## PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM UPAYA PEMBERANTASAN NARKOTIKA PADA PELAJAR DI KOTA MEDAN
Oleh: Ari Pratama 1)
Reza Novrian Harahap 2)
Gomgom T.P Siregar 3)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail :
aripratama@gmail.com 1)
rezanovrianhrp@gmail.com 2)
gomgomsiregar@gmail.com 3)

## ABSTRACT
People in any part of the world today without exception people  in Indonesia  are  facing a very  worrying  situation  or  situation  caused  by  the    increasingly    rampant  unauthorized  use assortment  of  narcotic  and  psychotropic  types.  Narcotics  on  the  one  hand  are  drugs  or ingredients that are useful in the field of medicine  or health services and the development of natural sciences, but on  the  other  hand  they can  also create dependence that can be very detrimental  if  misused  or  used  without  control  and  supervision  by  parties  justified  by  the state.  Based  on  the  background  above,  there  are  several  formulations  of  this  research problem, namely: 1) How is the legal regulation of drug crimes in Indonesia? 2) What are the factors  or  obstacles  to  the  Narcotics  Agency  Nationally  in  law  enforcement  against  drug crimes  committed  by  students?  3)  What  is  the  role  of  the    state   in   the eradication  of  drug crimes, especially among students? The type of research carried out in  the  preparation of this  thesis  is  normative  juridical  research.      Normative  juridical    research    is  research focused  on  examining  the  application    of  positive  legal  methods    or  norms.  the    role  of  the government  and  the  surrounding  community  is  very  important  to  eradicate  drugs    in Indonesia. It is not only the  government  that must work to eradicate the illicit  drug but our role as a society is also very important. Indonesian people are just people who are tempted to try  these illicit  goods  but  as  a  result  it causes  a  very  fatal  effect.  That is  the  need  for  early drug education and socialization. The role of parents is also very important, considering that many  drug  users  in  Indonesia  are  students.  We  as  the  next  generation  of  educated  people should know the fatal consequences of these illicit goods instead of trying and wearing them so that they cause addiction. The government has also tried its best to eradicate drug cases in Indonesia itself. But if the government has moved optimally but the people don't even want to contribute then it will all be in vain.
Keywords: Student, BNN, Narcotics Eradication

## ABSTRAK
Masyarakat  di  belahan  dunia  manapun  saat  sekarang  ini  tanpa  terkecuali  masyarakat  di Indonesia sedang menghadapi keadaan atau situasi yang sangat mengkhawatirkan disebabkan oleh  semakin  maraknya  pemakaian  secara  tidak  sah  bermacam-macam  jenis  narkotika  dan psikotropika.  Narkotika  disatu  sisi  merupakan  obat  atau  bahan  yang  bermanfaat  di  bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, namun di sisi  lain  dapat  pula  membuat  ketergantungan  yang  bisa  sangat  merugikan  apabila
disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan oleh pihak  – pihak yang dibenarkan  oleh  negara.  Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  ada  beberapa  rumusan  masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan hokum tindak pidana narkoba di Indonesia? 2) Apa factor atau penghambat Badan Narkotika Nasional dalam penegakan hokum terhadap tindak  pidana  narkoba  yang  dilakukan  pelajar?  3)  Bagaimana  peran  negara  dalam pemberantasan  tindak  pidana  narkoba  khususnya  dikalangan  pelajar?  Jenis  penelitian  yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normative  yaitu  penelitian  yang  difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  kaedah-kaedah  atau norma-norma  hokum  positif.  Peran  pemerintah  dan  masyarakat  sekitar  sangatlah  penting untuk  memberantas  narkoba  di  Indonesia  ini.  Bukan  hanya  pemerintah  saja  yang  harus bekerja  untuk  memberantas  obat  haram  itu  tetapi  peran  kita  sebagai  masyarakat  juga sangatlah penting. Masyarakat Indonesia  hanyalah masyarakat yang tergiur mencoba barang haram  tersebut  tetapi  akibatnya  menimbulkan  efek  yang  sangat  fatal.  Itulah  diperlukannya pendidikan  dan  sosialisasi  narkoba  sejak  dini.  Peran  orang  tua  juga  sangatlah  penting, mengingat  banyaknya  pengguna  narkoba  di  Indonesia  adalah  kalangan  pelajar.  Kita  sebagai generasi terpelajar penerus bangsa harusnya tau akibat fatal daribarang haram tersebut bukan malah  mencoba  dan  memakainya  sehingga  menimbulkan  kecanduan.Pemerintah  juga  sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberantas kasus narkoba di Indonesia sendiri. Tetapi jika  pemerintah  sudah  bergerak  secara  maksimal  tetapi  masyarakatnya  malah  tidak  ingin berkonstribusi maka itu semua akan sia-sia saja.
Kata Kunci: Pelajar, BNN, Pemberantasan Narkotika

## 1. PENDAHULUAN
Masyarakat di belahan dunia manapun  saat  sekarang  ini  tanpa  terkecual imasyarakat di Indonesia sedang menghadapi  keadaan  atau  situasi  yang sangat  mengkhawatirkan  disebabkan  oleh semakin maraknya pemakaian secara tidak sah  bermacam-macam  jenis  narkotika  dan psikotropika. Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat  di  bidang  pengobatan  atau pelayanan  kesehatan  dan  pengembangan ilmu pengetahuan alam, namun di sisi lain dapat  pula  membuat  ketergantungan  yang bisa sangat merugikan apabil Disalahgunakan  atau  digunakan  tanpa pengendalian dan pengawasan oleh pihak – pihak yang dibenarkan oleh negara MenurutPasal  1  ayat  (1)  di  dalam Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang  Narkotika,  Narkotika  adalah zatatauobat yang berasal dari tanaman atau bukan  tanaman,  baik  sintetis  maupun semisintetis,  yang  dapat  menyebabkan penurunan  atau  perubahan  kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapa
tmenimbulkan ketergantungan, yang dibedakan    kedalam     golongan-golongan
Perkembangan penggunaan narkotika  pada  saat  sekarang  ini  yang semakin meningkat dan tidak untuk tujuan kepentingan  pengobatan  atau  kepentingan ilmu  pengetahuan  bertujuan  memperoleh keuntungan  yang  sangat  besar.  Sedangkan perkembangan peredaran jaringannya ibaratkan  penyakit  kanker  stadium  empat, jaringan  peredaran  narkotika  dari  tahun ketahun  terus  berkembang  menggerogoti sendi-sendi  kehidupan  manusia  dan  susah dibasmi. Jaringan produksi dan pemasarannya  pun  seperti  internet  yang tidak mengenal batas negara, jangkauannya mahaluas, dan bisa “diakses” oleh pengedarnya di mana-mana, tetapi sulit dilacak ujung pangkalnya. Dengan  semakin  berkembangnya  serta kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi hal  tersebut  menjadii  salah  satu  penyebab diproduksinya berbagai macam jenis narkotika,  kecuali  itu,  bahwa  pada  era pesatnya  kemajuan  komunikasi  seperti sekarang  ini  terasa  semakin  mudahnya pendistribusian  atau  peredaran  narkotika
yang  dapat  menjangkau  wilayah-wilayah terpencil  diseluruh  Indonesia,  padahal sebelumnya  masyarakat  daerah  itu  tidak mengenal  barang  barang  haram  tersebut. 5 Namun  di  saat  ini  barang  haram  tersebut bukan  dinikmati  oleh  kalangan  dewasa saja,  tetapi  bahkan  sudah  merambah kedunia  pendidikan  yang  mana  menjadi korbannya  adalah  anak  –  anak  dibawah umur / pelajar.
Penegakan hokum terhadap peredaran gelap narkotika dan psikotropika tidak  selamanya  menjadi  hak    dan kewajiban  penegak  hukum.  Kejahatan  ini secara umum merupakan salah satu bentuk kejahatan  yang  terorganisasi  dan  modus operandinya  dapat  melewati  lintas  batas antar  negara  atau  dapat  disebut  sebagai kejahatan  transnasional;  maka  peran  serta masyarakat sangat dibutuhkan, baik masyarakat lokal, regional, maupun internasional. 6 Dalam rangka lebih mengefektifkan pencegahan dan  pemberantasan peredaran  gelap  narkotika  dan  precursor narkotika, Undang-Undang Narkotika mengatur mengenai penguatan
kelembagaan  yang  sudah  ada  yaitu  Badan Narkotika  Nasional  (BNN).Pembentukan BNN  didasarkan  pada  Peraturan  Presiden Nomor  83  Tahun  2007  tentang  Badan Narkotika  Nasional,  Badan  Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika
Kabupaten/Kota.
Dalam Peraturan
Presiden  ini,  BNN  merupakan  lembaga non  struktural  yang  berkedudukan  di bawah  dan  bertanggungjawab  langsung kepada  Presiden,  yang  hanya  mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009 Tentang
Narkotika, BNN
ditingkatkan  menjadi  lembaga  pemerintah non  kementerian  (LPNK)  dan  diperkuat kewenangannya untuk
melakukan penyelidikan
dan penyidikan
penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap narkotika  dan  precursor  narkotika  (Pasal 71 Undang-Undang Narkotika).  BNN  berkedudukan  dibawah
presiden  dan  bertanggungjawab  kepada Presiden. 7 mahasiswa  di  Indonesia  pernah mengonsumsi  narkotika.  Pelajar  SMA yang paling banyak menggunakan narkoba. Survei  ini  dilaksanakan  pada  2018  dan hasilnya  dirilis  pada  2019.  Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Medan, dan Samarinda  menjadi  kota  dengan  angka prevalensi  penyalahgunaan  narkoba  dan zataditif paling besar untuk kalangan SMP. Sementara  untuk  kalangan  SMA,  tertinggi secara  berurutan  di  Surabaya,  Jakarta, Samarinda, Yogyakarta, dan Palembang. Sedangkan  untuk  kalangan  mahasiswa, secara  berurutan  Surabaya,  Samarinda, Makassar, Bandung, dan Batam. 8
Ada  beberapa  rumusan  masalah  penelitian ini adalah:
1. Bagaimana  pengaturan  hokum  tindak pidana narkoba di Indonesia?
2. Apa  factor  atau  penghambat  Badan Narkotika  Nasional  dalam  penegakan hokum  terhadap  tindak  pidana  narkoba yang dilakukan pelajar?
3. Bagaimana peran negara dalam pemberantasan  tindak  pidana  narkoba khususnya dikalangan pelajar?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
A.Konsep Restorative Justice Konsep Keadilan
Restoratif ( Restorative  Justice )  telah  muncul  lebih dari  dua  puluh  tahun  yang  lalu  sebagai alternative  penyelesaian  perkara  pidana anak.  Kelompok  Kerja  Peradilan  Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB)
mendefinisikan restorative  justice sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk  bersama-sama  untuk  memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi  akibat  pada  masa  yang  akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui  diskresi  (kebijakan)  dan  diversi (pengalihan  dari  proses  pengadilan  pidana keluar  proses  formal  untuk  diselesaikan secara  musyawarah).  Penyelesaian  melalui musyawarah  sebetulnya  bukan  hal  baru bagi  Indonesia,  bahkan  hokum  adat  di Indonesia  tidak membedakan  penyelesaian
perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat  diselesaikan  secara  musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. 11
Hukum  pidana  secara  represif  dirasakan tidak  menyelesaikan  persoalan  dalam system  hokum  peradilan  pidana.  Adanya penyelesaian secara non penal mendapatkan  perhatian  dari  kalangan hukum.  Bahwa  hokum  pidana  banyak keterbatasan dalam penanggulangan kejahatan  yang  diteliti  dan  diungkapkan oleh  banyak  sarjana  hokum  asing  antara lain :
a. Rubin menyatakan bahwa pemidanaan (apapun hakikatnya) apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki sedikit  atau  tidak  mempunyai  pengaruh terhadap masalah kejahatan ;
b. Selanjutnya scuhld menyatakan bahwa  naik  turunya  kejahatan  disuatu negara  tidaklah  berhubungan  dengan perubahan-perubahan
didalam hukumnya
atau kecendrungan- kecendrungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan  dengan  bekerjanya  atau berfungsinya perubahan perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.
c. Johanes  Andreas  menyatakan  bahwa bekerjanya  hokum  pidana  selamya  dilihat dari  keseluruhan  konteks  kulturalnya.  Ada saling  pengaruh  antara  hukum  dengan faktor-faktor  lain  yang  membentuk  sikap dan tindakan kita.
d. Donald  R.  Taft  dan  Ralph  W.
England  menyatakan  bahwa  efektifitas hokum  pidana  tidak  dapat  diukur  secara akurat. Hukum hanyamerupakan salah satu bentuk  sarana  control  sosial.  Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok,  penekanan  darik  elompok- kelompok intereset dan  pengaruh  dari pendapat  umum  merupakan  sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanski hukum.
e. M.  Cherif  Bassiouni  menegaskan bahwa  kita  tahu  dan  tidak  pernah  tahu secara  pasti  metode-metode  tindakan
( treatment )  apa  yang  paling  efektif  untuk mencegah  dan  memperbaiki  atau  kita  pun tidak mengetahui  seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu.
Untuk  dapat  menjawab  masalah-  masalah ini  secara  pasti,  kita  harus  mengetahui sebab-sebab kejahatan dan untuk mengetahui  hal  ini  kita  memerlukan pengetahuan mengenai etilogi tingkah laku manusia.
Dengan  demikian  dari  pendapat  para sarjana hokum tersebut kita dapat menarik kesimpulan  bahwa  bekerjanya  hukum pidana  tidak  dapat  menghilangkan  sebab- sebab tindak pidana yang terjadi melainkan penanggulangan  sesuatu  gejala.  Artinya apabila  hukum  pidana  diterapkan  kepada anak maka sudah tentu banyak kemudharatan  yang  akan  dialami  di  pihak negara, pemborosan negara,
Pemboroasan  anggaran,  serta  stigmasisasi dan labelling yang  tidak  bias  dihindari.
Restorative Justice Adalah  bentuk  resolusi konflik dan berusaha untuk membuat jelas bagi  sipelanggar  bahwa  perilaku  tidak mengampuni (menyambut), pada saat yang sama  sebagai  yang  mendukung  dan menghormati individu.

## 3. METODE PENELITIAN
1. Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  dalam penyusunan  skripsi  ini  adalah  penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang difokuskan untuk  mengkaji  penerapan  kaedah-kaedah atau norma-norma hokum positif.
2. Sumber Data
Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang berupa bahan hukum primer, bahan hokum sekunder dan bahan hokum tersier,  yaitu:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.  Bahan  hukum  primer  terdiri  dari peraturan perundang undangan yang diurut berdasarkan hierarki Kitab Undang-undang Hukum  Pidana,  Kitab  Undang-undang Hukum Acara Pidana,
Peraturan
perundangun dangan tentang BNN, Peraturan  perundang-undangan  tentang Narkotika, Peraturan perundang- undangan tentang  perlindungan  anak  dan  peraturan perundang-undangan  tentang  peradilan anak.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hokum  sekunder  adalah  bahan hukum  yang  terdiri  atas  buku-bukut  eks yang ditulis oleh ahlihukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi,  dan  hasil-hasil  symposium mutakhir  yang  berkaitan  dengan  tindak pidana  khususnya  tindak  pidana  narkotika yang dilakukan oleh anak di Indonesia.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan  hokum  tersier  adalah  bahan  hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan hokum  sekunder  berupa  kamus  umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.
3. Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian
Kepustakaan ( Library Reseaarch ). 4. Analisis Data
Keseluruhan  data  dalam  penelitian  ini dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif  ini  akan  dikemukakan  dalam bentuk  uraian  yang  sistematis  dengan menjelaskan  hubungan  antara  berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi  dan  diolah,  kemudian  dianalisa secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan  akan  memberikan  solusi  atas permasalahan dalam penelitian ini

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Hukum Narkotika
Bila kita mempelajari narkotika, maka kita temukan beberapa pengertian dalam bentuk istilah atau term yang penting untuk kita ketahui secara umum. Istilah narkotikaberasaldaribahasa  Yunani  yang disebut  “ Narkotikos” yang  berarti  kaku seperti  patung  atau  tidur.  Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila
orang  ini  menggunakan  bahan-bahan tertentu.  Bahan-bahan  tertentu  ini  dalam bahasa Yunani disebut Narkotika. Narkotika  ialah  zat  yang  digunakan menyebabkan  seseorang  kaku  seperti patung  atau  tidur  ( narkotikos ).  Lama kelamaan  istilah  narkotika  tidak  terbatas pada  bahan  yang  menyebabkan  keadaan yang  kaku  seperti  patung  atau  tidur,  tetapi juga  bahan  yang  menimbulkan  keadan yang  sebaliknya  sudah  dimasukkan  pada kelompok narkotika.
Sebelum keluarnya Undang-Undang
Nomor  22  tahun  1997  tentang  Narkotika maka  narkotika  ini  diatur  dalam  Undang- UndangNomor  9  tahun  1976  tentang Narkotika.Pada  masa  ini  terasa  kesimpang siuran  pengertian  narkotika.  Ada  yang menyatakan  bahwa  narkotika  adalah  obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya.  Penyalahgunaan narkotika di  negara  kita  mulai  terasa  kira-kira  15 tahun  yang  lalu.  Yang  menyalahgunakan pada  umumnya  adalah  golongan  remaja dan  yang  disalahgunakan  beranekaragam narkotika.  Bahayanya  makin  meningkat pada  bahan  yang  lebih  keras  seperti morphin dan heroin.
Penghambat  Bnn  Dalam  Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Pelajar A.Penyalahgunaan Narkotika Oleh

## Pelajar
Narkoba  atau  narkotika  adalah  kata  yang sering  kali  dijumpai  di  tengah-tengah masyarakat, baik tua maupun muda, pelajar ataupun  pekerja.  Banyak  sekali  orang mencoba menghindarinya. Pemerintah menetapkan  kebijakan-kebijakan  tertentu untuk  menghentikan  peredaran  narkoba. Aparat  penegak  hokum  sudah  menangkap bandar,  pengedar,  dan  pemakainarkoba yang  sangat  beragam  umurnya.Tetap  saja, pusat-pusat  rehabilitasi  pecandu  narkoba penuh sesak dengan korban-korban penyalahgunaan  narkoba,  terutama  para pelajar.  Narkoba  seakan  menjadi  hantu yang  sangat  sulit  diberantas  di  kalangan para pelajar SMA. 13
Narkoba,  singkatan  dari  narkotika  dan
obat-obatan  terlarang,  adalah  bahan  atau zat  tertentu  yang  dapat  memengaruhi kondisi  kejiwaan  atau  pun  psikologi seseorang,  di  antaranya  pikiran,  perasaan, dan perilaku, serta menimbulkan ketergantungan,  baik  secara  fisik  maupun psikologi.Narkoba dapat digolongkan menjadi  opium,  halusinogen,  amfetamin, dan  kokain  berdasarkan  efeknya.  Opium, adalah golongan zat-zat yang memengaruhi  saraf-  saraf  pada  tubuh sehingga  saraf  menjadi  kurang  pekaakan stimulus pada lingkungan sekitar.
Halusinogen  sehingga  para  penggunanya berkhayal  dan  Ganja    dan  LSD  termasuk dalam  golongan  halusinogen.  Amfetamin (shabu-shabu  dan  ekstaksi)  mendorong tubuh  manusia  untuk  bekerja  melampaui batas  maksimum  tubuh  sehingga  tubuh dapat
Menderita  dehidrasi  dan  hal-hal lainnya  akibat  penggunaan  tenaga  yang berlebih. Kokain berperan sebagai stimulant  sehingga  bias  menyebabkan perasaan  gugup  dan  keganasan  lebih  dari halusinogen.
Secara ilmiah, penggunaan narkoba membawa  berbagai  dampak  bagi  kondisi fisik  penggunanya.  Narkoba  secara  garis besar  akan  mengganggu  kestabilan  system tubuh manusia, karena narkoba menghambat  produksi  hormon-hormon yang  berasal  dari  otak  sehingga  pengguna narkoba akan berhenti memproduksi hormon-hormon yang seharusnya diproduksi  secara  alami  dalam  tubuh pengguna  narkoba.  Karena  tidak  hanya system  hormon  yang  berpengaruh,  tetapi seluruh  kinerja  tubuh,  mekanisme  ini mengakibatkan  rusaknya  seluruh  system tubuh manusia. 29
Berdasarkan  proyeksi  BNN  untuk  tahun 2016,  terdapat  lebih  dari  1,2  juta  jiwa pengguna  narkoba  yang  masih  berusia pelajar  (12-21  tahun).  Di  samping  itu, setiap  tahunnya,  diperkirakan  ada  12.000 jiwa  yang  jiwanya  melayang  karena overdosis  narkoba.  Bayangkan  saja,  dalam 6-7 tahun para pelajar ini seharusnya dapat lulus  kuliah  sebagai  sarjana, tetapi mereka
malah  mati  karena  narkoba.  Secara perhitungan,  jiwa-jiwa  yang  mati  karena narkoba  selama  rentang  waktu  mencapai angka  84.000  jiwa.  Hal  tersebut  sudah sepatutnya dijadikan sesuatu yang mendapat perhatian khusus, karena mereka memegang  kunci  menuju  masa  depan Indonesia.  Merekalah  yang  akan  menjadi penerus bangsa Indonesia. Siapa yang tahu apabila 10 dari 84.000 jiwa tersebut adalah calon  doktor  Indonesia?  Kita  tidak  pernah tahu.  Tetapi  yang  pasti,  tanpa  pencegahan narkoba, masa depan.
Penyalahgunaan  narkoba,  mengacu  pada UU  no.35/2009  pasal  1,  adalah  tindakan yang  dilakukan  orang-orang  berkaitan dengan  konsumsi  narkoba  tanpa  hak  atau dengan  melawan  hukum.  Dalam  pasal  7 dari  Undang-Undang  yang  sama,  tertulis bahwa  penggunaan  narkoba  yang  legal adalah penggunaan narkoba “untuk pelayanan kesehatan
dan/atau pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi”. Penggunaan narkoba di Indonesia  sangat  dikontrol  karena  dampak yang  disebabkannya,  dan  penggunaan dikatkan  melawan  undang-undang  yang berlaku  di  Indonesia,  sehingga  dapat dikatakan  bahwa  penggunaan  seperti  itu melawan  hukum  yang  berlaku  dan  dapat digolongkan sebagai penyalahgunaan.
Penyalahgunaan narkoba mempunyai dampak  yang  sangat  luas.  Dalam  lingkup yang  sangat  kecilsaja,  yaitudirisendiri, sudah  diketahui  bahwa  narkoba  akan menyebabkan  berbagai  gangguan  para system  tubuh.  Gangguan  tersebut  akan mengganggu kesehatan tubuh para penggunanya.  Jika  gangguan  kesehatan sudah  dijumpai  pada  pelajar  SMA  yang masih  berusia  belia  dan  mempunyai  masa depan  yang  cerah  untuk  berbakti  pada negara  dan  menjadi  warga  negara  yang baik, bagaimana jadinya Indonesia di masa depan?  Negara  ini  akan  dipenuhi  dengan orang-orang yang sakit karena menyalahgunakan  narkoba.  Secara  umum, narkoba  dapa  tmengubah  hidup  seorang pelajar  SMA  dan  membawanya  pada keburukan
Untuk lebih mengektifkan pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap narkotika  di  atur  mengenai  penguatan kelembagaan  yang  sudah  ada  yaitu  Badan Narkotika  Nasional  yang  dimana  dengan adanya  sebuah  lembaga  yang  berperan serta berfungsi dalam menangani permasalahan  tentang  narkotika  ini  dapat menjadi  ujung  tombak  dalam  mencegah atau
menanggulangi terjadinya penyalahgunaan narkotika. Dengan melakukan beberapa kegiatan positif seperti sosialisasi bahaya narkotika penyuluhan  kepada  masyarakat,  kepada anak sekolah maupun Mahasiswa dan juga bagimereka yang belum mengenal narkotika.  Selain  itu  juga  membuat kampanye tentang bahaya narkotika seperti membuat spanduk atau iklan dan melakukan  razia-razia  di  tempat  hiburan malam  serta  daerah-daerah  yang  dicurigai sangat  rawan  bagi  peredaran gelap narkotika.
Faktor  atau  penghambat  Badan  Narkotika Nasional dalam penegakanhukum terhadap tindak  pidana  narkoba  yang  dilakukan pelajar: 40
1. Kurangnya
penghetahuan, pemahaman  serta  kesadaran  masyarakat yang  terkadang  masih  kurang  untuk berkomitmen bersama dalam upaya P4GN.
2. Kurangnya  sosialisasi  dari  pihak sekolah ataupun perguruan tinggi.
3. Terbatasnya  prasarana  tambahan  dari pemerintah  untuk  menunjang  kegiatan operasional BNN Kabupaten/Kota.
4. Keterbatasan jumlah dana dan anggota  BNN  dalampelaksanaan  teknis kegiatan program P4GN.
5. Kondisi  geografis daerah-daerah yang berdekatan  dengan  perbatasan  negara  lain sangat  rawan  akan  peredaran  gelap Narkotika.
Peran  Negara  Dalam  Memberantas Tindak Pidana Narkotika A. Sanksi Dan Hukuman Penyalahgunaan Narkotika Perihal
sanksi/hukuman terhadap
pelakupenyalahgunaan narkotika adalah: Pasal78 :
(1) Barang  siapa  tanpa  hak  dan  melawan hukum :
a. menanam,  memelihara,  mempunyai dalam  persediaan,  memliki,  menyimpan atau  menguasai  narkotika  Golongan  I dalam bentuk tanaman, atau
b. memiliki,  menyimpan  untuk  dimiliki atau  untuk  persediaan,  atau  menguasai narkotika  Golongan  I  bukan  tanaman, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling banyak  Rp.  500.000.000,-  (lima  ratus  juta rupiah)
(2) Apabila  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan ,  dipidana  dengan    pidana  penjara  paling singkat  2  (dua)  Tahun  dan  paling  lama  12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.  25.000.000.000,-  (dua  puluh  lima  juta rupiah) dan paling banyak Rp.
750.000.000,-  (tujuh  ratus  lima  puluh  ribu rupiah)
(3) Apabila  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilakukan  secara terorganisasi,  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan denda  paling  sedikit  Rp.  100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)
(4) Apabila  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilakukan  oleh korporasi,  dipidana  denda  paling  banyak Rp.  5.000.000.000,-  (lima  milyar  rupiah) Pasal79 :
(1) Barang  siapa  tanpa  hak  dan  melawan hukum :
a. memiliki,  menyimpan  untuk  dimiliki atau  untuk  persediaan  atau  menguasai narkotika  Golongan  II,  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.  250.000.000,-  (dua  ratus  lima  puluh juta rupiah)
b. memiliki,  menyimpan  untuk  dimiliki atau  untuk  persediaan  atau  menguasai narkotika  Golongan  III,  dipidana  dengan
pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) (2) Apabila  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud dalam :
a. ayat  (1)  huruf  a  didahului  dengan permufakatan  jahat,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh) tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) b. ayat  (1)  huruf  b  didahului  dengan permufakatan  jahat,  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1500.000.000,-  (seratus  lima  puluh  juta rupiah)
(3) Apabila  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud dalam :
ayat  (1)  huruf  a  dilakukan  secara terorganisasi,  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
a. ayat  (1)  huruf  b  dilakukan  secara terorganisasi,  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda  paling  banyak  Rp.  400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
(4) Apabila  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud dalam :
b. ayat  (1)  huruf  a  dilakukan  oleh korporasi
,dipidana  denda  paling  banyak  Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) c. ayat  (1)  huruf  b  dilakukan  oleh korporasi
,dipidana
denda  paling  banyak
Rp.  1.000.000.000,-  (satu  milyar  rupiah) Pasal80 :
(1) Barang  siapa  tanpa  hak  dan  melawan hukum :
a. memproduksi, mengolah, mengekstraksi,
mengkonversi,  merakit  atau  menyediakan narkotika  Golongan  I,  dipidana  dengan pidana  mati  atau  pidana  penjara  seumur hidup  atau  pidana  penjara  paling  lama  20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
b. memproduksi,
mengolah, mengekstraksi, mengkonversi,  merakit  atau  menyediakan narkotika  Golongan  II,  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) c. memproduksi,
mengolah, mengekstraksi, mengkonversi,  merakit  atau  menyediakan narkotika  Golongan  III,  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak
Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
(2) Apabila  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud dalam :
a. ayat  (1)  huruf  a  didahului  dengan permufakatan  jahat,  dipidana  dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan denda  paling  sedikit  Rp.  2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
b. ayat  (1)  huruf  b  didahului  dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  18  (delapan belas) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
c. ayat  (1)  huruf  c  didahului  dengan permufakatan  jahat,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh) Tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh) Tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
(3) Apabila  tindak  pidana  sebagaimana
dimaksud dalam :
a. ayat  (1)  huruf  a  dilakukan  secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau  pidana  penjara  seumur  hidup  atau pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima) tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh) tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp. 500.000.000,-  (lima  ratus  juta  rupiah)  dan paling  banyak  Rp.  5.000.000.000,-  (lima milyar rupiah)
b. ayat  (1)  huruf  b  dilakukan  secara terorganisasi,  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  20  (duapuluh)  tahun dan denda paling banyak Rp.
3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
ayat  (1)  huruf  c  dilakukan  secara terorganisasi,  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (duamilyar rupiah) (4) Apabila  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud dalam :
a. ayat  (1)  huruf  a  dilakukan  oleh korporasi,  dipidana  denda  paling  banyak Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)
b. ayat  (1)  huruf  b  dilakukan  oleh korporasi,  dipidana  denda  paling  banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)
c. ayat  (1)  huruf  a  dilakukan oleh  korporasi,  dipidana  denda  paling banyak  Rp.  3.000.000.000,-  (tiga  milyar rupiah) Pasal 81 :
(1) Barang  siapa  tanpa  hak  dan melawan hukum :
a. membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan  I,  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 15  (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) b. membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan  II,  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling banyak  Rp.  500.000.000,-  (lima  ratus  juta rupiah)
c. membawa, mengirim, mengangkut atau  mentransito  narkotika  Golongan  III, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  7  (tujuh)  tahun  dan  denda  paling banyak  Rp.  200.000.000,-  (dua  ratus  juta rupiah)
(2) Apabila  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan
permufakatan jahat, makaterhadap
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam : B. Peran Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana

## Narkotika
Penyebaran  narkoba  di  Indonesia  setiap tahunnya  semakin  meningkat  dipengaruh ioleh jumlah  populasi penduduk Indonesia
yang  besar.  Indonesia  menjadi  salah  satu pasar yang luarbiasa menjanjikan bagi para mafia  narkoba  untuk  memasukkan  barang haram  tersebut  ke  wilayah  Nusantara. Pengguna  narkoba  di  Indonesia  yang terbanyak  dari  tahun  ketahun  masih  di dominasi  oleh  pelajar,  dalam  halini mahasiswa dan anak-anak sekolah khususnya  tingkat  SMA  dan  SMP.  Di wilayah Indonesia sendiri peredaran narkoba  telah  menyebar  sampai  keseluruh pelosok negeri.Sangat mudah untuk mendapatkan  barang  haram  tersebut  di wilayah-wilayah  Indonesia.  pemerintah pusat  sudah  melakukan  tindakan  yang cukup  tegas  untuk  memberantas  kasus narkoba  di  Indonesia  dengan  membentuk BNN  (Badan  Narkotika  Nasional)  dan
BNNP (Badan Narkotika Nasional
Provinsi) yang bertugas untuk memberantas  kasus-kasus  narkoba  serta merehabilitasi para penggunanarkoba. BNN  dan  BNNP  setiap  tahunnya  selalu melaksanakan
sosialisasi pemberantasan narkoba  untuk  menekan  jumlah  pengguna narkoba  di  Indonesia.  Tetapi  hal  tersebut tidaklah  cukup  karena  jumlah  pegawai BNN  dan  BNNP  di  Indonesia  sangat sedikit dibandingkan jumlah penyalahguna narkoba  di  Indonesia.  Itu  adalah  salah satuhal yang menyebabkan kurang maksimalnya  pemberantasan  narkoba  di wilayah Indonesia. kendala BNN yang lain adalah  kurangnya  perhatian  masyarakat untuk  melapor  kepada  pihak  berwajib  jika ada penyalahguna narkoba di lingkungannya.  Masyarakat  sering  takut untuk  melaporkan  hal  tersebut  yang menjadikan Bandar dan pengguna narkoba dengan  bebas  berkeliaran.  Pada  umumnya jika  ada  korban  dulu,  baru  lah  pihak berwajib  dan  BNN  (Badan  Narkotika Nasional)  dan  BNNP  (Badan  Narkotika Nasional  Provinsi)  akan  tau.  Itulah  yang menjadi salah satu kendala yang menjadikan  BNN  tidak  bias bekerja sendiri. diperbanyak
tindakan pemberantasan. Bandar-bandar dan pemakai narkoba yang sudah keluar masuk
penjara  juga  harus  dijadikan  prioritas  agar kejadian yang sama tidak terulang lagi. 43
Program  untuk  aspek  pencegahan  narkoba seharusnya  sudah  diterapkan  sejak  dini, sejak  TK  dan  SD.  Tapi,  dengan  bahasa tertentu  yang  disesuaikan  dengan  usia. Intinya  harus  ditanamkan  pemahaman kepadaanak-anak bahwa narkoba itu membahayakan. Program seperti itu memang  sudah  berjalan  di  beberapa provinsi-provinsi besar di wilayah Indonesia.  Tetapi  masih  banyak  provinsi dan  daerah-daerah  terpencil  di  Indonesia yang  jauh  dari  kota  belum  mendapatkan sosialisasi  dan  penyuluhan  tentang  bahaya narkoba. Itu yang menyebabkan masyarakat di desa sangat mudah dipengaruhi  oleh  penyebaran  narkoba. Pemerintah  provinsi  dan  daerah  juga seharusnya  memerintahkan  kepala  dinas untuk memberikan materi tambahan tentang akibat buruk narkoba dan memberitahu  bahwa  narkoba  adalah  salah satu kejahatan luar biasa. Pemberian materi tambahan  tentangakibat  buruknarkobaini juga  sangatlahpentingbagi  para  pelajar yang  sangat  rentan  akan  serangan  obat haram  tersebut.  Tetapi  Hal  ini  tidak  bias serentak  dilaksanakan  karena  tergantung otonomi setiap daerah juga. Jadi untuk hal penambahan kurikulum narkoba di sekolah ini  kepala  dinas  pendidikan  bergabung dengan kapolri harus melakukan pendekatan kepada masing-masing pemerintah daerah.
Hal tersebutditanamkansejakdini agar generasimudabangsa
Indonesia
tau kejahatan dan kerugianapa yang ditimbulkan  dari  narkoba.  Karakteristik tindak  pidana  narkoba  berbeda  dengan tindak  pidana  lainnya,  kejahatan  ini temasuk  kejahatan  luar  biasa  ( Extra Ordinary Crime )
pergerakann ya  bersifatnasional  dan  antar  Negara ( Transnational
Crime ).
Dalam  pengungkapannya  juga  mempunyai tingkat  kesulitan  yang  tinggi,  terutama  di dalam pembuktiannya. Modus yang Dilakukan  sering  menggunakan  teknik
yang  licik  dan  pelaku  selalu  berupaya menghindar  dari  pengawasan  petugas dengan  berbagaicara  yang  kadang  di  luar akal sehat.
Sindikat  narkoba  mempunyai  jaringan yang  sangat  luas,  baik  keatas  maupun kebawah.  Hal  ini  diperparah  dengan terbatasnya  orang  yang  mau  melaporkan adanya tindak pidana narkotika di lingkungannya dengan alas an keselamatan.Ini menjadi tantangan tersendiri  bagi  penegak  hukum  di  saat melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan. Banyak teknik penyidikan dan penyelidikan  yang  kerap  digunakan  untuk memburu  para  pelaku  tindak  kejahatan narkoba. BNN (Badan Narkotika Nasional) mengatakan bahwa kerugian Negara akibat narkoba  mencapai  Rp.  63,1  triliun. Sementara  di  Indonesia  diketahui  sekitar 60  jaringan  narkoba  yang  beroperasi.  Ini berarti rata- rata Rp. 1 triliun tiap jaringan. Keterbatasan jumlah personil BNN (Badan Narkotika  Nasional)  dan  BNNP  (Badan Narkotika  Nasional  dan  Provinsi)  yang menjadi  hambatan  pemberantasan  narkoba di  Indonesia.  Personil  BNN  pada  saat  ini diperkirakan  hanya  4.600  orang,  masih jauh dari jumlah ideal yakni 74 ribu orang. Ini menunjukkan sangat jauh dari kemampuan jumlah. Dari 250 juta penduduk Indonesia,
125  juta  diantaranya  merupakan  usia produktif. Dengan jumlah yang sedemikian banyak  itu  bagaimana  BNN  (Badan Narkotika  Nasional)  125  juta  manusia terhadap narkoba. 46
BNN  (Badan  Narkotika  Nasional)  juga mengalami keterbatasan sarana dan prasarana, lalu teknologi. Sementara target rehabilitasi 100  ribu  orang  di 2015  tidakberhasil.  Hal  ini karena  belum  adanya  standar  disasi program  dan  metode  rehabilitasi  di Indonesia. Sebenarnya sangat mudah untuk memerangi  narkoba  yang  telah  merajalela di  Indonesia  ini.  Salah  satunya  adalah dengan  menyadarkan  diri  sendiri  betapa sangat  buruknya  efek  yang  ditimbulkan akibat  narkoba.  Selain  itu  kita  juga  dapat
mendekatkan  diri  dengan yang  mahakuasa agar dijauhkan dari barang haram tersebut. Yang  dimaksud  dengan  mendekatkan  diri pada  yang  mahakuasa  adalah  dengan pendekatan  agama  (Religius)  melalui pendekatan  ini  orang-  orang  yang  masih bersih  dari  dunia  narkoba  senantiasa ditanamkan  ajaran  agama  mereka  masing- masing.  Karena  agama  manapun  tidak  ada yang mengajarkan para penganutnya untuk merusak  dirinya  sendiri  di  masa  depan. Setiap  agama  juga  pasti  mengajarkan tentang menegakkan kebaikan, menghindari  kerusakan,  baik  pada  dirinya sendiri,  keluarganya  maupun  lingkungan sekitarnya.  Sedangkan  bagi  mereka  yang telah terlanjur masuk dalam ruang lingkup narkoba maka  senantiasa  selalu  diingatkan kembaliakan nilai-nilai yang terkandung di dalam  ajaran  agama  yang  mereka  yakini. Dengandemikiaan, diharapkan ajaran agama  yang  telah  mereka  yakini  dan  yang pernah  tertanam  dalam  benak  mereka mampu  menggugah  jiwa  mereka  untuk kembali kejalan  yang benar. 47
Selain  pendekatan  agama,  pendekatan social  bagi  mereka  yang  belum  maupun yang sudah masuk kedalam dunia narkoba juga sangatlah penting. Melalui pendekatan social  ini  mereka  akan  disadarkan  jika mereka  merupakan  bagian  penting  dari lingkungan  dan  keluarganya.  Dengan ditanamkannya  pendekatan  ini,  maka mereka merasa bahwa kehadirannya memiliki  arti  penting.  Pendekatan  ini mampu menggerakan hati para remaja dan generasi  muda  yang  belum  terjerumus dalam  narkoba  untuk  tidak  larut  dan mudah tergiur akan kelamnya   dunia narkoba   yang menyesatkan.      Bagi
5. SIMPULAN
1. Guna  memberikan  efek  prefentif
yang  lebih  tinggi  terhadap  dilakukannya tindak  pidanat  ersebut,  demikian  pula untuk memberikan keleluasaan kepada alat penegak  hokum  dalam  menangani  perkara tindak pidana tersebut secara efektif, maka ditentukan ancaman hukum yang diperberat bagi pelaku tindak pidana, lebih
lanjut  dalam  hal  perbuatan  tersebut dilakukan  terhadap  atau  ditujukan  kepada anak-anak di bawah umur. Karena Indonesia  merupakan  negara  peserta  dari Konfrensi Tunggal Narkotika 1981, beserta protokol yang mengubahnya maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini  telah  pula  disesuaikan  dengan  hal-hal yang  diatur  di  dalam  konfrensi  tersebut. Narkotika  adalah  zat  ( substance )  yang penggunaannya  diatur  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  22  tahun  1997  tentang Narkotika, dan yang paling baru, pengaturan mengenai tindak pidana narkotika,  diatur  dalam  Undang-  Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 2. Faktor atau penghambat Badan Narkotika  Nasional  dalam  penegakan hokum  terhadap  tindak  pidana  narkoba yang  dilakukan  pelajar:  1)  Kurangnya penghetahuan, pemahaman serta kesadaran masyarakat  yang  terkadang  masih  kurang untuk  berkomitmen  bersama  dalam  upaya P4GN; 2) Kurangnya sosialisasi dari pihak sekolah  ataupun  perguruan  tinggi;  3) Terbatasnya  prasarana  tambahan  dari pemerintah  untuk  menunjang  kegiatano perasional BNN Kabupaten/Kota; 4) Keterbatasan  jumlah  dana  dan  anggota BNN  dalam  pelaksanaan  teknis  kegiatan program  P4GN;  5)  Kondisi  geografis daerah  daerah  yang  berdekatan  dengan perbatasan  negara  lain  sangat  rawan  akan peredaran gelap Narkotika.
3. Negara  melalui  Pemerintah  pusat sudah  melakukan  tindakan  yang  cukup tegas untuk memberantas kasus narkoba di Indonesia dengan membentuk BNN (Badan  Narkotika  Nasional)  dan  BNNP (Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi)  yang bertugas  untuk  memberantas  kasus-kasus narkoba serta merehabilitasi para pengguna narkoba.

## 6. DAFTAR PUSTAKA A.Buku-Buku
Atmasasmita Romli., Tindak Pidana Narkotika  Transnasional  Dalam Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia ,
Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
Barda Nawawi Arief, Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan , Makalah Seminar Nasional Pendekatan  Non  Penal  Dalam Penangulangan  Kejahatan,  Graha Santika Hotel, Semarang, 2 September 1996.
Devi,  Ria  Sintha,  Perkembangan  Hukum Dagang  di  Indonesia,  CV.  Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020 Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi,  Hukum
Acara,  Lembaga  Penelitian  dan Penulisan  Ilmiah  AQLI,  Medan, Maret 2021. Gayo Ari Akhyar, Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika , Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan  Data  dan  Informasi, 2014. Hurlock B, Elisabeth., Psikologi Perkembangan  Suatu  Pendekatan Sepanjang  Rentang  Kehidupan , Terjemahan, Jakarta, Erlangga, 1999. Hamzah Andi, Terminologi Hukum
Pidana,
Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Kaligis,  C,  O.  Dirdjosisworo  Soedjono.,
Narkoba & Peradilannya Di Indonesia Reformasi Hukum Pidana  Melalui  Perundangan  Dan Peradilan, Jakarta:
O.C  Kaligis  &  Associates,  Cetakanke-II, 2006.
Kusuma  W,  Mulynana., Hukum  dan  Hak- Hak  Anak ,  CV.  Rajawali,  Jakarta.
1986.
Makarao Taufik Moh., Suhasril, Moh.Zakky  A.S, Tindak  Pidana Narkotika , Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2003.
Mardani, Penyalahgunaan  Narkoba ,  Raja grafindo Persada, Jakarta, 2008.
Marlina, Pengantar  Konsep  Diversi  dan
Restroative  Justice  dalam  Hukum
Pidana , Medan: USU Press, 2010.
Marzuki, Peter Mahmud., Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, 2006.
Ridho  Mubarak.  &Wessy  Trisna., Buku ajar hokum kejahatan anak , Medan Area University Pres ; 2012.
Santroc W, K, John., Adolescence , Jakarta, Erlangga, 2003.
Sarwono  Wirawan  Sarlito., Psikologi Remaja, PT.  Remaja  Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Soedjono D., Narkotika dan Remaja,
Penerbit Alumni, Bandung, 2003. S  Siswanto., Politik  Hukum  Dalam Undang-Undang  Narkotika  ,  UU Nomor 35 Tahun 2009 , Jakarta: PT
Rineka Cipta, 2012.