AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/

## KAJIAN YURIDIS TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP HAKIM SAAT PERSIDANGAN
David Jonathan Wibowo

## MAGISTER ILMU HUKUM, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
davidwibowo1998@gmail.com
Abstract: The judiciary in carrying out judicial duties has the authority of dignity and honour to be kept as a form of compliance with the judges ' decisions to carry out legal functions in Indonesia. However, the lack of public belief in the judiciary is the root of the problem of contempt against judicial bodies or known as contempt of court. The issue of law enforcement arises when there are actions in the proceedings conducted by law enforcement or society that indirectly is an act that degrading the authority of the justice in Indonesia.  One example of the alleged defamatory action of a judicial body is the act of violence committed by DC which is an advocate who commits violence to the judge at the time of the trial. This can be seen from recorded videos that have been spread on electronic media. DC committed violence in a hearing on 17 July 2019 at the Central Jakarta District Court.
Keywords : Criminal, Persecution, humiliation.
Abstrak: Peradilan  dalam menjalankan  tugas  kehakiman mempunyai  wibawa yang  harkat  dan martabatnya harus dijaga sebagai  wujud  kepatuhan  terhadap  putusan  hakim  untuk  menjalankan  fungsi  hukum  di  Indonesia.    Akan  tetapi, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan menjadi akar dari permasalahan contempt terhadap badan peradilan atau yang dikenal dengan istilah contempt of court.  Masalah penegakan hukum muncul ketika ada tindakan dalam proses peradilan yang dilakukan oleh penegak hukum atau masyarakat yang secara tidak langsung merupakan  tindakan  yang  merendahkan  wibawa  peradilan  di  Indonesia.    Salah  satu  contoh  tindakan  dugaan pencemaran  nama  baik  badan  peradilan  adalah  tindakan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  DC  yang  merupakan advokat yang melakukan kekerasan kepada hakim pada saat persidangan.  Hal ini terlihat dari rekaman video yang tersebar di media elektronik.  DC melakukan kekerasan dalam sidang pada 17 Juli 2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Kata kunci: Pidana, Penganiayaan, Penghinaan.

## PENDAHULUAN
Secara  umum  hukum  pidana  di  Indonesia  diatur  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  atau  di  peraturan  perundang-undangan  yang  khusus  mengatur  mengenai  suatu  tindak  pidana. KUHP merupakan aturan hukum yang secara umum mengatur mengenai pelanggaran dan kejahatan. Dalam sistem  peradilan  pidana  yang  dianut  di  Indonesia  dijelaskan  bahwa  terdapat  4  (empat)  komponen  yaitu Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik, Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, Pengadilan sebagai fungsi mengadili  perkara  serta  Advokat  sebagai  pemberi  bantuan  hukum  kepada  orang  yang  terlibat  masalah hukum, keseluruhan komponen ini mempunyai hubungan kerja dan tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya  yang  disebut  dengan  sistem  peradilan  pidana  yang  terpadu  ( integrated  criminal  justice  system ) (Harahap,  2001,  hal.  21).  Oleh  sebab  itu  keempat  komponen  dalam  sistem  peradilan  tersebut  mempunyai
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
kedudukan  yang  sama  sebagai  penegak  hukum  namun  yang  membedakannya  adalah  mengenai  tugas masing-masing  penegak  hukum  tersebut.  Keempat  komponen  penegak  hukum  tersebut  merupakan  pilar berjalannya sistem hukum di Indonesia.
Secara kelembagaan badan peradilan di Indonesia pada tingkat tertinggi terdapat Mahkamah Agung. Keberadaan  Mahkamah  Agung  tentunya  atas  amanat  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia.  Hal tersebut  didasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), Pada Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
Badan  peradilan  dalam  menjalankan  tugas-tugas  peradilan  mempunyai  kewibawaan  martabat  dan kehormatan  yang  harus  dijaga  sebagai  bentuk  dipatuhinya  putusan-putusan  hakim  untuk  menjalankan fungsi  hukum  di  Indonesia.  Namun  kurangnya  kepercayaan  publik  terhadap  dunia  peradilan  merupakan akar  dari  permasalahan  timbulnya  tindakan  penghinaan  terhadap  badan  peradilan  atau  sering  disebut sebagai contempt  of  court .    Krisis  kepercayaan  publik  ini  sangat  berpengaruh  terhadap  integritas  dan kewibawaan peradilan sebagai banteng terakhir untuk mendapatkan keadilan (Gultom, 2006, hal. 30).
Persoalan  penegakan  hukum  timbul  ketika  adanya  tindakan-tindakan  dalam  persidangan  yang dilakukan oleh penegak hukum ataupun masyarakat yang secara tidak langsung merupakan tindakan yang merendahkan wibawa badan peradilan di Indonesia. Salah satu bentuk perbuatan penghinaan pada badan peradilan oleh Oemar Seno Adji (2007, hal. 25) diklasifikasikan sebagai berikut:
Berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan ( Misbehaving in Court ), merupakan perbuatan atau tingkah laku yang secara tidak tertib, memalukan, atau merugikan, mengganggu jalannya proses peradilan yang  seharusnya  dari  pengadilan.  Pelanggaran  jenis  ini  dapat  berbentuk  penghinaan  terhadap  hakim, pemukulan  yang  dilakukan  terdakwa  terhadap  saksi,  tidak  mau  berdiri  ketika  majelis  hakim  memasuki ruang pengadilan ataupun penasehat hukum yang tidak menunjukkan sikap hormat terhadap pengadilan.
Hakim  sebagai  bagian  dari  badan  peradilan  pada  dasarnya  juga  merupakan  manusia  biasa  ( human being )  yang  tidak  luput  dari  pengaruh  pendapat  masyarakat  atau  opini  publik  ( public  opinion ),  hal  ini tentunya sangat potensial melahirkan sikap buruk sangka atau prejudice hakim saat mengambil keputusan (Harahap,  2002,  hal.  313).  Dalam  menjalankan  tugas  atau  kewenangan  hakim  dalam  badan  peradilan dilindungi oleh undang-undang yaitu UU Kekuasaan Kehakiman, peraturan Mahkamah Agung, KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).
Salah  satu  contoh  kasus  dugaan  tindakan  penghinaan  badan  peradilan  adalah  tindakan  kekerasan yang dilakukan oleh DC yang merupakan oknum advokat yang melakukan kekerasan kepada hakim pada
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
saat  sidang  berlangsung.  Tindakan  tersebut  dapat  dilihat  dari  video  rekaman  yang  sudah  tersebar  pada media elektronik. DC melakukan kekerasan dalam sebuah sidang pada  tanggal 17 Juli 2019 di Pengadilan Negeri  Jakarta  Pusat.  Kronologi  awal  kekerasan  tersebut  ketika  majelis  hakim  yang  menangani  perkara sedang  membacakan  pertimbangan  putusan.  Saat  itu,  DC  beranjak  dari  kursinya  dan  melangkah  ke hadapan majelis hakim yang sedang membacakan pertimbangan putusan. DC kemudian menyerang dengan menggunakan ikat pinggang. Serangan itu mengenai HS selaku ketua majelis dan DB selaku hakim anggota I yang menangani perkara tersebut. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga telah melaporkan peristiwa penyerangan ini ke kepolisian. DC juga telah dibawa ke polisi. Sementara dua hakim yang terkena serangan dikawal petugas keamanan ke rumah sakit untuk di visum. Hakim HS mengaku mengalami luka memar dan rasa sakit pada kening sebelah kiri akibat kekerasan yang dilakukan pengacara tersebut (Velarosdela, 2019). Dewan  Pimpinan  Nasional  Perhimpunan  Advokat  Indonesia  menilai,  kekerasan  tersebut  telah  menodai kehormatan dan keluhuran profesi advokat sebagai profesi mulia ( officium nobile ) (Hukum Online, 2019).

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah statute  approach dan case  approach. Case  approach merupakan  konsep  teori  untuk  pemahaman  studi  kasus  yang  dihubungkan  secara  langsung dengan mengamati objek materi yang diteliti (Marzuki, 2017, hal. 178). Pendekatan kasus dalam skripsi ini akan  didasarkan  pada  sumber  berita  dan  video  yang  mendukung  terkait  dugaan  tindak  pidana. Statute Approach merupakan pendekatan dengan melalui peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi (Marzuki, 2017, hal. 178).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
DC  yang  merupakan  oknum  advokat  yang  melakukan  kekerasan  kepada  hakim  pada  saat  sidang berlangsung. DC melakukan kekerasan dalam sebuah sidang pada tanggal 17 Juli 2019 di Pengadilan Negeri Jakarta  Pusat.  Kronologi  awal  kekerasan  tersebut  ketika  majelis  hakim  yang  menangani  perkara  sedang membacakan  pertimbangan  putusan.  Saat  itu,  DC  beranjak  dari  kursinya  dan  melangkah  ke  hadapan majelis  hakim  yang  sedang  membacakan  pertimbangan  putusan.  DC  kemudian  menyerang  dengan menggunakan ikat pinggang. Serangan itu mengenai HS selaku ketua majelis dan DB selaku hakim anggota I yang menangani perkara tersebut.
Pihak  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  telah  melaporkan  peristiwa  penyerangan  ini  ke  kepolisian dengan  nomor  laporan  yang  tercatat  adalah  No:  1283/K/VII/2019/RESTEO  JAKPUS.  Berdasarkan  laporan tersebut  pihak  kepolisian  meminta  HS  dan  DB  utuk  melakukan visum  et  repertum .  Hakim  HS  mengaku
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
mengalami luka memar dan rasa sakit pada kening sebelah kiri akibat kekerasan yang dilakukan pengacara tersebut (Velarosdela, 2019).
Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan larangannya tersebut disertai dengan ancaman pidana. Suatu tindak pidana berkaitan dengan adanya asas legalitas, kaitan antara suatu tindak pidana dengan asas legalitas yaitu suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam peraturan perundang-undangan  pidana,  dan  kekuatan  ketentuan  pidana  tidak  boleh  diberlakukan  surut  (Hiariej, 2016,  hal.  73).  Berdasarkan  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  DC,  akan  dianalisa  menggunakan  ketentuan hukum pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP.
Pebuatan  tindakan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  DC  pada  hakim  pada  saat  proses  persidangan merupakan diduga suatu tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam BAB XX KUHP khususnya pada Pasal 351 KUHP yang mengatur sebagai berikut:
(1) Penganiayaan  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua  tahun  delapan  bulan  atau  pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
Pengertian  penganiayaan  dalam  KUHP  tidak  diatur,  namun  untuk  dapat  menguraikan  unsur penganiayaan  dan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  suatu  penganiayaan  maka  mengacu  pada  pendapat Sianturi (1989, hal. 501) adalah sebagai berikut:
Bahwa  jika  hendak  menguraikan  unsur  penganiayaan,  maka  sebaiknya  istilah  penganiayaan  itu diuraikan  sehingga  berbunyi:  barang  siapa  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyakiti  atau  melukai  badan orang lain karena penganiayaan sederhana, diancam pidana penjara maksimum dua tahun satu bulan atau denda maksimum tiga ratus rupiah.
Pasal 351 ayat (1) KUHP merupakan ketentuan yang mengatur penganiayaan biasa. Rumusan Pasal 351  ayat  (1)  KUHP  hanya  menyebutkan  frasa  “penganiayaan”  beserta  ancamanya.  Dengan  begitu  dalam ketentuan  pasal  tersebut  unsur-unsur  dari  penganiyaan  tidak  hanya  didasarkan  pada  KUHP  melainkan dapat pula unsur penganiayaan didasarkan pada pendapat atau doktrin hukum. Untuk menganalisa dugaan tindak  pidana  penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  DC  kepada  hakim  maka  tindakan  DC  tersebut  harus memenuhi unsur-unsur dalam penganiayaan yakni (Soesilo, 1996, hal. 214):
a. Adanya kesengajaan;
b. Adanya perbuatan;
c. Adanya akibat perbuatan;
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
d. Akibat yang menjadi tujuan;
Unsur “kesengajaan” diartikan bahwa di dalam tindak pidana penganiayaan, salah satu unsur adalah kesengajaan,  yang  dilakukan  dengan  sadar  dan  adanya  niat  pada  pelaku.  Oleh  sebab  itu  adanya  niat berdasarkan  studi  kasus  DC  dapat  dilihat  dari  fakta  hukum  yang  ada.  Kesengajaan  diartikan  oleh Lamintang  (2009,  hal.  305)  bahwa  melakukan  sesuatu  perbuatan  dengan  sengaja  itu  orang  tidak  perlu hanya menghendaki, mempunyai maksud atau mengetahui saja melainkan:
a. Orang  menyadari  bahwa  perbuatan  yang  ia  lakukan  pasti  akan  menimbulkan  akibat  yang  tidak dikehedaki oleh undang-undang, walaupun ia tidak mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat tertentu;
b. Orang menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukakan itu mungkin dapat menimbulkan akibat yang tidak  dikehedaki  oleh  undang-undang,  walaupun  ia  tidak  mengetahui  secara  pasti  bahwa  akibat tersebut akan timbul.
DC dalam melakukan kekerasan di ruang sidang dilakukan dengan kesengajaan, hal tersebut dapat dilihat dalam fakta hukum bahwa DC sebelum melakukan perbuatannya melakukan perbuatan permulaan yaitu  mengambil  sabuk  yang  dikenakannya  di  ruang  sidang  hal  tersebut  secara  jelas  dapat  kategorikan sebagai  perbuatan  yang  disadari  oleh  DC.  Kesengajaan  yang  dilakukan  oleh  DC  semata-mata dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan DC terhadap putusan kasus yang sedang ditanganinya yang pada saat itu putusan dibacakan oleh HS selaku ketua majelis.
Unsur “adanya perbuatan” selain adanya kesengajaan, niat dan kesadaran, dalam penganiayaan pasti ada  sebuah  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  dalam  penganiayaan  tersebut.  Perbuatan  DC  tersebut diantaranya  melakukan  kekerasan  kepada  hakim  dengan  sarana  alat  bantu  ikat  pinggang  yang dikenakannya.  Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  DC  tersebut  pada  saat  proses  persidangan  dengan  agenda pembacaan putusan hakim.
Unsur adanya “akibat perbuatan” dalam tindak pidana penganiayaan diharuskan adanya akibat yang dialami  korban  yaitu  menyebabkan  rasa  sakit  pada  tubuh  dan  atau  luka  pada  tubuh.    Akibat  perbuatan penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  DC  tersebut  adalah  terdapat  luka  yang  dialami  oleh  HS  dan  DB  yang secara sah dibuktikan dengan visum et repertum setelah kejadian tersebut. HS selaku ketua majelis mengalami luka pada dahi sedangkan DB selaku hakim anggota mengalami luka pada bagian tangannya.
Unsur  “akibat  yang  menjadi  tujuan”  tujuan  yang  dimaksud  disini  adalah  tujuan  untuk  melakukan penganiayaan  yang  menimbulkan  akibat  pada  korban  dan  menjadi  tujuan  bagi  pelaku  penganiayaan. Penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  DC  dilatarbelakangi  ketidakpuasan  terhadap  putusan  yang  dibacakan oleh hakim pada saat kejadian penganiayaan. DC melakukan penganiayaan yang berakibat lukanya HS dan DB dan akibat luka tersebut merupakan tujuan dari DC.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
Terpenuhinya  keempat  unsur  pada  unsur-unsur  Pasal  351  KUHP  tersebut  maka  DC  dapat dikenakan tindak pidana penganiayaan atas tindakannya yang melakukan penganiayaan kepada HS dan DB dengan ancaman pidana paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.
Selain  dianalisa  berdasarkan  tindak  pidana  penganiayaan,  tindakan  DC  yang  melakukan penganiayaan  pada  saat  persidangan  berlangsung  juga  termasuk  dalam  ruang  lingkup  Tindak  Pidana Penghinaan Terhadap Pejabat sebagaimana diatur dalam BAB VIII KUHP khususnya pada Pasal 212 KUHP. Pasal 212 KUHP mengatur sebagai berikut:
Barang  siapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  melawan  seorang  pejabat  yang  sedang menjalankan  tugas  yang  sah,  atau  orang  yang  menurut  kewajiban  undang-undang  atau  atas  permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Ketentuan Pasal 212 KUHP tersebut terdiri dari unsur pasal:
a. Barang siapa;
b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
c. Melawan  seorang  pejabat  yang  sedang  menjalankan  tugas  yang  sah,  atau  orang  yang  menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberikan pertolongan kepadanya; Unsur  barang  siapa  berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan  bahwa  yang  dimaksud  dengan
“ barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek  hukum  pidana  serta  mampu  bertanggungjawab,  artinya  dapat  dipertanggungjawabkan perbuatannya  secara  hukum  dan  salah  satu  subyek  yang  dianggap  sebagai  subyek  hukum  menurut peraturan  hukum  yang  berlaku  (Moeljatno,  1985,  hal.  32).  Subyek  hukum  oleh  Sudikno  Mertokusumo (1999, hal. 68-69) diartikan sebagai “segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum yang terdiri dari orang ( natuurlijkepersoon ) dan badan hukum ( rechtpersoon ). Dalam kasus dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh DC, DC sebagai pelaku yang melakukan kekerasan kepada hakim merupakan perorangan yang masuk klasifikasi subyek hukum. DC dalam hal ini mempunyai dan menyandang hak dan kewajiban sehingga mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatannya.
Unsur  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  dalam  doktrin  ada  beberapa  pandangan mengenai  unsur  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan.  Ancaman  kekerasan  dapat  diartikan  bahwa belum  terdapat  kekerasan  yang  dilakukan,  ancaman  tersebut  dapat  berupa  ancaman  verbal  ataupun ancaman non verbal.  Sedangkan  kekerasan  apabila  mengacu  pada  Pasal  90  KUHP  merupakan  tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka yang terdiri atas :
a. Jatuh  sakit  atau  mendapat  luka  yang  tidak  memberi  harapan  akan  sembuh  sama  sekali,  atau  yang menimbulkan bahaya maut;
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; c. Kehilangan salah satu panca indra;
d. Mendapat cacat berat;
e. Menderita sakit lumpuh;
f. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.
Tindakan  DC  berdasarkan  Pasal  212  KUHP  merupakan  tindakan  kekerasan,  hal  tersebut  dapat dibuktikan  dengan  hasil visum  et  repertum dari  HS  dan  DB  sebagai  korban  kekerasan  tersebut.  Tindakan kekerasan tersebut menimbulkan luka-luka pada korban diantaranya pada bagian dahi dan tangan.  Bukti hasil visum  et  repertum merupakan  alat  bukti  yang  sah  yang  menunjukkan  bahwa  adanya  kekerasan  yang dilakukan oleh  DC.  Apabila  merujuk  pada  ketentuan  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP  diatur  bahwa  alat  bukti yang sah adalah:
a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan terdakwa.
Bukti visum et repertum berasarkan ketentuan  pasal 187 KUHAP merupakan alat bukti surat karena dibuat oleh pejabat dan dibuat atas sumpah jabatan berdasarkan ketentuan.
Unsur selanjutnya adalah melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang  yang  menurut  kewajiban  undang-undang  atau  atas  permintaan  pejabat  memberikan  pertolongan kepadanya.  Pengertian  pejabat  dari  beberapa  lingkup  teori  hukum  pada  dasarnya  berbeda-beda.  Namun dalam hal tindak pidana penghinaan pejabat yang dilakukan oleh DC merujuk pada Pasal 92 KUHP sebagai peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Pengertian pejabat diartikan sebagai berikut:
(1) Yang  disebut  pejabat,  termasuk  juga  orang-orang  yang  dipilih  dalam  pemilihan  yang  diadakan berdasarkan  aturan-aturan  umum,  begitu  juga  orang-orang  yang  bukan  karena  pemilihan,  menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah; begitu juga semua anggota dewan subak, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.
(2) Yang  disebut  pejabat  dan  hakim  termasuk  juga  hakim  wasit;  yang  disebut  hakim  termasuk  juga orang-orang  yang  menjalankan  peradilan  administratif,  serta  ketua-ketua  dan  anggota-anggota pengadilan agama.
(3) Semua anggota Angkatan Perang juga dianggap sebagai pejabat.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
HS  dan  DB  yang  menjadi  korban  penganiayaan  oleh  DC  merupakan  seorang  hakim  yang  sedang menjalankan tugasnya dalam proses persidangan. Apabila merujuk pada Pasal 92 KUHP khususnya ayat (2) maka  HS  dan  DB  merupakan  pejabat  karena  masuk  dalam  kategori  orang  yang  penjalankan  peradilan administratif.
Terpenuhinya  ketiga  unsur  pada  Pasal  212  KUHP,  maka  tindakan  DC  dapat  dikenakan  2  (dua) tindak pidana. Dengan begitu adanya lebih dari satu tindak pidana seperti halnya yang dilakukan oleh DC maka hal tersebut masuk dalam suatu perbarengan tindak pidana. Lamintang (1984, hal. 672) menggunakan istilah samenloop dalam perbarengan tindak pidana dengan memberikan pengertian:
"apabila di dalam suatu jangka waktu yang tertentu, seseorang telah melakukan lebih dari pada satu perilaku  yang  terlarang,  dan  di  dalam  jangka  waktu  tersebut  orang  yang  bersangkutan  belum  pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, karena salah satu dari perilaku-perilaku yang telah ia lakukan."
Perbarengan  perbuatan  pidana  atau  sering  disebut concursus terdapat  dalam  KUHP.  Dalam  KUHP sendiri terdapat beberapa concursus yaitu:
a. Concursus idealis;
b. Concursus realis;
c. Concursus perbuatan berlanjut.
Ketiga concursus tersebut  mempunyai  perbedaan-perbedaan  yang  mendasar.  Pompe  (Hiariej,  2016, hal.  400)  berpendapat  bahwa  “ada concursus idealis  jika  orang  melakukan  suatu  perbuatan  konkret  yang diarahkan  kepada  satu  tujuan  yang  merupakan  benda  atau  objek  aturan  hukum.”  Hal  ini  tersimpul  dari pernyataan  Pompe  yang  menyatakan,  “untuk  adanya  suatu  perbuatan  sesuai  dengan  rumusan  Pasal  55 (Pasal 63 KUHP), menurut pendapat saya hal mana terletak pada satu-satunya tujuan dari suatu perilaku yang  nyata,  sejauh  tujuan  itu  juga  merupakan  objek  norma.  Dengan  demikian,  perilaku  itu  merupakan perilaku yang dilarang dan diancam pidana”  (Hiariej, 2016, hal. 400).
Concursus realis berbeda dengan concursus idealis, concursus realis berarti pelaku melakukan lebih dari satu  perbuatan  pidana. Concursus realis  disebut  juga  perbarengan  perbuatan  atau  meerdaadse samenloop . Menurut Simons (Hiariej, 2016, hal. 403) berpendapat bahwa:
berdasarkan Memorie  van  Toeliching ,  pembentuk  undang-undang  dalam  hal  terjadi concursus realis mengikuti tussenstelsel atau  sistem  antara.  Artinya,  pembentuk  undang-undang  membedakan  kejahatan- kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis.
Terhadap suatu perbuatan berlanjut sudah  tentu lebih dari satu perbuatan yang mana antara  satu perbuatan  dengan perbuatan yang lain  saling terikat dan merupakan satu kesatuan.  Keterkaitan  tersebut harus memenuhi dua syarat, pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
dan yang kedua perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya perbuatan tersebut berada dibawah ketentuan pidana yang sama (Hiariej, 2016, hal. 409). Menurut Eddy O.S Hiariej (2016, hal 409) berpendapat mengenai perbuatan berlanjut bahwa:
Perbuatan  berlanjut  pada  dasarnya  merupakan concursus realis  namun  memiliki  karakter  khusus. Selain  merupakan  suatu  keputusan  kehendak  dan  persamaan  sifat  atau  sejenis  dari  perbuatan  yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas. Karakter yang lain dari perbuatan berlanjut adalah berada dalam jangka  waktu  tertentu.  Oleh  karena  itu,  maka  kata  “perbuatan”  dalam  frase  “perbuatan  berlanjut”  harus diartikan sama dengan makna ”perbuatan” dalam frase “perbarengan perbuatan” yakni perbuatan yang telah terbukti.
Tindak pidana yang dilakukan oleh DC masuk dalam kategori sebagai Concursus idealis sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP yang menyatakan:
“ jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu  diantara  aturan-aturan  itu;  jika  berbeda-beda  yang  dikenakan  yang  memuat  ancaman  pidana  pokok yang paling berat”.
adapun  kriteria  dari concursus idealis  adalah  berbarengan  dan  persamaan  sifat  dari  perbuatan  yang dilakukan  (Hiariej,  2016,  hal.  399).  Dengan  adanya  perbarengan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  DC maka  berdasarkan  teori  dari concursus idealis,  tindakan  yang  dilakukan  oleh  DC  tersebut  hanya  dapat dikenakan satu tindak pidana dengan ancaman pidana paling berat.
Terpenuhinya  unsur-unsur  tindak  pidana  penganiayaan  dan  tindak  pidana  penghinaan  pejabat sebagaimana  dijelaskan  diatas  tidak  serta  merta  tindakan  DC  tersebut  dapat  dikenai  suatu pertanggungjawaban  pidana.  Pertanggungjawaban  pidana  menurut  hukum  pidana  adalah  kemampuan bertanggungjawab  seseorang  terhadap  kesalahan.  Asas  kesalahan  merupakan  asas  fundamental  yang melandasi pertanggunjawaban pidana, yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan ( geen straf zonder schuld; actus non facit trum misi mens sist rea ). Walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang tetapi dianut dalam praktik  sehingga  tidak  dapat  dipisahkan  antara  kesalahan  dan  pertanggungjawaban  atas  perbuatan (Chazawi, 2007, hal. 151).
Menurut  pendapat  Moeljatno  (2008,  hal.  177)  untuk  mensyaratkan  adanya  kesalahan  maka terdakwa harus memenuhi unsur-unsur:
a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
b. Mampu bertanggungjawab;
c. Mempunyai salah satu bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan; dan
d. Tidak adanya alasan pemaaf.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
Unsur  kesalahan  yang  pertama  adalah  adanya  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku. Berdasarkan  analisa  unsur-unsur  pasal  sebagaimana  dilakukan  oleh  DC  maka  dalam  hal  ini  DC  telah melakukan perbuatan pidana yaitu melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP dan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Pejabat sebagaimana diatur dalam Pasal 212 KUHP.
Unsur  yang  kedua  adalah  mampu  bertanggungjawab.  Seseorang  dapat  dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila memilki kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan  berpikir  (Sianturi,  2002,  hal.  249-250).  Pasal  44  KUHP  yang  berkaitan  dengan  kemampuan bertanggungjawab  menentukan  bahwa, “ barangsiapa  melakukan  perbuatan  yang  tidak  dapat dipertanggungjawabkan  kepadanya,  karena  jiwanya  cacat  dalam  pertumbuhan  atau  terganggu  karena penyakit, tidak dipidana”. Kemampuan bertanggungjawab seseorang dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yaitu pertama,  faktor  akal,  dapat  membedakan  antara  perbuatan  yang  diperbolehkan  dan  yang  tidak diperbolehkan. Kedua, faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan (Moeljatno, 2008, hal. 179). DC dalam melakukan tindakan penganiayaan tersebut dalam fakta hukum kasus yaitu dalam keadaan yang dapat bertanggungjawab hal tersebut atas dasar tidak ada jiwa cacat maupun gangguan penyakit oleh DC.
Unsur kedua adalah adanya salah satu bentuk kesalahan, diantaranya yaitu kesengajaan ( dolus ) atau kealpaan  ( culpa ).    Pengertian  kesengajaan  terdiri  dari  2  (dua)  teori  yaitu  teori  kehendak  dan  teori pengetahuan. Pada teori kehendak, kesengajaan merupakan kehendak yang ditujukan kepada perwujudan dari  suatu  perbuatan  yang  dilarang  atau  diharuskan  oleh  undang-undang,  sedangkan  pada  teori pengetahuan,  seseorang  tidak  dapat  menghendaki  akibat  yang  timbul  dari  perbuatannya,  tetapi  pelaku dapat  memperkirakan  akibat  dari  perbuatan  tersebut  (Sianturi,  2002,  hal.  168).  Pengertian “ kesengajaan” dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori (Kartanegara, 1955, hal. 295-296), yaitu:
a. Teori kehendak ( wilstheorie );
b. Teori pengetahuan/ membayangkan ( voorstellingstheorie ).
Teori  Kehendak  ( wilstheorie )  dikemukakan  oleh  Von  Hippel  dalam  bukunya,  yang  menyatakan kesengajaan  adalah  kehendak  membuat  suatu  tindakan  dan  kehendak  menimbulkan  suatu  akibat  dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.  Menurut teori  kehendak  adalah  hal  baik  terhadap  perbuatnnya  maupun  terhadap  akibat  atau  hal  ikhwal  yang menyertai, dapat  dikehendaki oleh  si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat  ditujukan kepada perbuatan, akibat dan hal ikhwal yang menyertai.
Menurut  Sathochid  Kartanegara  (1955,  hal  290-291),  yang  dimaksud  dengan willens  en  weten (dikehendaki  dan  diketahui)  adalah “ Seseorang  yang  melakukan  suatu  perbuatan  dengan  sengaja  harus
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
menghendaki  perbuatan  itu  serta  harus  menginsafi  atau  mengerti  akan  akibat  dari  perbuatan  itu”; “ Kehendak” dapat ditujukan terhadap:
a. Perbuatan yang dilarang;
b. Akibat yang dilarang.
Dalam  kehidupan  sehari-hari  memang  seseorang  yang  hendak  membunuh  orang  lain,  lau menembakkan pistol dan pelurunya meletus ke arah sasaran, maka perbuatan menembak itu dikehendaki oleh si pembuat, akan tetapi akibatnya belum tentu timbul karena meleset pelurunya, yang oleh karena itu si  pembuat  bukannya  menghendaki  akibatnya  melainkan  hanya  dapat  membayangkan/  menyangka ( voorstellen )  bahwa  akibat  perbuatannya  itu  akan  timbul.  Akibat  mati  seperti  itu  tidak  tergantung  pada kehendak manusia, dan tepatlah alam pikiran dari voorstellingstheorie.
Teori pengetahuan/ membayangkan ( voorstellingstheorie ) dikemukakan oleh Frank yang menyatakan bahwa  manusia  tidak  mungkin  dapat  menghendaki  suatu  akibat;  manusia  hanya  dapat  mengingini, mengharapkan dan membayangkan ( voorstellen ) kemungkinan adanya suatu akibat. Teori tentang kehendak menurut Satochid Kartanegara (1955, hal. 297-299) terbagi menjadi 2 (dua) ajaran, yaitu:
a. Determinisme, berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Manusia melakukan suatu perbuatan didorong oleh beberapa hal, baik yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya;
b. Indeterminisme,  aliran  ini  muncul  sebagai  reaksi  dari  aliran  determinasi,  yang  menyatakan  bahwa walaupun  untuk  melakukan  sesuatu  perbuatan  dipengaruhi  oleh  bakat  dan  milieu,  manusia  dapat menentukan kehendaknya secara bebas;
Aliran  determinisme  tidak  dapat  diterapkan  dalam  hukum  pidana  karena  akan  menimbulkan kesulitan  dalam  hal  pertanggungjawaban.  Sehingga  muncul  Determinisme  Modern  yang  menyatakan bahwa Manusia adalah anggota masyarakat, dan sebagai anggota masyarakat apabila melanggar ketertiban umum,  maka  ia  bertanggungjawab  atas  perbuatannya  (Lamintang  P.  ,  1984,  hal.  311).  Kesengajaan  dalam hukum  pidana  adalah  merupakan  bagian  dari  kesalahan.  Kesengajaan  pelaku  mempunyai  hubungan kejiwaan  yang  lebih  erat  terhadap  suatu  tindakan  (yang  terlarang)  dibanding  dengan  kealpaan  ( culpa ). Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesenggajaan daripada dengan kealpaan.  Bahkan  ada  beberapa  tindakan  tertentu,  jika  dilakukan  dengan  kealpaan,  tidak  merupakan tindakan  pidana,  yang  pada  hal  jika  dilakukan  dengan  sengaja,  ia  merupakan  suatu  kejahatan  seperti misalnya penggelapan (Pasal 372 KUHP), merusak barang-barang (Pasal 406 KUHP) dan lain sebagainya.
Petunjuk  untuk  dapat  mengetahui  arti  kesengajaan,  dapat  diambil  dari  M.v.T.  ( Memorie  van Toelichting ),  yaitu “ Pidana  pada  umumnya  hendaknya  dijatuhkan  hanya  pada  barang  siapa  melakukan
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
perbuatan  yang  dilarang,  dengan  dikehendaki  dan  diketahui”.  Dalam  pengertian  ini  disebutkan  bahwa kesengajaan diartikan sebagai: “ menghendaki dan mengetahui” ( willens en wetens ) (Moeljatno, 2008, hal. 171).
Menurut Moeljatno (2008, hal. 171) menghendaki dan mengetahui diartikan sebagai berikut:
“ seseorang  yang  melakukan  suatu  tindakan  dengan  sengaja,  harus  menghendaki  serta  menginsafi tindakan  tersebut  dan/  atau  akibatnya.  Jadi  dapatlah  dikatakan,  bahwa  sengaja  berarti  menghendaki  dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu  dan  disamping  itu  mengetahui  atau  menyadari  tentang  apa  yang  dilakukan  itu  dan  akibat  yang  akan timbul  daripadanya.  Terhadap  perbuatan  yang  dilakukan  si  pelaku  kedua  teori  itu  tak  ada  menunjukkan perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam praktek penggunaannya, kedua teori adalah sama. Perbedaannya adalah hanya dalam peristilahannya saja.”
Berdasarkan pengertian  dari dolus/opzet (kesengajaan) tersebut, dikenal mengenai jenis  dan bentuk kesengajaan yang menurut Fuad Usfa (2006, hal. 83-84) dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:
a) Kesengajaan sebagai maksud;
b) Kesengajaan sebagai keharusan atau kepastian;
c) Kesengajaan bersyarat.
Kesengajaan  yang  dilakukan  oleh  DC  apabila  merujuk  jenis  dan  betuk  kesengajaan  sebagaimana menurut pendapat Fuad Usfa yang dikemukakan pada bab 2, maka tindakan DC tersebut termasuk dalam sebuah kesengajaan sebagai maksud. Kesengajaan sebagai maksud, bentuk kesengajaan ini terjadi dalam hal seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja dan perbuatan itu memang menjadi tujuan seseorang tersebut.  Atau  dalam  hal,  delik  materiil  bila  seseorang  melakukan  perbuatan  dengan  sengaja  untuk menimbulkan akibat, sedang akibat itu memang merupakan tujuan seseorang tersebut (Usfa, 2006, hal 84).
Unsur  ketiga  adalah  tidak  adanya  alasan  penghapus  pertanggungjawaban  pidana  berupa  alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan alasan pemaaf yang menghapuskan sifat dapat dicelanya pelaku.Van Hattum menganggap yang termasuk dalam alasan pemaaf ini adalah daya paksa (Roeslan, 1983, hal. 26). Pasal 48 KUHP mengatur mengenai alasan pemaaf, yang menentukan bahwa, “ barangsiapa  melakukan  perbuatan  karena  pengaruh  daya  paksa,  tidak  dipidana”.  Pada  alasan  pemaaf, perbuatan  yang  dilakukan  tetap  bersifat  melawan  hukum,  tetapi  kesalahannya  bisa  dimaafkan  karena adanya pengaruh daya paksa. Seseorang yang terpengaruh karena daya paksa, fungsi batinnya tidak dapat bekerja  secara  normal  karena  adanya  tekanan-tekanan  dari  luar  dan  melakukan  perbuatan  dengan  tidak bebas menentukan kehendaknya (Moeljatno, 2008, hal. 154-155). DC dalam melakukan tindakanya tersebut tidak  ada  alasan  pemaaf  dan  pembenar  atas  tindakan  penganiayaan  dan  penghinaan  terhadap  pejabat tersebut.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
Berdasarkan  dengan  fakta  hukum  kasus,  tindakan  yang  dilakukan  oleh  DC  tidak  dikarenakan adanya  daya  paksa  oleh  orang  lain  melainkan  atas  keinginan  pribadi  DC  untuk  melakukan  penganiayaan atas dasar tidak puasnya DC terhadap putusan hakim pada saat siding pembacaan putusan
Berdasarkan uraian-uraian diatas maka DC dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 351 KUHP dan Pasal 212 KUHP atas perbuatannya yang melakukan penganiayaan kepada hakim yang sedang menjalankan tugasnya dalam proses persidangan. hal tersebut atas dasar terpenuhinya unsur-unsur Pasal  351  KUHP,  Pasal  212  KUHP  dan  terpenuhinya  unsur  kesalahan  oleh  DC  sebagai  syarat  mutlak seseorang  dapat  dipidana  atau  dikenai  pertanggungjawaban  pidan  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.

## KESIIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan kajian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada uraian-uraian di bab sebelumnya maka  dapat  disimpulkan  bahwa  DC  yang  melakukan  kekerasan  kepada  hakim  pada  saat  proses persidangan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 212  KUHP karena: 1)Perbuatan melawan hukum yang dilakukan DC telah memenuhi unsur-unsur Pasal 351 (1) KUHP yang unsur-unsurnya meliputi adanya kesengajaan, adanya perbuatan, adanya akibat perbuatan dan    akibat  yang  menjadi  tujuan.  Perbuatan  DC  adalah  dengan  sengaja  melakukan  penganiayaan  kepada hakim sehingga mengakibatkan luka. Selain itu perbuatan DC juga memenuhi unsur-unsur Pasal 212 KUHP yaitu barang siapa, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan  tugas  yang  sah.  Perbuatan  DC  yang  melakukan  kekerasan  kepada  hakim  pada  saat  proses persidangan telah memenuhi unsur-unsur Pasal  212 KUHP tersebut. 2)Mampu bertanggungjawab; dalam hal  ini  DC  dikategorikan  sebagai  orang  yang  mampu  bertanggungjawab  karena  DC  dalam  melakukan tindakan penganiayaan tersebut  dalam keadaan yang dapat bertanggungjawab hal tersebut atas dasar tidak ada jiwa cacat maupun gangguan penyakit oleh DC, tidak dalam paksaan, dan dalam keadaan sehat secara jasmani  dan  rohani  sehingga  dapat  mengerti  bahwa  tindakannya  merupakan  tindak  pidana.  3)Memenuhi salah  satu  bentuk  kesalahan  yaitu  dengan  sengaja  (dolus);  dalam  hal  ini  tindakan  DC  tersebut  termasuk dalam sebuah kesengajaan sebagai maksud. bentuk kesengajaan ini terjadi dalam hal seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja dan perbuatan itu memang menjadi tujuan seseorang tersebut. Atau dalam hal, delik materiil bila seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan akibat, sedang akibat  itu  memang  merupakan  tujuan  seseorang  tersebut.  4)Tidak  adanya  alasan  pemaaf;  dalam  hal  ini tindakan DC tidak memiliki alasan pemaaf karena perbuatannya dilakukan tanpa daya paksa dari manapun dan  dilakukannya  secara  sadar.  tindakan  yang  dilakukan  oleh  DC  tidak  dikarenakan  adanya  daya  paksa oleh  orang  lain  melainkan  atas  keinginan  pribadi  DC  untuk  melakukan  penganiayaan  atas  dasar  tidak puasnya DC terhadap putusan hakim pada saat siding pembacaan putusan
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
Hendaknya  terdapat  peraturan  perundang-undangan  yang  secara  khusus  mengatur  perlindungan terhadap lembaga peradilan khususnya hakim pada saat menjalankan tugas dalam mengadili suatu perkara. Hal  ini  semata-mata  untuk  menjaga  kehormatan  lembaga  peradilan  agar  dapat  memberikan  kepercayaan kepada masyarakat terhadap penegakan keadilan di tengah-tengah masyarakat.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
DAFTAR PUSTAKA
Adji, Oemar Seno. (2007). Peradilan Bebas dan Contempt Of Court. Jakarta: Diadit Media.
Gultom,  Binsar  M.  (2006). Pandangan  Kritis  Seorang  Hakim  Penegakan  hukum  di  Indonesia  . Medan:  Pustaka Bangsa.
Harahap,  Yahya.  (2001). Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  Penyidikan  dan  Penuntutan .  Jakarta  : Sinar Grafika.
_____________.  (2002). Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP,  Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan,  Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2009). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan. Jakarta: Raja Grafindo. Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana. Hukum Online (2019, Juli 20). Retrieved from Hukumonline.com: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d331a263846a/ramai-ramai-kecam-tindakan-oknum- advokat-aniaya-hakim/ Velarosdela, R. N. (2019, Juli 19). Retrieved from Kompas.com:
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/19/12381711/pengacara-tomy-winata-yang-aniaya- hakim-ditetapkan-sebagai-tersangka