Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1288-1300                                 Salman Akira Togi , Ima Mayasari DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.269 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## REALISASI KEBIJAKAN DOMESTIC MARKET OBLIGATION BATUBARA PADA TAHUN 2018-2022
Salman Akira Togi 1 , Ima Mayasari 2
1 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2 Universitas Indonesia Correspondent author : setjenesdmsalman@gmail.com DKI Jakarta - Indonesia

## Abstract
The  purpose  of  this  writing  is  to  find  out  the  Realization  Of  Coal  Domestic  Market  Bondage Policy In 2018-2022. The approach used in this research is post positivism with qualitative data collection.  The  research  results  show  that  the  realization  of  DMO  absorption  from 2018-2022 can  be  considered  not  good.  Moreover,  in  2021  and  2022,  the  annual  production  plan  in 2021  is  625  million  tons,  and  the  DMO  is  137.5  million  tons,  but  it  has  not  been  completely absorbed, from the data obtained until the beginning of 2022, the DMO target in 2021 is only only  reached  21%,  from  the  target  of  22%.  PLN  faces  a  coal  deficit  in  early  2022  and threatens 10 million families with the potential to lose electricity in early 2022. In an effort to overcome  this  coal  deficit,  the  Indonesian  government  through  the  Ministry  of  Energy  and Mineral  Resources  (ESDM)  has  implemented  an export  ban  policy  on  all  coal  companies  in Indonesia  .  The  long  step is  to  include  additional  clauses  for mining  companies  to  be  more compliant with the policy so that they do not choose to pay fines.
Keywords: Coal; Domestic Market Obligation; Public Policy

## Abstrak
Tujuan  penulisan  inia  dalah  untuk  mengetahui  Realisasi  Kebijakan  Domestic  Market Obligation Batubara Pada Tahun 2018-2022. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah post positivism dengan pengumpulan data kualitatif.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  realisasi  penyerapan  DMO  dari  tahun  2018-2022,  bisa dianggap  tidak  baik.  Terlebih  lagi  pada  tahun  2021  dan  2022,  dengan  rencana  produksi tahunan  pada  tahun  2021  adalah  sebesar  625  juta  ton,  dan  DMO  sebesar  137,5  juta  ton, namun  belum  terserap secara  sempurna,  dari data yang  didapat  hingga  awal  tahun  2022 target DMO pada tahun 2021 hanya mencapai 21% saja, dari yang sudah ditargetkan yaitu 22%.    PLN  menghadapi  defisit  batubara  pada  awal  tahun  2022  dan  mengancam  10  juta keluarga berpotensi padam listrik diawal tahun 2022. Sebagai upaya untuk mengatasi defisit batubara  tersebut,  pemerintah  Indonesia  melalu  Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral  (ESDM)  memberlakukan  kebijakan  pelarangan  ekspor  kepada  seluruh  perusahaan batubara  di  Indonesia.  Langkah  panjangnya  adalah  memuat  klausul-klausul  tambahan untuk  perusahaan  pertambangan  agar  semakin  taat  dengan  kebijakan  sehingga  tidak memilih membayar denda .

## Kata Kunci: Batubara; Domestic Market Obligation; Kebijakan Publik
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1288-1300 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.269

## PENDAHULUAN
Batubara sebagai salah satu komoditas kekayaan Indonesia, merupakan salah satu sumber daya  tak  terbarukan  yang  seyogyanya  dimanfaatkan  dan  diterima  hasilnya  untuk kesejahteraan  masyarakat  Indonesia.  Sumbangsih  batubara  terhadap  bauran  energi nasional bahkan mencapai 65%. Hal ini dapat terlihat dari jumlah pembangkit listrik tenaga uap  yang  mencapai  78  PLTU  tersebar  di  Indonesia.  Dalam  rangka  pengalokasian  guna memenuhi  kebutuhan  kelistrikan  nasional,  Kementerian  Energi  Sumber  Daya  dan  Mineral (ESDM)  merencanakan  kuota  batubara  untuk  kelistrikan  sebesar  144,1  juta  ton  dengan volume  alokasi  batubara  sebesar  122,5  juta  ton.  Hingga  tahun  2025,  sektor  listrik  melalui  PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) masih menjadi yang terbesar sebagai pengguna batubara dalam negeri, dengan masing-masing kebutuhan per tahunnya, tahun 2022 sebesar 119 juta ton,  tahun  2023  sebesar  126  juta  ton,  tahun  2024  sebesar  140  juta  ton,  dan  tahun  2025 mencapai  128  juta  ton.  Oleh  karena  itu,  pengelolaan  kegiatan  pertambangan  batubara dalam negeri penting untuk dikawal dalam sisi implementasinya.
Gambar 1. Sebaran Penunjang GDP dari bahan komoditas pertambangan pada tahun 2021
Secara  historis  pemerintah  Indonesia  telah  membuat  berbagai  kebijakan  terkait pengelolaan  pertambangan  batubara.  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  menjadi  landasan  konstitusional  dalam  pengelolaan pertambangan di Indonesia. Pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-Undang ini  merupakan  bentuk  upaya  pemerintah  dalam  membuat  instrumen  hukum  guna
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1288-1300                                 Salman Akira Togi , Ima Mayasari DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.269 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
memperjelas  organisasi  pertambangan,  penguasaan  wilayah  pertambangan  hingga  tata cara  mendapatkan  kuasa  pertambangan.  Namun  demikian,  Undang-Undang  ini  belum membahas tentang pengaturan porsi produksi batubara di Indonesia, alokasi untuk bidang apa  saja,  besaran  harga,  dan  batas  besaran  ekspor  untuk  setiap  perusahaan,  sehingga dapat  dikatakan  bahwa  Undang-Undang  yang  dibuat  belum  cukup  untuk  mengontrol pemanfaatan batubara di dalam negeri.
Berdasarkan  permasalahan  yang  dihadapi  pemerintah  dalam  mengontrol pemanfaatan  batubara  dalam  negeri,  pemerintah  membuat  kebijakan  untuk mengutamakan  dan  menjaga  kebutuhan  nasional  terhadap  batubara,  dengan merumuskan  kebijakan  Domestic  Market  Obligation  (DMO).  Kebijakan  ini  merupakan langkah kongkrit untuk mengamankan pasokan batubara guna mengutamakan kebutuhan batubara dalam negeri.
Kebijakan DMO ini diharapakan mampu menjamin ketersediaan batubara agar lebih terkendali. Kebijakan  DMO  muncul  pertama  kali  pada  tahun  2009  melalui  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  dan  Peraturan  Menteri ESDM  Nomor  34  Tahun  2009  tentang  Pengutamaan  Pemasokan  Kebutuhan  Mineral  Dan Batubara  Untuk  Kepentingan  Dalam  Negeri.  Kedua  peraturan  ini  menjelaskan  mekanisme pelaporan realisasi pemenuhan kebutuhan domestik setiap tiga bulan sekali yaitu pada akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Selain itu, peraturan yang ada juga mengatur adanya  sanksi  administratif  bagi  perusahaan  yang tidak dapat  memenuhi  porsi  kebutuhan domestik melalui skema DMO dengan alasan yang tidak dapat diterima.
Selanjutnya,  untuk  memperkuat  kebijakan  DMO,  pemerintah  menerbitkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Pertambangan Mineral  dan  Batubara,  dimana  pada  BAB  VII  Pasal  84  sampai  dengan  Pasal  92  dilakukan pengaturan  mengenai  pengutamaan  kepentingan  dalam  negeri,  pengendalian  produksi, dan  pengendalian  penjualan  mineral  dan  batubara.  Realisasi  kebijakan  DMO  yang ditunjang  oleh  regulasi  pada  tahun  2009  dan  2014  nampaknya  belum  dapat  menjawab permasalahan kurangnya pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri, pasalnya hingga tahun 2014 penggunaan batubara dalam negeri hanya sekitar 20% saja, sisanya diekspor ke berbagai  negara  di  Asia  maupun  luar  Asia.  Salah  satu  negara  tujuan  eksporbatubara Indonesia terbesar adalah negeri Tiongkok.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1288-1300 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.269

## Gambar 2. Sebaran Wilayah Kerja Pertambangan Indonesia
Dalam rangka menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah mengatur Harga Batubara  Acuan  (HBA)  sebagai  harga  jual  batubara  untuk penyediaan  tenaga  listrik untuk kepentingan  umum  sebesar  USD 70  (HBA)  yang  berlaku  untuk  tahun  2018  dan  tahun  2019, dengan  jumlah  volume  penjualan  batubara  paling  banyak  100  juta  metrik  ton  per  tahun. Penetapan HBA USD 70 ini, juga didasari atas kondisi PLN yang tidak sanggup menanggung beban subsidi listrik apabila harus membeli harga batubara sesuai dengan harga batubara yang ada di pasar global. Harapannya dengan menetapkan HBA USD 70  untuk penyediaan listrik  nasional  dapat  meningkatkan  nilai  ekonomis  bagi  PLN.  Sebelum  dilaksanakannya kebijakan HBA USD 70, pemerintah menggunakan sistem kuota DMO bagi setiap perusahaan batubara.  Pada  sistem  kuota  ini  apabila  terdapat  perusahaan  batubara  yang  tidak memenuhi kuota karena kondisi kualitas  batubara yang tidak sesuai, dapat membeli kuota DMO dari perusahaan batubara lainnya.
Pada  tahun  2020,  diterbitkan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara  yang  mengubah  beberapa  pengaturan  guna  menyelesaikan  permasalahan seperti peningkatan nilai tambah mineral dan batubara serta kondisi aktual yang tidak lagi sesuai  dengan  kebutuhan  hukum  yang  ada.  Beberapa  perubahan  yang  dilakukan  antara lain konsep Wilayah Hukum Pertambangan; kewenangan pengelolaan Minerba; penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah),  atau  Badan  Usaha  untuk  melakukan  penyelidikan  dan  penelitian  dalam  rangka penyiapan WIUP; penguatan peran BUMN; serta perizinan untuk pertambangan rakyat dan penguatan  kebijakan  terkait  pengelolaan  lingkungan  hidup  pada  kegiatan  usaha
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1288-1300                                 Salman Akira Togi , Ima Mayasari DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.269 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
pertambangan,  termasuk  pelaksanaan  reklamasi  dan  pascatambang.Selain  itu,  dilakukan pengaturan  kembali  terkait  kebijakan  peningkatan  nilai  tambah  mineral  dan  batubara, divestasi  saham,  pembinaan  dan  pengawasan  aktivitas  pertambangan.  UU  ini  menjadi landasan bagi Keptusan Menteri ESDM Nomor 139. K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan
Kebutuhan  Batubara  Dalam  Negeri  yang  menetapkan  Perusahaan  Pertambangan wajib memenuhi DMO sebesar minimal 25% dari rencana produksi (kelistrikan umum dan non kelistirkan  umum).  IUP,  IUPK  dan  PKP2B  wajib  memenuhi  DMO  sebesar  25%  produksi perusahaan  yang  disetujui  melalui  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Biaya  (RKAB),  harga  jual batubara  untuk kelistrikan  umum  sebesar  USD70/ton  serta  sanksi  pelarangan ekspor,  denda dan dana kompensasi. UU tersebut juga menjadi landasan bagi terbitnya Keputusan Menteri ESDM  Nomor:  13.K/HK.021/MEM.B/2022  tentang  Pedoman  Pengenaan  Sanksi  Administratif, Pelarangan  Penjualan  Batubara  ke  Luar  Negeri,  dan  Pengenaan  Denda  serta  Dana Kompensasi  Pemenuhan  Kebutuhan  Batubara  Dalam  Negeri,  yang  mengatur  sanksi administratif  bagi  perusahaan  pertambangan  yang  tidak  memenuhi  DMO  atau  kontrak dalam negeri yang memadai.

## METODE
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  post  positivism  dengan pengumpulan  data  kualitatif.  Tujuan  penggunaan  pendekatan  post  positivism  dalam penelitian  ini  adalah  untuk  mendapatkan  pemahaman  komprehensif  dan  mendalam terhadap  suatu  fenomena  yang  dilakukan  melalui  wawancara  mendalam.  Creswell  (2010) berargumen  bahwa  berkembangnya  pengetahuan  dalam  pandangan  post  positivis menggunakan observasi dan pengujian terhadap objek. Dengan pendekatan penelitian ini, peneliti  dapat  melihat  langsung  kondisi  di  lapangan  dan  melakukan  interaksi  secara langsung terhadap aktor-aktor yang mempunyai peranan dalam kebijakan Domestic Market Obligation batubara di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian   Penelitian  mengenai  implementasi  kebijakan  batubara  telah  beberapa kali dilakukan, salah satunya oleh Hambali pada tahun 2016 dalam Penelitiannya yang berjudul Implementasi  Kebijakan  Pertambangan  Mineral  dan    Batuan  di  Kecamatan  Banawa Kabupaten  Donggala  yang  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  Van Metter  dan  Van  Horn  dengan  tujuan  penelitian  ingin  menganalisa  proses  implementasi kebijakan  pengelolaan  tambang  mineral  dan  batu  bara  belum  terwujud  dengan  baik  di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala. Hasil penelitian didapat bahwa hasil penelitian yang  mengatakan  bahwa  ada  enam  dimensi  sesuai  teori  Van  Meter  dan  Van  Horn  dan kondisinya tidak maksimal.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1288-1300 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.269
Hal  sesuai  dengan  teori  implementasi  Mirelee  Grindle  (Grindle,  2017)  kemudian  digunakan pada dua level:
1.  Pertama,  akan  terlihat  secara  umum  bagaimana  implementasi  kebijakan  yang  dikaji menjawab pertanyaan “apa yang terjadi” dan “bagaimana”. Grindle mengatakan, proses implementasi kebijakan perlu melihat proses kebijakan hingga tingkat program tertentu dan alokasi pendanaannya.
2.  Kedua,  untuk  membantu  menjelaskan  temuan  tahap  pertama  yaitu  menjawab pertanyaan  “mengapa”,  dilihat  bagaimana  interaksi  proses  implementasi  dengan  hal -hal yang secara umum menurut Grindle menentukan keberhasilan kebijakan, yaitu isi kebijakan dan  konteks  implementasinya.  Selanjutnya,  kajian  implementasi  model  implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (Markulis, 1985) yang menggunakan enam (6) indikator  implementasi  kebijakan,  yaitu:  (1)  standar kebijakan  dan  tujuan;  (2)  sumber daya; (3)  karakteristik  organisasi  pelaksana;  (4)  komunikasi  antar  organisasi  terkait  pelaksanaan kegiatan;  (5)  sikap  pelaksana  dan  (6)  lingkungan  sosial,  ekonomi,  dan  politik  (Ode  et  al., 2023).
Penelitian  lain  mengenai  impelementasi  kebijakan  dilakukan  oleh  Anggraeni Respitawulan  pada  tahun  pada  tahun  2019  dalam  tesisnya  yang  berjudul  Analisis Impelementasi  Kebijakan  Pengembangan  Energi  Terbarukan  Pada  Direktorat  Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Penelitian mengenai implementasi kebijakan telah  banyak  dilakukan,  namun  penelitian  tentang  kebijakan  Domestic  Market  Obligation batubara di  Indonesia belum banyak dilakukan sehingga penelitian ini mempunyai novelty dalam penggunaan teori dan objek penelitian dari sisi kebijakan publik. Argumentasi penulis dalam  menggunakan  teori  ini  selain  alasan  tersebut  diatas  adalah  bahwa  teori  yang dikemukakan  oleh  Van  Metter  dan  Van  Horn  dan  Teori  Korten,  sesuai  dengan  kondisi permasalahan. Teori ini juga mampu mengelaborasi berbagai dimensi yang mempengaruhi kebijakan.  Namun  pada  teori  ini  mempunyai  lingkup  bahasan  lebih  luas  yang menggambarkan  isi  kebijakan  tidak  sebatas  pada  kebijakan  itu  tetapi  dijelaskan  juga mengenai  bagaimana  proses  terjadinya  kebijakan  serta  pelibatan  aktor-aktor  yang  akan terpengaruh dan berpengaruh terhadap jalannya implementasi kebijakan.  Teori Van Metter dan Van Horn juga mampu memotret permasalahan dalam kebijakan itu dengan dan multi dimensi.  David  Easton  pada  tahun  2009  juga  mengatakan  bahwa  definisi  kebijakan  publik sebagai  “the  autorative  allocation  of  values  for  the  whole  society”.  Menurut  William  Dunn pada  tahun  1990  menyatakan  bahwa  isu  kebijakan  adalah  produk  atau  fungsi  dari  telah tersedianya  perdebatan  tidak  memihak  tentang  definisi,  rincian,  penjelasan  maupun penilaian  atas  suatu  masalah  tertentu.  Namun  tak  seluruh  isu  dapat  masuk  menjadi  suatu acara kebijakan.
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1288-1300                                 Salman Akira Togi , Ima Mayasari DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.269 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Menurut  Jones  (1991)  dalam  La  Ode  Muhammad  Elwan,  (2011:  18)  menjelaskan bahwa  Implementasi  kebijakan  mudah  dimengerti  secara  teoritik  dan  konseptual,  namun tidak senantiasa demikian dalam bentuknya yang kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah (Supriadin et al., 2020).
Kebijakan  publik  bukan  merupakan  proses  yang  instan,  tetapi  melewati  berbagai  tahap untuk  menghasilkan  produk  kebijakan  yang  dianggap  komprehensif  sesuai  dengan  asas demokrasi untuk menyelesaikan permasalahan. Pembuatan kebijakan publik sesuai tahapan mulai dari kemunculan masalah, perumusan, implementasi dan evaluasi yang menjadi suatu keseluruhan  proses  manajemen  secara  umum.  Knoepel,  et  al  (2007)  mengatakan  bahwa kebijakan  publik  dimulai  dari  munculnya  suatu  permasalahan  akibat  ketidakpuasan masyarakat  terhadap  keadaan  saat  ini,  permasalahan  tersebut  kemudian  disaring  oleh aktor  publik.  berdasarkan  skala  prioritasnya  melalui  agenda  setting.  Pemilihan  solusi permasalahan dalam formulation of alternatives mempertimbangkan tujuan, instrumen dan prosedur  dalam  suatu  kebijakan  untuk  menyelesaikan  masalah.  Kebijakan  tersebut kemudian  diadopsi  oleh  instansi  berwenang  untuk  diimplementasikan.  Dalam  tahap implementasi  permasalahan  yang  dihadapi  lebih  kompleks  karena  situasi  konkret.  Pada tahap  evaluasi  bertujuan  untuk  mengukur  pencapaian  hasil  dan  efek  dari  kebijakan  yang telah dibuat.
Adanya permasalahan tersebut dipersepsikan oleh pemerintah dan swasta sebagai suatu  keadaan  yang  harus  diselesaikan  dengan  pembatasan  masalah  melalui  proses agenda setting. Dalam tahap formulation of alternative dilakukan pengumpulan data dan informasi  yang  terkait  dengan  permasalahan  yang  ingin  diselesaikan  untuk  memperoleh alternatif-alternatif  kebijakan.  Dari  beberapa  alternatif  tersebut  dipilih  satu  kebijakan  untuk diadopsi  pemerintah.  Pada  tahap  implementasi  kebijakan  dilaksanakan  melalui  dukungan sumber daya dan lingkungan untuk menghasilkan kinerja kebijakan. Pelaksanaan kebijakan tersebut  dievaluasi  untuk mengetahui            kebermanfaatan  kebijakan  dan  sebagai  bahan rekomendasi  kebijakan  masa  mendatang.  Hasil  evaluasi  tersebut  memungkinkan terciptanya permasalahan baru yang dapat melahirkan kebijakan lain.
Selain  itu,  terdapat  teori  yang  diajukan  Grindle  (2017)  melalui  teori  implementasi kebijakan  dimana  teori  ini  menjelaskan  bahwa  implementasi  merupakan  sebuah  proses politik  dan  administratif.  Implementasi  kebijakan  dijelaskan  oleh  Grindle  sebagai  sebuah proses uumum yang dilakukan oleh pemerintahan dan pihak swasta dalam mencapai suatu tujuan.  Grindle  (2017)  menjelaskan  pula  bahwa  karakteristik  implementasi  kebijakan  harus didasarkan  pada  pembuat  kebijakan,  pengguna  kebijakan,  dan  pelaku  implementasi kebijakannya.  Grindle  membagi  dua  variabel  utama  dalam  implementasi  kebijakan  yang berpengaruh,  yaitu  konten  dan  konteks  kebijakan.  Variabel  konten  kebijakan  terdiri  dari enam komponen:

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1288-1300 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.269
a. Pihak-pihak  yang  kepentingannya  akan  berdampak  pada  kebijakan:  Keputusan suatu kebijakan akan berdampak pada kelompok berkepentingan tertentu sehingga muncul reaksi dari mereka dan memunculkan perlawanan karena mengubah status quo.
b. Jenis-jenis  keuntungan  yang  didapatkan:  Suatu  kebiijakan  yang  di  implentasikan memberikan manfaat kolektif bagi pihak-pihak yang terlibat sehingga memperbesar kepatuhan kelompok tersebut.
c. Perubahan  yang  divisi-kan/diekspektasikan:  Perubahan  perilaku  aktor  dalam implementasi kebijakan.
d. Kedudukan  decision-making:  Implementasi  kebijakan  akan  semakin  sulit  apabila pengambil  keputusan  tersebar  secara  organisasi  atau  geografi  sehingga mempertebal lapisan structural.
e. Implementator program:  Aktor  yang  melaksanakan  kebijakan  bisa  ditentukan  pada struktur  birokrasi  dengan  kapasitasnya  masing-masing.  Institusi/organisasi  yang  aktor implementasinya  berkapasitas  secara  keahlian  atau  dedikasi  akan  memudahkan implementasi kebijakan.
f. Sumber  daya  yang  tersedia:  Sumber  daya  yang  memadai,  baik  secara  manusia atau lainnya, akan menunjang keberhasilan implementasi kebijakan.
Selain dari konten kebijakan, terdapat pula tiga komponen dari konteks kebijakan:
a. Kekuatan, kepentingan, dan strategi para aktor yang berperan: Terdapat aktor-aktor yang  berkepentingan  berbeda,  bertentangan,  apa  yang  ditetapkannya,  posisi strategis,  dll.  Aktor  implementasi  kebijakan  memiliki  ketertarikan,  kekuatan,  dan strategi  sehingga  mempengaruhi  jalannya  implementasi.  Ketertarikan/kepentingan akan  mengarahkan  impelementasi.  Faktor  kekuatan  aktor  akan  mempengaruhi kinerja anggota organisasi dalam implementasi kebijakan. Strategi harus ditetapkan untuk mempercepat implementasi dan mengejar efisiensi.
b. Karakteristik  institusi  dan  rezim:  Perbedaan  karakter  institusi  atau  rezim  berpengaruh pada  penerimaan  dan  kepatuhan  institusi  tersebut  kepada  kebijakan  yang diterapkan.
c. Kepatuhan  dan  responsivitas:  Kepatuhan  dapat  terwujud  apabila  aktor memahami maksud  dan  tujuan  implementasi  kebijakan  tersebut.  Kepatuhan  akan  menunjang berhasilnya  implementasi.  Responsivitas  aktor  pada  tahap  implementasi  akan memudahkan  anggota  organisasi  untuk  mendapatkan  informasi  untuk  kebutuhan evaluasi implementasi kebijakan yang dilaksanakan.
Di Indonesia sendiri sebenarnya banyak sekali kebijakan yang sudah pemerintah buat untuk mengelola  sumber daya  alam  batubara  dan  mineral.  Sesuai  dengan  isi  UUD  1945  pasal  33
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1288-1300                                 Salman Akira Togi , Ima Mayasari DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.269 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
ayat  3.  Batubara  yang  merupakan  salah  satu  komoditas  utama  kekayaan  Indonesia  yang tentu  saja  merupakan  sumber  daya  tak  terbarukan  harus  dimanfaatkan  dan  diterima hasilnya untuk masyarakat Indonesia. Secara historis setelah muncul UUD 1945 Pasal 33 ayat 3,  kemudian  pemerintah  Indonesia  mengeluarkan  peratuaran  tentang  pokok-pokok pertambangan  yaitu  Undang-Undang  No.11  tahun  1967,  ini  merupakan  usaha  pemerintah untuk  membuat  instrumen  hukum  untuk  memperjelas  organisasi  pertambangan, penguasaan  wilayah  pertambangan  hingga  tata  cata  mendapatkan  kekuasaan pertambangan.  Regulasi  ini  belum  membahas  tentang  pengaturan  porsi-porsi  produksi batubara  di  Indonesia,  serta  alokasinya  untuk  bidang-bidang  apa  saja,  besaran  harga, batas-batas besaran ekspor untuk tiap perusahaan, jadi dapat dibilang regulasi yang dibuat belum cukup untuk dipakai pengontrolan pemanfaatan batubara di dalam negeri.
Maka  dari  itu  pemanfaatan  batubara  dalam  negeri  belum  tertata  dengan  baik, sehingga  pemanfaatan  untuk  keperluan  domestik  terhambat  Berdasarkan  permasalahan yang ada pemerintah membuat kebijakan untuk mengutamakan dan menjaga kebutuhan nasional  terhadap  batubara,  pemerintah  membuat  kebijakan  Domestic  Market  Obligation (DMO). Kebijakan ini merupakan langkah kongkrit untuk mengamankan pasokan batubara untuk keperluan batubara dalam negeri. DMO telah muncul pertama kali yaitu pada tahun 2009,  yaitu  ketika  muncul  Peraturan  Menteri  ESDM  No.34  Tahun  2009  yang  berisi pengutamaan  pemasokan  kebutuhan  mineral  dan  batubara  untuk  kepentingan  dalam negeri.  Sesuai  dengan  isi  peraturan  tersebut,  pada  pasal  2  ayat  1  tertera  bahwa  “  Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara harus mengutamakan pemasokan kebutuhan mineral  dan  batubara  untuk  kepentingan  dalam  negeri.”,  serta  ditekankan  kembali  pada Pasal  3  ayat  1  berisi  “  Dalam  rangka  pengutamaan  pemasokan  kebutuhan  mineral  dan batubara  untuk  kepentingan  dalam  negeri  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  Badan Usaha  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  wajib  menjual  mineral  atau  batubara  yang diproduksinya kepada Pemakai Mineral atau Pemakai Batubara.” .
Dari  peraturan  ini  juga  dijelaskan  mekanisme  pelaporan  realisasi  pemenuhan kebutuhan  domestik  setiap  3  bulan  sekali  yaitu  yaitu  pada  akhir  bulan  Maret,  bulan  Juni, bulan  September,  dan  bulan  Desember.  Bagi  perusahaan  yang  tidak  dapat  memenuhi pemenuhan  porsi  domestik  dengan  alasan  yang  tidak  dapat  diterima,  pemerintah  juga menyediakan  sanksi  administratif.  Lalu  untuk memperkuat  kebijakan  DMO,  kebijakan  pada tahun 2009 ditindak lanjuti dengan peraturan yang dibuat pada tahun 2014, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010. Pada Pasal 184, yang berisi tentang pengutamaan untuk keperluan  domestik,  pengendalian  produksi,  penjualan  minimal  komoditas  minerba. Harapannya  dengan  dua  instrumen  hukum  ini  bukan  hanya  terpenuhinya  kebutuhan batubara  dalam  negeri,  namun  para  perusahaan  pertambangan  dapat  mengendalikan produksinya  dengan  optimal  untuk  dalam  negeri  maupun  luar  negeri.  Realisasi  kebijakan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1288-1300 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.269
DMO  yang  ditunjang  oleh  peratauran  pemerintah  pada  tahun  2009  dan  2014  nampaknya belum dapat menjawab permasalahan kurangnya pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri.  Kebutuhan  batubara  domestik  tidak  hanya  diperlukan  untuk  energi  listrik  namun digunakan untuk beberapa industri dasar dan turunannya, seperti industri semen, gula dan juga lainnya.
Gambar 3. Target dan Realisasi Serapan DMO Batubara (2018-2022)
Sumber: Kementerian ESDM, 2023
Berdasarkan  data  Kementerian  ESDM,  perbandingan  realisasi  produksi,  ekspor  dan DMO  batubara  nasional  dengan  rencana  DMO  batubara  tahun  2018-2022  di  Indonesia seperti  tercantum  pada  Gambar  1.1  dan  Gambar  1.2,  belum  optimal.  Rata-rata  rasio penggunaan serapan DMO yang dipakai untuk kelistrikan per tiap tahunnya adalah 80% dari total  serapan  DMO  secara  keseluruhan  yang  telah  direncanakan.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  penerapan  kebijakan  DMO  yang  sesuai  akan  memiliki  pengaruh  yang  besar terhadap  pemenuhan  pasokan  listrik  nasional.  Dari  segi  komitmen  para  stakeholder  juga dapat  dilihat  bahwa  pada  tahun  2021  terdapat  105  perusahaan  pertambangan  terkena sanksi  dari  total  969  perusahaan  yang  melakukan  kegiatan  pertambangan  dengan persetujuan  RKAB  tahun  2021,  dengan  total  sanksi  $  2.000.000.  Hal  ini  menunjukan  bahwa belum  optimalnya  implementasi  kebijakan  DMO  batubara  di  Indonesia.  Pada  awal  tahun 2022,  terdapat  permasalahan  dalam  pasokan  batubara  nasional  kepada  PT.  PLN  dari perusahaan  perusahaan  pertambangan.  Pada  tanggal  31  Desember  2021,  Direktur  Utama PLN  menjabarkan  bahwa  pasokan  listrik  pada  akhir  tahun  2021  sudah  cukup  siap  dengan beban  puncak  untuk  Jawa-Bali  sebesar  23,5  GW,  jika  dibandingkan  tahun  lalu  terdapat kelebihan  2  GW,  artinya  kebutuhan  batubara  telah  terpenuhi.  Namun  nyatanya  pada tanggal  1  Januari  hingga  31  Januari  2022  pemerintah  melarang  seluruh  perusahaan
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1288-1300                                 Salman Akira Togi , Ima Mayasari DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.269 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
batubara  untuk  ekspor  dan  harus  memberikan  produksinya  untuk  memenuhi  kebutuhan domestik yang belum terpenuhi.
Setelah  berdikusi  dengan  narasumber yang  berasal  dari Direktorat  Jenderal  Mineral dan  Batubara  terkait  Domestic  Market  Obligation,  narasumber  memberikan  penjelasan bahwa  sebelum  adanya  kebijakan  Domestic  Market  Obligation,  Indonesia  menerapkan kebijakan  Business  to  Business  antara  PLN  dengan  masing-masing  perusahaan pertambangan  yang  memiliki  IUP.  Dengan  skema  tersebut  artinya  pemenuhan  listrik domestik oleh PLN dilakukan dengan membeli batubara dari IUP yang menjual sesuai harga HBA  atau  harga  pasar  yang  berlaku.  Skema  tersebut  membuat  PLN  dibebani  HPP  untuk memproduksi  listrik  domestik  apabila  ada  kenaikan  harga  pasar  batubara.  Fungsi pemerintah  didalam  skema  ini  adalah  sebagai  monitor,  tidak  dapat  memberikan  denda ataupun hal lainnya apabila ada anomali dalam pemenuhan batubara untuk listrik nasional. Lalu setelah skema tersebut berjalan, dengan mempertimbangkan beban subsidi listrik PLN, pemerintah menerapkan domestic market obligation denga capping harga $70/ ton untuk penjualanan  batubara  25%  dari total produksi  tahunan  IUP  kepada  PLN untuk  pemenuhan subsidi listrik nasional. Hal ini menimbulkan pro-kontra ketika dilaksanakan, banyak IUP yang melanggar.  Pelanggaran  dalam  kebijakan  Domestic  Market  Obligation  diakibatkan disparitas harga pasar dengan harga Domestic Market Obligation. Pada tahun 2021, sempar tersiar kabar bahwa PLN defisit supply batubara untuk kebutuhan listrik yang mengakibatkan pemerintah  melarang  ekspor  batubara,  hal  ini  disebabkan  karna  kondisi  harga  batubara yang melonjak dari tahun 2020-2021 sehingga tidak ekonomis bagi para pelaku dunia usaha, ditambah  lagi  dengan  adanya  IUP  yang  tidak  melaksanakan  kebijakan  Domestic  Market Obligation.Pemerintah  memiliki  peran  lebih  dalam  dibandingkan  skema  sebelum  Domestic Market  Obligation,  saat  ini  pemerintah  memiliki  otoritas  untuk  memberikan  denda  kepada IUP yang melanggar kebijakan ini.

## KESIMPULAN
Mempertimbangkan  besarnya  tanggung  jawab  dan  luasnya  wilayah  Indonesia  dan  juga potensi  sumber  daya  batubara  indonesia  serta  pentingnya  pengamanan  subsidi  listrik masyrakat  maka  kebijakan  DMO  batubara  Indonesia  sudah  seharusnya  disempurnakan teknis  pelaksanaannya,  kerjasama  antara  stakekholder  diperbaiki.  Koordinasi  antar stakeholder  inti  seperti  Kementerian  ESDM,  Perusahaan  Pertambangan  dan  PLN  (BUMN). Tugas dan fungsi masing-masing stakeholder diperkuat dan dimonitoring dengan baik. Hal ini akan berdampak pada realisasi subsidi listrik kepada masyarakat, yang dimana harapannya apabila  kebijakan  DMO  dilaksanakan  dengan  sebaik-baiknya  maka  serapan  batubara domestik  untuk  keperluan  listrik  masyrakat  akan  tercukupi  dengan  baik  sehingga  PLN  tidak terkendala. Secara short term, diperlukan diskusi dan sesi evaluasi antara seluruh stakeholder

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1288-1300 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.269
terkait.  Pembahasannya  terkait  realisasi  aliran  komunikasi  dari  awal  kebijakan  dijalankan hingga hari ini seperti apa realisasinya. Langkah panjangnya adalah memuat klausul-klausul tambahan untuk perusahaan pertambangan agar semakin taat dengan kebijakan sehingga tidak memilih membayar denda.

## DAFTAR PUSTAKA

## Books:
Biygautane, M. (2022). The Institutional Context of Public-Private Partnerships; Lessons from the Arab States of the Gulf Cooperation Council. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Dunn, William. (2003). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Edward,  George  C.,  III.  (1980).  Implementation  Public  Policy.  Washington  DC:  Congresional Quarter Press.
Gaspersz. (1990). Analisis Kuantitatif untuk Perencanaan. Bandung: Tarsito.
Grindle,  M.  S.  (2017).  Politics  and  Policy  Implementation  in  the  Third  World.  Princeton:
Princeton University Press.
Nugroho, Riant. 2014. Metode Penelitian Kebijakan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Osborne,  S.  P.  (2000).  Public – Private  Partnerships:  Theory  and  Practice  in  International Perspective. London: Routledge.
Schmeer K. (2000). Stakeholder Analysis Guidelines. PHR, Abt Associates.
Weiss,  C.  H.  (1998).  Evalaution:  Methods  for  Studying  Programs  and  Policies.  Upper  Sadle River,NJ: Prentice Hall Press.

## Journal articles:
Carr, M. (2016). Public-Private Partnerships in National Cyber-security Strategies. International Affairs, 92 (1), 43-62.
Casady,  C.  B.  &  Peci,  F.  (2021).  The  Institutional  Challenges  of  Public-Private  Partnerships (PPPs)  in  Transition  Economies:  Lessons  from  Kosovo.  Economic  Research-Ekonomska Istraživanja, 34 (1), 1949 -1965.
Custos, D. & Reitz, J. (2010). Public-Private Partnerships. The American Journal of Comparative Law, 58, 555-584.
Hodge,  G.  A.  &  Greve,  C.  (2007).  Public – Private  Partnerships:  An  International  Performance Review. Public Administration Review, 67 (3), 545 – 558.
Johnson, C. et al. (2006). Legitimacy as a social process. Annual Review of Sociology, 32, 53- 78.
Kholiq,  Imam.  2015.  Pemanfaatan  Energi  Alternatif  sebagai  Energi  Terbarukan  untuk Mendukung Subtitusi BBM, Jakarta: Jurnal IPTEK ISSN: 1411-7010
Lena  Tria  Melati.  (2022).  Coal  Domestic  Market  Obligation  (DMO)  policy  implementation  in Indonesia  to  achieve  energy  security.  World  Journal  of  Advanced  Research  and Reviews, 16 (02), 369 – 374.
Miranti,  E.  (2008).  Prospek  industri  batubara  di  Indonesia:  Analisis  Riset  Bisnis  dan  Ekonomi pada Bank BUMN. Economic Review, 214.
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1288-1300                                 Salman Akira Togi , Ima Mayasari DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.269 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Mrak, M. (2014). Institutionalization of Public-Private Partnership: Global Experiences and the Basic  Outlines  of  a  Proposal  for  Slovenia.  Central  European  Public  Administration Review. 4 (1), 91-103.
Ode, L., Elwan, M., Kadir, A., Rezkiawaty, S. U., & Qomariyah, E. (2023). Implementation of Covid-19 Budget Policy in Southeast Sulawesi ( Case Study of Budget Refocussing and Reallocation of Regional Revenue and Expenditure Budgets 2020 ). Journal of Governance and Public Policy, 10(3), 234 – 252. https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i3.16108 Supriadin, R., Alam, S., & Elwan, L. O. M. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KENDARI.
Journal Publicuho . https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11506
Tabassum,  S.  (2013).  Public  Private  Partnership:  An  Overview.  The  Indian  Journal  of  Political Science, 74 (3), 479-488.
Van  Meter,  Donald,  S.  &  Van  Horn,  Carl  E.  (1975).  The  Policy  Implementation  Process:  A Conceptual Framework. Administration and Society, 6 (4), 445-488
Viona  Widjaja.  (2022).  Analisis  Domestic  Market  Obligation  dan  Larangan  Ekspor Batu  Bara Terhadap Krisis Di Indonesia. Universitas Tarumanegara.
Wang,  H.  et  al.  (2018).  Public – private  partnership  in  Public  Administration  discipline:  a literature review. Public Management Review, 20 (2), 293-316
Irwansyah.  (2013).  “Jejak  Demokrasi  Lingkungan  dalam  Undang -Undang  Nomor  32  Tahun 2009” Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa , 21(2): 121-131.