## KEDUDUKAN PERATURAN DESA DALAM SISTEM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN NASIONAL
Kadek Wijayanto 1 , Lusiana Margareth Tijow 2 , Fence M. Wantu 3
1 Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo Email: kadek212@gmail.com
2 Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo 3 Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

## ABSTRACT
The purpose of this study is to Analyze the position of Village Regulations after the enactment of Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation and Know and Analyze the Urgency of Village Regulations in the Implementation of Village Government Affairs. The study uses a type of normative juridical legal research using the approach to the Act (Statute Approach), and Conceptual Approach (Conceptual Approach). The results of this study indicate: First, That the Position of the Village Regulation Post the Law No. 12 of 2011 is legally normative is not explicitly recognized in Law No. 12 of 2011 although the previous law still recognizes this point clearly in Law Number 10 of 2004 Village regulations state that Article 7 paragraph (2) letter c states "Village regulations / equivalent regulations, made by village representative bodies or other names together with village heads or other names." However, with the change from Law No. 10 to Law No. 12 In 2011, it is clear that Article 7 only mentions  the  type  and  hierarchy  of  laws  only  to  Regional  Regulations.  Second,  That  the  Urgency  of Village Regulations in the Implementation of the Government Administration Desadalam in its development to carry out government  functions  in  the  village.  The  governmental  function  is  derived  from  co-administration  tasks originating from a higher level of government, namely regency / city. Law Number 6 of 2014 concerning Villages provides space for villages and village apparatus to be creative and has a legal basis in terms of improving village welfare, as we know that the village is the lowest unit of state administration in Indonesia.
Keywords: Position of Village Regulation; Village Government. Village Autonomy.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Indonesia adalah negara yang menganut tradisi hukum Eropa Kontinental atau sering disebut  dengan civil  law . 1 Tradisi civil  law ditandai  dengan sistem  hukum  tertulis 2 yang merupakan  syarat  utama  ( the  main  requirement )  dalam  penyelenggaraan  negara.  Hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan tertulis sangat penting, dan lebih diutamakan dari putusan hakim atau yurisprudensi. 3 Prinsip utama dari sistem hukum civil law adalah tertib tertib  dasar  peraturan  perundang-undanga 4 yang  termanifestasi  melalui  sistem
1 Jimly Asshidiqie. 2010. Perihal Undang-Undang . Jakarta : Rajawali Pers. hlm. v
2 Choky R. Ramadhan. 2018. Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum. Jurnal MIMBAR HUKUM , 30 (2): 214.
3 Ibid.,
4 Bayu  Dwi  Anggono.  2018.  Tertib  Jenis,  Hierarki,  Dan  Materi  Muatan  Peraturan  Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya. Jurnal Masalah - Masalah Hukum , 47 (1): 1
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
peraturan berjejang ( stufanbau theory ). Undang-undang ( gezets ) adalah dasar dan batas bagi kegiatan pemerintahan, yang menjamin tuntutan-tuntutan negara berdasarkan atas hukum, yang menghendaki dapat diperkirakannya akibat suatu aturan hukum dan adanya kepastian dalam hukum. 5
Wujud  pengaturan  sistem  hukum  tertulis  juga  kemudian  melahirkan  ketentuan peyelengaran otonomi daerah 6 , hal itu diatur Melalaui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perundang-undangan yang bersifat dan berlaku khusus untuk suatu daerah, sangatlah penting dikarenakan Indonesia memiliki heterogenitas baik kondisi sosial,  ekonomi,  budaya  maupun  keragaman  tingkat  pendidikan  masyarakat,  maka desentralisasi kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat perlu dialirkan kepada daerah yang berotonom 7 Melalui asas desentralisasi dan dekonsentrasi yang merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem negara demokrasi 8 dan merupakan tugas dari Peraturan Daerah lah yang mengisi dan mengatur kondisi tersebut.
Pelaksanaan  sistem  pemerintahan  daerah  kemudian  juga  melahirkan  adanya penguatan  terhadap  sistem  pemerintahan  dasa  sebagai  satu  kesatuan sistem,  terutama terkait  dengan  kewenangan  melahirkan  produk  hukum  berupa  peraturan. 9 Jika  pada tingkatan  pemerintahan  daerah  Provinsi,  Kabupaten  dan  juga  kota  memiliki  kewenangan dalam hal pembuatan Peraturan Daerah, maka pada tingkatan desa kemudian melahirkan kewenangan  untuk  membuat  peraturan  desa.  Kalau Peraturan  Daerah tidak  boleh bertentangan dengan peratuaran perundangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Desa juga demikin. Jadi peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah, undang- undang dan Undang-undang dasar apalagi dengan pancasila. 10
5 Yuliandri.  2010. Asas-Asas  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Yang  Baik ,  Rajawali  Pers, Jakarta, hlm. 25
6 Suwandi.  2018.  Program  Pembentukan  Peraturan  Daerah  Perkembangan  Dan  Permasalahannya  (Kajian Yuridis  Normatif  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan). Jurnal LEGISLASI INDONESIA , 15 (3): 146
7 J. Kaloh, 2007, Mencari Bentuk Daerah , Rineka Cipta, hlm. 1
8 Mahfud MD, 2009, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 319.
9 Nuvazria Achir. 2020. Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparansi. Jurnal Jambura Law Review , 2 (1): 85
10 Retno Saraswati . 2013. Problematika Hukum Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Yustisia , 2 (3):  99
Undang-undang  Nomor 23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  mengatur penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  termasuk  pengaturan  penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa: “ Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa” 11 . Kewenangan  konkruen 12 itu  kemudian  melahirkan  kewenagan  untuk  membuat produk  hukum pada tingkat  pemerintahan daerah  dan  juga  termasuk  desa  dalam  bentuk peraturan daesa. Masalahnya kemudian adalah dalam undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan peraturan desa tidak lagi disebutkan secara eksplisit sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan 13 yang diatur dalam pasal 7 ayat (1). Berbeda dengan sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  bahwa pasal  7  ayat  (1)  mengakuai eksistensi peraturan desa sebagai salah satu hirarki peraturan perundang undangan.
Berrdasarkan  hal tersebut  tentunya  menimbulkan  suatu  persoalan  tersendri  serta kerancuan dan perdebatan mengenai kedudukan peraturan desa setelah berlakunya Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebab dengan menghilangkan peraturan desa dalam sistem hirarki peraturan perundang undangan berarti  secara  tidak  langsung  kemudian  seolah  menghilangkan  eksistensi  desa,  terurtama eksistensi peraturan dalam sistem hukum nasional.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka  untuk mempertegas proses pembahasan, maka disusun permasalahn sebagai berikut:
1. Bagaimana kedudukan Peraturan Desa pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. ?.
2. Bagaimana Urgensi Peraturan Desa dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa.?
11 Lihat Pasal 20 ayat (3) Undang Undangan  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
12 Eka  N.A.M.  Sihombing.  2016.  Menyoal  Ketentuan  Usul  Pindah  Pegawai  Negeri  Sipil  Di  Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE ,  16 (1): 102
13 Agustin. 2019. Kedudukan Hukum Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Halu Oleo Legal Research , 1 (1): 96

## C. Metode Penelitian
Penelitian menggunakan Jenis penelitian hukum yuridis normatif 14 yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan penelusuran hukum positif dan dokumen yang berkaitan dengan fokus masalah  yang  diteliti. dengan  menggunakan pendektan Penelitian  yakni: pendekatan Undang-undang ( statute Approach ), dan Pendekatan Konseptual ( Conceptual Approach ). 15

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Kedudukan Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Pembentukan  norma  hukum  pada  hakikatnya  adalah  pembentukan  peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atas pola tingkal laku yang bersifat dan mengikat secara umum. 16 Menurut Adolf Merlk, bahwa suatu norma hukum itu bersumber kepada norma di atasnya, tetapi ke bawahnya ia juga harus menjadi dasar dan sumber hukum di bawahnya lagi yang menyebabkan suatu norma hukum mempunyai masa berlaku yang relatif karena masa berlakunya norma hukum di atasnya. 17
Sejarah telah mencatat pengaturan tentang desa yang mengatur secara khusus tentang desa dari masa setelah kemerdekaan sampai sekarang hanya terdiri dari tiga undang-undang, yaitu UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, dan terakhir UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selebihnya pengaturan tentang desa diatur menjadi satu dengan pengaturan tentang pemerintahan daerah, seperti UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004 dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang
14 Lebih lanjut, pengertian hukum normatif dapat dibaca dalam Suratman dan H. Philips Dillah. 2013. Metode Penelitian Hukum , Bandung: Alfabeta. hlm. 54.
15 Marzuki Peter Mahmud. 2016. Penelitian Hukum . Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.hlm. 26
16 Yuliandri.  2010. Asas-Asas  Pembentukan  PeraturanPerundang-undangan  yang  baik .  Jakarta:  Rajawali Pers. hlm. 25
17 Maria  Farida  Indrati  Soeprapto.  2002. Ilmu  Perundang-Undangan;  Dasar-Dasar  dan  Pembentukannya, Jakarta: Kanisius. hlm 25
Pemerintahan  Daerah,  dimana  di  dalamnya  memuat  beberapa  pasal  yang  menyangkut pemerintahan desa. 18
Konstruksi hukum yang ada pada UU No. 6 Tahun 2014 memuat sesuatu yang baru. Pertama,  UU  tentang  desa  ini  lahir  lebih  dahulu  dibandingkan  UU  tentang  pemerintahan daerah (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Kedua, lahirnya UU tentang desa  yang  baru  ini  merefleksikan  semangat  dan  penghargaan  terhadap  desa  atau  yang disebut  dengan  nama  lain ,  yang  diakui  telah  ada  sebelum  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia terbentuk. Ketiga, keberagaman karakteristik dan jenis Desa, meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik  Indonesia  tetap memberikan  pengakuan  dan  jaminan  terhadap  keberadaan kesatuan  masyarakat  hukum  dan  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak tradisionalnya. 19
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, dalam banyak hal  harus  diimplementasikan  dengan  Peraturan  Desa  untuk  memberikan  pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa, seperti misalnya ketika desa ingin menetapkan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APB  Desa),  pengelolaan  keuangan  desa  yang digunakan  untuk  mendanai  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  dan  pemberdayaan masyarakat  desa  harus  dituangkan  dalam  Peraturan  Desa  Tentang  APBDesa,  dan penetapannya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pemerintahan desa yang tugasnya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa. Kemudian membuat aturan formal tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES), menetapkan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, hakikatnya masih banyak peraturan desa lainnya yang harus dibentuk dan ditetapkan oleh Pemerintahan Desa dengan Peraturan Desa. 20
18 Kushandajani. 2015. Implikasi Undang Undang  Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa, Yustisia. 4 (2): 370
19 Ibid.,
20 Saiful. 2014. Eksistensi Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 6 (2): 3
Secara  yuridis  otonomi  desa  dewasa  ini  dapat  ditelusuri  dari  empat  kewenangan, yaitu: 21
a. Membuat perundang-undangan sendiri;
b. Melaksanakan sendiri. Sementara kalau penyelesaian sengketa-sengketa perdata dan pidana  dalam  lingkungan  masyarakat  desa  boleh  dikategorikan  sebagai lembaga penyelesaian perkara (dispute resolution), maka desa juga memiliki pula;
c. Wewenang mengadili secara terbatas atau sampai tingkat perdamaian. Demikian pula  mengenai  ketertiban  dan  keamanan  yang  dapat  dikatakan  lebih  banyak diselenggarakan sendiri oleh pemerintah desa, maka desa juga memiliki;
d. Wewenang kepolisian secara terbatas (tidak termasuk penahanan).
Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Tujuan ditetapkannya pengaturan desa dalam UU ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,yaitu: 22
a. Memberikan  pengakuan  dan  penghormatan  atas  desa  yang  sudah  ada  dengan keberagamannya  sebelum  dan  sesudah  terbentuknya  Negara  Kesatuan RepublikIndonesia;
b. Memberikan  kejelasan  status  dan  kepastian  hukum  atas  desa  dalam  sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
d. Mendorong  prakarsa,  gerakan,  dan  partisipasi  masyarakat  desa  untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
e. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
g. Meningkatkan  ketahanan  sosial  budaya  masyarakat  desa  guna  mewujudkan
21 Zen Zanibar M.Z. 2007. Desa: Pergulatan Mencari Jati Diri, Jurnal Konstitusi , 4 (1): 189
22 Zulkarnain Ridlwan. 2014. Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa, Fiat Justisia Jurnal Ilmu, 8 (3): 425
masyarakat  desa  yang  mampu  memelihara  kesatuan  sosial  sebagai  bagian  dari ketahanan nasional;
h. Memajukan  perekonomian  masyarakat  desa  serta  mengatasi  kesenjangan pembangunan nasional; dan
i. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. 23
Pemahaman pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 bahwa desa diartikan bukan saja sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, tetapi juga sebagai hirarki pemerintahan yang terendah dalam NKRI. 24 Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan  yang  kuat  dalam  melaksanakan    pemerintahan  dan  pembangunan  menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. 25
Peneliti berpendapat bahwa desa menjadi sturktur pemerintahan terkecil yang memiliki kedaulatan penuh dalam menjalankan demokrasi dan roda pemerintahannya. Hal ini tidaklah mudahlah dijalankan oleh pemerintah desa karena rentan kendali pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat harus dilaksanakan secara maksimal.
Elemen penting otonomi desa yakni kewenangan desa. Kewenangan desa merupakan hak  yang  dimiliki  desa  untuk  mengatur  secara  penuh  urusan  rumah  tangga  sendiri. Kewenangan  ini  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Desa  sebagai  unsur  penyelenggara pemerintahan  desa.  Kewenangan  desa  tersebut  meliputi  kewenangan  di  bidang penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  berdasarkan  prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. 26
Selain memiliki hak untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri, Desa juga  mempunyai  kewajiban  untuk  mewujudkan  tujuan  pengaturan  desa  diantaranya
23 Ibid.,
24 Iwan Satriawan. 2012. Politik Hukum Pemerintahan Desa, Jurnal Konstitusi. 1 (1): 127
25 Ni’matul Huda. 2015. Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia SejakKemerdekaan Hingga Era Reformasi . Malang: Setara Press. hlm 212.
26 Usaha Mandiri sejahtra. 2015. Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),  diakses  pada  tanggal 20  Mei  2020,  dari: https://kupang.bpk.go.id/wp- content/uploads/2015/02/KEWENANGAN-PEMERINTAH-DESA-DALAM-MENDIRIKAN.pdf.
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan  umum,  memajukan  perekonomian  masyarakat  desa  serta  mengatasi kesenjangan  pembangunan  nasional  dan  memperkuat  masyarakat  desa  sebagai  subjek pembangunan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, desa perlu melakukan berbagai strategi. Strategi ini penting agar alokasi, potensi dan sumber daya yang ada di desa dapat diefektifkan untuk mendukung perwujudan pembangunan desa. Dimana pembangunan desa diupayakan untuk  dapat  meningkatkan  kualitas  hidup  dan  kehidupan  untuk  sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 27
Ditinjau  Ditinjau  dari  UU  No.  12  tahun  2011  Dan  Peraturan  Perundang-Undangan Terkait, peraturan desa memiliki kedudukan yang berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1 berikut ini:

## Tabel 1 Kedudukan Peraturan Desa
Ditinjau dari UU No. 12 tahun 2011 Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait
NO Dasar Hukum
Kedudukan Peraturan Desa 1 UU No 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan*) (Pasal 7 ayat (2) huruf c) termasuk  jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang- undangan, bagian dari peraturan daerah.
2 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan*) (Pasal 209, 211 dan 212) diakui  keberadaan  peraturan  desa  yang  dibuat  oleh Badan  Permusyawaratan  Desa  bersama  kepala  desa namun tidak menjelaskan kedudukan peraturan desa. 3 UU No. 12 tahun 2011 (Pasal 8) tidak  termasuk  dalam  hierarki  peraturan  perundang- undangan  namun  merupakan  salah  satu  peraturan perundang-undangan  yang  diakui  keberadaannya  dan mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang diperintahkan  oleh  peraturan  perundang-perundangan yang  lebih  tinggi  atau  dibentuk  berdasarkan kewenangan.
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
*) sudah tidak berlaku lagi.
Dari tabel tersebut tersebut, dapat diketahui bahwa peraturan desa dapat dilihat dari 2 (dua)  aspek  yaitu sebagai  produk  hukum  dan  produk  politik.  UU  Nomor  10  Tahun  2004 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  dan  UU  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memandang peraturan desa sebagai produk hukum, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memandang peraturan desa  sebagai  produk  politik  bukan  produk  hukum.  Sementara  UU  Nomor  6  tahun  2014 melihat peraturan desa sekaligus dua sisi baik sebagai produk hukum maupun sebagai produk politik. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak diakomodir kedudukan peraturan  desa.  Sebagai  turunan  dari  UU  No.  6  tahun  2014,  PP  43  tahun  2014  tentang Peraturan  Pelaksanaan  UU  No.  6  tahun  2014  tentang  Desa  memandang  Peraturan  Desa sebagai produk hukum namun lebih menitikberatkan kepada peraturan desa sebagai produk politik (tata cara penyusunan peraturan desa).
Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan, Peraturan Desa tidak disebutkan secara eksplisit sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, kedudukan Peraturan Desa sebenarnya masih termasuk peraturan perundang-undangan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 8 ayat 1 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011: “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  mencakup  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah
4 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa  (Pasal 1 angka 7) sebagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan  oleh  kepala  desa  setelah  dibahas  dan disepakati BPD 5 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tidak diakomodir hanya mengatur tentang desa 6 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa
Pasal 83 s/d Pasal 84
Tidak diakomodir hanya mengatur tata cara penyusunan peraturan desa.
Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”
Diakuinya keberadaan peraturan desa dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang  diperintahkan  oleh  peraturan  yang  lebih  tinggi  atau  dibentuk  berdasarkan kewenangan (formal), dipertegas dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan peraturan desa sebagai suatu produk hukum. Konsekuensinya,  Peraturan  Desa  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  yang  lebih tinggi.
Peneliti berpendapat walaupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sudah dicabut akan  tetapi  Peraturan  Pemerintahnya  masih  berlaku,  juga  Peraturan  Pemerintah  dari Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  yang  sebagai  pelaksana  pasal  tentang  Desa  di Undang-Undang tersebut, yaitu Peratuan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Walaupun Pemerintah  Desa  tidak  dapat  begitu  saja  membentuk  sebuah  Peraturan  Desa untuk menjabarkan sebuah Peraturan Perundang-undangan ditingkat yang lebih tinggi jika tidak ada perintah dari Peraturan Perundang-undangan atau pendelegasian karena urusan atau kewenangan asli yang diselenggarkan desa sangat terbatas.
Jika kita menelisik kebelakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 masih mengakui peraturan  desa  disebutkan  bahwa  Pasal  7  ayat  (2)  huruf  c  dengan  jelas  menyebutkan ”Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya  bersama  dengan  kepala  desa  atau  nama  lainnya.” dan  dengan  adanya  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  jelas  bahwa  dalam  Pasal  7  hanya  menyebutkan  jenis  dan hierarki  perundangan  hanya  sampai  Peraturan  Daerah.Peraturan  Desa  merupakan  bagian dari Peraturan Daerah yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala desa dimana  tata  cara  pembentukannya  diatur  oleh  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  yang bersangkutan. Peraturan Desa biasanya bersifat lokal dan biasanya berhubugan dengan adat istiadat  desa/masyarakat  dan  mengikat  masyarakat  setempat  atau  warga  Desa  lain  yang tinggal sementara di Desa tersebut.
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Hal ini sama seperti ungkapan Jimly Asshidiqie 28 yang mengatakan Undang-Undang yang dikenal dalam literatur adalah “ local statute ” atau “ local wet ” yaitu UndangUndang yang bersifat  lokal.  Dalam  literatur dikenal  juga  adanya  istilah  “ local  contitution ”  atau  “ local grondwet ”, Akan tetapi, Jimly Asshidiqie meneyebutkan local statute atau local wet adalah Peraturan Daerah bukan Peraturan Desa. Dengan aturan yang baru ini maka Desa jelas tidak memiliki hak dalam konstitusi/perundangan, ini artinya peraturan apapun yang dibuat oleh Desa bukanlah dasar yang dapat dijadikan landasan hukum bagi masyarakat dan pemerintah Desa.
Desa sebagai unit pemerintahan yang terbawah berotonomi dapat dipertimbangkan menjadi  daerah  kecil  menurut  (penjelasan)  Pasal  18  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan unit pemerintahan daerah yang sekarang menjadi daerah besar  menurut  pengertian  konstitusional.  Untuk  itu,  perlu  penelitian  lebih  cermat  atas kemampuan berotonominya bisa terwujud secara nyata sesuai perkembangan masa datang; jadi  otonominya  itu  bukan  formalitas  melainkan  dapat  menampung  perubahan  atau pergeseran nilai akibat pembangunan yang akan berlanjut. 29 Substansinya Desa mempunyai Hak  menyelenggarakan  rumah  tangganya  sendiri  dalam  ikatan  atau  berdasarkan  konsep Negara Kesatuan, Desentralisasi dan Otonomi, kemudian membuat produk Hukum sendiri, tujuan  pembentukan  Peraturan  Desa  adalah  untuk  meningkatkan  kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik.

## B. Urgensi Peraturan Desa dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa
Cita  utama  dilahirkannya  UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  adalah  ingin menggabungkan  fungsi self-governing  community dengan local  self  government dengan harapan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama merupakan bagian dari wilayah Desa hendak  ditata  sedemikian  rupa  menjadi  desa  dan  desa  adat. 30 Desa  dan  desa  adat  pada dasarnya  melakukan  tugas  yang  hampir  sama.  Sedangkan  perbedaannya  hanyalah  dalam pelaksanaan hak asal-usul terutama menyangkut pelestarian sosial desa adat, pengaturan
28 Jimly Asshidiqie. 2010. Perihal Undang-Undang . Jakarta:  Rajawali Pers. hlm. 63
29 Ateng  Syafrudin,  dan  Suprin  Na’a.  2010. Republika  Desa,  Pergulatan  Hukum  Tradisional  dan  Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa . Bandung: PT. Alumni. Hlm 128.
30 Bagus Oktafian Abrianto. 2011. Eksistensi Peraturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Perundang- Undangan Di Indonesia. Jurnal Yuridika , 26 (3): 30
dan  pengurusan  wilayah  adat,  sidang  perdamaian  adat,  pemeliharaan  ketentraman  dan ketertiban  bagi  masyarakat  hukum  adat  serta  pengaturan  pelaksanaan  pemerintahan berdasarkan  susunan  asli. 31 Desa  adat  memiliki  fungsi  pemerintahan,  keuangan  desa, pembangunan  desa,  serta  mendapat  fasilitas  dan  pembinaan  dari  pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah daerah.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  merupakan  instrumen  untuk membangun  visi  menuju  kehidupan  Desa  yang  mandiri,  demokratis  dan  sejahtera. Kemandirian Desa bukanlah kesendirian Desa dalam menghidupi dirinya sendiri serta berada di ruang yang hampa politik, tetapi juga terkait dengan dimensi keadilan yang berada dalam konteks relasi antara Desa (sebagai entitas lokal) dengan kekuatan supra Desa (pusat dan daerah)  yang  lebih  besar.  Secara  lokal-internal,  kemandirian  Desa  berarti  kapasitas  dan inisiatif lokal yang kuat. Inisiatif lokal adalah gagasan, kehendak dan kemauan entitas Desa yang berbasis pada kearifan lokal, komunalisme dan modal sosial (kepemimpinan, jaringan dan solidaritas sosial). Dengan demikian, inisiatif lokal yang kuat merupakan fondasi lokal bagi kemandirian Desa. 32
Perspektif  pelayanan  publik  Desa,  berdasarkan  amanat  Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 4 butir f, dinyatakan bahwa pengaturan desa bertujuan meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (3) butir c, disebutkan bahwa penataan Desa dimaksudkan untuk mempercepat proses pelayanan publik. Selanjutnya Pasal 67 ayat (2) butir e, menyatakan bahwa Desa berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada  masyarakat  desa.  Lebih  lanjut,  dalam  Pasal  68  ayat  (1)  butir  b  disebutkan  bahwa masyarakat desa berhak memperoleh pelayanan yang sama dan adil. 33
Konstruksi hukum yang ada pada UU No. 6 Tahun 2014 memuat sesuatu yang baru. Pertama, UU tentang desa ini lahir lahir lebih dahulu dibandingkan UU tentang pemerintahan daerah (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Kedua, lahirnya UU tentang
31 Penjelasan Undang Undang  Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
32 Marsono. 2015. Penguatan Kapasitas Pelayanan Publik Pemerintahan Desa: Membangun Konstruksi Model Pelayanan Publik Desa, Jurnal Desentralisasi, 13 (1): 2
33 Ibid., hlm 3
desa  yang  baru  ini  merefleksikan  semangat  dan  penghargaan  terhadap  desa  atau  yang disebut  dengan  nama  lain  ,  yang  diakui  telah  ada  sebelum  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia terbentuk. Ketiga, keberagaman karakteristik dan jenis Desa, meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik  Indonesia  tetap  memberikan  pengakuan  dan  jaminan  terhadap  keberadaan kesatuan  masyarakat  hukum  dan  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak tradisionalnya. 34
Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  desa 35 ,  dalam banyak hal harus diimplementasikan dengan Peraturan Desa untuk memberikan pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa, seperti misalnya ketika desa ingin menetapkan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APB  Desa),  pengelolaan  keuangan  desa  yang digunakan  untuk  mendanai  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  dan  pemberdayaan masyarakat  desa  harus  dituangkan  dalam  Peraturan  Desa  Tentang  APBDesa,  dan penetapannya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pemerintahan desa yang tugasnya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa. Kemudian membuat aturan formal tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES), menetapkan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, hakikatnya masih banyak peraturan desa lainnya yang harus dibentuk dan ditetapkan oleh Pemerintahan Desa  dengan  Peraturan  Desa. 36 . 37 Dalam  UU  No  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  setidaknya mengatur pembentukan peraturan desa yaitu: 38
a. Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa bersama dengan BPD. Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (7), yaitu peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa  setelah  dibahas  dan  disepakati  bersama  Badan  Permusyawaratan  Desa.
34 Ibid.,
35 Syahbudin, at  al. 2018.  Model  Harmonisasi  Hubungan  Wewenang  Antara  Kepala  Desa  dengan  Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa. Jurnal Halu Oleo Law Review , 2 (2): 505
36 Saiful, Op.,Cit , 6 (2): 3
37 Ibid , hlm 3
38 Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan  desa  merupakan  penjabaran  lebih  lanjut  dari  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi  dengan  memperhatikan  kondisi  sosial  budaya masyarakat desa setempat. Demikian halnya yang terjadi di Desa lonuo. Peraturan Desa  ditetapkan  oleh  Kepala  Desa  dengan dibantu oleh  Badan  Permusyawaratan Desa (BPD);
b. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa. Hal ini sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  Pasal  1  Bab Ketentuan  Umum  ayat  (2),  yang  menjelaskan  bahwa  Pemerintahan  Desa  adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud pemerintah  desa  disini  adalah  Pemerintah  Desa  adalah  Kepala  Desa  atau  yang disebut  dengan  nama  lain  dibantu  perangkat  Desa  sebagai  unsur  penyelenggara Pemerintahan  Desa.  Peraturan  desa  dibentuk  dalam  upaya  mencapai  tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.
c. Peraturan  desa  merupakan  penjabaran  lebih  lanjut  dari  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi  dengan  memperhatikan  kondisi  sosial  budaya masyarakat  setempat.  Peraturan  Desa  yang  mengatur  kewenangan  Desa berdasarkan  hak  asal  usul  dan  kewenangan  berskala  lokal  Desa  pelaksanaannya diawasi  oleh  masyarakat  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa.  Hal  itu dimaksudkan  agar  pelaksanaan  Peraturan  Desa  senantiasa  dapat  diawasi  secara berkelanjutan  oleh  warga  masyarakat  Desa  setempat  mengingat  Peraturan  Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa.
d. Peraturan desa dilarang bertentangan dengaan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan  lainya.  Peraturan  Desa  dilarang  bertentangan  dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan,  Badan  Permusyawaratan  Desa  berkewajiban  mengingatkan  dan menindaklanjuti  pelanggaran  dimaksud  sesuai  dengan  kewenangan  yang  dimiliki. Itulah  salah  satu  fungsi  pengawasan  yang  dimiliki  oleh  Badan  Permusyawaratan Desa. Selain Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat desa juga mempunyai hak
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan peraturan desa.;
e. Peraturan  desa  dibentuk  berdasarkan  pada  asas  pembentukan  peraturan perundang-undangan.  Penyusunan  Peraturan  Desa  harus  sesuai  dengan  kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui kebijakan otonomi daerah, tiap-tiap  desa  di  daerah-daerah  diberi  kewenangan  dan  tanggung  jawab  untuk mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Melalui  kewenangan  yang  dimilikinya  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat,  pemerintah  desa  akan  berupaya  untuk  meningkatkan perekonomian  sesuai  dengan  kondisi,  kebutuhan  dan  kemampuan  yang  dimiliki, sehingga  memberikan  peluang  dan  kesempatan  bagi  desa  untuk  berupaya semaksimal  mungkin  dalam  rangka  mencapai  tujuan  untuk  peningkatan kesejahteraan rakyat di desa setempat.
f. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan desa. Peraturan desa dibentuk berdasarkan  aspirasi  masyarakat.  Titik  tolak  dari  penyusunan  suatu  peraturan daerah  adalah  efektivitas  dan  efisiensi  pada  masyarakat.  Dengan  kata  lain, penerapan  suatu  peraturan  daerah  harus  tepat  guna  dan  berhasil  guna,  tidak mengatur  kepentingan  golongan  orang  tertentu  saja,  dengan  menghasilkan kepentingan  golongan  lain  yang  lebih  banyak.  Sehingga  memiliki  kaitan  langsung ataupun tidak langsung terhadap kebijakan yang hendak diambil harus dilibatkan. Tujuan  dasar  peran  serta  masyarakat  adalah  untuk  menghasilkan  masukan  dan persepsi  yang  berguna  bagi  warga  negara  dan  masyarakat  yang  berkepentingan (public  interest) dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  pengambilan  keputusan,
karena  dengan  melibatkan  masyarakat  yang  potensial  terkena  dampak  akibat kebijakan dan kelompok kepentingan (groups interest), para penqarnbil keputusan dapat  menangkap  pandangan,  kebutuhan  dan  pengharapan  dari  masyarakat  dan kelompok  tersebut,  untuk  kemudian  menuangkannya  ke  dalam  suatu  konsep. Pandangan  dan  reaksi  masyarakat  itu,  sebaliknya  akan  menolong  pengambil keputusan (stakeholder) untuk  menentukan  prioritas,  kepentingan dan  arah  yang
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
pasti dari berbagai faktor. Di samping itu, partisipasi masyarakat juga merupakan pemenuhan  terhdap  etika  politik  yang  menempatkan  rakyat  sebagai  sumber kekuasaan dan kedaulatan.
g. Peraturan desa disampaikan oleh kepala desa kepada bupati atau wali kota melalui camat  sebagai  bahan  pengawasan  atau  pembinaan  paling  lambat  7  hari  setelah ditetapkan  untuk  melaksanakan  peraturan  desa  atau  kepala  desa.  Rancangan peraturan  desa  tentang  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa,  pungutan,  tata ruang,  dan  organisasi  pemerintah  desa  harus  mendapatkan  evaluasi  dari  bupati/ walikota  sebelum  ditetapkan  menjadi  peraturan  desa.  Hasil  evaluasi  tersebut diserahkan oleh bupati/walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya  rancangan  peraturan  tersebut  oleh  bupati/walikota.  Rancangan Peraturan  Desa  wajib  dikonsultasikan  kepada  masyarakat  desa.  Masyarakat  desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa. Peraturan desa dan peraturan kepala desa diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris desa. 39
Proses penyusunan peraturan Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tepatnya diatur dalam Pasal 69 yang menyebutkan bahwa :
1) Jenis  peraturan  di  Desa  terdiri  atas  Peraturan  Desa,  peraturan  bersama  Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.
2) Peraturan  sebagaimana  dimaksud  padaayat  (1)  dilarang  bertentangan  dengan kepentingan  umum  dan/atau  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yanglebih tinggi.
3) Peraturan  Desa  ditetapkan  oleh  KepalaDesa  setelah  dibahas  dan  disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
4) Rancangan  Peraturan  Desa  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa, pungutan,  tata  ruang,  dan  organisasi  Pemerintah  Desa  harus  mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
5) Hasil  evaluasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  diserahkan  oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.
6) Dalam  hal  Bupati/Walikota  telah  memberikan  hasil  evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
7) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
39 Penjabaran lebih lanjut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
8) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam  batas waktu sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5),  Peraturan  Desa  tersebut  berlaku  dengan sendirinya.
9) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.
10) Masyarakat  Desa  berhak  memberikanmasukan  terhadap  Rancangan PeraturanDesa
11) Peraturan Desa dan peraturan KepalaDesa diundangkan dalam Lembaran Desadan Berita Desa oleh sekretaris Desa.
12) Dalam  pelaksanaan  Peraturan  Desasebagaimana  dimaksud  pad  ayat  (1),Kepala Desa menetapkan PeraturanKepala Desa sebagai aturanpelaksanaannya. 40
UU Desa mengatur tentang konsultasi dan pemberian masukan dalam proses legislasi peraturan di tingkat desa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 69 ayat (9) berbunyi Rancangan Peraturan  Desa  wajib  dikonsultasikan  kepada  masyarakat  Desa.  Kemudian  pada  ayat  (10) berbunyi  “Masyarakat  Desa  berhak  memberikan  masukan  terhadap  Rancangan  Peraturan Desa”. Oleh karena itu dalam penyusun perdes sendiri harus memperhatikan beberapa aspek UU  yang  diatas  agar  tidak  terjadi  pertentangan  norma  selain  itu  perlu  kiranya  melihat Keterkaitan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Desa adalah sebagai berikut:
PERMENDAGRI
1. 111/2014:PERDES
2. 112/2014:PILKADE S
3. 113/2014:PENGE KEU. DESA 4. 114/2014:PEMB- DESA
PERMENDESA 1. 1/2015:KEW.DESA 2. 2/2015:MUSY. DESA
3. 3/2015:PENDMP. DESA
4. 4/2015:BUMDes 5. 5/2015:PRIORI.DD
PERMENKEU 1. 251/2014:PELA. DD. 2. 250/2014:PENGALO. DD

## UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

## PP NO. 6 /2014 TENTANG DANA DESA
JO PP NO. 22/2015
J O . P P N O . 2 2 / 2 0 1 5 J O . P P N O . 2 2 / 2

## PP NO. 43/2014 TENTANG DESA
Peran  serta  masyarakat  desa  akan  lebih  meningkatkan  kualitas  keputusan  yang dihasilkan  dan  mendorong  para  pembentuk  hukum  untuk  membuat  peraturan  desa  yang implementatif sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan dapat diminimalisir dari gejolak atau tuntutan ketidak puasan masyarakat desa. Bentuk partisipasi masyarakat desa dalam membuat  Peraturan  Desa  bersasarkan  Pasal  69 ayat  (9)  UU  Nomor  6  Tahun  2014  wajib dikonsultasi kepada masyarakat desa, tetapi bagaimana cara konsultasi dan mendapatkan masukan dari masyarakat desa tidak diatur lebih lanjut. Kata wajib dikunsultasikan, bisa jadi dianggap  sebagai  syarat  dan  cacat,  apabila  tidak  dilakukan  konsultasi  dengan  masyarakat desa. 41
Mewujudkan kepentingan desa yang berdasarkan dari aspirasi masyarakat, pemerintah daerah  memberikan  kewenangan  dan  tanggungjawab  kepada  pemerintah desa dalam hal pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  lazim  disebut  Peraturan  Desa,  dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk kepentingan masyarakat desa itu sendiri. Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan bersama Badan  Permusyawaratan  Desa,  dalam  menyelenggarakan  otonomi  desa. 42 Peraturan  desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang  lebih  tinggi. 43 Dalam  proses  pembuatan  peraturan  desa  dibutuhkan  partisipasi masyarakat, 44 agar output dari peraturan desa dapat memenuhi aspek kebutuhan masyarakat setempat  yang  disampaikan  melalui  Badan  Permusyawaratan  Desa,  supaya  keberlakuan hukum  dan  dapat  dilaksanakan  sesuai  tujuan  pembentukannya.  Aspirasi  masyarakat setempat berupa masukan dan sumbang pemikiran dalam perumusan substansi pengaturan peraturan desa lebih efektif posisinya dalam mempengaruhi para pengambil kebijakan kerena keluhan  dan  pendapat  masyarakat  acapkali  menjadi  pertimbangan  dalam  pengambilan keputusan.
41 Yurika Maharani et.al. 2016. Sistem Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana . hlm 4-5
42 Reski  Ananda  Saputra, et,  al .  2018.  Studi  Legislasi  Desa:  Penyerapan  Aspirasi  Masyarakat  Dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  Di  Desa  Air  Terjur  Kecamatan  Bandar  Petalangan  Kabupaten Pelalawan Tahun 2016. Jurnal Online mahasiswa , 5 (1): 11
43 Agustin. 2019. Op.,Cit . 1 (1): 90
44 I Nengah Suantra dan I Komang Pradnyana Sudibya. 2016. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Dari Perspektif Good Village Governance . Laporan Penelitian. Denpasar: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Hlm. 6
Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  berkedudukan  sebagai  salah  satu  unsur penyelengara Pemerintahan Desa keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pemeritahan  desa. 45 Penyelenggaraan pemerintahan  desa  terdapat  dua  lembaga  yaitu  Pemerintah  Desa  dan  Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah berfungsi sebagai penyelenggara kebijakan pemerintah atasanya dan kebijakan desa. Sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala  desa,  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat.  Dalam  hal  ini  partisipasi masyarakat  dalam  pembetukan  paraturan  desa  sangat  dibutuhkan  karena  masyarakat pemilik kedaulatan, yang mana hasil akhir dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan akan dirasakan oleh masyarakat setempat. 46
Penyusunan peraturan desa dalam membuat suatu kebijakan harus didasarkan pada kepentingan  masyarakat  setempat  sebagai landasan  dalam  menunjang  pembangunan. Gagasan dan masukan-masukan tersebut disampaikan kepada BPD untuk dibahas bersama kepala  desa  dalam  membuat  kebijakan  demi  kepentingan  dan  kesejahteraan  masyarakat desa.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  dapat  disimpulkan: Pertama , Bahwa  Kedudukan Peraturan  Desa  Pasca  Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  secara  yuridis normative tidak diakui secara eksplisit dalam UU No 12 tahun 2011 walaupun UU sebelumnya tetap mengakui hal ini terlihat jelas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 peraturan desa disebutkan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf c menyebutkan ”Peraturan Desa/peraturan yang  setingkat,  dibuat  oleh  badan  perwakilan  desa  atau  nama  lainnya  bersama  dengan kepala desa atau nama lainnya.” Akan tetapi dengan adanya perubahan UU No 10 Menjadi UU  No  12  Tahun  2011  jelas  bahwa  dalam  Pasal  7  hanya  menyebutkan  jenis  dan  hierarki perundangan hanya sampai Peraturan Daerah. Kedua , Bahwa Urgensi Peraturan Desa dalam
45 Kadar  Pamuji,  et,  al.  2017.  Pengembangan  Model  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 24 (4): 637-638
46 Praptanugraha. 2008. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Jurnal Hukum , 15 (3):
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa dalam perkembangannya untuk melaksanakan fungsi  pemerintahan  di  desa.  Fungsi  pemerintahan  tersebut  berasal  dari  tugas-tugas pembantuan  yang  berasal  dari  tingkat  pemerintahan  yang  lebih  tinggi  yaitu kabupaten/kota.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang bagi desa  dan  perangkat  desa  untuk  berkreasi  dan  memiliki  landasan  hukum  dalam  hal meningkatkan kesejahteraan desa, sebagaimana yang kita ketahui bahwa desa adalah unit terendah dari ketatanegaraan di Indonesia.

## B. Rekomendasi
Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini yaitu : Pertama, Kedudukan Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara yuridis normative harus dipertegas  kembali  dalam  satu  nomenklatur yang jelas  agar  pada  nantinya  eksistensi peraturan desa tidak menimbulkan perdebatan yuridis terkait dengan kedudukanya dalam system perundang-undangan di Indonesia. Selain itu peraturan desa sendiri harus diperjelas apakah bersifat norma positif atau hanya norma kebiasaan. Hal-hal ini kiranya yang dapatb dilakukan agar nantinya eksistensi erraturan desa sendiri dalam ketatanegaraan di Indonesia memiliki  landasan  yuridis  yang  pasti. Kedua ,  Peraturan  Desa  dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan di harus dilandasi pada prinsip partisipasi warga dalam kaitannya untuk ikut terlibat  dan  mengawasi  peraturan  desa  itu  sendiri.  Urgensi  peraturan  desa  harus dititikberatkan  pada  kebutuhan  masyarakat  hukum  desa  dan  mengakomodir  kepentingan umum masyarakat desa. Terlebih pemerintahan desa menjadi tumpuan yang secara langsung bersinggungan  dengan  berbagai  aspek  masyarakat.  Dalam  hal  ini,  kesadaran  masyarakat harus  lebih  diintensifkan,  selain  untuk  tindakan  antisipatif,  tapi  juga  sebagai  kontrol pelayanan publik yang dilakukan.

## REFERENSI

## Buku:
Ateng Syafrudin, dan Suprin Na’a. 2010. Republika Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa . Bandung: PT. Alumni.
Jimly Asshidiqie. 2010. Perihal Undang-Undang . Jakarta : Rajawali Pers.
J. Kaloh, 2007, Mencari Bentuk Daerah , Bandung: Rineka Cipta.
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Mahfud MD, 2009, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers.
Maria  Farida  Indrati  Soeprapto.  2002. Ilmu  Perundang-Undangan;  Dasar-Dasar  dan Pembentukannya, Jakarta: Kanisius.
Ni’matul  Huda.  2015. Hukum Pemerintahan  Desa  Dalam  Konstitusi  Indonesia SejakKemerdekaan Hingga Era Reformasi . Malang: Setara Press.
Peter Mahmud Marzuki. 2016. Penelitian Hukum . Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
Suratman dan H. Philips Dillah. 2013. Metode Penelitian Hukum , Bandung: Alfabeta.
Yuliandri. 2010. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik , Rajawali Pers, Jakarta.

## Jurnal:
Agustin.  2019.  Kedudukan  Hukum  Peraturan  Desa  dalam  Sistem  Peraturan  Perundang- Undangan. Jurnal Halu Oleo Legal Research , 1 (1).
Bayu Dwi Anggono. 2018. Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang- Undangan: Permasalahan Dan Solusinya. Jurnal Masalah - Masalah Hukum , 47 (1).
Bagus Oktafian Abrianto. 2011. Eksistensi Peraturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. Jurnal Yuridika , 26 (3).
Choky  R.  Ramadhan.  2018.  Konvergensi  Civil  Law  dan  Common  Law  di  Indonesia  dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum. Jurnal Mimbar Hukum , 30 (2).
Eka  N.A.M.  Sihombing.  2016.  Menyoal  Ketentuan  Usul  Pindah  Pegawai  Negeri  Sipil  Di Lingkungan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Nias  Barat. Jurnal  Penelitian  Hukum  DE JURE ,  16 (1).
I  Nengah  Suantra  dan  I  Komang  Pradnyana  Sudibya. 2016. Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pembentukan  Peraturan  Desa  Dari  Perspektif  Good  Village  Governance .  Laporan Penelitian. Denpasar: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Iwan Satriawan. 2012. Politik Hukum Pemerintahan Desa, Jurnal Konstitusi. 1 (1).
Kadar  Pamuji, et,  al. 2017.  Pengembangan  Model  Partisipasi  Masyarakat  dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 24 (4).
Kushandajani. 2015. Implikasi Undang Undang  Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa, Yustisia. 4 (2).
Marsono.  2015. Penguatan  Kapasitas  Pelayanan  Publik  Pemerintahan  Desa:  Membangun Konstruksi Model Pelayanan Publik Desa, Jurnal Desentralisasi, 13 (1).
Nuvazria Achir. 2020. Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparansi. Jurnal Jambura Law Review , 2 (1).
Praptanugraha. 2008. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Jurnal Hukum , 15 (3).
Retno Saraswati . 2013. Problematika Hukum Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Yustisia , 2 (3).
Reski  Ananda  Saputra, et,  al .  2018.  Studi  Legislasi  Desa:  Penyerapan  Aspirasi  Masyarakat Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  Di  Desa  Air Terjur  Kecamatan  Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016. Jurnal Online mahasiswa , 5 (1).
Saiful. 2014. Eksistensi Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 6 (2).
Syahbudin, at al. 2018. Model Harmonisasi Hubungan Wewenang Antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa. Jurnal Halu Oleo Law Review , 2 (2).
Suwandi.  2018.  Program  Pembentukan  Peraturan  Daerah  Perkembangan  Dan Permasalahannya  (Kajian  Yuridis  Normatif  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Jurnal LEGISLASI INDONESIA , 15 (3).
Yurika  Maharani et.al. 2016. Sistem  Pembentukan  Peraturan  Desa  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa, Jurnal Hukum  Pemerintahan  Fakultas Hukum Universitas Udayana .
Zen Zanibar M.Z. 2007. Desa: Pergulatan Mencari Jati Diri, Jurnal Konstitusi , 4 (1).
Zulkarnain  Ridlwan.  2014.  Urgensi  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  Dalam  Pembangun Perekonomian Desa, Fiat Justisia Jurnal Ilmu, 8 (3).

## Website:
Usaha  Mandiri  Sejahtra.  2015.    Kewenangan  Pemerintah  Desa  Dalam  Mendirikan  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes),  diakses  pada  tanggal  20  Mei  2020,  dari: https://kupang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/02/KEWENANGAN-PEMERINTAH- DESA-DALAM-MENDIRIKAN.pdf.