## PERLINDUNGAN  KONSUMEN  TERHADAP  TRANSAKSI  JUAL  BELI
MELALUI  MEDIA  INTERNET (E-COMMERCE)
DAHLIA ,S.H, M.H Dosen Fakultas Hukum UNISRI
Abstarct:  Protection  toward  consumers  in  internet  (E-commerce)  transaction  covers protection  toward  privacy,  accuracy,  property,  and  accessibility  in  digital signature.  It  is  stated  in  clause  4  of  UPPK.  If  a  violation  happens  in  the transaction, one can ask for  a way out both in the court or out of court.
Keywords: consumers’ protection, E-commerce

## PENDAHULUAN
Kemajuan teknologi informasi membawa perubahan pada proses komunikasi, peranan komunikasi    semakin  penting  akibat  dari  tuntutan  aktifitas  dunia  modern  yang  serba cepat. Salah satu teknologi yang berhasil menjawab kebutuhan tersebut adalah teknologi internet.  Hingga  saat  ini  belum  ada  kesepakatan  tunggal  diantara  para  pakar  mengenai definisi E-Commerce, karena setiap pengamat dari praktisi memberikan penekanan yang berbeda,  hal  ini  disebabkan  permasalahan  E-Commerce  adalah  permasalahan  yang kompleks  baik  di  pandang  dari  perspektif  sains-teknologi,  maupun  dipandang  dari perspektif ekonomi dan hukum.
Menurut  Kamlesh  K.Bajaj  dan  Debjani  Nag.  Mengatakan  E-Commerce  merupakan suatu bentuk pertukaran informasi bisnis tanpa menggunakan kertas(Papersless Exchange Of  Business  Information)  melainkan  dengan  menggunakan  EDI  (Electronic  Data Interchange),  Elekronic  Mail  (E-mail)  Electronic  Buletin  Boards  (EBB),  Electronic Funds Transfe r(EFT) dan melalui teknologi jaringan lainnya (M.Arsyad Sanusi,2001:14- 16).
Sedangkan menurut Kalalota dan Whinson, E-Commerce lebih ditekankan pada aspek sosio-  ekonomi  yaitu  E-Commerce  adalah  sebuah  metodelogi  bisnis  modern  yang berupaya  memenuhi  kebutuhan  organisasi  para  pedagang  dan  konsumen  untuk mengurangi  biaya(cost),  meningkatkan  kualitas  barang  dan  jasa  serta  meningkatkan kecepatan jasa layanan pengantaran barang (M.Arsyad Sanusi, 2001:14-16) Ada beberapa faktor  yang  memperkuat  proses  perdagangan  yang  semula  didasarkan  pada  kertas, sekarang  ini  beralih  kepada  media  elektronik  yaitu  bahwa  E-Commerce  memiliki
kemampuan  untuk  menjangkau  lebih  banyak  pelanggan  dan  setiap  pelanggan  dapat mengakses  seluruh  informasi  yang  up  to  date  dan  terus  menerus,  dapat  mendorong kreatifitas  dari  pihak  penjual  secara  cepat  dan  tepat  dan  pendistibusian  informasi  yang disampaikan  berlangsung  secara  priodik,  menciptakan  efisiensi  yang  tinggi,  murah  serta informatif,  dapat  meningkatkan  kepuasan  pelanggan  dengan  pelayanan  yang  cepat, mudah dan aman (Budi Agus Riswandi, 2003:115-116).
Menurut  Anastasia  Diana  perkembangan  E-Commerce  juga  disebabkan  karena memberikan beberapa dampak positif bagi aktifitas pemasaran, diantaranya memudahkan promosi  produk  dan  jasa  secara  interaktif  dan  real-time  melalui  sarana  komunikasi langsung  via  internet,  menciptakan  saluran  distribusi  baru  yang  menjangkau    lebih banyak  pelanggan  di  hampir  semua  belahan  dunia,  memberikan  penghematan  signifikan dalam  hal  biaya  pengiriman  informasi,  menekan  waktu  siklus  dan  tugas-tugas administratif  terutama  pemasaran  internasional  mulai  dari  pesanan  hingga  pengiriman produk, layanan pelanggan yang lebih responsif dan memuaskan, menghemat waktu dan biaya  dalam  menangani  pesanan  karena  sistem  pemasaran  elektronik  memungkinkan pemesanan yang lebih cepat dan akurat (Anastasia Diana, 2001:77-78).
