## REKONSTRUKSI KEBIJAKAN TERHADAP REGULASI  ZAKAT PADA MASA KOLONIAL BELANDA DI INDONESIA

## Handoyo
Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo E-mail: handoyo@unsiq.ac.id

## ABSTRAK

## A. PENDAHULUAN
Zakat  adalah  salah  satu  bentuk filantropi dalam ekonomi Islam (Handoyo dan Khanifa,  2020)  sekaligus  merupakan bentuk  keislaman  ataupun  kepatuhan seseorang  (Anwar  dan  Handoyo,  2023). Dalam  sejarah  kerajaan  Islam  Indonesia zakat  telah  dipraktikan  dengan  baik oleh  masyarakat  sehingga  regulasi  zakat membutuhkah  peran  serta  penguasa (Ramli,  2021).  Di  Indonesia  pelaksanaan zakat telah ada jauh sebelum kehadiran  pemerintah  Kolonial  Belanda karena  zakat  merupakan  bentuk  ibadah
yang  melekat  pada  diri  seorang  Muslim sebagai wujud ketaqwaan.
Pada  masa  kolonial  Belanda,  zakat memiliki peran yang sangat strategis dan potensial  bagi  perjuangan  masyarakat khususnya  bagi  umat  Islam.  Namun demikian,  Pemerintah  Kolonial  Belanda mencoba untuk mengatur palaksanaan dan pengelolaan  zakat  sesuai  dengan  arahan ataupun  kebijakan  yang  diterapkan  bagi masyarakat  Islam  baik  rakyat  jelata, ulama  ataupun  priyayi  (Nasution,  2021). Dengan  demikian,  secara  tidak  langsung kebijakan  pelaksanaan  dan  pengelolaan
Artikel ini berupaya merekonstruksi bentuk kebijakan pemerintah kolonial Belanda terhadap  regulasi  di  Indonesia  dengan  mengkaji  beberapa  sumber  yang  relevan dengan kajian ini. Zakat merupakan suatu kewajiban yang melekat bagi ke Islaman seseorang  dan  telah  dijalankan  dengan  baik  jauh  sebelum  kedatangan kolonialisme. Satu  hal  menarik  adalah  sejak  awal  Pemerintah  Kolonial  Belanda tidak mau mengurusi zakat karena tidak paham Islam yang ada di Indonesia dan tidak  mau  dianggap  mencapuri  urusan  umat  Islam.  Sebelum  kedatang  kolonial Belanda,  dana  zakat  yang  diperoleh  digunakan  untuk  menopang  perjalanan pemerintahan yang ada  di kesultanan-kesultanan Islam sebagai sebuah kewajiban keagamaan dan juga sebagai penguatan ekonomi masyarakat. Setelah Kehadiran Christian  Snouck  Hurgronje  di  Nusantara,    ia  mengarahkan  agar  zakat  sebagai ibadah tetap berlangsung dengan batas-batas tertentu yang selaras dengan aturan pemerintah  Kolonial  Belanda.  Ibadah  zakat  dalam  bentuk  ekspresi  Islam  politik dilarang  secara  tegas  oleh  pemerintah  pada  waktu  itu.  Meski  demikian,  sikap pemerintah  Kolonial  Belanda  terhadap  zakat  justru  mendua.  Di  satu  sisi pemerintah  tidak  mau  campur  tangan,  tapi  di  sisi  lain  pemerintah  melantik penghulu  yang salah satu tugasnya adalah mengurusi zakat dan dana kas masjid.
Kata kunci: Rekonstruksi, Kebijakan, Regulasi, dan Zakat.
zakat  ini  sangat  berpengaruh  terhadap pelaksanaan zakat di Indonesia pada masa itu.
Untuk melancarkan
kebijakan
tersebut, pemerintah kolonial mencermati bagaimana bentuk keislaman yang dipraktikkan  oleh  masyarakat  Indonesia dengan  menghadirkan  seseorang  yang mampu memberikan pemahaman terhadap  umat  Islam  Indonesia.  Adapun utusan  yang  dikirim  untuk  menghadapi umat  Islam  pribumi  (Indonesia)  salah satunya adalah Christan Snouck Hurgronje yang memang secara keilmuan sangat menguasai ajaran Islam. Pemikiran Hurgronje  memiliki  peran  yang  sangat urgen dalam hal penentuan  regulasi  zakat pada  masa  kolonial  Belanda,  yang mempunyai harapan bisa mengatur hukum tentang wajib zakat sesuai arahan yang telah dirumuskan pemerintah Kolonial (Prima dan Rahman, 2019).
Berdasarkan gambaran di atas jelaslah  bahwa  politik  hukum  yang diterapkan  oleh  pemerintah  kolonial sangat  berpengaruh  terhadap  kebijakan regulasi  zakat  yang  ada  di  Nusantara (Indonesia),  untuk  itu  menarik  untuk dikaji  lebih  lanjut  terkait  politik  hukum yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda  melantik  penghulu  yang  salah satu  tugasnya  adalah  untuk  mengurusi zakat  dan  dana  kas  masjid.  Tulisan  ini akan  mencoba  merekonstruksi  kebijakan
pemerintah  kolonial  Belanda  terhadap regulasi  zakat  di  Indonesia  dengan menggunakan pendekatan historis.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Potret Politik Hukum Islam Pada Masa Pemerintah Kolonial Belanda Pada Abad ke 16 Pemerintah Belanda mendelegasikan VOC ( Vereenigde Oostindische Compagnie ) (Aditya,
2019)untuk urusan perniagaan di wilayah Indonesia dengan fungsi pokok untuk bisa menghasilkan  komoditas  yang  ada  di Indonesia  terutama  dari  hasil  bumi (rempah-rempah)  (Iqbal,  2012)  dari negara  jajahannya.  Pada  periode  tahun 1596  VOC  kali  pertama  berlabuh  di perairan  Banten,  dengan  maksud  untuk mendapatkan  komoditas  niaga  yang sangat  tinggi  nilai  jualnya  dan  banyak diburu  oleh  orang-orang  Eropa  karena memiliki  harga  sangat  tinggi  (rempah- rempah) (Santoso, 2017).
Pada saat VOC datang ke Nusantara, wilayah ini merupakan tempat yang telah memiliki kebudayaan yang maju, di mana telah  banyak  berdiri  kerajaan  besar,  baik kerajaan  yang  beragama  Hindu-Budha, maupun Islam. Hal ini merupakan sebuah realitas yang  tidak dapat dipungkiri pada masa itu. Kondisi semacam ini sangat jauh berbeda  dengan  negara  jajahan  Belanda lainnya  seperti  yang  ada  di  beberapa
benua  yang  telah  dikuasainya  seperti daerah  Afrika,  Amerika  dan  Australia yang memiliki penduduk bersifat tradisional. Adapun yang menjadi dorongan  VOC  hadir  tidak  hanya  untuk berbisnis  semata,  namun  juga  membawa misi politik dan agama (Santoso, 2017).
Sebagai  upaya  untuk  melancarkan kedua  misi  tersebut,  VOC  menggunakan aturan  hukum  Belanda  yang  dibawa  dan diadopsi  untuk  mengontrol  pergerakan wilayah  jajahannya.  Bagi  wilayah  yang telah  dikuasainya,  VOC  membentuk badan  hukum  pemerintah  Belanda  untuk diberlakukan bagi warga pribumi (Indonesia).  Namun  demikian,  struktur badan hukum (peradilan) yang didasarkan pada  peraturan  Belanda  itu,  tidak  bisa maksimal untuk diterapkan di masyarakat. Untuk menjauhkan diri dari pemberontakan  yang  dilakukan  oleh orang  pribumi,  maka  VOC  memberikan ruang bagi hukum yang telah berlaku bagi masyarakat  pribumi  baik  secara  adat maupun hukum Islam termasuk mengenai regulasi zakat yang telah dipraktikan oleh umat Islam Indonesia (Ramli, 2021) .
Pada  awal  Nusantara  dikuasai  oleh VOC, perhatian terhadap nilai budaya dan agama yang ada dikesampingkan, sehingga  terjadi  pergolakan  yang  sangat serius di masyarakat. Untuk itu pada abad ke  18  setelah  kekuasan  kesultanan- kesultanan  Islam  diambil  alih  oleh
pemerintah kolonial Belanda, nilai budaya dan  agama  yang  telah  ada  di  Nusantara diperhatian dan dicermati dengan seksama oleh pemerintah kolonial Belanda. Hal ini, terutama  yang  berhubungan  dengan aktifitas  kegaamaan  umat  Islam  seperti zakat  dan  wakaf  dimana  ada  kecurigaan bahwa dari dana yang terkumpul digunakan  untuk  perlawanan  terhadap pemerintah  kolonial  Belanda  (Iqbal, 2012).
Berpijak pada bentuk perhatian yang seolah-olah membatasi ruang bagi pelaksanaan  nilai  budaya  dan  agama pemerintah kolonial Belanda mendapatkan  gempuran  baik  secara politik maupun militer dari kerajaan Islam yang  ada  baik  dari  unsur  ulama  maupun masyarakat  biasa  yang  ada  di  wilayah- wilayah Nusantara, terutama pada rentang waktu  antara abad ke 19 sampai abad ke 20 terjadi perlawanan besar-besaran umat Islam  terhadap  kebijakan  yang  dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda. Dengan  demikian,  pemerintah  kolonial Belanda  memberikan  perhatian  yang mendalam dengan memberi ruang berlakunya  hukum  Islam  di  Indonesia (Iqbal, 2012).
Pada  masa  kedatangan  Daendels (1800-1811)  dan  kerajaan  Inggris  masih menduduki Indonesia (1811-1816), Thomas S. Raffles diberi mandat sebagai
Gubernur  Jendral  Inggris  bagi  kepulauan
Indonesia.  Pada  masa  ini,  aturan  Islam adalah aturan yang berlaku dan dipraktikkan  oleh  masyarakat  pribumi. Selain  itu  juga  dipergunakan  untuk menyelesaikan  persoalan    yang  muncul pada  bumi  putra  (Islam).  Hal  ini merupakan    bentuk  kebijakan  yang mengakui realitas sosial yang berkembang di  kepulauan  Nusantara.  Hal  tersebut diakui  Van  Den  Berg    yang  kemudian merumuskan teori receptio incomplexu , di mana teori ini menyatakan bahwa Syari’at Islam  berlaku  bagi  pemeluknya  secara penuh.  Kemudian  dengan  berpijak  pada teori  ini,  pemerintah  Hindia  Belanda mendirikan  lembaga  hukum  agama  bagi penganut  ajaran  Islam  (1882),  aturan  ini hanya  diberlakukan  di  Jawa  dan  Madura (Ramli, 2021).
Berdasarkan pandangan Carel Frederick  Winter,  ahli  kebudayaan  Jawa Javaichi,  Solomon  Keuzer  seorang  pakar Ilmu  Bahasa  dan  Ilmu  budaya  Hindia Belanda,  dan  Van  Den  Berg,  yang menorehkan karya yang berjudul Muhammadansch Recht (asas-asas hukum Islam)  diketahui  bahwa  aturan  Islam hanya diperuntutkan untuk orang pribumi walaupun  dengan  sedikit  penyimpangan- penyimpangan yang ada dalam pelaksanaanya (Iqbal, 2012).
Selanjutnya keberadaan teori receptio in  complexu ini  ditolak    oleh  Van Vollenhoven  dan  Snouck  Hurgronje,
dengan  menghadirkan    teori  baru  yang dianggap  cocok  untuk  diterapkan  bagi orang  pribumi.  Adapaun  teori  yang dimaksud  adalah  teori  resepsi,  dimana teori  ini  berpandangan  bahwa  aturan (hukum)  Islam  dapat  diterapkan  pada orang pribumi akan tetapi tidak kontradiksi dengan (hukum) adat. Berpijak  dengan  pandangan  teori  ini, berlakunya  hukum  (aturan)  Islam  harus diresepsi  dahulu  dengan  hukum  adat, sehingga antara hukum Islam dan hukum adat harus ada keselarasan. Oleh sebab itu, teori tersebut sebagaimana aturan terhadap  waris  dalam  Islam  belum  bisa diterapkan manakala belum diterima atau bertentangan dengan aturan adat yang ada (Santoso, 2017).
Adanya teori receptie ini berdasarkan ambisi Snouck Hurgronje agar penduduk bumi  putra  yang  memeluk  ajaran  Islam tidak  memiliki  kekuatan  terhadap  ajaran Islam,  sebab  bagi  umat  Islam  yang mempunyai  fondasi  keimanan  yang  kuat tidak  mudah  untuk  dipengaruhi  oleh budaya  yang  dibawa  oleh  kolonial Belanda.  Bertolak  dari  asumi  tersebut, Pemerintah kolonial Belanda perlu memberi  perhatian  terhadap  Islam  yang dianut  oleh  penduduk  Indonesia  agar orang    pribumi  dekat  dengan  kebiasaan atau budaya orang barat (Santoso, 2017).
Dengan  hadirnya  teori  resepsi  ini, memberikan  ruang  bagi  keberadaan
hukum Islam untuk dijalankan sepanjang tidak  berbenturan  dengan  hukum  adat. Pada  level  ini  keberadaan  hukum  Islam mengalami  situasi  yang  tidak  kondusif karenaharus  berbenturan  secara  langsung dengan  hukum  adat.  Adapun  imbas hadirnya  teori  ini  secara  tidak  langsung mempersempit hukum Islam yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia
Belanda seperti halnya dengan
pelaksanaan  kebijakan  terhadap  regulasi zakat.
2. Bentuk Kebijakan Kolonial
Berlanda Terhadap Regulasi

## Zakat
Secara  historis,  keberadaan  zakat disinyalir  telah  ada  bersamaan  dengan hadirnya  Islam  di  Indonesia,  di  mana zakat  memiliki  peran  yang  sangat  berarti bagi  misi  dakwah  Islam.  Disamping sebagai  sebuah  kewajiban  kegaamaan, zakat  memiliki  dimensi  sosial  untuk mengentaskan  kemiskinan  (Fikriawan, 2019).  Pada  masa  kolonialisasi  Belanda, zakat menjadi salah satu sumber penopang dana perjuangan dan perlawanan terhadap penjajahan kolonialisme Belanda. Hal ini terjadi  karena  dalam  membuat  kebijakan sangat merugikan orang pribumi,
Pemerintah Kerajaan Belanda membentuk kebijakan terkait regulasi zakat berdasarkan  inisiasi  dari  agen  yang ditugaskan  oleh  Kerajaan  Belanda  ke Indonesia  untuk  mengatur  urusan  yang
ada sesuai  kepentingan  mereka  (Santoso, 2017).
Adapun awalnya, untuk memberikan pengaruhnya  terhadap  pelaksanaan  zakat yang  ada  di  Indonesia,  Pemerintah Kolonial  menetapkan  aturan  dengan menetapkan Bijblad No. 1892 (4 Agustus 1893)  yang  memuat  kebijakan  terhadap regulasi  zakat  (Fikriawan,  2019).  Hal  ini memiliki fungsi untuk mencegah terjadinya  penyalahgunaan  dana  zakat oleh  para  penghulu.  Para  penghulu tersebut melaksanakan tugas untuk menjalankan  aturan  Pemerintah  Kolonial Belanda tanpa mendapat upah.
Upaya  yang  dilancarkan  pemerintah kolonial  Belanda dalam  rangka  menekan kekuatan ekonomi rakyat yang bersumber dari  zakat yaitu  dengan  mengeluarkan larangan  membantu  pelaksanaan  zakat bagi  pegawai pemerintah  dan  priyayi pribumi.  Larangan  tersebut  tercantum dalam  Bijblad  No. 6200  tanggal  28 Februari 1905. Peraturan tersebut berlaku untuk  seluruh  wilayah jajahan.  Larangan tersebut lahir didorong karena berakhirnya  perang  Aceh  pada tahun sebelumnya (1904) yang telah berlangsung hingga puluhan tahun (Fikriawan, 2019).
Dengan adanya aturan yang ditetapkan Pemerintah Belanda
berdasarkan  Bijblad  No.  6200  bahwa urusan mengenai zakat diserahkan secara
utuh untuk  orang  Islam  (Faisal,  2011). Gambaran ini menunjukan upaya belanda untuk  memisahkan  antara  urusan  negara dengan agama, karena sebenarnya tujuan utama dari kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial adalah untuk mendegradasi basis  ekonomi  orang pribumi yang bersumber dari dana zakat.
3. Rekonstruksi Kebijakan Kolonial Berlanda Terhadap regulasi
Zakat
Jika menelisik sejarah perkembangan pengelolaan  zakat  yang  dipraktikkan masyarakat  muslim  yang  ada  pada kesultanan-kesultanan di
Indonesia dengan  baik  walupun  masih  bersifat individu  dan  belum  terlembaga  (Itang 2018). Pada  masa  ini,    persoalan  zakat secara  utuh  menjadi  tanggungan  pribadi. Peraturan  yang  dikeluarkan  pemerintah kolonial  yang  kelihatan  netral,  yang dilakukan  dengan  model  non-intervensi, memberiakan  ruang  untuk  pengelolaan danpenguatan  ekonomi  yang  bersifat sosial dan lain sebaginya. Eksistensi zakat menjelma  menjadi  sumbangan  suka  rela agar tidak membebani rakyat karena telah membayar pajak yang dirasa
memberatkan (Ramli 2021).
Sebagai kewajiban sosial, zakat dapat menciptakan
pemerataan dan mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat, sehingga  zakat  dapat  dikelola  dan dijalankan  oleh  lembaga  formal  yang
dibentuk  pemerintah  untuk  memaksa ( forced  power )  dalam  pembayarannya (Adi  Riswan  Al  Mubarak,  dkk,  2021). Posisi zakat menjadi bentuk sedekah yang bersifat  wajib  untuk  dibayarkan  oleh orang  Islam  pribumi  (Fikriawan,  2019). Untuk  itu, distribusi zakat sangat bermanfaat  keberadaanya  bagi  kekuatan ekonomi masyarakat (Mutakin dan Handoyo, 2023) .
Belanda  saat  berbentuk  VOC  (1602- 1800)  hingga  Hindia  -Belanda  (1800- 1942) memposisikan diri untuk membentuk sekat dengan Islam . Sehingga pihak  Belanda  mencoba  tidak  merecoki urusan  orang  pribumi  (Islam)  sebagai agama  yang  banyak  diikuti  di  Indonesia. Adapun  VOC  maupun  Belanda  pada tahun-tahun awal,  keduanya memberikan keleluasaan  dan  iklim  yang  relatif kondusif bagi  perkembangan  dan pelaksanaan  hukum  Islam. Akan  tetapi pada periode selanjutnya mereka mengekang  dengan  berbagi  aturan  yang dibuat  untuk  melemahkan  keberadaan pelaksanaan regulasi zakat bagi penduduk pribumi (Fikriawan, 2019)
Pada  era  VOC, teori  receptie  in complexu dari Salomon Keyzer diberlakukan.  Teori  ini  menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi masyarakat  Hindia  Belanda  disesuaikan dengan agama yang mereka anut. Namun dalam  perjalanannya,  terutama  pada
waktu  pertama  abad  ke-19,  Belanda melihat kecenderungan bahwa pemberontakan yang  paling  sengit  selalu terkait  dengan  Islam,  misalnya,  perang Jawa  dengan  Pangeran  Diponegoro sebagai  panglimanya  (1825-  1830), Perang  Padri  di  Minangkabau  (1821- 1837), pemberontakan  Kiai Ripangi Kalisalak  (1850),  pemberontakan  Kiai Zainal  Abidin Sukamanah,  juga  perang Aceh (1873). Islam tidak bisa dipisahkan dari perlawanan tersebut (Ramli, 2021).
Sejak  saat  itulah,  kecurigaan  dan ketakutan  Kolonial  Belanda  terhadap Islam  dan  umat  Islam  mencapai  titik kulminasi. Akan tetapi, mereka tidak bisa berbuat  banyak  terkait  hukum  Islam, karena  pemahaman  mereka  terhadap Islam  amat  minim.  Meski  demikian, Belanda  berupaya  membatasi  gerak aktivis Muslim. Menjelang akhir abad ke- 19,  datanglah  Snouck  Hurgronje  yang melakukan  penelitian mendalam terhadap Islam, mulai dari Mekkah, kemudian Aceh, dan  terakhir  di  Jawa.  Ia  kemudian mengusulkan  pendirian  dan  sekaligus kelak  menjadi  kepala Kantoor  voor
Inlandsche Zaken yang mengurusi masalah agama penduduk pribumi (Santoso, 2017) .
Hasil  temuan  Snouck  adalah  bahwa Kolonial  Belanda  harus  melihat  Islam dalam tiga dimensi, yakni (i) Islam dalam ibadah  personal,  (ii)  Islam  dalam  ibadah
yang  bersifat  sosial  kemasyarakatan,  dan (iii) Islam sebagai politik. Terhadap ajaran Islam  terkait  ibadah,  Kolonial  Belanda tidak  perlu  turut  campur,  karena  umat Islam  hanya  beribadah.  Begitu  juga  saat mereka naik haji. Yang perlu diwaspadai adalah  dimensi  ketiga,  yakni  Islam sebagai  politik.  Dalam  aspek  hukum, Snouck mengusulkan teori receptie (Iqbal, 2012). Hukum Islam diterima dan berlaku bagi  masyarakat  muslim,  dengan  catatan sepanjang  sudah  diresepsi  oleh  hukum adat  jika  menggunakan  klasifikasi  yang dibuat  oleh  Snouck  di  atas, maka  zakat masuk  ke  dalam  klasifikasi  ibadah personal sekaligus sosial. Sebab itu, zakat tidak  pernah  dipersoalkan  dan  dicampuri oleh  negara.  Sikap  Kolonial  ini  sudah dijalankan  sejak  awal  hingga saat  teori receptie ini  diterapkan. Pemerintah Hindia  Belanda  mengeluarkan  larangan tegas, tertanggal 18 Agustus 1866 no 216 yang  melarang  dan  menghapus  segala bentuk campur tangan pemerintah daerah atas  pungutan  sukarela  yang  besifat keagamaan (Iqbal, 2012)
Sebenarnya,    teori reseptie ini  pada dasarnya  diusulkan  Snouck  Hurgronje dengan  tujuan  utama  untuk  melemahkan hukum  Islam  sekaligus  agar  terjadi benturan  dengan  hukum  adat.  Sehingga Kiai maupun penghulu banyak yang tidak setuju  dan  menolak    untuk  menerapkan peraturan ini, terutama yang berhubungan
dengan  regulasi  zakat.  Namun  tidak  ada bukti  konkrit  tentang  adanya  penolakan dalam  pelaksanaan  zakat,  karena  zakat merupakan  ibadah  sosial  yang  melekat pada ajaran Islam .
Snouck  Hurgronje dalam  ide-idenya mencatat  bahwa  zakat  telah  membudaya pada  masyarakat  Islam  sebagai  bentuk keimanan  dengan  berbagai  pola,  praktik, dan  basis  pemahaman  yang  berbeda  dari satu daerah ke daerah yang lain. Di Jawa dan  Madura,  misalnya,  zakat  ternak  bisa dikatakan tidak pernah dibayarkan, apalagi zakat logam mulia dan perdagangan. Di Jawa Tengah dan Timur, di  mana  politik  taman  paksa  dan  sewa tanah  diberlakukan,  zakat  pertanian hampir tidak pernah dibayarkan. Sementara  di  Priangan  zakat  pertanian sangat  digalakkan.  Zakat mâl boleh dikatakan  tidak  ditradisikan  di  Jawa, tapi sangat populer di Madura (Iqbal, 2012).
Zakat  yang  dibayarkan  masyarakat melalui  penghulu  biasanya  dimasukkan ke  dalam  dana  kas  masjid  bercampur dengan  sedekah,  wakaf,  serta  persentase biaya  nikah,  talak,  rujuk,  dan  cerai.  Di Jawa  dan  Madura,  dana  kas  masjid  ini dikelola  oleh  sebuah  panitia  yang dibentuk  dan  diketuai  oleh  bupati (Alfalisyado,  2013).  Sehingga,  dana  kas masjid  sering  kali  dianggap  sebagai lembaga pemerintah yang bisa dimanfaatkan oleh bupati sebagai gaji para
pegawainya dan kepentingan bupati yang lainnya.  Padahal, kas  masjid pada dasarnya  adalah  lembaga  keagamaan. Karenanya,  Snouck    Hurgronje  pada  4 Maret 1893 menyarankan agar administrasi  kas  masjid diawasi  secara ketat (Santoso, 2017) .
Sebenarnya pada tahun 1866, pemerintah  telah  menetapkan  aturan dengan  merilis  Bijblad  No  1892  tentang larangan  yang  keras  untuk  pejabat mulai dari kepala desa sampai bupati agar tdak  mencampuri    pengumpulan  dana zakat.  Peraturan  ini  diperkuat  dengan Bijblad No 1962 tanggal 4 Agustus 1893 dan  Bijblad  No  6200  tahun  1905. Larangan ini terkait dengan dua hal, yakni pembebanan rakyat dan isu penyalahgunaan/korupsi.  Peraturan  ini turut  menyebabkan  penduduk  enggan membayarkan  zakat  kepada  pejabat (Iqbal, 2012).
Meskipun demikian, pada prakteknya pemerintah  kolonial  Belanda melakukan intervensi ketika melihat bahwa penggunaan  dana  masjid disalahgunakan atau  digunakan  untuk  selain  tujuan awalnya. Pada tahun 1901-1931 pemerintah kolonial Belanda
mengeluarkan surat edaran atas saran dari Snouck  Hurgronje.  Surat  edaran  tersebut antara lain:
a. Surat  Edaran Rahasia 3  Agustus  1901 No.  249  yang  berisi  Perintah  untuk
mengurangi  jumlah  dana  masjid  dan peringatan  untuk  tidak  menggunakan dana  ini  untuk  tujuan  lain  seperti penerangan jalan, renovasi jembatan.
b. Surat Edaran Rahasia 28 Mei 1904 No. 240  yang  berisi  peringatan terhadap penyalahgunaan  dana  masjid  dan terhadap  tindakan  menganggap sepele penerapan peraturan pemerintah.
c. Surat  Edaran Rahasia 1  Agustus  1904 yang berisi peraturan biaya pernikahan dan distribusinya.
d. Surat Edaran 28 Februari 1905 No. 873 yang berisi penggunaan uang zakat dan fitrah  yang  termasuk  dikelola  dana masjid.
e. Surat  Edaran  7  Oktober  1905  yang berisi  pedoman  pengelolaan  dan penggunaan dana masjid.
f. Surat  Edaran  28  Agustus  1923  yang bertujuan  untuk  mencegah  terlalu banyak  uang  yang  dimasukkan  ke dalam  dana  masjid  dan  penggunaan dana  tersebut  untuk  tujuan  kebaikan yang lain.
g. Surat  Edaran Rahasia 3  Agustus  1901
No.  249  yang  berisi  pengelolaan dana masjid  dan  pengawasan  pemeliharaan masjid (Alfalisyado, 2013).
Dari  beberapa  kebijakan  terkait regulasi  zakat  yang  telah  dibentuk  oleh pemerintah  Belanda  menunjukkan  sikap yang membatasi ruang gerak pengelolaan zakat  yang  telah  berjalan  dengan  baik  di
Indonesia  jauh  sebelum  kedatangan
Belanda dengan berbagai aturan/kebijakan yang ditetapkan.

## C. SIMPULAN
Zakat  yang  telah  dilaksanakan  di Nusantara (Indonesia) merupakan bentuk kesadaran umat Islam dalam menjalankan kewajiban  agama  yang  dianutnya.  Di mana dalam praktiknya, zakat yang telah ditunaikan  dengan  baik  dan  penuh kepatuhan  disinyalir  mulai  berlaku  sejak kehadiran  Islam  di  Indonesia.  Ketika pemerintah kolonial Belanda hadir, zakat masih  berjalan  apa  adanya  lantaran Belanda tidak mau dianggap menyampuri urusan Islam, apalagi mereka tidak begitu memahami  dan  mengetahui  Islam  secara mendalam.  Akan  tetapi  hal  ini  berubah ketika Christian Snouck Hurgronje dikirim  ke    Nusantara.  Ia  memiliki gagasan  untuk  memilah  Islam  menjadi tiga  bidang  yaitu;  ibadah,  sosial,  dan politik.  Selama  zakat  dikelola  sebagai ibadah  murni  maka  Pemerintah  Kolonial beserta  seluruh  jajarannya  hingga  kepala desa  tidak  boleh  mencampuri  urusan zakat. Tetapi ketika zakat sudah menyinggung  urusan  politik,  maka  harus dikendalikan  sesuai  dengan  kepentingan dan  regulasi  yang  menguntungkan  pihak kolonial Belanda.
Akan  tetapi,  kenyataan  yang  terjadi adalah  pemerintah  kolonial  bersifat
mendua  terkait  dengan  regulasi  zakat  di mana pemerintah kolonial Belanda mengatur pelaksanaan zakat, apalagi saat mengangkat  seorang  penghulu  sebagai pejabat  negara  yang  bertugas  mengelola urusan  umat  Islam,  yang  salah  satunya adalah  regulasi  mengenai  pengelolaan zakat  dan  dana  kas  masjid.  Meski penghulu  adalah  pejabat  negara,  tetapi gaji  bulanannya  tidak  berasal  dari Pemerintah,  melainkan  dari  uang  kutip
nikah,  biaya  sidang,  zakat,  infak,  dan sedekah,  juga  dari  dana  kas  masjid.  Dari sinilah penyelewengan dan penyalahgunaan  zakat  menjadi  marak  di beberapa  tempat,  karena  pengawasan yang  kurang  dan  peluang  korupsi  yang besar. Akhirnya Pemerintah memperketat pengawasan  terhadap  dana  masjid  dan zakat.[]
***

## DAFTAR PUSTAKA
Adi  Riswan  Al  Mubarak,  Muhammad, Nurul  Iman,  dan  Febri  Wimpi Hariadi. 2021. “Rekonstruksi Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2011  Tentang  Pengelolaan  Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah).”
Musyarokah:  Journal  of  Sharia
Economic Vol. 1(1): 62–79. Aditya, Zaka Firma. 2019. “ROMANTISME SISTEM HUKUM DI  INDONESIA :  KAJIAN  ATAS KONSTRIBUSI  HUKUM  ADAT DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA.” Jurnal Rechts Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum Nasional 8(1): 37. Alfalisyado, Alfalisyado. 2013. “REFORMULASI  ZAKAT  DAN POLA  PRIBUMISASI  HUKUM
ISLAM  MELALUI  KOMUNIKASI INTER-CULTURAL.” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 7(1): 89– 100.
Anwar, Choerul, dan Handoyo Handoyo. 2023.  “Metode  Penetapan  Mustahiq Zakat  Pada  Mustahiq  Center  Baznas Kabupaten Wonosobo.” At-
Ta’awun :  Jurnal  Mu’amalah  dan Hukum Islam 2(1): 70–93. Faisal. 2011. “SEJARAH PENGELOLAAN ZAKAT DI DUNIA MUSLIM DAN INDONESIA (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah  Charles  Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven
Boeve).” Universitas  Islam  Negeri Raden  Intan  Lampung Vol.  11(No.
2): 226–45.
Fikriawan,  Suad.  2019.  “DINAMIKA
ZAKAT DALAM TINJAUAN SEJARAH KEINDONESIAAN: KAJIAN POSITIFIKASI DAN IMPLIKASINYA BAGI EKONOMI UMAT.”
AL-MANHAJ: Jurnal
Hukum  dan  Pranata  Sosial  Islam 1(1): 73–92.
Handoyo,  Handoyo,  dan  Nurma  Khusna Khanifa. 2020. “Zakat dan Paradigma Pemberdayaan  Ekonomi  Umat.” Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum 6(01): 57–72.
Iqbal,  Muhammad.  2012.  “POLITIK
HUKUM HINDIA BELANDA DAN
PENGARUHNYA
TERHADAP LEGISLASI  HUKUM  ISLAM  DI
INDONESIA.” Ahkam Vol.  12(2):
117–26.
Itang,  Itang.  2018.  “PERUNDANG- UNDANGAN ZAKAT DI INDONESIA  (STUDI  HISTORIS REGULASI  TENTANG  ZAKAT).” TAZKIYA,  JURNAL  KEISLAMAN, KEMASYARAKATAN & KEBUDAYAAN V. 19(02): 116–28. Mutakin,  Zaenal  Mutakin,  dan  Handoyo Handoyo.  2023.  “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pendistribusian Zakat Produktif Baznas Kabupaten Purworejo Perspektif Maqâsid Syari’âh.” Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an dan
Hukum 8(2): 243–54.
Nasution, Adanan Murrah. 2021. “Pengelolaan Zakat Di Indonesia.” Journal of Islamic Social Finance Management 1(2): 293–305.
Prima, Suprima, dan Holilur Rahman. 2019. “REGULASI PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA.” Jurnal Yuridis 6(1): 132.
Ramli, Muhammad. 2021. “Politik Hukum Pengelolaan Zakat Di Indonesia.” Jurnal Lex Renaissance 6(2). https://journal.uii.ac.id/Lex- Renaissance/article/view/19872/p df (Juli 5, 2022).

## Santoso, Dri. 2017. “POLITIK HUKUM
PEMERINTAH KOLONIAL TERHADAP PERADILAN AGAMA.” NIZAM Vol. 4(No. 1): 77–93.