Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019 e-ISSN: 2614-6002
ANALISIS BUDAYA KERJA SEBAGAI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) MASYARAKAT DESA BOKE KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
Aan Andrian, Dewi Ratna Muchlisa Mandyara dratnamuchlisa@yahoo.co.id aan_andrian@gmail.com

## ABSTRAK
Sejahtera dan bahagia merupakan situasi dan kondisi yang sangat didambakan oleh semua orang.  Setiap  orang  menginginkan  hidup  yang  ideal  di  masa  depannya.  Maka  dari  itu hampir  tiap  orang  berusaha  membuat  bagaimana  hidup  idealnya  itu  terwujud  dengan tekad mencapai harapan itulah yang mengharuskan masyarakat desa Boke bekerja sampai ke  negara  lain  sebagai  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  dari  bertahun-tahun  lalu  sehingga timbul  menjadi  sebuah  budaya  yang  tetap  dilestarikan  sampai  sekarang.  Budaya  kerja masyarakat  Desa  Boke  adalah  suatu  pandangan  hidup  yang  sudah  menjadi  kebiasaan yang  telah  dibudayakan  oleh  masyarakat  dan  selalu  tercermin  dalam  sikap  dan perilaku.Penelitian  ini  ingin  menggali  penerapan  budaya  sebagai  TKI  dalam meningkatkan  kesejahteraan  dan  pengaruh  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  dengan hadirnya  budaya  kerja  tersebut.Hasil  penelitian  ini  dapat  membantu  pihak–pihak  terkait terutama  pemerintah  dalam  hal  menentukan  kebijakan-kebijakan  yang  mengatur tentang TKI.Wawancara  dilakukan  terhadap  10  orang  informan  penelitian.  Temuan  penelitian menyatakan  bahwa  kebiasaan  masyarakat  yang  bekerja  diluar  negeri  merupakan  sebuah wujud  dari  kebudayaan  dan    budaya  kerja  sebagai  TKI  masyarakat  desa  Boke  dapat meningkatkan  kesejahteraan.  Namun  dalam  hal  ini  pemerintah  harus  lebih memperhatikan para TKI agar mendapatkan perlindungan hukum yang baik .
Kata Kunci : Budaya Kerja, Kesejahteraan

## I. PENDAHULUAN
Pada  dasarnya  semua  manusia,  keluarga,  komunitas  dan  masyarakat memiliki kebutuhan sosial yang harus dipenuhi agar mereka dapat mencapai yang dimaksud dengan kebahagiaan sosial.Kebutuhan tersebut merujuk pada kebutuhan biologis,  pendidikan,  kesehatan  yang  layak  dan  juga  interaksi  sosial  yang harmonis.Akhirnya  kesejahteraan  sosialpun  mampu  menciptakan  kesempatan sosial bagi penduduknya untuk meningkatkan dan merealisasikan potensi-potensi yang  ada.  Dalam   pola  dasar  kesejahteraan  sosial  bahwa  hakikat  pembangunan kesejahteraan  sosial  adalah  upaya  peningkatan  kualitas  kesejahteraan  sosial perorangan,  kelompok,  dan  komunitas  masyarakat  yang  memiliki  harkat  dan martabat,  dimana  setiap  orang  mampu  mengambil  peran  dan  menjalankan fungsinya dalam kehidupan (Balatbangsos, 2003).
Kesejahteraan  atau  yang  biasa  disebut  kesejahteraan  sosial  merupakan serangkaian  aktifitas  yang  terorganisir  yang  ditunjukan  untuk  meningkatkan kualitas hidup, relasi sosial, serta peningkatan kehidupan masyarakat yang selaras dengan  standard  dan  norma-norma  masyarakat  sebagai  suatu  tujuan  dan merupakan  cita-cita,  pedoman  dan  aspirasi  agar  terpenuhinya  kebutuhan  materi,
Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019 e-ISSN: 2614-6002
Bima
sosial  dan  spiritual.  Terkait  dengan  hal  ini  Spicker  yang  dikutip  Isbandi (2007;56)menggambarkankaitan  dengan  kebijakan  sosial  sekurang-kurangnya mencakup  lima  bidang  utama  yang  disebut  dengan big  five yaitu:  bidang kesehatan,  bidang  pendidikan,  bidang  perumahan,  bidang  jaminan  sosial,  dan bidang pekerjaan sosial inilah idealnya yang juga di harapkan di masyarakat Desa Boke agar tingkat kesejahteraan itu bisa tercapai.
Budaya  kerja  adalah  suatu  falsafah  dengan  didasari  pandangan  hidup sebagai  nilai-nilai  yang  menjadi  sifat,  kebiasaan  dan  juga  pendorong  yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita,  pendapat,  pandangan  serta  tindakan  yang  terwujud  sebagai  kerja  atau bekerja (Gering, Supriyadi dan Triguno, 2001: 7).Dengan demikian budaya kerja masyarakat  Desa  Boke  adalah  suatu  pandangan  hidup  yang  sudah  menjadi kebiasaan  yang  telah  dibudayakan  oleh  masyarakat  dan  selalu  tercermin  dalam sikap dan perilaku.
Adanya  tuntutan  terhadap  tingkat  kesejahteraan  mendorong  masyarakat Desa  Boke  untuk  berpikir  dan  bekerja  keras  dalam  mencukup i kebutuhan  hidup yang  setiap  harinya  mendesak,  sehingga  masyarakat  memilihjalan  untuk  bekerja di  negara  asing  atau  yang  sering  disebut  dengan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI) dengan modal kemampuan yang minim serta segala resiko yang harus ditanggung oleh  individu  tersebut.  Budaya  kerja  yang  demikian  didasarkan  atas  adanya harapan untuk bisa memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.
Hasil  observasi  awal  yang  dilakukan  oleh  peneliti  di  lokasi  penelitian diketahui bahwa budaya kerja pada masyarakat di Desa Boke cenderung memilih untuk bekerja di negara asing dengan berbagai alasan, seperti:sempitnya lapangan pekerjaan,kurangya  lahan  garapan  dan  upah  yang  cukup  tinggi  dengan  harapan bisa  menjamin  kesejahteraan  keluarga  yang  mereka  tinggalkan.  Budaya  kerja yang  demikian  masih  berlangsung  sampai  sekarang,  dimana  setiap  tahunnya masyarakat  berbondong-bondong  untuk  bekerja  ke  luar  negeri.Fenomena  yang demikian  telah  menjadi  pandangan  yang  terus  terwariskan  dalam  kehidupan masyarakat  Desa  Boke.  Berdasarkan  data  awal  yang  diperoleh  oleh  peneliti  dari kantor  Desa  Boke  Kecamatan  Sape  Kabupaten  Bima,  diketahui  bahwa  setiap tahunnya masyarakat  Desa Boke  yang bekerja di  luar negeri sebanyak 30 orang. Umumnya  masyarakat  yang  bekerja  di  luar  negeri  rata-rata  tamatan  Sekolah Menengah Atas (SMA) dan kebanyakan laki-laki.
Berdasarkan  fenomena  di  atas,  maka  peneliti  terdorong  untuk  melakukan kajian lebih lanjut  dan mendalami tentang fenomena budaya kerja masyarakat  di Desa  Boke  Kecamatan  Sape  Kabupaten  Bima.  Dengan  demikian,  peneliti mengangkat judul penelitian, yaitu: Analisis Budaya Kerja Sebagai Tenaga Kerja Indonesian  (TKI)  Masyarakat  Desa  Boke  Kecamatan  Sape  Kabupaten  Bima Dalam Meningkatkan Kesejahteraan . Penelitian ini diharapkan dapat menemukan solusi  terhadap  permasalahan  budaya  kerja  yang  berkaitan  dengan  aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat .
Dalam  buku  Pedoman  Pengembangan  Budaya  Kerja  Aparatur  Negara (2002:3)  dapat  dikatakan  bahwa  budaya  kerja  mengandung  beberapa  pengertian, yaitu:
Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019 e-ISSN: 2614-6002
a. Pola  Nilai,  sikap,  tingkah  laku,  hasil  karsa  dan  karya  termasuk  segala instrumen , system kerja, teknologi dan bahasa yang digunakan.
b. Budaya berkaitan dengan persepsi terhadap nilai-nilai dan lingkungannya yang melahirkan makna dan pandangan hidup,  yang akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku dalam bekerja.
c. Budaya  merupakan  hasil  dari  pengalaman  hidup,  kebiasaan-kebiasaan,  serta proses  seleksi  (menerima  atau  menolak)  norma  yang  ada  dalam  cara berinteraksi social atau menempatkan dirinya ditengah-tengah lingkungan kerja tertentu.
d. dalam proses budaya terdapat saling mempengaruhi dan saling ketergantungan (interdepensi), baik social maupun lingkungan sosial.
Budaya kerja merupakan sekumpulan pola atau perilaku kerja yang melekat secara  keseluruhan  pada  diri  setiap  individu  atau  masyarakat  dalam  sebuah wilayah. Membangun budaya kerja juga dapat meningkatakan dan mempertahankan  sisi-sisi  positif,  serta  berupaya  membiasakan  pola  perilaku tertentu agar tercipta suatu bentuk baru yang lebih baik.
Budaya  kerja  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  secara  berulang  oleh individu  dalam  melakukan  pekerjaan  dan  akhirnya    menjadi  sebuah  kebiasaan pada  suatu  organisasi/lingkungan.  Budaya  kerja  berbeda  antara  organisasi  satu dengan  yang  lainnya,  hal  itu  dikarenakan  landasan  dan  sikap  perilaku  yang dicerminkan  oleh  setiap  orang  dalam  organisasi  beerbeda.  Budaya  kerja  yang terbentuk  secara  positif  akan  bermanfaat  karena  setiap  anggota  dalam  suatu organisasi membutuhkan sumbang saran, bahkan kritik yang bersifat membangun dari  ruang  lingkup  pekerjaannya  demi  kemajuan  dilembaga  pendidikan  tersebut, namun  budaya  kerja  akan  berakibat  buruk  jika  pegawai  dalam  suatu  organisasi mengeluarkan  pendapat  yang  berbeda  hal  dikarenakan  adanya  perbedaan  setiap individu  dalam  mengeluarkan  pendapat,  tenaga  dan  pikirannya  karena  setiap individu mempunyai kemampuan dan keahliannya sesuai bidang masing-masing. Untuk memperbaiki budaya kerja yang baik membutuhkan waktu bertahun- tahun  untuk  mengubahnya,  maka  itu  perlu  ada  pembenahan-pembenahan  yang dimulai  dari  sikap  dan  tingkah  laku  pimpinannya  kemudian  diikuti  para bawahannya, terbentuknya budaya kerja diawali tingkat kesadaran pemimpin atau pejabat  yang  ditunjuk  dimana  besarnya  kemudian  diikuti  para  bawahannya sehingga  akan  membentuk  suau  cara  tersendiri  apa  yang  dijalankan  dalam perangkat satuan kerja atau organisasi.
Budaya  kerja  tidak  akan  muncul  begitu  saja,  akan  tetapi  harus  diupayakan dengan  sungguh-sungguh  melalui  proses  yang  terkendali  dengan  melibatkan semua sumber daya manusia dalam seperangkat sistem, alat-alat dan teknik-teknik pendukung. Budaya kerja akan menjadi kenyataan melalui proses panjang, karena perubahan  nilai-nilai  lama  menjadi  nilai-nilai  baru  akan  memakan  waktu  untuk menjadi  kebiasaan  dan  tak  henti-hentinya  terus  melakukan  penyempurnaan  dan perbaikan.  Adapun  komponen-komponen  budaya  kerja  yaitu  menurut  Ndraha (2005 : 209), yaitu sebagai berikut:
a. Anggapan dasar tentang kerja
Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019 e-ISSN: 2614-6002
Pendirian  atau  anggapan  dasar  atau  kepercayaan  dasar  tentang  kerja, terbentuknya  melalui  kostruksi  pemikiran  silogistik.Premisnya  adalah pengalaman hidup empirik dan kesimpulan.
b. Sikap terhadap pekerjaan
Manusia menunjukan berbagai sikap terhadap kerja.Sikap adalah kecenderungan  jiwa  terhadap  sesuatu.Kecenderungan  itu  berkisar  antara menerima sepenuhnya atau menolak sekeras-kerasnya.
c. Perilaku ketika bekerja Dan sikap terhadap bekerja, lahir perilaku ketika bekerja.Perilaku menunjukan bagaimana seseorang bekerja.
d. Lingkungan kerja dan alat kerja Dalam  lingkungan,  manusia  membangun  lingkungan  kerja  yang  nyaman  dan menggunakan alat (teknologi) agar ia bekerja efektif, efisien, dan produktif.
e. Etos kerja Istilah  etos  diartikan  sebagai  waktu  atau  semangat  fundemental  budaya, berbagai  ungkapan  yang  menunjukan  kepercayaan,  kebiasaan,  atau  perilaku suatu kelompok masyarakat. Jadi etos berkaian era dengan budaya kerja..

