## Volume 3 No. 2, Januari 2020
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Partisipasi Masyarakat Melalui Konsultasi Publik Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Solok Tahun 2018

## Fauzi Iswari, Yohanes Alri, Mira
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Email: iswari.fauzi@gmail.com , arliyohanes@gmail.com , mirasudira@yahoo.co.id

## Abstrak
Dalam  proses  pembentukan  peraturan  daerah  sebagaimana  diatur  dalam  BAB  XI  Pasal  96  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  bahwa masyarakat  berhak  memberikan  masukan  secara  lisan  atau  tertulis  dalam  rangka  penyiapan  dan pembahasan rancangan Undang-Undang dan rancangan peraturan daerah. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah turut serta dalam pembuatan produk hukum daerah, salah satunya  memberi  masukan  dan  saran  melalui  konsultasi  publik.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  partisipasi  masyarakat  melalui  pelaksanaan  konsultasi  publik  dalam  proses  pembentukan peraturan daerah  di  Kota Solok  tahun  2018.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum sosiologis  (socio  legal  research).  Teknik  pengumpulan  data  penelitian  ini  dilakukan  melalui  metode observasi,  dan  melalui  wawancara  dengan  masyarakat  dan  stake  holders.  Setiap  data  yang  telah dikumpulkan  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa masyarakat telah berperan aktif dalam proses pembentukan peraturan daerah di Kota Solok tahun 2018, hal  ini  terlihat  dari  partisipasi  masyarakat  dalam  menghadiri  undangan  yang  disampaikan  oleh pemerintah daerah dan DPRD Kota Solok dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah, dan memberikan  masukan  berupa  saran-saran,  pendapat  dan  juga  kritikan  terhadap  rancangan  peraturan daerah yang akan dibahas.
Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat; Konsultasi Publik; Peraturan Daerah

## Abstract
In the process of forming regional regulations as regulated in Chapter XI Article 96 of Law Number 12 of 2011  concerning  Formation  of  Regulations,  that  the  public  has  the  right  to  provide  input  orally  or  in writing  in  the  context  of  the  preparation  and  discussion  of  the  draft  Law  and  the  draft  regional regulations. Community participation in the  administration of regional government is  to participate in the  making  of  local  legal  products,  one  of  which  provides  input  and  suggestions  through  public consultations.  This  study  aims  to  determine  community  participation  through  the  implementation  of public consultations in the process of forming local regulations in the city of Solok in 2018. The type of research used is socio legal research. The research data collection technique was carried out through the observation method, and through interviews with the public and stake holders. Every data that has been collected is then analyzed qualitatively. Based on the results of the study, it is known that the community has played an active role in the process of forming local regulations in the city of Solok in 2018, this can be seen from the community's participation in attending invitations submitted by the local government and the DPRD of the city of Solok in the process of drafting regional regulations, and providing input in the form of suggestions suggestions, opinions and also criticism of the draft local regulation to be discussed.
Keywords: Community Participation; Public Consultation; Regional Regulations

## A. PENDAHULUAN
Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Hal ini sebagaimana termaktub  dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 1
Lebih lanjut dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa wilayah Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi  lagi atas kabupaten dan  kota.  Daerah-daerah  diberikan  kewenangan  untuk  mengurus  rumah  tangganya sendiri 2 , berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya, dalam rangka  melaksanakan  otonomi  dan  tugas  pembantuan 3 serta  diberikan  otonomi  yang seluas-luasnya. 4 Otonomi  yang  sangat  luas  kepada  daerah,  dimaksudkan  antara  lain untuk meningkatkan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan pelayanan publik, serta pada  akhirnya  diharapkan  pula  penciptaan  cara  mengelola  pemerintahan  yang  baik ( good  governance ). 5 Dimana  Kepala  Daerah  mampu  melayani  masyarakat  secara  baik, menciptakan iklim yang memungkinkan kreativitas masyarakat berkembang dan yang mampu  mengatasi  masalah-masalah  dalam  masyarakat  secara  arif  dan  bijaksana, sehingga masyarakat makin merasa dipayungi oleh pemimpinnya. 6
Dalam  melaksanakan  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  Daerah, kepala  daerah  dan  DPRD  selaku  penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah  sesuai  dengan  kondisi  dan  aspirasi  masyarakat  serta  kekhasan  dari  Daerah
1 Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah
2 CST. Kansil dan Christine S.T Kansil. (2014). Pemerintahan Daerah di Indonesia (Hukum Administrasi Daerah), Cet. ke-4. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3.
3 Maria  Farida  Indrati.  S.  (2011). Ilmu  Perundang-Undangan  (1)  (jenis,  fungsi,materi  muatan) dikembangkan dari perkuliahan Prof. Dr. A. Hamid S. Attamimi, SH , Cet. ke-5. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 180.
4 CST. Kansil dan Christine S.T Kansil. Op.Cit. , hlm. 52
5 Dahlan Thaib. (2009). Ketatanegaraan Indonesia (Perspektif Konstitusional ). Yogyakarta: Total Media, hlm. 60.
6 J. Kaloh. (2014). Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah , Cet. Ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 172.
tersebut. 7 Peraturan Daerah yang dibuat  oleh daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi  daerah  yang  bersangkutan.  Walaupun  demikian  peraturan  daerah  yang ditetapkan  oleh  Daerah  tidak  boleh  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 8 tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.
Pasal  57  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah (untuk selanjutnya disebut UU Pemda), Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan  kabupaten/kota  terdiri  atas  kepala  daerah  dan  DPRD  dibantu  oleh  Perangkat Daerah. Namun keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah juga tidak terlepas dari partisipasi  aktif  semua  komponen  anggota masyarakat  daerah.  Partisipasi  masyarakat diartikan  sebagai  ikut  serta,  berperan  serta  dalam  suatu  kegiatan  mulai  dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. 9
Menurut  Frans  Coenen sebagaimana  dikutip  oleh  A’an  Efendi dan  Freddy Poernomo,  peran  serta  masyarakat  adalah  hubungan  antara  pemerintah  dengan masyarakat  sipil  yang  dirancang,  diterapkan,  dan  untuk  mengevaluasi  kebijakan- kebijakan. Peran serta masyarakat sebagai semua aktifitas warga negara dan para pihak yang  berkepentingan  ( stakeholders )  yang  memengaruhi  pengambilan  keputusan  oleh pemerintah. 10
Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  (UU  Nomor  12  Tahun  2011)  mempertegas  bahwa pembentukan  peraturan  perundang-undangan 11 adalah  pembuatan  peraturan
7 Abdul Latif dan Hasbi Ali. (2014). Politik Hukum , Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 113.
8 Ibid . 9 Dahlan Thaib, Op. Cit , hlm. 72-73.
10 A’an Efendi dan Freddy Poernomo . (2017). Hukum Administrasi . Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 294- 295.
11 Peraturan  perundang-undangan  dalam  istilah  lain  disebut  dengan gesetzgebung atau legislation . Istilah gesetzgebung atau legislation tersebut oleh Maria Farida Indrati dibagai kepada dua pengertian yang berbeda:  1)  perundang-undangan  merupakan  proses  pembentukkan/proses  membentuk  peraturan- peraturan negara, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah, 2) perundang-undangan adalah segala peraturan  negara  yang  merupakan  hasil  pembentukkan  peraturan-peraturan,  baik  di  tingkat  Pusat maupun  di  tingkat  Daerah.  (Lihat,  Fauzi  Iswari,  Kartika  Dewi  Irianto.  (2019), “ Pemahaman  Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari terhadap Penyusunan Peraturan Nagari yang Taat Peraturan Perundang-Undangan ” . Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 17 Nomor 2, hlm. 138
perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
Dalam  pembentukan  peraturan  daerah  perlu  dilaksanakan  menurut  asas pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  asas  tersebut  dimuat  dalam  Pasal  5 yang meliputi asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan  kehasilgunaan  serta  kejelasan  rumusan  dan  keterbukaan.  Penjelasan  asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari  perencanaan,  penyusunan,  pembahasan,  pengesahan  atau  penetapan,  dan pengundangan  bersifat  transparan  dan  terbuka.  Dengan  demikian,  seluruh  lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Rousseau sebagaimana dikutip oleh Maria Farida Indrati. S, tujuan Negara adalah untuk  menegakkan  hukum  dan  menjamin  kebebasan  dari  para  warganya,  dalam pengertian  bahwa  kebebasan  dalam  batas-batas  perundang-undangan.  Dalam  hal  ini, pembentukan  Undang-Undang  adalah  menjadi  hak  rakyat  sendiri  membentuknya, sehingga  Undang-Undang  itu  merupakan  penjelmaan  dari  kemauan  atau  kehendak rakyat. 12
Partisipasi  masyarakat  dalam  pembentukan  peraturan  daerah  dijelaskan  dalam Pasal 39 UU Nomor 12 Tahun 2011 bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan  dalam  suatu  program  legislasi  daerah.  Program  legislasi  daerah  lazimnya menyatu dengan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah secara terbuka  dapat  diakses  oleh  semua  pihak  secara  bebas,  langsung  tanpa  diskriminasi. Karena perencanaan pembentukan peraturan daerah dapat diakses langsung tentu saja akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan program legislasi daerah.
Karakter  dari  produk  hukum  yang  dalam  pembentukannya  melibatkan masyarakat  adalah  produk  hukum responsif/populis ,  yaitu  produk  hukum  yang mencerminkan  rasa  keadilan  dan  memenuhi  harapan  masyarakat.  Dalam  proses
12 Maria Farida Indrati S., Op.Cit , hlm. 119-120.
pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial  atau  individu  di  dalam  masyarakat.  Hasilnya  bersifat  responsif  terhadap tuntutan-tuntutan  kelompok  sosial  atau  individu  dalam  masyarakat.  Produk  hukum yang  berkarakter  responsif,  proses  pembuatannya  bersifat  partisipatif,  yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan individu di dalam masyarakat. 13 Dilihat  dari fungsinya,  maka hukum yang berkarakter  responsif  bersifat  aspiratif.  Artinya  memuat  materi-materi  yang  secara umum  sesuai  dengan  aspirasi  atau  kehendak  masyarakat  yang  dilayaninya.  Sehingga produk hukum itu dapat dipandang sebagai kristalisasi dari kehendak masyarakat. 14 Karakter  produk  hukum  senantiasa  berkembang  seirama  dengan  perkembangan konfigurasi  politik. 15 Konfigurasi  politik  demokratis  senantiasa  diikuti  oleh  produk hukum yang responsif/otonom, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter senantiasa disertai oleh munculnya produk hukum yang konservatif/ortodoks.
Salah  satu  bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  Pemerintah Daerah  adalah  turut  serta  dalam  pembuatan  produk  hukum  daerah  terutama  yang menyangkut  kepentingan  masyarakat  banyak  karena  kebijakan  yang  dibuat menyangkut  kepentingan  mereka  secara  keseluruhan.  Peluang  melibatkan  partisipasi masyarakat  secara  aktif  dalam  menentukan  kebijaksanaan  umum  ditentukan  oleh mayoritas wakil-wakil rakyat di lembaga DPRD.
Sesuai  dengan  mandat  konstitusionalnya,  DPRD  mempunyai  sumber  daya  dan kekuatan politik, tergantung pada kapasitasnya dalam menggunakan mandat tersebut untuk menjamin pemenuhan atas semua kepentingan rakyat banyak. Salah satu fungsi DPRD  adalah  fungsi  legislasi,  produk  hukum  yang  dihasilkan  oleh  lembaga  ini  tidak akan  efektif  jika  tidak  mendapat  dukungan  dari  masyarakat.  Oleh  karenanya,  semua
13 Moh.Mahfud.MD.  (2013). Tolak-tarik  Antara  Hukum  dan  Politik  Sebagai  Fakta, Pengantar  dalam Daniel S Lev. (2013). Hukum dan Politik di Indonesia Kesinambungan dan Perubahan. Jakarta: LP3ES, hlm. x-xi 14 Abdul Latif dan Hasbi Ali, Op.Cit , hlm. 30.
15 Moh.  Mahfud.  MD.  (2017). Membangun  Politik  Hukum,  Menegakkan  Konstitusi .  Depok:  Rajawali Pers, hlm. 72-73
peraturan,  keputusan  dan  produk  DPRD  harus  disampaikan  kepada  publik  secara terbuka. 16
Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah di Kota Solok merupakan  aktualisasi  dari  hak  demokrasi  dalam  masyarakat.  Masyarakat  dapat berpartisipasi  dengan  cara  menyampaikan/menyalurkan  aspirasi  atau  kebutuhan  dan juga  masalah-masalah  yang  sedang  dihadapi  oleh  masyarakat  kepada  pemerintah daerah dan DPRD. Aspirasi ini dapat disampaikan langsung pada saat kunjungan kerja pejabat pemerintah ataupun kegiatan reses anggota DPRD.
Pasal  237  ayat  (3)  UU  Pemda  memuat  bahwa  masyarakat  berhak  memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Daerah. Senada dengan hal tersebut, dalam Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan masyarakat berhak  memberikan  masukan  secara  lisan  dan/atau  tertulis  dalam  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2017  tentang  Partisipasi Masyarakat  dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  menjelaskan  bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui: (1) konsultasi publik; (2) penyampaian aspirasi; (3) rapat dengar pendapat umum; (4) kunjungan kerja; (5) sosialisasi; dan/atau (6) seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Untuk meningkatkan partispasi masyarakat, rancangan  Peraturan  Daerah  dan  Rancangan  Peraturan  Kepala  Daerah  harus  dapat diakses  dengan  mudah  oleh  masyarakat.  Dengan  demikian,  partisipasi  masyarakat dalam  penyusunan  peraturan  daerah  merupakan  hak  masyarakat,  yang  dapat dilakukan baik dalam tahap penyiapan maupun tahap pembahasan.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  yaitu  penelitian  yang  bertujuan  untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian sehingga  dapat  diketahui  bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam  pembentukan  produk
16 Sarah  Waddell.  (2005). Peran  DPRD  Dalam  Pembangunan  Kota  Yang  Berkelanjutan  Buku  Panduan Seri 1 ADEKSI . Jakarta: Subur Printing, hlm. 45-46.
hukum daerah adalah merupakan salah satu tolak ukur yang mendasar dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah.
Metode pendekatan  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis  Empiris . Pendekatan  penelitian yuridis  empiris berarti  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara pendekatan  dengan  mempelajari  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  yang akan  dijadikan  pedoman  memahami  dan  menganalisis  permasalahan,  hal  ini  diikuti dengan melihat kenyataan yang berlangsung di lapangan.
Pengumpulan  bahan  hukum  sebagai  sumber  data  penelitian  dilakukan  melalui metode wawancara, dan observasi terhadap informan yang terdiri dari ketua organisasi masyarakat  seperti  Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN),  Lembaga  Kerapatan  Adat  Alam Minangkabau  (LKAAM)  yang  merupakan  wakil  dari  masyarakat  Kota  Solok  serta Sekretaris  DPRD,  Kabag  Persidangan  dan  Hukum  Sekretariat  DPRD  dan  Anggota DPRD Kota Solok.
Bahan  hukum  yang  telah  terkumpul  melalui  wawancara,  kemudian  di- coding untuk  diklasifikasi  sesuai  dengan  bentuk  pertanyaan.  Demikian  juga  dengan  bahan hasil  observasi  atau  pengamatan,  dilakukan  pencatatan  sesuai  dengan  dasar dilakukannya  observasi.  Selanjutnya,  analisa  data  dilakukan  dengan  teknik  analisis kualitatif yaitu  analisis  dengan  berpegang  kepada  informasi  lisan,  teks,  dan  lain sebagainya untuk kemudian dilihat secara yuridis, historis dan normatif.

## C. PEMBAHASAN
1. Partisipasi  Masyarakat  Melalui  Pelaksanaan  Konsultasi  Publik  dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Solok
Peran serta masyarakat dalam proses penyusunan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan  memperhatikan  prinsip  akses  informasi  dan  partisipasi.  Prinsip  informasi artinya  adalah  pemerintah  harus  melakukan  penyebarluasan  rancangan  perundang- undangan  atau  peraturan  daerah  secara  umum.  Adapun  prinsip  partisipasi  artinya
adalah  bahwa  masyarakat  berhak  mendapatkan  keterbukaan  dari  pemerintah  daerah untuk menyalurkan aspirasi secara lisan maupun tulisan. 17
Demokrasi  modern  menekankan  partisipasi  masyarakat  dalam  setiap  proses pengambilan keputusan. Partisipasi memberi ruang bagi masyarakat untuk melakukan negosiasi  dalam  proses  perumusan  kebijakan  terutama  yang  berdampak  langsung terhadap  kehidupan  masyarakat.  Melalui  pelibatan  masyarakat  maka  peraturan perundang-undangan tersebut dapat memperoleh legitimasi yang lebih kuat. 18
Keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan  di  negara  demokrasi  seperti  Indonesia  tidak  dapat  dihindari, malah menjadi suatu keharusan karena diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa masyarakat berhak untuk memberikan masukan secara lisan atau tertulis  dalam  rangka  penyiapan  atau  pembahasan  rancangan  undang-undang  dan rancangan peraturan daerah.
Konsultasi  publik  adalah  salah  satu  sarana  untuk  menyampaikan  aspirasi masyarakat,  karena  berupa  kegiatan  berbentuk  komunikasi  dua  arah  yang  dilakukan secara  pasif  dan/atau  aktif  untuk  meminta  pandangan  dari  masyarakat,  berlangsung dalam  setiap  tahapan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  baik  berupa proses  satu  tahap  atau  proses  yang  berkelanjutan  dengan  tujuan  mengumpulkan informasi  untuk  memfasilitasi  penyusunan  peraturan  perundang-undangan  yang berkualitas. 19
Konsultasi  publik  dilakukan  sesuai  kebutuhan  dan  proporsionalitas  karena konsultasi  publik  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  netral  dan bersifat  teknis  serta  mempunyai  dampak  yang  minim  tentu  saja  akan  sangat  berbeda dibandingkan  dengan  konsultasi  publik  yang  dilakukan  terhadap  suatu  peraturan perundang-undangan yang mempunyai dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang sangat besar serta terkait dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas.
17 Aris  Diyanto.  (2015). “ Rancangan  Peraturan  Daerah  Partisipatif:  Solusi  Praktis  dalam Pemantapan Otonomi Daerah ”. Jurnal Jurisprudence, Vol. 5 No. 2, hlm. 105 18 Victor Imanuel W. Nalle. (2017). Ilmu Perundang-Undangan . Yogyakarta: Suluh Media, hlm. 94
19 Draft  Rancangan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  tentang  Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Konsultasi  publik  dalam  proses  pembentukan  peraturan  daerah  di    DPRD  Kota Solok  pada  tahun  2018,  dilakukan  dengan  menghadirkan  masyarakat  dalam  acara sosialisasi rancangan peraturan daerah. Materi rancangan peraturan daerah dipaparkan oleh narasumber, setelah itu diadakan sesi tanya jawab. Setiap pertanyaan dan masukan dari  masyarakat  dicatat  dan  ditampung  aspirasinya  untuk  selanjutnya  disampaikan didalam rapat pembahasan rancangan peraturan daerah bersama tim pembahas produk hukum Pemerintah Daerah Kota Solok.
Keterlibatan  sebanyak  mungkin  pihak  yang  terkait  akan  mampu  menjadi  dasar dalam  memetakan  berbagai  kepentingan  dan  aspirasi  yang  harus  dipertimbangkan dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Akses  publik  yang  maksimal juga  harus  diupayakan  secara  luas  sehingga  mampu  menjangkau  sebanyak  mungkin lapisan  masyarakat.  Lembaga  pembentuk  peraturan  perundang-undangan  yang melaksanakan  konsultasi  publik  untuk  mampu  mengidentifikasi  kelompok  sasaran yang tepat. Prioritas tentu saja pada pihak yang kemungkinan terkena dampak negatif, karena  pihak  tersebut  yang  juga  paling  potensial  resisten  terhadap  keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut. Disamping itu juga perlu didentifikasi pihak- pihak  lain  yang  terkait  seperti  pemangku  kepentingan  utama  ( main  stakeholders ), kelompok penekan dan masyarakat luas.
Pemerintah  daerah  dan  DPRD  sebagai  pembuat  peraturan  perundang-undangan di  daerah  harus  memperhatikan  aspirasi  masyarakat,  karena  peraturan  perundang- undangan  yang  tidak  mengakomodir  kepentingan  masyarakat  cenderung  akan menimbulkan  penolakan  dalam  pelaksanaannya.  Sebaliknya,  Aspirasi  masyarakat apabila  diakomodir  dapat  meningkatkan  legitimasi,  transparansi,  dan  responsivitas, serta diharapkan akan melahirkan kebijakan yang akomodatif. 20
Masyarakat  luas  yang  menjadi  objek  pemberlakuan  peraturan  perundang- undangan harus dilibatkan sebagai pihak yang harus dipertimbangkan sebagai sasaran untuk  didengar  dan  diperhatikan  kepentingan  maupun  aspirasinya  dalam  kegiatan konsultasi  publik.  Agar  produk  legislasi  mendapat  dukungan  dari  masyarakat  maka
20 Joko  Riskiyono.  (2015). “ Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembentukan  Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan ”. Jurnal Aspirasi , Vol. 6 No. 2, hlm. 161
peran  serta  masyarakat  dalam  proses  pembentukan  peraturan  daerah  perlu ditingkatkan.
Sekaitan  dengan  hal  ini,  Pemerintah  Kota  Solok  telah  menyusun  prosedur perencanaan  pembangunan  partisipatif  dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Solok  Nomor  2 Tahun  2005,  dengan  melibatkan  DPRD  dan stakeholders. Dengan  harapan  melalui prosedur  perencanaan  pembangunan  yang  partisipatif  akan  didapatkan  hasil pembangunan  yang  mampu  mengakomodir  sebagian  besar  kebutuhan  masyarakat untuk dapat ditindaklanjuti dalam penyusunan APBD.
Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pembangunan di Kota Solok dilakukan sejak  perencanaan,  pelaksanaan  dan  evaluasi.  Langkah-langkah  keterlibatan  dapat dilakukan secara sistematis, sehingga seluruh stake holders dapat berperan sesuai dengan posisinya masing-masing, langkah tersebut adalah sebagai berikut: 21
a. Diseminasi kalender anggaran daerah bahwa pihak eksekutif dan DPRD akan memfasilitasi  agar  kalender  anggaran  dapat  diinformasikan  kepada  seluruh masyarakat,  agar  masyarakat  luas  dapat  mengetahui  agenda  yang  akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
b. Rencana  kerja  bersama  antara  Pemerintah  Daerah  dan  DPRD,  secara operasional  pihak  eksekutif  dan  legislatif  harus  merumuskan  rencana  kerja tahunan dan sebaiknya diinformasikan kepada masyarakat.
c. Forum  musyawarah  (Musrenbang)  tingkat  kelurahan,  pada  proses  ini  pihak eksekutif  dan  legislatif  harus  bersama-sama  menyiapkannya,  melaksanakan penyaringan kebutuhan masyarakat tingkat kelurahan.
d. Forum  musyawarah  (Musrenbang)  tingkat  kecamatan,  pada  forum  ini  pihak eksekutif  dan  legislatif  harus  mendorong  mayarakat  kecamatan  untuk mencermati kebutuhan tingkat kelurahan dan mengidentifikasikan kebutuhan di tingkat kecamatan.
e. Forum  musyawarah  (Musrenbang)  tingkat  kota,  forum  yang  melibatkan seluruh stakeholders ditingkat  kota  dengan  tetap  melibatkan  representasi tingkat  kelurahan  dan  kecamatan.  Pada  forum  ini  akan  menghasilkan  dan mensinergikan antara kebutuhan masyarakat dan kebutuhan berskala kota.
f. Sosialisasi  hasil  forum  musyawarah  (Musrenbang)  tingkat  kota,  hasil musyawarah  harus  diinformasikan  secara  transparan  kepada  seluruh masyarakat  dan  diharapkan  adanya  umpan  balik  dari  masyarakat.  Umpan balik akan menjadi masukan bagi eksekutif maupun DPRD dalam menyusun kegiatan selanjutnya.
21 Hasil  wawancara  dengan  Sekretaris  DPRD  Kota  Solok,  Zulfahmi,  SH,  MH  pada  hari  Senin tanggal 11 Februari 2019
g. Penyusunan,  pembahasan  kegiatan  oleh  unit  kerja.  Hasil  dari  kegiatan  yang merupakan  kebutuhan  masyarakat  dirumuskan  oleh  tim  anggaran  kedalam strategi  dan  prioritas  kebutuhan  yang  disesuaikan  dengan  renstra,  arah  dan kebijakan APBD.
h. Selanjutnya  pimpinan  daerah  menerbitkan  surat  edaran  tentang  Intruksi Anggaran untuk memudahkan unit kerja dalam menyusun rencana anggaran satuan kerja.
i. Pembahasan RAPBD, setelah disusun oleh unit kerja yang difasilitasi oleh tim anggaran  selanjutnya  dimasukkan  kedalam  dokumen  RAPBD  untuk  dibahas di DPRD. Dengar pendapat, DPRD berkewajiban
j. untuk  mensosialisasikan  hasil  RAPBD  kepada  seluruh  masyarakat  dengan melakukan diskusi interaktif untuk mendapatkan umpan balik sebelum APBD disahkan.
k. Penetapan  dan  pengesahan  APBD,  setelah  mengkaji,  menganalisa  dan mempertimbangkan  hasil  umpan  balik  masyarakat  yang  akan  menjadi keputusan akhir untuk dijadikan kebijakan dalam pembangunan.
Partispasi  masyarakat  dalam  penentuan  kebijakan  publik  menjadi  kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggaraan  pemerintahan  didaerah.  Dalam  tatanan  negara  demokrasi,  tanpa partisipasi tidak ada prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dimana seluruh kebijakan publik harus berasal dari aspirasi rakyat, diimplementasikan oleh rakyat dan hasilnya dinikmati oleh rakyat.
M.  Solly  Lubis  sebagaimana  dikutip  oleh  Putera  Astomo:  proses  pembentukan hukum  dalam  perspektif  demokrasi  bahwa  masukan-masukan  ( inputs )  yang  menjadi bahan  pertimbangan  untuk  penentuan  hukum  itu  bersumber  dari  aspirasi  warga masyarakat/rakyat  yang  meliputi  berbagai  kepentingan  mereka.  Aspirasi  warga masyarakat  disalurkan  melalui  wakil-wakil  rakyat  yang  benar-benar  partisipatif  dan responsif terhadap tuntutan hati nurani masyarakat yang diwakilinya. Aspirasi tersebut kemudian diproses dalam lembaga legislatif yang pada akhirnya akan muncul produk politik yang berupa hukum yang benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat. 22
Sekaitan  dengan  hal  tersebut  diatas,  anggota  DPRD  harus  memiliki  kemampuan untuk  berkomunikasi  dengan  masyarakat  yang  diwakilinya  untuk  dapat  menyerap aspirasi secara terbuka, karena aspirasi masyarakat tidak hanya muncul berupa usulan
22 Putera Astomo. (2018). Ilmu Perundang-undangan: Teori dan Praktik di Indonesia . Depok:  Rajawali Pers, hlm. 80-81
namun  juga  berupa  kritikan.  Kemampuan  untuk  vokal  menyampaikan  usulan-usulan dari  masyarakat  yang  diwakilinya  di  forum  legislatif  dan  mampu  untuk  membuat rumusan atau artikulasi atas aspirasi-aspirasi yang disepakati untuk dituangkan dalam bentuk aturan hukum. 23
Partisipasi  masyarakat  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  merupakan  suatu partisipasi  dalam  proses  pembentukan  peraturan  daerah yang  melibatkan  masyarakat secara  aktif  untuk  memberikan  sumbang  saran,  baik  secara  perorangan  maupun organisasi  yang  dapat  mempengaruhi  keputusan  pemerintah  daerah  dalam pengambilan kebijakan.
Namun  dalam  penelitian  yang  penulis  lakukan  di  Sekretariat  DPRD  Kota  Solok, dimana  rancangan  peraturan  daerah  tersebut  dibahas,  penulis  menemukan  bahwa keterlibatan masyarakat hanya sebatas menghadiri rapat-rapat paripurna DPRD dengan agenda:
a. Mendengar  penyampaian  nota  penjelasan  rancangan  peraturan  daerah  yang disampaikan oleh kepala daerah.
b. Mendengar  penyampaian  pandangan  umum  oleh  Fraksi-fraksi  DPRD terhadap  rancangan  peraturan  daerah  yang  akan  dibahas.Mendengarkan penyampaian jawaban pemerintah atas
c. pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
d. Mendengarkan  pendapat  akhir  fraksi-fraksi  DPRD  terhadap  rancangan peraturan  daerah  yang  telah  dibahas  apakah  fraksi-fraksi  menerima  atau menolak  atas  rancanganperaturan  daerah  menjadi  Peraturan  Daerah  Kota Solok.
Keterlibatan  masyarakat  dalam  pembentukan  rancangan  peraturan  daerah  saat pembahasan di DPRD, bisa dikatakan tidak ada, kecuali untuk peraturan daerah yang berkaitan  dengan  APBD.  Dalam  penyampaian  pandangan  umum  fraksi  terhadap rancangan  peraturan  daerah  APBD  yang  akan  dibahas,  ada  beberapa  usulan  atau
masukan  dari  masyarakat  yang  disampaikan  kepada  anggota  DPRD  pada  saat mengadakan reses ke daerah pemilihan masing-masing. 24
2. Kendala yang Dihadapi dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Solok
Kebijakan  hukum  ( legal  policy )  dalam  bentuk  peraturan  daerah  pada  prinsipnya merupakan bentuk kehendak politik penguasa yang seharusnya merupakan sinergi dan pencerminan  dari  pemerintah  dengan  yang  diperintah  serta  akumulasi  dari  berbagai kebutuhan  dan  kepentingan.  Kebijakan  hukum  daerah  yang  ditetapkan  benar-benar sesuai  dengan  kebutuhan,  serta  keberpihakan  dan  sekaligus  melayani  kepentingan masyarakat. 25
Dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  tentu  tidak  terlepas  dari berbagai  kendala,  baik  yang  berasal  dari  pemerintah  daerah,  Anggota  DPRD  dan masyarakat  itu  sendiri.  Pada  akhir  bulan  Desember  tahun  2018,  DPRD  kota  Solok melakukan sosialisasi 2 (dua) rancangan peraturan daerah inisiatif dengan mengundang berbagai elemen masyarakat. 2 rancangan peraturan daerah tersebut adalah :
a. Rancangan  Peraturan  Daerah  Kota  Solok  Nomor  ...  Tahun  2018  tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
b. Rancangan  Peraturan  Daerah  Kota  Solok  Nomor....  Tahun  2018  tentang Penataan  dan  Pembinaan  Pasar  Rakyat,  Pusat  Perbelanjaan  dan  Toko Swalayan
Dengan  adanya  acara  sosialisasi  tersebut,  diharapkan  akan  diperoleh  masukan dari  masyarakat  dan  seluruh stake  holders yang  terkait,  supaya  muatan  rancangan peraturan daerah ini setelah ditetapkan nantinya akan dapat dilaksanakan oleh semua pihak.  Namun  harapan  ini  jauh  dari  kenyataan  karena  disebabkan  oleh  beberapa hambatan:
24 Hasil wawancara dengan Naftali Safitri, S.Pd tenaga ahli fraksi Bintang Pembangunan Keadilan (terdiri dari Partai PPP 2 kursi, Partai PBB 1 kursi dan Partai PKS 1 kursi), pada hari Kamis 14 Februari 2019
25 Andi  Desmon.  (2018). “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pasar  Tradisonal  Melalui  Peraturan Daerah ” . Makalah. disampaikan di Solok pada acara sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terhadap Ranperda Inisiatif DPRD Kota Solok Tahun 2018, pada tanggal 26 Desember 2018.

## a. Pemerintah Daerah
Pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  diwakili  oleh  Bagian  Persidangan  dan  Hukum Sekretariat DPRD Kota Solok, telah melakukan berbagai upaya dengan menghadirkan narasumber  yang  kompeten,  menyediakan  fasilitas  rapat  dan  mengundang  berbagai pihak  yang  terkait  dengan  rancangan  peraturan  daerah  ini  seperti:  masyarakat  yang terdiri  dari  pedagang  pasar,  ninik  mamak  yang  tergabung  dalam  Kerapatan  Adat Nagari (KAN) dan Lembaga Kerapatan Alam Minangkabau (LKAM), bundo kanduang, Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM),  organisasi  pemuda,  pelaku  usaha  dan  pihak perusahaan.  Namun  antusias  masyarakat  masih  sangat  rendah,  dibuktikan  dengan tingkat kehadiran yang rendah, hanya separuh dari jumlah undangan.
Kendala dari pemerintah daerah juga terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kompetensi dalam hal legal drafting . Masih sedikitnya  pegawai  yang  mempunyai  latar  belakang  pendidikan  ilmu  hukum  yang telah mengikuti pendidikan teknis legal drafting .

## b. Anggota DPRD
Dalam hal ini diwakili oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD  Kota  Solok,  meskipun  telah  dibekali  dengan  bimbingan  teknis legal  drafting , namun masih belum maksimal, karena anggota DPRD Kota Solok terdiri dari beberapa latar  belakang  pendidikan  berbeda,  tidak  semuanya  mengerti  ilmu  perundang- undangan.  Agar  anggota  DPRD  mampu  memainkan  peranan  dan  menggunakan  hak- haknya  secara  tepat  untuk  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  secara  efektif  dan menempatkan kedudukannya secara profesional, maka anggota DPRD harus didukung dengan  tingkat  pendidikan  dan  pengalaman  dibidang  hukum  dan  pemerintahan, berkaitan dengan fungsinya dibidang legislasi.
Perbedaan  latar  belakang  pendidikan  dan  pengalaman  yang  menunjang  kinerja DPRD  dalam  proses  pembentukan  peraturan  daerah  tentunya  akan  berpengaruh terhadap rancangan peraturan daerah yang dibahas karena tidak semua anggota DPRD dapat  memahami  substansi  atau  materi  muatan  dari  rancangan  peraturan  daerah tersebut.
Pada  umumnya  DPRD  disebut  sebagai  lembaga  yang  menjalankan  kekuasaan legislatif  di  daerah,  akan  tetapi,  sebenarnya  harus  dicatat  bahwa  fungsi  legislatif  di daerah  tidak  sepenuhnya  berada  di  tangan  DPRD  karena  kewenangan  menetapkan peraturan  daerah  berada  ditangan  kepala  daerah  dengan  persetujuan  DPRD.  Dengan demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  Gubernur  dan  Bupati/Walikota  tetap  merupakan pemegang  kekuasaan  eksekutif  sekaligus  legislatif,  meskipun  pelaksanaan  fungsi legislatif itu harus dilakukan dengan persetujuan DPRD. DPRD lebih berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah daerah daripada lembaga legislatif dalam arti yang sebenarnya, meskipun DPRD memiliki hak inisiatif dalam perancangan peraturan daerah namun tidaklah menyebabkan kedudukan DPRD menjadi pemegang kekuasaan legislatif yang utama. 26
Persentase  kehadiran  anggota  DPRD  dalam  rapat  juga  berpengaruh  terhadap kelancaran  proses  pembentukan  peraturan  daerah,  karena  pembahasan  akan dilaksanakan apabila telah mencapai kuorum.  Apalagi dimasa akhir jabatan ini anggota DPRD  disibukkan  dengan  pemilu  legislatif.  Banyaknya  persyaratan  yang  harus dipenuhi  dan  juga  kesibukan  ke  daerah  pemilihan  menyebabkan  kurang  fokus  dan tidak maksimal dalam menghadiri agenda kedewanan. 27

## c. Masyarakat
Rendahnya  antusias  masyarakat  disebabkan  karena  apa  yang  mereka  usulkan disaat konsultasi publik pada tahap penyiapan rancangan peraturan  daerah di bagian hukum  Sekretariat  Daerah  tidak  terakomodir  dengan  baik.  Hal  ini  menyebabkan berkurangnya  kepercayaan  masyarakat  kepada  pemerintah  daerah,  bahwa  apa  yang mereka usulkan tidak akan mempengaruhi kebijakan yang akan diambil. 28
Setelah  hal  ini  penulis  konfirmasikan  kepada  Sekretaris  DPRD,  Bapak  Sekretaris DPRD  menjelaskan  bahwa  apa  yang  diusulkan  oleh  masyarakat  pada  saat  konsultasi publik yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah, tidak sinkron dengan
26 Jimly Asshiddiqie. (2014). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia , Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 241
27 Hasil  wawancara  dengan  Amrinof  Dias,  SH  Dt.  Ula  Gadang  anggota  DPRD  Kota  Solok  dari Fraksi Restorasi Nurani Indonesia (Partai Nasdem) Pada hari Selasa 19 Februari 2019.
28 hasil wawancara dengan ketua KAN Kota Solok Ediwarman Dt Imam Marajo Malin Batuah Pada Hari Kamis 21 Februari 2019
materi  muatan  rancangan  peraturan  daerah  yang  dibahas,  menyebabkan  apa  yang diusulkan masyarakat tersebut tidak bisa diakomodir.
Kualitas  sumberdaya  masyarakat  juga  menjadi  penghambat  untuk  berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan daerah. Latar belakang pendidikan dan ekonomi yang berbeda, akan menjadi hambatan tersendiri dalam menyampaikan aspirasi, karena penalaran dan cara pandang yang juga berbeda terhadap substansi dari suatu peraturan perundang-undangan.
Untuk membangun kualitas sumberdaya masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah di Kota Solok perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut:
1) Pendidikan politik bagi masyarakat
Perlu dilakukan peningkatan proses pendidikan politik secara benar dan baik oleh pemerintah daerah, DPRD,  Partai politik dan komponen masyarakat lainnya. Dengan  pendidikan  politik  yang  benar  maka  masyarakat  akan  dapat  memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
2) Penumbuhan partisipasi masyarakat
Perlu  dilakukan  upaya  penumbuhan  partisipasi  masyarakat,  jika  partisipasi masyarakat sangat rendah maka dapat dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal mungkin  partisipasi  karena  adanya  paksaan,  kemudian  dikembangkan  menjadi partisipasi  karena  adanya  imbalan,  dan  akhirnya  partispasi  yang  tumbuh  secara sukarela.
3) Penerapan prinsip transparansi dan jaminan akses publik
Perlu  adanya  peningkatan  penerapan  prinsip  transparansi  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dan  jaminan  terhadap  seluruh  masyarakat untuk  dapat  bebas  mengakses  setiap  rancangan  peraturan  daerah  dan  peraturan daerah  yang  sudah  ditetapkan..  Dalam  hal proses  pembentukan  peraturan  daerah dapat  dilakukan  dengan  upaya  aktif  pemerintah  daerah  dan  DPRD  untuk mempublikasikan setiap rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk.

## D. PENUTUP
Partisipasi  masyarakat  melalui  pelaksanaan  konsultasi  publik  dalam  proses pembentukan  peraturan  daerah  di  Kota  Solok  dapat  dilakukan  dengan  berperan  aktif menghadiri  undangan  yang  disampaikan  oleh  pemerintah    daerah    dan  DPRD    Kota Solok    dalam  proses  penyusunan  rancangan  peraturan  daerah,  dan  memberikan masukan berupa saran-saran, pendapat dan juga kritikan terhadap rancangan peraturan daerah yang akan dibahas. Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan masukan atau pendapat  dalam  rapat  dengar  pendapat  umum  atau  rapat-rapat  sejenis,  memberikan masukan  kepada  Anggota  DPRD  pada    saat  melakukan  reses  dan  aktif  mengikuti seminar-seminar dalam rangka melakukan pengkajian atau menindaklanjuti penelitian dalam rangka penyiapan suatu rancangan peraturan daerah.
Kendala yang dihadapi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah di Kota Solok, yaitu: pertama, kendala dari pemerintah daerah,  terkait  rendahnya  kehadiran  masyarakat  dalam  rapat-rapat  yang  diadakan untuk menjaring aspirasi masyarakat, dan masih sedikitnya pegawai yang mempunyai latar  belakang  pendidikan  ilmu  hukum  yang  telah  mengikuti  pendidikan  teknis legal drafting,  kedua, latar  belakang  pendidikan  yang  berbeda  dan  minimnya  pengalaman dibidang  hukum  dan  pemerintahan,  menjadi  penghambat  bagi  anggota  DPRD  untuk dapat  menggunakan  hak-haknya  secara  tepat  dalam  melaksanakan  tugas  dan kewajibannya  secara  efektif  dan  menempatkan  kedudukannya  secara  profesional, berkaitan  dengan  fungsinya  dibidang  legislasi, ketiga, masyarakat  yang  bersifat  apatis karena menurunnya kepercayaan kepada pemerintah daerah dan kualitas sumber daya masyarakat  juga  menjadi  kendala  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  pembentukan peraturan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abdul Latif dan Hasbi Ali. (2014). Politik Hukum , Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika.
A’an Efendi dan Freddy Poernomo . (2017). Hukum Administrasi . Jakarta: Sinar Grafika.
CST.  Kansil  dan  Christine  S.T  Kansil.  (2014). Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia  (Hukum Administrasi Daerah), Cet. ke-4. Jakarta: Sinar Grafika. Dahlan  Thaib.  (2009). Ketatanegaraan  Indonesia  (Perspektif  Konstitusional ).  Yogyakarta: Total Media.
Jimly Asshiddiqie. (2014). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia , Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika.
J. Kaloh. (2014). Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah , Cet. Ke-3. Jakarta: Sinar Grafika. Moh. Mahfud. MD. (2013). Tolak-tarik Antara Hukum dan Politik Sebagai Fakta, Pengantar dalam  Daniel  S  Lev.  (2013). Hukum  dan  Politik  di  Indonesia  Kesinambungan  dan Perubahan. Jakarta: LP3ES.
________.  (2017). Membangun  Politik  Hukum,  Menegakkan  Konstitusi .  Depok:  Rajawali Pers.
Maria Farida Indrati. S. (2011). Ilmu Perundang-Undangan (1) (jenis, fungsi, materi muatan) dikembangkan  dari  perkuliahan  Prof.  Dr.  A.  Hamid  S.  Attamimi,  SH ,  Cet.  ke-5. Yogyakarta: Kanisius.
Putera  Astomo.  (2018). Ilmu  Perundang-undangan:  Teori  dan  Praktik  di  Indonesia .  Depok: Rajawali Pers.
Sarah  Waddell.  (2005). Peran  DPRD  Dalam  Pembangunan  Kota  Yang  Berkelanjutan  Buku Panduan Seri 1 ADEKSI . Jakarta: Subur Printing. Victor Imanuel W. Nalle. (2017). Ilmu Perundang-Undangan . Yogyakarta: Suluh Media.

## Jurnal dan Makalah:
Andi  Desmon.  (2018). “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pasar  Tradisonal  Melalui Peraturan  Daerah ” . Makalah. disampaikan  di  Solok  pada  acara  sosialisasi Peraturan  Perundang-Undangan  terhadap  Ranperda  Inisiatif  DPRD  Kota  Solok Tahun 2018, pada tanggal 26 Desember 2018.
Aris  Diyanto.  (2015). “ Rancangan  Peraturan  Daerah  Partisipatif:  Solusi  Praktis  dalam Pemantapan Otonomi Daerah ”. Jurnal Jurisprudence, Vol. 5 No. 2.
Fauzi  Iswari,  Kartika Dewi  Irianto.  (2019), “ Pemahaman  Perangkat  Nagari  dan  Badan Permusyawaratan  Nagari  terhadap  Penyusunan  Peraturan  Nagari  yang  Taat Peraturan Perundang-Undangan ” . Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum,
Volume 17 Nomor 2.
Joko  Riskiyono.  (2015). “ Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembentukan  Perundang- Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan ”. Jurnal Aspirasi , Vol. 6 No. 2
Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen ke-4)
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2011 Nomor 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  45  Tahun  2017  tentang  Partisipasi Masyarakat  dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225.
Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2018 tentang Pedoman  Penyusunan  Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi, Kabupaten, dan Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  80  Tahun  2015  tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036
Draft  Rancangan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  tentang Pelaksanaan  Konsultasi  Publik  dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan