## ISU-ISU  KONTEMPORER  MENGENAI  HAK  ASASI MANUSIA  DI  LAUT:  KEADILAN  LAUT
(OCEAN
EQUITY) DAN  KAPAL  LAUT  NIRAWAK (MARITIME AUTONOMOUS SURFACE SHIP)

## CONTEMPORARY  ISSUES  ON  HUMAN  RIGHTS  AT SEA: OCEAN EQUITY AND MARITIME AUTONOMOUS SURFACE SHIP
Achmad Gusman Siswandi a

## ABSTRAK
Pengelolaan  sumber  daya  dan  aktivitas  di  laut  memiliki  keterkaitan erat  dengan  dimensi  hak  asasi  manusia  (HAM),  mulai  dari  hal keselamatan  pelayaran,  larangan  perbudakan  dan  penyelundupan manusia,  hingga  pelindungan  hak-hak  nelayan.  Saat  ini  terdapat beberapa  isu  kontemporer  terkait  HAM  di  laut  yang  terkait  dengan pembangunan  berkelanjutan  dan  perkembangan  teknologi,  yaitu keadilan  laut  (ocean  equity)  dan  kapal  laut  nirawak  (maritime autonomous surface ship/ MASS). Artikel ini membahas aspek-aspek hukum  terkait  dengan  keadilan  laut  dan  kapal  laut  nirawak  dalam perspektif  pelindungan  dan  pemenuhan  HAM  di  laut.  Kesimpulan dari  artikel  ini  adalah  diperlukan  adanya  pembaruan  paradigma dalam  menerapkan  hukum  internasional  di  bidang  hukum  laut  dan HAM  seiring  dengan  berkembangnya  permasalahan  terkait pembangunan berkelanjutan dan perkembangan teknologi.
Kata kunci: hak asasi manusia; keadilan laut; kapal laut nirawak.

## ABSTRACT
There is a strong relationship between the management of marine resources and  other  human  activities  at  sea  with  human  rights,  from  the  safety  and security of navigation, abolition of slavery, eradication of human trafficking,
to the protection of fishers rights. Currently, there are contemporary issues related to human rights at sea, namely ocean equity and the development of maritime  autonomous  surface  ship  (MASS).  This  article  discusses  legal aspects  related  to  ocean  equity  and  MASS  within  the  perspective  of  the protection and fulfilment of human rights. This article concludes that a shift of paradigm is essential in the implementation of international instruments in the  fields  of  the  law  of  the  sea  and  human  rights,  taking  into  account  the development of issues related to sustainable development and the advancement of technology.
Keywords: human rights, maritime autonomous surface ship, ocean equity
a Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Ir.  Soekarno  KM  21  Jatinangor,  Kab.  Sumedang,  email: gsiswandi@gmail.com

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterima: 17 April 2022
Artikel diterbitkan: 30 Mei 2022 DOI: https://doi.org/10.23920/jphp .v3i2.909 Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

## PENDAHULUAN
“ The  law  of  the  sea  and  the  law  of  human  rights  are  not  separate  planets  rotating  in different orbits, instead they meet in many situations. ” 1
Pengelolaan sumber daya dan aktivitas di laut memiliki keterkaitan erat dengan dimensi  hak  asasi  manusia  (HAM),  mulai  dari  hal  keselamatan  pelayaran,  larangan perbudakan dan penyelundupan manusia, pelindungan hak-hak pekerja di laut, hingga pelindungan hak-hak nelayan. Dalam konteks ini, pelindungan dan pemenuhan HAM berlaku  bagi  berbagai  subjek  hukum  terkait  kegiatan  di  laut,  termasuk  para  pelaut, nelayan,  penumpang  kapal  laut,  hingga  migran  dan  pengungsi  yang  datang  melalui wilayah laut. 2 Adapun pengelolaan sumber daya dan aktivitas di laut itu sendiri telah diatur  secara  komprehensif  dalam  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang Hukum Laut ( United Nations Convention on the Law of the Sea ) tahun 1982 (UNCLOS), yang juga dikenal sebagai “ A Constitution for the Oceans ”. 3 UNCLOS terdiri dari 17 bab, 320  pasal,  dan  9  lampiran  yang  dirundingkan  selama  kurang  lebih  sembilan  tahun. Instrumen ini mencakup berbagai aspek hukum internasional terkait pemanfaatan dan pengelolaan wilayah laut, mulai dari kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksi negara, pelayaran, perikanan, riset ilmiah kelautan, hingga penambangan di kawasan dasar laut internasional.
UNCLOS tidak mengatur secara khusus tentang aspek HAM di laut dan bahkan istilah  “HAM”  tidak  dapat  ditemukan  secara  eksplisit  di  dalamnya.  Di  samping  itu, secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  UNCLOS,  termasuk  juga  berbagai  instrumen hukum  laut  internasional  lainnya,  lebih  diperuntukkan  bagi  Negara  ( State-centred regime ), dan tidak didedikasikan khusus bagi individu dan juga pelindungan hak-hak individual. 4 Namun  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Treves  dalam  kutipan  di  atas, penerapan hukum laut sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan HAM dan penerapan hukum HAM juga perlu mempertimbangkan aturan-aturan yang berlaku dalam hukum laut. 5 Korelasi yang kuat antara bidang hukum laut dan HAM ini setidak-tidaknya dapat ditinjau  dari  tiga  aspek,  yaitu:  keselamatan  dan  keamanan  pelayaran,  larangan perbudakan, dan pelindungan nelayan/ pekerja di sektor perikanan.
1 Treves, Tullio. (2010). “Human Rights and the Law of the Sea”. Berkeley Journal of International Law , 28(1),
12.
2 United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). Kejahatan Maritim: Pedoman Untuk Praktisi Peradilan Pidana . Wina: Perserikatan Bangsa-Bangsa, hlm. 78.
3 Koh, Tommy. (1982). A Constitution for the Oceans. Available online from: https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/koh_english.pdf.  [Accessed  May  26, 2022].
4 Ndiaye, T. M. (2019). “Human Rights at Sea and the Law of the Sea”. Beijing Law Review , 10, 261-277, hlm. 262.
5 Treves, Loc.Cit.
Dalam  aspek  keselamatan  dan  keamanan  pelayaran,  pelindungan  HAM ditunjukkan melalui kewajiban memberi pertolongan terhadap awak dan penumpang kapal yang mengalami bencana di laut. Hal ini sesuai dengan Pasal 98 UNCLOS yang mewajibkan setiap Negara melalui kapten kapal untuk memberikan bantuan ( to render assistance ) kepada kapal lain termasuk awak kapal dan penumpangnya yang mengalami tubrukan  di  laut. 6 Di  samping  UNCLOS,  pelindungan  HAM  di  laut  juga  tercermin dalam  instrumen-instrumen  yang  diprakarsai  oleh International  Maritime  Organization (IMO) mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran. Instrumen-instrumen tersebut mencakup, antara lain, Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREG), International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), dan International Coonvention on Maritime Search and Rescue (SAR). 7
Dalam aspek larangan perbudakan, pelindungan HAM ditegaskan dalam Pasal 99 UNCLOS  tentang  larangan  pengangkutan  budak  melalui  laut.  Berdasarkan  pasal tersebut,  setiap  Negara  wajib  untuk  mengambil  langkah-langkah  yang  efektif  untuk mencegah  dan  menghukum  setiap  pengangkutan  budak  yang  menggunakan  kapal laut. 8 Ketentuan  ini  juga  tercermin  dalam  Piagam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tahun 1945  dan  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  tahun  1948.  Bahkan,  larangan perbudakan telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional seiring dengan ditetapkannya  berbagai  peraturan  tentang  larangan  perbudakan  di  hampir  seluruh negara di dunia. Sebagai contoh, Pemerintah Amerika Serikat dari sejak tahun 1807 telah melarang transportasi perdagangan budak melalui Act Prohibiting Importation of Slaves 1807. Semenjak peraturan tersebut berlaku, kapal-kapal Angkatan laut Amerika aktif menyisir  kapal-kapal  laut  yang  terindikasi  mengangkut  budak  yang  melintas  di wilayahnya. Peraturan serupa mulai marak diadopsi oleh negara-negara di benua Eropa pada pertengahan abad ke 19 hingga abad ke 20. Selain itu, larangan perbudakan juga telah diperkuat dalam putusan dari European Court of Human Rights (ECHR) dalam Case of  Medvedyev  and  Others  v.  France . 9 Dalam  kasus  ini,  ECHR  menyoroti  pemaknaan “ domestic legality ” bahwa Negara dapat menerapkan kewenangannya tanpa persetujuan Negara  bendera  ( flag  state  consent )  terhadap  kapal-kapal  yang  dicurigai  mengangkut budak. 10
6 UNCLOS, Pasal 98 Ayat 1 (c).
7 International  Maritime  Organization.  (2019).  List  of  IMO  Conventions.  Available  online  from https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/ListOfConventions.aspx.  [Accessed  May  26, 2022]
8 UNCLOS, Pasal 99.
9 European Court of Human Rights. (2010). Case of Medvedyev and Others v. France. Available online from: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97979. [Accessed May 26, 2022].
10 Treves, Op.Cit. , hlm. 8-9.
Dalam hal pelindungan nelayan/pekerja di sektor perikanan, pelanggaran HAM masih  kerap  terjadi,  bahkan  dapat  dikatakan  masih  terjadi  "perbudakan  modern”, khususnya di wilayah Asia Tenggara. 11 Dengan demikian, pendekatan HAM memegang peran  yang  sangat  penting  dalam  menjamin  pelindungan  HAM,  khususnya  bagi nelayan/pekerja di industri perikanan. 12 Upaya pelindungan ini telah diprakarsai oleh International Labour Organization (ILO) melalui Work in Fishing Convention (No. 188) yang disahkan di tahun 2007. Konvensi ini mengatur kewajiban Negara untuk melindungi hak-hak  mendasar  para  nelayan  yang  bekerja  di  kapal  penangkap  ikan  komersial. 13 Konvensi  ini  juga  mengatur  kewajiban  para  pemilik  kapal  untuk  memastikan terpenuhinya  standar-standar  pelindungan  HAM  yang  layak,  khususnya  dalam  hal keselamatan dan kesehatan para nelayan. 14 Hak-hak mendasar lainnya yang juga diatur secara spesifik dalam Konvensi ini antara lain mencakup persyaratan usia minimum; pemeriksaan dan jaminan kesehatan; serta jam kerja dan istirahat. 15 Konvensi ini telah berlaku  efektif  sejak  16 November  2017  dan  hingga  saat  ini  telah  diratifikasi  oleh  20 Negara, Indonesia belum termasuk sebagai salah satu Negara peserta Konvensi ini. 16
Di  samping  Konvensi  ILO  No.  188,  terdapat  instrumen  HAM  lainnya  yang diprakarsai  oleh  ILO  yang  relevan  dengan  pelindungan  para  pekerja  di  laut  yaitu Maritime Labour Convention 2006 (MLC). Konvensi ini mengatur kewajiban Negara untuk mengimplementasikan hak-hak fundamental para pelaut, termasuk hak berserikat dan perundingan kolektif; hak terbebas dari kerja paksa; dan hak terbebas dari diskriminasi di  tempat  kerja  (Article  III). 17 Selain  itu,  Konvensi  ini  juga  mengatur  hak-hak  setiap pelaut untuk memperoleh tempat kerja yang aman dan layak, jaminan kesehatan, dan jaminan sosial (Article IV). 18 Konvensi ini telah berlaku sejak 20 Agustus 2013, dan telah diamandemen tiga kali, yaitu di tahun 2014, 2016, dan 2018. Hingga saat ini, MLC telah diratifikasi oleh 101 Negara termasuk Indonesia. 19
11 Greenpeace.  (2019).  5  Reasons  Modern  Slavery  at  Sea  is  Still  Possible  in  2019.  Available  online  from: https://www.greenpeace.org/international/story/27803/5-reasons-modern-slavery-at-sea-is-still- possible-in-2019/. [Accessed May 26, 2022].
12 Song, Andrew and Soliman, Adam. (2019). “Situating Human Rights in the Context of Fishing Rights – Contributions and Contradictions” . Marine Policy , 103, 19-26.
13 Work in Fishing Convention, Pasal 6.
14 Work in Fishing Convention, Pasal 8.
15 Work in Fishing Convention, Pasal 9, 10, 14.
16 International  Labour  Organization.  (2017).  Ratifications  of  C188 – Work  in  Fishing  Convention,  2007.
Available online from:
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312333. [Accessed May 26, 2022]
17 MLC, Pasal III.
18 MLC, Pasal IV.
19 International  Labour  Organization.  (2017).  Ratifications  of  MLC,  2006.  Available  online  from: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:3 12331. [Accessed May 26, 2022].
Walaupun prinsip-prinsip mendasar tentang pelindungan dan pemenuhan HAM di laut telah diatur dalam berbagai instrumen di atas, pelanggaran HAM di laut masih kerap  terjadi.  Hal  ini  antara  lain  yang  kemudian  mendorong  lembaga  swadaya masyarakat internasional “ Human Rights at Sea ” dan beberapa ahli hukum internasional untuk  merancang  “ Geneva  Declarations  on Human  Rights  at  Sea ”,  yang  hingga  saat  ini masih  dalam  tahap  konsultasi  publik. 20 Deklarasi  ini  menegaskan  empat  prinsip fundamental, yaitu: 1) HAM bersifat universal dan berlaku di laut sebagaimana berlaku di  darat;  2)  Setiap  orang  di  laut  berhak  mendapatkan  pelindungan  HAM  tanpa pengecualian; 3) Tidak terdapat alasan khusus apapun di bidang kemaritiman untuk menyangkal pelindungan HAM di laut; dan 4) Setiap HAM yang diatur berdasarkan perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional harus dihormati di laut. 21
Dalam perkembangan saat ini,  permasalahan HAM tidak hanya terkait dengan HAM yang dapat dikategorikan sebagai generasi pertama dan generasi kedua, seperti hak atas kehidupan, hak untuk terbebas dari perbudakan, serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. HAM di laut juga memiliki banyak keterkaitan dengan HAM generasi ketiga, khususnya hak atas pembangunan ( the right to development ). Hak atas pembangunan tertuang dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Atas Pembangunan ( United Nations Declaration on the Right to Development ) yang disepakati di tahun  1986,  dan  saat  ini  tengah  dibahas  Rancangan  Konvensi  tentang  Hak  atas Pembangunan yang diluncurkan di tahun 2020. 22 Hak atas pembangunan dalam konteks kelautan tercermin antara lain dalam dokumen yang diprakarsai oleh High Level Panel for  A  Sustainable  Ocean  Economy yaitu  “ Towards  Ocean  Equity ”  atau  “Mewujudkan Keadilan Laut”. 23
Keadilan  laut  secara  umum  dimaknai  sebagai  upaya  pemenuhan  yang berhubungan  dengan  perlakuan  terhadap  individu  atau  masyarakat  atau  bagaimana kebijakan  publik  dan  peraturan  dirumuskan  untuk  memastikan  masyarakat  atau individu dapat mengakses kekayaan laut secara adil. 24 Secara umum pendekatan untuk tercapainya keadilan laut yang diharapkan dibutuhkan beberapa unsur yakni inklusif, transparan, akses terhadap informasi dan keadilan, partisipasi, dan sosialisasi. 25 Selain
20 Human Rights at Sea. (2022). The Geneva Declaration on Human Rights at Sea. Available online from: https://www.humanrightsatsea.org/GDHRAS. [Accessed May 26, 2022].
21 Ibid.
22 Schrijver, Nico. (2020). “A New Convention on the Human Right to Development: Putting the Cart Before the Horse?” . Netherlands Quarterly of Human Rights , 38(2), 84-93.
23 High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy. (2020). Towards Ocean Equity. Available online from: https://www.oceanpanel.org/blue-papers/towards-ocean-equity. [Accessed May 26, 2022].
24 Bennett, Nathan J., et.al. (2021). “Advancing Social Equity in and Through Marine Conservation” . Frontiers in Maritime Science , 8, hlm. 2.
25 Ibid .
itu,  terdapat  beberapa  elemen  yang  terbagi  atas;  pengakuan,  prosedur,  distribusi, manajemen, lingkungan, dan struktural atau kontekstual. 26
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keadilan laut merupakan suatu konsep komprehensif  yang  tidak  semata-mata  meninjau  pelindungan  dan  pemenuhan HAM dalam konteks individu, tetapi juga dalam konteks kolektif. Selain itu, pelindungan dan pemenuhan  HAM  dalam  perspektif  keadilan  laut  merupakan  salah  satu  bagian  dari upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan di bidang kelautan yang mencakup dimensi  sosial,  ekonomi,  dan  lingkungan.  Terkait  dengan  hal  ini,  Indonesia  Ocean Justice Initiative (IOJI) merumuskan setidak-tidaknya enam isu utama yang perlu dikaji dalam  pemenuhan  keadilan  laut,  yaitu:  (1)  Status  pengarusutamaan  pembangunan ekonomi kelautan berkelanjutan; (2) Pengelolaan ekosistem karbon biru; (3) Keamanan maritim yang terdiri dari ancaman kedaulatan dan hak berdaulat kapal ikan asing di Laut Natuna Utara dan penanganan sampah plastik di laut yang berasal dari aktivitas kapal; (4) Pelindungan HAM terhadap pekerja migran pelaut perikanan Indonesia; (5) Kebijakan pengelolaan penangkapan ikan terukur; dan (6) Pelindungan nelayan kecil. 27 Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang sekitar dua per tiga wilayahnya terdiri  dari  wilayah  laut,  Indonesia  masih  menemui  berbagai  kendala terkait  dengan keadilan laut. Kendala-kendala ini antara lain disebabkan inkonsistensi implementasi kebijakan,  masih  rendahnya  partisipasi  masyarakat  daerah  dalam  perumusan kebijakan, dan ketimpangan dalam penguasaan teknologi serta pengetahuan kelautan, dan  fungsi  pengawasan. 28 Selanjutnya,  permasalahan  HAM  di  laut  khususnya  di wilayah  Indonesia  dan  atau  melibatkan  awak  kapal  Indonesia  masih  sering  terjadi seperti dugaan kekerasan kepada awak kapal Indonesia di kapal asing. 29 Di samping itu, aktivitas  reklamasi  kerap  menyebabkan  terganggunya  ekosistem  sehingga  nelayan sekitar kesulitan mengakses tangkapan ikan di wilayah sekitar. 30 Melihat hal tersebut, dapat dikatakan bahwa keadilan laut merupakan salah satu tantangan utama yang saat ini dihadapi oleh Indonesia dalam pelindungan dan pemenuhan HAM di laut.
Di samping keadilan laut, isu kontemporer dalam pelindungan dan pemenuhan HAM di laut juga dapat dikaitkan dengan perkembangan teknologi, khususnya kapal laut nirawak atau maritime autonomous surface ship (MASS). Salah satu faktor pendorong MASS  adalah  mengoptimalkan  pemanfaatan  teknologi  pelayaran  guna  mengurangi
26 Ibid .
27 Indonesian Ocean Justice Initiative. (2021). Rekam Jejak Kebijakan Kelautan 2021 dan Proyeksi 2022. Jakarta:
IOJI, hlm. 7.
28 Ibid. , hlm. 12-13.
29 British  Broadcasting  Corporation.  (2020).  ABK  Indonesia  di  Kapal  Asing.  Available  online  from: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52541415. [Accessed March 16,2022].
30 Hadi, Syaiful, Alfath, Tahegga Primandana, dan Syarifudin, Trianita Yandhini. (2018 ). “Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil” . Lex Scientia Law Review , 2(2), hlm. 217.
risiko kecelakaan kapal di laut yang diakibatkan oleh faktor manusia. Berdasarkan hasil studi yang difasilitasi IMO di tahun 2021, saat ini terdapat empat kategori MASS: 1) Ship with automated processes and decision support (Kapal dilengkapi dengan proses otomatis dan  terdapat  awak  di  atas  kapal  yang  dapat  mengoperasikan  dan  mengendalikan sistem); 2) Remotely controlled ship with seafarers on board (Kapal dikendalikan dari jarak jauh,  namun  masih  terdapat  awak  di  atas  kapal  yang  dapat  mengoperasikan  dan mengendalikan  sistem);  3) Remotely  controlled  ship  without  seafarers  on  board (Kapal dikendalikan dari jarak jauh dan tidak ada awak di atas kapal); 4) Fully autonomous ship (Kapal beroperasi secara mandiri dengan dengan menggunakan kecerdasan buatan). 31
Jika dikaitkan dengan aspek pelindungan dan pemenuhan, penggunaan teknologi MASS dapat berdampak terhadap risiko pelanggaran HAM di laut. Terutama dalam hal teknologi MASS dengan kategori  tiga dan  empat, risiko pelanggaran HAM terhadap awak  kapal  atau  pekerja  di  sektor  kelautan  seperti  perbudakan  modern,  kejahatan seksual, dan pelanggaran hak-hak pekerjaan dapat berkurang karena tidak melibatkan lagi peran manusia sebagaimana halnya kapal-kapal konvensional. Namun di sisi lain, penggunaan teknologi MASS dapat melahirkan permasalahan HAM di laut yang baru yakni seperti pemenuhan kewajiban untuk pemberian pertolongan terhadap kapal serta awak dan penumpang kapal yang mengalami kecelakaan di laut, sebagaimana diatur dalam UNCLOS. Permasalahan ini kembali dapat terkait dengan MASS kategori tiga dan empat, yaitu jika dalam lintasan MASS terdapat insiden atau kecelakaan kapal laut maka kemungkinan besar MASS tidak akan dapat memenuhi kewajiban tersebut.
Berdasarkan latar belakang di atas, artikel  ini  akan meninjau keadilan laut dan perkembangan teknologi MASS sebagai dua isu kontemporer dalam pelindungan dan pemenuhan HAM di laut. Di bagian pertama akan dibahas permasalahan pelindungan dan  pemenuhan  HAM  dari  perspektif  keadilan  laut,  dan  di  bagian  selanjutnya  akan dibahas  keterkaitan  antara  perkembangan  teknologi  MASS  dengan  pelindungan  dan pemenuhan HAM di laut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis  dan  menggunakan  metode  penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber utama yang menjadi bahan kajian adalah  instrumen-instrumen  HAM  dan  hukum  laut  internasional  terkait,  termasuk instrumen-instrumen  hukum  internasional  yang  diprakarsai  oleh  organisasi internasional  seperti  IMO  dan Food  and  Agriculture  Organization (FAO).  Analisis dilakukan  dengan  metode  kualitatif,  yaitu  mengkaji  seberapa  jauh  kesesuaian  dan
31 International Maritime Organization. (2021). Outcome of the Regulatory Scoping Exercise for the Use of Maritime Autonomous Surface Ships. Available online from:  https://www.imo.org/en/MediaCentre/ PressBriefings/pages/MASSRSE2021.aspx. [Accessed May 26, 2022].
implementasi  pasal-pasal  dalam  instrumen-instrumen  hukum  tersebut  di  bidang keadilan laut dan perkembangan teknologi MASS. Hasil analisis kemudian digunakan untuk  membahas  langkah-langkah  yang  perlu  diambil  untuk  mewujudkan  keadilan laut dan mengantisipasi perkembangan teknologi MASS yang selaras dengan prinsip- prinsip dasar pelindungan dan pemenuhan HAM di laut.

## PEMBAHASAN

## Keadilan Laut dan Perspektif HAM
Perkembangan  wacana  mengenai  keadilan  laut  pada  prinsipnya  beranjak  dari permasalahan distribusi yang tidak merata dari berbagai manfaat yang dapat dihasilkan dari  sumber  daya  lautan.  Sebagaimana  digarisbawahi  oleh High  Level  Panel  for  a Sustainable  Ocean  Economy, kesenjangan  ( inequity )  merupakan  karakteristik  sistemik dalam  perkembangan  ekonomi  kelautan  saat  ini. 32 Ekonomi  kelautan  yang berkelanjutan  memiliki  keterkaitan  yang  sangat  erat  dengan  aspek  pelindungan  dan pemenuhan HAM, khususnya hak-hak fundamental seperti hak atas pembangunan, hak persamaan kedudukan dan non-diskriminasi, serta hak-hak pekerja.
Hak  atas  pembangunan  memiliki  korelasi  yang  signifikan  dengan  upaya mewujudkan  keadilan  laut.  Hak  ini  tercermin  dari  berbagai  instrumen  HAM  seperti Afric an Charter on Human and Peoples’ Rights yang menegaskan kewajiban Negara untuk menjamin  hak-hak  atas  pembangunan  dalam  menjamin  keadilan  dan  pemerataan pembangunan. 33 Selain itu, Vienna Declaration and Programme of Action yang disepakati di  tahun  1993  menyatakan  bahwa  mengacu  kepada United  Nations  Declaration  on  the Right  to  Development setiap  manusia  merupakan  pelaku  utama  dalam  pembangunan ( central subject of development ), sehingga Negara-negara seyogyanya bekerja sama dalam mengatasi  berbagai  hambatan  pembangunan. 34 Perlu  dicatat  bahwa  instrumen- instrumen  tersebut  tidak  secara  spesifik  didedikasikan  pada  pembangunan  kelautan, namun  instrumen-instrumen  ini  telah  meletakkan  dasar-dasar  fundamental  bagi pelindungan  dan  pemenuhan  HAM  dalam  konteks  pembangunan  yang  juga  dapat diterapkan dalam pembangunan di sektor kelautan.
Pembangunan di sektor kelautan merupakan hal yang sangat esensial, terutama bagi Indonesia. Dengan luas wilayah 8,3 juta kilometer persegi, luas wilayah laut 6,4 juta kilometer persegi, dan 17.504 pulau, 35 Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar
32 Österblom,  H.,  C.C.C.  Wabnitz,  D.  Tladi  et  al.  (2020). Towards  Ocean  Equity .  Washington,  DC:  World Resources Institute, hlm. 2.
33 African Charter on Human and Peoples’ Rights, Pasal 22.
34 Vienna Declaration and Programme of Action, Paragraf 10.
35 Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  (2019).  Kelautan  dalam  Angka.  Available  online  from: https://kkp.go.id/djprl/artikel/24082-buku-kelautan-dalam-angka-ditjen-pengelolaan-ruang-laut- tahun-2019. [Accessed May 26, 2022].
di dunia dengan sumber daya laut yang sangat potensial. Berdasarkan data Bank Dunia tahun 2021, sektor perikanan Indonesia termasuk terbesar kedua di dunia dengan nilai sebesar USD 27 miliar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dan sebagai penyedia 7 juta lapangan pekerjaan serta lebih dari 50% kebutuhan protein. 36 Sumber daya kelautan potensial  lainnya  di  Indonesia  adalah  sektor  pariwisata  bahari  yang  tercatat menyumbang USD 21 miliar terhadap PDB di tahun 2019. 37
Potensi yang sangat tinggi dari sumber daya kelautan ini kemudian mendorong deklarasi  visi  Indonesia  sebagai  “Poros  Maritim  Dunia”  ( Global  Maritime  Fulcrum )  di forum  Konferensi  Tingkat  Tinggi Association  of  South  East  Asian  Nations (ASEAN)  di tahun 2014. 38 Visi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan  Kelautan  Indonesia.  Sejalan  dengan  visi  Poros  Maritim  Dunia,  Peraturan Presiden  tentang  Kebijakan  Kelautan  Indonesia  disusun  berdasarkan  enam  prinsip dasar, yaitu: 1) Wawasan Nusantara; 2) Pembangunan Berkelanjutan; 3) Ekonomi Biru; 4)  Pengelolaan  Terintegrasi  dan  Transparan;  5)  Partisipasi;  dan  6)  Kesetaraan  dan Pemerataan. 39 Lebih lanjut, Kebijakan Kelautan Indonesia sendiri mencakup tujuh pilar yang terdiri dari: 1) Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 2) Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut; 3)  Tata  Kelola  dan  Kelembagaan  Laut;  4)  Ekonomi  dan  Infrastruktur  Kelautan  dan Peningkatan Kesejahteraan; 5) Pengelolaan Ruang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut; 6) Budaya Bahari; dan 7) Diplomasi Maritim. 40
Visi “Poros  Maritim  Dunia”  dan  Kebijakan  Kelautan  Indonesia  ini  pada prinsipnya memiliki relevansi dengan keadilan laut dalam beberapa hal. Salah satunya yaitu  membangun  konektivitas  dan  infrastruktur  antar  wilayah  melalui  optimalisasi perhubungan  laut  untuk  menghilangkan  kesenjangan  sosial  dan  ekonomi.  Selain  itu Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) menjadi pokok penting dalam pengembangan dan aktivitas perekonomian guna memastikan bahwa pemanfaatan kekayaan sumber daya laut tidak akan tumpang tindih dan tidak diskriminatif. Lebih lanjut, dengan adanya RTRL pemenuhan pemanfaatan kekayaan sumber daya laut yang berkelanjutan dapat dicapai karena setiap perencanaan akan melibatkan proses identifikasi dan pemetaan potensi kelautan di kawasan sekitar. 41
36 World Bank. (2021). Oceans for Prosperity: Reforms for a Blue Economy in Indonesia . Washington, D.C.: The World Bank, hlm. 14.
37 Ibid .
38 Xu,  Liping.  (2017). Study  on  “21 st Century  Maritime  Silk  Road”  Docking  with  “Global  Maritime  Fulcrum”: Research Report About Fujian Province of China and Indonesia. Beijing: China Social Science Press. hlm. 9.
39 Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2017  tentang  Kebijakan  Kelautan  Indonesia, Dokumen  Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia.
40 Ibid.
41 Ibid.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  pembangunan  di  sektor  kelautan yang berorientasi pada keadilan laut memegang peran penting dalam mewujudkan visi Indonesia  sebagai  Poros  Maritim  Dunia,  sekaligus  mengimplementasikan  Kebijakan Kelautan Indonesia. Namun demikian, pencapaian keadilan laut dalam pembangunan kelautan  di  Indonesia  saat  ini  masih  menghadapi  berbagai  kendala.  Salah  satunya adalah  pengembangan  infrastruktur  di  wilayah  pulau-pulau  kecil,  karena  pada umumnya  pulau-pulau  kecil  memiliki  keterbatasan  akses,  jauh  dari  pusat  kegiatan, tingginya  biaya  pembangunan  sarana  dan  prasarana,  dan  kesulitan  dalam  hal pengawasan serta pengamanan. Di samping itu, selama ini pulau-pulau kecil sering kali dimanfaatkan sebagai lintasan penyelundupan barang-barang ilegal, penangkapan ikan secara ilegal, dan pembuangan limbah ilegal. 42
Tantangan  dalam  mewujudkan  keadilan  laut  melalui  pembangunan  di  sektor kelautan tidak hanya dihadapi oleh Indonesia namun juga negara-negara berkembang lainnya.  Berdasarkan  data  dari  FAO  setidaknya  82%  tangkapan  ikan  dunia  hanya dikuasai oleh 25 negara saja antara kurun waktu 2004 hingga 2014, dan jika melihat pada aktivitas penangkapan ikan global pada zona laut lepas hanya terfokus pada 5 negara dengan GDP tinggi dengan total 86% tangkapan ikan dunia. 43 Pemanfaatan sumber daya alam,  khususnya  perikanan,  dengan  demikian  belum  terlaksana  secara  optimal  dan sering kali berkorelasi dengan indikasi pelanggaran HAM di laut.
42 Agoes, Etty R. (2003). “Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam Mengawasi Wawasan Nusantara ”. Jurnal Hukum dan Pembangunan , 33(1), 51-66.
43 Österblom, Wabnitz, Tladi, et.al. , Op.Cit., hlm. 9.
Gambar 1 Data Reported and Unreported Fishing dalam konteks industri perikanan di kawasan Asia-Pasifik, yang menunjukkan tren kenaikan setiap tahunnya. Unreported fisheries kerap berkaitan erat dengan praktik- praktik perbudakan dan pelanggaran HAM pekerja pada sektor perikanan. 44
Gambar  2  Data  menunjukkan  negara-negara  industri  utama  perikanan  dunia  yang  diwakili  oleh  skor agregat di tiga ukuran ekonomi dan ukuran aktivitas penangkapan ikan setiap negara. 45
Dari  kedua  data  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  bahwa  seiring  naiknya  angka pertumbuhan Illegal,  Unreported,  and  Unregulated  Fishing ( IUU Fishing )  pada  negara- negara yang berwarna oranye, maka pelanggaran HAM pada industri perikanan juga semakin meningkat. Di samping itu, data yang disajikan oleh Tickler pada tahun 2018 menunjukkan bahwa Amerika Serikat mengalami lonjakan yang cukup signifikan pada impor makanan laut yang disinyalir merupakan hasil dari perbudakan modern ( slavery seafood ). 46
Korelasi  pembangunan  kelautan  lainnya  dengan  isu  pelanggaran  HAM  adalah perdagangan manusia, khususnya para pekerja migran di bawah umur yang menjadi
44 Sea Around Us. (2016). Catches by Reporting Status in the Waters of FAO Area Indian Ocean, Eastern. Available  online  from:  http://www.seaaroundus.org/data/#/fao/57?chart=catch-chart&dimension= reporting-status&measure= tonnage&limit=10. [Accessed May 26, 2022].
45 Lihat Tickler, David, et.al. (2018). “ Modern Slavery and the Race to F ish.” Nature Communications , 9(1), hlm. 4-5.
46 Ibid.
sasaran empuk bagi kejahatan perbudakan. Hal ini menimpa antara lain pekerja-pekerja migran asal Kamboja dan Myanmar di sektor industri perikanan Thailand. Sektor ini pada kenyataannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sektor pertanian, 47 namun para  pekerjanya  seringkali  terjerumus  dalam  perbudakan,  kerja  paksa,  dan  berbagai tindak kekerasan. Selain itu dalam kasus lainnya di Ghana, perdagangan manusia yang melibatkan  perusahaan  perikanan Lake  Volta  Fisheries digambarkan  oleh  ILO  sebagai salah satu peristiwa terburuk yang menimpa kurang lebih 700 anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia hingga sepuluh tahun. 48
Di  wilayah  Indonesia  sendiri  sempat  terjadi  kasus  perbudakan  modern  dalam industri perikanan di Pulau Benjina, gugusan Kepulauan Aru, Maluku, yang terbongkar pada  tahun  2015. 49 PT.  Pusaka  Benjina  Resources  menggunakan  para  pekerja  asal Myanmar, Laos, dan Kamboja, dan negara lainnya yang didatangkan melalui Thailand sebanyak  kurang  lebih  2.000  orang.  Hasil  tangkapan  dari  kasus  Benjina  diekspor  ke Amerika  Serikat, 50 dan  hal  ini  memperkuat  data  yang  disajikan  oleh  Tickler sebagaimana dibahas sebelumnya.
Dari  setidaknya  tiga contoh  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  industri  perikanan merupakan industri yang paling rentan terhadap isu-isu perbudakan modern, sehingga memunculkan  istilah socially  responsible  seafood, yang  pada  prinsipnya  menekankan perlunya  memastikan  bahwa  makanan  laut  berasal  dari  sumber  yang  dapat dipertanggungjawabkan.  Permasalahan socially  responsible  seafood ini  juga  merupakan bagian dari tantangan yang masih harus dihadapi dalam mewujudkan keadilan laut, khususnya dalam hal masih belum terpenuhinya standar-standar pelindungan HAM di sektor industri perikanan.
Selanjutnya,  masalah  HAM  yang  berhubungan  dengan  keadilan  laut  dalam konteks pembangunan di sektor kelautan adalah diskriminasi terhadap pekerja sektor kelautan, khususnya pada segregasi berdasarkan ras, etnik, dan jenis kelamin (gender). Dalam  konteks  gender,  kaum  perempuan  kerap  mengalami  perlakuan  tidak  setara dalam sektor perikanan dan kelautan. Hal ini ditunjukkan melalui kurang terwakilinya kaum perempuan dalam penetapan langkah-langkah kebijakan di sektor perikanan dan kelautan. 51 Perempuan juga seringkali dilibatkan hanya pada tahap pre-harvesting dan
47 Teh, Lydia C. L., et.al. (2019). “ The Role of Human Rights in Implementing Socially Responsible S eafood.” PLOS One , 14(1), hlm. 6.
48 Ibid .
49 The Associate Press. (2015). AP Investigation: Slaves may Have Caught the Fishing you Bought. Available online  from:  https://www.ap.org/explore/seafood-from-slaves/ap-investigation-slaves-may-have- caught-the-fish-you-bought.html. [Accessed May 10, 2022].
50 Ibid.
51 Bennet, Elizabeth . (2005). “Gender, Fisheries and D evelopment.” Marine Policy , 29(5), hlm. 451-459.
post-harvesting saja.  Berbagai  permasalahan  ini  akhirnya  berujung  pada  luputnya perhatian terhadap kaum perempuan dalam pemenuhan keadilan laut. 52
Kondisi  diskriminatif  terhadap  perempuan  dalam  sektor  kelautan  ini  secara prinsip  merupakan  indikasi  pelanggaran  HAM,  khususnya  terhadap  hak-hak perempuan  sebagaimana  telah  diatur  dalam  berbagai  instrumen  HAM  internasional, termasuk: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) , International Covenant  on Civil and Political Rights (ICCPR), Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD) , dan Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination  against  Women (CEDAW). Seluruh  instrumen  ini  pada  dasarnya  menegaskan  bahwa  tidak  boleh  terdapat  lagi gender-inequality atau gender-blind yang  pada  khususnya  akan  memarjinalkan perempuan  dan  menambah  ruang  pada  segregasi  gender,  termasuk  dalam  hal pembangunan di sektor kelautan.
Di samping instrumen-instrumen di atas, perspektif gender dalam hal keadilan laut  juga  memegang  peran  penting  dalam  pencapaian  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan  ( Sustainable  Development  Goals/SDGs ),  khususnya  Tujuan  5:  Kesetaraan Gender. 53 Ditinjau  dari  sudut  pandang  SDGs,  peran  kaum  perempuan  dalam memelihara  praktik-praktik  perikanan  yang  berkelanjutan  merupakan faktor  penting yang pada akhirnya menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan itu sendiri. 54 Hal ini tercermin dalam beberapa studi yang dilakukan di berbagai belahan dunia seperti Mexico,  Colombia,  Brazil,  dan  Uzbekistan. 55 Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  perspektif  gender  dalam  pembangunan  di  sektor  kelautan  memegang  peran penting  dalam  mewujudkan  keadilan  laut  yang  mencerminkan  pemenuhan  dan pelindungan HAM, khususnya terhadap kaum perempuan.

## MASS dalam Spektrum HAM di Laut
Perkembangan  MASS  dalam  dunia  transportasi  laut  tengah  didorong  sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi jejak karbon dan pencemaran lingkungan. Saat ini MASS  kini  sudah  mulai  diujicobakan  pada  rute  transportasi  Lingkar  Arktik  yang diinisiasi  oleh Aker  Arctic . 56 Dari  perspektif  HAM,  terdapat  beberapa  isu  yang berkorelasi  erat  dengan kehadiran  MASS  yakni,  kejahatan  perompakan, keselamatan
52 Baker- Médard. Merill. (2017). “Gendering Marine Conservation: The Politics of Marine Protected Areas and Fisheries Ac cess.” Society and Natural Resources , 30(6), hlm. 723-737.
53 United Nations. (2021). Achieve Gender Equality and Empower All Women and Girls. Available online from: https://sdgs.un.org/goals/goal5. [Accessed May 26, 2022].
54 Gissi, E., Portman, M. E., and Hornidge, A. K. (2018). “Un -gendering the Ocean: Why Women Matter in Ocean Governance for Sustainability”. Marine Policy , 94, hlm. 216.
55 Ibid . 56 Hasan,  Sabrina.  (2021).  “Marine  Autonomous  Ships  in  the  Arctic:  Prospects  and  Challenges”. Lapin Yliopisto , 20, hlm. 15.
dan keamanan awak kapal yang bertugas. Selama ini, isu-isu tersebut kerap kali menjadi perhatian  masyarakat  luas  akan  penegakan  nilai-nilai  HAM  di  laut.  Di  samping  itu, perlu  ditinjau  pula  bagaimana  posisi  MASS  dalam  konteks  perlindungan  dan penyelamatan  awak  kapal  yang  mengalami  insiden,  serta  ancaman  akan  semakin sulitnya memperoleh pekerjaan yang berhubungan dengan perkapalan dan pelayaran.
Mengacu pada pasal-pasal terkait dalam UNCLOS, pengertian kapal mencakup kehadiran awak kapal dan nakhoda/ shipmaster. 57 ‘ Master ’ didefinisikan sebagai orang yang  memegang  kendali  dan  menentukan  keputusan  atas  sebuah  kapal, 58 dan  awak kapal didefinisikan sebagai selain master yang bertugas pada kapal sebagaimana yang telah  ditentukan  dalam  konvensi  STCW.  Seiring  dengan  perkembangan  teknologi MASS,  maka  diperlukan  peninjauan  kembali  terkait  definisi  ini,  khususnya  MASS dengan kategori tiga atau empat.
Hal  lainnya  yang  mengundang  perdebatan  adalah  bagaimana  status  hukum MASS dalam situasi distress atau situasi pada saat terjadi insiden atau kecelakaan di laut. UNCLOS pada prinsipnya mengatur bahwa bahwa kapal yang sedang melakukan lintas damai  harus  berlayar  secara  terus  menerus,  namun  dalam  keadaan  lain  seperti terjadinya  kecelakaan  pada  kapal  tersebut,  kapal  lain,  dan  pesawat  udara  yang membutuhkan  pertolongan  maka  ketentuan  ini  dapat  dikecualikan. 59 Selanjutnya, UNCLOS juga mengatur bahwa dalam pelaksanaan lintas transit ( transit passage ), kapal harus  melaju  tanpa  berhenti  kecuali  terdapat  insiden  yang  segera  membutuhkan pertolongan. 60 Kemudian,  sebagaimana  dikemukakan  dalam  bagian  sebelumnya, UNCLOS juga mengatur kewajiban bagi  kapal  yang berlayar serta ‘ shipmaster ’ untuk memberikan  pertolongan  kepada  setiap  orang  yang  ditemukan  di  laut,  bertolak secepatnya pada lokasi sebuah insiden kapal laut yang membutuhkan pertolongan serta evakuasi dari kapal tersebut. 61
Dalam  hukum  nasional,  ketentuan  UNCLOS  ini  juga  sejalan  dengan  Undang- Undang No. 17 Tahun 2008 Pelayaran yang mewajibkan kapal yang sedang melintas maupun  kapal  yang  posisinya  paling  berdekatan  dari  lokasi  kapal  yang  mengalami insiden untuk segera mungkin memberikan pertolongan kepada awak kapal dan/ atau penumpang kapal tersebut untuk menghindari adanya korban jiwa, serta melakukan tindakan  pencarian terhadap  korban  yang  terombang-ambing  di  laut.  Jika  kewajiban tersebut tidak dilaksanakan  dan  jika seorang nakhoda  tidak melakukan pertolongan,
57 McKenzie, Simon. (2020). “When is a Ship a Ship? Use by State Armed Forces of Un -crewed Maritime Vehicles and the United Nations Conv ention on the Law of the Sea”. Law and the Future of War Research Paper, 3, hlm. 3.
58 STCW, Regulation 1.
59 UNCLOS, Pasal 18 Ayat 2.
60 UNCLOS, Pasal 39 Ayat 1 (c).
61 UNCLOS, Pasal 98 Ayat 1 (c).
tidak  melapor,  tidak  menyebarluaskan  kegawatdaruratan  terhadap  kapal  yang mengalami  kecelakaan  atau  orang  yang  dalam  keadaan  bahaya  di  laut,  maka  yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa kurungan penjara paling lama tiga tahun atau  denda  paling  banyak  400  juta  rupiah. 62 Merujuk  pada  ketentuan-ketentuan tersebut,  tampaknya  akan  sulit  diterapkan  pada  MASS  kategori  tiga  dan  empat, sehingga terdapat celah antara pemenuhan hak hidup seseorang yang sedang terancam bahaya di laut dengan teknologi MASS yang tengah dikembangkan saat ini.
Terkait dengan MASS kategori tiga, yaitu kapal nirawak yang dikendalikan dari pusat kendali jarak jauh, sebagian ahli berpendapat bahwa kehadiran seorang nakhoda dapat  didelegasikan  kepada  seseorang  yang  berada  di  pusat  kendali  jarak  jauh  dari MASS  tersebut. 63 Hal  ini  didasarkan  pada  ketentuan  COLREG  mengenai “ vessel  not under  command” ,  yang  mencakup  kapal-kapal  yang  karena  kondisi  tertentu  tidak mampu melakukan manuver berdasarkan ketentuan COLREG sehingga tidak mampu menjauh  dari  lintasan  kapal  lainnya. 64 Namun  argumentasi  tersebut  mendapatkan penolakan  dari  para  ahli  lainnya  yang  beranggapan  bahwa  kendali  kapal  jarak  jauh tidak dapat disamakan dengan kendali dari atas kapal. 65 Dengan demikian, hingga saat ini  masih  terdapat  perbedaan  pendapat  apakah  pengendalian  MASS  dari  jarak  jauh, khususnya  kategori  tiga  dan  empat,  dapat  langsung  dianalogikan  dengan  peran kendali/ command yang dipegang oleh nakhoda dalam pelayaran konvensional.
Kondisi  yang  serupa  juga  tercermin  dalam  peraturan  perundang-undangan nasional, khususnya Undang-Undang Pelayaran. Pengertian awak kapal dan nakhoda masih  berpegang  pada  definisi  konvensional  dan  belum  mengakomodasi perkembangan  teknologi  yang  memungkinkan  kapal  dapat  dikendalikan  dari  jarak jauh. Ketimpangan definisi nakhoda dan awak kapal dalam konteks MASS akan lebih signifikan dalam hal MASS kategori empat, karena MASS dalam kategori ini akan benar- benar  tidak  melibatkan  peran  serta  manusia  untuk  mengambil  keputusan.  Seluruh keputusan terkait navigasi, kendali mesin, sistem komunikasi, persinyalan dan lainnya akan  didelegasikan  pada  program  komputer  atau  piranti  lunak  yang  menggunakan kecerdasan buatan atau AI. 66
Merujuk  pada  permasalahan-permasalahan  di  atas,  maka  saat  ini  sangat diperlukan  ketentuan-ketentuan  khusus  mengenai  status  hukum  MASS.  Dilihat  dari perspektif  HAM,  pengoperasian  MASS  sebenarnya  memiliki  potensi  untuk
62 Undang-Undang Pelayaran, Pasal 330.
63 Coito, Joel. (2021). Maritime Autonomous Surface Ships: New Possibilities — and Challenges — in Ocean Law and Policy. International Law Studies, 97, 259-306.
64 COLREG, Rules 3.
65 Coito, Op.Cit. , hlm. 268.
66 Chang,  Chia-Hsun, et.al. (2021).  Risk  Assessment  of  the  Operations  of  Maritime  Autonomous  Surface Ships. Reliability Engineering and Safety System, 207 , 2. Lihat juga pada Coito, Op. Cit.
mengimplementasikan pelindungan HAM itu sendiri. Dalam hal penyelundupan dan perdagangan  manusia  melalui  laut,  kapal  laut  atau  kendaraan  air  nirawak  dapat dimanfaatkan  sebagai  alat  pemantauan  dan  pengawasan  yang  dapat  membantu menegakkan  hukum  untuk  mencegah  atau  menangani  peristiwa  tersebut. 67 Namun demikian,  mengingat  sifatnya  yang  nirawak,  akan  terdapat  kesulitan  dalam  hal penegakan hukum karena tidak adanya aparat yang secara fisik dapat menaiki kapal seperti halnya penegakan hukum yang dilakukan oleh kapal-kapal konvensional. 68
Dengan masih terdapatnya berbagai celah dan ketimpangan dalam aturan hukum saat  ini  terkait  perkembangan  teknologi  MASS,  IMO  memandang  bahwa  diperlukan langkah-langkah strategis lebih lanjut. Salah satunya adalah pengembangan instrumen baru  yang  bersifat  komprehensif  seperti  “ MASS  Code ”  dan  penyusunan  panduan sementara ( interim guidelines ) untuk membantu fasilitasi pengoperasian MASS di tahap awal yang memenuhi standar-standar keamanan, keselamatan, dan lingkungan. 69 Selain itu,  IMO  juga  memandang  perlu  ditetapkannya  definisi  dan  ruang  lingkup  dari terminologi-terminologi dasar seperti nakhoda, awak kapal, dan pengendali jarak jauh ( remote  operator )  yang  sesuai  dengan  perkembangan  teknologi  MASS. 70 IMO  juga menetapkan sejumlah ketentuan dalam instrumen terkait keselamatan dan keamanan pelayaran saat ini yang dianggap sebagai prioritas utama untuk ditinjau keselarasannya dengan  perkembangan  MASS,  termasuk  instrumen-instrumen  yang  relevan  dengan aspek HAM di laut seperti SOLAS, COLREG, dan SAR.
Aspek  HAM  lainnya  yang  terkait  dengan  teknologi  MASS  adalah  ketersediaan lapangan  pekerjaan  di  sektor  pelayaran.  Dengan  semakin  berkembangnya  teknologi MASS  yang  didominasi  oleh  digitalisasi  dan  kecerdasan  buatan,  timbul  pertanyaan besar apakah suatu saat MASS akan menggantikan seluruh pekerjaan terkait aktivitas pelayaran yang dilakukan oleh manusia? Terkait dengan pertanyaan ini, sejumlah studi telah  dilakukan  untuk  meninjau  dampak  teknologi  MASS  terhadap  sektor  pekerjaan kemaritiman.  Secara  umum  dari  studi  ini  menyimpulkan  bahwa  otomatisasi  dalam sektor  kemaritiman  tidak  selalu  menghilangkan  kesempatan  pekerjaan namun justru berpotensi menghasilkan kesempatan pekerjaan baru yang berbeda dengan pekerjaan konvensional. 71 Peluang-peluang  ini  kemudian  dapat  diwujudkan  dengan meningkatkan  kapasitas  sumber  daya  manusia  sehingga  dapat  selaras  dengan
67 Klein,  Natalie.  (2019).  “Maritime  Autonomous  Vehicles  within  the  International  Law  Framework  to Enhance Maritime Security” . International Law Studies , 95, 244-271.
68 Ibid . 69 International Maritime Organization, Op.Cit.
70 Ibid . 71 Moreno, Claudio. (2020). Will Autonomous Ships be the “Downfall” of the Shipping Sector? Available online  from:  https://www.equaltimes.org/will-autonomous-ships-be-the?lang=en#.YpMWzShBw2x. [Accessed May 26, 2022].
penggunaan teknologi MASS di masa mendatang. Namun beberapa pihak, khususnya dari  kalangan  serikat  pekerja  kemaritiman,  masih  meragukan  peluang  ini  dan berpandangan  bahwa  sektor  kemaritiman  dengan  tenaga  manusia  tetap  akan terdampak  oleh  teknologi  MASS  dan  berpeluang  menimbulkan  permasalahan  HAM terkait dengan hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. 72

## PENUTUP Kesimpulan
Hukum HAM dan hukum laut memiliki korelasi yang kuat walaupun instrumen hukum  laut  internasional  khususnya  UNCLOS  tidak  mengatur  secara  eksplisit mengenai  pemenuhan  dan  pelindungan  HAM  di  laut.  Aspek-aspek  pemenuhan  dan pelindungan HAM di laut dapat terlihat dari, antara lain, hak untuk hidup, hak untuk terbebas  dari  perbudakan,  dan  hak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak. Pelindungan  dan  pemenuhan  HAM  saat  ini  perlu  lebih  diarahkan  pada  pendekatan yang lebih komprehensif, yaitu melalui perwujudan keadilan laut. Sebagaimana telah dibahas dalam artikel ini, keadilan laut mencakup spektrum HAM yang lebih luas dan mewakili  hak-hak  asasi  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  HAM  generasi  ketiga, khususnya hak atas pembangunan.
Pembangunan  di  sektor  kelautan  saat  ini  ternyata  belum  sepenuhnya mewujudkan  keadilan  laut.  Hal  ini  tercermin  dari  masih  terdapatnya  indikasi pelanggaran-pelanggaran  HAM,  seperti  perbudakan  modern  yang  masih  terjadi  di sektor industri perikanan. Di samping itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan di sektor kelautan juga masih mengalami berbagai hambatan, termasuk masih terdapat permasalahan  terkait  keterwakilan  kaum  perempuan  dalam  penetapan  kebijakan pembangunan kelautan.
Mewujudkan keadilan laut memiliki relevansi yang sangat erat dengan visi Poros Maritim  Dunia  dan  Kebijakan  Kelautan  Indonesia.  Terkait  dengan  hal  tersebut, pemerintah  Indonesia  perlu  mempertimbangkan  aspek-aspek  pelindungan  dan pemenuhan  HAM  yang  terkait  dengan  pilar-pilar  Kebijakan  Kelautan  Indonesia sehingga  pada  akhirnya  dapat  terlaksana  pembangunan  di  bidang  kelautan  yang berorientasi  pada  perwujudan  keadilan  laut.  Kondisi  ini  juga  akan  mendukung pencapaian  SDGs  di  Indonesia  terutama  tujuan-tujuan  yang  terkait  dengan  keadilan laut,  termasuk:  Tujuan  1:  Tanpa  Kemiskinan;  Tujuan  2:  Tanpa  Kelaparan;  Tujuan  5: Kesetaraan  Gender;  Tujuan  10:  Berkurangnya  Kesenjangan;  dan  tentunya  Tujuan  14: Ekosistem Lautan.
72 Ibid.
Aspek  pelindungan  HAM  di  laut  juga  perlu  memperhatikan  perkembangan terkini di bidang teknologi, khususnya perkembangan kapal laut nirawak atau MASS. Sebagaimana  telah  dibahas  dalam  artikel  ini,  masih  terdapat  ketimpangan  dan ketidakjelasan  mengenai  status hukum  MASS  yang  pada  akhirnya  dapat  berdampak pada pelindungan HAM di laut. Salah satu permasalahan utama yang perlu mendapat perhatian  khusus  adalah  kewajiban  untuk  memberikan  pertolongan  terhadap  kapal- kapal yang mengalami insiden atau kecelakaan di laut. Saat ini masih belum terdapat kejelasan  mengenai  bagaimana  MASS  juga  dapat  menjalankan  kewajiban  fungsi pencarian dan pertolongan, khususnya untuk MASS kategori tiga dan empat yang tidak lagi dikendalikan oleh nakhoda dan awak kapal konvensional melainkan oleh proses otomatisasi dan kecerdasan buatan.
Hal lain yang perlu menjadi perhatian dalam aspek HAM terkait perkembangan teknologi  MASS  yaitu  ketersediaan  lapangan  pekerjaan  di  sektor  kemaritiman. Mengingat  bahwa  sektor  ini  termasuk  sebagai  salah  satu  sektor  strategis  dalam pembangunan Indonesia sebagai negara kepulauan, maka pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan beralihnya pengoperasian kapal dari kendali manual ke kendali otomatis sebagaimana yang diterapkan dalam teknologi MASS. Sehingga dengan demikian diharapkan dapat mengurangi  dampak  negatif  kemajuan  dan  perkembangan  teknologi  pelayaran, khususnya terhadap hak-hak terkait dengan pekerjaan di sektor kemaritiman.
Keadilan  laut  dapat  dijadikan  sebagai  sudut  pandang  baru  dalam  upaya pemenuhan dan pelindungan HAM di laut yang sangat relevan dengan posisi Indonesia sebagai  negara  kepulauan  terbesar  di  dunia.  Untuk  itu  diperlukan  paradigma  baru, terutama  memastikan  pendekatan  yang  bersifat  multidisiplin  dan  multisektor. Pendekatan  ini  sangat  penting  mengingat  keadilan  laut  melibatkan  berbagai  jenis pelindungan  dan  pemenuhan  HAM,  termasuk  HAM  yang  terkait  dengan pembangunan.  Mengingat  berbagai  keterbatasan,  artikel  ini  tidak  membahas  aspek- aspek  HAM  lainnya  yang  masih  terkait  dengan  keadilan  laut,  seperti  hak  atas lingkungan hidup yang sehat dan peran industri atau bisnis dalam pelindungan dan pemenuhan HAM ( business and human rights ) . Dengan demikian penelitian selanjutnya masih diperlukan untuk membahas aspek-aspek tersebut.
Perkembangan teknologi MASS dapat dikatakan masih berada dalam tahap awal yang  juga  memerlukan  paradigma  baru,  khususnya  dalam  memastikan  keselarasan MASS dengan peraturan dan standar internasional di bidang pelayaran. Secara spesifik, aspek pelindungan HAM yang terkait dengan MASS, terutama dalam hal keselamatan dan  keamanan  manusia  di  laut,  masih  memerlukan  perhatian  dan  kajian  yang  lebih mendalam.  Terkait  dengan  hal  tersebut,  disarankan  bahwa  Indonesia  dapat menjalankan  peran  pentingnya  sebagai  salah  satu  anggota  Dewan  IMO  Kategori  C
Periode  Tahun  2022-2023  dalam  memantau  pembahasan  perkembangan  teknologi MASS di forum IMO yang masih berjalan hingga saat ini, khususnya dalam memastikan adanya standar-standar khusus terkait dengan pelindungan HAM di laut.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Indonesian  Ocean  Justice  Initiative.  (2021). Rekam  Jejak  Kebijakan  Kelautan  2021  dan Proyeksi 2022. Jakarta: IOJI.
Österblom, H., C.C.C. Wabnitz, D. Tladi et al. (2020). Towards Ocean Equity . Washington, DC: World Resources Institute.
United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). Kejahatan Maritim: Pedoman Untuk Praktisi Peradilan Pidana . Wina: Perserikatan Bangsa-Bangsa.
World  Bank.  (2021). Oceans  for  Prosperity:  Reforms  for  a  Blue  Economy  in  Indonesia .
Washington, D.C.: The World Bank.
Xu,  Liping.  (2017). Study  on  “21 st Century  Maritime  Silk  Road”  Docking  with  “Global Maritime  Fulcrum”:  Research  Report  About  Fujian  Province  of  China  and  Indonesia. Beijing: China Social Science Press.

## Jurnal
Agoes, Etty R. (2003). “Kebijakan dan Strategi Pembangunan Ke lautan dan Perikanan dalam Mengawasi Wawasan Nusantara”. Jurnal Hukum dan Pembangunan , 33(1).
Baker- Médard. Merill. (2017). “Gendering Marine Conservation: The Politics of Marine Protected Areas and Fisheries Access.” Society and Natural Resources , 30(6), 723-737.
Bennet, Elizabeth. (2005). “Gender, Fisheries and Development.” Marine Policy , 29(5). Bennett,  Nathan  J., et.al. (2021). “Advancing  Social  Equity  in  and  Through  Marine Conservation”. Frontiers in Maritime Science , 8.
Chang,  Chia-Hsun, et.al. (2021).  Risk  Assessment  of  the  Operations  of  Maritime Autonomous Surface Ships. Reliability Engineering and Safety System, 207 .
Coito,  Joel.  (2021).  Maritime  Autonomous  Surface  Ships:  New  Possibilities — and Challenges — in Ocean Law and Policy. International Law Studies, 97.
Gissi, E., Portman, M. E., and Hornidge, A. K. (2018). “Un -gendering the Ocean: Why Women Matter in Ocean Governance for Sustainability”. Marine Policy , 94.
Hadi, Syaiful, Alfath, Tahegga Primandana, dan Syarifudin, Trianita Yandhini. (2018).
“Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil”. Lex Scientia Law Review , 2(2).
Hasan,  Sabrina.  (2021).  “Marine  Autonomous  Ships  in  the  Arctic: Prospects  and Challenges”. Lapin Yliopisto , 20.
Klein,  Natalie.  (2019).  “Maritime  Autonomous  Vehicles  within  the  International  Law Framework to Enhance Maritime Security”. International Law Studies , 95.
McKenzie, Simon. (2020). “When is a Ship a Ship? Use by State Armed Forces of Un- crewed Maritime Vehicles and the United Nations Convention on the Law of the Sea”. Law and the Future of War Research Paper, 3.
Ndiaye, T. M. (2019). “Human Rights at Sea and the Law of the Sea”. Beijing Law Review ,
10.
Schrijver,  Nico.  (2020).  “A  New  Convention  on  the  Human  Right  to  Development: Putting the Cart Before the Horse?”. Netherlands Quarterly of Human Rights , 38(2).
Song, Andrew and Soliman, Adam. (2019). “Situating Human Rights in the Context of Fishing Rights – Contributions and Contradictions”. Marine Policy , 103.
Teh,  Lydia  C.  L., et.al. (2019).  “ The  Role  of  Human  Rights  in  Implementing  Socially
Responsible Seafood.” PLOS One , 14(1).
Tickler,  David, et.al. (2018).  “Modern  Slavery  and  the  Race  to  Fish.” Nature Communications , 9(1).
Treves,  Tullio.  (2010).  “Human  Rights  and  the  Law  of  the  Sea”. Berkeley  Journal  of International Law , 28(1).

## Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Internasional
African Charter on Human and Peoples’ Rights 1981 .
Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREG)
1972.
International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978.
International Labour Organization Maritime Labour Convention 2006.
International Labour Organization Work in Fishing Convention 2007. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. Vienna Declaration and Programme of Action 1993.

## Sumber Lain
British  Broadcasting  Corporation.  (2020).  ABK  Indonesia  di  Kapal  Asing.  Available online  from:  https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52541415.  [Accessed March 16, 2022].
European Court of Human  Rights. (2010). Case of Medvedyev and Others v. France. Available  online  from:  https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97979.  [Accessed May 26, 2022].
Greenpeace. (2019). 5 Reasons Modern Slavery at Sea is Still Possible in 2019. Available online from: https://www.greenpeace.org/international/story/27803/5- reasons-modern-slavery-at-sea-is-still-possible-in-2019/. [Accessed May 26, 2022]. High  Level  Panel  for  a  Sustainable  Ocean  Economy.  (2020).  Towards  Ocean  Equity. Available  online  from:  https://www.oceanpanel.org/blue-papers/towards- ocean-equity. [Accessed May 26, 2022].
Human Rights at Sea. (2022). The Geneva Declaration on Human Rights at Sea. Available online from: https://www.humanrightsatsea.org/GDHRAS. [Accessed May 26, 2022].
International  Labour  Organization.  (2017).  Ratifications  of  C188 – Work  in  Fishing Convention,  2007.  Available  online  from:  https://www.ilo.org/dyn/normlex/ en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312333.
[Accessed
May 26, 2022]
International Labour Organization. (2017). Ratifications of MLC, 2006. Available online from: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:: P11300_ INSTRUMENT_ID:312331. [Accessed May 26, 2022].
International Maritime Organization. (2019). List of IMO Conventions. Available online from https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/ListOfConventions. aspx. [Accessed May 26, 2022]
International  Maritime  Organization.  (2021).  Outcome  of  the  Regulatory  Scoping Exercise  for  the  Use  of  Maritime  Autonomous  Surface  Ships.  Available  online from: https://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/pages/ MASSRSE2021.aspx. [Accessed May 26, 2022].
Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2019). Kelautan dalam Angka. Available online from: https://kkp.go.id/djprl/artikel/24082-buku-kelautan-dalam-angka-ditjen- pengelolaan-ruang-laut-tahun-2019. [Accessed May 26, 2022].
Koh,  Tommy.  (1982).  A  Constitution  for  the  Oceans.  Available  online  from: https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/koh_english.pdf . [Accessed May 26, 2022].
Moreno,  Claudio.  (2020).  Will  Autonomous  Ships  be  the  “Downfall”of  the  Shipping Sector?  Available  online  from:  https://www.equaltimes.org/will-autonomous- ships-be-the?lang=en#.YpMWzShBw2x. [Accessed May 26, 2022].
Sea Around Us. (2016). Catches by Reporting Status in the Waters of FAO Area Indian Ocean,  Eastern.  Available  online  from:  http://www.seaaroundus.org/data/#/ fao/57?chart=catch-chart&dimension=reporting-status&measure=
tonnage&limit=10. [Accessed May 26, 2022].
The Associate Press. (2015). AP Investigation: Slaves may Have Caught the Fishing you Bought.  Available  online  from:  https://www.ap.org/explore/seafood-from- slaves/ap-investigation-slaves-may-have-caught-the-fish-you-bought.html. [Accessed May, 10 2022].
United Nations. (2021). Achieve Gender Equality and Empower All Women and Girls.
Available online from: https://sdgs.un.org/goals/goal5. [Accessed May 26, 2022].