Volume 2 Issue 3, December 2020: pp. 225-244.
Copyright  ©  2020  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. e-ISSN: 2548-1754 | Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemidanaan Tindak Pidana
Illegal Logging

## Criminal Policy in Illegal Logging Criminal
Arto Siswahyudi
Kepolisian Republik Indonesia, Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KPPP) E-mail: artosiswahyudi@gmail.com
Oheo K. Haris Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: oheo.haris@uho.ac.id

## Sabrina Hidayat
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: sabrinahidayat@uho.ac.id
Abstract: This paper addressed at answering the problems of fine sanction towards the state as the victim. Besides, it’s applied for criminal sanction firstly instead of either administrative or private sanction. This study applied a normative study was carried out with a statutory approach method and a conceptual approach as well as a  case  approach.  The  results  showed  that:  1)  the  criminal  sanction  of  paying replacement money to the victim is a form of criminal law policy. Hence, criminal law tended to provide criminal sanctions to deter the perpetrator, but it has less impact on the victim. The victim referred to in this case is the state (not an individual) so that in the end the replacement money will be paid by the country that will receive it.  2)  Criminal  sanctions  as  the  last  law  enforcement  effort  are  applied  after administrative  and  civil  sanctions  are  deemed  unsuccessful  in  resolving  illegal logging.
Keywords: Criminal Law; Policy; Illegal Logging
Abstrak: Penelitian ini ditujukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan atas sanksi  denda  terhadap  negara  sebagai  korban.  Studi  ini  menggunakan  penelitian yang berbentuk yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan  pendekatan  konseptual  serta pendekatan  kasus.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sanksi pidana pembayaran uang pengganti kepada korban sebagai bentuk kebijakan  hukum  pidana.  Sebab  selama  ini  dalam  hukum  pidana  cenderung memberikan sanksi pidana untuk menjerakan pelaku, tetapi kurang berdampak pada korban.  Korban  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  negara  (bukan  individu) sehingga  akhirnya  uang  pengganti  yang  dibayarkan  tersebut  negara  yang  akan
menerimanya.  2)  Sanksi  pidana  sebagai  upaya  penegakan  hukum  terakhir  yang diterapkan  setelah  sanksi administrasi dan  sanksi  perdata  dianggap  tidak berhasil menyelesaikan illegal logging .
Kata kunci: Kebijakan; Hukum Pidana; Illegal Logging

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  yang  dikaruniai  kekayaan  sumber  daya  alam  yang  melimpah, patut untuk disyukuri oleh seluruh bangsa ini. Kekayaan atas sumber daya alam tersebut, harus  diurus,  dikelola,  dan  dimanfaatkan  dengan  sebaik-baiknya. 1 Tanggung  jawab pemerintah bukan hanya terletak pada pembentukan aturan-aturan hukum semata, tetapi juga berperan secara aktif dalam menciptakan iklim pemerintahan yang baik, terbuka, dan bertanggungjawab dalam mengelola sumber daya alam Indonesia. Pemerintah dalam aspek ketatanegaraan merupakan penentu maju dan mundurnya suatu negara. 2 Oleh karena itu, dalam mengeksploitasi hutan, baik pada kawasan hutan lindung maupun hutan produksi memerlukan suatu pendekatan yang bijak agar hutan tetap berada pada posisinya sebagai penyeimbang lingkungan. 3
Penebangan liar atau tindak pidana illegal logging adalah praktik ilegal terhadap kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan serta penebangan dan perdagangan  kayu  yang  tidak  sesuai  dengan  hukum  Indonesia  atau  kegiatan  kehutanan yang belum mendapat izin dan merusak hutan. Seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Ayat  (4),  ayat  (6)  dan  Ayat  (10)  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2013  Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, praktik ini tergolong dalam kejahatan terorganisir.  Karena  modusnya  melibatkan  cukong  dan  para  petugas  baik  itu  di  tingkat pusat atau daerah dengan kata lain di balik kegiatan tersebut ada pihak oknum anggota aparatur negara dan sebagian instalasi pemerintah juga bermain di dalamnya. Di sisi lain penegakan hukum tindak pidana dibidang kehutanan yang diatur dan dirumuskan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,  tidak  menyebutkan  secara  jelas  apa  yang  dimaksudkan  dengan illegal  logging
1 Johnny  Salam, “ Penanggulangan  Kejahatan  Illegal  Logging  di  Provinsi  Sulawesi  Tengah ” , Tadulako  Law Review, Volume 1 Issue 1, June 2016, hlm 1.
2 Herman , “ Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi ” , Halu Oleo Law Review, Volume 2 Issue 1, March 2018, hlm. 307
3 Bimbi Pratiwi, “ Sistem Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Di KPH Bojonegoro Perum  Perhutani  Unit  II  Jawa  Timur  Dan  Kepolisian  Resort  Bojonegoro ” , Jurnal  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2015, hlm 1.
tersebut,  dalam  artian  tidak  dirumuskan  secara  limitatif  (yang  bersifat  membatasi), sehingga banyak para praktisi hukum yang menafsirkan illegal logging sendiri-sendiri.
Di sisi lain penegakan hukum tindak pidana di bidang kehutanan yang diatur dan dirumuskan  dalam  Undang-undang  No.  18  Tahun  2013  Tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Perusakan Hutan, tidak menyebutkan secara jelas apa yang dimaksudkan dengan illegal  logging tersebut,  dalam  artian  tidak  dirumuskan  secara  limitatif  (yang bersifat membatasi), sehingga banyak para praktisi hukum yang menafsirkan illegal logging sendiri-sendiri.
