## STRATEGI PEMBERDAYAAN ANAK MELALUI WADAH PARTISIPASI ANAK SEBAGAI UPAYA PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA
1 Irma Sahvitri Lawado dan 2 Na’imah
1,2 Fakultas Hukum - Universitas Lumajang
1 savitri_rabbani@yahoo.co.id

## Abstract
Human rights are both goals and means of development. The right to life, security, freedom of  expression  and  freedom  from  all  forms  of  oppression shall be respected by anyone. The social and criminal cases are as a negative effects of development in the era of globalization that befell children is one of the disturbances in the process of growing children who need attention  in  the  form  of  prevention  and  mitigation  in  order  to  prepare  the  situation  and conditions  and  a  conducive  environment,  for  the  efforts  of  growth  and  development  of children optimally because he is a citizen who has the same position and opportunity to the process  development,  and  the  outcome  of  development.  It  is  necessary  to  attempt  to internalize human rights as a  form  of  partial  action  on the  rights  of  children  through  the empowerment of children in child participation venues, which is expected to  be a solution that bridges more effective communication with all related lines, so that the promotion of children's rights as protection of children's rights can materialized. Because by empowering children it will give meaning that children participate in development.
Keywords: The  protection  of  children  right,  children  empowerment,  institutions  of  child participation

## Abstrak
Hak asasi manusia adalah tujuan dan sarana pembangunan. Hak untuk hidup, keamanan, kebebasan  berekspresi  dan  kebebasan  dari  segala  bentuk  penindasan  harus  dihormati oleh  siapa  pun.  Kasus-kasus  sosial  dan  kriminal  adalah  sebagai  dampak  negatif  dari perkembangan  di  era  globalisasi  yang  menimpa  anak-anak  adalah  salah  satu  gangguan dalam  proses  tumbuh  kembang  anak  yang  membutuhkan  perhatian  dalam  bentuk pencegahan  dan  mitigasi  untuk  menyiapkan  situasi  dan  kondisi  dan  lingkungan  yang kondusif,  untuk  upaya  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak  secara  optimal  karena  ia adalah  warga  negara  yang  memiliki  kedudukan  dan  peluang  yang  sama  untuk  proses pengembangan, dan hasil perkembangan. Diperlukan upaya untuk menginternalisasi hak asasi manusia sebagai bentuk tindakan parsial atas hak-hak anak melalui pemberdayaan anak-anak  di  tempat-tempat  partisipasi  anak,  yang  diharapkan  menjadi  solusi  yang menjembatani  komunikasi  yang  lebih  efektif  dengan  semua  jalur  terkait,  sehingga promosi  hak-hak  anak  sebagai  perlindungan  hak  anak  dapat  terwujud.  Karena  dengan memberdayakan  anak-anak  itu  akan  memberi  makna  bahwa  anak  berpartisipasi  dalam perkembangan.
Kata kunci: Perlindungan hak anak, pemberdayaan anak, lembaga partisipasi anak

## PENDAHULUAN
Anak  merupakan  bagian  dari  generasi  muda  sebagai  salah  satu  sumberdaya  manusia yang  merupakan  potensi  serta  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa  yang  memiliki  peranan strategis  serta  mempunyai  ciri  dan  sifat  khusus  serta  memerlukan  pembinaan  dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan social secara utuh, serasi, selaras dan seimbang (Indonesia, 1967). Cita-cita kemerdekaan Indonesia adalah mewujudkan bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Salah satu syarat untuk mencapai harapan  ini  adalah  pemberdayaan  perempuan  serta  perlindungan  terhadap  perempuan  dan anak.  Negara  baru  akan  terbebas  dari  kemiskinan  yaitu  hanya  apabila  perempuan  dan  anak Indonesia berada dalam garis aman (Indonesia.
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak,  n.d.).  Maraknya fenomena sosial  sebagai dampak dari  globalisasi ekonomi,  kemajuan  teknologi informasi  dan perdagangan  bebas  ternyata  tidak  menguntungkan  dalam  perspektif  tumbuh  kembang  dan perlindungan  anak.  Kegiatan  pembangunan  yang  bersifat  multidimensional  yang mengakibatkan  adanya  interdependensi  antar  aktor  kunci  menuntut  adanya  kemitraan  yang kuat yang harus didasari rasa saling percaya dan saling menguatkan (Sumaryo  Gs. & Rangga, 2015, pp. 27–28). Meski hasil positif yang didapatkan dari pembangunan nasional telah banyak dirasakan  oleh  masyarakat,  terutama  dibidang  pendidikan  dimana  data  Komisi  Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terdapat 83,83 persen anak yang berusia 5 – 17 tahun masih berstatus  sekolah  pada  tahun  2014,  namun  demikian  masih  tetap  ditemukan  angka  putus sekolah pada jenjang pendidikan sekolah dasar sebesar 1,41 persen, pada jenjang pendidikan SMP mencapai 2, 24 persen, serta pada jenjang seklah menengah mencapai angka 1,74 persen. Dari  anak  pada  usia  7  hingga  17  tahun  yang  putus  sekolah  tersebut  disebabkan  karena ketidakadaan biaya sekolah   sebesar   39,   48 persen, karena anak bekerja sebesa 9, 77 persen dan  kendala  karena  sekolah  jauh  sebesar  3,  92  persen,  4,86  persen  karena  menikah  atau mengurus rumah tangga serta karena alasan lain. Bahkan angka perkawinan dini yang terjadi pada usia anak juga masih sangat tinggi mencapai 34,5 persen sehingga sangat memprihatinkan karena maraknya perkawinan dini tersebut berpotensi terhadap meningkatnya angka kematian ibu  dan  bayi  di  Indonesia  karena  faktor  ketidaksiapan  organ  reproduksi  anak  perempuan maupun potensi kerugian hak perempuan lainnya maupun anak dari hasil perkawinan tersebut karena perkawinannya tidak dilakukan pencatatan (Setyawan, 2014).
Kasus  sosial  lain  yang  marak  terjadi  serta  menimpa  anak  seperti  kekerasan  terhadap anak  baik  dari  segi  fisik,  psikis,  seksual  baik  dilingkungan  rumah  maupun  sekolah  dan eksploitasi ekonomi dengan menjadikan anak sebagai pengemis dan pengamen, putus sekolah, dan  lain-lain  termasuk  diantaranya  jika  anak  terpaksa  berkontak  dengan  sistem  pengadilan pidana karena disangka, didakwa atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hokum; menjadi
korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oranglain maupun anak yang melihat,  mendengar  merasakan  atau  mengetahui  suatu  peristiwa  pelanggaran  hukum (Setyawan,  2014),  sehingga  potensi  pelanggaran  terhadap  hak  anak  dikhawatirkan  akan  bisa terus  terjadi  sehingga  menjadi  kwajiban  bersama  seluruh  elemen  warganegara  untuk  bisa mencegah  dan  menanggulangi  potensi  masalah  terhadap  anak-  anak  tersebut  dalam  rangka untuk  mempersiapkan  situasi  dan  kondisi  serta  lingkungan  yang  kondusif  bagi  upaya pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Salah satu penyebab mengapa semua itu terjadi  adalah  karena  orang  dewasa  tidak  mempunyai  keinginan  yang  kuat  untuk mendengarkan  suara  anak,  anak  tidak  diberikan  ruang,  kesempatan  dan  waktu  untuk  turut berpartisipasi dalam menentukan hal-hal yang menyangkut dirinya. Banyak  orang dewasa beranggapan bahwa segala sesuatu yang cocok bagi orang dewasa maka akan cocok pula bagi anak-anak  namun  faktanya  anak-anak  mempunyai  dunia  sendiri  yang  tidak  mudah dimenngerti oleh orang dewasa (Indonesia.  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak, 2011b). Dalam kajian psikologi anak bukan manusia dewasa yang terjelma dalam bentuk mini akan tetapi ia adalah otonom yang sedang berproses untuk menemukan jati dirinya.  Tugas  orang  dewasa  adalah  membantu  anak  dalam  tumbuh  kembangnya  serta senantiasa  memberikan  pencerahan  dan  bukan  membekuk,  menjajah,  menindas  dan mengalahkannya sehingga anak harus melakukan seperti apa yang dikehendaki orang dewasa. Bahkan  dikatakan  oleh  Peter  Newel  tentang  perlindungan  anak  bahwa  beberapa  alasan subyektif  dari  sisi  keberadaan  anak  sehingga  ia  membutuhkan  perlindungan  adalah  Bahwa biaya pemulihan atau recovery akibat kegagalan dalam memberikan perlindungan sangat tinggi jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan jika anak dengan memperoleh perlindungan:
a. Anak-anak akan    sangat  berpengaruh  baik  langsung  dan  berjangka  panjang atas perbuatan  ( action) ataupun  tidak  adanya/dilakukannya  perbuatan
( unaction) dari pemerintah  maupun kelompok lainnya
b. Anak-anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam pelayanan publik
c. Anak-anak tidak mempunyai hak suara dan tidak mempunyai lobi untuk mempengaruhi agenda kebjakan pemerintah
d. Anak-anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan penataan hak-hak anak
e. Anak-anak lebih berisiko dalam eksploitasi  dan  penyalahgunaan  (Rumtianing, 2016, p. 17)
Rasa  kasih  sayang  merupakan  merupakan  kebutuhan  psikis  yang  paling  mendasar dalam hidup dan kehidupan anak karena pada hakikatnya ia tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai kehidupan dan penghidupan sehinga ia harus dibantu oleh oranglain dalam melindungi dirinya
mengingat  situasi  dan  kondisinya.  Anak  yang  dibesarkan  dalam  suasana  konflik,  cenderung mengalami keresahan jiwa yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan negatif yang  dikategorikan  sebagai  kenakalan  anak.  Kenakalan  anak  bukan  hanya  merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mengancam masa depan bangsa  dan  negara  sehingga  ia  perlu  untuk  dilindungi  dari  perbuatan-  perbuatan  yang merugikan agar anak sebagai penerus bangsa dapat tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan negara sehingga dikatakan oleh Arif Gosita, bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi  korban  tindakan  dari  siapa  saja  (individu  atau  kelompok,  organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung.
Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial)  karena  tindakan  pasif  atau  tindakan  aktif  orang  lain  atau  kelompok  (swasta  atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung (Gultom, 2008, p. 2).
Kondisi-kondisi yang mengganggu proses tumbuh kembang anak memerlukan adanya tindakan pemihakan ( affirmative actions ) terhadap anak untuk memenuhi hak-hak anak yang dilakukan  secara  sadar,  terencana,  sistematis  dan  berkelanjutan.  karena  anak  adalah merupakan  warganegara  yang  mempunyai  kedudukan  dan  kesempatan  yang  sama  pula terhadap proses, perkembangan serta hasil dari pembangunan. UUD 1945 menjamin perlakuan khusus  tersebut  sebagai  hak  untuk  memperoleh  manfaat  yang  sama.  Pasal  28  H  ayat  (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh  kesempatan  dan  manfaat  yang  sama  guna  mencapai  persamaan  dan keadilan (Indonesia.  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak,  2011a). Sebagaimana telah disampaikan melalui materi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak-hak  Anak  kedalam  salah  satu  kelompok  hak  anak  yaitu  hak  untukberpartisipasi ( participation  rights )  yang  meliputi  hak  anak  untuk  menyatakan  pendapat  dalam  segala  hal yang mempengaruhi anak ( the rights of a child to express her/his views in  all matters affecting that  child )  (Wiyono,  2016,  p.  35).  Upaya  menginternalisasikan  hak  asasi  manusia  sebagai bentuk  tindakan  pemihakan  terhadap  anak  melalui  pemberdayaan  anak  dalam  wadah partisipasi diharapkan akan menjadi solusi  yang menjembatani  komunikasi yang lebih efektif sehingga pemajuan hak asasi anak sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap anak dapat terwujud.

## Partisipasi sebagai Hak Asasi (Anak)
Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia secara kodrati tanpa pengecualian dan  keistimewaan  bagi  golongan,  kelompok  maupun  tingkat  sosial  manusia  tertentu  yang meliputi  hak  atas  kehidupan,  keamanan,  kebebasan  berpendapat  dan  merdeka  dari  segala bentuk penindasan yang wajib dijunjung tinggi tidak saja oleh setiap individu dari suatu negara yang  mengakui  keberadaan  dan  menghargai  HAM  itu  sendiri  namun  harus  pula  dijamin  oleh negara tanpa ada pengecualiannya. Jaminan yang diberikan oleh negara atas hak-hak tersebut tidak dapat diartikan bahwa hak-hak tersebut lahir setelah negara meratifikasi suatu konvensi internasional  tentang  HAM  atau  mengeluarkan  peraturan  apapun  yang  menjamin  hak  asasi warganegaranya namun lebih merupakan tanggungjawab negara dalam menjamin hak-hak yang telah  dimiliki  oleh  setiap  warganya  secara  kodrati  dan  memperlihatkan  penghargaan  negara atas hak-hak tersebut.
Istilah  hak  asasi  manusia  itu  sendiri  berarti  hak  tersebut  ditemukan  dalam  hakekat kemanusiaan dan demi kemanusiaan. Anak sebagai salah satu kelompok yang vurnerable dalam masyarakat didalam suatu negara, merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak yang dimilkinya secara asasi (Savitri, 2008, p. 3).
Hak  asasi  manusia  merupakan  tujuan  ( end )  sekaligus  sarana  ( means) pembangunan. Oleh karena itu HAM ditempatkan sebagai salah satu  fokus dari pembangunan. Dari berbagai ragam  hak  asasi  manusia,  pada  dasarnya  pengertian  hak  adalah  sesuatu  yang  oleh  sebab  itu seseorang  (pemegang)  memiliki  keabsahan  untuk  menuntut  sesuatu  yang  dianggap  tidak dipenuhi  atau  diingkari.  Penanggungjawab  dari  perlindungan  hak  asasi  manusia  adalah  yang pertama  yaitu  kewajiban  pemerintah  atau  negara  hukum  untuk  mengatur  pelaksanaan  hak asasi  yang  berarti  pelaksanaan  serta  pembatasannya  demi  kepentingan  umum,  bangsa  dan negara;  serta  kwajiban  lain  meletakkannya  kepada  segenap  individu  warga  negara  sehingga dapat  bersama-sama  mempunyai  kewenangan  dalam  upaya  perlindungan  hak  asasi  karena didasari oleh beberapa faktor yaitu:
a. Kepentingan HAM tidak hanya menyangkut kepentingan negara semata karena juga menyangkut kepentingan warganegara
b. HAM  seutuhnya  bersumber  pada  pertimbangan  normative  agar  manusia diperlakukan sebagaimana martabatnya yang sesungguhnya
c. Operasionalisasi  kegiatan  HAM  menjadi  tanggungjawab  bersama  anatara  manusia dalam  struktur  negara  yang  saling  harus  berikteraksi  dan  harus  diwujudkannya (Wiranata, 2009, p. 230)
Sebagaimana  telah  diatur  pula  dalam  UUD  1945,  bahwa  dalam  rangka  menegakkan butir-butir ketentuan hak asasi , diatur pula mengenai hak asasi oranglain serta tanggungjawab negara atas tegaknya hak asasi manusia yaitu bahwa untuk perlindungan, pemajuan, penegakan
dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia  adalah  tanggungjawab  negara  terutama  dalam  ini  adalah pemerintah (Effendi, 2012, p. 277).
Anak dikelompokkan sebagai kelompok rentan sehingga menuntut pertanggungjawaban  orangtua,  keluarga,  masyarakat,  pemerintah  dan  negara  melalui rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan terarah demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual maupun sosisal, berdasarkan asas  nondiskriminasi,  kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak,  hak  untuk  hidup,  kelangsungan hidup  dan  perkembangan  serta  penghargaan  terhadap  pendapat  anak.  Hak  asasi  anak merupakan  bagian  dari  hak  asasi  manusia  sebagaimana  yang  termuat  dalam  Undang-undang Dasar  1945  dan  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-bangsa  tentang  Hak-hak  anak  sehingga berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa pemerintah bersungguh-sungguh menjadi bagian dari masyarakat  internasional  dalam mengimplementasi  dan menginternalisasi  hak  asasi  manusia kedalam  penyelenggaraan  negara  yang  dalam  kenyataannya  juga  diiringi  oleh  peran  serta masyarakat  secara  aktif  sebagai  wujud  dari  perilaku  yang  mendukung  sehingga  pemaknaan social engineering melalui hukum dapat tercapai (Wiranata, 2009, pp. 239–240).
Sebagai  subyek  yang  memiliki  individualitas  yang  unik  dan  khas dalam pertumbuhan fisik, perkembangan intelektual, emosioal dan  spiritual,  anak  perlu  mendapatkan  kesempatan dan  keleluasaan  untuk  mengembangkan  segala  potensi  yang  dimilkinya  (Djamal,  2016,  p.  1). Salah satu hak dalam rangka penyelenggaraan perlindungan hak anak menurut Konvensi Hak Anak  adalah  hak  untuk  berpartisipasi  yang  merupakan  hak  anak  mengenai  identitas  budaya mendasar  bagi  anak,  masa  kanak-kanaknya  dan  pengembangan  keterlibatannya  didalam masyarakat luas sehingga dapat memberikan makna bahwa anak ikut menyumbangkan peran dan bukan hanya seorang penerima yang bersikap pasif dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan  perkembangannya,  dimana  negara  harus  menjamin  anak-anak  untuk  mampu mengembangkan  pandangannya  dalam  segala  hal  yang  berpengaruh  bagi  dirinya  sehingga untuk  itu  ia  hrus  diberikan  kesempatan  khusus  untuk  didengar  dalam  setiap  tata  laksana hukum  dan  administrasi,  bebas  berekspresi  yang  mencakup  kebebasan  untuk  mencari, menerima  dan  memberi  segala  informasi  dan  gagasan,  berserikat  dan  menjalin  hubungan dengan oranglain serta untuk bergabung dalam atau untuk membentuk himpunan, kecuali jika hal tersebut melanggar hak oranglain, sebagaimana diatur dlam pasal 12, pasal 13 dan pasal 15 Konvensi Hak-hak Anak (Prakoso, 2016, pp. 112–113).
Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  dirinya  dan  dilaksanakan  atas  kesadaran, pemahaman  serta  kemauan  bersama  sehingga  anak  juga  dapat  menikmati  hasil  atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut karena setiap anak berhak untuk berpartisipasi secara wajar dan berhak menyatakan pendapatnya serta memberikan informasi sesuai dengan
tingkat  kecerdasan  dan  usianya.  Meski  secara  individu  untuk  kebutuhan  pribadi  anak merupakan  tanggungjawab  dari  orangtua  namun  kebutuhan  sosialnya  seperti  fasilitas kesehatan,  pendidikan,  rekreasi,  perlindungan  dari  tindakan  kekerasan,  diskriminasi  dan tindakan  salah  lainnya  termasuk  pemenuhan  hak-hak  dasar  anak  merupakan  tanggungjawab dari  negara  dan  masyarakat,  sehingga  anak-anak  perlu  mendapat  kesempatan  seluas-luasnya untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan  dan social kemasyarakatan di lingkungannya untuk menjamin  agar  anak  dapat  tumbuh  berkembang  secara  optimal  baik  dari  segi  fisik,  mental maupun social serta memperoleh perlindungan dan kesejahteraan.
Potensi dan kreativitas anak anak harus dikembangkan untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan atas setiap kebijakan yang berakibat dan berhubungan dengan nasib dirinya  karena  selama  ini  partisipasi  anak  masih  belum  mendapat  perhatian  yang  memadai. Banyak  fakta  menunjukan  bahwa  masih  sedikit  kebijakan  publik  yang  diambil  dengan mempertimbangkan  kebutuhan  berdasarkan  aspirasi  dan  suara  anak.  Jika  hal  tersebut  tetap diindahkan maka anak akan hidup didalam lingkungan yang tidak ramah anak sehingga tumbuh kembangnya akan terganggu baik secara fisik maupun psikis. Jika ditinjau lebih jauh dalam arti luas maka ruang partisipasi anak dimaknai sebagai “ketersediaan ruang didalam jiwa dan  hati oarng  dewasa”,  “  kemauan  atau  kesediaan”  orang  dewasa  untuk  menerima  anak  apa  adanya, kebesaran  jiwa  orang  dewasa  untuk  mendengarkan  suara,  pendapat,  aspirasi  dan  keinginan serta kebutuhan anak. Sikap orang dewasa yang meremehkan terhadap pandangan anak harus dihindari karena aspirasi anak merupakan kebutuhan dasar untukmenjamin kepentingan anak tetap dapat terlindungi dari bias pandangan orang dewasa yang bisa jadi merugikan atau tidak sejalan dengan hak-hak anak. Kepentingan terbaik bagi anak merupakan suatu prinsip universal dalam  partisipasi  anak  sehingga  apapun  yang  dihasilkan  dari  proses  partisipasi  adalah  yang menjamin kepentingan terbaik bagi anak sehingga partisipasi anak harus mempertimbangkan kepentingan  usia  dan  kematangan  anak  demi  menjamin  kelangsungan  hidup  dan  tumbuh kembang yang optimal (Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2011b).

## Pemberdayaan Anak dalam Wadah Partisipasi
Suatu  tinjauan  sosiologis  berarti  sorotan  yang  didasarkan  pada  hubungan  antar manusia,  hubungan  antara  manusia,  antar  kelompok  serta  hubungan  antar  manusia  di kelompok,  dalam  proses  kehidupan  masyarakat,  didalam  proses  kehidupan  bermasyarakat (Soekanto,  2012,  442).  Didalam  proses  sosialisasi  terdapat  berbagai  pihak  yang  mungkin berperan  yang  disebut  dengan  lingkungan  sosial.  Lingkungan  sosial  dan  latar  belakang pendidikan  adalah  dua  faktor  diantara  faktor-  faktor  lain  yang  mengakibatkan  perbedaan pemikiran anak, sehingga anak sebagaimana orang dewasa juga mempunyai ide dan gagasan ,
ketrampilan  serta  kemampuan  yang  masing-masing  anak  berbeda  dengan  yang  lain,  di lingkungan anak terbentuk suatu kelompok- kelompok tertentu berdasarkan aspek diantaranya belajar, kelompok bermain, organisasi anak dan sebagainya.
Konsep partisipasi anak dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang yaitu
1. Pandangan orang dewasa
Bahwa perspektif dimana makin positif pandangan orang dewasa terhadap anak maka makin terbuka peluang bagi anak untuk berpartisipasi baik dalam proses pengambilan keputusan  maupun  dalam  melaksanakan  suatu  kegiatan.  Bahwa mindset seseorang dalam  memandang  partisipasi  anak  dipengaruhi  oleh  pendidikan,  lingkungan  social budaya sehingga bisa terjadi penafsiran partisipasi anak antar daerah maupun propinsi.
2. Pandangan anak
Dalam  pandangannya  maka  dapat  berarti  hak  yang  harus  dipenuhi,  hak  yang  dijamin oleh Undang-undang sehingga posisi anak adalah sebagai penuntut kepada negara , yang dalam  hal  ini  adalah  selaku  pihak  yang  dituntut  agar  hak-hak  yang  melekat  pada  diri anak dapat dipenuhi sesuai kebutuhan, minat,  bakat dan kemampuan anak. Namun ia sebagai kelompok yang rentan maka anak cenderung tidak mudah dalam mendapatkan hak-haknya
3. Pandangan pemerintah
Dalam mengimplementasikan tuntutan anak, pemerintah merupakan suatu system yang dinamis  yang  dipengaruhi  banyak  factor  sehingga  perlu  untuk  dikembangkannya berbagai kebijakan untuk memastikan hak anak dapat terpenuhi sehingga dalam hal ini perlu  mendorong  agar  anak-anak  dapat  menjadi  warganegara  yang  aktif  dengan  cara mensosialisasikan  hak  partisipasi  dan  memfasilitasi  pembentukan  wadah-wadah partisipasi (Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2011b).
Tanggungjawab  negara  sebagaimana  dimuat  dalam  pasal  24  Undang-undang  No.  35 Tahun  2014  yang  menyatakan  bahwa  negara,  pemerintah,  dan  pemerintah  daerah  menjamin anak  untuk  mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan  usia  dan tingkat kecerdasan anak. Kebijakan partisipasi anak adalah serangkaian aturan berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan dalam  melibatkan  atau  mengikutsertakan  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas) tahun dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat  menikmati  hasil  atau  mendapatkan  mafaat  dari  keputusan  tersebut.  Salah  satu  dari wadah  partisipasi  yang  dapat  dibentuk  adalah  Forum  anak,  yaitu  wadah  yang  menampung aspirasi  suara  anak  yang  dikelola  oleh  anak-anak  yang  berusia  dibawah  18  tahun  yang
bekerjasama dengan pemerintah melalui peran dengan cara memberikan masukan, pandangan dan  pendapat  sehubungan  kebutuhan  dan  kepentingannya  dalam  proses  perencanaan, pemantauan serta evaluasi kebijakan terkait program-program maupun kegiatan pembangunan daerah (Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2011b).
Pertumbuhan  dan  perkembangan  pribadi  manusia  selain  dipengaruhi  oleh  faktor introvert yang dibawa sejak lahir juga dipengaruhi oleh faktor ekstrovert yang diperoleh selama menjalin interkasi dengan lingkungannya. Masa remaja merupakan periode peralihan seorang indvidu  dari satu  tahap ke  tahap  berikutnya  dengan  melampaui  banyak  perubahan  baik  fisik maupun  psikis  sehingga  mereka  berpotensi  rentan  untuk  menghadapi  masalah-masalah psikososial  yaitu  terjadinya  perubahan  psikis.  Konflik  yang  dihadapi  oleh  remaja  semakin kompleks seiring dengan perubahan pada berbagai dimensi kehidupan yang mereka alami, baik dimensi  biologis,  kognitif  maupun  moral  dimana  remaja  mulai  mampu  berpikir  logis  serta mampu  berpikir  secara  mandiri  dan  multidimensi  sehingga  pada  periode  ini  mereka  mulai membentuk nilai diri dan tidak lagi menerima hasil pemikiran yang kaku dan absolut dimana selama  ini  mereka  bertahan  tanpa  bisa  melakukan  bantahan.  Sikap  kritis  dan  kemampuan dalam melihat  banyaknya  aspek  dalam  kehidupan  akan  mampu  mereka  rekonstruksi  dengan pola  pikir  mereka  yang  cenderung  memberontak  jika ada ketidaksesuaian. Berbagai dimensi perubahan yang terjadi pada diri remaja tersebut akan menjadikan mereka bisa berhasil sebagai pribadi dengan jati diri yang positif, lebih percaya diri serta penuh dengan rasa tanggungjawab apabila  peranan  orangtua  maupun  lingkungan  mereka  sangat  memperhatikan  dan melindunginya (Prakoso, 2014, pp. 113–118).
Menghormati  HAM  bukan  berarti  memberi  keistimewaan  dan  memanjakan  manusia namun justru untuk memanusiakan manusia sebab tanpa pengakuan HAM maka nilai/martabat kemanusiaanya  menjadi  tidak  ada.  Untuk  itulah  manusia  menjadi  subyek  hukum,  satu  posisi yang  menempatkan  manusia  sebagai  pemilik  hak,  kwajiban  dan  tanggungjawab  hukum, karenanya  manusia  dilindungi  oleh  hukum  (Effendi,  2012).  Keberadaan  Forum  anak  sebagai salah satu bentuk wujud wadah partisipasi bagi anak yang secara hierarki berpuncak di tingkat nasional  bernama  Forum  Anak  Nasional,  berfungsi  untuk  menjembatani  komunikasi  dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak sehingga  diharapkan pemenuhan hak partisipai anak dapat berjalan sesuai dengan  tujuannya, sebagaimana  pendapat  Ali  (2008,  p.  17)  bahwa  apabila  interaksi  sosial  berjalan  dengan  baik maka  masyarakat  dapat  hidup  dengan  tenang.  Mereka  dapat  memperoleh  hubungan  baik melalui interaksi antar sesamanya baik dalam bentuk berkomunikasi melalui interaksi maupun dalam bentuk kerjasama.
Partisipasi  pada  dasarnya  merupakan  suatu  bentuk  keterlibatan  dan  keikutsertaan secara  aktif,  sukarela  baik  karena  alasan  dari  dalam (intrinsik )  maupun  dari  luar  ( ekstrinsik )
dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan yang mencakup: pengambilan keputusan dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  pengendalian  serta  pemanfaatan  hasil-hasil  kegiatan  yang dicapai  (Theresia,  Andini,  Nugraha,  &  Mardikanto,  2014,  p.  28).  Pemberdayaan  mempunyai makna dalam menyediakan sumberdaya, peluang, pengetahuan dan keahlian masyarakat untuk meningkatkan  kapasitas  atau  kemampuannya  dalam  menentukan  masa  depannya  dan berpartisipasi  dalam  kehidupan  masyarakatnya.  Menurut  Adjid,  keberdayaan  adalah  kondisi dinamik  yang  merefleksikan  kemampuan suatu sistem  sosial  dalam mewujudkan  tujuan  atau nilai  yang  diidamkannya,  sehingga  pemberdayaan  berarti  sebuah  usaha  (program,  proses) untuk  mengembangkan  keberdayaan  guna  mencapai  tujuan  secara  mandiri  (Sumaryo  Gs.  & Rangga, 2015, pp. 20–29).
Sebagaimana  “anak”  yang  dikategorikan  dalam  kelompok  rentan  maka  dalam  rangka untuk menghadapi tantangan dinamika perkembangan pembangunan kedepan maka anak juga harus  dipersiapkan  untuk  memberdayakan  kemampuan  dirinya  sehingga  mereka  diharapkan untuk  mampu  menolong  dirinya  sendiri  karena  yang  paling  mengetahui  akan  masalah, kebutuhan  dan  keinginan  mereka  adalah  mereka sendiri,  mampu  berpartisipasi  aktif  dalam pengambilan keputusan khususnya tehadap setiap kebijakan yang berakibat atau berhubungan dengan  kepentingan  dan  kebutuhan  anak,  mampu  menegakan  hak-hak  asasinya  atas perlindungan  hukum  dengan  cara  mengaktualisasikannya  dalam  aktivitas  fungsi  serta  peran dari  wadah-wadah  pasrtisipasi  anak  yang  ada,  dimana  mereka  diharapkan  dapat  menjadi pelopor dan  pelapor, sebagai bagian dari proses pematangan wawasan dan pengetahuan anak sebagaimana fungsi dari forum anak itu sendiri yaitu :
1. Menampung dan menyalurkan aspirasi anak
2. Mengindentifikasi kondisi sosial – budaya dan isu yang terkait dengan upaya pemenuhan hak anak di lingkungannya
3. Menyusun dan melaksanakan program kegiatan forum anak.
4. Mengkomunikasikan  dan  mengkoordinasikan  semua  kegiatan yang  dilaksanakan  oleh forum anak dengan pemerintah maupun masyarakat yang menjadi jejaringnya
5. Melaksanakan  pembinaan  dan  bimbingan  serta  memberdayakan  forum  anak  yang lainnya.
Dalam  pandangan Unicef, agar  tingkat  keberdayaan  suatu  kelompok  manusia  dapat meningkatkan  keberdayaannya  secara  optimal  untuk  mengubah  diri  dan  lingkungannya, intervensi  melalui  konsep  pemberdayaan  masyarakat,  dalam  hal  ini  yaitu  pada  kelompok remaja  adalah  intervensi  paling  strategis.  Karena  remaja  menempati  posisi  terbesar  dari penduduk  Indonesia  sehingga  kegagalan  intervensi  pada  fase  ini  akan  menimbulkan  biaya social  ( social  cost )  yang  tinggi  dikemudian  hari  sebagai  akibat  dari  urbanisasi,  pengangguran maupun  frustasi  yang  akan  mengakibatkan  adanya  peningkatan  kriminalitas,  penggunnaan
obat terlarang dan sebagainya (Sumaryo Gs. & Rangga, 2015, pp. 28–29).
Partisipasi  pada  dasarnya  merupakan  suatu  bentuk  keterlibatan  dan  keikutsertaan secara  aktif,  sukarela  baik  karena  alasan  dari  dalam (intrinsik )  maupun  dari  luar  ( ekstrinsik ) dalam  keseluruhan  proses  kegiatan  yang  bersangkutan  yang  mencakup:  pengambilan keputusan  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  pengendalian  serta  pemanfaatan  hasil-hasil kegiatan yang dicapai (Theresia et al., 2014, p. 98). Namun tetap perlu dengan kesadaran bahwa didalam setiap hak anak, juga terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh anak- anak,  oleh  karena  itu  pemenuhan  hak  partisipasi  anak  harus  tetap  dalam  koridor  memberi manfaat  bagi  anak-anak  pada  saat  ini  maupun  pada  masa  yang  akan  dating  sehingga  orang dewasa  yang  mempertimbangkan  apakah  suatu  kegiatan  yang  melibatkan  anak  bermanfaat atau  tidak  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  (Indonesia.  Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak,  2011b).  Oleh  karena  itu  dalam  rangka pemenuhan  hak  partisipasi  anak  maka  diharapkan  masyarakat  dan  pemerintah  memberi kesempatan kepada anak untuk terlibat dan ikut serta dalam suatu aktifitas yang berhubungan dengan anak mulai dari perencanaan sampai hasilnya, maka kehadiran forum merupakan suatu peluang dan tantangan bagi anak dalam mengaktualisasikan hak partisipasinya sesuai dengan usia dan tingkat kematangan jiwanya.

## PENUTUP
Pemberdayaan anak melalui wadah partisipasi anak merupakan salah satu wujud dari upaya  pemajuan  atas hak  asasi  manusia  (anak), sebagai  impememntasi dari  pelaksanaan  dan penegakan atas hak asasi manusia karena anak juga merupakan warganegara yang mempunyai hak sama pula sebagaimana warganegara yang lain dan anak adalah subyek pemilik atas hak- hak  dasarnya.  Wujud  peran  serta  aspirasi  anak  dalam  pembangunan  terkait  kebutuhan perlindungan atas diri anak itu sendiri menggambarkan bahwa anak seharusnya tidak menjadi sekedar simbol tujuan dari setiap proses pembangunan namun anak juga bisa menjadi Pelopor bagi  kemajuan  penghargaan  atas  keperansertaanya  dan  partisipasinya  dalam  pembangunan, dalam skala penentuan kebijakan yang terbaik bagi diri dan lingkungan teman sebayanya dan anak  juga  bisa  menjadi Pelapor atas  potensi  pelanggaran-pelanggaran  atas  hak-haknya  dari lingkungan sekitarnya baik sejak dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan lain  di  sekelilingnya.  Kesiapan  mereka  untuk  menjalaninya  adalah  anak  harus  bertumbuh secara optimal secara fisik maupun psikis serta kecerdasan sosial anak dapat terasah melalui pemberdayaannya dalam wadah partisipasi seperti forum anak sebagai representasi atas hak partisipasi  mereka  beserta  kiprah,  peran  dan  fungsinya  bagi  penegakan  hak  asasi  manusia (anak) lainnya, yang juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan modal sosial agar anak sebagai pemilik hak dasarnya dan  sebagai  pelaku  pembangunan  bangsa  kedepan  dapat
berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Z. (2008). Sosiologi hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Djamal, M. (2016). Fenomena kekerasan di sekolah . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Effendi, A. M. (2012). Membangun Kesadaran HAM Dalam Masyarakat Modern. In S. Arinanto &  N.  Triyanti  (Eds.), Memahami  Hukum  Dari  Konstruksi  Sampai  Implementasi .  Jakarta: Rajawali Pers.
Gultom, M. (2008). Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia . Jakarta: Refika Aditama.
Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (n.d.). Sosialisasi Program  Three  Ends  Kementrian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Republik  Indonesia:  Mewujudkan  Perempuan  dan  Anak  Indonesia  yang  Berkualitas, Mandiri dan Berkepribadian.
Indonesia.  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak.  Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 tahun 2011 tentang Pengembangan Kebijakan Kota Layak Anak (2011).
Indonesia.  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak.  Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (2011). Indonesia. Retrieved from www.djpp.depkumham.go.id.
Indonesia. Undang-undang No. 3 Tahun 1967 tentang Pengadilan Anak (1967).
Prakoso, A. (2014). Hukum dan Psikilogi Hukum . Jakarta: LaksBang Grafika.
Prakoso, A. (2016). Hukum perlindungan anak . Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
Rumtianing,  I.  (2016).  Kota  layak  anak  dalam  perspektif  perlindungan  anak. Jurnal  Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan ,
27 (1). ttps://doi.org/10.17977/JPPKN.V27I1.5524 Savitri, N. (2008). HAM perempuan :  kritik teori hukum feminis terhadap KUHP . Bandung: Refika Aditama.
Setyawan,  D.  (2014).  IImplementasi  restorasi  justice  dalam  penanganan  anak  bermasalah dengan hukum. Retrieved September 8, 2017, from http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi- justice-dalam-penanganan- anak-bermasalah-dengan-hukum.
Soekanto, S. (2012). Sosiologi : suatu pengantar . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sumaryo  Gs.,  K.  S.,  &  Rangga,  K.  K.  (2015). Pengembangan  dan  pemberdayaan  masyarakat : konsep, teori dan aplikasinya di era otonomi daerah .
Theresia, A., Andini, K. S., Nugraha, P. G. P., & Mardikanto, T. (2014). Pembangunan    berbasis masyarakat :        acuan        bagi        praktisi,  akademisi,  dan  pemerhati  pengembangan masyarakat (Cetakan ke). Bandung: Alfabeta.
Wiranata, I. G. A. B. (2009). Hak Asasi (Anak) Dalam Realitas Quo Vadis? In Muladi (Ed.), Hak asasi manusia: hakekat, konsep dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat . Bandung: Refika Aditama.
Wiyono, R. (2016). Sistem peradilan pidana anak di Indonesia (Cet. 1). Jakarta: Sinar Grafika.