## Journal of Education and Culture
Journal homepage: https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/jec/index

## Implementasi Pengaturan Terkait Kewenangan Perangkat Desa Adat Marga terhadap Peristiwa Perkawinan Nyentana
Ni Putu Sutrisna Dewi 1 , Luh Merry Dyanthi 2 , Deli Bunga Saravistha 3
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta dewitrisnadewi67@gmail.com 1 , merrydyanthiunmar@gmail.com 2 , delisaravistha@gmail.com 3

## Abstract
The factors that cause the occurrence of "Nyentana" marriage within a  family  is  a  situation  where  there  is  no  male  offspring.  Looking  at the  kinship  structure  in  Bali  that  adheres  to  the  patrilineal  system, where  the  wife  enters  her  husband's  family,  it  can  be  said  that  the position of men in Balinese families is very important. In marriages, divorce  often  occurs,  as  stated  in  Article  39  paragraph  (2)  of  Law Number  16  of  2019,  which  is  an  amendment  to  Law  No.  1  of  1974 concerning  marriage.  The  purpose  of  this  research  is  to  determine the  legal  regulation  of  Balinese  customary  law  as  a  legal  umbrella regarding the position of a divorced man in Nyentana marriage and the  importance  of  legal  provisions  in  the  community  in  the  form  of "awig-awig"  that  regulate  the  rights  and  obligations  of  a  divorced man  in  Nyentana  marriage  that  occurs  in  Marga  Village.  This research  method  uses  the  Normative  Juridical  research  method  to find legal rules and principles used as a basis to discuss legal issues related  to  the  legal  position  of  men  after  divorce  in  Nyentana marriage as well as the lack of agreement regarding the regulation of the  legal  position  of  men  after  divorce  in  Nyentana  marriage  in  the form  of  "awig-awig".  This  research  uses  a  conceptual  approach, statute approach, and historical approach. The conceptual approach is used to discuss the urgency of rules that discuss the legal position of  men after divorce in Nyentana marriage. The statute approach is used  to  examine  legal  rules  related  to  Nyentana  marriage.  The historical approach is used to understand the customary legal review used  as  a  legal  basis  in  Nyentana  marriage.  The  legal  material search  technique  in  this  paper  uses  a  literature  study  technique, which is then analyzed using qualitative analysis.

## Keywords:
Balinese Traditional Wedding, Nyentana, Adat Law Implementation

## Abstrak
Faktor  penyebab  terjadinya  perkawinan  “Nyentana”  dalam  keluarga adalah  situasi  di  mana  tidak  memiliki  keturunan  anak  laki-laki.  Jika dilihat  dari  susunan  kekeluargaan  di  Bali  yang  menganut  sistem patrilineal,  di  mana  istri  yang  memasuki  keluarga  suaminya.  Maka dapat  dikatakan  bahwa  kedudukan  laki-laki  dalam  keluarga  di  Bali sangat  penting.  Dalam  perkawinan  tidak  jarang  akan  menimbulkan perceraian, seperti yang terdapat pada pasal 39 ayat (2) pada Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun  1974  tentang  perkawinan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk mengetahui  pengaturan  hukum  Adat  Bali  sebagai  payung  hukum terkait  kedudukan  duda  mulih  truna  setalah  bercerai  dalam perkawinan nyentana dan ugensi ketentuan hukum dalam masyarakat berupa awig-awig yang mengatur mengenai hak dan kewajiban duda mulih  truna  dalam      perkawinan  nyentana  yang  terjadi  di  Desa
Marga. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis  Normatif,  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-  prinsip hukum  yang  digunakan  sebagai  dasar  untuk  membahas  isu  hukum terkait  dengan  kedudukan  hukum  laki-laki  setelah  bercerai  dalam perkawinan  nyentana  serta  masih  belum  adanya  kesepakatan  terkait pengaturan  kedudukan  hukum  laki-  laki  setelah  bercerai  dalam perkawinan  nyentana  dalam  bentuk  awig-awig.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  konseptual  (conceptual  approach), pendekatan  perundang-undangan  (statue  approach),  dan  pendekatan historis  (historical  approach).  Pendekatan  konseptual  untuk membahas tentang urgensi aturan yang membahas kedudukan hukum laki-laki  setelah  bercerai  dalam  perkawinan  nyentana.  Pendekatan perundang-undangan  untuk  mengkaji  aturan  hukum  terkait  dengan perkawinan  nyentana.  Pendekatan  historis  digunakan  untuk memahami  tinjauan  hukum  adat  yang  digunakan  sebagai  dasar hukum  dalam  perkawinan  nyentana.  Teknik  penelusuran  bahan hukum  dalam  tulisan  ini  menggunakan  teknik  studi  kepustakaan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.
Corresponding Author:
Ni Putu Sutrisna Dewi Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta E-mail: dewitrisnadewi67@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pendapat pakar Hukum Adat yaitu dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma bahwa dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974 tentang Perkawinan tidak mengatur bagaimana tata tertib adat yang dilakukan  mempelai  untuk  melangsungkan  perkawinan.  Sahnya  perkawinan  menurut  hukum  adat  bagi masyarakat  hukum  adat  Indonesia,  terutama  bagi  penganut  agama  tertentu,  tergantung  pada  agama  yang dianut  umumnya  oleh masyarakat adat tersebut. Jika dilaksanakan menurut hukum agama, maka biasanya perkawinan  itu  dianggap  sah  secara  adat.  UU  Perkawinan,  menurut  Hilman,  menempatkan  hukum  agama sebagai  salah  satu  faktor  yang  menentukan  keabsahan  perkawinan.  Merupakan  semacam  yurisprudensi yang  menyatakan  bahwa  perkawinan  disebut  sah  sesudah  kedua  mempelai  melakukan  upacara mabyakaon ( mabyakala ). Byakaon adalah  salah  satu  bentuk  perkawinan  adat  di  Bali,  yang  artinya gelaran  upacara  yang digunakan  dalam  upacara  manusa  yadnya  pada  intinya  ialah  untuk  pembersihan  diri  atau  untuk menghilangkan perasaan kotor pada diri manusia dan kehadiran saksi tak mutlak dalam upacara ini.  Dalam upacara perkawinan hadirnya saksi merupakan syarat mutlak, di mana pada umumnya hadirnya saksi tersebut merupakan  kewajiban  bagi  pihak  mempelai  laki–laki  (purusa)  memanggil  saksi  untuk  menyaksikan perkawinan  mereka.  Apabila  tidak  ada  saksi  maka  perkawinan  tersebut  dianggap  tidak  sah.  Sehingga menurut  hukum  adat  Bali  perkawinan  tersebut  dianggap  tidak  sah  dan  tidak  dapat  perlindungan  hukum terhadap  pihak  ketiga. 1 Jadi  selama  byakaon  belum  dilakukan  maka  perkawinan  belum  dipandang  sah. Pengadilan  Negeri  Denpasar  dalam  Keputusannya  Nomor  602/Pdt/1960  tanggal  2  Mi  1960  menetapkan bahwa  suatu  perkawinan  dianggap  sah  menurut  Hukum  Adat  Bali  apabila  telah  dilakukan  pabyakaonan atau mabyakaon. Demikian pula keputusan Pengadilan  Tinggi  Denpasar  Nomor 281/Pdt/1966/PTD tanggal 19 Oktober 1966. Jika tak dilaksanakan menurut hukum agama, maka perkawinan  tidak  sah.  Dalam  adat Hindu  Bali, perkawinan umumnya dilakukan melalui upacara keagamaan yang disebut mekala-kalaan yang dipimpin  Pinandita.  Pasal  2  ayat  (1)  menegaskan  "perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaannya  itu".  Bagi  umat  Hindu  perkawinan  harus  disahkan menurut  ketentuan  hukum  Hindu  yang  sangat  dipengaruhi  oleh  budaya  masyarakat adat  Bali.  Dari  segi pengesahan  perkawinan  bagi  umat Hindu  di  Bali  juga  telah  dipengaruhi  oleh  lokacara  dan  desa  dresta. Menurut Keputusan-keputusan dan Ketetapan-ketetapan  Parisada  Hindu  Dharma (PHDI). 2
1 DI,  F.  H.  P.  M.  H.  BALI  Oleh  Dr.  Dra.  Relin  DE,  M.  Ag  Fakultas  Brahma  Widya  Institut  Hindu  Dharma Negeri Denpasar.
2 PHDI, 1986, Perkawinan Adat , Kabupaten Badung, PHDI Bali
Syarat  sahnya  perkawinan  dalam  perspektif  Hukum  Agama  Hindu  yang  dijadikan  acuan  oleh perkawinan  adat  ditentukan  oleh  adanya panyangaskara dengan  bhuta  saksi  dan  dewa  saksi  serta  adanya penyaksi (saksi) dari prajuru adat (kepala adat) sebagai unsur dari manusa saksi. Inilah yang sering disebut sebagai  Tri  Upasaksi  dalam  upacara  perkawinan  (samskara  wiwaha).  Berdasarkan  penelitian  pada  tahun pertama  yang  sudah  berlangsung,  pada  dasarnya  bentuk  perkawinan  matriarki  pada  masyarakat  Hindu  Bali sangat dipengaruhi oleh tradisi adat dan hukum agama Hindu sehingga keberlangsungannya juga berdasarkan kesepakatan bersama dari masyarakat desa adat setempat.
Desa Adat berada dibawah naungan pemerintahan desa, pemerintahan desa tunduk pada pengaturan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  (UU  Desa)  dengan  latar  belakang  filosofis  bahwa dalam  perjalanan  panjang  sistem  ketatanegaraan  di  Indonesia,  keberadaan  desa  telah  berkembang  dalam segala upaya sehingga dipandang perlu untuk dilindungi dan diberdayakan agar dapat menjadi semakin kuat, maju,  mandiri  dan  demokratis  sehingga  dapat  mewujudkan  tujuan  negara  sebagaimana  diamanatkan  oleh Alinea  Keempat  (4)  Pembukaan  UUD  1945  untuk  mewujudkan  masyarakat  adil,  makmur  dan  sejahtera melalui  tangan-tangan  pemerintahan  yang  telah  diberi  kewenangan  atas  dasar  kepercayaan  masyarakat sebagai  pemegang  kedaulatan  tertinggi  sejati  di  tanah  air  sesuai  dengan  nilai-nilai  Pancasila. 3 Keberadaan masyarakat adat telah mendapat legitimasinya melalui hukum nasional, 4 sehingga hukum adat yang dijunjung tinggi  oleh  masyarakat  desa  adat  wajib  pula  memperhatikan  eksistensi  keberlakuan  hukum  nasional. Pengaturan  tentang  perkawinan  dalam  Sistem  Hukum  Nasional  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan).
Dalam perkawinan tidak jarang akan menimbulkan perceraian, seperti yang terdapat pada pasal 39 ayat  (2)  pada  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  perubahan  atas  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974 tentang  perkawinan,  terdapat  alasan  yang  digunakan  oleh  pasangan  suami  istri  jika  ingin  melakukan perceraian antara lain: pertama, Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain  sebagainya  yang  sukar  disembuhkan;  kedua,  Salah  satu  pihak  meninggalkan  yang  lain  selama  dua  (2) tahun  berturut-  turut  tanpa  izin  pihak  yang  lain  dan  tanpa  alasan  yang  sah  atau  karena  hal  lain  di  luar kemauannya;  ketiga,  salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau  hukuman  yang  lebih berat  setelah  perkawinan  berlangsung;  keempat,  salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan berat  yang  membahayakan  terhadap  pihak  yang  lain;  kelima,  salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; keenam, di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Hal  menarik  dalam  sistem  Hukum  adat  Bali  adalah  adanya  perkawinan  adat Nyentana yang merupakan  kebalikan  dari  anutan  dasar  sistem  garis  keturunan  di  Bali  yang  idealnya  menganut  budaya patriarki. Nyentana ,  yang  dilakukan  sebagai  solusi  bagi  keluarga  yang  tidak  memiliki  garis  keturunan  laki- laki,  memosisikan  kaum  ini  sebagai  perempuan  di  mana  laki-laki  yang  menjadi  “sentana”  akan  kehilangan hak waris di rumah asalnya dan berposisi sebagai layaknya seorang perempuan di rumah mempelai wanita, di mana  pemegang  waris  di  rumah  mempelai  wanita  akan  diturunkan  ke  generasi  berikutnya  apabila  berhasil memiliki keturunan laki-laki. Situasi ini tentunya sangat spekulatif, sehingga dalam prosesnya sering terjadi perceraian  ketika  kenyataan  tidak  sesuai  dengan  harapan  yaitu  gagalnya  memperoleh  garis  keturunan  laki- laki. Alasan klasik akan dijadikan pemicu perceraian yaitu adanya ketidakcocokan, dan kasus ini telah terjadi di  Desa  Marga.  Untuk  itu  sangat  menarik  diteliti  lebih  lanjut  mengenai  pengaturan  yang  diterapkan  oleh perangkat Desa Adat Marga dalam mengatasi peristiwa semacam ini di lingkungan desanya.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  pada  penelitian  ini  adalah  pendekatan  Yuridis  Empiris.  Pendekatan  Yuridis Empiris  adalah  menekankan  penelitian  yang  bertujuan  memperoleh  pengetahuan  hukum  secara  empiris
3 Damayanti,  K.  M.,  &  Saravistha,  D.  B.  (2022).  KEDUDUKAN  PERATURAN  DESA  (PERDES)  DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. Jurnal Yustitia , 16(2), 130-139. Lihat juga Saravistha, Deli B., et al. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN . CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2022.
Lihat  juga  Saravistha,  D.  B.  (2022).  Urgensi  Strategi  Sosialisasi  Nawacita  sebagai  Langkah  Konkret Mewujudkan HAM versi Pancasila dalam Pemikiran Bung Karno. Jurnal Pancasila dan Bela Negara , 2 (2).
4 Banjarnahor, Daulat N., et al. ILMU NEGARA . Widina Bhakti Persada, 2021
Lihat  juga  Feri,  M.,  &  Saravistha,  D.  B.  (2023).  Implementasi  Ham  Generasi  Pertama  Dalam  International Covenant On Civil And Political Rights (Iccpr) Pada Kehidupan Politik Masyarakat Desa Marga, Tabanan Provinsi Bali. Jurnal Cakrawala Ilmiah , 2(7), 2991–3000. Retrieved from https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/5284
dengan  jalan  terjun  langsung  kepada  objek  penelitiannya. 5 Penelitian  Yuridis  Empiris  adalah  penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan  atau  terhadap  masyarakat,  meneliti  efektivitas  suatu  peraturan  dan  penelitian  yang  ingin  mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen  atau  bahan  pustaka  dan  wawancara. 6 Pendekatan  Yuridis  Empiris  ditujukan  terhadap  kenyataan dengan  cara  melihat  keterkaitan  antara  hukum  yang  dikehendaki  ( Das  Sollen )  dengan  realita  yang  terjadi ( Das Sein ). 7

## 3. PEMBAHASAN
3.1 Definisi Kawin “Nyentana”
Von Savigny  dengan mahzab sejarahnya  menyatakan bahwa hukum merupakan fenomena historis, sehingga  adanya  tiap  hukum  itu  tidak  ada  yang  sama  menyesuaikan  dengan  tempat  dan  waktu  dari berlakunya hukum tersebut. Ini sangat berkaitan dengan Konsep Hukum Sociological Jurisprudence , yang di kemukanan Roscoe Pound yang lebih condong pemahamannya pada kenyataan hukum yang terjadi daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Sociological Jurisprudence adanya hukum tertulis sebagai sebuah hal yang diperlukan masyarakat demi tercapainya suatu kepastian hukum bagi masyarakat. Sejatinya hukum  yang  baik  merupakan  produk  hukum  yang  terbentuk  berdasarkan  pada  nilai-nilai  yang  hidup  di masyarakat dan diyakini sebagai hukum oleh masyarakatnya, apabila dilanggar atau  tidak diikuti maka akan menimbulkan suatu konsekuensi.
