licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
Mafia Tanah di Indonesia: Tinjauan Hukum dan Pemberantasannya erlawanan Pihak Ketiga Pemegang Sertifikat Hak Pakai Atas Sita Eksekusi Tanah Sriwedari The Significanity of Academic Manuscripts Dignity on Legal Products A. Miftahul Amin Azmi Hawari Sunny 1 , Artaji 2 , Betty Rubiati 3 Muhammad Ramadhana Alfaris 1 , Sulthon Miladiyanto 2
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang, a.miftahulamin@gmail.com 1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, azmi18004@mail.unpad.ac.id 2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 1 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia, ramadhanaalfaris@yahoo.com 2 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia

## ABSTRACT
MANUSCRIPT INFO
The  regulation  of  land  mafia  eradication  in  Indonesia  in  positive  law applicable in Indonesia has been regulated in the codification of Criminal Law, Civil Law, and Administrative Law, where all of them also apply procedural law  in  the  framework  of  legal  efforts  in  the  settlement  of  land  mafia eradication in Indonesia, both non-litigation/Alternative Dispute Resolution (ADR) settlement efforts involving mediators, adjudicators, conciliators, and arbitrators, as well as litigation involving parties/law enforcement agencies ranging from the police, prosecutors, to the court. In the level of practice on the  legal  consequences  of  the  prevention  and  eradication  of  land  mafia  in Indonesia, in this case there is a significant positive legal effect on the legal efforts to prevent and eradicate the land mafia in Indonesia although it must continue to be improved both in terms of more specific laws and regulations, or in the spirit of law enforcement and land administration bureaucracy/land policy officials. Manuscript History:
Received:
2023-03-31
Accepted: 2024-03-19
Corresponding Author: A. Miftahul Amin, a.miftahulamin@gmail.com
Keywords : Juridical Review; Legal Remedies; Land Mafia
Widya Yuridika: Jurnal Hukum is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License Layout Version: v.7.2024 Cite this paper Amin, A. M. (2024). Mafia Tanah di Indonesia: Tinjauan Hukum dan Pemberantasannya. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 7(1).

## PENDAHULUAN
Tanah  merupakan  kebutuhan  dasar  bagi  manusia  yang  amat  penting  dalam kehidupannya.  Di  atas  tanah,  manusia  dapat  mencari  nafkah  seperti  bertani,  berkebun, beternak,  dan  lain-lain.  Di  atas  tanah  pula  manusia  membangun  rumah  sebagai  tempat bernaung dan membangun berbagai bangunan lainnya untuk perkantoran dan sebagainya. Tanah  juga  mengandung  berbagai  macam  kekayaan  alam  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh manusia. 1 Sebagai suatu aset yang sangat strategis, selanjutnya negara turut andil mengatur mengenai  tanah  yang  berada  di  dalam  wilayah  negara  Indonesia.  Hal  ini  sesuai  dengan
1 Adrian  Sutedi, Implementasi  Prinsip  Kepentingan  Umum  dalam  Pengadaan  Tanah  Untuk Pembangunan , Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 45.
amanat konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang berbunyi “Bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”.
Sebagai  wujud  nyata  dari  Pasal  33  Ayat  (3)  UUD  NRI  1945  tersebut,  kemudian lahirlah  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria 2 yang  lebih  dikenal  dengan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (selanjutnya  disebut UUPA). Dalam Pasal 2 Ayat ( 1) UUPA ini disebutkan bahwa: “Bumi, air dan ruang angkasa termasuk  kekayaan  alam  di  dalamnya  pada  tingkat  yang  tertinggi  dikuasai  oleh  negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”, yang mana pasal tersebut merupakan embrio lahirnya Hak Menguasai Negara (selanjutnya disebut HMN).
HMN merupakan suatu konsep yang mendasarkan pada pemahaman bahwa negara adalah  suatu  organisasi  kekuasaan  dari  seluruh  rakyat,  sehingga  dapat  mengatur  dan mengurus  ( regelen  en  besturen )  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  bumi,  air,  dan  ruang angkasa  serta  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya.  Melalui  HMN  inilah,  maka negara  selaku  badan  penguasa  akan  dapat  senantiasa  mengendalikan  atau  mengarahkan pengelolaan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada, yaitu dalam lingkup penguasaan secara yuridis yang beraspek publik. 3
Kata  menguasai  mempunyai  dua  arti,  yaitu  menguasai  secara  fisik  dan  menguasai secara yuridis. Menguasai secara fisik adalah orang yang menguasai sebidang tanah dapat berbuat sesuatu, misalnya: mendirikan bangunan, menanam tanaman di atas tanahnya dan sebagainya. Menguasai secara yuridis adalah penguasaan atas tanah yang dilandasi dengan hak  dan  dilindungi  oleh  hukum,  umumnya  juga  memberi  wewenang  kepada  pemegang haknya untuk menguasai secara fisik tanahnya. 4
Sedangkan  dalam  perkembangan  hukum  di  Indonesia  mengenai  Hak  Menguasai Negara  (HMN)  juga  diikuti  dengan  perkembangan  hukum  dalam  kemasyarakatan  yang dikenal sebagai Hak Pribadi Manusia (HPM). Penjelasan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) atau Hak Pribadi Manusia (HPM) disuratkan secara jelas dalam UUD NRI 1945 : 5 Ayat (1) “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu tidak ada kecualinya”.
Konstitusi 1950 Hak Asasi Manusia juga menerangkan secara tegas pada BAB I bagian 5 dan bagian 6 tentang pengaturan kewajiban asasi Negara terhadap warganya yang terdiri dari hak individu manusia, hak perlakukan yang sama di muka hukum, dan hak mendapat bantuan hukum. 6
Menurut Nurhasan Ismail, ahli hukum tanah sekaligus guru besar fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, mafia tanah merupakan jaringan kinerja dari sejumlah orang yang terorganisir,  sangat  rapi,  sistematis,  tampak  wajar,  dan  legal,  namun  di  dalamnya  tetap terkandung tindakan yang ilegal dan pelanggaran hukum dengan orientasi pada perolehan keuntungan bagi diri mereka dan mendatangkan kerugian ekonomi bagi pihak lain. Fakta ada  dan  berlangsungnya  mafia  tanah  dapat  dirujuk  pada  data  pada  bulan  Februari  2020 yaitu Kementerian ATR menengarai dan memproses 61 sengketa tanah yang melibatkan dan
2 Dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.
3 Muhammad Bakri, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi     Agraria) , Yogyakarta, Citra Media, 2007, hlm. 5.
4 Ibid , hlm. 52.
5 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan Penjelasan dan Amandemennya, Anugrah Surabaya, hlm. 18.
6 Suahardi K Lubis, “Etika Profesi Hukum” , Jakarta: Sinar Grafika : 1993. Hlm. 60. Pasal 7 Ayat 1, 2, 3, 4 Konstitusi 1950 HAM.
akibat  dari  kinerja  Mafia  Tanah,  dan  pada  kesempatan  yang  sama  Polda  Metro  Jaya mengumumkan penangkapan sejumlah orang anggota Mafia Tanah sebagai tersangka. 7 Pengertian  Mafia  Tanah  menurut  hemat  penulis  adalah  suatu  perbuatan  yang dilakukan  oleh  penjahat  yang  menggunakan  tanah  sebagai  obyek  kejahatan  dengan  cara persekongkolan dan/atau  adanya  pemufakatan  jahat  untuk  melakukan  kejahatan dengan tanah  sebagai  obyek  utamanya.  Persekongkolan  atau  Pemufakatan  Jahat  dalam  Kamus Hukum  Bahasa  Belanda  disebut  sebagai Cospireren yang  artinya  bersekongkol,  membeli, menyewa,  menerima  barang,  menerima  gadai,  menyembunyikan  atau  memalsu, menggunakan  barang  yang  berasal  dari  kejahatan. 8 Sedangkan  Mafia  Tanah  menurut Petunjuk Teknis tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah, Badan Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  adalah  Individu,  Kelompok  dan/atau  badan  hukum  yang melakukan  tindakan  dengan  sengaja  untuk  berbuat  kejahatan  yang  dapat  terhambatnya pelaksanaan penanganan kasus pertanahan. 9
Pengertian upaya hukum pemberantasan mafia tanah menurut hemat penulis adalah setiap  serangkaian  upaya  berdasarkan  hukum  untuk  mencegah  dan  menanggunalangi adanya mafia tanah melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan,  dan  pemeriksaan  sidang  pengadilan  dengan  peran  serta  masyarakat berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  baik  dalam  aspek  hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata usaha negara/hukum administrasi negara.
Maraknya kasus-kasus mafia tanah yang begitu banyak dan masih banyak yang belum terselesaikan  dengan  baik,  sehingga  dapat  menimbulkan  sengketa  pertanahan  dan/atau konflik  sosial  dalam  bidang  pertanahan,  maka  perlu  diteliti  secara  tuntas  mengenai pengaturan pemberantasan mafia tanah dalam hukum positif di Indonesia dan upaya hukum dalam penyelesaian pemberantasan mafia tanah di Indonesia.
Berangkat dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian terkait permasalahan tersebut, sebagaimana telah dituangkan dalam penelitian ini, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia”. dan penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Pemberantasan Mafia Tanah dalam Hukum Positif di Indonesia, Upaya Hukum dalam Penyelesaian Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia, dan akibat Hukum dalam Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  dipergunakan  oleh  peneliti  berdasarkan  permasalahan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.Penelitian  normatif  adalah pemecahan  masalah  yang  didasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  dan literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  dibahas  beranjak  dari adanya  kesenjangan  dalam  norma  atau  asas  hukum,  yang  memiliki  ciri  dengan menggunakan landasan teoritis dan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Landasan  teoritis  yang  digunakan merupakan  peraturan  perundang-undangan,  norma-norma,  maupun  teori-teori  yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat. 10
Penelitian  hukum  normatif  juga  disebut  penelitian  doktrinal  yakni  penelitian  hukum yang  akan  menelaah  secara  sistematis  mengenai  aturan  hukum  kemudian  memberikan analisis untuk menjawab isu-isu hukum masa depan. 11 Adapun permasalahan yang diangkat dalam  penelitian  ini  sehingga  dikatakan  sebagai  penelitian  hukum  normatif,  yaitu
7 ugm.ac.id.
8 Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum , Semarang, Aneka Ilmu, 1977, Hlm. 243
9 Petunjuk Teknis Kementerian ATR/BPN No. 01/JUKNIS/D.VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia.
10 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarita, 2009, hlm 41.
11 Peter Mahmud Marzuki. op.cit. , hlm. 32.
permasalahan  yang  berkaitan  dengan  tinjauan  yuridis  terhadap  upaya  hukum pemberantasan mafia tanah di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Pemberantasan Mafia Tanah dalam Hukum Positif di Indonesia diatur dalam klasifikasi Hukum yaitu:
Dasar  Hukum  Pengaturan  Pemberantasan  Mafia  Tanah  dalam  Aspek  Hukum Pidana.Terkait  dengan  tindak  pidana  pertanahan,  maka  dasar  hukum  pengaturannya terdapat  dalam  beberapa  Peraturan  Perundang-undangan,  yaitu,  Kejahatan  terhadap penyerobotan tanah diatur dalam Pasal 167 KUHP; Kejahatan terhadap pemberian sumpah palsu dan keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP; Kejahatan terhadap pemalsuan  surat-surat  masing-masing  diatur  dalam  Pasal  263,  264,  266,  dan  274  KUHP, serta pasal Pasal 372 Jo 378 KUHP tentang Kejahatan penggelapan/penipuan terhadap hak atas barang tidak bergerak, seperti tanah, rumah, sawah. Kejahatan ini biasa disebut dengan kejahatan stellionaaat, yang  diatur  dalam  Pasal  385  KUHP,  dan  PRP  No.  51  Tahun  1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, serta pasal 55 dan pasal 56 KUHP tentang Penyertaan dalam tindak pidana.
Dasar  Hukum  Pengaturan  Pemberantasan  Mafia  Tanah  dalam  Aspek  Hukum Perdata.  Terkait  dengan  obyek  tanah  dalam  hukum  perdata,  maka  dasar  hukum pengaturannya  terdapat dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang muncul akibat dari Undang-undang Perbuatan Melawan Hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata, disebutkan  bahwa “tiap  perbuatan  melanggar  hukum,  yang  membawa  kerugian  kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. adapun beberapa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dalam hal  ini,  yaitu, Pasal  1365  KUHPerdata; Pasal  1366  KUHPerdata;  Pasal  1367 KUHPerdata;  Pasal  1368  KUHPerdata;  Pasal  1369  KUHPerdata;  Pasal  1792 KUHPerdata ; Pasal 1354 KUHperdata ; Pasal 1263 KUHPerdata; Selain diatur di Buku II KUHPerdata/BW,  hukum  benda  juga  diatur  dalam:  Undang  Undang  Pokok  Agraria  No.5 Tahun  1960,  dimana  diatur  hak  hak  kebendaan  yang  berkaitan  dengan  bumi,  air  dan kekayaan  yang  terkandung  didalamnya.  Dengan  berlakunya  UUPA  ini  maka  berlakunya pasal-pasal dalam Buku II KUHPerdata/BW dapat dirinci sebagai berikut : Pasal-pasal yang masih berlaku penuh., Pasal-pasal yang tidak berlaku lagi, yaitu pasal-pasal yang mengatur tentang   bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya., Pasal-pasal yang masih berlaku  tetapi  tidak  penuh,  dalam  arti  bahwa  ketentuan-ketentuannya  tidak  berlaku sepanjang  mengenai  bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dan masih    berlaku  sepanjang  mengenai  benda-benda  lainnya;  Undang  Undang  Merek  No.21 Tahun 1961,  yang  mengatur tentang hak atas penggunaan merek perusahaan dan merek perniagaan; Undang Undang Hak Cipta No.6 Tahun 1982, yang mengatur tentang hak cipta sebagai benda tak berwujud, yang dapat dijadikan obyek hak milik; Undang Undang tentang Hak  Tanggungan  tahun  1996,  yang  mengatur  tentang  hak  atas  tanah  dan  bangunan diatasnya sebagai pengganti hipotik dan crediet verband; UU No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan  Atas  Tanah  dan  Benda-benda  yang  ada  di  atasnya;  UU  No  42  Tahun  1999 tentang Fidusia.
Dasar Hukum Pengaturan Pemberantasan Mafia Tanah dalam Aspek Hukum Tata Usaha Negar a . Terkait dengan sengketa TUN pertanahan, maka dasar hukum pengaturannya terdapat  dalam  beberapa  Peraturan  Perundang-undangan,  yaitu,    Undang-Undang  Dasar Negara R.I. Tahun 1945; Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (perubahan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2004); Undang-Undang No. 48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  (perubahan  dari  Undang-Undang  No.  4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang No 35 Tahun 1999, serta Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman); Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung (perubahan dari Undang-Undang No 14 Tahun 1985,
dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung); Yurisprudensi; Praktek Administrasi Negara sebagai hukum kebiasaan; Doktrin atau pendapat para ahli hukum.
Upaya Hukum Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia terdiri atas:
a. Upaya  Hukum  Dalam  Penyelesaian  Pemberantasan  Mafia  Tanah  dalam  Aspek Hukum Pidana:
1. Non  Litigasi  berupa  Mediasi  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pertanahan Nasional (BPN) bagi alas hak sertipikat, Jika mediasi berhasil dibuatkan Surat  Rekomendasi  penyelesaian  kasus  disampaikan  ke  kepala  Kantor Pertanahan,  jika  digelar  di  Kementerian  dan/atau  kantor  Wilayah  akan tetapi  pelaksanaan  penyelesaian  kasus  merupakan  kewenangan  kantor pertanahan;  Mediasi  oleh  Mediator  bersertifikat  dari  MA  RI  atau  dari Lembaga  Diklat  Terakreditasi  MA  RI  (bagi  alas  hak  yang  belum bersertifikat,  Petok  D,  Letter  C,  Girik),  jika  mediasi  berhasil  dibuatkan Surat  Kesepakatan  Perdamaian  /  Akta  Perdamaian  Notariil  dan didaftarkan para pihak di Pengadilan Negeri Wilayah hukum letak tanah yang jadi obyek kasus untuk memperoleh Putusan Perdamaian (Akta Van Dading).
2. Litigasi  Delik/Tindak  Pidana:  Laporan  Pengaduan  Masyarakat  (Dumas); laporan  Polisi  (LP);  P21;  Kejaksaan;  Proses  Peradilan  Pidana;  Putusan Pengadilan, dapat dilakukan Upaya Biasa yaitu berupa banding dan Kasasi, dan Upaya luar biasa yaitu Pemeriksaan Kasasi demi kepentingan umum, dan Peninjauan Kembali.
b. Upaya  Hukum  Dalam  Penyelesaian  Pemberantasan  Mafia  Tanah  dalam  Aspek Hukum  Perdata:
1.  Non  Litigasi  berupa  Mediasi,  yaitu  cara  penyelesaian  sengketa  melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator; Arbitrase, yaitu seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau  oleh  Lembaga  arbitrase,  untuk  memberikan  putusan  mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya oleh seorang Arbiter; Konsiliasi,  yaitu  usaha  untuk  mempertemukan  keinginan  pihak-pihak yang  bersengketa  agar  mencapai  kesepakatan  guna  menyelesaikan sengketa  dengan  cara  kekeluargaan  dibantu  oleh  Konsiliator;  Ajudikasi, yaitu  cara  penyelesaian  sengketa  di  luar  arbitrase  dan  peradilan  umum yang dilakukan oleh Ajudikator.
2. Litigasi, yaitu Gugatan perdata; Mediasi Pengadilan (Berhasil/Tidak); Jika tidak berhasil proses gugatan selanjutnya; Pembacaan Gugatan; Eksepsi, bantahan, permohonan putusan provisional, gugatan rekonvensi; Replik- Duplik;  Pembuktian,  barang  bukti  dan  saksi;  Kesimpulan;  Musyawarah tertutup;  Putusan;  Upaya  Hukum  Biasa  (banding  dan  Kasasi);  Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali, Derden Verzet).
c. Upaya  Hukum  Dalam  Penyelesaian  Pemberantasan  Mafia  Tanah  dalam  Aspek Hukum  Tata Usaha Negara, yaitu pendaftaran Gugatan tata Usaha Negara (TUN), Berhenti  atau  Dismissal,  Jika  lanjut  maka  dilanjutkan  dengan  Pemeriksaan Persiapan;  Pembacaan  Gugatan;  Pembacaan  Jawaban;  Replik-Duplik; Pembuktian; Kesimpulan; Putusan; Upaya Hukum Biasa (Perlawanan Penetapan Dimissal, Banding, dan kasasi); Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali, Kasasi demi Kepentingan Hukum).

## Akibat Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia
Akibat hukum dalam pencegahan dan pemberantasan mafia tanah di Indonesia, serta berdasarkan  Petunjuk  Teknis  Nomor : 01/JUKNIS/D.VII/2018  Tentang  Pencegahan  Dan
Pemberantasan  Mafia  Tanah  dan  semangat  bersama  yang  dilakukan  oleh  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai salah satu instansi yang  berwenang  memutus  praktik  mafia  tanah  telah  membentuk  Satuan  Tugas  (Satgas) Anti-Mafia  Tanah  pada  awal  2021.  Dalam  hal  ini  ATR/BPN  secara  intensif  bekerjasama dengan  Polri,  Kejaksaan,  Mahkamah  Agung,  dan  Komisi  Yudisial.  Tak  hanya  ditingkat nasional,  Satgas  Anti-Mafia  Tanah  juga  dibentuk  ditingkat  provinsi.  Sehingga  diharapkan wilayah kerja dalam pemberantasan mafia tanah bisa lebih efektif. Berdasarkan fakta riil di lapangan  menunjukan  bahwa  ada  akibat  hukum  yang  terjadi  pada  pencegahan  dan pe3mberantasan mafia tanah yang dilakukan dan diupayakan oleh stake holder hukum yang berkaitan,  dengan  ditunjukkan  laporan  dari  Inspektur  jenderal  ATR/BPN  bahwa  pada pertengahan  Oktober  2021  lalu  bahwa  telah  memberikan  sanksi  terhadap  125  pegawai ATR/BPN  yang  terlibat  dalam  praktik  mafia  tanah.  Sebanyak  32  pegawai  mendapatkan hukuman berat, 53 orang dihukum disiplin sedang, dan 40 orang dihukum disiplin ringan. Kerja  pemberantasan  terus  dijalankan,  hari-hari  terakhir ini  Tim  Anti-Mafia  Tanah  Polda Banten telah menangkap oknum BPN Kabupaten Lebak yang diduga terlibat dalam praktik mafia tanah. Selain itu Berdasarkan Data yang di dapat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  (ATR/BPN)  mencatat  ada  8.625  kasus  sengketa  dan konfilik  pertanahan  pada  2018 – 2020.  Dari  jumlah  itu,  63,5  persen  di  antaranya  berhasil diselesaikan. Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN Agus Widjayanto mengatakan bahwa saat ini sudah ada 5.470 kasus sengketa dan konflik pertanahan yang berhasil diselesaikan. Jumlah tersebut sama dengan 63,5 persen dari total persoalan sengketa dan konflik pertanahan yang dicatat pemerintah sebanyak 8.625 kasus. Masih  tersisa  3.145  kasus  yang  terus  berjalan  proses  penyelesaiannya.  Selanjutnya berdasarkan data tahapan penanganan sengketa sesuai Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020,  Berdasarkan salah satu contoh perbandingan penanganan kasus sebelum dan setelah terbit Peraturan Menteri Agraraia dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang  Penanganan  dan  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan  dapat  terlihat  bahwa  sebelum terbitnya  Peraturan  Menteri  tersebut  penanganan  kasus  tidak  terukur  dan  tahapan penanganan berulang-ulang, setelah terbit Peraturan Menteri terlihat bahwa penanganan kasus lebih terukur dan tahapannya jelas. Demikian juga dengan penerapan jangka waktu dalam penanganan sengketa, maka penyelesaian kasus lebih terukur. Dengan terukurnya penanganan dan penyelesaian kasus maka dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja pelayanan.

## PENUTUP
Kejahatan  terhadap  pemberian  sumpah  palsu  dan  keterangan  palsu  sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP; Kejahatan terhadap pemalsuan surat-surat masing-masing diatur dalam Pasal 263, 264, 266, dan 274 KUHP; serta pasal Pasal 372 Jo 378 KUHP tentang Kejahatan penggelapan/penipuan terhadap hak atas barang tidak bergerak, seperti tanah, rumah, sawah. Kejahatan ini biasa disebut dengan kejahatan stellionaaat, yang diatur dalam Pasal 385 KUHP, dan PRP No. 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, serta pasal 55 dan pasal 56 KUHP tentang Penyertaan dalam tindak pidana. Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Pemberantasan Mafia Tanah dalam Aspek Hukum  Tata Usaha Negara, yaitu pendaftaran Gugatan tata Usaha Negara (TUN), Berhenti atau  Dismissal,  Jika  lanjut  maka  dilanjutkan  dengan  Pemeriksaan  Persiapan;  Pembacaan Gugatan;  Pembacaan  Jawaban;  Replik-Duplik;  Pembuktian;  Kesimpulan;  Putusan;  Upaya Hukum Biasa (Perlawanan Penetapan Dimissal, Banding, dan kasasi); Upaya Hukum Luar Biasa  (Peninjauan  Kembali,  Kasasi  demi  Kepentingan  Hukum).  Berdasarkan  salah  satu contoh  perbandingan  penanganan  kasus  sebelum  dan  setelah  terbit  Peraturan  Menteri Agraraia dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dapat terlihat bahwa sebelum terbitnya Peraturan  Menteri  tersebut  penanganan  kasus  tidak  terukur  dan  tahapan  penanganan berulang-ulang,  setelah  terbit  Peraturan  Menteri  terlihat  bahwa  penanganan  kasus  lebih
terukur  dan  tahapannya  jelas.  Demikian  juga  dengan  penerapan  jangka  waktu  dalam penanganan  sengketa,  maka  penyelesaian  kasus  lebih  terukur.  Dengan  terukurnya penanganan  dan  penyelesaian  kasus  maka  dapat  memperbaiki  akuntabilitas  kinerja pelayanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) , Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legiprudence) , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, (2009).
Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya cetakan kedua, Bogor: Ghalia Indonesia, (2005).
Adrian  Sutedi,  Implementasi  Prinsip  Kepentingan  Umum  dalam  Pengadaan  Tanah  Untuk Pembangunan, Jakarta, Sinar Grafika, (2008).
Arif Sidarta, 2007, Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Refika Aditama, Bandung.
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarita, (2009). Bernard L. Tanya, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta: Genta Publishing. (2013).
Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, (1998). E. Fernando M. Manullang, Menggapai Hukum Berkeadilan (Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai), Kompas, Jakarta, (2007).
Esmi Warasih, Pranata Hukum Sebuah Telaah sosiologis, Semarang, PT. Suryandaru Utama, (2005).
Jan Michiel Otto, Kepastian Hukum di Negara Berkembang (terjemahan Tristam Moeliono), Komisi Hukum Nasional, Jakarta, (2003).
Lawrence M Friedman, The Legal System: A social Science Perspektive, New York: Russell Sage Foundation, (1975).
M.J Saptenno, Pentingnya Pemahaman tentang Kearifan Lokal di Maluku Terkait dengan Budaya Hukum Dalam Rangka Penegakkan Hukum, Jurnal Konstitusi, Vol 2, fakultas Hukum UNPATI, Ambon, (2010).
Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara  Seminar  Nasional  “Saatnya  Hati  Nurani  Bicara”  yang  diselenggarakan  oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari (2009).
Muhammad Bakri, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria), Yogyakarta, Citra Media, (2007).
Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, (2010). Munir Fuady, Pemberian Ganti Rugi dalam Penerapan Hukum Acara Perdata di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti: 2013.
Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa mengenai keadilan ini dapat dijumpai pada buku Aristoteles yang berjudul Rhethorica, yang oleh orang Romawi diterjemahkan ke dalam bahasa latin ius suum cuique tribuere atau dalam bahasa Indonesia “setiap orang mendapat bagiannya”. Akan tetapi, keadilan tidak boleh disamakan dengan persamaan. Keadilan, tidak berarti setiap orang mendapatkan bagian yang sama. Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014. Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Kelima, 2000. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Rajawali Press,
1990.
Suahardi K Lubis, “Etika Profesi Hukum” , Jakarta: Sinar Grafika : 1993.
Wirjono Prodjodikoro, “Hukum Acara Perdata dalam Praktek” (1975). Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Semarang, Aneka Ilmu, 1977.
Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, Moralitas Hukum, Yogyakarta: Genta Publishing. 2014.
Yuliandri,  Asas-asas  Peraturan  Perundang-undangan  yang  baik,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.