## Vol. 2, Nomor 1,  Juni 2017

## Jurnal ABDIMAS Unmer Malang

## PENYULUHAN HUKUM PERDATA DAN PIDANA BAGI APARAT KELURAHAN CEMPAKA BARU KEMAYORAN JAKARTA PUSAT
Derta Rahmanto 1) , Endang Purwaningsih 2) , Evie Rachmawati Nur Ariyanti 3) 1,2,3) Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta e-Mail : e.purwaningsih@yarsi.ac.id

## Abstract
Promoting legal awareness to signify the importance of understanding the positive laws in Indonesia can be done through sustainable counselling programs. The poor legal awareness might result from the lack of legal- awareness raising programs, the lack of public access to legal-related issues, and the less-supporting local culture. In attempts to better promote legal awareness, sustainable programs should start top-down, meaning the programs are first addressed to sub-district officers so that they can set good examples to their people. The  curriculum  should  first  highlight  the  overview  of  Indonesia’s  legal  system,  followed  by  civil  law  and criminal  law  issues.  These  are  fundamental  for  sub-district  officers  in  Cempaka  Baru  Kemayoran  Jakarta Pusat.  These  legal-awareness  raising  programscame  in  the  form  of  lectures  and  trainings.  To  see  the effectiveness, a pre-test and post-test were given to the participants. The conclusion suggests that—in attempts to  better  promote  legal  awarenessand  knowledge  for  Cempaka  Baru  sub-district  officers—periodical counselling  on  civil  and  criminal  laws  is  essential.  The  curriculum  should  also  include  such  topics  as preventive and repressive measures in law enforcement.
Keywords : counselling, civil law, criminal law, sub-district officer

## 1. PENDAHULUAN
Upaya  peningkatan  kesadaran  hukum  dapat dilakukan  dengan  penyuluhan  hukum  secara berkesinambungan sehingga menyadarkan masyarakat  akan  pentingnya  pemahaman  terhadap hukum yang berlaku (hukum positif) pada tata hukum Indonesia.  Rendahnya  kesadaran  hukum  dapat disebabkan  oleh  kurangnya  sosialisasi  hukum, kurangnya  akses  masyarakat  tentang  informasi hukum dan budaya masyarakat itu sendiri. Untuk itu diperlukan upaya untuk membuka wawasan pengetahuan  hukum  masyarakat    agar  lebih memahami  akan  hukumnya  sendiri,  upaya  hukum yang  dapat  dilakukan  apabila  terjadi  sengketa, maupun untuk tujuan peningkatan kesadaran hukum agar masyarakat makin taat hukum dan melek hukum. Pada  hakikatnya  upaya  ini  dilakukan  dengan memberi  bekal  materi  pengetahuan  hukum  tentang sistem  hukum,  kemudian  dilanjutkan  pada  hukum perdata dan hukum pidana, yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat, utamanya aparat sebagai struktural pelayan masyarakat.
Pada umumnya aparat Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan  Kemayoran  belum  memahami  secara benar tentang Hukum Perdata maupun Hukum Pidana dan bagaimana beracara melalui hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Para aparat  belum pernah mendapatkan  penyuluhan  atau  pelatihan  tentang
hukum  Perdata  dan  hukum  Pidana  serta  hukum Acara.Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  rumusan masalahnya adalah Bagaimana melakukan penyuluhan  hukum  khususnya  hukum  perdata  dan hukum pidana agar para  aparat Kelurahan Cempaka Baru  Kecamatan  Kemayoran  meningkat  kesadaran hukumnya.

## 2. METODE KEGIATAN
Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode-metode berikut:
1. Metode ceramah
Metode  ini  digunakan  untuk  menyampaikan materi  penyuluhan  yang  bersifat  kognitif  seperti sistem,  azas,    serta  langkah-langkah  dalam peradilan perdata dan pidana. Pelaksanaan metode ini  digunakan  waktu  sebanyak  40%  untuk ceramah  atau  penyampaian  materi,  sedangkan sisanya  60%  digunakan  untuk  diskusi  dan  tanya jawab.
2. Metode  Pelatihan
Dalam  metode  ini,  kegiatan  utama  yang dilaksanakan adalah pembimbingan dan pelatihan  bagi  para  peserta  untuk  membuat pengaduan ataupun gugatan. Kegiatan ini antara lain berupa pembimbingan dan pelatihan tentang penulisan hukum, meskipun pada tingkat awal.

## Vol. 2, Nomor 1,  Juni 2017

## Jurnal ABDIMAS Unmer Malang
Setelah mengetahui pokok permasalahan aparat kelurahan  yang  selama  ini  belum  pernah  menerima penyuluhan  sejenis,    dalam  rangka  membantu  para aparat  agar  dapat  menguasai  materi  hukum  positif Indonesia  khususnya  tentang  Hukum  Perdata  dan Pidana,    penting  sekali  dilaksanakan    kegiatan penyuluhan ini. Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan 1x dengan peserta 138 RT yang diwakili oleh 72 orang.
Pada  awalnya    dilakukan pre  test untuk mengungkap  pengetahuan  para  aparat  secara brainstorming kemudian  dilakukan  pembekalan materi dengan cara sosialisasi dan pelatihan, dengan metode  ceramah  dan  latihan.  Dengan  pendekatan yang  bersifat  partisipastif,  peserta  diharapkan  dapat secara maksimal memahami dan turut mempraktekkan  langsung  apa  yang  telah  diperoleh melalui penyuluhan dan pelatihan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil Pretest yang  telah  dilakukan kepada  aparat  kelurahan  Cempaka  Baru  sebelum pelaksanaan  penyuluhan  hukum  perdata  dan  pidana dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1 Analisis Deskriptif Pretest No 1 s.d. 6

## Sumber: data hasil pengabdian kepada masyarakat tahun 2017
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata skor jawaban peserta penyuluhan untuk butir no  1  hanya  2,8  artinya  mereka  hanya  menjawab cukup  memahami  perbedaan  antara  hukum  perdata dan pidana.
Begitu  juga  butir  soal  no  2  tentang  tahapan dalam  litigasi  baik  secara  perdata  maupun  pidana, rata-rata  skor  jawaba  peserta  sebelum  dilakukan penyuluhan hanya 2,3, artinya para peserta mayoritas menjawab tidak paham.
Pada butir nomor 3 tentang pembuktian dan alat bukti,  rata-rata  jawaban  peserta  hanya  2,8  atau dibulatkan  menjadi  3,  artinya  mayoritas  peserta sebelum  dilakukan  penyuluhan  cukup  memahami tentang konsep pembuktian dan alat bukti.
Butir nomor 4 berkaitan tentang istilah gugatan, penggugat,  dan  tergugat,  berdasarkan  data  di  atas,
mayoritas  peserta  menjawab  2,9  atau  dibulatkan menjadi  3,  yang  berarti  mayoritas  peserta  sebelum dilakukan penyuluhan menjawab cukup paham.
Pada  butir  nomor  5  yang  membahas  tentang istilah penyidikan, tersangka, terdakwa dan terpidana, rata-rata  peserta  penyuluhan  menjawab  2,9  atau dibulatkan menjadi 3, yang berarti, mayoritas peserta sebelum  dilakukan  penyuluhan  menjawab  cukup memahami  istilah  penyidikan,  tersangka,  terdakwa dan terpidana
Terakhir  butir  nomor  6  yang  menanyakan tentang  subyek  atau  pihak  yang  menjadi  penegak hukum,  mayoritas  peserta  sebelum  dilakukan penyuluhan  menjawab  3,  yang  berarti  mayoritas peseta  baru  dalam  posisi  cukup  paham  dengan berbagai istilah tersebut.

## Deskripsi data Posttest
Setelah dilakukan penyuluhan, dengan menggunakan  berbagai  metode  penyuluhan  yang meliputi metode ceramah interaktif, tanya jawab dua arah,  dan  penyelesaian  kasus  hukum,  pemahaman para  peserta  penyuluhan  dalam  hal  ini  aparat kelurahan  Cempaka  Baru  semakin  meningkat. Peningkatakan pemahaman mereka dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2 Analisis Deskriptif Posttest No 1 s.d. 6

## Sumber: data hasil pengabdian kepada masyarakat tahun 2017
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  skor  yang diperoleh  oleh  para  peserta  pengabdian  kepada masyarakat  yaitu  para  aparat  kelurahan  Cempaka Baru  sudah  meningkat  dengan  rata-rata  antara  3-4 (cukup paham hingga paham).
Pada  butir  nomor  1  hanya  rata  rata  sebelum penyuluhan  2,8  dan  sesudah  penyuluhan  meningkat menjadi  4,6  atau  dibulatkan  menjadi  6,  artinya mereka mayoritas sudah sangat memahami perbedaan antara hukum perdata dan pidana.
Pada butir soal nomor 2 tentang tahapan dalam litigasi baik secara perdata maupun pidana, rata-rata skor jawabna peserta sebelum dilakukan penyuluhan hanya  2,3  dan  sesudah  penyuluhan  meningkat

## Vol. 2, Nomor 1,  Juni 2017

## Jurnal ABDIMAS Unmer Malang
menjadi 4,2, artinya para peserta mayoritas menjawab paham  tentang  litigasi  baik  acara  perdata  maupun acara pidana.
Pada  butir  nomor  3  yang  menanyakan  tentang pembuktian dan alat bukti, rata-rata jawaban peserta sebelum  penyuluhan  hanya  2,8  atau  dibulatkan menjadi  3,  tetapi  setelah  penyuluhan  meningkat menjadi    4,6  atau  dibulatkan  menjadi  5,  artinya mayoritas  peserta  sesudah  dilakukan  penyuluhan sangat  memahami  tentang  konsep  pembuktian  dan alat bukti.
Butir  nomor  4  yang  membahas  tentang  istilah gugatan,  penggugat,  dan  tergugat,  berdasarkan sebelum  penyuluhan,  mayoritas  peserta  menjawab 2,9  atau  dibulatkan  menjadi  3,  dan  setelah penyuluhan,  mayoritas  peserta  menjawab  4,6  atau dibulatkan  5,  yang  berarti  mayoritas  peserta  setelah dilakukan  penyuluhan  menjawab  sangat  paham tentang istilah gugatan, penggugat, dan tergugat.
Pada  butir  nomor  5  yang  membahas  tentang istilah penyidikan, tersangka, terdakwa dan terpidana, rata-rata  peserta  sebelum  mengikuti  penyuluhan menjawab 2,9 atau dibulatkan menjadi 3, dan setelah mengikuti penyuluhan rata-rata peserta menjawab 4,7 atau  dibulatkan  menjadi  5,  yang  berarti  mayoritas peserta  sesudah  dilakukan  penyuluhan  menjawab sangat  memahami  istilah  penyidikan,  tersangka, terdakwa dan terpidana
Pada  butir  nomor  6  yang  menanyakan  tentang subyek  atau  pihak  yang  menjadi  penegak  hukum, mayoritas  peserta  sebelum  dilakukan  penyuluhan menjawab  3,  dan  sesudah  mengikuti  penyuluhan menjawab 4,7 atau dibulatkan menjadi 5, yang berarti mayoritas  peserta  setelah  mengikuti  penyuluhan sangat  paham  dengan  subyek  atau  pihak  yang menjadi penegak hukum.
Perbandingan antara pretest dan postest
Perbandingan  rata-rata  mean  antara  pretest dan posttest dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3 rata-rata skor butir No 1 s.d.7 antara pretest dan Posttest
Sumber: Data hasil pengabdian Januari 2017
Tabel di atas, apabila digambarkan dalam bentuk diagram garis tampak sebagai berikut.
Diagram 1 : Perbandingan rata-rata skor butir No 1 s.d. 7 antara pre dan posttest
Data di atas menunjukkan bahwa:
1. Butir no 1 tetang perbedaan hukum perdata dan pidana terjadi peningkatan hampir dua digit, dari rata-rata skor 2,8 (3pembulatan) dalam arti cukup paham menjadi rata-rata skor 4,6 (5 pembulatan) dalam arti sangat paham.
2. Butir  no  2  tentang  litigasi  baik  secara  perdata maupun pidana juga terjadi peningkatan dari rata- rata skor 2,3 (tidak paham) menjadi rata-rata skor 4,2 (paham).
3. Butir No 3 tentang pembuktian dan alat bukti juga terjadi peningkatan dari rata-rata skor 2,8 (cukup paham) menjadi rata-rata skor 4,6 (sangat paham)
4. Butir  No  4  tentang  istilah  gugatan,  penggugat, dan  tergugat  juga  terjadi  peningkatan  dari  rata- rata  skor  2,9  (cukup  paham)  menjadi  rata-rata skor 4,7 (sangat paham)
5. Butir No 5 tentang istilah penyidikan, tersangka, terdakwa, dan terpidana juga terjadi peningkatan dari  rata-rata  skor  2,9  (cukup  paham)  menjadi rata-rata skor 4,7 (sangat paham)
6. Butir  No  6  tentang  siapa  saja  yang  menjadi subyek penegak hukum juga terjadi peningkatan dari rata-rata skor 3 (cukup paham) menjadi rata- rata skor 3,7 (Sangat paham)
Adapun perbandingan skor total hasil pretest dan posttest dapat dilihat dari tabel berikut.

## Vol. 2, Nomor 1,  Juni 2017

## Jurnal ABDIMAS Unmer Malang
Tabel 4 Analisis Deskriptif Skor total Pre dan posttest

## Sumber: Data hasil pengabdian Januari 2017
Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata skor total pretest hanya 15 dari skor total 30, sementara itu setelah  pemberian  penyuluhan  rata-rata  skor  total mereka  meningkat  menjadi  16,9  dari  skor  total  30. Dengan  demikian,  terjadi  peningkatan  pemahaman yang berarti antara  sebelum dan sesudah penyuluhan hukum  perdata  dan  pidana.  Dengan  kata  lain, pemahaman aparat kelurahan Cempaka Baru tentang hukum  perdata  dan  pidana  telah  mengalami peningkatan  secara  signifikan.  Dengan  kata  lain, penyuluhan  hukum  pidana  dan  perdata  terhadap aparat  kelurahan  Cempaka  Baru  memberikan manfaat yang berarti.

## RINCIAN

## Pemahaman Perbedaan Hukum Perdata dan Pidana
Pemahaman  aparat  kelurahan  Cempaka  Baru mengenai  perbedaan  antara  hukum  perdata  dan pidana  pada  saat  sebelum  dan  sesudah  penyuluhan dapat dilihat pada tabel berikut.
Sumber: data hasil pengabdian kepada masyarakat tahun 2017
Pada  saat  sebelum  penyuluhan,  jumlah  peserta yang menjawab sangat tidak paham sebanyak 2 orang
(2,8%),  menjawab  tidak  paham  sebanyak  24  orang (33,3%), menjawab cukup paham sebanyak 11 orang (15,3%),  dan  menjawab  paham  dan  sangat  paham sebanyak 13 orang (18,1%).
Tabel 6 Analisis Deskriptif No_1_posttest
Sumber: data hasil pengabdian kepada masyarakat tahun 2017
Pada  saat  sesudah  penyuluhan,  jumlah  peserta yang  menjawab  sangat  tidak  paham  dan  menjawab tidak  paham  sudah  tidak  ada,  menjawab  paham sebanyak 2 orang (2,8%), menjawab paham sebanyak 24  orang  (33,3%),  dan  menjawab  sangat  paham sebanyak 46 orang (63,9%).
Rata-rata  skor  jawaban  baik  sebelum  maupun sesudah  penyuluhan  dapat  digambarkan  dalam bentuk diagram sebagai berikut.

## Diagram 2 Perbandingan rata-rata skor butir No 1
Berdasarkan  diagram  di  atas  dapat  diketahui bahwa  sebelum  penyuluhan,  jumlah  peserta  yang sangat tidak paham sebanyak 2 orang, sementara itu setelah  penyuluhan  menjadi  tidak  ada  seorang  pun yang  menjawab  sangat  tidak  paham.  Sebelum penyuluhan,  jumlah  peserta  yang  menjawab  tidak paham  sebanyak  24  orang,  setelah  penyuluhan menjadi tidak ada seorang pun yang menjawab tidak paham.  Sebelum  penyuluhan,  jumlah  peserta  yang menjawab  cukup  paham  sebanyak  33  orang  dan setelah  penyuluhan  menurun  menjadi  2  orang. Sebelum penyuluhan, jumlah peserta yang menjawab paham  hanya  11  orang,  tetapi  setelah  penyuluhan meningkat  menjadi  24  orang.  Sebelum  penyuluhan, jumlah peserta yang menjawab sangat paham hanya 2 orang dan setelah penyuluhan meningkat menjadi 46

## Vol. 2, Nomor 1,  Juni 2017

## Jurnal ABDIMAS Unmer Malang
orang.  Dengan  demikian,  pemberian  penyuluhan tentang perbedaan antara hukum perdata dan pidana memberikan  manfaat  yang  berarti  bagi  aparat kelurahan Cempaka Baru.

