## TANGGUNG JAWAB PERSEKUTUAN KOMANDITER TERHADAP CACATNYA BARANG DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG
S a h b a n
Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar email : sahbanfakhumi@gmail.com

## Abstract
The  Partnership  of  Commanders  uses  some  form  of  responsibility  that  is  first seen  from  the  price  of  the  goods,  in  this  case  it  means  that  the  partnership partners give full compensation from the price of damaged goods / lost, but in the compensation is made an agreement between the partnership partners and the consumer and second settlement is if the consumer goods damage / defect at the time of delivery of goods that is by tariff price will be cut every time delivery of goods next or give 10% from price of goods to consumer.
Keywords: Liability; Agreement; Freight Transport;

## Abstrak
Kemitraan  Komandan  menggunakan  beberapa  bentuk  tanggung  jawab  yang pertama  kali  dilihat  dari  harga  barang,  dalam  hal  ini  berarti  mitra  kemitraan memberikan  kompensasi  penuh  dari  harga  barang  yang  rusak  /  hilang,  tetapi dalam  kompensasi  dibuat  kesepakatan  antara  mitra  kemitraan  dan  konsumen dan penyelesaian kedua adalah jika barang konsumen rusak / cacat pada saat pengiriman barang yaitu dengan tarif harga akan dipotong setiap kali pengiriman barang berikutnya atau memberikan 10% dari harga barang kepada konsumen.
Kata kunci: Tanggung Jawab; Perjanjian; Angkutan Barang;

## A. PENDAHULUAN
Pengangkutan sebagai alat fisik merupakan bidang yang sangat vital dalam kehidupan  masyarakat.  Dikatakan  sangat  vital  karena  keduanya  saling mempengaruhi,  dan  menentukan  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Pengangkutan atau sistem transportasi itu sendiri mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis  dalam  memperlancar  arus  barang  dan  lalulintas  orang  yang  timbul sejalan  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  semakin  tingginya  mobilitas, sehingga  menjadikan  pengangkutan  itu  sendiri  sebagai  suatu  kebutuhan  bagi masyarakat.  Pengangkutan  berasal  dari  kata  angkut  yang  berarti  mengangkat dan  membawa,  memuat  atau  mengirimkan.  Pengangkutan  artinya  usaha membawa, mengantar atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 jauh lebih baik  dibandingkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1992,  karena sudah  memisahkan  tanggung  jawab  pengangkut,  baik  terhadap  penumpang,
pengirim  barang  maupun  pihak  ketiga,  sedang  pada  Undang-Undang  No.  14 Tahun  1992,  pengaturan  tanggung  jawab  pengangkut  terhadap  penumpang, pengirim barang dan pihak ketiga hanya diatur dalam satu ayat (Pasal 45 Ayat (1). Akibatnya sistem tanggung jawab untuk pihak ketiga juga digunakan sistem Presumption of Liability , sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi ini, maka  sedikit  banyak  akan  berpengaruh  terhadap  perkembangan  di  bidang pengangkutan  itu  sendiri  yang  mendorong  perkembangan  dibidang  teknologi, sarana  dan  prasarana  pengangkutan,  ilmu  pengetahuan  yang  mempelajari tentang  pengangkutan,  serta  hukum  pengangkutan,  disamping  tidak  dapat dihindari  pula  timbulnya  berbagai  permasalahan  yang  diakibatkan  dengan adanya pengangkutan itu sendiri.
Pengangkutan memegang peranan penting, terutama dalam memperlancar arus barang maupun jasa dalam suatu alur perekonomian masyarakat, nasional bahkan  global.  Pengangkutan  sebagai  bagian  dari  sistem  tata  niaga,  terutama berperan  untuk  memperlancar  aliran  suatu  produk  terutama  dalam  sistem perekonomian.  Sebagai  sarana  fisik,  pengangkutan  merupakan  suatu  sarana yang  sangat  vital  atau  dengan  kata  lain memegang  peran  yang  penting  dalam kehidupan  masyarakat.  Dikatakan  sangat  vital  karena  keduanya  saling mempengaruhi,  dan  menentukan  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Pengangkutan atau sistem transportasi itu sendiri mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar arus barang dan lalu lintas barang maupun orang yang timbul sejalan  dengan perkembangan masyarakat  dan semakin  tingginya mobilitas,  sehingga  menjadikan  pengangkutan  itu  sendiri  sebagai  suatu kebutuhan utama bagi masyarakat.
Meningkatnya  kebutuhan  masyarakat  akan  sarana  transportasi  ini,  maka sedikit  banyak  akan  berpengaruh  terhadap  perkembangan  di  bidang pengangkutan  itu  sendiri  yang  mendorong  perkembangan  di  bidang  teknologi, sarana  dan  prasarana  pengangkutan,  ilmu  pengetahuan  yang  mempelajari tentang  pengangkutan,  serta  hukum  pengangkutan,  di  samping  tidak  dapat dihindari  pula  timbulnya  berbagai  permasalahan  yang  diakibatkan  dengan adanya pengangkutan itu sendiri.
Transportasi  yang  semakin  maju  dan  lancarnya  pengangkutan,  merupakan sarana yang akan menunjang pelaksanaan pembangunan yaitu berupa penyebaran kebutuhan  pembangunan,  pemerataan  pembangunan,  dan  distribusi  hasil pembangunan di berbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air, misal sektor industri, perdagangan,  pariwisata  dan  pendidikan.dan  dibuatlah  ekpedisi  pengangkutan barang  jalur  darat  menggunakan  mobil  barang,  yang  dimaksud  dengan “mobil barang”  adalah  Kendaraan Bermotor yang  digunakan  untuk angkutan barang. Mobil barang lebih  populer dikenal sebagai truk yang berasal dari bahasa  Inggris Truck  atau  prahoto  yang  berasal  dari  bahasa  Belanda  vrachtauto.  Dalam  bentuk kecil disebut pick-up.jenis mobil yang digunakan yang dipakai diantaranya:
1. Truk barang umum, merupakan truk yang digunakan untuk mengangkut segala jenis barang, baik yang dikemas ataupun tanpa kemasan dalam bentuk curah, namun penggunaan yang sifatnya spesifik sering diangkat dengan truk yang
diperuntukkan untuk satu jenis barang saja.
2. Mobil  box  adalah  kendaraan  angkutan  barang  antaran  yang  biasanya digunakan untuk mengangkut barang antaran (delivery van) yang dimasukkan dalam suatu box yang terbuat dari baja ataupun dari aluminium. Dengan box ini  barang  akan  terlindungi  dari  hujan  dan  angin  dan  disamping  itu  juga melindungi barang dari tangan-tangan jahil. Ada pula truk box yang dilengkapi dengan  pendingin  yang  digunakan  untuk  mengangkut  barang  yang  mudah busuk  atau  rusak  karena  suhu  seperti  untuk  angkutan  es,  daging,  ikan, sayuran dan buah-buahan.
Daya angkut truk tergantung kepada beberapa variabel, diantaranya jumlah ban,  jumlah  sumbu/konfigurasi  sumbu,  muatan  sumbu,  kekuatan  ban,  daya dukung jalan, lebar tapak ban. Pada daftar berikut ditunjukkan hubungan antara daya  angkut  dengan  konfigurasi  sumbu  truk  untuk  jalan  dengan  JBI  Kelas  II (Muatan  sumbu  maksimum  10  ton  per  gandar)  dan  jalan  dengan  JBI  Kelas  III (Muatan sumbu maksimum 8 ton per gandar).Jika dilihat dari letak geografisnya, Indonesia merupakan negara kepulauan,  sehingga peranan pengangkutan nampak penting. Dengan keadaan Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, memungkinkan pengangkutan  dilakukan  melalui  darat,  laut,  dan  udara  agar  menjangkau  seluruh wilayah  Indonesia.  Di  Indonesia  Timur,  jumlah  pertumbuhan  populasi  penduduk selalu menunjukkan kenaikan yang signifikan setiap tahunnya, sehingga permintaan kebutuhan yang berasal daerah-  daerah berkembang untuk daerah terpencil tidak begitu  mudah  dikarenakan  jarak  yang  jauh,  dalam  hal  ini  barang-barang  yang berukuran  besar  yang  tidak  bisa  dibawah  sendiri.  dengan  kondisi  tersebut  maka bermunculan  jasa-jasa  pengiriman  barang  darat,  salah  satunya  Ekspedisi Persekutuan Komanditer. Persekutuan komanditer adalah jasa pengiriman barang ke satu daerah ke daerah yang lain dengan menggunakan mobil truk besar.
Dalam  hal  terjadingnya  kehilangan  atau  kerusakan  barang  konsumen, terdapat beberapa hukuman atau sanksi yang akan dikenakan kepada perusahaan pengangkutan/Ekpedisi  sebagaimana  telah  diatur  oleh  peraturan  perundang- undangan. Hal ini tentunya sangat penting terutama konsumen yaitu sebagai suatu “senjata” untuk  menuntut hak-haknya dan kerugian yang dialaminya akibat kelalaian dan  kesalahan  dari  suatu  Perusahaan  Pengangkutan.  sanksi  apabila  suatu Perusahaan  Jasa Pengangkut  tidak  memenuhi  kewajiban-kewajiban  ini berdasarkan  yang  ditentukan  peraturan  perundang-undangan  terkait  dengan  jasa pengangkutan adalah pencabutan izin  usaha yang dimiliki oleh Perusahaan Jasa Pengangkut  ,  dimana  hal  tersebut  dilakukan  dengan  peringatan  tertulis  bertahap terlebih  dahulu,  sedangkan  pada  Pasal  87  KUHD  menyatakan  bahwa  suatu Perusahaan Pengangkutan harus menjamin pengiriman suatu barang dengan rapi dan  secepatnya  atas  barang-barang  yang  telah  diterimanya  untuk  itu,  dengan mengindahkan  segala  sarana  yang  dapat  diambilnya untuk  menjamin pengiriman yang baik.

## B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
1. Tanggung  Jawab  Persekutuan  Komanditer  Terhadap  Cacatnya  Barang Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang
Tanggung  jawab  ( responsibility )  merupakan  suatu  refleksi  tingkah  laku manusia.  Penampilan  tingkah  laku  manusia  terkait  dengan  kontrol  jiwanya, merupakan  bagian  dari  bentuk  pertimbangan  intelektualnya  atau  mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan  atau  ditinggalkan,  keputusan  tersebut  dianggap  telah  dipimpin  oleh kesadaran  intelektualnya  dan  Tanggung  jawab  hukum  dalam  hukum  perdata berupa tanggungjawab seseorang  terhadap  perbuatan  yang  melawan  hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan  perbuatan  pidana.  Perbuatan  melawan  hukum  tidak  hanya  mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika  perbuatan  tersebut  bertentangan  dengan  undang-undang  lainnya  dan bahkan  dengan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  tidak  tertulis.  Ketentuan perundang-undangan  dari  perbuatan  melawan  hukum  bertujuan  untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.
Adapun  tanggung  jawab  dalam  perjanjian  pengangkutan  barang  yaitu tanggung jawab pengangkut secara umum dan menurut KUHD yang diatur dalam Pasal 468 dan 477, bentuk nyata dari tanggung jawab pengangkut yaitu dengan memberikan  ganti  rugi  atas  biaya  dan  kerugian  yang  diderita  pihak  Konsumen namun hal tersebut tidak berlaku mutlak sesuai dengan batasan- batasan dalam pemberian ganti rugi, antara lain :
 Kerugian itu merupakan kerugian yang dapat diperkirakan secara layak pada saat timbulnya kerugian.
 Kerugian itu harus merupakan akibat yang langsung dari tidak terlaksananya perbuatan dari perjanjian pengangkutan.
Persekutuan Komanditer mengunakan prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur  kesalahan (fault  liability  atau  liability  based  on  fault) adalah prinsip  yang cukup  aman  berlaku  dalam  hukum  pidana  dan  perdata.  Dalam  KUHPerdata, Pasal  1365,  1366,  dan  1367,  prinsip  ini  dipegang  secara  teguh.  Prinsip  ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum  jika  ada unsur kesalahan  yang  dilakukannya.  Pasal  1365 KUHPerdata, yang dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:
1. adanya perbuatan;
2. adanya unsur kesalahan;
3. adanya kerugian yang diderita;
4. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.
Menurut Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan :
Tiap  perbuatan  melanggar  hukum,  yang  membawa  kerugian  kepada seorang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian.
Sedangkan Pasal 1366 KUHPerdata, menyebutkan:
Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.
Lebih lanjut, Pasal 1367 KUHPerdata, menyebutkan:
Seorang  tidak  saja  bertanggung-jawab  untuk  kerugian  yang  disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena  perbuatan  orang-orang  yang  menjadi  tanggungannya,  atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya.
Vicarious  liability adalah  suatu  pertanggungjawaban  yang  dibebankan kepada  seseorang  atas  perbuatan  orang  lain  .  Pertanggungjawaban  demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. Jadi, pada umumnya terbatas pada kasus-kasus  yang  menyangkut  hubungan  antara  majikan  dengan  buruh, pembantu atau bawahannya.
KUHPerdata  juga  menganut  sistem  pertanggungjawaban  Vicarious Liability. Perbuatan melawan hukum secara tidak langsung menurut Pasal 1367 KUHPerdata, yaitu :
1. Seseorang  tidak  hanya  bertanggungjawab  atas  kerugian  yang  disebabkan perbuatannya  sendiri,  melainkan  juga  atas  kerugian  yang  disebabkan perbuatan  orang-orang  yang  menjadi  tanggungannya,  atau  disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.
2. Orang tua dan wali bertanggung  jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali.
3. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan- urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang- orang itu.
4. Guru  sekolah  atau  kepala  tukang  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang disebabkan oleh murid muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang- orang itu berada di bawah pengawasannya.
5. Tanggung  jawab yang disebutkan di atas berakhir,  jika orang tua, wali,  guru sekolah atau kepala tukang itu, membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan atas nama mereka seharusnya bertanggung jawab.
Pertanggungjawaban majikan dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata tidak hanya  mengenai  tanggung  jawab  dalam  ikatan  kerja  saja,  termasuk  kepada seorang  yang  diluar  ikatan  kerja  telah  diperintahkan  seorang  lain  untuk melakukan  sesuatu  pekerjaan  tertentu,  asal  saja  orang  yang  diperintahkan melakukan  pekerjaan  tersebut  melakukan  pekerjaan  secara  berdiri  sendiri- sendiri baik atas pimpinannya sendiri atau telah melakukan pekerjaan tersebut atas  petunjuknya.  Sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  pasal  1601  huruf  (a) KUHPerdata,  Tanggung  jawaban  majikan  atas  perbuatan-perbuatan  melawan hukum dari karyawan-karyawannya :
“  persetujuan  perburuhan  adalah  persetujuan  dengan  mana  pihak  yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintahnya pihak yang lain, si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu melakukan  pekerjaan dengan menerima upah”
Vacarious liability misalnya terjadi dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah dalam ruang lingkup pekerjaan. Ketika seorang buruh atau pegawai dari persekutuan Komanditer Wajo Indah membuat barang yang dikirim rusak/cacat,  maka  pimpinan  jasa  pengiriman  Persekutuan  Komanditer  Wajo Indah  tersebut  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  sesuai  dengan  vicarious liability.
Pada umumnya telah diterima dan diakui empat alasan pembenar sebagai berikut :
1. Keadaan memaksa ( overmacht );
2. Pembelaan Terpaksa ( noodweer );
3. Melaksananakan Undang-undang ( wettelijk voorschrift );
4. Perintah Atasan ( wettelijk bevel ).
Akibat  terpenuhinya  unsur  pembenar  dalam  perbuatan  melawan  hukum apabila tergugat dapat membuktikan atau terpenuhinya dasar pembenar dalam perbuatan  melawan  hukum  baik  berdasarkan  Undang-undang  atau  alasan pembenar  yang  tidak  berdasarkan  Undang-undang  berakibat  tanggung  jawab sehingga  harus  pula  kewajiban  untuk  mengganti  kerugian.  Tanggung  jawab hukum  dalam  hukum  perdata  berupa  tanggung  jawab  seseorang  terhadap perbuatan  yang  melawan  hukum.  Perbuatan  melawan  hukum  memiliki  ruang lingkup  yang  lebih  luas  dibandingkan  dengan  perbuatan  pidana.  Perbuatan melawan  hukum  tidak  hanya  mencakup  perbuatan  yang  bertentangan  dengan undang-undang  pidana  saja,  akan  tetapi  jika  perbuatan  tersebut  bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang  tidak  tertulis.  Ketentuan  perundang-undangan  dari  perbuatan  melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.
Berbagai tuntutan yang dapat diajukan karena perbuatan melawan hukum, yaitu :
1. Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan.
2. Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula.
3. Penyataan, bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum.
4. Melarang dilakukannya perbuatan tersebut.
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.
6. Pengumuman dari pada keputusan atau dari suatu yang telah diperbaiki.
7. Permbayaran ganti kerugian tidak selalu harus berwujud uang.
Pembayaran ganti kerugian sejumlah uang hanya  merupakan nilai yang setara (equivalent) saja  terhadap  pengembalian  penderita  pada  keadaan  semula (restitutio in integrum).
Hubungan  majikan  dan  bawahannya  tidak  ada  pengecualiannya  dari pembuat  undang-undang.  Hubungan  majikan  dan  bawahan  adalah  hubungan “trust” sehingga majikan dianggap selalu dapat dibebankan kepada bawahannya maka  majikan  selalu  bertanggung  jawab,  kecuali  bawahannya  tidak  dikenai tanggung  jawab,  misalnya  karena  adanya  overmacht,  maka  si  majikan  pun dibebaskan dari tanggung jawab.

## 2. Faktor-Faktor Penghambat Persekutuan Komanditer Dalam Menjalankan Pengangkutan Barang
Barang-barang yang cacat/rusak biasa terjadi akibat jasa pengiriman dalam hal  ini  kelalaian  dari  pihak  jasa  pengiriman  yang  menyusun  barang  tidak  baik, sehingga  barang  bisa  terjatuh,  basah,  sampai  terinjak  dan  selanjutnya  terjadi akibat  kondisi  medan  yang  dilewati  meliputi  cuaca,  kondisi  jalan  yang  rusak sehingga barang yang dimuat dapat rusak selanjutnya terjadi akibat pengemasan barang yang kurang baik.
Dalam setiap pengangkutan barang yang dilakukan oleh pihak persekutuan komanditer  barang-barang  yang  akan  dikirim  dikemas  lalu  diangkut  dengan kendaran truck dan disusun berdasarkan jenis, volume dan berat barang, tetapi kadang kalah terjadi kerusakan/ cacat barang yang diakibatkan oleh guncangan mobil truck yang diakibatkan oleh jalanan yang rusak, sehingga barang-barang diatas truck bergeser, saling tindis menindis jadi pegalaman dari setiap kejadian jalanan rusak sangat berpengaruh dalam pengiriman barang.dan menjadi salah satu penghambat pengiriman barang.
Pada umumnya persekutuan komanditer akan menerima barang dari pihak pengirim  diterima  jika  barang  itu  aman.  Misalkan  barang  yang  dikirim  seperti lemari kaca,jadi barang tersebut harus dilindungi oleh kayu agar lemari tersebut aman. Jadi semua itu dilakukan agar semua barang yang akan dikirim itu aman. Namun  masih  banyak  yang  tidak  menjalankan  dan  aturan  menjadi  fleksibel, namun  jika  barang  terjadi  kerusakan  makan  semua  ganti  rugi  pihak  pengirim yang  akan  mengganti.sehingga  ini  bisa  menjadi  barang  yang  dikirim  menjadi rusak/cacat.
Dalam pengiriman barang pada saat cuaca lagi buruk mobil truck dipasang tenda agar barang tidak basah, namun biasa terjadi pada saat hujan turun sangat
deras air dapat merembes sehingga barang-barang basah dan membuat barang rusak/cacat.
Dalam  pengiriman  barang  yang  dilakukan  oleh  pihak  persekutuan komanditer, pengiriman antar daerah kendalanya yang biasanya terjadi adalah permasalahan jadwal kapal yang tidak setiap hari jadwalnya. Jadwal kapal very menuju tujuan hanya memiliki dua hari keberangkatan, sedangkan jumlah mobil yang  menyebarang  sangat  banyak  apa  lagi  hari  raya  lebaran  dan  yang  terjadi adalah penumpukan kendaraan yang mengantri untuk mendapatkan tiket kapal sehingga barang yang tadinya tiba cepat, mejadi lama karena harus mengantri. Dan  juga biasa  tejadi adalah  supir mobil  yang  tidak  disiplin dan  permasalahan truck pengangkut yang tiba-tiba rusak.
Dalam  pengiriman  barang  yang  dilakukan  oleh  persekutuan  komanditer, pihak  persekutuan  komanditer  akan  selalu  menyampaikan  jika,  pihak  pengirim menginginkan barang agar cepat sampai, misalnya barang yang akan digunakan pada  hari  senin,  sementara  barang  yang  akan  dikirim  pada  hari  jumat,  maka pihak persekutuan komanditer akan menolak karena dari perjalanan saja sudah memakan  waktu  tiga  hari  untuk  sampai  ke    kota,  sehingga  pihak  persekutuan komanditer menyampaikan bahwa jika pihak pengirim menginginkan barang lebih cepat sampainya, maka pihak persekutuan komanditer akan menawarkan untuk menjemput barangnya sendiri.
Jadi tanggung jawab dari pihak persekutuan komanditer hanya memberikan informasi  kepada  pihak  pengirim  jika  ada  yang  komplen,  karena  semua permasalahan yang terjadi sudah diberitahuakan sebelum barang diterima oleh pihak persekutuan komanditer.

## C. PENUTUP
Persekutuan Komanditer memakai beberapa bentuk tanggung jawab yang pertama  dilihat  dari  harga  barang,  dalam  hal  ini  yang  dimaksud  adalah  pihak persekutuan  komanditer  memberikan  ganti  rugi  penuh  dari  harga  barang  yang rusak/hilang, namun dalam pemberian ganti rugi ini dibuatkan perjanjian antara pihak  persekutuan  komanditer  dan  pihak  konsumen  dan  adapun  penyelesaian yang  kedua  yaitu apabila  barang  konsumen  rusak/cacat  pada  saat  pengiriman barang yaitu dengan cara tarif harga akan dipotong setiap kali pengiriman barang selanjutnya atau memberikan 10% dari harga barang kepada konsumen. Barang- barang  yang  cacat/rusak  biasa  terjadi  akibat  jasa  pengirimin  dalam  hal  ini kelalaian dari pihak jasa pengiriman yang menyusun barang tidak baik, sehingga barang bisa terjatuh, basah, sampai terinjak dan selanjutnya terjadi akibat kondisi medan yang dilewati meliputi cuaca, kondisi jalan yang rusak sehingga barang yang  dimuat  dapat  rusak  selanjutnya  terjadi  akibat  pengemasan  barang  yang kurang  baik.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  terlambatnya  barang  dalam pengiriman adalah : (1) Kendaran rusak sehingga barang akan menumpuk, (2) Cuaca  yang  tidak  baik,  (3)  Kemacetan  dalam  perjalanan  dan  (4)  Jadwal penyebrangan kapal laut yang sewaktu-waktu berubah.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.1996. Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan ketujuh edisi II . Jakarta: Balai Pustaka
Djojodirdjo,  Moegni.  1979. Perbuatan  melawan  hukum  :  tanggung  gugat (aansprakelijkheid)  untuk  kerugian,  yang  disebabkan  karena  perbuatan melawan hukum . Jakarta: Pradnya Paramita.
Khairandy Ridwan, dkk. 1999. Pengantar Hukum Dagang Indonesia, Jilid  1. Yogyakarta: Gama Media.
Khairunnisa. 2008 Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi . Medan: Pasca Sarjana.
Komariah. 2001. Edisi Revisi Hukum Perdata. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
Muhammad, Abdulkadir. 1991 . Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan  Udara.
Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
Purbacaraka. 2010. Perihal Kaedah Hukum . Bandung: Citra Aditya.
Purwosutjipto.  2003 .  Pengertian  Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia  III:Hukum Pengangkutan. Jakarta: Djambatan.
Subekti, 2001. Hukum Perjanjian, Intermasa .Jakarta
Adji Usman Sution 1990. Hukum Pengangkutan Di Indonesia ,Jakarta:Rineka  Cipta.
Hadisoeprapto Hartono,1984. Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan . Yogyakarta: Liberty.
Soedjono, Wiwoho. 1980. Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut di Indonesia . Jakarta: Bina Aksara.
Sudjatmiko. 1979. Pokok-pokok Pelayaran Niaga, Akademi Presindo . Jakarta.