## PELAKSANAAN HAK REMISI BAGI WARGA BINAAN KASUS KORUPSI DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

## (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palu)
Moh. Yusuf Hasmin Universitas Muhammadiyah Palu Email : yusufhasmin.yh@gmail.com

## Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad
Universitas Muhamamdiyah Palu Email : Anisasmantigs@yahoo.co.id

## ABSTRAK
The  tightening  of  remissions  to  corruption-assisted  citizens  in  the  Palu  Class  IIA Penitentiary  does  not  reflect  the  protection  of  human  rights  values,  where  the remission  is  actually  a  right  for  inmates  if  they  have  carried  out  the  conditions stipulated by Law Number 5 of 1995 concerning Corrections, the State must give the remission rights to inmates including those fostered by corruption cases if this is not given  then  the  State  violates  human  rights.  know  the  legal  impact  of  tightening remissions  for  residents  fostered  by  corruption  cases  at  Class  IIA  correctional facilities. By using the research method is empirical juridical which means the type of legal research that functions see the law in reality.
Kata Kunci : Guided People. Corruption Case. Remission.

## A. Latar Belakang Masalah
Korupsi di Indonesia tidak lagi merupakan kejahatan biasa (ordinary crimes) , akan  tetapi  sudah  merupakan  kejahatan  yang  sangat  luar  biasa (extra  ordinary crimes). 1 Bagi  Indonesia,  korupsi  adalah  penyakit  kronis  hampir  tanpa  obat, menyelusup di segala segi kehidupan dan tampak sebagai pencitraan budaya buruk bangsa  Indonesia.Korupsi  telah  menimbulkan  kemiskinan  dan  kesenjangan  sosial yang besar.Masyarakat tidak dapat menikmati pemerataan hasil pembangunan dan tidak  menikmati  hak  yang  seharusnya  diperoleh.Dan  secara  keseluruhan,  korupsi
1 Andi  Hamzah, Pemberantasan  Korupsi  melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan Internasional. PT.Raja Grafindo: Persada. Jakarta. 2007. Hlm. 7
telah memperlemah ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Masalah korupsi  terkait  dengan  kompleksitas  masalah  moral  atau  sikap  mental,  masalah pola hidup, kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan atau  tuntutan  ekonomi  dan  kesejahteraan  sosial  ekonomi,  masalah  struktur  atau sistem  ekonomi,  masalah  sistem  atau  budaya  politik,  masalah  mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi atau prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik 2 . Dengan demikian, kasus tindak pidana korupsi bersifat multidimensi dan kompleks.
Dalam  bidang  birokrasi,  sekalipun  tindak  pidana  korupsi  bersifat multidimensi  dan  kompleks,  akan  tetapi  ada  2  (dua)    hal  yang  merupakan penyebab  utama  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  dilingkungan  birokrasi.  yaitu jabatan dan kekuasaan, oleh karena seseorang yang memiliki jabatan dan kekuasan cenderung  menggunakan  kesempatan  menyalahgunakan  kewenangan  untuk memperkaya  diri  sendiri,  orang  lain  atau  korporasi  yang  tentunya  bersifat merugikan  perekonomian  negara  atau  keuangan  negara. 3 Indonesian    Corruption Watch  (ICW)  melansir  kerugian Negara akibat kasus korupsi mencapai Rp. 3,1 triliun. Dari jumlah kerugian negara tersebut, sebesar Rp. 1,2 triliun didapat pada paruh pertama tahun 2015. Sedangkan pada semester kedua tahun 2015 mencapai Rp.  1,8  triliun. 4 Di  sisi  lain  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  korupsi  di Indonesia  yang  hanya  mendapatkan  hukuman  ringan  dari  para  penegak  hukum, dinilai  sungguh  sangat  mencederai  rasa  keadilan  bagi  masyarakat  dan  bagi semangat  para  pemberantas  korupsi.  Sehingga  pemerintah  mengeluarkan  aturan untuk  meperketat  pemberian  remisi  kepada  warga  binaan  kasus  korupsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
2 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana ; Citra Aditya Bakti,  Bandung, Jakarta, 2003, hlm 85
3 Wijayanto    dan    Ridwan    Zachrie   (ed.), “Korupsi  Mengorupsi  Indonesia ”, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009,  hlm 32
4 ICW, Kerugian Negara Akibat Korupsi 2015 Sebesar 3,1, di akses http://www.antikorupsi.org/id/content/kerugian-negara-akibat-korupsi-2015-sebesar-31-triliun tanggal 4 Oktober 2016
2012  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  tahun  99 tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa, pemberian remisi terhadap warga binaan kasus korupsi selain  berkelakuan  baik  dan  telah  menjalani  1/3  (satu  per  tiga)  masa  pidana, terpidana  harus  penuhi  syarat  antara  lain  bersedia  bekerjasama  dengan  penegak hukum  untuk  membantu  membongkar  perkara  tindak  pidana  yang  dilakukannya ( justice collaborator ), dan telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.
Terkait dengan pengetatan remisi ini, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Klas  IIA  Palu,  pada  perayaan  hari  kemerdekaan  tanggal  17  Agustus  2016  yang lalu  memberikan  remisi  terhadap  27  (dua  puluh  tujuh)  orang  warga  binaannya. Namun dari 27 (dua puluh tujuh) orang yang memperoleh remisi tersebut tidak ada satupun  warga  binaan  kasus  korupsi 5 ,  padahal  beberapa  warga  binaan  kasus korupsi  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Palu  telah  memenuhi  persyaratan untuk  memperoleh  remisi  seperti  berkelakuan  baik  dan  telah  menjalani  1/3  (satu per  tiga)  masa  pidananya.  Hal  ini  tentunya  merupakan  bentuk  diskriminasi terhadap warga Negara karena setiap warga Negara harus di perlakuan yang sama di  depan  hukum  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  28D  ayat  1  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  yang  mengatakan  bahwa  “Setiap orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan  perlindungan,  dan  kepstian  hukum  yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Lebih lanjut Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa “Setiap  orang  berhak  bebas  dari  perlakuan  yang  bersifat  diskriminatif  atas  dasar apaun  dan  berhak  mendapat  perlindungan  terhadap  perlakuan  yang  bersifat diskriminatif itu.  Berdasarkan ketentuan diatas maka  remisi  merupakan  hak asasi yang  harus  diberikan  Negara  kepada  setiap  warga  binaan  dalam  arti  seburuk apapun  perlakuan  yang  telah  dilakukan  oleh  warga  binaan  atau  betapa  bengisnya
5 Data penulis peroleh dari Kantor Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palu
perlakuan warga binaan, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu ia tetap memiliki Hak yang sama di depan hukum. Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi  Manusia  pada  pemerintahan  Presiden  BJ  Habibie,  Yusril  Ihza  Mahendra mengatakan  bahwa  kebijakan  pengetatan  remisi  terhadap  tindak  pidana  khusus sebagai suatu pelanggaran hukum dan tidak sepatutnya terjadi dalam negara yang menganut   asas  hukum. 6
Hal  senada  juga  disampaikan  oleh  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia Yasonna  Laoly  mengatakan  bahwa    pengetatan  terhadap  remisi  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  32  tahun  99  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak Warga  Binaan  Pemasyarakatan  telah  melangar  hak  warga  binaan. 7 Remisi  di Indonesia  ini  adalah  masalah  yang  perlu  diperhatikan,  karena  pengurangan menjalani  masa  hukuman  tersebut  pada  satu  sisi  menyangkut  hak  manusia  yang semestinya  dijunjung  tinggi  agar  tercipta  keadilan  bagi  masyarakat.  Metode Penelitian

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif-empiris atau juga disebut penelitian  hukum  sosiologis  (non  doktrinal).  Penggunaan  tipe  penelitian didasarkan  pada  rumusan  masalah  yang  diajukan  sebagai  konsekuensi  logis  dari isu hukum penelitian dalam latar belakang masalah. Tipe penelitian ini digunakan disesuaikan  dengan  rumusan  masalah  yang  diajukan.  Selain  tipe  penelitian  perlu pula  ditentuan  sifat  penelitian  yang  akan  diterapkan  pada  fokus  yang  menjadi objek  penelitian.  Sifat  penelitian  merupakan  karakteristik  penelitian  yang menggambarkan  pembagian  tujuan  atau  klasifikasi  objek  penelitian  yang  akan digunakan  peneliti  untuk  melaksanaan  penelitian.  Oleh  karena  penelitian  ini
6 Yusril  Ihza  Mahendra, Pengetatan  Remisi  Merupakan  Pelanggaran  Hukum, di  akses  di http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2011/11/01 tanggal 4 Oktober 2016
7 Arif  Suherman, Kemenkumh  Diminta  Cabut  PP  Pengetatan  Remisi, di  akses  di http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt570b7d0df18a9/kemenkumham-diminta-cabut-pp- pengetatan-remisi di akses tanggal 2 Oktober 2016
melihat  kesesuaian  antara  teori  dengan  praktek  (studi  kasus)  maka  peneliti menetapkan sifat penelitian eksplanatori ( explanatory case study ) untuk menjawab rumusan masalah.
C. Pembahasan
1. Pengetatan  remisi  terhadap  warga  binaan  kasus  korupsi  di  lembaga pemasyarakatan Klas II A Palu sesuai dengan perlindungan HAM
Salah  satu  hak  yang  dimiliki  oleh  terpidana  adalah  hak  untuk mendapatkan  pengurangan  masa  tahanan  atau  yang  biasa  disebut  sebagai remisi.  Hal  ini  diatur  didalam  Pasal  14  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa:
“(1) Narapidana berhak:
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
e. Menyampaikan keluhan
f. Mendapatkan  bahan  bacaan  dan  mengikuti  siaran  media  massa lainnya yang tidak dilarang
g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
j. Mendapatkan  kesempatan  berasimilasi  termasuk  cuti  mengunjungi keluarga
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
m. Mendapatkan  hak-hak  lain  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.”
Berdasarkan  ketentuan  di  atas  maka  terpidana  yang  dimaksud  tidaklah dibedakan  berdasarkan  tindak  pidana  yang  dilakukannya,  sehingga  semua terpidana untuk tindak pidana apapun memiliki hak untuk mendapatkan remisi, selama  persyaratan-persyaratan  yang  diatur  didalam  peraturan  pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  telah terpenuhi.  Selain  itu  pemberian  remisi  bagi  narapidana  di  Lembaga
Pemasyarakatan  diatur  di  dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan, antara  lain.  Keputusan  Presiden  RI  No.  174  Tahun  1999  tentang  Jenis-jenis Remisi berikut besaranya, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No.M.09.HN.02.01  Tahun  2000  tentang  Remisi  Tambahan  bagi  Narapidana dan  Anak  Didik,  Keputusan  Menteri  Kehakiman  dan  HAM  RI  No.M.03- PS.01.04  tahun  2000  tentang  Tata  Cara  Pengajuan  Permohonan  Remisi  Bagi Narapidana  yang  Menjalani  Pidana  Penjara  Seumur  Hidup  menjadi  Pidana Penjara Sementara.
Pengetatan terhadap pemberian remisi bagi warga binaan kasus korupsi di Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Palu  tentunya  tidak  mencerminkan perlindungan  terhadap  Hak  Asasi  Manusia.  Kita  sepakat  bahwa  pelaku  tindak pidana  korupsi  harus  dihukum  seberat-beratnya,  meski  demikian  remisi  harus tetap  diberikan  kepada  warga  binaan  kasus  korupsi,  karena  remisi  merupakan hak asasi warga binaan. Meskipun korupsi merupakan tindak pidana luar biasa yang dilakukan secara sistematik oleh mereka yang memiliki kekuasaan untuk memperkaya  diri  mereka  sendiri  dengan  mengambil  uang  negara  sehingga merugikan masyarakat Indonesia secara luas. Namun, perlu diperhatikan bahwa sebenarnya  mengenai  karakteristik  dan  akibat  dari  tindak  pidana  korupsi  ini telah  diatur  didalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dengan  memberikan  ancaman  pidana yang  paling  berat  yaitu  pidana  mati.  Maka  dari  itu  tidaklah  dapat  dibenarkan untuk  meniadakan  hak warga  binaan  kasus  korupsi  untuk mendapatkan  remisi karena  tindak  pidananya.  Hal  ini  senada  dengan  pendapat  Mardjono Reksodiputro, yang menyatakan.
“ Bila  alasannya  mereka  (koruptor)  jahat  sehingga  wajar  untuk  tidak diberikan  remisi  maka  hukumlah  yang  keras,  minta  supaya  jaksa
menuntut tinggi dan hakim memutus  tinggi. Selama mereka berkelakuan baik berikanlah haknya” 8
Disini  Mardjono  Reksodiputro  berusaha  menekankan  bahwa  selama mekanisme yang telah diatur didalam hukum Indonesia bagi terpidana korupsi atau  warga  binaan  kasus  korupsi  telah  dipenuhi  seperti  berkelakuan  baik, bersedia  bekerja  sama  dengan  penegak  hukum  untuk  membantu  membongkar perkara  tindak  pidana  yang  dilakukannya,  serta  telah  membayar  lunas  denda dan  uang  pengganti  sesuai  dengan  putusan  pengadilan.  Maka  dari  itu,  jelas bahwa  hak  warga  binaan  korupsi  untuk  mendapatkan  remisi  merupakan  salah satu hak yang harus dipenuhi oleh Negara dan tidaklah boleh ditiadakan karena jika  demikian  maka  Indonesia  telah  gagal  dalam  memenuhi  hak-hak  dasar terpidana korupsi yang telah diatur didalam hukum positif Indonesia dan telah mendustakan konsep negara hukum yang dipilih Indonesia. Bahkan, hak dasar untuk  mendapatkan  bagi  terpidana  untuk  mendapatkan  remisi  ini  telah  diakui secara  internasional,  dan  diatur  di  dalam  Pasal  30  Ayat  (5)  United  Nation Convention  Against  Corruption  (UNCAC),  yang  telah  diratifikasi  Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.
Tidaklah  adil  bagi  seorang  warga  binaan  kasus  korupsi,  bila  tidak mendapatkan  kesempatan  untuk  mendapatkan  haknya  mengenai  remisi, meskipun  ia  telah  terpenuhi  terlebih  dahulu  memenuhi  kewajibannya. Ketidakadilan  ini  juga  sebenarnya  bertentangan  dengan  sila  kelima  Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama, harus diperhatikan frasa  yang  digunakan  adalah  “seluruh,”  dalam  hal  ini,  maka  sebenarnya  tidak boleh ada suatu tindakan negara yang memberikan ketidakadilan hanya karena ada  suatu  perbedaan  di  dalam  kondisi  warga  negaranya,  yaitu  mengenai perbedaan jenis tindak pidana yang dilakukannya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini menghendaki dalam pelaksanaan kegiatan Negara tidak ada
8 Redaksi Grhatama, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Grhtama, 2009), hlm. 179
pilih kasih dan diskriminasi. Dengan peniadaan hak untuk mendapatkan remisi, jelaslah bahwa Negara Indonesia tidak memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi  Manusia  bahkan  mencederai  konsep  Negara  hukum  dimana  salah  satu ciri  dari  Negara  hukum  sebagaimana  telah  penulis  jelaskan  diatas  adalah perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
2. Dampak  Hukum  Pengetatan  remisi  bagi  warga  binaan  kasus  korupsi  di lembaga pemasyarakatan Klas IIA
Telah  penulis  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  Indonesia  adalah  negara hukum.  Dengan  menganut  konsep  ini,  ada  suatu  konsekuensi  logis  yang  tidak boleh  dikesampingkan,  yaitu  bahwa  segala  sesuatu  tindakan  yang  dilakukan oleh  Negara  haruslah  didasarkan  pada  hukum,  bukan  pada  kekuasaan.  Untuk dapat  menerapkan  hukum  dengan  baik,  harus  diketahui  terlebih  dahulu sebenarnya apakah tujuan hukum itu agar penerapannya menjadi terarah. Salah satu  tujuan  hukum,  menurut  Gustav  Radbuch,  adalah  keadilan  hukum.  Kata keadilan  ini  memang  memiliki  suatu  makna  yang  luas  dan  sangat  sulit  untuk definisikan.  Namun,  sebenarnya  dapat  digambarkan  bahwa  keadilan  akan tercapai ketika ada pemenuhan hak setelah pelaksanaan kewajiban. 9
Dalam  hal  ini,  secara  umum,  untuk  mendapatkan  remisi,  seorang terpidana  harus  memenuhi  kewajiban  yang  telah  diatur  didalam  Pasal  14  ayat (1)  Undang-Undang  tentang  Pemasyarakatan  dan  peraturan  pelaksananya. Ketika kewajiban ini telah dipenuhi, maka hak pun dapat dimintakan, yaitu hak mendapatkan  remisi.  Namun,  apabila  seorang  terpidana  korupsi  ini  tidak memiliki  hak  mendapatkan  remisi,  maka  tindakan  apapun  yang  dia  lakukan untuk  pemenuhan  kewajiban  seperti  berkelakuan  baik,  bekerja  sama mengungkapkan  kasus,  membayar  denda  dan  lain-lain  tidak  akan  dapat diseimbangkan  dengan  pemberian  hak.  Hal  ini  merupakan  suatu  bentuk  yang
9 Harkristuti  Harkrisnowo, Rekonstruksi  Konsep  Pemidanaan:  Suatu  Gugatan  Terhadap Proses  Legislasi  dan  Pemidanaan  di  Indonesia, Orasi  Pengukuhan  Guru  Besar  di  Universitas Indonesia (Depok: 8 Maret 2003) hlm. 15
jelas dari ketidakadilan. Tidaklah adil bagi seorang terpidana korupsi, bila tidak mendapatkan  kesempatan  untuk  mendapatkan  haknya  mengenai  remisi, meskipun ia telah terpenuhi terlebih dahulu memenuhi kewajibannya. Menurut Yusril  Ihza  Mahendra,  adannya  pengetatan  sebagaimana  yang  diatur  di  dalam Pasal  33  A    Peraturan  Pemerintah  Nomor.  99  Tahun  2012  tentang Perubahan Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  tentang  Syarat  dan Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan melanggar  hirarki perundang-undangan. 10
Dari  sudut  hirarkhi  perundang-undangan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor. 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan karena substansinya merupakan norma baru yang bertentangan dengan filosofi, tujuan dan misi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan itu sendiri. Jika pun dikehendaki ada pembatasan atau  pengetatan,  tidak  dibenarkan  bertentangan  dengan  Pasal  28  J  UUD  NRI 1945  yang  menegaskan  bahwa  pembatasan  hak  asasi  hanya  dapat  dilakukan dengan  undang-undang  dan  tidak  boleh  dengan  peraturan  perundangan  di bawahnya.  Jika  ada  pembatasan-pembatasan  terhadap  hak-hak  seperti  yang tertuang  dalam  PP No.99 Tahun  2012  tersebut  haruslah  didasarkan  pada ketentuan Undang-Undang atau Putusan Pengadilan dan tidak boleh didasarkan atas  ketentuan  di  bawah  Undang-Undang  atau  hanya  direktif  semata-mata dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) atau peraturan menteri (Permen) atau peraturan Mahkamah Agung (Perma).  Hal ini telah diatur di dalam UUD 1945 (Pasal 28 J) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan merupakan lex  specialis dari  tujuan  penghukuman  (Pasal  10  KUHP)  jo  Pasal
10 Yusril Ihza Mahendra, Remisi Adalah Hak Narapidana, di akses di http://www.fajar.co.id/read/yusril-remisi-adalah-hak-narapidana tanggal 21 juni 2018
103  KUHP  sehingga  tidaklah  dapat  ditetapkan  pengaturan  yang  bersifat “lex specialis ”  lagi  terhadap  undang-undang  yang  bersifat  l ex  specialis .  Kebijakan pemerintah  menetapkan  PP  No.  99  Tahun  2012  adalah  kewenangan  eksekutif yang  telah  membatasi  hak  asasi  warga  binaan  yang  seharusnya  merupakan kewenangan  legislatif  kecuali  dilakukan  perubahan  terhadap  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatann  terlebih  dulu.  Pertentangan nyata  dalam  suatu  peraturan  perundangan,  apalagi  terhadap  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  adalah  batal  demi  hukum  dan implikasinya  adalah  pelanggaran  terhadap  hak  sosial,  ekonomi,  hak  politik warga binaan.
Selain itu pengetatan remisi bagi warga binaan akan memberikan dampak yang  cukup  besar  bagi  Lembaga  Pemasyarakatan  khususnya  di  Lembaga Pemasyarakatan  Klas  IIA  Palu  dimana  dengan  adanya  pengetatan  remisi  bagi wargaa  binaan  berdampak  pada  terjadinya  kelebihan  kapasitas  di  Lembaga Pemasyaraktaan  Klas  IIA  Palu.  sebagaimana  hasil  wawancara  penulis  dengan Bapak Muh.  Nur  Butu  selaku  Kasi  ADM  Keamanan  dan  Tatip  Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palu yang mengatakan bahwa :
“Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Palu  sudah  terjadi  kelebihan kapasitas  dimana  seharusnya  penghuni  Lembaga  Pemasyarakatan idealnya  200  orang  namun  faktanya  saat  ini  penghuni  Lapas  berjumlah 530  orang  sehingga  untuk  melakukan  pembinaan  terhadap  warga  binaan tidak  akan  bisa  efektif  dilakukan,  padahal  tujuan  dari  lembaga pemasyaraktan  itu  adalah  melakukan  pembinaan  terhadap  warga  binaan sehingga  tidak  melakukan  perbuatannya  kembali  dan  dapat  diterima kembali dilingkungan masyaraktanya,” 11
Lebih  lanjut  berdasarkan  hasil  pengamatan  penulis  di  Lembaga Pemasyarakatan  Klas  IIA  Palu  bahwa  terdapat  beberapa  ruangan  di  Lembaga Pemasyaraktan Klas IIA Palu warga binaan bahkan tidur sambil berdiri karena
11 Hasil  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Muh.  Nur  Butu  Kasi  ADM  Keamanan  dan  Tatip Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palu bertempat diruangan Kantor Kasi ADM Keamanan dan Tatip Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palu Pada pukul 11 tanggal 15 Juni 2018
sesaknya ruangan alias isi melebihi kapasitas dimana satu ruangan di isi 6 orang warga  binaan  padahal  sebenarnya  idealnya  3  orang  satu  ruangan.  Hal  ini menurut  penulis  bahwa  dapat  dikatakan  negara  telah  melanggar  HAM  karena tidak mampu memenuhi standar minimum perlakuan narapidana hasil Kongres PBB 1955. Solusi dari masalah ini bukan terletak pada membangun sebanyak- banyak  Lembaga  Permasyarakatan,  akan  tetapi  membangun  sistem  peradilan pidana  yang  membatasi  masuknya  perkara  ke  dalam  sistem  itu  sendiri  antara lain membatasi jenis dan jumlah perkara yang ditangani Mahkamah Agung dan Pengadilan  Tinggi.  Perkara  pidana  ringan  diselesaikan  melalui “out  of  court settlement” yang merujuk pada nilai-nilai Pancasila yang dikenal sebagai “restorative justice” .
Selain  itu  meningkatkan  pengawasan  horizontal  dan  vertikal  terhadap integritas  dan  profesionalitas  petugas  Lembaga  Permasyarakatan  lebih signifikan  daripada  mengeluarkan  kebijakan  pengetatan  remisi  terhadap narapidana  korupsi,  terorisme  dan  narkoba.  Jika  pun  dikehendaki  ada pembatasan, tidak dibenarkan bertentangan dengan Pasal 28 J UUD NRI 1945 yang  menegaskan  bahwa  pembatasan  hak  asasi hanya  dapat  dilakukan dengan Undang-Undang dan tidak boleh dengan peraturan perundangan di bawahnya.
Ketentuan  memperketat  syarat  remisi,  asimilasi  dan  bebas  bersyarat dengan  alasan  tindak  pidana  korupsi,  terorisme,  narkoba  telah  menimbulkan kerugian  besar  bagi  negara  atau  masyarakat  atau  korban.  Kekeliruan  ini menimbulkan  kepanikan,  kecemasan,  atau  ketakutan  yang  luar  biasa  kepada masyarakat  sesungguhnya  termasuk  alasan  pemberatan  hukuman  yang merupakan  wewenang  (yudikatif)  majelis  hakim,  bukan  wewenang  kebijakan eksekutif.  Pengetatan  remisi  yang  di  atur  di  dalam  PP  No.  99  Tahun  2012 secara teologis dan gramatikal ternyata digunakan hanya untuk “memperpanjang  masa  hukuman”  narapidana  korupsi,  terorisme  dan  narkoba bukan untuk menimbulkan efek jera. Karena persyaratan ketat dalam peraturan
tersebut  menambah  penderitaan  yang  tidak  perlu  dan  melampaui  batas kemanusiaan  yang  diakui  universal  dalam  perlakuan  terhadap  para  pelanggar hukum.
Didalam didalam bagian menimbang huruf (c), Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa :
“bahwa  sistem  pemasyarakatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  b, merupakan  rangkaian  penegakan  hukum  yang  bertujuan  agar  Warga Binaan  Pemasyarakatan  menyadari  kesalahannya,  memperbaiki  diri,  dan tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif  berperan  dalam  pembangunan,  dan dapat  hidup  secara  wajar  sebagai  warga  yang  baik  dan  bertanggung jawab”
Dalam  hal  ini,  pemberian  remisi  dalam  sistem  pemasyarakatan  Indonesia ditempatkan sebagai suatu motivasi untuk membina diri sendiri. Sebab, remisi tidak lagi sebagai hukum seperti dalam suatu sistem pemasyaraktan, tidak pula sebagai  anugerah  sebagaimana  dalam  sistem  kepenjaraan,  tetapi  sebagai  hak dan  kewajiban  yang  dimiliki  oleh  narapidana.  Artinya,  jika  narapidana termasuk untuk tindak pidana korupsi benar-benar melaksanakan kewajibannya,  ia  berhak  mendapat  remisi. 12 Pemberian  remisi  bagi  terpidana korupsi  juga  sesuai  dengan  filosofi  remisi.  Menurut  Didin  Sudirman  Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI  2007,  filosofi  remisi  adalah  sebagai  proses  pemberian  latihan  agar narapidana  dapat  memikul  tanggung  jawab  secara  bertahap  terhadap perilakunya.  Hal  ini  dikaitkan  dengan  falsafah  yang  terkandung  dalam  sistem pemasyarakatan  yang  melaksanakan  tujuan  pemidanaan  yaitu  untuk  membina pelanggar  hukum  dan  memperbaikinya  secara  bertahap.  Apabila  hak  ini dihilangkan,  maka  sebenarnya  terdapat  hal  negatif  yang  dapat  terjadi,  yaitu
12 Romli  Atmasasmita, Dari  Pemenjaraan  ke  Pembinaan  Narapidana ,  Bandung:  Alumni, 1975, hlm 72
terkait dengan penjara sebagai school of crime . 13 Di dalam penjara dapat terjadi internalisasi nilai-nilai kejahatan, sehingga seseorang dapat menjadi lebih buruk lagi.  Inilah  dampak  negatif  dari  penjara.  Namun,  hal  ini  tidak  boleh menghilangkan  eksistensi  pidana  penjara  di  Indonesia.  Dikaitkan  dengan pemberian  remisi  kepada  terpidana  korupsi,  sebenarnya  apabila  seorang terpidana korupsi memenuhi kewajibannya, sebenarnya sudah dapat dipandang sebagai  sosok  yang  telah  memasuki  tahapan  memperbaiki  diri  sebagaimana dimaksud  dalam  filosofi  remisi.  Dengan  menghilangkan  hak  ini,  terdapat kemungkinan  bahwa  perbaikian  diri  yang  telah  dilakukan  terpidana  korupsi menjadi sia-sia dikarenakan dua hal, yaitu:
a. Terpidana  korupsi  tersebut  tidak  lagi  memiliki  suatu  dorongan  untuk berubah dan menjadi seseorang yang lebih baik
b. Efek penjara sebagai school of crime menjadi semakin kuat kepada diri seorang  terpidana  korupsi  sehingga  proses  internalisasi  nilai-nilai kejahatan  menjadi  lebih  mudah  dibanding  ketika  seorang  terpidana korupsi memiliki dorongan untuk berubah dengan adanya hak remisi. 14
Melihat hal ini maka jelaslah pemberian remisi bagi terpidana korupsi akan menjadi salah satu upaya untuk mencapai tujuan pemidanaan itu sendiri. Selain itu, pemberian remisi ini juga dapat dipandang sebagai apresiasi pada terpidana korupsi yang telah memenuhi kewajibannya.

## D. PENUTUP
1. Kesimpulan
a. Pengetatan  remisi  terhadap  warga  binaan  kasus  korupsi  di  Lembaga
Pemasyarakatan Klas IIA Palu tidak mencerminkan perlindungan nilai-nilai Hak  Asasi  Manusia  dimana  remisi  ini  sebenarnya  merupakan  hak  bagi narapidana  apabila  telah  melaksanakan  syarat-syarat  yang  diatur  oleh
13 Bambang  Poernomo, Pelaksanaan  Pidana  Penjara  Dengan  Sistem  Pemasyarakatan , Yogyakarta, Liberty, 1986, hlm. 186
14 Ibid. hlm 78
Undang-undang Nomor 5 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan maka Negara wajib  memberikan  hak  remisi  tersebut  kepada  narapidana  termasuk  warga binaan  kasus  korupsi  jika  hal  tersebut  tidak  diberikan  maka  Negara melakukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.
b. Dampak  pengetatan  remisi  bagi  narapidana  kasus  korupsi  di  Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palu adalah terjadi suatu p ertentangan yang nyata dalam  suatu  peraturan  perundangan,  apalagi  terhadap  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi  adalah  batal  demi  hukum  dan  implikasinya adalah  pelanggaran  terhadap hak sosial, ekonomi,  hak politik warga  binaan selain  itu  dampak  dari  pengetatan  remisi  adalah  terjadinya  kelebihan kapasitasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palu
2. Saran
a. Sebaiknya payung hukum pemberian remisi yang di atur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah  Nomor  32  tahun  99  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  harus  di  evaluasi  kembali pemberlakuannya  karna  PP  ini  melanggar  ketentuan  hukum  yang  lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Pemasyarakatan
b. Jika  pemerintah  tetap  ingin  mempertahankan  pengetatan  remisi  bagi  warga binaan  kasus  korupsi  maka  sebaiknya  pemerintah  harus  merevisi  terlebih dahulu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku Bacaan
Andi  Hamzah, Pemberantasan  Korupsi  melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan Internasional. PT.Raja Grafindo: Persada. Jakarta. 2007.
Barda  Nawawi  Arief, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana ;  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, Jakarta, 2003.
Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan , Yogyakarta, Liberty, 1986,
Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Ham R.I. Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, ,2009
Harkristuti  Harkrisnowo, Rekonstruksi  Konsep  Pemidanaan:  Suatu  Gugatan Terhadap  Proses  Legislasi  dan  Pemidanaan  di  Indonesia, Orasi Pengukuhan  Guru  Besar  di  Universitas  Indonesia  (Depok:  8  Maret 2003)
P.A.F.Lamintang  dan  Theo  Lamintang, Hukum  Penitensier  Indonesia ,  Sinar Grafika.
Redaksi  Grhatama, Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi , (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Grhtama, 2009),
Romli  Atmasasmita, Dari  Pemenjaraan  ke  Pembinaan  Narapidana ,  Bandung: Alumni, 1975,
Shinta Agustina, Makalah diangkat dari Laporan Penelitian BBI tahun 2001, dan disampaikan  pada  Seminar  tentang”  Demokrasi  dan  HAM:  Tinjauan Hukum  Hak  Asasi  Manusia  dan  Perlindungannya  di  Indonesia ”  Genta Budaya, Padang
Sudarsono, Kamus Hukum , Rineka Cipta, Jakarta, 2007
Wijayanto  dan  Ridwan  Zachrie  (ed.), “Korupsi  Mengorupsi  Indonesia ”, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.

## B. PerUndang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Perubahan  atas  Undang  - Undang    Nomor    31    Tahun    1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

## C. Situs Internet
ICW, Kerugian  Negara  Akibat  Korupsi  2015  Sebesar  3,1, di  akses http://www.antikorupsi.org/id/content/kerugian-negara-akibat-korupsi- 2015-sebesar-31-triliun tanggal 4 Oktober 2016
Yusril  Ihza  Mahendra, Pengetatan  Remisi  Merupakan  Pelanggaran  Hukum, di akses  di http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2011/11/01 tanggal  4 Oktober 2016
Arif  Suherman, Kemenkumh  Diminta  Cabut  PP  Pengetatan  Remisi, di  akses  di http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt570b7d0df18a9/kemenkumh am-diminta-cabut-pp-pengetatan-remisi di akses tanggal 2 Oktober 2016 Suara Pembaharuan, Menkumham Buka Kemungkinan Revisi PP Nomor 99 tahun 2012 di  akskes  di http://sp.beritasatu.com/home/menkumham-buka- kemungkinan-revisi-pp-no-99-tahun-2012-tentang-pemberian- remisi/91833 tanggal 2 Oktober 2016

## D. Jurnal Hukum
Mark    Philip, Defining    Political    Corruption ,  Political  Studies,  Vol  45,  No.  3 1977  dalam  Azyumardi  Azra, Korupsi  Dalam  Perspektif    Good Governance, Jurnal  Kriminologi  Indonesia  Vol.  2  No.  I  Januari  2002  : 31 – 3