## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MELALUI BUDIDAYA JAGUNG DI DESA SARIMATONDANG
Muhammad Yunus 1) , Eka Pratiwi Septania Parapat 2)
1 Sekolah Tinggi Akuntansi dan Manajemen Indonesia email: m.yunus4994@gmail.com
2 Sekolah Tinggi Akuntansi dan Manajemen Indonesia email: ekapsparapat@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine the influence of the government's role, the role of the private sector, and the role of NGOs on community empowerment through corn cultivation in Sarimatondang Village. In addition, this study also aims to find out how community empowerment can affect family welfare. This research is a type of causal associative research conducted with a quantitative approach. The population used in this study were corn farmers in Sarimatondang Village, Sidamanik District. Data collection techniques in this study used questionnaires, interviews and literature studies. While the method of data analysis was carried out using the PLS  technique. The results in this study are expected to be input for the village community in developing  the  empowerment  of  corn  cultivation  in  Sarimatondang  Village,  Sidamanik  District, Simalungun Regency by knowing how the synergy of each role of the government, the private sector and NGOs  is.  he  role  of  the  government  and  the  private  sector  is  proven  to  have  a  positive  and  significant influence  on  community  empowerment  through  corn  cultivation.  In  addition,  it  is  also  proven  that community empowerment has a positive influence on family welfare in Sarimatondang Village, Sidamanik District.
Keywords: Government, Role, Private sector, community empowerment.

## 1. PENDAHULUAN
Kesejahteraan  merupakan  tujuan  dari seluruh keluarga. Kesejahteraan diartikan sebagai kemampuan  keluarga  untuk  memenuhi  semua kebutuhan  untuk  bisa  hidup  layak,  sehat,  dan produktif. Berdasarkan  data  BPS  [1],  persentase penduduk  miskin  yang  terdapat  di  Simalungun Tahun  2018  berada  pada  peringkat  ke-20 terbanyak di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan  hasil  Survei  Sosial  Ekonomi Nasional  Tahun  2018  [1],  pada  Kabupaten Simalungun masih  terdapat  sebanyak 80,30 ribu jiwa yang termasuk ke dalam kategori penduduk miskin.  Penduduk  miskin  ini  sebagian  besar tinggal di wilayah perdesaan yang erat kaitannya dengan  usaha  pertanian.  Peran penting  sektor pertanian pun  tidak  hanya  sebatas  menyediakan pangan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup.
Namun  demikian  menjadi sektor utama  yang meningkatkan  pendapatan  suatu  negara  dari kegiatan ekspor pangan [2].
Dalam  rangka  mengatasi  kesenjangan antar  wilayah  dan  antara  desa  dengan  kota, pemerintah menerapkan paradigma “Membangun  dari  Pinggiran”  yang  berarti membangun  daerah-daerah tertinggal  dan kawasan-kawasan perdesaan. Pemerintah percaya  pembangunan  berbasis  perdesaan sangat  penting  dan  perlu  untuk  memperkuat fondasi  perekonomian  negara,  mempercepat pengentasan  kemiskinan  dan  pengurangan kesenjangan  antar  wilayah.  Sebagai  solusi  bagi perubahan  sosial,  desa  mempunyai  posisi strategis sebagai basis perubahan. [3].
Lahirnya  Undang-Undang  No.  22  tahun 1999  dan  diikuti  dengan  Peraturan  Pemerintah No.  25  tahun  2000  mengakibatkan  adanya reformasi  pada  setiap  departemen  dalam menjalankan kewenangan yang diberikan selama ini.  Dalam  konteks  itu  maka  sumber-sumber pertumbuhan  ekonomi  harus  digerakkan  ke perdesaan  sehingga  desa  menjadi  tempat  yang menarik  sebagai  tempat  tinggal  dan  mencari penghidupan karena dipandang memberi peluang untuk peningkatan kesejahteraan. Dan sakah satu cara  untuk  mencapai  kesejahteraan  adalah melalui pemberdayaan
masyarakat.
Pemberdayaan  masyarakat  merupakan  proses pembangunan  dimana  masyarakat  bernisiatif memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi diri. Desa Sarimatondang Kecamatan
Sidamanik  Kabupaten  Simalungun  mayoritas masyarakatnya  merupakan  para  petani  jagung sebagai mata pencaharian mereka. Desa Sarimatondang sangat beruntung karena memiliki lahan yang luas untuk pertanian. Namun masalah  utama  yang  dihadapi  petani  jagung  di Simalungun adalah produksi yang menurun.
Tabel 1. Statistik Produksi Jagung Kabupaten Simalungun
Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Luas Panen (Ha) 63.342 58.374 29.992 41.676 53.700 Produksi (Ton) 382.317 339.911 168.158 234.977 301.796 Produktivitas (Kuintal/Ha) 60,36 58,23 56,07 56,38 56,20 Sumber: BPS Simalungun (2019) Menurunnya produksi jagung di Simalungun  ini  tentunya  sangat  disayangkan mengingat  Kabupaten  Simalungun  merupakan penghasil  jagung  terbanyak  kedua  di  Sumatera Utara  di  tahun  2015,  namun  hingga  tahun  2018 Simalungun  turun  menjadi  Kabupaten  penghasil jagung  peringkat  20  di  Sumaterea  Utara.  Hasil tersebut  bahkan  terlihat  dari  penurunan  jumlah produktivitas  jagung  seperti  yang  dijelaskan Tabel  1  di  atas.  Produksi  yang  belum  maksimal ini  mempengaruhi  perekonomian  petani  dan kesejahteraan  petani,  dengan  itu  untuk  dapat meningkatkan  produksi  ini  dilakukan  usahatani melalui pemberdayaan masyarakat dengan upaya untuk  membangun  kesejahteraan  keluarga. Karena  dengan  adanya  sinergisitas  yang  baik antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat maka  proses  pemberdayaan  masyarakat  akan dapat  terlaksana  dengan  baik  [4],  [5].  Terlebih petani  yang  banyak  jumlahnya  dan  tersebar dipedesaan yang luas, sehingga dalam diharapkan dengan  adanya  sinergisitas  dapat  merubah  citra usahatani  sekarang  menjadi  usahatani  masa depan yang cerah dan tetap tegar.
