## PENGANGKATAN ANAK DALAM KAJIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM R. Sondang L. Tobing
Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: sondangltobing64@gmail.com

## Abstract
Adopted  children  in  Islam  are  not  biological  children,  thus  prohibiting  adoption  with  an intention to make other people's children become their own and equate in their heart's belief that the adopted child is their biological child. In Islam the basis of goodness; deeds and their damage is intention. That the intention of adopting a child is to worship in the framework of love  as  a fellow  creature of  God  so that the  child  is not  neglected in  his life.  The  emotional closeness  that  exists  because  of  the  parenting  factor  does  not  cause  an  adopted  child  to  be believed  like  he  is  a  real  biological  child.  However,  in  his  upbringing,  he  is  still  obliged  to treat  him  fairly  and  properly  within  the  framework  of  loving  him  as  a  fellow  creature. Adoption of children in Islam is child care carried out by adoptive parents (foster parents). Key words: Child Adoption

## Abstrak
Anak  angkat  dalam  Islam  bukanlah  anak  kandung,  sehingga  melarang  pengangkatan  anak dengan  suatu  niat  untuk  menjadikan  anak  orang  lain  menjadi  anaknya  sendiri  dan mempersamakan  dalam  keyakinan  hatinya  bahwa  anak  angkat  itu  adalah  anak  kandungnya. Dalam  Islam  dasar  kebaikan;  amal  perbuatan  dan  kerusakannya  ialah  niat.    Bahwa  niat melakukan  pengangkatan  anak  adalah  untuk  beribadah  dalam  kerangka  berkasih  sayang sebagai sesama mahluk Allah agar si anak tidak terlantar kehidupannya. Kedekatan emosional yang  terjalin  karena  faktor  pengasuhan  tidak  menyebabkan  seorang  anak  angkat  itu  menjadi diyakini  seperti  halnya  ia  adalah  anak  kandung  seutuhnya.    Namun  demikian,  dalam pengasuhan/pemeliharaannya  tetap  wajib  memperlakukan  ia  secara  adil  dan  layak  dalam kerangka  berkasih  sayang  sebagai  sesama  makhluk-Nya.  Pengangkatan  anak  dalam  Islam adalah bersifat pengasuhan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat (orang tua asuh).
Kata kunci: Pengangkatan Anak

## PENDAHULUAN
Perspektif
Hukum Islam
perkawinan  adalah  pernikahan  yang merupakan  akad yang sangat  kuat  atau disebut  juga  dengan  istilah mitsaqan ghalidzan yaitu untuk mentaati perintah  Allah  dan  melaksanakannya adalah  merupakan  ibadah.  Tidak  dapat dipungkiri juga bahwa dengan pernikahan itu diharapkan terbentuknya keluarga  atau  rumah  tangga  atau kelahiran anak-anak yang menyertainya sebagai perwujudan
kehidupan  yang sakinah,  mawaddah dan rahmah .
Dalam  Pasal  1  Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah di  singgung  juga  tentang  Perkawinan sebagai  perwujudan  dari  penerusan keturunan  yang  lengkapnya  dari  pasal tersebut  berbunyi:  “Perkawinan  ialah ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria dengan  seorang  wanita  sebagai  suami istri dengan tujuan membentuk keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia
R. Sondang L. Tobing, Pengangkatan Anak Dalam Kajian Perspektif Hukum Islam, Halaman 425-432
dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Sehubungan dengan hal tersebut,  dalam  Pasal  42  Undang- Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun 1974  dapat dipahami bahwa keturunan yang  sah  adalah  keturunan  yang diperoleh  tidak  lain  dari  perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang dilakukan secara sah pula, dimana  pengertian  sah  dari  suatu perkawinan  itu  sendiri  pengertiannya yaitu  apabila  hal  tersebut  dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
Sedangkan  dalam  Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pula asal usul keturunan  yang  memperoleh  katagori yang  sah    yaitu    pada  dasarnya disandarkan pada dua aspek yaitu yang pertama  diperoleh  melalui  kelahiran normal  dan  yang  kedua  melalui kelahiran  di  luar  kenormalan  atau yang  terjadi  melalui  penggunaan kecanggihan  teknologi  modern,  hal mana  ini  dapat  diketahui  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  99  Kompilasi Hukum  Islam  yang  berbunyi  bahwa anak yang sah adalah:
a. Anak  yang  dilahirkan  dalam  atau akibat perkawinan yang sah;
b. Hasil  pembuahan  suami  istri  yang sah  di  luar  rahim  dan  dilahirkan oleh istri tersebut.
Upaya  dalam  mengatasi  bagi pasangan  suami  istri  yang  telah menikah  sekian  tahun  dan  tidak  atau belum  dikaruniai  anak  kandung,  maka untuk  mengatasinya  dapat  ditempuh melalui “Lembaga Pengangkatan Anak”, yang mana dalam hal ini harus dipandang  bukan  sebagai  perbuatan biasa  saja,  akan  tetapi  lebih  dari  pada itu  yaitu  dipandang  sebagai  perbuatan hukum.
Demi kepastian hukum, perbuatan  hukum  pengangkatan  anak tersebut  terbukti  harus  dilakukan dengan tindakan “Permohonan Pengangkatan    Anak”  ke  pengadilan yang  mempunyai  kompetensi  untuk memeriksa dan memutuskan permohonan  itu  dengan  suatu  putusan dalam bentuk penetapan pengangkatan anak.
Namun terkadang perihal pengangkatan anak itu hanya dilakukan  dalam  batas  pembuatan “Akta  Otentik  Pengangkatan  Anak” oleh  kantor  notaris  yang  dilakukan berdasarkan  asas  kesepakatan  antara
R. Sondang L. Tobing, Pengangkatan Anak Dalam Kajian Perspektif Hukum Islam, Halaman 425-432
orang  tua  kandung  dari  anak  yang akan  diserahkan  dalam  pengangkatan anak  dengan  orang  tua  yang  akan melakukan pengangkatan anak.
Sehubungan  dengan  perihal kepentingan seseorang yang berkeinginan  untuk  memperoleh  anak dengan jalur pengangkatan anak, maka ada  baiknya  dipahami  beberapa  istilah yang  berkembang  dalam  teori  dan praktek sehubungan dengan pengertian anak yaitu sebagai berikut:
1. Anak  adalah  seseorang  yang belum  berusia  18  (delapan belas)  tahun,  termasuk  anak yang  masih  dalam  kandungan. (pasal  1  butir  1  Undang- undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
2. Anak  sah  adalah  anak  yang dilahirkan  dalam  atau  sebagai akibat  perkawinan  yang  sah
(Pasal 42 Undang-undang
Perkawinan  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan).
3. Anak  asuh  adalah  anak  yang diasuh  oleh  seseorang  atau lembaga, untuk diberikan
bimbingan, pemeliharaan,
perawatan,  pendidikan,  dan kesehatan, karena orang tuanya atau  salah  satu  orang  tuanya
tidak mampu menjamin tumbuh  kembang  anak  secara wajar    (Pasal  1  butir  10 Undang-undang  Nomor:  23
Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak).
4. Anak  angkat  adalah  yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang  tua,  wali  yang  sah,  atau orang lain yang bertanggungjawab atas
perawatan,  pendidikan,  dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atas penetapan  pengadilan  (Pasal  1 butir 9 Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak)
5. Anak  dalam  perwalian  adalah anak yang berada dalam asuhan  atau  perwalian  dari orang  lain  atau  suatu  lembaga (  Pasal  1  butir  5  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak).
6. Anak di luar perkawinan adalah  anak  yang  dilahirkan sebagai akibat hubungan antara laki-laki  dan  wanita  di  luar
R. Sondang L. Tobing, Pengangkatan Anak Dalam Kajian Perspektif Hukum Islam, Halaman 425-432
perkawinan  atau  nikah  yang sah  (Pasal  43  Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan). Dalam pengamatan hukum
penulis terhadap persoalan pengangkatan  anak  secara  teoritis  dan peraktis  bagi  yang  beragama  Islam, terkadang  terdapat  suatu  pemahaman yang  keliru  dari  kalangan  pemerhati hukum  bahwa  istilah  dan  pengertian pengangkatan anak yang lazim dipahami  secara  umum  atau  sudah memasyarakat,  dipahami  adalah  sama dengan  pengangkatan  anak  dalam perspektif  Hukum  Islam.    Hasil pengamatan penulis mengenai permasalahan  tersebut  di  atas  terbukti dalam  pengajuan  permohonan  ke pengadilan  agama,  dimana  masih sering menggunakan istilah permohonan  pengangkatan  anak,  yang semestinya pemakaian istilah atau kata dalam pengajuan permohonan tersebut yang benar adalah pengasuhan anak.
Sehubungan dengan hal tersebut, Lulik Djatikumoro mengatakan bahwa prinsip
pengangkatan anak dalam Islam adalah  bersifat  pengasuhan  anak  yaitu dengan  tujuan  agar  anak  tidak  sampai terlantar atau menderita dalam
pertumbuhan  dan  perkembangannya. Hal  mana  dalam  kerangka  beribadah, berkasih sayang, dan tolong menolong dalam kebaikan sebagai sesama mahluk  Allah  sesuai  dengan  perintah Allah  sebagaimana  tersebut  dalam ayat-ayat  Al-Quran  yaitu  Q.S  Al- maa’idah  ayat  (2)  dan  (32),  Q.S.  Al- Insaan  ayat  (8),  Q.S.  An-Nisaa’  ayat (36)  dan  (85),  serta  ).S.  Adh-Dhuhaa: (9-10). 1
Adapun  permasalahan  yang dapat  dirumuskan  dari  uraian  tersebut di atas yaitu: Bagaimanakah pengangkatan  anak  dalam  kajian perspektif Hukum Islam?
Penelitian ini merupakan penelitian  kualitatif  dimana  peneliti juga sebagai partisipan dengan menggunakan  strategi  yang  bersifat interaktif  dan  fleksibel.  Penelitian  ini ditujukan untuk memahami fenomena- fenomena    penerapan  hukum  dalam kenyataan  sosial  yang  diperoleh  dari sudut pandang partisipan.
Dengan  demikian  pengertian penelitian  kualitatif  tersebut  adalah merupakan  penelitian  yang  digunakan untuk  meneliti  pada  kondisi  objek
1 Lulik  Djatikumoro, Hukum  Pengangkatan Anak Di Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011).
R. Sondang L. Tobing, Pengangkatan Anak Dalam Kajian Perspektif Hukum Islam, Halaman 425-432
alamiah  dimana  peneliti  merupakan instrumen kunci. 2

## PEMBAHASAN
Terdapat  beberapa  ketentuan dalam  pengangkatan  anak,  Abidin Farid  meninjau  pengangkatan  anak khusus  di  daerah  Toraja,  memberikan definisi  bahwa  anak  angkat  adalah anak  yang  ada  akibat  suatu  perbuatan dari  seseorang  mengambil/menjadikan orang  lain  sebagai  anaknya  tanpa melepaskan  ikatan  kekeluargaan  anak itu  dari  orang  tua  aslinya,  baik  ia masih  kanak-kanak  (belum  dewasa) maupun  sudah  dewasa,  mempenyai kewajiban  yang  sama  dengan  anak kandung  dengan  melalui  Upacara Adat. 3
Ter  haar  Bzn,  berpendapat bahwa  perbuatan  yang  memasukkan dalam  keluarganya  seorang  anak  yang tidak  menjadi  anggota  keluarganya begitu  rupa  sehingga  menimbulkan hubungan  kekeluargaan  yang  sama seperti hubungan kemasyarakatan yang  tertentu  biologis,  hal  mana  biasa terjadi  di  Indonesia,  perbuatannya  itu
2 Sugiyono, Metode  Penelitian  Pendidikan Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R  &D
(Bandung: CV Alfabeta).
3 Bastian  Tafal, Pengangkatan  Anak  Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya Di Kemudian Hari (Jakarta: Rajawali, 1993).
disebut pengangkatan anak atau adopsi. 4
Di  Jawa  Tengah  pengangkatan anak  menurut  Djojodiguno  dan  Raden Tirtawinata  adalah  disamakan  dengan adopsi  yaitu  pengangkatan  anak  orang lain  dengan  maksud  supaya  anak  itu menjadi anak dari orang tua angkatnya. Ditambahkan, bahwa adopsi itu dilakukan  sedemikian  rupa,  sehingga anak  itu  baik  secara  lahir  ( uiterlijk) maupun  batin (innerlijk) merupakan anak sendiri. 5
Raden  Soepomo  mengatakan adopsi  adalah  mengangkat  anak  orang lain.  Dengan  adopsi  timbul  hubungan hukum  antara  orang  tua  angkatnya dengan  anak  angkat,  seperti  hubungan orang tua dengan anak kandungnya. 6
Selanjutnya Soekanto mengatakan bahwa anak angkat merupakan  anak  untuk  dipelihara sebagai  anak  piara  (anak  ini  dapat diambil  kembali  oleh  orang  tuanya dengan membayar ongkos-ongkos yang  telah  dikeluarkan  oleh  yang bersangkutan),  adalah  menyerahkan anak  untuk  diambilnya  sebagai  anak
4 Bastian Tafal
5 Bastian Tafal
6 Bastian Tafal
sendiri, dalam bahasa Belanda disebut:
Adoptie. 7
Sedangkan dalam Islam, berdasarkan  Al-Quran  Surah  Al- Ahzaab  ayat  (37-40)  tersebut  terdapat suatu pengaturan mengenai pengangkatan anak yang tegas membawa    suatu  konsekuensi  hukum berupa kebolehan ataupun larangan: 8
1. Larangan keras
mempersamakan  status  anak angkat itu seperti anak kandungnya  atau  sebaliknya mempersamakan  status  orang tua  angkat  seperti  orang  tua kandung.
2. Bahwa  sebagaimana  di  atas, anak  angkat  bukanlah  anak kandungmu/darah dagingmu, dia  tetaplah  orang  lain  yang dalam pemeliharaan kasih sayangmu  sehingga  ia  tidak memiliki hubungan hukum apa pun  menurut  Hukum  Islam dengan  orang  tua  angkatnya, tetapi ia hanya memiliki hubungan hukum keluarga
dengan  orang  tua  kandungnya. Dalam bidang Hukum
Kewarisan  anak  angkat  tidak
7 Bastian Tafal
8 Lulik  Djatikumoro, Hukum  Pengangkatan Anak Di Indonesia.
waris-mewarisi dengan keluarga angkatnya.
3. Kewajiban  memanggil  anak angkat  menurut  nama  bapak kandungnya (bin/binti) bilaman masih  jelas  asal  usulnya  atau jika  tidak  diketahui  bapaknya, dipanggil sebagai saudara seagama dan maula-maula ialah  seorang  hamba  sahaya yang  sudah  dimerdekakan  atau seseorang  yang  telah  dijadikan anak angkat. Contohnya, seperti  Salim  anak  angkat Huzaifah dipanggil maula Huzaifah. Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam memberi  pengertian  bahwa: Maulana,  artinya  budak  yang kami merdekakan. Istilah maula  juga  berlaku  untuk  tuan dilihat  dari  atas,  dan  juga berlaku  untuk  budak  yang dimerdekakan  jika  di  lihat  dari bawah.
4. Kebolehan bapak angkat menikahi  mantan  istri  anak angkat.  Hal  itu  dalam  Surah Al-Ahzaab  ayat  (37-40)  telah diperintahkan kepada Nabi Muhammad  Shallallahu  Alaihi wa  Sallam  untuk  menikahi
R. Sondang L. Tobing, Pengangkatan Anak Dalam Kajian Perspektif Hukum Islam, Halaman 425-432
Zainab  binti  Jahsy  karena jelas/terang  asal  usul  nasab anak  angkat  Nabi  Muhammad Shallallahu  Alaihi  wa  Salllam,
yaitu Zaid bin Haritsah sehingga  Zainab  binti  Jahsy bukanlah termasuk dari golongan  yang  dilarang  untuk dinikahi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam.
Bertitik  tolak  dari  hal  tersebut di atas, akibat hukum dari pengangkatan  anak  dalam  pandangan Islam  dapat  dikemukakan  sebagai berikut:
1. Pengangkatan anak tidak memutuskan  hubungan  darah antara  anak  yang  diangkat dengan  orang  tua  biologis  dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan  sebagai  pewaris dari  orang  tua  angkat,  tetapi tetap  sebagai  pewaris  dari orang tua kandungnya
demikian juga sebaliknya orang tua angkat tidak berkedudukan  sebagai  pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan  nama  orang tua angkatnya secara langsung,
kecuali  sekedar  sebagai  tanda pengenal/alamat, semisal untuk keperluan lapangan hukum administratif
4. Orang  tua  angkat  tidak  dapat bertindak  sebagai  wali  dalam perkawinan terhadap anak perempuan angkatnya.
5. Prinsip pengangkatan anak bersifat  pengasuhan  anak dengan  tujuan  agar  si  anak tidak  sampai  terlantar  atau menderita  dalam  pertumbuhan dan perkembangannya, hal mana  ini  adalah  sesuai  dengan perintah  Allah  untuk  saling berkasih  sayang  dan  tolong menolong.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Pengangkatan anak dalam Islam  pada  dasarnya  diatur  dalam  Al- Qur’an  dan  Sunnah  Rasul  dimana pengangkatan  anak  ini  sangat  berbeda tujuan  atau  maksud  serta  akibat  dari adanya pengangkatan anak sebagaimana menurut pemahaman umum  yang  meluas  pada  saat  ini. Pengangkatan anak dalam Islam adalah  bersifat  pengasuhan  anak  yang dilakukan oleh orang tua angkat (orang
R. Sondang L. Tobing, Pengangkatan Anak Dalam Kajian Perspektif Hukum Islam, Halaman 425-432
tua asuh) yang di dorong kasih sayang untuk  memelihara,  mendidik  dan membesarkan  sampai  dengan  dewasa serta mandiri.
Bahwa sesuai pengamatan penulis  sebagaimana  berkembang  di tengah  masyarakat  awam,  bahkan tidak menutup kemungkinan di lingkungan pencari keadilan  dan kepastian hukum khususnya di pengadilan  agama,  terkadang  terjadi kekeliruan  atau  kekhilafan  dalam pemakaian  istilah  pengangkatan  anak oleh  calon  orang  tua  angkat  yang beragama  Islam  terhadap  anak  yang akan diangkat, yaitu dengan mengajukan  surat  permohonan  yang menggunakan  istilah  pengangkatan. Sudah  selayaknya  dirubah  dengan pemakaian istilah “Pengasuhan Anak”.
Penggunaan  istilah  yang  benar adalah  penting  supaya  tidak  terjadi kesalahpahaman,  karena  selama  ini ketentuan  hukum  substantif  sudah mencerminkan  pemakaian  istilah  yang benar,  namun  tidak  halnya  dalam hukum  formal/ajektif  tetap  memakai istilah yang umum sebagaimana dilakukan pencari keadilan dan kepastian  hukum  berdasarkan  pijakan normatif    Undang-undang  Nomor  7 Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama
sebagaimana  telah  dirubah  dengan Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006 sebagaimana  telah  dirubah  dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian  Tafal, Pengangkatan  Anak Menurut  Hukum  Adat  Serta
Akibat-akibat Hukumnya Di Kemudian Hari , Jakarta: Rajawali, 1993. Lulik Djatikumoro, Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan
Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D,
Bandung: CV Alfabeta.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2019  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang  Nomor  50  Tahun 2009  tentang  Perubahan  Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak