## Analisis Ketimpangan Pembangunan Di Kawasan Banua Anam ditinjau Dari Aspek Ekonomi, Sosial, dan Anggaran
Analysis Of Development Inequality In Banua Anam Areas Viewed From Economic, Social, And Budget Aspects

## Aldi*, Ahmad Yunani
Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat *Aldisaja98@gmail.com

## Abstract
The purpose of this study is (1) to find out the Development Inequality in the Banua Anam Region (2) See the Inequality in the Development of the Banua Anam  Region  (2)  Which  regency  has  the  highest  and  lowest  IPD.  The  method used  in  this  research  is  quantitative  descriptive  analysis  and  Analysis  of Development  Planning  Techniques.  The  results  of  the  Tabalong  and  Balangan Research  included  developed  but  depressed  areas  for  Tapin.  Hulu  Sungai Selatan,  Hulu  Sunga  Tengah,  and  Hulu  Sungai  Utara  enter  developed  areas, including developing regions. Inequality in the Banua Anam region is still high; areas  of  increasing  inequality  are  Tabalong  and  Balangan.  Economic  Aspects are  the  most  dominant  in  creating  imbalance.  The  highest  Regional Development Indexes are Tabalong, Balangan, and Tapin,
Keywords: Development Inequality, Regional Development Index, Index
Williamson, Klassen Typology, Human Development Index

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui Ketimpangan Pembangunan di  Kawasan  Banua  Anam  (2)  Melihat  Ketimpangan  Pembangunan  Kawasan Banua  Anam  (2) Kabupaten  mana  yang  memiliki  IPD  tertinggi  dan  Terendah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dan Analisis Teknik Perencanaan Pembangunan. Hasil Penelitian Tabalong dan Balangan termasuk daerah maju tapi tertekan, untuk Tapin. Hulu Sungai Selatan, Hulu  Sunga  Tengah,dan  Hulu  Sungai  Utara    masuk  daerah  maju  berkembang termasuk  daerah  yang  berkembang,  Ketimpangan  di  kawasan  Banua  Anam masih  tinggi,  daerah  ketimpangan  yang  meningkat  adalah  Tabalong  dan Balangan.Aspek  Ekonomi  yang  paling  dominan  dalam  membuat  ketimpangan. Indeks Pembangunan Daerah yang paling tinggi adalah Tabalong, Balangan,dan Tapin.
Kata Kunci: Ketimpangan Pembangunan,Indeks Pembangunan Daerah,Indeks Williamson,Tipologi  Klassen,  Indeks  Pembangunan  Manusia

## PENDAHULUAN
Ketimpangan  Erat  kaitannya  dengan  Pembangunan  di  suatu  daerah. Sebenarnya  pemerintah  ingin  memajukan  pembangunan  Ekonomi  di  suatu  daerah atau  negara,  akan  tetapi  jika  peningkatan  pembangunan  ekonomi  tersebut  hanya dinikmati oleh orang orang tertentu maka hal itu mengakibatkan pembangunan tidak merata  dan  belum  sukses,  karena  salah  satu  syarat  dari  suatu  pembangunan  itu berhasil yakni ketimpangan yang rendah.
Ketimpangan bisa diakibatkan pula oleh perbedaan potensi antar daerah yang dimiliki  baik  potensi  sumber  daya  alam,  potensi  sumber  daya  manusia  maupun infrastruktur  yang  ada  di  masing-masing  daerah.  Dengan  perbedaan  potensi  antar daerah  tersebut,  maka  ketimpangan  antar  daerah  juga  akan  semakin  besar. Ketimpangan  harus  segera  diatasi  karena  dikhawatirkan  ketimpangan  yang  semakin besar akan menimbulkan ketidakstabilan perekonomian. (Adi Sutrisno,2010).
Berdasarkan penelitian Nurhuda Rahman,Muluk Khairu M.R.,dan Prasetyo Yudo Wima  (2013,110)  Untuk  mengatasi  Ketimpangan  Pembangunan  bisa  dilakukan dengan  cara  perlunya  sektor  industri  untuk  mengalokasikan  investasi  ke  daerah daerah kabupaten, yang bisa berdampak ke pembangunan,Penaikkan pendapatan Asli Daerah  Harus  dilakukan  Oleh  Pemerintah,  ditingkatkannya  Pembangunan  Manusia dengan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk memecahkan masalah di atas maka  tidak  bisa  menentukan  bagaimana  ketimpangan  suatu  daerah  hanya  melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita di daerah tersebut, oleh sebab  itu  peneliti  membaginya  menjadi  tiga  aspek  untuk  bisa  melihat  ketimpangan pembangunan  tersebut,  yaitu  dari  segi  aspek  Ekonomi,  Sosial,  dan  Anggaran.  Hasil Akhir  yang  ingin  didapat  adalah  tidak  ada  ketimpangan  yang  terjadi  dari  Aspek Ekonomi,Sosial,dan  Anggaran.  Untuk  itu  penelitian  ini  menggunakan  analisis deskriptif  dan  analisis  perencanaan  pembangunan  untuk  melihat  bagaimanan ketimpangan didaerah tersebut.
Rumusan  Masalah  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah:  (1)  Daerah manakah yang masuk klarifikasi daerah maju pesat, Daerah berkembang dengan pesat, Daerah  maju  tapi  tertekan,  dan  Daerah  kurang  berkembang  pada  Kabupaten  Di kawasan Banua Anam? (2) Bagaimana Ketimpangan Pembangunan dilihat dari aspek Ekonomi,  Sosial,  dan  Anggaran  di  Kawasan  Banua  Anam?  (3)  Bagaimana  Indeks Pembangunan Daerah dilihat aspek Ekonomi, Sosial, dan Anggaran?
Tujuan Penelitian Ini adalah (1) Untuk Mengetahui Bagaimana Ketimpangan Pembangunan  ditinjau  dari  aspek  Ekonomi,Sosial,dan  Anggaran  yang  ada  di Kawasan  Banua  Anam  (2)  Melihat  Ketimpangan  Pembangunan  di  kawasan  Banua Anam  yang  ditinjau  dari  Aspek  Ekonomi,Sosial,dan  Anggaran  (3)  Mengetahui Kabupaten  mana  yang  memiliki  nilai  tertinggi  dan  juga  terendah  dari  Indeks Pembangunan Daerah.

## KAJIAN PUSTAKA

## Pembangunan Ekonomi
Menurut  Arsyad  (2010,p.  374)  Pembangunan  Ekonomi  Daerah  adalah Pembangunan  ekonomi  daerah  adalah  suatu  hal  yang  berlangsung  terjadi  antara pemerintah  dengan  masyarakat  memanajemen  sumberdaya  di  daerah  dan  antara pemerintah  dengan  masyarakat  tertentu  sebuah  pola  kemitraan  yang  bisa meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  di  daerah.  Untuk  bisa  melihat  pembangunan daerah  berhasil  atau  tidak  perlu  namanya  sebuah  tolak  ukur  yaitu  pertumbuhan ekonomi, ketimpangan yang kecil dilihat dari penduduknya, daerah, dan antar daerah

## Pertumbuhan Ekonomi Regional
Pertumbuhan  ekonomi  regional  adalah  kemampuan  suatu  wilayah  untuk menyediakan  barang-barang ekonomi  yang  terus  meningkat  bagi  penduduknya  serta berusaha meningkatkan kemampuan wilayah dalam menumbuh kembangkan wilayah tersebut  berdasarkan  kepada  kemajuan  teknologi  dan  kelembagaan,  serta  peran penting  mendasarkan  pertumbuhan  ekonomi  wilayah  tersebut  pada  potensi  atau
sumber  daya  yang  ada,  pada  suatu  daerah  dengan  memasukkan  unsur  ruang  atau space antar suatu wilayah dengan wilayah lain.

## Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah
Ketimpangan  Pembangunan  Daerah  suatu  hal  yang  bisa terjadi  dalam  proses pembangunan  daerah.  Ketimpangan  yang  terjadi  didaerah  dikarenakan  oleh  sumber daya  yang  dimiliki  oleh  daerah  berbeda-beda,  kondisi  demografis  yang  tidak  bisa disamakan.  Dari  perbedaan  diatas  mengakibatkan  pembangunan  didaerah  tersebut harus  sesuai  dengan  karakteristiknya.  Dan  ini  tergantung  dengan  peran  pemerintah setempat,  apabila  pemerintah  bisa  memanfaatkan  kondisi  daerah  tersebut  maka daerah tersebut bisa maju. Jika  tidak bisa memanfaatkan maka daerah tersebut tidak bisa  maju.  Akibat  dari  ketimpangan  Pembangunan  daerah  ,  hal  ini  berdampak  pada kesejahteraan masyarakat. (Sjafrizal,2008,p. 104).

## Pengangguran
Menurut  Sukirno  (2004,p.  28)  pengangguran  adalah  jumlah  tenaga  kerja dalam suatu negara atau daerah yang masuk dalam angkatan kerja,tetapi masih belum mendapatkannya.

## IPM
Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM),atau  dikenal  dengan  sebutan human development  index (HTI)  adalah    indikator    yang  digunakan  untuk  mengukur  salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi, yakni  derajat  perkembangan  manusia.  IPM  adalah  suatu  indeks  komposisi  yang didasarkan pada tiga indikator, yakni: (a) kesehatan; (b) pendidikan yang dicapai; dan (c) standar kehidupan.

## Kemiskinan
Menurut  (Iwan  Nugroho  dan  Rochmin  Dahuri,2004  p.165)  Kemiskinan adalah  keadaan  seseorang  atau  suatu  masyarakat  yang  tidak  bisa  memenuhi kebutuhan  dasar  sesuai  yang  berlaku  dalam  masyarakat  tersebut  seperti  Tata  Nilai
Norma  baik  itu  secara  alami  atau  pun  sudah  dibuat  terstruktur.  Apabila  masyarakat atau  seseorang  tersebut  pendapatannya  rendah  artinya  masyarakat  dianggap  miskin sesuai dengan tata nilai norma yang berlaku.

## Kesempatan Kerja
Menurut Abbas (2011, p.30) Kesempatan kerja adalah penduduk yang bekerja yang  sudah  terhitung  jumlahnya  yang  jika  di  impilikasikan  dalam  kegiatan perekonomian  yang  mengalami  peningkatkan  tenaga  kerja,  maka  ini  akan  menjadi cerminan  dari  kesempatan  kerja  yang  membuat  terserapnnya  tenaga  kerja  dalam proses kegiatan ekonomi.

## Anggaran Pendapapatan dan Belanja Daerah
Menurut  undang  undang  nomor  17  tahun  2003  APBD  adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## Indeks Pembangunan Daerah
Dalam  penggunaannya  IPR  atau  IPD  mencoba  mengukur  kinerja pembangunan wilayah dalam berbagai dimensi. baik itu segi ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya.Tujuan dari Penyusunan IPR atau IPD ini adalah untuk mengukur pembangunan antar  wilayah  dan antar  waktu  dalam  secara  spesifik  tujuannya  yaitu: (1)  Bagaimana  tingkat  pembangunan  secara  umum  (2)  Membanding  kinerja pembangunan (3) Melihat perkembangan kinerja pembangunan antar waktu (4) Yang mana saja daerah-daerah yang memiliki kinerja pembangunan yang  terbaik  dan juga terburuk dari setiap dimensi pembangunan (5) Memberi kebijakan dari evaluasi yang dilihat dari IPD atau IPR

## Penelitian Terdahulu
Adi  Sutrisno  (2013)  yang  Berjudul  “Analisis  Ketimpangan  Pendapatan  dan Pengembangan  Sektor  Unggulan  di  Kabupaten  Dalam  Kawasan  Barlingmascakeb
tahun  2007-2010”  Hasil  penelitian  Ketimpangan  pendapatan  di  kawasan  ini  masih tergolong rendah.
Hj.  Siti  Mutmainah  Zulfaridatul  Yaqin  , H.  Ahmad  Yunani  ,  H.  M  .  Anshar Nur  (2018)  yang  berjudul  “Pengaruh  Anggaran  Belanja,  Infrastruktur  dan Pertumbuan  Ekonomi  Terhadap  Ketimpangan  Pembangunan  Provinsi  Kalimantan Selatan” Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi di kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dengan menggunakan Williamson Index pada tahun  tersebut  mengalami  penurunan  yang  berasal  dari  sektor  pertambangan  dan penggalian dan yang bukan berasal dari sektor pertambangan dan penggalian.
Lailatul Fitriyah (2013) yang Berjudul “ Analisis Ketimpangan Pembangunan Daerah  Serta  Hubungannya  Dengan  KesejahteraanMasyarakat  di  Kawasan Gerbangkertosusila  Provinsi  Jawa Timur”  Terjadi  ketimpangan    pembangunan  yang tinggi  (mendekati  1)  di  Kawasan  GERBANGKERTOSUSILA  dan  cenderung  naik setiap tahunnya.
Rita  Silva  dan  Alexandra  Ferreira-Lopes  (2013)  yang  berjudul  “ A  Regional Development  Index  for  Portugal” hasil  penelitian  perlunya  kebijakan  dalam  daerah dalam pembangunan di daerah portugal.

## METODE PENELITIAN
Ruang  lingkup  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  ketimpangan pembangunan  di  daerah  kawasan  Banua  Anam.  yang  terbagi  menjadi  6  kabupaten, dan  ketimpangan  Pembangunan  Ini  dilihat  dari  aspek  Ekonomi,  Sosial,  dan Anggaran. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Unit analisis di  penelitian  menggunakan  data  7  tahun  dari  2010-2017  yaitu  PDRB,  IPM,  Gini Rasio,  Pertumbuhan  Ekonomi  Berdasarkan  Harga  konstan,  Tingkat  Kemiskinan, tingkat  pengangguran,  Kesempatan  Kerja  pendapatan  perkapita  dan  APBD Kabupaten yang ada di kawasan Banua Anam.

## Definisi Operasional Variabel

## Aspek Ekonomi

## Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi bisa dihitung dua cara yaitu dengan harga konstan dan harga  berlaku.  Harga  konstan  yaitu  pertumbuhan  ekonomi  yang  tidak  ada  faktor inflasi,  dan  harga  berlaku  pertumbuhan  ekonomi  yang  tidak  ada  faktor inflasinya.(Kuncoro,2014,p. 138).

## Pendapatan Perkapita
Pendapatan  perkapita  adalah  yaitu  alat  ukur  yang  digunakan  disuatu  negara atau daerah tertentu yang digunakan untuk mengukur bagaimana suatu masyarakat di suatu negara atau daerah itu makmur dengan cara dilihat bagaimana pendapatan rata rata masyarakat tersebut.(Sukirno,2006,p. 11-12).

## Produk Domestik Regional Bruto
PDRB  adalah  jumlah  total  dari  semua  kegiatan  perekonomian  diseluruh wilayah yang berdasarkan dari jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam periode tahun tertentu.

## Aspek Sosial

## IPM
Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM),atau  dikenal  dengan  sebutan human development  index (HTI)  adalah    indikator    yang  digunakan  untuk  mengukur  salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi, yakni derajat perkembangan manusia.

## Koefisien Gini
Koefisien  Gini  berkisar antara  0  sampai 1.  Apabila  koefisien  Gini  bernilai  0 berarti  pemerataan  sempurna,  sedangkan  apabila  bernilai  1  berarti  ketimpangan sempurna.

## Tingkat Pengangguran
persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja

## Kemiskinan
Menurut  World  Bank  (2000),  pengertian  kemiskinan  adalah  Kesejahteraan yang  menghilang,  sedangkan  menurut  permasalahan  kemiskinan  adalah  batasan- batasan tentang kesejahteraan itu sendiri.

## Kesempatan Kerja
Kesempatan  kerja  disini  adalah  disini  adalah  persentase  penduduk  yang berkerja pada umur 15 tahun keatas yang sudah menjadi bagian angkatan kerja.

## Aspek Anggaran

## Anggara Pendapatan Belanja Daerah
Menurut  undang  undang  nomor  17  tahun  2003  APBD  rencana  keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang dilihat adalah bagaimana Pendapatan Asli Daerah di kabupaten kawasan Banua Anam.

## Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  ini  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder.  Yaitu  data  yang didapat dari instansi pemerintah atau dari lembaga statistik  yang ada di suatu daerah. Data  ini  bisa  berbentuk  dokumentasi,  laporan,  atau  bentuk  file  digital  yang  telah tersedia,

## Teknik Analisis Data

## Analisis Deskriptif
Penelitian  ini,  setelah  melakukan  pengumpulan  data,  maka  data  dianalisis dengan  analisis  deskriptif  serta  analisis  perencanaan  pembangunan.  Analisis deskriptif  adalah  teknik  yang  digunakan  untuk  menjelaskan  Ketimpangan Pembangunan dalam Aspek Ekonomi, Sosial, dan Anggaran.

## Analisis Perencanaan Pembangunan
Analisis  perencanaan  pembangunan  yaitu  dengan  indeks  Williamson, Tipologi Klassen, dan Pembuktian Kuznetz. Dan Indeks Pembangunan Daerah
Indeks Williamson
y n fi y Yi Cv w  − = / ) ( 2
Keterangan
CVw= Indeks Williamson
Fi  = Jumlah penduduk kabupaten/kota ke-I (jiwa)
N  = Jumlah Peduduk Kawasan Banua Anam Yi = PDRB per kapita Kabupaten/kota ke I (Rupiah) Y  = PDRB Per kapita rata-rata Kawasan Banua Anam

## Indeks Pembangunan Daerah
Keterangan: Iin= dimensi indeks Xni= nilai sekarang 100 X - X X - X MIN MAX MIN NI  = in I

## Xmax= nilai maksimum
Xmin=nilia minimum

## HASIL DAN ANALISIS

## Pola Pembangunan Dikawasan Banua Anam

## Pendapatan Perkapita dengan Pertumbuhan Ekonomi
Periode  pertama  di  tahun  2010-  2013  Kabupaten  yang  menjadi  daerah  maju adalah  kabupaten  Balangan  hal  ini  dikarenakan  pada  tahun  2010-  2013  rata  ratanya adalah  7,39  persen  dan  untuk  pendapatan  perkapitanya  adalah  Rp  59.661.342,8  hal tersebut lah yang membuat Balangan menjadi kabupaten yang maju di periode tahun 2010-2013,  selanjutnya  kabupaten  yang  termasuk  daerah  maju  tapi  tertekan  adalah Tabalong,  yang  dimaksud  dari  daerah  maju  tapi  tertekan  adalah  pertumbuhan  yang lebih rendah akan tetapi pendapatan perkapitanya tinggi. Yang ini bisa di indikasikan pertumbuhan  ekonomi  rata  rata  dari  Tabalong  pada  periode  2010-2013  termasuk golongan  rendah  yaitu  5,71  persen  akan  tetapi  pendapatan  perkapitanya  tertinggi kedua setelah Balangan yaitu dengan rata rata sebesar  Rp 49.898.158,3.
Kabupaten  Tabalong  antara  pendapatan  perkapita  dengan  pertumbuhan ekonomi tidak terjadi kesesuaian walaupun pendapatan perkapita tinggi akan tetapi di Tabalong tidak menaikkan pertumbuhan ekonomi. selanjutnya daerah yang termasuk berkembang  adalah  kabupaten  Tapin.  Arti  dari  daerah  berkembang  ini  adalah pertumbuhan  ekonomi  termasuk  tinggi  akan  tetapi  tingkat  pendapatan  perkapitanya rendah. Ini tercermin pada rata rata pertumbuhan ekonomi Tapin sebesar 6,20 persen dan  pendapatan  perkapita  sebesar  Rp  25.874.726,4.  Selanjutnya  kabupaten  yang termasuk daerah tertinggal pada periode 2010-2013 adalah Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Utara. Alasan tiga kabupaten ini di termasuk dalam kabupaten  yang  tertinggal  karena  pertumbuhan  ekonomi  yang  rendah  dan  juga  di ikuti  pendapatan  perkapita  yang  rendah  membuat  daerah  tersebut  disebut  daerah tertinggal.
Periode tahun 2014-2017 terjadi. Untuk daerah yang maju di periode ini tidak dikarenakan  terjadinya  penurunan  yang  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.
Untuk daerah masuk maju tertekan adalah kabupaten  Balangan dan Tabalong, yang asalnya  Balangan  termasuk  daerah  maju  dikarenakan  terjadi  penurunan  rata  rata pertumbuhan ekonomi dari 7,39 persen menjadi 3,45 persen mengakibatkan balangan menjadi  daerah  maju  tertekan  akan  tetapi  pendapatan  perkapita  terus  meningkat signifikan    dan  ini  berlaku  juga  dengan  tabalong  yang  pertumbuhan  ekonomi  yang rendah tapi pendapatan perkapita masih meningkat.
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara Mengalami  peningkatan  yang  signifikan  akan  tetapi  pendapatan  perkapitanya  masih rendah pada periode 2014-2017 Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai  Utara  termasuk  daerah  berkembang,  untuk  kabupaten  Tapin  termasuk kabupaten masih berkembang selama 7 tahun.

## Pertumbuhan ekonomi dengan IPM
Periode  2010-2013  kabupaten  yang  masuk  menjadi  daerah  maju  adalah kabupaten  Tapin  dikarenakan  Tapin  memiliki  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  yang tinggi  dan  dengan  rata-rata  IPM  yang  termasuk  tinggi  meskipun  tidak  setinggi Tabalong,  dan  alasan  Tabalong  menjadi  kabupaten  maju  tertekan  akibat  dari pertumbuhan  ekonomi  yang  rendah  akan  tetapi  IPM  di  daerah  tersebut  termasuk tinggi  lebih  dari  Tapin.  Berikutnya  Kabupaten  Hulu  Sungai  Tengah  juga  termasuk daerah  yang  maju  akan  tetapi  tertekan  hal  ini  dindikasikan  bahwa  dalam pembangunan manusia Hulu Sungai Selatan dan Tabalong termasuk maju tapi tidak di iringi dengan kemajuan dari pertumbuhan ekonomi di kedua daerah tersebut.
Balangan Termasuk daerah berkembang, meskipun dalam pola pembangunan antara  pertumbuhan  ekonomi  dengan  pendapatan  perkapiita  Balangan  Termasuk daerah  maju,  hal  ini  dikarenakan  IPM  Balangan  rendah  tapi  pertumbuhan  ke ekonominya sangat tinggi dari daerah yang lain, yang artinya kesejahteraan di daerah tersebut  masih  kurang  walaupun  ekonominya  maju.  daerah  yang  masuk terkebelakang  adalah  kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  dan  Hulu  Sungai  Selatan, walaupun  Hulu  Sungai  Selatan  Memiliki  IPM  yang  termasuk  tinggi  tetapi Pertumbuhan  ekonomi  di  daerah  tersebut  tidak  mendukung  karena  rendah.  Hulu
Sungai  Utara  yang  memiliki  pertumbuhan  ekonomi  yang  rendah  dah  IPM  yang rendah  hal  ini  mengindikasikan  bahwa  Hulu  Sungai  Utara  termasuk  daerah  yang Kesejahteraan yang rendah.
Periode  tahun  2014-2017  terjadi  pergeseran  yang  signifikan  untuk  daerah yang maju terdapat 3 kabupaten yaitu Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah.  Alasan  3  kabupaten  tersebut  termasuk  daerah  maju  dikarenakan  daerah tersebut  mengalami  peningkatan  dalam  pertumbuhan  ekonomi  dan  juga  IPM. Tabalong  selama  7  tahun  termasuk  daerah  maju  akan  tetapi  tertekan  ,  dikarenakan Pertumbuhan ekonomi yang rendah akan tetapi IPM di daerah tersebut tinggi bisa di artikan bahwa Kesejahteraan masyarakat di Tabalong sangat tinggi tetapi Ekonomi d daerah tersebut terjadi kelesuan.
Hulu Sungai Utara di periode 2014-2017 Hulu Sungai Utara termasuk daerah berkembang  hal  ini  karena  pertumbuhan  ekonomi  di  daerah  tersebut meningkat  ,walaupun  IPM  masih  rendah  yang  berarti  terjadi  peningkatan  kegiatan ekonomi di daerah Hulu Sungai Utara akan tetapi tidak di iringi dengan peningkatan kesejahteraan di masyarakat tersebut.Terakhir daerah yang termasuk tertinggal adalah balangan  karena  pertumbuhan  ekonomi  yang  rendah  akan  tetapi  IPM  yang  tinggi  , yang  berarti  walaupun  ekonomi  lesu  akan  tetapi  kesejahteraan  di  daerah  tersebut termasuk tinggi.
Analisis  Ketimpangan  Pembangunan  di  Kabupaten  Kawasan  Banua  Anam Dditinaju dari Aspek Ekonomi,Sosial, dan Anggara

## Aspek Ekonomi
Kawasan  Banua  Anam  termasuk  ketimpangan  yang  tinggi,  walaupun  terjadi penurunan yang hanya sebesar 1 persen. penurunan tersebut dimulai pada tahun 2011. Hal  ini  mengindikasikan  Bahwa  Ketimpangan  masih  terjadi  di  Banua  Anam.  dari perhitungan  indeks  Williamson  antar  kabupaten  yang  dikawasan  Banua Anam  ,terlihat  Bahwa  Ketimpangan  cenderung  meningkat  adalah  kabupaten Balangan  dan  Tabalong.  hal  ini  dikarenakan  Kedua  Kabupaten  Tersebut  dominan Tambang . hal tersebut bisa dilihat dari PDRB yang begitu tinggi dari dua kabupaten
tersebut  melebihi  dari  kabupaten  dikawasan  Banua  Anam  yang  lain.  Untuk  daerah yang  paling  rendah  ketimpangannya  adalah  kabupaten  Tapin  dikarenakan  Tapin sektor  Tambang  di  tapin  tidak  begitu  besar  dan  di  kabupaten  Tapin  pertanian termasuk  sektor  pendukung  dalam  meningkatkan  PDRB  sehingga  ketimpangan  di daerah tersebut rendah.

## Gambar 1

## Indeks WilliamsonKawasan Banua Anam Periode 2010-2017
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,Tengah, dan Utara  Ketimpangan mengalami penurunan  sedikit  demi  sedikit  setiap  tahunnya  akan  tetapi  jika  dilihat  dari  segi PDRB  tiga  kabupaten  Hulu  Sungai  tingkat  PDRB  termasuk  rendah,  hal  ini  karena tiga  kabupaten  tersebut  tidak  bertumpu  kepada  sektor  tambang,  meskipun  tidak bertumpu  pada  sektor  tambamg,  sektor  sektor  lain  yang  ada  di  3  kabuapten  hulu sungai tidak lah berkembang sehingga peningkatan PDRB hanya sedikit. Selanjutnya dilihat  dari  segi  Pertumbuhan  Ekonomi  Tabalong  dan  Balangan  mengalami penurunan  akan  tetapi  kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan,Tengah,dan  Utara  cenderung meningkat. Menurut
Segi pendapatan perkapita, secara keseluruhan pendapatan perkapita dari rata rata selama 2010-2017 pendapatan perkapita yang paling tinggi adalah Balangan dan yang  paling  rendah  adalah  Hulu  Sungai  Utara.  Alasan  mengapa  hulu  sungai  utara yang  paling  rendah  dikarenakan  hulu  sungai  masih  mengandalkan  sektor  pertanian dan di iringi oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.Jika  dilihat  dari  pendapata  perkapita  bisa  dilihat  bahwa  Kabupaten  Balangan pendapatan  perkapitanya  dengan  pendapatan  perkapita  HSU  pada  tahun  2017 perbedaannya  adalah  4,3  kali  lipat  lebih  besar  yang  ini  mengindikasi  ketimpangan terjadi.
Tabel 1
Pembuktian Hipotesis Kuznetz Kabupaten Kawasan Banua Anam 2010-2017
Tapin Tidak Terbukti Hulu Sungai Selatan Tidak Terbukti Hulu Sungai Tengah Tidak Terbukti Hulu Sungai Utara Tidak Terbukti Tabalong Tidak Terbukti Balangan Tidak Terbukti
Sumber: data diolah,2019
Kabupaten  kawasan  Banua  Anam  hipotesis  Kuznetz  tidak  berlaku  karena apabila pendapatan perkapita naik maka ketimpangan Menurun. berarti ketimpangan di  kabupaten  Kawasan  Banua  Anam  masih  terjadi.  Untuk  daerah  yang  pendapatan perkapita  yang  tinggi  akan  tetapi  ketimpangannya  tinggi  terjadi  pada  kabupaten Tabalong dan Balangan. untuk kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Utara mengalami penurunan ketimpangan.

## Aspek Sosial
Tabel 2 Indeks Gini Kabupaten Kawasan Banua Anam Kabupaten Gini Ratio 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan Tapin 0.331 0.321 0.345 0.26 0.279 0.295 0.258 0.286 Hulu Sungai Selatan 0.336 0.355 0.312 0.269 0.264 0.295 0.345 0.229 Hulu Sungai Tengah 0.302 0.272 0.327 0.279 0.301 0.31 0.29 0.247 Hulu Sungai Utara 0.309 0.318 0.359 0.266 0.259 0.293 0.283 0.252 Tabalong 0.328 0.316 0.285 0.297 0.332 0.327 0.345 0.269 Balangan 0.411 0.333 0.403 0.247 0.304 0.329 0.308 0.259
*Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan ,2019
Selama  7  tahun  indeks  gini  di  kabupaten  Kawasan  Banua  Anam  tidak mengalami  penurunan  yang  signifikan  jika  dilihat  secara  satu  kawasan.  Indeks  gini paling  rendah  terjadi  pada  tahun  2014  yaitu  dengan  rata  rata  sebesar  0.270  di kawasan  Banua  Anam.  Dan  yang  paling tinggi  ditahun  2015  yaitu  dengan  rata  rata sebesar 0.339. ketimpangan yang terjadi dibanua anam masih  berlanjut dikarenakan kebijakan  untuk  mengentaskan  kemiskinan  dilakukan  pemerintah  masih  belum efektif terlaksana untuk menaikkan pendapatan masyarakat didaerah tersebut .
Kawasan  Banua  Anam  semakin  tinggi  dari  IPM  maka  ketimpangan  di kawasan  Banua  Anam  juga  meningkat.  Hal  ini  dikarenakan  pertumbuhan  ekonomi yang  ada  di  kawasan  Banua  Anam  terjadi  penurunan.  Walaupun  kabupaten  hulu sungai  selatan,hulu  sungai  tengah,hulu  sungai  utara,dan  tapin  pertumbuhan ekonominya mengalami peningkatan tapi peningkatan tersebut tidaklah begitu besar dan  tidak  berdampak  kepada  ketimpangan  pendapatan,  dan  juga  IPM  yang meningkat akan tetapi tidak didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga tidak bisa menurunkan ketimpangan.
Perkembangan  dari  2010-2017  Pengangguran  dikawasan  banua  Anam termasuk  tinggi  pada  tahun  2010-2013  akan  tetapi  terjadi  penurunan  ditahun  2013- 2014 dan ini di iringi dengan indek  Gini yang menurun akan tetapi pada tahun 2015 Pengangguran naik dari 2.89 menjadi 3.59, indek gini pun ikut naik juga dari 0.27 ke 0.34 dan ditahun 2016-2017 karena Pengangguran bertahan di angka 3 persen maka indeks  gini  bertahan  pada  0,3  persen.  hal  ini  mengindikasikan  bahwa  apabila ketimpangan  turun  mengakibat  pengangguran  juga  turun  juga,  dan  apabila ketimpangan naik maka pengangguran akan naik juga.
Tujuh tahun kesempatan kerja di kawasan Banua Anam Sangatlah tinggi. dan juga  tidak  terjadi  ketidak  seragaman  semalam  7  tahun.  Menurut  hasil  penelitian (Nurmanaf,1998)  apabila  kesempatan  kerja  tidak  bervariasi  berarti  program pembangunan di daerah daerah tersebut tidaklah memiliki perbedaan, Dan juga alasan kawasan Banua Anam memilki kesempatan kerja yang tinggi berdasarkan ini didasari dengan indeks gini termasuk dalam ketimpangan rendah. Jadi dalam  selama 7 tahun ini  di  kabupaten  kawasan  Banua  Anam  apabila  dilihat  dari  kesempatan  kerja  antar kabupaten tidak lah terjadi ketimpangan.

## Aspek Anggaran
Menurut  penelitian  (Nurhada,dkk  ,2011)  apabila  PAD  meningkat  maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat sehingga ketimpangan menjadi turun. Sebagai berikut Tabel PAD, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan Pembangunan.
Tabel 3 PAD,Pertumbuhan Ekonomi,dan Indeks Williamson Kabupaten Kawasan Banua Anam 2010-2017 Tahun PAD Pertumbuhan Ekonomi IDW 2010 Rp26,314,084,589.67 5.15 0.7 2011 Rp31,234,055,799.81 6.74 0.68 2012 Rp36,745,218,826.46 5.65 0.66 2013 Rp48,102,993,213.92 5.83 0.65 2014 Rp81,902,375,575.69 5.45 0.64 2015 Rp86,689,638,000.41 4.40 0.62 2016 Rp64,939,693,176.53 4.60 0.62 2017 Rp102,105,120,957.02 4.91 0.62
Sumber: BPS dan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (data diolah),2019
Tabel  3  diatas  yang  mengakibatkan  penurunan  ketimpangan  di  kawasan Banua  Anam  adalah  Pendapatan  Asli  Daerah,  meskipun  pertumbuhan  ekonomi  di kawasan Banua Anam mengalami penurunan akan tetapi Pendapatan Asli Daerah di kawasan  Banua  Anam  terus  mengalami  kenaikan,  PAD  yang  meningkat mengakibatkan  penurunan  ketimpangan  walaupun  yang  ketimpangan  yang  turun hanya 1 persen. hal itu disebabkan dari Anggara yang digunakan untuk meningkatkan aktivitas aktivitas sektor yang ada didaerah tersebut
Tabel 4
Rata Rata PAD Kabupaten Kawasan Banua Anam 2010-2017
Kabupaten Rata RATA PAD 2010-2017 Tapin Rp40,530,002,115.28 Hulu Sungai Selatan Rp62,275,459,513.88 Hulu Sungai Tengah Rp57,122,866,501.22 Hulu  Sungai Utara Rp67,186,142,361.71 Tabalong Rp89,033,190,001.06 Balangan Rp42,377,224,611.49
Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (data diolah),2019
Temuan  dari  Tabel  5.26  adalah  meskipun  Balangan  merupakan  dominan dari  segi  PDRB  dan  pendapatan  Perkapita  akan  tetapi  PAD  didaerah  tersebut masih  cukup  rendah,  begitu  juga  Tapin.  meskipun  kedua  termasuk  dominan Tambang akan tetapi PAD didaerah tersebut cukup rendah Rata ratanya dibanding dengan daerah lain. Sehingga ini menjadi perhatian pemerintah dalam peningkatan PAD  di  kabupaten  Tapin  dan  Balangan.  Dan  juga  ini  mengindasikan  bahwa tingkat  pemasukan  pajak  ,retribusi,dan  pendapatan  lainnya  di  daerah  tersebut
sangat  kurang.  Faktor  lain  yang  menyebabkan  PAD  Balangan  begitu  rendah dikarenakan  Pajak  didaerah  tersebut  mengalir  ke  pusat  yang  mengakibatkan daerah  tersebut  PAD  nya  termasuk  rendah,  hal  ini  terjadi  juga  di  Tapin,  ini mengindikasikan  bahwa  Balangan  dan  Tapin  belum  maksimal  dalam  memungut PAD.

## Gambar 2 IPD Kabupaten Kawasan Banua Anam 2010-2017
Tabalong  dan  Balangan  selama  tujuh  tahun  merupakan  kabupaten yang dengan indeks pembangunan daerah yang tertinggi yaitu untuk Tabalong indeks  pembangunan  daerahnnya  sebesar  31.63  dan  Balangan  sebesar  25.69 dikarenakan dari indeks pembangunan daerah aspek ekonomi sangatlah tinggi ini  didukung  dari  pendapatan  perkapita  dan  PDRB  di  kedua  daerah  tersebut sangatlah tinggi dari kabupaten yang lain. Aspek Ekonomi ada 3 provinsi yang termasuk  ekonomi  tertinggi  yaitu  Tabalong,  Balangan  ,dan  Tapin.  Yang menyebabkan  ketiga  provinsi tersebut  Indeks  Pembangunan  Daerahnya  tinggi adalah  pencapaian  dari  PDRB  dan  Pendapatan  Perkapita  yang  sangat  tinggi. selanjutnya tiga provinsi yang termasuk rendah adalah kabupaten Hulu Sungai Selatan,Hulu Sungai Tengah,dan Hulu Sungai Utara. Rendahnya ketiga daerah tersebut akibat dari rendahnya Pendapatan Perkapita dan PDRB daerah tersebut.
Aspek  Sosial  indeks  pembangunan  daerah  yang  di  ukur  dengan kesempatan kerja, membuat unsur IPM yaitu pendapatan di penduduk yang ada di  daerah  tersebut  bisa  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari  hari,  meskipun dilihat  dari  kemiskinan  masih  tinggi,  akan  tetapi  kesejahteraan  tidak  diukur dengan pendapatan saja akan tetapi dilihat unsur unsur yang lain seperti  Rata- Rata  Usia  Harapan  Hidup,Rata  Rata  lama  sekolah,  dan  Angka  Melek  Huruf,
yang  berarti  jika  dihubungkan  antara  IPM  dan  indeks  pembangunan  bahwa daerah  kawasan  Banua  anam  dilihat  aspek  sosial  termasuk  daerah  yang kesejahteraannya sedang.
2010-2017  perkembangan  Indeks  Pembangunan  Daerah  aspek anggaran  bervariasi,  untuk  kabupaten  Tapin  dan  Balangan  selama  7  tahun berturut  turut  kinerja  dalam  anggaran.  Tabalong  yang  termasuk  daerah Tambang  akan  tetapi  daerah  tersebut  indeks  pembangunan  daerahnya  dari tahun  2010-2012  termasuk  dalam  posisi  rendah  akan  tetapi  pada  tahun  2013- 2017,Tabalong menjadi daerah Indek Pembangunan daerahnya termasuk tinggi. yang  artinya  Tabalong  mengalami  peningkatan  dalam  pemasukan  dari  pajak, retribusi,  dan  pendapatan  asli  daerah  yang  lainnya.  Untuk  Hulu  Sungai Selatan,Tengah,  dan  Utara  Indeks  Pembangunan  Daerah  Aspek  Anggaran Cenderung Meningkat dari tahun 2010-2017,  hal itu terlihat dari kemandirian daerah  tersebut  yang  berhasil  dari  pengumpulan  pajak  serta  kesadaran  pajak yang  tinggi,  diringi  dengan  retribusi  daerah  yang  masuk  dengan  lancar  dan juga  ,pendapatan  asli  daerah  yang  lain  terakumulasi  agar  tidak  keluar  daerah tersebut  atau  tidak  terdata  sehingga  tidak  masuk  kedalam  Pendapatan  Asli daerah.

## PENUTUP

## Implikasi Penelitian
Aspek  yang  paling  menyebabkan  ketimpangan  adalah  ekonomi,  dan Temuannya adalah dalam aspek anggaran pendapatan asli daerah di Balangan dan  Tapin  cukup  Rendah.  Pembangunan  jika  dilihat  dari  aspek  Ekonomi, Sosial, dan Anggaran Tabalong dan Balangan yang paling tinggi .

## Keterbatasan Peneliti
Tahun  yang  akan  diteliti  perlu  penambahan  agar  bisa  melihat ketimpangan  yang  bisa  dilihat,  hal  ini  dikarenakan  pada  tahun  2010-2017 merupakan naiknya harga batubara.penelitian ini Sebatas aspek
ekonomi,sosial,dan anggaran padahal masih banyak lagi aspek aspek lain yang bisa mempengaruhi ketimpangan seperti Aspek Kesehatan.

## Kesimpulan
Pola  pembangunan  Untuk  Kabupaten  Balangan  dan  Tabalong merupakan daerah yang maju akan tetapi tertekan, dan untuk Kabupaten Tapin, Hulu  Sungai  Selatan,Hulu  Sungai  Utara,dan  Hulu  Sungai  Tengah  Termasuk daerah  berkembang,  apabila  dilihat  dari  pola  pembangunan  dengan  ipm  dan pertumbuhan  ekonomi  yang  masuk  daerah  Maju  adalah  Hulu  Sungai Tengah,Selatan  dan  Tapin,  untuk  maju  tertekan  adalah  Tabalong,  yang berkembang  adalah  Hulu  Sungai  Utara, dan  untuk  yang  terkebelakang  adalah Kabupaten  Balangan  paling  berperan  besar  dalam  ketimpangan  adalah  sektor ekonomi  Indeks  Pembangunan  Daerah  jika  dilihat  Aspek  Ekonomi,Sosial,dan Anggaran. Ketimpangan juga terbukti di aspek ekonomi, daerah yang memiliki Indeks Pembangunan yang begitu tinggi adalah Balangan,Tabalong,dan Tapin. Dan  untuk  daerah  Hulu  Sungai  Selatan,Tengah,dan  Utara  termasuk  rendah. Pada  indeks  pembangunan  keseluruhan.  Pembangunan  Daerah  dilihat  Tanpa Aspek  Ekonomi,  Hulu  Sungai  Selatan,Utara,  dan  Tengah  mengalami peningkatan,  dan  Tabalong  juga  termasuk  daerah  yang  Indeks  Pembangunan Daerah  yang  tinggi.    Balangan  dan  Tapin  yang  rendah,  hal  ini  dikarenakan penyerapan PAD didaerah tersebut rendah.

## Saran
Pemerintah  yang  ada  dikawasan  Banua  Anam  perlulah  meratakan pembangunan  yang  ada  di  masing  masing  daerah.  Dengan  cara  melancarkan distribusi dengan cara pembangunan prasarana perhubungan yang memadai hal ini  akan  mempermudah  Faktor  Faktor  produksi  yang  bisa  dijangkau  setiap daerah
Kebijakan  pembangunan  yang  berfokus  kepada  Sarana  dan  prasaran ekonomi, dan juga untuk bisa meningkatkan Teknologi, SDM, dan Peningkatan
pendapatan,  dan  juga  mordenisasi  Sektor  Khususnya  Pertanian.  Daerah Tabalong,Tapin,dan  Balangan  haruslah  mengembangkan  sektor  sektor  yang lain tidak bertumpu kepada sektor tambang, sektor yang berpotensial didaerah tersebut adalah sektor pertanian.
Peningkatan  pemerintah dalam pengumpulan pendapatan asli daerah harus  dilakukan  agar  pendapatan  didaerah  tersebut  tidaklah  keluar  daerah tersebut.  pemerintah  daerah  perlu  menentukan  skala  prioritas  pembangunan dalam  aspek  ekonomi,sosial  dan  anggaran,  agar  bisa  tercipta  hubungan langsung antara kinerja dan pendanaan

## Daftar Pustaka
Sutrisno, A. (2013). Analisis Ketimpangan Pendapatan Dan Pengembangan Sektor Unggulan Di Kabupaten Dalam Kawasan Barlingmascakeb Tahun 2007-2010. Economics Development Analysis Journal , 2 (4), 148–158. https://doi.org/10.15294/edaj.v1i1.465
Nurhuda, R., Muluk, M. R. K., & Prasetyo, W. Y. (2011). ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN (Studi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011). Jurusan Administrasi Publik , 1 (4), 110–119. Sukirno, Sadono. 2004. Pengantar Teori Makroekonomi. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada.
Iwan, N., & Rokhmin, D. (2004). PEMBANGUNAN WILAYAH PERSPEKTIF EKONOMI,SOSIAL,DAN LINGKUNGAN . (U. Yuwono, Ed.) (1st ed.).   Jakarta: LP3ES  Indonesia Sadono, S. (2006). EKONOMI PEMBANGUNAN: PROSES,MASALAH,DAN DASAR KEBIJAKAN (2nd ed.). Jakarta: Kencana.
UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 Arsyad, Lincolin. 2010 . Ekonomi Pembangunan . Yogyakarta: UPP STIM YKPN Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi & Pembangunan Daerah. Reformasi, Perencanaan Strategi dan Peluang. Jakarta: Erlangga.
Sjafrizal, 2008 . Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi . Baduose Media, Cetakan Pertama. Padang.
Abbas, A.K., Lichtman, A.H. and Pillai, S., 2011. Cellular and Molecular Immunology . 7th ed. Saunders Elsevier.