## JURNAL WIDYA BHUMI

## KOLABORASI MENYELESAIKAN KETIDAKTUNTASAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PTSL-K4) DI MASYARAKAT MELALUI PRAKTIK KERJA LAPANG (PKL)
Rohmat Junarto 1* , Muh. Arif Suhattanto 2
1 2 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jalan Tata Bhumi No 5 Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta * Koresponden author : Rohmatjunarto@stpn.ac.id

## ABSTRACT
The activity of registering land plots ownership from village to village faces challenges in terms of quantity and reliability of data quality. The problem of incomplete document digitization, land plots that  have  not  been  georeferenced  and/or  incompatibility  with  the  real  conditions  requires  an emphasis on improving service quality. This study aims to determine how quality control is applied to PTSL, the implementation of street vendors, and the significance of technology as a step to improve the land data quality. This research uses descriptive qualitative method. Primary and secondary data comes from a series of land registration activities or street vendors that synergize between students, instructors, and the community in Grogol Village, Gunungkidul Regency. The data analysis were done by  examining  all  research  data,  reducing  it,  and  compiling  abstractions  to  logically  proportional statements. The results show that the latest PTSL scheme emphasizes quality control as an integrated part in every stage. Public participation (academics and community) is able to realize an intact village with  the  best  quality.  Optimizing  the  use  of  digital-based  technology  is  a  necessity  in  digital transformation for electronic services. Discipline, accuracy, portability, interoperability, and spatial representation  of  land  registration  activities  are  the  keys  to  the  realization  of  guaranteed  land rights/laws.
Keywords : F ield practice; Land registration; Land data

## INTISARI
Kegiatan pendaftaran kepemilikan bidang tanah pada suatu desa demi desa menghadapi tantangan dari  sisi  kuantitas  maupun  keandalan  kualitas  datanya.  Masalah  digitalisasi  dokumen  yang  tidak lengkap,  bidang  tanah  yang  belum  tergeoreferensi  dan/atau  ketidaksesuaian  dengan  kondisi  di lapangan  memerlukan  penekanan  peningkatan  kualitas  pelayanan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  bagaimana  kontrol  mutu  diterapkan  pada  PTSL,  implementasi  PKL  dan  signifikansi teknologi  sebagai  langkah  meningkatkan  kualitas  data  pertanahan.  Penelitian  ini  menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data primer dan sekunder berasal dari rangkaian kegiatan pendaftaran tanah  atau  pun  PKL  yang  menyinergikan  antara  mahasiswa,  instruktur  dan  masyarakat  di  Desa Grogol,  Kabupaten  Gunungkidul.  Analisis  datanya  dengan  menelaah  seluruh  data  penelitian, mereduksinya,  menyusun  abstraksi  hingga  pernyataan  proporsional  secara  logis.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa skema terbaru PTSL menekankan kontrol kualitas sebagai bagian terintegrasi di setiap  tahapan.  Partisipasi  publik  (akademisi  dan  masyarakat)  mampu  mewujudkan  desa  lengkap dengan kualitas terbaik. Optimasi penggunaan teknologi berbasis digital menjadi sebuah keniscayaan dalam  transformasi  digital  untuk  layanan  elektronik.  Kedisiplinan,  akurasi,  portabilitas, interoperabilitas  dan  representasi  spasial  atas  kegiatan  pendaftaran  tanah  menjadi  kunci terwujudnya jaminan kepastian hak/hukum tanah.
Kata Kunci : Pendaftaran tanah; Praktik Kerja Lapang; Data pertanahan

## A. Pendahuluan
Landasan hukum agraria di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dikenal dengan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  tahun  1960  (UUPA).  UUPA  menggantikan hukum agraria Belanda sebelumnya yaitu Agrarische Wet tahun 1870. NKRI dengan
Vol 2, No. 1 April 2022
Received
April 1 th 2022
Accepted
April 18 th 2022
Published April 18 th 2022
berlandaskan  UUPA tersebut mendapatkan kuasa  untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam Indonesia termasuk tanah untuk  kesejahteraan sosial-ekonomi seluruh rakyat. Selain itu, UUPA tersebut diharapkan mampu menyatukan struktur penguasaan  tanah  Indonesia,  meliputi  hak  negara  atas  sumber  daya  agraria,  hak tanah adat/ulayat, dan hak kepemilikan perseorangan. Untuk menjamin kepastian hukum,  Pasal  19  UUPA  menyatakan  bahwa  pemerintah  akan  memfasilitasi pendaftaran tanah. Kegiatannya meliputi survei, pemetaan, dan pencatatan tanah; pendaftaran  dan  pengalihan  hak  atas  tanah;  dan  pemberian  bukti  hak.  Sistem administrasi  yang  berisi  batas-batas  kepemilikan  tersebut  lebih  dikenal  sebagai ‘ kadaster ’ . Sistem ini menganut sistem publikasi negatif bertendensi positif, melalui pemberian  bukti  hak  (sertipikat)  sebagai  tanda  bukti  kepemilikan.  Dalam  hal  ini, pemerintah diberi mandat untuk memberikan tanda bukti hak kepada pemilik tanah sebagai  bukti  yang  kuat  sepanjang  tidak  ada  alat  bukti  lain  yang  membuktikan sebaliknya (Wulansari dkk., 2021).
Sebagai  upaya  mencapai  kelengkapan  dan  pemutakhiran  pendaftaran  tanah, sistem kadaster Indonesia menghadapi tantangan (Mujiburohman, 2018), utamanya dalam menangani hak ulayat/adat di dalam dan di luar kawasan hutan sebagaimana diamanatkan  dalam  UUPA  (Junarto  dkk.,  2020).  Selain  itu,  karena  pendekatan pendaftaran  tanah  yang  tidak  terkoordinasi  dan  sporadis  di  masa  lalu,  sistem administrasi  pertanahan  Indonesia  sejauh  ini  menghasilkan  keluaran  yang  tidak lengkap  (misalnya  bidang  tanah  terdaftar  tidak  ter  petakan  di  dalam  peta pendaftaran  (Nurcahyo  dkk.,  2019;  Artika  &  Utami,  2020;  Ishaya  dkk.,  2021; Suhattanto  dkk.,  2021).  Pendekatan  pendaftaran  tanah  secara  sistematis  lengkap per desa dan digitalisasi dokumen pertanahan telah lama di idam-idamkan sebagai bagian  dari  sistem  layanan  administrasi  pertanahan  Indonesia.  Meskipun  upaya masa  lalu  telah  dilakukan  untuk  meraih  impian  tersebut,  yaitu  melalui  proyek- proyek yang didanai oleh lembaga donor internasional seperti Bank Dunia (1995 – 2001 dan 2004 – 2009), namun belum sepenuhnya membuahkan sistem administrasi pendaftaran yang handal (Pinuji, 2020; Mawadah, 2021).
Presiden  RI  telah  memberikan  kebijakan  yang  kuat  kepada  Kementerian ATR/BPN  pada  tahun  2016-2018  untuk  mempercepat  reformasi  kebijakan pertanahan (Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2016; Surat Keputusan Bersama tiga menteri  Nomor  25/SKB/V/2017;  Instruksi  Presiden  Nomor  2  tahun  2018).  Hal  ini mengakibatkan  pemerintah  mengeluarkan  program  pendaftaran  tanah  sistematik lengkap  (PTSL).  Program  pendaftaran  tanah  PTSL  meliputi  kegiatan  survei, pemetaan, pendaftaran dan sertifikasi seluruh batas-batas bidang tanah pada suatu desa. Program ini mempunyai ciri yaitu batas-batas bidang tanah dalam satu desa akan di survei, termasuk batas-batas bidang tanah yang telah terdaftar sebelumnya (demi  kebutuhan  pemetaan  bidang  tanah  yang  lengkap/desa).  Tujuannya  adalah untuk memastikan representasi  spasial kepemilikan bidang tanah yang  lengkap di setiap  komunitas  (RT/RW),  desa,  kecamatan,  kabupaten  dan  negara  secara keseluruhan.