Dilihat  dari  hubungan  subjek,  dalam  E-Commerce  ada  berbagai  jenis  transaksi, diantaranya :
a. Business to busines (B2B)
Model  tansaksi  E-Commerce  ini  banyak  digunakan,  hal  ini  meliputi  Inter Organizational  System  (IOS)  transaksi  dengan  segera  dari  transaksi  pasar  elektronik antara organisasi dan mempunyai karakteristik sebagai berikut:
1. Trading  partners  yang  sudah  diketahui  pada  umumnya  memiliki  hubungan  yang cukup lama.
2. Pertukaran data(Data Exchange) berlangsung berulang-ulang dan secara berkala.
3. Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data.
4. Model umum digunakan adalah peer-to peer atau dari titik ke titik lainnya.
b. Business to consumer (B2C)
Merupakan  model  transaksi  E-Commerce,  dimana  satu  pelaku  adalah  sebagai  end- user,  secara  umum  transaksi  ini  pada  dasarnya  sama  dengan  jual  beli,  pembeli
berkedudukan  sebagai  end-user  atas  barang  yang  diperdagangkan,  ciri-ciri  transaksi B2C adalah:
1. Terbuka untuk umum .
Servis  yang  diberikan  bersifat  umum  (generic)  dengan  mekanisme  yang  dapat digunakan oleh halayak ramai.
2. Servis yang diberikan berdasarkan permohonan.
Apabila  dilihat  dari    tujuan  pembeliannya,  konsumen  e-business  bisa  dibedakan menjadi  dua,  yaitu  konsumen  individual,  yang  melakukan  pembelian  untuk  konsumsi pribadi  dan  atau  rumah  tangganya  dan  konsumen  organisasional,  yang  melakukan pembelian  untuk  tujuan  dijual  lagi,  disewakan,  diproses  lebih  lanjut,  digunakan  untuk melayani masyarakat dan tujuan bisnis atau organisasi lainya.
Beberapa  permasalahan  yuridis  yang  timbul  dengan  adanya  transaksi  E-Commerce diantaranya adalah perlindungan konsumen karena beberapa kateristik khas  E-Commerce akan menepatkan pihak konsumen pada posisi yang lemah atau bahkan dirugikan. Seperti perusahaan di internet (the internet mercahart) tidak memiliki alamat secara fisik di suatu negara  tertentu,  sehingga  menyulitkan  konsumen  untuk  mengembalikan  produk  yang tidak  sesuai  dengan  pesanan,  konsumen  sulit  memperoleh  jaminan  untuk  mendapatkan local  follow  up  service  or  repair  dan  masalah  mekanisme  pembayaran,  perlindungan terhadap data-data individual konsumen yang diberikan kepada pihak perusahaan.

## PEMBAHASAN
Penerapan  Undang  Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen terhadap transaksi jual beli melalui media internet (E-Commerce) Dalam Pasal 1 angka 2 Undang  Undang  Nomor  8  Tahun  1999  (UUPK)  menyebutkan  konsumen  adalah  setiap orang  pemakai  barang  baru  atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi kepentingan diri sendiri, keluarga maupun makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Dalam pasal tersebut membagi konsumen atas 2 yaitu konsumen akhir dan konsumen antara.  Konsumen  akhir  adalah  pengguna  atau  pemanfaat  akhir  dari  suatu  produk, sedangkan  konsumen  antara  adalah  orang  yang  menggunakan  suatu  produk  sebagai
bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Menurut Az Nasution, konsumen akhir adalah  setiap  orang  yang  mendapatkan  barang  dan  atau  jasa  untuk  tujuan  memenuhi kebutuhan  hidup  pribadinya,  keluarga  dan  atau  rumah  tangga  dan  tidak  untuk diperdagangkan  kembali.  Sedangkan  konsumen  antara  adalah  setiap  orang  yang mendapatkan barang dan  jasa untuk tujuan diperdagangkan kembali.
Dalam  Pasal  1 angka  1  UUPK    menyebutkan  perlindungan  konsumen  adalah  segala upaya  yang  menjamin adanya  kepastian  hukum untuk memberikan  perlindungan  kepada kosumen.  Sedangkan  menurut  Az  Nasution  hukum  konsumen  adalah  keseluruhan  asas- asas  dan  kaidah-kaidah  yang  mengatur  hubungan  masalah  penyediaan  dan  penggunaan produk  (barang/dan  jasa)  antara  penyedia  dan  penggunanya,  dalam  kehidupan bermasyarakat  sedangkan pengertian perlindungan konsumen sebagai bagian khusus dan hukum  konsumen  adalah  keseluruhan  asas-asas  dan  kaidah-kaidah  yang  mengatur  dan melindungi  konsumen  dalam  hubungan  dan  masalah  penyedia  dan  penggunaan  barang (Az Nasution, 2003:3).
UUPK  tidak  saja  mengatur  hak  dan  kewajiban  dari  konsumen  tetapi  juga  hak  dan kewajiban  dari  pengusaha.  Menurut  Pasal  4  UUPK  konsumen  memiliki  hak  antara  lain hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  keselamatan,  dalam  mengkonsumsi  barang  dan  atau jasa, hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta  jaminan  yang  dijanjikan.,  hak  atas  informasi yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang/atau  jasa,  hak  untuk didengar pendapat dan keluahannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, hak untuk mendapatkan  advokasi,  perlindungan  dan  upaya  penyelesaian  sengketa  perlindungan konsumen  secara  patut,  hak  untuk  mendapatkan  pembinaan  dan  pendidikan  konsumen, hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar,  jujur  serta  tidak  diskriminatif,  hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian a barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, hak –hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Selain memperoleh hak, sebagai balance konsumen juga diwajibkan untuk membaca dan  mengikuti  petunujuk  informasi  dan  prosedur  pemakaian  atau  pemanfaatan  barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan, beritikad baik dalam melakukan transaksi
pembelian  barang  dan/atau  jasa,  membayaran  sesuai  dengan  nilai  tukar  yang  disepakati, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada pelaku usaha  diberikan  juga  hak  untuk  menerima  pembayaran  sesuai  dengan  kesepakatan mengenai  kondisi  dan  nilai  tukar  barang  dan/jasa  yang  diperdagangkan,  mendapatkan perlindungan  hukum  dari  tindakan  konsumen  yang  tidak  beritikad  baik,  melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, rehabilitasi nama  baik  a  tidak  terbukti  secara  hukum  kerugian  konsumen  tidak  diakibatkan  oleh barang  dan/atau  jasa  yang  diperdagangkan,  dan  hak-hak  yang  diatur  dalam  perundang- undangan lainnya.
Selain  memperoleh  hak  tersebut,  sebagai  balance  pengusaha  juga  diwajibkan  untuk beritikad  baik  dalam  melakukan  usahanya,  memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang  dan/atau  jasa,  serta  memberikan  penjelasan penggunaan,  perbaikan  dan  pemeliharaan,  memperlakukan  atau  melayani  konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi  dan/atau  diperdagangkan  berdasarkan  standar  mutu  barang  dan/jasa  yang berlaku,  memberikan  kesempatan  kepada  konsumen  untuk  menguji  dan/atau  mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberikan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau jasa yang diperdagangkan, memberikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan,  memberikan  kompensasi    ganti  rugi  dan  atau  penggantian  apabila barang dan/atau jasa diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Indonesia  belum  memiliki  undang-undang  tentang  E-Commerce,  maka  untuk memberikan  perlindungan  terhadap  konsumen,  hanyalah  Undang  Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Ada  beberapa  prinsip  yang  harus  di tegakkan sebagai solusi penegakan hukum perlindungan konsumen yaitu.
1. Menegakkan  larangan  yang  dikatagorikan  sebagai  tindakan  pelaku  usaha  yang  dapat menghambat perdagangan.
2. Larangan bagi tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan berkurangnya persaingan, mengandung hak untuk setiap anggota masyarakat untuk diperbolehkan menjalankan aktifitas ekonomi.
3. Larangan  yang  memungkinkan  pelaku  usaha  untuk  tidak  memberikan  pilihan  bagi konsumen,  larangan  ini  ditujukan  supaya  pelaku  usaha  tidak  mengupayakan  adanya pemusatan kegiatan produksi dan pemasaran (Ahmad M. Ramli, 2002:15-16).
Sejauh  mana  UUPK  dapat  melindungi  hak  konsumen  dalam  transaksi  E-Commerce terutama dalam perlindungan dalam penggunaan digital signatur. Hak konsumen tersebut adalah  merupakan  kewajiban  dari  produsen  atau  penyelenggara  jasa,  diantaranya menjamin:  privacy,  accuracy,  property  dan  accesibility  konsumennya  (Riyeke Ustadiyanto;2001:336). Privacy, termuat dalam Pasal 4 butir 1 UUPK. Ketika konsumen (Subcriber) meng-apply kepada penyelenggara jasa (Certificate Authority/CA), konsumen akan diminta keterangan mengenai  identitasnya, besar  kecilnya  keakuratan  dari identitas tersebut  tergantung  dari  jenis  sertifikat  tersebut,  semakin  tinggi  tingkat  sertifikat  maka semakin akurat pula identitas sebenarnya dari konsumen.
Namun  dalam  hal  ini    perlu  diperhatikan  adalah  CA  sebagai  penyimpan  data,  wajib menjaga  kerahasiaan  identitas  konsumen  dari  pihak  yang  berkepentingan.  CA  hanya boleh  mengkonfirmasikan  bahwa  sertifikat  yang  dimiliki  oleh  konsumen  adalah  benar dan di akui  oleh CA dibeberapa negara maju, data pribadi mendapat perlindungan dalam undang-undang yang tercantum prinsip perlindungan data yang harus ditaati oleh orang- orang  yang  menyimpan  atau  memproses  informasi  dengan  menggunakan  komputer. Mereka  dapat  mengajukan  pengaduan  dan  a  merasa  tidak  puas  tentang  cara  organisasi yang  mengumpulkan  informasi  dan  menurut  keadaan-keadaan  terentu  dan  berhak  untuk menuntut  ganti  rugi.  Accuracy,  termuat  dalam  Pasal  4  butir  2,  3  dan  8  UUPK,  dalam prinsip  ini  terkandung  pengertian  “ketepatan”  antara  apa  yang  diminta  dan  apa  yang didapatkannya.  Bahwa  apa  yang  didapatkan  oleh  konsumen  sesuai  apa  yang  diminta berdasarkan  informasi  yang  diterimanya.  Ketetapan  informasi  juga  merupakan  prinsip accuracy.  CA  berkewajiban  untuk  memberitahukan  segala  keterangan  yang  berkaitan dengan  penawaran  maupun  permintaan  yang  diajukan.  Property,  termuat  dalam  Pasal  4 butir  8  UUPK,  konsumen  harus  dilindungi  hak  miliknya  dari  penyimpangan  yang mungkin  terjadi  akibat  masuknya  konsumen  dalam  sistim  digital  signature,  artinya konsumen berhak dilindungi dari segala bentuk penyadapan, penggandaan dan pencurian. Jika hal ini terjadi maka CA berkewajiban mengganti kerugian yang di derita konsumen. Accessubility,  termuat  dalam  Pasal  4  butir  4,5,6  dan  7  UUPK,  bahwa  setiap  pribadi
berhak  mendapatkan  perlakuan  yang  sama  untuk  mengakses  informasi,  artinya  setiap konsumen  bisa  masuk  dalam  sistim  digital  signature  jika  memenuhi  syarat  dan  bisa menggunakan  sistim  ini  tanpa  hambatan  dan  konsumen  juga  berhak  di  dengar  pendapat dan  keluhannya.  Dalam  kaitannya  dengan  penggunaan  digital  signature,  CA  dalam kedudukannya  yang  lebih  kuat  harus  bisa  menjamin  hak-hak  konsumen  terutama  dalam perjanjiaan  antara  CA  dengan  konsumen.  Perjanjian  yang  diajukan  tidak  berat  sebelah, sehingga  konsumen  tidak  mempunyai  posisi  lemah.  Untuk  menutup  resiko  dari  produk- produk yang cacat CA dapat mengasuransikan resiko tersebut, hal ini untuk mengurangi beban  yang  di  tanggung  oleh  CA  a  suatu  saat  ada  konsumen  yang  menuntut  CA  karena merasa dirugikan.
Masalah  hukum  menyangkut  konsumen  semakin  mendesak  dengan  adanya  transaksi E-Commerce  yang  dilakukan  dengan  merchan  di  negara  lain.  Pada  jual  beli  jarak  jauh seperti  ini,  kecurangan  sering  kali  terjadi  dan  konsumen  harus  dilindungi.  Kecurangan dapat  terjadi  yang  menyangkut  tentang  keberadaan  penjual,  barang  yang  dibeli,  harga barang,  purches  order  dan  pembayaran  oleh  pembeli.  Dalam  hal  purches  order  yang dikirimkan  secara  elektronik  dan  atau  harga  perunit  barang  yang  dipesan  oleh  pembeli dikatakan  lebih  tinggi  dari  harga  yang  dicantumkan  didalam  purches  oder,  dapat  pula terjadi  bahwa  penjual  mengaku  belum  menerima  bayaran    dari  pembeli,  sedangkan kenyataan  pembeli  sudah  mengirimkan  pembayarannya  untuk  seluruh  harga  barang (Mariam Darus Badrulzaman, 2002:347).
Rawannya  transaksi  melalui  media  internet(  E-Commerce)  menyebabkan  konsumen ragu  untuk  melakukan  transaksi  tersebut,  untuk  itu  diperlukan  usaha-usaha  untuk memberikan  pengamanan  terhadap  transaksi  E-Commerce,  baik  yang  bersifat  preventif maupun  bersifat  represif.  Usaha  yang  bersifat  prefentif  dapat  berupa  sikap  konsumen yang  selalu  berhati-hati  dalam  belanja,  konsumen  harus  mengetahui  apakah  toko elektronik yang dikunjungi dapat dipercaya. Selain itu penjual harus menyediakan sistim pengamanan dalam transaksi, saat ini ada dua mode yang kebanyakan dipakai perdagang yaitu:
1. Metode secure socker layer (SSL) yaitu
SLL  melindungi  informasi  pribadi  dalam  kotak  antara  konsumen  dengan  pedagang, keamanan  data  yang  dikirim  melalui  jaringan  juga  terjamin.  Konsumen  dalam melakukan  transaksi  harus  memastikan  bahwa  data  tersebut  sudah  dalam  bentuk enskripsi  yang  baik.  Hal  ini  dapat  dipastikan  dan  diperiksa  melalui  tampilan  dalam sebuah  icon  kecil  dalam  bentuk  gambar  kunci    dan  kunci  tersebut  tidak  boleh  patah atau rusak pada saat melakukan transaksi. Selain melihat gambar kunci tersebut, dapat juga  diperiksa  situs  merchan  yang  biasanya  diawali  dengan  http,  harus  berubah menjadi https pada saat proses transaksi.
2. Metode Secure electronik transaction (SET)
SET  menggunakan  sertifikat  digital  untuk  membuktikan  bahwa  konsumen  dan pedagang  memiliki  hak  untuk  menggunakan  dan  menerima  kartu  kredit  SET  alat elektronik  yang  berfungsi  bagi  merchan  untuk  memeriksa  tanda  tangan  konsumen pada  bagian  belakang  kartu  kredit.  SET  memberikan  cara  bagi  konsumen  dan pedagang  untuk  mengidentifikasi  satu  sama  lain  sebelum  melakukan    transaksi sehingga pembayaran dapat terjamin kebenarannya (Edman Makarim, 2003:231-232).
Usaha  yang  bersifat  representatif  adalah  pembentukan  peraturan-peraturan  yang khusus  mengatur  E-Commerce.  Diantaranya  yang  dapat  dijadikan  pedoman  bagi pembuatan peraturan E-Commerce adalah:

## 1. Uncitral Model law of E-Commerce
Prinsip utama yang digariskan didalamnya:
a. Segala  informasi  elektronik  dalam  bentuk  data  elektronik    yang  dapat  dikatakan untuk memilik akibat hukum keabsahan.
b. Dalam  hal  hukum  mengharuskan  adanya  suatu  informasi  harus  dalam  bentuk tertulis, maka suatu data elektronik dapat memenuhi syarat untuk itu.
c. Dalam  hal  tanda  tangan  maka  suatu  tanda  tangan  elektronik  merupakan  tanda tangan yang sah.
d. Dalam hal kekuatan pembuktian dari data yang bersangkutan maka data message mempunyai kekuatan pembuktian.
2. Electronic Transaction Act di Singapura
Terdapat beberapa hal yang digariskan didalamnya:
a. Tidak ada perbedaan data elektronik dengan dokumen kertas.
b. Suatu data elektronik dapat menggantikan suatu dokumen tertulis.
c. Para pihak dapat melakukan kontrak secara elektronik.
d. Suatu data elektronik dapat merupakan alat bukti di pengadilan.
e. Jika  suatu  data  elektronik  telah  diterima  oleh  para  pihak  maka  mereka  itu  harus bertindak sebagaimana kesepakatan dalam data tersebut.

## 3. Eu  Model Law Electronic Commerce
Terdapat hal penting yang harus diperhatikan :
a. Setiap  negara  anggota  akan  memastikan  bahwa  sistem  hukum  mereka memperbolehkan kontrak dibuat dengan menggunakan sarana elektronik.
b. Namun  negara  anggota  dapat  pula  mengadakan  pengecualian  terhadap  ketentuan diatas dalam hal ini :
1) Kontrak dalam menciptakan/ melakukan pengadilan atas real estate
2) Kontrak yang diatur dalam hukum keluarga.
3) Kontrak penjamin.
4) Kontrak yang melibatkan kewenangan pengadilan.
4. Upaya hukum yang dapat dilakukan a terjadi wanprestasi dalam transaksi melalui media internet(E-Commerce)
Dalam  transaksi  jual  beli  E-Commerce  tidak  menutup  kemungkinan  terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Sekarang yang menjadi masalah adalah upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Dalam UUPK penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Bab X yang terdiri dari empat pasal, mulai dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 48.  Melalui ketentuan Pasal 45 ayat (1) UUPK dapat diketahui  bahwa  untuk  menyelesaikan  sengketa  konsumen  dapat  dilakukan    dua  pilihan yaitu:
1. Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.
2. Melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.
Pasal  45  ayat  (2)  UUPK  menyatakan:  “Penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat ditempuh  melalui  pengadilan  atau  diluar  pengadilan  berdasarkan  pilihan  suka  rela  yang bersengketa”  Penjelasan  Pasal  45  ayat(2)  UUPK  menyatakan  yaitu”  penyelesaian sengketa  konsumen  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  ini,  tidak  menutup  kemungkinan penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa. Penjelasan pasal 45 ayat (2) yaitu  Penyelesaian  sengketa  konsumen  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  ini,  tidak menutup  kemungkinan  penyelesaian  secara  damai  oleh  para  pihak  yang  bersengketa. Pada  setiap  tahap  diusahakan  untuk  menggunakan  penyelesaian  damai  oleh  kedua  belah pihak  yang  bersengketa. Yang  dimaksud  penyelesaian secara damai adalah  penyelesaian yang  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa(pelaku  usaha  dan  konsumen) tanpa  melalui  pengadilan  atau  badan  penyelesaian  sengketa  konsumen  dan  tidak bertentangan  dengan  Undang  Undang  ini.  Dari  pasal  tersebut  dapat  diambil  kesimpulan ada  dua  cara  yang  ditempuh  untuk  menyelesaikan  sengketa  konsumen  yaitu  melalui peradilan  dan    penyelesaian  diluar  pengadilan  (Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yodo,  2004 :234-237).
Penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  diatur    pasal  48  UUPK  yang  menentukan bahwa  penyelesaian  sengkerta  melalui  pengadilan  mengacu  pada  ketentuan  tentang pengadilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 45 di atas.
Penunjukan  Pasal  45  dalam  hal  ini,  disebabkan  karena  penyelesaian  konsumen  melalui pengadilan hanya dimungkinkan apabila:
a. Para pihak belum memilih upaya  penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan.
b. Upaya  penyelesaian sengketa  konsumen  diluar  pengadilan,  dinyatakan tidak  berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.
Penyelesaian  sengketa  yang  timbul  dari  dunia  bisnis,  merupakan  masalah  tersendiri karena a para pelaku bisnis menghadapi sengketa tertentu, maka akan berhadapan dengan proses  peradilan  yang  berlangsung  lama  dan  membutuhkan  biaya  yang  tidak  sedikit, sedangkan  dalam  dunia  bisnis  penyelesaian  sengketa  yang  dikehendaki  adalah berlangsung cepat dan murah.
Sedangkan    penyelesaian  diluar  pengadilan  diatur  dalam  Pasal  47  UUPK  yang menentukan  bahwa  penyelesaian  sengketa  konsumen  diluar  pengadilan  diselenggarakan untuk  mencapai  kesepakatan  mengenai  bentuk  dan  besarnya  ganti  rugi    dan/atau mengenai  tindakan  tertentu  untuk  menjamin  tidak    akan  terjadi  kembali  atau  tidak  akan terulang  kembali  kerugian  yang  diderita  oleh  konsumen.  Penyelesaian  sengketa  diluar pengadilan  dapat  melalui  badan  penyelesaian  sengketa  konsumen  (BPSK).  Walaupun bukan  suatu  keharusan  untuk  ditempuh  oleh  konsumen.  Keputusan  BPSK  sendiri memiliki kekuatan hukum untuk memberikan  shock terapi bagi pelaku usaha yang nakal, oleh  karena  keputusan  tersebut  dijadikan  bukti  permulaan  bagi  penyidik.  UUPK memberikan  kewewangan  kepada BPSK  untuk menjatuhkan sanksi  administratif  kepada pelaku usaha yang melanggar larangan-larangan tertentu. Sedangkan mengenai pelaksaan keputusan  BPSK  harus  dimintakan  penetapan  eksekusi  pada  pengadilan  (Gunawan Wijaya, 2001:74).
Lembaga  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  yang  dilaksanakan  melalui  BPSK dikhususkan  untuk  konsumen  perorangan  yang  memiliki  perselisihan  dengan  pelaku usaha.    Sifat  penyelesaian  sengketa  yang  cepat,  murah  memang  sangat  dibutuhkan  oleh konsumen.  Hal  tersebut  telah  dilaksanakan  oleh  BPSK  karena  diwajibkan  untuk menyelesaikan sengketa konsumen dalam jangka waktu 21 hari sejak  gugatan diterima.
Penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  yang  lain  adalah  Altenarive  Dispute Resolution (ADR), dapat berupa arbitrase, mediasi, konsoliasi yang dipakai oleh UUPK. Dalam dunis bisnis bentuk ADR yang populer dipakai antara lain Good Office, Mediation dan  Conciliation.  Antara  ketiga  bentuk  ADR  ini  biasanya  merupakan  rangkaian connected  system,  antara  ketiganya  saling  berkaitan  dan  menempatkan  mediasi ditengahnya. Mekanisme berjalan sebgai berikut:
a. Good Office connected to mediation dengan sistem dan proses:
1) Para pihak lebih dahulu dianjurkan mencari penyelesaian sendiri di antara mereka.
2) Pada  tahap  in  mediator    sebagai  pihak  ketiga  yang  netral  belum  ikut  campur tangan mengatur proses penyelesaian sengketa.
3) Sekiranya  di  antara  pihak  tercapai  penyelesaian  sengketa  kompromi,  para  pihak menyampaikan kompromi tersebut kepada mediator.
4) A para pihak tidak mencapai penyelesaian kompromi maka:
a) Proeses penyelesaian selanjutnya dilangsungkan dibawah bimbingan mediator yang berkedudukan sebagai pihak ketiga yang netral.
b) Tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan.
c) Dengan  demikian  sampai  tercapai  penyelesaian  secara  kompromi  tetap diserahkan sepenuhnya kepada kehendak kedua belah pihak.
d) Sekiranya  sama  sekali  tidak  berhasil  dicapai  kompromi  berarti  sistem penyelesaian  good  office  yang  dikoneksikan  dengan  mediasi  dianggap mengalami jalan buntu dan prosesnya dihentikan.
b. Mediation connected to concilition.
1) Langkah pertama, sengketa diproses melalui cara mediator dengan ketentuan:
a) Sejak  tahap  awal  proses  penyelesaian  sengketa  para  pihak  didampingi mediator sebagai pihak ketiga yang netral.
b) A  terjadi  kompromi,  hasil  penyelesaian  dijadikan  sebagai  penyelesaian kompromi (Compromise Solution).
2) Sekiranya dalam mediasi tidak tercapai kompromi maka:
a) Proses pemeriksaan dilanjutkan melalui cara conciliation.
b) Dalam hal ini mediator berubah fungsi dan kedudukan sebagai conciliator.
c) Sehubungan dengan itu cociliator berwenang menyusun dan merumuskan penyelesaian untuk diajukan dan ditawarkan kepada para pihak.
d) Jika  para  pihak  tidak  menyetujui  solusi  yang  dibuat  cociliator  menjadi resolution
e) Kalau  para  pihak  tidak  sepakat  menerima  dan  menyetujui  berarti  mediasi yang di koneksitaskan dengan kosiliasi menghadap jalan buntu dan proses penyelesaian di hentikan.
Akan  tetapi  ketiga  jenis  ADR:  Good  office,  mediation  dan  conciliation  masing- masing  dapat  berdiri  sendiri.  Tidak  mutlak  bersifat  connected  (koneksitas).  Jika  para pihak  tidak  menegaskan  persetujuan  tentang  adanya  koneksitas  antara  ketiganya  (M. Yahya Harahap, 1997:178-179).
Kesulitan-kesulitan yang timbul a terjadi sengketa antara para pihak didalam transaksi E-Commerce  adalah  menyangkut  pilihan  hukum  yang  akan  diterapkan  untuk  dijadikan dasar  menyelesaikan sengketa tersebut.  Masalah tersebut  dapat  dihindari jika  para  pihak menentukannya  dalam  perjanjian  diantara  mereka  mengenai  hukum  mana  yang  akan diberlakukan  dan  pengadilan  mana  yang  mereka  pilih  untuk  menyelesaikan  sengketa yang mungkin terjadi dikemudian hari. Masalah pilihan hukum dan pilihan pengadilan ini dapat  terjadi  karena  E-Commerce  tidak  saja  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang berkedudukan  di  Indonesia  saja,  tetapi  dapat  dilakukan  oleh  pihak  dari  negara  yang berbeda.
Menurut  hukum  acara  perdata  Indonesia,  a  ada  sengketa,  kemudian  sengketa  itu diserahkan pada hakim untuk menemukan hukum dengan menggunakan metode:
a. Interprestasi  analogis,  penemuan  hukum  yang  dilakukan  para  hakim  dengan  cara memberikan  penafsiran  pada  suatu  peraturan  hukum  dengan  memberi  kias  pada kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan asas hukumnya.
b. Interprestasi  ekstensif,  dikenal    pembagian  kata  tulis  yaitu  otentik  dan  dibawah tangan,  dibagi  lagi  atas akta dan  bukan  akta.  Untuk  dapat  diklasifikasikan  dalam bentuk  tertulis,  salah  satu  cara  dengan  membuat  print  out  atau  copy  dari  pesan yang masih berbentuk elektronik. Namun hukum Indonesia belum memungkinkan untuk melakukan cara ini (Riyeke  Ustadianto,2001:125).

## PENUTUP
Undang  Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen  dalam transaksi jual beli melalui media internet (E-Commerce) juga berperan untuk memberikan perlindungan  terhadap  hak-hak    konsumen  yang  melakukan  transaksi,  sebagaimana  hak tersebut  tercantum  dalam  Pasal  4  UUPK.  Hak  konsumen  dalam  transaksi  E-Commerce dapat  berupa  privacy,  accuracy,  property,  dan  accessibility  dalam  penggunaan  digital signature.
Upaya  hukum  yang  dapat  di  tempuh  apabila  terjadi  wanprestasi  dalam  transaksi jual beli  melalui  internet  (E-Commerce)  ada  dua  cara  penyelesaian  sengketa  yaitu  melalui pengadilan  yang  dimungkinkan  apabila  para  pihak  dalam  perjanjian  belum  memilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan  tidak  berhasil  dan  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  yang  dapat ditempuh  melalui  badan  penyelesaian  sengketa  konsumen  (BPSK).  Walaupun  tidak menjadi  media  yang  harus  di  tempuh  oleh  konsumen  dan  pelaku  usaha  untuk menyelesaiakan  perselisihan  mereka.  BPSK  ini  di  khususkan  untuk  menyelesaikan sengketa itu dalam waktu 21 hari sejak gugatan diterima selain melalui BPSK. Juga dapat diselesaikan dengan cara arbitrase, konsiliasi dan mediasi.
----------------------------

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad .M ramli, 2002, PerlindunganTerhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce jurnal hukum bisnis yayasan pengembangan hukum , Jakarta
Anastasia, 2001, Mengenal E-Commerce Bussines, Andi yokyakarta , Yogyakarta.
A.Z  nasution,  2001,  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Suatu  Pengantar.  Diadit  media,
Jakarta
Budi Agus Riswadi, 2003 Hukum dan Internet Indonesia ,Uii press, Yoyakarta
Mariam  Darus  Badrul  Zaman,  2002,  Komplikasi  Hukum  Perikatan,  PT  Citra  Aditya
Bakti, Bandung
M.Arsyad Sanusi, 2002 , E- Commerce Hukum Dan Solusinya, PT mizan grafika sarana, Bandung
M.  Yahya  Harahap,  1997,  Beberapa  Tinjauan  Mengenai  Sistem  Perasilan  dan

## Penyelesaian Sengketa, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
Ok Sadikin, 2003, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT Grafidu Prasada. Jakarta Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen