## Amanna Gappa
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## Kompabilitas  Mekanisme  Omnibus  Law  dalam Pengaturan Perpajakan

## H. Syafa’at Anugrah Pradana, Muh. Andri Alvian
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Indonesia.
* E-mail: syafaatanugrah@iainpare.ac.id

## Abstract:
One crucial aspect that becomes the focus in supporting the stability of the Indonesian economy is maximizing the  source  of  state  revenue  through  the  tax  sector.  The  approach  used  is  a  conceptual  approach  that  is harmonized with the statute approach. The results show that the characteristics of the Indonesian legal system that adhere to the Civil Law state make the existence of Omnibus Law in Indonesia a natural thing to question. The  mechanism  was  born  from  countries  that  apply  the  common  law  legal  system.  Adjustments  to  the procedures  and  characteristics  of  the  Indonesian  legal  system  are  the  basic  guidelines  for  determining  the position of Omnibus Law in Indonesia. Materially, several content materials need to be criticized in this law. The existence of material gives legitimacy to Government Regulations to regulate the tax rates charged to taxes that fall into the category of taxpayers; hence the purpose of this law does not reflect the existence of the law.
Keywords: Omnibus Law; Taxation; Job Creation; Legal Certainty

## Abstrak:
Salah satu aspek penting yang menjadi fokus pemerintah dalam menopang kestabilan perekonomian Indonesia ialah  dengan  memaksimalkan  sumber  pendapatan  negara  salah  satunya  melalui  sektor  pajak.  Pendekatan penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  konseptual  (conceptual  approach)  yang  diharmonisasikan dengan  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa karakteristik sistem hukum Indonesia yang berpegang teguh sebagai negara Civil Law menjadikan eksistensi Omnibus Law di Indonesia menjadi hal wajar jika dipertanyakan. Sebab, mekanisme tersebut lahir dari negara- negara yang menerapkan sistem hukum Common Law. Penyesuaian dengan prosedur dan karakteristik sistem hukum Indonesia menjadi pedoman dasar untuk mengetahui kedudukan Omnibus Law di Indonesia. Secara materiil  terdapat  beberapa  materi  muatan  yang  perlu  dikritisi  dalam  undang-undang  ini.  Adanya  materi muatan  yang  terkandung  dalam  undang-undang  harmonisasi  peraturan  perpajakan  yang  memberikan legitimasi  kepada  Peraturan  Pemerintah  untuk  mengatur  tarif  pajak  yang  dibebankan  kepada  subjek  pajak yang  masuk  dalam  kategori  wajib  pajak,  sehingga  tujuan  undang-undang  ini  justru  tidak  mencerminkan adanya kepastian hukum.
Kata Kunci: Omnibus Law; Perpajakan; Cipta Kerja; Kepastian Hukum

## 1. Pendahuluan
Tata Hukum Indonesia masih pluralistik, yakni konfigurasi yang tersusun atas produk peraturan  perundang-undangan  nasional  didasarkan  pada  nilai-nilai  yang  hidup  di tengah masyarakat. 1 Hukum yang berfungsi sebagai alat pemecahan masalah ( dispute resolution ),  alat  rekayasa  sosial  ( law  as  tools  of  social  engineering) , 2 hingga  sebagai  alat
1 Farida Patittingi, Irwansyah, Muh. Hasrul, Muhammad Ilham Arisaputra, dan Ahsan Yunus. (2021). "Relasi Negara dan Agama Dalam Peraturan Daerah Bernuansa Syariah: Perspektif Pancasila." Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, Vol. 1 (1): 17-33.
2 Noor  Muhammad.  (2014).  "Unifikasi  Hukum  Perdata  dalam  Pluralitas  Sistem  Hukum Indonesia." Mazahib, 13 (2).
dalam mengontrol perilaku masyarakat ( social control ) 3 merupakan sebab pendekatan normatif  selalu  digunakan  dalam  menyelesaikan  permasalahan  di  Indonesia.  Oleh sebab itu, hal tersebut dilandaskan dalam konstitusi Indonesia melalui Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” .
Data  yang  dihimpun  website  peraturan.go.id.  mulai  dari  peraturan  pusat  sampai peraturan  daerah 4 tercatat  jumlah  peraturan  di  Indonesia  hingga  tahun  2019  berada pada  angka  43.005  peraturan  perundang-undangan.  Membengkaknya  regulasi  di Indonesia atau yang biasa disebut dengan istilah terjadinya obesitas regulasi menjadi penyebab utama munculnya permasalahan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia  seperti  timbulnya  peraturan  yang  tumpang  tindih,  terhambatnya  berbagai sektor  terutama  aspek  pembangunan  dan  ekonomi,  hingga  tidak  selarasnya  antara peraturan pusat dan peraturan daerah yang berdampak pada tidak adanya kejelasan hukum dalam pelbagai hal tidak terkecuali perpajakan. Sementara disisi lain, saat ini pemerintah sedang berusaha keras untuk menstabilkan perekonomian negara dengan langkah cepat dan taktis terlebih lagi setelah dihantam dampak negatif dari pandemi Covid -19. 5 Perlu  digaris  bawahi  adanya  pandemi Covid -19  di  Indonesia  berdampak besar terhadap berbagai aspek ketatanegaraan seperti pada aspek perekonomian dan kesejahteraan masyarakat berbangsa dan bernegara.
Salah satu aspek penting yang menjadi fokus pemerintah dalam menopang kestabilan perekonomian  Indonesia  ialah  dengan  memaksimalkan  sumber  pendapatan  negara salah satunya melalui sektor pajak. Bukan tanpa sebab, sektor pajak menjadi menjadi sumber  keuangan  utama  dan  terbesar  di  Indonesia.  Berdasarkan  data  dari Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia,  kontribusi  pajak  dalam  pendapatan negara  berada  pada  besaran  65,1%  dari  total  pendapatan  negara.  Oleh  karena  itu, berlandaskan  hal  tersebut  pemerintah  bersama  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik Indonesia membentuk RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang kemudian  secara  sah  diundangkan  oleh  Presiden  Joko  Widodo  pada  tanggal  29 Oktober  2021  menjadi  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2021  tentang  Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Hal ini merupakan upaya kebijakan reformasi perpajakan oleh pemerintah untuk memulihkan dan mendorong perekonomian nasional.
Lahirnya  UU  No.  7  tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  (HPP) sejatinya  terdiri  dari  9  Bab,  18  pasal,  dan  120  halaman.  Jika  kita  memperhatikan konsiderans menimbang huruf (c) UU HPP yang menyebutkan bahwa: 6
Untuk  menerapkan  strategi  konsolidasi  fiskal  yang  berfokus  pada  perbaikan  defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf (b), diperlukan penyesuaian  kebijakan  di  bidang  ketentuan  umum  dan  tata  cara  perpajakan,  pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan cukai serta pengaturan mengenai pajak karbon dan  kebijakan  berupa  program  pengungkapan  sukarela  Wajib  Pajak  dalam  1  (satu) Undang-Undang secara komprehensif.”
3 Azis Syamsuddin, Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),  hlm. 1. 4 Asri  Lasatu,  2020. Urgensi  Peraturan  Daerah  tentang  Program  Pembentukan  Peraturan  Daerah  Terhadap Kinerja DPRD. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, hlm.206.
5 Supriyadi, Kebijakan Penanganan Covid-19 Dari Perpsektif Hukum Profetik, Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum Edisi Khusus, 2020, hlm.11
6 Undang-undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Pada  tataran  konseptual,  UU  HPP  menerapkan  mekanisme Omnibus  Law. Istilah Omnibus  Law sejatinya  bersumber  dari  bahasa  Latin  yaitu  “ omnis ”  yang  berarti  “ for everything ”  yang  dalam  bahasa  Indonesia  bermakna “untuk  semua” .  Sementara, Black Law  Dictionary mengartikan Omnibus  Law sebagai  mekanisme  membentuk  satu regulasi  yang  baru  dengan  menggantikan  atau  menggabungkan  lebih  dari  satu regulasi yang sudah berlaku. 7 Eksistensi Omnibus Law memang masih terdengar baru di Indonesia, namun dengan mekanisme ini diharapkan mampu mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dan tidak sinkron untuk kemudian dipangkas  dan  digabungkan  menjadi  suatu  perundang-undangan  yang  jauh  lebih efektif, efisien dan tidak berbelit-belit. Namun disisi lain, mekanisme Omnibus Law Pada  dasarnya  pemerintah  telah  membentuk  berbagai  regulasi  dengan  konsep Omnibus Law di Indonesia seperti UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), dan yang terbaru ialah pengesahan  RUU  Ibu  Kota  Negara  (IKN)  menjadi  UU.  Dengan  kata  lain,  regulasi dengan mekanisme omnibus law dalam UU HPP merupakan penerapan yang kedua di Indonesia  setelah  UU  Cipta  Kerja  yang  resmi  dinyatakan  Inkonstitusional  Bersyarat oleh  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  melalui  putusannya  No.  91/PUU-XVII/2020  pada tanggal 25 November 2021.
Namun,  seiring  dengan  perkembangannya  mekanisme Omnibus  Law merupakan konsep  yang  cenderung  diterapkan  di  negara common  law ,  sementara  disisi  lain Indonesia  berpegang  pada  mazhab  Eropa  Kontinental  yang  notabenenya  merupakan negara civil  law. Tentu  terdapat  perbedaan  mendasar  dari  kedua  sistem  tersebut, dimana negara civil law menjadikan kodifikasi hukum sebagai sumber hukum utama sementara  negara common  law berpegang  pada  yurisprudensi  dalam  penegakan hukum.  Adanya  perbedaan  antara  sistem  hukum  tersebut  menimbulkan  kontradiksi antara  mekanisme omnibus  law dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  selama ini  berlaku  di  Indonesia  terkhusus  kaitannya  dalam  UU  No.  7  tahun  2021  tentang Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan.  Ditambah  lagi  eksistensi Omnibus  Law tidak dikenal  dalam  UU  No.  12  tahun  2011  sebagaimana  telah  diubah  dalam  UU  No.  15 tahun  2019  tentang  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  sebagai  pedoman utama pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Berdasarkan hal tersebut, penerapan mekanisme Omnibus Law dalam UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan justru perlu dipertanyakan, sebab UU No.  7  tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  tersebut  melahirkan kekhawatiran  tidak  hanya  berlaku  di  kalangan  masyarakat  umum  tetapi  juga  pada kalangan  akademisi,  yaitu  dengan  adanya  mekanisme Omnibus  Law akan menyelesaikan permasalahan yang ada selama ini dalam perpajakan di Indonesia atau justru hanya menimbulkan permasalahan baru dalam peraturan perundang-undangan di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  penulis  mencoba  menganalisis  mengenai  mekanisme omnibus  law dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  khususnya  di bidang perpajakan.
7 Agnes Fitryantica, “Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law” , Jurnal Gema Keadilan Vol. 6 No. 3, 2019, hlm. 302-303.

## 2. Metode
Penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif  dengan  menggunakan  kajian  konseptual ( conseptual  approach )  dan  kajian  perundang-undangan  ( statute  approach ). 8 Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah  teknik  studi  literatur  yaitu teknik  kajian  dengan  menganalisis  berbagai  referensi  khususnya  referensi  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  teori-teori  pembentukan  peraturan perundang-undangan.  Semua  data  yang  telah  terkumpul  lalu  kemudian  ditelaah dengan menggunakan landasan teori dan dianalisis secara kualitatif deskriptif.
3. Eksistensi Omnibus  Law dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan di Indonesia
Istilah Omnibus Law terdiri atas 2 kata yaitu Omnibus dan Law . Omnibus sendiri berasal dari  bahasa  latin  yaitu “omnis” yang  berarti “semua” atau  dapat  juga  dimaknai “banyak” .  Sementara Law pada  dasarnya  merupakan  bahasa  Inggris  yang  berarti “hukum” , dengan demikian definisi dari Omnibus Law ialah segala sesuatu yang saling berkaitan  yang  selanjutnya  diatur  dalam  satu  hukum.  Pada  aspek  ini  tidak  jarang akademisi,  praktisi,  maupun  ahli  hukum  mengartikan  istilah Omnibus  Law menjadi undang-undang payung atau undang-undang sapu jagat. 9
Omnibus  Law ialah  suatu  produk  hukum  yang  berfokus  dalam  menyederhanakan regulasi  yang  ada  atau  biasanya  disebut  sebagai  suatu  mekanisme  dalam  mengatur undang-undang dengan tujuan memperbaiki regulasi yang dinilai selama ini tumpang tindih  dan  menjadi  sebab  terjadinya  permasalahan  dalam  aturan  tersebut. 10 Menurut Fachri  Bachmid, Omnibus  Law merupakan  mekanisme  normatif  yang  bertujuan mengintegrasikan berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan di  berbagai  lini  yang  berbeda  yang  nantinya  akan  menghasilkan  sebuah  produk hukum  besar  dan  holistik. 11 Sementara  Jimly  Asshiddiqie  mengemukakan  bahwa undang-undang yang lahir dengan berdasarkan konsep Omnibus Law ialah mekanisme pembentukan regulasi yang bersifat inklusif yang didalamnya diatur mengenai materi undang-undang yang berbeda tapi saling berkaitan dengan substansi undang-undang yang nantinya dibentuk maupun diubah dengan tetap menjadikan ketentuan undang- undang yang saling berkaitan tersebut sebagai pertimbangan dalam pembentukan satu undang-undang. 12
Penerapan  mekanisme Omnibus  Law cenderung  diterapkan  oleh  negara-negara  yang menganut  sistem  hukum Anglo  Saxon Common  Law. 13 Beberapa  negara  yang  telah menerapkan Omnibus  Law yaitu  Amerika,  Irlandia,  Kanada,  Denmark,  Suriname, Belgia, Argentina, Australia, Austria, Republik Ceko, Chile, New Zealand, Norwegia, Spanyol, Swedia, Swiss, Jepang, United Kingdom, dan Italia. 14
8 Muhammad Abdul Kadir. 2015. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
9 Yudo, Apa itu Omnibus ?,https://pelitaku.sabda.org/node/872, diakses pada tanggal 24 Januari 2021 10 Antoni Putra, Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 17 No 1 2020, hal. 222.
11 Bagir Manan, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia , Bandung, 1997, hlm. 144.
12 Jimly  Asshiddiqie,  “UU  Omnibus  (Omnibus  Law)  Penyederhanaan  Legislasi,  Dan  Kodifikasi Administratif,”2019,accessed Januari 24, 2022. UU TERPADU (Omnibus Law).pdf.diakses Januari 24, 2022.
13 Supriyadi, Gagasan  Penggunaan  Metode  Omnibus  Law  dalam  Pembentukan  Peraturan  Daerah, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.15 No.2 Juli 2021. Hlm.257
14 Antoni Putra, Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 17 No 1 2020, hal. 13
Seiring  dengan  perkembangan  ketatanegaraan,  pembentukan  peraturan  perundang- undangan di Indonesia dengan konsep Omnibus Law secara implisit pernah digunakan di Indonesia, tetapi bukan sebagai undang-undang melainkan TAP MPR. Hal ini dapat kita lihat melalui TAP MPR No. 1 tahun 2003 yang biasanya disebut “Tap Sapujagat” sebab hadirnya TAP MPR ini sebagai “Lex Posterioríor” menyampingkan Tap MPR “Lex Prior” yang memiliki karakteristik mengatur, dengan kata lain tidak ada lagi TAP MPR yang  berkarakteristik  mengatur. 15 Dalam  mekanisme Omnibus  Law harus  dilandasi payung  hukum  yang  mengatur  konsep  tersebut  agar  tidak  terjadi  benturan  antara norma  yang  berlaku  dengan  peraturan  pembentukan  peraturan  perundang- undangan. 16
Konsepsi  negara  hukum  pun  harus  berpedoman  dan  memiliki  fondasi  yang  kuat dalam  mengatur  segala  aspek  dengan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan dengan  berlandaskan  UUD  NRI  1945  karena  saat  ada  sebahagian  atau  sepenuhnya materi  muatan  yang  ada  dalam  UUD  NRI  1945  pada  realitasnya  bukan  menjadi pedoman  atau  sumber  dalam  penentuan  keputusan  penyelenggaraan  negara  oleh Pemerintah,  sehingga  Undang-Undang  Dasar  NRI  tahun  1945  bisa  disebut  bernilai nominal. 17 Mahfud  MD  memberikan  penjelasan  bahwasanya  salah  satu  sifat  dari konfigurasi politik demokratis ialah adanya partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik ( public policy ). 18
Secara  konseptual,  konfigurasi  politik  demokratis  senantiasa  melahirkan  produk hukum  yang  responsif/otonom  sedangkan  konfigurasi  politik  otoriter  cenderung melahirkan  produk  hukum  yang  konservatif/ortodoks. 19 Indonesia  sebagai  negara yang  menganut  konfigurasi  politik  demokratis  seharusnya  melibatkan  masyarakat dalam  penentuan  penyelenggaraan  negara,  termasuk  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan agar produk hukum yang nantinya lahir adalah produk hukum yang responsif/otonom.
Jika ditinjau dari perspektif hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia  berpedoman  kepada  Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  sebagaimana  telah  mengalami perubahan  ke  dalam  Undang-Undang  Nomor  15  tahun  2019  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan  yang  dijadikan  sebagai  rujukan  utama.  Hal  ini  menandakan  dalam pembentukan  peraturan  perundang-undangan  mempunyai  prosedur  tersendiri  yang sudah diatur dalam konstitusi.
Secara normatif, hierarki dalam peraturan perundang-undangan menandakan bahwa dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  tidak  boleh  bertentangan  satu sama  lain.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  terciptanya  kepastian  hukum  dalam masyarakat. 20 Namun  keberadaan Omnibus  Law yang  baru  dikenal  di  Indonesia
15 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia , Revisi. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Hlm. 376.
16 Firman  Freaddy  Busyroh,  “Konseptualisasi  Omnibus  Law  dalam  Menyelesaikan  Permasalahan Pertanahan”, Arena Hukum Volume 10, 2, (Agustus 2017), hlm. 248. 17 Jimly Assiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 108-109.
18 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 30.
19 Moh.  Mahfud  MD, Membangun  Politik  Hukum  Menegakkan  Konstitusi (Jakarta:  Rajawali  Pers,  2011), hlm. 78.
20 Tata  Wijayanta, Asas  Kepastian  Hukum,  Keadilan  dan  Kemanfaatan  dalam  Kaitannya  dengan  Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Jurnal Dinamika Hukum, 2014.
menimbulkan  dua  perspektif  yang  berbeda. 21 Jika Omnibus  Law dipandang  sebagai jenis peraturan perundang-undangan, maka tentu eksistensi Omnibus Law sama sekali tidak mempunyai pijakan hukum yang jelas, sebab tidak ada satu ketentuan pun yang mengatur  secara  tersurat  mengenai  eksistensi  konsep omnibus  law baik  pada  tataran UUD  1945  maupun  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  sebagaimana  telah diperbaharui  melalui  UU  Nomor  15  Tahun  2019  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.  Sehingga  hal  ini  berpotensi  menciderai  prinsip-prinsip  negara hukum.
Saat Omnibus Law  dipandang  sebagai  metode  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan,  maka  hasil  pembentukan  suatu  Undang-undang  dengan mekanisme  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  UU  No.  12  tahun  2011.  Sebab,  pada dasarnya  metode  pembentukan  undang-undang  dengan  konsep Omnibus  Law memiliki  karakteristik  yaitu  mengakomodasi  beberapa  undang-undang  yang berkaitan.  Sehingga,  lahirnya  suatu  Undang-undang  dengan  mekanisme  tersebut merupakan  satu  dari  berbagai  jenis  peraturan  perundang-undangan  yang  memiliki derajat dan kekuatan hukum yang sama sebagaimana telah diatur dalam pasal 7 ayat (1)  huruf  c  UU  No.  12  tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan.  Dengan  kata  lain,  Undang-undang  yang  dibentuk  dengan  mekanisme tersebut pun juga dapat diuji ke Mahkamah Konstitusi secara materiil hingga formal apabila terdapat materi muatannya bertentangan dengan UUD NRI 1945. Hal ini pun pernah  terjadi  terhadap  pengujian  UU  Cipta  Kerja  yang  menerapkan  mekanisme Omnibus  Law dan  telah  resmi  dinyatakan  Inkonstitusional  Bersyarat  oleh  Mahkamah Konstitusi  (MK)  melalui  putusannya  No.  91/PUU-XVII/2020  pada  tanggal  25 November 2021.
Hal  yang  juga  perlu  diperhatikan  ialah  teknik  penyusunan  undang-undang  dengan mekanisme Omnibus  Law juga  harus  selaras  dengan  ketentuan  asas-asas  yang ditetapkan dalam pasal 5 UU No. 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni :
a. kejelasan  tujuan,  penerapan  mekanisme Omnibus  Law dalam  pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas. Sebagaimana diketahui,  penerapan  mekanisme Omnibus  Law dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan  bertujuan  untuk  menderegulasi  berbagai  peraturan  yang ada agar menciptakan hukum yang efektif dan efesien di Indonesia.
b. kelembagaan  atau  pejabat  pembentuk  UU  yang  tepat,  pun  pembentukan  UU dengan  mekanisme Omnibus  Law juga  harus  dibuat  oleh  lembaga  yang berwenang yaitu lembaga legislatif dan eksekutif.
c. dapat  diimplementasikan,  pembentukan  peraturan  perundang-undangan dengan  mekanisme Omnibus  Law juga  harus  mempertimbangkan  dampak  baik dan buruknya dalam penerapannya.
d. kedayagunaan dan kehasilgunaan, setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk  merupakan  representasi  dari  kebutuhan  yang  ada  dan  bermanfaat dalam masyarakat.
e. keterbukaan,  sebagai  negara  demokrasi  keterbukaan  menjadi  hal  wajib  dalam pengambilan  setiap  kebijakan  terutama  dalam  pembentukan  suatu  produk hukum.
21 Antoni  Putra,  2020. Penerapan  Omnibus  Law  dalam  Upaya  Reformasi  Regulasi. Jurnal  Legislasi Indonesia.
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari tahapan perencanaan hingga  penetapan  harus  transparan.  Kesan  terburu-buru  dalam  pembentukan peraturan perundang-undangan berpotensi mengabaikan asas ini. Kemudian, jika kita menilik  secara  mendalam  eksistensi Omnibus  Law dalam  peraturan  perundang- undangan  Indonesia  maka  yang  perlu  diperjelas  dan  dipastikan  ialah  mengenai penerapan  Undang-undang  baru  ataukah  Undang-undang  perubahan.  Sebab,  ketika lahir  suatu  Undang-undang  yang  dinilai  baru  tetapi  disisi  lain  substansi  yang terkandung  dalam  aturan  tersebut  mengenai  Undang-undang  perubahan  diatas  50% tentu  hal  ini  menjadikan  teknik  dalam  membentuk  undang-undang  tersebut  tidak selaras dengan ketentuan yang ditetapkan dalam UU No. 12 tahun 2011 sebagaimana diubah dalam UU No. 15 tahun 2019.
Ketentuan  yang  dimaksud  ialah  jika  sebuah  peraturan  perundang-undangan mengalami  perubahan  juga  akan  mengakibatkan  perubahan  sistematika  dalam pembentukan  peraturan  Perundang-undangan,  bahkan  materi  peraturan  perundang- undangan tersebut berubah lebih dari 50% (lima puluh persen) hingga esensinya pun mengalami perubahan. Agar sistematika, metode, hingga materi muatan dari sebuah peraturan  perundang-undangan  tetap  sesuai  dengan  yang  direncanakan,  peraturan yang  diubah  tersebut  lebih  baik  dicabut  dan  disusun  kembali  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  baru  mengenai  masalah  tersebut.  Oleh  karena  itu, karakteristik  sistem  hukum  Indonesia  yang  berpegang  sebagai  negara Civil  Law menjadikan eksistensi Omnibus Law di Indonesia menjadi hal wajar jika dipertanyakan. Sebab, mekanisme tersebut lahir dari negara-negara yang menerapkan sistem hukum Common Law . Oleh karena itu, penyesuaian dengan prosedur dan karakteristik sistem hukum Indonesia menjadi pedoman dasar untuk mengetahui kedudukan Omnibus Law di Indonesia.

## 4. Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan:  Implikasi  Penerapan  Metode Omnibus Law
Harmonisasi  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  ialah  pengharmonisan; upaya  mencari  keselarasan, 22 yang  memiliki  arti  menyelaraskan  atau  menyesuaikan konteks  yang  berbeda.  Ahmad  M.  Ramli  dalam  teorinya  menyebutkan  bahwa harmonisasi  bersumber  dari  diksi  harmoni  yang  memiliki  makna  kecocokan, keselarasan,  dam  keserasian.  Beberapa  unsur  yang  termuat  berdasarkan  definisi harmonisasi tersebut ialah: 23
a. Terdapat hal yang saling bertentangan;
b. Terbentuknya  suatu  sistem  dengan  menyelaraskan  hal-hal  yang  saling bertentangan;
c. Suatu cara ataupun upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, menyerasikan, mencocokkan, dan menyeimbangkan; dan
d. Kerja sama antara berbagai faktor pendukung, yang nantinya menjadi kesatuan.
22 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, (Jakarta:  Balai  Pustaka, 1997),
23 Wahiduddin  Adams,  “Harmonisasi  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia,”  in Dialektika Pembaruan  Sistem  Hukum  Indonesia (Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia, 2012). hlm.140.
Kaitannya  dengan  hukum,  maka  harmonisasi  hukum  bermakna  sebagai  suatu aktivitas  ilmiah  dengan  tujuan  mencapai  suatu  upaya  dalam  menyelaraskan  hukum tertulis  dengan  berlandaskan  nilai  yang  terkandung  dalam  aspek  yuridis,  filosofis, ekonomis  hingga  sosiologis,  dimana  dalam  praktiknya  dilakukan  pengkajian  secara sistematis dan komprehensif mengenai rancangan undang-undang untuk memastikan suatu undang-undang telah selaras dan sejalan dengan hukum yang telah berlaku baik dalam masyarakat baik hukum tertulis maupun tidak tertulis dari berbagai konteks. 24
Kusnu  Goesniadhie  menjabarkan  sebab-sebab  terjadinya  disharmonisasi  hukum,  di antaranya: 25
a. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang ada;
b. Terdapat perbedaan tafsiran dan kepentingan;
c. Ketidaksesuaian  pemahaman  antara  teknis  dan  hukum  mengenai  tata pemerintahan yang baik;
d. Terdapat masalah hukum yang muncul dalam peraturan perundang-undangan baik dari segi substansi hukum maupun implementasinya; dan
e. Terjadi tumpang tindih wewenang dalam implementasi peraturan perundang- undangan.
Adapun tujuan mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan yaitu :
a. Menyampaikan  saran,  usulan,  dan  masukan  kepada  pihak  terkait  seperti kementerian  terkait,  lembaga,  dan  masyarakat  agar  dapat  menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk;
b. Menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman yang dapat diimplementasikan; dan
c. Menghasilkan  peraturan  perundang-undangan  yang  selaras,  terbentuk berdasarkan  aspirasi  dan  bersifat  responsif,  sejalan  dengan  asas,  dan  sesuai secara vertikal maupun horizontal. 26
Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa harmonisasi hukum  ialah  upaya  untuk  menyelaraskan  berbagai  peraturan  perundang-undangan dalam  satu  Undang-undang  yang  disebabkan  hadirnya  permasalahan  dalam peraturan  perundang-undangan  tersebut  sepertinya  tumpang  tindih  dan  terdapat perbedaan dalam penafsiran.
Lahirnya UU No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terdiri dari sembilan  bab  yang  memuat  beberapa  pengaturan  yang  diharmonisasikan,  di antaranya ialah:
a. UU  No.  28  tahun  2007  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  UU  No.  6  tahun  1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP);
b. UU  No.  42  tahun  2009  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  UU  No.  8  tahun  1983 tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  Barang  dan  Jasa  dan  Pajak  Penjualan  atas Barang Mewah (PPN);
24 Moh. Hasan Wargakusumah, Perumusan Harmonisasi Hukum Tentang Metodologi Harmonisasi Hukum (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1997). hlm. 37.
25 Kusnu  Goesniadhie, Harmonisasi  Sistem  Hukum:  Mewujudkan  Tata  Pemerintahan  Yang  Baik (Malang: Nasa Media, 2010). hlm. 11.
26 Wahiduddin  Adams,  “Harmonisasi  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia,”  in Dialektika Pembaruan  Sistem  Hukum  Indonesia (Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia, 2012). hlm.143
c. UU  No.  36  tahun  2008  tentang  Perubahan  Keempat  atas  UU  No.  7  tahun  1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh);
d. UU  No.  39  tahun  2007  tenang  Perubahan  atas  UU  No.  11  tahun  1995  tentang Cukai; dan
e. Selain empat aturan tersebut, dalam UU HPP juga memuat ketentuan mengenai Program  Pengungkapan  Sukarela  (PPS)  dan  Pajak  Karbon.  Sebagaimana diketahui UU HPP ini lahir dengan mekanisme Omnibus Law yang sangat kental sehingga mampu menderegulasi berbagai peraturan perpajakan yang selama ini dinilai menjadi salah satu alasan kerumitan sistem dalam satu Undang-undang. Adanya reformasi administrasi perpajakan dalam satu Undang-undang menjadi jembatan  pemerintah  untuk  memaksimalkan  sektor  produktivitas  penerimaan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Hal ini pun tertuang dalam konsiderans menimbang huruf UU HPP.
Kebijakan  pemerintah  melalui  deregulasi  melalui  Undang-Undang  Harmonisasi Peraturan  Perpajakan  dengan  berdasar  pada  mekanisme  itu  tidak  mempunyai kejelasan dasar hukum. Alasannya, karena dalam susunan sistem hukum di Indonesia sama  sekali  tidak  ada  ketentuan  yang  mengatur  secara  jelas  mengenai  eksistensi konsepsi omnibus  law baik  pada  Undang-Undang  Dasar  NRI  tahun  1945  maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Oleh karenanya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang dilakukan  melalui  mekanisme omnibus  law dikhawatirkan  berpotensi  mencederai prinsip-prinsip dalam negara hukum. Tidak adanya aturan yang jelas tentang omnibus law dalam  tatanan  hukum  Indonesia  perlu  menjadi  pertimbangan  oleh  pemerintah karena pada dasarnya proses pembentukan peraturan perundang-undangan sejatinya berlandaskan pada hukum guna menciptakan kepastian hukum.
Secara materiil, terdapat beberapa materi muatan yang perlu dikritisi dalam UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dua diantaranya ialah: pertama,  dalam  pasal  23A  UUD  NRI  1945  secara  tegas  telah  mendudukkan  bahwa “Pajak  dan  pungutan  lain  yang  bersifat  memaksa  untuk  keperluan  negara  diatur  dengan Undang-Undang”. Dengan  kata  lain,  frasa “diatur  dengan  Undang-Undang” menunjukkan  bahwa  aturan  mengenai  pajak  bertujuan  mengharuskan  adanya kepastian hukum yang diatur dalam undang-undang (Asas Legalitas). Namun, materi muatan yang terkandung dalam UU HPP seperti dalam pasal 17 ayat (2) memberikan legitimasi  kepada  Peraturan  Pemerintah  (PP)  untuk  mengatur  tarif  pajak  yang dibebankan  kepada  subjek  pajak  yang  masuk  dalam  kategori  wajib  pajak.  Sehingga, tujuan UU HPP justru tidak mencerminkan adanya kepastian hukum.
Kedua,  Pasal  16B  yang  mengatur  bahwa “Pajak  terutang  tidak  dipungut  sebagian  atau seluruhnya  atau  dibebaskan  dari  pengenaan  pajak,  baik  untuk  sementara  waktu  maupun selamanya . . .” . Dengan kata lain, ketentuan tersebut memberikan wewenang terhadap pemerintah  dalam  mengenakan  atau  tidak,  mengenakan  sementara  ataupun mengenakan  selamanya  dengan  tarif  yang  ditentukan  oleh  pemerintah.  Ketentuan tersebut  menandakan  tidak  sinkronnya  dengan  gejolak  demokrasi  dan  reformasi. Sebab, ketentuan tersebut menjadikan pemerintah dalam hal ini kewenangan legislatif dan  eksekutif  lebih powerful dalam  mengenakan  atau  tidak  mengenakan  Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN).
Selain dari penjelasan tersebut di atas, beberapa negara yang menjadikan omnibus law sebagai  rujukan  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  tidak  serta- merta  dapat  dijadikan  sebagai  pembenaran  dalam  menerapkan omnibus  law di
Indonesia.  Rujukannya  ada  pada  teori  yang  dikemukakan  oleh  Robert  Saidman bahwasanya “ the law of non transferability of law 27 ” yang artinya hukum yang berlaku di suatu negara tidak serta merta dapat diberlakukan di negara lain. Hal ini didasarkan karena adanya perbedaan nilai-nilai intrinsik yang ada pada tiap-tiap negara.
Pada  umumnya,  negara  yang  menggunakan  mekanisme omnibus  law adalah  negara penganut common  law  system 28 sementara  Indonesia  penganut civil  law  system .  Tidak hanya itu, legalitas pelaksanaan konsep omnibus law juga memiliki perbedaan disetiap negara. Perbedaan fundamental tersebutlah yang menjadi salah satu alasan kuat untuk mempertanyakan eksistensi omnibus  law dalam  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia.  Pemikiran  dari  Robert  Saidman  harusnya  bisa  dijadikan  sebagai  landasan dalam  melakukan  pembangunan  hukum  yang  berkarakter  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## 5. Penutup
Karakteristik sistem hukum Indonesia yang berpegang teguh sebagai negara Civil Law menjadikan eksistensi Omnibus Law di Indonesia menjadi hal wajar jika dipertanyakan. Sebab, mekanisme tersebut lahir dari negara-negara yang menerapkan sistem hukum Common Law . Oleh karena itu, penyesuaian dengan prosedur dan karakteristik sistem hukum Indonesia menjadi pedoman dasar untuk mengetahui kedudukan Omnibus Law di  Indonesia.  Secara  materiil,  terdapat  beberapa  materi  muatan  yang  perlu  dikritisi dalam  UU  No.  7  tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan.  Adanya materi  muatan  yang  terkandung  dalam  Undang-undang  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan  seperti  dalam  Pasal  17  ayat  (2)  yang  memberikan  legitimasi  kepada Peraturan  Pemerintah  untuk  mengatur  tarif  pajak  yang  dibebankan  kepada  subjek pajak  yang  masuk  dalam  kategori  wajib  pajak.  Sehingga,  tujuan  undang-undang  ini justru  tidak  mencerminkan  adanya  kepastian  hukum.  Tidak  hanya  itu,  adanya ketentuan  dalam  peraturan  ini  yang  menandakan  tidak  sinkronnya  peraturan  yang dibentuk dengan gejolak demokrasi dan reformasi misalnya ketentuan yang mengatur tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  Barang  dan  Jasa  dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang Mewah (PPN) yang terbilang ambigu dan tidak memberikan kepastian hukum.

## Referensi
Adhi Setyo Prabowo, et al. 2020. "Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia." Pamator Journal 13 (1): 1-6.
Agnes  Fitryantica.  2019.  "Harmonisasi  Peraturan  Perundang-Undangan  Indonesia melalui Konsep Omnibus Law." Gema Keadilan 6 (3): 300-316.
Antoni Putra, 2020. Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi . Jurnal Legislasi Indonesia, 17(1): 1-10.
Asmaeny  Azis  dan  Izlindawati.  2018. Constitusional  Complaint  dan  Constitusional Question dalam Negara Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.
27 Satria Sukadana, “ Pendekatan Teori Hukum Progresif dalam Menjawab Permasalahan Kesenjangan Hukum (Legal Gaps) di Indonesia ”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 2, 2018, hlm. 136.
28 Firman  Freaddy  Busroh,  “ Konseptualisasi  Omnibus  Law  dalam  Menyelesaikan  Permasalahan  Regulasi Pertahanan ”, Arena Hukum Vol. 10 No. 2, 2017, hlm. 227.
Asri  Lasatu.  2020. Urgensi  Peraturan  Daerah  tentang  Program  Pembentukan  Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum.
Azis  Syamsuddin.  2015. Proses  &  Teknik  Penyusunan  Undang-Undang. Jakarta:  Sinar Grafika.
Farida Patittingi, Irwansyah, Muh. Hasrul, Muhammad Ilham Arisaputra, dan Ahsan Yunus.  2021.  "Relasi  Negara  dan  Agama  Dalam  Peraturan  Daerah  Bernuansa Syariah: Perspektif Pancasila." Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, Vol. 1 (1): 17-33.
Firman  Freaddy  Busroh,  2017.  “ Konseptualisasi  Omnibus  Law  dalam  Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertahanan ”, Arena Hukum Vol. 10 No. 2: 227.
Jimly Asshiddiqie. 2015. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
Moh.  Mahfud  MD.  2011. Membangun  Politik  Hukum  Menegakkan  Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers
Moh. Mahfud MD. 2011. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
Muhammad  Abdul  Kadir.  2015. Hukum  dan  Penelitian  Hukum. Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti.
Noor  Muhammad.  2014.  "Unifikasi  Hukum  Perdata  dalam  Pluralitas  Sistem  Hukum Indonesia." Mazahib, 13 (2).
Satria Sukadana, 2018. “ Pendekatan Teori Hukum Progresif dalam Menjawab Permasalahan Kesenjangan  Hukum  (Legal  Gaps)  di  Indonesia ”,  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah Vol. 1 No. 2: 136.
Satria  Sukadana.  2018.  Pendekatan  Teori  Hukum  Progresif  dalam  Menjawab Permasalahan  Kesenjangan  Hukum  ( Legal  Gaps )  di  Indonesia. Jurnal  Hukum Ekonomi Syariah.
Supriyadi, 2021. Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.15 No.2.
Tata Wijayanta. 2014. Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Jurnal Dinamika Hukum.