## Tinjauan  Yuridis  Mengenai  Status  Keabsahan  Kuasa  Mutlak  atas Terbitnya Kuasa Baru pada Perjanjian
Gunawan Widjaja 1* , Shyavara Aisyah 1 1 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
widjaja_gunawan@yahoo.com
ARTICLE INFO Article history: Received February 03, 2024 Revised April 08, 2024 Accepted April 17, 2024

## Abstract
This research examines in depth the status of the validity of absolute power in the issuance of new power in agreements. The concept of absolute power is often associated with the delegation of unlimited power in an agreement, which can give rise to various legal problems. This research uses a normative juridical  approach,  by  examining  statutory  regulations,  legal  theories,  and related court decisions. The aim of this research is to evaluate and provide a juridical  review  of  how  positive  law  in  Indonesia  regulates  and  views  the granting of absolute powers, especially in the issuance of new powers in an agreement. The contribution of this research lies in providing an analysis of the limits and conditions for the validity of absolute powers, as well as the legal implications of the issuance of new powers on the status of the validity of absolute powers in agreements.
Keywords :   Absolute Power of Attorney Validity Status, New Powers to the Covenant Published by CV. Creative Tugu Pena ISSN 2774-7077 Website https://www.attractivejournal.com/index.php/bce/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Segala  sesuatu  yang  terjadi  di  Indonesia  yang  berkaitan  dengan  hubungan masyarakatnya  maupun  negara  diatur  sesuai  peraturan  hukum  yang  berlaku  (James, 2024;  Iskandar  dkk.,  2023) .  Menurut  R.  Soeroso,  “perbuatan  hukum  adalah  setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.” (Soeroso, 2006;  Soekanto,  2007)  Lebih  lanjut  dijelaskan oleh  R. Soeroso  bahwa  perbuatan  hukum atau  tindakan  hukum  baru  akan  terjadi  apabila  terdapat  “pernyataan  kehendak”. Perbuatan  kemasyarakatan  yang  akibatnya  diatur  oleh  hukum,  misalnya  peristiwa  jual beli  barang,  akan  menimbulkan  akibat  yang  diatur  oleh  penjual  dan  pembeli  yaitu timbulnya  hak  dan  kewajiban  di  antara  para  pihak  (Syamsuddin  &  Aris,  2014). “Pernyataan kehendak” pada peristiwa ini salah satunya dapat terjadi secara tegas melalui bentuk  tertulis;  antara  lain  ditulis  sendiri  dan/atau  ditulis  oleh  pejabat  tertentu  dan ditandatangani oleh pejabat itu, atau biasa disebut sebagai Akta otentik.
Pasal  1868  KUH Perdata  menjelaskan  bahwa  “akta  otentik  ialah  suatu  akta  yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuatnya.” (Wahid dkk., 2019; Wahid & Rohadi, 2021)  Pejabat  umum  yang  berhak  membentuk  suatu  akta  otentik  merupakan  semua pejabat tertentu  yang diberikan wewenang dan tugas untuk melakukan pencatatan akta tersebut,  seperti  Notaris,  Pejabat  Kantor  Urusan  Agama,  Pejabat  Pencatatan  Sipil,  serta

## Bulletin of Community Engagement
Vol. 4, No. 1, April 2024 https://attractivejournal.com/index.php/bce//index
Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah.  Akta  otentik  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  kuat dihadapan hukum dan tidak dapat disangkal keberadaannya di pengadilan dengan syarat tertentu (Malini dkk., 2023; Nurfaiqah & Tjempaka, 2023; Wahid dkk., 2020).
Surat  kuasa  merupakan  salah  satu  bentuk  akta  otentik  yang  dibuat  dihadapan pejabat umum seperti Notaris (Rachmah dkk., 2024; Hussy, 2024). Menurut Pasal 1 ayat (1)  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Notaris adalah  “pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan  memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang- Undang lainnya.” (Hamid dkk., 2024).
Pemberian  kuasa  menurut  perundang-undangan  juga  dapat  berakhir.  Berakhirnya pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1813 KUHPerdata, yaitu: “dengan penarik an kembali kuasa  penerima  kuasa,  dengan  pemberitahuan  penghentian  kuasanya  oleh  penerima kuasa,  dengan  meninggalnya,  pengampuan  atau  pailitnya,  baik  pemberi  kuasa  maupun penerima  kuasa;  dan  dengan  kawinnya  perempuan  yang  memberikan  atau  menerima kuasa.” (Reswari, 2014).
Selain surat kuasa umum dan surat kuasa khusus yang dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal  1796  dan  1795  KUHperdata,  dalam  perkembangannya,  ada  kuasa  lainnya  yang dikenal  dengan  istilah  kuasa  mutlak.  Istilah  kuasa  mutlak  tidak  dikenal  dalam KUHPerdata, melainkan diatur pertama kali dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 (Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982) tentang Larangan Kuasa Mutlak Sebagai  Pemindahan  Hak  Atas  Tanah.  Instruksi  Mendagri  No  14.  Tahun  1982  tersebut menjelaskan bahwa kuasa mutlak merupakan suatu kuasa yang mengandung unsur-unsur bahwa  kuasa  yang  telah  diberikan  tersebut  tidak  dapat  ditarik  kembali  oleh  pemberi kuasa.  Pada  tahun  2014,  Instruksi  Mendagri  No.  14  Tahun  1982  ini  dicabut  dan  sudah tidak berlaku lagi, namun masih kerap dijadikan acuan dikarenakan larangan penggunaan surat kuasa mutlak yang ada pada Pasal 39 Ayat (1) huruf d PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang masih berlaku saat ini memuat hal yang sama dengan larangan penggunaan surat kuasa mutlak yang diatur dalam Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982. Pasal 39 Ayat (1) huruf d PP No. 24 Tahun 1997 berbunyi, “PPAT menolak untuk membuat akta jika salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang  pada  hakikatnya  berisikan  perbuatan  hukum  pemindahan  hak” (Vania  &  Gunawan Djajaputra, 2018). Namun dalam prakteknya, masih banyak ditemukan penggunaan surat kuasa mutlak sehingga konflik mengenai hal ini kerap muncul.
Surat  kuasa  mutlak  bagi  sebagian  orang  dianggap  bertentangan  dengan  hukum perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga dapat menimbulkan kerugian khususnya bagi Notaris yang dipersalahkan atas perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Konflik yang timbul sebab adanya penggunaan kuasa mutlak dapat dilihat dalam contoh kasus putusan nomor 297/Pdt.G/2018/PN Pbr, dimana terdapat pengangkatan kuasa baru atas sebuah perjanjian  pengalihan  Izin  Usaha  Pengelolaan  Hasil  Kayu  Hutan  Tanaman  Industri (IUPHHK-HTI)  yang  mana  dasar  adanya  perjanjian  tersebut  adalah  kuasa  mutlak  yang dianggap Penggugat dalam perkara aquo sudah berakhir akibat pengangkatan kuasa baru (Noor & Prananingtyas, 2020); (Utama dkk., 2022; Putri, 2017).
Para Penggugat dalam perkara ini merupakan pemegang saham dari PT. Siak Raya Timber  selaku  pemilik  awal  objek  sengketa  IUPHHK-HTI.  Pada  Tahun  2009,  dilakukan upaya pengalihan objek sengketa kepada Tergugat I sebagai owner Pacific Fiber, dimana perwakilan  PT.  Siak  Raya  Timber  bersedia  dan  menyetujui  pengalihan  objek  sengketa tersebut  kepada  afiliasi  Pacific  Fiber  dengan  penandatangan Memorandum  of Understanding (MOU) disertai dengan satu paket perjanjian, yaitu Akta Perjanjian Pokok Pemindahtanganan  Hak,  Manfaat  dan  Kepentingan  atas  izin  Usaha  Pemanfaatan  Hasil Hutan  Kayu  PT  Siak  Raya  Timber  No.33  (Akta  Perjanjian  No.33  Tahun  2009)  dan  Akta Kuasa no. 39 Tahun 2009 yang dibuat dihadapan notaris.
Pada Tahun 2010, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Turut Tergugat II  dalam  perkara  ini  menolak  pemindahtanganan  IUPHHK-HTI  PT.  Siak  Timber  Raya kepada afiliasi Pacific Fiber, dikarenakan tidak memenuhi syarat telah berjalan minimal 5 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Kehutanan Nomor  P.34/Menhut-II/2009.  Menurut  Penggugat,  dengan  adanya  penolakan  Turut Tergugat II, maka konsekuensi hukumnya adalah Akta Perjanjian No. 33 tahun 2009 dan Akta Kuasa No. 39 tahun 2009 menjadi berakhir dan tidak berlaku lagi.
Pada tahun 2012 setelah terpenuhinya syarat minimal 5 tahun, dilakukan kembali pengurusan  pemindahtanganan  IUPHHK-HTI  oleh  PT  Siak  kepada  afiliasi  Pacific  Fiber. Para  pemegang  saham  mengadakan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  untuk menyetujui  pengalihan  objek  sengketa.  Sebagai  tindak  lanjut  RUPS  ini,  maka  dibuatlah kuasa baru, yaitu Akta Kuasa No. 18 Tahun 2012, dengan PT Siak sebagai pemberi kuasa dan  direktur  afiliasi  Pacific  Fiber  dan  perwakilannya  sebagai  penerima  kuasa.  Namun dikarenakan adanya permasalahan jual beli antara PT Siak Raya Timber dan afiliasi Pacific Fiber,  PT  Siak  Raya  Timber  selaku  pemberi  kuasa  mencabut  Akta  Kuasa  No.  18  tahun 2012. Meskipun Akta Kuasa No. 18 tahun 2012 telah dicabut dan diakhiri, pada tanggal 4 Oktober 2012 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan keputusan tentang peralihan  IUPHHK-HTI  milik  PT  Siak  Raya  Timber  kepada  afiliasi  Pacific  Fiber dikarenakan tetap digunakannya Akta Kuasa No. 39 Tahun 2009 oleh afiliasi Pacific Fiber dalam Akta Perjanjian Jual Beli dan Pemindahtanganan IUPHHK-HTI PT. Siak Raya Timber kepada afiliasi Pacific Fiber. Hal ini disebabkan oleh bentuk Akta Kuasa No. 39 Tahun 2009 yang  merupakan  surat  kuasa  mutlak,  dengan  disebutkannya  secara  tegas  bahwa  akta tersebut tidak akan berakhir karena sebab-sebab apapun juga, demikian juga sebab-sebab sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1813  KUHPerdata  serta  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Penggugat  selaku  pemegang  saham  PT  Siak  Raya  Timber  memohonkan  kepada majelis  hakim  Pengadilan  Negeri  Pekanbaru  dalam  perkara  aquo  agar  objek  sengketa dikembalikan  kepada  PT  Siak  Raya  Timber  dan  supaya  Para  Tergugat  berupa  afiliasi Pacific  Fiber  beserta  notaris  pada  akta  dan  perjanjian  tersebut  untuk  dihukum  secara tanggung  renteng  membayar  ganti  kerugian  akibat  perbuatan  melanggar  hukum. Terhadap  permohonan  Penggugat  dalam  perkara  aquo,  Pengadilan  Negeri  Pekanbaru mengeluarkan putusan nomor 297/Pdt.G/2018/PN Pbr yang menolak gugatan Penggugat selaku  pemegang  saham  PT  Siak  Raya  Timber  untuk  seluruhnya.  Putusan  tersebut  juga telah dikuatkan pada tingkat Banding dengan dikeluarkannya Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru  Nomor  37/PDT/2018/PT  PBR  dan  juga  pada  tingkat  Kasasi  Nomor  3535 K/PDT/2020.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas  mengenai  kuasa  mutlak  yang  tetap  sah dan  digunakan  dalam  perjanjian  walaupun  telah  diangkatnya  kuasa  baru,  membuat Penulis  tertarik  untuk  melakukan  penulisan  untuk  menjawab  bagaimanakah  status keabsahan  kuasa  mutlak  atas  terbitnya  kuasa  baru  pada  perjanjian  serta  bagaimanakah akibat hukum dari penggunaan surat kuasa mutlak setelah terbitnya kuasa baru.
METODE Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis normatif, yaitu penelitian yang mendasarkan analisa penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum yang berlaku yang berkaitan dengan surat kuasa dan perjanjian (Punch, 2013; Benuf & Azhar, 2020). Penelitian ini merujuk pada sumber bahan hukum  sekunder  melalui  studi  kepustakaan  ( Library  Research )  berupa  dokumen,  yang tersedia untuk umum, yang dapat berupa hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang tersedia  di  perpustakaan  maupun  internet,  serta  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan  (Adi,  2021;  Muhdlor,  2012).  Data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisis  secara
analisis  kualitatif,  yaitu  pembahasan  dan  penjabaran  data  hasil  penelitian  yang  disusun secara logis dan sistematika berdasarkan pada norma hukum, kaidah-kaidah dan doktrin hukum yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan. Penelitian ini juga merupakan penelitian  dengan  studi  kasus,  yaitu  membahas  mengenai  penerapan  norma  hukum terhadap  hal  tertentu  dalam  putusan  pengadilan  yang  dijadikan  kasus  rujukan  dalam penelitian ini (Linos & Carlson, 2017); .

## HASIL DAN PEMBAHASAN Status Keabsahan Kuasa Mutlak Atas Terbitnya Kuasa Baru Pada Perjanjian
Pengertian  kuasa  secara  umum  dapat  merujuk  Pasal  1792  KUHPerdata  yang menjelaskan  bahwa  “pemberian  kuasa  adalah  suatu  persetujuan  dengan  mana  seorang memberikan  kekuasaan  kepada  seorang  lain,  yang  menerimanya,  untuk  dan  atas  nama menyelenggarakan  suatu  urusan.” (Pratiwi  dkk.,  2020).  Berdasarkan  pasal  tersebut, terdapat  dua  pihak  dalam  perjanjian  kuasa,  meliputi  pemberi  kuasa  atau lastgever ( instruction, mandate ) dan penerima kuasa yang diberi perintah atau mandat melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa (Khaidir dkk., 2023).
Pasal-pasal yang mengatur pemberian kuasa pada dasarnya tidak bersifat imperatif dan jika para pihak menghendaki, dapat disepakati selain yang digariskan dalam undang- undang. Contohnya, jika para pihak dapat menyepakati agar pemberian kuasa tidak dapat dicabut kembali ( irrevocable ), maka hal ini dimungkinkan karena pada umumnya pasal- pasal hukum perjanjian bersifat mengatur ( aanvullend recht ) (Harahap, 2017).
Terdapat  4  (empat)  syarat  sah  perjanjian  menurut  Pasal  1320  KUHPerdata: Pertama, adanya kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, kecakapan untuk membentuk suatu perikatan; Ketiga, suatu hal tertentu; dan Keempat, suatu sebab yang halal (Triantika dkk., 2020; Putra dkk., 2020)
Syarat  sahnya  perjanjian  tersebut  berkaitan  dengan  subjek  maupun  objek perjanjian.  Persyaratan  pertama  dan  kedua  berkaitan  dengan  subjek  perjanjian  (syarat subjektif),  dimana  apabila  syarat  subjektifnya  tidak  terpenuhi  maka  perjanjian  tersebut dapat dibatalkan atau selama perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka  perjanjian  yang  bersangkutan  masih  terus  berlaku  ( vernietigbaar  =  voidable ). Persyaratan  ketiga  dan  keempat  berkaitan  dengan  objek  perjanjian  (syarat  objektif), dimana  jika  syarat  objektif  tidak  terpenuhi  maka  Perjanjian  itu  batal  demi  hukum  atau perjanjian  tersebut  sejak  semula  sudah  batal,  hukum  menganggap  perjanjian  tersebut tidak pernah ada ( nieteg atau nul and ab initio ) (Muljadi & Widjaja, 2003).
Pasal 1338 KUHPerdata menjelaskan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya.” Kata ‘semua’ dalam pasal  tersebut  mengindikasikan  bahwa  setiap  orang  bebas  untuk  membuat  perjanjian, namun kebebasan berkontrak ini secara historis memberikan kebebasan dalam membuat suatu  perjanjian  dengan  batasan-batasan  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peraturan perundang-undangan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1337  KUHPerdata  yaitu  untuk tetap memperhatikan hukum, kesusilaan, dan ketertiban hukum (Gunawan, 2021).
Berdasarkan  pernyataan  di  atas,  selama  sebuah  perjanjian  tetap  memperhatikan hukum,  kesusilaan,  dan  ketertiban  hukum  maka  perjanjian  tersebut  tetap  sah  berlaku sebagai  undang-undang  bagi  para  pihak  yang  membuatnya.  Salah  satu  contoh diterapkannya sebuah perjanjian adalah dalam peristiwa pemindahtanganan sebuah Izin Usaha Pengelolaan Hasil Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI).
Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.  P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2008,  IUPHHK- HTI  adalah  “izin  usaha  untuk membangun hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk  meningkatkan  potensi  dan  kualitas  hutan  produksi  dalam  rangka  memenuhi kebutuhan bahan baku industri.” Pemindahtanganan IUPHHK -HTI menurut Pasal 4 huruf a  Peraturan  Menteri  Kehutanan  Republik  Indonesia  No.  P.34/MENHUT-II/2009  dapat
berupa  jual  beli  Izin  Usaha  Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Kayu  dari  pemegang  izin  kepada pihak  lain  dengan  persyaratan  tertentu,  yang  diantaranya  mengatur  tentang  syarat pembuatan  keputusan  RUPS  yang  dibuat  di  hadapan  Notaris  apabila  pemegang merupakan sebuah Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (BUMSI)  atas rencana penjualan IUPHHK, syarat IUPHHK telah berjalan minimal 5 (lima) tahun sejak tanggal  ditetapkan, serta syarat-syarat lainnya yang terdapat pada pasal 6 dalam peraturan tersebut.
Dalam  prakteknya,  pemindahtanganan  IUPHHK-HTI  ini  dapat  menimbulkan sengketa. Seperti halnya yang terjadi pada perkara No. 297/Pdt.G/2018/PN Pbr, dimana terdapat pengangkatan kuasa baru  atas sebuah perjanjian pengalihan IUPHHK-HTI  yang mana  dasar  adanya  perjanjian  tersebut  adalah  kuasa  mutlak  yang  dianggap  Penggugat dalam perkara aquo sudah berakhir akibat pengangkatan kuasa baru.
Dalam perkara tersebut, Penggugat sebagai pemegang saham PT Siak Raya Timber membuat perjanjian pemindahtanganan IUPHHK-HTI. Pada perjanjian pemindahtanganan tersebut, PT Siak Raya Timber bersedia dan menyetujui pengalihan objek sengketa kepada afiliasi Pacific Fiber (Tergugat III) dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MOU)  disertai  dengan  satu  paket  perjanjian,  yaitu  Akta  Perjanjian  Pokok Pemindahtanganan  Hak,  Manfaat  dan  Kepentingan  atas  izin  Usaha  Pemanfaatan  Hasil Hutan  Kayu  PT  Siak  Raya  Timber  No.33  (Akta  Perjanjian  No.33  Tahun  2009)  dan  Akta Kuasa no. 39 Tahun 2009 yang dibuat dihadapan Notaris.
Akta  Kuasa  no.  39  Tahun  2009  ini  merupakan  kuasa  mutlak,  dimana  secara  tegas telah  mengatur  bahwa  “Kuasa  tidak  dapat  ditarik  kembali  dan  tidak  akan  berakhir dan/atau  dibatalkan  karena  sebab apapun juga  tanpa  persetujuan  Penerima  Kuasa”  dan “Bahwa  kuasa -kuasa  yang  diberikan  berdasarkan  akta  ini  tidak  akan  berakhir  karena sebab apapun juga, demikian juga sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813 KUHPerdata serta peraturan perundang- undangan yang berlaku”.
Pada  tahun  2010,  Menteri  Lingkungan  Hidup  menolak  permohonan pemindahtanganan dikarenakan syarat telah berjalannya IUPHHK-HTI selama lima tahun belum  terpenuhi.  Dilakukan  kembali  upaya  pengurusan  dimana  para  pemegang  saham mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menyetujui pengalihan objek sengketa. Sebagai tindak lanjut RUPS ini, maka dibuatlah kuasa baru, yaitu Akta Kuasa No. 18 Tahun 2012, dengan PT Siak Raya Timber sebagai pemberi kuasa dan direktur afiliasi Pacific Fiber dan perwakilannya sebagai penerima kuasa. Kemudian dikarenakan adanya permasalahan jual beli antara PT Siak Raya Timber dan afiliasi Pacific Fiber, PT Siak Raya Timber  selaku  pemberi  kuasa  mencabut  Akta  Kuasa  No.  18  tahun  2012.  Namun  pada tanggal  4  Oktober  2012,  meskipun  Akta  Kuasa  No.  18  Tahun  2012  telah  dicabut  dan diakhiri,  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  menerbitkan  keputusan  tentang peralihan  IUPHHK-HTI  milik  PT  Siak  Raya  Timber  kepada  afiliasi  Pacific  Fiber dikarenakan tetap digunakannya Akta Kuasa No. 39 Tahun 2009 oleh afiliasi Pacific Fiber dalam Akta Perjanjian Jual Beli dan Pemindahtanganan IUPHHK-HTI PT. Siak Raya Timber kepada afiliasi Pacific Fiber.
Pengangkatan  kuasa  baru  diatur  dalam  Pasal  1816  KUHPerdata  yang  mana menjelaskan bahwa “pengangkatan seorang kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang  sama,  menyebabkan  ditariknya  kembali  kuasa  yang  pertama,  terhitung  mulai  hari diberitahukannya kepada orang belakangan ini mengenai tentang pengangkatan tersebut.” Pasal ini menjadi acuan Penggugat dalam perkara a quo untuk menjadi dasar hukum tidak sahnya kuasa mutlak pada akta perjanjian pengalihan IUPHHK-HTI.
Perlu  diketahui  bahwa  Tergugat  III  sebagai  penerima  kuasa  telah  melaksanakan seluruh  kewajibannya  kepada  Penggugat  dalam  transaksi/peralihan  IUPHHK-HTI  sesuai Akta No. 33 Tahun 2009. Penggugat dalam perkara a quo telah menerima seluruh manfaat hasil  penjualan/pemindahtanganan  IUPHHK-HTI  tersebut  sebesar  USD  2,8  Juta.  Dalam Akta  Perjanjian  tersebut  dikutip  sebagai  berikut  :  “Bahwa  sehubungan  dengan penandatanganan  yang  dimaksud  dalam  perjanjian  ini,  maka  pihak  pertama  menjamin
dengan segala akibat hukumnya akan melakukan proses untuk mendapatkan persetujuan dari  Menteri  Kehutanan  …”  selanjutnya  dimuat  juga  “kegagalan  perolehan  persetujuan dalam jangka waktu tersebut tidak menyebabkan Perjanjian ini berakhir dan/atau dapat dibatalkan…dalam kejadian mana kedua belah pihak secara bersama -sama dan itikad baik akan mengupayakan sedemikian rupa untuk diperolehnya persetujuan dimaksud”. Penandatanganan sebuah akta secara sadar dan sukarela meyakinkan bahwa kedua belah  pihak  telah  terikat  untuk  melaksanakan  perjanjian  yang  telah  disepakati.  Hal  ini sejalan dengan yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdata, bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang terlibat atau terikat di dalamnya.
Penggunaan  kuasa  mutlak  dalam  kasus  ini  tidak  bisa  dikatakan  sebagai  kuasa mutlak  yang  dilarang  penggunaannya,  sebab  alasan  dari  penggunaannya  telah  sesuai dengan kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf  a UU No. 2 Tahun 2014, dimana Notaris diharuskan untuk menjaga dan melindungi kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Tergugat III dalam perkara a quo telah membayar lunas  sebagai  bagian  dari  kewajiban  peralihan  IUPHHK-HTI  dan  Penggugat  telah menerima manfaat dari perjanjian tersebut, sehingga sudah sepantasnya surat kuasa dan akta  perjanjian  tersebut  tidak  bisa  gugur  begitu  saja  oleh  salah  satu  pihak  demi melindungi hak pihak lainnya.
Akta Kuasa No. 39 Tahun 2009 juga merupakan perjanjian turunan ( accesoir ) dari Akta Perjanjian No 33 Tahun 2009, sehingga akta kuasa tersebut tidak dapat begitu saja dinyatakan ditarik dan berakhir sepanjang akta perjanjian tersebut masih ada, apalagi jika perjanjian  tersebut  telah  dilaksanakan.  Hal  ini  sesuai  dengan  Yurisprudensi  Mahkamah Agung  No.  731  K/Sip/1975,  yang  menegaskan  bahwa “sepanjang  sifat  dari  perjanjian pokok memerlukan adanya surat kuasa, maka surat kuasa tersebut seharusnya tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali”.
Para  Tergugat  dalam  perkara  tersebut  telah  mengajukan  satu  orang  ahli  yaitu  M. Yahya Harahap, SH yang menjelaskan pada pokoknya bahwa kebebasan berkontrak atau “ the  freedom  of  contract  principle ”  yang  dipancangkan  Pasal  1320  jo.  Pasal  1338 KUHPerdata dapat diartikan bahwa para pihak dalam perjanjian bebas menyepakati kuasa mutlak,  selama  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  hukum  memaksa  ( dwingendrecht, mandatory  law )  dan  juga  telah  menjadi  “Yurisprudensi  tetap”  yang  mengatakan  bahwa pemberian  kuasa  mutlak  kepada  seseorang  telah  merupakan  “ Bestendig  Gebruikelijke Bedig ” atau “syarat yang biasa atau lazim disepakati dalam perjanjian”.
Setelah menimbang rangkaian bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim  pada  perkara  tersebut  berpendapat  bahwa  dengan  ditolaknya  permohonan Pemindahtanganan  IUPHHK-HTI  dari  Penggugat  kepada  Tergugat  III  oleh  Menteri Lingkungan  Hidup  tidaklah  menyebabkan  Akta  Perjanjian  Pokok  No.  33  Tahun  2009 menjadi berakhir atau tidak berlaku lagi, maka Akta Kuasa No. 39 Tahun 2009 juga masih berlaku  oleh  karena  akta  kuasa  tersebut  adalah  bagian  atau  turunan  yang  tidak terpisahkan dari akta perjanjian No. 33 Tahun 2009.
Dengan  demikian,  mengenai  keabsahan  penggunaan  kuasa  mutlak  atas  terbitnya kuasa  baru  pada  perjanjian  adalah  sah  dan  tidak  melanggar  Pasal  1320  ayat  (4) KUHPerdata  mengenai  suatu  sebab  yang  halal,  selama  kuasa  mutlak  ditunjukkan  untuk melindungi  kepentingan  para  pihak  yang  terkait  dalam  perbuatan  hukum  dan  bukan merupakan  kuasa  yang  dilarang  penggunaannya  oleh  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.

## Akibat Hukum Penggunaan Kuasa Mutlak Setelah Terbitnya Kuasa Baru
Akibat  hukum  menurut  Achmad  Ali  adalah  suatu  akibat  yang  ditimbulkan  oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (Achmad Ali, 2015; Dalimunthe,  2017).  Akibat  hukum  adalah  akibat  yang  ditimbulkan  oleh  suatu  peristiwa hukum, yang dapat berwujud: 1) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum; 2)
Lahir,  berubah  atau  lenyapnya  suatu  hubungan  hukum  antara  dua  atau  lebih  subjek hukum,  dimana  hak  dan  kewajiban  pihak  yang  satu  berhadapan  dengan  hak  dan kewajiban pihak yang lain; 3) Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum (Soeroso, 2006).
Jika  melihat  dari  pengertian  menurut  Achmad  Ali  dan  Soeroso  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  akibat  yang  dilakukan  oleh  subjek  hukum  pasti  akan  menyebabkan tindakan yang diatur dengan hukum yang berlaku. Akibat hukum itu merupakan sesuatu yang  bisa  menimbulkan  hak  dan  kewajiban,  berupa  wewenang  yang  diberikan  objek hukum kepada subjek hukum. Sebagai contoh adalah wewenang untuk memiliki sesuatu (barang),  si  pemengang  wewenang  dapat  berbuat  apa  saja  dengan  barang  tersebut  asal tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  tidak menimbulkan kerugian bagi subjek hukum yang lain (Nadiyah, 2016).
Kuasa mutlak memuat unsur bahwa kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi  kuasa.  Pemberian  surat  kuasa  mutlak  tidak  diatur  secara  khusus  dalam  KUH Perdata,  namun  yurisprudensi  mengakui  keberadaannya  sebagai  suatu  kebiasaan  atau menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan ( bestendig gebruikelijk  beding ) atau disebut juga perpetual and ussual or customary condition . Penggunaan kuasa mutlak pada akta perjanjian jual beli menurut Diktum huruf (a) dari  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  14  Tahun  1982  dilarang  dan  merupakan penyimpangan bertentangan terhadap peraturan yang berlaku. Namun perlu diperhatikan bahwa  selanjutnya  diatur  lebih  lanjut  dalam  Diktum  Kedua  huruf  (b)  dari  Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, yang pada intinya menyatakan bahwa larangan mengenai kuasa mutlak yang pada hakikatnya memberi kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai  dan  menggunakan  tanahnya  serta  melakukan  segala  perbuatan  hukum  yang menurut  hukum  hanya  dapat  dilakukan  oleh  pemegang  haknya.  Dengan  kata  lain,  jika penggunaan kuasa mutlak ditunjukkan untuk melindungi hak-hak para pihak dan dibuat secara  notaril  dimana  hak-hak  pemberi  kuasa  sudah  terpenuhi  dan  pelaksanaan pemindahtanganan  belum  dapat  dilaksanakan  seperti  halnya  perkara  No. 297/Pdt.G/2018/PN Pbr, maka jelas bahwa penggunaan kuasa mutlak ini bukanlah kuasa mutlak yang dilarang penggunaannya dalam undang-undang.
Adapun  pengaturan  tentang  penarikan  kembali  kuasa  diatur  dalam  Pasal  1814 KUHPerdata  dimana  si  pemberi  kuasa  dapat  menarik  kembali  kuasanya  manakala  itu dikehendakinya. Pasal ini memberikan kebebasan kepada pemberi kuasa untuk menarik kembali kuasanya, namun dalam kondisi dimana hak-hak pemberi kuasa sudah terpenuhi, sebagai  contoh  dalam  perkara  No.  297/Pdt.G/2018/PN  Pbr  yang  dalam  pembuktiannya menjelaskan  bahwa  penerima  kuasa  telah  membayar  lunas  kewajibannya  sesuai perjanjian yang disepakati, maka seharusnya para pihak yang telah menandatangani kuasa tidak  boleh  membatalkan  secara  sepihak  tanpa  adanya  kesepakatan  dengan  pihak  lain yang ikut menandatangani perjanjian tersebut, sebab kekuatan hukum sifatnya mengikat bagi  para  pihak  untuk  dipatuhi  dan  ditaati  serta  dilaksanakan  oleh  para  pihak  yang menandatanganinya sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Pengangkatan  kuasa  baru  diatur  dalam  Pasal  1816  KUHPerdata  yang  mana menjelaskan bahwa pengangkatan seorang kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang  sama,  menyebabkan  ditariknya  kembali  kuasa  yang  pertama,  terhitung  mulai  hari diberitahukannya kepada orang belakangan ini mengenai tentang pengangkatan tersebut. Penggugat dalam perkara a quo membuat akta kuasa baru yaitu Akta Kuasa No. 18 tanggal 20  Juli  Tahun  2012  dengan  PT  Siak  Raya  Timber  sebagai  pemberi  kuasa  dan  Direksi Tergugat III serta perwakilannya sebagai penerima kuasa, yang kemudian kuasa tersebut dicabut pada tanggal 9 Agustus 2012. Selanjutnya Penggugat menyatakan dalam perkara a quo bahwa oleh karena berakhirnya surat kuasa baru ini, maka penggunaan Akta Kuasa No.  39  Tahun  2009  adalah  tidak  sah,  karena  Akta  Kuasa  No.  39  tidak  berlaku  lagi (berakhir) dengan adanya akta kuasa baru.
Hakim  menimbang  bahwa  dari  rangkaian  bukti  yang  ada,  Tergugat  III  sebagai penerima  kuasa  tidak  pernah  menggunakan  akta  kuasa  baru,  sehingga  Hakim  kembali menimbang  bahwa  terhadap  suatu  surat  kuasa  yang  tidak  digunakan  sebagaimana maksud  diberikan surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut tidaklah  mempunyai akibat hukum apapun. Hal yang perlu digarisbawahi adalah Akta Kuasa No 18 Tanggal 20 Juli 2012 diberikan kepada direksi dan perwakilan Tergugat III sebagai pribadi, sedangkan pribadi  daripada  direksi  dan  perwakilan  Tergugat  III  tersebut  tidak  ada  hubungannya dengan pemindahtanganan IUPHHK-HTI dari Penggugat kepada Tergugat III.
Dijelaskan kembali bahwa sebuah akta kuasa merupakan bagian dari turunan yang tidak dapat dipisahkan dari akta perjanjian. Sehingga akta kuasa mutlak dalam perkara a quo tidak dapat begitu saja dinyatakan berakhir sepanjang Akta Perjanjian No. 33 Tahun 2009  telah  dilaksanakan.  Maka  dari  itu,  terhadap  penggunaan  surat  kuasa  mutlak  atas terbitnya  kuasa  baru  akan  tetap  diakui  keberadaannya  dan  tetap  sah  berlaku  serta mengikat  terhadap  para  pihak.  Kemudian  walaupun  kuasa  mutlak  tersebut  memuat klausul  tidak  dapat  ditarik  atau  dicabut,  namun  dengan  menimbang  bahwa  tujuan dibuatnya  surat  kuasa  mutlak  itu  adalah  untuk  melindungi  hak-hak  para  pihak,  maka penggunaan  kuasa  mutlak  bukanlah  kuasa  mutlak  yang  dilarang  penggunaannya  dalam peraturan  perundang-undangan,  selama  dan  sepanjang  merupakan  satu  rangkaian kesatuan  dengan  perjanjian  yang  melahirkan  kuasa  mutlak  tersebut  sebagai  perjanjian ikutan (assesoir) dari perjanjian tersebut.

## KESIMPULAN
Surat  kuasa  mutlak  merupakan  surat  yang  memuat  unsur  bahwa  kuasa  tersebut tidak bisa ditarik kembali oleh si pemberi kuasa. Larangan penggunaan surat kuasa diatur dalam  Instruksi Menteri Dalam Negeri  Nomor  14 Tahun  1982  Diktum huruf  (a),  namun dijelaskan lebih lanjut dalam Diktum Kedua huruf (b) dimana larangan penggunaan surat kuasa tersebut ditunjukkan bagi surat kuasa yang pada hakikatnya memberi kewenangan kepada  penerima  kuasa  untuk  menguasai  dan  menggunakan  tanahnya  serta  melakukan segala  perbuatan  hukum  yang  menurut  hukum  hanya  dapat  dilakukan  oleh  pemegang haknya.    Pengangkatan  kuasa  baru  diatur  dalam  pasal  1816  KUHPerdata  yang  mana menjelaskan  bahwa  diangkatnya  seorang  kuasa  baru  untuk  menjalankan  suatu  urusan yang  sama  menyebabkan  ditariknya  surat  kuasa  yang  pertama.  Akta  kuasa  merupakan perjanjian  turunan  (accesoir)  dari  akta  perjanjian  yang  ada,  sehingga  akta  kuasa  tidak dapat  begitu  saja  dinyatakan  ditarik  dan  berakhir  sepanjang  akta  perjanjian  tersebut masih  ada,  apalagi  jika  perjanjian  tersebut  telah  dilaksanakan.  Dengan  begitu, pengangkatan  suatu  kuasa  baru  atas  suatu  perjanjian  yang  mengikat  dengan  kuasa sebelumnya (yang merupakan kuasa mutlak) tidak bisa dinyatakan berakhir sepihak oleh pemberi  kuasa  selama  perjanjian  tersebut  telah  dilaksanakan,  belum  berakhir  atau dibatalkan,  dan  tujuan  dari  lahirnya surat  kuasa tersebut adalah  untuk melindungi hak- hak  para  pihak  yang  lahir  dari  perjanjian  yang  menjadi  dasar  penerbitan  surat  kuasa mutlak  tersebut.  Perjanjian  dan  kuasa  mutlak  yang  menjadi  kelanjutan  (assesior)  dari perjanjian tersebut adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

## REFERENSI
Achmad Ali, S. H. (2015). Menguak Tabir Hukum: Ed. 2 . Kencana. Adi, R. (2021). Metodologi penelitian sosial dan hukum . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan , 7 (1), 20 – 33.
Dalimunthe, D. (2017). Akibat hukum wanprestasi dalam perspektif kitab undang-undang hukum  perdata  (bw). jurnal  al-maqasid:  Jurnal  Ilmu  Kesyariahan  Dan  Keperdataan ,
3 (1), Article 1. https://doi.org/10.24952/almaqasid.v3i1.1444
Gunawan,  J.  (2021). Perjanjian  baku:  Masalah  dan  solusi .  Pelangi  Grafika  Rancangmedia. https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/13057
Hamid,  W.  A.,  Sutiarnoto,  Leviza,  J.,  &  Affila.  (2024).  Pembatalan  surat  kuasa membebankan  hak  tanggungan  pada  putusan  nomor  663/PDT.G/2019/PN.MDN. Jurnal Media Akademik (JMA) , 2 (1), Article 1. https://doi.org/10.62281/v2i1.73 Harahap,  M.  Y.  (2017). Hukum  acara  perdata:  Tentang  gugatan,  persidangan,  penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan . Sinar Grafika. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=gOztDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&d q=Hukum+Acara+Perdata+:+Tentang+Gugatan,+Persidangan,+Penyitaan,+Pembuktia
n,+dan+Putusan+Pengadilan+&ots=kNyHOxQsBo&sig=WhRy2HW- tzKXJUNDavwMkiMwb2A
Hussy, M. M. (2024). Legal Remedies in Civil Law for Document Forgery: A Case Study in Indonesia and Comparative Analysis with ASEAN Countries. Edunity Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan , 3 (1), 56 – 68. https://doi.org/10.57096/edunity.v3i1.211 Iskandar, D., Suryawati, I., Suratno, G., Liliyana, L., Muhtadi, M., & Ngimadudin, N. (2023).
Public Communication Model In Combating Hoaxes And Fake News In Ahead Of The 2024  General  Election. International  Journal  of  Environmental,  Sustainability,  and Social Science , 4 (5), Article 5. https://doi.org/10.38142/ijesss.v4i5.856 James,  M.  (2024).  The  Ethical  and  Legal  Implications  of  Using  Big  Data  and  Artificial Intelligence for Public Relations Campaigns in the United States. International Journal of Communication and Public Relation , 9 (1), Article 1. https://doi.org/10.47604/ijcpr.2273 Khaidir, A. M., Syaputri, W., & Lubis, F. (2023). Wanprestasi terhadap Isi dari Surat Kuasa. As- Syar’i: Jurnal  Bimbingan  &  Konseling  Keluarga , 5 (3),  Article  3. https://doi.org/10.47467/as.v5i3.2848 Linos, K., & Carlson, M. (2017). Qualitative methods for law review writing. U. Chi. L. Rev. ,
84 , 213.
Malini,  M.,  Widijowati,  D.,  &  Martanti,  Y.  (2023).  Kepastian  Hukum  isi  Surat  Keterangan (Covernote)  Terhadap  Objek  yang  diproses  Berdasarkan  Akta  yang  dibuat  oleh Notaris. Jurnal Multidisiplin Indonesia , 2 (2), 337 – 355.
https://doi.org/10.58344/jmi.v2i2.164
Muhdlor,  A.  Z.  (2012).  Perkembangan  Metodologi  Penelitian  Hukum. Jurnal  Hukum  dan
Peradilan , 1 (2), 189 – 206.
Muljadi,  K.,  &  Widjaja,  G.  (2003).  Seri  Hukum  Perikatan  (Perikatan  yang  Lahir  dari Perjanjian). Jakarta: Raja Grafindo Persada . Nadiyah, N. (2016). Akibat Hukum Perubahan Desa Menjadi Kelurahan Atas Tanah Bengkok Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa [PhD Thesis, Brawijaya  University].  https://www.neliti.com/publications/118253/akibat-hukum- perubahan-desa-menjadi-kelurahan-atas-tanah-bengkok-setelah-berlaku
Noor,  R.  R.,  &  Prananingtyas,  P.  (2020).  Prinsip  surat  kuasa  mutlak  dalam  rapat  umum pemegang  saham  luar  biasA. JCH  (Jurnal  Cendekia  Hukum) , 5 (2),  Article  2. https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.227
Nurfaiqah, A. D. L., & Tjempaka, T. (2023). Legal Protection for Buyers of Joint Assets Sold Without Wife’s Consent. Substantive Justice International Journal of Law , 6 (2), Article 2. https://doi.org/10.56087/substantivejustice.v6i2.256
Pratiwi,  F.,  Sukadana,  I.  K.,  &  Seputra,  I.  P.  G.  (2020).  Penggunaan  Materai  yang  Di  Scan pada Surat Kuasa di Bawah Tangan dalam suatu Perjanjian. Jurnal Konstruksi Hukum ,
1 (1), Article 1. https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2312.98-102 Punch,  K.  F.  (2013). Introduction  to  social  research:  Quantitative  and  qualitative approaches . sage.
Putra,  I.  K.  M.,  Mahendrawati,  N.  L.,  &  Arini,  D.  G.  D.  (2020).  Penerapan  Pasal  1320  Kuh Perdata Terhadap Tanggung Jawab Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Melalui
Media Internet. Jurnal Analogi Hukum , 2 (1), Article 1. https://doi.org/10.22225/ah.2.1.2020.73-77
Putri,  T.  M.  (2017). Analisis  Yuridis  Penggunaan  Surat  Kuasa  Mutlak  dalam  Akta  PPAT
(Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  Perkara  104  K/TUN/2013) [Thesis, Universitas Sumatera Utara]. https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/20574 Rachmah,  A.,  Djaja,  B.,  &  Sudirman,  M.  (2024).  Implementation  of  electronic  land certificates  as  legal  land  ownership. policy,  law,  notary  and  regulatory  issues , 3 (1), Article 1. https://doi.org/10.55047/polri.v3i1.900
Reswari, G. A. (2014). Surat Kuasa Mutlak pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah. JURNAL RECHTENS , 3 (1), Article 1. https://doi.org/10.36835/rechtens.v3i1.88 Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat . Soeroso, R. (2006). Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada . Syamsuddin, R., & Aris, I. (2014). Merajut hukum di Indonesia . Mitra Wacana Media.
Triantika, N. A., Marwenny, E., & Hasbi, M. (2020). Tinjauan hukum tentang pelaksanaan perjanjian  jual  beli  online  melalui  e-commerce  menueur  pasal  1320  kuhperdata. Ensiklopedia Social Review , 2 (2), Article 2. https://doi.org/10.33559/esr.v2i2.488 Utama, I. W., Karjogo, L., & Purwadi, H. (2022). Kekuatan pembuktian surat kuasa mutlak dalam  jual  beli  hak  atas  tanaH  (Studi  Putusan  Nomor  69/PDT/G/2018/PN.BNA). Prosiding  Seminar  Nasional  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat , 3 (1), Article 1. https://doi.org/10.24967/psn.v3i1.1923
Vania,  C.  &  Gunawan  Djajaputra.  (2018).  Keabsahan  penggunaan  kuasa  mutlak  dalam perjanjian  pengikatan jual  beli  (ppjb)  tanah  yang dibuat oleh  notaris. Jurnal  Hukum Adigama , 1 (2). https://www.researchgate.net/profile/Gunawan- Djajaputra/publication/341934202_Keabsahan_penggunaan_kuasa_mutlak_dalam_pe rjanjian_pengikatan_jual_beli_ppjb_tanah_yang_dibuat_oleh_notaris/links/610a652e1 e95fe241aac9223/keabsahan-penggunaan-kuasa-mutlak-dalam-perjanjian- pengikatan-jual-beli-ppjb-tanah-yang-dibuat-oleh-notaris.pdf Wahid, A., Dewi, E. K., & Sarip, S. (2019). Kekuatan alat bukti akta otentik terhadap akta pejabat  pembuat  akta  tanah  (ppat)  berdasarkan  peraturan  pemerintah  nomor  24 tahun  2016  juncto  pasal  1868  kuhperdata. Mahkamah :  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam ,
4 (2), Article 2. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v4i2.5372
Wahid,  A.,  Kusuma,  E.,  &  Sarip,  S.  (2020).  Upaya  hukum  penyelesaian  sengketa  jual  beli tanah secara di bawah tangaN. Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam , 5 (1), Article 1. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i1.6005
Wahid,  A.,  &  Rohadi,  R.  (2021).  Digitalisasi  registrasi  desa  (letter  c)  tanah  dalam optimalisasi  pelayanan  di  tengah  pandemi  covid19  di  pemerintah  desa  kecamatan susukan kabupaten cireboN. Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam , 6 (2), Article 2. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i2.9162
Copyright Holder :
© Gunawan Widjaja & Shyavara Aisyah (2024).
First Publication Right : © Bulletin of Community  Engagement
This article is under:

## CC BY SA