Volume x Nomor x Edisi Juni/Desember Tahun P-ISSN : 2541-3686 E-ISSN : 2746-2447

## PENDIDIKAN INTERRELIGIUS: WACANA MODERASI BERAGAMA DI RUANG PUBLIK
Riza Muhammad 1 , Imronudin 2
1 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Syarif Hidayatullah riza.muhammad 15@mhs.uinjkt.ac.id
2 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Ummul Quro Al-Islami imronudin@iuqibogor.ac.id

## Abstract
Interreligious education is a solution for a pluralistic society, because it seeks to understand the uniqueness of each religion to jointly establish communication based on their respective religious traditions, so that a common point of understanding in religion emerges. In an open public space, the urgency of building active tolerance is felt because every religion has the same right to grow and build moderation without excluding religions that are different from it. If it is not immediately grounded, it will be difficult to build religious harmonization in the public sphere so that it will continue to give birth to conflicts accompanied by the acknowledgment of the existence of one religion. This study uses a qualitative method, an attempt to reveal empirical reality. The approach and analysis used are verstehen and phenomenology, namely the openness of humans to the reality of the world in which they live by understanding the basic concepts, obstacles, prospects, and forms of interreligious education as a moderation discourse between religious communities. This study concludes, this education imparts broad, humane knowledge and minimizes conflict, because religious people are free to discuss and find common ground, even though their circumstances are different.
Keywords : Interreligious education, Pluralism, moderation discourse

## PENDAHULUAN
“Kita semua manusia, tidak peduli bagaimana cara kita berdoa.” Tutur Bashir Chaudhry, ketua The League British Muslim. Menurut Amstrong & Silva (2015, p. 235) ekstremis membunuh pelan-pelan perdamaian agama di dunia, tetapi hampir 14 tahun Liga Muslim Inggris di Ilford merayakan natal bersama-sama dengan Idul Fitri, Waisak, Hanukkah, dan Diwali.
Liga Muslim di inggris telah membuat komunitas lintas iman sebagai proses pengembangan (prototype) tugas mulia agama yaitu menciptakan perdamaian. Hadirnya komunitas tersebut, selain mengusung misi perdamaian juga meningkatkan pemahaman lintas agama dan toleransi.
Situasi rasa takut akan dialami oleh umat beragama jika mereka tidak saling berkomunikasi, artinya tidak saling memahami (mutual –understanding) antara umat beragama. Mencari titik temu persamaan adalah kebutuhan bagi umat beragama agar terciptanya kebersamaan dalam membangun peradaban dunia.
Namun, hambatan mendasar yang dimiliki penganut agama adalah pemahaman parsial tentang kemajemukan dan keberagaman, seharusnya dalam konteks pluralitas agama dapat menjadikan seorang yang berteologi selalu bersifat Interreligius. Di samping itu, klaim kebenaran (truth of claim) menjadi hambatan nyata karena terlalu sering bercampur dalam politik praktis. Dalam penyebutan Wahib (1995, p. 182) adalah frustasi politik yang berhasil mencabik-cabik harapan
besar, bahwa agama memiliki peran dalam masyarakat demokratis demi perdamaian dunia. (Imronudin, 2021, p. 132).
Begitu juga dengan kesalahpahaman tentang inisiatif pendidikan dan dialog interreligius dimata kalangan umat atau pemuka agama. Wahib (1995, p. 180) pernah mengatakan, hal itu terjadi akibat kesederhanaan penafsiran yang akhirnya melahirkan pemahaman agama yang formalistik, sehingga tidak sadar misalnya perbedaan kafir di zaman Nabi dan di hari ini. Mereka lemah terhadap dua hal, tidak memahami gejala kejiwaan manusia sebagai individu dan penyingkapan rahasia manusia sebagai individu dari manusia-manusia lainnya, kedua, tidak memahami gejala-gejala kemasyarakatan.
Pengertian yang masyhur di masyarakat dalam penelitian Kristiawan (2020, p. 59), bahwa dialog interreligius adalah mencari kelemahan setiap agama dan saling mengalahkan satu agama dengan lainnya, padahal tidak demikian. Sikap seperti itu pada akhirnya akan melahirkan sikap negatif pada umat beragama, yakni satu agama menjadi ancaman bagi yang lainnya.
Penolakan sebagian masyarakat dalam pandangan Richard & Halomoan (2021, p. 2), tentang pendekatan apa itu eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme hanya menjadi khayalan belaka, bahkan tidak cukup menjelaskan tentang kemajemukan agar terbentuk sikap saling memahami antar umat beragama demi terwujudnya relasi konstruktif antar agama.
Pluralisme misalnya, sering dianggap sebagai biang pemurtadan dan konversi agama seseorang karena menjadi ancaman serius bagi kemurnian dan kesucian agama Islam. Husaini (2005, pp. 49-55), berpendapat pluralisme agama telah menyerang al Qur’an, karena pandangan relativisme terhadap kebenaran otentisitas kitab suci al Qur’an. Selain al Qur’an anggapan mereka adalah menyerang syariat, artinya kaum pluralis berusaha menciptakan syariat baru dan memaksakan umat Islam melalui perundang-undangan.
Sedangkan pendapat lain dinyatakan oleh Wahid (2007, p. 287), dan Imronudin (2021, p. 133), menyatakan hal itu terjadi bukan sebab pluralisme. Namun, akibat tidak selesainya transformasi intern tentang pengetahuan dan pemahaman bagi pemeluk dan lembaga agama secara seimbang dan benar sehingga muncul sikap saling curiga. Konflik sejarah dan sosial politik menjadi beban dan ingatan traumatis. Sikap merasa paling sempurna memunculkan agresif dan defensif dalam beragama. Ada kecenderungan takut berpolemik bila mengungkapkan gagasan keagamaannya.
Di balik permasalahan yang dihadapi, tentu ada momentum titik balik untuk mencapai keindahan. Dari krisis tersebut dapat diambil pelajaran dan membawa harapan untuk menciptakan dunia dan masa depan yang lebih baik.
Dalam penelitian Kuswanjoro (2006, p. 97), mobilitas dunia modern dengan kemajuan teknologi dan komunikasi seharusnya memberikan dampak positif terhadap agama-agama, bahkan bisa saling terhubung dalam satu kontak besar dan dengan kecepatan yang lebih besar pula. Dengan arti, pencarian makna, keinginan belajar bentuk-bentuk agama, metode baru meditasi, dan doa serta kebutuhan batin
Volume x Nomor x Edisi Juni/Desember Tahun P-ISSN : 2541-3686 E-ISSN : 2746-2447
menembus batas-batas tradisi agama. Bahkan, melalui pencarian makna akan melahirkan jenis baru dalam beragama dan menimbulkan masalah filosofis dan teologi baru. (Philips, 2016, pp. 60-61).
Studi ini menawarkan sekaligus memperkuat penelitian sejenisnya tentang gagasan pendidikan interreligius sebagai wacana moderasi beragama di ruang publik. Masyarakat hari ini membutuhkan gagasan mencerahkan dan nilai-nilai universal. Institusi dan sarana yang dianggap tepat untuk mewujudkan ide tersebut adalah institusi pendidikan, karena pendidikan salah satu media paling strategis bagi pertumbuhan kesadaran interreligius di kehidupan nyata.
Pendidikan interreligius sejatinya menawarkan solusi persefahaman antara agama, melalui jalan itu diharapkan terjadinya persefahaman nilai, amalan, atau tindakan sesuatu penganut agama yang berlandaskan agama dengan penganut agama lain, baik dalam hubungan dengan Tuhan, manusia atau alam dalam segenap kehidupan.
Salleh & Abd Kahar (2016, p. 1), mengungkapkan bahwa persepahaman antar agama diketengahkan untuk mencari titik persamaan dalam nilai-nilai kebaikan, di samping menghormati perbedaan antara agama. Persefahaman antara penganut agama wajar dilaksanakan bagi mencapai perpaduan, keharmonian dan keamanan, terutama di negara masyarakat majemuk. Kajian ini tentunya akan menyeret ke arah moralitas dalam pendidikan dan aspek-aspek persefahaman antara penganut agama, terutama dalam diri para pelajar itu sendiri.
Gunawan & Sri (2019, p. 1), senada dengan apa yang dikatakan Jurgen Habermas, dengan semakin terbuka bebas ruang publik (public sphere) dan sekularisasi kehilangan eksistensinya. Inilah sebuah langkah awal dari peran komunikasi agama dengan perantara diskursus, yaitu proses dialog penganut agama dengan argumen masing-masing untuk mencapai satu kesepakatan bersama. Dengan semakin sehat dialog-dialog yang dihadirkan, maka akan demokratis pula manusia di dalamnya. Artinya, umat antar agama di masa depan akan lebih saling menghormati dan menghargai keunikan satu dengan lainnya, bersamaan dengan itu sektarianisme, simbolisme, dan ekstremisme akan tenggelam di ruang masa lalu.
Ketika agama bersifat membebaskan, maka agama dapat memberikan sumbangsih bagi ruang publik yang demokratis, tidak memandang asal-usul etnis, agama, jenis kelamin, dan golongan tertentu, sehingga agama-agama dapat mengakomodir nilai-nilai yang universal, seperti kemiskinan, kedaulatan hukum, dan kebebasan menyatakan pendapat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Dede & Maman (2006, pp. 70-75) sebuah penelitian yang berusaha mengungkapkan keadaan yang bersifat alamiah (realitas empiris) secara holistik. Rangkaian fakta dikumpulkan, dikelompokan, dijelaskan, dan disajikan agar dapat menghasilkan teori.
Pendekatan penelitian ini menggunakan Verstehen, yakni berupaya memahami sebagai ciri eksistensial manusia (prareflektif). Sikap eksistensial adalah keterbukaan manusia terhadap dunianya. Dengan menggunakan verstehen, penelitian ini sangat terkait dengan waktu terutama di masa depan. Digunakan pula phenomenology analysis sebagai respons penciptaan makna, sebuah aktivitas dan pengungkapan tentang diri sang pembicara. Dengan kata lain, sebuah usaha mengungkap maksud tersembunyi yang ada dibalik produksi bahasa. (Hardiman, 2003, p. 73:180).
Upaya ini dilakukan agar terwujud usaha memahami konsep dasar, hambatan, prospek, dan bentuk-bentuk pendidikan interreligious sebagai wacana moderasi antar umat beragama, dan tidak lagi bersifat temporer. Sebab kehidupan beragama di Indonesia dewasa ini sering terjadi monopoli kebenaran dan alergi dengan pemikiran-pemikiran di luar agamanya, sehingga muncul sikap beragama yang eksklusif, kaku, dan menutup diri.

## PEMBAHASAN PARADIGMA PENDIDIKAN INTERRELIGIUS
Para penganut humanisme dalam penelitian Nugroho (2016, pp. 1-2), dirinya berkeyakinan bahwa pendidikan akan menumbuhkan integritas pribadi secara bebas dan bertanggung jawab. Mereka menjadikan pendidikan sebagai perantara individu untuk menyakinkan kebenaran melalui struktur keilmuan. Media ini paling ampuh dalam pembentukan karakter pribadi dan menyebarkan nilai-nilai budaya sebagai penggagas suatu keilmuan.
Dalam Modern Philosophy of Education dijelaskan bahwa pendidikan sebuah simbiosis mutualisme setiap individu dengan sosio-kulturalnya. Pendidikan merupakan pola untuk mengembangkan potensi manusia, baik moral, intelektual, dan jasmani untuk diri sendiri dan juga masyarakat. Artinya, pendidikan secara hakikat adalah usaha sadar setiap manusia, baik dengan pendidik atau secara mandiri dalam upaya pemberdayaan segala potensi manusia, termasuk rohani agar dapat menciptakan kehidupan yang fungsional dan bernilai bagi individu dan lingkungannya. (Suripto, 2017, p. 6).
Seharusnya bagi masyarakat demokratis sangat penting untuk mengatasi konflik semisal masalah antar-agama melalui pendidikan, dengan arti memperkuat gagasan pendidikan, ideal toleransi dan penghormatan melalui hak asasi manusia. Karena sejatinya dalam tulisan Wibowo. & Ghazali (2011, p. 65), Negara yang menganut sistem demokrasi artinya harus siap melewati masa-masa yang panjang karena demokrasi bukanlah sistem permanen, tetapi sebuah proses tiada akhir (never ending process) dan suatu metode guna mencapai tujuan bernegara.
Gordon & Arnstein (2017, p. 2), mengingatkan lewat pedoman UNESCO bahwa pendidikan antar agama bertujuan untuk secara aktif membentuk hubungan antara orang-orang dari berbagai agama. Mereka menekankan bahwa agama adalah lintas budaya dan internal yang beragam, karena mereka berinteraksi dengan praktik-praktik dan nilai-nilai budaya antara satu dengan lainnya.
Volume x Nomor x Edisi Juni/Desember Tahun P-ISSN : 2541-3686 E-ISSN : 2746-2447
Seiring berjalannya waktu, pendidikan agama mengalami perkembangan menjadi pendidikan keagamaan. Jika pendidikan agama menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama, maka pendidikan keagamaan bertujuan untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam agama. Pendidikan agama juga menekankan aspek toleransi sehingga tidak hanya memahami satu agama saja, tetapi bagaimana mereka sama-sama saling menghormati antar umat beragama, hasilnya adalah kepekaan terhadap sosial dan lingkungan sekitar. (Imronudin, 2021, p. 47).
Dengan kata lain, studi agama ditekankan sebagai satu bidang kajian ilmiah dengan pendekatan historis – empiris – kritis. Perubahan sistem penyelenggara pendidikan mesti dilakukan sehingga memberikan basis kuat, kelemahannya karena hanya kalangan intelektual saja yang dapat menikmati studi masing-masing agama, mereka yang bukan berlatar belakang intelektual tidak bisa menikmati kajian interreligious tentang “memahami perbedaan”, di sini perlunya kesadaran, dukungan dan penerimaan pemuka agama, bahwa sebagaimana yang dikatakan Nurcholish Madjid, realitas kehidupan beragama yang pluralistik adalah pertalian sejati dalam ikatan keadaban.
Penelitian Yusuf & Sterkens (2013, p. 3), telah mengungkapkan bahwa pendidikan keagamaan dibedakan menjadi beberapa varian dan ditinjau dari aspek kognitif, afektif, dan attitude. Secara kognitif, pendidikan model mono-religius bertumpu pada cara memberikan pengetahuan atas satu agama tertentu kepada seseorang, tetapi agama lain diikutsertakan hanya sebagai klaim kebenaran tradisi agama tertentu. Secara afektif, model mono-religius ditujukan untuk meningkatkan minat dan melibatkan siswa pada suatu agama tertentu. Dalam hal sikap (attitude), model ini dimaksudkan untuk mendorong keterlibatan siswa dalam aktivitas keagamaan tertentu serta membentuk sikap dan perilaku siswa sesuai dengan norma dan ajaran agama tertentu.
Pada model multi-religius menitikberatkan pengenalan kepada banyak agama sebab kebutuhan memahami kemajemukan agama dalam pandangan yang positif. Model multi-religius ini menekankan verifikasi terhadap tradisi berbagai agama dalam dan keyakinan agama direpresentasikan dengan cara mereka sendiri. Secara afektif, model multi-religius bertujuan untuk menumbuhkan ketertarikan siswa dalam mempelajari berbagai agama. Dalam hal sikap, model ini berusaha untuk menumbuhkan sikap saling menghormati terhadap pemeluk agama yang berbeda.
Fokus pendidikan interreligious secara afektif adalah komunikasi antar penganut agama yang berbeda. Ciri-cirinya adalah usaha mengungkapkan keunikan tradisi keagamaan dan melakukan evaluasi kemajemukan agama dalam konteks positif. Model ini bertujuan untuk menumbuhkan sikap yang terbuka dalam menerima dan berdialog dengan agama lain. Dalam dialog, setiap peserta didik belajar untuk mengadopsi perspektif tradisi keagamaan masing-masing. Dalam
dialog-dialog yang dibangun, siswa mendiskusikan agamanya sendiri dan agama- agama lain melalui berbagai perspektif.
Ini dapat dibuktikan melalui penelitian Gordon & Arnstein (2017, p. 1), perkembangan terkait pendidikan interreligius di Amerika Serikat (AS) misalnya, melalui Komunitas Antar Agama Interfaith Council of Metropolitan Washington (IFC/IFCMW), yaitu organisasi organisasi-organisasi yang dibuat dan dipimpin oleh keluarga Yahudi/ Kristen yang beragama ganda.
Mereka menyatakan, gagasan ini memiliki paradigma, bahwa keluarga dapat memiliki dua keyakinan yang berbeda dalam satu rumah tangga dan bahwa - dengan rasa hormat dan pendidikan - keluarga dapat menjadi harmonis, agama dapat ditularkan, dan toleransi secara luas dipupuk.
Miniaturnya khusus untuk AS dan untuk keluarga dengan warisan Yahudi dan Kristen, bangunan dan strukturnya memiliki potensi yang signifikan untuk dapat beradaptasi dengan kombinasi agama lain, budaya dan negara lain. Keluarga multi-budaya, dan khususnya antar agama saat ini membutuhkan strategi pendidikan baru untuk membantu mereka memahami akar budaya mereka dan mengidentifikasi dan memperjelas aspek apa dari warisan mereka yang ingin mereka pancing dan pindahkan ke anak mereka.
Pendidikan interreligius merupakan paradigma pendidikan mutakhir untuk pendidikan agama, yaitu pendidikan “dual-agama” “non doctrinaire” Tidak kaku dikhususkan untuk doktrin agama atau teori tertentu. Kata “interreligius” memiliki kesamaan dengan multikulturalisme, dan pluralisme, yakni sebagai pondasi dasar untuk masuk ke ruang pendidikan interreligius sehingga ruang saling memahami (mutual-understanding) dan menciptakan integrasi sosial antar umat beragama menjadi kenyataan, lalu menghasilkan masyarakat yang memiliki keselarasan fungsi nilai-nilai universal.
Sosiolog Jean-Paul Willaime mencatat dan senada juga dengan penelitian (2021, p. 52), bahwa demokrasi liberal memberikan panduan dalam pendidikan agama dengan mengakomodasi hak-hak dan kebebasan mereka dalam beragama. Semua Negara eropa “apapun sistem hukumnya” berusaha memberikan kebebasan terkait keyakinan agama dan menghormati hati nurani siswa dan keluarga, di saat yang sama mendidik mereka dengan kebebasan pemikiran dan sikap kritis.
Dengan demikian, ditemukan bahwa Negara yang menganut sistem pendidikan agama yang berbeda di sekolah mereka akan “belajar menghormati semua orang, apapun agama mereka” Pendekatan ini menghasilkan kebebasan berpikir kritis, menghalangi hegemoni agama, dan identitas agama.
Pondasi untuk masuk ke dalam pendidikan interreligius, yaitu dengan memahami secara utuh ide pluralisme, multikulturalisme, dan interreligius. Jika salah satu dari kata plural dan multikultural ditambahkan imbuhan Isme, tentu memiliki arti yang berbeda. Pengertian pluralisme menurut penelitian Syarifuddin (2006, p. 4) yaitu pemahaman atas keberagaman yang menekankan entitas perbedaan setiap masyarakat, tetapi kurang memperhatikan interaksinya.
Volume x Nomor x Edisi Juni/Desember Tahun P-ISSN : 2541-3686 E-ISSN : 2746-2447
Sedangkan multikulturalisme adalah pemahaman yang menekankan interaksi dengan memperhatikan keberadaan sikap kebudayaan sebagai entitas yang memiliki hak-hak yang setara sehingga secara normatif yang akan melahirkan sikap toleransi, kerukunan, saling menghargai, dan hak-hak masing-masing kebudayaan penyusun suatu bangsa (Nughroho, 2016). Dalam istilah "inter" dalam pendekatan religius versi Durka (2016, p. 1), berarti memahami posisi religius seseorang dalam kaitannya dengan kemungkinan-kemungkinan religius lainnya.
Dalam teologi pluralisme misalnya, setiap manusia diajarkan bahwa menjadi religius adalah tugas etis bersama, yaitu menjalankan kehidupan dengan bertanggung jawab secara global. Dengan demikian semua umat beragama bisa saling menghidupkan dan memperbaharui nilai-nilai universal.
Paul. F. Knitter berpendapat, dari pluralisme dapat diambil pelajaran bagaimana agama-agama dapat berdialog secara jujur dan terbuka sehingga dapat memberikan sumbangsih penting dalam menanggulangi penderitaan manusia dan kerusakan lingkungan yang akut. Juga Wilfred Cantwell Smith, menurutnya pluralisme agama merupakan tahap baru yang sedang dialami dunia agama-agama. Syarat utama tahapan ini adalah kita semua diminta untuk memahami tradisi keagamaan lain di samping tradisi keagamaan sendiri. (Philips, 2016, p. 11).
Dalam perkembangannya, Faizin (2013, p. 194), membagi pluralisme agama di Barat terbagi menjadi 2 mazhab, teori global (global theory) dan kesatuan transendensi agama (transcendent unity of religions). Global Theory menurut beberapa peneliti, misalnya Peter Bayer dalam Religion and Globalization dan Jams A. Becford dan Thomas Luckman dalam The Changing Face of Religion – lahir disebabkan tuntutan modernisasi dan globalisasi. Konsep bebas geografi, kultural, ideologis, teologis, kepercayaan ditawarkan karena agama dianggap akan berevolusi dan akan saling mendekat, pada akhirnya tidak ada perbedaan satu dengan lainnya.
Transcendent unity of religions, adalah pendekatan religius filosofis dan membela eksistensi agama-agama. Bagi kelompok yang dicetuskan oleh Rene Guenon, TS. Eliot, Frithjof Schuon, Louis Massignon, Seyyed Hossein Nasr, dan William C.Chittick ini, agama tidak bisa diubah begitu saja dengan mengikuti zaman globalisasi, zaman modern atau postmodern yang telah meminggirkan agama. Agama tidak dapat dilihat dari perspektif sosiologis maupun historis dan tidak pula dihilangkan identitasnya.
Sedangkan dunia Islam sudah memperkenalkan pluralisme melalui rumusan teologis. Pluralisme aturan Tuhan yang tetap sehingga tidak bisa dilawan dan diingkari. Dasar pluralisme adalah pengakuan keberadaan sosial – budaya dan agama sebagai ketetapan Tuhan yang tidak berubah (Qs. 5: 44-55). Di dalam al Quran (Qs. 2: 136, 4: 163-165, 45: 16-18) memerintahkan agar umat muslim mengimani semua Nabi, baik yang disebutkan dalam al Quran atau tidak. Dengan demikian, agama tidak boleh dipaksakan, bahkan isyarat al Quran menyatakan
tentang penganut berbagai agama, asalkan percaya kepada Tuhan dan hari Kemudian, berbuat baik semuanya akan selamat (Q.S. 2:62, 5:16).
Dalil pokok pluralisme agama menurut Abdul Aziz Sachedina dalam The Islamic Roots for Democratic Pluralism dikutip oleh Ali (2003, pp. 4-5), terkait hubungan keyakinan pribadi dan proyeksi public, al Quran tidak ikut campur mengenai keyakinan pribadi, otoritas tersebut mesti berdasarkan keyakinan intern setiap individu. Sedangkan dalam proyeksi publik menganut prinsip koeksistensi keinginan mengakui komunitas lain dalam mengurus agama mereka secara berdampingan.
Menurut John Bowden di dunia yang pluralis ini harus ditanamkan sikap inklusif dalam keberagamaan bagi setiap individunya. Ia mengusung ”etika global” sebagaimana Hans Kung dan Yayasan Etika Globalnya. Etika global juga dibuktikan dalam ”Deklarasi menuju Etika Global” dan disetujui parlemen agama-agama di Chicago di tahun 1993. Pendekatan ini dilakukan karena berkeyakinan bahwa umat manusia dan agama besar, pemimpin, pembesar agama, guru dengan sarana yang dimiliki mampu memberikan dukungan terhadap tuntutan nilai ”etis mendasar” bagi semua agama, seperti ”Tidak ada pembunuhan, pencurian, amoralitas seksual, dan kebohongan.” (Boase, 2005, p. 18).
Pertama-tama, kesabaran, toleransi, dan pemahaman akan dibutuhkan, semangat kerjasama dengan mempertimbangkan semua faktor yang telah dijelaskan di atas dan keinginan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Kedua, bahkan lebih sulit, akan ada kebutuhan untuk tidak hanya terlibat dalam dialog yang sopan tetapi juga siap untuk terlibat dalam argumen, untuk mengatasi perbedaan, dan memang berubah.
Jika demikian, wajah pendidikan akan mengalami konstruksi dan langkah- langkah aktual untuk meminimalisir pendidikan agama yang tekstualis eksklusif – radikal pada satu sisi, dan pentingnya mewujudkan wajah keberagamaan yang sejuk, toleran, pluralis dan inklusif, di tengah realitas masyarakat Indonesia yang multikultur, baik ditinjau dari segi agama, budaya, afiliasi politik, ekonomi dan pengkategorian lainnya, sekaligus untuk menunjukkan bahwa sejatinya, agama jalan cinta dan kedamaian, perdamaian, dan sangat menjunjung tinggi pluralisme dan merekomendasi pola keberagamaan inklusif. (Susanto, 2014, p. 4).
Karena pemahaman konsep secara parsial dan ketidaktahuan tentang dasar- dasar pendidikan interreligius memungkinkan timbulnya penafsiran dan penyimpangan praktek pendidikan serampangan dan jauh dari visi pendidikan interreligious. Oleh karena itu penyebaran informasi tentang pendidikan interreligious kepada semua pihak yang berkepentingan perlu mendapat perhatian dan harus diupayakan secara terencana dan sistematis.
Volume x Nomor x Edisi Juni/Desember Tahun P-ISSN : 2541-3686 E-ISSN : 2746-2447

## WACANA MODERASI BERAGAMA DI RUANG PUBLIK: SOLUSI PERDAMAIAN ANTAR UMAT BERAGAMA
Moderasi beragama suatu keniscayaan bagi umat manusia. Hadirnya ruang publik yang terbuka dalam ungkapan Naamy & Hariyanto (2021, p. 53), memberikan fasilitas berlebih dalam merangkul kebebasan berpendapat, tanpa adanya kekangan. Semestinya moderasi beragama menjadi common sense masyarakat. Moderasi Beragama harus menjadi wacana yang mengisi ruang-ruang kemanusiaan di bawah bayang-bayang radikalisme.
Ini sebagai fitrah manusia, yaitu mendambakan kerukunan dan kedamaian. Hanafi (2008, p. 38), menyarankan untuk mencapai impian setiap insan, diperlukan keadaan yang membentuk bangunan toleransi kerukunan umat beragama yang hakiki. Kerukunan dan toleransi yang hakiki tidak bisa dibentuk dengan cara pemaksaan dan formalisme, jika demikian yang terjadi, maka akan terjadi toleransi dan kerukunan “semu.” Toleransi dan kerukunan sejati dimulai dari kesadaran nurani dan inisiatif semua pihak yang terlibat di dalamnya.
Menurut Abdul Moqsith Ghazali, setiap agama memiliki hak yang sama dalam menjalani kehidupan beragama. Agama lain juga bisa eksis dalam segala bidang karena setiap agama memiliki konteks artikulasinya sendiri-sendiri. Adanya realitas perbedaan syarῑ’at sebagai bukti, bahwa agama tidaklah sama. Gagasan pluralisme agama menghendaki setiap umat beragama untuk meyakini agamanya sendiri dan memberikan pengakuan aktif keberadaan agama lain, artinya pengakuan eksistensi agama-agama lain sebagaimana eksistensi agama yang dianutnya. (Umi Sumbulah, 2010, p. 179).
Pada dasarnya setiap agama ramah dan santun terhadap perubahan sosial – kulturalnya. Perbedaan pemahaman tentang agama itulah memunculkan sikap sebagian umat beragama tidak toleran dan melakukan kekerasan atas nama agama. Sudah seharusnya filosofi pendidikan agama yang membenarkan agamanya sendiri tanpa ingin menerima keyakinan lain perlu dikritisi, dibenahi, dan dilakukan reorientasi. Cara pandang masyarakat tentang agama lain harus “dibongkar” agar tidak lagi menganggap agama lain salah dan bukan jalan keselamatan. Jika tidak dibenahi, pasti akan merusak harmonisasi agama dan menghilangkan sikap saling menghargai sehingga menimbulkan konflik dan pengakuan soal eksistensi agama yang dianut.
Terlebih-lebih dalam masyarakat yang pluralistik, hubungan antar umat beragama begitu kental dalam mewarnai kehidupan sosial-politik. Terkadang bisa menimbulkan konflik yang tidak kalah dahsyatnya di antara kelompok masyarakat. Di sinilah faktor keagamaan mengandung paradoks. Disatu sisi agama bisa menimbulkan energi perekatan antar manusia, tetapi disisi lain, bisa menimbul energi perpecahan di antara golongan masyarakat (Komaidi, 2005, p. 6).
Bagaimana tidak demikian, (Wahid, 2007, p. 286), menyatakan bahwa agama selalu bertitik tolak pada pandangan normatif yang diajarkan oleh Kitab Suci-nya. Terlebih kalau hal yang normatif dituangkan dalam bentuk hukum agama (syarῑ’ah)
dalam Islam dan hukum cannon dalam Kristen. Hukum agama bersifat abadi, dengan merubah hukum tersebut, maka telah mengusik kebenaran yang dibawakan oleh agama tertentu. Bahwa kaum muslimin telah mengembangkan teori hukum agama (ushūl al fiqh), tetapi tidak menutup kenyataan, antara ruang publik yang menganut demokrasi dan syarῑ’ah memang terdapat perbedaan yang esensial.
Dalam ruang publik yang demokratis, justru sebaliknya dari ajaran agama, yakni membuka ruang seluas-luasnya bagi perubahan nilai oleh masyarakat. Ini menjadi ancaman tersendiri dalam agama. Misalnya, masalah perceraian gereja katolik Roma dan masalah perpindahan agama ke agama lain di agama Islam. Perceraian dalam agama Katolik berarti merusak kesucian perkawinan yang telah diberkati Tuhan dalam pandangan Katolik, sedangkan berpindah agama berarti penolakan kepada kebenaran Allah sebagai Dzat Yang Maha Besar (konsep tauhid), tidak dibenarkan karena pelakunya bisa diancam mati.
Namun, masyarakat yang demokratis tidak demikian. Kebenaran merupakan hak individu warga masyarakat dan justru harus ditegakan dengan segala konsekuensinya. Artinya, ruang publik yang demokratis menganut keberadaan nilai universal agama-agama, yakni menyamakan derajat dan kedudukan warga negara di mata undang-undang, asal-usul etnis agama, jenis kelamin, bahasa ibu.
Dalam bahasa Abdurahman Wahid (2007, p. 287), bahwa fungsi transformatif yang dibawakan oleh agama bagi demokratisasi kehidupan masyarakat, harus berawal dari transformasi bagian dalam masing-masing agama. Transformasi kulit luar yang tidak bertumpu pada bagian dalam di lingkungan lembaga atau kelompok keagamaan hanyalah sesuatu yang dangkal dan temporer saja, seperti “demokrasi” Pakistan sebagai negara di tahun 1950-an.
Berdasarkan kerangka teori Jean Piaget, Lawrence kohlberg, dan Jams Fowler dikutip oleh Hardianto (2014, p. 7), tentang pendidikan toleransi dan pluralisme bahwa solusi konkret adalah pendidikan interreligius, sebab akan terjadi perjumpaan peserta didik dengan keberagaman baik agama, suku, maupun ras. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pendidikan interreligiusitas mengantar siswa-siswi menjadi insan yang terbuka dan toleran. Pendidikan interreligiusitas ini dapat dimasukkan dalam kurikulum pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan serta program sekolah.
Mereka akan mendapatkan apa yang tidak ditemukan di sekolah yang menganut mono-religius; pertama, pertemuan dan pengalaman bersama, yakni pengalaman konkret hidup bersama dengan orang yang berbeda, artinya perjumpaan dengan keberagaman, baik segi agama, suku, dan ras. Kedua, pengetahuan, yaitu tentang menghilangkan egosentrisme untuk memahami perbedaan yang ada. Ketiga, sharing dan dialog. Berbekal pengetahuan dan pengalaman, mereka akan saling menerima dan menghargai perbedaan yang ada.
Di Indonesia (khususnya sekolah-sekolah negeri) menyatu dengan struktur kekuasaan. Jika pemerintah menginginkan keberadaan moderasi beragama berjalan dengan baik dan memberikan basis perubahan yang kuat, maka pelibatan sistem penyelenggara pendidikan agama di sekolah menjadi hal yang sangat penting.
Volume x Nomor x Edisi Juni/Desember Tahun P-ISSN : 2541-3686 E-ISSN : 2746-2447
Pemerintah harus turun mengintervensi dengan tujuan-tujuan yang diharapkan, dengan begitu kekuasaan dan sekolah ikut serta dan terlibat aktif dalam membina sikap keagamaan yang pluralistik melalui pembelajaran Agama. (Marzuki, 2001, p. 9).
Keterlibatan struktur penguasa dan organisasi keagamaan telah dibuktikan dalam penelitian Yusuf & Sterkens (2013, p. 3), bahwa pendidikan agama di sekolah- sekolah Islam sejalan dengan yang diinginkan pemerintah, yaitu model mono- religius. Begitu juga dengan sekolah Islam yang berafiliasi dengan organisasi keagamaan turut andil memperkukuh model mono-religius ini. Bahkan, sekolah- sekolah Islam mendedikasikan waktu untuk pendidikan agama sekitar tiga hingga empat kali lebih banyak daripada waktu yang disyaratkan oleh pemerintah. Organisasi Islam menerapkan kurikulum tambahan untuk memperkuat ketaatan siswa dalam ibadah keagamaan.
Sebagian sekolah Katolik di Jawa Barat menjadi satu dari banyak sekolah yang menerapkan model interreligius, sementara yang lain tetap menggunakan mono-religius. Kondisi ini menggambarkan, bahwa organisasi keagamaan akan mengikuti aturan pemerintah karena mereka sepakat untuk menerapkan model yang sama. Pada sekolah Hindu tidak banyak perbedaanya. Pemerintah sangat berpengaruh dalam kebijakan pendidikannya, sekalipun organisasi keagamaan Hindu memberikan ruang dialog antar agama, tetapi mereka lebih memilih mono- religius bagi pendidikannya, meskipun sebenarnya mereka inklusif dengan pendidikan semua agama di sekolahnya.
Menurut Iqbal (2014, p. 7), pendidikan mono-religius harus diubah menjadi multi-religius dan inter-relgius. Model ini hanya akan mengajarkan agamanya sendiri, artinya membuat orang “buta” tentang agama lain dan bersikap pasif terhadap keragaman. Model pendidikan mono-religius juga rentan terhadap ideologi radikal. Pendidikan model ini minim variasi dalam memberikan ilustrasi yang holistik, karena gambaran-gambaran sempit dan cenderung hanya memuji diri sendiri, tetapi “buta” terhadap pihak lain. Metode pembelajaran agama seperti ini akan memproduksi alumni-alumni yang tidak adaptif terkait dunia yang terus berubah. Bahkan , berpotensi menjadi satu gerombolan ter ideologi tunggal yang gampang dimobilisasi, padahal pembentukan masyarakat yang plural adalah hal yang sangat mendasar, terlebih di masyarakat penganut demokrasi.
Artinya, agama tidak melulu untuk diperdebatkan dan didefinisikan, tetapi untuk diamalkan dan dihayati karena agama sesuatu yang ada di dalam diri manusia. Setiap orang berhak mengamalkan keyakinannya dan menyampaikannya kepada orang lain, dengan begitu dapat dijadikan dasar untuk saling memahami dan bersikap baik terhadap hubungan beragama dan aliran keagamaan itu sendiri.
Menjadi religius tidak perlu menyalahkan apa yang menurut sebagian penganut agama benarkan. Sikap religius ialah menjalankan kehidupan bertanggung jawab secara global, ini tugas etis bersama. Melalui pendidikan
interreligius umat beragama bisa saling terhubung dan menghidupkan sekaligus memperbaharui nilai-nilai yang sifatnya parsial menuju hal-hal yang universal.
Penerapan pendidikan multireligius dan interreligius tentu saja dilematik, kelabu, tidak putih dan juga hitam sebab problematikanya hubungan agama dan ruang publik. Bagi ruang publik yang terbuka, wacana ini harus ditelaah dalam jangka panjang karena sifatnya yang mencerahkan, esensial, dan fundamental bagi kesinambungan pergaulan sosio –kultural dan interaksi manusia. Kesinambungan hidup dapat berjalan baik secara aman, indah, dan kreatif, manakala masyarakat pendukungnya memberikan ruang toleransi bagi kemajemukan.
Bahwa hakikat beragama adalah kesadaran untuk saling mengerti, memahami, dan menerima hidup damai, saling bekerja sama untuk kesejahteraan hidup, karena hakikat kehidupan umat beragama tidak sekedar makan, minum, dan aktivitas fisik belaka, melainkan berdasarkan “kesadaran” Akal budi dari Tuhannya, dengan demikian niscaya kedamaian akan membersamai manusia.

## KESIMPULAN
Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa; pendidikan interreligius merupakan pendidikan yang menitik beratkan setiap peserta didik agar memiliki pengetahuan yang luas, bermoral dan berkepribadian luhur untuk membangun toleransi aktif antar umat beragama sesuai dengan makna harmonisasi dalam kehidupan sosial dan sebagai solusi untuk menghindarkan konflik antar umat beragama. Prinsip dasar yang ditekankan untuk menuju pendidikan interreligius yaitu pemahaman utuh tentang pluralisme, karena yang demikian berorientasi pada nilai-nilai universal, kemanusian, kebersamaan, kesetaraan, keadilan dalam hidup bermasyarakat, terutama pada kondisi masyarakat demokratis yang heterogen.
Dengan lahirnya pendidikan interreligius, maka peserta didik akan diberikan pemahaman kritis dan merefleksikan diri tentang nilai-nilai universal dan apa saja nilai-nilai yang dianut selama ini. Siswa diajak untuk mengetahui latar belakang setiap agama, tidak ditinjau dari satu pandangan saja, tetapi dari berbagai sudut keyakinan masing-masing individu. Dari sini diharapkan peserta didik mampu menghargai sesama, tetap mentaati agama masing-masing dan melampaui orientasi simbolik dan formalistik dalam beragama.
