## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS/PPAT ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN NOTARIS/PPAT
Muhammad Ridho Rifani 1* , Achmad Faishal 2 , Saprudin 3
1 Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia
2,3 Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia ridho99mr@gmail.com, achmadfaishal@gmail.com, saprudin@gmail.com
Article Info Abstract Article History Received: Mei 30, 2023 Accepted: Juni 30, 2023 The purpose of conducting this research is to analyze the legal protection of a Notary/PPAT whose responsibility is as a recipient of a client's document entrusted with the purpose of making a Deed to be disabled or negligent for acts  against  the  law  committed  by  Notary/PPAT  employees,  as  well  as  to analyze  the  legal  consequences  for  the  Notary/PPAT  for  the  delivery  of client's documents to parties other than the client carried out by employees without the knowledge of the Notary/PPAT. According to the results of the study, one of the obligations of a notary based on the Notary Office Act is to safeguard the interests of the parties involved in legal actions. One of them is in terms of keeping an item entrusted to a Notary/PPAT for the process of making a deed. This obligation also applies to the employee of the Notary concerned, and the obligation to maintain the client's documents applies until the  position  of  the  Notary  ends  (retirement).  However,  in  this  case  the Notary/PPAT  employee  does  not  carry  out  these  obligations  properly,  the Notary  employee  submits  the  client's  documents  to  a  party  other  than  the client without the Notary/PPAT's knowledge. carried out by employees. Even though  in  practice  employees  are  trusted  by  the  Notary/PPAT  to  assist  in keeping  the  client's  documents,  however,  in  the  case  of  an  unlawful  act committed  by  the  employee,  the  Notary  is  responsible  for  the  unlawful  act committed by the employee as the employer. This shows the need for legal protection for Notaries/PPATs which is very detrimental to the Notary and is closely  related  to  the  good  name  of  his  profession  as  a  Notary  and  his colleagues.
Keywords:
Notary, Act Against the Law, Notary Employees.

## Abstrak
Tujuan dilakukannya Penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Notaris/PPAT yang tanggung jawabnya seabagai penerima titipan dokumen milik klien guna pembuatan Akta menjadi cacat atau lalai atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan    Notaris/PPAT,  serta  menganalisis  Akibat  hukum  terhadap  Notaris/PPAT  atas terjadinya  penyerahan  Dokumen  milik  klien  kepada  pihak  selain  klien  yang  dilakukan  oleh karyawannya  tanpa  sepengatahuan  Notrais/PPAT.  Menurut  Hasil  Penelitian  bahwa  Salah satu  kewajiban  seorang  Notaris  berdasarkan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  adalah menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Salah satunya dalam hal menjaga suatu barang titipan yang diberikan kepada Notaris/PPAT guna proses pembuatan akta.  Kewajiban  tersebut  juga  berlaku  bagi  karyawan  Notaris  yang  bersangkutan,  dan kewajiban  menjaga  dokumen  milik  klien    tersebut  berlaku  sampai  jabatan  Notaris  tersebut berakhir (pensiun). Namun daam hal ini karyawan Notaris/PPAT tidak menjalankan kewajiban
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
tersebut sebagaimana mestinya, karyawan Notaris tersebut melakukan penyerahan dokumen milik klien kepada pihak selain klien tanpa sepengetahuan Notaris/PPAT Mengingat Undang- Undang  Jabatan  Notaris  tidak  mengatur  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  Notaris mengenai  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  karyawannya.  Meskipun  dalam prakteknya  bahwa  karyawan  dipercaya  oleh  Notaris/PPAT  untuk  membantu  dalam  hal penyimpanan  dokumen  milik  klien  Namun  dalam  hal  perbuatan  melawan  hukum  yang dilakukan  oleh  karyawan  nya  tersebut,  maka  Notaris  bertanggung  jawab  atas  perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya tersebut sebagai pemberi kerja. Hal ini menunjukan  perlunya  perlindungan  hokum  terhadap  Notaris/PPAT  sangat  merugikan  bagi Notaris  dan  sangat  berkaitan  dengan  nama  baik  profesinya  sebagai  Notaris  dan  rekan sejawatnya.
Kata Kunci: Notaris/PPAT; Perbuatan Melawan Hukum; Karyawan Notaris/PPAT

## I. PENDAHULUAN
Notaris  merupakan  pejabat  umum  satu-satunya  yang  memiliki  kewenangan  untuk membuat  suatu  akta  autentik  mengenai  suatu  perbuatan  hukum  yang  akan  dinyatakan dalam  suatu  akta  otentik.  Notaris  juga  harus  menjamin  kepastian  tanggal  akta  autentik yang dibuatnya, menyimpan dan memberikan grosse dari akta tersebut, begitu juga salinan dan kutipan aktanya. Notaris harus memastikan bahwa akta yang dibuatnya itu memang sesuai dengan ketentuan yang mengikat seorang Notaris dan tidak ada suatu peraturan umum  yang  menugaskan  pejabat  atau  orang  lain  untuk  membuatnya. 1 Seorang  Notaris dapat merangkap jabatan profesi sebagai seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998. Notaris dan PPAT dapat merangkap jabatan apabila memiliki satu wilayah jabatan yang sama atau berada di wilayah  kedudukan  yang  sama.  Hal  ini  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  PP PPAT.
Dari segi kewenangan, Notaris dan PPAT memiliki dasar hukum yang berbeda. Notaris menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang  Jabatan  Notaris  jo.  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sedangkan PPAT, dasar hukum  kewenangannya  beserta  dengan  hak  dan  kewajibannya  diatur  dalam  PP  PPAT. Secara  singkat,  kewenangan  Notaris  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Jabatan  Notaris  adalah  Notaris  berwenang  untuk  membuat  sebuah  Akta  Autentik mengenai  sebuah  perbuatan  atau  tindakan  hukum,  seperti  dalam  bentuk  perjanjian dan/atau penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam sebuah Akta yang  Autentik,  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  dari  Akta  Autentik  tersebut, menyimpan  Akta  Autentik  tersebut,  memberikan  grosse,  salinan  dan  kutipan  dari  Akta Autentik tersebut, yang secara keseluruhan itu sepanjang pembuatan salinan tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan melalui Undang-Undang.
1 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Tapsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Bandung: Refika Aditama, 2008).

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Notaris  atau  PPAT  harus  mempunyai  satu  kantor,  maka  tentunya  dibutuhkan karyawan  untuk  menjalankan  (operasional)  kantornya.  Namun  demikian  pada kenyataannya tidak semua orang yang bekerja atau melakukan pekerjaan di kantor Notaris merupakan karyawan Notaris. Notaris dengan Karyawan Notaris didasari atas hubungan kerja. 2 Hubungan  antara  Notaris  dengan  Karyawan  berdasarkan  perjanjian  kerja  dan Notaris  sebagai  pemberi  kerja,  pemberi  kerja  dalam  hal  ini  adalah  orang  perseorangan sebagai  Notaris  yang  memperkerjakan  tenaga  kerja  dengan  membayar  upah. 3 Ada kalanya  mereka  yang  melakukan  pekerjaan  di  Kantor  Notaris  adalah  untuk  membantu Notaris  dalam  hal  tugas  tambahannya,  misalnya  untuk  pembayaran  pajak,  persiapan kelengkapan bukti-bukti berkenaan dengan Akta Autentik yang dibuat.
Dalam hal ini Notaris menerima penitipan sertifikat dari para pihak, dapat dilihat dari Pasal 52 ayat 1 UUJN yang menyebutkan bahwa notaris tidak diperkenankan membuat akta  untuk  diri  sendiri,  istri/suami,  atau  orang  lain  yang  mempunyai  hubungan kekeluargaan dengan notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis  keturunan  lurus  kebawah  dan/atau  keatas  tanpa  pembatas  derajat,  serta  dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun perantaraan kuasa. Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa notaris dilarang untuk menjadi pihak yang terlibat dalam akta yang dibuatnya  sendiri.  Hal  ini  bertujuan  agar  akta  yangdibuatnya  benar-benar  murni  tidak hanya  menguntungkan  salah  satu  pihak  saja  dalam  akta  tersebut,  karena  disini kedudukan notaris adalah netral, tidak membuat akta hanya untuk keuntungan salah satu pihak saja.
Didalam UUJN mengenai kewajiban notaris, tidak disebutkan secara jelas bahwa notaris memiliki wewenang dalam menerima titipan sertifikat dari para pihak. Tetapi di dalam  undang-undang  tersebut  juga  tidak  ada  ketentuan  yang  secara  jelas  melarang notaris untuk menerima titipan sertifikat dari para pihak. Dilihat dari kewenangan notaris yang diatur dalam undang-undang yang berlaku, notaris hanya berwenang melakukan beberapa hal sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 15 UUJN. Begitupun dalam peraturan  kode  etik  profesi  notaris  juga  tidak  disebutkan  secara  jelas  dan  terang mengenai  kewenangan  notaris  untuk  menerima  penitipan  sertifikat  dari  para  pihak. Artinya bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum mengatur tentang perihal tersebut.
Penitipan sertifikat yang terjadi selama ini umumnya terjadi atas dasar kepercayaan dan kesepakatan dari para pihak kepada notaris tersebut. Sebagai akibat dari penitipan sertifikat tersebut, baik sebagai jabatannya sebagai notaris ataupun bukan adalah sama, yaitu  perjanjian  penitipan.  Hal  ini  berarti  berlaku  ketentuan  mengenai  penitipan  dalam KUHPerdata sebagaimana termuat dalam Pasal 1706 penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri. Di lain pihak, notaris tersebut harus bertindak sebagai penerima titipan dan harus menjaga sertifikat tersebut dengan sebaik mungkin. Tetapi, apabila terjadi suatu hal yang
2 Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai  unsur  pekerjaan,  upah  dan  perintah  “Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan” (2003), 13.
3 Pemberi  kerja  adalah  orang  perseorangan,  pengusaha,  badan  hukum  atau  badan-badan  lainnya  yang memperkerjakan  tenaga  kerja  dengan  membayar  upah  atau  imbalan  dalam  bentuk  lain.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
tidak terduga yang dapat menyebabkan sertifikat tersebut hilang dikarenakan suatu hal, maka sebagai penerima titipan sertifikat, notaris harus bertanggung jawab sepenuhnya.
Meskipun  belum  diatur  secara  tegas  dan  jelas  dalam  peraturan  atau  kode  etik Notaris/PPAT, hal tersebut yang menjadi dasar dititipkannya sertifikat ke Notaris/PPAT dalam proses peralihan hak atas tanah. Sertifikat hak dari objek tersebut harus dilakukan pengecekan  ke  kantor  pertanahan  sebelum  ditandatangani  aktanya.  Ketentuan mengenai pengecekan tersebut termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  yang  mewajibkan  dalam  persiapan  pengecekan sertifikat hak atas tanah dibutuhkan sertifikat asli.
Siapa saja yang terikat dengan kewajiban menjaga dokumen milik klien dalam hal ini Undang-Undang Jabatan Notaris tidak ada secara tegas mengatur dalam hal penitipan dokumen. Tugas yang diberikan Notaris kepada karyawannya tersebut tidak selalu dalam penguasaan atau kendali Notaris. Dalam hal Notaris cuti, sakit, atau berhalangan untuk menjalankan jabatannya, maka Notaris tersebut akan digantikan sementara oleh Notaris pengganti hingga berakhirnya masa cuti Notaris tersebut. Dalam hal Notaris meninggal dunia atau diberhentikan sementara dari jabatannya, maka pejabat sementara Notaris yang akan menggantikan jabatannya. Undang-Undang Jabatan Notaris dalam Pasal 33 telah  mengakomodasi  kondisi  tersebut.  Dengan  demikian  maka  dapat  disimpulkan bahwa  baik  Notaris  pengganti  maupun  pejabat  sementara  Notaris  terikat  dengan kewajiban dalam hal menjaga barang titipan sebuah dokumen sertifikat milik klien karena jabatannya sebagaimana halnya Notaris yang digantikannya.
Ada  kalanya  mereka  yang  melakukan  pekerjaan  di  kantor  Notaris  adalah  untuk membantu  Notaris  dalam  hal  tugas  tambahannya,  misalnya  untuk  pembayaran  pajak, persiapan  kelengkapan  bukti-bukti  berkenaan  dengan  akta  yang  dibuat.  Dalam hubungan  yang  bersifat  koordinatif,  tanggungjawab  atas  pekerjaan  yang  dilakukan merupakan  tanggung  jawab  langsung  dari  yang  melakukan  pekerjaan,  namun  Notaris dapat dimintakan keterangan sehubungan dengan terjadinya perbuatan melawan hukum oleh orang yang melakukan pekerjaan di kantornya. Sedangkan dalam hubungan yang bersifat sub ordinasi, Notaris sebagai pemberi kerja, bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan oleh karyawannya.
Adanya  kesalahan  dalam  melakukan  pekerjaan  oleh  karyawan  Notaris  yang menyebabkan kerugian kepada klien Notaris atau pihak ketiga menjadi tanggung jawab Notaris. Belum lazim terjadi Notaris menuntut pertanggungjawaban dari karyawannya, namun  demikian  perbuatan  melawan  hukum  oleh  karyawannya  ini  kadang  dijadikan alasan  untuk  melakukan  pemutusan  hubungan  kerja.  Pada  kenyataannya  kelanjutan pertanggungjawaban  Notaris  atas  perbuatan  melawan  hukum  pegawainya  sangat bergantung  kepada  tingkat  kedekatan  hubungan  antara  Notaris  dengan  pegawainya, dalam  arti  pegawai  ini  merupakan  orang  kepercayaan  Notaris  dalam  hal  pengarsipan dokumen-dokumen  milik  klien  pada  proses  pembuatan  akta,  dan  mungkin  menjadi sumber klien bagi Notaris, sehingga tidak mudah bagi Notaris untuk mengajukan tuntutan pertanggung jawaban dari pegawainya.
Sebagaimana  dalam  hal  tersebut  diatas,  terjadi  suatu  penitipan  sertifikat  yang dilakukan oleh klien kepada PPAT.pada penitipan dokumen yang dilakukan oleh klien kepada  Notaris/PPAT.  Pada  sebuah  perjanjian  penitipan  berlaku  suatu  ketentuan
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
mengenai  penitipan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  atau  selanjutnya disebut KUHPerdata. Pasal 1706 KUHPerdata mengatur bahwa penerima titipan wajib memelihara  barang  titipan  itu  dengan  sebaik-baiknya  seperti  memelihara  barang kepunyaan sendiri. Dalam hal penitipan dokumen pada beberapa kasus terkait, Notaris atau  PPAT  memang  bertanggung  jawab  secara  perdata  terhadap  perlindungan  bagi dokumen  milik  kliennya.  Akan  tetapi  dalam  kasus  yang  terjadi,  penyerahan  dokumen milik klien tersebut dilakukan oleh pegawai kantor Notaris atau PPAT kepada pihak lain selain klien. Penyerahan tersebut dilakukan juga tanpa diketahui oleh Notaris/PPAT. Hal ini  menunjukkan  bahwa  dokumen  yang  diserahkan  yang  dalam  hal  ini  kepada Notaris/PPAT tidak dilindungi atau dijaga dengan baik.
Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai kantor Notaris atau PPAT tersebut dapat dikategorikan  sebagai  perbuatan  melawan  hokum  yang  membawa  kerugian  kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dalam hal ini, perbuatan pegawai Notaris/PPAT tersebut melanggar ketentuan yang berlaku dimana memberikan dokumen milik klien tanpa diketahui oleh Notaris/PPAT  sebagai  penerima  dokumen.  Perbuatan  pegawai  tersebut  memberikan kerugian kepada Notaris/PPAT.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  diuraikan  di  atas  menunjukkan  bahwa  timbul suatu  permasalahan  hukum  bagi  seorang  Notaris  atau  PPAT.  Mengingat  Undang- Undang Jabatan Notaris tidak mengatur  perlindungan hukum bagi seorang Notaris atau PPAT,  maka  dalam  hal  ini  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  karyawan Notaris  tersebut  tanpa  sepengetahuan  Notaris,  sangat  berkaitan  dengan  nama  baik profesinya tersebut, juga nama baik rekan sejawatnya.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum atau penelitian hukum doktrinal, meneliti  tentang  asas-asas  hukum,  bahan  normatif  atau  sekunder  belaka. 4 Sifat  dari penelitian ini adalah preskriptif analitis, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Tipe penelitian yang  digunakan  adalah  penelitian  doktrinal  yaitu  mengoreksi  secara  sistematis  dan memperjelas  suatu  aturan  hukum  yang  berlaku. 5 Pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach );  pendekatan  konsep  ( conceptual approach ). 6 Sehingga  penelitian  ini  dianalisis  untuk  mengetahui  bagaimana  pengaturan tandatangan  elektronik  pada  akta  notaris  baik  dari  segi  hukum  positif  maupun ius constituendum .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  NOTARIS/PPAT  YANG  TANGGUNG JAWABNYA  DALAM  HAL  PENITIPAN  DOKUMEN  MILIK  KLIEN  MENJADI  CACAT ATAU  LALAI  ATAS  PERBUATAN  MELAWAN  HUKUM  YANG  DILAKUKAN  OLEH KARYAWAN NOTARIS/PPAT
4 Soerjono  Soekanto  and  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 1990).
5 Dyah Ochtorina Susanti and A’an Efendi, Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2008).

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara  wajib  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  warga  negaranya.  Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat  baik  yang  bersifat  preventif  maupun  yang  bersifat  represif,  baik  yang  lisan maupun yang tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum  itu  sendiri,  yang  memiliki  konsep  bahwa  hukum  memberikan  suatu  keadilan, ketertiban,  kepastian,  kemanfaatan  dan  kedamaian.  Perlindungan  hukum  juga  dapat memberikan  pengayoman  terhadap  pejabat  umum  yang  dirugikan  orang  lain  dan perlindungan tersebut diberikan agar mereka dapat menjalankan tugas dan jabatan secara maksimal.  Walaupun  dalam  menjalankan  dan  memberikan  perlindungan  hukum dibutuhkannya  suatu  tempat  atau  wadah  dalam  pelaksanaannya  yang  sering  disebut dengan sarana perlindungan hukum.
Notaris  merupakan  figur  yang  sangat  penting  dan  dibutuhkan  oleh  masyarakat. Dalam gerak pembangunan yang semakin beragam dewasa ini, fungsi dan peran Notaris tentunya semakin luas dan semakin berkembang. Jabatan seorang Notaris selain jabatan yang  menggeluti  masalah  teknis  hukum,  juga  harus  turut  berpartisipasi  aktif  dalam pembangunan hukum nasional, Notaris harus senantiasa mengikuti perkembangan hukum nasional  yang  pada  akhirnya  Notaris  mampu  melaksanakan  profesinya  secara proporsional. Keberhasilan kinerja Notaris ditentukan oleh nilai kejujuran. Pranata kinerja Notaris  dengan  penghadap  membutuhkan  adanya  kejujuran  dan  kepercayaan.  Nilai kejujuran  penghadap  merupakan  nilai  yang  paling  mendasar  dalam  mendukung keberhasilan  kinerja  Notaris  dalam  pembuatan  akta  yang  dipercayakan  kepadanya. Seorang Notaris dalam melaksanakan tugasnya dituntut memiliki keahlian khusus, yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum, banyak kepentingan umum yang melibatkan tugas dan kewenangan Notaris.
Setiap perbuatan hukum peralihan hak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT untuk tanah yang sudah terdaftar (bersertipikat) harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesesuaian sertipikat pada Kantor Pertanahan setempat. Berdasarkan Pasal 97 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa:
“Sebelum  melaksanakan  pembuatan  akta  mengenai  pemindahan  atau pembebanan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertipikat hak  atas  tanah  atau  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun  yang  bersangkutan  dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertifikat asli.”
Ketentuan yang serupa juga dipertegas kembali dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2006  tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menyatakan bahwa:
“Sebelum  pembuatan  akta  mengenai  perbuatan  hukum  sebagaimanadimaksud dalam  Pasal  2  huruf  a  sampai  dengan  huruf  g,  PPAT  wajibmelakukan  pemeriksaan kesesuaian/keabsahan  sertipikat  dan  catatan  lain  pada  Kantor  Pertanahan  setempat dengan menjelaskan maksud dan tujuannya.”

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Sudah menjadi standar operasional prosedur dari PPAT bahwa setiap objek yang akan  dilakukan  peralihan  hak  atau  dijaminkan,  sertipikat  hak  dari  objek  tersebut  harus dilakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan sebelum ditandatangani aktanya. Ketentuan mengenai pengecekan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  yang  mengatur  bahwa  pengecekan sertifikat adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, dan buku tanah.
Berdasarkan ketentuan tersebut untuk melakukan persiapan pengecekan sertipikat dalam proses peralihan hak atas tanah dibutuhkan asli sertipikat sehingga, asli sertipikat harus diserahkan oleh pemilik kepada Notaris/PPAT terkait proses pemeriksaan tersebut. Dalam proses penandantanganan akta selama sertipikat tersebut masih berada di tangan Notaris/PPAT  maka  sertipikat  tersebut  menjadi  tanggung  jawab  Notaris/PPAT  sebagai penerima titipan dan selama berada di tangan Notaris/PPAT maka notaris harus menjaga dan menyimpan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak pihak yang berkepentingan.
Dalam  hal  penitipan  dokumen,  Notaris  atau  PPAT  memang  bertanggung  jawab secara  perdata  terhadap  perlindungan  bagi  dokumen  milik  kliennya.  Selain  Notaris, kewajiban tersebut juga berlaku bagi karyawan Notaris yang bersangkutan, dan kewajiban menjaga dokumen milik klien  tersebut berlaku sampai jabatan Notaris tersebut berakhir (pensiun).
Notaris/PPAT  sebagai  penerima  penitipan  wajib  menjaga  barang  sebagaimana tercermin  dalam  Pasal  1706  KUHPerdata  mengatur  bahwa  penerima  titipan  sekali-kali tidak harus bertanggung jawab atas kejadian-kejadian yang tidak terelakkan datangnya, kecuali kalau penerima titipan lalai mengembalikan barang yang dititipkan kepadanya.
Pasal  1694  KUHPerdata,  “Penitipan  barang  terjadi,  apabila  orang  menerima barang  orang  lain  dengan  janji  untuk  menyimpannya  dan  kemudian  mengembalikannya dalam keadaan yang sama”. Ketentuan ini mengatur bahwa Notaris atau PPAT sebagai penerima titipan berupa dokumen tersebut untuk mengembalikan dokumen dalam keadaan yang sama dengan pertama kali diberikan oleh klien.
Terkait  Penitipan  sertifikat,  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan dalam PPAT, tidak ada disebutkan bahwa notaris/PPAT berkewajiban menerima titipan sertifikat hak atas tanah dari para pihak. Tetapi di dalam undang-undang tersebut juga tidak ada pasal yang melarang untuk notaris menerima titipan dokumen sertifikat hak atas tanah.
Dengan  adanya  rasa  tanggungjawab  maka  Notaris/PPAT  akan  menjaga  dan memelihara  sertifikat  tersebut.  Seorang  Notaris  menerima  titipan  tersebut  tidak  boleh menggunakan sertipikat yang dititipkan itu untuk kepentingan pribadi maupun hal-hal yang dapat merusak fisik dari sertifikat yang telah ada itu. Dapat diartikan bahwa sertipikat itu adalah dokumen Negara yang berada dalam penyimpanan kantor Notaris.
Lazimnya dalam keseharian, sudah umum terjadi notaris menyimpan sertipikat Hak Atas Tanah terkait dengan akta yang dibuat dihadapannya, khususnya sertipikat Hak Atas Tanah, baik itu Hak Guna Bangunan maupun Hak Milik atas kesepakatan dan persetujuan dari para pihak. Penitipan ini terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang ingin membuat akta. Notaris dalam hal ini senantiasa menjalankan amanah profesinya, harus sesuai dengan UUJN maupun kode etik profesi Notaris.Notaris wajib menjaga sertipikat
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
yang dititipkan kepadanya, dengan rasa tanggung jawab atas amanah kepercayaan yang diberikan oleh para pihak yang ingin membuat suatu akta dihadapannya.

## Tanggung  Jawab  Notaris  dan  Karyawan  Notaris  Terhadap  Penitipan  Dokumen Sertifikat Milik Klien
Tanggung Jawab Hukum dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu tanggung jawab hokum perdata, pidana, dan administrasi Tanggung jawab hukum perdata karena subyek hukum tidak  melaksanakan prestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum. Jika subyek  hukum  tidak  melaksanakan  prestasinya  dapat  digugat  atau  dimintakan pertanggung jawaban perdata dengan melaksanakan prestasi dan/atau membayar ganti rugi kepada subyek hukum yang dirugikan. Tanggung jawab hukum pidana pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana karena melakukan perbuatan pidana. Tanggung jawab  hukum  administrasi  merupakan  tanggung  jawab  yang  dibebankan  kepada  orang yang melakukan kesalahan administrasi. 7
Munculnya  tanggung  jawab  dibidang  perdata  adalah  disebabkan  karena  subjek hukum  tidak  melaksanakan  prestasi  dan/atau  melakukan  perbuatan  melawan  hukum. Prestasi  subjek  hukum  berupa  melakukan  sesuatu,  berbuat  sesuatu  dan  tidak  berbuat sesuatu. Apabila subjek hukum tidak melaksanakan prestasinya, maka ia dapat digugat atau  dimintai  pertanggung  jawaban  perdata,  yaitu  melaksanakan  prestasi  dan/atau membayar ganti rugi kepada subjek hukum yang dirugikan sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata juncto Pasal 1367 KUHPerdata, berbunyi sebagai berikut :
Pasal  1365  KUHPerdata  Tiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  membawa kerugian  kepada  orang  lain  mewajibkan  orang  yang  menimbulkan  kerugian  itu  karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
Pasal 1367 KUHPerdata Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang  disebabkan  perbuatannya  sendiri,  melainkan  juga  atas  kerugian  yang  disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang- barang yang berada dibawah pengawasannya.
Menurut Habib Adjie terkait penitipan sertipikat, jangan Notaris/PPAT yang meminta agar sertipikatnya dititipkan kepadanya, tapi para pihak/penghadaplah yang menyatakan menitipkan  sertipikat  kepada  Notaris/PPAT.Karena  tidak  ada  kewajiban  Notaris/PPAT menerima titipan sertipikat tersebut. Jadi sebaiknya, dalam tanda terima disebutkan atas permintaan  para  pihak  bahwa  sertipikat  tersebut  akan  di  cek  bersih  ke  BPN  bukan dititipkan.
Notaris/PPAT  bukan  lembaga  penitipan  dan  jika  hilang  dapat  dianggap penggelapan,  namun  tetap  menjadi  tanggung  jawab  Notaris/PPAT,  jika  sertipikat  hilang dengan  alasan  apapun.  Kedudukan  hukum  surat  tanda  terima  sebagai  surat  di  bawah tangan  tergantung  pada  pembuktianya.  Sepanjang  diakui  oleh  para  pihak,  maka  surat tanda terima tersebut tetap sah. Sehingga apapun tujuannya harus disebutkan apa yang diminta oleh para pihak/penghadap yang menyerahkan sertipikat hak atas tanah tersebut kepada  Notaris.  Jadi,  Notaris/PPAT  harus  teliti  dan  lebih  hati-hati  dalam  hal  penitipan dokumen sertifikat milik klien  agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.
7 Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis, Cetakan 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm 208.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Ruang  lingkup  (objek)  kerahasiaan  jabatan  Notaris  dapat  dilihat  dalam  sumpah jabatan  Notaris  yang  diatur  dalam  Pasal  4  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  yang mengatakan bahwa Notaris bersumpah untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Yang kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (f) yang menyatakan bahwa Dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang- undang menentukan lain. Dan dalam penjelasa Pasal 16 tersebut diatas, kewajiban untuk merahasiakan  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  akta  dan  surat-surat  lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.
Pada hal ini jika kewajiban Notaris dalam hal menyimpan dokumen milik klien pada proses  pembuatan  akta  dilalaikan  oleh  Karyawan  Notaris  tanpa  sepengetahuan  dari Notaris yang bersangkutan. Dalam hal ini Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai hal tersebut, meskipun dalam praktek banyak ditemui bahwa karyawan Notaris banyak mengetahui rahasia Notaris karena membantu pimpinannya membuat draft-draft akta,  melakukan  pengecekan  dokumen-dokumen  terkait  dengan  akta  yang  dibuat, mewakili  pimpinannya  bertemu  dengan  klien  dalam  batasan-batasan  tertentu,  dan diberikan akses penuh oleh Notaris untuk menyaksikan langsung semua aktivitas dikantor Notaris, termasuk membantu pengurusan administrasi protokol Notaris. 8
Mengingat Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur kewajiban kerahasiaan terhadap  karyawan  Notaris,  maka  dalam  hal  terjadi  penyerahan  dokumen  klien  yang dilakukan oleh karyawannya tersebut tanpa sepengetahuan Notaris kepada pihak selain kilen,  maka  akan  berlaku  ketentuan  Pasal  1365  KUHPerdata  juncto  Pasal  1367 KUHPerdata,  dan  dengan  demikian  notaris  wajib  bertanggung  jawab  atas  tindakan perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  karyawannya,  dan  dapat  dituntut  untuk membayar ganti rugi oleh pihak yang merasa hak nya merasa dirugikan karena dibukanya rahasia jabatan Notaris tersebut.
Akibat Hukum terhadap Notaris/PPAT Apabila Terdapat Penyerahan Dokumen Klien kepada  Pihak  lain  yang  Dilakukan  oleh  Karyawan  Notaris/PPAT  tanpa Sepengetahuan Notaris/PPAT
Dalam  dunia  pekerjaan  antara  pemberi  kerja  di  sini,  adalah  Notaris  dengan karyawannya,  disini  adalah  karyawan  Notaris  yang  diawali  dengan  adanya  hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara subjek hukum ataupun antara subjek hukum dengan objek hukum, yang diatur oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum yaitu hak  dan  kewajiban.  Setiap  hubungan  hukum  yang  diciptakan  oleh  hukum  selalu mempunyai dua sisi. Sisi yang satu ialah hak dan sisi lainnya adalah kewajiban, karena pada  hakikatnya  sesuatu  pasti  ada  pasangannya,  tidak  ada  hak  tanpa  kewajiban  atau sebaliknya.  Notaris  sebagai  pemberi  kerja  tentunya  tidak  terlepas  dari  kewajiban. Kewajiban ialah suatu beban yang bersifat kontraktual. Hak dan Kewajiban timbul apabila terjadi  hubungan  hukum  antara  dua  pihak  yang  didasarkan  pada  suatu  kontrak  atau perjanjian, jadi selama hubungan hukum yang lahir dari perjanjian itu belum berakhir, maka pada  salah  satu  pihak  ada  beban  kontraktual,  ada  keharusan  atau  kewajiban  untuk memenuhinya.  Sebaliknya  apa  yang  dinamakan  tanggung  jawab  adalah  beban  yang
8 Erliyani, Muhjad, and Puspita, “Kewajiban Untuk Menjaga Kerahasiaan Akta Oleh Notaris Dan Karyawan Notaris Dalam Perspektif Hukum.” Jurnal Hukum dan Kenotariatan 5

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
bersifat moral. Pada dasarnya sejak lahirnya kewajiban sudah lahir pula tanggung jawab. Begitu juga karyawan juga mempunyai kewajiban sesuai dengan tanggung jawabnya. 9 Suatu  konsep  yang  terkait  dengan  konsep  kewajiban  hukum  adalah  konsep tanggung  jawab  hukum  ( liability ).  Ada  dua  istilah  yang  menunjuk  pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu responsibility dan liability . Menurut kamus hukum Henry Campbell Black dalam Black’s Law Dictionary , pengertian tanggung jawab yakni,  tanggung  jawab  bersifat  umum  disebut responsibility sedangkan  tanggung  jawab hukum  disebut liability . Liability diartikan  sebagai condition  of  being  responsible  for  a possible or actual loss, penalty, evil, expense or burden, condition which creates a duty to perform act immediately or in the future . 10 Selanjutnya Hans Kelsen menyatakan bahwa kegagalan  untuk  melakukan  kehati-hatian  yang  diharuskan  oleh  hukum  disebut “kekhilafan” ( negligence ) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari “kesalahan”  ( culpa ),  walaupun  tidak  sekeras  kesalahan  yang  terpenuhi  karena mengantisipasi  dan  menghendaki,  dengan  atau  tanpa  maksud  jahat,  akibat  yang membahayakan. 11 J.H.  Nieuwenhuis  menyatakan  tanggungjawab  timbul  karena  adanya perbuatan  melanggar  hukum  onrechtmatige  daad  dan  merupakan  penyebab oorzaak timbulnya kerugian, sedangkan pelakunya yang bersalah yang disebut schuld, maka orang itu harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. 12
Tanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan oleh seseorang lain terdapat dalam ranah hukum perdata. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability  atau  liability  based  on  fault).  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata selanjutnya  disebut  KUHPerdata,  khususnya  Pasal  1365,  Pasal  1366,  dan  Pasal  1367 KUHPerdata,  prinsip  ini  dipegang  teguh  yang  menyatakan  seseorang  baru  dapat dimintakan  pertanggungjawabannya  secara  hukum  jika  ada  unsur  kesalahan  yang dilakukannya.  Sebagaimana  dipaparkan  sebelumnya,  pegawai  kantor  Notaris/PPAT melakukan  suatu  perbuatan  melawan  hukum  sebagaimana  memberikan  sertifikat  milik klien kepada orang lain selain klien tanpa sepengetahuan Notaris/PPAT. Kewajiban yang dimiliki oleh seorang Notaris/PPAT seakan-akan tidak terlaksana akibat perbuatan pegawai kantor Notaris/PPAT tersebut. Tanggung jawab dibagi menjadi tiga antara lain tanggung jawab  personal,  tanggung  jawab  tanggung  renteng,  dan  tanggung  jawab  kelembagaan. Tanggung jawab personal merupakan tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab tanggung renteng  merupakan  tanggung  jawab  bersama  atau  keseluruhan,  sedangkan  tanggung jawab kelembangaan merupakan tanggung jawab yang akan merupakan tanggung jawab pada suatu lembaga terkait.
Tanggung jawab hukum dibagi menjadi tiga macam yaitu tanggung jawab hukum perdata, tanggung jawab hukum pidana, tanggung jawab hukum administrasi. 13 Perbuatan yang  dilakukan  oleh  pegawai  kantor  Notaris/PPAT  dapat  dikategorikan  sebagai  suatu perbuatan yang dapat dilakukan pertanggungjawaban hukum dengan hukum perdata. Hal ini karena pertanggungjawaban hukum di bidang perdata akan bersumber pada perbuatan
9 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2010).
10 Jimly Asshiddiqie and M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum (Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2021).
11 Hans  Kelsen, General Theory of Law and State Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-dasar  Ilmu  Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik , trans. Somardi (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007).
12 Asshiddiqie and Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum .
13 H. Salim HS. and Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
melawan  hukum  atau  wanprestasi. 14 Sanksi  keperdataan  adalah  sanksi  yang  diberikan terhadap  suatu  kesalahan  yang  terjadi  karena  wanprestasi  atau  perbuatan  melawan hukum. Sanksi keperdataan antara lain dapat diajukan pengantian biaya, ganti rugi, dan juga  bunga. 15 Seorang  Notaris  berdasarkan  Pasal  16  ayat  (11)  UUJN,  dapat  dikenakan sanksi administrasi apabila melanggar ketentuan mengenai kewajiban yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai i UUJN. Sebagaimana Pasal 16 ayat (11) UUJN, seperti peringatan  tertulis;  pemberhentian  sementara;  pemberhentian  dengan  hormat;  dan pemberhentian dengan tidak hormat.
Di dalam Kode Etik PPAT juga mengatur tentang Sanksi Administrasi, yaitu seperti teguran; peringatan; skorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan PPAT; onzetting (pemecatan)  dari  keanggotaan  IPPAT;  dan  pemberhentian  dengan  tidak  hormat  dari keanggotaan  perkumpulan  IPPAT.  Notaris  maupun  PPAT  dapat  dikenakan  sanksi administrasi  dari  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pegawai  kantor Notaris/PPAT. Dengan demikian, Notaris/PPAT dan pegawai kantornya harus melakukan pertanggungjawaban secara tanggung renteng dengan mendapatkan sanksi keperdataan yaitu berupa pengantian biaya, ganti rugi, dan juga bunga. Selain itu, Notaris/PPAT juga mendapatkan sanksi administrasi sebagaimana sesuai dengan ketentuan yang dipaparkan sebelumnya.
Pasal 1706 KUHPerdata mengatur bahwa penerima titipan wajib memelihara barang titipan  itu  dengan  sebaik-baiknya  seperti  memelihara  barang-barang  kepunyaan  sendiri. Pasal  1708  KUHPerdata  mengatur  bahwa  penerima  titipan  sekali-kali  tidak  harus bertanggung jawab atas kejadian-kejadian yang tidak terelakkan datangnya, kecuali kalau penerima titipan lalai mengembalikan barang yang dititipkan kepadanya. Berdasarkan hal di  atas,  apabila  terjadi  kehilangan  terhadap  akta  karena  kesalahan  Notaris  atau  PPAT, maka Notaris atau PPAT harus bertanggung jawab akan kesalahannya tersebut. Apabila dikaitkan  dengan  kasus  yang  terkait,  Notaris  atau  PPAT  dapat  digugat  karena  tidak menjalankan kewajibannya sebagai penerima titipan yaitu menjaga barang yang dititipkan berupa sertifikat.
Berdasarkan  Pasal  1694  KUHPerdata,  suatu  penitipan  barang  terjadi  apabila penerima  barang  dengan  janji  untuk  menyimpannya  dan  kemudian  mengembalikannya dalam keadaan yang sama. Dengan demikian, Notaris atau PPAT sebagai penerima titipan berupa dokumen sertifikat tersebut harus mengembalikan sertifikat dalam keadaan yang sama dengan pertama kali diberikan oleh klien. Dalam menentukan suatu perbuatan untuk dikategorikan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum,  terdapat  4  (empat)  kriteria,  yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; bertentangan dengan hak subjektif orang lain;  bertentangan  dengan  kesusilaan;  bertentangan  dengan  kepatutan;  ketelitian  dan kehati-hatian. 16
Pegawai  kantor  Notaris/PPAT  harusnya  menjaga  sertifikat  klien  dan  tidak memberikan  secara  cuma-cuma  kepada  pihak  yang  tidak  seharusnya  dapat  mengambil sertifikat tersebut. Hal ini karena seorang pegawai kantor Notaris/PPAT harus melakukan pekerjaannya  atas  suatu  instruksi  dari  Notaris/PPAT,  sedangkan  dalam  kasus  terkait,
14 Clara  Yunita  Ina  Ola,  Khoirul  Huda,  and  Andika  Persada  Putera,  “Tanggung  Jawab  Pidana,  Perdata  Dan Administrasi Asisten Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya,” Legality: Jurnal Ilmiah Hukum 25, no. 2 (2017): 134–46.
15 Sjaifurrachman and Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta (Bandung: Mandar Maju, 2011).
16 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum , Cetakan Pertama (Jakarta: Pascasarjana FH UI, 2003).
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
pegawai  kantor  Notaris/PPAT  memberikan  sertifikat  klien  kepada  orang  lain  tanpa sepengetahuan atau adanya instruksi dari Penggugat. Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan kasus terkait, perbuatan yang dilakukan oleh karyawan Notaris dapat dikategorikan sebagai  perbuatan  melawan  hukum  karena  melanggar  kewajiban  yang  seharusnya  dia lakukan.

## Sanksi berdasarkan Hukum Perdata
Istilah  perbuatan  melawan  hukum  ( onrechtmatige  daad )  sebelumnya  diartikan secara sempit, yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena  Undang-Undang  atau  tiap  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang. Menurut ajaran yang sempit sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian karena suatu perbuatan melawan  hukum,  suatu  perbuatan  yang  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang sekalipun  perbuatan  tersebut.  Pada  awalnya  hanya  terdapat  satu  macam  sanksi,  yaitu sanksi kriminal berupa hukuman dalam arti sempit terkait dengan kehidupan, kesehatan, atau  pemilikan.  Namun  kemudian  juga  muncul  sanksi  perdata  bersamaan  dengan perkembangan  hukum  perdata.  Perbedaan  antara  hukum  perdata  dan  hukum  pidana adalah  perbedaan  karakter  sanksinya.  Sanksi  dalam  hukum  perdata  bertujuan  untuk memberikan reparasi (reparation), sedangkan hukum pidana tujuannya adalah retributive atau menurut pandangan modern adalah adanya pencegahan (deterrence, prevention). 17 Perbuatan Karyawan Notaris yang memberikan dokumen milik klien kepada pihak lain  yang  bukan  klien  Notaris  tanpa  sepengetahuan  Notaris,  sebagaimana  yang  telah dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Sifat melawan hukum secara materiil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan umum yang berhak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Secara formil sifat melawan hukum berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi. 18 Walaupun kewajiban Karyawan  Notaris untuk merahasiakan isi akta dan keterangan  yang  diperoleh  dari  klien  dalam  pembuatan  akta  Notaris  tidak  diatur  dalam UUJN,  namun  ketika  ia  tidak  menjalankan  kewajibannya  tersebut  maka,  perbuatannya tersebut termasuk suatu perbuatan melawan hukum. Sebagaimana yang telah dijelaskan pula, maka norma yang dikenakan kepada Karyawan Notaris tersebut adalah Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum.

## Sanksi berdasarkan Hukum Pidana
Jabatan  Notaris  merupakan  jabatan  kepercayaan  dan  untuk  kepentingan masyarakat  dan  oleh  karena  itu  seseorang  bersedia  untuk  mempercayakan  sesuatu kepadanya. Sebagai seseorang yang dipercaya, Notaris berkewajiban untuk merahasiakan apa saja yang diberitahukan kepadanya selama proses pembuatan akta. Oleh karena itu, memegang  rahasia  yang  berkaitan  dengan  pembuatan  suatu  akta  otentik  adalah mempunyai corak hukum publik.
Undang-Undang  Jabatan  Notaris  memang  tidak  mengatur  kewajiban  karyawan Notaris dalam hal penitipan dokumen. Namun apabila karyawan Notaris tidak menjalankan kewajibannya  sebagaimana  yang  diperintahkan  Notaris  untuk  menjaga  dokumen  milik
17 Asshiddiqie and Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum .
18 E.P.H. Sutorius, Hukum Pidana (Yogyakarta: Konsorsium Ilmu Hukum Departemen, 2004).
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
klien, sehingga tindakan karyawan Notaris tersebut dapat membahayakan atau merugikan pihak yang ada di dalam akta, maka dapat dikatakan  bahwa karyawan Notaris tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum.
Perbuatan seorang karyawan Notaris sebagai karyawan Notaris yang memberikan dokumen  klien  kepada  pihak  selain  klien  tanpa  sepengetahuan  Notaris  bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah merupakan tindak-tanduk yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Sesuatu perbuatan adalah melawan hukum apabila perbuatan tersebut  bertentangan  dengan  kewajiban  hukum  (rectsplicht)  si  pelaku.  Yang  dimaksud dengan  rechtsplicht  itu  sendiri  adalah  kewajiban  yang  berdasar  atas  hukum.  Menurut pendapat  umum  dewasa  ini,  maka  hukum  mencakup  keseluruhan  norma-norma,  baik tertulis maupun tidak tertulis.
Salah satu kewajiban karyawan Notaris adalah adalah menyimpan dokumen yang dititipkan  oleh  klien  kepada  Notaris  dalam  pembuatan  akta  otentik  demi  melindungi kepentingan  masyarakat,  khususnya  para  pihak  yang  terkait  dengan  akta  tersebut. Berdasarkan  kewajiban  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  kewajiban  karyawan  Notaris tersebut  ada  bukan  demi  kepentingan  Notaris  itu  sendiri,  melainkan  demi  kepentingan masyarakat yang telah memberi kepercayaan kepada Notaris. Sehingga, atas dasar hal tersebut,  kewajiban  karyawan  Notaris  tersebut  tidak  hanya  dimiliki  oleh  Notaris,  namun juga semua pihak yang ada pada saat pembuatan akta otentik tersebut.
Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa karyawan notaris dapat disebut juga sebagai orang yang dipercaya oleh Notaris dalam hal penyimpanan dokumen milik klien dalam pembuatan suatu akta otentik yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka karyawan  Notaris  tersebut    dapat  disebut  juga  sebagai  pekerjaan  yang  diberikan  oleh Undang-Undang.
Terhadap  penyerahan  dokumen  yang  dilakukan  oleh  karyawan  Notaris  kepada pihak  lain  selain  klien,  membuat  Notaris/PPAT  dituduh  melakukan  penggelapan  atas sertipikat  yang  diserahkan/dititipkan  kepadanya  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  374 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut :
“Penggelapan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  ketika  memegang  barang  tersebut karena berhubungan dengan pekerjaannya, jabatannya, atau karena ia mendapatkan upah berupa uang ketika memegang barang, dihukum penjara dengan jangka waktu maksimal lima tahun.”
Terkait  dengan  tindak  pidana  penggelapan  yang  dilakukan  oleh  notaris,  maka mengenai  aspek  pertanggungjawaban  notaris  timbul  karena  adanya  kesalahan  (schuld) yang dilakukan di dalam menjalankan suatu tugas jabatan dan kesalahan itu menimbulkan kerugian bagi orang lain yang minta jasa pelayanan (klien) Notaris. 19
Adapun  faktor  penyebab  Notaris/PPAT  dituduh  melakukan  tindak  pidana penggelapan  terhadap  penitipan  sertipikat  yang  berkaitan  dengan  pembuatan  akta, sebagai berikut :
a) Faktor kesengajaan
Dengan sengaja Notaris menghilangkan barang titipan berupa dokumen milik klien;
b) Faktor Kealpaan atau Ketidak hati-hatian
19 Henny Hartati dan Habib Adjie, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Notaris Pelaku Penggelapan Pajak Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor: 300/Pid.B/2015/PN.Dps.), Al-Qānūn, Vol. 21, No. 1, Juni 2018.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Notaris/PPAT tidak hati-hati dalam menjalankan amanah yang telah diberikan oleh klien  dalam  hal  penyimpanan  dokumen  milik  klien,  dengan  tidak  melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat sebelum penitipan sertipikat tersebut diserahkan kepada Notaris/PPAT.

## Tanggung Jawab Notaris secara Administratif
Seorang  Notaris  berdasarkan  Pasal  16  ayat  (11)  UUJN,  dapat  dikenakan  sanksi administrasi apabila melanggar ketentuan mengenai kewajiban yang diatur dalam Pasal 16  ayat  (1)  huruf  a  sampai  i  UUJN.  Sebagaimana  Pasal  16  ayat  (11)  UUJN  berbunyi sebagai berikut :
“(11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i dapat dikenai sanksi berupa::
1. Peringatan tertulis;
2. Pemberhentian sementara;
3. Pemberhentian dengan hormat; atau
4. Pemberhentian dengan tidak hormat.”
Selain  Notaris,  PPAT  dalam  Kode  Etik  PPAT  mengatur  mengenai  sanksi administrasi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  6.  Adapun  Pasal  6  berbunyi  sebagai berikut:
“Sanksi  yang  dikenakan  terhadap  anggota  perkumpulan  IPPAT  yang  melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:
a. Teguran;
b. Peringatan;
c. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan IPPAT;
d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan IPPAT; dan
e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan IPPAT.”
Notaris maupun PPAT dapat dikenakan sanksi administrasi dari perbuatan melawan hukum  yang  dilakukan  oleh  pegawai  kantor  Notaris/PPAT.  Dengan  demikian, Notaris/PPAT  dan  pegawai  kantornya  harus  melakukan  pertanggung  jawaban  secara tanggung  renteng  dengan  mendapatkan  sanksi  keperdataan  yaitu  berupa  pengantian biaya,  ganti  rugi,  dan  juga  bunga.  Selain  itu,  Notaris/PPAT  juga  mendapatkan  sanksi administrasi sebagaimana sesuai dengan ketentuan yang dipaparkan sebelumnya.

## KESIMPULAN
Terkait  penitipan  sertipikat,  jangan  Notaris/PPAT  yang  meminta  agar  sertipikatnya dititipkan kepadanya, tapi para pihak/penghadaplah yang menyatakan menitipkan sertipikat kepada Notaris/PPAT.Karena tidak ada kewajiban Notaris/PPAT menerima titipan sertipikat tersebut. Jadi sebaiknya, dalam tanda terima disebutkan atas permintaan para pihak bahwa sertipikat tersebut akan di cek bersih ke BPN bukan dititipkan.Notaris/PPAT bukan lembaga penitipan dan jika hilang dapat dianggap penggelapan, namun tetap menjadi tanggung jawab Notaris/PPAT, jika sertipikat hilang dengan alasan apapun.
Mengingat  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  tidak  mengatur  kewajiban  dalam  hal  ini, maka dalam hal terjadi penyerahan dokumen klien yang dilakukan oleh karyawannya tersebut tanpa sepengetahuan Notaris. Maka, Notaris/PPAT dan pegawai kantornya harus melakukan
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
pertanggungjawaban secara tanggung renteng. Pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh  Notaris/PPAT  dan  juga  pegawainya  sebagaimana  harus  tanggung  renteng  adalah berupa sanksi keperdataan yang dapat dilakukan dengan melakukan pengantian biaya, ganti rugi,  dan  juga  bunga.  Selain  itu,  Notaris/PPAT  juga  mendapatkan  sanksi  administrasi sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (11) UUJN bagi seorang Notaris. Sanksi administrasi bagi Notaris yang melanggar kewajibannya yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf  a  sampai  dengan  i  adalah  berupa  peringatan  tertulis,  pemberhentian  sementara, pemberhentian  dengan  hormat  atau  pemberhentian  dengan  tidak  hormat.  PPAT  yang melanggar  Kode  Etik  berdasarkan  Pasal  6  Kode  Etik  PPAT  juga  mendapatkan  sanksi administrasi berupa teguran, peringatan, skorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan  IPPAT, onzetting (pemecatan)  dari  keanggotaan  perkumpulan  IPPAT,  atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan IPPAT.

## REFERENSI
Adjie,  Habib. Hukum  Notaris  Indonesia,  Tapsir  Tematik  Terhadap  UU  No.  30  Tahun  2004 Tentang Jabatan Notaris . Bandung: Refika Aditama, 2008.
Agustina, Rosa. Perbuatan Melawan Hukum . Cetakan Pertama. Jakarta: Pascasarjana FH UI, 2003.
Asshiddiqie, Jimly, and M. Ali Safa’at. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum . Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2021.
Erliyani,  Rahmida,  Muhammad  Hadin  Muhjad,  and  Lia  Audia  Puspita.  “Kewajiban  Untuk Menjaga  Kerahasiaan  Akta  Oleh  Notaris  Dan  Karyawan  Notaris  Dalam  Perspektif Hukum.” Jurnal  Hukum  Dan  Kenotariatan 5,  no.  1  (February  7,  2021):  1–17. https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i1.9223.
HS., H. Salim, and Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi . Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Kelsen,  Hans. General  Theory  of  Law  and  State  Teori  Umum  Hukum  dan  Negara:  Dasar- dasar  Ilmu  Hukum  Normatif  Sebagai  Ilmu  Hukum  Deskriptif-Empirik .  Translated  by Somardi. Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007.
Khairina, Mayrsha Ayu. “Pertanggung Jawaban Hukum Bagi Notaris Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris.” Officium Notarium 1, no. 1 (September 29, 2021): 133–43. https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss1.art14.
Kusumawati, Lanny. Tanggung Jawab Jabatan Notaris . Bandung: Refika Aditama, 2006.
Mappasessu,  Andi  Moh.  Dewangga  Janitra  Sangaji.  “Tanggung  Jawab  Notaris  atas Pelanggaran  terhadap  Kerahasiaan  Isi  Akta  yang  Dilakukan  oleh Karyawan  Notaris.” Tesis, Universitas Hasanuddin, 2020.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2008.
Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar . Yogyakarta: Liberty, 2010.
Ola, Clara Yunita Ina, Khoirul Huda, and Andika Persada Putera. “Tanggung Jawab Pidana, Perdata  Dan  Administrasi  Asisten  Perawat  Dalam  Pelayanan  Kesehatan  Desa Swadaya.” Legality: Jurnal Ilmiah Hukum 25, no. 2 (2017): 134–46.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Sjaifurrachman, Sjaifurrachman, and Habib Adjie. Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta . Bandung: Mandar Maju, 2011.
Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990.
Susanti, Dyah Ochtorina, and A’an Efendi. Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Sutorius, E.P.H. Hukum Pidana . Yogyakarta: Konsorsium Ilmu Hukum Departemen, 2004.
Tobing, G.H.S. Lumban. Peraturan Jabatan Notaris . Surabaya: Erlangga, 2001.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (2003).
Yurliani, Yurliani, Purwatiningsih, and Zakiyah. Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Sebagai Dasar Gugatan . Yogyakarta: Aura Pustaka, 2013.