KEBERADAAN GARASI BERSAMA SEBAGAI

## IMPLIKASI ATAS KEBIJAKAN MENGUASAI GARASI DI JAKARTA

## THE EXISTENCE OF JOINT GARAGE  IN  JAKARTA AS THE IMPLICATION OF GOVERNMENT POLICY
R. Adi Nurzaman; a Santi Hapsari Dewi Adikancana; b Gebby Seskia Veronica c

## ABSTRAK
Kemacetan sebagai akibat parkir liar di Jakarta diatasi oleh Pemerintah Provinsi  DKI  Jakarta  melalui  pembentukan  kebijakan  menguasai garasi  bagi  pemilik  kendaraan  bermotor  dalam  Peraturan  Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2014 tentang Tranportasi. Kebijakan ini mewajibkan pemilik kendaraan yang tidak memiliki garasi sendiri untuk menguasai lahan tertentu sebagai tempat parkir kendaraannya. Keterbatasan lahan parkir di Jakarta mendorong masyarakat setempat dan  Dinas  Perhubungan  Provinsi  DKI  Jakarta  untuk  mencari  solusi lain  atas  diterapkannya  ketentuan  menguasasi  garasi  dengan mengadakan garasi bersama atau garasi komunal. Keberadaan garasi bersama sudah menyebar di berbagai daerah di Jakarta namun belum ada ketentuan yang mengatur secara resmi keberadaan garasi bersama tersebut  sebagai  pemenuhan  syarat  menguasai  garasi.  Penelitian  ini adalah  penelitian  yuridis  sosiologis  yang  bertujuan  menemukan prosedur  atau  mekanisme  paling  tepat  yang  dapat  dipergunakan untuk mengkoordinasikan keberadaan garasi bersama terutama dalam kedudukannya sebagai pemenuhan syarat menguasai garasi.
Kata kunci: garasi; kebijakan; transportasi; perizinan; parkir.

## ABSTRACT
Congestion as a result of illegal parking in Jakarta was overcome by the DKI  Jakarta  Provincial  Government  through  the  establishment  of  a garage  master  policy  for  motor  vehicle  owners  in  the  DKI  Jakarta Provincial Regulation No. 5 of 2014 concerning Transportation. This policy  requires  vehicle  owners  who  do  not  have  their  own  garage  to control certain land as a vehicle parking lot. The limited parking space in  Jakarta  has  encouraged  local  communities  and  the  DKI  Jakarta Ministry  Of  Transportation  to  look  for  other  solutions  to  the application of provisions to control garages by holding joint garages or
a Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang KM.21 Jatinangor Kab. Sumedang, email: adi.nurzaman@unpad.ac.id
b Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang KM.21 Jatinangor Kab. Sumedang, email: santi.hapsari@unpad.ac.id
c Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang KM.21 Jatinangor Kab. Sumedang, email: gebbyseskia@gmail.com

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418 Artikel diterbitkan: 31 Mei 2021 DOI: https://doi.org/10.23920/jphp
.v2i2.620
Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
communal garages. The existence of a shared garage has spread in various areas in Jakarta, but there is no provision that officially regulates the existence of the joint garage as fulfillment of the mastery of the garage. This research is a sociological juridical study that aims to find the most appropriate  procedure  or  mechanism  that  can  be  used  to  coordinate  the  existence  of  a  shared garage, especially in its position as a fulfillment of mastering the garage .
Keywords: garage, licensing, transportation, parking, policy.

## PENDAHULUAN
Transportasi  memiliki  peran  penting  dalam  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat.  Transportasi menjadi salah satu fasilitas bagi suatu daerah untuk maju dan berkembang  karena  berkaitan  dengan  aksesibilitas. 1 Kelancaran  transportasi mempengaruhi  perkembangan  suatu  daerah  serta  kesejahteraan  masyarakat. Perkembangan  transportasi  mendorong  kemajuan  dalam  segala  aspek  kehidupan  di masyarakat.  Sektor  transportasi  yang  handal,  efektif  dan  efisien  yakni  yang  tertib, teratur,  lancar,cepat,  tepat,  aman,  nyaman  dan  ekonomis  dan  berdaya  guna  akan menunjang  pertumbuhan  sektor-sektor  lainnya. 2 Namun  tak  dapat  dipungkiri, keterkaitan  transportasi  dengan  segala  aspek  kehidupan  masyarakat  tersebut berpengaruh  pada  ikut  terhambatnya  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat  ketika terjadi permasalahan transportasi.
Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia merupakan daerah yang terkenal akan kepadatan penduduknya. Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi DKI  Jakarta,  jumlah  penduduk  di  Jakarta  adalah  10.177.924  jiwa  dengan  tingkat kepadatan  penduduk  mencapai  15.663  jiwa/kilometer  persegi  (km 2 ). 3 Kepadatan penduduk Jakarta merupakan yang tertinggi dibanding provinsi lainnya, disusul oleh Provinsi Jawa Barat di posisi kedua dan Provinsi Banten di posisi ketiga. 4 Kepadatan penduduk  ini  memiliki  pengaruh  besar  terhadap  volume  moda  transportasi  terbukti dengan jumlah kendaraan di DKI Jakarta yang terdaftar pada 2015 berjumlah 18,6 juta unit dimana terjadi kenaikan 17,5 juta unit dari tahun sebelumnya sehingga presentase
1 Adriansyah.  (2015). Manajemen  Transportasi  dalam  Kajian  dan  Teori .  Jakarta:  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, hlm. 14.
2 Asmawi,  A.,  Sjoraida,  D.F.,  &  Anwar,  R.L.  (2013).  Masalah  dan  Dinamika  Implementasi  Kebijakan  Publik  tentang Transportasi Kajian di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Jurnal Ilmu Pemerintahan , 3(2), hlm. 209.
3 Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi  DKI  Jakarta  2010,  2014,  dan  2015 .  Available  from  https://jakarta.bps.go.id/statictable/2017/01/30/ 136/jumlah-penduduk-dan-laju-pertumbuhan-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta-2010- 2014--dan-2015.html. (Diakses pada 18 Maret 2018).
4 Redaksi  Katadata.  Bera pa  Kepadatan  Penduduk  di  DKI  Jakarta? .  Available  from  https://databoks.katadata.co.id/ datapublish/2018/01/25/berapa-kepadatan-penduduk-di-dki-jakarta. (Diakses pada 18 Maret 2018).
jumlah  kendaraan  bermotor  selama  lima  tahun  terakhir  mencapai  8,75  persen  per tahun. 5
Pengaturan  terhadap  permasalahan  transportasi  di  Jakarta  sangat  dibutuhkan mengingat  kondisi  transportasi  di  Jakarta  yang  macet.  Berbagai  solusi  telah dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  untuk  mengatasi  kemacetan  di Jakarta, salah satunya melalui pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi (selanjutnya disebut Perda DKI Jakarta No.5 Tahun 2014). Perda DKI Jakarta No.5 Tahun 2014 ini memuat ketentuan tentang syarat tambahan penerbitan STNK 6 sebagaimana tercantum dalam Pada Pasal 140 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi. 7
Ketentuan  syarat  tambahan  kepemilikan  garasi  atau  penguasaan  garasi  ini ditujukan untuk cara mengatasi kemacetan dengan cara menekan angka pertumbuhan kendaraan bermotor khususnya yang tidak memiliki garasi sebagai lahan parkir. Hal ini dilakukan mengingat kondisi kemacetan di Jakarta yang sebagian besar disebabkan oleh parkir liar yang dilakukan oleh pemilik kendaraan yang tidak memiliki  lahan  parkir atau garasi sendiri. Namun hingga saat ini belum ada peraturan pelaksana yang dapat dijadikan landasan pelaksanaan ketentuan tersebut di lapangan padahal dalam Perda tersebut  dijelaskan  bahwa  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  kepemilikan  Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Gubernur. 8
Penguasaan  garasi  sebagai  syarat  tambahan  bagi  penerbitan  STNK  dalam pelaksanaannya  diperbolehkan  dilakukan  dengan  metode  sewa 9 .  Metode  sewa  yang diperbolehkan  ini  tidak  dijelaskan  lebih  lanjut  pengertian  serta  mekanismenya. Berkaitan dengan sewa lahan parkir tersebut terdapat fenomena “garasi bersama” di beberapa daerah di Jakarta, seperti di daerah Palmerah, Kalideres, dan Senen dimana terdapat  lahan kosong disewakan per bulan sebagai tempat parkir warga setempat atau sebagai  garasi  bersama  karena  warga  kekurangan  lahan  untuk  menempatkan
5 Redaksi  Katadata. Jelang  Debat  II:  Jumlah  Kendaraan  di  DKI  Naik  9%  per  Tahun. Available  from https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/01/25/jelang-debat-ii-kendaraan-di-dki-jakarta-terus-meningkat. (Diakses pada 18 Maret 2018).
6 Pasal 140 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.
7 Pasal 140 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.
8 Pasal 140 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.
9 Sari,  N. Tak  Ada  Garasi,  Pemilik  Mobil  Harus  Punya  Jaminan  Tempat  Parkir .  Available  from https://megapolitan.kompas.com/read/2017/09/08/13124921/tak-ada-garasi-pemilik-mobil-harus-punya-jaminan- tempat-parkir. (Diakses pada 22 Oktober 2018).
kendaraan mereka. 10 Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan apakah garasi yang dikuasai  karena  sewa  tersebut  akan  berpengaruh  pada  status  lahan  yang  dikelola sebagai  lahan  parkir  bersama    serta  bagaimana  sistem  perizinan  yang  mengikat pengelola lahan, apakah kemudian lahan parkir serta pengelola lahan parkir ini harus tunduk  pada  perizinan  tentang  pengelolaan  lahan  parkir.  Hal-hal  tadi  menjadi pertanyaan  karena  tafsiran  atas  “menguasai  garasi”  ini  belum  dijelaskan  secara  rinci karena  ketiadaan  peraturan  pelaksana  tadi.  Penelitian  terkait  pengertian  serta mekanisme  dari  pelaksanaan  syarat  menguasai  garasi  ini  perlu  dilakukan  untuk memberikan  gambaran  secara  jelas  kepada  masyarakat  yang  akan  terikat  langsung dengan ketentuan ini sehingga ketentuan ini dapat efektif dilaksanakan.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis sosologis.  Metode  penelitian  yuridis  sosiologis  ini  dilaksanakan  melalui  penelitian kepustakaan  yang  memfokuskan  diri  pada  data  kepustakaan  berupa  bahan  hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang dalam penelitian ini yaitu Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Data  kepustakaan  dilengkapi  pula  dengan  data  lapangan  yang  diperoleh  melalui wawancara dengan intansi terkait yakni Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian  dijelaskan  secara  deskriptif  analitis  yakni  dengan  mengaitkan  pokok permasalahan  dengan  peraturan  perundang-undangan  serta  teori-teori  hukum  yang relevan.

## PEMBAHASAN
Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  menerbitkan  Perda  DKI  No.  5  Tahun  2014 tentang  Transportasi  guna  mengatasi  berbagai  permasalahan  transportasi  di  Jakarta. Khusus  dalam  Pasal  140  Perda  tersebut  diatur  mengenai  kewajiban  memiliki  atau menguasai garasi, dimana pada ayat (1) dan ayat (3) disebutkan bahwa para pemilik dan calon pemilik kendaraan bermotor diwajibkan untuk memiliki atau menguasai garasi.
10 Ikhsanudin, A. Tidak Punya Garasi, Penyewaan Parkir di Palmerah Jadi Solusi. Available from https://news.detik.com/ berita/d-3641671/tidak-punya-garasi-penyewaan-parkir-di-palmerah-jadi-solusi. (Diakses pada 19 Maret 2018).
Ketentuan  ini  diadakan  guna  mengatasi  masalah  parkir  liar  yang  sebagian  besar disebabkan oleh pemilik kendaraan yang tidak memiliki garasi. Pada ayat selanjutnya yaitu  pada  ayat  (4)  disebutkan  bahwa  surat  bukti  kepemilikan  garasi  sebagai pemenuhan  syarat  memiliki  garasi  akan  menjadi  syarat  tambahan  penerbitan  STNK. Penetapan ketentuan ini sebagai syarat tambahan penerbitan STNK diharapkan mampu membatasi  pertumbuhan  volume  kendaraan  pribadi  di  jalan  sehingga  mengurangi kemacetan.  Namun,  pada  Pasal  140  ayat  (4)  hanya  disebutkan  unsur  surat  bukti kepemilikan  garasi,  padahal  pada  ayat  sebelumnya  jelas  dikatakan  bahwa  ada mekanisme  lain  yang  dapat  ditempuh  oleh  pemilik  dan  calon  pemilik  kendaraan bermotor yaitu dengan cara menguasai garasi. Permasalahan lain yang muncul yaitu hingga  saat  ini  belum  ada  Peraturan  Gubernur  yang  menjadi  landasan  pelaksanaan syarat menguasai garasi tersebut, apalagi sebagai syarat tambahan penerbitan STNK. Padahal  dalam  Pasal  140  ayat  (5)  disebutkan  bahwa  hal-hal  mengenai  kepemilikan kendaraan bermotor akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
Syarat menguasai garasi yang diatur dalam Pasal 140 Perda DKI No. 5 Tahun 2014 harus  diimplementasikan  secara  nyata  di  masyarakat  agar  dapat  menunjang pembangunan  dan  kesejahteraan  masyarakat  sebagaimana  diamanatkan  oleh  Perda DKI  No.5  Tahun  2014.  Pada  pelaksanaannya  atau  pada  proses  implementasiya, kebijakan menguasai  garasi  ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal  ini  terjadi karena  banyak  hambatan  yang  dialami  akibat  faktor-faktor  penentu  kesuksesan implementasi  kebijakan  yang  belum  terpenuhi.  Hambatan  utama  yaitu  ketiadaan Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksana yang menjadi landasan utama bagi instansi  yang  berwenang  (Dinas  Perhubungan  dan  Kepolisian)  dalam  melaksanakan kebijakan tersebut. Keberadaan Peraturan Gubernur ini sangat menentukan kesuksesan implementasi kebijakan menguasai garasi sebab proses implementasi sendiri baru dapat dimulai  apabila  tujuan,  sasaran  dan  program  kegiatan  telah  tersusun  dan  telah  siap diarahkan  untuk  mencapai  sasaran  yang  ditetapkan, 11 dimana  tujuan  sasaran  dan susunan  program  kegiatan  itu  sendiri  seharusnya  ada  dalam  Peraturan  Gubernur. Keberadaan  Peraturan  Gubernur  ini  pada  dasarnya  sangat  dibutuhkan  dalam mendukung  pelaksanaan  kebijakan  menguasai  garasi  sebab  dalam  menyelesaikan sebuah  masalah  publik  tidak  hanya  dibutuhkan  suatu  kebijakan,  tetapi  juga
11 Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik , 1(1), hlm. 2.
cara/petunjuk  tentang  bagaimana  kebijakan  tersebut  dilaksanakan  sehingga  dapat menyelesaikan  masalah. 12 Perda  hanya  diatur  secara  umum  dan  tidak  dirinci  terkait bagaimana mekanismenya, siapa saja instansi yang memiliki wewenang melaksanakan serta  melakukan  penindakan,  sanksi  yang  diberikan  atas  pelanggar,  mekanisme pengawasan, serta batas-batas tugas dan wewenang yang dimiliki oleh masing-masing instansi yang diberi kewenangan dalam melaksanakan ketentuan ini.
Keberadaan  garasi  bersama  atau  garasi  komunal  muncul  sebagai  solusi  atas diterapkannya Pasal 140 Perda DKI No. 5 Tahun 2014. Para pemilik kendaraan yang tidak memiliki lahan parkir sendiri di rumahnya akhirnya mencari alternatif lain untuk tetap bisa menyimpan kendaraannya dengan aman. Sebagai reaksi atas ditetapkannya ketentuan ini, masyarakat di Jakarta memanfaatkan lahan kosong disekitarnya untuk dijadikan  garasi  bersama,  yakni  lahan  parkir  yang  diperuntukan  bagi  masyarakat setempat namun dipergunakan layaknya garasi pribadi. Layaknya garasi pribadi yang dimaksud  disini  yaitu  pemilik  kendaraan  diperkenankan  untuk  menyimpan kendaraannya  (menginap)  secara  rutin  untuk  jangka  waktu  tertentu.  Pada perkembangannya,  keberadaan  garasi  bersama  pun  bukan  hanya  menjadi  inisiatif masyarakat setempat saja namun juga menjadi salah satu solusi yang diupayakan oleh Dinas Perhubungan sebagai pendekatan preventif dalam rangka meminimalisir angka parkir  liar  di  Jakarta.  Daerah-daerah  yang  setelah  dilakukan  pemeriksaan  diketahui memiliki  jalan  yang  sempit  dan  masyarakatnya  memiliki  keterbatasan  menyediakan lahan parkir pribadi bagi kendaraannya, akan dibantu oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bersama kelurahan setempat dengan dicarikan lahan kosong yang mungkin dapat  dipergunakan  sebagai  garasi  bersama.  Dinas  Perhubungan  bersama  dengan aparat  kelurahan  setempat  akan  berusaha  mencari  informasi  terkait  pemilik  lahan tersebut  dan  melakukan  negosiasi  dengan  pemilik  lahan  agar  lahan  kosong  tersebut untuk  dapat  dijadikan  tempat  menampung  kendaraan  masyarakat  di  sekitar  daerah tersebut. 13
12 Ardiansyah,  R.,  Sundarso,  Yuniningsih,  T.  (2016).  Implementasi  Kebijakan  Retribusi  Parkir  Guna  Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan. Journal of Public Policy and Management Review , 5(2), hlm. 767.
13 Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Penegakan Hukum Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, pada 23 Oktober 2018.
