Status Tanah Karang Desa Di Desa Pakraman Selat Belega
Ketut Adi Wirawan, I Ketut Sukadana* dan Cok Gede Suryanata Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia sukadana@gmail.com

## Abstrak
Adanya  aturan  khusus  mengenai  tanah  karang  desa  secara  adat  terhadap  krama  atau  masyarakat  yang  memiliki tanah karang desa di Desa Selat Belega baik dalam bentuk warisan turun-temurun yang telah diatur atau diungkap- kan  Awig-awig  di  Desa  Selat  Belega.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  aturan  dan kewajiban tata krama desa atau untuk penduduk  pemilik tanah karang desa  sebagaimana telah ada dalam aturan adat Desa Selat Belega dan sebagaimana diatur dalam hukum adat dan desa tradisional Awig-awig. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu mencari fakta-fakta dalam prak- teknya di masyarakat, kemudian dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan hukum untuk mencari jalan pemecahannya. Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kewajiban manusia desa sebagai pemegang tanah karang desa antara berada di Desa Pakraman Selat sesuai dengan  Awig-Awig dan Pararem Desa, menjadi  milik para pengarep , tedun mebanjar, ngayah di desa pakraman dan/atau Kahyangan Tiga dan mengeluarkan Pepeson, patuh dan patuh pada awig-awig di desa Pakraman dan telah menjadi kebiasaan adat Banjar. Posisi tanah karang desa di Desa Selat Belaga adalah melemahnya desa Pakraman yang diserahkan penggunaannya dengan sopan san- tun dari generasi ke generasi sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya masing-masing, krama yang menempati desa karang  memiliki  ukuran  kecil,  tanah  menengah  dan  besar,  misalnya  ada  daerah  200,  400  dan  800  dengan kewajiban ngayahan desa dan tedun mebanjar.
Kata kunci: Tanah Karang Desa; Desa Pakraman; Awig-Awig

## Abstract
There are special rules regarding traditional village coral land against krama or the community that owns village coral land in the Desa Selat Belega both in the form of genetic inheritance that has been regulated or revealed by Awig-awig  in  the Desa Selat Belega. The purpose of this study was to find out  how the rules and obligations of village manners or for residents of village coral landowners as already contained in  the traditional  rules of  the Desa Selat Belega and as stipulated in conventional law and traditional villages Awig-awig. This type of research used in this study is a type of empirical legal analysis that is looking for facts in practice in society, then associated with legal provisions to find a way to solve it. The results of the discussion in this study are as follows: Obligations of  village  people  as  holders  of  village  coral  land  between  being  in  Pakraman  Selat  Village  according  to  Awig- Awig  and  Pararem  Desa,  belonging  to  the  pengepep,  tedun  mebanjar,  ngayah  in  pakraman  village  and/or Kahyangan Tiga and issued Pepeson, obedient and obedient to awig-awig in Pakraman village and had become a custom of Banjar. The village coral land position in the Desa Selat Belega is the weakening of Pakraman village which has been surrendered by manners from generation to generation in accordance with the needs of their re- spective communities, the krama that occupy the coral village have small size, medium and large land, for example 200, 400 and 800 with the obligation to cultivate the village and incur losses.
Keywords: Tanah Karang Desa; Pakraman Village; Awig-Awig

## I.  PENDAHULUAN
Dilihat  dari  hukum  Adat  waris  Bali,  maka harta  warisan  kekayaan  pewaris  dapat  dikenal dalam dua bentuk yaitu harta warisan yang dapat dibagi-bagi dan harta warisan yang tidak dapat di
bagi-bagi.  Harta  warisan  yang  diturunkan  dan dapat  dibagi-bagi  adalah  dapat  berbentuk  harta warisan  yang  dulunya  merupakan  hasil  jerih payah  pewaris  atau  harta  yang  diperoleh  selama atau  semasa  perkawinan    harta  bawaan,  harta warisan yang diproleh dari nenek moyang berupa
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved Halaman 12
Published: 28/02/2019
How To Cite:  Wirawan,  K, A., Sukadana,  I,  K., Suryanata, C, G . 2019. Status Tanah Karang Desa Di Desa Pakraman Selat Belega .Volume 13, Nomor 1. Hal 12 - 18. http://dx.doi.org/10.22225/kw.13.1.995.12-18
sawah, ladang dan lain-lain (Artadi, 2012) .
Harta  warisan  yang  tidak  dapat  dibagi-bagi adalah  harta  milik  bersama  para  waris,  dan  tidak boleh  dimiliki  secara  perseorangan,  tapi  dapat dipakai  dan  dinikmati  bersama,misalnya  benda- benda pusaka peninggalan leluhur.
Pola  pewarisan  tanah karang desa  juga dipengaruhi  oleh  pola  penguasaan  tanah    yang telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Pokok Agraria  Nomor  5  tahun  1960  yang  mana  tanah sebagai  karunia  Tuhan  yang  Maha  Esa mempunyai  fungsi  yang  amat  penting  untuk membangun  masyarakat  yang  adil  dan  makmur sebagai  cita-cita  bersama  karena  pada  dasarnya tanah  memiliki  fungsi  sosial,  pada  sistem kewarisan  adat  bali  hak  pakai  atas  tanah ayahan desa tersebut diwariskan secara utuh secara turun- temurun  oleh  pewaris  kepada  ahli  waris  yang ditunjuk  biasanya  anak  laki-laki  tertua  atau  anak bungsu  atau  tidak  dibagi-bagikan,  kenyataan- kenyataan  ini  sedikit  banyak  menimbulkan perasaan  ketidakadilan  dari  ahli  waris  lain  yang tidak mendapatkan warisan.
Terkait  dengan  hal  tersebut  wayan  P  Windia menegaskan bahwa Tanah ayahan desa atau tanah Karang desa adalah:
Tanah  pekarangan  yang  dimiliki  oleh  desa. Karang  desa  biasanya  terletak  dalam  lingkungan tegak desa  (Tempat  mendirikan  tempat  tinggal) karang desa biasanya “dikuasai” (bukan dimiliki) oleh  seseorang  yang  mipil  (tercatat  sebagai warga)  di  desa  adat  atau  desa  pekraman  yang bersangkutan. Sebagai kompensasi atas penguasaan  karang  desa  tersebut,  warga  yang bersangkutan  diharuskan  melaksanakan ayah- ayahan (berbagai  kewajiban)  kepada  desa  adat dan  pura  kayangan  tiga  atau  pura kayangan desa (Windia, 2014).
Lebih  lanjut  I  Ketut  Artadi  mengatakan bahwa:
Karang  desa  adalah  tanah  pekarangan  bukan tegalan  ladang  ataupun  sawah  yang  tanah pekarangan  ini  menjadi  milik  desa,  tanah pekarangan  ini  juga  pada  prinsipnya  tidak  boleh dijual belikan bentuknya juga sama dengan tanah ayahan  desa  yaitu  warga  pemegang  tanah  atau warga  penempat  perkarangan  desa  yaitu  hanya mempunyai  hak  pakai  secara  turun  temurun. Seorang pemegang tanah karang desa berkewajiban  memikul  beban-beban  atau  tugas- tugas desa dan jika seseorang meninggalkan desa (transmigrasi  dll),  maka  tanah  karang  desa  akan
jatuh  kembali  ke  tangan  desa.  Tanah  yang  sudah jatuh  ke  tangan  desa,  warga  desa  itu  boleh mengajukan  permohonan  untuk  bisa  menempati dengan  beban  “ngayahin”  dan  permohonan  ini akan  di  bahas  dalam  suatu  rapat  dan dipertimbangkan oleh desa (Artadi, 2012).
Peristiwa  hukum  ini  banyak  terjadi  di  dalam suatu masyarakat bali namun segala permasalahan  yang  timbul  akan  diselesaikan dengan  musyawarah  sebab  pada  dasarnya  sifat dari hukum waris adat nampak jelas menunjukan corak-corak yang memang khas yang mencerminkan  cara  berpikir  maupun  semangat dan  jiwa  dari  pikiran  tradisional  indonesia  yang didasarkan  atas  pikiran  kolektif    Pada  umumnya tidak  ada  suatu  keluarga  memegang  dua  tanah karang desa  sebab  konsekuensinya  memegang dua  tanah karang desa  berarti  memegang  dua ayahan  desa  sehingga  bergotong  royong  didesa, membuat balai banjar dll, dia harus keluarkan dua ayahan ,  tentu  hal  ini  tidak  mungkin  bisa dilakukan  oleh  satu  orang  dan  ini  hampir  tidak pernah  terjadi.  Tanah karang desa  tidak  berpipil dan  tidak  kena  pajak  sedangkan  tanah ayahan desa lain dengan tanah karang desa yaitu berpipil dan kena pajak (Artadi, 2012).
Adanya aturan khusus mengenai tanah karang desa  dalam  Adat-istiadat  terhadap krama atau masyarakat  yang  mempunyai  tanah karang desa di  Desa  Selat  Belega  baik  itu  berupa  warisan turun  temurun  yang  telah  diatur  atau  tersurat dalam Awig-awig Desa  Selat  Belega  untuk mengetahui  bagaimana  aturan  serta  kewajiban krama desa  atau  bagi krama pemilik  tanah karang desa  sebagaimana  yang  telah  ada dalam aturan  adat  Desa  Selat  Belega  dan  sebagaimana yang  ditentukan  dalam  hukum  adat  dan A wig- awig desa  adat.Berdasarkan  latar  belakang tersebut  diatas,  maka  dapat  dirumuskan permasalahan dalam pertanyaan penelitian berikut ini:Bagaimana  kewajiban krama desa  sebagai pemegang tanah karang desa?Bagaimana kedudukan  tanah karang desa  di  Desa  Selat Belaga? Tujuan Penelitian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban krama desa sebagai pemegang  tanah karang desadan  mengetahui kedudukan  tanah karang desa  di  Desa  Selat Belaga.

## II.  METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  hukum empiris  yaitu  mencari  fakta-fakta  dalam prakteknya  di  masyarakat,  kemudian  dikaitkan
Status Tanah Karang Desa Di Desa Pakraman Selat Belega
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
Halaman 13
dengan ketentuan-ketentuan hukum untuk mencari jalan pemecahannya, selain itu disinyalir ada  kesenjangan  pada  status  Tanah  Karang Desa.Dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan  sosiologi  hukum  artinya  dalam menelaah  permasalahan  yang  diangkat  dengan fakta yang ditunjang dengan pendekatan yuridis.
Dalam  penelitian  hukum  normatif,  penelitian akan  menggunakan  bahan  hukum  primer  dan sekunder.  Teknik  Pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah:teknik wawancara,  teknik  Studi  Dokumen  dan  teknik Observasi/Pengamatan.
Setelah  semua  data  terkumpul,  baik  data lapangan  maupun  data  pustaka  kemudian diklasifikasikan secara kualitatif yaitu mengetahui kualitas  kebenaran  dari  data  yang  diperoleh  dan dianalisa  berdasarkan  teori-teori  yang  relevan. Dari  analisis  tersebut  dapat  ditarik  suatu kesimpulan  untuk  menjawab  permasalahan  dan pada  akhirnya  hasil  tersebut  disajikan  dalam bentuk skripsi secara deskriptif analisis.

## III.PEMBAHASAN
Kewajiban  Krama  Desa  Sebagai  Pemegang  Tanah Karang Desa
Tanah pekarangan desa  merupakan  hak  milik desa  adat,  yang  penguasaannya  diserahkan kepada krama desanya, maka hak yang diperoleh krama desa  adalah  hak  pakai  dan  pemegang tanah pekarangan desa  dibebani  oleh  sejumlah hak dan kewajiban.
Hak krama desa  untuk  melakukan  sesuatu terhadap tanah pekarangan desa adalah hak untuk menempati,  memanfaatkan  dan  mengusahakan tanah karang tersebut  sesuai  dengan  keinginan mereka  karena  syarat-syarat  untuk  menempati tanah  tersebut  telah  mereka  penuhi,  tetapi tidaklah  berarti  kekuasaan  atau  hak  yang diberikan itu tidak terbatas. Mereka berhak untuk membangun  rumah  diatasnya,  menanam  pohon- pohon yang diinginkan atau memelihara binatang, membangun tempat persembahyangan untuk para leluhur  mereka  atau  bangunan-bangunan  lainya asalkan mereka tidak melampaui batas-batas yang telah  ditetapkan  dalam awig-awig atau paruman desa.  Sebagai  konsekuensi  dari  hak  yang  mereka terima  untuk  menempati  tanah pekarangan desa maka  haruslah  dipenuhi  kewajiban-kewajiban yang  dibebankan  kepadanya.  Kewajiban  tersebut terdapat  dalam  salah  satu A wig-Awig Desa  Adat Selat Pawos 26.
Krama desa  juga  harus  memelihara  tanah pekarangan desa  yang  mereka  tempati  dengan baik,  membuat pagehan (tembok)  sebagai  batas antara  tanah  yang  satu  dengan  tanah  yang  lain sehingga  tidak  menimbulkan  sengketa  masing- masing  membuatnya  disisi  timur  dan  utara, sedangkan  sisi  selatan  dan  barat  menjadi tanggungan krama desa  yang  menempati  tanah karang disebelahnya.  Kalau pagehan atau tembok  tersebut  menghalangi  jalan  maka  cukup diberi tanda yang disaksikan oleh prajuru desa.
Sehubungan  dengan  kewajiban-kewajiban tersebut, kramadesapengarep pada  prinsipnya diwajibkan tinggal di desa letak tanah pekarangan desa  tersebut.  Hal  ini  karena pengarep lah  yang bertanggung  jawab  secara  langsung  dan  penuh terhadap  kewajiban-kewajiban  yang  berkaitan dengan tanah pekarangan desa.
Sebagai  seorang  pemegang  hak  atas  tanah krama  pekarangan  desa,  didalam  menjalankan kewajiban-kewajiban  terhadap  desa  adat,  tidak diharuskan  oleh  orang  atau  pemegangnya  secara langsung.  Hal  ini  diwakilkan,  wakilnya  itu  dapat saudaranya  dapat  pula  orang  lain.  Wakil  inilah yang  akan  menjalankan  semua  kewajiban- kewajiban krama  pengarep .  Untuk  hal  ini  tentu saja krama pengarep harus melaporkan maksudnya  kepada kelian  adat nya.  Selanjutnya atas semua itu diumumkan di paruman desa, agar ada  kejelasan  tentang  penguasaan  tanah pekarangan desa  tersebut.  Namun  jika  yang bersangkutan tidak sanggup melakukannya, maka dapat  saja  tanah  itu  dikembalikan  kepada  desa adat  dan  selanjutnya  desa  adat  yang  akan mengatur penguasaanya.
1)  Dalam A wig-Awig  Desa  Pakraman Selat Pasal 5 secara berturut-turut ditegaskan bahwa krama desa adat Selat terdiri dari:
2)  Mereka  yang  menempati karang desa  wajib menjadi krama desa adat.
3)  Keluarga krama yang telah kawin wajib tedun mekrama setelah  jangka  waktu  melewati  6 bulan pawukon dan  teknis  pelaksanaannya diserahkan kepada banjar bersangkutan
4)  Yang  dapat  menjadi krama desa  adat  semua orang yang menentap didesa adat:
 Beragama Hindu
 Taat  dan  patuh  terhadap awig-awig desa adat.
 Telah menjadi krama desa adat
Status Tanah Karang Desa Di Desa Pakraman Selat Belega
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
Halaman 14
 Selain  dari  mereka  yang  disebut  diatas mereka  berkedudukan  sebagai  tamu (pedunung) sehingga  dengan  demikian jelas bahwa krama desa adat  adalah krama yang  telah  tinggal  di  desa pakraman dan beragama  hindu  taat  kepada awig-awig sebagai  suatu  kewajiban  menjadi krama desa pakraman sehingga hak dan kewajiban sama  seperti krama yang  memang  asli ditempat itu (krama uwed).
Kewajiban Krama Desa Pakraman Selat yang menempati karang desa  adalah  sesuai  dengan Awig-Awig Desa Pakraman Selat pawos 8
Sahanan krama desa keni tetegenan luwire: ha.  Ayah  ngarep,  mapiteges  urunan  miwah ayahan mamungkul;
na.  Ayah  pengempian,  mapiteges  urunan miwah ayahan mamungkul (ayah ngarep);
ca.  Ayah  balu, ayah  miwah  urunanya manut kahananin balu inucap.
ra.   Ayah tapukan, keni urunan mamungkul;
Kaluputang ayahan-ayahang, ngantos mayusa 17 warse utawi sampun mawiwaha yaning kantun masekolah  taler  kaluputang  ayah-ayahannya, kantos  tamat  SMU  melarapan  ilikita  pastika saking sekolahanya
ka.  Prade  rikalaning  ngayah  wenten  sinalih tunggil  krama  matilar  tanpa  sadok  sadereng puput  karya  wenang  krama  inucap  keni pamidanda  manut  pararem,  nanjek  laler kawastaning.
Terjemahan bebasnya:
Semua  warga  desa  memupunyai  kewajiban sebagai berikut:
Warga ngarep , kena iuran dan ikut mebanjar;
Warga ngempi, kena iuran dan ikut mebanjar;
Warga  yang  tidak  mempunyai  istri/suami, iurannya separuh;
Warga  yang  belum  berumur  17  tahun  atau belum  kawin,  masih  sekolah  belum  ikut mebanjar;
Jika  warga  yang  meninggalkan  banjar  tanpa pemberitahuan  sebelum  selesai  upacara  warga tersebut dikenai sanksi.
Pawos 9
Swedharman  krama  sewosan  ring  tetegenan
luwire:
ha.  Tinut  seturut  ring  sedaging  awig-awig, pararem lan pasuaran desa;
na.  Tan maren ngutsahayang mangda desa ne mrasideyang nyujur manur patitis;
ca.  Tinut saturut ring guru wisesa.
Terjemahan bebasnya :
Kewajiban  warga  selain  tersebut  diatas  antara lain:
1)  Taat terhadap A wig-Awig  Pararem dan arah- arahan desa;
2)  Semua  mengharapkan  supaya  desanya  baik sesuai dengan tujuan pemerintah;
3)  Taat kepada pemerintah.
Kewajiban  krama  desa  selat  belega  sebagai pemegang  tanah  karang  desa,  sebagaimana disampaikan  oleh  I  Made  Arto  Bendesa  Desa Pakraman Selat Belega sebagai berikut:
Setiap  krama  desa  wajib  ngayahan  ring wewidangan di desa pakraman lan pura yang ada didesa pakraman selat belega, dan bergotongroyong  diwilayah  desa  pakraman  selat belega setiap satu bulan sekali, sedangkan krama yang  tidak  menempati  karang  desa  atau  krama yang  tinggal  diluar  desa  pakraman  selat  belega (penumas  ayah)  tidak  di  kenakan  ayah-ayahan tetapi  krama  tersebut  dikenakan  urunan  setiap enam  bulan  sekali,  berdasarkan  peraturan  yang sudah tercantumkan di awig–awig desa pakraman selat belega.

## Kedudukan  Tanah  Karang  Desa  Di  Desa  Selat Belaga
Tanah  merupakan  hal  yang  sangat  penting bagi  kehidupan  manusia,  maka  dari  itulah  sangat diperlukan  pengaturan  lewat  hukum  termasuk didalamnya  hukum  adat.  Untuk  memberikan pengertian  yang  agak  lengkap  tentang  apakah tanah  adat  itu,  kiranya  perlu  diuraikan  tentang Hukum Agraria yang berlaku sebelum dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor 5  Tahun 1960 (UUPA), dimana di negara Indonesia masih berlaku  dua  macam  hukum  yang  menjadi  dasar bagi  Hukum  pertanahan  yaitu  Hukum  Adat  dan Hukum  Barat,  sehingga  ada  dua  macam  tanah yaitu  “Tanah  Adat”  dan  “Tanah  Barat”.  Tanah Adat  atau  biasa  disebut  tanah  Indonesia  yaitu tanah-tanah  dengan  hak-hak  Indonesia  yang sepenuhnya  tunduk  pada  hukum  (agraria)  adat, sepanjang tidak diadakan ketentuan, yang khusus
Status Tanah Karang Desa Di Desa Pakraman Selat Belega
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
Halaman 15
untuk  hak-hak  tertentu.  Sedangkan  Tanah  Barat yang  biasa  disebut  Tanah  Eropa  tunduk  pada ketentuan-ketentuan  Hukum  Agraria  Barat misalnya: mengenai
memperolehnya,
peralihannya, lenyapnya, pembebanannya dengan hak-hak  lain  dan  wewenang-wewenang  serta kewajiban-kewajiban yang mempunyai hak itu.
Tanah-tanah  Eropa  misalnya  tanah  eigendom, tanah erfacht, tanah apstal dan lain-lainnya, boleh dikata  semua  terdaftar  pada  suatu  kantor  yang khusus  diadakan,  terkenal  dengan  nama  Kantor Kadaster  (Kantor  Pendaftaran  Tanah)  dengan suatu  peraturan  yang  terkenal  dengan  nama Ordonansi Balik Nama (overschrijvingsordonnantie).  Sebaliknya  tanah- tanah  Indonesia  umpamanya    tanah  ulayat,  tanah milik, tanah usaha, tanah googol dan lain-lainnya sama sekali tidak terdaftar (Saleh, 1979).
Dalam  masyarakat  di  Indonesia  juga  dikenal adanya  tanah  adat  batasan  tentang  pengertian tanah adat dirumuskan sebagai:
Tanah-tanah  milik  persekutuan,  kaum,  suku, marga,  desa  dan  sebagainya  yang  sama  sekali bukan  milik  perseorangan,  walaupun  yang bersangkutan telah memanfaatkan bagi kelangsungan  hidupnya  oleh  karena  itu  dapat dikatakan  bahwa  adanya  tanah-tanah  adat  adalah kebersamaan  timbulnya  dengan  persekutuan  atau paling  tidak  agak  lebih  dahulu  ada  persekutuan dari  pada  tanah-tanah  adat.  Sebagaimana diketahui  di  Bali  yang  menguasai  tanah  adat adalah  desa  pekraman  yang  pertama  kali.  Baru kemudian  karena  suatu  hal  tertentu  ada penyerahan di desa kepada perorangan kelompok warga  desanya  untuk  mempergunakan  sesuai dengan  keperluannya  (misalnya  dipakai  untuk mendirikan  pura  dadia,  tanah  bukti  dan sebagainya) (Suastawa, 1987).
Hal tersebut juga telah diatur dalam peraturan daerah  Provinsi  Bali  Nomor  3  Tahun  2003 tentang Desa Pakraman Pasal 4  ayat  (2) sebagai berikut:  ” Palemahan  desa  pakraman/banjar merupakan  wilayah  kesatuan  masyarakat  hukum adat  yang  mempunyai  batas-batas  tertentu  dalam ikatan kahyangan tiga/kahyangan desa ” Di  Desa Pakraman Selat  sesuai  dengan  Pasal 24 Awig-Awig Desa Pakraman Selat  yang berbunyi:  ” karang desa  adalah pelemahan desa pakraman yang  diserahkan  penggunaannya kepada krama secara  turun  temurun  dengan kewajiban nanggo ayahan desa”.
Sedangkan Krama Desa Pakraman Selat
pengaturanya  terdapat  dalam A wig-Awig Desa Pakraman Pasal  4  yang  berbunyi  sebagai berikut:
Krama desa adat Selat terdiri dari:
1)  Mereka  yang  menempati karang desa  wajib menjadi krama desa adat.
2)  Keluarga krama yang telah kawin wajib tedun mekrama setelah  jangka  waktu  melewati  6 bulan pawukon dan  teknis  pelaksanaannya diserahkan kepada banjar bersangkutan.
3)  Yang  dapat  menjadi krama desa  adat  semua orang yang menetap di wilayah desa adat:
 Beragama Hindu.
 Taat  dan  patuh  terhadap awig-awig desa adat.
 Telah menjadi krama banjar adat.
4)  Selain  dari  mereka  yang  disebut  diatas  pada ayat  (1),  (2),  dan  (3)  Pasal  ini  mereka berkedudukan sebagai tamu (pedunung).

## Pasal 5
Krama desa adat selat terbagi dalam:
1) Krama pengarep  ialah  keluarga  yang menguasai karang desa maupun karang milik.
2) Krama  pengele ialah  keluarga  yang  tidak menguasai karang baik karang desa  maupun karang milik.
3)  Krama balu ialah:
 Balu  pengarep mereka  yang  menguasai karang desa/milik  kemudian  satu  suami/ istri meninggal/cerai.
 Balu  pengele mereka  yang  salah  satu suami/istri  meninggal/cerai  yang  tidak menguasai karang desa/milik.
4)  Krama Tapuk ialah:
 Tapuk  pengarep ialah  ahli  waris krama pengarep yang  belum  cukup  umur  yaitu yang laki-laki belum berumur 18 tahun dan yang wanita belum berumur 16 tahun.
 Tapuk  pengele ialah  ahli  waris krama pengele yang  belum  cukum  umur  yaitu yang laki-laki belum berumur18 tahun dan yang wanita belum berumur 16 tahun.
5)  Krama roban (kerobkuntul) ialah mereka yang karena  sesuatu  hal  diterima  sebagai  anggota
Status Tanah Karang Desa Di Desa Pakraman Selat Belega
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
Halaman 16
suatu  keluarga  dengan  memenuhi  satu  atau beberapa syarat sebagai berikut:
 Asela
 Tua umur 55 tahun
 Cacat
 Mulih deha/teruna
Dengan  demikian  di  Desa Pakraman Selat anak laki-laki terkecil (bungsu) yang mewaris dan sebagai pengarep sedangkan  saudara  laki-laki yang  lain  sebagai pengempi  (pengele) sehingga hanya mendapatkan tempat/tanah untuk bangunan rumah saja sedangkan untuk tanah warisan dibagi sesuai dengan ketentuan awig-awig dimana anak laki-laki  terkecil  (bungsu)  memperoleh  tanah warisan  sebagian  atau  setengahnya  lagi  dibagi kepada  saudara  laki-lakinya.  Inilah  antara  lain aturan-aturan mengenai tanah  di Bali yang kalau ceroboh orang mendekati, maka bisa menghasilkan kekeliruan yang sangat fatal.
Jika  saja  keadaannya  tetap  bisa  berlanjut demikian, maka sesungguhnya hukum tanah yang ada  di  Bali  sudahlah  dilakukan  secara  mendasar oleh masyarakat itu sendiri, itupun menguntungkan  sebab  sesuai  dengan  perasaan keadilan masyarakat pemilik. Namun
kelanjutannya, tidaklah segampang itu keadaannya.  Paling  tidak  ada  dua  hal  yang menonjol sering menjadi masalah.
Hal  pertama,  mengingat  adanya  sistem kewarisan mayorat (warisan hanya untuk laki-laki tertua  khususnya untuk tanah ayahan )  atau untuk laki-laki  bungsu  (minorat)  maka  keadaan  semua itu  tiap-tiap  anak  laki  yang  dapat  mewaris diberikan lagi tanah ayahan baru oleh Desa, tidak dapat dipertahankan.
Ini  mengingat  tanah-tanah  milik  Desa  sudah semakin  habis  bahkan  sudah  habis  sama  sekali sehingga  bagi  pemohon-pemohon  baru  tidak mungkin  bisa  memperoleh.  Akibatnya  ada sejumlah  anak  yang  menjadi  tidak  mendapat pegangan  hidup,  sedang  anak  sulung  atau  anak bungsu  akan  tetap  menjadi  manusia-manusia yang  sangat  beruntung.  Di  sinilah  tampaknya konstelasi hukum tanah di Bali di atas sudah tidak dapat  lagi  menyesuaikan  diri  dengan  keadaan masa  kini  dan  tidak  jarang  hal  ini  bisa menimbulkan  ketegangan  keluarga,  walaupun tidak sampai diajukan ke Pengadilan.
Hal  kedua,  yaitu  dengan  keadaan  yang beraneka  ragamnya,  hukum  tanah  dan  pada
hakekatnya  tergantung  dari  hukum  desa  itu sendiri,  menyebabkan  hakim  hakim  di  Bali mengalami  kesulitan,  karena  dalam  tiap-tiap perkara  ia  harus  meneliti  dengan  mendalam ”hukum apakah yang berlaku di masyarakat desa itu.”  Tentang  hukum yang berlaku di masyarakat itu,  sering  dikaburkan  lagi  perkembangan perkembangan  baru  di  masa  terkadang  otonomi desa  administrasi  tidak  jarang  mendesak eksistensi  desa  adat,  sehingga  di  dalam berperkara  akan  muncul  saksi-saksi  yang  saling bertentangan.
Ada  sementara  desa  mengganggap  tanah ayahan desa tidak bisa dijual. Dan ada pula yang sebaliknya.  Saksi-saksi  bisa  muncul  dengan keterangan  yang  berlain-lainan  tergantung  dari mana  ia  lebih  banyak  mendapat  keuntungan.  Hal ini  juga  disebabkan  oleh  tidak  adanya  aturan tertulis  mengenai  ”apa  saja  yang  bisa  dilakukan terhadap  tanah-tanah  itu,”  tetapi  lebih  banyak diketahui  dari  cerita  tentang  kebiasaan-kebiasaan dan  yang  tidak  tertulis.  Disanalah  yang  paling sulit  bagi  hakim  nantinya,  karena  dalam menghadapi  persoalan  seperti  itu,  hukum  adat yang  murni  dikubur  oleh  saksi-saksi  yang disimpang siur.
Terkait  dengan  Tanah Karang Desa  (PKD) Bendesa  Desa Pakraman Selat  menjelaskan: Untuk  Desa Pakraman Selat  Tanah karang Desa (PKD), kepemilikannya/menempatinya telah diatur  dalam Awig-Awig Desa Pakraman Selat seperti contoh krama desa pakraman yang berhak menempati  tanah karang desa  adalah krama desa yang  beragama  Hindu  dan  sebagai krama pengarep serta  dengan  melaksanakan  kewajiban yaitu tedun  mebanjar , ngayah pada  desa pakraman dan/atau  Kahyangan  Tiga  serta mengeluarkan Pepeson, taat  dan  patuh  terhadap awig-awig desa pakraman dan  telah  menjadi krama  banjar  adat.  (Wawancara  dengan  Bapak  I Made  Arto,  Bendesa  Desa Pakraman Selat, Belega, pada tanggal 28 Juni 2018).
Kedudukan  karang  desa  di  Desa Pakraman Selat Belega sebagai berikut :  “Kedudukan tanah karang desa  saat  ini,  untuk  setiap  tanah karang desa  di  desa  Selat  Belega  ukurannya  berbeda- beda,  karena  pada  jaman  kerajaan,  raja  yang berwenang membagikan  atau memberikan tanah tersebut  pada  rakyat,  sesuai  dengan  kebutuhan rakyatnya  masing-  masing, krama yang menempati  tanah karang desa  tersebut  memiliki ukuran  tanah  dari  yang  kecil,  menengah,  dan besar, misalnya ada luas ( sikut ) 200,400, dan 800.
Status Tanah Karang Desa Di Desa Pakraman Selat Belega
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
Halaman 17
Tanah karang desa  di  Desa Pakraman Selat Belega  sampai  saat  ini  belum  disertifikatkan,lain halnya  dengan  tanah laba pura  yang  ada  di  Desa Pakraman Selat  Belega  yang  sudah  di sertifikatkan  dan  sekarang  menjadi  atas  nama desa pakraman ,  karena  tanah laba pura  wajib untuk  disertifikatkan.”  (Wawancara  dengan Bapak  I  Made  Arto, Bendesa Desa Pakraman Selat, Belega, pada tanggal 28 Juni 2018).

## IV. SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  dapatlah ditarik  simpulan  yaitu  Kewajiban  krama  desa sebagai  pemegang  tanah  karang  desa  antara bertempat  tinggal  di  Desa  Pakraman  Selat  sesuai dengan  Awig-Awig  dan  Pararem  Desa,  menjadi krama  pengarep,  tedun  mebanjar,  ngayah  pada desa  pakraman  dan/atau  Kahyangan  Tiga  serta mengeluarkan  Pepeson,  taat  dan  patuh  terhadap awig-awig  desa  pakraman  dan  telah  menjadi krama banjar adat. Kedudukan tanah karang desa di  Desa  Selat  Belaga  adalah  pelemahan  desa pakraman  yang  diserahkan  penggunaannya kepada krama secara turun temurun sesuai dengan kebutuhan rakyatnya masing-masing, krama yang menempati karang desa tersebut memiliki ukuran tanah  dari  yang  kecil,  menengah  dan  besar, misalnya  ada  ukuran  (sikut)  200,  400  dan  800 dengan  kewajiban  ngayahan  desa  dan  tedun mebanjar.

## DAFTAR PUSTAKA
Awig-Awig Desa Pakraman Selat Belega Artadi,  I.  K.  (2012). Hukum  Adat  Bali  dengan  aneka masalah . Pustaka Bali Post.
Pararem Desa Pakraman Selat Belega Saleh, K. W. (1979). Hak Atas Tanah . Jakarta: Ghalia
Indonesia. Suastawa, D. M. (1987). Status dan Fungsi Tanah Adat Bali  Setelah  Berlakunya  UUPA (1st  ed.). Denpasar, Bali: CV Kayu Mas. Windia,  W.  P.  (2014). Hukum  Adat  Bali .  Udayana
University Press.
Status Tanah Karang Desa Di Desa Pakraman Selat Belega
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
Halaman 18