## Ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja Atas Dasar Efisiensi Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Cipta Kerja
Moch. Arif Bayu Ferdiansyah moch.arif.bayu-2017@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
Termination  of  employment  on  the  basis  of  efficiency  carried  out by  a  company  creates  several  obligations  that  must  be  fulfilled  by employers  such  as  employers  are  required  to  provide  severance pay twice the stipulated provisions as well as other workers' rights. Efficiency  also  has  limitations  so  that  it  can  be  done  legally  or  in conformity with existing laws and regulations. In the applicable law it is stipulated that efficiency is carried out because the company does need this efficiency because the company has experienced a difficulty that forces entrepreneurs to carry out an efficiency. The efficiency is due to difficult circumstances in the company, causing losses in the company. There are also legal remedies that can be taken by workers if there is a dispute regarding termination of employment on the basis of efficiency, such as mediation, conciliation, and a lawsuit with the Industrial Relations Court.
Keywords : Termination of Employment; Efficiency; Loss.

## Abstrak
Ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja Atas Dasar Efisiensi Menurut Pemutusan Hubungan Kerja atas dasar adanya efisiensi yang dilakukan oleh  suatu  perusahaan  menimbulkan  beberapa  kewajiban  yang harus  dipenuhi  oleh  pengusaha  seperti,  pengusaha  diwajibkan  untuk memberikan suatu uang pesangon sebanyak dua kali dari ketentuan yang telah diatur serta hak-hak pekerja yang lainya. Efisiensi juga memiliki suatu batasan-batasan agar dapat dilakukan dengan sah atau memiliki kesesuaian  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada.  Dalam Undang-Undang yang berlaku diatur bahwa efisiensi dilakukan karena perusahaan memang membutuhkan  efisiensi tersebut karena perusahaan telah mengalami suatu kesulitan sehingga memaksa pengusaha untuk melakukan suatu efisiensi. Adapun efisiensi disebabkan karena keadaan yang  sulit    dalam  perusahaan  sehingga  menyebabkan  kerugian  di dalam perusahaan. Terdapat juga upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja jika terdapat perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja atas dasar efisiensi seperti, mediasi, konsiliasi sampai gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
Kata Kunci: Alih Daya; TUPE; Ketenagakerjaan.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 1, Januari 2022
Copyright © 2022 Moch. Arif Bayu Ferdiansyah
How to cite: Moch. Arif Bayu Ferdiansyah, ‘Ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja Atas Dasar Efisiensi Menurut Undang- Undang Ketenagakerjaan dan Cipta Kerja’ (2022) Vol. 5 No. 1 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 7 April 2021; Diterima  14 Januari 2022; Diterbitkan 31 Januari 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i1.32739
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 252 Moch. Arif: Ketentuan Pemutusan Hubungan...

