PERANAN MAHKAMAH SYARIAH DALAM MELINDUNGI HAK-HAK UMAT ISLAM (KAJIAN TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA)
Afriadi bin Sanusi
Dosen Ilmu Fiqh, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 50603, Kuala Lumpur, Malaysia
Abstract: This  paper  compares  the  social  role  of  sharia  courts  in  Indonesia  and Malaysia.  It  pays  particular  attention  to  the  extent  to  which  the  role  of  the  Sharia courts in these countries allows the court to protect the religious rights of Muslims about Halal food consumption. Through the comparative analysis, it  is understood that the authority vested in religious courts Indonesia and Malaysia still a extension of  government  authority  and  not  fully  execute  the  provisions  of  the  Koran  and hadith.  In  addition,  there  is  a  difference  between  the  two,  in  which  the  religious court  in  Malaysia  has  no  authority  in  matters  of  Islamic  banking  and  Islamic insurance,  while  the  Indonesian  Religious  Courts  in  charge  of  the  affair. Nevertheless,  both  the  religious  courts  have  sought  to  ensure  the  protection  of  the rights of Muslims, so that they always get justice in accordance with their religious beliefs.
Keywords: comparative analysis, sharia courts, rights of muslims.
Abstrak: Tulisan ini  membandingkan peran  sosial pengadilan syariah di Indonesia dan  Malaysia.  Ia  menjawab  perhatian  khusus  mengenai  sejauh  mana  peran pengadilan  syariah  pada  kedua  negara  tersebut  untuk  melindungi  hak-hak keagamaan  umat  Islam  tentang  konsumsi  makanan  halal.  Melalui  analisis komparatif, dapat dipahami bahwa kewenangan berada di tangan pengadilan agama Indonesia  dan  Malaysia  masih  perpanjangan  otoritas  pemerintah  dan  tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan al-Qur’an dan Hadis. Selain itu, ada perbedaan antara keduanya, di mana pengadilan agama di Malaysia tidak memiliki wewenang dalam  hal  perbankan  syariah  dan  asuransi  syariah,  sementara  Pengadilan  Agama Indonesia  yang  bertanggung  jawab  atas  urusan  tersebut.  Namun  demikian,  kedua pengadilan agama telah berusaha untuk menjamin perlindungan hak-hak umat Islam, sehingga  mereka  selalu  mendapatkan  keadilan  sesuai  dengan  keyakinan  agama mereka.
Kata Kunci : analisis komparatif, pengadilan syariah, hak-hak muslim.

## Pendahuluan
Hukum  Islam  telah  ada  di  Nusantara  semenjak  berdirinya  kerajaan  Islam di  kepulauan  ini  pada  pertengahan  abad  ke-13.  Seperti  yang  terdapat  pada Kerajaan  Samudera  Pasai  di  Aceh.  Kasusultanan  Malaka,  Kasusultanan  Demak, Mataram dan Cirebon, kemudian di Sulawesi dan Maluku berdiri Kerajaan Gowa
dan  Kasusultanan  Ternate  serta  Tidore.  Kasusultanan-kasusultanan  tersebut menetapkan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku.
Pengadilan  adalah  sebuah  forum  publik  resmi,  di  mana  kekuasaan  awan ditetapkan  oleh  otoritas  hukum  untuk  menyelesaikan  perselisihan  dan  pencarian keadilan  dalam  hak  sipil,  buruh,  administratif,  dan  kriminal  di  bawah  hukum. Sementara  Mahkamah  Syariah  merupakan  tempat  dimana  seseorang  mendapat keadilan  yang  mengadili  perkara  berkaitan  dengan  undang-undang  Islam. 1 Peradilan  Agama  merupakan  lingkungan  peradilan  di  bawah  Mahkamah  Agung sebagai  pelaku  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 2 Peradilan Agama adalah salah satu  pelaku  kekuasaan  kehakiman  bagi  rakyat  pencari  keadilan  yang  beragama Islam  mengenai  perkara  tertentu  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. 3

## Hak
Menurut  al-Shatibi  dalam  bukunya  Al-Muwafaqat  ada  dua  tujuan  syara’, dalam Islam  yaitu: untuk menolak kebinasaan dan mencapai kemaslahatan, daf’u al  mafasid  wa  jalbu  al-masalih .  Metode  ini  beliau  uraikan  menjadi  lima  macam “maqasyid  al-syar’iyyah,  yaitu:  menjaga  agama,  menjaga  nyawa,  menjaga kehormatan,  menjaga  akal  dan  menjaga  harta.  Lima  tujuan  syara  tersebut  juga digunakan  sesuai  dengan  tiga  keadaan  yaitu:  Daruriyyah,  Hajiyyah  dan Tahsiniyyah. 4
Hak secara bahasa berarti memiliki, ketetapan, kepastian, harta dan sesuatu yagn ada serta pasti. Hak juga mencakupi segala hal-hal yang bersifat materi dan non materi, seperti pada istilah hak Allah Swt, Dan hak hamba. Hak adalah juga
1 www.wikipedia.com, akses 12 April 2013.
2 Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 1.
3 Ibid., Pasal 2.
4 Ibrahim  Ibn  Musa  Al-Shatibi, Muwafaqat  Nazariyat  Al-Maqwasid  Inda  Al-Imam  Al- Shatibi , Jilid II, (Riyadh: Al-Ma’ahd Al-Islam Lil Fikr Al-Islami, 1992), hlm. 152-160.
sesuatu  kekhususan  terlindung  yang  tidak  dapat  diganggu  gugat. 5 Hak  adalah sesuatu  kekhususan,  kekuasaan  terhadap  sesuatu  atau  keharusan  penunaian sesuatu  terhadap  yang  lain,  untuk  memenuhi  kemaslahatan  tertentu.  Kekhususan tersebut  mestilah  diakui  oleh  syara’. 6 Ada  beberapa  pengertian  hak  yang dikemukakan oleh ulama fiqih, antaranya: 7
1. Hak adalah sesuatu hukum yang telah ditetapkan secara syara’.
2. Kemaslahatan yang diperoleh secara syara’.
3. Suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara’ suatu kekuasaan.
4. Kekhususan yang terlindung.
Dalam menggunakan hak, Jalaluddin Abdul Rahman merumuskan kaedah La  darara  wala  dirara yang  berasal  dari  Hadis  dan  dimuat  dalam  kaedah al dararu  yuzal ,  yang  berarti  dalam  menggunakan  hak  tidak  boleh  merugikan  dan dirugikan. Hak juga tidak boleh digunakan untuk kegunaan yang tidak dibenarkan oleh syara’. 8 Prof. Dr. Hamka mengaitkan antara  hak dengan kewajiban. 9 Dalam kamus  Al-Marbawi. 10 Hak  diartikan  dengan:  ada mustahak ia,  ada  berpatutan, benar  dan  betul.  Hak  juga  berarti  kebenaran,  keapstian,  ketetapan,  keistimewaan yang dilindungi. 11
Dalam  Kamus  Dewan,  hak  berarti:  1.  (yang)  benar,  kebenaran;  2.  kuasa atas sesuatu  atau untuk  berbuat  sesuatu  (ditentukan oleh undang-undang, agama, adat  istiadat  dan  lain-lain);  3.  milik  keupayaan. 12 Dalam  Kamus  Besar  Bahasa Melayu  Utusan,  dinyatakan  bahwa  “hak”  adalah  izin,  pengabulan,  kebenaran, kuasa,  kuat  kuasa,  milik,  kepunyaan,  bahang,  bahagian,  sungguh  ada  dan
5 Ensiklopedi Islam , Tim Penyusun, Jilid II, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 67-68.
6 Ibid. 7 Ibid. , hlm. 486.
8 Jalaluddin  Abdul  Rahman  Bin  Abi  Bakr  Al-Syuthi, Al-Ashbah  wa  An-Naza’ir , (Semarang:  Usaha Keluarga, t.t), hlm. 113.
9 Hamka, Lembaga Hidup, (Bandung: Abas, 1976), hlm. 97-103.
10 Kamus Al-Marbawi , M. Idris Abdul Rauf Al-Marbawi, Juz 1, (Indonesia: Dar Ihya Al- Kutub Al-Anbiyah, t.t.), hlm. 140-141.
11 Ensiklopedi Islam untuk Pelajar , Tim Penyusun, (Kuala Lumpur: Era Visi Publication, 2003), hlm.75.
12 Kamus  Dewan ,  Tim  Penyusun,  Edisi  Ke-4,  (Kuala  Lumpur:  Dewan  Bahasa  dan Pustaka, 2005), hlm. 500.
kewenangan. 13 Dari  berbagai-bagai  defenisi  di  atas,  dapat  diambil  kasusimpulan bahwa  syara’  adalah  di  atas  hak  dan  kewajiban.  Ini  kerena  hanya  Allah  sebagai pembuat  syara’  yang  mengetahui  apa  yang  terbaik  untuk  hamba-Nya.  Menurut Abu  al-A’la  al-Mawdudi,  hak  asasi  manusia  yang  dianugerahkan  Allah  Swt.  Itu bersifat  permanen  dan  abadi.  Hak-hak  tersebut  tidak  dapat  dirobah,  dimodifikasi ataupun dihapuskan.
Dalam Islam terdapat hak untuk hidup (QS.  al-Maaidah (5): 32), (QS. al- An’am  (6):  151),  hak  hidup  dengan  aman  (QS.  Ali  Imran  (3):  75),  kehormatan wanita  (QS.  al-Isra’  (17):  32),  kemerdekaan  individu,  hak  memperoleh  keadilan, hak persamaan wanita (QS. Thaha (20): 30). 14 Hak-hak warganegara dalam Islam menurutnya  ialah,  hak  keamanan  hidup  dan  harta  benda,  perlindungan kehormatan.  Keharmonian  dan  keamanan  kehidupan  pribadi,  kebebasan  pribadi, hak untuk memprotes, kebebasan mengemuakan pendapat, kebebasan bersyarikat, kebebasan  hati  nurani  dan  keyakinan.  Kebebasan  keyakinan  beragama, perlindungan  dari  perilaku  semena-mena,  hak  atas  keperluan  hidup  yang  pokok. Hak  persamaan  di  hadapan  hukum,  penguasa  tidak  berada  di  atas  hukum,  hak untuk  menghindari  dosa,  hak  ikut  serta  dalam  pemerintahan.  Menurut  Abdul Wahaf  Khalaf  pula,  manusia  mempunyai  kebebasan  antara  lain,  kebebasan pribadi,  kebebasan  diri,  kebebasan  tempat  tinggal,  kebebasan  hak  milik, kebebasan  beragama,  kebebasan  berfikir,  kebebasan  pendidikan  dan  hak persamaan. 15

## Konsep Kehakiman Dalam Islam
Manusia  muslim  dalam  dunia  ini  berhak  menggunakan  hak  kolektif mereka  yang  abash,  yaitu  hak  menentukan  nasib  sendiri,  menentukan  sistem pemerintahan  dan  undang-undang  negara  mereka  sendiri  untuk  mewujudkan  jati
13 Kamus  Besar  Bahasa  Melayu  Utusan, Haji  Zainal  Abidin  Safarwan,  (Kuala  Lumpur: Utusan Publication, 2002), hlm. 846.
14 Tahir  Mahmood, Human  Rights  In  Islamic  Law, (New  Delhi:  Institute  of  Objektive Studies,  1993),  hlm.  4-11.  Lihat  juga  Abul  a’la  al-Mahududi, Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Islam , Terj. Ahmad Washi Budiman, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 19-20.
15 Lihat  Abdul  Wahab  Khalaf, Siasah  Syari’ah  Dalam  Pemerintahan  Islam ,  Terj.  Moh. Hafiz Mohayidin, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah, 2003), hlm. 12.
diri  ke  Islaman.  Termasuk  menerapkan  perundangan  Islam. 16 Dalam  beberapa kasus,  perkara  121  (1A)  Perlembagaan  Persekutuan  tidak  menjamin  tercapainya hasrat  bahwa  orang  Islam  akan  dihakimi  berdasarkan  undang-undang  Islam  oleh Mahkamah  Syariah. 17 Secara  umumnya,  kewenangan  (bidang  kuasa)  yang dimiliki  oleh  Mahkamah  Syariah  di  Malaysia  tidaklah  berbeda  jika  hendak dibandingkan  ketika  zaman  kemerdekaan  lagi.  Sumber  bidang  kuasanya  adalah berdasarkan  keapda  Senarai  negeri.  Jadual  Sembilan  memberikan  kuasa perundangan  kepada  negeri  melainkan  dalam  soal-soal  jinayah. 18 Ini  berarti bahwa  hak-hak  umat  Islam  yang  berjumlah  lebih  60%  di  Malaysia,  untuk memperoleh  pengadilan  sesuai  dengan  ajaran  agamanya  belum  mendapatkan keadilan yang semestinya.
Walaupun  peradilan  agama  adalah  pengadilan  yang  mandiri  dan  sejajar dengan  peradilan  umum,  peradilan  militer  dan  peradilan  tata  usaha  negara, 19 namun  masih  terlihat  kongkongan  dalam  bidang  kausa  yang  hanya  dibatasi  oleh undang-undang  keluarga  sahaja.  Dan  ini  tidak  mewakili  rasa  keadilan  bagi penganut agama Islam yang berjumlah lebih 85% di Indonesia saat ini. Beberapa konsep kehakiman dalam Islam adalah:
1. Undang-Undang  yang  digunakan  dalam  proses  penghakiman  hendaklah hukum syara’. 20 Ini termaktub dalam hadis ketika Nabi mengutus Muadz Bin Jabal sebagai Hakim.
2. Bidang  kuasa  kehakiman  adalah  luas  merangkumi  semua  bentuk  pertikaian dan perbalahan. 21 Mengutip pendapat al-Mawardi, Zaini Nasohah mengatakan
16 Abdullahi Ahmed An-Na’im, Reformasi Perundangan Islam , Terj. Omar Said (et. al.), (Kuala Lumpur: MEGC, 2006), hlm. 1.
17 Farid  Sufian  Shuaib  (et.al.), Kaedah  Perundangan  Bidang  Kuasa  dan  Tata  Cara Mahkamah Syariah , (Kuala Lumpur: DBP, 2005), hlm. 23.
