## KEWENANGAN HAKIM DALAM MENGUBAH KLAUSUL KONTRAK YANG DIBUAT ATAU DILAKSANAKAN DENGAN ITIKAD BURUK

## Timothée Kencono Malye & Rahdiansyah
Mahkamah Agung Republik Indonesia; Universitas Islam Riau timothee.malye@gmail.co m ; rahdiansyah@law.uir.ac.id

## ABSTRACT
In  practice,  sometimes  the  parties  related with  a  contract  do  not  have  the  same economics,  knowledge,  or  experience  level. This condition is causing the potential of the existence of clauses in a contract which will be  detrimental  to  the  weaker  party,  if  the contract were to be observed objectively by a reasonable third party. The Author opined that  in  such  case,  judges  do  not  have  to hesitate in cancelling or altering the related clauses in a contract. The legal basis for this proposal is Article 1338 and Article 1339 of Civil Code, as well as the concept of misbruik van omstandigheden. The mechanism to put this  proposal  to  action  is  by  a  submission of a tort lawsuit by a lawyer or the general public.  Especially  for  the  lawyers,  they need  to  understand  this  concept  in  order to  protect  their  weaker  clients  in  term  of socioeconomics statuses.
Keywords: Contract,  Misbruik  van  omstan- dighede, Bad Faith

## Abstrak
Para  praktiknya  kadangkala  pihak-pihak  yang  terikat  dalam  sebuah kontrak  tidak  memiliki  kedudukan  yang  seimbang,  baik  dari  segi ekonomi, pengetahuan, maupun pengalaman. Hal ini menyebabkan potensi  adanya  klausul  pada  perjanjian  yang  merugikan  salah  satu pihak  apabila  ditinjau  dari  kacamata  orang  pada  umumnya  yang berakal  sehat.  Penulis  berpendapat  bahwa  hakim  tidak  perlu  ragu untuk membatalkan maupun mengubah klausul pada kontrak yang demikian, dengan didasari Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata maupun konsep misbruik van omstandigheden. Adapun mekanisme perubahan atau pembatalannya adalah dengan pengajuan gugatan perbuatan  melawan  hukum  oleh  Penasihat  Hukum  ataupun masyarakat pada umumnya. Penasihat Hukum pada khususnya harus menyadari hal ini untuk melindungi klien yang secara ekonomi dan pendidikan berada dalam posisi yang lebih lemah.
Kata Kunci: Kontrak, Misbruik van omstandigheden, Itikad Buruk

## A.  PENDAHULUAN
Pasal  1338  KUH  Perdata  mengatur  bahwa  semua persetujuan  yang  dibuat  sesuai  dengan  Undang-undang mengikat  para  pihak  yang  membuatnya.  Pasal  ini  seringkali dijadikan  landasan  bagi  para  pihak  yang  berperkara  di pengadilan dalam rangka menyatakan bahwa lawannya telah melakukan  wanprestasi  atau  sekedar  untuk  memperkuat argumen-argumennya dalam gugatan maupun jawaban. Yang kadangkala  terlewat  untuk  disadari  oleh  para  pihak  adalah bahwa  persetujuan  –  selanjutnya  dalam  makalah  ini  akan disebut sebagai “kontrak” – juga harus dibuat sesuai dengan undang-undang dan dilaksanakan dengan itikad baik.
Bunyi lengkap dari Pasal 1338 KUH Perdata adalah sebagai berikut:
“ Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang undang bagi  mereka  yang  membuatnya.  Persetujuan itu  tidak  dapat  ditarik  kembali  selain  dengan kesepakatan  kedua  belah  pihak,  atau  karena alasan-alasan  yang  ditentukan  oleh  undang- undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik .”
Frasa  “sesuai  dengan  undang-undang”  di atas  berarti  meskipun  materi  kontrak  bebas menurut  kehendak  para  pihak,  namun  tetap  harus memperhatikan  peraturan  perundangan,  yang  di antaranya  adalah  Pasal  1339  KUH  Perdata.  Pasal tersebut  menyebutkan  bahwa  persetujuan  tidak hanya  mengikat  apa  yang  dengan  tegas  ditentukan di  dalamnya,  melainkan  juga  segala  sesuatu  yang menurut  sifatnya  persetujuan  dituntut  berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.
Keadilan  tersebut  di  atas  berarti  bahwa  dalam perjanjian sebisa mungkin harus ada timbal-balik yang seimbang antara para pihak jika ditinjau dari kacamata orang yang rasional. Hal ini juga dapat dihubungkan dengan konsep “misbruik van omstandigheden” yang berarti  bahwa  salah  satu  pihak  dalam  kontrak  tidak boleh  menyalahgunakan  keadaan,  misalnya  dalam hal:
1.  keadaan darurat;
2.  ketergantungan;
3.  gegabah/sembrono;
4.  keadaan kejiwaan yang tidak normal; atau
5.  kurang pengalaman. 1
Lebih  lanjut,  konsep  keadilan  dalam  isi  kontrak juga  dapat  dihubungkan  dengan  tidak  sahnya  isi kontrak  manakala  terdapat  unsur  ancaman/paksaan (dwang) ,  kekhilafan (dwaling) ,  ataupun  penipuan (bedrog) dalam pembuatannya.
Unsur-unsur  di  atas  tidak  selalu  terjadi  secara alami atau terang-terangan. Bisa saja seseorang yang
1 Herlien  Budiono, Ajaran  Umum  Hukum  Perjanjian  dan Penerapannya  di  Bidang  Kenotariatan ,  Bandung:  Citra  Aditya, 2010, Hlm. 100.
sebetulnya  mempunyai  penalaran  dan  pengalaman yang  memadai,  namun  karena  pihak  lainnya memformulasikan  isi  kontrak  dengan  sedemikian rupa  sehingga  tidak  mudah  dipahami,  sehingga akhirnya  terjadilah  kesepakatan  yang  tidak  didasari atas  kesatupahaman  terhadap  isi  kontrak  yang ditandatangani.
Dalam  makalah  ini,  Penulis  mencoba  untuk membahas  tentang  kewenangan  hakim  dalam mengesampingkan  ataupun  melakukan  interpretasi yang tidak sepenuhnya letterlijk terhadap isi perjanjian dalam  rangka  mewujudkan  keadilan  bagi  para pihak.  Tentunya  Penulis  menyadari  bahwa  dengan demikian,  aspek  kepastian  hukum  akan  sedikit- banyak  berkurang,  karena  isi  kontrak  tidak  secara utuh  dihormati  di  hadapan  sidang.  Dalam  makalah ini juga Penulis mencoba berargumen bahwa dalam hal ini, aspek keadilan dan kemanfaatan harus lebih diutamakan daripada kepastian hukum.
Telah ada yurisprudensi perihal ini, adapun yang terkenal adalah tentang perkara asuransi kuda jantan dalam  Arrest  HR  9  Februari  1923.  Persatuan  Kuda Jantan  (Penggugat)  telah  mengasuransikan  kuda Pejantan bernama Artis de Laboureur terhadap suatu penyakit  tertentu,  yang  disebut cornage .  Ternyata pada suatu pemeriksaan oleh Komisi Undang-undang Kuda,  kuda  tersebut  dinyatakan  diafkir,  karena menderita  penyakit cornage .  Penggugat  menuntut santunan ganti rugi dari Perusahaan Asuransi. Di dalam Polis dicantumkan klausula yang mengatakan bahwa sengketa mengenai Asuransi, dengan menyingkirkan Pengadilan,  akan  diputus  oleh  Dewan  Asuransi Perusahaan  Asuransi,  kecuali  Dewan  melimpahkan kewenangan tersebut kepada suatu arbitrase. Dewan Asuransi  telah  memutuskan  untuk  tidak  membayar ganti rugi kepada penggugat. Penggugat mengajukan gugatan  dimuka  Pengadilan.  Sudah  tentu  dengan alasan adanya klausula tersebut diatas, maka tergugat membantah  dengan  mengemukakan,  bahwa  Penga- dilan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.
Namun  Setelah  Pengadilan  menyatakan  dirinya berwenang  memeriksa  perkara  tersebut,  maka
Timothée Kencono Malye & Rahdiansyah . Kewenangan Hakim Dalam Mengubah Klausul Kontrak . . .
Pengadilan  menyatakan,  bahwa  keputusan  Dewan Asuransi  harus  disingkirkan,  karena  keputusan tersebut tidak didasarkan kepada suatu penyelidikan yang  teliti,  sehingga  perjanjian  itu  disimpulkan tidak  dilaksanakan  dengan  itikad  baik.  Pengadilan mengabulkan  tuntutan  uang  santunan  ganti  rugi sampai sejumlah uang tertentu.
Perkara  di  atas  naik  sampai  ke  tingkat  kasasi. Pokok  pertanyaan  dalam  pemeriksaan  kasasi  ini ternyata adalah, apakah itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian  harus  dinilai  dengan  patokan  subjektif – suatu sikap batin tertentu dari si pelaksana – atau objektif – suatu cara pelaksanaan. HR meninjau, apakah isi  keputusan  Dewan  Asuransi,  sebagai  pelaksanaan dari  perjanjian  Asuransi  antara  Penggugat  dengan Perusahaan Asuransi, memenuhi tuntutan itikad baik, memenuhi kepantasan dan kepatutan menurut ukuran orang normal pada umumnya dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian, dalam kasus ini yang dipakai adalah ukuran itikad baik yang objektif.
Dengan  demikian,  guna  memberikan  dasar hukum  dan  pemikiran  yang  memadai  bagi  hakim untuk mengesampingkan atau melakukan interpretasi yang  tidak  kaku  terhadap  isi  kontrak  yang  menurut penilaiannya  tidak  adil  dalam  putusannya,  Penulis mengajukan makalah ini dengan judul “Kewenangan Hakim dalam Mengubah Klausul Kontrak yang Dibuat atau Dilaksanakan dengan Itikad Buruk” .

## B.  PERMASALAHAN
Berdasarkan uraian dalam pendahuluan di atas, permasalahan pokok yang ingin ditelaah lebih lanjut dalam  pembahasan  selanjutnya  adalah  perihal keberadaan  dasar  hukum,  yurisprudensi,  dan pemikiran  bagi  hakim  untuk  mengubah  klausul kontrak  yang  dibuat  dengan  itikad  buruk  pada putusannya .
https://panmohamadfaiz.com/2006/09/17/klausul- arbitrase-dan-pengadilan/ diakses jam 13.10 WITA pada tanggal 25 November 2019.

## C.  PEMBAHASAN
Untuk  memberikan  gambaran  lebih  konkrit kepada  pembaca,  Penulis  memilih  sebuah  kontrak yang  mendasari  sengketa  dalam  perkara  perdata nomor 19/Pdt.G/2019/PN Kdi a.n. Muslan Pamada v PT. Tani Prima Makmur. Dalam makalah ini terlampir pula surat gugatan dan kontrak terkait. Alasan Penulis melampirkan  surat  gugatan  terkait  adalah  untuk menunjukkan  sudut  pandang  Penggugat  –  yang adalah masyarakat umum – dan apa yang dia awalnya inginkan dari perjanjian dengan perusahaan sebagai Tergugat.  Sedangkan  kontrak  terkait  dilampirkan untuk memberikan contoh nyata bahwa pembahasaan dalam kontrak boleh jadi dibuat tidak terang-terangan dan dapat merugikan salah satu pihak yang lebih awam atau memiliki kemampuan ekonomi lebih lemah.
Perlu  diketahui  bahwa  Muslan  Pamada  adalah seorang  pensiunan  PNS  berusia  75  tahun  yang menguasai  tanah  transmigrasi  seluas  empat  belas hektar  dari  pemerintah.  Dia  mengadakan  perjanjian dengan PT. Tani Prima Makmur (“Perusahaan”), yang secara prima  facie seolah-olah  adalah  kerja  sama pengolahan lahan untuk keperluan perkebunan sawit dengan  pembagian  hasil  65-35.  Jika  hanya  dibaca sekilas,  seolah-olah  posisi  Muslan  disini  adalah sebagai pemodal yang meminjamkan tanahnya untuk dikelola oleh pemodal lain – yang memberikan benih, tenaga  kerja,  dan  unsur  produksi  lainnya  –  yaitu Perusahaan.  Sebagai disclaimer ,  dalam  makalah  ini Penulis tidak membahas perihal boleh-tidaknya tanah transmigrasi  yang  belum  disertifikatkan  atas  nama pribadi  disewakan  kembali  ke  pihak  ketiga,  namun hanya  akan  berfokus  kepada  kontrak  kerja  sama antara Muslan dengan Perusahaan.

## Isi Kontrak
Kontrak  antara  Muslan  dengan  Perusahaan memiliki judul “Surat Kesepakatan Kemitraan PT. Trani Prima Makmur”. Dalam isi kontrak tersebut, terdapat hal yang mengganjal sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini.
Timothée Kencono Malye & Rahdiansyah . Kewenangan Hakim Dalam Mengubah Klausul Kontrak . . .
Dalam poin 1 kontrak, disebutkan bahwa “Pemitra (Muslan) setuju dengan pola bagi hasil 65% untuk 35% untuk pemilik lahan.” Lebih lanjut pada poin empat, disebutkan  bahwa  “biaya  investasi  pembangunan kebun seluas 35% dari lahan yang diserahkan menjadi tanggungan Pemitra dan akan dikembalikan dari hasil penjualan  produksi  buah  kelapa  sawit  dengan  cara mengangsur sampai dinyatakan lunas…….”. Sebetulnya jika  kontrak  dibaca letterlijk ,  dan  mengingat  bahwa kedua  belah  pihak  memang  sudah  sepakat,  tidak ada  masalah  disini.  Dari  bunyi  kontrak,  sudah  jelas bahwa 35% yang akan diterima oleh Muslan tidaklah murni dari keuntungan bersih, namun dipotong biaya investasi  yang  diperlakukan  sebagai  utang.  Adapun skema  dalam  lampiran  kontrak a  quo digambarkan demikian:
Jika kontrak tersebut dibaca dengan cermat, masih belum jelas berapakah yang akan diterima oleh Muslan  setiap  bulannya.  Harusnya  perusahaan membuat  hitung-hitungan  yang  sangat  detail menjelaskan proyeksi nominal yang akan diterima setiap tahunnya oleh Muslan, kalaupun memang ternyata  yang  sampai  ke  tangannya  bukanlah betul-betul  35%  dari  hasil  bersih  pengelolaan lahan.  Perlu  diketahui,  salah  satu  keterangan saksi  dalam  kasus  ini  menyebutkan  bahwa  ia hanya  mendapatkan  dua  puluh  lima  ribu  per bulan dari pembagian hasil dengan Perusahaan. Hakim  memang  tidak  perlu  menilai  apakah nominal  tersebut  layak  atau  tidak,  namun  yang perlu dipastikan adalah apakah sejak awal telah dipastikan  ada  konsensu s  antara  para  pihak tentang  nominal  tersebut,  ataukah  kesepakatan hanya  secara  garis  besar  saja  berdasarkan persentase pada skema di atas.
Jika  ternyata  tidak  ada  konsensus  dengan pemahaman  yang  betul-betul  mendetail,  apalagi jika  diindikasikan  bahwa  ketidakpamahan  tersebut disengaja,  menurut  hemat  Penulis,  klausul  terkait dapat  dianulir  ataupun  diinterpretasikan  ulang  oleh Hakim  dalam  persidangan.  Perlu  diketahui  bahwa salah  satu  alasan  Muslan  menggugat  adalah  karena dia  ingin  bahwa  pembagian  65%  -  35%  ini  adalah murni tanpa adanya potongan-potongan. Bisa saja dia berpendapat demikian karena ingin ingkar janji, namun
menurut pandangan Penulis, besar kemungkinan dia berargumen demikian karena belum ada pemahaman mendetail  saat  menanda  tangani  kontrak,  tentang berapa yang akan dia terima per bulannya dari bagi hasil.
Rasio  yurisprudensi  tentang  kasus  kuda  jantan pada  Bagian  Pendahuluan  dapat  dibawa  kepada perkara  Muslan  vs  Perusahaan.  Dalam  hal  ini  maka yang harus ditinjau ialah apakah menurut standar yang berlaku  umum  ataupun  logika  orang  yang  rasional, adalah wajar seseorang menyetujui pembagian hasil sebagaimana tercantum dalam kontrak, jika ia sejak awal mengetahui bahwa uang yang akan didapatnya adalah  sebesar  demikian.  Jika  ternyata  menurut standar  objektif  ternyata  persetujuan  terhadap  isi kontrak  di  atas  adalah  tidak  wajar,  maka  bisa  saja Hakim  menyimpulkan  bahwa  telah  terjadi misbruik van  omstandigheden karena  kurangnya  pengalaman Muslan,  misalnya.  Lebih  lanjut,  karena  pembagian hasil  adalah  timpang,  maka  kontrak  tersebut  tidak memenuhi asas keadilan sebagaimana tersebut pada Pasal 1339 KUH Perdata.
Apabila  perkara  di  atas  dibawa  ke  pengadilan melalui  gugatan  Perbuatan  Melawan  Hukum  yang: a) meminta untuk mengubah isi kontrak karena ada indikasi  itikad  buruk;  b)  menceritakan  pada  posita bahwa  nominal  pembagian  keuntungan  sangat timpang dan tidak dijelaskan secara detail sejak awal; dan  c)  dalam  persidangan  ternyata  Muslan  berhasil membuktikan  itikad  tidak  baik  tersebut,  Penulis berpendapat bahwa Hakim boleh saja menganulir dan mengubah klausul bermasalah pada kontrak a quo . 3

## D.  PENUTUP
1.  Kesimpulan
a.  Pasal  1338  dan  1339  KUH  Perdata,  Arrest  HR  9 Februari 1923, dan rasio perihal itikad baik secara objektif dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk
3 Baca  https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a6850 6c710e6/pelaksanaan-suatu-perjanjian--pendapat-pengadilan- dalam-perkembangannya/#_ftn1 diakses jam 12.28 WITA tanggal 25 November 2019.
Timothée Kencono Malye & Rahdiansyah . Kewenangan Hakim Dalam Mengubah Klausul Kontrak . . .
menganulir  ataupun  melakukan  interpretasi terhadap  klausul  pada  kontrak  yang  terbukti mengandung itikad buruk.
b.  Setimpang  apapun  klausulnya,  jika  tidak dilaksanakan  oleh  salah  satu  pihak  tetap  saja itu  adalah  wanprestasi.  Maka  jika  pihak  terkait merasa bahwa klausul terkait mengandung itikad buruk,  yang  bersangkutan  harus  mengajukan gugatan  perbuatan  melawan  hukum  dengan didasari Pasal 1338 dan/atau 1339 KUH Perdata.

## 2.  Saran
a.  Para  Hakim  agar  tidak  ragu  dalam  mengesam- pingkan ataupun melakukan interpretasi terhadap klausul  kontrak  dengan  memperhatikan  asas keadilan,  kebiasaan,  dan  perundang-undangan yang berlaku.
b.  Para Penasihat Hukum baik dalam maupun luar perusahaan agar memegang asas keadilan dalam membuat  sebuah  kontrak.  Jika  memang  dalam sebuah  kontrak  terdapat  klausul  yang  tidak fair dan  disetujui  karena  suatu  keadaan  yang  tidak sah¸  Penasihat  Hukum  tidak  perlu  ragu  untuk memasukkannya  ke  dalam  gugatan  perbuatan melawan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ahmadi Miru, 2010, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak , Jakarta, Rajawali Pers
Arthur  Lewis,  2009, Dasar-Dasar  Hukum  Bisnis , Penerjemah  Derta  Sri  Widiowatie,  Bandung, Nusa Media
Gr.van  der  Burght,  1999, Buku  Tentang  Perikatan , saduran F.Tengker, Bandung, Mandar Maju
Hardjan Rusli, 1993, Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law , Jakarta, Sinar Harapan
Henry  Campbell  Black,1991, Black’s  Law  Dictionary , St.Paul Minn, West Publishing Co
Henry P. Panggabean,1991, Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda) , Yogyakarta,
Liberty
Herlien  Budiono,  2006, Azas  Keseimbangan  Bagi Hukum  Perjanjian  Indonesia ,  Bandung,  Citra Aditya Bakti
Herlien  Budiono,  2010, Ajaran  Umum  Hukum Perjanjian  dan  Penerapannya  di  Bidang Kenotariatan , Bandung, Citra Aditya
Purwahid Patrik, 1994 , Dasar-Dasar Hukum Perikatan , Bandung, Mandar Maju
Ricardo Simanjuntak, Akibat Dan Tindakan-Tindakan HukumTerhadap  Pencantuman  Klausula  Baku Dalam  Polis  Asuransi  Yang  Bertentangan Dengan  Pasal  18  UU  No.8/1999  Tentang Perlindungan  Konsumen ,  Jurnal  Hukum Bisnis,Vol.22, No.2,Tahun 2003

## Peraturan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Putusan  Nomor  19/Pdt.G/2019/  PN  Kdi  antara  Drs. B.  Muslan  Pamada  melawan  PT.  Tani  Prima Makmur

## Website
https://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt5a68506c710e6/pelaksanaan-suatu- perjanjian--pendapat-pengadilan-dalam- perkembangannya/#_ftn1  diakses  jam  12.28 WITA tanggal 25 November 2019
https://panmohamadfaiz.com/2006/09/17/klausul- arbitrase-dan-pengadilan/  diakses  pada  jam 13.10 WITA pada tanggal 25 November 2019
Timothée Kencono Malye & Rahdiansyah . Kewenangan Hakim Dalam Mengubah Klausul Kontrak . . .