## Pendahuluan
PHK atau Post employment yang berarti suatu aspek hukum ketenagakerjaan setelah hubungan kerja yang berkaitan langsung dengan tenaga kerja yang sudah purna kerja karena adanya pemutusan hubungan kerja. Ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. PHK berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 25 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk melakukan suatu pengakhiran hubungan kerja yang dikarenakan suatu sebab tertentu yang secara otomatis membuat berakhirnya hak dan kewajiban pekerja dengan pengusaha. Adapun beberapa syarat agar suatu PHK yang dilakukan dapat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku yakni salah satunya ialah kegiatan efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan.
Efisiensi  dalam  lingkup  ketenagakerjaan  di  Indonesia  telah  diatur  dalam
Undang-Undang ketenagakerjaan yakni pada pasal 164 ayat (3) yang menyebutkan “ Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut- turut  atau  bukan  karena  keadaan  memaksa  (force  majeur)  tetapi  perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan…. ”. Efisiensi yang dilakukan ini merupakan suatu upaya untuk melakukan suatu penghematan keuangan perusahaan. 1
PHK  atas  dasar  efisiensi  yang  ditujukan  kepada  pekerja  maka,  pekerja berhak mendapat uang pesangon sebesar dua kali dari ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali dari ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan yang ada di Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Dalam hukum ketenagakerjaan sering terjadi perselisihan PHK yang salah satunya yaitu karena hal efisiensi yang dilakukan perusahaan.
Perselisihan  pemutusan  hubungan  kerja  dalam  pasal  1  angka  4  Undang- Undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan bahwa perselisihan hubungan kerja dapat terjadi ketika ada salah
1 Arasy Pradana, ‘Kewajiban Perusahaan Sebelum Mem-PHK karena Efisiensi’ (Hukumon - line, 2018) < https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ebd1d78eb768/kewajiban-peru - sahaan-sebelum-mem-phk-karena-efisiensi#_ftn10 >, dikunjungi pada tanggal 28 Agustus 2020.
satu pihak yang tidak memiliki kesamaan pendapat tentang pengakhiran hubungan kerja.  Seperti  halnya  dalam  pokok  perkara  dengan  nomor  putusan  102  PK/Pdt. Sus-PHI/2015 yang pihak- pihaknya ialah  Gampang Hartono melawan PT.Batik Keris yang diwakili oleh Handianto Tjokrosaputro yang memiliki jabatan sebagai Direktur utama. Pada awal pokok perkara tersebut, Gampang Hartono yang bekerja sebagai security selama 16 tahun ( September 1997 sampai September 2013) dan telah menjadi pekerja tetap  di PT. Batik Keris yang merupakan PT yang bergerak dibidang Retail dengan gaji Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per bulan. Awal  mula  perselisihan  pemutusan  hubungan  kerja  ini  didasarkan atas keluarnya surat yang menyatakan pemberitahuan pensiun kepada penggugat (Gampang  Hartono).  Penggugat  dalam  hal  ini  menyangkal  atas  keluarnya  surat tersebut karena penggugat beranggapan bahwa pemutusan hubungan kerja ini tidak dibenarkan jika didasarkan dengan alasan pensiun, karena batas usia pensiun pada saat itu ialah 55 tahun sedangkan usia penggugat masih 42 tahun. Oleh karenanya penggugat mengirimkan suatu tulisan ketidakpuasan kepada tergugat (Handianto Tjokrosaputro) dan juga pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tergugat tidak diatur  di  dalam  PKB  (Perjanjian  Kerja  Bersama).  PKB  menurut  pasal  116  ayat (1) memiliki pengertian yakni suatu Perjanjian yang dibuat oleh satu serikat atau beberapa serikat pekerja yang telah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan satu atau beberapa pengusaha.
Tetapi  ketika  surat  tersebut  diajukan  ke  tergugat,  tak  lama  setelah  itu  ada lagi surat yang menyatakan PHK tapi dengan alasan lain yakni efisiensi. Dari surat tersebut dapat dilihat jika ada suatu hal yang tidak konsisten yang dilakukan tergugat. Penggugat telah memiliki itikad baik dengan merundingkan permasalahan ini melalui perundingan bipartite namun tidak ditanggapi oleh tergugat sehingga hal ini berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah sampai di Pengadilan Hubungan Industrial Mahkamah Agung (peninjauan kembali) dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap ( inkracht ).
Dan dalam putusan 102 PK/Pdt.Sus-PHI/2015 yang pada akhirnya membela atau  memenangkan  pihak  penggugat.  Tetapi,  tidak  untuk  dipekerjakan  kembali.

## 254 Moch. Arif: Ketentuan Pemutusan Hubungan...
Sehingga hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat putus sejak tanggal 24 september 2014. Dan juga memaksa tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian Hak atas penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan dengan besaran nominal Rp.63.756.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ialah tipe penelitian Doctrinal Research serta penafsiran yang digunakan adalah Penafsiran Gramatikal atau interprestasi bahasa ( de taalkundige interpretatie ). Penafsiran Gramatikal atau interpretasi  bahasa  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  makna  efisiensi dalam ketentuan Undang-Undang terkait. Dasar acuan dari tipe penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang ada. Proses dalam tipe penelitian ini ialah dengan menganalisa dan menelaah peraturan perundang-undangan terkait untuk  menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum yang berguna untuk menjawab isu hukum yang ada.
Pendekatan yang digunakan ialah Statute approach ( pendekatan perundang- undangan)  yang  digunakan  untuk  menganalisis  permasalahan  hukum  yang berkaitan  dengan  PHK  khususnya  dalam  rangka  efisiensi  yang  dilakukan  oleh perusahaan dengan berdasar pada semua peraturan perundang-undangan ataupun regulasi-regulasi yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah. Yang kedua yaitu pendekatan dengan Case approach (pendekatan kasus) yang berguna dalam mencari alasan atau ratio decidendi yang dikeluarkan oleh hakim dalam putusan yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  atau Inkracht untuk  menyelesaikan suatu  kasus  tertentu. 2 Serta  yang  ketiga  yakni  pendekatan  dengan Conceptual approach (pendekatan konseptual). Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan  suatu  konsep  yang  memiliki  kegunaan  untuk  dasar  acuan  untuk
2 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Kencana 2005).[134].
penulisan tugas akhir ini serta untuk mencari pengertian kata yang memang kunci dari skripsi ini seperti PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan Efisiensi.

## Kewajiban Perusahaan Dalam Melakukan Efisiensi Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Efisiensi  dalam  pasal  164  ayat  (3)  Undang-Undang  nomor  13  tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan tidaklah memiliki pengertian yang memadai dan dalam penjelasan  pasalnya  tidak  adanya  pengertian  mengenai  efisiensi  itu  sendiri. Karena tidak adanya pengertian mengenai efisiensi yang benar dan jelas menurut Undang-Undang  Ketenagakerjaan  banyak  para  ahli  yang  memiliki  pandangan atau penjabaran dari kata “efisiensi” tersebut. Pandangan atau penjabaran menurut ahli salah satunya yakni menurut Malayu S.P Hasibuan yang menyatakan bahwa efisiensi  ialah  suatu  perbandingan  antara input (masukan)  dengan output (hasil keuntungan dengan sumber yang digunakan) atau juga suatu hasil yang optimal yang telah diperoleh dengan memanfaatkan penggunaan sumber yang terbatas. 3
Sedangkan  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  efisiensi memiliki arti bahwa “ ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya); kedayagunaan; ketepatgunaan; kesangkilan;  2  kemampuan  menjalankan  tugas  dengan  baik  dan  tepat  (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya)” , Efisiensi juga disebutkan dalam kamus hukum  bahwa  efisiensi  memiliki  arti  kemanfaatan,  penggunaan  dengan  setepat- tepatnya. 4 Adapun dalam keberadaan efisiensi juga memiliki beberapa manfaat bagi perusahaan yang melakukannya. Manfaat tersebut antara lain yakni:
1. Menghemat  penggunaan  sumber  daya  dalam  perusahaan  untuk  melakukan kegiatan.
2. Dapat  mengoptimalkan  sumber  daya  sehingga  memiliki  kemungkinan  kecil
3 Kanal  Pengetahuan,  ‘Pengertian  Efisiensi,  Tujuan,  Jenis  dan  Contohnya’  (Kanal.web, 2016) < https://www.kanal.web.id/pengertian-efisiensi-tujuan-jenis-dan-contohnya > ,  dikunjungi pada tanggal 4 Desember 2020.
4 Subrata Kubung, Kamus Hukum Internasional & Indonesia (Permata Press 2019).[126].

## 256 Moch. Arif: Ketentuan Pemutusan Hubungan...
terbuangnya sumber daya tersebut.
3.  Untuk mengoptimalkan keuntungan yang akan mungkin diperoleh perusahaan. Efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan juga berkaitan erat dengan sumber daya  manusia  yang  ada  di  suatu  perusahaan.  Karena  efisiensi  dalam  hukum ketenagakerjaan merupakan salah satu upaya untuk melakukan suatu pemutusan hubungan  kerja  antara  pengusaha  dan  pekerja.  Pemutusan  hubungan  kerja  atas dasar adanya efisiensi di suatu perusahaan ini dilakukan karena ada beberapa faktor- faktor yang melatarbelakangi efisiensi ini.
Efisiensi dilakukan karena adanya suatu faktor yang muncul diluar perusahaan yang  mengakibatkan  suatu  pengaruh  bagi  perusahaan  seperti  pengurangan permintaan, kesulitan penjualan, tidak adanya bahan mentah dan lain sebagainya. Sehingga  faktor-faktor    yang  muncul  diluar  kemampuan  perusahaan  tersebut mengakibatkan perusahaan harus  melakukan suatu  pengurangan pekerja melalui pemutusan  hubungan  kerja.  Namun  alasan  pemutusan  hubungan  kerja  tersebut tidak didasarkan atau tidak ada sangkut pautnya dengan tingkah laku pekerja yang berhubungan langsung dengan pribadi pekerja. Pemutusan hubungan kerja yang dikarenakan  adanya  suatu  efisiensi  yang  dilakukan  perusahaan  dapat  dikatakan merupakan suatu pengurangan pekerja pada perusahaan dan dengan pengurangan pekerja tersebut memiliki hubungan dengan alasan yang bersifat ekonomis, teknis, atau organisatoris dalam perusahaan milik majikan. Alasan tersebut juga memiliki keterkaitan dengan jalannya suatu perusahaan.
Dalam hukum ketenagakerjaan tidak hanya efisiensi yang dapat melakukan pemutusan  hubungan  kerja  melainkan  ada  juga  macam-macam  atau  jenis-jenis pemutusan hubungan kerja lainnya. Efisiensi juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni ada di pasal 164 ayat (3) yang pada intinya menyatakan bahwa majikan dari suatu perusahaan dapat melakukan pemutusan  hubungan  kerja  terhadap  pekerjanya  karena  perusahaan  tutup  dan bukan disebabkan oleh suatu kerugian selama 2 (dua) tahun berturut-turut maupun dikarenakan suatu keadaan memaksa ( Force majeur ).  Adapun syarat-syarat  atau upaya lain menurut Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi
nomor 19/PUU-IX/2011 yang harus dilakukan oleh perusahaan sebelum melakukan pemutusan  hubungan  kerja  yang  didasarkan  atas  efisiensi,  karena  jika  tidak melaksanakan syarat-syarat atau upaya tersebut Mahkamah Konstitusi mendalilkan bahwa pemutusan hubungan kerja tersebut tidak dapat dilakukan.
Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  nomor  19/PUU-IX/2011  tersebut juga mendalilkan bahwa efisiensi dianggap masih konstitusional jika pemutusan hubungan kerja didasarkan atas adanya efisiensi perusahaan namun perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja yang didasarkan atas dasar efisiensi tersebut haruslah  dimaknai  “tutup  permanen  atau  tutup  tidak  untuk  sementara  waktu”.
Karena  Mahkamah  Konstitusi  beranggapan  bahwa  tutupnya  suatu  perusahaan yang memutuskan hubungan kerja atas dasar efisiensi ini adalah sebagai bentuk efisiensi tersebut. Namun disisi lain terdapat suatu perbedaan dari apa yang telah ada di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, seperti halnya yang ada dalam putusan Mahkamah Agung nomor 102 PK/Pdt.Sus-PHI/2015 terlihat bahwa ada suatu kontradiksi atau hal yang berlawanan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 19/PUU-IX/2011. Dalam putusan  Mahkamah Agung nomor 102 PK/Pdt. Sus-PHI/2015 yang melibatkan antara Gampang Hartono selaku penggugat dan PT. Batik Keris yang diwakili oleh Direktur Utama Handianto Tjokrosaputro.
Dalam  putusan  yang  telah  disebutkan  diatas  pada  intinya  PT.  Batik  Keris telah  memutus  hubungan  kerja  dengan  Gampang  Hartono  dengan  alasan  bahwa perusahaan melakukan suatu efisiensi. Gampang Hartono melakukan semua upaya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sampailah pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung yang pada akhirnya Gampang selaku penggugat dinyatakan putus hubungan kerja dengan PT.Batik Keris. Sehingga atas dasar tersebut maka Gampang Hartono memperoleh uang pesangon sesuai dengan ketentuan pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Padahal sebenarnya penggugat masih ingin bekerja di PT. Batik Keris namun oleh Mahkamah Agung tidak dikabulkan karena jika hubungan kerja antara kedua belah pihak tersebut terus dilakukan maka akan tumbul suatu ketidakharmonisan dalam  hubungan  kerja  maka  dari  itulah  Mahkamah Agung  memutus  hubungan

## 258 Moch. Arif: Ketentuan Pemutusan Hubungan...
kerja  antara  penggugat  dan  tergugat  meskipun  perusahaan  PT.  Batik  Keris  tidak tutup dan tidak mengalami kerugian. Adapun putusan lainnya yakni putusan dengan nomor 216/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Bdg. Yang melibatkan antara Devi Fahlevi Azhari sebagai penggugat dan PT. Bostinco sebagai Tergugat. Dalam putusan nomor 216/ Pdt.Sus-PHI/2016/PN  Bdg  tersebut  pada  intinya  ada  suatu  perselisihan  hubungan industrial  mengenai  pemutusan  hubungan  kerja  dengan  alasan  efisiensi,  yang kemudian  diteruskan  kembali  oleh  para  pihak  ke  tingkat  kasasi.  Pada  tingkatan kasasi memutuskan bahwa pihak penggugat telah diputus hubungan kerjanya dengan tergugat yang didasarkan atas adanya efisiensi. Putusan kasasi tersebut bernomor 882 K/Pdt.Sus-PHI/2017. Dilihat dari isi putusan nomor 102 PK/Pdt.Sus-PHI/2015 dan putusan nomor 882 K/Pdt.Sus-PHI/2017 ini memiliki ketentuan putusan yang hampir sama  bahwa  pada  intinya  penggugat  telah  diputus  hubungan  kerjanya  atas  dasar efisiensi yang perusahaan terkait tidak mengalami tutup. Kontradiksi antara putusan Mahkamah Konstitusi nomor 19/PUU-IX/2011 dengan Putusan Mahkamah Agung nomor 102 PK/Pdt.Sus-PHI/2015 tersebut ialah bahwa Mahkamah Agung memiliki pandangan  tersendiri  dalam  menyelesaikan  kasus  yang  ada  yang  didasarkan  oleh suatu akibat yang akan muncul dikemudian hari jika hubungan kerja antara Gampang Hartono (pekerja) dengan Handianto Tjokrosaputro (pengusaha)  tetap dilanjutkan. Dan  dalam  putusan  Mahkamah  Agung  nomor  102  PK/Pdt.Sus-PHI/2015
itu  tidak  menggunakan  syarat-syarat  yang  harus  dilakukan  terlebih  dahulu  oleh perusahaan  sebelum  memutus  hubungan  kerja  atas  dasar  efisiensi  seperti  dalam putusan  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  dasar  acuan  dari  putusam  Mahkamah Agung  tersebut.  Mahkamah Agung  yang  memutus  perkara  tersebut  seolah-olah mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 19/PUU-IX/2011 terkait pasal  164  ayat  (3)  Undang-Undang  Ketenagakerjaan. 5 Dan atas dasar adanya putusan Mahkamah Agung nomor 102 PK/Pdt.Sus-PHI/2015, pemutusan hubungan
5 Alamaududi, ‘Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Perusahaan Tutup, Apa Hak - Pekerja?’  (Almaududi,  2019)  <https://almaududi.com/2019/01/06/pemutusan-hubungan-ker - ja-phk-karena-perusahaan-tutup-apa-hak-pekerja/#_ftn2 > dikunjungi  pada  tanggal 5 Desember 2020.
kerja atas dasar efisiensi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dapat dilakukan tanpa adanya kerugian serta perusahaan tidak perlu untuk tutup seperti halnya yang telah disebutkan didalam pasal 164 ayat(3) Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Karena pada dasarnya pemutusan hubungan kerja atas dasar efisiensi yang dilakukan  oleh  perusahaan  memiliki  tujuan  yakni,  untuk  menyehatkan  kembali perusahaan agar perusahaan tidak tutup sehingga tidak tutupnya perusahaan adalah upaya  untuk  mengatasi  perusahaan  yang  mengalami  beberapa  kesulitan  dalam perusahaan  itu  sendiri.  Sehingga  jika  perusahaan    ingin  melakukan  pemutusan hubungan kerja dengan pekerja dengan alasan efisiensi perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha tidak diperlukan untuk tutup, hal tersebut dilakukan karena agar perusahaan dapat berjalan seperti biasanya dan diharapkan agar perusahaan dapat sehat kembali. 6 Sehingga efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja ini dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan upaya pemutusan hubungan kerja yang didasarkan atas keadaan perusahaan yang mengalami suatu kesulitan yang juga membuat perusahaan tidak beroperasi dengan baik seperti dalam kesehariaanya. Sehingga memaksa perusahaan untuk mengurangi jumlah  sumber  daya  manusia  (pekerja)  dalam  suatu  perusahaan  dengan  tujuan agar  perusahaan  lebih  mendapatkan  profit  atau  keuntungan  dengan  memberikan pengoptimalan pekerjaan kepada pekerja yang masih memiliki hubungan kerja di perusahaan yang melakukan efisiensi tersebut.

## Kewajiban Perusahaan Dalam Melakukan Efisiensi Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Pada  pertengahan  tahun  2020  Klausula  efisiensi  yang  sebelumnya  telah disebutkan di dalam pasal 164 ayat (3) Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 telah
6 Shietra&  Partners,  ‘Efisiensi  Usaha  Sebagai  Alasan  PHK  Terhadap  Buruh/Karyawan dalam Praktik Putusan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi RI’ (Hukum-hukum, 2016) < https://www.hukum-hukum.com/2016/06/efisiensi-usaha-sebagai-alasan-phk.html >, dikunjungi pada tanggal 5 Desember 2020.

## 260 Moch. Arif: Ketentuan Pemutusan Hubungan...
dihapuskan oleh Undang-Undang yang baru yakni Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Efisiensi yang ada pada undang-undang Ketenagakerjaan telah dihapus dan diperbaharui oleh Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan memiliki isi pasal yang berbeda pula. Efisiensi di dalam Undang- Undang Cipta Kerja ini tidak memiliki pengertian yang secara jelas dituliskan di dalam penjelasan pasalnya, Hal ini sama dengan efisiensi di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan  yang  juga  tidak  mengatur  pengertian  efisiensi  dalam  pasalnya. Klausul pasal pada Cipta Kerja berbeda dengan yang ada sebelumnya. Undang- Undang Cipta Kerja juga memliki suatu julukan lain yakni Omnibus Law . Kata Omnibus Law merupakan kata yang berasal dari Bahasa Latin yang memiliki arti “untuk semuanya”. 7 Sehingga dalam konteks Hukum, Omnibus Law dapat diartikan suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  memiliki  cakupan  untuk  semua  dan mengatur  dalam  lintas  sektor  atau  secara  sederhana  dapat  disimpulkan  bahwa Undang-Undang Cipta Kerja merupakan satu undang-undang yang dapat mengatur banyak hal. 8 Undang-Undang Cipta Kerja ini merupakan Omnibus Law pertama yang ada di Indonesia yang meskipun pada awal disahkannya Undang-Undang ini banyak para pihak yang khususnya para pekerja yang menolak dan kecewa atas adanya Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Seiring  dengan  waktu  disahkannya  Undang-Undang  Cipta  Kerja  ini,  pada tahun 2020 menurut Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur terdapat  suatu  lonjakan  mengenai  pekerja  yang  telah  di  rumahkan  dan  juga  di PHK. Hal tersebut merupakan efek dari adanya pandemi yang menyebabkan semua sektor ekonomi di Indonesia menjadi terhambat. Pekerja yang dirumahkan ataupun pekerja yang terkena PHK di tahun 2020 Provinsi Jawa Timur memiliki nominal sebanyak  41  ribu  (empat  puluh  satu  ribu)  orang.  41.000  orang  yang  tersebut terdiri dari 6.924 pekerja yang terkena PHK dan 34.198 pekerja yang dirumahkan.
7 Muhammad Idris, ‘Mengapa UU Cipta Kerja Disebut Omnibus Law?’ (MoneyKompas) < https://money.kompas.com/read/2020/10/17/073311026/mengapa-uu-cipta-kerja-disebut-omni - bus-law?page=all >, dikunjungi pada tanggal 14 Desember 2020.
8 ibid.
Sektor  perusahaan  yang  merumahkan  atau  memPHK  pekerja  terdiri  dari  sektor perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur sebanyak 23,08%, sektor industry pengolahan  kayu  sebanyak  18,33%,  sektor  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang hotel dan restoran sebanyak 31,37% dan sektor yang bergerak dibidang industri pembuatan alas kaki sebanyak 29,56%.  Setelah diundangkannya Undang-Undang nomor  11  tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja,  pasal  164  ayat  (3)  dalam  Undang- Undang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang pemutusan hubungan  kerja yang didasarkan karena perusahaan melakukan suatu efisiensi telah dihapuskan sehingga pasal ini sudah tidak berlaku lagi.
Pengganti  efisiensi  dalam  pasal  164  ayat  (3)  adalah  pasal  154A  huruf  (b) Undang-Undang Cipta Kerja yakni ada di dalam BAB IV tentang Ketenagakerjaan. Efisiensi dalam pasal 154A huruf (b) memiliki isi pasal yang menyatakan bahwa pemutusan  hubungan  kerja  dapat  terjadi  karena  perusahaan  melakukan  efisiensi yang diikuti atau tidak diikuti dengan penutupan suatu perusahaan yang disebabkan karena  perusahaan  mengalami  kerugian.  Perbedaan  antara  pasal  164  ayat  (3) Undang-Undang  Ketenagakerjaan  yang  telah  dihapus  dan  diganti  dengan  pasal 154A  huruf  (b)  memiliki  perbedaan  yang  cukup  signifikan.  Perbedaan  tersebut dapat dilihat  dari isi pasal 154A huruf (b) yang memiliki ketentuan efisiensi yang berbeda  dengan  pasal  164  ayat  (3).  Efisiensi  yang  ada  dalam  pasal  154A  huruf (b) ini didasarkan karena adanya suatu kerugian yang muncul di suatu perusahaan yang tentunya berbeda dengan pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang memberlakukan efisiensi tidak karena kerugian melainkan karena perusahaan memang menginginkan untuk melakukan efisiensi karena ada beberapa faktor yang melatarbelakangi efisiensi tersebut.
Perbedaan  lainnya  antara  kedua  pasal  tersebut  juga  terlihat  pada  kalimat “dua  kali”  yang  sebelumnya  kalimat  tersebut  diatur  dan  dicantumkan  di  dalam pasal 164 ayat(3) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan pada intinya pekerja  yang  terkena  pemutusan  hubungan  kerja  dengan  pengusaha  atas  dasar suatu  perusahaan  telah  melakukan  efisiensi  wajib  memperoleh  uang  pesangon, uang  penghargaan  masa  kerja  dan  uang  penggantian  hak.  Uang-uang  tersebut

## 262 Moch. Arif: Ketentuan Pemutusan Hubungan...
disesuaikan  dengan  apa  yang  telah  tercantum  dalam  pasal  156  Undang-Undang Ketenagakerjaan.  Sedangkan  di  dalam  pasal  154A  Undang-Undang  Cipta  Kerja telah menghapuskan kalimat “dua kali” tersebut sehingga pekerja yang terdampak atas adanya efisiensi di suatu perusahaan tidak begitu diuntungkan seperti pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang telah dihapuskan.
Padahal secara filosofi ketentuan “dua kali” yang ada dalam pasal 164 ayat (3)  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  merupakan  ketentuan  yang  layak  diterima oleh pekerja. Kelayakan tersebut karena didasari oleh pemutusan hubungan kerja yang  tidak  didasarkan  atas  kesalahan  dari  pribadi  pekerja  melainkan  pemutusan hubungan  kerja  tersebut  didasarkan  atas  upaya  untuk  mengembalikan  keadaan suatu perusahaan yang kurang baik atau upaya dalam rangka menyehatkan kembali sutu perusahaan. Karena alasan itulah maka pekerja layak untuk mendapatkan dua kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.
Uang  pesangon,  uang  penghargaan  masa  kerja  dan  uang  penggantian  hak yang sebelumnya ada di pasal 156 Undang-Undang Ketenagkerjaan tetap memiliki tempat yang sama yakni berada di dalam pasal 156 Undang-Undang Cipta Kerja yang meskipun telah ada ubahan dalam pasal tersebut. Ubahan yang ada di dalam pasal 156 yang baru memang tidak terlalu signifikan karena pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) masih tetap memiliki ketentuan pasal yang sama dengan pasal 156 Undang- Undang Ketenagakerjaan. Ubahan pasal 156 Undang-Undang Cipta Kerja hanya terlihat di ayat (4) yakni tentang uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh pekerja yang di putus hubungan kerjanya dengan pengusaha. Ketentuan pasal 156 ayat (4) yang sebelumnya terdapat empat huruf pasal yakni :
a.  cuti tahunan yang belum gugur dan belum diambil;
b. ongkos pulang bagi pekerja dan keluarga pekerja;
c. penggantian perumahan, pengobatan, serta perawatan yang ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja (bagi pekerja yang telah memenuhi syarat);
d. hal-hal  lain  yang  telah  ditetapkan  di  dalam  perjanjian  kerja,  perjanjian  kerja bersama, atau peraturan perusahaan.
Sedangkan  dalam  pasal  156  ayat  (4)  yang  baru  yakni  di  Undang-Undang  Cipta Kerja telah diubah isi pasalnya yakni:
a.  cuti tahunan yang belum gugur dan belum diambil;
b. ongkos pulang bagi pekerja dan keluarga pekerja;
c. hal-hal  lain  yang  telah  ditetapkan  di  dalam  perjanjian  kerja,  perjanjian  kerja bersama, atau peraturan perusahaan.
Dalam pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Cipta Kerja yang telah penulis jabarkan telah jelas bahwa huruf c yang sebelumnya ada di dalam pasal 156 Undang- Undang  Ketenagakerjaan  yang  menyebutkan  tentang  penggantian  perumahan, pengobatan,  serta  perawatan  yang  ditetapkan  15%  dari  uang  pesangon  dan/atau uang  penghargaan  masa  kerja  (bagi  pekerja  yang  telah  memenuhi  syarat)  telah dihapuskan  sehingga  pasal  156  ayat  (4)  Undang-Undang  nomor  11  tahun  2020 tentang Cipta Kerja hanya memiliki 3 huruf pasal saja.

## Kesimpulan
Dalam kaitannya dengan pemutusan hubungan kerja karena suatu perusahaan melakukan efisiensi dalam Hukum Ketenagakerjaan yang dulunya diatur didalam Undang-Undang  nomor  13  tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  sekarang  telah mengalami perkembangan yang cukup komprehensif dalam menjawab pertanyaan apakah  suatu  perusahaan  diperlukan  untuk  tutup  jika  mengalami  efisiensi. Munculnya Undang-Undang yang baru yakni Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menjawab pertanyaan tersebut bahwasanya perusahaan diberi dua pilihan yakni dapat tutup maupun tidak tutup ketika perusahaan ingin melakukan efisiensi. Sehingga tidak tutupnya suatu perusahaan yang melakukan efisiensi memang diperbolehkan dan pengusaha juga dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pekerja atas dasar adanya efisiensi di suatu perusahaan.

## Daftar Bacaan

## Buku
Aloysius Uwiyono, et al , Asas-Asas Hukum Perburuhan (Rajawali Pers, 2018).
Aries Harianto, Hukum  Ketenagakerjaan  Mediasi  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan Industrial (Laksbang Justitia, 2020).

## 264 Moch. Arif: Ketentuan Pemutusan Hubungan...
Broto  Suwiryo, Hukum  Ketenagakerjaan  (Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial Berdasarkan Asas Keadilan) (Laksbang Pressindo, 2017).
Ike Farida, Perjanjian Perburuhan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Outsourcing (Sinar Grafika, 2020).
Lanny Ramli, Hukum Ketenagakerjaan (Airlangga University Press, 2008).
Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi (Rajawali Pers, 2020).
Luis  Marnis ah, Hubungan  Industrial  Dan  Kompensasi  (Teori  dan  Praktik) (Deepublish, 2019).
Mashudi, Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial (Jakad Publishing, 2019).
M. Thaib, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Deepublish, 2019).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Kencana, 2019).
R. Joni Bambang, Hukum Ketenagakerjaan (Pustaka Setia, 2013).
Subrata Kubung, Kamus Hukum Internasional & Indonesia (Permata Press, 2019).

## Laman
Alamaududi, ‘ Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Perusahaan Tutup, Apa  HakPekerja?’(Almaududi,2019)<https://almaududi.com/2019/01/06/ pemutusan-hubungan-kerja-phk-karena-perusahaan-tutup-apa-hak- pekerja/#_ftn2 > dikunjungi pada tanggal 5 Desember 2020.
Arasy  Pradana,  ‘Kewajiban  Perusahaan  Sebelum  Mem-PHK  karena Efisiensi’(Hukumonline,2018)<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ ulasan/lt5ebd1d78eb768/kewajiban-perusahaan-sebelum-mem-phk-karena- efisiensi#_ftn10 > dikunjungi pada tanggal 28 Agustus 2020.
Kanal  Pengetahuan,  ‘Pengertian  Efisiensi,  Tujuan,  Jenis  dan  Contohnya’(kanal. web,2016)<https://www.kanal.web.id/pengertian-efisiensi-tujuan-jenis-dan- contohnya> dikunjungi pada tanggal 4 Desember 2020.
Muhammad  Idris,  ‘Mengapa  UU  Cipta  Kerja  Disebut  Omnibus  Law?’(Money Kompas)< https://money.kompas.com/read/2020/10/17/073311026/ mengapa-uu-cipta-kerja-disebut-omnibus-law?page=all > dikunjungi  pada tanggal 14 Desember 2020.
Shietra&  Partners,  ‘Efisiensi  Usaha  Sebagai  Alasan  PHK  Terhadap  Buruh/ Karyawan  dalam  Praktik  Putusan  Mahkamah  Agung  serta  Mahkamah KonstitusiRI’(hukum-hukum,2016)<https://www.hukum-hukum. com/2016/06/efisiensi-usaha-sebagai-alasan-phk.html > dikunjungi pada tanggal 5 Desember 2020.

## Perundang-undangan
Undan g-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39).

## Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 06).
Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).

## Moch. Arif: Ketentuan Pemutusan Hubungan...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--