## Romli SA
Konsep Qath’iy - Zhanniy serta  Implikasinya  dalam Istinbath
Hukum
Romli SA Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia Email: -

## Abstract
Artikel ini merupakan hasil penelitian yang mengkaji tentang konsep Qath’iy dan Zhanniy.  Selain  itu,  dibahas  juga  bagaimana  eksistensi  nash  dan  muatan  hukum yang ditunjukan (dilalah) oleh lafal nash. Dari hasil kajian yang dilakukan, maka temuan  yang  diperoleh  adalah:  pertama,  bahwa  konsep  qath’i  dan  zhanniy sebagai  salah  satu  perangkat  dalam  melakukan  istinbath  yang  berpijak  pada prinsip-prinsip  kebahasaan  sangat  berguna  dalam  rangka  untuk  memastikan muatan  hukum  yang  ditunjukan  oleh  lafal  nash.  Kedua,  konsep  qath’iy  dan zhanniy juga merupakan sarana untuk memastikan eksistensi suatu dalil nash baik dari  segi  wurudnya  mau  dilalahnya  pun  dari  dilalahnya.  Mengetahui  eksistensi (wurud)  dan  dilalah  nash  dalam  melakukan  kajian  hukum  Islam  adalah  suatu keniscayaan.  Ketiga,  konsep  qath’iy  dan  zhanniy  merupakan  sarana  untuk membedakan  nash  yang  jelas  dan  yang  tidak  jelas,  karena  baik  nash  qath’iy maupun  zhanniy  masing-masing  memiliki  karakteristik  tersendiri  yang  akan mempengaruhi  dan  menentukan  penyimpulan  muatan  hukum  yang  ditunjukkan oleh  lafal  tersebut.  Di  samping  itu,  konsep  qath’iy  dan  zhanniy  juga  berfungsi sebagai sarana dalam rangka pengembangan hukum Islam.

## Abstract
This  article  is  the  result  of  research  that  reviewing  the  concept  qath'iy  and zhanniy. In addition, also discussed how the existence of nash indicated (dilalah) by nash word. From the results of this study, the findings obtained are: first, that the concept qath'i and zhanniy as one of the devices in doing istinbath which rests on  the  principles  of  language  is  very  useful  in  order  to  ensure  legal  charge indicated by nash word. Second, the concept of qath'iy and zhanniy also a means to ensure the existence of a proposition both in terms of existence of nash and also
the  dilalah.  Knowing  the  existence  (wurud)  and  nash  of  dilalah  in  reviewing Islamic law is a necessity. Third, the concept of  qath'iy and zhanniy is a means to distinguish the clear and unclear text, because the nash of qath'iy or zhanniy each has it’s own characteristics that will influence and determine the conclusion of the legal charge indicated by the word. In addition, the concept of qath'iy and zhanniy also serves as a means for the development of Islamic law.
Keywords: Qath’iy and Zhanniy, Istinbath Law
Al-Qur’an dan al-Sunnah (al-Hadits), merupakan dua sumber utama ajaran Islam  yang  selalu  dirujuk  ketika  dihadapkan  dengan  berbagai  persoalan  yang muncul dalam kehidupan ini. Dengan kata lain, apapun persoalan yang terjadi dan dihadapi dalam kehidupan ini mesti dikembalikan kepada kedua sumber utama ini, yakni  al-Qur’an  dan  al-Sunnah.  Sikap  ini  haruslah  menjadi  prinsip  pokok  dan sebuah  keniscayaan  serta  landasan  keberagamaan  yang  mesti  dimiliki  oleh  setiap orang yang akan mengkaji ajaran Islam. Sikap ini bukan saja sebagai perwujudan dan  bentuk  ketaatan  kepada  Allah  dan  rasul-Nya,  tetapi  juga  merupakan  bagian yang  tidak  terpisahkan  dari  proses  metodologis  dalam  memahami  al-Qur’an  dan al-Hadits.
Landasan  syar’i  dari  sikap  ini  adalah  didasarkan  pada  firman  Allah  yang termaktub  dalam  Surat  an-Nisa’  ayat  59,  yang  mengingatkan  orang-orang  yang beriman  agar  senantiasa  taat  kepada  Allah  dan  Rasul-Nya  serta Ulil  Amri (pemimpin)  yang  mengendalikan  urusan  rakyat.  Dan  setiap  ada  persoalan  mesti dikembalikan  kepada  Allah  dan  Rasul-Nya,  yaitu  al-Qur’an  dan  al-Sunnah. Pengembalian  segala  persoalan  kepada  al-Qur’an  dan  al-Sunnah  ini  tidak  lain adalah  menjadikannya  sebagai  rujukan  yang  akan  melahirkan  berbagai  ketentuan hukum  dengan  menggunakan  berbagai  pendekatan,  yang  menjadi  akar  lahirnya prosedur metodologi dalam pemahanan nash al-Qur’an dan al-Sunnah.
Langkah  metodologis  yang  paling  awal  dan  bahkan  lebih  bersifat antisifatif dalam  rangka  penyelesaian  persoalah  hukum  yang  akan  muncul  di tengah-tengah kehidupan umat adalah sebagaimana ditunjukkan Hadits Nabi yang berisi  dialog  antara  Nabi  dan  Mu’az  Ibn  Jabal  yang  menjadi  inspirasi  lahirnya metodologi  dalamm  ijtihad  dan istnibath hukum.  Hampir  semua  Ulama  Ushul merujuk  Hadits  Muaz  Ibn  Jabal  ini  sebagai  landasan  dalam  menggariskan  dan mengembangkan  prinsip-prinsip  metodologi  pengkajian  hukum  Islam.  Secara tekstual Hadits Muaz Ibn Jabal tersebut adalah sebagai berikut:

## Romli SA
ﷲ  بﺎﺘﻜﺑ  ﻰﻀﻗأ  لﺎﻗ  ؟ءﺎﻀﻗ  ﻚﻟ ضﺮﻋ  اذإ ﻰﻀﻘﺗ  ﻒﯿﻛ , لﻮﺳر  ﺔﻨﺴﺒﻓ  لﺎﻗ  ؟ﷲ  بﺎﺘﻛ  ﻰﻓ  ﺪﺠﺗ  ﻢﻟ  نءﺎﻓ  لﺎﻗ
ﷲ . لﺎﻗ ﻮﻟأ ﻻو ﻲﯾأر ﺪﮭﺘﺟأ لﺎﻗ ؟ﷲ بﺎﺘﻛ ﻰﻓﻻو ﷲ لﻮﺳر ﺔﻨﺳ ﻰﻓ ﺪﺠﺗ ﻢﻟ نءﺎﻓ "... Artinya:  ” (Nabi  bertanya  kepada  Muaz  Ibn  Jaba),  bagaimana  engkau memutuskan jika suatu perkara diajukan orang kepadamu? Muaz menjawab, aku akan  putuskan  dengan  apa  yang  ada  dalam  kitab  Allah.  Nabi  bertanya  kembali, jika  tidak  engkau  temukan  dalam  kitab  Allah?Saya  akan  putuskan  dengan  apa yang  ada  dalam  Sunnah  Rasulullah,  jawab  Muaz.  Dan  Rasulullah  bertanya kembali,  jika  tidak  engkau  temukan  dalam  sunnah  Rasulullah  dan  tidak  pula dalam  kitab  Allah?  Muaz  menjawab,  saya  akan  berijtihad  dengan  menggunakan pemikiran saya sendiri dan saya tidak akan berlebih-lebihan...” (H.R. Abu Daud No. 303).
Berdasarkan dialog antara Nabi Muhammad Saw. dengan Muaz ibn Jabal yang  diceritakan  dalam  riwayat  hadits di  atas  menunjukkan  bahwa  hal  ini merupakan  suatu  bentuk  proses  metodologis  dalam  memberikan  jawaban  atas persoalan  hukum  yang  muncul  dalam  kehidupan  masyarakat.  Kalangan Jumhur Fuqaha’ dan  ulama ushul melihat  bahwa  pada  dasarnya  Rasulullah  telah memberikan  cara  mengetahui  hukum  syara’  dan  langkah-langkah  yang  harus ditempuh  dalam istinbath hukum,  dan  dalam  hal  ini  termasuk  pula  penggunaan ra’yu . 1 Langkah-langkah  penyelesaian  hukum  yang  digambarkan  dalam  hadits  di atas,  bukan  saja  memberikan  suatu  bentuk  solusi  praktis  atas  persoalan  hukum yang  sedang  terjadi,  bahkan  jauh  lebih antisifatif    dan  perspektif  ke  depan  jika dihadapkan dengan persoalan hukum di lapangan.
Upaya  untuk  memahami  al-Qur’an  dan  al-Hadits  sebagai  sumber  utama ajaran  Islam  adalah  menjadi  sangat urgent (penting)  dan  sesuatu  yang  sangat menentukan dalam rangka menghasilkan sesuatu ketentuan hukum syara’.
Juhaya  S.  Praja  menyebutkan  bahwa  semua  ayat  al-Qur’an  dan  Hadits Mutawatir adalah qath’iyul wurud, tetapi tidak semua ayat dan Hadits mempunyai keterangan dan petunjuk teknis pelaksanaan secara tegas; ayat-ayat dan Hadits itu mengandung kemungkinan atau alternatif penafsiran dan teknis pelaksanaan yang bervariasi  karena terdapat indikasi  yang  kuat akan adanya alternatif-alternatif  itu. Ayat-ayat  dan  Hadits  yang  demikian  itu  disebut  dengan zhanniy  al-dilalah. 2
Dalam pandangan Al-Yasa Abu Bakar zhanniy adalah nash yang telah memenuhi persyaratan untuk  digunakan sebagai dalil , tetapi tidak sampai  ke tingkat qath’iy .
Nash yang zhanniy dibedakan kepada zhanniy al-wurud dan zhanniy al-dilalah . 3
Nash yang  dikategorikan  kepada zhanniy  al-wurud ini  adalah nash yang dalam  pilihan  kata  dan  susunan  kalimatnya  tidak  mesti  seperti  apa  adanya  itu. Dengan  kata  lain,  pengubahan  pilihan  kata  dan  susunan  kalimatnya  itu  mungkin
terjadi  dan  memang telah terjadi. Sementara itu, nash yang dikategorikan  kepada zhanniy  al-dilalah adalah nash yang  terdapat  kemungkinan  akan  adanya  peluang untuk  ditafsirkan  dan  di -ta’wil- kan  sesuai  dengan  kaidah-kaidah  yang  lazim dipakai, sehingga tidak lagi  mengikuti arti literalnya. 4 Oleh  karena itu, nash - nash yang tidak masuk dalam kategori qath’iy al-dilalah adalah semuanya digolongkan kepada zhanniy  al-dilalah ,  yang  dalam  prakteknya  terbuka  peluang  dan  alternatif untuk terjadinya keragaman penafsiran serta dapat di -ta’wil- kan.
Kedudukan Konsep Qath’iy  dan Zhanniy serta Implikasinya  dalam Istinbath Hukum
Dalam  kegiatan istinbath hukum,  salah  satu  aspek  yang  menjadi  objek pembahasan  terhadap nash ,  baik  al-Qur’an  maupun  al-Sunnah,  adalah  berkaitan demngan dilalah nash .  Kajian  atau  pembahasan  tentang dilalah  nash adalah merupakan  hal  sangat  penting  karena  ia  terkait  langsung  dengan  muatan  hukum yang  ditunjukkan  oleh dalil nash .  Muhammad  al-Jarjani  menyebutkan  dalam bukunya  “ Kitab  al-Ta’rifat”, bahwa  mengetahui  dan  memahami dilalah nash ini sangat penting, karena ia terkait dengan cara penunjukkan lafal atas sesuatu makna (muatan hukum) yang terkandung didalamnya. 5
Untuk mengetahui bagaimana penunjukkan lafal nash atas sesuatu makna dan muatan hukum apa yang terkandung di dalamnya, tentu membutuhkan sarana atau  alat  yang  dapat  digunakan  untuk  maksud  tersebut.  Sarana  yang  dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana penunujukan lafal atas sesuatu ketentuan hukum  adalah  dengan  menggunakan  konsep Qath’iy dan Zhanniy .  Kedua  konsep ini, dalam aplikasinya, ingin melihat muatan hukum yang ditunjukan oleh sesuatu lafal nash . Penunjukan hukum itu dapat dilihat dari dua segi, yaitu jelas dan tidak jelas atau tegas dan tidak tegas. Dalam kaidah lafziyah nash , oleh Wahbah Zuhaili apa  yang  disebutnya  dengan  istilah  “ al-waddlih  al-dilalah dan ghair  wadlih  al- dilalah atau al-sharih dan ghair sharih ”. Pengkategorian dilalah lafal nash kepada dua  bentuk  kaidah  yang  disebutkan  terakhir  ini  melahirkan  konsep qath’iy dan zhanniy .
Penggunaan  konsep qath’iy dan zhanniy dalam istinbath hukum  akan berimplikasi  pada  hasil  penalaran  hukum.  Konsep qath’iy mengasumsikan  atau merumuskan suatu pandangan yang akan menghasilkan suatu prinsip bahwa setiap nash ,  baik  al-Qur’an  maupun  al-Sunnah  bila dilalah- nya  menunjukkan  muatan hukum  secara  jelas,  tegas,  pasti  dan  bersifat  aplikatif,  maka  berarti  tidak  ada penafsiran  lain  selain  dari  apa  yang  dikehendaki  oleh  penunjukkan lafal nash .

## Romli SA
Dalam  perspektif ushuliyah ,  dengan  memahami  konsep qath’iy ini  akan memudahkan bagi kita untuk melihat sesuatu nash yang dilalahnya qath’iy.
Dengan  kata  lain,  dalam  pandangan  Ulama  Ushul nash - nash yang dikategorikan  kepada qath’iy al-dilalah , sifatnya aplikatif dan  kita hanya dituntut untuk melaksanakannya saja lagi. Sebagai contoh, terkait dengan pembagian harta pusaka (waris) yang telah digariskan dalam al-Qur’an seperti berikut ini:
Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.  yaitu  :  bahagian  seorang  anak  lelaki  sama  dengan  bagian  dua orang  anak  perempuan;  dan  jika  anak  itu  semuanya  perempuan  lebih  dari  dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh seperdua harta, dan untuk dua orang ibu- bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal  itu  mempunyai  anak;  jika  orang  yang  meninggal  tidak  mempunyai anak  dan  ia  diwarisi  oleh  ibu-bapanya  (saja),  maka  ibunya  mendapat  sepertiga; jika  yang  meninggal  itu  mempunyai  beberapa  saudara,  maka  ibunya  mendapat seperenam.  (Pembagian-pembagian  tersebut  di  atas)  sesudah  dipenuhi  wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu,  kamu  tidak  mengetahui  siapa  di  antara  mereka  yang  lebih  dekat (banyak)  manfaatnya  bagimu.  Ini  adalah  ketetapan  dari  Allah,  Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q. S. al-Nisa: 11).
Ayat ini dilalah- nya adalah qath’iy atau qath’iy al-dilalah, karena diungkap dengan jelas, rinci dan tegas. Kejelasan dan ketegasan tersebut ditunjukan dengan penyebutan jumlah atau angka yang berkanaan dengan harta pusaka (warisan) dan pembagian  yang  akan  diterima  oleh  ahli  waris  sesuai  dengan  kedudukannya  dan hubungannya dengan orang yang meninggal. Ketentuan pembagian atau perolehan masing-masing ahli waris dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dalam ayat ini sifatnya aplikatif, yaitu  langsung  dilaksanakan  dan tidak perlu ada penafsiran  atau  penjelasan  karena  diungkap  dengan  menyebutkann  jumlah  dan angka.  Dengan  kata  lain,  dalam istinbath hukum, nash - nash yang  dikategorikan sebagai qath’iy al-dilah itu lebih mudah dipahami karena ia diungkap dengan jela dan  tegas  karena  langsung  menunjukkan  ketentuan  hukum  pasti  yang  sifatnya aplikatif.
Contoh  kasus  lain,  misalnya  berkaitan  dengan  larangan  Rasulullah  bagi seorang muhrim atau mahram menikahi  dan  dinikahi.  Rasulullah  bersabda  dalam sebagaimana terlihat dalam Hadits berikut ini;
ﺎﻌﺗ ﷲ ﻰﺿر نﺎﻤﺜﻋ ﻦﻋو لﺎﻗ ﮫﻨﻋ ﻰﻟ : َﻻ ،ﷺ ﷲ لﻮﺳر لﺎﻗ ُﺢِﻜْﻨُﯾَﻻ َو ُم ِﺮ ْﺤُﻤْﻟا ُﺢِﻜْﻨَﯾ ) ﻢﻠﺴﻣ هاور .(
Artinya: Dan dari Usman semoga Allah meridlainya, Rasulullah Saw telah bersabda, seorang muhrim dilarang menikahi dan dinikahi (H. R. Muslim).
Hadits  ini  menjelaskan  bahwa  seseorang  dilarang  menikahi  orang-orang yang  menjadi muhrimya ( al-muharramat )  dan  begitu  pula  sebaliknya,  seseorang haram hukumnya dinikahi oleh muhrimnya . Hadits ini digolongkan kepada qath’iy al-dilalah, karena  diungkap  dengan  menyebutkan  langsung    jenis  dan  objek hukum  secara  jelas.  Sehingga  ia  memberikan  kepastian  ketentuan  hukum  yang sifatnya aplikatif , yang tidak perlu lagi penafsiran dan penjelasan lebih lanjut.
Selanjutnya,  konsep zhanniy mengasumsikan  bahwa  semua nash yang dalam  pengungkapannya  tidak  tegas,  tidak  jelas, ambiguitans dan  bahkan  samar- samar  maka  ia  digolongkan  kepada zhanniy  al-dilalah .  Sebetulnya, nash - nash yang  digolongkan  kepada zhanniy al-dilalah ini  merupakan  bagian  terbesar  dari keseluruhan dalil nash baik  yang  terdapat  dalam  al-Qur’an  maupun  dalam  al- Sunnah. Dengan kata lain, nash - nash yang digolongkan kepada qath’iy al-dilalah itu  lebih  sedikit  jika  dibandingkan  dengan zhanniy  al-dilalah. Beberapa  contoh berikut  akan  dikemukakan  berikut  ini.  Misalnya,  terkait  dengan  musyawarah. Allah berfirman sebagai berikut:
Artinya: Maka  disebabkan  rahmat  dari  Allah-lah  kamu  Berlaku  lemah lembut  terhadap  mereka.  Sekiranya  kamu  bersikap  keras  lagi  berhati  kasar, tentulah  mereka  menjauhkan  diri  dari  sekelilingmu.  Karena  itu  ma'afkanlah mereka,dan    mohonkanlah  ampun  bagi  mereka,  dan  bermusyawaratlah  dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah  kepada  Allah.  Sesungguhnya  Allah  menyukai  orang-orang  yang bertawakkal kepada-Nya (Q. S. Ali Imran: 159).
Ayat  ini  membawa  ajaran  musyawarah  yang  khitab  awalnya  meskipun memerintahkan  kepada  nabi  Muhammad  Saw,  tetapi  juga  ditujukkan  dan diberlakukan  kepada  seluruh  umat  Muhammad  dimanapun  mereka  berada.  Akan tetapi,  ayat  ini  dalam  pengungkapannya  sangat  umum  dan  global  sekali,  karena tidak  memberikan  rincian  bagaimana  cara  dan  bentuk  musyawarah  tersebut  serta dalam  hal-hal  apa  saja  yang  mesti  dimusyawarahkan.  Akibatnya,  melahirkan beragam penafsiran dan pemikiran tentang hal ini.
Dalam  al-Qur’an  dan  Terjemahannya,  yang  diterbitkan  oleh  Departemen Agama  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  memusyawarahkan  urusan dalam  ayat  ini  adalah  menyangkut  urusan  peperangan  dan  hal-hal  duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya. 6

## Romli SA
Hal yang senada juga ditemukan al-Qur’an yang berbunyi sebagai berikut: Artinya: Dan  (bagi)  orang-orang  yang  menerima  (mematuhi)  seruan Tuhannya  dan  mendirikan  shalat,  sedang  urusan  mereka  (diputuskan)  dengan musyawarat  antara  mereka;  dan  mereka  menafkahkan  sebagian  dari  rezki  yang Kami berikan kepada mereka (Q. S. al-Syura: 38).
Dalam  ayat  ini  disebutkan  bahwa  “ ﻢﮭﻨﯿﺑ  ىرﻮﺷ  ﻢھﺮﻣاو ”  artinya,  urusan mereka (hendaklah diputuskan) dengan cara musyawarah diantara mereka. Dilalah ayat ini, seperti halnya juga ayat di atas, adalah zhanniy karena tidak menjelaskan bagaimana  cara  dan  bentuk  musyawarah  serta  tidak  memberikan  rincian  objek perkara  atau  urusan  apa  dihadapi  oleh  manusia  yang  mesti  dimusyawarahkan, kecuali  diungkap  secara  global  saja.  Oleh  karena  perintah  musyawarah  atau memusyawarahkan  sesuatu  diungkap  dalam  bentuk lafal  mutlaq ,  tanpa  memberi batasan,  maka dilalahnya adalah zhanniy atau  digolongkan  kepada zhanniy  al- dilalah. Akibatnya, aktualisasi pemahaman  ayat  tentang  musyawarah  ini melahirkan  beragam  pemikiran.  Esensi  musyawarah  adalah  berunding,  yaitu melakukan  pembahasan  bersama  dengan  maksud  mencapai  keputusan  atas penyelesaian masalah secara bersama. 7
Musyawarah merupakan bentuk atau corak demokrasi yang telah berabad- abad  dipakai  dan  dijalankan  di  dunia  Islam,  termasuk  di  Indonesia.  Bahkan  kata musyawarah  tercantum  dalam  pembukaan  Undang-Undang  dasar  1945. 8 Bagi bangsa  Indonseia  kata  musyawarah  yang  semula  berasal  dari  al-Qur’an  telah diserap  ke  dalam  Bahasa  Indonesia  dengan  arti  dan  maksud  yang  tidak  berbeda dari arti dasarnya semula. Di Indonesia, malah  musyawarah telah  menjadi bagian dari  kehidupan  sosial-politik  dan  telah  melembaga  dalam  kehidupan  masyarakat. Dalam  kehidupan  sosial-politik  musyawarah  dilaksanakan  oleh  Lembaga Permusyawaratan Rakyat yaitu oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan atau oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ris’an  Rusli  mengatakan  dengan  mengutip  pendapat  Muhammad  Natsir bahwa  dalam  Islam,  musyawarah  mempunyai  nilai  dalam  mengatur  hidup,  baik dalam  kehidupan  masyarakat  maupun  dalam  kehidupan  kenegaraan.  Ia  tetap terpelihara  dan  dihidupsuburkan,  karena  ia  merupakan  suatu  ketentuan  dalam ajaran  Islam  supaya  dalam  mengatur  urusan  orang  banyak,  si  penguasa  harus memperoleh  keridhaan  dari  orang  yang  diaturnya  dan  harus  ia  musyawarahkan segala sesuatu yang mengenai kehidupan dan kepentingan rakyat. 9
Bahkan,  sejatinya  konsep  musyawarah  itu  adalah  membangun kebersamaan  dan  kesepakatan  dalam  berbagai  urusan  yang  bertujuan  untuk
membangun kemaslahatan umat. Penerapan musyawarah bukan saja dilaksanakan oleh lembaga atau isntitusi negara seperti MPR dan DPR, tetapi juga oleh berbagai institusi dan lembaga yang terdapat dalam masyarakat, seperti; berbagai organisasi sosial  kemasyarakatan  dan  keagamaan  yang  perannya  cukup  signifikan  dalam mewujudkan berbagai kepentingan masyarakat.
Dalam  konteks  kekinian,  musyawarah  mengalami  perkembangan  arti, dimana  ia  disamakan  dengan  demokrasi  yang  aktualisasinya  sangat  beragam sekali.  Demokrasi  bisa  dalam  bentuk  jajak  pendapat  yang  dimintakan  kepada masyarakat  dalam  rangka  untuk  menentukan  pilihan  rakyat  atas  sesuatu  perkara. Demokrasi  bisa  pula  dalam  bentuk  pemberian  suara atas  sesuatu  persoalan,  yang dikenal  dengan  istilah voting .  Atau  demokrasi  juga  dapat  dilakukan  dengan pemberian  suara  secara  bebas  rahasia  atas  sesuatu  perkara  yang  meminta persetujuan  publik.  Kesemuanya  ini  merupakan  bentuk  aktualisasi  dari musyawarah atau demokrasi  yang  wujudnya adalah pengambilan suara terbanyak yang lebih dari 50 % total suara.
Kemudian,  dalam  salah  satu  Hadits  Nabi  disebutkan  tentang  kewajiban membayar  upah  buruh  tepat  pada  waktunya.  Hadits  tersebut  berbunyi  sebagai berikut:
ِﮫِﻠ َﻤَﻋ ﻲِﻓ  َﻮُھ َو ُه َﺮ ْﺟَ أ ا ْﻮُﻤِﻠْﻋأ َو ُﮫُ ﻗ َﺮَﻋ  ﱠﻒ ِﺠَﯾ  ْنَ أ  َﻞْﺒَﻗ ُه َﺮ ْﺟَ أ  َﺮْﯿ ِﺟَ ﻷا ا ْﻮُﻄْﻋَ أ
) ﻰﻘﮭﯿﺒﻟا هاور
.(
Artinya: Berikanlah upah buruh (pekerja) sebelum keringatnya kering dan beritahukan upahnya atas pekerjaan yang dia lakukan (H.R. al-Baihaqi).
Hadits ini, jika dilihat dari segi maksudnya dapat dipahami dengan mudah bahwa  upah  atau  gaji  buruh  hendaklah  dibayar  sesegera  mungkin  dan  jangan sampai  tertunda.  Bahkan,  Rasulullah  memberi  isyarat  dan  aba-aba  bahwa pembayaran  upah  buruh  hendaklah  dilakukan  sebelum  keringatnya  kering.  Akan tetapi,  dilihat  dari  segi dilalahnya Hadits  ini  adalah zhanniy atau zhanniy  al- dilalah .  Dalam  hal  pembayaran  upah  atau  gaji  buruh  dan  pekerja  adalah menyangkut  teknis.  Banyak  kemungkinan  cara  yang  dapat  ditempuh  dalam  hal pembayaran  upah  buruh.  Pembayaran  gaji/upah  buruh  bisa  dengan  cara  harian, mingguan atau bulanan dari satuan pekerjaan.
Dan  bahkan  dapat  juga  dilakukan  dengan  sistem  borongan,  yaitu  suatu pekerjaan  dikerjakan  oleh  buruh  dengan  target  waktu  tertentu  dan  dengan  nilai harga  upah  yang  disepakati.  Jika  perkerjaan  selesai  sesuai  perjanjian  maka  upah wajib  dibayar.  Atau  pembayaran  upah  dapat  pula  dilakukan  dengan  sitem  per-

## Romli SA
termin,  yaitu  berdasarkan  tahapan  penyelesaian  dari  satuan  perkerjaan  yang dikerjakan oleh buruh.
Memperhatikan  uraian  di  atas,  maka  kedudukan  konsep qath’iy dan zhanniy menempati  posisi  yang  sangat  penting  dalam  kaitannya  dengan  kegiatan istinbath hukum.  Paling  tidak  ada  dua  aspek  penting  yang  terkait  dengan  konsep qath’iy dan zhanniy dalam  kaitannya  dengan istinbath hukum  dan  implikasinya atas ketentuan hukum yang dihasilkan. Pertama, konsep qath’iy dan zhanniy harus dilihat  dan  diposisikan  sebagai  sarana  atau  alat  kelengkapan  dalam  melakukan istinbath hukum.  Sebagai  alat  kelengkapan  atau  sarana  yang  digunakan  untuk melakukan istinbath hukum,  maka  konsep qath’iy dan zhanniy akan  membantu para  peneliti  untuk  memahami nash baik  dilihat  dari  segi eksistensi maupun  segi didalah -nya.
Sebagaimana telah disinggung pada uraian terdahulu bahwa nash , baik al- Qur’an  maupun  al-sunnah,  jika  dilihat  dari  segi  eksistensinya  maka  dapat dibedakan  kepada  dua  macam,  yaitu;  ada nash - nash yang  dikategorikan  kepada qath’iy  al-tsubut atau qath’iy  al-wurud dan  ada  pula zhanniy  al-wurud. Yang termasuk  dalam  kategori qath’iy  al-stubut adalah  semua nash al-Qur’an  dan Hadits mutawatir ,  sementara  Hadits ahad dan masyhur adalah  termasuk zhanniy al-wurud . Terhadap nash - nash yang  dikategorikan  kepada qath’iy al-subut ulama sepakat  bahwa  tidak  dibenarkan  untuk  menolaknya.  Bahkan,  menolak nash-nash yang  dikategorikan  kepada qath’iy  al-tsubut dihukumkan  kafir.  Berbeda  halnya dengan nash - nash yang  digolongkan  kepada zhanniy  al-wurud yang keberadaannya kadang-kadang dan boleh jadi diperdebatkan dikalangan ulama.
Bahkan,  dalam  hal  tertentu  sebagian  dari  kalangan  ulama  menerima  dan berpegang  kepada dalil-dalil nash yang zhanniy  al-wurud, sementara  kalangan ulama  yang  lain  menolaknya.  Perbedaan  seperti  ini  boleh  jadi  dilatarbelakangi oleh  perbedaan  dalam  memberikan  penilaian  terhadap  sesuatu dalil Hadits  dan atau boleh jadi beragamnya riwayat atau Hadits tentang hal tertentu tersebut.
Sebagai contoh, berkenaan dengan perbedaan jumlah rakaat shalat sunnat zhuhur.  Terdapat  sejumlah  riwayat  yang  berbeda  tentang  jumlah  rakaat  shalat sunnat zhuhur. Sebagaimana dikemukakan oleh Sayid Sabiq, bahwa tentang shalat sunnat  zhuhur  ini  ada  riwayat  yang  menyebutkan  empat rakaat,  enam  rakaat  dan ada pula menyebutkan yang delapan rakaat. 10
Lebih  lanjut  Sayid  Sabiq  mengemukakan  shalat  sunnat  zhuhur  dengan jumlah  empat  rakaat  dasarnya  adalah  Hadits  yang  berasal  dari  Ibnu  Umar,  yang terakhir diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan riwayat yang berasal dari Mughirah
bin  Sulaiman  yang  terakhir  diriwayatkan  oleh  Ahmad  dengan  sanad  yang  sahih. Dalam  pelaksanaannya,  shalat  sunnat  zhuhur  itu  dua  rakaat  sebelum  dan  dua rakaat sesudahnya ( Raka’ataini qabla al-zhuri wa raka’tani ba’daha ). Sementara itu,  ada  dua  riwayat  yang  menyebutkan  bahwa  shalat  sunat  Zhuhur  itu  adalah enam  rakaat,  yaitu  riwayat  yang  berasal  dari  Abdullah  bin  Syaqiq  yang  terakhir diriwayatkan  oleh  Ahmad,  Muslim  dan  lainnya  serta  riwayat  yang  berasal  dari Ummu  Habibah  binti  Sufyan  yang  terakhir  diriwayatkan  oleh  Turmuzi,  dan dikatakan bahwa Hadits  ini tergolong  hasan Sahih. Dua riwayat ini  menyebutkan bahwa shalat sunnat Zhuhur tersebut adalah empat rakaat sebelum dan dua rakaat sesudahnya ( Arba’an qabla al-zhuhri wa raka’ataini ba’daha ). 11
Kemudian,  yang  mengatakan  bahwa  shalat  sunnat  zhuhur  itu  delapan rakaat dasarnya adalah riwayat yang juga berasal dari Umu Habibah, yang terakhir diriwayatkan oleh Ahmad dan Ashabu Sunan serta disahihkan ole Imam Turmuzi. Riwayat  ini  menyebutkan  bahwa  shalat  sunat  zhuhur  tersebut  dilakukan  empat rakaat  sebelum  dan  empat  rakaat  sesudahnya (Arba’an  qabla  al-zhuhri  wa Arba’an  ba’daha ).  Dari  contoh  kasus  yang  dikemukakan  ini  terlihat  bahwa terjadinnya  perbedaan  tentang  shalat  sunnat  zhuhur  bukan  saja  dari  segi  jumlah rakaatnya, tetapi juga dari segi teknisnya pelaksanaannya.
Jika diperhatikan, Perbedaan-perbedaan ini muncul adalah dilaterbelakangi  oleh beragamnya riwayat yang  mengimformasikan jumlah rakaat shalat sunnat yang mengiringi shalat zhuhur dan begitu pula ulama berbeda dalam memberikan  penilaian  terhadap  hadits-hadits  yang  sanad  dan  periwayatnya berbeda  pula  satu  sama  lainnya.  Sehingga,  dalam  kenyataannya  praktek pelaksanaan  shalat  sunnat  zhuhur  dalam  masyarakat  Islam  terdapat  perbedaan antara satu dengan yang lainnya.
Dilihat  dari  segi dilalahnya ,  sebagaimana  telah  disinggung  pada  uaraian terdahulu,  maka nash - nash baik  al-Qur’an  maupun  al-Hadits  dapat  dibedakan kepada dua macam, yaitu qath’iy dan zhanniy . Nash yang dilalahnya qath’iy atau qath’iy  al-dilalah adalah Nash atau dalil dengan  muatan  hukum  yang ditunjukkannya adalah jelas, tegas dan pasti.  Muatan hukum yang dikandung oleh dalil tersebut  tidak  mempunyai  pengertian  lain  kecuali  apa  ditunjukkannya. Sementara  itu, Nash - Nash yang  digolongkan  kepada zhanniy  al-dilalah adalah Nash atau dalil dengan  muatan  hukum  yang  ditunjukkannya  tidak  tegas  dan mengandung kemungkinan multi tafsir dan pemahaman.
Banyak  contoh  kasus  yang  berkaitann  dengan Nash yang  digolongkan kepada qath’iy  al-dilalah dan zhanniy  al-dilalah. Misalanya,  dalam  al-Qur’an

## Romli SA
Surat al-Nur  disebutkan  bahwa  pezina  laki-laki  dan  perempuan  itu  dihukum jilid (cambuk)  masing-masing  seratus  kali.  Sebagaimana  dalam  firman  Allah  Swt. Berikut:
Artinya :  Perempuan  yang  berzina  dan  laki-laki  yang  berzina,  maka deralah  tiap-tiap  seorang  dari  keduanya  seratus  dali  dera,  dan  janganlah  belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu  beriman  kepada  Allah,  dan  hari  akhirat,  dan  hendaklah  (pelaksanaan) hukuman  mereka  disaksikan  oleh  sekumpulan  orang-orang  yang  beriman (Q.  S. al-Nur: 2).
Ayat  ini,  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Al  Yasa  Abu  Bakar,  bahwa  yang qath’iy al-dilalah hanyalah  jumlah  dera  atau  cambuk  seratus  kali.  Kata  ini  tidak mungkin  diartikan  dengan  tujuh  puluh  kali  atau  seratus  lima  puluh  kali  dera. Sementara kata-kata yang lainnya, seperti siapa dan bagaimana zina tersebut serta bagaimana  bentuk  dera  yang  diharuskan  itu,  bukanlah  kata-kata  yang qath’iy  al- dilalah. Penafsiran  dan  pembatasan  mungkin  dimasukkan  ke  dalamnya.  Karena sifat tidak qath’iy inilah maka terjadi perbedaan di antara para Ulama tentang apa definisi  zina  yang  menyebabkan  pelakunya  dijatuhi  hukuman dera seratus  kali. Begitu  pula  terjadi  perbedaan  tentang  bentuk  cambuk,  cara  mencabuk  (melecut) dan seterusnya. 12
Contoh lain, misalnya, berkaitan dengan hukum potong tangan bagi pencuri laki-laki dan perempuan sebagamana disebutkan dalam al-Qur’an berikut ini:
Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan  keduanya  (sebagai)  pembalasan  bagi  apa  yang  mereka  kerjakan  dan sebagai  siksaan  dari  Allah.  dan  Allah  Maha  Perkasa  lagi  Maha  Bijaksana (QS. al-Maidah: 38).
Arti  dan  maksud  ayat  ini  dapat  dipahami,  tetapi  muatan  hukum  yang ditunjukkannya  adalah zhanniy atau zhanniy  al-dilalah .  Hal  ini  tidak  lain  adalah karena apa dan siapa yang  disebut  dengan pencuri  itu dan bagaimana bentuk  dan cara  melakukannya  tidak  dijelaskan  secara  tegas  dan  rinci.  Dengan  kata  lain, secara eksplisit Allah  memberikan  sanksi  pada  pescuri  dengan  potong  tangan, tetapi  dalam  tataran  operasional  masih  bersifat zhanniy, yaitu  tergantung  kondisi daerah dan masyarakat masing-masing. 13
Kedua, Dalam  kaitannya  dengan  kegiatan istinbath hukum  maka  Konsep qath’iy dan zhanniy adalah  sebagai  sarana  dalam  rangka  pengembangan  hukum Islam.  Tidak  dapat  dimungkiri  bahwa  teks  suci  al-Qur’an  dan  al-Sunnah  serta proses  pemahamannya  berhadapan  dengan  realitas  sosial  terus  berkembang.
Seiring  dengan  perkembangan  ini,  maka  konsep qath’iy dan zhanniy menjadi bagian yang sangat menentukan untuk menginternalisasi persoalan-persoalan baru yang muncul sebagai akibat dinamika kemajuan masyarakat yang mesti mendapat respon sewajarnya.
Secara  tekstual,  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Yusuf  Qardlawi 14 bahwa ketentuan hukum syara’ tersebut ada dua macam, yaitu:
1. Ketentuan-ketentuan  hukum  dalam nash yang  tidak  akan  mengalami perubahan sejak dari semula, meskipun terjadi perubahan zaman, tempat atau ijtihad dari  para  ulama;  seperti  pengharaman  segala  yang  diharamkan  dan sesuatu  yang  telah  diwajibkan,  seperti  ketentuan  hukum hadd ( hudud) yang telah  ditetapkan  oleh syari’ bagi  pelaku  kejahatan.  Ketentuan-ketentuan hukum  jenis  ini  tidak  akan  pernah  mengalami  petubahan  dan  tidak  dapat diubah  oleh ijtihad .  Ketentuan-ketentuann  hukum  seperti  ini  disebut  dengan al-Ahkam  al-Tsabitah atau  hukum-hukum  yang manshus .  Hukum-hukum dalam  kategori ini secara tekstual  masuk dalam ranah qath’iy al-dilalah atau dalam istilah lain disebut dengan al-Ahkam al-Qath’iyat. Hukum-hukum yang bersifat qath’iy ini  merupakan  aturan  syara’  yang  permanen  meskipun berhadapan  dengan  gelombang  perubahan  setiap  saat  dan  tidak  masuk wilayah ijtihad .  Kalaupun  ada  ijtihad,  tidak  menyangkut  perubahan substansinya  tetapi  menyangkut  persoalan  teknis.  Sebagai  contoh,  berkaitan dengan  salah  satu  wajib  haji  yang  wajib  dikerjakan  oleh  jamaah  haji,  yaitu “melontar di Jamarat”.
Ternyata,  terdapat  melontar  di  Jamarat  sekarang  ini  sudah  jauh  berubah  dari bentuk  asalnya.  Sekarang  tempat  melontar  mengalami  perubahan  dengan dibangun  bertingkat,  hingga  tiga  lantai.  Hal  ini  dilakukan  karena  jika mempertahankan bentuknya semula, maka kapasitasnya tidak memungkinkan lagi  untuk  manampung  jamaah  haji  semakin  banyak.  Perubahan  ini  adalah berkaitan  teknis  pelaksanaan,  tetapi  substansinya  tetap  dan  tidak  mengalami perubahan.
2. Ketentuan  hukum  dapat  berubah  karena  berkaitan  dengan  tuntutan kepentingannya baik berupa zaman dan tempat maupun  keadaan. Ketentuan- ketentuan  hukum  yang  termasuk  kategori  ini  disebut  dengan al-Ahkam  al- mutaghayirah atau  hukum-hukum mustanbathah .  Hukum-hukum  yang mustanbathah atau mutaghayirah adalah tidak permanen, karena ia dihasilkan dari dalil yang zhanniy al-dilalah. Diakui, bahwa nash - nash yang zhanniy al- dilalah pada satu sisi akan melahirkan perbedaan pendapat di kalangan ulama
--yang  kadang-kadang  tidak  ada  titik  temunya  antara  satu  dengan  yang lainnya.  Sementara,  pada  sisi  lain,  dalam  artian  positif  bahwa  munculnya berbagai  ragam  pendapat  yang  bisa  dijadikan  pilihan  atau  alternatif  dalam pelaksanaan  hukum.  Dengan  kata  lain, nash - nash yang  digolongkan  kepada zhanniy  al-dilalah memberikan  keluasan  dalam  menentukan  pilihan  hukum dalam  aplikasinya.  Di  samping  itu, nash - nash yang zhanniy  al-dilalah juga memberi  peluang  dan  sekaligus  sebagai  salah  satu  cara  dalam  rangka pengembangan  hukum  Islam.  Misalnya,  berkenaan  dengan  pemberian “ mahar ”  yang  wajib  diberikan  oleh  seorang  calon  suami  kepada  calon isterinya --yang dalam akad nikah mesti disebutkan oleh calon suami. Hal ini didasarkan pada nash al-Qur’an berikut ini:
Artinya: Berikanlah  maskawin  (mahar)  kepada  wanita  (yang  kamu nikahi)  sebagai  pemberian  dengan  penuh  kerelaan.  Kemudian  jika  mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (Q. S. al-Nisa’: 4).
Ayat  ini dilalahnya adalah zhanniy ,  karena  tidak  menyebutkan  secara  tegas apa  jenis,  bentuk  dan  berapa  besar  kadar  atau  jumlah  mahar  yang  wajib diberikan  oleh  seorang  laki-laki  kepada  seorang  wanita  yang  menjadi  calon isterinya.  Akibatnya,  penalaran  hukum  atas  ayat  ini  beragam  sekali.  Dalam prakteknya,  di  lapangan,  mahar  atau  maskawin  itu  sangat  beragam  seklali; ada yang  memberikan  mahar berupa emas  dalam bentuk perhiasan, ada pula seperangkat alat shalat dan sebuah kitab Suci al-Qur’an, ada pula berupa uang serta ada pula yang  memberikan  mahar berupa kenderaan dan atau sebidang tanah.  Oleh  karena  itu  dapat  dipahami  bahwa nash - nash yang  digolongkan kepada qathy’iy al-dilalah adalah nash - nash yang  dalam  penunjukkannya mengandung  muatan  hukum  yang  tegas,  jelas  dan  pasti  yang  sifatnya aplikatif.  Dengan  kata  lain, nash yang qath’iy  al-dilalah muatan  hukumnya adalah pasti, kita tinggal lagi hanya melaksanaknnya saja. Sementara itu nash yang zhanniy  al-dilalah adalah nash yang  dalam  muatan  hukumnya mengandung  multi  tafsir--yang  pada  satu  sisi  menimbulkan  perbedaan pendapat dikalangan ulama, tetapi pada sisi yang lain memberi peluang untuk pengembangan  hukum  Islam  sesuai  dengan  dinamika  perkembembangan masyarakat dari waktu ke waktu.

## Kesimpulan
Dari  uraian  yang  telah  dikemukakan  terdahulu  dapat  ditarik  beberapa kesimpulan sebagai berikut ini:
1. Dalam perspektif ushuliyah konsep qath’iy dan zhanniy adalah  salah  satu perangkat  untuk  melihat  dan  memastikan  sesuatu  muatan  hukum  yang ditunjukkan  oleh nash .  Dalam  pandangan  ulama  kedudukan  konsep qath’iy dan zhanniy adalah  untuk  melihat  segi  eksistensi nash dan  segi dilalahnya sebagai  landasan  penetapan  hukum.  Dari  segi  eksistensinya,  semua nash al- Qur’an  dan  hadits-hadits mutawatir adalah  digolongkan  kepada Qath’iy  al- tsubut atau qath’iy al-wurud .  Sementara  hadits-hadits Ahad dan masyhur ,
karena  ia  tidak  mencapai  tingkat mutawatir ,  maka  ia  digolongka  kepada zhanniy  al-wurud . Nash - Nash yang  digolongkan  kepad qath’y  al-tsubut adalah nash yang  keberadaannya  pasti  dan  tidak  boleh  mengingkarinya.
Sementara nash digolongkan  kepada zhanniy  al-wurud adalah nash - nash yang  keberadaannya,  boleh  jadi,  diperdebatkan  oleh  kalangan  Ulama. Kemudian, nash dari  segi dilalahnya dapat  dibedakan  kepada Qath’iy  al- dilalah dan zhanniy  al-dilalah. Apa  yang  disebut  dengan qath’iy  aldilalah adalah  suatu lafal  nash yang  muatan  hukumnya  menunjukkan  kepada pengertian  yang  pasti,  tegas  dan  tidak  ada  pengertian  lain  kecuali  apa  yang disebutkan. Sementara, apa yang disebut dengan zhanniy al-dilalah ialah lafal nash yang  penunjukkan  muatan  hukumnya  tidak  tegas  dan  tidak  pasti sehingga terdapat kemungkinan mengandung arti lain.
2. Adapun yang menjadi landasan penetapan konsep qath’iy dan zhanniy adalah al-Qur’an  dan  al-sunnah.  Al-Qur’an  yang  merupakan  kalam  Allah  diungkap dengan  berbagai  ragam  bentuk  ungkapan  kalimat.  Dalam  pengungkapannya ada yang tegas, jelas dan ada pula yang tidak tegas dan tidak jelas. Atas dasar inilah  kemudian  dirumuskan  konsep qath’iy dan zhanniy oleh  Ulama  Ushul dengan  membuat  batasan  batasan,  sehingga  melahirkan  konsep qath’y dan zhanniy yang  berpijak  pada  bentuk  dan  karakteristik lafal  nash itu  sendiri. Demikian  juga  halnya  dengan  Sunnah  atau  Hadits  nabi  yang  dalam pemahamannya diberlakukan cara yang sama sebagaimana halnya al-Qur’an. Dalam  aplikasinya,  Konsep qath’iy dan zhanniy diberlakukan  sama  atas  al-
Qur’an dan al-Sunnah.
3. Karakteristik nash - nash yang  digolongkan   kepada qath’iy adalah nash-nash yang dalam penunjukkan lafalnya ( dilalah) jelas, tegas dan diungkap dengan penyebutan  jumlah  (angka),  jenis,  nama  dan  sifat  tertentu  dari  suatu  objek

## Romli SA
hukum  dan atau juga dengan  kata  majemuk  yang  membatasi pengertian  dari sesuatu  objek.  Sementara  itu, nash nash yang  diketgorikan  kepada zhanniy adalah nash yang  dalam  penunjukan lafalnya mengandung  muatan  hukum yang tidak tegas dan tidak jelas serta mengandung pengertian umun dan multi tafsir.  Sehingga,  dalam  penyimpulan  hukum  tidak  jarang  melahirkan keragaman pendapat dikalangan ulama.

## Endnote
1 Qutub Mustafa Sanu, Al-Istithmar, Ahkamuhu wa Dawabituhu fi al-fiqh al-Islami , (Amman: Dar al-Nafa’is, 2000), hlm. 217
2 Juhaya  S.  Praja,  “Pengantar”,  dalam  Tjun  Surjaman  (Edit), Hukum  Islam  di Indonesia (Pemikiran dan Praktek), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. xxii 3 Al-Yasa  Abu  Bakar,  “Beberapa  Teori  Penalaran  Fiqih  dan  Penerapannya”,  dalam Tjun  Surjaman  (Edit), Hukum  Islam  di  Indonesia  (Pemikiran  dan  Praktek), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 173
4 Ibid.,
5 Muhammad Al-Jarjan, Kitab al-Ta’rifat, (Singapore-Jeddah: al-Haramain, tt), hlm. 104 6 Departemen Agama Republik Indonesia, 2004, hlm. 72
7 Depdikbud, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, (Jakarta:  Balai  Pustaka,  1989),  hlm. 603 8 Ibid.,
9 Ris’an Rusli, Pemikiran Teologi Muhammad Natsir (Analisis Perbandingan dengan Pemikiran Teologi Islam Klasik), (Yogyakarta: Idea Press, 2012), hlm. 219 10 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), hlm. 20-21
11 Ibid., 12 Al-Yasa Abu Bakar, “Beberapa Teori Penalaran ... , Op.Cit., hlm. 173-174 13 Abu  Yasid, Fiqih  Realitas  (Respon  Ma’had  Ali  terhadap  Wacana  Hukum  Islam Kontemporer), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 129 14 Yusuf  Qardhawi, Awamil  al-Saah  wa  al-Murunah  Fi  al-Syari’ah al-Islamiyah, (Kairo: Dar al-Shahwah, 2005), hlm. 77

## Daftar Pustaka
Al-Qur’an dan terjemahannya Sanu, Qutub Mustafa. (2000). Al-Istithmar, Ahkamuhu  wa Dawabituhu fi al-fiqh al-Islami . Amman: Dar al-Nafa’is.
Praja,  Juhaya  S.  “Pengantar”,  dalam  Tjun  Surjaman  (Edit).  (1994). Hukum  Islam di Indonesia (Pemikiran dan Praktek). Bandung: Remaja Rosdakarya.
Bakar, Al-Yasa Abu. “Beberapa Teori Penalaran Fiqih dan Penerapannya”, dalam Tjun Surjaman  (Edit). (1991). Hukum Islam di Indonesia (Pemikiran dan
Praktek). Bandung: Remaja Rosdakarya.
Al-Jarjan, Muhammad. (tt). Kitab al-Ta’rifat. Singapore-Jeddah: al-Haramain. Departemen Agama Republik Indonesia. (2004). Depdikbud. 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Rusli,  Ris’an.  (2012). Pemikiran  Teologi  Muhammad  Natsir  (Analisis Perbandingan dengan Pemikiran Teologi Islam Klasik). Yogyakarta: Idea Press.

## Romli SA
Sabiq, Sayyid. (1977). Fiqh al-Sunnah. Beirut: Dar al-Fikr. Yasid, Abu. (2005). Fiqih Realitas (Respon Ma’had Ali terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Qardhawi,  Yusuf.  (2005). Awamil  al-Saah  wa  al-Murunah  Fi  al-Syari’ah al- Islamiyah. Kairo: Dar al-Shahwah.