## ANALISIS SANKSI PAJAK DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN MODERASI PREFERENSI RISIKO
*Nuramalia Hasanah 1 , Mochamad Razief Aditya 2 , Indah Mulyasari 3 1,2,3 Universitas Negeri Jakarta

## JURNAL ILMIAH WAHANA AKUNTANSI

## http://journal.unj/unj/index.php/wahana-akuntansi

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT

## Article History:
Received: 03 December 2020 Accepted: 19 December 2020 Published: 19 December 2020
Keywords: Tax  Penalties;  Tax  Authority Service;  Risk  Preference;  Tax Compliance.
This  research  aims  to  determine  the  effect  of  tax penalties  and  tax  authority  services  on  taxpayer compliance  of  individual  taxpayer  by  using  risk preference  as  a  moderating  variable.  Taxpayer compliance  is  measured  by  tax  penalties,  tax authority  services  and  risk  preference.  The  simple random sampling method  is used  in this research to collect the research sample and obtained as many as 100  respondents.  The  result  shows  that  the  tax penalty's  effect  on  taxpayer  compliance.  Tax authority services effect on taxpayer compliance, and risk  preference  effect  on  taxpayer  compliance.  The risk preference as a moderating variable has no effect and could not moderate the relationship between tax penalties with taxpayer compliance also between tax authority services with taxpayer compliance.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh sanksi  pajak  dan  pelayanan  petugas  pajak  terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Sampel yang diperoleh sebanyak 100 responden  dengan  metode  Simple  Random  Sampling. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sanksi  pajak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak, pelayanan  fiskus  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak dan preferensi risiko berpengaruh terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Preferensi  risiko  sebagai variabel  moderasi  tidak  berpengaruh  dan  tidak  dapat memoderasi  hubungan  antara  sanksi  pajak  dengan kepatuhan  wajib  pajak  serta  hubungan  antara pelayanan  petugas  pajak  dengan  kepatuhan  wajib pajak.
DOI:https://doi.org/10.21009/wahana.15.026

## How to Cite:
Hasanah,  Nuramalia,  Mochamad  Razief  Aditya,  dan  Indah Mulyasari.  Analisis  Sanksi  Pajak  dan  Pelayanan  Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderasi Preferensi Risiko. Jurnal  Ilmiah  Wahana  Akuntansi,  15(2),  197-211. https://doi.org/10.21009/wahana.15.026

## PENDAHULUAN
Penerimaan  dari  sektor  pajak  merupakan pendapatan  utama  dan  pembiayaan  untuk pembangunan  nasional,  pendapatan  negara  di Indonesia  meningkat  hingga  akhir  februari sebesar 17,1 persen. Semakin terbatasnya sumber keuangan  negara  menjadikan  pajak  sebagai andalan  dalam  memenuhi  dana  kepemerintahan dan  pelayanan  publik.  Sekarang  ini  penerimaan pajak pada sektor properti  mengalami penurunan dan  mempengaruhi  perekonomian  negara  ini. Apabila  kebijakan  pajak  rendah  diberlakukan pemerintah,  maka  dapat  menarik  minat  para investor untuk investasi di Indonesia (Kemenkeu, 2018).  Kondisi  keuangan  masyarakat  akan semakin  baik  jika  pertumbuhan  ekonomi  di negara  ini  meningkat  sehingga  masyarakat nantinya bisa memenuhi kewajiban pajaknya.
Tetapi  yang  terjadi  adalah  rendahnya kesadaran  wajib  pajak  dalam  memenuhi kewajibannya  dalam  kepatuhan  perpajakan membuat pembangunan yang dilakukan pemerintah  saat  ini  belum  tercapai  secara optimal.  Terlihat  dari tax  ratio yang  masih rendah di angka 11 persen (wartaekonomi, 2018) sementara IMF mensyaratkan suatu negara dapat melakukan  pembangunan  berkelanjutan  jika tax ratio menyentuh  angka  12,5  persen.  Selain  itu penerimaan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  orang pribadi  di  Indonesia  secara  rata-rata  jauh  lebih rendah  dengan  negara  lainnya.  PPh  OP  di  luar PPh  21  di  Indonesia  pada  2016  sebesar  0,5 persen  dan  2017  sebesar  0,7  persen  dari  total pajak. Capaian ini jauh lebih  rendah dari negara lainnya yang ada di Eropa bahkan Asia Tenggara seperti Italia yang penerimaan PPh badan sebesar
3,9 persen sementara orang pribadi sebesar 16,9 persen,  Belgia  yang  penerimaan  PPh  badan sebesar  3,0  persen  sementara  orang  pribadi sebesar  15,3  persen,  Vietnam  yang  penerimaan PPh  orang  pribadi  sebesar  16  persen  dan Malaysia  yang  penerimaan  PPh  orang  pribadi sebesar 14 persen (ekonomi.kompas, 2018).
Rendahnya  kepatuhan  pajak  didasari  oleh sikap wajib pajak yang menghindari pembayaran  pajak  dengan  berbagai  macam alasan seperti tidak mengerti apa itu pajak, tidak merasakan  manfaat  yang  ada  pada  pajak,  tidak taat  pada  undang-undang  perpajakan,  kurang percaya  pada  aparat  pajak,  dan  masih  banyak lagi. Pemerintah sudah memberlakukan kebijakan-kebijakan  dalam  upaya  peningkatan kepatuhan  Wajib  pajak.  Sistem  pemungutan yang  diterapkan  negara  kita  menggunakan self assessment system yang memberikan kewenangan Wajib pajak untuk dapat menghitung,  melaporkan,  membayar  dan mempertanggungjawabkan  jumlah  pajak  yang terutang  pada  setiap  tahunnya  (Resmi,  2013). Self  assessment  system memerlukan  kesadaran penuh dari Wajib pajak, hal ini menuntut Wajib pajak  membayar  pajak  secara  sukarela  namun sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Selain  itu, menurut  (Fikri,  2012)  faktor  lain  dibuktikan karena masyarakat selaku wajib pajak lupa, atau bahkan  mungkin  mengabaikan  kewajibannya untuk  membayar  pajak,  khususnya  pajak penghasilan  orang  pribadi.  Terlebih  di  tengah perubahan  pandangan  masyarakat  terhadap seluruh  aspek  penyelenggaraan  pemerintahan, serta  berbagai  situasi  yang  muncul  serta memberikan  kesan  negatif  terkait  masalah
Nuramalia Hasanah, Mochamad Razief Aditya, Indah Mulyasari/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 15 (2) 2020, 197-211
perpajakan.  Ada  dua  faktor  yang  perlu diperhatikan  dalam  menilai  kepatuhan  Wajib pajak  yakni  sanksi  pajak  dan  pelayanan  fiskus. Sanksi  pajak  terhadap  kepatuhan  Wajib  pajak adalah sebagai alat pencegah yang memberi efek jera  bagi  Wajib  pajak  yang  melanggar  norma perpajakan.  Penerapan  sanksi  pajak  yang diberlakukan  cukup  membuat  beban  bagi  Wajib pajak karena terdapat dua sanksi yang ditetapkan yaitu sanksi bunga dan denda (administrasi) serta sanksi  pidana  tanpa  toleransi  (Ardyanto  dan Utaminingisih, 2014).
Berbagai  cara  telah  dilakukan  pemerintah untuk  meningkatkan  kepatuhan  Wajib  pajak  di Indonesia  yang  saat  ini  masih  rendah,  salah satunya  adalah meningkatkan kualitas pelayanan aparat  pajak  atau  bisa  disebut  dengan  fiskus. Fiskus  merupakan  pihak  yang  berperan  penting dalam  mengumpulkan  penerimaan  negara. Aparat pajak dituntut untuk melayani wajib pajak dengan sikap profesional, jujur, dan bertanggungjawab.  Namun  ada  beberapa  aparat pajak  yang  belum  melaksanakan  tugasnya dengan  optimal  sehingga  pelayanan  yang diberikan  tidak  berjalan  dengan  baik,  ada  yang menyalahgunakan
wewenangnya untuk
memanipulasi SPT bahkan mendapatkan keuntungan  yang  tidak  seharusnya  diterima. Seperti fenomena yang pernah terjadi pada tahun 2011  yang  menimpa  Gayus  Tambunan  dan Dhana  Widyatmika  pada  tahun  2012.  Ironisnya kedua  aparat  pajak  tersebut  adalah  orang  yang berpendidikan  tinggi  dan  tidak  sepatutnya melakukan  penyimpangan  seperti  hal  tersebut. Dalam  kasus  tersebut,  Wajib  pajak  dapat berpikiran  bahwa  pajak  yang  mereka  bayarkan
tidak  dikelola  dengan  baik.  Oleh  karena  itu pelayanan  fiskus  berperan  penting  terhadap kepatuhan  Wajib  pajak.  Apabila  kualitas pelayanan  fiskus  baik,  maka  tidak  menutup kemungkinan kepatuhan Wajib pajak juga akan meningkat (Aryobimo, 2012).
Faktor  lainnya  yang  mempengaruhi  wajib pajak tidak membayar kewajiban pajaknya salah satunya  karena  wajib  pajak  tersebut  tidak memikirkan  risiko  didalamnya.  Risiko  adalah hal yang penting untuk diperhatikan wajib pajak dalam  melakukan  pembayaran  pajak,  karena terdapat  risiko  yang  harus  dipertimbangkan Wajib  pajak  sebelum  melakukan  pembayaran pajak (Alabede, 2011). Adapun dalam penelitian Torgler  (2003)  keputusan  seorang  Wajib  pajak dapat  dipengaruhi  oleh  perilakunya  terhadap risiko yang dihadapi. Preferensi risiko seseorang merupakan  salah  satu  komponen  dari  beberapa teori  yang  berhubungan  dengan  pengambilan keputusan  termasuk  teori  kepatuhan  pajak seperti teori rasionalitas dan teori prospek. Dasar teori  yang  digunakan  preferensi  risiko  dalam mempengaruhi  kepatuhan  Wajib  pajak  adalah teori  prospek.  Penelitian  dari  Alabede  (2011) menggunakan  teori  prospek  untuk  meneliti pengaruh  preferensi  risiko  terhadap  kepatuhan Wajib pajak orang pribadi. Selain itu, penelitian yang dilakukan Hite & McGill (1992) kemudian diperkuat oleh penelitian Alm & Torgler (2006) yang  mengungkapkan  bahwa  perilaku  Wajib pajak  dalam  menghadapi  risiko  tidak  dapat diartikan bahwa Wajib pajak tersebut tidak akan memenuhi kewajiban pajaknya.

## TINJAUAN TEORI
Nuramalia Hasanah, Mochamad Razief Aditya, Indah Mulyasari/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 15 (2) 2020, 197-211
ISSN
2302-1810 (online)
Teori Prospek Teori prospek merupakan teori yang dikembangkan oleh Daniel Kahneman dan Amos Tversky.  Teori  ini  berawal  dari  penelitian  yang dilakukan  oleh  Kahneman  &  Tversky  (1979). Hubungan  antara  penelitian  ini  dengan  teori prospek  yaitu  menjelaskan  mengenai  preferensi risiko  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  wajib pajak.  Apabila  seorang  wajib  pajak  memiliki risiko  yang  tinggi  maka  wajib  pajak  tersebut belum  tentu  akan  tidak  membayar  kewajiban pajaknya.  Karena  apabila  wajib  pajak  itu memiliki  sifat  risk  seeking  artinya  walaupun wajib  pajak  memiliki  risiko  tinggi  maka  tidak akan  mempengaruhi  wajib  pajak  untuk  tetap membayar  pajak,  sedangkan  wajib  pajak  yang memiliki  sifat  risk  aversion  apabila  wajib  pajak memiliki  risiko  yang  rendah  maka  wajib  pajak justru akan menghindari kewajiban pajaknya.

## Theory of Reasoned Action (TRA)
Teori  yang  mendasari  psikologi  sosial  ini dikembangkan oleh Fisbein dan Ajzen
(1975:369).  Relevansinya  dengan  penelitian  ini adalah  seseorang  dalam  menentukan  perilaku patuh  atau  tidak  patuh  dalam  memenuhi kewajiban
perpajakannya dipengaruhi rasionalitas  dalam  mempertimbangkan  manfaat dari  pajak  dan  juga  pengaruh  orang  lain  yang mempengaruhi  keputusan  dalam  patuh  pajak. Sebelum  individu  melakukan  sesuatu,  individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang  akan  diperoleh  dari  perilakunya  tersebut. Kemudian  yang  bersangkutan  memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak.

## Teori Pembelajaran Sosial
Teori  pembelajaran  sosial  mengatakan  bahwa seseorang  dapat  belajar  lewat  pengamatan  dan pengalaman langsung. Menurut Jatmiko (2006:15),  proses  dalam  pembelajaran  sosial meliputi:  proses  perhatian,  proses  penahanan, proses reproduksi motorik, dan penguatan. Teori ini  relevan  untuk  menjelaskan  perilaku  wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Tertuang  pada  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, bahwa  kepatuhan  adalah  tunduk  atau  patuh terhadap  ajaran  atau  peraturan.  Pratama  (2011) berpendapat  bahwa disebut  sebagai  wajib pajak yang  patuh  adalah  wajib  pajak  yang  ditetapkan oleh  Direktorat  Jendral  Pajak  sebagai  wajib pajak  yang  memenuhi  kriteria  tertentu  yang dapat  diberikan  pengembalian  pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

## Sanksi Pajak
Mardiasmo (2006:39) menyatakan bahwa sanksi perpajakan  merupakan  jaminan  ketentuan peraturan  perundang  –  undangan  perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/ dipatuhi,  dengan  kata  lain  sanksi  perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

## Pelayanan Fiskus
Pandiangan  (2005:3)  menyatakan  bahwa pelayanan  adalah  suatu  proses  tindakan  untuk
Nuramalia Hasanah, Mochamad Razief Aditya, Indah Mulyasari/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 15 (2) 2020, 197-211
memenuhi kebutuhan seseorang melalui aktivitas yang  dilakukan  orang  lain  secara  langsung. Sedang  menurut  Alam  (2003:5)  bahwa  fiskus atau  aparat  pajak  adalah  orang  yang  melakukan pelayanan  pajak  pada  wajib  pajak  mengenai perpajakan.
Tugas  fiskus  saat  ini  tidak  lagi  melakukan penetapan  jumlah  pajak  terhutang  yang  harus dibayar, melainkan melakukan tugas pembinaan, pelayanan,  pengawasan,  dan  penerapan  sanksi perpajakan.  Boediono  (2003)  sebagaimana dikutip  dalam  penelitian  Kusuma  (2016) berpendapat  bahwa  pelayanan  adalah  suatu proses  bantuan  kepada  orang  lain  dengan  cara- cara  tertentu  yang  memerlukan  kepekaan  dan hubungan  interpersonal  agar  tercipta  kepuasan dan keberhasilan.

## Preferensi Risiko
Sitkin  &  Pablo  (1992)  dalam  Aryobimo (2012)  menyatakan  bahwa  preferensi  risiko merupakan  salah  satu  karakteristik  seseorang yang  akan  mempengaruhi  perilakunya.  Torgler (2007)  menyampaikan  bahwa  keputusan  wajib pajak  individu  dapat  dipengaruhi  oleh  sikap mereka terhadap risiko.
Preferensi  risiko  seseorang  merupakan salah  satu  komponen  dari  beberapa  teori  yang berhubungan  dengan  pengambilan  keputusan termasuk  kepatuhan  pajak.  Dasar  teoritis  yang tepat  untuk  memoderasi  preferensi  risiko  dalam hubungan  antara  kepatuhan  pajak  dengan pelayanan  fiskus  terdapat  dalam  teori  prospek. Teori ini menerangkan bahwa ketika wajib pajak mempunyai tingkat risiko yang tinggi maka akan mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak.  Oleh
karena  itu,  ketika  kepatuhan  pajak  memiliki hubungan  yang  kuat  dengan  preferensi  risiko maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan rendah artinya  wajib  pajak  memiliki  berbagai  risiko yang  tinggi  akan  dapat  menurunkan  tingkat kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Ardyanto  dan  Utaminingsih  (2014) menyatakan  bahwa  sanksi  pajak  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  adalah  sebagai  alat pencegah  yang  memberi  efek  jera  bagi  wajib pajak  yang  melanggar  norma  perpajakan. Penerapan  sanksi  pajak  yang  diberlakukan cukup  membuat  beban  bagi  wajib  pajak  karena terdapat dua sanksi yang ditetapkan yaitu sanksi bunga  dan  denda  (administrasi)  serta  sanksi pidana  tanpa  toleransi.  Kemudian  diperkuat dengan  penelitian  Jatmiko  (2006)  bahwa  wajib pajak  akan  memenuhi  kewajiban  pajaknya  bila memandang  sanksi  pajak  lebih  banyak merugikannya.  Berdasarkan  Keputusan  Menteri
Keuangan (91/PMK./03/2015) yang menyebutkan  “penghapusan  atau  pengurangan diberlakukannya  sanksi  administrasi  guna mengatasi  penunggakan  pembayaran  atau penyetoran  pajak”  (www.pajak.go.id)  dinilai akan  meminimalisir  tingkat  pelanggaran  yang dilakukan wajib pajak perihal pembayaran pajak terhutang.
Berdasarkan penjelasan ini maka hipotesis yang akan diajukan adalah:
H 1 : Sanksi  Pajak  Berpengaruh  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Nuramalia Hasanah, Mochamad Razief Aditya, Indah Mulyasari/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 15 (2) 2020, 197-211
Pengaruh Pelayanan Fiskus

## Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Caro  &  Garcia  (2007)  dalam  Ardyanto (2014)  menunjukkan  bahwa  indikator  kualias pelayanan  ditentukan  oleh  tiga  faktor  yaitu kualitas interaksi, kualitas lingkungan fisik, hasil kualitas pelayanan. Yang dimaksud dari kualitas interaksi  di  atas  yaitu  bagaimana  cara  fiskus dalam  mengkomunikasikan  pelayanan  pajak kepada  wajib  pajak  sehingga  wajib  pajak  puas terhadap pelayanannya. Kualitas lingkungan fisik yang  dimaksud  adalah  bagaimana  peranan kualitas  lingkungan  kantor  pajak  sendiri  dalam melayani  wajib  pajak.  Hasil  kualitas  pelayanan yang  dimaksud  adalah  apabila  pelayanan  dari fiskus  dapat  memberikan  kepuasan  terhadap wajib  pajak  maka  persepsi  wajib  pajak  terhadap fiskus  akan  baik  sehingga  dapat  meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan  penjelasan  ini  maka  hipotesis yang akan diajukan adalah:
H 2 : Pelayanan Fiskus Berpengaruh

## Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Torgler  (2003)  dalam  Ardyanto  (2014) menyampaikan  bahwa  keputusan  seorang  wajib pajak  dapat  dipengaruhi  oleh  perilakunya terhadap  risiko  yang  dihadapi.  Preferensi  risiko sseorang  merupakan  salah  satu  komponen  dari beberapa  teori  yang  berhubungan  dengan pengambilan keputusan termasuk teori kepatuhan pajak seperti teori rasionalitas dan teori prospek. Dasar  teori  yang  digunakan  preferensi  risiko dalam  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak adalah teori prospek.
Berdasarkan penjelasan ini maka hipotesis yang akan diajukan adalah:
H 3 : Preferensi Risiko Berpengaruh

## Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Sanksi  Pajak  Dimoderasi  Oleh  Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hite  & McGill  (1992)  dalam  Aryobimo  (2012) kemudian  diperkuat  oleh  penelitian  Alm  & Torgler  (2006)  yang  mengungkapkan  bahwa perilaku  wajib  pajak  dalam  menghadapi  risiko tidak dapat diartikan bahwa wajib pajak tersebut tidak  akan  memenuhi  kewajiban  pajaknya. Apabila  wajib  pajak  mempunyai  tingkat preferensi  risiko  yang  tinggi  baik  risiko kesehatan,  risiko  pekerjaan  maka  wajib  pajak tersebut  cenderung  untuk  lebih  taat  dalam membayar  pajak  sedangkan  apabila  seorang wajib pajak memiliki tingkat risiko yang rendah dalam  kehidupan  wajib  pajak  itu  sendiri  maka wajib  pajak  tersebut  justru  cenderung  untuk lebih tidak taat dalam membayar pajak.
Berdasarkan penjelasan ini maka hipotesis yang akan diajukan adalah:
H 4 : Sanksi Pajak Dimoderasi oleh Preferensi Risiko Terhadap   Kepatuhan Wajib Pajak Pelayanan Fiskus Dimoderasi Oleh Preferensi  Risiko  Terhadap  Kepatuhan

## Wajib Pajak
Penelitian dari Alabede  (2011) dalam  Ardyanto (2014)  menggunakan  teori  prospek  untuk memprediksi pengaruh preferensi risiko memoderasi  hubungan  antara  persepsi  kualitas
Nuramalia Hasanah, Mochamad Razief Aditya, Indah Mulyasari/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 15 (2) 2020, 197-211
pelayanan  fiskus  dan  kepatuhan  wajib  pajak.
Hasil  penelitian  Alabede  (2011)  menunjukkan bahwa preferensi  risiko  berpengaruh negatif dan tidak  signifikan  dalam  memoderasi  hubungan antara persepsi tentang kualitas pelayanan fiskus dan  kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil  penelitian Alabede  (2011)  didukung  oleh  penelitian  yang dilakukan  oleh  Feld  &  Frey  (2006),  Kirchler (2007) dan Torgler (2007).
Berdasarkan  penjelasan  ini  maka  hipotesis yang akan diajukan adalah:

## H 5 : Pelayanan  Fiskus  Dimoderasi  oleh Preferensi  Risiko  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan kuantitatif.  Pendekatan  kuantitatif  menguji  teori dengan  realita  pada  konstruksi  sosial  yang  telah ada  dengan  melakukan  pengukuran  hubungan antar variabel penelitian (Cresswell, 2014).
Teknik  pengumpulan  data  menggunakan mixed-method dengan  teknik  pengumpulan  data kuantitatif menggunakan survei dengan kuesioner kepada WP OP Pengguna E-filing dan teknik pengumpulan data kualitatif menggunakan studi  literatur  dan  pengambilan  data  melalui wawancara  mendalam  kepada  WP  OP  Kramat Jati.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  WP
OP Pengguna E-Filing di Indonesia
menggunakan  teknik simple  random  sampling sebanyak  100  responden.  Dalam  menguji keabsahan  data  yang  diperoleh,  dilakukan  uji validitas, uji reliabilitas, dan uji signifikansi.

## Variabel Penelitian
Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini adalah kepatuhan wajib pajak. Variabel ini dapat diukur dengan mengadopsi indikator pertanyaan Rahayu  (2016)  sebagai  berikut:  Kepatuhan dalam  mendaftarkan  diri  ke  kantor  pajak, kepatuhan  dalam  melaporkan  SPT  tepat  waktu, kepatuhan  dalam  menghitung  dan  melaporkan pajak terhutang.
Sanksi  pajak  dan  pelayanan  fiskus digunakan  sebagai  variabel  bebas  dalam penelitian  ini.  Variabel  sanksi  pajak  diukur dengan mengadopsi indikator-indikator Artiningsih  (2013)  meliputi:  pengetahuan mengenai  ketentuan  umum  dan  tata  cara perpajakan,  pengetahuan  mengenai  fungsi perpajakan,  pengetahuan  mengenai  sistem perpajakan.  Variabel  pelayanan  fiskus  diukur dengan  mengadopsi  indikator-indikator  Rahayu (2016)  meliputi:  Keandalan  ( Reliability ),
Ketanggapan ( Responsiveness ), Jaminan ( Assurance ), Empati ( Emphaty ), Bukti
Langsung ( Tangible ).
Penelitian ini menjadikan preferensi risiko sebagai  variabel  moderasi.  Variabel  ini mengadopsi indikator pertanyaan Adiasa (2013) meliputi:  risiko  keuangan,  kesehatan,  sosial, pekerjaan, dan keselamatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji  validitas  digunakan  untuk  mengukur sah  atau  valid  tidaknya  suatu  kuesioner.  Suatu kuesioner  dikatakan  valid  jika  pertanyaan  pada kuesioner  mampu  untuk  mengungkapkan sesuatu  yang  akan  diukur  oleh  kuesioner tersebut.  Berdasarkan  pengolahan  data,  ada  4
Nuramalia Hasanah, Mochamad Razief Aditya, Indah Mulyasari/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 15 (2) 2020, 197-211
ISSN 2302-1810 (online) DOI:https://doi.org/10.21009/wahana.15.026
(empat)  butir  soal  yang  tidak  valid  yakni:
SANKSI  2,  PREFERENSI  3,  PREFERENSI  4, dan  PREFERENSI  5.  Dengan  demikian  soal yang bisa digunakan dalam  penelitian ini adalah 36 dari 40 soal yang ada.
Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu  kuesioner  yang  merupakan  indikator  dari variabel. Ghozali (2006:47) menyebutkan bahwa suatu  kuesioner  dikatakan  reliabel  atau  handal jika  jawaban  seseorang  terhadap  pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Berdasarkan pengolahan data, dapat disimpulkan bahwa  seluruh  variabel  pada  penelitian  ini mempunyai nilai cronbach alpha di atas 0,60.
Statistik  deskriptif  digunakan  untuk mengetahui nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel.
Hasil  statistik  deskriptif  penelitian  ini disajikan pada Tabel 1 di bawah ini.

## Tabel 1

## Hasil Statistik Deskriptif
Pada  Tabel  1,  dapat  dilihat  hasil  statistik deskriptif  dari  100  kuesioner  yang  dapat  diolah. Variabel dependen berupa kepatuhan wajib pajak dengan  total  11  item  pernyataan  memiliki  nilai minimum  sebesar  34  dan  nilai  maksimum sebesar  44.  Nilai  rata-rata  yang  didapat  dari jawaban untuk variabel ini sebesar 38,46, standar deviasi  sebesar  2,451,  serta variance sebesar
6,008.
Variabel  independen  berupa  sanksi  pajak dengan  total  4  item  pernyataan  memiliki  nilai minimum  sebesar  12  dan  nilai  maksimum sebesar  16.  Nilai  rata-rata  yang  didapat  dari jawaban  untuk  variabel  ini  sebesar  14,13, standar  deviasi  sebesar  1,012,  serta variance sebesar 1,023. Pada variabel independen berupa pelayanan  fiskus  dengan  total  12  item pernyataan  memiliki  nilai  minimum  sebesar  37 dan  nilai  maksimum  sebesar  48.  Nilai  rata-rata yang  didapat  dari  jawaban  untuk  variabel  ini sebesar  42,05,  standar  deviasi  sebesar  2,794, serta variance sebesar 7,806.
Sedangkan  variabel  moderasi  berupa preferensi risiko dengan total 8 item pernyataan memiliki  nilai  minimum  sebesar  27  dan  nilai maksimum  sebesar  36.  Nilai  rata-rata  yang didapat  dari  jawaban  untuk  variabel  ini  sebesar 31,79,  standar  deviasi  sebesar  2,240,  serta variance sebesar 5,016.
Moderated Regresion Analysis (MRA)
Hasil  MRA  Sansi  Pajak  disajikan  pada Tabel 2 di bawah ini.

## Tabel 2 Hasil MRA Sanksi Pajak
Bila  dilihat  pada  Tabel  2  di  atas  dapat diketahui bahwa Sanksi Pajak memberikan nilai
Nuramalia Hasanah, Mochamad Razief Aditya, Indah Mulyasari/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 15 (2) 2020, 197-211
ISSN 2302-1810 (online)
koefisien  0,228  dengan  signifikansi  0,788.
Variabel  preferensi  risiko  memberikan  nilai 0,293  dengan  signifikansi  0,426.  Variabel moderating  X1Z  (interaksi  antara  sanksi  pajak dan preferensi risiko) memberikan nilai koefisien 0,024  dengan  signifikansi  0,350.  Dapat disimpulkan  bahwa  variabel  preferensi  risiko dalam penelitian ini bukanlah variabel moderating  karena  variabel  interaksi  antara sanksi  pajak  dengan preferensi  risiko  tidak signifikan.
Hasil  MRA  Pelayanan  Fiskus  disajikan pada Tabel 3 di bawah ini.

## Tabel 3
Hasil MRA Pelayanan Fiskus
Bila  dilihat  pada  Tabel  3  di  atas  dapat diketahui  bahwa  pelayanan  fiskus  memberikan nilai  koefisien  0,274  dengan  signifikansi  0,178. Variabel  preferensi  risiko  memberikan  nilai  - 0,233  dengan  signifikansi  0,374.  Variabel moderating  X2Z  (interaksi  antara  pelayanan fiskus  dan  preferensi  risiko)  memberikan  nilai koefisien 0,012 dengan signifikansi 0,053. Dapat disimpulkan  bahwa  variabel  preferensi  risiko dalam penelitian ini bukanlah variabel moderating  karena  variabel  interaksi  antara pelayanan  fiskus  dengan  preferensi  risiko  tidak signifikan.

## Uji Hipotesis
Hasil  uji  koefisien  determinasi  dari penelitian  ini  disajikan  pada  Tabel  4  di  bawah ini.

## Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi

## Sumber: Output SPSS22, data diolah, 2018
Hasil  pada  Tabel  4  di  atas  menunjukkan hasil  koefisien  korelasi  berganda  (R),  koefisien determinasi (R 2 ), dan koefisien determinasi yang disesuaikan  ( Adjusted  R 2 ). Berdasarkan  Tabel IV.19,  koefisien  korelasi  berganda  (R) menunjukkan  nilai  0,989.  Hal  ini  berarti  antara variabel  sanksi  pajak,  pelayanan  fiskus,  dan preferensi  risiko  memiliki  hubungan  yang  kuat dengan  variabel  dependen  berupa  kepatuhan wajib pajak.
Selain itu, pada Tabel 4 juga menunjukkan nilai  R 2 dan  Adjusted  R 2 sebesar  0,977  dan 0,976.  Hal  ini  menunjukkan  97,7%  variasi  dari kepatuhan  wajib  pajak  dapat  dijelaskan  oleh variabel  independen  berupa  sanksi  pajak  dan pelayanan  pajak  serta  variabel  moderasi  yaitu preferensi risiko.
Hasil  uji  statistik  F  dari  penelitian  ini disajikan pada Tabel 5 di bawah ini.

## Tabel 5
Hasil Uji Statistik F
Nuramalia Hasanah, Mochamad Razief Aditya, Indah Mulyasari/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 15 (2) 2020, 197-211
DOI:https://doi.org/10.21009/wahana.15.026 Model R R Square Adj R Square Std. Error 1 0,989 0,977 0,976 0,376
Berdasarkan hasil uji statistik F pada Tabel 5  diperoleh  nilai  signifikansi  sebesar  0,000 (<0,05)  dan  nilai  F hitung sebesar  1.369  >  F tabel sebesar  2,70.  Karena  tingkat  signifikansi  lebih kecil  dari  0,05,  maka  dapat  dikatakan  bahwa sanksi  pajak,  pelayanan  fiskus,  dan  preferensi risiko  berpengaruh  secara  simultan  terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hasil  uji  statistik  t  dari  penelitian  ini disajikan pada Tabel 6 di bawah ini.
Tabel 6 Hasil Uji Statistik t

## Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak
Hipotesis  pertama  yang  diajukan  pada penelitian ini adalah sanksi perpajakan berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Hasil  pengujian  hipotesis  pada  penelitian  ini menunjukkan bahwa H 1 diterima , artinya sanksi pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai signifikansi  yang  disajikan  pada  Tabel  6,  untuk variabel sanksi pajak berada di bawah 0,05, yaitu sebesar 0,00.
Variabel  sanksi  pajak  ini  diukur  dengan indikator sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar,  pengenaan  sanksi  pajak  yang  cukup berat  merupakan  salah  satu  sarana  untuk mendidik  wajib  pajak,  dan  sanksi  pajak  harus
dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
Sanksi  pajak  yang  diterapkan  oleh  KPP Kramat  Jati  cukup  tegas  sehingga  wajib  pajak bisa  mematuhi  perpajakannya,  dengan  kata  lain wajib  pajak  pada  KPP  Kramat  Jati  memilih untuk  mematuhi  kewajiban  perpajakannya  agar tidak  menerima  sanksi.  Beberapa  penelitian telah  menggunakan  variabel  sanksi  pajak terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  diantaranya, Ningsih  (2016),  Saragih  (2014),  Jatopurnomo (2013),  Ardyanto  (2014),  Septiani  (2016)  dan penelitian  lainnya.  Hasil  dari  penelitian  ini sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Ningsih  (2016),  Saragih  (2014),  Jatopurnomo (2013)  dan  Ardyanto  (2014)  yang  menyatakan bahwa  sanksi  pajak  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh  Pelayanan  Fiskus  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hipotesis  kedua  yang  diajukan  pada penelitian ini adalah pelayanan fiskus berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Hasil  pengujian  hipotesis  pada  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  H 2 diterima ,  artinya pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  ditunjukkan dengan  nilai  signifikansi  yang  disajikan  pada Tabel  6,  untuk  variabel  pelayanan  fiskus  yang berada di bawah 0,05, yaitu sebesar 0,00.
Variabel  pelayanan  fiskus  ini  terdiri  dari
keandalan ( reliability) , ketanggapan
( responsiveness ),  jaminan  ( assurance ),  empati ( emphaty ), dan bukti langsung ( tangible ).
Pelayanan  yang  diberikan  oleh  pegawai KPP  Kramat  Jati  sudah  memenuhi  standar  dan
Nuramalia Hasanah, Mochamad Razief Aditya, Indah Mulyasari/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 15 (2) 2020, 197-211
bisa memenuhi kebutuhan wajib pajak di wilayah Kramat  Jati  sehingga  pelayanan  yang  diberikan oleh  fiskus  tersebut  bisa  mempengaruh kewajiban  pajak.  Beberapa  penelitian  telah menggunakan variabel pelayanan fiskus terhadap kepatuhan  wajib  pajak,  di  antaranya,  Suntono (2015),  Septiani  (2016),  Jatopurnomo  (2013), Ardyanto  (2014),  dan  penelitian  lainnya.  Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan  oleh  Ningsih  (2016),  Saragih  (2014), Jatopurnomo  (2013),  Aryobimo  (2012),  dan Ardyanto  (2014)  yang  menyatakan  bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hipotesis  ketiga  yang  diajukan  pada penelitian ini adalah preferensi risiko berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Hasil  pengujian  hipotesis  pada  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  H 3 diterima ,  artinya preferensi risiko berpengaruh terhadap kepatuhan wajib  pajak.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai signifikansi  yang  disajikan  pada  Tabel  6,  untuk variabel  preferensi  risiko  yang  berada  di  bawah 0,05, yaitu sebesar 0,00.
Variabel  preferensi  risiko  ini  terdiri  dari risiko  keuangan,  risiko  kesehatan,  risiko  sosial, risiko pekerjaan, dan risiko keselamatan.
Preferensi risiko  yang semakin tinggi akan meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi.  Risiko  atau  peluang  yang  akan dipertimbangkan  oleh  wajib  pajak  yang  menjadi prioritas  utama  diantara  yang  lainnya  dari berbagai  pilihan  yang tersedia. Dalam penelitian
ini  wajib  pajak  lebih  memilih risk  seeking sehingga  bisa  dikatakan  preferensi  risiko berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Beberapa  penelitian  telah  menggunakan variabel  preferensi  risiko  terhadap  kepatuhan wajib  pajak,  di  antaranya,  Septiani    (2016), Ningsih  (2016),  Ardyanto  (2014),  Aryobimo (2012),  Setyawati  (2016),  dan  penelitian lainnya. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyanto (2014), Aryobimo  (2012),  Setyawati  (2016)  yang menyatakan bahwa preferensi risiko berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh  Sanksi  Pajak  Dimoderasi  Oleh Preferensi  Risiko  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak
Hipotesis  keempat  yang  diajukan  pada penelitian  ini  adalah  sanksi  pajak  dimoderasi oleh preferensi  risiko  terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini  menunjukkan  bahwa  H 4 ditolak ,  artinya sanksi  pajak  tidak  dimoderasi  oleh  preferensi risiko  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini ditunjukkan  dengan  nilai  signifikansi  yang disajikan pada Tabel 6, untuk variabel preferensi risiko  yang  berada  di  atas  0,05,  yaitu  sebesar 0,350.
Wajib  pajak  yang  ada  pada  KPP  Kramat Jati mencerminkan bahwa preferensi risiko tidak meningkatkan  kemauannya  untuk  membayar pajak  dengan  adanya  sanksi  yang  tegas,  wajib pajak  sudah  patuh  dengan  kewajiban  pajaknya. Jadi,  dalam  penelitian  ini  wajib  pajak  lebih memilih risk  aversion sehingga  bisa  dikatakan sanksi  pajak  tidak  dimoderasi  oleh  preferensi
Nuramalia Hasanah, Mochamad Razief Aditya, Indah Mulyasari/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 15 (2) 2020, 197-211
risiko terhadap kepatuhan wajib pajak.
Beberapa  penelitian  telah  menggunakan variabel  sanksi  pajak  dimoderasi  oleh  preferensi risiko  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  di antaranya,  Ningsih    (2016),  Septiani  (2016), Setyawati  (2016),  Ardyanto  (2014),  dan penelitian  lainnya.  Hasil  dari  penelitian  ini sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Ningsih  (2016),  Septiani  (2016),  dan  Ardyanto (2014)  yang  menyatakan  bahwa  sanksi  pajak tidak  dimoderasi  oleh  preferensi  risiko  terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh  Pelayanan  Fiskus  Dimoderasi  Oleh Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hipotesis  kelima  yang  diajukan  pada penelitian ini adalah pelayanan fiskus dimoderasi oleh  preferensi  risiko  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Hasil  pengujian  hipotesis  pada  penelitian ini  menunjukkan  bahwa  H 5 ditolak ,  artinya pelayanan fiskus tidak dimoderasi oleh preferensi risiko  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini ditunjukkan  dengan  nilai  signifikansi  yang disajikan pada Tabel 6, untuk variabel preferensi risiko  yang  berada  di  atas  0,05,  yaitu  sebesar 0,053.
Wajib  pajak  yang  ada  pada  KPP  Kramat Jati mencerminkan bahwa preferensi risiko tidak meningkatkan  kemauannya  untuk  membayar pajak,  dengan  adanya  pelayanan  fiskus  yang baik, wajib pajak sudah patuh dengan kewajiban pajaknya.  Oleh  karena  itu,  dalam  penelitian  ini wajib pajak lebih memilih risk aversion sehingga bisa dikatakan pelayanan fiskus tidak dimoderasi oleh  preferensi  risiko  terhadap  kepatuhan  wajib
pajak.
Beberapa  penelitian  telah  menggunakan variabel  pelayanan  fiskus  dimoderasi  oleh preferensi  risiko  terhadap  kepatuhan  wajib pajak,  di  antaranya,  Septiani    (2016),  Ningsih (2016),  Ardyanto  (2014),  Aryobimo  (2012), Suntono  (2015),  dan  penelitian  lainnya.  Hasil dari  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Septiani  (2016)  dan Ningsih  (2016)  yang  menyatakan  bahwa pelayanan  fiskus  tidak  dimoderasi  oleh preferensi  risiko  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Penelitian  ini  ditujukan  untuk  mengetahui sejauh mana sanksi pajak dan pelayanan fiskus sebagai  variabel  independen  mempengaruhi variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Selain  itu  peneliti  ingin  mengetahui  sejauh mana  hubungan  sanksi  pajak  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  yang  dimoderasi  oleh preferensi risiko dan hubungan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dimoderasi oleh preferensi risiko.
Berdasarkan  data  yang  sudah  terkumpul dan  pengolahan  data  yang  sudah  dilakukan dengan  menggunakan  model  analisis  regresi linier  berganda,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa:  (1)  Variabel  sanksi  pajak  dinilai  cukup tegas  sehingga  bisa  mempengaruhi  kepatuhan wajib  pajak; (2)  Variabel  pelayanan  fiskus  ini berpengaruh karena pelayanan yang dibutuhkan oleh  wajib  pajak  sudah  terpenuhi  oleh  fiskus dan  juga  pelayanan  yang  diberikan  oleh  fiskus
Nuramalia Hasanah, Mochamad Razief Aditya, Indah Mulyasari/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 15 (2) 2020, 197-211
Baik;  (3)  Variabel  preferensi  risiko  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  karena cenderung  untuk  lebih  taat  dalam  membayar pajak  atau  bisa  disebut risk  seeking ;  (4)  Sanksi pajak  tidak  dimoderasi  oleh  preferensi  risiko terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Semakin  tinggi sanksi  yang  diberikan  terhadap  wajib  pajak namun  dengan  adanya  preferensi  risiko  tidak mengakibatkan wajib pajak menambah kemauannya untuk mematuhi kewajiban pajaknya;  (5) Pelayanan  fiskus  tidak  dimoderasi oleh  preferensi  risiko  terhadap  kepatuhan  wajib pajak;  dan  (6) Semakin  baik  pelayanan  fiskus yang  diberikan  kepada  wajib  pajak  namun dengan adanya preferensi risiko tidak mengakibatkan wajib pajak menambah kemauannya untuk mematuhi kewajiban pajaknya.

## Saran
Saran yang diberikan oleh penelitian selanjutnya agar  menggunakan  variabel  lain  selain  sanksi pajak  dan  pelayanan  fiscus  misalnya  dengan kesadaran  wajib  pajak,  pemahaman  peraturan pajak  atau  variable  lain.  Kemudian  penelitian selanjutnya diharapkan menambah obyek penelitian,  tidak  hanya  pada  KPP  Kramat  Jati, sehingga didapatkan sampel yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardyanto,  Arif  Angga,  dan  Nanik  S. Utaminingsih.  2014.  “Pengaruh  Sanksi  Pajak Dan  Pelayanan  Aparat  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dengan  Preferensi Risiko  Sebagai  Variabel  Moderasi  “. Accounting  Analysis  Journal  3 ,  ISN  2252- 6765.
Adiasa,  Nirawan.  “Pengaruh  Pemahaman
Peraturan Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko”. Accounting Analysis Journal Vol.3,
No.4. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, 50229 .
Alabede, J. O., Affrin, Z. Z., Idris, K, M. 2011. “Tax Service Quality and Tax Compliance in Nigeria : Do Taxpayer’s Financial Condition and  Ris  Preference  Play  Any  Moderating Role” European  Journal  of  Economics, Finance  and  Administrative  Sciences, (35),
90 - 108
Aryobimo,  Putu  Tri,  dan  Nur  Cahyonowati.
2012.  “Pengaruh  Persepsi  Wajib  Pajak tentang Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan  Kondisi Keuangan  dan  Preferensi  Risiko  sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Kota Semarang)”. Diponegoro Journal Of
Accounting vol. 1 (1), 1-12.
Ethika,  Pradita  W.  Ningsih,  dan  Dandes  Rifa.
2016.  “Pengaruh  Sanksi  Perpajakan  dan Pemahaman  Wajib  Pajak  Tentang  Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak  dan Preferensi Risiko sebagai Variabel
Moderasi”. Jurusan  Akuntansi  Fakultas
Ekonomi Universitas Bung Tomo .
Ghozali,  Imam.  2001.  “Aplikasi  Analisis Multivariat dengan Program SPSS”. Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro. Hasanah,  N.,  &  Indriani,  S.  (2013). EFEKTIFITAS  PELAKSANAAN  SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN MODERNISASI  ADMINISTRASI  PAJAK TERHADAP  KUALITAS  PELAYANAN PAJAK(STUDI  KASUS  PADA  KPP KEBON  JERUK  1). Jurnal  Ilmiah  Wahana Akuntansi , 8 (1),  17-35.  Retrieved  from http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/wahana -akuntansi/article/view/651
Nuramalia Hasanah, Mochamad Razief Aditya, Indah Mulyasari/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 15 (2) 2020, 197-211
Jefriando,  Maikel.  Bagi  Sri  Mulyani,  Persoalan Ini  Jadi  Penyebab  Rendahnya  Setoran  Pajak RI.  2016.  https://finance.detik.com/berita- ekonomi-bisnis/d-3353184/bagi-sri-mulyani- persoalan-ini-jadi-penyebab-rendahnya- setoran-pajak-ri.  (Diakses  tanggal  27  Juni 2018).
Jotopurnomo,  Cindy  dan  Yenny  Mangoting. 2013  “Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan  Wajib  Pajak  Berada  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di Surabaya”. TAX  &  ACCOUNTING  REVIEW, VOL.1, NO.1, 2013.

## Julianto,  Pramdia  Arhando.  Ditjen  Pajak:
Kepatuhan Bayar Pajak Masyarakat Indonesia Masih Rendah. 2017. https:// ekonomi.kompas.com/ read/2017/07/19/193000326/ditjen-pajak-
kepatuhan-bayar-pajak-masyarakat-indonesia- masih-rendah. (Diakses tanggal 21 Juni 2018).
Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  235/ KMK.03/2003 tentang “Kriteria Wajib Pajak”.
Kusuma,  Kartika  Candra.  “Pengaruh  Kualitas Pelayanan  Pajak,  Pemahaman  Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan  WPOP”. Jurnal  Profita  Edisi  3 Tahun 2017.
Mardiasmo.  1997.  Perpajakan.  Yogyakarta: Penerbit Andi.
Pranandata,  I  Gede  Putu.  2014.  “Pengaruh Pemahaman  Wajib  Pajak,  Kualitas  Pelayanan Perpajakan,  dan  Pelaksanaan  Sanksi  Pajak, Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  pada  KPP  Pratama  Batu”. Jurusan Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Brawijaya .
Putera,  Andri  Donnal.  Penerimaan  Pajak  2018 Diprediksi hanya Capai 92 Persen dari Target.
2018.
Resmi,  Siti.  2013.  Perpajakan:Teori  dan  Kasus. Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat.
Saragih,  Fitriani.  2014.  “Pengaruh  Kesadaran
Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan
Perpajakan  dan  Sanksi  Pajak  Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP  Pratama  Medan  Kota)”. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .
Sari,  Muthia  Puspita.  2016  “Masyarakat  Ogah Bayar Pajak, Salah Siapa?”. 2016.
Sembiring,  Lidya  Julita.  Kepatuhan  Pajak  RI Masih Rendah, Pembangunan Harap Maklum. 2018. Setyawati, Dewi, Herawati, dan Yunilma. 2016. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan  terhadap    Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi    dengan  Preferensi Risiko sebagai  Variabel Moderating (Studi Empiris  Terhadap  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  Di  KPP  Pratama  Padang  Satu)”. Jurusan  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi Universitas Bunghatta.
Septiani,  Siti.  2016.  “Pengaruh  Sanksi  Pajak dan  Pelayanan  Aparat  Pajak  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan  Preferensi Risiko  sebagai  Variabel  Moderasi    (Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Pada  Kpp  Pratama Semarang Selatan)”. Program Studi Akuntansi  –  S1,  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro
Semarang .
Suntono,  dan  Andi  Kartika.  2015.  “Pengaruh Pemahaman  Peraturan  Pajak  dan  Pelayanan Aparat  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  dengan  Preferensi  Risiko  sebagai Variabel  Moderasi  (Studi  Kasus  pada UMKM  yang  Terdaftar  di  KPP  Pratama Demak). Dinamika  Akuntansi,  Keuangan dan Perbankan. ISSN: 1979-4878.
Wiratno, Gito Adiputro. Sri Mulyani: Tax Ratio Indonesia Terendah. 2017.
https://ekonomi.kompas.com/ read/2018/04/18/093000226/penerimaan- pajak-2018-diprediksi-hanya-capai-92- persen-dari-target.  (Diakses  tanggal  20  Juni 2018).
https://www.kompasiana.com/ muthiaps/575381ed3793735e05ab0eda/ masyarakat-ogah-bayar-pajak-salah-siapa. (Diakses tanggal 02 Agustus 2018).
Nuramalia Hasanah, Mochamad Razief Aditya, Indah Mulyasari/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 15 (2) 2020, 197-211
https://economy.okezone.com/ read/2018/03/14/20/1872681/kepatuhan-pajak -ri-masih-rendah-pembangunan-harap- maklum. (Diakses tanggal 20 Juni 2018).
https://www.wartaekonomi.co.id/read126937/sri- mulyani-tax-ratio-indonesia-terendah.html. (Diakses tanggal 23 Juni 2018).
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran- pers/keterangan-pers-penerimaan-perpajakan- hingga-akhir-februari-2018-tumbuh-semakin- baik. (Diakses tanggal 23 Juni 2018).
http://www.pajak.go.id/content/25751- pengurangan-atau-penghapusan-sanksi- administrasi. (Diakses tanggal 21 Juni 2018).
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d
-3946620/telat-lapor-spt-siap-siap-kena-denda
-hingga-pidana.  (Diakses  tanggal  20  Juni 2018).
Nuramalia Hasanah, Mochamad Razief Aditya, Indah Mulyasari/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 15 (2) 2020, 197-211