## KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 DARI PERSPEKTIF HUKUM PROFETIK

## COVID-19 HANDLING POLICY OF PROFETICAL LAW PERSPECTIVE
Supriyadi 1
1 Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu Jl. Soekarno-Hatta KM.9, Tondo, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah E-mail: adipandean37@gmail.com

## Abstract
This research will look at the policy of handling Covid-19 by the government from the viewpoint of prophetic law based on three main pillars namely humanization, liberation  and  transcendence.  In  this  study  the  authors  use  normative  research using the regulatory approach, the prophetic legal concept approach and the case approach.  The  results  of  the  study  showed  that  the  Covid-19  handling  policy carried  out  by  the  government  still  contained  inaccurate  recipient  data, distribution of basic needs assistance that was not carried out in stages from the Central Government to the Regional Government but carried out simultaneously, there was a legal basis that opened space abuse of authority due to impunity for officials.
Keywords: Policy, covid-19 management, prophetic law

## Intisari
Penelitian ini akan melihat kebijakan penanganan Covid-19 oleh pemerintah dari sudut  pandang  hukum  profetik  dengan  berbasis  pada  tiga  pilar  utama  yakni humanisasi,  liberasi  dan  transenden.  Dalam  penelitian  ini  penulis  mengunakan penelitian  normatif dengan  mengunakan  pendekatan  peraturan  perundang  - undangan,  pendekatan  konsep  hukum  profetik  dan  pendekatan  kasus.  Adapun hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  kebijakan  penanganan  Covid-19  yang dilakukan  oleh  pemerintah  masih  terdapat  data  penerima  bantuan  yang  tidak akura, penyaluran bantuan kebutuhan dasar yang tidak dilakukan secara  bertahap dari  Pemerintah  Pusat  sampai  kepada  Pemerintah  Daerah  melainkan  dilakukan secara bersamaan, terdapat landasan hukum yang membuka ruang penyalagunaan wewenang karena adanya kekebalan hukum bagi pejabat.
Kata Kunci : Kebijakan, penagananan covid-19, hukum profetik

## PENDAHULUAN
Saat  ini  negara  –  negara  di  belahan  dunia  termasuk  Indonesia  tengah konsen  menangani  penyebaran  pandemik  virus  corona  (Covid-19),  berbagai langkah  dan  tindakan  telah  dilakukan  mulai  dari  penerapan Social  distancing, physical  distancing sampai  dengan  pembatasan  sosial  berskala  besar  (PSBB).
Kesemuanya  ditempu  oleh  pemerintah  dengan  satu  tujuan  untuk  menekan  angka penyebaran  dan  menghilangkan  virus  dari  Indonesia.    Langkah  kongret  yang
diambil oleh pemerintah dari aspek hukum ialah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan  Negara  Dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  Untuk  Penanganan  Pandemi Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  Dan/Atau  Dalam  Rangka  Menghadapi Ancaman  Yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional  Dan/Atau  Stabilitas Sistem Keuangan (Perpu No 1 Tahun 2020). Kehadiran Perpu No 1 Tahun 2020 sebagai  langkah  hukum  untuk  memberikan  kepastian  hukum  ditengah ketidakpastian  yang  selama  ini  terjadi  dalam  hal  penanganan  Covid-19  bagi pemerintah dan pemerintah daerah.
Kedudukan Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945)  mengamanatkan  bahwa  semua  kebijakan  dan tindakan  yang  diambil  dalam  hal  apapun  (termasuk  penanganan  covid-19) haruslah  berlandaskan  hukum  sebagai  legalitas  dalam  bertindak.    Prinsip  negara hukum  yakni  berdiri  diatas  ketentuan  hukum  sebagai  sebuah  isntrumen  dalam bertindak yang legal,  Aristoteles menyebutkan negara yang berdiri  diatas hukum yang  menjamin  keadilan  kepada  warga  negaranya.  Keadilan  menurutnya merupakan  syarat  bagi  tercapainya  kebahagiaan  hidup  untuk  warga  bagi  suatu negara.  Bagi  Aristoteles,  yang  memerintah  dalam  negara  bukanlah  manusia sebenarnya,  melainkan  pikiran  yang  adil,  sedangkan  penguasa  sebenarnya  hanya pemegang  hukum  dan  keseimbangan  saja. 1 Sedangkan  menurut  Maria  Farida, prinsip negara hukum Indonesia adalah negara hukum pengurus
( Verzonginstaat ). 2 Dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut, pemerintah dituntut untuk melakukan berbagai macam fungsi dan tugas, yang pada umumnya terdiri  dari  tugas  mengatur  dan  tugas  mengurus,  yang  muaranya  adalah perwujudan kemaslahatan bagi setiap warga negara. Senadah dengan hal tersebut, Arief  Sidharta  menyatakan  negara  hukum  menjamin  kepastian  hukum  terwujud dalam  masyarakat  dan  prediktibilitasnya  sangat  tinggi.  Sehingga  dinamika kehidupan  bersama  dalam  masyarakat  bersifat  “ predictable ”  atau  dapat diramalkan. 3
Sebagai  wujud  legalitas  bertindak  dalam  penanganan  wabah  pandemi, lahirnya  Perpu  No  1  Tahun  2020,  sebelum  keluarnya  Perpu  No  1  Tahun  2020 yang  spesifik  mengatur  subtansi  keuangan  penanganan  pandemi,  Undang  – Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan  (UU  Karantina Kesehatan)  telah  memberikan  legalitas  bagi  pemerintah  dalam  mengambil langkah  yang  tepat  ditengah  penyebaran  virus  corona  demi  kemaslahatan masyarakat Indonesia.
Kebijakan  pemerintah  dalam  penanganan  Covid-19  dapat  dilihat  dari beberapa aspek, baik dari aspek sosial, budaya, politik, ekonomi dan tak terkecuali dari aspek hukum. cara pandang melalui hukum tentu tidak terlepas dari corak dan
1 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia , PS HTN FH UI dan Sinar Bakti, hlm. 153
2 Maria  Farida  Indrati  Soeprapto,  1998, Ilmu  Perundang-undangan  (Dasar-Dasar  dan Pembentukannya) , Jakarta, Kanisius, hlm. 1
3 Sidharta,  Arief  ,  2004,  “Kajian  Kefilsafatan  tentang  Negara  Hukum”,  dalam Jentera (Jurnal  Hukum), “Rule  of  Law”,  Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan  (PSHK),  edisi  3  Tahun  II, November, Jakarta hlm.124-125
warna  konsep  hukum  itu  sendiri,  corak  hukum  klasik  misalnya  memandang bahwa  tindakan  dan  kebijakan  negara  dalam  situasi  pandemi  memainkan  peran sebagai  negara  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  semata,  konsep  ini  sangat familiar dibenak kita denga sebutan negara jaga malam yang dikembangkang oleh seorang  pemikir  bernama  Immanuel  Kant.  Nampaknya  aktifitas  yang  bercirikan konsep  klasik  ini  terlihat  mulai  menampakan  diri  dari  tabir  persembunyiannya selama  ini.  Pemerintah  melalui  organ  negaranya  (Polisi  dan  TNI)  dijadikan  alat oleh negara untuk memutus aktifitas masyarakat pada saat pandemi, kebijakan dan tindakan tersebut menimbulkan tanya mengenai status negara kita saat ini.
Pada  tanggal  31  Maret  2020  pemerintah  (Presiden)  mengumumkan  status darurat  kesehatan 4 ,  kemudian  pada  tanggal  13  April  2020  ditetapkan  kembali status  penyebaran  Covid-19  sebagai  bencana  nasional 5 .  Kedua  penetapan  status diiatas,  sungguh  makin  membuat  kebingungan  masyarakat  karena  tidak memberikan  kepastian  hukum  akan  status  penyebaran  pandemi  di  Indonesia. Konsep  darurat  kesehatan  jauh  berbeda  dengan  konsep  Bencana  Nasional  serta keduanya  tunduk  pada  ketentuan  undang  -  undang  yang  berbeda.  Hal  ini memberikan kekacauan terhadap lembaga mana yang akan menjadi leading sektor dalam penanganan Covid-19.
Disamping  persoalan  dualisme  status  hukum  yang  ditetapkan  oleh pemerintah terhadap Covid-19 serta terdapat  disharmonisasi prodak hukum  yang berlaku,  hal  yang  patut  juga  menjadi  perhatian  ialah  mengenai  kekacauan  data penerima  bantuan  sosial  bagi  masyarakat  yang  terdampak  secara  langsung maupun  tidak  langsung  oleh  penyebaran  pandemi.    Kekacauan  data  terhadap penerimaan  bantuan  sosial  diakui  oleh  menteri  keuangan  republik  Indonesia,  Sri Mulyani Indrawati  yang  menyatakan  adanya  kemungkinan  tumpang  tindih  data dalam penyaluran bantuan sosial atau bansos selama masa pandemi virus Corona atau  Covid-19  karena  data  terpadu  Kementerian  Sosial  belum  dimutakhirkan dengan  kondisi  setelah  adanya   Covid-19.  Dengan  data  yang  tidak termuktahirkan  mengakibatkan  banyak  masyarakat  yang  tidak  mampu  justru tidak  mendapatkan  bantuan  dari  pemerintah.  Salah  satu  kasus  pertama  yang mencuat  ke  publik  ada  di  Bekasi.  Saat  itu,  publik  dihebohkan  dengan  kabar pemilik  dua  mobil  menerima  bansos.  Sementara  20  KK  yang  berhak  di  RT 04/RW  09  Kelurahan  Telukpucung,  Bekasi  Utara  justru  tak  mendapat  bantuan sama sekali . 6
Dari  kacamata  hukum  profetik  yang  berlandaskan  pada  tiga  pilar  utama yakni  humanisasi,  liberasi  dan  transendental,  suatu  kebijakan  hukum  haruslah memberikan  maslahah  bagi  setiap  warga  negara  terlebih  lagi  dalam  keadaan seperti  saat  ini.  Kebijakan  pemimpin  terhadap  rakyatnya  harus  berdasarkan  pada kemaslahatan  ( tasharraf  al  imam  'ala  raiyyah  manuuthun  bi  al  mashlahah ).  Hal ini  sejalan  pula  dengan  tujuan  berhukum  dalam  Islam,  yang  salah  satu  tujuan
4 https://republika.co.id/berita/q81xp0440/darurat-kesehatan-bukan-darurat-sipil-ini-pidato- presiden. Diakses 14 Juni 2020
5 https://setkab.go.id/presiden-tetapkan-bencana-nonalam-penyebaran-covid-19-sebagai- bencana-nasional. Diakses 14 Juni 2020
6 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200512093741-32-502340/semrawut-data- bansos-corona-saling-serang-pusat-daerah. Diakses tanggal 14 Juni 2020
berhukum  dalam  Islam  ( maqashid  al  syariat )  adalah hifz  al  nafs yaitu  setiap pelaksanaan  hukum  harus  memelihara  kelangsungan  hidup  manusia,  karena  itu tidak  dibenarkan  upaya-upaya  kehidupan  yang  berakibat  hilangnya  keberadaan manusia. 7
Keberlangsungan  hidup  masyarakat  di  bumi  pertiwi  merupakan kemaslahatan  serta  hukum  yang  tertinggi.  Dalam  pandangan  al-Gazali  maslahah memiliki lima prinsip dasar yakni memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan dan  harta  kekayaan.  Lima  prinsip  dasar  ( al-usul  al-khamsah )  oleh  al-Gazali ditempatkan  pada  posisi  kekuatan  maslahah  daruriyyat,  pemeliharaan  terhadap kelima  prinsip  tersebut  merupakan  level  terkuat  dan  tertinggi  dari  maslahah. Sebaliknya  kebijakan  atau  tindakan  yang  merusak  kelima  hal  tersbut  dinilai sebagai  mafsadah  (kerusakan  atau  akibat  buruk  bagi  kelompok) 8 .  Lebih  lanjut, pondasi  berfikir  hukum  profetik  dalam  melihat  fenomena  atau  fakta  emipirik sebuah  peristiwa,  keadaan  maupun  perbuatan  hukum  berbasis  pada  tidak  konsep dasar  yakni  humanisasi,  liberasi  dan  transendensi 9 .  Ketiga  pilar  tersebut  berjalan dan tampil secara berurutan, humanisasi merupakan landasan ontologis, kemudian liberasi  adalah  landasan  epistemologis,  dan  transendensi  sebagai  landasan aksiologis.  Oleh  karena  transendensi  dipandang  sebagai  nilai  yang  dituju,  maka keberadaan  manusia  dan  kehidupan  mereka  diabdikan  kepada  tujuan-tujuan transendensi itu. 10
Inti  dari  humanisasi  yang  berada  pada  landasan  ontologis  ialah memanusiakan  manusia,  dalam  pandangan  hukum  profetik  setiap  kebijakan  dan tindakan  yang  diambil  oleh  pemimpin  sebagai  wakil  tuhan  (konsep  kedaulatan Tuhan)  harus  memanusiakan  manusia.  Kemudian  liberasi  yang  berada  pada landasan  epistemologis  yang  memiliki  makna  kesetaraan  setiap  warga  negara dalam  pengambilan  kebijakan  dan  tindakan  pemerintahan  yang  oleh  paham positivisme  disebut  sebagai  kesamaan  kedudukan  didepan  hukum  dan pemerintahan.  Yang  terakhir  ialah  sesuai  nilai  yang  ideal  yang  dituju,  artinya kebijakan dan tindakan pemerintah harus didasarkan akan nilai – nilai ketuhanan. Kaitannya  dengan  kebijakan  dan  tindakan  yang  diambil  oleh  pemerintah dalam  penanganan  pendemi  Covid-19,  menjadi  pertanyaan  yang  sangat  menarik untuk dibahas lebih lanjut, sudahkan kebijakan yang diambil telah memanusiakan manusia  (prespektif  humanisasi),  sudahkah  bernilai  kepastian,  keadilan  dan kemanfaatan  (prespektif  liberasi)  dan  sudahkah  didasarkan  atas  nilai  –  nilai ketuhanan  sebagai  nilai  yang  dituju  (prespektif  transenden).  Berangkat prolemtaika  yang  tergambarkan  diatas,  maka  penulis  merumuskan  masalah: Pertama, Apakah  pemenuhan  kebutuhan  dasar  bagai  masyarakat  telah berlandaskan  prinsip  humanisasi?. Kedua, Apakah  landasan  hukum  penanganan
7 Supriyadi  dan  Ivan  Yudharta,  ”Maslahah  Dibalik  Penundaan  Pilkada:  Pemikiran  yang dilandaskan  pada  kajian  Hukum  Profetik”, Mercusuar ,  31  Maret  2020.  Lihat  Juga  Supriyadi, “Maslahah dibalik Penundaan Pilkada”, Kareba Sulteng. 4 April 2020.
8 Ibid.
9 Kuntowijoyo,  1998, Paradigma  Islam:  Interpretasi  untuk  Aksi,  Cet.VIII, AE.  Priyono (ed),    Bandung:  Mizan,  hlm.  289.  Lihat  juga  :  Absori et  al,  Pemikiran  Hukum  Profetik  Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan, Yogyakarta ; Ruas Media, 2018, hlm. 25.
10
Shidarta, https://business-law.binus.ac.id/2019/05/02/
antara_humanisasi_liberasi_transendensi/. Diakses pada tanggal 1 Mei 2020
Covid-19  telah  berlandaskan  prinsip  Liberasi?. Ketiga, Apakah  kebijakan penaganan Covid-19 telah sejalan dengan prinsip Transenden?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  atau  juga  dikenal dengan  penelitian  doktrinal.  Dalam  penelitian  ini  juga  digunakan  beberapa pendekatan,  di  antaranya  pendekatan  perundang-undangan (statuta  approach), pendekatan  konseptual (conseptual  approach), dan  pendekatan  kasus  ( case statutory) 11 . Pendekatan  perundang-undangan  dilakukan  dengan  menelaah peraturan  perundang-undangan    yang  mengatur  tentang  penanganan  covid-19. Pendekatan konseptual yang digunakan ialah pendekatan hukum profetik dengan berbasis  pada  pilar  humanisasi,  liberasi  dan  transenden.    Sedangkan  pendekatan kasus dilakukan untuk fenomena kebijakan penanganan covid-19. Sumber Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Paradigma  hukum  Profetik:  Nilai  Humanisme,  Liberasi  dan Transendental
Bagi penstudi hukum di Indonesia, konsep hukum profetik mungkin masih sangat  asing  menjadi  bahan  diskusi  terlebih  sebagai  rujukan  dalam  penulisan karya  ilmiah  (Tesis  bahkan  disertasi).  Konsep  hukum  profetik  lahir  pada  era- postmoderenisasi dan cukup terbilang baru dalam perkembangannya di Indonesia.
Konsep  berfikir  ini  awalnya  dikembangkan  di  Universitas  Islam  Indonesia  dan Universitas  Muhammadiyah  Surakarta.  sejak  kelahiranya  sampai  dengan  saat  ini perkembangan  paradigma  hukum  profetik  menunjukan  tren  yang  cukup  positif, telah  banyak  penstudi  hukum  yang  melihat  fenomena  empirikal  dengan menggunakan  sudut  pandang  kajian  hukum  profetik.  Sebagai  ilmu  pengetahuan yang didasarkan atas nubuwwah kenabian menjadi faktor utama pemirikan hukum ini berkembang begitu pesat dan diterima dalam pergaulan ilmu hukum nasional. Seperti  kita  ketahui  bersama,  corak  berhukum  kita  di  Indonesia  sangat dipengaruhi  oleh  paham  positivisme,  yang  mendudukan  hukum  positif  sebagai panglima  utama  dalam  menyelesaikan  prolematika  sosial.  Namun,  jika  kita melihat  kelahiran  faham  positivisme  hukum  secara  keras  memisahkan  anasir- anasir  non  hukum  (moral)  masuk  dalam  bagian  hukum  itu  sendiri.  Padangan  ini bisa kita melihat dari pikiran yang dikembangkan oleh hans kelsen dengan konsep pure of law ,  yang mana  hukum didudukkan terpisah dari anasir moral sekalipun . Dalam perkembangannya cara membentuk hukum dalam konteks Indonesia tidak menutup diri  terhadap masuknya anasir moral  dalam hukum,  konsep moral  yang masuk dalam tubuh hukum positif tersebut masih berada jauh dari keadilan yang berdimensi humanisasi dalam kerang pikir hukum profetik.
Paradigma  profetik  atau  juga  sering  disebut  dengan  istilah  Ilmu  Sosial profetik  merupakan  proses  pengilmuan  ayat-ayat  al-Quran.  Paradigma prophetisme menggambarkan sebuah proses integrasi keilmuan (religious science
11 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum : Edisi Revisi. Jakarta : Kencana, hlm. 133
dan  non  religious  science)  yang  sejatinya  telah  ada  dalam  perkembangan keilmuan  Islam.  Oleh  karena  itu,  paradigma  profetik  dapat  dijadikan  alternatif paradigma  baru  di  dalam  era  pos-modern,  yang  memiliki  kareateristik dedifferensiasi.  Lahirnya  Ilmu  Sosial  Profetik,  terinspirasi  dari  dua  tokoh  besar, yaitu  Muhammad  Iqbal  dan  Roger  Garaudy,  seorang  filosof  dari  Prancis.  Kunto Wijoyo  memaknai  transendental  dengan  mendasarkan  keimanan  kepada  Allah dengan  mengenalkan  ilmu  profetik  berupa  humanisasi  ( ta’muruna  bil  ma;ruf ), liberasi ( tanhauna anil munkar ) dan transendensi ( tu’minuna billah ).
Padadasarnya, Ilmu Hukum Profetik berawal dari Ilmu Sosial Profetik yang digagas  oleh  Kuntowijoyo.  Ilmu  Sosial  Profetik  bermaksud  tidak  sekedar mengubah demi perubahan, namun mengubah berdasarkan suatu cita cita profetik. Cita-cita  ini  terkandung dalam Qs Ali  Imran  :  104, kemudian diderivasi menjadi humanisasi,  liberasi  dan  transendensi,  yang  menjadi  unsur  dari  Ilmu  Sosial Profetik itu sendiri. 12
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata  “profetik” mengandung arti sebagai kata sifat berkenaan dengan kenabian atau ramalan. Kata “ramalan”  di  dalam  terminologi  ilmu  hukum,  tampaknya  mendekati  kata preskripsi,  yaitu  semacam  resep  dokter  untuk  mengatasi  suatu  penyakit. 13 Pemaknaaan  profetik  berawal  dari  bahasa  inggris prophet (nabi)  sedangkan prophetic bermakna  (kenabian).  Yaitu  sifat  nabi  yang  mempunyai  ciri  sebagai manusia  yang  ideal  secara  spiritual-individual,  tetapi  juga  menjadi  pelopor perubahan,  membimbing  masyarakat  ke  arah  perbaikan  dan  melakukan perjuangan tanpa henti melawan penindasan. 14
Hukum  profetik  merupakan  hukum  yang  beresensi  nilai  Ilahiyah  yang dibawa oleh para nabi. Dengan demikian, paradigma hukum profetik  tidak lepas dari  risalah  kenabian  yang  memberikan  pedoman  hukum  kehidupan,  pencarian kebenaran hakiki dan prinsip-prinsip keadilan. 15 Hukum profetik sebagai hukum yang bersifat kenabian secara ontologis berada dalam ranah Tauhid yang dibawa oleh para nabi yang kebenarannya telah teruji dalam perjalanan sejarah perubahan sosial  dan  perkembangan  hukum.    Secara  aksiologis  hukum  profetik  beresensi nilai  kebenaran  hakiki  yang  berbeda  dengan  hukum  atheis  dan  sekuler.  Dalam perspektif  epistemologis,  pencarian  kebenaran  yang  dilakukan  oleh  hukum profetik  tidak  lepas  dari  dimensi  aqidah,  keimanan  dan  rokhaniah.  Sehingga berbeda  dengan  hukum  sekuler  dan  atheis  yang  mengandalkan  kepada  potensi akal semata. 16
Hukum  profetik  merupakan  hukum  yang  bersukma  keadilan  serta melindungi martabat kemanusiaan dengan berdimensi transendental dan memiliki tali  sumbu  nilai  dengan  kebenaran  hakiki  dan  terkait  dengan  struktur  rokhanih masyarakat  beradab.  Sebagai  konstitusi  kehidupan  umat  manusia    yang
12 Absori dkk, 2015, Paradigma Hukum Profetik; kritik terhadap asumsi asumsi dasar Ilmu Hukum Non-Sistematik , Jogja: Genta Publishing, hlm 288.
13 Shidarta . Op.Cit . 14 Nur Hanafi , “Konseptualisasi Profetik”, Jurnal al Hikmah, 5(1), 1-8, hlm. 2
15 Artidjo Alkostar, “ Peluang dan Tantangan Hukum Profetik Bagi Pengembangan Hukum Nasional Di Era Digita l”, Makalah tidak dipublikasikan, tanpa tahun, hlm 1.
16 Ibid .
substansinya bersumber nilai Ilahiyah, hukum profetik diperuntukkan bagi bangsa manusia yang memberikan tranformasi nilai kebajikan.
“ Kamu  adalah  umat  terbaik  yang  dilahirkan  untuk  manusia,  menyuruh kepada  yang  makruf,  dan  mencegah  dari  yang  mungkar,  dan  beriman kepada Allah ” (QS. Ali-Imran: 110).
Kutipan ayat di atas merupakan pemantik lahirnya landasan trilogi profetik yaitu  humanisasi,  liberasi,  dan  transendensi. 17 Ilmu  hukum  profetik  sengaja dihadirkan dan disajikan serta diwacanakan sebagai menu sajian tentang gagasan keilmuan di tengah-tengah jagat para pecinta ilmu, khususnya ilmu hukum di era postmodern  ini.  Ini  dimaksud  sebagai  upaya  pencarian  dan  penemuan  kebenaran nilai-nilai  hukum  ( humanisasi/amar ma’ruf ), pembebasan ( liberasi/nahi munkar ) dari  cara  berhukum  yang  materialis-sekula,  jauh  dari  nilai-nilai ketuhanan ( transendensi )  yang  terjadi  di  zaman  modern,  yang  terbukti  telah  merendahkan peradapan manusia ( dehumanisasi ).
Sebenarnya  konsep  berfikir  yang  bermatra  profetik  ini  telah  ada  dalam sejarah ketetanegaraan Indonesia. Jika mencoba sedikit kembali pada sejarah itu, disana  akan  diitemukan  semangat  yang  berdimensi  paradigma  profetik  dalam pembahasan  yang  kemudian  melahirkan  Pancasila  dan  UUD  Tahun  1945 (sebelum  amandemen).  Tanpa  mencoba  bermaksud  untuk  mengulang  dan menjelaskan  kembali  terkait  perubahan  frasa  sila  pertama  dalam  Pancasila  yang tadinya  bernafas  sangat  “islami”  berubah  menjadi  nafas  “ketuhanan”  sudah menunjukan  ciri  objektivikasi  transendental  dan  empirikal  dalam  prespektif profetik. frasa awal rumusan pancasila bermakna transendental yakni sesuatu yang ingin  dicapai  yang  berada  tingkat  nilai  ideal,  akan  tetapi  untuk  mencapai  nilai transendental  juga  harus  berjalan  seirama  dengan  nilai  liberasi  dan  humanisasi (fakta  empirikal).  Olehnya  itu,  konsep  frasa  pertama  berubah  dalam  rumusan pancasilan  ialah  sebagai  wujud  objektivikasi  yang  seirama  dari  tiga  pilar  dalam hukum profetik.
