## Tanggung Gugat Pengangkut Minyak Terhadap Pencemaran Lingkungan
Marthin Sahertian Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong Email : M.Sahertian12@gmail.com

## Abstrak
Peneltian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  bagimana  ketentuan  kapal  pengangkut minyak  menurut  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran  dan bagaimana  kewajiban  pengangkut  membayar  ganti  rugi  akibat  pencemaran  laut. Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis normatif, artinya suatu penelitian yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan dengan  ditopang  studi  kepustakaan  relevan  dengan  permasalahan  dibahas  kemudian dianalisis  dan  disimpulkan  dalam  penulisan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa salah pencemaran laut akibat tumpahan minyak atau limbah dari kapal, salah satunya adalah  kurangnya  tanggung  jawab  pemilik  kapal  terhadap  pemeunuhan  persyaratan- persyaratan  teknis  baik  dari  segi  fisik  kapal  maupun  ketentuan  administrasi  sesuai peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Akibat  pencemaran  laut  yang  berasal dari kapal maupun kegiatan ekplorasi pengeboran lepas pantai dalam bentuk meinyak melalui pengangkut oleh kapal pengangkut minyak, konsekuensinya adalah perlunya tanggung  jawab  terhadap  akibat  yang  ditimbulkan  karena  itu,  Undang-Undang  telah mengatur  sejumlah  sanksi  yang  harus  ditanggung  oleh  setiap  penyebab  terjadinya pencemaran  laut  baik  penyelenggara  pengangkutan  minyak  maupun  pemilik  kapal pengangkut  minyak.  Rekomendasi  dari  penelitian  ini  adalah  diperlukan  pengaturan yang  lebih  cermat,  lebih  rinci  agar  tidak  bermakna  ganda  serta  pengawasan  secara kontinyu  agar  semua  kapal  pengangkut  minyak  dapat  mematuhi  syarat-syarat  teknis dan  syarat-syarat  formal,  serta  perlu  diadakan  perkembangan  aturan  yang  mampu mengimbangi kemajuan teknologi.
Kata Kunci : Hukum Laut, Hukum Lingkungan, Pencemaran Lingkungan

## PENDAHULUAN
Suatu  hal  yang  dapat  dipahami  bahwa  aktifitas  angkutan  minyak  bumi  dalam jumlah  besar  merupakan  suaru  usaha  yang  tergolong  mengandung  resiko  yang teramat  besar  dan  berbahaya  ( extra  hazardous  activity ).  Juga  dipahami  bahwa tumpahan minyak dapat menimbulkan akibat yang sangat parah terhadap lingkungan maritim  maupun  kerugian  yang  akibatnya  dapat  dirasakan  segera  setelah  tumpahan
minyak  terjadi  sampai  kepada  bentuk  kerugian  jangka  panjang  yang  akibatnya  baru akan Nampak setelah dilampaui suatu jangka waktu tertentu.
Menyadari  pentingnya  masalah  perlindungan  laut  dari  aktifitas  manusia  yang dapat  menimbulkan  pencemaran,  masyarakat  Internasional  menginginkan  adanya suatu  ketentuan  hukum  yang  meletakkan  hak  dan  kewajiban  Negara-negara  dalam masalah  lingkungan  laut  ini.  Pencemaran  laut  oleh  minyak  barulah  ditangani  secar khusus dalam skala internasional pada tahun 1954 dalam suatu konferensi di London yang  diselenggarakan  atas  inisiatif  IMCO  ( Intergovernmental  Maritime  Consultatif Organization )  yang  sekarang  diubah  menjadi  IMO  ( International  Maritime Organization ), yakni suatu bdan khusus yang mengurus bidang maritim.
Hal  yang  sangat  penting  untuk  diperhatikan  oleh  Indonesia  dalam  masalah terjadinya  pencemaran  laut  oleh  minyak  adalah  kerawanan  selat  Malaka-singapura yang  merupakan  lalu  lintas  paling  penting  dan  ramai  oleh  karena  selat  ini memberikan rute laut singkat antara lautan Hindia (lewat Andaman) dan laut pasifik (lewat  laut  Cina  Selatan),  selat  Malaka;  dan  Singapura  ini  menjadi  urat  nadi  dalam perdagangan  melalui  laut,  sejak  tahun  1950  selat  tersebut  sangat  penting  dalam pengangkutan bahan bakar minyak yang jumlahnya selalu meningkat.
Dalam  rangka  mewujudkan  suatu  sistem  perhubungan  nasional  yang  terpadu maka pola pengembangan kegiatan sub sektor perhubungan laut memegang peranan yang  sangat  penting  dalam  menunjang  pembangunan  sektor  lainnya,  sepeti perdagangan,  pariwisata,  perindustrian,  pertahanan,  pertanian,  transmisi,  lingkungan hidup,  dan  sebagainya.  Dalam  rangka  mewujudkan  suatu  sistem  perhubungan nasional  yang  terpadu  maka  pola  pengembangan  kegiatan  sub  sektor  perhubungan laut dikelompokkan menjadi sub sistem angkutan laut, sub sistem ke pelabuhan, dan sub  sistem  keselamatan  pelayaran.  Pelaksanaan  ketiga  sub  sistem  tersebut diselenggarakan  secara  terpadu  dan  saling  mendukung,  sehingga  terwujud  angkutan laut yang handal, aman, nyaman, tertib dan terjangkau oleh kemampuan masyarakat ekonomi.
Indonesia  dalam  mengatur  bagaimana  lalu  lintas  perairan  serta  pelaksanaan penangan  pencemaran  laut  didasakran  pada  beberapa  aturan  yaitu  sebagai  berikut  ; (1) Internasional Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969 (CLC- 1969)  yang  telah  diratifikasi  denga  Keputusan  Presiden  Nomor  18  tahun  1978;  (2)
International  Convention  of  The  Establishment  of  and  International  Fund  for Compensation  for  Oil  Pollution  Damage 1971  (fund.1971)  yang  telah  diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 1978; (3) International Convention for safety  of  Life  at  Sea (solas)  1974  yang  telah  diratifikasi  dengan  Keputusan Kepresiden  Nomor  65  tahun  1980;  (4) International  Conventronarie  Prevention  of Pollution  from  Ship  1973  and  Protocol 1978  (MARPOL  73/78)  yang  telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986; (5) Undang-Undang nomor  17  Tahun  1985  tentang  Ratifikasi  Konvensi  PBB  Hukum  Laut  1982  (LN 1985/76; TLN Nomor 3319) 31 Desember 1985 Jakarta; (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1983  nomor  44,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor  3260)  diundangkan  dan  disahkan  di  Jakarta  pada  tanggal  18  Oktober  1983; (7)  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  19  tahun  1994  yang  diperhabarui  dengan  PP Nomor 12 1995 dan diperbaharui kembali dengan PP Nomor 18 Tahun 1999 tanggal 27 Februari 1999 yang dikuatkan lagi melalui Peraturan Pemerintah  Nomor 74 tahun 2001  tanggal  26  November  2001  tentang  Pengelolaan  Limbah  B3;  (8)  Undang- Undang  Nomor  17  tahun  2008  tentang  Pelayaran  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2008  Nomor  64)  disahkan  dan  diundangkan  pada  tanggal  7mei 2008;  (9)  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  21  Tahun  2010  tentang  Perlindungan Lingkungan Maritim.
Dalam  rangka  penangan  pencegahan  dan  penanggulangan  pencemaran  laut, maka  telah  dirumuskan  pokok-pokok  kebijaksanaan  Sub  sektor  Perhubungan  Laut, dalam  Bidang  Pencegahan  Pencemaran  yaitu;  (1)  Kapal-kapal  yang  beroperasi  di perairan Indonesia baik kapal Indonesia maupun kapal asing wajib dilengkapi dengan peralatan pencegahan pencemaran laut; (2) Awak kapal harus memiliki pengetahuan
dan  keterampilan  dalam  kaitannya  dengan  penegahan  dan  penanggulangan pencemaran  laut’kepal-kapal  tangki  minyak  dengan  ukuran  tertentu  diwajibkan mengasuransikan  tanggung  jawabnya  atas  pencemaran  laut  yang  ditimbulkan  akibat kecelakaan  kapal;  (3)  Kapal-kapal  tanki  menyak  dengan  ukuran  tertentu  diwajibkan mengasuransikan  tanggung  jawab  atas  pencemaran  laut  yang  diimbulkan  akibat kecelakaan kapal; (4) Pembangunan pelabuhan dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis  ke  pelabuhan  dengan  memperhatikan  kelestarian  lingkungan  antara  lain pelabuhan-pelabuhan  dilengkapi  dengan  sarana  penampungan  limbah  atau  bahan buangan  lain  dari  kapal;  (5)  Mencegah  atau  memperkecil  kecelakaan-kecelakaan kapal  dengan  cara  meningkatkan  penerapan  ketentuan-ketentuan  di  bidang keselamatan kapal dan mengikuti sarana bentuk navigasi pelayaran.
