Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 126-131| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4671.126-131

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN NASABAH BANK PEMEGANG KARTU KREDIT YANG DIBEBANKAN BIAYA TAMBAHAN (SURCHARGE) OLEH MERCHANT DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN
Ni Putu Dyah Ayu Karina Prabandari, I Nyoman Putu Budiartha, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia karinaprabandarii@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com

## Abstrak
Perkembangan  teknologi  dan  informasi  membuat  kartu  kredit  diminati  masyarakat.  Namun  perlindungan konsumen  belum  dapat  menjamin  secara  utuh  terhadap  perlindungan  hukum  bagi  konsumen,  khususnya terhadap  nasabah  bank  pemegang  kartu  kredit.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengungkap  pengaturan perlindungan  hukum  bagi  konsumen  nasabah  bank  pemegang  kartu  kredit  yang  dibebankan  biaya  tambahan (surcharge) oleh merchant dalam  transaksi  pembayaran  serta  sanksi  terhadap merchant yang  membebankan biaya tambahan (surcharge) bagi konsumen nasabah bank pemegang kartu kredit dalam transaksi pembayaran. Metode penelitian  ini  merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan  bahan  hukum dilakukan dengan teknik kepustakaan. Adapun sumber bahan hukum  yang digunakan berupa sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah data terkumpul, maka selanjutnya bahan hukum dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perlindungan hukum pada pemegang credit  card dikategorikan  dalam  3  (tiga)  tahapan  yaitu  sebelum  transaksi,  saat  transaksi,  setelah  transaksi. Diharapkan  bagi  pemerintah  dapat  berkoordinasi  pada  pihak-pihak  lembaga  yang  berwenang.  Bank  Indonesia dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  sekiranya  dapat  membuat  pengaturan  yang  lebih  tegas  berkaitan  dengan perlindungan pemegang kartu kredit.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Sanksi Merchant , Surcharger

## Abstract
The  development  of  technology  and  information  makes  credit  cards  in  demand  by  the  public.  However, consumer  protection  has  not  been  able  to  fully  guarantee  legal  protection  for  consumers,  especially  for  bank customers who hold credit cards. The purposes of this study are to reveal the legal protection arrangements for consumer  bank  customers  who  are  credit  card  holders  who  are  charged  an  additional  fee  (surcharge)  by merchants  in  payment  transactions  as  well  as  sanctions  against  merchants  who  charge  additional  fees (surcharge) for consumer bank customers  who are credit card holders in  payment  transactions. This research method  is  a  normative  research  with  a  statutory  and  conceptual  approach.  The  technique  of  collecting  legal materials is done by using library techniques. The sources of legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal sources. After the data is collected, then the legal materials are analyzed qualitatively. The results of  the  study  reveal  that  legal  protection  for  credit  card  holders  is  categorized  into  3  (three)  stages,  namely before  the  transaction,  during  the  transaction,  and  after  the  transaction.  It  is  hoped  that the  government  will coordinate  with the competent authorities. Bank Indonesia  and the Financial  Services Authority (OJK) should be able to make stricter regulations regarding the protection of credit card holders.
Keywords: Legal Protection, Merchant Sanctions, Surcharger

## I. PENDAHULUAN
Sistem  pembayaran  berkembang  dari  transaksi  pembayaran  yang  dilakukan  dengan  cara  pertukaran. Transaksi  ini  dikenal  dengan  nama  sistem  barter.  Kemudian  hingga  saat  ini  berkembang  menjadi pembayaran  tunai  yang  dikenal  dengan commodity  money ,  termasuk  alat  pembayaran  yang dikeluarkan  oleh  bank  yang  disebut  juga  dengan fiat  money ,  dan  perkembanganya  hingga  saat  ini yaitu  sistem  pembayaran  nontunai  seperti  cek,  bilyet  giro,  dan  sebagainya  serta  dikenal  juga  dalam bentuk pembayaran elektronik yang disebut juga dengan card and electronic mone (Warjiyo, 2004) . Penggunaan  uang  sebagai  alat  untuk  melakukan  pembayaran  merupakan  kebutuhan  dalam keadaan  sehari-hari.  Sistem  pembayaran  menggunakan  uang  tunai  merupakan  alat  pembayaran  yang praktis  disemua  kalangan,  namun  dalam  hal  ini  uang  tunai  memiliki  kekurangan  tersendiri  yaitu
dengan uang tunai tentu saja lebih berisiko khususnya dalam melakukan transaksi dalam jumlah besar karena dengan uang tunai berjumlah besar tentu saja membutuhkan tempat yang memadai, selain itu adanya  resiko  kehilangan  hingga  dapat  terjadinya  perampokan  terhadap  uang  tersebut.  Resiko selanjutnya  yaitu  dapat  terjadinya  kerusakan  pada  uang  tersebut  baik  karena  usia  uang  ataupun  hal tertentu.  Dengan  adanya  risiko-risiko  yang  dapat  terjadi  pada  uang  tunai  tersebut  maka  dalam perkembangannya  alat  pembayaran  dengan  uang  tersebut  tidak  lagi  dalam  bentuk  uang  tunai  namun menggunakan  kartu  yang  dijaga  disebut  dengan  APMK.  Dengan  adanya  APMK  risiko-risiko  uang tunai  tersebut  dapat  diminimalkan.  Dalam  penerapan  atau  penggunaannya  APMK  sebagai  alat pembayaran sehari-hari tidak serta-merta digunakan oleh kalangan masyarakat, namun dengan adanya Surat  Keputusan  Menteri  Keuangan  No.  1251/KMK.013/1988  tanggal  20  Desember  1988 penggunaan APMK masyarakat mulai untuk menggunakan alat pembayaran tersebut (Ibrahim, 2004) . Kegiatan  transaksi  menggunakan  kartu  kredit  sangat  diminati  oleh  kalangan  masyarakat, dikarenakan kartu kredit dapat memberikan manfaat lebih dalam penggunaannya, seperti para nasabah bank yang memiliki kartu kredit tidak perlu selalu mempersiapkan uang tunai dalam transaksi tertentu karena  dapat  digantikan  dengan  transaksi  menggunakan  kartu  kredit.  Selain  itu  adanya  program diskon  di merchant tertentu  serta  poin  yang  nantinya  dapat  ditukarkan  dengan  barang  menjadi  nilai tambah  terhadap  kartu  kredit  tersebut.  Dengan  adanya  fasilitas  yang  ditawarkan  dalam  penggunaan credit  card tersebut  dapat  menyebabkan  masyarakat  dengan  pola  hidup  konsumtif.  Jadi  dengan adanya credit  card segala  bentuk  transaksi  dimudahkan  serta  lebih  aman  dan  dapat  meningkatkan prestise seseorang.
Mengenai definisi  kartu kredit telah diatur dan dirumuskan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank  Indonesia  No.  14/2/PBI/2012  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 11/11/PBI/2009  tentang  Penyelenggaraan  Kegiatan  alat  Pembayaran.  Berdasarkan  pasal  1  angka  4 perlindungan  nasabah bank pemegang kartu  kredit tidak diketahui oleh pihak  nasabah bank. Dengan adanya  keadaan  tersebut  tentunya  dapat  menyebabkan  kerugian  yang  dialami  pihak  nasabah  bank pemilik kartu kredit apabila terjadi masalah-masalah terhadap transaksi dengan  kartu  kredit tersebut. Pemilik  kartu  kredit  yang  selanjutnya  disebut  dengan  nasabah  bank  pemegang  kartu  kredit  tersebut tidak  mendapatkan  informasi  yang  memadai  dan  benar  terkait  dengan  perlindungan  hukum  terhadap penggunaan kartu kredit serta fasilitas-fasilitas yang tersedia, sehingga terdapat adanya pihak nasabah bank  tidak  mendapatkan  kenyamanan  dalam  melakukan  kegiatan  transaksi  dengan  kartu  kredit tersebut.  Dengan  adanya  hal  tersebut  kedudukan  hukum  nasabah  pemegang  kartu  kredit  tersebut adalah lemah.
Penggunaan credit  card dalam  bertransaksi  bertambah  seiring  perkembangan  teknologi  dan informasi. Dengan adanya kegiatan transaksi dengan kartu kredit yang dilakukan di toko ( merchant ), membuat  aktivitas  terhadap  mesin  EDC  menjadi  banyak  dan  tentunya  pihak merchant tidak  ingin mengalami  kerugian  dalam  penggunaan  mesin  tersebut.  Keadaan  tersebut  membuat  pihak merchant membebankan  MDR  pada  konsumen  yang  melakukan  transaksi  dengan  kartu  kredit  tersebut  yang disebut juga dengan biaya tambahan ( surcharge ). Pada penerapannya pihak merchant membebankan biaya  tambahan  bagi  setiap  transaksi  pembayaran  menggunakan  kartu  kredit  dengan  menjelaskan pada  pihak  konsumen  saat  bertransaksi  bahwa  terdapat  adanya  biaya  tambahan. Merchant membebankan  MDR  tersebut  sebesar  3%.  Pihak  bank  dapat  menghentikan  kerjasama  dengan merchant yang terindikasi melakukan tindakan yang merugikan konsumen. Jika terbukti adanya kasus tersebut maka pihak Bank Indonesia dapat memberikan sanksi berupa teguran hingga pencabutan izin terhadap  sistem  pembayaran  dengan  kartu  kredit.  Regulasi  tersebut  masih  lemah  sehingga  membuat banyaknya nasabah bank pemegang kartu kredit yang dirugikan.
Tidak sedikit kasus-kasus yang dapat terjadi dalam penggunaan kartu kredit saat bertransaksi seperti halnya pembebanan biaya tambahan (MDR), adanya gesek ganda ( double swipe ), dan hal-hal lainnya  yang  dapat  merugikan  pihak  konsumen.  Kedudukan  pihak  pemegang  kartu  kredit  dalam  hal ini  adalah  lemah  dikarenakan  kurangnya  perlindungan  hukum.  Para  pihak  pemegang  kartu  kredit menginginkan  adanya  suatu  perlindungan  hukum  yang  dapat  menjamin  agar  tidak  terjadinya  suatu hal-hal yang merugikan yang dilakukan oleh pihak merchant kepada konsumen (Fuady, 1995) . UUPK tidak sepenuhnya dapat menjamin serta memberikan  perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kegiatan  transaksi  dengan  menggunakan  kartu  kredit.  Selain  itu  di  Indonesia  tidak  terdapat  adanya suatu  aturan  khusus  yang  mengatur  tentang  perlindungan  hukum  terhadap  penggunaan  kartu  kredit.
Sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  7  huruf  a  UU  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen: Kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
Penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa merchant sebagai pengusaha atau pedagang melakukan kerjasama dengan bank dengan menyediakan pelayanan jasa sistem pembayaran berupa mesin EDC (Electronic Data Captured) sebagai alat untuk memproses transaksi.  Sesuai  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/11/PBI/2009,  pembebanan  surcharge adalah  sesuatu  yang  dilarang  karena  merugikan  nasabah  sebagai  card  holder  (pemegang  kartu) (Mu’awwanah,  2020) .  Sedangkan Pratiwi  et  al.,  (2020) Hambatan  yang  terjadi  dalam  perlindungan hukum  terhadap  pemegang  kartu  kredit  dalam  transaksi  perbankan  adalah  dilihat  dari  sisi  pelaku usaha,  dimana  pihak  bank  tidak  bertanggung  jawab  untuk  memperoleh  tanda  bukti  penerimaan  dari penerima  uang  dan  juga  tidak  menutup  adanya  human  error  yang  dilakukan  oleh  pegawai  bank  itu sendiri. Lebih lanjut Anugerah & Purnama (2020) menurut Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor  11/11/PBI/2009,  dan  Surat  Edaran  Nomor  11/10/DASP/2009  merchant  tidak  diperbolehkan untuk  mengalihkan  beban  biaya  tambahan  kepada  konsumen.  Adapun  terkait  upaya  hukum  yang dapat  dilakukan  konsumen  jika  dikenakan  biaya  tambahan  oleh  merchant  yaitu  dapat  melakukan pengaduan  nasabah  melalui  layanan  pengaduan  nasabah  yang  telah  disediakan  oleh  bank,  jika  tidak berhasil dapat mengajukan penyelesaian sengketa ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yaitu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia  (LAPSPI).  Dari  fenomena  tersebut  maka  dilakukanlah  penelitian  yang  bertujuan  untuk mengungkap  pengaturan  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  nasabah  bank  pemegang  kartu  kredit yang dibebankan biaya tambahan (surcharge) oleh merchant dalam transaksi pembayaran serta sanksi terhadap merchant yang  membebankan  biaya  tambahan (surcharge) bagi  konsumen  nasabah  bank pemegang kartu kredit dalam transaksi pembayaran.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  yang  meneliti  hukum  dari  perspektif internal  dengan  objek  penelitiannya  adalah  norma  hukum  yang  salah  satunya  meneliti  mengenai kekosongan  norma  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan konseptual. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku saat ini, bahan hukum  sekunder  yaitu  terdiri  dari  buku-buku,  prinsip-prinsip,  dan  literatur-literatur  hukum  yang terkait,  sumber  bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan  hukum  yang  mendukung  sumber  bahan  hukum sekunder  seperti  kamus  hukum,  dan encyclopedia (Susanti  &  Efendi,  2014) .  Setelah  data  terkumpul kemudian sumber hukum tersebut dianalisis secara kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Nasabah  Bank  Pemegang  Kartu  Kredit yang dibebankan Biaya Tambahan (Surcharge) oleh Merchant Dalam Transaksi Pembayaran
Negara  Indonesia  yang  dimana  kita  ketahui  bahwa  pada  setiap  konsumen  mempunyai  perlindungan hukum  yang  dimana  telah  diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  UU  Perlindungan  Konsumen  berisi  tentang segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada konsumen.  Hukum  dalam  hal  ini  sangat  dibutuhkan  untuk  melindungi  kepentingan  terhadap konsumen  yang  dimana  menurut  teori  etis  mengenai  tujuan  hukum  itu  sendiri  adalah  keadilan  yang setiap orang memiliki hak-hak yang merata (Atmadja, I Dewa Gede Budiartha, 2019) .
Adapun  sarana  perlindungan  hukum  yang  digunakan  diantaranya  perlindungan  hukum preventif yang berfungsi untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan tetapi seiring perkembangan zaman perlindungan  hukum  ini semakin  ketinggalan  jauh dengan perlindungan hukum represif yang memiliki  tujuan  sebagai  penyelesaian  masalah.  Saat  ini  perlindungan  hukum  preventif  lebih  diakui dikarenakan  memiliki  peran  yang  sangat  penting,  Di  Indonesia  seiring  perkembangan  Perlindungan Hukum  Preventif  ini  juga  memiliki  peran  mengenai  kebebasan  berekspresi  yang  telah  diatur  dalam perundangan-undangan (Atmadja, I Dewa Gede Budiartha, 2018) .
Merujuk  dari  pasal  di  atas  pemegang  kartu  kredit  mendapatkan  perlindungan  hukum  yang mempunyai  3  kategori  diantaranya:  Pada  saat  sebelum  melakukan  transaksi,  Tahapan  ini  terjadi Ketika  pemegang  kartu  kredit  belum  melakukan  transaksi  hal  ini  berguna  untuk  pemegang  kartu kredit akan memilih atau menggunakan produk. Bank yang terkait sebagai pencipta kartu kredit akan
menjelaskan  kepada  konsumen  terhadap  penawaran  maupun  memperkenalkan  produk  kredit  kepada yang akan membuat kartu kredit yang dimana bertujuan sebagai penarik minat pembuat kartu kredit, dimana  bank  akan  melakukan  berbagai  cara  untuk  menawarkan  kartu  kreditnya  diantaranya  dengan cara  melakukan  penawaran  dengan  memberikan  buku  yang  memuat  informasi  terhadap  kartu  kredit yang  dimana  bank  memberikan  buku  panduan  ini  kepada  masyarakat  luas  maupun  melalui  media massa untuk mempermudah suatu bank memberikan informasi produk yang dimiliki oleh suatu bank serta  bank  akan  menjelaskan  mengenai  kemudahan  dan  kelebihan  dari  suatu  produk  bank  yang ditawarkan oleh suatu bank tertentu.
Terkait  pada  pasal  diatas  juga  suatu  bank  mempunyai  suatu  kewajiban  yang  dimana  bank harus menjelaskan informasi yang tepat, jujur, dan juga harus transparansi terhadap pihak yang ingin membuat  kartu  kredit.  Dimana  telah  diatur  jelas  pada  Pasal  3  Peraturan  BI  No.  6/1/PBI/2014 mengenai Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Dimana pasal diatas menyebutkan suatu prinsip  dari  perlindungan  konsumen  itu  sendiri  diantaranya  menganut  keadilan  dan  keandalan; Transparansi;  Perlindungan  data  informasi  konsumen;  dan  Penanganan  dan  penyelesaian  pengaduan yang  efektif.  Pada  saat  melakukan  transaksi,  calon  pemegang  kartu  kredit  mengajukan  permohonan penerbitan  kartu  kredit  terhadap  pihak  bank  untuk  transaksi.  Pihak  bank  akan  memberikan  formulir atau aplikasi terhadap nasabah yang memohon menerbitkan kartu kredit. Aplikasi yang dimaksud oleh pihak  bank  berisikan  data  pribadi  pemohon,  nomor  rekening,  serta  jumlah  setoran  dan  keterangan mengenai  tentang  transaksi  yang  dilakukan  oleh  pemohon.  Bank  membuat  formulir  atau  aplikasi tersebut  dibuatnya  secara  baku.  Dalam  melakukan  permohonan  penerbitan  kartu  kredit  pihak  bank membuat  perjanjian  terhadap  pemohon  kartu  kredit  yang  dimana  nak  selaku  pihak  penerbit  akan meminta beberapa data-data pemohon untuk memenuhi syarat dari tata cara penggunaan kartu kredit, serta pemohon tidak lepas dari kesatuan perjanjian tertulis tersebut.
Selanjutnya  setelah  melakukan  transaksi.  Dimana  pada  tahapan  ini  pihak  pemegang  kartu kredit sudah menyelesaikan suatu masalah antara bank, dan juga merchant. Jika suatu saat pemegang kartu kredit mengalami masalah dan melakukan pengaduan terhadap pihak bank maka itu merupakan peningkatan  perlindungan  terhadap  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  pemegang  kartu  kredit (Miru,  2013) . Penjelasan  tersebut  telah  diatur  dalam  Pasal  4  huruf  d  UU  Perlindungan  Konsumen  bahwasannya pemegang kartu kredit memiliki hak untuk berpendapat mengenai keluhannya yang dimana pendapat pemegang kartu kredit harus didengar dari pihak bank, untuk itu pemegang kartu kredit jangan takut menanyakan  masalahnya  bank  mengenai  permasalahannya  dengan  pihak merchant .  Biaya  tambahan yang  dikenakan  oleh  pemegang  kartu  kredit  dari merchant sudah  sangat  jelas  diatur  oleh  Bank Indonesia. Tetapi pelaksanaan hukum untuk pemegang kartu kredit tidak terlaksana secara sempurna.
Pengguna  kartu  kredit  berhak  untuk  tidak  menerima  biaya  tambahan  yang  diberikan  oleh pedagang, dikarenakan pemegang kartu kredit sudah memiliki perlindungan hukum yang sangat kuat yang  mana  telah  dimuat  dalam  UU  Perlindungan  Konsumen.  Terhadap  penjelasan  tersebut, bahwasannya hak dan perlindungan terhadap pemegang kartu kredit harus diwujudkan dan di berikan kepastian  yang  jelas  agar  pemegang  kartu  kredit  tidak  mengalami  kerugian  serta  akan  menciptakan suatu persaingan usaha yang sehat. Dari permasalah pengenaan biaya tambahan yang dilakukan oleh pedagang  memang  terbilang  sedikit  tetapi  bisa  menimbulkan  kerugian  terhadap  pemegang  kartu kredit.  Hal  ini  masih  sering  terjadi  dikarenakan  masih  kurangnya  penegakan  hukum  yang  masih kurang serta pengetahuan masyarakat terhadap hukum yang mengatur masalah ini masih kurang yang mengakibatkan masalah ini masih sering terjadi.
2. Sanksi  Terhadap  Merchant  yang  Membebankan  Biaya  Tambahan  (Surcharge)  Bagi Konsumen Nasabah Bank Pemegang Kartu Kredit dalam Transaksi Pembayaran
Sanksi hukum mengenai surcharge telah diatur dalam Peraturan BI APMK khususnya pasal 8 ayat 2 menjelaskan  penghentian  kerjasama  terhadap  pemilik  usaha  ( merchant )  yang  merugikan.  Pengertian “tindakan  yang  merugikan”  sesuai  peraturan  adalah  tindakan  pemilik  usaha  ( merchant )  yang melakukan  pelanggaran  sehingga  merugikan  pihak  prinsipal,  penerbit,  dan  pemilik  kartu  dengan syarat  pemilik  usaha  ( merchant )  diketahui  melakukan  proses  tambahan  biaya  transaksi,  menjalin kerjasama dengan pelaku kejahatan ( frandster ) (Wulandari & Tadjuddin, 2019) . Sesuai Pasal 8 ayat 2 peraturan BI APMK tidak tegas dalam melarang pengenaan biaya tambahan namun hanya melakukan pengaturan  terhadap  kewajiban acquirer untuk  melakukan  penghentian  kerjasama  dengan  pemilik
usaha  ( merchant )  yang  terbukti  melakukan  kegiatan  yang  dapat  merugikan  pihak  lain  yang  terkait yaitu pemberian biaya tambahan dalam transaksi ( surcharge ).
Pengaturan  larangan terhadap pembebanan biaya  tambahan (surcharge ) yang dilakukan oleh pihak merchant wajib  diatur  secara  tegas  oleh Acquirer melalui  perjanjian  kerjasama  dengan  pihak merchant. Hak  Konsumen  sebagaimana  disebut  pada  Pasal  4  huruf  g  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  yaitu  hak  konsumen  untuk  diperlakukan  dan  dilayani  secara  jujur  oleh merchant atau pelaku  usaha.  Namun  hal  tersebut  tidak  diindahkan  dalam  perbuatan  pihak merchant yang  justru membebankan  biaya  tambahan  kepada  pihak  konsumen  yang  bertransaksi  dengan  menggunakan credit  card ,  tidak  hanya  itu  terdapat  pihak merchant yang  tidak  memberikan  informasi  yang  cukup terkait  dengan  adanya  pembebanan  biaya  tambahan  yang  diperuntukan  bagi  konsumen,  dengan adanya  hal  tersebut  pihak merchant telah  melanggar  Peraturan  Bank  Indonesia  mengenai  biaya tambahan.
Konsumen  pemegang  kartu  kredit  yang  merasa  dirugikan  karena  adanya  suatu  indikasi perbuatan  yang  merugikan  oleh  pihak merchant berhak  menuntut  untuk  mendapatkan  ganti  rugi terhadap  perbuatan  tersebut  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  4  huruf  h.  Dengan  adanya  aturan tersebut bertujuan untuk dapat menjamin perlindungan hukum terhadap konsumen dikarenakan pihak konsumen  berhak  untuk  mendapatkan  kenyamanan  dalam  bertransaksi  terhadap  suatu  barang. Penyelesaian dalam kasus biaya tambahan oleh pemilik usaha ( merchant ) kepada pemilik kartu kredit diketahui dari adanya pengaduan dari masyarakat. Dimana pengaduan oleh masyarakat bisa kepada BI sebagai  regulator  dan  juga  OJK,  namun  pengaduan  kepada  OJK  hanya  dapat  diproses  jika  suatu kerugian  yang  dialami  cukup  besar.  Oleh  karena  kerugian  pemilik  kartu  kredit  tidak  terlalu  besar maka dapat dikata tidak terjadi pengaduan kepada pihak OJK.
Terjadinya  sengketa  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen  yang  merugikan  pihak-pihak bersengketa  ini  diupayakan  hukum  melalui  UU  NO.  8  Tahun  1999  didalam  Pasal  45-48. Menyebutkan  perlindungan  terhadap  konsumen  diberikan  dua  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang terjadi  yaitu  dengan  Pasal  47  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  dan  Pasal  48  penyelesaian sengketa didalam atau melalui pengadilan (Kristipabawni, 2018) . Berdasarkan regulasi-regulasi yang telah  dijelaskan  tersebut  diatas  terkait  dengan  sanksi  yang  relevan  dilaksanakan  dimana  pelarangan biaya  tambahan  ( surcharge )  yang  sudah  diatur  dalam  Peraturan  BI  dan  dipertegas  dalam  perjanjian “Syarat  dan  Ketentuan  Kerjasama Merchant ”.  Sanksi  yang  diterima  oleh  merchant  dari  pengaduan yang  dilakukan  oleh  pemilik  kartu  hanya  sampai  diberikan  sanksi  administratif  dengan  teguran sampai sanksi tegas seperti dilakukannya penghentiannya kerjasama.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dari  hasil  analisis  data,  dapat  disimpulkan  bahwa  perlindungan  konsumen  yang  merupakan  suatu wujud  dari  perlindungan  oleh  pemerintah  kepada  konsumen  yang  diatur  melalui  UU  No.  8  Tahun 1999 serta peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh otoritas moneter dalam hal ini yaitu BI dan OJK. Adapun  pemberian  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  nasabah  dibagi  menjadi  dua klasifikasi  yaitu;  Pertama,  perlindungan  hukum  bersifat  preventif  yang  memiliki  tujuan  untuk pencegahan  sengketa.  Kedua  perlindungan  hukum  bersifat  represif  yang  perlindungan  dengan  arah pengupayaan  penyelesaian  sengketa  yang  dimana  penerapannya  dilakukan  dengan  pemberian  sanksi kepada  pelaku  pelanggar  guna  memberikan  pemulihan  hukum  keadaan  sebenarnya.  Kepada  nasabah yang  memiliki  kartu  kredit  diberikan  perlindungan  hukum  yang  dikategorikan  menjadi  tiga  tahapan adapun  yaitu: perlindungan sebelum transaksi, perlindungan saat  transaksi, dan perlindungan  setelah transaksi.  Sanksi  hukum  yang  berkaitan  terhadap  adanya  pengenaan  tambahan  biaya  atau surcharge yang dibebankan kepada pemilik credit card yang dilakukan merchant atau pemilik usaha yang telah diatur  Pasal  8  ayat  2  dalam  Peraturan  BI  APMK  dimana  mengakibatkan  pemilik  kartu  kredit  yang mengalami  kerugian  dapat  diselesaikan  melalui  penyelesaian  jalur  litigasi  dan  non  litigasi.  Kerugian yang  dialami  pemilik  kartu  kredit  dapat  dilaporkan  kepada  bank  penerbitan  yang  bersangkutan  atau bisa  kepada  Bank  Indonesia.  Namun  pada  keadaan  sudah  dilaporkan  dan  kerugian  tidak  dapat dikembalikan,  maka  BI  dapat  memberikan  sanksi  administratif  seperti  teguran  sehingga  dapat dihentikannya  kerjasama  APMK  karena merchant atau  pemilik  usaha  sering  tidak  mengindahkan ketentuan-ketentuan  yang  telah  diatur  yang  merugikan  kartu  kredit.  Pengaduan  pemilik  kartu  kredit yang  merasa  rugi  dianggap  masih  sulit  dilakukan  karena  pengaduan  harus  dilakukan  dengan
memberikan  bukti  bahwa  kerugian  yang  dialaminya  harus  benar  dari merchant atau  pemilik  usaha sehingga dari sisi penegakan hukum kurang adanya.

## 2. Saran
Kepada  masyarakat  dalam  hal  ini  pemilik  kartu  kredit  yang  merasa  mengalami  kerugian  diharapkan untuk  kritis  dan  cerdas  dalam  memahami  aturan  biaya  tambahan  yang  diberikan  oleh  pihak  yang berkaitan sebagaimana yang ditetapkan dalam aturan BI. Dari sisi masyarakat diharapkan pula untuk tetap  waspada  dan  hati-hati  ketika  terdapat merchant atau  pemilik  usaha  yang  melakukan penyalahgunaan  aturan  biaya  tambahan  yang  bertujuan  untuk  meminimalisir  kerugian  yang  dialami. Kepada  pemerintah  dimana  dalam  penyelesaian  kasus  yang  berkaitan  ini  khususnya  BI  sebagai regulator  diharapkan  memastikan  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  BI  sendiri  harus  diberlakukan  adil untuk  seluruh  nasabah  yang  ada  baik  itu  nasabah  yang  sudah  lama  maupun  nasabah  yang  baru memegang kartu kredit dalam seluruh merchant atau pemilik usaha yang menggunakan EDC. BI juga diharapkan  berkoordinasi  dengan  OJK  dan  lembaga  lain  yang  berkepentingan  untuk  melakukan pemantauan agar peraturan oleh BI yang ditetapkan dengan norma-norma dan hukum yang sebisanya bersifat  mengikat.  Serta  perlu  ditetapkan  pengaturan  hukum  khusus  dalam  penegakan  perlindungan konsumen untuk pemilik kartu kredit.

## DAFTAR PUSTAKA
Anugerah, L. A. L. I., & Purnama, D. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kartu Debit  Terkait  Pembebanan  Biaya  Tambahan  Pada  Mesin  EDC  (Electronic  Data  Captured). Media Iuris , 3 (1), 39–56.
Atmadja, I Dewa Gede Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-Teori Hukum . Setara Press, Malang. Atmadja, I Dewa Gede Budiartha, I. N. P. (2019). Sistematika Filsafat Hukum . Setara Press, Malang. Fuady,  M.  (1995). Hukum  tentang  Pembiayaan  Dalam  Teori  dan  Praktek .  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Ibrahim,  J.  (2004). Kartu  Kredit:  Dilematis  Antara  Kontrak  dan  Kejahatan .  Refika  Aditama, Bandung.
Kristipabawni,  T.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Perbnkan Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Badamai Law Journal , 3 (2), 283– 301.
Miru,  A.  (2013). Prinsip-prinsip  Perlindungan  Hukum Bagi  Konsumen di  Indonesia . Rajawali  Pers, Jakarta.
Mu’awwanah, U. (2020). Pendekatan Yuridis-Empiris Bagi User Apmk  Terdampak Surcharge Pada Transaksi Elektronic Data Captured. Jurnal Al-Tsaman , 2 (2), 1–16.
Pratiwi,  D.  R.,  Yetti,  &  Afrita,  I.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Kartu  Kredit Dalam Transaksi Perbankan. Legal Standing , 4 (2), 206–223. Susanti, D. O., & Efendi, A. (2014). Penelitian Hukum (Legal Research) . Sinar Grafika, Jakarta . Warjiyo,  P.  (2004). Bank  Indonesia  Bank  Sentral  Republik  Indonesia  (Sebuah  Pengantar) .  STIE Indonesia Banking School, Jakarta.
Wulandari, A. S. R., & Tadjuddin, N. (2019). Hukum Perlindungan Konsumen . Mitra Wacana Media, Jakarta.