## KEBERPIHAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN HAK KONSESI BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA
Oleh:
Muhammad Hoiru Nail Email: hoirunail88@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

## Abstrak
Pe nyandang  disabilitas  tidak  dipungkiri  keberadaan  dan  jumlahnya  yang  signifikan  di Indonesia,  pemerintah  melalui  undang-undang  penyandang  disabilitas  telah  berupaya melakukan  tindakan  yang  mengarah  pada  bentuk  penghargaan,  penghormatan  dan pengakuan hak-hak penyandang disabiltas termasuk juga hak konsesi, namun hingga saat ini hak  konsesi  tersebut  belum  juga  dituangkan  dalam  peraturan  pemerintah  sebagai  aturan pelaksanya. Permasalahan yang dikaji ialah bagaimana gambaran hak konsesi tersebut dan bagaimana  pelaksaan  hak  konsesi  apabila  peraturan  pemerintah  belum  juga  terbit,  metode yang digunakan dalam penulisan ini ilah penelitian hukum normatif. Bentuk dan jenis konsesi berupa  potongan  dalam  jenis  atau  bentuk  pada  bidang  Pendidikan,  Kesehatan,  wisata  dan lainnya. Pemerintah tidak serta dikatakan tidak berpihak pada penyandang disabilitas karena pemerintah  juga  menyelesaikan  produk  hukum  lain  seperti  pembentukan  komisi  nasional disabilitas,  pemerintah  daerah  bisa  mengambil  tindakan  lebih  cepat  dengan  pertimbangan yang matang untuk merealisakan terlebih dahulu hak konsesi sepanjang menjadi kewenangan daerah.
Kata kunci: hak konsesi, potongan, penyandang disabilitas.

## Abstract
persons  with  disabilities  that  the  existence  and  number  of  persons  with  disabilities  is significant  in  Indonesia,  the  government  through  the  law  on  persons  with  disabilities  has attempted to take actions that lead to the form of appreciation, respect and recognition of the rights of persons with disabilities including concession rights, but until now these concession rights have not been set forth in government regulations as implementing rules. The problem studied  is  how  the  concession  rights  are  described  and  how  the  concession  rights  are enforced if a government regulation has not yet been issued, the method used in this writing is normative legal research. The form and type of concessions are in the form of deductions in kind  or  form  in  the  fields  of  Education,  Health,  tourism  and  others.  The  government  is  not also  said  to  be  not  in  favor  of  persons  with  disabilities  because  the  government  has  also finalized other legal products such as the establishment of a national disability commission, local  governments  can  take  quicker  action  with  careful  consideration  to  realize  concession rights in advance as long as they are within the authority of the region.
Keywords : concession rights, deductions, persons with disabilities.

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Konstitusi  merupakan  kumpulan  atau gambaran  umum  sebuah  negara  yang meliputi  kumpulan  atas  seleksi  peraturan yang  ada  yang  kemudian  dijadikan  satu dokumen. 1 Mahfud MD menyatakan konstitusi  merupakan  kristalisasi  nomartif dari tugas negara. 2 tentunya konstitusi yang baik dan benar adalah konstitusi yang tidak membeda-bedakan perlakuan kepada warga negaranya,  laki-laki,  perempuan,  pemeluk agama apapun, penganut aliran kepercayaan apapun,  suku,  dan  bentuk  perbedaan lainnya  yang  ada  pada  warga  negaranya. Termasuk  dalam  sebuah  negara  bentuk perlakuan  yang  yang  perlu  diberikan kepada penyandang  disabilitas,  oleh karena itu  pemerintah  telah  mengeluarkan  produk hukum  berupa  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  2016  tentang Penyandang  Disabilitas  (selanjutnya  ditulis UU Penyandang Disabilitas).
Tulisan  ini  menjadi  menarik  untuk dikaji  dan  dibahas  pada  artikel  ini mengingat  terdapat  fakta  hukum  hak konsesi  yang  secara  tegas  dan  jelas dituangkan  pada  UU  penyandang  di- sabilitas,  namun  fakta  yang  terjadi  dan
1 K.C.  Wheare, Konstitusi-Konstitusi  Modern (Penerjemah  Imam  Baehaie) ,  Nusa  Media, Bandung, 2015, hal. 2-3
2 Mahfud  MD, Demokrasi  dan  Konstitusi  di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal 142
perlu  dikaji  hingga  tulisan  ini  dibuat  hak konsesi  tersebut  belum  dilaksanakan  oleh pemerintah  (peraturan  pemerintan  dan segala  bentuk  produk  hukum  turunan lainnya  belum  diterbitkan).  Keberpihakan pemerintah  pada  penyandang  disbilitas perlu  dikaji  lebiih  mendalam  agar  selurruh hak  penyandang  disabilitas  yang  telah dinyatakan dalam UU penyandang disabilitas dapat dilaksanakan.
Ruang  lingkup  manusia  sebagai  warga negara  yang  hidup  dalam  sebuah  negara mencakup siapapaun warga negara tersebut, termasuk  pula  penyandang  disabilitas. Penegasan cakupan itu dirasa penting sebab masih  ada  tinjauan  perspektif  HAM  yang masih banyak pengabaian hak para penyandang  disabilitas. 3 Kondisi  yang demikian  menjadi  rentan  hak  penyandang disabilitas  diabaikan  bahkan  tidak  sedikit yang  dilanggar,  keadaan-keadaan  yang demikian  tentunya  harus  menjadi  perhatian serius dari pemerintah agar lingkup “warga negara” tidak ada pengecualian.
Tokoh  dunia  internasioal  yang  berasal dari  penyandang  disabilitas  tidak  sedikit atas  penemuannya  telah  mengubah  dunia dengan  berbagai  macam  hasil  temuannya, misalnya  Thomas  Alfa  Edison  sebagai enemu  bohlam,  Albert  Einsten  dengan penemuan  teori  relatifitas,  Leonardo  Da
3 Arie  Purnomosidi, Konsep  Perlindungan  Hak Konstitusional Penyandang Disbailitas di Indonesia, Jurnal  Refleksi  Hukum,  Volume  1, Nomor 2, April 2017, hal. 163
Vinci  yang  merupakan  maestro  seni, matematika  dan  astronomi  dan  tokoh  besar lainnya. 4 Hal  ini  menandakan  bahwa penyandang disabilitas tidak boleh dianggap  sepele,  namun  dalam  hal-hal tertentu karena keterbatasan fisik, metal dan atau  sensorik  yang  mengalami  hambatan dalam  berinteraksi  dengan  lingkungan tentunya  membutuhkan  perhatian  dan keberpihakan dari pemerintah.
Di  Indonesia,  isu-isu  disabilitas  tidak banyak  berkembang.  Hal  ini  menyebabkan keberadaan  penyandang  disabilitas  hanya sebagai  objek  kebijakan  yang  hanya  focus pada  kesejahteraan,  kesehatan  dan program santunan. 5 Hal  yang  demikian  ini  tentu menjauhkan  posisi  keberadaan  penyandang disabilitas  dalam  hal  persamaan  ( equality ) dalam berbagai bidang, seharusnya pemerintah  tidak  hanya  berfokus  pada  3 (tiga) hal tersebut saja namun sudah saatnya juga  pemerintah  mulai  mengimplementasi- kan atau merealisasikan segala bentuk hak- hak  yang  secara  tegas  telah  di  nyatakan dalam  UU  Disabilitas  (hak  konsesi).  Inilah yang  menyebabkan  hak  konsesi  tidak  bisa dilaknsakan  karena  hingga saat ini terdapat
4 Liputan  6, Ilmuan  Penyandang  Disabilitas  yang Mengubah Dunia, https://www.liputan6.com/disabilitas/read/407797
1/ilmuwan-penyandang-disabilitas-yang-
mengubah-dunia , diakses  pada  tanggal  18  Januari 2023, pukul 17.07 WIB.
5 Fajri Nursyamsi dkk, Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas, Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2015, hal. 10-11
kekosongan  peraturan  perundang-undangan (kekosongan  hukum),  sebab  secara  tegas hak  konsesi  tersebut  bisa  dilaksanakan dengan  diterbutkannya  produk  hukum berupa Peraturan Pemerintah bagi pemerintah  pusat  dan  Peraturan  Daerah bagi pemerintah daerah
Pandangan masyarakat terhadap penyandang  disabilitas  dinggap  sebagai sebuah  keadaan  atau  ketidakmampuan secara  medis,  sehingga  seolah-olah  di- anggap  sebagai  orang  yang  sakit  yang membutuhkan pertolongan. 6 Kelompok konservatif  berpandangan  keadaan  disabili- tas  merupakan  kehendak  tuhan  sehingga pasrah  merupakan  hal  yang  paling  logis bagi  mereka. 7 Hal  demikianlah  yang harusnya  diluruskan  pemahaman-pemaha- man  tersebut,  tentunya  negara  atau  peme- rintah  mempunyai  andil  guna  memberikan pemahaman yang benar terhadap penyandang  disabilitas,  bagaiamana  peran pemerintah,  hak  apa  saja  yang  diberikan dan  bentuk  tindakan-tindakan  konstitusi- onal lainnya.
Indonesia  sebagai  negara  hukum yang  menjadikan  konstitusi  sebagai  hukum positif  tertinggi  bertujuan  dengan  kon- stitusinya tersebut guna mencapai terjaminnya  kesejahteraan  rakyat,  keadilan
6 Jazim  Hamidi, Perlindungan  Hukum  terhadap Disabilitas  dalam  Memenuhi  Hak  Mendapatkan Pendidikan  dan  Pekerjaan, Jurnal  Ius  Quia Iustum,  Volume  23  Issue  4,  Oktober  2016,  hal. 654
7 Ibid
dan  terjaminnya  hak  asasi  warga  negara. 8
Perspektif Konstitusi, dimungkinkan adanya  perlakuan  khusus  yang  bertujuan untuk memberikan kesempatan dan manfaat yang  sama  bagi  warga  negara  dengan melihat  dan  mempertimbangkan  pertimba- ngan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan. Konstitusi  Indonesia menyatakan  dan memungkinkan tindakan pengecualian- pengecualian  tersebut.  “ Setiap orang berhak  mendapatkan  kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan  dan  manfaat  yang  sama  guna mencapai  persamaan  yang  sama  guna mencapai persamaan dan keadilan ”. 9 Frasa yang  digunakan  oleh  konstitusi  “setiap orang,  “setiap  warga  negara”,  tiap-tiap warga negara”, “setiap warga negara” yang kesemuanya  tersebut  hak  konstitusional individua  tau  warga  negara  tanpa  melihat suku,  ras,  agama,  keyakinan  politik,  dan pembeda-pembeda lainnya. 10
UU  Penyandang  Disabilitas  sebenar- nya  tidak  secara  tiba-tiba  disahkan  oleh pemerintah, namun sebelumnya Pemerintah Republik  Indonesia  ikut  menandatangani
8 Suko  Wiyono, Reaktualisasi  Pancasila  Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Universitas Wisnuwardhana  Malang  Press,  Malang,  2016, hal.63
9 Pasal  28  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10 Alia  Harundani  Widjaja,  Winda  Wijayanti, Rizkisyabana  Yulistyaputri, Perlindungan  Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan  dan  Penghidupan  yang  Layak  bagi Kemanusiaan, Jurnal  Konstitusi,  Volume  17 Nomor 1, Maret 2020, hal. 203
Convention  on  the  Right  of  Person Disabailities and Optional Protocol (CRPDOP). Pemerintah Republik Indonesia Bersama 169 negara pada tanggal 30 Maret 2007 ikut menandatangani konvensi mengenai  hak-hak  penyandang  disabilitas tersebut.
Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono (SBY)  dengan  persetujuan  bersama  dengan Dewan  perwakilan  Rakyat  pada  saat  itu selanjutnya  melakukan  ratifikasi  terhadap Convention  on  the  Right  of  Person Disabailities and Optional Protocol (CRPDOP).  Hal  tersebut  diimplementasi- kan dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2011 tentang  Pengesahan Convention  on  the Right  of  Person  Disabailities  and  Optional Protocol (CRPDOP).  Selanjutnya,  tugas tersebut  berada  pada  pemerintah  atas regulasi atau peraturan perundang- undangan  diterbitkan  untuk  merealisasikan seluruh  hak-hak  penyandang  disabilitas tanpa terkecuali.
Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah memiliki  kewajiban  untuk  memberikan penghormatan,  pelindungan,  pemenuhan, pemajuan,  dan  penegakan  HAM  yang bertanggung jawab termasuk kepada penyandang  disabilitas,  serta  pengesahan UU Penyandang Disabilitas sendiri merupakan jawaban atas kondisi yang harus
dilakukan oleh pemerintah. 11 Dengan begitu maka  secara  hukum  langkah  pemerintah ikut menandatangai bersama dengan negara-negara lain konvensi hak-hak penyandang  disabilitas  dan  meratifikasi konvensi  tersebut  dan  pada  akhirnya mengesahkan  UU  Penyandang  Disabilitas merupakan  langkah  atau  tindakan  yang tepat dan benar.
Hak konsesi sendiri merujuk pengertian  resmi  pada  UU  Penyandang Disabilitas,  “ Konsesi  adalah  segala  bentuk potongan  biaya  yang  diberikan  oleh Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas
berdasarkan kebijakan
Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah ”. 12
Dengan  begitu  konsesi  dalam  hal  ini merupakan bentuk penghargaan berupa hak yang hanya dapat diberikan pada penyandang disabilitas di Indonesia (didalamnya  terdapat  perintah  yang  tegas bagi  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  untuk  memberikan/merealisasikan hak  konsesi),  kondisi  tersebut  tidak  bisa  di katakan  pemerintah  bersikap  tidak  adil/ diskriminasi karena telah membeda- bedakan  warga  negaranya,  namun  ket- entuan  tersebut  konstitusional  sebab  alasan
11 Frichy  Ndaumanu, Hak  Penyandang  Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaanya oleh Pemerintah  Daerah, Jurnal  HAM,  Volume  11, Nomor 1, April 2020, hal. 132-133
12 Pasal  1  angka  (12)  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  2016  tentang Penyandang Disabilitas
yang telah diuraiakan pada paragraph ketiga pada  bagian  ini (pasal  28  ayat  (2)  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  yang  kemudian  diatur  lebih lanjut dalam ketentuan pada UU Penyandang Disabilitas. Pasal 114
menyatakan:
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
(2) Ketentuan  mengenai  besar  dan jenis Konsesi sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Penyandang  Disabilitas  di  Indonesia berdasarkan  sumber  data  Susenas  tahun 2018,  terdapat  14,2  persen  penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas atau berjumlah  30,38  juta  jiwa. 13 Penyandang disabilitas  di  Indonesia  saat  ini  sedang berada  pada  kondisi  ketidakpastian  dalam menggunakan  hak  konsesinya  tersebut, sebab  sampai  tulisan  ini  ditulis  perintah akan  pelaksanaan  hak  konsesi  yang diperintahkan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan  Pemerintah  (PP)  yang  dapat dirasakan  oleh  penyandang  disabilitas
13 Ade  Nasihudin  Al  Ansori, Jumlah  Penyandang Disabilitas  di  Indonesia  Menurut  kementerian Sosial,
https://www.liputan6.com/disabilitas/read/435149 6/jumlah-penyandang-disabilitas-di-indonesia- menurut-kementerian-sosial , diakses  pada  tanggal 18 Januari 2023 pukul 23.44 WIB.
belum  juga  terbit.  Disinilah  perlu  ke- tegasan,  keberpihakan,  keperdulian,  ke- seriusan dari pemerintah untuk merealisasikan hak konsesi bagi penyandang disabilitas.

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada bagian pendahuluan tersebut  maka  terdapat  dua  perumusan masalah  yang  akan  dikaji. Pertama , bagaimana  gambaran  hak  konsesi  bagi penyandang  disabilitas, Kedua .  Bagaimana cara  melaksanakan  hak  konsesi  bagi penyandang  disabilitas  apabila  Peraturan Pemerintah belum juga diterbitkan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian hukum normatif ( legal research ), penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Asas- asas hukum/prinsip-prinsip hukum, konsep- konsep  hukum  merupakan  bagian  yang tidak  terpisahkan  yang  akan  digunakan sebagai bahan menganalisa isu hukum yang diteliti.

## PEMBAHASAN
A. Hak Konsesi Bagi Penyandang

## Disabilitas
Pengertian penyandang disabilitas sendiri menurut John C Maxwell menyatakan  bahwa  penyandang  disabilitas
merupakan  seseorang  yang  mempunyai kelaianan  dan/atau  dapat  mengganggu aktivitas. 14 Goffman  menyatakan  bahwa penyandang disabilitas adalah  mereka  yang serba  terbatas  tidak  mampu  berkomuniksi dengan  dengan  individu  yang  lain, 15
Sedangkan  menurut  pengertian  resmi  pada UU Disabilitas dinyatakan bahwa Penyandang  disabilitas  adalah  setiap orang  yang  mengalami  keter-batasan  fisik, intelektual,  mental,  dan/atau  sensorik dalam  jangka  waktu  lama  yang  dalam berinteraksi  dengan  lingkungan  dapat mengalami  hambatan  dan  kesulitan  untuk berpartisipasi  secara  penuh  dan  efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan  hak. 16 Selain  itu  regulasi  dan definsi  penyandang  cacat  (beradasarkan Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1997 tentang  Penyandang  Cacat/  UU  yang mengatur  penyandang  disabilitas  sebelum- nya)  ini  tidak  memberikan  kesempatan yang  sama  kepada  penyandang  disabilitas untuk  mengenbangkan  dirinya  melalui kemandirian  sebagai  manusia  yang  ber-
14 Sugiono, Ilhamuddin, Arief Rahmawan, Klaterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan  Background  Historis  dan  Studiying Performance”, Indonesian  Journal  of  Disbailities Studies, Volume 1, Nomor, 1, 2014, hal. 21
15 Ebenhaezer  Alsih  Taruk  Allo, Penyandang Disabilitas  di  Indonesia, Nusantara:Jurnal  Ilmu Pengetahuan  Sosial,  Volume  9,  Nomor  2,  2022, hal 808
16 Pasal  1  Angka  (1)  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
martabat. 17 Menurut  hemat  penulis  inilah pijakan  resmi  dan  bentuk  penghormataan yang serius dari pemerintah dalam memberikan  definisi  bagi  penyandang disabilitas, sebab sebelumnya pada Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1997 tentang  Penyandang  Cacat  dirasa  kurang tepat penyebutan penyandang cacat tersebut,  kata  cacat  selalu  berkonotasi negatif  dan  cenderung  hanya  menyasar pada  keterbatasan  fisik  oleh  karena  penulis sepakat dengan rumusan pada UU penyandang  disabilitas  yang  diberlakukan saat ini
Seperti  yang  telah  diuraiakan  pada bagian  pendahuluan,  bahwa  konsesi  itu sendiri  secara  prinsip  merupakan  hak  yang wajib diberikan oleh pemerintah (pusat dan pemerintah  daerah).  Bentuk  konsesi  yang dimaksudkan adalah bentuk potongan biaya yang diberikan kepada penyandang disabilitas  berdasarkan  kebijakan  daerah pemerintah dan pemerintah daerah.
Pembahasan  mengenai  hak,  John  Lock menyatakan  tidak  ada  satu  orangpun  yang dilahirkan/terlahir tanpa adanya hak ( manabstanto/manusia  tanpa  hak )  manusia selalu  melekat  hak  asasinya  pada  masing- masing  individu  manusia  ( man  in  concreto ), hak  itu  melekat  secara  alamiah  atas  pemberian
17 Arrista Trimaya,
Upaya Mewujudkan Penghormatan,  Perlindungan  dan  Pemenuhan Hak  Penyandang  Disbailitas  Melalui  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 3, Desember 2016, hal. 402
Tuhan Yang Maha Esa dan bersifat fundamental. 18 Bahkan  dalam  konsep  hukum yang ada di Indonesia, anak  yang ada di dalam kandungan  seorang  ibu  wajib  dianggap  ada untuk  kepentingan  hak  kebendaan,  waris  atas calon anak yang akan lahir tersebut.
Berbeda  dengan  hak  yang  bersifat  dasar yang  dibawa  sejak  lahir,  terkait  hak  konsesi konsepnya tentu berbeda, hak konsesi merupakan  hak  yang  sengaja  diadakan  untuk memberikan bentuk pelndungan dan penghormatan terdahadap penyandang disabilitas. Hak konsesi sebenarnya bukan satu- satunya hak yang menjadi hak dari penyandang disabilitas,  namun  terdapat  hak-hak  lain sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  pasal  5 ayat  (1)  UU  Penyandang  Disabilitas  yang menyatakan bahwa:
Penyandang  Disabilitas  memiliki hak: a. hidup; b. bebas dari stigma; c.  privasi;  d.  keadilan  dan  per- lindungan  hukum;  e.  pendidikan;  f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;  g.  kesehatan;  h.  politik;  i. keagamaan;  j.  keolahragaan;  k. kebudayaan  dan  pariwisata;  l.  Ke- sejahteraan  sosial;  m.  Aksesibilitas; n. Pelayanan Publik; o. Pelindungan dari  bencana;  p.  habilitasi  dan rehabilitasi; q. Konsesi; r. pendataan;  s.  hidup  secara  mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; t.
18 Mansyur  Effendi, Dimensi  dan  Dinamika  Hak Asassi  Manusia  Dalam  Hukum  Nasional  dan Internasional, Ghalia  Indonesia,  Jakarta,  1994, hal. 3
berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; u. berpindah tempat  dan  kewarganegaraan;  dan v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelanta-ran, penyiksaan, dan eksploitasi.
Namun, diantara beberapa hak tersebut,  pada  bagian  ini  sengaja  akan dipaparkan/diulas  secara  lebih  detail  dan komprehensif mengenai hak konsesi tersebut,  hal  tersebut  bukan  tanpa  alasan sebab hingga tulisan  ini dibuat hak  konsesi tersebut belum bisa dirasakan atau pemerintah  belum  merealisasikan  padahal hak  ini  sangat  ditunggu-tunggu  oleh penyadang disabilitas tanpa terkecuali.
Hak konsesi ini cenderung masuk pada hak  disabilitas  pada  bidang  pelayanan publik,  artinya  hak  konsesi  ini  berkaitan dengan  bentuk-bentuk  pelayanan  untuk memenuhi  kebutuhan  hak  dan  pelayanan dasar  dari  warga  negara  termasuk  juga penyandang  disabilitas.  Dengan  begitu gambaran  hak  konsesi  bagi  penyadang disabilitas ini berkaitan juga dengan bentuk pelayanan dasar (pelayanan publik).
(1) Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan  sesuai  dengan  peraturan perundangundangan bagi setiap warga  negara  dan  penduduk  atas barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan administratif  yang  disediakan  oleh penyelenggara  pelayanan  publik.  (2) Penyelenggara pelayanan publik yang
selanjutnya  disebut  Penyelenggara adalah  setiap  institusi  penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan  undangundang  untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum  lain  yang  dibentuk  semata- mata untuk kegiatan pelayanan publik. 19
P emberian  insentif  berupa  potongan tertentu  atas  kebijakan  pemerintah  dan pemerintah  daerah  atas  pelayanan  publik tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni: 1. Pemberian  insentif  langsung  terhadap pelayanan publik karena menjadi kewenangan  pemerintah  pusat  atau pemerintah  daerah  (bentuk  layanan fasilitas/pelayanan public tersebut dikelola oleh pemerintah atau pemerintah  daerah).  Contoh  konsesi atas  pelayanan tranportasi  massal  darat, laut,  udara  yang  dikelola  pemerintah, konsesi  potongan  harga  tagihan  listrik, tagihan  air  yang  dikelola  langsung  oleh pemerintah dan lain sebagainya.
2. Pemberian  insentif  atas  penggunaan fasilitas/pelayanan publik yang dikeloala  oleh  pihak  swasta  atas  jasa yang yang akan dinikmati oleh disabilitas  dengan  cara  pemberian insentif dari pemerintah kepada pengelolanya. Contoh, pemberian insentif  kepada  pihak  swasta  atas
19 Pasal  1  angka  (1)  dan  (2)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
dorongan  pemberian  potongan/  konsesi bagi disabilitas tranportasi massal darat, udara  dan  laut  yang  dikelola  pihak swasta,  wisata/rekreasi  yang  dikelola oleh pihak swasta dan lain sebagainya.
Hak konsesi bagi penyandang disabilitas ini merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan dari pemerintah  dan  pemerintah  daerah  bagi penyandang  disabilitas,  bukan  bentuk diskiriminasi  pada  warga  negara.  Secara filosofis  dan  pandangan  konstitusional setiap  warga  negara  memiliki  kesempatan yang sama pada bidang pekerjaan,
Kesehatan,  pelayanan  publik  penghidupan yang layak dan lain sebagainya, hak konsesi yang  diperjuangkan  ini  merupakan  bentuk menempatkan  penyandang  disabiltas  pada subyek bukan objek. Pemerintah dan warga negara  melalui  pemberian  hak  konsesi  ini juga tidak boleh berpandangan dan menempatkan  penyandang  disabiltas  dari golongan orang cacat, inilah yang kemudian menjadikan  diubahnya  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  4  tahun  1997 tentang  Penyadang  Cacat  dan  di  ganti seluruhnya dengan UU Penyandang Disabilitas.
Gambaran
pemberian
insentif/
potongan  tertentu  yang  ideal  terkait  hak konsesi bagi penyandang disabilitas dengan mempertimbangkan  berbagai  macam  aspek seharusya meliputi sebagai berikut:
1. Potongan  50  (lima  puluh)  persen  atas pengguanaan  tranportasi  massal  darat, laut  dan  udara  yang  dikelola  langsung oleh  pemerintah  atau  pemerintah  daerah dan 25 persen pemberian insentif kepada perusahaan  swasta  atas  penggunaan tranportasi yang dikelola oleh swasta.
2. Potongan  50  (lima  puluh)  persen  atas tagihan  listrik  (PLN)  dan  tagihan  air PDAM),  perumahan  rakyat,  dan  alat bantu  Kesehatan  atau  gratis (khusus  alat bantu).
3. Potongan  50  persen  untuk  tempat wisata/rekreasi yang dikelola pemerintah atau  pemerintah  daerah  dan  25  persen bagi yang dikelola pihak swasta.
4. Potongan  50  (lima  puluh)  persen  atas biaya  di  perguruan  tinggi  negeri  dan  25 persen di perguruan tinggi yang diselenggaraan oleh swasta.
5. Potongan  50  (lima  puluh)  persen  atas pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor (PKB), dan insentif 40 persen pembelian kendaraan bermotor.
6. Potongan  50  (lima  puluh)  persen  untuk pemberian perumahan rakyat.
7. Potongan  bunga  50  (lima  puluh)  persen pinjaman  di  bank  negara  (Himpunan Bank Negara)
8. Potongan  75  (tujuh  puluh  lima)  persen atas  biaya  perjalanan  haji,  termasuk prioritas waktu tunggu/ berangkat. 20
Pemerintah  sendiri  telah  berkomitmen ingin  melakukan  keberpihakan  secara  total kepada penyandang disabilitas di Indonesia, keseriusan  tersebut  dibuktikan  dengan dibentuknya  Komisi  Nasional  (Komnas) Disabiltas.  Komisi  Nasional  Disabilitas telah  dilantik  oleh  presiden  Republik Indonesia (Joko Widodo) di istana merdeka pada  hari  Rabu  tanggal  1  Desember  2021 yang  lalu,  Komisi  Nasional  Disabiltas  ini selanjutnya  bertugas  untuk  memantau, mengevaluasi,  mengadvokasi  pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas. Bagi  penulis  ini  belum  bisa  terlaksana secara menyeluruh untuk melakukan pemantauan, evaluasi, advokasi pemenuhan hak penyandang disabilitas ketika peraturan pemerintah sendiri yang mengatur mengenai  hak  konsesi  juga  belum  diatur, oleh karenanya hak konsesi bagi penyandang  disabilitas  ini  harus  didorong agar rancangan peraturan pemerintah mengenai  hak  konsesi  bagi  penyandang disabilitas  segera  terbit  dengan  mem- perhatikan  ulasan,  urain  jenis  dan  besaran hak konsesi dalam pembahasan ini.
20 Gambaran  potongan  tersebut  merupakan  draf rancangan  PP  tentang  hak  konsesi  dan  insentif dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas,  ditambah kombinasi  pemikiran  penulis  terkait  angka-angka potongan tersebut.
Perspektif  hukum,  maka  dirasa  perlu melalui  pembahasan  ini  juga  di  ulas mengenai  bentuk  kepastian  hukum  hak konsesi  bagi  penyandang  disabilitas  ini benar-benar  dapat  dinikmati  oleh  yang berhak  (penyandang  disabilitas).  Jangan sampai hak yang ditujukan untuk pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas ini disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu  yang  hendak  mengambil  ke- pentingan bagi diri sendiri atau kelompoknya,  oleh  karenanya  diperlukan syarat-syarat  khusus  bagi  penerima  hak konsesi tersebut.
Pemerintah  telah  menunjuk leading sector 21 dalam penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, dalam hal ini ialah Menteri Sosial Republik Indonesia. Menteri Sosial Republik Indonesia telah menerbitkan sebuah produk hukum  berupa  Peraturan  Menteri  Sosial Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2021 tentang  Kartu  Penyandang  Disabilitas, melalui  produk  hukum  Menteri  ini  diatur danya  kartu  penyandang  disabilitas  untuk memberikan  bentuk  kepastian  hukum  bagi pemegang kartu tersebut.
21 Leading  sector yang  dimaksudkan  ialah  khusus dalam  hal  pemeliharaan  data  nasinal  yang  telah dilakukan  perivikasi  oleh  pemerintah  melalui Menteri  Sosial  dan  kewenangan  penerbitan  kartu penyandang  disabilitas  (KPD)  berada  di  Menteri Sosial  Republik  Indonesia.  Namun  nantinya Lembaga  khusus  yang  akan  melakukan  tugas untuk  memantau,  mengevaluasi,  mengadvokasi pelaksanaan  penghormatan,  pelindungan,  dan pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas  berada pada Komisi Nasional Disabilitas.
Data  mengenai  penyandang  disabilitas di  Indonesia  haruslah  valid  dan  dapat dipertanggungjawabkan.  Hal  ini  berkenaan dengan  perhitungan  anggaran  yang  akan  di keluarakan oleh pemerintah melalui keuangan  negara  (APBN)  dan  keuangan daerah (APBD) khusunya mengenai perhitungan  pemberian  hak  konsesi  bagi penyandang disabilitas. Data yang valid dan dapat dipertanggung-jawabkan akan membuat pengeluaran dana/keuangan negara/daerah  dapat  dipertanggungjawab- kan dan sesuai dengan peruntukannya, baik terhadap  subyek  atau  objeknya  (subjek berkaitan dengan individu/penyandang disabilitas,  dan  objek  mengenai  bentuk besaran hak konsesi).
Kartu  Penyandang  Disabilitas  yang selanjutnya  disingkat  KPD  adalah kartu  identitas  bagi  penyandang disabilitas  yang  terdata  dalam  data nasional penyandang disabilitas untuk  memperoleh  akses  layanan dalam  penghormatan,  pemajuan, pelindungan,  dan  pemenuhan  hak penyandang disabilitas. 22
Berdasarkan  pengertian  tersebut  diatas maka  adanya  kartu  penyandang  disabilitas tersebut  tidak  lain  kartu  ini  merupakan kartu  yang  ditujukan  untuk  memastikan bentuk kepastian hukum bagi pemegangnya
22 Pasal  1  angka  (1)  Peraturan  Menteri  Sosial Republik  Indonesia  Nomor  2  tahun  2021  tentang Kartu Penyandang Disabilitas.
dan  agar  sesuai  sasaran  (hak  konsesi nantinya benar-benar digunakan oleh orang yang  berhak/penyandang  disabilitas  yang dibuktikan dengan kartu penyandang disabilitas  yang  diterbitkan  oleh  Menteri Sosial).
Kartu  penyandang  disabilitas  menjadi syarat  yang wajib  dibawa oleh penyandang disabilitas di Indonesia ketika nantinya hak konsesi  tersebut  telah  dituangkan  dalam peraturan  pemerintah  yang  berisi  besaran dan  pada  bidang  apa  saja  hak  konsesi tersebut.  Oleh  sebab  itu,  maka  diperlukan Tindakan nyata/aksi nyata dari semua pihak yang  ada  (pemerintah  daerah,  dinas sosial/dp3akb kabupaten, kota, kepala desa, lurah  dan  masyarakat  untuk  bisa  mem- persiapkan  dan  membantu  mengajuka  atau memberikan  informasi  akan  pentingnya kartu  penyandang  disabilitas  bagi  penyan- dang  disabilitas  yang  belum  memilikinya, sehingga  nantinya  Ketika  hak  konsesi  ini sudah  bisa  dilaksanakan  sudah  tidak  ada kendala dalam hal penggunaannya.

## B. Pelaksanaan Hak Konsesi Apabila PP Belum Juga Diterbitkan
Fakta empiris, hingga saat ini peraturan pemerintah  yang  mengatur  mengenai  hak konsesi  bagi  penyandang  disabilitas  belum juga  terbit,  maka  disinilah  keberpihakan pemerintah  akan  dinilai.  Sejauh  mana keberpihakan  pemerintah  melaksanakan perintah pasal 114 ayat (2) UU Penyandang
Disabilitas.  Pada  bagian  ini  hal  tersebut akan  dikaji/dibahas.  Hingga  tulisan  ini dibuat, kemneterian sosial dan rilisnya juga menyampaikan bahwa  PP  hak konsesi  bagi penyandang  disbilitas  masih  dalam  proses sebab melibatkan banyak pihak diantaranya keenterian keuangan.
UU  penyandang  disabilitas  sendiri  jika ditelaah  dari  keseluruhan  pasal,  ayat,  dan seluruh muatannya termasuk penjelasannya, terdapat  banyak  produk  hukum  turunan/ produk  hukum  pelaksana  yang  harus diterbitkan.  Bentuk  produk  hukum  tersebut terdiri dari:
1. Peraturan  pemerintah  dan  peraturan
daerah,  terdapat  11  (lima  belas) peraturan  pemerintah  dan  4  (empat) peraturan daerah yang harus ditindaklanjuti melalui produk hukum tersebut. Diantara 15
tersebut didalamnya
terdapat perintah  pasal  114  ayat  (2)  yang harus  diatur  lebih  lanjut  dalam peraturan pemerintah :
a) Pasal  27  ayat  (3)  terkait perencanaan,  penyelenggaraan dan evaluasi.
b) Pasal  36  ayat  (2)  terkait akomodasi  yang  layak  dalam peradilan.  Pasal  42  ayat  (8) mekanisme  sanksi  administrasi Pendidikan.
c) Pasal  43  ayat  (2)  terkait akomoasi  yang  layak  dalam pelaksanaan Pendidikan.
d) Pasal  54  ayat  (2)  terkait pemberian insentif.
e) Pasal  55  ayat  (4)  terkait  unit layanan disabilitas
ketenagakerjaan. f) Pasal  96  terkait  rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perllindungan sosial.
g) Pasal  104  ayat  (4)  terkait pemukiman yang mudah diakses.
h) Pasal  108  terkait  pelayanan publik yang mudah diakses.
i) Pasal  109  ayat  (4)  terkait penanganan bencana.
j) Pasal 113 terkait layanan habitasi dan rehabilitasi.
k) Pasal  114  ayat  (2)  terkait  besar dan jenis konsesi
l) Pasal  116  ayat  (2)  terkait pemberian insentif
2. Peraturan Presiden, terdapat perintan  untuk  diatur  lebih  lanjut dalam  peraturan  presiden  sebanyak 2  (dua)  yakni  pasal  134  terkait Komisi  Nasional  Disabilitas  (KND) dan  pasal  141  terkait  pemberian Penghargaan.
3. Peraturan Menteri Sosial, terdapat 1 perintah  yang  harus  diatur  dalam
peraturan  Menteri  sosial  yakni terkait  pasal  121  ayat  (2)  terkait Kartu Penyandang Disabilitas.
Seluruh  bentuk  dan  jenis  hukum tersebut  diatas  terinventarisir  dalam  pasal yang ada pada UU Penyandang Disabilitas, lebih  50  persen  dari  bentuk  produk  hukum yang ada sudah direalisasikan oleh pemerintah.  Namun,  khusus  dalam  pem- bahasan pada artikel ini, terkait hak konsesi penyandang disabilitas sebagaiaman merupakan  perintah  dari  ketentuan  pasal 114  ayat  (2)  hingga  saat  ini  belum  juga terbentuk.
Penulis  tidak  serta  merta  memberikan penilaian terhadap pemerintah telah abai/tidak serius  melaksanakan hak konsesi penyandang disabilitas, menurut pandangan penulis  (khusus  pembentukan  peraturan pemerintah  terkait  jenis  dan  besaran  hak konsesi) memang memerlukan per- timbangan  yang  matang  karena  terkait kekuatan  kekuangan  negara  dan  daerah serta  harus  melibatkan  lintas  kementerian yang ada dalam penyusunannya.
Penentuan  jenis  dan  besaran  hak konsesi bagi penyandang disabilitas memerlukan  perhitungan  yang  matang  dari kementerian keuangan, kementerian perhubungan,  kementerian  pariwisata  dan kementerian  terkait  yang  menyangkut bentuk  atau  jenis  konsesi  yang  akan diberikan.  Selain  itu  pemerintah  harus
mempersiapkan  jumlah  besaran  insentif bagi  swasta  yang  bentuk  atau  jenis konsesinya melibatkan pihak swasta.
Pertimbangan-pertimbangantersebut benar-benar  dapat  dipahami  oleh  penulis yang  tidak  banyak  dipertimbangkan  oleh banyak kalangan/pihak. Namun, pandangan penulis juga tidak berlebihan dan menyatakan pemerintah abai dengan pendapat ini, 6 tahun sejak diundangkannya UU  penyandang  disabilitas  sudah  saatnya ditahun  ini  pemerintah  menfokuskan  untuk Menyusun  rancangan  peraturan  pemerintah terkait  hak  konsesi  tersebut,  hal  ini  perlu dilakukan  agar  pemerintah  dari  semua pihak  berkontribusi  mengingatkan  bahwa salah  satu  hak  penyandang  disabilitas berupa  hak  konsesi  tersebut  masih  menjadi tanggungan pemerintah.
Pemerintah  daerah  melalui  gubernur, bupati  dan  walikota  menurut  penulis harusnya  mengambil  langkah  lebih  cepat tatkala  peraturan  pemerintah  mengenai  hak konsesi belum juga terbit. Langkah tersebut melalui  telaah,  evaluasi,  dan  perhitungan yang  matang  dan  dengan  memperhatikan kemampuan keuangan daerah untuk merealisikan  hak  konsesi  yang  menjadi ranah  atau  kewenangan  daerah.  Misalnya terkait tempat rekreasi/ wisata yang dikelola daerah, tranportasi yang dikelola pemerintah  daerah,  dan  hal  lainnya  yang berada  pada  kewenanagan  daerah.  Hal  ini sangtalah  bisa  dilakukan  sebab  jika
menelaan  ketetuan  pasal  114  ayat  (2)  UU penyandang  disabilitas  maka  tidak  lepas dari  ketentuan  pasal  114  ayat  (2)  yang memberikan kewajiban pada satuan pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah dalam  pemberian  hak  konsesi  tersebut. Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  wajib memberikan  Konsesi  untuk  Penyandang Disabilitas .
Berdasarkan  paparan  tersebut  diatas, maka  harapannya  iktiar  dan  keberpihakan itu  juga dapat dinilai  dari  pemerintah  pusat melainkan  termasuk  menilai  keberpihakan/ keseriusan pemerintah daerah dalam pemberian  jenis  dan  besaran  hak  konsesi bagi  penyandang  disabilitas.  Besar  harapan pemerintah daerah melakukan atau mendahulai  pemberian  jenis  dan  besaran hak  konsesi  tersebut  yang  selanjutnya dituangkan dalam produk hukum daerah.

## KESIMPULAN
Gambaran hak konsesi bagi
penyandang  disabilitas  ialah  bentuk  atau jenis  konsesi  dan  besaran  potongan  yang akan  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  kepada  penyandang disabilitas jenis tersebut diantaranya konsesi  pada  bidang  Pendidikan,  tran- portasi, biaya haji, tempat rekreasi, pelayanan  Kesehatan  dan  lain  sebagainya.
Agar  nantinya  hak  konsesi  tersebut  benar- benar  diberikan  kepada  yang  berhak  maka
penyandang disabilitas datanya wajib terdaftar di kementerian sosial dan nantinya akan  diberikan  kartu  tanda  disabilitas sebagai dasar menggunakan hak konsesi.
Pemerintah  belum  bisa  dikatakan abai/tidak berpihak pada penyandang disabilitas, sebab pemerintah masih menyelesaikan  turuan  produk  hukum  lain seperti  pembentukan  komisi  nasional  di- sabitas dan lainnya. Namun,  ini merupakan peringatan bagi pemerintah bahwa pemerintah  saat ini masih memiliki tanggungan  untuk  menyelesaikan  pem- bahasan  rancangan  peraturan  pemerintah mengenai  jenis  dan  besaran  hak  konsesi. Gubernur, bupati dan walikota bisa mengambil  langkah  lebih  cepat  dengan memperhatikan kemapuan keuangan daerah untuk  merealisakan  terlebih  dahulu  hak konsesi  tersebut  dalam  produk  hukum daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Jurnal
Allo, Ebenhaezer Alsih Taruk. Penyandang Disabilitas  di  Indonesia, Nusantara: Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Sosial,
Volume 9, Nomor 2, 2022.
Effendi,  Mansyur. Dimensi  dan  Dinamika Hak  Asassi  Manusia  Dalam  Hukum Nasional  dan  Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
Hamidi, Jazim, Perlindungan Hukum terhadap
Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan, Jurnal Ius
Quia  Iustum,  Volume  23  Issue  4, Oktober 2016.
MD,  Mahfud, Demokrasi dan  Konstitusi  di Indonesia, Rineka  Cipta,  Jakarta, 2003.
Ndaumanu, Frichy, Hak Penyandang Disabilitas:  Antara  Tanggung  Jawab dan Pelaksanaannya oleh Pemerintah
Daerah, Jurnal  HAM,  Volume  11, Nomor 1, April 2020.
Nursyamsi, Fajri dkk. Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2015.
Purnomosidi,  Arie. Konsep  Perlindungan
Hak Konstitusional Penyandang
Disbailitas di Indonesia, Jurnal Refleksi  Hukum,  Volume  1,  Nomor 2, April 2017.
Sugiono,  Ilhamuddin,  Arief  Rahmawan,
Klaterisasi Mahasiswa
Difabel
Indonesia  Berdasarkan  Background

## Historis dan Studiying Performance”,
Indonesian  Journal  of  Disbailities Studies, Volume.1, Nomor, 1, 2014.
Trimaya,  Arrista. Upaya  Mewujudkan Penghormatan,  Perlindungan  dan Pemenuhan Hak Penyandang Disbailitas  Melalui  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2016  tentang Penyandang Disabilitas, Jurnal Legislasi  Indonesia,  Volume  13, Nomor 3, Desember 2016. Wheare, K.C., Konstitusi-Konstitusi Modern (penerjemah Imam Baehaie) , Nusa Media, Bandung, 2015.
Widjaja, Alia Harundani, Winda Wijayanti,
Rizkisyabana Yulistyaputri, Perlindungan Hak Penyandang
Disabilitas dalam Memperoleh
Pekerjaan  dan  Penghidupan  yang
Layak  bagi  Kemanusiaan, Jurnal
Konstitusi,  Volume  17  Nomor  1, Maret 2020.
Wiyono,  Suko, Reaktualisasi  Pancasila Dalam  Kehidupan  Berbangsa  dan Bernegara, Universitas Wisnuwardhana Malang Press,
Malang, 2016.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor  19  Tahun  2011  tentang Pengesahan Convention  on  the  Right of  Person  Disabailities  and  Optional
Protocol (CRPDOP).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  8  Tahun  2016  tentang Penyandang Disabilitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Sosial
Republik Indonesia  Nomor  2  tahun  2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas

## Website
Ade Nasihudin Al Ansori, Jumlah
Penyandang  Disabilitas  di  Indonesia Menurut kementerian
Sosial,
https://www.liputan6.com/disabilitas/ read/4351496/jumlah-penyandang- disabilitas-di-indonesia-menurut- kementerian-sosial ,
Liputan  6, Ilmuan  Penyandang  Disabilitas yang
Mengubah Dunia,
https://www.liputan6.com/disabilitas/ read/4077971/ilmuwan-penyandang- disabilitas-yang-mengubah-dunia , diakses pada tanggal 18 Januari 2023, pukul 17.07 WIB.

## BIODATA PENULIS
Penulis  adalah  Dosen  Tetap  pada  Program Studi  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Islam Jember.