## A. Pendahuluan
1.  Latarbelakang Masalah
Perkawinan  merupakan  suatu  ibadah yang  sangat  dianjurkan  oleh  Allah  SWT. Untuk  itu,  Islam  begitu  peduli  tentang pentingnya perkawinan dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang terdapat di  dalam  kitab  suci  Al-Qur’an  serta lewat  hadits-hadits  Nabi  yang  nantinya diharapkan dengan itu akan sangat berguna bagi umatnya dalam mengarungi kehidupan  setelah  perkawinan  (berumah tangga). 1 Sebagaimana dijelaskan dalam ﬁrman Allah:
اَهْيَلِإ اوُنُك ْسَتِل اًجاَوْزَأ  ْمُكِسُفْنَأ  ْنِم  ْمُكَل  َقَلَخ  ْنَأ  ِهِتاَيآ  ْنِمَو َنوُرَّكَفَتَي ٍمْوَقِل  ٍتاَيلآ  َكِلَذ  ِف َّنِإ ًةَمْحَرَو ًةَّدَوَم ْمُكَنْيَب  َلَعَجَو Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan untukmu  isteri-isteri  dari  jenismu  sendiri,
1 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2000). H. 132.
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  di  antaramu rasa  kasih  dan  sayang.Sesungguhnya  pada yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. 2
Dalam  ayat  tersebut  Allah  mene- rangkan  bahwa  tujuan  diciptakanya perem puan atau istri adalah agar suami dapat membangun keluarga sakinah bersama istrinya, keluarga yang harmonis, sejahtera  lahir  batin,  hidup  tenang, penuh kasih sayang dalam keluarga yang sakinah,terjalin  hubungan  suami  istri yang  serasi  dan  seimbang,  tersalurkan hawa  nafsu  seksual  dengan  baik  dijalan yang  diridai  Allah,  terpenuhi  kebutuhan lahir  dan  batin  suami  istri,  terjalin persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dan keluarga besar dari  pihak  istri,  dapat  melaksanakan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2018 ( STUDI KASUS DI PENGADIAN AGAMA INDRAMAYU TAHUN 2018 )

## Syaefullah, Nurmahmudah
Yayasan Pendidikan Islam Al-Multazam Husnul Khotimah Syaefullah0@gmail.com

## IAIN Kediri
Abstract
The divorce case in the Indramayu Regency Religious Court in 2018 the divorce rate is still high, the factors that cause divorce in the Indramayu Religious Court in 2018 are economic factors of 5296 cases, leaving one party 56 cases, sentenced to 36 cases, ongoing disputes 25 cases, 5 cases of gambling, 2 cases of polygamy, 2 cases of disability, domestic violence 2 Case, forced marriage of 2 cases and apostasy of 1 case.
The results of the analysis of economic factors are the main causes of divorce because many husbands do not provide for their wives and children, resulting in ongoing disputes and arguments in the household. So that many wives decided to sue her husband for 5170 people, and after divorce decided to go abroad to become migrant workers.
Based on data from the BP2TKI LTS in 2018 the workforce from Indramayu is still dominated by female workers totaling 13,480 people, a factor causing divorce in Indramayu also because the education level of divorce actors is still low based on statistical data from the Indramayu Religious Court in 2018 of 3296 plaintiffs / the majority of applicants were educated only to the level of elementary school graduated. Keywords: Divorce, Analysis, Economy
hubungan dengan baik dengan para tetangga dan dapat hidup bermasyarakat dan berenegara dengan secara baik. 3 Adapun  di  Indonesia,  terdapat  lan- dasan yuridis hukum pernikahan sebagai perwujudan  mengaturikatan  suci  hubu- ngan keluarga. Undang-undang yang mengatur tentang pernikahan yaitu Un- dang-undang  No.  1  Tahun  1974,  penger- tian  pernikahan  dalam  pasal  1,  bahwa “yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  de- ngan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  ber- dasar kan Ketuhanan Yang Maha Esa.” 4 Undang-undang ini jugamengatur asas atau prinsip mempersukar terjadinya per- ceraian. Untuk kemungkinan terja dinya perceraian harus ada alasan ter tentu, serta dilakukandi depan sidang pengadilan.
Melihat fenomena yang akhir-akhir ini banyak terjadi di masyarakat, khususnya mayarakat  muslim  di  Indonesia,  banyak terjadi kasus perceraian yang makin hari jumlahnya makin banyak. Semua itu diakibatkan oleh berbagai permasalahan, dari masalah ringan (percekcokan) sampai yang berat mengakibatkan terjadinya ketidakcocokan, sehingga setelah mencoba membina rumah tangga, akan tetapi pada akhirnya kandas di tengah jalan. Kasus perceraian di Kabupaten indramayu semakin tahun penyebab perceraian semakin beragam dan kompleks dari tahun 2016 – 2018, pada tahun 2016 terdapat 8.300 perkara perceraian yang terdaftar dan sejumlah 7.594 yang sudah diputuskan oleh hakim, pada tahun 2017 terdapat 8.155 perkara yang terdaftar dan yang sudah diputus oleh hakim berjumlah 7.665. Dan sejak bulan Januari 2018 sampai
3 Fuad  Kauma  dan  Nipan, Membimbing  Istri Mendampingi Suami ( yogyakarta: Pustaka    Pelajar,1997).
H. 8.
4 AhmadRaﬁq, Hukum  Islamdi  Indonesia (Jakarta : RajaGraﬁndoPersada,1995). H. 268.
saat  ini  ada  sekitar  7804  Perkara.  Di Provinsi Jawa Barat Indramayu termasuk kabupaten dengan angka perceraian yang tertinggi.

## 2.  Rumusan Masalah
Berdasarkan konteks penelitian di atas,  maka  dirumuskan  fokus  perma- salahan,  yaitu:  apakah  faktor-faktor  uta- ma penyebab perceraian di Kabupaten Indramayu pada tahun 2018.

## 3.  Kerangka Teori a. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian
Kata perceraian berasal dari kata “Cerai”  mendapat  awalan  “per”  dan akhiran “an”, yang secara bahasa berarti melepas ikatan.Kata talak atau cerai adalah terjemahan dari bahasa Arab ( – قلط قلاطا - قلطي ) yang artinya lepas dari ikatan, berpisah, menceraikan, pembebasan. 5 Pengertian perceraian adalah “penghapusan perkawinan dengan putusan  hakim,  atau  tuntutan  salah  satu pihak  dalam  perkawinan. 6 Sedangkan menurut terminologi adalah melepaskan ikatan  perkawinan. 7 Di  dalam  al-Qur’an banyak ayat yang berbicara tentang masalah  talak.  Diantara  ayat-ayat yang menjadi dasar hukum bolehnya menjatuhkan talak tersebut adalah ﬁrman Allah SWT:
ُّلِحَي لاَو  ٍنا َسْحِإِب  ٌحيِ ْسَت ْوَأ  ٍفوُرْعَ ِب  ٌكا َسْمِإَف  ِناَتَّرَم  ُقلاَّطلا َميِقُي لاَأ اَفاَخَي  ْنَأ لاِإ اًئْيَش  َّنُهوُمُتْيَتآ  َّمِم اوُذُخْأَت  ْنَأ  ْمُكَل َمِهْيَلَع  َحاَنُج لاَف ِهَّللا َدوُدُح  َميِقُي لاَأ ْمُتْفِخ ْنِإَف ِهَّللا َدوُدُح َدوُدُح َّدَعَتَي ْنَمَو اَهوُدَتْعَت لاَف ِهَّللا ُدوُدُح  َكْلِت ِهِب  ْتَدَتْفا  َميِف
َنوُمِلاَّظلا ُمُه  َكِئَلوُأَف ِهَّللا
5 Ahmad Warson Munawir, Almunawir Kamus Besar Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997). H. 681.
6 Sebekti, Pokok-Pokok  Hukum  Perdata (Jakarta: Intermasa, 2001). H. 42.
7 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di Indonesia  Antara  Fikih  Munakahat  danUndang-Undang Perkawinan (Jakarta: Prenada Media, 2006). H 198.
Artinya:Talak  (yang  dapat  dirujuki)  dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang  ma’ruf  atau  menceraikan  dengan  cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada  mereka,  kecuali  kalau  keduanya khawatir  tidak  akan  dapat  menjalankan hukum-hukum  Allah.  jika  kamu  khawatir bahwa  keduanya  (suami  isteri)  tidak  dapat menjalankan  hukum-hukum  Allah,  Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang  diberikan  oleh  isteri  untuk  menebus dirinya.  Itulah  hukum-hukum  Allah,  Maka janganlah  kamu  melanggarnya.Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. 8

## b.  Faktor-faktor Penyebab Perceraian
Mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian ada beberapa alasan yang melatarbelakangi kenapa perceraian dapat terjadi.Hal ini dijelaskan dalam KHI pasal 116 dan PP No.9 Th.1975 pasal 19.Terdapat juga dalam pasal 39 ayat 2 UUP No.1 Th.1974.
Alasan  perceraian  menurut  hukum Islam adalah:
1)  Tidak  ada  lagi  keserasian  dan  ke- seimbangan dalam suasana rumah tangga,  tidak  ada  lagi  rasa  kasih sayang yang merupakan tujuan dan hikmah dari perkawinan.
2)  Karena  salah  satu  pihak  berpindah agama.
3)  Salah satu pihak melakukan perbuatan keji.
4)  Suami  tidak  memberi  apa  yang seharusnya menjadi hak istri.
5)  Suami  melanggar  janji  yang  pernah diucapkan  sewaktu  akad  pernikahan ( taklik t } ala > k ). 9 Hal-hal yang menjadi sebab putusnya ikatan  perkawinan antara  seorang  suami dengan seorang isteri yang menjadi pihak-
8 Q.S. Al-Baqarah : 229.
9 Muhammad
Hamidy, Perkawinan dan Permasalahannya (Surabaya: Bina Ilmu, 1980). H. 110

## pihak terikat dalam perkawinan menurut
Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 38 dan Kompilasi Hukum Islam  (KHI)  menyatakan  ada  tiga  sebab, yaitu karena kematian, karena perceraian dan atas keputusan pengadilan agama. 10 Perceraian bisa merupakan sebab hak  suami,  sebab  hak  isteri,  dan  sebab keputusan pengadilan.
1)  Sebab  yang  merupakan  hak  suami : Islam memperbolehkan untuk memutus  ikatan  perkawinan  atas dasar kemauan pihak-pihak. Suami diberi hak untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum yang akan menjadi sebab pemutusannya. Perbuatan hukum itu disebut dengan talak.
2)  Sebab yang merupakan hak isteri: Isteri diberi hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang menjadi sebab putusnya  perkawinan,  perbuatan hukum tersebut adalah khul’un . Isteri meminta suaminya untuk melakukan pemutusan  tali  ikatan  perkawinan dengan cara isteri menyediakan pembayaran untuk menebus dirinya kepada suami.
3)  Sebab  atas  keputusan  pengadilan: Sesuai dengan kedudukannya, kekuasa an atau hak pengadilan berada di luar pihak-pihak yang mengadakan akad sehingga dalam hal pemutusan hubu ngan  ikatan  perkawinan  ini pengadilan tidak  melakukan  inisiatif. Keterlibatannya terjadi apabila salah satu  pihak,  baik  pihak  suami  atau pihak  isteri,  mengajukan  gugat  atau permohonan kepada pengadilan. Suami isteri memiliki hak yang sama untuk melakukan perceraian karena para pihak itu tidak melaksanakan hak dan  kewajiban  dalam  rumah  tangga. Akan  tetapi  perceraian  itu  harus dengan alasan-alasan yang sesuai
10 Ahmad Khuzari, Nikah Sebagai Perikatan (Jakarta: Raja Graﬁndo Persada,1995). H. 117
dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang.

## 4.  Metode Penelitian
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan  penelitian  kualitatif,  yaitu prosedur penelitian yang menghadirkan data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati. 11 Penelitian ini membahas analisis faktor-faktor penyebab perceraian di  Pengadilan  Agama  Indramayu  tahun 2018. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus ( case  study ).  Lebih lanjut pendekatan penelitian kualitatif ini adalah  jenis  kualitatif  studi  kasus,  yang mana dalam menghasilkan generalisasi yang valid sangatlah terbatas, oleh karena itu kegunaannya yang utama bukanlah sebagai alat untuk menguji hipotesis, tetapi sebaliknya untuk menghasilkan hipotesis, yang kemudian dapat diuji melalui penelitian  yang  lebih  kokoh.  Untuk  itu, peneliti  bermaksud  menganalisis  faktor- faktor penyebab perceraian di Kabupaten Indramayu tahun 2018.

## B. Pembahasan

## 1. Gambaran Umum Penelitian; Sejarah Pengadilan Agama
Kabupaten Indramayu Pada masa sebelum merdeka daerah Indramayu  berada  di  bawah  kekuasaan Raja  Padjadjaran.  Sebelum  Agama  Islam masuk Padjadjaran di dominasi oleh Agama Hindu,  pada  waktu  itu  dalam  sisitem ketatanegaraan Kerajaan Padjadjaran kekuasaan kehakimannya dilakukan oleh dua lembaga kehakiman yaitu Peradilan Perdata.
Peradilan Perdata adalah sebuah pe- radilan yang menangani perkara-perkara
11 Agus Salim, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial; Buku  Sumber  Untuk  Penelitian  Kualitatif, ( Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006 ). H. 8.
yang menjadi urusan Raja dan Hukum Materilnya bersumber pada sebuah “papakem”  atau  “Kitab  Hukum  Hindu”, sedangkan Peradilan Padu adalah sebuah peradilan yang menangani perkara- perkara yang bukan menjadi urusan raja,  dan  hokum  materilnya  bersumber pada kebiasaan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat (Adat). Setelah Islam masuk menguasai masyarakat Padjadjaran, termasuk masyarakat Indramayu maka Sistem Peradilan Islam pun menjadi salah satu peradilan yang ada pada pelaksanaan keta- tanegaraan Padjadjaran. Perkembangan system peradilannya mulai dari tingkatan yang bersifat Tahkim, Tauliyah dari Ahlul hilli  wal  aqdli,  dan  kemudian  Tauliyah Imam/Pimpinan Negara (yang telah berbentuk al-qadla).
Pada  waktu  Islam  telah  merambah ke  dalam  kekuasaan  Padjadjaran, maka Peradilan Perdata yang semula dipimpin langsung oleh Raja diserahkan kepemimpinannya kepada seorang ulama, sejak itulah peradilan perdata menjadi Peardilan Serambi yang menjadi cikal bakal  keberadaan  Pengadilan  Agama Indramayu pada saat ini. Dikatakan  Pengadilan  Serambi,  ka- rena peradilan tersebut melaksanakan kegiatannya bertempat di Serambi Mesjid. Pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda Pengadilan Serambi yang telah begitu kuat keberadaannya akhirnya diakui sebagai suatu  peradilan  Negara,  sehingga  dasar hokum keberadaannya yang semula hanya berdasarkan  peraturan  Swaprajadiganti dengan diundangkannya Stbl.1882 no. 152 dengan sebutan Raad Agama. Pada tahun 1937 peraturan perundang- undangan tersebut diganti oleh Stbl No. 116 dan 610 Tahun 1937 yang intinya selain mengurangi kewenangan Peradilan Agama  (yang  hanya  tersisa  kewenangan menangani masalah cerai talak, Rujuk dan

## Nafkah Isteri), juga adanya pembentukan
Peradilan Tingkat Banding yang berkedudukan  di  Batavia  (kini  Jakarta) dengan sebutan Mahkamah Islam Tinggi;
Berdasarkan Stbl tersebut Struktur Organisasi  Pengadilan  Agama  Indramayu pada saat itu terdiri dari seorang ulama yang  menjabat  ketua,  dibantu  oleh sekurang-kurangnya 3 orang ulama dan sebanyak-banyaknya 8 orang ulama dan beberapa orang staf, trcatat dalam sejarah akhir pemerintahan Kolonial Belanda dan Jepang, yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan  Agama  Indramayu  adalah  K. Basari dan K. Zein.
Status  para  hakim  dan  pegawainya hanya merupakan tenaga honorer yang gajinya diambilkan dari hasil pengelolaan biaya perkara, kecuali Ketua ia  berstatus  Pegawai  Negeri  yang  digaji oleh Negara, itupun dalam kedudukannya sebagai Penghulu  Landrad, bukan sebagai Ketua Pengadilan Agama. Sampai periode ini pembinaan dan pengawasan Pengadilan Agama  Indramayu  dilakukan  langsung oleh Gubernur Jenderal, dan berkantor di Komplek Masjid Agung Indramayu. Pada awal kemerdekaan RI Pengadilan Agama  pembinaan  dan  pengawasannya berada di bawah Departemen Kehakiman. Dan  oleh  karena  pada  saat  itu  Jakarta diduduki  oleh  tentara  sekutu,  maka pemerintahan dipindahkan ke Yogyakarta,  sedangkan  Mahkamah  Islam Tinggi sebagai Pengadilan Banding dari Pengadilan Agama Indramayu berdasarkan Menteri Kehakiman No. 12 dipindahkan ke Surakarta. Pada saat itu kepemimpinan Pengadilan  Agama  Indramayu  di  bawah kendali K. Rais.
Setelah didirikan Departemen Agama maka berdasarkan penetapannya No. 1/ SD  tanggal  03  Januari  1946  pembinaan dan  pengawasan  Pengadilan  Agama dialihakn dari Departemen Kehakiman ke Departemen Agama. Sampai pemerintahan
orde  lama  Pengadilan  Agama  Indramayu dipimpin oleh K. Fakih, K.H. Mansur dan KH. Ridwan;
Sampai kurun waktu 1974/1975 peran dan fungsi Pengadilan Agama Indramayu sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman  belum  terasa  menonjol, sehingga sampai saat itu keberadaan Pengadilan  Agama  Indramayu  masih kurang diminati orang untuk menjadi pegawainya.
Peran  dan  fungsi  Pengadilan  Agama Indramayu dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat Kabupaten Indramayu mulai menonjol sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan  Jo  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sejak itu perkembangan perkara-perkara yang ditangani  Pengadilan  Agama  Indramayu terus  melonjak,  hingga  mencapai  1000 perkara dalam satu bulannya;
Melihat pesatnya perkembangan perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Indramayu,  maka  baik  pemerintah  pusat maupun  daerah  menyadari  bahwa  dalam berbagai aspek, terutama aspek sarana dan prasarananya  perlu  ditingkatkan,  maka kantor  Pengadilan  Agama  Indramayu yang semula berkantor di Komplek Mesjid Agung Indramayu pada tahun 1980 dipindahkan ke Jl. Di. Panjaiatan Nomor 66 Indramayu.Sedangkan kepemimpinannya yang semula dijabat oleh seorang Kiyai diganti oleh sarjana-sarjana syari’ah. Dan tercatat Sarjana Syari’ah yang pertama kali  menjabat  Ketua  Pengadilan  Agama Indramayu adalah Drs. Ahim Ibrahim dan Drs.  Sualim,  SH.  dan  sekarang  keduanya telah purna bhakti dengan jabatan terakhir sebagai  Ketua  Pengadilan  Tinggi  Agama (Bandung, Mataram dan Banjarmasin);
Dengan  semakin  pesatnya  perkem- bangan perkara yang masuk ke Pengadilan Agama  termasuk  ke  Pengadilan  Agama
Indramayu,  dan  begitu  pula  seiring semakin pesatnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka untuk membuka peluang  upaya  hukum  kasasi,  Mahkama Agung telah mengeluarkan Peraturan No. 1 tahun 1977 tentang jalur Pengadilan dalam pemreiksaan Kasasi dalam perkara perdata oleh  Pengadilan  Agama  dan  Peradilan Militer disertai surat Edaran Nomor : MA/Pem/0921/1977.  Kemudian  untuk keseragaman  nama  Pengadilan  Agama diseluruh Indonesia (sebelumnya nama Pengadilan  Agama  bermacam-macam yaitu Pengadilan  Agama untuk  Jawa  dan Madura,Kerapatan Kadi untuk Kalimantan Selatan kecuali Kabupaten Kotabaru dan Mahkama  Syar’iyah untuk  wilayah propinsi  lainnya),  oleh  Menteri  Agama dikeluarkan keputusan No. 6 tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980 dengan nama Pengadilan Agama bagi Pengadilan tingkat pertama  dan  Pengadilan  Tinggi  Agama bagi Pengadilan tingkat Banding.
Dengan  terbitnya  peraturan  per- undang-undangan tersebut maka Mahka- mah Islam Tinggi yang telah berubah menjadi  Pengadilan  Tinggi  Agama,  yang semula hanya ada satu yang berkedudukan di  Solo,  oleh  pemerintah  pada  setiap propinsi didirikan cabang-cabangnya (me lalui  keputusan  Menteri  Agama  No. 95 tahun 1982. Mahkamah Islam Tinggi di  Solo  dipindahkan  kembali  ke  Jakarta). Untuk  Pengadilan  Agama  Indramayu, pengadilan tingkat bandingnya masuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama cabang Bandung. Kondisi ini diakhiri sampai dengan diundangkannya Undang- undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan sejak itulah Mahkamah Agung semakin intensip bersama-sama dengan Departemen Agama membina Pengadilan Agama  terutama  dalam  bidang  tehnis yustisial.
Meskipun peran dan fungsi Pengadilan  Agama  dalam  kehidupan
masyarakat Indramayu sudah begitu menonjol dalam tugas penegakan hukum dan  keadilan  dibidang  hukum  keluarga, akan tetapi beberapa permasalahan yang diwariskan  oleh  Pemerintah  Kolonial masih tetap melekat dan dirasakan oleh Pengadilan  Agama  Indramayu  seperti misalnya ketiadaannya hukum acara Islam,  keharusan  adanya  pengukuhan atas  putusan  Pengadilan  Agama  oleh Pengadilan Negeri, tidak adanya lembaga kejurusitaan dan lain-lain. Yang berakibat timbulnya citra seolah-olah Pengadilan Agama Indramayu berada diluar kerangka sistem tata hukum Nasional. Keadaan ini berakhir setelah diun- dang kannya Undang-Undag No. 7 Tahun 1989  tentang  Peradilan  Agama.  Pada tanggal  14  Desember  1989,  yang  oleh Presiden disah kan sebagai Undang- Undang  pada  tanggal  29  Desember  1989. Dengan  demekian  Pengadilan  Agama Indra mayu telah mencapai kedudukannya yang kokoh sebagai Pengadilan yang sesungguhnya  (  Court  of  Law  )  dan  ia telah dapat menjalankan putusanya sendiri tanpa harus menggantungkan k e- pada Pengadilan lain yaitu Pengadilan Negeri, sampai priode ini pembinaan dan pengawasan masih dilakukan oleh Depar- temen Agama dan Mahkamah Agung RI. Sejalan  dengan  derasnya  arus  refor- masi,  maka  Majelis  Permusyawaratan Rakyat ( MPR ) telah melahirkan TAP MPR No. X / MPR / 1998 tentang pokok-pokok reformasi  pembangunan  dalam  rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara yang salah satu isinya yakni Bab IV c. 2 huruf (a)  menurut  adanya  pemisahan  yang tegas  antara  fungsi-fungsi  Yudikatif  san Eksekutif. Tindak lanjut dari hal tersebut, maka telah dikeluarkan Undang-Undang No. 35 tahun 1999 yang inti isinya bahwa pembinaan  dan  pengawasan  Pengadilan termasuk  Pengadilan  Agama  Indramayu
tidak  lagi  berada  dibawah  Departemen Agama  dan  Mahkama  Agung  RI,  akan tetapi dalam sebagai bidang, baik bidang organisasi,  Finansial,  keuangan  maupun bidang teknis kesemuanya berada dibawah Mahkama Agung.
Kehendak Undang-Undang tersebut baru dapat direalisasikan setelah di Undangkannya Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan telah dilaksanakan serah terimanya oleh Menteri Agama RI kepada Mahkama Agung  RI  pada  tanggal  1  Juli  2004 pembinaan  dan  pengawasan  Pengadilan Agama  Indramayu  telah  sepenuhnya berada  dibawah  Mahkamah Agung  sama dengan Peradilan-Peradilan yang lain. Tahap pertama dibangun dari dengan  dana  APBN  dengan  dip  Nomor 100/XXV/3/77  tanggal  09  MAret  1977 dan diresmikan pada tanggal 14 Juni 1978,  tahap  kedua  dibangun  pada  tahun 1981 total luas bangunan yang dipakai Pengadilan  Agama  Indramayu  920  M2 termasuk lantai dua yang dibangun pada tahun 1998 dipergunakan untuk ruangan Hakim dan Panitera Pengganti.
Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam memiliki tugas  pokok  memeriksa,  mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat  pertama  di  bidang  perkawinan, waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat, infaq,  shadaqah,  dan  ekonomi  syari’ah. Pengadilan Agama Indramayu membawahi 31 Kecamatan.
Dengan tingginya volume perkara yang masuk  di  Pengadilan  Agama  Indramayu yang mencapai rata-rata 9000 perkara pertahun,  Gedung  Kantor  Pengadilan Agama Indramayu yang berlokasi di Jl. DI Panjaitan Nomor 66 dengan luas gedung kurang lebih 900 M2 dan luas tanahnya
kurang lebih 1400 M2 sudah tidak memadai lagi untuk menampung pihak-pihak yang berperkara,  maka  dengan  pertimbangan tersebut,  melalui  Pengadaan  Belanja Modal  Pengadilan  Agama  Indramayu pada tahun 2007 mendapatkan Pengadaan tanah seluas 5000 M2 dan Belanja Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama  Indramayu  pada  Tahun  2010 sampai dengan 2012 (Tiga Tahap) dengan luas  gedung  1600  M2  (dua  lantai)  dan menghabiskan anggaran kurang lebih 9 Milyar Rupiah dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 25 Mei 2013 di Pengadilan Negeri Tenggarong;
Berkat dukungan dari Mahkamah Agung  RI,  PTA  Bandung  dan  seluruh jajaran  PA  Indramayu,  sejak  awal tahun  2014  Kantor  Pengadilan  Agama Indramayu telah menempati gedung baru yang berlokasi di Jl. MT. Haryono No. 2 A Sindang-Indramayu;
Bangunan tersebut berdiri di atas tanah  seluas  5000  M2,  tanah  tersebut berbatasan dengan:
-  SebelahTimur  :  Gelanggang  Olahraga (GOR Singalodra)
- SebelahUtara  : Kantor Cabang JNE EXPRESS
-  Sebelah Barat  :  Perumahan Penduduk -  Sebelah Selatan  : Kompleks Masjid Abdurrahman Basuri
2. Analisis faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2018. Kasus perceraian di Kabupaten indra- mayu semakin tahun penyebab perceraian semakin beragam dan kompleks. Sejak bulan Januari 2018 sampai saat ini ada sekitar 7804 perkara perceraian yang telah  terdaftar.  Di  Provinsi  Jawa  Barat Indramayu termasuk kabupaten dengan angka perceraian yang tertinggi kedua. Dalam  hal  ini  penulis  akan  menganalisis faktor-faktor  penyebab  perceraian  di
kabupaten  indramayu  pada  tahun  2018  , setiap tahunya angka perceraian didaerah ini  selalu  besar  dan  faktor  –  faktor penyebab percerainpun semakin komplek.
Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 116 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : 12
a)  Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau menjadi  pemabuk,  penjudi  dan  lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b)  Salah satu pihak meninggalkan pihak lain  selama  2  (dua)  tahun  beruturt- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuanya.
c)  Salah satu pihak mendapat hukuman penjara  5  (tahun)  atau  hukuman yang  lebih  berat  setelah  perkawinan berlangsung.
d)  Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
e)  Salah  satu  pihak  mendapat  cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai suami-isteri.
f)  Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga.
g)  Suami melanggar taklik-talak.
h)  Peralihan  agama  atau  murtad  yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.
Didalam undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 (dua) adalah sebagai berikut : 13
a)  Untuk  melakukan  perceraian  harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
Berdasarkan KHI (Kompilasi Hukum Islam)  pasal  116  dan    Undang-undang
12 KUHP, Soesilo ( Tt:RHED, 2008 ). H. 527.
Perkawinan  Nomor  1  tahun  1974  pasal 39  ayat  2  (dua)    Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  untuk  melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup jelas karena majlis hakim hanya menerima permohonan perceraian dengan alasan yang jelas sesuai dengan hukum yang berlaku.
Tabel 1.1 Statistik Faktor Penyebab Perceraian Pengadilan Agama Indramayu
Tahun 2018 14 No. Faktor Penyebab Perceraian Total 1. Ekonomi 5296 Perkara 2. Meninggalkan salah satu pihak 56 Perkara 3. Dihukum penjara 36 Perkara 4. Perselisihan Dan Pertengkaran 25 Perkara 5. Judi 5 Perkara 6. Poligami 2 Perkara 7. Cacat badan 2 Perkara 8. Kekerasan dalam rumah tangga 2 Perkara 9. Kawin Paksa 2 Perkara 10. Murtad 1 Perkara Jumlah Total 5427 Perkara
Berdasarkan  data  diatas  faktor ekonomi menempati urutan pertama faktor penyebab perceraian di Kabupaten Indramayu hingga saat ini  sejumlah 5296  perkara,  tentu  angka  ini  sangat tinggi.  Hakim  Pengadilan  Agama Kabupaten Indramayu Engkung Kurniati Imron  mengatakan  bahwasanya  angka perceraian pada tahun 2018 mengalami kenaikan  dari  tahun  2017,  faktor masalah  ekonomi  menjadi  faktor  utama dalam kasus perceraian di Kabupaten Indramayu,  karena  banyak  suami  yang tidak memberikan nafkah kepada istri dan
14 Pengadilan  Agama  Indramayu. Statistik  Perkara Pengadilan Agama Se-Jawa Barat ( http://www.pa-indramayu.go.id .)  11  November 2018, pukul 08.00 WIB
anak sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus-menerus. Berdasarkan data statistik  Pengadilan  Agama  Indramayu pada tahun 2018 ini angka cerai gugat di Kabupaten Indramayu masih tinggi yaitu 5170 perkara dan cerai talak 2214 perkara itu artinya para istri banyak yang mengajukan gugatan cerai kepada suaminya.
Karena ekonomi suami yang rendah dan tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya sehingga banyak para istri yang memutuskan untuk mencari nafkah  diluar  negeri  berdasarkan  data dari  dinas  ketenagakerjaan  (  Disnaker  ) Kabupaten  Indramayu,  jumlah  TKI  asal Indramayu pada tahun 2017 berjumlah 17.658 dari jumlah tersebut, 14.667 orang diantaranya adalah perempuan artinya tenaga  kerja  wanita  lebih  dominan daripada  tenaga  kerja  laki-laki,  pada tahun 2016 mencapai 15.188 dan tahun 2015 sebanyak 16.795 terjadi kenaikan yang signiﬁkan setiap tahunya. Berikut  wawancara  penulis  dengan pelaku perceraian berinisial IH :
“Saya cerai dengan suami saya karena suami saya tidak bisa menghidupi kebu- tuhan keluarga mas, saya tidak kuat mas karena sekarang semua kebutuhan hidup mahal tapi suami tidak punya penghasilan yang  jelas  selalu  kekurangan,  setelah cerai saya ke Hongkong mas alhamdulilah sekarang bisa memperbaiki rumah”
Dari  hasil  wawancara  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  pelaku  cerai  gugat berinisial IH menggugat cerai suaminya karena suaminya tidak mempunyai penghasilan yang jelas dan selalu ke- kurangan sehingga IH mencari peker jaan keluar negeri.
Hasil  wawancara  penulis  dengan kordinator LTS BP2TKI Kabupaten Indramayu  Ahmad  Daniel  S.I.Kom  beliau menyampaikan :
“Pada tahun 2018 ini Kabupaten Indramayu menjadi daerah terbesar pengirim tenaga kerja ke luar negeri hingga  sekarang  Sewilayah  Provinsi Jawa Barat dan masih didominasi pekerja wanita sejumlah 13.480 orang, sedangkan tenaga kerja laki-laki yang keluar negeri sejumlah 3218 orang” pada tahun ini. Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut dapat  penulis  simpulkan  bahwa  tenaga kerja wanita yang keluar negeri di daerah Indramayu pada tahun 2018 ini masih mendominasi.
Menurut analisa penulis banyaknya tenaga kerja wanita keluar negeri karena kurangnya  tanggung  jawab  seorang suami dalam memberikan nafkah kepada keluarganya, karena hal tersebut seorang wanita  memutuskan  untuk  mencari pekerjaan di luar negeri karena lowongan pekerjaan di dalam negeri masih sempit. Dengan  banyaknya  tenaga  kerja  wanita yang keluar negeri ini berarti kasus perceraian di Kabupaten Indramayu semakin bertambah.
Tabel 1.2 Statistik Pendidikan Pemohon/
Penggugat Pengadilan Agama Indramayu Tahun 20181 NO Pendidikan Jumlah 1 SD 3296 2 SLTP 2724 3 SLTA 1655 4 D3 63 5 S1 173
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan  bahwa  tingkat  pendidikan para pelaku perceraian di Indramayu masih rendah dari data diatas kita bisa menganalisa bahwa mayoritas pendidikan pelaku perceraian di Kabupaten Indramayu pada tahun 2018 ini masih sangat relatif rendah, dimana tingkat SD masih mendominasi dengan jumlah yang cukup tinggi yaitu 3296, menurut analisa
penulis banyaknya kasus perceraian di Kabupaten Indramayu pada tahun 2018 ini juga disebabkan karena rendahnya pendidikan para pelaku perceraian.

## C. Penutup
1. Kesimpulan
Hasil  dari  analisis  penulis  faktor ekonomi menjadi faktor penyebab utama perceraian karena banyak suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus-menerus. Sehingga banyak istri yang memutuskan untuk menggugat suaminya  sejumlah  5170  orang,  dan setelah bercerai memutuskan untuk pergi keluar negeri menjadi TKW.
Berdasarkan data dari LTS BP2TKI pada tahun 2018 tenaga kerja dari Indramayu masih  didominasi  tenaga  kerja  wanita sejumlah  13.480  orang,  faktor  penyebab perceraian di Indramayu juga karena tingkat pendidikan para pelaku perceraian masih rendah berdasarkan data statistik dari  Pengadilan  Agama  Indramayu tahun 2018 sejumlah 3296 orang para pelaku penggugat/pemohon mayoritas berpendidikan hanya sampai tingkat Sekolah  Dasar  sejumlah  2724,  SLTP  1655 SLTA, D3 63 dan S1 173, tingkat pendidikan rendah sangat mempengaruhi pola pikir suami istri dalam kematangan berkeluarga karena pendidikanya rendah antara keduanya tidak mempertimbangkan secara matang ketika akan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.

## 2. Saran-saran
Sebagaimana  apa  yang  ditulis  dalam penelitian ini , maka penulis memberikan beberapa  saran sebagai berikut:
1.  Optimalisasi  kinerja  BP4,  Hendaknya Badan  Penasihat,  Pembinaan  dan Pelestarian  Perkawinan  (  BP4  ) menjalankan tugas dengan sebaik-
baiknya dalam melakukan sosialisasi tentang pernikahan sebagai upaya menekan tingginya perceraian di Kabupaten Indramayu.
2.  Hendaknya para suami memiliki tang- gung  jawab  yang  baik  untuk  mem- berikan  nafkah  dan  menghidupi  ke- luar ganya agar keharmonisan dan ke utuhan rumah tangga tetap terjaga dan percerain di Indramayu bisa berkurang.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi,  Rulam. Memahami  Metodologi Penelitian Kualitatif (Malang: Universitas Negeri Malang, 2005).
Departemen  Agama  RI. Al-Qur’an danTerjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1989).
Rasyid,  Sulaiman. Fiqh  Islam (Bandung; Sinar Baru Algensido, 2000).
Fuad,  Kauma  dan  Nipan. Membimbing Istri  Mendampingi  Suami (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).
Roﬁq,  Ahmad. Hukum  Islam  di  Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 1997).
Munawir,  Ahmad  Warson. Al-Munawir Kamus  Besar  Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)
Sebekti, Pokok-Pokok  Hukum  Perdata (Jakarta: Intermasa, 2001)
Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang  Perkawinan (Jakarta: Prenada Media)
Hamidy,  Muhammad. Perkawinandan Permasalahannya (Surabaya: Bina Ilmu, 1980).
Khuzari,  Ahmad. Nikah  Sebagai  Perikatan . (Jakarta: Raja Graﬁndo Persada, 1995).
Salim, Agus. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial;  Buku  Sumber  Untuk  Penelitian Kualitatif. (Yogyakarta:  Tiara  Wacana, 2006).
Moeleong,  Lexy  J. Metode Penelitian
Kualitatf: Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006).
Narbuko, Choliddan Abu Ahmad , Metodologi Penelitian. (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).
Pengadilan  Agama  Indramayu. Statistik Perkara Pengadilan Agama Se-Jawa Barat
(http://www.pa-indramayu.go.id.) 12 November 2018, pukul 08.00 WIB
Pengadilan  Agama  Indramayu.  Sta tistik Perkara Pengadilan Agama Se-Jawa Barat
(http://www.pa-indramayu.g o.id.) 12
November 2018, pukul 08.00 WIB
-