## ANALISIS KONSIKWENSI TERHADAP KELEMAHAN KONSEP AKAD DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

## Abdur Rahman Adi Saputera
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo Email: adisaputrabd@gmail.com

## Mohamad Ramdan Suyitno
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo Email: danisuyitno99@gmail.com
Muhammad Syakir Alkautsar
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Email: syakir.alkautsar25@gmail.com

## Abstract
This study aims to analyze how the consequences of the weaknesses of the contract concept as stated in the KHES, and how the solutions to the weaknesses of the contract concept are. This research  is  a  qualitative  research  library  research  (literature  review)  with  a  descriptive- analytical approach which is strengthened by primary and secondary data sources, while the data analysis techniques used are inductive, deductive, and comparative. The results showed that  the  consequences  of  the  weaknesses  of  the  contract  concept  in  KHES  were;  Different interpretations, Sharia economic disputes are not resolved, the parties are harmed and do not provide massive information. While the solution to the weakness of the concept of the contract in article 25 paragraph (2) is that the solution to the clarity of the meaning of sighat al aqd is to provide a comparison with the sighat al-aqd that is in muamalah fiqih as KHES absorption adheres to these rules. More precisely, the contract must be carried out clearly, in oral, written and/or art form, and for the harmony of the mudharabah agreement Article 232 it is customary to add the object of the contract, and the main purpose of the contract as one of the pillars in the contract, as well as adding the provisions of the qardul hasan contract to book II. in chapter XXVII, also provides limitations in article 607, while article 347 must provide clarity in detail. Keywords: Consequences, Weaknesses, Akad, KHES.

## A. Pendahuluan
Masyarakat  Indonesia  mayoritas  beragama  Islam  dan  ada  kecenderungan agama  Islam  menjadi  agama  mayoritas  didunia.  Dengan  demikian  ada  kebutuhan untuk  mulai  menerapkan  ketentuan  syariah  dalam  berbagai  sendi  kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang perdagangan, dan lembaga-lembaga keuangan  syariah.  Ekonomi  dan  keuangan  Islam  telah  mengalami  perkembangan yang  sangat  signifikan  di  ranah  nasional  maupun  internasional.  Dalam  konteks Indonesia sendiri, kebutuhan atas ekonomi dan keuangan syariah telah memperoleh keabsahan  dalam  berbagai  peraturan  perundangan-undangan  dan endrosment dari lembaga Dewan Syariah Nasional.
Pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia yang di mulai sejak tahun 1991 diawali dengan pelaksanaan perbankan syariah dan merebak kebidang kegiatan ekonomi  lainnya,  yaitu  asuransi  syariah,  pasar  modal  syariah,  dan  pembiayaan
syariah. Perkembangan ini memberi pengaruh terhadap perkembangan hukum yang mengakomodasi  kegiatan  ekonomi  syariah,  khususnya  dalam  hal  peraturan perundang-undangan.  Peraturan  bidang  ekonomi  syariah  bukanlah  peraturan pertama  di  Indonesia  yang  berdasar  pada  hukum  Islam.  Sejak  tahun  1992  berlaku peraturan-peraturan  di  bidang  ekonomi  syariah  yaitu  Undang-UndangNomor  7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 10 Tahun. 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 7 Tahun. 1992 tentang Perbankan. 1
Di  Indonesia  konsep  ekonomi  syariah  sudah  diterapkan,  dalam  ranah perbankan  sudah  ada  dalam  bentuk  syariah  seperti  Bank  Syariah  Mandiri,  Bank Muamalat, dan lain sebagainya yang berlabelkan syariah. Penerbitan suatu produk perbankan syariah berkaitan erat dengan masalah regulasi dan sumber daya manusia. Semua yang berkaitan dengan ekonomi syariah telah di rangkum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). 2 Belakangan, perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tersebut semakin pesat yang tentu akan menggambarkan banyaknya praktik  hukum  muamalat  di  kalangan  umat  Islam.  Sedangkan  hukum  muamalat, secara  umum  belum  dipraktekkan  dan  belum  menjadi  adat-istiadat  umat  Islam. Hukum  muamalat  secara  kelembangaan  hanya  dipraktekkan  melalui  LKS  yang secara hukum memang harus ada yang mengaturnya karena menyangkut hak-hak dan kepentingan banyak pihak dan dalam skala yang lebih besar. Sehingga perbedaan tersebut juga berimplikasi terhadap perbedaan poses positivisasinya.
Bahkan  LKS  yang  menjadi  barisan  terdepan  dalam  penegakan  hukum muamalat pun juga belum sepenuhnya menerapkannya, masih ada penyimpangan. Dengan kata lain, praktek hukum muamalat di masyarakat mungkin sudah banyak perkembangan baru yang mulai bergeser dari normativitas fikih, meskipun hal  ini perlu  pembuktian  di  lapangan.  Sebagai  contoh  sederhana  adalah  keterlibatan mayoritas umat Islam dalam praktik bunga bank konvensional yang dihukumi haram oleh fatwa DSN/MUI. 3
Draft  KHES  ini  masih  banyak  isi  yang  perlu  dikritisi  dan  disempurnakan. Seperti dalam ketentuan akad, belum menyebutkan asas-asas pokok dalam hukum akad (perjanjian), yakni asas-asas ibahah , kebebasan berakad, Konsensualisme, janji itu  mengikat,  keseimbangan,  kemaslahatan,  amanah,  dan  keadilan. 4 Asas-asas  ini sangat penting sebagai pertimbangan filosofis dalam mengembangkan reinterpretasi hukum-hukum muamalat ke dalam cakupan yang lebih luas, karena ketika hukum sudah  dibakukan  maka  akan  semakin  mempersempit  cakupannya.  Justru  dalam KHES lebih banyak menyebutkan kaidah-kaidah fiqhiyyah dalam satu rangkaian yang belum  diklasifikasikan  jenis,  cakupan  dan  fungsinya.  Justru  setiap  topik  itu
1 Taufiq Risal, “Peningkatan Peran Perbankan Syariah Dengan Menggerakkan Sektor Riil Dalam Pembangunan,” Accumulated Journal (Accounting And Management Research Edition) Vol.1, No.1, 2019, h. 36 – 47.
2 Abdul  Gh ofur,  “Pengantar  Ekonomi  Syariah:  Konsep  Dasar,  Paradigma,  Pengembangan Ekonomi Syariah,” 2017.
3 Nashihul Ibad Elhas, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam,” Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, Vol.2, No.1, 2020, h 62 – 71.
4 Novi  Ratna  Sari,  “Komparasi  Syarat  Sah Nya  Perjanjian  Menurut  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam,” Jurnal Repertorium, Vol.4, No.2, 2017, h 18.
memerlukan kaidah-kaidah tersebut sebagai landasan filosofisnya. Hal demikian itu akan  semakin  membuat  kesimpangsiuran  dalam  penerapannya,  sementara  yang terjadi masih banyak ikhtilaf dalam hukum muamalat di kalangan ulama. Persoalan itu akan muncul  ketika para pihak yang bertikai  adalah para pakar dalam hukum muamalat.  Masih  dalam  akad,  KHES  belum  menyebutkan  sub-sub  topik  penting dalam akad, masih terlalu global. Hal itu akan menimbulkan masalah ketika muncul perkara  yang  tidak  ter-cover  dalam  KHES,  sehingga  penafsiran  hakim  yang “dipaksakan” itu justru akan menimbulkan masalah lainnya, yaitu rasa keadilan para pihak.
Pada Fiqh Muamalah telah menjelaskan tentang akad, Fiqh muamalah dalam arti sempit  adalah  Aturan-aturan  Allah  SWT.  yang  wajib  ditaati  yang  mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Akad adalah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Dasar hukum a kad yaitu (QS Ali  Imran:76).  Terjemahnya:  “(Bukan  demikian),  sebenarnya  siapa  yang  menepati janji  (yang  dibuat)nya  dan  bertakwa,  maka  sesungguhnya  Allah  menyukai  orang- orang yang bertakwa. ”
Sebagaiman  penjelasan  ayat  al- qur’an  di  atas  bahwa  perjanjian  yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh  kepada  janji  yang  dibuat  oleh  orang  tersebut.  Jika  hukum  itu  terlalu global,  maka  perbedaan  tak  dapat  terelakkan,  mengingat  para  hakim  mempunyai paradigma dan perspektif yang berbeda-beda. Sebagai contoh lain adalah dalam akad qard disebutkan  bahwa  biaya  administrasi  dalam  akad qard dibebankan  kepada nasabah,  dengan  tanpa  diberi  batasan.  Hal  itu  akanmenimbulkan  masalah  ketika kreditur menafsirkan secara berlebihan yang terlalu membebani debitur. Dan masih banyak  lagi  yang  perlu  disempurnakan. 5 Dalam  hal  ini  peneliti  ingin  menganalisa tentang  baimana  konsekuensi  atas  kelemahan  konsep  akad  yang  tertuang  dalam KHES, dan bagaimana solusi atas kelemahan konsep akad pada KHES.