18 Siti Shamsiah bt. Mohd. Supi, http//www. Ikim. my, akes 21 Mei 2013.
19 Abdul  Monir  Yaacob  (ed), Peradilan  Agama  di  Indonesia  dalam  Sistem  Kehakiman Islam , (Kuala Lumpur: IKIM, 2001), hlm. 90.
20 Abdul  Halim  el-Muhammady, Perkembangan  Undang-Undang  Islam ,  (Selangor: Budaya Ilmu, 2003), hlm. 21-22.
21 Siti  Zulaikhah  Haji  Md  Mor  (et.al.), Al-Syariah  Kehakiman  Islam ,  (Kuala  Lumpur: DBP, 2004), hlm. 4.
bahwa  bidang  kuasa  Mahkamah  Syariah  sangat  luas  yang  merangkumi  hak Allah, hak manusia, dan hak Allah serta hak manusia. 22
3. Mahkamah  berhak  mengadili  perkara  yang  berkaitan  antara  orang  Islam dengan non Islam. 23
4. Melaksanakan keadilan mutlak bagi seluruh manusia. 24
Tahapan-tahapan  dalam  pengambilan  dan  penetapan  hukum  tersebut, secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
Tabel 1 Tahapan Undang-Undang No Hukum Islam Mahkamah Syariah/Peradilan Agama 1. Al-Qur’an dan Sunnah (Konsep Nash) Sidang Ahli Dewan (Legislatif) 2. Ulama (Hakim yang memahami Hukum Islam) Mahkamah (Yudikatif) 3. Pemerintah (Penguatkuasaan Polis dan sebagainya) Pemerintah (Executif) 4. Manusia (Muslim dan Non Muslim) Umat Islam saja

## Kewenangan Mahkamah Syariah Di Malaysia
Undang-Undang  Islam  telah  dilaksanakan  sebelum  kedatangan  penjajah lagi  di  Tanah  Melayu  ini.  Ini  terbukti  dengan  adanya  Qanun  Malaka  yang berasakan pada mazhab Syafi’e. Hukum kanun ini dikatakan juga mempengaruhi negeri  lainnya  seperti  Undang-Undang  Pahang  dan  Undang-Undang  Johor.  Di samping Undang-Undang Islam telah lama ada di tanah Melayu, bidang kuasanya pula luas seperti bidang jinayah, sipil, keluarga, acara dan jihad. 25
Kewenangan  (bidang  kuasa)  Mahlamah  Syariah  di  Malaysia  antara  lain, Berhubung  dengan  mewarisi  harta  berwasiat  dan  tak  berwasiat,  pertunangan, perkawinan, perceraian, mas kawin, nafkah, pengambilan anak angkat, taraf anak,
22 Ibid.
23 Ahmad Shalaby, Sistem Kehakiman dalam Islam , (Singapore: Pustaka Nasional, 2003), hlm. 50.
24 Haron  Din, Islam,  Keadilan  Membebaskan  Manusia ,  (Selangor:  PTS  Publication, 2007), hlm. 7.
25 Mahmood  Zuhdi, Undang-Undang  Keluarga  Islam  Konsep  dan  Pelaksanaannya  di Malaysia, (Kuala Lumpur: Karya Abazie, 1989), hlm. 38-39.
penjagaan  anak,  pemberian,  pembahagiaan  harta  dan  amanah  bukan  kebaikan, wakaf  Islam  dan  takrif  serta  peraturan  mengenai  amanah  kebaikan  dan  kebaikan agama, pelantikan pemegang-pemegang amanah dan perbadananbagi orang-orang mengenai pemberian agama Islam dan kebaikan, yayasan, amanah, kebaikan dan yayasan  kebaikan  yang  dijalankan  kasusemuanya  sekali  dalam  negeri,  Adat istiadat Melayu, Zakat, Fitrah dan Baitulmal atau hasil agama yang seumpamanya, masjid atau mana-mana tempat sembahayang umum untuk orang Islam.
Mengadakan  dan  menghukum  kesalahan-kesalahan  yang  dilakukan  oleh orang-orang  yang  menganut  agama  Islam  terhadap  rukun-rukun  Islam,  kecuali mengenai  perkara-perkara  yang  termasuk  dalam  Senarai  Persekutuan, keanggotaan,  penyusunan  dan  cara  bagi  mahkamah-mahkamah  Syariah,  yang akan mempunyai bidang kuasa hanya ke atas orang-orang yang menganut agama Islam  dan  hanya  mengenai  mana-mana  perkara  yang  termasuk  dalam  perenggan ini,  tetapi  tidak  mempunyai  bidang  kuasa  mengenai  kesalahan-kesalahan  kecuali setakat  yang  diberi  oleh  undang-undang  persekutuan,  mengawal  pengembangan itikad  dan  kepercayaan  antara  orang-orang  yang  menganut  agama  Islam, menentukan perkara-perkara Hukum Syara’ dan itikad dan adat istiadat Melayu. 26
Sehubungan  dengan  ini,  Enakmen  Kesalahan  Jenayah  Syariah  Selangor  telah membentuk beberapa kategori jenayah yang tertentu, yaitu: 27
1. Kesalahan berkaitan akidah seperti menyebarkan doktrin palsu dan takfir.
2. Berhubungan  dengan  kasusucian  agama  Islam  dan  institusinya  seperti menghina perkara-perkara yang berkait dengan agama, pihak berkuasa agama, fatwa,  ingkar  perintah  mahkamah,  berjudi,  minum  arak  dan  minuman  yang memabukkan,  tidak  menghormati  bulan  Ramadan,  tidak  menunaikan  sholat Jummat dan tidak membayar zakat atau fitrah.
3. Berhubung dengan kesusilaan seperti sumbang mahram, pelacuran, hubungan jenis,  khalwat,  lelaki  berlagak  seperti  pondan  dan  perlakuan  tidak  sopan  di khalayak umum.
26 http://www.ikim.gov.my/v5/index.php?lg=1&opt=com-article&grp=  2&sec=&key= 723 &cmd=resetall, akses 18 Juni 2013.
27 Bidang  kuasa  ini  juga  dijelaskan  oleh  Dato  Haji  Daud  Bin  Muhammad.  Lihat  Abdul Monir Yaacob (ed), Op. Cit., hlm. 33-40.
4. Kesalahan  pelbagai  seperti  membawa  lari  wanita  yang  sudah  bersuami, menghalang  pasangan  yang  telah  bernikah  daripada  menjalani  kehidupan sebagai  suami  isteri,  menghasut  suami  isteri  supaya  bercerai  atau meninggalkan  kewajiban,  menjual  atau  memberi  anak  kepada  bukan  Islam, qazaf (menuduh zina), mengutip zakat tanpa kebenaran dan menyalahgunakan tanda halal. 28
Mahkamah  Syariah  mempunyai  bidang  kuasa  mal  yang  hampir menyeluruh dan merangkumi banyak aspek kekeluargaan Islam, yaitu: 29
1. Berkaitan  dengan  isu-isu  sebelum  pernikahan.  Seperti  putus  tunang, permohonan kebenaran untuk berkhawin dan permohonan untuk berpoligami.
