PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PERAN MANAJERIAL PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (Studi Pada Pemerintah Kota Manado) Oleh Dhullo Afandi Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNSRAT Manado

## Abstract
Sejarah  Indonesia  menunjukan  selama  lebih  dari  tiga  dekade,  pada  waktu orde  baru  berkuasa,  proses  penyusunan  anggaran  masih  jauh  dari  kata  aspiratif. Bukan hanya tidak aspiratif, selama periode orde baru berkuasa anggaran kita yang menganut sistem anggaran rutin dan anggaran pembangunan, juga dibelit berbagai persoalan kronis seperti pemborosan, kebocoran, penyimpangan, dan penyelewengan. Keberhasilan gerakan reformasi di Indonesia yang ditandai dengan tumbangnya  rezim  orde  baru  membuka  peluang  bagi  upaya  untuk  memperbaiki sistem  anggaran  yang  membelit  negara  kita.  Reformasi  telah  berhasil mengembalikan supremasi rakyat dan pemulihan kembali peran lembaga perwakilan rakyat.
Kata Kunci : penyusunan anggaran

## PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah
Kinerja  yang  dicapai  oleh  suatu  organisasi  pada  dasarnya  adalah  sebuah prestasi  para  anggota  organisasi  itu  sendiri,  mulai  dari  tingkat  atas  sampai  tingkat bawah. Konsep kinerja pemerintah daerah sendiri muncul ketika institusi pemerintah mulai  mencoba  mengenalkan  konsep  baru  dalam  pengelolaan  urusan  publik menjadi good  governance. Organisasi  yang  berhasil  merupakan  organisasi  yang memiliki  visi  dan  misi  yang  jelas  terukur.  Menurut  Mahsun  (2006:25),  kinerja organisasi  publik  adalah  gambaran  mengenai  tingkat  pencapaian  suatu kegiatan/program/kebijakan  dalam  mewujudkan  sasaran,  tujuan,  misi,  dan  visi organisasi  yang  tertuang  dalam strategic  planning suatu  organisasi.  Pemerintah akhirnya  mengimplementasikan  kebijakan  otonomi  dan  desentralisasi  dengan diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Otonomi  Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan  Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004.   Peningkatan wewenang penyusunan anggaran  yang  lebih  besar  bagi  daerah  memungkinkan  daerah  untuk  membuat berbagai program yang lebih aspiratif bagi masyarakat daerah.
Dalam  rangka  pertanggungjawaban  publik,  pemerintah  daerah  harus melakukan  optimalisasi  anggaran  yang  dilakukan  secara  ekonomis,  efisien,  dan efektif (Value  for  Money )  untuk  meningkatkan  kesejahtraan  masyarakat.  Anggaran daerah,  khususnya  belanja  daerah  belum  mampu  berperan  sebagai  insentif  dalam
mendorong  laju  pembangunan  di  daerah.  Di  sisi  lain  banyak  ditemukan pengalokasian  anggaran  yang  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  skala  prioritas dan  kurang  mencerminkan  aspek  ekonomis,  efisiensi,  dan  efektivitas,  karena kualitas perencanaan anggaran daerah relatif lemah (Fathillah, 2001).
Anggaran yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh satuan kerja  yang ada  dalam  pemerintah  daerah  dengan  sendirinya  berinteraksi  dengan  individu- individu  yang  ada  dalam  pemerintahan.  Peranan  dan  kepentingan  individu  dalam organisasi pemerintah daerah mencapai tujuan pemerintah daerah didasarkan pada ketertarikan  individu  untuk  memenuhi  tujuan  atau  kepentingannya.  Namun  sering terjadi  tujuan  yang  ditetapkan  pemerintah  daerah  bertentangan  dengan  tujuan individu  sehingga  menghasilkan  kinerja  individu  yang  rendah  atau  tidak  sesuai dengan  yang  diharapkan.  Kinerja  dari  masing-masing  individu  tersebut  akan berpengaruh pada kinerja pemerintahan secara menyeluruh.
Penganggaran  memerlukan  kerjasama  para  pimpinan  satuan  kerja  dalam organisasi pemerintahan. Struktur organisasi satuan kerja menunjukkan tanggungjawab  setiap  pelaksana  anggaran.  Setiap  pelaksana  bertanggungjawab untuk  menyiapkan  dan  mengelola  elemen  anggarannya  masing-masing.  Agar pelaksanaannya  berjalan  efektif,  para  pelaksana  berpartisipasi  merencanakan anggaran,  sejauh  mana  partisipasi  atau  peran  serta  dalam  penyiapan  anggaran. Partisipasi  dalam  penganggaran  dinilai  dapat  meningkatkan  kinerja  manajerial pimpinan satuan kerja yang pada akhirnya meningkatkan kinerja pemerintah secara keseluruhan.

## Perumusan Masalah
1.  Apakah  partisipasi  penyusunan  anggaran  berpengaruh  terhadap  kinerja satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Manado ?
2.  Apakah  peran  manajerial  pengelola  keuangan  daerah  berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja perangkat Daerah Pemerintah Kota Manado ?
3.  Apakah  partisipasi  penyusunan  anggaran  dan  peran  manajerial  pengelola keuangan  daerah  berpengaruh  secara  simultan  terhadap  kinerja  satuan kerja perangkat Daerah Pemerintah Kota Manado ?

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :
1.  Untuk  mengetahui  pengaruh  partisipasi  penyusunan  anggaran  terhadap kinerja satuan kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Manado.
2.  Untuk  mengetahui  pengaruh  peran  manajerial  pengelola  keuangan  daerah terhadap kinerja satuan kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Manado.
3.  Untuk  mengetahui  pengaruh  partisipasi  penyusunan  anggaran  dan  peran manajerial  pengelola  keuangan  daerah  secara  simultan  terhadap  kinerja satuan kerja perangkat Daerah Pemerintah Kota Manado.

## METODE PENELITIAN

## Jenis dan Sumber Data
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  yang diperoleh  melalui  penyebaran  kuesioner  kepada  responden  dan  data  sekunder berupa gambaran umum Pemerintah Kota Manado yang tertuang dalam buku “Kota Manado dalam Angka”.

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  distribusi langsung  ( direct  distribution  method ),  yaitu  mendatangi  para  responden  secara langsung untuk menyerahkan ataupun mengumpulkan kembali kuesioner.

## Hipotesis Penelitian
H 01 :  Partisipasi  penyusunan  anggaran  tidak  berpengaruh  secara  signifikan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah.
H a1 :  Partisipasi  penyusunan  anggaran  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah.
H 02 :  Peran  manajerial  pengelola  keuangan  daerah  tidak  berpengaruh  secara signifikan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah.
H a2 :  Peran  manajerial  pengelola  keuangan  daerah  berpengaruh  secara signifikan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah.
H 03 :  Partisipasi penyusunan anggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kinerja  satuan  kerja perangkat daerah.
H a3 :  Partisipasi penyusunan anggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kinerja  satuan  kerja perangkat daerah.

## Metode Analisis
Analisis  data  menggunakan software SPSS  17.0  dengan  lima  tahap. Pertama,  statistik  deskriptif.  Tahap  kedua,  pengujian  kualitas  data.  Tahap  ketiga, melakukan  uji  penyimpangan  asumsi  klasik.  Tahap  keempat,  melakukan  analisis regresi berganda. Dan tahap kelima, melakukan pengujian hipotesis.

## ANALISIS HASIL PENELITIAN Deskripsi Data Penelitian
Dari  semua  kuesioner  yang  dibagikan  yaitu  sebanyak  130  kuesioner,  yang dapat diolah dan ditabulasi untuk tujuan analisis data yaitu sebanyak 88 kuesioner. Data  ditabulasi  adalah  semua  tanggapan  atau  jawaban  responden  atas  setiap pertanyaan  yang  ada  dalam  kuesioner.  Pertanyaan-pertanyaan  berkaitan  dengan variabel  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran,  Peran  Manajerial  Pengelola  Keuangan Daerah dan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Data hasil tabulasi yang diolah dengan menggunakan program SPSS 17.0 menghasilkan deskripsi statistik variabel penelitian seperti pada tabel 1 berikut.
Tabel 1. Descriptive Statistics
Mean Std. Deviation N Y    (kinerja SKPD) 29.5227 9.63826 88 X1  (partisipasi anggaran) 14.6932 5.18698 88 X 2 (peran manajerial) 25.0341 10.02233 88
1.  Untuk  variabel  X 1 (Partisipasi  penyusunan  anggaran)  diperoleh  rata-rata hitung  skor  jawaban  responden  14.6932  dengan  standar  deviasi  sebesar 5.18698 dan jumlah responden sebanyak 88.
2.  Untuk  variabel  X 2 (Peran  manajerial pengelola keuangan daerah)  diperoleh rata-rata  hitung  skor  jawaban  responden  25.0341  dengan  standar  deviasi sebesar 10.02233 dan jumlah responden sebanyak 88.
3.  Untuk  variabel  Y (Kinerja  SKPD)  diperoleh  rata-rata  hitung  skor  jawaban responden  29.5227  dengan  standar  deviasi  sebesar  9.63826  dan  jumlah responden sebanyak 88.
Dapat diketahui kategori jawaban responden masing-masing variabel yaitu: a.   Skor untuk kategori sangat rendah =    1,00-1,80 b.  Skor untuk kategori rendah =    1,81-2,60
c.  Skor untuk kategori sedang
=    2,61-3,40
d.  Skor untuk kategori tinggi
=    3,41-4,20
e.  Skor untuk kategori sangat tinggi =    4,21-5,00 Tabel 2. Distribusi Jawaban Partisipasi Penyusunan Anggaran Jawaban Frekuensi Persentase (%) Sangat rendah 20 22,72 Rendah 16 18,18 Sedang 20 22,72 Tinggi 23 26,13 Sangat tinggi 9 10,22
Berdasarkan  data  tabulasi  pada  tabel  2  distribusi  jawaban  yang  diberikan responden mengenai partisipasi penyusunan anggaran terdapat 23 orang (26,13%) yang banyak terlibat  dalam  partisipasi penyusunan  anggaran.  Hal ini berarti  tingkat keterlibatan  setiap  individu  dalam  pengambilan  keputusan  dalam  penganggaran sangat tinggi.
Tabel 3. Distribusi Jawaban Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah Jawaban Frekuensi Persentase (%) Sangat rendah 22 25 Rendah 18 20,45 Sedang 20 22,72 Tinggi 18 20,45 Sangat tinggi 10 11,36
Berdasarkan  data  tabulasi  pada  tabel  3  menunjukkan  distribusi  jawaban yang  diberikan  responden  mengenai  peran  manajerial  pengelola  keuangan  daerah terdapat  22  orang  (25%)  yang  menjawab  peran  manajerial  pengelola  keuangan daerah  sangat  rendah.  Disebabkan  instrumen  mengenai  manajer  selaku  pemimpin dari suatu organisasi tidak ikut dilibatkan pengambilan sampel penelitian ini.
Tabel 4. Distribusi Jawaban Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Jawaban Frekuensi Persentase (%) Sangat rendah 14 15,90 Rendah 16 18,18 Sedang 25 28,40 Tinggi 28 31,81 Sangat tinggi 5 5,68
Berdasarkan  data  tabulasi  pada  tabel  4  menunjukkan  distribusi  jawaban yang diberikan responden mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah terdapat 28 orang (31,81%) yang menjawab kinerja SKPD sangat tinggi. Hal ini berarti kinerja yang dicapai oleh pemerintah sangat tinggi.

## Uji Asumsi Klasik Hasil Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  model  regresi ditemukan  adanya  korelasi  antar  variabel  bebas  (independen).  Model  regresi  yang baik  seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  diantara  variabel  independen.  Jika  variabel independen  saling  berkorelasi  maka  variabel-variabel  ini  tidak  ortogonal.  Variabel ortogonal  adalah  variabel  independen  yang  nilai  korelasi  antar  sesama  variabel independen  sama  dengan  nol  (Ghozali,  2005).  Hasil  pengujian  multikolinearitas dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 5 berikut.
Tabel 5. Hasil Uji ultikolinearitas
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 X 1 (partisipasi anggaran) .479 2.087 X 2 (peran manajerial) .479 2.087

## a. Dependent Variable: Kinerja SKPD
Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa semua nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10 dan semua variabel independen memiliki nilai Tolerance > 0.1 sehingga dapat disimpulkan  bahwa  tidak  ada  multikolinieritas  antar  variabel  independen  dalam model regresi.

## Hasil Uji Heteroskedastisitas
Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi  ketidaksamaan variance dari  residual  suatu  pengamatan  ke  pengamatan yang  lain.  Jika variance dari  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  lain  tetap, maka  disebut  homoskedastisitas  dan  jika  berbeda  disebut  heteroskedastisitas. Model  regresi  yang  baik  adalah  yang  homoskedastisitas  atau  tidak  terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali, 2005).
Gambar 1 Grafik Scatterplot Dari Gambar 1 menunjukkan bahwa grafik scatterplot tidak membentuk pola yang  teratur  tetapi  menyebar  diatas  maupun  dibawah  nilai  nol  pada  sumbu  Y sehingga dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

## Hasil Uji Normalitas
Untuk  menguji  apakah  distribusi  data  normal  atau  tidak,  salah  satu  cara termudah melihat normalitas adalah melihat histogram yang membandingkan antara data  observasi  dengan  distribusi  yang  mendekati  distribusi  normal.  Melihat histogram  bisa  menyesatkan  khususnya  untuk  jumlah  sampel  yang  kecil.  Metode yang  lebih  handal  adalah  dengan  melihat Normal  Probability  Plot yang membandingkan  distribusi  kumulatif  dari  data  sesungguhnya  dengan  distribusi kumulatif  dari  distribusi  normal.  Distribusi  normal  membentuk  satu  garis  lurus
diagonal  dan  ploting  data  akan  dibandingkan  dengan  garis  diagonal.  Jika  distribusi data  adalah  normal,  maka  garis  yang  menggambarkan  data  sesungguhnya mengikuti  garis  diagonalnya  (Ghozali,  2005).  Berdasarkan  hasil  pengujian  SPSS, Normal Probability Plot yang terbentuk ditumjukan pada gambar 2 berikut.
Gambar 2. Grafik Normalitas
Dari  Gambar  2  dapat  dilihat  data  menyebar  disekitar  garis  diagonal  dan mengikuti garis diagonal, dapat dikatakan distribusi data residual normal.

## Hasil Uji Autokorelasi
Uji  autokorelasi  bertujuan  menguji  apakah  dalam  model  regresi  berganda linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan penggangu  pada  periode  t-1  (sebelumnya).  Autokorelasi  muncul  karena  observasi yang  berurutan  sepanjang  waktu  berkaitan  satu  sama  lain.  Menurut  Trihendradi (2009:209) Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 6 berikut.
Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .805 a .648 .639 5.78739 1.196
a. Predictors: (Constant), Peran manajerial, Partisipasi anggaran b. Dependent Variable: Kinerja SKPD
Dari  Tabel  6.  dapat  dilihat  nilai  uji  Durbin-Watson  adalah  1.196  sehingga kesimpulannya terjadi autokorelasi.

## Pengujian Statistik
Analisis Regresi Linear Berganda Tabel 7  merupakan  hasil  analisis  regresi  linear  berganda  pengaruh Partisipasi  Penyusunan  Anggaran  dan  Peran  Manajerial  Pengelola  Keuangan Daerah terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah secara bersama-sama.

## Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Collinearity Statistics B Std. Error Beta t Sig. Toleranc e VIF 1 (Consta nt) 7.354 1.907 3.857  .000 X1 .745 .173 .401  4.313  .000 .479 2.087 X2 .448 .089 .466  5.010  .000 .479 2.087
a. Dependent Variable: Kinerja SKPD
Berdasarkan  Tabel  4.9  dapat  dilihat  persamaan  regresi  linear  berganda adalah Y = ɑ +β 1 X 1 +β 2 X 2 +ε Y = 7.354 + 0 .745PPA + 0.448PMPKD
Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.  Konstanta ɑ sebesar  7.354 mempunyai  arti  bahwa  jika  Partisipasi Penyusunan  Anggaran  dan  Peran  Manajerial  Pengelola  Keuangan  Daerah konstan atau sama dengan nol (0), maka besarnya variabel Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y) sebesar 7.354.
2.  Nilai  β 1 yang  merupakan  koefisien  regresi  dari  variabel  X 1 (Partisipasi Penyusunan Anggaran) sebesar 0 .745 mempunyai arti bahwa jika variabel Partisipasi  Penyusunan  Anggaran  mengalami  peningkatan  1%  maka besarnya  variabel  Kinerja  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (Y)  juga  ikut mengalami  kenaikan  sebesar  0.745  dengan  asumsi  variabel  X 2 (Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah) tetap atau konstan. 3.  Nilai β 2 yang merupakan koefisien regresi dari variabel X 2 (Peran Manajerial Pengelola  Keuangan  Daerah)  sebesar  0.448  mempunyai  arti  bahwa  jika variabel  Peran  Manajerial  Pengelola  Keuangan  Daerah  mengalami peningkatan  sebesar  1%,  maka  besarnya  variabel  Kinerja  Satuan  Kerja Perangkat Daerah (Y) juga akan ikut mengalami kenaikan atau peningkatan sebesar  0.448  dengan  asumsi  variabel  X 1 (Partisipasi  Penyusunan Anggaran) tetap atau konstan. Berdasarkan  nilai  koefisien  regresi  tersebut,  dapat  diketahui  pula  bahwa ternyata  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran  mempunyai  hubungan  yang  lebih dominan  terhadap  Kinerja  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  dibandingkan  Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah.

## Koefisien Korelasi (R)
Koefisien  korelasi  (R)  digunakan  untuk  mengetahui  hubungan  antara variabel  bebas  (X)  terhadap  variabel  terikat  (Y)  secara  serentak.  Dalam  hal  ini mengukur  hubungan  antara  variabel  bebas  (X)  secara  serentak  terhadap  variabel
terikat  (Y).  Nilai  R  berkisar  antara  0  sampai  1,  nilai  semakin  mendekati  1  berarti hubungan  yang  terjadi  semakin  kuat,  sebaliknya  nilai  semakin  mendekati  0  maka hubungan yang terjadi semakin lemah.
Tabel 8. Koefisien Korelasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .805 a .648 .639 5.78739 1.196
a. Predictors: (Constant), Peran manajerial, Partisipasi anggaran b. Dependent Variable: Kinerja SKPD
Dari Tabel 4.10 dapat dilihat nilai R adalah 0.805 yang memberi arti bahwa terdapat hubungan  yang  sangat kuat antara  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran  dan Peran  Manajerial  Pengelola  Keuangan  Daerah  terhadap  Kinerja  Satuan  Kerja Perangkat Daerah.
Koefisien Determinasi (R 2 ) Koefisien  determinasi  (R 2 )  pada  intinya  mengukur  seberapa  jauh kemampuan  model  dalam  menerangkan  variasi  variabel  independen.  Koefisien determinasi  ini  digunakan  karena  dapat  menjelaskan  kebaikan  dari  model  regresi dalam  memprediksi  variabel  dependen.  Semakin  tinggi  nilai  koefisien  determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali,2005).
Tabel 9. Koefisien Determinasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .805 a .648 .639 5.78739 1.196 a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y
Dari  Tabel  9  terlihat  nilai  R 2 adalah  sebesar  0.648  atau  64.8%  sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  Kinerja  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (Y)  mendapat kontribusi  dari  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran  (X 1 )  dan  Peran  Manajerial Pengelola  Keuangan  Daerah  (X 2 )  sebesar  64.8%  sisanya  35.2%  kontribusi  dari faktor atau variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## Uji t
Uji  t  (t-test)  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui  pengaruh  secara  parsial (individu)  variabel-variabel  bebas  (partisipasi  penyusunan  anggaran  dan  peran manajerial  pengelolaan  keuangan  daerah)  terhadap  variabel  terikat  (kinerja  SKPD) atau menguji signifikansi konstanta dan variabel terikat. Hasil perhitungan uji t dapat dilihat pada tabel 10 berikut ini.
Tabel 10. Hasil Uji t
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B Std. Error Beta t Sig. 1 (Constant) 7.354 1.907 3.857 .000 X 1 (partisipasi anggar) .745 .173 .401  4.313 .000 X 2 (peran manajerial) .448 .089 .466  5.010 .000
a.  Dependent variable : kinerja SKPD
1.  Pengujian Hipotesis Pertama (H 1 )
Dari  Tabel  10,  nilai  t  hitung  untuk  variabel  b 1 (partisipasi  penyusunan anggaran) adalah 4.313 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.000. Karena probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0.05 dapat disimpulkan bahwa H 0 ditolak dan H a diterima.  Pengaruh  positif  dan  signifikan  antara  variabel  partisipasi  penyusunan anggaran terhadap variabel kinerja SKPD. 2.  Pengujian Hipotesis Kedua (H 2 ) Dari  Tabel  10,  nilai  t  hitung  untuk  variabel  b 2 (peran  manajerial  pengelola keuangan daerah) adalah 5.010 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.000. Karena probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0.05 dapat disimpulkan H 0 ditolak dan H a diterima.  Pengaruh  positif  dan  signifikan  antara  variabel  peran  manajerial pengelola keuangan daerah terhadap kinerja SKPD.

## Uji F
Hasil perhitungan uji F dapat dilihat pada tabel 11 berikut ini. Tabel 11. Hasil Uji F
ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regressio n 5234.975 2 2617.487 78.148 .000 a Residual 2846.980 85 33.494 Total 8081.955 87
a. Predictors: (Constant), Peran manajerial pengelola keuangan daerah, Partisipasi penyusunan anggaran
b. Dependent Variable: Kinerja SKPD
Dari  uji  ANOVA  didapat  nilai  hitung  F  sebesar  78.148  dengan  probabilitas signifikansi  0.000.  Probabilitas  signifikansi  tersebut  lebih  kecil  dari  0.05,  dengan demikian  hasil  uji  F  menyatakan  H 0 ditolak  berarti  H a diterima  maka  variabel partisipasi penyusunan anggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja SKPD.

## Pembahasan

## Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja SKPD
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  pengaruh  partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah berpengaruh positif  4,678  pada  tingkat  signifikansi  0,000,  berarti  signifikan  karena  berada dibawah nilai signifikansi yang dipersyaratkan 0,05, sehingga disimpulkan partisipasi dalam penganggaran tinggi meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
Dari  hasil  pengujian  hipotesis  pertama  menyatakan  bahwa  partisipasi penyusunan  anggaran  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja  satuan kerja perangkat daerah. Para manajer menengah dan bawah (pengguna dan kuasa pengguna anggaran/ barang) pada pemerintah Kota Manado terlibat atau ikut serta dalam penyusunan anggaran, karena dengan adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran, mereka diberi kesempatan untuk berperan dalam memberikan masukan- masukan  dan  ide-ide  mereka  yang  dituangkan  dalam  bentuk  anggaran  yang nantinya akan mereka laksanakan.

## Pengaruh  Peran  Manajerial  Pengelola  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kinerja SKPD
Hasil  pengujian  hipotesis  kedua  menyatakan  bahwa  peran  manajerial pengelola  keuangan  daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja satuan kerja perangkat daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya suatu peran yang  dilakukan  oleh  pejabat  pengelola  keuangan  daerah  (pengguna  dan  kuasa pengguna anggaran/ barang) untuk mendorong dan memotivasi bawahannya untuk mencapai  tujuan  organisasi  pemerintah  Kota  Manado.  Peran  manajerial  para pengelola keuangan daerah seperti peran interpersonal, peran informasi dan peran pengambilan keputusan berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah. Para pengguna  dan  kuasa  pengguna  anggaran/barang  pada  Pemerintah  Kota  Manado merasa bertanggung jawab dan merasa ikut memegang kendali terhadap apa  yang telah  ditetapkan  pemerintah  daerah.  Adanya  peran  manajerial  ini  juga  mendorong pengelola  keuangan  daerah  untuk  mempunyai  komitmen  yang  tinggi  untuk mencapai  kinerja  pemerintah  daerah.  Komitmen  yang  tinggi  terhadap  pengelolaan keuangan daerah mempunyai pandangan yang posistif serta berusaha berbuat yang terbaik mencapai tujuan dan kinerja yang lebih baik.

## Pengaruh  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran  dan  Peran  Manajerial  Pengelola Keuangan Daerah terhadap Kinerja SKPD
Hasil  pengujian  hipotesis  ketiga  menyatakan  partisipasi  penyusunan anggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  kinerja  satuan  kerja  perangkat  daerah.  Partisipasi  dari  tiap
individu  dan  pejabat  pengelola  keuangan  daerah  diterapkan  secara  bersama-sama maka kinerja dihasilkan dari satuan kerja perangkat daerah akan menghasilkan hasil yang  baik  bagi  pemerintah  daerah.  Adanya  keterlibatan  tiap  individu  dan pimpinannya dalam menyusun anggaran akan memghasilkan ide-ide dan masukan- masukan terhadap perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Diperoleh  kesimpulan  mengenai  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran  dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah sebagai berikut :
1.  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran  berpengaruh  terhadap  Kinerja  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  semakin  tinggi Partisipasi Penyusunan Anggaran maka semakin meningkat Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2.  Peran  Manajerial  Pengelola  Keuangan  Daerah  berpengaruh  signifikan terhadap  Kinerja  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah.  Hal  ini  menunjukan bahwa  semakin  tinggi  Peran  Manajerial  Pengelola  Keuangan  daerah  maka akan semakin meningkatkan Kinerja Satuan Kerja Perangkat daerah.
3.  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran  dan  Peran  Manajerial  Pengelola Keuangan Daerah  secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## Saran
Peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu :
1.  Menambah  jumlah  sampel  yang  diteliti.  Dengan  demikian,  diharapkan tingkat generalisasi dari analisis akan lebih akurat.
2.  Menambah  variabel  independen,  dependen,  moderating,  intervening  yang memiliki  kemungkinan  untuk  berpengaruh  terhadap  hubungan  antara partisipasi penyusunan anggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah.
3.  Untuk  penelitian  selanjutnya  di  instansi  pemerintah  sebaiknya  tidak memakai partisipasi  penyusunan anggaran  sebagai  variabel  dependen dan menggunakan variabel lain seperti motivasi, senjangan anggaran, kenaikan gaji, jam kerja, gaya kepemimpinan, kepuasan kerja, dan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Antara  News,  2007, Untuk  Raih  Gelar  Doktor  di  UGM,  Fadel  Muhammad Sampaikan Teori Kepemimpinan , Gorontalo, 10 Agustus 2007.
Fathillah,  Gina,  2001. Evaluasi  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Daerah Kabupaten  Kutai  kalimantan  Timur ,  tesis  S2  Program  Pasca  Sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Ghozali, I. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ghozali, Imam dan Ratmono, Dwi, 2008, Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (APBN)  dan  Daerah (APBD, Edisi  3,  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, Semarang.
Herminingsih. 2009. “Pengaruh Partisipasi  Anggaran dalam Penganggaran dan Peran  Manajerial  Pengelola  Keuangan  Daerah  terhadap  Kinerja Pemerintah  Daerah” . Tesis  Tidak  Dipublikasikan ,  Program  Pasca Sarjana Magister Akuntansi, Universitas Diponegoro Semarang.
Mahsun,  Mohamad,  2009, Pengukuran  Kinerja  Sektor  Publik , BPFE  Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Rachmawati. S.  R. 2009. “Pengaruh Komitmen Organisasi, Motivasi  Kerja, Dan Gaya  Kepemimpinan  Terhadap  Kinerja  Karyawan  Bidang  Keuangan Pada  Pemda  Kabupaten  Sukoharjo ”. Skripsi  Tidak  Dipublikasikan , Program Sarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Ramandei,  P.  2009. “Pengaruh  Karakteristik  Sasaran  Anggaran  Dan  Sistem Pengendalian  Intern  Terhadap  Kinerja  Manajerial  Aparat  Pemerintah Daerah  (Studi  Empiris  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kota Jayapura) .” Tesis Tidak Dipublikasikan , Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi, Universitas Diponegoro Semarang.
Rohman,  A.  2007. “Pengaruh  Peran  Manajerial  Pengelola  Keuangan  Daerah Dan  Fungsi  Pemeriksaan  Intern  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah (Survei  Pada  Pemda  Kota,  Kabupaten,  dan  Provinsi di  Jawa Tengah) ”. Jurnal MAKSI, Vol. 7, No. 2, pp.206-220.
Rohman,  A.  2009. Akuntansi  Sektor  Publik  Telaah  dari  Dimensi  :  Pengelolaan Keuangan Daerah, Good Governance, Pengendalian, Pengawasan dan Pengukuran  Kinerja  Pemerintah  Daerah .  Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.