## PRIORITAS
PENANGANAN

## JALAN KABUPATEN
PIDIE

## MENGGUNAKAN METODE ANALISIS MULTI KRITERIA (AMK)
Thantawi a,* , Muhammad Isya b , Sugiarto Sugiarto b a Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
b Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh *Corresponding author, email address: thantawi1974@gmail.com
A R T I C L E     I N F O A B S T R A C T Article History: Pidie Regency has a district road length of 1,015 Km and is divided into 445 roads. The existence of limited funds makes it difficult to determine road  handling  priorities,  so  it  is  necessary  to  study  methods  for determining road handling priorities according to community needs. The purpose of this study was to obtain the weight of the criteria based on the  perception  of  the  level  of  importance  between  criteria  using  15 stakeholder  respondents  and  to  determine  the  priority  order  of  road infrastructure  handling  in  Pidie  Regency  due  to  the  limited  funding capacity  of  the  Pidie  Regency  Government  using  the  Multi  Criteria Analysis (AMK) method by making the value equalization. accessibility, regional  development,  economic  sector  development,  cost  aspects, environmental impact and road damage as selection criteria. The results of this study are that the road damage criteria receive the highest weight, namely 0.197, then the environmental impact criteria 0.19, the economic development criteria 0.184, the accessibility equalization criteria 0.152, the area development criteria 0.147 and the cost aspect criteria 0.13. This may  imply  that  the  road  damage  aspect  is  the  main  consideration  in determining road development priorities in Pidie Regency but it is not significant to other criteria. Based on the weighting and scoring against these  criteria,  the  order  of  priority  scale  for  road  handling  in  Pidie Regency is obtained, where Jalan Bangkeh - Leupu is the first priority with a score of 4.152.
Received 09 May 2020 Accepted 10 December 2020
Online 30 December 2020
Keywords: Pidie District Multi Criteria Analysis Weighted Criteria Alternative Scoring Priority for Road Handling
© 2020 Magister Teknik Sipil Unsyiah. All rights reserved

## 1. PENDAHULUAN
Transportasi merupakan salah satu aspek yang paling berpengaruh dalam rencana pembangunan suatu daerah. Transportasi dapat menjadi suatu penghubung antar daerah dan memperlancar proses perpindahan barang dan manusia. Prasarana transportasi darat yang sangat penting bagi kelancaran dalam transportasi adalah  jalan.  Dengan  adanya  jalan,  maka  kegiatan  transportasi  dengan  menggunakan  berbagai  jenis kendaraan darat dapat dilakukan, sehingga setiap daerah dapat terhubung dengan daerah lainnya yang pada akhirnya akan menciptakan koordinasi yang akan menunjang kegiatan sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya.
Berdasarkan  Surat  Keputusan  Bupati  Pidie  Nomor  620/433/Kep.17/2016  tentang  penetapan  status ruas-ruas jalan sebagai jalan kabupaten, panjang ruas jalan yang ada di Kabupaten Pidie sepanjang 1.015 Km.  Berdasarkan  Data  Dasar  Prasarana  Jalan  (DD1)  Kabupaten  Pidie  tahun 2018,  kondisi  kemantapan jalan sebesar 43,80% dan jalan tidak mantap mencapai 56,2%.
Didalam  Rencana  Strategis  dan  Rencana  Kerja  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang Kabupaten  Pidie,  beberapa  permasalahan  yang  dihadapi  sehubungan  dengan  tuntutan pembangunan/peningkatan jalan di wilayah Kabupaten Pidie, antara lain adanya keterbatasan dalam hal

## Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan (JARSP)
Journal of Archive in Civil Engineering and Planning
E-ISSN: 2615-1340; P-ISSN: 2620-7567
Journal homepage: http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JARSP/index
pendanaan yang mampu disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam usaha penanganan sistem jaringan jalan yang telah ada.
Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diadakan skala prioritas berdasarkan beberapa kriteria dalam penanganan sistem jaringan jalan sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik pada masyarakat dalam wilayah Kabupaten Pidie.

## 2. TINJAUAN KEPUSTAKAAN
Dalam  tinjauan  pustaka  ini  diuraikan  beberapa  teori  yang  mendukung  penelitian  yang  dikutip  dari beberapa referensi yang ada kaitan dengan penelitian.

## 2.1  Definisi Jaringan Jalan
Tamin (2008) menjelaskan bahwa jalan mempunyai suatu sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat kegiatan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam suatu hubungan hirarki.
Berdasarkan Undang-undang RI No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, undang-undang RI No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1985 tentang Jalan, antara lain menyatakan  bahwa  klasifikasi  jalan  dapat  dibagi  berdasarkan  sistem  jaringan,  peranan  dan  wewenang pembinaannya.

## 2.2  Penyelenggaraan Prasarana Jalan
Dalam penyelenggaraan jalan terdapat 3 (tiga) tugas yang diemban oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan  perjalanan  di  wilayahnya,  yakni  pembinaan,  pembangunan,  dan  pengawasan.  Beberapa  kata kunci yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan, yaitu:
a. Pemerataan aksesibilitas ke seluruh wilayah,
b. Keselamatan dalam pengoperasian jaringan jalan,
c. Efisiensi operasi, yang dalam hal ini cepat dan lancar
d. Efektivitas jaringan jalan sebagai penunjang pembangunan,
e. Biaya yang semurah mungkin dan terjangkau, dan
f. Keterpaduan antar moda.

## 2.3   Penetuan Prioritas Penanganan Jalan
Beberapa kriteria diasumsikan memiliki  pengaruh  dalam  kegiatan  penanganan  jalan. Kriteria yang digunakan dalam kegiatan penanganan jalan di wilayah penelitian,  yaitu:
a. Kriteria pemerataan  aksesibilitas
b. Kriteria  pengembangan  wilayah
c. Kriteria pengembangan  sektor ekonomi
d. Kriteria aspek biaya
e. Kriteria dampak  lingkungan dan
f. Kriteria  kerusakan  jalan

## 2.4  Analisis Multi Kriteria (AMK)
Tamin (2008) menjelaskan bahwa Analisis Multi Kriteria merupakan metode yang dikembangkan dan digunakan dalam  masalah  pengambilan  keputusan  dan dimaksudkan untuk bisa  mengakomodasi  aspek- aspek diluar kriteria ekonomi dan finansial serta juga bisa mengikut sertakan berbagai pihak yang terkait dengan suatu proyek secara komprehensif dan scientific (kuantitatif maupun kualitatif).
Analisis  Multi  Kriteria  (AMK)  menggunakan  persepsi  stakeholders  terhadap  kriteria-kriteria  atau variable-variabel yang dibandingkan dalam pengambilan keputusan.

## 2.5  Pembobotan Kriteria
Penentuan bobot kepentingan antar kriteria dilakukan dengan membandingkan masing-masing kriteria. Dalam  penentuan  bobot  kriteria  pendapat  kualitatif  dari stakeholders digunakan  skala  penilaian  untuk menilai  pendapat  tersebut  dalam  bentuk  angka  (kuantitatif).  Menurut  Saaty (1993) , untuk  berbagai permasalahan, skala 1 sampai 9 merupakan skala yang terbaik dalam mengkualifikasikan pendapat. Skala bilangan  dari  1  sampai  9.  Perbandingan  dilakukan  berdasarkan  kebijakan  pembuat  keputusan  dengan menilai  tingkat  kepentingan  satu  elemen  terhadap  elemen  lainnya.  Apabila  suatu  elemen  dibandingkan dengan dirinya sendiri maka diberi nilai 1. Penilaian perbandingan berpasangan dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Contoh Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria A B c a 1 Xab Xac b Xba 1 Xbc c Xca Xcb 1 Sumber: Saaty (1994)
Dalam  metoda  dasar  yang  dikembangkan  Saaty  (1994),  untuk  mengindentifikasi  bobot  dari  suatu kriteria didasarkan pada ide yang relatif lanjut dari aljabar matrik dan menghitung bobot sebagai elemen dari  suatu eigenvector yang  diasosiasikan  dengan  maksimum eigenvector dari  suatu  matriks.  Nilai eigenvector dapat diperoleh dengan persamaan 1.
√(𝑎 𝑛 i1 x a i2 x ... x a ij ) (1)
Matriks yang diperoleh tersebut merupakan eigenvektor yang juga merupakan bobot kriteria. Bobot kriteria (x i ) atau eigenvektor tersebut ditentukan berdasarkan persamaan 2.
x i = (W i /Σ W i ) (2)
Nilai eigenvalue yang terbesar (ƛmaks) diperoleh dari persamaan ( 1) ke dalam persamaan (2).
ƛmaks = Σ (a ij X x ij ) (3)

## 2.6 Konsistensi Pembobotan
Pengukuran  konsistensi  dari  suatu  matriks  didasarkan  atas  suatu eigenvalue maksimum,  sehingga inkonsistensi yang biasa dihasilkan matriks perbandingan dapat diminimalkan. Rumus untuk menghitung indeks konsistensi ditunjukkan dalam persamaan 4.
CI = ƛmaks,−n 𝑛−1 (4) D imana: CI
=  indeks konsistensi
ƛmaks =  nilai eigen maksimum n =  ukuran matriks.
Penetapan suatu matriks dianggap konsisten jika nilai Rasio Konsistensi (CR) lebih kecil atau sama dengan 0,1. Rasio konsistensi dihitung dengan persamaan 5.
CR = CI/RI (5)
Dalam hal ini RI adalah indeks random yang nilai nya ditentukan berdasarkan hasil perhitungna yang dilakukan oleh Saaty (1994) dengan menggunakan 500 sampel, dimana jika “ judgement “ numeric diambil secara acak dari skala 1/9, 1/8, …, 1, 2, …, 9 akan diperoleh rata -rata konsistensi untuk matriks dengan ukuran yang berbeda seperti yang disampaikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Nilai Indeks Random Ukuran Matriks 1,2 3 4 5 6 8 9 10 11  12 13 14 15 Indeks Random 0 0.58 0.9 1.12 1.24  1.32  1.41  1.45     0 0.58  0.9  1.12  1,24

## Sumber: Saaty (1994)

## 2.7  Skoring Kinerja Alternatif
Menurut Tamin (2008) proses skoring kinerja alternatif dapat dilakukan dengan metoda proporsional sebagai perbandingan langsung dari nilai variabel kinerja yang ditampilkan oleh setiap usulan, dimana skor dinilai  dengan  skala  antara  0  sampai  dengan  10.  Adapun  proses  skoring  kinerja  yang  terukur  secara kuantitatif dilakukan sebagai berikut:
1. Usulan dengan angka variabel terbaik dari suatu kinerja diberi skor maksimum, yakni 10
2. Skor untuk kinerja alternatif lain (yang lebih rendah) dihitung secara proporsional terhadap variabel pada alternatif dangan variabel terbaik dengan menggunakan formulasi sebagai berikut.
a. Untuk variabel terbaik adalah angka tertinggi:
Skor kinerja X = (Nilai variabel X)/(Nilai variabel terbaik) * 10 (6) b. Untuk variabel terbaik adalah angka terendah Skor kinerja X = (Nilai variabel terbaik)/(Nilai variabel X) * 10 (7)
Sedangkan  untuk  kinerja  alternatif  yang  bersifat  terukur  secara  kualitatif  proses  skoring  dilakukan dengan  memberikan  nilai  yang  besarnya  mencerminkan  kualitas  pemenuhan  kinerja  seperti  yang disampaikan pada Tabel 3.
Tabel 3 . Skala penilaian kinerja usulan untuk variable kualitatif Nilai    Kategori Nilai Kategori 10 Sangat memuaskan 4 9 3 Kurang memuaskan 8 Memuaskan 2 7 1 6 Cukup memuaskan 0 Sangat Kurang 5 Sumber: Saaty (1994)

## 2.8  Prioritas Alternatif
Matrik  kinerja  merupakan  representasi  dari  tingkat  pemenuhan  kriteria  suatu  alternatif  yang merupakan hasil perkalian antara bobot kriteria dengan skor kinerja alternatif. Penentuan matrik kinerja dapat dilihat pada Tabel 4.

## Tabel 4. Pembentukan Matrik Kinerja
Kriteria a Kriteria b Kriteria… Kriteria j Kinerja Alternatif 1 S 1 a * Wa S 1 b * Wb … S 1 j * Wj P 1 Alternatif 2 S 2 a * Wa S 2 b * Wb … S 2 j * Wj P 2 Alternatif.. … … … … … Alternatif i S i a * Wa S i b * Wb … S i j * Wj P i
Sij*Wj = Skor terbobot ( Weigthed score ) (8) Pi = ∑Sij*Wj (9)
Keterangan: Sij   = Skor Alternatif i terhadap j Wj   = Bobot kriteria j Pi     = Kinerja Alternatif I

## 3.   METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan pada ruas jalan di Kabupaten Pidie yang menjadi program pembangunan oleh pemerintah Kabupaten Pidie berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pidie. Dalam melaksanakan penelitian ini dilakukan dengan tahapan yang sistematis berupa pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder, kemudian melakukan pengkajian terhadap data primer maupun data sekunder tersebut.
Data  primer  terdiri  dari  data  hasil  wawancara  dengan  menyebarkan  kuisioner  antara  lain  Asisten Kesejahteraan  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Pidie,  kepala  dinas Pekerjaan  Umum  dan Penataan  Ruang Kabupaten  Pidie,  kepala  Badan  Perencanaan  Daerah  Kabupaten  Pidie,  kepala  dinas  Perhubungan Kabupaten  Pidie,  kepala  dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Pidie,  kepala  bidang  Bina  Marga  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten  Pidie,  kepala  bidang  Bina  Program  Dinas  Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pidie, kepala bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan  Badan  Perencanaan  Daerah  Kabupaten  Pidie,  kepala  bidang  Perencanaan  Ekonomi  dan Sumberdaya  Alam  Badan  Perencanaan  Daerah  Kabupaten  Pidie,  kepala  seksi  Pembagunan  Jalan  dan Jembatan Kabupaten Pidie, kepala seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Pidie, kepala seksi Pembagunan  Jalan  dan  Jembatan  Perdesaan  Kabupaten  Pidie,  anggota  DPRD    Kabupaten  Pidie    yang mewakili   lokasi  penelitian   (satu orang), anggota DPRD Kabupaten Pidie dari Komisi C (satu orang) dan pengamat pembangunan di Kabupaten Pidie (satu orang). Data  sekunder merupakan data  yang  telah tersedia di  beberapa sumber instansi  terkait yang dibutuhkan dalam mendukung penelitian.

## 3.1 Metode Pengolahan dan Analisis Data
Setelah  data  primer  dan  data  sekunder  diperoleh  kemudian  akan  dikelompokkan  sesuai  dengan kebutuhan ke dalam suatu hirarki yang menjelaskan hubungan antara kriteria dengan alternatif penanganan jalan.

## 3.2 Aplikasi Analisis Multi Kriteria (AMK)
Pendekatan yang digunakan untuk pemilihan altematif penanganan terbaik jalan di Kabupaten Pidie adalah  dengan  analisis  multi  kriteria  (AMK).  Analisis  ini  menggunakan  persepsi stakeholders menjadi pegangan  dalam  pengambilan  keputusan.  Dimana  persepsi-persepsi stakeholders tersebut  merupakan penilaian  terhadap  kriteria-kriteria  yang  berpengaruh  dan  kemudian  di  lakukan  pembobotan  kriteria selanjutnya  dikalikan  dengan  masing-masing  skor  alternatif  jalan  untuk  mendapatkan  urutan  prioritas penanganan jalan di Kabupaten Pidie.

## 3.3 Proses penetapan prioritas alternatif
Matriks Kinerja ( Performance Matrix ) merupakan representasi dari tingkat pemenuhan kriteria dari suatu  alternatif  yang  merupakan  hasil  perkalian  dari  skor  alternatif  terhadap  variabel  kriteria  dengan besarnya  bobot  kriteria.  Skoring  kinerja  tiap  alternatif  dengan  memberikan  penilaian  terukur  terhadap variabel  kriteria  secara  kualitatif  ataupun  kuantitatif.  Mengalikan  bobot  setiap  kriteria  dengan score/rangking kinerja alternatif pada kriteria tersebut.
Selanjutnya  merangking  nilai  tersebut  sehingga  didapat  prioritas  alternatif.  Penyimpulan  prioritas untuk setiap alternatif ditentukan oleh besarnya nilai kinerja alternatif, dimana alternatif yang menunjukkan nilai yang lebih besar akan lebih diprioritaskan.

## 3.4 Bobot kriteria pemilihan alternatif
Pembobotan  kriteria  dilakukan  atas  presepsi  responden  wakil stakeholders yang  diwawancarai. Adapun proses pembobotan untuk mendapatkan bobot kepentingan setiap kriteria secara umum dilakukan dengan metodologi sebagai berikut:
1.  Membuat matriks perbandingan berpasangan ( pairwish comparison metrix ) untuk setiap responden untuk mendapatkan bobot kriteria dari responden,
2.  Membuat rata-rata bobot untuk setiap kelompok stakeholders ,
3.  Membuat rata-rata bobot untuk seluruh stakeholders dari hasil rata-rata setiap kelompok yang di buat pada butir (2).
Dalam penelitian ini digunakan beberapa kriteria dalam menentukan prioritas penanganan ruas jalan di  Kabupaten  Pidie  secara  optimal  yang  akan  memberikan  kontribusi  bagi  pengembangan  wilayah, kemudahan akses, efisien secara pembiayaan dan menimbulkan dampak negatif minimal bagi lingkungan dan  kehidupan  sosial  masyarakat.  Pertimbangan-pertimbangan  tersebut  dianggap  sangat  sesuai  dengan proses penentuan prioritas pembangunan di Kabupaten Pidie karena Kabupaten Pidie masih sangat perlu kerbukaan akses jaringan jalan, faktor lingkungan yang harus menjadi perhatian, pengembangan wilayah kota dan keadaan sosial masyarakat serta penunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat.

## 3.5 Penilaian kinerja alternatif melalui skoring
Proses penilaian kinerja suatu usulan terhadap kriteria pengembangan jaringan jalan dilakukan dengan memberikan  skor  yang  dilakukan oleh pakar  ( expert  judgement )  yang  berkompeten.  Dalam  hal  ini  skor diberikan  dengan  skala  antara  0  s/d  10,  di  mana  angka  10  diberikan  untuk  alternatif  atau  usulan pengembangan yang mampu memenuhi syarat kriteria yang tertinggi, dan sebaliknya angka 0 diberikan untuk penilaian terendah (tidak ada kaitannya sama sekali dengan kriteria).
Adapun proses penilaian kinerja dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
1. Nilai  kuantitatif  ataupun  kualitatif  dari  setiap  alternatif  untuk  setiap  variabel  kriteria  yang digunakan ditentukan.
2. Proses skoring setiap variabel alternatif dilakukan sesuai skala penilaian yang digunakan.

## 3.6 Pilihan Alternatif Penanganan Jalan di Kabupaten Pidie
Berdasarkan data SK daftar ruas jalan yang diperoleh dari bidang Bina Marga Dinas PUPR kabupaten Pidie  maka  akan  dihitung  skala  prioritas  dalam  pembangunannya  untuk  seluruh  ruas  jalan  yang  ada  di kabupaten  Pidie  yang  berjumlah  445  ruas.  Semua  ruas  jalan  tersebut  ditentukan  urutan  prioritas penanganannya  dengan  mempertimbangkan  kriteria-kriteria  yang  tepat  dan  sesuai  dengan  kondisi  di kabupaten Pidie dalam pengambilan keputusan.

## 4.   HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1  Survei Bobot Kriteria
Penelitian ini diawali dengan memberikan kuesioner kepada pihak yang terkait ( stakeholders ) terhadap 15 responden secara langsung. Responden diminta untuk mengisi kuesioner yang sebelumnya sudah diberi petunjuk cara pengisian. Tabel 5 menunjukkan hasil kuesioner dari 15 responden dari pihak yang terkait terhadap kriteria.
Tabel 5. Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap “Kriteria”
Persepsi Responden A : B  A : C  A : D  A : E  A : F  B : C  B : D  B : E B : F  C : D  C : E C : F D : E  D : F E : F R1  1    3        2     2  3     1 1 3  2    1     1    4     2    3     5 R2  2     1     1     1        2  1 2     2 3 3  1 1 1 1 3 R3     2  2        2  2        2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 R4  1        5  1     1     2        5  1     1 2  1 1 2 1 1 1 R5     7     5     2     5     2  2 1     1 2  1 1 1 1 3 3 R6  1        2  3        2  3        3  2 2 2  3 3  1 9  1 9 R7  2        2  1     1     1        2  2     1 1 4 2  1 3  1 1 R8  1     3     7     1        3  5 9     1 2  7 5 9 7 7 7 R9  2        3  2     1     1        2  1     1 2 5 2 3 4  5 5 R10  3     2     1     1        2  1 1     1 2  2 1 2 2 1 2 R11  2        2  1     2        2     2  2     1 2  2 1 1 1 2  1 R12  1     1     1     1        2     2  1     1 2  3 2 5 2 3 2 R13  1     2     1     1     2        2  1     2 1 1 2 2  1 2 3 R14  1     1     1     2     1     1 1     1 1 3 1 2 2  2 1 R15  1        2  2        2     3  3 2     1 3  3 2 2 2 3  1
Keterangan Tabel 5 tersebut diatas adalah:
R adalah:  Responden (dari responden 1 s/d 15)
1. Asisten Kesejahteraan Setdakab Pidie (R1);
2. Kepala Bappeda Kabupaten Pidie (R2);
3. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pidie (R3);
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie (R4);
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie (R5);
6. Anggota DPRD Kabupaten Pidie dari Komisi C (satu orang) (R6);
7. Anggota  DPRD  Kabupaten Pidie  yang  mewakili  lokasi  penelitian  (satu orang) (R7);
8. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Pidie (R8);
9. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumberdaya Alam Bappeda Kabupaten Pidie (R9);
10. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Pidie (R10);
11. Kepala Bidang Bina Program Dinas PUPR Kabupaten Pidie (R11);
12. Kepala seksi Pembagunan Jalan dan Jembatan Kabupaten Pidie (R12);
13. Kepala Seksi Pembagunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Kabupaten Pidie (R13);
14. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Pidie (R14) dan;
15. Pengamat pembangunan di Kabupaten Pidie (satu orang) (R15).
A : B adalah   :  Pertimbangan faktor pemerataan aksesibilitas terhadap faktor pengembangan wilayah. A : C adalah   :  Pertimbangan  faktor  pemerataan  aksesibilitas  terhadap  faktor  pengembangan  sektor ekonomi.
A : D adalah   :  Pertimbangan faktor pemerataan aksesibilitas terhadap faktor biaya.
A : E adalah   :  Pertimbangan faktor pemerataan aksesibilitas terhadap faktor dampak lingkungan.
A : F adalah :  Pertimbangan faktor pemerataan aksesibilitas terhadap faktor kerusakan jalan. B : C adalah   :  Pertimbangan  faktor  pengembangan  wilayah  terhadap  faktor  pengembangan  sektor ekonomi.
B : D adalah   :  Pertimbangan faktor pengembangan wilayah terhadap faktor biaya.
B : E adalah :  Pertimbangan faktor pengembangan wilayah terhadap faktor dampak lingkungan.
B : F adalah :  Pertimbangan faktor pengembangan wilayah terhadap faktor kerusakan jalan.
C : D adalah   :  Pertimbangan faktor pengembangan sektor ekonomi terhadap faktor biaya.
C : E adalah :  Pertimbangan  faktor  pengembangan  sektor  ekonomi  terhadap  faktor  dampak lingkungan.
C : F adalah :  Pertimbangan faktor pengembangan sektor ekonomi terhadap faktor kerusakan jalan. D : E adalah   :  Pertimbangan faktor biaya  terhadap faktor dampak lingkungan.
D : F adalah :  Pertimbangan faktor biaya  terhadap faktor kerusakan jalan.
E : F adalah :  Pertimbangan faktor dampak lingkungan terhadap faktor kerusakan jalan

## 4.2  Pembobotan Kriteria
Setelah  nilai  masing-masing  kriteria  diperoleh  berdasarkan  hasil  responden,  selanjutnya  dilakukan analisis  dengan  menggunakan  metode Analytical  Hierarchy  Process (AHP)  dengan  melakukan perbandingan berpasangan antar kriteria yang ditampilkan dalam bentuk matrik. Pada matrik diperoleh nilai eigen (Xi), nilai “Wi” dan eigen value maks ( λ maks) seperti pada Tabel 6.
Tabel 6. Contoh Matrik Perbandingan Berpasangan antar Kriteria untuk Responden Asisten
Kesejahteraan Setdakab Pidie. Kriteria Hasil X Eigen Vector Bobot Kriteria Eigen Value A B C D E F A 1 1 3 0,5 0,5 3 2,250 1,145 0,174 1,198 B 1 1 1 1 0,33 2 0,667 0,935 0,142 0,898 C 0,33 1 1 1 1 4 1,333 1,049 0,159 1,055 D 2 1 1 1 2 3 12,000 1,513 0,230 1,526 E 2 3 1 0,5 1 5 15,000 1,570 0,238 1,570 F 0,33 0,5 0,5 0,33 0,2 1 0,003 0,375 0,057 0,350 Total 6,587 1,000 6,598 CI 0,120 CR 0,096
Rekapitulasi nilai bobot rata-rata kriteria dari seluruh stakeholders tertera pada Tabel 7.
Tabel 7. Nilai bobot rata-rata tiap kriteria
Criteria Respondent The Value of Criterion Weight 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11  12 13 14  15 A Pemerataan Aksesibilitas 0.174 0.162 0.140    0.135    0.050    0.153 0.160    0.158 0.151    0.196 0.161    0.136    0.207    0.186    0.113 0.152 B Area Development 0.142 0.135 0.176    0.107    0.207    0.099 0.143    0.192 0.129    0.121 0.128    0.121    0.165    0.166    0.172 0.147 C Economic Development 0.159 0.135 0.088    0.302    0.175    0.181 0.227    0.053 0.343    0.183 0.227    0.176    0.165    0.178    0.172 0.184 D Cost Aspect 0.230 0.173 0.140    0.157    0.202    0.057 0.094    0.022 0.102    0.163 0.114    0.094    0.185    0.138    0.075 0.130 E Environmental Impact 0.238 0.135 0.176    0.157    0.235    0.422 0.216    0.150 0.212    0.130 0.143    0.136    0.157    0.166    0.172 0.190 F  Road Damage 0.057 0.262 0.280    0.140    0.131    0.087 0.160    0.425 0.063    0.206 0.227    0.338    0.122    0.166    0.297 0.197 1.000 1.000 1.000    1.000    1.000    1.000 1.000    1.000 1.000    1.000 1.000    1.000    1.000    1.000    1.000 1.000

## 4.3   Skoring Kinerja Alternatif
Proses skoring untuk variabel kriteria yang terukur secara kuantitatif dilakukan berdasarkan persamaan 6 dan 7. Contoh skoring alternatif jalan berdasarkan kriteria aksesibilitas dapat dilihat pada Tabel 8.
Tabel 8. Skoring Untuk Masing-Masing Alternatif Jalan Berdasarkan Kriteria Aksesibilitas
Alternatif jalan Variabel kriteria Aksesibiltas yang dinilai Skor kinerja rata- rata Akses ke Jalan Nasional akses ke pusat kecamatan Jarak sat  sub skor Jarak sat  sub skor Jalan 1 Sp. Beutong - Laweung M  10.00 M  10.00 10.00 Jalan 2 Pawod - Ie Masen 4,700   M  6.80 1,000   M  9.44 8.12 Jalan 3 Seulawah - Kalee M  10.00 5,000   M  7.22 8.61 Jalan 4 Gampong Cot - Blang Mie 10,000   M  3.20 3,000   M  8.33 5.77 Jalan 5 Laweung - Gampong Cot 7,600   M  4.83 M  10.00 7.41 Jalan 6 Ujong Pie - Blang Raya 11,000   M  2.52 3,000   M  8.33 5.43 Jalan 7 Pawood - Blang Pawood 4,700   M  6.80 2,500   M  8.61 7.71 Jalan 8 Sagoe - Glee Kalee 9,300   M  3.67 2,000   M  8.89 6.28 Jalan 9 Sp. Beutong - Armed M  10.00 7,000   M  6.11 8.06 Jalan 10  Teupin Raya - Mns. Blang 4,800   M  6.73 1,000   M  9.44 8.09
Untuk alternatif jalan yang jarak tempuhnya paling dekat dengan jalan utama dan pusat kegiatan lebih diprioritaskan dengan memberi skor 10 dan alternatif jalan yang paling jauh di beri skor 0.  Perolehan skor tersebut kemudian dirata-ratakan untuk skor masing-masing jalan berdasarkan kirteria aksesibilitas. Proses skoring untuk 5 kriteria lainnya dilakukan dengan cara yang sama sesuai ketentuan di atas.

## 4.4   Pembentukan Matrik Kinerja
Penyimpulan prioritas  untuk  setiap  alternatif  penanganan  jalan  di  Kabupaten  Pidie  ditentukan oleh besarnya hasil penjumlahan nilai kinerja (skor akhir) dimana masing-masing alternatif jalan menunjukan nilai P1 yang lebih besar akan menjadi urutan pertama skala prioritas penentuan penanganan jalan. Hasil perkalian skor alternatif dengan bobot tiap-tiap kriteria dapat dilihat pada Tabel 9.
Tabel 9. Matrik kinerja penentuan skala prioritas penanganan jalan di Kabupaten Pidie
Skor Hasil Kali Skor Hasil Kali Skor Hasil Kali Skor Hasil Kali Skor Hasil Kali Skor Hasil Kali 1 Jalan 1 Sp. Beutong - Laweung 10.00 1.52 0.68 0.10 4.22 0.78 9.57 1.24 4.61 0.91 1.71 0.34 3.98 2 Jalan 2 Pawod - Ie Masen 8.12 1.24 0.73 0.11 1.44 0.27 9.74 1.26 3.22 0.64 3.08 0.61 3.48 3 Jalan 3 Seulawah - Kalee 8.61 1.31 0.52 0.08 5.00 0.92 8.31 1.08 5.00 0.99 1.67 0.33 3.72 4 Jalan 4 Gampong Cot - Blang Mie 5.77 0.88 0.17 0.02 2.56 0.47 9.08 1.18 3.78 0.75 5.00 0.99 3.54 5 Jalan 5 Laweung - Gampong Cot 7.41 1.13 1.00 0.15 2.33 0.43 9.26 1.20 3.67 0.72 4.40 0.87 3.78 6 Jalan 6 Ujong Pie - Blang Raya 5.43 0.83 0.35 0.05 1.39 0.26 9.88 1.28 3.19 0.63 1.20 0.24 2.65
7 Jalan 7 Pawood - Blang Pawood
7.71 1.17 0.34 0.05 1.39 0.26 9.54 1.24 2.50 0.49 5.00 0.99 3.70
8 Jalan 8 Sagoe - Glee Kalee
6.28 0.96 0.31 0.05 2.89 0.53 8.96 1.16 3.94 0.78 5.00 0.99 3.68
9 Jalan 9 Sp. Beutong - Armed
8.06
1.23 0.02 0.00 0.78 0.14 9.72 1.26 2.50 0.49 5.00 0.99 3.62
10 Jalan 10 Teupin Raya - Mns. Blang
8.09 1.23 0.14 0.02 1.11 0.20 9.82 1.27 2.50 0.49 2.25 0.44 3.18 Biaya Kerusakan Jalan Nilai Kinerja ( Pi ) 0.152 0.147 0.184 0.130 0.197 Aspek
Lingkungan
0.190 No
Aksesibilitas Aspek Pengembangan Wilayah Aspek Pengembangan Ekonomi Biaya Pembangunan Alternatif Jalan
Setelah hasil perkalian skor alternatif dengan bobot tiap-tiap kriteria didapat, selanjutnya diurutkan prioritas penanganan jalan mulai nilai kinerja (Pi)  tertinggi, 10 contoh ruas yang telah di urutkan dapat dilihat pada Tabel 10 .
Tabel 10. Urutan prioritas penanganan jalan di Kabupaten Pidie

## 4.5  Pembahasan
Hasil  pembobotan  kepentingan  tiap-tiap  kriteria  yang  telah  diperoleh  dengan  perhitungan  matrik kepentingan  berpasangan  menunjukkan  bahwa  aspek  kerusakan  jalan  mendapatkan  bobot  kepentingan kriteria  yang   paling  tinggi pilihan  para stakeholder di Kabupaten  Pidie,   hal  ini  dapat  diartikan  bahwa dalam  proses  penentuan  prioritas  penanganan  jalan  di  Kabupaten  Pidie  para  pemangku  jabatan  lebih cenderung melihat aspek kerusakan jalan sebagai kriteria utama yang ditinjau, karena aspek kerusakan jalan merupakan penilaiaan variabel kriteria terhadap pertimbangan yang menyangkut kemudahan akses dalam bertransportasi guna meningkatkan kemudahan mobilitas masyarakat setempat dalam berkehidupan sosial.
Dalam penelitian ini skor penilaian terhadap aspek kerusakan jalan dan kriteria-kriteria lainnya dinilai secara kuantitatif yang menyatakan variabel penilaian terhadap masing-masing kriteria dengan data-data yang akurat yang diperoleh dari dokumen RTRW Kabupaten Pidie, BPS Kabupaten Pidie dan bidang Bina Marga Kabupaten Pidie.
Pembentukan matrik kinerja (performance matrik ) menghasilkan skor kinerja untuk masing-masing alternatif  jalan,  yang  merupakan  hasil  perkalian  dari  masing-masing  skor  alternatif  penanganan  jalan dengan  besar  setiap  bobot kriteria.  Pembangunan  Jalan  Bangkeh  - Leupu  mendapat  skor tertinggi yaitu sebesar 4.152, dan menjadi prioritas pertama program pembangunan jalan, hasil ini sangat sesuai dengan kondisi eksisting dan keberadaan jalan tesebut, dimana Jalan Bangkeh - Leupu memiliki kemudahan akses yang sangat dekat dengan jalan nasional dan pusat Kecamatan Geumpang, dari segi aspek kerusakan jalan, ruas jalan Bangkeh – Leupu mempunyai kerusakan jalan total dan dari segi aspek biaya memiliki nilai yang rendah dalam penanganannya dibandingkan dengan ruas yang lain. Aspek  lingkungan Bangkeh - Leupu lebih  diperhatikan  sebagai  fungsi  setiap  jalan  untuk  jalur  evakuasi  bencana  banjir  dan  dalam  aspek pengembangan wilayah dalam ruas jalan Bangkeh – Leupu tersebut terdapat potensi pertanian, perkebunan dan  perikanan  yang  signifikan.  Begitu  juga  untuk  alternatif  jalan  yang  lainnya  dianggap  sudah  sesuai dengan kondisi eksisting masing-masing jalan karena proses skoring yang diperoleh dengan menganalis setiap variabel nilai yang dianggap telah mengakomodir beberapa pertimbangan masing-masing kriteria untuk pembangunan jalan di kabupaten Pidie secara kuantitatif.
Skor Hasil Kali Skor Hasil Kali Skor Hasil Kali Skor Hasil Kali Skor Hasil Kali Skor Hasil Kali 1 Jalan 426 Bangkeh - Leupu 10.00 1.52 2.53 0.37 0.00 0.00 9.79 1.27 2.74 0.54 5.00 0.99 4.15 2 Jalan 45 Padang Tiji - Reubee 9.72 1.48 2.47 0.36 1.52 0.28 8.84 1.15 2.50 0.49 4.33 0.85 4.12 3 Jalan 305 Jojo - Sp. IV Gumpueng 10.00 1.52 1.59 0.23 1.75 0.32 9.53 1.24 2.50 0.49 3.70 0.73 4.05 4 Jalan 425 Kathon - Pesanggrahan 10.00 1.52 1.70 0.25 0.00 0.00 9.86 1.28 2.57 0.51 5.00 0.99 4.04 5 Jalan 422 Cot Batu - Alue Lhok Cot Drien 10.00 1.52 1.70 0.25 0.00 0.00 9.84 1.28 2.58 0.51 5.00 0.99 4.04 6 Jalan 128 Rambayan - Bungie 9.58 1.46 2.23 0.33 0.00 0.00 9.70 1.26 2.50 0.49 5.00 0.99 4.03 7 Jalan 307 Jojo - Ulee Gampong 9.94 1.51 2.40 0.35 2.07 0.38 9.49 1.23 2.50 0.49 2.80 0.55 4.03 8 Jalan 437 Cot Panyang - Bangkeh 10.00 1.52 1.70 0.25 0.00 0.00 9.80 1.27 2.50 0.49 5.00 0.99 4.03 9 Jalan 17 Glee Teubong - Lhok Keumudee 8.07 1.23 0.22 0.03 3.33 0.61 8.80 1.14 4.17 0.82 5.00 0.99 4.00 10 Jalan 1 Sp. Beutong - Laweung 10.00 1.52 0.68 0.10 4.22 0.78 9.57 1.24 4.61 0.91 1.71 0.34 3.98
Aspek Lingkungan Biaya Kerusakan Jalan Nilai Kinerja ( Pi ) 0.152 0.147 0.184 0.130 0.190 0.197
Biaya Pembangunan No Alternatif Jalan
Aksesibilitas Aspek Pengembangan Wilayah Aspek Pengembangan Ekonomi

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan
Dari  uraian  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  maka  dapat  di  ambil  beberapa kesimpulan yaitu:
1. Berdasarkan  hasil  survei  persepsi  tingkat  kepentingan  antar  kriteria  dengan  para  responden,  maka diperoleh bobot kepentingan tiap-tiap kriteria yaitu aspek kerusakan jalan dengan bobot kriteria sebesar 0,197, aspek lingkungan dengan bobot kriteria sebesar 0,190, aspek pengembangan ekonomi dengan bobot kriteria 0,184, aspek pemerataan aksesibilitas dengan bobot sebesar 0,152, aspek pengembangan wilayah dengan bobot kriteria sebesar 0,147 dan aspek biaya dengan bobot kriteria sebesar 0,130.
2. Dari  hasil  perhitungan  dan  pengolahan  data,  maka  10  urutan  teratas  prioritas  penanganan  jalan  di Kabupaten Pidie dengan metode Analisis Multi Kriteria (AMK) adalah:
1. Jalan Bangkeh - Leupu, dengan perolehan nilai kinerja (Pi) Sebesar 4,152.
2. Jalan Padang Tiji - Reubee dengan perolehan nilai kinerja (Pi) sebesar 4,124
3. Jalan Jojo - Sp. IV Gumpueng, dengan perolehan nilai kinerja (Pi) sebesar 4,046
4. Jalan Kathon - Pesanggrahan, dengan perolehan nilai kinerja (Pi) sebesar 4,038
5. Jalan Cot Batu - Alue Lhok Cot Drien, dengan perolehan nilai kinerja (Pi) sebesar 4,035
6. Jalan Rambayan - Bungie, dengan perolehan nilai kinerja (Pi) sebesar 4,032
7. Jalan Jojo - Ulee Gampong, dengan perolehan nilai kinerja (Pi) sebesar 4,032
8. Jalan Cot Panyang - Bangkeh dengan perolehan nilai kinerja (Pi) sebesar 4,030
9. Jalan Glee Teubong - Lhok Keumudee, dengan perolehan nilai kinerja (Pi) sebesar 4,003
10. Jalan Sp. Beutong - Laweung, dengan perolehan nilai kinerja (Pi) sebesar 3,980

## 5.2 Saran
Hasil  dan  mekanisme  penentuan  urutan  prioritas  penanganan  jalan  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini disarankan  dapat  dijadikan  informasi  dan  pertimbangan  bagi  pemerintah  Kabupaten  Pidie  dalam  proses pengambilan keputusan penentuan prioritas program penanganan jalan sebagai sarana transportasi di Kabupaten Pidie agar terwujudnya proses penanganan ruas jalan secara prioritas dan tuntas sesuai dengan ketersediaan anggaran pemerintah Kabupaten Pidie tiap tahunnya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Anonim. 1985. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRl) Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan. Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jendera Bina Marga, Jakarta. Anonim. 1992. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya . Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta. Anonim.  2001. Kepmen  Kimpraswil  Nomor:  534/KPTS/M/2001  Tentang  Pedoman  Penentuan  Standar Pelayanan Minimal (SPM). Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Jakarta. Anonim.  2004. Undang-Undang  Republik  Indonesia  No. 38 Tahun  2004  Tentang  Jalan. Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.
Saaty,  T.  L.  1993. Pengambilan  Keputusan  Bagi  Para  Pemimpin  Proses  Hirarki  Analitik  untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi yang Kompleks. PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta. Saaty, T. L. 1994. The Analytical Hierarchy Process: Decision Making in Economic, Political, Social, and Technological Environments. University of Pittsburgh, Pittsburgh.
Tamin, O. Z. 2008. Perencanaan dan Pemodelan Transportasi. Penerbit ITB, Bandung .