## Kesejahteraan
Kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat.Kesejahteraan sosial meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan,  dan  kualitas  hidup  rakyat”.  Sedangkan  Wilensky  dan  Lebeaux (1965)  merumuskan  kesejahteraan  sosial  sebagai  sistem  yang  terorganisasi  dari pelayanan-pelayanan  dan  lembaga-lembaga  sosial,  yang  dirancang  untuk membantu  individu-individu  dan  kelompok-kelompok  agar  mencapai  tingkat hidup  dan  kesehatan  yang  memuaskan.Maksudnya  agar  tercipta  hubungan- hubungan  personal  dan  sosial  yang  memberi  kesempatan  kepada  individu- individu  pengembangan  kemampuan-kemampuan  mereka  seluas-luasnya  dan meningkatkan  kesejahteraan  mereka  sesuai  dengan  kebutuhan-kebutuhan masyarakat.Sedangkan  menurut  Midgley  (1995:14)  Kondisi  kesejahteraan  sosial diciptakan  atas  kompromi  tiga  elemen.Pertama,  sejauh  mana  masalah-masalah sosial ini diatur, kedua sejauh mana kebutuhan-kebutuhan dipenuhi, ketiga sejauh mana kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat disediakan.
Kesejahteraan  sosial  adalah  keseluruhan  usaha  sosial  yang  terorganisir  dan mempunyai  tujuan  utama  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat berdasarkan  konteks  sosialnya.Di  dalamnya  tercakup  pula  unsur  kebijakan  dan pelayanan  dalam  arti  luas  yang  terkait  dengan  berbagai  kehidupan  dalam masyarakat,  seperti  pendapatan,  jaminan  sosial,  kesehatan,  perumahan, pendidikan, rekreasi, budaya, dan sebagainya.
Salah  satu  landasan  hukum  yang  dijadikan  acuan  adalah  undang-undang nomor  6  tahun  1974  tentang  ketentuan-ketentuan  pokok  kesejahteraan  sosial. Dalam penjelasan umum ditetapkan bahwa “lapangan kesejahteraan sosial adalah sangat  luas  dan  kompleks,  mencakup  antara  lain,  aspek-aspek  pendidikan, kesehatan, agama, tenaga kerja, kesejahteraan sosial (dalam arti sempit), dll ”. Hal ini  sesuai  dengan  pendapat  Kamerman  dan  Kahn  (1979)  yang  menjelaskan  6 komponen  atau  subsistem  dan  kesejahteraan  sosial,  yaitu  :  (1)  pendidikan,  (2)
Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019 e-ISSN: 2614-6002
kesehatan, (3) pemeliharaan penghasilan, (4) pelayanan kerja, (5) perumahan, (6) pelayanan sosial personal.
Sejahtera  dan  bahagia  merupakan  situasi  dan  kondisi  yang  sangat didambakan  oleh  semua  orang.  Seseorang  dikatakan  sejahtera  apabila  ia mempunyai  pekerjaan  yang  sesuai  dengan  bakat  yang  dimiliki  serta  hasil pekerjaan  tersebut  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup,  minimal  kebutuhan sandang,  pangan,  dan  perumahan.  Jika  kebutuhan  ini  telah  terpenuhi,  menurut Maslow  manusia  sudah  bisa  dikatakan  sejahtera  dalam  hidupnya.  (Indiro  Gito sudarmo dan I Nyoman Sudita,1997: 30-31)
Setiap  orang  menginginkan  hidup  yang  ideal  di  masa  depannya.Maka  dari itu hampir tiap orang berusaha membuat bagaimana hidup idealnya itu terwujud. Tapi  sayangnya,  banyak  problema-problema  sosial  yang  terjadi  yang  membuat terhambatnya  proses  dalam  mencapai  kehidupan  yang  ideal  tersebut.  Problema sosial  atau  bisa  kita  sebut  sebagai  masalah  sosial  merupakan  suatu  kondisi  yang lahir  tetapi  tidak  ideal  atau  kondisi  yang  tidak  diinginkan  yang  terjadi  di masyarakat.Kondisi  yang  tidak  ideal  tersebut  dapat  menganggu  ketentraman dalam kehidupan masyarakat tersebut.
Kondisi-kondisi  ini  dapat  dilihat  dari  beberapa  indikator  yang  menjadi penentu  apakah  masyarakat  tersebut  sejahtera  atau  tidak.  Indikator-indikator kesejahteraan  tersebut  antara  lain  adalah  kependudukan  ( population ),  kesehatan dan  gizi,  pendidikan,  ketenaga  kerjaan,  taraf  dan  pola  konsumsi,  perumahan  dan lingkungan,  kemiskinan,  sosial  dan  lainnya.  Dengan  menganalisis  indikator- indikator  tersebut  kia  dapat  tahu  apakah  masyarakat  tersebut  mengalami kesejahteraan  atau  tidak.Dengan  tidak  memenuhinya  indikator-indikator  tersebut maka terbuktilah masyarakat tersebut memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah sehingga  problema-problema  sosial  yang  terjadi  dapat  beraneka  ragam  dan  bisa menimbulkan ketimpangan-ketimpangan serta kesenjangan di masyarakat.
Selanjutnya akan dijelaskan sebagian dari indikator-indikator kesejahteraan masyarakat yang mungkin telah kita lihat pada realita-realita di sekitar kita apakah masyarakat  tersebut  memenuhi  indikator  tersebut.  Dimana  banyak  alasan  yang mendasari  tidak  memenuhinya  indikator  kesejahteraan  tersebut.Kemiskinan merupakan  salah  satu  indikator  kesejahteraan  artinya  kemiskinan  sangat mempengaruhi keadaan masyarakat itu sendiri.
Kemiskinan  adalah  suatu  keadaan  yang  dimana  ketidakmampuan  untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupannya.Kita dapat melihat banyak sekali contoh-contoh  nyata  di  sekitar  kita.Hidup  mereka  yang  sangat  minim  dengan keterbatasan  pendapatan  yang  mereka  miliki  sudah  bisa  kita  nilai  tingkat kesejahteraannya.Jadi  dapat  kita  simpulkan  bahwa  semakin  kecilnya  tingkat kemiskinan  daerah  tersebut,  berarti  bisa  dikatakan  bahwa  masyarakat  tersebut sejahtera.
Pada  mulanya,  pendapatan  per  kapita  digunakan  untuk  mengukur  tingkat kesejahteraan  masyarakat  suatu  Negara,  sebab  dapat  menggambarkan  laju perkembangan tingkat kesejahteraan berbagai Negara.Namun dalam perkembangannya,  pendapatan  per  kapita  yang  digunakan  mengukur  tingkat kesejahteraan masyarakat mempunyai banyak kelemahan-kelemahan.
Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019 e-ISSN: 2614-6002
Pendapatan  per  kapita  yang  dianggap  sebagai  pengukur  tingkat kesejahteraan  tidak  menggambarkan  komposisi  umur,  distribusi  pendapatan masyarakat,  komposisi  pendapatan  nasional,  corak  pengeluaran,  perubahan- perubahan  dalam  keadaan  pengangguran  (Ahmad  mahyudi,2004:  151). Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi,
Faktor  utama  dari  tingkat  kesejahteraan  ekonomi  penduduk  adalah  daya beli,  sehingga  apabila  daya  beli  menurun,  maka  berdampak  pada  menurunnya kemampuan  untuk  memenuhi  perbagai  kebutuhan  hidup  yang  menyebabkan tingkat  kesejahteraan  menurun.Pengeluaran  rumah  tangga  merupakan  salah  satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Boke yaitu salah satu Desa yang terletak di antara desa Jia dan desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara  Barat  (NTB).  Luas  wilayah  mencapai  sebesar    4,7337  km²  dengan seabagian  besar  wilayahnya  merupakan  daerah  pegunungan  sehingga  sebagian besar  masyarakatnya  tidak  terlalu  banyak  yang  menggarap  lahan  pertanian. Melihat  letak  dan  posisi  geografis  yang  sebagian  besar  adalah  wilayah pegunungan  maka  tidak  begitu  banyak  pendapatan  yang  bisa  dihasilkan  oleh masyarakat  desa  Boke.  Kondisi  geografis  inilah  yang  melatar  belakangi masyarakatdesa boke mencari alternatif lain demi  mendapatkan penghasilan yang layak. Penelitian mengunakan pendekatan kualitatif.
Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah Observasi dan wawancara  bertahap.Analisis  data  menggunakan interactive  model ,  yang  unsur- unsurnya  meliputi  reduksi  data  ( data  reduction ),  penyajian  data  ( data  display ), dan conclutions drowing/verifiying . Alur teknik analisis data dapat dilihat seperti gambar di bawah ini:
Gambar 1. Komponen Interactive Model (Sugiyono, 2007).

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Data  hasil  penelitian  yang  dideskripsikan  berikut  sesuai  dengan  fokus  atau sub  fokus  penelitian  yang  telah  dirumuskan  sebelumnya.  Adapun  data  hasil penelitian  masing-masing  sub  fokus  penelitian  secara  berturut-turut  dapat dideskripsikan sebagai berikut :
1. Analisis Wujud kebudayaan dari masyarakat Desa Boke
Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019 e-ISSN: 2614-6002
Analisis wujud kebudayaan dari masyarakat  desa boke ini dilakukan untuk mengetahui  apakah  kebiasaan  masyarakat  yang  bekerja  menjadi  Tenaga  Kerja Indonesia  (TKI)  dapat  dikatakan  wujud  dari  sebuah  kebudayaan.  Menurut  J.J. Hoenigman,  wujud  kebudayaan  dibedakan  menjadi  tiga:  gagasan,  aktivitas,  dan artefak.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis kebiasan masyarakat desa  boke  yang  bekerja  menjadi  TKI  ini  bisa  digolongkan  menjadi  sebuah kebudayaan  yang  berwujud  dari  aktivitas  masyarakat  itu  sendiri.Aktivitas  adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu.Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial.Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas  manusia  yang  saling  berinteraksi,  mengadakan  kontak,  serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata  kelakuan.Sifatnya  konkret,  terjadi  dalam  kehidupan  sehari-hari,  dan  dapat diamati dan didokumentasikan.
2. Analisis komponen
Analisis komponen ini dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan bahwa budaya kerja masyarakat sebagai TKI ini merupakan komponen kebudayaan non material.Kebudayaan nonmaterial adalah ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari  generasi  ke  generasi,  misalnya  berupa  dongeng,  cerita  rakyat,  dan  lagu  atau tarian  tradisional.  Budaya  kerja  masyarakat  sebagai  TKI  ini  merupakan  sebuah ciptaan abstrak  yang diwariskan dari generasi ke generasi, ini dibuktikan dengan hasil wawancara Pak Burhanuddin selaku Kades Boke menyatakan bahwa : “kebiasaan  masyarakat  desa  Boke  mencari  pekerjaan  di  luar  negeri  ini  sudah ada dari saya masih kecil, bahkan dulu sangat banyak warga yang pergi karena proses  pengurusan  surat-suratnya  gampang  dan  tidak  memerlukan  tingkat pendidikan  yang  tinggi,  yang  penting  bisa  bekerja  dan  berkomunikasi  dengan lancar”, hasil wawancara  (Selasa, 14 Agustus 2018)
Dari  kutipan  ini  terlihat  jelas  bahwa  kegiatan  masyarakat  sebagai  TKI  ini sudah  ada  sejak  lebih  dari  5  tahun  yang  lalu,  dan  ini  selalu  diwariskan  dari generasi ke generasi.
3. Analisis terbentuknya budaya kerja masyarakat sebagai TKI
Budaya  kerja  menjadi  TKI  di  desa  Boke  sendiri  awalnya  muncul dikarenakan dorongan kebutuhan hidup yang harus terpenuhi. Faktor ekonomilah yang  menjadi  alasan  utama  kenapa  budaya  kerja  ini  muncul,jugha  wilayah  desa yang  sebagian  besar  merupakan  daerah  pegunungan  dengan  tingkat  suhu  yang lumayan  tinggi  mengakibatkan  masyarakat  tidak  bisa  bertani  secara  maksimal selain pada musim hujan saja, sehingga masyarakat berpikir untuk bagaimana bisa tetap  memenuhi  kebutuhan  hidup  yang  semakin  tingggi  tiap  harinya  dengan menjadi  TKI,  hal  ini  dibuktikan  dengan  hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan dengan bapak Budiman orangtua salah satu TKI sebagai berikut :
“faktor utama yang menyebabkan ini bisa terjadi adalah kebutuhan ekonomi yang semakin  hari  semakin  tinggi,  jadi  kebanyakan  masyarakat  disini  memilih  jalan untuk  menjadi  TKI  agar  bisa  memenuhi  kebutuhan  hidup  tersebut”,  hasil wawancara (Selasa, 14 Agustus 2018).
Selain  faktor  diatas  ada  beberapa  faktor  pendukung  lain  yang  menjadi pemicu  budaya  ini  timbul  salah  satunya  yaitu  kurangnya  ketersediaan  pekerjaan
Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019 e-ISSN: 2614-6002
diwilayah  negara  sendiri  terlebih  khusus  di  Desa  Boke,  hal  ini  dikarenakan banyaknya tenaga kerja yang tersedia sehingga menyebabkan persaingan diantara para tenaga kerja misalnya dari segi kualifikasi pendidikan dan kemampuan dasar yang sangat minim dimiliki oleh tenaga kerja yang dari wilayah pedesaan seperti desa  boke,  sehingga  melatar  belakangi  masyarakat  lebih  memilih  bekerja  di negara  lain  yang  tidak  membutuhkan  tingkat  pendidikan  yang  tinggi  dan  hanya bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik dan lancar. Hal ini dibuktikan dengan  pernyataan  bapak  Burhanuddin,S.Pd  selaku  kades  Boke  dibawah  ini : “masyarakat  yang  bekerja  diluar  negeri  kebanyakan  tidak  memiliki  tingkat kualifikasi  pendidikan  yang  tinggi  rata-rata  hanya  tamatan  SMA  bahkan  ada yang  tamatan  SMP  juga  yang  penting  mereka  mau  bekerja  dan  mengikuti pelatihan  khususnya  pelatihan  berbahasa  agar  bisa  berkomunikasi  dengan  baik dan lancar”, hasil wawancara (Rabu, 15 Agustus 2018).
Budaya kerja sebagai tki merupakan warisan keluarga yang di wariskan dari kegenarasi  sehingga  sampai  hari  ini  masyarakat  masih  ada  yang  berangkat menjadi TKI alasan hadirnya budaya ini jugha Tergiur upah yang lebih tinggi juga merupakan  faktor  selanjutnya  yang  menjadi  pertimbangan  para  tenaga  kerja, dengan  bermodalkan  kemampuan  berkomunikasi  yang  baik  dan  lancar  mereka bisa mendapatkan upah yang jauh lebih tinggi dibanding bekerja dinegara sendiri. Walaupun mereka harus menanggung resiko jauh dari keluarga dan tanah air tapi demi  harapan  kehidupan  ekonomi  yang  stabil  sehingga  dapat  mensejahterahkan keluarga  dan  memperoleh  kehidupan  yang  layak,  hal  ini  dibuktikan  dengan pernyataan yang diberikan oleh bapak Husni selaku mantan TKI sebagai berikut : Semenjak  adanya  budaya  tki  ini  sangat  mambantu  sekali  dalam  hal peningkatan  kesejahteraan  hidup  masyarakat  disini  bahkan  di  desa  sari  jugha bisa  dilihatlah  peningkatan  kesejahteraanya  semulanya  rumah  kayu  biasa sekarang pada punya rumah batu yg layak,kemudian jugha ada yang beli mobil, tanah dsb”, hasil wawancara (kamis 15 agustus 2018).
4. Analisis penerapan budaya kerja sebagai TKI
Analisi  penerapan  budaya  kerja  ini  dilakukan  agar  mengetahui  hal-hal  apa saja yg harus di persiapakan masyarakat  untuk menjadi TKI  yang legal serta  apa saja  kendala  yang  biasa  di  jumpai  selama  menjadi  TKI.  Adapun  hal-hal  tersebut akan dijelaskan oleh peneliti sebagai berikut :
1) Hal-hal yang harus dipersiapkan untuk menjadi TKI legal
a. Kesiapan mental
b. Mendaftar pada PJTKI (Swasta)
c. Surat-surat perijinan,
d. Mengikuti pelatihan khusus, dan
e. Biaya-biaya Hal-hal  yang  harus  dipersiapkan  diatas  merupakan  hasil  wawancara  yang dilakukan  penulis  dengan  para  narasumber  yang  telah  dirangkum  secara  spesifik oleh  penulis,  hal  ini  dibuktikan  dengan  salah  satu  pernyataan  yang  disampaikan oleh bapak Husni sebagai mantan TKI dan ibu Sri Susisusanti sebagai TKI  yang masih aktif bekerja di negara luar.
Bapak Husni :
Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019 e-ISSN: 2614-6002
“Sebelum  berangkat  kami  harus  menyiapkan  dulu  beberapa  hal  seperti  KTP, ijazah, dan beberapa surat dari pihak Desa, serta kami juga mengikuti pelatihan selama ± 3 bulan, hasil wawancara (Kamis, 15 Agustus 2018).
Ibu Sri Susisusanti :
“setelah saya memutuskan untuk bekerja diluar negeri,, saya menyiapkan biaya- biaya,  mendaftar  pada  PJTKI  dan  menyiapkan  beberapa  dokumen  administrasi seperti KTP, dll”, hasil wawancara lewat telepon (Sabtu, 17 Agustus 2018).
2) Kendala-kendala yang dihadapi selama menjadi TKI Semua pekerjaan dan kegiatan yang kita lakukan di dunia ini pasti memiiki beberapa  hal  baik  itu  kelebihan  maupun  kekurangan  begitu  juga  dengan  bekerja sebagai TKI, selama bekerja para TKI pasti mengalami beberapa kendala baik itu dari  segi  komunikasi  maupun  dari  segi  adaptasi  yang  kurang  maksimal  dengan daerah  baru.  Hal  ini  dibuktikan  dari  beberapa  pernyataan  yang  diberikan  oleh bapak  Afriansyah  selaku  TKI  yang  masih  bekerja  dan  ibu  Erlina  selaku  mantan TKI yang diwawancarai oleh peneliti sebagai berikut : Bapak Afriansyah :
“tentu  pasti  ada  kendala  yang  kami  hadapi,  saya  pribadi  mengalami  kendala pada  saat  awal-awal  kesana  karena  saya  belum  terlalu  lancar  berkomunikasi menggunakan  bahasa  disana  dan  cuaca  disana  yang  4  musim  membuat  saya sempat sakit karena belum terbiasa”, hasil wawancara lewat  telepon (Senin, 19 Agustus 2018).
Ibu Erlina : “kendala yang saya hadapi pada saat disana itu, ketika awal-awal saya sampai disana,  karena  saya  masih  kurang  lancar  berkomunikasi  dan  belum  menguasai tempat-tempat  disana  jika  saya  disuruh  majikan  ke  pasar  itu  sangat  sulit  untuk saya”, hasil wawancara  (Kamis, 15 Agustus 2018).

## 5. Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
Salah satu landasan hukum yang dijadikan acuan adalah undang-undang nomor 6 tahun  1974  tentang  ketentuan-ketentuan  pokok  kesejahteraan  sosial.  Dalam penjelasan umum ditetapkan bahwa “lapangan kesejahteraan sosial adalah sangat luas  dan  kompleks,  mencakup  antara  lain,  aspek-aspek  pendidikan,  kesehatan, agama, tenaga kerja, kesejahteraan sosial (dalam arti sempit), dll ”.
Kondisi-kondisi  ini  dapat  dilihat  dari  beberapa  indikator  yang  menjadi penentu  apakah  masyarakat  tersebut  sejahtera  atau  tidak.  Indikator-indikator kesejahteraan  tersebut  antara  lain  adalah  kependudukan  ( population ),  kesehatan dan  gizi,  pendidikan,  ketenaga  kerjaan,  taraf  dan  pola  konsumsi,  perumahan  dan lingkungan,  kemiskinan,  sosial  dan  lainnya.  Dengan  menganalisis  indikator- indikator  tersebut  kita  dapat  mengetahui  apakah  masyarakat  tersebut  mengalami kesejahteraan  atau  tidak.Dengan  tidak  memenuhinya  indikator-indikator  tersebut maka terbuktilah masyarakat tersebut memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah sehingga  problema-problema  sosial  yang  terjadi  dapat  beraneka  ragam  dan  bisa menimbulkan ketimpangan-ketimpangan serta kesenjangan di masyarakat.
1) Kependudukan (population)
Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019 e-ISSN: 2614-6002
Kependudukan  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini  merupakan  jumlah penduduk desa Boke yang usia kerja dan memiliki pekerjaan sebagai TKI yaitu berjumlah sekitar 86 orang.
2) Kesehatan dan gizi
Masyarakat  desa  Boke  yang bekerja sebagai  TKI dan mantan TKI bisa dikatakan  sejahterah  ini dibuktikan  dari  data  yang  diperoleh  penulis  di  kantor Desa yang mengatakan sebanyak 469 orang warga desa Boke terdaftar sebagai peserta asuransi dan sebagian besar mereka yang terdaftar adalah TKI, mantan TKI dan anggota keluarga dari TKI. Selain itu angka kematian anak dan balita karena gizi buruk tidak pernah terjadi selama kesehatan dan asupan nutrisinya memadai. Data nya sebagai berikut :
Tabel 1. Asuransi Kesehatan Dan Kasus Gizi Buruk
No. Tingkat kepesertaan Asuransi kesehatan (BPJS) Derajat Kesehatan Dan Gizi Buruk TKI dan Mantan TKI Bukan TKI TKI dan mantan TKI Bukan TKI 1. 460 orang 9 orang 0 2 kasus Jml h 469 orang 2 kasus Sumber: Data monografi desa Boke
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  masyarakat  desa  Boke  yang  bekerja sebagai  TKI  sudah  sejahtera  dibidang  kesehatan  karena  semua  TKI  maupun anggota keluarganya memiliki jaminan kesehatan (asuransi).
3) Pendidikan
Rata-rata  anggota  keluarga  baik  itu  anak  maupun  saudara  dari  anggota TKI menempuh pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi, ini dibuktikan dari data yang diperoleh penulis di kantor Desa sebagai berikut :
Tabel 2. Perbandingan Tingkat Pendidikan Masyarakat
No. Tingkat Pendidikan TKI dan mantan TKI Bukan TKI 1. Sekolah Dasar (SD) / Sederajat 42 orang 34 orang 2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) /Sederajat 37 orang 12 orang 3. Sekolah Menengah Atas (SMA) /Sederajat 41 orang 9 orang 4. Perguruan Tinggi 12 orang 4 orang Jumlah 132 orang 59 orang Sumber: data monografi desa Boke
4) Pola konsumsi
Faktor selanjutnya dari tingkat kesejahteraan penduduk adalah daya beli, sehingga  apabila  daya  beli  menurun,  maka  berdampak  pada  menurunnya kemampuan  untuk  memenuhi  berbagai  kebutuhan  hidup  yang  menyebabkan tingkat  kesejahteraan  menurun.Pengeluaran  rumah  tangga  merupakan  salah satu  indikator  yang  dapat  memberikan  gambaran  keadaan  kesejahteraan
Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019 e-ISSN: 2614-6002
Bima
penduduk. Semakin tinggi  pendapatan, maka porsi  pengeluaran akan bergeser dari  pengeluaran  untuk  makanan  ke  pengeluaran  untuk  bukan  makanan.  Di desa Boke sendiri tingkat konsumsi rumah tangga sangat tinggi itu dibuktikan dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  penulis  dengan  ibu  Nurhaya  salah satu  masyarakat  desa  Boke  yang  menyaksikan  secara  langsung  kehidupan masyarakat yang menjadi TKI sebagai berikut:
“yang  saya  lihat  sejauh  ini  mereka  yang  bekerja  sebagai  TKI  belanjanya banyak-banyak,  keluarga yang disini  serba  kecukupan,  saya  juga  kadang- kadang  dapat  dari  tetangga  yang  saudaranya  kerja  diluar  seperti  baju,  dll”, hasil wawancara (15 Agustus 2018).
5) Perumahan dan lingkungan
Tempat  tinggal  masyarakat  baik  yang  masih  bekerja  maupun  sudah  berhenti bekerja rata-rata rumah jenis permanen yang luas dengan model yang modern, hal  ini  dibuktikan  dengan  hasil  observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti  secara langsung  dan  data  yang  diperoleh  penulus  dari  kantor  desa  setempat  sebagai berikut :
Tabel 3. Perbandingan jenis Rumah masyarakat Jenis Rumah TKI dan Mantan TKI Bukan TKI Permanen 143 rumah 46 rumah Semi permanen 59 rumah 26 rumah Panggung 12 rumah 62 rumah Jumlah 214 rumah 134 rumah Sumber: data monografi desa Boke
Sebagai bukti lain penulis melampirkan potret – potret rumah TKI dan mantan TKI yang ada di Desa Boke sebagai berikut :

## Sumber: data hasil penelitian 2018
Gambar 2. Potret rumah-rumah TKI dan mantan TKI
6) Kemiskinan
Kemiskinan  merupakan  salah  satu  indikator  kesejahteraan  artinya  kemiskinan sangat mempengaruhi keadaan masyarakat itu sendiri.Kemiskinan adalah suatu keadaan  yang  dimana  ketidakmampuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar dalam kehidupannya. Kita dapat melihat banyak sekali contoh-contoh nyata di sekitar kita.Hidup mereka yang sangat minim dengan keterbatasan pendapatan yang  mereka  miliki  sudah  bisa  kita  nilai  tingkat  kesejahteraannya.Jadi  dapat kita  simpulkan  bahwa  semakin  kecilnya  tingkat  kemiskinan  daerah  tersebut, berarti bisa dikatakan bahwa masyarakat tersebut sejahtera.
Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019 e-ISSN: 2614-6002
Didesa  Boke  sendiri  tingkat  kemiskinan  sudah  semakin  kecil  ini  dibuktikan dengan  hasil  observasi  dan  wawancara  yang  dilakukan  langsung  oleh  penulis serta  data  pendapatan  penduduk  yang  di  peroleh  penulis  di  kantor  Desa setempat sebagai berikut :
Tabel 4. Tingkat Pendapatan Masyarakat Desa Boke
Tingkat Pendapatan Masyarakat Desa Boke per bulan TKI Bukan TKI Rp. 3.500.000,- s/d Rp. 8.000.000,- Rp.  1.000.000,-  s/d Rp. 4.000.000,-
Sumber : data monografi desa Boke dan hasil wawancara
7) Sosial Indikator sosial yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana kehidupan  sosial  seperti  komunikasi  dan  pergaulan  dari  masyarakat  yang bekerja  sebagai  TKI  dengan  masyarakat  yang  tidak  bekerja  sebagai  TKI,  dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis proses komunikasi dan pergaulan  dari  masyarakat  tersebut  masih  sangat  baik  bahkan  lebih  baik  lagi, dan rasa solidaritas yang dimiliki masyarakat masih sangat baik ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak A. Latif sebagai masyarakat biasa yang ikut terlibat dalam kehidupan sosial  dengan masyarakat yang bekerja sebagai TKI sebagai berikut :
“mereka sangat baik, tidak berubah dan tidak sombong, ketika saya dan yang lainnya  butuh  bantuan  pinjaman  uang  untuk  beberapa  keperluan  mereka meminjamkan  dan  bahkan  tidak pernah menagih  bayar  hanya  saya  memiliki kesadaran  sendiri  ketika  sudah  punya  saya    bayar  hutang  saya”,  hasil wawancara (kamis, 15 Agustus 2018)
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  masyarakat  yang bekerja  dan  pernah  bekerja  sebagai  TKI  selalu  senantiasa  saling  membantu sesamanya.
6. Analisis Aspek Hukum
Perlindungan  hukum  terhadap  TKI  dilaksanakan  mulai  dari  pra penempatan  sampai  dengan  masa  purna  penempatan.  Pra  penempatan  adalah kegiatan  (1)  pengurusan  surat  izin  penyerahan  (SIP),  (2)  perekrutan  dan  seleksi, (3) pendidikan dan pelatihan kerja, (4) pemeriksaan kesehatan dan psikologi,  (5) pengurusan  dokumen,  (6)  uji  kompetensi,  (7)  pembekalan  akhir  untuk pemberangkatan,  (8)  pembuatan  perjanjian  kerja,  (9)  masa  tunggu  diperusahaan, (10) pembiayaan.
Berdasarkan  perlindungan  hukum  terhadap  TKI  baik  pada  pra penempatan,  masa  penempatan  dan  purna  penempatan  sebagaimana  diuraikan diatas,  berdasarkan  analisis  merupakan  bentuk  perlindungan  hukum  dari  aspek hukum administrasi dan aspek hukum pidana. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri.
Upaya-upaya yang dilakukan dalam perlindungan hukum TKI diluar negeri yang dikirim PJTKI dan Non PJTKI
Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019 e-ISSN: 2614-6002
Pemerintah  bertugas  mengatur,  membina,  melaksanakan  dan  mengawasi penyelenggaraan  penempatan  dan  perlindungan  TKI  diluar  negeri.  Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI diluar negeri pemerintah berkewajiban :
a. Menjamin  terpenuhinya  hak-hak  calon  TKI  baik  yang  berangkat  melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri
b. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI
c. Membentuk  dan  mengembangkan  sistem  informasi  penempatan  calon  TKI diluar negeri
d. Melakukan  upaya  diplomatik  untuk  menjamin  pemenuhan  hak  dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan, dan
e. Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, penempatan  dan  purna  penempatan  (Pasal  5  s/d  7  Undang-Undang  No.  39 Tahun  2004  tentang  penempatan  dan  perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia Diluar Negeri).
Disnakertrans  dalam  perlindungan  TKI  baik  pada  pra  penempatan,  masa penempatan dan purna penempatan.
a. Pra  penempatan  memberikan  pengarahan  pada  calon  TKI  untuk  mendaftar lewat  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  setempat  atau  cabang PJTKI  yang  mempunyai  izin  atau  rekomendasi  rekrut  di  kabupaten  setempat. Memberikan  pembekalan  awal  pemberangkatan  kepada  calon  TKI  yang  akan diberangkatkan ke tempat penampungan.
b. Pada masa penempatan apabila terjadi masalah Disnakertrans selalu koordinasi kepada  PJTKI  yang  memberangkatkan  sehingga  masalah  tersebut  dapat diselesaikan.
c. Pada masa purna penempatan memberikan pembinaan kepada TKI yang sudah pulang  agar  hasil  yang  didapat  dari  luar  negeri  dapat  dimanfaatkan  dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya demi masa depan keluarga mereka.
Selama  ini  upaya  perlindungan  TKI  diluar  negeri  yang  dilakukan  oleh
Disnakertrans antara lain adalah proses penyelesaian masalah TKI didalam negeri, alur  pengajuan  klaim  asuransi,  pengiriman  uang  TKI  (program  remittancn)  dan perpanjangan perjanjian kerja.
Dari  data  hasil  penelitian  yang  diperoleh  penulis  maka  dapat  dikatakan bahwa budaya kerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masyarakat Desa Boke mampu  meningkatkan  kesejahteraan  hal  ini  dapat  dilihat  dari  analisis kesejahteraan.

## IV. KESIMPULAN
Dari hasil analisis yang telah dilakukan pada masyarakat desa Boke  yaitu dari aspek kesejahteraan maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :
1. Kebiasaan  masyarakat  yang  cenderung  bekerja  di  negara  luar  sebagai  Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan wujud dari sebuah kebudayaan yang berasal dari  aktivitas  masyarakat  dan  tergolong  dalam  komponen  kebudayaaan  non material.
Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019 e-ISSN: 2614-6002
2. Budaya kerja ini timbul dengan dilatar belakangi beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan, tergiur upah  yang lebih tinggi  serta kebiasaan.
3. Dalam penerapannya ada beberapa hal yang harus dipersiapak oleh para calon TKI  diantaranya  yaitu  kesiapan  mental,  mendaftar  pada  PJTKI,  surat-surat perijinan,  mengikuti  pelatihan  dan  menyiapkan  biaya  keberangkatan.  Selama bekerja  para  TKI  ini  menemukan  beberapa  kendala  yang  umumnya  dirasakan pada  bulan-bulan  awal  keberangkatan  seperti  kurang  lancar  dalam berkomunikasi, kurang bisa beradaptasi dengan lingkungan ditempat bekerja. Masyarakat yang bekerja sebagai TKI sudah sangat sejahterah ini dibuktikan dengan  terpenuhinya  indikator-indikator  kesejahteraan  seperti  kependudukan, kesehatan dan gizi yang terpenuhi, pendidikan yang terjamin untuk keluarga, pola konsumsi yang semakin hari semakin meningkat, perumahan dan lingkungan yang sudah  sangat  layak,  nyaman  dan  memadai,  angka  kemiskinan  yang  semakin menurun  ini  dibuktikan  dengan  tingkat  pendapatan  masyarakat  yang  semakin tinggi  dan  kehidupan  sosial  masyarakat  yang  semakin  membaik  dan  tetap mengutamakan kebersamaan.

## DAFTAR RUJUKAN
Ahmadi,  Abu  dan  Widodo  Supriyono.  2004. Psikologi  Belajar .  Jakarta:  Rineka Cipta.
Sugiyono.  2010. Metode  Penelitian  Kualitatif  Kuantitatif  dan  R&D .  Bandung  : CV. Alfabeta
Suharto,  Edi.  2006. Membangun  Masyarakat Memberdayakan Rakyat . Bandung:PT. Refika Pratama
Fatmasari,  Dewi.  2015. Analisis  sosial  ekonomi  dan  budaya  masyarakat  pesisir desa Waruduwur Kecematan Mundu, Kabupaten Cirebon.
Buniarto.  2012. Hubungan  Antara  Kinerja  Keuangan  Daerah,  Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Investasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, Khususnya di Era Otonomi Daerah . Jurnal Studi Universitas Brawijaya
Arvian,  Dimas.2008. Klasifikasi  Kesejahteraan  Rumah  Tangga  di  Jawa  Timur dengan Pendekatan Multivariate  Adaptive  Regression  Spline  Bootstrap Aggregating (Mars Bagging). Jurnal Studi Universitas Surabaya. Arsyad, Lincolin. 1992. Ekonomi Pembangunan Edisi Kedua . Yogyakarta :Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, YKPN Ndakularak, Erwin. 2008. Analisis Faktor- Faktor yang
MempengaruhiKesejahteraan  Masyarakat  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Bali . Jurnal StudiUniversitas Udayana. Fitriani,  YF.  2014. Kebudayaan  dan  kehidupan ekonomi masyarakat  pedesaan Pamekasan
Madura. JurnalPemerintahan. PeranDinasSosialTenagaKerjaDanTransmig rasiKabupatenNunukan
DalamMenananganiTenagaKerjaIndonesia(StudiKasusTKIYangDideport asiDari Malaysia) ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id©Copyright(2015)
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019 e-ISSN: 2614-6002
Bima
Sari,  DA.2016. Analisis  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kesejahteraan masyarakat di Kota Bandarlampung.
Wissler,  C.  1916. Psychological  and  Historical  Interpretations  for  culture. Sciens. XLV.