http://jiss.publikasiindonesia.id/

## Tindakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan Herry Wirawan
Riza Awaludin Rahmansyah 1 , Nurani Nabillah 2 , Anisa Siti Nurjanah 3*
Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung 1,2,3
Email: rizarahmansyah30@gmail.com 1 , nuraninabillah1@gmail.com 2 , asitinurjanah11@gmail.com 3 Artikel info Artikel history Diterima : 26-05-2022 Direvisi : 04-06-2022 Disetujui : 25-06-2022 Kata Kunci: tindakan hukum; korban pelecehan seksual; perlindungan anak
Keywords: legal action; victims of sexual harassment; child protection

## Abstrak
Pada era 2019-2021, pelecehan seksual terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut  KEMENPPPA,  terdapat  11.057  kasus  kekerasan  terhadap  anak  di bawah  umur  pada  2019,  11.279  kasus  pada  2020  dan  12.566  kasus  hingga November  2021.  Kekerasan  seksual  dialami  oleh  anak-anak  45  persen, kekerasan psikis 19 persen, dan kekerasan fisik 18 persen.  Apalagi mengenai korbannya  adalah  perempuan  dan  anak-anak,  setelah  terungkapnya  sebuah kasus pelecehan seksual oleh pimpinan pesantren di Bandung. Penelitian ini bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  anak  sebagai korban,  memberikan  perlindungan  kesehatan  psikologi  anak  dan  mencegah terjadinya  kekerasan  seksual  terhadap  anak.  Penelitian  ini  menggunakan metode kualitatif. Menurut temuan penelitian, pelecehan seksual di pesantren menjadi  lebih  terbuka,  berkat  keberanian  santri  yang  melaporkan  insiden pelecehan seksual. UU Perlindungan Anak, KUHP, dan KUHAP semuanya memberikan  perlindungan  hukum  bagi  anak  yang  mengalami  pelecehan seksual  (KUHAP).  Peran  aparatur  negara,  khususnya  kepolisian  sebagai aparat penegak hukum yang mengemban misi mengayomi masyarakat, sangat dibutuhkan  dalam  menangani  kasus  tersebut.  Peran  orang  tua  juga  sangat penting di sini, karena mereka harus bertindak sebagai sumber ketenangan dan penyemangat bagi anak agar kejadian tersebut tidak membuat anak menjadi trauma.

## Abstract
In the 2019-2021 era, sexual harassment continues to increase from year to year. According to KEMENPPA, there were 11,057 cases of violence against minors in 2019, 11,279 cases in 2020 and 12,566 cases until November 2021. Sexual  violence  was  experienced  by  45  percent  of  children,  19  percent  of psychological  violence,  and  18  percent  of  physical  violence.  Especially regarding the victims are women and children, after the revelation of a case of sexual harassment by the leadership of a pesantren in Bandung. This study aims to provide legal protection to children as victims, provide psychological health protection for children and prevent sexual violence  against children. This study uses a qualitative method. According to research findings, sexual harassment in Islamic boarding schools has become more open, thanks to the courage  of  students  who  report  incidents  of  sexual  harassment.  The  Child Protection  Law,  the  Criminal  Code,  and  the  Criminal  Procedure  Code  all provide  legal  protection  for  children  who  experience  sexual  harassment (KUHAP).  The  role  of  the  state  apparatus,  especially  the  police  as  law enforcement officers who carry out the mission of protecting the community, is very much needed in handling these cases. The role of parents is also very important here, because they must act as a source of calm and encouragement for the child so that the incident does not traumatize the child.
Koresponden author: Anisa Siti Nurjanah Email: na7m4@yahoo.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi
CC BY SA
2022

## Pendahuluan
Kasus  kekerasan  anak  pada  periode  tahun  2019  sampai  2021  memiliki  peningkatan menurut data di KEMENPPPA, pada tahun 2019 terjadi kekerasan pada anak sebanyak 11.057 kasus,  serta  sebanyak  11.279  kasus  pada  tahun  2020  dan  pada  bulan  november  tahun  2021 terjadi sebanyak 12.566 kasus. sebesar 50% kasus seksual terhadap anak, menjadi kasus yang yang  paling  banyak  dialami  pada  kasus  kekerasan  anak,  selebihnya  pada  kekerasan  psikis sebesar 19%, dan kekerasan pada fisik sebesar 18%. Ada sebanyak 26.200 kasus pada 3 tahun terakhir kekerasan terhadap perempuan tercatat. Pada tahun 2019 sekitar 8.800 kasus kekerasan pada  perempuan  tetapi  mengalami  penurunan  pada  tahun  2020  yaitu  8.600  kasus  dan mengalami sebuah kenaikan ditahun 2021 diangka 8.800 kasus ( KEMENPPPA , 2016).
Pesantren  adalah  lembaga  pendidikan  yang  semestinya  menjadi  tempat  untuk membentuk  karakter  pribadi  yang  memiliki  nilai  moral  yang  tinggi,  yang  bertolak  belakang dengan  fakta  adanya  pelecehan  seksual  oleh  para  pendidik  ( Tabroni  et  al .,  2021).  Berbagai kasus  muncul  ke  permukaan,  pada  2016,  pimpinan  sebuah  pondok  pesantren  di  Bandung terlibat  kasus  yang  melibatkan  13  santri  putri.  Bahwa  pada  suatu  hari  yang  tidak  diketahui antara tahun 2016 dan 2021, bertempat di Yayasan Komplek Sinergi Jl Nyaman No.34 Parakan saat Antapani Tengah Bandung, memperhatikan ketentuan Pasal 84 ayat 1 KUHAP, Pengadilan Negeri Kota Bandung yang mempunyai wewenang untuk mengkaji dan mengadili masalah ini. Sebagai pendidik, pelaku telah menggunakan kekerasan untuk memaksakan hubungan seksual pada anak atau orang lain.
Dalam  masalah  kekerasan  seksual  pada  anak  tidak  hanya  difokuskan  pada penghukuman, tetapi juga perhatian dari berbagai pihak. Kekerasan seksual didefinisikan oleh World  Health  Organization (WHO)  sebagai  setiap  tindakan  yang  dilakukan  dengan  maksud untuk  mendapatkan  aktivitas  seksual  melalui  paksaan,  terlepas  dari  status  hubungan  pelaku dengan korban ( Anwar , 2018).
Setiap  perilaku  yang  berupa  aktivitas  seksual  yang  dilakukan  dengan  kekerasan  oleh orang  dewasa  terhadap  anak  atau  oleh  anak  terhadap  anak  lain  disebut  sebagai  kekerasan seksual ( Wahyuni , 2016). Penggunaan komersial atau keterlibatan anak dalam aktivitas seksual, ajakan atau paksaan anak untuk melakukan aktivitas seksual, keterlibatan anak dalam media audio visual dan prostitusi anak merupakan contoh kekerasan seksual ( Ramadhana , 2022). Anak dalam UU Perlindungan Anak dilindungi dari kekerasan seksual ( Fitriani , 2016). Akibatnya,  lembaga  terkait  harus  menerapkan  salah  satunya  adalah  pengawasan,  yang bertujuan untuk melindungi anak dari perbuatan yang mengarah pada kekerasan seksual anak. Perlu  dilakukan  pengawasan  oleh  orang  tua  dan  peran  orang  tua  dalam  mengantisipasi kejahatan terhadap anak ( Ligina et al ., 2018). Diperlukan adanya tindakan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan Herry Wirawan.
