## DAMPAK MEMBANGUN POLA PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI BPSDMD PROVINSI  SUMATERA SELATAN
Emmy  Deseri 1 Yuliana 2
1) Staf pengajar Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti Palembang
2) Staf pengajar Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti Palembang Email : emmydeseri63@gmail.com , yuli_72@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Selama ini  Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumsel telah   melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara didukung oleh dana Anggaran Pendapatan  Belanjar    Daerah  (APBD)  Provinsi,  sehingga  kinerja  maupun  volume  penyelenggaraan kediklatan    sangat  terbatas.  Apalagi  dengan    kegiatan  Asean  Games  tahun  2016-  2017    lalu,  ditengah rendahnya kinerja dan minimnya alokasi anggaran untuk penyelengaraan pendidikan dan pelatihan maka efisiensi anggaran adalah solusi yang paling akhir.  Beberapa kegiatan yang sudah drencanakan tidak dapat dilaksanakan,  bahkan  sejak tahun 2018 sama sekali tidak ada alokasi dana  untuk pelatihan Aparatur Sipil Negara  di Provinsi Sumatera Selatan. Penerapan PPK- BLUD berlaku sejak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur  Nomor 201/KPTS/BPKAD/ 2017  tanggal 17 Maret 2017 dengan status BLUD Penuh.  Sebelum menerapkan PPK- BLUD BPSDMD Provinsi Sumsel dalam  melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara hanya didukung oleh APBD, sehingga prekuensi penyelenggaraan serta jumlah peserta pelatihan yang dapat dijangkau sangat terbatas. Ditengah minimnya alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan  dalam  APBD  Provinsi  Sumsel  terutama  pada  tahun  2016  dan  tahun  2017    yang  mengalami beberapa kali efisiensi sehingga beberapa kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan,  bahkan tahun 2018 sama sekali tidak ada alokasi dana  untuk pelatihan Aparatur Sipil Negara. Sejak Pasca penerapan PPK- BLUD  BPSDMD Provinsi Sumsel mendapatkan sumber pendanaan berupa jasa layanan dari hasil kerja sama dengan pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera`Selatan,   instansi vertikal  yang ada di daerah, serta  kementerian  antara  lain  Kemenhum  HAM,  Kemenrisdikti,  Mahkamah  Agung  serta  pemerintah provinsi/kabupaten/ kota serta lembaga lainnya dalam melaksanakan kerjasama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Hal ini  merupakan peluang besar sekaligus sebagai tantangan dalam pengembangan PPK- BLUD dalam upaya meningkatkan pelayanan publik
Kata Kunci : BPSDMD,  Pelatihan ASN, dan pelayanan  publik.

## PENDAHULUAN
Badan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia  Daerah  (BPSDMD)  Provinsi  Sumsel telah   melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur  Sipil  Negara  didukung  oleh  dana Anggaran Pendapatan Belanjar  Daerah (APBD) Provinsi,  sehingga  kinerja  maupun  volume
penyelenggaraan    kediklatan    sangat  terbatas. Apalagi  dengan    kegiatan  Asean  Games  tahun 2016- 2017  lalu, ditengah rendahnya kinerja dan minimnya alokasi anggaran untuk penyelengaraan pendidikan dan pelatihan maka efisiensi anggaran adalah solusi yang paling akhir.  Beberapa kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, bahkan    sejak  tahun  2018 sama  sekali tidak  ada
alokasi dana  untuk pelatihan Aparatur Sipil Negara di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil kajian kongkrit untuk  mendorong  peningkatan  Kinerja    adalah melaksanakan  Pola  Penerapan  Pengelolaan Keuangan  Badan  Layanan  Umum  Daerah  atau yang lebih dikenal dengan istilah (PPK-  BLUD) yang    merupakan  salah  satu  bentuk  dari  agenda reformasi di bidang keuangan Negara, khususnya pola  penganggaran  tradisional  menuju  pola penganggaran  berbasis  kinerja,  dimana  arah penggunaan keuangan tidak  lagi berorientasi input tetapi  berorientasi  kepada  output.  Dengan keberaniannya  Sumsel  di tahun 2017  Penerapan PPK- BLUD dan berlaku sejak ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur Nomor
201/KPTS/BPKAD/ 2017  tanggal 17 Maret 2017 dengan status BLUD Penuh.
Pendekatan  penganggaran  berbasis  kinerja sangat  diperlukan  bagi  pemerintah  maupun pemerintah  daerah  dimana  organisasi  perangkat daerah yang memberikan pelayanan kepada publik dengan  cara  mewirausahakan    pemerintah ( enterprising the government ). Maka PPK- BLUD merupakan  pengecualian  ( Previlesse )  dalam pengelolaan  keuangan  pada  umumnya.  yang memberikan  fleksibelitas    berupa  keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat. Previlesse atau  pengecualian    yang  diberikan dimaksudkan  untuk  meningkatkan  kualitas pelayanan dan produktivitas kinerja yang  sifatnya non profit oriented. S ehingga tidak semua perangkat daerah  atau  unit  kerja  perangkat  daerah  dapat menerapkan PPK-BLUD, melainkan  hanya organisasi perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah yang
tugas  pokok  dan  fungsinya  memberikan  pelayanan langsung kepada masyarakat atau dalam istilah yang lain disebut Quasi  Public  Goods ,  yaitu  perangkat  daerah yang  dalam  operasionalnya  sebagian  dibiayai  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,  sebagian lagi dari hasil jasa layanan yang diberikan, namun demikian sifatnya tidak semata-mata mencari keuntungan ( not for profit ). Penerapan  PPK-  BLUD  berlaku  sejak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur  Nomor 201/KPTS/BPKAD/ 2017  tanggal 17 Maret 2017 dengan  status  BLUD  Penuh.    Sebelum menerapkan  PPK-  BLUD  BPSDMD  Provinsi Sumsel  dalam    melaksanakan  pendidikan  dan pelatihan  bagi  Aparatur  Sipil  Negara  hanya didukung  oleh  APBD,  sehingga  prekuensi penyelenggaraan  serta  jumlah  peserta  pelatihan yang  dapat  dijangkau  sangat  terbatas.  Ditengah minimnya alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan dalam APBD Provinsi Sumsel terutama pada tahun 2016 dan tahun 2017  yang mengalami beberapa kali efisiensi sehingga beberapa kegiatan yang sudah drencanakan tidak dapat dilaksanakan, bahkan  tahun 2018 sama sekali tidak ada alokasi dana  untuk pelatihan Aparatur Sipil Negara.
Sesuai amanat   Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa  seorang ASN paling tidak mengikuti pendidikan pelatihan 25 jam pelajaran  dalam    satu  tahun,  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017  tentang Manajemen PNS, seorang PNS paling tidak harus memiliki 3 kompetensi yakni, kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosiokultural, untuk mendapatkan kompetensi  ini    ini  salah  satunya  melalui pendidikan dan pelatihan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  adalah menggunakan  pendekatan  kualitatif  dilihat  dari fenomena  masalah  yang  ingin  dikaji  dengan melihat tingkat ekspalanasinya, sebagaimana yang dikemukakan  oleh  Miles  dan  Huberman  (1994) mengemukakan  pendekatan  kualitatif  bertujuan untuk menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realita.
Adapun  yang  dijadikan  alasan  penulis menggunakan  metode  kualitatif  ini,  bahwa dianggap  lebih  mudah  menyesuaikan  apabila berhadapan  dengan  kenyataan  yang  sebelumnya tidak  terduga,  selain  itu  peneliti  juga  bertugas dilingkungan tempat penelitian ini sebagai pegawai Bagian  Umum  dan  Perlengkapan    Dinas Pendidikan   di Kabupaten Musi Banyuasin,   dari segi biaya tidak memerlukan banyak dan dari segi waktu  peneliti  dapat  secara  langsung  melakukan pengamatan  dan  dapat  berhubungan  langsung dengan  informan,  disamping  itu  pula  metode kualitatif lebih peka terhadap segala pola perubahan nilai yang berlaku. Di dalam pemilihan pendekatan kualitatif untuk menjawab masalah penelitian yang diajukan, lebih menekankan pada Strategi  Badan Layanan  Umum  Daerah    (BLUD)  Terhadap Pengembangan  Sumber  Daya    Aparatur Pemerintah   Di Provinsi  Sumatera Selatan
Fokus penelitian ini mengenai    Strategi Badan Layanan Umum Daerah  (Blud) Terhadap Pengembangan  Sumber  Daya    Aparatur Pemerintah   Di Provinsi  Sumatera Selatandengan mengacu pada (1) motivasi kerja, (2) kemampuan kerja, (3) suasana kerja, (4) lingkungan kerja, (5) perlengkapan dan fasilitas dan (6) prosedur kerja.
Objek dalam penelitian ini adalah Strategi Badan Layanan Umum Daerah  (Blud) Terhadap Pengembangan  Sumber  Daya    Aparatur Pemerintah   Di Provinsi  Sumatera Selatan.
Data penelitian ini bersumber dari pihak- pihak  terkait  yang  berperan  dalam  memberikan data dan informasi dalam lingakup penelitian dan sarana  yang  digunakan  untuk  memperoleh  data dan  informasi  yang  berkaitan  dengan  masalah yang  akan  diteliti.    Dalam  hal  ini  penulis menggunakan dua macam data menurut klasifikasi berdasarkan dari jenis dan sumbernya, yaitu Data Primer, dan Data Sekunder
Dalam  penelitianini  penulis  melakukan observasi  atau  pengamatan  langsung  terhadap fenomena  atau  gejala  yang  terjadi  dilapangan terhadap obyek  yang akan diteliti, observasi juga dimaksudkan  untuk  lebih  mengetahui  kondisi dilapangan  secara  mendalam  dan  proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh obyek secara langsung dan nyata.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara  yang  dilakukan  secara  mendalam ( indepth interview ). Dimana wawancara mendalam  yaitu  melakukan  serangkaian  tanya jawab  antara  peneliti  dengan  informan  yang dilakukan secara terbuka dan leluasa.  Selanjutnya dalam  penelitian  ini  dokumen  berupa  studi kepustakaan    yakni  menelusuri,  mengumpulkan, dan  mencatat  data  tertulis  dan  keterangan  ilmiah dari  buku-buku,  jurnal,  dan  dokumen  yang berisikan  peraturan-peraturan,  hukum-hukum, pendapat-pendapat,  dan  teori-teori  dari  para  ahli yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti  dan sesuai substansi penelitian.

## Volume 2 Nomor 2 Edisi Maret 2020
Pemilihan  informan  dilakukan  secara purposive yaitu orang yang memiliki pengetahuan cukup  dan  mampu  menjelaskan  keadaan  yang sebenarnya  tentang  obyek  penelitian  untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Adapun informan  adalah sebagai berikut : 1.  Implementor  :      Kepala  Badan  BPSDMD Provinsi    Sumsel,    Bagian  Perencanaan, Kepala  Keuangan  .Kepada    BPSDMD
Kabupaten/Kota
2. Kelompok Sasaran :  Kepada  BPSDMD Kabupaten/Kota
Penelitian  yang  dilakukan  dengan menggunakan  strategi Triangulasi .  Strategi Triangulasi diperlukan untuk memastikan bahwa proses penelitian dari studi kasus  yang dilakukan sudah sesuai atau valid. Validitas proses penelitian dari  studi  kasus  menjadi  penting  untuk menghindari  hasil  penelitian  yang  diragukan reliabilitasnya  atau  subjektifitas  peneliti  yang berlebihan.
Proses  T riangulasi dalam  penelitian  ini lakukan  dengan  menggunakan    Triangulasi Sumber. Triangulasi ini  dilakukan  dengan membandingkan dan mengujikan derajat kebenaran  atau  validitas  suatu  informasi  yang diperoleh  melalui  waktu  dan  alat  yang  berbeda dalam  penelitian  kualitatif.  Hal  itu  dilakukan dengan  jalan:  (1)  membandingkan  data  hasil pengamatan  dengan  data  hasil  wawancara  yang dilakukan  oleh  peneliti;  (2)  membandingkan pernyataan informan yang disampaikan di depan umum dengan  yang apa  yang disampaikan oleh informan tersebut secara pribadi; (3) membandingkan  apa  yang  disampaikan  oleh
orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang disampaikan dalam kurun waktu tertentu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan  berbagai  pendapat  dan  pandangan  pihak lain seperti   pegawai yang mempunyai hubungan keterkaitan dengan bagian umum dan perlengkapan. (5) membandingkan hasil wawancara  dengan dokumen  yang mendukung atau berkaitan.
Teknik  Analisa  data  dilakukan  setelah pengumpulan data dilaksanakan, yang dilanjutkan dengan  mereduksi  data  yaitu  proses  pemilahan terhadap data yang diperoleh dilapangan, dimana data yang diperoleh melalui wawancara, observasi atau  pengamatan  yang  sudah  ditentukan  dalam catatan lapangan, dokumen, gambar, dan lain-lain dipilah  serta  diambil  inti  dari  data  tersebut  untuk disesuaikan  dengan  keperluan  penelitia,  reduksi data  yang  dilakukan  dengan  jalan  membuat abstraksi.  Selanjutnya  adalah  menyusun  dalam satuan-satuan.  Satuan  itu  dikategorikan  pada langkah  berikutnya.  Kategori-kategori  dilakukan sambil  membuat  penandaan  ( koding )  yang akhirnya  mengadakan  pemeriksaan  kembali keabsahan hingga ke tahap penafsiran data. tahap selanjutnya adalah menyajikan data yang diperoleh dan  pada  akhirnya  dihasilkan  suatu  kesimpulan, seperti  analisis  data  yang  dilakukan  terhadap Strategi  Badan Layanan Umum Daerah  (BLUD) Terhadap Pengembangan Sumber Daya  Aparatur Pemerintah   Di Provinsi  Sumatera Selatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kiprah  BPSDMD  Provinsi  Sumatera Selatan dari Tahun 2014 s.d 2018 telah melakukan pendidikan  dan  pelatihan  bagi  aparatur  sebanyak 4.998  orang,  yang  meliputi  pengembangan kompetensi  teknis,  fungsional,  pemerintahan  dan politik serta manajerial/kepemimpinan.
Pada  Tahun  2014,  BPSDMD  Provinsi Sumatera  Selatan  melaksanakan  kegiatan  diklat sebanyak 19 jenis diklat (22 angkatan) dengan total peserta  berjumlah  810  orang,  Tahun  2015 melaksanakan  kegiatan  diklat  17  jenis  diklat  (22 angkatan) dengan total jumlah peserta 884 orang dan pada Tahun 2016 melaksanakan 12 jenis diklat (18  angkatan)  dengan  total  jumlah  peserta  727 orang,  Tahun  2017  melaksanakan  kegiatan kediklatan dengan jumlah peserta sebanyak 1308 orang  dan  Tahun  2018  melaksanakan  kegiatan kediklatan  dengan  jumlah  peserta  diklat  1.269 orang.
Keberhasilan    kebijakan    berdampak    bagi

## Stakeholder
Keberhasilan  implementasi  penerapan PPK-BLUD berdampak positif bagi stakeholder dalam  hal  ini  BPSDMD  Provinsi  Sumatera Selatan, yaitu antara lain sebagai berikut :
1. Pendapatan  BLUD  yang  berasal  dari  jasa layanan  dapat  langsung  digunakan  tanpa harus masuk dulu dalam kas daerah.
2. Flexible  budget ,  dalam  pelaksanaan  belanja BLUD  dapat  melampaui  pagu  yang  telah ditetapkan.
3. BLUD  dapat  melakukan  hutang/piutang,
investasi,  dan  kerjasama  atas    persetujuan Gubernur.
4. Dalam  pengadaan  barang/jasa,    dapat diberikan  fleksibelitas    sepanjang  sumber dananya  berasal  dari  jasa  layanan,  hal  ini dimaksudkan    untuk  percepatan    proses namun  tetap  dengan  prinsip  efisien,  efektif, transparan,  bersaing,  adil/tidak  diskriminatif, akuntabel.
5. BLUD  dapat  menghapus  aset  tidak  tetap, aset-aset  yang  sudah  tidak  produktif  atau sudah tidak efisien lagi, hasilnya merupakan pendapatan BLUD.
6. Tarif  layanan    BLUD  ditetapkan    dengan Peraturan  Gubernur,      hal  ini  dimaksudkan untuk percepatan proses dan efisiensi, namun penetapan  tarif  harus  mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakatserta kompetisi yang sehat.
Keberhasilan      kebijakan    yang  berdampak bagi individu
1. Pejabat  pengelola  BLUD  pegawai  BLUD dapat diberikan remunerasi/ honorarium sesuai dengan  tanggung  jawab  dan  kinerjanya berdasarkan kemampuan keuangan BLUD.
2. Pejabat Pengelola dan pegawai  BLUD dapat diangkat  dari  PNS  dan  non  PNS  sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Dengan meningkatnya prekwensi
penyelenggaraan  pelatihan  maka  terbuka kesempatan yang lebih luas bagi Aparatur Sipil Negara    untuk  mengikuti  pelatihan  yang diselenggarakan  oleh  BPSDMD  Provinsi Sumatera Selatan.
Keberhasilan      kebijakan    yang  berdampak bagi  kelompok
Keberhasilan   kebijakan  berdampak bagi kelompok  apabila    PPK  -  BLUD    dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif  dan  adaptif  serta  sekaligus  dapat membangun  kualitas  manusia  dalam  arti meningkatkan  kapasitas    bagi  kelompok    untuk secara  aktif  menentukan  masa  depannya  sendiri. Pelayanan  publik  yang  profesional  setidaknya didasarkan  pada  akuntabilitas,  dan  responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah) melalui penguatan  pranata  pelayanan  dengan  lebih mengedepankan  efektivitas  pada  pencapaian  apa yang menjadi tujuan dan sasaran, sederhana dalam prosedur  dan  tata  cara  pelayanan  yang diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah diakses oleh masyarakat pengguna jasa pelayanan.

## REKOMENDASI
Penerapan  PPK-BLUD  tidak  hanya sekedar mengejar fleksibelitas  dalam pengelolaan keuangan  semata,  tetapi  kewenangan  penerapan PPK-BLUD  diberikan    untuk  meningkatkan kinerja  pelayanan,  kinerja  manfaat,  dan  kinerja keuangan,  dengan   tidak semata-mata berorientasi untuk mengejar keuntungan ( profit oriented ). Oleh sebab itu dalam upaya peningkatan kinerja BLUD BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, direkomendasikan 3 hal sebagai berikut, yaitu :
1. 1.  Meningkatkan    pemahamam  dan  perubahan pola pikir ( maindset ) semangat kewirausahaan
( enterpreneurshif) terutama  bagi  pejabat
pengelola  Badan  Layanan  Umum  Daerah BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.
2. Dalam  upaya  meningkatkan    kinerja  Badan Layanan  Umum  Daerah    perlu  didukung dengan  sarana  prasarana  pendidikan  dan pelatihan yang cukup memadai, hal ini sebagai upaya  peningkatan  daya  saing  BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.
3. Perlu peningkatan kapasitas dan profesionalisme Widyaiswara  sebagai   tenaga pengajar pendidik dan pelatih (Dikjartih)  secara berkesinambungan sebagai  komponen utama dalam pelaksanaan pelatihan .
4. Perlunya  meningkatkan  sarana dan parasaram BLUD  dalam  melaksanakan  Pola  PPK  – BLUD
5. Perlunya    meningkatkan  koordinasi    dengan stakeholder    dalam  meningatkan  target  PAD yang telah ditetapkan  setiap tahunnya,

## DAFTAR  PUSTAKA
Agustino,  Leo.  2006. Dasar-Dasar  kebijakan Publik, CV. Alfabeta, Bandung.
Atmosoeprapto, 2000, Manajemen SDM /Personil/Kepegawaian , ElexMedia Komputindo, Jakarta
Devis Keith dan Newstrom John, 1989. Perilaku Dalam  Organisasi .  Diterjemahkan Agus Darma ,Jakarta. Erlangga
Dun        Willim N, 1997. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan)  Gadjah  Mada University Press. Yogyakarta.
Edward  III,  George.  1980. Implementing  Public Policy, Washington  D.C.  Cogresional Quarterly Pre