Tresta  Viana  Dhiya  Ulhaq  Taofik,  Mohamad  Fajri  Mekka  Putra  (2023),  Tanggung  Jawab  Notaris Terhadap  Akta  Autentik  yang  Dibatalkan  oleh  Pengadilan  atas  Permintaan  Para  Pihak, (5)  8,
https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i7.2416 _ _ E-ISSN: 2684-883X Published by:
Ridwan Institute

## TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA AUTENTIK YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN ATAS PERMINTAAN PARA PIHAK

## Tresta Viana Dhiya Ulhaq Taofik, Mohamad Fajri Mekka Putra
Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia vianatresta@gmail.com, fajriputra@yahoo.com

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab Notaris dan akibat hukum terhadap Akta Autentik yang dibatalkan oleh pengadilan dengan dasar permintaan para pihak. Metode tang digunakan adalah studi kepustakaan. Alat pengumpulan data yang diimplementasikan dalam penelitian ini adalah mekanisme pengumpulan bahan hukum dengan  melakukan  pencarian  literatur  dan  informasi  lainnya  yang  dilakukan  dengan menggunakan pencarian online melalui internet dan offline melalui buku dan jurnal untuk melengkapi penelitian ini. Hasil studi menunjukkan bahwa tanggung jawab notaris yang dibatalkan oleh pengadilan yaitu berdasarkan peraturan jabatan notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya dan akibat hukumnya atas akta autentik tersebut jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuk, dibatalkan dimuka  pengadilan  terhadap  pembatalan  akta  yang  dikeluarkan  oleh  Notaris  yaitu mengakibatkan suatu akta menjadi batal demi hukum.
Kata  Kunci: Tanggung  Jawab  Notaris,  Akta  Autentik,  Pembatalan  Akta,  Pengadilan, Permintaan Para Pihak

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  find  out  about  Notary’s  responsibility  and  its  legal consequences  towards  authentic  deeds  that  has  been  canceled  by  the  court  upon  the parties’s  request.  The  method  that  used  in  this  study  is  study  of  literature.  The  data collection tool implemented in this study was a mechanism for collecting legal materials by searching for literature and other information using online searches via the internet and offline through books and journals to complete this research. The research of this study shows that Notary’s responsibility that has ben cancelled by the court is based on Law Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2014 concerning Notary Position towards material evidentiary inside the authentic deeds that has been made by the Notary and its legal consequences on the authentic deeds if the authentic deeds does not meet the requirements regarding the form, is canceled in court against the cancellation of the deed issued by a Notary, which results in a deed being null and void by law.
Keywords: Notary's Responsibilities, Authentic Deeds, Deed Cancellation, Court Proceedings, Parties' Requests
PENDAHULUAN
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 9, September 2023
Pada saat ini lembaga kenotariatan semakin banyak dikenal dengan masyarakat dan sangat diperlukan untuk membuat alat bukti yang tertulis dengan tentunya yang bersifat autentik  untuk  mengenai  perbuatan  suatu  hukum  tertentu  yang  dilakukan  oleh  para masyarakat. Dengan adanya lembaga kenotariatan dalam praktek hukum saat ini tidaklah mungkin dapat dilepaskan, karena hal tersebut sangat berguna untuk meningkatkan laju perekonomian dan sebagai kesadaran masyarakat atas hukum serta kekuatan akta autentik yang  dibuat  oleh  pejabat  yang  berwenang  (Notaris)  sebagai  memiliki  kekuatan  serta kepastian hukum yang sangat kuat dan akta autentik tersebut merupakan alat bukti yang sempurna, maka jarang sekali peraturan perundang-undangan tersebut mewajibkan suatu perbuatan hukum yang dibuat dalam bentuk akta autentik (Prayojana, 2018).
Notaris  sering  disebut  pejabat  umum  karena  Notaris  diangkat  dan  diberhentikan oleh negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah melalui menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan yaitu oleh Menteri Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia.  Notaris  menjalankan  tugas  negara  dan  membuat  akta  yang merupakan dokumen negara, sehingga tugas utama seorang Notaris yaitu membuat akta- akta  autentik  guna  melayani  masyarakat  (Haji  Said  Salim,  2015).  Filosofi  dari pengangkatan  Notaris  sebagai  pejabat  umum  yaitu  memberikan  perlindungan  dan jaminan  demi  tercapainya  kepastian  hukum.  Perlindungan  hukum  filosofi  dari pengangkatan  Notaris  sebagai  pejabat  umum  yaitu  memberikan  perlindungan  dan jaminan  demi  tercapainya  kepastian  hukum.  Perlindungan  hukum  adalah  upaya  untuk memberikan rasa aman kepada Notaris agar mereka dapat melaksanakan kewenangannya dengan  sebaik-baiknya,  dan  akta  yang  dibuatnya  dapat  digunakan  oleh  para  pihak. Disamping itu, filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai pejabat publik adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menggunakan jasanya (Haji Said Salim, 2015).
Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuat itu. Wewenang Notaris dalam pembuatan akta autentik sepanjang tidak dikecualikan kepada pihak  atau  pejabat  lain,  atau  Notaris  juga  berwenang  membuatnya  di  samping  dapat dibuat oleh pihak atau pejabat lain, mengandung makna bahwa wewenang Notaris dalam membuat  akta  autentik  mempunyai  wewenang  yang  umum,  sedangkan  pihak  lainnya mempunyai wewenang terbatas. Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut  UUJN)  telah  menentukan  wewenang  Notaris.  Wewenang  ini  merupakan  suatu batasan, bahwa Notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang tersebut (Haji Said Salim, 2015).
Bahwa akta autentik merupakan suatu pernyataan tertulis yang ditanda tangani dan dibuat  oleh  seseorang  atau  lebih  oleh  para  pihak  dengan  dihadapan  pejabat  yang berwenang (Notaris) dengan maksud untuk digunakan sebagai alat bukti yang sempurna dalam  suatu  proses  hukum  dan  kepentingan  dari  para  pihak  dalam  berkontrak.  Akta autentik berarti “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini” (Cassandra, 2023).
Bahwa fungsi dari akta autentik adalah sebagai alat bukti yang sempurna, hal ini dapat  di  lihat  dari  penjelasan  Pasal  1870  KUHPerdata  bahwa: “Suatu  akta  autentik memberikan  diantara  para  pihak  beserta  para  ahli  warisnya  atau  atau  orang  yang mendapat  hak  ini  dari  mereka,  suatu  bukti  yang  sempurna  tentang  apa  yang  dimuat didalam” . Dari uraian Pasal 1870 KUHPerdata di atas dapat diambil kesimpulkan bahwa akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang membuatnya.
Notaris menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta  autentik  yang  dibuat  oleh  dan  dihadapannya,  maka  akta  autentik  merupakan  alat bukti  yang  kuat  dan  apabila  terjadi  sengketa  di  Pengadilan  kecuali  dapat  dibuktikan ketidakbenarannya, sehingga akta Notaris memberikan suatu pembuktian yang sempurna seperti  yang  disebutkan  di  dalam  Pasal  1870  KUH  Perdata  kepada  para  pihak  yang membuatnya. Walaupun demikian Akta autentik apabila terjadi suatu sengketa terhadap akta  tersebut  maka  akta  tersebut  bisa  dibatalkan  atau  batal  demi  hukum  (Wardhani, 2017a).
Akta  autentik  yang  merupakan  alat  pembuktian  yang  lengkap  (mengikat)  berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut dianggap sebagai benar, selama kebenaran tersebut tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Akan tetapi, bilamana  dari  unsur  akta  autentik  tersebut  tidak  terpenuhi  dari  salah  satu  unsur  yang tertera  diatas,  maka  akta  autentik  tersebut  bukan  lagi  menjadi  sebagai  akta  autentik. Melainkan akta tersebut tetap masih ada hanya saja aktanya akan terdegradasi menjadi akta  dibawah  tangan,  yang  tidak  lagi  mempunyai  kekuatan  pembuktian  hukum  yang sempurna (Dalfi, 2020).
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan  akta  autentik  tertentu  yang  tidak  dikhususkan  bagi  pejabat  umum  lainnya. Bahwa  akta  yang  dibuat  dihadapan  notaris  tersebut  merupakan  bukti  autentik  yang sempurna  dengan  segala  akibat-akibatnya,  alat  bukti  itu  tidak  tergantung  pada  hukum materiil  yang  diterapkan  kepada  masyakarat,  karena  yang  terpenting  ialah  alat pembuktian tersebut dapat membuktikan dengan sah dan kuat tentang sesuatu peristiwa hukum, sehingga dapat lebih banyak kepastian hukumnya (Umbas, 2017).
Pembatalan akta Notaris melalui putusan pengadilan, bukan hanya karena akibat dari kesalahan atau kelalaian Notaris saja di dalam membuat akta. Tetapi pembatalan akta Notaris  juga  dapat  disebabkan  oleh  kesalahan  atau  kelalaian  para  pihak  yang  saling mengikatkan diri dalam akta tersebut, sehingga dengan adanya kesalahan atau kelalaian menyebabkan adanya gugatan dari salah satu pihak. Di dalam proses perdata, tidak jarang seorang Notaris berada pada kedudukan sebagai turut tergugat yang diberikan sebagai upaya  yang  dipaksakan,  karena  di  dalam  akta  notariil  khususnya Partij  Acte yang kemudian menjadi alat bukti untuk perkara perdata, Notaris tidak terlibat bahkan dilarang oleh  Undang-Undang  terlibat  dalam  suatu  perbuatan  hukum  sebagaimana  yang diterangkan dalam akta notariil yang diresmikannya (Agiasandrini & Lukman, 2023a). Keterlibatan Notaris hanya sebatas merumuskan perbuatan hukum para pihak ke dalam aktanya  selanjutnya  meresmikan  akta  tersebut.  Dipaksakannya  mendudukkan  Notaris sebagai  turut  tergugat  adalah  sebagai  upaya  untuk  memaksa  Notaris  membuatkan keterangan  seputar  aktanya  yang  sekarang  menjadi  alat  bukti  dalam  proses  peradilan (Andhika, 2016).
Hakim secara ex officio pada dasarnya tidak dapat membatalkan akta Notaris jika tidak dimintakan pembatalan, karena hakim tidak boleh memutuskan yang tidak diminta (Fransiska, 2021). Apabila dimintakan pembatalan oleh pihak yang bersangkutan, pada dasarnya  akta  autentik  tersebut  dapat  dibatalkan  oleh  hakim  asal  ada  bukti  lawan. Pengambilan  keputusan  seorang  hakim  tergantung  dari  keadaan  akta  notaris  yang dijadikan bukti tersebut, sebab tidak semua akta notaris yang dipandang salah oleh hakim harus dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan, bahkan ada juga yang cukup dinyatakan bahwa akta notaris tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (Mala, 2017a).
Asas kehati-hatian notaris dalam menjalankan jabatannya maka diperlukan kehati- hatian dari notaris itu sendiri dalam menerima suatu pekerjaan atau klien. Ketika Notaris
ragu  tentang  keterangan  yang  diberikan  oleh  para  pihak,  sebagai  notaris  berhak  dan berkewajiban menggali informasi yang lebih banyak lagi karena notaris hanya mendapat bukti formil saja. Bisa juga ketika mendapat suatu perjanjian yang bisa merugikan salah satu pihak maka dapat digali informasinya agar akta yang dibuat menjadi sempurna. Jika notaris masih ragu maka notaris bisa menolak klien tersebut jika informasi yang diberikan dianggap bias menyesatkan dan menimbulkan masalah dikemudian hari, oleh karena itu, Notaris  berhak  menolak  suatu  pekerjaan  tapi  penolakan  tersebut  bukan  berdasarkan jumlah materi (Saputra & Wahyuningsih, 2017).
Notaris harus bertindak hati-hati dan seksama dalam menjalankan semua tugas dan jabatannya yang harus sesuai prosedur dan syarat dalam pembuatan akta untuk terhindar dari terjadinya sengketa dikemudian hari. Apabila tidak berhati-hati dan tidak mengikuti syarat serta prosedur yang ada, maka akta yang dibuat akan menjadi terdegradasi dalam kekuatan hukumnya serta dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan. Hal tersebut juga dapat  menimbulkan  permasalahan  hukum,  baik  dalam  ranah  hukum  perdata  maupun hukum pidana, hal tersebut dapat disebabkan karena penghadap atau salah satu para pihak yang membuat akta autentik memberikan dokumen palsu atau memberikan keterangan palsu kepada notaris sehingga hal tersebut menimbulkan permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuatnya. Berdasarkan penjabaran tersebut diatas, maka dari itu perlu diketahui mengenai tanggung jawab notaris dan akibat hukum terhadap akta autentik yang dibatalkan oleh Pengadilan.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, yaitu  penelitian  hukum  yang  mengacu  pada  asas-asas  hukum  yang  terdapat  dalam peraturan  perundang-undangan  (Prabawa,  2017).  Dalam  hal  ini  Penelitian  hukum normatif yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum tertulis yang mana secara tertulis dapat berupa buku-buku, tesis, undang-undang, putusan pengadilan, serta literatur-literatur dari perpustakaan.
Selain  itu,  bahan  sekunder  pada  penelitian  ini  akan  menelusuri  buku,  makalah, artikel ilmiah sebagai data tambahan untuk melengkapi penelitian ini. Bahan tersier pada penelitian  ini  akan  didasarkan  pada  studi  kepustakaan  melalui  kamus  seperti  Kamus Hukum,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  Bahan  hukum  tersier  selain  studi  pustaka melalui  kamus  juga  didapatkan  melalui  sumber-sumber  yang  berasal  dari  internet. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analistis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai  sesuatu  yang  utuh.  Setelah  analisis  data  selesai,  maka  hasilnya  akan  disajikan secara  deskriptif  yaitu  dengan  menuturkan  dan  menggambarkan  apa  adanya  sesuai dengan  permasalahan  yang  diteliti,  sehingga  menghasilkan  kesimpulan  akhir  yang menyerupai jawaban atas permasalahan yang diangkat (Efendi et al., 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap  Akta  Autentik  Yang  Dibatalkan  Atas Permintaan Dari Para Pihak
Kepastian  hukum  merupakan  salah  satu  dari  tujuan  disusunnya  peraturan perundang-undangan. Setiap klausul yang berisi norma atau kaidah yang tersusun dalam
pasal-pasal  harus  selaras  dan  konsisten  dalam  pelaksanaannya.  Sehingga,  sekalipun terjadi  permasalahan  yang  berujung  sengketa  tetap  dapat  diselesaikan  dengan mendasarkan pada peraturan yang telah dibuat tersebut (Efendi et al., 2016).
Syarat  sahnya  dari  suatu  perjanjian  dalam  sistem  hukum  Indonesia  sebagaimana dinyatakan  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata  yang  menentukan  adanya  4  syarat,  yaitu: (Efendi et al., 2016)
1) Kesepakatan;
2) Kecakapan;
3) Suatu hal tertentu, dan;
4) Suatu sebab yang tidak terlarang (Kausa halal).
Sehingga,  jika  dalam  hal  perjanjian  mengandung  cacat  kehendak  karena  adanya kesepakatan mengandung paksa an, penipuan, kekeliruan atau penyalahgunaan keadaan, mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Demikian juga dalam hal perjanjian dibuat oleh pihak yang tidak cakap, maka tidak berakibat batalnya perjanjian itu, sepanjang tidak ada pembatalan perjanjian maka perjanjian tersebut tetap sah.
Dalam membuat akta autentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Namun, apabila  unsur  kesalahan  atau  pelanggaran  itu  terjadi  dari  para  pihak  penghadap,  maka sepanjang  Notaris  melaksanakan  kewenangannya  sesuai  peraturan.  Notaris  yang bersangkutan  tidak  dapat  diminta  pertanggungjawabannya,  karena  Notaris  hanya mencatat  apa  yang  disampaikan  oleh  para  pihak  untuk  dituangkan  ke  dalam  akta. Berkaitan ini tidak berarti Notaris bersih dari hukum, tidak dapat dihukum, atau kebal terhadap  hukum.  Notaris  bisa  saja  dihukum  (pidana  atau  perdata)  jika  terbukti  di pengadilan  bahwa  secara  sengaja  dan  penuh  kesadaran,  serta  direncanakan  Notaris bersama-sama  dengan  para  pihak/penghadap  atau  tidak  dalam  membuat  akta  dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan penghadap tertentu atau merugikan penghadap yang lain.
Dalam tataran hukum kenotariatan yang benar mengenai akta Notaris dan apabila suatu akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak, maka: (Efendi et al., 2016)
a. Para  pihak  datang  kembali  ke  Notaris  untuk  membuat  akta  pembatalan  atas  akta tersebut, dan dengan demikian akta yang dibatalkan sudah tidak mengikat lagi para pihak, dan para pihak menanggung segala akibat dari pembatalan tersebut;
b. Jika para pihak tidak sepakat akta yang bersangkutan untuk dibatalkan, salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya, dengan gugatan untuk mendegradasikan akta notaris  menjadi  akta  di  bawah  tangan.  Setelah  didegradasikan,  maka  hakim  yang memeriksa gugatan dapat memberikan penafsiran tersendiri atas akta Notaris yang sudah  didegradasikan,  apakah  tetap  mengikat  para  pihak  atau  dibatalkan.Hal  ini tergantung pembuktian dan penilaian hakim.
Jika dalam posisi yang lain, yaitu salah satu pihak merasa dirugikan dari akta yang dibuat  Notaris,  maka  pihak  yang  merasa  dirugikan  dapat  mengajukan  gugatan  berupa tuntutan  ganti  rugi  kepada  Notaris  yang  bersangkutan,  dengan  kewajiban  penggugat, yaitu dalam gugatan harus dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari akta Notaris. Umumnya seorang notaris dapat dituntut untuk membayar ganti rugi dalam hal:
1) Adanya kesalahan yang dilakukan notaris;
2) Adanya kerugian yang diderita;
3) Antara  kerugian  yang  diderita  dengan  kelalaian  atau  pelanggaran  notaris  terdapat hubungan sebab akibat ( causalitas ).
Dalam  hal  akta  yang  diterbitkan  oleh  notaris  mengandung  cacat,  maka  kerugian yang ditimbulkan kecacatan tersebut merupakan tanggung jawab notaris. Apabila ada akta mengandung dua perbuatan hukum (misalnya pengakuan hutang dan pemberian kuasa untuk menjual), maka akta ini telah melanggar adagium tersebut, dan akta seperti ini tidak memiliki kekuatan eskekusi ( executorial title ) ex pasal 244 HIR, bukan tidak sah.  Seorang  notaris  mempunyai  tanggung  jawab  moral  serta  dapat  dituntut  untuk memberi ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan karena kelalaian notaris dalam akta yang dibuatnya (Damara & Parwata, n.d.).
Notaris di dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang  membuat  akta  autentik  dibebani  tanggung  jawab  atas  perbuatannya. Tanggung  jawab  tersebut  adalah  sebagai  kesediaannya  untuk  melaksanakan kewajibannya  yang  meliputi  kebenaran  materiil  atas  akta  yang  dibuatnya.  Notaris bertanggung  jawab  atas  kelalaian  dan  kesalahan  isi  akta  yang  dibuat  di  hadapannya, melainkan  Notaris  hanya  bertanggung  jawab  terhadap  bentuk  formal  akta  autentik seperti yang telah diatur oleh Undang-Undang (Afifah, 2017). Tanggung jawab yang berkaitan dengan kebenaran materiil yaitu antara lain:
1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya. dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu “notaris  fungsinya  hanya  mencatatkan/menuliskan  apa  yang  dikehendaki  dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta  yang  dibuat  adalah  konstruksi  perbuatan  melawan  hukum.  Dalam  kaitan  ini sebagai suatu Kaidah Hukum Notaris Indonesia yaitu meskipun akta Notaris telah dinyatakan tidak mengikat oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka kepada Notaris yang bersangkutan atau kepada pemegang protokolnya  masih  tetap  berkewajiban  untuk  mengeluarkan  salinannya  atas permintaan para pihak atau penghadap atau para ahli warisnya (Mala, 2017b).
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya. Mengenai ketentuan pidana tidak diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun di dalam Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, namun tanggung  jawab  Notaris  secara  pidana  dikenakan  jika  Notaris  tersebut  melakukan perbuatan  pidana  yang  melanggar  hukum.  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dan Peraturan Jabatan Pejabat pembuat Akta Tanah hanya mengatur mengenai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan dan sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan autentik atau hanya memiliki kekuatan sebagai akta dibawah tangan atau malah akta tersebut dibatalkan secara hukum oleh Pengadilan.
Berkaitan  dengan  permasalahan  mengenai  tanggung  jawab  notaris  terhadap  akta autentik  yang  dibatalkan  maka  berdasarkan  teori  fautes  personalles  maka  notaris bertanggung  jawab  secara  perorangan  (individu)  atau  pribadi  terhadap  akta  yang dibuatnya. Tanggung jawab notaris lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku  sejak  notaris  mengucapkan  sumpah  jabatannya  sebagai  notaris.  Sumpah  yang telah diucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan notaris dalam menjalankan jabatannya. Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi empat poin, yakni:
1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya  yang  mana  Notaris  dapat  dimintai  pertanggung  jawaban  atas  kebenaran
materiil  suatu  akta  yang  dibuatnya  bila  ternyata  Notaris  tersebut  tidak  memberikan akses  mengenai  suatu  hukum  tertentu  yang  berkaitan  dengan  akta  yang  dibuatnya sehingga salah satu pihak merasa tertipu atas ketidaktahuannya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.  pihak  penyidik,  penuntut  umum,  dan  hakim  akan  memasukkan Notaris/PPAT telah melakukan tindakan hukum;
3. Tanggung  jawab  notaris  berdasarkan  peraturan  jabatan  notaris  (UUJN)  terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

## Akibat Hukum Terhadap Akta Autentik Yang Dibatalkan Atas Permintaan Dari Para Pihak
Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna ( acta probant sese ipsa ), yang berarti akta autentik berdiri sendiri dan terjamin fisik serta keterangan yang ada di dalamnya,  karena  fungsi  pejabat  umum  (notaris)  dalam  pembuatan  akta  adalah memastikan kecakapan, kewenangan dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak. Kekuatan akta Notaris sebagai alat bukti terletak pada kekhasan karakter pembuatnya, yaitu Notaris sebagai Pejabat Umum yang secara khusus telah diberkan wewenang untuk membuat akta. Akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna merupakan bukti yang cukup untuk kedua belapihak dan orang-orang yang mendapat hak dari pada akta autentik tersebut (Sasauw, 2015).
Kekuatan  akta  autentik  maupun  akta  Notaris  merupakan  akibat  langsung  dari adanya tugas-tugas pejabat Notaris yanng diberikan oleh ketentuan Perundang-undangan. Bahwa dalam hubungan hukum harus ada keterangan-keterangan autentik yang berguna sebagai alat pembuktian bagi pihak-pihak yang memberikan keterangan dan dituangkan ke dalam akta Notaris sehingga menjadi akta autentik (Boty, 2017).
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (Setiadewi &  Wijaya,  2020).  Notaris  oleh  undang-undang  diberi  wewenang  untuk  menuangkan semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  penetapan  yang  dikehendaki  oleh  para  pihak  yang sengaja  datang  ke  hadapan  Notaris  untuk  mengakomodasi  keterangan  itu  dalam  suatu akta autentik, dan agar akta yang dibuatnya memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahannya (Fahmi, 2013). Faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu akta Notaris dibatalkan atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum adalah sebagai berikut:
a. Ketidakcakapan dalam bertindak;
b. Cacat dalam kehendak;
c. Bertentangan dengan Undang Undang;
d. Bertentangan dengan Ketertiban Umum dan Kesusilaan Baik.
Ketentuan dalam hukum perjanjian ada akibat hukum tertentu jika syarat subjektif dan syarat objektif tidak dipenuhi. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat  dibatalkan  sepanjang  ada  permintaan  oleh  orang-orang  tertentu  atau  yang berkepentingan. Syarat subjektif ini senantiasa dibayangi ancaman untuk dibatalkan oleh para  pihak  yang  berkepentingan  dari  orang  tua,  wali  atau  pengampu.  Agar  ancaman seperti  itu  tidak  terjadi,  maka  dapat  dimintakan  penegasan  dari  mereka  yang berkepentingan, bahwa perjanjian tersebut akan tetap berlaku dan mengikat para pihak. Jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, tanpa perlu ada permintaan dari para pihak, dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun.
Akta notariil yang dapat dibatalkan adalah akta pihak yang tidak memenuhi kedua unsur tersebut di atas. Pembatalan akta notariil adalah pernyataan batalnya suatu tindakan hukum  atas  tuntutan  dari  pihak-pihak  yang  oleh  undang-undang  dibenarkan  untuk menuntut  pembatalan  seperti  itu.  Di  sini  sebenarnya  ada  suatu  tindakan  hukum  yang mengandung cacat, tetapi tindakan tersebut menurut undang-undang masih menimbulkan akibat hukum seperti yang diharapkan/dituju oleh si pelaku, hanya saja perjanjian yang timbul berdasarkan perjanjian itu, atas tuntutan dari pihak yang lain, dapat dibatalkan. Pembatalan dilakukan oleh hakim atas tuntutan pihak yang diberikan hak oleh undang- undang untuk menuntut seperti itu. Akibat pembatalan oleh hakim berlaku mundur/surut sampai pada saat tindakan itu dilakukan, sehingga dengan pembatalan itu seakan-akan tidak  pernah  ada  tindakan  seperti  itu,  dan  sesudah  pernyataan  batal  oleh  hakim,  maka keadaannya menjadi sama dengan yang batal demi hokum (Khoirulloh, 2018).
Akibat dari suatu kebatalan pada prinsipnya sama antara batal demi hukum, dapat dibatalkan atau non existent yaitu ketiganya mengakibatkan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku atau perbuatan hukum tersebut tidak memiliki akibat hukumnya. atau  tiadanya  sesuatu  yang  esensi/pokok  dalam  perjanjian  tersebut.  Sehingga,  ditinjau dari  penyebabnya  bahwa  batal  demi  hukum  adalah  karena  tidak  dipenuhinya  syarat objektif,  serta  tidak  dipenuhinya  syarat  yang  merupakan  esensi  dalam  perjanjian  dan karena  tidak  terpenuhinya  bentuk  formal  sebagaimana  diharuskan  oleh  Undang- Undang/ketentuan yang berlaku yang disebut batal non existent . Perbedaannya yaitu :
a. Batal demi hukum, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut, dalam praktik batal demi hukum didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
b. Dapat dibatalkan, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum  sejak  terjadinya  pembatalan  dan  dimana  pembatalan  atau  pengesahan perbuatan  hukum  tersebut  tergantung  pada  pihak  tertentu,  yang  menyebabkan perbuatan  hukum  tersebut  dapat  dibatalkan.  Akta  yang  sanksi  nya  dapat  dibatalkan tetap berlaku dan mengikat selama belum ada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang membatalkan akta tersebut;
c. Non existent , akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak ada, yang disebabkan karena tidak dipenuhinya essensialia dari suatu perjanjian atau tidak memenuhi salah satu  unsur  atau  semua  unsur  dalam  suatu  perbuatan  hukum  tertentu.  Sanksi  non existentsecara dogmatis tidak diperlukan putusan pengadilan, namun dalam praktiknya tetap  diperlukan  putusan  pengadilan  yang  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  dalam implikasinya sama dengan batal demi hukum.
Berkaitan  dengan  kebatalan  atau  pembatalan  akta  Notaris,  Pasal  84  Undang- Undang Jabatan Notaris telah mengatur tersendiri, yaitu jika Notaris melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, k, Pasal 41,  Pasal  44,  Pasal  48,  Pasal  49,  Pasal  50,  Pasal  51,  Pasal  52,  maka  akta  yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum (Wardhani, 2017b).
Dalam UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf b yang mengatur tentang kewajiban Notaris untuk membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Notaris yang tidak mematuhi atau tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, dalam hal ini adalah Notaris yang tidak dapat membuat dan menyimpan minuta aktanya sebagai bagian  dari  protokol  Notaris,  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  b UUJN,  maka  dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan  yang  melanggar  hukum.  Contoh
perbuatan  yang  melanggar  hukum  bagi  notaris  yang  tidak  dapat  menyimpan  minuta aktanya yaitu notaris membuat akta dan mengeluarkan salinan akan tetapi notaris telah lalai menyimpan minuta akta sehingga timbulnya suatu akibat hukum yang mana notaris telah  tidak  dapat  melaksanakan  kewajibannya  sesuai  undang-undang  yang  berlaku (Agiasandrini & Lukman, 2023b).
Pasal 16 ayat (1) huruf a merupakan kewajiban pertama, yaitu mengenai penting bagi  Notaris  untuk  bertindak  amanah,  jujur,  saksama,  mandiri,  tidak  berpihak,  dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum. Poin ini memastikan agar tindakan Notaris dalam melaksanakan jabatannya memenuhi sifat yang disebut di atas  demi  kepentingan  pihak-pihak  yang  bersangkutan.  Notaris  adalah  pihak  yang dipercayakan  oleh  masyarakat  yang  memberikan  keterangan  dan  rahasia  untuk dituangkan  dalam  akta  sehingga  untuk  menjaga  kepentingan  penghadap,  poin  ini merupakan  poin  terpenting  dalam  kewajiban  Notaris.  Jika  suatu  akta  karena  tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuk, dibatalkan dimuka pengadilan atau dianggap hanya  berlaku  sebagai  akta  yang  dibuat  dibawah  tangan  (Agiasandrini  &  Lukman, 2023b).

## KESIMPULAN
Bentuk tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibatalkan oleh Pengadilan atas permintaan salah satu pihak terdapat sanksi terhadap notaris sesuai dengan aturan-aturan hukum yaitu saksi pertanggungjawaban Pidana, saksi pertanggungjawaban Perdata, saksi pertanggungjawaban  Kode  Etik  Notaris  dan  saksi  pertanggungjawaban  Administratif. Akibat  hukum  terhadap  pembatalan  akta  yang  dikeluarkan  oleh  Notaris  yaitu mengakibatkan suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

## BLIBLIOGRAFI
Afifah, K. (2017). Tanggung jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang dibuatnya. Lex Renaissance , 2 (1), 10.
Agiasandrini,  I.,  &  Lukman,  A.  (2023a).  Keabsahan  Pembatalan  Akta  Secara  Sepihak Oleh Notaris Atas Permintaan Penjual Menurut Undang Undang Jabatan Notaris.
JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) , 7 (1).
Agiasandrini, I., & Lukman, A. (2023b). Keabsahan Pembatalan Akta Secara Sepihak Oleh Notaris Atas Permintaan Penjual Menurut Undang Undang Jabatan Notaris. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) , 7 (1).
Andhika,  A.  R.  (2016).  Pertanggungjawaban  Notaris  Dalam  Perkara  Pidana  Berkaitan Dengan  Akta  Yang  Dibuatnya  Menurut  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004. Premise  Law Journal , 1 , 14144.
Boty, R. (2017). Kekuatan Akta Notaris Dalam Menjamin Hak Keperdataan. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) , 3 (1), 85–98.
Cassandra, R. (2023). Tanggung Jawab Notaris Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah Atas Akad Perbankan Syariah. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) , 7 (1).
Dalfi, A. (2020). Praktik Pemberian Salinan Akta Oleh Notaris Yang Minuta Aktanya Belum Ditanda Tangani Secara Lengkap. Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam , 5 (1), 69–78.
Damara, I. P. E., & Parwata, A. A. G. O. (n.d.). Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Terhadap Akta Yang Mengandung Cacat Hukum. Kertha Semaya .
Efendi,  J.,  Ibrahim,  J.,  &  Rijadi,  P.  (2016). Metode  Penelitian  Hukum:  Normatif  dan Empiris .
Fahmi, I. A. (2013). Analisis Yuridis Degradasi Kekuatan Pembuktian dan Pembatalan Akta  Notaris  Menurut  Pasal  84  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan Notaris. Arena Hukum , 6 (2), 218–235.
Fransiska, L. (2021). Degradasi Kekuatan Pembuktian Dan Pembatalan Akta Autentik (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  No.  2377K/PDT/2016).
Indonesian Notary , 3 (2), 22.
Haji  Said  Salim.  (2015). Teknik  Pembuatan  Akta  Satu  (Konsep  Teoritis,  Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta) . PT Rajagrafindo Persada.
Khoirulloh,  M.  D.  (2018).  Dasar  Pertimbangan  Hukum  Hakim  Dalam  Memutuskan Hibah  Orang  Tua  Terhadap  Anak  Ditarik  Kembali  (Analisis  Terhadap  Putusan Pengadilan  Agama  Lumajang  dan  Putusan  Pengadilan  Agama  Jakarta  Timur).
DIVERSI: Jurnal Hukum , 3 (1), 21–41.
Mala, B. L. (2017a). Akspek Yuridis Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan Uu No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Lex Administratum , 5 (1).
Mala, B. L. (2017b). Akspek Yuridis Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan Uu No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Lex Administratum , 5 (1).
Prabawa,  B.  G.  A.  (2017).  Analisis  Yuridis  Tentang  Hak  Ingkar  Notaris  Dalam  Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan , 2 (1), 98–110.
Prayojana,  D.  A.  ,  M.  R.  R.  ,  &  D.  N.  K.  S.  (2018). Pelaksanaan  penyelesaian pelanggaran  kode  etik  notaris  tentang  pemasangan  papan  nama  notaris  di  kota denpasar (Doctoral dissertation, Udayana University).
Saputra, D., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Prinsip kehati-hatian bagi notaris/ppat dalam menjalankan tupoksinya dalam upaya pencegahan kriminalisasi berdasarkan kode etik. Jurnal Akta , 4 (3), 347–354.
Sasauw, C. (2015). Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris. Lex Privatum , 3 (1).
Setiadewi, K., & Wijaya, I. M. H. (2020). Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (1), 126–134.
Umbas,  S.  A.  (2017).  Kedudukan  Akta  Di  Bawah  Tangan  Yang  Telah  Dilegalisasi Notaris Dalam Pembuktian Di Pengadilan. Lex Crimen , 6 (1).
Wardhani, L. C. (2017a). Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA).
Wardhani,  L.  C.  (2017b). Tanggung  Jawab  Notaris/PPAT  terhadap  Akta  yang Dibatalkan  oleh  Pengadilan  (Doctoral  dissertation,  UNIVERSITAS  ISLAM INDONESIA).

## Copyright Holder:
Tresta Viana Dhiya Ulhaq Taofik, Mohamad Fajri Mekka Putra (2023)
First publication right: Syntax Idea
This article is licensed under: