## Wajah Hukum

## Perspektif Hukum Perdata Internasional terhadap Perkawinan Beda Agama Bagi Warga Negara Indonesia
Insarullah 1 , Rahmia Rachman 2* , Erlan Ardiansyah 3
1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Tadulako Jalan Soekarno Hatta Km. 9, Tondo, Palu, Sulawesi Tengah, 94148, Indonesia Correspondence email : incha.ullah@gmail.com, rahmiarachman@gmail.com, erlanemsil@gmail.com
Abstrak. Tujuan dari studi ini ialah guna menetapkan kedudukan hukum perdata internasional mengenai pelaksanaan perkawinan beda  agama  yang  dilakukan  oleh  penduduk  Indonesia  di  luar  Indonesia  dan  legalitas  perkawinan  tersebut  menurut  hukum perkawinan  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif,  seperti  penelitian  kepustakaan  dengan menggunakan sumber hukum utama perundang-undangan sumber hukum sekunder buku, artikel dalam jurnal ilmiah, dan sumber lain tentang perkawinan beda agama dan sumber hukum tersier bahan yang diperoleh secara mandiridi internet. Informasi hukum yang  terkumpul  kemudian  diperiksa  secara  kualitatif  dan  disajikan  secara  deskriptif  dan  eksplanatif.  Temuan  menunjukkan meskipun pernikahan beda agama yang dilakukan di luar Indonesia oleh orang Indonesia melibatkan pihak asing, terutama karena tempat  tinggal,  mereka  tunduk  pada  hukum  perdata  internasional.  Tetapi  temuan  ini  tidak  pasti;  jika  perkawinan  melanggar ketertiban  umum,  unsur  asing  dapat  diabaikan  dan  dapat  juga  dianggap  sebagai  penyelundupan.  Karena  hukum  perkawinan Indonesia  didasarkan  pada  hukum  agama  dan  mengandung  ketentuan-ketentuan  yang  dimaksudkan  untuk  bertentangan  dengan hukum negara, biasanya dianggap tidak sah dan batal demi hukum.
Kata Kunci: Beda Agama, Hukum Perdata Internasional, Perkawinan, Warga Negara Indonesia.
Abstract.  The  goal  of  this  study  is  to  determine  how  international  private  law  perceives  the  legality  of  interfaith  marriages performed by citizens outside of Indonesia in compliance  with the Law of Marriage as  well as the execution of such marriages. This study employs the normative research methodology, specifically: Academic articles and books with a legal theme, and other sources pertaining to  interfaith  marriage are  used  in library research  together  with  primary legal documents such as  laws and regulations.  Tertiary  legal  materials  are  obtained  through  the  internet.  The  gathered  legal  materials  were  then  qualitatively examined and given in the form of descriptive and explanatory information. The study's findings demonstrated that because there is  a  foreign  component,  interfaith  marriage  performed  by  citizens  outside  of  Indonesia  is  regarded  as  a  part  of  international private  law,  specifically  because  of  the  domicile,  but  not  in  absolute  terms  because  if  it  violates  public  order,  then  foreign elements  can  be  ruled  out  and  it  is  also  regarded  as  smuggling  law  because  there  is  the  element  of  intent  since  it  seeks  to circumvent the  national  law,  which is  then  normatively  declared invalid and  null  and void  because Indonesian  marriage law is based on religious law.
Keywords: Interfaith, Indonesian citizens, International Private Law, Marriage.

## PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  suatu  hubungan  lahir  serta  juga  batin  yang  terjadi  diantara  seorang  wanita  serta  juga pria yang menjadi pasangan suami istri yang bertujuan untuk menciptakan rumah tangga ataupun keluarga yang kekal serta  bahagia  didasarkan  pada  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  menurut  dari  Pasal  1  UU  No.  1  Tahun  1974  mengenai Perkawinan (UU Perkawinan). ). Dewa. Menurut aturan UU Perkawinan, bagian penting dari ikatan perkawinan ialah penegasan interaksi lahir dan juga batin antara seorang wanita serta pria. Landasan Tuhan Yang Maha Esa juga dapat dipahami sebagai upaya teruntuk menciptakannya suatu rumah tangga ataupun keluarga yang bahagia.
Sebuah pernikahan memiliki komponen hukum, sosial, dan agama. 1 Perkawinan resmi antara suami dan wanita mengandung komponen  hukum  yang bersangkutan. Hubungan alamiah suami  istri dengan sesamanya, individu lain, atau  masyarakat  itulah  yang  disebut  dengan  unsur  sosial  perkawinan.  Aspek  teologis  juga  mewakili  keluarga  yang puas  secara  kekal  yang  dibangun  di  sekitar  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Pasal  2  ayat  (1)  UU  Perkawinan membicarakan  tentang  syarat  sahnya  pernikahan  serta  musti  tunduk  terhadap  syarat  hukum  masing-masing  agama, juga menyebutkan komponen agama ini. Pasal ini selaras dengan Pasal 8 huruf f yang menunjukkan bahwa salah satu hal  yang  berkaitan  dengan  larangan  perkawinan  adalah  dilarangnya  perkawinan  antara  2  (dua)  orang  yang  sedang menjalin hubungan tetapi dilarang menikah oleh agamanya atau undang-undang lain yang relevan.
1 Abubakar Eby Hara, Gender: Dalam Hubungan Internasional di Indonesia-Australia (Yogyakarta: Kanisius, 2019). hlm. 51
Insarullah et al., Perspektif Hukum Perdata Internasional terhadap Perkawinan Beda Agama Bagi Warga Negara Indonesia
Menurut materi yang penulis  uraikan di atas, perkawinan  yang  terjadi tidaklah didasarkan pada hukum agama dianggapnya  telah  melanggar  hukum  karena  hukum  Indonesia  mendasarkan  legalitas  perkawinan  di  atasnya. 2 Maka sebab  itu,  hukum  perkawinan  di  Indonesia  menjadi  kontroversial  jika  suami  dan  istri  mempunyai  perbedaan  akan keyakinan  agamanya.  Dahulu  perkawinan  beda  agama  diperbolehkan,  serta  pencatatan  perkawinan  dilakukan  oleh kantor  catatan  sipil  berdasarkan  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  Hindia  Belanda,  khususnya  Regeling  op de Gemengde Huwelijken (Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 No. (Stb .1898 No.158) yang termasuk dalam jenis perkawinan ini adalah perkawinan campuran yang kemudian dikenal dengan istilah GHR. 3 Definisi perkawinan campuran telah berkembang sesudah UU perkawinan yang dibuat di tahun 1974 mulai berlaku. Perkawinan campuran ialah  suatu  perkawinan  yang  salah  satu  daripada  pasangan  yang  mau  melakukan  pernikahan  ialah  warga  negara Indonesia  dan  keduanya  tunduk  pada  peraturan  tersendiri  di  Indonesia  dikarenakan  adanya  suatu  perbedaan  akan kewarganegaraannya.  Perkawinan  campuran  yang  dimaksudkan  pada  teks  tersebut  sekarang  didasarkan  pada perbedaan kebangsaan daripada perbedaan agama karena secara khusus diaturkan pada Pasal 57 UU Perkawinan.
Pelaksanaan  perkawinan  beda  agama  di  Indonesia  cukup  sulit  dilakukan,  hal  itu  mengakibatkan  munculnya berbagai macam cara yang berkembang di kalangan masyarakat. Salah satu cara tersebut adalah dengan melaksanakan pernikahan diluar lingkungan Indonesia. Kebanyakan pernikahan beda agama terjadi di negara-negara yang menganut paradigma  pernikahan  sipil,  salah  satunya  adalah  Australia.  Tanpa  mengadopsi  pernikahan  agama,  Australia mengikuti model pernikahan sipil. 4
Sistem hukum Common Law, yang memperluas gagasan domisili ke status pribadi, ialah sebuah sistem hukum yang  dipergunakan  oleh  berbagai  macam  negara  yang  mengikutinya  model  perkawinan  sipil.  Dengan  kata  lain,  jika seorang  warga  negara  bertempat  tinggal  di  sebuah  negara  yang  menggunakan  sistem  hukum  Common  Law,  maka hukum  negara  tersebut  mengatur  status  pribadinya.  Pengertian  lex  loci  perayaan,  yang  dalam  perspektif  hukum perdata internasional, mengidentifikasi  hukum di mana perkawinan terjadi,  juga diterapkan pada  hukum perkawinan di negara-negara yang menjunjung hukum umum. 5 Oleh karena itu, dipandang sebagai solusi bagi penduduk Indonesia yang  banyak  pemeluk  agama  yang  berencana  untuk  menikah  karena  dengan  melaksanakan  pernikahan  agama  yang tidak sama di wilayah yang menjunjung paham ini, mereka bebas untuk menikah sesuai dengan hukum setempat dan tidak dibatasi oleh UU perkawinan Indonesia.
Apabila  perkawinan  beda  agama  dilakukan  di  luar  Indonesia,  maka  akan  timbul  kontroversi  karena  sesuai dengan  Pasal  2  UU  Perkawinan,  hukum  perkawinan  Indonesia  didasarkan  pada  hukum  agama.  Perkawinan  yang terjadi diantara dua (dua) warga negara Indonesia maupun warga negara asing (WNA) dengan warga negara Indonesia (WNI)  yang  berlangsungnya  di  luar  dari  negara  Indonesia  ialah  dinyatakan  sah  kalau  dilakukannya  dengan  cara menurut  dari  hukum  yang  berlaku,  menurut  Pasal  56  ayat  (1)  UU  Perkawinan.  berlaku  baik  bagi  warga  negara  dari negara  subjek  ataupun  WNI.  Tidaklah  melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  yang  ada  pada  UU  Perkawinan. 6 Akibatnya, legalitas perkawinan  yang dilakukan di luar  Indonesia  harus diubah agar sesuai pada hukum yang ada di negara  Indonesia,  maka  dengan  demikian  tidaklah  dengan  cara  serta  merta  perolehan  dari  hak  perkawinan  yang dilaksanakan diluar Indonesia itu berlaku pula di Indonesia. Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa tidak boleh melanggar ketentuan undang-undang perkawinan di Indonesia.
Didasarkan pada latar belakang yang sudah diberikan diatas, maka dengan demikian masalah yang bakal dikaji pada  riset  maupun  penelitian  ini  diantaranya  ialah  perspektif  Hukum  Perdata  Internasional  terhadap  pelaksanaan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh warga Indonesia di luar Indonesia. Bagaimana UU Perkawinan berlaku terhadap legalitas perkawinan beda agama yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar negeri?

## METODE
Studi  ini  mengaplikasikan  metodologi  studi  normatif,  yang  mengkaji  peraturan  perundang-undangan,  teori hukum,  putusan  pengadilan,  dan  rekomendasi  para  ahli  di  bidang  yang  relevan.  Untuk  menggambarkan  temuan penelitian ini secara deskriptif dan eksplanatif, digunakan analisis kualitatif.
Sumber hukum primer dan sekunder digunakan sebagai sumber data untuk penyelidikan ini. Sedangkan sumber hukum  sekunder  memberikan  informasi  yang  menjelaskan  hukum  primer  yang  didapatkan  dari  studi  kepustakaan yang berwujud sebagai karya ilmiah serta juga jurnal yang memiliki keterkaitan pada masalah yang ada di dalam riset ini,  sumber  hukum  primer  meliputi  bahan  hukum  yang  mengikat,  seperti  aturan  UU  yang  terkaitnya  pada  penelitian
2 Tengku Erwinsyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3, No. 1 (2012):24
3 Sri  Wahyuni,  “Perkawinan  Beda  Agama  di  Indonesia  dan  Hak  Asasi  Manusia”, In  Right  Journal Vol.  1,  No.  1 (2017):137
4 Jandri  Irwadi  Sidebang,  “Pelaksanaan  Pendaftaran  Perkawinan  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  Beda  Agama  Di Indonesia Yang Menikah Di Luar Negeri,” Lex Privatum Vol. IX, No.8 (Juli 2021):39.
5 Ronald Saija, Buku Ajar Hukum Perdata Internasional (Yogyakarta: Deepublish, 2019). hlm. 19
6 Rachmadi Usman, Hukum Pencatatan Sipil (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). hlm. 257
Insarullah et al., Perspektif Hukum Perdata Internasional terhadap Perkawinan Beda Agama Bagi Warga Negara Indonesia
ini,  layaknya  UU  No.  1  Tahun  1974  mengenai  Perkawinan,  serta  peraturan-peraturan  lain  yang  berkaitannya  pada perkawinan beda agama yang dilakukan di luar Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perspektif  Hukum  Perdata  Internasional  Terhadap  Pelaksanaan  Perkawinan  Beda  Agama  Yang  Dilakukan WNI Di Luar Indonesia
Hukum  Perdata  Internasional  sering  juga  disebut  sebagai Conflict  of  Laws . 7 Suatu  permasalahan  dianggap bagian  dari  Hukum  Perdata  Internasional  jika  terdapat  unsur  asing. 8 Perbedaan  domisili  atau  kewarganegaraan menjadi unsur asing . 9 Perkawinan campuran yang diatur pada UU Perkawinan ialah perkawinan yang terjadi diantara WNI dengan orang asing karena perbedaan kewarganegaraan, misalnya, sementara itu sebab domisili contohnya pada permasalahan perkawinan yang dilakukan oleh sesama WNI di luar Indonesia. 10
Ketentuan  dalam  Hukum  Perdata  Internasional  yakni  dalam  suatu  permasalahan  harus  terdapat  unsur  asing  di dalamnya, Hal ini tidak bisa diubah. Jika banyak  syarat  terpenuhi,  yaitu jika melanggar  "ketertiban  umum" dan jika penggunaan undang-undang asing merupakan penyelundupan hukum, unsur asing tersebut dapat dicoret.
Kata  “ketertiban  umum”  belum  diberikan  definisi  formal  dalam  kajian  Hukum  Perdata  Internasional.  Namun pada hakikatnya, kalau sebuah  hukum  asing  memiliki pertentangan pada prinsip-prinsip dasar hukum  negara hakim, hakim dapat mengabaikan penerapan hukum asing tersebut. Ketertiban masyarakat memiliki aspek relativistik, artinya penerapannya bergantung pada variabel yang meliputi waktu, tempat, dan intensitas.. 11
Pada  intinya,  persoalan  pemerintah  Indonesia  menerima  surat  nikah  beda  agama  yang  diterbitkan  di  luar  dari negara Indonesia termasuk dalam Hukum Perdata Internasional. Apakah akta perkawinan tersebut dapat mengganggu ketertiban  umum  negara  Indonesia  atau  tidak.  Sementara  itu  secara  tegas  disebutkan  pada  pasal  56  UU  Perkawinan bahwa  tidak  boleh  bertentangan  dengan  undang-undang  di  Indonesia.  Selain  itu,  serikat  lintas  agama  yang dilakukannya di luar dari negara Indonesia dianggapnya menjadi suatu penyelundupan hukum, yang juga merupakan komponen  dari  hukum  perdata  internasional. 12 Alasan  dilakukannya  penyelundupan  hukum  biasanya  orang  tersebut menghindari pelaksanaan suatu perbuatan  yang dalam hal ini perkawinan beda agama yang  sudah dengan cara  yang tegas  tidak diizinkan  atau dibenarkan oleh hukum  yang  ada di negara  Indonesia, akan tetapi ia mencari  cara dengan melaksanakan perbuatan itu di negara lain yang memperbolehkan perkawinan beda agama tersebut.
Ketertiban  umum  adalah  cita-cita  yang  diakui  secara  universal,  tetapi  bagaimana  penerapannya  sebenarnya berbeda  berdasarkan  prinsip-prinsip  hukum  perdata  internasional  lainnya,  seperti  kewarganegaraan,  tempat  tinggal, dan  hak  pribadi  (hak  yang  telah  diperoleh  atau  kelanjutan  status  hukum).  Aturan  yang  mengatur  status  pribadi seseorang  terkait  dengan  gagasan  kebangsaan,  menunjukkan  hubungan  langsung  antara  undang-undang  yang mengatur status pribadi dan warganya. Hukum asal usul seseorang sangat erat kaitannya. Dia bergerak dengan hukum asli.  Asas  kebangsaan  inilah  yang  kita  sebut  sebagai  ini.  Berkenaan  dengan  konsep  domisili,  lingkungan  kekuasaan domisili  dari  hukum  suatu  negara  lebih  maju.  Akibatnya,  setiap  orang  yang  menyebut  wilayah  suatu  negara  sebagai rumah dikatakan tunduk pada hukum negara tersebut. 13
Gagasan hak pribadi, yang sering dikenal sebagai kelangsungan status hukum, adalah prinsip fundamental lain dari  hukum  internasional  perdata. 14 Perihal  demikian  berarti  bahwasanya  berbagai  macam  hak  yang  didapatkan menurut dari hukum asing diakuinya serta dilaksanakan dengan cara yang menyeluruh oleh pengadilan di negara asal, maupun bahwa berbagai macam hak yang didapat menurut hukum asing diakui dan dihormati seluas mungkin. Prinsip kepentingan publik adalah kebalikan dari prinsip tersebut. Hukum asing diakuinya serta juga diterapkan secara lex fori jika diabaikan demi kepentingan umum. 15 Perkawinan tersebut  akan dianggap sah pada  saat warga negara  Indonesia kembali ke Indonesia jika prinsip vested rights diterapkan dalam perihal perkawinan beda agama yang dilakukannya di luar dari negara Indonesia. Namun masyarakat masih mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari hal ini.
7 Laurensius  Arliman,  “Perkawinan  Antar  Negara  Di  Indonesia  Berdasarkan  Hukum  Perdata  Internasional,” Kertha Patrika: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 39, No. 3 (2017): 181.
8 Muhammad Ilham, “Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Kontrak Dagang Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 09/Pdt.G/2006/PN.JBI)”, Jurnal Restitusi Vol. 1 No. 1 (2019): 72
9 La Ode Muhram, Pengantar Hukum Indonesia (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022). hlm. 245
10 Sri Wahyuni, Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri (Tangerang Selatan: Pustaka Alvabet, 2016). hlm. 10 11 Mutiara  Hikmah,  “Penolakan  Putusan  Arbitrase  Internasional  Dalam  Kasus  Astro  All  Asia  Network  PLC  (Kajian Putusan Nomor 05/Pdt/ARB-INT/2009/PNJP),” Jurnal Yudisial Vol. 5, No. 1 (2012): 70.
12 Albert Tanjung, “Legalitas Penyelundupan Hukum Pada Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif dan Receptio A Contrario”, National Journal of Law Vol. 1, No. 1 (2019): 52
13 Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia (Bandung: Alumni, 2010). hlm. 49-51.
14 Syukran Yamin Lubis, Buku Ajar Hukum Perdata Internasional (Medan: Umsu Press, 2021). hlm. 55
15 Derita  Prapti  Rahayu,  “Hukum  Perdata  Internasional  Indonesia  Bidang  Hukum  Keluarga  ( Family  Law )  Dalam Menjawab Kebutuhan Global”, Jurnal Hukum Progresif Vol. XII, No. 1 (Juni 2018):1996
Insarullah et al., Perspektif Hukum Perdata Internasional terhadap Perkawinan Beda Agama Bagi Warga Negara Indonesia
Akta perkawinan mereka wajin untuk didaftarkannya di kantor pencatat nikah tempat mereka bertempat tinggal dalam  jangka  waktu  1  (satu)  tahun  sesudah  suami  istri  kembali  ke  daerah  asalnya,  sesuai  Pasal  56  ayat  (2)  UU Perkawinan.  Warga  negara  Indonesia  harus  mengajukan  akta  nikah  di  kantor  catatan  sipil  setempat  jika  mereka memiliki  serikat  lintas  agama  di  luar  negeri.  Menurut  Pasal  37  Ayat  4  UU  No.  23  Tahun  2006  mengenai Kependudukan,  yang  bersangkutan  harus  memberitahukan  pada  instansi  pelaksana  di  tempat  tinggalnya  tentang pencatatan perkawinan paling lama selama 30 (tiga puluh) hari sesudah yang bersangkutan kembali.
UU  Adminduk  mengatur  syarat-syarat  pencatatan  perkawinan,  lalu  PP  No.  9  Tahun  1975  mengenai Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan juga mengaturkan mengenai pencatatan perkawinan. Pasal 38  UUPT  mengatur  tentang  standar  serta  tata  cara  pencatatan  perkawinan  yang  dituangkan  pada  PP  No.  25  Tahun 2008 mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Agar  suatu  peristiwa  perkawinan  mendapat  kepastian  hukum  melalui  pengakuan  hukum,  maka  dirancanglah standar  pencatatan  perkawinan,  dan  pengakuan  itu  dimaksudkan  dengan  pendokumentasian  perkawinan  yang ditunjukkan  dengan  akta  perkawinan.  Konsekuensi  yuridis  yang  timbul  akibat  pencatatan  yuridis  tentunya  kepastian hukum bagi suami dan istri, keturunan serta semua pihak yang berkepentingan.
Perkawinan  tidaklah  lagi  dipandangnya  menjadi  suatu  permasalahan  pribadi  untuk  salah  satu  pihak  untuk melaksanakan perkawinan. Untuk membela kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dibawa oleh perkawinan, negara  berkewajiban  untuk  turun  tangan  dan  mengatur  melalui  peraturan  perundang-undangan.  Hukum  Perkawinan adalah  bagian  dari  hukum  yang  dimaksud.  Pernikahan  beda  agama  secara  hukum  ambigu  karena  Undang-Undang Perkawinan tidak menentukan apakah warga negara Indonesia dapat memasuki pernikahan semacam itu.
Sejalan  dengan  standar  formal  yang  digariskan  dalam  UU  Perkawinan,  perkawinan  harus  mengikuti  syarat- syarat hukum agama, yaitu yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan tanggal, waktu, dan tempat perkawinan. Kriteria formal ini didasarkan pada sistem hukum yang berbeda yang mengikuti asas locus regit actum, yang mengacu pada  lokasi  akad  nikah  (lex  loci  perayaan). 16 Dalam  sistem  negara  yang  menganut  sistem  hukum Common  Law menganut  asas  formal  (keabsahan)  suatu  perkawinan  berdasarkan  pada  hukum  dimana  perkawinan  itu  berlangsung. Perkawinan  harus  tunduk  pada  aturan  hukum  agama  sesuai  dengan  syarat-syarat  hukum  yang  diatur  dalam  UU Perkawinan, yakni : 17
1. Asas lex  loci ,  yang  menyatakan  bahwasanya  syarat  sahnya  tempat  perkawinan  haruslah  diterapkan  untuk menentukan sahnya perkawinan itu.
2. Asas  kewarganegaraan (kewarganegaraan),  yang menurutnya  kerangka  hukum di mana  setiap orang pertama  kali memperoleh kewarganegaraan menentukan legitimasi substantif perkawinan.
3. Asas  domisili,  yang  menyatakan  bahwa  kerangka  hukum  tempat  tinggal  masing-masing  pihak  pada  saat perkawinan menentukan sahnya perkawinan secara materil..
4. Pengertian bahwa, tanpa mengabaikan berbagai macam persyaratan hukum yang wajib untuk dipenuhinyua dalam kerangka  hukum  dari  tiap-tiap  masing  pasangan  sebelum  perkawinan  dapat  dilangsungkan,  locus  celebris  tempat perkawinan itu dilangsungkan menentukan keabsahan materiil perkawinan itu.

## Legalitas  Perkawinan  Beda  Agama  Yang  Dilakukan  WNI  Di  Luar  Indonesia  Menurut  Undang-Undang Perkawinan
Penting untuk memikirkan penyebab sebelum mempertimbangkan legalitas pernikahan beda agama antara WNI serta  orang  asing.  Kalau  ada  unsur-unsur  yang  dimaksudkan  untuk  mengelak  dari  kriteria  hukum  perkawinan Indonesia,  seperti  melarang  perkawinan  beda  agama,  maka  hukum  asing  tidaklah  berlaku  serta  dipandang  menjadi suatu  hal  mengenai  penyelundupan  hukum  dikarenakan  memang  bertujuan  teruntuk  itu.  Perundang-undangan  asing tidak dapat diterapkan karena diterapkan secara tidak tepat.
Negara  yang  berdaulat  memiliki  kebebasan  untuk  menolak  tunduk  pada  otoritas  apa  pun,  termasuk  hak  untuk mengabaikan  hukum  asing.  Akibatnya,  menerima  persyaratan  atau  keputusan  hukum  asing  dapat  berdampak  pada ketertiban  umum  suatu  negara. 18 Untuk  tujuan  ketertiban  yang  baik  atau  "demi  kepentingan  umum",  hukum  asing dapat  diabaikan  jika  penerapannya  dapat  mengakibatkan  pelanggaran  aturan  dasar  hukum  domestik  (lex  fori)”. 19
16 Muhammad Adiguna Bimasakti, “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Dan Kewenangan Mengadili Sengketanya Dalam Perspektif Hukum Antar Tata Hukum Indonesia“, Journal of Islamic  Law Studies Vol. 4, No. 1 (2020):38
17 Ida  Bagus  Wyasa  Putra, Buku  Ajar  Hukum  Perdata  Internasional (Denpasar:  Fakultas  Hukum  Universitas  Udayana, n.d., 2016).hlm. 25
18 Bayu Seto Hardjowahono, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006). hlm. 22-25 19 Sri  Wahyuni,  “Konsep  Ketertiban  Umum  Dalam  Hukum  Perdata  Internasional:  Perbandingan  Beberapa  Negara  Civil Law Dan Common Law,” Supremasi Hukum Vol. 3, No. 1 (2014):48.
Insarullah et al., Perspektif Hukum Perdata Internasional terhadap Perkawinan Beda Agama Bagi Warga Negara Indonesia
Penyelundupan hukum adalah salah satu alasan hakim menggunakan organisasi ketertiban umum dalam situasi  yang melibatkan Hukum Perdata Internasional. 20
Pasal  56  Ayat  1  UU  Perkawinan  ialah  lex  specialis  yang  mengizinkan  warga  negara  Indonesia  untuk melakukannya suatu perkawinan dengan perbedaan akan keagamaan di luar negeri dikarenakan asas lex loci eventis, yang dinyatakan dalam klausa yang berbunyi, “Sahih  apabila dilakukannya menurut dari  hukum  yang ada di negara lokasi  perkawinan  itu  diberlangsungkan.”  Indonesia.  Namun,  alinea  lanjutan  yang  menyatakan  bahwa  “agar  rakyat Indonesia  tidaklah  melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  aturan  UU  ini”  dilanggar,  sehingga  dianggap  sebagai penyelundupan..  Sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  56  ayat  (1)  UU  Perkawinan,  orang  Indonesia  memiliki kesempatan  untuk  melakukan  pernikahan  dengan  seseorang  yang  memiliki  perbedaan  akan  agama  yang  ada  di  luar negara asalnya, yang menimbulkan kemungkinan bahwa perkawinan mereka akan diakui oleh sistem hukum setempat. Konsep  ketertiban  umum  akan  rusak  jika  perkawinan  diakui  karena  dianggap  tidaklah  sesuai  pada  UU  perkawinan Indonesia.
Perkawinan  beda  agama  yang  dilakukannya  di  luar  dari  negara  Indonesia  teruntuk  menyiasati  undang-undang perkawinan negara ialah wujud dari penyelundupan hukum yang memiliki pertentangan dengan pengertian “ketertiban umum”  karena  pasangan  tersebut  berusaha  untuk  menghindari  hukum  yang  (biasanya)  seharusnya  berlaku  bagi mereka. 21 Penulis  berpendapat  bahwa  karena  hukum  perkawinan  Indonesia  berdasarkan  hukum  agama,  tidak  pernah ada  ikatan  perkawinan  antara  suami  dan  istri  meskipun  telah  terdaftar  di  negara  tersebut.  Akibatnya,  penulis menyatakan  bahwa  penyelundupan  hukum  perihal  perkawinan  beda  agama  yang  dilakukannya  di  luar  dari  negara Indonesia secara normatif dinyatakan tidaklah sah serta juga batal demi hukum. lokasi pernikahan, tetapi dengan cara yang  dapat  diterima  secara  sosial  dan  prosedural  oleh  lingkungan  sekitar.  Oleh  karena  itu,  ada  ketidakjelasan  di masyarakat tentang boleh tidaknya pernikahan beda agama di Indonesia.
Penulis  menginformasikan  kepada  hadirin  bahwa  serikat  lintas  agama  yang  dilakukan  di  luar  dari  negara Indonesia  dianggapnya  tidaklah  sah  secara  hukum  sehingga  masyarakat  tidak  lagi  melakukan  cara  perkawinan tersebut  dan  bagi  pencatat  perkawinan  agar  lebih  berhati-hati  ketika  menerima  akta  perkawinan  dan  mencatatkan perkawinan tersebut. Selanjutnya bagi pemerintah agar segera dibuat alternatif penyelesaian polemik perkawinan beda agama yang dilakukannya diluar dari negara Indonesia melalui sebuah aturan perundang-undangan agar tidak menjadi ambigu, karena secara normatif dianggap tidak sah namun hal itu menjadi sebuah realitas yang terjadi di masyarakat pada umumnya.

## SIMPULAN
Persatuan beda agama yang dilakukannya oleh WNI yang ada di luar dari negara Indonesia dianggap tercakup pada  hukum  perdata  internasional  jika  ada  komponen  asing,  terutama  penyebab  kependudukan.  Dalam  hal  ini berkaitan  dengan  penerimaan  akta  nikah  beda  agama  yang  dilakukannya  di  luar  dari  negara  Indonesia,  serta  apakah akta  nikah  itu  dapat  mengganggu  ketertiban  umum  negara  Indonesia  atau  tidak.  Unsur  asing  itu  tidak  mutlak;  jika bertentangan dengan ketertiban umum, unsur asing dapat dikesampingkan. Selanjutnya perkawinan beda agama yang dilakukan diluar  Indonesia juga dianggap sebagai penyelundupan hukum yang mana hal ini pun menjadi bagian dari Hukum  Perdata  Internasional.  Tindakan  penyelundupan  hukum  biasanya  dilakukan  untuk  menghindari  terjadinya suatu  perbuatan,  pada  perihal  demikian  perkawinan  beda  agama,  yang  secara  tegas  dilarang  di  negara  Indonesia. Sebaliknya, orang tersebut mencari cara untuk melakukan tindakan tersebut di negara di mana pernikahan beda agama adalah sah.
Jika  ada  upaya  yang  disengaja  untuk  mengelak  dari  hukum  Indonesia  yang  melarang  persatuan  antaragama, maka  undang-undang  asing  tidaklah  berlaku  serta  juga  dipandangnya  menjadi  suatu  hal  tentang  penyelundupan hukum  dikarenakan  bertujuan  teruntuk  hal  demikian.  Demikian  pula  halnya  dengan  perkawinan  beda  agama  yang dilakukannya  oleh  orang  Indonesia  di  luar  negeri.  Dikarenakan  UU  perkawinan  Indonesia  didasarkan  pada  hukum agama,  maka  secara  adat  dianggapnya  tidaklah  sah  serta  juga  batal  demi  hukum  apabila  perkawinan  beda  agama dilangsungkan di luar  Indonesia. artinya tidak pernah ada ikatan perkawinan antara suami istri  itu meskipun telah di catatkan di negara tempat dilangsungkannya perkawinan itu.
20 Indah Melani Putri, “Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia  (Kajian Normatif Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional),” Restitusi Vol. I, No. 1 (2019):18.
21
Zulfa  Djoko  Basuki,  “Teori-Teori  Umum  Hukum  Perdata  Internasional  Yang  Dapat  Mengesampingkan
Berlakunya Hukum  Asing Dengan  Memberlakukan Hukum Nasional Sang Hakim,” Jurnal  Hukum Dan Pembangunan Vol. 26, No. 3 (1996): 209.
Insarullah et al., Perspektif Hukum Perdata Internasional terhadap Perkawinan Beda Agama Bagi Warga Negara Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Asman, Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi . Depok : Raja Grafindo Persada, 2020. Gautama, Sudargo. Hukum Perdata Internasional Indonesia . Bandung: Alumni, 2010. Hara, Abubakar Eby, Gender: Dalam Hubungan Internasional di Indonesia-Australia. Yogyakarta : Kanisius, 2019. Hardjowahono, Bayu Seto. Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional . Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006. Lubis, Syukran Yamin, Buku Ajar Hukum Perdata Internasional. Medan : Umsu Press, 2021. Muhram, La Ode, Pengantar Hukum Indonesia. Bandung : Media Sains Indonesia, 2022. Putra, Ida Bagus Wyasa. Buku Ajar Hukum Perdata Internasional . Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Udayana, n.d, 2016.
Saija, Ronald, Buku Ajar Hukum Perdata Internasional. Yogyakarta : Deepublish, 2019. Usman, Rachmadi, Hukum Pencatatan Sipil . Jakarta : Sinar Grafika, 2019. Wahyuni, Sri. Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri . Tangerang Selatan : Pustaka Alvabet, 2016.

## Jurnal
Arliman,  Laurensius.  “Perkawinan  Antar  Negara  Di  Indonesia  Berdasarkan  Hukum  Perdata  Internasional.” Kertha Patrika: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 39, No. 3 (2017):181.
Basuki,  Zulfa  Djoko.  “Teori-Teori  Umum  Hukum  Perdata  Internasional  Yang  Dapat  Mengesampingkan  Berlakunya Hukum Asing Dengan Memberlakukan Hukum Nasional Sang Hakim.” Jurnal Hukum Dan Pembangunan Vol.
26, No. 3 (1996):209.
Bimasakti,  Muhammad  Adiguna.  “Keabsahan  Perkawinan  Beda  Agama  Dan  Kewenangan  Mengadili  Sengketanya Dalam  Perspektif  Hukum  Antar  Tata  Hukum  Indonesia“, Journal  of  Islamic  Law  Studies Vol.  4,  No.  1 (2020):38
Erwinsyahbana,  Tengku,  “Sistem  Hukum  Perkawinan  Pada  Negara  Hukum  Berdasarkan  Pancasila”, Jurnal  Ilmu Hukum Vol. 3, No. 1 (2012):24
Hikmah,  Mutiara.  “Penolakan  Putusan  Arbitrase  Internasional  Dalam  Kasus  Astro  All  Asia  Network  PLC  (Kajian Putusan Nomor 05/Pdt/ARB-INT/2009/PNJP).” Jurnal Yudisial Vol. 5, No. 1 (2012):70.
Ilham,  Muhammad.  “Kajian  Yuridis  Penyelesaian  Sengketa  Kontrak  Dagang  Dalam  Perspektif  Hukum  Perdata Internasional  (Analisis  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jambi  Nomor:  09/Pdt.G/2006/PN.JBI)”, Jurnal  Restitusi Vol. 1 No. 1 (2019): 72
Putri,  Indah  Melani.  “Perkawinan  Beda  Agama  Yang  Dilaksanakan  Di  Luar  Wilayah  Negara  Republik  Indonesia (Kajian Normatif Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional).” Restitusi Vol. I, No. 1 (2019):18. Sidebang,  Jandri  Irwadi.  “Pelaksanaan  Pendaftaran  Perkawinan  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  Beda  Agama  Di Indonesia Yang Menikah Di Luar Negeri.” Lex Privatum Vol. IX, No. 8 (Juli 2021):39. Rahayu,  Derita  Prapti.  “Hukum  Perdata  Internasional  Indonesia  Bidang  Hukum  Keluarga  ( Family  Law )  Dalam Menjawab Kebutuhan Global”, Jurnal Hukum Progresif Vol. XII, No. 1 (Juni 2018):1996
Tanjung,  Albert.  “Legalitas  Penyelundupan  Hukum  Pada  Perkawinan  Beda  Agama  Berdasarkan  Hukum  Positif  dan Receptio A Contrario”, National Journal of Law Vol. 1, No. 1 (2019): 52.
Wahyuni, Sri. “Konsep Ketertiban Umum Dalam Hukum Perdata Internasional: Perbandingan Beberapa Negara Civil Law Dan Common Law.” Supremasi Hukum Vol. 3, No. 1 (2014):48. Wahyuni,  Sri.  “Perkawinan  Beda  Agama  di  Indonesia  dan  Hak  Asasi  Manusia”, In  Right  Journal Vol.  1,  No.  1 (2017):137

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil