## Karakteristik dan Kinerja Penyuluh Perikanan di Kabupaten Bogor

## [Fisheries Extension Characteristics and Performance in Bogor District]

## Mochamad Nurdin, M. Abubakar Sidik Effendi
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Jalan Sempur No.1, Kec.Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat

## Abstrak
Kabupaten  Bogor  memiliki  potensi  yang  cukup  tinggi  untuk  pengembangan  perikanan  terutama budidaya  ikan  air  tawar.  Karakteristik  dan  kompetensi  penyuluh  perikanan  dapat  menentukan keefektifan  kinerja  penyuluh  dalam  penyelenggaraan  penyuluhan  perikanan.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mempelajari  karakteristik  serta  kompetensi  penyuluh  perikanan  dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan penyuluhan perikanan di Kabupaten Bogor. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Februari 2020 di Kabupaten Bogor.  Metode  pengumpulan  data  melalui  pengisian  kuisioner,  wawancara  kepada  penyuluh perikanan Kabupaten Bogor sebanyak 16 orang, serta observasi lapangan. Data yang terkumpul selanjutnya  dianalisis  secara  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  karakteristik penyuluh  perikanan  meliputi  kategori  pendidikan  formal,  pengalaman  menyuluh,  pelatihan, sertifikasi  kompetensi,  prestasi/penghargaan  bidang  penyuluhan  mempengaruhi  keefektifan kinerja  penyuluh,  sedangkan  kategori  umur  dan  jarak  tempat  tinggal/  keterjangkuan  tidak mempengaruhi  keefektifan  kinerja  penyuluh.  Penyuluh  perikanan  Kabupaten  Bogor  memiliki kompetensi  yang  baik  dalam  membina  kelompok  perikanan,  penumbuhan  kelompok  perikanan, peningkatan  kelas  kelompok  perikanan,  aksesibilitas  legalisasi  izin  usaha  mikro  dan  kecil, aksesibilitas  permodalan  usaha,  aksesibilitas  pasar,  aksesibilitas  informasi  dan  teknologi perikanan, dan aksesibilitas bantuan pemerintah.
Kata kunci: Kabupaten Bogor; karakteristik; kompetensi; penyuluh perikanan

## Abstract
Bogor  District  has  a  huge  fisheries  resource,  particularly  in  freshwater  aquaculture.  The effectiveness  of  fisheries  extension  services  can  determine  by  the  characteristics  and competencies  of  fisheries  extension.  This  research  is  to  study  the  characteristics  and competencies of fisheries extension in carrying out their duties and functions in the implementation of fisheries extension in Bogor District. This research conducted from January until February 2020. Data collection of this research using questionnaires, field observations and interviews on sixteen fisheries  extension.  The  collected  data  was  analyzed  using  descriptive  analysis.  The  results showed  that  the  characteristics  of  fisheries  extension  such  as  formal  education,  extension experience,  training,  certificate  of  competence,  achievements  /  awards  in  the  field  of  extension affecting the effectiveness of extension performance, while age and distance of fisheries extension residence from operational fields did not affect the effectiveness of extension officer’s performance. Fisheries  extension  in  Bogor  District  have  good  competencies  to  foster  and  develop  fisheries farmer groups, increase the group class based Ministerial Decree No 14/2012. Fisheries extension also  have  good  competencies  to  access  fisheries  information  and  technology,  grant,  fisheries markets, micro and small business licenses and government assistance for fish farmers groups.
Keywords: Bogor district; characteristics; competencies; fisheries extension

## Penulis Korespondensi
Mochamad Nurdin  | mochamadnurdin38@yahoo.co.id

## PENDAHULUAN
Kabupaten  Bogor  memiliki  potensi yang  cukup  tinggi  untuk  pengembangan perikanan  terutama  budidaya  ikan  air tawar. Terbitnya Kepmen KP No.32/MEN/2010 tentang penetapan kawasan minapolitan di seluruh Indonesia.  Kabupaten  Bogor  merupakan salah  satu  kabupaten  yang  ditetapkan menjadi kawasan minapolitan oleh Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan. Program  minapolitan  merupakan  kebi- jakan  nasional  yang  ditetapkan  oleh Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan dalam  rangka  percepatan  pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
Program  minapolitan  di  Kabupaten Bogor sejalan dengan visi dan misi Bupati Bogor  untuk  merevitalisasi  perikanan dengan  komoditas  unggulan  ikan  lele. Kawasan  minapolitan  di  Kabupaten Bogor  meliputi  empat  kecamatan  yakni kecamatan  ciseeng,  parung,  kemang, dan  gunung  sindur.  Pengembangan perikanan  di  kawasan  minapolitan  juga berdampak kepada usaha budidaya ikan air  tawar  di  wilayah  sekitar.  Peran penyuluh dan kemampuan pembudidaya ikan  berkaitan  erat  terhadap  perkem- bangan program minapolitan di kawasan ini (Restuwati 2013). Pangaribuan (2016) menambahkan  bahwa  peran  penyuluh tidak  dapat  diabaikan  dalam  dunia perikanan,  bagi  masyarakat  nelayan terutama nelayan tradisional yang minim
informasi, penyuluh dapat menjadi sumber  informasi  yang  paling  tepat  dan paling mudah ditemukan.
Terbitnya  Undang-Undang  Repu- blik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam pada Pasal 49 mengenai  penyuluhan  dan  pendam- pingan  bahwa  Pemerintah  Pusat  sesuai dengan  kewenangannya  memberi  fasi- litas  penyuluhan  dan  pendampingan kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, termasuk keluarganya. Pada KEP.14/MEN/2012 dijelaskan bahwa penyuluhan perikanan merupakan proses  pembelajaran  bagi  pelaku  utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu  menolong  dan  mengorgani- sasikan  dirinya  dalam  mengakses  infor- masi  pasar,  teknologi,  permodalan,  dan sumber  daya  lainnya  sebagai  upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya,  serta  meningkatkan kesadaran  dalam  pelestarian  fungsi lingkungan  hidup.  Kegiatan  penyuluhan perikanan  dilaksanakan  oleh  penyuluh perikanan yang mempunyai ruang lingkup tugas,  tanggung  jawab  dan  wewenang untuk penyuluhan perikanan yang diduduki  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil dengan hak dan kewajiban secara penuh yang  diberikan  oleh  pejabat  yang berwenang.  Penyuluh  perikanan  harus
memiliki  standar  kompetensi  di  bidang penyuluhan  dan  usaha  perikanan  dalam mencapai kinerja dengan baik. Nurmalia, Leilani,  dan  Zaidy  (2013)  menjelaskan bahwa kinerja penyuluh perikanan merupakan  perwujudan  diri  atas  sejauh mana tugas pokoknya dapat dilaksanakan  sesuai  dengan  patokan yang telah ditetapkan. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari karakteristik serta  kompetensi  penyuluh  perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan penyuluhan  perikanan  di  Kabupaten Bogor.

## BAHAN DAN METODE
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada bulan  Januari  sampai  dengan  Februari 2020  di  Kabupaten  Bogor.  Metode pengumpulan  data  melalui  pengisian kuisioner,  wawancara  kepada  penyuluh perikanan Kabupaten Bogor sebanyak 16 orang, serta observasi lapangan.
Parameter yang diamati adalah karakteristik penyuluh perikanan (pendidikan  formal,  umur,  pengalaman menyuluh, pelatihan,
sertifikat kompetensi, prestasi/penghargaan bidang penyuluhan, jarak tempat tinggal/ keterjangkuan), dan kompetensi penyuluh  perikanan  (membina  kelompok perikanan, penumbuhan kelompok perikanan,  peningkatan  kelas  kelompok perikanan,  aksesibilitas  legalisasi  izin
usaha  mikro  dan  kecil,  aksesibilitas permodalan  usaha,  aksesibilitas  pasar, aksesibilitas  informasi  dan  teknologi perikanan,  dan  aksesibilitas  bantuan pemerintah) kepada pelaku utama perikanan di Kabupaten Bogor. Data yang terkumpul  selanjutnya  dianalisis  secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Hasil  penelitian  dalam  mengkaji karakteristik penyuluh perikanan
Kabupaten  Bogor  dari  aspek  pendidikan formal,  umur,  pengalaman  menyuluh, pelatihan, sertifikat
kompetensi, prestasi/penghargaan  bidang  penyuluh- an, serta jarak tempat tinggal/ keterjangkauan dapat dilihat pada Tabel 1.
Hasil  penelitian  menggambarkan bahwa  kompetensi  penyuluh  perikanan Kabupaten Bogor beragam dalam melakukan pembinaan kelompok perikanan, penumbuhan kelompok perikanan, serta peningkatan kelas kelompok  perikanan.  Lebih  jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa kompetensi penyuluh perikanan di Kabupaten Bogor beragam dalam aksesibilitas  legalisasi  izin  usaha  mikro dan kecil (IUMK), aksesibilitas permodalan  usaha,  aksesibilitas  pasar, aksesibilitas  informasi  dan  teknologi
perikanan,  serta  aksesibilitas  bantuan pemerintah kepada pelaku utama perikanan.  Lebih  rinci  dapat  dilihat  pada Tabel 3.
Tabel 1. Karakteristik penyuluh perikanan di Kabupaten Bogor Karakteristik Kategori Jumlah  Persentase (%) Pendidikan Formal Magister (S2) Sarjana/Diploma IV (S1/DIV) Diploma III (D III) SUPM 5 9 1 1 31.25 56.25 6.25 6.25 Umur Tua (≥ 55 tahun) Sedang ( 34 – 54 tahun) Muda (≤ 33 tahun) 5 8 3 31.25 50.00 18.75 Pengalaman Menyuluh Rendah (≤ 5 tahun) Sedang (6-10 tahun) Tinggi (≥ 11 tahun) 0 9 7 0.00 56.25 43.75 Pelatihan Teknik Penyuluhan Teknik Budidaya+Pengolahan Teknik Budidaya+Penyuluhan Teknik Pengolahan+Penyuluhan Teknik Budidaya+Pengolahan+Penyuluhan 1 0 7 1 7 6.25 0.00 43.75 6.25 43.75 Sertifikasi Kompetensi Budidaya Pengolahan Penyuluhan Budidaya + Penyuluhan Pengolahan + Penyuluhan Belum Memiliki 4 4 3 3 1 1 25.00 25.00 18.75 18.75 6.25 6.25 Prestasi/ Penghargaan Bidang Penyuluhan Tingkat Nasional Tingkat Provinsi Tingkat Kabupaten Belum Pernah 2 2 5 7 12.50 12.50 31.25 43.75 Jarak Tempat Tinggal/ Keterjangkuan Dekat (≤ 10 Km) Sedang (11 – 20 Km) Jauh (≥ 21 Km) 4 7 5 25.00 43.75 31.25
Tabel 2. Kompetensi penyuluh perikanan dalam pembinaan kelompok perikanan, penumbuhan kelompok perikanan, dan peningkatan kelas kelompok perikanan di
Kabupaten Bogor Kompetensi penyuluh perikanan pada kelompok perikanan Kategori Jumlah Persentase (%) Kelompok perikanan binaan Rendah (10 kelompok) Sedang (11-12 kelompok) Tinggi (≥ 13 kelompok) 3 7 6 18.75 43.75 37.50 Penumbuhan kelompok perikanan Rendah (tidak ada) Sedang (1 kelompok) Tinggi (2 kelompok) 1 7 8 6.25 43.75 50.00 Peningkatan kelas kelompok perikanan Rendah (tidak ada) Sedang (1 kelompok) Tinggi (2 kelompok) 6 4 6 37.50 25.00 37.50
Tabel 3. Kompetensi penyuluh perikanan dalam aksesibilitas legalisasi izin usaha mikro dan kecil (IUMK), aksesibilitas permodalan usaha, aksesibilitas pasar, aksesibilitas informasi dan teknologi perikanan, dan aksesibilitas bantuan pemerintah kepada pelaku utama perikanan di Kabupaten Bogor
Kategori Jumlah Persentase (%) Aksesibilitas legalisasi IUMK Rendah (1 IUMK) Sedang (2-4 IUMK) Tinggi (≥ 5 IUMK) 3 10 3 18.75 62.50 18.75 Aksesibilitas Permodalan Usaha Rendah (tidak ada) Sedang (1 -2 akad modal usaha) Tinggi (≥ 3 akad modal usaha) 6 4 6 37.50 25.00 37.50 Aksesibilitas Pasar Rendah (≤ 1 akad jual beli) Sedang (2-9 akad jual beli) Tinggi (≥ 10 akad jual beli) 2 10 4 12.50 62.50 25.00 Aksesibilitas Informasi dan Teknologi Perikanan Rendah (≤ 7 kelompok) Sedang (8 - 14 kelompok) Tinggi (≥ 15 kelompok) 2 10 4 12.50 62.50 25.00 Aksesibilitas Bantuan Pemerintah Rendah (≤1 kelompok) Sedang (2 Kelompok) Tinggi (≥ 3 Kelompok) 6 3 7 37.50 18.75 43.75

## Pembahasan
Kompetensi penyuluh adalah
karakteristik  yang  melekat  pada  diri penyuluh  yang  menentukan  keefektifan kinerja penyuluh dalam mengemban misi penyuluhan (Sumarjo, 2008 dalam Nurmalia et  al. 2013). Berdasarkan hasil penelitian Murfiani (2006) dalam Haryadi, Amanah, dan Suriatna (2015) karakteristik penyuluh diduga berpengaruh  adalah  umur,  pendidikan formal, macam institusi pendidikan formal,  bidang  keahlian,  pendidikan  non formal, pengalaman menyuluh, pengalaman  usaha,  konsumsi  media, kekosmopolitan,  pendapatan,  motivasi dan dukungan organisasi.
Pendidikan  formal  sangat  penting bagi jati diri seseorang dalam pengembangan kapasitas diri. Umumnya seseorang  yang  memiliki  pendidikan tinggi pada bidang tertentu akan memiliki pengetahuan  yang  lebih  baik  dan  lebih banyak di bidang tersebut, sehingga akan lebih mudah dan mampu mengkomunikasikan ilmu
dan pengetahuannya  tersebut  dengan  baik. Pendidikan formal penyuluh perikanan di Kabupaten  Bogor  relatif  tinggi,  penyuluh perikanan  lulusan  Magister  sebanyak  5 orang (31,25%), Sarjana atau Diploma IV sebanyak  9  orang  (56.25%),  Diploma  III sebanyak  1  orang  (6.25%)  dan  SUPM sebanyak 1 orang (6.25%). Menurut  Lita dan  Zaidy  (2016)  bahwa  semakin  tinggi
pendidikan  formal,  akan  semakin  tinggi pula  kemampuannya  untuk  menelaah informasi yang diterima dan menerapkan inovasi yang dikenalkan kepadanya.
Umur penyuluh perikanan
Kabupaten  Bogor  masih  dalam  usia produktif.  Umur  penyuluh  perikanan mayoritas  masuk  kategori  sedang  (34 – 54  tahun)  sebanyak  8  orang  (50%), kategori  tua  (≥  55  tahun)  sebanyak  5 orang  (31.25%)  dan  jumlah  penyuluh perikanan yang paling sedikit pada umur mud a  (≤  33  tahun)  sebanyak  3  orang (18,75%). Hal ini memperlihatkan bahwa perlunya  regenerasi  penyuluh  perikanan dalam  membangun  sektor  kelautan perikanan secara berkelanjutan. Meskipun menurut Lita dan Zaidy (2016) bahwa karakteristik penyuluh dari kategori umur tidak ada hubungan nyata dengan kinerja penyuluh.
Pengalaman  penyuluh  perikanan Kabupaten Bogor dalam menyuluh kepada  pelaku  utama  dan/atau  pelaku usaha relatif tinggi. Pengalaman menyuluh  pada  penyuluh  perikanan Kabupaten  Bogor  masuk  ke  dalam kategori sedang (6-10 tahun) sebanyak 9 orang  (56.25%)  dan  tinggi  (≥  11  tahun) sebanyak 7 orang (43.75%). Pengalaman menyuluh  dapat  menunjang  tugas  dan fungsi  penyuluh  perikanan  sebagaimana dijabarkan  dalam  Keputusan  Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.54/MEN/2011
tentang petunjuk teknis jabatan fungsional penyuluh perikanan dan angka kreditnya. Hasil penelitian Lita dan Zaidy (2016) pada penyuluh perikanan swadaya  bahwa  pengalaman  usaha sebagai salah satu faktor penting karena semakin lama pengalaman usaha, seorang  penyuluh  perikanan  swadaya akan semakin memahami tentang budidaya ikan sehingga akan berpengalaman  dan  menunjang  dalam melaksanakan  fungsi  tugasnya  sebagai Penyuluh Perikanan Swadaya.
Pelatihan adalah salah satu program dalam pengembangan kompetensi aparatur. Kompetensi merupakan
kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk  melakukan  suatu  pekerjaan,  yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan unjuk kerja yang ditetapkan (Sumarjo 2009 dalam Haryadi et al. 2015). Berdasarkan hasil penelitian bahwa semua penyuluh perikanan Kabupaten Bogor telah mengikuti pelatihan di bidang penyuluhan perikanan.  Dari  16  orang  penyuluh perikanan Kabupaten Bogor, sebanyak 7 orang (43,75%) telah mengikuti pelatihan di  bidang  budidaya,  pengolahan,  dan penyuluhan  perikanan.  Bentuk  bukti legalitas kompetensi penyuluh perikanan yakni mendapatkan sertifikat kompetensi. Sertifikat  kompetensi  adalah  jaminan tertulis  atas  penguasaan  kompetensi
pada  bidang  keahlian  perikanan  tertentu yang  diberikan  oleh  satuan  pendidikan dan  pelatihan  yang  telah  terakreditasi oleh lembaga yang berwenang, sebagaimana tertuang pada Kepmen KP Nomor  KEP.14/MEN/2012.  Mayoritas penyuluh  perikanan  Kabupaten  Bogor telah memiliki sertifikat kompetensi pada bidang  keahlian  budidaya/  pengolahan/ penyuluhan,  hanya  satu  orang  penyuluh perikanan  yang  belum  memiliki  sertifikat kompetensi.  Sertifikat  kompetensi  yang dimiliki oleh penyuluh perikanan diterbitkan oleh Badan Nasional
Sertifikasi Profesi (BNSP).
Penyuluh  perikanan  Kabupaten
Bogor telah meraih prestasi atau penghargaan  atas  dedikasi  profesinya. Pada bidang penyuluhan perikanan telah berhasil  meraih  penghargaan  sebagai penyuluh teladan baik di tingkat nasional, provinsi,  dan  kabupaten.  Selain  itu, penyuluh  perikanan  Kabupaten  Bogor juga pernah meraih penghargaan sebagai pelayan  ketahanan  pangan  di  tingkat Kabupaten  Bogor  dan  penghargaan lomba  karya  tulis  ilmiah  penyuluh perikanan di tingkat Provinsi Jawa Barat.
Umumnya  keterjangkauan  atau jarak  tempat  tinggal  penyuluh  perikanan dengan  wilayah  kerja  tidak  menjadi kendala  dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsinya, hal ini karena adanya motivasi tinggi  yang  dimiliki  penyuluh  perikanan Kabupaten  Bogor.  Penelitian  Kamsiah
(2015)  bahwa  terdapat  hubungan  positif antara kompetensi penyuluh dan motivasi kerja  secara  bersama-sama  dengan produktivitas kerja penyuluh. Berdasarkan hasil penelitian bahwa jarak tempat tinggal penyuluh perikanan Kabupaten  Bogor  dengan  wilayah  kerja mayoritas  ke  dalam  kategori  sedang hingga  jauh.  Lita  dan  Zaidy  (2016) menambahkan bahwa faktor karakteristik eksternal  Penyuluh  Perikanan  Swadaya yang  mempengaruhi  kinerja  adalah pemanfaatan sarana dan prasarana serta dukungan biaya, yang tidak mempengaruhi adalah penghargaan dan jarak tempat tinggal/keterjangkauan. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2016  tentang perlindungan dan pemberdayaan
nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak  garam  menyebutkan  bahwa penyediaan penyuluh paling sedikit terdiri atas  3  (tiga)  orang  penyuluh  dalam  1 (satu)  kawasan  potensi  kelautan  dan Perikanan.  Kabupaten  Bogor  terdiri  atas 40 kecamatan, sedangkan saat ini hanya ada  16  orang  penyuluh  perikanan. Wilayah kerja penyuluh perikanan Kabupaten  Bogor  pada  satu  hingga  dua kecamatan yang berpotensi dalam pengembangan  perikanan,  dan  ada beberapa kecamatan tidak ada penyuluh perikanan. Hal senada disampaikan oleh Pangaribuan (2016) bahwa satu penyuluh harus  menangani  satu  hingga  dua
kecamatan,  bahkan  lebih,  sehingga belum  semua  wilayah  dapat  merasakan keberadaan  penyuluh.  Nurmalia et  al.
(2013)  menambahkan  bahwa  penyuluh perikanan berdasarkan kondisi di lapangan  masih  kurang,  keberadaan penyuluh  perikanan  dalam  kegiatan penyuluhan  kepada  pelaku  usaha masih sangat diperlukan.
Kelembagaan pelaku utama perikanan  di  Kabupaten  Bogor  yang dibina oleh penyuluh perikanan berbentuk kelompok pembudidaya
ikan (POKDAKAN)  dan  kelompok  pengolah dan pemasar ikan (POKLAHSAR). Fungsi kelompok  sesuai  dengan  Kepmen  KP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan  Pelaku  Utama  Perikanan, terdiri  atas  delapan  fungsi  yaitu  wadah proses  pembelajaran,  wahana  kerja- sama, unit penyedia sarana dan prasarana produksi perikanan, unit produksi perikanan, unit pengolahan dan pemasaran, unit jasa penunjang, organisasi kegiatan bersama, dan kesatuan swadaya dan swadana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam mengamanahkan
bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  sesuai  dengan  kewenangannya melakukan  pembinaan  untuk  pengem-
bangan kelembagaan yang telah terbentuk serta mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan.
Penyuluh  perikanan  Kabupaten Bogor  berperan  aktif  dalam  membina kelompok perikanan secara berke- lanjutan.  Sebagaimana  dijelaskan  pada Kepmen  KP  Nomor  KEP.14/MEN/2012 bahwa  kunjungan  pembinaan  kepada sasaran  kelompok  merupakan  metode penyuluhan  perikanan  langsung  dengan mendatangi  pertemuan  kelompok  baik yang rutin maupun yang insidentil dalam rangka memberdayakan kelompok pelaku  utama/pelaku  usaha  perikanan.
Peran  penyuluh  membantu  perkem- bangan  dan  kemajuan  kelembagaan kelompok  (Restuwati  2013).  Penyuluh perikanan membina  kelompok  perikanan minimal 10 kelompok perikanan.
Kelompok perikanan ini memiliki anggota minimal  10  orang,  artinya  seorang penyuluh  perikanan  membina  pelaku utama  perikanan  minimal  sebanyak  100 orang. Hal ini diduga bahwa keberadaan kelompok  perikanan  sangat  membantu penyuluh perikanan dalam penyelenggaraan  penyuluhan  perikanan yang  efektif  dan  efesien.  Kurniawan  dan Triyanti  (2011)  menjelaskan  bahwa kelembagaan yang sebaiknya ada adalah kelompok pembudidaya, keuntungan adanya kelompok pembudidaya ini adalah mempermudah penyuluh lapangan mengadakan penyuluhan, para
penyuluh  bisa  bertukar  pikiran  dengan pembudidaya  agar  pembudidaya  bisa melakukan cara budidaya ikan yang baik (CBIB)  dan  benar  sehingga  jumlah kuantitas  dan  kualitas  produksi  akan memenuhi persyaratan.
Dalam pembinaan kelompok perikanan,  penyuluh  perikanan  juga mengajak  dan  bekerjasama  dengan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten  Bogor,  peneliti,  dan  aparatur Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan. Hal  yang  sama  dikemukakan  Nurdin (2018) bahwa p ola  pengembangan kelembagaan  pelaku  utama  perikanan yang  dilakukan  oleh  penyuluh  perikanan bekerjasama  dan  bersinergi  dengan pihak-pihak terkait (Dinas Peternakan dan Perikanan,  peneliti,  dosen,  dan  tenaga ahli)  yang  kompeten  sesuai  dengan substansi  materi  pembinaan  yang dibutuhkan. Peran penyuluh memberikan bimbingan  rutin  dan  berperan  aktif menggerakkan dan memajukan kelompok
berpengaruh signifikan terhadap perkembangan minapolitan (Restuwati  2013).  Menurut  Hermawan, Amanah, dan Fatchiya  (2017) partisipasi aktif anggota dalam kelompok diperlukan karena  pembudidayalah  yang  pada akhirnya  berperan  dalam  melaksanakan kegiatan  kelompok  dan  sifat  saling ketergantungan  antara  anggota  dengan kelompok  ( interdependent ).  Rosiah  dan Hasan  (2018)  menambahkan  bahwa
pembudidaya  ikan  yang  aktif  terlibat
dalam pelaksanaan penyuluhan perikanan,  akan  selau  termotivasi  untuk melakukan  apa  yang  dianjurkan  oleh penyuluh
perikanan sehingga kompetensinya semakin baik.
Penyuluh  perikanan  Kabupaten Bogor  mampu  melakukan  penumbuhan kelompok  perikanan.  Berdasarkan  hasil penelitian bahwa hampir semua penyuluh perikanan melakukan penumbuhan sebanyak  satu  hingga  dua  kelompok perikanan  dalam  satu  tahun,  dan  hanya satu  penyuluh  perikanan  yang  tidak melakukan penumbuhan kelompok.
Kelompok  perikanan  yang  ditumbuhkan adalah  kelompok  pembudidaya  ikan. Menurut  Hermawan et  al. (2017)  bahwa pembudidaya menyatakan dorongan utama  bergabung  dalam  kelompok  atas dasar  kebutuhan  usaha,  kesadaran  dan keinginan  sendiri.  Motif  ekonomi  dan sosial mendominasi keterlibatannya, yakni kemudahan akses informasi, kemudahan pemenuhan sarana produksi, memperoleh  solusi  masalah  usaha, menambah mitra dan kerjasama, kemudahan pemasaran, termasuk memperoleh modal dan bantuan program.  Ada  beberapa  tahapan  yang dilakukan oleh penyuluh perikanan dalam penumbuhan kelompok perikanan diantaranya  (1)  mengidentifikasi  potensi perikanan  di  wilayah  setempat;  (2) pertemuan  dalam  rangka  sosialisasi
penumbuhan kelompok perikanan kepada  masyarakat  dan  aparatur  desa tentang hasil identifikasi potensi wilayah; (3)  pertemuan  yang  dihadiri  oleh  pelaku utama  perikanan,  penyuluh  perikanan, dan  kepala/aparatur  desa  setempat dalam rangka pengukuhan pembentukan kelompok  perikanan  serta  menyusun struktur  organisasi  dan  dibuat  berita acara pembentukan kelompok perikanan;
(4) penerbitan Surat Keputusan
pengukuhan pembentukan kelompok perikanan  yang  disahkan  oleh  kepala desa  setempat;  (5)  Surat  Keputusan pengukuhan pembentukan kelompok perikanan  selanjutnya  di  laporkan  ke Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan  Penyuluhan  Perikanan  serta  Dinas Perikanan  dan  Peternakan  Kabupaten Bogor.
Penyuluh  perikanan  di  Kabupaten Bogor  melakukan  peningkatan  kelas kemampuan  kelompok  perikanan  (Tabel
2). Peningkatan kemampuan kelembagaan  pelaku  utama  dan/atau pelaku usaha merupakan kegiatan pembinaan kelembagaan untuk meningkatkan  kemampuan  manajerial,
teknis,  ekonomis  dan  sosial.  Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kelompok  perikanan  yang  ditingkatkan berasal  dari  kelas  pemula  menjadi  kelas madya,  dan  belum  ada  kelompok perikanan  yang  ditingkatkan  dari  kelas madya dan menjadi kelas utama. Kriteria
dan  indikator  penilaian  kelembagaan pelaku  utama  perikanan  berdasarkan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 terdiri dari aspek  (1)  kemampuan  perencanaan (identifikasi  potensi  wilayah,  teknologi perikanan,  menyusun  rencana  usaha kegiatan,  dan  pembinaan  kader);  (2) kemampuan  berorganisasi  (kerjasama dengan  pihak  lain,  monitoring  dan evaluasi);  (3)  akses  kelembagaan (ekonomi, jaringan eletronik, komunikasi,
dan teknologi); (4) kemampuan wirausaha  (memupuk  modal  usaha, pengembangan  usaha  dan  pemasaran);
serta (5) kemandirian (inovasi, mengelola resiko  usaha  dan  pemecahan  masalah).
Leilani dan Hermawan (2010) menambahkan bahwa pendekatan kelompok memiliki pengaruh yang sangat nyata terhadap keberdayaan pembudidaya terutama dalam peningkatan  pengetahuan  keterampilan
sikap pembudidaya, peningkatan produksi  dan  kemandirian  pembudidaya dalam pengambilan keputusan.
Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2016  tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak  garam  pada  Pasal  52  bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  sesuai  dengan  kewenangannya berkewajiban  memberikan  kemudahan akses  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan
informasi.  Berdasarkan  hasil  penelitian bahwa peran penyuluh perikanan
Kabupaten
Bogor tidak hanya memberikan  akses  ilmu  pengetahuan, teknologi  dan  informasi,  juga  berperan dalam  aksesibilitas  legalisasi  izin  usaha mikro  dan  kecil  (IUMK),  aksesibilitas permodalan  usaha,  aksesibilitas  pasar, serta  aksesibilitas  bantuan  pemerintah kepada pelaku utama/usaha perikanan di Kabupaten  Bogor  (Tabel  3).  Hasil penelitian Nurmalia et al. 2013) menambakan bahwa pelaku usaha masih mengharapkan bantuan penyuluh perikanan,  dengan  jenis  bantuan  yang diharapkan  adalah  yang  tertinggi  pada kategori  meningkatkan  produksi  42%, sementara  pada  kategori  mencarikan bantuan  modal  dari  pemerintah  dan kategori  membantu  memasarkan  hasil produksi masing-masing 22% dan 21%.
Penyuluh perikanan kompeten dalam  aksesibilitas  legalisasi  izin  usaha mikro  dan  kecil  (IUMK)  kepada  pelaku utama  perikanan  di  Kabupaten  Bogor (Tabel  3).  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  mayoritas  penyuluh  perikanan  di Kabupaten Bogor berperan dalam aksesbilitas  legalisasi  sebanyak  dua hingga empat IUMK. Berdasarkan Perpres  Nomor  98  Tahun  2014  bahwa izin  usaha  mikro  dan  kecil  yang selanjutnya  disingkat  dengan  IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau  pelaku  usaha/kegiatan  tertentu
dalam  bentuk  izin  usaha mikro  dan  kecil dengan tujuan untuk mendapatkan
kepastian dan perlindungan dalam berusaha  dilokasi  yang  telah  ditetapkan, mendapatkan pendampingan untuk pengembangan  usaha,  mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga  keuangan  bank  dan  non-bank, dan  mendapatkan  kemudahan  dalam pemberdayaan dari pemerintah,
pemerintah  daerah  dan/atau  lembaga lainnya.
Penyuluh perikanan berperan dalam  aksesibilitas  permodalan  usaha perikanan bagi pelaku utama perikanan di Kabupaten Bogor. Menurut Haryadi et al.
(2015) bahwa pembudidaya ikan membutuhkan kemudahan dalam mengakses permodalan untuk mengembangkan usahanya, akses permodalan  usaha  umumnya  di  bank- bank  komersial  dan Corporate  Social Responsibility (CSR).  Berdasarkan  hasil penelitian  bahwa  sumber  permodalan usaha  perikanan  yang  diakses  oleh penyuluh  perikanan  Kabupaten  Bogor berasal  dari  lembaga  keuangan/Bank komersial  melalui  program  kredit  usaha rakyat (KUR) dari BRI dan Bank Mandiri, program Corporate  Social  Responsibility (CSR) dari PT. Antam (Persero) Tbk, dan koperasi. Hasil penelitian  Nurmalia et  al.
(2013)  menjelaskan  bahwa  persepsi pelaku  usaha  terhadap  harapan  adanya kelompok usaha perikanan menunjukkan
bahwa  kategori  memberi  informasi  cara produksi dengan persentase yang paling tinggi (35%), walaupun persepsi terhadap pengadaan  benih  dan  pakan  serta persepsi  membantu  memasarkan  hasil masing-masing  juga  dengan  persentase yang  sama  tinggi  (25%),  dan  memberi pinjaman modal (15%).
Aksesibilitas  pasar  bagi  pelaku utama/usaha  perikanan  bertujuan  untuk mendorong meningkatkan produksi serta pendapatan.  Pada  Kepmen  KP  Nomor KEP.14/MEN/2012 dijelaskan bahwa kemitraan  usaha  kelompok  dengan swasta  merupakan  pola  kerja  sama antara pelaku utama dengan swasta yang dituangkan dalam bentuk ikatan kerjasama  dalam  rangka  penyediaan dukungan dan kemudahan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif kelompok untuk
mendukung pengembangan  perekonomian  anggota, yang  bertujuan  untuk  menciptakan  iklim usaha  kondusif,  meningkatkan  akses pada  sumber  daya  finansial  dan  akses pasar.  Menurut  Triyanti  dan  Shafitri (2012) bahwa pemasaran produk adalah satu  komponen  pasca  produksi  yang perlu mendapatkan perhatian lebih karena pemasaran merupakan salah satu kunci  dalam  pengembangan  usaha. Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa penyuluh perikanan berperan aktif dalam aksesibilitas  pasar  kepada  kelompok perikanan di Kabupaten Bogor (Tabel 3).
Aksesbilitas  pasar  pasca  produksi  ini kepada kelompok perikanan lain, pedagang pengumpul, dan swasta dengan cakupan wilayah dalam dan luar Kabupaten  Bogor.  Triyanti  dan  Shafitri (2012)  menambahkan  bahwa  lembaga pemasaran yang terlibat dalam pendistribusian ikan lele adalah pedagang  pengumpul  (dalam  dan  luar kabupaten),  dan  pedagang  pengecer (dalam dan luar kabupaten) usaha.
Penyuluh  perikanan  berperan  aktif dalam aksesibilitas informasi dan teknologi  perikanan  kepada  kelompok perikanan di Kabupaten Bogor (Tabel 3). Informasi  dan  teknologi  perikanan  yang disampaikan  berupa  teknologi  perikanan budidaya,  teknologi  pengolahan  hasil perikanan,  aspek  manajemen,  informasi permodalan usaha, informasi pendidikan, dll.  Menurut  Restuwati  (2013)  bahwa peran penyuluh dan kemampuan pembudidaya  ikan  dalam  mengakses informasi berpengaruh terhadap perkembangan  program  minapolitan  di kawasan Kabupaten Bogor. Pangaribuan (2016)  menambahkan  bahwa  peran penyuluh sebagai sumber  informasi bagi masyarakat nelayan sangat besar, penyuluh yang dibekali dengan informasi yang  cukup  akan  sangat  membantu nelayan dalam meningkatkan produktivitasnya.
Penyuluh perikanan kompeten dalam  aksesibilitas  bantuan  pemerintah
kepada kelompok perikanan di Kabupaten Bogor. Hasil penelitian bahwa penyuluh  perikanan  mampu  mengakses paling banyak tiga jenis bantuan pemerintah  dalam  satu  tahun.  Bantuan pemerintah  bersumber  dari  pemerintah pusat (Kementerian Kelautan dan
Perikanan), pemerintah daerah Kabupaten Bogor, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Dari analisis karakteristik jejaring
komunikasi kelompok  menunjukkan  bahwa  peran penyuluh perikanan berkaitan erat dengan  tingkat  perkembangan  program bantuan minapolitan di Kecamatan Ciseeng  Kabupaten  Bogor  (Restuwati 2013).

## SIMPULAN DAN SARAN
Karakteristik  penyuluh  perikanan meliputi  kategori  pendidikan  formal, pengalaman menyuluh, pelatihan, sertifikasi kompetensi, prestasi/ penghargaan bidang penyuluhan mempengaruhi keefektifan kinerja penyuluh,  sedangkan  kategori  umur  dan jarak tempat tinggal/ keterjangkuan tidak mempengaruhi keefektifan kinerja penyuluh.  Penyuluh  perikanan  Kabu- paten  Bogor  memiliki  kompetensi  yang baik dalam membina kelompok perikanan, penumbuhan kelompok perikanan,  peningkatan  kelas  kelompok perikanan,  aksesibilitas  legalisasi  izin usaha  mikro  dan  kecil,  aksesibilitas
permodalan  usaha,  aksesibilitas  pasar, aksesibilitas  informasi  dan  teknologi perikanan,  dan  aksesibilitas  bantuan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Haryadi,  Ikhsan,  Siti  Amanah,  dan Suwardi  Suriatna.  2015.  “Persepsi
Pembudidaya Ikan Terhadap Kompetensi Penyuluh Perikanan di Kawasan  Minapolitan  (Kasus  di
Kabupaten  Cirebon,  Provinsi  Jawa Barat).” Jurnal  Penyuluhan 10(2). doi:
10.25015/penyuluhan.v10i2.9920. Hermawan, Aan, Siti Amanah, dan Anna Fatchiya. 2017. “Partisipasi Pembudidaya Ikan dalam Kelompok  Usaha  Akuakultur  di Kabupaten  Tasikmalaya.” Jurnal Penyuluhan 13(1):1. doi: 10.25015/penyuluhan.v13i1.12903. Kurniawan, Tikkyrino, dan Riesti Triyanti.
2011. “Profil  Usaha  Budidaya  Ikan Lele  di  Kabupaten  Bogor.” Buletin Ilmiah  Marina  Sosial  Ekonomi
Kelautan  dan  Perikanan 6(2):40.
doi: 10.15578/marina.v6i2.5812. Leilani,  Ani,  dan  Aan  Hermawan.  2010. “Pengaruh  Pendekatan  Kelompok Terhadap Keberdayaan Pembudidaya (Kasus di Kabupaten Sleman  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta).” Jurnal  Penyuluhan
Perikanan  dan  Kelautan 4(2):53 – 67. doi: 10.33378/jppik.v4i2.18.
Lita,  Noor  Piito  Sari  Nio,  dan  Azam
Bachur  Zaidy.  2016.  “Kinerja Penyuluh  Perikanan  Swadaya  di Kabupaten Bog or.” Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan 10(3):150 –63. doi: 10.33378/jppik.v10i3.75. Nurdin, M. 2018. “Perkembangan Kelembagaan Pelaku Utama
Perikanan  di  Kecamatan  Cijeruk Kabupaten  Bogor.”  in Prosiding Seminar  Nasional  Perikanan  dan Penyuluhan  2018 ,  diedit  oleh  W. Hadie.  Bogor  (ID):  Masyarakat Iktiologi Indonesia.
Nurmalia, Nayu, Ani Leilani, dan Azam B.
Zaidy.  2013.  “Persepsi  Pelaku
Usaha Perikanan Terhadap Kinerja Penyuluh Perikanan.” Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan 7(1):16 –25. doi: 10.33378/jppik.v7i1.35.
Pangaribuan, Tristania Risma Anastasia. 2016.  “Mengembangkan  Peran Edukasi  dan  Diseminasi  Informasi oleh  Penyuluh  Perikanan  Bagi
Masyarakat  Nelayan  di  Kabupaten Serdang Bedagai.” Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan 17(1):61 –75.
Re stuwati,  Ina.  2013.  “Hubungan  Peran
Penyuluh Perikanan dan Kemampuan Akses Media Informasi Pembudidaya Ikan Terhadap  Perkembangan  Program Minapolitan di Kecamatan Ciseeng Bogor.” Jurnal Penyuluhan Perikanan  dan  Kelautan 7(1):92 – 106. doi: 10.33378/jppik.v7i1.42. Rosiah, Erlin, dan O. D. Soebhakti Hasan. 2018. “Analisis Penyuluhan Perikanan Partisipatif dan Kompetensi  Pembudidaya  Ikan  di Kabupaten  Sumedang.” Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan 12(1):47 –63.
Triyanti,  Riesti,  dan  Nensyana  Shafitri. 2012.  “Kajian  pemasaran  ikan  lele (Clarias  Sp)  dalam  mendukung industri  perikanan  budidaya  (studi kasus di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah).” Jurnal  Sosial  Ekonomi Kelautan  dan  Perikanan 7(2):177 – 91. doi: 10.15578/jsekp.v7i2.5684.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  7  Tahun  2016  tentang
Perlindungan  dan  Pemberdayaan
Nelayan,  Pembudidaya  Ikan,  dan Petambak Garam.