How to cite: Ahmad Hanif Firdaus (2022) Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Korupsi, (7) 09. Doi: 10.36418/syntax-literate.v7i9.13747 E-ISSN:
2548-1398
Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 09, September 2022

## EVALUASI KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI
Ahmad Hanif Firdaus Universitas Indonesia, Indonesia Email: ahmadhanif421@gmail.com

## Abstrak
Korupsi  merupakan  masalah  serius  dalam  berbagai  sektor  pemerintahan  dan  bisnis, merugikan negara dan masyarakat secara luas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia dibentuk sebagai lembaga independen untuk memerangi korupsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi di  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Teknik pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  yakni  dengan  studi  kepustakaan  dengan mengeksplorasi buku, jurnal, dan informasi lain yang relevan degan penelitian. Data yang  telah  terkumpul  kemudian  dianalisis  melalui  tiga  tahapan  yakni  reduksi  data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa evaluasi terhadap kinerja KPK menunjukkan bahwa tingkat korupsi masih tinggi, dan beberapa berpendapat menyatakan bahwa pengawasan pidana korupsi sebaiknya dikembalikan kepada Polri atau Jaksa. Selain itu, KPK masih dianggap belum mencapai kinerja yang memuaskan.
Kata Kunci: Kinerja, Komisi Pemberantasan Korupsi, Korupsi

## Abstract
Corruption is a serious problem in many sectors of government and business, harming the  state  and  society  at  large.  The  Corruption  Eradication  Commission  (KPK)  in Indonesia  was  established  as  an  independent  institution  to  combat  corruption.  The purpose  of  this  study  is  to  evaluate  the  performance  of  the  KPK  in  eradicating corruption  in  Indonesia.  This  research  uses  qualitative research methods.  The  data collection technique in this research is a literature study by exploring books, journals, and other information relevant to the research. The data that has been collected is then analyzed  through  three  stages,  namely  data  reduction,  data  presentation  and conclusion drawing. The results show that the evaluation of the KPK's performance
shows that the level of corruption is still high, and some argue that the supervision of corruption  crimes  should  be  returned  to  the  Police  or  Prosecutors.  In  addition,  the KPK is still considered to have not achieved satisfactory performance.

## Keywords: Performance, Corruption Eradication Commission, Corruption

## Pendahuluan
Korupsi  merupakan  masalah  serius  yang  melanda  berbagai  sektor,  baik  itu  sektor pemerintahan maupun bisnis. Dampaknya sangat merugikan negara dan masyarakat secara luas.  Tindakan  korupsi  berdampak  pada  perlambatan  pertumbuhan  ekonomi  negara, penurunan  investasi,  peningkatan  tingkat  kemiskinan,  serta  meningkatkan  ketidaksetaraan dalam  distribusi  pendapatan.  Selain  itu,  korupsi  juga  memiliki  potensi  untuk  mengurangi tingkat kebahagiaan dalam masyarakat suatu negara (Pahlevi, 2022).
Kasus korupsi besar-besaran mulai terungkap dalam beberapa tahun terakhir. Dalam lima tahun terakhir, terdapat tiga kasus korupsi terbesar yang merugikan negara. Kerugian negara yang disebabkan oleh oknum tak bertanggung jawab dalam kasus-kasus ini hampir menyamai  jumlah  dana  yang  disalahgunakan  dalam  kasus  Bantuan  Likuiditas  Bank Indonesia (BLBI) hampir seperempat abad yang lalu saat terjadi krisis moneter pada tahun 1998 (Sugema & Simorangkir, 2004).
Ketiga  kasus  korupsi  terbesar  di  Indonesia  ini  adalah  Surya  Darmadi  dengan perkiraan kerugian negara mencapai Rp 78 triliun, kasus mega korupsi Asabri dengan nilai Rp  23  triliun,  dan  Jiwasraya  dengan  kerugian  negara  masing-masing  Rp  17  triliun.  Jika dijumlahkan, ketiga kasus tersebut telah mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 118 triliun. Meskipun jumlah ini masih lebih kecil dibandingkan dengan kerugian negara dalam kasus penyelewengan dana BLBI yang mencapai Rp 138 triliun menurut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Agustus 2000 (Binekasri, 2023).
Di  Indonesia,  upaya  untuk  menghadapi  ancaman  korupsi  tersebut,  dibentuklah Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  KPK  merupakan  sebuah  entitas  pemerintah  yang dibentuk dengan maksud untuk mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia. Lembaga ini resmi  didirikan  pada  tahun  2002  atas  inisiatif  Presiden  Megawati  Soekarnoputri,  dengan niatan untuk menangani tindakan korupsi yang dianggap sulit diatasi oleh lembaga kejaksaan dan kepolisian (Sari, 2023).
Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi pencetus lahirnya KPK. UU ini kemudian disempurnakan dengan revisi UU KPK pada 2019 dgn terbitnya Undang-Undang No 19 Tahun 2019. Dalam UU 2019 diatur soal peningkatan sinergitas antara KPK, kepolisian dan kejaksaan untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi. KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Asyikin & Setiawan, 2020).
Keberadaan KPK sangat penting karena korupsi bukan hanya masalah moral, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi dan keadilan sosial. Sebagai lembaga independen, KPK memiliki  peran  yang  sangat  vital  dalam  memerangi  korupsi,  mengungkap  kasus-kasus korupsi  yang  melibatkan  pejabat  pemerintah  dan  pelaku  bisnis,  serta  menjalankan  proses hukum  yang  adil  dan  transparan.  Kinerja  KPK  harus  dievaluasi  secara  berkala  untuk memastikan bahwa lembaga ini dapat berfungsi secara efektif dan efisien dalam mengatasi korupsi. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek, seperti kemampuan KPK dalam mendeteksi, menginvestigasi,  dan menindak pelaku korupsi,  serta transparansi  dan  akuntabilitas dalam operasionalnya.
Penelitian  terdahulu  dilakukan  oleh  (Widayati  &  Ginting,  2014)  meneliti  kinerja komisi  pemberantasan  korupsi  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  komisi  pemberantasan  tindak  pidana korupsi, hasil penelitian menunjukan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak menuai  hambatan seperti dalam hal  penegakan hukum  atas tindak pidana korupsi,  konflik yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tumpang tindih kekuasaan diantara para penegak hukum, adanya indikasi pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  melalui  revisi  Undang-undang  tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK), adanya  pengaruh  dari  unsur  politik,  serta  kurangnya  peran  serta  masyarakat  dalam memerangi korupsi.
Penelitian  serupa  dilakukan  oleh  (Sugiarto,  2013)  mengkaji  peranan  komisi pemberantasan  korupsi  (KPK)  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia, hasil penelitian menunjukan bahwa peran dan fungsi KPK adalah melakukan penyelidikan dan  penuntutan  terhadap  tindak  pidana  korupsi  yang  melibatkan  aparat  penegak  hukum, penyelenggara  negara,  dan  orang  lain  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  korupsi  yang merugikan keuangan negara sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Selain  memiliki  beberapa  kelebihan,  dalam  praktik  pemberantasan  korupsi,  KPK  juga memiliki  banyak  tantangan,  antara  lain  wilayah  kerja  KPK  yang  terlalu  luas,  masalah hubungan  antar  lembaga  pemberantasan  korupsi,  dan  sosialisasi  KPK  yang  belum menyentuh masyarakat.
Kebaharuan  pada  penelitian  ini  adalah  dengan  menguraikan  upaya  pemberantasan korupsi.  penelitian  ini  dapat  memberikan  kontribusi  terhadap  pengembangan  ilmu pengetahuan di bidang hukum dan pemerintahan. Penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif  tentang  kinerja  KPK  dalam  pemberantasan  korupsi,  mulai  dari  aspek kewenangan, tugas, dan fungsi. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain  yang  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  serupa.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  dapat menjadi bahan rujukan bagi para akademisi dan praktisi hukum untuk memahami lebih lanjut tentang  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia.  Batasan  penelitian  in  adalah  praktik pemberantasan  korupsi  di  pada  sektor  pemerintahan. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengevaluasi kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut (Moleong, 2014) penelitian kualitatif merupakan prosedur dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang dapat diamati. Teknik pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  yakni  dengan  studi  kepustakaan  dengan mengeksplorasi buku, jurnal, dan informasi lain yang relevan degan penelitian. Data  yang terkumpul kemudian diolah melalui tiga tahapan analisis, yaitu:
1. Reduksi Data
Data yang terkumpul dari berbagai sumber direduksi atau disusun sedemikian rupa agar dapat dianalisis dengan lebih efisien. Ini melibatkan pemilihan informasi yang paling relevan dengan tujuan penelitian.
2. Penyajian Data
Setelah data direduksi, data tersebut disajikan dengan cara yang sesuai dengan tujuan penelitian.  Ini  bisa  melibatkan  penyusunan  data  dalam  bentuk  tabel,  grafik,  atau narasi yang memudahkan pemahaman.
3. Penarikan Kesimpulan
Setelah  data  disajikan,  penelitian  ini  akan  mencapai  tahap  penarikan  kesimpulan.
Kesimpulan  ini  didasarkan  pada  analisis  data  yang  telah  dilakukan  dan  akan menggambarkan  hasil  dari  evaluasi  kinerja  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dalam upaya pemberantasan korupsi.

## Hasil dan Pembahasan
Tindak pidana korupsi sebagaimana pada hakikatnya merupakan tindak pidana yang berada di bawah naungan hukum pidana (Laku et al, 2021). Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa ( ordinary crimes ) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa ( extra- ordinary crimes ) (Dewi, 2014).
Di Indonesia lembaga Khusus pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dibentuk berdasarkan  Undang-Undang  No.  30  tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  (KPK)  adalah  lembaga  Negara  yang  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya  bersifat  independen  dan  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan  manapun.  KPK dibentuk  dengan  tujuan  meningkatkan  daya  guna  dan  hasil  guna  terhadap  upaya pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya,  KPK berasaskan  pada,  kepastian  hukum,  keterbukaan  akuntabilitas,  kepentingan  umum,  dan proporsionalitas.  Organisasi  KPK  di  Indonesia  terdiri  atas  Pimpinan  yaitu  seorang  Ketua merangkap anggota dan empat orang Wakil Ketua merangkap anggota, Tim Penasehat terdiri
dari empat orang (Sosisawan, 2019). Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai 4 (empat) bidang, yaitu:
1. Deputi Bidang Pencegahan
2. Deputi Bidang Penindakan
3. Deputi Bidang Informasi dan Data, dan
4. Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.
KPK  dalam  melakukan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  harus sesuai  dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002 tentang.  Tugas,  wewenang,  dan  kewajiban  yang  dimiliki  oleh  Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) telah diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 (Widayati, 2014). Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor  30  Tahun  2002,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  mempunyai  tugas  sebagai berikut:
a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berwenang untuk:
a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
c. meminta  informasi  tentang  kegiatan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  kepada instansi yang terkait;
d. melaksanakan  dengar  pendapat  atau  pertemuan  dengan  instansi  yang  berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Sedangkan, kewenangan KPK untuk menangani kasus korupsi diatur dalam Pasal 6 huruf c UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), bahwa KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi (Aziz, 2018). KPK memiliki kewenangan tambahan yaitu dapat  mengambil  alih  perkara  korupsi  walaupun  sedang  ditangani  oleh  Kepolisian  atau Kejaksaan  (Pasal  8  ayat  (2)  UU  KPK).  Akan  tetapi,  pengambil  alihan  perkara  korupsi tersebut  harus  dengan  alasan  yang  diatur  dalam  Pasal  9  UU  KPK:  Pengambilalihan penyidikan  dan  penuntutan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8,  dilakukan  oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:
a. Laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindaklanjuti.
b. Proses penanganan Tindak Pidana Korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
c. Penanganan  Tindak  Pidana  Korupsi  ditujukan  untuk  melindungi  pelaku  Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya.
d. Penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur korupsi.
e. Hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
f. Keadaan  lain  yang  menurut  pertimbangan  kepolisian  atau  kejaksaan,  penanganan Tindak Pidana Korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain kewenangan untuk mengambil alih perkara korupsi, ada hal lain yang menjadi kewenangan KPK yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU KPK dan Pasal 50 UU KPK: Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  huruf  c,  Komisi Pemberantasan  Korupsi  berwenang  melakukan  penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang:
a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan/atau
c. menyangkut  kerugian  negara  paling  sedikit  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  milyar rupiah).
Pasal  8  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2002,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK) diatur mengenai hal-hal sebagai berikut:
1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan  terhadap  instansi  yang  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  yang berkaitan  dengan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  dan  instansi  yang  dalam melaksanakan pelayanan publik.
2) Dalam  melaksanakan  wewenang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi  yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
3) Dalam  hal  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  mengambil  alih  penyidikan  atau penuntutan,  kepolisian  atau  kejaksaan  wajib  menyerahkan  tersangka  dan  seluruh berkas  perkara  beserta  alat  bukti  dan  dokumen  lain  yang  diperlukan  dalam  waktu paling  lama  14  (empat  belas)  hari  kerja,  terhitung  sejak  tanggal  diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
4) Penyerahan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dilakukan  dengan  membuat  dan menandatangani  berita  acara  penyerahan  sehingga  segala  tugas  dan  kewenangan kepolisian  atau  kejaksaan  pada  saat  penyerahan  tersebut  beralih  kepada  Komisi Pemberantasan Korupsi.
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah merinci tugas dari KPK yang mana  salah  satunya  melakukan  penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan  terhadap  tindak pidana korupsi. Berdasarkan UU KPK hasil revisi, saat ini KPK memiliki mandat di dalam sektor pencegahan yang cukup luas (Husodo et al, 2020) Sebagaimana UU Nomor 19 Tahun 2019, kedeputian pencegahan di KPK menyelenggarakan fungsi yang meliputi :
1) Perumusan kebijakan untuk sub bidang Pendaftaran dan Penyelidikan Laporan Harta Kekayaan  Penyelenggara  Negara  (PP  LHKPN),  Gratifikasi,  Pendidikan  dan Pelayanan Masyarakat serta Penelitian dan Pengembangan;
2) Pelaksanaan  pencegahan  korupsi  melalui  pendataan,  pendaftaran  dan  pemeriksaan LHKPN;
3) Pelaksanaan  pencegahan  korupsi  melalui  penerimaan  pelaporan  dan  penanganan gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
4) Pelaksanaan  pencegahan  korupsi  melalui  pendidikan  anti  korupsi,  sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi dan kampanye antikorupsi;
5) Pelaksanaan pencegahan korupsi melalui penelitian, pengkajian dan pengembangan pemberantasan korupsi;
6) Koordinasi dan supervisi pencegahan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik;
7) Pelaksanaan  kegiatan  kesekretariatan  dan  pembinaan  sumberdaya  di  lingkungan Deputi Bidang Pencegahan.
8) Koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja pada sub  bidang  Pendaftaran  dan  Penyelidikan  Laporan  Harta  Kekayaan  Penyelenggara Negara  (PP  LHKPN),  Gratifikasi,  Pendidikan  dan  Pelayanan  Masyarakat  serta Penelitian dan Pengembangan;
9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidangnya. Walaupun di Indonesia telah ada KPK namun, tingkat korupsi masih tinggi. Sehingga perlunya mengembalikan fungsi polri atau jaksa sebagai pengawas pidana korupsi. Hingga saat ini penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK),  Kepolisian  dan  Kejaksaan.  Ketiga  lembaga  tersebut  mempunyai kewenangan  melakukan  penyidikan  tindak  pidana  korupsi.  Perbedaannya  adalah  dasar pelaksanaannya  yaitu,  Kepolisian  dan  Kejaksaan  dalam  penyidikannya  berdasarkan  pada KUHAP,  sedangkan  KPK  dalam  penyidikannya  tidak  hanya  berdasarkan  pada  KUHAP, namun juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK) jo.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Menjadi  Undang-Undang  (selanjutnya  disebut  UU KPK-Perubahan)  dan  UU  TPK.  Dalam  menjalankan  kewenangan  yang  sama  yaitu melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, ketiga institusi tersebut secara struktural tidak mempunyai  hubungan  langsung  dan  bertanggung  jawab  terhadap  kinerja  masing-masing, Kepolisian  bertanggungjawab  kepada  Kapolri,  Kejaksaan  bertanggungjawab  kepada  Jaksa Agung dan KPK bertanggungjawab kepada pimpinan KPK (Masyhudi, 2019).
Upaya melakukan pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Masih terdapat beberapa  hambatan  dalam  pemberantasan  korupsi,  meskipun  sudah  dilakukan  dengan berbagai  cara.  Menurut  Pahlevi  (2022)  hambatan  dalam  pemberantasan  korupsi  dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Hambatan  Struktural,  yaitu  hambatan  yang  bersumber  dari  praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
b. Hambatan  Kultural,  yaitu  hambatan  yang  bersumber  dari  kebiasaan  negatif  yang berkembang di masyarakat.
c. Hambatan Instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundangundangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
d. Hambatan Manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya  prinsip-prinsip  manajemen  yang  baik  (komitmen  yang  tinggi dilaksanakan  secara  adil,  transparan  dan  akuntabel)  yang  membuat  penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Dengan  demikian  perlunya  upaya  pemberantasan  korupsi.  Menurut  Setiadi  (2018) upaya yang perlu dilakukan dalam pemberantasan korupsi adalah sebagai berikut.
1. Mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari.
2. Memperkuat  transparansi,  pengawasan  dan  sanksi  pada  kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia.
3. Meningkatkan  pemberdayaan  perangkat-perangkat  pendukung  dalam  pengawasan korupsi.
4. Tampaknya memasukan ke lembaga pemasyarakatan (penjara) bagi koruptor bukan merupakan cara yang menjerakan atau cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi.
5. Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. Perlunya  evaluasi  kinerja  KPK  dalam  pemberantasan  korupsi  adalah  untuk mengetahui berbagai  hambatan  yang menjadi  tantangan KPK dalam melakukan tugas dan
wewenang. Dengan diketahui hal tersebut KPK dapat memperbaiki kekurangannya sehingga dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi dengan maksimal.

## Kesimpulan
Evaluasi  terhadap  kinerja  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  mengindikasikan bahwa  tingkat  korupsi  di  Indonesia  masih  tinggi.  Sebagai  respons  terhadap  temuan  ini, beberapa pihak berpendapat bahwa pengawasan terhadap kasus pidana korupsi seharusnya dikembalikan kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atau Kejaksaan, dengan harapan dapat  lebih efektif. Selain itu, meskipun KPK telah berupaya keras, masih ada pandangan yang menyatakan bahwa lembaga ini belum sepenuhnya berhasil mencapai tingkat kinerja yang  memuaskan  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi.  Evaluasi  ini  mencerminkan pentingnya  terus  meningkatkan  efektivitas  lembaga  penegak  hukum  untuk  mengatasi permasalahan korupsi yang masih menjadi tantangan serius di Indonesia.

## BIBLIOGRAFI
Asyikin,  N.,  &  Setiawan,  A.  (2020).  Kedudukan  kpk  dalam  sistem  ketatanegaraan  pasca diterbitkannya revisi undang-undang kpk. Justitia Jurnal Hukum, 4(1).
Aziz, A. (2018). Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  Berdasarkan  Teori  Negara  Hukum. Jurnal  Surya  Kencana  Satu  : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan . 10(2), 71-90.
Binekasri,  Romys.  (2023).  3  Kasus  Mega  Korupsi  Raksasa  Terbesar  RI. https://www.cnbcindonesia.com/market/20230115060048-17-405468/3-kasus- mega-korupsi-raksasa-terbesar-ri . Diakses pada 5 September 2023.
Dewi, P. (2014). Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Proseding Seminar Unsa.
Laku,  F.,  et  al.  (2021).  Wewenang  Kejaksaan  Dalam  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana Korupsi. Lex Crimen. 10(1), 55-62.
Masyhudi.  (2019).  Membangun  Sistem  Integritas  Untuk  Pemberantasan  Korupsi  Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM . 1(26), 44 – 66.
Moleong, L. J. (2014). Metodologi penelitian kualitatif (edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Pahlevi, F. S. (2022). Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, 4(1), 44.
Sari,  Annisa  Medina.  (2023).  KPK  (Komisi  Pemberantasan  Korupsi):  Sejarah,  Tugas  dan Perannya. https://fahum.umsu.ac.id/kpk-komisi-pemberantasan-korupsi-sejarah- tugas-dan-
perannya/#:~:text=KPK%20adalah%20lembaga%20negara%20yang,oleh%20instit usi%20kejaksaan%20dan%20kepolisian . Diakses pada 5 September 2023.
Setiadi,  W.  (2018).  Korupsi  di  Indonesia  (Penyebab,  Bahaya,  Hambatan  dan  Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). Jurnal Legislasi Indonesia . 15(3), 249-262.
Sosiawan, U. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE . 9(4), 517-538.
Sugema, I., & Simorangkir, I. (2004). Peranan The Lender Of Last Resort (Lolr) Terhadap Perekonomian: Suatu Kajian Empiris Terhadap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 7(1), 53-88.
Sugiarto,  T.  (2013).  Peranan  komisi  pemberantasan  korupsi  (KPK)  dalam  pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Jurnal Cakrawala Hukum , 18 (2).
Widayati,  D.  K.,  &  Ginting,  R.  (2014).  Kinerja  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Dalam Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Recidive , 3 (2), 199-208.

## Copyright holder:
Ahmad Hanif Firdaus (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: