## JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

## Volume 30, Nomor 2, Juli - September 2017
Halaman 125 - 252

## DAFTAR ISI
LEMBAR ABSTRAK  ----------------------------------------------------------------
125 - 132

## PENGEMBANGAN  MODUL  BERBASIS  PENGAJARAN  DAN  PEMBELAJARAN
KONTEKSTUAL  ( CONTEXTUAL  TEACHING  AND  LEARNING )  PADA  MATA
PELAJARAN IPA KELAS V SEKOLAH DASAR
Arnianti  ---------------------------------------------------------------------------
133 - 144

## KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KOTA SURAKARTA: STUDI KASUS RELASI ANTARA MASJID AL FURQON DAN GEREJA BETHEL INJIL SEPENUH “NAFIRI
SION” KARANGTURI Lilam Kadarin Nuriyanto  --------------------------------------------------------- 145 - 162 MUTU  RAUDHATUL  ATHFAL  DI  KOTA  JAMBI  DALAM  PERSPEKTIF  STANDAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Juju Saepudin --------------------------------------------------------------------- 163 - 182 STUDI TENTANG PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN OPERASI BERSAMA PT. BUMI SIAK PUSAKO-PERTAMINA HULU KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU Anton Afrizal Candra  ------------------------------------------------------------- 183 - 194 RELASI  ANTARUMAT  BERAGAMA  PADA  PERGURUAN  KRISTEN  METHODIST: STUDI KASUS DI BANDA ACEH Mumtazul Fikri -------------------------------------------------------------------- 195 - 212

## POTRET KONSELING MULTIBUDAYA KONSELOR MADRASAH DAN PELATIHAN KOMPETENSI KONSELOR
Agus Akhmadi  -------------------------------------------------------------------- 213 - 228 PENELITIAN FIQIH: SEBUAH MODEL PENELITIAN HUKUM ISLAM Sakirman  -------------------------------------------------------------------------- 229 - 248 PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN  --------------------------------------------------------------- 249 - 252

## DARI MEJA REDAKSI
Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Volume 30 Nomor 2, Juli-September Tahun 2017 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Penerbitan edisi kali ini bersamaan dengan perubahan  susunan  Dewan  Redaksi  Jurnal  PENAMAS  terhitung  sejak  Januari  2017.  Jurnal PENAMAS  mulai  tahun  itu  juga  memulai  pengelolaannya  dengan  menggunakan Open Journal System (OJS). Sistem ini memungkinkan artikel-artikel yang terbit di setiap edisinya dapat diunduh secara lengkap melalui website Jurnal PENAMAS. Kami berharap, perubahan pengelolaan menjadi OJS ini menjadikan diseminasi artikel dapat tersebar lebih luas melalui media online .
Jurnal  PENAMAS  edisi  kali  ini  menyajikan  sebanyak  7  (tujuh)  artikel,  yang  terbagi  ke dalam artikel-artikel yang terkait dengan bidang Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur dan Khazanah Keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini menjadi fokus Jurnal PENAMAS, sesuai dengan Tugas dan Fungsi kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.
Melalui Pengantar Redaksi ini, kami dari Tim Redaksi memohon maaf karena perubahan sistem  pengelolaan  menjadi  OJS  ini  ternyata  menjadi  penyebab  penerbitan  mengalami keterlambatan.  Seperti  pada  nomor  pertama  bulan  April-Juni,  perubahan  pengelolaan jurnal menjadi OJS ini cukup mempengaruhi proses editorial. Misalnya, proses koreksi dan revisi dari penulis ke Tim Redaksi, begitu pun dari penulis ke Mitra Bestari, dan sebaliknya mengalami beberapa kali kesalahan dalam proses submission dan uploading secara online . Salah satu penyebabnya adalah karena kekurangpahaman sistem OJS dari beberapa penulis dan  anggota  Tim  Redaksi  dan  juga  Mitra  Bestari.  Karenanya,  terdapat  perbedaan  waktu penerbitan  dengan  waktu  pengesahan  naskah  pada  nomor  kali  ini.  Seluruh  naskah  baru selesai disahkan untuk diterbitkan pada bulan Oktober, sementara jadwal penerbitan kami untuk nomor kedua ini sebenarnya adalah Juli-September. Selain itu, kami kerap mengalami kendala teknis, sehingga membuat website PENAMAS tidak dapat diakses.
Pada  edisi  tahun  2018,  Tim  Redaksi  memutuskan  bahwa  dalam  rangka  mendukung sistem OJS ini, maka jumlah edisi Jurnal PENAMAS akan dikurangi menjadi dua edisi atau nomor.  Dengan  frekuensi  penerbitan  dua  edisi  dalam  setahun,  kami  berharap  akan  lebih mudah dalam mengelola Jurnal PENAMAS dengan sistem OJS. Selain itu, mulai tahun depan juga,  Tim  Redaksi  akan  menghilangkan  imbuhan  "ke"  dan  "an"  pada  kata  “Keagamaan" dan "Kemasyarakatan", tapi tetap mempertahankan nama terbitan jurnal, yaitu: PENAMAS. Tujuannya,  untuk  memperjelas  akronim  atau  singkatan  Jurnal  PENAMAS,  yaitu:  Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat. Namun demikian, pada bagian sinopsis Tim Redaksi akan menjelaskan, bahwa Jurnal PENAMAS ini menerbitkan hasil-hasil penelitian dan pemikiran yang terkait dengan masalah-masalah Keagamaan dan Kemasyarakatan, yang terbagi dalam tiga bidang, yakni: Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur
dan Khazanah Keagamaan. Kami yakin, dengan perubahan ini akan menunjukkan kekhasan Jurnal PENAMAS dibanding jurnal-jurnal lainnya.
Akhirnya, segenap Dewan Redaksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Redaksi, terutama para Mitra Bestari, dan berbagai pihak yang telah membantu proses editorial pada edisi kali ini, yakni: Prof. Dr. Achmad Fedyani Syaifuddin, MA., SS (Universitas Indonesia Depok), Prof. Dr. Oman Fathurahman, M.Hum (PPIM-UIN Syarif Hidayatullah), Prof. Arskal Salim GP., MA., Ph.D (LP2M-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. Dr. Abuddin Nata, MA (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. Dr. M. Ridwan Lubis, MA (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), Prof. Dr. Dwi Purwoko, M.Si (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Prof. Dr. Zulkifli, MA (FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Hendri Tanjung, Ph.D (Universitas Ibn Khaldun Bogor), Dr. Ahmad Najib Burhani, MA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Fuad Fachruddin, Ph.D (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), dan Dr. Nurhattati Fuad, M.Pd (Universitas Negeri  Jakarta)  yang  telah  memberikan  koreksi  dan  saran  perbaikan  untuk  artikel-artikel yang terbit pada Volume 30 Nomor 2, Juli-September Tahun 2017 ini. Juga, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Firdaus Wajidi, Ph.D., (Universitas Negeri Jakarta) selaku editor bahasa untuk abstrak berbahasa Inggris.
Kami  berharap  artikel-artikel  yang  disajikan  pada  edisi  kali  ini  dapat  memberikan kontribusi,  baik  sebagai  bahan/dasar  pertimbangan  kebijakan  di  bidang  pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.
Selamat membaca!
Jakarta, November 2017

## Dewan Redaksi

## RELASI ANTARUMAT BERAGAMA PADA LEMBAGA PENDIDIKAN: STUDI KASUS PADA PERGURUAN KRISTEN METHODIST BANDA ACEH

## INTERRELIGIOUS RELATION IN EDUCATIONAL INSTITUTION: STUDY CASE IN CHRISTIAN METHODIST COLLEGE IN BANDA ACEH

## MUMTAZUL FIKRI

## Abstract
The article reveals that the implementation of syariat Islam in Aceh can guarantee  the  freedom  for  all  religions.  By  conducting  a  case  study  at the  Christian  Methodist  College,  the  author  found  that  the  intercultural and interfaith communication at the educational institution of Christian Methodist, Banda Aceh occurred in several interactions, be it pedagogical, cultural,  and  workplace.  Based  on  the  identity  negotiations  occurring  at the educational institution of Christian Methodist, Banda Aceh, the model of harmony construction within the interfaith relation can be formulated by following several steps. First, respecting other ethnic cultures. Secondly, avoiding interfaith conflict. Third, optimizing the functions of the Forum for  Religious  Harmony  (FKUB)  as  a  media  to  conduct  periodical  and premeditated  dialogues  among  religions.  This  article  concluded  that harmony  in  social  relations  within  the  interfaith  and  intercultural educational  institutions  had  occurred  in  Aceh.  The  reason  is  because multiculturalism is a classic concept in Aceh.
Keywords :  Non-Muslim  schools,  Identity  negotiation,  Islam-Buddhism,
Christian Methodist

## Abstrak
Tulisan  ini  menunjukkan,  bahwa  penerapan  syariat  Islam  di  Aceh  tetap menjamin  kebebasan  pendidikan  bagi  peserta  didik  lintas  agama. Dengan  mengambil  kasus  di  Perguruan  Kristen  Methodist,  penulis menemukan, bahwa komunikasi antarbudaya dan agama di Banda Aceh terjadi dalam beberapa interaksi, seperti pedagogis, budaya, dan kerja. Dengan mengamati interaksi yang terjadi di Perguruan Kristen Methodist Banda  Aceh,  penulis  merumuskan  model  konstruksi  harmoni  dalam relasi lintas agama dengan mengikuti beberapa langkah: Pertama , saling menghormati budaya etnis lain. Kedua , saling menghindari konflik lintas agama. Ketiga , peran Forum  Kerukunan Umat Beragama (FKUB)  dalam melakukan  dialog  antarumat  beragama  secara  berkala  dan  terencana.
Kesimpulannya,  harmonisasi  tercipta  dalam  relasi  sosial  di  lembaga pendidikan  yang  diamati  karena  multikulturalisme  atau  keragaman budaya adalah konsep klasik di Aceh. Kata Kunci :  Sekolah  Non-Muslim,  Negosiasi  Identitas,  Islam-Budha,
Kristen Methodist

## Mumtazul Fikri
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam, Kota Banda Aceh E-mail: mumtazulfikri@ar- raniry.ac.id Naskah Diterima: Tanggal 13 Mei 2017 Revisi 7 November 2017 Disetujui 17 November 2017

## PENDAHULUAN
Tulisan  ini  membahas  tentang  jaminan kebebasan  memperoleh  pendidikan  bagi setiap orang, terlepas agama yang dianutnya, dalam kaitannya dengan penerapan syariat Islam di Aceh. Dengan mengambil kasus di Perguruan  Kristen  Methodist  Banda  Aceh, penulis  menemukan,  bahwa  relasi  antara umat Islam dengan umat beragama lainnya berjalan  dengan  harmonis.  Meskipun demikian,  beberapa  tahun  terakhir  ini, setidaknya  ada  2  (dua)  peristiwa  penting di  Aceh  yang  berhubungan  dengan  relasi Islam  dan  agama  lain,  khususnya  Kristen dan  Budha. Pertama ,  kasus  oknum  dosen Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Ar-Raniry Banda  Aceh  yang  membawa  mahasiswinya untuk  melakukan  studi  banding  gender lintas  agama  ke  sebuah  gereja  di  Banda Aceh  (Tribunnews  2015).  Kasus  ini  cukup menghebohkan di Aceh khususnya pihak  kampus  UIN  Ar-Raniry  terlebih untuk  meredam  amuk  massa  terhadap sang  dosen  tersebut.  Hasilnya,  sang dosen  diberikan  hukuman  berupa  sanksi akademis  (Tribunnews  2015). Kedua ,  kasus kedatangan  pengungsi  Rohingya  ke  pantai timur  Provinsi  Aceh.  Titik  singgung  antara pengungsi Rohingya di dalam pembahasan tulisan  ini  adalah  status  para  pengungsi Rohingya  yang  merupakan  korban  konflik agama  antara  Islam  dan  Budha  di  negara asalnya Myanmar. Rohingya, etnis minoritas yang beragama Islam termarginalkan secara status sosial oleh etnis lain Myanmar yang mayoritas beragama Budha. Kasus Rohingya ini  membuat  meningkatnya  kebencian terhadap  penganut  Budha  Myanmar  di seluruh  dunia,  tidak  terkecuali  Aceh  dan Indonesia (Tempo 2015).
Kedua  kasus  di  atas  tentu  menduduki porsi  relasi  yang  berbeda.  Fokus  kasus pertama,  terletak  pada  dugaan  penistaan agama  oleh  sang  dosen  dengan  mengajak mahasiswa ke dalam gereja guna mendapat pengajaran  dan  khotbah  pendeta.  Dalam hal  ini,  konflik  yang  dimunculkan  adalah antara  sang  dosen  dengan  masyarakat Muslim Aceh yang sangat sensitif terhadap isu-isu  penistaan  agama,  maka stressing kasus  ini  terletak  di  ranah  toleransi  pada relasi Islam-Kristen. Sedangkan fokus kasus kedua,  terletak  pada  respon  masyarakat Aceh  dalam  masalah  pengungsi  Rohingya. Ketika masyarakat dunia bahkan pemerintah Indonesia  menolak  mereka,  Aceh  yang diwakili  masyarakat  nelayan  Aceh  Timur justru  menerima  dengan  lapang  dada, maka stressing kasus kedua ini juga terletak di  ranah  toleransi  tetapi  pada  relasi  Islam- Budha.  Islam  sebagai  agama  yang  dianut masyarakat  Aceh  dan  pengungsi  Rohingya tertindas,  dan  Budha  sebagai  agama  yang dianut mayoritas etnis di Myanmar.
Kasus  di  atas  menunjukkan  adanya dua  respon  yang  berbeda  dari  masyarakat Aceh terkait toleransi antarumat beragama. Untuk kasus pertama, respon yang muncul dari  masyarakat  adalah  respon  negatif.  Ini terbukti dari banyaknya nada-nada sumbang dari masyarakat terhadap sang dosen yang menuntut  pihak  UIN  Ar-Raniry  selaku institusi  induk  sang  dosen  untuk  bersikap tegas  yang  berakhir  kepada  keputusan skorsing.  Sedangkan  kasus  kedua,  respon yang  muncul  adalah  respon  positif.  Ini terbukti  dari  antusias  masyarakat  untuk membantu pengungsi Rohingya. Dua sikap ini  secara  dangkal  melahirkan  kesimpulan sementara, bahwa masyarakat Aceh sangat ramah  terhadap  saudara  sesama  Muslim,

## Jurnal
PENAMAS Volume 30, Nomor 2, Juli-September 2017, Halaman 195 - 214
tetapi  sangat  sensitif  terhadap  penganut agama lain, khususnya Kristen dan Budha.
Faktanya,  kesimpulan  di  atas  agaknya tidak sejalan dengan kenyataan yang terjadi di  dunia  pendidikan  Aceh,  khususnya  di perguruan  Kristen  Methodist  Banda  Aceh. Di sekolah Kristen ini terdapat guru pengajar Muslim  yang  mengajarkan  anak-anak beragama Budha yang didominasi oleh etnis Tionghoa. Selain itu, juga adanya sejumlah karyawan dan pegawai Muslim yang bekerja di lembaga Kristen tersebut. Fakta ini sangat menarik  untuk  dikaji,  mengapa  justru saat  kasus  dugaan  penistaan  agama  oleh penganut  Kristen  dan  merebaknya  kasus penindasan atas nama agama oleh penganut Budha,  tetapi  ada  sekolah  yang  telah mempraktikkan  toleransi  dan  harmonisasi agama,  bahkan  sejak  lama.  Seolah-olah kedua  kasus  yang  telah  dijelaskan  di  atas sama sekali tidak memengaruhi relasi Islam- Budha di Perguruan Kristen Methodist.
Tulisan  ini  akan  menjawab  sebuah pertanyaan utama, bagaimana relasi Islam- Budha  di  Perguruan  Kristen  Methodist Banda  Aceh?  Berikutnya  pertanyaan tersebut  akan  dijawab  dengan  melihat beberapa  permasalahan,  yaitu: Pertama , bagaimana  fakta  multikulturalisme  di Aceh? Kedua , bagaimana hubungan antara syariat  Islam  dan  pluralisme  Agama  di Aceh? Ketiga , bagaimana hubungan antara syariat  Islam  dan  pendidikan  lintas  agama di  Aceh? Keempat ,  bagaimana  negosiasi dalam  relasi  Islam-Budha  di  Perguruan Kristen  Methodist  Banda  Aceh?  Keempat permasalahan  tersebut  akan  menjadi  topik pembahasan  utama  dalam  tulisan  ini. Untuk  kebutuhan  pembahasan,  tulisan  ini akan  dimulai  dengan  menjelaskan  tentang Aceh  dan  multikulturalisme,  syariat  Islam
dan  pluralisme  agama,  syariat  Islam  dan romantisme pendidikan lintas agama, relasi Islam-Budha di Perguruan Kristen Methodist Banda  Aceh,  serta  Aceh  sebagai  model konstruksi harmoni lintas agama.

## Kerangka Konseptual

## Teori Negosiasi Identitas (Identity Negotiation Theory)
Teori  Negosiasi  Identitas  pertama  sekali dicetuskan  oleh  Stella  Ting-Toomey  pada tahun  1986.  Ting-Toomey  menjelaskan, bahwa  identitas  merupakan  mekanisme eksplanatori  dalam  komunikasi  lintas budaya.  Identitas  adalah  refleksi  diri  yang dikomunikasikan antarindividu dalam suatu  interaksi  sosial  tertentu.  Sedangkan negosiasi  adalah  upaya  individu  untuk mengkomunikasikan  identitas  diri  dalam suatu komunikasi lintas budaya, baik dengan cara  memaksa,  mengubah,  menentang, mendefinisikan  atau  mendukung  identitas orang lain (Ting-Toomey 1999).
Ting-Toomey  menegaskan,  bahwa ada  10  asumsi  inti  dalam  teori  negosiasi identitas:
1.  Identitas  keanggotaan  individu  dalam suatu  kelompok  dan  identitas  pribadi terbentuk  melalui  komunikasi  simbolik dengan orang lain.
2.  Setiap  individu  dalam  semua  budaya atau  etnis  memiliki  kebutuhan  dasar yang  sama,  yaitu  motivasi  untuk memperoleh keamanan identitas, kepercayaan, keterlibatan, koneksi, dan konsistensi  baik  pada  level  identitas individu maupun kelompok.
3.  Setiap  individu  akan  mengalami kenyamanan identitas dalam lingkungan
budaya yang akrab baginya, sebaliknya akan  mengalami  ketidaknyamanan identitas  pada  lingkungan  budaya asing.
4.  Setiap  individu  akan  mengalami kepercayaan identitas saat berkomunikasi dalam lingkungan budaya  yang  sama,  sebaliknya  akan terjadi  kegelisahan  identitas  saat berkomunikasi dalam lingkungan berbeda.
5.  Seseorang akan merasa menjadi bagian dari kelompok tertentu saat menerima respon  positif,  sebaliknya  akan  merasa asing bila menerima respon negatif.
6.  Seseorang akan mengharapkan terjadinya  hubungan  yang meaningful antarindividu,  dan  akan  mengalami situasi otonomi identitas saat menghadapi budaya asing.
7.  Individu  akan  mengalami  kestabilan identitas  dalam  lingkungan  budaya yang akrab, sebaliknya akan mengalami perubahan  identitas  dalam  lingkungan budaya asing.
8.  Budaya etnik, personal dan keragaman situasi  turut  memengaruhi  makna, interpretasi,  dan  evaluasi  terhadap tema-tema identitas.
9.  Hasil negosiasi identitas yang memuaskan  akan  meliputi  perasaan dimengerti, dihargai, dan didukung.
10.  Proses  negosiasi  identitas  yang  baik akan  mengintegrasikan  pengetahuan, kesadaran,  dan  keterampilan  interaksi berbasis identitas untuk berkomunikasi secara tepat, efektif, dan adaptif dengan orang lain yang berbeda budaya (Ting- Toomey 2015).
Ting-Toomey  menegaskan,  bahwa komunikasi  antarbudaya  terjadi  dalam  2 (dua) bentuk, yaitu komunikasi mindfulness dan mindlessness .  Komunikasi mindfulness terjadi bilamana adanya kesiapan individu  untuk  mengubah  persepsi  dan kerangka  referensi  serta  termotivasi  untuk menggunakan  identitas  baru  dengan memahami  perbedaan  budaya  dan  etnis. Sebaliknya,  komunikasi mindlessness akan terjadi  bilamana  individu  bersikap  statis pada persepsi dan kerangka referensi yang akrab  dengannya  serta  sulit  menerima perbedaan budaya dan perubahan identitas. Ciri-ciri  suatu  komunikasi  antarbudaya yang mindfulness, yaitu  terpenuhi  2  (dua) aspek: Pertama ,  adanya  kecocokan  atau keserasian antara individu dengan identitas budaya  baru. Kedua ,  adanya  keefektifan, di  mana  individu  tersebut  telah  mencapai shared  meaning dan  menerima  hasil  yang diinginkannya  dari  komunikasi  tersebut (Ting-Toomey 1999).
Komunikasi mindfulness meliputi  5 (lima)  komponen: Pertama ,  kehadiran, di  mana  seorang  individu  meski  hadir sepenuhnya  dalam  suatu  komunikasi  dan mengamati  komunikator  lainnya  dengan tanpa  menghakimi. Kedua ,  meta-kognisi, yaitu  komunikasi  yang  menghubungkan pemikiran,  pengetahuan,  dan  fleksibilitas perilaku. Ketiga , pengetahuan kognitif, yaitu pemahaman mendalam tentang keragaman identitas,  nilai,  norma,  dan  interaksi  sistem budaya asing. Keempat , pengawasan afektif, yaitu pengawasan terhadap gairah dan reaksi emosional  dalam  interaksi  antarbudaya. Kelima ,  meta-komunikasi  pragmatis,  yaitu komponen  tentang  komunikasi  itu  sendiri yang  mengacu  pada  aspek  ‘kapan’,  ‘apa’, ‘kepada  siapa’,  dan  ‘bagaimana’  situasi

## Jurnal
PENAMAS Volume 30, Nomor 2, Juli-September 2017, Halaman 195 - 214
komunikasi  tersebut  terjadi  (Ting-Toomey 2015).  Ringkasnya,  terjadinya  komunikasi mindfulness saat  adanya  toleransi,  saling memahami, menghargai, dan menghormati antar  individu  dalam  komunikasi  tertentu dengan  keberagaman  identitas,  budaya, etnis bahkan agama.

## Kesadaran Budaya (Cultural Awarness)
Kesadaran  budaya  adalah  sikap  seorang individu yang mampu menghargai, memahami,  dan  menghormati  perbedaan budaya  dirinya  dengan  budaya  lain  di  luar dirinya.  Kesadaran  budaya  merupakan  hal yang  sangat  penting  untuk  memahami keragaman  budaya  dan  multikulturalisme di  dalam  masyarakat.  Banyaknya  konflik dan  pertikaian  terjadi  disebabkan  karena diskriminasi  dan  marginalisasi  akibat  dari gagal  memahami  perbedaan  budaya. Terkadang  masyarakat  gagal  memahami, bahwa setiap budaya adalah unik dan khas yang  tentu  berbeda  antara  satu  daerah dengan  daerah  lain.  Kegagalan  memahami budaya akan menimbulkan kecenderungan untuk melakukan perlakuan sama terhadap budaya  yang  berbeda-beda,  dan  hal  ini seringkali  bermuara  kepada  pertikaian bahkan konflik antar etnis.
Dalam  aplikasinya,  kesadaran  budaya terdapat  beberapa  tingkatan: Pertama , data  and  information .  Tingkatan  ini  adalah tingkatan terendah pada kesadaran budaya, di  mana  seorang  individu  mengetahui informasi  tentang  adat  istiadat,  simbol- simbol,  dan  ritual  budaya  etnis  tertentu. Meskipun  tingkatan  ini  adalah  tingkatan terendah, tetapi data dan informasi menjadi modal  awal  lancarnya  proses  komunikasi. Kedua , culture  consideration .  Tingkatan
ini  merupakan  kelanjutan  dari  tingkatan sebelumnya, di mana seorang individu tidak sebatas mengetahui tetapi juga memahami nilai-nilai  yang  terkandung  di  dalam budaya suatu etnis, sehingga menimbulkan pertimbangan  tentang  nilai-nilai  tersebut, sehingga  semakin  memperkuat  interaksi dan proses komunikasi yang terjadi. Ketiga , cultural knowledge . Tingkatan ini merupakan kelanjutan  tingkatan  sebelumnya,  di  mana pertimbangan  tentang  nilai-nilai  suatu budaya  diterapkan  dalam  pemahaman suatu  budaya.  Pengetahuan  budaya  dapat dilakukan  melalui  pelatihan  khusus  untuk lebih  memahami  sejarah  suatu  budaya. Keempat , cultural  competence .  Tingkatan ini merupakan tingkatan tertinggi, di mana kompetensi  budaya  akan  melahirkan kelenturan budaya yang akan menciptakan kecerdasan budaya (Kertamuda 2011).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian fenomenologi dengan  pendekatan  sosiologi.  Penelitian ini  dilakukan  selama  2  (dua)  bulan  pada tahun  2015.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan wawancara mendalam ( indepth interview ), observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan bersama guru Muslim, guru Kristen, dan siswa Budha. Pemilihan  subjek  penelitian  dilakukan  atas beberapa  pertimbangan: Pertama ,  terlibat langsung  dalam  proses  pembelajaran  di Perguruan  Kristen  Methodist  Banda  Aceh. Kedua ,  terlibat  dalam  interaksi  pedagogis, interaksi  budaya,  dan  interaksi  kerja  di Perguruan  Kristen  Methodist  Banda  Aceh. Ketiga ,  mewakili  unsur  3  (tiga)  agama, yaitu: Islam, Kristen, dan Budha. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi tentang relasi  Islam-Budha  di  Perguruan  Kristen
Relasi Antarumat Beragama pada Lembaga Pendidikan: ...    (Mumtazul Fikri)
Methodist Banda Aceh. Observasi dilakukan untuk  memperoleh  informasi  tentang bentuk negosiasi dalam interaksi pedagogis, interaksi  budaya,  serta  interaksi  kerja  di Perguruan  Kristen  Methodist  Banda  Aceh. Sedangkan  dokumentasi  digunakan  untuk mengetahui  tentang  regulasi  pemerintah, Qanun  (Perda),  foto,  dan  video  yang berhubungan dengan fokus penelitian ini.
Analisis yang digunakan untuk mengolah  data  penelitian  ini  dilakukan dengan  mengikuti  tahapan  analisis  data penelitian  kualitatif  Miles  dan  Huberman yang terdiri dari tiga tahap: Pertama , reduksi data (seleksi). Kedua , penyajian data ( display ) yang  disusun  dan  dinarasikan. Ketiga , penarikan  kesimpulan/verifikasi  (Sugiono 2007).  Metode  yang  digunakan  dalam analisis  data  kualitatif,  yaitu  menganalisis data  yang  didasarkan  pada  kualitas  data yang  digunakan  untuk  memecahkan permasalahan  pokok  penelitian,  kemudian diuraikan dalam bentuk bahasa deskriptif.
Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi pada sumber data dan key informant review . Teknik triangulasi dilakukan untuk membandingkan keabsahan data  yang  diperoleh  dengan  sumber  data yang  lain,  sehingga  efek  bias  seminimal mungkin  dapat  dihindari.  Selanjutnya, penulis merumuskan implikasi dan rekomendasi  hasil  penelitian.  Sedangkan teori  yang  digunakan  untuk  menganalisis temuan  penelitian  adalah  teori  negosiasi identitas oleh Stella Ting-Toomey.

## STUDI TERDAHULU
Beberapa  penelitian  sebelumnya  telah membahas  tentang  relasi  lintas  umat beragama  di  Aceh,  di  antaranya: Pertama ,
penelitian  Marzuki  (2011)  dengan  judul “ Syariat  Islam  di  Aceh:  Sebuah  Model Kerukunan  dan  Kebebasan  Beragama ”. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  (a) Pelaksanaan  syariat  Islam  di  Aceh  secara keseluruhan  dapat  memelihara  kerukunan, baik  intern  maupun  antarumat  beragama, dan  masyarakat  non-Muslim  menikmati kebebasan dalam menjalankan agamanya; (b) non-Muslim  merespon  positif  pelaksanaan syariat Islam di Aceh; (c) faktor dominan yang dapat  mengganggu  kerukunan  antarumat beragama  adalah  pemurtadan,  penyiaran agama  kepada  masyarakat  yang  telah menganut  agama,  serta  pendirian  rumah ibadah tanpa mengikuti aturan dalam PBM (Marzuki 2011).
Kedua ,  penelitian  Mumtazul  Fikri (2015)  dengan  judul  “ Islam  Persuasif dan  Multikulturalisme  di  Aceh:  Upaya Rekonstruksi  Penerapan  Syariat  Islam Berbasis  Pendidikan ”.  Hasil  penelitian menyebutkan, bahwa konflik multikultural di Aceh dapat diselesaikan melalui pendidikan multikultural  dalam  2  (dua)  substansi: Pertama ,  substansi  teoritis.  Substansi ini  berhubungan  dengan  kurikulum pendidikan,  metode  pembelajaran,  materi pelajaran,  dan  lembaga  pendidikan  yang berhubungan  langsung  dengan  aplikasi teoritis  pendidikan  multikultural. Kedua , substansi praksis. Substansi ini berhubungan dengan penelitian-penelitian sosial, budaya, ekonomi, dan agama yang akar masalahnya bermuara  pada  sikap indeference terhadap multikultural di dalam masyarakat,
selanjutnya  dicari  solusi  praktis  dan  instan berbasis pendidikan (Fikri 2015).
Ketiga , penelitian Marzuki (2015) dengan judul “ Chinese in Shari’a Territory: Etnic and Religion  Harmonization  in  Banda  Aceh  -

## Jurnal
PENAMAS Volume 30, Nomor 2, Juli-September 2017, Halaman 195 - 214
Indonesia ”.  Hasil  penelitian  menyebutkan, bahwa  adanya  harmonisasi  etnis  Cina dan  Aceh  di  Banda  Aceh.  Harmonisasi terjadi  dalam  3  (tiga)  aspek,  yaitu:  sosial, ekonomi,  dan  pendidikan.  Di  Banda Aceh,  etnis  Cina  hidup  dengan  damai  dan saling  menghargai.  Beberapa  faktor  yang menyebabkan terjadinya harmonisasi, yaitu tingginya  toleransi  etnis  Aceh,  harmonisasi relasi antarumat beragama, dan adanya rasa hormat  etnis  Cina  terhadap  Aceh  pribumi (Marzuki 2015).
Keempat , penelitian Muhammad Ansor (2016)  dengan  judul  “ Menjadi  seperti Beragama  Lain:  Jilbab  dan  Identitas  Hibrid Mahasiswi  Kristen  Aceh ”.  Hasil  penelitian menunjukkan, bahwa ruang publik kampus menjadi  arena  kontestasi  kuasa  yang  tidak seimbang  antara  Muslim  dan  mahasiswi Kristen  selaku  minoritas  dalam  reproduksi identitas.  Implementasi  syariat  Islam di  Aceh  mendorong  munculnya hybrid cultural  identity pada  mahasiswi  Kristen berjilbab.  Identitas  hibrida  tersebut  lahir dari  hasil  negosiasi  rumit  antara  jati  diri sebagai mahasiswi, pemeluk agama Kristen, sekaligus status sebagai warga Aceh (Ansor 2016).
Kelima , penelitian Mumtazul Fikri (2016) dengan judul “ Islamic Shari’a and Religious Freedom on Non-Muslim: Study on Spiritual Education  in  Public  Schools  in  Banda  Aceh, Indonesia ”.  Hasil  penelitian  menyebutkan, bahwa: Pertama ,  implementasi  pendidikan agama pada sekolah umum di Banda Aceh berjalan  dengan  baik  tanpa  diskriminasi terhadap  non-Muslim,  tetapi  justru  adanya dugaan  intervensi  keyakinan  antarsesama non-Muslim di Banda Aceh. Kedua , beberapa kendala dalam pendidikan agama di sekolah umum  yaitu,  minimnya  guru  pengajar  dan
adanya  dugaan  intervensi  keyakinan  lintas umat beragama. Ketiga , peneliti mengajukan dua  model  pendidikan  sebagai  solusi terhadap  kendala  tersebut,  yaitu  model silang  antarsekolah  bercirikhaskan  agama, dan  model  pengayaan  berkelompok  lintas sekolah (Fikri 2016).
Keenam ,  penelitian  Muhammad  Ansor dan  Cut  Intan  Meutia  (2016)  dengan  judul “ Jilbab dan Reproduksi Identitas Perempuan Kristen  Ruang  Publik  Sekolah  Aceh ”.  Hasil penelitian  memperlihatkan,  bahwa  ruang publik  sekolah  menjadi  arena  kontestasi kuasa  antara  Muslim  dan  minoritas perempuan  Kristen,  sehingga  berujung pada  kecenderungan  perempuan  Kristen untuk  berjilbab.  Bahwa  implementasi syariat  Islam  mendorong  kemunculan hybrid identity perempuan Kristen berjilbab. Identitas hybrid tersebut  lahir  dari  hasil negosiasi rumit antara jati diri sebagai guru perempuan,  pemeluk  agama  Kristen  dan status  kependudukan  sebagai  warga  Aceh (Ansor dan Meutia 2016).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Aceh dan Multikulturalisme
Secara geografis, Aceh merupakan provinsi paling penghujung barat wilayah Indonesia. Terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota, wilayah Aceh  terbagi  dalam  280  Kecamatan,  755 Mukim, dan 6.423 Gampong (Desa) (Humas Aceh  2013).  Masyarakat  Aceh  merupakan masyarakat  multikultural  yang  terdiri  dari keragaman  identitas  yang  berbeda  (Puteh 2012,  73-75). Pertama ,  etnis,  saat  ini  Aceh menjadi rumah bernaung bagi 10 (sepuluh) etnis yang tersebar mulai dari wilayah pantai barat-selatan,  wilayah  pantai  timur-utara,
Relasi Antarumat Beragama pada Lembaga Pendidikan: ...    (Mumtazul Fikri)
hingga  wilayah  tengah  Aceh  pegunungan. Di  antara  etnis  tersebut  adalah  Aceh,  Alas, Aneuk Jamee, Gayo, Kluet, Tamiang, Singkil, Simeuleu, Jawa, dan Tapanuli Utara. Kedua , bahasa, saat ini setidaknya ada 9 (sembilan) bahasa  daerah  yang  digunakan  di  Aceh tergantung  kepada  lokasi  dan  sebaran etnis  yang  mendiaminya,  antara  lain:  (1) Bahasa  Aceh  digunakan  hampir  di  seluruh kabupaten/kota  di  Aceh;  (2)  Bahasa  Alas digunakan  di  Kabupaten  Aceh  Tenggara; (3)  Bahasa  Aneuk  Jamee  digunakan  di Kabupaten  Aceh  Selatan  dan  Aceh  Barat Daya;  (4)  Bahasa  Gayo  digunakan  di  Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Aceh Tenggara; (5) Bahasa Kluet digunakan di Aceh Selatan; (6)  Bahasa  Tamiang  digunakan  di  Aceh Tamiang  dan  Aceh  Timur;  (7)  Bahasa  Julu digunakan  di  Subulussalam  dan  Aceh Singkil; (8) Bahasa Haloban, Bahasa Pakpak, dan Bahasa Nias digunakan di Aceh Singkil; (9) Bahasa Lekon, Bahasa Sigulai, dan Bahasa Devayan digunakan di Kabupaten Simeulue (Disbudpar Aceh 2014).
Secara  historis,  multikulturalisme  telah dikenal sejak lama di dalam masyarakat Aceh, bahkan  sejak  era  kesultanan  Aceh  tempo dulu,  di  antaranya: Pertama ,  fakta  sejarah tentang  keberadaan  etnis  keling  (India), etnis Melayu, dan etnis Tionghoa (Hurgronje 1985, 22-27)  di Aceh pada masa kesultanan Aceh. Kedua ,  fakta  sejarah  tentang  Putroe Phang  yang  merupakan  permaisuri  Sultan Iskandar  Muda  (Sultan  Kerajaan  Aceh Darussalam)  yang  berasal  dari  negeri Pahang  Malaysia  (Said  1981,  274). Ketiga , fakta keberadaan etnis Batak dan etnis Nias di  Aceh  sebagai  pekerja  (Hurgronje  1985, 23-26). Keempat ,  fakta  keberadaan  santri pelajar dari berbagai negeri yang menuntut ilmu  kepada  para  ulama  di  Aceh  (Hadi
2014). Kelima , fakta adanya perkampungan Turki  di  Kuta  Radja  (Banda  Aceh)  akibat dari  hubungan  kerjasama  militer  antara kesultanan Aceh dengan Kekhalifahan Turki Ustmani  (Hasjmy  1975,  52). Keenam ,  fakta keberadaan ulama luar Aceh yang menetap dan  mengajar  di  Aceh,  di  antaranya:  (1) Nuruddin  Ar-Raniry,  penasihat  kesultanan Aceh di masa pemerintahan Sultan Iskandar Tsani yang berasal dari negeri Ranir-India, (2) Baba Daud Bin Ismail bin Agha Mustafa bin Agha Ali ar-Rumi atau lebih dikenal dengan Teungku Chik Di Leupu, seorang ulama Turki di  Aceh  yang  masyhur  dengan  karyanya Masa’il  al-Muḥtadi yang  sangat  populer dalam masyarakat Aceh (Ozay 2015).
Di  samping  itu,  hingga  saat  ini  fakta multikulturalisme  di  Aceh  masih  jelas terlihat,  di  antaranya: Pertama ,  adanya sekolah  non-Muslim  di  Banda  Aceh, seperti Perguruan Kristen Methodist Banda Aceh  dan  Perguruan  Katolik  Budi  Darma Banda  Aceh  (Fikri  2014). Kedua ,  adanya perkampungan  etnis  Tionghoa  (pecinan) di  kawasan  Peunayong  Banda  Aceh. Ketiga ,  adanya  perkampungan  etnis  Jawa keturunan  di  Kabupaten  Aceh  Tengah  dan Kabupaten  Nagan  Raya. Keempat ,  adanya perkampungan  Keling  (India  keturunan)  di Kabupaten Pidie (Fikri 2014).
Fakta di atas menunjukkan, bahwa Aceh merupakan  daerah  multikultural,  di  mana perbedaan  dan  keberagaman  identitas dianggap  sebagai  suatu  keniscayaan. Kondisi  keberagaman  masyarakat  di  Aceh ini  telah  ada  sejak  masa  kesultanan  pra- kolonial  hingga  masa  pasca  kemerdekaan saat ini.
Meski  demikian,  gesekan  sosial  tetap saja terjadi di Aceh terutama di masa konflik

## Jurnal
PENAMAS Volume 30, Nomor 2, Juli-September 2017, Halaman 195 - 214
antara  Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  dan pemerintah  Republik  Indonesia  (RI).  Akar masalah konflik ini awalnya adalah ekonomi dan  kesejahteraan,  tetapi  berikutnya berimbas kepada konflik sosial dan agama. Konflik sosial yang dimaksud adalah konflik GAM-RI  yang  berikutnya  menyulut  konflik antaretnis, yaitu etnis Aceh dan etnis Jawa. Terseretnya konflik teritorial kepada konflik etnis  ini  disebabkan  karena  dominannya etnis  Jawa  dalam  satuan  Bantuan  Kendali Operasi  (BKO)  TNI/POLRI  yang  bertugas untuk  pengamanan  konflik  Aceh.  Hasilnya, konflik  GAM-RI  mulai  bergeser  kepada konflik Aceh-Jawa, Aceh yang diwakili GAM dan Jawa yang diwakili milisi-milisi bersenjata (Shadiqin  2014).  Sedangkan  konflik  agama yang dimaksud adalah adanya stigma jihad dalam  perjuangan  kemerdekaan  Aceh yang  dicetuskan  pejuang  GAM,  sehingga konflik Aceh-RI dianggap perang f ī sabilillah dan  pejuang  GAM  yang  meninggal  dunia dianggap  syahid  dengan  pahala  surga. Para pejuang GAM kerap dipanggil dengan istilah  teungku,  seperti  Teungku  Abdullah Syafie,  Teungku  Agam,  Teungku  Jamaica, dan lainnya (Bustamam-Ahmad 2012).
Meluasnya  konflik  GAM-RI  memberi pengaruh  bagi  multikulturalisme  Aceh, terutama  dalam  menyatukan  etnis-etnis di  Aceh.  Aceh  yang  awalnya  didefinisikan sebagai etnis mulai bergeser kepada makna masyarakat  penetap.  GAM  yang  awalnya hanya  di  wilayah  Pidie,  Bireun,  dan  Aceh Timur kini mulai merambah ke wilayah lain, seperti:  Tamiang,  Gayo,  dan  Aceh  Selatan. Anggota  GAM  yang  awalnya  hanya  dari etnis  Aceh,  berikutnya  mulai  ada  anggota dari etnis lainnya, seperti: etnis Gayo, etnis Aneuk  Jamee,  dan  etnis  Tamiang.  Wilayah konflik  yang  awalnya  seputar  Pidie,  Bireun,
dan Aceh Timur, berikutnya mulai bergeser ke wilayah pantai Barat Selatan (Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Aceh Selatan) dan wilayah Aceh  pegunungan,  yaitu  dataran  tinggi Gayo.
Dalam sejarah panjang konflik di Aceh, mulai  perang  Aceh-Belanda,  perang  Darul Islam/Tentara  Islam  Indonesia  (DI/TII) hingga konflik GAM-RI selalu menimbulkan korban  jiwa  yang  tidak  sedikit.  Uniknya, etnis Tionghoa yang telah mendiami wilayah Aceh  sejak  lama  selalu  berada  pada  titik aman  dan  seolah  tidak  pernah  tersentuh konflik (Usman 2015). Menurut penulis, ada beberapa  sebab  mengapa  etnis  Tionghoa selamat dari pusaran konflik Aceh; Pertama , etnis  Tionghoa  cenderung  menetap di  pusat-pusat  perkotaan  sedangkan konflik  terjadi  di  daerah  pedesaan. Kedua , dominan  etnis  Tionghoa  bekerja  sebagai pedagang  dan  tidak  menekuni  pekerjaan yang  berhubungan  dengan  politik,  seperti Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS). Ketiga ,  etnis Tionghoa sangat menghindari untuk terlibat langsung  dalam  isu-isu  sensitif  di  Aceh, seperti  isu  merdeka  dan  isu  penistaan agama. Keempat ,  etnis  Tionghoa  di  Aceh menganut  pola  interaksi  sosial  eksklusif, sehingga  jarang  terjadi  gesekan  langsung dengan etnis lain.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka dapat disimpulkan, bahwa multikulturalisme di  Aceh  mempunyai  pola  tersendiri  dan sangat unik bila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Di Aceh, multikulturalisme tidak  hanya  sekadar  pembahasan  tentang kultur  natural  dan  budaya  original,  tetapi budaya  kosmopolit  yang  diuji  dengan konflik  yang  berkepanjangan,  diasah dengan musibah gempa dan tsunami tahun 2004,  serta  dibumbui  dengan  isu  merdeka
Relasi Antarumat Beragama pada Lembaga Pendidikan: ...    (Mumtazul Fikri)
dan isu agama. Adapun penjelasan tentang hubungan  antara  Aceh  dan  isu-isu  lintas agama akan dijelaskan di dalam pembahasan berikutnya.

## Syariat Islam dan Pluralisme Agama
Syariat  Islam  di  Aceh  mulai  digaungkan pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. Undang-undang  ini  sebagai  perwujudan dari  kebebasan  demokrasi  yang  diberikan pemerintah pasca lengsernya pemerintahan Orde  Baru.  Berikutnya,  pada  tahun  2001 kembali  disahkannya  Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2001  tentang  Status Otonomi  Khusus  untuk  Provinsi  Nanggroe Aceh Darussalam. Di dalam undang-undang ini  menegaskan,  bahwa  Peraturan  Daerah (PERDA)  di  Aceh  diganti  dengan  istilah Qanun dan Mahkamah Syar’iyah ditetapkan sebagai  bagian  dari  sistem  peradilan  di Indonesia.  Kermudian  pasca Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki dan dengan diundangkannya  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan Aceh  (UUPA  2006),  maka  landasan  yuridis syariat Islam di Aceh semakin mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat.
Dominasi  Islam  di  Aceh  tidak  lantas menimbulkan diskriminasi terhadap penganut  agama  lainnya,  seperti  Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Pemerintah Aceh menjamin  kebebasan  dan  melindungi  hak non-Muslim untuk beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Hal ini sebagaimana yang  tercantum  di  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2006 tentang  Pemerintahan  Aceh  pada  Pasal 127  ayat  (2).  Uniknya,  seiring  dengan penerapan  syariat  Islam  di  Aceh  justru
kebebasan  beragama  bagi  non-Muslim tetap  terjaga  dan  terpelihara  dengan  baik. Di Aceh, masyarakat non-Muslim diberikan kebebasan untuk merayakan hari-hari besar keagamaannya,  bahkan  secara  massal  dan di tempat umum.
Sebagai  contoh, Pertama ,  perayaan Imlek  di  Banda  Aceh.  Tahun  baru  Cina  ini dirayakan  dengan  meriah  di  Banda  Aceh dengan  diiringi  barongsai  dan  lampion (Tempo  2015).  Menariknya,  pada  perayaan Imlek  Tahun  2015  kental  dengan  nuansa multikultural. Sebagai contoh; (1) Barongsai tidak  hanya  dimainkan  oleh  etnis  Cina, tetapi juga pelajar perempuan Muslim-Aceh (Merdeka 2015). (2) Penampilan tarian ranup lampuan  oleh  murid-murid  etnis  Cina  di Taman  Kanak-kanak  (TK)  Perguruan  Kristen Methodist  Banda  Aceh  yang  mayoritas beragama  Budha  (Serambinews  2015). (3)  Penampilan  kolaborasi  barongsai  dan seudati,  sebuah  tarian  khas  daerah  Aceh (Kompas 2015).
Kedua ,  perayaan  Paskah  umat  Kristiani pada  tahun  2014  di  Banda  Aceh.  Saat perayaan Paskah di Jakarta dijaga ketat oleh polisi,  justru  Paskah  di  Aceh  berlangsung aman  tanpa  memerlukan  pengawalan.  Ini menunjukkan,  bahwa  toleransi  beragama masyarakat  di  Provinsi  Aceh  sangat  tinggi, meskipun  Kristen  minoritas  di  Aceh,  tetapi tetap  dapat  melaksanakan  ibadah  dengan aman dan nyaman tanpa gangguan apapun (Sinar Harapan 2015).
Ketiga ,  perayaan  ritual  Pangguni Uthiram  oleh  umat  Hindu  di  Banda  Aceh. Warga  Banda  Aceh  pemeluk  agama Hindu  merayakan  ritual  keagamaan  yang dinamakan  dengan  Maha  Puja  Pangguni Uthiram  Thiruvilla  di  Kuil  Palani  Andawa,

## Jurnal
PENAMAS Volume 30, Nomor 2, Juli-September 2017, Halaman 195 - 214
Gampong  Keudah,  Kecamatan  Kutaraja, Banda  Aceh.  Ritual  Pangguni  Uthiram  ini diiringi  dengan  atraksi  barongsai  yang merupakan  tradisi  etnis  Tionghoa.  Ritual ini  berjalan  lancar  dan  aman  meski  tanpa pengamanan  aparat  kepolisian  (Acehkita 2015).
Fakta di atas menunjukkan, bahwa Aceh merupakan daerah pluralis yang menghargai keberagaman  dan  perbedaan  identitas masyarakatnya. Meski terbagi kepada etnis dan agama yang berbeda-beda, masyarakat Aceh  tetap  mampu  mengedepankan toleransi di dalam kehidupan bermasyarakat. Dari  18  kabupaten/kota  di  Aceh,  Banda Aceh telah mampu menunjukkan jati dirinya sebagai kota pluralis. Dengan diterapkannya syariat  Islam  di  Banda  Aceh,  tetapi  tidak menjadi  hak-hak  non-Muslim  menjadi terabaikan.  Contohnya  saja,  hak  untuk mendapatkan  pendidikan  sesuai  dengan agama  yang  dianutnya.  Di  Banda  Aceh, hak-hak  peserta  didik  non-Muslim  dijamin di  dalam  regulasi  di  samping  kewajiban mereka untuk menghormati nilai-nilai Islam. Adapun penjelasan tentang syariat Islam dan pengaruhnya  terhadap  pendidikan  lintas agama akan dijelaskan dalam pembahasan berikutnya.

## Syariat Islam dan Romantisme Pendidikan Lintas Agama
Penerapan syariat Islam di Aceh mencakup dalam 9 (sembilan) aspek kehidupan, yaitu: (1) ibadah, (2) ahwal asy-syakhṣiyah (hukum keluarga),  (3) mu'amalah (hukum  perdata),
(4) jinayah (hukum  pidana),  (5) qaḍa’ (peradilan),  (6) tarbiyah (pendidikan),  (7) dakwah, (8) syiar, dan (9) pembelaan Islam (UUPA 2006). Maka pendidikan merupakan
salah  satu  aspek  dalam  penerapan  syariat Islam  di  Aceh.  Karenanya,  seluruh  aspek pendidikan di Aceh dirancang, disusun, dan dirumuskan  berasaskan  Islam  serta  sistem pendidikan  nasional  yang  diselenggarakan di  Aceh  ditransformasikan  kepada  nilai- nilai islami (Qanun Aceh 2008). Contohnya, penjabaran  mata  pelajaran  agama  pada kurikulum  pendidikan  tingkat  dasar  dan tingkat menengah, di mana mata pelajaran Agama dijabarkan ke dalam 4 (empat) mata pelajaran, yaitu (1) Akidah, (2) Fiqih, (3) Al- Qur’an dan Hadis, serta (4) Akhlak dan Budi Pekerti (Qanun Aceh 2008).
Meski  demikian,  pemerintahan  Aceh tetap menjamin kebebasan beragama warga Aceh  non-Muslim  dan  menghormati  hak- hak  mereka  untuk  menjalankan  nilai-nilai agama  sesuai  keyakinan  yang  dianutnya (UUPA  2006).  Siswa  non-Muslim,  seperti Kristen,  Katolik,  Budha,  dan  Hindu  tetap mendapatkan  hak  untuk  memperoleh pendidikan  agama  sesuai  dengan  agama yang  dianutnya.  Hingga  saat  ini,  regulasi pembelajaran  pendidikan  agama  pada sekolah umum di Aceh telah menjamin hak setiap  peserta  didik  untuk  memperoleh pendidikan  agama  sesuai  agama  yang dianutnya.  Ini  sesuai  dengan  substansi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional, pada pasal 12 yang menyebutkan, bahwa  di  antara  hak  peserta  didik  adalah mendapatkan  pendidikan  agama  sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh  pendidik  yang  seagama  dengannya. Hanya  saja,  secara  teknis  proses  belajar mengajar  untuk  mata  pelajaran  Agama bagi siswa non-Muslim di Aceh tidak diatur secara  spesifik  oleh  pihak  sekolah.  Hal  ini dikarenakan,  selama  ini  jumlah  siswa  non-
Relasi Antarumat Beragama pada Lembaga Pendidikan: ...    (Mumtazul Fikri)
Muslim pada sekolah umum di Aceh selalu tidak mencapai rombongan belajar (rombel) minimal  siswa  yakni  sejumlah  15  (lima belas) orang. Sesuai regulasi pendidikan di Indonesia  sebagaimana  yang  tertuang  di dalam  Peraturan  Menteri  Agama  Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 pada Pasal 4  ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (3),  dan  ayat  (4), bahwa  pembelajaran  agama  tertentu  oleh guru bidang studi agama tertentu bersyarat dengan jumlah siswa penganut minimal 15 orang (PMA 2010).
Merujuk  kepada  regulasi  di  atas,  maka pembelajaran  mata  pelajaran  Agama  bagi non-Muslim  dilakukan  dalam  opsi  yang keempat, yaitu pelajaran agama dilaksanakan bekerja sama lembaga keagamaan yang ada di  wilayahnya  di  bawah  pengawasan  dan bimbingan  dari  Pembimbing  Masyarakat (Pembimmas)  Kantor  Wilayah  Kementerian Agama  Provinsi  Aceh  (Juniazi  2014).  Untuk siswa  agama  Hindu,  Budha,  dan  Kristen (Protestan),  mereka  secara  individual dan  personal  mendatangi  pendeta  di rumah-rumah  ibadah  untuk  mendapatkan bimbingan  dan  pembelajaran  selanjutnya diberikan nilai untuk dicantumkan di rapor. Sedangkan  khusus  untuk  siswa  agama Katolik  hingga  tahun  2011,  mereka  masih melakukan hal yang sama, yakni mendatangi pendeta di gereja tanpa terkoordinir dengan baik. Akan tetapi, sejak tahun 2011, proses bimbingan  dan  pembinaan  mata  pelajaran Agama  untuk  siswa/siswi  Katolik  telah dilakukan secara kolektif dan terstruktur di bawah  binaan  Pembimmas  Katolik  Kanwil Kemenag Aceh (Pandiangan 2014).
Di samping itu, di Banda Aceh terdapat 2  (dua)  lembaga  pendidikan  non-Muslim, yaitu  Perguruan  Katolik  Budi  Darma  dan Perguruan  Kristen  Methodist.  Kedua
lembaga pendidikan ini merupakan lembaga pendidikan  yayasan  swasta  yang  otonom dan  mandiri,  mulai  dari  dana  pendidikan, sarana  dan  prasarana  sekolah  hingga  gaji guru  dan  karyawan  murni  dibayar  oleh yayasan. Pada Perguruan Katolik Budi Darma, pembelajaran  pendidikan  agama  yang diberikan adalah pendidikan agama Katolik untuk seluruh peserta didik termasuk siswa non-Katolik,  sekalipun  siswa  non-Katolik mencapai persentase hingga 50% dibanding siswa Katolik. Menurut Pembimmas Katolik, kebijakan  ini  merupakan  hal  yang  lumrah, karena Perguruan Katolik Budi Darma adalah yayasan pendidikan agama yang otonom dan mandiri  (Pandiangan  2014).  Seperti  halnya Perguruan  Katolik  Budi  Darma,  Perguruan Kristen  Methodist  juga  menerapkan kebijakan  serupa,  bahwa  seluruh  siswa Metodist tanpa kecuali diwajibkan mengikuti proses belajar mengajar pendidikan agama Kristen (Telaumbanua 2014).
Kebijakan  pada  kedua  perguruan Kristen  ini  (Budi  Darma  dan  Methodist) sebenarnya telah mendapatkan kritikan dari para  orangtua  siswa  non-Kristen,  terutama dari  orangtua  siswa  agama  Budha  yang dominan belajar di kedua yayasan tersebut. Menurut  laporan  para  orangtua,  setelah mengikuti mata pelajaran Kristen, anak-anak mereka  mulai  mengkritisi  ajaran  agama mereka  (Budha).  Menurut  Pembimmas Budha,  kasus  yang  paling  banyak  terjadi pada Perguruan Kristen Methodist, di mana selain kebijakan pengajaran mata pelajaran Kristen,  siswa  juga  diberikan  bimbingan karakter  Kristen  pada  hari-hari  tertentu. Kebijakan  ini  dapat  memicu  konflik  di dalam keluarga, khususnya antara siswa dan para  orangtua  terkait  ajaran  agama  Budha (Wiswadas  2014).  Dari  penjelasan  di  atas

## Jurnal
PENAMAS Volume 30, Nomor 2, Juli-September 2017, Halaman 195 - 214
dapat  disimpulkan,  bahwa  relasi  Muslim dan non-Muslim di Aceh khususnya dalam bidang  pendidikan  menunjukkan  interaksi positif.  Akan  tetapi,  gesekan  terjadi  justru antar  sesama  non-Muslim,  yaitu  pemeluk Kristen  dan  pemeluk  Budha,  khususnya  di Perguruan Kristen Methodist. Adapun relasi Islam-Budha di Perguruan Kristen Methodist Banda  Aceh  akan  dijelaskan  di  dalam pembahasan berikut.

## Relasi Islam-Budha di Perguruan Kristen Methodist Banda Aceh
Perguruan  Kristen  Methodist  Banda Aceh  merupakan  lembaga  pendidikan multikultural  dengan  keragaman  identitas, etnis,  dan  agama.  Relasi  lintas  agama  di lembaga  ini  terjadi  antara  Islam,  Budha, dan  Kristen  (Protestan).  Islam  diwakili  oleh guru  dan  karyawan,  Budha  diwakili  oleh siswa-siswi  sebagai  peserta  didik,  dan Kristen diwakili oleh pengurus yayasan dan pengelola  lembaga.  Relasi  lintas  agama  ini terjadi  di  dalam  beberapa  aspek; Pertama , aspek  pendidikan,  aspek  ini  mencakup interaksi pedagogis antara guru Muslim dan pelajar Tionghoa-Budha dalam proses belajar mengajar di kelas. Contohnya, (1) kurikulum pendidikan,  (2)  metode  pembelajaran,  dan (3) kalender akademik. Kedua , aspek budaya, aspek  ini  mencakup  interaksi  antarbudaya lintas etnis. Contohnya, (1) atraksi Barongsai sebagai  khazanah  budaya  Tionghoa  yang mayoritas  beragama  Budha  di  Perguruan Kristen Methodist, (2) penampilan tari ranup lampuan  sebagai  tarian  khas  daerah  Aceh oleh  murid  TK  dari  etnis  Tionghoa. Ketiga , aspek pekerjaan, aspek ini mencakup relasi kerja  antara  guru  dan  karyawan  Muslim
dengan  pengurus  yayasan.  Contohnya, (1)  loyalitas  kerja,  (2)  hak/  kewajiban,  (3) prestasi/kinerja.
Bentuk-bentuk  relasi  antara  Islam  dan Budha  di  Perguruan  Kristen  Methodist Banda  Aceh  antara  lain: Pertama ,  relasi dalam  proses  belajar  mengajar.  Saat mengajar,  guru  perempuan  Muslim  tetap menjaga auratnya, meskipun di depan para siswi Tionghoa-Budha yang tidak berjilbab. Penggunakan metode pembelajaran sengaja dipilih agar tidak menyentuh SARA dengan mengedepankan nilai-nilai toleransi dan  sikap  saling  menghargai  perbedaan dan  keberagaman.  Kalender  akademik mengikuti  kalender  pendidikan  nasional dengan mempertimbangkan hari-hari besar Islam, seperti bulan suci Ramadan.
Kedua , relasi dalam interaksi budaya. Di antara bentuk relasi budaya pada Perguruan Kristen  Methodist  adalah  barongsai  dan ranup  lampuan  yang  ditampilkan  oleh pemain  lintas  etnis  yang  berbeda.  Pemain perempuan  Muslim  berjilbab  dengan nyaman  menampilkan  atraksi  Barongsai. Sebaliknya,  tarian  ranup  lampuan  khas daerah  Aceh  dimainkan  oleh  murid- murid  etnis  Tionghoa.  Kedua  kasus  ini menunjukkan,  bahwa  telah  terjadinya akulturasi  budaya  Tionghoa  dan  Aceh  di gampong Peunayong meski dalam skala kecil. Menurut hemat penulis, hal ini disebabkan karena  isu  budaya  akan  lebih  mudah untuk  diterima  oleh  etnis  lainnya,  karena akulturasi  budaya  cenderung  dianggap sebagai  kekayaan  khazanah  bangsa  yang harus dijaga dan dilestarikan. Sehingga saat budaya  suatu  etnis  dipraktikkan  oleh  etnis lainnya akan menimbulkan kebanggaan dan meningkatkan harga diri.
Relasi Antarumat Beragama pada Lembaga Pendidikan: ...    (Mumtazul Fikri)
Ketiga ,  relasi  dalam  interaksi  kerja. Guru-guru  Muslim  yang  mengajar  di Perguruan  Kristen  Methodist  hampir seluruhnya  adalah  PNS.  Sebagai  PNS tentu  mereka  tidak  sepenuhnya  tunduk kepada  pengurus  yayasan  Methodist, tetapi  kepada  Pemerintah  Kota  Banda Aceh  dalam  hal  ini  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  Kota  Banda  Aceh.  Sedangkan karyawan Muslim yang bekerja di lembaga ini  sepenuhnya  adalah  karyawan  kontrak, seperti  satpam  dan cleaning  service .  Maka relasi  antara  guru  dan  karyawan  Muslim terhadap pengelola yayasan hanya sebatas relasi antara pimpinan dan bawahan tanpa diiringi  dengan  hubungan  emosional  yang mendalam.  Pemenuhan  kewajiban  kerja lebih  kepada  upaya  untuk  mendapatkan hak (baca: gaji) yang pantas untuk diterima. Meski demikian, kinerja guru dan karyawan Muslim  di  lembaga  tersebut  sangat memuaskan (Fieldnote 8 Juli 2015). Bahkan Perguruan  Kristen  Methodist  tergolong sebagai  salah  satu  sekolah  berprestasi  dan favorit di kota Banda Aceh.
Untuk  lebih  jelas  tentang  relasi  antara Islam  dan  Budha  di  Perguruan  Kristen Methodist  Banda  Aceh  ditunjukkan  pada skema berikut.
Diagram 1. Relasi Islam-Budha di Perguruan Kristen Methodist Banda Aceh
Interaksi Paedagogis
Interaksi
Budaya Interaksi Kerja Relasi Harmoni

## Aceh sebagai Model Konstruksi Harmoni dalam Relasi Lintas Agama
Aceh  merupakan  daerah  pluralis  dan kosmopolit.  Sejak  masa  kesultanan,  Aceh dikenal sebagai wilayah yang ramai dikunjungi terutama oleh para pedagang lintas benua, seperti  Portugis,  Gujarat,  Arab,  Benggali, Pegu, Tionghoa, dan Eropa. Tidak sedikit di antara  mereka  yang  menetap,  bermukim, dan  mendirikan  perkampungan  di  Aceh. Sebagai buktinya, pada masa pemerintahan Sultan  Iskandar  Muda  terdapat  4  (empat) peradilan,  yaitu  perdata,  pidana,  agama, dan  niaga.  Peradilan  niaga  didirikan  untuk menyelesaikan perselisihan antarpedagang, baik  pedagang  asing  maupun  pribumi. Kebijakan  sultan  untuk  membagi  peradilan sesuai dengan fungsinya karena masyarakat Aceh saat itu sudah demikian beragam dan kosmopolit (Lombard 1986, 107).
Meskipun  Aceh  merupakan  daerah plural  dan  kosmopolit,  tetapi  ada  2  (dua) isu  yang  sangat  sensitif  dibincangkan  di dalam masyarakat Aceh, yaitu isu merdeka dan  isu  penistaan  agama.  Masyarakat Aceh  akan  sangat  terbuka  bila  membahas tentang  isu  budaya,  tetapi  sebaliknya  akan sangat  sensitif  terhadap  pembahasan isu  agama.  Di  Aceh,  seseorang  bisa  saja tidak  mengamalkan  ajaran  Islam,  seperti meninggalkan salat, puasa, dan zakat, akan tetapi  dia  sangat  fanatik  dalam  keimanan Islamnya  (Hurgronje  1985,  305-309). Sehingga  bila  dianggap  adanya  penistaan terhadap ajaran Islam, maka ia akan mampu mengorbankan  dirinya  untuk  kepentingan agamanya.  Sebagai  contoh,  perjuangan rakyat  Aceh  dalam  memerangi  pemerintah kolonial Belanda selama perang Aceh. Demi membela agama, rakyat Aceh mengobarkan jihad f ī sabilillah dan  mampu  berperang
Jurnal PENAMAS Volume 30, Nomor 2, Juli-September 2017, Halaman 195 - 214
hingga  puluhan  tahun  melawan  Belanda (Hasjmy 1977, 36).
Bagi  masyarakat  Aceh,  Islam  adalah harga  diri  dan  identitas  yang  mendarah- daging  dalam  kehidupan,  sehingga penyimpangan  dapat  dianggap  kesesatan bahkan  penistaan.  Menurut  penulis,  di Aceh  telah  terjadi  akulturasi  yang  tidak terpisahkan  antara  agama  dan  kehidupan sosial.  Menyikapi  kasus  oknum  dosen  UIN Ar-Raniry  yang  membawa  mahasiswinya ke  gereja.  Menurut  hemat  penulis,  sang dosen  kurang  bijak  dalam  memetakan keadaan  sosial  keagamaan  di  Aceh, sehingga  masyarakat  merespon  dengan tuduhan sesat. Sebaliknya, kasus Rohingya, masyarakat  Aceh  dengan  tulus  membantu etnis  Rohingya-Myanmar  hanya  karena alasan, bahwa Rohingya Muslim dan Muslim bersaudara.  Dalam  kasus  kedua  ini,  agama menjadi alasan munculnya gerakan sosial di dalam masyarakat.
Penulis  berpandangan,  bahwa  belajar dari  kasus  Aceh,  maka  untuk  mewujudkan harmonisasi  dalam  relasi  lintas  agama kiranya  perlu  dilakukan  beberapa  langkah berikut: Pertama , perlu adanya upaya saling menghormati  budaya  etnis  lain. Kedua , perlu  adanya  upaya  bersama  untuk  saling menghindari  konflik  lintas  agama. Ketiga , perlu  mengoptimalkan  fungsi  Forum Kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB)  untuk melakukan  dialog  antarumat  beragama secara  berkala  dan  terencana.  Untuk  lebih jelasnya dapat dilihat pada skema berikut.
Diagram 2. Konstruksi Harmoni dalam Negosiasi Lintas Agama
Menghormati Budaya Etinis Lain Menghindari Konflik Lintas Agama Melakukan
Dialog Antarumat Beragama Keber- agaman Harmoni

## PENUTUP
Aceh  merupakan  daerah  plural  dan kosmopolit  dengan  keragaman  identitas masyarakatnya.  Multikulturalisme  di  Aceh mempunyai pola tersendiri dan sangat unik bila  dibandingkan  dengan  daerah  lain  di Indonesia.  Di  Aceh,  multikulturalisme  tidak hanya  sekadar  pembahasan  tentang  kultur natural  dan  budaya  original,  tetapi  budaya kosmopolit  yang  diuji  dengan  konflik yang  berkepanjangan,  diasah  dengan musibah  gempa  dan  tsunami  tahun  2004, serta  dibumbui  dengan  isu  merdeka  dan isu  agama.  Karenanya,  Aceh  sangat  layak menjadi  model  konstruksi  harmoni  dalam relasi lintas agama di Indonesia.
Berdasarkan  hasil  paparan  di  atas, maka  dapat  disimpulkan,  bahwa  kondisi mempertahankan identitas diri di dalam suatu komunitas  lintas  agama  mesti  diimbangi dengan  sikap  bijaksana  untuk  menghargai perbedaan  keyakinan  dan  kepercayaan. Pemaksaan  keyakinan  terhadap  individu yang  telah  menganut  keyakinan  tertentu akan  dapat  memicu  konflik  lintas  agama. Pentingnya  memupuk  kesadaran  budaya
Relasi Antarumat Beragama pada Lembaga Pendidikan: ...    (Mumtazul Fikri)
( cultural awareness ) dalam komunitas lintas agama,  di  mana  setiap  individu  mampu menghargai, memahami, dan menghormati perbedaan  dirinya  dengan  orang  lain. Perilaku  memahami  dan  menghargai  akan menciptakan komunikasi mindfulness, karena  adanya  keserasian  dan  harmoni antar individu dengan latar belakang agama berbeda.
Negosiasi  dalam  relasi  sosial  pada komunitas  lintas  agama  dapat  terwujud apabila  terpenuhinya  beberapa  hal,  yaitu:
Pertama , adanya upaya saling menghormati antar umat beragama dan tidak memaksakan keyakinan  kepada  penganut  agama  lain. Kedua , adanya upaya bersama untuk saling menghindari  benih  konflik  lintas  agama. Ketiga ,  adanya  upaya  mengoptimalkan fungsi  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama (FKUB)  untuk  melakukan  dialog  antarumat beragama  secara  berkala  dan  terencana. Dengan demikian, kiranya tujuan terciptanya harmoni  dalam  komunitas  lintas  agama  di Indonesia dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA Buku:
Ansor,  Muhammad.  2016.  "Menjadi  seperti  Beragama  Lain:  Jilbab  dan  Identitas  Hibrid  Mahasiswi Kristen Aceh". Dalam, Jurnal Penamas . Vol. 29. No. 1. April-Juni 2016.
Ansor, Muhammad dan Meutia, Cut Intan. 2016. "Jilbab dan Reproduksi Identitas Perempuan Kristen Ruang Publik Sekolah Aceh". Dalam, Jurnal Kawistara . Vol. 6. No. 2. Agustus 2016.
Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2014. Aceh dalam Angka 2014 . Banda Aceh: BPS Aceh.
Hadi, Abdul. 2014. “Dinamika Sistem Institusi Pendidikan di Aceh”. Dalam, Jurnal Ilmiah Peuradeun , Vol. 2. No. 3.
Hasjmy, A. 1977. Apa Sebab Rakyat Aceh Sanggup Berperang Puluhan Tahun Melawan Agresi Belanda . Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
-----. 1975. Iskandar Muda Meukuta Alam . Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman. 2012. Acehnologi . Cet. I. Banda Aceh: Bandar Publishing.
Fikri,  Mumtazul.  2014.  “Syariat  Islam  dan  Diskriminasi  Pendidikan  terhadap  Non-Muslim  di  Aceh”, Dalam, Laporan Penelitian , Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
-----.  2015.  "Islam  Persuasif  dan  Multikulturalisme  di  Aceh:  Upaya  Rekonstruksi  Penerapan  Syariat Islam Berbasis Pendidikan". Dalam, Akademika: Jurnal Pemikiran Islam . Vol. 20. No. 1. Januari – Juni 2015. Lampung: IAIN Metro.
-----. 2016. Islamic Shari’a and Religious Freedom on Non-Muslim: Study on Spiritual Education in Public Schools  in  Banda  Aceh,  Indonesia .  Dalam, Educational  Research  International  Journal .  Vol.  5  (1) February 2016.
Hurgronje, Snouck. 1985. Aceh di Mata Kolonialis . Jilid. I. terj. A.W.S. O’Sullivan. Jakarta: Yayasan Soko Guru.

## Jurnal
PENAMAS Volume 30, Nomor 2, Juli-September 2017, Halaman 195 - 214
-----. 1985. Aceh di Mata Kolonialis , Jilid. II. Jakarta: Yayasan Soko Guru.
Kertamuda, Fatichah E. 2011. Konselor dan Kesadaran Budaya (Cultural Awareness) . Jakarta: Fakultas Ilmu Politik Univ. Paramadina.
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. 2014. Data Jumlah Penduduk , Pemeluk Agama dan Rumah Ibadah Tahun 2014 .
Lombard, Denys. 1986. Kerajaan Aceh Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636) . Jakarta: Balai Pustaka.
Marzuki. 2011. "Syariat Islam di Aceh: Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan Beragama". Dalam,
Jurnal Media Syariah . Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Marzuki. 2015. Chinese in Shari’a Territory: Etnic and Religion Harmonization in Banda Aceh – Indonesia . Dalam, Academic Research International Journal . Vol. 6 (6). November 2015.
Puteh, M. Jakfar. 2012. Sistem Sosial, Budaya dan Adat Masyarakat Aceh . Yogyakarta: Grafindo Litera Media.
Said, Mohammad. 1981. Aceh Sepanjang Abad . Medan: Penerbit Waspada.
Shadiqin, Sehat Ihsan. 2014. Orang Jawa di Aceh, The 5th International Conference on Aceh and Indian Ocean Studies 2014 . Banda Aceh: ICAIOS.
Sugiono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Yogjakarta: Alfabeta.
Ting-Toomey, Stella. 1999. Communicating Across Cultures . New York: The Guilford Press.
-----. 2015. Identity Negotiation Theory . Vol. 1. In J. Bennet (Ed.). Los Angeles: Sage Encyclopedia of Intercultural Competence.
-----.  2015. Mindfulness .  Vol.  2.  In  J.  Bennet  (Ed.).  Los  Angeles:  Sage  Encyclopedia  of  Intercultural Competence.
Ting-Toomey, Stella and C. Chung, Leeva. 2012. Understanding Intercultural Communication , Ed. 2. New York: Oxford University Press.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh.  Jakarta: Tamita Utama.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah.
Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

## Internet:
Anggap Saudara Warga Aceh Bantu Pengungsi Rohingya. http://nasional.tempo.co/read/news/2015/ 05/23/078668678/anggap-saudara-warga-aceh-bantu-pengungsi-rohingya. diakses pada 1 Juni 2015.
Relasi Antarumat Beragama pada Lembaga Pendidikan: ...    (Mumtazul Fikri)
Berawal dari Hobi Dua Gadis Aceh ini Jadi Pemain Barongsai. http://news.detik.com/ berita/2484183/ berawal-dari-hobi-dua-gadis-aceh-ini-jadi-pemain-barongsai. diakses pada 11 Juli 2015.
Gadis Muslim juga Ikut mainkan Barongsai di Aceh. http://www.merdeka.com/ peristiwa/gadis-Muslim- juga-ikut-mainkan-barongsai-di-aceh.html. diakses pada 11 Juli 2015.
Humas Prov. Aceh. 2013. Profil Aceh. http://humas.acehprov.go.id/index.php/profil/aceh. diakses pada 11 September 2013.
Kolaborasi Barongsai dan Seudati di Banda Aceh. http://travel.kompas.com/read/2014/02/03/0906598/
Kolaborasi.Barongsai.dan.Seudati.di.Banda.Aceh. diakses pada 11 Juli 2015.
Mahasiswi Berjilbab Belajar Kesetaraan Perempuan di Gereja Banda Aceh. http://www.tribunnews.com/ regional/2015/01/05/mahasiswi-berjilbab-belajar-keseteraan-perempuan-di-gereja-banda-aceh. diakses pada 1 Juni 2015.
Meriahnya Imlek di Pecinan Banda Aceh. http://nasional.tempo.co/read/news/2015/02/20/058643843/ meriahnya-imlek-di-pecinan-banda-aceh. diakses pada 11 Juli 2015.
Murid Keturunan Tionghoa Menari Tarian Aceh. http://serambinewstv.com/berita/ murid-keturunan- tionghoa-menari-tarian-aceh/#.Va3horU6zwo. diakses pada 11 Juli 2015.
Ozay,  Mehmet.  2015.  Ulama  Turki  di  Aceh:  Baba  Daud.  http://www.peradabandunia.com/  2013/04/ ulama-turki-di-aceh-baba-daud.html. diakses pada 13 Juli 2015.
Paskah  di  Aceh  Tanpa  Pengawalan  Polisi.  http://sinarharapan.co/news/read/140419017/Paskah-di- Aceh-Tanpa-Pengawalan-Polisi. diakses pada 11 Juli 2015.
Sejarah Gampong Peunayong. http://www.peunayong.desa.id/index.php/sejarah-gampong/. diakses pada 13 Juli 2015.
Usman,  A.  Rani.  2015.  “Mereka  yang  Hidup  Damai  di  Negeri  Syariat”.  www.acehkita.com/2012/03/ mereka-yang-hidup-damai-di-negeri-syariat/. diakses pada 10 Juli 2015.
UIN Jatuhi Sanksi pada Dosen Pembawa Mahasiswi ke Gereja. http://aceh.tribunnews.com/2015/01/07/ uin-jatuhi-sanksi-pada-dosen-pembawa-mahasiswi-ke-gereja. diakses pada 1 Juni 2015.
Umat Hindu Banda Aceh Rayakan Ritual Pangguni Uthiram. http://www.acehkita.com/2014/04/umat- hindu-banda-aceh-rayakan-ritual-pangguni-uthiram/. diakses pada 11 Juli 2015.
Warga Tionghoa Luncurkan Kampung Keberagaman Pertama di Aceh. http://www.voaindonesia.com/ content/  warga-tionghoa-luncurkan-kampung-keberagaman-pertama-  di-aceh/2653932.html. diakses pada 13 Juli 2015.

## Jurnal
PENAMAS Volume 30, Nomor 2, Juli-September 2017, Halaman 195 - 214

## PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

## Akreditasi LIPI Nomor: 781/AU1/P2MI-LIPI/08/2017
ISSN/e-ISSN: 0215-782/2502-7891

## Ketentuan Umum
Redaksi Jurnal Penamas menerima naskah artikel berupa hasil penelitian dari para peneliti, akademisi, dan peminat di bidang keagamaan, baik dalam bidang Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, Lektur dan Khazanah Keagamaan. Artikel belum pernah dipublikasikan pada media atau  jurnal  lain.  Artikel  ditulis  dalam  Bahasa  Indonesia  atau  Bahasa  Inggris  sesuai  dengan  kaidah bahasa masing-masing, dilengkapi abstrak dan kata kunci dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia (dwibahasa).
Redaksi  berhak  menyunting  artikel  tanpa  mengurangi  maksudnya.  Isi  artikel  sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis. Redaksi tidak berhak mengembalikan artikel yang ditolak, tetapi akan dikembalikan jika diminta oleh penulis bersangkutan.
Pengiriman  artikel  harus  disertai  dengan  surat  resmi  dari  penulis,  khususnya  menyangkut pertanggungjawaban penulis atas legitimasi isi artikel. Naskah artikel dikirimkan ke:

## Redaksi JURNAL PENAMAS
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta Jl. Rawa Kuning No. 6 Pulo Gebang Cakung Jakarta Timur (13950) Telp. (021) 4800725 Penulis mengirim 1 (satu) eksemplar artikel yang dicetak (hardcopy) beserta dokumen (softcopy) dalam Compact Disk (CD) atau via e-mail ke: penamasjurnal@gmail.com.
Penulis harus menyertakan riwayat hidup, meliputi: nama lengkap (tanpa gelar apapun), tempat tanggal  lahir,  pendidikan  terakhir,  pekerjaan,  alamat  lengkap  temapat  tinggal,  dan  alamat  lengkap tempat bertugas disertai nomor telepon, fax, e-mail untuk kepentingan korespondensi.

## Ketentuan Khusus
Seluruh  bagian  dari  tulisan,  mulai  judul  hingga  sumber  bacaan  diketik  1  ½  (satu  setengah)  spasi, minimum  15  halaman,  dan  maksimum  20  halaman,  menggunakan  kertas  ukuran  A4.  Pengetikan dilakukan dengan menggunakan font Times New Roman (untuk transliterasi Arab menggunakan font Times New Arabic) 12 poin, dengan margin 4-3 (kiri-kanan) dan 3-3 (atas-bawah).

## Ketentuan Penulisan
Penulisan naskah dilakukan dengan sistematisasi sebagai berikut:
1. Judul .  Judul  merupakan  rumusan  mengenai  pokok  isi  bahasan  yang  singkat,  padat,  dan  jelas. Dalam judul sudah tercantum variabel-variabel utama penelitian.
2. Nama Penulis . Nama penulis ditulis lengkap dan tanpa gelar. Jika penulis terdiri dari 1 orang ditambahkan kata penghubung “dan” (bukan lambang &). Nama penulis ditulis di bawah judul dengan nama dan alamat instansi bertugas (1 spasi di bawah nama penulis).
3. Instansi Penulis bertugas .
4. Abstrak dan Kata Kunci ( Abstract and Keywords ) . Abstrak merupakan intisari pokok bahasan dari keseluruhan naskah, yang meliputi; latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, metode  penelitian,  kerangka  teori,  temuan  penelitian,  dan  kesimpulan.  Ditulis  satu  paragraf

## Jurnal
PENAMAS Volume 30, Nomor 2, Juli-September 2017, Halaman 249 - 252
dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Inggris dan Indonesia secara singkat, padat, dan jelas. Abstrak maksimum terdiri dari 250 kata. Kata Kunci ditulis di bawah abstrak, antara 4 (empat) hingga 6 (enam) kata/frase.
5. Pendahuluan  ( Introduction ) .  Bagian  pendahuluan  merupakan  bahasan  yang  meliputi:  (1) latar belakang ( background ), (2) rumusan masalah ( research problem ), (3) tujuan dan kegunaan ( objective ), (4) kerangka teori/kerangka konsep/kerangka berpikir ( conceptual framework/theoritical framework ), dan (5)  hipotesis ( jika ada). Sebaiknya, penulis mengawali bagian pendahuluan ini dengan rumusan masalah penelitian atau temuan penelitian.
6. Metode  Penelitian  ( Research  Method ) .  Bagian  ini  merupakan  penjelasan  mengenai  metode yang digunakan dalam penelitian.
7. Hasil Penelitian dan Pembahasan ( Research Findings and Discussions ) . Bagian ini merupakan inti  dari  hasil  penelitian,  meliputi:  deskripsi  data  dan  analisis  hasil  penelitian  serta  interpretasi penulis terhadap bahasan hasil penelitian. Pembahasan dilakukan secara mendalam dan fokus dengan menggunakan acuan teori. Penggunaan grafik dan tabel hendaknya dibatasi jika masih dapat disajikan dengan tulisan secara singkat.
8. Cara Penyajian Tabel . Judul tabel ditampilkan di bagian atas tabel ( center ), ditulis dengan font Times  New  Roman  12.  Tulisan  “Tabel”  dan  “nomor”  ditulis  tebal  ( bold ),  sedangkan  judul  tabel ditulis normal. Gunakan angka Arab (1, 2, 3, dst…) untuk penomoran judul tabel. Tabel ditampilkan center.  Jenis  dan  ukuran  font  untuk  isi  tabel  menggunakan  Times  New  roman  ukuran  8  –  11, dengan jarak 1 spasi. Pencantuman sumber atau keterangan tabel diletakkan di bawah tabel, rata kiri, menggunakan Times New Roman ukuran 10.
9. Cara Penyajian Gambar, Grafik, Foto, dan Diagram . Gambar, grafik, foto, dan diagram ditulis di tengah halaman ( center ). Keterangan gambar, grafik, foto, dan diagram ditulis di bawah ilustrasi. Tulisan “gambar,” “grafik,” “foto” dan “diagram” serta “nomor” ditulis tebal ( bold ), sedangkan isi keterangan ditulis normal. Gunakan angka Arab (1, 2, 3 dst…) untuk penomoran gambar, grafik, foto, dan diagram. Pencantuman sumber atau keterangannya diletakkan di bawah ilustrasi, rata kiri,  menggunakan  Times  New  Roman  ukuran  10.  Ilustrasi  gambar,  grafik,  foto,  dan  diagram menggunakan warna hitam putih, kecuali jika warna menentukan arti.
10. Penutup ( Closing Remarks ) . Penutup merupakan bagian terakhir dari keseluruhan naskah yang dapat  meliputi:  kesimpulan  dan  saran  (jika  ada),  bukan  rekomendasi.  Tapi  umumnya,  Penutup hanya berisi kesimpulan.
11. Daftar Pustaka ( Bibliography ). 12. Ucapan  Terima  Kasih  ( Acknowledgment ) (  jika  ada):  Ucapan  terima  kasih  ditujukan  kepada apabila sebuah tulisan berdasarkan penelitian tim yang didanai oleh institusi tertentu. Ucapan terima kasih juga bisa ditujukan kepada pihak-pihak yang berperan, seperti pembimbing atau mitra bestari, dalam penulisan artikel.
13. Sistem Rujukan : Sistem  rujukan  menggunakan  bentuk in  note (catatan  dalam),  bukan footnote (catatan  kaki) atau endnote (catatan akhir). Footnote /catatan kaki dapat digunakan hanya untuk memberikan keterangan  atau  penjelasan  tertentu  yang  penting  diketahui  bagi  pembaca.  Jumlah  rujukan minimal  10  (sepuluh)  dengan  mengutamakan  jurnal  artikel  dibanding  buku.  Penulisan  daftar pustaka harus diklasifikasi menurut jenisnya, seperti buku dan jurnal, majalah/surat kabar, internet/ website. Adapun penulisan rujukan/referensi dan daftar pustaka ditulis dengan format sebagai berikut:
a.  Buku Gladwell,  Malcolm.  2000. The  Tipping  Point:  How  Little  Things  Can  Make  a  Big  Difference .
Boston: Little, Brown.
(Gladwell 2000, 64–65)
b.  Bab/bagian dalam Buku Ramírez, Ángeles. 2010. “Muslim Women in the Spanish Press: The Persistence of Subaltern Images.”  In, Muslim  Women  in  War  and  Crisis:  Representation  and  Reality ,  edited  by Faegheh Shirazi, 227–44. Austin: University of Texas Press.
(Ramírez 2010, 231)
Pedoman Menulis Jurnal Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan
c.  Jurnal Bogren, Alexandra. 2011. “Gender and Alcohol: The Swedish Press Debate.” Journal of Gender Studies 20, no. 2: 155–69.
(Bogren 2011, 156)
d.  Artikel dalam Surat Kabar/Majalah Lepore, Jill. 2011. “Dickens in Eden.” New Yorker , August 29.
(Lepore 2011, 52)
e.  Artikel Surat Kabar/Majalah online Bumiller, Elisabeth, and Thom Shanker. 2013. “Pentagon Lifts Ban on Women in Combat.” New York Times , January 23. Accessed January 24, 2013. http://www.nytimes.com/2013/01/24/ us/pentagon-says-it-is-lifting-ban-on-women-in-combat.html.
(Bumiller and Shanker 2013)
f.  Internet Google. 2012. “Privacy Policy.” Google Policies & Principles. Last modified July 27. Accessed January 3, 2013. http://www.google.com/policies/privacy/.
(Google 2012)
g.  Skripsi/Tesis/Disertasi Levin, Dana S. 2010. “Let’s Talk about Sex . . . Education: Exploring Youth Perspectives, Implicit Messages, and Unexamined Implications of Sex Education in Schools.” PhD diss., University of Michigan.
(Levin 2010, 101–2)
h.  Makalah Seminar/tidak diterbitkan Adelman, Rachel. 2009. “ ‘Such Stuff as Dreams Are Made On’: God’s Footstool in the Aramaic Targumim and Midrashic Tradition.” Paper presented at the annual meeting for the Society of Biblical Literature, New Orleans, Louisiana, November 21–24.
(Adelman 2009)
14. Rujukan berupa Wawancara
Rujukan wawancara tidak harus dituliskan dalam daftar pustaka, cukup dicantumkan dalam tulisan yang terdiri dari: nama informan, tanggal/bulan/tahun wawancara, misalnya sebagai berikut: Kadang ada umat yang minta dilayani secara agama Khonghucu ketika akan menikah atau terjadi kematian. Semula tidak tahu kalau dia Khonghucu. Semua kita layani. Tidak melihat dari mana kalau ada yang minta di urus secara Khonghucu ya pengurus melayaninya (Setiawan B dan Kis Dewi—Rohaniwan, 8 Sept. 2014).
15. Penulisan Transliterasi mengikuti pedoman Library of Congress (LoC):
Jurnal PENAMAS Volume 30, Nomor 2, Juli-September 2017, Halaman 249 - 252
Vokal dan Diftong: