktivis hutan senior di Greenpeace Indonesia, upaya pemerintah untuk mencapai  pola  makan  yang  seragam  melalui  Program  Food  Estate  sebenarnya  mengancam sistem budaya pangan lokal.
Dalam  pidato  kepresidenannya  di  Jakarta  pada  peringatan  77  tahun  kemerdekaan Indonesia  dalam  menghadapi  krisis  pangan,  ia  berfokus  secara  eksklusif  pada  industri ekstraktif dan keuntungan, yang berkontribusi signifikan terhadap kerusakan lingkungan dan perubahan  iklim.  Inisiatif  yang  dikutip  adalah  Rencana  Kawasan  Industri  Hijau  (Sutrisno, 2021) yang secara tidak langsung mengulang kesalahan yang sama saat proyek Food Estate. Pemerintah  Indonesia  mengacu  pada United  Nations  Framework  Convention  on  Climate Change (UNFCCC).  Meskipun  banyak  solusi  yang  telah  direkomendasikan  oleh  LSM lingkungan  di  Indonesia.  Sebagai  contoh,  kerangka  kerja  yang  dibuat  oleh  WWF  Indonesia mengenai  respon  yang  tidak  memadai  dari  kementerian  dan  lembaga  Indonesia  terhadap sistem  keadilan  pangan  hanya  diisyaratkan  dan  diperkuat  oleh  Kementerian  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  dan  tidak  ada  hubungannya  dengan  lembaga  lain.  Gambar  itu  indah hanya  di  atas  kertas,  tidak  dipertahankan  dan  belum  menjadi  prioritas  pembangunan  dalam kerangka politik.
Pemerintah  Indonesia  memiliki  harapan  besar  untuk  pengembangan  IKN  di  provinsi Kalimantan  Timur,  yang  tidak  diragukan  lagi  akan  menyebabkan  emisi  karbon  dengan mengorbankan  hutan  tropis  dan  keanekaragaman  hayati.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pemerintah Indonesia sedang bergerak menuju kegagalan politik dan bergerak semakin jauh dari  kebijakan  dan  kebijakan  hijau  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini.  Kolaborasi  di  bawah Switch Asia Local Harvest Project tentunya memainkan peran penting dalam kebijakan sistem pangan  Indonesia  tentang  adaptasi  iklim  saat  ini  dan  perlu  dilakukan  di  tingkat  lokal  dan nasional  untuk  memberikan  solusi  berkelanjutan  guna  mendukung  ketahanan  pangan Indonesia.
Hak atas lingkungan, serta hak-hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, bersifat  universal,  yang  berarti  melekat  pada  setiap  manusia  dan  bahwa  itu  adalah  tugas masyarakat  nasional  dan  internasional  dan  negara  untuk  menegakkan  dan  mewujudkannya setiap  saat.  Degradasi  lingkungan  dan  krisis  iklim  melalui  pola  pembangunan  yang eksploitatif.  Laporan  AR6  2022  di  (Report,  2022)  mencatat  bahwa  dunia  akan  menghadapi
risiko iklim selama 20 tahun ke depan dan krisis iklim akan meningkat. Efek dari gelombang panas,  kekeringan,  banjir,  dan  krisis  pangan  dan  air  yang  terkait  adalah  fakta  yang  tak terbantahkan,  dan  para  ahli  memperingatkan  terhadap  mereka  untuk  mengingatkan  umat manusia  tentang  mereka.  Krisis  iklim  telah  menyebabkan,  dan  akan  terus  menyebabkan, kerugian dan kerusakan yang meluas pada alam dan manusia (Khalid, 2022).