Penulis mengklaim bahwa belum ada yang membahas mengenai kasus Herry Wirawan di  karenakan  kasus  ini  baru  saja  muncul  di  media  social  pada  tahun  2022.  Dalam  upaya
penelitian ini, penulis mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum  kepada  anak  yang  mengalami  pelecehan  seksual,  serta  untuk  menjaga  kesehatan psikologis anak dan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Untuk menghindari munculnya pelaku-pelaku yang baru di masa depan, pemerintah secepatnya harus merencanakan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual terhadap anak kecil.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada  bahan  hukum  primer  dengan  mengkaji  teori-teori,  asas-asas  hukum,  dan  peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini ( Prasetyo , 2020). Teknik pengumpulan data  dilakukan melalui  penelitian  kepustakaan  (data sekunder).  Data  sekunder diperoleh  dari bahan  primer,  seperti  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  adanya  topik penelitian. Data sekunder berasal dari buku atau jurnal dan data tersier dari hasil penelitian, dan data  tersebut  dapat  dihitung,  diklasifikasikan  dan  diurutkan  secara  komprehensif  melalui penelusuran Kembali secara manual atau elektronik.

## Hasil dan Pembahasan
Warga negara yang menjadi korban kejahatan memerlukan perlindungan hukum yang merupakan  komponen  penting.  Di  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  1  ayat  3  yang berbunyi  Indonesia  adalah  negara  hukum  ( Adriati ,  2021).  Berarti,  bahwa  Indonesia  adalah negara  berlandaskan  hukum.  Pelaku  kekerasan  seksual,  serta  mereka  yang  terlibat  dalam kekerasan  seksual  baik  di  seluruh  dunia  maupun  nasional,  diselidiki  secara  terstruktur, sistematis dan luas.
Anak  pada  hakikatnya  adalah  anugerah  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  harus  selalu dilindungi  karena  memiliki  harkat  dan  martabat  kemanusiaan  yang  harus  dijunjung  tinggi ( Firdaus , 2017). Hak-hak anak diabadikan dalam Konstitusi dan Konvensi PBB tentang Hak Anak.  Prinsip  bahwa  anak  mewakili  masa  depan  negara  dan  generasi  yang  akan  datang memberi setiap anak kesempatan untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan dilindungi dari pelecehan dan diskriminasi, serta hak dan kebebasan warga negara.
Perlindungan  anak  banyak  dibahas  dalam  berbagai  peraturan  hukum,  agama  dan budaya,  namun  dengan  perkembangan  zaman,  pelanggaran  perlindungan  anak  dari  tahun  ke tahun masih terus meningkat dan dianggap sebagai masalah baru karena kurangnya visi dalam bentuk regulasi ( Aswari et al ., 2018).
Ketika  kita  berbicara  tentang  hak  asasi  manusia  (HAM),  kita  berbicara  tentang kehidupan.  HAM  didasarkan  pada  martabat  manusia,  bukan  pada  kebaikan  masyarakat  atau negara. Sudah menjadi tanggung jawab bersama aparat penegak hukum untuk melindungi anak yang  bersengketa  dengan  hukum,  khususnya  anak  yang  menjadi  korban  kekerasan  seksual. Aparat penegak hukum yang menangani ABH harus lebih memperhatikan perdamaian dalam proses hukum formal dua arah, bukan hanya sistem peradilan anak atau peraturan perundang- undangan  terkait  lainnya.  Bertahun-tahun  telah  berlalu  sejak  disahkannya  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan dan Tindak Pidana Anak. Anak merupakan
calon generasi baru yang akan meneruskan prinsip perjuangan bangsa dan menyediakan SDM untuk kemajuan pengembangan bangsa.
Kekerasan  seksual  adalah  segala  macam  pelecehan  dan  pemaksaan  seksual.  Dengan kata lain, kekerasan seksual merupakan aktivitas sosial yang tidak diinginkan kedua belah pihak ( Thamrin & Farid , 2010). Pasal 289 KUHP mengatur bahwa barang siapa dengan paksaan atau ancaman  kekerasan  memaksa  orang  lain  untuk  melakukan  atau  membiarkan  orang  lain melakukan perbuatan cabul, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun karena pelanggaran  tata  krama.  Bentuk-bentuk  kekerasan  seksual  terhadap  anak  antara  lain pemerkosaan, sodomi, seks oral, posisi seksual, komentar seksual, pelecehan seksual dan sunat klitoris anak perempuan ( Ismantoro Dwi Yuwono , 2018).
Pelecehan seksual adalah jenis kekerasan seperti orang dewasa yang sering melecehkan anak-anak  ( Antoni ,  2015).  Dari  tahun  ke  tahun,  jumlahnya  cenderung  meningkat.  Dalam beberapa tahun terakhir, kekerasan seksual terhadap remaja telah menjadi masalah yang cukup serius. Banyak anak-anak yang tidak bersalah terus-menerus menjadi korban, dan bukan hanya anak perempuan, anak laki laki juga dikhawatirkan   menjadi sasaran korban kekerasan seksual.
Perlindungan  hukum  adalah  kondisi  subjektif  yang  menunjukkan  adanya  kebutuhan akan  akses  segera  terhadap  sumber  daya  dalam  sejumlah  subjek  tertentu  agar  kelangsungan keberadaan  subjek  hukum  dapat  dijamin  dan  dilindungi  oleh  hukum  untuk  membuat kekuasaannya tersedia pada individu dan tingkat struktural pengambilan keputusan politik dan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan alokasi sumber daya ( Erdianti , 2020).
Setelah  maraknya  pemberitaan  tentang  pelecehan  seksual  pada  pondok  di  Bandung, semakin  banyak  terkuak  kasus  pelecehan  di  tempat  lain  terbuka  untuk  umum.    Keterbukaan anak  adalah  sikap  paling  signifikan  yang  ditunjukkan  dalam  mengungkap  situasi  pelecehan seksual.  Anak  memainkan  peran  penting  dalam memastikan  bahwa  pelaku  kejahatan  asusila terhadap diri mereka sendiri ditangani dengan hukum yang ada.
Jika anak tidak melaporkan pelecehan seksual, praktik pelecehan seksual dalam konteks pesantren akan tetap tersembunyi. Sikap berani anak juga berperan penting dalam mencegah perilaku yang tidak pantas di pondok pesantren. Setahun sekali, orang tua diberikan kesempatan untuk  melihat  anak-anaknya.  Baiknya,  anak-anak  memainkan  peran  penting  dalam mengkomunikasikan informasi yang mereka tentang dirinya sendiri secara langsung.
Pemerintah Indonesia telah memberikan jaminan dan perlindungan bagi setiap anak di lingkungan  pendidikan  melalui  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setiap anak berhak atas  perlindungan  di  lingkungan  pendidikan  dari  kejahatan  dan  kekerasan  seksual  yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama siswa, dan/atau pihak lain, sesuai dengan Pasal 9 ayat 1a. Sehingga dalam perlindungan anak harus lebih diprioritaskan di lingkungan pendidikan  agar  tidak  terjadi  kekerasan  seksual  yang  membahayakan  status  Lembaga Pendidikan tersebut.
Pelecehan  seksual  yang  terjadi  di  Bandung  dapat  dikategorikan  menjadi  dua  ,  yaitu seorang  guru  yang  bernama  Herry  Wirawan  yang  melakukan  pelecehan  seksual    pada  anak perempuan sebagai murid dari pesantren tersebut dan korbannya adalah anak laki laki mendapat pelecehan seksual. Pelaku tersebut diancam dengan hukuman mati.
Relasi  kekuasaan  antara  pengajar  dan  santri,  turut  andil  dalam  penyebab  praktik pelecehan  seksual  di  Bandung.    Kepercayaan  orang  tua  anak  yang  berlebihan,  yang  dapat
berujung  pada  pelecehan  anak.  Dan  selanjutnya,  minimnya  inisiatif  orang  tua  untuk menanyakan pengalaman anaknya selama berada di pondok.
Beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan seksual yang merupakan penyimpangan  sosial  tersebut  yaitu,  pelaku  membujuk  orang  tua  anak  agar  menyekolahkan anak  tersebut  dengan  menjanjikan  sekolah  itu  gratis.  Kemudian  pelaku  akan  memberikan perhatian ekstra ke anak yang mungkin menjadi korban, dan tidak jarang pelaku memiliki sikap positif  terhadap  orang  tua  korban  dengan  harapan  orang  tua  anak  merasa  nyaman  dengan pelaku.  Ketiga,  meyakinkan  anak  untuk  berhubungan  seks  dan  menyatakan  bahwa berhubungan seks dengan Pendidik bukanlah dosa.
Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Herry Wirawan terhadap belasan santri di bandung  telah  diputuskan  oleh  Pengadilan  Negeri  Bandung  dengan  putusan  Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg dinyatakan bahwa terdakwa, Herry Wirawan bin Dede, secara sah dan meyakinkan dihukum karena melakukan pelanggaran berdasarkan pasal 81 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama dan dinyatakan “Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa  anak  melakukan  persetubuhan  dengannya  yang  dilakukan  pelaku  menimbulkan korban lebih dari 1 orang beberapa kali” sebagaimana dalam dakwaan primair; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup. Setelah melalui beberapa proses putusan akhir hakim adalah menjatuhkan hukuman mati yang dilakukan secara tertutup.
Menurut  pendapat  penulis,  hukuman  yang  diberikan  kepada  Herry  Wirawan  sudah memenuhi  rasa  keadilan  karena  telah  melakukan  tindak  pelecehan  seksual  kepada  belasan santriwati yang sangat luar biasa yang menimbulkan efek psikis pada korban. Sehingga aspek pembalasan  yang  diutamakan  agar  kedepan  tidak  terjadi  lagi,  memberikan  efek  jera  atau mencegah adanya pelaku yang lainnya maupun potensi-potensi seperti itu.
Sebagai  bentuk  perlindungan bagi  anak, dalam  Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg adalah restitusi “Membebankan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan  Anak”,  bahwa  tentang  pembayaran  restitusi  keseluruhan  sejumlah  Rp. 331.527.186,  sehingga  pelaku  tidak  dapat  dimintai  pertanggung  jawaban  ganti  rugi,  dan meskipun ganti rugi itu merupakan pidana tambahan, majelis hakim berpendapat bahwa ganti rugi  itu  melebihi  batas  pidana  tambahan  dalam  Pasal  67  KUHP,  maka  pembayaran  restitusi harus  dialihkan  kepada  pihak  lain.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  No.43.  Restitusi  anak  yang menjadi korban tindak pidana berdasarkan 3 komponen, yaitu:
1. Kehilangan kekayaan/harta benda;
2. Adanya penderitaan yang timbul;
3. Adanya kerugian medis dan psikologis.
Pasca  peristiwa  pelecehan  seksual  di  kota  Bandung,  pergerakan  semua  elemen  di pesantren  diawasi  secara  ketat.  Sebelum  tindakan  asusila  tersebut  dilakukan,  Anto  menilai pengawasan lingkungan pondok harus diperketat sebagai bentuk penjagaan baik untuk santri maupun tenaga pendidik. Upaya ini tidak hanya terfokus pada perilaku anak, tetapi juga pada perilaku pengajar yang menjadi sumber perhatian pimpinan pesantren. Pasalnya, pelanggaran tersebut dapat terjadi tidak hanya antar santri, tetapi juga antara guru dan santri putri.
Beberapa  usaha  yang  dilakukan  untuk  mencegah  praktik  perilaku  pelecehan  seksual yang ada di lingkungan pesantren:
1. Penempatan  pengasuh  diasrama  merupakan  strategi  pengawasan  yang  digunakan  oleh pondok  pesantren  untuk  memerangi  praktik  pelecehan  seksual  di  pondok  pesantren. Penempatan pengasuh ini dimaksudkan untuk mengawasi kegiatan anak-anak selama berada di asrama. Pekerjaan dan tanggung jawab mengawasi anak selama dia berada di pesantren jatuh  ke  pengasuh.  Bahkan,  untuk  memaksimalkan  pengawas  tersebut,  pihak  pesantren memilih penjaga yang mau tinggal di pesantren.
2. Tahap  kedua  yang  dilakukan  adalah  menjaga  santri  agar  tidak  terlalu  dekat.  Pemimpin pesantren  dapat  melihat  sanksi  yang  dicurigai  sebelumnya  dengan  mengamati  gerakan mereka.  Jika  ada  gerakan  santri  yang  mencurigakan,  pihak  pesantren  terlebih  dahulu memanggil kedua pihak  untuk  dibimbing kembali.  Pelecehan seksual  terhadap  anak-anak tidak boleh ditoleransi, karena tidak bermoral dan ilegal. Bentuknya bisa bermacam-macam, termasuk sodomi, pelecehan seksual, pemerkosaan dan inses.
3. Pemasangan CCTV dari berbagai  sudut merupakan metode pengawasan selanjutnya yang bisa dilakukan di pondok pesantren. Sehingga apabila terjadi penyimpangan maka kamera tersebut  dapat  mengenalinya  sesegera  mungkin  sebelum  mengacu  pada  perbuatan  yang melanggar  hukum.  Selain  itu  pemasangan  kamera  CCTV  di  setiap  sudut  memberikan dampak  positif  terhadap  pencegahan  perilaku  seksual  yang  menyimpang.  Di  lingkungan pesantren, dapat langsung memantau segala jenis tindakan yang dilakukan oleh santri dan santri.  CCTV  merupakan  salah  satu  komponen  monitoring  yang  dapat  dimanfaatkan  di pondok pesantren sebagai alat bantu.
4. Di  sebagian  besar  lembaga  pesantren,  anak  laki-laki  dan  perempuan  dipisahkan  selama proses belajar dan mengajar. Hal ini bertujuan untuk mencegah anak-anak muda melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, serta kegiatan yang mengarah pada pelecehan seksual.
5. Mengedukasi  ilmu  agama,  pengetahuan  agama  harus  memainkan  peran  penting  dalam memastikan bahwa orang tidak terlibat dalam perilaku yang dilarang oleh agama. Pesantren secara  bertahap  mendidik  para  guru  dan  santri  yang  memiliki  kesadaran  agama  dari  segi etika,  moralitas,  dan  akhlak  agar  perilaku  mereka  sesuai  dengan  ajaran  Islam.  Guru  juga didorong untuk mengikuti pengajian rutin dengan mengundang guru dari berbagai pesantren. Pesantren juga harus terus memberikan informasi yang menggembirakan kepada para guru.
Kedekatan  orang  tua  anak  merupakan  pintu  masuk  utama  untuk  mengidentifikasi masalah yang dialami dan mengambil langkah selanjutnya yaitu melaporkan keadaan tersebut kepada pihak yang tepat. Namun, ketika orang tua dihadapkan pada masalah kehidupan anak- anak mereka di pesantren, kesulitan di pesantren tidak akan terungkap.
Berikut  ini adalah beberapa reaksi  orang tua terhadap maraknya informasi  seksual  di kota Bandung:
1. Menuntut  agar  pelakunya  diproses  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada.  Penjahat  harus dimintai  pertanggungjawaban  dan  pertanggungjawaban  di  hadapan  hukum  sebagai  akibat dari  perbuatannya.  Pelaku  karena  sebagai  seorang  pendidik  di  lembaga  tersebut  dapat digantikan  dan  anak  yang  menjadi  korban  tidak  dapat.  Dalam  Putusan  Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN  Bdg  menyebutkan  bahwa  tuntutan  pembekuan,  mencabut,  dan membubarkan Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda Komplek Sinergi Jalan Nyaman Nomor 34  Parakan  Saat  Antapani  Tengah  Bandung,  Madani  Boarding  School,  dan  Pondok Pesantren Tahfidz Mandani Yayasan Manarul Huda Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Menurut Majelis Hakim, bahwa Yayasan Manarul
Huda  adalah  sebuah  yayasan  dan  berbadan  hukum.  Oleh  karena  itu,  maka  ketentuan pendirian dan pembubaran tunduk kepada Undang-Undang Yayasan.
Menurut  ketentuan  tentang  pembubaran  Yayasan,  Yayasan  dapat  dibubarkan berdasarkan  putusan  pengadilan  dengan  tiga  (tiga)  alasan  (Pasal  62  huruf  c).  Sedangkan alasan  pembubaran  nomor  1  adalah  yayasan  melanggar  ketertiban  umum  dan  kesusilaan, sebagaimana  dituntut  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum,  karena  Yayasan  adalah  badan  hukum maka harus dilakukan pemeriksaan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya dalam  perkara  ini,  terdakwa  Herry  Wirawan  diajukan  sebagai  terdakwa,  menunjukkan bahwa subjek hukum dalam kasus ini adalah orang perseorangan bukan korporasi, sehingga pembubaran  yayasan  dilakukan  secara  otomatis  melalui  pemeriksaan  perdata  daripada perkara pidana.
2. Terkejut  dan  curiga  atas  dugaan  pelecehan  seksual  yang  dilakukan  Herry  Wirawan. Lembaga  Pendidikan  harusna  menjadi  tempat  di  mana  anak-anak  muda  sengaja  dididik untuk  berakhlak dan bermoral.  Saat  cerita tersebut  menyebar dan menjadi  rahasia umum, salah satu orang tua mengungkapkan keheranannya. Siapapun dia, tentu tidak ingin anaknya menjadi  korban  kekerasan  seksual,  seperti  diberitakan,  karena  anak  adalah  harapan  dan impian semua orang untuk sukses di berbagai industrinya di masa depan.
3. Meningkatkan  pengelolaan  internal  santri  di  bawah  pengawasan  yang  lebih  ketat  dan intensif. santri di pondok pesantren harus diperhatikan lebih optimal dan intensif. Bahkan seminggu  sekali,  orang  tua  mengawasi  kehidupan  anak-anak  mereka  di  pesantren  dan mengembangkan komunikasi yang efisien.
4. Mendiskusikan  keadaan  dan  perkembangan  di  lingkungan  pesantren  dengan  anak-anak muda  dengan  pendekatan  persuasif.  Berikan  lebih  banyak  ruang  bagi  wali  siswa  untuk mengunjungi anak-anak mereka sehingga komunikasi dengan mereka lebih mudah jika ada kondisi yang mengarah pada hasil yang tidak diinginkan.
5. Lembaga  lain  yang  disetujui,  seperti  Dinas  Pendidikan  dan  Badan  Perlindungan  Anak, memberikan pengawasan eksternal. Hal ini penting agar upaya perlindungan dapat dilakukan seefektif  mungkin.  Menurut  responden,  pesantren  harus  mampu  melakukan  penyaringan ilmiah dan psikologis yang ketat. Hal ini juga dilakukan ke calon siswa di sekolah tersebut, kejadian  seperti  ini  dapat  terjadi  di  lingkungan  manapun,  maka  harus  dilakukan  tindakan pencegahan.  Tindakan  pencegahan  ini  harus  dilakukan  dalam  kasus  pelecehan  seksual terhadap anak.
Responden  lain  terhadap  kejadian  ini  mengatakan,  harus  diterima  bahwa  ini  adalah tindakan  yang  tidak  pantas.  Oleh  karena  itu,  semua  orang  dan  lembaga  yang  terlibat  harus memperbaiki  kasus  ini.  Pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan  harus  mempertimbangkan mengapa hal  tersebut  terjadi dan orang tua siswa harus diberitahu bahwa  mereka tidak  akan dapat melihat perilaku yang tidak biasa pada anak-anak mereka sejak awal.
Guna mencegah praktik seksual, orang tua dapat memainkan empat peran untuk anak- anak mereka yang bersekolah di pesantren: pertama, orang tua dapat bertindak sebagai insentif bagi  anak-anak  mereka  untuk  lebih  menolak  praktik  kekerasan  seksual  di  pesantren.  Kedua, sebagai komunikator untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang praktik seksual pesantren. Ketiga,  orang  tua  berperan  sebagai  pengawas  ataupun  panutan  untuk  anaknya  dengan memantau tumbuh kembangnya secara berkala. Keempat, sebagai konselor, ketika orang tua membantu dalam pembinaan dan pengajaran anak-anak untuk belajar tentang kesulitan mereka.

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyimpangan sosial yang dilakukan  terdakwa  Herry  Wirawan  di  sebuah  pondok  pesantren  di  Bandung  merupakan perbuatan  menjijikan  yang  melanggar  aturan  Undang-Undang  dan  etika  yang  berlaku  di masyarakat.  Keberanian  anak  muda  untuk  mengungkap  tindakan  pelecehan  seksual  semakin mengekspos praktik pelecehan seksual. Dengan adanya kasus pelecehan seksual di pesantren, pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pimpinan  pesantren  menjadi  lebih  serius.  Penempatan pengasuh  di  setiap  asrama,  membatasi  kedekatan  santri  jika  ada  sinyal  mencurigakan,  dan pemasangan  CCTV  adalah  semua  metode  pengawasan  yang  bisa  diterapkan  di  pondok pesantren.  Sementara  itu,  reaksi  orang  tua  terhadap  merebaknya  kasus  seksual  dapat  dilihat dengan  berbagai  cara,  antara  lain  meminta  pelakunya  ditindak  sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku, merasa heran dan kurang percaya dengan tindakan seksual Herry Wirawan, dan menjadi lebih berhati-hati dengan pengawasan yang tepat. Lebih sering berdiskusi  dengan  anak  tentang  perkembangannya  selama  di  pesantren  dan  di  luar  lembaga pengawasan, lebih intens daripada manajemen internal pesantren terhadap murid.

## Bibliografi
Adriati, F. (2021). Negara Hukum Indonesia . https://doi.org/10.31219/osf.io/gz4c3
Antoni, A. (2015). Anak-anak sebagai Korban Kejahatan Seksual dari Orang Dewasa . Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat, 15(1), 27–50.
https://doi.org/10.19109/nurani.v15i1.273
Anwar, N. (2018). Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kota Yogyakarta . UAJY.
Aswari, A., Buana, A. P., & Rezah, F. S. (2018). Harmonisasi Hukum Hak untuk Dilupakan bagi Koran Digital terhadap Calon Mahasiswa di Makassar . Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 20 (1), 39–62.
Erdianti, R. N. (2020). Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia (Vol. 1). UMMPress.
Firdaus, E. (2017). Perlindungan Terhadap Anak dari Kekerasan Menurut Budaya Melayu di Provinsi Riau . Riau Law Journal, 1(1), 46–60. https://doi.org/10.30652/rlj.v1i1.4123
Fitriani,  R.  (2016). Peranan  penyelenggara  perlindungan  anak  dalam  melindungi  dan memenuhi hak-hak anak . Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 11(2), 250–358.
Ismantoro Dwi Yuwono, S. H. (2018). Penerapan Hukum Dalam Kasus  Kekerasan Seksual Terhadap Anak . MediaPressindo.
KEMENPPPA.  (2016). Kasus  Kekerasan  Anak  Dan  Perempuan  Meningkat  Di  2021 .  CNN Indonesia.
Ligina, N. L., Mardhiyah, A., & Nurhidayah, I. (2018). Peran orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak sekolah dasar di Kota Bandung . Ejournal Umm, 9(2), 109– 118.
Prasetyo, A. (2020). Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana . Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 51–60. https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054
Ramadhana, A. M. S. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pendampingan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Maros . Universitas Hasanuddin.
Tabroni, I., saipul Malik, A., & Budiarti, D. (2021). Peran Kyai Dalam Membina Akhlak Santri Di Pondok Pesantren Al-Muinah  Darul Ulum Desa Simpangan Kecamatan Wanayasa . Jurnal Pendidikan,
Sains Sosial,
Dan Agama, 7(2), 108–114. https://doi.org/10.53565/pssa.v7i2.322
Thamrin, M. I., & Farid, M. (2010). Panduan bantuan hukum bagi paralegal . LBH Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan TIFA.
Wahyuni, S. (2016). Perilaku Pelecehan Seksual dan Pencegahan Secara Dini Terhadap Anak . Jurnal Raudhah, 4(2). https://doi.org/10.30829/raudhah.v4i2.58