Bidang-bidang tanah yang ditargetkan oleh program PTSL akan dimasukkan ke dalam empat kategori, yaitu K1, K2, K3 dan K4 (Petunjuk Teknis PTSL, 2022). Artinya, K1  mengacu  pada  bidang  tanah  yang  tidak  terdaftar  dan  memenuhi  persyaratan hukum  untuk  disertifikatkan.  K2  mengacu  pada  bidang  tanah  yang  sertifikat tanahnya tidak dapat diproses karena sedang berperkara di pengadilan atau masih terdapat konflik yang belum terselesaikan. K3 terbagi menjadi empat, K3.1 adalah bidang  tanah  yang  telah  selesai  dalam  tahap  pengumpulan  data  fisik  dan  yuridis, pengumuman  hingga  pengesahannya,  namun  belum  bersedia  membuat  surat pernyataan ter-hutang BPHTB dan PPh. K3.2 adalah bidang-bidang tanah yang tidak memenuhi  persyaratan  hukum  untuk  diberikan  sertifikat  tanahnya  karena  status kepemilikan khusus mereka, seperti hak ulayat/adat dan kesultanan, bidang tanah yang digunakan oleh orang asing atau bidang tanah dengan masalah sempadan yang belum terselesaikan. K3.3 adalah bidang-bidang tanah yang sudah terkumpul data fisiknya namun karena keterbatasan anggaran dan subjeknya tidak diketahui maka sertipikat tanahnya belum diberikan. K3.4 adalah bidang-bidang tanah yang sudah terkumpul  data  fisik  dan  yuridis  namun  karena  keterbatasan  anggaran  dan subjeknya tidak bersedia maka sertipikat tanahnya juga belum diberikan. Terakhir, K4  adalah  bidang-bidang  tanah  yang  sudah  bersertifikat  namun  belum  ter georeferensi ke peta pendaftaran.
Selama program PTSL tersebut bergulir (tahun 2017-2021), bidang-bidang tanah yang masuk kategori K2, K3, K4 tidak lagi menjadi prioritas dalam implementasi PTSL. Buktinya  adalah,  dalam  pencapaian  PTSL  tahun  2018,  program  tersebut  telah menyelesaikan  sembilan  juta  bidang  tanah,  namun  dengan  perincian  62%  masuk kategori  K1;  25%  masuk  kategori  K3;  dan  13%  masuk  kategori  K4  (BPN,  2020; Martono, 2021). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah lebih berfokus pada  area yang clear  and  clean untuk  menyukseskan  program  PTSL  daripada  memproses bidang tanah K2, K3 ataupun K4. Padahal kegiatan PTSL sejatinya adalah kesempatan emas  untuk  menyelesaikan  dan  mengklarifikasi  permasalahan,  konflik,  tumpang tindih atau pun sengketa pertanahan. Umumnya, bidang-bidang tanah yang telah terdaftar sebelumnya kurang berkualitas, karena kurang dari setengah bidang tanah yang telah terdaftar tersebut dapat diidentifikasi di peta (Deininger dkk., 2012).
Penelitian  sebelumnya  telah  membahas  berbagai  cara  untuk  mewujudkan pendaftaran tanah pada suatu desa secara lengkap seperti Kariyono (2018); Artika & Utami (2020); Aditya, dkk. (2021); Junarto dkk. (2020) dan Kusmiarto dkk. (2021). Namun  penelitian  tersebut  belum  secara  komprehensif  menyandingkan  kontrol kualitas daripada mutu layanan yang diberikan berdasarkan standar internasional. Selain itu, kantor pertanahan sebagai pihak utama sering kesulitan ketika bertindak secara  individual  dalam  menjaga  kualitas  data  pertanahan.  Lalu,  dokumen kepemilikan  tanah  yang  tersimpan  secara  manual  (basis  kertas)  atau  pun  digital sering  kali  tidak  cocok  di  lapangan.  Mengikuti updating dan  perubahan  secara berkala bukanlah tugas yang  mudah  karena  membutuhkan  sumber  daya  manusia yang banyak dan menimbulkan biaya yang mahal. Oleh karena itu, partisipasi publik
dari  pihak  akademisi  atau  pun  masyarakat  perlu  digali  sebagai  langkah  alternatif dalam pengentasan permasalahan mengadministrasikan tanah yang telah diuraikan.
Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya.  Penelitian  ini mengristalisasi langkah terbaik untuk memenuhi kekurangan penelitian terdahulu. Masalah-masalah  yang  telah  diuraikan  sebelumnya  menggugah  penulis  untuk mencari  tahu  bagaimana  praktik  pelaksanaan  PTSL  jika  dikaitkan  standar  mutu layanan  yang  telah  digariskan  oleh The  International  Organization  for Standardization (ISO)  9001:2015.  ISO  tersebut  merupakan  sertifikasi  bertaraf internasional  atas  sistem  manajemen  mutu  produk/layanan  oleh  sebuah lembaga/organisasi (Gates-Rector  &  Blanton,  2019) .  Selain  itu,  penulis  juga  akan menganalisis  bagaimana  pelaksanaan  PKL  mahasiswa  Sekolah  Tinggi  Pertanahan Nasional  sebagai  bagian  tak  terpisahkan  untuk  membangun  sistem  administrasi pertanahan yang lengkap dan berkualitas berbasis desa. Teknologi digital pun akan dibahas bagaimana signifikansinya dalam menyelesaikan permasalahan selama PKL berlangsung  dan  mewujudkan  data  pertanahan  yang  siap  elektronik  pasca  PKL dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontrol mutu diterapkan pada PTSL, implementasi PKL dan signifikansi teknologi sebagai langkah meningkatkan kualitas data pertanahan.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif (Creswell, 2013; Sugiyono, 2016; Maryudi & Fisher, 2020). Pengumpulan data primer dan sekunder didapatkan secara triangulasi melalui tinjauan literatur, wawancara, dan observasi lapangan. Langkah kerjanya yaitu: awalnya kami mencari artikel ilmiah di media internet menggunakan kata kunci pendaftaran tanah, evaluasi K2, K3 dan K4,  serta  teknologi  digital.  Setelah  itu,  kami  menelaah  data  sekunder  tersebut, mereduksinya, menyusun abstraksi dan pernyataan secara proporsional, mengenai penerapan kontrol mutu pada setiap tahapan pelaksanaan PTSL.
Disisi  lain,  kami  juga  membuka  kembali  pekerjaan  PKL  mahasiswa  di  Desa Grogol, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta untuk merumuskan  langkah  terbaik  dalam  memperbaiki  data  kepemilikan  bidang  tanah terdaftar  dan  meningkatkan  sistem  administrasi  pertanahan.  Desa  Grogol  terdiri atas enam pedukuhan, yaitu Grogol, Gerjo, Karangmojo A, Karangmojo B, Senedi, dan Tungu dengan estimasi 2500 bidang tanah (BPS, 2021).  Pelaksanaan Kegiatan PKL  di  Desa  Grogol  melibatkan  20  kelompok  mahasiswa  dan  masyarakat  (ketua RT/RW,  kepada  dusun,  pemilik  tanah)  selama  11  hari.  Kami  terlibat  sebagai koordinator  wilayah  dan  koordinator  lapangan  yang  berperan  serta  dalam mengobservasi  dan/atau  menyupervisi  mulai dari  perencanaan,  pelaksanaan,  dan evaluasi  kegiatan  PKL  sesuai  kelompok  di  desa  pada  akhir  tahun  2021.  Selain  itu, kami  memberikan  sosialisasi,  koreksi  dan  presentasi  hasil  kegiatan  berupa  daftar dan  peta  bidang  di  kalangan  masyarakat  dan  mahasiswa.  Wawancara  tidak terstruktur  pun  kami  lakukan  dengan  mahasiswa  dan  masyarakat  untuk menggali dan mengatasi kendala mendapatkan informasi data pertanahan di lapangan. Data
pertanahan tersebut berupa data fisik (letak, batas, luas, bentuk dari bidang tanah), data  yuridis  (dokumen  kepemilikan)  maupun  variabel  penilaian  harga  tanah. Langkah  berikutnya,  keseluruhan  data  yang  kami  dapatkan  dalam  rangkaian kegiatan  PKL  kemudian  kami  analisis  secara  deskriptif  dengan  mengolah  data tersebut  (reduksi,  abstraksi)  dan  kami  nyatakan  dalam  pernyataan  logis  serta menyimpulkannya.
