## ALACRITY : Journal Of Education
Volume 1, Issue 1, Februari 2021 http://lpppipublishing.com/index.php/alacrity

## Analisis Pengelolaan Dana Bos Di SMP Nurul Azizi Medan

## Rudi
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Corresponding Author : rudihasibuanuinsu@gmail.com

## ARTICLE INFO
Article history: Received
01 Januari 2021 Revised 14 Januari 2021 Accepted 10 Februari 2021

## ABSTRACT
Penelitian  ini  bertujuan  1)  Menggambarkan  Bagaimana  relevansi pengelolaan  Dana  BOS terhadap  proses  belajar  mengajar  di SMP  Nurul Azizi Medan 2) Bagaimana pengelolaan dana BOS di di SMP Nurul Azizi Medan.  Penelitian    ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif, pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni  pendekatan deskriptif dan teknik yang digunakan adalah observasi dan wawancara, subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dari  Milles  dan  Hubermen  analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan reduksi,  penyajian  dan  simpulan.  Tehnik  keabsahan  data dalam  penelitian  ini  menggunakan  uji  kredibilitas  data,  transferabilitas, dependabilitas,  dan  konfirmabilitas.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa:  1)  Relevansi  pengelolaan  dana  bos  terhadap  proses  belajar mengajar  sangatlah  relevan  dan  besar  pengaruhnya,  karena  dana  bos yang di terima ditujukan untuk pengadaan sarana dan prasarana dalam melangsungkan  proses  belajar  mengajar  di  SMP  Nurul  Azizi  Medan  2) pengelolan  dana  bos  di  SMP Nurul Azizi  Medan  ini  alhamdulillah  baik yaitu  masih  berjalan  sesuai  dengan  koridor  atau  ketetapan  yang  telah ditentukan dalam juknis dana bos. Kata Kunci Pengelolaan, Dana Bos, Relevansi

## PENDAHULUAN
Pendidikan  dipandang  sebagai  suatu  sarana  untuk  meningkatkan  mutu  sumber daya  manusia  suatu  bangsa.  Bangsa  yang  maju  adalah  bangsa  yang  peduli  akan pendidikan  dan  dapat  tergambarkan  dari  pencapaian  pendidikan  warga  negaranya. Pencapaian  pendidikan  suatu  bangsa  dapat  dilihat  dari  kesesuaian  antara  tujuan  dan keterlaksanaan  pendidikan.  Di  Indonesia,  menurut  pasal  3  Undang-undang  Nomor  20 Tahun  2003,  tujuan  pendidikan  nasional  adalah  untuk  mengembangkan  potensi  peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis  serta  bertanggungjawab.  Adapun  fungsi  nasional  pendidikan  adalah mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang bermatabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Salah  satu  hal  yang  tidak dapat  dilupakan  dalam  mencapai  tujuan  pendidikan  suatu  bangsa  adalah  peran  negara dalam menyediakan sarana pendidikan.
ALACRITY : Journal Of Education Volume 1 No 1 (2021) Page : 33-41
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  Nasional  menyebutkan  bahwa  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Salah satu peran negara dalam hal tersebut  adalah  dengan  memberikan  atau  meringankan  biaya  pendidikan  di  Indonesia. Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  32  tahun  2013  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan (SNP) menjelaskan bahwa secara garis besar biaya pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam  pencapaian  tujuan  pendidikan.  Biaya  pendidikan  inilah  yang  akan  digunakan untuk membiayai seluruh pembiayaan pendidikan.
Program BOS merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pasal  34  ayat  2  menyebutkan  bahwa  pemerintah  pusat  dan  daerah  menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.  Program  Bantuan  Operasional    Sekolah    (BOS)  merupakan  suatu  peraturan kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka memperlancar penuntasan buta aksara seperti amanat  Inpres  Nomor  5  Tahun  2005,  untuk  itu  Menteri  Pendidikan  membentuk  tim pelaksana yang diatur dalam surat edaran nomor 5421/MPN/OT/2005.
Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pengelolaan BOS ditinjau dari 7 prinsip pengelolaan  BOS,  maka  diperlukan  suatu  analisis.  Analisis  merupakan  penyelidikan terhadap  suatu  peristiwa  untuk  mengetahui  keadaan  yang  sebenarnya.  Analisis digunakan  untuk  menghasilkan  dan  menyajikan  informasi  sedemikian  rupa  sehingga dapat  memberikan  landasan  dari  pembuat  kebijakan  dalam  membuat  suatu  keputusan. Analisis juga digunakan untuk menentukan tolak ukur tingkat keberhasilan pelaksanaan dan penentuan.
Melihat  arti  pentingnya  analisis  pengelolaan  program BOS  dalam  penyelenggaraan pendidikan,  maka  penelitian  dalam  penelitian    tentang  “Analisis  Pengelolaan  Dana Bantuan Operasional Sekolah pada sekolah SMP Nurul Azizi Medan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Pendekatan yang diambil adalah pendekatan kualitatif yakni metode penelitian yang digunakan  untuk  meneliti  kondisi  obyek  yang  alamiah,  dimana  peneliti  adalah  sebagai instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  analisa  data  bersifat induktif/kualitatif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  makna  dari  pada generalisasi  (Sugiono,  2001).  Dalam  penelitian  kualitatif,  peran  peneliti  sangat  penting yakni  sebagai  instrumen  kunci.  Hal  ini  dapat  difahami  bahwa  keabsahan  data  nanti akhirnya  diserahkan  pada  subyek  penelitian,  apakah  data  yang  diperoleh  maupun analisisnya  benar-benar  sesuai  dengan  persepsi/pandangan  subyek.  Oleh  karena  itu kehadiran peneliti berperan sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, penganalisis, penafsir data, dan sekaligus melaporkan hasil penelitian (nasution, 1996).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Laporan  hasil  penelian  yang  berkaitan  dengan  keadaan  di  lapangan.  Lokasi  SMP Nurul  ‘Azizi  Medan.  Penelitian  yang  jelas  serta  dapat  mengetahui  data  yang  akan  di angkat.  Penulis  telah  memperoleh  data  sesuai  dengan  yang  di  peroleh.  Kemudian  data tersebut  akan  dianalisis  guna  mendapatkan  hasil  yang  sesuai  dengan  yang  di  perlukan. Kemudian  data  tersebut  akan  di  analisis  guna  mendapatkan  hasil  yang  sesuai  dengan penelitian yang di lakukan. Berdasarkan hasil penelitian itulah maka dapat diperoleh hal- hal sebagai berikut:

## Relevansi Pengelolaan Dana BOS Terhadap Belajar Mengajar
Salah satu pengelolaan keuangan sekolah yang dilakukan adalah pengelolaan BOS. BOS sebagai salah satu sumber pendapatan sekolah harus dikelola dengan baik agar dapat digunakan  secara  maksimal  untuk  kepentingan  peserta  didik.  Pengelolaan  BOS  setiap sekolah  diatur  pemerintah  melalui  Petunjuk  Teknis  Pengelolaan  BOS.  Dalam  petunjuk teknis  tersebut  ada  7  prinsip  utama  pengelolaan  berdasarkan  konsep  MBS  yang  harus dilaksanakan oleh sekolah. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pengelolaan BOS di  sekolah,  maka  diperlukan  suatu  analisis.  Analisis  pengelolaan  merupakan  analisis untuk menentukan tolak ukur dan tingkat keberhasilan pengeloaan suatu program.
Pengelolaan  keuangan  sekolah  yang  baik  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  asas pemisahan tugas, perencanaan, pembukuan setiap transaksi, pelaporan dan pengawasan. Tujuan dari pengelolaan dana pendidikan khususnya keuangan sekolah menurut (Hamdi, 2014) adalah:
1. Menjamin  agar  dana  yang  tersedia  dipergunakan  untuk  harian  sekolah  dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali
2. Memelihara barang-barang sekolah
3. Menjaga  agar  peraturan-peraturan  serta  praktik  penerimaan  pencatatan,  dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan.
Menurut  Peraturan  Mendiknas  nomor  69  Tahun  2009,  BOS  adalah  program pemerintah  yang  pada  dasarnya  untuk  penyediaan  pendanaan  biaya  operasi nonpersonalia  bagi  satuan  pendidikan  dasar  sebagai  pelaksana  program  wajib  belajar. Sedangkan  standar  biaya  operasi  nonpersonalia  adalah  standar  biaya  yang  diperlukan untuk  membiayai  kegiatan  operasi  nonpersonalia  selama  1  (satu)  tahun  sebagai  bagian dari  keseluruhan  dana  pendidikan  agar  satuan  pendidikan  dapat  Bantuan  Operasional Sekolah  (BOS) SMA  atau  MA. Biaya  operasi  satuan  pendidikan  adalah  bagian  dari  dana pendidikan  yang  diperlukan  untuk  membiayai  kegiatan  operasi  satuan  pendidikan  agar dapat  berlangsungnya  kegiatan  pendidikan  yang  sesuai  standar  nasional  pendidikan secara  teratur  dan  berkelanjutan.  Maka  sudah  sepantasnya  pengelolaan  dan pengalokasian atau penggunaan keuangan dilakukan oleh sekolah dengan baik. Menurut Syaiful Sagala dalam Mulyono (2010), jika pembiayaan pendidikan tidak terpenuhi, paling tidak sesuai dengan kebutuhan minimal, secara nasional akan ditemukan dampak berupa terjadinya erosi kualitas sehingga kontribusinya terhadap pembangunan rendah.
ALACRITY : Journal Of Education Volume 1 No 1 (2021) Page : 33-41
Berdasarkan  paparan  data  dan  hasil  penelitian,  pembahasan  penelitian  ini dimaksudkan  untuk  memberikan  penjelasan  terhadap  hasil  penelitian.  Pembahasan  ini dapat  diuraikan  sesuai  temuan  penelitian  sebagai  berikut:  Tahap  pertama:  relevansi Pengelolaan  Dana  BOS  Terhadap  Belajar  Mengajar.  Pengelolaan  adalah  seni  dalam mengatur  dan  menata  dalam  sebuah  wadah  demi  tercapainya  tujuan  yang  di  tetapkan bersama. Pengelolaan ini mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan secara efektif dan  efesien.  Relevansi  pengelolalan  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  di  SMP Nurul  Azizi  Medan  ini  terhadap  proses  belajar  mengajar  sudah  sesuai  atau  relevan, karena  setiap  dana  bos  yang  di  peruntukkan  terhadap  sarana  prasarana  sekolah  layak dipakai atau digunakan untuk proses belajar mengajar di SMP Nurul Azizi Medan.

## Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah
Dalam  program  BOS,  dana  yang  diterima  oleh  sekolah  secara  utuh  dan  dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah. Dengan demikian,  program  BOS  sangat  mendukung  implementasi  penerapan  Manajemen Berbasis  Sekolah,  yang  secara  umum  bertujuan  untuk  memberdayakan  sekolah  melalui pemberian wewenang (otonomi), pemberian fleksibilitas yang lebih besar untuk mengelola sumber  daya  sekolah,  dan  mendorong  partisipasi  warga  sekolah  dan  masyarakat  untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah (Anwar, 2013).
a) Swakelola dan Partisipatif Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  swakelola  berarti  pengelolaan sendiri.  Swakelola  yang  dimaksud  disini  adalah  swakelola  dalam  pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaaan dengan swakelola menata lainnya, atau oleh kelompok  masyarakat.  Pelaksanaan  program  dilakukan  secara  swakelola (direncanakan,  dikerjakan dan diawasi  sendiri) dengan  melibatkan  warga  sekolah dan  masyarakat  untuk  berpartisipasi  secara  aktif  dalam  memberikan  dukungan terhadap  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan  program  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku.  Salah  satu  aspek  penting  dalam  menerapkan  konsep Manajemen  Berbasis  Sekolah  adalah  partisipasi  dari  masyarakat.  Partisipasi penting  untuk  meningkatkan  rasa  memiliki,  peningkatan  rasa  memiliki  akan meningkatkan  rasa  tanggung  jawab,  dan  peningkatan  tanggung  jawab  akan meningkatkan dedikasi/kontribusi.
MBS menuntut partisipasi pihak-pihak yang berkepentingan (kepala sekolah, orang  tua  murid,  tokoh  masyarakat,  pemerhati  pendidikan,  dunia  usaha,  dan anggota masyarakat lainnya) untuk andil secara insentif di dalam operasi sekolah. Partisipasi  yang  insentif  menjadi  keharusan  karena  sekolah  harus  makin  banyak tumbuh  dengan  menyangga  sendiri  seara  finansial  (Priansa  dan  Garnida,  (2015). Dengan  demikian,  masyarakat  dapat  lebih  memahami  serta  mengawasi  dan membantu sekolah dalam pengelolaan termasuk dalam kegiatan belajar mengajar. Besarnya  partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  sekolah  tersebut  mungkin dapat  menimbulkan  tumpang  tindih  kepentingan  antara  sekolah,  orang  tua  dan
masyarakat. Dengan demikian perlu dibatasi bentuk partisipasi setiap unsur secara jelas dan tegas.
b) Transparan
Menurut  Engkoswara  manajemen  sekolah  dilaksanakan  secara  transparan, mudah diakses anggota, manajemen memberikan laporan secara kontinu sehingga stakeholders dapat  mengetahui  proses  dan  hasil  pengambilan  keputusan  dan kebijakan  sekolah.    Manajemen  pendidikan  yang  transparan  memungkinkan tumbuhnya  kepercayaan  dan  keyakinan stakeholders terhadap  kewibawaan  dan citra sekolah yang good governance dan clean governance . Transparasi adalah prinsip yang  menjamin  akses  atau  kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk  memperoleh informasi  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan,  yakni  informasi  tentang kebijakan,  proses  pembuatan  dan  pelaksanaannya  serta  hasil-hasil  yang  dicapai. Transparasi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang baerkaitan dengan kepentingan publik dalam hal ini adalah masyarakat dan warga sekolah  dapat  diperoleh  secara  langsung.  Jadi,  Pengelolaan dana  harus  dilakukan secara terbuka agar warga sekolah dan masyarakat dapat memberikan saran, kritik, serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program.
c) Akuntabel
Menurut  PP  no  48  Tahun  2008  pasal  59,  prinsip  akuntabilitas  dilakukan dengan  memberikan  pertanggung  jawaban  atas  kegiatan  yang  dijalankan  oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai  dengan  praturan  perundang-undangan.  Akuntabilitas  adalah  pertanggung jawaban  pengelolaan  atas  suatu  aktvitas  secara  ekonomis  dan  efisien  kepada pemberi  tanggung  jawab.  Menurut  Nanang  Fattah  ukuran  pendidikan  yang akuntabel adalah:
1. Tujuannya jelas dan dapat dijabarkan menjadi tujuan-tujuan khusus
2. Kegiatannya  dapat  diawasi  agar  selalu  dapat  mengarah  pada  pencapaian tujuan
3. Hasilnya efektif karena tujuan tercapai
4. Proses  pencapaian  hasil  itu  efisien  dengan  mengingat  sumber-sumber  yang tersedia
5. Menjalankan mekanisme umpan balik untuk penyempurnaan.
Tuntutan  akuntabilitas  sekolah  sebagai  salah  satu  sektor  publik  adalah untuk  lebih menekankan pada pertanggung jawaban horizontal ( horizontal accountability ) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal ( vertical accountability ).
d) Demokratis
Istilah demokratis berasal dari bahasa Yunani kuno, yang terdiri dari dua kata yaitu demo s yang bermakna rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan, dan apabila digabungkan  bermakna  kekuasaan  ditangan  rakyat.  Istilah  demokrasi  memang muncul dan dipakai dalam kajian politik yang berarti  kekuasaan berada di tangan rakyat.  Mekanisme  berdemokrasi  dalam  politik  tidak  sepenuhnya  sesuai  dengan
ALACRITY : Journal Of Education Volume 1 No 1 (2021) Page : 33-41
mekanisme  kepemimpinan  lembaga  pendidikan,  namun  secara  substantif  sekolah demokratis  adalah  membawa  semangat  demokrasi  tersebut  dalam  perencanaan, pengelolaan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
Sekolah  demokratis  akan  terwujud  jika  semua  informasi  penting  dapat dijangkau stakeholder sekolah  sehingga  semua  unsur  tersebut  memahami  arah pengembangan,  berbagai  masalah  yang  dihadapi  serta  langkah-langkah  yang sedang  atau  akan  ditempuh.  Dengan  demikian  mereka  akan  bisa  menganalisis relevansi  kebijakan,  memahami,  mengkritisi,  dan  memberi  masukan,  serta menentukan  kontribusi  dan  partisipasi  yang  akan  diberikan  untuk  kesuksesan pelaksanaan  program-program  sekolah  tersebut  (Rosyada,  2004).  Penyusunan perencanaan,  pengambilan  keputusan  dan  pemecahan  masalah  ditempuh  melalui jalan  musyawarah/mufakat  dengan  memberikan  kesempatan  kepada  setiap individu untuk mengajukan saran, kritik atau pendapat.
e) Efektif dan Efisien
Kegiatan  yang  dilaksanakan  dengan  biaya  rendah  dan  hasilnya  mempunyai kualitas  yang  baik,  kegiatan  tersebut  disebut  efesiensi  dan  efektifitas.  Gie menyatakan  bahwa  efektifitas  adalah  keadaan  atau  kemampuan  kerja  yang dilaksanakan  oleh  manusia  untuk  memberikan  nilai  guna  yang  diharapkan. Sedangkan  Akmal  menyatakan  bahwa  efektifitas  adalah  pencapaian  usaha  yang sesuai  dengan  renananya  ( doing  the  right  thing )  atau  rencana  hasil  dibandingkan dengan  realisasi  hasil  (Priansa  Garnida,  (2015).  Dari  pengertian  di  atas  dapat dikemukakan  bahwa  efektivitas  dan  efesiensi  berkaitan  dengan  terlaksananya semua  tugas  pokok,  tercapainya  tujuan,  ketepatan  waktu  dan  adanya  partisipasi aktif dari anggota.
f) Tertib Administrasi dan Pelaporan
Administrasi  adalah  suatu  proses  penyelenggaran  yang  dilakukan  oleh administrator  secara  teratur  dan  diatur  melalui  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pengawasan  untuk  mencapai  tujuan  akhir  yang  telah  ditetapkan.  Laporan keuangan  merupakan  catatan  dan  rangkuman  kegiatan  transaksi  untuk menyediakan  informasi  akuntansi  kepada  pemangku  kepentingan.  Menurut Suwardjono  dalam  (Fathoni,  2015).  tujuan  utama  pelaporan  keuangan  organisasi nonbisnis  seperti  sekolah  adalah  harus  menyediakan  informasi  yang  bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam membuat  keputusan-keputusan  rasional  tentang  alokasi  dana  ke  organisasi tersebut.
Adapun tujuan-tujuan Spesifik dari pelaporan keuangan adalah:
1. Menyediakan informasi untuk membantu para penyedia dana dan pemakai lain dalam  menilai  jasa-jasa  yang  disediakan  organisasi  dan  kemampuannya  untuk terus menyediakan jasa-jasa tersebut.
2. Menyediakan informasi untuk membantu para penyedia dana dan pemakai lain dalam menilai bagaimana para manajer organisasi nonbisnis telah melaksanakan tanggungjawab kepengurusannya dan aspek-aspek lain kinerjanya.
3. Menyediakan  informasi  tentang  sumberdaya,  kewajiban  dan  sumberdaya  ( aset ) bersih  organisasi,  dan  akibat-akibat  dari  transaksi,  kejadian, dan  keadaan  yang mengubah sumber daya dan hak atas sumberdaya tersebut.
4. Menyediakan informasi tentang kinerja organisasi selama satu periode.
5. Menyediakan  informasi  tentang  bagaimana  organisasi  mendapatkan  dan membelanjakan  kas  atas  sumber  likuid  lain,  tentang  pinjaman  dan pelunasannya,  dan  tentang  faktor  lain  yang  dapat  mempengaruhi  likuiditas organisasi.
6. Pelaporan  keuangan  harus  mencakup  penjelasan-penjelasan  dan  interprestasi untuk membantu para pemakai memahami informasi yang disediakan. Menurut Petunjuk  Teknis  BOS  SMA  2015,  pelaporan  dilakukan  dengan  menyusun  dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan. Sekolah penerima dana BOS SMA  melakukan  pelaporan  atas  penggunaan  dan  pengelolaan  dana  yang diberikan  dalam  bentuk  laporan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  program (Suwardjono, 2005).
g) Saling Percaya
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  kata  percaya  diartikan  sebagai mengakui  atau  yakin  bahwa  sesuatu  memang  benar  atau  nyata  mengangap  atau yakin  bahwa  sesuatu  itu  benar-benar  ada  dan  menganggap  atau  yakin  bahwa seseorang itu jujur. Pengertian percaya dalam penelitian ini adalah yakin terhadap orang-orang atau kelompok  yang terlibat dalam pengelolaan BOS jujur dan dapat dipercaya dalam melaksanakan tugasnya. Kepercayan yang dimaksud yaitu orang tua  percaya  pada  kepala  sekolah  untuk  mengembangkan  program-program sekolah  menuju idealitas yang  diinginkan  dan  kepala  sekolah  juga  peraya  pada guru  untuk  mengembangkan  program-program  kurikulernya  serta  mengorganisir pelaksanaan  program-program  itu.  Kepercayaan  juga  meliputi  kepercayaan sekolah  terhadap  pemerintah  sebagai  pemberi  dana  dalam  mengelola  dan menyalurkan dana BOS.
Pengelolaan  dana  bos  yang  baik  akan  berakibatkan  baik  terhadap  proses belajar  mengajar  yaitu  dengan  terjangkaunya  biaya,  dan  lingkungan  belajar  yang nyaman  dan  aman,  sehingga  peserta  didik  yang  kurang  mampu  juga  bisa merasakan  pendidikan  yang  layak  untuk  dirinya  sebagai  generasi  bangsa  yang lebih  baik  lagi.  Tahap  kedua:  pengelolaan  dana  bos  sesuai  dengan  7  prinsip pengelolaan dana bos.
Pengelolaan adalah esensial yang baik di semua kerja sama yang dikoordinasi, disemua tingkat organisasi, yang pelaksanaanya sering ada kendala atau sering ada masalah.  Pengelolaan  merupakan  kegiatan  yang  harus  dilakukan  oleh  setiap sekolah.    Prinsip  pengelolaan  dana  bos  merupakan  hal  yang  diperlukan  sekolah
ALACRITY : Journal Of Education Volume 1 No 1 (2021) Page : 33-41
sebagai  pegangan  atau  pedoman  dalam  melaksanakan  dan  mengelola  dana  bos agar  relevan  dengan  proses  belajar  mengajar  didalam  lingkungan  sekolah.  Yaitu lingkungan yang nyaman, aman, dan memadai sesuai dengan standar pendidikan nasional.  Tim  pengelola  dana  bos  di  SMP  Nurul  Azizi  Medan  dalam  hal  ini melakukan pengelolaan sesuai dengan yang ada dalam juknis dana bos yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah pusat.

## KESIMPULAN
Relevansi  Pengelolaan  Dana  BOS  Terhadap  Belajar  Mengajar.  Pengelolaan  adalah seni dalam mengatur dan menata dalam sebuah wadah demi tercapainya tujuan yang di tetapkan  bersama.  Pengelolaan  ini  mempunyai  peran  penting  dalam  mencapai  tujuan secara  efektif  dan  efesien.  Relevansi  pengelolalan  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah (BOS) di SMP Nurul Azizi Medan ini terhadap proses belajar mengajar sudah sesuai atau relevan, karena setiap dana bos yang di peruntukkan terhadap sarana prasarana sekolah layak dipakai atau digunakan untuk proses belajar mengajar di SMP Nurul Azizi Medan. Prinsip pengelolaan dana bos merupakan hal yang diperlukan sekolah sebagai pegangan atau pedoman dalam melaksanakan dan mengelola dana bos agar relevan dengan proses belajar mengajar didalam lingkungan sekolah. Yaitu lingkungan yang nyaman, aman, dan memadai  sesuai  dengan  standar  pendidikan  nasional.  Tim  pengelola  dana  bos  di  SMP Nurul Azizi Medan dalam hal ini melakukan pengelolaan sesuai dengan yang ada dalam juknis dana bos yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah pusat.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim. 2012. Program Bantuan Operasional Sekolan
(BOS).http://bos.kemdikbud.go.id/home/about  (diakses  pada  tanggal  23  Januari 2021).
Anwar, Moch. Idochi. 2013. Administrasi Pendidikan Dan Manajemen Biaya Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers.
Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Rineka Cipta,. Danim, Sudarwan. 2008. Visi Baru Manajemen Sekolah. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Departemen  RI.  2016.  Al- Qur’an  dan  Terjemahannya  Mushaf  Ar -  Rasyid,  Jakarta: Maktabah Al-Fatih Rasyid Media.
Dirjen Pendidikan Menengah tentang petunjuk teknik BOS SMA tahun 2015
E.  Mulyasa.  2006.  Manajemen  Berbasis  Sekolah:  Konsep,  Strategi,  dan  Implementasi.
Bandung: Remaja Rosdakarya.
Fathoni,  Abdurrahmat.  2006.  Organisasi  &  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Jakarta: rineka cipta.
Fattah, Nanang. 2013 Analisis Kebijakan Pendidikan. Bandung: Remaja Posdakarya.
Hamdi, Muchlis. 2014. Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi. Bogor: Ghalia Indonesia.
ALACRITY : Journal Of Education Volume 1 No 1 (2021) Page : 33-41
Masyuri dan Zainuddin. 2008. Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dan Aplikatif). Bandung: PT Refika Aditama.
Mesiono. 2014. Manajemen Organisasi. Bandung: Cita Pustaka.
Minarti,  Sri.  2016.  Manajemen Sekolah:  Mengelola  Lembaga  Pendidikan  Secara  Mandiri. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
Mulyono. 2010. Konsep Pembiayaan Pendidikan. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
Nugroho,  Riant.  2008.  Kebijakan  Pendidikan  yang  Unggul:  Kasus  Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Jembrana 2000-2006. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Nur Khafifah Julia Dwi. 2010. Pengelolaan Program Bantuan Operasional Sekolah  (BOS)  di  Sekolah  Dasar  Negeri  1  Patuk  Kabupaten  Gunungkidul. Skripsi.Yogyakarta: UNY,
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  80  Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang Petujuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 12
Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Republik  Indonesia  Nomor  32  tahun  2013  tentang  Standar Nasional Pendidikan (SNP).
Priansa, Donni Juni dan Agus Garnida. 2015. Manajemen Perkantoran. Bandung: Alfabeta, Republika. 2016. DPD Soroti Temuan BPK Terkait Pengelolaan Dana BOS. Melalui Rizky Amalia Fajri. 2012. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS SMA) di SMP  Negeri  3  Pekuncen,  Kabupaten  Banyumas,  Jawa  Tengah  Tahun  2011.  Skripsi. Yogyakarta: UNY
Rochaety, Eti., Pontjorini Rahayuningsih, Prima Gusti Yanti. 2010. Sistem Informasi Manajemen Pendidian. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Rosyada, Dede. 2004 Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta: Kencana.
Copyright Holder :
© Name.  (2021).
First Publication Right : © ALACRITY : Journal Of Education
This article is under:

## Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional