## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 2, Juli-Desember 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Pemberlakuan nilai-nilai kearifan lokal adat istiadat oya di kecamatan lolak ditinjau dari Pasal 18b ayat 2 uud 1945
ImplementatIon of local WIsdom Values of oya customary tradItIon In lolak dIstrIct reVIeWed from artIcle 18B paragraph 2 of the 1945 constItutIon

## matra dg malanye
Universitas Negeri Gorontalo Email : matramalanye@gmail.com

## fenty Puluhulawa
Universitas Negeri Gorontalo Email : Fentypuluhulawa@ung.ac.id

## nirwan junus
Universitas Negeri Gorontalo Email : nirwanjunus@ung.ac.id

## muhamad khairun kurniawan kadir
Universitas Negeri Gorontalo Email : herukurniawan@ung.ac.id

## abstrak
Penelitian ini di latar belakangi oleh Pemberlakuan nilai-nilai kearifan lokal adat istiadat Oya di Kecamatan Lolak mengacu pada Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 merupakan sebuah upaya untuk mempertahankan, melestarikan, dan mengintegrasikan kearifan lokal dalam struktur hukum negara. Pasal ini memberikan landasan konstitusional bagi pengakuan dan perlindungan terhadap keberagaman budaya serta kearifan lokal dalam konteks hukum nasional. Implementasi nilai-nilai kearifan lokal adat istiadat Oya di tingkat kecamatan memberikan landasan bagi harmonisasi antara hukum nasional dan kearifan lokal, yang pada gilirannya dapat memperkuat identitas kultural masyarakat setempat. Penelitian ini mengunakan penelitian hukum empiris, atau yang biasa di sebut ialah istilah penelitian lapangan. Penelitian hukum (research of law/legal research), karena hendak mengidentifikasi, memahami, dan mempelajari tentang isu/masalah hukum yang di angakat melalui instrument hukum adat dan hukum positif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa dasar bagi penyusunan kebijakan yang berpihak pada partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan lokal mereka. Pemberlakuan nilai-nilai kearifan lokal adat istiadat Oya di Kecamatan Lolak yang diatur oleh Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 merupakan langkah untuk melindungi dan mempertahankan warisan budaya yang khas dari suatu daerah, langkah ini mengarah pada integrasi nilai-nilai lokal ke dalam sistem hukum nasional, memungkinkan harmonisasi antara hukum nasional dan kearifan lokal. Implementasi nilai-nilai kearifan lokal di tingkat kecamatan memberikan dasar bagi penguatan identitas kultural masyarakat setempat. Ini juga memungkinkan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat dalam pembuatan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Ini mendorong pengakuan resmi dan perlindungan terhadap tradisi-tradisi yang ada. Pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai kearifan lokal Oya di Kecamatan Lolak dan penerapannya dalam kerangka hukum
negara menjadi kunci penting bagi terciptanya harmoni sosial, perlindungan hak-hak masyarakat adat, serta pemeliharaan keberagaman budaya dalam ranah hukum nasional.
Kata Kunci : Lokal Adat; Nilai-Nilai; Oya

## abstract
this research is motivated by the implementation of the values of local wisdom, the oya customary tradition in lolak district, referring to article 18B paragraph 2 of the 1945 constitution. It is an effort to preserve, conserve, and integrate local wisdom into the state legal structure. this constitutional article provides a foundation for the recognition and protection of cultural diversity and local wisdom in the context of national law. the implementation of the values of the oya customary tradition at the district level provides a basis for harmonization between national law and local wisdom, which, in turn, can strengthen the cultural identity of the local community. this research uses empirical legal research, commonly referred to as field research. It is legal research because it aims to identify, understand, and study legal issues raised through customary and positive law instruments. Based on the research results, it is concluded that the basis for policy formulation that favors the participation and active involvement of the community in decision-making processes related to their local lives. the implementation of the values of the oya customary tradition in lolak district, regulated by article 18B paragraph 2 of the 1945 constitution, is a step to protect and preserve the unique cultural heritage of a region. this step leads to the integration of local values into the national legal system, allowing harmonization between national law and local wisdom. the implementation of local wisdom values at the district level provides a foundation for strengthening the cultural identity of the local community. It also enables greater participation of the community in policymaking that affects their lives. this encourages official recognition and protection of existing traditions. In- depth understanding of the values of oya local wisdom in lolak district and its application within the framework of national law is a key factor in creating social harmony, protecting the rights of indigenous peoples, and preserving cultural diversity within the national legal realm.

## Keywords: Customary Local; Values; Oya

## a. PendaHuluan
Sistem aturan adat di Indonesia sudah berkembang semenjak zaman dahulu kala serta masih diterapkan hingga saat ini. Meskipun sudah terdapat upaya-upaya untuk mengintegrasikan sistem hukum adat dengan sistem hukum nasional, akan tetapi masih banyak wilayah yang menerapkan aturan adat menjadi aturan yang berlaku di masyarakat. Hal ini juga terjadi di Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, di mana hukum istiadat masih sebagai bagian yang tidak terpisahkan yang berasal dari kehidupan masyarakat setempat. Menurut Soekanto hukum adat adalah kodifikasi hukum yang keseluruhanya tidak di bukukan dan di tulis ataupun di ratifikasi dan bersifat paksaan dari sanksi tidak tertulis. 1
Pemberlakuan nilai-nilai kearifan lokal adat istiadat Oya di Kecamatan Lolak bisa ditinjau dari Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 yang mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap keragaman budaya serta nilai-nilai lokal yang ada di Indonesia. Dalam konteks ini, Kecamatan Lolak mungkin menerapkan nilai-nilai kearifan lokal adat istiadat Oya sebagai bagian dari upaya untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya yang khas di wilayah tersebut.
Arti Oya sendiri dalam bahasa Mongondow dan bahasa Lolak adalah malu atau memalukan, hukum adat ini adalah bentuk eksistensi dari keberadaan nenek mOyang
1 Wulansari, C. D., & Gunarsa, A. (2016). hukum adat Indonesia: suatu pengantar . Refika Aditama. Hlm 4
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 838~843
masyarakat Bolaang Mongondow yang sampai saat ini masi di gunakan masyarakat Kecamatan Lolak untuk memelihara adat, cultur, budaya dan system hukum kuno dari leluhur masyarakat lolak itu sendiri, Oya adalah aturan hukum dimana ketika ada salah satu pasangan yang belum terikat secara pasti demi hukum atau belum sah secara agama dan belum sah secara konstitusi namun suda melakukan perbuatan tidak senonoh atau berzina maka akan mendapatkan hukuman adat Oya, dimana ketika mereka berdua akan di kawinkan maupun tidak akan di kawinkan mempelai pria akan tetap membayar denda Oya sebesar 1 juta rupiah dan pemberian 40 pohon kelapa yang suda besar.
Ketentuan ini suda menjadi hak dan kewajiban pria untuk membayar malu dari si mempelai wanita atau bahasa kasarnya membayar dan menebus harga diri si wanita yang suda di dahului sebelum terikat namun pembayaran daripada sanksi atau hukuman adat ini akan diserahkan sepenuhnya kepada Ibu kandung dari mempelai wanita, itu juga adalah sebagai bentuk pengembalian kehormatan dan permohonan permintaan maaf dari mempelai pria kepada mempelai wanita atas keteledoran karna tidak mampu menjaga putrinya dari perbuatan haram tersebut, tidak ada keringanan dan nego-negoan mengenai pembayaran dan pemberian dari Oya tersebut apabila si mempelai pria tidak mampu mebayarnya maka akan di berikan dispensasi keringanan dalam bentuk masa pengumpulan harta atau akan diberikan waktu selama 4 bulan untuk pengumpulan harta Oya yang akan diberikan kepada mempelai wanita, tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan semua harus sesuai dengan ketentuan adat istiadat yang apabila ini dilangar maka dari tokoh adat masyarakat setempat akan melakukan musyawarah dengan kedua pihak keluarga dari masing perwakilan pria dan wanita untuk mendapatkan solusi.
Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan rakyat aturan norma dan hak-hak yang ada pada rakyat.” 2 Undang- Undang ini sinkron dengan perkembangan rakyat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam kaitannya dengan penerapan hukum adat di Kecamatan Lolak, maka bisa dikatakan bahwa penerapan hukuman tadi masih eksis serta relevan menggunakan Pasal 18B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.
Kenyataanya kadang kala masih banyak bermunculan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat adat Indonesia ketika hukum adat berhadapan dengan hukum positif, wajib dipilih menjadi acuan dalam menuntaskan permasalahan tersebut. 3 Namun perlu diakui bahwa masih terdapat kendala dalam penerapan hukuman adat, pengakuan dan penghormatan kepada hukuman dan aturan adat yang ada di Kecamatan Lolak.
Sebagai bahan tambahan perlu juga diingat bahwa penerapan hukuman hukum adat di Kecamatan Lolak harus mengikuti asas proporsionalitas, yaitu sanksi yang diberikan harus seimbang dengan perbuatan yang dilakukan. Sanksi yang berlebihan atau tidak proporsional dapat merugikan individu dan mengganggu korelasi sosial pada rakyat. John Henry Merrymann dalam bukunya yang berjudul The Civil Law Tradition: “an Introduction to the legal system of Western europe and lafin america membagi tradisi
2 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18b Ayat 2 ‘’tentang pengakuan dan penghormatan kesatuan negara kepada masyarakat adat.”
3 Lastuti abubakar”. (2013 ). Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun System Hukum Indonesia ”. Jurnal hukum adat. Vol 13 no 2. hlm 2
aturan ke dalam tiga kategori primer, yakni tradisi aturan adat (common law), tradisi aturan continental (civil law), dan tradisi aturan sosialis (socialistlaw).” 4

## b. metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang digunakan oleh calon peneliti yaitu jenis penelitian hukum empiris, atau yang biasa di sebut ialah istilah penelitian lapangan. Penelitian hukum (research of law/legal research) di Indonesia secara doctrinal, biasanya di kategorikan kedalam dua tipe sebagai berikut : a.  tipe penelitian hukum doctrinal atau normative dan b.  Tipe penelitian hukum empiris atau sosiologis .
Kedua model atau tipe penelitian hukum itu berbeda sifatnya sehingga berbeda pula instrument pendekatan (cara kerja) yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian. 5

## c. analisis dan PembaHasan
Hukum adat merujuk pada sistem hukum yang berkembang dalam suatu masyarakat tertentu berdasarkan pada tradisi, kepercayaan, dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. 6 Hukum adat tidak ditulis dalam bentuk kode atau dokumen resmi seperti hukum tertulis pada umumnya, tetapi lebih bersifat lisan atau berbasis pada praktik dan kebiasaan yang diakui dan dihormati oleh komunitas tersebut.
Masyarakat adat merupakan suatu kesatuan rakyat yang bersifat otonom yaitu mereka mengatur system kehidupanya politik, hukum, ekonomi dan sebagainya, dia lahir serta berkembang secara bersamaan dan dijaga oleh masyarakat itu sendiri. Eksistensi pribumi atau masyarakat adat yang ada di Indonesia telah dinyatakan oleh sarjana- sarjana penekun hukum aturan istiadat, diantaranya Van Vollenhoven berkata bahwa di wilayah Nusantara, yang kini disebut negeri multicultural ada 19 wilayah aturan istiadat Rechtsrigen , yaitu aturan istiadat Aceh, Gayo Alas Batak, Nias, Minangkabau Mentawai, Sumatra Selatan Egwano, Melayu Bangka Balitung, Kalimantan, Minahasa, Gorontalo, Toraja, Sulawesi utara, Kabupaten Ternate, Maluku, Irian Barat, Kepulauan Timor, Bali, Lombok, Jawa Tengah, Jawa Timur Madura, Solo Yogyakarta, Jawa Barat dan Jakarta. 7

## 1. Pemberlakuan nilai-nilai kearifan lokal adat istiadat oya di kecamatan lolak di tinjau dari Pasal 18b ayat 2 uud 1945.
Aturan adat atau tradisi masyarakat lokal dapat sangat beragam di seluruh dunia, dan seringkali mereka berakar dalam sejarah dan budaya khusus suatu daerah. Untuk memahami aturan adat Oya di Kecamatan Lolak, peneliti perlu melakukan penelitian lebih lanjut dengan berbicara kepada penduduk setempat atau sumber daya lokal, seperti
4 Riskisyabana Yulistiaputri (2019).”Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia” jurnal hukum adat . Vol 8. No 1.Hlm 2.
5 Qamar, N., dkk. (2017). metode penelitian hukum (legal research methods) . CV. Social Politic Genius (SIGn). Hlm 4
6 Siregar, F. A. (2018). Ciri hukum adat dan karaktristiknya. Jurnal al-maqasid: Jurnal Ilmu kesyariahan dan keperdataan . No 4 hlm 2 7 Saptomo, A. (2010). hukum dan kearifan lokal: revitalisasi hukum adat nusantara . Grasindo.hlm 13
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 840~843
pemerintah daerah atau tokoh masyarakat. Agar peneliti bisa menguraikan secara pasti dan benar mengenai metode dan penanganan yang tepat terhadap hukum adat yang ada di Kecamatan Lolak.
Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945, dinyatakan bahwa negara menghormati dan mengayomi keragaman adat istiadat serta budaya Indonesia. Ini mengindikasikan pentingnya melestarikan dan menghormati keberagaman budaya dan nilai-nilai lokal di berbagai wilayah Indonesia pemberlakuan nilai-nilai kearifan lokal adat istiadat Oya di Kecamatan Lolak seharusnya sejalan dengan semangat dari Pasal 18B Ayat 2 tersebut. Ini berarti pemerintah dan masyarakat seharusnya memberikan perlindungan, dukungan, serta pengakuan terhadap keberadaan, nilai, dan praktik kearifan lokal di daerah tersebut, Penerapan nilai-nilai kearifan lokal dapat membantu dalam memperkuat identitas lokal, mempertahankan tradisi yang berharga, dan memperkaya keragaman budaya di Indonesia.
Melalui pendekatan ini, setiap komunitas dapat merasa dihargai dan didukung dalam mempertahankan warisan budaya mereka. Tentunya, penerapan nilai-nilai kearifan lokal adat istiadat Oya di Kecamatan Lolak dapat diwujudkan melalui beberapa langkah konkret pengakuan resmi pemerintah setempat dapat memberikan pengakuan formal terhadap kearifan lokal adat istiadat Oya, seperti melalui kebijakan atau regulasi lokal yang melindungi, mempromosikan, dan melestarikan nilai-nilai kearifan Lokal yang ada di Kecamatan Lolak.
Penerapan yang dimaksud dalam konteks sanksi hukum adat Oya adalah salah satu kepastian hukum adat, yang benar benar murni dan tidak dapat di gangu gugat oleh pihak manapun kecuali atas dasar kesepakatan atau musyawarah antara kedua belak pihak keluarga dalam hal ini (Uyo dan Nanu). Uyo sendiri adalah sebutan untuk anak laki-laki dalam suku Mongondow, sementara Nanu adalah sebutan untuk anak perempuan. Penerapan aturan adat Oya yang berlangsung di masyarakat sering kali mengalami kendala misalnya dalam hal pokok adat yaitu pembayaran denda (doit oo oya) dan 40 pohon kelapa ( opat o pulu pangkoy bango ) yang merupakan 2 syarat poko terpenting dalam pemberlakuan sanksi adat.
a.  Konsultasi atau Musyawarah
Keputusan dalam hukum adat seringkali dicapai melalui proses musyawarah atau konsultasi antara para pemangku kepentingan dalam masyarakat. Para tokoh adat, pemimpin suku, atau dewan adat mungkin terlibat dalam proses ini. Diskusi dan perdebatan dapat berlangsung untuk mencapai konsensus peserta musyawarah akan membahas isu-isu yang dihadapi dan berusaha mencapai kesepakatan atau pemahaman bersama.
Musyawarah mufakat ini akan di hadiri oleh seluruh peserta atau oknum masyarakat yang terlibat dalam sanksi aturan adat biasanya pemangku adat setempat akan terlebih dahulu mengundang warga yang bersangkutan bebrapa hari sebelum proses musyawarah berlangsung, setelah itu kedua belak pihak yang terjerat aturan adat ini akan di petemukan di Balay Desa ( Bobakida ) untuk di putuskan dan akan dibina seseuai dengan keputusan akhir yang akan dikeluarkan oleh pemangku adat. 8
8 Hasil Penelitian dan wawancara dengan bapak Yunius Mokoginta selaku camat Kecamatan Lolak (infor- man penelitian) pada tgl. 7 nov. 2023, di desa lolak.
b.  Porosongkiaan (Pembicaraan) Malam Empat Mata
Dalam beberapa budaya dan tradisi yang ada di Kecamatan Lolak, malam empat mata sering kali merupakan sebuah acara formal di mana anggota masyarakat atau keluarga yang terlibat dalam suatu permasalahan berkumpul untuk membahas masalah tersebut. Acara ini sering kali diadakan dengan suasana yang tenang dan penuh hormat, dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan atau penyelesaian atas suatu konflik atau perbedaan pendapat yang mungkin terjadi.
c.   Penentuan Hukuman Atau Sanksi
Jika ada pelanggaran terhadap hukum adat, tahapan berikutnya adalah menentukan hukuman atau sanksi yang sesuai. Ini mungkin termasuk pembayaran denda, pemulihan kehormatan, atau tindakan lain yang disepakati oleh kedua belak pihak yang bersangkutan. Setelah tahap konsultasi atau musyawarah dalam hukum adat selesai, langkah selanjutnya adalah menentukan hukuman atau sanksi yang akan diberikan kepada individu atau kelompok yang melanggar aturan adat.
d.  Penyerahan Harta Adat Oya
Penyerahan harta adat Oya adalah upaya terakhir setelah pelaksanaan mediasi dan juga poin-poin penting di atas tadi suda terlaksanakan, penyerahan harta ini memiliki filosofi bagi seluruh masyarakan Kecamatan Lolak adalah sebagai bentuk permintaan maaf atau pengembaian kehormatan dan reputasi keluarga dari mempelai uyo atau laki-laki kepada mempelai wanita atau nanu, jumlah harta yang dibayarkan adalah sesuai dengan peraturan adat, setelah ini terlaksanakan maka selesai suda pemberlakuan nilai-nilai adat dan setelah itu kedua pasangan ini akan di bina dan di lanjutkan ke ranah yang lebih halal atau menikah yang di akui secara UU dan juga secara agama.

## 2. implementasi dari Hukum adat oya di kecamatan lolak
Implementasi hukum adat seringkali dapat berbaur dengan sistem hukum nasional atau modern, Keseimbangan antara hukum adat dan hukum negara bisa menjadi tantangan, terutama dalam situasi di mana kedua sistem tersebut memiliki prinsip atau tatacara yang berbeda.
Hukum konvensional Dari perspektif sosio-logis, masyarakat adalah semacam eksistensi sosial yang dikendalikan oleh hukum adat, menurut Ter Haar Bzn, pilihan- pilihan yang dibuat oleh penguasa tentang perselisihan internal dan eksternal inilah yang menciptakan dan melestarikan apa yang dikenal sebagai endapan realitas social, keputusan ini ditegakkan sebagai hasil dari proses peradilan atau perdebatan atas sangat penting untuk melaksanakan agenda reformasi nasional Indonesia. Undang-keputusan tersebut. 9
Globalisasi membuat perubahan hukum men-cakup segala bidang kehidupan menjadi undang di tingkat nasional dan lokal harus diubah sebagai konse-kuensi dari reformasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perubahan hukum meli-puti, misalnya,
9 Arrizal, N. Z., Nainggolan, S. D. P., Komariah, M., Tinambunan, H. S. R., & Sinambela, J. (2023). Pengua- tan eksistensi masyarakat hukum adat ditengah arus globalisasi pasca era industri 4.0. supremasI hukum , hlm 2
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 842~843
pembaharuan pikiran, perilaku yang dapat diterima, dan gaya hidup yang meme-nuhi kebutuhan zaman 10 .

## 3. dalam konteks Penguatan eksistensi masyarakat Hukum adat di era Global- isasi.
Era globalisasi dan revolusi Industri 4.0 melibatkan integrasi teknologi secara bijaksana dan sesuai dengan nilai-nilai serta kebutuhan lokal. Berikut beberapa strategi lebih rinci:
• Pelatihan teknologi memberikan pelatihan teknologi kepada masyarakat hukum adat, khususnya fokus pada keterampilan digital yang relevan dengan kebutuhan mereka. Mendorong pengembangan pusat pelatihan atau sumber daya digital di tingkat lokal untuk mendukung pembelajaran kontinu.
• Pemanfaatan media social menggunakan media sosial sebagai alat untuk mempromosikan dan melestarikan budaya hukum adat. Mendorong partisipasi aktif dalam platform media sosial untuk berbagi cerita, foto, dan informasi terkait tradisi lokal.
Dengan mengintegrasikan teknologi secara hati-hati dan memastikan bahwa hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai lokal, masyarakat hukum adat dapat meningkatkan daya saing mereka di era globalisasi sambil tetap memelihara identitas budaya mereka yang unik. Kebanyakan masyarakat adat, selalu memperhatikan aturan adat memegang peran penting dalam mengatur kehidupan sehari-hari, hubungan antaranggota masyarakat, dan keseimbangan ekosistem setempat. Peran dan perspektif masyarakat terhadap aturan adat dapat bervariasi tergantung pada konteks sejarah, budaya, dan lingkungan sosial masyarakat tersebut.
Penting untuk diingat bahwa perspektif masyarakat terhadap aturan adat dapat bervariasi secara signifikan, bahkan di dalam masyarakat adat yang sama sebagai hasil dari perubahan sosial, ekonomi, dan politik, dinamika hubungan antara masyarakat adat dan aturan adat mereka juga dapat berkembang. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap konteks spesifik Masyarakat Adat Lolak dan Aturan Adat Oya memerlukan penelitian lebih lanjut melalui dialog dengan anggota masyarakat, penelitian lapangan, dan studi etnografi yang mendalam.

## d. kesimPulan
Berdasarkan pembahasan dari Pemberlakuan Nilai-nilai Kearifan Lokal Adat Istiadat Oya di Kecamatan Lolak Ditinjau Dari Pasal !8B Ayat 2 UUD 1945 , maka penulis dapat menyimpulkan beberapa poin sebagai berikut :
a.  Implementasi nilai-nilai kearifan lokal dapat memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini bisa terlihat dalam upaya mempertahankan keanekaragaman hayati, pengelolaan sumber daya alam, dan cara hidup yang berkelanjutan
10 Nabawi, A. N. (2022). Penguatan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Arus Globalisasi Pasca Era Industri 4.0. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, hlm 2
b.  Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai kearifan lokal dan bagaimana hal itu dapat berkontribusi pada lingkungan yang sehat sesuai semangat Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945.
Nilai-nilai kearifan lokal Oya berperan dalam membentuk perilaku dan pola pikir masyarakat setempat. Hal ini dapat mempengaruhi cara berinteraksi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. mengingat di Kecamatan Lolak penduduknya suda mulai bercapur dengan penduduk dari luar tanah adat, namun adakalanya penduduk di Kecamatan Lolak akan terlebih dahulu memperkenalkan budaya mereka kepada pendatang ini yang menjadi keunikan tersendiri kepada mereka yang selalu terbuka dengan orang lain, masyarakat Kecamatan Lolak menganut semboyan dengan moto :
• mototabian (saling mengasihi)
• mototanoban (saling merindukan)
• Bo mototompiaan (saling memperbaiki)

## daftar Pustaka

## buku
Arrizal, N. Z., Nainggolan, S. D. P., Komariah, M., Tinambunan, H. S. R., & Sinambela, J. (2023). Penguatan eksistensi masyarakat hukum adat ditengah arus globalisasi pasca era industri 4.0. supremasI hukum .
Qamar, N., dkk. (2017). metode penelitian hukum (legal research methods) . CV. Social Politic Genius (SIGn).
Saptomo, A. (2010). hukum dan kearifan lokal: revitalisasi hukum adat nusantara . Grasindo.
Wulansari, C. D., & Gunarsa, A. (2016). hukum adat Indonesia: suatu pengantar . Refika Aditama.

## jurnal
Lastuti abubakar”. (2013). Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun System Hukum Indonesia ”. Jurnal hukum adat. Vol 13 no 2. hlm 2
Nabawi, A. N. (2022). Penguatan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Arus Globalisasi Pasca Era Industri 4.0. nusantara: Jurnal pendidikan, seni, sains dan sosial humaniora .
Riskisyabana Yulistiaputri (2019).” Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia” jurnal hukum adat . Vol 8. No 1.

## undang-undang
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18b Ayat 2 ‘’tentang pengakuan dan penghormatan kesatuan negara kepada masyarakat adat.”

## Hasil Wawancara
Hasil Penelitian dan wawancara dengan bapak Yunius Mokoginta selaku camat Kecamatan Lolak (informan penelitian) pada tgl. 7 nov. 2023, di desa lolak.