## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS ATAS  UANG
PERTANGGUNGAN ASURANSI JIWA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN Lbp)
Oleh: Alusianto Hamonangan 1) , Ria Sintha Devi 2) Melky Saro Bulyan Zebua 3) ,
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail: alusiantoh710@gmail.com 1 , riasinthadevi04@gmail.com 2)
key3saro@gmail.com 3)

## ABSTRACT
Life insurance is an insurance, whereby an insurer binds himself to an insured person, by  receiving  a  premium,  to  provide  reimbursement  due  to  a  death  event.  Study  and analyze  the  heirs  whose  names  do  not  recommend  as  beneficiaries  in  a  life  insurance policy  to  which  the  heirs  have  responded  as  heirs.  Indication  of  wishes  to  the  insured party's wishes submitted in the SPAJ and agreed upon in an agreement document called an Insurance Policy. In this study raised the title Legal Protection Against Inheritance Who  Is  Not  Designated  in  Life  Insurance  Policy  (Study  District  Court  Decision Number: 10 / Pdt.G / 2015 / PN Lbp). The formulation of the problem in this research, first  how  are  the  beneficiaries  in  life  insurance  after  the  insured  dies  (District  Court Decision Number: 10 / Pdt.G / 2015 / PN Lbp)? Second, how are the legal efforts of the heirs  appointed  to  get  the  right  to  money?  life  insurance  coverage  as  inheritance (District Court Decision Number: 10 / Pdt.G / 2015 / PN Lbp)?, three, how is the legal protection in the decision that decides the inheritance rights to life insurance coverage money  (District  Court  Decision  Number:  10  /  Pdt.G  /  2015  /  PN  Lbp)?.  This  type  of research  is  a  normative  legal  approach  method,  the  nature  of  this  research  is descriptive  in  accordance  with  the  problem  and  research  objectives.The  results  of  the study  investigated  the  consideration  that  the  judge's  consideration  in  making  the decision number: 10 / Pdt.G / 2015.PN Lbp, based on several considerations, the judge examined  arguments,  letters,  certificates  and  decided  that  the  sum  insured  was  an inheritance that the panel of judges ordered and passed guided by arguments, evidence and evidence submitted in the trial. The judge's decision obtains a stipulation regarding the  legal  heir  for  the  party  who  wins  the  case,  obtains  legal  certainty  regarding  the status  of  inheritance  ownership  in  the  form  of  compensation  from  life  insurance. As  a recipient  of  life  insurance  funds,  they  have  an  administration  because  the  heirs  are actually the heirs regulated in the Civil Code and determined by a judge's decision. The judge's decision obtains a stipulation regarding the legal heir for the winning party in the  case,  obtains  legal  certainty  regarding  the  status  of  inheritance  ownership  in  the form of compensation from life insurance to the legal heir.
Keywords: heirs, life insurance, judge's decision

## ABSTRAK
Asuransi  jiwa  merupakan  suatu  pertanggungan,  dengan  mana  seorang  penanggung mengikatkan  diri  kepada  seorang  tertanggung,  dengan  menerima  suatu  premi,  untuk memberikan  penggantian  karena  suatu  evenemen  meninggal  dunia.  Mempelajari  dan menganalisis  ahli  waris  yang  namanya  tidak  disebutkan  sebagai  penerima  manfaat dalam  polis  asuransi  jiwa  yang  telah  ditinggalkan  oleh  pewaris  sebagai  ahli  waris. Penunjukan didasarkan pada keinginan pihak tertanggung yang diajukan di dalam SPAJ dan  disepakati    di  dalam  sebuah  dokumen  perjanjian    yang  disebut  Polis  Asuransi. Dalam  penelitian  ini  mengangkat  judul    Perlindungan  Hukum  Terhadap  Ahli  Waris Yang  Tidak  Ditunjuk  Dalam  Polis  Asuransi  Jiwa  (Studi  Putusan  Pengadilan  Negeri Nomor  :  10/Pdt.G/2015/PN  Lbp).  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini,  pertama bagaimana  kedudukan  penerima  manfaat  dalam  asurans  jiwa  setelah  tertanggung meninggal  dunia  (Putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor  :  10/Pdt.G/2015/PN  Lbp)?, keduabagaimanaupaya  hukum  ahli  waris  yang  tidak  ditunjuk  untuk  mendapatkan  hak atas  uang  pertanggungan  asuransi  jiwa  sebagai  harta  warisan  (Putusan  Pengadilan Negeri Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN  Lbp)?, ketigabagaimana pelindungan hukum dalam putusan  yang  memutuskan  hak  waris  atas  uang  pertanggungan  asuransi  jiwa  (Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN Lbp)?.Jenis penelitian ini adalah metode pendekatan hukum normatif, sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif sesuai dengan masalah  dan  tujuan    penelitiannya.  Hasil  penelitian  penelitian  menunjukkan  bahwa pertimbangan  hakim    dalam  menjatuhkan  putusan    nomor  :  10/Pdt.G/2015.PN  Lbp, berdasarkan beberapa pertimbangan, hakim memeriksa dalil, surat, keterangan saksi dan memutusakan  menetapkan  bahwa  uang  pertanggungan  merupakan  harta  waris  yang majelis  hakim  memeriksa  dan  menjatuhkan  putusan  berpedoman  pada  dalil,  saksi  dan bukti  yang  diserahkan  dalam  persidangan.  Putusan  hakim  memperoleh  ketetapan mengenai  ahli  waris  yang  sah  bagi  pihak  yang  menang  dalam  perkara,  memperoleh kepastian hukum tentang status kepemilikan harta waris yang berupa uang santunan dari asuransi jiwa. Sebagai penerima dana asuransi jiwa memiliki karakteristik administrasi karena  ahli  waris  sebenarnya  adalah  ahli  waris  yang  diatur  dalam  KUHPerdata  dan ditetapkan oleh keputusan hakim. Putusan hakim memperoleh ketetapan mengenai ahli waris  yang sah bagi pihak  yang menang  dalam perkara, memperoleh kepastian hukum tentang  status  kepemilikan  harta  waris  yang  berupa  uang  santunan  dari  asuransi  jiwa kepada Ahli Waris yang sah.
Kata Kunci : ahli waris, asuransi jiwa, putusan hakim

## PENDAHULUAN
Kita semua tahu bahwa manusia pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini untuk
selamanya dan tidak ada yang tahu akan usia  seseorang,  sebab  ajal  dapat menjemput  setiap  saat.  Jika  seseorang pergi  untuk  selamanya  (meninggal.
" legitime portie ," warisan. Dalam asuransi terdapat yang namanya
manfaat  asuransi  yang  merupakan  uang
santunan, uang santunan tersebut adalah sejumlah  uang  yang  wajib  dibayar  oleh penanggung kepada penikmat dalam hal meninggalnya tertanggung sesuai dengan  kesepakatan  yang  tercantum didalam polis.
Dalam  “Konstruksi  hukum waris  dalam  pasal  852  KUHPerdata telah  menentukan  ahli  waris  yang berhak mendapatkan bagian dari pewaris  yaitu:  golongan  I  (suami/isteri) yang hidup terlama dan
anak/keturunannya;  golongan  II  (orang tua  dan  saudara  kandung  pewaris; golongan III (keluarga dalam garis lurus ke  atas  sesudah  bapak  dan ibu  pewaris; golongan  IV.  Dalam  pemberlakuannya dikenal  asas  golongan  I  menutup golongan  dua,  golongan  dua  menutup golongan  III  golongan  III  dan  IV  dapat mewarisi  bersama.”Sedangkan  dalam menentukan ahli waris penerima manfaat  uang  santunan  ini    tidak merujuk  kepada  pengaturan  hukum mengenai ahli waris
perdata.
Penunjukan  didasarkan  pada  keinginan pihak  tertanggung  yang  diajukan  di dalam  SPAJ  (Surat  Pengajuan  Asuransi Jiwa  dan  disepakati    di  dalam  sebuah dokumen perjanjian  yang  disebut Polis Asuransi.    Pihak  tertanggung  bebas menentukan  siapa  saja  yang  menjadi ahli  warisnya  dalam  polis  asuransi asalkan  tetap  merupakan Insurable Interest . Namun  jika  penerima  manfaat
bukanlah  ahli  waris  yang  sah  dari pewaris maka akan menimbulkan masalah  seperti  yang  terdapat  dalam Putusan  Pengadilan    Negeri  Lubuk Pakam  No.10/Pdt.G/2015/PN  Lbp  yang menimbulkan sengketa antara ahli waris dan  penerima  manfaat  atas  uang pertanggungan  asuransi  jiwa  ketika pewaris  (tertanggung)  meninggal  dunia sehingga  memerlukan  suatu  keputusan hakim  yang  mengandung  keadilan  ( ex aequo et bono ) serta kepastian hukum.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di atas,  penulis  merasa  tertarik  untuk meneliti dan mengkaji khusus mengenai hak  waris  atas  uang  pertanggungan jiwa,  penulis  tertarik  mengambil  judul judul  : “PERLINDUNGAN  HUKUM TERHADAP  AHLI  WARIS  ATAS UANG
PERTANGGUNGAN ASURANSI  JIWA  (Studi  Kasus
Putusan  Pengadilan  Negeri  Lubuk
Pakam  Nomor  :  10/Pdt.G/2015/PN Lbp)".

## 1. TINJAUAN PUSTAKA
1. Hukum Waris
Istilah  Hukum  Waris  dalam perdata barat disebut dengan
Erfrecht .Hukum  waris  diatur  di  dalam Buku  II  KUHPerdata,  yaitu  Pasal  830 sampai  dengan  Pasal  1130.Hukum waris  merupakan  salah  satu  bagian  dari hukum  perdata  secara  keseluruhan  dan merupakan  bagian  terkecil  dari  hukum keluarga.Pengertian waris
Secara  umum  di  dunia  ini, berlaku  suatu  asas  bahwa  hak  waris  itu berlaku setelah yang mewariskan meninggal dunia.Tidak terkecuali dalam hukum barat yakni dalam KUHPerdata.Pasal  830  KUHPerdata dikatakan, "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian". a. Unsur-Unsur Kewarisan Anititus  amanat  mengatakan
dalam  hal  kewarisan  ada  terdapat  tiga unsur penting yaitu :
1) Pewaris ( erflater )
2) Ahli waris ( erfgenaam );
3) Harta peninggalan ( boedel ).
2.  Asuransi
a. pengertian Asuransi
Dalam  segi  Hukum,  telah
diatur  didalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Dagang  pada  Pasal  246 menyebutkan untuk memberikan penggantian  kepadanya  karena  suatu kerugian,  kerusakan  atau  kehilangan keuntungan  yang  diharapkan  yang mungkin  akan  dideritanya  karena  suatu peristiwa yang tak tertentu.”
b. Perusahaan Asuransi
Perusahaan  Asuransi  adalah perusahaan asuransi umum dan
perusahaan asuransi jiwa (Pasal 1 angka
(15) UU No. 40/2014.

## c. Objek Asuransi
Objek  Asuransi  adalah  jiwa dan  raga,  kesehatan  manusia,  tanggung jawab  hukum,  benda  atau  jasa,  serta semua  kepentingan  lainnyayang  dapat hilang,  rusak,  rugi,  dan/atau  berkurang nilainya.
d. Polis Asuransi
Polis  asuransi    merupakan dokumen  yang  berisi  segala  hal  yang telah  disepakati.  Hal  ini  tercantum dalam pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum  Dagang  yang  menyatakan bahwa  :  ”Suatu  pertanggungan  harus dibuat  secara  tertulis  dalam  suatu  akta yang dinamakan polis”.
e. Manfaat ( beneficiary ) Asuransi
1) Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil;
2) Memberikan kepastian;
3) Sarana menabung;
4) Instrumen pengalihan dan penyebaran risiko;
5) Membantu
meningkatkan kegiatan usaha Tertanggung.
2. METODE PELAKSANAAN
Untuk membahas permasalahan  yang  telah  dirumuskan dan    dibatasi  sebagaimana  tersebut diatas, maka dalam metode  penyusunan dan penyelesaian peneliti dalam penelitian ini, akan dipergunakan metode dan teknik penelitian sebagaimana dibawah ini. Jenis
penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah    yuridis  normatif. Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini merupakan data sekunder, dengan  menggunakan  sumber  data  dari
Bahan hukum primer :Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-  Undang  No.40  Tahun  2014 Tentang Perasuransian. Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN  LbpTeknik.  Bahan hukum sekunder :Buku-buku
penelitian  terdahulu,  Jurnal,  Artikel, Internet,  dan  lain-lain  yang  mendukung sumber data bahan hukum primer.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASANA
A.Kedudukan  Penerima  Manfaat Dalam  Asuransi  Jiwa  Setelah Tertanggung  Meninggal  Dunia (Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 10/Pdt.G/ PN Lbp). Majelis Hakim dalam menjatuhkan  putusan  pada  perkara gugatan  perbuatan  melawan  hukum yang  melanggar  hak  subjekif  seorang pewaris  mengenai  uang  pertanggungan sebagai  harta  waris  setelah  pewaris meninggal dunia dalam Putusan Nomor :  10/Pdt.G/2015/PN  Lbp,  berdasarkan beberapa  pertimbangan  yaitu  :  majelis hakim  memeriksa  dan  menjatuhkan putusan  berpedoman  pada  dalil,  saksi dan  bukti  yang  diserahkan  dalam persidangan.
KIEN  NJEN  atau  disebut juga  TJONG  KIEN  NJEN  yang  telah meninggal  dunia  pada  hari  Jumat tanggal  24  Agustus  2012  di  Hospital Island Pulau Penang, maka Istri beserta anaknya  yang  masih  dibawah  umur tersebut adalah ahli waris dari almarhum Kien Njen dan tidak ada lagi ahli waris lainnya ;
Pada  saat  Kien  Njen  belum menikah,  dirinya  terdaftar  sebagai peserta  Asuransi  Jiwa  Prulink  pada  PT. Prudential Life Assurance (Tergugat III) dengan Nomor Polis : 25783625 dengan Tertanggung  Utama  Kien  Njen  dan jenis asuransi Prulink assurance account,  dengan  total  premi  bulanan sebesar  Rp  1.000.000,00  ( Satu  Juta Rupiah )  melalui  pembayaran  bulanan, dengan  data  calon  Penerima  Manfaat atas  nama  Karnen  dan  Mie  Khim (Tergugat I dan Tergugat II).
Nama penerima manfaat dalam Polis  Asuransi  tersebut  ternyata  tidak dirubah  keatas  namaPenggugat  selaku anak  dan  istri  yang  sah  walaupun kenyataannya  secara  fisik  pembayaran premi lanjutan tersebut setelah berlangsungnya  perkawinan  dilakukan oleh Penggugat.
Tindakan  Tergugat I dan Tergugat  II  yang  tidak  menyerahkan uang  pertanggungan  klaim  meninggal dunia  asuransi  jiwa  atas  nama  Kien Njen dengan tersebut kepada Penggugat padahal Tergugat I maupun Tergugat II mengetahui dengan pasti haknya hanya sekedar menerima uang karena  namanya  tercantum  dalam Polis Asuransi sebagai calon penerima  manfaat  dan  bukan  untuk memilikinya sedangkan uang santunan asuransi tersebut sesungguhnya adalah milik dan kepunyaan  Penggugat adalah  nyata- nyata merupakan perbuatan yang bertentangan  dengan  kewajiban  hukum Tergugat I dan  Tergugat  II  dan melanggar hak subjektif Penggugat, dan demikian  juga  tindakan  Tergugat  III yang menyerahkan uang pertanggungan polis asuransi jiwa atas nama suami dan ayah kandung Penggugat kepada
Tergugat  I  dan  Tergugat  II  tanpa melakukan  penelitian  dengan  sungguh- sungguh  tentang  siapa  ahli  waris  yang berhak menerimanya adalah merupakan perbuatan  yang  bertentangan  dengan kewajiban  hukum  Tergugat  III  yang juga nyata-nyata melanggar hak subjektif Penggugat, dan dengan demikian perbuatan Tergugat I,
Tergugat  II  dan  Tergugat  III  tersebut telah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
Diperoleh  fakta-fakta  hukum
sebagai berikut :
 Bahwa KIEN NJEN adalah suami Penggugat ;
 Bahwa  Tergugat  I  dan  II  beserta almarhum KIEN NJEN adalah anak kadung  dari  TJONG  YUN  TJAU (Penggugat  Intervensi)  dan  alm.
TJUNG ;
 Bahwa  pada  tahun  2007 KIEN
NJEN  terdaftar  sebagai  peserta Asuransi  Jiwa  Prulink  pada  PT. Prudential Life Assurance (Tergugat  III)  dengan  Nomor Polis : 25783625 dengan Tertanggung  Utama  Kien  Njen, dengan total premi bulanan sebesar  Rp  1.000.000,00  (Satu Juta Rupiah) melalui pembayaran bulanan, dengan data calon Penerima  Manfaat  atas  nama Karnen  dan  Mie  Khim  (Tergugat I dan Tergugat II) ;
 Bahwa  Kien  Njen  tidak  dapat menerima  dan  menikmati  manfaat asuransinya tersebut secara langsung dikarenakan telah
meninggal  dunia,  yang  mana  uang pertanggungan  klaim  meninggal dunia  asuransi  jiwa  atas  nama  Kien Njen  sebesar  Rp  599.193.062,  22 ( Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan  Juta  Seratus  Sembilan Puluh  Tiga  Ribu  Delapan  Puluh Enam  Rupiah  Dua  Puluh  Sen ) tersebut telah diserahkan oleh Tergugat  III  kepada  Tergugat  I  dan Tergugat II ;
 Untuk membuktikan dalil-dalil
gugatannya Penggugat telah mengajukan  bukti  surat,  dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut satu persatu serta hubungannya satu sama lain,
dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sendiri ;
Karena  perkawinan  Penggugat dengan  KIEN  NJEN  tersebut  telah dinyatakan  sah  secara  hukum,  maka anak  yang  lahir  di  dalam  atau  sebagai
akibat  dari  perkawinan  tersebut  adalah anak  yang  sah,  sebagaimana  ditentukan dalam  Pasal  42  Undang-undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Majelis  Hakim  berpendapat, jelas  terlihat  hubungan  hukum  antara Penggugat,  KIEN  NJEN  dan  Shellyna Evelyn, yaitu hubungan hukum kekeluargaan Premi  asuransi  tersebut  telah dibayar  oleh  KIEN  NJEN  sebelum melangsungkan perkawinan dengan Penggugat,  dimana  setelah  perkawinan terjadi,  maka  premi  asuransi  tersebut, telah  dibayarakan  baik  oleh  Penggugat maupun  oleh  KIEN  NJEN  sendiri.  Hal mana  telah  dibuktikan  pula  oleh  Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan
Tergugat III telah membenarkan telah membayarkan polis asuransi  tersebut.Perihal  Penggugat  dan anak  yang  lahir  dari  perkawinan Penggugat  dan  KIEN  NJEN  tersebut sebagai  ahli  waris  KIEN  NJEN,  telah dibuktikan pula oleh Penggugat.
Menimbang, bahwa berdasarkan  pada  ketentuan Pasal  830 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “Perwarisan hanya berlangsung karena kematian”, dimana  ada  2  (dua)  syarat  yang harus dipenuhinya  untuk dapat memiliki hak mewarisi, yaitu :
1) Harus ada orang yang meninggal dunia, dan 2) Untuk memperoleh harta peninggalan,  orang  harus  hidup pada  saat  pewaris  meninggal dunia
Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa polis  asuransi  tersebut  merupakan harta  peninggalan  KIEN  NJEN  yang harus diwariskan kepada ahli warisnya, oleh karena dengan
meninggalnya KIEN NJEN maka warisannya  telah  terbuka  sebagaimana ditentukan dalam Pasal 830 KUHPerdata . Petitum  gugatan  Penggugat point 5 yang memohon untuk menyatakan tindakanTergugat III menyerahkan uang pertanggungan klaim  meninggal  dunia  asuransi  jiwa atas  nama  Kien  Njen  dengan  Nomor Polis 25783625 sebesar Rp 599.193.062,  22  ( Lima  Ratus  Sembilan Puluh  Sembilan  juta  seratus  sembilan puluh  tiga  ribu  delapan  puluh  enam rupiah  dua  Puluh  Sen )  tersebut  kepada Tergugat  I  dan  Tergugat  II,  serta tindakan  Tergugat  I  dan tindakan Tergugat  I  dan  Tergugat  II  menerima penyerahan  uang  pertanggungan  klaim meninggal  dunia  asuransi  jiwa  atas nama  Kien  Njen  padahal  bukan  sebagai ahli  waris  yang  sah  dan  berhak menerimanya adalah merupakan perbuatan  melawan  hukum  (Onrecht Matigedaan) dengan segala akibat hukumnya, oleh karena akibat perbuatan  Tergugat  I  dan  II  tersebut membawa  kerugian  bagi  Penggugat  dan juga  telah  melanggar  hak  subjektif Penggugat ,  maka  menurut  Majelis  Hakim petitum tersebut patutlah untuk dikabulkan.
Tergugat  II  menerima  penyerahan uang
pertanggungan klaim
meninggal  dunia  asuransi  jiwa  atas nama  Kien  Njen  padahal  bukan sebagai  ahli  waris  yang  sah  dan berhak menerimanya adalah merupakan perbuatan melawan
hukum  ( Onrecht Matigedaan )  dengan segala akibat hukumnya, oleh karena akibat  perbuatan  Tergugat  I  dan  II tersebut  membawa  kerugian  bagi Penggugat  dan  juga  telah  melanggar hak subjektif Penggugat , maka
menurut Majelis Hakim petitum tersebut  patutlah  untuk  dikabulkan

## B.Perlindungan  Hukum  Terhadap
Ahli Waris Atas Uang Pertanggungan ASURANSI JIWA(Putusan  Pengadilan  Negeri Nomor : 10/Pdt.G/2015/Pn Lbp).
1. Penyelesaian  Sengketa  di  Luar Pengadilan ( Non Litigasi )
Menurut  terminologi  hukum acara  perdata,  mediasi  adalah  proses penyelesaian  awal  yang  wajib  diikuti oleh  para  pihak  atas  perkara  yang  telah didaftar  ke  pengadilan.  Sebelum  hakim memeriksa  perkara  yang  diajukan, majelis  hakim  mewajibkan  para  pihak yang  berperkara  untuk  menempuh upaya  mediasi  terlebih  dahulu.  Intinya, mediasi  adalah  proses  penyelesaian awal  dari  suatu  perkara  perdata  yang telah didaftarkan ke pengadilan.Ketentuan  mediasi  diatur dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur Mediasi di Pengadilan (“Perma 1/2016”).Menurut    Pasal  1  angka  1 Perma  1/2016,    mediasi  adalah  cara penyelesaian  sengketa  melalui  proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan  para  pihak  dengan  dibantu oleh mediator. Kewajiban untuk melakukan mediasi sangat tegas diperintahkan  oleh  peraturan  ini.Pada Pasal  17  ayat  (1)  Perma  1/2016 menegaskan  bahwa  pada  hari  sidang yang  telah  ditentukan  dan  dihadiri  oleh para  pihak,  hakim  pemeriksa  perkara mewajibkan para
pihak untuk menempuh mediasi. Para pihak telah mengupayakan  Mediasi  sesuai  dengan Mediator SAMUEL  GINTING,  SH ., dan  berdasarkan  Laporan  Mediator tertanggal  02  Juli  2015,  mediasi tersebut belum berhasil dan oleh karena itu  juga  sesuai  dengan  Pasal  154  RBg Majelis  Hakim  tetap  mengupayakan perdamaian  antara  kedua  belah  pihak
yang  berpekara,  tetapi  para  pihak berketetapan untuk melanjutkan perkara ini.
2. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan ( Litigasi ) Gugatan Penggugat Henriyani dan Shellyna Evelyn  (Penggugat)  melakukan  upaya hukum dengan surat gugatan tanggal 23 Januari  2015 yang  diterima  dan didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan Negeri  Lubuk  Pakam  pada  tanggal  26 Januari  2015  dalam  Register  Nomor 10/PDT.G/2015/PN Lbp, telah
mengajukan  gugatan  sebagai  berikut, Penggugat  adalah  istri  dan  anak kandung  dari  KIEN  NJEN  atau  disebut juga  TJONG  KIEN  NJEN,  Tempat/ Tanggal Lahir Mulio Rejo/ 19 Mei 1972 sebagaimana  diuraikan  dalam  Kutipan Akta  Perkawinan  Nomor  :  729/2010 tanggal  06  Oktober  2010  Jo.  Kutipan
Akta Kelahiran Nomor : 7.717/U/Mdn/2010 tanggal 30 November 2010. Kien Njen tersebut telah meninggal  dunia  pada  hari  Jumat tanggal  24  Agustus  2012  di  Hospital Island  Pulau  Penang  sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang diterbitkan Konsulat Jenderal R.I Penang  Nomor  :  1026/04/VIII/2012 tanggal  27  Agustus  2012  Jo.  Surat Kematian  yang  diterbitkan  /  oleh Kepala  Desa  Muliorejo  Nomor  : 474.3/180  tanggal  03  September  2012; maka  berdasarkan  Surat  Pernyataan Ahli  Waris  tertanggal  07  Desember 2012  yang  turut  disaksikan  serta diketahui  Kepala  Dusun  XV  maupun Kepala  Desa  Muliorejo  yang  diperbuat diatas  kertas  bermaterai  cukup  dan dipertegas kembali dalam Surat Keterangan Ahli Waris yang dituangkan dalam  Akta  Nomor  :  05  tanggal  08
April  2013  yang  diperbuat  dihadapan dan  oleh  Dicki  Petrus  Sebayang,  SH, Notaris di Medan serta Surat
Keterangan Nomor : W2.AHU.2.AH.06.09-34  tanggal  18
Nopember  2013  yang  diperbuat  dan ditanda tangani oleh Kepala Balai Harta Peninggalan  Medan,  telah  dinyatakan dengan  tegas  bahwasanya  Penggugat beserta  anaknya  yang  masih  dibawah umur  tersebut  diatas  adalah  ahli  waris dari almarhum Kien Njen dan tidak ada lagi ahli waris lainnya ;
Kien  Njen  yakni  pada  saat Status  Perkawinannya  Belum  Menikah, suami/  ayah  kandung  dari  Penggugat tersebut terdaftar sebagai peserta
Asuransi Jiwa-Prulink pada PT. Prudential Life Assurance (Tergugat III) dengan Nomor Polis : 25783625 dengan Tertanggung  Utama  Kien  Njen  dan jenis asuransi Prulink assurance
account,  dengan  total  premi  bulanan sebesar  Rp  1.000.000.-  (Satu  Juta Rupiah)  melalui  pembayaran  bulanan, dengan  data  calon  Penerima  Manfaat atas  nama  Karnen  dan  Mie  Khim (Tergugat I dan Tergugat II) sebagaimana diuraikan dalam SPAJ/Proposal  Nomor  :  61361054
tanggal 01 Mei 2007 melalui Agen/FSC Nomor  :  00066392  atas  nama  Susanto dan  unit  Keagenan/Sales  atas  nama Nurjafa  dan  diproses  Kantor  Pusat  PT. Prudential  pada  tanggal  08  Mei  2007 dengan nomor polis sebagaimana diuraikan diatas.
Sekalipun pada tanggal 29 Mei 2010  sebagaimana  diuraikan  dalam Akta  Perkawinan  Nomor  :  729/2010 tanggal  06  Oktober  2010  Kien  Njen telah  menikah  dan  selanjutnya  telah lahir anak sebagaimana diuraikan dalam
Kutipan  Akta  Kelahiran  Nomor  :
7.717/U/Mdn/2010 tanggal 30 November 2010, namun nama penerima manfaat  dalam  Polis  Asuransi  tersebut ternyata  tidak  dirobah  keatas  nama Penggugat  selaku  anak  dan  istri  yang sah walaupun kenyataannya secara fisik pembayaran  premi  lanjutan  tersebut
setelah berlangsungnya perkawinan dilakukan oleh Penggugat.
Tergugat  I  dan  Tergugat  II tersebut adalah adik dan kakak kandung Kien  Njen  yang  merupakan  adik  ipar serta kakak ipar Penggugat, dikarenakan telah  meninggal  dunia  sebagaimana ternyata  dari  surat  kematian  yang diuraikan  diatas,  dan  sebagai  ahli warisnya Penggugat sekitar bulan Nopember  2012  mendatangi  kantor Tergugat  III  dengan  maksud  untuk meminta brosur dan persyaratan pengajuan  klaim  manfaat  atas  Polis Asuransi  suaminya  tersebut  diatas dengan  harapan  dari  pembayaran  klaim manfaat Prulink tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembayaran hutang atas  biaya  perobatan  dan  biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan meninggal  dunianya  suami  dan  ayah kandung Penggugat tersebut, dan alangkah  terkejutnya  Penggugat  ketika mendapat  penjelasan  tentang  uang pertanggungan  klaim  meninggal  dunia asuransi  jiwa  atas  nama  Kien  Njen dengan  Nomor  Polis  25783625  sebesar Rp  599.193.062,  22 (Lima  Ratus Sembilan  Puluh  Sembilan  Juta  Seratus Sembilan  Puluh  Tiga  Ribu  Delapan Puluh  Enam  Rupiah  Dua  Puluh  Sen ) tersebut telah diserahkan kepada
Tergugat  I  dan  Tergugat  II,  tetapi kemudian  pada  kenyataannya  Tergugat
I dan Tergugat II tidak menyerahkannya kepada  Penggugat  sebagai  pihak  yang berhak memilikinya ; Tindakan yang tidak menyerahkan uang pertanggungan klaim  meninggal  dunia  asuransi  jiwa tersebut  kepada  Penggugat  padahal Tergugat I maupun Tergugat II mengetahui  dengan  pasti  haknya  hanya sekedar menerima uang karena namanya tercantum dalam Polis Asuransi sebagai calon penerima manfaat  dan  bukan  untuk  memilikinya sedangkan  uang  santunan  asuransi
tersebut sesungguhnya adalah milik dan kepunyaan  Penggugat  adalah  nyata- nyata merupakan perbuatan yang bertentangan  dengan  kewajiban  hukum Tergugat  I  dan  Tergugat  II  dan melanggar hak subjektif Penggugat, dan demikian  juga  tindakan  Tergugat  III yang menyerahkan uang pertanggungan polis asuransi jiwa atas nama suami dan ayah kandung Penggugat kepada Tergugat  I  dan  Tergugat  II  tanpa melakukan  penelitian  dengan  sungguh- sungguh  tentang  siapa  ahli  waris  yang berhak menerimanya adalah merupakan perbuatan  yang  bertentangan  dengan kewajiban  hukum  Tergugat  III  yang juga nyata-nyata melanggar hak subjektif  Penggugat ,  dan  dengan demikian perbuatan Tergugat I,Tergugat
II  dan  Tergugat  III  tersebut  telah  dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan  hukum  yang  menimbulkan kerugian  bagi  Penggugat sebagaimana kriteria perbuatan melawan hukum yang diintradusir  dalam  putusan  perkara Lindan  Baum  Choken  Arrest  H.R  1919 yang  dipertegas  kembali  dalam  pasal 1365 KUHPerdata dengan segala akibat hukumnya.

## Petitum dari Penggugat
Petitum  berisi  tuntutan  apa  saja  yang dimintakan  oleh  penggugat  kepada hakim untuk dikabulkan. Supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan  petitum  gugatan  yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi  yang  jelas  menyebut  satu  per satu  dalam  akhir  gugatan  tentang  hal- hal  apa  saja  yang  menjadi  pokok tuntutan penggugat yang harus
dinyatakan  dan  dibebankan  kepada tergugat.  Berikut  adalah  petitium  yang diajukan penggugat pada putusan No.10/Pdt.G/2015/PN Lbp : Putusan Hakim Memperhatikan Undang- Undang  Nomor  49  Tahun  2009  tentang Peradilan Umum dan peraturan- peraturan lain yang bersangkutan;
MENGADILI :

## DALAM PERKARA POKOK
DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI
 Menolak  eksepsi  Tergugat  I  dan  II untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan  Penggugat  bersama- sama  dengan  Shellyna  Evelyn adalah ahli waris yang sah dari Kien Njen  yang telah meninggal dunia di
Hospital  Island  Pulau  Penang  pada tanggal 24 Agustus 2012;
3. Menyatakan Penggugat adalah
pihak yang berhak menerima pembayaran  uang  pertanggungan klaim  meninggal  dunia  asuransi jiwa  atas  nama  Kien  Njen  dengan Nomor  Polis  25783625  sebesar  Rp 599.193.062, 22 ( Lima Ratus Sembilan  Puluh  Sembilan  Juta
Seratus  Sembilan  Puluh  Tiga  Ribu Delapan  Puluh  Enam  Rupiah  Dua
Puluh  Sen )  tersebut  dari  Tergugat
III ;
4. Menyatakan  tindakan  Tergugat  III menyerahkan  uang  pertanggungan klaim  meninggal  dunia  asuransi jiwa  atas  nama  Kien  Njen  dengan Nomor  Polis  25783625  sebesar  Rp 599.193.062, 22 ( Lima Ratus Sembilan  Puluh  Sembilan  juta seratus  sembilan  puluh  tig  ribu delapan  puluh  enam  rupiah  dua Puluh Sen ) tersebut kepada Tergugat  I  dan  Tergugat  II,  serta tindakan Tergugat I dan Tergugat II menerima penyerahan uang pertanggungan  klaim  meninggal dunia  asuransi  jiwa  atas  nama  Kien Njen  padahal  bukan  sebagai  ahli
waris yang sah dan berhak menerimanya  adalah  merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaan)  dengan  segala  akibat hukumnya;
5. Menghukum  para  Tergugat  III untuk menagih kembali uang pertanggungan  klaim  meninggal dunia  asuransi  jiwa  atas  nama  Kien
Njen dengan Nomor Polis 25783625 sebesar  Rp  599.193.062,  22  ( Lima
Ratus  Sembilan  Puluh  Sembilan Juta  Seratus  Sembilan  Puluh  Tiga Ribu  Delapan  Puluh  Enam  Rupiah Dua Puluh Sen ) yang telah diserahkan  kepada  Tergugat  I  dan
Tergugat  II  tersebut  atau  setidak- tidaknya  menghukum  Tergugat  I dan  II  untuk  menyerahkan  uang pertanggungan  klaim  meninggal dunia  asuransi  jiwa  atas  nama  Kien Njen dengan Nomor Polis 25783625 sebesar  Rp  599.193.062,  22  ( Lima Ratus  Sembilan  Puluh  Sembilan Juta  Seratus  Sembilan  Puluh  Tiga Ribu  Delapan  Puluh  Enam  Rupiah
Dua  Puluh  Sen )  tersebut  kepada Penggugat seketika, tunai dan tanpa syarat ;
6. Menolak  Gugatan  Penggugat  selain dan selebihnya ;
DALAM REKONVENSI
 Menolak gugatan
Rekonvensi Penggugat  dr/Tergugat  I  dan  II  dk untuk seluruhnya ; DALAM KONVENSI dan REKONVENSI ;  Menghukum Penggugat dalam
Rekonvensi/  Tergugat  I  dan  II dalam konvensi, Tergugat III secara tanggung  renteng  untuk  membayar ongkos perkara sejumlah
Rp.1.716.000,00  (satu  juta  tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;
DALAM PERKARA INTERVENSI DALAM EKSEPSI
 Menolak  eksepsi  Tergugat  I  dalam intervensi untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA
 Menolak  gugatan  Intervensi  untuk seluruhnya ;
 Menghukum  Penggugat  Intervensi membayar  biaya  perkara  sejumlah Nihil ;
Demikian  diputuskan  dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan  Negeri  Lubuk  Pakam,  pada hari  JUMAT,  tanggal  13  Mei  2016  , oleh kami, Dr. Henry Tarigan,
S.H.,M.Hum.,  sebagai  Hakim  Ketua  , Samuel  Ginting,  S.H.,MH.,  dan  Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum., masing- masing  sebagai  Hakim  Anggota,,  yang ditunjuk  berdasarkan  Surat  Penetapan Ketua Pengadilan Negeri  Lubuk Pakam Nomor 10/PDT.G/2015/PN Lbp tanggal 01 Juli 2015, putusan tersebut pada hari SENIN, tanggal 16 Mei 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para  Hakim  Anggota  tersebut,  Aristo Prima, S.H.., Panitera Pengganti, dengan  dihadiri  oleh  dihadiri  oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan II/Tergugat  II  dan  III  Intervensi,  Kuasa Hukum Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Kuasa Penggugat Intervensi  dan  tanpa  dihadiri  Kuasa Hukum Penggugat/Tergugat I Intervensi.
3. Analisis Hukum Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN Lbp Putusan  Hakim  atau  putusan pengadilan  merupakan  aspek  penting yang  diperlukan  untuk  menyelesaikan perkara  perdata  dengan  demikian  lebih jauh  bahwasanya  putusan  hakim  disatu pihak berguna untuk memperoleh ketetapan mengenai ahli waris yang sah bagi pihak yang menang dalam perkara, memperoleh  kepastian  hukum  tentang status kepemilikan harta waris. Putusan Hakim sangat dipengaruhi oleh dalil, bukti surat, saksi yang dilakukan oleh penggugat didalam
sidang.  Proses  Peradilan  akan  berakhir dengan  suatu  putusan  akhir.  Dalam putusan  tersebut  Hakim  menyatakan mengenai hal-hal yang dipertimbangkan olh  hakim  dalam  putusan  tersebut. Semua putusan pengadilan akan sah dan mempunyai  kekuatan  hukum  apabila putusan  tersebut  diucapkan  dalam sidang (diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan  Negeri  Lubuk  Pakam,  pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2016.
Dasar pertimbangan hakim memutuskan perkara gugatan hak waris uang  pertanggungan  asuransi  jiwa akibat  tidak  dicantumkan  ahli  waris sebagai  pihak  penerima  waris  dalam polis  asuransi  jiwa  sehingga  terdapat perbuatan melawan hukum yang melanggar  hak  subjektif  penggugat yang secara sah sebagai istri (janda) dan anak  dari  si  pewaris  (si  mati), melainkan pihak tergugat I dan II.
Keputusan  majelis  hakim  pada kasus  perkara  No.10/Pdt.G/2015/PN Lbp sudah sesuai setelah mempertimbangkan  dalil,  bukti  surat- surat  dan  keterangan  saksi  tersebut diatas. Putusan hakim merupakan pernyataan  hakim  sebagai    pejabat negara yang diberi kewenangan. Pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau  diktum  putusan  dan  dalam  kasus ini  penggugat  merupakan  ahli  waris yang sah.
Hakim  dalam  putusan  ini mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk sebahagian, menyatakan bahwa tergugat I  dan  II  bukan  sebagai  ahli  waris  yang sah  dan  berhak  menerimanya  adalah merupakan  perbuatan  melawan  hukum (Onrecht  Matigedaan)  dengan  segala akibat
hukumnya, kemudian Menghukum    Tergugat  III  untuk menagih  kembali  uang  pertanggungan klaim  meninggal  dunia  asuransi  jiwa atas  nama  Kien  Njen  dengan  Nomor
Polis 25783625 sebesar Rp
599.193.062,  22  ( Lima  Ratus  Sembilan Puluh  Sembilan  Juta  Seratus  Sembilan Puluh  Tiga  Ribu  Delapan  Puluh  Enam Rupiah  Dua  Puluh  Sen )  yang  telah diserahkan  kepada  Tergugat  I  dan Tergugat  II  tersebut  atau  setidak- tidaknya  menghukum  Tergugat  I  dan  II untuk menyerahkan uang
pertanggungan  klaim  meninggal  dunia asuransi  jiwa  atas  nama  Kien  Njen dengan  Nomor  Polis  25783625  sebesar Rp  599.193.062,  22  ( Lima  Ratus Sembilan  Puluh  Sembilan  Juta  Seratus Sembilan  Puluh  Tiga  Ribu  Delapan Puluh  Enam  Rupiah  Dua  Puluh  Sen ) tersebut  kepada  Penggugat  seketika, tunai dan tanpa syarat.
Hasil  analisis  penulis  bahwa pertimbangan hakim dalam menutuskan perkara  gugatan    hak  waris  atas  uang pertanggungan  asuransi  jiwa  ini  sudah tepat. Karena keputusan tersebut mengembalikan  hak  subjektif  dan mempertahankan prinsip asuransi ( insurable  intrest )  Dimana  salah  satu unsur  pokok  yang  harus  ada  dalam insurable interest adalah bahwa “tertanggung harus mempunyai hubungan pokok pertanggungan dimana tertanggung  tidak  akan  mengalami kerugian  apabila  pokok  pertanggungan itu  selamat  dan  sebaliknya  akan mengalami  kerugian  apabila  pokok pertanggungan  itu  mengalami  kerugian dalam  artian  anak  dan  istri  (ahli  waris yang sah/ kelas pertama) akan mengalami  masalah  keuangan  ketika pewaris meninggal dunia.

## 4. SIMPULAN
1. Kedudukan Penerima Manfaat
( beneficiary )  dalam  asuransi  jiwa merupakan pihak yang akan mengambil uang dari pihak penanggung terhadap perjanjian yang telah  disetujui,  pihak  ketiga  yang berkepentingan, disebut sebagai penikmat. Penikmat ini dapat berupa
orang yang ditunjuk oleh tertanggung atau ahli waris tertanggung yang memiliki insurable interest (hak  menurut  hukum  untuk mengasuransikan  yang  timbul  dari hubungan finansial, yang diakui oleh hukum,  antara  tertanggung  dan pokok  pertanggungannya)  haknya hanya sekedar menerima uang karena  namanya  tercantum  dalam Polis Asuransi sebagai calon penerima  manfaat  dan  bukan  untuk memilikinya sedangkan ketika tertanggung/pewaris meninggal dunia uang santunan asuransi tersebut  sesungguhnya  adalah  milik dan kepunyaanAhli Waris berdasarkan  pada  ketentuan  Pasal 830  KUHPerdatayang  menyebutkan bahwa “Perwarisan hanya berlangsung karena kematian”,
dimana ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhinya  untuk  dapat  memiliki hak mewarisi, yaitu : harus ada orang yang  meninggal  dunia,  danuntuk memperoleh harta peninggalan, orang  harus  hidup  pada  saat  pewaris meninggal dunia.
2. Peerlindungan  hukum  ahli  waris untuk  mendapatkan  haknya  dapat melalui  penyelesaian  sengketa  diluar pengadilan  ( Non  Litigasi )  dan  di pengadilan  ( litigasi ).Henriyani  dan Shellyna Evelyn (Penggugat) melakukan  langkah  hukum  dengan surat  gugatan  tanggal  23  Januari 2015  yang  diterima  dan  didaftarkan di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri
Lubuk  Pakam  pada  tanggal  26
Januari 2015 dalam Register No:10/Pdt.G/2015/PN  Lbp.  Putusan Hakim, Mengabulkan gugatan Penggugat  untuk  sebahagian.  Polis asuransi  dapat  dianggap  sebagai harta  warisan  yang  harus  dibagi kepada  para  ahli  waris  sah  menurut Undang-Undang  karena  termasuk dalam  piutang  (aktiva)  yang  akan
didapat  dari  perusahaan  asuransi. Putusan  Nomor  :  10/Pdt.G/2015/PN
Lbp, berdasarkan beberapa pertimbangan majelis hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman  pada  dalil,  saksi  dan bukti yang diserahkan dalam persidangan. Putusan hakim memperoleh ketetapan mengenai ahli waris  yang  sah  bagi  pihak  yang menang  dalam  perkara,  memperoleh kepastian  hukum  tentang  status kepemilikan harta waris yang berupa uang  santunan  dari  asuransi  jiwa kepada Ahli Waris yang sah.
5. DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku Bachtiar., Metode  Penelitian  Hukum , Unpam Press, Banten : 2018. Hayati,Amal dan Haris, Rizki Muhamad, dan Hasibuan, Zuhdi., Hukum Waris , Manhaji, Medan : 2015. Rahmi Ria Wati dan Zulfikar Muhamad., Hukum Waris Berdasarkan  Sistem  Perdata Barat  dan  Kompilasi  Hukum Islam ,  Bandar  Lampung  :
2018.
Rastuti,  Tuti., Aspek  Hukum  Perjanjian Asuransi ,  Medpress  Digital,
Yogyakarta : 2016.
Rusman  Ignatius., Pengantar  Asuransi ,
Aca Akademi, Jakarta : 2018. Salim,  HS  dan  Septiana,  Nurbani,
Perbandingan Hukum Perdata ,
PT  Raja  Grafindo,  Jakarta  : 2014.
Sembiring,  M.  U.,  Beberapa  Bab Penting  dalam    Hukum  Waris menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Program  Pendidikan  Notariat FH USU, Medan : 1989
sintha  devi  ria,  Perkembangan  Hukum Dagang  di  Indonesia,  CV. Sentosa  Deli  Mandiri,  Medan, 2020.
Sujono,  dan  Abdurahman, Metode Penelitian  Hukum ,  Cetakan
Kedua,  PT  Rineka  Cipta,
Jakarta : 2003
Subekti., Pokok-Pokok  Hukum  Perdata , Intermasa, Jakarta : 2003.
Subekti  R.  dan  Tjitrosubio  R., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) , Balai Pustaka,
Mataram : 2014. Triwulan  Tutik  Titik,. Hukum  Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional ,  Kencana,  Jakarta  : 2011. Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 69 /Pojk.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha  Perusahaan  Asuransi, Perusahaan  Asuransi  Syariah,
Perusahaan  Reasuransi,  Dan Perusahaan Reasuransi Syariah
Makalah,  Artikel,  jurnal  dan  lain- lain
Aji  Surya  Pratama,  Abdul  Halim Barkatullah, dan Rahmida Erliyani, Kedudukan Dana Asuransi Jiwa Dalam Relevansinya Dengan Pembagian Harta Warisan, Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 4 No. 1 (2019) ria  sintha  devi,  Tinajaun  Yuridis Perceraian  Atas  Perkawinan
yang  Tidak  Tercatat  Di  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kota  Medan,  Jurnal Retentum Vol. 1 No. 1 (2019): Juli
----------, Tinjauan Yuridis Sita Jaminan dan  Pemberesan  Harta  Milik Debitur  Dalam  Hal  Terjadinya Kepailitan, Jurnal Ilmiah MAKSITEK  Vol.  4  No.  4 (2019) Suprima, Wardani Rizkianti, dan Khoirur Rizal Lutfi., Implikasi   Hukum Penunjukan Ahli Waris Berdasarkan Klausul Asuransi Dalam Perspektif Hukum Waris Perdata,  Jurnal  Esensi  Hukum Vol. 1 No.1 (2019) Paendong H.K.V Perlindungan Pemegang Polis  Pada Asuransi Jiwa  Di  Kaitkan  Dengan  Nilai Investasi Vol.I.No.6 (2013) Yasir  Fauzi,  Muhammad.,  Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 9 No. 2 (2016) Internet Jufri,  Zubaidah,  Menghindari  Potensi Sengketa Dalam Waris, https://siplawfirm.id/menghind ari-potensi-sengketa-dalam- waris  diakses  terakhir  pada selasa  25  februari  2020  pukul 13.00 WIB Nindyo, Fajar, Konsep Insurable Interest  Pada  Asuransi  Jiwa, https://www.pojokasuransi.co m/konsep-insurable-interest-
pada-asuransi-jiwa/ diakses terakhir  pada  22  Juni  2020
Pukul 10.49 WIB