Inisiatif  ini,  yang  dilaksanakan  WWF  Indonesia  bekerja  sama  dengan  Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan,  dapat  menumbuhkan  dan  merangsang  pengambilan keputusan pemerintah, karena kehadiran jaringan LSM di bidang pengelolaan sistem pangan dapat  menjawab  tantangan  masalah  sistem  pangan  di  Indonesia.  Secara  khusus,  organisasi non-pemerintah  (LSM)  seperti  nirlaba,  badan  amal,  dan  perusahaan  sosial  dapat  membantu mencapai  tujuan  masyarakat.  LSM  memiliki  potensi  untuk  memberikan  manfaat  sosial  dan lingkungan  (Elton  et  al.,  2022).  Dalam  menghadapi  tantangan  lingkungan  besar  dan pergolakan  besar,  kerja  sama  yang  erat  dengan  LSM  dipandang  penting  untuk  tujuan pembangunan  dalam  hal  transformasi  berkelanjutan  sistem  pangan  Indonesia  (Konijnendijk, 2014).
Organisasi  non-pemerintah  yang  bekerja  dengan  pemerintah  perlu  mencapai keseimbangan antara menjauhkan institusi dari pemerintah sambil bekerja dengan pemerintah untuk  mempengaruhi  pengambilan  keputusan  sektor  public  (Cadman  et  al.,  2020).  WWF Indonesia  telah  menunjukkan  kemampuannya  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  kebijakan pemerintah,  seperti  pembentukan  Program  Panen  Lokal  Switch  Asia  untuk  mengatasi  krisis pangan  di  provinsi  Kalimantan  Tengah,  Sumatera  Utara,  Sumatera  Selatan  dan  Papua,  dan LSM seperti CIFOR, HIVOS dan KEHATI juga secara aktif mendukung program ini. Selain keberhasilan, ada beberapa rintangan yang disimpulkan oleh para peneliti dari hasil penelitian, yaitu  bahwa  kerangka  Rencana  Gizi  Nasional  tidak  digunakan  sebagai  panduan  untuk pelaksanaan  kegiatan  di  unit  kerja  kementerian  dan  lembaga  di  Indonesia,  dan  bahwa  tidak ada  mekanisme  pemantauan  dan  evaluasi  yang  telah  dilakukan  untuk  memastikan implementasi dalam kerangka yang ditetapkan oleh WWF Indonesia.
Menurut  penulis,  pemerintah  bergantung  pada  keputusan  dan  kebijakan  PBB  / UNFCCC.  Padahal,  arti  koordinasi  yang  sebenarnya  adalah  pemerintah  yang  mendapatkan warga negara yang aktif untuk memperjuangkan apa yang dipandang penting dan bermanfaat bagi  masyarakat  luas  (Bryson  et  al.,  2014).  Suatu  instruksi  presiden  dapat  dianggap  lebih penting  dibandingkan  dengan  arahan  dari  LSM/NGO  karena  prioritas  dalam  pengambilan keputusan  atau  kebijakan.  Menurut  penulis,  pemerintah,  presiden,  Kementerian  Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, dan WWF Indonesia memiliki pandangan yang berbeda tentang tujuan mereka.
Saling  menguntungkan  adalah  ciri  khas  kolaborasi  yang  sukses,  dan  program  yang bekerja  sama  dapat  menjadi  tujuan  jangka  pendek  dan  jangka  panjang.  Dalam  hal penggalangan  dana,  kolaborasi  dianggap  penting.  Namun,  penelitian  Doucet  berpendapat bahwa  pendanaan  pemerintah  dapat  mendorong  individu  dan  organisasi  untuk  merasa terhubung dengan pemerintah (Doucet et al., 2023). Pemerintah tidak dapat mempertahankan otoritas dalam proses pengambilan keputusan LSM, tetapi mereka dapat mengendalikan sifat kerja sama. Menurut penulis, kerja sama antara pemerintah dan LSM dalam konteks analisis membutuhkan kepercayaan antara pemerintah dan LSM saat beroperasi di ruang yang sama. Dengan demikian, jika komitmen atau kesepakatan dibuat untuk kerja sama jangka panjang dan tidak ada rasa saling percaya, kedua belah pihak akan mencegah LSM untuk mewujudkan dampak jangka panjang dari program dan kegiatan mereka.
Sebagai  contoh,  kehadiran  LSM  WWF  Indonesia  berfokus  pada  sektor  lingkungan sebagai ekspresi kesadaran dan responsivitas masyarakat sipil terhadap pemerintah Indonesia (dalam  hal  ini,  Kementerian  Lingkungan  Hidup).  Ini  adalah  tindakan  di  mana  WWF Indonesia memainkan peran penting dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini didukung oleh literatur bahwa LSM memiliki suara dalam prioritas pemerintah (Fyall, 2016). Di Indonesia, LSM  bekerja  sama  dengan  pemerintah  untuk  memerangi  ancaman  dampak  krisis  iklim  dan krisis  lingkungan.  WWF  Indonesia  menarik  perhatian  pada  pengelolaan  sumber  daya  alam yang adil untuk memastikan manfaat masa depan untuk konservasi, dan studi ini menganalisis kolaborasi  antara  pemerintah  dan  LSM  untuk  menentukan  penerapan  kebijakan  hijau. Partisipasi  LSM  WWF  Indonesia  merupakan  mekanisme  yang  efektif  untuk  mempercepat mobilisasi  sosial  dan  kemasyarakatan  terhadap  isu  pangan  di  Indonesia.  WWF  Indonesia, sebuah  organisasi  non-pemerintah  dengan  kehadiran  yang  kuat,  membantu  memetakan  dan dengan cepat mencapai tujuan dan mencari dukungan dari para pemangku kepentingan lokal. Selain itu, penulis berpendapat bahwa terlepas dari hubungan keuangan di mana semua aktor terlibat,  baik  peran  mereka  dan  kendala  mereka  dalam  kegiatan  bersama  tetap  saling menguntungkan.
Menurut  penulis,  hubungan  antara  pemerintah  dan  LSM  membutuhkan  aspek kepercayaan  di  antara  mereka  untuk  mengarah  pada  kerja  sama  yang  berkelanjutan  dan ukuran  keberhasilan.  Secara  sosial  dan  politik,  kepercayaan  adalah  prasyarat  yang  sangat
diperlukan  untuk  pemerintahan  yang  baik.  Tata  kelola  yang  baik  dan  kepercayaan  saling membutuhkan, dan kepercayaan mempromosikan tata kelola yang baik. Kepercayaan adalah hubungan interpersonal dan konsep organisasi yang kompleks (Nawawi, 2009). Kepercayaan antara  kedua  belah  pihak  menguntungkan  kedua  belah  pihak  dengan  mencapai  hasil  yang diharapkan.  Kepercayaan  adalah  dasar  dari  kerja  sama  organisasi  dan  berperan  dalam kegiatan yang didefinisikan bersama.
Secara  khusus,  penguatan  dan  penguatan  kerja  sama  antara  pemerintah  dan  LSM lingkungan,  serta  membangun  hubungan  saling  percaya,  merupakan  faktor  penting  dalam membangun hubungan yang sinergis. Ketika kedua belah pihak memiliki harapan yang sama, tingkat  kepercayaan  yang  tinggi  terwujud.  Penulis  percaya  bahwa  kepercayaan  diperlukan untuk  kolaborasi,  di  mana  kita  dapat  saling  mendukung  untuk  menemukan  solusi  atas tantangan  yang  kita  hadapi.  Kepercayaan  telah  muncul  sebagai  salah  satu  faktor  terpenting dalam  keberlanjutan  sistem  politik  (Blind,  2006).  Penelitian  Baumber  menganalisis  bahwa kepercayaan  menjadi  faktor  yang  diabaikan  yang  perlu  diperhitungkan  dalam  kebijakan (Baumber, 2018).
Pemerintah  harus  melibatkan  LSM  lingkungan  Indonesia  dalam  proses  pengambilan keputusan. Namun, pemerintah Indonesia juga menyebutkan perlunya dukungan internasional (Khalid, 2022). Namun, di Indonesia, kehadiran LSM lingkungan bekerja sama dengan Uni Eropa  (UE)  menunjukkan  bahwa  telah  ada  dukungan  internasional  selama  beberapa  waktu. Ini  berarti  bahwa  pemerintah  Indonesia  tidak  mempercayai  LSM  lingkungan  di  Indonesia. Pemerintah  Indonesia  harus  mempercayai  rekomendasi  LSM  lingkungan  dan  memiliki keberanian  untuk  menerapkan  ide-ide  mereka.  Oleh  karena  itu,  tidak  tergantung  pada keputusan dan kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa/UNFCCC.
Kredibilitas  politik  dapat  diarahkan  pada  organisasi  yang  berhubungan  dengan  bagian LSM  yang  mempercayai  atau  tidak  mempercayai  pemerintah  karena  puas  atau  tidak  puas dengan hasil kebijakan yang dikembangkan bersama. Secara sosial dan politik, kepercayaan merupakan  prasyarat  penting  untuk  pemerintahan  yang  baik,  dan  kepercayaan  adalah perwujudan  dari  pemerintahan  yang  baik.  Pemerintah  dan  organisasi  non-pemerintah  perlu memahami  bahwa  membangun  kepercayaan  membutuhkan  waktu  dan  bahwa  membangun kepercayaan membutuhkan kegiatan dan program berkelanjutan antara pemerintah dan LSM. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki tekad untuk melakukan upaya yang dijelaskan di atas untuk memperkuat dan menjaga kepercayaan.

## KESIMPULAN
Prinsip hijau adalah mengadvokasi lingkungan sebagai bagian dari ideologi yang lebih luas  yang  menopang  hubungan  antara  manusia  dan  alam,  sehingga  kegiatan  pembangunan dapat lebih efisien tanpa mengurangi kelestarian lingkungan. Di Indonesia, ada peningkatan gerakan  politik  hijau,  didukung  oleh  kelompok  masyarakat  dan  aktivis  lingkungan  seperti Madaniberkelanjutan.id,  Greenpeace  ID,  fridaysforfuture.id,  teensgogreen.id  dan  Green Leaders.  Di  negara-negara  maju,  kebijakan  lingkungan  hidup  terus  berkembang,  kebijakan hijau  Indonesia  kurang  memiliki  minat  publik  dan  dukungan  untuk  representasi  barang lingkungan  dalam  sistem  politik  Indonesia,  dan  aturan  partai  politik  untuk  kebijakan  hijau tidak terwakili dalam sistem politik Indonesia. Secara khusus, penguatan dan penguatan kerja sama  antara  pemerintah  dan  LSM  lingkungan,  serta  membangun  hubungan  saling  percaya, merupakan  faktor  penting  dalam  membangun  hubungan  yang  sinergis.  Ketika  kedua  belah pihak memiliki harapan yang sama, tingkat kepercayaan yang tinggi terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrizal.  (2019).  Politik  Luar  Negeri  Indonesia  Era  Joko  Widodo  Dalam  Isu  Lingkungan Global.  Asosiasi  Ilmu  Hubungan  Internasional  Indonesia  (AIHII). Asosiasi  Ilmu Hubungan  Internasional  Indonesia , 10 ,  12.  https://aihii.or.id/prosiding-vennas- 10/politik-luar-negeri-indonesia-era-joko-widodo-dalam-isu-lingkungan-global/
Baumber,  A.  (2018).  Energy  cropping  and  social  licence:  What’s  trust  got  to  do  with  it.
Science Direct , 108 , 25–34. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2017.10.023 Blind,  P.  (2006).  Building  Trust  In  Government  In  The  Twenty-First  Century,. Expert Associate UNDESA , 31.
https://www.researchgate.net/publication/237829301_Building_Trust_in_Government_ in_the_Twenty-First_Century_Review_of_Literature_and_Emerging_Issues
Bryson,  J.  M.,  Crosby,  B.  C.,  &  Bloomberg,  L.  (2014).  Public  Value  Governance:  Moving Beyond  Traditional  Public  Administration  and  the  New  Public  Management. Public Administration Review , 74 (4), 445–456.
https://doi.org/https://doi.org/10.1111/puar.12238
Cadman, R., MacDonald, B. H., & Soomai, S. S. (2020). Sharing victories: Characteristics of collaborative strategies of environmental non-governmental organizations in Canadian marine
conservation. Science Direct , 15 , 11.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.103862
Creswell, J. W. (2016). Design Research: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. (4th ed.). pustaka pelajar.
Doucet, T., Duinker, P., Charles, J., Steenberg, J., & Zurba, M. (2023). Characterizing non- governmental  organizations  and  local  government  collaborations  in  urban  forest management across Canada. Reseach Square , 21.
https://doi.org/https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2958350/v1
Elton, A. J., Harper, R. W., Griffith, E. E., & Weil, B. (2022). Exploring urban forestry non- governmental  organisations  (NGOs)  in  the  eastern  United  States. Arboricultural Journal The International Journal of Urban Forestry , 179–193. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/03071375.2022.2129202
Friedman, T. L. (2009). Hot, Flat, and Crowded Why The World Needs A Green Revolution - and  How  We  Can  Renew  Our  Global  Future .  Penguin  Books  Limited. https://www.google.co.id/books/edition/Hot_Flat_and_Crowded/Syd_mi25emQC?hl=i d&gbpv=0
Fyall,  R.  (2016).  The  Power  of  Nonprofits:  Mechanisms  for  Nonprofit  Policy  Influence.
Public Administration Review . https://doi.org/https://doi.org/10.1111/puar.12550
Khalid,  K.  (2022,  December  10).  Kita  Semua  Memiliki  Hak  atas  Lingkungan  Hidup. Greenpeace .  https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/55905/kita-semua-memiliki- hak-atas-lingkungan-hidup/
Konijnendijk,  C.  (2014).  From  Government  to  Governance:  Contribution  to  the  political ecology
of urban forestry. Reseach Gate , 35–46.
https://doi.org/10.4324/9781315882901
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook  Edition  3.  United  States:  Sage  Publication. Sage  Publication. https://books.google.co.id/books?redir_esc=y&hl=id&id=p0wXBAAAQBAJ&q=conde nsation#v=snippet&q=condensation&f=false
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2019). Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook
(4th ed.). SAGE
Publications. https://us.sagepub.com/en-
us/nam/qualitative-data-analysis/book246128
Nawawi,  J.  (2009).  Membangun  Kepercayaan  Dalam  Mewujudkan  Good  Governance.
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan , 2 (1), 12. https://doi.org/https://doi.org/10.31947/jgov.v2i1.1130
Nurmardiansyah,  E.  (2015).  Konsep  Hijau:  Penerapan  Green  Constitution  Dan  Green Legislation  Dalam  Rangka  Eco-Democracy. Jurnal  Ilmu  Hukum , 1 (1),  37. https://doi.org/https://doi.org/10.25123/vej.v1i1.1422
Report, I. S. A. (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability . Global to Regional Atlas. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
Salim,  E.  (2003). Hasil-hasil  dan  tindak  lanjut  KTT  Pembangunan  Berkelanjutan . Departemen Luar
Negeri.
http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/home/index.php?page=catalog&content_type =54&viewid=6324
Sutrisno, E. (2021, November 20). Membangun Kawasan Industri Hijau. Indonesia.Go.Id , 3. https://indonesia.go.id/kategori/editorial/3438/membangunkawasan-industri-hijau