Keberadaan  garasi  bersama  berserta  dengan  mekanisme  penggunaannya  di berbagai wilayah di Jakarta disajikan melalui tabel berikut:
No. Wilayah Luas Kapasitas Mekanisme 1. Tembok Bolong, Kalideres, Jakarta Barat - 26 – 50 unit Tanpa sewa, membayar jasa keamanan seikhlasnya, rata- rata Rp. 200.000/bulan 2. Lapangan Masjid Jami Al Inabah, Jalan Pancoran Barat XI, Jakarta Selatan - 36 unit Disewakan Rp. 300.000/bulan 3. Jl. H. Tasyir, Palmerah, Jakarta Barat 100 m 2 25 unit Disewakan Rp. 400.000/bulan 4. Gang Sentiong, Kramat, Senen, Jakarta Pusat 200 m 2 35 unit Disewakan Rp.400.000/bulan
Keberadaan  garasi  bersama  sebagai  pengganti  garasi  pribadi  berdasarkan penjelasan  sebelumnya  telah  jelas  dilakukan  baik  atas  inisiatif  masyarakat  maupun melalui upaya Dinas Perhubungan dan kelurahan setempat. Namun, mekanisme yang dipergunakan  oleh  pemilik  atau  pengelola  lahan  dalam  rangka  mengelola  dan memberikan  penguasaan  garasi  bersama  tersebut  kepada  pemilik  kendaraan  masih beragam  jenisnya  mulai  dari  penggunaan  tanpa  biaya,  sewa,  dan  lain  sebagainya. Mekanisme  yang  dipergunakan  tersebut  masih  dibebaskan  berdasarkan  kebijakan pemilik  atau  pengelola  lahan  yang  bersangkutan. 14 Hal  ini  yang  kemudian menimbulkan pertanyaan, sebab apabila merujuk pada ketentuan Pasal 140 Perda DKI No.5 Tahun 2014 tidak ditentukan secara pasti apakah pengunaan garasi bersama dapat secara  sah  dijadikan  sebagai  pemenuhan  syarat  kepemilikan  kendaraan  bermotor. Mengingat pula belum ada peraturan pelaksana ataupun peraturan lain yang mengatur secara jelas bagaimana format yang sah dari dokumen bukti penguasaan garasi yang menjadi syarat penerbitan STNK dan proses pengurusannya hingga dapat memenuhi syarat penerbitan STNK tersebut.
Keberadaan  garasi  bersama  perlu  diatur  secara  jelas  terutama  terkait kedudukannya  sebagai  pemenuhan  syarat  menguasai  garasi  bagi  pemilik  kendaraan bermotor. Keberadaan garasi bersama perlu diatur secara tegas karena hingga saat ini kewajiban menguasai garasi sebagai syarat tambahan penerbitan STNK yang tercantum
14 Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Penegakan Hukum Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, pada 23 Oktober 2018.
dalam  Pasal  140  Perda  DKI  Jakarta  No.5  Tahun  2014  belum  dilaksanakan.  Hal  ini disebabkan  oleh  adanya  kekhawatiran  bahwa  penambambahan  syarat  ini  akan menganggu tujuan pendaftaran kendaraan bermotor yaitu 15 :
a. tertib administrasi;
b. pengendalian  dan  pengawasan  kendaraan  bermotor  yang  dioperasikan  di Indonesia;
c. mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan;
d. perencanaan, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan; dan
e. perencanaan pembangunan nasional.
Padahal, bersamaan atau bahkan sebelum diberlakukannya kewajiban menguasai garasi sebagai syarat tambahan penerbitan STNK, keberadaan garasi bersama ini perlu diperhatikan dan diatur secara tegas karena nantinya kedua hal ini akan selalu beririsan mengingat  kebutuhan  masyarakat  dan  kondisi  wilayah  di  Jakarta  sudah  tidak memungkinkan  lagi  memaksakan  adanya  garasi  pribadi  bagi  pemilik  kendaraan bermotor di semua wilayah pemukiman. Keberadaan garasi bersama ini perlu diatur melalui  sebuah  sistem  perizinan  demi  terlaksananya  fungsi  pengaturan  dan pengendalian pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat, yang dalam hal  ini  berwujud  pengadaan  dan  penguasaan  garasi  bersama  terutama  sebagai pemenuhan syarat penerbitan STNK di Jakarta.
Dalam  rangka  membentuk  iklim  perizinan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan pengaturan garasi bersama maka perlu dipelajari terlebih dahulu hal-hal apa saja yang perlu  dipersiapkan  dengan  belajar  dari  daerah-daerah  atau  negara  lain  yang  telah terlebih dahulu menerapkan konsep garasi bersama dan kebijakan menguasai garasi, diantaranya:
15 Pasal 65 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
No Negara Penerapan Garasi Bersama 1. Jepang 16 Garasi bersama telah ada hampir di semua kota di Jepang. Garasi  bersama  di  Jepang  merupakan  solusi  atas diterapkannya proof  of  parking  policy .    Kebijakan proof  of parking mewajibkan  pihak-pihak  yang  ingin  memiliki kendaraan  untuk  memiliki  bukti  penguasaan  lahan  parkir bagi  kendaraannya  di  malam  hari  sebelum  mendaftarkan kepemilikan  kendaraan.  Pemerintah  Jepang  dalam  rangka memberikan jalan keluar atas diterapkannya kebijakan proof of parking tersebut memberikan keleluasaan bagi masyarakat dan  pihak  swasta  untuk  menyediakan  lahan  parkir  atau garasi bersama yang diperuntukan bagi pemilik kendaraan- kendaraan tanpa garasi. Penggunaan garasi bersama sebagai pemenuhan  syarat proof  or  parking dibuktikan  dengan adanya dokumen bukti penggunaan garasi bersama (resmi diakui oleh pemerintah) atas nama pemilik kendaraan yang akan  didaftarkan,  dengan  syarat  tidak  melebihi  batas wilayah  dua  kilometer  dari  tempat  tinggal  terdaftar. Dokumen  bukti  inilah  yang  kemudian  dipergunakan sebagai  syarat  untuk  menerbitkan  sertifikat  parkir  ( shako shomeisho ). 17 Setelah  memperoleh  sertifikat  parkir  baru kemudian  dapat  dilakukan  pendaftaran  kendaraan. Sertifikat  parkir  ini  harus  diperbaharui  apabila  terdapat perubahan pada lahan parkir ataupun kendaraan. 2. Filipina 18 Keberadaan garasi bersama di Filipina, khususnya di Manila telah  berlangsung  sejak  tahun  2015  setelah  di diberlakukannya proof of parking space act . Kebijakan proof of parking space act di Filipina diadopsi dari  kebijakan proof of parking di Jepang. Kebijakan tersebut mewajibkan seseorang yang  ingin  memiliki  kendaraan  untuk  memenuhi persyaratan  berupa  pernyataan  tertulis  atas  perolehan tempat  parkir  untuk  kendaraan  yang  akan  dibeli,  baik melalui  pembelian  atau  sewa  suatu  tempat  tertentu termasuk  lahan  parkir  komunal.        yang  menolak  untuk mematuhi hukum.  Keberadaan lahan parkir bagi kendaraan menjadi  tanggung  jawab  calon  pembeli  oleh  karena  itu apabila terjadi kesalahan penyajian dalam surat pernyataan akan menimbulkan akibat hukum bagi calon pembeli yaitu dikenakan  pidana  pemalsuan.  Pengawasan  terhadap pelaksanaan proof  of  parking  act beserta  dengan  dokumen pernyataan penguasaan lahan parkir dilakukan oleh aparat setempat.  Sanksi yang diberikan atas kekeliruan pernyataan yang  diberikan  terkait  penguasaan  lahan  parkir  dapat berupa  pencabutan  pendaftaran  kendaraan,  pengenaan denda, hingga penangguhan pemilik kendaraan dari proses
16 Barter, P. A. (2011). Lee Kuan Yew School of Public Policy Consultant’s Report: Parking Policy in Asian Cities . Singapura: Lee Kuan Yew School of Public Policy National University of Singapore, hlm. 11.
17 JPC  Trade. Parking  Certificate  (Shako  Shomeisho) .  Available  from https://www.driveinjapan.com/parking/.  (Diakses pada 18 Desember 2018).
18 Cruz, R.G. Bill requires car buyers to present proof of parking . Available from https://news.abs-cbn.com/nation/metro- manila/09/23/15/bill-requires-car-buyers-present-proof-parking. (Diakses pada 3 Januari 2019).
pendaftarkan  kendaraan  bermotor  di  bawah  namanya selama periode 3 tahun. 19 3. China 20 Garasi  bersama  di  China,  khususya  di  Beijing  ada  setelah tahun 1998 setelah Beijing memberlakukan sistem sertifikat parkir pada kendaraan bermotor. Sistem ini mengharuskan semua  pemilik  kendaraan  bermotor  yang  mengajukan permohonan  lisensi  untuk  menyerahkan  sertifikat  parkir yang diperiksa oleh otoritas keamanan publik dan otoritas administrasi  transportasi.  Sistem  ini  dirancang  untuk membatasi  jumlah  kendaraan  di  distrik-distrik  perkotaan. Namun sistem ini hanya berlaku hingga tahun 2004 karena dianggap  kurang  efektif.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh lambatnya  pendaftaran  dan  administrasi  sertifikat  parkir serta tingginya biaya verifikasi.
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa ketiga kebijakan tersebut memiliki kesamaan  yakni  mewajibkan  para  calon  pemilik  kendaraan  untuk  terlebih  dulu memastikan dirinya menguasai lahan parkir bagi kendaraannya melalui dokumen atau pernyataan tertulis yang kemudian diserahkan kepada petugas yang berwenang sebagai tanda bukti yang sah bahwa dirinya telah memenuhi persyaratan untuk memiliki dan mendaftarkan  kendaraan.  Namun  perbedaannya  terletak  pada  proses  administrasi pengurusan  dokumen  bukti  penguasaan  garasi,  pengawasan  serta  jenis  sanksi  yang diberikan  kepada  pelanggar.  Jepang  misalnya, menerapkan  kebijakan proof  of  parking dengan sangat tegas. Pendaftaran kepemilikan kendaraan bahkan pembelian kendaraan hanya dapat dilakukan setelah calon pemilik kendaraan memiliki sertifikat parkir ( shako shomeisho ).  Sertifikat  parkir  tersebut  dapat  diperoleh  di  distrik  keamanan  setempat dengan  membawa  dokumen  bukti  penggunaan  garasi  atas  nama  pemilik  kendaraan yang akan didaftarkan dan dengan syarat tidak melebihi batas wilayah dua kilometer dari  tempat  tinggal  terdaftar.  Jakarta  mungkin  dapat  mengadopsi  mekanisme pelaksanaan  kebjakan proof  of  parking di  Jepang  apalagi  terkait  mekanisme,  jangka waktu,  syarat hingga  sanksi  yang  dijatuhkan  terhadap  pelanggar  sehingga  kebijakan menguasai garasi ini tidak hanya sekedar menjadi tulisan saja melainkan benar-benar dapat dilaksanakan agar tercapai tujuan pembentukan ketentuan tersebut.
19 Gatchalian,  S.T. No  Parking,  No  Car  (Proof-Of-Parking  Space  Act,  Senate  Bill  No.  201) .  Available  from http://attyatwork.com/no-parking-no-car-proof-of-parking-space-act-senate-bill-no-201/.  (Diakses  pada  5  Januari 2019).
20 Yang, J., Liu, Y., Qin, P., & Liu, A.A. (2014). A Review of Beijing’s Vehicle Registration Lottery: Short Term Effect on Vehicle Growth and Fuel Consumption. Energy Policy , 75, p.3
Melalui penetapan suatu sistem perizinan bagi pengelola, pemilik dan pengguna garasi bersama, maka dapat membantu pelaksanaan ketentuan menguasai garasi dalam Perda  DKI  No.  5  Tahun  2014.  Terbantunya  pelaksanaan  ketentuan  menguasai  garasi dapat menjadi  keuntungan bagi pemerintah, yakni terlaksananya peraturan yang telah dibentuk,  dan  juga  bagi  masyarakat,  yakni  memberi  kepastian  hukum  dan mempermudah  masyarakat 21 dalam  memenuhi  kewajibannya  terkait  ketentuan menguasai garasi. Sistem perizinan garasi bersama yang dibentuk akan mampu menjadi alat  bagi  pemerintah untuk mengarahkan masyarakat atau dengan kata lain menjadi instrumen  rekayasa  pemerintah 22 dalam  mencapai  tujuan  tertib  transportasi  yang dicanangkan melalui Perda DKI Jakarta No.5 Tahun 2014 melalui prosedur perizinan yang dibuat mudah, cepat dan transparan. Penyusunan sistem perizinan garasi bersama pun pada perkembangannya sangat mungkin berpotensi menjadi sumber pendapatan bagi negara (melalui retribusi perizinan). 23 Dalam menyusun sistem tersebut tentunya ada asas-asas yang tidak boleh dilepaskan, yaitu 24 :
a. asas yuridikitas, sistem perizinan yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Jalan dan Perda DKI Jakarta tentang Transportasi;
b. asas  legalitas,  sistem  perizinan  yang  dibentuk  harus  berdasarkan  ketentuan undang-undang, mungkin melalui Peraturan Gubernur yang sedang dalam proses pembentukan ataupun melalui peraturan perundang-undangan lain;
c. asas diskresi, sistem perizinan yang dibentuk harus tetap memberikan kewenangan bagi  pejabat  pelaksananya  untuk  mengambil  keputusan  berdasarkan  opininya sendiri dalam hal tidak terdapat aturan yang diperlukan sebagai acuan selama tidak melanggar kedua asas sebelumnya, misalnya dalam hal penilaian kelayakan garasi bersama.
Bentuk  izin  yang  akan  diberikan  bagi  pengelola  maupun  pengguna  garasi bersama pun harus diperhatikan. Praktek dari hal  ini  mungkin dapat mengacu pada prosedur  pemberian  izin  terhadap  pengunaan  garasi  bersama  di  Jepang.  Otoritas keamanan  di  Tokyo  misalnya,  akan  menerbitkan  sertifikat  parkir  bagi  calon  pemilik kendaraan  bermotor  apabila  telah  terbukti  secara  sah  bahwa  dokumen  bukti
21 Sutedi, A. (2011). Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik . Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 168.
22 Ibid , hlm. 198.
23 Ibid .
24 Tatik Sri Djamiati dalam Radjab, A.M. (2015). Buku Ajar Hukum Perizinan . Bandung: Kalam Media, hlm. 2.
penguasaan  lahan  parkir  yang  diserahkan  oleh  calon  pemiik  kendaraan  dikeluarkan oleh pengelola lahan parkir atau garasi bersama yang telah terdaftar atau telah memiliki lisensi di kantor kewilayahan setempat. Hal ini akan memudahkan proses administrasi dan  pengawasan  terhadap  garasi  bersama  dan  pengguna  garasi  bersama  tersebut. Kedepannya,  akan  sangat  membantu  apabila  di  Jakarta  diterapkan  mekanisme  izin seperti  adanya  izin  ataupun  rekomendasi  bagi  calon  pemilik  kendaraan  untuk mendaftarkan  kendaraan  melalui  sertifikat  parkir  serta  ada  bentuk  izin  lain  bagi pengelola garasi bersama yaitu lisensi yang bisa dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  .  Hal  ini  akan  memudahkan  Dinas Perhubungan  maupun  Kepolisian  dalam  melaksanakan  dan  melakukan  pengawasan terhadap  pelaksanaan  ketentuan  menguasai  garasi.  Rencana  penyusunan  sistem perizinan  dalam  rangka  menjamin  tertibnya  keberadaan  garasi  bersama  sebagai pemenuhan syarat penerbitan STNK perlu memperhatikan terpenuhinya unsur-unsur perizinan berikut 25 :
a. Wewenang
Pelaksanaan  perizinan  membutuhkan  wewenang  karena  perizinan  dilaksanakan oleh pejabat pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Perlu di perhatikan dan ditentukan secara jelas dan rinci wewenang apa saja yang dimiliki oleh masing- masing  instansi  atau  pejabat  yang  akan  melaksanakan  perizinan  garasi  bersama tersebut. Unsur wewenang harus dibagi secara jelas berdasarkan aspek-aspek yang dibutuhkkan  dalam  menunjang  pelaksanaan  ketentuan  seperti  penerbit  atau pemberi  izin,  pengawas,  penegak,  dan  lain  sebagainya.  Hal  ini  perlu  dilakukan guna  mencegah  terjadinya  maladministrasi  karena  keterbatasan  wewenang ataupun terlalu luasnya wewenang yang dimiliki sebuah instansi.
b. Izin sebagai Bentuk Ketetapan
Izin sebagai ketetapan menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh pemohon atau penerima izin, oleh karena itu izin yang nantinya dikeluarkan atas pengelolaan atau penguasaan garasi bersama harus pula secara jelas menyebutkan tentang hak apa saja yang diperoleh melalui adanya izin tersebut.
25 Sutedi, A., Op.Cit , hlm. 178-192.

## c. Lembaga Pemerintah
Unsur  lembaga  pemerintah  berkaitan  erat  dengan  unsur  wewenang  yang  telah dijelaskan  sebelumnya.  Pelaksanaan  suatu  perizinan  membutuhkan  lembaga pemerintah  sebagai  aktor  pelaksananya,  lembaga  pemerintah  yang  diberikan wewenang haruslah ditentukan secara jelas dalam suatu sistem perizinan beserta wewenang yang dimilikinya. Misalnya, penerbitan izin penguasaa garasi menjadi wewenang  Kepolisian  karena  berhubungan  dengan  syarat  pendaftaran  STNK supaya  pengurusan  persyaratan  dan  izin  yang  diperlukan  bisa  dilakukan  secara efektif.  Begitupun  misalnya  untuk  masalah  izin  pengelola  garasi  bersama dikeluarkan  oleh  DPMPTSP  karena  berkaitan  dengan  izin  usaha  atau  masalah pengawasan keberadaan garasi bersama dan penggunaannya dilakukan oleh Dinas Perhubungan sehubungan dengan penegakan parkir liar di ruas jalan. 26
d. Peristiwa Konkret
Unsur peristiwa konkret sudah dipenuhi yakni keberadaan garasi bersama sebagai solusi yang diterapkan masyarakat atas diberlakukannya Pasal 140 Perda DKI No. 5 Tahun 2014 terutama terkait syarat menguasai garasi, oleh karena itu pemerintah perlu membentuk suatu sistem perizinan yang mengatur peristiwa tersebut sebab keberadaannya memerlukan pengawasan secara khusus.
