## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS APARATUR BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN SAMUDA KOTA KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

## Achmad Afri
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya

## Fauzi Rahman
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya (email: jibranfauzi05@gmail.com)

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  efektivitas  tugas pegawai  dalam  memberikan  pelayanan  publik  dan  untuk  mengetahui faktor-  faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas  tugas  pegawai  dalam memberikan  pelayanan  publik  di  Kelurahan  Samuda  Kota  Kecamatan Mentaya  Hilir  Selatan  Kabupaten  Kotawaringin  Timur.  Jenis  metode penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Informan penelitian  itu  yaitu  8  (Delapan)  orang,  yaitu  (1)  Kepala  Kelurahan,  (2) Sekretaris  Kelurahan,  (3)  Ketua  LPM,  dan  (4)  lima  orang  Pengguna Layanan/masyarakat  yang  pernah  berurusan  pelayanan  di  Kantor  Lurah Samuda Kota.
Berdasarkan   hasil   penelitian   yang   telah   diuraikan   sebelumnya terhadap efektivitas pelayanan publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi di Kelurahan Samuda Kota , maka penulis menarik kesimpulan, Efektivitas pelaksanaan  tugas  aparat  terhadap  pelayanan  publik  pada  Kantor  Lurah Samuda Kota berada pada kategori  efektif, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya karena  jawaban/tanggapan  informan  menjelaskan  baik,  atas segala bentuk pelayanan  yang  diberikan  oleh  aparat  Kelurahan  Samuda Kota  ,    seperti;  kesederhanaan  dalam  pelayanan,  keterbukaan  dalam pelayanan,  keadilan  dalam  pelayanan,  dan  ketepatan  waktu  dalam pelayanan  kepada  masyarakat.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  dalam upaya untuk memaksimalkan efektivitas pelaksanaan tugas aparat terhadap pelayanan  publik  di  kelurahan  Samuda  Kota  ,  adalah  kemampuan  aparat dalam  mentaati  aturan  sistem  kerja  dapat  dilaksanakan  dengan  baik,  serta sarana pelayanan Kantor Lurah samuda kota  yang kurang memadai seperti belum  tersedianya  komputer  PC  yang  memadai  dan  menjadi  faktor  yang sangat  berpengaruh  dalam  pelaksanaan  efektivitas  tugas  pegawai  dalam melaksanakan pelayanan publik pada Kantor Lurah Samuda Kota
Keyword : Efektivitas Pelaksanaan Tugas, Pelayanan Publik
Pendahuluan Peran Aparatur Birokrasi (pegawai)  birokrasi  sangat  penting  bagi berjalannya  roda  organisasi  birokrasi. Aparatur Birokrasi birokrasi tidak hanya berperan  sebagai  fasilitator  dan  service provider, melainkan sebagai dinamisator dan entrepreneur. Perannya harus mampu  dan  jeli  dalam  menghadapi  dan memanfaatkan  berbagai  tantangan  dan peluang sebagai konsekuensi era globalisasi.  Dalam  menghadapi  kondisi yang  demikian,  profesionalisme  sumber daya manusia Aparatur Birokrasi pemerintah  merupakan  suatu  keharusan yang  tidak  dapat  ditawar-tawar  lagi terlebih  lagi  bagi  Aparatur  Birokrasi birokrasi pada level pemerintahan terendah yaitu Kelurahan.
Di dalam Undang-undang Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah,    ditegaskan    bahwa    Kelurahan adalah    wilayah    kerja  Lurah  sebagai perangkat  daerah  Kabupaten  dan  atau daerah  Kota  di  bawah  camat  yang menerima pelimpahan
sebagian kewenangan  pemerintahan  dari  camat. Sebagai  perangkat  Daerah/Kota  tugas dan  fungsi  serta,  kewenangan  Lurah lebih  diarahkan  untuk  peningkatan  dan percepatan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian kedudukan kelurahan beserta perangkatnya  sangat  penting  sebagai organisasi  terdepan  dari  pemerintah kabupaten/kota  dalam  penyelenggaraan pelayanan  kepada  masyarakat  utamanya dalam  menjalankan  pemerintahan  dan pembangunan infrastruktur administrasi. Pembangunan  infrastruktur  administrasi dimaksudkan  di  sini  adalah  keseluruhan kebutuhan  yang  diperlukan  di  bidang administrasi  dalam  rangka  pelaksanaan berbagai aktivitas administrasi
pemerintahan  dan  pembangunan  yang mutlak  harus  dibangun  dalam  rangka
mewujudkan  dan  melaksanakan  fungsi pemerintahan,  mulai  dari  pemerintahan pusat,  kabupaten,  kecamatan  sampai kepada  pemerintahan    yang  terendah yaitu    desa/kelururahan    secara  efektif dan efisien.
Efektivitas  pelayanan  dalam  menunjang output administrasi pemerintahan, mempunyai  jumlah,  jenis  dan  tidak mudah  di  pilah-pilah  atau  dijumlahkan. Saxena  (1998:49)  melihat  bahwa  di dalam  pemberian  layanan  administrasi dan  tata  pelaksanaan  pemerintahan  kita terdapat  dua  hambatan  serius  yang memerlukan penanganan secara sungguh-sungguh, yaitu hambatan proses dan hambatan orientasi.
Adapun hambatan proses yang dimaksud Saxena adalah berkaitan dengan struktur yang  berlapis  dan  sangat  hirarkis. Banyaknya  tingkat  hirarkis  yang  harus di lewati, sehingga menghabiskan  waktu dan    setiap  tingkatan  yang  cenderung menghambat  arus  komunikasi  sehingga terkadang  prosedur  menjadi  lambat  dan kaku.  Sementara  hambatan  orientasi terkait masalah etos kerja  para  Aparatur Birokrasi      pemerintahan    yang    selama ini  lebih  mempertahankan keadaan dan bukan  semangat  kearah  kemajuan  dan perubahan.  Sehingga  berbagai  kegiatan pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan  kepada  masyarakat  belum sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan. Oleh  karena  itu,  untuk  mencapai kebarhasilan  pembangunan  di  segala bidang,  salah  satu  yang  patut  di perhatikan adalah bagaimana membenahi  system  pengadministrasian yang efektif.
Untuk mencapai pengadministrasian yang  efektif  dan  efisien  di  era  otonomi daerah  ini  pemerintah  telah  berupaya menempuh  berbagai  langkah  strategis untuk  mewujudkan  kelurahan  sebagai unjung  tombak  pelayan  pemerintahan dan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang
terdepan  agar  masyarakat  mendapatkan pelayanan  yang  baik  dan  memudahkan. Akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya, masyarakat seringkali merasaakan ketidakpuasan  terhadap  pelayanan  yang diberikan oleh Aparatur Birokrasi pemerintah. Sebenarnya penyebab utama dari ketidak puasan  tersebut  adalah  terletak  pada sikap dan pemahaman Aparatur
Birokrasi    pemerintah  yang  tidak  atau kurang  memahami  tugas  pokok  dan fungsinya  sebagai  Aparatur  Birokrasi pelayan  masyarakat,  sehingga  dalam pelayanannya menimbulkan citra pelayanan  yang  kurang  baik  di  mata masyarakat.
Demikian pula halnya pelaksanaan tugas Aparatur  Birokrasi    dalam  memberikan pelayanan  masyarakat  di  Kelurahan Samuda  Kota  sebagai  lokasi  penelitian, dari  hasil  pengamatan  menunjukkan adanya indikasi pelaksanaan tugas Aparatur  Birokrasi    dalam  memberikan pelayanan kepada masyarakat
(pelayanan  keterangan  tidak  mampu, pengantar  pengurusan  kelakuan  baik, pengantar  pengurusan  KTP  dan  kartu keluarga)  dan  surat  keterangan  tanah, yang    di    berikan    oleh    Aparatur Birokrasi   terkesan  kurang  efisien  dan efektif  misalnya  dalam  hal  tertentu pelaksanaan  pelayanan  masyarakat  yang di berikan oleh kelurahan, terkesan pilih kasih, dalam arti bahwa kadang pelaksanaan  pelayanan  lebih  cepat  di berikan kepada masyarakat yang
mempunyai    hubungan    terhadap pemberi    layanan    atau    masyarakat memberikan tips tertentu kepada
Aparatur Birokrasi  pelayanan.
Hal  tersebut  sesuai  hasil  penelitian  awal yang dilakukan penulis dengan melakukan wawancara kepada masyarakat  yang  pernah  menerima layanan  pada  Kantor  Lurah  Samuda Kota,  yang  pada  intinya  mengatakan
bahwa dari sisi efektivitas, kadang untuk mendapatkan  pelayanan,  misalkan  Surat Pengantar/Keterangan  Izin  Usaha,  Izin Kawin,  Surat  Keterangan  Berdomisili, Pengantar Pengurusan KTP, Surat Keterangan  Tidak  Mampu,  dan  surat keterangan  tanah,  masyarakat  penerima layanan    harus    menunggu    beberapa jam    atau    hari    kerja    dengan  berbagai alasan  tertentu  dari  Aparatur  Birokrasi pemberi  layanan.  Disisi  lain  terkesan kurang efektifnya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat  sebab,  biaya  yang  di keluarkan  kadang  melebihi  ketentuan yang telah di tetapkan.

## Metode Penelitian
Data  yang  diperoleh  dianalisis dan di interprestasikan secara presentase kemudian   dianalisis   secara   deskriptif kualitatif      dengan      mengambarkan keadaan  dan  fenomena  yang  sesuai dengan keadaan di lapangan. Metode ini dilakukan  dengan  cara  yaitu  data  yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian  dianalisis  untuk  memperoleh gambaran  yang  sistematis  mengenai permasalahan yang akan dikaji. Penyajian data menggunakan pemaparan secara kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan
Efektivitas Pelaksanaan Tugas Aparatur Birokrasi Tujuan  akhir  dari  pelayanan kepada  publik  agar  dalam  pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan agar dapat
meningkatkan  efektivitas  kerja  Aparatur Birokrasi, baik dari segi kualitas maupun secara  kuantitas.  Hal  ini  dapat  dicapai, antara  lain  melalui  pelaksanaan  disiplin kerja dalam memanfaatkan segala sumber  daya  yang  ada,  baik  berupa
waktu,  tenaga,  material  maupun  dana dalam  melaksanakan  system  kerja  guna tercapainya  tugas  umum  pemerintahan dan  pembangunan  secara  efektif  dan efisien.
Hal  ini  dapat  dipahami  karena dengan  terlaksananya  semua  aturan disiplin  maka  para  Aparatur  Birokrasi dapat  bekerja  dengan  tertib,  cepat  dan tanpa terjadi pemborosan, penyimpangan dan  terjadi  hambatan-hambatan  yang cukup    berarti    yang    pada    akhirnya akan    meningkatkan    efektivitas    baik aspek kualitas maupun kuantitas hasil/prestasi kerja.
a. Kualitas Kerja
Sebagaimana  telah  dijelaskan bahwa  dikatakan  efektif  suatu  kegiatan apabila  dalam  pelaksanaan  tugas  dalam suatu organisasi kerja telah dilaksanakan berbagai  tugas  pokok  dan  fungsi  para Aparatur  Birokrasi    dengan  baik  dan mencapai  target  yang  telah  ditentukan baik secara kualitas dan kuantitas dalam suatu kondisi atau jangka waktu tertentu bagi kepentingan tertentu.
Adapun    yang    dimaksud kualitas    kerja    dalam    penelitian    ini adalah  adanya  peningkatan  kerja,  baik dilihat  dari  kondisi  hasil/prestasi  kerja maupun  dari  aspek  rendahnya  tingkat kesalahan, penyimpangan
dan
pemborosan    dalam    menyiapkan    dan menyelenggarakan  pelaksanaan    tugas- tugas    Aparatur  Birokrasi      Kelurahan Samuda  Kota.    Utamanya    tugas-  tugas Aparatur Birokrasi   dalam  memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Dimana kepuasan merupakan  salah  satu  indikator  dalam memberikan  pelayanan  jasa  termaksud dalam organisasi publik.
Pemerintah  Kelurahan  Samuda Kota  dalam  hal  pelayanan  publik
melakukan    berbagai    jenis    pelayanan seperti;    surat    pengantar  pengurusan
Kartu Tanda Penduduk (KTP), pengantar  pengurusan  Surat  Keterangan Catatan  Kepolisian  (SKCK),  Surat Keterangan Nikah, Pengantar
Pengurusan  Kartu  Keluarga,  Keterangan Belum  Pernah  Nikah,  Pengantar  Akta Kelahiran, Keterangan tidak mampu dan Surat Keterangan Berdomisili.
Berkaitan  dengan  hal  pelayanan publik  di  Kelurahan  Samuda  Kota, berdasarkan  informasi  yang  dihimpun dan  hasil  wawancara  dengan  beberapa orang  informan  penelitian  (masyarakat pengguna    layanan)  yang  pernah mengurus  berbagai  surat  keterangan, pada intinya mereka mengatakan bahwa; Di  lihat  dari  segi  kualitas  kerja  dalam proses pelayanan publik pada Kelurahan Samuda  Kota  cukup  memuaskan,  hanya saja dari aspek pelayanan,  ada  sebagian Aparatur  Birokrasi      yang    kurang disiplin    ketika  masuk      kantor.      Para Aparatur Birokrasi    yang   memberikan pelayanan  seringkali  mereka  terlambat masuk  kantor  yang  berdampak  pada lambatnya  sistem  pelayanan.  Hal  ini disebabkan  karna  sebagian  Aparatur Birokrasi    memulai  aktivitas  pelayanan pada  jam  9  atau  9.30,  sementara  kami sudah berada pada kantor Lurah Samuda Kota  pada  jam  8,  jadi  kami  harus menunggu  1  jam  lebih  diluar  jam  yang telah  ditentukan.  Tetapi  Alhamdulillah urusan kami satu sampai dua hari selesai pada  waktunya.  (Wawancara,  April 2018).
Berdasarkan  wawancara  diatas, informan  mengatakan  bahwa  kualitas kerja  yang  diberikan  pada  Kantor  Lurah Samuda  Kota  Kabupaten  Kotawaringin Timur  dalam  kategori  cukup  baik.  Hal ini ditunjukan dengan tanggapan informan  yang  menyatakan  bahwa
kualitas  kerja  yang  diberikan  Aparatur Birokrasi    Kelurahan  Samuda  Kota dalam  kategori  cukup  baik.  Hal  tersebut dengan alasan bahwa pelaksanaan kualitas  kerja  dalam  tingkat  ketepatan waktu  dan  kedisiplinan  para  Aparatur Birokrasi    masih  perlu  perhatian  besar pada pimpinan atas dalam hal ini Bupati. Keterangan  para  informan  tersebut  di atas  pada  intinya  mengatakan  bahwa walaupun  ketentuan  jam  kerja  atau jadwal  kerja  sudah  ditetapkan,  tetapi dalam  tingkat  ketaatan atau  kedisiplinan Aparatur  Birokrasi  Birokrasi  Lurah Samuda  Kota,  dalam  melaksanakan aturan disiplin jam kerja belum dilaksanakan      dengan      baik      sesuai ketentuan   yang   telah ditentukan.
Informasi  di  atas  dibenarkan  salah seorang  informan  yang  mengatakan bahwa;
Memang    Aparatur  Birokrasi kami    masih    terdapat    beberapa    orang yang  sering    datang    terlambat    dan pulang    bukan    pada    waktunya,  namun walaupun  Aparatur  Birokrasi    kami sering  terlambat  masuk  kantor  dan pulang   bukan   pada   waktunya,   tidak berarti   tugas-tugas pekerjaan pelayanan kantor  tidak  dilaksanakan  dengan  baik, sebab disiplin waktu bukanlah merupakan  faktor  yang  diprioritaskan dalam  pelaksanaan  tugas  akan  tetapi bagi  mereka  (Aparatur  Birokrasi  ) tersebut  yang  penting  pekerjaan  atau tugas  yang  diberikan  dilaksanakan dengan  baik  dan  tepat  waktu  (hasil wawancara  dengan  Sek.  Lurah,  April 2018).
Demikian      pula    berkaitan dengan      peningkatan      kerja,      salah seorang  informan  (Lurah  Samuda  Kota)
mengatakan kepada penulis ;
Pada Kantor  Lurah  Samuda Kota,  ada beberapa  oknum    Aparatur  Birokrasi yang belum cukup mempunyai
kesadaran  untuk  datang  dan  pulang kantor  tepat  pada  waktunya.  Hal  ini diwarnai dengan sejumlah alasan
Aparatur Birokrasi , mengurusi, mengantar anaknya ke sekolah, menjemput anak sekolah sehingga menyebabkan  mereka  terlambat  masuk dan  pulang  kantor  lebih  awal.  Namun apabila  Aparatur  Birokrasi    berhalangan atau  pulang  lebih  awal,  selalunya  ada pemberitahuan        atau        izin        kepada atasan        dan        didalam  melaksanakan tugas masing-masing Aparatur Birokrasi selalu  menunjukkan  hasil  kerja  yang cukup  baik  artinya,  tingkat  kesalahan mereka  dalam  bekerja  hampir-hampir tidak ada. Hal ini disebabkan karena para Aparatur  Birokrasi    memahami  tugas pokok  dan  fungsinya  masing-masing (wawancara, April 2018).
Begitu    pula    halnya,    terkait dengan    menyimpang    dan  pemborosan, hasil  wawancara  dengan  penulis  dengan salah  seorang  informan  mengatakan bahwa :
Apabila  kualitas  kerja  dilihat  dari  tidak adanya aspek penyimpangan dan pemborosan  atau  punggutan  liar  yang dilakukan  oleh  para  Aparatur  Birokrasi Kelurahan
Samuda Kota dalam melakukan  aktivitas,  seluruhnya  saya jamin  mereka  berada  pada  kategori afektif,  dalam  arti  bahwa  Aparatur Birokrasi    dalam  melakukan  aktivitas pada  Kantor  Lurah  Samuda  Kota  dalam hal  umpamanya  pemberian  layanan kepada  masyarakat  telah  sesuai  dengan standar/prosedur  yang  berlaku  pada semua Instansi, Kelurahan dalam Kabupaten Kotawaringin Timur (wawancara, Ketua LPM, April 2018).
Hal    senada    dikatakan    salah seorang  informan  (Sek  Lurah) bahwa;
Pada  Kantor  Lurah  Samuda  Kota  belum pernah terdapat kasus penyimpangan/penyelewengan dana. Hal ini  disebabkan  oleh  kecermatan  dan kecakapan  serta  tertibnya  administrasi antara  bendahara  dan  pelaksana  cukup baik,  apa  yang  dikeluarkan  (dana) dengan  hasil  yang  didapat  (barang  dan jasa)  cukup  seimbang,  dengan  kata  lain adanya kesesuaian    antara perencanaan barang dan jasa yang dihasilkan (wawancara April 2018).
Dari hasil penelitian menunjukkan  bahwa  dilihat  dari  aspek pelayanan kepada masyarakat, kebocoran  dan  pungutan  liar  dan  hasil kerja yang dilakukan oleh para Aparatur Birokrasi    dalam  pelaksanaan  tugas, seluruhnya berada pada kategori efektif/berkualitas,  dalam  arti  bahwa Aparatur  Birokrasi    dalam  melakukan aktivitas  kantor  dan  pemberian  layanan kepada  masyarakat  terdapat  adanya peningkatan  kerja,  baik  dilihat  dari kondisi  hasil/prestasi  kerja  maupun  dari aspek  rendahnya  tingkat  kesalahan, penyimpangan dan pemborosan.
b. Kuantitas Kerja
Kuantitas kerja merupakan
jumlah  atau  target  yang  dihasilkan dinyatakan  dalam  istilah  unit  jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. Seorang pegawai dinilai memiliki kinerja yang baik apabila dapat menyelesaikan  sejumlah  pekerjaan  yang dibebankan  kepadanya  sesuai  dengan ukuran  waktu  yang  ditentukan  oleh pimpinan organisasi.
Meskipun dalam menilai
mengenai  kuantitas  kerja  para  Aparatur Birokrasi  di sektor pemerintahan sulit di ukur  oleh  karena  beban  kerja  Aparatur Birokrasi  yang tidak merata, tidak tetap, namun tidak berarti tidak bisa mengukur
masalah    kuantitas    pada  organisasi pemerintahan  pada tingkat Kelurahan. Adapun yang dimaksud dengan kuantitas kerja  dalam  pelaksanaan      tugas Aparatur Birokrasi /pegawai   di   Kantor Lurah      Samuda  Kota      yang  dimaksud dalam penelitian ini adalah penyelesaian sejumlah pekerjaan Untuk lebih jelasnya dapat lihat pada hasil wawancara berikut ini  yang  dikatakan  salah  seorang informan (Sekretaris Lurah) yang menyatakan bahwa:
Apabila  kita  melihat  rata-rata tingkat  penyelesaian  kerja  Aparatur Birokrasi    dalam  menyelesaikan  tugas pokok  dan  fungsi  yang  dibebankan kepada  para  Aparatur  Birokrasi    adalah cukup  tinggi,  ini  terlihat  dari  cara  kerja yang ditampilkan, dari pengamatan yang saya  liat  sebagai  pimpinan  di  Kelurahan Samuda  Kota  rata-rata  pekerjaan  yang mereka  kerjakan  selesai  tanpa  ada pekerjaan  yang  tertunda  (wawancara April 2018).
Lebih lanjut dikatakan  bahwa ;
Beberapa jenis pekerjaan, seperti: (1) para kepala seksi dalam memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  dibidang pemerintahan,  dan  menyusun  laporan kegiatan, menyiapkan bahan-bahan dalam      rangka      musyawarah      LPM, melakukan  urusan      tata      usaha kelurahan,   menyiapkan   bahan   untuk menyusun program ketertiban, keamanan        dan    ketentraman,  yang sudah  dikerjakan  sebelum  pimpinan memintah. (2) para staf/pegawai memiliki  inisiatif  kerja  yang  tinggi dalam  merencanakan    pelaksanaan pekerjaan    mereka    sendiri    tanpa  harus tergantung  pada  pimpinan,  (3)  para staf/pegawai  memiliki  tingkat  ketepatan pelaksanaan  tugas  seperti  dalam  proses pengurusan administrasi seperti
pelayanan  KTP,  pengantar  pembuatan surat  keterangan  catatan  kepolisian (SKCK), surat keterangan belum menikah,  keterangan  tidak  mampu, keterangan  berdomisili,  yang  dijanjikan oleh  para  petugas  dalam  penyelesaian pelayanan  tersebut  tanpa  ada  pekerjaan yang tertunda.(wawancara April 2018).
Hal  senada  dikatakan  Lurah Samuda Kota bahwa :
Para  kepala  seksi  dan  staf  dalam melaksanakan  tugas  masing-  masing senantiasa menunjukkan adanya peningkatan, inisiatif kerja  yang  cukup signifikan    dalam    pelaksanaan    tugas. Ini  terlihat  dari  kreatifitas  mereka  yang cukup  mampu  dalam  mengendalikan sejumlah    pekerjaan    agar  senantiasa terlaksana  dengan  baik  (wawancara, April 2018).
Kemudian  beberapa  informan menjawab  cukup  tepat,  dalam  arti pekerjaan yang di berikan oleh Aparatur Birokrasi    Kelurahan  Samuda  Kota dalam segi kuantitas tidak di nilai begitu tepat karna ada beberapa pekerjaan yang di  tunda-tunda,  selanjutnya  sisanya terdapat    beberapa  informan  juga  yang mengatakan  kuantitas  kerja  Aparatur Birokrasi    Lurah  Samuda  Kota  kurang tepat,dalam  artian  ada  beberapa  orang informan  yang  merasakan  bahwa  dalam segi  penyelesaian  pekerjaan  Aparatur Birokrasi    Kelurahan  Samuda  Kota belum menunjukkan kinerja yang belum memuaskan/kurang tepat waktu.
Dari  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian tugas
Aparatur  Birokrasi    dinilai  cukup berhasil ditinjau dari aspek kuantitasnya. Artinya  bahwa  pelaksanaan  tugas  dari masing-masing Aparatur Birokrasi dapat  terselesaikan      dengan      baik sesuai   beban   tugas   yang   diberikan
kepadanya,  tanpa  ada  pekerjaan  yang tertunda.
Berkaitan    dengan    masalah kuantitas    kerja  dalam    pelaksanaan tugas    sebagai    salah    satu    indikator dalam    menilai    efektivitas    kerja Aparatur  Birokrasi    pada  Kantor  Lurah Samuda  Kota,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  rata-  rata  pegawai  mempunyai tingkat  efektivitas  kerja  yang  tinggi dalam menyelesaikan
sejumlah pekerjaan.

## Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan
Efektivitas    pelaksanaan    tugas Aparatur Birokrasi   terhadap  pelayanan publik  pada Kantor Lurah Samuda Kota berada  pada  kategori  efektif,  baik  dari segi kualitas maupun kuantitasnya karena jawaban/tanggapan informan menjelaskan  baik,  atas  segala  bentuk pelayanan  yang  diberikan  oleh  Aparatur Birokrasi    Kelurahan  Samuda  Kota, seperti; kesederhanaan dalam pelayanan, keterbukaan  dalam  pelayanan,  keadilan dalam  pelayanan,  dan  ketepatan  waktu dalam pelayanan kepada masyarakat.

## Referensi
Bryant,    Coralie    Dan    Lois    G.    White,
(1987), Manajeman Pembangunan    Untuk  Negara Berkembang , Jakarta, LP3ES.
Gibson,  James  L,  John  M  Ivancuilh  Dan James  H,  Donnely  Jr.  (1996). Organisasi, Perilaku, Struktur,
Proses,  Jilid  1 ,  Bumi  Aksara,
Jakarta. G. Consuelo & Sevilla, (1993), Pengantar Metode Penelitian, Edisi Terjemahan, Alimuddin Tuwu, Ui- Press, Jakarta.
Hidayat,  (1995), Konsep  Dasar  Dan Pengertian Produktivitas Serta Interprestasi Hasil Pengukurannya, Prisma  No.  11, Jakarta.
Lukman,  Sampara,  (1999), Manajeman
Kualitas    Pelayanan ,    STIA    LAN Press, Jakarta. Manullang, (1998), Management Personalia Ghalia Indonesia, Jakarta. Moenir,    H.A.S,    (1998), Manajemen Pelayanan    Umum    Di    Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta. Nurdjaman, H. Progo, (2004) Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Direktorat Jendral Pemerintahan  Umum  Departeman Dalam Negeri, Jakarta. Siagian,  S.P.,  (1995),  “ Organisasi Kepemimpinan Dan Prilaku Organisasi, PT.  Gunung  Agung, Jakarta. Singarimbun,    Masri    Dan    Effendi Safian., (1989). Metode Penelitian Survai,  Revisi,  Ed, LP3ES, Jakarta. Tjiptono,  Fandy,  (2003). Manajemen Jasa, Andi Yogyakarta, Yogyakarta. The  Liang  Gie.  (2000). Administrasi Perkantoran Modern, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014, Tentang Pemerintah Daerah Wasistiono, Sadu, (2001). Kapita Selekta
Manajemen  Pemerintah  Daerah , Alqaprint, Bandung. Widodo, Joko, (2001). Good Governance, Telaah Dimensi Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi  Pada  Era  Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Surabaya. Widjaja,  Haw,  (2000), Pemerintahan Desa/Marga  Berdasarkan  UU  No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Suatu Telaah  Administrasi  Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Yosmardin,  (200),  Penelitian  Evaluasi Kriteria Pemekaran Daerah Otonom,  Jurnal  Ilmu  Perintahan Edisi  Nomor  18  Tahun  2002, Masyarakat  Ilmu  Pemerintahan
Indonesia, Jakarta.