Volume 19 Number 1  June  2019.p. 53-78 https://doi.org/10.30603/au.v19i1.722
The Principles of Law of Negligence as Causes of Compensation in the Sharia Economic Law in Indonesia

## Asyari Hasan, Alimin, Rizal Fahlefi, Desmadi Saharuddin
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

## IAIN Batusangkar

## Abstract
This  study  discusses  what  are  the  concepts  of  legal  principles  of  negligence  as  a  cause  of compensation  contained  in  the  positive  Indonesian  Islamic  economic  law  concerning  the implementation  of  contracts  for  Islamic  financial  institutions  that  are  studied  in  a qualitative-normative  exploratory  manner.  This  study  indicates  that  there  are  six  legal principles of negligence as a cause of compensation in the positive law of Indonesian sharia economy, namely: 1) carried out with careful consideration, 2) carried out appropriately, 3) carried  out  carefully,  4)  business  activities  may  not  exceed  permitted  limits,  5)  business activities  must  be  in  line  with  the  provisions  stipulated  in  the  contract  (not  violating  the agreement), and 6) negligence classified as intentional negligence and accidental negligence. While  the  legal  principles  of  negligence  contained  in  conventional  law  are  currently  more complete  (11  principles  of  negligence)  than  those  contained  in  the  positive  law  of  sharia economy (only 6 principles)

## Prinsip-prinsip Hukum Kelalaian Sebagai Penyebab Ganti Rugi dalam Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  tentang  apa  saja  konsep  prinsip-prinsip  hukum  kelalaian  sebagai penyebab  ganti  rugi  yang  terkandung  dalam  hukum  positif  ekonomi  syariah  Indonesia tentang  pelaksanaan  akad  dalam  lembaga  keuangan  syariah  yang  dikaji  secara  kualitatif eksploratif-normatif. Artikel ini menemukan bahwa terdapat enam prinsip hukum kelalaian sebagai  penyebab  ganti  rugi  dalam  hukum  positif  ekonomi  syariah  Indonesia,  yaitu:  1) dilaksanakan dengan pertimbangan yang matang, 2)  dilakukan dengan tepat, 3) dilakukan dengan dengan cermat, 4) kegiatan bisnis tidak boleh melampaui batas yang diizinkan, 5) kegiatan  bisnis  harus  sejalan  dengan  ketentuan  ketentuan  yang  telah  ditentukan  dalam akad (tidak menyalahi perjanjian), dan 6)  kelalaian tergolong pada kelalaian sengaja dan kelalaian tidak disengaja. Sedangkan prinsip-prinsip hukum kelalaian yang terdapat dalam hukum  konvensional saat ini lebih lengkap (11 prinsip  kelalaian) dari pada yang terdapat dalam hukum positif ekonomi syariah yang hanya 6 prinsip.
Kata Kunci:  Hukum kelalaian,  Hukum Positif Ekonomi Syariah Indonesia, at- ta’addiy, at-taqshir, wanprestasi

## Author correspondence
Email: asyari.hasan@uinjkt.ac.id, alimin@iainbatusangkar.ac.id, rizalfahlehi@iainbatusangkar.ac.id, desmadi.saharuddin@uinjkt.ac.id Available online at http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/index

## A. Pendahuluan
Perkembangan  pesat  dunia  perbankan  syariah  tersebut  sudah  selayaknya diresponi  dengan  memberikan  perangkat-perangkat  lunak  dan  keras  yang  dapat menjamin kelancaran operasional bank syariah, bila tidak maka bank syariah akan berada  pada  posisi  merugikan  citra  bank  syariah  itu  sendiri  dan  syariah  Islam sebagai label yang melekat padanya. Disamping itu, risiko operasional perbankan syariah  dikenal  cukup  tinggi  karena  sebagian  besar  produk  bank  syariah  lebih mengedepankan  asas  kepercayaan  (akad  amanah)  terhadap  nasabah  dalam pengelolaan  dana  yang  disalurkan  bank  syariah.  Dalam  dunia  perbankan  dan perkembangan  sosial  budaya  yang  semakin  komplek  mengandalkan  asas kepercayaan membuat posisi bank syariah dan juga nasabah pada posisi beresiko tinggi. Oleh karena itu, bank syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian yang lebih optimal dibandingkan bank konvensional.
Operasional bank syariah tidaklah sama dengan bank konvensional karena bank  syariah  memiliki  masalah  yang  komplek  dalam  hal  pengumpulan  dana ( funding )  dan  penyaluran  dana  ( financing ).  Disamping  itu  bank  syariah mempunyai  struktur  produk dan kegiatan  yang  secara mendasar  lebih bervariasi dari bank konvensional diantaranya, ia dibolehkan melakukan kegiatan bisnis bagi hasil  dan  perdagangan  barang  dan  jasa  seperti  dengan  adanya  akad mudharbah, musyarakah,  murabahah , ijarah , salam , istishna’ , wakalah, kafalah ,  dan  lain sebagainya.  Semua  akad  tersebut  sarat  dengan  “prinsip  kehatian-hatian”  karena hampir  semuanya  tergolong  akad  amanah  ( ‘uqud  al-amanah )  baik  dari  sisi struktur  akad  ( mudharbah,  musyarakah,  wakalah , ijarah )  maupun  dari  sisi perspektif  sifat  akad  (murabahah,  salam,  istishna’, tauliyah ,  dan wadhi’ah [ hathithah ]). 1 Baik  dari  sisi  struktur  maupun  dari  sisi  sifat,  akibat  hukum  jelas melekat pada semua akan tersebut, karena dasar hukum umum transaksi amanah berbunyi  bahwa  setiap  pemegang  atau  penerima  amanah  (dalam  akad  apapun)
1 Kuwait,  Kementrian  Perwakafan, al-Mausû`aħ  al-Fiqhiŷaħ  al-Kuwaitiŷaħ ,  ( Kuwait: Dzatussalasil, 2006), cet. 2, Jilid.6, hal. 236
tidak  bertanggung  jawab  terhadap  apapun  yang  diamanahkan  kepadanya  kecuali jika terjadi kesalahan atau kelalaian. 2
Menjelaskan maksud dari kata “kesalahan” dalam akad amanah akan lebih mudah  dipahami  karena  ia  dominan  berbicara  tentang  wanprestasi  yang  jelas melihat  pelanggaran  para  pihak  berakad  berdasar  perjanjian  yang  sudah disepakati  dan  jelas  pelanggaran  hukumnya.  Sedangkan  kata  “kelalaian”  ( at- ta’addiy dan taqshir )  masih  belum  banyak  dibahas  dalam  hukum  positif  ekonomi syariah  Indonesia.  Hal  ini  ditegaskan  dari  hasil  penelitian  Muhammad  Adfan Yhu’nanda dkk. berjudul Analisis Unsur Kesalahan dan Kelalaian Mudharib dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Sebagai Dasar Eksekusi Jaminan 3 yang menyimpulkan  bahwa  unsur  kesalahan  dan  kelalaian  tidak  dijelaskan  dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar akad perjanjian mudharabah dalam semua hukum positif ekonomi syariah Indonesia , dan secara substantif dan Prosedural tidak mengatur serta tidak memberikan pengertian bagaimana kriteria kesalahan  dan  kelalaian  yang  dimaksudkan  dalam  akad  perjanjian mudharabah . Maka, unsur kesalahan dan kelalain dalam akad mudharabah hanya akan merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut,  Muhammad  Adfan  Yhu’nanda  dkk. mengajukan  saran  pada  akhir  penelitiannya  kepada  Pembuat  Peraturan Perundang-undangan  khususnya  terkait  hukum  Ekonomi  Syariah,  agar  diperjelas kembali  apa  yang  dimaksud  dengan  kesalahan  atau  kelalaian  dalam  peraturan Fatwa  DSN-MUI tentang pembiayaan mudharabah yang pada bagian ketiga angka 3, “pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah ( yad al-amanah ), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan”.
Di  lain  pihak,  hukum  terkait  kesalahan  dan  kelalaian  tidak  hanya  terkait akad mudharabah saja, tapi semua akan amanah sebagaimana yang sudah penulis
2 Jalal  ad-Din  Abd  ar-Rahman  as-Suyuthi, al-Asybah  wa  an-Nazha,ir  fi  Qawa’id  wa  Fur’  Fiqh  asy- Syafi’iyyah , (Beirut: Darul Kitab al-„Arabiy, 1995), jilid.1, hal. 8, dan juga: ash-Shan'ani, Muhammad ibn Isma‟il (w.182 H), Subul  as-Salâm  Syarh  Bulûgh  al-Marâm  Min  Adillah  al-Ahkam ,  (Kairo:  al-Halabiy, 1950), jilid.3, hal. 108
3 Yhu‟nanda,  Muhammad  Adfan, Penelitian: Analisis Unsur Kesalahan  dan Kelalaian  Mudharib  dalam Akad  Pembiayaan  Mudharabah  Bermasalah  Sebagai  Dasar  Eksekusi  Jaminan .  Malang:  Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum, 2014
kemukakan,  dan  juga  pada  semua  akan  berganda  yang  dominan  diaplikasikan dalam  lembaga  keuangan  syariah.  Seperti mudharib wajib  mengelola  harta  yang disalurkan  bank  syariah  atas  prinsip kehati-hatian, dan  dikenakan  ganti  rugi selama  terjadi  kelalaian . 4 Penyewa  barang  sewaan  ( al-ajir )  dalam  akad ijarah bertanggung jawab atas barang yang digunakan selama tidak ada kelalaian selama terjadi kelalalian. 5
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka  penulis  memandang  perlu membahas  bagaimana  kandungan  konsep  dan  prinsip  kelalaian  yang  terdapat dalam  hukum  positif  ekonomi  Indonesia  secara  menyeluruh  sehingga  dapat dianalisis  kandungan  materiil  hukum  dalam  memandang  konsep  dan  prinsip kelalaian secara komprehensif.
Tulisan  ini  dibahas  dengan  metode  kualitatif  normatif  eksploratif menggunakan  data  pustaka  dengan  metode  analisis  isi.  Penelitian  ini  fokus  pada deskripsi  teori  yang  menampakkan  karakter  prinsip  hukum  kelalaian  yang diletakkan hukum positif ekonomi syariah Indonesia khususnya terkait peristiwa- peristiwa  yang  terjadi  di  luar  kontrak  atau  perjanjian.  Penelitian  ini  diharapkan akan  menjadi  pertimbangan  bagi  kalangan  akademisi  dan  praktisi  tentang bagaimana  efektifitas  konsep  hukum  kelalaian  sebagai  penyebab  ganti  rugi  dan berkontribusi  bagi  pengembangan  wacana  dan  implementasi  hukum  ekonomi syariah guna meningkatkan kinerja lembaga keuangan syariah secara umum.

## C. Pengertian dan Teori Hukum Kelalaian

## 1. Pengertian “Prinsip” Kelalaian dalam Hukum
Prinsip  kelalaian  terdiri  dari  dua  suku  kata,  yaitu  prinsip  dan  kelalalaian. Prinsip berasal dari bahasa Inggris ( principle ) yang berarti basic atau guiding rule for  behavior (aturan  pemandu  untuk  suatu  tindakan). 6 Sedangkan  dalam  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  berarti  asas  atau  dasar  kebenaran  yang  menjadi  pokok
4 Fatwa  al-Majma'  al-Fiqh  al-Islâmiŷ  (The  Council  of  Islamic  Fiqh  Academy-OKI)  ke-19  di  Shariqah, UAE, tahun 2009, No.179.
5 Fatwa  Dewan  Syariah  Accounting  and  Auditing  Organization  for  Islamic  Financial  Institutions (AAOIFI) Standar Syariah No.9 Tahun 2003, Pasal: 4/1/7.
6 AS Hornby, Oxford Dictionary of Current  English , (Great Britain:  Oxford University Press, 1986), h. 664
dasar  berpikir,  bertindak,  dan  sebagainya. 7 Berkaitan  dengan  prinsip  hukum kelalaian, maka dapat diberikan suatu  pengertian bahwa prinsip kelalaian adalah suatu  dasar,  pedoman,  pernyataan  fundamental,  dan  kebenaran  umum  yang digunakan  oleh  ahli  hukum  atau  praktisi  hukum  dalam  menilai  apakah  suatu perbuatan atau peristiwa tergolong sebagai suatu kelalaian atau tidak.

## 2. Kelalaian dalam Hukum Syariah dan Konvensional a. Pengertian Kelalaian dalam Hukum Konvensional
Dalam Ensiklopedia  Ekonomi,  Keuangan  dan  Perdagangan, disebutkan bahwa kelalaian ( negligence ) adalah kealpaan akan berbuat sesuatu, yang kiranya oleh  seseorang  yang  patut,  atau  berhati-hati  dan  bijaksana,  dan  yang  mengikuti pertimbangan-pertimbangan  yang  biasa,  harus  dilakukan  dalam  keadaan  itu. Kelalaian itu juga bermacam-macam seperti kelalaian berat, ringan, biasa, sengaja, dan lainnya. 8 Definisi tersebut cukup komprehensif untuk menilai suatu tindakan lalai karena cukup komprehensif.
Memperhatikan  Pasal  1366  KUHPerdata  yang  berbunyi:  “Setiap  orang bertanggung-jawab  tidak  saja  untuk  kerugian  yang  disebabkan  karena perbuatannya,  tetapi  juga  untuk  kerugian  yang  disebabkan  karena  kelalaiannya atau  kurang  hati-hatinya”.  Memberikan  suatu  pengertian  bahwa  1) lalai disamakan  dengan  “ kurang  hati-hati ”,  ini  berarti  bahwa  lawan  dari  kelalaian adalah  “sikap  hati-hati”  dimana  setiap  orang  wajib  bersikap  hati-hati,  dan bagaimana  mengukur  atau  menilai  sikap  hati-hati  diperlukan  prinsip-prinsip tertentu,  dan  2)  perbuatan  kelalaian  yang  menyebabkan  orang  lain  rugi  masuk dalam ketegori Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan KUHPerdata Pasal 1366. 9 Aturan tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) cukup jelas memberikan kepada  kita  pengertian  kelalaian  yang  terdapat  dalam  KUHPerdata,  yaitu  terkait tiga  aspek  yaitu  kewajiban  hukum  pelaku,  nilai  moral,  dan  sikap  hati-hati  yang sepatutnya dalam masarakat.
7 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  (Jakarta:  Pusat  Bahasa,  2008),  h. 1214
8 Abdurrachman,  A, Ensiklopedia  Ekonomi,  Keuangan  dan  Perdagangan ,  (Jakarta:  PT.  Pradnya Paramita, 1991), hal. 720
9 Munir  Fuady,  Perbuatan  Melawan  Hukum:  Pendekatan  Kontemporer,  (Bandung  :  PT.  Citra  Aditya Bakti, 2002) hal.73.
Mengaitkan  hukum  kelalaian  dengan  wanprestasi,  juga  digunakan  kata “kelalaian”  namun  terkait  dengan  isi  suatu  kontrak  atau  perjanjian.  Berdasarkan KUHPerdata Pasal 1243 itu 10 (kelalaian sebagai wujud wanprestasi), maka bentuk- bentuk wanprestasi adalah sebagai berikut: 1) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;  2)  Melaksanakan  tetapi  tidak  tepat  waktu  (terlambat);  3)  Melaksanakan tetapi  tidak  seperti  yang  diperjanjikan;  dan,  4)  Debitur  melaksanakan  yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Di  sini  nampak  jelas  bahwa  perbuatan  wanprestasi  di  atas  hanya  terkait dengan isi perjanjian, meskipun ia digolongkan dalam istilah kelalaian, hanya saja tidak semua peristiwa hukum atau tindakan hukum tercakup dalam kontrak atau perjanjian, maka aspek hukum kelalaian lebih dominan termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena cakupannya lebih luas.

## b. Pengertian Kelalaian dalam Hukum Ekonomi Islam
Dalam  hukum  positif  ekonomi  syariah  Indonesia  tidak  ditemukan pengertian  ataupun  penjelasan  dari  istilah kelalaian ,  meskipun  banyak  terdapat kata  kelalaian  dimuat  di  dalamnya.  Oleh  karena  itu,  dalam  konteks  hukum ekonomi  syariah,  kita  dapat  merujuk  pada  kajian  fikih  muamalat  tentang pengertiannya.  Secara  ringkas,  kata  yang  tepat  dan  populer  untuk  ungkapan hukum  kelalaian  dalam  fikih  Islam  adalah tafrith dan taqshir, (keduanya  berarti mengurangi batas yang semestinya [lalai]), dimana kedua-duanya termasuk dalam kategori ta’addiy (melanggar batas).
Dalam Mu’jam  Lughah  al-Fuqaha, kata  kelalaian  seakar  kata negligence (kelalaian)  muncul  dalam  tiga  istilah,  yaitu tahâwun (memandang  ringan), ihmâl (meremehkan), ta’thîl (tidak mengfungsikan), dan tafrîth (berlebihan), sedangkan kata negligence hanya berpadanan dengan kata tafrîth (berlebihan), 11 yang berarti “melampaui batas” yang boleh (halal)  kepada yang dilarang (haram). 12 Kemudian kata ta’addiy sebagaimana  dikemukakan  oleh al-Mausû`aħ  al-Fiqhiŷaħ  al-
10 1243  KUHPerdata: Penggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga  karena  tak  dipenuhinya  suatu  perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.
11 Muhammad Rawas Qal‟ahji dan Hamid Shadiq Qunaibiy, Mu’jam Lughah al-Fuqaha , (Beirut: Dar an- Nafa.is, 1988), hal. 76
12 Muhammad Rawas Qal‟ahji dan Hamid Shadiq Qunaibiy, Mu’jam Lughah al-Fuqaha , (Beirut: Dar an- Nafa.is, 1988), hal. 135
Kuwaitiŷaħ,  ta’addiy adalah  “melanggar  sesuatu  yang  seharusnya  sesuai  standar aturan  syariat,  tradisi  ‘urf,  dan  adat  kebiasaan”. 13 Berdasarkan  definisi  tersebut, nampaklah  bahwa  setiap  perbuatan  tafrith  dan  taqshir  adalah  ta’addiy,  atau ta’addiy adalah semua pelanggaran termasuk kelalaian, baik kelalaian itu terhadap aturan syara’, tradisi ‘urf (termasuk tradisi bisnis), maupun adat kebiasaan.
Kelalaian yang penulis maksud pada penelitian ini adalah sepadan  dengan istilah  yang  terdapat  pada  istilah  ekonomi  Islam  klasik  ( fiqh al-mu’âmalah )  yaitu tafrîth (berlebihan dalam tidak berbuat) dan  dalam istilah  ekonomi kontemporer populer  dengan taqshîr, yaitu  berlebihan  dalam  hal  tidak  menjaga  amanah sehingga keluar dari semestinya. 14 Substansi definisi tersebut juga sejalan dengan hukum  positif  Indonesia,  yaitu  kelalaian  adalah  lengah  atau  sikap  kurang  hati- hati 15 yang dilakukan oleh salah satu pihak yang bertransaksi.
Misalnya  terdapat  ungkapan  Imam  an-Nawawiy  dalam  Raudhah  ath- Thalibin berbicara  tentang  hukum  wakalah: Akad  wakalah  mengandung  hukum amanah, maka kekuasaan wakil adalah kuasa amanah, sedang pemegang amanah tidak  bertanggungjawab  terhadap  apapun  kerusakan  yang  terjadi  di  bawah wewenangnya  jika  itu  terjadi  tanpa  adanya  tafrîth (perbuatan  yang  berlebihan dalam tidak berbuat yang semestinya) , baik akad wakalah itu dengan upah atupun sukarela.  Sedangkan  jika  ia  melakukan  ta’addiy (perbuatan  melanggar  aturan) , misalnya jika ia mengendarai hewan tunggangan (sedang itu sudah dilarang dalam akad) ,  maka  ia  bertanggungjawab  atas  kerugian  secara  tegas,  tapi  ia  tidak digugurkan  sebagai  wakil. 16 Pada  kalimat  ini  terlihat  jelas,  Imam  an-Nawawiy menggunakan  istilah at-tafrîth ,  kemudian  juga  menggunakan  istilah at-ta’addiy sebagai lawan katanya.
Sedangkan kata at-taqshîr dapat dilihat pada ungkapan Ibnu ‘Abidin dalam Radd  al-Muhtar :  “ Jika  seseorang  menyewa  sebuah  kampak  untuk  membelah  kayu, lalu kampak itu dia letakkan di rumahnya, lalu ia rusak tanpa ada perbuatan taqshîr (tidak  meninggalkan  suatu  kewajiban  yang  semestinya  dalam  menjaga  amanah) ,
13 Kuwait,  Kementrian  Perwakafan, al-Mausû`aħ  al-Fiqhiŷaħ  al-Kuwaitiŷaħ ,  ( Kuwait: Dzatussalasil, 2006), cet. 2, Jilid. 29, hal. 216
14 Nazih Hammad, Mu`jam al-Mushthalahât al-Iqtishâdiŷaħ (IIPH: Saudi Arabia, 1994), hal. 122
15 Sudarsono, Kamus Hukum , (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 239.
16 an-Nawawiy, Raudhah ath-Thalibin ,  Jilid. 2, hal. 102
maka menurut suatu pendapat, ia bertanggungjawab, dan menurut pendapat lain, ia tidak bertanggungjawab” . 17
Jika  dibandingkan  dengan  hukum  konvensional,  kata ta’addiy dapat disamakan  dengan  “perbuatan  melawan  hukum”,  dan  tidak  tepat  dengan  kata kesalahan.  Jadi,  sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh  Ahmad  Sulaiman,  kadangkala para  fuqaha  menggunakan  istilah ta’addiy dengan  makna taqshîr ,  yaitu  ketika seseorang  lalai  dari  suatu  perbuatan  biasa  yang  semestinya  ia  lakukan.  Oleh karena itu, kata ta’addiy mencakup perbuatan sengaja atau tidak sengaja, demikian juga  mencakup  perbuatan  melalaikan,  meremehkan,  dan  tidak  hati-hati.  Terlihat jelas bahwa terdapat kesamaan, yaitu adanya “perbuatan melampaui batas”, maka ta’addiy dengan  taqshîr  adalah  tidak  melakukan  suatu  perbuatan  yang  dituntut, yang  pertama  ( ta’addiy )  melewatinya,  sedangkan  yang  kedua  (taqshîr)  tidak memenuhi  yang  dituntut,  maka  keduanya  dinilai  melampaui  batas  karena  tidak memenuhi perbuatan yang dituntut. 18
Sepanjang analisa penulis, istilah yang paling sering digunakan dalam buku- buku  tulisan  ahli  fikih  kontemporer  adalah  kata ta’addiy dan taqshîr ,  sedangkan kata tafrîth dan tadhyî’ (sinonim dengan taqshîr ) juga sering digunakan. Sedangkan kata ihmâl dan ifrâth (berlebihan  dalam  berbuat)  digunakan  juga  dalam  kontek menjelaskan  kata taqshîr .  Secara  bahasa tafrîth berarti  berbuat  taqshîr (melalaikan)  dan  tadhyî'  (menyia-nyiakan),  sedangkan  lawannya ifrath . 19 Oleh karena  itu, tafrîth sinonim  dengan  makna taqshîr ,  sedangkan ifrath sinonim dengan  kata  ta'addiy. Dalam  istilah  fikih,  tafrîth  berarti  melalaikan  suatu perbuatan yang mesti dilakukan secara tradisi ataupun syar'iy. 20
Dalam hukum konvensional, perbuatan ta’addiy (melampaui batas) disebut dengan “kesalahan” yang dalam bahasa Arabnya adalah al-khatha’ ( أطخلا ). Para ahli hukum konvensional di Timur Tengah, juga menggunakan istilah sama dengan ahli hukum  di  Indonesia,  yaitu  kesalahan.  Sedangkan  istilah ta’addiy lebih  tepat  dari istilah khatha’ ditinjau dari aspek bahasa maupun dari aspek substansi hukum.
17 Ibnu „Abidin, Radd al-Muhtar , Jilid. 23, hal. 498
18 Sulaiman Muhammad Ahmad, Dhaman al-Matlafat fi al-Fiqh al-Islami , (Kairo: Maktabah al-Mujallad al-‟Arabi, 1985), h. 229
19 Ibnu Manzhur, Lisan al-'Arab , (Beirut: Dâr Shadir), j.7, hal. 49
20 al-Jurjani , at-Ta'rifaat , (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiy, 1405 H), cet. 1, hal. 49

## 3. Hukum Ganti Rugi
Ganti  rugi  yang  penulis  maksud  dalam  penelitian  ini  adalah  penggantian atas kerugian yang dialami seseorang, sesuai dengan definisi dalam hukum positif Indonesia. 21 Definisi yang sama juga terdapat dalam fikih muamalah Islam dengan istilah dhamân , yaitu kewajiban untuk mengganti dengan pengganti yang bersifat harta  karena  adanya  bahaya  pada  pihak  lain  dengan  ketentuan  barang mitsliy dengan mitsliy dan  barang qimiy diganti  dengan qimiy . 22 Pengertian  senada  juga terdapat dalam definisikan oleh Majallat al-Ahkâm al-‘Adliyyah. 23
Ganti rugi disebut dalam istilah fikih adh-dhamân ( نامضلا ), dan kadangkala kata adh-dhamân juga  berarti  jaminan.  Jaminan  dalam  bahasa  Arab  adalah adh- dhamân atau al-kafalah . Maka, dalam  ungkapan  fikih muamalah  terdapat  contoh- contoh  aplikasi  penggunaan  istilah  ini,  misalnya  penerima  titipan  bertanggung jawab  mengganti  rugi  ( dhâmin )  jika  barang  titipan  rusak  atau  binasa  karena kelalaian,  dan  mudharib  dhâmin  atas  barang  shahibul  mal  sebagaimana  akad titipan  (yad  amanah).  Tujuan-dari  Pada  dhaman  adalah  untuk  memberikan  ganti rugi  pada  korban  dan  menghilangkan  kerugian  yang  diderita  yaitu  mencakup, pertama ganti rugi tethadap kerugian yang berhubungan dengan jiwa, kehormatan, dan  nama  baik  seseorang. Kedua ,  ganti  rugi  terhadap  Kerugian  yang  berkaitan dengan harta benda. 24
Tentang  pentingnya  ganti  rugi  ini,  Ibnu  al-Qayyim  al-Jauziyyah menjelaskan,  “Analogi  akal  dan  keadilan  menuntut  bahwa  barang  siapa  yang menyebabkan lenyapnya harta seseorang atau menyebabkan kerugian orang lain, maka ia bertanggung-jawab atas lenyapnya sebagaimana ia bertanggungjawab atas kerusakan harta tersebut”. 25 .
21 Sudarsono, Kamus  Hukum, (Jakarta:  Rineka  Cipta,  1992),  hal.  136.  Secara  umum  kerugian  dapat bedakan  atas  dua  bentuk  yakni  :  Kerugian  materiil  dan  Kerugian  immateriil.  Undang-undang  hanya mengatur  penggantian  kerugian  yang  bersifat  materiil.  Kemungkinan  terjadi  bahwa  kerugian  itu menimbulkan  kerugian  yang  immateriil,  tidak  berwujud,  moril,  idiil,  tidak  dapat  dinilai  dengan  uang, tidak  ekonomis,  yaitu  berupa  sakitnya  badan,  penderitaan  batin,  rasa  takut,  dan  sebagainya.  Merry Tjoanda,  “Wujud Ganti Rugi Menurut kitab Undang-Undang Perdata”, Jurnal Sasi Vol. 16  No. 4  Bulan Oktober – Desember  (2010), 48
22 Nazih Hammad, Mu`jam al-Mushthalahât al-Iqtishâdiŷaħ (IIPH: Saudi Arabia, 1994), hal. 122
23 al-Imam al-Syaukâniy, Nail al-Authâr , (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), h. 326-328., dan: „Ali Haidar, Durar  al-Hukkam  Syarh  Majallât  al-Ahkâm  al-‘Adliyyah ,  (Beirut:  Dâr  al-Kutub  al-„Ilmiyyah, 1991), juz 1-3, pasal 410
24 Asmuni Mph, “Teori ganti Rugi (dhaman)  Perspektif Hukum Islam”, Millah Vol. VI, No. 2, Februari (2007), 109
25 Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, I’lâm al-Muwaqqi’in. (Beirut: Dâr al-Fikri, t.th.), h. 158

## D. Kajian dan Riset Sebelumnya
Beberapa penelitian terdahulu sudah  mencoba membahas beberapa aspek dalam  masalah  hukum  kelalaian  sebagai  penyebab  ganti  rugi  dalam  hukum ekonomi syariah Indonesia. Sesuai dengan penjelasan penulis pada latar belakang penelitian  ini  dari  hasil  penelitian  (skripsi)  Muhammad  Adfan  Yhu’nanda  yang berjudul Analisis  Unsur  Kesalahan  dan  Kelalaian  Mudharib  dalam  Akad Pembiayaan  Mudharabah  Bermasalah  Sebagai  Dasar  Eksekusi  Jaminan pada Universitas Brawijaya Fakultas Hukum tahun 2014, menyimpulkan  bahwa hukum positif ekonomi syariah Indonesia termasuk fatwa DSN-MUI secara substantif dan prosedural tidak mengatur serta tidak memberikan pengertian bagaimana kriteria kesalahan  dan  kelalaian  yang  dimaksudkan  dalam  akad  perjanjian mudharabah. Demikian juga dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak pula  dijelaskan secara rinci bagaimana kriteria kelalaian tersebut.
Penelitian Rohmah Fauziyah, Analisis Hukum Islam tentang Ganti Rugi atas Kesalahan  dan  Kelalaian  Mudharib  dalam  Akad  Pembiayaan  Mudharabah  (Studi Fatwa DSN No/07/DSN/MUI/2000) , pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Raden  Intan  Lampung  tahun  2017,  penelitian  ini  tidak  menemukan  teori  unsur kelalaian  dalam  fatwa  tersebut  selain  dari  pada  merujuk  pada  KUHPerdata  Pasal 1365  sebagai  wujud  perbuatan  melawan  hukum,  dan  KUHPerdata  Pasal  1243 sebagai wujud wanprestasi.
Dalam penelusuran berbagai referensi tentang  hukum perbuatan kelalaian ( negligence ), penulis menemukan bahwa kajian dalam bidang hukum medis dalam masalah  ini  lebih  banyak  daripada  dalam  bidang  hukum  ekonomi,  hal  ini disebabkan  oleh  banyaknya  terjadi  malpraktek  medis  terkait  dengan  kelalaian, hanya saja bidang medis sudah mempunyai standard profesi dan yang lebih maju dan lebih sederhana daripada bidang ekonomi sehingga lebih mudah menilai suatu perbuatan sebagai suatu kelalaian.

## F. Hasil Penelitian
Pada  hasil  penelitian  ini,  penulis  kemukakan  bagaimana  deskripsi penjelasan  hukum  positif  ekonomi  syariah  Indonesia  terhadap  prinsip-prinsip hukum  kelalaian  sebagai  penyebab  ganti  rugi.  Kajian  sub  bab  ini  dimulai  dari produk  hukum  ekonomi  konvensional  Indonesia,    kelalaian  dalam  hukum  positif
ekonomi syariah Indonesia, kemudian diakhiri dengan pembahasan kajian melalui analisis isi.

## 1. Hukum Kelalaian dalam Hukum Ekonomi Konvensional
Perbuatan  kelalaian  yang  menyebabkan  orang  lain  rugi  masuk  dalam ketegori  Perbuatan  Melawan  Hukum  (PMH),  dan  telah  menjadi  rujukan  dalam Hukum  Positif  Ekonomi  Indonesia.  Perkembangan  ini  terjadi  pada  tahun  1919 berdasar  kasus  Arrest  Cohen-Lindenbaum  yang  menjadi  jurisprudensi  Belanda dimana pengertian melawan hukum diperluas, perbuatan berbuat ataupun tidak berbuat ,  dan  tidak  hanya  terbatas  pada  undang-undang  tertulis  saja  tapi juga hukum  yang  tidak  tertulis ,  maka  disamping  melanggar  undang-undang, termasuk  di  dalamnya    1)  “ bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ( artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik), 2) bertentangan dengan kesusilaan ( yaitu kaidah moral Pasal 1335 Jo  Pasal  1337  KUHPerdata),  dan  3) bertentangan  dengan  sikap  kehati-hatian (baca: “lawan dari sikap lalai”) yang sepatutnya dalam masyarakat ( Kriteria ini  bersumber  pada  hukum  tak  tertulis  [bersifat  relatif],  yaitu  perbuatan  yang dilakukan  bertentangan  dengan  sikap  yang  baik/kepatutan  dalam  masyarakat untuk  memperhatikan  kepentingan  orang  lain  [KUHPerdata  Pasal  1366]) 26 Kemudian  disyaratkan  lagi  bahwa  perbuatan  lalai  baru  dapat  diajukan  tuntutan ganti rugi jika mengakibatkan kerugian atas orang lain dan terhadap hubungan sebab  akibat  antara  kelalaian  dan  kerugian  sebagaimana  dalam Pasal  1365  dan 1366   KUHPerdata  yang  berbunyi:  “1365. Tiap  perbuatan  melawan  hukum (onrechtmatige daad) ,  yang membawa kerugian kepada  orang  lain,  mewajibkan orang  yang karena  salahnya menerbitkan  kerugian  itu,  menggantikan  kerugian tersebut. 1366. Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya .”
Penggalan kata “Perbuatan Melawan Hukum ( يدعتلا ) harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat ” dalam aturan di atas sebanding dengan istilah dalam hukum  ekonomi  Islam  dengan  istilah at-tafrîth ( طيرفتلا ) yang  berarti  “melebihi batas”, istilah at-tafrîth sering disandingkan dengan istilah at-taqshîr ( ريصقتلا ) yang berarti “perbuatan yang kurang dari semestinya”.
26 Munir  Fuady,  Perbuatan  Melawan  Hukum:  Pendekatan  Kontemporer,  (Bandung  :  PT.  Citra  Aditya Bakti, 2002) hal.73.
Berdasarkan  KUHAP  Pasal  1243 27 , bentuk-bentuk wanprestasi  adalah sebagai  berikut: pertama, tidak  melaksanakan  prestasi sama  sekali;  kedua, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat); ketiga, melaksanakan tetapi tidak  seperti  yang  diperjanjikan ;  dan  keempat,  debitur  melaksanakan  yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Pasal  tersebut  sudah  membatasi  apa  yang  dimaksud  dengan  perbuatan wanprestasi,  dan  juga  mencakup  prinsip-prinsip  kelalaian  sebagai  wujud wanprestasi.  Meskipun  sebuah  kontrak  adalah  aturan  tertulis  (prestasi),  namun pelanggaran  terhadapnya  dapat  dilakukan  secara  sengaja  ataupun  karena kelalaian  (wanprestasi).  Maka  yang  dimaksud  wanprestasi  adalah  suatu  keadaan yang  dikarenakan  kelalaian  atau  kesalahannya,  sehingga  debitur  tidak  dapat memenuhi  prestasi. .28 seperti  yang  telah  yang  telah  ditentukan  dalam  perjanjian dan bukan dalam keadaan  yang memaksa. 29 Sementara Salim  HS mendefenisikan wanprestasi  sebagai  keadaan  dimana  debitur  tidak  memenuhi  atau  lalai melaksanakan  kewajiban  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  perjanjian  yang dibuat antara kreditor dengan debitor. 30
Berdasarkan  Pasal  1244  dan  1245  KUHPerdata,  dapat  disimpulkan  bawah setiap  kelalaian  dan  keingkaran  mengakibatkan  si  pelaku  wajib  mengganti kerugian serta memikul segala risiko akibat kelalaian dan keingkaran. Akan tetapi jika  pelaksanaan  pemenuhan  perjanjian  yang  menimbulkan  kerugian  terjadi karena  keadaan  memaksa  ( overmacht/force  majeur )  debitur  dibebaskan menanggung kerugian yang terjadi.
Berdasarkan  aturan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  prinsip-prinsip kelalaian (disengaja ataupun tidak) sebagai penyebab ganti rugi dan KUHPerdata, adalah:  Pertama,  tergolong  perbuatan  lalai  jika  seseorang melakukan suatu perbuatan  yang tidak  melakukan semestinya  ataupun  ia  meninggalkan  suatu perbuatan yang semesinya ia lakukan; kedua, suatu perbuatan yang b ertentangan
27 1243  KUHPerdata: Penggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga  karena  tak  dipenuhinya  suatu  perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.
28 Prestasi dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan kontrak yang bersangkutan. Lihat Subekti, Pokok Pokok Hukum Perdata , (Jakarta: PT Intermasa, 2008), 120. Menurut Pasal  1234  KUH  Perdata  bentuk  dari  prestasi  berupa  :  1)  Memberikan  sesuatu  2)  Berbuat  sesuatu  3) Tidak berbuat sesuatu
29 . Nindyo Pramono, Hukum Komersil , (Jakarta, Pusat Penerbitan UT, 2003),  21
30 . Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakartta: Sinar Grafika, 2009,), 180
dengan  kewajiban  hukum  si  pelaku ( baik  tertulis  maupun  yang  tidak  tertulis, termasuk  hukum  publik);  ketigan,  suatu  perbuatan  yang b ertentangan  dengan kesusilaan ( yaitu kaidah moral Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdata) 31 ; keempat, suatu perbuatan yang b ertentangan dengan sikap kehati-hatian (baca: “lawan dari sikap  lalai”)  yang  sepatutnya  dalam  masyarakat  (biasanya hukum  tak  tertulis [bersifat  relatif])  dalam  KUHPerdata  Pasal  1366;  kelima,  k elalaian  yang  dapat diajukan  tuntutan  ganti  rugi  adalah  jika  perbuatan  lalai  itu  mengakibatkan kerugian  pada  orang  lain,  dan  jika  tidak  maka  tidak  ada  ganti  rugi  (Pasal 1365   KUHPerdata);  keenam,  terdapat  hubungan  sebab  akibat  antara  kerugian dengan kelalaian (Pasal 1365  KUHPerdata); ketujuh, t idak melaksanakan prestasi sama  sekali;  kedelapan,  melaksanakan  prestasi  tetapi  tidak  tepat  waktu (terlambat);  kesembilan,  melaksanakan  prestasi  tetapi  tidak  seperti  yang diperjanjikan;  kesepuluh,  suatu  perbuatan  yang  yang  menurut  perjanjian  tidak boleh dilakukan; dan kesebelas, kelalaian atau kesalahan itu dalam hal tidak dapat memenuhi prestasi .32 bukan karena dalam keadaan yang memaksa ( overmacht/force majeur ) (Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata). 33

## 2. Hukum Kelalaian dalam Hukum Positif Syariah Indonesia
Aturan perundang-undangan Indonesia telah memproduk beberapa produk terkait ekonomi syariah, yaitu: UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, UU No.  38  Tahun  1999  tentang  Zakat,  UU  No.  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf, Peraturan  Pemerintah  No.  42  Tahun  2006  tentang  Pelaksanaan  UU  No.  41  tahun 2004  ditambah  dengan  Keputusan  Menteri  Keuangan  No.  4  Tahun  2009  tentang Administrasi  Wakaf  Uang,  UU  No.  21  tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah, Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  yang  disahkan  oleh  Peraturan  Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,  UU  No.  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  (JPH),  UU  No.  19 tahun  2008  tentang  SBSN,  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  No.  14  Tahun
31 Munir  Fuady,  Perbuatan  Melawan  Hukum:  Pendekatan  Kontemporer,  (Bandung  :  PT.  Citra  Aditya Bakti, 2002) hal.73.
32 Prestasi dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan kontrak yang bersangkutan. Lihat Subekti, Pokok Pokok Hukum Perdata , (Jakarta: PT Intermasa, 2008), 120. Menurut Pasal  1234  KUH  Perdata  bentuk  dari  prestasi  berupa  :  1)  Memberikan  sesuatu  2)  Berbuat  sesuatu  3) Tidak berbuat sesuatu
33 . Nindyo Pramono, Hukum Komersil , (Jakarta, Pusat Penerbitan UT, 2003),  21
2016  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Perkara  Ekonomi  Syariah,  dan  berbagai aturan  dari  Bank  Indonesia,  Otoritas  Jasa  Keuangan,  dan  Kementerian  Keuangan. Dalam  penelitian  ini,  penulis  memfokuskan  kajian  pada  aturan-aturan  deteil hukum ekonomi syariah yang membahas tentang prinsip-prinsip kelalaian sebagai penyebab ganti rugi yang hanya terdapat pada dua produk hukum yaitu UU No. 21 tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  dan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah yang disahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2008,  karena  hanya  dua  produk  hukum  ini  yang  membahas  dan  menjelaskan beberapa prinsip hukum kelalaian sebagai penyebab ganti rugi.

## 1. Hukum Kelalaian dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
Rujukan  paling  lengkap  dan  utama  hukum  positif  ekonomi  syariah Indonesia  saat  ini  adalah  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  yang disahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang secara tegas menyatakan bahwa “hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan  menyelesaikan  perkara  yang  berkaitan  dengan  ekonomi  syari'ah, mempergunakan  sebagai  pedoman  prinsip  syari'ah  dalam  Kompilasi  Hukum Ekonomi  Syari'ah ” (Pasal  1  Ayat  1).  Kemudian  disebutkan  pula  bahwa “Mempergunakan  sebagai  pedoman  prinsip  syari'ah  dalam  Kompilasi  Hukum Ekonomi  Syari'ah  sebagaimana  dimaksud  Ayat  (1), tidak  mengurangi tanggungjawab  hakim  untuk  menggali  dan  menemukan  hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar ” (Pasal 1 Ayat 2). Ayat dua ini memberikan ruang  yang  lebih  luas  pada  hakim  untuk  menemukan  hukum  kelalaian  yang berkaitan dengan banyak aspek bisnis yang jelas tidak mungkin semuanya termuat dalam kontrak.
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memuat banyak pasal dan ayat tentang hukum  kelalaian,  memuat  20  kali  kata  kelalaian  dalam  17  pasal  yang  menyebut tentang  akibat  hukum  kelalaian  sebagai  penyebab  ganti  rugi,  dan  terdapat  3  kali kata  “hati-hati”.    Sepanjang  analisa  peneliti  terhadap  hukum  kelalaian  dalam Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah,  terdapat  sebuah  pernyataan  yang  menarik dari istilah “hati-hati” sebagai lawan  dari kelalaian pada  pada BAB II tentang Asas Akad, Pasal 21,  yang berbunyi “Akad dilakukan berdasarkan asas:”, diantaranya: “asas
ikhtiyati/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.”
Selanjutnya  terdapat  beberapa  pasal  tentang  perbuatan  lalai  dalam  akad, yaitu:
a. Bab V, tentang Akibat Bai’ pada Pasal 92 Ayat 3 yang berbunyi:
(3)  Pembeli  harus  mengganti  barang  yang  telah  diterima  sebagaimana tersebut pada Ayat (2) di atas, jika barang itu rusak karena kelalaiannya .
b. Bab VI, tentang Syirkah pada Pasal 140 Ayat 5 yang berbunyi:
(5)  Apabila  barang  yang  diniagakan  rusak  karena kelalaian pihak  pedagang, maka pihak pedagang wajib mengganti kerusakan tersebut
c. Bab VI, Bagian Tiga tentang Syirkah Abdan pada Pasal 163 yang berbunyi:
Kerusakan  hasil  pekerjaan  yang  berada  pada  salah  satu  pihak  yang melakukan  akad  kerjasama-pekerjaan  bukan  karena kelalaiannya ,  pihak yang bersangkutan tidak wajib menggantinya.
d. Bab  VI,  Bagian  Lima  tentang  Syirkah  ‘Inan  pada  Pasal  177  Ayat  1  yang berbunyi:
(1)  Nilai  kerugian  dan  kerusakan  yang  terjadi  bukan  karena kelalaian para pihak dalam syirkah al-‘inan, wajib ditanggung secara proporsional
e. Bab VII, Bagian Lima tentang Ketentuan Mudharabah pada Pasal 205 dan 208 yang berbunyi:
Pasal  205:  Mudharib  wajib  bertanggungjawab  terhadap  risiko  kerugian  dan atau  kerusakan  yang  diakibatkan  oleh usahanya  yang  melampaui  batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan ketentuan yang telah ditentukan dalam akad .
Pasal  208:  Kerugian  usaha  dan  kerusakan  barang  dagangan  dalam  kerjasama mudharabah yang terjadi bukan karena kelalaian mudharib, dibebankan pada pemilik modal.
f. Bab  VIII:  Muzara’ah  dan  Musaqah,  Bagian  Kedua  tentang  Rukun  dan  Syarat Musaqah, Pasal 226 yang berbunyi:
Pemelihara tanaman wajib mengganti kerugian yang timbul dari pelaksanaan tugasnya jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaiannya .
g. Bab  IX  tentang  Khiyar  Bagian  Keempat  tentang  Khiyar  ‘Aib  Pasal  237  Ayat  3 dan 4:
(3)  Penjual  wajib  mengembalikan  uang  pembelian  kepada  pembeli  apabila obyek dagangan ‘aib karena kelalaian penjual.
(4)  Pengadilan  berhak  menolak  tuntutan  pembatalan  jual-beli  dari  pembeli apabila ‘aib benda terjadi karena kelalaian pembeli.
h. Pasal 269 tentang ketentuan akad ijarah disebutkan:
(1)    Kerusakan obyek ijarah karena kelalaian pihak penyewa adalah tanggung jawab penyewa, kecuali ditentukan lain dalam akad.
(2)     Jika  obyek  ijarah  rusak  selama  masa  akad  yang  terjadi  bukan   karena kelalaian penyewa, maka pihak yang menyewakan wajib menggantinya.
i. Pasal 317 tentang Akad Kafalah:
(2)    Penjamin wajib mengganti kerugian untuk barang yang hilang atau rusak karena kelalaiannya .
j. Pasal  367  tentang  Rahn:  Apabila  harta  gadai  rusak  karena kelalaiannya , penerima gadai harus mengganti harta gadai.
k. Pasal 369 tentang Akad Rahn:
Penyimpan  harta  gadai  harus  mengganti  kerugian  jika  harta  gadai  itu  rusak karena kelalaiannya .
l. Pasal 386 tentang Akad Wadi’ah:
(2)     Mustaudi’  tidak  bertanggung  jawab  atas  kerusakan  dan/atau  kehilangan wadi’ah  bih  yang  terjadi  sebelum  diserahkan  kepada  muwaddi’  dan  bukan karena kelalaiannya .
m. Pasal 389 tentang Akad Wadi’ah:
(2)    Jika wadi’ah bih hilang  bukan karena kelalaian ahli waris, maka mereka tidak harus menggantinya.
n. Bab XV Gashb dan Itlaf, Bagian Kelima Perusakan Harta secara Tidak Langsung, Pasal 411, Ayat 3:
(2)  Perusak  tidak  langsung  yang  dilakukan  secara  sengaja,  wajib  membayar ganti rugi.
(3) Perusak tidak langsung yang terjadi karena kelalaiannya , wajib membayar ganti rugi.
o. Bab XXI Obligasi Syariah Mudharabah, Pasal 578 dan 579:
Pasal  578:  Apabila  emiten lalai  dan/atau  melanggar  syarat  perjanjian dan/atau  melampaui  batas ,  maka  emiten  berkewajiban  menjamin pengembalian  dana  mudharabah,  dan  pemegang  obligasi  syariah mudharabah dapat meminta emiten untuk membuat surat pengakuan utang.
Pasal  579:  Apabila  emiten  diketahui lalai  dan/atau  melanggar  syarat perjanjian  dan/atau  melampaui  batas kepada  pihak  lain,  pemegang obligasi  syariah  mudharabah  dapat  menarik  dana  obligasi  syariah mudharabah.

## 2.  Hukum  Kelalaian  dalam  UU  No.  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan Syariah
Dalam  undang-undang  hukum  ekonomi  Syariah,  yang  sudah  ada  di Indonesia terkait lembaga keuangan bisnis syariah, baru terdapat pada  UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penulis tidak menemukan suatu kemajuan berarti  dalam  prinsip-prinsip  hukum  kelalaian  dalam  UU  No.  21  Tahun  2008  ini karena  hanya  memuat  dua  kali  kata  “kelalaian”,  dan  lima  kali  kata  “hati-hati” namun  hanya  terkait  kelalaian  dalam  bidang  manajemen  pengelolaan  secara umum,  dan  terkhusus  akad  mudharabah  saja.  Pada  UU  No.  21  Tahun  2008  ini aturan tentang hukum kelalaian terbagi dua, yaitu kelalaian dalam melaksanakan manajemen  perbankan  syariah  dan  kedua  berkaitan  dengan  pelaksanaan  akad mudharabah, yaitu:

## a. Kelalaian Terkait Manajemen Perbankan Syariah
Pasal  62,  Ayat  (2)  :  Anggota  dewan  komisaris,  direksi,  atau  pegawai  Bank Syariah  atau  Bank  Umum  Konvensional  yang  memiliki  UUS  yang lalai :  a.  tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (2); dan/atau b. tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib  dipenuhi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  52  dipidana  dengan  pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda  paling  sedikit  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
b. Kelalaian Terkait Pelaksanaan Akad Mudharabah
Pada  Bagian  Penjelasan  Atas  UU  No.  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan Syariah,  pada  bagian  II.  Pasal  Demi  Pasal,  Pasal  19,  Ayat  (1),  Huruf  c,  yang berbunyi:  “…  (pemilik  dana  dan  pengelola  akad  mudharabah)  membagi keuntungan  usaha  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  dituangkan  dalam  Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika  pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian .
Menurut  analisa  peneliti  terhadap  UU  No.  21  Tahun  2008,  penjelasan tentang  hukum  kelalaian  dalam  bidang  manajemen  pada  UU  No.  21  Tahun  2008 Tentang  Perbankan  Syariah  ini  sangat  membantu  dalam  perumusan  hukum kelalaian karena prinsip kelalaian terkait dengan tradisi ‘urf dalam setiap kegiatan umat  manusia,  maka  tradisi  manajemen  yang  sudah  tertradisi  dengan  baik menjadi  suatu  acuan  yang  kuat  dalam  menentukan  apakah  suatu  perbuatan tergolong perbuatan lalai atau tidak. Dalam UU No. 21 Tahun 2008 ini secara tegas dinyatakan bahwa suatu perbuatan tergolong lalai apabila: a. tidak menyampaikan laporan  keuangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  35  ayat  satu  sampai  lima, kemudian  pada Pasal  52  ayat  satu  sampai  empat,  yang  semua  berbunyi  tentang deteil  kewajiban  bank  umum  syariah  terhadap  Bank  Indonesia.  Pasal-pasal  ini memberikan  suatu  contoh  yang  baik  bagaimana  aturan  manajemen  dapat membuat  secara  deteil  hak-hak  dan  kewajiban  yang  dapat  menghindarkan  bank syariah  dari  klaim  sebagai  pihak  yang  lalai.  Dilain  pihak,  undang-undang  ini menyebutkan  tentang  hak-hak  nasabah  jika  terjadi  kelalaian  bank  terhadap nasabah  dari  aspek  pengumpulan  dana  seperti  dalam  deposito  mudharabah, karena  kelalaian  bank  diarahkan  menjadi  tanggungjawab  pemerintah,  dalam  hal ini, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

## 3. Pembahasan
Dari  analisis  data  terhadap  KHES,  secara  khusus,  dalam  bab  atau  pasal tersendiri,  tidak  terdapat  penjelasan  tentang  prinsip  kelalaian  dalam  KHES.  Pada Pasal  205  terdapat  aturan  yang  tergolong ta’addiy (perbuatan  melampaui  batas) yang tergolong dalam hukum  kelalaian, yaitu:  Mudharib  wajib bertanggungjawab terhadap  risiko  kerugian  dan  atau  kerusakan  yang  diakibatkan  oleh usahanya yang  melampaui  batas  yang  diizinkan  dan  atau  tidak  sejalan  dengan ketentuan ketentuan yang telah ditentukan dalam akad . Redaksi senada juga
terdapat  pada  Pasal  578:  Apabila  emiten lalai  dan/atau  melanggar  syarat perjanjian  dan/atau  melampaui  batas ,  maka  emiten  berkewajiban  menjamin pengembalian  dana  sukuk  mudharabah,  dan  pemegang  obligasi  syariah mudharabah dapat meminta emiten untuk membuat surat pengakuan utang.
Peneliti  juga  menemukan  suatu  batasan  umum  terhadap  prinsip  kelalaian pada  Bab  VII,  Bagian  Lima  tentang  Ketentuan  Mudharabah  pada  Pasal  205  yang berbunyi:  “Mudharib  wajib  bertanggungjawab  terhadap  risiko  kerugian  dan  atau kerusakan  yang  diakibatkan  oleh usahanya  yang  melampaui  batas  yang diizinkan  dan  atau  tidak  sejalan  dengan  ketentuan  ketentuan  yang  telah ditentukan  dalam  akad” .  Pada  penggalan  kata  “batas  yang  diizinkan”  bersifat ambigu  karena  tidak  dijelaskan diizinkan oleh  apa  dan  siapa,  apakah  oleh  butir- butir  kontrak,  aturan  perundang-undangan,  teori  hukum  ekonomi  Islam,  tradisi masarakat,  atau  nilai-nilai  moral,  sehingga  tidak  memenuhi  syarat  hukum  yang baik  karena  tidak  jelas  dan  sulit  diterapkan. 34 Meskipun  ketentuan  ini  terlihat abstrak, tapi ia juga memberikan ruang yang lebih luas bagi para ahli hukum dan praktisi untuk melaksanakan prinsip hukum kelalaian sebagai penyebab ganti rugi. Namun  pada  sisi  lainnya,  aturan  tersebut  juga  memberikan  ruang  yang  luas  bagi hakim  dalam  penentuan  hukum  kelalaian.  Dalam  kitab-kitab  fikih  memang ditemukan definisi perbuatan melawan hukum dan kelalaian dengan kata “ al-had al-masyru’ ” yang berarti “pada batas-batas yang diizinkan” tapi kata masyru’ sudah mengacu pada semua sumber hukum Islam, yaitu Quran, Sunnah, ijmak, qiyas, ‘urf, dan  lainnya.  Dari  analisi  data  secara  keseluruhan  maksud  penggalan  “batas  yang diizinkan”  lebih  mengacu  pada  pelanggaran  hal-hal  yang  diizinkan  oleh  kontrak (wanprestasi), bukan perbuatan melawan hukum secara umum.
Dengan  demikian,  sesuai  butir-butir  hukum  pada  KHES  tentang pelaksanaan  akad  dapat  disimpulkan  bahwa  penjelasan  tentang  hukum  kelalaian lebih  tergolong  pada  perbuatan  melampau  batas  ( ta’addiy )  jika  terdapat pelanggaran terdapat pelanggaran terhadap syarat-syarat perjanjian, dan ini lebih mengacu  pada  konsep  wanprestasi.  Maka  karena  kekosongan  penjelasan  ini, penentuan  hukum  kelalaian  di  Pengadilan  Agama  Negeri  kembali  juga  pada
34 Suhariyanto,  Budi, Eksistensi  Pembentukan  Hukum  oleh  Hakim  dalam  Dinamika  Politik  Legislasi  di Indonesia , RechVinding, Vol.4, No.3, Desember 2005, hal. 14
kaidah-kaidah hukum umum tentang perbuatan salah atau tersalah dalam sumber hukum materil lainnya, baik konvensional maupun Islam.
Menurut  analisa  peneliti  terhadap  UU  No.  21  Tahun  2008,  penjelasan tentang  hukum  kelalaian  dalam  bidang  manajemen  pada  UU  No.  21  Tahun  2008 Tentang  Perbankan  Syariah  ini  sangat  membantu  dalam  perumusan  hukum kelalaian karena prinsip kelalaian terkait dengan tradisi ‘urf dalam setiap kegiatan umat  manusia,  maka  tradisi  manajemen  yang  sudah  tertradisi  dengan  baik menjadi  suatu  acuan  yang  kuat  dalam  menentukan  apakah  suatu  perbuatan tergolong perbuatan lalai atau tidak. Dalam UU No. 21 Tahun 2008 ini secara tegas dinyatakan bahwa suatu perbuatan tergolong lalai apabila: a. tidak menyampaikan laporan  keuangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  35  ayat  satu  sampai  lima, kemudian  pada Pasal  52  ayat  satu  sampai  empat,  yang  semua  berbunyi  tentang deteil  kewajiban  bank  umum  syariah  terhadap  Bank  Indonesia.  Pasal-pasal  ini memberikan  suatu  contoh  yang  baik  bagaimana  aturan  manajemen  dapat membuat  secara  deteil  hak-hak  dan  kewajiban  yang  dapat  menghindarkan  bank syariah  dari  klaim  sebagai  pihak  yang  lalai.  Dilain  pihak,  undang-undang  ini menyebutkan  tentang  hak-hak  nasabah  jika  terjadi  kelalaian  bank  terhadap nasabah  dari  aspek  pengumpulan  dana  seperti  dalam  deposito  mudharabah, karena  kelalaian  bank  diarahkan  menjadi  tanggungjawab  pemerintah,  dalam  hal ini, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
Secara  umum,  berdasarkan  penelitian  yang  sudah  dilakukan  terhadap  dua produk  hukum  di  atas,  penulis  berkesimpulan  bahwa  tidak  terdapat  kandungan hukum yang menjelaskan secara khusus tentang prinsip-prinsip hukum kelalaian sebagai penyebab ganti rugi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah karena hanya disebut kelalaian tanpa menyebutkan contoh atau prinsip tentang perbuatan yang tergolong lalai. Namun demikian,  terdapat  beberapa  kalimat  yang  menarik  dari  kedua  produk  hukum tersebut terkait prinsip kelalaian, yaitu:
a. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi  Syariah,  yang  secara  tegas  menyatakan  bahwa  “Hakim  pengadilan dalam  lingkungan  peradilan  agama  yang  memeriksa,  mengadili  dan menyelesaikan  perkara  yang  berkaitan  dengan  ekonomi  syari'ah,
mempergunakan  sebagai  pedoman  prinsip  syari'ah  dalam  Kompilasi  Hukum Ekonomi  Syari'ah  (Pasal  1  Ayat  1).  Kemudian  disebutkan  pula  bahwa “Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah  dalam Kompilasi Hukum Ekonomi  Syari'ah  sebagaimana  dimaksud  Ayat  (1), tidak  mengurangi tanggungjawab  hakim  untuk  menggali  dan  menemukan  hukum untuk menjamin  putusan  yang  adil  dan  benar ” (Pasal  1  Ayat  2). Ayat  dua  ini memberikan  ruang  yang  lebih  luas  pada  hakim  untuk  menemukan  hukum kelalaian yang berkaitan dengan banyak aspek bisnis.
b. Pada BAB II tentang Asas Akad, Pasal 21,  yang berbunyi dalam KHES,  terdapat sebuah  pernyataan  yang  menarik  dari  istilah  “hati-hati”  sebagai  lawan  dari kelalaian,  yang berbunyi “ Akad dilakukan berdasarkan asas: ”, diantaranya: “ asas ikhtiyati/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat .” Ayat ini menunjukkan bahwa a) suatu perbuatan  dianggap  tidak  lalai  jika  sudah  dilaksanakan  dengan  “pertimbangan yang  matang”  dimana  ia  sesuai  dengan  kondisi  dan  tabiat  suatu  jenis  bisnis berdasar asas tradisi bisnis ( al-‘urf at-tijariy ), b) suatu perbuatan dianggap tidak lalai  jika  sudah  dilaksanakan  dengan  “tepat”,  artinya  dengan  “benar,  lurus,  dan betul,  sesuai  dengan  sasaran  yang  dituju”,  dan  jika  dihubungkan  dengan  kata “hati-hati”,  maka  maknanya  dapat  diartikan  dengan  “efesien,  hemat,  dan  tepat sasaran”.  Ini  adalah  ungkapan  yang  berat  untuk  dilaksanakan,  oleh  karenanya hendaknya  terukur  melalui  butir-butir  transaksi  atau  amanah  yang  terealisasi dalam  manajemen  bisnis  yang  dijalankan,  dan  terakhir,  c)  suatu  perbuatan dianggap  tidak  lalai  jika  sudah  dilaksanakan  dengan  “cermat”  yang  berarti “seksama, teliti, dan penuh minat”, 35 maka makna kata ini sudah tertampung oleh makna dua kata sebelumnya, yaitu “pertimbangan yang matang dan tepat”.
Berkaitan  dengan  kata  “cermat”,  maka  ia  dapat  disamakan  dengan lawan  dari  “kelalaian”,  Menurut  H.R.  1919  yang  diartikan  dengan  Perbuatan Melawan  Hukum  (PMH)  adalah berbuat  atau  tidak  berbuat yang:  1) melanggar hak orang lain,… dan, 4) bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masarakat. Aturan tentang kecermatan terdiri atas
35 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  (Jakarta:  Pusat  Bahasa,  2008),  h. 280
dua kelompok, yaitu: (1) aturan-aturan yang mencegah orang lain terjerumus dalam  bahaya,  dan  (2)  aturan-aturan  yang  melarang  merugikan  orang  lain ketika hendak menyelenggarakan kepentingan sendiri. 36
c. Pada KHES, Pasal 205, berbunyi: Mudharib wajib bertanggungjawab terhadap risiko  kerugian  dan  atau  kerusakan  yang  diakibatkan  oleh usahanya  yang “melampaui  batas  yang  diizinkan”  dan  atau  “tidak  sejalan  dengan ketentuan ketentuan yang telah ditentukan dalam akad” . Pada hakikatnya jika kita hubungkan dengan aturan akad mudharabah dalam fikih muamalah, maka  dua  ketentuan  tersebut  mewakili  satu  istilah  fikih  muamalah  yaitu at- ta’addiy (perbuatan  melampai  batas),  namun  substansinya  terfokus  pada wanprestasi karena hanya terkait dengan kontrak atau perjanjian yang dibuat. Jadi  aturan  masih  belum  mencakup  keseluruhan  makna  ta’addiy  yang  terdiri dari tafrith dan taqshir yang  berada  dalam  lingkup  yang  luas,  baik  tertulis maupun tidak tertulis.
d. Pada  Bagian  Penjelasan  Atas  UU  No.  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan Syariah,  pada  bagian  II.  Pasal  Demi  Pasal,  Pasal  19,  Ayat  (1),  Huruf  c, disebutkan  aturan  akad  mudharabah  dalam  masalah  kerugia:  “…dengan membagi  keuntungan  usaha  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  dituangkan dalam  Akad,  sedangkan  kerugian  ditanggung  sepenuhnya  oleh  Bank  Syariah kecuali  jika  pihak  kedua  melakukan  kesalahan  yang  disengaja,  lalai,  atau menyalahi  perjanjian”.  Penggalan  “menyalahi  perjanjian”  semakna  dengan KHES Pasal 205 di atas, sedangkan penggalan “kesalahan yang disengaja, lalai” mengandung makna kelalaian yang disengaja ataupun tidak disengaja, karena istilah  kesalahan  lebih  umum  dari  istilah  kelalaian.  Menariknya,  aturan  ini membedakan  antara  tiga  hal  tersebut  sehingga  mencakup  semua  perbuatan melawan hukum (PMH), namun tidak  memberikan prinsip-prinsip perbuatan lalai yang memerlukan tafsiran yang lebih jelas.
Berdasarkan  analisis  terhadap  empat  poin  di  atas,  maka  dapat  penulis simpulkan bahwa terdapat beberapa aspek yang terkait dengan penjelasan prinsip kelalaian dalam hukum positif ekonomi syariah Indonesia, yaitu:
36 Nieuwenhuis, Pokok-pokok Hukum Perikatan , diterjemahkan Djasadin Saragih, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1985), hal. 118, dalam: Salim HS, Penerapan Teori Hukum … , hal. 208-209
a. Hakim  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  agama  sesuai  tanggungjawab diharuskan menggali dan menemukan hukum di luar KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) untuk menjamin putusan yang adil dan benar. Dihubungkan prinsip  kelalaian,  aturan  memberikan  ruang  yang  luas  bagi  hakim  untuk mengkaji  situasi,  kondisi,  tradisi  bisnis  ( al’urf  at-tijariy )  dan  mengambil pendapat  para  ahli  ( ahl  al-khibrah ),  guna  memutuskan  suatu  perbuatan tergolong lalai atau tidak.
b. Untuk  dapat  dinilai  hati-hati  dan  terhindar  dari  klaim  lalai,  maka  pelaku transaksi  hendaklah  melakukan  perbuatan  dengan:  a)  “pertimbangan  yang matang” dimana ia sesuai dengan kondisi dan tabiat suatu jenis bisnis berdasar asas tradisi bisnis ( al-‘urf at-tijariy ), b) “tepat”, artinya dengan “benar, lurus, dan betul,  sesuai  dengan  sasaran  yang  dituju”,  dan  jika  dihubungkan  dengan  kata “hati-hati”,  maka  maknanya  dapat  diartikan  dengan  “efesien,  hemat,  dan  tepat sasaran”, dan c)  “cermat” yang berarti “seksama, teliti, dan penuh minat”, 37 maka makna  kata  ini  sudah  tertampung  oleh  makna  dua  kata  sebelumnya,  yaitu “pertimbangan yang matang dan tetap”.
c. Suatu  perbuatan  tergolong  salah  dan  lalai  jika  1)  perbuatan  itu “melampaui batas yang diizinkan”, dan 2) “tidak sejalan dengan ketentuan ketentuan yang telah ditentukan dalam akad” .
d. Suatu  perbuatan  tergolong  salah  dan  lalai  jika  pihak  berakad  melakukan  1) kesalahan yang disengaja, 2) kelalaian, dan 3) menyalahi perjanjian”.
Secara ringkas, prinsip kelalaian sebagai penyebab ganti rugi yang terdapat dalam  hukum  positif  ekonomi  syariah  Indonesia  ada  lima  hal,  yaitu:  1)  suatu kegiatan bisnis harus dilaksanakan dengan  “pertimbangan yang matang”, 2)  suatu kegiatan  bisnis  harus  tepat  (benar,  lurus,  dan  betul,  sesuai  dengan  sasaran  yang dituju), 3) suatu kegiatan bisnis harus  cermat (seksama, teliti, dan penuh minat), 4) suatu  kegiatan  bisnis  tidak  boleh melampaui  batas  yang  diizinkan ,  5) suatu kegiatan  bisnis harus  sejalan  dengan  ketentuan  ketentuan  yang  telah  ditentukan dalam akad (tidak menyalahi perjanjian), dan 6) kelalaian tergolong pada kelalaian
37 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  (Jakarta:  Pusat  Bahasa,  2008),  h. 280
sengaja  dan  kelalaian  tidak  disengaja,  dan  tentunya  dengan  sanksi  hukum  yang berbeda.
Dari  hasil  studi  perbandingan  antara  prinsip-prinsip  hukum  kelalaian sebagai penyebab ganti rugi dalam Hukum Positif Ekonomi Syariah dengan hukum ekonomi konvensional, nampak jelas bahwa prinsip-prinsip hukum kelalaian yang terdapat dalam hukum konvensional saat ini lebih lengkap, sehingga hakim dalam lingkungan pengadilan agama dapat menggunakan prinsip-prinsip tersebut dalam mempertimbangkan  suatu  keputusan  hukum  sebagai  rujukan  yang  secara langsung  tidak  bersumber  pada  hukum-hukum  syariah,  meskipun  kandungannya sejalan dengan hukum syariah.

## G. Kesimpulan
Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa tidak terdapat  aturan  khusus  dan  terstandar  secara  baik  tentang  prinsip-prinsip kelalaian sebagai penyebab ganti rugi yang terdapat dalam hukum positif ekonomi syariah Indonesia, dan dari analisis data eksploratif kualitatif ditemukan terdapat enam  prinsip  kelalaian  sebagai  penyebab  ganti  rugi  yang  terdapat  dalam  hukum positif  ekonomi  syariah  Indonesia,  yaitu:  1)  suatu  kegiatan  bisnis  harus dilaksanakan dengan “pertimbangan yang matang”, 2)  suatu kegiatan bisnis harus tepat (benar, lurus, dan betul, sesuai dengan sasaran yang dituju), 3) suatu kegiatan bisnis harus cermat (seksama, teliti, dan penuh minat), 4) suatu kegiatan bisnis tidak boleh  melampaui  batas  yang  diizinkan  (masih  ambigu),  5)  suatu  kegiatan  bisnis harus  sejalan  dengan  ketentuan  ketentuan  yang  telah  ditentukan  dalam  akad (tidak  menyalahi  perjanjian),  dan  6)  kelalaian  tergolong  pada  kelalaian  sengaja dan kelalaian tidak disengaja.
Sedangkan  prinsip-prinsip  hukum  kelalaian  yang  terdapat  dalam  hukum konvensional saat ini lebih lengkap dari pada yang terdapat dalam Hukum Positif Ekonomi Syariah Indonesia, sehingga hakim dalam lingkungan Pengadilan Agama dapat  menggunakan  prinsip-prinsip  tersebut  dalam  mempertimbangkan  suatu keputusan  hukum  sebagai  rujukan  yang  secara  langsung  tidak  bersumber  pada hukum-hukum syariah, meskipun kandungannya sejalan dengan hukum syariah.
Dari  sisi  definisi,  kelalaian  dalam  substansinya  diistilahkan  oleh  hukum Islam  dengan  dua  kalimat  yang  bersinonim  yaitu taqshir dan tafrith (melampai
batas  dalam  kurang  berbuat  atau  tidak  berbuat) , sedangkan ta’addiy (melampaui batas  dalam  berbuat)  adalah  perbuatan  melawan  hukum  yang  di  dalamnya termasuk dapat taqshir dan tafrith.

## Daftar Pustaka
Abdurrachman,  A.  1991. Ensiklopedia  Ekonomi,  Keuangan  dan  Perdagangan. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
Ahmad, Sulaiman Muhammad. 1985. Dhamân al-Matlafât fi al-Fiqh al-Islami. Kairo: Maktabah al-Mujallad al-’Arabi
Asmuni Mph, “Teori ganti Rugi (dhaman )  Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Millah Vol. VI, No. 2, Februari (2007)
al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. I’lâm al-Muwaqqi’in. Beirut: Dâr al-Fikri. al-Jurjani . at-Ta'rifaat . 1405 H. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiy. cet. 1
al-Shan'ani, Muhammad ibn Isma’il (w.182 H). 1950. Subul as-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm Min Adillah al-Ahkam . Kairo: al-Halabiy. 1950. jilid.3
Departemen  Pendidikan  Nasional.  2008. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .  Jakarta:
Pusat Bahasa. 2008)
Fatwa  al-Majma'  al-Fiqh  al-Islâmiŷ  (The  Council  of  Islamic  Fiqh  Academy-OKI. 2009. Daurah ke-19 di Shariqah. UAE. No.179.
Fatwa  Dewan  Syariah Accounting  and  Auditing  Organization  for  Islamic  Financial Institutions (AAOIFI) Standar Syariah No.9 Tahun 2003. Pasal: 4/1/7.
Fauziyah, Rohmah. 2017. Penelitian: Analisis Hukum Islam tentang Ganti Rugi atas Kesalahan  dan  Kelalaian  Mudharib  dalam  Akad  Pembiayaan  Mudharabah (Studi  Fatwa  DSN  No/07/DSN/MUI/2000). Universitas  Raden  Intan: Fakultas Syariah dan Hukum. Lampung
Haidar, Ali. t.th. Durar al-Hukkâm Syarhu Majallah al-Ahkâm . Beirut: Dâr al-Kutub al-’Ilmiyyah.
Hammad, Nazih. 1994. Mu`jam al-Mushthalahât al-Iqtishâdiŷaħ. IIPH: Saudi Arabia. 1994.
Hornby, AS. Oxford Dictionary of Current English . Great Britain: Oxford University Press. 1986)
Jalal ad-Din Abd ar-Rahman as-Suyuthi. 1995. al-Asybah wa an-Nazha,ir fi Qawa’id wa Fur’ Fiqh asy-Syafi’iyyah . Beirut: Darul Kitab al-‘Arabiy. jilid.1
Kuwait,  Kementrian  Perwakafan. al-Mausû`aħ  al-Fiqhiŷaħ  al-Kuwaitiŷaħ . Kuwait:
Dzatussalasil. 2006. cet. 2. Jilid.6.
Munir  Fuady.  2002.  Perbuatan  Melawan  Hukum:  Pendekatan  Kontemporer. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
Nieuwenhuis.  1985. Pokok-pokok  Hukum  Perikatan .  diterjemahkan  Djasadin Saragih. Surabaya: Universitas Airlangga.
Nindyo Pramono. 2003. Hukum Komersil . Jakarta. Pusat Penerbitan UT
Qal’ahji, Muhammad Rawas, dan Qunaibiy, Hamid Shadiq. 1988. Mu’jam Lughah al- Fuqaha . Beirut: Dar an-Nafa.is
Salim HS. 2009. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakartta: Sinar Grafika.
Subekti.  2008 . Pokok Pokok Hukum Perdata .  Jakarta: PT Intermasa.
Sudarsono. 1992. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
Suhariyanto,  Budi.  Desmber  2005. Eksistensi  Pembentukan  Hukum  oleh  Hakim dalam  Dinamika  Politik  Legislasi  di  Indonesia. Jurnal  RechVinding,  Vol.4,
No.3.
Tjoanda,  Merry,    “Wujud  Ganti  Rugi  Menurut  kitab  Undang-Undang  Perdata”, Jurnal  Sasi Vol. 16  No. 4  Bulan Oktober – Desember  (2010),
Yhu’nanda,  Muhammad  Adfan.  2014.  Penelitian: Analisis  Unsur  Kesalahan  dan Kelalaian  Mudharib  dalam  Akad  Pembiayaan  Mudharabah  Bermasalah Sebagai  Dasar  Eksekusi  Jaminan .  Universitas  Brawijaya:  Fakultas  Hukum. Malang