Tanjungpura Law Journal, Vol. 8, Issue 1, July 2024, Page : 59 - 75 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541 0490 DOI: 10.26418/tlj.v8i1.73237 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj Article Info
Submitted: 23 May 2023 | Reviewed: 11 July 2023 | Accepted: 30 January 2024

## STUDI KASUS KLAIM MALAYSIA ATAS BERAS ADAN KRAYAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

## Didit Sugiharto 1

## Abstract
As  a  country  that  has  biodiversity  spread  across  various  regions  in  Indonesia,  it  is  not impossible  for  the  local  varieties  owned  by  regions  in  Indonesia  is  not  impossible  for  local varieties  owned  by  other  countries.  Indonesia  is  recognized  by  other  countries,  with  the geographical  fact  that  there  are  many  areas  that  border  directly  with  other  countries.  That border  directly  with  other  countries.  Cases  of claims  on  local  varieties  owned  by  Indonesia  as done  by  Malaysia  which  claims  local  plant  varieties  owned  by  Indonesia,  namely  adan  rice which  is  located  in  the  highlands  of  highlands  of  Borneo,  Krayan  District,  Nunukan  Regency, North  Kalimantan,  which  is  a  potential  border  area  between  Indonesia  and  Malaysia.  The incident  of the claim  must  become an  awareness of the importance of legal protection  of local varieties  owned  by  Indonesia  that  have  high  economic  potential  Indonesia  that  have  high economic potential.

## Keywords : adan rice; legal protection; local varieties

## Abstrak
Indonesia  sebagai  negara  yang  memiliki  keanegaragaman  hayati  yang  tersebar  di  berbagai daerah di Indonesia bukan tak mungkin terhadap varietas lokal yang dimiliki Indonesia di kliam oleh  Negara  lain,  dengan  fakta  geografis  terdapat  banyak  daerah –daerah  yang  berbatasan langsung  dengan  negara  lain.  Kasus  klaim  atas  varietas  lokal  milik  Indonesia  seperti  yang dilakukan oleh  Malaysia dimana  mengklaim varietas tanaman lokal milik Indonesia yaitu beras adan  yang  berada  di  dataran  tinggi  Borneo,  Kecamatan  Krayan,  Kabupaten  Nunukan, Kalimantan  Utara,  yang  menjadi  potensi  daerah  perbatasan  RI-Malaysia.  Peristiwa  klaim tersebut harus  menjadi  sebuah  kesadaran  akan  pentingnya  perlindungan  hukum  atas  varietas lokal yang dimiliki oleh Indonesia yang memiliki potensi ekonomis yang tinggi.
Kata kunci : beras adan; perlindungan hukum; varietas lokal
1 Magister  Ilmu  Hukum,  Universitas  Indonesia,  Jalan  Salemba  Raya  No.6,  Jakarta.  Indonesia.  email: didit_sugiharto@ymail.com

## I. Pendahuluan
Indonesia  dikenal  memiliki  kekayaan  alam  yang  sangat  beragam  dan  sering dijuluki  sebagai  negara  dengan  "megabiodiversitas".  Keanekaragaman  hayati  ini merupakan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa  kepada  penduduk  Indonesia, menyediakan  sumber  plasma  nutfah  yang  dapat  digunakan  untuk  mengembangkan keanekaragaman  hayati  di  masa  depan.  Hal  ini  sangat  penting  dalam  mendukung kemajuan  ekonomi, khususnya  dalam  sektor  hortikultura,  serta kemajuan  masyarakat secara  keseluruhan.  Pada  era  perkembangan  masyarakat  yang  ditandai  dengan globalisasi  di  semua  aspek,  batas-batas  antara  negara-negara  menjadi  kurang  jelas, dan  hubungan  antara  perekonomian  suatu  masyarakat  dengan  perekonomian  global semakin  erat.  Dari  satu  sudut  pandang,  globalisasi  keuangan  akan  membuka  pintu bagi pasar barang dalam negeri yang kejam bagi sektor bisnis internasional, dan di sisi lain,  hal  ini  juga  akan  membuka  pintu  terbuka  yang  luar  biasa  bagi  barang-barang internasional  untuk  memasuki  pasar  dalam  negeri.  Selalu  memperhatikan  dinamika perekonomian  global  dan  perekonomian  nasional.  Kondisi  pertumbuhan  ekonomi global  tidak  lama  lagi  akan  berdampak  besar  pada  perekonomian  masyarakat, mengingat  sektor  pertanian  dapat  melakukan  berbagai  kegiatan,  mulai  dari  kegiatan pra-penciptaan, pengembangan, pengumpulan, pasca pengumpulan, penyebaran dan pertukaran.  Pada  masa  ini  dan  selanjutnya,  hasil  hortikultura  tidak  bisa  ditentukan, antara  lain  dengan  banyaknya  jenis  tanaman  yang  dimanfaatkan,  yang  mempunyai potensi  hasil  yang  berbeda-beda  sesuai  kualitas  dari  jenis  tanaman  tersebut.  Upaya untuk meningkatkan efisiensi sangat dipengaruhi oleh kemajuan dalam pengembangan  potensi  turun-temurun  dari  koleksi  tanaman.  Kegiatan  yang  dapat menghasilkan  varietas  tanaman  yang  lebih  baik  perlu  digalakkan  melalui  pemberian motivasi kepada individu atau badan usaha yang terlibat dalam perbanyakan tanaman yang  menghasilkan  varietas  baru  sehingga  dapat  memberikan  manfaat  tambahan yang lebih besar bagi konsumen.
Untuk mencukupi berbagai kebutuhan lokal dan mengantisipasi perubahan iklim utama  global,  sektor  pertanian  harus  mampu  meningkatkan  intensitas  produk  yang diproduksinya. Meningkatnya intensitas tidak hanya penting untuk barang-barang yang diperdagangkan,  tetapi  juga  untuk  barang-barang  kebutuhan  dalam  negeri.  Upaya untuk  membangun  intensitas  dapat  dilakukan,  antara  lain,  dengan  meningkatkan efisiensi,  kualitas,  dan  membangun  kerangka  agribisnis  yang  terkoordinasi.
Peningkatan  efisiensi  dan  kualitas  sangat  dipengaruhi  oleh  hasil  peningkatan kemajuan, khususnya dalam menggarap potensi turun-temurun dari varietas tanaman. Oleh  karena  itu,  orang-orang  atau  pelaku  usaha  yang  mengambil  bagian  dalam perbanyakan tanaman harus diberi penghargaan karena menghasilkan jenis tanaman yang baru, kesatuan, seragam dan stabil. 2
Pada tahun 1961, beberapa negara di dunia menyetujui pameran global tentang keamanan koleksi tanaman, kesepakatan damai tersebut tertuang dalam International Convention  for  the  Protection  of  New  Varieties  of  Plants ,  yang  juga  disebut  UPOV. UPOV  adalah  singkatan  dari Union  International  Pour  La  Protection  Des  Obtentions Vegetale s.  Di  Indonesia,  perlindungan  keragaman  tanaman  diatur  dalam  Peraturan Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
Berdasarkan  Undang –Undang  Nomor  29  Tahun  2000  Tentang  Perlindungan Varietas  Tanaman,  varietas  lokal  diatur  di  dalam  Pasal  7.  Varietas  lokal  merupakan varietas yang telah ada dan dikembangkan sejak lama oleh para petani, dan menjadi milik di lingkungan masyarakat setempat. Perlindungan Varietas Tanaman merupakan bentuk perlindungan atau jaminan yang diberikan oleh pemerintah, diatur oleh otoritas terkait  seperti  Kantor  Perlindungan  Varietas  Tanaman,  terhadap  varietas  tanaman yang  dikembangkan  oleh  para  pemulia  tanaman  melalui  kegiatan  pemuliaan.  Hak Perlindungan  Varietas  Tanaman  adalah  hak  istimewa  yang  diberikan  oleh  negara kepada  para  pemulia  dan  pemegang  hak  tersebut  untuk  memanfaatkan  varietas tanaman  yang  mereka  hasilkan,  serta  memberikan  izin  kepada  pihak  lain  untuk menggunakannya dalam jangka waktu tertentu.
Sebagai negara yang memiliki keanegaragaman hayati yang tersebar di berbagai daerah,  bukan  tidak  mungkin  terhadap  varietas  lokal  yang  dimiliki  Indonesia  diklaim oleh negara lain,  terlebih pada Kawasan-kawasan yang berbatasan langsung dengan negara lain. Kasus klaim atas varietas lokal milik Indonesia seperti yang dilakukan oleh Malaysia dimana mengklaim varietas tanaman lokal milik Indonesia, yaitu beras adan yang  berasal  dari  dataran  tinggi  kepulauan  Kalimantan,  Kecamatan  Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang memiliki potensi ekonomis pada daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Dimana daerah Provinsi Kalimantan Utara berbatasan langsung  dengan  negara  Malaysia  dalam  hal  ini  adalah  Negara  Bagian  Sabah  dan Serawak,  Malaysia.  Provinsi  Kalimantan  Utara  dengan  memiliki  luas  wilayah  sekitar
2 Undang –Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
72.567.49  km2.  Kawasan  Perbatasan  Kalimantan  Utara  memiliki  potensi  yang  besar. Kawasan ini berbatasan langsung dengan Malaysia sepanjang 1.020 km dari Timur ke Barat,  melintasi  tiga  kabupaten:  Nunukan,  Malinau,  dan  Kutai  Barat.  Kecamatan Krayan,  yang  terletak  di  Kabupaten  Nunukan,  berbatasan  langsung  dengan  Negara Bagian Sabah, Malaysia.
Beras adan memiliki aroma khas, rasa dan permukaan yang halus. Beras Adan juga  banyak  disukai  karena  merupakan  beras  alami  berkualitas  yang  dibedakan menjadi tiga jenis, yakni hitam, merah, dan putih. Beras adan hitam, merah, dan putih merupakan  varietas  lokal  dan  penting  bagi  warisan  sosial  budaya  penduduk  asli  di dataran  tinggi  Krayan.  Pada  umumnya  cara  menanam  padi  Adan,  masyarakat setempat  menggunakan  pola  budidaya  tradisional  yang  dikombinasikan  dengan budidaya kerbau, serta memanfaatkan air jernih dari pegunungan untuk menggenangi persawahan.  Selain  itu,  karena  komposisi  tanah  Krayan  yang  unik,  padi  yang digunakan untuk membuat  nasi Adan hanya dapat  ditanam di daerah tersebut. Beras adan  juga  tidak  mengandung  komponen  zat  tambahan  karena  keseluruhan  proses pembuatannya hanya dikombinasikan dengan peternakan kerbau. Nasi adan juga bisa menjadi pilihan makanan yang baik. Hal ini karena kandungan mineral kalsium, fosfor dan zat  besi jauh lebih tinggi dibandingkan varietas beras hitam standar. Keunggulan lainnya  adalah  kandungan  lemaknya  yang  rendah,  dengan  kandungan  protein  yang cukup  tinggi,  tepatnya  9,3  persen.  Zat  yang  paling  banyak  terkandung  dalam  beras merah  adalah  vitamin  B2.  Diketahui  ada  sekitar  15-20  macam  jenis  beras  Adan Krayan. Dengan Produktivitas sekitar 3,5 ton/ha gabah kering giling. Dimana 1 kepala keluarga dapat menghasilkan padi 1 –4 ton gabah kering giling permusim tanam. 3
Pratiwi,  et.all  telah  mengungkapkan  bahwa  dengan  begitu    penting    dan strategisnya    perlidungan  varietas  tanaman    dalam    upaya    swasembada    dan ketahanan pangan  nasional,  sehingga perlu  diberikan  pengaturan  yang  memadai dalam  upaya  untuk  melindungi  perlindungan  varietas  tanaman  tersebut. 4 Sejalan dengan  hal  tersebut,  dalam  kaitannya  dengan  perkembangan  globalisasi  di  era ekonomi  pasar  bebas,  yang  menimbulkan  banyak  problematika  terkait  dengan
3 Rizal, M., & Widowati, R. 2010. “Potensi Padi Adan Sebagai Varietas Unggul Lokal di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan”. In Seminar Nasional PBI 2016 .h:5
4 Pratiwi,  Arini  Yunia,  Muhamad  Amirulloh,  and  Anita  Afriana.  2021.  "Harmonisasi  Hukum  Ketentuan Lisensi Wajib (Compulsory License) Perlindungan Varietas Tanaman Di Indonesia." Jurnal Poros Hukum Padjadjaran , 2(2): 290.
perlindungan  varietas  tanaman.  Oleh  karena  itu,  Dewi  dan  Wiryawan  memandang perlu  melakukan  pengaturan  secara  spesifik  mengenai  aspek  pengawasan  dalam perlindungan  varietas  tanaman  di  Indonesia.  Pengaturan  secara  yuridis  mengenai pengawasan  terkait  perlidungan  varietas  tanaman  perlu  dilakukan  untuk  memberikan landasan  berpijak  kepada  instansi  terkait  dalam  melaksanakan  tugasnya  terkait pengawasan  sekaligus  guna  meningkatkan  perlindungan  maupun  memberikan jaminan  kepastian  hukum  bagi  pihak  yang  memegang  hak  perlindungan  varietas tanaman. 5 Selain  itu  juga  untuk  mencegah  terjadinya  tindakan  kecurangan  yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
Melihat potensi nilai ekonomis yang terdapat pada beras adan, dimana Malaysia telah  mengklaim  atas  beras  Adan  sebagai  milik  Malaysia.  Sebagaimana  yang diketahui,  daerah  Krayan  merupakan  daerah  yang  berbatasan  secara  langsung dengan wilayah  Malaysia.  Berdasarkan uraian tersebut  diatas, peneliti akan mengkaji terkait  dengan  mekanisme  perlindungan  hukum  atas  varietas  lokal  di  Indonesia  serta upaya konkret untuk melindungi varietas lokal dari klaim negara lain.

## II.  Metode Penelitian
Di  dalam  rangka  mengadakan  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode penelitian  deskriptif  analisis dimana  penelitian  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder,  antara  lain  Undang –Undang  Nomor  29 Tahun  2000  Tentang  Perlindungan  Varietas  Tanaman,  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  dan  Peraturan  Menteri  Pertanian Nomor 01/Pert/SR.120/2/2006 Tentang Syarat Penamaan Dan Tata Cara Pendaftaran Varietas  Tanaman.  Analisa  penelitian  dilakukan  terhadap  peristiwa  klaim  yang dilakukan  Malaysia  terhadap  varietas  lokal  milik  Indonesia  yaitu  beras  adan  yang berada di dataran tinggi Borneo, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
5 Dewi, Kadek Sutrisna, and I. Wayan Wiryawan. 2020. "Pengaturan Bidang Pengawasan dalam Rangka Memperkuat Hak Perlindungan Varietas Tanaman." Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 9(4): 780.

## I. Analisa dan Pembahasan
A.  Pengaturan  Perlindungan  Varietas  Tanaman  Sebagai  Bagian  Hak  Kekayaan Intelektual Di Indonesia
Kekayaan  merupakan  padaman  kata  kepemilikan , sehingga  kekayaan  dapat didefinisikan  sebagai  hak  atas  suatu  benda  yang  diberikan  oleh  hukum  kepada seseorang.  Di  sisi  lain,  kata  intelektual  bermakna  kecerdasan,  daya  pikir  dan kemampuan otak yang dimiliki oleh seseorang.
Kekayaan intelektual mempunyai dua aspek, yaitu proses dan produk yang terdiri dari berbagai bidang secara luas, mulai dari bidang seni dan sastra hingga penemuan dan inovasi di bidang teknologi serta segala bentuk lainnya yang merupakan hasil dari proses  kreativitas  manusia  lewat  cipta,  rasa  dan  karsanya;  serta  karya  cipta  atau invensi  tersebut  menimbulkan  hak  milik  bagi  pencipta  dan  penemunya.  Sifatnya sebagai  hak  milik,  maka  karenanya  hak  seseorang  penemu  atas  karya  ciptaannya harus dilindungi. 6
Maka Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai wewenang hukum yang diberikan kepada  subjek  hukum,  baik  individu  maupun  badan  hukum, terhadap  suatu objek  yang  merupakan  hasil  dari  kecerdasan  intelektual  manusia. 7 Hak  milik berdasarkan Pasal 570 KUH Perdata “merupakan hak untuk menikmati suatu barang secara  leluasa  dan  untuk  berbuat  terhadap  barang  itu  secara  bebas  sepenuhnya, asalkan  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang  atau  peraturan  umum  yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hakhak orang lain; kesemuanya  itu  tidak  mengurangi  kemungkinan  pencabutan  hak  demi  kepentingan umum  dan  penggantian  kerugian  yang  pantas,  berdasarkan  ketentuan-ketentuan perundang-undangan . ”
Menurut  ketentuan  ini,  hak  yang  memberikan  kewenangan  untuk  menikmati manfaat  dari  suatu  benda  secara  bebas,  dan  juga  memberikan  kebebasan  untuk melakukan  tindakan  tertentu  terhadap  benda  tersebut  sesuai  dengan  peraturan  yang telah  ditetapkan  oleh  pihak  berwenang,  serta  tidak  diperbolehkan  oleh  hukum  untuk
6 Karlina, Dina. 2021. "Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Kain Khas Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat." Tanjungpura Law Journal, 5(1): 93-113.
7 Irawan, Chandra. 2012. Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia , Bandung: Mandar Maju, hlm. 49.
mengganggu  hak-hak  orang  lain. 8 Hak  merupakan  suatu  sistem  atau  aturan  dalam masyarakat  dan  hukum.  Hak  selalu  terhubung  dengan  dua  elemen,  yakni  siapa  yang memiliki dan apa yang dimiliki. Dalam istilah hukum, kedua aspek ini digabungkan dan disatukan  dalam  konsep  yang  disebut  sebagai  hak. 9 Hal  yang  terpenting  dari  setiap bagian  hak  milik  intlektual  ini  adalah  adanya  suatu  hasil  ciptaan  tertentu.  Ciptaan  ini mungkin  dalam  bidang  kesenian,  tetapi  mungkin  juga  di  dalam  bidang  industri  atau pengetahuan.  Mungkin  pula  suatu  kombinasi  dalam  ketiga  bidang  tersebut,  yang masing-masing mempunyai istilah tertentu. 10
Ada  beberapa  alasan  mengapa  perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI) menjadi  penting,  yaitu  memberikan  penghargaan  dan  pengakuan  kepada  pencipta dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, atau kepada penemu dalam teknologi baru yang  melibatkan  langkah-langkah  inovatif  sebagai  bentuk  penghargaan  atas  prestasi manusia  dalam  menciptakan  karya-karya  inovatifnya.  Perlindungan  HKI  dianggap sebagai kemajuan bagi Indonesia, terutama dengan memasuki era pasar bebas pada tahun 2020. 11 Konsep HKI  sendiri mencerminkan bentuk apresiasi terhadap kreativitas manusia, baik dalam bentuk penemuan maupun hasil karya seni dan sastra, terutama saat kreativitas tersebut dimanfaatkan untuk keperluan komersial. 12
Di  dalam  perkembangan  kebijakan  dan  kepedulian  atas  perlindungan  aset-aset intelektual, yang mana di dalamnya terdapat perlindungan varietas tanaman baru, atas hal tersebut dilandasi berb agai macam teori yang dikenal sebagai teori “ reward ”, teori “ recovery ”  dan  teori  “ incentive ”.  Secara  teoritis  teori  “reward”  menyatakan,  bahwa perlindungan dan  penghargaan haruslah diberikan kepada pencipta dan penemu yang telah berusaha secara keras untuk menghasilkan penemuan atau invensi. Terkandung makna  bagi  masyarakat  atas  upaya  khusus  di  dalam  memberikan  penghargaan  atas jerih  payah  seseorang,  di  lain  sisi  pula  suatu  bentuk  pengakuan  atas  keberhasilan yang dicapai. Teori “recovery” secara tegas menegaskan posisi penemu atau pencipta
8 Frieda  Husni  Hasbullah.  2002. Hukum  Kebendaan  Perdata  Jilid  I  Hak-Hak yang  Memberi  Kenikmatan , Jakarta:  Indonesia, Hil-Co, hlm. 60.
9 Soerapati,  Ontang.  1999. Hukum  Kekayaan  Intelektual  Dan  Ahli  Teknologi ,  Salatiga:  fakultas  hukum UKSW, hlm.9.
10 Ganefi,  Ganefi.  2019.  "Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Terhadap  Industri  Kreatif  Dalam Meningkatkan Industri Pariwisata Berbasis Budaya Lokal." Tanjungpura Law Journal, 3(1): 90.
11 Mieke  Komar  And  Ahmad  M.  Ramli. 1998. Perlindungan Hak  Atas  Kepemilikan  Intelektual  Masa  Kini dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21 ,  Bandung: Sasana Budaya Ganesa, hlm.  2
12 Roisah,  Kholis.  2012. Dinamika  Perlindungan  HKI  Indonesia  Dalam  Tatanan  Global, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 1
setelah menghabiskan jerih payah dan waktu serta biaya, oleh karenanya merupakan hal  yang  layak  untuk  memperoleh  kesempatan  untuk  mendapatkan  kembali  investasi dari  kegiatan  -  kegiatan  yang  telah  diupayakannya.  Di  samping  itu,  Teori "incentive" menekankan  bahwa  untuk  mendorong  kembali  upaya  dan  biaya  yang  dikeluarkan dalam melaksanakan serta mengembangkan kreativitas penemuan, yang menghasilkan  sesuatu  yang  baru,  diperlukan  suatu  "insentif"  yang  memastikan terlaksananya  kegiatan  penelitian  yang  dimaksud.  Memberikan  penghargaan, pemulihan, dan insentif kepada para pemulia adalah konsekuensi logis dan merupakan realisasi  konkret  dari  jaminan  penghargaan  yang  diberikan  kepada  mereka  karena mencapai tujuan dalam menemukan atau mengembangkan varietas tanaman baru. 13
Para  pemulia,  serta  siapa  pun  yang  mengaku  telah  menemukan  atau mengembangkan  varietas  tanaman  baru,  diberikan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI). Undang-undang menjamin kepemilikan dan memastikan setiap orang memiliki kontrol dan  menikmati  secara  eksklusif  atas  benda  atau  ciptaan  yang  dimanifestasi  dengan bantuan negara. Untuk itu gambaran tersebut menegaskan atas kepastian hukum dan perlindungan  hukum  adalah  untuk  kepentingan  si  pemilik  (pemulia),  baik  pribadi maupun kelompok yang merupakan subyek hukum. 14
Bagian  dari  salah  satu  upaya  konkret  atas  penghargaan  kekayaan  intelektual adalah  menjamin  perlindungan  hukum  terhadap  inovasi  atau  kekayaan  intelektual dalam  kegiatan –  kegiatan  untuk  upaya  penemuan  varietas  tanaman  dalam  hal  ini menikmati atas manfaat ekonomis dan hak-hak pemulia lainnya. Perlindungan seperti ini  akan  membuat  pemuliaan  tanaman  memiliki  kemauan  yang  kuat  dan  kreatif sehingga  dapat  bermuara  pada  penemuan  varietas  unggul  baru  yang  sangat dibutuhkan masyarakat. Perlindungan hukum atas kekayaan intelektual pada dasarnya merupakan pelaksanaan berbagai komitmen internasional yang harus dijalankan oleh Indonesia,  dalam  hai  ini  yang  terkait  dengan  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa tentang  Keanekaragaman  Hayati,  Konvensi  Internasional  tentang  Perlindungan Varietas  Baru  Tanaman,  dan World  Trade  Organization/Trade  Related  Aspects  of Intellectual  Property  Rights yang  antara  lain  adanya  kewajiban  bagi  setiap  negara
13 Pratama,  Chandra.  1999. Budaya  Hukum  Indonesia  Menghadapi  Globalisasi,  Perlindungan  Rahasia Dagang Di Bidang Farmasi , Jakarta: Cita Citrawinda Prapantja, hlm. 29.
14 Muhammad Djumhana And R. Djubaedillah. 2003. Hak Milik Intelektual, Sejarah. Teori dan Praktiknya di Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 25.
anggota dalam hal ini Indonesia yang memiliki dan menjalankan peraturan perundang- undangan  di  bidang  HKI  termasuk  di  dalamnya  yaitu  perlindungan  atas  varietas tanaman.  Jaminan  atas  perlindungan  hukum  terkait  varietas  tanaman  dimaksudkan untuk  memberikan  dorongan  dan  menciptakan  peluang  kepada  pelaku  usaha  untuk memaksimalkan bagian di dalam berbagai macam aspek peningkatan dunia pertanian.
Walaupun  perkembangan  hukum  internasional  tidak  dapat  dihentikan  dan berpengaruh  pada  hukum  nasional,  prinsip-prinsip  hukum  modern  terkait  dengan kedaulatan,  imunitas  negara,  tanggung  jawab  negara  terhadap  perlindungan  warga negaranya, serta pemeliharaan integritas wilayah dan infrastruktur negara harus tetap menjadi  landasan  yang  kokoh  dalam  proses  pembangunan  hukum  nasional.  Dengan demikian,  hukum  yang  dikembangkan  dapat  menjadi  alat  yang  bermanfaat  dan memberikan manfaat sesuai dengan prinsip utama, yaitu hukum yang mengabdi pada kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan. 15
Sebagaimana  yang  diketahui  bahwa  pada  pada  tahun  1961,  telah  disepakati oleh  beberapa  negara  di  dunia  tentang  konvensi  internasional  tentang  perlindungan atas  varietas  tanaman,  hal  tersebut  terdapat  pada International  Convention  for  the Protection  of  New  Varieties  of  Plants . 16 ,  perlindungan  terhadap  varietas  tanaman  di Indonesia sendiri telah  diatur sejak tahun 1989 yang dapat dilihat di dalam peraturan HKI  di  bidang  hak  patentablitas.  Di  dalam  Undang-Undang  Paten  Tahun  1989  telah disebut  secara  tegas  bahwa  perlindungan  hukum  atas  paten  tidak  dapat  diberikan terhadap  minuman,  makanan,  dan  varietas  tanaman,  terlebih  lagi  bagi  komoditas tanaman  jagung,  ubi  kayu  ,padi,  dan  ubi  jalar. 17 Di  perjalannya  pada  tahun  1997 Undang-Undang  Paten  telah  mengalami  perubahan –perubahan  yang  mendasar  yaitu adanya  pencabutan  atau  penghapusan  terkait  aturan –aturan  atas  tidak  dapat diberikannya  pemberian  perlindungan  hukum  terhadap  makanan,  minuman  dan varietas tanaman. Maka pada Undang-Undang Paten tahun 1997, makanan, minuman dan  varietas  tanaman  secara  yuirdis  telah  mendapatkan  perlindungan  hukum  berupa hak  paten.  Di  dalam  perjalannya  secara  yuridis  formil  Perlindungan  atas  varietas
15 Ahmad,  M.  Ramli.  2008.  ”Membangun  Hukum  Nasional  yang  Demokratis  Serta  Masyarakat  yang Berbudaya dan Cerdas Hukum”, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan , 6(2): 17.
16 Setyowati,  Krisnani,  2001, Pokok-Pokok  Peraturan  Perlindungan  Varietas  Tanaman , Jakarta:  hlm.  24- 27.
17 Pasal 7 huruf c Undang –Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
tanaman  dengan  menggunakan  hak  paten  tidak  dapat  dipertahankan  lagi,  dengan argumentasi sebagai berikut :
1.  Secara  prinsip  pemilik  paten  akan  memiliki  sebuah  kewenangan  untuk  melarang penggunaan  kembali  suatu  benih  yang  telah  ditanami  oleh  petani,  yang  akan berdampak pada konsekuensi secara ekomoni munculnya biaya yang tinggi untuk petani  dan  adanya  dominasi  dari  perusahaan –perusahaan  benih  yang  memiliki modal besar akan semakin kuat.
2.  Adanya  hak  monopoli  atas  pemberian  paten  pada  benih  dan  atau tanaman  yang dijadikan sebuah objek produksi di dalam dunia perdagangan benih yang penting.
3.  Petani  tradisional  akan  dirugiakan  atas  kegiatan –kegiatan  pemuliaan  yang  telah dilakukannya  namun  tidak  didaftarkan  sebagai  sebuah  paten  dan  kemudian digunakan oleh kolompok petani lainnya yang digunakan secara bebas.
4.  Kecenderungan  bertambahnya  monopoli  atas  kepemilikan  tanah  dan  industri benih,  yang  menyebabkan  petani –petani  dengan  lingkup  kecil  dan  pemulia  yang bersifat tradisional akan menghadapi suatu permasalahan. 18
5.  Dengan  adanya  pemberian  paten  akan  memberikan  sebuah  standarisasi  yang lebih tinggi dan dapat memperkuat kecenderungan ke arah budidaya tunggal yang berdampak secara perlahan akan terkikisnya keanekaragaman hayati.

## B.  Perlindungan Hukum Atas Varietas Tanaman Lokal Di Indonesia
Landasan  dasar  atas  penghargaan  akan  hak  kekayaan  intelektual  merupakan sebuah argumentasi atas kekayaan intelektual merupakan suatu sistem kepemilikan 19 , Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, Di Indonesia terkait dengan perlindungan atas varietas tanaman secara yuridis telah diatur didalam Undang –Undang Nomor 29 Tahun  2000  Tentang  Perlindungan  Varietas  Tanaman.  Dalam  hal  ini  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2000  Tentang  Perlindungan  Varietas  Tanaman, terkait dengan varietas lokal diatur di dalam Pasal 7  yang menegaskan varietas lokal milik  masyarakat  dikuasai  oleh  Negara,    kemudian  atas  penguasaan  oleh  negara sebagaimana  dimaksud  selanjutnya  dilaksanakan  oleh  pemerintah.  Untuk  itu pemerintah  memiliki  sebuah  kewajiban  di  dalam  memberikan  penanaman  terhadap
18 Suryodiningrat. 1994. Aneka Hak Milik Perindustrian dan Hak Paten , Bandung:Tarsito, hlm.52.
19 Hidayah, Khoirul. 2017. Hukum HKI (Hak kekayaan Intelektual), Jatim: Setara Press, hlm.9.
berbagai  varietas  lokal,  secara  normatif  baik  itu  penanaman,  pendaftaran,  dan penggunaan  varietas  lokal  serta  instansi  diberi  tugas  untuk  melaksanakannya,  yang akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.
Varietas  lokal  merupakan  jenis  tanaman  yang  dikembangkan  secara berkelanjutan    oleh  petani,  dan  menjadi  kepemilikan  bersama  masyarakat. Perlindungan varietas tanaman, di sisi lain, adalah tindakan perlindungan khusus yang diberikan  oleh  negara  melalui  pemerintah  dan  dijalankan  oleh  kantor  perlindungan varietas  tanaman.  Perlindungan  ini  ditujukan  untuk  varietas  tanaman  hasil  pemuliaan yang  dikembangkan  oleh  para  pemulia  tanaman.  Hak perlindungan  varietas  tanaman merupakan  hak  istimewa  yang  diberikan  oleh  negara  kepada  pemulia  dan/atau pemegang  hak  perlindungan  varietas  tanaman,  memungkinkan  mereka  untuk menggunakan  varietas  yang  dihasilkan  dari  usaha  pemuliaan  mereka  sendiri  atau memberikan  izin  kepada  pihak  lain,  baik  itu  individu  maupun  badan  hukum,  untuk menggunakan varietas tersebut dalam jangka waktu tertentu.
Peraturan  mengenai  tata  cara  pendaftaran  varietas  lokal  diatur  di  dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Pert/SR.120/2/2006 Tentang Syarat Penamaan Dan  Tata  Cara  Pendaftaran  Varietas  Tanaman,  Jika  dilihat  penamaan  varietas  lokal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1.  Menunjukkan identitas varietas lokal;
2.  Tidak  menciptakan  kebingungan  terkait  karakteristik,  nilai,  atau  identitas  varietas lokal;
3.  Belum  pernah  digunakan  sebagai  nama  varietas  yang  ada  untuk  jenis  tanaman yang sama, kecuali untuk jenis tanaman yang berbeda;
4.  Tidak  memanfaatkan  nama  individu  terkenal  tanpa  persetujuan  dari  pihak  yang bersangkutan;
5.  Tidak menggunakan nama unsur alam;
6.  Tidak menggunakan simbol-simbol negara;
7.  Tidak menggunakan merek dagang untuk produk dan layanan yang dihasilkan dari bahan  propagasi  seperti  benih,  bibit,  atau  bahan  yang  berasal  dari  varietas  lain, layanan transportasi, atau penyewaan tanaman.
Selain memenuhi persyaratan di atas, penamaan varietas lokal harus mematuhi ketentuan:
1.  Tidak melebihi 30 huruf;
2.  Tidak mengeksaggerasi nilai sebenarnya dari  varietas tersebut, misalnya dengan kata-kata seperti "terbaik", "paling enak", "wangi sekali";
3.  Tidak  menggunakan  kata-kata  yang  dilarang  dalam  penamaan,  seperti "persilangan",  "hibrida",  "kelompok",  "bentuk",  "mutan",  "bibit",  "strain",  "varietas", atau  bentuk  jamak  dari  kata-kata  tersebut  seperti  "yang  diperbaiki"  atau  "yang ditransformasi";
4.  Tidak menggunakan tanda baca seperti titik, titik dua, koma; dan
5.  Tidak  menggunakan  nama  jenis  atau  spesies  atau  nama  botani  dalam  bentuk tunggal.
Varietas lokal dapat diajukan sebagai merek dagang varietas yang bersangkutan sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Kemudian  tata  cara  pendaftaran varietas lokal sebagai berikut :
1.  Bupati/Walikota  atau  Gubernur  bertindak  atas  nama  dan  mewakili  masyarakat pemilik varietas lokal di wilayahnya dalam memberikan nama varietas lokal sesuai dengan persyaratan penamaan;
2.  Bupati/Walikota  atau  Gubernur,  ketika  memberikan  nama  dan  mendaftarkan varietas  lokal  kepada  PPVT,  dapat  menunjuk  lembaga/institusi  atau  membentuk tim  yang  bertanggung  jawab  menyusun  materi  penamaan  dan  pendaftaran varietas lokal;
3.  Lembaga/institusi  atau  tim  yang  disebutkan  dalam  ayat  (2)  memiliki  tanggung jawab,  antara  lain  melakukan  eksplorasi,  inventarisasi,  karakterisasi,  penilaian, dan menyusun deskripsi varietas lokal sesuai dengan penyebaran geografisnya.
4.  Materi  penamaan  dan  pendaftaran  varietas  lokal  yang  disiapkan  oleh lembaga/institusi  atau  tim  tersebut  disampaikan  kepada  Bupati/Walikota  dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
Beras  adan  memiliki  kualitas  dan  karakter  unsur  wilayah  berdasarkan geografisnya,  apabila  tanaman  tersebut  ditanam  di  luar  wilayah  geografisnya menyebabkan kualitas dan karakternya menjadi rusak. 20 Sebagaimana yang diketahui klaim  Malaysia  atas  beras  adan  milik  masyarakat  krayan  terjadi  desebabkan kurangnya respon aktif dari pemerintah setempat  untuk melakukan perlindungan atas
20 Bustani,  Simona.  2018.  “Perlindungan  Hak  Komunal  Masyarakat  Adat  Dalam  Perspektif  Kekayaan Intelektual Tradisional Era Globalisasi: Kenyataan Dan Harapan,” Jurnal Hukum Prioris , 6(3): 310.
varietas  lokal  yang  berada  di  daerahnya,  sebagaimana  kutipan  wawancara  tokoh Masyarakat adat Krayan :
“Tokoh  masyarakat  adat  Krayan,  Yacub  Palung,  mengungkapkan  bahwa  beras 'adan', produk unggulan daerah mereka, akan diproduksi oleh petani Malaysia. Yacub Palung dari Krayan Darat di Nunukan menyatakan bahwa masyarakat di distrik Krayan menjual  beras  'adan'  mereka  kepada  pengusaha  di  Sarawak,  Malaysia,  yang kemudian menjualnya ke negara lain. Meskipun beras 'adan' Krayan sudah disertifikasi oleh  pemerintah  Indonesia,  tantangan  terkait  pelabelan  masih  ada  karena  sistem pemasaran di luar negeri lebih condong pada tradisi atau menggunakan nama individu dari  masyarakat  setempat.  Yacub  Palung  menambahkan  bahwa  beras  hasil  petani  di Krayan  sering  dikonsumsi  di  negara  lain  seperti  Singapura,  Brunei  Darussalam, Thailand,  dan  Korea  dengan  label  Malaysia.  Sementara  untuk  merek  dari  Malaysia, namanya diubah menjadi nasi kelabit, berasal dari desa tradisional Dayak Lundayeh di Sarawak yang berbatasan dengan Kabupaten Krayan. " 21
Melihat  adanya  tindakan –tindakan  tak  bertanggungjawab  atas  klaim  Malaysia atas beras adan harus dijadikan suatu peringatan serius bagi pemerintah daerah untuk lebih  aktif  melindungi  varietas  lokal  yang  memiliki  nilai  ekonomis  yang  tinggi,  terlebih varietas lokal secara masif di tanam oleh petani –petani konvensional. Tampak setelah adanya  klaim  beras  adan  oleh  pihak  Malaysia,  pemerintah  daerah  langsung mengambil  langkah  dengan  mendaftarkan  varietas  lokal  atas  beras  adan/krayan. Berdasarkan  penelusuran  peneliti,  saat  ini  beras  adan  telah  didaftarakan  kedalam indikasi geografis.
“Beras  adan  yang  berasal  dari  dataran  tinggi  Krayan,  Kabupaten  Nunukan, Kalimantan  Timur,  telah secara  resmi  dipatenkan  dengan menerima  sertifikat  indikasi geografis  dari  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  Dengan  pemberian sertifikat ini, diharapkan tidak akan ada lagi klaim terhadap beras organik unggulan ini. Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nunukan, Yophi S, tujuan dari  paten  ini  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Krayan  dengan memungkinkan  penjualan  beras  tersebut  dengan  label  yang  khas  bagi  daerah tersebut. 22 “
21 Shofa, J.N. 2020. “Beras-Ad.an-Krayan-Jadi-Potensi-Daerah- Perbatasan-Rimalaysia”, Tersedia Pada: https://www.beritasatu.com/news/700607/beras-adan-krayan-  jadi potensi-daerah-perbatasan-rimalaysia.
22 Susilo, Herry. 2012. "Beras Adan Resmi Dipatenkan", Tersedia Pada:
baca: https://regional.kompas.com/read/2012/01/15/18453496/Beras.Adan.
Indikasi  geografis  sendiri  adalah  petunjuk  yang menandakan  asal  suatu  barang atau  produk,  di  mana  faktor-faktor  seperti  lingkungan  geografis,  termasuk  unsur alamiah, faktor manusia, atau gabungan keduanya, memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan. 23 Sebagai suatu produk yang  berasal  dari  suatu  daerah,  kualitas,  reputasi,  atau  karakteristik  khusus  dari barang tersebt pada dasarnya berasal dari asal geografisnya. 24
Klaim beras adan yang dilakukan oleh Malaysia harus dijadikan peringatan bagi pemerintah  untuk  mengambil  upaya  konkret  dengan  memperhatikan  varietas  lokal yang  memiliki  keunggulan  tersendiri  dan  juga  perhatian  untuk  dapat    memberikan perlindungan  hukum  atas  varietas  lokal  yang  merupakan  produk  unggulan  suatu daerah.  Kedepannya  tidak  menutup  kemungkinan  adanya  klaim-klaim  susulan  atas varietas  lokal  milik  Indonesia,  peristiwa  ini  diharapkan  dijadikan  sebagai  sebuah kesadaran akan perlindungan varietas lokal milik Indonesia.

## IV.  Penutup
Varietas tanaman lokal milik Indonesia yaitu beras adan yang berada di dataran tinggi Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, merupakan sebuah potensi  yang  memiliki  nilai  ekonomis  pada  daerah  perbatasan  Indonesia-Malaysia. Beras ini mempunyai karakteristik aroma,  rasa, dan tekstur yang lembut. Beras Adan terdiri  dari  tiga  varietas,  yaitu  putih,  merah,  dan  hitam,  dikenal  juga  sebagai  beras organik berkualitas yang  merupakan varietas lokal yang memperkaya warisan budaya masyarakat  adat  di  daerah  dataran  tinggi  Krayan. Pemerintah  daerah  harus  pro  aktif dalam  melaksanakan  langkah  konkret  guna  memberikan  perhatian  khusus  serta perlindungan  varietas  tanaman  lokal  yang  berada  di  masing –masing  daerahnya. Upaya  nyata  tersebut  salah  satunya  dengan  mendaftarkan  ke  dalam  rezim  Indikasi Geografis  dan  upaya  tersebut  tak  lain  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  atas varietas  tanaman  lokal  dari  klaim  negara  lain.  Peristiwa  klaim  tersebut  harus  menjadi sebuah  kesadaran  akan  pentingnya  perlindungan  hukum  atas  varietas  lokal  lainnya yang dimiliki oleh Indonesia yang memiliki nilai potensi ekonomis yang tinggi.
23 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
24 Ningsih  A.S,  Waspiah,  And  Salsabilla  Selfira.    2019    “Indikasi  Geografis  Atas  Carica  Dieng  Sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Daerah,” Jurnal Suara Hukum, 1(1): 111.

## Bibliografi
Buku:
Frieda  Husni  Hasbullah.  2002. Hukum  Kebendaan  Perdata  Jilid  I  Hak-Hak  yang Memberi Kenikmatan . Jakarta: Hil-Co.
Hidayah, Khoirul. 2017. Hukum HKI (Hak kekayaan Intelektual). Jatim: Setara Press. Irawan,  Chandra.  2012. Politik  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  Di  Indonesia .
Bandung: Mandar Maju.
Mieke  Komar  And  Ahmad  M.  Ramli.  1998. Perlindungan  Hak  Atas  Kepemilikan Intelektual  Masa  Kini  dan  Tantangan  Menghadapi  Era  Globalisasi  Abad  21 . Bandung: Sasana Budaya Ganesa.
Muhammad Djumhana And R. Djubaedillah. 2003. Hak Milik Intelektual, Sejarah. Teori dan Praktiknya di Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Pratama,  Chandra.  1999. Budaya  Hukum  Indonesia  Menghadapi  Globalisasi, Perlindungan  Rahasia  Dagang  Di  Bidang  Farmasi .  Jakarta:  Cita  Citrawinda Prapantja.
Roisah,  Kholis.  2012. Dinamika  Perlindungan  HKI  Indonesia  Dalam  Tatanan  Global.
Semarang: Pustaka Magister.
Setyowati,  Krisnani,  2001, Pokok-Pokok  Peraturan  Perlindungan  Varietas  Tanaman .
Jakarta.
Soerapati,  Ontang.  1999. Hukum  Kekayaan  Intelektual  Dan  Ahli  Teknologi .  Salatiga: Fakultas Hukum UKSW.
Suryodiningrat.  1994. Aneka  Hak  Milik  Perindustrian  dan  Hak  Paten .  Bandung: Tarsito.
Artikel Jurnal:
Ahmad,  M.  Ramli.  2008.  ” Membangun  Hukum  Nasional  yang  Demokratis  Serta Masyarakat  yang  Berbudaya  dan  Cerdas  Hukum”,  Buletin  Hukum  Perbankan dan Kebanksentralan , 6(2):17.
Bustani,  Simona.  2018.  “Perlindungan  Hak  Komunal  Masyarakat  Adat  Dalam Perspektif  Kekayaan  Intelektual  Tradisional  Era  Globalisasi:  Kenyataan  Dan Harapan”, Jurnal Hukum Prioris, 6(3): 304-325.
Dewi,  Kadek  Sutrisna,  and  I.  Wayan  Wiryawan.  2020.  "Pengaturan  Bidang Pengawasan dalam Rangka Memperkuat Hak Perlindungan Varietas Tanaman." Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 9(4): 796-810.
Ganefi,  Ganefi.  2019.  "Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Terhadap  Industri Kreatif  Dalam  Meningkatkan  Industri  Pariwisata  Berbasis  Budaya  Lokal." Tanjungpura Law Journal, 3(1): 88-105.
Karlina,  Dina.  2021.  "Perlindungan  Hak  Cipta  Atas  Motif  Kain  Khas  Kabupaten  Kubu Raya, Kalimantan Barat." Tanjungpura Law Journal, 5(1): 93-113.
Ningsih  A.S,  Waspiah,  And Salsabilla  Selfira.    2019  “Indikasi  Geografis  Atas  Carica Dieng Sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Daerah,” Jurnal Suara Hukum , 1(1): 105 –120.
Pratiwi,  Arini  Yunia,  Muhamad  Amirulloh,  and  Anita  Afriana.  2021.  "Harmonisasi Hukum  Ketentuan  Lisensi  Wajib  (Compulsory  License)  Perlindungan  Varietas Tanaman Di Indonesia." Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 2(2): 284-301.
Rizal, M., & Widowati, R. 2010. “Potensi Padi Adan Sebagai Varietas Unggul Lokal di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan”. In Seminar Nasional PBI 2016 .h:5
Peraturan Perundang-undangan Indonesia :
Undang –Undang  Nomor  29  Tahun  2000  Tentang  Perlindungan  Varietas  Tanaman. (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2000  Nomor  241,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043).
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  Dan  Indikasi  Geografis (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor  252,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Pert/Sr.120/2/2006 Tentang Syarat Penamaan Dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman.

## Internet:
Shofa,  J.N.  2020.  “ Beras-Adan-Krayan-Jadi-Potensi-Daerah-Perbatasan-Rimalaysia ”,
Tersedia  Pada:  https://www.beritasatu.com/news/700607/beras-adan-krayan- jadi-potensi-daerah-  perbatasan-rimalaysia.
Susilo, Herry. 2012. "Beras Adan Resmi Dipatenkan", Tersedia Pada: baca: https://regional.kompas.com/read/2012/01/15/18453496/Beras.Adan.