Pendidikan interreligius juga sebagai solusi dan miniatur pembelajaran di ruang publik yang terbuka. Ini kesempatan emas bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk menerapkan pendidikan yang membumi dan aplikatif karena sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang multikultural. Begitu juga para orang tua sebagai institusi terkecil agar secara bersama-sama bersikap inklusif dan bijak dalam menanggapi setiap perbedaaan. Setiap keluarga harus belajar tentang bagaimana memberikan wawasan intelektual yang “cukup” untuk menghadapi masyarakat yang demokratis.
Volume x Nomor x Edisi Juni/Desember Tahun P-ISSN : 2541-3686 E-ISSN : 2746-2447

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, M. (2003). Teologi Pluralis Multikultural. Jakarta: Kompas. Amstrong, K., & Silva, D. d. (2015). Islamophobia: Sebuah Acara Natal Yang Tak Biasa (Inggris). Bandung: Mizan. Boase, R. (2005). Islam and Global Dialogue Religious Pluralism and The Pursuit of Peace . London: Ashgate Publishing Liited, University of London.
Dede, R., & Maman, K. (2006). Metodologi Penelitian Agama Teori dan Praktik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Durka, G. (2016). The Philosophical and Theoritical Aspects Of Interreligious Education. Internasional Handbook Of Interreligious Education , 1.
Faizin, K. (2013). Kritik atas Nalar Kritis Pluralisme Agama. Jurnal Al Adalah .
Gordon, S. C., & Arenstein, B. (2017). Interfaith education: A new model for today’s interfaith families. Education (Interfaith Families), 2.
Gunawan, & Sri, L. A. (2019). Diskursus Agama Dalam Ruang Publik Menurut Jurgen Habermas. Logos: Jurnal Filsafat -Teologi , 2. GUnawan, L. A. (2019). Diskursus Agama Dalam Ruang Publik Menurut Jurgen Habermas. Logos: Jurnal Filsafat-Teologi .
Hanafi, M. (2008). Hubungan Antar Agama. Jurnal Suhuf .
Hardianto, P. D. (2014). Pentingnya Pendidikan Interreligiusitas di Sekolah Dasar.
Theologi Universitas Sanata Dharma . Hardianto, P. D. (2014). Pentingnya Pendidikan Interreligiusitas di Sekolah Dasar. Teologi Universitas Sanata Dharma , 7. Hardiman, F. B. (2003). Heidegger dan Mistik Keseharian: Suatu Pengantar Menuju Sein und Zeit. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Husaini, A. (2005). Pluralisme Agama Hram. Jakarta: Pustaka Kaustar. Imronudin. (2021). Pendidikan Interreligius Perspektif Al-Quran. Bekasi: Bahasa Cerdas Hati.
Iqbal, M. M. (2014). Pendidikan Multikultura Interreligius: Upaya Menyemai Perdamaian dalam Heterogenitas Agama Perspektif Indonesia. Sosio Didakta . Komaidi, D. (2005). Pendidikan Agama di Tengah Pluralisme Bangsa: Dari Paradigma Eksklusif ke Inklusif. Samarinda: JPI FIAU Umsam Tarbiyah. Kristiawan, D. (2020). Merengkuh yang Lain: Dialog Interreligius dan Transformasi Diri terhadap yang Lain. Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen, Vol.1 . Kuswanjoro, A. (2006). Filsafat Perennial dan Rekonstruksi Pemahaman Keagamaan. Jurnal Filsafat UGM . Marzuki. (2001). Pluralitas AGama dan Umat Beragama di Indonesia (Mencari Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi Umum). Cakrawala Pendidikan . Naamy, N., & Hariyanto, I. (2021). Moderasi Bergama di Ruang Publik Dalam Bayang-Bayang Radikalisme. Shophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir , 53.
Nazar Naamy, I. H. (2021). Moderasi Beragama di Ruang Publik Dalam Bayang- Bayang Radikalisme. Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir .
Nughroho, M. A. (2016). Pendidikan Islam Berwawasan Mutikultural: Sebuah Upaya Memabangun Pemahaman Keberagamaan Inklusif pada Umat Muslim. Mudarrisa Jurnal Kajian Kependidikan Islam , No. 1. Philips, G. (2016). Melampaui Pluralisme. Malang: Pusat Studi Agama dan Multikulturalisme.
Richard, Y., & Halomoan, S. (2021). Beyond Pluralism: Pendekatan Open Integrity Gerardette Philips Sebagai Sebuah Upaya Dialog Pluri-Religius dalam Berteologi Interreligius di Indonesia. Jurnal Aradha, Vol.1 , 2. Salleh, K., & Abd Kahar, Y. M. (2016). Element of Inter-Reigius Understanding in Islamic and Moral Education Curriculum. Islamiyyat , 38.
Suripto. (2017). Teologi Pendidikan Mutikultural. Edukasi .
Susanto, E. (2014). Spiritualisasi Pendidikan Agama Islam Menuju Keberagamaan Inklusif-Pluralisik. Jurnal Nuansa . Syarifuddin, A. F. (2006). Membumikan Multikulturalisme di Indonesia. Jurnal Antropologi Sosial Budaya Universitas Indonesia , 4. Umi Sumbulah, N. (2010). Pluralisme AGama: Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antar Umat Beragama. Malang: UIN Maliki Press. Wahib, A. (1995). Pergolakan Pemikiran Islam: Catatan Harian Ahmad Wahib. Jakarta: LP3S.
Wahid, A. (2007). Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan. Jakarta: The Wahid Institute.
Wibowo., I., & Ghazali, A. (2011). Negara dan Bandit Demokrasi. Jakarta: Kompas. Yusuf, M., & Sterkens, C. (2013). Pengaruh negara dan Organisasi Keagamaan pada Kebijakan Sekolah berbasis Agama. Masyarakat Indonesia .

## Copyrights
Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.
This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)