## Sistem Pengendalian Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Beberapa Kabupaten di Propinsi Kalimantan Barat
Yuana, S Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Pontianak yuana.syarkawi@gmail.com

## ABSTRACT
The  formation  of  autonomous  regions  is  intended  to  enable  the  areas  concerned  to organize  and  manage  his  own  household  well  as  improve  the  performance  of  local government  administration  in  the  framework  of  public  service  and  implementation. Efforts  to  facilitate  the  machinery  of  government  is  dependent  upon  the  ability  of  the region to explore and utilize all potentials as existing financial resources effectively and efficiently its region. In particular the hotel and restaurant tax tax must get supervision. Both these taxes have contributed greatly to the acceptance of PAD in local government. Implementation of the control system of tax collection and the hotel restaurant is quite effective  tax  can  be  seen  from  the  analysis  of  the  flowchart  and  the  functioning  of  the existing organizational structure in DPPKAD.
Keywords: hotel tax , restaurant tax

## I. Pendahuluan
Pengelolaan  pemerintah  daerah,  baik  ditingkat  provinsi  maupun  tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi  fiskal.  Dalam  perkembangannya  kebijakan  ini  diperbaharui  dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004  yang kemudian diperbaharui  lagi menjadi UU No. 12 Tahun 2008 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 yang mengatur  tentang  perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah.
Menurut  undang-undang  No.  12  Tahun  2008  tentang  pemerintah  daerah, sumber- sumber pendapatan daerah terdiri dari:
1) Pendapatan asli daerah: a) Hasil pajak daerah; b)Hasil retribusi daerah; c)Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan; dan d) Lain-lain pendapatan hasil daerah yang sah.
2) Dana perimbangan
3) Pinjaman daerah, dan
4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah
Di  antara  berbagai  jenis  pendapatan  daerah  tersebut,  pendapatan  yang  dapat
Hotel tax;
Restaurant tax
dikelola sepenuhnya oleh daerah adalah dari Pendapatan Asli  Daerah (PAD), oleh karena  itu  upaya  peningkatan  penerimaan  dari  PAD  ini  perlu  mendapat  perhatian yang serius dari pemerintah daerah, agar daerah tidak terlalu mengandalkan/menggantungkan bantuan dari pemerintah pusat, tetapi harus mandiri sesuai dengan tujuan diberlakukanya otonomi daerah itu sendiri.
PAD merupakan pendapatan penting bagi daerah dalam memenuhi belanjanya, selain itu PAD dapat menunjukan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak PAD  yang  didapat  semakin  memungkinkan  daerah  tersebut  untuk  memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada bantuan pemerintah pusat, yang  berarti  ini  menunjukan  bahwa  pemerintah  daerah  tersebut  telah  mampu mandiri, dan begitu juga sebaliknya.
Salah satu ciri utama yang menunjukan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak  pada  kemampuan  keuangan  daerah.  Artinya  daerah  harus  memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan  menggunakan  keuangan  sendiri  yang  cukup  memadai  untuk  membiayai penyelenggaraan  pemerintah  daerahnya.  Ketergantungan  pada  pemerintah  pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan asli daerah
Dalam upaya peningkatan PAD khususnya yang bersumber dari pajak hotel dan retoran  dalam  rangka  mempercepat  proses  pembangunan  daerah  maka  diperlukan suatu  strategi  dan  tolak  ukur  yang  jelas  dalam  pengelolaan  pajak.  Pajak  Hotel sebagaimana  ketentuan  pasal  1  UU  No.  28  Tahun  2009  pada  ayat  20  disebutkan bahwa  Pajak  Hotel  adalah  pajak  atas  pelayanan  yang  disediakan  oleh  hotel. Selanjutnya  pada  ayat  21  dijelaskan  bahwa  hotel  adalah  fasilitas  penyedia  jasa penginapan/peristirahatan  termasuk  jasa  terkait  lainya  dipungut  bayaran,  yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Selanjutnya Pajak Restoran dijelaskan pada ayat 22 dipasal yang sama, Pajak  Restoran  adalah  pajak  atas  pelayanan  yang  disediakan  oleh  restoran. Selanjutnya pada ayat 23 memperjelas lingkup restoran secara rinci, restoran adalah fasilitas  penyedia  makanan  dan  atau  minuman  dengan  dipungut  bayaran,  yang mencakup  juga  rumah  makan,  kafetarian,  kantin,  warung,  bar  dan  sejenisnya termasuk jasa boga atau catering.
Hotel tax; Restaurant tax
Peluang peningkatan PAD yang terurai pada item pajak hotel dan restoran diatas, menuntut  kreatifitas  dan  proaktif  pemerintah  daerah  dalam  mengintensifkan penerimaanya,  mengingat  amanat  UU  No.  28  Tahun  2009  telah  menempatkan Kabupaten  sebagai  ujung  tombak  dalam  pemungutan  pajak  khususnya  berkaitan dengan  pajak  hotel  dan  restoran.  Pajak  hotel  dan  restoran  ini  dapat  digolongkan kedalam  pajak  tidak  langsung  karena  beban  pajaknya  dapat  digeserkan  atau dilimpahkan kepada orang lain. Dalam hal ini pengusaha hotel dan restoran sebagai wajib  pajak  melimpahkan  beban  pajak  kepada  penginap  atau  pengunjung  yang menggunakan dan menikmati jasa pelayanan yang mereka sediakan.
Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten merupakan  dinas  yang  bertugas  untuk  mengurusi  penerimaan  daerah  kabupaten. DPPKAD bertugas memungut  pajak daerah dan  retribusi daerah, sedangkan pajak yang dipungut oleh DPPKAD terdiri dari:
1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
Dalam pemungutan pajak daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  Daerah  masing-masing  kabupaten  masih  belum  maksimal,  masih  banyak potensi dari pajak daerah tersebut yang belum di gali, dan masih banyak pajak daerah yang potensinya melebihi dari yang ditargetkan.

## II. Kajian Literatur
Pengertian  pajak  menurut  beberapa  ahli  antara  lain:  “Pajak  adalah  suatu pungutan yang merupakan hak prerogative pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada Undang-Undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak untuk mana  tidak  ada  balas  jasa  yang  langsung  dapat  ditunjukkan”  (Mangkoesoebroto dalam Suandy, 2008).
Menurut Prof. Dr. M. J. H. Smeets dalam bukunya De Economische Betekenis der Belastingen, 1951 (dalam Suandy, 2008), mengatakan : “Pajak  adalah prestasi kepada  pemerintah  yang  terutang  melalui  norma-norma  umum,  dan  yang  dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang
Hotel tax;
Restaurant tax
individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”
Sedangkan  Rochmad  Soemitro,  menyatakan  sebagai  berikut  :  “Pajak  adalah  iuran kepada  kas  Negara  berdasarkan  undang-undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan tidak  mendapat  cara  timbal  balik  (kontra  prestasi),  yang  langsung  dapat  ditujukan dan di gunakan untuk membayar pengeluaran umum” (dalam Mardiasmo, 2002).
Berdasarkan  pendapat  para  ahli  tersebut  di  atas  disimpulkan  bahwa  pajak  adalah iuran atau pungutan yang digunakan oleh suatu badan yang bersifat umum (negara) untuk memasukkan uang ke dalam kas negara dalam menutupi segala pengeluaran yang telah dilakukan dimana pemungutannya dapat dipaksakan oleh kekuatan publik.
Unsur-unsur pajak adalah : adanya penguasaan pemungut pajak, adanya subjek pajak, adanya objek pajak, adanya masyarakat atau kepentingan umum, adanya surat ketetapan  pajak  (SKP),  dan  adanya  Undang-Undang  pajak  yang  mendasari. Sementara  ciri-ciri  pajak  adalah  :  a)pajak  merupakan  peralihan  kekayaan  dari perseorangan atau badan ke dalam kas Negara; b)Tanpa imbalan langsung yang dapat ditujukan  dalam  pembayaran  pajak  secara  individu;  c)Dapat  dipaksakan; d)Pemungutannya  berulang-ulang  atau  sekaligus;  e)Digunakan  untuk  membiayai pengeluaran Pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan; f)Pemungutannya dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung; g)Dapat digunakan sebagai alat pendorong atau penghambat; h)Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan, termasuk kebijakan yang lazimnya disebut kebijakan fiscal; i)Untuk dimasukan ke dalam kas Negara; dan j)Aspek Ekonomi dari Perpajakan (Soemitro, 1990 : 162).
Sistem pajak yang baik dipandang dari ilmu ekonomi adalah system perpajakan yang  memiki  pengaruh  yang  baik  ( Suandy,  2008 ).  Konsep  system  pajak  adalah membatasi masalah keadilan sistem pajak. Ada dua prinsip keadilan yang digunakan yaitu prinsip manfaat atau benefit principle dan prinsip kemampuan atau ability to pay . Norma keadilan yang ada disini untuk mengenakan pajak yang sama untuk hal- hal  yang  sama  dan  tidak  sama  untuk  hal-hal  yang  tidak  sama.  Suatu  pajak  dapat disebut progresif, proporsional atau regresif jika membebani pendapatan orang lain lebih besar dibanding mereka yang miskin dalam proporsi yang sama.
Peraturan  pajak  dibuat  dengan  didasarkan  pada  tujuan  meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk meningkatkan kesejahteraan umum aturan pajak tidak
Hotel tax; Restaurant tax
semata-mata dibuat untuk memasok uang sebanya-banyaknya ke dalam kas negara, akan tetapi harus memiliki sifat yang mengatur guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.  Penerimaan  atas  uang  untuk  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat harus ditingkatkan lagi serta pemungutannya harus berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.
Fungsi  pajak  menurut  Mardiasmo  (2002)  dalam  bukunya  yang  berjudul Perpajakan adalah sebagai berikut :
a. Fungsi Budgetair
Pemungutan pajak bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak- banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai  pengeluaran  negara  baik  untuk  pengeluaran  rutin  dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan maupun pengeluaran untuk membiayai pembangunan.
b. Fungsi Mengatur
Pada lapangan perekonomian, pengaturan pajak memberikan dorongan kepada pengusaha untuk memperbesar produksinya, dapat juga memberikan keringanan atau pembesaran pajak pada para penabung dengan maksud menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya antara lain ke sektor produktif. Dengan adanya industri baru maka dapat menampung tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga pengangguran  berkurang  dan  pemerataan  pendapatan  akan  dapat  terlaksana untuk mencapai keadilan sosial ekonomi dalam masyarakat.
Pemungutan  pajak  baik  dikelola  oleh  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah  selalu  berpedoman  pada  asas-asas  pemungutan  pajak  (Mardiasmo,2002) yaitu:
1) Asas kebangsaan
Bahwa  pajak  pendapatan  dipungut  terhadap  orang-orang  bertempat  tinggal  di Indonesia.
2) Asas tempat tinggal
Pajak  pendapatan  dipungut  bagi  orang-orang  yang  bertempat  tinggal  di Indonesia di tentukan menurut keadaan.
3) Asas sumber penghasilan
Jika  sumber  penghasilan  berada  di  Indonesia  dengan  tidak  memperhatikan
Hotel tax; Restaurant tax
subjek tempat tinggal. Selain asas-asas berpedoman kepada hal tersebut di atas, ada  asas-asas  pemungutan  pajak  yang  dilandasi  oleh  falsafah  hukum.  Ada beberapa teori pajak yang dilancarkan dari jaman ke jaman yaitu :
- Teori kepentingan
Teori ini memperhatikan memungut pembagian beban penduduk seluruhnya supaya  adil.  Akan  tetapi  karena  teori  ini  membenarkan  adanya  hak pemerintah untuk memungut pajak dari rakyat dapat pula digolongkan dalam teori  yang  memperkuat  beban  pajak  didasarkan  atas  kepentingan  masing- masing  orang  dalam  tugas  pemerintah  termasuk  dalam  perlindungan  jiwa orang-orang berserta harta bendanya.
- Teori bukti
Menurut  teori  ini  seseorang  tidak  dapat  berdiri  artinya  tanpa  adanya persekutuan dimana persekutuan ini menjelma menjadi negara. Bahkan tiap- tiap  individu  menyadari  tugas  sosial  sebagai  tanda  bukti  kebaktian  kepada negara  dalam  bentuk  iuran  atau  pajak.  Teori  gaya  pikul  pemungutan  pajak didasarkan pada gaya pikul individu dalam masyarakat yaitu dalam tekanan pajak  tidak  harus  sama  besarnya  untuk  tiap  orang,  jadi  beban  pajak  harus sesuai  pemikul  beban.  Ukuran  kemampuan  pikul  antara  lain  penghasilan, kekayaan, dan pengeluaran belanja seseorang.
Ada pula asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith (Waluyo, 2005) didasarkan pada asas berikut :

## 1) Equality
Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang atau pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima.
2) Certainty
Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak  harus  mengetahui  secara  jelas  dan  pasti  besarnya  pajak  terutang,  kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

## 3) Convenience
Kapan  wajib  pajak  itu  harus  membayar  wajib  pajak  sebaiknya  sesuai  dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.
Hotel tax;
Restaurant tax

## 4) Economy
Secara  ekonomi  bahwa  biaya  pemungutan  dan  biaya  pemenuhan  kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yg dipikul wajib pajak.
Agar  pemungutan  pajak  negara  maupun  pajak  daerah  tidak  menimbulkan hambatan  atau  perlawanan  maka  pajak  harus  memenuhi  syarat-syarat  sebagai berikut: (Munawir, 1990)
1) Syarat keadilan
Adil yang dimaksud adalah adil yang bersifat horizontal dan adil yang bersifat vertikal.  Adil  yang  bersifat  horisontal  adalah  orang  atau  wajib  pajak  yang kondisinya sama haruslah memikul beban pajak yang sama pula. Sedangkan adil yang  bersifat  vertikal  adalah  orang  atau  wajib  pajak  yang  kondisinya  berbeda haruslah memikul beban pajak yang berbeda pula.
2) Syarat yuridis (berdasarkan Undang-Undang)
Pengungutan pajak haruslah mengacu pada hukum pajak yang berlaku sehingga dapat memberikan jaminan atau kepastian hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara atau untuk warga negaranya. Seperti yang diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang menyatakan bahwa: “pengenaan pajak dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan Undang-Undang” .
3) Syarat ekonomi
Pemungutan  pajak  dan  kebijakasanaan  pajak  diusahakan  jangan  sampai mengganggu keseimbangan perekonomian. Bahkan sebaliknya dengan adanya pajak  maka  perekoomian  harus  menjadi  lebih  baik.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari fungsi pajak sebagai pengatur perekonomian.
4) Syarat financial
Pemungutan  pajak  sedapat  mungkin  cukup  untuk  menutup  sebagian  dari pengeluaran-pengeluaran negara sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai sumber keuangan  negara  (fungsi budgetair ).  Oleh  karena  itu  untuk  melaksanakan pemungutan pajak hendaknya tidak memakan biaya pemungutan yang besar.
5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Untuk  mencapai  efisiensi  pemungutan  pajak  serta  untuk  memudahkan  wajib
Hotel tax;
Restaurant tax
pajak dalam menghitung dan memperhitungkan pajaknya maka harus diterapkan sistem  pemungutan  pajak  yang  sederhana  dan  mudah  dilaksanakan  sehingga masyarakat tidak terganggu dengan permasalahan pajak yang sulit.

## III. Metode Penelitian
Penelitian  ini  digolongkan  sebagai  penelitian  studi  kasus,  artinya  kesimpulan dan implikasi hasil dari penelitian hanya digunakan untuk obyek yang diteliti yaitu sistem  pengendalian  pemungutan  pajak  daerah  di  masing-masing  Kabupaten  di propinsi  Kalbar.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder, yaitu  data  yang  telah  diolah  dan  tersedia.  Sumber  data  sekunder  yang  penulis gunakan dalam penelitian yang berupa laporan Pemerintah Kabupaten tahun 2015. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  penulis  adalah  dokumentasi.  Artinya pengumpulan data yang berasal dari catatan yang telah tersedia dari pihak instansi yang berupa laporan penyelenggaraan, laporan keuangan, dan catatan.
Analisis  data  sesuai  pendapat  Miles  dan  Huberman  (Emzir,  2010:82)  menyatakan bahwa terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu:
a) Reduksi Data, Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu  perlu  dicatat  secara  teliti  dan  rinci.  Mereduksi  data  berarti  :  merangkum, memilih  hal-hal  yang  pokok,  memfokuskan  pada  hal-hal  yang  penting,  dicari tema dan polanya dan membuang  yang tidak perlu. Data  yang telah direduksi akan  memberikan  gambaran  yang  jelas  dan  mempermudah  peneliti  untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
b) Penyajian  Data,  Setelah  data  direduksi,  maka  langkah  berikutnya  adalah penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk  :  uraian  singkat,  bagan,  hubungan  antar  kategori, flowchart dan sebagainya.
c) Penarikan/Verifikasi Kesimpulan, Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal  yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung  oleh  bukti-bukti  yang  valid  dan  konsisten  saat  peneliti  kembali  ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya.
Hotel tax; Restaurant tax

## IV. Hasil Penelitian
Sistem dari pemungutan pajak daerah khususnya pajak hotel dan pajak  restoran pada DPPKAD beberapa Kabupaten dapat dilihat pada bagan alir ( flowchart ) sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah, berikut ini :
Flowchart Penerimaan Pajak Daerah di beberapa DPPKAD Kabupaten
Hotel tax; Restaurant tax

## Pembahasan
Semua  penerimaan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  urusan  pemerintahan daerah  dikelola  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan yang berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selama ini pungutan Daerah yang berupa Pajak diatur dengan Undang-Undang Nomor  18  Tahun  1997  tentang  Pajak  Daerah  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000.  Sesuai  dengan  Undang-Undang  tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis Pajak, yaitu 4 (empat) jenis  Pajak  provinsi  dan  7  (tujuh)  jenis  Pajak  kabupaten/kota.  Dimana  pajak kabupaten  khususnya  pada  pemerintahan  daerah  kabupaten  pajak  yang  dipungut diantaranya adalah :
a) Pajak Hotel
b) Pajak Restoran
c) Pajak Hiburan
d) Pajak Reklame
e) Pajak Penerangan Jalan
Dari keseluruhan pajak daerah yang dipungut oleh DPPKAD Kabupaten penulis hanya  membatasi  pada  masalah  Pajak  Hotel  dan  Restoran  ini  diplih  karena  kedua pajak daerah ini setiap tahunnya tidak mencapai target dan  melebih dari target yang telah  dianggarkan  oleh  bagian  anggaran  DPPKAD  beberapa  kabupaten.  Adanya potensi  dan  peluang  dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak  daerah  dalam  rangka peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  khususnya  pajak  hotel  dan  pajak restoran  akan  menuntut  kreatifitas  dan  proaktif  pemerintah  daerah  dalam mengintensifkan penerimaannya.
Ini dapat dilihat bahwa dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang bersumber dari pajak hotel dan retoran dalam rangka mempercepat proses pembangunan daerah maka diperlukan suatu strategi dan tolak ukur yang jelas dalam  pengelolaan  pajak.  Pajak  Hotel  sebagaimana  ketentuan  pasal  1  UU  No.  28 Tahun 2009 pada ayat 20 disebutkan bahwa Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Selanjutnya pada ayat 21 dijelaskan bahwa hotel adalah
Hotel tax; Restaurant tax
fasilitas  penyedia  jasa  penginapan/  peristirahatan  termasuk  jasa  terkait  lainya dipungut  bayaran,  yang  mencakup  juga  motel,  losmen,  gubuk  pariwisata,  wisma pariwisata,  pesanggrahan,  rumah  penginapan  dan  sejenisnya,  serta  rumah  kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Selanjutnya Pajak Restoran dijelaskan pada ayat 22 dipasal  yang sama, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan  oleh  restoran.  Selanjutnya  pada  ayat  23  memperjelas  lingkup  restoran secara rinci, restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetarian,kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering.
Pajak  hotel  dan  restoran  ini  dapat  digolongkan  kedalam  pajak  tidak  langsung karena beban pajaknya dapat digeserkan atau dilimpahkan kepada orang lain. Dalam hal ini pengusaha hotel dan restoran sebagai wajib pajak  melimpahkan beban pajak kepada penginap atau pengunjung yang menggunakan dan menikmati jasa pelayanan yang mereka sediakan.
Dengan demikian, pemungutan pajak daerah khususnya pajak hotel dan pajak restoran  harus  mendapatkan  pengawasan  dimana  kedua  pajak  ini  memeiliki kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan  PAD pada pemerintahan daerah kabupaten.  Maka  DPPKAD  selaku  penerima  pajak  daerah  harus  terus  melakukan pengawasan baik yang tertuju pada sistem pemungutan pajak daerah maupun petugas yang melaksanakan pemugutan pajak daerah tersebut.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  kuisioner,  sistem  pengendalian  dari pemungutan pajak daerah maka dapat diketahui faktor–faktor  yang mempengaruhi mekanisme penerimaan pajak hotel dan pajak restoran pada DPPKAD Kabupaten. Dimana diketahui bahwa pengendalian internal atas penerimaan pajak dapat tercapai apabila dalam komponen–komponen dari sistem dan prosedur dilaksanakan dengan memadai. Adapun faktor – faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut :
1) Pada  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (DPPKAD) beberapa  kabupaten  telah  terdapat  otorisasi  dalam  bentuk  wewenang  dan tanggung jawab  yang berhubungan langsung secara vertikal  antara  atasan dan bawahan.
2) Penetapan target penerimaan Pajak hotel dan pajak restoran, dimana diketahui bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)
Hotel tax; Restaurant tax
kabupaten  terlalu  tinggi  menetapkan  target  anggaran  pada  tahun  2014 dibandingkan dengan target anggaran tahun-tahun sebelumnya, sehingga untuk mencapai realisasi penerimaan pajak hotel sangat sulit. Sedangkan untuk pajak restoran penetapan target pajak terlalu rendah sehingga realisasi anggaran untuk penerimaan pajak restoran melebihi target.
3) Kurangnya  sosialisasi  dari  pemerintah  daerah  khususnya  DPPKAD  kepada masyarakat atau wajib pajak, sehingga masyarakat banyak yang tidak mengerti akan  pentingnya  membayar  pajak  daerah  yang  menyebabkan  penurunan penerimaan pajak terutama untuk pajak hotel.

## V. Simpulan
Jika  dilihat  dari  struktur  organisasinya,  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melakukan pembagian tugas antara unit organisasi ( job description & job spesification ) dan telah memberikan otoritas kepada pejabat yang  berwenang  sesuai  dengan  tanggungjawabnya.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari pembentukan  kelompok  kerja  pada  mekanisme  pemugutan  pajak  daerah  terutama pajak hotel dan pajak restoran, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada terjadi tumpang tindih pada kegiatan antara satu bagian dengan bagian yang lain.
Sistem  pemungutan  pajak  daerah  telah  dilaksanakan  berdasarkan  Peraturan Daerah  dan  Undang-undang  yang  berlaku  dimana  tata  cara  pemungutan  pajak ditetapkan dengan pola  kerja instruksi bersama  melalui penatausahaan,  penetapan, penagihan  sampai  dengan  pengawasan  penyetoran.  DPPKAD  telah  melaksanakan tugasnya  sesuai  dengan  mekanisme  sistem  pemungutan  pajak  hotel  dan  pajak restoren serta telah dilakukan pengawasan terhadap pemungutan pajak.

## Referensi
Baridwan, Zaki, 1996 , Sistem Informasi Akuntansi, Edisi 11, Yogyakarta : BPFE Bastian,
Indra., 2006. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE UGM.
Bodnar, George, William, Hopwood, 2000, Sistem Informasi Akuntansi, Edisi pertama, penerjemah, Amir Abadi Jusup dan Rudi M. Tambunan, Jakarta: salemba empat.
Emzir.,  2010,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif:  Analisis  Data.  Jakarta:  Raja  Grafindo FDASP, 2006. Standar Akuntansi Pemerintah: Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun
Hotel tax;
Restaurant tax

## 2005, Yogyakarta: BPFE.
Hadi, Sutrisno, 2004, Metodologi Research Jilid 3. Yogyakarta : Andi offset.
Halim,  Abdul.,  2001,  Manajemen  Keuangan  Daerah,  Yogyakarta:  UPP  AMP  YKPN.
Jogiyanto.2008. Metodelogi Penelitian, Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi
Kuncoro,  Mudrajad,  1997,  Ekonomi  Pembangunan,  Teori,  masalah  dan  kebijakan,
Cetakan  pertama,  Yogyakarta:  Unit  penerbitan  dan  percetakan  akademi manajemen perusahaan YKPN.
Mardiasmo, 2002 . Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Penerbit Andi.
Munawir , S . 1990 .  Analisa  Laporan  Keuangan.  Edisi  Keempat,  Cetakan.  Pertama, Yogyakarta : Liberty.
Nawawi,  Hadari,  2012,  Metode  Penelitian  Bidang  Sosial,  Yogyakarta:  UGM  Press Simanjuntak.  2001.  Analisis  Potensi  Pendapatan  Asli  Daerah.  Bungan  Rampai Keuangan Daerah. Yogyakarta : AMP YKPN.
Siahaan P, Mariot. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : Grafindo Soemitro, Rochmat , 1990 ,  Asas  Dan  Dasar  Perpajakan  1,  Bandung:  PT.  Eresco. Suandy . 2008 . Perencanaan Pajak, Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono, 2003, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta.
Sukarno, Edy. 2002. Sistem Pengendalian Manajemen. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka
Utama.
Suryabrata, Sumadi., 2006. Metode Penelitian. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Waluyo, Wirawan B  Ilyas, 2005, Perpajakan  Indonesia, Edisi revisi.  Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.
-------,  Undang  –  Undang  Nomor  :  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintah  Daerah.  Citra Umbara : Bandung
-------, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Hotel tax; Restaurant tax