## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KELOMPOK SENI DAN USAHA KECIL MENENGAH KELURAHAN MANGKUBUMEN (MPOK SINAH KLAMBEN) DI KELURAHAN MANGKUBUMEN KOTA SURAKARTA
Istianawati 1 , Sudaryanti 2 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta E-mail: istianaaa08@student.uns.ac.id 1 , sudaryanti26@gmail.com 2

## ABSTRAK
Pemberdayaan masyarakat merupakan salah  satu langkah pembangunan yang dapat diartikan sebagai sebuah proses mendayagunakan  masyarakat  melalui  keahlian  dan  potensi  yang  dimilikinya,  dengan  harapan  masyarakat  dapat mengembangkan diri secara lebih mandiri. Kelurahan Mangkubumen merupakan salah satu kelurahan yang berusaha memberdayakan masyarakat, salah satunya melalui Program Kelompok Seni dan Usaha Kecil Menengah Kelurahan Mangkubumen (Mpok Sinah Klamben). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat melalui Program Mpok Sinah Klamben. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan  data  melalui  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Informan  dalam  peneltian  ini  dipilih  secara purposive. Validitas data yang digunakan adalah teknik  triangulasi data atau sumber, sedangkan teknik analisa data yang  digunakan  adalah  model  analisis  interaktif  dari  Miles  dan  Huberman.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui  Program  Mpok  Sinah  Klamben  telah  dilakukan  melalui  tiga  tahap pemberdayaan,  yaitu  penyadaran,  pengkapasitasan,  dan  pendayaan.  Tahap  penyadaran  telah  dilakukan  melalui sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Sebagian besar masyarakat mendukung adanya program ini, namun terdapat juga  beberapa  yang  kurang  mendukung.  Tahap  pengkapasitasan  telah  dilakukan  melalui  pembentukan  Pengurus Mpok  Sinah  Klamben,  memberikan  bimbingan  teknis  dan  pelatihan,  serta  membuatkan  aturan  main  diantara mereka.Tahap  pendayaan  telah  dilakukan  melalui  pemberian  fasilitas  pendukung,  meningkatkan  promosi  melalui media sosial, dan mengikutsertakan Mpok Sinah Klamben dalam event-event .
Kata kunci : Pemberdayaan Masyarakat, UMKM, Program Pemberdayaan, Mpok Sinah Klamben

## ABSTRACT
Community  empowerment  is  one  of  the  development  steps  that  can  be  interpreted  as  a process  of  empowering  the community  through  its  expertise  and  potential,  with  the  hope  that  the  community  can  develop  themselves  more independently.  Mangkubumen  Village  is  one of  the  villages  that  seeks  to  empower  the  community,  one  of  which  is through the Mangkubumen Village Small and Medium Enterprises and Arts Group Program (Mpok Sinah Klamben). This study aims to determine  the process of community empowerment through the Mpok Sinah Klamben Program. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observation, and  documentation.  Informants  in  this  research  were  selected  purposively.  The  validity  of  the  data  used  is  a  data triangulation technique or source, while the data analysis technique used is an interactive analysis model from Miles and Huberman. The results showed that Community Empowerment through the Mpok Sinah Klamben Program had been  carried  out  through  three  stages  of  empowerment,  namely  awareness,  capacity  building,  and  empowerment. The  awareness  stage  has  been  carried  out  through  outreach  to  the  entire  community.  Most  of  the  community supports this program, but there are also some who do not support it. The capacity building stage has been carried out through the formation of the Mpok Sinah Klamben Board, providing technical guidance and training, as well as developing  the  rules  of  the  game  between  them.  The  empowerment  stage  has  been  carried  out  through  providing supporting facilities, increasing promotions through social media, and involving Mpok Sinah Klamben in events .
Keywords:  Community  Empowerment,  Small  and  Medium  Enterprises,  empowerment  programs, Mpok  Sinah Klamben

## PENDAHULUAN
Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor usaha yang  selama  ini  berkembang  di  Indonesia. UMKM telah tersebar di berbagai daerah di Indonesia  dengan  bidang  usaha  yang beraneka ragam. Keberadaan UMKM dalam perekonomian Indonesia tidak perlu diragukan  lagi.  Selama  ini  UMKM  telah berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian  di  Indonesia  bahkan  UMKM terbukti  mampu  bertahan  dari  terpaan  krisis ekonomi  di  Indonesia  pada  tahun  1997- 1998.  Ketua  Dewan  Direktur  CIDES ( Center  of  Information  and  Development Studies ), Rohmad Hadiwijoyo (dalam Meryana, 2012) mengatakan bahwa ada tiga hal yang membuat UMKM mampu bertahan pada kondisi krisis. Pertama, pada umumnya,  kebutuhan  masyarakat  akan barang  dan  jasa  dihasilkan  oleh  UMKM. Permintaan barang dan jasa  yang dihasilkan UMKM ini tidak dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat yang merosot akibat krisis.  Berbeda  dengan  usaha  besar  (makro) yang  justru  bertumbangan  saat  krisis melanda.  Kedua,  sebagian  besar  kebutuhan UMKM  tidak  mengandalkan  barang-barang impor,  melainkan  memanfaatkan  sumber daya  lokal.  Ketiga,  umumnya  UMKM
berjalan  dengan  dana  sendiri  dan  tidak ditopang oleh dana dari pinjaman bank.
Dibalik peran penting yang dimainkan oleh  UMKM  di  Indonesia,  UMKM  masih sering  mengalami  beberapa  permasalahan dalam  mengembangkan  usahanya.  Menurut Budiarto,  et  all  (2016),  perkembangan UMKM  di  Indonesia  masih  mengalami hambatan  baik  dari  permasalahan  internal yang  meliputi,  rendahnya  kualitas  sumber daya manusia; lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar; masalah permodalan;  masalah  teknologi;  masalah organisasi dan manajemen, serta pemasalahan  eksternal  yang  meliputi,  iklim usaha  yang  belum  sepenuhnya  kondusif; terbatasnya  sarana  dan  prasarana  usaha; implikasi otonomi daerah; implikasi perdagangan  bebas;  kebijakan  pemerintah yang cenderung tidak konsisten dan diskriminatif; serta eksapansi pasar modern.
Adanya  berbagai  permasalahan  ini memungkinkan UMKM akan sulit berkembang.  Oleh  karena  itu,  diperlukan upaya untuk membangun dan mengembangkan
UMKM karena membangun  UMKM  berarti  membangun ekonomi  masyarakat  banyak,  atau  dengan kata  lain  membangun  ekonomi  kerakyatan (Anwas,  2014).  Permasalahan  itulah  yang kemudian  mendasari  pemerintah  untuk
membuat  kebijakan.  Salah  satu  langkah strategis  yang  dilakukan  pemerintah  adalah dengan  melakukan  pemberdayaan  UMKM, seperti  yang  diungkapkan  oleh  Budiarto,  et all  (2016)  bahwa  pengembangan  dengan pemberdayaan ( empowerment ) akan mampu membuat sektor ekonomi rakyat ini menjadi pilar utama strategi pembangunan.
Konsep  pemberdayaan  pada  dasarnya bukan  hanya  menekankan  pada  hasil  yang ingin  dicapai  tetapi  juga  memerlukan penekanan  pada  proses  untuk  mecapai  hasil tersebut.  Pemerintah  sebagai  fasilitator dalam pemberdayaan sering kali mengabaikan  proses  dalam  pemberdayaan, hal  inilah  yang  kemudian  menyebabkan pemberdayaan  masyarakat  itu  mengalami kegagalan.  Dalam  beberapa  penelitian, seperti  penelitian  yang  dilakukan  oleh Safriansyah,  et  all  (2019)  yang  berjudul “Strategies  for  Improving  the  Competitive Advantages of SMES in the Era of Regional Autonomy” menunjukkan bahwa pemerintah telah  berupaya  menyusun  strategi  untuk mengembangkan  UMKM,  yaitu  melalui pelatihan  dan  konseling.  Namun,  dalam proses pemberdayaannya justru masih mengalami kedala terkait penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk mengembangkan  UMKM.  Padahal  fasilitas dan  infrastruktur  tersebut  sangat  diperlukan
untuk  mendukung  proses  pemberdayaan. Hal  inilah  yang  kemudian  menyebabkan masyarakat  itu  menjadi  tidak  benar-benar berdaya.
Di Indonesia, upaya untuk memberdayakan  UMKM  ini  telah  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah.  Keterlibatan  pemerintah  dalam pemberdayaan  tidak  hanya  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 saja tetapi  kewajiban  Pemerintah  khusunya Daerah dalam menyelenggarakan pemberdayaan  juga  atur  dalam  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut  Pemerintah  Daerah  diwajibkan untuk menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat,  tidak  terkecuali  UMKM.  Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat,  termasuk  UMKM  ini  sangat penting terutama dalam pembuatan kebijakan  pemberdayaan.  Kebijakan  dan program-program pemberdayaan sangat memerlukan  strategi  dan  langkah  nyata  dari pemerintah  agar  pemberdayaan  dapat  lebih terarah.  Salah  satu  bentuk  komitmen pemerintah dalam memberdayakan masyarakat  dan  UMKM  adalah  dengan menciptakan program inovasi pemberdayaan
dengan tujuan agar masyarakat dan UMKM lebih berkembang dan berdaya.
Pemerintah Kelurahan merupakan salah  satu  komponen  Pemerintah  di  tingkat Daerah yang bersinergis untuk melaksanakan  pemberdayaan  masyarakat. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  130  Tahun  2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana  Kelurahan  dan  Pemberdayaan Masyarakat  di  Kelurahan.  Dalam  peraturan tersebut  telah  dijelaskan  bahwa  kegiatan pemberdayaan  masyarakat  di  Kelurahan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya.
Kelurahan Mangkubumen yang terletak  di  Kecamatan  Banjarsari,  Kota Surakarta  merupakan  salah  satu  kelurahan yang berupaya untuk memberdayakan masyarakat. Upaya yang dilakukan Kelurahan  Mangkubumen  adalah  dengan membentuk program-program pemberdayaan  masyarakat.  Salah  satunya adalah  Program  Kelompok  Seni  dan  Usaha Kecil  Menengah  Kelurahan  Mangkubumen (Mpok  Sinah  Klamben).  Pembentukan program  pemberdayaan  ini  pada  dasarnya tidak  terlepas  dari  adanya  permasalahan. Adanya  permasalahan  ruang  publik  yang
terbatas, permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL)  dan  masalah  Usaha  Kecil  Menengah (UKM)  yang  masih  sulit  berkembang  inilah yang  mendasari  munculnya  Program  Mpok Sinah  Klamben.  Adanya  permasalahan tersebut  tidak  serta  merta  selalu  menjadi permasalahan dan tidak dapat diatasi. Justru dibalik  adanya  permasalahan-permasalahan yang terjadi, Pemerintah Kelurahan Mangkubumen dapat mengatasi permasalahan  itu  dengan  menyandingkan potensi-potensi yang dimiliki, seperti kepemilikian  Gedung  Sasono  Krida  Warga Mangkubumen dengan luas sekitar 1.800 m² dan  potensi  UKM  dari  masyarakat  yang nantinya dapat dikembangkan dan diberdayakan.
