## POSISI LEMBAGA  PERADILAN
DALAM SISTEM PENGEMBANGAN  HUKUM ISLAM
Oleh: A. Saiful Aziz
Dosen  Fakultas  Agama  Islam Universitas  Wahid  Hasyim  Semarang Email:  jhonsaifulaziz@gmail.com

## Abstrak
Pengadilan  sebagai    “institusi    hukum”    yang    menegakkan    kepastian  hukum dan    keadilan   juga  sebagai  “institusi  sosial” yang  dinamis,  yaitu senantiasa menjalankan    pertukaran    dengan  lingkungannya    yang    lebih    besar,  dalam upaya    menggali,  mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, menginterpretasikan teks undang-undang dalam konteks masyarakat serta  perubahan-perubahannya.  di  negara-negara  Islam  dan  di  negara-negara yang  mayoritas  penduduknya  Islam    seperti    Indonesia    mengalami perkembangan.  Dengan    demikian    terjadi    pula    perkembangan    studi    hukum Islam  di  Indonesia  untuk  memperoleh  eksistensi  hukum  islam  dalam pengembangan  sistem  hukum  Islam.  hukum  Islam  merupakan  salah  satu  unsur agama Islam yang terkait erat dengan akidah dan syariah. Akidah adalah sesuatu keyakinan  (iman)  tumbuh  dari  jiwa  yang mendalam yang harus lalui oleh setiap orang untuk menjadi muslim. Sedangkan syariah adalah mencakup segala sesuatu yang  membawa  seseorang  untuk  menjadi  muslim  yang  sebenar-benarnya.  Jadi syariah  pada  mulanya  memiliki  pengertian  yang  lebih  luas.  Bagi  seorang hakim dalam  melaksanakan  profesinya  harus  taat  pada  prinsip-prinsip  peradilan  yang telah  yang  telah  digariskan  oleh  al-Qur'an,  sebagai  pertimbangan  dalam menjalani profesinya, karena ketaatan terhadap prinsip-prinsip akan memberikan jaminan  terhadap  terlaksananya  tujuan  hukum.  Dalam  lintasan  sejarah peradailan  Islam,  Umar  Bin  Khattab  mengatakan  ada  sepuluh  macam  prinsip peradilan yang harus dijadikan pedoman pelaksanaan peradilan.
Kata kunci  : Lembaga, Sistem, Peradilan, Hukum Islam

## A. Pendahuluan
Salah  satu  bidang  ilmu  agama  Islam yang  dikembangkan  dalam  lingkungan perguruan  tinggi  ialah  hukum  Islam  dan pranata  sosial.  Ia  terdiri  atas  berbagai bidang  studi,  di  antaranya  peradilan  Islam ( al-Qaḍâ`  fî  al-Islâm )  yang  mendapat perhatian  cukup  besar  di  kalangan  fuqaha dan  para  pakar  di  bidang  lain.  Demikian halnya  peradilan  Islam  di  Indonesia,  yang secara  resmi  dikenal  sebagai  peradilan
agama,  mendapat  perhatian  dari  kalangan pakar  hukum  Islam,  hukum  tata  negara, sejarah,  politik,  antropologi  dan  sosiologi. Ia  menjadi  sasaran  pengkajian,  yang kemudian  ditulis  dalam  bentuk  laporan penelitian, monografi, skripsi, tesis,
disertasi dan buku daras. Hasil pengkajian  itu,  sebagian  diterbitkan  dan disebarluaskan.
Di  samping  itu,  peradilan  Islam menjadi bahan pengkajian dalam
berbagia  pertemuan  ilmiah,  baik  yang diselenggarakan  oleh  perguruan  tinggi maupun  di  kalangan  pembina  badan peradilan dan organisasi profesi di bidang  itu.  Publikasi  hasil  pengkajian  itu dapat ditemukan dalam berbagai kumpulan  karangan  dan  dalam  jurnal.  Ia akan tetap menarik sebagi  sasaran pengkajian, khususnya di Indonesia,
karena memiliki keunikan tersendiri
sebagi  satu-satunya  institusi  keislaman yang menjadi bagian dari penyelenggaraan kekuasaan negara. Dengan sendirinya, muncul tuntutan pemetaan wilayah pengkajian dan metode  yang  tepat  untuk  digunakan. Bahkan, membutuhkan perumusan model pengkajian yang jelas, agar pengkajian peradilan Islam dapat dilakukan  secara  berkesinambungan  dan produknya  mendekati  gambaran  yang sebenarnya.
Hukum  Islam  merupakan  salah  satu unsur  agama  Islam  yang  terkait  erat dengan  akidah  dan  syariah.  Akidah adalah  sesuatu  keyakinan  (iman)  tumbuh dari  jiwa  yang  mendalam  yang  harus lalui  oleh  setiap  orang  untuk  menjadi muslim. Sedangkan syariah adalah mencakup segala sesuatu yang membawa seseorang untuk menjadi muslim yang sebenar-benarnya. Jadi syariah pada mulanya memiliki pengertian  yang  lebih  luas.  Dalam  hal
ini,  istilah  syariah  dalam  perkembangan terminologinsya  dipahami  oleh  banyak orang  dalam  arti  yang  luas,  bahkan  ia sudah  menjadi  istilah  identik  dengan fikih  atau  hukum  Islam  yang  sifatnya berbeda dari akidah. Meskipun demikian, keduanya tidak dapat dipisahkan  antara  satu  dengan  lainnya.

## B. Hasil Temuan  dan Pembahasan

## 1. Peradilan  dan  Pengadilan
Peradilan  menurut  bahasa  adalah segala  sesuatu  yang  mengenai  perkara peradilan,  para  ahli  hukum  memberikan pengertian  yang  bermcam  macam  namun dapat disimpulkan bahwa peradilan adalah  kewenangan  suatu  lembaga  untuk menyelesaikan  perkara  dan  untuk  atas nama  hukum  demi  tegaknya  hukum  dan keadilan  atau  suatu  proses  yang  berakhir dengan memberikan suatu putusan dengan  tata  cara  tertentu  yang  diatur dengan peraturan hukum acara (Abdullah,  2004: 1 )
Menurut  ilmu  bahasa  arti qaḍâ` antara  lain:  menyelesaikan,  menunaikan, dan  memutuskan  hukum  atau  membuat suatu  ketetapan.  Makna  yang  terakhir inilah  yang  digunakan  dalam  konteks ini.Sedangkan  dari  segi  istilah  ahli  fiqih, qaḍâ`  berarti  Lembaga  Hukum  dan perkataan  yang  harus  dituruti  yang  di ucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau
menerangkan  hukum  agama  atas  dasar mengharuskan orang
mengikutinya Menurut  Muhammad  Salam  Madkur, qaḍâ` disebut hakim karena dia melarang  pelaku  dari  perbuatan  tidak adil.  Karena  adanya  berbagai  pengertian dari  kata qaḍâ` itu,  maka  ia  bisa digunakan dalam arti memutuskan perselisihan  oleh  hakim.  Orang  yang melakukannya  disebut  qadhi.  Menurut para  ahli  fiqih,  terminologi  syariat  dari kata qaḍâ` adalah memutuskan
perselisihan dan
menghindarkan perbedaan  serta  konflik-konflik.  Dengan definisi  tersebut  di  atas  dapat  dikatakan bahwa  tugas qaḍâ` (Lembaga  Peradilan) adalah menampakkan  hukum  agama, bukan  menetapkan  suatu  hukum,  karena hukum telah ada dalam hal  yang dihadapi oleh hakim.  Hakim  hanya menerapkannya  ke  alam  nyata,  bukan menetapkan  sesuatu  yang  belum  ada.
Secara historis bahwa peradilan agama  salah  satu  mata  rantai  peradilan Islam yang berkesinambungan sejak masa  Rasulullah, Khulafâ`  ar-Râsyidîn ,
khilafah
Bani Umayah, Dinasti
Abbasyiyah  dan  negara  negara  yang mayoritas agamanya islam, peradialn islam ini mengalami perkembangan pasang  surut,  sejalan  perkembanagan islam  di  berbagai  negara.  Sedangkan islam  merupakan  basis  utama  salam melakukan artikulasi dan perumusan
politik  hukum  di  berbagai  kawasan  dan beraneka ragam sruktur budayanya, sehingga pengorganisasiannya lembaga peradialan  islam  pun  berbeda  (Abdul Manan,  2010:  254)
2. Kedudukan  Peradilan  Islam
Sejarah adanya peradilan telah dikenal sejak masa islam, karena didorong  oleh  kebutuhan  kemakmuran hidup  dan  kejadian  manusia  itu  sendiri, oleh  karena  itu,  peradilan  telah  dikenal sejak  masa-masa  pertama,  dan  tidak mungkin  suatu  pemerintahan  di  dunia ini,  apapun  bentuknya,  yang  akan  dapat berdiri tanpa menegakan peradilan, karena tidak mungkinya masyarakat manusia dapat
menghindari persengketaan,  Oleh  karena  itu  pula maka  peradilan  di  pandang  suci  oleh semua  bangsa,  dalam  berbagai  tingkat kemajuannya.
