## Pergolakan Mesir: Dari Revolusi ke Transisi Demokrasi

## Herdi Sahrasad
Peneliti senior Pusat studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina, dan Dosen ilmu sosial-politik Universitas Paramadina, Jakarta
Abstract: The  2011  revolution  in  Egypt  started  with  marches,  demonstrations  and  civil resistance on January 25. Protesters were inspired by the successful uprising in Tunisia, where demonstrators  succeeded  in  bringing  down  the  govern-  ment.  People  came  on  to  the  streets demanding the overthrow of Egyptian President Hosni Mubarak. They complained of poverty, unemployment,  corruption  and  autocratic  governance  of  the  president  who  had  ruled  the country for 30 years. Demonstrators included Islamic, liberal, anti-capi- talist, nationalist and feminist  elements.  The  Egyptian protesters'  grievances  focused  on  legal  and  political  issues, including police brutality, state-of-emergency laws, lack of free elections and freedom of speech, corruption, and economic issues including high un- employment, food-price inflation and low wages.The protesters' primary demands  were the end of the Mubarak regime and emergency law, freedom, justice, a responsive non-military government and a voice in managing Egypt's resources. Strikes by labour unions added to the pressure on government officials.
Kata Kunci: Mesi; revolusi; demokrasi

## Pendahuluan
Neoliberalisme ekonomi, despotisme, kemiskinan dan ko-rupsi  kronis  serta kediktatoran dan  kenaikan  harga  pangan,  merupakan  faktor-faktor    yang  mencetuskan    revolusi  paling dramatis abad ini. 1
Mesir, Jordan, Maroko, Tunis  melakukan privatisasi  BUMN,  mendorong masuk  modal asing, memotong subsidi, anggaran belanja negara untuk publik, menimbulkan ketidakadilan, ketimpangan  dan  kehidupan  rakyat  miskin  makin  sulit,  sementara  kelas  atas  (upper  clas) menikmati  buah  neoliberalisme,  dan  kelompok  paling  siap  adalah  profesonal  dan  kalangan dunia usaha. Neoliberalisme menguntungkan kelas atas dan kelas menengah yang masih tipis lapisannya, sementara mayoritas rakyat makin miskin dan sulit.
Para  akademisi  “Middle  East  Studies”  untuk  sebagian  telah  kehilangan  kemampuan analisis  atas  efek  destabilisasi  dari  kebijakan  ekonomi  neoliberal  yang  memiskinkan  rakyat Dunia Arab.
Gregory Gause juga tak mengira militer yang selama ini melayani dengan setia elite istana, ternyata kemudian memilih memisahkan diri dan mendukung gerakan kebebasan anti rezim di kalangan  pemuda.  Menurutnya,  peran  militer  di  Timur  Tengah  juga  harus  dikaji  ulang mengingat profesionalisme dan institusionalisme militer sudah berubah.
Gregory  Gause  mendorong  para  pakar  Timur  Tengah  harus  studi  ulang  mengenai pentingnya identitas Arab dalam memahami masa depan politik Timteng. Jatuhnya Ben Ali
1 Lisa Anderson, “Demystifying Arab Spring”, Foreign Affairs (edisi Mei-Juni 2011) Tulisan ini merupakan revisi atas berbagai artikel penulis yang bertebaran di www.inilah.com dan www.rimanews.com sepanjang Januari-Desember 2011.
Herdi Sahrasad, Pergolakan Mesir: Dari Revolusi ke Transisi Demokrasi DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/ konfrontasi2
dan  Mubarak  meyakinkan  masyarakat  Arab  di  negeri  tetangganya  bahwa  mereka  juga melakukan hal yang sama di negeri mereka .
Wael  Ghonim  adalah  tipikal  elite  yang  memihak  kaum  miskin  di  Mesir/Arab.  Wael Ghonim, eksekutif muda di Google Mesir, dengan berani mengambil resiko mempertaruhkan nyawa untuk mengorganisai kaum muda dan masyarakat dengan seruan “We are all Khaled Said !‟‟ di Facebook untuk mengenang seorang pemuda yakni  Khaled Said, yang tewas digebuki polisi
Karena  itulah Timur Tengah berubah. Gerakan  revolusi  menimbulkan perubahan rezim (regim change). Menyusul jatuhnya rezim Ben Ali di Tunisia, Hosni Mubarak di Mesir, serta penangkapan dan pembunuhan mantan pemimpin Libya, Moammar Khadafy, demonstrasi yang menggusur dan menggulingkan rezim opresif Ali Abdullah Saleh di Yaman serta demonstrasi mendesak  mundur  rezim  Bashar  Al-Assad  di  Suriah,  mengindikasikan  pergolakan  di  Dunia Arab terjadi oleh banyak sebab. Tidak ada sebab yang tung-gal dalam Arab Spring.
Revolusi yang mengguncang dunia Arab dalam setahun terakhir itu berawal dari  gerakan solidaritas  rakyat  Tunisia  atas  aksi    bakar    diri    seorang    penjual    sayur-mayur  bernama Muhammed    Bouazizi.    Gerakan    ini    dimulai    pada    18    Desember    2010    dan  berhasil melengserkan  rezim  Ben  Ali  pada  14  Januari 2011.  Dari  Tunisia,   revolusi dunia Arab kemudian menyebar ke negara Arab lain dan berjaya  mendongkel  pe-  merintahan otoriter di Mesir dan Libya. Bahkan, bara revolusi terus  berkobar  hingga sekarang di Yaman, dan Suriah Perubahan  rezim  hanyalah  langkah  pertama  menuju  penggantian  dasar-dasar  yang mendukung rezim sebelumnya. Berapa lama dan bagaimana radikalnya dasar-dasar ini diubah, adalah tergantung pada kekuatan dan kejelasan dari para pemimpin gerakan revolusioner, yang sering kali terdiri dari elemen berbeda yang menyatu untuk mencapai tujuan bersama mengubah status quo.
Ketika  Presiden  otoriter  Tunisia  Zine  al  Abidine  Ben  Ali  lengser  setelah  hanya  empat minggu protes damai telah memicu pemberontakan massal terhadap rekan Mesirnya, Mubarak, dunia  terkejut.  Harapan  muncul  di  ibukota-ibukota  Barat  bahwa  gelombang-  gelombang tuntutan  populer  untuk  demokrasi  akan  menyapu  wilayah  tersebut.  Namun,  sementara keuntungan-keuntungan dari konsolidasi Tunisia dan Mesir masih dibuat, gelombang demokrasi telah  mencapai  Suriah  dan  Yaman;  sementara  perang  saudara  di  Libya  akhirnya  mampu mengakhiri rezim Moammar Khaday.
Apa  yang  menyebabkan  keretakan  radikal  di  sejarah  wilayah  ini  adalah  hilangnya  rasa takut warga terhadap pasukan keamanan, yang tercapai dengan mengumpulkan sejumlah besar orang di berbagai daerah. Orang- orang yang Sholat Jumat di kawasan Arab itu terus didorong untuk  melakukan  demonstrasi  besar-besaran.  Tidak  ada  pemerintahan  Arab  yang  berani melarang  laki-laki  Muslim  untuk  bersama-sama  melakukan  Sholat  Jumat  sesuai  dengan  Al- Quran.
Peristiwa  bakar   diri   Muhammad   Bouazizi,   pengangguran   lulusan   ilmu  komputer di kota Tunisia, Sidi Bouzid, terjadi pada Jumat, 17 Desember 2010, telah lebih banyak menarik perhatian  daripada  jika    terjadi    pada    hari-hari  biasa.    Pada    hari    Jumat    empat    minggu kemudian,    perkelahian      antar  demonstran,  mengalir  keluar  dari  masjid  setelah    Sholat mingguan,  dan  terjadi  sangat  banyak  pertumpahan  dari   pasukan keamanan sehingga Ben Ali terpaksa melarikan diri.
Herdi Sahrasad, Pergolakan Mesir: Dari Revolusi ke Transisi Demokrasi DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/ konfrontasi2
Di Mesir kerumunan demonstran tumbuh secara esensial pada 25-28 Januari 2011, dengan para  pemimpin  oposisi  menyatakan  Jumat  28  Januari  2011  itu  sebagai  “Hari  Kejatuhan” Mubarak, yang kemudian lengser seminggu kemudian.
Yang harus digarisbawahi, satu dekade setelah tragedi 9/11/2001, Arab Spring meletus, kaum  muda  di   Tunisia   dan   Mesir   meruntuhkan   diktator   yang ditakuti.   Dan   di Libya, revolusi  rakyat  dilakukan  dengan  bantuan  kekuatan  Barat.  Dalam  pembantaian  di  Suriah, kemarahan  tidak  diarahkan  terhadap  setan-setan  asing,  tetapi  kemarahan  rakyat  melawan penguasa kejam yang telah merampok kesempatan untuk hidup layak bagi rakyat banyak.
Di  luar  konteks  Arab  Spring,  sebagian  orang-orang  Arab  secara  politik  sadar  untuk menerima  tanggung  jawab  atas  apa  yang  telah  terjadi  pada  9/11/2001.  Namun  mereka  juga meyakini dan tenggelam dalam konspirasi yang menduga kuat bahwa serangan WTC 9/11/2001 ini adalah karya Amerika sendiri, bahwa ribuan orang Yahudi tidak muncul di tempat kerja di Menara Kembar pada 9/11/2011, dan yang tewas justru orang Kristen dan Islam.

## Dinamika Mesir
Kaum pekerja di Mesir merupakan salah satu kelompok  pro-revolusi  yang  menjatuhkan Mubarak.  Para  pekerja  bukanlah  kelas  menengah,   mereka mencakup   tenaga berkeahlian dan buruh yang tak berketrampilan. Berbicara tentang kelas buruh bukanlah hal tabu di Mesir. Gaji bulanan buruh tekstil Mesir secara tipikal , dan banyak pekerja hanya meraih 2 dolar per hari, dan mereka itu hidup di bawah garis kemis-kinan.
Menurut  World  Bank,  44  persen  rakyat  Mesir  hidup   di   bawah   garis   kemiskinan, sehingga  Revolusi  Nil   adalah   revolusi   oleh   kaum   miskin. Pendidikan  bagi keluarga pekerja  juga  buruk  karena  sistem  pendidikan/  sistem  sekolah  tidak  berjalan baik, sehingga setiap  orang  mengangkat  tutor  untuk  anak-anak  mereka.  Akibatnya  banyak  orang  berhutang untuk menang-  gung  kebutuhan  pokok  keluarga  mereka. Sementara itu harga pangan terus meroket selama beberapa bulan selama  2010-2011,  menjadi problem ekonomiyang akut selama 20 tahun terakhir era Mubarak.5 Situasi ini menjadi bahan bakar Revolusi Nil yang digerakkan kaum muda, didukung  kaum  pekerja, para  aktivis  perempuan  dan  masyarakat  sipil   yang marah   atas   korupsi, kediktatoran dan penindasan.
Di Mesir, di mana  revolusi  kemudian  menang,  para  aktivis  pro-demokrasi sejak  awal menyadari bahwa adalah naif untuk menerima komitmen bagi keadilan  sosial, kebebasan sipil, dan demokrasi dari Dewan Militer yang dipimpin  oleh  Marsekal  Mohammed Hussein Tantawi, menteri pertahanan Mubarak selama 20 tahun.
Ketika  kaum  muda  berdemo  dan  bergolak,  Deklarasi  Dewan  Militer  Januari  2011 sepertinya  diarahkan  sebanyak  mung-kin  untuk  menenangkan  dukungan  Amerika  Serikat, sumber bantuan tahunan dari $ 2 miliar dan persenjataan canggih bagi Mesir. Para  demonstran di Lapangan Tahrir Kairo jalan terus dengan ide revolusi. Hal ini makin  membesar dengan isu rencana Hosni  Mubarak  untuk  menurunkan  kekuasaan  pada  anaknya,  yang  juga disikapi kritis  oleh  militer  Mesir.  Dewan  Militer  memiliki  kepentingan untuk meles- tarikan sebanyak mungkin  struktur  politik-ekonomi  era  Mubarak. Di bawah pengawasan Presiden Anwar Sadat dan Mubarak, pihak  militer
Herdi Sahrasad, Pergolakan Mesir: Dari Revolusi ke Transisi Demokrasi DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/ konfrontasi2
memperoleh  peternakan,  pabrik,  dan  hotel-hotel.  Perkiraan  aset  mereka  bervariasi  dari  10 sampai 30 persen dari perekonomian nasional.6
Selama  demonstrasi  revolusioner  itu,  para  pemuda  terus  berhadapan  dengan  rezim Mubarak yang bertahan dan menghadapi Dewan Militer yang menolak tekanan untuk mengadili para pejabat sipil dan militer rezim Mubarak yang dituduh korupsi dan melakukan pembunuhan terhadap para demonstran damai yang terus mendesak Mubarak mundur.
Namun  slogan  dan  pamlet  yang  telah  dibawa  kaum  muda  ke  jalan-jalan  di  Kairo  telah secara  massif  dan  cepat  menargetkan  Dewan  Militer  untuk  dilumpuhkan.  Para  demonstran diserang polisi  berkuda dan ditembaki oleh preman-preman pro-militer  yang  juga  memegang pisau, pedang dan bom molotov. Militer berusaha menetapkan keputusan melarang demonstrasi.
Pasukan  bersenjata  menembaki  ke  udara  untuk  membubarkan  aksi  duduk  selama  tiga minggu para demonstran damai. Namun aksi  massa untuk revolusi  jalan terus, meski Dewan Militer punya agenda licik dan mengadu domba satu kelompok politik dengan lainnya. Sehingga pada  akhirnya  Mubarak  menyerah  dan  mundur  setelah  para  jenderal  mendukung  gerakan revolusi pemuda yang berfokus pada kebebasan dan demokrasi serta keadilan.
Kalau kita periksa, protes di  Mesir  mulai  pada  tanggal  25  Januari  2011  dan  berjalan selama 18 hari. Dimulai sekitar tengah malam pada 28 Januari 2011, pemerintah Mesir berusaha, agak  berhasil,  untuk  menghilangkan  akses  internet  bangsa,  untuk  menghambat  kemampuan demonstran  untuk  berkoordinasi  melalui  media  sosial.  Kemudian pada hari itu, saat puluhan ribu  demonstran  memenuhi  jalan-jalan  kota  besar    Mesir,  Presiden  Mubarak  membubarkan pemerintahannya, kemudian menunjuk kabinet baru. Mubarak juga menunjuk Wakil Presiden pertama dalam hampir 30 tahun.
Pada  tanggal  10  Februari  2011,  Mubarak  menyerahkan  se-mua  kekuasaan  presiden kepada  Wakil  Presiden  Omar  Suleiman,  tetapi  segera  setelah  itu mengumumkan  bahwa ia akan tetap sebagai Presiden  sampai  akhir  masa jabatannya.  Namun,  protes  berlanjut terus pada  hari  berikutnya,  dan  Suleiman  cepat  mengumumkan  bahwa  Mubarak  memilih mengundurkan  diri  dari  kursi  kepresidenan  dan  mentransfer   kekuasaan   kepada Angkatan Bersenjata  Mesir.  Militer  segera  membubarkan  Parlemen  Mesir,  menunda  Kons-titusi  Mesir, dan  berjanji  untuk  mencabut  “hukum  darurat”  yang  telah  berusia    tiga    puluh  tahun.  Dalam kaitan ini, A, Essam Sharaf, tokoh sipil, diangkat sebagai Perdana  Menteri Mesir pada tanggal 4 Maret 2011  sampai adanya persetujuan luas dari kalangan orang Mesir yang melakukan protes di Alun-alun   Tahrir.   Protes   terus    berlangsung sampai akhir 2011. Bagaimanapun, dalam menanggapi    Sharaf    dan    Dewan    Agung    Angkatan  Bersenjata,  merasakan  kelesuan  dalam melembagakan  reformasi  sehingga protes di   Alun-alun   Tahrir   pun   dilakukan   kembali, bahkan   setelah   tiga putaran  pemilu yang dimenangkan oleh Partai Kebebasan dan Kea-dilan (sayap Ikhwanul Muslimin) dan partai kaum Salafi bernama an-Nur. Tentu saja jalan terjal dan berduri meme-nuhi prosesi menuju perubahan di negeri piramida ini.7
Para  pemuda,  yang  memprakarsai  protes  jalanan  sekuler  menyadari  kesenjangan  besar yang  ada  antara  keberhasilan  mereka  dalam  mengum-  pulkan  massa  dan  mendirikan  partai- partai  politik,  namun  kandas  dalam  soal  jaringan  dan  basis  massa  secara  nasional  untuk mengimbangi Ikhwanul Muslimin yang didirikan  pada  tahun  1928  oleh  Hassan  Al-  Banna. Ikhwanul  telah  dan  terus    membangun    dan    mempertahankan    akar    yang    mendalam  di masyarakat, meskipun dalam jangka waktu lama mengalami tekanan.
Herdi Sahrasad, Pergolakan Mesir: Dari Revolusi ke Transisi Demokrasi DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/ konfrontasi2
Para pemimpin Ikhwanul telah memutuskan untuk memperebutkan kurang lebih 50 persen dari kursi parlemen saat pemilihan umum diadakan. Dan Ikhwanul terbukti menang.
Maka kini ujian dari sistem demokrasi  yang dibangun kaum revolusioner Mesir adalah mendorong  sikap  tunduk  militer  kepada  otoritas  sipil  yang  terpilih.  Para  politisi  dari  semua lapisan menghadapi perjuangan panjang di depan untuk mencapai tujuan tersebut. Para pemuda revolusioner  mene-  mukan  bahwa  menggulingkan  para  diktator  adalah  lebih  mungkin  dan menjadi  bagian  mudah  dari  sebuah  perjuang-an  panjang  untuk  menegakkan  demokrasi substansial.

## Ihwal Ikhwanul Muslimin
Ikhwanul   Muslimin   (IM)   memimpin   oposisi   publik    terhadap    Partai Demokratik Nasional pimpinan Presiden Hosni Mubarak, yang telah berkuasa sejak 1981.
Sejak awal gerakan reformasi Kairo, Ikhwanul Muslimin telah menuntut Presiden Mesir Hosni  Mubarak  mengundurkan  diri.  IM  meyakinkan  puluhan  ribu  pengunjuk  rasa  di  seluruh negeri Mesir turun ke jalan dalam pekan- pekan terakhir sebelum Mubarak tumbang.
Kelompok Ikhwanul Muslimin yang sebelumnya enggan menampakkan diri, mulai unjuk gigi  dan  mencari  kolaborasi  dengan  tokoh  oposisi  Mohammed  Elbaradei.  “Seluruh  elemen pemerintahan  termasuk  presiden,  partai  dan  anggota  parlemennya  harus  membubarkan  diri,” demikian pernyataan Ikhwanul Muslimin waktu itu.
Sejak protes dimulai 25 Januari 2011 di Mesir, tercatat ratu-san orang tewas. Umumnya korban tewas akibat bentrokan antara  pengunjuk  rasa  dan  pihak  kepolisian.  Aksi  kekerasan sebelumnya juga sempat berlangsung di Suez, Alexandria dan kota-kota besar lainnya.
Pihak berwenang Mesir menutup internet dan layanan pon-sel di negara itu sejak pekan lalu  dan  memberlakukan  jam  malam  di  kota-kota  besar.  Para  aktivis  IM  dari  kalangan mahasiswa dan kelas menengah umumnya mahir menggunakan internet dan media elektronik lainnya.
IM sempat mengajukan kandidat Mohamed ElBaradei sebagai calon  pengganti Mubarak. Mantan kepala International Atomic Energy Agency (IAEA) berusia 68 tahun ini kembali  ke Mesir    pada   2010   setelah    perjalanan    karirnya    yang      ber-hasil  mengantarkannya    meraih Hadiah  Nobel  bidang  perdamaian   pada   2005.   Sebagai  seorang pengacara,  ia  memilih terjun ke dunia politik karena menganggap Mesir membutuhkan perubahan total. Pria ini juga dengan  tegas  meminta  Presiden  Hosni Mubarak turun untuk mengakhiri otoritas militer. El- Baradei memperoleh dukungan IM karena dianggap paling kredibel dan kapabel.
Ikhwanul  Muslimin  Mesir  adalah  organisasi  Islam  tertua  dan  terbesar  di negara  itu, yang didirikan oleh Hassan al-Banna pada 1920. Kelompok ini telah mempengaruhi gerakan- gerakan Islam di seluruh  dunia  dengan   model aktivisme  dan   intelektualisme politik  yang dikombinasikan dengan kegiatan amal saleh Islam.
Gerakan ini awalnya ditujukan hanya untuk menyebarkan moral Islam dan kebajikan serta kesalehan, tetapi kemudian terlibat dalam politik, khususnya berjuang untuk menying- kirkan kontrol kolonial Inggris di Mesir dan membersihkan semua pengaruh Barat di negeri Fira‟un itu.
Ikhwanul Muslimin menyatakan bahwa mereka mendu-kung prinsip-prinsip  demokratis. Slogan mereka yang pa-ling terkenal, digunakan di seluruh dunia, adalah:  “Islam
Herdi Sahrasad, Pergolakan Mesir: Dari Revolusi ke Transisi Demokrasi DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/ konfrontasi2
adalah  solusi”.  Pada  akhir  1940-AN,  kelompok  ini  diyakini  memiliki  sebanyak  dua  juta pengikut  di  Mesir.  Dan  pada  periode  yang  sama  ide-idenya  telah  menyebar  di  seluruh  dunia Arab.  Al-Banna  juga  menciptakan sayap      paramiliter, Special Apparatus, yang bergabung dengan perang melawan pemerintahan Inggris.
Pemerintah  Mesir  membubarkan  kelompok   Ikhwan   tersebut   pada   tahun 1948-   an karena dianggap menyerang kepentingan Inggris dan Yahudi. Segera setelah itu, kelompok itu dituduh membunuh Perdana Menteri Mahmoud Al- Nuqrashi.
Kali ini IM yang tak dikehendaki AS/Barat itu, mampu mendesakkan perubahan di Mesir, yang  menimbulkan  kecemasan  dan  ketakutan  Israel  maupun  AS/Barat.  Menlu  AS  Hillary Clinton  terang-terangan  menegaskan  AS  tak  meng-hendaki  IM  dan  Islam  radikal  lainnya berkuasa di Mesir.
Karena itu, dengan kecerdasan dan kecakapan politik, IM berusaha meyakinkan AS/Barat dan  Israel  bahwa  jika  kelak  mereka  berkuasa  pasca  Mubarak  atau  menang  dalam  pemi-lu mendatang, hal itu sah dan harus dihormati AS/Barat dan Israel sebagai konsekuensi logis dari demokrasi itu sendiri.
Bukankah menang kalah dalam demokrasi itu biasa saja? Ataukah memang AS/Barat dan Israel paranoid dan phobia terhadap Islam politik yang diusung Ikhwanul Muslimin? Mungkin proses perubahan di Mesir kelak menyediakan jawabannya.

## Sumber Pergolakan
Sumber  pergolakan  di  Mesir  sejak  era  Mubarak  adalah  dinamika  sosial,  politik  dan ekonomi yang terus berhimpitan sampai saat ini.
Menurut  Tarek  Osman,  jelang  pemilu  Mesir  secara  khusus,  ada  lima  arus  yang  akan menentukan  wajah  sosial-politik  Mesir  ke  depan  -  sebuah  struktur  kelas  berubah,  penurunan legitimasi  rezim,  erosi  lembaga,  tidak  adanya  narasi  nasional  yang  berarti  dan  pergeseran demografis yang dramatis – kesemua- nya mengalir melalui celah-celah masyarakat Mesir yang menyusun “panggung‟‟ bagi ledakan pasca pemilu.
Faktor  pertama  adalah  transformasi  dalam  komposisi  kelas  menengah   di negara itu. Kelompok  sektor  publik  seperti  buruh/karyawan,    profesional,    pejabat    militer    dan  pemilik usaha kecil dan menengah bersatu pada 1950-an dan 1960-an.
Namun pada pertengahan 1970-AN, di bawah kebijakan pintu terbuka (infitah) Presiden Anwat  Sadat,  kelas  menengah  mengalami  rekonfigurasi  setelah sektor-sektor  baru muncul, yakni  para  pedagang,  pialang,  karyawan  perusa-  haan  multinasional,   dan adanya 3 juta orang  -  plus  orang  Mesir  yang beremigrasi ke Teluk untuk mencari  pekerjaan selama bonanza minyak  1970-  an.  Selain  itu,  penarikan  bertahap  dan  konsisten  oleh  negara  untuk  tidak  lagi menye-diakan  pendidikan,  kesehatan,  transportasi  dan    layanan    penting  lainnya  secara memadai, telah melemahkan kelas menengah tradisional dan mendorong jatuh kelompok itu ke dalam strata sosial ekonomi rendah.
Reformasi  keuangan  tahun  1980  dan  1990  menekan   lebih   dalam   kelas   menengah lama  yang  lebih tua dan  memperluas  “patahan” antara berbagai subdivisi.  Kemudian, terjadi pula pergeseran kebijakan ekonomi tahun 2000 yang sangat menyakitkan bagi kelompok yang sudah sulit dan terke-pung itu
Neoliberalisme  1990-AN  oleh  negara  secara  bertahap,  yang  mendorong  negara mengurangi peran dan fungsinya  di  bidang  ekonomi  (awalnya  dengan  cara  mengambangan mata uang pound Mesir, yang mengakibatkan  inflasi, kemudian
Herdi Sahrasad, Pergolakan Mesir: Dari Revolusi ke Transisi Demokrasi DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/ konfrontasi2
melalui program privatisasi  yang dipercepat, termasuk swastanisasi  aset  strategis  negara, dan akhirnya  dengan  memberikan  pengambilan  keputusan  ekonomi  kepada  ke-kuatan    kapitalis swasta  terkemuka),  makin  membuat  kelas  menengah  tradisional  kian  terkoyak.  Ini  semua membuat jurang dan kesenjangan dalam di kalangan kelas menengah Mesir, yang menimbulkan ketegangan  sosial,  serta  membuat  banyak  segmen  sosial  teralienasi,  dan  kemarahan  masya- rakat, terutama kaum muda, makin meledak.
Faktor kedua adalah erosi bertahap atas legitimasi rezim. Nasser (berkuasa melalui kudeta 1952-1970),  Sadat   (1970-1981),  dan  Mubarak  (1981   -2011),  kesemuanya berkuasa atas dasar persetujuan  masyarakat  atas  kerangka kekuasaan menyusul kudeta  1952. Meski semua elite rezim memerintah Mesir berdasarkan persetujuan rakyat untuk berkuasa, dalam praktiknya tidak ada pemilu benar-benar  adil  dan  transparan  berlangsung  di Mesir selama enam puluh tahun terakhir sebelum revolusi 25 Januari 2011.
Persetujuan rakyat terhadap rezim adalah skematis,  dengan  referensi  tetap pada  doktrin dan   prinsip   kunci   revolusi/kudeta   1952   –   dimana   negara “berpihak pada kelas pekerja”. Namun  kebijakan  ekonomi  rezim  pertengahan  1970-AN  melepaskan  doktrin  dan  prinsip  ini, bahkan  para  elite  penguasa  menyatukan  kekuatan  dan  kekayaan  pada  tahun  2000-AN  yang menyebabkan legitimasi mereka kering dan tergerus.
Toleransi masyarakat Mesir atas demokrasi (akibat tidak memiliki partisipasi nyata dalam kekuasaan  atau  dalam  hal  fungsi  saling  control  dan  imbang),  dan  toleransi    mereka      atas absolutisme  (dari  Nasser  Sadat   untuk   Mubarak) memung-kinkan kekuasaan   tertinggi oleh militer  yang  dipimpin,  dijamin,  dan  dipertahankan  oleh    rezim    1952.    Namun  hal  ini  mulai berubah pada tahun 2000 dengan kekuasaan kaum kapitalis baru:  asumsi  kontrol penuh atas strategi ekonomi negara dan prakteknya,  telah  menciptakan  keseimbangan intra-rezim antara kemapanan lembaga militer di satu sisi  dan  munculnya  para pelaku ekonomi. Formasi yang terdistorsi ini, yang mana elemen  baru memiliki  kekuatan keuangan mereka untuk memperkuat posisi  mereka  sendiri,  mewakili  kelas  menengah  yang  terdegradasi  dan  memburuk  dalam suasana “kontrak sosial” yang sudah sangat tegang.
Faktor ketiga adalah melemahnya institusi-institusi rezim militer. Hal ini terutama terjadi pada lembaga presiden itu sendiri. Di bawah Nasser  dan  Sadat,  lembaga  kepresidenan tetap menjadi  pusat  urat  saraf  yang  dinamis  di  pemerintahan,  bahkan  menjadi  laboratorium    ide (meskipun  bebe-rapa  ide yang  buruk),  dan  tentu  saja  menjadi  tempat  di mana daya aktif terkandung dan diungkapkan. Tapi pada tahun 2000-AN  lembaga kepresidenan  layu  menjadi struktur administratif belaka di sekitar presiden.
Kemudian apa yang terjadi di Mesir adalah bahwa parlemen tidak demokratis, pemerintah, dan presiden menjadi representasi beragam kehendak presiden semata di mana badan eksekutif ini  tidak  atau,  bukan  lagi  pilar  bagi  sistem  politik    yang    fungsional.    Peluruhan  yang  sama terjadap pada sebagian besar  lembaga  negara  lainnya,  dari  departemen peme-rintah sampai sektor publik. Struktur kelembagaan rezim Mubarak telah mencapai titik terlemah sejak 1952.
Faktor   keempat,   memburuknya   lembaga-lembaga   negara    itu    kian  berlipatganda, dan makin kronis selama lebih dari tiga dekade terakhir. Kegagalan neoliberalisme  Mesir  pada paruh   pertama   abad   KE-20,   dan jatuhnya  nasionalisme Arab serta mimpi Nasser  yang dikembangkan  sejak tahun  1960,  meninggalkan  situasi  bagi para penerus Nasser suntuk terus memfokuskan usaha mereka pada “pembangunan”:
Herdi Sahrasad, Pergolakan Mesir: Dari Revolusi ke Transisi Demokrasi DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/ konfrontasi2
suatu  gagasan  yang  kabur  dari  awal  sebab  hanya  dipahami  dalam  terma  ekonomi,  di  mana perencanaan  lima  tahun  terus  mengalami  dilusi  baik  menyangkut  target  keuangan,  tonggak perekonomain  dan  ukuran  statistik,  yang  menampakkan  tidak  adanya  ide-ide  besar  yang mendasar.
Faktor kelima, adalah demografi. Penduduk Mesir meningkat hampir dua kali  lipat selama 1980-2010, dari sekitar 45 juta pada 1980 menjadi lebih dari 80 juta  pada  2010.  Lebih dari 45 juta    di    antaranya    berusia    di    bawah    35    tahun,  dan  40  persen  di  antara  mereka  tidak berpendidikan yang cukup, atau bahkan sebagian masih buta huruf.
Kaum muda Mesir mengalami deprivasi berlapis-lapis: secara ekonomi, psikologis (dalam arti bahwa  mereka dengan sakit  hati dipaksa  menyaksikan  meningkatnya pengaruh elit ultra- kaya dalam lingkungan politik-ekonomi yang teramat korup), dan emosional (dalam arti bahwa mereka  hidup  di  tengah  kekosongan  sosial-politik,  ditandai  dengan  perasaan  alienasi  dan terbuang,  suatu  keterputusan  antara  rezim  dan  orang-orang  muda,  yang  dipenuhi  dengan atmosfer suasana lesu dan kegagalan).

## Transisi dan Pahit Getirnya
Mesir sekarang dalam transisi limbung. Letusan Januari-Februari 2011 telah terlalu kuat untuk  dikelola  dalam  struktur  politik  yang  ada,  dan  tidak  cukup  kuat  untuk  memaksa penghapusan rezim seluruhnya.
Pada tahap selanjutnya, empat realitas muncul dari „gempa bumi‟ politik:
Pertama, telah  menjadi  ledakan politik daripada  letusan ekonomi: tuntutan jutaan orang muda Mesir yang protes di Tahrir Square dan tempat lain di Mesir, tidak tentang sub-sidi atau gaji yang lebih tinggi, tetapi memotong ke jantung kerangka politik negara.
Kedua,  fiksasi  pada  kebuntuan  politik  mengenai  apakah  Pre-siden  Mubarak mengundurkan  diri  atau  tidak  pada  akhir  masa  jabatannya  bulan  September  2011  lalu, menunjukkan kenyataan bahwa rezim Mesir bukan hanya presiden. Sekarang para kapitalis baru yang  saling  berperan  dan  berbagi  kekuasaan dalam  dekade  terakhir  telah  keluar  dan sedang dituntut pengadilan, namun kekuatan inti  rezim  -  yakni  golongan  militer  -  telah memperoleh kembali kontrol semula.
Tokoh  kunci  muncul  sebagai  kapten  politik  di  masa  transisi  ini,  dihormati  sebagai individu, beberapa bahkan mengko-mando kepemimpinan yang luas, sebagian karena mereka mampu memicu ketakutan kelas menengah akan  timbulnya  kekacauan  lanjutan  dan  memicu kesadaran  kelas  menengah  ini  bahwa  tentara  adalah  satu-satunya  kekuatan  dalam Me-sir yang    mampu    menjamin    stabilitas    dan    menjaga    ketertiban.    Dalam  pengertian  ini  dapat dikatakan  bahwa  rezim  sekarang  yang  dikendalikan  dan  dikuasai  oleh  militer,  lebih  kuat daripada rezim Mubarak PRA-25 Januari 2011.
Ketiga, Islam politik telah mencapai keuntungan strategis. Memang benar bahwa orang- orang  muda  yang  menjadi katalis pemberontakan dan revolusi Nil, dengan  memakai retorika nasionalis dan sekuler. Di sini. Ikhwanul Muslimin tidak menjadi kekuatan inisiatif dan tidak pula menjadi inspirasi demonstrasi serta tidak memimpin pasukan oposisi pada sepanjang tahap gerakan  revolusi  Tahrir  Square,  na-mun  aktivis  Ikhwanul  jelas  ambil  bagian  meski  baru belakangan dan tidak menggunakan slogan Islam karena takut revolusi ini akan ditumpas militer dengan dukungan luas dari AS/Barat.
Tapi  Ikhwan  melakukan  negosiasi  dengan  wakil  presiden  sebagai  entitas  yang  harus diakui (secara politik, jika belum secara legal). Ikhwanul Muslimin juga melakukan dialog
Herdi Sahrasad, Pergolakan Mesir: Dari Revolusi ke Transisi Demokrasi DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/ konfrontasi2
terbuka dengan Mohamed El-Baradei, tokoh liberal yang paling penting sebagai lawan rezim. Dan  yang  terpenting,  setelah  Ikhwanul  lebih  dari  enam  puluh  tahun  intens  (dan  hampir kontinyu)  berkonfrontasi  dengan  rezim  sekuler,  Ikhwan  telah  mengubah  sikap  itu  dan  malah bergabung dengan arus demokrasi sekuler.
Benar,  Ikhwan   telah   berjanji   tidak   akan   mencalonkan   presiden   dalam pemilihan presiden  bulan September 2011, tetapi  juga  mengisyaratkan  bahwa  ia  mungkin  hanya  meraih suara  sepertiga  kursi  di  parlemen.  Hal  ini mengkonfirmasi  bahwa  Ikhwanul yang selama delapan puluh dua tahun bermusuhan dengan pemerintah, telah memperoleh kepercayaan diri, dan bahwa banyak di  antara  generasi  muda  Ikhwanul  melihat kesempatan bersejarah untuk bergerak lebih dekat ke arah kekuasaan.
Keempat,  gerakan  liberal  Mesir  juga  menjadi  pemenang  mes-ki  mereka  akan  tetap terpecah-pecah, retak,  dan  tanpa  pemimpin,  seperti  fakta  gerakan mereka  sebelum  tanggal 25 Januari 2011.  Partai-partai  liberal  di  negara  itu  tersaruk dalam permainan situasi yang berubah  dengan  cepat.  Momentum  yang  diciptakan  tetap  dipersonifikasikan  pada  munculnya Mohamed El- Baradei.
Sebagai struktur kelas menengah, tidak bisa disangkal bahwa gerakan liberal ini mampu mendorong pengelompokan politik sebagai kekuatan yang gagasan dan kehadirannya memandu pemberontakan  dan  revolusi  pemuda  di  Kairo.  Hal  ini  telah  menciptakan  modal  politik  yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk menciptakan pembaruan.
Bagaimanakah kelak realitas ini akan bermain dalam beberapa bulan mendatang? Secara politik,  Mesir  akan  memasuki  fase  persaingan  untuk  saling  berebut  pengaruh  dan  dukungan antara  para  pemimpin  baru  dari  peran  militer,  Islam  politik  yang  diwakili  oleh  Ikhwanul Muslimin, dan kaum liberal Mesir. Semua ini akan menjadi pergulatan dan duel politik dalam jangka menengah.
Militer memiliki kekuatan pengendalian,  disiplin,  pegang  kekuasaan  dan menampilkan diri sebagai pelindung rakyat, penjamin stabilitas, dan menjadi pendiri rezim yang memerintah Mesir dari  1952.  Sementara  Ikhwanul, didukung  oleh  infrastruktur  politik sosial-ekonom yang  luas,  ditopang oleh  kekuatan    yang    diorganisasi    secara    luar    biasa,  dan  terhubung  ke kekuatan agama yang konservatif dari masyarakat Mesir sejak 1980-AN, akan berusaha hadir dalam warna baru - mereka merujuk pada contoh sukses dan menarik dari Partai AK pimpinan Erdogan di Turki.
Sedangkan kaum liberal, jika kredibel, maka akan memiliki  kepemimpinan modern yang muncul dari dalam barisan mereka, juga bisa mendapatkan keuntungan dari kontes politik pasca Mubarak  ini.  Hal  ini  pada  gilirannya  akan  ter-gantung    pada    kemampuan    mereka  untuk membangun momentum revolusi NIl, sebagian dengan cara menerapkan eksperimen liberal di Mesir  sebagaimana  yang  dimulai  pada  paruh  pertama  abad  KE-20,  di  mana  banyak  kelas menengah Mesir yang merasa dilibatkan dan ambil bagian.
Tapi  ada  juga  kesempatan  yang  lebih  besar,  di  mana  jutaan  orang  di  seluruh  negara menjunjung peristiwa inspiratif dari Tahrir Square dan memiliki suara menentukan dalam drama politik ke depan. Air bah politik Mesir telah mandek untuk waktu yang lama. “Tanah coklat, abadi cokelat” sedang ber- siap menghadapi banjir lebih lanjut dari energi politik rakyat Mesir dan ke mana semua itu akan membawa rakyat Mesir, tidak ada yang tahu. Tapi sesuatu telah berubah. Ini adalah saat yang tepat untuk menjadi seorang Mesir dalam arti sesungguhnya.
Herdi Sahrasad, Pergolakan Mesir: Dari Revolusi ke Transisi Demokrasi DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/ konfrontasi2

## Kemunduran AS di Timur Tengah
Pasca Arab Spring, ada gejala bahwa pengaruh Amerika Serikat di bawah Presiden Barack Obama  di  Timur  Tengah  mengalami  kemunduran  serius  seirama  dengan  kemerosotan ekonominya. Sementara kemenangan para Islamis dalam pemilu pasca Arab Spring di Timur Tengah  (Mesir,  Tunisia,  Maroko,  dan  akan  disusul  Libya,  Yaman  dan  seterusnya)  telah mencemaskan Israel, sekutu utama Amerika Serikat di kawasan itu. 9
Memang, sebagaimana diungkapkan Profesor John Esposito dari Georgetown University, dalam lawatan ke Cairo Mesir beberapa tahun lalu, Presiden Obama berpidato simpatik terhadap Dunia  Islam  di  mana  ia  menyerukan  kemitraan  AS  dan  Islam  berdasarkan  prinsip  saling menghormati.  Bahkan  Obama  menyatakan  AS  akan  memerangi  streotipe  negative  mengenai Islam dimanapun hal itu muncul. Obama juga menunjukkan empati atas perjuangan Palestina, empati  atas  status  Yerusalem  yang  menjadi  salah  satu  kota  suci  Islam  (Kristen  dan  Yahudi), yang terus menjadi hambatan berat dalam negosiasi Israel-Palestina. Obama mampu menghapus kesan dan persepsi Dunia Muslim bahwa perang global AS melawan terorisme yang dilancarkan pendahulunya, George Bush, bukan merupakan perang melawan Islam dan Muslim. Di bawah Bush ada kesan kuat di kalangan Muslim di Timur Tengah bahwa kebijakan luar negeri era Bush sangat dipengaruhi fundamentalisme Kristen. Arah kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah, di mata Muslim me- nunjukkan arah yang lebih jelas di era Obama yakni mengutamakan dialog dan perdamaian, bukan perang dan kekerasan seperti halnya era Bush atas nama nasionalisme Amerika dan klaim kepentingan perdamaian dunia.
Para  akademisi  dan  analis  politik  Amerika  mengamati  kiprah  AS  di  Dunia  Islam cenderung menurun. Para akademisi dan pengamat menilai, kebijakan Presiden Barack Obama di Timur Tengah makin lemah, bahkan kehadiran AS di kawasan itu dirasakan kian “surut dan mengambang”,  sementara  pengaruh  Iran  dan  Turki  di  Timur  Tengah  kian  menguat.  “Itu kenyataan politik yang terjadi, di mana Iran dan Turki kini bersaing dengan Arab Saudi untuk hadir dan berebut peran di kawasan pasca Arab Spring,‟‟ kata Prof. Fouad Ajami, pakar Timur Tengah dari Johns Hopkins University yang kini mengajar di Stanford.
Dalam  kaitan  ini,  menyusul  jatuhnya  Moammar  Khadafy  di  Libya,  sejumlah  rudal  anti serangan udara dan rudal anti-tank dilaporkan Mosad (agen Israel) jatuh ke tangan Hamas dan Muslim  radikal  di  Palestina,  dan  ini  menjadi  kecemasan  tersendiri  bagi  Israel,  karena  jarak tembak rudal itu mampu menjangkau dengan mudah wilayah-wilayah Israel .
Sikap  AS  yang  mengorbankan  Hosni  Mubarak  di  Mesir  dan  Ben  Ali  di  Tunisia  dalam Arab Spring, menjadi cermin para pemimpin Arab bahwa AS tidak segan-segan mengorbankan para sekutu dan loyalis paling setianya. Sehingga mereka  menoleh perhatian kepada Iran dan Turki yang berambisi memper- kuat pengaruhnya di Timur Tengah pasca Arab Spring.
“Dunia  Arab  tak  sepenuhnya  percaya  pada  AS  sebab  berbagai  pengalaman  sejarah menimbulkan  kenyataan  seperti  itu,”  ungkap  Profesor  emeritus,  Hamid  Algar  di  Universitas California Berkeley.
“Pasca jatuhnya Khadafy, sejumlah rudal strategis Libya beralih ke tangan HAMAS dan Islamis  radikal  di  Palestina,  ditambah  kemunduran  AS  di  kawasan  Timteng,  membuat  Israel cemas  dan  meningkatkan  anggaran  pertahanannya,”  ungkap  Profesor  Efraim  Inbar,  seorang pengamat Timur Tengah.
Herdi Sahrasad, Pergolakan Mesir: Dari Revolusi ke Transisi Demokrasi DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/ konfrontasi2
Penarikan  mundur  AS  dari  Irak  dan  Afghanistan  juga  dilihat  Dunia  Arab  sebagai kemunduran Washington untuk berta-han di kawasan itu, dan membuka peluang bagi Iran dan Turki  serta  Rusia  dan  China  untuk  meningkatkan  kehadiran  mereka  di  kawasan  itu.  Hal  ini meningkatkan kekhawatiran Israel, negeri zionis yang terus berkonflik dengan Arab.
Israel sendiri sudah meningkatkan pertahanannya menyusul jatuhnya para diktator Arab sekutu AS dalam Arab Spring, karena khawatir para elite dan penguasa baru di Timur Tengah adalah  para  Islamis  yang  cenderung  anti-  Yahudi  atau  menentang  Israel.  Arab  Spring  sudah mengirimkan  dering  peringatan  yang  nyaring  bagi  Israel  bahwa  bulan  madu  AS  dan  sekutu Arabnya seperti Mesir, Yaman,Tunisia dan lainnya, sudah berlalu, dan ancaman baru mengintai Israel di tengah melemahnya kehadiran AS di kawasan itu.
Salah satu masalah serius di mata AS dan Israel adalah Iran yang membangun kekuatan nuklir untuk  tujuan  damai.  Israel  termasuk  yang  khawatir  atas  nuklir  Teheran  ini. Namun Presiden AS Barack Obama, Maret  (4/3/2012), mengatakan, “pembicaraan terlalu  dini tentang perang”  dengan  Iran.  Obama  meminta  kesabaran  dalam  mengakhiri  pertikaian  nuklir  Iran karena, tekanan internasional yang berkelanjutan dapat berfungsi untuk menekan Iran.
Obama tak berani menekan Iran sendirian karena ekonomi AS merosot akibat “era gemar perang‟‟ periode Presiden George W. Bush dan skandal finansial Subprime Mortgage, Lehman Brothers dan seterusnya, yang menguras keuangan AS .
Mengenai  Iran,  Simon  Peres  merupakan  salah  satu  elite  Is-rael  yang  menyebut  Iran sebagai "rezim yang jahat, kejam, dan korup secara moral" yang bertekad mengendalikan Timur Tengah. "Iran adalah pusat, sponsor, penyokong keuangan teror global. Iran merupakan sebuah bahaya bagi seluruh dunia,” kata Peres.
Iran selama ini menegaskan bahwa program nuklirnya hanya untuk tujuan energi sipil dan penelitian  medis.  Dalam  hal  ini,  Intelijen  AS  yakin  bahwa  Iran  saat  ini  tidak  berniat  untuk memproduksi  senjata  nuklir,  meskipun  negara  itu  mungkin  sedang  mengupayakan  kapasitas untuk melakukan hal itu, dan Washington telah menekankan pentingnya sanksi yang membuat jera  dan  diplomasi.  Namun  Israel  dilaporkan  ingin  bergerak  lebih  cepat  dan  tegas  terhadap kegiatan nuklir Iran, dengan menggunakan serangan militer guna mencegah negara itu bahkan untuk  mendapatkan  kapasitas  sebelum  memutuskan  akan  memproduksi  senjata  nuklir.  Agen Israel, Mosad, sudah membunuh beberapa ahli nuklir Iran dalam beberapa tahun ini.
Dalam hal ini, Obama sudah menyatakan, “Para pemimpin Iran harus tahu bahwa saya tidak  punya  kebijakan  untuk  memaksakan  negosiasi  secara  damai  (containment),  saya  punya kebijakan  untuk  mencegah  Iran  memperoleh  senjata  nuklir.  Dan  seperti  yang  sudah  pernah tegaskan,  saya  tidak  akan  ragu  untuk  menggunakan  kekuatan  militer  jika  itu  perlu  guna membela Amerika Serikat dan kepentingannya.”
Presiden  AS  Barack  Obama  menghadapi  kesulitan  dalam  negeri  dalam  melaksanakan kebijakan ekonomi dan politiknya. Kebijakan Politik Presiden Obama yang sering bertentangan dengan kelompok elite yang mengontrol Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan dia tidak dapat menjalankan  program  dan  janji-janji  politiknya  untuk  memulihkan  perekonomian  AS  yang mengalami krisis.
Obama  juga  terperangkap  dengan  kebijakan  perang  yang  merupakan  tanggung  jawab Presiden  sebelumnya  yaitu  Presiden  Bush.  Perang  Afganistan,  dan  Irak  membutuhkan  biaya besar yang seharusnya dapat digunakan untuk memu-lihkan perekonomian Amerika Serikat.
Herdi Sahrasad, Pergolakan Mesir: Dari Revolusi ke Transisi Demokrasi DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/ konfrontasi2
Situasi  ini  membuat  kebijakan  Obama  di  Timur  Tengah  pasca  Arab  Spring  masih  diwarnai ketidakpastian

## Dilema AS di Timur Tengah Pasca Arab Spring
AS menghadapi dilema di Timur Tengah pasca Arab Spring. Sejak awal para demonstran yang  menggerakkan  Arab  Spring  bukanlah  para  Islamis,  melain-  kan  kaum  muda  yang prodemokrasi,  liberal  dan  sekuler,  namun  ketika  pemilu  pasca  Arab  Spring  digelar,  ternyata yang menang mutlak justru kaum Islamis. Bagaimanakah AS harus menanggapi realitas politik ini?
Dilema itulah salah satu tema dalam perdebatan kaum akademis di AS mengenai implikasi Arab  Spring  dalam  kebijakan  luar  negeri  AS.  Hampir  tak  bisa  dielakkan  bahwa  para  aktivis pelopor  demokrasi  dan  revolusi  Arab  Spring  kalah  telak  di  dalam  pemilu  Mesir,  Maroko, Tunisia dan akan menyusul negeri Arab lainnya seperti Yaman dan Libya, di mana para Islamis seperti Ikhwanul Muslimin dan Salafi memiliki akar rumput sosial (grassroot) yang kuat.
Prof  Bassam  Tibi,  guru  besar  tamu  di  Stanford  University,  AS,  melihat  AS  di  bawah Obama tampak gamang dan bi-ngung ketika harus menghadapi kenyataan bahwa Kaum Islamis yang memenangkan pemilu di Timur Tengah. Seper-ti diketahui, Ikhwanul Muslimin dan An- Nour (Salafi) menang dalam pemilu Mesir, Partai An-Nahda di Tunisia juga menang, demikian halnya  kaum  Islamis  di  Maroko.  Kelom-pok  nasional  sekuler  dan  liberal  demokrat  sangat tersudut,  kalah  telak  dalam  pemilu  itu.  Tak  mengherankan  di  hampir  semua  universitas  dan lembaga  studi  bidang  Internasional,  Islam  dan  Keamanan,  menggelar  seminar,  riset  dan konferensi mengenai Arab Spring yang masih dicermati ke mana-kah arah sosial-politiknya ke depan, sebab Arab Spring telah mematahkan “pakem diplomasi” AS di Dunia Arab yang sudah berjalan beberapa generasi.
“AS  harus  bisa  membangun  hubungan  dengan  elemen-ele-men  Civil  Islam  (Muslim pluralis dan  modern) di Timur Tengah secara  lebih  intensif dan kuat ketimbang dengan para Islamis  yang  punya  agenda  tersembunyi  membangun  Islamisme  dan  menegakkan  Syariah. Dalam  jangka  panjang,  AS/Barat  juga  harus  bisa  meyakinkan  kaum  Islamis  agar  tidak berkubang  pada  orientasi  Islamisme  yang  menjebak  mereka  menjadi  para  Islamis  radikal maupun  moderat,  sebab  Islamisme  itu  bertentangan  dengan  demokrasi  yang  menghargai pluralisme, hak individu, sekulerisme dan HAM,‟‟ ungkap Prof Bassam Tibi, seorang Muslim dari Jer-man.
Kesulitan  ekonomi  AS  jelas  membatasi  ruang  gerak  Obama  dalam  menyikapi perkembangan Timur Tengah dewasa ini. Ini serba dilematis dan menyusahkan AS sendiri yang ingin hadir di Timur Tengah dengan kesulitan ekonomi di dalam negeri yang membatas ruang geraknya kini.
Penarikan  mundur  AS  dari  Irak  dan  Afghanistan  juga  dilihat  Dunia  Arab  sebagai kemunduran AS yang tak bisa dielakkan lagi akbat kemersorotan ekonominya.
Di  luar kendali Obama, pada satu sisi, kebangkitan politik Timur-Tengah dengan  Arab Spring  memunculkan  harapan  baru  bagi  masyarakat  Timur-  Tengah  untuk  dapat  menikmati potensi sosial, ekonomi dan budaya mereka.
Pada sisi lain, Arab Spring juga memberikan pengaruh yang signifikan pada pergeseran peta kekuatan politik dan pertahanan di kawasan Timur-Tengah.
Herdi Sahrasad, Pergolakan Mesir: Dari Revolusi ke Transisi Demokrasi DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/ konfrontasi2
Dalam kaitan ini, ketidakmampuan Amerika Serikat memberikan dukungan kepada Israel akibat dilumpuhkan oleh kebangkrutan ekonominya, jelas membuat Israel terisolasi di kawasan tersebut. Ingat bahwa Israel adalah AS dan AS adalah Israel, dua sisi dari satu keping mata uang yang sama. Mengingat demokrasi yang muncul dari Arab Spring boleh jadi akan menyalurkan kemarahan masyarakat Arab terhadap Israel selama puluhan tahun yang berhasil diredam oleh tiran-tiran mereka.

## Kesimpulan
Para  akademisi  dan  analis  internasional  mencermati  lebih  mendalam,  bahwa  efek  dari kondisi  ekonomi  yang  membu-ruk  di  Eropa  dan  Amerika  Serikat  boleh  jadi  memberikan pengaruh signifikan bukan hanya pada dimensi (sektor) ekonomi tetapi juga pada dimensi yang lebih luas, khususnya politik, keamanan, sosial dan budaya Timur Tengah dan Dunia Islam pada umumnya.
Kebangkrutan  ekonomi  yang  menghantui  Eropa  dan  AS  tentu  akan  menyita  perhatian pemimpin  negara-negara  maju  itu.  Ada  kekhawatiran  perhatian  dominan  AS  ke  masalah ekonomi  domestik  membuat  perhatian  mereka  pada  percaturan  politik,  keamanan,  sosial  dan budaya  menjadi  minim. Hal  ini,  bagi Timur tengah, diperkirakan akan  membuat kekosongan pengendalian atas arah perjalanan sektor non-ekonomi dunia.
Padahal  di  sektor  ekonomi  sendiri,  kekosongan  pengendalian  arah  ekonomi  dunia  juga dapat saja terjadi mengingat negara-negara maju juga cenderung lebih fokus perhatiannya pada kepentingan domestik ekonomi mereka. Tendensi ke arah itu sudah terlihat dari dinamika Uni Eropa (Euro-pean Union-EU) yang kerap gagal mengambil kesepakatan bersama untuk tindakan bersama  atas  kondisi  krisis  yang  mengancam  mereka.  Sikap  saling  curiga  dan  perbedaan pendapat  dari  pertemuan  EU  diperkirakan  merefleksikan  sikap  individualis  masing-  masing pemimpin Eropa yang cenderung memproteksi kepentingan ekonomi domestik mereka.
Dengan melihat kompleksitas masalah ini, relasi AS dan Timur Tengah masih mengalami tarik ulur, dalam arti yang sudah pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Seberapa besar bantuan AS ke Timur Tengah pasca Rab Spring, misalnya, seperti untuk Mesir, Tunisia dan sebagainya, dan  apakah  rezim  baru  Mesir  dimana  para  Islamis  berperan  kuasa,  bersedia  menerimanya dengan syarat yang ditentukan Washington?
Masih  mungkin  terjadi  tarik  ulur  dan  tanda  tanya.  Itulah  dampak  perubahan  di  Timur Tengah, yang tidak mudah diraba dalam waktu dekat sebab politik tidak selalu bulat. ***

## Bibliografi
Ahluwalia, “Kemunduran AS di  Timur  Tengah”,  www.  inilah.com,  19  Maret 2011. Dilip Hiro, “The Essential Middle East: A Comprehensive Guide,” Yale Global, 12/3/ 2012. Dilip Hiro, After the Empire: The Birth of a Multipolar World (Yale Center for Study of Globalization, Yale University, 2010).
Joel Beinin, “A Historical Perspective on the Popular Uprising in Egypt”, paper, School of Humanities, Stanford University, 3 Maret 2011.
Joel  Beinin,  “Where  Does  Democracy  Come  From?  Popular  Uprising  and  Parliamentary Elections in Egypt”, paper, untuk conference, Henry M Jackson School of International Studies, University of Washington, 5 Maret 2011.
Lisa Anderson, “Demystifying Arab Spring”, Foreign Affairs, edisi Mei-Juni 2011.
Herdi Sahrasad, Pergolakan Mesir: Dari Revolusi ke Transisi Demokrasi DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/ konfrontasi2
Smith   Alhadar,   “Arab    Spring    dan    Implikasinya    di    Dunia”,    makalah, disampaikan dalam    Seminar    Reformasi    Politik    Timur    Tengah    dan    Masa  Depan  Umat  Islam, diselenggarakan oleh Universitas Islam As– Syafiiyah (15 Februari 2012).
Tarek Osman, “Egypt: after  revolt,  transition”,  Opendemocracy,  9  February 2011. Tarek Osman, Egypt on the Brink: From Nasser to Mubarak (Yale University Press, 2010).