Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.04 No.02 / Juli 2021

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGAJUAN PASPOR YANG MENGGUNAKAN DATA TIDAK VALID
(Sebuah Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kediri)
Author :
Luqman Halim Prayoga Silvi Arisca Susanti Samsur Rijal
Harsono Njoto - harsononjoto@unik-kediri.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Kadiri

## ABSTRAK
Tindak  pidana  pemalsuan  data  permohonan  paspor,  merupakan  tindak pidana  yang  merugikan  negara.  Tindakan  penyidikan  sampai  pada  putusan penerapan sanksi pidana merupakan rangkaian hasil kegiatan pengawasan imigrasi. Untuk menjaga dan memastikan agar semua orang yang keluar/masuk dari dan ke suatu  Negara  mematuhi  semua  ketentuan  keimigrasian.  Permasalahan  yang diajukan  dalam  penelitian  ini  adalah  apakah  yang  menjadi  faktor  penyebab terjadinya  pemalsuan  data  permohonan  paspor  Republik  Indonesia  pada  Kantor Imigrasi  Kediri,  bagaimana  peranan  Kantor  Imigrasi  Kediri  dalam  mencegah terjadinya  tindakan  pemalsuan  data  permohonan  paspor  Republik  Indonesia, bagaimana  penegakan  hukum  terhadap  pemalsuan  data  permohonan  paspor Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi Kediri. Analisis data yang dipergunakan dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  kualitatif  yaitu  merupakan  suatu  proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang  disarankan  oleh  data.  Hasil  penelitian  dan  pembahasan  menjelaskan  faktor penyebab terjadinya pemalsuan data permohonan paspor Republik Indonesia pada Kantor  Imigrasi  Kediri  meliputi  bekerja  sebagai  Tenaga  Kerja  Indonesia, perdagangan  manusia  (human  trqfiking)  serta  faktor  melarikan  diri  dari  suatu tanggungjawab hukum. Berdasarkan faktor tersebut maka dapat disebutkan faktor tersebut  terdiri  dari  faktor  ekonomi  dan  faktor  keamanan  dari  pelaku  pemalsuan identitas penerbitan paspor.
Kata Kunci: Pemalsuan, Paspor, Imigrasi

## PENDAHULUAN
Praktek  penyelenggaraan  hukum  keimigrasian,  tentunya  tidak  semua permasalahan bidang keimigrasian dapat berjalan sesuai dengan peraturanperaturan keimigrasian, banyak sekali terjadi pelanggaran, kejahatan maupun penyimpangan dalam  bidang  keimigrasian.  Perkembangan  teknologi  dan  struktur  masyarakat internasional  memiliki  relevansi  terhadap  munculnya  bentuk-bentuk  kejahatan transnasional,  termasuk  didalamnya  organisasi-organisasi  sebagai  wadahnya. Bentuk  jenis  kejahatan  ini  lebih  dikenal  dengan  nama  kejahatan  transnasional
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.04 No.02 / Juli 2021
(transnational  crime),  yang  ternyata  dalam  faktanya  terdapat  struktur  maupun organizer-nya,  sehingga  dikenal  dengan  sebutan  kejahatan  transnasional terorganisasi  (transnational  organized  crime),  seperti  korupsi,  pencucian  uang (money-laundering), penyelun-dupan orang (smuggling of migrants), perdagangan manusia khususnya wanita dan anak-anak (trafficking in persons espcially women and  children),  perdagangan  senjata  gelap  (illicit  trafficking  in  firearms),  dan terorisme. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama antar negara baik yang bersifat bilateral  dan  multilateral  untuk  mencegah,  memberantas,  memerangi  kejahatan yang  bersifat  transnasional  dan  terorganisasi.  Maraknya  fenomena  kejahatan  di lingkungan keimigrasian, khususnya pemalsuan data permohonan paspor dan atau memberi  keterangan  baik  lisan  maupun  tertulis  secara  palsu  atau  dipalsukan  di wilayah  hukum  keimigrasian  membutuhkan  keberadaan  satuan  yang  khusus bertugas menyelidiki dan menyidik kasus ini.
Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal didalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana data-data/surat, uang logam, merek atau tanda tertentu dipergunakan  untuk  mempermudah  lalu  lintas  hubungan  di  dalam  masyarakat. Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejatahan "Penipuan", hingga tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang  sesuatu  gambaran  atas  barang  (surat)  seakan-akan  asli  atau  benar, sedangkan  sesungguhnya  atau  kebenaran  tersebut  tidak  dimilikinya.  Karena gambaran  data  ini  orang  lain  terpedaya  dan  percaya  bahwa  keadaan  yang digambarkan  atas  barang/surat/data  tersebut  adalah  benar  atau  asli.  Pemalsuan terhadap tulisan/data terjadi apabila isinya atau datanya tidak benar.
Tindak pidana pemalsuan data permohonan paspor, merupakan tindak pidana yang  merugikan  negara.  Tindakan  penyidikan  sampai  pada  putusan  penerapan sanksi  pidana  merupakan  rangkaian  hasil  kegiatan  pengawasan  imigrasi.  Untuk menjaga dan memastikan agar semua orang yang keluar/masuk dari dan ke suatu Negara mematuhi semua ketentuan keimigrasian. Setiap administrasi keimigrasian harus  melakukan  kegiatan  pengawasan.  Kegiatan  pengawasan  imigrasi  harus meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas imigrasi dalam perundang--undangannya  yaitu  memeriksa,  penumpang,  dokumen,  pembukuan, melakukan penyitaan. penangkapan, dan Iain-lain.
Adanya  tindak  pidana  pemalsuan  data  permohonan  paspor  ini  bisa  terjadi dikarenakan  perbuatan  pelaku  sendiri  yang  memiliki  kemampuan  dan  keahlian dalam memberikan data palsu yang dipergunakan bagi dirinya sendiri. Selain itu, tindak  pidana  pemalsuan  data  permohonan  paspor  ini  terkadang  juga  terjadi dikarenakan  kurangnya  pelaksanaan  pengecekan  atas  data  yang  diberikan pemohon.  Hal  ini  sangat  dimungkinkan  karena  waktu  yang  dibutuhkan  untuk pembuatan paspor biasa adalah paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dilakukan wawancara. Waktu yang diberikan oleh peraturan Menteri ini sesungguhnya sangat kurang sekali dalam mencermati data permohonan paspor.
Selain  itu  pemalsuan  data  permohonan  paspor  dilakukan  oleh  pelakunya dengan berbagai alasan seperti ada dokumen pemohon yang hilang tetapi di satu sisi sangat membutuhkan paspor segera. Sehingga untuk mengantisipasinya pelaku
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.04 No.02 / Juli 2021
memilih jalan ilegal dengan mengurus dokumen palsu meskipun biayanya mahal. Ada juga yang karena dari awal sudah membuat dokumen palsu untuk pembuatan paspor.  Biasanya terjadi pada TKI yang dimanfaatkan oleh oknum, dan menjadi masalah ketika paspornya hilang atau mau memperpanjang paspor. Ada juga suami istri yang mau pergi ke luar negeri, tetapi status pernikahan mereka ternyata siri, sehingga tidak ada akta pernikahan atau surat nikahnya.
Untuk dapat menerapkan ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan abstrak itu pada peristiwa yang konkret dan khusus, ketentuan undang-undang itu diberi  arti,  dijelaskan  atau  ditafsirkan  dan  diarahkan  atau  disesuaikan  dengan peristiwanya  untuk  kemudian  baru  diterapkan  pada  peristiwa  konkretnya, kemudian undang-undangnya ditafsirkan untuk diterapkan. Dapat dikatakan bahwa setiap  ketentuan  undang-undang  perlu  dijelaskan,  perlu  ditafsirkan  lebih  dahulu untuk dapat diterapkan pada peristiwanya.
Apabila  terdapat  ketidakjelasan  (obscurity)  atau  kekaburan  (vagueness) dalam  suatu  undang-undang,  maka  penjelasan  dimaksudkan  untuk  memperjelas sehingga  ketentuan  dimaksud  konsisten  dengan  tujuan  yang  hendak  dicapai  oleh pengaturan yang bersangkutan (to classify the same so as to make it consistent with the dominant object which it seeks to suserve). Namun tidak terdapat penjelasan secara  terperinci  dalam  penjelasan  pasal  demi  pasal  dalam  Undang-Undang Keimigrasian  mengenai  unsur  memberikan  keterangan  tidak  benar,  karena dianggap  cukup  jelas.    Pada  kenyataannya,  penjelasan  ini  tidak  jelas  dan  masih membutuhkan  penjelasan  yang  lebih  rinci.  Meskipun  Undang-Undang Keimigrasian  Nomor  6  Tahun  2011  telah  diberlakukan  untuk  menggantikan Undang-Undang  Keimigrasian  Nomor  9  -  Tahun  1992,  dan  kini  peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang  Keimigrasian,  namun  belum  terdapat  Peraturan  Pemerintah  (PP)  yang mengatur lebih lanjut mengenai penyidikan tindak pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian  tersebut,  khususnya  mengenai  unsur  memberikan  keterangan  tidak benar.  Tidak  ada  penjelasan  pasal  demi  pasal  mengenai  unsur  memberikan keterangan tidak benar dalam Pasal 123 juncto Pasal 126 huruf c Undang-Undang Keimigrasian dapat menyebabkan terjadinya kekaburan hukum (vage van normen) yang berakibat pada tidak adanya kepastian hukum dalam penegakan hukum. Hal ini memberi celah bagi pelanggaran dan kejahatan di bidang keimigrasian.
Perlunya  penjelasan  secara  pasti  mengenai  unsur  memberikan  keterangan tidak benar, disebabkan karena masyarakat jarang bahkan tidak pernah mengenai istilah unsur memberikan keterangan tidak benar tersebut dalam ketentuan hukum yang  berlaku,  sehingga  pengertian  unsur  tersebut  menjadi  jelas  dan  tidak  terjadi multitafsir. Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP pidana) yang  mengatur  tentang  kejahatan  pemalsuan  dengan  jelas,  bahkan  telah  banyak literatur  dan  penerapan  hukum  yang  membahas  mengenai  kejahatan  pemalsuan. Kejahatan pemalsuan yang dapat dikaitkan dengan unsur memberikan keterangan tidak benar, yaitu sumpah palsu dan keterangan palsu yang diatur dalam Bab IX buku  II  KUHP  pidana,  khususnya  pada  Pasal  242  ayat  (1),  dan  tindak  pidana pemalsuan surat-surat tertentu yang diatur dalam Bab XII  buku II KUHP pidana, khususnya pada Pasal 270.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.04 No.02 / Juli 2021
Dengan  menghubungkan  kejahatan  pemalsuan  paspor  dan  tindak  pidana imigrasi yang memiliki unsur memberikan keterangan tidak benar diharapkan dapat memberikan  pengertian  dan  penjelasan  mengenai  unsur  memberikan  keterangan tidak  benar  secara  tepat  dan  jelas.  Oleh  karena  hal  tersebut  di  atas,  tulisan  ini mencoba untuk mengangkat masalah pemalsuan data permohonan paspor ke dalam bentuk Tesis dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Pengajuan Paspor yang Menggunakan Data Tidak Valid (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kediri)".

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  kedalam  penelitian  Empiris,  karena  hendak mengetahui  bentuk  penegakan  hukum  akibat  tidak  validnya  data  permohonan paspor  Republik  Indonesia  pada  Kantor  Imigrasi  Kediri.Pendekatan  perundang- undangan  (statute  approach)  dilakukan  dengan  menelaah  semua  regulasi  atau peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang akan diteliti,  yaitu  penelitian  terhadap  norma-norma.  Selanjutnya  dengan  metode induktif,  data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  baik  data  lapangan  maupun  data studi  kepustakaan  (sangat  terbatas)  dihubungkan  dengan  ketentuan-ketentuan maupun  asas-asas  hukum  yang  terkait  menyangkut  permasalahan  yang  diteliti sehingga dihasilkan suatu kesimpulan umum. Dengan metode deduktif, ketentuan- ketentuan yang menyangkut permasalahan yang diteliti dihubungkan dengan hasil penelitian  yang  diperoleh  (data  pustaka  dan  data  lapangan).  Dengan  demikian diharapkan  dari  pembahasan  dan  analisis  yang  dilakukan  diperoleh  suatu kesimpulan yang memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

## PEMBAHASAN
Kondisi  geografis  wilayah  kerja  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Non  TPI  Kediri adalah dataran rendah yang berada di Kabupaten Kediri, sementara Gunung Kelud dan  Gunung  Wilis  berada  di  sebagian  wilayah  Kodya  dan  Kabupaten  Kediri. Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas II Kediri bersamaan dengan 14 (empat belas) Kantor  Imigrsi  yang  baru  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kehakiman  dan  Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.05.-PR.07.04 tahum 2002 tanggal 25 September 2002 tentang Pembentukan Kantor Imigrasi Bukit Tinggi, Jakarta Utara, Sukabumi, Karawang, Tasikmalaya, Pemalang, Wonosobo, Pati, Madiun, Kediri, Blitar, Singaraja, Sumbawa Besar, Serang dan Gorontalo. Secara simbolis seluruh kantor imigrasi tersebut telah diresmikan oleh Menteri Kehakiman dan HAM R.I. Bapak  Prof.  YUSRIL  IHZA  MAHENDRA  dengan  ditandantanganinya  prasasri pada tanggal 30 Oktober 2002. Pelayanan perdana Kantor Imigrasi Kelas II Kediri pada tanggal 20 Mei 2003 mulai operasional secara penuh baik dari segi fasilitatif maupun  sebstantif  yaitu  ditandai  dengan  penerbitan  Surat  Pejalanan  Republik Indonesia  yang  pertama  kali  kepada  ibu  dr.  Hj.  Haryanti  Sutrisno  selaku  bupati Kediri.  Selanjutnya  Bapak  Drs.  MUHAMMAD  IMAN  SANTOSO  S.H.  M.A. Direktur Jenderal Imigrasi berkenaan meresmikan beroperasinya Kantor Imigrasi Kelas II Kediri pada tanggal 7 Januari 2004 di Kediri.
Sejak  beroperasinya  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Kediri  pada  tanggal  20  Mei 2003  sampai  dengan  tanggal  1  Oktober  2012  seluruh  kegiatan  perkantoran dilaksanakan  di  gedung  kantor  lama  yan  merupakan  gedung  pinjaman  dari
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.04 No.02 / Juli 2021
Pemerintah Kabupaten Kediri yang terletak di Jln. Ir. Sutami, Kediri. Selanjutnya, sejak tanggal 1 Oktober 2019 gedung Kantor Imigrasi Kelas II Kediri yang terletak di Jln. Raya Grogol, Kab. Kediri mulai dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Mobilitas Pemegang Paspor di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri. Keberadaan orang Pemegang Paspor di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas  II  Non  TPI  Kediri  dapat  dilihat  dari  masuk  dan  keluar,  serta  kegiatan Pemegang  Paspor  saat  berada  di  wilayah  Indonesia.  Selain  itu,  keberadaan Pemegang Paspor tersebut dapat dilihat dari keterangan yang ada di Visa. Dilihat dari wilayah kerja atau yurisdiksi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri meliputi wilayah-wilayah  yang  memiliki  destinasi  wisata  yang  banyak  di  cari  baik  oleh wisatawan  domestik.  Dengan  adanya  keberadaan  destinasi-destinasi  tersebut, secara  tidak  langsung  menarik  wisatawan-wisatawan  baik  domestik  maupun mancanegara  untuk  mengunjungi  destinasi-destinasi  yang  termasuk  di  wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri. Sehingga hal tersebut menimbulkan bertambah  banyaknya  keberadaan  Pemegang  Paspor  yang  berada  di  wilayah Indonesia.
Masuk dan keluarnya Pemegang Paspor di wilayah Indonesia tidak lepas dari ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  terkait  lalu  lintas  atau  masuk  dan  keluarnya orang asing di wilayah Indonesia. Terkait hal tersebut, pemerintah yang berada di bidang Keimigrasian dalam hal ini Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri juga memerlukan  dilakukannya  pengawasan  dan  penindakan  keimigrasian  terhadap Pemegang Paspor yang berada di wilayah Indonesia. Pengawasan terhadap orang asing di mulai sejak Pemegang Paspor tersebut memasuki wilayah Indonesia dan setelah  melalui  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  pejabat  imigrasi  di  Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Di dasarkan dari hasil pengawasan tersebut, barulah proses penindakan dapat dilakukan. Penindakan dilakukan apabila orang asing yang berada  di  bawah  pengawasan  tersebut  melakukan  tindakan  yang  di  duga  dapat membahayakan  keamanan  negara  dan  ketertiban  umum.  Begitu  juga  bagi pemegang paspor yang berkewarganegaran Indonesia yang kemudian melakukan kegiatan  di  luar  negeri,  baik  untuk  bekerja  ataupun  kegiatan  yang  lainnya, diperlukan  pengawasan  terkait  data-data  pendukung  yang  dipergunakan  dalam pengajuan dan pengurusan Paspor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga kesalahan  terkait  data  dapat  diminimalkan.  Pembahasan  Penegakan  Hukum Terhadap Pengajuan Paspor yang Menggunakan Data Tidak  Valid.
PERATURAN  PEMERINTAH  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  31  TAHUN 2013  TENTANG  PERATURAN  PELAKSANAAN  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

## Pasal 64
Pembatalan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan dalam hal:
a. Dokumen  Perjalanan  Republik  Indonesia  tersebut  diperoleh  secara  tidak sah;
b. pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
c. pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan Paspor;
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.04 No.02 / Juli 2021
d. tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau
e. kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan.

## Pasal 70
Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  prosedur  teknis  permohonan,  pemberian, penarikan,  pembatalan,  pencabutan,  dan  penggantian  Paspor  biasa  dan  Surat Perjalanan Laksana Paspor diatur dengan Peraturan Menteri.

## Pasal 6
1) Bagi calon tenaga kerja Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi yang masih berada dalam Provinsi yang sama dengan domisili yang bersangkutan.
2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
b. kartu keluarga;
c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
d. surat  pewarganegaraan  Indonesia  bagi  Pemilik  paspor  dengan  data  tidak valid yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih
e. kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
f. surat  penetapan  ganti  nama  dari  pejabat yang  berwenang  bagi  yang  telah mengganti nama;
g. surat  rekomendasi  permohonan  paspor calon  tenaga  kerja  Indonesia  yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau kabupaten/kota; dan
h. Paspor biasa lama, bagi yang telah memiliki Paspor biasa.
Bagian Ketiga
Perubahan Data Paspor
Pasar 24
(1) Dalam  hal  terjadi  perubahan  data  pemegang  Paspor  biasa  yang  meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.
(2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui:
a. pengajuan permohonan;
b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.
Bagian Keempat
Penarikan Paspor Biasa

## Pasal 25
1) Penarikan  Paspor  biasa  dapat  dilakukan  kepada  pemegangnya  pada  saat berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia.
2) Penarikan  Paspor  biasa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan dalam hal:
a. pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka oleh instansi berwenang atas perbuatan pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau red notice yang telah berada di luar Wilayah Indonesia; atau
b. masuk dalam daftar Pencegahan.

## Pasal 26
1) Penarikan Paspor biasa di wilayah Indonesia dilakukan oleh Kepala Kantor
Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
2) Penarikan  Paspor  biasa  di  luar  wilayah  Indonesia  dilakukan  oleh  Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia.
3) Dalam hal pada Perwakilan Republik Indonesia belum ada Pejabat Imigrasi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  penarikan  Paspor  biasa  dilakukan  oleh Pejabat Dinas Luar Negeri.

## Pasal 27
Dalam hal penarikan Paspor biasa dilakukan pada saat pemegangnya berada di luar wilayah  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  26  ayat  (2),  kepada  yang bersangkutan  diberikan  Surat  Perjalanan  Laksana  Paspor  sebagai  dokumen pengganti yang akan digunakan untuk proses pemulangan.

## Pasal 28
1) Penarikan  Paspor  biasa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  26  dilakukan dengan  menyampaikan  surat  pemberitahuan  penarikan  Paspor  biasa  kepada pemegangnya.
2) Pemegang  Paspor  biasa  yang  mendapatkan  surat  pemberitahuan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  menyerahkan  Paspor  biasa  kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
3) Dalam  hal  pemegang  Paspor  biasa  tidak  menyerahkan  dalam  waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Imigrasi yang ditunjuk harus menarik langsung Paspor biasa dari pemegangnya.

## Pasal 29
Paspor biasa dapat diberikan kembali kepada pemegangnya oleh Pejabat
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.04 No.02 / Juli 2021
Imigrasi yang ditunjuk, dalam hal:
a) tidak  terbukti  melakukan  perbuatan  pidana  berdasarkan  keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
b) red notice dicabut oleh interpol; atau
c) namanya dicabut dari daftar pencegahan.
Bagian Kelima
Pembatalan Paspor Biasa
Pasal 30
Pembatalan Paspor biasa dapat dilakukan dalam hal:
a. Paspor biasa tersebut diperoleh secara tidak sah;
b. pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
c. pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan;
d. tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau
e. kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan.

## Pasal 31
1) Dalam hal pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf a dan huruf b, terhadap pemegang Paspor biasa dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan berita acara pemeriksaan.
2) Berita acara pemeriksaan Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan pengajuan pembatalan Paspor biasa.
3) Berita acara pemeriksaan Paspor biasa disampaikan kepada Kepala Kantor
Imigrasi  setempat  untuk  diperiksa  dalam  rangka  memberikan  keputusan pembatalan Paspor biasa.
4) Pemberian keputusan pembatalan Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat  dilaksanakan  dalam  waktu  paling  lama  1  (satu)  hari  terhitung  sejak  tanggal diterimanya berita acara pemeriksaan.
5) Dalam  hal  Kepala  Kantor  Imigrasi  menyetujui  pembatalan  Paspor  biasa, Pejabat Imigrasi melakukan pengguntingan Paspor biasa dan dimuat dalam berita acara penguntingan.

## Pasal 32
(1)  Dalam  hal  pembatalan  karena  alasan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  30 huruf c sampai dengan huruf e, ditindaklanjuti dengan pembatalan Paspor biasa dan dimuat dalam berita acara pembatalan.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.04 No.02 / Juli 2021
(2) Bagi Paspor biasa yang dibatalkan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  30  Huruf  d,  pemohon  dapat  diberikan  Paspor  biasa  melalui  prosedur pengajuan permohonan penggantian Paspor biasa.
(3) Bagi Paspor biasa yang dibatalkan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, langsung diberikan Paspor biasa tanpa melalui prosedur pengajuan permohonan.

## Pasal 40
(1) Permohonan penggantian Paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c diajukan secara langsung oleh pemohon dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
a. surat lapor kehilangan dari kepolisian setempat;
b. kartu tanda penduduk yang masih berlaku; dan
c. kartu keluarga.
(2)  Pejabat  Imigrasi  melakukan  pemeriksaan  terhadap  permohonan  penggantian Paspor  biasa  sebagaiamana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  dituangkan  dalam  berita acara pemeriksaan.
(3)  Berita  acara  pemeriksaan  Paspor  biasa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan pengajuan penggantian Paspor biasa.
(4)  Berita  acara  pemeriksaan  Paspor  biasa  disampaikan  kepada  Kepala  Kantor Imigrasi  untuk  mendapatkan  pertimbangan  dalam  memberikan  keputusan penggantian.
(5)  Pemberian  keputusan  penggantian  Paspor  biasa  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (4)  dilaksanakan  dalam  waktu  paling  lama  1  (satu)  hari  terhitung  sejak dimintakan pertimbangan.
(6)  Dalam  hal  Kepala  Kantor  Imigrasi  menyetujui  penggantian  Paspor  biasa, Pejabat Imigrasi mengeluarkan penggantian Paspor biasa.

## Pasal 41
(1) Dalam hal dari hasil pemeriksaan diperoleh petunjuk Paspor biasa hilang atau rusak  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  36  ayat  (1)  huruf  c  dan  huruf  d disebabkan karena:
a. musibah yang dialami oleh yang bersangkutan antara lain kebakaran, kebanjiran dan gempa bumi, dapat diberikan penggantian langsung;
b. ditemukan adanya unsur kekurang hati-hatian dan terjadinya kehilangan di luar kemampuan pemegang Paspor biasa, diberikan penggantian Paspor biasa;
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.04 No.02 / Juli 2021
c. ditemukan adanya unsur kecerobohan atau kelalaian disertai alasan yang tidak dapat diterima, pemberian Paspor biasa dapat ditangguhkan paling sedikit 6 (enam) bulan sampai dengan paling
lama 2 (dua) tahun.
(2) Penggantian Paspor biasa karena hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya denda sebagai berikut:
a. disebabkan karena musibah, dibebaskan dari pengenaan denda;
b.  disebabkan  karena  kekurang  hati-hatian  tanpa  unsur  kesengajaan,  dikenakan denda sebesar biaya Paspor biasa yang hilang atau rusak; dan
c. disebabkan karena kecerobohan, dikenakan denda 2 (dua) kali lipat dari biaya Paspor biasa yang hilang atau rusak.

## Pasal 42
(1) Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau Pejabat Dinas Luar Negeri dapat menolak permohonan penggantian Paspor biasa karena alasan tertentu.
(2) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. tempat tinggal pemohon berada di luar wilayah akreditasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; atau
b. pemohon telah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dan/atau telah memperoleh kewarganegaraan lain.
(3) Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau Pejabat Dinas Luar Negeri menyampaikan penolakan  pemberian  Paspor  biasa  kepada  pemohon  dalam  jangka  waktu  paling lama  1  (satu)  hari  terhitung  sejak  tanggal  diterimanya  permohonan  penggantian Paspor biasa.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan pengawasan pemilik paspor dengan data tidak valid di Kantor Imigrasi  Kelas  II  Non  TPI  Kediri  dilakukan  dengan  cara  melalui  pengawasan administratif  pada  saat  pemilik  paspor  dengan  data  tidak  valid  tersebut  masuk wilayah Indonesia yang kemudian berada di wilayah kerja atau yurisdiksi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri dengan menyerahkan dokumen-dokumen terkait dirinya  pada  saat  pemeriksaan  di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  (TPI)  dan pengawasan lapangan dengan dilakukannya intelijen keimigrasian dan pemantauan. Dalam hal pengawasan ini, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri masih kurang maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap pemegang paspor yang memiliki data yang tidak valid dikarenakan masih kurangnya pejabat imigrasi yang menjadi tim pengawas pemilik paspor dengan data tidak valid (TIMPORA) yang melakukan penindakan terhadap kasus kekeliruanan identitas dalam wilayah kerja yang begitu luas  mencakup  beberapa  kota  sekitar,  mengingat  jumlah  tim  pengawas  pemilik paspor  dengan  data  tidak  valid  yag  dimiliki  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Non  TPI Kediri  hanya  berjumlah  19  pegawai.    Oleh  karena  itu,  tim  pengawas  Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri selain membutuhkan koordinasi dengan Disnaker,
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.04 No.02 / Juli 2021
Pemeintah Daerah, Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Resor Kota (Polresta) juga  membutuhkan  peranan  masyarakat  untuk  bersikap  peka  terhadap  data  data yang  sudah  diterimakan  atau  sudah  tertulis.  Peranan  masyarakat  dalam  hal  ini sangat  penting  mengingat  minimnya  pejabat  pengawas  (tim  pengawas)  Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri.

## DAFTAR PUSTAKA
A.A.G.  Peters  dan  Koesriani  Siswosoebroto,  Hukum  dan  Perkembangan  Sosial (Buku I), Sinar Harapan, Jakarta, 1988.
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
___________, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
Agus  Rahardjo,  Cybercrime  Pemahaman  dan  Upaya  Pencegahan  Kejahatan Berteknologi, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
Bagir  Manan,  Makalah,  Memantapkan  Peranan  Imigrasi  Dalam  Pelayanan, Penerapan  dan  Penegakkan  Hukum  Keimigrasian  Pada  Era  Globalisasi, disampaikan pada ceramah rapat kerja Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman, di Jakarta 21 Agustus 1996.
Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri, Pemeriksaan Paspor, Jakarta: Ditjen Imigrasi, 2007.
Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, PT. Gramedia, Jakarta, 1989.
H.  Abdullah  Sjahriful  (JAMES),  Memperkenalkan  Hukum  Keimigrasian,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
Jazim Hamidi dan Charles Christian, HUKUM KEIMIGRASIAN BAGI ORANG ASING DI INDONESIA, SINAR GRAFIKA, Jakarta, 2015.
Mardjono  Reksodipuro,  Kriminologi  dan  Sitem  Peradilan  Pidana  Kumpulan Karangan  Buku  Kedua,  Pusat  Pelayanan  Keadailan  dan  Pengabdian  Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia , Jakarta, 1997.
Koerniatmanto  Soetoprawiro,  Hukum  Kewarganegaraan  dan  Keimigrasian Indonesia,Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
Mochtar  Kusumaatmadja,  Fungsi  Hukum  Dalam  Masyarakat  Yang  Sedang Membangun, Binacipta, Jakarta, 1978.
Moh.  Arif,  Keimigrasian  Di  Indonesia,  Suatu  Pengantar,  Jakarta:  Pusdiklat Departemen Kehakiman, 1997.
Masruchin Ruba'i, Asas-asas Hukum Pidana, Malang: UM Press, Malang, 2001.
R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1983.
S.F. Marbun, HUKUM ADMINISTRASI NEGARA II, FH UII Press, Yogyakarta,
2013.
Satjipto  Raharjo,  PENEGAKAN  HUKUM  SUATU  TINJAUAN  SOSIOLOGIS, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
Siagian, P. Sondang, Organisasi dan Perilaku Organisasi, Gunung agung, Jakarta, 2003.
Sihar  Sihombing,  Hukum  Keimigrasian  dalam  hukum  Indonesia,  Nuansa  Aulia, Bandung, 2013.
Sjachran  Basah,  Perlindungan  Perlindungan  Hukum  Atas  Sikap  Tindak Administrasi Negara, Alumni, Bandung, 1992.
Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1987.
Soerjono  Soekanto,  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum,  PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2004.
Wahyudin Ukun, Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian, PT. Adi Kencana Aji, Jakarta, 2004.
Yudha Bhakti, Hukum Internasional, Bunga Rampai, Bandung, 2003.
Perundang-Undangan:
KUHP Undang-Undang No. 8 Tahun tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang  No.  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian