TheJournalish: Social and Government http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Vol. 4 No. 1 (2023): Social and Government DOI: 10.55314/tsg.v4i1.376 Hal. 048-056

## Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistirbusian Dan Penetapan Lpg Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm Provinsi Kalimantan Timur
Edo Pranata Prayitno  1), Masjaya 2), Muhammad Noor 3)
1) Magister Adiministrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mulawarman
2) Magister Adiministrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mulawarman
3) Magister Adiministrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mulawarman
Email Korespondensi: Edo.bpd@gmail.com
Abstrak: Penelitian ini mendeskripsikan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan,  Distribusi  dan  Penetapan  Harga  Liquefied  Petroleum  Gas  (LPG)  Pada  Dinas  Perindustrian, Perdagangan,  Koperasi  dan  UKM  Provinsi  Kalimantan  Timur  pada  kasus  di  Kota  Samarinda.  Dengena menggunakan model pendekatan George C. Edwards III yaitu Komunikasi, Struktur Birokrasi, Sumber Daya, Disposisi  serta  Faktor  penghambat  dan  pendukung.  Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  keempat  dimensi tersebut diklaim pemerintah dan pihak terkait telah berjalan dengan baik. Namun pada kenyataan di lapangan justru  membuat  kebijakan  subsidi  elpiji  3  Kg  menjadi  paradoks  dan  penuh  syarat  permainan.  Terdapat permasalahan nasional dan lokal yaitu tidak jelasnya kriteria penggunaan tabung elpiji 3 kg bersubsidi, tidak akuntabelnya  penetapan  kuota  penerima  elpiji  3  kg  bersubsidi,  disparitas  harga  jual  eceran  (HET)  dengan harga  patokan  semakin  besar,  lemahnya  sistem  pengendalian  distribusi  elpiji  3  Kg  bersubsidi,  lemahnya pengendalian  penerapan  Harga  Eceran  Tertinggi  (HET)  bersubsidi  untuk  elpiji  3  Kg  bersubsidi,  belum optimalnya penataan zona distribusi untuk toko-toko dari pangkalan, perluasan penggunaan elpiji tidak sesuai dengan kebijakan konversi.  Inilah  yang  membuat  pendistrbusian  subsidi  LPG  3  Kg  menjadi  terhambat  dan tidak tepat sasaran kepada masyarakat penerima subsidi.
Kata kunci; Implementasi, Pendistribusian, Penetapan HET, LPG 3Kg.
Abstract: This  study  describes  the  implementation  of  Presidential  Regulation  Number  104  of  2007 concerning  the  Supply,  Distribution,  and  Pricing  of  Liquefied  Petroleum  Gas  (LPG)  at  the  Department  of Industry,  Trade,  Cooperatives,  and  SMEs  of  East  Kalimantan  Province  in  the  case  of  Samarinda  City.  By using  the  George  C.  Edwards  III  approach,  namely  Communication,  Bureaucratic  Structure,  Resources, Disposition,  and  inhibiting  and  supporting  factors.  The  results  of  the  study  found  that  the  four  dimensions claimed by the government and related parties had gone well. However, the reality on the ground makes the 3  Kg  LPG  subsidy  policy  a  paradox  and  full  of  game  conditions.  There  are  national  and  local  problems, namely the unclear criteria for the use of subsidized 3 kg LPG cylinders, unaccountability of setting quotas for subsidized 3 kg LPG recipients, disparity in retail selling prices (HET) with the benchmark price getting bigger, weak distribution control system for subsidized 3 kg LPG, the weak control application of subsidized Highest Retail Price (HET) for subsidized 3 Kg LPG, not yet the optimal arrangement of distribution zones for shops from the base, expansion of the use of LPG is not by the conversion policy. This is what makes the distribution of the 3 Kg LPG subsidy hampered and not well targeted to the subsidy recipient community.
Keywords: : Implementation, Distribution, Determination of HET, 3 Kg LPG.
Article History : Received; 15-11-2022; Revised; 25-12-2022; Accepted; 27-2-2023

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  33  ayat  3  telah  menyebutkan  bahwa  Bumi,  Air  dan kekayaan  Alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Dari  hal  tersebut,  negara  menjamin  atas  sumber-sumber yang  tersedia  dapat  dimanfaatkan  sebaik-baiknya  untuk  kepentingan  rakyatnya.  Dalam  studi kebijakan,  kita  mengetahui  bahwa  proses  tersebut  tidak  lepas  dari  bagaimana  keluarannya  dapat dimanfaatkan bagi banyak orang. Dalam kasus ini penelitian ini akan mnelisik lebih dalam terkait pendistribusian LPG 3Kg. Diketahui, Semenjak adanya konversi dari penggunaan minyak tanah ke Gas  LPG  yang  menjadi  program  nasional  dengan  target  pengurangan  minyak  tanah  yang  harus tercapai  dari  tahun  2007  sampai  2015.  Penggunaan  subsidi  yang  tidak  tepat  sasaran  membuat pemerintah  harus  membuat  suatu  kebijakan  yang  efisien  dalam  hal  persoalan  anggaran.  Konversi minyak tanah ke LPG 3 kg adalah suatu tindak lanjut dari kebijakan peraturan presiden no 5 tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional yang bertujuan : Pertama mengarahkan upaya-upaya dalam mewujudkan  keamanan  pasokan  energi  negara,  Kedua  mengurangi  ketergantungan  penggunaan energi yang berasal dari minyak bumi dan beralih ke energi terbarukan. Ketiga, terwujudnya energi primer mix yang optimal pada tahun 2025 yaitu peralihan minyak bumi menuju gas bumi (Sunarto, 2020).
