## ANALISIS KETIMPANGAN PENDIDIKAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT

## Putri Ranik D, Alianis dan M.Irfan
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang putiranidjintan@ymail.com
Abstract : The purpose of this study was to analyze: (1) education imbalance, (2) the effect of education expansion on education imbalance, and (3) the correlate of education  imbalance  on  economic  growth  in  West  Sumatera  Province.  This research is descriptive and asosiative, it’s describe the variable and found whether there  is  influence  between  independent  variable  with  dependent  variable.  This study  used  Survey  Sosial  Ekonomi Nasional  years  2005, 209  and  2013.  The  data examied  totaled  57  observations.  The  analyses  technique  are  descripyive  and inductive. Inductive analyses include panel data analyses, determinant coefficient, hypothesis  test  and  coreelation  test.The  result  showed  that:  education  imbalance in West Sumatera Province came to low imbalance, with the lowest imbalance on Padang  City  with  education  gini  index  as  0,2149.  The  result  also  showed  that education  imbalance  on  city  has  lower  gini  index  than  regency,  (2)  education expansion  has  a  negative  significantly  impact  on  education  imbalance  in  West Sumatera  Province  with  regression  coeffecient  as  0,02557,  (3)  education imbalance  has  a  negative  correlation  with  economic  growth  with  correlation coefficient as 0,001712.
Keywords : educatio imbalance, education expansion, economic growth
Abstrak  : Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis:  (1)  ketimpangan pendidikan, (2) pengaruh perluasan pendidikan terhadap ketimpangan pendidikan, dan (3) hubungan antara ketimpangan pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi  Sumatera  Barat.  Dengan  menggunaka  data  Survey  Sosial  dan  Ekonomi Nasional  tahun  2005,  2009  dan  2013  memiliki  jumlah  observasi  yang  diteliti adalah  sebanyak  57  observasi.  Hasil    penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  (1) ketimpangan  pendidikan  di  Provinsi  Sumatera  Barat  berada  pada  ketimpangan tingkat  rendah  dengan  ketimpangan  terendah  dimiliki  oleh  Kota  Padang  dengan indeks gini pendidikan sebesar 0,2149. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan wilayah daerah kota memiliki rata-rata ketimpangan lebih rendah  dibandingkan  daerah  kabupaten,  (2)  perluasan  pendidikan  berpengaruh negatif  dan  signifikan  terhadap  ketimpangan  pendidikan  di  Provinsi  Sumatera Barat  dengan  koefisien  regresi  sebesar  0,02557,  (3)  ketimpangan  pendidikan memiliki  hubungan  negatif  dengan  pertumbuhan  ekonomi  dengan  koefisien korelasi sebesar 0,001712.
Kata  Kunci  : ketimpangan  pendidikan,  perluasan  pendidikan,  pertumbuhan ekonomi

## 64 Jurnal Ecosains, Volume 4, Nomor 1, Mei,  2015, Hal 63-72
Pendidikan  merupakan  salah  satu  modal  manusia  yang  sangat  penting peranannya  dalam  pembangunan  ekonomi.  Pendidikan  memainkan  peran  kunci dalam  membentuk  kemampuan  sebuah  negara  berkembang  untuk  menyerap teknologi  modern  dan  untuk  mengembangkan  kapasitas  agar  tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.
Kesepakatan  dunia  untuk  memprioritaskan  pendidikan  ditunjukkan  dalam Millenium  Development  Goals  tahun  2013 .  Pada  tujuan  kedua  dari  delapan tujuan  disepakati  komitmen  untuk  mencapai  pendidikan  dasar  untuk  semua. Pendidikan  untuk  semua  ini  mengandung  makna  bahwa  setiap  anak  sesuai dengan  usia  dan  tingkat  pendidikannya  berhak  memperoleh  pendidikan  dasar, tanpa  terkecuali,  baik  laki-laki  atauperempuan,  di  desa  atau  di  kota,  kaya  atau miskin.
Secara  global,  pembangunan  pendidikan  Indonesia  membutuhkan perhatian  yang  serius.  Dalam Human  Development  Report  (HDR)  2014 ,  untuk indikator  pendidikan,  Indonesia  rata-rata  lama  sekolahnya  pada  tahun  2012 sebesar  7,5  tahun  dengan  angka  melek  hurufnya  sebesar  92,8.  Indonesia  masih jauh  relatif  tertinggal  jika  dibandingkan  dengan  beberapa  negara  tetangga ASEAN  lainnya.  Contohnya,  untuk  rata-rata  lama  sekolah  Singapore  yaitu sebesar  10,2  tahun,  sedangkan  angka  melek  hurufnya  sebesar  95,9.  Rata-rata lama sekolah Malaysia yakni sebesar 9,5 tahun, sedangkan angka melek hurufnya sebesar 93,1. Rata-rata lama sekolah Filipina sebesar 8,9 tahun dan angka melek hurufnya sebesar 95,4. Sedangkan  Brunei Darussalam rata-rata lama sekolahnya sebesar 8,7 tahun dan angka melek hurufnya sebesar 95,4.
Dalam upaya memajukan pendidikan itulah, pemerintah Indonesia melalui Rencana  Strategis  Departemen  Pendidikan  Nasional  Tahun  2010-2014 merumuskan  misi  pendidikan  nasional.  Pada  misi  pertama  pendidikan  nasional tersebut  dinyatakan  bahwa  untuk  mengupayakan  perluasan  dan  pemerataan kesempatan  memperoleh  pendidikan  yang  bermutu  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.
Berdasarkan  Renstra  Departemen  Pendidikan  Nasional  tersebut,  Provinsi Sumatera  Barat  telah  berhasil  memajukan  upaya  perluasan  pendidikan.  Hal  ini dapat  ditunjukkan  oleh  rata-rata  lama  sekolah  Provinsi  Sumatera  Barat  yang berada  di  atas rata-rata  lama sekolah  Indonesia.  Rata-rata  lama  sekolah  Provinsi Sumatera  Barat  yakni  sebesar  8,63  tahun,  sementara  itu  rata-rata  lama  sekolah Indonesia secara nasional sebesar 8,14 tahun. Secara lebih rinci dapat diliat pada Gambar 1.
Upaya  perluasan  pendidikan  Provinsi  Sumatera  Barat  yang  ditandai dengan  rata-rata  lama  sekolah  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  capaian nasional tersebut, seharusnya diikuti dengan pemerataan akses pendidikan. Untuk itu,    diperlukan  upaya  yang  lebih  lagi  agar  tujuan  pembangunan  pendidikan  di Provinsi  Sumatera  Barat  dapat  dicapai.  Dimana  semua  anak-anak  berhak mendapatkan  pendidikan  tanpa  terkecuali,  sehingga  pemerataan  pendidikan  di Provinsi Sumatera juga dapat dirasakan.
8,63 11
8,14 7,16 9,39 6,87 0 2 4 6 8 10 12
Gambar 1. Rata-Rata Lama Sekolah Indonesia Menurut Provinsi
Tahun 2013

## KAJIAN TEORI
Penelitian  ini  menggunakan  teori  ketimpangan.  Menurut  Hipotesa  Neo Klasik  pada  permulaan  proses  pembangunan  suatu  negara,  ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan  tersebut  mencapai  titik  puncak.  Setelah  itu,  bila  proses pembangunan  terus  berlanjut,  maka  secara  berangsur-angsur  ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun (Sjafrizal, 2008:105).
Hipotesa  Neo  Klasik  ini  sesuai  dengan  hipotesis  Kuznets  yang  dikenal dengan  hipotesis  kurva  U-terbalik.  Kuznet  menyatakan  bahwa  pada  tahap  awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya distribusi pendapatan akan membaik (Todaro, 2004:240).
Distribusi  pendidikan  dipengaruhi  oleh  proporsi  kumulatif  tahun bersekolah  dan  proporsi  kumulatif  dari  jumlah  penduduk  (Todaro,  2004:433). Teori  ini  dikembangkan  dari  teori  ketimpangan  pendapatan  yang  menyatakan bahwa  ketimpangan  pendapatan  dapat  dihitung  dengan  menggunakan  dua ukuran, yaitu ukuran distribusi pendapatan dan distribusi fungsional.
Ketimpangan pendidikan  dapat diukur dengan  menggunakan  kurva lorenz dan  menggunakan  koefisien  gini  (Todaro,  2004:433).  Untuk  kurva  lorenz pendidikan,  proprosi  kumulatif  dari  jumlah  penduduk  sebagai  sumbu  x  dan proporsi  kumulatif  tahun  bersekolah  sebagai  sumbu  y,  dengan  garis  pemerataan 45 derajat membagi sumbu x dan sumbu y. Jika kurva Lorenz semakin mendekati garis  pemerataan,  maka  ketimpangan  akan  mengalami  penurunan,  dan  apabila kurva  Lorenz  semakin  menjauhi  garis  pemerataan  maka  akan  memperburuk ketimpangan.
Menurut  Todaro  (2004:406)  pendidikan  adalah  kunci  untuk  menciptakan, mengadopsi dan menyebarkan ilmu pengetahuan, namun penyebaran kesempatan
66 Jurnal Ecosains, Volume 4, Nomor 1, Mei,  2015, Hal 63-72
untuk  memperoleh  akses  pendidikan  tersebut  sangat  tidak  merata  terutama  bagi kalangan  masyarakat  miskin.  Pendidikan  merupakan  upaya  untuk  mengantarkan manusia  ke  arah  dewasa.  Melalui  pendidikan  mayarakat  mendapatkan kesempatan  untuk  membina  kemampuannya  dan  mengatur  pola  kehidupan  dan membuka  kesempatan  untuk  mengupayakan  perbaikan  dan  kemajuan  kehidupan masyarakat.
Todaro (2000:435) mengatakan bahwa sistem pendidikan di banyak negara berkembang  pada  dasarnya  tidak  memperhatikan  aspek  pemerataan  (equality), dalam  arti  anak-anak  dari  keluarga  miskin  tidak  dibantu  sedikit  pun  untuk meningkatkan  kesempatannya  yang  sangat  terbatas  itu  dalam  memperoleh  dan menyelesaikan  program  pendidikan  pada  segala  tingkatan,  apalagi  jika kesempatan  mereka  itu  dibandingkan  dengan  kesempatan  anak  dari  keluarga- keluarga kaya.
Menurut  Mesa  (2007)  koefisien  gini  pendidikan  berhubungan  negatif dengan  PDRB  per  kapita  dan  berhubungan  positif  dengan  jurang  dan  penyebab kemiskinan.  Kemerataan  pendidikan  pada  wilayah  berpendapatan  tinggi berkemungkinan lebih baik daripada wilayah berpendapatan rendah. Selanjutnya, koefisien  gini  pendidikan  provinsi  memperlihatkan  bahwa  distribusi  pendidikan mungkin  akan  lebih  buruk  pada  provinsi  yang  miskin.  Mesa  juga  menemukan bahwa  ketimpangan  pendidikan  dan  ketimpangan  pendapatan  berhubungan positif.  Semakin  tinggi  ketimpangan  pendidikan  maka  ketimpangan  pendapatan juga  akan  meningkat.  Sebaliknya,  jika  ketimpangan  pendidikan  menurun,  maka ketimpangan juga ikut menurun.
Menurut Bustomi (2012) ketimpangan pendidikan dipengaruhi oleh gender gap,  ketimpangan  pendapatan,  pengeluaran  pemerintah  atas  pendidikan  dan angka  harapan  hidup.  Dimana  gender  gap  berpengaruh  positif  signifikan, ketimpangan  pendapatan  berpengaruh  positif  tidak  signifikan,  pengeluaran pemerintah  atas  pendidikan  berpengaruh  negatif  signifikan  dan  angka  harapan hidup  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  ketimpangan  pendidikan.  Selain itu,  Bustomi  juga  menemukan  bahwa  ketimpangan  pendidikan  berpengaruh negatif signifikan terhadap  pertumbuhan PDRB per kapita.
Menurut  Lin  (2007)  rata-rata  tingkat  sekolah  yang  lebih  tinggi  memiliki dampak  yang  sama  pada  distribusi  pendapatan  dan  peningkatan  ketimpangan pendidikan akan memperbesar ketimpangan pendapatan.
Thomas  (2000)  mengukur  ketimpangan  pendidikan  dengan  menggunakan persamaan sebagai berikut :
Dimana adalah  gini  pendidikan,  µ  adalah    rata-rata  lama  sekolah, ,
adalah    proporsi  populasi  dengan  tingkat  pencapaian  sekolah  yang  pasti, ,
adalah tahun bersekolah pada tingkat pencapaian pendidikan yang berbeda, N
adalah  jumlah kategori pencapaian sekolah

## METODE PENELITIAN
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  panel, merupakan  gabungan  dari  data time  series dan cross  section .  Dengan  kata  lain, data  panel  merupakan  unit-unit  individu  yang  sama  yang  diamati  dalam  kurun waktu  tertentu.  Secara  umum,  data  panel  dicirikan  oleh  T  periode  waktu  (t  = 1,2,...,T) yang kecil dan n jumlah individu (i = 1,2,...,n) yang besar.
Model umum data panel adalah sebagai berikut:
𝑌 𝑖𝑡 = 𝛽 0 + 𝛽 1 X 1 𝑖𝑡 + u (2)
Dimana Y it adalah Indeks Gini Pendidikan 19 Kab/Kota di Sumatera Barat, 𝛽 0 adalah  koefisien  intersep, βit adalahkoefisien  slope, u adalah  error  dengan E( eit ) = 0, E( eit 2 ) = σ 2 , E( eit , ejs ) = 0 untuk i ≠ j dan/atau t ≠ s, i = 1, 2, …, N, t = 1, 2, …, T
Dalam  analisis  data  panel  terdapat  tiga  pendekatan  yaitu:  (1)  Pendekatan Common Effect , (2) Pendekatan Fixed Effect , dan (3) Pendekatan Random Effect . Untuk  menghitung  ketimpangan  pendidikan    dengan  menggunakan  indeks  gini pendidikan sebagai indikatornya digunakan  rumus sebagai berikut:
(3)
Dimana adalah gini pendidikan,  µ adalah  rata-rata  lama  sekolah, ,
adalah  proporsi  populasi  dengan  tingkat  pencapaian  sekolah  yang  pasti, ,
adalah  tahun  bersekolah  pada  tingkat  pencapaian  pendidikan  yang  berbeda,  n
adalah jumlah kategori pencapaian sekolah.
Sesuai    dengan  ketersediaan  data,  maka  dalam  penelitian  ini  digunakan n=6  dengan  kategori  sebagai  berikut,  yaitu  tidak  bersekolah,  tidak  tamat  SD, tamat  SD,  tamat  SMP,  tamat  SMA,  dan  tamat  Universitas.  Dengan  adanya  6 kategori pencapaian tingkat sekolah tersebut, maka rumus indeks gini pendidikan dapat diperluas menjadi :
E= ( )[p2(y2-y1)]p1+pn(yn-y-1)                                                             (4)
Dimana  P1  adalah  proporsi  populasi  tidak  bersekolah,  P2  adalah  proporsi populasi  tidak  tamat  SD,  P3adalah  proporsi  populasi  tamat  SD,  P4  adalah proporsi  populasi  tamat  SMP,  P5  adalah  proporsi  populasi  tamat  SMA  dan  P6 adalah proporsi populasi tamat Universitas.
Sedangkan  rumus  penghitungan  tahun  bersekolah  pada  6  tingkatan pendidikan tersebut adalah Buta huruf  :  y1  sama  dengan  0  tahun,  Tidak  tamat SD: y2 = y1 + 0,5 SD sama dengan 3 tahun, Tamat SD  :  y3  =  y1  +  SD  sama dengan 6 tahun, Tamat SMP :  y4  =  y3  +  SMP  sama  dengan  9  tahun,  Tamat SMA  : y5 = y3 + SMA sama dengan 14 tahun dan Tamat Universitas: y6 = y3 + Univ sama dengan 15 tahun.
Menurut  Todaro  (2000),  koefisien  Gini  adalah  ukuran  ketimpangan agregat  yang  angkanya  berkisar  antara  0  (kemerataan  sempurna)    hingga  1 (ketidakmerataan  sempurna/ketimpangan).  Untuk  lebih  jelasnya  berikut  kategori ketimpangan  menurut  Todaro  yaitu  (1)  nilai  koefisien  Gini  antara  0,5-0,7  = derajat  ketimpangan  tinggi,  (2)  nilai  koefisien  Gini  antara  0,36-0,49  =  derajat ketimpangan  sedang  (3)  nilai  koefisien  Gini  antara  0,2-0,35  =  derajat ketimpangan rendah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan pendidikan antara wilayah kabupaten dengan wilayah kota. Hal ini dibuktikan dengan grafik rata-rata  ketimpangan  wilayah  kabupaten  berada  di  atas  grafik  rata-rata ketipangan wilayah kota (Gambar 2)
Gambar 2. Trend rata-rata ketimpangan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat
Setelah  dilakukannya  penghitungan  ketimpangan  pendidikan,  hasil menunjukkan bahwa indeks gini pendidikan di Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam  kategori  ketimpangan  pendidikan  tingkat  rendah,  yakni  sebesar  0,2901. Beriut hasil penghitungan indeks gini pendidikan di Provinsi Sumatera Barat.
Tabel 1. Hasil Penghitungan Indeks Gini Pendidikan di Provinsi

## Sumatera Barat
Kabupaten/Kota Indeks Gini Pendidikan Mean 2005 2009 2013 SUMATERA BARAT 0,3016 0,2835 0,2852 0,2901 Kep. Mentawai 0,2945 0,3492 0,3531 0,3323 Pesisir Selatan 0,3020 0,2972 0,2760 0,2917 Solok 0,3211 0,3339 0,3030 0,3193 Sijunjung 0,3282 0,3169 0,3132 0,3194 Tanah Datar 0,2907 0,2832 0,2917 0,2885 Padang Pariaman 0,3349 0,3793 0,3151 0,3431 Agam 0,2994 0,3145 0,2897 0,3012 Limapuluh Kota 0,2927 0,2836 0,2865 0,2876 Pasaman 0,3070 0,3040 0,2828 0,2979 Solok Selatan 0,3381 0,3157 0,2830 0,3123 Dharmasraya 0,2972 0,2772 0,2805 0,2850 Pasaman Barat 0,3104 0,2953 0,2836 0,2964 Padang 0,2124 0,2025 0,2298 0,2149 Solok 0,2588 0,2266 0,2372 0,2409 Sawahlunto 0,2857 0,2480 0,2692 0,2676 Padang Panjang 0,2517 0,2429 0,2339 0,2428 Bukittinggi 0,2308 0,2003 0,2260 0,2190 Payakumbuh 0,2634 0,2503 0,2523 0,2553 Pariaman 0,2903 0,2633 0,2727 0,2754 Mean 0,2900 0,2833 0,27786 0,2837 SDV 0,0337 0,0478 0,3229 0,0362 KV 11,63 16,86 11,62 12,76 Sumber : data olahan
Hasil penelitian melalui indeks gini pendidikan juga menemukan bahwa 19 kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat  mengalami  fluktuasi  pada  periode tahun 2005, 2009 dan 2013. Kabupaten Padang Pariaman adalah wilayah dengan ketimpangan pendidikan tertinggi  di antara kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat  lainnya  yaitu  pada  angka  0,3431  yang  berada  cukup  jauh  dari  wilayah dengan  pemilik  ketimpangan  pendidikan  terendah  di  Provinsi  Sumatera  Barat yaitu Kota Padang yang memiliki rata-rata indeks gini pendidikan sebesar 0,2149 (Tabel 1)
Setelah dilakukan pengujian regresi panel maka model yang terpilih adalah pendekatan random  effect  model .  Dengan  terpilihnya  pendekatan random  effect model , maka tidak perlu dilakukannya uji asumsi klasik. Sehingga didapatkan hasil regresi panel sebagai berikut :
Y it =  0 + X it (5)
Y it = -0,50014 + 0,02557 X it (6)
Hasil  penelitian  menunjukkan  terdapat  pengaruh  negatif  secara  signifikan antara  perluasan  pendidikan  (X)  terhadap  ketimpangan  pendidikan  (Y).Hal  ini berarti  semakin  meningkat  perluasan  pendidikan,  maka  akan  terjadi  penurunan ketimpangan  pendidikan  di  Sumatera  Barat,  dengan  asumsi  cateris  paribus.  Hal ini  sesuai  dengan  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Todaro  (2004:434)  bahwa ketimpangan  pendidikan  cenderung  berkurang  secara  stabil  seiring  dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah.
Menurut Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010- 2014,  capaian  hasil  pembangunan  pendidikan  nasional  salah  satunya  adalah perluasan  dan  pemerataan  akses  pendidikan.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  kemajuan  perluasan  pendidikan  secara  perlahan  diikuti  dengan pemerataan akses pendidikan.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Eirene P.  Mesa  (2007)  yang  menyatakan  bahwa  gini  pendidikan  memiliki  hubungan yang  negatif  dengan  rata-rata  lama  sekolah.  Hal  serupa  juga  dikemukakan  oleh Chun  Hung  A.  Lin  (2007)  bahwa  ketimpangan  pendidikan  menurun  seiring dengan  naiknya  nilai  rata-rata  lama  sekolah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  saat perluasan  pendidikan  mengalami  peningkatan  maka  ketimpangan  pendidikan akan menurun (distribusi pendidikan menjadi lebih baik atau merata).
Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitin ini terdapat hubungan  antara  ketimpangan  pendidikan  dengan  pertumbuhan  ekonomi  di Provinsi Sumatera Barat.
Bentuk  hubungan  ketimpangan  pendidikan  yang  diukur  dengan  gini pendidikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  adalah  negatif  dengan  koefisien korelasi  sebesar  0,001712.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  setiap  kenaikan ketimpangan  pendidikan  sebesar  satu  satuan  akan  menurunkan  pertumbuhan ekonomi sebesar 0,001712, artinya semakin tinggi ketimpangan pendidikan maka
pertumbuhan  ekonomi  akan  menurun.  Begitu  juga  sebaliknya,  jika  ketimpangan pendidikan rendah maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat.
Todaro  (2004:245)  menyatakan  bahwa  terdapat  hubungan  antara  laju pertumbuhan  ekonomi  dengan  standar  perbaikan  tingkat  pendapatan  relatif penduduk.  Laju  pertumbuhan  yang  tinggi  tidak  selalu  memperburuk  distribusi pendapatan.  Di  sebagian  negara  berkembang  laju  pertumbuhan  ekonomi  yang rendah juga tidak selalu berkaitan dengan perbaikan distribusi pendapatan.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Eirene P. Mesa  (2007)  yang  menyatakan  bahwa  terdapat  hubungan  negatif  antara pendapatan  per  kapita  dengan  gini  pendidikan.  Begitu  juga  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Muhammad  Ja’far  Bustomi  (2012)  yang  mengemukakan bahwa  pertumbuhan  PDRB  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap  ketimpangan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan ketimpangan pendidikan akan menyebabkan  turunnya  pertumbuhan  ekonomi.  Begitu  juga  sebaliknya, ketimpangan pendidikan yang rendah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.

## SIMPULAN
Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  (1)  Ketimpangan  pendidikan  di Provinsi  Sumatera  Barat  merupakan  ketimpangan  tingkat  rendah,  dengan  rata- rata  ketimpangan  paling  rendah  berada  pada  Kota  Padang  sebesar  0,2149  dan rata-rata  ketimpangan  paling  tinggi  berada  pada  Kabupaten  Padang  Pariaman sebesar  0,3431  (2)  Perluasan  pendidikan  berpengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap  ketimpangan  pendidikan  di  Provinsi  Sumatera  Barat.  Semakin  tinggi nilai  perluasan  pendidikan  maka  berdampak  menurunkan  ketimpangan pendidikan  di  Provinsi  Sumatera  Barat,  (3)  ketimpangan  pendidikan berhubungan  negatif  dengan  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Sumatera  Barat. Jika  ketimpangan  pendidikan  meningkat  maka  pertumbuhan  ekonomi  akan menurun,  dan  sebaliknya  jika  ketimpangan  pendidikan  menurun  maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

## DAFTAR RUJUKAN
Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  2013.  Sumatera  Barat  Dalam  Angka  2013.  BPS Provinsi Sumatera Barat Bustomi,  Muhammad  Ja’far.  2012.
Ketimpangan Pendidikan Antar
Kabupaten/Kota Dan Implikasinya Di Provinsi Jawa Tengah. Semarang
: Universitas Negeri Semarang
Digdowiseiso,  Kumba.  2009. Education  Inequality,  Economic  Growth,  and Income Inequality : Evidence from Indonesia, 1996-2005. Gujarati, Damodar. 2006. Dasar-dasar Ekonometrika. Jakarta : Erlangga Haughton, Jonathan dan Khandker, Shahidur R. 2009. Handbook on Poverty and Inequality.
72 Jurnal Ecosains, Volume 4, Nomor 1, Mei,  2015, Hal 63-72
Human Development Report. 2014 Laporan Pencapaian Millennium Development Goals Indonesia. 2007 Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia. 2011 Mesa,  Eirene  P.  2007. Measuring  Education  Inequality  in  the  Philippines . http://www.econ.upd.edu.ph/dp/index.php/dp/article/viewFile/66/58 (18Agustus 2014) Rencana Strategis (Renstra) Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010-2014 Sjafrizal. 2008. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. Padang : Baduose Media Setiawan  dan  Kusrini,  Dwi  Endah.  2011. Ekonometrika .  Yogyakarta  :  Penerbit Andi The Millennium Development Goals Report. 2013 Todaro,  Michael  P  dan  Smith,  Stephen  C.  2004. Pembangunan  Ekonomi  di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan. Jakarta : Erlangga Tomas  V.,  Wang  Y.,  dan  Fan  X.  2000. Measuring  Education  Inequality  :  Gini Coefficients of Education.
Website Resmi Statistik Indonesia (2004-2013). Situs ini diakses pada hari Senin, tanggal 15 September 2014 Pkl. 11.30.