## B. Pembahasan B.1. Sejarah Singkat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
Sejarah dibentuknya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tidak dapat terlepas dari amanat Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama.  Implikasi  dari  Undang-undang  yang mengatur tentang Ekonomi Islam, pemerintah dan Istitusi pengadilan pada saat itu harus  mengambil  tindakan  kongkrit  agar  ada  kewenangan  absolut  apabila  terjadi sengketa, maka lahirlah Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan dari Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 6
Atas  dasar  pasal  tersebut  Hakim  Peradilan  Agama  Berhak  menyeselesaikan sengketa dalam bidang Ekonomi Syariah.Mahkamah Agung kemudian membentuk
5 Abdul  Mughits,  “Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syari’ah  (KHES)  Dalam  Tinjauan  Hukum Islam,” Al-Mawarid Journal of Islamic Law, Vol.18, No.1, 2008, h. 34.
6 husni Kamal, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mk No. 93/Puu-X/2012 (Analisis  Putusan  Pengadilan  Agama  Cilegon  No.  411/Pdt.  G/2013/PA.  Clg)”  (Universitas  Islam Negeri" Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, 2018).
suatu Tim Penyusun KHES berdasarkan Surat Keputusan Mahkamh Agung Nomor: KMA/097/SK/X/2006  yang  diketuai  oleh  Prof.  Dr.  Abdul  Manan,  yang  nantinya akan  dilaporkan  ke  Ketua  Mahkamah  Agung.  Langkah  awal  dilakukan  oleh  Tim Penyusun adalah menyesuaikan pola pikir (united legal opinion) dengan melibatkan berbagai kalangan termasuk Badan Arbitrase Syariah Nasional. Langkah berikutnya adalah mencari format yang ideal (united legal frame work) yang banyakmendengar paparan petinggi BI. Hingga pada langkah terakhir Tim banyak merujuk pada studi pustaka dan perbandingan dengan negara lain.Pada draft awal KHES terdapat 1040 pasal dalam 5 bab, sedangkan pada draft terakhir menjadi 849 pasal dalam 4 bab 6 Pada penyusunan tersebut, diakui bahwa Tim dapat menyusun draft tersebut setelah merujuk pada kitab Majallah Al-Ahkam (kitab undang-undang perdata Islam yang disusun oleh Pemerintah Turki Usmani pada tahun 1800-an) terdiri dari 1851 pasal. Banyak yang berpendapat dari para ahli Hukum Islam, Bahwa secara praktik kitab rujukan  dalam  pembuatan  KHES  ini  telah  terlampau  mengalami  ketertinggalan dalam  segi  perkembangan  hukum,  sehingga  belum  mencakup  dan  belum  sesuai dengan  kebutuhan  payung  hukum  untuk  perkembangan  ekonomi  Islam  di Indonesia. 7
Untuk menyempurnakan draft awal tersebut, materi baru dimasukan diambil dari kitab-kitab fikih kontemporer dan hasil kajian ilmiah yang diselengarakan pusat kajian  ekonomi  Islam  internasional.  Pembahasan  KHES  dalam  berbagai  catatan disebutkan tidak membutuhkan waktu yang lama, kurang lebih sekitar 1 tahun (2 tahun sejak tim dibentuk oleh Mahkamah Agung) hingga KHES ditetapkan melalui PERMA No. 02 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008. 8
KHES  terdiri  dari  atas  796  pada  awal  pembuatan  dan  kemudian  di  revisi menjadi 790 pasal dan 5 bab. Berikut 5 bab dalam KHES yaitu: kecakapan hukum, pengampuan dan keterpaksaan, harta, akad, zakat dan hibah. Kemudian pada draft akhir menjadi 4 bab, di mana sistematika dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tersebut, terdiri atas: Pertama, Buku I tentang Subjek Hukum dan Amwal. Kedua, Buku II tentang Akad. Ketiga, Buku III Zakat dan Hibah. Keempat, Buku IV tentang Akuntansi syariah. KHES terdiri dari 790 pasal. Untuk mempermudah dalam mengetahui isi draft dalam KHES peneliti membuat tabel sebagaiamana berikut:

## Tabel 1. Subtansi KHES
No. Buku BAB Jumlah Pasal 1.  Buku I Subjek Hukum dan Amwal 3 19 2.  Buku II Tentang Akad 29 648 3.  Buku III Zakat dan Hibah 4 60 4.  Buku IV tentang Akuntansi Syariah 7 63 5.  Jumlah 44 790
7 Mughits, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam.” 8 Ifa Lathifa Fitriani, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pemaknaan Hukum Islam Dan Sistem Hukum Po sitif Di Indonesia,” Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol.5, No.1, 2020, h. 81.
Dari hasil tabel diatas dalam draft KHES terdapat 44 Bab, dan 790 pasal. Dimana dalam  Buku  II tentang akad  berjumlah  648  pasal  maka  yang  paling banyak untuk pembahasan  mengenai  draft  dalam  KHES  yaitu  tentang  akad.  Jika  dilihat  dari prosentasi Buku I Subjek Hukum dan Amwal sebanyak 2% sedangkan yang paling banyak  banyak  adalah  Buku  II  Asas  Akad  Dan  Rukun  Akad,  Aib,  dan  Penafsiran Akad  Serta  Jenis-Jenis  Akad  sebanyak  82%  ,  adapun  Buku  III  Zakat  dan  Hibah sebanyak 8%, dan Buku IV Akuntansi Syariah sebanyak 8%. Maka untuk Buku III dan IV  dalam  KHES  ini  berimbang.  Banyak  materi  pada  Buku  II  menunjukan  bahwa materi KHES didominasi oleh pembahasan jenis-jenis akad yang diaplikasikan pada berbagai tranksaksi keuangan syariah.

## B.2. Ketetapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab II Pasal 21 Tentang Asas-asas Akad
Pada  buku  II  KHES  ini  berbicara  mengenai  akad  dan  yang  paling  banyak subtansi dari KHES ini adalah akad sebagaiman yang telah di analisa oleh peneleti. Di  dalam  subtansi  akad  ini  ada  beberapa  istilah  akad  yang  ada  pada  KHES  dan dijelaskan  secara  pada  Bab  II  Pasal  21  tentang  asas  akad.  Istilah  asas  berasal  dari bahasa arab yang berarti dasar atau landasan. Sedangkan secara termenologi, yang dimaksud  dengan  asas  ialah  nilai-nilai  dasar  yang  menjadi  bahan  npertimbangan untuk  melakukan  perbuatan.  Karena  nilai  dasar  itu  sangat  berpengaruh  terhadap perbuatan  atau  perilaku  manusia  secara  lahiriyah  (akhlaq),  maka  nilai-nilai  dasar tersebut harus mengandung unsur-unsur kebenaran hakiki. 9
Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih  untuk  melakukakan  dan/atau  tidak  melakukan  perbuatan  hukum  tertentu. Berdasarkan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  akad  dilakukan berdasarkan 13 asas antara lain; asas ikhtiya’r i (sukarela); asas amanah (menepati janji); asas ikhtiya’ti (kehati-hatian);  asas Luzum (tidak  berubah);  asas  saling menguntungkan; asas taswiyah (kesetaraan); asas transparaansi; asas kemampuan; asas taysi’r (kemudahan); asas iktikad baik; sebab yang halal; asas al-Hurriyah (kebebasan berkontrak  dan  asas al- kita’bah (tertulis).  Asas-asas  inilah  yang  perlu  untuk diperhatikan dalam menjalankan suatu akad agar terhindar dari konflik-konflikyang mungkin terjadi dalam proses penjalanan akad tersebut setelah nantinya disepakati. Sebab sah dan tidaknya sah suatu akad ini harus memegang atau mendasari asas akad ini sebagaimana yang tertera pada Buku II Bab II KHES.Dalam penelitian ini peneliti membahas 13 asas akad yang ada dalam (KHES), antara lain yaitu: (1) Asas Ikhtiyari (Sukarela), (2)  Asas Amanah  (Menepati  Janji), (3)  Asas Ihktiyati (Kehati-hatian),  (4) Asas Luzum (Tidak  berubah),  (5)  Asas  Saling  Menguntungkan,  (6)  Asas Taswiyah (Kesetaraan), (7) Asas Transparansi , (8) Asas Taysir (Kemudahan), (9) Asas I’tikad Baik, (10) Asas Sebab yang Halal, dan Asas al-hurriyah (Kebebasan Berkontrak). 10
9 Bagus  Ahmadi,  “Akad  Bay’,  Ijarah  Dan  Wadi’ah  Perspektif  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah (KHES),” Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, Vol.7, No.2, 2012, h. 36.
10 Nugraha Pranadita, “Akad -Akad Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Implementasinya Pada Sebuah Warung,” Jurnal Hukum, Vol.32, No.2, 2016, h. 84.
B.3. Ketetapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab III Tentang Rukun Akad, Syarat Akad, Kategori Hukum Akad, Aip Kesepakatan, dan Ingkar Janji B.3.1. Rukun dan Syarat akad
Pembahasan  mengenai  rukun  akad  dalam  kitab  kompilasi  hukum  ekonomi syariah  (KHES)  diatur  dalam  Bab  III  bagian  pertama  pasal  22  tentang  rukun  dan syarat akad. Adapun rukun akad menurut KHES itu sendiri terdiri atas, 11
1. Pihak  yang  berakad:  dimana  syarat  dari  para  pihak  itu  sendiri  diatur  dalam pasal  23.  Pertama,  pihak-pihak  yang  berakad  adalah  orang  perseorangan, kelompok  orang,  persekutuan,  atau  badan  usaha;  dan  kedua,  orang  yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan tamyis .
2. Objek akad: untuk syarat dari objek akad yang diatur dalam KHES terdiri dari dua syarat yang keduanya diatur dalam pasal 24. Pertama, objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak; dan kedua, objek  akad  harus  suci,  bermanfaat,  milik  sempurna,  dan  dapat diserahterimakan.
3. Tujuan  pokok  akad  dan  untuk  tujuan  dari  akad  itu  sendiri  adalah  untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Hal ini berdasarkan syarat yang mengaturnya dalam KHES pasal 25.
4. Kesepakatan. kesepakatan disini  sering dikenal dengan ijab kabul atau sighat akad. Syarat ini juga diatur dalam KHES paasal 25 dimana sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan ataupun perbuataan
Itulah beberapa rukun dan syarat yang berada dalam KHES yang merupakan pedoman untuk mengetahui apakah akad ini batal atau tidak. Sebab rukun dan syarat ini lah yang menentukan batal dan tidaknya suatu akad.

## 1. Kesepakatan (Ijab dan Qabul)
Menurut  pasal  29  kompilasi  hukum  ekonomi  syariah  akad  yang  sah adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalat atau khilaf 12 dilakukan dibawah ikrah atau paksaan 13 taghrir atau tipuan 14 , dan ghubn atau penyamaran. 15 Setiap kesepakatan dalam bisnis harulah jelas harus diketahui oleh para pihak yang berakad agar tidak menimbulkan perselisihan diantara mereka. Kesepakatan para pihak dalam hukum perjanjian syariah yang ditulis  oleh  Samsul  Anwar  dikenal  dengan  pernyataan  kehendak.  Dimana pernyataan kehendak itu sendiri lajim disigat akad (sighat al-aqd) yang terdiri dari  ijab  dan  qabul.  Ijab  dan  qabul  inilah  yang  mempresentasikan  perijinan
11 Elhas, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam.”
12 Kekhilafan  Tidak  Mengakibatkan  Batalnya  Suatu  Akad  Kecuali  Kekhilafan  Itu  Terjadi Mengenai Hakikat Yang Menjadi Pokok Perjanjian. Lihat Pasal 30 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 13 Paksaan  Adalah  Mendorong  Seseorang  Melakukan  Sesuatu  Yang  Tidak  Diridhoinya  Dan Tidak Merupakan Pilihan Bebasnya. Lihat Pasal 31 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
14 Penipuan Adalah Mempengaruhi Pihak Lain Dengan Tipu Daya Untuk Membentuk Akad, Berdasarkan Bahwa Akad Untuk Ke- Maslahatan -Nya, Tetapi Dalam Kenyataan Sebaliknya. Lihat Pasal 33 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
15 Penyamaran  Adalah  Keadaaan  Dimana  Tidak  Ada  Kesetaraan  Antara  Prestasi  Dengan Imbalan Prestasi Dalam Suatu Akad. Lihat Pasal 35 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
(ridha,  persetujuan).  Dalam  bahasa  lain  ijab  dan  qabul  disebut  juga  sebagai penawaran  dan  penerimaaan.  Penawaran  dan  penerimaaan  oleh  pembuat; kematian  dari  suatu  pihak  atau  kerugian  kapasitas  untuk  masuk  kedalam kontrak:  berakhirnya  majelis,  seperti  periode  kontrak,  tanpa  pengambilan kesimpulan  kontrak;  penerimaan  penurunan  subjek;  serta  kehilangan  waktu yang ditetapkan untuk penerimaan. Ini merupakan persyaratan hukum islam bahwa  penerimaan  harus  dikonfirmasikan  untuk  penawaran  dalam keseluruhan  secara  detail  dan  hal  tersebut  harus  diterima  dalam  pertemuan yang sama begitu juga sebaliknya, penawaran juga harus konsisten atau tidak berubah  dan  dikonfirmasikan  secara  detail  agar  pihak  penerima  dapat mempertimbangakan segala hal yang ada dalam penawaran tersebut. 16

## 2. Aib Kesepakatan
Berdasarkan  syarat  sahnya  suatu  akad  atau  perjanjian  tersebut  diatas, khususnya  syarat  kesepakatan  yang  merupakan  penentu  terjadinya  atau lahirnya suatu perjanjian, yang berarti bahwa tidak adanya kesepakatan para pihak, maka tidak terjadi kontrak. Akad tetapi walaupun terjadi kesepakatan para pihak yang melahirkan perjanjian, namun terdapaat kemungkinan bahwa kesepakataan  yang  telah  dicapai  tersebut  mengalami  kecacatan  atau  bisa disebut  cacat  kehendak.  Sehingga  memungkinkan  perjanjian  tersebut dimintakan  pembatalan  oleh  pihak  yang  merasa  dirugikan  oleh  perjanjian tersebut. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, cacat kehendak dikenal dengan aip kesepakatan yang diatur dalam pasal 29 sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya  nahwa  akad  yang  sah  adalah  akad  yang  disepakati  dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalat atau khilaf , dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran. Namun menurut Ahmad  Miru  dalam  hukum  kontrak  bernuansa  islam  menambahkan  adanya penyalahgunaan  keadaan  sebagai  salah  satu  dari  bagian  yang  menimbulkan cacat kehendak menurutnya, penyalahgunaan keadaan terjadi jika pihak yang memiliki posisi yang kuat (posisi tawarannya) dari psikologi menyalahgunakan keadaan  sehingga  pihak  lemah  menyepakati  hal-hal  yang  memberatkan baginya. 17

## 3. Hukum Akad
Pada  pasal  27  kompilasi  hukum  ekonomi  syariah  dijelaskan  bahwa hukum akad terbagi dalam tiga kategori yaitu; a. Akad yang sah; b. Akad yang fasad/ dapat dibatalkan. c. Akad yang batal demi hukum. Pertama, akad yang sah. Akad yang sah menurut kompilasi hukum ekonomi syariah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya suatu perjanjian (akad) tidak cukup hanya secara faktual, tetapi keberadaannya juga harus sah secara syar’i (Yuridis) agar  perjanjian  (akad)  tersebut  dapat  melahirkan  akibat-akibat  hukum  yang
16 Mutiara Citra, Rika Lestari, and Rahmad Hendra, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kawin Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Hukum Islam” , Riau University , 2016, h. 34.
17 Rahmani Timorita Yulianti, “Asas -Asas Perjanjian (Akad) Dalam H ukum Kontrak Syari’ah,” Jurnal Fakultas Hukum UII, Vol.2, No.1, 2008, h. 107.
dikehendaki  oleh  para  pihak  yang  membuatnya.  Menurut  Syamsul  Anwar dalam Hukum Perjanjian Syariah menegaskan bahwa suatu akad menjadi sah apabila  rukun  dan  syaratnya  terpenuhi  dan  tidak  sah  apabila  rukun  dan syaratnya tidak terpenuhi.
Kedua,  akad  yang fasad. Akad  yang fasad menurut  Kompilasi  Hukum Ekonomi Syariah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syart-syaratnya tetap terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat .
Ketiga,  akad  yang  batal.  akad  yang  batal  menuirut  Kompilasi  Hukum Ekonomi Syariah adalah akad yang kurang rukun dan/atau syarat-syaratnya. Akad  batal  adalah  akad  yang  tidak  dibenarkan  secara  syarah  ditinjau  dari rukun-rukunnya maupun pelaksaannya, dan ia dipandang tidak pernah terjadi menurut hukum, meskipun secara material pernah terjadi, oleh karenanya tidak mempunyai  akibat  hukum  sama  sekali.  hal  serupa  juga  di  sampaikan  oleh Mardani  dalam  Hukum  Perikatan  Syariah  di  Indonesia  menyatakan  bahwa akad  yang  tidak  sah  atau  tidak sahih ( void  contract )  adalah  akad  yang  tidak memenuhi  unsur  dan  syaratny.  Dengan  demikian,  berdampak  hukum  tidak sah. 18

## 4. Ingkar Janji (Wanprestasi)
Berbagai  hukum  perjanjian,  apabila  suatu  perjanjian  (akad)  telah memenuhi  semua  syarat-syaratnya,  dan  menurut  hukum  perjanjian  Islam apabila telah memenuhi telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi  serta berlaku sebagai hukum. Dengan kata lain, perjanjian itu menimbulakn akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak  terkait.  Ahmad  Miru  menegaskan  dalam  Hukum  Kontrak Bernuansa  Islam,  bahwa  pada  tahap  pelaksanaan  perjanjian,  jika  salah  satu pihak  atau  kedua  belah  pihak  tidak  melaksanakan  kewajiban  sesuai  dengan perjanjian  yang  telah  dibuatnya,  maka  itulah  yang  disebut  wanprestasi. 19 Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 36 dijelaskan bahwa para pihak dapat dianggap ingkar janji apabila karena kesalahannya; (1) Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; (2) Melaksanakan apa yang dijanjiakan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; (3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan (4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

## B.4.  Konsekuensi  Kelemahan  Konsep  Akad  Dalam  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah (KHES)
KHES tentu saja bukan kitab suci yang tidak bisa diubah-ubah, karena konsep KHES  seiringin  berkembangnya  kehidupan  sosial  yang  dimana  yaitu  mengenai permasalahan  ekonomi,  tentunya  dapat  mengubah  hukum  itu  sendiri  menurut
18 Johar  Arifin,  “Substansi  Akad  Dalam  Transaksi  Syariah,” Al-Amwal:  Jurnal  Ekonomi  Dan Perbankan Syari’ah , Vol.6, No.1, 2016, h. 63.
19 M. Ichsanuddin,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Wanprestasi  Dalam  Hukum  Perdata” , IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1988, h. 2.
kebiasaan banyak orang dalam hal ini fiqih muamalah merupakan hukum islam yang memuat  permasalahan manusia  dan  manusia.  Alangkah  buruknya  jika  hukum  itu tidak  mengikuti  zaman  sebab  akan  ada  ketimpangan  dikehidupan.  Akan  ada tindakan semena-mena yang dilakukan oleh pihak-pihak yang punya kepentingan, alhasil  sebagianya  akan  merasa  dirugikan.  Maka  dalam  hal  ini  peneliti  ingin merekomendasikan kosekuensi terhadap produk hukum islam yaitu KHES dimana yang bergerak dalam ekonomi islam, sebagaimana kita ketahui bahwa ekonomi Islam sudah  merebak  di  Indonesia  dengan  adanya  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  di indonesia. Apalagi mayoritas penduduk agama di Indonesia adalah Islam Tanggal 10 september  2008  Ketua  Mahkamah  Agung  telah  menetapkan  peraturan  Mahkamah Agung RI No. 02 tahun 2008 tentang KHES. KHES merupakan perangkat peraturan yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Mahkamah  Agung  RI  No.  2  Tahun  2008.  Dalam  Hal  ini  KHES  masih  terdapat kelemahan didalam Subtansi hukumnya. Seperti dalam kelemahan konsep akad yang ada  dalam  KHES  ini,  tentunya  akan  mendapatkan  konsekuensi  dengan  apa  yang terdapat pada kelemahan KHES ini, peneliti akan menyebutkan apa saja yang akan diakibatkan dari kelemahan konsep akad KHES dengan melihat dari penerapannya akad yang ada di dalam KHES yaitu sebagai berikut:
1. Rukun dan Syarat Akad pada Pasal 25 ayat (2)
Sebagaimana  penjelasan  rukun  dan  syarat  akad  pada  Bab  II  Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ini yaitu sebagai berikut: 20
Pasal 22
rukun akad terdiri atas:
a. Pihak-pihak yang berakad,
b. Objek akad,
c. Tujuan pokok akad,
d. Kesepakatan.

## Pasal 23
a. Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorang, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha.
b. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan tamyiz.

## Pasal 24
a. Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibuthkan oleh masing-masing pihak.
b. Objek  akad  harus  suci,  bermanfaat,  milik  sempurna,  dan  dapat diserahterimakan.
Pasal 25
a. Bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  dan  pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadkan akad.
b. Sighat akad dapat dilakukan dengann jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.
20 Pasal 22-25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
Pada pasal 25 ayat (2) diatas yaitu mengenai sighat akad terdapat bahasa yang kurang tepat untuk penjelasan pasal 25 ayat (2) bahwa pada kata “dapat” dalam teks ini tidak bersifat mengharuskan (wajib; imperatif), padahal bentuk akad pada dasarnya harus jelas, tegas dan bahkan lugas. itulah sebabnya para ahli hukum Islam (fukaha) sampai besusah-susah payah merumuskan redaksi akad  ( sighat  al’aqd )  dengan  lafal-lafal  yang  tidak  boleh  ambigu.  Dalam  fiqih muamalah yaitu mengenai sighat al’aqd, Shighat al’aqd harus jelas pengertiannya. Kata-kata  dalam  ijab  qabul  harus  jelas  dan  tidak  memiliki  banyak pengertian.misalnya seorang berkata “ aku serahkan barang ini ,” kalimat tersebut masih  kurang  jelas  sehingga  masih  menimbulkan  pertanyaan;  apakah  benda tersebut  diserahkan  sebagai  pemberian,  penjualan,  ataupun  titipan.  Kalimat yang lengkapnya ialah “ aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian”. 21
Dalam  bahasa  hukum  di  jelaskan  bahwa  suatu  bahasa  aturan  dan peraturan  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  ketertiban  dan  keadilan, untukmempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat.  Namun  dikarenakan  bahasa  hukum  adalah  bagian  dari  bahasa indonesia  yang  moderen,  maka  dalam  penggunaannya  harus  tetap,  terang, monosemantik (hubungan antara ungkapan dan makna yang tetap dan tegas), dan  memenuhi  syarat  estetika  bahasa  indonesia.  Imam  ahmad  mengatakan bahwa akad jual beli tidak sah jika menggunakan kiasan, karena orang yang diajak bicara tidak tahu apakah dia diajak bicara tentang jual beli atau lainnya. 22 Beberapa  akad  yang  dimaksudkan  dalam  KHES  pada  penelitian  ini diantaranya:

## B.4.1. Akad Mudharabah
Mudharabah  berasal  dari  kata  al- dharb yang  berarti  memukul  atau  berjalan. Kemudian disebut adhdharby fil ardhi yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga qiradh yang berasal dari  kata alqardhu yang berarti  potongan, karena pemilik memotong  sebagian  hartanya  untuk  diperdagangkan  dan  memperoleh  sebagian keuntungan mudharabah adalah akad perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menetapkan modal 100% yang disebut  dengan shahibul maal ,  dan  pihak lain-nya  sebagai  pengelola  usaha,  disebut mudharib . Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang  disepakati  antara  pihak-pihak  yang  bekerja  sama.  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional  mendefinisikan  mudharabah  sebagai  berikut:  Mudharabah  adalah  akad kerja sama dalam suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (malik, shahib al-mal,  LKS)  menyediakan  seluruh  modal,  sedang  pihak  kedua  ( amil,  mudharib , nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Akad mudharabah yang pada
21 Rahayu Ningsih Eka Putri, “Penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Dalam Putusan Perkara Perlawanan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan Pembiayaan Fasilitas Murabahah (Studi Kasus Putusan Nomor: 1301/Pdt. G/2019/PA. JP)” (IAIN Purwokerto, 2020).
22 Edhy Rustan, “Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia Laras Hukum Pada Putusan Perkara Ekonomi S yariah Pengadilan Agama Makassar” , Center for Open Science, 2016, h. 35.
KHES ini sebagaimana yang tertuang dalam pasal 232 hanya terdiri tiga unsur/rukun saja. Pasal 232 sebagaiman mengenai rukun kerja sama dalam modal dan usaha yaitu: (1) Shahib al-mal /Pemilik Modal; (2) Mudharib /Pelaku Usaha; dan (3) Akad. 23 Sedangkan  dalam  pasal  20  KHES  akad  adalah  kesepakatan  dalam  suatu perjanjian  antara  dua  belah  pihak  atau  lebih  untuk  melakukan  dan  atau  tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Sebagaimana pembuatan akad dalam KHES adalah positivisasi dari Akad yang ada dalam fiqh muamalah. Dalam hal ini terdapat rukun yang harus di jalankan dalam akad mudharabah ini sebagaimana dalam pasal 22 KHES mengenai rukun akad dalam KHES yaitu: (1) Pihak yang Berakad; (2) Objek Akad;  (3)  Tujuan  Pokok  Akad;  dan  (4)  Kesepakatan.  Semua  rukun  akad  tersebut adalah  merupakan  rukun  dasar  akad  yang harus  terdapat  dalam  setiap jenis  akad dalam KHES, tidak terkecuali dalam akad mudharabah, namun jika kita melihat pada rukun  mudharabah  dalam  KHES  ini  hanya  terdiri  dari  tiga  unsur  yang  tertuang dalam  pasal  232  yaitu Shahib  al-mal /pemilik  modal, Mudharib /pelaku  usaha,  dan akad. maka tentu ada rukun yang belum tertuang dalam pasal 232 yaitu objek akad. 24 Sebagaimana dalam fiqih muamalah objek akad dinamakan ahal al- ‘AqdI yaitu menentukan  objek  akad.  Pengertian  objek  akad  adalah  sesuatu  yang  oleh  syara ‟ dijadikan  objek  dan  dikenakan  pada  akibat  hukum  yang  ditimbulkan.  Dari pengertian yang telah dijelaskan, pada dasarnya objek akad dapat terbagi menjadi dua, yaitu harta benda dan manfaat perbuatan itu sendiri. Menurut para fuqaha, agar sesuatu itu dapat dijadikan sebagai objek akad yang merupakan bagian rukun akad maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Sesuatu  yang  menjadi  akad  harus  sesuai  dengan  prinsip  syariah (masyru). Karenanya  apabila  objek  akad  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah, keberadaan objek akan akan menjadi kemaslahan manusia.
2. Adanya kejelasan objek akad sehingga dapat diserahterimakan. Hal ini untuk menghindari perbuatan gharar (penipuan) dan ketidak jelasan objek akad yang nantinya akan menjadi penghalang serah terima kepemilikan.
3. Syarat  kepemilikan  sempurna  terhadap  objek  akad.  Pada  dasarnya  islam melarang transaksi terdapat objek akad yang bukan menjadi kewenangannya. Mengadakan  sesuatu  tanpa  sepengetahuan  pemiliknya  dinamakan  dengan akad fudhuli
Peneliti juga berpendapat bahwa rukun mudharabah tidak terbatas pada ijab dan  qabul  saja,  tetapi  perlu  juga  tambahan  adanya  dua  pihak,  keja/usaha, laba/kuntungan dan modal, dimana ketiga unsur terakhir merupakan unsur terakhir yang masuk dalam kategori objek akad yang notabene adalah rukun dasar akad yang kedua  sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  22  KHES.  Objek  akad  dalam  akad mudharabah yaitu usaha, modal, keuntungan. Dengan tidak di camtumkannya objek akad dalam rukun mudharabah, maka bisa di simpulkan rukun akad yang terdapat dalam akad Mudharabah KHES tidak singkron dengan rukun dasar akad.
23 Popon  Srisusilawati  and  Nanik  Eprianti,  “Penerapan  Prinsip  Keadilan  Dalam  Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah,” Law and Justice, Vol.2, No.1, 2017, h. 12-23.
24 Any Widayatsari, “Akad Wadiah Dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah,” Economic: Journal of Economic and Islamic Law, Vol.3, No.1, 2013, h. 21.

## B.4.2. Akad Qard
Secara  bahasa qard berarti al-aqat yang  artinya  potongan  karena  harta  orang yang  memberikan  pinjaman  (kreditur)  diberikan  kepada  orang  yang  meminjam (debitur). Secara bahasa qard berarti al-aqat yang artinya potongan karena harta orang yang  memberikan  pinjaman  (kreditur)  diberikan  kepada  orang  yang  meminjam (debitur).  Secara  istilah,  menurut  Hanafiah qard adalah  harta  yang  memiliki kesepakatan  yang  diberikan  untuk  ditagih  kembali  atau  dengan  kata  lain,  suatu transaksi  yang  dimaksud  untuk  memberikan  harta  yang  memiliki  kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu. Menurut KHES qard pada pasal 20 ayat (36) adalah penyedian dana atau tagihan antara lembaga keuangan Syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran  secara  tunai  atau  cicilan  dalam  waktu  tertentu.  Menurut  Fatwa  DSN MUI Al-Qardh adalah  pinjaman  yang  diberikan  kepada  nasabah  ( muqtaridh )  yang memerlukan. 25 Dalam akad qard ini terdiri dari dua macam qard yaitu al-qard dan qardul hasan. Sedangkan qardul  hasan adalah  suatu interst  free  financing .  Kata hasan berasal  dari bahasa arab yaitu ihsan yang artinya kebaikan kepada orang lain. Qardul hasan yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu  tanpa  harus  membayar  keuntungan.  Penerimanaan Qardul  hasan hanya berkewajiban  melunasi  jumlah  pinjaman  pokok  tanpa  di  haruskan  memberikan tambahan apapapun. Namun pemberi pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar  lebih  dari  uang  yang  dipinjamnya  sebagai  tanda  terimaksih  kepada pemberi  pinjaman.  Tetapi  hal  tersebut  di  diperrjanjikan  sebelumnnya  dimuka. Landasan hukum qardul hasan ini adalah al-Quran dan al-Hadis,  dalil berlakunya Qardul  hasan  ini  terdapat  dalam  al-Quran  surat al-Hadiid ayat  11  yang  artinya;” siapakah  kamu  yang  mau  meminjamkan  kepada  Allah  pinjaman  yang  baik,  Allah  akan melipatgandakan  (balasan)  pinjaman  itu  untuknya  dan  dia  akan  memperoleh  pahala  yang banyak ”. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengajak berinfaq pada jalan -Nya serta menjadikan  kepada  orang  yang  mau  melakukannya  dengan  harapan  mendapat pahala, maka tuhannya akan melipatgandakan pahala infaq itu dengan memberikan satu kebajikan menjadi tujuh ratus kali dan memperoleh balasan yang tidak terhingga di dalam surga.
Dari definisi di atas peneliti menyimpulkan pengertian qard adalah memberikan harta kepada peminjam untuk dimanfaatkan dan dikembalikan sesusai kesepakatan dilain waktu. Menurut peneliti Dalam akad qard yang terdapat pada KHES ini masih mengalami  kelamahan  sebab  pada  buku  II  di  bab  XXVII  pasal  612-617 disebutkan hanya  mengenai  akad al-qardh dan  untuk akad  qardul  hasan tidak  disebutkan  secara khusus. Dalam akad qard ini pada pasal 607 KHES menyebutkan: ’’ Biaya administrasi dibebankan  kepada  nasabah.’’ Pada  pasal  ini  KHES  tidak  memberi  batasan  mengenai akad pada pasal 607 KHES karena akan memicu kesan riba atau keuntungan yang lebih  dari  hal  biaya  admistrasi  ini.  Namun  untuk  konsep  riba  tidak  dicantumkan dalam  KHES.  dalam  asas  saling  menguntungkan  sebagaimana  pasal  21  yaitu
25 Andy Triyawan, “Konsep Qard Dan Rahnmenurut Fiqhalmadzhahib,” Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam Vol.8, No.1, 2014, h. 68.
menyebutkan  setiap  akad  dilakukan  untuk  memenuhi  kepentingan  para  pihak sehingga  tercegah  dari  praktik  manipulasi  dan  merugikan  salah  satu  pihak.  Maka untuk  akad qard ini  tidak  menerapkan  asas  saling  menguntungkan  sebagaimana penjelasan mengenai asas akad dalam KHES. 26
Menurut  bahasa  riba  penambahan,  pertumbuhan,  kenaikan  dan  ketinggian. Sebagaimana di jelaskan dalam al-Quran surat An- Nahl ayat 92 yang artinya;’’ disebab adanya  satu  golongan  yang  lebih  banyak  jumlahnyadari  golongan  yang  lain’’. Dari penjelasan  ayat  ini  lebih  banyak  jumlah  dan  hartanya.  Sedangkan  menurut terminologi  syara,  riba  berarti  akad  untuk  satu  ganti  khusus  tanpa  diketahui perbandingannya  dalam  penilaian  syaruat  ketika  berakad  atau  bersama  dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya. Adapun sebab haramnya riba karena riba menghendaki pengembalian harta orang lain dengan tidak ada imbangannya, seperti  seorang  menukarkan  uang  kertas  Rp10.000,00  dengan  uang  recehan  senilai Rp9.950,00  maka  uang  senilai  Rp50,00  tidak  ada  imbangannya,  maka  uang  senilai Rp50,00 adalah riba.
Dalam Hal ini KHES masih terdapat kelemahan didalam Subtansi hukumnya. tentunya akan mendapatkan kosekuensi dengan apa yang terdapat pada kelemahan KHES ini, peneliti akan menyebutkan kosekuensi apa saja yang akan diakibatkan dari kelemahan konsep akad ini, yaitu sebagai berikut:
1. Penafsiran yang berbeda-beda
Mengingat bahwa KHES merupakan hukum positif yang telah ditetapkan melalui  PERMA  No.  2  Tahun  2008  sebagai  hukum  materil  pada  lingkungan Pengadilan  Agama  yang  melalui  Undang-undang  No.  3  Tahun  2006  telah diberikan  kewenangan  untuk  mengadili  perkara  sengketa  ekonomi  syariah. Contohhnya Pada pasal 25 ayat (2) diatas yaitu mengenai sighat akad terdapat bahasa yang kurang tepat untuk penjelasan pasal 25 ayat (2) bahwa pada kata “dapat” dalam teks ini tidak bersifat mengharuskan (wajib; imperatif), padahal bentuk akad pada dasarnya harus jelas, tegas dan bahkan lugas. Dalam bahasa hukum di jelaskan bahwa suatu bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk  mewujudkan  ketertiban  dan  keadilan,  untuk  mempertahankan kepentingan  umum  dan  kepentingan  pribadi  di  dalam  masyarakat.  Namun dikarenakan  bahasa  hukum  adalah  bagian  dari  bahasa  indonesia  yang moderen,  maka  dalam  penggunaannya  harus  tetap,  terang,  monosemantik (hubungan antara ungkapan dan makna yang tetap dan tegas), dan memenuhi syarat estetika bahasa indonesia. Maka hal ini mengakibatkan penafsiran yang berbeda.
2. Sengketa ekonomi syariah tidak terselesaikan
Menurut peneliti bahwa kelemahan konsep akad ini akan mengakibatkan tidak  terselesaikannya  sengketa  ekonomi  syariah  di  Peradilan  Agama,  sebab ketidakpastiannya dalam memutuskan sengketa ekonomi syariah di karenakan konsep  akad  yang  ada  pada  KHES  belum  sepenuhnya  menjawab  terkait
26 Uswatun  Khasanah,  “Penggunaan  Akad  Dalam  Transaksi  J ual  Beli  E-Commerce  Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), ” IAIN Pekalongan, 2019, h. 27.
subtansi masalah akad tersebut. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam bentuk  akad  mudahrabah  dimana  ketidak  singkornnya  dengan  rukun  akad pada  KHES.  yaitu  mengenai  ketentuan  pasal  232  KHES  tentang  rukun  akad mudharabah tidak mencantumkan objek akad sebagai salah satu rukun akad mudharabah.  ketidaksingkornnya  tersebut  akan  menjadi  sangat  ironis  ketika akan  menyelesaikan  sengketa  ekonomi.  Peneyeselasian  sengketa  ekonomi syariah  dalam  bentuk  akad  mudharabah  akan  menjadi  sangat  sulit  di  capai apabila aturan hukumnnya tidak memiliki kejelasan. Hakim-hakim Pengadilan Agama yang memiliki background pemahaman ekonomi syariah dan paradigma hukum yang berbeda-beda. Maka akan berakibat Terhadap sengketa ekonomi syariah yang pada akhirnya nihilnya kepastian hukum. 27

## 3. Pihak yang dirugikan
Menurut peneliti Bahwa dari kelemahan konsep akad pada KHES ini akan ada pihak yang dirugikan, sebab jika apa yang tetuang dalam pasal 607 pada KHES  diamana  pasal  ini  menyebutkan;  “ Biaya  administrasi  dibebankan  kepada nasabah.’’ Pada  pasal  ini  akan  memicu  adanya  riba  dan  ini  akan  berdampak kepada nasabah yang ingin melakukan akad qard. Karena dalam pasal ini tidak diberikan  batasan  berapa  persen  biaya  administrasi  yang  akan  di  ambil  dari nasabah.
4. Tidak memberikan keterangan yang masif
Dalam KHES bahwa kafalah seperti pada Pasal 347 hanya sebatas pada kafalah  atas  diri  dan  kafalah  atas  harta,  KHES  tidak  memberikan  perincian definisi dari masing-masing jenis kafalah tersebut. Sedangkan dari segi literatur fiqih muamalah memberikan keterangan yang masif. 28

## B.5.  Solusi  Atas  Kelemahan  Konsep  Akad  Dalam  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah (KHES)
Dalam hal  ini  peneleti akan memberikan solusi  atas kelemahan konsep akad dalam KHES, sebagaimana kita ketahui bahwa KHES merupakan landasan Hukum bagi sengketa ekonomi syariah yang ada di indonesia. KHES ini terdiri dari atas 790 pasal dan 5 bab. Berikut 5 bab dalam KHES yaitu: kecakapan hukum, pengampuan dan keterpaksaan, harta, akad, zakat dan hibah. Kemudian pada draft akhir menjadi 4  bab,  di  mana  sistematika  dalam  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES) tersebut,  terdiri  atas:  Pertama,  Buku  I  tentang  Subjek Hukum  dan Amwal.  Kedua, Buku II tentang Akad. Ketiga, Buku III Zakat dan Hibah. Keempat, Buku IV tentang Akuntansi syaria ‟ ah. KHES terdiri dari 790 pasal.
27 Kelik  Pramudya,  “Strategi  Pengembangan  Ekonomi  Syariah  Melalui  Pengua tan  Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa,” Journal of Chemical Information and Modeling, Vol. 5, No. 9, 2019 h. 100.
28 Usang M Assim and Julia Sloth- Nielsen, “Islamic Kafalah as an Alternative Care Option for Children Deprive d of a Family Environment,” African Human Rights Law Journal, Vol.14, No.2, 2014, h. 45.
Dilihat dari kandungan isi KHES di atas terdapat 790 pasal, sejumlah 648 pasal (80%)  adalah  berkenaan  dengan  akad  atau  perjanjian.  Dengan  demikian  materi terbanyak dari ketentuan-ketentuan mengenai ekonomi syariah adalah akad. Jika di perhatikan cakupan bab dan pasal dalam KHES, maka dapat dikatakan bahwa ruang lingkup ekonomi syariah meliputi:
‘’ B a’i,  syirkah,  mudharabah,  muzara’ah,  musaqqah,  khiyar,  ijarah,  kafalah,  hawalah, rahn,  wadi’ah,  ghasab  dan  ithlaf,  wakalah,  shuluh,  pelepasan  hak,  ta’min,  obligasi syariah, pasar modal, resdana syariah, sertifikasi bank syariah, pembiayaan multi jasa, qardh, pembiayaan rekening koran syariah, dan pensiun syariah, zakat dan hibah, serta akuntansi syariah.’’
KHES  pada  dasarnya  berbicara  soal  akad  atau  transaksi  yang  merupakan positivisasi fiqh muamalah. Sehingga konsep akad yang terdapat di dalamnya tidak boleh  terlepas  dari  prinsip-prinsip  akad  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  al- Kitab  maupun  al-Hadis.  Karena  kesyariahannya  terletak  pada  aktualisasi  prinsip- prinsip  yang  terdapat  pada  sumber  hukum  islam  tersebut.  Peneliti merekomendasikan solusi kepada Team Penyusun KHES dengan melihat kelemahan atas konsep akad yang ada dalam KHES sebagai berikut:
1. Rukun dan Syarat akad pada Pasal 25 ayat (2)
Maka  untuk  solusi  dari  kejelasan  makna sighat  al  aqd ini  peneliti memberikan perbandingan dengan sighat al-aqd yang ada pada fiqih muamalah sebagaimana serapan KHES yang menganut kaidah fiqih muamalah. Dan untuk teks  pada  kata  “dapat’’ harus  dihilangkan  karena  akan  mempengaruhi  tafsir dari sighat akad tersebut, maka lebih tepatnya dirumuskan dengan ’’a kad harus dilakukan dengan jelas, dalam bentuk lisan, tulisan dan/atau perbuatan. ’’

## 2. Akad mudharabah pada pasal 232
Sebagai solusi peneliti merekomendasikan kepada Team penyusun KHES yaitu  dengan  menambah  rukun  akad  mudharabah  yang  ada  pada  pasal  232 KHES  yaitu, tujuan  dan  pokok,  dan  objek  akad yang  terdapat  pada  pasal  22 KHES. Karena rukun pertama dan kedua sebagaimana yang di maksud dalam pasal  232  tersebut  masuk  dalam  unsur  akad  yang  pertama  yaitu  pihak yang berakad  yang  terdapat  pada  pasal  22  ayat  (1).  Maka  solusi  dari  rukun  akad mudharabah pada pasal 232 KHES harus menambahkan objek akad, dan tujuan pokok akad sebagai salah satu rukun pada akad mudharabah.
3. Akad qard pada pasal 607
Maka  peneliti  merekomendasikan  solusi  dengan  menambahkan ketentuan akad qardul hasan pada buku II di bab XXVII pada KHES sehingga akad qardul hasan bisa dipakai atau bisa dijadikan pasal baru pada buku II pada bab XXVII dan juga menambahkan batasan terhadap pasal 607 pada KHES, agar tidak  ada  penafsiran  yang  berlebih  dari  nasabah  yang  ingin  membuat  suatu akad qard.

## C. Simpulan
Setelah  mengintip  dan  mengutip  beberapa  pokok  bahasan  dari  Bab  ke  Bab dalam  skripsi  dengan  tema  Konsep  Akad  dalam  Fiqih  Muamalah  (Studi  Kritis Terhadap  Peranapan  Konsep  Akad  dalam  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah KHES. Maka peneliti menyimpulkan bahwa Sejarah dibentuknya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tidak dapat terlepas dari amanat Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama . KHES tentu saja bukan kitab suci yang tidak bisa diubah-ubah, . KHES ini terdiri dari atas 790  pasal  dan  5  bab.  Berikut  5  bab  dalam  KHES  yaitu:  kecakapan  hukum, pengampuan dan keterpaksaan, harta, akad, zakat dan hibah. Kemudian pada draft akhir menjadi 4 bab, di mana sistematika dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tersebut, terdiri atas: Pertama, Buku I tentang Subjek Hukum dan Amwal. Kedua, Buku II tentang Akad. Ketiga, Buku III Zakat dan Hibah. Keempat, Buku IV tentang Akuntansi syaria ‟ ah. KHES terdiri dari 790 pasal.Dilihat dari kandungan isi KHES di atas terdapat 790 pasal, sejumlah 648 pasal (80%) adalah berkenaan dengan akad atau perjanjian. KHES ini  terdapat kelemahan dalam Subtansi  akadnya yaitu dalam rukun dan syarat akad pada pasal 25 ayat (2), akad Mudharabah pada pasal 232  tentang  rukun  akad  mudharabah,  akad  qard  pasal  607  dan  pasal  612-613, kafalah, dan pada pasal 347. Maka kosekuensi dari kelemahan konsep akad yang ada dalam  KHES  tersebut  berupa;  Penafsiran  yang  berbeda-beda,  Sengketa  ekonomi syariah tidak terselesaikan, Pihak Yang Dirugikan dan tidak memberikan keterangan yang masif. Maka solusi dari kelemahan konsep akad dalam KHES yaitu: Untuk pasal 25 ayat (2) mengenai rukun dan syarat akad Maka solusi dari kejelasan makna sighat al aqd ini peneliti memberikan perbandingan dengan sighat al-aqd yang ada pada fiqih muamalah sebagaimana serapan KHES yang menganut kaidah fiqih muamalah. Dan untuk teks pada kata “dapat’’ harus dihilangkan karena akan mempengaruhi tafsir dari sighat akad  tersebut,  maka  lebih  tepatnya  dirumuskan  dengan ’’a kad  harus dilakukan dengan jelas, dalam bentuk lisan, tulisan dan/atau perbuatan’’, dan untuk rukun akad mudharabah pada pasal 232 KHES harus menambahkan objek akad, dan tujuan  pokok  akad  sebagai  salah  satu  rukun  pada  akad  mudharabah,  Dan menambahkan ketentuan akad qardul hasan pada buku II di bab XXVII pada KHES kemudian memberikan batasan terhadap pasal 607 agar tidak ada penafsiran yang berlebih dan terakhir mengenai kafalah pada pasal 347 harus memberikan kejelasan secara rinci.

## Referansi:
Abdul  Ghofur,  “Pengantar  Ekonomi  Syariah:  Konsep  Dasar,  Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah,” 2017.
Abdul  Mughits,  “Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syari’ah  (KHES)  Dalam  Tinjauan Hukum Islam,” Al-Mawarid Journal of Islamic Law, Vol.18, No.1, 2008. Andy Triyawan, “Konsep Qard Dan Rahnmenurut Fiqhalmadzhahib,” Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam , Vol.8, No.1, 2014.
Any  Widayatsari,  “Akad  Wadiah  Dan  Mudharabah  Dalam  Penghimpunan  Dana Pihak Ketiga Bank Syariah,” Economic: Journal of Economic and Islamic Law, Vol.3, No.1, 2013.
Assim,  Usang  M  and  Julia  Sloth- Nielsen,  “Islamic  Kafalah  as  an  Alternative  Care Option for Children Deprived of a Family Environment,” African Human Rights Law Journal, Vol.14, No.2, 2014.
Bagus  Ahmadi,  “Akad  Bay’,  Ijarah  Dan  Wadi’ah  Perspektif  Kompilasi  Hukum Ekonomi Syariah (KHES),” Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, Vol.7, No.2, 2012.
Edhy Rustan, “Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia Laras Hukum Pada Putusan Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Makass ar”, Center for Open Science, 2016.
Husni  Kamal,  “Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Pasca  Putusan  MK  No. 93/Puu-X/2012  (Analisis  Putusan  Pengadilan  Agama  Cilegon  No.  411/Pdt. G/2013/PA.  Clg),”  Universitas  Islam  Negeri"  Sultan  Maulana  Hasanuddin" Banten, 2018.
Ifa Lathifa Fitriani, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pemaknaan Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif di Indonesia,” Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum , Vol.5, No.1, 2020.
Johar Arifin, “Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah,” Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari’ah, Vol.6, No.1, 2016.
Kelik  Pramudya,  “Strategi  Pengembangan  Ekonomi  Syariah  Melalui  Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa,” Journal of Chemical Information and Modeling, Vol. 5, No. 9, 2019.
M .Ichsanuddin,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Wanprestasi  Dalam  Hukum Perdata”, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1988.
Mughits,  “Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syari’ah  (KHES)  Dalam  Tinjauan  Hukum Islam.”
Mutiara Citra, Rika Lestari, and Rahmad Hendra, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kawin Kontrak  Dalam  Perspektif  Hukum  Perjanjian  Dan  Hukum  Islam”,  Riau University, 2016.
Nashihul Ibad Elhas, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam,” Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, Vol.2, No.1, 2020.
Novi  Ratna  Sari,  “Komparasi  Syarat  Sah  Nya  Perjanjian  Menurut  Kitab  Undang - Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam,” Jurnal Repertorium, Vol.4, No.2,
2017.
Nugraha Pranadita, “Akad -Akad Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Implementasinya Pada Sebuah Warung,” Jurnal Hukum, Vol.32, No.2, 2016. Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti, “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah,” Law and Justice, Vol.2, No.1, 2017. Rahayu Ningsih Eka Putri, “Penggunaan Kompilasi Hu kum Ekonomi Syariah (Khes) Dalam  Putusan  Perkara  Perlawanan  Eksekusi  Lelang  Hak  Tanggungan Pembiayaan  Fasilitas  Murabahah  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor:  1301/Pdt. G/2019/PA. JP),” IAIN Purwokerto, 2020.
Rahmani  Timorita  Yulianti,  “Asas -Asas  Perjanjian  (Akad)  Dalam  Hukum  Kontrak Syari’ah,” Jurnal Fakultas Hukum UII, Vol.2, No.1, 2008.
Taufiq Risal, “Peningkatan Peran Perbankan Syariah Dengan Menggerakkan Sektor Riil  Dalam  Pembangunan,” Accumulated  Journal  (Accounting  and  Management Research Edition) , Vol.1, No.1, 2019.
Uswatun  Khasanah,  “Penggunaan  Akad  Dalam  Transaksi  Jual  Beli  E -Commerce Dalam  Perspektif  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES),”  IAIN Pekalongan, 2019.