## QUO VADIS FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN PENYEBARAN PAHAM RADIKALISME DAN INTOLERANSI
Arini Asriyani 1 , Auliah Ambarwati 2 , Muhammad Nur Iqbal Nurdin 3 , * Andi Darmawansya 4
1 AAC Law & Partner. Email : ariniasriyani23@gmail.com 2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Amsir. Email : ambarwati.irwan@gmail.com 3 Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Email : iqbhaln@gmail.com 4 Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Email : darmawansya.andi@gmail.com * correspondence email : darmawansya.andi@gmail.com

## Abstract
The spread of radicalism and intolerance in Indonesia has not yet been properly resolved due to a number of problems, both at the level of adequate infrastructure and legal superstructure. This paper  aims  to  analyze  the  policy  direction  of  the Police  in  Handling  the  Spread  of  Radicalism and  Intolerance.  This  study  uses  normative  legal  research  methods,  because  the  focus  of  the study departs from the vagueness of norms, using the approaches: statute approach, conceptual approach,  and  analytical  approach.  The  technique  of  tracing  legal  materials  uses  document study  techniques,  and  analysis  of  studies  using  qualitative  analysis.  The  results  of  this  study indicate  that  in  handling  radicalism  and  intolerance  in  Indonesia,  several  efforts  have  been made  by  the  Police  so  far.  However,  eradicating  the  spread  of  radicalism  and  intolerance  in Indonesia  is  not  enough  if  it  is  only  carried  out  by  the  police,  but  must  also  involve  several parties in building mutual awareness.
Keywords : Police Function; Radicalism; Intolerance;

## Abstrak
Penyebaran  paham  radikalisme  dan  intoleransi  di  Indonesia  hingga  kini  belum  terselesaikan dengan  baik  karena  sejumlah  masalah,  baik  dalam  tingkat  infrastruktur  maupun  suprastruktur hukum  yang  memadai.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  arah  kebijakan  Kepolisian dalam Penanganan Penyebaran Paham Radikalisme dan Intoleransi. Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  hukum  normatif,  karena  fokus  kajian  berangkat  dari  kekaburan  norma, menggunakan  pendekatan  : statute  approach , conceptual  approach ,  serta analytical  approach . Tehnik  penelusuran  bahan  hukum  menggunakan  tehnik  studi  dokumen,  serta  analisis  kajian menggunakan  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  dalam  penanganan paham radikalisme dan intoleransi di Indonesia, sejauh ini telah dilakukan beberapa upaya oleh Kepolisian.  Akan  tetapi,  pemberantasan  penyebaran  paham  radikalisme  dan  intoleransi  di Indonesia  tidak  cukup  apabila  hanya  dilakukan  oleh  pihak  Kepolisian  saja,  tetapi  juga  harus melibatkan beberapa pihak dalam membangun kesadaran bersama.
Kata Kunci: Fungsi Kepolisian; Radikalisme; Intoleransi;

## PENDAHULUAN
Belakangan  ini  marak  terjadi  aksi  dan  provokasi  yang  dilakukan  oleh  sekelompok masyarakat  tertentu  yang  berpotensi  mengganggu  ketertiban  umum  serta  memecah  belah persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan kebebasan berpendapat seringkali dimanfaatkan sebagai alat  propaganda  untuk  merongrong  kewibawaan  Pemerintah  sebagai  unsur  kedaulatan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Intoleransi  dan  radikalisme  yang  berakumulasi  dalam menumbuhkan paham terorisme, dan secara ekstrim dapat memicu aksi terror yang meresahkan masyarakat serta menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.
Bentuk  ancaman  yang  menjadi  isu  nasional  maupun  internasional  yakni  berkembangnya kelompok-kelompok  radikalisme  dan  intoleransi  dengan  mengatasnamakan  agama  yang  telah mengarah  pada  gerakan  terorisme.  Dalam  masyarakat  Indonesia  istilah  intoleran sering  muncul karena  tindakan  oknum  yang  enggan  menghargai  perbedaan.  Padahal  Indonesia  bukan  terdiri dari satu agama, suku dan adat. Sedangkan secara definitif, radikalisme dapat diakatakan sebagai suatu  paham  atau  ideologi  yang  menginginkan  adanya  perubahan  sosial-politik  dengan menggunakan  cara-cara  ekstrem  seperti,  kekerasan  dan  juga  teror.  Kelompok-kelompok  yang berpaham radikal ini menginginkan adanya perubahan  yang dilakukan secara drastis dan cepat, walupun harus melawan tatanan sosial yang berlaku di masyarakat.
Menurut  Boy  Rafli  Amar,  grup  teroris  memaksimalkan  aktivitas  daring,  mereka  aktif melakukan  propaganda  dan  proses  rekrutmen  anggota  bahkan  soal  pendanaan. 1 Aktivitas  di Internet  yang  dilakukan  teroris  sangat  mudah  dilakukan  dan  malah  lebih  efektif  dalam mendoktrin  generasi  mudah  untuk  mendukung  ideologi  mereka  dan  kemudian  ikut  melakukan
1 Beritasatu : Penanganan Terorisme di Masa Pandemi, Ini Tantangan yang Dihadapi BNPT. Penanganan Terorisme di Masa Pandemi, Ini Tantangan yang Dihadapi BNPT (beritasatu.com) . Diakses pada 02 Juli 2021.
aksi teror. Sebagai contoh kasus wanita muda yang menyerang Mabes Polri beberapa waktu lalu, yang diduga terpapar ideologi ISIS dari internet.
Munculnya  radikalisme  dan intoleransi  karena  pemahaman  terhadap  agama  yang  dangkal dan wawasan yang kurang luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya berkaitan dengan  kebhinekaan  di  Indonesia.  Kebanyakan  kelompok  intoleransi  yang  berkembang  saat  ini mengatasnamakan  agama  tertentu.  Dalam  perkembangannya  mereka  menggunakan  media teknologi  informasi  dan  media-media  sosial  lainnya, 2 dalam  menyebarkan  pemahamannya kepada  masyarakat  dengan  memelintir  sejumlah  literatur  agama  sebagai  dasar  kebenaran melakukan tindakan radikal. 3
Realitas  ini  bahkan  masih  terjadi  selama  pandemi  berlangsung,  yang  ditandai  dengan terdapatnya kenaikan 101 persen transaksi keuangan mencurigakan. Saat ini, ada kecendrungan perempuan menjadi teroris. Studi dari Soufan Center menyebut angka dukungan kepada teroris yang  dilakukan  kaum  perempuan  bertambah  di  wilayah  Asia  Tenggara.  Secara  statistik  pada 2015 ada tiga perempuan yang ditangkap karena kasus terorisme. Jumlah itu naik drastis kurun waktu  2016  hingga  2020  yang  mencapai  40  orang,  dan  dalam  tiga  Tahun  terakhir  telah  terjadi aksi terorisme di Surabaya, Sibolga dan baru-baru ini di Makassar Sulawesi Selatan. 4
Salah satu aspek yang sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan kehidupan bermasyarakat dan  bernegara  serta  guna  mencapai  tujuan  dan  cita-cita  nasional  adalah  terjaminya  stabilitas keamanan dalam negeri Indonesia. Apabilah stabilitas keamanan dalam negeri terganggu maka,
2 Merdeka  :  BNPT  Ingatkan  Waspada  Konten  Propaganda  Paham  Radikalisme  di  Media  Sosial. https://www.merdeka.com/peristiwa/bnpt-ingatkan-waspada-konten-propaganda-paham-radikalisme-di-media- sosial.html . Diakses 02 Juli 2021.
3 Asrori,  A.  (2015).  Radikalisme  di  Indonesia:  Antara  historisitas  dan  antropisitas. Kalam , 9(2),  253-268.  DOI  : https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.331
4 Ibid .
dinamika pembangunan nasional dan cita-cita nasional akan sulit untuk diwujudkan.  Gangguan stabilitas  keamanan  dapat  saja  datang  dari  dalam  atau  dari  luar  negeri  serta  berbagai  potensi ancaman baik militer maupun non militer. Penyelenggaraan ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia  harus  berlandaskan  pada  nilai-nilai  Pancasila.  Artinya,  Pancasila  selalu  menjiwai seluruh aspek berbangsa dan bernegara.
Konflik  sosial  yang  muncul  ditengah  masyarakat  membutuhkan  cara  khusus  untuk pencegahannya, dalam hal ini oleh pemerintah Indonesia melalui aparat terkait yang menangani, salah satunya adalah aparat kepolisian. Dimana kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara  di  bidang  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan  hukum, perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Tujuan  dari  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  (Polri)  adalah  untuk  mewujudkan  keamanan  dalam  negeri  yang  meliputi terpeliharanya  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  tertib  dan  tegaknya  hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah :
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. menegakkan hukum; dan
c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Persoalan radikalisme dan intoleransi masih menghantui bangsa Indonesia, polri  dianggap tetap  harus  menjadikan  ini  sebagai  pekerjaan  rumah,  mengingat  basis  dari  masalah  ini  adalah kekerasan yang berpotensi terjadinya terorisme. Menurut Islah Bahrawi, dibutuhkan perencanaan yang  matang  oleh  seluruh  pejabat  pimpinan  polri  di  pusat  dan  daerah  untuk  menghadapi
persoalan  intoleransi  dan  radikalisme  yang  berbasis  kekerasan  yang  mengarah  pada  terorisme, sebab ancaman tersebut bukan persoalan yang mudah, penaganannya membutuhkan proses yang panjang  dan  bertahap.  Penaganannya  juga  tidak  cukup  hanya  mengandalkan  pada  pemerintah, tetapi  perlu  dukungan  dari  masyarakat. 5 Namun  demikian,  realitas  menunjukan  bahwa pernyebaran  paham  radikal  masih  tetap  eksis,  misalnya  di  Cianjur,  sebab  tidak  semua  ormas melakukan gerakan terbuka. 6

## PEMBAHASAN

## Fungsi, Tugas, dan Kewenangan Lembaga Kepolisian
Dari segi etimologi, istilah polisi di berbagai negara memiliki perbedaan. Di Yunani, istilah polisi dengan adalah “ politeia ”. Di Inggris “ police ” juga dikenal adanya istilah “ constable ”. Di Jerman  disebut  dengan  istilah  “ polizei .  Di  Amerika  disebut  dengan  “ sheriff ”.  Di  Belanda “ politie ”,  di  Jepang  dengan  istilah  “ koban ”  dan  “ chuzaisho ”  walaupun  sebenarnya  istilah “ koban ” adalah  merupakan  suatu  nama  pos  polisi  di  wilayah  kota  danchuzaisho, yakni  sebuah pos polisi di wilayah pedesaan. 7 Sementara itu, secara terminologis, dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor  2  tahun  2002  tentang  kepolisian  negara  republik  Indonesia  (selanjutnya  disebut  UU Kepolisian),  disebutkan  bahwa  “ Kepolisian  adalah  segala  hal-ihwal  yang  berkaitan  dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ”.
