JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol. 8 No. 2 (2021), 165-186; DOI: 10.31942/iq.v8i2.5624, ISSN: 2303-3223/2621-640X
Page | 165
Received : 2021-11-22 Accepted: 2021-12-24 Published: 2021-12-28

## Analisis Filosofis terhadap Fatwa DSN MUI No. 106 Tahun 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah
Endang Sriani ✉ , Abu Hapsin
Institut Agama Islam Negeri Salatiga, UIN Walisongo endangsriani@iainsalatiga.ac.id ✉ , abu_hapsin@walisongo.ac.id

## Abstract
The purpose of this study is to explore the essence, substance and benefits of the DSN-MUI fatwa no. 106 of  2016 concerning waqf insurance benefits and investment benefits in Sharia Life insurance. This is a library research with primary law, DSN-MUI fatwa no. 106 of  2016. A philosophical approach was chosen in this study to describe the ontology, epistemology and axiology aspects of the fatwa.  The results  of  this  study  indicate  that  the  essence  of  the  fatwa  is  to  accommodate  legal  needs  in  the synergy of waqf and sharia insurance in order to maximize the benefits of waqf and sharia insurance for the wider community.
Keywords : Productive Waqf, Sharia Insurance Waqf, Sharia Insurance, Islamic Philanthropy, Sharia insurance waqf synergy.

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali hakekat, substansi serta manfaat dari fatwa DSN- MUI no. 106 Tahun 2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi Jiwa Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan bahan hukum primer fatwa DSN-MUI no. 106 Tahun 2016. Pendekatan filosofis dipilih dalam penelitian ini untuk menguraikan aspek ontologi, epistimologi serta aksiologi daripada fatwa tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  hakekat  dari  fatwa  tersebut adalah untuk  mengakomodir  kebutuhan  hukum dalam  sinergi wakaf  dan  asuransi Syariah  dalam  rangka memaksimalkan  manfaat  dari  wakaf  dan asuransi Syariah  untuk masyarakat secara luas.
Kata  kunci :  Wakaf  Produktif,  Wakaf  Asuransi  Syariah,  Asuransi  Syariah,  Filantropi  Islam,  sinergi wakaf asuransi Syariah.
Endang Sriani

## Page | 166

## Pendahuluan
Dalam menjalani kehidupan  sehari-hari, manusia tidak lepas dari resiko. Resiko  merupakan  suatu  ketidakpastian  akan  terjadinya  peristiwa  (bahaya) dimasa yang akan datang, dan jika peristiwa tersebut terjadi, dapat menimbulkan kerugian  baik  pada  diri  individu  maupun  dunia  usaha  yang  dimiliki  individu. Karena sifatnya yang tidak pasti inilah kemudian manusia memerlukan jaminan atas kebutuhan dana yang besar untuk menutupi kerugian akibat terjadi musibah atau untuk mengatasi rasa takut dan khawatir atas musibah. Salah satu cara yang dapat dilakukan manusia untuk menanggulangi resiko adalah dengan mengikuti program asuransi. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima  premi,  untuk  memberikan  penggantian  kepadanya  karena  suatu kerugian,  kerusakan  atau  kehilangan  keuntungan  yang  diharapkan,  yang mungkin  akan  dideritanya  karena  suatu  peristiwa  yang  tak  tertentu. 1 Sebagaimana  perbankan  di  Indonesia  yang  memiliki  dual  banking  system, asuransi  juga  memiliki  dual  system  yakni  konvensional  dan  syariah.  Perbedaan mendasar  dari  keduanya  adalah  asuransi  syariah  secara  prinsip operasionalnya berlandaskan syariah Islam 2 sedangkan Asuransi Konvensional tidak.
Jumlah  perusahaan  asuransi  syariah  per  Februari  2021  tercatat  13  unit dengan komposisi 7 unit asuransi Jiwa syariah, 5 unit Asuransi Umum Syariah dan 1 Reasuransi syariah dengan jumlah total aset produktif 36.763 Miliar Rupiah. 3 Namun demikian, perusahaan asuransi konvensional masih mendominasi industri asuransi  di  Indonesia.  Setidaknya  terdapat  dua  faktor  penting  yang mempengaruhi hal tersebut, pertama, asuransi konvensional jauh lebih dulu ada ketimbang  asuransi  syariah,  kedua,  pemasaran  produk  dan  penguasaan teknologi yang masih minim juga memicu rendahnya popularitas asuransi syariah dibandingkan asuransi konvensional. 4 Untuk mendorong pertumbuhan asuransi syariah  di  Indonesia  maka  dilakukan  berbagai  inovasi  produk,  salah  satunya
_______________
1 Pasal 246 Kitab Undang-undnag Hukum Dagang (KUHD)
2 Prinsip syariah yang dimaksud adalah Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (bab I ayat (1) angka 7 Peraturan Bank Indonesia No. 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah)
3 Statistik  IKNB  Syariah  Periode  April  2021,  https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data- dan-statistik/iknb-syariah/Pages/Statistik-IKNB-Syariah-Periode-April-2021.aspx  (diakses  pada  29 Juni 2021 pukul 12.08)
4 Arga Dimas Saputra, potensi wakaf wasiat polis asuransi syariah di kota surakarta, skripsi, IAIN Surakarta, 2019, hlm. 5.

## Page | 167
Received : 2021-11-22 Accepted: 2021-12-24 Published: 2021-12-28
adalah  integrasi  wakaf  dengan  asuransi  syariah.  Selain  untuk  mendorong permodalan  asuransi  syariah,  produk  ini  diharapkan  mampu  memberikan kemanfaatan  yang  lebih  besar,  yakni  bukan  hanya  terhadap  peserta  asuransi syariah  dan  keluarganya  tetapi  juga  masyarakat  penerima  manfaat  wakaf tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN  MUI)  mengeluarkan  fatwa  No.  106  Tahun  2016  tentang  wakaf  manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi Jiwa Syariah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap  bendanya  dan  hasilnya  dapat  diberikan  kepada  penerima  manfaat, tentunya  dalam  hal  ini  adalah  sebagaimana  tujuan  asuransi  syariah.  Kemudian dijelaskan  pula  manfaat  asuransi  yang  merupakan  dana  yang  bersumber  dari dana  tabarru’  yang  diserahkan  kepada  pihak  yang  mengalamai  musibah  atau pihak  yang  ditunjuk  untuk  menerimanaya,  serta  manfaat  investasi  yang merupakan  dana  yang  berasal  dari  kontribusi  investasi  peserta  dan  hasil investasinya.
Fatwa merupakan salah satu jenis produk pemikira n hukum Islam ulama’ Indonesia. 5 Status  hukum  dari  fatwa  DSN/MUI  dapat  ditinjau  dari  ketentuan Undang-undang  No.  21  tahun  2008  tentang  perbankan  Syariah  yang menyatakan  berlakunya  prinsip  Syariah  dalam  setiap  produk  yang  dikeluarkan oleh  perbankan  Syariah.  Menanggapi  hal  ini  maka  dalam  Peraturan  Bank Indonesia  No.  11/15/PBI/2009  telah  memberikan  penjelasan  yang  dimaksud dengan prinsip Syariah adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan  fatwa  yang  telah  dikeluarkan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional  Majlis Ulama’ Indonesia (DSN/MUI). Berdasarkan hal ini maka, sepanjang prinsi p Syariah tersebut  dikeluarkan  oleh  DSN/MUI,  maka  prinsip  Syariah  demi  hukum  telah berlaku  sebagai  hukum  positif  sekalipun  belum  atau  tidak  dituangkan  dalam peraturan perundang-undangan.
Lahirnya  fatwa  tersebut  untuk  memberikan  aspek  legal  dari  kegiatan usaha  asuransi  syariah  yang  berintegrasi  dengan  wakaf  agar  mendorong perkembangan asuransi syariah serta wakaf produktif di Indonesia. Oleh karena itu,  penting  kiranya  untuk  membedah  aspek  ontologi,  epistimologi  serta aksiologi pemberlakuan fatwa tentang wakaf asuransi syariah tersebut.
_______________
5 Ahmad Rofiq, “Kritik Metodologi Formulasi Fikih Indonesia”, dalam Epistemologi Syara’ Mencari Formulasi Baru Fikih Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2000, hlm. 98.

## Endang Sriani

## Page | 168

## Metode Penelitian
Penelitian ini meruapakan penelitian normatif atau  penelitian perpustakaan (library  research),  yakni  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti bahan  pustaka  atau  data  sekunder 6 dalam  penelitian  ini  penulis menggunkan  Fatwa  DSN-MUI  no  106  tahun  2016  tentang  wakaf  manfaat asuransi  dan  manfaat  investasi  pada  asuransi  jiwa  syariah  sebagai  bahan utama. Sedangkan bahan sekunder diambil dari buku, jurnal dan penelitian terdahulu  yang  memiliki  kemiripan  dengan  tema  dalam  penelitian  ini. Penulis  menggunakan  pendekatan  filosofis  untuk  menjelaskan  inti,  hakikat, atau  hikmah  dikeluarkannya  fatwa  tersebut.  Penelitian  jenis  normatif  ini menggunakan analisis kualitatif 7 yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dalam Undang-undang wakaf dijelaskan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya  untuk  dimanfaatkan  selamanya  atau  jangka  waktu  tertentu  sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut  syariah. 8 Pada  umumnya,  wakaf  hanya  dipahami  sebagai  penyedia infrastruktur  untuk  aktivitas  keagamaan,  seperti  pembangunan  masjid,  sekolah dan  makam  saja,  padahal  dalam  perkembangannya  wakaf  juga  dapat  dikelola sebagai investasi yang bersifat komersial atau biasa disebut wakaf produktif.
Minimnya regulasi tentang wakaf produktif di Indonesia, pada tahun 2002 MUI  mengeluarkan  fatwa  tentang  dibolehkannya  wakaf  uang.  Dalam  fatwa tersebut,  yang  dimaksud  wakaf  uang  adalah  wakaf  yang  dilakukan  seseorang, kelompok  orang,  lembaga  atau  badan  hukum  dalam  bentuk  uang  tunai termasuk surat-surat berharga yang penyalurannya dan penggunaannya untuk hal- hal  yang  dibolehkan  secara  syar’i.  Nilai  pokok  wakaf  uang  dalam  fatwa tersebut  harus  dijamin  kelestariannya,  tidak  boleh  dijual,  dihibahkan,  dan  atau diwariskan.  Sebagaimana  yang  Rasulullah  SAW  sabdakan  kepada  Umar  bin Khattab ra :
اَ ِبِ  َتْقَّد َصَتَو اَهَل ْصَأ  َت ْسَّبَح  َتْئ ِش  ْن ِ إ _______________
6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.
7 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 139.
8 Undang-undang no. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

## Page | 169
Received : 2021-11-22 Accepted: 2021-12-24
Published: 2021-12-28
"Jika kamu mau, kamu pelihara pohon-pohoinnya lalu kamu shadaqahkan (hasil) nya". (HR. Bukhari)
Pengelolaan wakaf produktif menjadi sebuah tuntutan pada saat ini untuk mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat.  Setelah  dikeluarkan  fatwa  tentang diperbolehkannya  wakaf  uang,  pemerintah  kemudian  membentuk  Undang- undang  Republik  Indonesia  No.  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  yang  menjadi angin  segar  dalam  pengelolaan  wakaf  sebagai  instrumen  dalam  membangun kesejahteraan sosial umat karena didalam UU tersebut terkandung pemahaman dan  pola  manajemen  pemberdayaan  wakaf  secara  modern.  Undang-undang tentang wakaf tersebut kemudian didukung oleh perangkat lain yakni Peraturan Pemerintah  No.  42  Tahun  2006  tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  Wakaf yang berfungsi sebagai juklak dalam implementasinya. Setelah itu, pada Juli 2007 dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 75 Tahun 2007 yang memutuskan  dan  mengangkat  keanggotaan  BWI  (Badan  Wakaf  Indonesia) periode 2007-2010. 9
Dalam  Undang-undang  Wakaf,  wakaf  dapat  menggunakan  harta bergerak maupun tidak bergerak. Wakaf benda bergerak dapat berupa hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah, tanaman dan benda lain yan gberkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun dan benda  tudak  bergerak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  syariah  dan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan wakaf benda bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10 Wakaf, berdasarkan penerimaannya dapat dibedakan  menjadi  wakaf  ahli/Dzurri  dimana  pada  awalnya  ditujukan  kepada orang tertentu walaupun pada akhirnya untuk umum. 11 Yang selanjutnya adalah wakaf khairi, yakni wakaf yang sejak awal ditujukan untuk umum. 12
Berdasarkan substansi ekonomi, wakaf terdiri dari wakaf langsung, wakaf produktif dan wakaf tunai. Wakaf langsung adalah wakaf yang diberikan secara langsung  kepada  orang  yang  berhak,  seperti  masjid,  sekolah  dan  rumah  sakit. Wakaf produktif adalah wakaf harta yang dikembangkan sehingga menghasilkan
_______________
9 Tholhah Hasan, “ Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia ”, dalam Republika, Rabu 22 April 2009.
10 Undang-undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf
11 A. Faishal Haq , Hukum Perwakafan di Indonesia , (Sidoarjo: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2013), hlm. 21.
12 Ibid . hlm. 24.
Page | 170
keuntungan  bersih  yang  nantinya  akan  diberikan  kepada  orang-orang  yang berhak sesuai tujuan wakaf, seperti kegiatan sosial dan keagamaan. sedangkan wakaf tunai adalah berupa uang yang diwakafkan untuk menjadi dana pinjaman bergulir tanpa bunga bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan menjadi modal bagi usaha-usaha produktif.
Dari berbagai jenis wakaf tersebut diatas, maka wakaf bisa saja dikelola dengan  cara  profesional  untuk  dapat  mendatangkan  keuntungan  yang  lebih besar.  Pengelolaan  wakaf  profesional  ditandai  dengan  pemberdayaan  wakaf secara  produktif  dan  profesionalisme  pengelolaan  yang  meliputi  aspek manajemen,  sumber  daya  manusia  (SDM)  nazhir,  pola  kemitraan  usaha,  dan bentuk wakaf benda bergerak, seperti uang dan surat berharga yang didukung undang-undang  wakaf  yang  berlaku.  Hasil  dari  pengelolaan  wakaf  digunakan untuk  pendidikan  Islam,  pengembangan  rumah  sakit,  pemberdayaan  ekonomi umat, dan bantuan pengembangan sarana dan prasarana ibadah. 13

## Gambar 1. Skema wakaf produktif
Instrumen wakaf dapat dikembangkan melalui lembaga keuangan syariah yang  sesuai  dengan  karakter  wakaf.  Pembiayaan  Usaha  Syariah  (Pusyar) merupakan  program  pemberdayaan  Koperasi  dan  UMKM  yang  dijalankan pemerintah  kota  Mojokerto,  Jawa  Timur  sejak  tahun  2012  melalui  kerja  sama dengan BAZ Mojokerto, BPRS, dan MES.
Gambar 2. Skema Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar)
_______________
13 Rozalinda, Manajemen  Wakaf  Produktif ,  (  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2015),  hlm. 239.

## Page | 171
Received : 2021-11-22 Accepted: 2021-12-24
Published: 2021-12-28
Penerimaan Pusyar hingga tahun 2015 ialah sebanyak 106 unit Koperasi dan 126 unit UMKM dengan total penyaluran mencapai Rp 1,6 Miliar. Dari hasil capaian  tersebut  menunjukkan  bahwa  instrumen  filantropi  Islam  dapat menunjang  keuangan  inklusif.  Akan  tetapi  ketergantungan  sumber  pendanaan Pusyar dari pencapaian infak menjadi suatu kekhawatitan yang perlu diantisipasi, karena  jika  infak  tidak  optimal  dapat  mengganggu  program  Pusyar. 14 Fahmi Medias  dalam  sebuah  tulisannya  juga  mengungkapkan  bahwa  pembiayaan produktif ke sektor riil dimobilisir dengan memberikan pembiayaan mikro yang dihimpun dari wakaf tunai melalui mekanisme kontrak investasi kolektif semacam reksadana syariah. Porsi bagi hasil untuk fund manager setelah dikurang biaya oprasional  dapat  disalurkan  untuk  kebutuhan  konsumtif  kaum  fuqara  melalui wasiat  wakif  ataupun  tanpa  wasiatnya. 15 Hal  ini  memberikan  peluang  kepada masyarakat menengah dan kecil untuk memiliki peluang usaha dan bangkit dari kemiskinan.  Oleh  karena  itulah  filantropi  yang  lain  hendaknya  dapat  berperan untuk mendorong keberlanjutan Pusyar maupun keuangan inklusif lainnya. Hal tersebut dapat terlaksana apabila wakaf uang yang telah dihimpun diinvestasikan pada  sektor  yang  produktif.  Laba  yang  dihasilkan  oleh  usaha  wakaf  produktif tersebut  yang  kemudian  menjadi  sumber  dana  untuk  membayar  margin pembiayaan syariah. 16
Asuransi  Syariah  disebut  juga  dengan  istilah  takaful,  artinya  tolong menolong atau saling membantu. Dalam bahasa Arab Asuransi disebut at- ta’min yang memiliki arti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. 17 Dalam fatwa DSN- MUI Asuransi Syariah (Ta’min, Takaful atau Tadhamun)  adalah  usaha  saling  melindungi  dan  tolong-menolong  di  antara sejumlah  orang/pihak  melalui  investasi  dalam  bentuk  aset  dan  /  atau  tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. 18
_______________
14 DEKS BI dan DES FEB UNAIR, Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif , (Jakarta: DEKS-BI, 2016), hlm. 32.
15 Fahmi  Medias, “ Wakaf  Produktif  dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam ” ,  dalam Jurnal Ekonomi Islam La_Riba, Volume IV, Nomer 1, Juli 2010
16 Raditya  Sukmana , ”Model  Sinergi  Bank  Syariah,  Wakaf,  dan  Zakat  untuk  Financial Inclusion”, Iqtishodia , 2015, hlm. 25.
17 Jubran Ma’ud, ar- Ra’id, Mu’jam Lughawi ‘Ashry , Jilid I, (Beirut: Dar al-Islami Li al-Malayin, tt.), hlm. 30.
18 Fatwa DSN-MUI no: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum Asuransi Syariah
Endang Sriani
Page | 172 Asuransi  Syariah  ditegakkan  diatas  tiga  prinsip  dasar,  antara  lain: 19 a)  Saling bertanggung jawab, Ajaran tentang bertanggung jawab telah banyak dianjurkan oleh  Nabi  Muhammad  saw  melalui  beberapa  hadits,  dan  yang  paling  terkenal adalah  hadits  Bukhari  dan  Muslim  yang  kandungannya  mengajarkan  bahwa hubungan orang-orang yang beriman dalam jalinan rasa kasih sayang satu sama lain ibarat satu badan. Bila satu bagian tubuh sakit maka seluruh anggota tubuh akan turut merasakan penderitaan. “Perumpamaa n kaum Mukminin dalam cinta- mencintai,  sayang-menyayangi  dan  bahu-membahu,  seperti  satu  tubuh.  Jika salah  satu  anggota  tubuhnya  sakit,  maka  seluruh  anggota  tubuhnya  yang  lain ikut  merasakan  sakit  juga,  dengan  tidak bisa  tidur  dan  demam”. (HR.  Bukhari Muslim) 20 ; b) Saling bekerja sama dan saling membantu, Allah memerintahkan manusia  agar  saling  tolong  menolong  dalam  hal  kebaikan  dan  takwa, sebagaimana firmannya:
.... ِنإَو ْدُعْلإَو ِ ْثِْ ْلَإ  َلََع إْوُنَواَعَت  َلََو ۖىٰوْقَّتلإَو ِر ِبْلإ  َلََع إْوُنَواَعَتَو .
“ ...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan  tolong- menolong  dalam  berbuat  dosa  dan  pelanggaran....”  (Q.S.  Al - Maidah: 2)
Sejalan  dengan  ajaran  Nabi  Muhammad  saw.,  bahwa  Allah  akan  menolong hamba-Nya  yang menolong  sesama:  “Barang  siapa  yang  membantu  seorang Muslim (dalam) suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan  pada  Hari  Kiamat.  Dan  barang  siapa  yang  meringankan  (beban) seorang  Muslim  yang  sedang  kesulitan,  maka  Allah  akan  meringankan (b ebannya)  di  dunia  dan  akhirat” (HR  Muslim);  c)  Saling  melindungi,  Nabi Muhammad  memberikan  suri  tauladan  tentang  pentingnya  saling  melindungi diantara kaum muslimin yang kemudian diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan Asuransi  Syariah.  Dalam  sebuah  hadits  Nabi  saw.  Bersabda  yang  artinya:
“ Sesungguhnya  seseorang  yg  beriman  itu  ialah  barangsiapa  yg  memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga manusia”. (HR. Ibnu Majah).
Asuransi  Syariah  merupakan  bentuk  muamalah  yang  tidak  terdapat didalam al- Qur’an dan Hadits, jika kita mencari dalil dalam kedua sumber hukum tersebut  sudah  dipastikan  tidak  ada.  Namun  bukan  berarti  Asuransi  Syariah
_______________
19 Muhammad  Syakir  Sula, Asuransi  Syariah  (life  and  General),  Konsep  dan  Sistem Operasional , Cet. I , (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 34.
20 HR.  Al-Bukhari  (no.  6011),  Muslim  (no. 2586) dan Ahmad (IV/270), dari  Sahabat  an- N u’man bin Basyir Radhiyallahu anhuma, lafazh ini milik Muslim.

## Page | 173
Received : 2021-11-22 Accepted: 2021-12-24 Published: 2021-12-28
dilarang dalam Islam karena yang diambil dari al- Qur’an dan as -Sunnah adalah nilai-nilainya bukan tekstualnya. Kaidah fiqh dalam muamalah menjelaskan:
ِْيِرْحَّتلإ  َلََع ُلْيِلَّلدْإ َّل ُدَي  َّتََّح ةَح  َبَ ِ لَْإ ِءاَي ْ شَلأْإ  ِفِ ُل ْصَلأَإ
“ hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)”
Secara  struktural,  landasan  operasional  asuransi  syariah  di  Indonesia masih  menginduk  pada  Undang-undang  yang  mengatur  usaha  perasuransian secara  umum  (konvensional), 21 Pedoman  untuk  menjalankan  usaha  asuransi syariah  terdapat  dalam  Fatwa  Dewan  Asuransi  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia  (DSN-MUI)  No.21/DSN-MUI/X/2001  tentang  Pedoman  Umum Asuransi Syariah, fatwa tersebut dikeluarkan kareni regulasi yang ada tidak dapat dijadikan  pedoman  untuk  menjalankan  kegiatan Asuransi Syariah.  Tetapi  fatwa DSN-MUI  tersebut  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  dalam  Hukum  Nasional karena tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Agar ketentuan  Asuransi  Syariah  memiliki  kekuatan  hukum,  maka  perlu  dibentuk peraturan yang termasuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, peraturan  tersebut  yaitu  Peraturan  Pemerintah  no.  39  tahun  2008  tentang perubahan  ketiga  atas  Peraturan  Pemerintah  No.  73  Tahun  1992  tentang Penyelenggaraan  Usaha  Perasuransian,  Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  53 tahun 2012 tentanng Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi,  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  67  tahun  2016  tentang Perizinan  Usaha  dan  Kelembagaan  Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan  Asuransi Syariah,  Perusahaan  Reasuransi,  dan  Perusahaan  Reasuransi  Syariah.  Semua peraturan  tersebut  telah  mengakomodir  peraturan  sistem  asuransi  berbasis Syariah. 22
Asuransi  Syariah  menerapkan  dua  rekening  dalam  pengelolaan  dana peserta asuransi, yakni rekening investasi dan rekening tabarru’ (tabarru’ fund). Dengan adanya pemisahan dua rekening ini maka dalam asuransi Syariah tidak mengenal  adanya  dana  hangus  karena  rekening  investasi  sepenuhnya  milik peserta  asuransi. Sedangkan  Untuk  term  insurance  (life)  dan  general insurance semuanya  bersifat  ta barru’. 23 Akad  yang  digunakan  dalam  asuransi  Syariah haruslah Akad yang sesuai dengan syariah yakni yang tidak mengandung gharar
_______________
21 Undang-undang dimaksud adalah UU No. 2 tahun 1992 tentang Perasuransian
22 Untuk lebih lengkapnya terkait peraturan perundang-undangan asuransi syariah dapat dilihat di website OJK dalam regulasi IKNB Asuransi Syariah.
23 M.  Amin  Suma, Asuransi  Syariah  &  Asuransi  Konvensional:  Teori,  Sistem,  Aplikasi,  & Pemasaran (Tangerang: Kholam Publishing, 2006), hlm. 63.
Endang Sriani
Page | 174 (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat. Akad yang dilakukan antara peserta dan perusahaan asuransi syariah adalah Tijarah 24 dan tabarru’ . 25 Akad tijarah dalam asuransi syariah adalah mudharabah 26 sedan gkan  akad  tabarru’  adalah  hibah . 27 Dalam  akad  Tijarah (Mudharabah) perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertindak  sebagai  shahibul  mal  (pemegang  polis),  sedangkan  dalam  akad tabarru’  (hibah),  peserta  memberikan  hibah  yang  ak an  digunakan  untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru'  bila  pihak  yang  tertahan  haknya,  dengan  rela  melepaskan  haknya sehingga  menggugurkan  kewajiban  pihak  yang  belum  menunaikan kewajibannya. Jenis akad tabarru' tidak dapat diubah menjadi jenis akad tijarah.
Membahas  tentang  wakaf  sebagai  instrumen  asuransi  syariah  sangat menarik,  karena  filantropi  Islam  bukan  hanya  Wakaf  ada  Zakat,  Sedekah  dan Infaq.  Akan  tetapi  wakaf  dijadikan  alternatif  karena  dalam  wakaf  harta  yang diwakafkan  disyaratkan  tidak  boleh  hilang/habis,  tidak  diperbolehkan  untuk dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan bendanya sehingga wakaf dapat dijadikan sebagai filantropi yang abadi dan dapat dijalankan secara kontinyu, namun wakaf bersifat  produktif  dan  menghasilkan  manfaat.  Konsep  wakaf  dalam  asuransi syariah  terbagi  dalam  tiga  jenis.  Pertama  adalah  wakaf  fund  yang  merupakan asuransi  dengan  model  wakaf,  diman a  tabarru’  fund  dalam  asuransi  syariah disebut  dana  wakaf  karena  mekanismenya  perusahaan  akan  membentuk  dana wakaf  sebelum  kemudian  orang  ber- tabarru’  yang  dananya  akan  mengalir  ke rekening wakaf fund. Kedua adalah wakaf polis yang sudah jadi dan berada di tangan  pemegang  polis  untuk  kemudian  diwakafkan  kepada  badan  atau lembaga  wakaf.  Ketiga  adalah  fitur  produk  asuransi  syariah  yakni  produk
_______________
24 Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
25 Akad tabarru’ adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
26 Mudharabah adalah bentuk kerjasama   antara dua atau  lebih pihak di mana pemilik modal  ( shahibul  amal )  mempercayakan  sejumlah  modal  kepada  pengelola  ( mudharib )  dengan suatu perjanjian di awal.
27 Hibah adalah   pemberian  yang  dilakukan  oleh  seseorang  kepada  pihak  lain  yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga

## Page | 175
Received : 2021-11-22 Accepted: 2021-12-24 Published: 2021-12-28
perusahaan  asuransi  syariah  yang  peruntukkan  manfaat  asuransi  dan  manfaat investasi adalah untuk diwakafkan. 28
Menurut Dr. Chalil Nafis seorang akademisi yang juga anggota DSN-MUI, instrumen  wakaf  lebih  tepat  jika  masuk  dalam  pengelolaan  model  saving (tabungan) yang biasa diberlakukan pada jenis asuransi syariah keluarga. Dimana dana  wakaf  dibagi  menjadi  dua  rekening  ta bungan  dan  tabarru’.  Dana  wakaf pada rekening tabungan tidak boleh dikembalikan kepada peserta (wakif) karena harta tersebut sudah diwakafkan melainkan hasil investasinya disalurkan kepada yang  berhak  sesuai  dengan  keinginan  peserta.  Sedangkan  dana  wakaf  pada rekening tabarru’ jika biasanya langsung digunakan untuk memberikan santunan atau membayar klaim, maka dalam instrumen wakaf dana tabarru’ harus dikelola terlebih  dahulu  dan  hasil  investasinya  digunakan  sebagai  pembayaran  klaim untuk saling menolong antar sesama peserta asuransi. 29 Sinergi antara wakaf dan asuransi  jiwa  syariah  memiliki  keuntungan  bagi  kedua  pihak,  perusahaan mendapatkan  profit  setiap  ada  peserta  yang  mewakafkan  hartanya  sehingga meningkatkan  produktivitas  perusahaan,  sedangkan  bagi  peserta,  asuransi jiwa syariah yang biasanya hanya sekali diperoleh dan dibatasi waktu, maka manfaat dari  wakaf  asuransi jiwa  syariah ini  dapat  diterima  berkali-kali  dari  generasi  ke generasi.
Dalam  fatwa  DSN,  dijelaskan  mengenai  wakaf  manfaat  asuransi  dan manfaat  investasi  pada  asuransi  Jiwa  syariah  dengan  ketentuan  khusus  wakaf manfaat Asuransi: a)  Pihak  yang  ditunjuk  untuk  menerima  manfaat  asuransi menyatakan  janji  yang  mengikat  (wa'd  mulzim)  untuk  mewakatkan  manfaat asuransi; b)  Manfaat asuransi yang boleh diwakatkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi; c) Semua  calon  penerima  manfaat  asuransi  yang ditunjuk  atau  penggantinya  menyatakan  persetujuan  dan  kesepakatannya;  d) lkrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya.
Untuk  lebih  mudahnya,  penjelasan  mengenai  produk  in  dapat  dilihat dalam skema berikut:
_______________
28 Badan  Wakaf  Indonesia,  “ Sinergi  Wakaf  dengan  Instrumen  Asuransi  Syariah”, https://bwi.or.id/index.php/asdfsdaf/1-beritawakaf/1712-wakaf-manfaat-asuransi-ini-fatwa-dsn- mui.html diakses pada 19 Juli 2021
29 Yudi Suharso, “Asuransi Syariah Bisa Berperan dalam Pengelolaan Wakaf Uang (bagian I)”. My Sharing , 19 Juli 2019.

## Endang Sriani

## Page | 176
Gambar 3. Skema Wakaf Manfaat Asuransi Syariah 30
Angka  (1)  pihak  yang  ditunjuk  untuk  menerima  manfaat  asuransi  menyatakan janji yang mengikat (wa’ad mulzim) untuk mewakafkan manfaat asuransi. Dalam hal  ini,  pihak  perusahaan  menyediakan  form  janji  yang  berisi  pernyataan  dari wakif berupa persentase harta wakaf yang akan diwakafkan serta menunjuk ahli waris daan nadzir yang akan menerima manfaat atas wakaf tersebut. Form janji yang  telah  ditandatangani  bersiifat  mengikat  dan  berlaku  sebagai  undang- undang bagi para pihak yang telah sepakat, yakni wakif, ahli waris, nadzir dan perusahaan  asuransi  Syariah.  Oleh  karena  sifatnya  mengikat,  isi  perjanjian tersebut harus dilaksanakan sebagaimana isi dari form perjanjian tersebut. Angka (2) manfaat asuransi yang dimiliki oleh peserta boleh diwakafkan paling banyak adalah  45%  dari  total  manfaat  asuransi.  Angka  (3)  Semua  calon  penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya. Proses kesepakatan dilakukan oleh empat pihak yang terlibat, wakif  (pemegang  polis),  ahli  waris,  nadzir  dan  perusahaan  asuransi  Syariah melalui  akad  yang  mengikat.  Pihak  perusahaan  asuransi Syariah  dan  ahli waris berperan  sebagai  saksi  yang  ikut  mengetahui,  menyetujui  serta  menyaksikan proses penyerahan wakaf yang terrtuang dalam form janji. Dengan adanya form janji  yang  ditandatangani  tersebut  akan  mencegah  terjadinya  sengketa  di kemudian hari. Persaksian perusahaan asuransi Syariah dituangkan dalam SPAJ (Surat  Permintaan  Asuransi  Jiwa)  maupun  form  janji  yang  berkaitan  dengan penunjukkan  dan  mencantumkan  nama  nadzir  yang  berhak  menerima  wakaf
_______________
30 Presentasi Muhammad Yusuf Helmy, PP MES dan Director Karim Consulting Indonesia “Mengenal  Wakaf  Manfaat  Asuransi  dan  Manfaat  Investasi  pada  Asuransi  Syariah” dalam  Road show Wakaf Asuransi Syariah, Cirebon 24 Januari 2019.

## Page | 177
Received : 2021-11-22
Accepted: 2021-12-24 Published: 2021-12-28
manfaat asuransi oleh wakif.  Angka (4) Ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi  secara  prinsip  sudah  menjadi  hak  pihak  yang  ditunjuk  atau penggantinya. Seperti wakaf pada umumnya, manfaat asuransi akan dibuatkan ikrar wakaf pada saat wakaf sudah diterimakan/secara prinsip menjadi hak pihak yang  menerima.  Dalam  proses  penyerahan  dana  wakaf  kepada  nadzir  harus disertai dengan adanya ikrar. Penyerahan ini dilakukan setelah adanya pengajuan klaim  yang  dilakukan  oleh  ahli  waris  selambat-lambatnya  90  hari  setelah meninggalnya wakif (pemegang polis). Ikrar dilaksanakan apabila secara prinsip harta wakaf sudah menjadi hak penerima wakaf dan dialokasikan sesuai dengan form  janji  yang  telah  disepakati  Bersama.  Sedangkan  untuk  ketentuan  khusus mengenai wakaf manfaat investasi adalah sebagai berikut:
Gambar 4. Skema Wakaf Manfaat Investasi Syariah 31
Dari  ilustrasi  gambar  diatas  dapat  dijelaskan,  bahwa  Manfaat  investasi boleh  diwakafkan  oleh  peserta  asuransi.  Dana  investasi  peserta  dapat  dikelola daan dikembangkan oleh perusahaan asuransi Syariah dalam bentuk instrument keuangan  Syariah  seperti  saham  Syariah,  obligasi  Syariah,  deposito,  dann  lain- lain.  Potensi  dari  nilai investasi  dapat  diwakafkan  oleh  pemegang  polis (wakif). Kadar jumlah manfaat investasi yang boleh diwakafkan paling banyak sepertiga (1/3) dari total kekayaan dan/atau tirkah, kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris. Artinya, ketika ahli waris menyepakati harta yang diwakafkan lebihdari 1/3 maka  hal  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  fatwa  DSN  MUI  tentang  wakaf asuransi. Sedangkan ketentuan Ujrah terkait dengan produk wakaf adalah Ujrah tahun pertama paling banyak 45% dari kontribusi reguler dan   Akumulasi  ujrah tahun berikutnya paling banyak 50% dari kontribusi reguler.
_______________
31 Ibid,
Endang Sriani
Page | 178
Menurut  hemat  penulis,  perusahaan  asuransi  syariah  akan  lebih berkembang lagi jika menerima wakaf tunai dari pihak lain yang bukan peserta asuransi,  artinnya  perusahaan  asuransi  Syariah  dapat  menjadi  nadzir  dan mengelola  dana  wakaf  tersebut  untuk  kepentingan  sesuai  tujuan  asuransi. Dengan  demikian  dana  yang  terkumpul  dalam  rekening  wakaf  asuransi  akan semakin bertambah seiring berjalannya waktu serta pemberian manfaat asuransi dapat lebih luas lagi cakupannya tidak terbatas pada pihak yang telah ditunjuk saja.
Meskipun konsep wakaf asuransi syariah begitu ideal, ada beberapa hal yang perlu dijadikan perhatian agar substansi wakaf dalam asuransi syariah tidak hilang.  Dalam  pasal  1  Undang-undang  Nomer  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf disebutkan  bahwa  wakaf  adalah  perbuatan  hukum  wakif  untuk  memisahkan dan/atau  menyerahkan  sebagian  harta  benda  miliknya  untuk  dimanfaatkan selamanya  atau  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya guna  keperluan  ibadah  dan/atau  kesejahteraan  umum  menurut  syariah.  Bisa dikatakan  bahwa  wakaf  merupakan  dana  abadi  umat  yang  dalam  fatwa  DSN- MUI  Nomer  106  tahun  2016  tentang  wakaf  manfaat  asuransi  dan  manfaat investasi  pada  asuransi  jiwa  syariah  dalam  ketentuan  umumnya  menyebutkan bahwa  wakaf  merupakan  perbuatan  menahan  harta  yang  dapat  dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya.
Dalam  fatwa  DSN-MUI  no.  21  Tahun  2001  tentang  Pedoman  Umum Asuransi  Syariah  dijelaskan  bahwa  akad  Tijarah  dalam  Asuransi  Syariah  adalah Mudharabah. Penjelasan mengenai akad mudharabah dalam fatwa DSN-MUI no. 07 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Bagian  keuntungan  akad  Mudharabah  harus  diketahui  dan  disepakati  diawal kontrak dalam bentuk prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan  nisbah  harus  berdasarkan  kesepakatan.  Sedangkan  jika  terjadi kerugian maka penyedia dana menanggung semua kerugian mudharabah dan pengelola tidak menanggung kerugian apapun kecuali kerugian itu akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Dengan demikian, kemungkinan  hilangnya  harta  wakaf  ketika  diinvestasikan  dapat  mengalami pengurangan atau bahkan habis jika sesuai dengan ketentuan akad tersebut.
Untuk  menghindari  berkurang/musnahnya  harta  Wakaf,  maka  dalam pasal 43 ayat (3) dijelaskan bahwa dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta  benda  wakaf  perlu  dijaminkan  di  Lembaga  penjamin  Syariah.  Lembaga

## Page | 179
Received : 2021-11-22 Accepted: 2021-12-24 Published: 2021-12-28
penjamin  Syariah  ini  dapat  dilakukan  melalui  asuransi  Syariah  atau  Lembaga lainnya  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundangg-undangan  yang berlaku.  Kemudian  ditegaskan  dalam  pasal  48  angka  (5)  dijelaskan  bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam  bentuk  investasi  di  lembaga  keuangan  syarian  non-Bank  maka  harus diasuransikan di asuransi syariah.

## Aspek Ontologi
Dalam  pendekatan  ini,  ontologis  merupakan  upaya  untuk  memahami hukum dari hakikatnya. Dengan pendekatan ontologis, substansi hukum dapat diketahui secara mendalam dengan membongkar rahasia hukum. Hukum tidak hanya dilihat sebagai norma, kaidah, undang-undang mauoun peraturan. Hukum dari  segala  bentuknya  merupakan  kehendak  hati  nurani  setiap  manusia  yang mengharapkan  kehidupan  yang  adil,  tenang,  aman,  sejahtera  dan  damai. 32 Sebagai  makhluk  sosial,  tentu  saja  manusia  membutuhkan  kerjasama  dengan orang lain untuk mewujudkan kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera tanpa membebani.  Namun  dalam  realitanya,  terkadang  relasi  sosial  manusia  ini mengalami berbagai problematika yang disebabkan oleh hawa nafsu, seperti al- ammarah bi su u’ (menyuruh kepada keburukan) 33 contohnya adalah keinginann untuk menang sendiri dan berbuat zalim demi tercapainya tujuan pribadi. Akan tetapi,  manusia  disisi  lain  merupakan  sebaik-baik  ciptaan  Allah  dengan  segala kelebihannya.  Dalam  al- Qur’an,  ditunjukkan  bahwa  manusia  adalah  makhluk yang berfikir dan setiap yang dikerjakan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. 34
Dalam surat al-Maidah ayat 2 Allah memerintahkan umat manusia untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa serta dilarang bekerja sama dalam kemaksiatan dan dosa. Hal ini harusnya dihayati dan dilakukan manusia dalam  rangka  meningkatkan  kepedulian  social  dan  mendekatkan  diri  kepada Allah  melalui  kegiatan  wakaf  asuransi.  Ketika  manusia  mengalami  kesulitan, sudah  selayaknya  sebagai  sesama  manusia  saling  bahu  membahu,  akan  tetapi terkadang  manusia  dihadapkan  pada  keterbatasan  yang  dimilikinya,  terutama dalam  hal  keuangan.  Oleh  sebab  itu,  manusia  harus  berupaya  untuk mengeliminir kendala tersebut dan mendapatkan solusi permasalahan keuangan dengan  memahami  bagaimana  hakekat  daripada  wakaf  yang  terdapat  dalam _______________
32 Efran Helmi Juni, Filsafat Hukum , Cet. Ke-1, (Bandung: Pustaka Setia: 2012), hlm. 5
33 Q.S. Yusuf ayat 53
34 Abdul  Ghafur  Anshori, Filsafat  Hukum  Hibah  dan  Wasiat  di  Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 125.
Endang Sriani
Page | 180 asuransi Syariah. Mewakafkan asuransi Syariah untuk diberikan kepada orang lain pada hakekatnya merupakan perbuatan yang dapat meringankan beban sesama dan memaksimalkan wakaf sebagai filantropi Islam yang memiliki manfaat besar.
Dengan  demikian,  keberadaan  Fatwa  DSN  MUI  No.  106  Tahun  2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi Jiwa Syariah telah  benar-benar  memberikan  pengaruh  besar  terhadap  optimalisasi  wakaf yang selama ini belum dikelola dengan professional dan sejalan dengan tujuan syariat  Islam  khususnya  tentang  perlindungan  Jiwa  (Hifżu  ad - dīn).  Keberadaan fatwa ini mempunyai tujuan antara lain: 1)  Mengisi  kekosongan  hukum  terkait wakaf  asuransi  Syariah  yang  belum  diakomodasi  dalam  peraturan  perundang- undangan wakaf maupun asuransi Syariah yang telah ada; 2) Mensinergikan pengembangan wakaf produktif dengan instrument dalam asuransi Syariah demi kemaslahatan  yang  lebih  luas;  3)  Mengatur  dan  menghindari  adanya penyelewengan  yang  mungkin  dilakukan  oleh  pemegang  amanah  yang  akan berdampak pada tidak terpenuhinya tujuan akad itu sendiri.
Hakikat sinergitas antara wakaf dan asuransi Syariah akan berjalan secara harmonis  manakala  aspek  religious  yang  berkaitan  dengan  pahala dikembangkan  selaras  dengan  aspek  social  kemasyarakatan.  Hal  tersebut bermakna,  dengan  hadirnya  wakaf  asuransi  Syariah  telah  benar-benar memberikan  perlindungan  Kesehatan  bagi  masyarakat  yang  kurang  mampu, maupun kemanfaatan lain sebagaimana tujuan wakaf itu sendiri. Tujuan ini tidak akan tercapai tanpa adanya niatan ibadah dalam wakaf asuransi Syariah, selain sebagai kegiatan komersil untuk memperoleh keuntungan secara finansial.
Hakekat  penghayatan  harmonis  dalam  ontologis  sinergitas  wakaf  dan asuransi  Syariah  akan  terjadi  manakala  aspek  pengumpulan  dan  pengelolaan wakaf  asuransi  Syariah  dikembangkan  secara  selaras  dan  seimbang  dengan aspek  kemanfaatan  asuransi  dan  wakaf  prooduktif.  Hal  ini  bermakna  bahwa, pengelolaan  wakaf  produkti  secara  profesional  oleh  Lembaga  asuransi  Syariah akan memberikan dampak yang lebih besar untuk perusahaan asuuransi Syariah, untuk  nadzir  dan  nilai  pahala  bagi  wakif  (pemegang  polis).  Begitu  pula sebaliknya,  asuransi  Syariah  dan  wakaf  tidak  akan  berjalan  efektif  ketika  tidak disinergikan dan dikelola secara professional, itu artinya akan banyak aspek atau objek yang tidak tersentuh oleh manfaat wakaf dan asuransi Syariah.

## Aspek Epistimologi
Epistemologi  merupakan  satu  cabang  filsafat  yang  membahas  tentang hakikat  pengetahuan  manusia.  Dalam  epistemology,  persoalan  pokok  yang berkembang  adalah  meliputi  sumber-sumber  pengetahuan,  watak  dari

## Page | 181
Received : 2021-11-22 Accepted: 2021-12-24 Published: 2021-12-28
pengetahuan  manusia,  apakah  pengetahuan  itu  benar  ataukah  bagaimana pengetahuan manusia itu didaapat, dengan cara apa dan apa saja syarat-syarat yang  harus  dipenuhi.  Dengan  demikian  epistemology  sampai  pada  problem hubungan  metodologi  dengan  obyek  dari  ilmu  pengetahuan. 35 Epistemology hukum mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang prosedur perolehan pengetahuan tentang hukum, kebenaran dan tekniknya.  Hakekat hukum bukan berada  pada  teorinya  melainkan  terletak  pada  realitasnya.  Dengan  demikian, berkaitan  dengan  hukum  wakaf  yang  disinergikan  dengan  asuransi  Syariah, epistemology  mencoba  untuk  menjawab  pertanyaan  tentang  prosedur perolehan pengetahuan tentang hukum, yakni kebenaran dan tekniknya. 36
Hukum wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi Jiwa Syariah  diperoleh  dari  al- Qur’an  dan  Ha dits.pengetahuan  manusia  tentang hukum wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi Jiwa Syariah diperoleh dari pemahaman atas wahyu Allah yang tertuang dalam al- Qur’an serta Sunnah Nabi yang juga memiliki peranan penting dalam hierarki sumber hukum Islam.  Ketentuan  yang  ada  dalam  al- Qur’an  dan Sunnah  terkait  nilai -nilai  yang melatarbelakangi  kegiatan  asuransi  dan  wakaf  merupakan  dasar  hukum  Islam (fikih) pelaksanaan wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi Jiwa Syariah  yang  diterima  oleh  masyarakat  dan disahkan  oleh  negara  melalui peraturan yang berlaku. Proses muncul dan berlakunya atuuran tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi Jiwa Syariah di Indonesia tidak  lepas  dari  unsur  politik  yang  mempengaruhinya,  terutama  di  Indonesia yang  mayoritas  penduduknya  adalah  muslim.  Setiap  muslim  memiliki kecenderungan untuk menerapkan nilai-nilai dasar ke-Islam-annya dalam setiap peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  secara  menyeluruh.  Meskipun asuransi  Syariah  belum  memiliki  undang-undnag  tersendiri,  terlebih  yang membahas tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi Jiwa Syariah, nyatanya tidak menutup upaya untuk melahirkan aturan teknisnya yang termuat dalam sebuah fatwa. Lahirnya fatwa DSN MUI No. 16 Tahun 2016 tentang  wakaf  manfaat  asuransi  dan  manfaat  investasi  pada  asuransi  Jiwa Syariah.
Melihat realitas ini, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan dasar-dasar hukum tentang wakaf dan asuransi bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam yang reaalitas historisnya dapat ditemukan dalam khazanah literatur ke-Islam-an yang
_______________
35 Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat , (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm.
36
36 Ibid, Efran Helmi Juni, Filsafat Hukum. hlm. 55
Page | 182 telah  dijalankan  sejak  zaman  Nabi  hingga  hari  ini.  Sebagaimana  nilai  tolong- menolong yang terdapat dalam surat al-Maidah ayat 2 diatas,  dapat diketahui bahwa pada dasarnya Islam adalah agama yang mencintai sikap saling tolong- menolong,  Islam  menghendaki  aktivitas  bisnis  bukan  hanya  sekedar  mencari keuntungan  tetapi  juga  memiliki  nilai  tabarru’  didalamnya.  Karenanya,  Islam memberikan aturan Syariah secara umum yang dapat diambil nilai substansinya sebagai bibit awal dari pengetahuan mengenai hukum wakaf manfaat asuransi dan  manfaat  investasi  pada  asuransi  Jiwa  Syariah.  Pengetahuan  ini  dikenal dengan  istilah  fikih.  Fikih  adalah  aspek  dinamisnya,  Syariah  menjaganya  agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman.
Substansi  dari  epistemologi  fikih  adalah  untuk  mengetahui  suatu  cara agar pesan- pesan syara’ yang ada dalam al - Qur’andan Hadits dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pengkajian fikih dalam Islam terwujud dalam uşūl al-fiqh yang  dalam  cara  kerjanya  memerlukan  seperangkat  ilmu,  setidaknya terdapat  tiga  pola  (tariqat)  atau  metode  ijtihad,  yaitu bayani (linguistik), ta’lili (qiyasi:  kausasi) dan istislahi (teleologis)  yang  dapat  dimodifikasi  dan dipergunakan untuk menemukan dan membentuk peradaban fikih agar tujuan syara’ (maqashid as-syariah) tetap terjaga. 37 Dengan demikian, menjadikan fikih sebagai sumber refrensi dalam pengaturan wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi Jiwa Syariah merupakan suatu keharusan agar substansi hikmahnya terwujud. Hal ini sejalan dengan aturan sinergitas wakaf dan asuransi Syariah yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI no. 106 Tahun 2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi Jiwa Syariah. Berlakunya fatwa DSN-MUI meneurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/15/PBI/2009 maka sepanjang  prinsip  Syariah  tersebut  dikeluarkan  oleh  DSN/MUI,  maka  prinsip Syariah demi hukum telah berlaku sebagai hukum positif sekalipun belum atau tidak dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, jelas bahwa pemberlakuan fatwa DSN MUI merupakan produk keputusan politik yang merupakan cerminan kehendak sosial.

## Aspek Aksiologi
Aksiologi merupakan suatu pendekatan yang mencoba untuk memahami hukum  dari  segi  manfaatnya,  baik  manfaat  pragmatis  maupun  kemaslahatan hukum dalam arti substansinya. Al-Ghazali telah Menyusun teori tujuan hukum Islam  dengan  sistematis,  teori  tersebut  adalah maqashid  syariah .  Pada  intinya,
_______________
37 Noor Ahmad, Epistemologi Syara’ (Mencari Format Baru Fiqh Indonesia) , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

## Page | 183
Received : 2021-11-22 Accepted: 2021-12-24 Published: 2021-12-28
tujuan  hukum Islam  adalah kemaslahatan  yang  secara  bahasa  artinya  sepadan dengan manfaat dan sering diberi pengertian sebagai kepentingan manusia. Al- Ghazali membagi maqashid syariah menjadi dua wilayah, yakni dunia dan akhirat.
Masing-masing  wilayah  ditegakkan  dengan  dua  Langkah,  yakni tahshil
(mengusahakan  terpenuhinya  manfaat)  dan ibqa’ (usaha  menghilangkan madharat). 38 Kedua wilayah tersebut kemudian dilebur dan dibagi ke dalam lima sector  maslahaha (kulliyatul  khams) ,  yaitu  memelihara  agama (Hifżu  ad - dīn) , memelihara  jiwa (Hifżu  an -Nafs) ,  memelihara  akal (Hifżu  al - ‘Aql) ,  memelihara keturunan (Hifżu an -Nasab) dan memelihara harta (Hifżu al -m ā l) . Masing-masing didukung  oleh  Hukum  Islam  (Fikih).  Aturan  ini  dikelompokkan  dalam  tiga kategori, yakni peringkat dharuriyyat (primer), hajiyyat (sekunder) dan tahsiniyat (tersier). 39 Senada dengan hal tersebut, jika melihat dalam perspektif filsafat ilmu, pada dasarnya fungsi dan kegunaan suatu ilmu adalah untuk memecahkan dan menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi manusia. Begitu juga dengan hukum  Islam,  keberadaan  aturan  yang  bersumber  dari  wahyu  ilahi  berfungsi untuk  menyelesaikan  permasalahan  manusia  dengan  menangkap  maksud pembuat  Hukum  (Allah).  Ketika  manusia  mampu  menangkap  maksud  Tuhan melalui  aturan-Nya,  manusia  akan  menjalani  kehidupan  dengan  selamat  dan sejahtera baik di dunia maupun akhirat.
Hubungan antara wakif (pemegang polis) dengan penerima wakaf dalam asuransi  Syariah  ini  dapat  dilihat  dari  aspek  aksiologi  (tujuan/manfaat)  dari adanya  sinergitas  dua  kegiatan  tersebut.  Hakikat  nilai  yang  terkandung  dalam sinergitas  wakaf  dan  asuransi  syariah  yang  mengutamakan  persaudaraan  dan kasih sayang sesama muslim yang menjadi pondasi fatwa tentang wakaf manfaat asuransi  dan  manfaat  investasi  pada  asuransi  jiwa  syariah.  Mengingat  Islam memiliki landasan ontologis yang besar berupa syariah, maka hukum Islam harus didekati dengan cara-cara yang bernafaskan syariah bukan dengan pendekatan konflik  yang  berpaham egoistic  individualistic . 40 Dengan  melihat  tujuan diturunkannya Syariah Islam untuk manusia, maka dapat dilihat pula dalam fatwa DSN-MUI  no.  106  Tahun  2016  tentang  wakaf  manfaat  asuransi  dan  manfaat
_______________
38 Al-Ghazali, Syifa’  al  Ghalil , (Baghdad:  tnp,  1971),  159-160.  Lihat  Miftahul  Huda, “Epistemologi,  Ontologi  dan  Aksiologi  Hukum  Islam”,  dalam Al-Maslahah  Jurnal  Hukum  dan Pranata Sosial Islam , Vol. 2 No. 04 (2014).
39 Al  Ghazali, al  Mustasfa  min  Ilmi  al  Ushul ,  (Kairo:  Syirkah  al  Tiba’ah al  Fanniyah  al Muntahidah, 1971), hlm. 161.
40 Abdul  Ghofur  Anshori, Filsafat  Hukum  Hibah  dan  Wasiat  di  Indonesia ,  Cet.  Ke-1, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 132
Endang Sriani
Page | 184 investasi  pada  asuransi  Jiwa  Syariah  bahwa  tujuan  dari  fatwa  adlah  untuk kemanfaatan manusia secara lebih luas.
Secara  detail  dapat  dikemukakan  beberpa  kegunaan  atau  manfaat  dari fatwa tersebut, antara lain: a) Adanya fatwa DSN-MUI no. 106 Tahun 2016 dapat menjadi payung hukum dalam rangka pelaksanaan wakaf manfaat asuransi dan manfaat  investasi  pada  asuransi  Jiwa  Syariah (Hifżu  ad - dīn) ;  b)
Meningkatkan/mengembangkan  kegunaan  wakaf  produktif  dakam  berbagai bidang (Hifżu al - māl) ; c) Memaksimalkan peran Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga  Wakaf  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  ummat  melalui  wakaf  dan asuransi (Hifżu al - māl) ; d) Menjunjung sifat saling tolong menolong antar sesama dalam  meringankan  resiko  yang  dihadapi  peserta  (wakif)  dan  penerima  wakaf (Hifżu  an -Nafs) ;  e)  Memaksimalkan  perlindungan  terhadap  jiwa  seseorang  dari bahaya  yang  akan  mengancam  jiwanya (Hifżu  an -Nafs) ;  f)  Memaksimalkan perlindungan  finansial  keturunan  dari  hal-hal  yang  mengancam  eksistensinya (Hifżu an -Nasl) ; g) Memaksimalkan peranan dana wakaf yang dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan umat Islam (Hifż u al- ‘Aql) ;
Dengan  memaksimalkan  peran  antara  Lembaga  wakaf  dan  Lembaga Asuransi Syariah melalui sinergitas wakaf dan Asuransi Syariah, diharapkan tujuan Syariah Islam dapat terwujud. Sinergitas wakaf dan Asuransi Syariah memberikan double  benefit kepada  peserta  Asuransi  Syariah  (pemegang  polis)  dengan perlindungan terhadap kehidupan dunia serta memenuhi perintah agama untuk bersedekah baik yang sunnah maupun yang wajib.
اَمَو ََۚنوُّبِ ُتُ اَّمِم ْإوُقِفنُت  ٰ َّتََّح َّ ِبۡل أ ْإوُلاَنَت نَل
ميِلَع ۦِهِب  َ َّللَّ أ  َّن ِ اَف  ٖء ۡ َشَ نِم ْإوُقِفنُت “ Kamu  sekali-kali  tidak  sampai  kepada  kebajikan  (yang  sempurna),  sebelum kamu  menafkahkan  sebagian  harta  yang  kamu  cintai,  dan  apa  yang  kamu nafkahkan dari sesuatu, maka sesungguhnya Allah mengetahui- Nya.” (al i-Imran: 92).

## Simpulan
Pengelolaan  wakaf  asuransi  syariah  merupakan  terobosan  baru  dalam perwakafan  dan  perasuransian.  Melalui  wakaf  manfaat  asuransi  dan  manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah, setidaknya ada beberapa keuntungan yang diperoleh  baik  bagi  perusahaan,  peserta  maupun  masyarakat  pada  umumnya. Bagi perusahaan dapat memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan dan/atau  mempercepat  pertumbuhan  perusahaan.  Bagi  peserta,  memperoleh manfaat tanpa batas untuk keturunannya sekaligus pahala jariyah atas wakafnya. Bagi  masyarakat  penerima  manfaat,  beban  yang  ditanggung  menjadi  ringan

## Page | 185
Received : 2021-11-22 Accepted: 2021-12-24 Published: 2021-12-28
karena  memperoleh  bantuan  dari  hasil  investasi  wakaf  manfaat  asuransi  dan manfaat  investasi  pada  asuransi  jiwa  syariah.  Dalam  perspektif  filsafat  Hukum Islam,  dapat  diketahui  bahwa  hakikat  fatwa  DSN-MUI  No.  106  Tahun  2016 merupakan  positivisasi  dari  hukum  Islam  yang  bersumber  dari  al- Qur’an  dan Hadits  Nabi  melalui  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  11/15/PBI/2009  sehingga kedudukannya  setara  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Pola Istishlahi digunakan dalam Istinbat hukum oleh DSN-MUI dalam menetapkan Fatwa No. 106 Tahun 2016, DSN-MUI menggunakan ijtihad kolektif dalam penetapan fatwa wakaf  ini,  yakni  ijtihad  dilakukan  Bersama- bersama  dengan  para  ulama’ yang berada  di  Dewan  Syariah  Nasional  Majlis  Ulama’  Indonesia  dengan memperhatikan  kemaslahatan  umum (mashalih  ‘ammah) dan maqashid  asy- syari’ah (tujuan ditetapkannya Syariah).

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  N.  (2000).  Epistemologi Syara' (Mencari Format  Baru  Fiqh  Inndonesia). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
al-Ghazali, A. H. (1971). al-Mustasfa min Ilmi al Ushul. kairo: Syirkah al Tiba'ah al Fanniyah al Muntahidah.
al-Ghazali, A. H. (1971). Syifa' al-Ghalil. Baghdad: tnp.
Anshori, A. G. (2011). Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
DEKS BI; DES FEB UNAIR. (2016). Wakaf: Pengaturan dan Tatta Kelola yang Efektif.
Jakarta: DEKS BI.
Haq,  A.  F.  (2013).  Hukum  Perwakafan  di  Indonesia.  Sidoarjo: Dwiputra  Pustaka Jaya.
Hasan,  T.  (2009,  April  22).  Perkembangan  Kebijakan  Wakaf  di  Indonesia. Republika, hal. -.
Helmy,  M.  Y.  (2019,  Januari  24).  Mengenal  Manfaat  Asuransi  dan  Manfaat Investasi  pada  Asuransi  Syariah.  (M.  Y.  Helmy,  Pemain)  PP  MES  dan Director Karim Consulting Indonesia, Cirebon, Jawa Tengah, Indonesia.
Page | 186
Huda,  M.  (2014).  Epistemologi,  Onntologi  dan  Aksiologi  Hukum  Islam.  al- Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 2 No. 04, 321.
Juni, E. H. (2012). Filsafat Hukum, Cet. I. Bandung: Pustaka Setia.
Kaelan.  (2005).  Metode  Pennelitian  Kualitatif  bidang  Filsafat.  Yogyakarta: Paradigma.
Ma'ud,  J.  (tt).  ar-Ra'id,  Mu'jam  Lughawi  'Ashry  Jilid  I.  Beirut:  Dar  al-Islami  li  al- Malayin.
Medias,  F.  (2010).  Wakaf  Produktif  dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam.  Jurnal Ekonomi Islam La Riba Vol. IV No. 1, -.
Muhadjir, N. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin.
Rofiq, A. (2000). Kritik Metodologi Formulasi Fikih Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rozalinda. (2015). Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Saputra,  A.  D.  (2019).  Potensi  Wakaf  Wasiat  Polis  Asuransi  Syariah  di  Kota Surakarta. Skripsi, 5.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
Suharso,  Y.  (2019,  Juli  19).  Asuransi  Syariah  Bisa  Berperan  dalam  Pengelolaan Wakaf Uang (bagian I). my Sharing, hal. -.
Sukmana, R. (2015). Model Sinergi Bank Syariah, Wakaf, dan Zakat untuk Financial Inclusion. Iqtishodia, 25.
Sula,  M.  S.  (2004).  Asuransi  Syariiah  (Liife  and  General),  Konsep  dan  Sistem Operasional Cet. I. Jakarta: Gema Insani.
Suma,  M.  A.  (2006).  Asuransi  Syariah  &  Asuransi  Konvensional:  Teori,  Sistem, Aplikasi & Pemasaran. Tangerang: Kholam Publishing.