Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021

## ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
(Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk)
Zainab Ompu Jainah¹, Intan Nurina Seftiniara², Sheila Monica Yohanes³
¹ , ² , ³Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Email : zainab@ubl.ac.id, intanurina@ubl.ac.id, sheila.18211148@students.ubl.ac.id

## Abstrak
Kekerasan bisa dilakukan oleh siapa saja, baik orang dewasa maupun anak-anak. Anak yang berkonflik dengan  hukum  biasanya  terpengaruh  oleh  hal-hal  buruk,  baik  dari  faktor  internal  maupun  faktor eksternal. Anak yang sedang mengalami masa pertumbuhan tentunya akan mengalami identity crisis , dimana ia tidak mengetahui jati dirinya. Hal ini yang menyebabkan anak menjadi lebih mudah marah dan  timbul  keinginan  untuk  melakukan  kekerasan.  Penulisan  ini  ditujukan  untuk  mengetahui bagaimana  pertanggungjawaban  pidana  dan  faktor  penyebab  anak  melakukan  tindak  pidana kekerasan.  Kekerasan  adalah  sebuah  ekspresi  atau  tindakan  yang  dilakukan  seseorang  atau  lebih untuk mengakibatkan rasa sakit atau menderita terhadap orang lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan hukum empiris, yaitu penelitian yang sumbernya berasal dari buku, perundang-undangan, jurnal, wawancara, maupun sumber lainnya yang kemudian hasilnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam memberikan pertanggungjawaban pidana  terhadap  anak,  ada  baiknya  dilakukan  diversi  terlebih  dahulu  agar  anak  tidak  merasa terbebankan oleh hukum. Selain itu, peran orang tua juga dibutuhkan untuk mengawasi anak dalam penggunaan media sosial agar tidak meniru hal-hal yang buruk.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Kekerasan.

## Abstract
Violence can be perpetrated by anyone, both adults and children. Children who are in conflict with the law are usually affected by bad things, both from internal factors and external factors. Children who are experiencing a period of growth will certainly experience identity crisis,where he does not know who he is. This causes children to become more irritable and arise a desire to commit violence. This article is intended to find out how criminal accountability and the factors that cause children to commit violent crimes. Violence is an expression or action that a person or more has done to cause pain or suffering towards another person. The methods used in this study are normative legal research and empirical law, namely research whose sources come from books, legislation, journals, interviews, and other sources which are then analyzed using qualitative analysis methods. In providing criminal liability to children, it is worth diversion first so that children do not feel burdened by the law. In addition, the role of parents is also needed to supervise children in the use of social media so as not to imitate bad things.
Keywords : Criminal Liability, Child, Violence.

## PENDAHULUAN
Anak  merupakan  bagian  dari  generasi  muda  dan  juga  sumber  daya  manusia  untuk meneruskan perjuangan negara. Setiap anak wajib mendapatkan perlindungan dari negara dan menjamin agar sang anak mendapatkan kehidupan yang layak. Menurut Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021
Anak  yang  sedang  mengalami  pertumbuhan  rentan  terhadap  hal-hal  buruk  seperti kekerasan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor: pergaulan yang buruk, acara TV yang tidak mendidik, media sosial, dan lain sebagainya. Kekerasan menurut Pasal 89 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah ”membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya”, yang artinya sang pelaku menggunakan tenaga atau senjata untuk menyakiti orang lain.
Anak yang berhadapan dengan hukum akan dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang terdiri dari pidana pokok yakni pidana  peringatan,  pidana  dengan  syarat  seperti  pembinaan  di  luar  lembaga,  pelayanan masyarakat  atau  pengawasan,  pelatihan  kerja,  pembinaan  dalam  lembaga  hingga  penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.
Sama halnya dengan kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Anak I dan anak II melakukan kekerasan terhadap saksi korban anak I dan saksi  korban  anak  II pada  hari Rabu  tanggal  24  April  2019  sekiranya  pukul  16.00  WIB  atau setidak-tidaknya  pada  suatu  waktu  tertentu  dalam  bulan  April  2019  bertempat  di  Jl.  Ikan Kembung  Kel.  Pesawahan  Kec.  Teluk  Betung  Selatan  kota  Bandar  Lampung  atau  setidak- tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung.
Kasus  ini  bermula  pada  hari  Minggu,  21  April  2019  anak  I  dan  ipar  anak  I  sedang mengendarai  sepeda  motor  dan  berpapasan  dengan  saksi  korban  anak  I  dan  saksi  korban anak II, lalu anak I menggeber sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban anak I dan saksi korban anak II. Merasa tidak senang, anak I pergi dan diikuti dari belakang oleh saksi korban anak I. Anak I menghentikan kendaraannya dan langsung menghampiri saksi korban anak I dan meninju helm yang digunakan saksi korban anak I. Terjadi adu mulut antara mereka dan kemudian saksi korban anak I menendang paha anak I dan anak I memukul kepala saksi korban anak I sehingga dipisahkan oleh teman-teman anak I.
Pada  hari  Rabu,  tanggal  24  April  2019,  saksi  korban  anak  II  menghampiri  anak  I sepulang sekolah. Saksi korban anak II kemudian langsung memukul wajah anak I. Tidak lama kemudian  datanglah  saksi  korban  anak  I  dan  teman-temannya.  Terjadi  aksi  pengeroyokan sehingga  menyebabkan  luka-luka  pada  saksi  korban  anak  I  dan  saksi  korban  anak  II.  Atas kejadian tersebut, saksi korban anak I dan saksi korban anak II mengajukan laporan kepada pihak kepolisian untuk ditindak lebih lanjut.
Berdasarkan Visum Et Repertum, yaitu laporan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh dokter yang sudah bersumpah untuk kepentingan peradilan, dari Rumah Sakit Umum Daerah dr.H.Abdul  Moeloek,  yang  ditandatangani  oleh  Dr.  Laisa  Muliati,  MARS  selaku  dokter Instalansi  Forensik  pada  tanggal  25  April  2019  Nomor  :  353/2402C/VII02/2.1/IV/2019  atas nama Anak Korban I dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka memar pada dahi dan  luka  lecet  pada  pipi  kiri,  akibat  trauma  tumpul  dan Visum  Et  Repertum Nomor  : 353/2402B/VII02/2.1/IV/2019  atas  nama  Anak  Korban  II  kesimpulan  hasil  pemeriksaan terdapat  luka  memar  pada  kepala  bagian  belakang,  terdapat  luka  lecet  pada  lengan  kiri bawah, akibat trauma tumpul.
Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  yang  mengadili  perkara  ini memutuskan:
1. Menyatakan  anak  I dan  anak  II  terbukti secara sah dan  meyakinkan melakukan  tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana diancam dan diatur pidana
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021
Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I. dan Anak II. dengan pelatihan kerja masing-masing selama  3  (tiga)  bulan  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Sementara  (LPKS)  Insan Berguna.
3. Menetapkan supaya mereka Anak dibebani biaya perkara masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang  kemudian  dituangkan  ke  dalam  jurnal  yang berjudul  “ Analisis  Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor : 5/Pid.Sus- Anak/2021/PN Tjk) ”.

## PERMASALAHAN
Permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  penulisan  ini  adalah  bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan dan apa faktor penyebabnya berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak.2021/PN Tjk.

## KERANGKA TEORI Tindak Pidana
Tindak  pidana  merupakan  sebuah  perbuatan  yang  dilarang  dalam  peraturan perundang-undangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar peraturan tersebut. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu strafbaar feit . Kata strafbaar berarti dapat dihukum dan kata feit berarti sebagian dari suatu kenyataan.  Selain istilah strafbaar feit , adapun istilah lain yaitu delictum yang berasal dari bahasa Latin atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan delik.
Tindak  pidana  adalah  seluruh  rangkaian  aturan  yang  menentukan  perbuatan  mana yang merupakan tindak pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana  tersebut.  Menurut  Indiyanto  Seno  Adji,  tindak  pidana  adalah  perbuatan  seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
Berikut adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam tindak pidana.
a) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
b) perbuatan tersebut dilarang dan harus dikenakan sanksi,
c) perbuatan itu melanggar hukum,
d) harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban,
e) perbuatan itu harus dipersalahkan oleh pembuatnya.

## Tindak Pidana Kekerasan
Kekerasan  adalah  perbuatan  fisik  atau  psikis  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau sekelompok orang, dengan sengaja atau tidak sengaja, langsung atau tidak langsung, secara pribadi  atau  struktural.  KBBI  mengartikan  kekerasan  sebagai  perbuatan  seseorang  atau kelompok  orang  yang  menyebabkan  cedera  atau  kematian  terhadap  orang  lain  atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang milik orang lain. Soerjono Soekamto menyatakan bahwa  kekerasan  adalah  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau  kelompok  untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain.
Suharto mengelompokkan kekerasan terhadap anak menjadi beberapa bagian, yaitu:
1) Kekerasan secara fisik ( physical abuse )
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021
Kekerasan  fisik  terhadap  anak  dapat  berupa  penyiksaan,  pemukulan,  dan/atau penganiayaan dengan atau tanpa penggunaan benda tertentu, dan dapat mengakibatkan luka  fisik  atau  kematian  anak.  Bentuk  luka  bisa  berupa  gigitan,  memar,  ikat  pinggang, atau lecet atau memar akibat kontak fisik atau benda tumpul seperti rotan.
2) Kekerasan secara psikologis ( psychological abuse )
Kekerasan  anak  secara  psikis  meliputi  penyampaian  kata-kata  kasar  dan  kotor, memperlihatkan buku gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan  ini  umumnya  menunjukan  gejala  perilaku  maladaptif,  seperti  menarik  diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah dan takut bertemu dengan orang.
3) Kekerasan secara seksual ( sexual abuse )
Kekerasan seksual terhadap anak adalah perlakuan seksual pra-kontrak antara anak dan orang  dewasa  dengan  kata-kata,  sentuhan,  gambar  visual  atau  perlakuan  seksual langsung antara anak dan orang dewasa seperti incest , pemerkosaan, eksploitasi seksual.
4) Kekerasan secara sosial ( social abuse )
Kekerasan sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang kurang memperhatikan proses tumbuh kembang  anak.  Misalnya,  anak  dikucilkan,  diasingkan  dari  keluarga,  atau  tidak  dapat menerima pendidikan dan perawatan medis yang layak. Eksploitasi anak menunjukkan perlakuan  diskriminatif  dan  sewenang-wenang  terhadap  anak  oleh  keluarga  dan masyarakat,  seperti  memaksa  anak  untuk  melakukan  sesuatu  demi  kepentingan ekonomi,  sosial  atau  politik  tanpa  menghormati  hak  anak  untuk  mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya.

## Anak
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  mengartikan  anak  sebagai  keturunan  kedua  atau manusia  yang  masih  kecil. World  Health Organization (WHO)  mendefinisikan  anak  sebagai seseorang  yang  dihitung  sejak  dalam  kandungan  hingga  umur  19  (sembilan  belas)  tahun. Menurut  Konvensi  Tentang  Hak-Hak  Anak,  seseorang  yang  berusia  di  bawah  18  (delapan belas)  tahun  dianggap  sebagai  anak  kecuali  jika  dia  mencapai  usia  dewasa  sesuai  dengan undang-undang yang berlaku bagi anak tersebut.
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak membedakan pengertian anak menjadi 3 (tiga), yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum
Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  yang  selanjutnya  disebut  anak  adalah  anak  yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Anak yang menjadi korban tindak pidana (selanjutnya disebut anak korban) adalah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang menderita kerugian fisik, mental, dan/atau finansial akibat adanya tindak pidana.
c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana Anak  saksi  adalah  anak  di  bawah  umur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  diyakini  dapat memberikan  keterangan  tentang  perkara  pidana  yang  dilihat,  didengar,  atau dirasakannya demi kepentingan hukum.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021

## Pelaku
Pelaku adalah seseorang yang melakukan tindak pidana baik dengan sengaja maupun tidak sengaja yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dan sekitarnya. Pelaku juga disebut  sebagai  mereka  yang  melakukan  sesuatu  yang  di  dalam  aturan  hukum  telah ditegaskan sebagai perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana. Pasal 55 (1) KUHP membagi pelaku tindak pidana menjadi beberapa kelompok, antara lain:
a. Orang yang melakukan ( dader plagen )
Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
b. Orang yang menyuruh melakukan ( doen plagen )
Dalam  tindak  pidana  ini  perlu  paling  sedikit  dua  orang,  yakni  orang  yang  menyuruh melakukan  dan  yang  menyuruh  melakukan,  jadi  bukan  pelaku  utama  yang  melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
c. Orang yang turut melakukan ( mede plagen )
Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan ( dader plagen ) dan orang yang turut melakukan ( mede plagen ).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dan empiris. Metode yuridis normatif dilakukan dengan meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem  yang  terkait  dengan  suatu  peristiwa  hukum.  Sedangkan  metode  yuridis  empiris dilakukan  dengan  mewawancarai  narasumber  yang  terlibat  dalam  penelitian  ini  guna mendapatkan informasi-informasi yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

## PEMBAHASAN

## Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan
Pada  dasarnya  siapapun  yang  melakukan  tindak  pidana  dapat  dimintakan pertanggungjawaban  sesuai  dengan  kemampuannya.  Begitupun  terhadap  anak  yang melakukan  perbuatan  pidana.  Pada  kasus  yang  diteliti diketahui  bahwa  Anak  I dan  Anak  II telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap Saksi Korban Anak I dan Saksi Korban Anak II. Hal tersebut sebagaimana diketahui berdasarkan hasil Visum Et Repertum kedua korban. Kekerasan sendiri merupakan salah satu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan hukum positif karena dapat mengakibatkan kerusakan baik fisik maupun psikis. Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak baru bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana pada anak  tersebut.  Pertanggungjawaban  pidana  merupakan  adanya  celaan  yang  objektif  yang terdapat pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana karena perbuatannya.
Berdasarkan Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk yang menimbang Pasal 80 Ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, Anak I dan  Anak  II  diberikan  pertanggungjawaban  pidana  berupa  pelatihan  kerja  di  LPKAS  Insan Berguna masing-masing 3 (tiga) bulan dan dibebankan biaya perkara sejumlah Rp2000.- (dua ribu rupiah).
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021

## Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Kekerasan
Kekerasan  yang  dilakukan  oleh  anak  disebabkan  oleh  2  (dua)  faktor,  yaitu  faktor internal dan faktor eksternal.
1. Faktor Internal
Anak  yang  sedang  mengalami  masa  pertumbuhan pada umumnya  akan  mulai  mencari  jati dirinya.  Pada  fase  ini,  anak  akan  mulai  memperhatikan  dirinya  baik  dari  fisik  maupun psikologis.  Apabila  anak  merasa  dirinya  berbeda  dari  orang  lain,  maka  ia  akan  melakukan segala  cara  agar  dirinya  dapat  diterima  oleh  lingkungan  sekitar  termasuk  melakukan kekerasan.  Ketidakstabilan  emosi  yang  disebabkan  oleh  masa  pertumbuhan  akan mengakibatkan  anak  menjadi  lebih  mudah  marah,  memberontak,  agresif,  dan  lain sebagainya.
2. Faktor Eksternal
Faktor  eksternal  yang  menyebabkan  anak  melakukan  tindak  pidana  kekerasan  dibagi  ke dalam beberapa bagian, yaitu:
a. Keluarga
Keluarga  merupakan  salah  satu  penyebab  anak  melakukan  tindak  pidana  kekerasan. Kondisi  keluarga  yang  kurang  baik  berdampak  signifikan  terhadap  tahap  tumbuh kembang anak. Setiap keluarga memiliki caranya sendiri dalam mendidik anak, namun cukup  banyak  keluarga  yang  menggunakan  kekerasan  sebagai  salah  satu  cara  untuk mendisiplinkan  anaknya.  Keluarga  tersebut  tidak  menyadari  bahwa  pola  asuhnya berdampak negatif bagi anak-anaknya. Anak akan menjadi susah diatur, suka berbohong, dan melampiaskan amarahnya  pada orang  lain.  Selain  menggunakan  kekerasan dalam mendidik,  kurangnya  perhatian  juga  akan  berpengaruh  pada  perilaku  anak.  Orang  tua yang  mengabaikan  anaknya  menyebabkan  anak  melakukan  segala  cara  untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya, termasuk melakukan kekerasan.
b. Sekolah dan lingkungan sekitar
Lingkungan sekolah juga berperan sebagai salah satu penyebab anak melakukan tindak pidana  kekerasan.  Akibat  dari  pengasuhan  yang  buruk,  anak  akan  tumbuh  menjadi seseorang yang rendah diri dan memungkinkan anak kesulitan dalam mencari teman di sekolah.  Anak  akan  kehilangan  niat  belajar  dan  memilih  untuk  bolos  sekolah.  Namun, ketika anak menemukan teman yang sepemikiran dengannya, maka anak-anak tersebut akan berkumpul dan membuat kelompok atau yang disebut dengan geng. Geng biasanya dikenal dengan hal-hal buruk, seperti melakukan kekerasan, bolos sekolah, vandalisme, dan lain-lain. Tindakan buruk tersebut dilakukan anak agar ia mendapatkan pengakuan dari lingkungan sekitarnya.
c. Ekonomi
Dalam masa pertumbuhannya, anak tidak selalu dapat memenuhi kebutuhannya karena kondisi  perekonomian  yang  sulit.  Tidak  semua  keluarga  memiliki  perekonomian  yang cukup  akibat  sedikitnya  lapangan  pekerjaan.  Banyak  sekali  keluarga  yang  kehilangan sumber  pemasukan  akibat  masa  pandemi  seperti  sekarang  ini.  Hal  itu  memungkinkan anak  untuk  melakukan  tindak  pidana  kekerasan  demi  mendapatkan  kehidupan  yang cukup.
d. Media sosial
Pada era modern ini, media sosial sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Media sosial  adalah  sebuah  media  yang  diciptakan  agar  manusia  dapat  bersosialisasi  tanpa
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021
harus  bertatap  muka.  Artinya,  manusia  hanya  membutuhkan  internet  untuk berkomunikasi jarak jauh tanpa harus mengeluarkan biaya berlebih. Sayangnya, media sosial  bukanlah  tempat  yang  aman  bagi  anak.  Banyak  sekali  konten-konten  negatif berisikan  kekerasan  yang  tidak  sepatutnya  dilihat oleh  anak.  Anak  yang  menggunakan media  sosial  tanpa  pengawasan  orang  dewasa  akan  mudah  terpengaruh  oleh  hal-hal buruk termasuk melakukan kekerasan. Anak dalam masa pertumbuhannya belum bisa membedakan  mana  yang  baik  dan  mana  yang  buruk,  maka  dibutuhkan  peran  orang dewasa agar anak tumbuh menjadi seseorang yang baik.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis,  bisa  disimpulkan  bahwa Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  berdasarkan Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk adalah dijatuhkannya pidana kepada Anak I dan Anak  II  dengan  pelatihan  kerja  selama  3  bulan  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak Sementara  (LPKAS)  Insan  Berguna  dan  membebankan  para  anak  dengan  biaya  perkara masing-masing sejumlah Rp2000.- (dua ribu rupiah).
Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu faktor internal dan faktor ekstenal. Anak sedang mengalami masa pertumbuhan mengalami kesulitan dalam memahami dirinya sendiri, sehingga anak lebih mudah marah dan melampiaskan  amarahnya  itu  dengan  melakukan  kekerasan.  Keluarga,  lingkungan  sekitar, perekonomian, dan media sosial juga merupakan faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana kekerasan.

## DAFTAR PUSTAKA
H.M.Soedjatmiko. 2001. Ilmu Kedokteran Forensik . Malang. Fakultas Kedokteran UNBRAW Romli Atmasasmita. 2000. Perbandingan Hukum Pidana . Bandung. Mandar Maju Tongat. 2008. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan . Malang. UMM Pres
Yesmil Anwar. 2004. Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum . Bandung. UNPAD Press
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 hasil Amandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Annisa  Aura.  2020. Pertanggungjawaban  Pidana  oleh  Anak  Pelaku  Kekerasan  Fisik  yang Mengakibatkan  Kematian  (Analisis  Putusan  PN  Kabanjahe  Nomor:  4/Pid.Sus- Anak/2019/PN.Kbj ).  Skripsi.  Medan.  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah Sumatera Utara
https://kbbi.web.id/anak https://kbbi.web.id/keras Zainab Ompu Jainah. 2018. Kapita Selekta Hukum Pidana . Tangerang: Tira Smart