## PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KABUPATEN BULELENG DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN BULELENG
Oleh:
Ni Made Febby Setiawati 1 , I Nyoman Gede Remaja 2 , I Nyoman Surata 3
(febbysetiawati06@gmail.com) (nyoman.remaja@unipas.ac.id) ( nyomansurata@unipas.ac.id )
Abstrak: Pemerintah  Indonesia  terus  berupaya  menanggulangi  kejahatan  narkotika dengan  membentuk  BNN  yang  khusus  menangani  pencegahan,  pemberantasan, penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian ini  yaitu  bagaimana  peranan  BNN  Kabupaten  Buleleng  dalam  upaya  pencegahan penyalahgunaan  narkotika  di  Kabupaten  Buleleng  dan  kendala  BNN  Kabupaten Buleleng dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng dan  solusinya.  Metode  penelitian  ini  yaitu  penelitian  hukum  empiris,  bersifat deskriptif,  lokasi  penelitian  di  BNN  Kabupaten  Buleleng,  teknik  pengumpulan  data menggunakan  teknik  wawancara  terpimpin  dan  bebas  terpimpin,  sumber  dan  jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Peranan BNN dalam pencegahan penyalahgunaan  narkotika  yaitu  :  pelaksana  sosialisasi,  pemberdayaan  masyarakat dan  pelaksana  deteksi  dini  narkotika  melalui  tes  urine.  Kendala  internal  yaitu keterbatasan anggaran, keterbatasan personel, dan keterbatasan transportasi. Kendala eksternal yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap narkotika, sebagian besar masyarakat menganggap permasalahan narkotika masalah sepele, belum adanya Peraturan Daerah dan peran Tim Terpadu P4GN yang terbentuk di tingkat Kabupaten belum  optimal.  Solusi  mengatasi  kendala  intrenal  yaitu  memanfaatkan  media  sosial untuk  menyebarluaskan  bahaya  narkotika  dan  efek  negatifnya  sehingga  informasi tersebut tersebar secara merata ke seluruh masyarakat di Kabupaten Buleleng. Solusi untuk  mengatasi  kendala  eksternal  yaitu  dengan  terus  menerus  dan  semakin  gencar melaksanakan  sosialisasi  tentang  bahaya  narkotika  dan  melakukan  pemberdayaan masyarakat.
. Kata Kunci: Narkotika, Pencegahan, Peranan Badan Narkotika Nasional.
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

## PENDAHULUAN
Didalam  perkembangan  kejahatan  dan  penyalahgunaan  narkotika  menunjukan adanya  kecenderungan  yang  terus  meningkat  dan  narkotika  itu  sendiri  sudah merupakan tren serta gaya hidup bagi sebagian banyak masyarakat. Penyalahgunaan narkotika  merupakan  masalah  yang  menyangkut  seluruh  aspek  kehidupan  manusia, baik  fisik,  biologik,  psikologik,  dan  sosial.  Dampak  dari  penyalahgunaan  narkotika mencakup  kematian  dini,  kecacatan  fisik,  dan  kerugian  sosial  ekonomi  masyarakat, maka sangat diperlukan tindakan pecegahan dan penanggulangan peredaran narkotika (Rina  Heningsih  Gustina  Tampubolon.,  2015:  140).  Pemerintah  Indonesia  terus berupaya  dalam  menanggulangi  kejahatan  yang  mencakup  pada  permasalahan narkotika dengan membentuk Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut BNN). BNN di dibentuk menggantikan Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang dibentuk pada  tahun  1999  dengan  pertimbangan  bahwa  lembaga  itu  sudah  tidak  sesuai  lagi dengan  kebutuhan  dan  perkembangan  keadaan.  Pembentukan  BNN  sendiri berdasarkan  atas  landasan  hukum  yang  telah  ditetapkan,  yang  tercantum  dalam keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2002  yang  kemudian diganti dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan  Narkotika  Nasional.  Mendengar  kata  narkotika  di  ucapkan,  seringkali memberikan  bayangan  yang  negatif  tentang  dampak  yang  tidak  diinginkan,  hal  ini dikarenakan  narkotika  sangat  identik  dengan  perbuatan  jahat,  terlarang  dan melanggar  peraturan.  Narkotika  merupakan  bagian  dari  narkoba,  yaitu  segolongan obat, bahan atau zat yang apabila masuk ke dalam tubuh akan berpengaruh terutama pada jalannya fungsi otak dan sering menimbulkan ketergantungan, terjadi perubahan dalam  kesadaran,  pikiran,  perasaan,  dan  perilaku  pemakainya  (Endy  Tri  Laksono., 2015:  3).  Penyebaran  penyalahgunaan  narkoba  sudah  hampir  tidak  bisa  dicegah. Mengingat  hampir  seluruh  penduduk  dunia  dapat  dengan  mudah  memperoleh narkoba  dari  oknum-oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Tentu  saja  masalah  ini dapat  membuat  orang  tua,  organisasi  masyarakat,  dan  pemerintah  khawatir.  Oleh
sebab itu untuk mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika, BNN sangatlah memiliki  peran  penting,  yang  diharapkan  dapat  menanggulangi  masalah penyalahgunaan  narkotika  karena  BNN  merupakan  lembaga  pemerintahan  yang  di khususkan  untuk  menangani  pencegahan  dan  pemberantasan  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  narkotika.  Selanjutnya  untuk  memaksimalkan  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  (selanjutnya  disebut  UU  No.  35  Tahun 2009)  dalam  usaha  mencegah  dan  memberantas  peredaran  narkoba  di  Indonesia dibuatlah  Instruksi  Presiden  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Rencana  Aksi  Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor  Narkotika  Tahun  2020-2024.  Instruksi  ini  pun  dibuat  dalam  upaya  untuk lebih  memfokuskan  pencapaian  “Indonesia  Negeri  Bebas  Narkoba”.  Maraknya peredaran narkoba di Kabupaten Buleleng memang sangat memprihatinkan. Namun yang lebih berbahaya lagi adalah ketika kedepan, yang menjadi korban dari narkoba tersebut adalah generasi muda. Tentu ini harus menjadi perhatian kita bersama untuk bisa  memerangi  narkoba.  Karena  memang  narkoba  bisa  menjadi  sumber permasalahan lainnya (Miftakhul Jannah dan Ketut Wetan Sastrawan., 2018 : 65).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  empiris,  karena  tidak  hanya meneliti  normanya  saja,  tetapi  juga  meneliti  pelaksanaan  norma,  dalam  hal  ini pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  (menggambarkan) yang  bertujuan  untuk  menggambarkan/  melukiskan  secara  tepat  sifat-sifat  suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya  hubungan  antara  suatu  gejala dengan  gejala  lainnya  dalam  masyarakat.  Penemuan  gejala-gejala  itu  berarti  juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek–aspek yang diselidiki. Penelitian ini menggambarkan pelaksanaan norma hukum.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten  Buleleng. Pemilihan  lokasi  penelitian  dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  yaitu kesesuaian dengan permasalahan penelitian.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, terdiri dari:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat (hukum  positif)  terutama  berupa  peraturan  perundang-undangan.  Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penelitian ini antara lain: UU No.  35  Tahun  2009,  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  47  Tahun 2019, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan tentang  bahan  hukum  primer.  Dalam  hal  ini  yang  digunakan  adalah  pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah  terutama dalam bentuk buku.
3. Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  berfungsi  untuk menjelaskan bahan-bahan hukum lainnya, antara lain berbentuk kamus.
Data primer, yaitu apa yang secara nyata terjadi, dikumpulkan dari sumber data lapangan,  yang  dikumpulkan  dengan  menggunakan  teknik  tertentu.  Apa  yang ditemukan  di  lapangan  diolah,  dengan  mengambil  yang  penting  saja,  kemudian disusun suatu uraian.
Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan untuk mengumpulkan/menghimpun  data,  baik  data  primer  dari  lapangan,  maupun  data sekunder  dari  sumber  kepustakaan.  Penelitian  ini  mempergunakan  beberapa  teknik pengumpulan data yaitu:
a. Teknik  studi  dokumentasi/kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan  hukum yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  literatur  yang  ada kaitannya  dengan  permasalahan  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini.  Kegiatan pengumpulan  data  melalui  teknik  studi  dokumen  dimulai  dengan  penentuan perpustakaan yang akan didatangi, mencari buku-buku inventaris perpustakaan, menelaah  isi  buku  yang  relevan,  dan  pembuatan  catatan-catatan.  Perpustakaan Universitas  Panji  Sakti  dan  Perpustakaan  yang  dikelola  oleh  Pemerintah Kabupaten  Buleleng,  merupakan  perpustakaan  yang  paling  sering  peneliti manfaatkan untuk melakukan studi dokumen.
b. Teknik  wawancara  bebas  terpimpin,  yaitu  wawancara  yang  menggunakan pedoman  tentang  garis-garis  besar  yang  akan  dipertanyakan  kepada responden/informan  secara  tertulis  tetapi  dalam  proses  tanya  jawab  terjadi pengembangan-pengembangan  pertanyaan  yang  masih  ada  kaitannya  dengan permasalahan yang diteliti.
Analisis  Data  adalah  mengorganisasikan  dan  menguraikan  data  ke  dalam  pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sesuai masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan pengolahan dan analisis data deskriptif kualitatif. Bertitik
tolak perbedaan inilah, kedua jenis penelitian tersebut mempunyai perbedaan analisis yang selalu dikaitkan dengan data yang disajikan.
Ditinjau  dari  urutan  pelaksanaan  penelitian  pengolahan  dan  analisis  data dilakukan  setelah  pengumpulan  data  selesai  dilakukan.  Data  yang  dikumpulkan berupa  data  sekunder  sebagai  hasil  dilakukannya  studi  kepustakaan/studi  dokumen dan  data  primer  sebagai  hasil  dari  penelitian  lapangan  dengan  teknik  wawancara bebas terpimpin.
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif  dan disajikan  secara  deskriptif  analisis.  Metode  kualitatif  yang  dimaksud  adalah: “Meneliti  obyek  penelitian  dalam  situasinya  yang  nyata/  alamiah/  riil  ( natural setting ).  Fenomena  yang  diteliti  di  lapangan  adalah  fakta,  maka  terhadap  fenomena yang dikaji, tidak dilakukan tindakan-tindakan tertentu yang dapat mempengaruhi apa yang terjadi di lapangan.
Alur penelitian termasuk pengumpulan dan pengolahan data penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:
a. penyusunan  proposal  dilakukan  setelah  ada  penjajagan  awal,  sehingga  proposal penelitian sudah menggambarkan permasalahan yang ada;
b. dilakukan  pengumpulan  data,  baik  dari  sumber  kepustakaan  maupun  sumber lapangan;
c. data  yang  terkumpul,  dipilih  yang  ada  hubungannya  dengan  materi  penelitian. yang kurang relevan dihilangkan;
d. berdasarkan data yang diperoleh disusun paparan;
e. dari uraian/penggambaran yang telah disusun ditarik simpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng
Beberapa  materi  baru  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika  menunjukkan  adanya  upaya-upaya  dalam  memberikan  efek  psikologis
kepada  masyarakat  agar  tidak  terjerumus  dalam  tindak  pidana  narkotika,  telah ditetapkan  ancaman  pidana  yang  lebih  berat,  minimum  dan  maksimum  mengingat tingkat  bahaya  yang  ditimbulkan  akibat  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap narkotika,  sangat  mengancam  ketahanan  keamanan  nasional  (Diki  Pahlevi.,  2020  : 164).
Sejak  dibentuknya  Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten  Buleleng,  telah melaksanakan  beberapa  upaya  dalam  mencegah  penyalahgunaan  narkotika  di Kabupaten  Buleleng.  Seperti  melakukan  program-program  yang  memang  sudah ditentukan  dari  pusat,  Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten  Buleleng  juga melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi baik itu tatap muka maupun melalui media  elektronik  radio,  sosial  media,  dan  media  cetak.  Disamping  itu  Badan Narkotika  Nasional  Kabupaten  Buleleng  juga  melakukan  deteksi  dini penyalahgunaan  narkotika  yaitu  melalui  tes  urine  kepada  instansi  pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat maupun lingkungan swasta. Kegiatan deteksi  dini  narkotika  melalui  tes  urine  dilakukan  bersamaan  dengan  program kegiatan  bidang  pencegahan,  yakni  dilaksanakan  setelah  kegiatan  sosialisasi  dan penyuluhan narkoba. Berikut peneliti akan memperlihatkan upaya-upaya pencegahan yang telah dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng selama 5 tahun terakhir :
Dari  tabel  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  sejak  berdirinya  Badan  Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng rutin melaksanakan sosialisasi tentang dampak bahaya penyalahgunaan narkotika diberbagai kalangan baik dari aspek kesehatan, keamanan
TAHUN JUMLAH KEGIATAN TOTAL PESERTA 2018 7 584 2019 34 1.025 2020 211 6.330 2021 93 2.933 2022 132 7.576
maupun  aspek  hukum.  Sosialisasi  adalah  suatu  kegiatan  yang  ditujukan  kepada kelompok  target  atau  individu  agar  saran  tersebut  memperoleh  informasi,  timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
Penyalahgunaan  narkoba  termasuk  ke  dalam  salah  satu  bentuk  kenakalan remaja khusus. Setiap orang yang menyalahgunakan zat-zat terlarang pasti memiliki alasan  mereka  masing-masing  sehingga  mereka  dapat  terjebak  masuk  ke  dalam perangkap  narkotika,  narkoba  atau  zat  adiktif  (Maudy  Pritha  Amanda.  Sahadi Humaedi.  Meilanny  Budiarti  Santoso.,  2017:  342).  Faktor  pemicu  penyalahgunaan narkoba  dikalangan  remaja  baik  itu  siswa  maupun  mahasiswa  karena  kurangnya informasi  mengenai  dampak  narkoba  bagi  kesehatan.  Bagi  remaja-remaja, penerimaan  atau  diakui  oleh  kelompok  sebaya  sangat  penting.  Oleh  karena  itu, remaja-remaja  berusaha  mengikuti  berbagai  hal  yang  didikte  oleh  teman  untuk membuat  teman-teman  menyukainya.  Keinginan  untuk  diakui  oleh  teman  sebaya menyebabkan remaja menyerah pada tekanan. Banyak remaja yang mulai merokok, minum  alkohol  dan  menyalahgunakan  narkoba  lainnya  karena  tekanan  dari  yang disebut teman (Setiyawati, dkk., 2015: 127).
Ni  Luh  Sri  Ekarini,  Konselor  Adiksi  BNN  Kabupaten  Buleleng,  dalam wawancara tanggal 14 April 2023 menjelaskan bahwa dengan dilakukannya kegiatan sidak deteksi dini narkoba melalui tes urine secara rutin, maka masyarakat akan takut untuk  menggunakan  narkoba.  Karna  dengan  tes  urine  maka  akan  terlihat  jika seseorang  itu  sebagai  penyalahguna  narkoba,  maka  dari  itu  kegiatan  ini  rutin dilakukan oleh BNN Kabupaten Buleleng. Berikut data pelaksanaan deteksi dini tes urine yang telah dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Buleleng :
TAHUN JUMLAH KEGIATAN TOTAL PESERTA 2018 1 70 2019 59 352 2020 5 89 2021 38 840 2022 38 481
Tujuan dilakukannya kegiatan deteksi dini tes urine atau tes toksikologi adalah pemeriksaan untuk mengetahui keberadaan kandungan obat-obatan terlarang maupun obat lainnya di dalam urine.
Selain  melakukan  upaya-upaya  pencegahan  seperti  yang  tertulis  diatas,  BNN Kabupaten Buleleng juga membentuk Desa Bersinar (Bersih Narkoba). Program Desa Bersinar  (Bersih  Narkoba)  ini  merupakan  program  unggulan  yang  melibatkan partisipasi  aktif  dan  komitmen  perangkat  daerah  bersama  masyarakat  desa  dalam memfasilitasi,  pendampingan  dan  pembinaan  pencegahan  dan  pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) (Anjan Pramuka Putra, dkk., 2019: 17). Peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba)  dilakukan  secara  berkesinambungan  guna  meningkatkan  daya  tangkal masyarakat  terhadap  bahaya  penyalahgunaan  narkotika.  Desa  Bersinar  (Bersih Narkoba) ini direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga non pemerintah dan swasta yang berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan. Berikut Desa Bersinar (Bersih Narkoba) yang telah terbentuk di Kabupaten Buleleng :
NO NAMA DESA TAHUN 1. Desa Kerobokan 2019 2. Desa Sangsit 2021 3. Desa Baktiseraga 2021 4. Desa Bubunan 2022 5. Desa Tukadmungga 2022 6. Desa Kaliasem 2022
Adanya upaya-upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng,  yang  dilaksanakan  oleh  Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten  Buleleng seperti  sosialisasi,  deteksi  dini  melalui  tes  urine,  dan  juga  program-program  dari Badan  Narkotika  Nasional  termasuk  program  Desa  Bersinar  (Bersih  Narkoba), banyak  masyarakat  akhirnya  mengetahui  keberadaan  Badan  Narkotika  Nasional  di
Kabupaten  Buleleng  juga  tugas  dan  fungsinya.  Serta  banyak  masyarakat  terutama para pecandu dan penyalahguna narkotika yang menjadi mengerti dan tahu dampak negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika dengan cara melapor diri ke Klinik  Pratama  Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten  Buleleng  untuk  menjalani proses  rehabilitasi  supaya  pulih  dari  pengaruh  narkotika.  Ni  Luh  Sri  Ekarini, Konselor  Adiksi  BNN  Kabupaten  Buleleng,  dalam  wawancaranya  menyatakan bahwa  khususnya  bagi  para  pecandu  narkotika  setelah  adanya  sosialisasi  dari  BNN tentang  fungsi  dan  tugas  dari  BNN,  bagaimana  perbedaan  antara  BNN  dengan Kepolisian  maka  masyarakat  yang  sebagai  pecandu  narkotika  menjadi  berani  untuk lapor diri ke BNN. Berikut data capaian klien rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng :
TAHUN JUMLAH 1 2018 12 2 2019 59 3 2020 40 4 2021 111 5 2022 60 TOTAL 282
Pada dasarnya pecandu narkoba memiliki sifat adiksi (ketergantungan) dengan tingkat relaps (kembali  menggunakan  narkoba)  yang  tinggi,  sehingga  tidak  dapat pulih  dengan  sendirinya.  Adiksi  merupakan  suatu  kondisi  ketergantungan  fisik  dan mental  terhadap  hal-hal  tertentu  yang  menimbulkan  perubahan  perilaku  bagi  orang yang  mengalaminya.  Sifat  adiksi  menimbulkan  tuntutan  dalam  diri  penyalahguna narkoba untuk menggunakan secara terus menerus dengan disertai peningkatan dosis terutama setelah terjadinya ketergantungan secara fisik dan psikis serta terdapat pula ketidak mampuan untuk mengurangi atau menghentikan konsumsi narkoba meskipun sudah berusaha keras (Rosita Dewi. I Nyoman Gede Remaja. I Gede Surata., 2021: 71).
Upaya  mencegah  penyalahgunaan  narkotika  supaya  tidak  terus  bertambah selain  melakukan  upaya  pencegahan  untuk  masyarakat  yang  tidak  melakukan penyalahgunaan narkotika agar jangan sampai terkena narkotika dan juga melakukan upaya rehabilitasi bagi para masyarakat yang sudah terlanjur menjadi penyalahguna narkotika,  BNN  Kabupaten  Buleleng  juga  melakukan  upaya  memberantas  para bandar  atau  pengedar  narkotika.  Dengan  memberantas  bandar  ataupun  pengedar narkotika,  maka  yang  menyediakan  narkotika  tersebut  akan  semakin  berkurang sehingga  penyedia  permintaan  bagi  para  penyalahguna  narkotika  akan  semakin berkurang.  Berikut  data  capaian  kasus  narkotika  yang  ditangani  oleh  Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng dari tahun 2019 s/d tahun 2022 :
TAHUN JUMLAH 1 2019 2 2 2020 2 3 2021 1 4 2022 2 TOTAL 7
Pada  UU  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  narkotika,  secara  jelas  peranan  dan kewenangan  dari  BNN  sebagai  Badan  Nasional  diatur  sedemikian  rupa  terutama mengenai  kewenangan  penyidikan.  Pada  pasal  81  dalam  undang-undang  tersebut dinyatakan  bahwa  penyidik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan  penyidik BNN  berwenang  melakukan  penyidikan  terhadap  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, ditambah dengan PPNS tertentu.

## 2. Kendala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng dan Solusinya
Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten  Buleleng  dalam  melaksanakan  tugasnya tentunya  mendapatkan  tantangan  atau  kendala  yang  dihadapi.  Upaya  Badan Narkotika  Nasional  Kabupaten  Buleleng  dalam  melaksanakan  pencegahan  terhadap penyalahgunaan  narkotika  masih  belum  berjalan  dengan  efektif.  Hal  itu  dibuktikan
dengan  masih  tingginya  angka  penyalahgunaan  narkotika  di  semua  kalangan masyarakat.
1. Kendala
1. Kendala Internal
Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten  Buleleng  mengharapkan  pencegahan narkotika di Kabupaten Buleleng bisa melibatkan seluruh komponen masyarakat dan stake holder , seperti Pemerintah Daerah, masyarakat, lingkungan swasta, dan lingkungan  Pendidikan.  Upaya  peran  serta  seluruh  instansi  pemerintah,  swasta, pendidikan,  dan  komponen  masyarakat  harus  terus  digerakkan  dan  diberi  ruang untuk  menciptakan  lingkungan  yang  bersih  dari  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap  narkoba.  Selain  itu,  upaya  tersebut  bertujuan  memberikan  rasa  aman masyarakat  melalui  Pencegahan  dan  Pemberantasan,  Penyalahgunaan  dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).
Dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng yang sudah terlaksana, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng mendapatkan beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang berasal dimana  kendala  ini  berasal  dari  internal  seperti  keterbatasan  anggaran  dan keterbatasan personal Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng.
Seperti  yang  diketahui  bersama  bahwa  Kabupaten  Buleleng  memiliki  wilayah yang sangat luas yang dibagi menjadi 9 Kecamatan, 129 Desa dan 19 Kelurahan. Keterbatasan  anggaran  menjadi  kendala  dalam  upaya  pelaksanaan  kegiatan pencegahan  penyalahgunaan  narkotika  karna  jarak  antara  Kantor  Badan Narkotika  Nasional  Kabupaten  Buleleng  dengan  masing-masing  kecamatan memiliki  jarak  yang  lumayan  jauh,  terlebih  lagi  dengan  keterbatasan anggota/personal dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang hanya berjumlah 20 orang yang seharusnya dalam organisasi Badan Narkotika Nasional di  tingkat  Kabupaten  anggota/personel  nya  berjumlah  75  orang.  Keterbatasan jumlah  anggota/personel  mengakibatkan  tidak  akan  bisa  menjangkau  seluruh
wilayah Kabupaten Buleleng. Selain keterbatasan anggaran dan anggota/personel kendala  yang  paling  besar  dihadapi  oleh  Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten Buleleng  yaitu  kendala  sarana  transportasi.  Minimnya  transportasi  yang digunakan  untuk  menuju  tempat  penyuluhan  membuat  kualitas  pelaksanaan kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng kurang efektif.

## 2. Kendala Eksternal
Kendala  yang  sangat  berpengaruh  dalam  pelaksanaan  upaya  pencegahan penyalahgunaan  narkotika  di  Kabupaten  Buleleng  yang  dialami  oleh  Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yaitu kendala yang berasal dari luar atau eksternal seperti masih rendahnya kesadaran atau kepedulian masyarakat terhadap pencegahan  penyalahgunaan  narkotika.  Sebagian  besar  masyarakat  menganggap bahwa  permasalahan  narkotika  merupakan  masalah  yang  sepele  yang    bukan menjadi  tanggung  jawab  masyarakat.  Masyarakat  akan  peduli  terhadap permasalahan narkotika apabila sudah terjadi pada keluarganya atau orang-orang terdekatnya.  Made  Melly  Suardani,  Penyuluh  Narkoba  Ahli  Pertama  BNN Kabupaten Buleleng dalam wawancara pada tanggal 31 Maret 2023 menjelaskan bahwa  hal  ini  kurang  didukung  oleh  belum  adanya  Peraturan  Daerah  (Perda) sehingga  masing-masing  instansi  pemerintahan  daerah  termasuk  kecamatan  dan desa  dalam  bergerak  untuk  penganggaran  program  pencegahan  penyalahgunaan narkotika belum optimal, karna belum mempunyai dasar hukum untuk melakukan upaya  pelaksanaan  pencegahan  penyalahgunaan  narkotika  di  lingkungan  kerja nya  masing-masing.  Peran  Tim  Terpadu  P4GN  yang  sudah  terbentuk  di  tingkat Kabupaten belum optimal. Belum ada program bersama tentang rencana kedepan dalam  upaya  pelaksanaan  pencegahan  penyalahgunaan  narkotika  di  Kabupaten Buleleng, karna belum pernah mengadakan rapat atau pertemuan.
b. Solusi
1. Solusi Internal
Untuk  mengatasi  kendala-kendala  internal  yang  ditemui  oleh  Badan  Narkotika Nasional  (BNN)  Kabupaten  Buleleng  dalam  perannya  untuk  melakukan  upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng tentunya juga pasti ada solusi yang akan dilakukan. Adanya keterbatasan anggaran dan keterbatasan anggota/personel yang tidak memungkinkan untuk melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan  narkotika  seperti  melakukan  sosialisasi  ke  seluruh  wilayah Kabupaten  Buleleng  terutama  daerah-daerah  perbatasan  maka  Badan  Narkotika Nasional  memanfaatkan  media  sosial  seperti youtube,  Instagram,  facebook dan twitter untuk  melakukan  sosialisasi  tentang  dampak  bahaya  narkotika  dengan membuat  konten-konten  seperti  video,  film  pendek,  poster-poster  menarik  dan bahkan  kegiatan-kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  BNN  Kabupaten  Buleleng, sehingga  dengan  upaya  tersebut  maka  masyarakat  yang  ada  di  Kabupaten Buleleng  terutama  daerah-daerah  perbatasan  yang  belum  pernah  dijangkau  atau didatangi  oleh  Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten  Buleleng,  mengetahui keberadaan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng dan juga mengetahui dampak-dampak  dari  bahaya  penyalahgunaan  narkotika  yang  dilihat  dari tayangan-tayangan  atau  konten-konten  yang  ada  di  sosial  media.  Bahkan  BNN Kabupaten  Buleleng  juga  membuat  inovasi  baru  untuk  menarik  perhatian masyarakat  di  sosial  media  dengan  melaksanakan  sosialisasi  tentang  dampak bahaya  narkoba  dan  bagaimana  cara  pencegahannya  dan  juga  dampak  hukum yang  ditimbulkannya  melalui  seni  musik  dengan  melakukan  siaran  langsung  di seluruh  sosial  media  BNN  Kabupaten  Buleleng.  Hal  itu  dilakukan  supaya masyarakat tidak merasa bosan atau jenuh mendengar sosialisasi yang dilakukan dengan  cara  yang  monoton,  maka  dibuatlah  inovasi  baru  dengan  memanfaatkan media sosial dan seni musik untuk menarik masyarakat.
Peran  media  sosial  sangat  penting  dalam  upaya  pencegahan  penyalahgunaan narkotika, karena media sosial memiliki kemampuan mempengaruhi opini publik dan  perilaku  masyarakat  yang  menyebarkan  informasi-informasi  penting  untuk khalayak.  Made  Melly  Suardani,  Penyuluh  Narkoba  Ahli  Pertama  BNN Kabupaten  Buleleng  dalam  wawancaranya  menjelaskan  bahwa  BNN  juga  bisa memberdayakan para penggiat yang sebelumnya sudah diberikan bimbingan atau pelatihan  untuk  ikut  menyebarluaskan  informasi-informasi  yang  kami  berikan kepada  lingkungan  sekitarnya,  dimulai  dari  yang  terkecil  di  lingkungan keluarganya dan informasi itu otomatis akan terus tersebar luas walaupun bukan kami dari BNN sendiri yang turun menyampaikan ke seluruh masyarakat.
Pada  acara-acara  tertentu  seperti  ulang  tahun  BNN  RI  dan  Hari  Anti  Narkotika Internasional  (HANI),  BNN  RI,  BNN  Provinsi  Bali  dan  BNN  Kabupaten/Kota jajaran termasuk BNN Kabupaten Buleleng juga mengadakan lomba-lomba yang menarik untuk diikuti oleh masyarakat dan dengan hadiah-hadiah yang menarik. Dengan adanya kegiatan tersebut maka informasi mengenai BNN akan semakin tersebar  luas  dikalangan  masyarakat.  Bagi  masyarakat  atau  instansi  baik  itu instansi  pemerintah  maupun  Pendidikan  yang  telah  ikut  berpartisipasi  dalam kegiatan  atau  lomba-lomba  yang  diadakan  oleh  BNN,  diberikan  penghargaan berupa piagam penghargaan atau sertifikat. Dengan demikian maka akan adanya timbal  balik  antara  BNN  Kabupaten  Buleleng  dengan  instansi  terkait  atau komponen  masyarakat  di  Kabupaten  Buleleng  sehingga  hubungan  kerjasama antara  BNN  Kabupaten  Buleleng  dengan  instansi  pemerintah,  pendidikan, maupun  komponen  masyarakat  yang  ada  di  wilayah  Kabupaten  Buleleng  akan semakin  baik  dan  erat  untuk  bekerjasama  dalam  kegiatan-kegiatan  atau  agenda- agenda selanjutnya.
2. Solusi Eksternal
Untuk  menangani  atau  memecahkan  hambatan  yang  berasal  dari  luar  Badan Narkotika  Nasional  atau  dari  eksternal  yang  dimana  masih  rendahnya  tingkat
kesadaran  bagi  sebagian  besar  masyarakat  tentang  bahaya  penyalagunaan narkotika  maka  Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten  Buleleng  terus  berusaha untuk  melaksanakan  kegiatan  Komunikasi,  Informasi,  dan  Edukasi  (KIE). Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) merupakan gabungan dari tiga konsep yaitu  komunikasi,  informasi  dan  edukasi.  Pengertian  ketiga  konsep  tersebut memiliki  keterkaitan  satu  sama  lain.  Komunikasi  merupakan  suatu  proses penyampaian  isi  pesan  dari  seseorang  kepada  pihak  lain  untuk  mendapatkan tanggapan.  Informasi  sebagai  faktadan  data  untuk  diketahui  dan  dimanfaatkan oleh  siapa  saja.  Sementara  edukasi  merupakan  suatu  kegiatan  yang  mendorong terjadinya perubahan (pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan) seseorang, kelompok,  dan  masyarakat.  KIE  juga  biasa  disebut  penyuluhan  sebagai  suatu kegiatan  dimana  terjadi  proses  komunikasi  dan  edukasi  dengan  penyebaran informasi.  Dalam  kaitannya  dengan  program  pencegahan  penyalahgunaan narkoba  (Direktorat  Advokasi  Deputi  Bidang  Pencegahan  Badan  Narkotika Nasional., 2015: 32).
Selain dengan melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi tentang dampak bahaya penyalahgunaan  narkotika  secara  terus  menerus  untuk  mendoktrin  masyarakat bahwa narkotika itu sangat berbahaya, BNN Kabupaten Buleleng juga merangkul insan  media  cetak  dengan  pemasangan  baliho, banner atau  spanduk  tentang narkotika  yang  dibuat  dengan  tampilan  visual  desain  yang  menarik  dan  tidak menyeramkan di sejumlah tempat-tempat strategis yang memiliki peluang sering dilihat oleh masyarakat dan media elektronik (radio) untuk menyebarluaskan dan melakukan  sosialisasi  terhadap  kebijaksanaan  terutama  menyangkut  visi  BNN, yaitu  terwujudnya  masyarakat  Indonesia  yang  bebas  dari  penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Dalam  upaya  pencegahan  penyalahgunaan  narkotika  di  Kabupaten  Buleleng, perlu  juga  adanya  peran  serta  masyarakat.  Karena  dalam  UU  Nomor  35  Tahun 2009  tentang  narkotika  juga  diatur  peran  serta  masyarakat  dalam  upaya
pencegahan  dan  pemberantasan  penyalahgunaan  narkotika  dan  prekursor narkotika  termasuk  pemberian  penghargaan  bagi  anggota  masyarakat  yang berjasa  dalam  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  penyalahgunaan  dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pada pasal 105 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dinyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak dan tanggung  jawab  dalam  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
Selain  itu,  Badan  Narkotika  Kabupaten  Buleleng  berusaha  untuk  terus membangun  kerjasama  yang  baik  dengan  Pemerintah  Daerah  dalam  upaya menggerakkan  seluruh  OPD  atau  instansi  daerah  agar  turut  berpartisipasi  dalam menggelorakan  perang  melawan  narkotika  serta  mengimplementasikan  Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika  Tahun  2020-2024  yang  mengintruksikan  seluruh  Kementerian, Lembaga  Pemerintah  Non  Kementerian,  TNI/POLRI,  Kesekretariatan  Lembaga Negara,  termasuk  Pemerintah  Daerah  untuk  turut  serta  dalam  pelaksanaan Rencana  Aksi  Nasional  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika.
Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten  Buleleng  juga  mengajak  tokoh-tokoh masyarakat  serta  guru-guru  sekolah  dengan  membentuk  penggiat  atau  relawan anti  narkotika  dan  memberikan  pelatihan  atau  bimbingan  teknis  dan  juga workshop  untuk  menambah  wawasan  para  penggiat  atau  relawan  tentang  upaya dan  strategi  pencegahan  penyalahgunaan  narkotika  bagi  masyarakat  dan  siswa- siswi sebagai salah satu bentuk antisipasi penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar, mahasiswa maupun masyarakat. Penggiat atau relawan adalah orang atau individu  yang  mempunyai  semangat,  kemauan,  dan  komitmen  yang  kuat  dalam berperan  aktif  di  lingkungannya  masing-masing  di  bidang  P4GN  sesuai  dengan persyaratan  yang  telah  ditentukan  oleh  BNN. Tujuan  diadakannya  atau
diberikannya  pelatihan  atau  bimbingan  teknis  kepada  tokoh-tokoh  masyarakat serta  guru-guru  sekolah  adalah  supaya  tokoh-tokoh  masyarakat  serta  guru-guru sekolah  tersebut  memahami  dengan  jelas  dan  memperoleh  informasi-informasi yang  relevan  tentang  dampak  bahaya  narkoba,  cara  pencegahannya  dan  juga program-program  dari  BNN  Kabupaten  Buleleng  agar  kedepannya  tokoh-tokoh masyarakat serta guru-guru sekolah bisa menjadi perpanjangan tangan dari BNN Kabupaten  Buleleng  untuk  dapat  mempengaruhi  dan  memberikan  pemahaman kepada masyarakat yang lainnya serta siswa-siswinya di sekolah tentang dampak bahaya penyalagunaan narkotika dan meningkatkan kesadaran diri sehingga dapat terhindar dari penyalahgunaan narkotika.
Karena dalam pelaksanaan tugasnya, BNN memerlukan dukungan dan peran aktif dari  seluruh  komponen  masyarakat.  Sesuai  dengan  amanat  undang-undang, masyarakat  dapat  mendukung  pelaksanaan  tugas  BNN  tesebut  salah  satunya berperan serta sebagai penggiat P4GN. Pembentukan penggiat P4GN dari seluruh komponen masyarakat merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkoba.  Oleh  karena  itu,  pembentukan penggiat  P4GN  merupakan  hal  penting  yang  harus  dilaksanakan  oleh  seluruh komponen masyarakat dengan berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pada  Bab-bab  sebelumnya  dapat  disimpulkan  hal-hal berikut:
1. Peranan  Badan  Narkotika  Nasional  dalam  pencegahan  penyalahgunaan narkotika yaitu :
a. Sebagai  pelaksana  sosialisasi  tentang  dampak  bahaya  penyalahgunaan narkotika dan efek negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika kepada seluruh lapisan masyarakat, pemerintahan, swasta dan Pendidikan;
b. Memberdayakan masyarakat untuk turut serta dalam melaksanakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika kepada lingkungan sekitarnya;
c. Pelaksana  deteksi  dini  narkotika  melalui  tes  urine  secara  mendadak kepada  seluruh  lapisan  masyarakat  supaya  masyarakat  tidak  berani  untuk mencoba menggunakan narkotika.
2. Kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dan solusinya, yaitu:
a. Kendala
1) Kendala  dari  internal  yaitu  keterbatasan  anggaran,  keterbatasan  personel, dan  keterbatasan  transportasi.  Seperti  yang  diketahui  bahwa  Kabupaten Buleleng  memiliki  wilayah  yang  sangat  luas  yang  dibagi  menjadi  9 Kecamatan,  129  Desa  dan  19  Kelurahan.  Keterbatasan  anggaran  menjadi kendala  dalam  upaya  pelaksanaan  kegiatan  pencegahan  penyalahgunaan narkotika karena jarak antara Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng  dengan  masing-masing  kecamatan  memiliki  jarak  yang  lumayan jauh, seperti Kecamatan yang ada di ujung barat yaitu Gerokgak dan juga Kecamatan  yang  ada  di  ujung  timur  yaitu  Tejakula.  Terlebih  lagi  dengan keterbatasan  jumlah  anggota/personel  tidak  akan  bisa  menjangkau  seluruh wilayah  Kabupaten  Buleleng  terutama  daerah-daerah  perbatasan  yang jaraknya sangat jauh.
2) Kendala yang berasal dari eksternal yaitu :
a) Masih  rendahnya  kesadaran  atau  kepedulian  masyarakat  terhadap pencegahan penyalahgunaan narkotika.
b) Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa permasalahan narkotika merupakan  masalah  yang  sepele  yang    bukan  menjadi  tanggung  jawab masyarakat.  Masyarakat  akan  peduli  terhadap  permasalahan  narkotika apabila sudah terjadi pada keluarganya atau orang-orang terdekatnya.
c) Belum  adanya  Peraturan  Daerah  (Perda)  sehingga  masing-masing instansi  pemerintahan  daerah  termasuk  kecamatan  dan  desa  dalam bergerak  untuk  penganggaran  program  pencegahan  penyalahgunaan narkotika  belum  optimal,  karna  belum  mempunyai  dasar  hukum  untuk melakukan upaya pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan kerjanya masing-masing.
d) Peran  Tim  Terpadu  P4GN  yang  sudah  terbentuk  di  tingkat  Kabupaten belum  optimal  karena  belum  ada  program  bersama  tentang  rencana kedepan  dalam  upaya  pelaksanaan  pencegahan  penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng, dan belum pernah mengadakan rapat atau pertemuan
b. Solusi  yang  diambil  oleh  Badan  Narkotika  Nasional  untuk  mengatasi kendala yang dihadapi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, yaitu:
1) Solusi  untuk  mengatasi  kendala  internal  yang  dihadapi  oleh  Badan Narkotika  Nasional  Kabupaten  Buleleng  dalam  upaya  pencegahan penyalahgunaan  narkotika  di  Kabupaten  Buleleng  yaitu  dengan memanfaatkan  media  sosial  seperti youtube,  instagram,  facebook,  twitter dan  media  sosial  lainnya  juga  media  cetak,  media  elektronik  seperti  radio untuk  menyebarluaskan  atau  mensosialisasikan  dampak  bahaya penyalahgunaan  narkotika  dan  efek  negatif  yang  ditimbulkan  dari
penyalahgunaan  narkotika  kepada  seluruh  masyarakat  terutama  yang  tidak dapat dijangkau oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng karena jarak  yang  sangat  jauh  seperti  daerah-daerah  yang  ada  di  perbatasan sehingga  informasi  terkait  dampak  bahaya  penyalahgunaan  narkotika tersebar secara merata ke seluruh masyarakat di Kabupaten Buleleng.
2) Solusi  yang  diambil  oleh  Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten  Buleleng dalam mengatasi kendala eksternal yang dialami dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng yaitu:
a) Terus  menerus  dan  semakin  gencar  lagi  melaksanakan  kegiatan penyuluhan  atau  sosialisasi  tentang  dampak  bahaya  narkotika  kepada seluruh  masyarakat.  Semakin  sering  masyarakat  mendengar  tentang dampak  negatif  dari  penyalahgunaan  narkotika  baik  itu  dari  segi kesehatan,  sosial  dan  ekonomi  maka  otomatis  masyarakat  akan terdoktrin  bahwa  narkotika  itu  berbahaya  sehingga  tidak  akan  berani untuk  mencoba  narkotika.  Bagi  masyarakat  yang  sudah  sebagai penyalahguna  narkotika  akan  terbuka  pikirannya  untuk  rehabilitasi  dan pulih dari pengaruh jahat narkotika.
b) Pemberdayaan  masyarakat.  Dalam  pelaksanaan  tugasnya,  BNN memerlukan  dukungan  dan  peran  aktif  dari  seluruh  komponen masyarakat.  Sesuai  dengan  amanat  undang-undang,  masyarakat  dapat mendukung pelaksanaan tugas BNN tesebut salah satunya berperan serta sebagai  penggiat  P4GN.  Pembentukan  Penggiat  P4GN  dari  seluruh komponen  masyarakat  merupakan  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk mengurangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu,  pembentukan  penggiat  P4GN  merupakan  hal  penting  yang  harus dilaksanakan  oleh  seluruh  komponen  masyarakat  dengan  berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bachtiar. 2018. Metode Penelitian Hukum . Tangerang Selatan: Unpam Press. Diki Pahlevi. 2020. “Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkoba di Kelurahan Pelita Kota Samarinda”. ejournal Ilmu Pemerintahan. Volume 8, Nomor 1. Samarinda.
Endy  Tri  Laksono.  2015. Upaya  Penanggulanagn  Peredaran  dan  Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Pedesaan . Malang: Universitas Brawijaya.
Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti. 2020. Buku Pedoman Penulisan Skripsi. Hasan  Mukmin.  2014. Peranan  Fakultas  Dakwah  Sebagai  Lembaga  Dakwah Kampus  (LDK)  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  Islam  di  Wilayah Lampung . Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung.
Hasyim Hasanah. 2016. “Teknik-Teknik Observasi”. Jurnal at-Taqaddum Volume 8 Nomor 1.
Irwan  Jasa  Tarigan.  2017. Peran  Badan  Narkotika  Nasional  Dengan  Organisasi Sosial  Kemasyarakatan  Dalam  Penanganan  Pelaku  Penyalahgunaan Narkotika . Yogyakarta: CV. Budi Utama. Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi . Bandung: Alfabeta.
Jonaedi  Efendi,  Johnny  Ibrahim.  2020. Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris. Jakarta : Kencana. Jayadi,  Ahkam.  2017.  Membuka  Tabir  Kesadaaran  Hukum. Jurisprudentie :  Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna. 2013. Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa. Yogyakarta: Numed.
Maudy  Pritha  Amanda.  Sahadi  Humaedi.  Meilanny  Budiarti  Santoso.  2017. “Penyalahgunaan  Narkoba  di  Kalangan  Remaja  (Adolescent  Substance Abuse )”. Jurnal Penelitian & PPM Vol. 4 No. 2 Miftakhul  Jannah  dan  Ketut  Wetan  Sastrawan.  2018.  “Penanggulangan  Tindak Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resor Buleleng”. Kertha Widya Jurnal Hukum Universitas Panji Sakti Vol. 6.
Moleong L. 2018. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosda Karya. Muhammad Fachreza Parape. Muhadar. Musakkir. 2016 . “Implementasi Pelaksanaan Rehabilitasi  Narapidana  Narkotika  di  Lembaga  Permasyarakatan  Khusus Narkotika Kelas II A Sungguminasa”. Ejournal Petitum Vol. 9. No. 21.
Rahman  Syamsddin  dan  ismail  Aris.  2014. Merajut  Hukum  di  Indonesia .  Jakarta: Mitra Wacana Media.
Rasdiana.  2018.  “Efektifias  Pelaksanaan  Rehabilitasi  Medis  Terhadap  Pecandu  dan Korban  Penyalahgunaan  Narkotika  di  Provinsi  Gorontalo”. Jurisprudentie Volume 5 Nomor 2.
Rina  Heningsih  Gustina  Tampubolon.  2015. Peranan  Badan  Narkotika  Nasional (BNN)  Dalam  Penanggulangan  Narkoba  Di  Kota  Samarinda .  Samarinda: Universitas Mulawarman.
Rosita  Dewi.  I  Nyoman  Gede  Remaja.  I  Gede  Surata.  2021.  “Penerapan  Kebijakan Rehabilitasi  Sebagai  Upaya  Meminimalisasi  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan Narkotika  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng”. Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 9 No. 2.
Rudi  Anto.  2010. Peranan  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  dalam  penegakan hukum terhdap tindak pidana narkotika . Surakarta: Universitas Muhammadia Surakarta.
Setyawati, dkk. 2015. Buku Seri Narkoba Jilid 1 . Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya.
Setyawati, dkk. 2015. Buku Seri Narkoba Jilid 2 . Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya.
Setyawati, dkk. 2015. Buku Seri Narkoba Jilid 3 . Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya.
Setyawati, dkk. 2015. Buku Seri Narkoba Jilid 4 . Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya.
Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press. “Metodologi Penelitian Hukum Berdasarkan Sifatnya”, melalui https://idtesis.com/metodologi-penelitian-hukum-2/ ,  diakses  tanggal  12  Mei 2023. BNN, Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan ,
https://bnn.go.id/pengertian- narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi kesehatan.