Adanya  keunggulan  potensi  Gedung Sasono  Krida  Warga  Mangkubumen  ini pada awalnya hanya digunakan untuk rapat- rapat,  pertemuan  yang  bersifat  formal  dan kegiatan  pemerintahan  lainnya.  Namun, melihat  kepemilikan  aset  berupa  gedung besar  dengan  halaman  yang  luas  tersebut, Lurah  Mangkubumen  (2017-2020),  Beni Supartono  Putro  mempunyai  gagasan  agar pemanfaatan  Gedung  Sasono  Krida  Warga Mangkubumen dapat dinikmati oleh masyarakat  umum  dan  terdapat  kegiatan perekonomian  yang  berjalan  di  dalamnya. Hal  ini  lah  yang  kemudian  menjadi  latar
belakang  terbentuknya  inovasi  Program Mpok  Sinah  Klamben  yang  awalnya bernama  “Menjual  Sasono  Krida”.  Program Mpok  Sinah  Klamben  dibentuk  dengan mengumpulkan  seluruh  potensi  yang  ada  di masyarakat  seperti,  pedagang,  penari,  jasa sewa kursi, tata rias, sound system, dll.
Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan  melalui  Program  Mpok  Sinah Klamben  ini  merupakan  alat  yang  stretegis untuk mewadahi aktivitas dan meningkatkan perekonomian  masyarakat.  UKM  yang menjadi  anggota  Mpok  Sinah  Klamben sangat  merasa  diuntungkan  dengan  adanya program  ini.  Selain  dapat  mewadahi aktivitas  seni  budaya  dan  meningkatkan perekonomian  UMKM,  uniknya  Program Mpok  Sinah  Klamben  ini  turut  membawa Kelurahan Mangkubumen menjadi kelurahan  terbaik  se-Indonesia  (Pemkot Surakarta,  2019).  Program  Mpok  Sinah Klamben  menjadi  salah  satu  program pemberdayaan inovasi terbaik dalam Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan tahun  2019  yang  diselenggarakan  oleh Direktorat  Jendral  Bina  Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri. Hal inilah yang menjadi  sesuatu  yang  unik  di  Kelurahan Mangkubumen.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan  masyarakat  melalui  Program
Mpok Sinah Klamben di Kelurahan Mangkubumen. Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007)
pemberdayaan merupakan  proses  menyeluruh  yaitu  suatu proses aktif antara motivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai  kemudahan  serta  peluang  untuk mencapai  akses  sistem  sumber  daya  dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Sedangkan  Anwas  (2014)  mengartikan pemberdayaan  masyarakat  sebagai  bentuk dari  pembangunan  yang  berpusat  pada manusia.  Pemberdayaan  masyarakat  juga merupakan  bentuk  pembangunan  yang direncanakan, sesuai dengan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan  ditujukan  agar  masyarakat mampu  berdaya,  memiliki  daya  saing, menuju kemandirian.
Pada  dasarnya,  pemberdayaan  bukan merupakan  proses  yang  instan,  namun membutuhkan  proses  dan  tahapan  untuk dapat  menciptakan  masyarakat  yang  benar- benar  beraya.  Oleh  karena  itu,  Wrihatnolo dan  Dwidjowijoto  (2007)  menjelaskan dalam  proses  pemberdayaan  terdapat  tiga tahapan, yaitu :
1. Penyadaran
Tahap  penyadaran  merupakan  tahap awal  dalam  pemberdayaan.  Masyarakat yang  menjadi  target  pemberdayaan  awalnya diberi penyadaran bahwa mereka sebenarnya memiliki  keahlian  dan  potensi  untuk  dapat dikembangkan.  Tahap  ini  dapat  dilakukan melalui pemberian pengetahuan yang bersifat kognisi, belief, dan healing.
2. Pengkapasitasan
Tahap  pengkapasitasan  atau capacity building dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat masyarakat  yang diberdayakan itu mampu menerima daya yang akan diberikan. Tahap  pengkapasitasan  dalam  hal  ini  terdiri dari :
a. Pengkapasitasan manusia.
Pengkapasitasan manusia dapat
dilakukan  melalui  pemberian  kapasitas kepada masyarakat yang ingin diberdayakan.
b. Pengkapasitasan organisasi Pengkapasitasan  organisasi  dilakukan melalui  restrukturisasi  organisasi  dari masyarakat yang akan diberdayakan.
c. Pengkapasitasan sistem nilai
Pengkapasitasan  sistem  nilai  berarti memberikan  kapasitas  kepada  manusia dan  organisasinya  melalui  pemberian atau pembuatan “aturan main” di antara mereka.  Sistem  nilai  dalam  cakupan organisasi,  terdiri  dari  Anggaran  Dasar
dan  Anggaran  Rumah  Tangga,  Sistem dan  Prosedur,  Peraturan  Koperasi,  dan sejenisnya.  Pada  tingkat  yang  lebih maju,  sistem  nilai  meliputi  budaya organisasi, etika dan good governance.
3. Pendayaan
Tahap pendayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat masyarakat  menjadi  berdaya  dengan keahlian  dan  potensi  yang  dimilikinya. Tahap  pendayaan  dapat  dilakukan melalui pemberian daya, otoritas, peluang dan kekuasaan kepada masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  kualitatif.  Penelitian  kualititf dipilih  karena  penelitian  kualitatif  bertujuan untuk  memahami  suatu  persitiwa  tentang apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode  ilmiah  (Moleong,  2013).  Dalam penelitian  ini,  peneliti  bermaksud  untuk mendeskripsikan proses pemberdayaan masyarakat  melalui  Program  Mpok  Sinah Klamben  di  Kelurahan  Mangkubumen
dengan menggunakan teori tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007).
Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam  penelitian  ini  meliputi  data  primer yang  diperoleh  melalui  wawancara  secara langsung  kepada  informan,  serta  data sekunder  yang  diperoleh  melalui  observasi dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan  dalam  penelitian  ini  dipilih menggunakan purposive. Informan  dalam penelitian  ini  adalah  Lurah  Mangkubumen (2017-2020),  Ketua  dan  Pengurus  Mpok Sinah  Klamben  serta  anggota  Mpok  Sinah Klamben.
Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi  dan  dokumentasi.  Pengujian validitas data dalam penelitian ini menggunakan  triangulasi  data  atau  sumber, sedangkan teknik analisa data menggunakan teknik  analisa  data  Model  Interaktif  dari Miles  and  Huberman  (1994),  yang  terdiri dari data  reduction , data  display dan conclusions : drawing/verifying.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemerintah  Kelurahan  Mangkubumen sebagai  salah  satu  organisasi  perangkat daerah yang mempunyai kewajiban menjalankan  pemberdayaan  masyarakat, telah  berupaya  menciptakan  inovasi-inovasi program  pemberdayaan  masyarakat.  Dalam memberdayakan masyarakat, Kelurahan Mangkubumen  berlandaskan  pada  visi  misi pemberdayaan  masyarakat.  Visi  tersebut yaitu  “Terwujudnya One  Village  One
Destination
Melalui Tata Kelola Pemerintahan  yang Baik dan Pemberdayaan Masyarakat”.  Adapun  misi  pemberdayaan masyarakat Kelurahan Mangkubumen meliputi :
1. Mewujudkan  pemerintahan  kelurahan yang mandiri dengan manajemen pemerintah  kelurahan  yang  berbasis good governance
2. Meningkatkan  partisipasi  masyarakat dalam  pembangunan  melalui  lembaga masyarakat kelurahan
3. Mewujudkan  pemberdayaan  dengan “Menjual  Sasono  Krida  Warga  dengan
Penguatan  Mpok  Sinah  Klamben  dan Mangku
Lawren (Mangkubumen Lawan Rentenir)”.
Program  Kelompok  Seni  dan  Usaha Kecil  Menengah  Kelurahan  Mangkubumen (Mpok  Sinah  Klamben)  merupakan  salah
satu  program  pemberdayaan  masyarakat  di Kelurahan  Mangkubumen  yang  dibentuk pada  tahun  2018.  Proses  pemberdayaan melalui  Program  Mpok  Sinah  Klamben  di Kelurahan  Mangkubumen  ini  dilakukan melalui  beberapa  tahapan  pemberdayaan, yaitu tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan dan tahap pendayaan :

## 1. Penyadaran
Tahap  pemberdayaan  yang  pertama dilakukan adalah penyadaran. Tahap penyadaran  pada  dasarnya  dilakukan  untuk menyadarkan masyarakat yang akan diberdayakan, tujuannya adalah agar masyarakat sadar bahwa mereka sebenarnya memiliki potensi dan usaha untuk dikembangkan.
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan,  langkah  awal  yang  diambil  oleh Pemerintah Kelurahan Mangkubumen dalam menyadarkan  masyarakat  adalah  melalui sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini diberikan kepada  seluruh  masyarakat  umum  di Kelurahan Mangkubumen. Dalam sosialisasi tersebut Pemerintah Kelurahan Mangkubumen  menjelaskan  bahwa  akan membuat  sebuah  program  pemberdayaan bernama  Mpok  Sinah  Klamben.  Selain  itu, dalam  sosialisasi  tersebut  juga  dilakukan pendaftaran  dan  pencatatan  nama-nama masyarakat yang mempunyai usaha maupun
masyarakat  yang  mempunyai  keterampilan dalam  bidang  kesenian.  Semua  nama-nama masyarakat  yang  memiliki  usaha  didata  dan dicatat melalui perwakilan RT dan RW dari masing-masing tempat.
Dalam  sosialisasi  yang  dilakukan, Lurah Mangkubumen (2017-2020), mengungkapkan  bahwa  sebagian  besar masyarakat  yang  mengikuti  sangat  antusias dan  mendukung  adanya  Pogram  Mpok Sinah  Klamben  karena  pada  dasarnya program  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  mereka,  namun  terdapat  juga masyarakat  yang  kurang  mendukung  dan apatis.  Dalam  menyikapi  pendapat  dari masyarakat, Pemerintah Kelurahan Mangkubumen tidak memaksakan kehendak dari  mereka.  Jika  memang  terdapat  pihak- pihak  yang  kurang  setuju  maka  itu  tidak masalah.  Adapun  salah  satu  alasan  yang menyebabkan  beberapa  kelompok  UKM kurang setuju dengan adanya Program Mpok Sinah  Klamben  ini  adalah  karena  sebagian dari  mereka  harus  mengubah  pola  berjualan yang  diterapkan.  Pemerintah  Kelurahan Mangkubumen  menerapkan  sebuah  aturan bahwa  pasar  UKM  yang  diselenggarakan  di halaman  Gedung  Sasono  Krida  Warga Mangkubumen biasanya dimulai pada malam  hari,  yaitu  pukul  19.00  WIB. Sehingga  dari  aturan  tersebut,  beberapa
pedagang  yang  pada  dasarnya  berjualan pada  pagi  atau  siang  hari  harus  mengubah pola  berjualan  mereka,  selain  itu  kuliner yang  dijual  pun  juga  harus  menyesuaikan. Hal  ini  lah  yang  menyebabkan  beberapa masyarakat  kurang  mendukung  adanya Program Mpok Sinah Klamben.
Pada dasarnya masyarakat yang termasuk dalam kelompok seni dan
kelompok
UKM di Kelurahan Mangkubumen  itu  masuk  dalam  anggota Mpok  Sinah  Klamben.  Namun pada pemanfaatan  Gedung  Sasono  Krida  Warga Mangkubumen  ini  lebih  dikhususkan  untuk kelompok  seni  dan  kelompok  UKM  yang bergerak  di  bidang  kuliner.  Sehingga, kelompok  UKM  diluar  usaha  kuliner  tidak berpartisipasi  langsung  di  Gedung  Sasono Krida  Warga  Mangkubumen.  Hal  ini kemudian menyebabkan beberapa kelompok UKM  pasif  berpartisipasi.  Ketua  Pengurus Mpok Sinah Klamben juga mengungkapkan bahwa  masih  terdapat  masyarakat  yang mindset nya  bukan  benar-benar  sebagai pedagang  atau  dalam  artian  berjualan  itu hanya  untuk  sampingan,  bukan  sebagai pekerjaan  utama  untuk  memenuhi  hidup. Selain itu, khususnya untuk kelompok UKM yang  berjualan  di  Gedung  Sasono  Krida Warga  Mangkubumen  juga  masih  terdapat pedagang  yang  hanya  berjualan  ketika
kondisi  di  gedung  sedang  ramai  dan  tidak berjualan ketika kondisi sepi.

## 2. Pengkapasitasan
Tahap pengkapasitasan merupakan salah  satu  bagian  dari  proses  pemberdayaan masyarakat. Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto  (2007)  tahap  pengkapasitasan dibagi  menjadi  pengkapasitasan  manusia, pengkapasitasan organisasi dan pengkapasitasan sistem nilai. Tahap pengkapasitasan perlu dilakukan agar masyarakat yang akan diberdayakan mampu dan siap untuk menerima daya.
a. Pembentukan  pengurus  Mpok  Sinah Klamben
Pembentukan pengurus Mpok Sinah  Klamben  merupakan  salah  satu wujud pengkapasitasan organisasi. Sebelum  kelompok  seni  dan  kelompuk UKM  diberikan  kewenangan  untuk mengatur dan mengelola Program Mpok Sinah  Klamben,  maka  mereka  perlu dibentuk  kepengurusan  sebagai  wadah untuk  melatih  mereka  agar  mampu mengelola  dan  mengatur  sendiri  tugas yang  menjadi  tanggung  jawabnya  di dalam Program Mpok Sinah Klamben.
Pembentukan pengurus Mpok Sinah  Klamben  didasarkan  pada  surat keputusan  Lurah  Mangkubumen  nomor 148.16/698.1 tentang Pembentukan
Pengurus Mpok Sinah Klamben (Kelompok  Seni  dan  Usaha  Kecil Menengah  Kelurahan  Mangkubumen), Kecamatan  Banjarsari,  Kota  Surakarta. Kepengurusan Mpok Sinah Klamben ini dipilih oleh pihak Kelurahan Mangkubumen yang anggotanya sebagian  besar  adalah  dari  tokoh masyarakat,  namun  dalam  susunan pengurus  tersebut  juga  terdapat  pihak dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
maupun dari pegawai Kelurahan.
b. Pengadaan  bimbingan  teknis  (bimtek) dan pelatihan
Dalam hal pengkapasitasan manusia, Pemerintah
Kelurahan Mangkubumen  bersama stakeholders lainya  telah  memberikan  bimbingan teknis  dan  pelatihan  kepada  anggota Mpok  Sinah  Klamben.  Bimtek  yang diberikan  kepada  anggota  Mpok  Sinah Klamben  ini  tidak  dilakukan  oleh Pemerintah  Kelurahan  Mangkubumen, tetapi diberikan oleh dinas-dinas, seperti Dinkop  UKM  dan  Dinas  Perdagangan karena dari pihak Pemerintah Kelurahan Mangkubumen sendiri dari segi kapasitas tidak mempunyai.
Adapun  bimtek  yang  diberikan kepada  anggota  Mpok  Sinah  Klamben
salah  satunya  adalah  bimtek  tentang manajemen. Manajemen sangat diperlukan  dalam  berusaha  agar  setiap pengusaha  itu  dapat  mengatur  dan mengelola usahanya dengan baik. Selain  itu,  anggota  Mpok  Sinah Klamben  juga  dibekali  adanya  bimtek mengenai pengemasan barang (packaging) . Packaging dalam  dunia usaha  juga  tidak  kalah  penting  karena packaging akan  mempengaruhi  minat pengunjung  yang akan membeli produk mereka  dan  menjadikan  Mpok  Sinah Klamben agar tidak kalah saing.
Selain  itu,  Mpok  Sinah  Klamben juga diberikan pelatihan-pelatihan, seperti  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK)  yang  memberikan  pelatihan tentang  manajemen  keuangan  dan pembekalan  preventif  agar  anggota Mpok  Sinah  Klamben  tidak  masuk dalam MLM, serta dari Dosen Universitas  Sebelas  Maret  (UNS)  yang mengenalkan  aplikasi  order  makanan online,  seperti  gofood  dan  grabfood. Tujuannya  adalah  agar  usaha  kuliner yang  digeluti  anggota  Mpok  Sinah Klamben  ini  dapat  lebih  berkembang karena  pada  era  saat  ini,  teknologi sangat  diperlukan  untuk  mempermudah
manusia  dalam  memenuhi  kebutuhan hidup.
c. Memberikan  "Aturan  Main"  dalam Mpok Sinah Klamben Memberikan atau membuatkan "aturan  main"  kepada  masyarakat  yang ingin  diberdayakan  merupakan  salah satu langkah dalam proses pengkapasitasan,  yaitu  pengkapasitasan sistem nilai. Dalam memberikan
pengkapasitasan sistem nilai, Pemerintah  Kelurahan  Mangkubumen telah  membantu  anggota  Mpok  Sinah Klamben untuk mengatur dan mengelola  segala  tugasnya  dengan membuatkan aturan main dalam pelaksanaan  Program  Mpok  Sinah
Klamben. Aturan main  yang ditentukan oleh Pemerintah Kelurahan
Mangkubumen  salah  satunya  adalah mengenai mekanisme dan aturan peminjamam  Gedung  Sasono  Krida
Warga  Mangkubumen.  pemanfaatan Gedung Sasono Krida Warga Mangkubumen pada dasarnya diberikan
secara  gratis  untuk  masyarakat  umum, namun masyarakat yang ingin meminjam  atau  mengadakan  keperluan seperti  hajatan,  pertemuan-pertemuan dan kegiatan lainnya diharuskan menggunakan  produk  dan  jasa  dari
Mpok Sinah Klamben. Sehingga masyarakat  yang  ingin  menggunakan gedung  wajib  berkoordinasi  dengan Mpok Sinah Klamben.
Setiap  masyarakat yang  ingin meminjam  atau  menggunakan  Gedung Sasono  Krida  Warga  Mangkubumen wajib  meminta  izin  terlebih  dahulu kepada Lurah. Seletah Lurah menyetujui kemudian Lurah
mendisposisikannya  kepada  Pengurus Mpok Sinah Klamben untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan masyarakat yang  meminjam.  Untuk  syaratnya, masyarakat yang  ingin  meminjam gedung  tidak  diperbolehkan  memakai fasilitas  dari  luar,  seperti  meja,  kursi, makanan,  sound  system,  tata  rias  dan lainnya. Semua fasilitas yang diperlukan  harus  semuanya  dari  Mpok Sinah  Klamben,  tujuan  dilakukannya sistem  ini  adalah  untuk  melindungi  dan membuka  pasar  peluang  bagi  para pelaku UKM di Kelurahan Mangkubumen.
Mengenai penyediaan  makanan untuk  keperluan  peminjaman  gedung. Aturannya adalah bagi  kelompok UKM di bidang kuliner yang ingin memfasilitasi  kebutuhan  konsumsi  bagi peminjaman  gedung  harus  dilakukan
secara  bergilir,  artinya  tidak  hanya  satu orang  saja  yang  memfasilitasi,  dari beberapa  pedagang  yang  ada  harus bergantian.  Walaupun  semua  UKM yang  tergabung  dalam  Mpok  Sinah Klamben  berhak  untuk  memenuhi kebutuhan  peminjaman  gedung,  tetapi yang  paling  diutamakan  adalah  UKM rumahan  yang  tidak  berjualan  di Gedung Sasnono Krida Warga Mangkubumen.  Aturan  ini  dilakukan agar  pemenuhan  kebutuhan  kuliner tidak dimonopoli oleh satu orang saja.
Selain itu, jika ada masyarakat yang ingin  meminjam  Gedung  Sasono  Krida Warga Mangkubumen dan memanfaatkan  produk  dan  jasa  dari
Mpok  Sinah  Klamben,  maka  untuk aturan pembayarannya langsung dengan pedagang atau UKM yang bersangkutan. Sehingga dari Pemerintah Kelurahan  Mangkubumen  maupun  dari Pengurus  Mpok  Sinah  Klamben  tidak mendapat hasil dari peminjaman gedung tersebut.  Semua  pendapatan  murni untuk UKM yang bersangkutan.

## 3. Pendayaan
Tahap pendayaan merupakan salah satu proses  dalam  pemberdayaan  masyarakat yang  bertujuan  untuk  memberikan  daya, kekuasaan,  otoritas,  atau  peluang  kepada
masyarakat untuk dapat berkembang. Bentuk dukungan dari Pemerintah Kelurahan
Mangkubumen untuk memberikan  akses  kepada  Mpok  Sinah Klamben  salah  satunya  adalah  dengan menyediakan  tempat  berjualan  yang  berada di  Halaman  Gedung  Sasono  Krida  Warga Mangkubumen. Berdasarkan keputusan Lurah  Mangkubumen  Nomor  430/730.4 tentang  Pengelolaan  Gedung  Sasono  Krida Warga Mangkubumen sebagai tempat publik menetapkan  bahwa  Gedung  Sasono  Krida Warga Mangkubumen sebagai tempat publik yang  dapat  digunakan  secara  GRATIS  dan dikelola oleh Pemerintah Kelurahan Mangkubumen dengan memberdayakan MPOK  SINAH  KLAMBEN  (Kelompok Seni  dan  Usaha  Kecil  Menengah  Kelurahan Mangkubumen). Berdasarkan surat keputusan  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa pemanfaatan  Gedung  Sasono  Krida  Warga Mangkubumen  ini  diberikan  secara  gratis oleh Kelurahan, sehingga masyarakat maupun  kelompok  usaha  kecil  menengah yang  ingin  berjualan  tidak  dipungut  biaya.
Gedung Sasono
Krida Warga Mangkubumen  yang  terletak  di  tengah  kota ini merupakan salah satu lokasi yang sangat strategis  untuk  dijangkau  masyarakat  lain, sehingga  dengan  adanya  gedung  besar  dan serbaguna ini, masyarakat dapat
memanfaatkannya  untuk  berkegiatan  dan kelompok  UKM  dapat  memanfaatkannya untuk berjualan dan menarik minat pengunjung.
Selain  menyediakan  tempat  untuk beraktivitas  dan  menjajakan  dagangannya, kelompok  UKM  juga  mendapat  beberapa fasilitas atau sarana prasana yang mendukung  pelaksanaan  Program  Mpok Sinah  Klamben.  Fasilitas  tersebut  meliputi, listrik,  air,  wifi,  tenda,  meja,  kursi,  stand makanan  dan  mmt.  Semua  fasilitas  yang disediakan  oleh  Pemerintah  Kelurahan Mangkubumen  tersebut  diberikan  secara gratis untuk kelompok UKM yang berjualan di Gedung Sasono Krida Warga Mangkubumen.
Pemerintah  Kelurahan  Mangkubumen dalam  memberikan  akses  dan  peluang kepada Mpok Sinah Klamben juga melakukan promosi. Promosi untuk membuat Mpok Sinah Klamben berkembang dan diketahui masyarakat luas ini dilakukan melalui  media  sosial  karena  saat  ini kecepatan  perputaran  informasi  akan  lebih cepat  melalui  media  sosial.  Selain  itu, Pemerintah Kelurahan Mangkubumen dalam memberikan  akses  dan  peluang  kepada Mpok  Sinah  Klamben  juga  dilakukan dengan  mengikutsertakan  Mpok  Sinah Klamben dalam event-event yang
diselenggarakan  oleh  pihak  lain.  Dalam  hal ini,  keikutsertaan  Mpok  Sinah  Klamben dalam event-event tersebut lebih diutamakan untuk  kelompok  UKM  yang  bergerak  di bidang  kuliner,  seperti  event  Festival Kuliner dan Festival Jajan Pasar.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat  Melalui  Program  Mpok  Sinah Klamben  di  Kelurahan  Mangkubumen  telah dilaksanakan  melalui  tiga  tahapan,  yaitu tahap  penyadaran,  tahap  pengkapasitasan dan  tahap  pendayaan.  Meskipun  telah dilakukan  dengan  ketiga  tahapan  tersebut, namun  dalam  prosesnya,  terutama  dalam tahap penyadaran dan tahap pengkapasitasan masih  belum  berjalan  maksimal.  Hal  ini dapat dilihat dari :
1. Masih  terdapat  beberapa  masyarakat yang kurang mendukung adanya
Program Mpok Sinah Klamben. Beberapa masyarakat kurang mendukung  karena  harus  mengubah pola berjualan.
2. Kurangnya  kesadaran  dari  anggota untuk  terlibat  aktif  dalam  Program Mpok Sinah Klamben.
3. Mindset pedagang  yang  masih  belum berkembang  dan  kurang  bersungguh-

## sungguh  dalam  mengikuti  Program
Mpok Sinah Klamben.
4. Kurangnya  partisipasi  dan  keterlibatan anggota dalam pelatihan-pelatihan  yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka.
Berdasarkan  hasil  penelitian yang dilakukan,  terdapat  beberapa  rekomendasi yang diberikan peneliti, yaitu :
1. Pemerintah  Kelurahan  Mangkubumen dapat mempertimbangkan dan memberikan  izin  UKM  untuk  berjualan di  pagi  atau  siang  hari.  Sehingga  UKM yang pada dasarnya berjualan pada pagi atau  siang  hari  tidak  perlu  mengubah pola  berjualan  menjadi  malam  hari  dan untuk  beberapa  UKM  juga  tidak  perlu mengubah  sajian  makanan  yang  dijual. Stand  untuk  berjualan  juga  dapat dimanfaatkan  secara  bergantian  antara UKM yang berjualan di pagi atau siang hari dan UKM yang berjualan di malam hari. Sehingga semua UKM dapat sama- sama memanfaatkan fasilitas di Gedung Sasono Krida Warga Mangkubumen.
2. Pemerintah  Kelurahan  Mangkubumen dapat memberikan motivasi atau sosialisasi  kembali  kepada  masyarakat untuk  mengembangkan mindset UKM agar bersungguh-sungguh dalam berjualan.  Hal  ini  dilakukan  untuk
menyadarkan dan meyakinkan masyarakat bahwa Program Pemberdayaan  Mpok  Sinah  Klamben ini memang ditujukan untuk kesejahteraan  masyarakat  karena  jika kesadaran  dari  masyarakat  saja  masih kurang bagaimana mereka dapat berdaya.
3. Pemerintah  Kelurahan  Mangkubumen sebaiknya perlu mendata ulang anggota- anggota  Mpok  Sinah  Klamben  yang benar-benar  berpartisipasi  aktif  dalam Program  Mpok  Sinah  Klamben  karena dalam  data  yang  diperoleh  masih terdapat UKM yang ikut terdaftar tetapi tidak berpartisipasi.
4. Pemerintah  Kelurahan  Mangkubumen sebaiknya  perlu  mendorong  partisipasi UKM  dengan  ajakan  untuk  mengikuti segala  bentuk  bimbingan  atau  pelatihan yang  diberikan  kepada  Mpok  Sinah Klamben.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwas,  Oos  M.  (2014).  Pemberdayaan
Masyarakat Di Era Global.
Bandung : Alfabeta.
Budiarto,  Rachmawan,  et  all  (2016).
Pengembangan UMKM antara Konseptual dan Pengalaman
Praktis. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
Mardikanto,  Totok.  (2010).  Model-Model Pemberdayaan Masyarakat. Surakarta : Uns Press. Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto.  (2013).  Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung :
Alfabeta.
Miles,  Matthew  B.  and  A.  Michael Huberman. (1994). Qualitative
Data  Analysis.  2d  Ed.  Thousand Oaks, Ca : Sage Publications.
Moleong,  Lexy  J.  (2013).  Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
Sugiyono.  (2014).  Memahami  Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
Wrihatnolo, Randy R. dan Riant Nugroho D.
(2007). Manajemen Pemberdayaan. Jakarta : PT Elex Media
Komputindo.

## Jurnal Ilmiah
Dass,  Mahaganapathy,  et  all.  (2019). Community Empowerment  through the Mykasih Entrepreneurship Program  towards  Urban  Poverty Alleviation  in  Kuala  Lumpur, Malaysia. International  Journal  of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 7 (5). Ismail,  Fitri,  et  all.  (2016).  Pemberdayaan Masyarakat  Pada  Kelompok  Usaha Kecil  (Studi  Kasus  :  Perajin Emping Melinjo oleh PT. Telekomunikasi, tbk di Desa Narimbang, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang). Jurnal Adbispreneur, 1 (2).
Kusumawardhani, Dhian, et all. (2015). The Role  of  Government  in  MSMEs  :
The  Empowerment  of  MSMEs During  the  Free  Trade  Era  in Indonesia. Australasian
Accounting. Business  and  Finance Journal, 9 (2).
Safriansyah,  et  all.  (2019).  Strategies  for Improving the Competitive
Advantages of SMES in the Era of Regional  Autonomy. International Journal  of  Innovation,  Creativity and Change, 9 (3).
Sunariani,  Ini  Nyoman,  et  all.  (2017). Pemberdayaan  Usaha  Mikro  Kecil dan  Menengah  (UMKM)  Melalui
Program  Binaan  Di  Provinsi  Bali. Jurnal  Ilmiah  dan  Manajemen,  2 (1).
Wahyuni, Dinar. (2018). Strategi Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran,  Kabupaten  Gunung Kidul. Jurnal  Masalah-Masalah Sosial, 9 (1), 83-100.

## Dokumen
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun  2018  Tentang  Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
Peraturan  Pemerintah    Nomor  73  Tahun 2005 tentang Kelurahan
Peraturan  Walikota  Surakarta  Nomor  27-C Tahun  2016  tentang  Kedudukan, Susunan  Organisasi,  Tugas,  Fungsi dan  Tata  Kerja  Perangkat  Daerah Kota Surakarta

## Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
20  Tahun  2008  Tentang  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

## Berita Media Elektronik
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  Diakses melalui https://kbbi.web.id/daya.
Kementerian  Keuangan.  (2012).  Kebijakan Antisipasi Krisis Tahun  2012
Melalui  Program  Kredit  Usaha
Rakyat  (KUR).  Diakses  melalui https://www.kemenkeu.go.id/sites/d efault/files/laporan_tim_kajian_keb ijakan_antisipasi_krisis_tahun_201 2_melalui_kur.pdf.
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
(2018).  Perkembangan  Data  Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB).
Isnanto,  Bayu  Ardi.  (2019,  Agustus  16). Mengulas  3  Program  yang  Jadikan Mangkubumen  Kelurahan  Terbaik Se-Indonesia.  Detik.com.  Diakses melalui https://m.detik.com/news/berita- jawa-tengah/d-4668774/mengulas- 3-program-yang-jadikan- mangkubumen-kelurahan-terbaik- se-indonesia.
Meryana, Ester. (2012,  Maret  28). Tiga  Hal yang  Buat  UMKM  Tahan  Krisis. Kompas.com. Diakses melalui https://ekonomi.kompas.com/read/2
012/03/28/11093274/Tiga.Hal.yang
.Buat.UMKM.Tahan.Krisis.
Pemerintah  Kota  Surakarta.  (2019,  Agustus
21).  Terima  Kasih  Mpok  Sinah
Klamben  dan  Mangku  Lawren.
Diakses melalui
https://surakarta.go.id/?p=14189.