## Volume 6, Nomor 2, Juni 2023.
Editorial Office  : Faculty of Law, Universitas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang, Provinsi Jawa Timur, 65144. Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249 E-mail : yurispruden@unisma.ac.id Website : http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index

## Gugatan Lain-Lain Oleh Kreditor Kepada Debitor Pasca Berakhirnya Kepailitan
Maulana Farras, Elfrida R Gultom
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol, Jakarta Barat, 11440, (62-21) 566 3232 Email: maulana.faras@gmail.com
Article Abstract Article History
Received: Apr 30, 2023; Reviewed: May 06, 2023; May 06, 2023; Accepted: May 09, 2023; Published: Jun 20, 2023:

## DOI:
10.33474/yur.v6i2.19700
The  purpose  of  this  study  is  to  discuss  legal  remedies  for  other lawsuits  filed  by  creditors  after  the  end  of  bankruptcy  where creditors  still  have  unpaid  receivables  and  debtors  themselves make additional capital after the bankruptcy is declared over. This study uses a normative juridical research method with a statutory and  case  approach.  Based  on  this  case,  other  lawsuits  filed  by creditors were granted by the commercial court judge and finally the bankruptcy process  was reopened. There are legal remedies for other lawsuits that have been appropriately filed by creditors to debtors who have not paid off their debts, then make additional capital even though the bankruptcy process has been declared. Keywords: Creditors; Accusation; Bankruptcy

## Abstrak
Tujuan penelitian yakni membahas upaya hukum gugatan lain-lain yang diajukan oleh kreditor pasca berakhirnya kepailitan dimana kreditor  masih  memiliki  piutang  yang  belum  dibayarkan  dan debitor sendiri melakukan penambahan modal setelah dinyatakan kepailitannya berakhir. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan  dan  kasus.  Berlandaskan  kasus  tersebut  gugatan  lain- lain  yang  diajukan  oleh  kreditor  dikabulkan  oleh  hakim pengadilan niaga dan akhirnya proses kepailitan dibuka kembali. Adanya upaya hukum gugatan lain-lain sudah tepat diajukan oleh kreditor kepada debitor yang belum melunasi utangnya, kemudian melakukan  penambahan  modal  meskipun  sudah  dinyatakan berakhirnya proses kepailitan.
Kata Kunci: Kreditor; Gugatan; Kepailitan

## PENDAHULUAN
Sejarah kepailitan tidak lepas dari masa belanda  sebagai  negara  yang  telah  menjajah dan  mengatur  tatanan  hukum  di  Indonesia selama  kurang  lebih  3,5  abad.  Pada  awalnya
kepailitan  di  atur  dalam Wetboek  Van Koophandel atau biasa disebut Kitab Undang- Undang  Hukum  Dagang  (KUHD)  dan Reglement op de Rechtsvoordering (RV). 1
Mekanisme  prosedur  kepailitan  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun 2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang. 2 Undang- undang  ini  dikeluarkan  dengan  tujuan memberikan keseimbangan antara debitor dan kreditor dalam menghadapi masalah kepailitan, seperti memudahkan penyelesaian hutang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif,  dan  memberikan  kepastian  hukum menyangkut  proses  waktu,  tanggung  jawab pengelolaan harta pailit serta prosedur. 3
Pailit  dapat  terjadi  apabila  debitor mempunyai  hutang  kepada  satu  atau  lebih kreditor  yang  telah    jatuh  tempo  dan  dapat ditagih. 4 Hal  ini  sangat  menentukan  untuk diajukan  pailit,  karena  tanpa  adanya  hutang yang  dapat  ditagih  dan  salah  satunya merupakan kewajiban debitor untuk melunasinya. 5
1 Amanda  Raisa,  Aviar  Rizkiana  Yuniar,  dan  Anita  Gladina  Ayu  Nurhayati,  “Kelemahan  Kurator  Dalam Pemberesan Harta Pailit,” Jurnal Hukum Magnum Opus 3, no. 2 (Agustus 2020): 212, https://doi.org/10.30996/ jhmo.v3i2.3442.
2 Nahruddien  Akbar,  “Konstruksi  Akuntansi  Kerugian,  Praktik  Kepailitan  Mengungkap  Fraud  Laporan Keuangan Klien,” JRB-Jurnal Riset Bisnis 3, no. 1 (1 Oktober 2019): 11, https://doi.org/10.35814/jrb.v3i1.976.
3 Agustina  Ni  Made  Ayu  Darma  Pratiwi  dan  Putu  Sekarwangi  Saraswati,  “Tinjauan  Yuridis  Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Mengenai PKPU Dalam Hal Debitor Pailit Di Masa Covid 19,” Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum 12, no. 1 (29 April 2021): 62, https://doi.org/10.31764/jmk.v12i1. 4197.
4 “Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang,”.
5 Ilham  Rizki  Hutabarat,  Marsella  Marsella,  dan  Sri  Hidayani,  “Analisis  Yuridis  Permohonan  Pailit  PT.  Bina Karya Sarana Oleh Kreditor (Studi Putusan No. 6/Pdt. Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Medan),” ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum 4, no. 1 (16 Juni 2022): 79, https://doi.org/10.31289/arbiter.v4i1.1206.
6 Alusianto Hamonangan dkk., “Peranan Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas,” PKM Maju UDA 2, no. 1 (14 September 2021): 27, https://doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v2i1.1182.
Berdasarkan Pasal  1 Ayat  (6) Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa Utang adalah yaitu kewajiban yang dinyatakan atau dapat  dinyatakan  dalam  jumlah  uang,  baik dalam  mata  uang  Indonesia  maupun  asing, baik  secara  langsung  maupun  yang  akan timbul  dikemudian  hari  atau  kontijen,  yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat  pemenuhan  dari  harta  kekayaan debitor.
Kepailitan kehilangan esensinya sebagai  pranata  hukum  untuk  melikuidasi harta  kekayaan  debitor  untuk  menjalankan kewajibannya  (utang)  pada  kreditornya. 6 Tujuan  adanya  kepailitan  yaitu  melindungi kreditor  untuk  memperoleh  hak-haknya berkaitan  dengan  berlakunya  asas  yang menjamin hak-hak yang berpiutang (kreditor) dari  kekayaan  orang  yang  berutang  (debitor) dan  mencegah  debitor  yang  berada  dalam
keadaan  insolvensi  untuk  tidak  merugikan kreditornya. 7
Kepailitan    dimaksudkan    untuk menghindari    terjadinya    sitaan  terpisah  atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya  dengan    mengadakan sitaan  bersama  sehingga  kekayaan  debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing bahwa kepailitan ada demi untuk menjamin para kreditor untuk memperoleh  hak-haknya  atas  harta  debitor pailit. 8 Maka  dari  itu,  segala ketentuan  yang mengatur    mengenai    transaksi    bisnis    yang dilakukan    oleh    pelaku    usaha  harus berpedoman    pada    ketentuan    hukum yang berlaku. 9
Pembayaran utang yang dilakukan oleh debitor  kepada  kreditor  dilaksanakan  setelah adanya hasil dari putusan tingkat pertama oleh pengadilan niaga. 10 Setelah putusan dinyatakan  pailit,  maka  saat  itu  juga  harta debitor  langsung  hilang  haknya  untuk melakukan  pengurusan  dan  penguasaan
7 Adi Satrio, R. Kartikasari, dan Pupung Faisal, “Eksekusi Harta Debitor Pailit Yang Terdapat Di Indonesia Di Hubungkan Dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor,” Ganesha Law Review 2, no. 1 (13 Mei 2020): 97, https:// doi.org/10.23887/glr.v2i1.126.
8 Ahmad Dwi Mulyatno, “Kewenangan Kurator Untuk Mengurus Perseroan Terbatas Pailit,” Asas Wa Tandhim: Jurnal  Hukum,  Pendidikan  Dan  Sosial  Keagamaan 1,  no.  2  (29  Juli  2022):  157,  https://doi.org/10.47200/ awtjhpsa.v1i2.1280.
9 Lia Nopiharni Puspitasari dkk., “Problematika Eksekusi Harta Pailit Dalam Cross Border Insolvency,” JURNAL USM LAW REVIEW 4, no. 2 (25 November 2021): 748, https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4238.
10 Isdian Anggraeni, “Peran Pengadilan Niaga Akibat Adanya Kreditor Fiktif Dalam Kepailitan,” Yurispruden: Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Malang 1,  no.  2  (27  Juni  2019):  178,  https://doi.org/10.33474/ yur.v1i2.972.
11 Aan Rizalni Kurniawan, Firman Freaddy Busroh, dan Herman Fikri, “Hak Imunitas Kurator Dalam Eksekusi Harta Debitor Pailit,” Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda 27, no. 1 (6 Maret 2021): 84, https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.3823466.svg.
12 Iustika  Puspita  Sari  dan  Ahyuni  Yunus,  “Tanggung  Jawab  Perusahaan  Terhadap  Pemenuhan  Upah  Pekerja Dalam Proses Pemberesan Boedel Pailit,” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 8, no. 3 (30 September 2019): 404, https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i03.p08.
terhadap kekayaannya. Seluruh harta kekayaannya  akan  menjadi boedel pailit. Dalam  hal  ini,  putusan      pernyataan      pailit tidak  mengakibatkan    debitor    kehilangan kecakapannya, hanya  kehilangan  kekuasaan atau  kewenangannya  untuk  mengurus  dan mengalihkan  harta  kekayaannya  saja. 11
Kurator  yang  telah  ditetapkan  dan termaktub  dalam  putusan  pailit  segera bertugas untuk melakukan kepengurusan dan penguasaan boedel pailit dibawah pengawasan  hakim  pengawas,  meskipun terhadap  putusan  tersebut  diajukan  upaya hukum baik secara kasasi ataupun peninjauan kembali.  Kurator  dalam  kepailitan  adalah pihak  yang  telah  ditetapkan  oleh  undang- undang  untuk  melakukan  penguasaan  dan pengurusan terhadap harta pailit. 12
Seorang  kurator  yang  menyatakan kesediaannya  untuk  menerima  tugas  dan tanggungjawab  mengurus      harta      debitor pailit berdasarkan putusan pengadilan   niaga, juga   harus memastikan  dirinya  bebas  dari
benturan    kepentingan    baik    dari  debitor maupun kreditor. 13
Kemudian  pada  hari  yang  sudah ditentukan  akan  diadakan  rapat  verifikasi (pencocokan)  utang  yang  dipimpin  oleh hakim pengawas. Rapat ini guna mencocokkan  utang-utang  si  pailit,  guna memperinci  tentang  besarnya  piutang  yang dapat  dibayarkan  kepada  masing-masing kreditor. 14 Dalam  rapat  verifikasi  tersebut dihadiri  oleh  hakim  pengawas  sebagai pimpinan  rapat,  panitera  sebagai  pencatat,  si pailit  harus  datang  sendiri  dan  tidak  boleh diwakilkan,  semua  kreditor  baik  menghadap sendiri dan diperbolehkan diwakilkan kepada kuasanya,  dan  kurator. 15 Bilamana  Debitor pailit adalah badan hukum perseroan terbatas, maka  yang  wajib  hadir  adalah  direksi perseroan tersebut. 16
Pada  akhirnya  setelah  pencocokan piutang  kreditor,  dibayar  penuh  piutang
13 Ridwan  Ridwan,  “Kedudukan  Kurator  Dalam  Melakukan  Eksekusi  Budel  Pailit  Yang  Berimplikasi  Pada Pelaporan Secara Pidana Suatu Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” Jurnal Ius Constituendum 3, no. 2 (9 November 2018): 206, https://doi.org/ 10.26623/jic.v3i2.1040.
14 Patar Bronson Sitinjak, Mukidi Mukidi, dan Adil Akhyar, “Analisis Kewenangan Kurator Dalam Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Akibat Kepailitan Perspektif Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1021/K/Pdt. Sus-Pailit/2018),” Jurnal Ilmiah METADATA 4, no. 1 (2 Januari 2022): 251, https://doi.org/10.47652/metadata. v4i1.
15 Suyud Margono, “Penerapan Mediasi Perdamaian Oleh Kurator Dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU),” SOL JUSTISIO 3, no. 1 Juni (5 Juni 2021): 359–60.
16 M.  Hadi  Shubhan, Hukum  Kepailitan,  Prinsip,  Norma,  dan  Praktik  di  Peradilan ,  1  ed.  (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2008), 137.
17 Idris Abas Ibrahim dan Luki Luki, “Analisis Yuridis Peran Kurator Dalam Kepailitan Guna Melindungi Hak Para  Kreditor  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  Dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” FOCUS: Jurnal of Law 2, no. 2 (25 Maret 2022): 153, https://doi.org/10.47685/ focus.v2i2.308.
18 Nicky  Yehezkiel  Singal,  “Kajian  Hukum  Tanggung  Jawab  Kurator  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Kepailitan Pasca Putusan Pengadilan Niaga,” LEX PRIVATUM , 229-239, 10, no. 1 (17 Januari 2022): 234.
19 “Pasal  202  Ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Utang,”.
mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat, maka berakhirnya kepailitan, dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  203  Undang-Undang  Nomor  37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 17
Kurator  juga  wajib  mengumumkan berakhirnya  kepailitan  dalam  Berita  Negara Republik Indonesia dan surat kabar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 18 Kurator juga wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan  dan  pemberesannya  kepada hakim pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan. 19
Akhirnya  semua  buku  dan  dokumen mengenai  harta  pailit  yang  ada  pada  kurator wajib diserahkan kepada debitor dengan tanda
bukti  penerimaan  yang  sah. 20 Hal  yang menarik minat penulis dalam hal ini, bilamana ternyata  harta  debitor  ( boedel pailit)  tidak mencukupi  untuk  membayarkan  utangnya kepada  kreditor,  namun  sudah  dinyatakan berakhirnya kepailitan oleh kurator.
Sebagaimana  ada  kasus  nyata  dari  PT. Hutama  Karya  (Persero)  selaku  kreditor melawan  PT.  Jaya  Nur  Sukses  sebagai developer  property dari  Badan  Usaha  Milik Daerah (BUMD) milik Provinsi  DKI Jakarta selaku  debitor,  yang  dimana  PT.  Nur  Jaya Sukses  sudah  dinyatakan  pailit  sampai  tahap akhir  peninjauan  kembali  dan  pemberesan harta  pailit  oleh  kurator.  Debitor  ini mempunyai  4  kreditor  preferen  dan  85 kreditor  konkuren  termasuk  PT.  Hutama Karya.
Debitor ini sudah dinyatakan pailit dan berakhirnya kepailitan oleh kurator dan sudah diumumkan di 2 surat kabar nasional, namun kurator  belum  membubarkan  status  badan hukum debitor. Bulan Mei tahun 2017  kurator baru  mengajukan  pembubaran  badan  hukum debitor  dan  pada  tanggal  11  April  2017 debitor ini melakukan penambahan modal dan kurator  membiarkannya.  Dari  sini  muncul pertanyaan yang kompherensif seiring dengan realita  yang  ada,  mengenai  kasus  tersebut kreditor akhirnya megajukan gugatan lain-lain dengan  dalil  debitor  dan  kurator  tidak
20 “Pasal  202  Ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Utang,”.
kompherensif (maksimal) pemberesan boedel pailit debitor.
Akhirnya  gugatan  tersebut  dikabulkan oleh hakim pengadilan niaga serta penambahan  modal  yang  dilakukan  oleh debitor  tidak  sah  dan  batal  demi  hukum, bilamana debitor ingin melakukan penambahan modal pasca berakhirnya kepailitan  harus  sesuai  dan  memenuhi prosedur    rehabilitasi  yang  ada  di  Undang- Undang  Noomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang  karena  belum  ada  aturan konkrit  yang  mengatur  penambahan  modal setelah berakhirnya kepailitan.
Berikut  beberapa  penelitian  terdahulu, yakni:  (1)  I  Gede  Khrisna  Dharma  Putra, Kadek  Agus  Sudiarawan,  Pengaturan  Upaya Perdamaian  Oleh  Debitor  Pailit  Setelah Adanya Putusan Pernyataan Pailit: Perspektif Hukum  Kepailitan  Indonesia, Acta  Comitas: Jurnal  Hukum  Kenotariatan ,  Vol  7  No.  1, April 2022. (2) Arumi Riezky Sar i , Iwan Erar Joesoef,  Peran  Kurator  Dalam  Penanganan Kepailitian:  Studi  Lambatnya  Pelaksanaan Putusan  Kepailitan, National  Conference  on Law Studies (NCOLS), Vol 2 No. 10, 2020.
Penelitian ini memiliki kebaruan, yakni pendekatan  kasus  yang  dilakukan  ialah dengan  mengangkat  kasus  pada  PT.  Hutama Karya (Persero) selaku kreditor melawan PT. Jaya  Nur  Sukses  sebagai developer  property
dari BUMD milik Provinsi DKI Jakarta selaku debitor.
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan  yaitu  pendekatan  peraturan perundang-undangan  ( statute  approach ) 21 dan  pendekatan  kasus  ( case  approach ). 22
Bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan  teknik  analisis  interpretasi gramatikal,  yaitu  apa  yang  tertulis  dalam undang-undang akan ditafsirkan menurut tata bahasa menurut bahasa yang mudah dipahami dan  dipelajari  berdasarkan  kasus  serta menambahkan interpretasi yang sistematis.

## PEMBAHASAN
Pengaturan Upaya Hukum Gugatan Lain- Lain Kepailitan
Mengenai gugatan lain-lain pada ranah kepailitan  pada  dasarnya  sama  dengan gugatan  pada  umumnya  dimana  gugatan  itu diajukan  karena  indikasi  pelanggaran  antara hak dan kewajiban oleh salah satau atau para pihak  lainnya.  Gugatan  tersebut  merupakan dasar dalam hukum kepailitan untuk melindungi  harta  pailit  sebagaimana  selaras dalam  Pasal  26  Undang-Undang  Nomor  37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
21 Amirul Hadi dan Haryono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 3.
22 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat) ,  17  ed.  (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 14.
23 Asep N. Mulyana, Deferred Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis (PT. Grasindo: Jakarta, 2019), 127.
24 Ni Made Jaya Senastri dan Luh Putu Suryani, “Fungsi Naskah Akademik (Na) Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan  Daerah,” Kertha  Wicaksana 12,  no.  1  (22  Februari  2018):  2,  https://doi.org/10.22225/kw.12.1. 2018.38-45.
Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang yang  mengatur  sebagai  berikut  bahwa tuntutan  mengenai  hak  dan  kewajiban  yang menyangkut  harta  pailit  harus  diajukan  oleh atau terhadap kurator.
Menurut  penulis  mengenai  Pasal  26 Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, apabila kreditor menuntut hak dan kewajibannya yang berkaitan dengan harta  ( boedel )  pailit,  maka  kurator  harus menyerahkan atau ditujukan kepada kurator.
Pada  dasarnya  putusan  permohonan pernyataan  pailit  oleh  pengadilan  niaga bersifat “ uit voerbaar bij vooraad ”. 23 Putusan perkara pailit yang mempunyai kekuatan ( uit voerbaar bij  vooraad ),  putusan  yang menyatakan debitor pailit harus dilaksanakan terlebih  dahulu  walaupun  putusan  tersebut belum  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap “ inkracht van gewisjde ”. 24
Hal-hal  yang  termasuk  dalam  Gugatan lain-lain dapat dilihat dalam  penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan “hal  lain-lain”  adalah  antara  lain action
pauliana, perlawanan  pihak  ketiga  terhadap penyitaan,  atau  perkara  dimana  debitor, kreditor, kurator, atau pengurus menjadi salah satu  pihak  dalam  perkara  yang  berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhdap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan  pailit  karena  kelalaiannya  atau kesalahannya.
Gugatan  ini  sebagai  upaya  untuk melindungi kepentingan dari kreditor, bila ada permasalahan yang timbul akibat itikad buruk dari debitor pailit terlepas dari gugatan renvoi dan actio  pauliana .  Gugatan  lain-lain  dapat menjadi salah satu upaya yang diajukan oleh kreditor  apabila  dalam  proses  kepailitan maupun  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang  (PKPU)  yang  telah  diputus,  kreditor melihat adanya tindakan penyalahgunaan oleh debitor. 25
Bila  dimaknai  secara  kompherensif frasa “hal lain-lain” dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dijabarkan seperti:
1. Actio Pauliana
Actio  pauliana merupakan  sarana yang  diberikan  oleh  undang-undang kepada kreditor untuk mengajukan pembatalan  atas  segala  perbuatan  yang tidak  diwajibkan  yang  dilakukan  oleh
25 Timotius  William  Prajogo,  “Penyalahgunaan  Instrumen  Kepailitan  atau  PKPU  oleh  Debitor  Setelah Memperoleh Fasilitas Kredit dari Lembaga Keuangan,” Jurnal Media dan Peradilan Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya 4, no. 2 (Oktober 2018): 185, http://dx.doi.org/10.29062/jmhp.v4i2.12.
26 Sunarmi Sunarmi, Hukum Kepailitan , 2 ed. (Jakarta: Sofmedia, 2010), 186.
27 Muhammad Syamsudin Sinaga, Hukum di Kepailitan Indonesia (Jakarta: Tata Nusa, 2012), 18.
debitor  dimana  perbuatan  tersebut  telah merugikan  kreditor. 26 Dengan  demikian actio  pauliana atau claw  black  provision adalah  pembatalan  segala  perbuatan hukum  debitor  pailit  yang  merugikan kreditor dimana perbuatan tersebut dilakukan sebelum adanya putusan pernyataan pailit dari pengadilan niaga. 27
Pengaturan  terkait actio  pauliana terdapat dalam Pasal 1341 Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUHPdt)  dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang.  Ketentuan hukum  perdata  mengenai actio  pauliana ada 3 jenis, yaitu (a) Actio pauliana secara umum  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  1341 KUHPdt;  (b) Actio  pauliana ditinjau  dari ahli  waris  diatur  dalam  ketentuan  Pasal 1061  KUHPdt;  dan  (c) Actio  pauliana dalam  ranah  kepailitan  diatur  dalam ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 47 Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran.
Kemudian,  yang  menjadi  ketentuan dari actio  pauliana dalam  perkara kepailitan adalah Pasal 1341 KUHPdt yang menyatakan  bahwa,  meskipun  demikian, kreditor boleh mengajukan tidak
berlakunya  segala  tindakan  yang  tidak diwajibkan  yang  dilakukan  oleh  debitor, dengan nama apapun juga yang merugikan kreditor;  asal  dibuktikan  bahwa  ketika tindakan  tersebut  dilakukan,  debitor  dan orang  yang  dengannya  atau  untuknya debitor  itu  bertindak,  mengetahui  bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditor.
Hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik atas barang-barang yang menjadi objek dan tindakan yang tidak sah, harus  dihormati.  Untuk  mengajukan batalnya  tindakan  dengan  cuma-cuma dilakukan  debitor,  cukuplah  kreditor menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu debitor mengetahui  bahwa  dengan  cara  demikian dia  merugikan  para  kreditor,  tak  peduli apakah  orang  yang  diuntungkan  juga mengetahui hal itu atau tidak.
Setiap  kreditor  dapat  mengajukan pembatalan  segala  perbuatan  yang  tidak diwajibkan  yang  dilakukan  oleh  debitor dengan nama apapun, juga yang merugikan kreditor,  asal  dapat  dibuktikan  bahwa ketika  perbuatan  dilakukan,  baik  debitor ataupun  orang  dengan  atau  untuk  siapa debitor berbuat, mengetahui bahwa
28 Rai  Mantili,  “Actio  Pauliana  Sebagai  Upaya  Perlindungan  Bagi  Kreditor  Menurut  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  dan  Undang-Undang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU),” ADHAPER: Jurnal Hukum  Acara Perdata 6, no. 2 (8 Maret 2021): 23, https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2. 127.
29 Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Jakarta: Prenada Media, 2008), 362.
30 Shubhan, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan , 175.
perbuatan  itu  membawa  akibat  yang merugikan kreditor. 28
Ketentuan  Pasal  1341  KUHPdt  di atas berkaitan dengan Pasal 1131 KUHPdt mengatur mengenai prinsip paritas creditorium ,  karena  dalam  Pasal  1131 KUHPdt  menentukan  bahwa  semua  harta kekayaan  debitor  demi  hukum  menjadi jaminan atas utang  debitor. Maka,  debitor sebenarnya  tidak  bebas  terhadap  harta kekayaannya ketika debitor memiliki utang kepada  pihak  lain,  dalam  hal  ini  kepada kreditor. 29
Selanjutnya, dalam hal actio pauliana yang  terdapat  dalam  Pasal  1061 KUHPdt, sebagaimana berikut :
1. Seorang  ahli  waris  menolak  warisan debitor, maka kreditornya dapat memohonkan  ke  pengadilan  dengan tujuan  warisan  tersebut  dikuasakan kepadanya  atas  nama  kreditor  tersebut untuk menerima warisan sebagai pemenuhan  piutangnya  yang  ada  di debitor;
2. Penolakan atas permohonan tidak akan dibatalkan. 30 Gugatan actio  pauliana dalam  ketentuan  Pasal  41-47  Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban
Pembayaran  Utang  terdapat  hal  aturan khusus yang berbeda dengan ketentuan actio  pauliana yang  ada  di  KUHPdt. Pembedanya  adalah  apabila  ditinjau dari  KUHPdt, actio  pauliana diajukan oleh  kreditor,  namun  dalam  kepailitan gugatan actio  pauliana diajukan  oleh kurator atas persetujuan hakim pengawas.
Gugatan actio  pauliana mengenai kepailitan yang diisyaratkan bahwa debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan  dianggap  mengetahui  atau sepatutnya  mengetahuinya  bahwa  bahwa perbuatan  yang  dilakukan  oleh  debitor akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.  Adapun  gugatan actio  pauliana harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Perbuatan hukum debitor yang merugikan kreditor dapat digugat actio pauliana pada  ranah  kepailitan  yaitu perbuatan  merugikan  kreditor  yang dilakukan  oleh  debitor  dalam  tempo  1 (satu)  tahun  sebelum  adanya  putusan pailit;
2. Perbuatan  hukum  debitor  yang  bisa digugat actio pauliana tersebut merupakan  perbuatan  yang  merugikan kreditor  dari  perjanjian  dimana  debitor jauh  melebihi  kewajibannya  dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
31 Ferdian Siboro, “Gugatan Actio Pauliana Untuk Menyelamatkan Harta Pailit Dalam Kepailitan,” Transparency: Jurnal Hukum Ekonomi 3, no. 2 (2014): 87.
3. Perbuatan  hukum  yang  dapat  digugat actio pauliana dalam kepailitan merupakan  perbuatan  yang  merugikan kreditor  yang  merupakan  pembayaran atas,  atau  pemberian  jaminan  untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih;
4. Perbuatan  hukum  yang  dapat  digugat actio  pauliana merupakan  perbuatan yang merugikan kreditor terhadap pihak terafiliasi. Pihak yang terafiliasi ditentukan sebagaimana dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang.  Untuk pengajuan actio pauliana dapat diajukan  kepada  pengadilan  niaga sebagaimana  hal  ini  sejalan  dengan Pasal  3  Ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  37  Tahun 2004  tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  yang  menyebutkan bahwa bahwa putusan atas permohonan pernyataan  pailit  dan  hal-hal  lain  yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang- undang  ini  diputuskan  oleh  pengadilan dimana  daerah  hukumnya  meliputi daerah  tempat  kedudukan  hukum debitor. 31
Menurut  Kartini  Muljadi  bahwa syarat actio  pauliana dalam  kepailitan adalah debitor harus telah melakukan suatu
rechtshandeling atau  perbuatan  hukum sebelum  pernyataan  pailit  diucapkan, bahwa  pada  saat  perbuatan  hukum  itu dilakukan, debitor mengetahui atau sepatutnya  mengetahui  perbuatan  hukum tersebut  akan  mengakibatkan  kerugian bagi kreditor,  pada  saat perbuatan dilakukan  pihak  debitor  dengan  siapa melakukan perbuatan itu dilakukan mengetahui  atau  sepatutnya  mengetahui bahwa  perbuatan  hukum  tersebut  akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor dan debitor  melakukan  perbuatan  hukum  itu, walaupun  tidak  ada  kewajiban  debitor untuk melakukannya (overplicht ). 32
Kemudian pengaturan actio pauliana diatur dalam Pasal 41-50 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang.  Berdasarkan  Pasal  41  Ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
menunjukkan  bahwa  untuk  kepentingan harta pailit, oleh karena  itu  kreditor dapat meminta pembatalan atas segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit oleh  pengadilan  niaga,  yang  mungkin
32 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan , 4 ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 304.
33 Aprita Serlika, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori) (Malang: Setara Press, 2018), 104.
34 Aida  Nur  Hasanah,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Kreditor  Pada  Gugatan  Actio  Pauliana,” Politica:  Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam 9, no. 2 (8 Agustus 2022): 29, https://doi.org/10.32505/politica.v9i2. 4574.
35 Fahriza  Adzania  dan  Mas  Anienda  Tien  F,  “Optimalisasi  Fungsi  Balai  Harta  Peninggalan  Surabaya  Dalam Pemberesan Harta Pailit,” Simposium Hukum Indonesia 1, no. 1 (12 Juni 2019): 321.
kepentingan  kreditor  dicederai  sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan. 33
Perbuatan  hukum  debitor  pailit adalah  segala  perbuatan  yang  dilakukan oleh debitor pailit yang mempunyai akibat hukum. Ada dua unsur untuk membuktikan adanya  atau  terjadinya  suatu  “perbuatan hukum”  yaitu  “melakukan  sesuatu”  atau “mengakibatkan hukum”.
Dengan demikian melakukan sesuatu yang tidak mempunyai akibat hukum atau tidak melakukan sesuatu tetapi mempunyai akibat  hukum  tidak  dianggap  sebagai perbuatan  hukum  sehingga  tidak  dikenai tindakan actio  pauliana . 34 Perbuatan hukum  yang  dikategorikan  sebagai actio pauliana adalah  perbuatan  debitor  pailit yang merugikan kreditor dan menghambat kurator  yang  dapat  dikategorikan  sebagai overplicht  verruchte  handelinge yaitu perbuatan  hukum  yang  menurut  undang- undang tidak diperlukan. 35
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  42 Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  mengatur sejauh  mana  debitor  dan  pihak  ketiga dianggap  mengetahui  perbuatan  hukum
tersebut  merugikan  kreditor  yang  apabila dilakukan dalam waktu satu tahun sebelum putusan  pernyataan  pailit,  diatur  dengan syarat-syarat sebagai berikut:
a. Perbuatan hukum tidak wajib dilaksanakan debitor;
b. Debitor  dan  pihak  yang  melakukan perbuatan  dianggap  telah  mengetahui bahwa  perbuatan  itu  akan  merugikan kreditor;
c. Perbuatan  hukum  tersebut  memenuhi persyaratan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal  42 huruf a  sampai dengan g. 36
Berdasarkan ketentuan pasal di atas, dapat  dilihat  bahwa  apabila  perbuatan debitor  sebagaimana  diuraikan  di  atas dilakukan  dalam  waktu  1  tahun  sebelum pernyataan  pailit  diucapkan,  debitor  dan pihak ketiga yang dimaksud dianggap telah mengetahui  atau  seharusnya  mengetahui bahwa  tindakan  yang  dilakukan  tersebut merugikan  kreditor.  Namun,  tuduhan tersebut tidak berlaku apabila debitor dapat membuktikan  bahwa  yang  bersangkutan
36 Elisabeth  Nurhaini  Butarbutar,  “Pembuktian  Terhadap  Perbuatan  Debitor  Yang  Merugikan  Kreditor  Dalam Tuntutan  Actio  Pauliana,” Jurnal  Yudisial 12,  no.  2  (24  September  2019):  217,  https://doi.org/10.29123/ jy.v12i2.322.
37 Serlika, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori) , 146.
38 Syahrul Sitorus, “Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Dan Derden Verzet),” Hikmah 15, no. 1 (2018): 69.
39 Abd  Basir  dan  St  Fatimah,  “Analisis  Yuridis  Perlawanan  Pihak  Ketiga  (Derden  Verzet)  Terhadap  Putusan Verstek  Sengketa  Hak  Milik  Atas  Tanah,” Pledoi  Law  Jurnal 1,  no.  1  (16  Januari  2023):  3,  https:// jurnalfkmuit.id/index.php/plj/article/view/8.
40 Alya  Pradhnyana,  Toto  Tohir  Suriaatmadja,  dan  Rimba  Supriatna,  “Implikasi  Hukum  Atas  Putusan  Derden Verzet  Dalam  Perkara  Nomor  14/PK/Pdt/2019  Mengenai  Bantahan  Terhadap  Sita  Eksekusi  Ditinjau  Dari Hukum  Acara  Perdata,” Bandung  Conference  Series:  Law  Studies 2,  no.  1  (22  Januari  2022):  336, https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.840.
tidak mengetahui perbuatannya merugikan kreditor. Untuk ketidaktahuannya tersebut debitor dapat membuktikan dengan segala macam alat bukti. 37
2. Perlawanan  Dari  Pihak  Ketiga  Ter- hadap Penyitaan (Derden Verzet)
Pada  praktek  peradilan  hukum perdata di Indonesia sering sekali dijumpai mengenai  perkara  gugatan derden  verzet atau perlawanan dari pihak ketiga terhadap penyitaan. Adakalanya suatu putusan yang sudah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap yang  mendapat  perlawanan  dari  pihak ketiga atau yang disebut derden verzet . 38
Pihak  ketiga  yang  dimaksud  disini adalah bukan bagian dari para pihak yang berperkara, adanya pihak ketiga ini karena terdampak  dari  pelaksanaaan  putusan tersebut,  maka  diajukanlah  perlawanan derden  verzet ini. 39 Derden    verzet diajukan    ketika    hak    milik    dari    pihak ketiga    tersebut    telah  dilanggar  karena adanya  suatu  putusan. 40 Syarat  untuk melakukan perlawanan adalah, (1) Adanya kepentingan  dari  pihak  ketiga;  dan  (2)
Pihak ketiga secara nyata haknya dicederai atau dirugikan. 41
Apabila  perlawanan  yang  diajukan oleh  pihak  ketiga  itu  dikabulkan,  maka putusan pengadilan yang telah mengeluarkan  putusan  terbukti  telah merugikan  pihak  ketiga  tersebut  harus diperbaiki. 42 Perlawanan  terhadap  sita (objek  sengketa)  yang  diajukan  adalah milik pihak ketiga yang harus dibuktikan. Dalam  hal  pembuktian  diperlukan  suatu perkara  yang  mengadili  suatu  sengketa  di muka  pengadilan  ( juridicto  contentiosa ) maupun  dalam  perkara  permohonan  yang menghasilkan  suatu  penetapan  ( juridicto voluntair ). 43
Upaya  perlawanan  ini  dilakukan apabila barang-barang atau hak dari pihak ketiga  harus  dibuktikan,  sebagaimana  ada Putusan  Mahkamah  Agung  No.  3089 K/Pdt/1991  yang  menjelaskan  bahwa  sita jaminan ( convervatoir beslag ) yang diletakkan  di  atas  milik  pihak  ketiga memberi  hak  kepada  pemiliknya  untuk melakukan perlawanan derden verzet .
Berdasarkan  perkara  ini,  pelawan
(pihak  ketiga)  telah  membeli  tanah  yang disita  dari  tergugat  dengan  iktikad  baik,
41 P. Pradnyawati dan I. Nengah Laba, “Tinjauan Yuridis Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga ( Derden Verzet ) Terhadap Putusan Verstek,” WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan 2, no. 1 (23 Juli 2018): 28, https://doi.org/10.22225/wicaksana.2.1.2018.25-33.
42 Raisa  Inayati,  “Tugas,  Wewenang  Dan  Tanggung  Jawab  Balai  Harta  Peninggalan  Dalam  Pemberesan  Harta Pailit,” E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA 5, no. 1 (30 Maret 2019): 64, https://doi.org/10.29138/spirit.v5i1.908.
43 Bendesa  Made  Cintia  Buana,  “Upaya  Hukum  Perlawanan  Pihak  Ketiga  ( Derden  Verzet )  Terhadap  Putusan Pengadilan  Yang  Berkekuatan  Hukum  Tetap  Dalam  Perkara  Perdata,” JURNAL  RECHTENS 3,  no.  2  (31 Desember 2014): 14, https://doi.org/10.36835/rechtens.v3i2.96.
kemudian  pengadilan  negeri  meletakkan sita di atasnya maka dia berhak mengajukan derden  verzet atas  jaminan (CB). Derden verzet atas sita jaminan (CB), dapat  diajukan  pemilik  selama  perkara yang dilawan sudah mempunyai  kekuatan hukum tetap ( Inkracht Van Gewijsde ), lalu apabila  sudah  memperoleh  kekuatan hukum  tetap,  upaya  hukum  yang  dapat dilakukan oleh pihak ketiga atas penyitaan itu  bukan derden  verzet ,  melainkan gugatan perdata biasa.
Berdasarkan  Putusan  Mahkamah Agung  Nomor  996  K/Pdt/1989,  bahwa derden  verzet yang  diajukan  atas  (CB)  di pengadilan  negeri  dalam  suatu  perkara perdata,  dapat  dibenarkan  selama  putusan perkara yang dilawan masuk dalam pokok perkara  belum  mempunyai  kekuatan hukum  tetap  serta  (CB)  tersebut  belum diangkat.
3. Perkara  Debitor,  Kreditor,  Kurator Dan  Pengurus  Menjadi  Salah  Satu Pihak
Terdapat  contoh  kasus  kepailitan sebagaimana  dalam  hal  ini  melibatkan debitor,  kreditor,  kurator  dan  pengurus menjadi  salah  satu  pihak  dalam  perkara
antara  PT.  Bank  Mandiri  (Persero) mengajukan  gugatan  renvoi  (bantahan kreditor terhadap daftar tagihan sementara kreditor  yang  diakui  kurator)  terhadap kurator  atas  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor 970 K/Pdt.Sus-Pailit/2017.
Gugatan  Renvoi  yang  diajukan  PT. Bank  Mandiri  (Persero)  itu  termasuk gugatan lain-lain, karena debitor, kreditor, dan kurator sebagai salah satu pihak yang kerap  sekali  bantahan  terhadap  piutang, yaitu renvoi prosedur. Perkara ini terdapat 2 unsur landasan dimana PT. Bank Mandiri (Persero) sebagai kreditor dari PT. Rockyt Aldeway  yang  mempunyai  utang  Rp. 253.830.548.701,74  (Dua  Ratus  Lima Puluh  Tiga  Miliar  Delapan  Ratus  Tiga Puluh  Juta  Lima  Ratus  Empat  Puluh Delapan  Ribu  Tujuh  Ratus  Satu  Koma Tujuh Puluh Empat Rupiah).
Berdasarkan  hal  tersebut  PT.  Bank Mandiri (Persero) selaku pemohon mengajukan  gugatan  Renvoi  terhadap Kurator agar memperbaiki daftar piutangnya yang sebagaimana mestinya.
Berdasarkan  Pasal  117  Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  yang  menyatakan bahwa kurator wajib memasukkan piutang
44 “Pasal 117 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang,”.
45 Dea  Monika  Sinaga,  Yohanes  Suhardin,  dan  Christopher  P.  Lumbangaol,  “Hak  Kreditor  Konkuren  Dalam Melakukan  Penolakan  Daftar  Piutang  Oleh  Kurator,” JURNAL  PROFILE  HUKUM ,  15  Februari  2023,  23, http://ejournal.ust.ac.id/index.php/JPH/article/view/2474.
46 Shubhan, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan , 172.
yang  disetujuinya  ke  dalam  suatu  daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah alasannya dimasukkan dalam daftar tersendiri. 44
Berdasarkan penjelasan pasal di atas, menjadi  tanggung  jawab  kurator  untuk memeriksa  utang-utang  debitor.  Kreditor juga  dapat  mengajukan  keberatan  kepada pengadilan niaga atas keberatan atas daftar piutang tersebut.
Gugatan  Oleh  Kurator  Kepada  Direksi Yang  Mengakibatkan  Perseroannya  Pailit Atas Kelalaiannya Atau Kealpaannya.
Kurator  sebagai  pengampu  dalam proses  kepailitan  bisa  melayangkan  tuntutan hukum  atau  melawan  tuntutan  hukum  yang berkaitan  dengan boedel pailit. 45 Kurator dapat menuntut debitor yang menyembunyikan  harta  kekayaan  debitor yang sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga    agar  dikembalikan  dengan  melalui gugatan actio pauliana . 46
Kemudian  kurator  juga  berwenang untuk  meminta  kepada  majelis  hakim pengadilan  niaga  dengan  maksud  tujuan menyatakan para direksi (persero pailit) yang telah menyalahgunakan kewenangan-nya dan telah  merugikan  kepentingan  harta  pailit sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 42 Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun
2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimana perbuatan  hukum  debitor  yang  berbadan hukum  adalah  bersama-sama  atau  untuk kepentingan  salah  seorang  direksi  atau  juga pengurus  persero  (debitor),  suami  atau  istri, anak  angkat,  atau  keluarga  sampai  dengan derajat  (derajat)  ketiga  dari  anggota  direksi atau manajemen. 47
Kurator  yang  melayangkan  gugatan kepada  direksi  dengan  dalil  penyalahgunaan wewenangnya dalam perseronya agar dihukum  dengan  dinyatakan  bertanggung jawab  secara  tanggung  renteng  terhadap seluruh  piutang  kreditor  dari  perseroan. Secara  hukum  debitor  sudah  kehilangan haknya  untuk  menguasai  dan  mengurus kekayaannya  termasuk  ke  dalam  harta  pailit semenjak  adanya  putusan  pernyataan  pailit diucapkan oleh hakim pengadilan niaga. 48
Kemudian  jika  dihubungkan  dengan hukum  acara  kepailitan  adalah  hukum  acara perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 299 Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini  maka  hukum  acara  yang  berlaku  adalah hukum acara perdata.
47 “Pasal  42  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Utang,”.
48 Doni Budiono, “Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 4, no. 2 (1 Mei 2019): 121, https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i2.81.
49 Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan , 253.
Pada saat ini hukum acara perdata yang berlaku  adalah herzien  inlandsch  reglement (HIR).  Bila  dikaji  secara  mendalam  terdapat ketentuan acara yang berbeda atau menyimpang  dari  ketentuan  HIR,  Ketentuan Pasal 299 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  bertujuan bahwa  apabila  Undang-Undang  Nomor  37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang bilamana  tidak  mengatur  mengenai  hal-hal tertentu yang menyangkut pengajuan permohonan pernyataan pailit dan pemeriksaan  perkara  melalui  pengadilan, maka yang harus dirujuk adalah HIR. 49
Dengan  demikian,  menurut  pandangan penulis  terkait  kasus  PT.  Hutama  Karya (Persero)  selaku  kreditor  bisa  melakukan gugatan lain-lain kepada PT. Jaya Nur Sukses selaku debitor  dan  kurator Dudi Pramedi ke pengadilan  niaga  sesuai  dengan  ketentuan Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun 2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
PT.  Hutama  Karya  (kreditor)  memakai dalil  gugatan  “kurator  dan  debitor  mengenai penyelesaian  harta  pailit  belum  selesai  dan tuntas”.  Setelah  segala  upaya  hukum  sudah dilakukan,  maka  hanya  terdapat  satu  pilihan
yaitu  melalui  gugatan  lain-lain  untuk membuka  proses  kepailitannya  lagi  agar piutang  PT.  Hutama  Karya  (Kreditor) terpenuhi, karena masih ada harta pailit yang bisa dibagi.
Padahal  gugatan  lainnya  lebih  tepat ditujukan  kepada  para  pihak  hingga  pihak ketiga yang tidak puas dengan putusan hakim, yang  tidak  ada  kaitannya  dengan  kepailitan tersebut. Namun, pihak dalam ini PT. Hutama Karya  (kreditor)  pastinya  merasa  haknya terancam  atau  terlukai  ( derden  verzet )  dapat masuk melalui gugatan lain-lain ini.
Penulis  juga  sepakat  bahwa  pengajuan gugatan  lain-lain  untuk  dibukanya  kepailitan kembali  terhadap  PT.  Nur  Jaya  Sukses (kreditor) sudah sesuai dan tetap berdasarkan Pasal  230 jo. Pasal  192  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Menurut Pasal 142 Ayat (1) Angka (5) Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai berakhirnya perseroan karena telah dinyatakan  pailit  dan  berada  pada  keadaan insolvensi, kemudian Pasal 142 Ayat 2 huruf a  dan  b,  dalam  hal  implikasi  pembubaran Persero,  likuidasi  harus  dilakukan  terlebih dahulu oleh kurator dan perseroan tidak boleh melakukan  perbuatan  hukum  apapun  kecuali untuk kepentingan likuidasi.
Dengan  demikian,  gugatan  lain-lain sebagai  rasa  keadilan  yang  sah  mengenai penyelesaian  kepailitan,  apalagi  membuka
kembali  kepailitan  dapat  dilakukan  apabila memenuhi  syarat  ketentuan  Pasal  203 Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam perkara tersebut di atas  adalah  benar  dan  pengadilan  niaga memiliki  berhak  menerima  gugatan  lain  dari PT. Hutama Karya (Persero).

## KESIMPULAN
Adanya upaya hukum gugatan lain-lain sudah  tepat  diajukan  oleh  kreditor  kepada debitor  yang  belum  melunasi  utangnya, kemudian  melakukan  penambahan  modal meskipun  sudah  dinyatakan  berakhirnya proses  kepailitan,  dimana  menurut  hemat penulis  sudah  memenuhi  unsur  Pasal  203 Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 teentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  karena  tingal upaya  ini  yang  bisa  dilakukan  oleh  kreditor yang  haknya  tercederai  dan  belum  terpenuhi secara  memuaskan  atas  utang  debitor  dan secara  substansi  masih  termasuk  kedalam ranah  kepailitan  dengan  dalil  debitor  dan kurator  dalam  pemberesan  harta  pailit  tidak maksimal dan kooperatif.
Hal serupa juga didukung oleh ketentuan  Pasal  142  Ayat  (1)  Angka  5 Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 142 Ayat (2) huruf  a  dan  b  Undang-Undang Nomor  40 Tahun 2007 tentang Perseroan  Terbatas, dan Pasal 173 sampai dengan Pasal 177 Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang. Oleh karena itu pengadilan  niaga  berhak  untuk  menerima gugatan lain-lain dari kreditor.

## SARAN
Hal  yang  paling  fundamental  dalam hukum ialah kepastian hukum, maka dari itu sudah waktunya pemerintah membuat peraturan  yang  kompherensif  mengenai gugatan lain-lain dalam  ranah kepailitan, hal demikian  guna  memiliki  dasar  hukum  yang tegas, jelas, dan konkrit serta tidak merugikan para pihak yang berperkara.

## DAFTAR PUSTAKA
Adzania,  Fahriza,  dan  Mas  Anienda  Tien  F. “Optimalisasi  Fungsi  Balai  Harta Peninggalan
Surabaya Dalam Pemberesan  Harta  Pailit.” Simposium
Hukum  Indonesia 1,  no.  1  (12  Juni 2019): 315–24.
Akbar,  Nahruddien.  “Konstruksi  Akuntansi Kerugian, Praktik Kepailitan Mengungkap Fraud Laporan Keuangan Klien.” JRB-Jurnal Riset Bisnis 3, no. 1
(1 Oktober 2019): 9–19. https://doi.org/
10.35814/jrb.v3i1.976.
Anggraeni,  Isdian.  “Peran  Pengadilan  Niaga
Akibat  Adanya  Kreditor  Fiktif  Dalam Kepailitan.” Yurispruden: Jurnal Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Malang 1, no. 2 (27 Juni 2019): 117–28. https://doi.org/10.33474/yur.v1i2.972. Basir, Abd, dan St Fatimah. “Analisis Yuridis Perlawanan  Pihak  Ketiga  (Derden Verzet)  Terhadap  Putusan  Verstek Sengketa  Hak  Milik  Atas  Tanah.”
Pledoi Law Jurnal 1, no. 1 (16 Januari 2023): 1–9. https://jurnalfkmuit.id/
index.php/plj/article/view/8.
Buana, Bendesa Made Cintia. “Upaya Hukum Perlawanan  Pihak  Ketiga  (Derden Verzet)  Terhadap  Putusan  Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam
Perkara Perdata.” JURNAL RECHTENS 3,  no.  2  (31  Desember  2014):  1–19. https://doi.org/10.36835/rechtens.v3i2. 96.
Budiono, Doni. “Analisis Pengaturan Hukum
Acara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” ADHAPER:  Jurnal  Hukum  Acara Perdata 4, no. 2 (1 Mei 2019): 109–27. https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i2.81 Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. “Pembuktian Terhadap  Perbuatan  Debitor  Yang Merugikan  Kreditor  Dalam  Tuntutan Actio Pauliana.” Jurnal Yudisial 12, no. 2  (24  September  2019):  215–34. https://doi.org/10.29123/jy.v12i2.322.
Hadi,  Amirul,  dan  Haryono. Metodologi
Penelitian Pendidikan . Bandung: Pustaka Setia, 1998.
Hamonangan,  Alusianto,  Muhammad Ansori
Lubis,  Mhd  Taufiqurrahman,  dan Rudolf  Silaban.  “Peranan  Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas.” PKM Maju UDA 2, no. 1 (14
September  2021):  20–34.  https://doi. org/10.46930/pkmmajuuda.v2i1.1182. Hasanah,  Aida  Nur.  “Perlindungan  Hukum Bagi  Kreditor  Pada  Gugatan  Actio Pauliana.” Politica: Jurnal Hukum Tata Negara  Dan  Politik  Islam 9,  no.  2  (8 Agustus  2022):  26–37.  https://doi.org/ 10.32505/politica.v9i2.4574.
Hutabarat,  Ilham  Rizki,  Marsella  Marsella, dan  Sri  Hidayani.  “Analisis  Yuridis Permohonan  Pailit  PT.  Bina  Karya Sarana  Oleh  Kreditor  (Studi  Putusan No.  6/Pdt.  Sus-Pailit/2018/PN.Niaga. Medan).” ARBITER:  Jurnal  Ilmiah Magister Hukum 4, no. 1 (16 Juni 2022):
79–90.  https://doi.org/10.31289/arbiter. v4i1.1206.
Ibrahim, Idris Abas, dan Luki Luki. “Analisis
Yuridis Peran Kurator Dalam Kepailitan  Guna  Melindungi  Hak  Para Kreditor  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor  37  Tahun  2004  Tentang Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang.” FOCUS: Jurnal of Law 2, no. 2 (25 Maret 2022): 148–56. https://doi.org/10.47685/focus.v2i2.308
Inayati,  Raisa.  “Tugas,  Wewenang  Dan
Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan  Dalam  Pemberesan  Harta
Pailit.” E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA 5, no. 1 (30 Maret 2019): 56–70. https:// doi.org/10.29138/spirit.v5i1.908.
Kurniawan,  Aan  Rizalni,  Firman  Freaddy Busroh,  dan  Herman  Fikri.  “Hak Imunitas Kurator Dalam Eksekusi Harta Debitor  Pailit.” Disiplin :  Majalah
Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum  Sumpah  Pemuda 27,  no.  1  (6 Maret 2021): 64–73. https://zenodo.org/ badge/DOI/10.5281/zenodo.3823466.s vg.
Mantili, Rai. “Actio Pauliana Sebagai Upaya Perlindungan  Bagi  Kreditor  Menurut Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata dan  Undang-Undang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang  (PKPU).” ADHAPER:  Jurnal Hukum Acara Perdata 6, no. 2 (8 Maret 2021): 21–38. https://doi.org/10.36913/ jhaper.v6i2.127.
Margono,  Suyud.  “Penerapan  Mediasi
Perdamaian Oleh Kurator Dalam Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  (PKPU).” SOL JUSTISIO 3,  no.  1  Juni  (5  Juni  2021):
355–64. Muljadi,  Kartini,  dan  Gunawan  Widjaja.
Pedoman Menangani Perkara Kepailitan . 4 ed. Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2016.
Mulyatno,  Ahmad  Dwi.  “Kewenangan Kurator  Untuk  Mengurus  Perseroan Terbatas  Pailit.” Asas  Wa  Tandhim:
Jurnal  Hukum,  Pendidikan  Dan  Sosial Keagamaan 1,  no.  2  (29  Juli  2022): 155–78. https://doi.org/10.47200/
awtjhpsa.v1i2.1280.
Pradhnyana,  Alya,  Toto  Tohir  Suriaatmadja, dan  Rimba  Supriatna.  “Implikasi Hukum  Atas  Putusan  Derden  Verzet Dalam Perkara Nomor 14/PK/Pdt/2019 Mengenai  Bantahan  Terhadap  Sita Eksekusi  Ditinjau  Dari  Hukum  Acara Perdata.” Bandung  Conference  Series: Law Studies 2, no. 1 (22 Januari 2022):
336–43.  https://doi.org/10.29313/bcsls.
v2i1.840. Pradnyawati,  P.,  dan  I.  Nengah  Laba. “Tinjauan Yuridis Mengenai
Perlawanan  Pihak  Ketiga  (Derden
Verzet)  Terhadap  Putusan  Verstek.” WICAKSANA:  Jurnal  Lingkungan  dan
Pembangunan 2,  no.  1  (23  Juli  2018): 25–33. https://doi.org/10.22225/ wicaksana.2.1.2018.25-33.
Pratiwi,  Agustina  Ni  Made  Ayu  Darma,  dan Putu  Sekarwangi  Saraswati.  “Tinjauan Yuridis  Undang-Undang  Nomor  34 Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan PKPU  Mengenai  PKPU  Dalam  Hal Debitor  Pailit  Di  Masa  Covid  19.” Media  Keadilan:  Jurnal  Ilmu  Hukum 12, no. 1 (29 April 2021): 60–75. https:// doi.org/10.31764/jmk.v12i1.4197.
Puspitasari, Lia Nopiharni, Dian Septiandani,
Diah Sulistyani Ratna Sediati, dan Kadi Sukarna. “Problematika Eksekusi Harta Pailit Dalam Cross Border Insolvency.” JURNAL  USM  LAW  REVIEW 4,  no.  2 (25 November 2021):
743–55. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4238. Raisa,  Amanda,  Aviar  Rizkiana  Yuniar,  dan Anita Gladina Ayu Nurhayati. “Kelemahan Kurator Dalam Pemberesan  Harta  Pailit.” Jurnal Hukum Magnum Opus 3, no. 2 (Agustus 2020): 214–22. https://doi.org/10.
30996/jhmo.v3i2.3442. Ridwan,  Ridwan.  “Kedudukan  Kurator Dalam  Melakukan  Eksekusi  Budel Pailit Yang Berimplikasi Pada
Pelaporan  Secara  Pidana  Suatu  Kajian Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004 Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” Jurnal Ius  Constituendum 3,  no.  2  (9 November  2018):  197–211.  https:// doi.org/10.26623/jic.v3i2.1040.
Sari,  Iustika  Puspita,  dan  Ahyuni  Yunus. “Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pemenuhan Upah Pekerja Dalam Proses Pemberesan  Boedel  Pailit.” Jurnal Magister  Hukum  Udayana  (Udayana Master  Law  Journal) 8,  no.  3  (30
September  2019):  403–13.  https://doi. org/10.24843/JMHU.2019.v08.i03.p08. Satrio, Adi, R. Kartikasari, dan Pupung Faisal.
“Eksekusi  Harta  Debitor  Pailit  Yang Terdapat  Di  Indonesia  Di  Hubungkan Dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor.” Ganesha  Law Review 2, no. 1  (13  Mei  2020):  96–108.  https://doi. org/10.23887/glr.v2i1.126.
Senastri,  Ni  Made  Jaya,  dan  Luh  Putu Suryani.  “Fungsi  Naskah  Akademik (Na)  Dalam  Pembentukan  Rancangan Peraturan  Daerah.” Kertha  Wicaksana
12,  no.  1  (22  Februari  2018):  38–45. https://doi.org/10.22225/kw.12.1.2018. 38-45.
Serlika,  Aprita. Hukum  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang  (Perspektif  Teori) .  Malang: Setara Press, 2018.
Shubhan,  M.  Hadi. Hukum  Kepailitan,
Prinsip,  Norma,  dan  Praktik  di Peradilan .  1  ed.  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2008.
Siboro,  Ferdian.  “Gugatan  Actio  Pauliana Untuk  Menyelamatkan  Harta  Pailit Dalam  Kepailitan.” Transparency:
Jurnal Hukum Ekonomi 3, no. 2 (2014): 1–8.
Sinaga, Dea Monika, Yohanes Suhardin, dan Christopher  P.  Lumbangaol.  “Hak Kreditor  Konkuren  Dalam  Melakukan Penolakan Daftar Piutang Oleh Kurator.” JURNAL PROFILE HUKUM ,  15  Februari  2023,  10–18.
http://ejournal.ust.ac.id/index.php/JPH/ article/view/2474.
Sinaga,  Muhammad  Syamsudin. Hukum  di Kepailitan  Indonesia .  Jakarta:  Tata Nusa, 2012.
Singal,  Nicky  Yehezkiel.  “Kajian  Hukum
Tanggung Jawab Kurator Dalam
Penyelesaian  Perkara  Kepailitan  Pasca Putusan  Pengadilan  Niaga.” LEX PRIVATUM ,  229-239,  10,  no.  1  (17 Januari 2022).
Sitinjak, Patar Bronson, Mukidi Mukidi, dan Adil  Akhyar.  “Analisis  Kewenangan Kurator  Dalam  Penyelesaian  Utang Debitor  Terhadap  Kreditor  Akibat Kepailitan  Perspektif  Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan
Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang  (Studi  Putusan  Mahkamah
Agung No. 1021/K/Pdt. Sus- Pailit/2018).” Jurnal Ilmiah METADATA 4, no. 1 (2 Januari 2022): 251–71. https://doi.org/10.47652/ metadata.v4i1.
Sitorus,  Syahrul.  “Upaya  Hukum  Dalam Perkara  Perdata  (Verzet,  Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Dan Derden  Verzet).” Hikmah 15,  no.  1
(2018): 63–71.
Sjahdeini,  Sutan  Remy. Sejarah,  Asas,  dan Teori  Hukum  Kepailitan .  Jakarta: Prenada Media, 2008.
Soekanto,  Soerjono,  dan  Sri  Mamuji.
Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu Tinjauan  Singkat) .  17  ed.  Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Sunarmi,  Sunarmi. Hukum  Kepailitan .  2  ed. Jakarta: Sofmedia, 2010.