Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 2 – Juli 2021, Hal.405-410 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3349.405-410

## PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA TINGGAL WISATAWAN CHINA DI KABUPATEN BADUNG
Hery Sudiarto, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & Luh Putu Suryani Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia heryprobali@gmail.com, laksmidewi29@gmail.com & putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Sebelum  pandemi  Covid-19  turis  China  masuk  urutan  dua  besar  yang  mengunjungi  pulau  Bali,  keimigrasian Kabupaten Badung berperan penting dalam pelayanan dan pengawasan terhadap turis-turis asing yang datang ke Bali, terjadinya berbagai penyalahgunaan visa oleh turis China juga marak terjadi sejak adanya kebijakan bebas visa sehingga tidak semua murni adalah turis namun juga ada sebagian yang memanfaatkan untuk bekerja, usaha ilegal, tindak pidana penipuan. Untuk itu, perlu kita memahami pengaturan Hukum pertanggungjawaban pidana terhadap  penyalahgunaan  visa  Tinggal  Wisatawan  China  dan  sanksi  pidana  terhadap  petugas  Imigrasi  yang melakukan  penyalahgunaan  visa,  dengan  demikian  akan  menambah  pengetahuan,  edukasi  dan  sumbangan pemikiran bagi semua lapisan masyarakat dan pemerintah terkait. Penelitian ini berfokus pada bentuk pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan visa tinggal wisatawan China di Kabupaten Badung dan  sanksi  pidana  terhadap  putugas  imigrasi  yang  melakukan  penyalahgunaan  visa  warga  negara  China  di Kabupaten  Badung.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normative  dengan  menggunakan  pendekatan perundang-undangan.  Penemuan  penelitian  ini  adalah  bahwa  turis  yang  melakukan  penyalahgunaan  visa  akan mendapatkan sanksi  berupa sanksi administrasi  hingga  sanksi pidana dan petugas  yang  membantu atau terkait dengan penyalahgunaan visa turis akan di tindak tegas. Perlu adanya pengawasan kinerja petugas keimgrasian, integrasi sistem lacak digital terintegrasi terhadap semua warga asing  yang masuk ke Bali  sehingga kedaulatan negara terjaga dengan baik.
Kata kunci: Hukum keimigrasian, Kedaulatan negara, Turis China

## Abstract
Before the Covid-19 pandemic, Chinese tourists entered the top two who visited the island of Bali, the immigration of Badung Regency played an important role in the service and supervision of foreign tourists who came to Bali, the occurrence of various visa abuse by Chinese tourists has also been rampant since the visa-free policy so that not all are purely tourists, but there are also some who use them for work, illegal business, criminal acts of fraud. For this reason, it is necessary for us to understand the provisions of the criminal liability law against misuse of Chinese Tourist  Residence visas and criminal sanctions against  immigration officers who abuse visas, thereby increasing  knowledge,  education  and  contribution  of  thought  to  all  levels  of  society  and  the  government concerned. This study focuses on the form of criminal liability legal arrangements for abuse of residence visas of Chinese  tourists  in  Badung  Regency  and  criminal  sanctions  against  immigration  officers  who  abuse  Chinese citizens' visas in Badung Regency. This research is a normative legal research using a statutory approach. The findings of this study are that tourists who abuse visa will get sanctions in the form of administrative sanctions to criminal sanctions and officers who assist or are related to the abuse of tourist visas will be punished firmly. It is necessary to monitor the performance of the integration officers, the integration of an integrated digital tracking system for all foreigners who enter Bali so that the country's sovereignty is well preserved.
Keywords: Chinese tourists, Immigration law, State sovereignty.

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  Pariwisata  di  Bali  pra  pandemi  Covid-19  mengalami  kemajuan  yang  lumayan  pesat, terutama  kabupaten  Badung  yang  merupakan  pusat  akomodasi  wisata  dan  destinasi  populer  dunia, sehingga  hampir  semua  wisatawan  mancanegara  dipastikan  akan  singgah  di  Kabupaten,  Badung. Wisatawan  mancanegara  di  Bali  dalam  beberapa  tahun  terakhir  tercatat  dari  jumlah  wisatawan
mancanegara  sebanyak  5.697.739  orang  yang  datang  ke  Provinsi  Bali  di  Tahun  2017,  rata-rata wisatawan  masuk  melalui  bandara  udara  I  Gusti  Ngurah  Rai  yang  telah  mencapai  5.656.814  orang wisman  yaitu  kurang  lebih  98  persen.  Sedangkan  yang  datang  lewat  pelabuhan  laut  berkisar  40.925 orang  yaitu  hanya  0,72  persen  ( BPS,  2021 ). Wisatawan  mancanegara  (wisman)  yang  datang  ke  Bali tumbuh hingga 6.070.473 di tahun 2018 Pada tahun-tahun tersebut terus terjadi peningkatan di mana kurang lebih 689.546 orang penambahan setiap tahunnya ( BPS, 2021 ).
Pada tahun 2019, jalur penerbangan bertambah hingga sebesar 99,43 persen yaitu berjumlah 6.239.543  wisatawan  asing  ( BPS,  2021 ).  Secara  keseluruhan  menurut  data  statistik  perkembangan Pariwisata khususnya wisatawan mancanegara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di luar kendala-kendala  yang  tidak  dapat  dielakan  misalnya  bencana  alam  atau  kejadian  luar  biasa  lainnya. Sepuluh besar negara asal wisman tersebut yaitu Australia, Tiongkok, India, lnggris, Amerika Serikat, Jepang,  Korea  Selatan,  Perancis,  Jerman,  dan  Malaysia.  Menurut  Data  Statistik  BPS  Provinsi  Bali, Wisatawan  dari negara Tiongkok  (RRT)  masuk  dalam  peringkat  nomor  satu  dan  dua  berkompetisi dengan Australia ( BPS, 2021 ). Tiongkok pada tahun 2019 hampir mencapai 155 juta wisatawan yang melakukan  perjalanan  wisata  ke  seantero  dunia,  Sehingga  bisa  kita  bayangkan  potensi  besar  jumlah kedatangan  dikali  dengan  devisa  yang  dapat  dihasilkan  tentunya  akan  memacu  peningkatan perekonomian  negara/daerah  destinasi  wisata  yang  dikunjungi.  Terlepas  dari  pada  pemangku kepentingan  dan  pengusaha  lokal  kita  di  Bali,  kita  melihat  fenomena  munculnya  warga  negara Tiongkok yang mulai banyak di Bali, awalnya mereka datang sebagai Turis, namun ada juga yang mulai tinggal lebih lama di Bali, kemudahan visa yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada warga negara Tiongkok  memiliki  dampak  positif,  namun  juga  ada  celah  yang  perlu  pengawasan  dan  penyaringan yang  lebih  ketat.  Pada  tanggal  2  Maret  2016,  Pemerintah  RI  telah  mengeluarkan  kebijakan  imigrasi terbaru melalui Peraturan Presiden Rl No. 21 Tahun 2016 tentang fasilitas bebas visa bagi warga negara asing,  warga  negara  RRC  yang  termasuk  dalam  daftar  169  negara  dapat  melakukan  kunjungan  ke Indonesia dengan memanfaatkan fasilitas kunjungan bebas visa.
Pemberian fasilitas kunjungan bebas visa ini didasari atas pertimbangan prinsip resiprositas dan asas manfaat, tentunya bertujuan mendorong peningkatan jumlah wisatawan mancanegara, namun bisa terjadi penyalahgunaan visa  turis  yang mungkin  saja digunakan untuk bekerja dan membuka praktik usaha Pariwisata di Bali sehingga bila hal ini terjadi maka indikasi terjadi pelanggaran terhadap visa yang  diberikan.  Dengan  diberikannya  bebas  visa  untuk  wisatawan  mancanegara  untuk  peningkatan jumlah kunjungan turis di Indonesia maka muncul konsekuensi tingkat kesulitan pengawasan oleh pihak petugas  Imigrasi  dikarenakan  tahap  penyaringan  menjadi  hilang  sehingga  pada  pintu  pemeriksaan lmigrasi asalkan pemegang paspor tersebut termasuk warga negara didalam 169 negara yang diberikan bebas  visa,  dengan  demikian  mereka  langsung  bisa  masuk  wilayah  lndonesia  tanpa  diteliti  lebih mendalam lagi maksud dan tujuan kunjungan tersebut.
Ada  beberapa  penelitian  relevan  dengan  penelitian  ini. Zulfajar  (2019 )  menganalisis Pertanggungjawaban pidana terhadap warga negara asing pelaku penyalahgunaan izin tinggal dengan cara  pemalsuan  dokumen.  Dalam  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  penyebab  terjadinya  kejahatan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal dengan cara pemalsuan dokumen karena faktor warga negara asing  mengabaikan  aturan  perundang-undangan,  luasnya  ruang  lingkup  fasilitas  bebas  visa,  dan tenggang waktu izin kunjungan wisata yang terlalu lama. Pada penelitian selanjutnya, Setyawan (2016) mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana  terhadap pelanggaran izin tinggal  keimigrasian oleh mahasiswa asing di Indonesia .
Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian yang berfokus pada bentuk pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan visa tinggal wisatawan China di Kabupaten Badung dan sanksi pidana terhadap putugas imigrasi yang melakukan penyalahgunaan visa warga negara China di Kabupaten Badung.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan tipe hukum normatif yaitu penelitian hukum yang merupakan penelitian dengan  mengkaji  bahan-bahan  pustaka  juga  data-data  sekunder,  penulisan  analisis  ini  didasarkan terhadap  teori  hukum  juga  asas  hukum  juga  peraturan  perundang-undangan  terkait  dengan  rumusan masalah yang ada ( Soekanto, 2015 ).
Dalam penelitian hukum ini diharapkan dapat menghasilkan analisa penyelesaian permasalahan dengan  sudut  pandang  yang  tepat,  perundang-undangan  menjadi  bahan  penting  dalam  penelitian  ini,
karena  norma-norma  di  dalamnya  bisa  dipelajari  secara  lebih  detail  apakah  dalam  aktualisasi  dan penerapannya  di  lapangan  ada  kekurangan  hingga  terindikasi  terjadi  penyimpangan,  juga  terkait  isu hukum terhadap berbagai kejadian yang ada, peneliti mencoba untuk mencari perbandingan peristiwa- peristiwa yang pernah terjadi baik di Bali maupun di daerah lain di Indonesia, Kasus konkrit yang ada di lapangan tentunya merupakan peristiwa hukum yang perlu mendapat penyelesaian yang baik yang memenuhi prinsip keadilan.

## III. PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Visa Tinggal Wisatawan China Di Kabupaten Badung
Perlu kita mengkaji lebih mendalam apa saja yang dimaksud dengan pelanggaran penyalahgunaan visa oleh  warga  negara  asing,dimana  hal  ini  bisa  terjadi  secara  sengaja  maupun  tidak  disengaja, ketidaksengajaan berkemungkinan pula terjadi dikarenakan warga negara asing (WNA) tersebut tidak memahami peraturan-peraturan keimigrasian Indonesia, kemungkinan lain bisa terjadi bila ada "human error" yaitu kelalaian petugas keimigrasian dalam menjalankan tugas, oleh sebab itu marilah kita bahas peraturan-peraturan  tentang  keimigrasian  WNA  faktor-faktor  kesengajaan  juga  dapat  kita  temukan dalam  contoh-contoh  kasus  yang  pernah  terjadi  di  Kabupaten  Badung.  Pemerintah  Indonesia  telah mengatur  dengan  sangat  jelas  dalam  undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor 6  Tahun  2011,  visa tinggal terbatas dengan kategori sebagai berikut:
1) Tenaga ahli maupun pekerja profesional untuk pembangunan di Indonesia; 2) Rohaniawan dalam kegiatan keagamaan yang diakui Pemerintah Indonesia; 3) Pelajar dan peneliti dalam pengembangan Pendidikan;
4) investor dengan tujuan bisnis;
5) Orang lanjut usia ataupun telah pensiun beserta keluarganya juga bagi orang bagi warga negara asing yang  telah  menikah  dengan  warga  negara  Indonesia  secara  sah,  termasuk  anak  yang  lahir  dari perkawinannya;
6) Seorang anak yang dilahirkan di wilayah Indonesia oleh orangtua kandung baik pihak ayah maupun ibu yang telah memegang visa tinggal terbatas;
7) Pekerja diatas kapal, termasuk didalamnya nahkoda dan awak kapal, alat apung, serta lnstalasi yang wilayah  operasionalnya  masuk  di  perairan  atau  teritorial  laut,  landasan  kontinen  termasuk  Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
8)  Bagi  orang  asing  yang  berurusan  dengan  hukum  di  wilayah  Indonesia  sehingga  harus  menjalani penahanan  yang  merupakan  proses  penyidikan,  penuntutan  juga  menjalankan  pemeriksaan  di pengadilan.
Visa tinggal tetap juga bisa diberikan ke warga negara asing tertentu apabila ingin berstatus menjadi penduduk  Indonesia  dan  menetap  di  wilayah  hukum  Indonesia,  dan  ketentuan  undang-undang  yang telah diatur adalah sebagai berikut:
l) Bagi orang asing yang sebelumnya telah memegang izin tinggal terbatas seperti rohaniawan, pekerja, usahawan atau investor, orang tua yang telah lanjut usia, keluarga dari pasangan kawin warga negara asing dengan warga negara Indonesia, juga warga negara asing yang sebelumnya pernah menjadi warga negara  Indonesia,  atau  anak  yang  orang  tuanya  berbeda  warga  negara  sehingga  memegang kewarganegaraan ganda;
2) Bagi pemohon izin tinggal tetap baru dapat diberikan bagi yang telah menetap secara terus menerus selama  tiga  tahun,  bagi  perkawinan  campuran  harus  telah  mencapai  usia  perkawinan  dua  tahun,  dan pemohon  wajib  menandatangani  surat  pernyataan  integrasi  kepada  pemerintahan  negara  Republik Indonesia, kemudian proses izin dapat segera diberikan;
3) Jangka waktu  yang diberikan pejabat  Imigrasi  untuk izin  tinggal tetap  yaitu lima tahun  kemudian boleh di diperpanjang lagi dengan waktu yang tidak terbatas, namun tetap harus wajib lapor setiap lima tahunnya dengan demikian dapat terpantau dengan baik di Kantor Imigrasi, dan dalam hat ini tidak ada biaya yang akan dipungut.
Beberapa  tahun  terakhir  begitu  banyak  kasus  yang  terjadi  di  Kabupaten  Badung  yang berhubungan  dengan  pelanggaran  visa  oleh  warga  negara  China,  peneliti  melakukan  penelusuran melalui  berita  media  online  terdapat  beberapa  kasus  yang  dapat  dijadikan  contoh  dan  bukti  bahwa pelanggaran  visa  terjadi  dan  memiliki  dampak  negatif  serta  perlu  mendapat  perhatian  serius  dari pemerintah,  petugas  keimigrasian  dan  aparat  penegak  hukum,  beberapa  berita  tersebut  antara  lain;
Kejadian penangkapan oleh satuan kepolisian Daerah Bali terhadap 103 orang warga negara China di Bali yang terbukti telah masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal dengan menyalahgunakan visa turis pada  bulan  Maret  hingga  April  tahun  2018,  mereka  melakukan  praktek  penipuan  saluran  internet ( Antara, 2018 )
Seorang  warga  negara  China  bernama  Da  Cheng  Yan  memasuki  wilayah  Indonesia  yang ternyata adalah turis tanpa dokumen yang berlaku ( Miasa, 2019 ). Contoh kasus lain berdasarkan berita media tentang dugaan pelanggaran maupun kelalaian yang dilakukan oleh Perugas Imigrasi; lnformasi tentang adanya pungutan seribu dolar oleh investor dari China dengan cara menyelipkan uang kedalam paspor warga China yang masuk ke Indonesia ( Ermalia, 2019 ).
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor Imigrasi bandara Ngurah Rai Bali yang bernama Raden M.  Soleh  ditangkap  oleh  Tim  Kejaksaan  Tinggi  Bali,  KP3  bandara  Ngurah  Rai,  dan  Tim  Intelijen Kejaksaan  Negeri  Denpasar,  yang  telah  melakukan  penjualan  Visa  on  Arrival  (VoA)  bekas  kepada orang  asing  ( Bahri,  2019 ).  Dari  beberapa  contoh-contoh  kasus  yang  pernah  terjadi,  tentunya  telah memberikan pemahaman bahwa penyalahgunaan visa oleh warga negara China telah banyak terjadi di beberapa  tahun  terakhir  di  Bali,  juga  adanya  oknum  petugas  Imigrasi  yang  ikut  terlibat  dalam penyalahgunaan wewenang.
Dalam  keimigrasian  terdapat  begitu  banyak  jenis  Visa  yang  diberikan  kepada  warga  negara asing sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsinya, agar dapat digunakan dengan tepat sehingga aman dan  nyaman,  peneliti  memilih  dua  jenis  yang  masuk  dalam  kategori  visa  kunjungan  di  mana  paling berpotensi dilanggar dan terdapat celah dalam fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah kita kepada warga negara asing dalam hal ini warga negara China.
• Bebas Visa bagi Turis
Pemberian  Bebas  visa  kunjungan  diberikan  Pemerintah  Indonesia  kepada  169  (seratus  enam  puluh sembilan) negara pada tanggal 2 Maret 2016 bagi kunjungan ke Indonesia untuk tujuan-tujuan tertentu, termasuk didalamnya turis yang melakukan perjalanan wisata, visa ini berlaku hanya tiga  puluh  hari sejak tanggal masuk atau kedatangan, tidak bisa diperpanjang dan statusnya tidak dapat diubah dalam arti begitu seketika masa waktunya akan habis, maka warga negara asing yang telah masuk ke wilayah hukum Indonesia wajib meninggalkan Indonesia, masa berlaku paspor bagi warga negara asing tersebut masih  lebih  dari  enam  bulan,  kemudian  wajib  mempunyai  tiket  pulang  ke  negaranya  atau  tiket perjalanan menuju negara lain sebagai lanjutan setelah berkunjung di Indonesia, tidak bisa bebas visa kunjungan  tersebut  kemudian  diubah  menjadi  visa  dengan  fasilitas  yang  berbeda.  Ada  juga  yang berpendapat bahwa kebijakan bebas visa tidaklah memberikan sumbangan penambahan kunjungan turis asing  sebaliknya  banyak  yang  memanfaatkan  fasilitas  ini  sebagai  pekerja  ilegal  hal  ini  disampaikan oleh banyak politisi di DPR dan MPR pada saat kebijakan ini diberlakukan.
• Visa on Arrival
Kementerian  Hukum  dan  HAM  Republik  lndonesia  telah  menerbitkan  Peraturan  Menteri  Nomor 23 Tahun 2013 tentang Visa on Arrival (VoA) untuk warga negara asing dari enam puluh satu negara dan satu regional untuk masuk ke Indonesia, pintu masuk kunjungan dengan mengajukan Visa on Arrival ke bali dapat melalui bandar udara lnternasional I Gusti Ngurah Rai juga pelabuhan laut Padang Bali di karangasem dan Pelabuhan Benoa. Visa ini dapat diurus di loket "VoA" setelah tiba di bandara maupun pelabuhan laut, dan fungsi dari visa ini dapat disesuaikan apakah untuk kunjungan bisnis, turis ataupun sosiaJ,  namun  ketentuan  bahwa  visa  ini  juga  tidak  diperkenankan  untuk  digunakan  dalam  aktifitas bekerja, ijin tinggal diberikan hanya untuk tiga puluh hari namun masih dapat diperpanjang satu kali untuk  tiga  puluh  hari  lagi.  Pejabat  keimigrasian  dapat  melakukan  proses  di  luar  pengadilan  berupa sanksi secara administratif terhadap pelaku pelanggaran penyalahgunaan visa.
1)  Warga  negara  asing  yang  telah  melakukan  pelanggaran  tersebut  dapat  dicantumkan  dalam  daftar (blacklist) orang yang akan dicegah untuk masuk dan dilakukan penangkapan terhadapnya;
2) Selanjutnya akan ada pembatasan, perubahan hingga pembatalan izin tinggal;
3) Keberadaannya dimanapun juga dalam wilayah Indonesia akan dilarang;
4) Dibatasi tempat tinggalnya hanya pada suatu tempat yang telah ditentukan di wilayah Indonesia;
5) Dapat dikenakan beban berupa biaya sesuai ketentuan yang berlaku, bila ternyata yang bersangkutan lalai dan tidak membayar, maka akan langsung dikenakan deportasi juga penangkalan.
6)  Ditempatkan  dalam  rumah  atau  ruang  Detensi  lmigrasi  yang  merupakan  unit  atau  ruang penampungan untuk orang asing sementara waktu yang berlokasi di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor lmigrasi.
7)  Akan  dilakukan  tindakan  mengeluarkan  orang  asing  secara  paksa  atau  deportasi  dari  Wilayah Indonesia.
Namun  dari  berbagai  sanksi  administrasi  yang  dijelaskan  di  atas  terhadap  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  orang  asing  hukum  keimigrasian  Indonesia  juga  melindungi  hak  warga  negara  asing yang  sedang  berada  di  Indonesia,  apabila  ternyata  pemberian  sanksi  administrasi  ternyata  salah  dan tidak tepat maka orang asing tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, dan keputusan Menteri baik dikabulkan ataupun ditolak adalah bersifat final. Untuk pelanggaran-pelanggaran  yang  terindikasi  adanya  unsur  pidana  maka  dapat  dilakukan  tindakan  Pro justicia  dimana  sanksi  diberlakukan  melalui  tahapan  proses  keputusan  pengadilan,  di  dalam  kamus hukum diartikan demi hukum, untuk hukum atau undang-undang.
Pidana  pelanggaran  yang  dapat  ditindak  antara  lain,  apabila  orang  asing  yang  masuk  ke lndonesia tidak memiliki dokumen identitas diri, tidak melaporkan diri ke pihak Imigrasi karena adanya perubahan  status  sipil,  pekerjaan,  perubahan  kewarganegaraan,  penjamin,  tempat  tinggal,  pekerjaan serta tidak menunjukan atau menyerahkan dokumen perjalanan dan visa tinggalnya bila diminta oleh petugas  Imigrasi  dalam  menjalankan  tugasnya  dapat  dipidanakan  dengan  kurungan  ataupun  denda. Pidana  kejahatan  berupa  kurungan  penjara  pidana  denda  dapat  dikenakan  kepada  orang  asing  yang melanggar termasuk juga warga negara Indonesia yang terindikasi terlibat dalam aktivitas tersebut.

## 2. Sanksi  Pidana  Terhadap  Petugas  Imigrasi  Yang  Melakukan  Penyalahgunaan  Visa  Warga Negara China Di Kabupaten Badung
Definisi yang peneliti kutip dalam Black's Law Dictionary, tentang sanksi atau sanction dalam bahasa Inggris  yaitu  "a  penalty  or  coercive  measure  that  results  from  failure  to  comply  with  a  law,  rule,  or order", dapat diterjemahkan sebagai suatu pinalti atau tindakan memaksa yang muncul dari kegagalan dalam mematuhi  undang-undang  ( Garner, 2009: 1458 ). Kamus Besar Bahasa  Indonesia menjelaskan sanksi adalah tanggungan atau tindakan atau hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati  ketentuan  undang-undang  ( Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  1995:  1265 ).  Dalam  hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman. Menurut R. Soesilo, hukuman adalah: "Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang- undang  hukum  pidana",  Sanksi  pidana  yaitu  hukuman  yang  diberlakukan  kepada  pelaku  yang  hams dengan melalui proses di pengadilan ( Soesilo, 1989 ). Tingkat dan jenis hukuman disiplin dapat berupa hukuman ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat. Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Bab XI tentang ketentuan pidana terhadap pejabat Imigrasi yang melakukan pelanggaran sesuai Pasal 132 dan Pasal 133 sanksi pidananya berupa pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Melalui pembahasan yang telah ditulis dalam penelitian ini, peneliti dapat memberikan simpulan bahwa:
1. Pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan visa oleh Turis China di Kabupaten Badung dapat dikenakan tindakan administratif berupa denda, pencegahan atau penangkalan juga deportasi dan tindak pidana Imigrasi sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011. 2. Sanksi Pidana terhadap petugas Imigrasi yang melakukan penyalahgunaan visa di Kabupaten Badung dapat  berupa  sanksi  administratif,  hukuman  disiplin,  diberhentikan  atau  hukuman  pidana  denda  dan kurungan hingga maksimal 7 (tujuh).

## 2. Saran
Untuk menghindari terjadinya pelanggaran serupa di kemudian hari, maka peneliti ingin memberikan saran-saran sebagai berikut:
1. Perlu penegakan hukum yang lebih tegas dan tanpa pandang bulu kepada siapapun yang jelas telah melanggar  peraturan  perundang-undangan  keimigrasian  yang  berlaku  di  Indonesia  baik  oleh  warga negara asing maupun oleh oknum petugas Imigrasi Indonesia.
2.  Bebas  visa  tetap  bisa  diberikan  setelah  pandemic  Covid-19  berakhir,  namun  perlu  diberlakukan sistem permohonan bebas visa dengan basis sistem digital, E-Visa, atau aplikasi mobile QR-code, tanpa dipungut biaya, dengan demikian saat proses permohonan bebas visa kunjungan tersebut setiap warga
asing telah terdeteksi dengan jelas sejak awal dan maksud tujuan telah lengkap memenuhi ketentuan juga persyaratan Keimigrasian Indonesia sebelum mereka tiba di Indonesia.
3. Perlu dilakukan pemutakhiran sistem digitalisasi pengawasan untuk semua orang asing yang masuk ke Indonesia dengan sistem lacak (tracing) dengan tetap menjunjung tinggi hak privasi dan data warga negara asing oleh petugas Imigrasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Antara. (2018). Polisi Tangkap 103 Warga China Penipu Online di Bali. CNN Indonesia, 28 Februari 2021. Bahri, S. (2019). Jual Visa Bekas Pada Orang Asing, Oknum PNS Imigrasi Bali Ditangkap Oleh Kejaksaan.
INAnews,  03  Maret  2021. https://www.inanews.co.id/2019/11/jual-visa-bekas-pada-orang-asing- oknum-pns-imigrasi-bali-ditangkap-oleh-kejaksaan/ Ermalia, A. A. U. (2019). Yuk Kenali! Begini Caranya Oknum Imigrasi & PAS Melakukan Pungli. IDN TIMES  Bali,  03  Maret  2021. https://bali.idntimes.com/news/bali/ayu-afria-ulita-ermalia/modus- pungli-oknum-imigrasi-dan-pasGarner,  B.  A.  (2009).  Black’s  law  dictionary.  a  Thomson  Reuters business, United States of America. Hal.1458
Indonesia,  Departemen.  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  (1995).  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  Balai Pustaka, Jakarta.
Miasa.  (2019).  Imigrasi  Limpahkan  Warga  Cina  ke  Kejaksaan.  Bali  Post,  28  Februari  2021. https://www.balipost.com/news/2019/10/16/90129/Imigrasi-Limpahkan-Warga-Cina-ke...html Setyawan, E. (2016). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Keimigrasian Oleh Mahasiswa Asing Di Indonesia. Fakultas Hukum. Universitas Narotama.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers,
Jakarta.
Soesilo, R. (1989). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Politeia, Bogor. Statistik Wisatawan Mancanegara ke Bali. (2021). BPS Provinsi Bali. Zulfajar. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal Dengan Cara Pemalsuan Dokumen. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Aceh.