## Pemahaman tahapan dalam Ligitasi baik Secara Perdata maupun Pidana
Tabel 7 Analisis Deskriptif No_2_pretest
Sumber: data hasil pengabdian kepada masyarakat tahun 2017
Pada  saat  sebelum  penyuluhan,  jumlah  peserta yang menjawab sangat tidak paham sebanyak 7 orang (9,7%),  menjawab  tidak  paham  sebanyak  40  orang (55,6%), menjawab cukup paham sebanyak 20 orang (27,8%), menjawab paham sebanyak 3 orang (4,2%), dan  menjawab  sangat  paham  sebanyak  2  orang (2,8%).
Tabel 8 Analisis Deskriptif No_2_posttest
Sumber: data hasil pengabdian kepada masyarakat tahun 2017
Pada  saat  sesudah  penyuluhan,  jumlah  peserta yang  menjawab  sangat  tidak  paham  dan  menjawab tidak paham sudah tidak ada, menjawab cukup paham sebanyak 2 orang (2,8%), menjawab paham sebanyak 24  orang  (33,3%),  dan  menjawab  sangat  paham sebanyak 46 orang (63,9%).
Kedua tabel di atas,apabula diringkas dalam bentuk diagram akan tampak sebagai berikut.

## Diagram 3 Perbandingan rata skor butir No 2
Berdasarkan  diagram  di  atas  dapat  diketahui bahwa  sebelum  penyuluhan,  jumlah  peserta  yang sangat tidak paham sebanyak  7 orang, sementara itu setelah penyuluhan turun menjadi tidak ada seorang pun  yang  menjawab  sangat  tidak  paham  tentang litigasi baik secara perdata maupun pidana. Sebelum penyuluhan,  jumlah  peserta  yang  menjawab  tidak paham tentang litigasi sebanyak 40 orang, dan setelah penyuluhan turun menjadi tidak ada seorang pun yang menjawab  tidak  paham  tentang  litigasi.  Sebelum penyuluhan,  jumlah  peserta  yang  menjawab  cukup paham tentang litigasi sebanyak 20 orang dan setelah penyuluhan  menurun  menjadi  7  orang  yang menjawab  cukup  paham  tentang  litigasi.  Sebelum penyuluhan,  jumlah  peserta  yang  menjawab  paham tentang  litigasi  hanya  3  orang,  tetapi  setelah penyuluhan  meningkat  menjadi  40  orang  yang menjawab paham tentang litigasi. Sebelum penyuluhan,  jumlah  peserta  yang  menjawab  sangat paham  hanya  2  orang  dan  setelah  penyuluhan meningkat  menjadi  25  orang  yang  sangat  paham tentang  litigasi.  Dengan  demikian,  pemberian penyuluhan tentang litigasi memberikan makna yang berarti bagi aparat kelurahan Cempaka Baru

## Pemahaman Pembuktian dan Alat Bukti
Tabel 9 Analisis Deskriptif No_3_pretest
Sumber: data hasil pengabdian kepada masyarakat tahun 2017
Pada  saat  sebelum  penyuluhan,  jumlah  peserta yang menjawab sangat tidak paham sebanyak 2 orang (2,8%),  menjawab  tidak  paham  sebanyak  23  orang

## Vol. 2, Nomor 1,  Juni 2017

## Jurnal ABDIMAS Unmer Malang
(31,9%), menjawab cukup paham sebanyak 35 orang (48,6%),  menjawab  paham  sebanyak  10  orang (13,9%),  dan  menjawab  sangat  paham  sebanyak  2 orang (2,8%).
Tabel 10 Analisis Deskriptif No_3_posttest

## Sumber: data hasil pengabdian kepada masyarakat tahun 2017
Pada  saat  sesudah  penyuluhan,  sudah  tidak  ada lagi peserta yang menjawab sangat tidak paham dan menjawab  tidak  paham,  jumlah  peserta  yang menjawab  cukup  paham  sebanyak  2  orang  (2,8%), menjawab  paham  sebanyak  23  orang  (31,9%),  dan menjawab sangat paham sebanyak 47 orang (65,3%).
Untuk  lebih  jelasnya,  perbedaan  rata-rata  skor antara sebelum dan sesudah penyuluhan dapat dilihat pada diagram berikut.

## Diagram 4 Perbandingan rata skor butir No 3
Berdasarkan  diagram  di  atas  dapat  diketahui bahwa  sebelum  penyuluhan,  jumlah  peserta  yang sangat tidak paham sebanyak  2 orang, sementara itu setelah penyuluhan turun menjadi tidak ada seorang pun  yang  menjawab  sangat  tidak  paham  tentang pembuktian  dan  alat  bukti.  Sebelum  penyuluhan, jumlah peserta yang menjawab tidak paham tentang pembuktian  dan  alat  bukti  sebanyak  23  orang,  dan setelah penyuluhan turun menjadi tidak ada seorang pun yang menjawab tidak paham tentang pembuktian dan alat bukti.
Sebelum  penyuluhan,  jumlah  peserta  yang menjawab cukup paham tentang pembuktian dan alat bukti  sebanyak  35  orang  dan  setelah  penyuluhan menurun  menjadi  2  orang  yang  menjawab  cukup paham tentang pembuktian dan alat bukti.
Sebelum  penyuluhan,  jumlah  peserta  yang menjawab paham tentang pembuktian dan alat bukti
hanya 10 orang, tetapi setelah penyuluhan meningkat menjadi  23  orang  yang  menjawab  paham  tentang pembuktian dan alat bukti.
Sebelum  penyuluhan,  jumlah  peserta  yang menjawab sangat paham tentang pembuktian dan alat bukti  hanya  2  orang  dan  setelah  penyuluhan meningkat menjadi 47 orang yang menjawab sangat paham tentang pembuktian dan alat bukti.
Dengan  demikian,  pemberian  penyuluhan tentang  pembuktian  dan  alat  bukti  memberikan manfaat  yang  cukup  berarti  bagi  aparat  kelurahan Cempaka Baru.

## Pemahaman Istilah gugatan, Penggugat, dan
Tergugat
Tabel 11 Analisis Deskriptif No_4_pretest

## Sumber: data hasil pengabdian kepada masyarakat tahun 2017
Pada  saat  sebelum  penyuluhan,  jumlah  peserta yang menjawab sangat tidak paham sebanyak 4 orang (5,6%),  menjawab  tidak  paham  sebanyak  14  orang (19,4%), menjawab cukup paham sebanyak 38 orang (52,8%),  menjawab  paham  sebanyak  13  orang (18,1%),  dan  menjawab  sangat  paham  sebanyak  3 orang (4,2%)
Tabel 12 Analisis Deskriptif No_4_posttest
Sumber: data hasil pengabdian kepada masyarakat tahun 2017
Pada saat sesudah penyuluhan, sudah tidak ada seoerang  pun  peserta  yang  menjawab  sangat  tidak paham  dan  menjawab  tidak  paham,  jumlah  peserta yang  menjawab  cukup  paham  sebanyak  4  orang (5,6%),  menjawab  paham  sebanyak  14  orang

## Vol. 2, Nomor 1,  Juni 2017

## Jurnal ABDIMAS Unmer Malang
(19,4%),  dan  menjawab  sangat  paham  sebanyak  54 orang (75%).
Diagram berikut merupakan ringkasan atas dua tabel sebagaimana telah dikemukakan di atas.

## Diagram 5 Perbandingan rata skor butir No 4
Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa sebelum penyuluhan, jumlah peserta yang sangat tidak paham sebanyak  4 orang, sementara itu  setelah  penyuluhan  turun  menjadi  tidak  ada seorang pun yang menjawab sangat tidak paham tentang istilah gugatan, penggugat, dan tergugat.
Sebelum  penyuluhan,  jumlah  peserta  yang menjawab  tidak  paham  tentang  istilah  gugatan, penggugat, dan tergugat sebanyak 14 orang, dan setelah  penyuluhan  turun  menjadi  tidak  ada seorang pun yang menjawab tidak paham tentang istilah gugatan, penggugat, dan tergugat.
Sebelum  penyuluhan,  jumlah  peserta  yang menjawab cukup paham tentang istilah gugatan, penggugat, dan tergugat sebanyak 38 orang dan setelah  penyuluhan  menurun  menjadi  4  orang yang  menjawab  cukup  paham  tentang  istilah gugatan, penggugat, dan tergugat.
Sebelum  penyuluhan,  jumlah  peserta  yang menjawab  paham  tentang  istilah  gugatan, penggugat,  dan  tergugat  sebanyak  15  orang, tetapi setelah penyuluhan menjadi 14 orang yang menjawab  paham  tentang  istilah  gugatan, penggugat, dan tergugat.
Sebelum  penyuluhan,  jumlah  peserta  yang menjawab sangat paham tentang istilah gugatan, penggugat,  dan  tergugat  hanya  3  orang  dan setelah penyuluhan meningkat menjadi 54 orang yang  menjawab  sangat  paham  tentang  istilah gugatan, penggugat, dan tergugat.
Dengan  demikian,  pemberian  penyuluhan tentang  istilah  gugatan,  penggugat,  dan  tergugat
memberikan manfaat yang cukup berarti bagi aparat kelurahan Cempaka Baru.

## Pemahaman Istilah Penyidikan, Tersangka, Terdakwa dan Terpidana
Tabel 13 Analisis Deskriptif No_5_pretest
Sumber: data hasil pengabdian kepada masyarakat tahun 2017
Pada  saat  sebelum  penyuluhan,  jumlah  peserta yang menjawab sangat tidak paham sebanyak 3 orang (4,2%),  menjawab  tidak  paham  sebanyak  15  orang (20,8%), menjawab cukup paham sebanyak 38 orang (52,8%),  menjawab  paham  sebanyak  13  orang (18,1%),  dan  menjawab  sangat  paham  sebanyak  3 orang (4,2%).
Tabel 14 Analisis Deskriptif No_5_posttest

## Sumber: data hasil pengabdian kepada masyarakat tahun 2017
Pada saat sesudah penyuluhan, sudah tidak ada seorang  peserta  pun  yang  menjawab  sangat  tidak paham  dan  menjawab  tidak  paham,  jumlah  peserta yang  menjawab  paham  sebanyak  3  orang  (4,2%), menjawab  paham  sebanyak  15  orang  (20,8%),  dan menjawab sangat paham sebanyak 54 orang (75%).
Dalam rangka menyederhanakan data sebagaimana telah ditampilkan pada dua tabel di atas maka  dapat  digambarkan  dalam  bentuk  diagram berikut.

## Jurnal ABDIMAS Unmer Malang

## Diagram 6 Perbandingan rata skor butir No 5
Berdasarkan  diagram  di  atas  dapat  diketahui bahwa  sebelum  penyuluhan,  jumlah  peserta  yang sangat tidak paham sebanyak  3 orang, sementara itu setelah penyuluhan turun menjadi tidak ada seorang pun  yang  menjawab  sangat  tidak  paham  tentang istilah penyidikan, tersangka, terdakwa, dan terpidana.
Sebelum  penyuluhan,  jumlah  peserta  yang menjawab  tidak  paham  tentang  istilah  penyidikan, tersangka,  terdakwa,  dan  terpidana  sebanyak  14 orang,  dan  setelah  penyuluhan  turun  menjadi  tidak ada seorang pun yang menjawab tidak paham tentang istilah penyidikan, tersangka, terdakwa, dan terpidana.
Sebelum  penyuluhan,  jumlah  peserta  yang menjawab  cukup  paham  tentang  istilah  penyidikan, tersangka,  terdakwa,  dan  terpidana  sebanyak  38 orang  dan  setelah  penyuluhan  menurun  menjadi  3 orang  yang  menjawab  cukup  paham  tentang  istilah penyidikan, tersangka, terdakwa, dan terpidana.
Sebelum  penyuluhan,  jumlah  peserta  yang menjawab paham tentang istilah penyidik, tersangka, terdakwa,  dan  terpidana  sebanyak  13  orang,  tetapi setelah penyuluhan menjadi 15 orang yang menjawab paham  tentang  istilah  penyidikan,  tersangka, terdakwa, dan terpidana.
Sebelum  penyuluhan,  jumlah  peserta  yang menjawab  sangat  paham  tentang  istilah  penyidikan, tersangka, terdakwa, dan terpidana hanya 3 orang dan setelah penyuluhan meningkat menjadi 54 orang yang menjawab  sangat  paham  tentang  istilah  penyidikan, tersangka, terdakwa, dan terpidana.
Dengan  demikian,  pemberian  penyuluhan tentang  istilah  penyidik,  tersangka,  terdakwa,  dan terpidana  memberikan  manfaat  yang  cukup  berarti bagi aparat kelurahan Cempaka Baru

## Pemahaman Subyek Penegak Hukum
Tabel 15 Analisis Deskriptif No_6_pretest
Sumber: data hasil pengabdian kepada masyarakat tahun 2017
Pada  saat  sebelum  penyuluhan,  jumlah  peserta yang menjawab sangat tidak paham sebanyak 5 orang (6,9%),  menjawab  tidak  paham  sebanyak  10  orang (13,9%), menjawab cukup paham sebanyak 40 orang (55,6%),  menjawab  paham  sebanyak  14  orang (19,4%),  dan  menjawab  sangat  paham  sebanyak  3 orang (4,2%)
Tabel 16 Analisis Deskriptif No_6_posttest

## Sumber: data hasil pengabdian kepada masyarakat tahun 2017
Pada saat sesudah penyuluhan, sudah tidak ada seorang  peserta  pun  yang  menjawab  sangat  tidak paham  dan  menjawab  tidak  paham,  jumlah  peserta yang  menjawab  paham  sebanyak  5  orang  (6,9%), menjawab  paham  sebanyak  10  orang  (13,9%),  dan menjawab sangat paham sebanyak 57 orang (79,2%).
Untuk memperjelas pemahaman, berikut digambarkan diagram rata-rata pretest dan posttest.

## Jurnal ABDIMAS Unmer Malang

## Diagram 7 Perbandingan rata skor butir No 6
Berdasarkan  diagram  di  atas  dapat  diketahui bahwa  sebelum  penyuluhan,  jumlah  peserta  yang sangat tidak paham sebanyak  5 orang, sementara itu setelah penyuluhan turun menjadi tidak ada seorang pun yang menjawab sangat tidak paham tentang siapa saja yang menjadi penegak hukum.
Sebelum  penyuluhan,  jumlah  peserta  yang menjawab  tidak  paham  tentang  siapa  saja  yang menjadi  penegak  hukum  sebanyak  10  orang,  dan setelah penyuluhan turun menjadi tidak ada seorang pun  yang  menjawab  tidak  paham  tentang  siapa  saja yang menjadi penegak hukum.
Sebelum  penyuluhan,  jumlah  peserta  yang menjawab  cukup  paham  tentang  siapa  saja  yang menjadi  penegak  hukum  sebanyak  40  orang  dan setelah  penyuluhan  menurun  menjadi  5  orang  yang menjawab  cukup  paham  tentang  siapa  saja  yang menjadi penegak hukum.
Sebelum  penyuluhan,    jumlah  peserta  yang menjawab  paham  tentang  siapa  saja  yang  menjadi penegak  hukum  sebanyak  14  orang,  tetapi  setelah penyuluhan menjadi 10 orang yang menjawab paham tentang siapa saja yang menjadi penegak hukum.
Sebelum  penyuluhan,  jumlah  peserta  yang menjawab  sangat  paham  tentang  siapa  saja  yang menjadi  penegak  hukum  hanya  3  orang  dan  setelah penyuluhan  meningkat  menjadi  57  orang  yang menjawab  sangat  paham  tentang  siapa  saja  yang menjadi penegak hukum.
Dengan  demikian,  pemberian  penyuluhan tentang  siapa  saja  yang  menjadi  penegak  hukum memberikan manfaat yang cukup berarti bagi aparat kelurahan Cempaka Baru.

## Model Pemberdayaan
Untuk  meningkatkan  pengetahuan  hukum  yang tujuan  akhirnya  adalah  kepatuhan    yang  diharapkan menjadi  cikal  bakal    kesadaran  hukum,  perlu sosialisasi, edukasi dan teladan. Uluran tangan pihak
terkait  juga  sangat  penting  dalam  upaya  membantu penyadaran  para  aparat  kelurahan,  agar  senantiasa menjadi aparat yang ber-tata kelola baik dan jauh dari KKN.  Untuk  itu  perlu  pemberdayaan  yang mensinergikan  antara  motivasi  aparat  itu  sendiri terhadap  penegakan  hukum,    edukasi  untuk peningkatan  pemahaman  hukum  serta  intervensi positif  dari  pihak  terkait  baik  kampus  maupun birokrasi atasan. Perlu terus menerus (secara berkala) dilakukan update pemahaman  hukum  agar  aparat makin  berdaya  dan  makin  memahami  penegakan hukum baik secara preventif maupun represif.
Berikut gambar model yang dihasilkan:

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan  bahwa  dalam  upaya      meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum aparat Kelurahan Cempaka  Baru  perlu  dilakukan    penyuluhan  hukum khususnya hukum perdata dan hukum pidana secara berkala  dengan  ditambah  muatan  materi  tentang penegakan hukum baik preventif maupun represif.

## 5. REFERENSI
Salman,  Otje  dan  Anton  F.  Susanto.  2004. Teori Hukum, Bandung: Refika Aditama
BPHN,  1994. Seminar  Hukum  Nasional  Keenam Buku I II , Jakarta: Depkeh  BPHN Buku II
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2002  tentang Sistem  Nasional  Penelitian,  Pengembangan,  dan Penerapan  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi (Sisnas P3 Ipteks)