Sementara  itu  penanggulangan  pencemaran  laut  yaitu  ;  (1)  Menetapkan  pola penanggulangan pencemaran laut terutama oleh minyak pada tingkat local, interlokal, nasional serta regional; (2) Menciptakan pelaksanaan penanggulangan yang cepat dan tepat dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait; (3) Meningkatkan  kesiapan  penanggulangan  pencemaran  dengan  upaya  kemampuan tenaga yang profesional.
Selain  itu,  pemasangan  peralatan  pencegahan  pencemaran  diatas  kapal  diatur dalam  Peraturan  menteri  Perhubungan  Nomor  4  tahun  2005  tentang  Pencegahan Pencemaran  oleh  minyak  dari  kapal-kapal.  Pun  juga  pengetahuan  dan  keterampilan anak buah kapal yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dilakukan  dengan  berpedoman  pada  ketentuan International  Convention  Standar  of training Certification and Watch keeping 1978. Dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan  laut  maka  terhadap  pelabuhan  yang  sudah  ada  dan  akan  dibangun  wajib dibuatkan studi AMDAL.disamping itu berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 215/AL-506/PHE-87 tentang Pengadaan Fasilitas Penampungan Limbah dari kapal.
Menyadari  akan  dampak  negatif  atas  pencemaran  laut  akibat  tumpahan  bahan pencemar  seperti  minyak  atau  bahan  cair  beracun,  begitu  pula  adanya  tumpahan minyak  dalam  jumlah  besar  akibat  kecelakaan  kapal  atau  diarea  sekitar  pengeboran minyak lepas pantai, maka diperlukan langkah penanggulangan yang cepat dan tepat. Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  dapat  dikemukakan  rumusan  masalah  sebagai berikut;  (1)  Bagaimana  Ketentuan  Manajemen  Keselamatan  Pengoperasian  Kapal, Pencegahan  dan  Perlindungan  Maritim  Akibat  Pencemaran  Minyak  Kapal?;  (2) Bagaimana  Sistem  Pertanggung-Jawaban  dan  Perjanjian  Ganti  Rugi  dalam  Akibat Pencemaran Laut
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yiridis normatif, artinya suatu penelitian yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan dengan  ditopang  studi  kepustakaan  relevan  dengan  permasalahan  dibahas  kemudian dianalisis dan disimpulkan dalam penulisan.
Tipe  Penelitian  Hukum  yang  digunakan  sebagai  dasar  dalam  penelitian  ini merupakan  penelitian  normatif  artinya  penelitian  menggunakan  acuan  pada  pada berbagai  peraturan  perundang-undangan  khususnya  yang  berkaitan  dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah  melalui  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  karena  selain menggunakan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yang  berkaitan  dengan permasalahan, yaitu tanggung gugat pengangkutan minyak terhadap pencemaran laut.
Sumber  bahan  hukum  terdiri  dari  sumber  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer  terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan yang  mengatur  tentang  perhubungan  laut.  Sementara  bahan  hukum  sekunder  yaitu segala  sumber  yang  diperoleh  dari  berbagai  bahan  hukum,  informasi  majalah,  serta berbagai  literatur-literatur  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dalam  penulisan penelitian ini.
Prosedur  pengumpulan  dan  pengelolaan  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  membaca,  mempelaari  dan  memahami  beberapa  literatur  dan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  pokok  permasalahan  yang  akan
dipergunakan sebagai pembanding antara teori dan kenyataan yang kemudian diambil suatu keputusan dalam penelitian ini. Analisis penelitian ini dilakukan menggunakan analisis  kualitatif  dimana  langkah-langkah  yang  ditempuh  didasarkan  pada  logika yuridis, sehingga permasalahannya dapat dijelaskan.

## PEMBAHASAN

## Ketentuan  Manajemen  Keselamatan  Pengoperasian  Kapal,  Pencegahan  dan Perlindungan Maritim Akibat Pencemaran Minyak Kapal
Dalam  peraturan  keselamatan  pengoperasian  kapal,  dibutuhkan  beberapa  hal penunjang  agar  pelaksanaan  peraturan-peraturan  tersebut  dapat  berjalan  sesuai  yang diharapkan demi menjaga keselamatan pengoperasian kapal khususnya pengoperasian kapal minyak.  Hal-hal tersebut meliputi, Pertama , International Safety Management (ISM) code ,  yakni  kodifikasi  internasional  tentang  majemen  keselamatan pengoperasian  kapal  dan  pencegahan  pencemaran  sebagaimana  yang  diatur  dalam Bab  IX  Konvensi  SOLAS  1974  yang  telah  direvisi. Kedua ,  perusahaan,  yaitu perusahaan pemilik atau operator kapal, bentuk organisasi yang diakui yang bertindak dengan/sebagai menejer, pencarter kapal yang menerima tanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian kapal dari pemilik kapal.
Ketiga ,  Sistem  Manajemen  Keselatan  (SMK),  dimana  sistem  ini  merupakan sistem  penataan  dan  pendokumentasian  yang  memungkinkan  personil  perusahaan secara  aktif  menerapkan  kebijakan  manajemen  keselamatan  dan  perlindungan lingkungan. Keempat ,  dokumen  penyesuaian  manajemen  keselamatan/ Document  of Compliance (DOC)  yaitu  dokumen  pemenuhan  yang  diterbitkan  bagi  perusahaan yang  telah  memenuhi  persyaratan  peraturan  ini. Kelima ,  sertifikat  manajemen keselamatan/ Safety Management Certificate (SMC), adalah dokumen sertifikat yang diterbitkan  bagi  kapal  yang  membuktikan  bahwa  perusahaan  dan  manajemen  diatas kapal  berkerja  atau  terselenggaran  sesuai  sistem  manajemen  keselamatan  yang disyaratkan.
Untuk  manajemen  keselamatan  pengoperasian  kapal,  tidak  hanya  mengatur kualitas atau memenuhi syarat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, tetapi juga sumber daya personil harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 9  Permenhub  Nomor  43  KM  Tahun  2008  yang  mengatur  tentang  manajemen keselamatan  pengoperasian  kapal  bahwa sumber  daya  dan  personil  harus memenuhi syarat  sebagai  berikut;  (1)  Perusahaan  harus  menjamin  bahwa  nahkoda;  (a) Memenuhi  syarat  untuk  menjadi  pemimpin  kapal  sesuai  ketentuan  perundang- undangan;  (b)  Memahami  sepenuhnya  Sistem  Manajemen  Keselamatan  perusahaan; dan;  (c)  Diberi  dukungan  yang  diperlukan  sehingga  tugas  nahkoda  dapat dilaksanakan  dengan  baik  dan  aman;  (2)  Perusahaan  harus  menjamin  bahwa  tiap kapal  diawaki  oleh  anak  buah  kapal  yang  memenuhi  syarat,  bersertifikat  dan  sehat secara  medis  sesuai  dengan  persyaratan  Nasional  dan  Internasional;  (3)  Perusahaan harus menetapkan prosedur untuk memastikan bahwa personil baru dan personil yang dialihkan  pada  jabatan  baru;  (4)  Perusahaan  harus  memastikan  bahwa  seluruh personil  yang  terlibat  dalam  Sistem  Manajemen  Keselamatan  Perusahaan  memiliki pemahaman  yang  memadai  mengenai  mengenai  peraturan,  kode  dan  pedoman;  (5) Perusahaan harus menetapkan dan mempertahankan prosedur untuk mengindentifikasi  setiap  pelatihan  yang  mungkin  diperlukan  untuk  mendukung Sistem Manajemen Keselamatan dan menjamin bahwa pelatihan demikian diberikan kepada  seluruh  personil  yang  bersangkutan;  (6)  Perusahaan  harus  menetapkan  dan mempertahankan  prosedur  untuk  personil  kapal  menerima  informasi  yang  berkaitan dengan  sistem  manajemen  dalam  bahasa  yang  dimengerti;  (7)  Perusahaan  harus menjamin  behwa  personil  kapal  mampu  berkomunikasi  secara  efektif  dalam melaksanakan tugasnya.
Selain  mengatur  manajemen  keselamatan  pengoperasian  kapal,  juga  diatur mengenai  upaya  pencegahan  pencemaran  dari  kapal.  Menurut  Pasal  134  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran,  upaya  pencegahan  pencemaran dari  kapal  yaitu  sebagai  berikut;  (1)  Setiap  kapal  yang  beroperasi  di  perairan Indonesia  harus  memenuhi  persyaratan  pencegahan  dan  pengendalian  pencemaran;
(2)  Pencegahan  dan  pengendalian  pencemaran  ditentukan  melalui  pemeriksaan  dan pengujian;  (3)  Kapal  yang  dinyatakan  memenuhi  persyaratan  pencegahan  dan pengendalian  pencemaran  diberikan  sertifikat  pencegahan  dan  pengendalian pencemaran  oleh  Menteri  (4)  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pencegahan pencemaran dari kapal diatur dengan Peraturan Menteri.
Konvensi  Hukum  Laut  tahun  1982  menentukan  keharusan  Negara-negara dalam hubungannya dengan terjadinya pencemaran yang berasal dari sumber daratan. Negara-negara  harus  menetapkan  peraturan  perundang-undangan  untuk  mencegah, mengurangi,  dan  mengendalikan  pencemaran  lingkungan  laut  dari  sumber  daratan termasuk  di  dalamnya  sungai-sungai,  kuala-kuala,  pipa-pipa  dan  bangunan pembuangan,  dengan  memperhatikan  ketentuan-ketentuan  dan  standard-standar internasional  yang  telah  disetujui  serta  praktik-praktik  dan  prosedur-prosedur  yang dianjurkan (Deplu RI, terjemahan Konvensi Hukum laut 1982).
Ketentuan  yang  mengatur  tentang  pencemaran  yang  berasal  dari  kegiatan  laut yang tunduk pada yurisdiksi nasional adalah Pasal 208 Konvensi Hukum Laut 1982, yang terdiri atas 5 (lima) ketentuan. Ketentuan tentang pencemaran yang berasal dari kegiatan  dikawasan  diatur  di  dalam  Pasal  209  Konvensi  Hukum  Laut,  yang  terdiri dari  2  (dua)  ketentuan.  Ketentuan  tentang  pencemaran  karena  dumping,  diatur didalam Pasal 210 Konvensi Hukum Laut 1982 yang terdiri dari 6 (enam) ketentuan. Pencemaran  yang  berasal  dari  kendaraan  air,  diatur  dalam  Pasal  211  Konvensi Hukum laut 1982, yang terdiri dari 5 (lima ketentuan).
Konvensi Hukum Laut tahun 1982 juga menjamin adanya pemaksaan pentaatan dari  peraturan  perundang-undangan  yang  dibuatnya  itu  untuk  ditaati  oleh  semua Negara  atau  seluruh  pihak  yang  akan  melakukan  aktifitas  di  laut  yang  menjadi yurisdiksi  Negara  tersebut.jika  aktifitas  yang  dilakukan  oleh  Negara  atau  oleh perorangan  mengakibatkan  pencemaran  laut,  maka  Negara  dalam  hal  ini  dibebani tanggung  jawab  dan  kewajiban  ganti  rugi  kepada  Negara  yang  dirugikan.  Mengenai tanggung  jawab  ganti  kerugian  ini  dapat  dilihat  pada  Pasal  235  Konvensi  Hukum Laut  1982  yang  menyatakan  sebagai  berikut;  (1)  Negara-negara  bertanggung  jawab
untuk  pemenuhan  kewajiban-kewajiban  internasional  mereka  berkenan  dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Mereka harus memikul kewajiban ganti rugi  sesuai  dengan  hukum  internasional;  (2)  Negara-negara  harus  menjamin teresedianya upaya menurut sistem perundang-undangannya untuk diperolehnya ganti rugi yang segera dan memadai atau bantuan lainnya bertalian dengan kerusakan yang disebabkan  pencemaran  lingkungan  laut  orang  perorangan  atau  oleh  badan  hukum dibawah  yurisdiksi  mereka;  (3)  Dengan  tujuan  untuk  menjamin  ganti  rugi  yang segera  dan  memadai  bertalian  dengan  segala  kerugian  yang  disebabkan  oleh pencemaran  lingkungan  laut,  Negara-negara  harus  bekerja  sama  melaksanakan hukum  internasional  yang  berlaku  dan  untuk  pengembangan  selanjutnya  hukum internasional  yang  berkenaan  dengan  tanggung  jawab  ganti  rugi  untuk  penaksiran mengenai  kompensasi  untuk  kerusakan  serta  penyelesaian  sengketa  yang  timbul, demikian  pula,  dimana  perlu,  mengembangkan  kriteria  dan  prosedur-prosedur pembayaran  ganti  rugi  yang  memadai  seperti  halnya  asuransi  wajib  atau  dana kompensasi (Ibid) .
Tanggung  Gugat  dalam  Sistem  Pertanggung-Jawaban  dan  Perjanjian  Ganti Rugi Akibat Pencemaran Laut
Pengaturan  tentang  tanggung  gugat  pencemar  pada  pencemaran  lingkungan laut/minyak  laut  dapat  dipenuhi  melalui  ketentuan  hukum  nasional  maupun  hukum internasional.  Dibidang  hukum  internasional,  pengaturan  tentang  pencemaran lingkungan  laut  oleh  tumpahan  minyak  telah  banyak  dibentuk.  Konvensi internasional  yang  mengatur  secara  prinsip  ketentuan-ketentuan  tentang  tanggung gugat  pihak-pihak  dalam  hal  terjadinya  kcelakaan  yang  menyebabkan  timbulnya pencemaran  laut  akibat  tumpahan  minyak  yakni The  International  Convention  on Civil  Liability  For  Oil  Pollution  Damage ,  yang  lebih  dikenal  dengan Liability Convention 1969,  bahwa;  (1)  … the  owner  of  a  ship  at  the  time  of  an  incident,  or where  the  incident  consist  of  a  series  of  occurrences  at  the  time  of  the  first  such occurrence shall be liable for any poluution damage caused by oil which has escaped or been discharged fironr the ship as a result of the incident (Kapal sebagai penyebab
terjadinya  kerusakan  atau  polusi  bertanggung  jawab  atas  akibat  yang  ditimbulkan yang  bersumber  dari  kappa  tersebut);  (2) No  liability  for  pollution  damage  shall attact  to  the  owner  if  the  proves  that  the  damage (tidak  ada  tanggung  jawab  akibat polusi  oleh  pemilik  kapal);  (a) Resulted  from  an  act  of  war,  hostilities,  civil  war insurrection  of  a  natural  phenomenon  of  an  exceptional  inevitable  and  irresistible (kecelakaan  timbul  akibat  perang,  perang  saudara,  atau  bencana  alam), or ;  (b) Was wholly  caused  by  an  act  of  mission  done  with  no  cause  damage  by  a  third  party (dalam  peperangan,  pihak  ketiga  bentindak  sebagai  misi  perdamaian), or (3) If  the owner proves that the pollution damage resulted wholly act or partially either from an act or omission done with intent to caused damage by the person who suffered the damage  or  from  the  negligence  of  that  liability  to  such  person (jika  pemilik  pantai penyebab polusi akibat kegiatan navigasi sebagai tanggung jawab atas pelayaran).
Pengertian  pokok  dari  hal  diatas  tersebut  adalah  bahwa  selain  dari  pada  apa yang  ditentukan  secara  khusus,  pada  saat  terjadinya  kecelakaan  atau  bila kecelakaannya terdiri atas suatu rangkaian kejadian, pada saat kejadian yang pertama, pemilik  kapal  akan  bertanggung  jawab  atas  setiap  kerusakan  yang  diakibatkan  oleh pencemaran  karena  minyak  yang  keluar  atau  dimuntahkan  dari  kapal  sebagai  akibat kecelakaan.  Sedangkan  pemilik  kapal  dibebaskan  dari  kewajiban  ganti  rugi  dalam hal;  (1)  Jika  kecelakaan  timbul  karena  perang,  persengketaan  bersenjata,  perang saudara,  pemberontakan  atau  bencana  alam  yang  tidak  dapat  dihindarkan;  (2)  Jika kecelakaan  diakibatkan  oleh  perbuatan  atau  kelalaian  pihak  :  pihak  ketiga  dengan maksud untuk menimbulkan kerugian tersebut; (3)  Jika kecelakaan ditimbulkan oleh perbuatan  atau  kelalaian  dari  korban  sendiri,  dan  Negara  pantai  yang  bertanggung jawab terhadap terpeliharanya mercusuar dan alat-alat navigasi lainnya.
Dalam  hukum  nasional,  terdapat  beberapa  ketentuan  yang  mengatur  tentang tanggung  gugat  atau  pertanggung  jawaban  atas  pencemaran  laut.  Ketentuan  tentang tanggung  gugat  ataupun  pertanggung  jawaban  terhadap  pihak-pihak  dalam  hal terjadinya  kecelakaan  yang  menyebabkan  timbulnya  pencemaran  laut  akibat tumpahan minyak diatur dalam Keppres Nomor 18 Tahun 1978 yang memberlakukan
prinsip  tanggung  gugat  mutlak  ( strict  liability )  yang  juga  terdapat  dalam  kenetuan- ketentuan Civil Liability Convention 1969. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan :
“dalam  beberapa  kegiatan  yang  menyangkut  jenis  sumber  daya  tertentu tanggung  jawab  timbul  secara  mutlak  pada  perusak  dan  atau  pencemar  pada saat  terjadinya  perusakan  dan  atau  pencemaran  lingkungan  hidup  yang pengaturannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”(Supardi, 1985:15)
Dengan  adanya  Keppres  Nomor  18  Tahun  1978  dimana  Indonesia  telah meratifikasi  Konvensi  Internasional  tentang  Tanggung  Gugat  sipil  atas  kerugian akibat  pencemaran  laut  oleh  minyak.  Pada  tanggal  16  September  1982,  Dirjen Perhubungan  Laut  menyatakan  bahwa  sertiap  kapal  yang  memasuki  perairan Indonesia  dan  mengangkut  minyak  sebagai  muatan  dalam  jumlah  lebih  besar  dari 2.000 ton harus memiliki sertifikat dan jaminan ganti rugi pencemaran laut. Dengan adanya  sertifikat  ganti  rugi  pencemaran  laut  bagi  kapal-kapal  pengangkut  minyak yang  mempunyai  muatan  lebih  dari  2.000  ton,  dianggap  belum  memenuhi  jumlah kerugian  para  pihak  yang  dirugikan  akibat  pencemaran  minyak,  yang  dinilai  ganti kerugian tersebut tidak diberikan ganti rugi ekologis.
Kendati demikian, pada dasarnya pemilik kapal dibebani kewajiban-kewajiban. Pemilik  kapal  yang  mengangkut  lebih  dari  2.000  ton  secara  curah  sebagai  muatan, wajib memiliki asuransi atau jaminan keuangan lainnya mislanya jaminan bank, yang dengan  itu  agar  kapal  tersebut  dapat  diterbitkan  Sertifikat  Dana  Jamina  Ganti  Rugi Pencemaran  laut  yang  diakui  oleh  Negara  peserta  Konvensi  Internasional  dan mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Dengan  demikian  gugatan  ganti  rugi  dapat diajukan langsung kepada pembeli atau perusahaan asuransi yang dimaksud.
Undang-undang  Nomor  21  tahun  1992  lebih  khusus  lagi  mengatur  tanggung gugat  secara  perdata  bagi  pencemaran  yang  bersumber  dari  kapal  (baik  selama pelayaran  maupun  selama  melaksanakan  kegiatan  lain  di  perairan  maupun  Bandar) dan  sanksi  pidana.  Pasal  65,  disebutkan setiap  kapal  dilarang  membuah  limbah  bila tidak  memenuhi  syarat.  Sementara  itu  pada  Pasal  68  disebutkan;  (1)  Pemilik  atau
operator  kapal  bertanggung  jawab  terhadap  pencemaran  yang  bersumber  dan kapalnya;  (2)  Untuk  memenuhi  tanggung  jawab  dimaksud,  pemilik  atau  operator kapal  wajib  mengasuransikan  tanggung  jawabnya;  (3)  Ketentuan  dimaksud  ayat  (a) dan  (b)  diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan  Pemerintah.  Pada  Pasal  19,  disebutkan “barang  siapa  membuang  limbah  dipidana  penjara  maksimal  5  (lima)  tahun  atau denda  maksimal  Rp.  12.000.000,00  (dua  belas  juta  rupiah)  apabila  mengakibatkan rusaknya  dan  atau  tercemarnya  lingkungan  dipidana  penjara  maksimal  10  (sepuluh) tahun atau denda maksimal Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)

## SIMPULAN
Terjadinya  pencemaran  laut  akibat  minyak  atau  limbah  dari  kapal  salah  satu  faktor adalah  kurangnya  tanggung  jawab  pemilik  kapal  terhadap  pemenuhan  persyaratan- persyaratan  teknis,  baik  dari  fisik  kapal  maupun  ketentuan  administrasi  sesuai peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  baik  secara  nasional  maupun internasional  dan  juga  masih  terjadi  penyimpangan  hukum  dalam  hal  kebijakan terhadap  suatu  peraturan  yang  berpotensi  terjadinya  pencemaran  laut. Akibat pencemaran laut yang berasal dari kapal maupun kegiatan ekplorasi pengeboran lepas pantai  dalam  bentuk  minyak  melalui  pengangkut  oleh  kapal  pengangkut  minyak, konsekuensinya  adalah  perlunya  tanggung  jawab  terhadap  akibat  yang  ditimbulkan karena  itu,  Undang-Undang  telah  mengatur  sejumlah  sanksi  yang  harus  ditanggung oleh  setiap  penyebab  terjadinya  pencemaran  laut  baik  penyelenggara  pengakutan minyak maupun pemilik kapal pengangkut minyak.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurahman, 1986, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia , Alumni, Bandung. Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, 2002, Buku Materi Penyuluhan Keselamatan Kapal . Departemen  Perhubungan,  2007, Materi  Penyegaran  MI  “B”  Dalam  Rangka Pengukuhan  Angkatan  II  (Keputusan  Menteri  Perhubungan) , Jakarta.
Dirjen Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, 2009, Materi Temu Teknis Bidang Kelaiklautan Kapal .
Keppres  No.  65  Tahun  1980  tenang  Ratifikasi  “International  Convention  for  the Safety of life at Sea 1974”.
Keppres  No.  177  Tahun  2000  tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tugas  Departemen, sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001.
Keppres  No.  102  tentang  Kedudukan,  Tugas,  Fungsi,  Kewenangan,  Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
Kepmenhub No. KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan
Komar  Kantaatmaja,  1982,  Bunga Rampai  Hukum  Lingkungan  Laut  Internasional , Alumni, Bandung, 1981.
_________________,  1981, Ganti  Rugi  Internasional  Pencemaran  Minyak  di  Laut , Alumni, Bandung.
MARPOL 73/78, 1991, Consolidated Edition , IMO, London Mochtar Danusaputra, 1978, Hukum Pencemaran dan Usaha Merintis Pembangunan Hukum Pencemaran Nusantara , Litera, Bandung. Purwosutjipto  (III),  1987, Pengertian  Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia ,  Djambatan, Jakarta.
______________, 1983, Pengertian Pokok Hukum Dagang di Indonesia , Djambatan, Jakarta.
Permenhub No. 4 Tahun 2005 tentang Pencegahan Pencemaran Kapal
Resolusi IMO  No.  A 741 (18) tahun 1993 tentang International Safety  Management (ISM) Code.
Resolusi IMO No. A 739 (18) tahun 1993 tentang Guidelines for the Authorization of Organization acting on Behalf of the Administration.
Resolusi  IMO  No.  A  913  (22)  tahun  2002  tentang  Revised  Guidelines  on Implementation  of  the  International  Safety  Management (ISM) Code by Administration.
Soekardono, Hukum Dasar Indonesia , Rajawali, Jakarta, 1986. Subekti  dan  Tjitrosudibio,  1979, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  dan Undang-Undang Kepailitan , Pradya Paramitha, Jakarta ____________________,  1979, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata ,  Pradya Paramitha, Jakarta.
Sudjatmiko, 1979, Pokok-Pokok Pelayaran Niaga , Akademika Pressindo, Jakarta. Supardi, I, 1985, Lingkungan Hidup dan Kelestariannya , Alumni, Bandung.