2. Berkaitan  dengan  persoalan  semasa  perkhawinan.  Seperti  permohonan menegashkan  perkawinan,  permohonan  membatalkan  perkawinan  yang  tidak sah,  permohonan  nafkah  diri,  nafkah  anak,  menetapkan  isteri  nusyuz, permohonan isteri supaya suami hidup bersama semula dan sebagainya.
3. Berkaitan  dengan  persoalan  pembubaran  perkawinan.  Permohonan  cerai khulu,  li’an,  fasakh,  talak,  ta’liq,  perceraian  dengan  perintah,  kerena  murtad dan juga secara anggapan mati.
4. Sebarang  permohonan  di  dalam  sesuatu  kasus  sedang  berjalan  ( interlocutory order )  contohnya,  permohonan  sementara  nafkah  sama  ada  diri  dan  anak, hadanah, perintah larangan terhadap harta dan gangguan.
5. Isu-isu  yang  berbangkit  selepas  perceraian.  Perkara-perkara  ini  boleh  dirujuk di  mahkamah  yang  ada  bidang  kuasanya,  yaitu  selepas  perceraian  berlaku. Umpamanya, sagu hati ( mut’ah ) selepas perceraian, harta sepencarian, nafkah iddah,  nafkah  anak,  nafkah  tertunggak  dan  juga  soal hadhanah (penjagaan anak).
6. Permohonan-permohonan mengenai wasiat, wakaf dan harta pustaka.
7. Permohonan penguatkuasaan perintah mahkamah.
Enakmen  6  Tahun  2004  Enakmen  Mahkamah  Syariah  2004  Bahagian  II. Seksyen  11.  Bidang  kuasa  Mahkamah  Tinggi  Syariah.  (3)  Mahkamah  Tinggi
28 Ibid.
29 http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/State-Enact-Ori.nsf/100 ae747c720508e748256faa00188094 / ce4c8af7bfbe4c7348257155000dee13, akses 18 Juni 2013.
Syariah  hendaklah,  (a)  dalam  bidang  kuasa  jenayahnya  membicarakan  apa-apa kesalahan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  Islam  dan  boleh  dihukum  di  bawah Enakmen  Majlis  Agama  Islam  Negeri  Sabah  2004,  Enakmen  Undang-Undang Keluarga  Islam  2004,  Enakmen  Kesalahan  Jenayah  Syariah  1995  atau  di  bawah mana-mana  undang-undang  bertulis  lain  yang  berkuat  kuasa  yang  memberi Mahkamah Tinggi Syariah bidang kuasa untuk membicarakan apa-apa kesalahan, dan  boleh  mengenakan  apa-apa  hukuman  yang  diperuntukkan  di  dalamnya,  dan (b) dalam bidang kausa malnya, mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosidig  jika  semua  pihak  dalam  tindakan  atau  prosiding  itu  adalah  orang  Islam dan tindakan atau prosiding itu adalah berhubungan dengan: 30
1. Pertunangan,  pernikahan,  ruju,  perceraian,  pembubaran  pernikahan  ( fasakh ), nusyuz,  atau  pemisahan  kehakiman  ( faraq) atau  apa-apa  perkara  lain  yang berkaitan dengan perhubungan antara suami isteri;
2. Apa-apa  pelupusan  atau  tuntutan  harta  yang  berbangkit  daripada  mana-mana perkara yang dinyatakan dalam subperenggan (i)
3. Nafkah  orang-orang  tanggungan,  kasusahtarafan,  atau  penjagaan  atau  jagaan ( hadhanah ) kanak-kanak;
4. Pembahagian atau tuntutan harta sepencurian;
5. Wasiat  atau  alang  semasa marad-al-maut seseorang  si  mati  yang  beragama Islam;
6. Alang  semasa  hidup  ( hibbah ),  atau  penyelesaian  yang  dibuat  tanpa  balasan yang memadai dengan uang atau nilaian uang oleh seseorang orang Islam;
7. Wakaf atau nazar dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya;
8. Pembahagian dan pewarisan harta berwasiat atau tak berwasiat atau Pelantikan Wasi dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya;
9. Penentuan orang-orang  yang berhak kepada bahagian harta pusaka seseorang si mati yang beragama Islam atau bahagian-bahagian yang kepadanya masing- masing orang itu berhak dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya;
10. Pengisytiharan  bahwa seseorang  yang telah mati  itu ialah seorang  Islam atau sebaliknya pada masa kematiannya;
30 Ibid.
11. Pendaftaran dan pengambilan anak angkat dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya, dan
12. Perkara-perkara  lain  yang  berkenaan  dengannya  bidang  kuasa  diberikan  oleh mana-mana undang-undang bertulis.

## Kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia
Walaupun  Indonesia  sudah  lama  merdeka  atau  terlepas  dari  penjajah, namun  hukum  yang  berkembang  di  Indonesia  masih  didominasi  oleh  Undang- Undang  yang  dibuat  dan  diwariskan  oleh  penjajah.  Padahal  sudah  sewajarnya negara-negara  yang  sudah  lama  merdeka  ini  menghapuskan  hukum  yang diwariskan oleh penjajah dan diganti dengan hukum yang dianggap sesuai dengan alam  kemerdekaan  yang  digali  dari  nilai-nilai  murni  yang  terdapat  dalam masyarakat. 31
Secara  umumnya  bidang  kuasa  Pengadilan  Agama  di  Indonesia  adalah berdasarkan  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan dijelaskan  dengan  lahirnya  Kompilasi  Hukum  Islam  melalui  Instruksi  Presiden No.  1  Tahun  1991  Tanggal  10  Juni  1991,  bidang  kuasa  itu  adalah  bidang perkhawinan,  kewarisan  dan  perwakafan. 32 Padahal  dalam  Pasal  22  Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan: (1) Setiap orang  bebas  memeluk  agamnya  masing-masing  dan  untuk  beribadah  menurut agamanya dan percayaannya itu; (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk  agamanya masing-masing dan untuk  beribadah  menurut  agamanya dan kepercayaannya itu. 33
Ramly Hutabarat mengemukakan empat alasan mengapa Peradilan Agama perlu  di  Indonesia,  yaitu:  1.  Alasan  histories,  ini  kerena  jauh  sebelum  adanya Negara Indonesia hukum Islam sudah ada dan eksis di kepulauan ini seperti yang dilakukan  di  Aceh,  Sulawesi,  Kalimantan  dan  lain-lain  melalui  kerajaan  melayu
31 Cik  Hasan  Bisri, Peradilan  Islam  Dalam  Tatanan  Masyarakat  Indonesia, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1987), hlm. 25.
32 Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia, (Jakarta:  Akademika  Presindo, 1992), hlm. 53-54.
33 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Islam silam. Bahkan penjajah Belanda pun mengakui keberadaan peradilan agama ketika  itu.  2.  Alasan  sosiologis  ini  kerena  umat  Islam  Indonesia  adalah  yang paling  ramai  di  dunia  dan  rakyat  yang  mayoritas  itu  memiliki  kewajiban mematuhi syariat Islam sebagai agamnya. 3. Alasan Yuridis Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan empat lembaga Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan empat lembaga peradilan di Indonesia yaitu  peradilan  umum,  peradilan  tata  usaha  Negara,  peradilan  agama  dan peradilan  militer.  4.  Alasan  politis,  yaitu  pemerintah  berkewajiban  menyalurkan aspirasi rakyat sebagai audiennya. 34
Seiring  perkembangan  zaman,  maka  bidang  kuasa  Peradilan  Agama  di Indonesia  juga  mengalami  perubahan.  Bidang  Kuasa  Mahkamah  Syariah  di Indonesia  menurut  Pasal  49  Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama, Peradilan  agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syariah.
Ketentuan Pasal 50 berbunyi sebagai berikut: 35
(1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  49,  khusus  mengenai  objek sengketa  tersebut  harus  diputus  lebih  dahulu  oleh  pengadilan  dalam lingkungan Peradilan Umum.
(2) Apabila  terjadi  sengketa  hak  milik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  yang  subjek  hukumnya  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
Dalam  Pasal  24  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan  peradilan  yang  berada  di  bawah  Mahkamah  Agung  bersama  badan peradilan  lainnya  di  lingkungan  Peradilan  Umum,  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,
34 Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional , (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), hlm. 163- 164.
35 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.
dan  Peradilan  Militer.  Peradilan  Agama  merupakan  salah  satu  badan  peradilan pelaku  kekuasaan  kehakiman  untuk  menyelenggarakan  penegakan  hukum  dan keadilan  bagi  rakyat  pencari  keadilan  perkara  tertentu  antara  orang-orang  yang beragama  Islam  di  bidang  perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat,  infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada pengadilan agama dalam  menyelesaikan  perkara  tertentu  tersebut,  termasuk  pelanggaran  atas Undang-Undang  tentang  Perkawinan  dan  peraturan  pelaksanaannya  serta memperkuat  landasan  hukum  Mahkamah  Syari’iyah  dalam  melaksanakan kewenangannya dibidang jinayah berdasarkan qanun. 36
Dalam Undang-Undang ini kewenangan peradilan di lingkungan Peradilan Agama  diperluas,  hal  ini  sesuai  dengan  perkembangan  hukum  dan  keperluan hukum masyarakat, khususnya masyarakat Muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi  ekonomi  syariah.  Dalam  kaitannya  dengan  perubahan  Undang-Undang ini pula, kalimat  yang terdapat dalam penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya.
Dalam  penjelasan  undang-undang  pengadilan  agama  tersebut  dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk  orang  atau  badan  hukum  yang  dengan  sendirinya  menundukkan  diri dengan sukarela kepadahukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.
Dan  yang  dimaksud  dengan  ”perkawinan”  adalah  hal-hal  yang  diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain: 37
1. Izin beristeri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yagn belum berusia 21 (dua puluh satu)  tahun,  dalam  hal  orang  tua  wali,  atau  keluarga  dalam  garis  lurus  ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
36 Ibid ., Bagian Penjelasan.
37 Ibid .
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu  dapat  memikul  biaya  pemeliharaandan  pendidikan  anak  bilamana  bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya;
13. Penentuan  kewajiban  memberi  biaya  penghidupan  oleh  suami  kepada  bekas istri atau
14. Penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
15. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
16. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
17. Pencabutan kekuasaan wali;
18. Penunjukan  orang  lain  sebagai  wali  oleh  pengadilan  dalam  hal  kekuasaan seorang wali dicabut;
19. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
20. Pembebanan  kewajiban  ganti  kerugian  atas  harta  benda  anak  yang  di  bawah kekuasaannya;
21. Penetapan  asal-usul  seorang  anak  dan  penetapan  pengangkatan  anak berdasarkan hukum Islam;
22. Putusan  tentang  hal  penolakan  pemberianketerangan  untuk  melakukan perkawinan campuran;
23. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  dijalankan  menurut  peraturan yang lain.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  “waris”  adalah  penentuan  siapa  yang menjadi  ahli  waris,  penentuan  mengenai  harta  peninggalan,  penentuan  bagian
masing-masing  ahli  waris,  dan  melaksanakan  pembagian  harta  peninggalan tersebut,  serta  penetapan  pengadilan  atas  permohonan  seseorang  tentang penentuan  siapa  yang  menjadi  ahli  waris,  penentuan  bagian  masing-masing  ahli waris.
“Wasiat”  adalah  perbuatan  seseorang  memberikan  suatu  benda  atau manfaat  kepada  orang  lain  atau  lembaga  /  badan  hukum,  yang  berlaku  setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.
“Hibah” adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari  seseorang  atau  badan  hukumkepada  orang  lain  atau  badan  hukum  untuk dimiliki.  Yang  dimaksud  dengan  “wakaf”  adalah  perbuatan  seseorang  atau sekelompok  orang  (wakif)  untuk  memisahkan  dan  /a  tau  menyerahkan  sebagian harta  benda  miliknya  untuk  dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk  jangka  waktu tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan/atau kasusejahteraan umum menurut syariah.
“Zakat”  adalah  harta  yang  wajib  disisihkan  oleh  seorang  muslim  atau badan  hukum  yang  dimiliki  oleh  orang  muslim  sesuaidengan  ketentuan  syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
“Infaq”  adalah  perbuatan  seseorang  memberikan  sesuatu  kepada  orang lain  guna  menutupi  keperluan,  baik  berupa  makanan,  minuman,  mendermakan, memberikan  rezeki  (karunia),  atau  menafkahkan  sesuatu  kepada  orang  lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah.
“Shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain  atau  lembaga/badan  hukum  secara  spontan  dan  sukarela  tanpa  dibatasi  oleh waktu  dan  jumlah  tertentu  dengan  mengharap  ridho  Allah  Subhanahu  Wata’ala dan pahala semata.
Dan  adapun  yang  dimaksud  dengan  “ekonomi  syariah”  adalah  perbuatan atau  kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan  menurut  prinsip  syariah,  antara  lain meliput:  a. Bank syariah, b. lembaga keuangan mikro syariah, c. asuransi syariah, d.  asuransi  syariah,  e.  reksa  dana  syariah,  f.  obligasi  syariah  dan  surat  berharga berjangka  menengah  syariah,  g.  sekuritas  syariah,  h.  pembiayaan  syariah,  i.
pengadaian  syariah,  j.  dana  pensiun  lembaga  keuangan  syariah,  dan  k.  bisnis syariah.
Ketentuan  ini  memberi  wewenang  kepada  pengadilan  agama  untuk sekaligus  memutuskan  sengketa  milik  atau  keperdataan  lain  yang  terkait  dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang- orang  yang  beragama  Islam.  Selama  ini  pengadilan  agama  diminta  oleh  Menteri Agama  untuk  memberikan  penetapan  ( itsbat )  terhadap  kasusaksian  orang  yang telah  melihat  atau  menyaksikan  hilal  bulan  Syawal  tahun  Hijriyah  dalam  rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan agama dapat memberikan keterangan atau  nasihat  mengenai  perbedaan  penentuan  arah  kiblat  dan  penentuan  waktu shalat. 38
Peranan Mahkamah Syariah Dalam Melindungi Hak-Hak Umat Islam
1. Hak-Hak Warganegara Muslim
Kedaulatan tertinggi dalam Islam hanyalah pada hak Allah Swt. Hak Allah itu  termaktub  dalam  kitab  al-Qur’an  dan  dijelaskan  oleh  Utusan-Nya  melalui Sabda  Rasulullah  Saw.  Ini  berarti  bahwa  hukum  Allah  adalah  yang  tertinggi dalam  konsep  kedaulatan  dalam  Islam.  Sementara  kekuasaan  tertinggi  menurut konsep politik Islam adalah berada di tangan rakyat. 39
Pemerintahan  yang  baik  ( Good  Government )  dirumuskan  sebagai  pola pemerintahan  yang  demokratis. 40 Ini  karena  pemerintah  yang  demokratis  adalah pemerintahan  yang berasal dari rakyat, diamanahkan kepada sebagian rakyat dan untuk  tujuan  kemaslahatan  rakyat.  Dan  tentu  saja  konsep  ini  berbeda  dengan konsep  pemerintahan  otoritass  yang  tidak  menjadikan  rakyat  sebagai  sumber kekuasaan tertinggi, tetapi meletakkan individu sebagai penguasa mutlak.
38 Ibid ..
39 Abu Al-Maati Abu Al-Futuh, Sistem Pemerintahan Dalam Islam , Terj. Md. Akhir Hj. Yaacob, (Bangi: Penerbit UKM, 1991), hlm. 44.
40 Tim  Studi  Pengembangan  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah, Manajemen Pemerintahan Baru , (Jakarta: BPKP, 2000), hlm. iii.
Mengutip  pendapat  Ibn  Jarir,  Abdul  Muin  mengatakan  bahwa  kalimat amanah  yang  dimaksudkan  oleh  Surah  An-Nisaa  ayat  57  ialah  ditujukan  kepada para  pemimpin,  agar  mereka  menunaikan  hak-hak  umat  Islam. 41 Penjagaan  dan penentuan  halalnya  produk  makanan  yang  akan  dikonsumsi  oleh  umat  Islam adalah  bagian  hak-hak  umat  yang  wajib  dilakukan  oleh  kerajaannya.  Ini  karena kerajaan adalah institusi yang paling berwenang dalam menentukan keputusan dan dasar-dasar umum. 42
Dasar-dasar umum yang ditentukan itu mestilah berdasarkan maslahah dan manfaat  kepada  rakyat  secara  amnya.  Dalam  menjaga  hak-hak  rakyat  yang beragama  Islam,  Nordin  Ahmad  dalam  tesis  doktor-nya  mengungkapkan  bahwa masih  banyak  penyimpangan  dan  penipuan  terhadap  logo  halal  yang  perlu dipantau oleh pihak yang bertanggung jawab. 43 Hal yang sama juga dikemukakan oleh  persatuan  pengguna  Pulau  Pinang,  yang  mengatakan  masih  banyaknya produk-produk  yang  tidak  halal  masih  beredar  di  pasaran. 44 Dan  masalah  yang sama  juga  berlaku  di  Indonesia  seperti  yang  dilaporkan  oleh  Majelis  Ulama Indonesia. 45 Padahal  selaku  umat  Islam  sebagai  pengguna  mereka  memiliki  hak terhadap produk dan service dan hanya dilindungi oleh Undang-Undang. 46
Pemerintah  ialah  pelaksana  wewenang  ekonomi,  politik  dan  pentadbiran untuk  mengelola  urusan  negara  di  semua  peringkat.  Pemerintahan  yang  baik meliputi  semua  mekanisme,  proses  dan  lembaga  yang  merupakan  saluran  bagi rakyat  untuk  mewujudkan  kepentingan  mereka,  melaksanakan  hak-hak  hukum mereka,  memenuhi  kewajiban  mereka  dan  menyambung  perbedaan  di  antara mereka.  United  Nations  Development  Programme  (UNDP)  memperincikan pemerintahan  yang  baik  sebagai  partisipasi,  kekuasaan  hukum  ( rule  of  law ),
41 Abdul Muin Salim, Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Islam , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 193.
42 Syed  Ahmad  Husein, Pengantar  Sains  Politik ,  (Kuala  Lumpur:  Dewan  Bahasa  dan Pustaka, 1996), hlm. 43.
43 Nordin  Ahmad, Persepsi  Persatuan  Pengguna  di  Malaysia  Terhadap  Status Pengesahan  Halal  Jabatan  Kemajuan  Islam  Malaysia (JAKIM), (Malaysia:  Akademi  Pengajian Islam University Malaya, 2004), hlm. 8.
44 Halal  Haram:  Panduan  Persatuan  Pengguna  Pulau  Pinang ,  Tim  Penyusun,  (Pulau Pinang: Persatuan Pengguna Pulau Pinang, 2006), hlm. 2.
45 “Deadline Vaksin Haram”, http//www. Hidayatullah.com, akses 10 Juli 2008.
46 Syariah  &  Undang-Undang ,  Prosiding  Diskusi,  (Kuala  Lumpur:  KUIM,  2009),  hlm. 101.
transparansi, bertanggung jawab ( responsiveness ), orientasi konsensu, persamaan ( equity ),  efektif  dan  efisien  ( effectiviness  and  efficiency ),  akuntabilitas  dan strategik. 47
Penentuan  dan  pengawasan  produk  makanan  halal  adalah  kewajiban pemerintah  terhadap  warga  negaranya  yang  beragama  Islam.  Baik  pengeluaran makanan  yang  diusahakan  oleh  pengusaha  tempatan  yang  beragama  Islam ataupun  bukan  Islam.  Terutama  terhadap  pengeluaran  makanan  halal  yang kebanyakannya  diimpor  daripada  negara-negara  bukan  Islam. 48 Ini  termasuk dalam  kategori  hak  beragama  yang  harus  dilindungi,  mengikut  perlembagaan yang  diperuntukkan  oleh  pemerintah  Indonesia  dan  Malaysia  tentang  makanan halal.
Makanan adalah keperluan asas manusia yang hakiki untuk dapat bertahan hidup. Makanan memberikan manusia tenaga untuk dapat bekerja, beribadah dan melakukan berbagai-bagai aktifiti dalam hidupnya. Islam sangat menitik beratkan tentang  hal  makanan.  Konsep  makanan  dalam  Islam  dimulai  dari  pertanian. Penyediaan bekalan makanan yang mencukupi seperti yang digambarkan oleh al- Qur’an  tentang  kebijaksanaan  Nabi  Yusuf. 49 dalam  memastikan  ketersediaan makanan  selalu  mencukupi  walaupun  dalam  keadaan  krisis  makanan  di  Mesir ketika  itu.  Hal  yang  tidak  kurang  penting  tentang  makanan  dalam  Islam,  adalah untuk  memastikan  bahwa  makanan  yang  tersedia  itu  juga  dalam  keadaan  bersih, sihat,  halal  dan  berkualitas,  karena  makanan  hanyalah  wasilah  untuk menghasilkan tenaga.
Dalam  berbagai-bagai  sumber  ditemukan  bahwa  saat  ini  diperkirakan terdapat  1,4  milyar  umat  Muslim  yang  tersebar  di  seluruh  dunia.  Dari  jumlah tersebut  sekitar  18%  hidup  di  negara-negara  Arab,  20%  di  Afrika,  20%  di  Asia Tenggara,  30%  di  Asia  Selatan  yakni  Pakistan,  India  dan  Bangladesh.  Populasi Muslim terbesar dalam satu negara dapat dijumpai di Indonesia. Populasi Muslim
47 UNDP, Governance For Sustainable Human Development, A UNDP Policy Document (New York: UNDP, 1997), hlm. 8.
48 Berita Harian Online, http://161.139.39.251/akhbar/economic. conditions / 1998 / bh98 1263.htm, akses 4 Juli 2013.
49 Yusuf (12): 55.
juga  dapat  ditemukand  alam  jumlah  yang  signifikan  di  Tiongkok,  Amerika Serikat,  Eropa, Asia Tengah, dan Rusia. 50 Pada 1998, permintaan makanan halal bagi seluruh dunia dianggarkan berjumlah AS$80 bilion (RM 280 bilion). Hari ini permintaan  makanan  halal  sedunia  dianggarkan  berjumlah  AS$150  bilion (RM525 bilion). 51
Suatu  hal  yang  tidak  dapat  dinafikan  bahwa  makanan  yang  beredar  di pasaran  antarbangsa  saat  ini,  masih  dimonopoli  oleh  makanan  yang  berasal  dari Barat  seperti  KFC,  McDonal,  Coca  Cola,  Fanta  dan  sebagainya.  Dengan  jumlah Umat  Islam lebih dari 1/4 52 penduduk dunia dan menguasai 75% kekayaan bumi berupa  minyakd  an  bahan  tambang  lainnya  saat  ini,  mayoritas  penduduk  di negara-negara  Islam  masih  hidup  di  bawah  miskin  tegar,  kurang  berpendidikan dan  kurang  makan,  karena  mayoritas  negara  Islam  masih  mengimpor  bahan makanan  dari  negara  luar  dan  oleh  sebab  kekayaan  alamnya  dikuasai  oleh  pihak asing.

## 2. Hak-Hak Umat Islam Dalam Makanan Halal
Konsep halal haram dalam Islam telah ada seiring dengan lahirnya agama Islam  yang  dibawa  oleh  Nabi  Muhammad  Saw.  Melalui  tuntunan  al-Qur’an  dan Sunnah.  Namun  lahirnya  program  halaisasi  dikira  masih  baru  dalam  peradaban dunia.  Adanya  perbankan  Islam,  Insurans  Islam  dan  logo  halal  adalah  masih sesuatu  yang baru lagi dan perlu dikaji serta dianalisa oleh para ilmuwan agar ia menepati matlamat sebenarnya. Program halasisasi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak umat Islam yang jumlahnya 1,8 bilion di dunia saat ini. Ini karena jumlah umat  Islam  yang  ramai  itu  mayoritasnya  masih  disebut  sebagai  masyarakat pengguna.  Sementara  kebanyakan  produk  makanan  masih  di  impor  dari  negara- negara yang bukan Islam.
Program ini tidak akan berjalan seperti yang diinginkan dan akan menemui kegagalan  kalau  tiada  kasusungguhan  dan  sokongan  dari  berbagai-bagai  pihak terhadapnya.  Sebagai  pengeluar  mereka  harus  menjaga  kepentingan  umat  Islam
50 http://id.wikipedia.org/wiki/Islam, akses 10 Juli 2008.
51 http://www.jphpk.gov.my/Malay/berita/Jan07%2029a.htm, akses 10 Juli 2008.
52 http://www.harunyahya.com/indo/artikel/067.htm, akses 10 Juli 2008.
terutama  dalam  hal  makanan  halal.  Sebagai  pengguna  masyarakat  Islam  harus peduli  tentang  prinsip-prinsip  agama  mereka  terutama  dalam  hal  ini  yang berkaitan dengan halal dan haram. Dan sebagai kerajaan harus bertanggung jawab dalam  menentukan  dan  mengawasi  produk  makanan  halal  dengan  amanah  dan seksama.
Di  Malaysia  terdapat  Bahagian  Hub  Halal,  Jabatan  Kemajuan  Islam Malaysia  (JAKIM)  yang  sekarang  diambil  alih  oleh  Halal  Development Corporation  (HDC).  Di  Indonesia  pula  terdapat  Lembaga  Pengkajian  Pangan (makanan)  Obat-Obatan  dan  Kosmetika  Majelis  Ulama  Indonesia  (LP  POM MUI).  Kedua  badan  diatas  bertugas  menguruskan  tentang  makanan  halal.  Akan tetapi  keduanya  tidak  memiliki  bidang  kuasa  penguatkuasaan  atas  pelanggaran hukum terhadap perkara yang berkaitan dengan isu makanan halal ini.
Dalam  Undang-Undang  Islam  pihak  yang  bertanggung  jawab  atas kemudaratan  yang  disebabkan  oleh  premis  ditanggung  oleh  pemilik    premis tersebut. 53 Begitu  juga  terhadap  penyalahgunaan  isu  yang  berkaitan  dengan makanan halal di tanggung oleh pembekal tentunya.

## Penutup
Bidang  kuasa  Mahkamah  Syariah  di  Indonesia  dan  Malaysia  masih berstatus “anugerah” dari penguasa dan pemerintah. Padahal status hukum dalam Islam harus mendahulukan Nash  yang terdapat dalam al-Qur’an, kemudian Nash yang  terdapat  dalam  Hadis  Nabi  Saw.  Kemudian  Ijmak  dan  Qiyas  atau  Ijtihad Ulama Mujtahid. Ini berarti ketetapan pemerintah yang bertentangan dengan dua sumber hukum dan berbagai-bagai metode pengambilan hukum dalam Islam tidak dapat diterima.
Bidang  kuasa  mahkamah  syariah  di  Malaysia  tidak  termasuk  dalam melindungi  hak-hak  umat  Islam  dalam  bidang  perbankan  Islam  dan  insurans Islam.  Sementara  wewenang  Peradilan  Agama  di  Indonesia  tidak  berkuasa
53 Abdul  Basir  Bin  Muhammad,  “Tanggungjawab  Pemunya  Premis  Menurut  Perspektif Undang-Undang  Tort  Islam”,  Dalam  Irwan  Mohd  Subri  (ed), Kajian  Syariah  Undang-Undang , (Kuala Lumpur: KUIM, 2003), hlm. 92.
mengadili  perkara-perkara  yang  berhubungan  dengan  perlindungan  terhadap penyelewengan makanan halal.
Semua  program  yang  melindungi  hak-hak  umat  Islam  seperti  perbankan Islam,  Insurans  Islam  dan  Makanan  Halal,  tidak  akan  berjalan  seperti  yang diinginkan, kalau sahaja tidak mendapat sokongan dari pemerintah. Sokongan itu diperlukan  dalam  bentuk  nyata  yaituperlunya  dimasukkan  dalam  bidang  kuasa mahkamah,  agar  pihak-pihak  yang  merasa  dizalimi  boleh  mencari  keadilan melalui jalan yang betul.
Diskriminasi  bidang  kuasa  mahkamah  syariah  di  masa  penjajah  dahulu dapat  diterima  dan  dimaklumi.  Ini  karena  negara  berada  dalam  kekuasaan  orang bukan  Islam  dan  kualiti  pendidikan  orang  Islam  ketika  itu  belum  mampu menerajui  mahkamah.  Hamka  menjelaskan  bahwa  orang  Islam  dimasa  penjajah sangat  anti  terhadap  penjajah  yang  bukan  Islam.  Apapun  yang  berasal  dari penjajah  ditolak,  termasuk  pendidikan.  Umat  Islam  lebih  memilih  pendidikan pondok  dari  pendidikan  modern  ketika  itu.  Akan  tetapi  alasan  itu  tidak  dapat diterima lagi  saat  ini. Karena negara sudah berada dalam kekuasaan orang  Islam dan  para  hakim  mahkamah  syariah  pula  memiliki  taraf  pendidikan  yang  sama dengan taraf pendidikan hakim di mahkamah sipil.
Diharapkan pemerintah peka dalam melindungi hak-hak umat Islam dalam bentuk  memberi  bidang  kuasa  yang  mengikut  kehendak  semasa  kepada Mahkamah  Syariah.  Ini  bertujuan  untuk  menjamin  rasa  keadilan  umat  yang berhak mendapatkan keadilan yang sesuai dengan tuntunan agama mereka. Hanya juga  berarti  bahwa  pemerintah  memberikan  dukungan  yang  pasti  dan  nyata  ke arah merealisasikan terwujudnya kehidupan Islami dalam masyarakat Islam dalam negara.

## Bibliografi
Al-Qur’an dan Terjemahannya , Edisi Revisi, Semarang: Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994.
Abdullah Ahmed An-Na’im, Reformasi Perundangan Islam , Terj. Omar Said (et. al.), Kuala Lumpur: MEGC, 2006.
Abdul  Basir  Bin  Muhammad,  “Tanggungjawab  Pemunya  Premis  Menurut Perspektif  Undang-Undang  Tort  Islam”,  Dalam  Irwan  Mohd  Subri  (ed), Kajian Syariah Undang-Undang , Kuala Lumpur : KUIM, 2003.
Abdul  Halim  el-Muhammady, Perkembangan  Undang-Undang  Islam ,  Selangor: Budaya Ilmu, 2003.
Abdul  Monir  Yaacob  (ed), Peradilan  Agama  di  Indonesia  dalam  Sistem Kehakiman Islam , Kuala Lumpur: IKIM, 2001.
Abdul  Muin  Salim, Konsepsi  Kekuasaan  Politik  Dalam  Islam ,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2002.
Abdul  Wahab  Khalaf, Siasah  Syariah  Dalam  Pemerintahan  Islam ,  Terj.  Moh. Hafiz Mohayidin, Kuala Lumpur: Al-Hidayah, 2003.
Abul  a’la  al-Mahududi, Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Islam ,  Terj.  Ahmad  Washi Budiman, Bandung: Pustaka, 1985.
Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia, Jakarta:  Akademika Presindo, 1992.
Ahmad  Shalaby, Sistem  Kehakiman  dalam  Islam ,  Singapore:  Pustaka  Nasional, 2003.
Abu Al-Maati Abu Al-Futuh, Sistem Pemerintahan Dalam Islam , Terj. Md. Akhir Hj. Yaacob, Bangi: Penerbit UKM, 1991.
Cik  Hasan  Bisri, Peradilan  Islam  Dalam  Tatanan  Masyarakat  Indonesia, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1987.
Farid Sufian Shuaib (et.al.), Kaedah Perundangan Bidang Kuasa dan Tata Cara Mahkamah Syariah , Kuala Lumpur: DBP, 2005.
Haji  Zainal  Abidin  Safarwan, Kamus  Besar  Bahasa  Melayu  Utusan, (Kuala Lumpur: Utusan Publication, 2002.
Hamka, Lembaga Hidup, Bandung: Abas, 1976.
Haron  Din, Islam,  Keadilan  Membebaskan  Manusia ,  Selangor:  PTS  Publication, 2007.
Ibrahim  Ibn Musa Al-Shatibi, Muwafaqat  Nazariyat  Al-Maqwasid  Inda Al-Imam Al-Shatibi , Jilid II, Riyadh: Al-Ma’ahd Al-Islam Lil Fikr Al-Islami, 1992.
Jalaluddin  Abdul  Rahman  Bin  Abi  Bakr  Al-Syuthi, Al-Ashbah  wa  An-Naza’ir ,
Semarang:  Usaha Keluarga, t.t.
Mahmood  Zuhdi, Undang-Undang  Keluarga  Islam  Konsep  dan  Pelaksanaannya di Malaysia, Kuala Lumpur: Karya Abazie, 1989.
M. Idris Abdul Rauf Al-Marbawi, Kamus Al-Marbawi , Juz 1, Indonesia: Dar Ihya Al-Kutub Al-Anbiyah, t.t.
Nordin  Ahmad, Persepsi  Persatuan  Pengguna  di  Malaysia  Terhadap  Status Pengesahan Halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Malaysia: Akademi Pengajian Islam University Malaya, 2004.
Prosiding Diskusi Syariah & Undang-Undang , Kuala Lumpur: KUIM, 2009.
Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional , Jakarta: Universitas Indonesia, 2005.
Siti Zulaikhah Haji Md Mor (et.al.), Al-Syariah Kehakiman Islam , Kuala Lumpur: DBP, 2004.
Syed Ahmad Husein, Pengantar Sains Politik , Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996.
Tahir Mahmood, Human Rights In Islamic Law, New Delhi: Institute of Objektive Studies, 1993.
Tim Penyusun, Ensiklopedi Islam , Jilid II, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1999.
Tim  Penyusun, Ensiklopedi  Islam  untuk  Pelajar ,  Kuala  Lumpur:  Era  Visi Publication, 2003.
Tim  Penyusun, Kamus  Dewan ,  Edisi  Ke-4,  Kuala  Lumpur:  Dewan  Bahasa  dan Pustaka, 2005.
Tim  Penyusun, Halal  Haram:  Panduan  Persatuan  Pengguna  Pulau  Pinang , Pulau Pinang: Persatuan Pengguna Pulau Pinang, 2006.
Tim  Studi  Pengembangan  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah, Manajemen Pemerintahan Baru , Jakarta: BPKP, 2000.
UNDP, Governance  For  Sustainable  Human  Development,  A  UNDP  Policy Document New York: UNDP, 1997.

## Peraturan-peraturan
Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

## Website
Deadline Vaksin Haram”, http//www. Hidayatullah.com. http//www.wikipedia.com.
http://www.ikim.gov.my/v5/index.php?lg=1&opt=com-article&grp=2&sec=&key
=723&cmd=resetall.
http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/State-Enact-Ori.nsf /100ae747c720508e748256faa00188094  /  ce4c8af7bfbe4c7348257155000 dee13.
http://www.161.139.39.251/akhbar/economic. conditions / 1998 / bh98 1263. http://www.id.wikipedia.org/wiki/Islam. http://www.jphpk.gov.my/Malay/berita/Jan07%2029a.htm. http://www.harunyahya.com/indo/artikel/067.htm. Siti Shamsiah bt. Mohd. Supi, http//www. Ikim. my.