Dalam  pembentukan  norma  Hukum,  Objektivikasi  tetap  menganggap wahyu  sebagai  sumber  hukum.  Namun  dia  harus  disepakati  terdahulu  menjadi sumber hukum negara, yaitu hukum positif. Dengan demikian, syariat islam tidak langsung  menjadi  hukum  negara,  namun  terlebih  dahulu  melalui  proses objektivikasi. 18 Kunto  kemudian  menderivasikan  kelima  Sila  menjadi, pertama Pluralisme  Postif, kedua, kebebasan  yang  beradab, ketiga, demokrasi  budaya, keempat, negara  objektif  ,  dan kelima¸ nasionalisme  sosiologis.  Dari  Pluralisme Positif, kebebasan yang beradab, dan demokrasi  budaya lahirlah keadilan hukum yang  bersifat  intersubjektif.  Hukum  dirumuskan  dan  berlaku  kepada  masing masing kelompok. 19
17 Bobby  Briando,  Agung  Sulistyo  Purnomo,  2019,  “ Etika  Profetik  Bagi  Pengelola Keuangan Negara, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 10, Nomor 2, Agustus, hlm. 342
18 Kuntowijoyo, 1997 ,  Identitas Politik Umat Islam , Bandung: Mizan, hlm 69.
19 Ibid, hlm. 319.

## 2. Pemenuhan  Kebutuhan  Dasar  Bagi  Masyarakat:  Telah  Prespektif Humanisasi
Pada  subbab  sebelumnya  kita  telah  diantar  untuk  mengenali  konsep paradigma  hukum  profetik  dan  dinamika  kebijakan  penanganan  covid-19    yang dilakukan  oleh  Pemerintah.  Dalam  subbag  ini  akn  dielaborasi  sudut  pandang hukum  profetik  dalam  melihat  kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  terhadap penanganan  covid-19.  Sebagaiman  telah  diuraikan  diatas  bahwa  dasar  pikiran hukukm  profetik  berada  pada  tiga  dasar  utama  yanki  humanisasi,  liberasi  dan transendensi.    Ketiga  dasar  tersebut  atau  beberapa  pakar  hukum  profetik  juga menyebutnya sebagai pilar hukum profetik dijadikan alat untuk menilai kebijakan penanganan virus corona.
Dasar  utama  yakni  humanisasi,  humanisasi  bermakna  memanusiakan manusia. Manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah (tuhan yang maha esa)  pada  prinsipnya  memiliki  nilai  ideal  dan    nilai  empirikal,  nilai  ideal  yang berada pada diri manusia bersemayam dalam hati  dan pikirannya, tindakan yang dilakukan  yang  didasari  atas  hati  dan  pikiran  selalu  berujung  pada  keadilan  dan kemaslahatan  bagi  setiap  makhluk  hidup  termasuk  manusia.    Sedangkan  nilai empirikal berada dan bersemayam pada nafsu manusia, berbeda dengan tindakan yang  didasarkan  atas  nilai  ideal,  tindakan  yang  didasarkan  atas  nilai  empirikal (nafsu)  kerapkali  menghadirkan  ketidakadilan  dan  mafsadah  (kerusakan)  bagi mahkluk  termasuk  juga  manusia  itu  sendiri. 20 Dalam  konteks  kenegaraan (Indonesia)  catatan  dan  penegasan  nilai  hukum  profetik  yang  memerintahkan setiap manusia dalam rumah bernama Indonesia untuk saling memanusiakan satu dengan  lainnya  ialah  termaktub  dalam  sila  ke  2  Pancasila  “Kemanusiaan  Yang Adil  dan  Beradab”.  Sepirit  dan  pesan  nilai  yang  terkandung  dalam  sila  ke  2 Pancasila  merupakan  spirit  yang  bernafaskan  pilar  humanisasi,  sepirit  tersebut mejadi  pedoman  untuk  dijawentahkan  dalam  bentuk  kongkret  (hukum  positif) untuk memanusiakan manusia.
Sebagaiamana  telah  diurai  pada  subbab  sebelumnya  (tanpa  maksud  untuk mengulang)  kehadiran  beberapa  kebijakan    baik  dari  apek  himbauan  maupun hukum nampaknya tidak sejalan dengan konsep humanisasi. Ketidaksejalanan itu tentu  kita  bisa  lihat  dan  analisis  dari  fakta  –  fakta  kongret  yang  ada  dipergaulan interaksi  hukum  masyarakat  (untuk  menganti  kata  pergaulan  sosial).  Misalnya kebijakan  pemberlakuan social  distancing , physical  distancing dan  saat  ini banyak  yang  bermohon  unutk  PSBB,  pemberlakukan  kebijakan  ini  pada prinsipnya  sangat  baik  untuk  memutus  matarantai  penyebaran  covid-19  namun menjadi tidak humanisasi karena tidak diikuti dengan kebijakan untuk penyediaan sumber hidup dan penghidupan masyarakat selama masa pelaksaanaan kebijakan. Tentu kita telah sama – sama mengetahui atau bahkan ada sebagian dari kita yang merasakan  langsung  dampak  terhadap  terbatasnya  ruang  gerak  didalam  mencari sumber hidup dan penghidupan.
Dalam  ketentuan  Pasal  8  UU  Karantina  Kesehatan  menyebutkan  “ Setiap Orang  mempunyai  hak  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  dasar  sesuai
20 Mohammad  Rusfi,  2014,  ” Validitas  Maslahat  Al-Mursalah  Sebagai  Sumber  Hukum”. AL-‘ADALAH Vol. XII, No. 1 Juni, hlm. 65.
kebutuhan  medis,  kebutuhan  pangan,  dan  kebutuhan  kehidupan  sehari-hari lainnya  selama  Karantina” . Kemudian  sejalan  dengan  ketentuan  Pasal  8  UU Karantina Kesehatan, didalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) Perpu No 21 Tahun 2020 tentang  PSBB  menegaskan  “ Pembatasan  kegiatan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  huruf  c  dilakukan  dengan  memperhatikan  pemenuhan  kebutuhan  dasar penduduk ”. Lebih lanjut  penjelasan Pasal  4 ayat (3) menjelaskan yang dimaksud dengan  “kebutuhan  dasar  penduduk”  meliputi  kebutuhan  pelayanan  kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya. Kedua ketentuan Pasal tersebut meskipun diatur dalam dua prodak hukum yang berbeda akan tetapi memiliki  substansi  pengaturan  dan  spirit  yang  sama  yakni  mengamanatkan pemerintah  wajib  menyediakan  kebutuhan  dasar  bagi  masyarakat  ditengah pemberlakukan kebijakan penanganan Covid-19.
Bantuan  terhadap  kebutuhan  dasar  bagi  masyarakat  dari  pemerintah ditengah  wabah  covid-19  seperti  saat  sekarang  ini  dapat  menjadi  penyambung hidup  jutaan  orang  yang  terkena  dampak  penyebaran  virus  corona.  Sayangnya, fakta  empirik  menunjukan  keadaan  yang  jauh  berbeda  dari  desain  norma  yang disebutkan  diatas,      pengelolaan  data  yang  buruk  selama  bertahun-tahun membuat  program  jaring  pengaman  sosial  yang  diluncurkan  Presiden  Joko Widodo  compang-camping  di  lapangan.  Centang-perenangnya  kebijakan pemerintah  tentang  bantuan  sosial  bagi  korban  bencana  kesehatan  ini  mungkin paling  tecermin  dari  gugatan  Bupati  Bolaang  Mongondow  Timur  Sehan  Salim Landjar.  Video  Sehan  yang  meradang  karena  tumpang-tindihnya  penyaluran bantuan  akibat  pandemi  Covid-19  itu  viral  di  media  sosial  pekan  lalu.  Dalam video  itu,  Sehan  mengumpat  kanan-kiri  karena  ada  keputusan  menteri  yang mempersulit  upayanya  menyalurkan  bantuan  untuk  warganya  yang  paling membutuhkan. 21 Tidak  hanya  di  Bolaang  Mongondow  Timur,  Sulawesi  Utara, cerita  suram  tentang  kekacauan  penyaluran  bantuan  juga  terjadi  di  banyak tempat  di  Indonesia.  Di  Pekanbaru,  Riau,  kepala  rukun  warga  ramai-ramai menolak  bantuan  karena  data  warga  yang  mereka  usulkan  dipangkas  tanpa alasan  jelas.  Sebaliknya,  di  Bogor,  Jawa  Barat  menginginkan  bantuan  secara tunai.  Beragam  insiden  itu  bermuara  pada  kacaunya  sistem  pendataan  warga yang  jatuh  miskin  akibat  wabah  corona.  Kebijakan  pemerintah  selain memanusiakan manusia (dimensi humanisasi) juga wajib  membebaskan manusia dari  dominasi  struktural,  yang  membuat  manusia  terjerat  dalam  pemerasan  dan kemiskinan.
Kebijakan  penanganan  Covid-19  selain  memperhatikan  aspek  humanisasi, juga  harus  mendudukan  orang  pada  keadaan  yang  sama  tanpa  adanya diskriminasi, terlebih lagi bagi masyarakat yang terdampak secara langsug akibat adanya penyebaran virus corona.  Menurut Hart, bahwa salah satu central element dalam membicarakan keadilan adalah adagium ” treat like cases alike and different cases  differently ” 22 Hart  mengemukakan  alasan  yang  mendasari  kenapa memperlakukan  ”setiap  kedaan  yang  sama  diperlakukan  serupa  dan
21 https://kolom.tempo.co/read/1338378/kisruh-bantuan-covid-19/fullview=ok.  Diakses tanggal 7 Mei 2020.
22 H.  LA.  Hart.  1972. The  Concept  of  Law ,  Clarendon  Press,  Oxford  University  Press, Oxford, hlm. 159.
memperlakukannya  berbeda  jika  memang  memiliki  sebabs  ebab  yang  berbeda pula” tersebut sebagai berikut:
” This  is  so  because  any  set  of  human  beings  will  resemble  each  other  in some  respects  and  differ  from  each  other  in  others  and,  until  it  is established what resemblance and differences are relevant. ”. 23
Pemenuhan atas kebutuhan dasar bagi  masyarakat  menjadi  tanggungjawab Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah,  hal  ini  sejalan  dengan  ketentuan  Pasal  6 Undang  -  Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan  (UU No 6 Tahun 2018). Dalam ketentuan pasal tersebut ditegaskan “ Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  bertanggung  jawab terhadap ketersediaan  sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan”.
Sebagaimana  telah  diuraikan  pada  subbab  sebelumnya  bahwa  saat  kita tengah  berada  dalam  situasi  darurat  kesehatan  sebagaimana  yang  telah diumumkan  oleh  presiden  sehingga  pemberlakuka    kebijakan  dalam  penanganan covid-19  mengacu  pada  ketentuan  didalam  UU  No  8  Tahun  2018.  Jika  kita membaca secara komprehensif subtansi uu tersebut juga diamanatkan dalam masa kekarantinaan  kesehatan  setiap  orang  mempunyai  hak  memperoleh  perlakuan yang sama, hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 7 UU No 6 Tahun 2018. Spirit  UU  No  6  Tahun  2018  sebenarnya  telah  mengandung  konsep humanisasi  dalam  penormaanya  akan  tetapi  spirit  tersebut  untuk  dikatakan berhasil  atau  sesuai  dengan  tujuanya  haruslah  diuji  dengan  fakta  empirik.  Fakta empiriklah yang akan membuktikan bahwa norma tersebut berjalan sesuai dengan tujuannya atau tidak. Dari fakta yang ada tergambar bahwa penanganan covid-19 dilakukan  dalam  berbagai  aspek  mulai  dari  aspek  ekonomi,  sosial,  hukum  dan beberapa  aspek  lainnya  yang  bersentuhan  langsung  dengan  masyarakat.  Saat  ini kebijakan  pemerintah  yang  sangat  bersentuhan  langsung  dengan  masyarakat mengenai  pembagian  sembako,  bantuan  langsung  tunai  (BLT),  keringanan pembayaran  kredit  sampai  dengan  subsidi  listrik.  Penanganan  yang  diserahkan kepada  masing  -  masing  daerah  membuat  kebijakan  menjadi  beragam  dan  tidak seragam, daerah yang memiliki pendapatan daerah tinggi tentu akan memberikan bantuan  yang  cukup  maksimal  sebaliknya  daerah  yang  pendapat  daerahnya terbilang cukup atau bahkan sedikit tentu akan mengalami sedikit kesulitan dalam memberikan  bantuan  kepada  masyarakat.    Saat  ini  pemerintah  telah  melakukan banyak hal dalam penanganan Covid-19, namun kebijakan yang diambil jika tidak tepat  pada  sasaran  dan  merata  tentu  akan  menimbulkan  diskriminasi  bagi masyarakat.
Pemberian bantuan yang tumpang tindih akibat data yang tidak akurat juga merupakan  problematika  yang  mendasar,  simak  saja  penyampaian  menteri keuangan  Sri  Mulyani Indrawati  yang  menyatakan  adanya  kemungkinan tumpang  tindih  data  dalam  penyaluran  bantuan  sosial  atau bansos selama  masa pandemi virus  Corona  atau  Covid-19  karena  data  terpadu  Kementerian  Sosial belum  dimutakhirkan  dengan  kondisi  setelah  adanya Covid-19.  Sehingga,
23 Ibid .
penerima  bantuan  belum  mencerminkan  kondisi  terakhir.  Berdasarkan  data terpadu kesejahteraan sosial, Sri Mulyani mengatakan penerima PKH mencapai 10  juta  orang,  Kartu  Sembako  20  juta  KPM,  stimulus  listrik  450  VA  24  juta rumah tangga, stimulus listrik 900 VA 7,2 juta rumah tangga, BLT dana desa 11 juta KPM, kartu prakerja 5,6 juta KPM. 24
Tumpang  tindih  bantuan  yang  diberikan  pemerintah  akan  mengakibatkan adanya  warga  masyarakat  yang  tidak  mendapatkan  bantuan  sama  sekali  dan  ada masyarakat yang telah mendapatkan bantuan lebih dari sekali. Tentu hal ini akan sangat  merugikan  masyarakat  karena  ada  perlakuan  yang  tidak  adil  dalam pendistribusian bantuan pemerintah. Kebijakan pemerintah haruslah berbasis pada kebaikan  yang  menurutnya  baik  baginya  juga  harus  diberlakukan  bagi  yang  lain begitupun demikian kebijakan yang dipandang tidak pantas diberlakukan baginya juga  tidak  boleh  dilakukan  terhadap  orang  lain.    Pemerintah  sebagai  pemegang otoritas  kebijakan  dalam  penanganan  Covid-19  ideal  dapat  mengukur  kadar kemaslahatan suatu kebijakan ketika diberlakukan kepada masyarakat.
Pada prinsipnya sumber pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak secara langsung penyebaran pandemi virus corona terbagi menjadi tiga sumber  yang  terdiri  dari  sumber  bantuan  sosial  nasional  yang  dipelopori  oleh Pemerintah Pusat, bantuan sosial daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  serta  sumber  bantuan  sosial  dari  dana  desa  yang diserahkan  oleh  Pemerintah  Desa.  Bantuan  sosial  Pemerintah  Pusat  meliputi  : bantuan  sosial  tunai  (BST),  pembebasan  biaya  listrik,  kartu  prakerja,  program keluarga harapan, dan kartu sembako.
Data  penerima  bantuan  sosial  yang  masih  tumpang  tindih  serta  pemberian bantuan  yang  dilakukan  secara  bersamaan  dari  tiga  sumber  yang  berbeda (Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  dan  Pemerintah  Desa)  membuat  proses penyaluran  bantuan  kepada  masyarakat  menjadi  tidak  tepat  sasaran  dan  efisien. Sehingga banyak penerima bantuan yang mendapatkan bantuan lebih dari sumber yang  berbeda  namun  terdapat  pula  penerima  bantuan  yang  sama  sekali  tidak mendapatkan  bantuan  dari  tiga  sumber  yang  ada.  Olehnya  itu,  proses  pemberian bantuan baiknya dilakukan secara bertahap dimulai dari pemerintah Pusat sampai kepada  Pemerintah  Desa.  Proses  pembagian  bantuan  sosial  atau  pemenuhan  hak dasar  warga  masyarakat  yang  dilakukan  secara  bertahap  tergambar  sebagaimana ragaan dibawah ini :
Waktu Sumber bantuan Sasaran Bulan Pertama – Bulan Kedua Pemerintah Pusat Warga Masyarakat Se Indonesia berdasarkan data Kemensos Bulan Ketiga – Bulan Ke empat Pemerintah Daerah Provinsi Warga Masyarakat Se Provinsi berdasarkan data Dinsos Provinsi Bulan kelima – Bulan Ke enam Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Warga Masyarakat Se Kabupaten/Kota
24 https://bisnis.tempo.co/read/1340277/tumpang-tindih-data-bansos-sri-mulyani-lebih-baik- daripada. Diakses tanggal 10 Mei 2020
berdasarkan data Dinsos Kabupaten/Kota Bulan ketujuh – Bulan Kedelapan Pemerintah Desa Warga Masyarakat Desa berdasakan data di Kantor Desa
Ragaan  diatas  mengambarkan  proses  pembagian  bantuan  kebutuhan  dasar masyarakat menjadi tidak tumpang tindih karena dilakukan secara bertahap mulai dari  pusat  sampai  tingkat  desa.  proses  pembagian  bantuan  dengan  menggukan skema secara bertahap dari sumber yang berbeda juga dapat memberikan jaminan kepastian  kepada  masyarakat  bahwa  dalam  rentang  waktu  yang  terbilang  cukup, pemerintah  dapat  menyediakan  bantuan  secara  bertahap  bagi  keberlangsungan hidup  dan  kehidupan  masyarakat  ditengah  penyebaran  Covid-19.    Dengan kebijakan  yang  dilakukan  secara  bertahap  sebagaimana  ragaan  diatas  akan mendatangkan  kemaslahatan  bagi  setiap  warga  negara.  Maslahah  dapat  juga dikatakan  sebagai  suatu  tindakan  atau  pelaksanaan  suatu  urusan  yang menghasilkan  kebaikan  atau  sesuatu  untuk  kebaikan. 25 Tindakan  yang mengedepankan maslahah bagi setiap masyarakat merupakan ciri dari nilai – nilai jabariyah  yang  menitiktekankan  pada  iktiar  setiap  pemangku  kebijakan  untuk memberikan kebijakan yang baik kepada setiap warga negara.
Sebagaimana yang telah dipahami bahwa konsep berfikir humanisasi yakni untuk  merealisasikan  kemaslahatan  manusia,  yaitu  untuk  meraih  kemanfaatan, sekaligus untuk menolak timbulnya kemudaratan, juga untuk melepaskan diri dari beraneka  ragam  kesulitan.  Kebijakan  pemenuhan  kebutuhan  dasar  bagi  setiap warga  masyarakat  agar  bernilai  baik  serta  memberikan  nilai  kemanusiaan,  maka sistem  pendataan  bagi  setiap  warga  yang  berhak  mendapatkan  bantuan  sosial harus  dilakukan  secara  mutahir  oleh  kementrian  sosial.  Kemudian  proses penyaluran  bantuan  sosial  idealnya  dilakukan  secara  bertahap  dari  pusat  sampai ketingkat  desa.   kembali pada konsep dasar humanisasi  yang dimaknai  dimaknai sebagai  proses  memanusiakan  manusia,  menghormati  dan  mengangkat  derajat manusian  sebagaimana  difitrahkan  oleh  sang  pencipta.  Maka  standar  –  stadar pemberian  bantuan  sosial  harus  memiliki  nilai  –  nilai  yang  mengangkat  fitrah manusia.

## 3. Landasan Hukum Kebijakan Penanganan Covid-19: Telaah Perspektif Liberasi
Tanggal  2  maret  2020  menjadi  tanggal  yang  bersejarah  bagi  Indonesia, pada  saat  itu  menjadi  hari  pertama  penanda  Indonesia  juga  menjadi  salah  satu negara yang masuk dalam jajaran tersebar virus corona. Tanggal itu juga menjadi titik awal perumusan kebijakan pemerintah dalam penanganan covid-19. Terlepas dari isu – isu yang menyatakan bahwa jauh sebelum tanggal tersebut negara kita telah  mengalami  penyebaran  virus  corona  namun  satu  hal  yang  pasti  ialah  kini kita tengah berperang melawan pandemik yang menjadi musuh bersama dihamoir seluruh  belahan  dunia.  Melawan  musuh  yang  terlihat  mungkin  jauh  lebih  muda
25 Muhammad  Khalid  Mas’ud, 1995, Filsafat  Hukum Islam  dan  Perubahan  Sosial ,  Alih Bahasa: Yudian W. Asmin, Surabaya: al Ikhlas, hlm. 153.
dibanding  dengan  musuh  yang  tak  nampak  oleh  indera  penglihat,  pun  demikian adanya merumuskan kebijakan melawan musuh yang tak nampak juga harus lebih matang dan komprehensif.
Seiring perjalananya pemerintah telah melakukan beberapa kebijkan dalam penanganan  penyebaran  covid-19,  varian  kebijakan  tersebut  dimaksudkan  untuk menekan  angka  penyebaran  virus  di  Indonesia.    Dilihat  dari  aspek  bentuk Kebijakan  yang  diambil  pemerintah  dapat  dibagi  atas  dua  bentuk  yakni  berupa instrumen  himbauan  dan  pembentukan  hukum.    Himbauan  sebagai  langkah pertama  yang  ditempuh  pemerintah  sejak  virus  corona  mulai  masuk  wilayah Indonesia,  kebijakan  berupa  himbauan  ini  berbagai  macam  diantaranya  ialah himbauan  untuk  melakukan  pembatasan  jarak  ( social  distancing) , pembatasan fisik ( physical  distancing) hingga  himbauan  yang  menyangkut  penundaan pembayaran  dan  penagihan  kredit  bagi  masyarakat  menengah  kebawah.    Varian kebijakan  berupa  himbauan  yang  dipilih  pemerintah  nampaknya  tidak  berjalan seirama  dengan  kehendak  pemerintah,  hal  tersebut  terkonfirmasi  dengan  masih banyaknya  aktifitas  masyarakat  yang  jauh  dari  kata  pembatasan  jarak  ataupun pembatasan  fisik.  Himbauan  tersebut  kembali  terkonfirmasi  tidak  efektif  takkala banyak  badan  hukum  baik  perbankan  maupun  non  perbankan  yang  juga  tidak melakukan penundaan kredit masyarakat.  Meskipun data terbaru perbankan telah melakukan  kebijakan  penundaan  kredit  namun  tidak  untuk  semua  debitur melainkan hanya bagi debitur yang terdampak langsung virus corona. 26
Kembali  pada  himbauan  pembatasan  jarak  ( social  distancing) maupun pembatasan fisik ( physical distancing) yang terbilang masih belum efektif dalam penerapannya.  Dilihat  dari  prespektif  teori  legal  sistem  yang  dipopulerkan  oleh seorang  pakar  ilmu  hukum  bernama  Lawrence  M.  Friedman  ketidakefektifan himbauan  tersebut  dapat  menyangkut  3  (tiga)  hal  yakni  struktur  hukum  ( legal structure ),  substansi/materi  hukum  ( legal  substance ),  dan  budaya  hukum  ( legal culture ) 27 .  Pandangan  Friedman  diatas  memiliki  kemiripan  dengan  Kees  Schuit, menurutnya  sistem  hukum  terdiri  dari  tiga  unsur  yang  memiliki  kemandirian tertentu  yang  saling  berkaitan  yakni  unsur  idiil,  unsur  oprasional  dan  unsur aktual 28 .  Kemudian  dari  prespektif  hukum  positif,  kedudukan  himbauan  berada pada titik yang paling rendah kekuatan hukumnya. Himbauan belum berada pada level  perintah  yang  memuat  sanksi  hukum  dalam  susbtansinya  sebagaimana kekuatan norma hukum yang berbentuk undang – undang atau sejenisnya.
Kemudian  dari  aspek  kebijakan  dalam  bentuk  hukum,  pemerintah  telah mengeluarkan Perpu No 1 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020  tentang  Penetapan  Bencana  Nonalam  Penyebaran  Corona  Virus  Disease
26 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200417131608-78-494505/keringanan- cicilan-kredit-cuma-untuk-debitur-terdampak-corona. Diakses tanggal 3 Mei 2020
27 Achmad  Ali  ,  2005, Keterpurukan  Hukum  di  Indonesia  Penyebab  dan  Solusinya , Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 1.
28 J.J.H. Bruggink, 1996, Refleksi Tentang Hukum, terjemahan B. Arief Sidharta, Bandung :  Citra  Aditya  Bakti,  hlm.  162.  Lihat  Juga  :  Shidarta,  2013, Hukum  Penalaran  dan  Penalaran Hukum, Yogyakarta  :  Genta  Publishing,  hlm.  144.  Lihat  juga  :  Rocky  Marbun,  2014 ,  “Grand Design  Polik  Hukum  Pidana  dan  Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia  Berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945”, Padjadjaran  Jurnal  Ilmu  Hukum, Volume 1 - No 3 -, hlm. 561.
2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional (Kepres No 12 Tahun 2020). Perpu No 1  Tahun  2020  secara  subtansi  mengatur  berkaitan  dengan  kebijakan  keuangan negara dalam penanganan covid-19. Perpu yang terdiri dari 5 (lima) bab tersebut dijadikan  sebagai  legalitas  bagi  pemerintah  dalam  mengatur  pengelolaan keuangan negara pada masa pandemi berlangsung. Kehadiran Perpu No 1 Tahun 2020 laksana kapal yang akan berlayar menuju samudera, layar belum terkembang dengan  baik  ombakpun  telah  datang  menghampiri  untuk  menguji  eksistensi pelayaran.  Tak  lama  setelah  kehadiran  Perpu  No  1  Tahun  2020  gelombang pengujian ( yudicial  review ) ke  Mahkamah Konstitusi (MK) datang silih  berganti mulai dari masyarakat sampai dengan organisai masyarakat (Ormas).
Gelombang  pengujian  terhadap  Perpu  No  1  Tahun  2020  dilakukan  karena dipandang  terdapat  pasal  yang  berpotensi  merugikan  hak  konstitusional  warga negara,  kemudian  disamping  itupula  membuka  ruang  adanya  kekebalan  hukum bagi  pejabat  dalam  penanganan  pandemi  Covid-19.  Hal  tersebut  tampak  pada rumusan  Pasal  27  ayat  (2)  yang  mengatur  “ Anggota  KSSK,  Sekretaris  KSSK, anggota  sekretariat  KSSK,  dan  pejabat  atau  pegawai  Kementerian  Keuangan, Bank  Indonesia,  Otoritas  Jasa  Keuangan,  serta  Lembaga  Penjamin  Simpanan, dan  pejabat  lainnya,  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana  jika  dalam  melaksanakan  tugas  didasarkan  pada  iktikad  baik  dan sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Rumusan  pasal  ini  menjadi salah  satu  sorotan  oleh  kalangan  masyarakat  dalam  pengujian  di  Mahkamah Konstitusi, sebab dinilai tidak mengambarkan nilai keadilan bagi masyarakat.
Idealnya  pembentukan  hukum  harus  tunduk  pada  asas  –  asas  dalam pembentukannya  sehingga  membuat  hukum  dapat  berjalan  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat.  Pembentukan  aturan  hukum  yang  baik  menurut Lon Luvois  Fuller setidaknya  memenuhi  8  (delapan)  asas  yang  dinamakan principles of legality , yaitu:
1. A failler to achieve rules at all, so that every issue must be decided on an ad hoc basis.
2. A failure to publicize, or at least to make available to the affected party, the rules he is expected to observe.
3. The  abuse  of  retroactive  legislation,  which  not  only  can  not  itself  guide action, but under cuts the integrity of rules prospective in effect, since it puts them under the threat of retrospective change.
4. A failure to make rules understandable.
5. The enactment of contradictory rules.
6. Rules that require conduct beyond the powers of the affected party.
7. Introducing    such  frequent  changes  in  the  rules  that  the  subject  cannot orient his action by them.
8. A  failure  of  congruence  between  the  rules  as  announced  and  their  actual administration. 29
Suatu  aturan  hukum  yang  baik  apabila  memenuhi  delapan  kriteria,  yaitu berlaku  secara  umum,  diumumkan,  tidak  berlaku  surut,  disusun  dalam  rumusan yang  dapat  dimengerti,  tidak  saling  bertentangan,  dapat  dilakukan  secara  wajar, tidak mudah berubah,  ada kesesuaian  antara aturan dan pelaksanaannya.  Melihat kebijakan hukum  yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penanganan covid-19 dapat  disebut  belum  memenuhi  kriteria  asas  sebagaimana  disebutkan  diatas, akbiat  dari  pembentukan  hukum  yang  tidak  sejalan  dengan  asas  pembentukan hukum  atau  tidak  memiliki  nilai  keadilan  sebagai  nilai  yang  dituju  pastilah  akan menimbulkan  problematika  dalam  penerapannya.  Persamaan  kedudukan dihadapan  hukum  ( equality  before  the  law) sebagai  prinsip  negara  hukum haruslah  dijunjung  tinggi  serta  mengandung  makna  tidak  ada  yang  memiliki kekebalan  hukum  dalam  setiap  pengambilan  kebijakan  terlebih  lagi  dalam keadaan  darurat  kesehatan.  Asas  persamaan  dihadapan  hukum  merupakan  asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. 30 Asas equality before the law bergerak dalam payung hukum yang  berlaku  umum  (general)  dan  tunggal.  Ketunggalan  hukum  itu  menjadi  satu wajah utuh di antara dimensi sosial serta fenomena yang terjadi dimasyarakat. 31
Sejalan  dengan  pilar  kedua  dalam  hukum  profetik,  spirit  liberasi  dalam konteks  hukum  memiliki  makna,  bahwa  setiap  kebijakan  yang  dikeluarkan  tidak dalam kerangka membatasi kebebasan manusia, melainkan usaha untuk menjamin keberlangsungan eksistensial manusia. Liberasi juga dapat difahami sebagai spirit hukum  dalam  menjamin  agar  setiap  orang  terhindar  dari  potensi  kesewenang- wenangan  pihak  lain  yang  berpotensi  menciderai  eksistensinya.  Dalam  konteks perlindungan hukum bagi rakyat, maka suatu hukum yang bermoral adalah hukum yang  mampu  menjamin  keberadaannya  dari  kesewenang-wenangan  penguasa. Untuk  itu  maka  dalam  konteks  berhukum  ditetapkan  satu  kerangka  prosedural yang  mampu  menjembatani  terbentuknya  hukum  yang  bersandar  pada  nilai-nilai agama. spirit liberasi adalah spirit pembebasan, yakni membebaskan manusia dari belenggu  dan  hegemoni  manusia  lainnya.  Liberasi  adalah  upaya  untuk menetralisir segala bentuk tindak laku yang dehumanistik atau anti-kemanusiaan. Jadi  liberasi  dapat  dipahami  sebagai  tindakan  yang  tidak  mendiskriminasi  setiap manusia  atau  dengan  kata  lain  mendudukan  setiap  manusia  seseuai  dengan fitrahnya.  Konsep  ini  oleh  hukum  positif  disebut  pula  sebagai  aturan  yang mendudukan setiap orang sama dimata hukum.
Landasan  hukum  yang  digunakan  oleh  pemerintah  dalam  pengelolaan keuangan negara dalam  stabilitas untuk  penanganan pandemi Covid-19 memiliki peluang  yang  sangat  besar  untuk  terjadinya  tindakan  penyalagunaan  wewenang, hal  tersebut  memungkinkan  terjadi  karena  adanya  perlindungan  hukum  (tidak dapat  dituntut  baik  pidana  maupun  perdata)  bagi  pemerintah  apabila  terjadi kesalahan dalam bertindak.
30 Julita  Melissa  Walukow,  2013,  ” Perwujudan  Prinsip  Equality  Before  The  Law  Bagi Narapidana  Di  Dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  Di  Indonesia”,  Lex  et  Societatis , Vol.I/No.1/Jan-Mrt, hlm. 164
31 ibid
4. Menakar Dimensi Nilai Transendental dalam Kebijakan Covid-19
Setiap  kebijakan  dalam  penanganan  Covid-19  baik  yang  berdimensi humanisasi maupun liberasi berakhir pada satu titik yang sama yakni transendensi. Transendensi  merupakan  pilar  ketiga  dan  yang  utama  dalam  konsep  berfikir profetik, semua kebijakan didasarkan dan ditujuhkan untuk menjalankan perintah sang pencipta. Keberadaan transendensi merupakan dasar dari etos kebijakan yang humanis  ( amar  ma’ruf )  dan  liberatif  ( nahi  mungkar )  dimana  titik  orientasinya ialah  terjaganya  martabat  manusia,  terjaminnya  kesejahteraan  masyarakat  dan terbangunya  tatanan  hukum  yang  beradab. Transendensi  adalah  definisi  teoritis dari Yu’minuna billah yang diterjemahkan secara  operasional menjadi  membawa manusia menuju Tuhannya. Para penganjur ilmu-ilmu Profetik menekankan posisi penting  transendensi  setelah  humanisme  dan  liberasi.  Transendensi  hendak menjadikan  nilai-nilai  transendental  (keimanan)  sebagai  bagian  penting  dari proses membangun peradaban. 32
Transendensi  adalah  upaya  mengarahkan  tujuan  hidup  manusia  agar  bisa hidup  secara  bermakna.  Nilai-nilai  transendental  ini  adalah  nilai-nilai  ketuhanan sebagaimana  diajarkan  di  dalam  Islam.  Nilai-nilai  ketuhanan  ini  yang mengarahkan  manusia  untuk  menemukan  nilai-nilai  luhur  kemanusiaan;  atau dengan perkataan lain mengajak manusia menjalankan nilai-nilai kemanusiaan itu menuju ke nilai-nilai ketuhanan . 33
Nilai  transenden  menjadi  dasar  setiap  kebijakan  yang  diambil  oleh pemerintah  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan  terlebih  lagi  pada  masa penyebaran  virus  corona  seperti  saat  ini.  Nilai  transenden  pada  prinsipnya  telah ada dalam butir Pancasila dan telah terjabaran dalam pembukaan maupun batang tubuh UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena telah ia telah terjabarkan dan menjadi roh  didalam  menjalankan  pemerintahan  maka  setiap  kebijakan  pemerintah  wajib untuk sejalan dengan spirit nilai nilai transenden.
Kebijakan  Pemenuhan  kebutuhan  dasar  serta  landasan  hukum  yang digunakan  bagi  masyarakat  ditengah  pandemi  idealnya  menarik  nilai  –  nilai transendental.  Pemerintah  merupakan  penjawentahan  dari  nilai  spiritual  yang kemudian dijabarkan dalam bentuk tindakan.  Layak sifat nabi yang pada konteks saat  itu  memiliki  funsi  sebagai  kepala  pemerintahan  sekaligus  pemimpin mempunyai ciri sebagai manusia yang ideal secara spiritual-individual, tetapi juga menjadi  pelopor  perubahan,  membimbing  masyarakat  ke  arah  perbaikan  dan melakukan perjuangan tanpa henti melawan penindasan. 34
Sebagai  iktibar  dalam  sejarah,  Nabi  Ibrahim  melawan  Raja  Namrud,  Nabi Musa  melawan  Fir’aun,  Nabi  Muhammad  yang  membimbing  kaum  miskin  dan budak  belia  melawan  setiap  penindasan  dan  ketidakadilan,  mempunyai  tujuan untuk menuju kearah pembebasan. 35 Menurut Ali Syari’ati dalam Hilmy para nabi
32 Irwanto,  2014,  “ Pendekatan  Ilmu  Sosial  Profetik  Dalam  Memahami  Makna  Ayat-Ayat Al-Qur’an ”, LITERASI, Volume. V, No. 1 Juni, hlm. 6.
33 Shidarta. Loc.Cit.
34 Muhammad  Basyam  Rusydi  Az-Zain,  2007, Sekolah  Para  Nabi  1    2 ,  Yogyakarta: Pustaka Marwa, tanpa halaman.
35 Nur Hanafi. Loc. Cit. hlm. 3.
tidak hanya mengajarkan dzikir dan do’a tetapi mereka juga datang dengan suatu ideologi pembebasan. 36
Konteks  saat  ini  pemerintah  secara  unsur  merupakan  pemimpin  sekaligus juga  pelopor  perubahan  bagi  masyarakat  kea  rah  yang  lebih  baik  melalui kebijakan  yang  diambil,  terlebeih  lagi  kebijakan  tersebut  dilakukan  pada  masa Covid-19,  namun  melihat  gambaran  yang  telah  diuaraikan  pada  subbab sebelumnya  nampak  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  baik  dari  sisi landasan  hukum  maupun  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  masih  sangat  jauh dari nilai transendental.

## KESIMPULAN
Penyebaran  virus  corona  (Covid-19)  di  Indonesia  terus  bertambah diberbagai  daerah  sehingga  membuat  segala  lini  aktifitas  masyarakat  merasakan dampak  secara  langsung.  Kebutuhan  dasar  masyarakat  menjadi  hal  yang  sangat terdampak  dengan  adanya  penyebaran  virus  ini,  berbagai  kebijakan  telah dilakukan  oleh  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  untuk  mengatasi  kebutuhan masyarakat yang secara lansgung maupun tidak langsung terdampak virus corona. Dari  kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  sampai  dengan  saat  ini  penulis menyimpulkan beberapa hal  diantaranya : Pertama, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (bantuan sosial) masih belum tepat sasaran dikarenakan data penerima bantuan  yang  tidak  akurat. Kedua, proses  penyaluran  bantuan  untuk  pemenuhan kebutuhan  dasar  masyarakat  terjadi  tumpang  tindih  dikrenakan  penyaluran bantuan  tidak  dilakukan  bertahap  yang  dimulai  dari  Pemerintah  Pusat  sampai kepada  Pemerintah  Desa,  melainkan  dilakukan  secara  bersamaan  sehingga  tidak terjadi  efisiensi  dan  pemenuhan  kebutuahn  secara  bertahap. Ketiga, landasan hukum  dalam  pengelolaan  keuangan  penanganan  pandemi  Covid-19  berpeluang terjadi  penyalagunaan  wewenang  karena  terdapat  perlindungan  hukum  berupa tidak dapat  dituntut baik secara perdata maupun  pidana apabila terjadi kesalahan dalam penggunaan anggran dimasa pandemi.

## SARAN
Kebijakan  penanganan  Covid-19  akan  dapat  menyentuh  nilai  humanisai, liberasi  dan  transendental    jika  kebijakan  tersebut  memberikan  nilah  maslahah kepada  setiap  warga  masyarakat  yang  terdampak  secara  langsung  maupun  tidak terhadap penyebaran Covid-19. Beranjak dari tebaran pemikiran serta kesimpulan yang  tergambar  diatas,  maka  penulis  merekomendasikan  beberapa  hal  yakni, pendataan  peneriman  bantuan  sosial  harus  dilakukan  secara  akuran  dan  mutahir, proses  penyaluran  bantuan  terhadap  kebutuhan  masyarakat  idealnya  dilakukan secara bertahan dari Pemerintah Pusat sampai kepada Pemerintah Desa, landasan hukum  pengelolaan  keungan  penaganan  Covid-19  harus  dilakukan  perubahan untuk  menghilangkan  ketentuan  kekebalan  hukum  dalam  pengaturanya  demi mewujudkan prinsip keadilan dan kesamaan dihadapan hukum.
36 Ali Shari’ati, 1996, Humanisme: Antara Islam dan Mazhab Barat, terj. Husein Anis al- Habshi , Bandung: Pustaka Indah, hlm. 119.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Absori  dkk,  2015, Paradigma  Hukum  Profetik;  kritik  terhadap  asumsi  asumsi dasar Ilmu Hukum Non-Sistematik , Jogja: Genta Publishing. Absori et al, 2018, Pemikiran Hukum Profetik Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan, Yogyakarta ; Ruas Media. Ali, Achmad, 2005, Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya , Bogor: Ghalia Indonesia.
Basyam  Rusydi  Az-Zain,  Muhammad,  2007, Sekolah  Para  Nabi  1    2 , Yogyakarta: Pustaka Marwa.
Bruggink,  J.J.H,  1996, Refleksi  Tentang  Hukum, terjemahan  B.  Arief  Sidharta, Bandung : Citra Aditya Bakti.
Fuller, Lon Luvois, 1975, The Morality of Law , Yale University Press. Hart,  H.  LA,  1972.The  Concept  of  Law,  Clarendon  Press,  Oxford  University Press, Oxford
Kuntowijoyo, 1997 ,  Identitas Politik Umat Islam , Bandung: Mizan.
--------------,  1998, Paradigma  Islam:  Interpretasi  untuk  Aksi,  Cet.VIII, AE. Priyono (ed),  Bandung: Mizan,
Marzuki,  Peter  Mahmud,  2005, Penelitian  Hukum  :  Edisi  Revisi. Jakarta  : Kencana.
Shari’ati , Ali, 1996, Humanisme: Antara  Islam  dan Mazhab Barat,  terj. Husein Anis al- Habshi , Bandung: Pustaka Indah Shidarta,  2013, Hukum  Penalaran  dan  Penalaran  Hukum, Yogyakarta  :  Genta Publishing.
B. Jurnal/Makalah/Koran
Briando, Bobby, Sulistyo Purnomo, Agung, 2019, “ Etika Profetik Bagi Pengelola Keuangan  Negara, Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma,  Volume  10,  Nomor 2, Agustus.
Hanafi, Nur, “ Konseptualisasi Profetik”, Jurnal al Hikmah, 5(1), 1-8. Irwanto, 2014, “Pendekatan Ilmu Sosial Profetik Dalam Memahami Makna Ayat- Ayat Al-Qur’an”, LITERASI, Volume. V, No. 1 Juni Marbun,  Rocky,  2014, “ Grand  Design  Polik  Hukum  Pidana  dan  Sistem  Hukum Pidana  Indonesia  Berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  1945 ”, Padjadjaran  Jurnal  Ilmu  Hukum, Volume 1 - No 3.
Melissa  Walukow,  Julita,  2013,  ”Perwujudan  Prinsip  Equality  Before  The  Law Bagi  Narapidana  Di  Dalam  Lembaga Pemasyarakatan  Di  Indonesia ”, Lex  et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt.
Rusfi,  Mohammad,  2014,  ”Validitas  Maslahat  Al-Mursalah  Sebagai  Sumber Hukum ”. AL-‘ADALAH Vol. XII, No. 1 Juni,
Alkostar, Artidjo,  “Peluang dan Tantangan Hukum  Profetik Bagi Pengembangan Hukum  Nasional  Di  Era  Digital”,  Makalah  tidak  dipublikasikan,  tanpa tahun.
Supriyadi dan Ivan Yudharta, ”Maslahah Dibalik Penundaan Pilkada : Pemikiran yang dilandaskan pada kajian Hukum Profetik”, Mercusuar, 31 Maret 2020 Supriyadi, “Maslahah dibalik Penundaan Pilkada”, Kareba Sulteng. 4 April 2020

## C. Internet
Shidarta,  “hukum  profetik:  antara  humanisasi,  liberasi,  dan  transenden”, https://busineslaw.binus.ac.id/2019/05/02/antara_humanisasi_liberasi_trans endensi/. Diakses pada tanggal 1 Mei 2020.
CNN  Indonesia,  “  keringanan  cicilan  debitur  terdampak  corona” https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200417131608-78
494505/keringanan-cicilan-kredit-cuma-untuk-debitur-terdampak-corona. Diakses tanggal 3 Mei 2020.
Tempo,  “Kisruh Bantuan Covid19 ”, https://kolom.tempo.co/read/1338378/kisruh- bantuan-covid-19/fullview=ok. Diakses tanggal 7 Mei 2020. Koran Tempo, ”Tumpang Tindih Data Bansos ” https://bisnis.tempo.co/read/1340277/tumpang-tindih-data-bansos-sri- mulyani-lebih-baik-daripada. Diakses tanggal 10 Mei 2020.

## D. Peraturan Perundang-Undangan
Undang  -  Undang  Nomor  6  Tahun  2018  Tentang  Kekarantinaan  Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan  Keuangan  Negara  Dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  Untuk Penanganan  Pandemi  Corona  Wrus  D/Sease  2019  (Covtd-  19)  Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional  Dan/Atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan.  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor  87.  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 6485.