IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA SERANG SEHAT DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN BERKELANJUTAN DI KOTA SERANG
*) Yeni Widyastuti, **) Arenawati, ***)Listyaningsih *), **), ***)Jurusan Administrasi Publik FISIP Untirta Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan, Serang – Banten, 42122
E Mail: *) yeni.widyastuti@untirta.ac.id ; **) arenawati@untirta.ac.id : ***) listyaningsih@untirta.ac.id

## Abstract
Kota Sehat (Healthy City) as one program that continues to be developed with public policies and creates physical and social environments that enable people to support one another in carrying out  all  life  functions  and  achieving  their  full  potential  (Healthy  Toronto  2000  Subcommittee, 1988).  The  implementation  of  Kota  Serang  Sehat  which  began  in  2013  until  now  has  not  run optimally as a whole, especially related to the implementation of 9 (Nine) District / City Health Arrangements and the role and function of the Serang Sehat City Forum (FKSS) and the Serang Sehat  District  Communication  Forum  (FKKSS)  ).  However,  several  key  indicators  show improvements in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) targets. Infant Mortality Rate (IMR) decreased from 31 cases in 2014 to 21 cases in 2018 (source: Dinas Kesehatan Kota Serang, 2019). On the other hand, there has been a very large increase in the number of deaths in 2017 and 2018, where in 2017 there were 85 deaths, and in 2018 there were 81 cases for toddlers aged 1 year to 4 years 11 months. The next main indicator is the Maternal Mortality Rate (MMR) where in 2014 there had 6 cases increased sharply in 2018 to 24 cases, or increased 400 percent or quadrupled (Source Dinas Kesehatan Kota Serang, 2019). In connection with the City Spatial Planning General Plan (RUTRK) in general, it has supported the implementation of Serang Sehat City  by  structuring  slums,  developing  the  supply  and  access  to  clean  water  and  in  terms  of managing and overcoming the waste problem. For general indicators related to the support of the Regional Government for the City of Serang Sehat, to increase community participation and in terms of budgeting already support the APBD, but each work program embedded in the activities of each OPD has not been coordinated or the emergence of sectoral egos or not integrated yet. Then  the  support  from  CSR  is  also  not  optimal.  Research  recommendations  are  optimizing  the Minimum  Service  Standards  Coverage  (SPM)  in  Health  and  involving  all  sectors,  especially services related to family health for mothers and children (infants and toddlers) so as to reduce the maternal mortality rate (MMR) and infant and toddler mortality rates (MMR) AKB and Akaba) towards meeting Sustainable Development Goals (SDGs) standards. Next is the optimization of the role of each element in the Serang Sehat City Forum, full support from the local government and the maximum CSR function
Keywords: Kota Serang Sehat; Sustainable Development Goals (SDGs)

## A. Pendahuluan
Kesehatan  merupakan  investasi  untuk mendukung  pembangunan  ekonomi  serta memiliki  peran  penting  dalam  upaya
penanggulangan  kemiskinan.  Pembangunan kesehatan  harus  dipandang  sebagai  suatu investasi  untuk  meningkatkan  kualitas sumber daya manusia sesuai dengan Undang-
Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan.  Pembangunan  kesehatan  pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh  semua  komponen  bangsa  Indonesia yang  bertujuan  untuk    meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya.
Permasalahan  kesehatan  di  Indonesia pada saat ini masih menjadi salah satu faktor yang menghambat pembangunan, Setidaknya terdapat 6 masalah kesehatan yang mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat di  Indonesia,  yaitu  :  Kematian  Ibu  Akibat melahirkan,  Kemataian  Bayi,  Balita  dan Remaja, Gizi Buruk, meningkatnya penyakit menular,  meningkatnya  penyakit  tidak menular  ,  masalah  kesehatan  Jiwa. "The Indonesian  Institute" mencatat,  ada  tiga  hal besar  yang  masih  menjadi  persoalan  dalam bidang kesehatan di Indonesia.
Pertama adalah masalah infrastruktur yang  belum  merata  dan  kurang  memadai. Karena  dari  sekitar  9.599  puskesmas  dan 2.184  rumah  sakit  yang  ada  di  Indonesia, sebagian  besarnya  masih  berpusat  di  kota- kota besar. Persoalan kedua juga menyangkut masalah  distribusi  yang  belum  merata, khususnya  tenaga  kesehatan.  Data  terakhir Kementerian Kesehatan RI memang
mencatat,  sebanyak  52,8  persen  dokter spesialis berada di Jakarta, sementara di NTT dan  provinsi  di  bagian  Timur  Indonesia lainnya  hanya  sekitar  1-3  persen  saja. Persoalan terakhir yang menjadi catatan "The Indonesian Institute" adalah soal pendanaan. Karena untuk tahun 2014, pemerintah hanya mengalokasikan  2,4  persen  dana  APBN untuk  bidang  kesehatan.  Padahal  Undang- undang Kesehatan Nomor 36/2009 mengamanatkan  dana  kesehatan  sebesar  5 persen dari APBN
( http://kebijakankesehatanindonesia.net/25b erita/berita/1817 ).
Pendekatan  Kota  Sehat  pertama  kali dikembangkan  di  Eropa  oleh  WHG  pada tahun 1980-an sebagai strategi menyongsong Ottawa Charter, dimana ditekankan kesehatan  untuk  semua  yang  dapat  dicapai dan  langgeng,  jika  semua  aspek,  sosial, ekonorni, lingkungan dan budaya diperhatikan.  Oleh  karena  itu  konsep  kota sehat  tidak  hanya  memfokuskan  kepada pelayanan  kesehatan  yang  lebih  ditekankan kepada  suatu  pendekatan  kondisi  sehat  dan problem  sakit  saja,  tetapi  kepada  aspek menyeluruh  yang  mempengaruhi  kesehatan masyarakat, baik jasmani maupun rohani.
WHO  sendiri  mendefinisikan  Kota Sehat sebagai salah satu program yang terus dikembangkan  dengan  kebijakan-kebijakan
publik dan menciptakan lingkungan- lingkungan fisik dan sosial yang memungkinkan  orang-orang  untuk  saling mendukung satu sama lain dalam melaksanakan  semua  fungsi  kehidupan  dan mencapai  potensi  mereka  secara  penuh (Healthy  Toronto  2000  Subcommittee, 1988).  Gerakan  Kota  Sehat  pada  dasarnya menghubunngkan antara kondisi kota dengan kesehatan.  Kesehatan  yang  dimaksud  tidak hanya kesehatan fisik namun juga mencakup kesehatan  mental,  social,  ekonomi,  politik dan spiritual dari penduduk kota. Maka, kota membuat  peraturan  untuk  mengembangkan strategi  peningkatan  kesehatan,  sehingga kota  memiliki  potensi  yang  tinggi  untuk memproduksi manusia yang sehat (Kenzer,2000)
Menurut  Peraturan  Bersama  Menteri
Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor
34 Tahun 2005
dan Nomor
1138/Menkes/PB/VII/2005, Kabupaten/Kota Sehat  diselenggarakan  dengan  beberapa tatanan  dan  kegiatan  yang  terintegrasi  yang disepakati  masyarakat  dan  pemerintah. Sehingga  Kota Sehat dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif dari masyarakat
Tata  kelola  dalam  pelaksanaan  kota sehat  ada  sembilan  tatanan,yaitu  kawasan permukiman  sarana  dan  prasarana  umum,
kawasan  sarana  lalu  lintas  tertib  dan pelayanan transportas, kawasan pertambangan  sehat,  kawasan  hutan  sehat, kawasan  industry  dan  perkantoran  sehat, kawasan pariwisata sehat, ketahanan pangan dan  gizi,  kehidupan  masyarakat  yang mandiri,  kehidupan  sosial  yang  sehat. (Sumber Warta Kesmas, Kementerian Kesehatan RI Edisi 02 tahun 2018 diakses 23 April 2019)
Program  Kota  Serang  Sehat  adalah salah  satu  program  yang  digulirkan  oleh Pemerintah  Kota  Serang  sejak  tahun  2013, namun  program  ini  dinyatakan  belum berhasil.  Dalam  penilaian  yang  dilakukan Kementerian  Kesehatan  (Kemenkes)  RI, Kota Serang gagal menjadi kota sehat. Hal itu terjadi  lantaran  tidak  ada  program  yang terintegrasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkot Serang
( https://www.radarbanten.co.id/kota-serang- gagal-jadi-kota-sehat/ ).
Dalam  Program  Kota  Sehat  indikator pokok yang dinilai antara lain adalah Angka Kematian  Bayi  dan  Angka  Kematian  Ibu. Angka  Kematian  Ibu  yang  meningkat  dari tahun  ke  tahun  juga  menjadi  indikator keberhasilan  program  Kota  Serang  Sehat yang  sudah  mulai  dilaksanakan  pada  tahun 2012
Untuk  gambaran  situasi  kesehatan  di Kota  Serang  dapat  dilihat  dalam  tabel  1 berikut ini:
Tabel 1 Data Gender Bidang Kesehatan Tahun 2015-2017 No Keteranga n 2015 2016 2017 2018 L P L P
L P L P 1 Angka Harapan Hidup 67,33 67,36 67,38 67,38 2 Angka Kematian Bayi Lahir 22 5  8 6 18 1 2 12 9 3 Angka Kematian Ibu 9 11 14 24 4 Cakupan Pertolonga n
Persalinan oleh
Tenaga Kesehatan 86,15% 86,91% 95,74 93,74 5 Kunjungan Bumil K1/K4 14.313/ 10.960 14.311 / 10.681 12.66 2 / 11.57 7 12.290/ 11.298 ( 80,01%) 6 Imunisasi TT pada Ibu Hamil 16.956 19.753 11.21 6 3853 7 Ibu Hamil yang mendapat tablet Fe 10.708 (69,63 %) 9.385 (61,0% ) 11.21 6 (78%) 12.314 ( 80% ) 8 Penderita HIV/AIDS 3 5 20 0 18 1  20 4 9 Keluarga Berencana 1.9 36 7 6 . 5 0 7 1.7 84 7 8 . 1 6 8 10 99 7 2 . 7 6 1 58 9 63.2 26 10 Usia
Perkawina n Pertama NA N A NA N A N A N A 23 * 21* 11 Aborsi pada Remaja
Putri 21 13
0 0 12 Pengguna NAPZA 23 77 65 NA

## (Sumber: Profil Gender Kota Serang, 2019)
Semua  permasalahan  diatas  tentunya menjadi perhatian bagi pemerintah pusat dan pemerintah  daerah  untuk  diselesaikan  dan
bersifat berkesinambungan. Masalah kesehatan  adalah  masalah  yang  bersifat dinamis,  oleh  karenanya  program-program dalam  mengentaskan  masalah  kesehatan merupakan program pembangunan berkelanjutan.
Berdasarkan pada permasalahan tersebut,    maka  penting  bagi  peneliti  untuk meneliti Implementasi Program Kota Serang Sehat  Dalam  Mewujudkan  Pembangunan Kesehatan Berkelanjutan di Kota Serang.
Perkembangan  Gerakan  Kota  Sehat di  setiap  negara  berbeda  satu  sama  lain, tergantung  permasalahan  yang  dihadapi  dan tidak  dapat  diperbandingkan.  Kesamaan konsep Kota Sehat di seluruh negara adalah satu  sama  lain  berasal  dari  keinginan  dan kebutuhan masyarakat, dikelola oleh masyarakat, dan pemerintah berperan sebagai fasilitator. Disamping itu lebih mengutamakan pendekatan proses dari pada target,  tidak  mempunyai  batas  waktu,  dan berkembang  secara  dinamik,  sesuai  dengan sasaran  yang  diinginkan  masyarakat  yang dicapai secara bertahap.
Tahun 1996, WHO menetapkan tema Hari  Kesehatan  Sedunia "Healthy  Cities for Better  Life" .  Di  Indonesia  kegiatan  tersebut diantisipasi  melalui  berbagai  seminar  dan pertemuan,  sehingga  kemudian  diluncurkan Pilot  Proyek  Kota  sehat  di  6  kota,  yaitu
Kabupaten Cianjur, Kota Balikpapan, Bandar Lampung,  Pekalongan,  Malang,  dan  Jakarta Timur,  yang  dicanangkan  oleh  Mendagri pada  tanggal  26  Oktober  1998  di  Jakarta. Selanjutnya disepakati untuk mengembangkan  kegiatan  Kabupaten/Kota Sehat  khususnya  di  bidang  Pariwisata  di  8 (delapan)  Kota,  yaitu  Kawasan  Anyer  di Kabupaten Serang, Kawasan Batu Raden, di Kabupaten  Banyumas,  Kotagede  di  Kota Yogyakarta,  Kawasan  Wisata  Brastagi  di Kabupaten  Karo,  Kawasan  Pantai  Senggigi di  Kabupaten  Lombok  Barat,  Kawasan Pantai  dan  laut  Bunaken  di  Kota  Manado, Kabupaten  Tana  Toraja  dan  Kawasan Nongsa dan Marina di Kota Batam.
Di  Asia  sendiri  Program  Kota  Sehat pertama  kali  diperkenalkan  di  Bangladesh tahun  1999.    WHO  sendiri  mendefinisikan Kota Sehat sebagai salah satu program yang terus  dikembangkan  dengan  kebijakan- kebijakan publik dan menciptakan lingkungan-lingkungan fisik dan sosial yang memungkinkan  orang-orang  untuk  saling mendukung satu sama lain dalam melaksanakan  semua  fungsi  kehidupan  dan mencapai  potensi  mereka  secara  penuh (Healthy  Toronto  2000  Subcommittee, 1988).  Gerakan  Kota  Sehat  pada  dasarnya menghubunngkan antara kondisi kota dengan kesehatan.  Kesehatan  yang  dimaksud  tidak
hanya kesehatan fisik namun juga mencakup kesehatan  mental,  social,  ekonomi,  politik dan spiritual dari penduduk kota. Maka, kota membuat  peraturan  untuk  mengembangkan strategi  peningkatan  kesehatan,  sehingga kota  memiliki  potensi  yang  tinggi  untuk memproduksi manusia yang sehat (Kenzer,2000)
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat  di  Indonesia  didasari  dengan  adanya kebijakan  otonomi  daerah    Dengan  adanya otonomi  daerah,  masing  masing  daerah memiliki  hak  untuk  menentukan  kebijakan daerahnya.  Otonomi  daerah  sendiri  telah dilandasi oleh UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan  daerah,  Perpres  No.  7/2005 RPJMN  2005-2009,  UU24/92  Tata  Ruang. Selain  itu  adapula  UU  No.  tahun  2004 tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional  dan  UU  No.9  tahun  1992  tentang kesehatan  juga  melandasi  otonomi  daerah khususnya dalam kebijakan tentang pembangunan kesehatan daerah. Pembangunan  kesehatan  daerah  juga  turut dilandasi  dengan  adanya  peraturan  bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor: 34 tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang penyelenggaraan  Kabupaten/Kota  Sehat. Kabupaten/Kota  Sehat  dilaksanakan  dengan tujuan  untuk  menciptakan  pemerintahan
yang  bertanggungjawab  dan  kabupaten/kota yang  nyaman,  aman,  bersih  dan  sehat. Namun dalam pelaksanaannya, kabupaten/Kota  harus  memiliki  dukungan dari  peran  masyarakat  dalam  mendukung kualitas  lingkungan  fisik,  sosial,  perubahan perilaku  masyarakat.  Selain  peran  dari masyarakat  juga  dibutuhkan  peran  serta  dari stakeholder lainnya  yaitu  swasta,  perguruan tinggi dan pemerintah daerah sendiri.
Penelitian  di  bidang  kesehatan  sudah sering dilakukan oleh tim peneliti. Pada tahun 2009 telah dilakukan penelitian dengan judul Studi  tentang Citizen’s  Charter Dalam Menciptakan Pelayanan Prima di Puskesmas Kecamatan  Serang,  Kota  Serang.  Penelitian ini  ditindaklanjuti  dengan  mengadakan Sosialisasi Citizen’s Charter pada Puskesmas Kota  Serang  (2009).  Pada  tahun  2010 melakukan  penelitian  Pengaruh  Nilai-Nilai Kerja, Kemampuan Komunikasi dan Penanganan  Keluhan  Terhadap  Kepuasam Masyarakat Dalam Pelayanan RSUD Serang. Tahun  2011  melakukan  penelitian  Mikro Research  dengan  judul  Persepsi  Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan RSUD Serang. Pada tahun 2013 bersama Tim Laboratorium Administrasi  Negara  melakukan  penelitian dengan  judul  Evaluasi  Program  PKH Terhadap Tingkat Pendidikan dan Kesehatan di Provinsi Banten. Selanjutnya pada Tahun
2015  dilakukan  penelitian  dengan  judul Analisis  Posisi  Tawar  Masyarakat  Dalam Pelayanan  Kesehatan  di  Kota  Serang. Penelitian  terakhir  terkait  dengan  kesehatan dilakukan  pada  tahun  2016  dengan  judul Kajian Capaian Indeks Pembangunan Kesehatan  Masyarakat  di  Provinsi  Banten  . Dari semua penelitian yang telah dilakukan, penelitian  dengan  judul  Implementasi  Kota Serang Sehat Dalam Mewujudkan Pembangunan Kesehatan Berkelanjutan yang akan  dilakukan  ini  berbeda  ,  karena penelitian  ini  lebih  menitikberartkan  pada bagaimana pemerintah Kota Serang melaksanakan program Kota Serang Sehat.

## B. Metode
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berfokus pada implementasi pembangunan berkelanjutan bidang kesehatan  di  Kota  Serang.yang  dituangkan dalam  kebijakan  Kota  Serang  Sehat.  Dalam penelitian  ini  teknik  pengumpulan  data dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Wawancara mendalam, dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian.
2. Observasi, dilakukan untuk mendapatkan  data  mengenai  kondisi faktual  yang  berkaitan  dengan  fokus penelitian.
3. Dokumentasi, artinya data yang dikumpulkan  bukan  berupa  angka- angka,  melainkan  data  tersebut  berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan,  dokumen  pribadi,  catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Melalui  teknik purposive  sampling dan snowballing ,  maka  karakteristik  informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Informan yang terlibat dalam pelaksanaan  kebijakan  Kota  Serang Sehat
2. Informan  yang  mendapatkan  manfaat dari kebijakan Kota Serang Sehat.
Dengan  berdasarkan  pada  karakteristik tersebut,  maka  informan  penelitian  ini adalah:
1. Pelaksana  kebijakan  yang  terdiri  dari  :
Bappeda  Kota  Serang,  Dinas  Kesehatan Kota  Serang,  RSUD  Kota  Serang  dan Puskesmas.
2. Pemanfaat kebijakan : masyarakat pengguna layanan kesehatan

## C. Hasil
Penyelenggaraan  Kota  Serang  Sehat adalah berbagai kegiatan untuk mewujudkan Kota  Serang  Sehat  melalui  pemberdayaan masyarakat  forum  yang  difasilitasi  oleh Pemerintah  Kota  Serang.  Forum  adalah wadah  bagi  masyarakat  untuk  menyalurkan
aspirasinya  dan  berpartisipasi.  Forum  Kota Serang  Sehat  berperan  turut  menentukan arah,  prioritas,  perencanaan  pembangunan wilayahnya  yang mengintegrasikan berbagai aspek  sehingga  dapat  mewujudkan  wilayah yang  bersh,  nyaman,  aman  dan  sehat  untuk dihuni warganya.
Langkah-langkah  antisipasi  untuk meningkatkan  kualitas  lingkungan  fisik  dan sosial  kota  sudah  saatnya  dilakukan.  Upaya tersebut  bukan  hanya  menjadi  tanggung jawab  pemerintah  saja,  namun  menjadi tanggung jawab semua pihak. Sebaliknya di daerah  kabupaten  masih  berorientasi  pada permasalahan perilaku, sanitasi dasar, pelayanan  kesehatan  dan  sosial,  prasarana penunjang,  kesediaan  pangan  dan  jaminan gizi,  kebakaran  hutan,  pertambangan  liar. Beberapa  aspek  kehidupan  kota-kota  di Indonesia  yang  masih  menjadi  masalah antara lain buruknya fasilitas pelayan publik, kriminalitas,  fasilitas  transportasi,  fasilitas rekreasi,  perlindungan  terhadap  bangunan bersejarah,  lapangan  kerja,  biaya  hidup, kemacetan,  kualitas  angkutan  umum,  dan pencemaran.Secara bertahap akan mengikuti permasalahan  perkotaan,  sesuai  dengan perkembangan di masing - masing wilayah.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut  tentunya  tidak  mudah,  meskipun baik  di  wilayah  kabupaten  maupun  daerah
perkotaan memiliki sumber daya dan potensi yang dapat diberdayakan secara maksimum. Di dalam memberdayakan sumber daya yang ada  di  daerah  pedesaan  maupun  perkotaan tersebut diperlukan kemitraan antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Hubungan  kemitraan  antara  pemerintah, masyarakat  dan  swasta  merupakan  jaringan yang dapat mendorong hubungan yang lebih erat  di  dalam  memperlancar  pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi yang menggabungkan  aspek  fisik,  sosial,  budaya, perekonomian masyarakat dan aspek kesehatan  (kesehatan  lingkungan,  perilaku, pelayanan dan upaya kesehatan) yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Pada  saat  ini  Pemerintah  harus  lebih membuka diri dan memberi peran lebih besar kepada  masyarakat  melalui  pemberdayaan masyarakat  serta  lebih  memahami  aspirasi kebutuhan  masyarakat  secara  langsung. Pendekatan-pendekatan  yang  sifatnya  top down  dan  instruksional  harus  lebih  banyak dikurangi.  Pemberian  kewenangan  dan kepercayaan  kepada  masyarakat  secara proaktif  harus  lebih  digalakkan,  sesuai dengan amanah yang termuat dalam Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  yang  telah  dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  9  Tahun  2015  tentang
Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang isinya antara lain penyelenggaraan  pembangunan  perkotaan dan  perdesaan  perlu  mengikut  sertakan masyarakat  sebagai  upaya  pemberdayaan masyarakat.  Setiap  rencana  pembangunan yang  dilaksanakan  merupakan  kesepakatan bersama antara pemerintah dan masyarakat.
Berdasarkan  wawancara  penelitian dengan  Dr.Rahmi  Winangsih,  M.Si  anggota Forum  Kota  Serang  Sehat  dari  unsur akademisi  (wawancara  tanggal  7  Oktober 2019, pukul 12.00 sd 13.00, di FISIP Untirta) launching Kota Serang Sehat dilakukan pada tahun  2013  dengan  melakukan  Deklarasi Jamban  Sehat,  dengan leading  sector Dinas Kesehatan,  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan Bappeda Kota Serang dan dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  di Pemerintah  Kota  Serang.  Keanggotaan Forum Kota Serang Sehat terdiri dari seluruh wakil  anggota  masyarakat,  pemerintah, swasta, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, media massa dan sebagainya yang dianggap dapat mewakili kepentingan seluruh masyarakat.  Saat  ini  Forum  Kota  Serang Sehat  diketuai  oleh  H.Embay  Mulya  Syarif, seorang  tokoh  masyarakat  yang  berlatar belakang pengusaha. Forum berperan
menentukan  arah,  sasaran,  tujuan,  kegiatan, dan  langkah-langkah  termasuk  didalam penggerakan, mendorong dan mengupayakan berbagai  kegiatan  pemerintah,  swasta  dan masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Sehat.
Secara kelembagaan dalam penyelengaraan  Kota  Serang  Sehat  selain pembentukan  Kota  Serang  Sehat  juga dibentuk  Forum  Komunikasi  Kecamatan Serang  Sehat  dan  Kelompok  Kerja  (Pokja Kelurahan  Sehat).  Saat  ini  kegiatan  yang dilaksanakan oleh Forum Kota Serang Sehat adalah  melaksanakan  Desa  Binaan  di  4 (empat) wilayah yaitu:
1. Kampung  Jalawe,  Cikulur  Kecamatan Serang yaitu Program Kampung
Berwarna melalui kegiatan Apotek Hidup dan Bank Sampah
2. Desa  Tirtalaya,  Kecamatan  Serang dengan  Program  Masyarakat  Mandiri karena ada potensi Usaha Kecil
Menengah  (UKM)  antara  lain  snack keripik, juga dilakukan Program Kampung Berwarna dan Apotek Hidup
3. Desa  Pipitan,  Kecamatan  Walantaka dengan konsep Kampung Kreatif,
Kampung Selfie dan Lingkungan Bersih
4. Desa  Cipete,  Kecamatan  Curug  dengan
Program Kampung Obat (Wawancara Penelitian, 2019)
Saat  ini  Kota  Serang  Sehat  sedang  menuju Padapa,  yaitu  penghargaan  Swasti  Saba untuk  Kabupaten/Kota  Sehat  klasifikasi pemantapan.  Dalam  penghargaan  Swasti Saba  sendiri  terdapat  3  (tiga)  kriteria sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  5 Permen  Bersama  Mendagri  dan  Menkes nomor  034  tahun  2005  dan  Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan  Kabupaten/Kota  Sehat. Yaitu:
a. Padapa  untuk  Kabupaten/Kota  Sehat klasifikasi Pemantapan
b. Wiwerda  untuk  Kabupaten/Kota  Sehat klasifikasi Pembinaan
c. Wistara  untuk  Kabupaten/Kota  Sehat klasifikasi Pengembangan
Fokus  pencapaian  Padapa  adalah  pada tatanan  1  yaitu  Permukiman,  Sarana  dan Prasarana  Umum  dan  tatanan  8  yaitu Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri. Tatanan Kota Sehat terdiri dari 9 (Sembilan) Tatanan yaitu:
1. Kawasan  Permukiman,  Sarana  dan Prasarana Umum.
2. Kawasan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi.
3. Kawasan Pertambangan Sehat. Kawasan Hutan Sehat.
4. Kawasan  Industri  dan  Perkantoran Sehat.
5. Kawasan Pariwisata Sehat.
6. Ketahanan Pangan dan Gizi.
7. Kehidupan  Masyarakat  Sehat  Yang Mandiri.
8. Kehidupan Sosial Yang Sehat.
Setiap dua tahun sekali Kabupaten/kota sehat yang  memenuhi  kriteria  yang  ditetapkan diberikan penghargaan SwastiSaba.
Penghargaan  tersebut  dapat  diklasifikasikan atas 3 katagori, yaitu 1.  Penghargaan  Padapa  diberikan  kepada Kabupaten/Kota Sehat pada taraf pemantapan, dengan kriteria sbb:.
a. Setiap  Kabupaten/Kota  sekurang- kurangnya memilih 2 tatanan, sesuai dengan potensi sumber daya
setempat.
b. Setiap  Kabupaten/Kota  sekurang- kurangnya mencakup 51-60%
kecamatan.
c. Tiap  tatanan  melaksanakan  51-60% dari semua kegiatan termasuk lembaga masyarakat.
d. Tiap kegiatan dapat dipilih sekurang- kurangnya  satu  indikator  program (fisik, atau sosekbud) atau kesehatan (kesakitan/  kematian,  perilaku  dan kesehatan  lingkungan)  dan  satu indikator adanya gerakan masyarakat, dari indikator yang tersedia.
2.  Penghargaan  Wiwerda  diberikan  kepada Kabupaten/Kota Sehat pada taraf pembinaan.
a. Setiap  Kabupaten/kota  memilih  3-4 tatanan, sesuai dengan potensi sumber daya setempat.
b. Setiap  Kabupaten/Kota  mencakup 61-70% kecamatan.
c. Setiap tatanan melaksanakan 61-70% dari semua kegiatan, termasuk lembaga masyarakat.
d. Tiap  tatanan  telah  terintegrasi  aspek fisik,  sosial/  budaya,  ekonomi  dan kesehatan.
3.  Penghargaan  Wistara  diberikan  kepada Kabupaten/Kota Sehat pada taraf pengembangan.
a. Setiap  Kabupaten/Kota  memilih  5 tatanan, sesuai dengan potensi sumber daya setempat.
b. Setiap  Kabupaten/Kota  mencakup 70% kecamatan.
c. Tiap tatanan melaksanakan 70% dari semua  kegiatan  termasuk  lembaga masyarakat.
d. Tiap  tatanan  telah  terintegrasi  aspek fisik,  sosial/  budaya,  ekonomi  dan kesehatan.
e. Tiap  kegiatan  memilih  beberapa indikator program (fisik, atau sosekbud) atau kesehatan (kesakitan/kematian,  perilaku  dan
kesehatan  lingkungan)  dan  indikator adanya  gerakan  masyarakat,  dari indikator yang tersedia. Namun dalam penyelenggaraan Kota Serang  Sehat  juga  masih  ditemui  kendala seperti  rendahnya  koordinasi  antar  elemen dalam  keanggotaan  Forum  Kota  Serang Sehat sendiri serta belum berjalannya fungsi Corporate  Social  Responsibility (CSR).
Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan peneliti dengan Dr.Rahmi Winangsih, M.Si, pelaksanaan  kegiatan  Kota  Serang  Sehat bersumber  pada  anggaran  APBD  Kota Serang  dan  didukung  dana  CSR.  Karena bersumber  dari  APBD  maka  kegiatan melekat  di  masing-masing  program  yang dimiliki  oleh  masing-masing  OPD  atau dengan kata lain masih adanya ego sektoral, jadi  tidak  tersebut  secara  spesifik.  Masalah berikutnya  terkait  pendanaan  adalah  kurang berfungsinya CSR (Wawancara penelitian, 8 Oktober  2019  pukul  09.00-10.00  WIB,  di Fisip Untirta). Padahal mengacu pada pasal 5 dalam  Permen  Bersama  Mendagri  dan Menkes  No.34  tahun  2005  untuk  mencapai kriteria Kabupaten/Kota Sehat meliputi:
a. kegiatan dalam tatanan;
b. berfungsinya penyelenggaraan forum masyarakat;
c. berfungsinya
Tim Pembina
Kabupaten/Kota; dan
d. dukungan kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Forum  berperan  menentukan  arah,  sasaran, tujuan, kegiatan, dan langkah-langkah termasuk  didalam  penggerakan,  mendorong dan mengupayakan berbagai kegiatan pemerintah,  swasta  dan  masyarakat  untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Sehat.
Fungsi  Forum  Kota  Sehat  dan  Forum Komunikasi Desa/Kelurahan Sehat adalah:
a. Membentuk  dan  membina  Pokja Kecamatan/Desa Sehat
b. Merumuskan usulan, prioritas, sasaran,  perencanaan  dan  evaluasi perkembangan  dari  Desa/Kelurahan Sehat
c. Mengupayakan pencarian dan penyaluran sumber pembiayaan yang tidak  mungkin  ditanggulangi  oleh Forum  dan  Pokja,  maka  diupayakan dari sumber lain, seperti LSM, swasta dan pemerintah.
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat,  pemerintah  dan  unsur- unsur  non  pemerintah  agar  dapat dilaksanakan  secara  efektif  dan efisien.

## D. Pembahasan
Implementasi  Kota  Serang  Sehat  yang mulai  diselenggarakan  tahun  2013  sampai
saat  ini  belum  berjalan  dengan  maksimal secara  keseluruhan  terutama  berkaitan dengan  implementasi  9  (Sembilan)  tatanan Kabupaten/Kota Sehat serta peran dan fungsi Forum Kota Serang Sehat (FKSS) dan Forum Komunikasi Kecamatan Serang Sehat (FKKSS). Namun beberapa indikator pokok menunjukkan  perbaikan  dalam  pencapaian target Sustainable  Development  Goals
(SDGs). Angka Kematian Bayi (AKB)
merupakan  salah  satu  indikator  yang  sangat penting untuk mengukur keberhasilan program.  Berbagai  penyebab  kematian  bayi berkaitan  erat  dengan  tingkat  kesehatan  ibu dan anak.  Adapun angka kematian bayi  pada Tahun  2015  kematian  bayi  sebanyak    27 kasus, dan Tahun 2016 angka kematian bayi sebanyak  14 kasus.  Tahun 2017 terdapat 30 kasus kematian bayi dan tahun 2018 terdapat 21  kasus  kematian  bayi.  Angka  Kematian Bayi (AKB) turun dari 31 kasus tahun 2014 menjadi 21 kasus tahun 2018 (sumber: Dinas Kesehatan  Kota  Serang,  2019).  Jumlah tersebut  masih  dianggap  cukup  berarti, sampai pada titik ideal tidak lebih dari 18,5% sesuai acuan target SDGs. Di sisi lain, terjadi peningkatan  jumlah  kasus  kematian  yang sangat  besar  pada  tahun  2017  dan  2018, dimana  pada  tahun  2017  terdapat  85  kasus kematian, dan 2018 sebanyak 81 kasus untuk
Balita usia 1 tahun sampai dengan 4 tahun 11 bulan.
Tabel 2
Jumlah Kematian Bayi dan Faktor
Penyebabnya Tahun Jumlah Kasus
Faktor Penyebab L P 2014 15  16  Tetanus neonaturum 2 kasus, BBLR  8  kasus,  asfiksia  8 kasus, Pnemonia 2 kasus, dan lain-lain 11 kasus 2015 22  5 Tetanus neonaturum 1 kasus, BBLR,  12  kasus,  asfiksia  3 kasus,  pnemonia  1  kasus, kongenital 1 kasus, dan lain-
lain 9 kasus.
2016 8 6 BBLR  1  kasus,  asfiksia  3 kasus,  kelainan  kongenital  1 kasus, dan lain-lain 9 kasus. 2017 18 2 Tetanus neonaturum , BBLR,
, asfiksia, pnemonia kongenital  ,  kasus.saluran cerna 1 kasus. 2018 12 9 Tetanus neonaturum , BBLR,
, asfiksia, pnemonia kongenital  ,  kasus.saluran cerna 1 kasus.
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Serang, 2019
Untuk  menurunkan  AKB  ini  bukan saja  dari  Pemerintah  tetapi  perlu  juga dukungan dan peran serta Swasta, LSM dan Organisasi Kemasyarakatan dalam menurunkan AKB harus digalang, diorganisir  dengan  baik,  dan  dilakukan
secara  efektif.  Tidak  lupa  juga  untuk pengetahuan  masyarakat  tentang  pelayanan kesehatan  dan  jaminan  kesehatan,  terutama Jamksemas dan Jampersal perlu ditingkatkan dengan  memperbanyak  intensitas  sosialisasi sampai kelevel rumah tangga. Dan selain itu peningkatan  kompetensi  tenaga  kesehatan dan  juga  ketersediaan  peralatan  medic  dan sarana  penunjang  lainnya.  Pemerintah  Kota Serang  semakin  membenahi  diri  dengan memperbaiki dan menambah fasilitas-faslitas kesehatan yang telah ada seperti Puskesmas, Pustu,  dan  Polindes  dan  juga  melakukan pelatihanpelatihan/  pendidikan  untuk  tenaga medis,  seperti  pelatihan  ANC,  pelatihan AMP,  pembinaan  Bidan  Desa,  pelatihan BBLR, pelatihan MTBS dan lain sebagainya.
Indikator  pokok  selanjutnya  yaitu Angka  Kematian  Ibu  (AKI)  dimana  pada tahun 2014 terdapat 6 kasus meningkat tajam di  tahun  2018  menjadi  24  kasus,  atau  naik 400  persen  atau  empat  kali  lipat  (Sumber Dinas  Kesehatan  Kota  Serang,  2019).  Salah satu  penyebab  kematian  ibu  pada  saat melahirkan  dikarena  terlambat  penanganan medis  pada  saat  terjadi  masalah  pada  saat persalinan,  misalkan  pendarahan  dan  lain- lain. Oleh karena pertolongan persalinan oleh tenaga  medis  sangatlah  diperlukan  .  Pada tahun  2015  pertolongan  persalinan  oleh tenaga medis sudah mencapai 86,1% , tahun
2016 meningkat menjadi 87,1 % , pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 80,23%, namun  pada  tahun  2018 meningkat  kembali menjadi  93,74.  Kondisi  ini  menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan persalinan oleh tenaga  medis  untuk  mengurangi  resiko kematian pada saat persalinan.
Kunjungan Ibu hamil untuk memeriksakan  kehamilannya  pada  trimester 1 dan dan 2 sangat penting untuk memeriksa kondisi  janin  ,  sebagai  upaya  preventif terjadinya masalah pada saat persalinan. Hal ini  juga  untuk  mengetahui  perkembangan  si ibu  dan  janinnya.Dari  data  yang  ada kunjungan  ibu  hami  pada  K1/K4  setiap tahunnya  cenderung  mengalami  kenaikan. Pada tahun 2016 mencapai 70,5 %, kemudian di  tahun  2017  meningkat  menjadi  80,52%  , namun  pada  tahun  2018  mengalami  sedikit penurunan menjadi 80,01 %.
Indikator pokok selanjutnya berkaitan  dengan  Rencana  Umum  Tata Ruang  Kota  (RUTRK)  secara  umum  sudah mendukung  pelaksanaan  Kota  Serang  Sehat dengan penataan pemukiman kumuh, pengembangan penyediaan dan akses terhadap  air  bersih  serta  dalam  hal pengelolaan  dan  penanggulangan  masalah sampah.
Untuk  indikator  Umum  berkaitan dengan  dukungan  Pemerintah  Daerah  bagi Kota  Serang  Sehat,  untuk  meningkatan partisipasi  masyarakat  dan  dalam  hal penganggaran  sudah  mendukung  dalam APBD,  namun  program-program  kerja masing-masing  yang embedded dalam kegiatan masing-masing OPD belum terkoordinasi  atau  masih  munculnya  ego sektoral  atau  belum  teritegrasi.  Kemudian dukungan  dari  CSR  yang  juga  belum maksimal.
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas  maka saran penelitian adalah:
1. Optimalisasi Cakupan Standar Pelayanan Minimal  (SPM)  bidang  Kesehatan  dan melibatkan  seluruh  sektor  ,  terutama pelayanan  berkaitan  dengan  kesehatan keluarga  bagi  Ibu  dan  Anak  (Bayi  dan Balita)  sehingga  dapat  menurunkan Angka  Kematian  Ibu  (AKI)  dan  Angka Kematian  Bayi  dan  Balita  (AKB  dan Akaba)  menuju  pemenuhan  standar Sustainable Development Goals (SDGs).
2. Optimalisasi peran masing-masing unsur
dalam  Forum  Kota  Serang  Sehat, dukungan  penuh  dari  pemerintah  daerah dan fungsi CSR yang maksimal
Sebagai kelanjutan dari penelitian ini maka direkomendasikan untuk penelitian  lanjutan  berkaitan  dengan
Evaluasi Implementasi Program Kota Sehat  untuk  masing-masing  tatanan, misalnya Evaluasi Implementasi Kota  Serang  Sehat  dan  Kawasan Permukiman Sehat.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Penerbit Alfabeta Buku  Program  Indonesia  Sehat  Dengan
Pendekatan Keluarga. 2016. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Hulman,  Mickael.,dkk.    2016 Sustainable Developoment Goals (SDGs): Panduan Untuk  Pemerintah  Daerah  (Kota  dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah. Penerbit MIFID Nugroho,  Riant.  2003.  Kebijakan  Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta Penerbit Elex Media Computindo Panuluh,  S.,  &  Fitri,  M.  R.  (2016). Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs)  di  Indonesia.  Retrieved  from www.infid.org
Winarno,  Budi.  2014.  Teori  dan  Proses Kebijakan  Publik.  Yogyakarta:  Media Komputindo

## Peraturan Perundangan
Undang-undang  no.8  tahun  2009  tentang Kesehatan Undang-undang  no.25  tahun  2009  tentang
Pelayanan Publik
Undang-  Undang  Nomor  18  Tahun  2008 tentang Pengelolaan Sampah
Peraturan  Bersama  Menteri  Dalam  Negeri dan  Menteri  Kesehatan  No.34  tahun 2005 tentang Kota Sehat
p-issn : 2549-0435 e-issn: 2549-1431 Kepmenkes Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan Peraturan Menteri Kesehatan No. 497 Tahun 2010 Permenkes Nomor 1077/PER/V/MENKES/2011  tentang Pedoman  Penyehatan  Udara  dalam Ruang Rumah
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  3  Tahun  2014 Tentang    Sanitasi  Total  Berbasis Masyarakat Profil  Kesehatan  di  Indonesia  tahun  2017 Penerbit Kementerian Kesehatan RI
Profil Kesehatan Propinsi Banten tahun 2015 Profil Kesehatan Kota Serang tahun 2015
Profil Gender Kota Serang Tahun 2018 Pedoman  Monitoring  dan  Evaluasi  Program Indonesia  Sehat  dengan  Pendekatan
Keluarga  (PIS-PK)  Tahun  2017.
Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia
Artikel Jurnal:
Kenzer,  Marina.  1999. Healthy  Cities:  A Guide  to  Literature.  Environment  and Urbanization ,  Vol.  11,  No.  1,  April 1999
Mulasari,  Surahma  Asti.  2018.  Membangun
Kota  Sehat  (Healthy  City)  Menuju
Indonesia  Sehat  Berkemajuan.  Jurnal Pemberdayaan Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.2,No.2,  Agustus  2018.Hal.187- 194. ISSN:2088 4559
Simatupang,  Elisabeth.  2017.  Evaluasi  dan Identifikasi Kota Tangerang Sehat dan
Kawasan  Industri  Sehat.  Diakses  dari http//etd.repository.ugm.ac.id Wahyuningsih.2017. Millenium Development  Goals  (MDG’s)  dan Sustainable Develpoment Goals (SDGs) Dalam  Kesejahteraan  Sosial.
Jurnal  BISMA  (Jurnal  Bisnis  dan
Manajemen)
Vol.  11,  No.  3  September  2017  Hal. 390 - 399

## Sumber Lain:
Haq, M. F. U. (2017). Sandiaga Sebut Ada 16 Kawasan  Kumuh  yang  Jadi  Prioritas Penataan. Retrieved from https://m.detik.com/news/berita/d- 3721747/sandiaga-sebut-ada-16-kawasan- kumuh-yang-jadi-prioritas-penataan Hisabi,  F.  (2017).  Jakarta  dan  Konsep Pembangunan Berkelanjutan #BangunJakarta. Retrieved from https://www.kompasiana.com/fazinhisabi/ja karta-dan-konsep- pembangunan-
berkelanjutan- bangunjakarta_5876f858c322bd0011823a5e
.