Karena manegakkan peradilan berarti memerintahkan kebaikan dan mencegah bahaya kedzhaliman,  menyampaikan  hak  kepada yang punya, mencegah tindakan kedzaliman, mengusahakan islah di antara  manusia,  menyelamatkan  sebaian mereka dari kesewenangan–wenangan sebagian  yang  lain,karena  manusia  tidak mungkin  memperoleh  kestabilan    urusan mereka  tanpa  adanya  peradilan.  Dengan adanya  peradilan  ,maka  darah  manusia dilindungi,  dan  pada  suatu  saat  terpaksa ditumpahkan, dan dengan peradilan
manusia  diperjodohkan,dan  perzinaan  di harampan,dan  harta  benda  ditetapkan pemiliknya, dan juga suatu ketika dicabut  hak  pemilikan  itu,dan  muamalat dapat  di  ketahui  mana  yang  boleh  ,mana yang  di  larang,mana  yang  makruh  dan mana  yang  disunnatkan  (Salam  Madkur, 1993: 23)
Menurut  Cik  Hasan  Bisri  apakah lembaga  Peradilan  agama  di  Indonesia sama  dengan  lembaga  peradilan  islam ( al  qaḍâ`  fî  al-Islâm ),  maka  perlu dibutuhkan  landasan  yang  logis  dan ditunjang  data  empiris,  secara  sederhana ada  beberapa  landasan  yang  dapat digunakan dalam mengidentifikasi peradilan  agama  sebagai  peradilan  islam, diantaranya adalah: peradilan agama merupakan pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu, peradilan agama merupakan  penyelesaian  para  pencari keadilan  yang  memeriksa,  mengadili  dan memutuskan  perkara  orang  orang  islam dalm bidang wakaf, perkawinan, kewarisan,  hibah  dll.  Selanjutnya  putusan dalam  peradilan  agama  mencantumkan “ Bismillhirrahmanarrahim ”  dan  ”demi keadilan  berdasarkan  tuhan  yang  maha esa”.  Selanjutnya  hakim  yang  bekerja  di lingkungan peradilan agama harus beragama  islam  dan  diangkat  oleh  kepala negara  dengan  prosedur  dan  ketentuan
yang  telah  ditentukan  (Abdul  Manan, 2010: 256)
Kehidupan manusia pada setiap masanya selalu membutuhka peradilan,sebab kalau tidak ,maka kehidupan  mereka  akan  menjadi  liar,dan kalau  telah  di  maklumi  perlunya  undang- undang bagi kehidupan masyarakat, sedang sekedar  menetapkan  susunan undang-undang  belumlah  cukup  untuk menyelamatkan kehidupan  sosial  dan menertibkannya, karena manusia kadang-kadang  berselisih  tentang  makna serta kewajiban menghormatinya,dan kadang-kadang  perselisihan  mereka  itu terletak pada penerapan rumusan undang-undang  itu  terhadap  kasus  yang terjadi,baik yang menyangkut makna undang-undang  itu  sendiri  maupun  segi lainya,dan kadang-kadang ada yang secara terang-terangan menentang rumusan undang,itu atau
memungkirinya.  Maka  peradilanlah  yang akan berperan menentukan makna undang-undang dengan secara sempurna,karena  menentukan  yang  lebih nyata dari kekhususan-kekhususan
rumusan undang-undang
adalah termasuk  sifat  suatu  penetapan.
Mengingat  pentingnya    kedudukan lembaga  peradilan  dalam  masyarakat  atau negara  Allah  Swt.  berfirman  dalam  Surat Al-Baqarah  [2]:  251 sebagai berikut:

## ﯗ  ﯖ   ﯕ  ﯔ  ﯓ  ﮱ  ﮰ ﯝ    ﯜ      ﯛ    ﯚ    ﯙ    ﯘ

## ﯞ
“ Seandainya Allah tidak menolak
(keganasan)  sebahagian  umat  manusia dengan  sebagian  yang  lain,  pasti rusaklah bumi ini. tetapi Allah mempunyai  karunia  (yang  dicurahkan) atas semesta alam. ”
Allah  Swt,  Menandaskan  bahwa Allah  menolak  keganasan  si  dhalim dengan  kejam  dengan  kekuatan  yang  ada pada  hakim,    dengan  undang-undang  yang dilaksanakan dengan seksama oleh penguasa  yang  adil,  supaya  ketrentaman hidup dan kesentosaan masyarakat berwujud  di  tengah-tengah  pergolakan dunia.  Oleh  karena  itu  syari’at  Islam memandang  tugas Qaḍâ` ,  suatu  tugas yang  pokok  dan  berkedudukan  tinggi. Untuk mengembangkan  keadilan  dan mengendalikan  lembaga  keadilan  Allah SWT mengutus para Rasul dan menugaskan mereka menyelesaikan Khuṣûmât-khuṣûmât yang terjadi di antara masyarakat  ummat.  Hal  ini  di  tunjukan oleh  Q.S.  al-Anbiya  [21]:  78  surat  dan Q.S. Shad [38]: 26; sebagai berikut:

## ﮞ       ﮝ  ﮜ  ﮛ  ﮚ  ﮙ  ﮘ  ﮗ ﮤ  ﮣ  ﮢ  ﮡ  ﮠ  ﮟ
“Dan  (ingatlah  kisah)  Daud  dan Sulaiman, di waktu keduanya
memberikan Keputusan mengenai tanaman,  Karena  tanaman  itu  dirusak oleh
kambing-kambing kepunyaan
kaumnya. dan adalah kami menyaksikan Keputusan  yang  diberikan  oleh  mereka itu, ”
ﯿ  ﯾ  ﯽ    ﯼ  ﯻ  ﯺ  ﯹ     ﯸ  ﯷ ﰇ  ﰆ  ﰅ  ﰄ  ﰃ  ﰂ  ﰁ  ﰀ ﰈ ﰊ  ﰉ ﰔ  ﰓ  ﰒ  ﰑ  ﰐ  ﰏ  ﰎ  ﰍ  ﰌ    ﰋ ﰕ
“ Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka  bumi,  Maka  berilah  Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan  janganlah  kamu  mengikuti  hawa nafsu,  Karena  ia  akan  menyesatkan kamu  dari  jalan  Allah.  Sesungguhnya orang-orang  yang  sesat  darin  jalan Allah  akan  mendapat  azab  yang  berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan ”  ( Hasbi  Al-  Shiddieqy,  1970:
65)
3. Fungsi  Peradilan  Islam
Fungsi  Peradilan  Sebagai  lembaga negara yang ditugasi untuk menyelasaikan  dan  memutuskan  setiap perkara  dengan  adil,  maka  peradilan berfungsi  untuk  menciptakan      ketertiban dan  ketentraman  masyarakat  yang  dibina melalui  tegaknya  hukum.  Peradilan  Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan    umat  dngan  tetap  tegaknya hukum  Islam.  Karena      itu  peradilan Islam  mempunyai  tugas  pokok:
a. Mendamaikan kedua belah pihak yang  bersengketa.
b. Menetapkan  sanksi  dan  menerapkan kepada  para  pelaku    perbuatan  yang melanggar  hukum.
Hikmah PeradilanSesuai dengan
fungsi  dan  tujuan  peradilan  sebagaimana dijelaskan  di  atas,  maka  dengan  adanya peradilan  akan  diperoleh  himak  yang besar bagi kehidupan umet, yaitu :Terwujudnya suatu  masyarakat  yang bersih,  karena  hak  setiap  orang  terutama hak asasinya dapat dilindungi dan dipenuhi  sesuai  dengan  peraturan  dan perundangan yang berlaku. Hal ini sejalan  dengan  hadis  Nabi  SAW  :Artinya
:    “Dari  Jabir  katanya  :  Saya  dengar Rasulullah SAW bersabda : Tidak (dinilai)  bersih  suatu  masyarakat  dimana hak  orang  yang  lemah  diambil  oleh  yang kuat  (H.R. Ibnu  Hiban)
Selanjutnya daalam konsep
kenegaraa  UU  di  Indonesia  pada  pasal 22  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945 berbunyi  :
1) Segala warga negara bersamaaan kedudukannya  di  dalam  hukum  dan pemerintahan  dan  wajib      menjunjung hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan tidak  ada kecualinya.
2) Tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas pekerjaan dan penghidupan yang layak  bagi  kemanusiaan.  Aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa  dapat  terwujud  di  tengah- tengah  mansayarakat  yang  bersih.
Dengan  demikian  pada  gilirannya negara  akan  semakin  kuat  sejalan  dengan tegaknya hukum.Terwujudnya keadilan
bagi  seluruh  rakyat.  Artinya  hak-hak setiap rang dihargai dan tidak teraniaya.Firman  Allah  dalam  Al-Quran :Artinya  :  Dan  (menyuruh  kamu  apabila menetapkan  hukum  di  antara  manusia supaya  menetapkan  dengan  adil  (Q.S. An-Nisa:  58)  Dengan  masyarakat  yang bersih, pemerintah  yang  bersih  dan berwibawa serta tegaknya keadilan, maka akan terwujud ketentraman, kedamaian dan keamanan dalam masyarakat.Dapat  mewujudkan  suasana yang  mendorong  untuk  meningkatkan ketaqwaan  kepada  Allah  SWT,  bagi semua pihak. Firman Allah SWT
:Artinya  :  Berlaku  adillah,  karena  adil  itu lebih  dekat  kepada  taqwa  (Q.S.  Al-
Maidah  : 8)
Dan setelah fungsi peradilan memiliki  peranan  yang  sangat  penting penting,maka sunnah Nabi SAW. menampilkan  hadist-hadist  yang  banyak memalingkan  orang  dari    Qadla’dan menjauhkan  dari  padanya  ,dengan  tujuan menjauhkan orang-orang yang menginginkan mencampuri urusan ini ,padahal  ia  bukan  ahlinya  ,baik  itu  orang alim  yang  menyelewengkan  atau  orang bodoh  yang  tidak  memiliki  kemampuan secara baik menerapkan keputusan- keputusan  hukumnya  atas  kasus-kasus yang  terjadi.  Bahwa sayyidah Aisyah berkata: “Aku pernah mendengar Rasulullah  SAW.  bersabda:  ”Pada  hari
kiamat  nanti, Qâḍi (hakim)  yang  adil akan  di  bawa,  kemudian  karena  beratnya pemeriksaan,  ia  menghayal,  (alangkah baiknya kalau seandainya) ia  tidak pernah  memutuskan  hukum  diantara  dua orang  (yang  berselisih)  tentang  sebiji buah  sama  sekali”,  dan  lain  sebagainya dari  hadits-hadits  dan aṡar-aṡar yang menakutkan (orang berkecimpung
didalam)  peradilan”  (Salam  Madkur,
1993: 67). Oleh karena itu peradilan merupakan perbuatan yang agung nilainya,  dan  karena  kekuasaan  peradilan itu  luas  bidangnya  menyangkut  jiwa manusia,  barang-barang  dan  harta  benda mereka,  sedang  orang-orang  tergesa- gesa menduduki fungsi ini, maka Rasulullah SAW bermaksud selalu mengarahkan  pandangan  kepada  akibat yang akan terjadi, manakala  qadli’ menyimpang atau menyeleweng dari garis  yang  lurus.
4. Prinsip  – Prinsip  Peradilan
Negara-negara  modern  melaksanakan kepentingannya dengan menggunakan tiga  kekuasaan,  yaitu;
a. Kekuasaan  perundang-undangan  atau yang  berwenang  membuat  undang- undang.
b. Kekuasaan  eksekutif  atau as-sulṭah
at-tanfîżiyyah yang bertugas
melaksanakan  undang-undang.
c. Kekuasaan  kehakiman  atau as-sulṭah al-qâḍ’iyyah yang berwenang
menerapkan undang-undang untuk menyelesaikan perselisihan dan menegakkan keadilan di antara manusia. Kita lihat bahwa kekuasaan peradilan  atau  kehakiman  itu  terpisah dari  dua  kekuasaan  yang  lain.  Ini  berarti bahwa  kedua  kekuasaan  atau  lembaga lainnya tidak
diperkenankan mengintervensi  atau  ikut  campur  dalam perkara-perkara  atau  urusan  peradilan. Teori pemisahan kekuasaan ini memunculkan prinsip-prinsip penting dalam  peradilan  Islam  yang  jumlahnya ada delapan  (8), yaitu:
a. Istiqlâl al-qaḍâ` (kemerdekaan kehakiman)
Kekuasaan kehakiman itu merdeka/berdiri sebagai lembaga kekuasaan tersendiri. Tujuannya adalah  untuk  menjaga  peradilan  agar tidak  terkena  pengaruh  atau  dengan kata  lain  untuk  menghindari  adanya turut  campur  dua  kekuasaan  lain; legislatif  dan  eksekutif.  Ini  adalah  hal yang bagus dan rasional dalam tatanan  hukum.  Prinsip  ini  sudah  ada sejak masa  Rasulullah  SAW hidup.
b. Al-musâwah amâma al-qaḍâ`
(kesamaan di hadapan  hukum)
Kebanyakan  orang  beranggapan
bahwa prinsip kemerdekaan,
persaudaraan,  dan  persamaan  itu  tidak dikenal  sebelum  meletusnya  revolusi Prancis  pada  akhir  abad  ke-18  M. Padahal  sebenarnya  prinsip  itu  telah dikemukakan  baik  dalam  al-qur’an,
hadits, dan ucapan Khulafa’ur Rosyidin  sejak  abad  ke-7  masehi. Dalam  mengadili,  Rasulullah  SAW
selalu  bersikap  sama  di  antara  pihak yang  berselisih.  Begitu  juga  yang dilakukan oleh para khulafa’ur
rosyidin.  Amirul  mu’minin  Umar  ibn al-Khatthab pernah memberikan
nasehat kepada seorang qodli:
“bersikaplah  sama  di  antara  manusia di  hadapanmu  dalam  pernyataan  dan keputusan. Sehingga orang yang mulia tidak berharap  kemenangan perkara dalam keculasanmu, dan orang  yang  lemah  tidak  putus  asa  dari keadilanmu.”
c. Majjâniyat al-qaḍâ` (peradilan gratis)
Di  negara-negara  Islam,  sejak dulu  tidak  pernah  ada  qodli  yang boleh  memungut  biaya  dari  orang yang  berperkara  ke  pengadilan.  Hal
ini untuk menunjukkan kedermawanan dan tidak adanya sikap tamak dalam diri sang Hakim/qodli. Pemerintahan Islamlah yang  menggaji  mereka  (para  qodli). Prinsip  seperti  ini  tidak  dikenal  oleh negara-negara  eropa  kecuali  setelah
revolusi  Prancis.  Akan  tetapi,  dengan adanya  prinsip  ini  bukan  berarti  orang yang  berperkara  tidak  menyerahkan uang  sama  sekali  ke  pengadilan. Undang-undang  positif  mengharuskan penyerahan sedikit biaya untuk mengurus  (administrasi)  perkara  yang diajukan.
d. At-taqâḍi  ‘alâ  darâjatain  au  al- isti`nâf (upaya hukum naik banding).
Berdasarkan  prinsip  ini,  orang berperkara  yang  telah  mendapatkan keputusan  hukum  atas  suatu  kasus  di pengadilan tingkat pertama,  boleh mengajukan kasus itu lagi ke pengadilan  yang  lebih  tinggi  alias naik banding untuk mendapatkan keputusan  hukum  lagi  atas  kasus tersebut.  Pengadilan  yang  lebih  tinggi ini mempunyai kemerdekaan atau kebebasan  untuk  menentukan,  apakah keputusan  pertama  atas  kasus  itu (hasil pengadilan sebelumnya) dikukuhkan  ,  diganti,  atau  dibatalkan. Prinsip  ini  telah  dikenal  luas  dalam semua  undang-undang  positif.  Prinsip ini  mempunyai  faedah  yang  penting. Ia mendorong qodli/hakim untuk berhati-hati  dan  mengerahkan  usaha maksimal dalam menangani kasus yang  diajukan  kepadanya.  Karena hakim  tersebut  tahu  bahwa  hukum yang ia putuskan akan  mungkin
ditampakkan/diperlihatkan lagi di kemudian hari (di pengadilan banding),  jika  ternyata  ada  kekeliruan dalam  keputusannya  itu.  Sehingga  hal ini  mendorong  sang  hakim  untuk  ber- ijtihad dan melakukan penelitian
secara  mendalam  agar  hukum  yang  ia putuskan  tidak  diganti  atau  dianulir (Muhammmad,  2000:  32).
e. Al-qaḍâ`  fî  al-Islâm  yaqûmu  ‘alâ niẓâm  al-qâḍi  al-fard (kehakiman Islam  menerapkan  aturan  hakim tunggal).
Dalam  sistem  peradilan  Islam, yang  memutuskan  perkara  di  antara manusia  adalah  seorang  qodli  saja. Dalam kondisi ada kebutuhan, Fuqoha’ memperbolehkan sang
hakim  didampingi  beberapa  Ulama’
sebagai pendamping yang akan memberikan sumbangan pendapat pada  hakim.  Akan  tetapi  mereka
(ulama’)  tidak  boleh  ikut  campur dalam  memutuskan  hukum  atas  kasus yang  disidangkan.  Pendapat  mereka hanya sebagai
pertimbangan
seperlunya  bagi  hakim.  Jadi  yang memutuskan hukum tetap sang hakim/qodli  itu  sendiri.
f. ‘Alâniyat  majlis  al-qaḍâ` (sidang peradilan  yang terbuka)
Fuqahâ ` bersepakat atas terbukanya pengadilan. Bahwa pengadilan
dilaksanakan secara
terbuka.
Sebagaimana Rasulullah menyelenggarakan persidangan di
masjid.
g. Huṣûl  al  ijra`ât  fi  muwâjahat  al- khuṣûm (mempertemukan pihak yang berselisih)
Keputusan hukum tidak bisa dijatuhkan  sebelum  kedua  belah  pihak terkait dipertemukan (saling mengetahui dan didengarkan pendapatnya masing-masing). Mengenai pihak berperkara yang ghaib  (tidak  hadir  dalam  persidangan), ada  kaedah-kaedah  tersendiri  yang mengaturnya,  sehingga  hak  masing- masing  pihak  tetap terjaga.
h. Sulthotul qodli  fil  fiqhi  al-islamiy (kekuasaan  kehakiman  dalam  fikih
Islam)
Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, walaupun sudah ada undang-undang
positif yang
diterapkan,  fikih  (hukum  Islam)  tetap menjadi  pijakan  dalam  menetapkan, mengganti  atau  menganulir  hukum. (Oyo Sunaryo,  2011:65)
Setidaknya  dalam  ijtihad  mencari dasar  hukum  para  hakim,  ada  empat karakteristik yang menjadi produk pemikiran  hukum  Islam.  Keempatnya juga  memiliki  otoritas  penerapan  yang dalam  hal  ini  disebut  fikih,  fatwa, yurisprudensi,  dan  perundang-undangan. Yaitu  :

## 1) Fiqih
Fikih  dari  etimologis-terminologis sedikit  telah  disinggung  dalam  uraian sebelumnya.  Dirumuskan  bahwa  fikih adalah  pemahaman  terhadap  syariat menangkut  amal  perbuatan  manusia. Pemahaman tersebut diambil dari dalil-  dalil  terinci  melalui  kaidah- kaidah ushulu. Dari sini lahirlah konsep-konsep  fikih  yang  terhimpun dalam  kitab-kitab  yang  masing-masing memiliki ciri dan karakteristik tersendiri  berdasarkan  metode  ijtihad penyusunnya. Dalam konteks
Indonesia,  fikih  dapat  berarti  hasil ijtihad  para  ulama  yang  kemudian disetujui secara bersama ( ijtihad jamai ),  misalnya  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI).  Dalam  impelementasinya, fikih merupakan responsi bagi problematika  hukum  secara  umum yang berkembang ketika diktum- diktum fikih itu  ditulis.  Biasanya kitab-kitab fikih meliputi seluruh aspek  hokum  Islam.  Ia  tidak  memiliki ketentuan  tentang  masa  dan  wilayah berlakunya.
Keaadaannyna yang demikian  menjadikan  kitab-kitab  fikih cenderung dianggap harus diberlakukan sepanjang
masa.
Karenanya, fikih menjadi resisten
terhadap perubahan. Masalahnya adalah, problematika hukum  yang dihadapi umat ketika kitab-kitab
tersebut ditulis belum  sekompleks permasalahan  hukum  umat  pada  masa sesudahnya. Demikian pula latar belakang sosiokultural umat jauh berbeda  dengan  kodisi  umat  pada masa  itu.  Karenanya,  sangat  dilematis bila diktum-diktum yang terdapat dalam  kitab-  kitab  fikih  tersebut  harus diberlakukan  pada  masa  dan  tempat yang  berbeda.  Dengan  uraian  di  atas, dipahami  bahwa  fikih  dalam  konteks tertentu  memiliki  hak  otoritas  untuk diberlakukan, bila  masalah  hukum yang  dihadapi  memiliki  kesesuaian dengan  produk  hukum  dalam  fikih tersebut,  yang  dalam  konteks  negara Republik  Indonesia,  kitab  fikih  yang selalu memiliki kesesuaian adalah yang  bersumber  dari  fikih  Syafii. Bilamana  suatu  masalah  tidak  sesuai dengannya, dan setelah dicari ketentuan  hukumnya  yang  qat'iy  dari kitab-kitab  fikih  lain  belum  ditemukan juga,  maka diperlukan  fatwa .

## 2) Fatwa
Fatwa  adalah  hasil  ijtihad  seorang mufti  sehubungan  dengan  peristiwa hukum yang diajukan kepadanya (Rofiq,  1999:  8).  Fatwa  bersifat dinamis,  karena  merupakan  respon terhadap  perkembangan  baru  yang dihadapi masyarakat. Karena itu, setiap  muncul  persoalan  yang  sifatnya asing  dan  ia  merupakan  aktivitas  baru
yang belum jelas kedudukan
hukumnya,  diperlukan  fatwa.  Fatwa dapat  diberikan  oleh  ulama  secara individual maupun  secara  kolektif. Hingga permulaan abad ke-20
beberapa  fatwa  telah  mulai  diberikan oleh  ulama  secara kolektif,
3) Yurisprudensi
Yurisprudensi adalah putusan
hakim  atau  Pengadilan  Agama,  yang merupakan salah satu dari karakteristik  produk  hukum  Islam. Putusan hadkim, diambil atau ditetapkan  berdasarkan  pemeriksaan perkara  di  depan sidang  pengadilan, atau  ketetapan  hukum  syari  yang disampaikan  melalui  seorang  qadhi atau  seorang  hakim  yang  diangkat untuk  itu. Berbeda  dengan  fatwa,
putusan-putusan pengadilan agama bersifat mengikat  kepada  pihak-pihak yang berperkara. Sampai tingkat tertentu,  ia bersifat  dinamis  karena merupakan  usaha  pemberian  jawaban atau penyelesaian  suatu  perkara  yang diajukan  ke  pengadilan  pada  suatu masa tertentu.  Bila  dilihat  dari  sudut masa  dan  tempat  berlakunya  suatu putusan  pengadilan,  maka  dikatakan bahwa  putusan  pengadilan  berpeluang untuk dapat dipergunakan dalam sejumlah  masa  dan  tempat  tertentu. Hal ini dikarenakan, putusan pengadilan, apabila telah melalui
proses dan telah memperoleh kekuatan hukum  tetap,  ia  dapat dipergunakan  oleh  hakim-hakim  lain untuk memutuskan suatu perkara sama  meski  berada  pada  tempat  dan masa  berbeda.  Hanya  saja,  dengan catatan  bahwa  kondisi  sosial  budaya masyarakat  belum  banyak  berubah.
4) Perundang-undangan
Undang-undang atau peraturan perundang-undangan adalah suatu
peraturan  yang  dbuat  warga  negara di mana undang-undang itu diberlakukan adanya sebuah Pelanggaran terhadap undang-
undang  akan  mendatangkan  sanksi.
(Sauf al-Din al-Amidi, t.t: 7).
Dengan  demikian  daya  ikat  undang- undang  lebih  luas  dari  keputusan pengadilan.  Karena  diputuskan  oleh lembaga,  maka  orang  ang  terlibat dalam perumusannya tidaklah terbatas  pada fuqaha atau  ulama, tetapi juga para politisi dan cendikiawan  lainnya  Sebagai  produk kolektif (ijtihad kolektif), undang- undang relative memiliki kualitas yang lebih tinggi dan lebih mencerminkan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini disebabkan karena ia dirumuskan dengan pertimbangan yang lebih komprehensif, Namun di sisi kedinamisan,perundang undangan
cenderung lambat dinamikanya, karena untuk mengubah suatu undang-undang memerlukan waktu, biaya  dan  persiapan  yang  matang.
Prinsip-prinsip Peradilan Dalam Nilai  Etika  Islam  Setelah  dijelaskan landasan  dan  hubungan  etika  agama dalam  peneglam  dunia  peradilan  dalam penegakan  nilai  dan  norma    hukum, suatu konsep  dari  suatu  paradigma segala  etika  yang  berkaitan  dan  yang dikontruksi  dari  nilai-nilai  atau  prinsip- prinsip  etika  profesi  hakim  dari  lintasan sejarah secara normatif. Seperti dikatakan  A.  Hanafi,  sistem  etika  Islam selalu  tercermin  dalam  konsep  tauhid. Oleh  karena  itu  bagi  seorang  hakim dalam  melaksanakan  profesinya  harus taat  pada  prinsip-prinsip  peradilan  yang telah  yang  telah  digariskan  oleh  al- Qur'an, sebagai pertimbangan dalam menjalani  profesinya,  karena  ketaatan terhadap prinsip-prinsip akan memberikan jaminan terhadap
terlaksananya tujuan hukum. Dalam lintasan  sejarah  peradailan  Islam,  Umar Bin  Khattab  mengatakan  ada  sepuluh macam  prinsip  peradilan  yang  harus dijadikan pedoman pelaksanaan peradilan  ( Sumaryono,  1995:  65).

## C. Simpulan
Fungsi peradilan menyangkut hukum taklîfi dan  juga  hukum takhyîri . Kedudukannya  adalah  di  pandang  suci dan  agung  nilainya,  karena  di  dalamnya ada kekuasaan  peradilan  yang  luas bidangnya menyangkut  jiwa  manusia, properti  dan  harta  kekayaan  mereka. Karena kedudukan peradilan  ini  di pandang  suci  dan  agung  nilainya,  dan banyak orang-orang tergesa-gesa menduduki  fungsi  ini,  maka  Rasululloh SAW,  selalu  mengarahkan  kepada  akibat yang  akan  terjadi  nantinya,  manakala Qâḍi menyimpang  atau  menyeleweng dan  tidak  berdasarkan  Al-Qur`an  dan Sunnah.  Unsur  terakhir  dalam  peradilan adalah  sumber  hukum  (putusan)  dalam suatu perkara.
Dari keterangan- keterangan ini jelaslah bahwa memutuskan  perkara  hanya  dalam  suatu kejadian yang diperkarakan oleh seseorang  terhadap  lawannya,  dengan mengemukakan gugatan-gugatan yang dapat  diterima.  Oleh  karena  itu  sesuatu yang  bukan  merupakan  satu  peristiwa atau  kejadian,  dan  hal-hal  itu  yang masuk  ke  dalam  bidang  ibadah,  tidak dimasukkan  ke dalam  bidang  peradilan.
***

## DAFTAR  PUSTAKA
Daud,  Muhammad  Ali. 2000. Hukum Islam  dan  Peradilan  Agama .  Cet. III; Jakarta:  Raja Grafindo  Persada.
Madkur, Muhammad Salam. 1993. Peradilan dalam Islam ,  alih  bahasa Imron  A.M,  cet.  Ke-4  Surabaya:  PT Bina  Ilmu.
Manan,  Abdul.  2010. Etika  Hakim Dalam  Penyelenggaraan  Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam , cet-1 . Jakarta: Kencana .
Mukhlas, Oyo Sunaryo. 2011. Perkembangan Peradilan Islam . Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum  UIN Sunan  Gunung  Djati.
Rofiq,  Ahmad.  1999. Hukum  Islam  di Indonesia. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
al-Amidiy, Sauf  al-Din.  Tt. Al-Ihkam  fi Ushul  al-Ahkam, Jilid  I.  Mesir:  Dar al-Hadits.
ash-Shiddieqy,  Hasbi.  1970. Sejarah Peradilan  Islam, cet-3.  Jakarta:  Bulan Bintang.
Sumaryono,  E.,  1995. Etika  Profesi: Norma - norma Bagi Penegak Hukum , cet. ke-1. Yogyakarta:  Kanisius.
Wahyudi,  Abdullah  Tri.  2004. Peradilan Agama  di  Indonesia .  Yogyakarta: Pustaka  Pelajar.