e. Proses dan Prosedur
Proses  dan  prosedur  yang  ditetapkan  harus  bersifat  sederhana  dan  jelas  dan disajikan  dalam  bentuk  SOP  sehingga  tidak  menimbulkan  kebingungan  bagi pemohon izin. Selain itu SOP tersebut harus diumumkan kepada masyarakat, hal ini perlu dilakukan agar masyarakat yang mungkin memiliki kepentingan terkait penguasaan  garasi  dapat  mengetahui  informasi  tersebut  dengan  jelas  sehingga pengurusan izin yang dilakukan pun dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Proses  perizinan  yang  akan  ditempuh  harus  melalui  bebeberapa  posedur  yaitu pengajuan permohonan izin (dilakukan oleh pemohon izin dengan formulir yang disediakan oleh instansi pemberi izin yang didalamnya memuat identitas pemohon izin  atau  kuasanya,  materi  izin,  lokasi  dan  waktu,  tanggal  pengajuan  hingga kelengkapan  persyaratan),  pemeriksaan  persyaratan  formil-materiil  (dilakukan
26 Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Penegakan Hukum Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, pada 23 Oktober 2018.
oleh instansi pemberi izin dalam waktu yang ditentukan untuk menentukan apakah berkas  permohonan  perlu  dilengkapi  atau  dapat  langsung  diproses),  penerbitan keputusan  tentang  izin  (dilakukan  oleh  pejabat  yang  berwenang  melalui  Surat Keputusan  Persetujuan  atau  Surat  Keputusan  Penolakan  yang  mengikuti  format baku  yakni  berisi  nama  instansi  pemberi  izin,  tanggal  penerbitan  izin,  identitas penerima  izin,  materi  izin,  lokasi  dan  jangka  waktu  berlakunya  izin,  hak  dan kewajiban penerima izin, ketentuan pelanggaran dan perselisihan serta persyaratan lainnya), pengawasan pelaksanaan izin (dilaksanakan untuk menjamin tercapainya tujuan  secara  efektif  dan  efisien),  pelanggaran  perizinan  (pengenaan  sanksi administratif  terhadap  pelanggar  perizinan  yang  dapat  berupa  peringatan, pencabutan  izin  sementara  ataupun  permanen  dan  pemberian  denda),  serta perselisihan perizinan (penyelesaian sengketa perizinan yang mungkin terjadi di masa depan baik melalui upaya administrasi ataupun gugatan ke pengadilan). 27
f. Persyaratan
Unsur  persyaratan  dalam  penyusunan  prosedur  perizinan  garasi  bersama  perlu diperhatkan lebih dalam karena  memiliki keterkaitan dengan prosedur penerbitan STNK  dan  penegakan  parkir  liar  di jalan  pemukiman.  Dokumen-dokumen  yang dijadikan  sebagai  syarat  izin  haruslah  dapat  menunjang  kelancaran  pelaksanaan dan  pengawasan  izin  yang  diberikan.  Dokumen  bukti  penguasaan  garasi  yang dikeluarkan  oleh  aparat  kewilayahan  setempat  harus  dibuat  dalam  format  yang sama  untuk  memudahkan  pemeriksaan.  Dokumen  bukti  ini  pun  hendaknya dilengkapi  dengan  bukti  berupa  dokumen  pelengkap  ataupun  nomor  seri    yang membuktikan bahwa memang garasi bersama yang dipergunakan oleh pemohon izin telah terdaftar di DPMPTSP dan Dinas Perhubungan serta memenuhi syarat.
g. Waktu Penyelesaian Izin
Waktu  penyelesaian  izin  terhitung  sejak izin  dimohonkan  hingga  izin diberikan. Waktu penyelesaian izin ini harus ditentukan secara pasti minimal dan maksimal waktunya sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat.
27 Radjab, A.M., Op.Cit , hlm. 11-22.

## h. Biaya Perizinan
Penentuan biaya perizinan harus memperhatikan kemampuan pemohon izin secara umum  dan  kebutuhan pemrosesan  izin.  Rincian  biaya  tersebut harus ditetapkan secara jelas melalui peraturan perundang-undangan.
i. Pengawasan Penyelenggaraan Izin
Pengawasan  penyelenggaraan  izin  perlu  dilakukan  baik  secara  internal  maupun eksternal  untuk  menjamin  pelayanan  perizinan  memenuhi  prinsip-prinsip pelayanan perizinan.
j. Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa
Prosedur  perizinan  yang  disusun  harus  memuat  pula  mekanisme  penangangan pengaduan  dan  sengketa  yang  mungkin  terjadi di  kemudian  hari  atas  izin  yang diterbitkan  sehingga  menjamin  hak  kepastian  hukum  masyarakat  serta memudahkan  instansi  yang  berwenang  dalam  menyelesaikan  sengketa  dengan efektif baik dari segi waktu dan biaya. Misalnya, pengaduan terhadap izin dapat dilakukan dalam batas waktu tertentu dan atas peristiwa-peristiwa tertentu yang telah ditentukan.
k. Sanksi
Perizinan  garasi  bersama  apabila  nantinya  benar  dibentuk  maka  akan  menjadi produk kebijakan publik sehingga tidak boleh meninggalkan materi sanksi. Sanksi yang  diberikan  terhadap  pelanggar  ketentuan  izin  garasi  bersama  seperti keterlambatan  pengurusan  izin,  pemalsuan  data,  dan  lain  sebagainya  perlu ditentukan secara jelas dan tegas sehingga menimbulkan ketakutan bagi pemohon izin untuk melakukan pelanggaran. Materi sanksi juga harus menjelaskan unsur- unsur  yang  dapat  diberi  sanksi,  sanksi  apa  yang  diberikan,  jangka  waktu pengenaan sanksi, serta mekanisme pengguguran sanksi.
l. Hak dan Kewajiban
Izin memberikan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh pemohon izin. Hak baru yang diberikan ini harus disebutkan secara rinci dalam ketentuan perizinan, begitupun  dengan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  untuk  mendapatkan  hak tersebut.  Pencantuman  hak  dan  kewajiban  pemberi  dan  pemohon  izin  harus dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran hak salah satu pihak  atas kelalaian pihak lain dalam menjalankan kewajiban yang dimilikinnya.
Sistem  perizinan  garasi  bersama  perlu  diadakan  guna  mensukseskan  tujuan Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  beserta  instansi-instansi  pendamping  dalam mewujudkan kondisi transportasi yang tertib dan kondusif melalui Pasal 140 Perda DKI No. 5 Tahun 2014. Pembatasan pertumbuhan jumlah kendaraan yang menjadi fokus ketentuan ini perlu disiasati dengan membentuk iklim perizinan yang seakan- akan sulit dipenuhi, maksudnya yaitu dengan persyaratan yang kompleks, namun pada kenyataan sebenarnya sangat sederhana bagi pihak-pihak yang memang betul membutuhkan adanya kendaraan. Hal ini dilakukan guna menanamkan pola pikir di masyarakat untuk berpikir dua kali sebelum membeli kendaraan jika memang bukan  untuk  kebutuhan  yang  mendesak.  Selain  itu,  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta, Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam membentuk peraturan lanjutan terkait ketentuan menguasai garasi ini juga dapat belajar dari keberhasilan Jepang dan Filipina serta kegagalan China dalam menerapkan kebijakan sertifikat parkir dengan cara membentuk iklim perizinan yang cepat, mudah dan transparan.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Keberadaan  garasi  bersama  sebagai  solusi  atas  diterapkannya  ketentuan menguasai  garasi  dalam  Pasal  140  Perda  DKI  No.  5  Tahun  2014  telah  banyak dilaksanakan  di  berbagai  wilayah  di  Jakarta.  Beberapa  wilayah  yang  telah  memiliki garasi  bersama  diantaranya  yaitu  Pancoran,  Kalideres,  Palmerah  dan  Senen.  Metode yang digunakan dalam pengelolaan dan pengunaan garasi bersama ini pun beragam. Walaupun keberadaan garasi bersama ini telah menyebar di berbagai daerah di Jakarta namun  belum  ada  ketentuan  yang  mengatur  tentang  bagaimana  seharusnya  garasi bersama  ini  dikelola  atau  digunakan  apalagi  sebagai  pemenuhan  syarat  menguasai garasi. Keberadaan garasi bersama ini belum diatur dengan alasan bahwa keberadaan syarat  menguasai  garasi  sebagai  syarat  tambahan  penerbitan  STNK  pun  belum diterapkan.  Keberadaan  garasi  bersama  di  Jakarta  perlu  diatur  melalui  suatu  sistem perizinan  sehingga  memudahkan  pelaksanaan ketentuan  menguasai  garasi  baik  bagi masyarakat  yang  bersangkutan  maupun  bagi  aparat  penegak.  Sistem  perizinan  yang diadakan harus dibuat mudah, sederhana dan transparan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip  dasar  hukum  perizinan.  Hal  ini  perlu  dilaksanakan  agar  tujuan membatasi pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi yang dimaksud melalui Pasal 140
Perda  DKI  No.  5  Tahun  2014  dapat  terlaksana  dengan  baik  namun  tetap  tidak mempersulit pihak-pihak yang memang benar membutuhkan keberadaan kendaraan pribadi dalam kesehariannya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adriansyah. (2015). Manajemen Transportasi dalam Kajian dan Teori . Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
Barter, P. A. (2011). Lee Kuan Yew School of Public Policy Consultant’s Report: Parking Policy in  Asian  Cities .  Singapura:  Lee  Kuan  Yew  School  of  Public  Policy  National University of Singapore.
Radjab, A.M. (2015). Buku Ajar Hukum Perizinan . Bandung: Kalam Media.
Sutedi, A. (2011). Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik . Jakarta: Sinar Grafika.

## Jurnal
Asmawi, A., Sjoraida, D.F., & Anwar, R.L. (2013). Masalah dan Dinamika Implementasi Kebijakan Publik tentang Transportasi  Kajian di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.
Jurnal Ilmu Pemerintahan , 3(2).
Akib,  H.  (2010).  Implementasi  Kebijakan:  Apa,  Mengapa,  dan  Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik , 1(1).
Ardiansyah,  R.,  Sundarso,  Yuniningsih,  T.  (2016).  Implementasi  Kebijakan  Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan. Journal of Public Policy and Management Review , 5(2).
Yang, J., Liu, Y., Qin, P., & Liu, A.A. (2014). A Review Of Beijing’s Vehicle Registration Lottery:  Short  Term  Effect  on  Vehicle  Growth  and  Fuel  Consumption. Energy Policy , 75.

## Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan.

## Sumber Lain
Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2017). Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk  Menurut  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  DKI  Jakarta  2010,  2014,  dan  2015 . Retrieved  from  https://jakarta.bps.go.id/statictable/2017/01/30/136/jumlah- penduduk-dan-laju-pertumbuhan-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di- provinsi-dki-jakarta-2010-2014--dan-2015.html, diakses pada 18 Maret 2018.
Redaksi  Katadata.  (2018).  Bera pa  Kepadatan  Penduduk  di  DKI  Jakarta? .  Retrieved  from https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/25/berapa-kepadatan- penduduk-di-dki-jakarta, diakses pada 18 Maret 2018.
Redaksi Katadata. (2017). Jelang Debat II: Jumlah Kendaraan di DKI Naik 9%  per  Tahun. Retrieved from https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/01/25/ jelang-debat-ii-kendaraan-di-dki-jakarta-terus-meningkat, diakses pada 18 Maret 2018.
Sari,  N.  (2017). Tak  Ada  Garasi,  Pemilik  Mobil  Harus  Punya  Jaminan  Tempat  Parkir .
Retrieved  from https://megapolitan.kompas.com/read/2017/09/08/13124921/ tak-ada-garasi-pemilik-mobil-harus-punya-jaminan-tempat-parkir,  diakses  pada 22 Oktober 2018.
Ikhsanudin,  A.  (2017). Tidak  Punya  Garasi,  Penyewaan  Parkir  di  Palmerah  Jadi  Solusi. Retrieved  from https://news.detik.com/berita/d-3641671/tidak-punya-garasi- penyewaan-parkir-di-palmerah-jadi-solusi, diakses pada 19 Maret 2018.
JPC Trade. Parking Certificate (Shako Shomeisho) . Retrieved from
https://www.driveinjapan.com/parking/, diakses pada 18 Desember 2018.
Cruz,  R.G.  (2015). Bill  requires  car  buyers  to  present  proof  of  parking .  Retrieved  from https://news.abs-cbn.com/nation/metro-manila/09/23/15/bill-requires-car- buyers-present-proof-parking, diakses pada 3 Januari 2019.
Gatchalian, S.T. (2018). No Parking, No Car (Proof-Of-Parking Space Act, Senate Bill No. 201) . Retrieved  from http://attyatwork.com/no-parking-no-car-proof-of-parking- space-act-senate-bill-no-201/, diakses pada 5 Januari 2019.