## PERWALIAN DAN PERMASALAHANNYA
Ida Kurnia 1 , Alexander Sutomo 2 , dan Cliff Geraldio 3
1 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Email: idah@fh.untar.ac.id
2 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Email: Alexander.205190033@stu.untar.ac.id
3 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Email: cliff.205180164@stu.untar.ac.id

## ABSTRACT
The high divorce rate means that guardianship is a very important thing to discuss, life after a divorce, it is necessary to immediately determine the position of the child regarding his guardianship rights. A child who is abandoned through a divorce process or the death of both parents must have a guardian as a companion until he is legally mature. A guardian must be an adult and not under guardianship, must be legally competent because the guardian's job is very important in guiding children, managing children's property, and also educating children. If a guardian does not carry out his obligations as stated in Law No. 16 of 2019 concerning amendments to Law No. 1 of 1974 concerning marriage. The marriage law itself regulates the dismissal of guardians who do not carry out their duties properly and are irresponsible. Regulations regarding guardianship have also been regulated in the Civil Code concerning Immaturity and Guardianship. The criteria for someone who can become a guardian are usually from the closest family to the child and are usually determined using the will given, the choice of the child, or the judge's decision. A good guardian must be able to maintain all the rights of the child until the child is an adult as regulated in the Civil Code. In carrying out their duties, the guardian must pay attention to all the things that are the provisions in the guardianship which have been regulated by the marriage law and the Civil Code. Keywords : Trust, Minors, Property.

## ABSTRAK
Peningkatan angka perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun disebabkan oleh faktor ekonomi yang merupakan faktor yang mendominasi. Penyebab tertinggi kedua dikarenakan salah satu pihak meninggalkan pihak yang lainnya di luar masalah ekonomi, dan yang ketiga dikarenakan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tingginya angka perceraian, maka perwalian merupakah hal yang sangat penting untuk dibahas, kehidupan setelah adanya perceraian, perlu segera ditentukan kedudukan anak terkait hak perwalianya. Anak yang ditinggalkan melalui proses perceraian ataupun meninggalnya kedua orang tua harus memiliki wali sebagai pendampingnya hingga ia dewasa secara hukum. Seorang wali haruslah dewasa dan tidak di bawah pengampuan, harus cakap secara hukum karena tugas wali sangatlah penting dalam membimbing anak, mengelola harta benda milik anak, juga mendidik anak. Apabila seorang wali tidak melaksanakan kewajibannya yang tertera di dalam Undang-undang No.16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang perkawinan sendiri mengatur tentang pemecatan untuk wali yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak bertanggung jawab. Undang-undang No.16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi juga telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang Kebelumdewasaan dan Perwalian. Kriteria seseorang yang dapat menjadi wali biasanya dari keluarga terdekat dengan anak, dan biasanya ditentukan dengan cara melalui wasiat yang diberikan, pilihan anak, maupun putusan hakim. Seorang wali yang baik harus bisa mempertahankan segala hak milik anak hingga anak tersebut dewasa sesuai yang diatur dalam KUH Perdata. Dalam menjalankan tugasnya wali harus memperhatikan seluruh hal yang menjadi ketentuan dalam perwalian yang telah diatur jelas oleh Undang-undang Perkawinan dan KUH Perdata.
Kata Kunci: Perwalian, Anak di bawah umur, Harta.

## 1. PENDAHULUAN
Negara Indonesia menganut tiga sistem hukum sebagai dasar untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan, yakni Sistem Hukum Sipil, Hukum Islam, dan Hukum Adat, yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan karakteristik antara hukum sipil, hukum islam, dan hukum adat menyebabkan terjadinya pluralisme hukum di Indonesia. Pluralisme hukum dapat terjadi ketika dihadapkan pada suatu permasalahan hukum yang terjadi di dalam masyarakat, seperti penetapan perwalian di pengadilan. Tidak dapat dihindari di Indonesia angka perceraian melonjak setiap tahunnya, faktor utama pemicunya adalah masalah
ekonomi. Hal ini perlu perhatian pemerintah, dalam upaya untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Pada kenyataannya kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia, menyebabkan banyaknya tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Permasalahan ekonomi dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat penting (utama) dikarenakan di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia memerlukan pakaian, makanan, dan tempat tinggal (sandang, pangan dan papan). Apabila dalam rumah tangga tidak ada penghasilan baik dari suami maupun istri, maka kebutuhan hidup tidak dapat terpenuhi.
Kasus perceraian di Indonesia yang terdata di Badan Peradilan Agama mengalami peningkatan, terhitung sejak tahun 2017 ada 415.510 kasus, tahun 2018 ada 444.358 kasus, tahun 2019 mencapai 480.618 kasus, tahun 2020 ada 306.688 kasus (Prihatin, 2020). Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa penyebab tertinggi perceraian dikarenakan oleh masalah ekonomi, penyebab tertinggi ke dua dikarenakan salah satu pihak meninggalkan pihak yang lainnya di luar masalah ekonomi, dan yang ke tiga dikarenakan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Berdasarkan data di atas hanya menunjukkan perceraian yang melalui jalur Peradilan Agama, disamping itu ada perceraian yang diakibatkan oleh salah satu pihak meninggal dunia yang disebut cerai karena mati.
Berkaitan dengan judul di atas, dapat diberikan beberapa contoh keadaan yang dapat menyebabkan anak ditaruh di dalam perwalian:
a. Perpisahan keluarga terjadi karena kedua orang tua sudah meninggal.
b. Wafatnya ayah atau ibu dan salah satu yang masih hidup dapat menjadi wali.
Wali ( voogdij ) berasal dari kata wali artinya seseorang yang menggantikan orang tua si anak yang secara hukum wajib mengasuh anak itu sampai dewasa. Perwalian dapat diartikan sebagai orang tua pengganti bagi seorang anak yang belum cakap secara hukum. Perwalian adalah pengawasan anak di bawah umur yang tidak berada di bawah pengawasan orang tuanya dan pengurusan barang-barang milik atau harta benda anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan.
Menurut Undang-undang No.16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menjelaskan tentang siapa saja yang perlu ditaruh di bawah perwalian, meliputi anak di bawah umur. Menurut Undang-undang No.16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 50 menjelaskan tentang siapa saja yang perlu memiliki wali. Tidak hanya anak di bawah umur yang mesti memiliki seorang wali, ada istilah lain untuk orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, dalam kondisi demikian maka orang dewasa tersebut ditaruh di bawah pengampuan. Para pihak biasanya tidak dapat bertindak sendiri dalam perbuatan hukum, dan tindakan-tindakan lain sehingga harus dilakukan oleh pengampunya (Van, A., 2011)
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek ):
1. Wali oleh suami atau istri yang belum meninggal. Artinya, jika salah satu pasangan memiliki anak dan salah satu pasangan meninggal, pasangan yang masih hidup menjadi wali dari anak-anak tersebut.
2. Wali yang ditunjuk oleh surat wasiat Dalam kasus seperti ini kedua orang tua telah sepakat untuk memindahkan hak asuh atas anaknya kepada orang lain yang merupakan bagian dari keluarga maupun orang lain yang
bukan bagian dari keluarga yang bersedia untuk menjadi wali dari anak mereka. Wasiat yang diberikan dapat terlaksana apabila ke dua orang tua sudah meninggal dunia. Selagi ke dua orang tua dari anak masih ada, maka wasiat tersebut belum dapat terlaksana, karena wasiat sendiri merupakan pesan terakhir sebelum orang tersebut wafat.
3. Wali yang diangkat oleh hakim.
Perwalian yang diangkat oleh hakim merupakan tindakan hakim dalam menentukan perwalian dengan banyak pertimbangan dari bukti-bukti hukum.
Wali yang ditunjuk oleh pengadilan memiliki tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan perwalian orang tua.
2. Memenuhi Tugas dan Tanggung Jawab Orang Tua.
3. Pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan dan perlindungan anak.
4. Mendorong anak-anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta menjamin kesejahteraannya.
5. Mencegah pernikahan dini, mendidik karakter dan menanamkan nilai-nilai etika pada anak.
6. Membimbing anak untuk memahami dan mengamalkan kehidupan beragama dengan benar.
7. Mengelola harta milik anak Anda untuk memenuhi kebutuhan anak Anda.
8. Mewakili Anak di Pengadilan dan di Luar Pengadilan.
Selain kewajiban-kewajiban tersebut, wali wajib mendaftarkan pengangkatan wali tersebut pada Dinas Pengendalian Kependudukan dan Kantor Catatan Kota serta melaporkannya ke Dinas tersebut. Hubungan Pemerintahan Bidang Sosial Kabupaten/Kota setempat (Aulina, 2020).
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 50:
1. Anak yang belum berusia 18 Tahun, anak yang belum menikah, dan anak yang tidak berada dibawah asuh orang tua berada di bawah perlindungan wali.
2. Wali adalah orang yang bersangkutan dan harta bendanya.
Pengasuhan anak terutama melayani kesejahteraan anak, baik perkembangan fisik, mental, intelektual, maupun keagamaan. Oleh karena itu, para ibu lebih bermartabat dan memiliki lebih banyak hak untuk mengasuh anak-anak di bawah usia dua belas tahun. Perawatan anak di bawah usia 12 tahun dapat didelegasikan kepada ayah jika ibunya dianggap tidak kompeten, lalai atau terhambat anak (Jamaluddin, 2016).
Anak di bawah umur yang tidak lagi memiliki orang tua harus memiliki wali sesuai dengan KUH Perdata yang menjelaskan tentang hal-hal sebagai berikut:
a) Kewajiban mengurus harta anak yang belum mencapai umur yang sah (Pasal 385 Ayat 1 KUHPerdata).
b) Kewajiban untuk memberikan informasi atau perintah mengenai properti anak-anak di bawah umur yang sah (Pasal 386 ayat 1 KUHPerdata).
c) Kewajiban untuk mendukung anak di bawah umur menurut harta benda dan untuk mewakili anak di bawah umur dalam semua proses perdata (Pasal 383 KUHPerdata).
d) Seorang wali hanya dapat menjual barang milik anak di bawah umur melalui pelelangan umum. Dalam hal ini, pembelian akan batal sebelum konfirmasi oleh pengadilan negeri di bawah kondisi yang ditetapkan dalam Bagian 2, 3 dan 4 Pasal 396 (KUHPerdata Pasal
396). Dalam kasus luar biasa, pengadilan negeri dapat secara manual mengizinkan penjualan properti jika kepentingan anak di bawah umur diperlukan.
e) Tidak diperbolehkan untuk menyewa atau mengambil barang milik seorang anak yang belum cukup umur secara hukum kecuali pengadilan negeri menyetujui syarat-syaratnya (Pasal 400 KUHPerdata).
f) Pada akhir perwalian, wali wajib melakukan perhitungan kewajiban (penutup) (Pasal 409 KUHPerdata).
Menurut Undang-undang No.16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-undang Perkawinan:
a) Kewajiban memberikan pengasuhan dan harta benda bagi anak sejauh mungkin dengan tetap menghormati agama dan kepercayaan anak.
b) Kewajiban untuk menginventarisir harta milik anak yang berada di bawah penguasaan anak pada saat menjabat dan mencatat setiap perubahan harta milik anak tersebut.
c) Bertanggung jawab atas harta benda anak-anak yang diasuhnya dan atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kelalaiannya.
d) Harta tetap seorang anak tidak boleh dialihkan atau digadaikan di bawah pengawasannya, kecuali kepentingan anak itu menghendakinya.
Anak yang masih di bawah umur dan berada di bawah perwalian merupakan subyek hukum. Setiap orang tanpa melihat usia merupakan subyek hukum, maka setiap orang mempunyai “kewenangan berhak” karena ia merupakan subyek hukum. Meskipun demikian, tidak setiap orang cakap dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Pada umumnya, orang-orang yang disebut dewasa dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah dan orang yang dapat dikatakan dewasa menurut KUH Perdata berusia 21 tahun dan atau sudah melangsungkan perkawinan. Pasal 2 ayat (1) KUH Perdata mengatur bahwa “anak yang berada dalam kandungan seorang wanita dianggap sebagai telah dilahirkan, jika kepentingan anak itu menghendakinya”. Pasal 2(1) KUHPerdata di atas berarti bahwa kepribadian seseorang dimulai sejak lahir. Di sisi lain, seorang anak yang belum lahir tidak memiliki individualitas. Oleh karena itu, setiap anak yang lahir hidup mempunyai kepribadian dan dikaruniai hak-hak hukum. Betapapun singkatnya hidupnya, ia menikmati hak-hak sipilnya, dan setelah kematiannya hak-hak itu dialihkan kepada orang lain, dan berlaku surut bagi anak-anak yang tidak lahir dari anak itu. Syarat-syarat pelaksanaan pasal-pasal di atas antara lain, pertama, bahwa anak itu lahir, dan kedua, bahwa ia dilahirkan hidup kepentingannya memerlukan persyaratan hak-haknya. Ketentuan tentang perwalian anak di bawah umur juga memiliki unsur hukum Islamnya sendiri. Adapun jenis-jenis perwalian anak di bawah umur yang termasuk dalam hukum Islam adalah:

## Perwalian Hidup
Dalam - perwalian - ini, wali - bertanggungjawab - untuk menjaga semua kepentingan - pribadi - anak, mulai - dari - pengasuhan dan pengasuhan sampai pengadaan Pendidikan dan skill , hingga semua keperluan.

## Perwalian Harta
Perwalian terhadap anak mewajibkan wali mengurus - harta - benda anak - sejak-dimulai hingga mencapai umur yang sah atau 21 tahun atau memasuki perkawinan Islam. Ketika seorang anak mencapai usia ini, wali diwajibkan - mengembalikan yang anak tersebut miliki, karena - anak - dianggap  dewasa.
Vol. 5, No. 3, November 2022, Hal. 485-492

## Perwalian Jiwa dan Harta
Biasanya - untuk - anak - yatim atau mereka yang - tidak - mampu - memahami perilaku dan hukum dan orang - yang - kehilangan - akal, orang tua bertanggung - jawab penuh atas - pribadi dan harta - benda anaknya. Semua anak yang belum dewasa berada di bawah pengawasan atau perwalian orang tuanya (Pasal 353 KUH Perdata). Pasal 299 KUHPerdata mengatur bahwa selama perkawinan orang tua masih berlangsung, anak tetap berada di bawah kekuasaan orang tua sampai dewasa, kecuali kekuasaan orang tua dicabut (ontzet) atau diberhentikan ( on heaven ) (Syahputra, 2014).
Perwalian dari seorang anak juga akan berakhir berdasarkan ketentuan yang ada pada KUH Perdata, mulai berlakunya perwalian yang diatur pada Pasal 331 a KUH Perdata sampai berakhirnya perwalian yang diatur pada Pasal 331 b KUH Perdata. Seorang wali dapat dilakukan pemecatan atau pencabutan kekuasaan perwalian yang dilakukan oleh Hakim yang tugasnya memecat kekuasaan seorang wali apabila ada unsur dalam Pasal 380 KUHPerdata yang terpenuhi dan pencabutan hak perwalian juga diatur dalam Undang-undang No.16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang isinya sebagai berikut:
1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya dalam hal-hal ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak di bawah penguasaannya dan ia berkelakuan buruk sekali;
2) Dalam hal kekuasaan wali dicabut, Pengadilan dapat menunjuk wali lain (Pasal 53 Undang-undang Perkawinan);
3) Wali yang menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut berdasarkan putusan Pengadilan; dan
4) Tuntutan diajukan oleh anak atau keluarga si anak.

## 2. METODE PELAKSANAAN PKM Tahap Awal
Tahap awal sosialisasi dilakukan dengan melakukan survei sambil memperhatikan protokol kesehatan di Jalan Blok Duku RT 10/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Selama investigasi, tim PKM bertemu dengan ketua RT 10/RW 10 dan mendapat informasi bahwa ada berbagai masalah perwalian yang sering terjadi di wilayah ini.
Koordinasi dengan Ketua RT, Ketua RW, Lurah Blok Duku RT 10/RW 10, Cibubur, Jakarta Timur. Kegiatan ini merupakan tanggung jawab RW dalam memberikan materi kepada warga tentang perlindungan dan kepastian hukum terkait isu-isu yang disosialisasikan dan diperdebatkan, serta kehati-hatian masyarakat yang tidak lazim dilakukan untuk menghilangkan peran Lurah sebagai penanggung jawab RT.

## Tahap Pelaksanaan

## 1. Ceramah
Citizen Service akan dilakukan secara online melalui media telekonferensi yaitu Zoom. Metode yang digunakan berupa ceramah oleh narasumber untuk memberikan informasi dan solusi secara detail tentang perwalian dan permasalahannya.
Sosialisasi dilakukan dengan menjelaskan aturan sistem perwalian dan permasalahannya. Artinya, dari sudut pandang hukum yang relevan dalam pertanyaan yang dibahas. Juga perwalian dan bentuk pencegahan serta tips untuk mengatasi masalah tersebut.
Penyajian materi dalam kegiatan PKM ini meliputi hukum perwalian dan persoalannya. Konsultasi tersebut berupa ceramah dan diskusi interaktif intensif di Jalan Blok Duku RT 10/RW 10, Desa Cibubur, Kecamatan Ciracas dan Jakarta-Timur. Sosialisasi untuk memahami perwalian, permasalahannya, dan dasar hukum perwalian.
2. Tanya Jawab
Setelah kuliah daring usai, metode tanya jawab diterapkan untuk memberikan kesempatan tanya jawab kepada warga Jalan Blok Duku RT 10/RW 10, Desa Chibubul, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Pertanyaan ini sudah dijawab oleh tim PKM.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan PKM dengan Tema “Perwalian dan Permasalahannya” menitikberatkan pada pemberian pemahaman kepada masyarakat di Jalan Blok Duku RT 10/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur mengenai berbagai permasalahan dalam Aspek yang terkait dengan Perwalian dan pengenalan prinsip-prinsip hukum perwalian. Penyuluhan hukum dilaksanakan secara online melalui media teleconference yiatu zoom. Di dalam kegiatan PKM ini, masyarakat sangat aktif dan semangat untuk berdiskusi dan mengetahui lebih dalam permasalahan yang sering terjadi dalam perwalian, dikarenakan masyarakat di Jalan Blok Duku RT 10 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, masih banyak belum paham dan mengerti mengenai perwalian, serta hak dan kewajiban dari wali. Sehingga, dengan diadakan kegiatan PKM, masyarakat dapat mengetahui kewajiban dan haknya dalam perwalian serta dapat menjadi wali yang baik. Setelah dilakukannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pemaparan materi dan diskusi terbuka mengenai “Permasalahan Dalam Perwalian dan Permasalahannya” yang dibarengi dengan acara sosialisasi, pembinaan dan pendidikan terhadap warga Jalan Blok Duku RT 10/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, yang pada awalnya belum mempunyai pengetahuan yang memadai terkait masalah dalam Perwalian menjadi punya pemahaman yang memadai. Kegiatan ini telah menghasilkan hasil sebagai berikut:
a) Masyarakat memiliki pengetahuan baru tentang apa yang dapat terjadi dalam perwalian.
b) Masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana menangani masalah yang muncul ketika mereka atau keluarganya terkena dampak.
c) Masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang aspek hukum perwalian. Masyarakat mempelajari kiat-kiat menjalankan perwalian.
Foto kegiatan dapat dilihat pada Gambar 1.

## 4. KESIMPULAN
Sejak merdeka sampai saat ini Rakyat Negara Indonesia masih mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi, masalah ekonomi dari tahun ke tahun belum mengalami perbaikan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari faktor lowongan pekerjaan yang tidak seimbang dengan jumlah pencari kerja. Sulitnya mencari pekerjaan menyebabkan beberapa dari sekian banyak keluarga di Indonesia mengalami goncangan dalam rumah tangganya hingga menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga berakhir dengan perceraian. Akibat setelah perceraian diperlukan penentuan hak perwalian. Dalam menentukan siapa wali yang tepat sering kali mengalami masalah. Dalam penentuan perwalian tentunya harus melalui pengadilan, walaupun untuk menentukan siapa yang akan menjadi wali dapat dilakukan dengan musyawarah mufakat.
Seorang wali mempunyai tanggung jawab yang besar, disamping itu tidak semua orang dapat menjadi wali, oleh karena itu  agar penentuan perwalian itu tepat, maka perlu keputusan hakim yang menentukan.
Gambar 1. Foto Kegiatan
Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)
Tim PKM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara mengucapkan terima kasih kepada lembaga penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat Universitas Tarumanagara atas kegiatan PKM berupa sosialisasi dan tanya jawab 'Sistem Perwalian dan Permasalahannya'. Ketua RT 10/RW 10, Desa Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Prov DKI Jakarta memberikan izin kepada Tim PKM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara untuk melakukan pengabdian masyarakat di kawasan tersebut.

## REFERENSI
Prihatin, I. U., (2020, September 12). Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.688 Per Agustus 2020 . Merdeka.
https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-p er-agustus-2020.html
Van, A. (2011). Pengantar Ilmu Hukum . Aulina, L., (2020, Juni 29). Hukum Perwalian . Kenny Wiston. https://www.kennywiston.com /hukum-perwalian/
Jamaluddin. (2016). Buku Ajar Hukum Perkawinan.
KUHPerdata Pasal 396.
Syahputra, A. (2014). Perwalian Anak dalam Bingkai Hukum .