## RELEVANSI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI NEGARA 1

## Muhamad Azhar
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang azhar@undip.ac.id
Penelelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  relevansi  penerapan  asas  asas  umum pemerintahan  yang  baik  dalam  sistem  pemerintahan  negara  kesatuan  Republik Indonesia,  khususnya  melakukan  kajian  terhadap  mulai  berlakunya  Undang-undang nomor  30  Tahun  2015Tentang  Administrasi  Pemerintaha.    Penelitian  merupakan penelitian hukum normative yang dilakukan melalui pendekatan statutory approach dan conceptual  approach. Setelah  mengunakan  pendekatan  tersebut  data  akan  dianalisis dengan  menggunakan  analisis  sinstesi.  Hasil  penelitian  disimpulkan  bahwa  asas asas umum  pemerintahan  yang  baik  merupakan  ‘ruh’  bagi  terselenggarannya  administrasi pemerintahan  negara  republic  Indonesia,  khususnya  dalam  rangka  terselenggaran pemerintahan  bersih  yang  berdasarkan  pada  kemanfaatan,  keadilan  dan  kepastian hukum.
Kata Kunci : Asas Hukum, AUPB, Administrasi, Pemerintahan,

## A. Pendahuluan

## 1. Latar Belakang
Indonesia  sebagai  negara  hukum  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  1945  memerlukan berbagai Undang-Undang untuk melaksanakan tugas pemerintahannya sehari-hari. Tugas-tugas pemerintahan  tersebut  di  dalam  prakteknya  dilaksanakan  oleh  kekuasaan  eksekutif  dalam  hal ini, Pemerintah dibawah pimpinan Presiden bersama para Administrator Negara yang ada dan bekerja di seluruh wilayah kedaulatan negara Indonesia.
Salah  satu  dari  berbagai  Undang-Undang  yang  dibutuhkan  tersebut  adalah  Undang- Undang  tentang  Administrasi  Negara  atau  sekarang  dikenal  dengan  istilah  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan.  Undang-Undang  tersebut dibutuhkan  untuk  memberikan  dasar  hukum  terhadap  segala  tindakan,  perilaku,  kewenangan, hak  dan  kewajiban  dari  setiap  administrator  negara  dalam  menjalankan  tugasnya  sehari-hari melayani  masyarakat.  Karena  selama  ini  hal-hal  tersebut  belum  diatur  secara  lengkap  dalam suatu  Undang-Undang  yang khusus  diadakan  untuk  itu.  Sedangkan  Undang-Undang  No.  5
1 Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian PNBP Fakultas Hukum Tahun 2015
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 hanya mengatur hukum acara (hukum formil) apabila terjadi sengketa antara orang  atau  badan  hukum  perdata  dengan  pejabat  administrasi  negara.  Dalam  praktiknya  di Peradilan  Tata  Usaha  Negara  seringkali  ditemui  hakim  mengalami  kesulitan  apabila berhadapan dengan perkara yang hukum materiilnya tidak diatur dalam Undang-undang PTUN, sehingga jalan keluar yang kerap diambil adalah hakim mendasarkan pada pendapat para ahli (doktrin) atau yurisprudensi 2 .
Undang  Undang  Nomor  30  tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan  merupakan sumber  hukum  materil  atas  penyelenggaraan  pemerintahan.  Tanggung  jawab  negara dan pemerintah  untuk  menjamin  penyediaan  Administrasi  Pemerintahan  yang  cepat,  nyaman  dan murah. Jaminan kepastian penyediaan Administrasi Pemerintahan harus diatur di dalam produk hukum Undang-Undang. Hal ini dapat terdiri dari satu Undang-Undang pokok yang mengatur ketentuan  umum  tentang  Administrasi  Pemerintahan  dan  undang-undang  lain  yang  mengatur secara detail hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut. Undang-undang ini tidak mengatur hal-hal teknis manajerial dalam penyediaan Administrasi Pemerintahan, tetapi hanya memuat  aturan-aturan  umum  antara  lain  berkenaan  dengan  prosedur,  bantuan  hukum,  batas waktu, akte administrasi dan kontrak administrasi dalam Administrasi Pemerintahan. Undang- Undang  Administrasi  Pemerintahan  dengan  demikian  berisi  kaidah-kaidah  hubungan  antara instansi  pemerintah  sebagai  penyelenggara  adrninistrasi  publik  dan  individu  atau  masyarakat penerima layanan publik.
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Adminitrasi  Pemerintahan  sangat dibutuhkan oleh Indonesia pada saat ini atas dasar beberapa alasan dibawah ini. Pertama, tugas- tugas pemerintahan dewasa ini menjadi semakin kompleks, baik mengenai sifat pekerjaannya, jenis tugasnya maupun mengenai orang-orang yang melaksanakannya. Kedua, selama ini para penyelenggara administrasi  negara  menjalankan  tugas  dan  kewenangannya  dengan  standar yang  belum  sama  sehingga  seringkali  terjadi  perselisihan  dan  tumparig  tindih  kewenangan  di antara  mereka.  Ketiga,  hubungan  hukum  antara  penyelenggara  administrasi  negara  dan
2 Setiadi,  Wicipto., Pokok-pokok  Pikiran  Terhadap  Naskah  Akademik Rancangan  Undang-undang  Administrasi Pemerintahan, Makalah Seminar  Naskah  Akademik  RUU  Administrasi  Pemerintahan,  Kantor  Kementerian PAN, 16 Desember 2004
masyarakat perlu  diatur  dengan  tegas  sehingga  masing-masing  pihak  mengetahui  hak  dan kewajiban  masing-masing  dalam  melakukan  interaksi  diantara  mereka.  Keempat,  adanya kebutuhan  untuk  menetapkan  standar  layanan  minimal  dalam  penyelenggaraan  administrasi negara sehari-hari dan kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai  pengguna  layanan  yang  diberikan  oleh  pelaksana  administrasi  negara.  Kelima, kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  telah  mempengaruhi  cara  berfikir  dan  tata  kerja penyelenggara  administrasi  negara  di  banyak  negara,  termasuk  Indonesia.  Keenam,  untuk menciptakan  kepastian  hukum  terhadap  pelaksanaan  tugas  sehari-hari  para  penyelenggara administrasi negara.
Secara  filosofis  kebutuhan  tersebut  merupakan  bagian  dari  sistem  yang  menempatkan administrasi  negara  sebagai  hak  masyarakat  sebagaimana  termaktub  dalam  pasal  41 The Charter  of  Fundamental  Rights  of  the  Union yang  meliputi  hak:  Untuk  memperoleh penanganan  urusan-urusannya  secara  tidak  memihak,  adil  dan  waktu  yang  wajar;  Untuk didengar  sebelum  tindakan  indiviudal  apapun  yang  akan  diterapkan  pada  dirinya;  Atas  akses untuk memperoleh berkas miliki pribadi dengan tetap memperhatikan kepentingannya yang sah atas kerahasiaan dan atas kerahasiaan profesional; Kewajiban pihak-pihak administrasi Negara untuk  memberikan  alasan-alasan  mendasari  keputusannya;  dan  Untuk  memperoleh  ganti  rugi yang ditimbulkan oleh lembaga atau aparatur pemerintah daLam menjalankan tugasnya.
Hak  masyarakat  tersebut  secara  filosofis  sekaligus  merupakan  kewajiban  pemerintah untuk  memberikan  pelayanan  pemerintahan  kepada  masyarakat  sebaik-baiknya.  Dengan demikian,  fungsi  administrasi  pemerintahan  tidak  lain  adalah  tugas  pemerintah  dan  negara untuk  menciptakan  kesejahteraan  bagi  rakyat  Indonesia  sebagaimana  diamanatkan  oleh  UUD 1945. Fungsi pemerintahan  yang efisien dan efektif sesungguhnya telah diatur dalam UU No. 28  tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang  Bebas  dan  Bersih  dari  Korupsi,  Kolusi dan  Nepotisme  yaitu  berdasar  atas  asas  kepastian  hukum,  asas  tertib  penyelenggaran  negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalisme dan asas akuntabilitas.
Prinsip  penting  dalam  penyelenggaran  administrasi  pemerintahan  menurut  Philipus Hadjon adalah: (1) Berbasis pada kedaulatan rakyat, dimana terdapat ruang bagi rakyat untuk berpatisipasi  dalam  pengambilan  keputusan  dan  kebijakan  publik  (2)  pembentukan
kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan, potensi objektif dan karakater sosial ekonomi dan budaya rakyat (3) perimbangan kekuasaan dalam hubungan antar lembaga yang dapat menjadi check dan balance (4) pembagian kewenangan yang jelas diantara bidang-bidang pemerintahan sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya  yang  memiliki  sinergi  satu  sama  lainnya  (5)  fungsi manajemen  pemerintahan  yang  berdasarkan  pada  rasionalitas,  objektivitas,  efisiensi  dan transparansi  (6)  lembaga  legislatif  yang  dapaat  meningkatkan  kemampuannya  dalam melakukan fungsi kontrol, legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah (7). Penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan (8). prinsip-prinsip penetapan visi, misi dan tujuan  yang  jelas  dalam  menetapkan  strategi  kebijakan  yang  responsif  terhadap  kebutuhan rakyat. 3
Dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  maka  sistem  penyelenggaran  pemerintahan merupakan  faktor  yang  menentukan.  Krisis  nasional  berkepanjangan  yang  melanda  Indonesia mengindikasikan  kelemahan  di  bidang  administrasi Pemerintahan,  terutama  birokrasi  yang tidak  mengindahkan  prinsip-prinsip  tata  pemerintahan  yang  baik.  Terjadinya  Korupsi, Kolusi dan  Nepotisme  lebih  banyak  disebabkan  oleh  rentannya  birokrasi  sebagai  unsur  pelayan masyarakat.  Karena  itulah,  TAP  MPR  Rl  No.  Xl/1998  teritang  penyelenggaran  Negara  yang bersih  dan  bebas  KKN,  yang  kemudian  diikuti  dengan  lahirnya  UU  28  tahun  1999  tentang Penyelenggaran Negara  yang Bersih dan Bebas  dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya diubah menjadi UU  No.  20  tahun  2001  dan  UU  No.  30  tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) menegaskan kembali tekad untuk bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaran  pemerintahan  negara  dan  pembangunan  yang  didasarkan  pada  prinsip-prinsip good  governance.  Hal  ini  menghendaki  penataan  administrasi  pemerintahan  yang  dapat meliputi  pembangunan  sikap  kebersamaan  untuk  menyatukan  irama  dan  langkah  gua terciptanya  aparatur  negara  yang  handal  dan  profesional.  Disamping  itu  perlu  dilakukan peningkatan kapasitas dan profesional aparatur negara.
Dalam  aspek  yuridis,  dalam upaya  meningkatkan  fungsi  administrasi  pemerintahan,
3 Sudardi, Konsep dan Materi  Dari Segi Hukum Tata Negara Untuk Naskah Akademik RUU tentang Administrasi Pemerintahan, Semiloka I kajian Reformasi Hukum Administrasi Pemerintahan, Kementrian PAN, 27-28 April 2004.
pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan yang sebenarnya masih sangat terbatas atau belum cukup untuk menjadi landasan hukum pelaksanaan fungsi pemerintahan yang efektif dan efisien,  akuntable  dan  transparan.  Sampai  saat  ini  UU  5  tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata Usaha Negara telah direvisi melalui UU Nomor 9 tahun 2004, juga UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bebas dan Bersih dari KKN telah pula melahirkan berbagai peraturan pemerintah  dan  menteri  untuk  melengkapi  pedoman  pelayanan  administrasi pemerintahan.  Meskipun  demikian,  peraturan-peraturan  tersebut  belumlah  cukup  memadai sebagai  landasan  untuk  terciptanya  suatu  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  mencerminkan asas-asas pemerintahan yang baik.
Pelaksanaan  Asas  asas  umum  pemerintahan  yang  baik  (AUPB)  dalam  sistem pemerintahan  Indonesia  akan  berjalan  dengan  baik  dan  lancar  apabila  didukung  oleh  adanya adiministrasi  yang  baik  dan  mantap.  Administrasi  berkaitan  erat  dengan  pengurusan  dan pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  organisasi  secara  menyeluruh.  Administrasi  akan  memberi warna  bagi  organisasi  dalam  mencapai  tujuan-tujuan  yang  telah  ditentukan. Oleh  karena demikian,  patut  untuk  ditelaah  dan  dikaji  lebih  lanjut  apakah  asas  asas umum  pemerintahan yang  baik  menjadi  roh  atas  keberadaan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang Administrasi  Pemerintahan.  Sejauh  mana  pula  urgensi  undang  undang  tersebut  dalam menjamin terlaksananya pemerintahan yang baik.
Administrasi  negara  mengandung  pengertian  dalam  arti  luas  dan  dalam  arti  sempit. Dalam  arti  luas,  administrasi  negara  adalah  kegiatan  negara  dalam  melaksanakan  kekuasan politiknya. Sedangkan dalam arti sempit, administrasi negara adalah kegiatan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan mengacu berbagai pendapat di atas, maka administrasi negara  harus  digunakan  dan  dipraktekkan  secara  benar  dalarn  penyelenggaraan  administrasi pemerintahan agar tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efisien dan efektif.

## 2. Permasalahan
Berdasarakan  uraian  tersebut  maka  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah Pertama, Bagaimanakah  relevasi  asas  asas  umum  pemerintahan  yang  baik  setelah  berlakunya  Undang- Undang Nomor  30  tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan. Kedua, Bagaimanakah penerapan asas asas umum pemerintahan  yang baik sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia?

## 3. Landasan Teori
Pemahaman  mengenai  AAUPB  tidak  hanya  dapat  dilihat  dari  segi  kebahasaan  saja namun  juga  dari  segi  sejarahnya,  karena  asas ini  timbul  dari  sejarah  juga.  Dengan  bersandar pada kedua konteks ini, AAUPB dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan dasar dan  tatacara  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  layak,  yang  dengan  cara  demikian penyelenggaraan  pemerintahan  menjadi  baik,  sopan,  adil,  terhormat,  bebas  dari  kedzaliman, pelanggaran peraturan tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang. 4 Definisi  AAUPB  menurut  hasil  penelitian  Jazim  Hamidi,  antara  lain  :  a).  AUPL merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum Administrasi Negara;  b).  AAUPL  berfungsi  sebagai  pegangan  bagi  para  pejabat  administrasi  negara  dalam menjalankan  fungsinya,  merupakan  alat  uji  bagi  hakim  administrasi  dalam  menilai  tindakan administrasi negara (yang berwujud penetapan atau beschikking) dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat. Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digalidalam praktik kehidupan di masyarakat. Sebagian asas  yang  lain  sudah  menjadi  kaidah  hukum  tertulis  dan  terpencar  dalam  berbagai  peraturan hukum positif. 5
Konsepsi AAUPB menurut Crince le Roy  yang meliputi: asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk setiap keputusan badan pemerintah, asas  tidak  boleh  mencampuradukkan  kewenangan,  asas  kesamaan  dalam  pengambilan keputusan,  asas  permainan  yang  layak,  asas  keadilan  atau  kewajaran,  asas  menanggapi pengharapan yang wajar, asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, dan asas perlindungan  atas  pandangan  hidup  pribadi.  Koentjoro  menambahkan  dua  asas  lagi,  yakni: asas kebijaksanaan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum.
AAUPB yang telah mendapat pengakuan dalam praktek hukum di Belanda, yaitu asas persamaan, asas kepercayaan, asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas pemberian alasan (motivasi), larangan penyalahgunaan wewenang dan larangan bertindak sewenang-wenang. 6
4 Ridwan HR, Hukum administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal 247
5 Nomensen Sinamo S.H, M.H. Hukum Administrasi Negara. (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010). hal. 142
6 Philipus  M.  Hadjon, Pengantar Hukum  Administrasi  Indonesia,  (Yogyakarta:  Gajah  Mada  University  Press  , 2008), hal. 270
Pada  mulanya  keberadaan  AAUPB  ini  di  Indonesia  diakui  secara  yuridis  formal sehingga  belum  memiliki  kekuatan  hukum  formal.  Ketika  pembahasan  RUU  No.  5  Tahun 1986  di  DPR,  fraksi  ABRI  mengusulkan  agar  asas-asas  itu  dimasukan  sebagai  salah  satu gugatan terhadap keputusan badan/pejabat tata usaha Negara. Akan tetapi putusan ini ditolak oleh  pemerintah  dengan  alasan  yang  dikemukakan  oleh  Ismail  selaku  selaku  Menteri Kehakiman  saat  itu.  Alasan  tersebut  adalah  sbb: “Menurut  hemat  kami,  dalam  praktik ketatanegaraan  kita  maupun  dalam  Hukum  Tata  Usaha  Neagara  yang  berlaku  di  Indonesia, kita  belum  mempunyai  criteria  tentang  algemene  beginselen  van  behoorlijk  bestuur  tersebut yang  berasal  dari  negeri  Belanda.  Pada  waktu  ini  kita  belum  memiliki  tradisi  administrasi yang  kuat  mengakar  seperti  halnya  di  negara-negara  kontinental  tersebut.  Tradisi  demikian bisa  dikembangkan  melalui  yurisprudensi  yang  kemudian  akan  menimbulkan  norma-norma. Secara  umum  prinsip  dari  Hukum  Tata  Usaha  Negara  kita  selalu  dikaitkan  dengan  aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang konkretisasi normanya maupun pengertiannya masih sangat luas sekali dan perlu dijabarkan melalui kasus- kasus yang konkret”. 7

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan  penelitian  hukum  (legal  research)  dengan  empat  pendekatan yaitu  pendekatan  peraturan  perundang – undangan (statutory  approach),  pendekatan  kasus (case  approach)  pendekatan  konseptual  (conceptual  approach)  dan  pendekatan perbandingan  (comparative  approach). 8 Pendekatan  perundang-undangan  (statutory approach),  digunakan  untuk  menelaah  sejumlah  undang-undang  yang  terkait  dengan  asas asas  umum pemerintahan  yang  baik.  Pendekatan  konseptual  (conceptual  approach) digunakan  untuk  mendalami  berbagai  terminologi  yang  digunakan  dalam  asas-asas  umum pemerintahan  yang  baik.  Pendekatan  perbandingan  (comparative  approach)  dilakukan dengan cara comparasi makro, yaitu membandingkan kasus (case approach) yang dilakukan pada  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  relevansi  suatu  asas hukum.
C. Pembahasan
7 Ridwan HR, Op. Cit. hal. 253
8 Johnny  Ibrahim,  2006,  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  Bayumedia  Publishing,  Malang,  hlm. 300.

## 1. Relevansi  asas  asas  umum  pemerintahan  yang  Baik  Dalam  Undang  Undang Adminsitrasi Pemerintahan.
Beberapa  peraturan  perundang  undangan  berikut  menguraikan  AAUPB  sebagai dasar  dalam  mengeluarakan  putusan,  diantara  peraturan  tersebut  adalah  sebagaimana tertera dalam perturan perundang-undangan sebagai berikut:
b). UU Nomor 9 Tahun 2004 Jo UU Nomor 51Tahun 2009 Tentang PTUN.
Pasal 53 ayat (2) huruf  b. menyatakan bahwa  alasan-alasan  yang dapat  digunakan dalam  gugatan  adalah: Pertama, Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  digugat  itu bertentangan  dengan  peraturan  perundangundangan  yang  berlaku; Kedua,  Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang  baik.  Asas  asas  umum  pemerintahan  yang  baik  tersebut  adalah  asas  kepastian hukum; Asas  tertib penyelenggaraan negara; Asas keterbukaan; Asas proporsionalitas; Asas profesionalitas; Asas akuntabilitas.

## d). UU Nomor 30 Tahun 2014
Pada  pasal  10  Undang  Undang  Nomor  30  Tahun  30014  tentang  Administrasi Pemerintahan  menguraikan  ruag  lingkup  AUPB  yang  berlaku  dalam  administrasi pemerintahan. Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dimaksud meliputi asas:
1) kepastian  hukum. asas  kepastian  hukum merupakan asas  dalam  negara  hukum yang  mengutamakan  landasan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan, kepatutan,  keajegan,  dan  keadilan  dalam  setiap  kebijakan  penyelenggaraan pemerintahan.
2) kemanfaatan. asas  kemanfaatan maksudnya manfaat  yang  harus  diperhatikan secara  seimbang  antara:  (1)  kepentingan  individu  yang  satu  dengan  kepentingan individu  yang  lain;  (2)  kepentingan  individu  dengan  masyarakat;(3)  kepentingan Warga  Masyarakat  dan masyarakat  asing;  (4)  kepentingan  kelompok  masyarakat yang  satu  dan  kepentingan  kelompok  masyarakat  yang  lain;  (5)  kepentingan pemerintah  dengan  Warga  Masyarakat;  (6)  kepentingan  generasi  yang  sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.
3) Ketidakberpihakan.  asas  ketidakberpihakan  adalah  asas  yang  mewajibkan  Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau  Tindakan  dengan  mempertimbangkan  kepentingan  para  pihak  secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
4) Kecermatan.  asas  kecermatan  dimaksudkan  sebagai  asas  yang  mengandung  arti bahwa  suatu  Keputusan  dan/atau  Tindakan  harus  didasarkan  pada  informasi  dan dokumen  yang  lengkap  untuk  mendukung  legalitas  penetapan  dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang  bersangkutan  dipersiapkan  dengan  cermat  sebelum  Keputusan  dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
5) tidak  menyalahgunakan  kewenangan.  asas  tidak  menyalahgunakan  kewenangan adalah  asas  yang  mewajibkan  setiap  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  tidak menggunakan  kewenangannya  untuk  kepentingan  pribadi  atau  kepentingan  yang lain  dan  tidak  sesuai  dengan  tujuan  pemberian  kewenangan  tersebut,  tidak melampaui,  tidak  menyalahgunakan,  dan/atau  tidak  mencampuradukkan kewenangan.
6) Keterbukaan.  asas  keterbukaan  adalah  asas  yang  melayani  masyarakat  untuk mendapatkan  akses  dan  memperoleh  informasi  yang  benar,  jujur,  dan  tidak diskriminatif  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dengan  tetap  memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
7) Kepentingan  umum.  asas  kepentingan  umum  adalah  asas  yang  mendahulukan kesejahteraan  dan  kemanfaatan  umum  dengan  cara  yang  aspiratif,  akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
8) Pelayanan  yang  baik.  asas  pelayanan  yang  baik  dimaksudkan  sebagai  asas  yang memberikan  pelayanan  yang  tepat  waktu,  prosedur  dan  biaya  yang  jelas,  sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
AAUPB  dapat  dijadikan  landasan  atau  pedoman  bagi  aparat  pemerintah  dalam menjalankan tugasnya, sekaligus sebagai alat uji bagi lembaga peradilan dalam menilai tindakan  pemerintah  ketika  ada  gugatan  dari  ohak  lain  yang  dirasakan  merugikannya. Dengan  kata  lain,  AAUPB  secara  teoritis  sangat  penting  dalam  mewujudkan
pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berukualitas baik di pusat maupun di daerah. Secara  yuridis,  cerminan  pemerintah  yang  demikian  dapat  dilihat  dari  produk  hukum yang ditetapkannya, seperti dalam wujud perizinan daerah yang berwawasan lingkungan hidup.
Menurut  Ateng  Syarifudin  dalam  pidato  pengukuhan  guru  besar  beliau dikemukakan  bahwa  penilaian  atas  baik  buruknya  pemerintahan  adalah  bersifat  etika, sedangkan penilaian dari segi kewajaran dan keadilan sering dibahas dalam ilmu Hukum Administrasi.  Lebih  lanju  menurut  beliau,  adapun  bidang  yang  mempertemukan  antara kedua  sudut  pandang  terhadap  penyelenggaraab  pemeirntahan  itu  adalah  asas-asas umum  pemerintahan  yang  baik.  Pemikiran  ini  sejalan dengan  pendapat  Wiarda  dalam membahas  keberadaan  dan  sejarah  perkembangan  AAUPB,  yang  mengemukakan sebagai berikut :
Asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik  itu  merupakan  tendensi-tendensi (kecenderungan)  etik  yang  menjadi  dasar  Hukum  Tata  Usaha  Negara  kita,  baik yang  tertulis  maupun  yang  tidak  tertulis  termasuk  praktik  pemerintahan,  dan dapatlah diketahui pula bahwa asas-asas itu untuk sebagian dapat diturunkan dari hukum  dan  praktik,  sedangkan  untuk  sebagian  secara  eviden  (jelas  dan  nyata) langsung mendesak kita.
Menyimak  pendapat  di  atas,  ada  beberapa  cirri  yang  dapat  ditemukan  dengan kedudukan  AAUPB  bagi  penyelenggaraan  pemerintahan  oleh  aparat  pemerintah  baik dipusat maupun di daerah. AAUPB dapat dikualifikasikan sebagai nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkup Hukum Adminsitrasi, sebagi pedoman aparat pemerintah atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  dalam  menjalankan  funginya,  sebagai  alat  uji  bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa atas suatu tindakan pemerintahan  yang dirasakan merugikan pihak penggugat.
2. Penerapan asas-asas umum pemerintahan Dalam  Penyelenggaraan pemerintahan
Adapun penerapan asas asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan  dapat  diketahui  dari  adanya  asas  pemberian  alasan,  asas  pembatalan  dan pembahasan dan lain sebagainya.
a. Pemberian alasan
Untuk  menghindari  perbuatan  sewenang-wenang,  maka  setiap  setiap  keputusan pemerintahan  harus  memiliki  alasan  yang  tepat  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku. Pemberian alasan ini sekaligus merupakan prosedur perlindungan hukum kepada individu dan  anggota  masyarakat.  Karena  itu,  Setiap  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  baik  tertulis maupun  elektronis  harus  memberikan  alasan  yang  bersifat  faktual  (fakta-fakta)  dan hukum  (juridis)  yang  memberikan  dasar  terhadap  pembuatan  keputusan  tersebut. Ketentuan  yang  sama  berlaku  dalam  hal  pemberian  alasan  terhadap  keputusan  yang bersifat  diskresif.  Meskipun  demikian  harus  dimungkinkan  beberapa  keputusan  yang dikecualikan  dari  pemberian  alasan  seperti;  Keputusan  yang  sesuai  dengan  permohonan yang  diajukan;  Keputusan  yang  diikuti  dengan  penjelasan  rinci;  Individu  atau  anggota masyarakat  yang  bersangkutan  telah  mendapatkan  penjelasan  sebelumnya  berkenaan dengan fakta-fakta yang ada dan hukum yang berlaku; atau keputusan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku hal tersebut tidak dibutuhkan atau dikehendaki

## b. Pembatalan dan Pembahasan
Timbulnya atau sering terjadinya tindakan Administrasi negara yang mengandung kekurangan,  sehingga  dipersoalkan  menurut  Prayudi  Atmosudirdjo (1986:130) disebabkan oleh  banyak  faktor,  antara  lain:  sangat  meluasnya  tugas  pemerintah administrasi negara, peraturan-peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau tidak lengkap,  kurangnya  pedoman  dan  petunjuk  pelaksanaan.  Tindakan  Administrasi  Negara yang  mengandung  kekurangan  itu  perlu  dipahami,  baik  oleh  pihak  (pejabat/instansi) Administrasi  yang  bersangkutan  sendiri  maupun  oleh  pihak  lain  yang  dirugikan karenanya untuk dikoreksi sebelum diproses atau dipersoalkan.
Ada  sejumlah  prinsip-prinsip  yang  dapat  dijadikan  dasar  dalam  melihat  suatu tindakan  administrasi  yang  mengandung  kekurangan  yaitu: pertama bahwa  tindakan administrasi  negara  yang  mengandung  kekuarangan  dapat  (tidak  wajib)  ditarik  atau ditinjau  kembali  oleh  organ  administrasi  yang  bersangkutan,  kecuali  bilamana  ada ketentuan atau aturan hukum yang menetang penarikan/peninjauan kembali dari tindakan administrasi  negara  tersebut, kedua bilamana  di  dalam  undang-undang  atau  peraturan dasar  tidak  ada  ketentuan-ketentuan  lain  mengenai  penarikan/peninjauan  kembali,  maka penarikan/peninjauan  kembali  tindak  adaministrasi  negara  tersebut  wajib  mengeikuti
bentuk dan prosedur yang berlaku bagi penerbitannya (asas contratirus actus similiter fit), ketiga bilamana  penarikan/peninjauan  kembali  suatu  tindakan  hukum  administrasi  yang mengandung  kekurangan  akan  merugikan  kepastian  hukum,  atau  akan  menurunkan wibawa  pemerintah,  atau  akan  menimbulkan  kerugian  atau  penderitaan  yang  tdak berperikemanusiaan  kepada  warga  masyarakat  yang  bersangkutan,  maka  penarikan  atau peninjauan  kembali  tersebut  tidak  bisa  dilakukan  begitu  saja.  Berbagai  upaya  haais ditempuh  untuk  mencegah  timbulnya  efek-efek  negatif. Keempat, bilamana  tidak  ada ketentuan  lain  dalam  undang-undang  atau  peraturan-dasarnya,  maka  suatu  tindakan administrasi  negara  yang  mengandung  kekuarangan  karena  beberapa  ketentuan  atau syarat-syarat  tidak  dipenuhi,  dapat  ditarik/ditinjau  kembali  untuk  sementara  sampai semua  persyaratan  dipenuhi  oleh  yang  bersangkutan.  Namun  bilamana  dalam  jangka waktu  yang  telah  ditetapkan  secara  perhitungan  wajar  yang  bersangkutan  tetap  tidak dapat  memenuhi  persyaratan,  maka  tindakan  administrasi  negara  tersebut  dapat  ditinjau kembali  atau  ditarik  kembali  sama  sekali  dengan  diganti  tindakan  administrasi  negara lain yang memenuhi persyaratan.

## c. Perlindungan hukum
Di  dalam  pelaksanaan  tugas  pemerintahan  dan  pelayanan  masyarakat  sehari-hari sering  terjadi  perbedaan  kepentingan  dan  konflik  antara  pejabat  administrasi  negara dengan  warga  masyarakat.  Konflik  dan  perbedaan  kepentingan  tersebut  mewarnai dinamika  hubungan  antara  kedua  fihak  tersebut.  Oleh  karena  itu,  untuk  memberikan kepastian  hukum  terhadap  penyelesaian  sengketa  tersebut  maka  terhadap  pejabat administrasi negara dan warga masyarakat diberikan perlindungan hukum bagi keduanya agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan kepentingan kedua pihak tersebut.
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  warga  masyarakat  adalah  dalam bentuk  perlindungan  terhadap  warga  masyarakat  terhadap  perbuatan  sewenang-wenang dari pejabat administrasi negara dalam bentuk pemberian upaya hukum untuk menggugat tindakan sewenang-wenang tersebut melalui berbagai jalur hukum yang ada, baik melalui peradilan tata usaha negara maupun peradilan umum (perdata dan pidana). Perlindungan hukum  tersebut  diberikan  untuk  menjamin  agar  hak-hak  asasi  warga  masyarakat  tidak dilanggar  dan  kepentingannya  tidak  dirugikan  oleh  lindakan-tindakan  yang  dilakukan
oleh pejabat administrasi negara.
Sedangkan  perlindungan  hukum  terhadap  pejabat  administrasi  negara  diberikan agar  dalam  melaksanakan  tugas  pemerintahannya  sehari-hari,  pejabat  tersebut  tidak mengalami hambatan teknis dan kegiatan pemerintahan yang dilakukannya dapat berjalan terus. Perlindungan hukum kepada pejabat administrasi negara diberikan selama pejabat tersebut  dalam  melakukan  tindakan  serta  membuat  keputusan  berada  dalam  koridor hukum yang ada. Perlindungan hukum yang diberikan dapat berupa antara lain pemberian kewenangan  tertentu  kepada  pejabat  tersebut,  bantuan  hukum  dalam  penyelesaian sengketa, kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas pejabat administrasi negara.

## d. Kewajiban memberikan informasi.
Sebagai bagian dari dengar pendapat dengan pihak yang terlibat, Undang-undang Administrasi  Pemerintahan  memuat  ketentuan  mengenai  akte-akte  dan  dokumen administrasi  yang  dapat  diperlihatkan dan  ditunjukkan  oleh  instansi  pemerintah  kepada pihak yang terlibat. Ketentuan itu antara lain, bahwa instansi Administrasi Pemerintahan dapat  memperlihatkan  akte  administrasi  kepada  pihak  yang  terlibat  sejauh  hal  tersebut berkaitan  dengan  dengan  usaha  mempertahankan  secara  hukum  kepentingannya  dan sejauh  bahwa  hal  tersebut  tidak  menyebabkan  pelanggaran  atau  maladministrasi. Disamping  itu,  harus  dimuat  ketentuan  bahwa  atas  permintaan  pihak  yang  terlibat, instansi  Administrasi  Pemerintahan  tidak  diperbolehkan  membuka  rahasia  yang berkenaan  dengan  kehidupan  pribadidan  rahasia-rahasia  perusahaan  pihak  yang bersangkutan.
Disamping hak untuk didengar pendapatnya, setiap individu dan masyarakat yang sedang  berurusan  dengan  Administrasi  Pemerintahan  memiliki  hak  untuk  mendapatkan bimbingan  dan  informasi  dari  kantor  instansi  Administrasi  Pemerintahan  yang bersangkutan.  Ketentuan  ini  merupakan  bagian  dari prinsip  kesesuaian  prosedur administrasi, dimana  setiap  kantor  Administrasi  Pemerintahan  harus  menjelaskan tahapan,  prosedur  dan  syarat- syarat  administrasi  yang  harus  dilalui  sampai  sebuah pelayanan  dapat  diperoleh.  Disamping  itu,  bimbingan  dan  informasi  ini  memuat  juga penilaian  pegawai  atau  pejabat  administrasi  terhadap  kondisi  aktual  berkaitan  dengan prosedur dan syarat-syarat yang sedang dan akan dilalui. Ketentuan ini berlaku terutama
untuk keputusan publik yang menyebabkan kerugian individu atau masyarakat.
D. Simpulan
1. Asas asas umum pemerintahan yang Baik sangat relevan terhadap keberadaan Undang Undang  Nomor  30 Tahun  2014  Tentang  Adminsitrasi  Pemerintahan.  Relevansi AAUPB  dapat  diketahui  dari  keberadaan  AAUPB  sebagai prinsip  acuan  penggunaan Wewenang,  dasar  mengeluarkan  Keputusan,  panduan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan,    serta  Panduan  Untuk  Merancang  Undang Undang.  Namun  dalam prakteknya  AUPB  masing  dianggap  hanya  sekedar  doktrin  yang  diadopsi  dari  negeri Belanda, dan bukan merupakan hukum asli Indonesia.
2. Penerapan  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik  di  Indonesia  telah  menjadi pedoman  Dalam    Penyelenggaraan pemerintahan.  Hal  tersebut  tercermin  dalam wewenang  adminsitrasi  pemerintahan,  tindakan  administrasi  negara,  bentuk  tindakan adminsitrasi negara, dan penerapannya terhadap perlindungan hukum warga negara.

## E. DAFTAR PUSTAKA
FX,  Adji  Samekto,  2008,  Justice  Not  For  All,  Kritik  Terhadap  Hukum  Modern  Dalam Perspektif Studi Hukum Kritis, Genta Press, Yogyakarta.
Johnny  Ibrahim,  2006,  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  Bayumedia Publishing, Malang
Nomensen  Sinamo  S.H,  M.H. Hukum  Administrasi  Negara.  (Jakarta:  Jala  Permata Aksara, 2010)
Philipus  M.  Hadjon,  Dkk,  2014,  Argumentasi  Hukum,  Gadjah  Mada  University  Press, Yogyakarta
Philipus  M.  Hadjon, Pengantar Hukum  Administrasi  Indonesia,  (Yogyakarta:  Gajah Mada University Press , 2008),
Ridwan HR, Hukum administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), Setiadi, Wicipto., Pokok-pokok Pikiran Terhadap Naskah Akademik Rancangan Undang- undang  Administrasi  Pemerintahan, Makalah Seminar  Naskah  Akademik  RUU Administrasi Pemerintahan, Kantor Kementerian PAN, 16 Desember 2004
Sudardi, Konsep  dan  Materi  Dari  Segi  Hukum  Tata Negara  Untuk  Naskah  Akademik RUU  tentang  Administrasi  Pemerintahan, Semiloka  I  kajian Reformasi  Hukum Administrasi Pemerintahan, Kementrian PAN, 27-28 April 2004.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Undang- Nomor 51Tahun 2009 Tentang PTUN