## Efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Subang
Sri Dinarwati 1
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang sridinarwati94@gmail.com
Taofik Hidayat 2
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang hidayat.taofik90@gmail.com

## Abstrak
Bencana Alam merupakan salah satu fenomena alam yang mengancam keberlangsungan hidup manusia. Dampak negatif yang ditimbulkan bisa berupa kerugian materi maupun non materi Kabupaten Subang di wilayah utara memiliki karakter wilayah yang rentan terhadap bencana alam terutama bencana alam banjir.  Pemerintah Kabupaten Subang telah menginisiasi pertemuan rutin FORKOMPIMDA dalam acara coffee morning yang diselenggarakan  setiap  minggunya  satu  kali,  untuk  koordinasi/komunikasi  dalam merencanakan  dan  merealisasikan  program-program  peningkatan  kesejahteraan masyarakat,    Salah  satu  bentuk  dari  hasil  Forum  Koordinasi  Pimpinan  Daerah  di Kabupaten  Subang  Adalah    penanggulangan  bencana  di  Kabupaten  Subang    tujuan penelitian  yang  hendak  dicapai  adalah  menganalisis  Efektivitas  Forum  Koordinasi Pimpinan Daerah  Kabupaten Subang  Dalam Penanganan Banjir Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif, Yang  menjadi  informan  dalam  penelitian  ini  adalah    Jajaran  Pimpinan  Daerah  dari FORKOPIMDA Kabupaten Subang,  Kepala BPBD Petugas BPBD, Petugas Kesehatan, Petugas terkait dan Sukarelawan Hasil  penelitian  dan  pembahasan  bab  sebelumnya  terkait  dapat  diketahui  bahwa Efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah  Kabupaten Subang  Dalam Penanganan Banjir dilihat dari Kejelasan tujuan, Filosofi dan sistem nilai,, Komposisi dan struktur, Teknologi  organisasi  dan    Lingkungan  organisasi,  belum  efektif  dikarenakan  dimensi teknologi  organisasi,  efektivitas  Forum  Komunikasi  Pimpinan  Daerah  Kabupaten Subang dalam penanggulangan Banjir belum Efektif karena walaupun didukung oleh kompetensi  anggota    forum  namun  keterbatasan  alat  di  lapangan  menyebabkan penyaluran bantuan terhadap korban bencana menjadi terhambat.
Kata Kunci : Efektivitas Organisasi, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

## Abstract
Natural disaster is a natural phenomenon that threatens human survival. The negative impacts can be in the form of material or non-material losses. Subang Regency in the northern region has the character of an area that is vulnerable to natural disasters, especially floods. Subang District Government has initiated FORKOMPIMDA routine meetings in coffee morning events which
are  held  once  a  week,  for  coordination/communication  in  planning  and  realizing  programs  to improve  community  welfare.  One  form  of  the  results  of  the  Regional  Leadership  Coordination Forum in Subang Regency is disaster management in Subang Regency, the research objective to be achieved is to analyze the Effectiveness of the Subang District Leadership Coordination Forum in Flood Handling
The research method used in this study was descriptive qualitative. The informants in this study were Regional Leaders from FORKOPIMDA Subang Regency, Head of BPBD BPBD Officers, Health Officers, Relevant Officers and Volunteers
The results of the research and discussion of the previous chapter related to it can be seen that the Effectiveness of the Subang Regency Regional Leaders Coordination Forum in Flood Management seen  from  the  clarity  of  objectives,  philosophy  and  value  system,,  composition  and  structure, organizational  technology  and  organizational  environment,  has  not  been  effective  due  to  the dimensions of organizational technology, the effectiveness of the Forum The communication of Subang Regency Regional Leaders in flood management has not been effective because, although it is supported by the competence of forum members, the limited tools in the field have hampered the distribution of aid to disaster victims.
Keywords: Organizational Effectiveness, Regional Leadership Coordination Forum

## Pendahuluan
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara dengan kondisi  geografis,  demografis,  hidrologis,  geografis,  dan  sosiologis  yang  menjadikan Indonesia  rentan  terhadap  bencana.  Kata  malapetaka  sudah  tidak  asing  lagi  bagi masyarakat kita. Ramli (Evan, 2018) menyatakan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam dan manusia sehingga mengakibatkan kematian, kerusakan harta benda, kerusakan  lingkungan,  peristiwa  atau  ancaman  yang  mengganggu  dan  mengancam kehidupan masyarakat.
Bencana  Alam  merupakan  salah  satu  fenomena  alam  yang  mengancam keberlangsungan  hidup  manusia.  Dampak  negatif  yang  ditimbulkan  bisa  berupa kerugian  materi  maupun  non  materi.  Tercatat  total  1.441  kali  bencana  alam  yang melanda Indonesia sejak 1 Januari-18 Juni 2021. Bencana alam yang terbanyak adalah banjir yakni 599 kejadian. Lalu puting beliung dengan 398 kejadian. Setelahnya ada tanah longsor  dan  kebakaran  hutan  yang  masing-masing  sebanyak  293  dan  109  kejadian. Sementara untuk bencana gempa bumi tercatat 20 kejadian. (BNPB, 2021).
Salah  satu  bencana  alam  yang  dapat  menimbulkan  kerusakan  besar  yang mengancam  sebagian  wilayah  Indonesia  adalah  bencana  banjir.  Bencana  banjir  dapat dipengaruhi oleh faktor alam, mulai dari curah hujan yang tidak terduga dan naiknya air laut pasang hingga banjir yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti permukiman DAS, permukiman bantaran sungai, penggundulan hutan dan pembuangan. Sebagian besar masyarakat tidak menyadari bahwa bencana yang terjadi selama ini merupakan akibat dari ulah masyarakat sendiri dalam perusakan lingkungan.
Bencana banjir merupakan salah satu bencana alam yang selalu terjadi di berbagai Wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Pada  musim  hujan,  banyak  kota  di
Indonesia  mengalami  bencana  banjir.  Banyak  usaha  yang  dilakukan  oleh  pemerintah antara lain membuat bendungan, pembuatan kanal dan reboisasi hutan, namun belum ada  yang  menyelesaikan  masalah  bahkan  kelihatannya  makin  lama  semakin  luas cakupannya,  baik  frekuensinya,  luasannya,  kedalamannya,  maupun  durasinya.  Banjir disebabkan  oleh  dua  faktor,  yaitu  faktor  alamiah  dan  faktor  yang  disebabkan  oleh aktivitas  manusia  (Suripin,  2004).  Faktor  alamiah  pada  umumnya  meliputi  topografi, jenis  tanah,  penggunaan  lahan  dan  curah  hujan.  Tata  kota  dapat  mengurangi  banjir sejauh penataan tersebut memberi ruang untuk sistem menyerap dan mengalirkan air sedemikian rupa sehingga tidak terjadi aliran permukaan yang liar yang menyebabkan banjir. Sudah sewajarnya hal ini menjadikan bencana banjir sebagai isu nasional yang harus ditanggulangi.
Masyarakat harus turut serta dalam membantu pelaksanaan 2 penanggulangan bencana  tersebut  agar  dapat  terhindar  dari  berbagai  macam  bencana  yang  dapat menyebabkan  terhambatnya  laju  pembangunan.  Pasal  33  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pra bencana dalam  situasi  terdapat  potensi  terjadinya  bencana  meliputi:  1)  Kesiapsiagaan,  2) Peringatan  dini,  dan  3)  Mitigasi  bencana.  Oleh  sebab  itu,  maka  penyelenggaraan penanggulangan bencana diharap dapat semakin membaik, karena pemerintahan dan pemerintah daerah jadi penanggung jawab pada usaha penanggulangan bencana. Secara rinci  disebutkan  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2008  tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Kabupaten Subang adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Barat, Indonesia. Wilayah  Kabupaten  Subang  secara  geografis  terletak  di  kawasan  Utara  Provinsi  Jawa Barat meliputi wilayah seluas 205.176,95 ha atau sebesar 6,34% dari luas Provinsi Jawa Barat. Wilayah ini terletak antara 107°31’–107°54’ Bujur Timur dan 6°11’–6°49’ Lintang Selatan.
Kabupaten  Subang  di  wilayah  utara  memiliki  karakter  wilayah  yang  rentan terhadap bencana alam terutama bencana alam banjir. Kabupaten Subang merupakan wilayah  yang  potensial  di  bidang  pertanian  dan  perikanan.  Banjir    mengakibatkan genangan di lahan tambak dan sawah serta kerusakan pada fasilitas-fasilitas umum.
Luasan Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Subang Intensitas Bencana Banjir Luasan (ha) Persentase (%) Rawan Banjir 81715 27,27 Banjir 81715 27,27 Tidak Rawan Banjir 136190 45,45

## Sumber : Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan Kab. Subang
Bencana banjir dapat terjadi di kawasan yang memiliki topografi dan bentuk lahan berupa cekungan dengan permeabilitas tanah yang buruk sehingga tidak ada alur bagi resapan maupun limpahan air hujan (menimbulkan genangan).
Pada Kabupaten Subang di musim penghujan menggenangi wilayah Kecamatan Pamanukan,  Legon  Kulon,  Pusakanegara,  Blanakan,  Compreng,  Ciasem,  Binong,  dan Cipunagara.  Bila  hujan  besar  dan  menerus,  wilayah  DAS  Sungai  Cipunagara  yang merupakan  sungai  terbesar  di  Kabupaten  Subang  memiliki  potensi  banjir  yang  dapat mengenangi  dataran  rendah.  Sedangkan  untuk  daerah  rawan  bencana  abrasi  pantai terdapat di Kecamatan Legonkulon dan Kecamatan Pusakanega

## Potensi Bencana Banjir Kab. Subang
Peta ini merupakan peta bencana banjir Kab. Subang dari data tahun 2020. Dari hasil analisis saya, didapatkan zona-zona banjir terakumulasi pada topografi yang lebih rendah  dari  sekitarnya  (area  lembahan)  yang  dekat  dengan  area  pertemuan  2  aliran sungai ( junction ) dan area belokan sungai ( meandering ). Kedua area tersebut ( junction dan meandering ) merupakan area potensi terjadi luapan sungai ketika volume dan debit air melebihi  kapasitas  sungai  yang  mengalami  pendangkalan  akibat  sedimentasi  dan penyempitan lebar sungai di sekitar pemukiman.
Area  tangkapan  air  ( catchment )  yang  berada  di  sekitar  Desa  Kadawung, Chambulu,  Karangmukti,  Wantilan,  dan  Marengmang  yang  merupakan  hulu  dari sungai-sungai  di  Kabupaten  subang  ini  sebagian  besar  merupakan  area  persawahan
Zona/Potensi Banjir
Junction
tadah hujan dengan vegetasi yang sangat minim bahkan tidak ada. Jenis catchment seperti ini  ketika  terjadi  hujan  deras  yang  cukup  lama,  menyebabkan  akumulasi  air  akan langsung disalurkan ke sungai-sungai bertipe dendritik tersebut tanpa ada area resapan air  yang  baik  di  area  hulu  karna  tidak  adanya  vegetasi  (pohon-pohon)  yang  dapat berfungsi sebagai area resapan air.