C. Kualitas Mutu Layanan /Produk PTSL Terletak Pada Kontrol Kualitas
The  International  Organization  for  Standardization atau  lebih  dikenal  dengan ISO  sejak  tahun  2015  telah  memberikan  panduan  membuat  produk  dari  setiap kegiatan/layanan pendaftaran tanah. Tidak hanya produk pendaftaran tanah yang bermutu, tetapi juga menciptakan efisiensi kegiatan/layanan  dengan menerapkan teknologi. Tujuh langkah yang terkandung dalam ISO 9001:2015,  menurut Junarto (2021)  adalah  dimulai  dari  tahap  perencanaan,  penetapan  kriteria  dan  syarat layanan,  pembentukan  tim  kerja  atas  layanan,  pelaksanaan/proses  layanan, pelibatan pihak eksternal untuk proses/verifikasi layanan, produksi produk setelah proses  layanan  pada  taraf  internal;  pengeluaran  produk  dan  layanan  ke  pihak eksternal, dan terakhir adalah  melakukan koreksi dan perbaikan terhadap  produk yang tidak sesuai. Sebagai abstraksi daripada ISO tersebut, Junarto (2021) juga telah merangkum dalam bentuk Gambar 1.
Gambar 1. Skema pelayanan berdasarkan ISO:9001:2015 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah terkelompokkan  menjadi  dua  layanan  utama  yaitu  kegiatan  pendaftaran  tanah pertama kali (bagi bidang tanah yang belum terdaftar) dan pemeliharaannya (bidang tanah  yang  telah  terdaftar).  Selama  perjalanan  pendaftaran  tanah  di  Indonesia, telah terjadi ‘sisipan’ dan perubahan pasal teknisnya. Contohn ya, pada tahun 2016, Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/BPN  dengan  Permen  ATR/BPN  No.7/2016 ‘ingin’  menjadikan  produk/sertipikat  sejumlah  satu  lembar  dari  yang  sebelumnya delapan  lembar.  Kebijakan  tersebut  mengalami  perubahan  dengan  keluarnya Permen  ATR/BPN  No.7/2019  yang  menyatakan  meniadakan  sertipikat  selembar, namun  ‘menginginkan’  sertipikat  elektronik  (e -sertipikat).  Lalu,  perubahan ketiganya  dengan  Permen  ATR/BPN  No.16/2021  yang  menyatakan  upaya  untuk menyongsong  produk  berupa  e  sertipikat.  Upaya  tersebut  dilakukan  dengan penguatan  ‘ tools ’  dan  ‘data’  serta  kesiapan  sumber  daya  internal  khususnya  di
Sumber Masukan
Penerima Keluaran
Input
Output
Proses Prosedur, masyarakat, pihak terkait bidang bangunan infrastruktur, sosial Quality Control
Model, daftar, peta,
statistik Instansi, swasta, masyarakat, kolega
Kementerian  ATR/BPN  ataupun  eksternal  seperti  Kantor  Jasa  Surveyor  Berlisensi yang di dalamnya terdapat surveyor kadastral. Terakhir pada tahun 2022 keluarlah Petunjuk Teknis PTSL (Petunjuk Teknis Nomor 1/Juknis-100.HK.02.01/I/2022). Juknis tersebut merevisi juknis PTSL 2021 dan menekankan sinergi PTSL dengan PTPR dan desa  lengkap,  pembuatan peta  kerja  serta  meningkatkan  keseriusan pada  kontrol kualitas. Secara singkat alur kerja kegiatan PTSL terbaru tercermin pada Gambar 2.
Gambar 2. Skema Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Sumber: BPN, 2022
Berdasarkan Gambar 2, terdapat penguatan quality control ( qc ) pada beberapa tahapan  dan  siapa  yang  melaksanakannya.  Pada  tahap  1  hingga  3,  mutu  layanan dipantau oleh petugas kantor wilayah (Kanwil) dari Provinsi, dengan memperhatikan jumlah  tenaga  kerja,  analisis  beban  kerja,  kesiapan  peta  kerja,  serta gambaran/neraca  sebaran  data  bidang  tanah  pada  suatu  desa.  Lokasi  yang diprioritaskan setidaknya memiliki kecukupan peta kerja dengan mayoritas bidang tanah  belum  terdaftar.  Kemudian,  Peta  kerja  PTSL  ditekankan  untuk  bisa berintegrasi  dengan  memanfaatkan  hasil  kegiatan  Pemetaan  Tematik  Pertanahan dan  Ruang  (PTPR)  agar completeness dan reliable .  Berdasarkan  Surat  Edaran Direktur  Jenderal  SPPR  Nomor  034/SE-300.ST/II/2022,  mekanisme  integrasinya yaitu hasil kegiatan PTPR dijadikan peta kerja dalam kegiatan PTSL. Oleh karenanya, kegiatan PTPR bukan merupakan desa yang ditetapkan untuk lokasi PTSL ataupun desa yang sudah lengkap. Kemudian melalui kegiatan survei dan pemetaan PTPR di lapangan  untuk  memperoleh  bidang  tanah  yang  akan  diberikan  Nomor  Induk Sementara  (NIS).  Intinya  adalah, dengan  menumpang  susunkan  antara data  PTPR melalui NIS dan nama pemilik tanah PTPR ter-verifikasi, maka dapat dengan cepat mengidentifikasi bidang tanah yang ter- ploting baik secara kadastral atau pun data PTPR.  Kemudian  pada  tahapan  persiapan,  kontrol  kualitas  diterapkan  dengan memperhatikan ketersediaan dan kemampuan petugas lapangan. Contohnya, pada kegiatan survei pemetaan, petugas ukur rata-rata mampu menyelesaikan pekerjaan 12  bidang  per  hari  pada  kegiatan  proyek.  Sedangkan  pada  kegiatan  peningkatan
Pembentukan dan Penetapan Panitia
Ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas
Penyuluhan
Pengumpulan Data Fisik dan Pengumpulan Data Yuridis Penelitian Data Yuridis untuk Pembuktian Hak Penerbitan Sertipikat Pendokument asian dan Penyerahan Hasil Kegiatan Pelaporan Persiapan Pengumuman Data Fisik dan Data
Yuridis serta Pengesahannya Penegasan Konversi, Pengakuan Hak dan Pemberian Hak Penetapan Lokasi Pembukuan hak 1 2 3 4 5 6 8 7 9 10 11 12 13 Perencanaan QC: Kanwil QC: ASN dan Masyarakat QC: ASN & Masyarakat QC: Pusat dan Kanwil QC: Ketua Tim QC: Kanwil, Kakan, Satgas Fisik, Satgas Yuridis, Satgas Administratif, Satgas Penyelesaian K4
kualitas  data/memperbaiki  kualitas  data  (K4)  atau  pun  pengukuran  dalam  rangka pelayanan rutin rata-rata tiga bidang per hari. Oleh karenanya, ketiga faktor tersebut harus dilihat secara cermat dan teliti sebelum memutuskan suatu desa yang akan dijadikan lokasi PTSL.
Pada  tahap  nomor  4,5,6,  kontrol  kualitas  dilakukan  oleh  petugas  dari  kanwil provinsi, kepala kantor, dan satuan tugas (satgas) fisik, yuridis, administratif serta satgas penyelesaian K4. Satgas penyelesaian K4 beranggotakan sebagian satgas fisik dan  yuridis  yang  bertugas  menyelesaikan  K4,  menyiapkan  usulan  desa  lengkap, memastikan data siap elektronik serta sinkronisasi kegiatan digitalisasi dan validasi pada  lokasi  PTSL.  Satgas  lainnya  bekerja  sesuai  juknis  PTSL  2022  dengan  terlebih dahulu  mendapat  pembekalan  dan  pelatihan  serta  pendalaman  isi  juknis  oleh petugas  dari  kanwil  Provinsi.  Pada  saat  penyuluhan,  kontrol  kualitas  dilakukan dengan  menyampaikan  aplikasi  sentuh  tanahku,  adanya  K3  dan  K4  kepada masyarakat  untuk  ditindak  lanjuti.  Selain  itu,  pada  tahap  ini  terdapat  penekanan untuk pemasangan tanda batas secara bersama-sama. Lalu pada tahap nomor tujuh- 10, kontrol kualitasnya terletak pada pemenuhan surat-menyurat mengenai syarat pendaftaran  tanah,  seperti:  surat pernyataan  pemasangan tanda  batas,  dokumen kepemilikan (data yuridis); kesesuaian posisi dan bentuk bidang dengan peta kerja ( no  gap  no  overlap ),  uji  petik  data  fisik,  perubahan  NUB  menjadi  NIB  (data  fisik), penyebarluasan  pengumuman,  peninjauan  fisik  atas  tanah  yang  dimohon  serta deklarasi  desa  lengkap.  Tahapan  ini  secara  penuh  dilakukan  oleh  Aparatur  Sipil Negara  (ASN)  yang  terdiri  atas  PNS  dan  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian Kinerja  (PPPK),  Surveyor  berlisensi  dan  masyarakat.  Pada  tahapan  terakhir  yaitu nomor  11-13  secara  berurutan  dilakukan  oleh  ketua  tim/kepala  kantor,  ASN- masyarakat,  kanwil  dan  pusat.  Kontrol  kualitasnya  terletak  pada  runtutnya pencatatan sesuai daftar isian, kebenaran isi sertifikat serta pengesahannya. Selain itu,  kanwil  provinsi  dan  pusat  melakukan  verifikasi  atas  pengajuan  deklarasi  desa lengkap setiap desa yang memenuhi syarat.
Sejatinya  kontrol  kualitas  pada  setiap  tahapan  PTSL  menjadi  bagian  tak terpisahkan  dalam  membangun  data  pertanahan  yang  berkualitas  sebagaimana disebutkan  oleh  ISO:9001-2015.  Penulis  berpendapat  bahwa  dengan  penguatan kontrol  kualitas  dalam proses  pendaftaran  tanah,  maka  ‘keinginan’  untuk mewujudkan  data  siap  elektronik  pada  setiap  desa  akan  mudah  tercapai.  Kontrol kualitas tidak cukup berasal dari pihak internal, tetapi memerlukan pihak eksternal sebagai  penyeimbang  kewenangan  dan  pengawasan.  Kontrol  dari  masyarakat tersebut  penting  untuk  menciptakan  jaminan  kepastian  hak/hukum  tanah. Utamanya  dalam  menjamin  kebenaran  luas,  letak,  bentuk  bidang  tanah  sehingga sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Tentunya kontrol dari masyarakat tersebut dimulai dari kegiatan mereka dalam pemasangan tanda batas, keterbukaan dalam pemenuhan data fisik dan yuridis oleh satgas, mengawasi kebenaran subjek hak dan posisi atas bidang tanah. Seiring berkembangnya teknologi, proses kontrol tersebut  dapat  menggunakan software sentuh  tanahku,  Gistaru,  Loketku,  tanya ATR/BPN, PPID, maupun Sigtora, peta kerja berbasis citra satelit atau gambar foto
udara dari Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) (Junarto, 2020; Fadli, 2021). Sehingga, ketika batas bidang tanah satu desa telah ter petakan lengkap, maka peluang terjadi sengketa atau konflik pertanahan menjadi nihil.

## D. Best Practice Perbaikan Data Pertanahan
Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Grogol, mayoritas bidang tanah di desa sudah memiliki sertifikat tanah hasil dari program Ajudikasi tahun 2008 yang dibiayai oleh Bank Dunia melalui proyek Land Management and Policy Development Project ( LMPDP )  (Kades,  2021).  Namun  demikian,  masih  terdapat  permasalahan seperti  data  pertanahan  (spasial  dan  tekstual)  pada  layanan  elektronik Komputerisasi  Kantor  Pertanahan  (KKP)  tidak  benar,  data  tersebut  tidak  sesuai dengan data fisik di lapangan dan belum terintegrasi. Selain itu, masih terdapatnya bidang tanah yang belum terdaftar akibat adanya kendala di masa program Ajudikasi berjalan, seperti keterlambatan penetapan SK Tim Ajudikasi dan penunjukan lokasi, pembatalan  pengurusan  sertifikat  karena  tidak  sanggup  membayar  BPHTB,  serta adanya  sengketa/komplain  atas  pengumuman  hasil  pemetaan  dan  pengukuran (Kementerian  Keuangan,  2009).  Permasalahan  tersebut  membutuhkan  perbaikan data pertanahan agar kualitas datanya menjadi sangat baik. Atau dengan kata lain, perlu  peningkatan  kualitas  data  pada bidang  tanah  terdaftar  terpetakan sebagian belum  validasi  (KW1,  KW2,  dan  KW3)  dan/atau  bidang  tanah  terdaftar  sebagian masih melayang ( flying parcel ) (KW4, KW5 dan KW6) (Mawadah, 2021).
Upaya  perbaikan  dan  peningkatan  kualitas  data  pertanahan  di  Desa  Grogol menyesuaikan  tahapan  seperti  Gambar  2,  yaitu  melalui  tahap  perencanaan, penetapan  lokasi,  persiapan,  pembentukan  dan  penetapan  tim  instruktur  dan mahasiswa, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan variabel penilaian tanah, serta penyusunan  peta  dusun-desa  dan link data  atribut.  Pada  tahap  perencanaan, penetapan lokasi dan persiapan dilakukan kegiatan seperti pengalokasian anggaran, penyiapan  peta  kerja,  survei  pendahuluan  serta  koordinasi  awal  dengan  pihak kantor  desa  dan  kantor  pertanahan.  Kontrol  mutu  yang  dilaksanakan  dengan mengecek persil unduh Geo-KKP, ketersediaan persil blok PBB, penyelesaian peta kerja melalui pekerjaan studio kampus STPN. Tahap selanjutnya yaitu penetapan tim instruktur dan taruna. Ketua STPN menetapkan SK berdasarkan analisis beban kerja yang  sebelumnya  telah  dibuat.  Analisis  beban  kerja  tersebut  diperoleh  dengan membandingkan jumlah mahasiswa, instruktur, anggaran serta bidang tanah yang ditargetkan. Tahap ini menghasilkan pembagian tiap regu terdiri atas 7-8 mahasiswa dengan target  100-130 bidang  yang  akan di  supervisi  oleh  instruktur,  koordinator instruktur  dan  koordinator  wilayah.  Pada  tahap  penyuluhan,  kegiatan  yang dilakukan  adalah  terkait  tujuan  dan  manfaat  dilaksanakannya  PKL.  Kontrol  mutu yang  ditekankan  yaitu,  pelibatan  masyarakat  dalam  perizinan  bidang  tanahnya disurvei, penyiapan basecamp , pemasangan batas, penunjukan dan kehadiran pada waktu  pelaksanaan  PKL.  Berikutnya,  pada  tahap  pengumpulan  data  fisik  terdapat penekanan  dalam  hal  metode  pengukuran  dan  pemetaan  yang  diterapkan, penggunaan  alat,  kedisiplinan  mengisi daftar  isian/laporan  kinerja.  Terakhir,  pada
tahap pembuatan peta pendaftaran berbasis desa, terdapat penekanan dalam hal bidang  tanah  terbebas  dari  kesalahan.  Untuk  mempermudah  dalam  mengetahui permasalahan dan solusi yang diterapkan pada perbaikan kualitas data pertanahan di Desa Grogol, dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Upaya perbaikan kualitas data pendaftaran tanah Kualitas data pertanahan Solusi Peningkatan KW1 Data digital di KKP memerlukan sedikit koreksi pada data tekstual dan sedikit reposisi pada data spasial untuk menghindari tumpang tindih dengan bidang tanah yang terdaftar KW2 Data digital di KKP memerlukan koreksi, dimulai dengan menggambar ulang data fisik (data ukuran untuk membuat posisi, jarak, luas poligon dan kedekatan bidang individu dapat diterima) KW3 Selain revisi data digital, juga memerlukan penelusuran data fisik untuk menggambar ulang, penyesuaian spasial dan penelusuran tekstual KW4 Melakukan validasi bersama masyarakat, survei lapangan, dan wawancara dengan pemilik tanah KW5-KW6 survei kadaster dapat diterapkan untuk membatasi batas tetap persil yang tidak terdaftar
Sumber: Analisis Data Primer dan Sekunder, 2021
Jika sertifikat tanah tidak memenuhi kriteria kualitas spasial (KW2), data harus diekstraksi dan angka pengukuran digambar ulang untuk membuat posisi, jarak, luas poligon  dan  kedekatan  bidang  individu  dapat  diterima.  Jika  sertifikat  tanah  tidak memenuhi kriteria kualitas spasial dan konsistensi logis (KW3), diperlukan revisi data elektronik  dan  penelusuran  dokumen.  Perlakuan  pada  KW2  dan  KW3  dapat bervariasi  mulai  dari  menggambar  ulang  (perlakuan  1),  penyesuaian  spasial (perlakuan  2)  dan  pelacakan  dokumen  (perlakuan  3).  Pelacakan  dokumen melibatkan  pelacakan  kembali  dan  pemeriksaan  dokumen  pada  daftar  isian. Kegiatan lapangan untuk peningkatan kualitas sertifikat tanah dengan KW4 meliputi validasi  masyarakat  (perlakuan  4),  kunjungan  lapangan  (perlakuan  5)  dan wawancara dengan pemilik tanah (perlakuan 6). Kelas terakhir, KW5, mengacu pada sertifikat  tanah  yang  tidak  diselesaikan  dengan  perlakuan  lain.  Bidang  tanah tersebut  di  desa  belum  berhasil  didaftarkan  di  masa  lalu,  karena  statusnya  yang belum  dikonfirmasi  atau  belum  terdaftar.  Ketika  statusnya  telah  terkonfirmasi sebagai  bidang  tanah  yang  tidak  terdaftar,  maka  metode  perlakuan  7  (survei kadaster) dapat diterapkan.

## D.1 Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Perbaikan Kualitas Data
Kelancaran dan kesuksesan PKL tak terlepas dari berbagai hal yang mendukung keberhasilannya. Hal-hal tersebut secara garis besar dapat di kelompokkan menjadi hal  teknis  dan  non  teknis.  Triwijanto  (2021),  (Ketua  kelompok  17  Dusun  Senedi) menegaskan,  “PKL  pengukuran  dan  pemetaan  bidang  tanah  ini  memberikan keterampilan  lebih  dalam  menuntaskan  pekerjaan  BPN  di  masa  lalu”.  Selain  itu,
Relinda  (2021)  (Ketua  kelompok  18  Dusun  Gerjo)  mengutarakan,  “masyarakat senang  dengan  kehadiran  mahasiswa  dalam  mendata  kepemilikan  bidang  tanah yang  belum  terdaftar  sekaligus  menata  bidang  tanah  yang  tidak  sesuai  dengan kondisi lapangan”.
Secara teknis, keberhasilan pelaksanaan PKL didukung dengan keberadaan alat ukur konvensional dan digital yang digunakan dalam kondisi baik dan dapat berfungsi sesuai dengan fungsinya. Alat ukur yang berfungsi dengan baik tentunya akan sangat berpengaruh terhadap waktu penyelesaian pekerjaan dan kualitas hasil ukur yang dihasilkan.  Sunarto  (2021)  (Kepala  Laboratorium  Ilmu  Ukur  Tanah)  menuturkan bahwa,  ketersediaan  alat  ukur  untuk  PKL  di  Desa  Grogol  mencukupi  dan  dalam kondisi  baik,  meskipun  terdapat  beberapa  alat  yang  dicadangkan  untuk  kegiatan praktikum di kampus”. Selain itu, secara teknis keberhasilan P KL juga dipengaruhi kondisi  topografi  lapang  yang  relatif  landai  dan  tanda  batas  telah  terpasang. Meskipun demikian, penggunaan alat ukur digital seperti GNSS/GPS dengan metode RTK  masif dilakukan  oleh  mahasiswa  karena  kepraktisannya.  Selain  itu, terpasang dan  terawatnya  tanda  batas  bidang  tanah  memudahkan  tiap  regu  dalam melaksanakan  survei  dan  pengukuran  bidang  tanah.  Faktor  teknis  lainnya  yang mendukung  terlaksananya  kegiatan  PKL  dengan  lancar  adalah  keberadaan  peta dusun  yang  merupakan  produk  dari  Ajudikasi  dengan  pembiayaan  LMPDP tahun 2008. Peta inilah  yang dijadikan acuan  oleh  tiap  kelompok, selain peta kerja  yang telah dibagikan oleh instruktur untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas data pertanahan. Peta-Peta  tersebut  berguna  untuk membantu  mengidentifikasi  posisi objek bidang tanah dan juga sebagai acuan informasi pemilik bidang tanah yang akan diukur maupun informasi mengenai tetangga yang bersebelahan.
Berdasarkan  observasi  lapangan,  terdapat  faktor-faktor  yang  mempengaruhi keberhasilan  program  di  lapangan  maupun  di basecamp .  Faktor  yang mempengaruhi keberhasilan di lapangan yaitu: pertama, koordinasi dan kerja sama tim yang baik antar regu maupun antar kelompok yang bertugas di setiap pedukuhan; kedua, adanya ketepatan dalam merotasi penggunaan alat ukur berdasarkan tingkat kesulitan medan; ketiga, terdapat kekompakan dan sikap bahu membahu antar regu untuk  ikut  berpartisipasi  aktif dalam rangka  menyelesaikan  survei  dan  pemetaan; ketiga,  terdapat  petugas  pendamping  dari  desa  (ketua  RT  dan  pemuda)  yang konsisten mendampingi pengambilan data di lapangan, keempat, sikap keramahan warga  masyarakat  yang  memberikan  informasi  data  fisik  maupun  data  penilaian tanah.  Sedangkan  saat  di basecamp ,  faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan program  adalah  adanya  keramahan  dan  kepedulian  dari  pemilik basecamp.
Kepedulian dan keramahan itulah yang menciptakan suasana yang nyaman dalam pekerjaan pengolahan data di basecamp tempat tiap regu tinggal.
Terlepas dari hal-hal yang mendukung keberhasilan kegiatan PKL, terdapat pula hal-hal yang menjadi kendala selama pelaksanaan kegiatan, seperti yang terjadi saat setiap regu melaksanakan pengukuran dengan metode RTK-NTRIP. Kondisi jaringan internet untuk tujuan pengukuran bidang tanah tidak begitu mendukung dan kondisi tutupan  vegetasi  yang  cukup  rimbun.  Hal  tersebut  mengakibatkan  proses
pengambilan data koordinat di satu titik batas bidang tanah menjadi lebih lama atau bahkan  tidak  bisa  mencapai  koreksi ‘ fixed ’ .  Ramadhani  (2021)  menuturkan,
“rimbunnya  kanopi  pe pohonan  yang  mayoritas  pohon  jati  membuat  jalannya pengukuran terkendala bahkan sinyal internet sebagai metode koreksi GNSS dalam penentuan posisi ”. Kendala lainnya lebih banyak disebabkan oleh faktor non teknis, seperti  kondisi  cuaca  hujan.  Kondisi  hujan  menyebabkan  pengukuran  tidak  bisa dilaksanakan  dan  menjadikan  medan  berlumpur  sehingga  sulit  untuk  disusuri. Utamanya jika bidang yang diukur berupa lahan pertanian, ladang dan kebun. Faktor lainnya  adalah  pemilik  tanah  dan  keberadaannya  yang  sulit  untuk  diidentifikasi, terutama untuk objek tanah yang berupa tegalan. Hal tersebut tidak sempurnanya pemenuhan  asas contradicture  delimitatie. Selain  itu,  ketersediaan  informasi mengenai data transaksi dan penawaran yang tergolong transaksi wajar juga sulit diperoleh.  Hal  ini  disebabkan  karena  jarang  terjadi  transaksi  atau  penawaran. Sekalinya pun ada, transaksi tersebut biasanya antar anggota keluarga yang memiliki kedekatan sehingga kemungkinan transaksi yang dilaksanakan tidak sesuai atau di bawah harga pasar sehingga belum bisa mencerminkan harga transaksi wajar untuk kepentingan data pembanding penilaian tanah (Aminah, 2021).

## D.2. Solusi untuk Mengatasi Kendala Teknis dan Non Teknis
Ide  kreatif  dan  ketangkasan  dibutuhkan  untuk  mengatasi  beberapa  kendala teknis  maupun  non  teknis  pada  saat  pelaksanaan  perbaikan  data  pertanahan.
Contohnya ketika terjadi kendala teknis yaitu ‘keterbatasan jaringan internet ’ maka setiap  regu  berinisiatif  menggunakan  metode  kombinasi.  Metode  Kombinasi tersebut  menggabungkan  beberapa  metode  pengukuran  seperti  metode  ekstra terestris  (RTK-NTRIP),  metode  terestris  ( offset ,  polar),  metode fit  and  purpose .
Implementasinya adalah dengan melakukan pengukuran ‘suplesi’, perpanjangan jarak atau membuat titik bantu untuk basis trilaterasi, dengan catatan data koordinat yang diamati  pada  titik  pengikatan  tersebut ‘ fixed ’ .  Pada  sisi  lain,  untuk  mengatasi kendala  non  teknis,  setiap  regu  melakukan  upaya  preventif  dengan  menyiapkan payung  untuk  melindungi  alat  ukur  dari  hujan.  Jika  memang  benar-benar  tidak memungkinkan untuk melaksanakan pengukuran, tiap regu akan mencarikan waktu pengganti agar penyelesaian target bisa dipenuhi secara tepat waktu. Setiap regu juga membekali diri dengan peralatan dan pakaian yang mendukung seperti sepatu boots dan baju lengan panjang, agar dapat mengukur dengan leluasa di medan yang berlumpur ataupun ketika kondisi cuaca panas.
Data  bidang  hasil  pengukuran  PKL  ini  kemudian  digambarkan  dengan  cara menumpang  susunkan  dengan  data  bidang  tanah  yang  ada  di  peta  KKP  yang merupakan produk dari LMPDP ( Land Management and Policy Development Project ) tahun 2008. Dari hasil tumpang susun tersebut kemudian dapat di amati berbagai macam  bentuk  perubahan  yang  terjadi,  baik  itu  perubahan  geometri  maupun perubahan luas dan kemudian menganalisis berbagai penyebab perubahan tersebut (KW1-KW6).  Gambar  3,  merupakan  hasil  tumpang  susun  kegiatan  pengumpulan data fisik (bidang warna biru) terhadap bidang tanah unduh dari KKP (bidang warna merah) di wilayah RT11 Dukuh Senedi Desa Grogol.
Gambar 3. Overlay bidang tanah hasil pengukuran PKL dengan unduh persil KKP.

## Sumber: Analisis Data Primer, 2021
Pada  Gambar  3,  warna  merah  menunjukkan  data  bidang  tanah  hasil  unduh persil Geo-KKP di Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul/hasil produk LMPDP tahun 2008. Lalu, warna biru menyajikan bidang tanah hasil pengukuran PKL regu 17 yang  berjumlah  72  bidang.  Bidang-bidang  tanah  tersebut  diukur  berdasarkan penunjukan  batas  dari  pemohon  dan  Bapak  Ketua  RT11,  (Wagiyo)  selaku pendamping  pengukuran.  Pengukuran  dilaksanakan  berdasarkan  tanda  batas bidang  dan  batas  umum  ( general  boundary )  yang  masih  ada  dan  teridentifikasi dengan jelas, seperti pagar hidup dan patok beton.
Berdasarkan analisis visual dan wawancara dengan regu 17, hasil pengukuran bidang tanah oleh mahasiswa adalah benar secara akurasi dan posisi  serta faktual ter update di lapangan. Berbagai macam bentuk perubahannya yaitu pada sebagian besar geometri bidang, yaitu sekitar 34 bidang dari 72 bidang atau 47,22%. Setelah ditelusuri lebih lanjut dengan peta LMPDP yang ada di Pedukuhan, ternyata terdapat 9 bidang yang benar-benar belum terdaftar di Peta KKP (KW6). Menurut wawancara dengan  Kepala  Dukuh  Senedi  (Subarjo), “ bidang-bidang  tanah  tersebut  tidak diketahui siapa pemiliknya sehingga data yuridisnya juga tidak dapat dikumpulkan ” . Dari  keterangan  tersebut,  tiap  regu  mengasumsikan  bahwa  bidang-bidang  tanah yang belum ada di peta tersebut merupakan bidang tanah K3.3 yang hanya dapat diterbitkan nomor Identifikasi Bidang (NIB) atau NUB, namun tidak dapat dijadikan target  untuk  penerbitan  sertipikat  di  kemudian  hari,  karena  data  yuridisnya  tidak dapat  ditemukan.  Beberapa  alasan  yang  mempengaruhi  kondisi  perubahan tersebut, di antaranya:
a) perubahan bentuk tanda batas saat ini, seperti pagar atau posisi patok;
b) kesalahan penunjukan batas pada saat pengukuran sebelumnya;
c) tools yang memiliki akurasi rendah dan adanya human error sebelumnya;
d) indikasi belum ada kontrol kualitas sebelumnya.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Wagiyo ,  menyebutkan  bahwa:  “pengukuran pada  program  LMPDP  tahun  2008 dilaksanakan oleh  PT.  Tigenco  Graha Persada”.
Penulis berasumsi bahwa PT. Tigenco Graha Persada bertindak sebagai pihak ketiga atau  sebagai  pihak  yang  menyediakan  jasa  survei  dan  pemetaan  menggunakan peralatan yang berbeda dengan mahasiswa saat ini. Perbedaan alat yang digunakan tentunya akan mempengaruhi hasil pengukuran dan pemetaan. Selain itu, kondisi morfologi tanah yang berada di Gunungkidul sebagian besar berupa batuan kapur yang  mudah  terkikis  oleh  air.  Hal  tersebut  berdampak  pada  bidang  tanah  yang terdapat di bantaran sungai mudah berubah bentuk dan posisinya.
Merujuk  pada  Juknis  PTSL  2022,  untuk  pengukuran  yang  dilaksanakan  oleh pihak  ketiga,  perlu  dilaksanakannya  kontrol  kualitas  terhadap  pengumpulan  data fisik yang diambil oleh pihak ketiga. Kontrol kualitas tersebut dilaksanakan dengan memilih  sampel  bidang  tanah  secara  acak  sejumlah  5%  dari  jumlah  bidang  tanah total kemudian dibandingkan dengan hasil pengukuran pihak ketiga dan besarnya perbedaan luas hasil ukuran pihak ketiga tidak boleh melebihi ±5% dari data ukuran pembanding  hasil  pengukuran  surveyor  ATR/BPN.  Perubahan  luas  yang  bernilai kurang  dari  sama  dengan  ±5%  masih  sesuai/tidak  berubah  sedangkan  perubahan luas  yang  bernilai  lebih  dari  ±5%  di  kategorikan  sebagai  luasan  yang  tidak sesuai/berubah.  Penulis  berpendapat  bahwa  metode  kontrol  kualitas  dengan rentang ±5% masih lebar. Kontrol luas seperti yang telah disebutkan pada PMNA 3 Tahun 1997 yaitu ½ √L (L adalah Luas bidang), layak di acu kembali. Sebagai contoh, meskipun dengan luas tanah 100 m² kedua metode kontrol luas menghasilkan nilai yang sama yaitu 5 m², namun ketika digunakan untuk mengoreksi luasan 1000 m², rentang 5% cukup lebar. Perbandingan hasil koreksi luas kedua metode adalah 50:15 yaitu  antara  5% terhadap  ½  √L. Hasil  pengukuran  oleh  mahasiswa  di  Desa  Grogol setelah melalui tahap validasi tersaji pada Gambar 4.

## E. Signifikansi  Teknologi Digitalisasi terhadap Sistem Pendaftaran Tanah
Khususnya  pada  bidang  pertanahan/tata  ruang  merupakan  suatu keniscayaan  menghilangkan  kunjungan  lapangan  dalam  pendaftaran  bidang tanah  yang  belum  terdaftar.  Oleh  karenanya  perlu  ada  tuntutan  bagi  setiap surveyor  agar  mengambil  data  secara  efisien.  Tujuannya  adalah  untuk meningkatkan kualitas informasi bidang tanah yang belum terdaftar dan sudah terdaftar. Oleh karena itu, kemampuan untuk meng- input data geospasial secara langsung  di  lapangan/kantor  oleh  surveyor,  masih  memerlukan  terobosan metode  ataupun  alat  pengumpulan,  pemeliharaan  data  geospasial.  Selain  itu, seiring  dengan  membanjirnya  ketersediaan  data  geospasial  antar  instansi pemerintah,  syarat  interoperabilitas  dan  keluaran  data  geospasial  layak ditetapkan  sebagai  salah  satu  dasar  untuk  pencatatan/pembukuan  informasi bidang tanah yang terbaik. Setiap bidang tanah memiliki karakteristik dalam hal hak,  batas  dan  penggunaan  tanah  berdasarkan  kebijakan  tata  ruang  di  suatu daerah.  Oleh  karena  itu,  administrasi  pertanahan  yang  efektif  harus  mampu mempercepat  upaya  pendokumentasian,  pencatatan,  pengenalan,  dan pemantauan hubungan orang dengan bidang tanah dalam segala bentuk. Selain itu,  administrasi  pertanahan  yang  efektif  mampu  mengurangi  masalah  yang berkaitan  dengan  tanah  sebagai  akar  permasalahan  yang  memicu  konflik  dan sengketa antar individu/bangsa.
Kelengkapan  data  geospasial  dan  legalisasi  bidang  tanah  merupakan  isu yang menantang bagi setiap warga. Sekitar 70 juta dari 126 juta bidang tanah di Indonesia  sudah  bersertifikat  (BPN,  2020).  Sebagaimana  yang  telah  diuraikan bahwa di Indonesia, bidang pertanahan/tata ruang diatur berdasarkan  PP No. 24/1997. Satuan tugas khusus kegiatan pendaftaran tanah adalah: surveyor dari pemerintah atau surveyor berlisensi (BH swasta) (Wahyono & Kusmiarto, 2016). Keduanya  diberi  mandat  untuk  mengumpulkan  data  geospasial  batas  tiap bidang  tanah  dalam  satuan  pemerintahan  terkecil  yaitu  desa/kelurahan. Kemudian,  secara  paralel,  tim  yuridis  dikerahkan  untuk  mengumpulkan  dan memverifikasi  dasar  hukum  mengenai  identitas  pemilik  tanah  dan  data kepemilikan yang mendasarinya.
Pendekatan konvensional dalam
pendaftaran tanah cenderung menghabiskan  tenaga  dan  modal  uang.  Selain  itu,  lebih  dari  17  juta  sertifikat tanah  yang  telah  terbit  belum  valid  secara  spasial  dan  legal  (BPN,  2020). Meskipun  demikian,  pemerintah  Indonesia  bertekad  akan  menyelesaikan sertifikasi  tanah  bidang  baru  dan  memperbaiki  masalah  terkait  administrasi pertanahan  pada  tahun  2024  (Wulansari  dkk.,  2021).  Oleh  karena  itu,  proses pendaftaran  tanah  tersebut  setidaknya  membutuhkan  modernisasi  alat  yang sesuai dengan kebutuhan pendaftaran tanahnya.
Beragamnya  teknologi  penentuan  posisi/pemetaan  membutuhkan pemahaman  mendasar  tentang  konsep  dan  metode  penentuan  posisi. Utamanya  untuk  mendapatkan  data  geospasial  yang  mempunyai  akurasi,
representasi spasial, portabilitas, dan interoperabilitas yang baik. Akurasi dalam penentuan posisi memberikan tingkat kedekatan/kebenaran dalam pengukuran kuantitas  terhadap  nilai  yang  riil,  sedangkan  representasi  spasial  lebih  dekat kepada  gambaran  yang  direkam  oleh  teknologi  penentuan  posisi  dapat divisualisasikan.  Syarat  lain  seperti,  portabilitas  merupakan  kemampuan perangkat  lunak  sebagai  bagian  dari  teknologi  penentuan  posisi  agar  mudah untuk ditransfer dari satu perangkat keras ke perangkat keras lain. Sedangkan, interoperabilitas merupakan kemampuan sistem elektronik untuk berbagi pakai sesuai  dengan  karakteristik  data  yang  berbeda.  Standardisasi-standardisasi tersebut  lebih  menitikberatkan  pada  adanya  kesepakatan  ukuran  dan  model data  geospasial  agar  dapat  digunakan  bersama  oleh  berbagai  pihak. Standardisasi  juga  akan  diperluas  dalam  hal  tujuan  pengumpulan, fleksibilitas/kesesuaian  data  geospasial  terhadap  alat  survei  yang  digunakan dalam  memenuhi  kriteria Land  Administration  Domain  Model (Lemens  dkk., 2020; Aditya dkk., 2020).

## F. Kesimpulan
ISO 9001:2015  memberikan  panduan  kepada  instansi  Kementerian ATR/BPN yang berada di pusat maupun di daerah untuk menjamin mutu produk atas  layanan  pendaftaran  tanah  (PTSL).  Penekanan  jaminan  mutu  produk sebagaimana ISO 9001:2015 gariskan, sudah diadopsi pada berbagai peraturan seperti  petunjuk  teknis  PTSL  2022.  Penekanan  tersebut  terletak  pada  adanya kontrol  kualitas  pada  setiap  tahapan  PTSL,  mulai  dari  persiapan  hingga pelaporan. Contohnya, pada tahap penyuluhan, kontrol mutu dilakukan dengan cara  menyinergikan  layanan  PTSL  dengan  PTPR  dan  desa  lengkap,  penekanan pembuatan  peta  kerja  serta  meningkatkan  keseriusan  dalam  gerakan  tanam patok (tanda batas). Pada tahap pengumpulan data fisik dan data yuridis, kontrol mutu pun dilakukan dengan pemenuhan syarat surat pernyataan pemasangan tanda batas, pembuatan peta kerja, uji petik data fisik,  penekanan perubahan NUB menjadi NIB. Pada tahap pengumuman hingga pelaporan, kontrol mutu di berlakukan dengan penyebarluasan pengumuman, penyebutan gelar/deklarasi desa lengkap serta verifikasi atas produk/layanan. Kontrol mutu menjadi bagian tak terpisahkan dalam membangun produk pembukuan tanah yang berkualitas.
Best practice perbaikan dan peningkatan kualitas data pertanahan di Desa Grogol  berhasil  menyinergikan  antar  pihak  dengan  beberapa  tindakan.  Pihak yang terlibat yaitu ASN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Grogol, Akademisi (mahasiswa, dosen, instruktur) dan masyarakat). Tindakan untuk perbaikan dan peningkatan  kualitas  data  pertanahan  yang  telah  dipraktikkan  yaitu:  terhadap bidang  tanah  yang  sudah  terdaftar  dilakukan  dengan  penataan/ adjustmen , pengukuran  ulang ,  dan/atau  ‘ melandingkan ’ ke  peta  pendaftaran.  Perlakuan yang  berbeda  terhadap  bidang  tanah  yang  belum  terdaftar,  yaitu  dengan melakukan pengukuran dan pemetaan. Tidak dapat dielakkan bahwa kegiatan survei  atau  kunjungan  ke  lapangan  merupakan  tahapan  penting  untuk
menciptakan  sistem  kadaster  yang  lengkap  dan  berkualitas.  PKL  ini menyebutkan  beberapa  kendala  teknis  dan  non  teknis,  seperti  kesiapan  alat ukur,  kecukupan  jaringan  internet,  relief/topografi  medan,  keberadaan  tanda batas, ketersediaan peta kerja,  aktif tidaknya  kerja sama, koordinasi antar tim dengan warga serta kondisi cuaca. Era digital menawarkan optimasi penggunaan teknologi  informasi  berbasis  digital.  Teknologi  dapat  menjadi  salah  satu  kunci alternatif agar layanan pendaftaran tanah efektif, tercipta efisiensi dan berbasis elektronik. Namun demikian, beberapa prasyarat seharusnya mampu dipenuhi yaitu: akurasi, portabilitas, interopabilitas, representasi spasial untuk menjamin keandalan,  akuntabilitas,  dan  keamanan  data  pertanahan.  Kualitas  informasi bidang  tanah  yang  telah  terdaftar  menjadi  penting  bagi  pemerintah  dalam mengambil  kebijakan  pembangunan  ke  depannya.  Masuknya  investasi  dan pembangunan ekonomi akan terjamin kepastian hukumnya ketika tanah sebagai pilarnya sudah terdaftar secara benar, lengkap dan akurat.

## Daftar Pustaka
Aditya, T., Maria-Unger, E., vd Berg, C., Bennett, R., Saers, P., Syahid, H. L., Erwan, D., Wits,
T.,  Widjajanti,  N.,  Santosa,  P.  B.,  Atunggal,  D.,  Hanafi,  I.,  &  Sutejo,  D.  (2020). Participatory  land  administration  in  Indonesia:  Quality  and  usability  assessment.
Land , 9 (3). https://doi.org/10.3390/land9030079
Aditya,  T.,  Santosa,  P.  B.,  Yulaikhah,  Y.,  Widjajanti,  N.,  Atunggal,  D.,  &  Sulistyawati,  M.
(2021). Validation and collaborative mapping to accelerate quality assurance of land registration. Land Use Policy , 109 . https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105689
Aditya, T., Sugianto, A., Sanjaya, A., Susilo, A., Zawani, H., Widyawati, Y. S., & Amin, S. (2020).
Channelling participation into useful representation: combining digital survey app and  collaborative  mapping  for  national  slum-upgrading  programme. Applied Geomatics , 12 (2). https://doi.org/10.1007/s12518-019-00284-5
Artika, I. G. K., & Utami, W. (2020). Percepatan Pembenahan Data Bidang Tanah Kluster 4 melalui  Survei  Data  Pertanahan. BHUMI:  Jurnal  Agraria  Dan  Pertanahan , 6 (1). https://doi.org/10.31292/jb.v6i1.425
BPN.  (2020). Status  Pendaftaran  Tanah  dan  Pandangan  per  Provinsi. Diakses  dari https://www.atrbpn.go.id/
BPS. (2021). Kecamatan Paliyan dalam Angka 2021 . Diakses dari https://gunungkidulkab.bps.go.id/
Cresswell, L., Hinch, R., & Cage, E. (2019). The experiences of peer relationships amongst autistic adolescents: A systematic review of the qualitative evidence. In Research in Autism Spectrum Disorders (Vol. 61). https://doi.org/10.1016/j.rasd.2019.01.003 Deininger, K., Selod, H., & Burns, A. (2012). The Land Governance Assessment Framework:
Identifying  and  Monitoring  Good  Practice  in  the  Land  Sector.  In The  World  Bank (Issue April 2010)
Kementerian  Keuangan.  (2009). Laporan  monitoring  dan  evaluasi  kinerja  pinjaman  dan hibah luar negeri . Diakses dari https://www.djppr.kemenkeu.go.id/
Fadli, A. (2021). Penting, 6 Aplikasi Digital Pertanahan yang mesti anda ketahui. Diakses pada
6 April 2022, dari https://www.kompas.com/properti/
Gates-Rector,  S.,  &  Blanton,  T.  (2019).  The  Powder  Diffraction  File:  a  quality  materials characterization database. Powder Diffraction , 34 (4).
https://doi.org/10.1017/S0885715619000812
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
Ishaya,  N.  S.,  Budhiawan,  H.,  &  Widarbo,  K.  (2021).  Implementasi  Hak  Servituut  pada Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  di  Kabupaten  Bekasi. Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan , 1 (1). https://doi.org/10.31292/jm.v1i1.6 Junarto,  R.,  Djurdjani,  Permadi,  F.  B.,  &  Ferdiansyah,  D.  (2020).  Pemanfaatan  teknologi unmanned aerial vehicle ( uav ) untuk pemetaan kadaster. Bhumi, Jurnal Agraria Dan Pertanahan , 6 (1), 105 – 118. https://doi.org/10.31292/jb.v6i1.428
Junarto,  R.,  &  Djurjani.  (2020).  Pemetaan  Objek  Reforma  Agraria  dalam  Kawasan  Hutan (Studi Kasus di Kabupaten Banyuasin). Bhumi, Jurnal Agraria Dan Pertanahan , 6 (2), 219 – 235. https://doi.org/10.31292/bhumi.v6i2.443
Junarto,  R. (2021).  Strategi  modernisasi  pelayanan  digital:  Sensus  pertanahan  partisipatif dan  kolaboratif. Dalam  Sutaryono  (Ed.). Problematika  pengelolaan  pertanahan  di indonesia (h . 119-123). Yogyakarta: STPN Press Kariyono  (2018). Evaluasi    Kualitas    Data    Spasial  Peta  Informasi  Bidang  Tanah Desa/Kelurahan  Lengkap  Hasil  Pemetaan  Partisipatif .  Tesis.  Universitas  Gadjah Mada, Yogyakarta.
Kusmiarto, K., Aditya, T., Djurdjani, D., & Subaryono, S. (2021). Digital transformation of land services in indonesia: A readiness assessment. Land , 10 (2). https://doi.org/10.3390/land10020120
Lemmen,  C.,  van  Oosterom,  P.,  &  Bennett,  R.  (2015).  The  Land  Administration  Domain Model. Land Use Policy , 49 . https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.01.014
Martono, D. B., Aditya, T., Subaryono, S., & Nugroho, P. (2021). The legal element of fixing
the boundary for indonesian complete cadastre. Land , 10 (1). https://doi.org/10.3390/land10010049
Maryudi, A., & Fisher, M. (2020). The power in the interview: A practical guide for identifying the critical role of actor interests in environment research. Forest and Society , 4 (1).
https://doi.org/10.24259/fs.v4i1.9132 Mawadah, M. (2021). Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Tunas Agraria , 4 (2). https://doi.org/10.31292/jta.v4i2.143 Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan , 4 (1).
https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217
Nurcahyo,  D.  J.,  Wahyono,  E.  B.,  &  Mujiburrohman,  D.  A.  (2019).  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) di Kabupaten Ngawi. Tunas Agraria , 2 (3). https://doi.org/10.31292/jta.v2i3.43
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16
Tahun  2021  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan  Menteri  Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Petunjuk  Teknis  Nomor  1/Juknis-100.HK.02.01/I/2022  Tahun  2022  tentang  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2022
Pinuji  S.  (2020).  Perubahan  iklim,  sustainable  land  management  dan  responsible  land governance. BHUMI:  Jurnal  Agraria  Dan  Pertanahan, 6 (2),  188-200. https://doi.org/10.31292/bhumi.v6i2.430
Surat  Keputusan  Bersama  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan
Nasional.  Menteri  Dalam  Negeri,  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017; Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34  Tahun  2017  tentang  Pembiayaan  Persiapan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: PT. Alfabet Suhattanto, M. A., Sarjita., Sukayadi., Mujiburohman, D. A. (2021). Kualitas Data Pertanahan Menuju  Pelayanan  Sertifikat  Tanah  Elektronik. Jurnal  Widya  Bhumi, 1 (2),  96-100. https://doi.org/10.31292/wb.v1i2.11
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Wahyono,  E.  B.,  Kusmiarto.  (2016). Perluasan  Kewenangan  Surveyor  Berlisensi  dalam Mendukung Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia. Paper di presentasikan di Seminar  Nasional  Asas  Contradictoire  Delimitatie  dalam  Percepatan  Pendaftaran Tanah di Indonesia (Mencari Alternatif - Solusi), Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional,
Yogyakarta Wulansari, H., Junarto, R., Mujiburohman, D. A. (2021). Mewujudkan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif. Riau Law Journal , 5 (1), 61-74. http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v5i1.7875