Lemahnya  penegakan  hukum  memunculkan  keprihatinan  masyarakat.  Oleh karena  itu  pemerintah  harus  memperbaiki  kinerja  penegak  hukum  oleh  aparat  penegak hukum,  termasuk  dalam  menangani  kasus illegal  loging dan  tindak  pidana  di  bidang kehutanan yang lainnya. 4
Sehubungan  dengan  hal-hal  yang  dikemukakan  di  atas,  maka  jika  hukum merupakan  bagian  integral  dari  manusia,  itu  berarti,  tata  hukum  mesti  mengacu  pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat manusia. Tujuan hukum pidana adalah (1) untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa; (2)  melindungi  masyarakat  dari  kejahatan. 5 Perbuatan  pidana  harus  terdiri  dari  unsur- unsur  lahiriah  (fakta)  oleh  perbuatan  adanya  kelakuan  serta  akibat  yang  ditimbulkan karenanya.  Dua  hal  tersebut  yaitu  kelakuan  dan  akibat. 6 Kepastian  hukum  dan  keadilan merupakan  tuntutan  hakikat  hukum  itu  sendiri,  bukan  hanya  sekedar  tuntutan  moral. perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan criminal act , jadi berbeda dengan strafbaar feit , yang meliputi pula pertanggungjawaban pidana. 7 Hakikat dan kepastian hukum dalam menentukan adanya inisiatif suatu pemerintah adalah memastikan dalam tindakan tersebut adanya suatu prinsip legalitas hukum. 8 Dalam hal ini aparat penegakan hukum bertindak sesuai dengan norma-norma hukum, bukan mengikuti kepentingan pihak-pihak tertentu. Peningkatan  integritas  moral  dan  profesionalisme  aparat  penegak  hukum,  kesadaran
4 Bambang  Tri  Bawono,  Anis  Mashdurohatun, “ Penegakan  Hukum  Pidana  di  Bidang  Illegal  Logging  Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya ” , Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula, Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011, hlm 3.
5 Kuswardani, Handrawan, Widhia Kusuma Wardhani, “ Hak Reproduksi Perempuan dan Hukum Pidana ” , Halu Oleo Law Review, Volume 3 Issue 2, September 2019, hlm. 214.
6 Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi) , Jakarta: Rineka Cipta, 2015. hlm. 64-69.
7 Nikmah Fitriah, “ Tinjauan Yuridis tentang Kriteria Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Menurut UU No. 32  Tahun  2009  Tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup ” ,  Halu  Oleo  Law  Review,  Volume  1  Issue  2, September 2017, hlm. 228.
8 Oheo  K.  Haris, “ Good  Governance  (Tata  Kelola  Pemerintahan  Yang  Baik)  dalam  Pemberian  Izin  oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan ” , Yuridika, Volume 30 No 1, Januari 2015, hlm. 60.
hukum,  mutu  pelayanan  serta  tidak  adanya  kepastian  hukum  dan  keadilan  sehingga mengakibatkan  supremasi  hukum  tidak  mungkin  dapat  diwujudkan.  Tekad  untuk memberantas  segala  bentuk  penyelewengan  sesuai  tuntutan  reformasi  seperti  korupsi, kolusi,  nepotisme,  serta  kejahatan  di  bidang  lingkungan  dan  penyalahgunaan  kekuasaan belum  diikuti  langkah-langkah  nyata  dalam  menerapkan  dan  menegakkan  hukum, terjadinya  campur  tangan  dalam  proses  peradilan,  serta  tumpang  tindih  dan  kerancuan hukum mengakibatkan terjadinya krisis hukum.
Pembangunan  di  bidang  ekonomi  harus  diikuti  oleh  perkembangan  di  bidang hukum sejalan dengan peningkatan di bidang industri dalam negeri. Peningkatan di bidang ekonomi tersebut apabila tidak disertai perbaikan dan pengelolaan lingkungan secara baik, dapat  mengakibatkan  terjadinya  kerusakan  hutan  yang  semakin  parah  dan  cenderung meningkat  dari  tahun  ke  tahun  akibat  kegiatan  eksploitasi  hutan  yang  semakin  tidak terkendali. Kerusakan hutan antara lain disebabkan karena perbuatan illegal logging pada hal  bertahun-tahun  Pemerintah  berusaha  memberantas illegal  logging tersebut,  hal  ini dimanifestasikan  dengan  berkali-kali  mengubah  dan  menambah  peraturan-peraturan  di bidang kehutanan, termasuk peraturan mengenai tindak pidana illegal logging.
Tindak pidana illegal logging merupakan suatu aktivitas atau kegiatan penebangan kayu di dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok ataupun atas nama perusahaan yang tidak berdasarkan izin atau prosedur tata cara penebangan yang diatur dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  atau  instansi yang  diberi  kewenangan  untuk  itu  dalam  hal  ini  instansi  Kehutanan.  Dengan  demikian, illegal logging tidak dapat dibenarkan jika tidak mengikuti prosedur penebangan yang benar dan  tidak  berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku  karena  dapat  menyebabkan  kerusakan kelestarian lingkungan. Masalah illegal logging merupakan salah satu bentuk kejahatan di bidang kehutanan, yakni melakukan penebangan ilegal terhadap kayu-kayu di hutan-hutan milik negara. Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan sampai saat ini belum berjalan efektif seperti yang diharapkan oleh masyarakat banyak. Di beberapa daerah dalam penyelesaian pembalakan kayu masih sering terjadi kolusi antara pengusaha dengan aparat hukum dan aparat keamanan, sehingga penegakan hukum menjadi mandek (berhenti).  Ironisnya  tidak  sedikit  aparat  hukum  yang  justru  menjadi backing terhadap sindikat  dan  kelompok  kejahatan  pembalakan  kayu  tersebut,  sehingga  sulit  diberantas. Hukum Pidana sebagai bagian dari hukum publik bertujuan untuk melindungi kepentingan umum,  bukan  kepentingan  perorangan.  Apabila  terjadi  kejahatan  maka  negara
berkewajiban  untuk  mengambil  tindakan  hukum  dengan  menyeret  pelakunya  ke pengadilan meski korban tidak menuntut. Penegakan hukum pidana dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang rusak akibat kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Apabila penegakan  hukum  tidak  dapat  berjalan  dengan  baik  maka  akan  timbul  keresahan. Masyarakat  terus  terancam  keselamatannya  karena  pelaku  kejahatan  belum  diadili. Keresahan tersebut dapat bermuara pada munculnya tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan.
Lemahnya  penegakan  hukum  memunculkan  keprihatinan  masyarakat.  Oleh karena  itu  pemerintah  harus  memperbaiki  kinerja  penegak  hukum  oleh  aparat  penegak hukum,  termasuk  dalam  menangani  kasus illegal  loging dan  tindak  pidana  di  bidang kehutanan yang lainnya. Pemerintah harus konsisten dalam menegakkan hukum terhadap setiap  pelaku  pelanggaran  hukum  di  bidang  kehutanan.  Pemerintah  harus  melakukan reformasi  dalam  penegakan  hukum  di  Indonesia. 9 Keberhasilan  penegakan  hukum bergantung pada beberapa hal, yaitu: 10
1. Tersedianya perangkat hukum yang baik dan lengkap;
2. Mereformasi mental aparat penegak hukum;
3. Penyediaan sarana dan prasarana hukum yang memadai;
4. Menata kultur hukum di masyarakat.
Secara  faktual,  kerusakan  hutan  di  tanah  air  yang  cukup  memprihatinkan. Berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, sedikitnya 1,1 juta hektar atau  2%  dari  hutan  Indonesia  menyusut  tiap  tahunnya.  Data  Kementerian  Kehutanan menyebutkan dari sekitar 130 juta hektar hutan yang tersisa di Indonesia, 42 juta hektar di antaranya sudah habis ditebang. Kerusakan atau ancaman yang paling besar terhadap hutan alam di Indonesia adalah penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan  dan  eksploitasi  hutan  secara  tidak  lestari  baik  untuk  pengembangan  pemukiman, industri, maupun akibat perambahan. Kerusakan hutan yang semakin parah menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan di sekitarnya. Contoh nyata yang  frekuensinya  semakin  sering  terjadi  adalah  konflik  ruang  antara  satwa  liar  dan manusia.  Rusaknya  hutan  habitat  satwa  liar  menyebabkan  mereka  bersaing  dengan manusia untuk mendapatkan ruang mencari makan dan hidup, yang sering kali berakhir
9 Bambang Tri Bawono, Anis Mashdurohatun, Op. Cit. , hlm 3.
10 Suriansyah Murhaini, Penegakan Hukum Terhadap Kerjahatan di Bidang Kehutanan , Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012, hlm. 4
dengan kerugian bagi kedua pihak. Rusaknya hutan telah menjadi ancaman bagi seluruh makhluk hidup. 11
Gambaran kerusakan hutan juga terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara sudah cukup mengkhawatirkan.  Berdasarkan  data  dari  Departemen  Kehutanan  (Dishut)  Sulawesi Tenggara  dari  3  juta  hektar  hutan,  300  ribu  hektar  di  antaranya  rusak  parah.  Kondisi terparah terjadi di empat kabupaten, yakni Konawe Utara (18.583 hektar rusak), Konawe Selatan  (14.545  hektar),  Kolaka  (12.442  hektar)  dan  Kolaka  Timur  (12.101  hektar).  Ke empat  kabupaten  tersebut  adalah  daerah  kawasan  hutan  yang  lebih  luas  dibandingkan dengan daerah yang lain. Kerusakan hutan yang terjadi disebabkan banyak faktor. Namun, faktor penyebab paling utama adalah akibat illegal logging yang semakin marak terjadi. 12
Melihat  fenomena  tersebut,  pemerintah  secara  yuridis  melalui  Inpres  Nomor  4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, bertekad untuk memberantas illegal logging sampai ke  akar-akarnya  melalui kerja sama komprehensif  dari berbagai instansi pemerintah. Aktivitas illegal logging saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak  pihak  yang  terlibat  dan  memperoleh  keuntungan  dari  aktivitas  pencurian  kayu, modus  yang  biasanya  dilakukan  adalah  dengan  melibatkan  banyak  pihak  dan  secara sistematis  dan  terorganisir.  Pada  umumnya,  mereka  yang  berperan  adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengaman usaha (sering kali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, TNI).
Illegal loging terjadi karena adanya kerja sama antara masyarakat lokal berperan sebagai pelaksana di lapangan dengan para cukong bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangan tersebut, adakalanya cukong tidak hanya menampung dan  membeli  kayu-kayu  hasil  tebangan  namun  juga  menyuplai  alat-alat  berat  kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan. 13
Untuk mengatasi maraknya tindak pidana illegal logging jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik PPNS yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap  pengurusan  hutan,  Kejaksaan  maupun  Hakim)  telah  mempergunakan  Undang- undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  pencegahan  dan  perusakan  kehutanan  sebagai
11 Nurul  Arifin, “ Bagaimana  Hutan  Indonesia  Sebagai  Paru-Paru  Dunia  di  Masa  Depan? ” ,  Good  News  From Indonesia,  https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/01/12/bagaimana-hutan-indonesia-sebagai- paru-paru-dunia-di-masa-depan, diakses pada tanggal 29 Mei 2020.
12 “ Empat Kabupaten di Sultra Darurat Kerusakan Hutan ” , Kendari
Pos, https://www.facebook.com/watch/?v=272751250178907, diakses pada tanggal 29 Mei 2020.
13 Tuty Budhi Utami, “ Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging ” , Law Reform, Volume 3, Nomor 1, 2007, hlm, 3.
instrumen  hukum  untuk  menanggulangi  tindak  pidana illegal  logging. 14 Yang  dimaksud dengan illegal logging berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal ( Illegal Logging ) dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal. 15
Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu hasil hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dikenakan pasal-pasal dalam KUHP, namun setelah berlakunya Undang- Undang Nomor Tahun 1999 Tentang Kehutanan terhadap perbuatan memanfaatkan kayu hasil  hutan  tanpa  ijin  pihak  yang  berwenang  tersebut  dikenakan  pidana  sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 jo. Pasal 78 UU No. 41 tahun 1999 yang ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan apabila dikenai pasal-pasal dalam KUHP.  Setelah berlakunya Nomor  18  Tahun  2013  Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan, ancaman pidananya lebih berat lagi dari undang-undang sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 106.
Ancaman sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 108 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan  menyatakan  “selain penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 84, Pasal 94, Pasal 96, Pasal 97 huruf a, Pasal 97 huruf b, Pasal 104, Pasal 105, atau Pasal 106 dikenakan juga uang  pengganti,  dan  apabila  tidak  terpenuhi,  terdakwa  dikenai  hukuman  penjara  yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam Undang- undang ini dan lama pidana sudah ditentukan dalam putusan pengadilan” . Artinya sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 bersifat kumulatif yaitu jika ada beberapa jenis pidana pokok yang diancamkan dalam suatu ketentuan hukum pidana, maka hakim harus menjatuhkan keseluruhannya. 16
Penjatuhan pidana uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Undang- Undang No. 18 Tahun 2013 penting dilakukan karena kerusakan hutan akibat penebangan liar  tanpa  ijin  serta  perdagangan  kayu  hasil illegal  logging yang  merambah  luar  negeri dengan harga jual yang tinggi membuat siapa pun tergiur untuk melakukannya. 17
14 Fransiska Novita Eleanora, “ Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ” , Jurnal Hukum Adil, Vol. 3 No.2, 2012, hlm. 219. 15 Ni Luh Ketut Dewi Yani Putri dan I Ketut Mertha, “ Kejahatan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging Guna Mengatasi Deforestasi Hutan Melalui Sistem Peradilan Pidana ” , Kertha Wicara, Vol. 07, No. 01, Jan 2018, hlm. 5.
16 Lainul iksan, dan Ibrahim, “ Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging di Provinsi Jambi (Analisis Pasal 50 Dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan) ” , Legalitas, Volume VIII, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 114.
17 Mohammad Taufik Makarao dan Abdul Muis Yusuf, Hukum Kehutanan di Indonesia , Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm. 3.
Sanksi  pidana  uang  pengganti  tersebut  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri Waikakubak tidak mengimplementasikan dari Pasal 108. Putusan Hakim Pengadilan Negara tersebut menjatuhkan pidana sesuai Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun  2013  yang  berkaitan  dengan  penebangan  pohon  dalam  kawasan  hutan  tanpa memiliki  izin  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang,  tanpa  diikuti  dengan penjatuhan sanksi pidana uang pengganti yang termuat dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, sehingga berarti adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein yaitu  kesenjangan  antara  teori  dan  kenyataan  di  lapangan.  Barda  Nawawi  Arief, perlindungan terhadap korban kejahatan pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi korban kejahatan. 18 Sebenarnya tuntutan untuk memberikan perlindungan bagi korban  kejahatan  dalam  bentuk  pembayaran  uang  pengganti  dimaksudkan  untuk mengambil  seluruh  keuntungan  yang  diperoleh  dari  hasil  tindak  pidana  kehutanan  dan dipergunakan untuk penanaman kembali hutan yang telah ditebang.\
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  tersebut  di  atas,  maka  pokok permasalahan  yang  dikemukakan  adalah  sebagai  berikut:  Bagaimana  kebijakan  hukum pidana terkait sanksi pidana berupa pembayaran uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana illegal  logging dalam  Pasal  108  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013?  dan Bagaimanakah kebijakan Asas Ultimum Remedium dalam penegakan tindak pidana illegal logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan tipologi penelitian hukum normatif khususnya yang berkaitan dengan Tindak pidana illegal logging . Hasil kajian norma-norma hukum dari inventarisasi hukum positif tersebut dapat membantu untuk mendapatkan pandangan yang tepat tentang formulasi hukum pidana dalam penyelesaian kasus penebangan liar. Hal ini akan menjadi salah satu produk analisa abstraksi dari norma hukum positif. 19 Peter Mahmud Marzuki, 20 menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.  Selanjutnya,  dalam  penelitian  hukum  terdapat  beberapa  pendekatan.  Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan dari berbagai aspek mengenai isu yang
18 Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Penanggulangan Kejahatan , Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hlm. 62.
19 Soentandyo Wingyosoebroto, Penelitian Hukum, Surabaya: Pusat Studi Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1974, hlm. 1,7, dan 8
20 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 35.
sedang  dicoba  untuk  dicari  jawabnya.  Pendekatan-pendekatan  yang  digunakan  di  dalam penelitian  hukum  adalah  pendekatan  undang-undang  ( statute  approach ),  Pendekatan konsep  ( Conceptual  Approach )  dan  pendekatan  kasus  ( case  approach ).  Pendekatan perundangan-undangan  diperlukan  guna  mengkaji  lebih  lanjut  Tindak  pidana  sengketa pertanahan.  Sedangkan  pendekatan  konseptual,  digunakan  untuk  memahami  konsep pembaharuan  hukum  pidana,  dalam  memahami  penerapan  sanksi  pidana  sengketa pertanahan yang akan datang; sehingga diharapkan penormaan dalam aturan hukum dalam mengkaji  serta menganalisis kerangka  pikir  atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis sesuai dengan tujuan penelitian ini. 21

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging Dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013
Dalam UU Nomor 18 tahun 2013 terdapat pidana berupa pembayaran uang pengganti yang harus  dibayar kepada  korban  dalam  hal  ini  bukan  individu  melainkan  negar a. 22 Dihubungkan  dengan  perbuatan  perusakan  hutan,  dimana  negara  yang  mengalami/dan menderita kerugian sehingga Negara dari sudut viktimologi adalah pula korban, dan yang menyebabkannya (yaitu terdakwa di depan sidang Pengadilan) dituntut untuk memberikan suatu ganti kerugian yang menurut istilah UU Nomor 18 Tahun 2013 adalah Uang Pengganti, Tampak  negara  adalah  sebagai  korban,  dan  dengan  UU  Nomor  18  tahun  2013  negara sebagai  korban  telah  terlebih  dahulu  diperhatikan  kepentingannya  dalam  suatu  proses pidana. Pada hakikatnya ganti rugi bukan lagi monopoli proses perdata semata-mata, tetapi juga sudah menjadi pengertian yang terletak dalam lapangan hukum publik yaitu dalam hal ini dalam lapangan hukum pidana.
Jadi  undang-undang  sendiri  ada  menyebutkan  tentang  uang  pengganti  maupun uang ganti rugi atau ganti kerugian. Istilah-istilah ini mana yang paling tepat, maka karena UU Nomor 18 Tahun 2013, Pasal 108 tidak menggunakan istilah uang ganti rugi atau ganti kerugian,  tetapi  menggunakan  istilah  uang  pengganti,  dan  inilah  yang  tepat  bila  kita berbicara tentang UU Nomor 18 Tahun 2013 dengan demikian istilah uang pengganti ada juga dalam Pasal 108 UU Nomor 18 Tahun 2013 selain Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
22 Muladi, Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana , Bandung: Alumni, 1992, hlm. 87.
Menurut Patti  Peilohy, 23 ada persamaan dan perbedaan antara pengertian uang pengganti dan uang ganti rugi. Perbedaannya bahwa:
1. Bila yang menyebabkan kerugian itu adalah seseorang dan ditujukan kepada kerugian  negara,  maka  disebut  membayar  uang  pengganti  dan  bukan membayar uang ganti rugi (Pasal 108 UU No. 18 tahun 2013).
2. Bila yang menyebabkan kerugian adalah:
a. Negara/Pejabat/Petugas karena lalai memenuhi ketentuan KUHP. maka disebut  membayar  ganti  rugi  dan  bukan  membayar  uang  pengganti (Pasal 95 KUHAP),
b. Seseorang  pada  orang  lain,  yang  sebenarnya  merupakan  proses  dan tuntutan  perdata,  tetapi  oleh  KUHAP  diperkenankan  melakukan penggabungan  dengan  proses  dan  tuntutan  pidana,  maka  disebut membayar ganti rugi dan bukan membayar uang pengganti (Pasal 95 KUHP).
3. Baik  pada  orang  maupun  pada  negara,  yaitu  pembayaran  ini  dilakukan karena  syarat  khusus  yang  diperjanjikan  dalam  putusan  hakim,  bila  tidak dipenuhi disebut membayar ganti rugi dan bukan membayar uang pengganti (Pasal 14 c angka 1 KUHP).
Persamaannya adalah bahwa baik uang pengganti maupun uang ganti rugi dilihat dari tujuan dan fungsinya adalah sama, yaitu:
a. Tujuannya sebagai suatu pergantian, yaitu memberikan pergantian terhadap suatu  kerugian  yang  telah  terjadi,  untuk  mencapai  keseimbangan  seperti semula,
b. Fungsinya:  Dari  segi  fungsinya  adalah  sama  yaitu  sama-sama  berfungsi sebagai  suatu  penghukuman  yaitu  uang  pengganti  merupakan  suatu hukuman pokok sebagaimana tersebut dalam Pasal 108 UU Nomor 18 Tahun 2013, uang ganti rugi sebagaimana tersebut dalam Pasal 95 KUHAP adalah sebagai  hukuman  terhadap  pejabat/petugas  negara  yang  dalam  tugasnya lalai  memenuhi  ketentuan  perundangan,  kekeliruan  tentang  orangnya maupun tentang penerapan hukumnya.
Demikian juga uang ganti rugi dalam Pasal 98 KUHAP adalah sebagai hukuman yang dijatuhkan Pengadilan di samping hukuman pidana, demikian pula uang ganti rugi dalam Pasal 14 c angka 1 KUHP adalah juga sebagai suatu hukuman karena lalai memenuhi syarat khusus dalam suatu putusan Pengadilan. Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dan akibat tindak pidana kehutanan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti. Karena hutan merupakan aset negara yang apabila rusak juga dibutuhkan uang dari negara untuk mengembalikan bentuk hutan seperti keadaan semula. Uang pengganti merupakan suatu bentuk hukuman
23 M.W.  Patti  Peilohy, Antara  Tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  dan  Putusan  Hakim/Pengadilan  Mengenai pembayaran Uang Penganti Bagian I , Ujung Pandang: Dipajaya, 1994, hlm. 21
(pidana)  pokok  dalam  tindak  pidana  kehutanan.  Pada  hakikatnya  baik  secara  hukum maupun doktrin,  hakim diwajibkan  selalu menjatuhkan  pidana  pokok  tersebut. sehingga juga  perlu  diperhatikan  oleh  hakim  untuk  memutuskan  pembayaran  uang  pengganti tersebut berkaitan dengan kerugian keuangan negara yang timbul akibat dari kerusakan hutan  ini,  walaupun  kerugian  keuangan  negara  itu  secara  tidak  langsung.  Dalam  hal  ini kerugian  negara  tersebut  harus  dipulihkan,  salah  satu  cara  yang  dapat  dipakai  guna memulihkan kerugian negara tersebut adalah dengan mewajibkan terdakwa yang terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kehutanan untuk mengembalikan kepada negara  hasil  kejahatan  kehutanannya  tersebut  dalam  wujud  uang  pengganti.  Terdakwa perkara kejahatan kehutanan yang telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana kehutanan  terbebas  dari  kewajiban  untuk  membayar  uang  pengganti  apabila  uang pengganti  tersebut  dapat  dikompensasikan  dengan nilai  komersial dari  hasil  hutan yang dirusak  yang  dinyatakan  dirampas  untuk  negara  atau  terdakwa  sama  sekali  tidak menikmati hasil komersial hasil hutan tersebut. 24
Berdasarkan  pemikiran  yang  demikian  dapat  diketahui  bahwa  istilah  “uang pengganti”  menurut  Pasal  108  UU  Nomor  18  Tahun  2013  Tentang  “Pencegahan  dan Pemberantasan  Perusakan  Hutan”,  sesungguhnya  adalah suatu  pengertian  ganti  rugi menurut  proses  perdata,  yang  oleh  UU  Nomor  18  Tahun  2013  pengertian  dan  proses perdata  ini  dimasukkan  ke  dalam  menjadi  proses  pidana,  sebagaimana  halnya  dengan penempatannya dalam Pasal 108 UU No. 18 tahun 2013 sebagai suatu sanksi pidana. 25
Proses alur mengenai pembayaran uang pengganti Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika harta  benda  terpidana  belum  juga  cukup  untuk  membayar  uang  pengganti,  ia  dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun. 26
Asas Ultimum  Remedium dalam  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Illegal  Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
24 Deasy  Soeikromo , “ Ketentuan  Hukum  Pidana  Terhadap  Praktik  Illegal  Logging  dan  Upaya  Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia ” , Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 21, No. 5, Januari 2016, hlm 9.
25 Masagus  Zunaidi  Trisna  Putra, “ Upaya  Reserse  Kriminal  Khusus  dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana Pembalakan  Liar  (Illegal  Logging)  di  Wilayah  Hukum  Polda  Lampung ” ,  POENALE:  Jurnal  Bagian  Hukum Pidana, Vol. 6, No. 5, 2018, hlm 3.
26 Ady  TD  Achmad, “ Kalau  Terpidana  Tak  Sanggup  Bayar  Uang  Pengganti ” ,  HukumOnline.com, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58cf9c439d3b4/kalau-terpidana-tak-sanggup-bayar- uang-pengganti/, diakses pada tanggal 20 November 2020.
Fakta terjadinya kerusakan lingkungan hidup di Indonesia ini menunjukkan bahwa upaya- upaya  perlindungan  lingkungan  hidup  melalui  sanksi  administratif  melalui  teguran, penghentian sementara, dan pencabutan izin perusahaan kurang efektif dalam mengurangi atau menghentikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. 27 Demikian pula tahapan berikutnya pemberian sanksi perdata berupa ganti rugi lingkungan hidup juga belum  optimal  mengurangi  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  hidup  di  Indonesia. Kondisi  ini  telah  menggeser  penerapan  hukum  pidana  lingkungan  hidup  dari ultimum remedium atau penerapan hukum pidana lingkungan hidup sebagai upaya terakhir dalam mengurangi  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  hidup  menjadi  penerapan primum remedium atau  penerapan  hukum  pidana  lingkungan  hidup  sebagai  upaya  utama  dalam mengurangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia. 28
Penegakan hukum lingkungan kepidanaan bersifat represif untuk dapat menindak pelaku  (pencemar)  yang  terbukti  secara  meyakinkan  bersalah  dengan  memberi  pidana penjara  dan/atau  denda  berdasarkan  putusan  hakim  dalam  menegakkan peraturan/undang-undang  lingkungan.  Hukum  lingkungan  sebagaimana  halnya  hukum pidana  termasuk  ke  dalam  hukum  publik. 29 Sanksi  pidana  lingkungan  dalam  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  dapat  diterapkan  pada  kejahatan  lingkungan,  karena menimbulkan kerugian besar bagi korban.
Dalam kajian teori hukum pidana, ada pendapat yang menyatakan bahwa sanksi pidana merupakan ultimum remedium terhadap setiap pelanggaran lingkungan. Pendapat ini didasarkan pemahaman bahwa pengelolaan lingkungan merupakan urusan pemerintah yang  berwujud  sebagai  tindakan  administrasi.  Tindakan  administrasi  ini  berawal  pada penetapan izin oleh instansi atau lembaga yang berwenang. Apabila terjadi pelanggaran, maka pelanggaran itu merupakan pelanggaran administratif dan para pelanggarnya dapat dikenakan sanksi administratif. 30
Menurut pendapat ini, tindakan pertama yang diterapkan terhadap para pencemar adalah sanksi administrasi, kemudian sanksi perdata berupa pembayaran sejumlah ganti rugi  atas  kerugian  materiil  yang  dialami  oleh  pihak  korban.  Sanksi  pidana  baru  akan diterapkan kepada pihak pencemar apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata tidak
27 Winarno, Budyatmojo, “ Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Loging (Antara Harapan dan Kenyataan) ” , Yustisia, Vol. 2 No. 2, Mei - Agustus 2013, hlm. 95.
28 Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan , Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 58.
29 St.  Munadjat  Danusaputro,  dalam  Teguh  Sulistia  dan  Aria  Zurnetti, Hukum  Pidana  Horizon  Baru  Pasca Reformasi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 170
mampu  berfungsi  dengan  baik. 31 Jadi  ada  tahapan  penjatuhan  sanksi  kepada  pencemar dalam  mekanisme  penegakan  hukum  lingkungan.  Sanksi  pidana  merupakan  alternatif terakhir atau sarana hukum pamungkas sebagai ultimum remedium untuk menanggulangi pelanggaran  hukum.  Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009,  dikenal  jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku Tindak Pidana Lingkungan, yaitu:

## Jenis Sanksi

## Sanksi Pidana
Jenis sanksi pidana yang digunakan hanya pidana pokok berupa penjara, dan denda; tidak ada tindak pidana yang diancam dengan pidana kurungan. Tidak adanya pidana kurungan ini  disebabkan  semua  Tindak  Pidana  Lingkungan  menurut  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2009  dikualifikasikan  sebagai  “ kejahatan ”.  Walaupun  menurut  pola  yang  dianut selama  ini  (di  dalam/di  luar  KUHP)  bisa  saja  suatu  kejahatan  diancam  dengan  pidana kurungan.

## Sanksi “Tindakan Tata Tertib”
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 membawa perubahan paradigma terhadap hukum pidana,  yang  sebelumnya  menganut  teori  bahwa  hanya  individu  atau  orang  perorangan yang dapat dihukum dengan sanksi pidana, sedangkan badan hukum karena dia tidak bisa melakukan kejahatan, tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengakui tentang tanggung jawab korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 116 sampai Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, jika tindak pidana dilakukan oleh badan usaha, tindak pidana bisa dijatuhi hukuman pokok berupa denda dan hukuman  tambahan  berupa  tindakan  tata  tertib,  (Pasal  119  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2009), sebagai berikut:
a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
c. perbaikan akibat tindak pidana;
d. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.
31 Sitti Sundari Rangkuti, dalam Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, Ibid ., hlm. 171.

## Sistem Ancaman Pidana dan Lamanya Pidana
Delik  inti  atau  delik  utama  menurut  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  ialah “pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan hidup”  yang  diatur  dalam Pasal  98 (untuk delik dolus /sengaja) dan dalam Pasal 99 (untuk delik culpa ). Maksimum pidananya ialah:
a. Untuk delik dolus ; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun  dan  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp 3.000.000.000,00  (tiga  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (Pasal 98);
b. Untuk delik culpa ; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun  dan  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp 1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) (Pasal 99);

## Sistem Perumusan Pidana
Menurut  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  di  atas,  lebih  berat  jika  dibandingkan dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997.  Bila  dibandingkan  pada  perumusan ancaman pidana sebagaimana diuraikan di atas, tampak bahwa Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 menganut sistem perumusan kumulatif kecuali hanya satu pasal yang menganut sistem  perumusan  alternatif  yaitu  Pasal  112.  Berbeda  halnya  dengan  Undang-Undang Nomor  23  tahun  1997  yang  menganut  sistem  perumusan  kumulatif.  Dalam  perundang- undangan  lingkungan  sektoral,  maksimum  ancaman  pidananya  kebanyakan  masih berorientasi  pada  Undang-Undang  Nomor  4  tahun  1982,  walaupun  ada  beberapa penyimpangan  untuk  maksimum  ancaman  pidana  denda.  Sistem  perumusan  ancaman pidananya  juga  kebanyakan  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1982  yaitu sistem kumulatif alternatif, walaupun ada juga yang dirumuskan dengan sistem kumulatif (Pasal  40  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  dan  ada  yang  menggunakan  sistem alternatif (Pasal 119 dan 120 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992.
Adapun  sanksi  pidana  yang  dapat  dijatuhkan  pada  pelaku  kejahatan  atau pelanggaran  di  bidang  konservasi  keanekaragaman  hayati  secara  umum  dapat  dikenai ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dimuat dari Pasal 98 sampai Pasal 119 berupa pidana penjara dan denda sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sanksi pidana penjara dan denda yaitu terdapat dalam Pasal 78. Oleh karena berfungsi sebagai umbrella provision , maka ketentuan sanksi pidana yang termuat
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 terhadap sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 berlaku adagium “ Lex Specialis Derogat Legi Genelrali atau Lex Posterior Derogat Legi Periori ”
Sehubungan dengan  uraian yang dikemukakan di  atas, maka  penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan ( compliance and enforcement ) yang meliputi bidang hukum administrasi negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana, 32 artinya  dalam  penegakan  hukum  lingkungan  harus  ditempuh  terlebih  dahulu melalui  bidang  hukum  administrasi,  adapun  penyelesaian  melalui  bidang  hukum  pidana adalah merupakan upaya terakhir. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikenal dengan asas ultimum remedium , namun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebelumnya berlaku Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok  Pengelolaan Lingkungan  Hidup yang kemudian  diperbaharui dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup, dikenal asas subsidaritas kemudian asas subsidaritas ini dihapus dan diganti dengan asas ultimum  remedium sebagaimana  tercantum  pada  penjelasan  umum  angka  6  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, alasan penghapusan asas subsidaritas dapat dibaca pada naskah akademik RUU UUPPLH, bahwa  asas  subsidaritas  merupakan  salah  satu  masalah  pada  penerapan  atau  praktik hukum lingkungan karena ketidakjelasan makna asas tersebut, oleh karena itu kata asas subsidaritas dihapus dan diganti dengan asas ultimum remedium dengan dipertegas bahwa asas tersebut hanya dapat diterapkan pada delik formil tertentu yaitu pelanggaran terhadap baku mutu air limbah, emisi dan gangguan. 33
Asas ultimum remedium diatur dalam penjelasan angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi:
Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak  pidana  korporasi.  Penegakan  hukum  pidana  lingkungan  tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum  pidana  sebagai  upaya  terakhir  setelah  penerapan  penegakan  hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya
32 M. Daud Silalahi, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indoensia , Bandung: PT. Alumni, 2014, hlm. 215.
33 Imam  Budi  Santoso,  Taun, “ Penerapan  Asas  Ultimum  Remedium  dalam  Penegakan  Hukum  Pidana Lingkungan Hidup ” , University Of Bengkulu Law Journal, Volume 3 Number 1, April 2018, hlm. 18.
berlaku  bagi  tindak  pidana  formil  tertentu,  yaitu  pemidanaan  terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.
Pada  intinya  asas ultimum  remedium ini  mengatur  tentang  penegakan  hukum pidana  lingkungan  sebagai  upaya  terakhir  setelah  penerapan  penegakan  hukum administrasi  dianggap  tidak  berhasil.  Namun  asas ultimum  remedium ini  jika  dikaitkan dengan prinsip umum dalam hukum pidana terdapat pertentangan, yaitu Asas Legalitas.
Asas legalitas tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, kalau kata-katanya yang asli dalam  bahasa  Belanda  disalin  ke  dalam  bahasa  Indonesia  kata  demi  kata,  maka  akan berbunyi: “Tiada suatu perbuatan ( feit ) yang dapat dipidana, selain berdasarkan kekuatan ketentuan  perundang- undangan  pidana  yang  mendahuluinya”. 34 Artinya  ketika  ada peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  suatu  tindak  pidana,  maka terhadap orang yang melanggar aturan tersebut berdasarkan asas legalitas harus dipidana, demikian pula dengan yang diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:
(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila  sanksi  administratif  yang  telah  dijatuhkan  tidak  dipatuhi  atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
Dalam  Pasal  100  ayat  (1)  tersebut  sudah  jelas  rumusan  tindak  pidana  dan hukuman  yang  diterima  bagi  orang  yang  melanggar  pasal  tersebut,  dan  jika  dikaitkan dengan  asas  legalitas  maka  ketika  ada  yang  melanggar  pasal  tersebut  seketika  itu  pula pidana berjalan, ditambah dengan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  adalah  merupakan kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 97, yaitu: “Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan”, maka sedikit keliru penulisan kata “pelanggaran” dalam Pasal 100 ayat (2) di atas, yang seharusnya berdasarkan Pasal 97 tindak pidana ini merupakan kejahatan.
Jika dilihat dari sumber peniadaan pidana, maka dasar peniadaan pidana dibagi atas dua kelompok, yaitu yang tercantum dalam undang-undang dan yang lain terdapat di
34 Andi Hamzah, Hukum Pidana , Jakarta: PT. Sofmedia, 2015, hlm. 49.
luar  undang-undang  diperkenalkan  oleh  yurisprudensi  dan  doktrin. 35 Yang  tercantum dalam  undang-undang  dapat  dibagi  lagi  atas:  yang  umum  (terdapat  di  dalam  ketentuan umum buku 1 KUHP) dan berlaku atas semua rumusan delik. Yang khusus, tercantum dalam pasal tertentu yang berlaku untuk rumusan-rumusan delik itu saja. Adapun jika dikaitkan dengan  pelanggaran  Pasal  100  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat pidana di dalamnya, maka jika  Pasal  100  ayat  (1)  tersebut  akan  ditiadakan  pidananya  harus  ada  dasar  yang  kuat, sebagaimana  diatur  dalam  hukum  pidana  umum  yaitu  KUHP,  adapun  rincian  dasar peniadaan pidana yang umum itu terdapat di dalam: 36
1. Pasal 44: tidak dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pasal 48: daya paksa;
3. Pasal 49: ayat (1) pembelaan terpaksa;
4. Pasal 49: ayat (2) pembelaan terpaksa yang mel
5. Pasal 51: ayat (1) menjalankan perintah jabatan yang berwenang;
6. Pasal 51: ayat (2) menjalankan perintah jabatan yang tidak berwenang jika bawahan  itu  dengan  itikad  baik  memandang  atasan  yang  bersangkutan sebagai berwenang.
Dasar-dasar tersebut di atas adalah merupakan dasar umum terhadap peniadaan suatu  tindak  pidana,  sehingga  jika  dikaitkan  dengan  asas ultimum  remedium yang menjadikan  pidana  sebagai  upaya  terakhir  sangat  tidak  sesuai  dengan  dasar  peniadaan pidana. Dalam asas ultimum remedium sesuai yang diatur dalam penjelasan angka 6 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mewajibkan  penerapan  penegakan  hukum  pidana  sebagai  upaya  terakhir  setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil, selain itu disebutkan juga dalam Pasal 100 ayat (2) yang berbunyi “ Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  hanya  dapat  dikenakan  apabila  sanksi administratif  yang telah  dijatuhkan  tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali ” .
Sedangkan  menurut  dasar  peniadaan  pidana  tersebut,  tidak  mencantumkan setelah menjalani sanksi administrasi kemudian sanksi pidana menjadi gugur/tiada, perlu dibedakan  antara  aturan  pidana  dan  aturan  administrasi,  keduanya  merupakan  ranah hukum  yang  berbeda  dari  segi  pengaturannya,  sanksi  administrasi  dikenakan  jika  ada
pelanggaran  administrasi,  demikian  juga  dengan  sanksi  pidana  dikenakan  terhadap perbuatan seseorang yang melawan hukum dan mempunyai kesalahan. Maka tidak serta merta ketika sanksi administrasi dijalankan, kemudian seseorang yang melakukan tindak pidana lepas dari pertanggungjawaban pidana, demikian pula sebaliknya, ketika seseorang yang melakukan tindak pidana kemudian dijatuhi hukuman pidana, tidak serta merta pula bebas dari sanksi administrasi. Sehingga dalam hal ini asas ultimum remedium yang diatur dalam  penjelasan  angka  6  kemudian  diatur  dalam  Pasal  100  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sangat tidak mendasar untuk meniadakan pidana dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  karena bertentangan dengan dasar peniadaan pidana dalam prinsip hukum pidana.

## KESIMPULAN
Sanksi pidana pembayaran uang pengganti kepada korban sebagai bentuk kebijakan hukum pidana. Sebab selama ini dalam hukum pidana cenderung memberikan sanksi pidana untuk menjerakan pelaku, tetapi kurang berdampak pada korban. Korban yang dimaksud dalam hal ini adalah negara (bukan individu) sehingga akhirnya uang pengganti yang dibayarkan tersebut negara yang akan menerimanya. Sanksi pidana sebagai upaya penegakan hukum terakhir  yang  diterapkan  setelah  sanksi  administrasi  dan  sanksi  perdata  dianggap  tidak berhasil menyelesaikan illegal logging .
Daftar Pustaka
Buku
Arief,  Barda  Nawawi, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Penanggulangan Kejahatan , Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
Hamzah, Andi, Hukum Pidana , Jakarta: PT. Sofmedia, 2015.
__________, Penegakan Hukum Lingkungan , Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Makarao,  Mohammad Taufik,  Abdul  Muis  Yusuf, Hukum  Kehutanan  di  Indonesia ,  Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, 2005.
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi) , Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
Muladi, Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana , Bandung: Alumni, 1992.
Murhaini,  Suriansyah, Penegakan  Hukum  Terhadap  Kerjahatan  di  Bidang  Kehutanan , Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012.
Peilohy, M.W. Patti, Antara Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim/Pengadilan Mengenai pembayaran Uang Penganti Bagian I , Ujung Pandang: Dipajaya, 1994. Silalahi,  M.  Daud, Hukum  Lingkungan  Dalam  Sistem  Penegakan  Hukum  Lingkungan Indoensia , Bandung: PT. Alumni, 2014.
Sulistia,  Teguh,  Aria  Zurnetti, Hukum  Pidana  Horizon  Baru  Pasca  Reformasi, Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 2011.
Wingyosoebroto,  Soentandyo, Penelitian  Hukum, Surabaya:  Pusat  Studi  Hukum  dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1974.

## Jurnal
Bawono, Bambang Tri, Anis Mashdurohatun, “ Penegakan Hukum Pidana  di Bidang Illegal Logging  Bagi  Kelestarian  Lingkungan  Hidup  Dan  Upaya  Penanggulangannya ” , Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula, Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011.
Eleanora, Fransiska Novita, “ Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ” , Jurnal Hukum Adil, Vol. 3 No.2, 2012.
Fitriah, Nikmah, “ Tinjauan Yuridis tentang Kriteria Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ” , Halu Oleo Law Review, Volume 1 Issue 2, September 2017.
Haris, Oheo K., “ Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) dalam Pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan ” , Yuridika, Volume 30 No 1, Januari 2015.
Herman , “ Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi ” , Halu Oleo Law Review, Volume 2 Issue 1, March 2018.
Iksan,  Lainul,  Ibrahim, “ Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana Illegal Logging di Provinsi Jambi (Analisis Pasal 50 Dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan) ” , Legalitas, Volume VIII, Nomor 1, Juni 2016.
Kuswardani,  Handrawan,  Widhia  Kusuma  Wardhani, “ Hak  Reproduksi  Perempuan  dan Hukum Pidana ” , Halu Oleo Law Review, Volume 3 Issue 2, September 2019.
Pratiwi, Bimbi, “ Sistem Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Di KPH  Bojonegoro  Perum  Perhutani  Unit  II  Jawa  Timur  Dan  Kepolisian  Resort Bojonegoro ” , Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2015.
Putra,  Masagus  Zunaidi  Trisna, “ Upaya  Reserse  Kriminal  Khusus  dalam  Penanggulangan Tindak  Pidana  Pembalakan  Liar  (Illegal  Logging)  di  Wilayah  Hukum  Polda Lampung ” , POENALE: Jurnal Bagian Hukum Pidana, Vol. 6, No. 5, 2018.
Putri, Ni Luh Ketut Dewi Yani, I Ketut Mertha, “ Kejahatan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging Guna Mengatasi Deforestasi Hutan Melalui Sistem Peradilan Pidana ” , Kertha Wicara, Vol. 07, No. 01, Jan 2018.
Salam,  Johnny, “ Penanggulangan  Kejahatan  Illegal  Logging  di  Provinsi  Sulawesi  Tengah ” ,
Tadulako Law Review, Volume 1 Issue 1, June 2016.
Santoso, Imam Budi, Taun, “ Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup ” , University Of Bengkulu Law Journal, Volume 3 Number
1, April 2018.
Soeikromo, Deasy , “ Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia ” , Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 21, No. 5,
Januari 2016.
Utami, Tuty Budhi, “ Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging ” , Law Reform, Volume 3, Nomor 1, 2007.
Winarno, Budyatmojo, “ Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Loging (Antara Harapan dan Kenyataan) ” , Yustisia, Vol. 2 No. 2, Mei - Agustus 2013.

## Situs web
“ Empat
Kabupaten di Sultra Darurat Kerusakan  Hutan ” ,  Kendari  Pos, https://www.facebook.com/watch/?v=272751250178907,  diakses  pada  tanggal 29 Mei 2020.
Achmad, Ady TD, “ Kalau Terpidana Tak Sanggup Bayar Uang Pengganti ”, HukumOnline.com, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58cf9c439d3b4/kalau-terpidana- tak-sanggup-bayar-uang-pengganti/, diakses pada tanggal 20 November 2020.
Arifin, Nurul, “ Bagaimana Hutan Indonesia Sebagai Paru-Paru Dunia di Masa Depan? ”, Good News  From  Indonesia,  https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/01/12/ bagaimana-hutan-indonesia-sebagai-paru-paru-dunia-di-masa-depan, diakses pada tanggal 29 Mei 2020.