Kurangnya  area  resapan  akan  menyebabkan  tingginya  proses  sedimentasi  di sepanjang  aliran  sungai  sehingga  proses  pendangkalan  akan  cepat  pula.  Material Sedimen sungai (pasir dan lempung) biasanya terakumulasi pada area meandering sungai sehingga area ini biasanya mengalami akumulasi sedimen yang lebih banyak dibanding area sungai lainnya. Maka sangat penting untuk menjaga area meandering tetap memiliki lebar  sungai  yang  cukup  luas  untuk  mengakomodasi  penumpukan  sedimen  tersebut. Ketika  area menadering ini  dijadikan  area  pemukiman,  maka  akan  menambah  sempit lebar  zona meander sungai  akibat  tempat  buangan  sampah  dan  lainnya.  Padahal  area belokan sungai ( meandering ) merupakan area potensial terjadinya luapan sungai ketikan volume dan debit air melebihi kapasitas sungai, maka tidak heran pemukiman di sekitar area meandering akan mengalami kebanjiran. Tipe sungai di Kab. Subang bagian utara ini sebagian besar bertipe dendritik , sehingga akan banyak zona pertemuan 2 aliran sungai ( junction ) yang juga merupakan area potensi luapan sungai.
Dari  peta  persebaran  zona-zona  potensi  banjir,  terlihat  bahwa  potensi  banjir berada pada area-area belokan sungai ( meandering ) dan area pertemuan 2 aliran sungai ( junction )  yang  dekat  dengan  pemukiman  warga.  Selain  itu  zona  potensi  banjir  juga terakumulasi pada area lembahan atau area dengan topografi yang rendah dibanding area sekitarnya. Hal ini terjadi karena ketika luapan sungai terjadi pada area junction dan meandering , maka luapan air akan mengalir ke area yang lebih rendah (lembahan) yang kemudian air tersebut terakumulasi di sana dan terjadilah banjir.

## Dampak Banjir Kabupaten Subang
Lahan sawah di beberapa wilayah tenggelam oleh genangan banjir dengan arus yang cukup deras, sejumlah rumah pun turut tergenang banjir. Kini banjir di Subang bukan hanya terjadi di lokasi yang memang rutin terjadi banjir seperti di wilayah utara Subang. Bahkan banjir di Subang kini banyak merendam wilayah tengah Subang seperti di Cipunagara dan Pagaden.
Potensi  bencana  yang  besar  di  Subang  jelas  membutuhkan  penanganan  yang serius  dari  segala  komponen  masyarakat  dan  pemerintah.  Subang  dihadapkan  pada bahaya  alam  yang  bervariatif  dan  membutuhkan  penanganan  dari  semua  lembaga terkait  dan  juga  masyarakat.  Namun  dari  beberapa  bencana  yang  terjadi,  dan  dari pengamatan yang sederhana, seperti tidak terlihat koordinasi masif antar institusi yang memang  punya  tanggung  jawab  respon  terhadap  bencana.  Ada  kemungkinan  tidak terjadi adanya koordinasi satu atap terhadap penanganan bencana di Subang, khususnya pada respon darurat. Maka dari itu, penelitian ini ingin melihat bagaimana koordinasi komunikasi  antar  institusi  dalam  penanganan  bencana  di  Subang.  Tujuannya  adalah untuk melihat koordinasi setiap institusi dalam penanganan bencana di Subang. Manfaat penelitian  ini  menjadi  masukan  terhadap  upaya  komunikasi  koordinasi  institusi penanganan bencana di Subang.
Undang  -  Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  perlu dibentuk suatu wadah yang disebut dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang  disingkat  dengan  FORKOPIMDA.  Hal  yang  sering  menjadi  persoalan  adalah komunikasi,  informasi,  koordinasi  dan  kerja  sama  (Budi,  2012).  Karena  dalam penanganan  bencana  entah  dalam  kondisi  darurat,  mitigasi  maupun  kesiapsiagaan, semua  tidak  bisa  dilakukan  sendiri.  Perlu  ada  kerja  sama  setiap  elemen  masyarakat dalam tanggap bencana maupun penanggulangan bencana.
Dalam  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  daerah,  pemerintah  daerah tentunya tidak dapat melaksanakannya secara sendiri, khususnya urusan-urusan yang terkait dengan urusan pemerintahan umum. Pemerintah daerah membutuhkan bantuan dari  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD),  instansi  vertikal  dan  unsur  terkait lainnya. Oleh karena itu, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum tersebut perlu dibentuk suatu badan yang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah  disebut  dengan  Forum  Koordinasi  Pimpinan  daerah  atau  yang disingkat dengan FORKOPIMDA.
Pemerintah  Kabupaten  Subang  telah  menginisiasi  pertemuan  rutin FORKOMPIMDA dalam acara coffee morning yang diselenggarakan setiap minggunya satu  kali,  untuk  koordinasi/komunikasi  dalam  merencanakan  dan  merealisasikan program-program  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  keamanan  dan  ketertiban masyarakat,  namun  dikarenakan  kepadatan  dan  kesibukan  pekerjaan  dari  masing- masing  pimpinan  terkadang  tidak  semua  elemen  pimpinan  yang  tergabung  dalam FORKOPIMDA  Kabupaten  Subang  hadir  bahkan  terkadang  acara  di  batalkan,  hal  ini tentu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  bahwa  Forum  Koordinasi  Pimpinan  daerah  sebaiknya  melakukan  pertemuan rutin.
Harus  diakui  dengan  dibentuknya  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah (BPBD) tidak serta merta penanggulangan bencana dapat berjalan dengan semestinya, aspek penghambat tidak efektifnya suatu kebijakan seperti sarana dan prasarana yang terbatas serta minimnya sumber daya terlatih. Dalam penanggulangan bencana banjir tersebut,  kinerja  organisasi  yakni  BPBD  Kabupaten  Subang  koordinator  dan  lembaga yang  berwenang  dan  bertugas  dibidang  kebencanaan  dituntut  agar  bekerja  dengan optimal oleh karena itu perlu dukungan dari seluruh elemen pimpinan di Kabupaten Subang.  Sehingga  Forum  Koordinasi  Pimpinan  Daerah  hadir  sebagai  penghubungan kebijakan dan program-program kerja yang telah dibuat oleh pemerintah, BPBD sendiri, serta  untuk  mengetahui  tindakan  apa  yang  selanjutnya  diperlukan  oleh  pemerintah dalam upaya menanggulangi bencana banjir di Subang.
Salah satu bentuk dari hasil Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Subang Adalah GANAS MADU (Forum Siaga Bencana Berbasis Masyarakat Terpadu) melalui Peraturan Daerah no. 1 tahun 2020 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Subang di mana masyarakat bagian penting dalam wadah siaga bencana berbasis masyarakat terpadu sebagai kekuatan yang besar bersama sama untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana dari mulai pencegahan, penanganan dan pasca  bencana.  Latar  belakang  dibentuknya  Ganas  Madu  tersebut  adalah  karena tingginya  potensi  bencana  di  Kabupaten  Subang  yang  cukup  lengkap  sehingga menempati urutan ke 8 di jabar dengan potensi gunung merapi, longsor, banjir, angin puting beliung dan rob.
Dalam  hal  pengukuran  efektivitas  Forum  Koordinasi  Pimpinan  Daerah Kabupaten Subang dalam penanggulangan bencana, peneliti membatasi objek penelitian yang  akan  diteliti,  yaitu  penelitian  dilakukan  di  Kabupaten  Subang.  Ditetapkannya Kabupaten  Subang  sebagai  objek  penelitian  dengan  alasan  bahwa  daerah  tersebut merupakan  salah  satu  daerah  rawan  bencana  alam.  Kabupaten  Subang  menempati peringkat 5 ke 169 dalam rangking bencana nasional dan termasuk ke dalam kelas rawan bencana  yang  tinggi  berdasarkan  data  dari  BPBD  Provinsi  Jawa  Barat.  Dengan pemaparan  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian mengenai Efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang. Untuk  itu  peneliti  melakukan  observasi  awal  di  Forum  Koordinasi  Pimpinan  Daerah Kabupaten Subang dan berdasarkan pengamatan awal di lapangan, peneliti menemukan indikasi  masalah  terkait  dengan  Efektivitas  Forum  Koordinasi  Pimpinan  Daerah Kabupaten  Subang  dalam  penanggulangan  bencana  banjir  yang  belum  optimal,  hal tersebut dapat ditunjukan dengan indikator masalah sebagai berikut:
1. Dalam  dimensi  kejelasan  tujuan,  penanggulangan  bencana  alam  yang  dilakukan Pemerintah  Kabupaten  Subang  terkadang  terlambat  terantisipasi,  hal  ini  terlihat bencana banjir terus terjadi setiap musim hujan mencapai puncak di daerah rawan- rawan banjir  di Kabupaten Subang.
2. Dalam  dimensi  teknologi  informasi,  kurangnya  sumber  daya  dalam  sarana  dan prasarana  yang  dimiliki  oleh  Forum  Koordinasi  Pimpinan  Daerah  dalam  program GANAS MADU di Setiap desa, hal tersebut dikarenakan oleh faktor kurang maksimal
dalam pemanfaatan anggaran untuk program GANAS MADU , hal ini terlihat dari evakuasi  bencana  banjir  yang  terlambat.  Salah  satu  penyebabnya  adalah  jumlah sarana  dan  prasarana  yang  masih  kekurangan,  seperti  belum  tersedianya  alat-alat berat yang mendukung dalam operasional penanggulangan bencana

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif kualitatif,  yakni  desain  yang  memberikan  kemudahan  bagi  peneliti  untuk  merekam, memantau  dan  mengikuti  proses  suatu  peristiwa  atau  kegiatan  dalam  Forum Koordinasi  Pimpinan  Daerah  di  Kabupaten  Subang  dalam  penanggulangan bencana banjir. Dalam pemilihan informan penelitian kualitatif, peneliti menggunakan teknik purposive sampling.

## Hasil dan Pembahasan Kejelasan Tujuan
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  efektivitas  Forum  koordinasi  pimpinan Daerah  Kabupaten Subang   Dalam Penanganan Banjir untuk indikator:
1. Tujuan organisasi harus ditetapkan secara formal dan dirumuskan secara tertulis agar dapat  diketahui,  dipahami,  dan  dilaksanakan  oleh  seluruh  anggota.  Forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Subang  lahir dari Pasal 25 ayat (3) Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Instansi  Vertikal adalah perangkat dari departemen atau lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan. Urusan pemerintahan umum  merupakan  urusan  yang  menjadi  kewenangan  Presiden  sebagai  kepala pemerintahan  yang  dalam  pelaksanaannya  dilaksanakan  oleh  Gubernur, Bupati/Walikota dibantu oleh Instansi Vertikal Urusan pemerintahan umum adalah urusan  pemerintahan  yang  meliputi  bidang-bidang  ketenteraman  dan  ketertiban, politik,  koordinasi,  pengawasan  dan  urusan  pemerintahan  lainnya  yang  tidak termasuk  dalam  tugas  suatu  Instansi  dan  tidak  termasuk  urusan  rumah  tangga daerah.
Namun  Peraturan  daerah  maupun  peraturan  bupati  yang  mengatur  terkait  Tugas Pokok  dan  Fungsi  dari  Forum  Komunikasi  Pimpinan  Daerah  Kabupaten  Subang belum ada. Hal ini  menunjukkan belum adanya tujuan organisasi secara formal dari forum  komunikasi  pimpinan  daerah  kabupaten  subang.  teori  (Steers,  1980)  yaitu tujuan organisasi harus ditetapkan secara formal dan dirumuskan secara tertulis agar dapat diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh anggota.
2. Jarak pencapaian tujuan berupa tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang ditetapkan secara jelas. GIndikator kejelasan tujuan organisasi secara tertulis dapat  dilihat  pada  visi,  misi  dan  tujuan  organisasi  Forum  koordinasi  pimpinan Daerah Kabupaten Subang sehingga sesuai dengan teori (Steers, 1980) yaitu tujuan organisasi harus ditetapkan secara formal dan dirumuskan secara tertulis agar dapat diketahui,  dipahami  dan  dilaksanakan  oleh  seluruh  anggota.  Kaitannya  dengan
penanggulangan bencana banjir, tujuan dari Fokopimda hal ini telah diatur dalam Pasal 25 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri  dari;  1.  Pembinaan  wawasan  kebangsaan  dan  ketahanan  nasional  dalam rangka  memantapkan  pengamalan  Pancasila,  pelaksanaan  Undang-undang  Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta  pemertahanan  dan  pemeliharaan  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. 2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa 3. Pebinaan kerukunan antar suku  dan,  umat  beragama,  ras  dan  golongan  lainnya  guna  mewujudkan  stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional. 4. Penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  5.  Koordinasi  pelaksanaan  tugas  antar instansi  pemerintahan  yang  ada  diwilayah  daerah  provinsi  dan  daerah kabuaten/kota  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  timbul  dengan memperhatikan  prinsip  demokrasi,  hak  asasi  manusia,  pemerataan,  keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan 7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Tujuan  dari  Forum  koordinasi  pimpinan  Daerah  Kabupaten  Subang  adalah berdasarkan Pasal 25 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yakni Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada diwilayah  daerah  provinsi  dan  daerah  kabuaten/kota  untuk  menyelesaikan permasalahan  yang  timbul  dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi,  hak  asasi manusia,  pemerataan,  keadilan,  keistimewaan  dan  kekhususan,  potensi  serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait penanggulangan bencana forum koordinasi pimpinan daerah telah berhasil membuat  SOP penanggulangan bencana melalui Peraturan Daerah no. 1 tahun 2020 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Subang atau lebih dikenal dengan program Ganas Madu.
3. Tujuan  dirumuskan  secara  jelas  dan  lengkap  agar  mudah  dipahami  dan  mudah dilaksanakan.
Teori  (Steers,  1980)  yaitu  tujuan  organisasi  harus  ditetapkan  secara  formal  dan dirumuskan  secara  tertulis  agar  dapat  diketahui,  dipahami  dan  dilaksanakan  oleh seluruh anggota. Pemahaman tujuan yang dimaksud ialah bagaimana suatu tujuan direalisasikan sehingga dapat dengan mudah diterima dan dipahami. Dalam hal ini salah  satu  tujuan  Forum  Koordinasi  Pimpinan  Daerah  Kabupaten  Subang  adalah koordinasi  dalam  penanggulangan  bencana  dan  untuk  mencapai  tujuan  tersebut dalam SOP penanggulangan bencana melalui Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2020 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Subang atau lebih dikenal dengan program Ganas Madu. Undang-undang No.23  tahun 2014 tentang otonomi daerah pada pasal 25 dan dilengkapi oleh Peraturan Daerah no. 1 tahun 2020 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Subang.
4. Tujuan  organisasi  tidak  berbenturan  dengan  tujuan  organisasi  lainnya  untuk menghindari terjadinya kebingungan yang dialami oleh anggota. Sesuai dengan teori (Steers,  1980)  yaitu  tujuan  organisasi  tidak  berbenturan  dengan  tujuan  organisasi lainnya  untuk  menghindari  terjadinya  kebingungan  yang  dialami  oleh  anggota. Forum  Koordinasi  Pimpinan  Daerah  Kabupaten  Subang  mampu  menghindari kebingungan  birokrasi  dalam  penanggulangan  bencana  banjir  karena  telah menelurkan  Peraturan  Daerah  no.  1  tahun  2020  tentang  penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Subang.Duncan (dalam Zulkarnain, 2012; 32) berpendapat  bahwa  organisasi  yang  efektif  mampu  melakukan    Integrasi  melalui sosialisasi,  pengembangan  konsensus  (mengenai  kesepakatan  bersama),  dan komunikasi  dengan  berbagai  macam  organisasi  lainnya.  Dalam  hal  ini  bentuk kesatuan tujuan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang adalah oleh Peraturan Daerah no. 1 tahun 2020 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Subang
Berdasarkan  indikator-indikator  dari  dimensi  kejelasan  tujuan,  efektivitas  Forum Komunikasi  Pimpinan  Daerah  Kabupaten  Subang  dalam  penanggulangan  Banjir telah  Efektif  karena  bentuk  dari  tujuan  Forum  Komunikasi  Pimpinan  Daerah Kabupaten  Subang  dalam  penanggulangan  Banjir  adalah  Peraturan  Daerah  no.  1 tahun 2020 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Subang

## Filosofi Sistem Nilai
1. Filosofi
Menurut Steers (dalam Irawati, 2013; 6-7), Filosofi berhubungan dengan hal mengapa organisasi  dibentuk,  apa  dasar  pemikirannya,  dan  apa  yang  ingin  dicapai.  Dalam praktiknya, filosofi organisasi sering diwujudkan dalam Anggaran Rumah Tangga. Secara  historis,  pada  masa  pemerintahan  orde  baru  dengan  diberlakukannya Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1974  tentang  Pokok-pokok  Pemerintahan  Di Daerah,  wadah  yang  hampir  sama  dengan  FORKOPIMDA  adalah  Musyawarah Pimpinan  Daerah  atau  yang  disingkat  dengan  MUSPIDA.  Keberadaan  MUSPIDA ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1986 tentang  Musyawarah  Pimpinan  Daerah  (MUSPIDA).  Landasan  filosofis  dari terbentuknya  Forkopimda  adalah  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Otonomi Daerah, namun tidak terdapat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
Dalam  kaitannya  dengan  penanggulangan  bencana  alam  Forum  Koordinasi Pimpinan  Daerah  Kabupaten  Subang,  secara  merupakan  fungsi  dari  pelaksanaan koordinasi  sesuai  amanat  dari  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Otonomi Daerah,
2. Tata Nilai
Menurut  Steers  (dalam  Irawati,  2013;  6-7)  tata  nilai  berkaitan  dengan  peraturan, ketentuan,  dan  kebijakan  yang  baku  yang  ditetapkan  bersama  untuk  dijadikan pedoman  beraktivitas  dalam  organisasi.  Tata  nilai  mengatur  aktivitas  perorangan dalam  organisasi  yang  dijabarkan  ke  dalam  bentuk  peraturan-peraturan,  seperti peraturan disiplin dan peraturan jam kerja.
Sangat diperlukan oleh pemerintah daerah, khususnya untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, seperti dinyatakan pada Pasal  1  point  (18)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah,  yakni;  “Forum  Koordinasi  Pimpinan  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat dengan  FORKOPIMDA  adalah  forum  yang  digunakan  untuk  membahas penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  umum”.  Urusan  Pemerintahan  Umum menurut  Pasal  9  ayat  (5)  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  adalah  urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  Presiden  yang  sebagai  kepala Pemerintahan”.  Urusan  pemerintahan  umum  tersebut  selanjutnya  dilimpahkan kewenangannya  oleh  Presiden  kepada  Gubernur  dan  Bupati/Walikota,  dan selanjutnya  Bupati/Walikota  melimpahkan  kewenangan  urusan  pemerintahan umum  tersebut  kepada  Camat.  Menurut  Rahyunir  Rauf  (2016;142-143),  bahwa; “Urusan  pemerintahan  umum  merupakan  urusan  pemerintahan  yang  tidak termasuk  dalam  urusan  absolut  dan  tidak  termasuk  dalam  urusan  konkuren  atau urusan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Gubernur dan  Bupati/Walikota  di  wilayah  kerjanya  masing-masing,  dan  dalam pelaksanaannya dapat meminta bantuan dari instansi vertikal di wilayahnya masing- masing”.
Berdasarkan indikator-indikator dari dimensi filosofi System nilai, efektivitas Forum Komunikasi  Pimpinan  Daerah  Kabupaten  Subang  dalam  penanggulangan  Banjir telah  Efektif  karena  telah  sesuai  dengan  landasan  filosofis  dari  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah pasal 25.

## Komposisi dan Struktur
Menurut  Steers  dalam  Irawati  (2013)  Komposisi  menunjukkan  adanya  latar belakang (tingkat pendidikan, tingkat kemampuan intelektual, ciri-ciri kepribadian, dan motivasi)  dari  anggota  organisasi  atau  kualifikasi  yang  diperhatikan  sejalan  dengan peranan,  tugas,  dan  fungsi  serta  aktivitas  pencapaian  tujuan.  Sedangkan  struktur organisasi  mengacu  pada  bagaimana  organisasi  mengatur  dirinya,  dengan  membagi tugas dan peranan secara baik, penetapan uraian tugas secara lengkap serta jelas, dan adanya  pengaturan  kewenangan  oleh  unsur  pimpinan  secara  jelas,  sehingga  mampu menggambarkan kebutuhan untuk pencapaian tujuan organisasi.
1. Kompetensi anggota organisasi
Keberadaan  Forum  Koordinasi  Pimpinan  Daerah  (FORKOPIMDA)  ini  sangat diperlukan oleh pemerintah daerah, khususnya untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, seperti dinyatakan pada Pasal 1
point  (18)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah, yakni;  “Forum  Koordinasi  Pimpinan  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  dengan FORKOPIMDA  adalah  forum  yang  digunakan  untuk  membahas  penyelenggaraan urusan pemerintahan umum”. Urusan Pemerintahan Umum menurut Pasal 9 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan  Presiden  yang  sebagai  kepala  Pemerintahan”.  Urusan  pemerintahan umum  tersebut  selanjutnya  dilimpahkan  kewenangannya  oleh  Presiden  kepada Gubernur  dan  Bupati/Walikota,  dan  selanjutnya  Bupati/Walikota  melimpahkan kewenangan urusan pemerintahan umum tersebut kepada Camat.
Menurut  Rahyunir  Rauf  (2016;142-143),  bahwa;  “Urusan  pemerintahan  umum merupakan  urusan  pemerintahan  yang  tidak  termasuk  dalam  urusan  absolut  dan tidak  termasuk  dalam  urusan  konkuren  atau  urusan  otonomi  daerah.  Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota di wilayah kerjanya  masing-masing,  dan  dalam  pelaksanaannya  dapat  meminta  bantuan  dari instansi  vertikal  di  wilayahnya  masing-masing”.  Sehubungan  dengan  pelaksanaan urusan  pemerintahan  umum  tersebut  di  daerah  dibentuk  Forum  Koordinasi Pimpinan  Daerah  (FORKOPIMDA),  seperti  dinyatakan  pada  Pasal  26  Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014, yakni; “Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan  pemerintahan  umum,  dibentuk  FORKOPIMDA  Provinsi,  FORKOPIMDA Kabupaten/Kota,  dan  FORKOPIM  Kecamatan.  FORKOPIMDA  Provinsi  diketuai oleh Gubernur, FORKOPIMDA kabupaten diketuai oleh Bupati, dan FORKOPIMDA Kota  diketuai  oleh  Walikota  serta  FORKOPIM  Kecamatan  diketuai  oleh  Camat. Anggota  FORKOPIMDA  daerah  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  terdiri  atas;  1. Pimpinan DPRD 2. Pimpinan Kepolisian 3. Pimpinan Kejaksaan 4. Pimpinan Satuan Teritorial TNI.
2. Struktur Koordinasi Organisasi
Bentuk  dari  struktur  koordinasi  forum  komunikasi  Pimpinan  Daerah  Kabupaten Subang dalam Penanggulangan Bencana Banjir adalah sebaai berikut
a   Koordinasi
• Koordinasi BPBD dengan instansi secara horizontal pada tahap prabencana dalam bentuk penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan, penentuan standar  kebutuhan,  pembuatan  prosedur,  pengurangan  risiko  bencana, pembuatan peta rawan bencana, penyusunan anggaran, penyediaan sumber daya, pendidikan dan pelatihan.
• Koordinasi  penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  dapat  dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku
• Kerja sama yang melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing
• Rapat koordinasi penanggulangan bencana dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun
b   Komando
• Dalam  hal  status  keadaan  darurat  bencana,    Gubernur/Bupati/Walikota menunjuk  seorang  komandan  penanganan  darurat  bencana  atas  usulan Kepala BPBD
• Komandan  Penanganan  Darurat  Bencana  sebagaimana  butir  1 mengendalikan  kegiatan  operasional  penanggulangan  bencana  dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah
• Komandan  Penanganan  Darurat  Bencana  memiliki  kewenangan  komando memerintahkan instansi/lembaga terkait meliputi : a. Pengerahan SDM b. Pengerahan Peralatan c. Pengerahan Logistik d. Penyelamatan
c   Pengendalian
• Penggunaan  teknologi  yang  secara  tiba-tiba  dan/atau  berangsur  menjadi sumber ancaman bahaya bencana
• Penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana
• Pengurasan  sumber  daya  alam  yang  melebihi  daya  dukungnya  yang menyebabkan ancaman timbulnya bencana
• Perencanaan  dan  penegakan  rencana  tata  ruang  wilayah  dalam  kaitan penanggulangan bencana
• Kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh lembaga/organisasi pemerintah dan non-pemerintah
• Penetapan kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana
• Pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa  lain  (misalnya  relawan)  yang  diperuntukkan  untuk  penanggulangan bencana diwilayahnya, termasuk pemberian ijin pengumpulan sumbangan diwilayahnya
Berdasarkan indikator-indikator dari dimensi komposisi dan struktur, efektivitas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang dalam penanggulangan Banjir telah Efektif karena telah memiliki SOP yang jelas dalam penanggulangan bencana.

## Teknologi Organisasi
Menurut  Steers  (dalam  Irawati,  2013)  Pemanfaatan  teknologi  modern  yang diimbangi dengan kompetensi penggunaannya oleh karyawan akan menciptakan daya dukung bagi percepatan pencapaian tujuan organisasi. Menurut Sule (2010) Teknologi juga terkait cara bagaimana sebuah produk dari sebuah organisasi bisnis yang dihasilkan atau cara bagaimana pekerjaan dapat dilakukan. Jadi dapat dipahami bahwa rumusan teknologi yang dimaksud dalam teori organisasi tidak hanya menyangkut alat-alat. Hal ini  juga  mencakup  berbagai  aktivitas  dan  pengetahuan  atau  ketrampilan  yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas-aktivitas tersebut.
Pemanfaatkan  sumber  daya  yang  dimiliki  melalui  peraturan  daerah  dalam penanggulangan  banjir.    Hatch  dalam  Kusdi  (2011)  menyatakan  bahwa  teknologi
organisasi harus memperhatikan Nilai Sosio-Kultural dan Kekuasaan dalam Teknologi. Pemilihan teknologi dalam perspektif modern tidak lain adalah masalah pertimbangan dan rasional belaka. Suatu teknologi dipilih dan dipergunakan organisasi, semata-mata adalah karena melihat efektivitas dan efisiensi yang dihasilkannya terhadap pelaksanaan tugas-tugas dalam organisasi. Menurut pandangan ini bahwa pemilihan teknologi pada dasarnya  tidak  terlepas  dari  konteks  sosial-budaya  yang  melingkupi  pengambilan keputusan itu sendiri. Jadi menurut mereka, selain pertimbangan teknis dan ekonomis, terdapat  pula  norma-norma  sosial,  nilai-nilai  budaya  dan  faktor  kekuasaan  yang semuanya bisa memengaruhi pemilihan teknologi dalam organisasi. Contohnya suatu penelitian mengenai ban udara buatan dunlop, Hatch (1997:153)
Berdasarkan  indikator-indikator  dari  dimensi  teknologi  organisasi,  efektivitas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang dalam penanggulangan Banjir belum  Efektif  karena  walaupun  didukung  oleh  kompetensi  anggota    forum  namun keterbatasan  alat  di  lapangan  menyebabkan  penyaluran  bantuan  terhadap  korban bencana menjadi terhambat.

## Lingkungan Organisasi
Lingkungan  di  sini  merupakan  kondisi  lingkungan/suasana  kerja  di  dalam organisasi yang berpengaruh terhadap produktivitas kerja dan hubungan yang harmonis bagi  karyawan  khususnya  yang  berkaitan  dengan  lingkungan  fisik,  seperti  tingkat kebisingan, tata letak ruang kerja, penataan warna, dan penataan ruang dalam maupun luar  ruangan.  Lingkungan  organisasi  yang  memadai  akan  mempengaruhi keefektivitasan organisasi. Pertemuan pimpinan daerah di Kabupaten Subang biasanya dilakukan minimal satu bulan sekali, dan dilakukan di tempat yang sudah dijadwalkan dan umumnya di pendopo Kabupaten Subang.
Efektivitas  yang  dikemukakan  oleh  Richard  M  Steers  (1985:9-11)  yaitu karakteristik  lingkungan.  Karakteristik  Lingkungan  mencakup  dua  aspek.  Aspek pertama  adalah  lingkungan  ekstern  yaitu  lingkungan  yang  berada  di  luar  batas organisasi  dan  sangat  berpengaruh  terhadap  organisasi,  terutama  dalam  pembuatan keputusan  dan  pengambilan  tindakan.  Aspek  kedua  adalah  lingkungan  intern  yang dikenal  sebagai  iklim  organisasi  yaitu  lingkungan  yang  secara  keseluruhan  dalam lingkungan organisasi.
Berdasarkan indikator-indikator dari dimensi lingkungan organisasi, efektivitas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang dalam penanggulangan Banjir telah  Efektif  karena  telah  didukung  lingkungan  internal  yaitu  adanya  kesadaran  dari para  pimpinan  daerah  dan  eksternal  yakni  telah  diatur  Undang-undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah.

## Kesimpulan
Efektivitas  Forum  Koordinasi  Pimpinan  Daerah    Kabupaten  Subang    Dalam Penanganan Banjir dilihat dari Kejelasan tujuan, Filosofi dan sistem nilai, Komposisi dan struktur, Teknologi organisasi dan  Lingkungan organisasi, yaitu :
1. dimensi  kejelasan  tujuan,  efektivitas  Forum  Komunikasi  Pimpinan  Daerah Kabupaten  Subang  dalam  penanggulangan  Banjir  telah  Efektif  karena  bentuk  dari tujuan  Forum  Komunikasi  Pimpinan  Daerah  Kabupaten  Subang  dalam penanggulangan  Banjir  adalah  Peraturan  Daerah  no.  1  tahun  2020  tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Subang
2. dari dimensi filosofi system nilai, efektivitas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten  Subang  dalam  penanggulangan  Banjir  telah  Efektif  karena  telah  sesuai dengan  landasan  filosofis  dari  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Otonomi Daerah pasal 25.
3. dari  dimensi  komposisi  dan  struktur,  efektivitas  Forum  Komunikasi  Pimpinan Daerah Kabupaten Subang dalam penanggulangan Banjir telah Efektif karena telah memiliki SOP yang jelas dalam penanggulangan bencana.
4. dari dimensi teknologi organisasi, efektivitas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten  Subang  dalam  penanggulangan  Banjir  belum  Efektif  karena  walaupun didukung  oleh  kompetensi  anggota    forum  namun  keterbatasan  alat  di  lapangan menyebabkan penyaluran bantuan terhadap korban bencana menjadi terhambat.
5. dari dimensi lingkungan organisasi, efektivitas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang dalam penanggulangan Banjir telah Efektif karena telah didukung lingkungan internal yaitu adanya kesadaran dari para pimpinan daerah dan eksternal yakni telah diatur Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah.

## Referensi
Gie ,The Liang . 1998 . Ensiklopedia Administrasi. Jakarta: Gunung Agung.
Handoko,  T  Hani.  (2001).  Manajemen  dan  Sumber  Daya  Manusia  Edisi  Kedua. BPFE. Yogyakarta.
Hasibuan,  Malayu  SP.  Manajemen:  Dasar,  Pengertian,  dan  Masalah  Edisi  Revisi.
Bumi Aksara. Jakarta.
Indrajid,  T.  R.  (2013). Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Efektivitas  Organisasi pada  Kantor  Kecamatan  Tanjungpinang  Barat. Naskah  Publikasi,  Jurusan  Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
Irawati,  N.  (2013). Hubungan  Kualitas  Pegawai  dengan  Efektivitas  Organisasi  di Biro  Humas  dan  Protokol  Sekertariat  Dearah  Provinsi  Kepulauan  Riau. Naskah Publikasi, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
Mohyi, Ach. (1999). Teori dan Perilaku Organisasi . Malang: UMMPress.
Muhammad  tahun  2020  tentang  Efektivitas  Forum  Koordinasi  Pimpinan  Daerah (Forkopimda) dalam membangun ketertiban dan keamanan masyarakat (Studi di Kabupaten Sekadau)
Purnomo,  A.  J.  (2006). Analisis  Efektivitas  Organisasi  Dinas  Perikanan  dan Kelautan Kabupaten Batang. Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Dipongoro Semarang.
Purwanto, Djoko. (2003). Komunikasi Edisi Kedua. Erlangga. Jakarta. Ridwan,    dan    Akdon.  (2006).    Aplikasi    Statistika    dan    Metode    Penelitian    Untuk Administrasi dan Manajemen. Dewa Ruci: Bandung.
Rofai, A. (2006). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi  pada  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Perlindungan  Masyarakat Propinsi  Jawa  Tengah. Tesis,  Program  Pasca  Sarjana  Universitas  Dipongoro Semarang.
Ruslan,  Rosady.  (2008).  Metode  Penelitian  Public  Relations  dam  Komunikasi.  Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta: Bandung. Supriyono.  (2000).  Perencanaan  dan  Pengendalian  Serta  Pembuatan  Keputusan.BPFE.
Yogyakarta.
Tampubolon, Manahan P. (2008). Perilaku Keorganisasian. Ghalia Indonesia. Bogor. Tangkilisan, Hesel Nogi S. (2005). Manajemen Publik. Gramedia Widia Sarana Indonesia. Jakarta.