Konsep Sociological  Jurisprudence nantinya  akan  membedah  bahwa  hukum  yang  pada kenyataannya terus mengalami perubahan dalam masyarakat, sama terkait dengan kasus kedudukan laki-laki setelah  perceraian  bisa  saja  bergeser  dari  aturan  terdahulunya  yang  belum  mengakomodir  kedudukan  laki- laki  setelah  perceraian  pada  perkawinan  nyentana.  Masyarakat  adat  di  Bali,  sangat  dikenal  dengan  hukum adatnya  yang  kuat,  dan  menjadi  salah  satu  masyarakat  yang  menganut  sistem  kekerabatan  patrilineal (berdasarkan  garis  keturunan  laki-laki).  Sesuai  dengan  tradisi  ini  maka  lazimnya  bentuk  perkawinan  yang dilaksanakan  di  Bali  adalah  bentuk  perkawinan  biasa,  di  mana  pihak  perempuan  ikut  ke  pihak  laki-laki. Namun  akan  menjadi  cerita  yang  berbeda  apabila,  pada  keluarga  yang  tidak  mempunyai  penerus  laki-laki. Pada  kepercayaan  masyarakat patrilineal ,  hal  ini  merupakan  sesuatu  yang  memprihatinkan,  bahkan  sering meyakini sebagai akhir bagi perjalanan keluarga mereka, tentu saja hal ini disebabkan karena garis keturunan mereka akan diambil alih oleh keluarga lain yang masih memiliki pertalian darah.
Nyentana  merupakan  bentuk  perkawinan  adat  yang  menimbulkan  adanya  perubahan  status purusa dari  pihak  wanita  dan  pihak  mempelai  laki-laki  sebagai predana .  Hal  ini  sudah  tercatat  dalam  sejarah perkawinan  di  Bali  yang  sudah  dilakukan  sejak  jaman  nenek  moyang.  Inti  dari  tujuan  perkawinan  adat  ini tidaklah  jauh  berbeda  dengan  perkawinan  pada  umumnya.  Konsekuensi  keturunan  yang  dihasilkan  dalam proses  perkawinan  ini  akan  mewarisi  hak  waris  terhadap  kekayaan  di  keluarga  ibunya  sebagai  pemegang status purusa.
Prosesi ini banyak ditentang oleh masyarakat dengan dihubungkan karena adanya sistem kawitan di Bali  yaitu  asal  nenek  moyang  atau  leluhur  yang  dibagi-bagi  menjadi  bermacam-macam soroh (pembagian struktur sosial masyarakat Bali). Adanya perkawinan model ini telah mengaburkan konsep soroh di Bali yang
5 Adi  Putra  IG,  Saravistha  DB.  Pengaturan  Wewenang,  Tugas  dan  Fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa  di Desa  Marga  Dauh  Puri. PARTA  [Internet]. 2022Dec.25  [cited  2023Jan.28];3(2):77-88.  Available  from: http://journal.undiknas.ac.id/index.php/parta/article/view/3787
6 Ibid
Lihat  juga  Sukadana,  K.,  &  Sudantra,  K.  K.  (2023).  The  Essence  of  Pamidanda  (Customary  Sanctions)  In Balinese Customary Law. BiLD Law Journal , 8 (1s), 31-37.
7 Saravistha, D.B., Sukadana, I Ketut, Suryana Dedy, I. M.D, 2022, Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya  Pengejawantahan  Asas  Restoratif  Justice  Di  Desa  Adat  (Studi  Kasus  Di  Desa  Adat  Penyaringan,  Kabupaten Jembrana). Jurnal Impresi Indonesia (JII), Vol.1 No.3, https://doi.org/10.36418/jii.v1i3.32 Lihat  juga  Antara,  G.  Y.  .,  &  Saravistha,  D.  B.  .  (2023).  Implementasi  Konvensi  Internasional  Perlindungan Anak  Di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Kelas  II  Kabupaten  Karangasem. AL-DALIL:  Jurnal  Ilmu  Sosial,  Politik,  Dan Hukum , 1(1), 28–33.
Lihat  juga  Mandasari,  R.  I.  .,  Saravistha,  D.  B.  .,  &  Saputra,  K.  E.  D.  .  (2023).  Implementasi  Penerimaan Tahanan  Pada  Masa  Transisi    Menuju  Endemi  Di  Lapas  Perempuan  Kelas  II  A  Kerobokan. AL-DALIL:  Jurnal  Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum , 1(1), 22–27. Retrieved from https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/al- dalil/article/view/436
mengikuti  garis  keturunan  laki-laki.  Pada  perkawinan Nyentana ,  kawitan  si  anak  hasil  perkawinan  akan mengikuti soroh kawitan si Ibunya yang berkedudukan sebagai purusa dalam konsep perkawinan Nyentana .

## 3.2 Kedudukan “Sentana” Dalam Perspektif Hukum Nasional
Pada  pengaturan  UU  Perkawinan,  proses  ini  dianggap  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum agamanya  masing-masing.  Perkawinan  nyentana  bagi  umat  Hindu  dianggap  sah  dalam  peraturan  Undang- undang  perkawinan  UU  Perkawinan,  di  dalam  adat  dan  agama  Hindu  perkawinan  melalui  proses  upacara agama yang disebut “ Mekala-kalaan ” ( natab banten ), biasanya dipuput oleh seorang pinandita . 8 Menurut Ter Haar,  hanya  anak  laki-laki  yang  dapat  meneruskan  peninggalan  bapaknya  dan  dapat  melanjutkan kedudukannya  sebagai  kepala  keluarga.  Jika  tidak  ada  anak  laki-laki,  maka  dapatlah  seorang  anak  laki-laki diambil  anak,  baik  oleh  si  bapak  maupun  oleh  jandanya  atas  nama  dia  jika  si  bapak  meninggal.  Sebagai gantinya dapatlah si bapak mengangkat anaknya perempuan menjadi sentana. Anak perempuan itu diberikan hak-hak dan kewajiban sebagaimana seorang anak laki- laki tertua. 9
Motif  utama nyentana adalah  kekhawatiran  tidak  ada  pelanjut  keturunan.  Ini  berkaitan  dengan tingginya  penghargaan  budaya  Bali  pada  basis  patrilineal.  Setidaknya,  dalam  yurisprudensi  Mahkamah Agung  yang  mengukuhkan  sistem  patrilineal  itu.  Putusan  MA  No.  200K/Sip/1958  menegaskan  bahwa menurut  hukum  adat  Bali,  dalam  hal  seorang  ayah  mempunyai  seorang  anak  laki-laki, maka  anak  laki-laki inilah satu-satunya ahli waris. Perkawinan nyentana adalah bentuk perkawinan berdasarkan perubahan status purusa dari pihak wanita dan sebagai pradana dari pihak laki-laki.
Sementara ini UU Perkawinan tidak mengatur bagaimana tata tertib adat yang dilakukan mempelai untuk  melangsungkan  perkawinan.  Syarat  sah  suatu  perkawinan  menurut  hukum  adat  bagi  masyarakat hukum adat Indonesia, terutama bagi penganut agama tertentu, tergantung pada agama yang dianut umumnya oleh  masyarakat  adat  tersebut.  Jika  dilaksanakan  menurut  hukum  agama,  maka  biasanya  perkawinan  itu dianggap  sah  secara  adat.  UU  Perkawinan,  menempatkan  hukum  agama  sebagai  salah  satu  faktor  yang menentukan  keabsahan  perkawinan.  Sehingga  apabila  prosesnya  tidak  dilangsungkan  sesuai  dengan  hukum agama,  maka  perkawinan  tidak  sah.  Dalam  adat  Hindu  Bali,  perkawinan  umumnya  dilakukan  melalui upacara  keagamaan  yang  disebut  mekala-kalaan  yang  dipimpin  pinandita.  juga  berpendapat  perkawinan nyentana  sah  sepanjang  dilakukan  atas  dasar  suka  sama  suka  dan  menurut  agama  yang  dianut  kedua  belah pihak.
Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  kepada  salah  satu  Kadus  Desa  Marga  Dauh  Puri  yaitu Bapak I Nyoman Sudibya dan juga salah satu Bendesa adat di Marga yaitu bendesa adat desa kelaci Bapak Jro Bendesa Adat I Made Sudarya dalam lima tahun terakhir ada satu kasus perceraian nyentana, dan faktor penyebabnya adalah sudah tidak adanya kecocokan  antara kedua belah pihak baik pihak istri ataupun pihak suami. Pelaksanaan tugas dan wewenang Desa dan bendesa adat adalah sebatas memberi pengayoman serta pertimbangan  juga  sebagai  saksi  di  pengadilan  jika  terjadi  kasus  perceraian. 10 Serta  menunggu  hasil  dari pengadilan.  Jika  sudah  sah  bercerai  maka  barulah  dilanjutkan  dengan  pelaksanaan  upacara  perceraian menurut  agama  Hindu  yaitu matur  piuning atau mepamit atau  melangsungkan  proses  berpamitan  pada  roh leluhur  di  rumah purusa .  Setelah  dilaksanakan  hal  tersebut,  maka prajuru adat  mengumumkan  di  banjar bahwa pasangan suami istri tersebut telah sah bercerai menurut Hukum adat Bali maupun Hukum Nasional.
Terkait dengan hal perkawinan nyentana yang terjadi di desa Marga Dauh Puri yang pernah dialami langsung  oleh  Jro  Bendesa  adat  Kelaci  I  Made  Sudarya  beliau  menuturkan  pada  saat  bercerai  dari perkawinan  nyentana  beliau  dianggap  ninggal  kedaton  (meninggalkan  semua  hak  dan  kewajiban  di  rumah asalnya).  Maka  dari  itu  pada  umumnya  hak  dan  kewajiban  duda  mulih  truna  di  rumah  asalnya  dianggap sudah tidak ada lagi serta hal tersebut di perkuat dengan masih adanya saudara laki-laki dari sang duda mulih truna  yang  akan  dilaksanakan  kewajiban  terhadap  orang  tua  di  rumah  asalnya.  Akan  tetapi  orang  tua
8 Putu  Ary  Prastya  Ningrum,  Kedudukan Perkawinan  Sentana  Di Bali  Menurut  Undang-Undang  No  1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan , Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu , Vol.3, No. 2 (2019)., 38-44.
9 Ibid 10 Saravistha,  D.B.,  Sukadana,  I  Ketut,  Suryana  Dedy,  I.  M.D,  2022,  Optimalisasi  Penerapan  Sanksi  Adat Dalam  Upaya  Pengejawantahan  Asas  Restoratif  Justice  Di  Desa  Adat  (Studi  Kasus  Di  Desa  Adat  Penyaringan, Kabupaten Jembrana). Jurnal Impresi Indonesia (JII) , Vol.1 No.3, https://doi.org/10.36418/jii.v1i3.32
kandungnya menerima ia dengan baik untuk kembali pulang serta diberikan hak dan kewajiban sesuai dengan keputusan  dari  keluarga  asalnya.  Beliau  menceritakan  kalau  Beliau  di  berikan  tegak  rumah  untuk  tempat tinggal. Tetapi warisan seperti kebun, sawah dan lain-lain Beliau tidak berhak lagi untuk mendapatkan bagian karena  di  rumah  asal  Beliau  masih  mempunyai  saudara  laki-  laki  yang  menjadi  hak  waris  terkecuali  ada kebijakan  dari  keluarga  Beliau  yang  memberikan  sedikit  warisannya  oleh  saudara  laki-lakinya  untuk dinikmati kelak (di berikan secara Cuma-Cuma). Dan beliau juga menuturkan kalau beliau sendiri memang sadar kalau beliau tidak berhak lagi.
Akan  tetapi  duda  yang mulih  truna ini  memiliki  kewajiban  yang  mana  seorang  duda mulih  truna hanya  berkewajiban  di  ruang  lingkup  keluarga  asalnya  saja  yaitu  mulai  dari  merawat  orang  tua,  menjaga kesucian  tempat  suci  yang  ada  di  lingkungan  rumahnya,  menggantikan  orang  tua  dan  saudara  laki-lakinya dalam gotong royong di banjar jika orang tua berhalangan hadir. Selain kewajiban tersebut sudah tidak ada tanggung jawabnya karena ia sudah tidak mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan lagi, seperti mekrama banjar  yang  harus  selalu  hadir  di  setiap  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  krama  banjar  setempat.  Selain dengan  adanya  status  mulih  daha,  walau  sudah  bercerai  keturunan  dalam  keluarga  kepurusa  itu  tetap dilanjutkan  oleh  anak  yang  berstatus  purusa.  Anak  yang  lahir  dari  perkawinan  ini  berkedudukan  hukum dalam  keluarga  ibunya,  sehingga  menunaikan  kewajiban  (swadarma)  dan  mendapat  haknya  atau  bantuan dalam  mengerjakan  tugas-tugas  tertentu.  Proses  perkawinan nyentana ini  telah  diatur  dan  disepakati  dalam awig-awig atau peraturan di desa pekraman.

## 3.2 Pentingnya Pengaturan Perkawinan “Nyentana” dalam Awig-Awig
Status  anak  yang  lahir dari  perkawinan  nyentana  ini  akan meneruskan garis  keturunan di  keluarga ibunya untuk melanjutkan swadharma dan swadikara. Bentuk perkawinan nyentana bukan semata ketika laki- laki  umumnya  tinggal  di  rumah  si  perempuan,  tetapi  menekankan  pada  proses  pelaksanaan  upacara (pesakapan) pengesahan perkawinan yang diadakan di tempat pihak perempuan dan keluarga perempuanlah yang menyiapkan segala keperluan, sesajen dan banten (sarana upacara) ke rumah keluarga si laki-laki yang bermakna sebagai simbolis bahwa laki-laki telah mepamit (melepaskan statusnya) dengan keluarganya. Yang berarti pihak laki-laki akan melepaskan hubungan dari rumpun keluarga asalnya. Sebagai kesungguhan pihak laki-laki  akan  melakukan  upacara  mepamit  di  sanggah  (tempat  suci keluarga)  asal.  Laki-laki  berkedudukan sebagai  sentana  nyeburin,  yang  mempunyai  hak  predana.  Perkawinan  nyentana  sejatinya  banyak mendapatkan  perlawanan  dan  bertentangan  di  masyarakat  adat  Bali,  ada  beberapa  hal  yang  menjadi permasalahannya  yaitu  karena  belum  adanya  aturan  yang  mengatur  secara  jelas  tentang  perkawinan nyentana,  meskipun  di  beberapa  daerah  seperti  di  Kabupaten  Tabanan  yang  beberapa  desanya  sudah memiliki awig-awig tentang  perkawinan  nyenatana.  Selanjutnya  budaya  masyarakat  Bali  yang  dominan menganut budaya patriarkhi ini sangat kental sehingga walaupun sudah banyak terjadinya kasus perkawinan nyentana di beberapa daerah seperti di Karangasem dan Jembrana masih tidak menerima adanya perkawinan nyentana. Pada saat terjadi perceraian, ini tentu akan menjadi permasalahan.
Hukum Adat Bali telah memiliki suatu dasar hukum yang kuat sejak diadakannya suatu Pesamuhan Agung (pertemuan  besar)  oleh  Majelis  Utama  Desa  Pakraman  (MUDP)  sebagai  suatu  lembaga  yang menaungi  desa-desa  adat  yang  ada  di  Bali.  Dalam  pesamuhan  agung  pada  tahun  2010  disepakati  sesuai dengan  Keputusan  Nomor  01/KEP/PSM-3/MDP  Bali/X/2010  bahwa  pada  seseorang  yang  dikategorikan ninggal kedaton penuh tidak berhak sama sekali atas harta warisan, sedangkan mereka yang ninggal kedaton terbatas masih dimungkinkan mendapat warisan dari keluarga didasarkan atas asas ategen asuwun . Substansi Keputusan  tersebut  dijelaskan  bagi  siapa  saja  yang  termasuk  kelompok  ninggal  kedaton  yaitu:  pertama, Perempuan yang melakukan perkawinan biasa; kedua, Laki-laki yang melangsungkan perkawinan nyentana; ketiga,  Telah  diangkat  anak  atau sentana  peperasan oleh  keluarga  lain  sesuai  dengan  agama  Hindu  dan hukum  adat  Bali;  dan/atau;  keempat,  menyerahkan  diri  atau  disebut makidihang  raga kepada  keluarga  lain atas kemauan sendiri. 11
Hukum  adat  melalui  pemerintah  adat  juga  wajib  menjadi  fasilitator  dan  mediator  terkait permasalahan antar warga di wilayah yurisdiksinya, khususnya dalam tulisan ini adalah untuk menangani dan mampu  memediasi  terjadinya  konflik  antar  warga  dan  menekan  angka  perceraian  di  desanya.  Optimalisasi
11 Putu Ary Prastya Ningrum, Ibid
sumber  daya  manusia  di  lingkungan  desa  adat  sangat  dibutuhkan,  sehingga  peran  dan  fungsi  perangkat  ini bagi pelaksana hukum adat dan sebagai garda terdepan pelestari budaya adat di Bali dapat berjalan optimal. Hal ini tentunya sangat membutuhkan partisipasi dari masyarakat luas.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

## 4.1 Kesimpulan
Pengaturan  dalam  Hukum  Adat  Bali  belum  mengatur  mengenai  larangan  terhadap  perkawinan nyentana .  Dalam  kitab Menawa  Dharmasastra juga  tersirat  makna  bahwa  diperbolehkan  melakukan perkawinan  nyentana  apabila  tidak  ada  penerus  laki-laki  dalam  keluarga.  Perkawinan  nyentana  sejatinya banyak mendapatkan perlawanan dan bertentangan di masyarakat adat Bali, ada beberapa hal yang menjadi permasalahannya  yaitu  karena  belum  adanya  aturan  yang  mengatur  secara  jelas  tentang  perkawinan nyentana. Beberapa kali pernah terjadi kasus seperti di Tabanan dan di Badung, yaitu seorang laki-laki yang nyentana  kemudian  bercerai,  setelah  kembali  ke  rumah  asalnya  si  laki-laki  malah  di  usir  karena  dianggap telah  meninggalkan  segala  hak  dan  kedudukannya  pada  saat  ia  nyentana  ke  rumah  si  istri.  Dalam  hal  ini posisi  laki-laki  sangat  dirugikan  karena  dari  keluarga  istri  ia  tidak  berhak  mendapatkan  haknya  dan  dari tempat  asalnya  sendiri  ia  kehilangan  haknya.  Sehingga  sangat  diperlukan  adanya  aturan terkait  Kedudukan laki-laki  setelah  perceraian  dalam  perkawinan  nyentana  yang  dituangkan  dalam  awig-awig  sebagai  dasar hukum  yang  akan  memberikan  kejelasan  terkait  hak  dan  kedudukan  hukum  seseorang  dalam  keluarga.  Ini penting  artinya  dalam  hukum  adat  Bali  karena  akan  berpengaruh  terhadap  kewajiban  (swadarma)  dan  hak (swadikara) orang tersebut dalam keluarga dan masyarakat.

## 4.2 Saran/Rekomendasi
Jika  bentuk  perkawinan  nyentana  (matriarki  dari  segi  proses)  pada  masyarakat  Hindu  Bali  tidak dilandasi  dasar  hukum  yang  kuat  akan  menimbulkan  berbagai  persoalan  yang  berkaitan  dengan  status, kedudukan,  dan  tanggung  jawab  masing-masing  pihak.  Hendaknya  perkawinan  tersebut  memenuhi  syarat- syarat  yang  telah  ditetapkan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  aturan  adat yang  berlaku.  Konsekuensinya  pihak  desa  Adat  maupun  pemerintah  daerah  dalam  menetapkan  kebijakan harus tetap memperhatikan kaidah hukum ada.
.

## REFERENSI
Abdul hamid, 2014, Teori Negara Hukum Modern, Mandar Maju, Bandung. Aditya Bakti. 2007,Windia, Wayan P., MAPADIK, Orang Biasa, Kawin Biasa, Cara Biasa di Bali . Denpasar. Udayana University Press. 2015. Aditya  Krismaya,  dkk. “Pelaksanaan  Perkawinan  Nyentana  Nyerod  Wangsa  di  Desa  Jegu ,  Kecamatan Penebel,  Kabupaten  Tabanan,  Perspektif  Pendidikan  Agama  Hindu”.  Rasjidi,dkk. Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum , Bandung. PT. Citra.
Adi  Putra  IG,  Saravistha  DB.  Pengaturan  Wewenang,  Tugas  dan  Fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa  di Desa  Marga  Dauh  Puri. PARTA  [Internet]. 2022Dec.25  [cited  2023Jan.28];3(2):77-88.  Available from: http://journal.undiknas.ac.id/index.php/parta/article/view/3787
Amirudin,  dan  H  Zainal  Askin,  2010, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Antara,  G.  Y.  .,    Saravistha,  D.  B.  .  (2023).  Implementasi  Konvensi  Internasional  Perlindungan  Anak  Di Lembaga  Pembinaan  Khusus  Kelas  II  Kabupaten  Karangasem. AL-DALIL:  Jurnal  Ilmu  Sosial, Politik,  Dan  Hukum ,  1(1),  28–33.  Retrieved  from  https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/al- dalil/article/view/435
Atmaja, I Dewa Gede, 2013, Filsafat Hukum, Dimensi Tematis dan Historis , Setara Press, Malang. Banjarnahor, Daulat N., et al. ILMU NEGARA . Widina Bhakti Persada, 2021
Feri, M.,  Saravistha, D. B. (2023). Implementasi Ham Generasi Pertama Dalam International Covenant On Civil  And  Political  Rights  (Iccpr)  Pada  Kehidupan  Politik  Masyarakat  Desa  Marga,  Tabanan Provinsi Bali. Jurnal Cakrawala
Ilmiah , 2(7), 2991–3000. Retrieved from https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/5284 Gita Santika, Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan,
PROGRESIF: Jurnal Hukum, XVI/No.1/Juni 2021 Mandasari, R. I. ., Saravistha, D. B. .,  Saputra, K. E. D. . (2023). Implementasi Penerimaan Tahanan Pada Masa  Transisi    Menuju  Endemi  Di  Lapas  Perempuan  Kelas  II  A  Kerobokan. AL-DALIL:  Jurnal
15 Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum , 1(1), 22–27. Retrieved from
https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/al-dalil/article/view/436
Saravistha,  D.B.,  Sukadana,  I  Ketut,  Suryana  Dedy,  I.  M.D,  2022,  Optimalisasi  Penerapan  Sanksi  Adat Dalam  Upaya  Pengejawantahan  Asas  Restoratif  Justice  Di  Desa  Adat  (Studi  Kasus  Di  Desa  Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana). Jurnal Impresi Indonesia (JII), Vol.1 No.3, https://doi.org/10.36418/jii.v1i3.32
Saravistha, Deli B., et al. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN . CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2022. Saravistha,  D.B.,  Sukadana,  I  Ketut,  Suryana  Dedy,  I.  M.D,  2022,  Optimalisasi  Penerapan  Sanksi  Adat Dalam  Upaya  Pengejawantahan  Asas  Restoratif  Justice  Di  Desa  Adat  (Studi  Kasus  Di  Desa  Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana). Jurnal Impresi Indonesia (JII), Vol.1 No.3, https://doi.org/10.36418/jii.v1i3.32
Saravistha, D. B. (2022). Urgensi Strategi Sosialisasi Nawacita sebagai Langkah Konkret Mewujudkan HAM versi Pancasila dalam Pemikiran Bung Karno. Jurnal Pancasila dan Bela Negara , 2 (2).
Yani,  Ahmad,  Sistem  Pemerintahan  Indonesia:  Pendekatan  Teori  Dan  Praktek  Konstitusi  Undang-Undang Dasar  1945 ,  Jurnal  Legislasi  Indonesia,  Vol  15  No.2,  Juli  2018:  55-68,  DOI: https://doi.org/10.54629/jli.v15i2.187