## PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA BELI MOTOR BERDASARKAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA
Mirna Wahyuni, Istiqamah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: Mirnawahyuni96@gmail.com

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penyelesaiaan  wanprestasi  perjanjian  sewa  beli motor  berlangsung  dengan  barang  jaminan  motor.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  penyelesaian wanprestasi  dalam  perjanjian  sewa  beli  kendaraan  bermotor  belum  diselesaikan  berdasarkan peraturan  perundanga-undangan  yang  berlaku.  Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian lapangan  ( field  research) kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  sosiologi  hukum  yaitu melihat masalah dari sudut pandang masyarakat. Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa bentuk  penyelesaian  terhadap  wanprestasi  dalam  perjanjian  sewa  beli  kendaraan  bermotor berdasrkan  asas Pacta  Sunst  Servanda .    di  PT.  BFI  Finance  Tbk.  Cabang  Luwu  Utara  adalah melalui upaya Negoisasi atau menyelesaikan secara kekeluargaan, mendesak debitor melakukan pembayaran  dan  menitipkan  barang  jaminan,  namun  apabila  langkah  tersebut  gagal  maka dilakukanlah penarikan atas barang jaminan tersebut berupa motor itu sendiri.

## Kata Kunci : Perjanjian; Wanprestasi; Sewa Beli

## Abstract
This paper aims to determine the completion of the default contract for the purchase of a motorcycle in progress with a motorbike guarantee. This shows that the settlement of the defaults in the motor vehicle lease agreement has not been settled based on the legislation in force. This research is a type of qualitative field research using a sociological approach to law that is looking at  the  problem  from  the  perspective  of  the  community.  The  results  of  this  study  state  that  the form  of  settlement  of  defaults  in  the  motor  vehicle  lease  agreement  based  on  the  principle  of Pacta  Sunst  Servanda.  at  PT.  BFI  Finance  Tbk.  North  Luwu  Branch  is  through  negotiation efforts or completing a family, urging the debtor to make payments and deposit collateral, but if the measure fails then withdrawal of the collateral is in the form of the motor itself.
Keywords: Agreement; Default; Leasing

## Pendahuluan
Berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  1945  salah  satu  tujuan  negara  adalah menciptakan  kesejahtraan  rakyat  yang  adil  dan  makmur.  Adapun    upaya  yang  ditempuh  yaitu dengan melakukan pembangunan Nasional khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Adapun arah  kebijakan  bidang  ekonomi  adalah  mempercepat  pemulihan  ekonomi  dan  mewujudkan landasan  yang  lebih  kukuh  bagi  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  yang  diprioritaskan berdasarkan  ekonomi  kerakyatan. 1 Hal  tersebut  sesuai  dengan  arah  kebijakan  pembangunan dibidang  hukum  yang  antara  lain  menyelaraskan    peraturan  perundang-  undangan  yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan Nasional. 2 diantaranya adalah “Perjanjian Sewa Beli Motor”.
Pada saat ini peminat akan sepeda motor dirasakan masih cukup tinggi. Namun pemenuhan akan  kebutuhan  kendaraan  bermotor  tersebut  bagi  sebagian  masyarakat  dapat  dipenuhi  dengan mudah dan untuk sebagian masyarakat yang lebih luas pemenuhan akan kendaraan bermotor ini sedikit sulit karena membutuhkan pertimbangan yang lebih banyak lagi. Memahami akan hal ini, pihak  penjual  sepeda  motor  dalam  hal  ini  debitor  menawarkan  suatu  cara  pembelian  sepada motor dengan jual beli secara angsuran, dimana pihak pembeli diberi kesempatan untuk melunasi harga pembelian sepeda motor tersebut dalam beberapa kali pembayaran yang  mana waktu dan jumlah nominal angsurannya telah ditentukan dan disepakati dalam perjanjian.
Dalam  perkembangannya,  perjanjian  jual  beli  secara  bertahap  (angsuran)  semacam  ini sering  kali  kurang  berpihak  bagi  pihak  penjual,  sebab  penjual  dihadapkan  pada  kemungkinan beralihnya  atau  berpindah  tangannya  kendaraan  bermotor  tersebut  kepada  pihak  ketiga  oleh pembeli  yang  beritikad  tidak  baik,  sementara  angsuran  belum  diselesaikan.  Hal  ini dimungkinkan  dapat  berlangsung  karena  dalam  jual  beli  secara  angsuran,  si  pembeli  berhak seluruhnya  atas  kendaraan  bermotor    dengan  demikian  untuk  mengantisipasi  permasalahan  ini, pihak  penjual  sepeda  motor  menggunakan  sewa  beli  dalam  penjualan  produknya.  Dalam  sewa beli selama harga belinya belum dilunasi, maka pembeli sewa hanya berstatus sebagai penyewa yang  berarti  hanya  mempunyai  hak  sewa  atas  benda  tersebut.  Perjanjian  sewa  beli  sering dilakukan karena sangat membantu para pihak, terutama bagi golongan ekonomi lemah.
Dalam  pelaksanaannya  perjanjian  sewa  beli  ini  telah  disertakan  pula  perjanjian  tertulis yang lengkap dan dibuat sedemikian rupa dan sebagaimana baiknya. Namun bagi pembeli sewa, kasus  yang  sering  kali  terjadi  ialah  isi  perjanjian  sewa  beli  tersebut  tidak  dipelajari  dan  dibaca dengan  seksama,  sehingga  apabila  prestasinya  tidak  terpenuhi  barulah  timbul  kesadaran  atau protes  bahwa  haknya  sebagai  pembeli  sewa  telah  dilanggar,  sehingga  besar  kemungkinan  akan menimbulkan  proses  hukum  yang  berkelanjutan  di  pengadilan.  Hubungan  hukum  antar  pihak-
1 Propenas 2000-2004, UU No. 25 tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 . (jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 21.
2 Propenas  2000-2004, UU  No.  25  tahun  2000  Tentang  Program  Pembangunan  Nasional  Tahun  2000- 2004, hal. 32.
pihak  tersebut  ada  karena  adanya  tindakan  hukum  yang  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  bagi masing masing pihak. 3
Di Indonesia, perjanjian sewa beli ini belum diatur dalam suatu Undang-undang tersendiri, sehingga  dalam  pelaksanaannya  masih  sering  timbul  masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan lembaga  sewa  beli  tersebut.  Keadaan  yang  demikian  ini  membuat  lembaga  sewa  beli  dirasa masih belum cukup memberikan suatu kepastian hukum.
Oleh  sebab  itu,  maka  perlu  diadakannya  suatu  perundang-undangan  yang  mengatur  sewa beli,  apa  lagi  sebagaimana  yang  kita  ketahui  Perjanjian  Sewa  Beli  (Bahasa  Belanda “ huurkoop”, Bahasa  Inggris “hire-purchase” )  adalah  Suatu  ciptaan  praktek  yang  sudah  diakui sah  oleh  yurisprudensi.  Selain  itu  juga  Sewa  Beli  merupakan  bagian  dari  Hukum Perikatan/Perjanjian  yang  terdapat  dalam  B.W  yang  mana  menganut  system  terbuka  atau  asas kebebasan berkontrak, terkandung dalam pasal 1338 (1) yang berbunyi :
“ Semua Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. 4
Dari penjelasan diatas maka hubungan hukum yang lahir antara pihak pembiayaan dengan pembelinya  merupakan  suatu  hubungan  hukum  yang  timbul  karena  adanya  suatu  perjanjian. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, dimana  setiap orang dapat melakukan perjanjian  dan dalam  perjanjian  tersebut  akan  mengikat  para  pihak  yang  membuatnya,  seperti  yang  terjadi dalam pembiayaan PT. BFI Finance Tbk Cabang Luwu Utara. Kesepakatan atau perjanjian yang ada di pembiayaan motor tersebut dapat digolongkan perjanjian Sewa-beli. Karena dalam hal ini pihak  pembiayaan  akan  menyerahkan  hak  milik  sepenuhnya  atau  sepeda  motor  kepada  setiap pembeli  setelah  mereka  menunaikan  dan  menyelesaikan  kewajiban  sebagai  penyewa  sesuai dengan  isi  perjanjian  yang  telah  disepakati  bersama.  Pada  prakteknya  perjanjian  sewa  beli berbentuk perjanjian baku atau standar yang dituangkan dalam bentuk formulir.
Atas dasar kontrak yang telah mereka sepakati dan tanda tangani, secara yuridis para pihak terikat akan hak dan kewajiban masing-masing. Akibat hukumnya adalah kontrak tersebut harus dilaksanakan  dengan  iktikad  baik (in  good  faith) dan  tidak  dapat  dibatalkan  secara  sepihak (unilateral  unavoidable). Dari  pihak-pihak  yang  saling  terkait  dalam  perjanjian  sewa-beli, penulis  hanya  memfokuskan  hubungan  antara  konsumen  (debitur)  dengan  perusahaan pembiayaan (kreditur).
Akibat  wanprestasi  debitur,  pada  PT.  BFI  Finance  Tbk  Cab.  Luwu  Utara  mengalami kerugian.  Kerugian  tersebut  meliputi  utang  pokok  disertai  biaya-biaya  akibat  keterlambatan ataupun tidak terbayarnya piutang atas objek perjanjian. Selain itu, pihak kreditur juga acapkali mengalami  kendala-kendala  dalam  mengatasi  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  pihak  debitur. Saat  debitur  melakukan  pinjaman  atau  sewa  beli  dengan    kreditur,  acapkali  ada  yang  sebagai suatu  lembaga  bisnis,  lembaga  pembiayaan  berorientasi  pada  profit  dan  menghindari  resiko kerugian.
3 Yahya Harahap, segi segi Hukum Perjanjian, (Bandung : alumni,1986),  h. 7.
4 Prof. R. Subekti, S.H, Aneka Perjanjian , (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995) h.51.
Oleh  karena  itu,  dalam  pelaksanaannya  perusahaan  pembiayaan  akan  meminta  jaminan tertentu  guna mengamankan pembiayaan  yang diberikan. Jaminan  yang ada dalam pembiayaan konsumen  pada  prinsipnya  sama  dengan  jaminan  dalam  kredit  bank,  khususnya  kredit konsumen,  yaitu  jaminan  utama,  jaminan  pokok,  dan  jaminan  tambahan.  Jaminan  tersebut dimaksudkan untuk pelunasan dana yang telah dikeluarkan oleh perusahaan pembiayaan apabila debitur telah wanprestasi.
Selain  itu,  kendala  lainnya  bisa  berupa  pembayaran  yang  baru  berjalan  selama  dua  bulan yang  dilakukan  pihak  debitur  kepada  pihak  kreditur,  tapi  objek  perjanjian  atau  kendaraan bermotor itu sudah dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga pada saat pihak debitur sudah tidak bisa lagi membayar angsuran, maka pihak kreditur akan menarik motor tersebut, dan tentu saja hal  ini  merupakan  kerugian  bagi  pihak  kreditur  itu  sendiri.  Tidak  hanya  itu,    pada  perjanjian sewa  beli  kendaraan  bermotor  pada  setiap  daerah,  acapkali  terjadi  wanprestasi  yang  berupa pemindah  tanganan  objek  perjanjian  yang  dilakukan  pihak  debitur  tanpa  sepengetahuan  pihak kreditur, sehingga pada saat terjadi wanprestasi,  pihak kreditur mengalami kendala untuk dapat mengatasinya.

## Metode Penelitian
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Field  Risearch Kualitatif. Penelitian  Kualitatif  adalah  suatu  penelitian  yang  ditujukan  untuk  mendeskripsikan  dan menganalisa suatu fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan dan pemikiran orang secara  individual  maupun  kelompok.  Beberapa  deskripsi  yang  digunakan  untuk  menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah kepada kesimpulan. 5
Lokasi Penelitian yang dipilih adalah PT BFI FINANCE T.bk cabang Luwu Utara dengan beberapa  pertimbangan  diantaranya  karena  di  PT  BFI  FINANCE  T.bk  cabang  Luwu  Utara tersebut ditemukan kasus Wanprestasi.
Dalam penelitian ini data yang di peroleh di dasarkan Pada data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang di peroleh  langsung dilapangan dengan melakukan Wawancaara (interview)  dan  pengamatan  (Observasi)  langsung  dengan   responden  yang  dalam  penelitian adalah  PT  BFI  FINANCE  T.bk  cabang  Luwu  Utara.  Data  sekunder  adalah  termasuk  semua referensi  yang relevan dengan masalah  yang akan diteliti, meliputi buku, majalah, makalah dan penelusuran data melalui situs internet, serta data- data hasil penilitian.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  kegiatan  penelitian  mempunyai  tujuan mengungkap fakta  mengenai  variabel  yang  diteliti.  Tujuan  untuk  mengetahui (Goal  of  knowing) haruslah dicapai  dengan  menggunakan  metode  atau  cara-cara yang  efisien  atau  akurat. 6 Dalam pelaksanaan penelitian ini  menggunakan teknik  pengumpulan data studi lapangan  yaitu metode pengumpulan  data  yang  dilakukan  secara  langsung terhadap  objek  yang  diteliti  guna mendapatkan  data  primer  yaitu  data  yang didapatkan  secara  langsung  dari  informan  dan
5 Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Rosda Karya, 2006), h. 60.
6 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988) , h. 91-92.
responden  di  kantor  PT  BFI  Finance  Tbk.  Cabang  Luwu  Utara,  dengan  teknik  Observasi  dan Wawancara.

## Hasil dan Pembahasan
A. Bentuk-bentuk  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Sewa  Beli  Kendaraan  Bermotor  di  PT. BFI Finance Tbk. Cabang Luwu Utara
Bentuk  dan  isi  perjanjian  pembiayaan  kendaraan  bermotor  di  PT.  BFI  Finance  Tbk. Cabang Luwu Utara adalah bentuk perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia  nomor:  9070300371  tanggal  1  januari  2016  tentang  perjanjian  pembiayaan  konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia, merupakan perjanjian tertulis yang dibuat dalam 97 bentuk akta bawah tangan. Perjanjian pembiayaan tersebut menggunakan bentuk perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan istilah yang dipakai untuk menunjuk pada apa yang dikenal sebagai standard contract .
Perjanjian baku para pengusaha diharapkan akan mendapatkan efisiensi dalam pengeluaran biaya,  tenaga,  dan  waktu.  Debitur  hanya  dapat  bersikap  menerima  atau  tidak  menerima  sama sekali, dimana kemungkinan untuk mengadakan perubahan tidak ada sama sekali. Debitur harus tunduk dan patuh pada ketentuan yang dimuat dalam perjanjian baku tersebut.
Hal-hal  yang berkaitan dengan bentuk perjanjian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum  perjanjian  kredit  tersebut  telah  sesuai  atau  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  Pasal 1338  KUHPerdata  tentang  asas  kebebasan  berkontrak,  dan  perjanjian  tersebut  telah  memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian
Dalam penelitian yang penulis lakukan, ditemukan ada beberapa macam wanprestasi yang sering terjadi yang dilakukan debitur, yaitu:
a. Melewati batas waktu pembayaran
Melaksanakan perjanjian yang diperjanjikan, tetapi terlambat. Misalnya dalam suatu perjanjian  sewa  beli  kendaraan  bermotor  roda  dua  disepakati  untuk  memakai  sistem termin  dalam  pembayaran  harga  jual  barang,  yaitu  setelah  masa  garansi  barang  yang dijual  tersebut  habis.  Tetapi  setelah  masa  garansi  dari  barang  yang  dijual  selesai  masa garansinya  pihak  pembeli  tidak  segera  melaksanakan  pembayaran  tetapi  baru melaksanakan pembayaran setelah lewat waktu dari yang diperjanjikan.
Dalam  kasus  ini  walaupun  akhirnya  pihak  pembeli  memenuhi  juga  kewajibannya setelah  lewat  waktu  dari  waktu  yang  diperjanjikan,  tetapi  karena  terlambat  sudah  dapat dikatakan  pihak  pembeli  melakukan  wanprestasi.  Sehingga  apabila  penjual  tidak  dapat menerima pembayaran dengan alasan keterlambatan, dia dapat mempermasalahkan pihak pembeli telah melakukan wanprestasi karena terlambat memenuhi kewajibannya.
Apabila  terjadi  kemacetan  pembayaran  angsuran  maka  pelaku  usaha  akan  melakukan tindakan sebagai berikut: 7
1) Membuat surat peringatan tentang keterlambatan pembayaran angsuran sebanyak 3 kali.
7 Aci, staf  PT. BFI Finance Tbk Cabang Luwu, wawancara di PT. BFI Finance Tbk Cabang Luwu Utara, 04 September 2018
2) Membuat  surat  penarikan  kendaraan  bermotor,  dan  secepatnya  barang  tersebut diserahkan, sesuai dengan perjanjian yang menyatakan apabila 3 kali berturut-turut tidak membayra angsuran.
3) Setelah kendaraan diserahkan, maka pihak pelaku usaha akan menjual kendaraan tersebut secara  bebas,  dan  hasil  penjualannya  untuk  melunasi  sisa  angsuran.  Apabila  hasil penjualan kendaraan setelah dikurangi sisa angsuran ternyata masih sisa maka diberikan konsumen,  sebaliknya  apabila  ternyata  kurang,  maka  konsumen  harus  membuat pernyataan kesanggupan untuk membayar.
4) Apabila  surat  peringatan  tidak  diindahkan  oleh  konsumen  maka  pelaku  usaha  minta pertolongan  polisi  agar  membuat  surat  perintah  secara  paksa  dan  memprosesnya  secara hukum.
b. Menggadaikan barang jaminan
Dalam  perjanjian  sewa  beli,  debitur  sering  beranggapan  bahwa  motor  yang sementara  dalam  cicilan  adalah  telah  menjadi  miliknya,  sehingga  dapat  berbuat  sesuatu yang  bukan  merupakan  haknya,  misalnya:  menggadaikan  barang  (motor)  kepada  orang lain  sehingga  secara  langsung  pihak  debitur  atau  konsumen  telah  melanggar  kontrak perjanjian  dengan  kata  lain  telah  terjadi  wanprestasi.  Menggadaikan  barang  jaminan  ini dapat  membuat  pihak  perusahaan/kreditur  dapat  menggugat  pihak  konsumen/debitur karena  telah  terjadi  wanprestasi,  yaitu  menjaminkan  barang  yang  sementara  dalam angsuran. 8
c. Menjual barang jaminan
Selain  menggadaikan  barang  jaminan  ternyata  di  tengah  masyarakat  saat  ini  ada juga  yang  sampai  menjual  objek  perjanjian  sewa  beli  (motor)  kepada  orang  lain.  Hal tersebut termasuk sebab suatu bentuk wanprestasi, oleh karena melanggar isi perjanjian. Seperti  yang telah dikemukakan sebelumnya, akibat  wanprestasti dalam perjanjian sewa beli  dapat  merugikan  bagi  konsumen.  Sebagaimana  telah  dikatakan  jika  konsumen melakukan  wanprestasi  maka  barang  (kendaraan  bermotor)  akan  ditarik  kembali  oleh pelaku  usaha,  selain  itu  konsumen    dapat  digugat  untuk  membayar  uang  denda  sebagai akibat  keterlambatan  membayar  uang  sewa  bulanan,  dan  tidak  ada  gugatan  ganti  rugi sebagaimana  dalam  perjanjian  pada  umumnya.  Oleh  karena  itu,  menurut  penulis konsumen  dianjurkan  untuk  bertanya  kepada  pelaku  usaha,  hal  ini  demi  kejelasan  dan kalau  perlu  konsumen  dapat  meminta  kejelasan  itu  dalam  perjanjian  secara  tertulis.  Hal itu  semata-mata  untuk  kepentingan  konsumen  sendiri  agar  tidak  menjumpai  masalah dikemudian hari.
8 Muhammad Taufik, collection  PT. BFI Finance Tbk Cabang Luwu Utara, wawancara di PT. BFI Finance Tbk Cabang Luwu Utara, 04 September 2018

## B Bentuk  Penyelesaian  Wanprestasi  dan  Kendala-kendala  yang  Timbul  dalam Penyelesaian Wanprestasi atas Perjanjian Sewa-beli Kendaraan Bermotor
Ada  beberapa  macam  cara  dalam  menyelesaikan  masalah  apabila  debitur  melakukan wanprestasi, yaitu:
a) Melakukan negosiasi
Dalam  menyelesaikan  perkara  wanprestasi,  pihak  perusahaan  lebih  mengutamakan penyelesaian  dengan  jalan  kekeluargaan  atas  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  debitur. 9 Hal  ini dilakukan  dengan  jalan  negosiasi  antara  pihak  perusahaan  (kreditur)  dan  pihak  debitur  agar menemukan  jalan  keluar  dengan  baik  dan  tidak  membebankan  salah  satu  pihak  dalam menyelesaikan perkara  wanprestasi  tersebut.  Dalam menyelesaikan perkara wanprestasi  dengan jalan  bernegosiasi  tidak  jarang  kasus  ini  masih  tetap  berlanjut,  karena  tidak  adanya  titik  temu yang  didapatkan  oleh  masing-masing  pihak  sehingga  pihak  debitur  akhirnya  mengambil  jalan lain.  Namun,  ada  juga  negosiasi  yang  berhasil  mencapai  kesepakatan  apabila  dalam  negosiasi tersebut ditemukan titik temu atau sepakatnya kedua belah pihak dalam jalan yang ingin diambil. b) Mendesak debitur  untuk melakukan pembayaran
Dalam  penyelesaian,  salah  satu  jalan  yang  biasa  dilakukan  adalah  “mem- full  up debitur untuk  melakukan  pembayaran” 10 dengan  kata  lain  pihak  perusahaan  atau  debitur  melakukan pendesakan  dengan  cara  melakukan  penagihan  secara  terus  menerus  hingga  kreditur  merasa terdesak  dan  akhirnya  memutuskan  untuk  melakukan  pembayaran,  baik  itu  dengan  cara menelpon pihak debitur atau pihak perusahaan langsung datang ke tempat dimana pihak debitur itu tinggal dan melakukan penagihan.
Hal  ini  sering  terjadi  pada  tiap  perusahaan  pembiayaan  yang  berada  di  Indonesia,  yaitu melakukan  pendesakan  terhadap  debitur  agar  dapat  melakukan  pembayaran  sesuai  dengan  apa yang  telah  diperjanjikan.  Ini  disebabkan  oleh  keadaan  atau  sikap  debitur  yang  tidak  sesuai dengan  perjanjian  sewa  beli  kendaraan  bermotor  yang  telah  disepakati  sebelum  melakukan perjanjian.  Apabila  dalam  cara/jalan  mendesak  pihak  debitur  ini  tidak  berhasil,  maka  pihak perusahaan akan melakukan jalan terakhir yaitu melakukan penitipan barang jaminan.

## c) Melalui penitipan barang jaminan
Apabila  pihak  debitur  tetap  tidak  membayar  angsuran/kredit  yang  telah  diperjanjikan dengan  jalan  negosiasi  ataupun  dengan  jalan  mendesak  debitur  untuk  melakukan  pembayaran, maka  jalan  terakhir  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  pembiayaan  atau  pihak  kreditur  yaitu melakukan  penarikan/penitipan  barang  jaminan. 11 Dalam  hal  ini,  pihak  debitur  sudah  melewati batas akhir angsuran  yang telah diberikan perusahaan terhadap pihak penyewa barang jaminan. Dengan  adanya  wanprestasi,  pihak  yang  dirugikan  akibat  kegagalan  pelaksanaan  prestasi
9 Riswandi,  Branch  Manager  PT.  i  PT.  BFI  Finance  Tbk  Cabang  Luwu  Utara,  wawancara  di  PT.  BFI Finance Tbk Cabang Luwu Utara, 05 September 2018
10 Riswandi,  Branch  Manager  PT.  BFI  Finance  Tbk  Cabang  Luwu  Utara,  wawancara  di  PT.  BFI  Finance Tbk Cabang Luwu Utara, 05 Setptember 2018
11 Riswandi,  Branch  Manager  PT.  i  PT.  BFI  Finance  Tbk  Cabang  Luwu  Utara,  wawancara  di  PT.  BFI Finance Tbk Cabang Luwu Utara, 05 September 2018
mempunyai  hak  gugat  dalam  upaya  menegakkan  hak-hak  kontrak/perjanjiannya.  Hal  ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:
“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain  untuk  memenuhi  perjanjian  jika  itu  masih  dapat  dilakukan,  atau  menuntut pembatalan perjanjian dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga” 12
Apabila  pihak  debitur  lalai  atau  wanprestasi  akibatnya  ialah  pihak  kreditur  berhak menuntut  kepada  pihak  debitur  agar  melakukan  pelunasan  atas  seluruh  atau  sisa  hutang pembiayaan  yang  masih  ada,  baik  yang  telah  jatuh  tempo  maupun  yang  belum  jatuh  tempo. Untuk seketika dan sekaligus  dan pihak kreditur  berhak untuk  menarik atau mengambil  barang jaminan kembali.
Apabila debitur telah melakukan salah satu bentuk wanprestasi sebagaimana disebut diatas, maka  upaya  yang  dilakukan  oleh  pihak  kreditur  yaitu  pihak  perusahaan  pembiayaan  akan memberikan  pernyataan  lalai  kepada  pihak  debitur.  Wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  pihak debitur yang berhutang itu harus dengan formal dinyatakan telah lalai lebih dahulu yaitu dengan memperingatkan  debitur  bahwa  kreditur  menghendaki  pembayaran  seketika,  Singkatnya  bahwa hutang itu harus ditagih dan yang lalai harus ditegur dengan peringatan atau somatie . 13
Cara  pemberian  teguran  terhadap  debitur  yang  wanprestasi  tersebut  telah  diatur  dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menentukan bahwa “teguran itu harus dengan surat perintah atau dengan  akta  sejenis”. 14 PT.  BFI  Finance  Tbk.  Cabang  Luwu  Utara  memperingatkan  debitur dengan Surat Peringatan I (SP I), apabila pihak debitur tidak menanggapi surat peringatan II (SP II) tersebut, maka akan dilanjutkan dengan surat peringatan III (SP III), jika tidak ditanggapi juga oleh pihak debitur.
Pihak  kreditur  memberikan  Surat  Peringatan  Terakhir  (SPT)  sebagai  peringatan  terakhir kepada  debitur  yang  menunggak  membayar  angsuran  hutang  pembiayaan.  Apabila  Surat Peringatan Terakhir tidak juga ditanggapi pihak debitur, maka pihak kreditur yaitu pihak PT. BFI Finance Tbk. Cabang Luwu Utara akan melakukan eksekusi atau penarikan kendaraan bermotor yang menjadi objek pembiayaan yang ada ditangan debitur.
Proses  penarikan  kendaraan  bermotor  tersebut  menjadi  terhambat  karena  debitur  dengan sengaja  menghalang-halangi  upaya  pihak  kreditur  untuk  melakukan  penarikan  kendaraan bermotor  akibat  dari  tidak  dipenuhinya  kewajiban  debitur.  Apabila  eksekusi  tidak  dapat dilakukan juga, maka kreditur akan melakukan eksekusi lewat gugatan biasa kepengadilan.
Wanprestasi  yang  terjadi  dalam  perjanjian  tersebut  menyebabkan  perjanjian  pembiayaan tersebut  berakhir,  disebabkan  dengan  adanya  wanprestasi  oleh  pihak  debitur  tersebut  maka menyebabkan  kerugian  pada  pihak  kreditur.  Mekanisme  penyelesaian  masalah  yang  timbul dalam  perjanjian  pembiayaan  kendaraan  bermotor  pada  PT.  BFI  Finance  Tbk.  Cabang  Luwu
12 Riswandi,  Branch  Manager  PT.  i  PT.  BFI  Finance  Tbk  Cabang  Luwu  Utara,  wawancara  di  PT.  BFI Finance Tbk Cabang Luwu Utara, 05 September 2018
13 Aci, staf  PT. BFI Finance Tbk Cabang Luwu, wawancara di PT. BFI Finance Tbk Cabang Luwu Utara, 04 September 2018
14 Ibid., h. 21
Utara  dikenal  dengan  istilah Collection  management  atau  Account  Receivable (A/R) Management  yaitu  suatu  proses  pengelolaan  untuk  mencegah  atau  mengurangi  kerugian perusahaan yang mungkin timbul dari keterlambatan pembayaran oleh debitur. 15

## Kesimpulan
Adapun  dari  hasil  penelitian  dan  uraian  yang  telah  dijabarkan  dalam  Bab-bab  terdahulu, penulis  mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Ada 3 bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pada perjanjian sewa beli kendaraan bermotor  di  PT  BFI  Finance  Tbk.  Cabang  Luwu  Utara,  yaitu:  Melewati  batas  waktu pembayaran,  Menggadaikan  barang  jaminan,  Menjual  barang  jaminan.  Indikator  terjadinya wasnprestasi,  yang  sering  terjadi  pada  perjanjian  sewa  beli  kendaraan  bermotor  adalah tertundanya angsuran  yang dilakukan oleh debitor, hal ini salah satunya disebabkan karena perjanjian  sewa  beli  kendaraan  bermotor  pada  umumnya  hanya  dilakukan  oleh  masyarakat yang  memiliki  tingkat  perekonomian  menengah  ke  bawah  dan  ada  kemungkinan  tidak memiliki penghasilan yang tetap tiap bulannya. Namun selain itu, ada juga sebab-sebab lain yang dapat menjadi penyebab terjadinya suatu wanprestasi.
2. Adapun bentuk-bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh pihak pembiayaan/kreditur, yaitu:
a) Melakukan negosiasi atau menyelesaikannya secara kekeluargaan
b) Mendesak debitor untuk melakukan pembayaran
c) Menitipkan barang jaminan

## Daftar Pustaka
A. Buku
Munir, Fuady. Konsep  Hukum Perdata , Jakarta : Rajawali Pers, 2014
Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian , Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003
Marsh, Hukum Perjanjian, Bandung : Alumni, 2013
Meriam Darus Badrul zaman, Aneka Hukum Bisnis, Bandung : Alumni, 1994
Patrik, Purwakid. Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Bandung : Mandar Maju, 1994
Salim, Hukum Kontrak Teori Dan    Teknik Penyusunan Kontrak , Jakarta: Sinar Grafika, 2003
Salim, Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdata, Jakarta : 2008

## B. Wawancara
Wawancara dengan Riswandi, Branch Manager PT. BFI Finance Tbk Cabang Luwu Utara Cabang Luwu Utara, 05 September 2018
15 Riswandi,  Branch  Manager  PT.  i  PT.  BFI  Finance  Tbk  Cabang  Luwu  Utara,  wawancara  di  PT.  BFI Finance Tbk Cabang Luwu Utara, 05 September 2018
Wawancara dengan  Aci, staf  PT. BFI Finance Tbk Cabang Luwu, 04 September 2018 Wawancara dengan  Ibu Rohma, Kreditur (Nasabah) PT. BFI Finance Tbk Cabang Luwu Utara, 04 September 2018
Wawancara dengan Pak Kahar, Kreditur (Nasabah) PT. BFI Finance Tbk Cabang Luwu Utara, 04 September 2018

## C. Referensi Internet
http://Indonesia.irib.ir.Islam/al-qur’an/item/67304_Tafsir_Al-Qur’an_Surat-At  Taubah_Ayat_7- 11.html.com,  diunduh pada tanggal  04 November 2017.