Untuk  itu,  penelitian  ini  dilakukan dengan  tujuan  untuk  mengetahi  pengaruh sinergisitas  antara  peran  pemerintah,  pihak
swasta dan LSM dalam menciptakan pemberdayaan  masyarakat  melalui  budidaya jagung  dan  dampaknya  terhadap  kesejahteraan keluarga  di  Desa  Sarimatondang  Kecamatan Sidamanik.
a. Tinjauan Pustaka - Kesejahteraan
Sejahtera merupakan kondisi atau keadaan  yang  baik,  kondisi  dimana  manusia dalam  keadaan  makmur,  sehat  dan  damai. Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  kata kesejahteraan  merupakan  kata  benda  yang mempunyai  arti  hal  atau  keadaan  sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman. Sedangkan dalam arti yang lebih luas kesejahteraan  adalah  terbebasnya  seseorang  dari jeratan  kemiskinan,  kebodohan  dan  rasa  takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah [6].
Tingkat penghasilan/pendapatan seseorang  akan  berpengaruh  besar  terhadap kesejahteraan, orang bisa menjadi tidak sejahtera dalam  rumah  tangganya  karena  tidak  tenang jiwanya  dalam  menyesuaikan  diri.  Dalam memahami  realitas  tingkat  kesejahteraan,  pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang
menyebabkan  terjadinya  kesenjangan  tingkat kesejahteraan antara lain:
1) Sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat,
2) Struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat,
3) Potensi regional (sumberdaya alam, lingkungan dan insfrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi, dan
4) Kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional dan global.
- Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan  merupakan  serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau
mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan  dan  atau  keunggulan  bersaing) kelompok  lemah  dalam  masyarakat,  termasuk individu-individu yang megalami masalah kemiskinan    [7].  Memberdayakan  adalah  upaya untuk  membuat  masyarakat  berdaya  atas kehidupannya,  mempunyai  kontrol  terhadap keputusan-keputusan yang ia buat, dan mengambil keputusan yang tepat bagi keberlangsungan hidupnya. Pemberdayaan masyarakat  petani  dapat  digunakan  sebagai barometer dalam mengukur tingkat kesejahteraan yang  ada  di  masyarakat.  Apabila  para  petani sejahtera hidupnya tentu hal tersebut juga terjadi pada masyarakat yang bukan petani [8].
b. State of The Art
Penelitian  ini  didasarkan  atas  beberapa  konsep penelitian terdahulu sebagai berikut:
Tabel 2. State of The Art No Judul Penelitian Ringkasan 1 Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani - Karbulah, et al., (2018)
Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa ditandai oleh adanya pemberian bibit yang diserahkan langsung oleh kepala desa kepada setiap kadus, dan penyuluhan petani padi. Selain  itu,  langkah  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  meliputi rembug warga, mengadakan kerja sama dengan dinas pertanian, serta membentuk  kelompok-kelompok  tani  mampu  mengingkatkan efektivitas  program  pemberdayaan  masyarakat  tani  di  Desa Mekarjaya [9] . 2 Optimalisasi Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tawaran dalam Mengentaskan Kemiskinan - Musa (2017) Pemberdayaan  merupakan  bagian  terpenting  yang  harus  mendapat perhatian khusus bagi pemerintah. Sebagaimana dalam pemberdayaan,  pemerintah  mempunyai  peran  serta  baik  sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Pemerintah harus jeli melihat keadaan  yang  ada  pada  masyarakat,  kemudian  selalu  mencari alternatif  untuk  membantu  masyarakat  untuk  mencari  ide  atau gagasan  yang  dapat  dijadikan  sebagai  peluang  dalam  kontek pemberdayaan masyarakat [10] . 3 Peran Pemerintah, Sektor Swasta Dan Modal Sosial Terhadap Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Masyarakat di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur - Ringa, et al., (2019)
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  peran pemerintah maka peran pembangunan pariwisata berkelanjutan akan semakin  baik.  Sedangkan  pengaruh  peran  swasta  tidak  signifikan terhadap  pembangunan  pariwisata  berkelanjutan.  Modal  sosial memiliki  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  terhadap pembangunan  pariwisata  berkelanjutan.  Partisipasi  masyarakat memiliki  pengaruh  yang  positif  dan  signfikan  terhadap  pariwisata berkelanjutan.  Dengan  dimediasi  oleh  partisipasi  masyarakat  maka peran  pemerintah,  peran  swasta  dan  modal  sosial  dapat  dikatakan signifikan [11] .
No Judul Penelitian Ringkasan 4 Efektivitas Kemitraan Pemerintah dan Swasta Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan: Sebuah Tinjauan Literatur - Rasdi dan Kurniawan (2019)
Hasil  analisis  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dalam mencapai  efektivitas  kemitraan  sebagai  upaya  penanggulangan kemiskinan dapat menggunakan model kemitraan yang mempunyai konteks pada pengembangan ekonomi dengan dimensi seperti tujuan dan  strategi  kemitraan,  aktor  yang  terlibat,  lokasi,  waktu  serta mekanisme kemitraan yang akan dijalankan. Dimensi lain yang dapat digunakan  yaitu  kesetaraan,  inklusi  sosial,  dan  pemberdayaan masyarakat yang optimal [12] . 5 Pengaruh Strategi Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Desa - Parida dan Setiamandani (2019)
Berdasarkan hasil teknik analisis yang menggunakan analisis regresi dalam  penelitian  ini,  maka  dapat  diketahui  bahwa  pemberdayaan masyarakat memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo
Kota Batu [13] . 6 Dampak Program Pemberdayaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat - Lalaun dan Siahaya (2015) Program pemberdayaan masyarakat yang tepat dan sesuai yaitu dapat melakukan  ketrampilan  dan  pelatihan  atau  menggunakan  faktor pemberdayaan  lain  yang  lebih  tepat,  sehingga  dengan  usaha  yang semaksimal mungkin tentu akan mencapai kesejahteraan yang secara signifikan dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan  masyarakat di kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat [14] . 7 Peranan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi - Laelasari, et al., (2017)
Hasil  dari  program  pemberdayaan  masyarakat  kelurahan  dalam meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi  telah  berhasil  dilakukan  di Kelurahan  Setiamanah,  banyak  masyarakat  yang  mengembangkan potensinya  dalam  mengikuti  pelatihan  yang  di  lakukan  oleh  pihak kelurahan.  Hasil  penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa  program pemberdayaan  masyarakat  yang  dilakukan  dapat  menjadikan masyarakat lebih berdaya dan mengalami kesejahteraan hidup yang lebih baik dari sebelumnya [15] . 8 Peran dan Dampak Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Warga Kelurahan Sei Kera Hilir II Kota Medan - Anshar (2017) Hasil  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  program  PKK
Kelurahan  Sei  Kera  Hilir  II  dapat  membantu  peningkatan kesejahteraan masyarakat meskipun belum optimal. Sehingga masih diperlukan  berbagai  upaya  lainnya  untuk  mendukung  pertumbuhan ekonomi  masyarakat,  sehingga  tercipta  kesejahteraan  yang  optimal bagi warga di Kelurahan Sei Kera Hilir II Kota Medan [16] .

## c. Kerangka Konseptual
Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## Peran Pemerintah
(X1)
Peran Swasta
(X2) Peran LSM
(X3)
Pemberdayaan Masyarakat (Y1) Kesejahteraan Keluarga (Y2)

## Gambar 1. Kerangka Konseptual

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis  asosiatif  kausal.  Penelitian  asosiatif kausal  merupakan  penelitian  yang  dilakukan untuk  mengetahui  pengaruh  antara  dua  variabel atau lebih. Dalam penelitian ini terdapat variabel independen (variabel yang mempengaruhi variabel  bebas)  dan  variabel  dependen  (variabel yang dipengaruhi variabel terikat), serta variabel intervening  yang  dapat  memediasi  pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian  ini  berusaha  melihat  bagaimana gambaran mengenai pengaruh peran pemerintah,
peran  swasta  dan  peran  LSM  terhadap pemberdayaan  masyarakat  dan  dampaknya terhadap  kesejahtaraan keluarha  di  Desa Sarimatondang.
Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di  Desa Sarimatondang
Kecamatan
Sidamanik Kabupaten  Simalungun.  Teknik  pengumpulan data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode kuesioner,  wawancara  dan  studi  literatur. Sedangkan  metode  analisis  data  dilakukan dengan menggunakan teknik PLS ( Partial Least Square ) dengan bantuan software SmartPLS yang dijalankan dengan media komputer.
Tabel 3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Variabel Penelitian Definisi Operasional Indikator Pengukuran Skala Peran Pemerintah (X 1 ) Peran  pemerintah  adalah  upaya yang  secara  sadar  dilakukan  oleh suatu bangsa, Negara, dan pemerintah  dalam  pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat yang lebih baik. a. Pembinaan terhadap masyarakat b. Program  pelatihan  dan  pengembangan  dari pemerintah untuk masyarakat
c. Pelayanan terhadap masyarakat
d. Pelaksanaan  program  pemerintah  terhadap masyarakat [17] Likert Peran Swasta (X 2 ) Peran  swasta  merupakan  upaya yang  dilakukan  pihak  swasta untuk ikut terlibat dalam maningkatkan taraf hidup masyarakat desa. a. Program  pelatihan  dan  pengembangan untuk masyarakat b. Keterlibatan  swasta  dalam  kegiatan  usaha masyarakat
c. Program csr pihak swasta d. Sarana  dan  prasarana  yang  disediakan swasta untuk masyarakat [18] Likert Peran LSM (X 3 ) LSM  adalah  sebuah  organisasi yang  didirikan  oleh  perorangan ataupun  sekelompok  orang  yang secara sukarela yang memberikan pelayanan  kepada  masyarakat umum  tanpa  bertujuan  untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. a. Peran sebagai fasilisator b. Program  pelatihan  dan  pengembangan  dari LSM untuk masyarakat
c. Proyek kegiatan LSM terhadap masyarakat [19]
Likert
Variabel Penelitian Definisi Operasional Indikator Pengukuran Skala Pemberdayaan Masyarakat (Y 1 ) Pemberdayaan masyarakat adalah proses  pembangunan  di  mana masyarakat berinisiatif untuk memulai  proses  kegiatan  sosial untuk  memperbaiki  situasi  dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan  masyarakat  hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut berpartisipasi didalamnya. a. Akses b. Partisipasi c. Kontrol
d. Manfaat e. Kemandirian masyarakat [20] Likert Kesejahteraan Keluarga (Y 2 ) Konsep  kesejahteraan  keluarga adalah  suatu  keadaan  keluarga yang  terpenuhi  kebutuhan  dasar, sosial  maupun  kebutuhan  untuk pengembangan secara optimal. a. Pendapatan keluarga b. Kebutuhan primer
c. Kesehatan keluarga
d. Pendidikan keluarga [21] Likert 3. HASIL PENELITIAN
a. Uji Validitas Konvergen
Untuk  menguji  validitas  konvergen digunakan nilai outer loading atau loading factor .
Berikut  adalah  gambar  hasil  perhitungan  model SEM  dengan  menggunakan  SmartPLS  yang menunjukkan  nilai  loading  faktor  dari  indikator pada masing-masing variabel.
Gambar. 2 Model Persamaan Struktural
Hasil  pengolahan  data  dengan  bantuan SmartPLS menunjukkan bahwa seluruh indikator yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  memiliki nilai loading yang  lebih  besar  dari  0.7.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  model  penelitian  memiliki validitas  yang  baik,  sehingga  telah  memenuhi convergent validity .
b. Uji Validitas Diskriminan
Pengujian validitas diskriminan
dilakukan  dengan  memperhatikan  nilai cross loading .  Suatu  indikator  dinyatakan  memenuhi discriminant validity apabila memiliki nilai cross loading yang  terbesar  terdapat  pada  variabelnya sendiri  dibandingkan  pada  variabel  lainnya.
Berikut  hasil  pengujian  validitas  diskriminan dalam penelitian ini.
Tabel 4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Peran Pemerintah (X 1 ) Peran Swasta (X 2 ) Peran LSM (X 3 ) Pemberdayaan Masyarakat (Y 1 ) Kesejahteraan Keluarga (Y 2 ) X1.1 *0,769 0,252 0,221 0,441 0,155 X1.2 *0,827 0,242 0,179 0,610 0,309 X1.3 *0,811 0,311 0,124 0,427 0,411 X1.4 *0,802 0,322 0,195 0,439 0,429 X1.5 *0,722 0,048 -0,129 0,255 0,281 X1.6 *0,837 0,063 0,078 0,280 0,327 X1.7 *0,807 0,300 -0,111 0,341 0,521 X1.8 *0,750 0,253 0,150 0,345 0,357 X1.9 *0,766 0,233 0,121 0,318 0,469 X2.1 0,126 *0,775 -0,004 0,416 0,355 X2.2 0,099 *0,845 -0,134 0,430 0,287 X2.3 0,209 *0,787 -0,017 0,400 0,264 X2.4 0,285 *0,820 0,064 0,411 0,459 X2.5 0,292 *0,905 0,055 0,566 0,499 X2.6 0,423 *0,897 0,164 0,645 0,484 X3.1 0,101 -0,120 *0,760 0,059 -0,210 X3.2 0,072 -0,145 *0,767 -0,024 -0,138 X3.3 0,002 -0,153 *0,720 0,129 -0,062 X3.4 0,145 -0,023 *0,819 0,100 -0,283 X3.5 0,082 -0,038 *0,779 0,055 -0,015 X3.6 0,185 0,268 *0,822 0,160 0,090 Y1.1 0,330 0,653 0,072 0,705 0,464 Y1.2 0,325 0,548 0,157 0,733 0,335 Y1.3 0,204 0,319 0,088 0,707 0,220 Y1.4 0,302 0,400 0,054 0,793 0,400 Y1.5 0,472 0,392 0,089 0,905 0,365 Y1.6 0,557 0,527 0,266 0,852 0,299 Y1.7 0,544 0,308 0,133 0,736 0,160 Y1.8 0,440 0,343 0,089 0,765 0,220 Y2.1 0,419 0,318 -0,214 0,229 *0,787 Y2.10 0,235 0,414 -0,090 0,357 *0,789 Y2.11 0,389 0,343 -0,040 0,346 *0,764 Y2.2 0,345 0,214 -0,058 0,173 *0,724 Y2.3 0,264 0,370 -0,169 0,104 *0,708 Y2.4 0,373 0,304 0,226 0,293 *0,707 Y2.5 0,280 0,473 -0,157 0,295 *0,759 Y2.6 0,443 0,399 -0,036 0,406 *0,805
Y2.7 0,208 0,393 -0,111 0,211 *0,760 Y2.8 0,449 0,471 -0,084 0,446 *0,887 Y2.9 0,363 0,326 -0,104 0,359 *0,853
* Nilai cross loading pada masing-masing variabel yang dibentuk Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS (2021)
Suatu  indikator  dinyatakan  memenuhi discriminant validity apabila memiliki nilai cross loading yang  terbesar  terdapat  pada  variabelnya sendiri  dibandingkan  pada  variabel  lainnya. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa semua  indikator  pada  masing-masing  variabel penelitian  memiliki  nilai cross  loading yang nilainya terbesar pada variabel yang dibentuknya
dibandingkan  dengan  nilai cross  loading pada variabel  lainnya.  Sehingga  dapat  dinyatakan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memiliki discriminant validity yang baik dalam menyusun variabelnya masing- masing.  Selain  mengamati  nilai cross  loading , discriminant validity juga dapat diketahui melalui metode lainnya yaitu dengan melihat nilai AVE.
Tabel 5. Hasil Average Variance Extracted No. Variabel Penelitian Average Variance Extracted (AVE) 1 Peran Pemerintah 0.622 2 Peran Swasta 0.705 3 Peran LSM 0.606 4 Pemberdayaan Masyarakat 0.604 5 Kesejahteraan Keluarga 0.606
Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS (2021)
Berdasarkan  data  yang  disajikan  pada tabel  di  atas,  diketahui  bahwa  nilai  AVE  untuk masing-masing variabel lebih besar dari nilai 0,5. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa setiap variabel  dalam  model  penelitian  ini  telah memiliki discriminant validity yang baik.
c. Uji Composite Reliability
Composite Reliability adalah indeks yang menunjukkan  sejauh  mana  suatu  alat  pengukur dapat  dipercaya  untuk  dapat  diandalkan.  Data yang  memiliki composite  reliability >  0.7 mempunyai reliabilitas yang tinggi.
Tabel 6. Hasil Composite Reliability
No. Variabel Penelitian Composite Reliability 1 Peran Pemerintah 0.937 2 Peran Swasta 0.935 3 Peran LSM 0.902 4 Pemberdayaan Masyarakat 0.924 5 Kesejahteraan Keluarga 0.944 Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS (2021) Hasil  di  atas  menunjukkan  bahwa masing-masing variabel telah memenuhi composite reliability sehingga dapat disimpulkan bahwa  keseluruhan  variabel  memiliki  tingkat reliabilitas yang tinggi.
d. Uji Path Coefficient
Evaluasi path  coefficient digunakan untuk  menunjukkan  seberapa  kuat  efek  atau pengaruh  variabel  independen  kepada  variabel dependen.
Jurnal EK&BI, Volume 4, Nomor 2 Desember 2021                                                                                                            ISSN: 2620-7443 DOI 10.37600/ekbi.v4i2.375
Tabel 7. Hasil Path Coefficient
No. Variabel Penelitian Path Coefficient 1 Peran Pemerintah 0.364 2 Peran Swasta 0.473 3 Peran LSM 0.088 Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS (2021) Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan maka dapat dijelaskan bahwa nilai path coefficient terbesar ditunjukkan dengan pengaruh peran swasta terhadap pemberdayaan masyarakat yaitu sebesar 0,473 (47,3%). Kemudian pengaruh terbesar  kedua  adalah  pengaruh  peran  swasta terhadap pemberdayaan masyarakat yaitu sebesar 0,364 (36,4%). Dan pengaruh yang paling rendah ditunjukkan  oleh  pengaruh  peran  LSM  terhadap pemberdayaan  masyarakat  yaitu  sebesar  0,088 (8,8%).

## e. Uji R-Square
Hasil R-Square sebesar 0.67 ke atas untuk variabel  laten  endogen  dalam  model  struktural, mengindikasikan  pengaruh  variabel  eksogen terhadap  variabel  endogen  termasuk  dalam kategori  baik.  Sedangkan  jika  hasilnya  sebesar 0.33-0.67 maka termasuk dalam kategori sedang, dan  jika  hasilnya  sebesar  0.19-0.33  maka termasuk dalam kategori lemah [22]. Berdasarkan  pengolahan  data  yang  telah dilakukan,  diperoleh  nilai R-Square sebagai berikut: Tabel 8. Hasil R-Square No. Variabel Penelitian R-Square Adjusted R-Square 1 Pemberdayaan Masyarakat 0,480 0,433 2 Kesejahteraan Keluarga 0,170 0,146
Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS (2021)
Penyajian  data  pada  Tabel  8.  di  atas menunjukkan  bahwa  nilai R-Square yang diperoleh  dalam  model  penelitian  ini.  Perolehan nilai  tersebut  menjelaskan  bahwa  presentase besarnya pemberdayaan masyarakat dapat dipengaruhi oleh peran pemerintah, peran swasta dan  peran  LSM  adalah  sebesar  0,480  (48,0%). Sedangkan sebesar 52,0% lainnya dijelaskan atau dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak digunakan dalam penelitian ini. Sehingga nilai R- Square tersebut  termasuk  dalam  kategori  yang sedang  [22].  Sementara  kesejahteraan  keluarga memiliki  nilai R-Square sebesar  0,170  yang berarti  bahwa  kesejahteraan  keluarga  mampu
dipengaruhi  oleh  pemberdayaan  masyarakat sebesar 0,170 (17,0%).

## f. Uji Hipotesis
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  yang telah dilakukan, hasilnya dapat digunakan untuk menjawab  hipotesis  pada  penelitian  ini.  Uji hipotesis  pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan melihat  nilai P-Values dari  masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis  penelitian  dapat  dinyatakan  diterima apabila nilai P-Values < 0,05. Berikut ini adalah hasil  uji  hipotesis  yang  diperoleh  dalam penelitian ini
. Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis No. Variabel Penelitian P-Value Ket. 1 Peran Pemerintah  Pemberdayaan Masyarakat 0,002 H a diterima 2 Peran Swasta  Pemberdayaan Masyarakat 0,000 H a diterima
3 Peran LSM  Pemberdayaan Masyarakat 0,629 H a ditolak 4 Pemberdayaan Masyarakat  Kesejahteraan Keluarga 0,000 H a diterima
Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS (2021)
Berdasarkan  penyajian  data  pada  Tabel 9. di  atas,  dapat diketahui  bahwa  dari  4  (empat) hipotesis  pengaruh  parsial  yang  diajukan  dalam penelitian  ini,  terdapat  satu  variabel  independen yakni  kapasitas  peran  LSM  (X 3 )  yang  terbukti tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan  masyarakat,  dengan  begitu  maka hipotesis  tersebut  ditolak  karena  pengaruh  yang ditunjukkan  peran  LSM  terhadap  pemberdayaan masyarakat memiliki nilai P-Values > 0,05. Peran pemerintah (X 1 ) memiliki nilai P- Value sebesar  0,002  <  0,05  yang  artinya  peran pemerintah  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  pemberdayaan  masyarakat  pada  Desa Sarimatondang  Kecamatan  Sidamanik.  Peran swasta (X 2 ) memiliki nilai P-Value sebesar 0,000 <  0,05  yang  artinya  peran  swasta  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat pada Desa
Sarimatondang  Kecamatan  Sidamanik.  Peran LSM (X 3 ) memiliki nilai P-Value sebesar 0,629 > 0,05  yang  artinya  peran  LSM  tidak  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
pemberdayaan masyarakat pada Desa Sarimatondang Kecamatan Sidamanik.
Sedangkan  pemberdayaan  masyarakat  (Y 1 ) memiliki nilai P-Value sebesar 0,000 < 0,05 yang artinya  pemberdayaan  masyarakat  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan keluarga  pada  Desa  Sarimatondang  Kecamatan Sidamanik.

## 4. PEMBAHASAN
a. Pengaruh  Peran  Pemerintah  terhadap
Pemberdayaan Masyarakat Secara teoritis,
pemberdayaan masyarakat  dapat  diartikan  sebagai  upaya  untuk memulihkan  atau  meningkatkan  kemampuan suatu  komunitas  untuk  mampu  berbuat  sesuai dengan  harkat  dan  martabat  mereka  dalam melaksanakan  hak-hak  dan  tanggung  jawabnya selaku anggota masyarakat. Pemerintah
mempunyai
tugas membina kehidupan
masyarakat  desa,  membina  perekonomian  desa, memelihara ketentraman dan ketertiban
masyarakat  desa,  mendamaikan  perselisihan masyarakat  di  desa  dan  mengajukan  rancangan peraturan desa. Sehingga dengan tingginya peran pemerintah  maka  pemberdayaan  masyarakat  di Desa Sarimatondang Kecamatan Sidamanik akan semakin meningkat pula. Hal ini sejalan dengan hasil  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh Karbulah, et  al., [9]  yang  menjelaskan  bahwa peran  pemerintah  memiliki  bagian  yang  sangat vital  dalam  proses  pemberdayaan  masyarakat. Begitu  pula  dengan  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh Ringa, et al., [11]; dan Rasdi dan Kurniawan  [12]  yang  menemukan  bahwa  peran pemerintah mampu mempengaruhi
pemberdayaan masyarakat.
b. Pengaruh Peran Swasta terhadap Pemberdayaan Masyarakat
Pendekatan  pemberdayaan  masyarakat dalam pembangunan bukan hal yang baru, tetapi sebagai konsep yang tersusun dan sebagai strategi dalam  pembangunan  memang  relatif  belum terlalu  lama  dibicarakan.  Pemberdayaan  dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang  bersenyawa  dengan  individu-individu lainnya  dalam  masyarakat  dan  membangun keberdayaan  masyarakat  yang  bersangkutan. Pemberdayaan  masyarakat  terdiri  unsur-unsur yang  memungkinkan  suatu  masyarakat  bertahan ( survive );  dan  dalam  pengertian  yang  dinamis mengembangkan  diri  dan  mencapai  kemajuan. Pihak  swasta  tentunya  memiliki  peran  yang cukup besar dalam mendukung suatu masyarakat untuk  berkembang.  Sebab  pihak  swasta  dapat menjadi fasilisator dalam kegiatan pemberdayaan dan  mampu  menggandeng  masyarakan  untuk dapat  berkembang.  Hasil  yang  diperoleh  dalam penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Rasdi  dan Kurniawan [12] yang menunjukkan bahwa pihak swasta  nyatanya  memiliki  peran  yang  tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.
c. Pengaruh Peran LSM terhadap Pemberdayaan Masyarakat
Istilah  Lembaga  Swadaya  Masyarakat pertama  kali  dikenal  dalam  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1982  tentang  Ketentuan- ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan  bergerak  dalam  hal-hal  yang  berkaitan dengan  Lingkungan  Hidup.Lembaga  Swadaya Masyarakat  juga  merupakan  sebuah  organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat umum tanpa bertujuan memperoleh keuntungan. Jadi  pembentukan  LSM  ini  berdasarkan  asas sukarela tanpa adanya harapan untuk memperoleh  laba.  Umumnya  aktivitas  LSM banyak  berupa  program-program  bantuan  dan layanan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat  lemah.  Sebagai  konsekuensi  dari pemberian layanan sosial itu, LSM menggalangkan  program-program  bagi  proses pemberdayaan,  atau  dengan  upaya  menciptakan swadaya,  kemandirian,  dan  otonomi  sehingga kelompok  masyarakat  yang  menjadi  sasaran layanan dapat diperdayakan. Namun hasil dalam penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  peran  LSM tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Sarimatondang Kecamatan Sidamanik.
d. Pengaruh  Pemberdayaan  Masyarakat
terhadap Kesejahteraan Keluarga
Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat,  baik  secara  individu  maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan  terkait  upaya  peningkatan  kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan  masyarakat  merupakan  aktivitas pembangunan yang berorientasi pada kerakyatan dengan  syarat  menyentuh  aspek-aspek  keadilan, keseimbangan  sumber  daya  alam,  partisipasi masyarakat, dan jika memungkinkan berdasarkan prakarsa komunitas. Adanya pemberdayaan yang tinggi  pada  suatu  masyarakat  tentunya  akan berdampak  pada  kesejahteraan  masyarakat tersebut.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  hasil penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Parida dan  Setiamandani  [13]  yang  menemukan  bukti bahwa  pemberdayaan  masyarakat  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan.
Begitu  pula  dengan  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Lalaun  dan  Siahaya  [14];  dan Laelasari, et  al., [15])  yang  juga  menemukan bukti  empiris  bahwa  pemberdayaan  masyarakat memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap kesejahteraan keluarga.

## 5. KESIMPULAN
Hasil penelitian ini memberikan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan  pembahasan  masalah  yang  telah dilakukan. Berikut adalah butir-butir kesimpulan yang telah penulis rangkum dalam penelitian ini: a. Peran  pemerintah  memiliki  pengaruh  yang positif dan signifikan terhadap
pemberdayaan masyarakat di Desa
Sarimatondang Kecamatan Sidamanik.
b. Peran swasta memiliki pengaruh yang positif dan  signifikan  terhadap  pemberdayaan masyarakat di Desa Sarimatondang Kecamatan Sidamanik.
c. Peran LSM terbukti tidak memiliki pengaruh yang  signifikan  terhadap  pemberdayaan masyarakat di Desa Sarimatondang Kecamatan Sidamanik.
d. Pemberdayaan masyarakat memiliki pengaruh  yang  positif  dan  signifikan terhadap  kesejahteraan  keluarga  di  Desa Sarimatondang Kecamatan Sidamanik.

## 6. SARAN
Dengan  hasil  penelitian  seperti  yang diperoleh pada kesimpulan di atas, maka adapun saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah:
a. Hasil  dalam  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  peran  pemerintah  dan  peran  swasta terbukti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat melalui budidaya jagung. Artinya, peran yang selama ini dilaksanakan oleh kedua pihak tersebut akan berpengaruh positif  terhadap  pemberdayaan.  Jika  peran yang dilakukan pemerintah dan pihak swasta semakin  menurun  dan  berkuran  maka pemberdayaan jagung di Desa Sarimatondang  juga  akan  menurun.  Untuk itu, perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Desa  maupun  pihak  swasta  yang  terlibat  dalam
pemberdayaan masyarakat di Desa
Sarimatondang agar lebih memperdalam perannya  dalam  meningkatkan  pemberdayaan masyarakat  melalui  pemberdayaan  jagung. Pemerintah  Desa  dapat  berperan  lebih  aktif dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat,  ikut  serta  dalam  memberikan program pelatihan kepada masyarakat, ikut serta dalam  memberikan  program  pengembangan kepada  masyarakat  memperjuangkan  aspirasi dan  kepentingan  masyarakat  dan  terlibat langsung dalam program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa  Sarimatondang.  Sedangkan  pihak  swasta juga  dapat  memperdalam  perannya  dalam memberikan  pelatihan  dan  pengembangan kepada masyarakat, ikut terlibat dalam membantu  masyarakat  dalam  mengembangkan usahanya. Memberikan bantuan CSR yang yang dapat  meingkatkan  taraf  hidup  masyarakat  dan ikut  menyediakan  sarana  dan  prasarana  untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat.
b. Hasil lainnya dalam penelitian ini menunjukkan bahwa  pemberdayaan  masyarakat  memiliki pengaruh yang positif pula terhadap kesejahteraan  keluarga  di  Desa  Sarimatondang. Sehingga sudah sepantasnya saat ini pemberdayaan masyarakat harus terus ditingkatkan. Masyarakat harus bisa menggunakan  sumber  daya  yang  dimiliki  desa dan  masyarakat  harus  memiliki  kesamaan  hak dalam  mengakes  sumber  daya  yang  dimiliki Desa.  Sehinga  semua  lapisan  masyarakat  dapat merasakan manfaat dari pemberdayaan tersebut, bukan  hanya  segelintir  orang  saja,  akan  tetapi semua  lapisan  masyarakat  secara  keseluruhan. Karena  pada  akhirnya  adanya  pemberdayaan masyarakat  akan  menciptakan  kesejahteraan pada masyarakat.

## REFERENSI
[1] BPS.  (2019).  Statistik  Daerah  Kabupaten Simalungun Tahun 2019. Kabupaten Simalungun.
[2] Nuranto,  G.  P.  (2013).  Pemberdayaan Masyarakat  Petani  Padi  Organik  (Studi Pemberdayaan Paguyuban Petani Al- Barokah Desa Ketapang Kecamatan
Sususkan Kabupaten Semarang). Journal of Non  Formal  Education  and  Community
Empowerment. Vol. 2, No. 1.
[3] Bappenas. 2017. Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan. Abt Associates.
[4] Sahyana,  Y.  (2017).  Peran  Pemerintah Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa (Studi  Pada  Desa  Sukamulya  Kecamatan Pakenjeng  Kabupaten  Garut  Provinsi  Jawa Barat). Transformasi:  Jurnal  Manajemen Pemerintahan. Vol. 9, No. 2.
[5] Ulumiyah, I., Gani, A. J. A. dan Mindarti, L. I.  (2013).  Peran  Pemerintah  Desa  Dalam Memberdayakan  Masyarakat  Desa  (Studi pada  Desa  Sumberpasir  Kecamatan  Pakis Kabupaten  Malang). Jurnal  Administrasi Publik (JAP) , Vol. 1, No. 5.
[6] Sodiq,  A.  (2015).  Konsep  Kesejahteraan Dalam Islam. EQUILIBRIUM , Vol. 3, No. 2.
[7] Mardikanto,  T.,  dan  Soebiato,  P.  (2013). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Presektif Kebijakan Publik. Bandung, Alfabeta.
[8] Fauzi, R. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Tani Sedya Mukti Dalam
Meningkatkan  Hasil  Panen  Di  Dusun Pondok Kulon Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman. Jurnal Pendidikan Luar Sekolah. Vol. 7, No. 7.
[9] Karbulah.,  Yaya.,  dan  Aliyudin.  (2018).
Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan  Masyarakat  Tani. Tamkin:
Jurnal  Pengembangan  Masyarakat  Islam.
Vol. 3, No. 1.
[10] Musa. (2017). Optimalisasi Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tawaran dalam Mengentaskan Kemiskinan. Jurnal Dakwah dan  Pengembangan  Sosial  Kemanusiaan. Vol. 8, No. 1.
[11] Ringa,  M.  B.,  Setiawina,  N.  D.,  dan  Dewi, M.  H. U.  (2019). Peran  Pemerintah,  Sektor Swasta  Dan  Modal  Sosial  Terhadap Pembangunan  Pariwisata  Berkelanjutan Berbasis  Masyarakat  di  Kota  Kupang  Nusa Tenggara Timur. Jurnal Bisnis dan Manajemen. Vol. 3, No. 2.
[12] Rasdi,  D.,  dan  Kurniawan,  T.  (2019) .
Efektivitas  Kemitraan  Pemerintah  dan Swasta  Dalam  Upaya  Penanggulangan Kemiskinan:  Sebuah  Tinjauan  Literatur.
Jurnal Sosio Informa. Vol. 5, No. 2.
[13] Parida,  J.,  dan  Setiamandani,  E.  D.  (2019).
Pengaruh Strategi Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Desa. Jurnal Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik. Vol. 8, No. 3.
[14] Lalaun, A. dan Siahaya, A. (2015). Dampak Program Pemberdayaan Terhadap Kesejahteraan  Masyarakat  Di  Kecamatan Yaru  Kabupaten  Maluku  Tenggara  Barat.
Jurnal Administrasi Publik , Vol. 5, No. 2.
[15] Laelasari, N., Safei, A. A. dan Aziz, A. (2017). Peranan  Program  Pemberdayaan  Masyarakat Kelurahan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi. Tamkin:  Jurnal  Pengembangan
Masyarakat Islam. Vol. 2, No. 2.
[16] Anshar,  M.  (2017).  Peran  dan  Dampak Program  Pemberdayaan  dan  Kesejahteraan Keluarga Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Warga  Kelurahan  Sei  Kera  Hilir  II  Kota
Medan. AT-TAFAHUM:  Journal of  Islamic Law. Vol. 1 No. 2.
[17] Oroh,  G.  S.  (2015).  Peranan  Pemerintah Desa  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  Di Bidang  Pertanian  Di  Desa  Tumaratas Kecamatan  Langowan  Barat  Kabupaten Minahasa. Jurnal Politico , Vol. 3, No. 2.
[18] Rahajeng,  M.  S.,  &  Manaf,  A.  (2017). Bentuk-bentuk kemitraan pemerintah, swasta  dan  masyarakat  dalam  upaya keberlanjutan program penataan lingkungan permukiman  berbasis  komunitas  (Studi kasus: Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan). Jurnal Pengembangan
Kota , Vol. 3, No. 2, 112-119.
[19] Ngalu,  R.,  Jamun,  Y.  M.,  &  Wejang,  H.  E. A.  (2020).  Peran  dan  Strategi  Lembaga Swadaya  Masyarakat  dalam  Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di
Kabupaten  Manggarai  Nusa  Tenggara
Timur). Jurnal  Penelitian  Kesejahteraan Sosial , Vol. 18, No. 3. 279-288.
[20] Lesnussa, J. U. (2019). Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Di Negeri Halong Baguala Ambon. Jurnal Sosio Sains , Vol. 5, No. 2. 91-107.
[21] Saparwadi, S., & Jayadi, S. (2018). Strategi Pemberdayaan
Masyarakat untuk Kesejahteraan  Keluarga  di  Demangan Yogyakarta.  Media  Informasi  Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 42, No. 1. 63-72.
[22] Ghozali,  I. (2014).  Structural  Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least  Square  (PLS).  Edisi  4.  Semarang: Badan Penerbit Universitas.