HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR : SEBUAH DISKURSUS MENDESAK DI MASA KRITIS
M. Sya'roni Rofii
Marmara University, Istanbul-Turki Email : rofii_daun@yahoo.com

## Abstrak
Isu  korupsi  setelah  satu  dekade  reformasi  ternyata  belum  membawa  Indonesia  pada titik zona  bebas korupsi.  Keberadaan lembaga seperti KPK  pernah dianggap sebagai ujung  tombak  untuk  membersihkan  republik  ini  dari  virus  korupsi.  Namun  pada akhirnya  menemui  anti  klimaks  lantaran  tak  adanya  tanda-tanda  pelaku  korupsi menjadi  jera  dan  tidak  mendatangkan  efek  jera.  KPK  dihadapkan  pada  situasi  sulit ditandai  dengan  upaya  pelemahan  wewenangnya  sementara  hukuman  mati  untuk koruptor  bagi  sebagian  pihak  belum  dianggap  urgen.  Undang  Undang  KPK  secara eksplisit  sebetulnya  membuka  ruang  untuk  hukuman  mati  bagi  koruptor  namun tampaknya  masih  belum  menemukan  momentum.Tindak  pidana  korupsi  adalah masalah yang perlu dihadapi dengan serius dan merupakanpersoalan hukum di setiap negara  di  dunia,  termasuk  Indonesia.  Penyakit  korupsi  semakinhari  semakin merajalela. Keseriusan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana korupsiyaitu dengan  dibentuknya  Undang-undang  Nomor  31  tahun  1999  sebagaimana  telah diubahdengan  Undang-undang  Nomor  20  tahun  2001  mengenai  Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.
Keywords : korupsi, hukuman mati, KPK, hukum progressif

## Abstract
The issue about corruption after a decade of reformation has not brought Indonesia to the point of free corruption zone. The existence of institutions such as KPK has ever cosidered  as    the  spearhead  to  rid  the  republic  from  corruption  virus.  However,  it finally comes upon an anti climax because it doesn’t give a deterrent effect to the doers of corruption. KPK is faced on a difficult situation. It can be seen from the weakening of its authority, while the death penalty for corruptors was still considered by some parties that it is not urgent. Explicitly, the Law of KPK is actually available on the space for the death penalty for corruptors, but it seems that it still has not found the momentum  yet.  The  criminal  of    corruption  is  a  problem  that  needs  to  be  solved seriously  and  it becomes the problem  of  law in every  country in the world,  include Indonesia.  The  disease  of  corruption  becomes  more  rampant  day  by  day.  The government's seriousness in finding solution about criminal of corruption is that an establishment  of  Law  No.  31  of  1999  changed  into  Law  No.  20  of  2001  about  the Eradication of corruption.
Keywords : corruption, death penalty, KPK, progressive law

## Pendahuluan
Bayangkan anda tengah berada di sebuah pasar tradisional, kemudian tiba-tiba barang bawaan atau barang berharga anda dirampas oleh seseorang
berpakaian compang-camping atau sekelompok orang yang tidak anda kenal yang  juga  berpenampilan  tidak  kalah  miskin,  lantas  anda  berteriak  ”copet” seraya  menujuk  orang  yang  anda  curigai  mengambil  barang  anda.  Orang- orang  di sekitar anda bereaksi cepat, mereka mengejar, kemudian sialnya si copet  tertangkap,  tanpa  berpikir  panjang  si  copet  digebukin  oleh  massa hingga  babak  belur,  setelah  babak  belur  ia  baru  kemudian  ditanya:  apa kesalahannya,  mengapa  mengambil  barang  orang,  dan  seterusnya.  Apakah derita  si  copet  berakhir?  Tidak.  Kebetulan  di  dekat  pasar  sejumlah  polisi tengah  melakukan  patroli  sehingga  si  pelaku  terhindar  dari  kemungkinan amuk  massa  hingga  kehilangan  nyawa  yang  kerap  menimpa  pelaku  tindak pidana seperti ini, berbekal pasal-pasal dalam KUHAP, si polisi menahan si copet  dengan  dugaan  tertangkap  tangan  melakukan  tindak  pidana  disertai barang bukti yang masih melekat di tangan. Dan, Polisi sedang menegakkan hukum.
Ilustrasi  kedua.  Seseorang  bernama  Gayus  Tambunan,  sejak  tahun 2008  memanfaatkan  posisinya  sebagai  pegawai  pajak  bidang  penanganan kasus pajak, memanipulasi sejumlah data wajib pajak (beberapa di antaranya adalah perusahaan besar yang memiliki koneksi politik) dengan motif sebisa mungkin  kasus-kasus  pajak  perusahaan  besar  itu  diselesaikan  secara  ”adat” dengan kompensasi Gayus akan mendapatkan transfer sejumlah uang, dalam kisaran  milyaran  rupiah,  ke  rekening  pribadinya.  Gayus  yang  lulusan  D  3 STAN  itu  menikmati  hasil  korupsinya:  beberapa  mobil  mewah  seharga setengah  milyar,  rumah  di    kawasan  elit,  deposito  di  beberapa  rekening pribadi berjumlah milyaran rupiah juga. Tidak berhenti disitu, Gayus menjadi pintu  masuk  untuk  menguak  lebih  dalam  modus  korupsi  di  lingkungan kementerian  Keuangan  saat  itu,  mengingat  dari  Gayus  dana  gratifikasi mengalir  ke  sejumlah  pejabat  pajak.  Semua  orang  di  Indonesia  terperanjat dengan berita ini. 1
Anehnya, kasus ini baru dimunculkan Maret 2010, oleh Jenderal Susno Duaji, setelah menjadi mantan Kabareskrim POLRI, yang juga bertugas untuk menangani  kasus-kasus  kriminal  semacam  ini.  Susno  meniup  peluit (whistle blower) dari luar institusinya yang menurut dia Kepolisian telah tertular virus makelar kasus, boleh dibuktikan dengan keberadaan Gayus Tambunan. Atas desakan  publik  Polisi  bertindak  cepat.  Gayus  ternyata  telah  terbang  ke Singapura  dengan  memanipulasi  sejumlah  data,  dan  bisa  jadi keberangkatannya ke Singapura juga dengan pendekatan suap. 2
Penantian  publik  yang  penasaran  dengan  wajah  Gayus  akhinya terpenuhi,  Gayus  ditangkap  oleh  Satgas  Anti  Mafia  Hukum,  yang beranggotakan  Mas  Ahmad  Santosa,  Denny  Indrayana,  dkk,  di  sebuah restoran di Singapura. Mengingat dalam beberapa kasus pelarian koruptor ke Singapura selalu terkendala perjanjian ekstradisi yang belum disepakai kedua negara.  Gayus  berhasil  dibawa  pulang  ke  Indonesia  dengan  pendekatan
1 Penjelasan mendalam terkait kasus Gayus bisa dibaca dalam Majalah Tempo , Edisi 13 Juni 2010.
2 Baca Kompas,  8  Desember  2012 ,  “Susno  Duadji  Siap  Mati  Demi  Keadilan’, dalamhttp://nasional.kompas.com/read/2012/12/08/05432473/Susno.Duadji.Siap. Mati.demi.Kebenaran, akses 5 Mei 2015.
kooperatif,  dikawal  sejumlah  tim  Polri,  dari  bandara  Changi  Singapura hingga  Sukarno-Hatta,  untuk  kemudian  dibawa  ke  ruang  khusus  di  kantor Polri.  Lantas  dimana  ”gebuk  massa”  seperti  terjadi  pada  kasus  pencopet  di atas?  Alih-alih  digebuki,  Gayus  yang  menjadi public  enemy masyarakat Indonesia itu malah bisa tersenyum di depan kamera televisi dan sempat juga menciptakan keriuhan di level publik karena seseorang yang wajahnya mirip Gayus  mengenakan  wig  bisa  terbang  ke  Bali  untuk  menyaksikan pertandingan tenis padahal posisi seharusnya berada di balik jeruji tahanan.
Ekpresi  senyum  para  tersangka  korupsi  di  hadapan  kamera  televisi juga menujukkan hal lain yang lebih mendasar yakni hilangnya nilai norma rasa  malu  karena  telah  melakukan  pencurian  terhadap  uang  negara  dan merampas hak-hak warga negara yang lain, jika para pelaku pencurian kelas teri masih menutup wajahnya ketika digelandang oleh penegak hukum tetapi sebaliknya para tersangka korupsi seolah masih merasa berada dalam derajat mulia dan tidak perlu malu dihadapan publik. Situasi inilah, jika meminjam konsepsi  yang  dibangun  oleh  Jurgen  Habermas,  pelaku  korupsi di  level  elit telah menghancurkan norma etika publik dengan tidak lagi menganggap nilai etika sebagai kebajikan bersama. 3
Keberadaan  Gayus  kemudian  menjadi  seperti  fenomena  gunung  es. Dari  Gayus  kemudian  menjalar  kepada  penyebutan  nama-nama  mulai  dari atasan Gayus di Departemen Keuangan, pihak kepolisian yang terlibat, dari oknum  kejaksaan,  dari  oknum  kehakiman,  serta  pihak-pihak  yang belakangan sering disebut sebagai makelar kasus atau mafia hukum.
Dua  ilustrasi  di  atas  menggambarkan  bagaimana  carut-marut penegakan  hukum  di  Indonesia.  Ada  ketimpangan  disana.  Betapa  tidak, hukum  di  negeri  ini  berbicara  begitu  tegas  dan  tajam  seperti  pisau  ketika berhadapan  dengan  mereka  yang  berasal  dari  kelas  menengah  ke  bawah, sementara  mereka  yang  biasanya  menjadi  langganan  korupsi  yang merugikan  negara  dalam  jumlah  besar  (kalangan  elit)  hukum  yang  berlaku adalah  hukum  minimalis  dan  bisa  jadi  tumpul  mengingat  kemampuan finansial  mereka  mampu  membayar  pengacara  (advokat/lawyers)  handal yang mampu meminimalisir dan bernegosiasi dengan hukuman atau bahkan membebaskan dari segala tuntutan 4 .
Jika  pengacaranya  korup,  hakimnya  korup,  pengacaranya  korup, dengan kondisi yang begitu rumit lantas kepada siapa kita berharap? Tadinya kita  sangat  berharap  pada  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  KPK.  Tetapi lembaga superbody ini perlahan tapi pasti mengalami pelemahan-pelemahan. Disana-sini  ia  ditekan.  Sejumlah  wewenang  yang  sering  digunakan
3 Jurgen  Habermas, Moral  Consciousness  and  Communicative  Action (Queensland : Polity Press, 1992).
4 Untuk kasus seperti  ini bisa dilihat dalam kasus perdata mantan Presiden Suharto  yang  bisa  bebas  begitu  saja  tanpa  pengadilan,  tidak  terlepas  dari  upaya penasehat hukumnya, kasus serupa lebih jauh bisa dilihat dalam M. Sya’roni Rofii, ”Suharto  vs  Time:  Menguji  Sebuah  Titik  Kebenaran,”  dalam  Majalah  Arena  Edisi I/2008.
menangkap  koruptor,  semisal  wewenang  penyadapan  mulai  dipersoalkan. 5 Prestasi-prestasi  yang  dulu  pernah  diraih  kini  tidak  bisa  lagi  dimunculkan. Pimpinan  KPK  juga  termasuk  target  kriminalisasi  dari  sebagian  pihak  yang merasa terganggu dengan kiprah KPK, seperti kasus yang menimpa Antasari Azhar,  Bibid-Chandra  dan  trend  kriminalisasi  itu  terus  berlanjut  hingga sekarang  seperti  yang  baru-baru  ini  dialami  oleh  pimpinan  KPK  mulai  dari pimpinan tertinggi seperti Abraham Samad, Bambang Widjayanto, termasuk penyidik andalan mereka Novel Baswedan.
Setiap orang tentu saja setuju tentang prinsip utama penegakan hukum di  Indonesia,  yakni  menempatkan  setiap  orang  setara  di  mata  hukum (equality before the law) tanpa memandang apakah ia adalah pimpinan KPK, politisi  atau  rakyat  biasa  setiap  orang  berada  dalam  posisi  setara  di  mata hukum.  Namun  berusaha  mencari  kesalahan  kecil  seseorang  atau  individu yang  kebetulan  memiliki  tugas  dalam  bidang  pemberantasan  korupsi  tentu bukan  tujuan  dari  penegakan  hukum.  Sehingga  dictum  pemberantasan korupsi sejatinya mendapat porsi tafsir yang proporsional dari semua elemen penegak  hukum  di  Indonesia,  baik  KPK,  Kejaksaan  maupun  Polri.  Sebab dalam  penegakan  hukum  sosiologi  masyarakat  yang  tengah  pupus kepercayaan pada penegak hukum patut menjadi pertimbangan.
Belum lagi berbicara soal politisasi sejumlah kasus yang menimpa elit politik,  biasanya  sarat  dengan  negosiasi.  Sidang-sidang  di  DPR  belakangan memiliki  kecenderungan  untuk  menarik  KPK  dalam  lingkaran  politik  yang menimpa para elit parpol. Seperti sering terjadi dalam cerita politik tanah air, selalu  berakhir  dengan  kekecewaan  publik.  Skandal  Bank  Century menggelinding  bak  bola  salju.  Meskipun  pada  sidang-sidang  DPR kelihatannya  mereka  membela  kepentingan  rakyat,  tetapi  bagi  politisi  bisa dipastikan inilah kesempatan untuk  saling  menjegal satu sama lain. 6 Semua orang  tahu  sampai  dimana  penyelesaian  kasus  besar  yang  melibatkan  elit politik mulai dari skandal BLBI, Bank Century dan kasus serupa di masa lalu yang menguap begitu saja dihadapan penegak hukum, dibuka kembali ketika dibutuhkan  untuk  saling  serang  antar  para  aktor  politik  yang  memang memiliki  jeratan  dosa  hukum  saat  mereka  duduk  di  kekuasaan.  Pola penegakan hukum seperti ini tidak akan membawa bangsa Indonesia keluar dari jerat persoalan hukum ketika elit menjadikan hukum sebagai alat untuk saling sandera.
5 Seperti  pernah  dimunculkan  Kemenkominfo  melalui  RPP  Penyadapan, namun  karena  desakan  public,  RPP  itu  tidak  dibicarakan  lagi,  malah  mendapat teguran dari Presiden SBY saat pertemuan para menteri.
6 Suasana seperti ini mengingatkan penulis pada sebuah judul film ”The Bank Jobs”, yang dibintangi aktor kawakan Jason Statham, bercerita tentang perampokan bank  yang  kemudian  melalui  pendekatan  politik  dan  intelejen  semua  kasus  bisa diatur;  atau  ”State  Play,”  yang  mengisahkan  tentang  kebohongan-kebohongan politisi yang kemudian skandalnya dibongkar oleh wartawan.

## Pembahasan Hukuman Mati Koruptor
Kembali  ke  persoalan  korupsi.  Bahwa  korupsi  memang  harus  diakui sebagai  kejahatan yang tidak bisa lagi ditolerir di Indonesia. Semua sepakat bahwa korupsi telah menyengsarakan jutaan rakyat Indonesia. Baik  korupsi di  pusat  maupun  di  daerah.  Memperlambat  lajunya  proses  pembangunan nasional. Data dari
Angka  yang  dirilis  oleh  Indonesia  Corruption  Watch  pada pertengahan  tahun  2014  tentu  bukan  kabar  menggembirakan  bagi  upaya pemberantasan  korupsi,  tren  korupsi  ternyata  mengalami  peningkatan. Sebagai  gambaran  pada  2010  kasus  yang  ditangani  oleh  lembaga  penegak hukum  mulai  dari  polisi,  kejaksaan  dan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK)  mencapai  448  kasus.  Pada  2011,  jumlahnya  menurun  menjadi  436 kasus  dan  menurun  lagi  pada  2012  menjadi  402  kasus.  Namun  tren penurunan  tidak  terjadi  pada  tahun  2014,  tetapi  justru  mengalami peningkatan signifikan menjadi 560 kasus. 7
Sementara  dari  sisi  tersangka  tersebar  ke  berbagai  profesi  mulai  dari politisi hingga pengusaha dan pegawai negeri sipil yang bertugas di birokrasi pemerintahan.  Pada  tahun  2010,  jumlah  tersangka  korupsi  mencapai  1.157 orang,  kemudian  cenderung  menurun  pada  2011  dan  2012.  Namun,  pada 2013, jumlahnya meningkat signifikan menjadi 1.271 orang. 8
Banyaknya  kasus-kasus  korupsi  yang  muncul  belakangan  menjadi tanda  tanya  besar  bagi  sejumlah  pengamat  dan  praktisi  hukum.  Niatan sejumlah  pencipta  hukum  untuk  kasus  korupsi,  bahwa  sanksi  dan  hukum ditujukan untuk membuat jera para pelakunya dan membuat efek kesadaran bagi mereka yang belum melakukannya, dalam istilah hukum dikenal dengan shock therapy , namun demikian, ternyata hukuman bagi para pelaku koruptor tidak  berdampak  signifikan  bagi  upaya  penegakan  hukum  di  Indonesia. Korupsi  tidak  semakin  terpinggirkan,  tetapi  mencari  cara-cara  baru  untuk mensiasati lembaga penegakan hukum.
Gerah  dengan  semua  itu,  sejumlah  petinggi  negeri  ini  kembali menggulirkan  wacana  untuk  memberlakukan  hukuman  mati  bagi  para pelaku  korupsi  agar  supaya  penegakan  hukum  di  bidang  korupsi  bisa berjalan lebih cepat. Sejauh ini, Indonesia memang telah mengatur hukuman mati  bagi  para  pelaku  kasus-kasus  yang  dianggap  urgen  dan  korupsi 9 juga termasuk  didalamanya,  seperti  pembunuhan,  terorisme,  narkoba,  dan korupsi.  Terkait  beberapa  ketentuan  hukuman  mati  dan  data-data  tentang
7 Tentang rilis ICW bisa dibaca dalam Kompas, 18 Agustus 2014, “Tren Korupsi
Naik Lagi’,
nasional.kompas.com/read/2014/08/18/10085091/Tren.Korupsi.Naik.Lagi,  akses 02 Mei 2015.
8 Ibid . 9 Untuk  kasus  korupsi  dimungkinan  hukuman  mati  jika  terdapat  prasyarat ”keadaan  tertentu”  seperti  korupsi  dilakukan  di  tengah  kondisi  keuangan  negara dalam kritis  dan dalam kondisi bencana alam. Pasal  2 UU Antikorupsi. Lebih jelas lihat dalam buku Memahami Untuk Membasmi, Buku Saku Ant-Korupsi, (Jakarta: KPK, 2006), h. 120.
eksekusi  terhadap  pelakunya  barangkali  penting  untuk  melihat  data  yang penulis  kutip  dari  Supardi 10 :  ”Bahwa  di  dalam  KUHP  terdapat  beberapa pasal  yang  memuat  ancaman  hukuman  mati,  yaitu  pasal  104  tentang kejahatan  terhadap  keamanan  negara  ( makar ),  pasal  340  KUHP  tentang pembunuhan  berencana,  pasal  111  ayat  (2)  tentang  melakukan  hubungan dengan  negara  asing  sehingga  terjadi  perang,  pasal  124  ayat  (3)  tentang penghianatan  di  waktu  perang,  pasal  124  (bis)  tentang  menghasut  dan memudahkan  terjadinya  huru-hara,  pasal  140  ayat  (3)  tentang  pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat, pasal 149 k ayat (2) dan pasal 148 o ayat (2) tentang kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan, pasal 444 tentang pembajakan di laut yang mengakibatkan kematian dan pasal 365 ayat (4)  tentang  pencurian  dengan  kekerasan  secara  bersekutu  mengakibatkan luka berat atau mati.
Beberapa  Undang-Undang  yang  memuat  ancaman  hukuman  mati, yaitu UU No.22/97 tentang Narkotika, UU No.5/97 tentang Psikotropika, UU No.26/2000  tentang  Pengadilan  HAM,  UU  No.31/99  jo  UU  No.20/2001 tentang  Pemberantasan  Korupsi  dan  UU  No.1/2002  tentang  tindak  pidana korupsi. 11
Artinya,  ancaman  hukuman  mati  dalam  ketentuan  per-undang- undangan di Indonesia masih jelas ada, bahkan semakin dikukuhkan dengan terbitnya beberapa UU yang diberlakukan sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang  berkembang  di  Indonesia,  walaupun  tidak  terbebas  dari  tudingan, bahwa  itu  semua  dilakukan  sebagai  langkah  kompensasi  politik  akibat ketidakmampuan pemerintah membenahi sistem hukum yang korup. 12
Berdasarkan rekaman data tahun 2004 yang ada, tercatat 62 orang yang telah dijatuhi hukuman mati dengan rincian 49 orang laki-laki dan 13 orang wanita,  dimana  47  orang  diantaranya  sedang  menunggu  eksekusi. Sebelumnya 15 orang telah dilaksanakan eksekusi mati dalam berbagai kasus. Khusus  dalam  kasus  tindak  pidana  narkoba,  sejak  tahun  1999  s/d  2006, tercatat jumlah terpidana yang dijatuhi hukuman mati 63 orang, terdiri dari 59  orang  laki-laki  dan  4  orang  wanita  dari  berbagai  kebangsaan  (paling banyak Nigeria : 9 orang). Yang telah dieksekusi mati dalam kurun waktu 10 tahun (1994-2004) baru 2 (dua) orang, yaitu: tahun 1994, terpidana mati Steven (warga negara Malaysia) dan tahun 2004, Ayoodhya Prasaad Chaubey (warga negara India). Untuk terpidana mati kasus tindak pidana narkoba sebanyak 63 orang dan telah dieksekusi mati 3 orang, sehingga yang masih menunggu sebanyak 60 orang.
Menurut  catatan  berbagai  lembaga  HAM  Internasional,  jumlah terpidana  yang  dihukum  mati  di  Indonesia,  termasuk  cukup  tinggi  setelah Cina,  Amerika  Serikat,  Kongo,  Arab  Saudi  dan  Iran  (Thailand  tidak disebutkan,  walau  sesungguhnya  Thailand  merupakan  negara  yang  amat
10 Lihat dalam Supardi, Kajian Kritis Pro Dan Kontra Pelaksanaan Hukuman Mati  Di  Indonesia  Khususnya  Terhadap  Kejahatan  Narkoba,  Badan  Narkotika Nasional Republik Indonesia, tt., h. 1.
11 Ibid . 12 Ibid .
sangat keras dan “getol” menjatuhkan hukuman mati terutama dalam kasus- kasus narkoba).”
Sebagai  perbandingan,  China  sampai  hari  ini  masih  menggunakan hukuman  mati  bagi  para  koruptor.  Terbukti,  hukuman  mati  berdampak signifikan terhadap upaya pemberantasan korupsi di negeri tirai bambu itu. Angka korupsi menurun drastis dan relatif bersih dari praktek koruptif.
Rusia  juga  termasuk  negara  yang  memiliki  pendekatan  yang  mirip dengan  yang  terjadi  di  China,  bedanya,  Rusia  menggunakan  pendekatan intelijen untuk menghabisi para koruptor.  Dan, upaya semacam ini nyatanya juga  memberi  dampak  positif  bagi  proses  penegakan  hukum  di  negeri industri baru itu.
Pilihan  beberapa  negara  yang  masih  menggunakan  hukuman  mati sebagai  sanksi  hukum  mendapat  kritik  oleh  para  aktifis  pejuang  HAM, organisasi  non-pemerintah  seperti Amnesti  Internasional termasuk  yang  giat mengkampanyekan  isu  penghapusan  hukuman  mati,  mereka  mengkritik negara  yang  masih  menggunakan  hukuman  mati,  bagi  mereka  hukuman seperti itu tidak layak lagi diterapkan karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Sikap serupa diperlihatkan juga oleh beberapa negara yang  telah  menghapus  hukuman  mati,  seperti  negara-negara  Eropa.  China dan Rusia tidak bergeming, mereka terus melangkah.

## Hukuman Mati dan Narasi HAM PBB
Hak  Asasi  Manusia,  merujuk  pada  konvensi  HAM  PBB,  secara  garis besar  mengatur  tentang  hak  asasi  setiap  orang  secara  individu  untuk mendapatkan  hak  untuk  bicara,  hak  mengemukakan  pendapat,  hak berorganisasi,  hak  mendapatkan  perlindungan,  merupakan  beberapa  aspek yang  melekat  dalam  deklarasi  HAM.  Namun  demikian,  seiring  perjalanan waktu,  HAM  berkembang  dengan  sejumlah  modifikasi,  ditandai  dengan adanya klausul hak ekonomi, sosial, budaya.
Berbicara  HAM  memang  selalu  mengantarkan  kita  pada  perdebatan panjang  dan  semakin  meluas,  mengingat  HAM  bukanlah  monopoli  bangsa tertentu,  tetapi  ia  bersifat  universal,  baik  dalam  aspek  aplikasi  maupun interpretasi.  Setiap  orang  atau  lebih  tepatnya  negara,  berhak  melakukan interpretasi  atas  konsepsi  HAM.  Tetapi  pada  satu  titik  negara  biasanya bersepakat  terhadap  sebuah  definisi  konsensus  internasional  yang dituangkan dalam pasal-pasal.
Untuk  kasus  Indonesia,  bisa  dimunculkan  argumen  bahwa  kondisi yang  ada  adalah  sangat  mendesak,  diperlukan  langkah  ekstra  untuk  keluar dari  masalah  ini.  Dan  jika  merujuk  pada  ketentuan  hukum  yang  ada  di Indonesia,  belumlah  bertentangan  dengan  HAM  apa  yang  dilaksanakan sepanjang itu dilakukan untuk kemaslahatan publik.
Sebab  dalam  deklarasi  HAM  PBB  terutama  pada  artikel  10  juga terdapat  klausul  yang  menyatakan  bahwa  setiap  individu  mendapat persamaan  di  mata  hukum  hingga  akhirnya  terdapat  ketetapan  yang memutuskan bahwa individu dinyatakan benar-benar bersalah, artikel (pasal) deklarasi  berbunyi:  ” Everyone  is  entitled  in  full  equality  to  a  fair  and  public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights
and  obligations  and  of  any  criminal  charge  against  him ”. 13 Dengan  demikian ketika  hak-hak  tersangka  telah  dijalankan  dan  mahkamah  menyatakan keputusan  tetap  maka  pada  saat  itulah  perdebatan  seputar  HAM  tidak  lagi menjadi  perdebatan.  Sehingga  kembali  kepada  para  penegak  hukum  baik kepolisian, kejaksaan dan kehakiman menempatkan standar tinggi hukuman bagi para pelaku korupsi, bisa hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Kedua vonis ini sudah seharusnya dibiasakan di pengadilan kita.

## Melampaui Stagnasi Hukum
Almarhum Prof. Satjipto Raharjo (2006) 14 sering mengkritik lambanya proses  reformasi  dan  penegakan  hukum  di  Indonesia,  menurut  beliau institusi hukum sangat lamban dalam merespon perubahan. Hukum beserta perangkatnya  cenderung  berfikir  pendek,  sistematis,  rigid,  tidak  tanggap persoalan, lebih menggunakan pendekatan Intelectual Quotient (IQ).
Satjipto  menyarankan  agar  penegakan  hukum  haruslah  bersifat  luar biasa,  keluar  dari  pakem-pakem  yang  selama  ini  berpikiran  lamban, melakukan  terobosan  yang  bersifat  progresif.  Sekaligus  upaya-upayanya secara akademis mengembangkan disiplin mazhab hukum progressif. 15 Pandangan  serupa  juga  sering  dilontarkan  oleh  Mahfud  MD  (2010), mantan  Ketua  Mahkamah  Konstitusi,  yang  dalam  banyak  kesempatan mengatakan  bahwa  sebenarnya  ada  kemungkinan  untuk  melakukan hukuman  mati  di  Indonesia,  dan  itu  terletak  pada  keberanian  para  hakim untuk  memutuskan  sebuah  perkara.  Hakim  yang  baik  adalah  hakim  yang terlebih  dahulu  mendengarkan  hati  nurani  kemudian  mencari  pasal-pasal untuk menguatkan putusan 16 .
Artinya,  hukuman  mati  bukanlah  sesuatu  yang  sakral  jika  itu menyangkut kejahatan terhadap kemanusiaan semisal korupsi, sehingga kita tentu  tidak  perlu  kaget  dan  mempertentangkannya  dengan  HAM  seperti argumentasi  di  atas,  sebab  koruptor  adalah  para  pembajak  HAM  secara sistemik. Dan, tentu saja hukum pada hakikatnya dibuat semata-mata untuk memberikan rasa keadilan dan keteraturan dan berujung pada kesejahteraan bagi umat manusia.
Dalam  proses  penegakan  hukum  terutama  dalam  vonis  hukuman mati, kita juga tidak  ingin memvonis seseorang  yang tidak bersalah dengan pengadilan buta tanpa mempertimbangkan fakta hukum apalagi keluar dari norma  hukum  yang  seharusnya,  sehingga  para  penegak  hukum  sangat dituntut peran imparsialitasnya bagi para pencari keadilan, negara di satu sisi sebagai penegak keteraturan dengan sistem hukum sedangkan warga negara sebagai objek hukum perlu mendapatkan hak-hak hukumnya. Untuk alasan keadilan dan imparsialitas maka disitulah pentingnya lembaga hukum saling mengawasi  satu  sama  lain,  seperti  Komisi  Yudisial  yang  bertugas  untuk
13 “The Universal Declaration of Human Rights” dalam
http://www.un.org/en/documents/udhr/, akses 5 Mei 2015.
14 Satjipto  Raharjo, Membedah  Hukum  Progressif, (Jakarta:  Penerbit  Buku Kompas, 2006), h. 114.
15 Ibid . 16 Ibid , h. 89.
mengawasi  perilaku  para  hakim  dan  Komite  Ombudsman  Nasional  yang mendapat  tanggungjawab  dari  negara  untuk  mengawasi  setiap  gerak  para aparatur negara agar tidak keluar dari norma-norma yang berlaku.
Seorang  penganut  filsafat  etika  semisal  Imanuel  Kant  bahkan memberikan ruang bagi pelaksanaan hukuman yang keras bagi para pelaku kriminal, dalam konteks Indonesia tentu saja korupsi. Kant berpendapat jika menghukum  orang  yang  tidak  bersalah  adalah  kesalahan  administrasi keadilan, maka kegagalan untuk mengadili para tersangka yang jelas bersalah adalah kegagalan penegakan keadilan dan itu terlihat lebih buruk.
Indonesia  sedang  membangun  peradaban  hukum  dimulai  dengan ketegasan  terhadap  setiap  pelaku  tindak  pidana  tanpa  memandang  latar belakang  dan  besar  kecilnya  kasus,  namun  dalam  situasi  seperti  sekarang, korupsi  tampaknya  menjadi  musuh  nomor  satu  yang  harus  terus  menerus diperangi setiap hari. Dan para penegak hukum punya  tantangan tersendiri untuk  menemukan  terobosan  hukum  memberi  efek  jera  pada  para  pelaku. Hukuman  mati  masih  berlaku  dalam  struktur  hukum  Indonesia  sehingga tugas para penegak hukum untuk membangun konsepsi jika batas maksimal hukum bisa mendatangkan efek  jera bagi para pelaku maka tak ada pilihan lain selain menghukum mati para pelaku korupsi.

## Daftar Pustaka
Jurgen Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action (Queensland: Polity Press, 1992) Indonesia Corruption Watch, Independent Report 2003
M. Sya’roni Rofii, ”Suharto vs Time: Menguji Sebuah Titik Kebenaran,” dalam Majalah Arena Edisi I/2008
Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi, Buku Saku Ant- Korupsi (Jakarta: KPK, 2006) Satjipto Raharjo, Membedah Hukum Progressif (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006)
Supardi, Kajian  Kritis Pro  Dan  Kontra  Pelaksanaan  Hukuman  Mati  Di  Indonesia Khususnya Terhadap Kejahatan Narkoba, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia , tp., tt.