Share: Social Work Journal Volume: 13 Nomor: 1 Halaman: 140 - 149

## KOLABORASI PENTA HELIX DALAM PENANGANAN PASCA BENCANA GEMPA BUMI
Lina Putri Pasaribu 1 , Nurliana Cipta Apsari 2 , Sri Sulastri 3
1 Program Studi Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Padjadjaran
2 Pusat Studi CSR, Kewirauasahaan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat, Universitas Padjadjaran
3 Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran
Email :lina19001@mail.unpad.ac.id

## ABSTRAK
Kolaborasi Penta Helix yang melibatkan pemerintah, akademisi, sektor bisnis, komunitas, dan media; merupakan upaya penting dalam penanganan bencana khususnya di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk memberikan pemahaman dan gambaran tentang kolaborasi Penta Helix dalam penanganan pasca bencana gempa bumi. Peran pemerintah dibutuhkan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, promosi, perizinan, alokasi keuangan, kebijakan inovasi publik, dan membangun jaringan dengan mitra swasta maupun masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah berperan mengkoordinasi para unsur atau pemangku kepentingan lainnya supaya berkontribusi dalam pengembangan kolaborasi ini. Khususnya pada situasi pasca bencana gempa bumi dibutuhkan kesigapan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah demi mempercepat penanganan bencana serta meminimalisir kelalaian. Bisnis dapat berperan menopang kebutuhan materil maupun non  materil sesuai usaha dan kapasitas yang dimiliki. Akademisi berperan sebagai konseptor untuk membangun konsep, teori, dan model baru untuk membantu penanganan pasca bencana. Media membantu peningkatan kesadaran bencana dalam rangka kesiapsiagaan bencana, saat bencana atau tanggap darurat, dan pasca bencana; yang  didukung oleh peningkatan teknologi dan akses informasi melalui berbagai platform . Sedangkan komunitas berperan sebagai akselerator, di mana membantu mempercepat proses pencapaian pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi sesuai dengan arahan dari penanggung jawab atau koordinator penanganan pasca bencana. Sementara itu pekerja sosial memiliki peranan sebagai relawan bencana, perencana program kebencanaan, dan pelaksana program kebencanaan.
Kata kunci : kolaborasi, gempa bumi, pasca bencana, pekerja sosial, Penta Helix.

## Abstract
Penta  Helix  collaboration  involving  government,  academia,  business  sector,  community,  and  media;  is  an important effort in disaster management, especially in Indonesia. The purpose of the study was to provide an understanding and overview of Penta Helix collaboration in post-earthquake disaster management. The role of government is needed in planning, implementing, controlling, monitoring, evaluating, promoting, licensing, financial  allocation,  public  innovation  policy,  and  building  networks  with  private  and  community  partners. Research shows that the government's role is to coordinate other elements or stakeholders to contribute to the development of this collaboration. Especially in the post-earthquake situation, alacrity is needed in decision making by the government in order to accelerate disaster management and minimize negligence. Business can play  a  role  in  supporting  material and non-material  needs  according  to  the  business  and  capacity  owned. Academics act as drafter to build new concepts, theories, and models to help post-disaster management. Media helps  increase  disaster  awareness  in  the  context  of  disaster  preparedness,  during  disasters  or  emergency response,  and  post-disaster;  supported  by  improved  technology  and  access  to  information  through  various platforms.  While  the  community  acts  as  an  accelerator,  which  helps  accelerate  the  process  of  achieving recovery,  rehabilitation,  and  reconstruction  in  accordance  with  the  direction  of  the  person  in  charge  or coordinator  of  post-disaster  management.  Meanwhile,  social  workers  have  a  role  as  disaster  volunteers, disaster program planners, and disaster program implementers.
Keywords: collaboration, earthquake, Penta Helix, post-disaster, social worker.
Share: Social Work Journal Volume: 13 Nomor: 1 Halaman: 140 - 149 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) https://doi.org/10.45814/share.v13i1.47909

## PENDAHULUAN (Introduction)
Bencana alam menjadi perhatian khusus pemerintah, karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat bencana alam tertinggi di dunia. Namun pencegahan dan penanggulangan tidak dapat dilakukan oleh  satu pihak saja. Bangsa Indonesia harus bergotong royong untuk saling bekerja sama. Ansell dan Gash menjelaskan strategi baru  pemerintah yang disebut tata kelola kolaborasi, di mana bentuk pemerintahan ini secara bersamaan melibatkan berbagai pemangku kepentingan  dalam sebuah forum dengan pejabat pemerintah untuk membuat keputusan bersama (Slamet, 2020).
Sebelumnya, Emerson et al. (2012) menjelaskan bahwa mekanisme kolaboratif memiliki beberapa prinsip yang mengakibatkan para pelakunya memiliki visi dan misi yang sama. Prinsip-prinsip ini meliputi penemuan, definisi, refleksi, dan tekad yang menciptakan makna bersama, diskusi dengan pemangku kepentingan, dan pengambilan keputusan sebagai hasil dari mekanisme kolaboratif. Ada banyak bentuk kerjasama, tidak hanya dalam menghadapi bencana alam, tetapi juga dalam percepatan bencana lainnya. Misalnya dalam memerangi wabah Covid-19, misalnya dengan model Triple Helix, Quadruple Helix, dan Penta Helix.
Penta Helix sebagai teknik kolaboratif atau multistakeholder adalah strategi yang menyatukan pemerintah, badan usaha/korporasi, universitas, komunitas/masyarakat dan media untuk memecahkan masalah dan mengembangkan program dengan melibatkan berbagai sektor dalam berbagi peran. Penta Helix berfokus pada kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan sosial (redr.Id, 2022). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia dan menciptakan budaya sadar bencana. Penta Helix dibutuhkan untuk menjalin kerjasama pengawasan, mengamankan sarana dan prasarana, menyebarluaskan informasi, dan mitigasi bencana. Bencana gempa membuat para korban tidak berdaya dan fungsional secara sosial, di mana memerlukan kerjasama Penta Helix dengan pembagian peran sebagai berikut:
a) Pemerintah: perlindungan dan pembuatan kebijakan.
b) Bisnis (Perusahaan): berkontribusi terhadap keberlanjutan masyarakat melalui CSR.
c) Komunitas: mengidentifikasi kebutuhan para korban setelah bencana.
d) Akademisi: menerbitkan pengembangan konsep penjangkauan masyarakat/komunitas dalam manajemen tanggap darurat bencana.
e) Media: menyebarluaskan informasi dan sosialisasi penanganan lebih lanjut.
Dalam penanggulangan bencana di Indonesia sudah mulai dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dan manajemen risiko partisipatif komunitas/masyarakat. Hal ini terkait dengan pemberlakuan Undang-Undang Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2007 (Osti & Miyake, 2011). Ini berarti bahwa komunitas penanggulangan bencana memiliki peran penting dalam mengidentifikasi kebutuhan korban bencana dan berkontribusi dalam pelaksanaan respons. Dalam pelaksanaannya, keterlibatan komunitas seringkali diawali melalui kerjasama dengan berbagai organisasi non pemerintah ( non government organization /NGO) dan akademisi (peneliti). Akademisi dan NGO sangat didorong untuk mempromosikan pengembangan konsep pendekatan masyarakat/komunitas untuk pengelolaan tanggap darurat bencana dan upaya pemulihan agar mereka dapat terus mendukung masyarakat untuk memperkuat ketahanan mereka setelah bencana (Osti, 2011). Kolaborasi dengan komunitas/masyarakat memenuhi tujuan tata pemerintahan yang baik (Gabrielle, 2011).
Kolaborasi Penta Helix juga dikembangkan di Indonesia pada tahun 2016 melalui Peraturan Menteri Pariwisata Berkelanjutan Konsep Penta Helix Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Konsep Penta Helix. Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa diperlukan optimalisasi peran faktor seperti academician , business , community , government , dan media (ABCGM) dalam menciptakan integrasi, kualitas kegiatan, pelayanan, fasilitas, nilai dan  pengalaman manfaat pariwisata. Penta Helix berperan penting dalam pengembangan  desa wisata (Putra, 2019). Penta Helix plus adalah alternatif pengelolaan pertambangan partisipatif dan paradigma baru yang ideal. Penta Helix plus menawarkan bentuk baru partisipasi masyarakat yang sinergis dalam pengendalian eksploitasi dan diharapkan untuk operasi pemulihan (Munir, 2022). Sinergi Penta Helix menciptakan produk pengetahuan yang disebarluaskan melalui stiker,
Share: Social Work Journal Volume: 13 Nomor: 1 Halaman: 140 - 149 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e)
https://doi.org/10.45814/share.v13i1.47909
spanduk, kaos, dan masker, yang kemudian berdampak pada pembentukan kebiasaan yang mematuhi protokol kesehatan (Upe and associates, 2021). Kemitraan strategis antara bisnis dan pemerintah, akademisi, masyarakat, dan LSM memastikan keberhasilan proyek pembangunan perumahan berkelanjutan (Prabantarikso et al., 2018). Media dan pihak swasta juga memberikan energi yang besar untuk menghadapi permasalahan ketika terjadi bencana, seperti bencana alam dan nonalam di kabupaten Pidie Jaya provinsi Aceh yang hasilnya menjadi pelajaran berguna untuk mendukung ketahanan nasional di Indonesia (Yulianto et al., 2021). Peran komunikasi bencana dapat membantu pemerintah dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat untuk mendukung keberhasilan pengurangan risiko bencana (Khumairoh et al., 2021).
Menerapkan kolaborasi Penta Helix bukanlah strategi pemecahan masalah yang mudah. Telah ditemukan bahwa ada penilaian yang berbeda mengenai persepsi di antara para pemangku kepentingan dan bagaimana berbagai faktor dapat dipertimbangkan untuk mendukung kerjasama (Prabantarikso et al., 2018). Pertimbangan melibatkan faktor lain seperti kondisi dan kapasitas negara yang berbeda dalam menanggapi risiko bencana, yang kemudian mempengaruhi bagaimana masing-masing negara akan menggunakan kerangka tersebut (Zainab, 2020). Selain itu, harus memperkuat modal sosial yang menghubungkan (bridging social capital) (Upe et al., 2021).
Penanggulangan bencana dalam praktik pekerjaan sosial pascabencana adalah kondisi setelah masa tanggap darurat berakhir. Dalam pekerjaan sosial khususnya di bidang kebencanaan, di mana profesi pekerjaan sosial akan mempraktekkan bagaimana kerjasama lintas pihak dilakukan dan membantu korban gempa mengakses semua sistem sumber daya yang diperlukan. Pengetahuan pekerja sosial profesional tentang praktik dan layanan korban tidak hanya melibatkan teori yang mendasarinya, tetapi juga pengetahuan dan keterampilan untuk memahami sikap dan kebiasaan khas korban penyebab bencana. (Prihartini et al., 2021). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan gambaran tentang kolaborasi Penta Helix dalam penanggulangan bencana pascagempa. Kemitraan antara ABCGM diperlukan sebagai model percepatan penanganan
pascagempa. Kemitraan Penta Helix disebut mampu memulihkan kondisi korban bencana agar bisa kembali aktif secara sosial. Penta Helix atau pemangku kepentingannya harus memahami kebutuhan korban gempa.

## METODE (Methods)
Penelitian ini menggunakan pendekatan literature review untuk mengumpulkan data dari media cetak, e-book , situs, dan artikel ilmiah. Metode tinjauan literatur adalah ringkasan komprehensif dari penelitian sebelumnya tentang suatu topik dengan meninjau artikel ilmiah utama, buku, dan sumber lainnya (Houston & Blanchard, 2020). Landasan dan dukungan pengetahuan baru diperoleh dengan pendekatan ini, termasuk meringkas dan sintesa (Ramdhani  et al., 2014), untuk mengintegrasikan temuan dan perspektif dari temuan empiris yang berbeda (Snyder, 2019). Tinjauan via situs diambil dari mesin pencari (Google, ResearchGate dan Google Scholar) menggunakan kata kolaborasi, kerjasama, kemitraan, Penta Helix, manajemen pascabencana, penanganan pascabencana, penanggulangan pascabencana, pascagempa, gempa bumi, dan praktik pekerjaan sosial pascabencana dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

## HASIL DAN PEMBAHASAN (Results and

## Discussion)

## A. Kolaborasi
Kolaborasi adalah proses kolaboratif untuk memunculkan ide atau inisiatif dan bekerja sama untuk memecahkan masalah menuju visi bersama. Dalam organisasi yang saling bergantung, kolaborasi adalah kunci pemikiran kreatif. Kerjasama menjadi penting untuk mencapai hasil terbaik saat memecahkan masalah yang kompleks. (Catalys Indonesia.id, 2022).
Pemahaman tentang kolaborasi telah banyak berubah selama beberapa dekade. Debra Amidon berpendapat bahwa telah terjadi pergeseran paradigma, di mana kerjasama telah berpindah dari model menang/kalah menjadi model menang/menang sebab kolaborasi muncul sebagai keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan. Selain itu, ia berbicara tentang keunggulan kolaboratif daripada hanya memikirkan keunggulan kompetitif (Lindmark et al., 2009). Saat berkolaborasi, pemangku kepentingan dapat menggunakan berbagai jenis kolaborasi. Pisano dan Verganti mengatakan berbagai jenis kolaborasi
Share: Social Work Journal Volume: 13 Nomor: 1 Halaman: 140 - 149 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) https://doi.org/10.45814/share.v13i1.47909
dapat bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Oleh karena itu, saat berkolaborasi, perusahaan perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti keterbukaan jaringan kolaborasi berdasarkan strategi bisnis. Faktor lainnya adalah siapa pemimpin jaringan dalam memutuskan masalah apa yang harus dipecahkan dan solusi apa yang harus ditemukan. (Pisano et al., 2008).

## B. Penta Helix
Penta Helix merupakan pengembangan inovatif dari model Quadruple Helix yang menghubungkan akademisi, praktisi/bisnis, komunitas, pemerintah, dan media untuk menciptakan ekosistem berbasis kreativitas dan pengetahuan demi solusi manajemen pascagempa (Leydesdorff, 2012). Penta Helix adalah model pengembangan sosioekonomi yang mendorong ekonomi pengetahuan untuk mengejar inovasi dan kewirausahaan melalui kolaborasi dan kemitraan yang sukses antara akademisi, pemerintah, industri, LSM, dan sektor sipil masyarakat dan wirausaha sosial (REPEC, 2012).
Kemitraan Penta Helix merupakan perpanjangan dari model Triple Helix. Triple Helix mencakup elemen dari akademisi, bisnis, dan pemerintahan. Etzkowitz dan Leyesdorff berpendapat bahwa Triple Helix membutuhkan sesuatu yang lain agar karya Triple Helix mengakomodasi inovasi baru (Etzkowitz & Leyesdorff, 2000).
Gambar 1 Triple Helix (Grrip, 2020) Kemudian ditambahkan satu unsur, yaitu komunitas atau civil society yang berperan mengakomodasi perspektif atau pandangan masyarakat sehingga berkembang menjadi model Quadruple Helix.
Gambar 2 Quadruple Helix (Grrip, 2020) Kemudian Penta Helix menambahkan 1 (satu) elemen dari sisi lain media sehingga memenuhi peran 5  (lima) elemen dan saling berkolaborasi untuk membentuk inovasi atau memecahkan masalah. Dalam penampilan perannya mengatakan:
1. Pemerintah
Pemerintah dapat bertindak sebagai badan yang mengatur dan mengendalikan, di mana mengembangkan dan menegakkan peraturan dan tanggung jawab. Pemerintah terlibat dalam perencanaan, implementasi, pengendalian, pemantauan, evaluasi, promosi, otorisasi, alokasi keuangan, kebijakan inovasi publik, dan membangun jaringan dengan mitra swasta dan masyarakat. Pemerintah juga berperan dalam mengkoordinasikan pemangku kepentingan agar berkontribusi dalam pengembangan kemitraan ini. 2. Bisnis
Perseroan berperan dalam mendukung upaya perubahan atau pengembangan sumber daya manusianya dalam rangka kerjasama dengan pemerintah. Perusahaan juga dapat mendukung kebutuhan anggaran untuk meningkatkan pendapatan dana dalam kegiatan tertentu. 3. Akademisi Akademisi berperan sebagai konseptor. Akademisi mengembangkan konsep, teori, dan pemikiran baru untuk membantu kegiatan unggulan dan mendukung tujuan. 4. Komunitas Komunitas adalah kumpulan orang-orang yang memiliki minat dan tujuan yang sama untuk dicapai bersama. Dalam kemitraan Penta Helix, komunitas berperan sebagai akselerator, membantu mempercepat proses pencapaian tujuan. Selain itu, komunitas juga berperan sebagai titik kontak antar pemangku kepentingan agar semua proses kerjasama berjalan lancar. 5. Media
Share: Social Work Journal Volume: 13 Nomor: 1 Halaman: 140 - 149 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e)
https://doi.org/10.45814/share.v13i1.47909
Media di dunia modern saat ini merupakan faktor terpenting dalam menyebarluaskan informasi, publikasi dan promosi. Media juga berperan dalam mendorong penerimaan dan kontribusi publik terhadap keberhasilan tujuan program atau kegiatan.
Proses pelibatan pemangku kepentingan adalah dialog sukarela, terbuka, dan aktif, yang mengidentifikasi posisi saat ini dari semua pihak, menjelaskan tujuan dan hasil, serta mengidentifikasi area yang menjadi perhatian, sarana untuk mencapainya. Para pihak dalam komitmen dapat berubah, tetapi proses komitmen terus berlanjut. Proses pelibatan pemangku kepentingan memiliki banyak segi (Pedoman APGA tentang Pelibatan Pemangku Kepentingan, 2015).
Gambar 3 Penta Helix (Wargadinata, 2015) Model pembangunan sosial dan ekonomi Penta Helix menumbuhkan budaya inovasi dan sinergi kreatif. Ini diarahkan pada inovasi sosial, di mana para pemangku kepentingan dari berbagai sektor masyarakat berkumpul untuk berbagi tujuan bersama dengan menggunakan keterampilan dan sumber daya khusus untuk memecahkan masalah dan tantangan paradigma sosial yang berbeda ((Halibas et al., 2017). Jadi, kolaborasi Penta Helix adalah sebuah perpanjangan Trilogi Strategi yang berbelit-belit dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat atau LSM) profitabilitas untuk mencapai inovasi (Lindmark, Sturesson & Roos, 2009).
Kerjasama Penta Helix menjadi acuan dalam membangun sinergi antar instansi untuk membantu optimalisasi pencapaian tujuan. Kerjasama faktor- faktor tersebut mendukung tujuan inovasi dan kemajuan sosial ekonomi daerah (Soemaryani, 2016). Kemitraan Penta Helix ini tentunya akan membantu optimalisasi pencegahan dan pemulihan bencana alam khususnya gempa bumi di Indonesia. Bencana terkait gempa bumi di Indonesia sering
disebabkan oleh salah satu negara dengan kondisi bencana gempa bumi tertinggi di dunia, komponen/komponen Helix atau kunci Penta Helix dapat mendorong upaya penyelesaian penanganan bencana gempa bumi antara lain pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media . Melalui kemitraan Penta Helix diharapkan dapat terwujud solusi yang bertujuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan inovasi baru.
Selain  itu, terdapat teori stakeholder yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kemitraan Penta Helix ini, dimana stakeholder adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi (Freeman dan Mcvea, 2001). Teori pemangku kepentingan lainnya menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang bertindak semata-mata untuk dirinya sendiri tetapi harus memberikan manfaat bagi pemangku kepentingannya (pemegang saham, kreditur, konsumen, pemasok, dll.), pemerintah, masyarakat, analis dan lain-lain). Dengan demikian kelangsungan hidup suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan stakeholder terhadap perusahaan (Ghozali dan Chariri, 2007). Pemangku kepentingan secara substansial dapat mengendalikan atau mempengaruhi penggunaan sumber daya ekonomi yang digunakan oleh perusahaan. Dan ada banyak cara untuk melibatkan dan mengelola hubungan pemangku kepentingan, mulai dari pemantauan dan keterlibatan hingga kolaborasi mendalam atau integrasi ke dalam pengambilan keputusan (Basu, Bose et al., 2013). C. Manajemen Pasca Bencana Menurut United Nation Development Program (UNDP), bencana adalah suatu kejadian yang ekstrem dalam lingkungan alam atau manusia yang secara merugikan mempengaruhi kehidupan manusia, harta benda atau aktivitas sampai pada tingkat yang menimbulkan bencana. Disampaikan juga oleh NFPA 1600 bahwa:
Standard on Disaster/emergency Management and Business Countinuity Programs. A disaster is an Incident where the resources, personnel, and materials of the Affected Facility cannot control an abnormal situation (fire, explosion, leak, well blowout etc). That threaten the loss of human or physical resources of the facilty and environment .
Bencana adalah bencana yang disebabkan oleh satu atau lebih peristiwa alam, termasuk gempa bumi,
Share: Social Work Journal Volume: 13 Nomor: 1 Halaman: 140 - 149 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e)
https://doi.org/10.45814/share.v13i1.47909
tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Gempa bumi adalah osilasi yang terjadi di permukaan bumi dan disebabkan oleh tumbukan lempeng tektonik bumi, gerakan aktif, aktivitas vulkanik atau pecahan batuan (BNPB, 2022). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ada tiga penyebab penting terjadinya bencana (Pusponegoro & Sujudi, 2016), yaitu:
1) Aktivitas normal orang yang terkena dampak terganggu.
2) Bencana mempengaruhi kemampuan dan mekanisme masyarakat yang terkena bencana untuk melakukan aktivitas sehari-hari.
3) Gangguan akibat bencana sangat parah sehingga masyarakat yang terkena dampak tidak dapat kembali ke kondisi normal tanpa bantuan.
Oleh karena itu, manajemen pascabencana adalah seperangkat kebijakan, keputusan administratif, dan tindakan operasional yang terkait dengan berbagai tahapan bencana alam. Dalam hal ini, penanggulangan bencana tidak dapat dilihat sebagai satu kejadian dalam satu waktu, tetapi sebagai tahapan yang berbeda, yang kesemuanya memerlukan tindakan untuk mengurangi dampak bencana. Manajemen risiko bencana terpadu melalui proses pemulihan, rehabilitasi, dan pengembangan (rekonstruksi) dengan memanfaatkan peluang yang ada dan mengembangkan kapasitas selama fase pemulihan untuk pengurangan risiko bencana jangka pendek, menengah dan panjang, serta menggabungkan rekonstruksi pascabencana dengan pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan di daerah yang terkena dampak (UNISDR, 2015). Bencana telah menunjukkan bahwa waktu pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi merupakan peluang penting untuk membangun kembali dengan lebih baik. Pemulihan ( Recovery ) adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memulihkan kondisi masyarakat dan lingkungan yang terkena bencana dengan mengaktifkan kembali prasarana dan sarana kelembagaan melalui upaya normalisasi. Rehabilitasi ( Rehabilitation ) adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik hingga tingkat yang dapat diterima di wilayah pascabencana, dengan sasaran utama normalisasi/pengelolaan yang baik dari aspek-aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti sebelum terjadinya bencana. Rekonstruksi ( Reconstruction ) adalah
pembangunan kembali seluruh prasarana dan sarana serta kelembagaan di wilayah pascabencana dengan tujuan utama mengembangkan dan memperluas kegiatan ekonomi, sosial, budaya, memelihara ketertiban, dan meningkatkan peran serta masyarakat di segala bidang kehidupan. Beberapa kegiatan yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rehabilitasi antara lain:
1) Perbaikan lingkungan daerah bencana;
2) Perbaikan prasarana dan sarana umum;
3) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat terdampak;
4) Pemulihan sosial psikologis;  5) Pelayanan kesehatan;
6) Rekonsiliasi dan resolusi konflik:
7) Pemulihan sosial ekonomi budaya; dan
8) Pemulihan fungsi pelayanan publik.
Pemerintah telah menetapkan prioritas untuk tahap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah bencana. Pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilaksanakan rencana aksi untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah bencana serta untuk melaksanakan jaminan sosial yang memadai. Bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah bencana meliputi:
1) Pembangunan infrastruktur terpadu, air minum, sanitasi, drainase dan pengelolaan sampah di kawasan Huntara dan Huntap;
2) Rehabilitasi industri yang terkena dampak bencana alam;
3) Pemulihan pasar rakyat di daerah tertinggal, daerah perbatasan dan daerah rawan bencana alam;
4) Bantuan pemulihan bangunan/material yang terkena bencana.
Pada saat yang sama, jaminan sosial adaptif (BNPB, 2020), meliputi:
1) Tersedianya bantuan langsung tunai bersyarat kepada masyarakat miskin yang terkena dampak bencana;
2) Menyalurkan bantuan bencana/sosial ke sekolah-sekolah yang terkena bencana;
3) Mendukung pemulihan sosial ekonomi pascabencana;
4) Meningkatkan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan bencana dan korban bencana;
5) Menetapkan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat di daerah rawan bencana dan masyarakat yang terkena dampak bencana;
6) Meningkatkan kemampuan ekonomi dan mata pencaharian masyarakat sasaran.
Share: Social Work Journal Volume: 13 Nomor: 1 Halaman: 140 - 149 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e)
https://doi.org/10.45814/share.v13i1.47909
Keterlibatan para pihak dalam pelaksanaan rencana aksi di tingkat pusat terbagi menjadi dua bagian, yaitu negara dan pemangku kepentingan. Bidang pemerintah meliputi kementerian/lembaga pusat yang terlibat dalam penanggulangan bencana sebagai instansi utama yang bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaan dan sebagai instansi pembantu.
Sedangkan pemangku kepentingan adalah seluruh unsur pemerintah pusat, organisasi/forum yang terlibat dalam penanggulangan bencana di tingkat pusat, forum akademik, forum media, lembaga penelitian, lembaga bisnis, lembaga internasional, dan lembaga asing nonpemerintah di pusat dan daerah yang beroperasi di bidang penanggulangan pascabencana. Selain itu, upaya pemulihan bencana dapat berjalan dengan baik dan dilaksanakan. Pengendalian ini diawali dengan kepekaan kritis masyarakat dan pemerintah terhadap isu kebencanaan, menciptakan proses perbaikan menyeluruh dalam penanggulangan bencana, menegaskan lahirnya kebijakan daerah berdasarkan kearifan lokal berupa peraturan daerah tentang penanggulangan pascabencana. Sosialisasi daerah rawan bencana juga tidak kalah pentingnya dalam penanggulangan pascabencana. D. Praktik Pekerjaan Sosial Pasca Bencana Dalam ranah pekerjaan sosial terdapat pekerja sosial yang merupakan seseorang dengan pengetahuan, keterampilan dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai suatu aktivitas profesional, dan didasari oleh tiga komponen dasar yang secara integratif membentuk profil dan pendekatan pekerjaan sosial yaitu :
1) Kerangka pengetahuan ( body of knowledge );
2) Kerangka keahlian ( body of skill ); dan 3) Kerangka nilai ( body of value ).
Beberapa pilar sasaran pembangunan kesejahteraan sosial di antaranya adalah kebencanaan dan pelaksana pembangunan kesejahteraan sosial merupakan peran dari pekerja sosial disebutkan di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam hal ini, pekerja sosial dapat berperan sebagai relawan bencana pada tahap pemulihan untuk membantu memperkuat masyarakat, menyiapkan infrastruktur sosial, menciptakan kerjasama antar lembaga dan pemangku kepentingan serta menciptakan suasana partisipasi masyarakat pada setiap tahap pemulihan untuk memungkinkan prakarsa dan tindakan masyarakat.
Agar terjadi Upaya diberikan pertimbangan maksimal karena pemberdayaan terbaik adalah yang memungkinkan komitmen maksimal dari bawah, bukan hanya dari atas. Dan korban gempa mendapatkan apa yang mereka butuhkan setelah bencana.
Pada tahap rekonstruksi dilakukan upaya pembangunan kembali sarana  dan prasarana serta fasilitas umum yang rusak agar kehidupan korban pascabencana pulih kembali. Peran sekunder yang dibutuhkan dari pekerja sosial kebencanaan adalah menjadi pelaksana selama program berjalan yang dititikberatkan pada tiga tahapan bencana,  salah satunya adalah periode pascabencana, di mana pekerja sosial dapat melibatkan relawan, pendukung program, komunitas, dan organisasi pemangku kepentingan untuk keberhasilan pelaksanaan program. Pekerja sosial dapat memetakan potensi, kelemahan, peluang, dan keterbatasan. Menurut model Talcott Parsons (1951), pekerja sosial dapat memetakan struktur masyarakat ke dalam empat tingkatan, yaitu goal attainment, adaption, integration and latency (GAIL) yang mengacu pada fungsi-fungsi yang menunjukkan kemampuan sistem untuk bertahan. Perencanaan program berada pada level ketiga, di mana pekerja sosial berperan sebagai perencana program bencana, dan dalam penanganan pascabencana, perencanaan program berfokus pada penguatan dan pemberdayaan masyarakat. Pekerja sosial bersama masyarakat melakukan penilaian partisipatif terhadap respon pascabencana di daerah bencana dan bersama masyarakat melakukan analisis singkat dan menyarankan solusi kebijakan ke depan sebagai dokumen kebijakan singkat atau retrospektif. Dengan tujuan dari profesi pekerjaan sosial itu sendiri, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan semua (menanggapi tantangan hidup dan meningkatkan kesejahteraan).

## E. Kolaborasi Penta Helix Dalam Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi
Setelah terjadi getaran di permukaan bumi akibat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5,0 skala Richter, maka potensi kerusakannya besar. Setelah situasi ini, aktivitas normal orang yang terkena bencana akan terganggu secara permanen dan bantuan eksternal akan diperlukan untuk memulihkannya. Bantuan ditujukan dalam bentuk seperangkat kebijakan, keputusan administratif dan kegiatan operasional yang terkait dengan tahapan yang berbeda dari semua tingkat bencana. Oleh karena itu, kolaborasi melalui model inovatif yang
Share: Social Work Journal Volume: 13 Nomor: 1 Halaman: 140 - 149
https://doi.org/10.45814/share.v13i1.47909
melibatkan pemerintah, bisnis, akademisi, komunitas, dan media diperlukan untuk mengatasi kerusakan atau kerugian pascagempa. Pemimpin kerjasama ini adalah pemerintah. Hal ini ditekankan karena perannya sebagai otoritas yang mengatur dan mengendalikan, serta pihak pertama yang berwenang untuk memberikan petunjuk atau cara penanganan gempa. Sementara itu, bisnis, akademisi, komunitas dan media memainkan peran yang selaras dengan visi, misi dan fungsi masing- masing. Respon terhadap situasi pasca gempa terjadi dalam tiga fase yaitu pemulihan, rehabilitasi, dan kemudian rekonstruksi. Hal ini dilakukan secara bertahap agar setiap orang dapat mandiri secara sosial dan ekonomi. Pekerja sosial sebagai praktisi kesejahteraan sosial memiliki peran penting dalam setiap tahapan tersebut, yaitu relawan bencana, perencana program bencana dan pelaksana program bencana. Mereka mampu menjalankan tugasnya di pemerintahan, akademisi dan masyarakat.

## SIMPULAN DAN SARAN (Conclusion and Suggestion)
Bencana gempa bumi bukanlah topik yang asing bagi masyarakat Indonesia maupun warga dunia karena letak geografisnya. Oleh karena itu, kita harus berinovasi dalam menanggapi situasi ini. Salah satu yang bisa diupayakan adalah kerjasama Penta Helix dalam penanggulangan bencana. Kemitraan Penta Helix merupakan model terbaru pengembangan kolaboratif komprehensif yang melibatkan pemerintah, bisnis, akademisi, komunitas, dan media dalam upaya penanggulangan bencana. Kerjasama tersebut tidak terbatas pada satu negara saja. Namun membuka peluang adanya kolaborasi dengan berbagai negara di dunia. Itu juga dapat digunakan untuk mengisi kesenjangan negara, meningkatkan hubungan diplomatik dan mempromosikan negara. Dalam model Penta Helix, pendatang baru adalah media. Di Indonesia, keterlibatan media sangat potensial untuk membantu meningkatkan kesadaran terhadap kesiapsiagaan bencana, saat tanggap darurat atau bencana, dan setelah bencana. Ini hadir dengan peningkatan teknologi dan akses ke informasi melalui berbagai platform. Peran pemerintah sangat penting dalam  perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, promosi, perizinan, pembiayaan, kebijakan inovasi publik, dan menghubungkan dengan mitra swasta, masyarakat dan masyarakat. Pemerintah juga
berperan dalam mengkoordinasikan aktor atau pemangku  kepentingan lainnya agar dapat berkontribusi dalam pengembangan kemitraan ini. Khususnya dalam situasi pascagempa, pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk mempercepat penanganan bencana dan meminimalisir kelalaian negara yang merugikan. Perusahaan dapat berperan dalam menunjang kebutuhan material dan immaterial tergantung pada aktivitas dan kemampuannya. Akademisi bertindak sebagai konseptor, di mana mereka mengembangkan konsep, teori, dan pemikiran baru untuk membantu menjadikan manajemen pascabencana lebih unggul dan mendukung tujuan. Selama ini masyarakat berperan sebagai fasilitator, membantu percepatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi sesuai arahan pengelola atau koordinator bencana. Sedangkan pekerja sosial berperan sebagai relawan bencana, perencana program bencana, dan pelaksana program bencana.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Alston Margaret, Hazeleger Tricia and
Hargreaves.   (2019)   Social   Work and Disasters, A Handbook for Practice 2. Arikunto, S. (2000). Manajemen Penelitian. PT. Rineka Cipta
3. Arnold, E.P. (1986). Southest Asia Association on Seismology and Earthquake Engineering. Indonesia : Series on Seismology Volume V
4. Basu, Bose, & Ghosh, 2013; Burnside-Lawry & Carvalho, 2015. Destinations, Disasters and Public Relations : Stakerholder Engagement In Multi-Phase Disaster Management
5. BNPB. (2012). Definisi Bencana. Diakses tgl 16 September 2022 https://bnpb.go.id/definisi-bencana
6. BNPB. (2020). 12 Tahun Kolaborasi Dalam Penanggulangan Bencana. Diakses tgl 15
Oktober 2022 https://bnpb.go.id/berita/bnpb12-tahun- kolaborasi-dalam-penanggulanganbencana
7. BNPB. (2021). Laporan Situasi Gempa Bumi dan Tsunami Sulawesi Tengah. Diakses tgl 15
September 2022.
https://bnpb.go.id/infografis/infografisgempab umi-m74-tsunami-sulawesi-tengah
8. BPBD. Bencana dan Manajemen Bencana. Diakses tgl 9 Ooktober 2022
https://bpbd.bogorkab.go.id/bencana- danmanajemen-bencana
9. BPS. (2022). Statistik Indonesia Dalam
Share: Social Work Journal Volume: 13 Nomor: 1 Halaman: 140 - 149 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) https://doi.org/10.45814/share.v13i1.47909
Infografis. Jakarta: Badan Pusat Statistik 10. Calzada, I. (2016). Plugging smart cities with urban transformations: Towards multistakeholder city-regional complex urbanity. Journal of Urban Studies and Social
Sciences, 6(2), 37. Retrieved from http://www2.ual.es/urbs/index.php/urbs/articl
e/view/calzada
11. Catalyst Indonesia. (2022). Definisi Kolaborasi. Diakses tgl 10 Oktober 2022 12.
Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research and Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. In Thousand Oaks California (Fifth edit). Sage Publication,
Inc
13. Etzkowitz, Leyesdorff The dynamics of innovation: from National Systems and ‘‘Mode 2’’ to a Triple Helix of university – industry – government relations (2000) P.111 & 114 & 118
14. Gripp. (2020). Why is Quadruple Helix engagement so important ? Diakses tgl 17 September   2022. https://grrip.eu/why- isquadruple-helix-engagement-so-important/
15. Halibas, A. S., Sibayan, R. O., Lyn, R., & Maata, R. (2017). The Penta Helix Model of Innovation in Oman: An HEI Perspective. May. https://doi.org/10.28945/3735
16. Houston, K., & Blanchard, L. (2020, November 12). LibGuides: Literature review: What is a literature review? Harvey Andruss Library - LibGuides at Bloomsburg University of Pennsylvania Library. https://guides.library.bloomu.edu/litreview 17. https://www.catalysindonesia.id/info/kolabor asi
18. ICN. (2009). Keperawatan Bencana. Diakses tgl 15 September 2022 https://id.scribd.com
19. Khumairoh, Z., Widana, I. D. K. K., & Sumantri, S. H. (2021). The role of communication as the disaster risk reduction in Indonesia capital city transference policy. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 708(1). https://doi.org/10.1088/1755- 1315/708/1/012101
20. Latief, dkk. (2000). Tsunami Catalog and Zoning in Indonesia. Journal of Natural Disaster Sciences, 22(1) : 25-43
21. Leydesdorff, L. (2010). The Triple Helix, Quadruple Helix…, and an N-Tuple of Helices
: Explanatory Model for Analyzing the Knowledge-Based Economy.
ResearchGate
22. Lindmark, A., Sturesson, E., & Nilsson-Roos, M. (2009). Difficulties of collaboration for innovation - A study in the Öresund region. 1– 236
http:/lup.lub.lu.se/student- papers/record/1437850
23. Lipson, C. (2018). How to write a BA thesis: A practical  guide from your first ideas to your finished paper (2nd ed.). University of Chicago Press.
24. McNabb, D. E., & Swenson, C. R. (2023). Disaster management policies and practices: Multi-sector collaboration in emergencies and disasters. Taylor & Francis.
25. Moleong, L.J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya
26. Munir, M. (2022). Synergy of Penta Helix Plus in Reclamation Activities: Study of Mining Strategies in Pasuruan Regency. International Journal of Social Science and Human Research, 05(04), 1363–1371.
https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i4-23
27. Neti, dkk. (2009). The Correlation between AGIL Family Function (Adaptation, Goal
Attainment, Integration, And Latency) with Family Welfare https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789 /43418
28. Nurdiana, Nina. (2014). Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan : Jakarta
29. Osti, R., & Miyake, K. (2011). Forms of community participation in disaster risk management practices. In Forms of Community Participation in Disaster Risk Management Practices 30. Peraturan Menteri Pariwisata Pepublik Indonesia Nomer 14 tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Jakarta : Kementerian Pariwisata
31. Pisano, Verganti. (2008). Which kind of collaboration is right for you?
https://hbr.org/2008/12/which-kind- ofcollabroation-is-right-for-you
32. Poesponegoro & Sujudi. (2016). Tentang
Kegawatdaruratan dan Bencana. diakses 15 September 2022
https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx ?id=1011087
33. Poluakan, Vincentius Marcelino, Apsari, Cipta Nurliana & Rahardjo, Santoso Tri.
Share: Social Work Journal Volume: 13 Nomor: 1 Halaman: 140 - 149 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) https://doi.org/10.45814/share.v13i1.47909
(2019) Kompetensi Kultural dalam Pekerjaan
Sosial Pasca Bencana. Share: Social Work Jurnal Vol. 9 No. 1
34. Prabantarikso, M., Fahmi, I., Fauzi, A. M., &
Nuryartono, N. (2018). The Importance of Penta Helix Collaboration Sustainable Housing Development For Low-Income Communities in Indonesia. Jurnal Internasional Riset Bisnis dan Ekonomi Terapan, 16, 101–107 35. Puspito. (1994). Pengantar Ilmu Kebumian. Penerbit : Pustaka Setia, Bandung
36. Putra, T. (2019). a Review on Penta Helix Actors in Village Tourism Development and Management. Journal of Business on
Hospitality and Tourism, 5(1), 63.
https://doi.org/10.22334/jbhost.v5i1.150
37. Ramdhani, A., Ramdhani, M. A., & Amin, A. S. (2014). Writing a literature review research paper: A step-by-step approach. International Journal of Basic and Applied Science, 3(1), 47- 56.
38. Ramli, Soehatman. (2010). Manajemen Bencana. Cetakan Pertama. PT. Dian Rakyat
39. Republik Indonesia. UU No. 24 tahun 2007. Tentang Penanganan Bencana
40. Republik Indonesia. UU Nomor 11 Tahun 2009. Tentang Kesejahteraan Sosial. JDIH BPK RI
41. Republik Indonesia. UU Nomor 14 Tahun 2019. Tentang Pekerja Sosial. JDIH BPK RI
42. Silalahi, Ulber. (2009). Metode Penelitian Sosial. Bandung : PT. Refika Aditama
43. Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research , 104 ,
333-339.
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039
44. Soemaryani, Imas. (2016). Pentahelix Model To Increase Tourist Visit To Bandung And Its Surrounding Areas Through Huan Resource Development. Journal. Academy of Strategic
Management. Volume 15, Special Issues 3
45. Sunoto, Heru M.P.S.SP. (2016). Penanganan Bencana dan Urgensi Pekerja Sosial Diakses tgl 15 November 2022.
https://h3rus.wordpress.com/2016/06/30/pena nganan-bencana-dan-urgensi-pekerja-sosial
46. Sutrisno, Hadi. (2002). Metodologi Reseach. Yogyakarta : Andi Ofset
47. Tim Litbang MPI, MNC Portal. (2022).
Bencana Alam Terbesar di Indonesia. Diakses tgl 13 September 2022 https://nasional.okezone.com/read/2022/04/0 6/337/2574354/10-bencana-alam-terbesar- diindonesia-pernah-tewaskan-sebagian- besarpenduduk-bumi?page=2
48. UNISDR. Sendai Framework for Disaster Risk
Reduction 2015- 2030 (2015). 49. Upe, A., Ibrahim, Z., Arsyad, M., Sumandiyar, A. D. I., & Salpiana, A. (2021).
Penguatan Modal Sosial melalui Penta Helix Model dalam Penanganan Pandemi Covid-19.
4243–4248.
50. WHO. (2007). Definisi Bencana. Diakses tgl 15   September 2022
https://geograpik.blogspot.com/2020/02/50pen gertian-bencana-menurut-para-ahli.html
51. Yulianto, S., Bahar, F., Pranoto, S., & Amirudin, A. (2021). Pentahelix sinergitas penanggulangan bencana alam dan non alam di Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh untuk mendukung ketahanan nasional. 02008.