## KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya
P-ISSN: 2442-7632 | E-ISSN: 2442-9287|Vol. 9, No. 1, April 2023, pp. 89 – 102 10.22219/kembara.v9i1.24279 | http://ejournal.umm.ac.id/index.php/kembara
Konstruksi  argumentasi  Putusan  Pengadilan  Negeri  Gunung  Sitoli  No. 07/Pid.B/2013/PN-GS: Kajian linguistik forensik
(Construction  of  arguments  for  Gunung  Sitoli  District  Court  Decision  No. 07/Pid.B/2013/PN-GS: Forensic linguistic study)
Makyun Subuki Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia makyun.subuki@uinjkt.ac.id Nuryani Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia nuryani@uinjkt.ac.id Monita Sholeha Universitas Gadjah Mada, Indonesia sholehamonita@gmail.com Syihaabul Hudaa Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Indonesia syihaabulhudaa@itb-ad.ac.id

## Bambang Hariyanto
Western Sydney University, Australia 19539371@student.westernsydney.edu.au *Corresponding author: Nuryani | email: nuryani@uinjkt.ac.id Sejarah Artikel Diterima: 8 Januari 2023 Direvisi: 8 April 2023 Tersedia Daring: 30 April 2023
Abstrak :  Indonesia  menjadi  salah  satu  negara  yang  masih  memberlakukan  pidana  mati  sebagai  bentuk  hukuman.  Hal  itu direalisasikan dalam banyak perkara pidana yang divonis dengan hukuman mati melalui putusan pengadilan. Sebagai sebuah teks, putusan pengadilan dengan vonis hukuman mati sejatinya adalah praktik penggunaan bahasa sebagaimana teks pada umumnya yang  bersifat  terbuka  untuk  dianalisis  secara  linguistik.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  konstruksi  argumentasi  putusan pengadilan terkait pidana mati sebagai sebuah teks argumentasi, dengan seluruh pertimbangan hukum menjadi dasar bagi diktum. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik dokumentasi dan menggunakan pendekatan linguistik forensik.  Data yang dianalisis dalam tulisan ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 07/Pd.B/2013/PN-GS. Hasil penelitian ini meliputi beberapa hal. Pertama , majelis hakim menggunakan kesaksian dari KBP dan SBM yang memiliki tingkat keterlibatan ( focalisation ) dan tingkat pengetahuan ( empathy ) yang lebih rendah dari daripada kesaksian YT dan pengakuan RH. Kedua , majelis  hakim  mengabaikan kesaksian YT  dan  pengakuan  RH  mengenai kondisi  sebelum  dan  saat  pembunuhan  terjadi  yang menunjukkan suatu keadaan di mana YT dan RH tidak mengetahui rencana J, RH mendapat ancaman dari dan di bawah kendali J, dan RH melakukan pembunuhan tersebut di bawah ancaman J. Dengan demikain, dapat disimpulkan bahwa karena adanya kriteria “sah dan meyakinkan” dan “berencana dan bersama - sama” tidak dapat terpenuhi secara argumentatif, maka klaim patut dijatuhi pidana mati dapat dikatakan buruk dari sudut pandang teori argumentasi.
Kata Kunci Hukum pidana, Linguistik forensik, Teori argumentasi
Abstract: Indonesia is one of the countries that still applies the death penalty as a form of punishment. This is realized in many criminal cases in which people are sentenced to death through court decisions. As a text, a court decision with a death sentence is actually a practice of using language like text in general, which is open to linguistic analysis. This paper aims to examine the argumentative construction of court decisions related to the death penalty as an argumentative text, with all legal considerations being the basis for the dictum. The research method used is descriptive-qualitative with documentation techniques and uses a linguistic-forensic approach. The data analyzed in this paper is the Gunung Sitoli District Court Decision No. 07/Pd.B/2013/PN-GS. The results of this study include several things. First, the panel of judges used testimony from KBP and SBM, which had a lower level of involvement (focalization) and knowledge (empathy) than the testimony of YT and RH's confession. Second, the panel of judges ignored YT's testimony and RH's confession regarding the conditions before and when the murder occurred, which showed a situation where YT and RH did not know about J's plan, RH received threats from and was under J's control, and RH carried out the murder under J's threat. Thus, it can be concluded that because the criteria of "lawful and convincing" and "planning and together" cannot be met argumentatively, a claim deserving of the death penalty can be said to be bad from the point of view of argumentation theory.
Keywords Criminal law, Forensic linguistic, Argumentation theory How to Cite
Subuki, M., Nuryani, Sholeha, M., Hudaa, S., & Hariyanto, B. (2023). Konstruksi argumentasi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 07/Pid.B/2013/PN-GS: Kajian linguistik forensik. KEMBARA:  Jurnal  Keilmuan  Bahasa,  Sastra,  dan  Pengajarannya , 9 (1),  89-102. https://doi.org/10.22219/kembara.v9i1.24279
Copyright @2023, Makyun Subuki, Nuryani, Monita Sholeha, Syihaabul Hudaa, & Bambang Hariyanto This is an open access article under the CC – BY-3.0 license
PENDAHULUAN
Hukuman  mati  masih  menjadi  kontroversi  dan  bahkan  di  beberapa  negara  telah  banyak ditinggalkan. Meskipun demikian, hukuman mati masih tetap diberlakukan dalam sistem hukum di Indonesia. Ada beberapa kejahatan yang dipidana dengan hukuman mati, di antaranya adalah makar membunuh kepala negara (Pasal 104 KUHP), membunuh kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat 4 KUHP),  dan  pembunuhan  berencana  (Pasal  340  KUHP).  Karena  sistem  hukum  yang  masih memberlakukan pidana mati  sebagai  salah  satu bentuk hukuman, tidaklah mengherankan  apabila masih  terdapat  vonis  pengadilan  di  berbagai  tingkatan  yang  memutuskan  hukuman  mati  bagi terdakwa.
Selanjutnya, sebagai sebuah teks, putusan pengadilan sejatinya  adalah praktik penggunaan bahasa sebagaimana teks lainnya. Dengan begitu, putusan pengadilan juga bersifat terbuka untuk dianalisis secara linguistik sebagaimana fenomena kebahasaan lain. Selain itu, sudah lazim diketahui bahwa  dalam  linguistik  terdapat  bidang  linguistik  forensik,  yaitu  sebuah  disiplin  khusus  yang mengkaji bahasa dalam kaitannya hukum, termasuk di dalamnya adalah putusan pengadilan. Mahsun (2018) secara  lebih  jelas menyampaikan bahwa  linguistik forensik berperan menyatukan  berbagai bidang dalam kajian kebahasaan dengan bidang hukum secara lebih luas.
Tulisan ini hendak melihat teks yang terwujud dalam putusan pengadilan terkait pidana mati sebagai sebuah fenomena kebahasaan. Putusan tersebut dibangun menjadi sebuah teks yang bukan saja harus dapat dipahami, melainkan juga harus dilaksanakan. Teks menjadi bagian penting dalam analisis  linguistik  forensik.  Sebab,  teks  menjadi  bahan  utama  yang  dilihat  dan  dianalisis  guna mendapatkan penyelesaian secara lebih komprehensif. Mahsun lebih lanjut memberikan pertanyaan, mengapa  harus  berbasis  teks.  Teks  forensik  secara  lengkap  dibahas  oleh Coulthard  &  Johnson (2007) ; Halliday & Ruqayah (1992) dengan memberikan batasan terhadap teks sebagai bagian dari bahasa yang memiliki kaitan dengan konteks situasi tertentu atau kegiatan sosial yang bersifat verbal.
Dalam  penelitian  ini,  teks  argumentasi  yang  digunakan  adalah  Putusan  Pengadilan  Negeri Gunung Sitoli No. 07/Pid.B/2013/PN-GS. Teks tersebut merupakan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sitoli atas terdakwa Rusula Hia (RH) yang diadili telah melakukan tindak pidana  pembunuhan  berencana  secara  bersama-sama,  sehingga  RH  dijatuhi  pidana  mati.  Dalam putusan  pengadilan  tersebut,  terdapat  kesaksian  dan  pengakuan  yang  menyebabkan  kualitas argumentasi pada teks tersebut dipertanyakan.
Untuk  tujuan  itu,  tulisan  ini  akan  menggunakan  teori  argumentasi  dalam  mengkaji  teks putusan pengadilan dengan pidana mati. Kajian argumentasi terhadap putusan pengadilan dengan pidana mati  ini penting untuk dilakukan, mengingat  amar putusan – yang dapat dipertimbangkan sebagai klaim atau simpulan dalam teori argumentasi – harus didukung oleh bukti yang meyakinkan. Sebab, hanya dengan cara demikian suatu putusan dapat disebut sebagai putusan yang sahih secara linguistik, dan itu berarti putusan tersebut dapat disebut sahih secara logika.
Dalam bentuk paling minimal, teks argumentasi setidaknya tersusun atas simpulan ( conclusion ) atau klaim ( claim ) dan premis ( premise ) atau data (Walton, 2006:6; Keraf, 1982:101; Govier, 1985:1) . Premis  merupakan  pernyataan  yang  dihadirkan  sebagai  sebuah  alasan  supaya  simpulan  yang disampaikan dapat lebih kuat. Sementara itu, simpulan merupakan pernyataan yang menjadi wujud dari akuan atau klaim (Walton, 2006 ). Dalam bahasa Indonesia, simpulan biasanya ditandai dengan ungkapan maka, dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan ungkapan lain yang sejenis; sedangkan premis ada kalanya ditandai dengan kata karena atau sebab. Pada kenyataannya, penanda premis  dan  konklusi  dalam  teks  argumentasi  sering  kali  tidak  ada  atau  tidak  digunakan  secara eksplisit.  Dalam  kasus  seperti  ini,  penanda  tersebut  biasanya  tetap  dapat  kita  inferensikan  pada tataran mental.
Kasus  hukuman  mati  di  beberapa  negara  biasanya  dijatuhkan  pada  terdakwa  kasus  berat (Andreescu & Hughes, 2020) . Beberapa kasus yang dianggap berat seperti: narkoba, pembunuhan masal, pembunuhan berencana,  dan pembunuhan  dengan  kategori berencana  lainnya (Davidson, 2011; Haney et al ., 2022; Jouet, 2022; Kramer & Stoicescu, 2021; McCarthy & Brunton-Smith, 2022; Sabriseilabi et  al .,  2022) .  Selain  itu,  kasus  hukuman  mati  yang  diterapkan  beberapa  negara mempertimbangkan  kedaulatan  dan  landasan  hukum  yang  dianut (Godcharles  et  al.,  2019; Yelderman & West, 2019) . Beberapa negara dengan kebijakan khusus, seperti: China, Pakistan, Arab Saudi,  Korea,  dan  negara  lainnya  termasuk  Indonesia (Gilani,  2009; Haney  et  al.,  2022;  Jiang  & Wang,  2008;  Slobogin,  2009) .  Meskipun  dipandang  sebagai  suatu  hal  yang  bersifat  mengerikan, hukuman mati yang diterapkan di beberapa negara mampu meminimalisasi tindakan kriminal (Hynd, 2012; Shabrina et al., 2022; Slobogin, 2009) . Pada akhirnya, masyarakat memiliki persepsi masing- masing terhadap hukuman mati yang diberlakukan di negaranya (Girelli, 2021; Liu, 2021; Wu, 2021) . Penelitian  yang berkaitan dengan tindak pidana dan khususnya pada hukuman mati telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Demikian juga, dengan tulisan-tulisan atau artikel yang mengulas mengenai hukuman mati serta beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut telah ditulis dan diterbitkan di beberapa jurnal. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Hati (2019) , Mufida (2020) , Anjari (2020) , Arifianto (2020) , Sinulingga (2020) , Lon (2020) , Khairunisa (2021) , Anugrah (2021) , dan Apriyani (2021) . Beberapa peneliti tersebut melakukan penelitian dan penulisan dengan melihat dari berbagai perspektif.
Penelitian pertama yang dilakukan oleh Hati, dkk (2019) berjudul “Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan  Suntik  Mati  (Euthanasia)  Ditinjau  dari  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana”. Penelitian ini fokus untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan permohonan suntik mati ditinjau dari hukum pidana Indonesia dan hukum nasional Indonesia. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa suntik mati tidak dilaksanakan di Indonesia apapun alasannya karena tidak sesuai dengan budaya Indonesia.
Penelitian  selanjutnya  adalah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mufida  pada  tahun  2020. Penelitian yang berjudul “Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi di Tengah Pandemi Covid 19” fokus pada pelaksanaan hukuman mati bagi para koruptor di masa pandemi. Undang- undang  menjelaskan  dan  mengatur  hukuman  mati  bagi  para  koruptor  maka  pemerintah  harus konsisten  melaksanakan  peraturan  tersebut  untuk  memberikan  efek  jera  pada  pelaku  korupsi. Peneliti lain yang juga fokus pada penerapan pidana mati bagi koruptor adalah Anjari. Menurutnya, pada Pasal 2 ayat (2) kitab pidana terdapat fra sa “kondisi darurat”. Kemunculan frasa ini membuka peluang kepada hakim untuk menjatuhkan pilihan pidana lain selain hukuman mati. Dengan begitu, keberadaan  frasa  ini  membuat  pelaksanaan  hukuman  mati  bagi  para  koruptor  menjadi  sedikit terkendala.
Arifianto melihat sejarah kemunculan hukuman mati dari sudut pandang agama Kristen yang juga  dikorelasikan  dengan  keberadaan  Yesus  yang  mendapatkan  hukuman  salib.  Hukum  Salib berasal dari Persia dan diadopsi oleh bangsa Yunani dan kemudian diteruskan oleh bangsa Romawi untuk  memberikan  hukuman  bagi  para  pemberontak.  Berkaitan  dengan  hukuman  salib  yang diberikan  kepada  Yesus  memiliki  makna  lebih  dari  sekadar  hukuman  melainkan  pengganti  yang seharusnya diberikan kepada orang yang berdosa. Sementara itu, Sinulingga melihat sanksi pidana mati dari sisi agama Islam. Penelitian yang dilakukan fokus untuk mengetahui sistem pidana terhadap tindak pidana pembunuhan antara KUHP dengan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga melihat sebarapa jauh sumbangsih sistem pidana  Islam terhadap pembaharuan KUHP. Selain Sinulingga, Apriyanti juga melihat system sanksi dalam hukum Islam. System sanksi dalam hukum pidana Islam tidak hanya berlaku di negara-negara Timur Tengah tetapi sesuai dengan sifat Islam yang Rahmatan lil alamin, sehingga hukum yang digunakan juga dapat diberlakukan secara universal. Khairunisa melihat adanya faktor penghambat dari pelaksanaan hukuman atau pidana mati bagi  pelaku  peredaran  narkotika.  Faktor-faktor  tersebut  adalah  faktor  perundang-undangan (substansi hukum),  faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas,  serta faktor masyarakat. Berkaitan dengan kependidikan, Lon melakukan penelitian yang fokus pada implikasi pedagogis dan
pastoral  dari  penerapan  hukuman  mati  di  Indonesia.  Menurutnya,  penerapan  hukuman  mati bertentangan dengan HAM, khususnya hak untuk hidup. Untuk  itu, pemerintah perlu mendorong dan mengembangkan Pendidikan HAM yang benar di sekolah guna mendapatkan pemahaman yang tepat mengenai HAM oleh peserta didik. Penelitian lain yang berkaitan dengan HAM juga dilakukan oleh Anugrah. Penelitian tersebut fokus untuk mengetahui formulasi pidana mati dalam perundang- undangan pidana di Indonesia di masa sekarang dan harapannya di masa mendatang. Pidana mati pada pembaruan hukum pidana di Indonesia mengambil jalan tengah dengan tidak memihak antara dua golongan dan di masa mendatang akan menjadi wujud konkret terhadap HAM.
Terdapat  penelitian  lain  yang  fokus  pada  linguistik  forensik  yakni  yang  dilakukan  oleh Shabrina,  dkk.  (2022) .  Penelitian berjudul “Analisis Teks  Hoaks  Seputar Informasi Bank: Ka jian Bahasa  Perspektif  Analisis  Wacana  Kritis  dan  Linguistik  Forensik”  menggunakan  pendekatan analisis wacana kritis. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada kasus yang disajikan dan pendekatan yang digunakan. Pada penelitian yang dilakukan ini kasus yang disajikan adalah tindak pidana yang memang disidangkan secara resmi di pengadilan. Sementara itu, penelitian yang telah dilakukan tersebut mengambil fokus pada wacana hoaks seputar informasi bank.
Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan secara umum lebih banyak pada  studi  kepustakaan.  Hal  tersebut  yang  membedakan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh penulis. Pada penelitian ini penulis fokus menggunakan data pengadilan sebagai sebuah studi kasus. Perbedaan lainnya adalah pada beberapa penelitian relevan sebelumnya lebih fokus pada perundang- undangan  dan  kajian  hukum  dari  beberapa  sisi.  Sementara  itu,  perbedaan  dengan  penelitian  ini adalah  bahwa  penelitian  ini  mengkaji  dari  sisi  teks  argumentatif,  sehingga  memanfaatkan  kajian linguistik forensik sebagai pendekatannya. Pada beberapa penelitian sebelumnya juga fokus melihat hukum pidana baik dari sisi agama Kristen maupun agama Islam. Sementara itu, pada penelitian ini penulis  secara  umum  melihat  kasus  pembunuhan  dengan  tidak  melibatkan  pada  agama  tertentu. Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa penelitian ini murni dan fokus pada studi argumentasi dengan melihat teks sebagai bagian dari hukum.
Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 07/Pd.B/2013/PN-GS. Data ini diunggah di laman Mahkamah Agung, dan merupakan data terbuka yang dapat diakses oleh siapapun, sehingga terbuka pula untuk digunakan sebagai data dalam  penelitian  linguistik.  Berdasarkan  hal-hal  yang  telah  dijelaskan  di  atas  maka  penelitian  ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi argumentasi putusan pengadilan terkait pidana mati sebagai sebuah  teks  argumentasi.  Dengan  analisis  yang  dilakukan  maka  seluruh  pertimbangan  hukum menjadi dasar bagi diktum.

## METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan linguistik  forensik.  Penggunaan  metode  deskriptif  kualitatif  sangat  memungkinkan  karena  dalam penelitian ini menyajikan data secara alamiah dan apa adanya. Data dalam penelitian ini adalah hasil putusan  sidang  yang  telah  dibuka  secara  umum,  sehingga  sangat  terbuka  untuk  dilakukan  analisis terhadap teks putusan sidang tersebut. Adapun data putusan sidang yang digunakan sebagai fokus penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 07/Pid.B/2013/PN-GS.
Teknik  pengambilan  data  dilakukan  dengan  dokumentasi  dan  studi  pustaka.  Seperti  telah dikemukakan sebelumnya, kajian ini merupakan bentuk kajian linguistik forensik, yaitu “ the scientiﬁc study of language as applied to forensic purposes and contexts ” (McMenamin, 2002: 86) atau – yang lebih umum lagi – “ the application of linguistic knowledge to legal problems ” (Strazny, 2005: 350) . Dari segi linguistik, teori yang akan digunakan adalah teori argumentasi. Untuk kepentingan analisis, beberapa teori argumentasi akan digunakan secara bersamaan sebagai kerangka kerja menafsirkan data. Akan tetapi, analisis dan penjelasan  detail-detail  tertentu  dari  data  akan  menggunakan  teori  argumentasi  kritis  yang dikembangkan  oleh  Douglas  Walton.  Secara  kebetulan,  apa  yang  disebut  oleh  Walton  sebagai argumentasi kritis tersebut juga dikemukakannya ketika membicarakan argumentasi hukum.
Langkah  kerja  dalam  penelitian  ini yaitu, pertama, peneliti  mereduksi  data  yang  diperlukan dalam  mengkaji  kualitas  argumentasi  pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Gunung  Sitoli.  Selanjutnya, diidentifikasi baik kata, frasa, maupun kalimat yang menunjukkan simpulan atau klaim dan premis atau data  pada  putusan  tersebut.  Setelah  diketahui  klaim  dan  premis,  selanjutnya  dilakukan  pengujian kualitas argumentasi pada klaim yang telah ditetapkan melalui beberapa pertanyaan evaluatif.
HASIL DAN PEMBAHASAN Dengan teori argumentasi, kita dapat mempertimbangkan diktum dari suatu putusan hukum dapat dipertimbangkan sebagai klaim ( claim ) atau simpulan ( conclusion ), karena di dalam diktum itulah terdapat suatu simpulan akhir yang memutuskan bagaimana perkara tertentu diselesaikan dengan suatu pernyataan  yang  harus  dilaksanakan.  Dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Gunung  Sitoli  No. 07/Pid.B/2013/PN-GS  tersebut,  dua  diktum  berikut  ini  penting  untuk  mendapatkan  perhatian, karena menyatakan klaim seorang terdakwa bersalah dan – karena itu – patut dijatuhi hukuman.
(1) “ Menyatakan  terdakwa  RH  alias  AS  alias  R  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana secara bersama - sama”;
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RH alias AS alias R, oleh karena itu dengan Pidana Mati; ...dst...; ” (Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor: 07/Pid.B/2013/PN-GS, 2013: 75)
Seperti  dapat  dilihat,  terdapat  frasa  oleh  karena  itu  dalam  diktum  “Menjatuhkan  pidana terhadap terdakwa RH alias AS alias R, oleh karena itu dengan Pidana Mati”. Frasa tersebut dapat dipertimbangkan  sebagai  penanda  tekstual  dari  klaim  atau  simpulan.  Sebagai  klaim  atau  simpulan, diktum tersebut harus didukung oleh data atau premis yang meyakinkan. Dalam hal ini, dapat kita lihat bahwa  data  yang  digunakan  untuk  menyatakan  klaim  tersebut  berasal  dari  diktum  pertama,  yaitu “Menyatakan  terdakwa  RH  alias  AS  alias  R  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  ber salah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama ”. Dalam teori argumentasi yang dikembangkan oleh Toulmin, hubungan antara klaim dan data atau antara simpulan dan premis terdapat di dalam warrant yang biasanya bersifat implisit (Toulmin, 2003: 92) . Apabila kita nyatakan secara eksplisit, warrant dalam hubungan klaim-data atau simpulan- premis dari dua diktum tersebut adalah “Setiap orang patut dijatuhi pidana mati apabila melakukan pembunuhan  berencana  secara  bersama-sama;  dan RH  alias  AS  alias  R  patut  dijatuhi  pidana  mati karena  terbukti  telah  melakukan  pembunuhan  berencana  secara  bersama- sama”.  Secara  umum, dengan  hanya  mengacu  kepada  hukum  yang  berlaku  dan  mengabaikan  perdebatan  soal  apakah hukuman mati masih diterapkan, tidak ada masalah dalam warrant tersebut. RH patut dijatuhi hukuman mati karena melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama.
Namun demikian, persoalannya adalah data “... terdakwa RH alias AS alias R telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama- sama ...” sendiri merupakan klaim. Maksudnya, pernyataan bahwa “seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu pembunuhan berencana” hanya dapat din yatakan sebagai suatu pernyataan yang benar apabila terdapat suatu fakta empiris yang dapat diverifikasi secara meyakinkan. Dengan begitu, pada dirinya sendiri, klaim ini – yang digunakan sebagai data bagi klaim berikutnya yang memvonis RH dengan hukuman mati – memerlukan data lain sebagai pendukung. Dalam  teori  argumentasi,  data  pendukung  ini  disebut backing, yang  berguna  bukan  saja  untuk menguatkan data, melainkan juga untuk memperkuat warrant sebagai dasar penalaran yang menjamin hubungan klaim dengan data (Toulmin, 2003: 96) . Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  kita  perlu  menentukan  data  bagi  klaim  (diktum  pertama) tersebut.  Dalam  dokumen  putusan  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa backing yang  digunakan  untuk menguatkan  hubungan  diktum pertama  dan  diktum  kedua berasal  dari  pernyataan  para  saksi  yang diperiksa  di  persidangan,  yaitu  yang  berasal  dari  KBP  dan  SBM.  Kesaksian  mereka  adalah  sebagai berikut.
(2) “Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa RH alias AS dan saksi YT alias Jono alias JH cara mereka melakukan  pembunuhan  terhadap  ketiga  korban  yaitu  dengan  cara  pertama  sekali  J  (DPO) mengeluarkan  sebilah  parang  kemudian  membacok  kepala  korban  JTG  alias  Bapak  Eva  dari belakang  secara berkali-kali dengan menggunakan parang  tersebut,  sehingga  korban  terjatuh ke tanah kemudian terdakwa RH alias AS alias R mengeluarkan sebilah parang lalu membacokkan parang ke leher korban KZ alias Bapak Y alias AG secara berkali-kali dan begitu juga pelaku atas nama APH (DPO) mengeluarkan sebilah parang lalu membacokan parang ke punggung korban KZ alias Bapak Y alias AG secara berkali-kali sehingga pada saat itu korban terjatuh ke tanah lalu selanjutnya terdakwa RH menusukan parang yang ia pegang ke arah paha korban kemudian pelaku AH  alias  M  (DPO)  dan  pelaku  AFH  (DPO)  menusuk  perut  RBH  alias  Mama  R  dengan menggunakan sebilah pisau yang digunakan oleh masing-masing pelaku secara berkali-kali dimana AH  alias  M  (DPO)  menikam  perut  RBH  alias  Mama  R  dari  depan  dan  pelaku  AFH  (DPO) menikam perut  RBH  alias  Mama  R  dari  samping sebelah kanan, sehingga pada  saat  itu ke  tiga korban tersungkur dan tergeletak di tanah dan tidak bergerak sama sekali.” (Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor: 07/Pid.B/2013/PN-GS, 2013: 28, 31)
Dengan adanya kesaksian ini – dan dengan menggunakan teori argumentasi Walton – kita dapat melihat  bahwa  unsur-unsur  pembangun  argumentasi  dalam  putusan  pengadilan  ini  berhubungan secara serial, di mana satu data atau premis menjadi dasar bagi simpulan dan lalu simpulan tersebut menjadi  dasar  bagi  simpulan  lainnya (Walton,  2006:147) .  Dalam  argumentasi  dengan  diagram semacam ini, kualitas simpulan akhir, yaitu diktum yang menjatuhkan vonis hukuman mati kepada RH,  hanya  dapat  disimpulkan  dari  kualitas  hubungan  premis-simpulan  argumentasi  pertama  yang menjadi dasar dari simpulan tersebut.

## Kualitas Argumentasi pada Klaim “Secara Sah dan Meyakinkan”
Seperti kita dapat lihat, klaim “... terdakwa RH alias AS alias R telah terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  pembunuhan  berencana  secara  bersama- sama  ...” didasarkan atas data berupa kesaksian KBP dan SBM tentang peristiwa pembunuhan tersebut. Dalam teori argumentasi yang dikembangkan oleh Walton (2002 dan 2006) , argumentasi semacam ini disebut argument from position to know , yaitu skema argumentasi yang didasarkan atas pengetahuan seseorang ( Walton & Torabinejad, 2002: 46; Walton, 2006:85) .
Untuk menguji kualitas dari argumentasi yang dikembangkan dari skema semacam ini, terdapat beberapa pertanyaan evaluatif yang dapat diajukan, yaitu apakah saksi tersebut merupakan orang yang mengetahui dengan pasti bahwa sesuatu tersebut benar, apakah dia seorang yang jujur, dan apakah dia memang menyatakan demikian (bagaimana bentuk pernyataannya) (Walton & Torabinejad, 2002:46; Walton,  2006:86) .  Lebih  jauh  lagi,  argumentasi  tersebut  juga  dapat  dievaluasi  dengan  dalam  hal konsistensi dan bukti pendukung, yaitu apakah pernyataan seorang saksi konsisten dengan pernyataan saksi lainnya dan apakah pernyataan tersebut didasarkan atas bukti pendukung (Walton & Torabinejad, 2002:5; Walton, 2006:88) .
Dalam kaitannya dengan putusan pengadilan ini, kita dapat mengajukan pertanyaan evaluatif tersebut untuk menguji kesaksian KBP dan SBM. Secara khusus, pertanyaan yang diajukan adalah (1) apakah  mereka  benar-benar  mengetahui  peristiwa  itu;  (2)  apakah  mereka  jujur;  (3)  bagaimana pernyataan mereka soal peristiwa itu; (4) apakah pernyataan mereka konsisten dengan pernyataan saksi lainnya; dan (5) apakah pernyataan mereka didasarkan atas bukti pendukung.
Pertanyaan pertama, yang terkait apakah KBP dan SBM benar-benar mengetahui peristiwa tersebut dapat dibahas langsung bersama dengan pertanyaan mengenai bagaimana bunyi pernyataan mereka. Dalam masalah ini, sebagaimana dikemukakan Renkema dalam hal analisis struktur informasi sebuah  wacana,  pernyataan  seringkali  menggambarkan  tingkat  pengetahuan  ( empathy )  dan  sekaligus tingkat keterlibatan ( focalisation ) penutur (Renkema, 2004) . Lebih jelasnya, analisis terhadap pernyataan KBP  dan  SBM  dilakukan  bukan  hanya  untuk  mengetahui  bagaimana  bentuk  pernyataan  mereka, melainkan  juga  bagaimana  tingkat  pengetahuan  dan  tingkat  keterlibatan  mereka  terkait  peristiwa tersebut.
Seperti dapat dilihat dalam salinan putusan tersebut, ringkasan kesaksian Korli Br. Purba dan Sa’adarih Boru Maringga diawali dengan pernyataan “Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa RH alias  AS  dan  saksi  YT  alias  J  alias  JH  ...” (Putusan  Pengadilan  Negeri  Gunung  Sitoli  Nomor: 07/Pid.B/2013/PN-GS, 2013: 28). Pernyataan tersebut berarti bahwa KBP dan SBM tidak terlibat atau mengalami secara langsung peristiwa tersebut. Selain itu, pernyataan tersebut juga berarti bahwa KBP dan SBM mengetahui peristiwa tersebut dari pernyataan orang lain yang melihat dan atau terlibat langsung,  yaitu  RH  dan  YT.  Sampai  di  sini,  kita  dapat  menyimpulkan  data  yang  digunakan  untuk mendukung klaim dari diktum pertama, yaitu bahwa Rusula Hia terbukti secara sah dan meyakinkan telah membunuh Kolimarinus Zega secara berencana dan bersama-sama, adalah data dengan tingkat empathy dan focalisation -nya lebih rendah dibandingkan pernyataan yang berasal dari RH dan YT. Selanjutnya,  untuk  kepentingan  analisis  argumentasi  melalui  pertanyaan  evaluatif  lanjutan, penting bagi  kita  untuk mengetahui  pernyataan  KBP  dan  SBM  yang menunjukkan  bagaimana  RH membunuh KZ.
(3) “... kemudian terdakwa Rusula Hia alias Ama Sisni alias Rusula mengeluarkan sebilah parang lalu membacokan parang ke leher korban Kolimarinus Zega alias Bapak Yun alias Ama Gamawa secara berkali-kali dan ... selanjutnya terdakwa Rusula Hia menusukan parang yang ia pegang ke arah paha korban.”
(Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor: 07/Pid.B/2013/PN-GS, 2013: 28, 31)
Kita  sudah  mengetahui  bahwa  berdasarkan  apa  yang  tertuliskan  dalam  putusan  pengadilan tersebut, kesaksian KBP dan SBM memiliki derajat keterlibatan dan derajat pengetahuan yang rendah. Oleh karena itu, ada baiknya kita membandingkan pernyataan mereka berdua dengan saksi lain yang terlibat  dan  mengalami  secara  langsung  peristiwa  tersebut,  yang  berarti  juga  memiliki  derajat pengetahuan  dan  keterlibatan  yang  lebih  baik.  Pembandingan  ini  dilakukan  sebagai  upaya  untuk menjawab  pertanyaan  evaluatif  berikutnya  yang  terkait  dengan  konsistensi  pernyataan  para  saksi. Dengan cara demikian, kita dapat menyimpulkan secara lebih pasti mengenai kualitas dari klaim “... telah terbukti secara sah dan meyakinkan …” yang dinyatakan dalam diktum pertama tersebut. Sebagaimana dapat dilihat dalam salinan putusan pengadilan tersebut, pernyataan KBP dan SBM berbeda dari pernyataan YT, yaitu saksi yang terlibat dan mengalami secara langsung peristiwa tersebut. Berikut ini pernyataannya.
(4) “Bahwa Jeni mengancam terdakwa Rusula Hia dengan mengatakan ini pisau tusuk cepat dan setelah itu terdakwa Rusula Hia menusuk korban Kolimarinus Zega.”
“Bahwa pisau itu dimana diambil oleh terdakwa Rusula Hia dari Ama Pasti” “Ba hwa selanjutnya terdakwa Rusula Hia menusukkan parang ke arah paha korban Kolimarinus Zega.”
“ Bahwa kemudian Ama Pasti Hia (DPO) mengeluarkan sebilah parang yang telah ia selipkan di pinggang sebelah kirinya lalu dibacokkannya di punggung korban Kolimarinus Zega alias Bapak Yun alias Ama Gamawa secara berkali-kali sehingga pada saat itu korban terjatuh ke tanah. ” (Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor: 07/Pid.B/2013/PN-GS, 2013: 40)
Apabila  kita  perhatikan,  terdapat  satu  informasi  yang  sama  dan  beberapa  informasi  yang berbeda. Satu informasi yang sama adalah bahwa RH menusukkan parang ke paha KZ setelah KZ jatuh. Adapun informasi yang berbeda di antara dua kesaksian tersebut terkait dengan bagaimana RH melakukan  suatu  perbuatan  yang  menyebabkan  kematian  KZ.  Menurut  KBP  dan  SBM,  RH mengeluarkan parang dan lalu membacokkannya ke leher KZ berkali-kali; sedangkan menurut YT, RH  menusuk  KZ  dengan  pisau  atas  perintah  Jeni  dan  pisau  tersebut  tidak  dibawanya  sendiri, melainkan dari Ama Pati. Perbedaan ini penting untuk diperhatikan mengingat verba menusuk dan frasa verbal membacokkan berkali-kali adalah berbeda dari segi dampak yang menyebabkan kematian. Selain itu, sasaran yang diserang juga penting diperhatikan. Yusman Telaumbanua tidak menyatakan secara spesifik tubuh bagian mana yang ditusuk oleh RH dengan pisau, sedangkan KBP dan SBM
menyebut  leher  secara  spesifik  sebagai  sasaran  pembacokan.  Tarakhir,  dalam  kesaksiannya,  YT menyebut bahwa APH membacokkan parang ke punggung KZ. Ini berbeda dengan kesaksian KBP dan SBM yang menyebut pelaku pembacokan tersebut adalah RH.
Dari penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pernyataan KBP dan SBM, sebagai saksi  yang  tidak  mengetahui  dan  mengalami  langsung  peristiwa  tersebut,  tidak  konsisten  dengan pernyataan saksi lain yang mengalami dan mengetahui secara langsung. Dalam kondisi seperti ini sulit untuk menyatakan bahwa pernyata an “... telah terbukti secara sah dan meyakinkan …” dalam diktum tersebut  tidak  bermasalah.  Apalagi,  dalam  awal  kesaksiannya,  KBP  dan  SBM  menyatakan  bahwa mereka mengetahui peristiwa tersebut dari kesaksian YT, sehingga perbedaan kesaksian tersebut bisa jadi menandakan kemungkinan bahwa KBP dan SBM tidak memahami secara utuh atau bahkan tidak jujur terkait informasi yang dia dengar dari YT. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa kualitas klaim “... telah terbukti secara sah dan meyakinkan …” dari su dut pandang teori argumentasi justru tidak meyakinkan.
Sebagai  pembanding  lainnya,  kita  perlu  juga  menguji  konsistensi  kesaksian  KBP  dan  SBM dengan pengakuan RH dalam soal peristiwa pembunuhan itu. Dalam pengakuannya, RH menyatakan.
(5) “Bahwa yang membunuh a dalah Jeni, Ama Pasti, Ama Fandi, dan Amosi Hia dan saksi pada saat itu dipaksa oleh Jeni untuk menusuk korban Kolimarinus Zega memakai pisau.” “Bahwa terdakwa ikut menusuk korban Kolimarinus Zega . ” (Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor: 07/Pid.B/2013/PN-GS, 2013: 47)
Seperti dapat dilihat di atas, pengakuan RH memiliki beberapa informasi yang identik dengan kesaksian YT. Mereka sama-sama menggunakan verba menusuk untuk menyebut perbuatan RH. RH dan YT juga sama-sama menyebut nomina pisau sebagai alat untuk membunuh KZ. Seperti dapat kita lihat  juga  sebelumnya,  KBP  dan  SBM  menggunakan  frasa  verba  membacokkan  berkali-kali  dan nomina parang, yang memiliki dampak lebih tinggi untuk menyebabkan kematian daripada menusuk dan pisau. Tentu saja, kita perlu mempertimbangkan sekali lagi bahwa dalam kesaksian di pengadilan, KBP dan SBM menyatakan bahwa mereka mengetahui  peristiwa tersebut dari RH dan juga YT. Ini berarti bahwa KBP dan SBM sekali lagi tidak konsisten dengan pernyataan saksi yang justru dijadikan dasar  bagi  kesaksian  mereka.  Dengan  demikian,  kualitas  klaim  “...  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan …” semakin tidak meyakinkan dari sudut pandang te ori argumentasi.
Kualitas Argumentasi pada Klaim “Terencana dan Bersama - sama” Selanjutnya,  berdasarkan  dua  versi  kesaksian  yang  berbeda  tersebut – tentu  dengan  derajat empathy dan focalisation yang juga berbeda – , kita dapat juga mempersoalkan klaim lain yang terdapat di dalam diktum pertama putusan pengadilan tersebut, yaitu frasa “. .. berencana dan bersama- sama …”. Dalam  putusan  tersebut, unsur  “direncanakan  terlebih  dahulu”  dijelaskan  dengan  merujuk  kepada beberapa pendapat, yaitu pengertian yang terdapat di dalam Memorie van Toelichting (MvT), pendapat yang  dikemukakan  oleh  Andi  Hamzah  dalam  Azas-azas  Hukum  Pidana  Indonesia,  dan  pendapat H.A.K Moch. Anwar, S.H. dalam Hukum Pidana (Buku II). Berdasarkan pendapat tersebut, majelis hakim mendefinisikan unsur direncanakan terlebih dahulu dengan tiga batasan, yaitu (1) merencanakan kehendak  atau  maksud  terlebih  dahulu;  (2)  merencanakan  dalam  keadaan  tenang;  dan  (3) melakukannya  dalam  keadaan  tenang  (Putusan  Pengadilan  Negeri  Gunung  Sitoli  Nomor: 07/Pid.B/2013/PN-GS, 2013: 61).
Dengan melihat kriteria yang dikemukakan hakim tersebut dan dengan mendasarkan analisis kepada teori argumentasi, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim menggunakan skema argumentasi yang  didasarkan  klasifikasi  verbal  dalam  kerangka  teori  yang  dikembangkan oleh  Walton  dan  atau metode genus dan definisi dalam pandangan Keraf (Keraf 1982, 108; Walton 2006, 129) . Skema umum dari  argumentasi  yang  didasarkan  atas  klasifikasi  verbal  ini  didasarkan  atas  premis  umum,  premis klasifikasi,  dan  simpulan  atau  klaim.  Berikut  uraian  dari  skema  argumentasi  yang  didasarkan  atas klasifikasi verbal.
Premis Individual : a memiliki sifat F. Premis Klasifikasi : Setiap x yang memiliki sifat F dapat diklasifikasikan sebagai x yang memiliki sifat G. Konklusi : a memiliki sifat G.
(Walton 2006, 129)
Dalam kaitannya dengan putusan pengadilan yang menjadi objek analisis dalam kajian ini, a dapat  diterjemahkan  sebagai  perbuatan  RH  dan  F  merupakan  “batasan  majelis  hakim  tentang direncanakan  terlebih  dahulu”  sebagai  batasan  dari  G  yang  mengacu  kepada  unsur  “unsur direncanakan terlebih dahulu”. Dengan begitu, skema argumentasi yang dibangun oleh majelis hakim dalam putusan pengadilan tersebut adalah sebagai berikut.
Premis Individual
: Perbuatan RH memiliki sifat (yang se suai dengan) “batasan majelis hakim tentang direncanakan terlebih dahulu” . Premis Klasifikasi :  Setiap  x  yang  memiliki sifat  (yang  sesuai  dengan) “batasan majelis hakim tentang  direncanakan  terlebih  dahulu  dapat  diklasifikasikan  sebagai  x  yang memiliki si fat “unsur direncanakan terlebih dahulu”. Konklusi :  Perbuatan  RH  memiliki  sifat  (memenuhi  kriteria)  “unsur  direncanakan terlebih dahulu”.
Berdasarkan  penjabaranan  skema  tersebut,  putusan  tersebut  seharusnya  menyediakan informasi mengenai perencanaan yang melibatkan RH sebagai terdakwa kasus pembunuhan dan – tentu  saja – perencanaan  yang  dimaksud  oleh  majelis  hakim  itu  memenuhi  tiga  kriteria  yang  telah mereka tetapkan sendiri. Akan tetapi, sebagaimana dapat dilihat dalam pernyataan KBP dan SBM yang telah  dikutipkan  di  atas,  tidak  ada  pernyataan  yang  menunjukkan  bahwa  RH  telah  merencanakan pembunuhan tersebut bersama dengan pelaku lainnya dalam suatu kondisi yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh majelis hakim. Sebaliknya, dalam keterangan saksi YT, yang merupakan saksi dengan tingkat pengetahuan dan keterlibatan paling baik, kondisi keterpaksaan dari RH justru mengemuka. Agar lebih jelas, tampaknya kita dapat memperhatikan kesaksian YT berikut.
(6) “Bahwa setelah sampai di Tugala Oyo, saksi dan lainny a tidak berhenti di rumah terdakwa Rusula Hia dan langsung melewati setelah setengah kilometer dan baru berhenti di simpang setelah rumah terdakwa Rusula Hia Als Ama Sini.”
“Bahwa setelah sampai di simpang itu Jeni mengatakan kepada terdakwa Rusula Hia cep at kita ambil tokek itu, dan terdakwa jawab di rumah ada sudah kita lewati dan Jeni mengancam terdakwa dengan mengatakan jangan macam- macam kubunuh kau nanti.”
“Bahwa saksi  tidak  tahu kenapa  saat  itu  tidak berhenti di  rumah  terdakwa Rusula  Hia padahal sebe lumnya janji menjemput tokek di rumah terdakwa Rusula Hia”
“Bahwa  Jeni  mengancam  terdakwa  Rusula  Hia  dengan  cara  menarik  parang  dari  belakang punggungnya dan mengatakan kubunuh kau jangan macam- macam.” “Bahwa saksi dan yang lain pergi mengambil tokek di hu tan melalui jalan setapak yang ditunjukkan oleh Jeni pada saat itu.”
(Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor: 07/Pid.B/2013/PN-GS, 2013: 39 – 40)
Seperti dapat dilihat, dalam kesaksian YT tersebut, terdapat beberapa peristiwa mengenai detail peristiwa sebelum pembunuhan terjadi yang tidak tersedia dalam kesaksian KBP dan SBM. Dalam pernyataan  “saksi  (YT)  tidak  ta hu  kenapa  saat  itu  tidak  berhenti  di  rumah  terdakwa  RH  padahal sebelumnya janji menjemput tokek di rumah terdakwa RH” menyiratkan keheranan YT akan peristiwa yang dinyatakannya dalam “... setelah sampai di Tugala Oyo, saksi (YT) dan lainnya tidak berhenti di rumah terdakwa RH dan langsung melewati setelah setengah kilometer dan baru berhenti di simpang setelah  rumah  terdakwa  RH  Als  AS”.  Keheranan  itu  tampaknya  bukan  hanya  dialami  oleh  YT, melainkan juga oleh RH. Dalam pengakuannya, RH menyatakan “Bahwa sewa ktu melewati rumah terdakwa sudah dibilang stop di sini, namun mereka terus jalan dan baru terdakwa kejar mereka dan ketemunya di simpang ” (Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor: 07/Pid.B/2013/PN-GS,
2013:  48).  Bagaimanapun  juga,  keheranan  YT  dan  RH  ini  mengimplikasikan  suatu  kemungkinan presupposisi yang sama, yaitu bahwa YT dan RH pada dasarnya tidak memiliki kehendak dan maksud untuk membunuh dan apalagi merencanakan kehendak dan maksud tersebut.
Dalam kesaksian YT juga terdapat informasi mengenai ancaman J kepada RH soal mengapa J dan  beberapa  orang  tersebut  berhenti  di  simpang  tersebut  dan  bukan  di  rumah  RH.  Dalam kesaksiannya, YT dua kali menyatakan bahwa Jeni mengancam terdakwa RH dengan parang sambil mengatakan mengatakan “jangan macam - macam kubunuh kau nanti” dan atau “kubunuh kau jangan macam- macam”. Dua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa beberapa saat sebelum pembunuhan terja di, RH berada di bawah ancaman J. Itu berarti bahwa kualitas klaim “berencana” yang terdapat di dalam  diktum  semakin  tidak  meyakinkan.  Sebab,  situasi  tersebut  menggugurkan  kriteria “merencanakan dalam keadaan tenang” yang ditentukan oleh majelis hakim. Per nyataan-pernyataan tersebut  justru  menunjukkan  bahwa  RH  di  bawah  ancaman  dan  dalam  kendali  J.  Situasi  yang memperlihatkan bahwa RH berada dalam ancaman dan dalam kendali J serta tidak ikut merencanakan peristiwa pembunuhan terjadi juga dapat dilihat dalam pengakuan RH berikut ini.
(7) “Bahwa sewaktu melewati rumah terdakwa sudah dibilang stop di sini, namun mereka terus jalan dan baru terdakwa kejar mereka dan ketemunya di simpang .” “Bahwa terdakwa tidak ada membawa parang.”
“Bahwa setelah  terdakwa  sampai  ke simpang itu  terdakwa bilang “apa ini” dan  Jeni  menjawab “jangan ikut campur” dan baru Jeni membawa kami ke hutan melalui jalan setapak.” “Bahwa terdakwa ada melihat parang sewaktu Jeni mengancam terdakwa”
(Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor: 07/Pid.B/2013/PN-GS, 2013: 48)
Seperti dapat dilihat, dalam pengakuannya, RH sempat mempersoalkan J yang membawa para korban pembunuhan bukan ke rumahnya, melainkan ke simpang, yaitu dengan bertanya “Apa ini?”. J lalu menjawab dengan kalimat “Jangan ikut campur”. Rentetan tanya -jawab ini menunjukkan bahwa RH  bukan  hanya  tidak  mengetahui  rencana  pembunuhan  J  terhadap  para  korban,  melainkan  juga keberatan  dengan  J  karena  bertindak  di  luar  kesepakatan  RH  dengan  para  korban.  Hal  ini menunjukkan  secara  lebih  kuat  bahwa  RH  tidak  ikut  merencanakan  pembunuhan,  dan  karena  itu melemahkan lebih dalam lagi soal klaim “berencana” yang terdapat di dalam diktum pe rtama. Selanjutnya, dapat juga dilihat bahwa meskipun RH tidak menyebutkan secara spesifik apakah Jeni mengacungkan parang atau tidak, tetapi dia menyatakan melihat parang ketika J mengancamnya. Hal ini bersesuaian dengan apa yang dinyatakan oleh YT dalam hal ancaman J kepada RH dan dalam hal  ada  parang  yang  terdapat  ketika  pembicaraan  terjadi,  meskipun  kesaksian  YT  berbeda  dari pengakuan RH dalam hal apakah parang tersebut diacungkan atau tidak. Sekali lagi, ini menunjukkan kondisi  RH  yang  berada  di  bawah  ancaman  J  pada  saat-saat  menjelang  pembunuhan  itu  terjadi. Kemudian, dalam situasi di bawah ancaman dan kendali J itulah YT dan RH masuk ke dalam hutan mengikuti J. Hal ini lebih jauh menunjukkan bagaimana YT dan RH tidak terlibat dalam perencanaan dan  juga  tidak  berada  dalam  keadaan  tenang,  dan  hal  itu  tentu  saja  semakin  menunjukkan  bahwa kriteria  “merencanakan  dalam  keadaan  tenang”  yang  menjadi  salah  satu  batasan  dari  unsur “direncanakan terlebih dahulu” dalam putusan pengadilan tersebut tidaklah dapat te rpenuhi. Dengan demikian, terutama sekali mengingat kesaksian YT dan pengakuan RH merupakan satu-satunya versi kesaksian tentang keadaan sebelum pembunuhan dilakukan, klaim “berencana” yang terdapat di dalam diktum  pertama  putusan  tersebut  semakin  tidak  dapat  dibuktikan  dari  sudut  pandang  teori argumentasi.
Setelah membahas bagaimana kriteria merencanakan kehendak dan maksud dengan tenang dan juga merencanakan dalam keadaan tenang, kita dapat menganalisis kriteria melakukan perbuatan dengan tenang sebagaimana yang ditetapkan majelis hakim dalam memutus perkara ini. Untuk itu kita perlu  melihat  kembali  pernyataan  para  saksi  dan  juga  RH  terkait  peristiwa  pembunuhan  tersebut. Terkait dengan bagaimana cara RH membunuh KZ, dalam kesaksiannya, KBP dan SBM menyatakan bahwa.
(8) … kemudian terdakwa RH alias AS alias R mengeluarkan sebilah parang lalu membacokan parang ke leher korban KZ alias BY alias AG secara berkali- kali … selanjutnya terdakwa RH menusukan parang yang ia pegang ke arah paha korban …
(Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor: 07/Pid.B/2013/PN-GS, 2013: 28, 31)
Pernyataan  tersebut  menyiratkan  RH  melaksanakan  pembunuhan  dengan  tenang,  sehingga apabila kita hanya berpegang kepada kesaksian KBP dan SBM, unsur “melakukan dengan tenang” sebagai salah satu kriteria “direncanakan terlebih dahulu” sebagaimana telah disebutkan oleh majelis hakim dalam putusan tersebut menjadi seolah-olah terpenuhi.
Namun  demikian,  tampaknya  kita  perlu  kembali  melihat  juga  pernyataan  saksi  YT tentang situasi  ketika  pembunuhan  tersebut  terjadi  untuk  melihat  apakah  RH  benar-benar  melakukan pembunuhan tersebut dalam keadaan tenang. Berikut kami kutipkan kembali pernyataannya.
(9) “Bahwa  Jeni  mengancam  terdakwa  Rusula  Hia  dengan  mengatakan  ini  pisau  tusuk  cepat  dan setelah itu terdakwa Rusula Hia menusuk korban Kolimarinus Zega.”
“Bahwa pisau itu dimana diambil oleh terdakwa Rusula Hia dari Ama Pasti” “Bahwa selanjutnya terdakwa Rus ula Hia menusukkan parang ke arah paha korban Kolimarinus Zega.”
(Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor: 07/Pid.B/2013/PN-GS, 2013: 40)
Seperti dapat dilihat, YT menyatakan bahwa J memerintahkan RH untuk mengambil pisau dan menusuk KZ. RH menuruti perintah tersebut. Meskipun dalam kesaksian YT terkait peristiwa ini tidak terdapat satupun kata ancaman yang diucapkan J, kondisi keterancaman RH dan YT pada  dasarnya dapat  diinferensikan  dari  kejadian  sebelumnya,  di  mana  J  mengancam  RH  dengan  menggunakan parang untuk tidak bertindak di luar kendalinya. Selain itu, RH juga mengakui bahwa dirinya dipaksa untuk menusuk KZ oleh J. Berdasarkan kesaksian YT dan pengakuan RH ini, sekali lagi dengan juga mempertimbangkan tingkat pengetahuan dan keterlibatan YT dan RH yang lebih baik dari KBP dan SBM, sulit untuk mengatakan bahwa RH melakukan pembunuhan itu dalam keadaan tenang. Dengan begitu, seluruh kriteria yang ditu liskan majelis hakim mengenai batasan “direncanakan terlebih dahulu” tidak ada satupun yang dapat terpenuhi. Ini berarti bahwa klaim “secara berencana” juga memiliki kualitas yang sama rendahnya dengan klaim “secara sah dan meyakinkan, sehingga dapat disim pulkan bahwa diktum pertama dalam putusan pengadilan tersebut dapat dikategorikan sebagai klaim yang didukung oleh bukti dengan kualitas yang buruk.

## Kualitas Argumentasi pada Klaim “Patut Dijatuhi Pidana Mati”
Terakhir,  setelah  kita  dapat  menentukan  kual itas  klaim  “secara  sah  dan  meyakinkan”  dan “secara  berencana  dan  bersama - sama”  dalam  diktum  pertama,  kini  kita  dapat  melihat  bagaimana kualitas klaim diktum kedua dari putusan pengadilan ini, yaitu “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RH alias AS alias R, oleh karena itu dengan Pidana Mati” (“Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor: 07/Pid.B/2013/PN- GS” 2013, 75) . Seperti telah dijelaskan sebelumnya, kualitas klaim dari diktum pertama dapat dikategorikan sebagai buruk, karena didukung oleh bukti yang sama sekali tidak meyakinkan. Dengan demikian, kita dapat juga memperkirakan bahwa simpulan RH dapat dijatuhi hukuman  mati  juga  bermasalah  dari  sudut  pandang  teori  argumentasi.  Sebab,  dalam  rangkaian argumentasi yang bersifat serial, sulit untuk dapat membenarkan simpulan akhir apabila simpulan dari rangkaian argumentasi sebelumnya bermasalah. Artinya, dari sudut pandang teori argumentasi, tidak sepantasnya RH dijatuhi hukuman mati.

## SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  yang  telah  dilakukan,  terdapat  beberapa  hal  yang  dapat  disimpulkan. Pertama,  validitas  kesaksian  KBP  dan  SBM  patut  dipertanyakan  karena  tingkat  pengetahuan  dan tingkat keterlibatan yang rendah lebih rendah daripada kesaksian YT dan pengakuan RH. Lebih dari itu, secara jelas dinyatakan bahwa kesaksian KBP dan SBP didasarkan atas pengakuan RH dan YT,
tetapi beberapa bagian dalam kesaksian mereka justru bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh RH  dan  YT  sebagai  orang  yang  memiliki  tingkat  pengetahuan  dan  tingkat  keterlibatan  lebih  baik. Dengan begitu, apabila kita menggunakan pertanyaan evaluatif yang dianjurkan Douglas Walton untuk menguji  kualitas  argumentasi  yang  didasarkan  atas  pengetahuan  seseorang  ( argument  from  position  to know ), maka klaim secara sah dan meyakinkan yang terdapat di dalam diktum dapat dikatakan buruk secara argumentatif.
Kedua, kesaksian YT dan pengakuan RH mengenai peristiwa sebelum terjadinya pembunuhan terhadap  tiga  orang  tersebut  menunjukkan  suatu  keadaan  di  mana  YT  dan  RH  tidak  mengetahui rencana J dan mengalami ancaman dari J, sehingga mau tidak mau harus berada di bawah kendali J dan kawan-kawannya. Begitu pula ketika peristiwa pembunuhan itu terjadi. Seperti telah disebutkan, penusukan KZ oleh RH bahkan dilakukan secara terpaksa atas perintah Jeni dalam keadaan di bawah ancaman. Artinya, klaim terencana dan bersama-sama sulit untuk dibuktikan karena tidak memenuhi seluruh kriteria “berencana” yang ditentukan sendiri oleh majelis hakim.
Ketiga, jika kriteria “sah dan meyakinkan” dan “berencana dan bersama - sama” tidak dapat terpenuhi secara argumentatif, maka klaim patut dijatuhi pidana mati tidaklah juga dapat dikatakan kuat atau baik secara argumentatif. Atau lebih tepat apabila dinyatakan bahwa argumentasi tersebut buruk atau lemah, sehingga seharusnya RH tidak patut dijatuhi hukuman mati.
Penelitian  ini  dapat  dimanfaatkan  oleh  pengambil  kebijakan  sebagai  bahan  pertimbangan dalam  mengambil  kebijakan  dan  keputusan. Dengan berbagai  pertimbangan  diharapkan  keputusan yang diambil dapat bermanfaat bagi banyak pihak serta tidak merugikan. Berdasarkan penelitian ini maka  peneliti  dapat  memberikan  rekomendasi  untuk  penelitian  selanjutnya.  Berbagai  tema  dalam penelitian  linguistik  forensik  sangat  bermanfataan  untuk  dikaji.  Fenomena  perundang-undangan dengan penggunaan bahasa yang ambigu, berbagai kasus di persidangan yang berkaitan dengan data kebahasaan,  sampai  pada  kasus-kasus  yang  dapat  diselesaikan  dengan  pertimbangan  kebahasaan menjadi bagian yang penting untuk diteliti dari sudut pandang linguistik forensik.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah menuntun penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penulisan artikel ini, terutama kepada pihak Kontras yang telah mendukung baik secara moril maupun materiel.

## DAFTAR PUSTAKA
Andreescu, V., & Hughes, T. T. (2020). Public opinion and the death penalty in Japan. Punishment \&Society . https://doi.org/10.1177/1462474520915572 Anjari, W. (2020). Penerapan pidana mati terhadap terpidana kasus korupsi. Masalah-Masalah Hukum , 49 (4), 432 – 442. https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.432-442
Anugrah, R., & Desril, R. (2021). Kebijakan formulasi perbuatan melawan hukum dalam pembaharuan hukum  pidana  Indonesia. Journal  Pembangunan  Hukum  Indonesia , 3 (1),  80 – 95. https://doi.org/10.37859/jeq.v6i1.2683 Apriyani, R. (2021). Sistem sanksi dalam hukum pidana. Journal of Islamic Law Studies , 2 (2), 17 – 40. Arifianto, Y. A., & Santo, J. C. (2020). Memahami hukuman salib dalam perspektif intertestamental sampai dengan perjanjian baru. SOTIRIA (Jurnal Theologia dan Pendidikan Agama Kristen) , 3 (1),
43 – 52. https://doi.org/10.47166/sot.v3i1.20 Coulthard,  M.,  &  Johnson,  A.  (2007). An  Introduction  to  Forensic  Linguistics  Language  in  Evidence . Routledge: Routledge Press.
Davidson,  M.  (2011).  The  ritual  of  capital  punishment. Criminal  Justice  Studies , 24 (3),  227 – 240. https://doi.org/10.1080/1478601X.2011.593341
Gilani, N. F. (2009). Should Pakistan abolish or retain capital punishment? Policy Perspectives , 6 (2), 133 – 148. http://www.jstor.org/stable/42909241 Girelli, G. (2021). “Alternative facts”: Public opinion surveys on the death penalty for drug offences in  selected  Asian  countries. International  Journal  of  Drug  Policy , 92, 103155.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2021.103155
Godcharles, B. D., Rad, J. D. ., Heide, K. M., Cochran, J. K., & Solomon, E. P. (2019). Can empathy close the racial divide and gender gap in death penalty support? Behavioral Sciences & the Law . 37 (1), 16-37. https://doi.org/10.1002/bsl.2391 Govier, T. (1985). A Practical Study of Argument . Wadsworth Pub. Co. Halliday, M. A. K., & Hasan, R. (1992). Bahasa, Konteks, dan Teks . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Haney, C., Zurbriggen, E. L., & Weill, J. M. (2022). The continuing unfairness of death qualification: Changing death penalty attitudes and capital jury selection. Psychology, Public Policy, and Law , 28 ,
1 – 31. https://doi.org/10.1037/law0000335 Hati,  A.  A.  I.  D.  P.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2019).  Tinjauan  yuridis  terkait permohonan  suntik  mati  (Euthanasia)  ditinjau  dari  kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.
Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha , 2 (2), 134 – 144. https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i2.28779
Hynd,  S.  (2012).  Murder  and  mercy:  Capital  punishment  in  colonial  Kenya,  ca.  1909 — 1956. The International Journal of African Historical Studies , 45 (1), 81 – 101. https://www.jstor.org/stable/23267172
Jiang, S., & Wang, J. (2008). Correlates of support for capital punishment in China. International Criminal Justice Review , 18 (1), 24 – 38. https://doi.org/10.1177/1057567708315654 Jouet, M. (2022). Death penalty abolitionism from the enlightenment to modernity. American Journal of Comparative Law . https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3733016 Keraf, G. (1982). Argumentasi dan Narasi: Komposisi Lanjutan III . Jakarta: Gramedia.
Khairunisa, K., & Ravena, D. (2021). Analisis hambatan pelaksanaan eksekusi pidana mati pada pelaku tindak  pidana  peredaran narkotika  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan  dihubungkan  dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015. Jurnal Riset Ilmu Hukum , 1 (1),
15 – 20. https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.59
Kramer, E., & Stoicescu, C. (2021). An uphill battle: A case example of government policy and activist dissent on the death penalty for drug-related offences in Indonesia. International Journal of Drug Policy , 92 , 103265. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2021.103265 Liu, J. Z. (2021). Public support for the death penalty in China: Less from the populace but more from elites. The  China  Quarterly , 246 . https://www.cambridge.org/core/journals/china- quarterly/article/public-support-for-the-death-penalty-in-china-less-from-the-populace-but- more-from-elites/49EFE637D066CCFB7C7ED709C1B58893
Lon,  Y.  S.  (2020).  Penerapan  hukuman  mati  di  Indonesia  dan  implikasi  pedagogisnya. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasii , 14 (1), 47 – 55. https://doi.org/10.22225/kw.14.1.2020.47-
55
Mahsun. (2018). Linguistik Forensik: Memahami Forensik Berbasis Teks dalam Analogi DNA . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
McCarthy, D., & Brunton-Smith, I. (2022). Attitudes towards the death penalty: An assessment of individual  and  country-level  differences. European  Journal  of  Criminology , 0 (0),  1 – 24. https://doi.org/10.1177/14773708221097670 McMenamin,  G.  R.  (2002).  Forensic  linguistics-advances  in  forensic  stylistics. The  British  Journal  of Psychiatry , 111 . Mufida, A. (2020). Polemik  pemberian hukuman mati pelaku korupsi di tengah pandemi covid-19. ADALAH Buletin Hukum dan Keadilan , 4 (1), 223 – 230. Renkema, J. (2004). Introduction to Discourse Studies . John Benjamins Publishing Company.
Sabriseilabi,  S.,  Williams,  J.,  &  Sadri,  M.  (2022).  How  does  race  moderate  the  effect  of  religion dimensions  on  attitudes  toward  the  death  penalty?  In Societies (Vol.  12,  Issue  2). https://doi.org/10.3390/soc12020067
Shabrina, S. N., Setiawan, & Setiawan, T. (2022). Analisis teks hoaks seputar informasi bank: Kajian bahasa perspektif analisis wacana kritis dan linguistik forensik. KEMBARA: Jurnal Keilmuan
Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya , 8 (2), 492 – 507. https://doi.org/10.22219/kembara.v8i2.21478
Sinulingga,  R.,  &  Sugiharto,  R.  (2020).  Studi  komparasi  sanksi  pidana  pembunuhan  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam rangka pembaharuan Hukum Pidana. Sultan Agung Fundamental Research Journal , 1 (1), 31 – 43. Slobogin,  C.  (2009). Capital  Punishment  and  Dangerousness  BT-Mental  Disorder  and  Criminal  Law: Responsibility, Punishment and Competence (R. F. Schopp, R. L. Wiener, B. H. Bornstein, & S. L. Willborn  (eds.);  pp.  119 – 133).  Springer  New  York. https://doi.org/10.1007/978-0-387- 84845-7_5
Strazny, P. (2005). Encyclopedia of Linguistics . Fitzroy Dearborn. Toulmin, S. (2003). The Uses of Argument . Cambridge: Cambridge University Press. Walton, D. (2006). Fundamentals of Critical Argumentation. Cambridge: Camdrige University Press. Walton, R. E., & Torabinejad, M. (2002). Principles and Practice of Endodontics . W.B. Saunders Company. Wu,  S. (2021).  The  effect  of  wrongful  conviction  rate on  death  penalty  support:  A research note. Journal of Experimental Criminology , 18 , 871 – 884. https://doi.org/10.1007/s11292-021-09467-w Yelderman, L. A., & West, M. P. (2019). Death penalty decision ‐ making: Fundamentalist beliefs and the evaluation of aggravating and mitigating circumstances. Legal and Criminological Phsychology , 24 (1). 103-122. https://doi.org/10.1111/lcrp.12141