Menurut  data  Direktur  Jenderal  Minyak  dan  Gas  Bumi  dan  Kementrian  ESDM,  Realisasi konsumsi  LPG  3Kg  dari  tahun  ketahun  naik  secara  terus  menerus.  Kenaikan  volume  LPG  3  Kg tersebut  didasari  beberapa  faktor  berikut  ini  :  1.  Paket  perdana  konversi  minyak  tanah  ke  LPG sekitar  1,12  juta  paket  dengan  2.  asumsi  pemakaian  tabung  antara  3-5  /bulan  perkeluarga  3. Pertumbuhan usaha mikro 2,3 % 4. Pertumbuhan ekonomi 6,6 % 5. Pertumbuhan penduduk 1,49 % 6. Paket konversi untuk nelayan sebanyak 50.000 paket Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber  Daya  Mineral  (ESDM)  Nomor  26  Tahun  2009  tentang  Pasokan  dan  Digiterriian  Liquid Petroleum Gas (LPG) telah dikatakan bahwa pengguna LPG 3 kg, terfokus pada rumah tangga dan bisnis  mikro  dengan  ketentuan  untuk  rumah  tangga.  Untuk  kelas  ekonomi,  yaitu  dengan pendapatan di bawah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan berada di area distribusi LPG  3  kg.  Sedangkan  untuk  pengusaha  mikro  adalah  seorang  wirausahawan  yang  menggunakan minyak  Kissu  sebagai  bahan  produksi  tidak  lebih  dari  300  juta  /  tahun  membeli  dan  menjual pendapatan,  memiliki  izin  usaha  dari  desa  setempat  dan  berada  di  daerah  distribusi  (Vikalista, 2016). Secara Empiris, distribusi LPG 3 kg bersubsidi di kota Samarinda memilki masalah dengan adanya perbedaan harga jual LPG 3 kg gas bersubsidi yang dilakukan oleh beberapa pangkalan gas LPG  bersubsidi,  di mana  basis menjual  3  kg  Gas  LPG  dengan  harga  Rp. 23.000  /  tabung.  Tetapi sebenarnya di bidang 3 kg harga gas LPG di kota Samarinda saat ini kenaikannya hampir 50 persen dari harga eceran tertinggi (HET) di Samarinda.
Melihat persoalan ini artinya adanya konversi minyak tanah ke 3 kg LPG memiliki dampak positif  atau  dampak  negatif.  Dampak  positif  adalah  adanya  peluang  bisnis  dalam  distribusi penghematan gas LPG dan bahan bakar, maka dampak negatifnya adalah distribusi 3 kg gas LPG ditujukan  untuk  orang  miskin  tetapi  sebenarnya  distribusi  3  kg  gas  LPG  tidak  merata  dan  tidak sesuai  target.  Kemudian  menjamur  distributor  tidak  resmi  yang  menjual  gas  di  atas  harga  eceran tertinggi  (HET)  dari  klasifikasi  gas  LPG  ada  2  LPG  dan  LPG  tertentu.  LPG  umum  adalah  LPG yang  merupakan  bahan  bakar  bahan  bakar  /  pengguna,  kemasannya,  volume  dan  harganya  tidak diberi subsidi, yaitu 5,5 kg gas LPG dan gas LPG 12 kg. Sementara LPGS tertentu adalah LPG 3 kg  yang  merupakan  bahan  bakar  yang  memiliki  spesifisitas  karena  kondisi  tertentu  seperti penggunaan  pengguna,  pengemasan,  volume  dan  atau  harga  harus  diberikan  subsidi  (Suoth  et  al, 2018). Selanjutnya, kelangkaan 3 kg gas LPG terjadi karena banyaknya pengecer di suatu daerah, dan dicurigai karena disparitas harga yang cukup tinggi antara 3 kg LPG dengan 12 kg. Kelangkaan ukuran gas LPG bersubsidi 3 kilogram (kg) di banyak daerah menunjukkan bahwa distribusi LPG tidak  dilakukan  dengan  baik  dengan  sistem  perdagangan  yang  lemah.  Oleh  karena  itu,  perlu langkah  cepat  dari  pemerintah  sehingga  kelangkaan  tidak  menambah  beban  disektor  kalangan masyarakat ke bawah. Ini dikarenakan Permasalahan Elpiji 3 kg pada tataran implementasi ini tidak dapat  dianggap  sepeleh  sebab  berkaitan  langsung  dengan  masyarakat  umum  dan  menyentuh langsung  tataran  kehidupan  masyarakat.  Berdasarkan  peneliti  mengambil  judul  “Implementasi
Peraturan  Presiden  Nomor  104  Tahun  2007  tentang  Penyediaan,  Pendistirbusian  dan  Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda”. Dengan merumuskan beberapa Analisa yang perlu peneliti  tilik  lebih  mendalam  diantaranya:  Pertama,  Bagaimana  Implementasi  Peraturan  Presiden Nomor  104  Tahun  2007  tentang  Penyediaan,  Pendistirbusian  dan  Penetapan  Harga  Liquefied Petroleum  Gas  (LPG)  pada  Dinas  Perindustiran,  Perdagangan,  Koperasi  dan  UKM  Provinsi Kalimantan  Timur  pada  kasus  di  Kota  Samarinda?.  Kedua,  Faktor-faktor  penghambat  dan pendukung  Implementasi  Peraturan  Presiden  Nomor  104  Tahun  2007  tentang  Penyediaan, Pendistirbusian  dan  Penetapan  Harga  Liquefied  Petroleum  Gas  (LPG)  pada  Dinas  Perindustiran, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda?.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif,  khususnya penelitian  deskriptif,  yang  berfokus  pada  memberikan  gambaran  atau  gambaran  tentang  suatu keadaan  daripada  menganalisis  subjek  penelitian.  Sugiyono  (2014)  menyatakan  bahwa  penelitian kualitatif,  yang  digunakan  untuk  melihat  keadaan  objek-objek  alamiah,  adalah  penelitian  yang berpijak  pada  mazhab  postpositivis.  menganalisis  melalui  pendekatan  model  George  C.  Edwards III  sebagai  berikut:  a.  Komunikasi  b.  Struktur  Birokrasi  c.  Sumber  Daya  d.  Disposisi  Faktor penghambat  dan  pendukung  Peraturan  Presiden  Nomor  104  Tahun  2007  tentang  Penyediaan, Pendistirbusian  dan  Penetapan  Harga  Liquefied  Petroleum  Gas  (LPG)  pada  Dinas  Perindustiran, Perdagangan,  Koperasi  dan  UKM  Provinsi  Kalimantan  Timur  di  Kota  Samarinda.  Sumber  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  di  dapat  dari sumber  informan  yaitu  individu  atau  perseorangan  seperti  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh peneliti. Sedangkan untuk data sekunder berasal dari laporan-laporan, berita, jurnal dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan penentuan secara teliti dan dipastikan kredibilitasnya .

## HASIL DAN PEMBAHASAN Komunikasi
Secara  keseluruhan  bahwa komunikasi  dalam  Implementasi  Peraturan  Presiden Nomor  104 tahun  2007  dalam  penelitian  ini  sudah  sesuai  dengan  apa  yang  dikatakan  George  C  Edward  III bahwa komunikasi harus jelas dan konsisten sehingga dapat berjalan efektif. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan  Konsumen  Pada  Kegiatan  Usaha  Hilir  Minyak  dan  Gas  Bumi  pada  pasal  3  ayat  2 menyatakan bahwa untuk menjaga standar mutu produk Minyak dan Gas Bumi dan jasa pelayanan yang  diberikan,  badan  usaha  wajib  memperhatikan  hak  konsumen  hilir  Migas  yang  meliputi:  a. Jaminan  kelangsungan  penyediaan  dan  pendistribusian  produk;  b.  Standar  dan  mutu  (spesifikasi) produk  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan;  c.  Keselamatan,  keamanan  dan kenyamanan b. Harga pada tingkat yang wajar; c. Kesesuaian takaran/volume/timbangan; d. Jadwal waktu  pelayanan;  e.  Prosedur  dan  mekanisme  pelayanan  yang  mudah,  sederhana  dan diinformasikan  secara  luas.  Keputusan  Menteri  Energi  Dan  Sumber  Daya  Mineral  Republik Indonesia Nomor 61 K/12/Mem/2019 Tentang Harga Patokan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2019. Harga elpiji yang didistribusikan oleh Pertamina yang dalam hal ini SPBBE (Stasiun Pengisian Bahan Bulk Elpiji) di Kota Samarinda sesuai Surat Keputusan diatas adalah  seharga  Rp.  12.750,-  (dua  belas  ribu  tujuh  ratus  lima  puluh  rupiah)  dan  Harga  Eceran Pangkalan  seharga  Rp.  18.000,-  (delapan  belas  ribu  rupiah).  Adapun  tahap  pemberian  sanksi terhadap  pangkalan  yang  menjual  Elpiji  3  kg  diatas  Harga  Eceran  Tertinggi  (HET)  oleh  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda adalah sebagai berikut: 1. Teguran. 2. Pengurangan Supply.  3.  Skorsing  Supply  4.  Pemutusan  Hubungan  Usaha.  Semua  sanksi  ini  telah  disepakati melalui  rapat  kordinasi  semua  wilayah  Kota  Samarinda  Bersama  pihak  pihak  terkait  baik  itu perwakilan  PT  Pertamina,  Agen  sub  agen  dan  Pemerintah  itu  sendiri  sebagai  fasilitator  dan penegah dalam tindak lanjut infomasi yang jelas di masyrakat dan ketersedian yang menyeluruh di setiap  agen  sehingga  masyarakat  dapat  mengakses  subsidi  LPG  3  Kg  dengan  mudah.  Sejauh  ini
komunikasi  yang  dijalankan  berjalan.  Namun  terkandang  memang  hambatanya  adalah  direalitas lapangan yang terjadi banyak masalah.

## Struktur Birokrasi
Berdasarkan  hal  ini  maka  Struktur  birokrasi  erat  kaitannya  dengan  pembagian  kerja  dan Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  dari  bagan  hubungan  kerja  gas  LPG  3  kilogram  di  Kota Samarinda dengan pihak pihak terkait. Dengan ditetapkannya struktur organisasi akan memperjelas sekaligus  memisahkan  tanggung  jawab  dan  wewenang  dari  masing-masing  bidang/bagian  dalam melaksanakan  pekerjaannya  dari  awal  sampai  akhir  dalam  suatu  sistem  (Standar  Operasional Prosedur  /SOP)  yang  mampu  mengatur  arus  kerja  dan  hasil  kerja  menjadi  lebih  baik  disamping memudahkan  penyediaan  dan  pendistribusian  gas  LPG  3  kilogram  serta  koordinasi  dari  masing- masing bidang/bagian. Untuk pendistribusian secara umum sistem rantai pasok LPG adalah berupa suatu  jaringan  yang  meliputi  beragam  pihak,  dengan  diawali  dari  produksi  (inbound)  hingga pemanfaatan  di  tingkat  konsumen.  Di  sisi  inbound,  LPG  dipasok  oleh  berbagai  sumber  seperti Kilang  Pertamina,  Kilang  Swasta,  maupun  melalui  impor  dari  negara  produsen  gas  lain.  LPG tersebut  kemudian  disalurkan  oleh  Pertamina  ke  SPPBE  guna  dimasukkan  ke  dalam  tabung  gas LPG 3 kg. Dalam hal ini, Pertamina merupakan badan usaha tunggal yang memiliki kewenangan untuk memasok LPG ke SPPBE. Selanjutnya, tabung LPG yang telah terisi tersebut disalurkan oleh agen  ke  sub  agen  (pangkalan).  Sub  agen  (pangkalan)  inilah  yang  nanti  mempunyai  tugas menyalurkan  tabung  LPG  ke  konsumen.  Sistem  distribusi  LPG  3  kg  ini  berbeda  dengan  sistem distribusi  produk  pada  umumnya.  LPG  3  kg  ini  didistribusikan  dengan  sistem  tertutup,  dimana sistem ini dikendalikan oleh peraturan-peraturan yang mengikat setiap entitas dalam rantai pasok.
Sistem ini juga memiliki aturan dan standar operasi tertentu dimana pelaksanaannya diawasi dan  dikendalikan  secara  dinamis.  Sistem  rantai  pasok  LPG  3  kg  sendiri  diatur  oleh  peraturan perundang-undangan  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah.  Pelaksanaan  operasional  sistem  tersebut diawasi oleh pemerintah. Selain itu, masing-masing entitas rantai pasok harus memberikan laporan pelaksanaan  penyaluran  kepada  entitas  yang  berada  satu  tingkatan  eselon  di  atasnya.  Sistem distribusi  tertutup  ini  dilakukan  karena  LPG  3  kg  merupakan  produk  yang  mendapatkan  subsidi pemerintah  sehingga  tidak  seluruh  masyarakat  berhak  menerimanya.  Bentuk  sistem  rantai  pasok Sistem  rantai  pasok  tertutup  istribusi  diatur  dan  diawasi  oleh  pemerintah.  Jumlah  eselon  Terdiri dari 4 eselon, yaitu SPPBE, Agen, (sub agen) Pangkalan, dan Konsumen. Pelibatan entitas dalam sistem Entitas yang terdapat pada rantai pasok ditentukan dan diatur oleh pemerintah. Pihak-pihak selain  yang  ditentukan  oleh  pemerintah  tidak  dapat  masuk  ke  dalam  sistem.  Keterkaitan  sistem dengan entitas lain Dalam kondisi ideal, sistem tidak dipengaruhi oleh entitas lain yang berada di luar sistem. Outbound channel atau rantai pasok produsen-konsumen dalam penyaluran LPG 3 kg terdiri  atas:  Stasiun  Pengangkutan  dan  Pengisian  Bulk  Elpiji  (SPPBE)  Stasiun Pengangkutan  dan Pengisian  Bulk  Elpiji  (SPPBE)  adalah  unit  bisnis  yang  dikelola  oleh  PT.  Pertamina  atau  swasta yang  berbentuk  badan  hukum  dengan  kegiatan  mengangkut  atau  menerima,  serta  kegiatan administrasi sesuai dengan syarat-syarat dan tata kerja yang telah ditentukan oleh Pertamina yang tertuang dalam surat perjanjian pendirian SPPBE.
SPPBE  swasta  merupakan  filling  plant  milik  pihak  ketiga  (swasta),  yang  bertugas  untuk mengangkut,  mengisi,  menyerahkan  LPG,  baik  dalam  bentuk  tabung  maupun  curah  kepada  agen yang ditunjuk oleh PT. Pertamina. LPG diambil dari LPG FP Pertamina, kilang, dan lapangan gas. Stok  LPG  di  SPPBE  merupakan  milik  Pertamina  (sistem  konsinyasi).  Setiap  bulan  di  SPPBE dilakukan  stok  opname.  Selanjutnya,  Agen  LPG,  yakni  unit  bisnis  berbadan  hukum  yang melakukan  isi  ulang/refill  tabung  LPG  ke  SPPBE/SPBE  melalui  mekanisme  loading  order, melayani  penjualan  refill  maupun  tabung  LPG  3  kg  perdana,  sebagaimana  tertuang  dalam  surat perjanjian pengangkatan agen oleh Pertamina. Agen LPG merupakan badan usaha yang berbadan hukum  (PT/Koperasi).  Agen  LPG  membeli  Elpiji  secara  cash  kepada  Pertamina,  dengan  lokasi pengambilan  berada  di  LPG  FP  Pertamina  atau  SPPBE.  Pangkalan/Sub  Agen  Pangkalan merupakan Badan Usaha yang bertugas menyalurkan LPG 3 kg kepada konsumen, dimana Badan Usaha  tersebut  memiliki  izin  usaha,  dikelola  oleh  seseorang  atau  lainnya  dan  berada  di  bawah binaan Agen LPG. . Konsumen Konsumen sasaran LPG 3 kg pada sistem ini adalah rumah tangga
dan  usaha  mikro  yang  sebelumnya  merupakan  pengguna  minyak  tanah  sebagai  bahan  bakar. Adapun  pengaturan  konsumen  yang  berhak  menerima  produk  ini  diatur  berdasarkan  Peraturan Menteri  ESDM  Nomor  26  Tahun  2009.  Perhatikan  bagan  alur  pendistribusian  sesuai  SOP Pertamina dibawah ini (Gambar. 1).
Gambar 1. penyediaan dan pendistribusian Lpg 3Kg oleh PT Pertamina Sumber: Dikelola Penulis Dari SOP Pendistribusian PT Pertamina, (2021).

## SUMBER DAYA
Sumber daya adalah faktor penting dalam implementasi agar dapat berjalan efektif. Sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi gas LPG 3 kilogram ini adalah sumber daya manusia. Sumber  daya  manusia  yang  dimaksud  disini  yakni  sumber  daya  manusia  yang  langsung  terlibat dalam  penyediaan  dan  pendistribusian  gas  LPG  3  kilogram  serta  penentuan  rumah  tangga  dan usaha mikro yaitu pemerintah dan gas LPG dari pertamina kepada masyarakat dan RT dan pihak kelurahan yang mendata dan menentukan masyarakat yang berhak menjadi sasaran pemberian gas LPG  3  kilogram  ini.  Untuk  sumber  daya  finansial  ini  sendiri  yakni  ketersediaan  anggaran  dari pemerintah  untuk  gas  bersubsidi  ini,  karena  apabila  tidak  ada  anggaran  dari  pemerintah  maka kebijakan itu tidak dapat dilaksanakan. Maka program gas LPG 3 kilogram ini tidak akan berjalan lancar. Dari pembahasan subvariabel sumber daya menunjukkan bahwa pemahaman sumber daya manusia  atau  pelaksana  kebijakan  sudah  memadai  terhadap  tujuan  dan  sasaran  kebijakan.  Ini terlihat karena adanya SPBBE,sangatlah berdampak signifikan terhadap kelancaran pendistribusian elpiji  3  kg  begitupula  dengan  keberadaan  pangkalan  elpiji  3  kg  yang  penyebarannya  harus proporsional dengan jumlah konsumen dan luas wilayah atau jarak.

## Tabel 1. Data Proprosional Jumlah Agen Disetiap Wilayah Di Kota Samarinda
Perusahaan Jenis  Penyaluran Alamat PT GEMILANG TIRTA JAYA Umum Jalan Banggeris No.124 Rt,22 Samarinda PT BORNEO SAKTI MULIA Umum Jl.Banggeris No.55 Rt.06 Kel: Teluk Lerong Ulu Kec: Sungai Kunjang Kab: Kota Samarinda : Kalimantan Timur PT IRAMA DUNIA Umum Jl Ir. Sutami Kompelks Pergudangan Blok F 2b. Kel Karang Asam Uu Kec Sungai Kunjang. Samarinda PT RAMISAL GAS Umum Jl.Syahrani Dachlan Rt.O8 PT RANUGAS UTAMA Jl. Sentosa No.17 Rt.047 PT SUMBER GAS PRIMA Umum Jl. Ir. Sutami Komp. Pergudangan Blok C7b Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang
Perusahaan Jenis  Penyaluran Alamat PT HABIBI JAYA Umum Jl. H. M Ardans (Ring Road Iii) Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur KOP. UNIT DESA KOPTA Tertentu Jl.P.Suryanata Kel.Bukit Pinang Kec.Samarinda Ulu Kota Samarinda Prov.Kalimantan Timur PT. ARUS CIPTA ERIADY Tertentu Jl. P. Diponegoro No. 38 PT. CAHAYA ARIEF SETIA Tertentu Jl. P. Antasari Rt. 30 1 PT. CAHAYA MANDIRI SETIA Tertentu Jl.Trikora Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran,Kabupaten Samarinda Propinsi Kaltim PT. CAHYA PATRA BUANA Tertentu Jl Tengkawang No 28 A Rt 15 Kel Karang Anyar Kec Sungai Kunjang Samarinda Kalimantan Timur PT. KALTIM PRIMA MULIA SARIE Tertentu Jl. Ir. Sutami Kompelks Pergudangan Blok F 3a Rt. 035 Kel Karang Asam Ulu , Kecamatan Sungai Kunjang PT. MITRA MANAU ABADI Tertentu Jl. Ciptomangunkusumo No.69,Kel.Gunung Panjang,Kec.Samarinda Seberang,Kaltim PT. MUARA BANGUN JAYA Tertentu Jl. Rapak Indah No. 59 Rt. 035 Karang Asam Ilir Sungai Kunjang Kota Samarinda Kalimantan Timur 75126 PT. PANCA ARIO PUTRO Tertentu Jl.A.Wahab Syahrani Gang 2b PT. PATRA GEMILANG Tertentu Jl.Syahrani Dachlan Rt.O8 PT. RANU Tertentu Jl. Km.17 Samarinda - Bontang PT. RIZKI TSABIT IHSANI Tertentu Jl. Rapak Indak No 80 Rt 35 Kel. Karang Asam Ilir, Kec. Sungai Kunjang PT. SEMOGA BUSTANI JAYA Tertentu Jl.Hm.Ardans (Ringroad 3) Nomor 98 A, Rt. 28 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu Samarinda PT. SURYA BAKTI INDAH Tertentu Jl. Kemakmuran No 2
Sumber: Dikelola melalui data penyalur gas regional Kota Samarinda di ESDM (2020).
Berdasarkan penulusuran melalui data web Kementrian ESDM maka Kouta dalam Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  2022  pemerintah  mengalokasikan  dana  Rp66,3  triliun untuk subsidi LPG tabung 3 kg. Nilai subsidi LPG ini mencapai hampir separuh dari total anggaran subsidi  energi  tahun  2022  yang  berjumlah  Rp134,03  triliun.  Untuk  wilayah  provisni  Kalimantan Timur  dalam  kurun  waktu  lima  tahun  terakhir  kuota  LPG  PSO/subsidi  untuk  Kaltim  meningkat sekitar 2%. Tahun ini kuota Kaltim sebesar 109.946 MT, lebih tinggi dari kuota tahun lalu sebesar 106.632  MT.  Kuota  tertinggi  untuk  Kota  Samarinda  sebanyak  27.107  MT,  disusul  Kutai Kartanegara  26.924  MT,  dan  Balikpapan  18.411 MT.  Kuota  terendah  diberikan untuk  Kabupaten Mahakam  Ulu  dengan  508  MT.  Data  Disperindagkop  dan  UKM  Provinsi  Kaltim  menyebutkan harga  eceran  tertinggi  (HET)  untuk  LPG  PSO  (3  kg)  di  tingkat  sub  penyalur  (pangkalan)  di berbagai daerah di Kaltim bervariasi. Balikpapan, Samarinda dan Kutai Kartanegara dengan HET Rp18.000,  harga  tingkat  pengecer  Rp25.000  -  Rp28.000.  Bontang  Rp19.500,  sedangkan  harga  di tingkat  pengecer  Rp27.000  -  Rp30.000.  Paser  HET  Rp22.000  dan  harga  pasaran  Rp25.000  - Rp50.000. Berau HET di tingkat sub penyalur Rp26.500 - Rp40.000, sementara harga di pengecer Rp27.000  -  Rp50.000.  Selama  Ramadan  1443  Hijriah,  Pertamina  Marketing  Operation  Region (MOR)  VI  Kalimantan  menambah  pasokan  gas  LPG  subsidi  3  kilogram  (kg)  sebanyak  2  persen dibanding  biasanya.  Penambahan  tersebut  berdasarkan  angka  kebutuhan  riil  masyarakat  di  bulan Ramadan.  Susanto  August  Satria,  Area  Manager  Communication,  Relations  &  CSR  Regional
Kalimantan  mengatakan  rata-rata  konsumsi  harian  Kota  Samarinda  88  Metrik  Ton  (MT)  setara dengan  29.333  buah  LPG  kemudian  memberikan  tambahan  stok  sebanyak  2  persen  untuk Samarinda.  variable  Sumber  daya  dengan  indicator  sumber  daya  manusia  dan  finansial  sudah dijalankan  dengan baik  sesuai  dengan aturan  dalam  Implementasi  Peraturan  Presiden  Nomor  104 tahun  2007  dalam  penelitian  ini  sudah  sesuai  dengan  apa  yang  dikatakan  George  C  Edward  III. Namun  beberapa  kendala  yaitu  pemerintah  provinsi  Kaltim  mengatakan  dalam  hal  pengawasan masih perlu ditingkatkan Kembali dan kami segera membentuk rapat koordinasi terpadu.

## Disposisi
Disposisi  implementor  merupakan  kemauan,  keinginan  dan  kecenderungan-kecenderungan yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Di dalam pelaksanaan satu kebijakan suatu kecenderungan yang  dimiliki  oleh  implementor  terkadang  bisa  menjadi  penghambat  sehingga  kebijakan  tersebut tidak  dapat  dijalankan  dengan  baik.  Kecenderungan  yang  dimaksud  di  sini  ialah  karakteristik implementor  seperti  kemauan,  kejujuran,  komitmen,  tidak  pilih  kasih  dan  demokratis,  tanggung jawab,  keikhlasan  dalam  menjalankan  kebijakan  tersebut.  Sikap  dan  arah  disposisi  para pelaksanaan  atau  implementasi  terhadap  standar  dan tujuan  kebijakan  .  berdasarkan  pada  analsisi disposisi,  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pemerintah  provinsi  dan  Kabupaten  Kota  selaku implementator  kebijakan  dalam  hal  menetapkan  HET  sudah  dilaksanakan  dengan  baik  yaitu dibuktikan  dengan  adanya  SK  Gubernur  dan  SK  Walikota  Samarinda.  Begitu  juga  dengan  tugas dan wewenang pertamina yaitu sebagai penyedia dan pendistribusian LPG 3 Kg serta komitmenya menidaktegas agen bermasalah sudah berjalan baik terlihat dari narasi yang diberikan. Namun akan bias  jika  kita  hanya  melihat  dari  segi  para  pelaksana  yaitu  implemnetator.  Dibuktikan  dari  hasil wawancara  masyarakat  dan  agen  dapat  ditarik  benang  merah  yaitu  permasalahan  ini  tidak  lepas dikarenkan  tidak  adanya  kejelasan  mengenai  aturan  mana  yang  harus  ditaati  oleh  agen  dan  juga masyarakat menilai bahwa selama ini masalah subsidi LPG 3 Kg dinilai selalu tidak tepat sasaran dan cenderung penyedian tabung di lapangan ayaitu agen seringkali kehabisan setok dalam waktu tak berlangsung lama dari hari penyetokan gas di agen. Masyarakat merasa kaum berada (mampu) juga  ikut  merasakan  subsidi  ini.  Selanjutnya  masyarakat  juga  menilai  bahwa  banyaknya  pakalan illegal seperti warung warung yang berjualan sembako juga iktu bermain LPG 3 Kg ini sehingga masyarakat  merasa  ada  permainan  dalam  hal  penyediaan  dan  pendistribusian  subsidi  LPG  3  Kg. Apalagi  harga  di  warung-waung  jauh  lebih  mahal  ketimbang  agen  resmi  pyang  berkerjasama dengan  pertamina.  Ini  menandakan  bahwa  intensitas  dan  kualitas  kontrol  baik  serta  keparcayaan dan komitmen semua pihak baik dari PT Pertamina, pemerintah daerah dan masyarakat itu sendiri masih  terbilang  lemah.  Walaupun  begitu  pertamina  dan  pemerintah  mengkalim  mereka  telah menjalankan  tugas  yang  baik  dan  sesuai  arahan  atauran  yang  diatur.  Jika  terjadi  permasalahn biasanya itu dilakukan oleh oknum tanpa sepengetahuan pimpinan terkait.

## Faktor Penghambat Dan Pendukung
Berdasarkan  temuan  dilapangan  Adapun  faktor  pendukung  dan  penghambatnya  dalam pelaksanaan  aturan  ini.  Adapun  factor  penghambat  dalam  implementasi  kebijakan  ini  yaitu pertama,  faktor  Lingkungan  social  dan  soal  sikap  serta  arah  disposisi  yang  tidak  jelas.  Ini  akan mempengaruhi  kinerja  implementasi  kebijakan subsidi  elpiji  3  kg  dapat  dilihat  salah  satunya dari tingkat  kesadaran  masyarakat  untuk  mematuhi  aturan  yang  ada  masyarakat  relatif  rendah  dan aturan kebijakan yang ada dikatakan beberapa hal yaitu itu satu aspek komunikasi antar organisasi terkait  dan  kegiatan  pelaksanaan  tidak  berjalan  secara  efektif  terlihat  dari  segi  pengawasan  yang belum  berjalan  optimal  serta  aturan  yang  belum  jelas  mengenai  HET  yang  digunakan,  Karena dilapangan masih ditemukan adanya 2 surat keputusan yang membuat HET berbeda. Padahal pesan atau  informasi  yang  diberikan  kepada  masyarakat  sangatlah  penting  karena  ini  akan  berpengaruh pada pemahaman sikap dan perilaku seseorang yang juga menentukan tingkat ketaatan pada suatu aturan.  soal  sikap  dan  arah  disposisi  implementator  yang  tidak  mendukung  kebijakan  beda  sikap dan arah disposisi implementator yang tidak sejalan dengan kebijakan masyarakat akan cenderung menjadi  tidak  taat  kepada  aturan  pemerintah  yang  sejatinya  membuat  suatu  kebijakan  dan mengimplementasikan  malah  tidak  mendukung  kebijakan  itu  sendiri  ketika  penegak  hukum  yang
lemah  sehingga  tidak  ada  efek  jera  bagi  pihak  yang  melanggar  aturan  Kedua,  lingkungan  politik yang  mempengaruhi  kinerja  implementasi  kebijakan  dari  pemerintahan  yang  belum  serius  untuk merevisi  kebijakan  yang  sudah  tidak  sesuai  dengan  realitas  yang  ada  di  masyarakat  antara  lain penetapan  kelompok  sasaran  kebijakan  LPG  3  kg  terutama  masyarakat  miskin  yang  belum terintegrasi  pengelolaannya  dengan  kebijakan  penanggulangan  kemiskinan  atau  program  subsidi lainnya.  Ketiga,  minimnya  pengaruh  atau  tekanan  dari  DPRD,  LSM  dan  lembaga  lainnya  dalam mengawasi  implementasi  kebijakan  subsidi  elpiji  3  kg  dan  sumbang  saran  untuk  perubahan kebijakan subsidi elpiji 3 kg yang lebih baik. Apalagi melihat adanya persoalan subsidi LPG 3 Kg yang  semakin  rumit  dan  harga  yang  tak  terkendali  khsusunya  warung  warung  eceran  illegal. Masyarakat  pun  sangat  susah  mendapatkan  LPG  3  Kg  dipangkalan  karena  setok  sringkali  cepat habis  tanpa  sebab.  Berdasarkan  persoalan  diatas  tentang  factor  penghambatnya  maka  penulis mengkonfirmasi  kepada  pihak  terkait  khususnya  Pemerintah  yaitu  Dinas  Perindagkop  Kaltim menyebutkan  bahwa  komunikasi  yang  baik  antar  stakeholders  dibutuhkan  yaitu  pertamina,  agen dan sub agen. Selain itu dibutuhkan pengawasan serta sumber daya manusia yang memang mampu menjalankan fungsi pengawasan dilapangan dengan baik memantau dan menindaklanjutin kegiatan dilapangan  mengenai  pendistribusian  dan  penyediaan  LPG  3  Kg.  setelah  itu  perlu  ada  arah disposisi  yang  jelas  mengenai  HET  yang  digunakan.  Karena  peraraturan  yang  ditetapkan  akan digunakan  dimasyarakat.  Selain  itu  perlunya  kesadaran  masyarakat  mengenai  pemakaian  yang tepat  tentang  LPG  3Kg  dan  perlunya  pihak  NGOs  dan  DPR  untuk  dapat  ikut  serta  dalam mengawasi peredaran gas LPG 3 Kg.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  di  atas  tentang  Implementasi  Peraturan Presiden  Nomor  104  Tahun  2007  tentang  Penyediaan,  Distribusi  dan  Penetapan  Harga  Liquefied Petroleum  Gas  (LPG)  Pada  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan,  Koperasi  dan  UKM  Provinsi Kalimantan  Timur  pada  kasus  di  Kota  Samarinda.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  keempat dimensi  tersebut  dikalim  pemerintah  dan  pihak  terkait  telah  berjalan  dengan  baik.  Namun  pada kenyataan di lapangan justru membuat kebijakan subsidi elpiji 3 Kg menjadi paradoks dan penuh syarat  permainan.  Terdapat  permasalahan  nasional  dan  lokal  yaitu  tidak  jelasnya  kriteria penggunaan tabung elpiji 3 kg bersubsidi, tidak akuntabelnya penetapan kuota penerima elpiji 3 kg bersubsidi,  disparitas  harga  jual  eceran  (HET)  dengan  harga  patokan  semakin  besar,  lemahnya sistem  pengendalian  distribusi  elpiji  3  Kg  bersubsidi,  lemahnya  pengendalian  penerapan  Harga Eceran Tertinggi (HET) bersubsidi untuk elpiji 3 Kg bersubsidi, belum optimalnya penataan zona distribusi  untuk  toko-toko  dari  pangkalan,  perluasan  penggunaan  elpiji  tidak  sesuai  dengan kebijakan  konversi.  Selanjutnya,  faktor  penghambat  implementasi  Perpres  No.  104  Tahun  2007 tidak  terlepas  dari  faktor  pertama,  lingkungan  sosial  dan  ketidakjelasan  sikap  dan  arah  karakter. Kedua, lingkungan politik yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dari pemerintah yang belum secara serius merevisi kebijakan yang tidak lagi sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat, Ketiga,  kurangnya  pengaruh  atau  tekanan  dari  DPRD,  LSM  dan  lembaga  lainnya.  Dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan subsidi LPG 3 kg dan memberikan saran. untuk perubahan yang lebih baik dalam kebijakan subsidi LPG 3 kg. dan faktor pendukung dalam pelaksanaan ini adalah komunikasi  yang  baik  antar  pemangku  kepentingan.  Selain  itu  diperlukan  pengawasan  terutama sumber daya manusia yang mampu menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Setelah itu, perlu ada disposition directive yang menjelaskan HET yang digunakan. Perlunya kesadaran masyarakat akan penggunaan LPG 3Kg yang baik serta perlunya LSM dan DPRD untuk dapat ikut mengawasi peredaran gas LPG 3Kg.

## REFERENSI
Agustino, L. (2016). Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta .
Dunn, W. N. (2015). Public policy analysis . Routledge.
EDWARD III, G. C. (1980). Implementing public policy . Congressional Quarterly Press.
Pasolong, H. (2013). Teori Implementasi Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta .
Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
Suharno, E. (2010). Dasar-Dasar Kebijakan Publik.
Sunarto,  H.  (2020).  Pergeseran  dan  Mitigasi  Risiko  Keuangan  dalam  Subsidi  Pupuk:  Kajian Kebijakan Bisnis dan Kebijakan Publik. Jurnal Aplikasi Manajemen , 9 (4), 1214-1225.
Suoth,  L.,  LIANDO,  D.,  &  Tasik,  F.  (2018).  Implementasi  kebijakan  penyediaan  dan pendistribusian  liquefied  petroleum  gas  3  kg  di  Kabupaten  Minahasa  Selatan. Jurnal Administrasi Publik , 3 (45).
Vikalista,  E.  (2016).  Implementasi  Kebijakan  Konversi  Minyak  Tanah  Ke  Lpg  (Liquified Petroleum Gas) Di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal , 1 (2).
Warren, J. K. (2003). Manajemen Pemasaran Global. Jakarta: PT Indeks Gramedia .

## Peraturan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Perpres Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional
Perpres  Nomor  104  Tahun  2007  tentang  Penyediaan,  Pendistribusian,  dan  Penetapan  Harga  LPG Tabung 3 Kg.
Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG
Surat  Keputusan  (SK)  Gubernur  Kaltim  Nomor  545/K.539/2019.  Surat  Keputusan  Walikota Samarinda Harga Eceran Tertinggi