Disebutkan pula dalam Penjelasan UU a quo bahwa salah satu substansi UU ini bertujuan untuk mengatur lembaga kepolisian nasional yang tugasnya memberikan saran kepada Presiden
5 WartaEkonomi  :  Radikalisme  dan  Intoleransi  Masih  Jadi  Pekerjaan  Rumah  Polri. Radikalisme  dan  Intoleransi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Polri (wartaekonomi.co.id) . Diakses pada 8 Juli 2021.
6 Haris,  R.  (2020).  Peran  Bhabinkamtibmas  Dalam  Mencegah  Penyebaran  Paham  Radikal  Di  Wilayah  Polres Cianjur. Advances in Police Science Research Journal , 4 (4).
7 Danendra,  I.  B.  K.  (2013).  Kedudukan  dan  Fungsi  Kepolisian  dalam  Struktur  Organisasi  Negara  Republik Indonesia. Lex Crimen , 1 (4).
tentang  arah  kebijakan  kepolisian  dan  pertimbangan  dalam  pengangkatan  dan  pemberhentian Kapolri sesuai amanat Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000. Selain itu, terkandung pula fungsi pengawasan  fungsional  terhadap  kinerja  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sehingga kemandirian dan profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat terjamin. 8
Polisi  merupakan  suatu  pranata  umum  sipil  yang  mengatur  tata  tertib  (orde)  dan  hukum. Dari  sejarahnya,  terkadang  pranata  kepolisian  memiliki  sifat  militaristis,  seperti  di  Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. 9 Polri dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni,  Perlindungan  masyarakat;  Penegakan  Hukum;  Pencegahan  pelanggaran  hukum;  dan Pembinaan  Keamanan  dan  Ketertiban  masyarakat. 10 Disebutkan  dalam  Pasal  2  UU  Kepolisian, fungsi  kepolisian  adalah  salah  satu  fungsi  pemerintahan  negara  di  bidang  pemeliharaan keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan  hukum,  perlindungan,  pengayoman,  dan pelayanan  kepada  masyarakat.  Fungsi  tersebut  harus  dilaksanakan  dengan  memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan. 11
Dalam  Pasal  13  UU  Kepolisian,  diatur  mengenai  3  (tiga)  tugas  pokok  dari  kepolisian, yakni, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan  memberikan perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Tugas  pokok  ini  selanjutnya dirincikan dalam beberapa tugas, yaitu :
a. melaksanakan  pengaturan,  penjagaan,  pengawalan,  dan  patroli  terhadap  kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
8 Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
9 Arif, M. (2021). Tugas dan  fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak  hukum  menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Al-Adl: Jurnal Hukum , 13 (1), 91-101. DOI: http://dx.doi.org/10.31602/al- adl.v13i1.4165
10 Ibid .
11 Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.
b. menyelenggarakan  segala  kegiatan  dalam  menjamin  keamanan,  ketertiban,  dan kelancaran lalu lintas di jalan;
c. membina  masyarakat  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat,  kesadaran  hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan;
d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis  terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
g. melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  semua  tindak  pidana  sesuai  dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan  ketertiban  dan/atau  bencana  termasuk  memberikan  bantuan  dan  pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
j. melayani  kepentingan  warga  masyarakat  untuk  sementara  sebelum  ditangani  oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
k. memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  sesuai  dengan  kepentingannya  dalam lingkup tugas kepolisian; serta
l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 12
12 Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002.
Sementara  itu,  kewenangan  kepolisian  dalam  Pasal  15  UU  Kepolisian  dibagi  menjadi kewenangan umum dan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewenangan umum Kepolisian yaitu :
a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
b. membantu  menyelesaikan  perselisihan  warga  masyarakat  yang  dapat  mengganggu ketertiban umum;
c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
f. melaksanakan  pemeriksaan  khusus  sebagai  bagian  dari  tindakan  kepolisian  dalam rangka pencegahan;
g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
i. mencari keterangan dan barang bukti;
j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
k. mengeluarkan  surat  izin  dan/atau  surat  keterangan  yang  diperlukan  dalam  rangka pelayanan masyarakat;
l. memberikan  bantuan  pengamanan  dalam  sidang  dan  pelaksanaan  putusan  pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. 13
13 Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2002.
Sedangkan kewenangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undanga, yaitu :
a. memberikan  izin  dan  mengawasi  kegiatan  keramaian  umum  dan  kegiatan  masyarakat lainnya;
b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
e. memberikan  izin  dan  melakukan  pengawasan  senjata  api,  bahan  peledak,  dan  senjata tajam;
f. memberikan  izin  operasional  dan  melakukan  pengawasan  terhadap  badan  usaha  di bidang jasa pengamanan;
g. memberikan  petunjuk,  mendidik,  dan  melatih  aparat  kepolisian  khusus  dan  petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
i. melakukan  pengawasan  fungsional  kepolisian  terhadap  orang  asing  yang  berada  di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional; dan
k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. 14
Pada dasarnya, seluruh tugas pokok fungsi dari Kepolisian dapat dikualifikasikan ke dalam 3  (tiga)  fungsi  utama,  yakni,  fungsi  preemptif,  preventif  dan  represif. 15 Fungsi  yaitu dimaksudkan  untuk  menghilangkan  niat  dari  pelaku.  Fungsi  preventif  dimaksudkan  sebagai
14 Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 2 tahun 2002.
15 Meliala,  A.  (2017).  Revitalisasi  Satuan  Kepolisian  Pengemban  Fungsi  Kepolisian  Antagonis. Jurnal  Ilmu Kepolisian , 11 (2), 11-15.
pencegahan  dini,  sedangkan  fungsi  represif  manakala  telah  terdapat  suatu  pelanggaran  hukum. Secara  operasional,  fungsi-fungsi  ini  dapat  dilakukan  dengan  cara,  misalnya,  untuk  fungsi kepolisian  preemptif,  maka  Satuan  Intelijen  dan  Satuan  Bimmas  adalah  yang  menjalankannya. Sementara itu, Satuan Sabhara dan Satuan Lalulintas adalah satuan yang, utamanya, melakukan tugas-tugas  preventif.  Terakhir,  satuan  yang  menjalankan  fungsi  represif  kepolisian  adalah Satuan Reserse dan Satuan Brigade Mobil selaku satuan paramiliter kepolisian. 16

## Faktor-Faktor Penyebaran Paham Radikalisme dan Intoleransi
Hal-hal  yang  menjadi  faktor  yang  menyebabkan  tingkat  penyebaran  paham  radikalisme dan  intoleransi  cukup  beragam.  Yang  pasti, output dari  penyebaran  paham  tersebut  berujung pada  proses  takfirisme  hingga  upaya-upaya  untuk  melakukan  penghilangan  nyawa  orang  lain. Adapun  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  munculnya  radikalisme  dan  intoleransi,  yaitu, Pertama , faktor Ekonomi. Kondisi perekonomian berperan dalam mempengaruhi suatu individu atau  kelompok  bersikap  intoleran  dan  radikal.  Kemiskinan,  pengangguran  dan  problematika ekonomi yang lain dapat merubah sifat seseorang yang baik menjadi orang yang kejam. Karena dalam  keadaan  terdesak  atau  himpitan  ekonomi,  apapun  bisa  mereka  lakukan,  sampai  pada melakukan  teror.   Mereka  juga  berasumsi  bahwasannya  perputaran  ekonomi  hanya  dirasakan oleh yang kaya saja, hal itu menyebabkan semakin curamnya jurang kemiskinan bagi orang tak punya. Sehingga mereka tidak segan-segan melakukan hal-hal yang diluar dugaan. 17
Kedua , Faktor sosial-politik. Secara historis kita dapat melihat bahwa konflik-konflik yang ditimbulkan oleh kalangan radikal dan intoleransi dengan seperangkat alat kekerasannya dalam
16 Ibid .
17 https://kabarsumatra.com/2019/12/05/pengertian-radikalisme-sejarah-ciri-ciri-penyebab-radikalisme/ ,  di  akses  13 Juni 2021.
menentang  dan  membenturkan  diri  dengan  kelompok  lain  ternyata  lebih  berakar  pada  masalah sosial-politik.  Dalam  hal  ini  kaum  radikalisme  dan  intoleransi  memandang  bahwa  kelompok tersebut  tidak  diuntungkan  oleh  peradaban  global  sehingga  menimbulkan  perlawanan  terhadap kekuatan yang mendominasi. Dengan membawa bahasa dan simbol tertentu serta slogan-slogan agama, kaum radikalis mencoba menyentuh emosi keagamaan dan mengggalang kekuatan untuk mencapai tujuan dari politiknya. 18
Ketiga ,  Faktor  Pendidikan.  Minimnya  pendidikan  seseorang  dapat  mempengaruhi pemahaman  yang  melahirkan  banyak  kekeliruan.  termasuk  pada  kekeliruan  dalam  memandang masalah  agama  dan  keanekaragaman.  Dan Keempat ,  faktor    Media  Sosial  (Medsos). Perkembangan  media  sosial  (medsos)  yang  sangat  cepat,  menyebabkan  paham  radikal  dan intoleran  banyak  disebarluaskan.  Penyebaran  paham  radikal  sebelum adanya  medsos  dilakukan dengan melalui pertemuan atau cara diskusi. Namun sekarang ini hanya menggunakan medsos. perkembangan medsos menjadi tantangan bersama bagi semua pihak. Sebab, selain memiliki sisi positif, medsos juga mempunyai sisi negatif yang bisa dimanfaatkan kelompok penganut paham radikal dan intoleransi.
Menurut  Ignatius  Bambang  Sugiharto 19 menyatakan  bahwa  ada  banyak  hal  yang  bisa menjadi  penyebab  dari  penyebaran  intoleransi  dan  radikalisme  di  medsos,  “ pertama ,  krisis identitas  dimana  individu  atau  kelompok  merasa  tidak  dihargai  dalam  lingkungan  sosialnya kemudian mencari pelarian di medsos. Kedua , emosi yang labil rentan untuk dipermainkan dan disusupi oleh kelompok tertentu”.  Oleh karena itu, masyarakat harus dapat bersikap kritis dalam
18 Angelina  Dina,  2019,  Tugas, Paham  Radikalisme  Di  Indonesia  Menurut  Ideologi  Pancasila ,  Sekolah  Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Widya Yuwana., Hlm. 5-6.
19 Kabar  Jatim  :  Cara  Melawan  Intoleransi  di  Media  Sosial. Cara  Melawan  Intoleransi  di  Media  Sosial  - Kabarjatim.com . Diakses  02 Juni 2021.
menggunakan  media  sosial  untuk  membentengi    diri  agar  tidak  mudah  terprovokasi  yang bersumber  dari  satu  pihak  atau  golongan  tertentu.  Hal  tersebut  juga  sebagai  upaya  upaya masyarakat  untuk  membentengi  diri  agar  tidak  mudah  disusupi  paham-paham  radikalisme negative  dan  melakukan  perbuatan intoleransi  terhadap  pihak lain  yang  berbeda,  baik  dari  segi pandangan dan pilihan keyakinan.
Radikalisme  dan  intolerasi  saat  ini  berkembang  begitu  pesat,  hal  tersebut  disebabkan karena  banyak  kelompok-kelompok  penganut  radikalisme  dan  intoleransi  yang  memanfaatkan media  sosial  (medsos)  untuk  melakukan  propaganda  yang  menyudutkan  pemerintah  serta mengusung  ideologi  terlarang.  Kelompok  tersebut  menyebar  berita  bohong  atau  hoax  yang mengandung ujaran kebencian ( hate speech ) di forum-forum dan media sosial, serta menjadikan hoax  sebagai  strategi  yang  efektif  sehingga  dapat  memecah  belah  persatuan  bangsa.  Menurut Mahfud  MD,  definisi  radikalisme  yang  dipake  oleh  pemerintah  adalah  merujuk  pada  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme.  Hal  ini ditegaskan menyusul adanya kontroversi pemahaman radikalisme di masyrakat, dalam peraturan perundang-undangan  tersebut,  disebutkan  bahwa  radikalisme    adalah  tindakan  melawan  hukum untuk  mengubah  sistem  ,  bukan  secara  gradual,  melainkan  secra  radikal  dengan  menggunakan instrumen kekerasan. 20

## Fungsi Kepolisian dalam Penanganan Penyebaran Paham Radikalisme dan Intoleransi
Upaya  pemerintah    dan  masyarakat  Indonesia  dalam  memerangi  radikalisme,  dan Intoleransi  termasuk  didalamnya  terorisme,  seyoginya  bersifat  mitigatif    dan  jangka  panjang. Salah  satu  yang  bisa  dilakukan  yaitu  penguatan  pemahaman  nilai  pancasila  yang  dilakukan
20 https://m.kumparan.com/ diakses pada 14 Juli 2021.
secara structural oleh lembaga Negara, karena dalam Negara hukum pancasila memiliki ciri-ciri (1) hubungan yang erat atara Agama dan Negara (2) bertumpu pada ketuhanan yang maha Esa; (3)  kebebasan  beragama  dalam    arti  positif;  (4)    Atheisme  tidak  dibenarkan  dan  komunisme dilarang; dan (5) Asas keluarga dan kerukunan. 21
Radikalisme  dan  intoleransi  yang  terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat  yang bertanggungjawab  bukan  saja  pemerintah  melalui  pihak  polri,  namun  sangat  diperlukan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Secara kelembagaan, pencegahan dan penindakan pidana terorisme  dilakukan  oleh  aparat  negara  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  9 tahun  2013  tentang  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  pendanaan  terorisme  dan peraturan presiden  Nomor 12 tahun 2012 tentang perubahan atas Perpres nomor 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan terorisme.
Polri  bertugas  memberikan  pelayanan  keamanan  dan  ketertiban  kepada  masyarakat, termasuk  dalam  pemberantasan  kelompok  radikal  dan  intoleransi  di  Indonesia.  Secara  umum langkah-langkah yang dipersiapkan oleh Polri bertujuan untuk pencegahan munculnya kekerasan yang  bermuara  pada  konflik  sosial.  Penanganan  kelompok  radikal  dan  intoleransi  merupakan salah  satu  program  optimalisasi  aksi  menuju  Polri  yang  semakin  professional,  modern  dan terpercaya  (Promoter)  melalui  fungsi  Bintara  Pembina  Keamanan  dan  Ketertiban  Masyarakat yang disingkat Bhabinkamtibmas.
Jika  dilihat  dari  pandangan  keagamaan,  radikalisme  agama  diartikan  sebagai  pemahaman pada keagamaan yang mengacu kepada pondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan  yang  sangat  tinggi,  sehingga  dari  pemahaman  tersebut  banyak  yang  menggunakan
21 A.  Sakti  R.S.  Rakia.  (2018).  Kedudukan  Agama  dan  Kebebasan  Berkeyakinan  Dalam  Konteks  Negara  Hukum Pancasila. Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial , 3 (2), 36-55.
kekerasan kepada orang lain yang berbeda paham atau berbeda aliran untuk mengaktualisasikan pemahaman keagamaan yang dianut dan dipercayai untuk diterima secara paksa.
Sejauh  ini,  upaya  pemberantasan  dilakukan  Polri,  yaitu  dengan  melakukan  patroli  cyber, penyuluhan  atau  sosialisasi,  pelatihan  dan  kampanye  pemanfaatan  internet  dengan  bijak.  Lalu melakukan  edukasi  dan  komunikasi  ke  penggiat  medsos,  para  netizen,  perguruan  tinggi,  media massa  dan  lembaga  yang  terkait,  provider  seluler  dan  lainnya.  Sehingga,  mereka  bisa  turut berperan  mengkampanyekan  anti  hoax  dan  menjaga  ruang  publik  internet  agar  tetap  sehat sehingga tercipta ketertiban bersama 22 .
Kepolisian juga melakukan upaya pembendungan konten negatif. Langkah ini dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi  Negara  (BSSN).  Sehingga  patroli  cyber  bisa  dilaksanakan,  dan  selanjutnya  memblokir serta menonaktifkan akun-akun penyebar kampanye pro khilafah dan penyebar hoax. Di samping itu  upaya  penegakan  hukum  dengan  cara  menangkap  dan  memproses  hukum  pelaku,  juga senantiasa  dilakukan.  Untuk  itu,  peran  serta  masyarakat  dalam  upaya  Polri  tersebut  penting artinya, masyarakat menolak hoax, tidak menyebarkan, meneruskan, apalagi memproduksinya.
Polri  sebagai  Katalisator  yang  bertugas  sebagai  pendorong  terwujudnya  toleransi  dan sebagai  penetralisir  terhadap  perbedaan  pendapat  yang  dimana  perbedaan  tersebut  bisa menimbulkan  konflik  serta  mempercepat  proses  kerukunan  dan  toleransi.  Polri  sebagai Negosiator yaitu nego yang berarti perundingan, maka disini sebagai seorang juru perunding atau penengah  dalam  mengatasi  dan  menyelesaikan  permasalahan  yang  ada  dan  mewujudkan
22 Jawa Pos : Polri Soal Medsos Dipakai Sebar Radikalisme Dan Intoleransi https://www.jawapos.com/nasional/antisipasi . Diakses 01 Juni 2021.
persatuan  dan  kesatuan  bangsa.  Polri  memiliki  kebijakan; pertama , proactive  policing  strategy yaitu deteksi dini, primitive, preventive sebagai langkah awal dalam mengatasi konflik agar tidak terjadi konflik yang terbuka.
Kedua , koodinatif dan sinergitas yaitu penyelesaian yang dilakukan harus komprehensif, dalam  artian  harus  mampu  melibatkan  semua  orang  didalam  menyelsaikan  konflik  tersebut, termasuk  elemen  masyarakat  dan  pemerintah  secara  sinergis.  Ketiga,  cegah  intoleransi  yaitu melakukan  pencegahan  sedari  dini  mungkin  supaya  intoleransi  itu  tidak  meluas  dan menghacurkan  persatuan  dan  kesatuan  bangsa.  Kempat,  penindakan  tegas  terhadap  tindakan intoleransi  yaitu  memberikan  tindakan  hukum  secara  tegas  bagi  yang  melakukan  tindakan intoleransi tersebut.
Polri  dalam  upaya  pemberantasan  proses  radikalisme  dengan  cara  menetralisi  orang- orang  yang  berpotensi  menjadi  orang  yang  melakukan  perekrutan  dengan  mengenali  kelompok inti, pendukung dan simpatisan dengan melemahkan ideologi radikal yang mereka coba sebarkan dengan membuat ideologi yang baru yang bersifat moderat dengan cara memblokir media social dan  melakukan  penyebaran  ideologi  tandingan  tersebut  kepada  kelompok  masyarakat  yang rentan  terkena  radikalisme  melalui  media  sosial  dan  melakukan  bimbingan  dan  penyuluhan, dengan  memahami  konteks  sosial  dan  budaya  yanag  ada  akan  lebih  mudah  untuk  melakukan bimbingan  dan  penyuluhan  disetiap  lapisan  masyarakat  dengan  memanfaatkan  kearifan  local serta  mengawal  media  yang  menjadi  sarana  penyebaran  paham  radikalisme  yaitu  media  social, media elektronik dan media cetak.
Pada  dasarnya,  secara  umum  Polri  mesti  melakukan  strategi  pendekatan  lintas  sektoral
dalam rangka upaya pemberantasan radikalisme dan intoleransi, misalnya :
a. Galang  dan  deradikalisasi  yang  dilakukan  terhadap  jaringan  radikal  apabila  telah  ada dan tumbuh di wilayah baik kelompok atau perorangan dengan memberdayakan ormas atau agama.
b. Koodinasi terpadu antara Polri, TNI, Pemda untuk pendekatan deteksi dini dan dengan melakukan  upaya  pro  aktif  untuk  mencegah  radikalisasi  serta  penindakan  yuridis terhadap bibit-bibit tindakan radikal.
c. Monitoring  Lapas. Back up monitoring apabila wilayah masing-masing terdapat  Lapas yang didalamnya terdapat Napi teroris tentang kegiatan dan tingkah laku mereka.
d. Monitoring  eks  Napi  yakni back  up monitoring  diwilayah  masing-masing  apabila terdapat warga eks napi terror yang telah bebas dan kembali ke lingkungannya.
1. Berdayakan  Polmas  yakni  penguatan  system  Swakarsa  serta  memberdayakan  tiga  pilar Polmas untuk pencegahan.
Upaya  pemberantasan  paham  radikalisme  pro  kekerasan  dan  intoleransi  tidak  dapat mengabaikan  peran  masyarakat  luas  dan  lingkungan  sosial.  Kontribusi  masyarakat  sangatlah besar,  baik  dalam  konteks  memutus  ideologisasi,  mendeteksi  keberadaan  kelompok  teroris, maupun dalam mengontrol tindak-tanduk jaringan kekerasan. Peran masyarakat dan lingkungan juga sangat signifikan dalam mengungkap jaringan terorisme. Masyarakat dan lingkungan sosial juga bisa berperan dalam upaya pencegahan dan pendeteksian dini terhadap potensi radikalisme dan intoleransi. Bahkan, perannya dapat dioptimalkan sebagai sarana melakukan upaya preventif dalam memutus rantai terorisme sampai ke akarnya.

## SIMPULAN
Radikalisme  dan  intoleransi  tumbuh  dan  berkembang  sangat  pesat  di  masyarakat  karena beberapa  faktor,  yakni  faktor  ekonomi,  social-politik,  Pendidikan  dan  media  social.  Dalam mencegah  aksi  radikalisme  dan  intoleransi,  perlu  melibatkan  semua  elemen  masyarakat  mau bekerjasama  dalam  mendukung  visi  misi  polri  untuk  menciptakan  suasana  kondusif  ditengah kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Untuk  itu,  semua  pihak  (eksekutif,  legislatif,  yudikatif, media,  masyarakat)  bersinergi  kuat,  membuat  program  atau  terobosan  yang  menyentuh  segala aspek  kehidupan  serta  implementasi  program  yang  terus  menerus,  dengan  sasaran  untuk penghapusan  atau  memberantas  radikalisme  dan  intoleransi  (individu,  kelompok,  narasi, infrastruktur dan tindakan atau perbuatannya). Permasalahan radikalisme dan intoleransi terjadi karena  rakyat  Indonesia  gagal  dalam  memahami    bangsa  Indonesia  yang  multikultur,  memiliki solidaritas  sosial  yang  rendah,  serta  pengaruh  media  sosial  yang  sangat  mudah  diakses.  Oleh karenanya  itu  Polri  selaku  institusi  yang  menjalankan  kamtibnas  haruslah  diperkuat,  dengan menjalin  hubungan  dengan  TNI  dan  seluruh  komponen  masyarakat,  agar  radikalisme  dan intoleransi dapat diselesaikan.
Radikalisme dan intoleransi dapat diatasi, jika semua elemen bangsa mau bersikap rendah hati  dalam  beragama  dan  menerima  serta  mensyukuri  keanekaragaman  Indonesia.  Untuk  itu pendidikan pancasila dan agama merupakan sarana yang dapat membantu untuk memembentuk karakter dari seseorang agar terhindar  dari paparan radikalisme dan peraktek intoleransi. Dunia pendidikan harus mengajarkan dan mendidik  mahasiswa agar terhindar dari paparan radikalisme dan  tindakan  intoleransi.  Perlunya  perhatian  lebih  khusus  terhadap  pemerintah  untuk mensosialisasikan  nilai-nilai  pancasila  dengan  melibatkan  seluruh  elemen  masyarakat,  agar
pemahaman  mengenai  intoleransi  dan  juga  radikalisme  dapat  dipahami  oleh  masyarakat  di seluruh  Indonesia.  Disamping  itu  media  harus  menjalani  alat  utama  dalam  menangkal  paham radikalisme  dan  tindakan  intoleransi,  media  haruslah  bersikap  netral  dan  transparansi  dalam memberitakan segala informasinya tanpa adanya intervensi dari berbagai pihak.

## REFERENSI
A.  Sakti  R.S.  Rakia.  (2018).  Kedudukan  Agama  dan  Kebebasan  Berkeyakinan  Dalam  Konteks Negara Hukum Pancasila. Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial , 3 (2), 36-55. Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  kepolisian. Al-Adl:  Jurnal Hukum , 13 (1), 91-101. DOI: http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4165 Aslati,  A.,  Silawati,  S.,  Darmawati,  D.,  &  Zatrahadi,  M.  F.  (2019).  Sinergi  POLRI  Bersama Masyarakat  di  Tanjung  Balai  Karimun  dalam  Mencegah  Radikalisme  dan Pengamalan Hadist Intoleransi. Sosiohumaniora , 21 (3), 228-236. Asrori,  A.  (2015).  Radikalisme  di  Indonesia:  Antara  historisitas  dan  antropisitas. Kalam , 9(2), 253-268. DOI : https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.331
Beritasatu  :  Penanganan  Terorisme  di  Masa  Pandemi,  Ini  Tantangan  yang  Dihadapi  BNPT. Penanganan  Terorisme  di  Masa  Pandemi,  Ini  Tantangan  yang  Dihadapi  BNPT (beritasatu.com) . Diakses pada 02 Juli 2021.
Danendra, I. B. K. (2013). Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia. Lex Crimen , 1 (4).
Dina,  Angelina.  (2019).  Tugas, Paham  Radikalisme  Di  Indonesia  Menurut  Ideologi  Pancasila , Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Widya Yuwana., Hlm. 5-6. osf.io. Ghifari, I. F. (2017). Radikalisme di internet. Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya , 1 (2), 123-124.
Haris,  R.  (2020).  Peran  Bhabinkamtibmas  Dalam  Mencegah  Penyebaran  Paham  Radikal  Di Wilayah Polres Cianjur. Advances in Police Science Research Journal , 4 (4).
Jawa Pos : Polri Soal Medsos Dipakai Sebar Radikalisme Dan Intoleransi https://www.jawapos.com/nasional/antisipasi . Kabar  Jatim  :  Cara  Melawan  Intoleransi  di  Media  Sosial. Cara  Melawan  Intoleransi  di  Media Sosial - Kabarjatim.com .
Kabar  Sumatra  :  Pengertian  Radikalisme,  Sejarah,  Ciri-ciri,  dan  Penyebab  Radikalisme. https://kabarsumatra.com/2019/12/05/pengertian-radikalisme-sejarah-ciri-ciri- penyebab-radikalisme/ .
Meliala,  A.  (2017).  Revitalisasi  Satuan  Kepolisian  Pengemban  Fungsi  Kepolisian Antagonis. Jurnal Ilmu Kepolisian , 11 (2), 11-15.
Merdeka  :  BNPT  Ingatkan  Waspada  Konten  Propaganda  Paham  Radikalisme  di  Media  Sosial. https://www.merdeka.com/peristiwa/bnpt-ingatkan-waspada-konten-propaganda- paham-radikalisme-di-media-sosial.html . WartaEkonomi  :  Radikalisme  dan  Intoleransi  Masih  Jadi  Pekerjaan  Rumah  Polri. Radikalisme dan Intoleransi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Polri (wartaekonomi.co.id) . Diakses 08 Juli 2021.