## PRO KONTRA UJIAN NASIONAL

## H. Fajri Ismail
Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang
Abstract: The study is conducted to determine the relationship of coping with the anxiety level of students in the national exams. This study uses descriptive correlative design involving 153 respondents taken by simple random sampling technique. The results shows that 109 respondents experience high anxiety and 87 respondents use adaptive coping in dealing with the problem. The results are as follows. 1) The learning mastery of Economics subjects in public high schools is 76.91% (“very good”), the learning mastery of Economics subjects in private high schools is 75.89% (“good”); the level of learning mastery of Economics lesson is “good”, 75.97% in public and 70.58% in private high schools; the level of Accounting lesson is “very good”, 78.78% in public and 86.51% in private high schools; the material in the Accounting lesson with the lowest rate in public and private high schools is “to describe financial statement and its calculation”; the difficult materials in Economics lesson in public high schools are “to describe macro and micro economy or problems faced by the government in the financial sector”, “to describe opportunity cost” and “to describe price index/inflation”; the difficult materials in the Economics lesson in private high schools are “to describe price index/inflation”, “to describe security/security mechanism exchange”, “to describe APBN/APBD, income and spending of government sources, “to describe the ways how to develop cooperation”. 2) The utilization of the NE results by teachers in public high schools is relatively better than that in private high schools, and therefore the utilization of the NE results by teachers need to be increased; the kind of utilization are to give a lot of excercises and to engage student in evaluating their assignments and exercises. This article elaborates pro and contra opinion about national examination.
Keywords : Analysis, Learning Mastery, National Examination.
ISSN 1979-2549 (e); 2461-0461 (p) http://ejournal.stain.sorong.ac.id/indeks.php/al-riwayah
AL-RIWAYAH: JURNAL KEPENDIDIKAN Volume 7 , Nomor 2 , September 201 5 , 301-324.

## Pendahuluan
Pendidikan secara konseptual merupakan jati diri bangsa sekaligus menjadi tolok ukur persaingan dengan bangsa lain. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam membangun negara. Ini berarti, majunya suatu negara dapat dilihat dari indikasi majunya pendidikan di negara tersebut dan tingginya mutu pendidikan di suatu negara berkorelasi positif terhadap kecerdasan warganegaranya dan kualitas kehidupannya. Begitu pentingnya eksistensi pendidikan terhadap kemajuan suatu bangsa, Aristoteles dalam sebuah ungkapannya mengatakan “all who have meditated on the art of governing mankind have been convinced that the fate of empires depends on the education of youth” . 1
Berbicara terhadap konteks di atas, nampaknya bangsa Indonesia masih perlu banyak belajar dari bangsa lain tentang visi dan misi peningkatan kualitas kehidupan lewat pendidikan. Malaysia misalnya sejak 1990 telah memproyeksikan pembangunan nasionalnya tahun 2020 dalam rangka mewujudkan masyarakat industri malaysia. Kanada, dalam mengantisipasi persaingan global dan penetrasi pasar dengan Asia Pasifik, mereka telah mencoba memetakan masalah pendidikan negara mereka dalam menghadapi perkembangan besar di kawasan Asia Pasifik. 2 Negara Amerika, sejak tahun 1983 telah merasakan betapa pentingnya pendidikan yang dikembangkan dan diarahkan kepada usaha untuk memperbaiki posisi dan persaingan usaha mereka. Bahkan untuk pendidikan kejuruan, bisnis misalnya, diputuskan dapat dilakukan pada setiap level pendidikan.
Secara aktual dan faktual, Negara Indonesia menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi kesejahteraan rakyat. Hal ini tertuang di dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 menjelaskan tentang hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, dan ayat (2) menjelaskan tentang kewajiban negara menyelenggarakan suatu sistem pendidikan. Undang-undang ini setidaknya
1 Suara merdeka.com.
2 HAR Tilaar, Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan dalam Perspektif Abad 21 (Jakarta:Tera Indonesia, 1998), h. 39.

## 302 AR-RIWAYAH , Volume 7, Nomor 2, September 2015
menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan pendidikan dan undang- undang ini mengikat dua subyek dunia pendidikan; 1. Setiap warganegara Indonesia harus sekolah dan belajar. 2. Pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarananya. Akan tetapi implementasi pelaksanaan undang- undang ini masih banyak memiliki permasalahan. Hingga saat ini, lebih dari 66 tahun bangsa Indonesia lepas dari penjajahan dan pelaksanaan undang- undang tersebut, kita masih menyaksikan potret buram pendidikan. Data-data menunjukkan hampir di setiap lini pendidikan memiliki permasalahan, baik itu kurangnya sarana dan prasarana, rendahnya kualitas pembelajaran, dan standar kelulusan yang dihasilkan. Ini  mengisyaratkan bahwa pendidikan di Indonesia masih menyisakan banyak persoalan. Muhammad Ali secara tegas mengatakan dalam bukunya bahwa permasalahan-permasalahan pendidikan nasional dalam konteks mewujudkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri dan berdaya saing tinggi secara garis besar terkait dengan: 1. Permasalahan akses, yakni pemerataan kesempatan bagi setiap warga negara untuk memeroleh pendidikan. 2. Permasalahan kualitas dan relevansi pendidikan yang dapat menyebabkan kurangnya daya saing lulusan. 3
Satu lagi persoalan pendidikan yanng terus menjadi kajian dan perdebatan hangat baik oleh pemerintah, kalangan akademisi dan masyarakat adalah mengenai Ujian Nasional. Satu sisi, khususnya pemerintah masih berkeinginan dan mempertahankannya karena UN ini dipandang sebagai alat ukur keberhasilan pendidikan secara nasional. Akan tetapi di sisi lain, tidak sedikit pula suara dari tokoh pendidikan dan masyarakat yang menginginkan dihapusnya UN karena setiap tahun pelaksanaannya pasti memiliki masalah dan kendala yang sulit untuk dicari jalan keluarnya. Kesulitan ini terlihat dari berulang-ulangnya kesalahan pelaksanaan Ujian Nasional seperti; kecurangan yang dilakukan oleh pihak sekolah dan indikasi bocornya soal ujian, serta tidak adanya jaminan kesuksesan pelaksanaan UN itu sendiri.
Depdiknas mengatakan bahwa latar belakang diadakannya Ujian nasional adalah: (1) pemerintah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan
3 Mohammad Ali, Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional;Menuju Bangsa Indonesia Yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi (Jakarta: Grasindo), h. 239.
yang bermutu untuk setiap warga negara (2) Dalam rangka menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu, serta pemantauan dan pengendalian mutu pendidikan (3) dalam rangka upaya peningkatan mutu serta pemantauan dan pengendalian mutu pendidikan perlu dilakukan ujian nasional untuk mengukur pencapaian standar kompetensi kelulusan (4) untuk kelancaran pelaksanaan ujian nasional, perlu dikembangkan sistem penyelenggaraan ujian nasional yang akuntabel dan dapat mendukung upaya peningkatan dan pemerataan pendidikan (5) setiap sistem pendidikan memerlukan adanya suatu sistem ujian sebagai alat pengendalian mutu lulusan (quality control) dan perbaikan mutu lulusan (quality improvement) (6) Ujian nasional dapat memacu sekolah untuk bekerja lebih baik dan menghasilkan lulusan yang bermutu sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan (7) Ujian Nasional memiliki daya dorong yang cukup kuat untuk menumbuhkan daya kompetitif sekolah untuk mencapai standar nasional dan internasional dalam bidang pendidikan (8) Ujian nasional juga dirasakan dapat menjadi daya perekat antar daerah di era otonomi saat ini dalam rangka suatu sistem pendidikan. 4
Melihat latar belakang urgensi Ujian Nasional di dalam buku Pembangunan Pendidikan Nasional 2005-2008, Depdiknas menyebutkan bahwa Ujian Nasional (UN) merupakan salah satu bentuk kegiatan evaluasi program yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan peserta didik secara nasional. UN juga merupakan upaya untuk mendorong peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan. 5
Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) mengatakan bahwa Ujian Nasional adalah penilaian hasil belajar oleh pemerintah yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi. 6 (bsnp-indonesia. org). Berangkat dari pengertian ini, setidaknya Ujian Nasional memiliki beberapa ciri khas yaitu: 1) Ujian Nasional dilakukan oleh pemerintah. 2) Ujian
4 Sobri AR (ed), Meneropong realitas Kebijakan Pendidikan (jakarta:Spektrum, 2008), h. 176.
5 Depdiknas, Pembangunan Pendidikan Nasional 2005-2008 , h. 290.
6 Bsnp-indonesia.org
304 AR-RIWAYAH , Volume 7, Nomor 2, September 2015
dilakukan dalam rangka mengukur kesuksesan pendidikan secara nasional. 3) Ujian hanya pada mata pelajaran tertentu khususnya mata pelajaran yang berkaitan dengan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
PP No. 19 Tahun 2005 menyebutkan bahwa hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:
1.  Pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan
2.  Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya
3.  Penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; dan
4.  Dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
Berangkat dari definisi dan perlunya Ujian Nasional, pemerintah menyusun UU Sisdiknas yang mengatur tentang pelaksanaan Ujian Nasional tersebut diantaranya 7 :
a.  Pasal 58, ayat 1 disebutkan bahwa “terhadap hasil belajar peserta didik perlu dilakukan evaluasi oleh pendidik dengan tujuan utama untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
b.  Pasal 35 ayat 1, 2 dan 3 disebutkan bahwa evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, satuan/lembaga pendidikan, dan program pendidikan untuk memantau (ayat 3) dan/atau menilai (pasal 2) pencapaian standar nasional pendidikan (isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana,, pengelolaan pembiayaan dan evaluasi pendidikan (ayat 1).
c.  Evaluasi terhadap peserta didik, satuan/lembaga pendidikan, dan program pendidikan untuk memantau atau menilai pencapaian standar nasional dilakukan oleh suatu lembaga mandiri (pasal 58 ayat 2)
d.  Pada pasal 35, 57 dan 58 mengisyaratkan perlunya pelaksanaan Ujian Nasional untuk pengendalian mutu pendidikan secara nasional.
7 Undang-Undang Sisdiknas 2003.
e.  Permendiknas No. 45 tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik pada Sekolah Pertama/Madrasah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan.
Jusuf Kalla, pada saat menjadi wakil presiden Republik Indonesia, menyatakan bahwa Ujian Nasional atau UN tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan agar anak sekolah terlatih untuk bekerja keras dan berani bersaing. Menurut beliau, UN akan memaksa siswa belajar dan menumbuhkan etos kerja keras. 8 Bahkan katanya lagi, seharusnya dari tahun ke tahun kualitas kesulitan soal harus ditingkatkan. Kalla mengatakan, “Jangan sampai lulus UN dengan mudah, tapi lulusan tersebut tidak diterima di perguruan tinggi manapun”... “Jangan lupa, ilmu pengetahuan itu terus berkembang, maka untuk meningkatkan mutu pendidikan, standar SDM pun harus ditingkatkan...Di antara cara untuk menjaga standar pendidikan dan mutu SDM adalah menaikkan tingkat kesulitan pada UN atau meningkatkan nilai minimum kelulusan. 9
Bambang Sudibyo, mantan Menteri Pendidikan Nasional, pada 2006 menyatakan bahwa kebijakan UN merupakan kebijakan pemerintah yang secara konsiten tetap terus dijalankan karena UN merupakan alat untuk mengukur standar dan mutu pendidikan nasional.”UN ini bukan kebijakan Depdiknas, namun sudah menjadi kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan dengan konsisten... sejumlah pakar pendidikan sepakat melanjutkan UN untuk mengukur standar dan mutu pendidikan nasional”. 10
Senada dengan pernyataan Jusuf Kalla dan Bambang Sudibyo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh, kepada wartawan di gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Jakarta, Rabu, 30 November 2011 menjelaskan bahwa UN tahun 2012 halal dilaksanakan. Persoalan utama penyelenggaraan UN bukan lagi seputar perdebatan dilaksanakan atau tidak, melainkan langkah-langkah peningkatan
8 Mhs.blog.ui.ac.id.
9 Palu Tribunnews.com.
10 www.infoanda.com.
306 AR-RIWAYAH , Volume 7, Nomor 2, September 2015
pelaksanaan UN yang lebih baik dan kredibel dibandingkan tahun tahun sebelumnya. Beliau menjelaskan, terdapat empat hal penting yang menjadi fokus agar pelaksanaan UN menjadi baik dan kredibel. Pertama adalah tingkat keamanan yang tinggi dan kerahasiaan yang kuat. Kedua distribusi harus tepat dari sisi waktu, jumlah, bahan/materi yang akan diujikan. Ketiga, pada saat prosesi pelaksanaannya sendiri harus ada jaminan. Keempat, sistem evaluasi dengan menggunakan porsi 60:40. 11 Bahkan Mendikbud menjanjikan hasil UN menjadi persyaratan masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN). “Sudah kami tentukan, hasil ujian nasional itu menjadi paket dari persyaratan ke jenjang perguruan tinggi. 12
Pernyataan Yusuf Kalla dan Mendikbud, Mohammad Nuh tentang perlunya Ujian Nasional dilaksanakan dari tahun ke tahun ditanggapi beragam oleh masyarakat dan praktisi pendidikan. Arief Rachman mengatakan bahwa Ujian Nasional tidak ada dalam UU Pendidikan. Yang diminta oleh UU adanya evaluasi dalam pembelajaran anak dan evaluasi itu bisa lewat ujian sekolah, ujian provinsi dan lainnya. Ujian Nasional yang lalu tidak memenuhi azas keadilan karena menyamakan mutu pendidikan antara SMU 8 Bukit Duri di Jakarta Selatan yang sudah bagus mutunya dengan SMU di Wamena dan di Timika. 13 Bahkan Rahman menanyakan, ketika Ujian Nasional menjadi semangat pemerintah dalam memetakan permasalahan kualitas pendidikan, kenapa ada kategori lulus dan tidak lulus. “Kalau mengadakan UN seperti sekarang jelas melanggar prinsip keadilan pendidikan, sebab rumus yang dipakai juga keliru. Yang sedang dinilai itu apa, mutu pendidikan Indonesia atau anak didik. Dengan evaluasi itu nanti bisa kita gunakan untuk menyusun strategi perbaikan mutu pendidikan setiap daerah,” kata Arief.
Hasil wawancara Daniel dengan YB Mangun Wijaya juga menolak adanya Ujian nasional karena ujian tersebut merupakan kebijakan pemerintah yang bersifat sentralistik.”Karena hampir semua komponen pengajaran ditentukan oleh pemerintah pusat, guru berperan hanya sebagai penatar atau pawang
11 Kemdiknas.go.id.
12 Jawa Pos, 22 Januari 2012.
13 www.detiknews.com/read/2009.
tanpa kebebasan berkreasi. 14 Beberapa pakar pendidikan menyebutkan bahwa Ujian Nasional sebagai pola berpikir tengkulak. Pemerintah hanya ingin memetik hasil dengan jalan pintas tanpa memperdulikan proses untuk mendapatkan hasil tersebut dan kondisi ekonomi masyarakat. 15
Prof. HAR Tilaar dengan sangat keras menolak adanya Ujian Nasional ini dan beliau mengatakan bahwa proyek Ujian Nasional hanya menghambur- hamburkan dana saja. “Badan Skandal Nasional sebutan bagi Badan Standar Nasional Pendidikan telah menghabiskan dana 600 milyar untuk penyelenggaraan Ujian Nasional. Semestinya dana itu bisa digunakan untuk meningkatkan pendidikan Indonesia Timur. 16
Demikian pula dalam Forum MangunWijaya III, dengan judul buku “Negara Minus Nurani; Esai-esai kritis kebijakan publik” menyebutkan distorsi pelaksanaan Ujian Nasional dan mengandung ketidak adilan terhadap pendidikan. Distorsi dan ketidakadilan ini dilihat dari 17 :
1.  Ketidakadilan pada aspek sosial-ekonomi (orangtua dan sekolah) murid. Perbedaan kondisi sosial ekonomi menyebabkan kesenjangan akses infromasi dan ketersediaan berbagai fasilitas belajar murid, baik di rumah maupun di sekolah. Demikian pula besaran bantuan pendidikan didasarkan pada capaian UN lebih menguntungkan sekolah unggulan.
2.  Ujian Nasional tidak sensitif terhadap variasi-variasi identitas dan kebutuhan akibat adanya perbedaan lokalitas wilayah-wilayah Indonesia, padahal mengenali perbedaan ini akan memungkinkan adanya standar penilaian yang berbeda setiap daerah.
3.  Ujian Nasional mengabaikan integritas bidang-bidang potensi perkembangan murid. Bidang potensi tersebut berarti aspek-aspek
14 A. Ferry Indratno (ed) Kurikulum yang Mencerdaskan Visi 2030 dan Pendidikan Alternatif (Jakarta: Kompas, 2008), h. 55.
15 St. Kartono, Sekolah Bukan Pasar; Catatan Otokritik Seorang Guru , (Jakarta, Kompas:2009),
h. 52.
16 http://cabiklunik.blogspot.com.
17 A Fery Indratno (ed.), Forum Mangun Wijaya;Negara Minus Nurani (Jakarta, Kompas: 2009), h. 223-225.
308 AR-RIWAYAH , Volume 7, Nomor 2, September 2015
tumbuh kembang manusiawi murid meliputi kemampuan cipta, rasa dan karsa. UN dikhawatirkan akan mereduksi tujuan pendidikan sejati, dari membangun manusia yang utuh dan cerdas menjadi sekedar lulus ujian.
4.  Persentase komponen-komponen kelulusan murid tidak pernah transparan. Tuntutan publik: “UN jangan dijadikan (satu-satunya) penentu kelulusan!” Dijawab pemerintah: “Sesuai UU, kelulusan ditentukan komponen nilai rapor enam semester, nilai ujian akhir sekolah dan UN. Persoalannya adalah, berapa persisnya persentase masing-masing komponen tersebut?
5.  Publik mempertanyakan, mengapa Badan Standar Nasional Pendidikan tidak pernah mengumumkan hasil uji reliabilitas dan validitas soal-soal UN yang pernah diujikan. Seorang pakar psikometri menilai, secara metodologis “UN berkualitas rendah dan kurang mengikuti kaidah pengelolaan sistem ujian yang baik. Sebagai contoh, skor hasil ujian tidak menggunakan skala yang benar dan tanpa jaminan komparabilitas secara ilmiah.
Menurut H. Karso di dalam tulisannya mengatakan terdapat beberapa argumentasi tentang penolakan adanya ujian nasional. Beberapa argumentasi itu dikemukakan dalam upaya penolakan ujian nasional:
1.  Dilihat dari UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 8 ayat 1. “Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemampuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
2.  Adanya penganaktirian terhadap mata pelajaran lain di mana ujian nasional hanya pada beberapa mata pelajaran tertentu. Ujian nasional juga hanya menguji aspek intelektual, belum mampu mengukur seluruh aspek pendidikan secara utuh.
3.  Menurut sebagian ahli tes, UN dalam keadaan sekarang bertentangan dengan kaidah pendidikan itu sendiri. Dalam kaidah pendidikan, tes digunakan untuk menjamin kualitas anak didik, bukan menghukumnya. Sekarang ini UN digunakan untuk menghukum
anak didik yang telah belajar selama tiga tahun tetapi tidak lulus dalam UN yang hanya dilaksanakan dalam beberapa menit dan beberapa mata pelajaran.
4.  Kenyataannya sekarang ini di lapangan, di sekolah-sekolah ada yang mulai berkiblat pada bimbingan les. Para siswa lebih percaya pada bimbingan les daripada kepada guru mereka sendiri, yang mengajar selama tiga tahun.
5.  Belum lagi disparitas mutu sekolah, efisiensi anggaran, belum memberikan jaminan kualitas lulusan meningkat.
Dari beberapa pernyataan di atas tentang dampak negatif adanya Ujian Nasional, setidaknya memberikan gambaran terjadinya pergeseran nilai terhadap makna sekolah dan hasil belajar. Pertama , seluruh elemen sekolah mulai dari kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan terkonstruk pemikiran bahwa proses akhir sebuah pendidikan di sekolah hanyalah mengantarkan anak didik berhasil dalam Ujian Nasional. Kedua , para orangtua juga berasumsi bahwa kesuksesan dan berkualitasnya sebuah lembaga pendidikan ditentukan kuantitas jumlah siswa yang lulus UN. Ketiga , menurunnya tingkat kepercayaan orangtua dan siswa terhadap kualitas guru sekolah. Keempat, adanya “anak emas” dan “anak tiri” mata pelajaran sehingga terjadi ketimpangan nilai dan kadang-kadang terjadi kebohongan intelektual dalam memberikan nilai khususnya nilai yang berhubungan dengan mata pelajaran yang diujikan di UN. Kelima , seharusnya sekolah menjadi tempat belajar, pada akhirnya menjadi pertarungan jabatan dan politik di mana pemerintah daerah (gubernur, bupati/walikota, kepala dinas) mengintervensi pihak sekolah. Keenam, keberhasilan pendidikan dengan meletakkan pondasi akhlak atau moral bagi anak didik tergerus menjadi nilai kognisi saja.
Beberapa kejadian sosial dan psikologi terhadap siswa juga menjadi penyebab maraknya masyarakat menolak UN. Menjelang dan sesudah UN gejala penyakit kejiwaan mulai nampak pada anak didik seperti stres, depresi, malu, bahkan mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Beberapa surat kabar memberitakan beberapa anak didik yang mengakhiri hidupnya
dengan jalan bunuh diri lantaran tidak lulus dalam UN. Suara Merdeka memberitakan seorang pemuda, Tri Sulistio karena tidak sanggup menahan malu karena gagal dalam UN, memilih melompat ke dalam sumur untuk mengakhiri hidupnya. 18 Demikian pula Edi Hartono, karena tidak lulus dalam ujian kemudian mengurung diri di rumah neneknya, tetapi pada akhirnya bunuh diri. 19 Liputan6.com juga memuat berita tentang dampak negatif pelaksanaan UN. “Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) nyaris membawa korban jiwa di Banyuwangi, Jawa Timur. Ida Safitri siswa SMP Santo Yosef berusaha bunuh diri dengan cara meminum puluhan pil tanpa merk. Beruntung nyawa korban masih bisa diselamatkan setelah pihak keluarga membawanya ke rumah sakit. 20 Ujian Nasional yang mengabaikan prestasi siswa di sekolah juga terjadi di mana Siti Hapsah, siswi berprestasi harus mengubur impiannya kuliah di ITB lantaran tidak lulus UN karena nilainya kurang 0,26. Bahkan ada yang mengalami gangguan kejiwaan lantaran terlalu banyak belajar dalam menghadapi ujian nasional. 21
Demikian pula janji Mendikbud untuk menjadikan hasil UN menjadi syarat masuk PTN ditolak beberapa kalangan akademisi. Panitia Pusat Seleksi Nasional Masuk perguruan Tinggi (SNM PTN) jelas menolak menggunakan nilai UN sebagai satu-satunya acuan untuk menerima mahasiswa baru. Bahkan panitia mengatakan sistem penerimaan mahasiswa baru dipastikan sama dengan tahun kemarin, yaitu lewat tes ujian masuk. Sekretaris SNMPTN Prof Rochmat Wahab mengatakan, nilai UN selama ini memang dijadikan “prasyarat” masuk PTN... tetapi lolos tidaknya, tetap harus tes tulis... pertimbangannya, validitas UN hingga kini masih diragukan mengingat Kemendikbud kerap merilis wilayah yang tingkat kejujurannya masih rendah... selain itu, sering dijumpai siswa lulus UN dengan nilai tinggi tidak berbanding lurus dengan prestasinya di perguruan tinggi. 22
18 Suara merdeka.com.
19 Kompas.com.
20 Liputan6.com.
21 Vivanews.com.
22 Jawa Pos, Minggu 22 Januari 2012.
Hal senada juga disampaikan oleh Rektor Universitas Gajah Mada, Soedjarwadi. Menurutnya, kebijakan menjadikan hasil UN menjadi tiket masuk perguruan tinggi perlu dikaji ulang. Ia berpendapat nilai UN tidak serta merta bisa dijadikan tes masuk perguruan negeri (PTN) karena menurut tujuan, pelaksanaan UN dan tes masuk PTN berbeda satu sama lain. Sudjarwadi melanjutkan, UN diselenggarakan untuk mengukur hasil pembelajaran peserta didik selama tiga tahun. Sementara tes masuk PTN diadakan untuk menjaring mahasiswa baru yang cocok dengan perguruan tinggi tersebut, dengan menggunakan tes multiobjektif yang saling menyatu. 23

## Perlukah Ujian Nasional itu?
Setiap pelaksanaan Ujian Nasional yang dilaksanakan setiap tahun hampir pasti memunculkan problem yang cukup kompleks bahkan menyentuh ranah politik. Aroma politisasi Ujian Nasional mulai terasa ketika   intervensi pemerintah daerah kepada sekolah. Menteri Kemendikbud mengatakan dalam suatu pemilihan kepala daerah maka prestasi UN atau dalam hal ini prestasi di dunia pendidikan dapat menjadi variabel masyarakat untuk menentukan laju pemimpin daerah berikutnya,” kata Nuh. Namun, Nuh secara tegas menolak jika UN dijadikan sebagai alat berpolitik seseorang atau sekelompok tertentu demi kepentingan. Dia juga melarang langkah pemerintah daerah yang ingin mendapatkan kelulusan 100 persen tanpa mengindahkan rambu kejujuran. “Prinsip-prinsip dasar ujian tidak boleh ditabrak,” imbuhnya. 24
Pernyataan M.Nuh tentang barometer keberhasilan dan  prestasi kepala daerah terhadap pendidikan melalui Ujian Nasional bagaikan pisau bermata dua dan bumerang. Pertama, siapapun orangnya termasuk kepala daerah akan berusaha maksimal menunjukkan keberhasilannya dengan meluluskan sebanyak mungkin siswa melalui Ujian Nasional. Kedua, ketika kepala daerah  dituntut untuk meluluskan siswanya melalui UN, dikhawatirkan
23 Edukasi.kompas.com.
24 http;//jurnas.com/news.
312 AR-RIWAYAH , Volume 7, Nomor 2, September 2015
menggunakan segala cara termasuk di antaranya mempersiapkan “tim sukses” baik pada tingkat birokrasi sampai level satuan pendidikan.
Kekhawatairan hal ini menjadi terbukti, aroma ketidakjujuran pihak sekolah terhadap proses pelaksanaan UN itu sendiri. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana guru di Sumatera Utara digrebek oleh Densus 88 lantaran membantu siswanya dalam ujian? Di kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara secara mengejutkan Kepolisian menetapkan 16 guru dan seorang Kepala Sekolah Atas Negeri Lubuk Pakam 2 sebagai tersangka pelaku kecurangan UN rabu siang. Mereka dipergoki oleh Densus 88 sedang memperbaiki jawaban anak didik mereka pada mata pelajaran bahasa Inggris. “mereka terbukti menjawab soal siswa. Detasemen khusus memergoki mereka di ruang khusus sekolah itu. Saat ini kami mewajibkan mereka lapor dua kali seminggu. Belum ada yang kami tahan karena mereka bersikap kooperatif”, tutur Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Deli Serdang. 25
Menanggapi permasalahan ini setidaknya dapat dilihat dari dua sisi yang mungkin berbeda. Pertama, sudah menjadi tugas pihak berwajib dalam hal ini pihak kepolisian untuk membantu proses pelaksanaan UN dan menangkap jika ada perbuatan yang berlawanan dengan hukum. Kedua Sungguh ironi jika yang menangkap guru tersebut Densus 88 karena selama ini pemahaman masyarakat tugas kesatuan tersebut menangkap teroris. Penangkapan ini diasumsikan menyamakan guru dengan teroris, padahal sebagian masyarakat menyetujui tindakan guru dalam membantu siswanya dikarenakan bahwa para guru-juga murid- sebenarnya adalah korban dari kebijakan Depdiknas atas UN. 26
Menanggapi dilema terhadap penyelenggaraan Ujian Nasional, Panitia kerja Ujian Nasional (UN) DPR RI untuk pelaksanaan menawarkan tiga opsi terkait banyaknya kelemahan pada pelaksanaan UN tahun lalu. Dipaparkan oleh Ketua Panja UN Rully Chairul Azwar dalam lokakarya Ujian Nasional memaparkan tiga opsi tersebut. Opsi pertama, UN tetap berjalan seperti tahun lalu dengan fungsi sebagai penentu kelulusan siswa dan untuk pemetaan
25 Kompas.com.
26 Edukasi.kompasiana.com.
standar mutu pendidikan di Indonesia. Opsi kedua, UN tetap berjalan seperti saat ini dengan syarat penyempurnaan terhadap beberapa hal yang mampu mengatasi faktor ketidakadilan akibat standar mutu pendidikan yang beragam. Opsi ketiga, UN dapat dilanjutkan hanya sebagai tidak lagi menjadi penentu syarat kelulusan. 27
Menurut penulis ada beberapa cara yang dilakukan untuk mencari titik temu pelaksanaan UN, di antaranya;

## 1.  Revisi Payung hukum pelaksanaan UN
Kontroversi adanya UN ini di mulai sejak lahirnya kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan UN. Sejak 2003 sampai saat ini kajian tentang perlu tidaknya pelaksanaan UN masih menjadi diskursus yang belum menemukan titik temunya. Bahkan antara pemerintah dan kalangan akademisi serta masyarakat menjadi dua kutub yang berbeda dan saling bersinggungan satu sama lain ketika membahas UN. Salah satu kendala yang dihadapi pelaksanaan ini adalah payung hukum yang saling kontradiksi satu sama lain. Kontradiksi ini kemudian menimbulkan multi tafsir dan multi persepsi pada semua kalangan. Keluarnya PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan (SNP) dipandang mampu memberikan titik temu permasalahan tersebut, justru menjadi ladang suburnya perbedaan tersebut. Pasal-pasal yang mengatur pelaksanaan UN justru bertabrakan dan kontradiksi baik antar pasal maupun dengan UU Sisdiknas. Beberapa pasal yang dianggap kontradiksi yaitu: PP no. 19/2005 tentang SNP pasal 66 ayat 1 dengan pasal 68. Pasal 66 secara tegas menyebutkan bahwa UN digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan, padahal pasal 68, UN hanya digunakan sebagai salah satu pertimbangan kelulusan siswa.
Demikian pula pada pasal 69 ayat 1 disebutkan bahwa setiap peserta diperbolehkan mengulang ujian sepanjang belum dinyatakan lulus dari satuan pendidikan: “Setiap peserta didik jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan jalur nonformal kesetaraan berhak mengikuti ujian nasional dan mengulanginya sepanjang belum dinyatakan lulus dari satuan
27 Enewsletterdisdik.wordpress.com.
314 AR-RIWAYAH , Volume 7, Nomor 2, September 2015
pendidikan”. Hal ini kontradiksi dengan pasal 66 ayat 3; “Ujian Nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran”.
Demikian pula aturan UN 2012 menyebutkan bahwa untuk UN 2012 tidak ada ujian susulan. Pada pasal 68 butir (d) disebutkan bahwa hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan, tetapi pada kenyataannya besaran jumlah bantuan tersebut hanya dinikmati oleh sekolah negeri favorit dan Sekolah Berstandar Internasional saja.
Berdasarkan hal di atas, seyogyanya pemerintah mempertimbangkan kembali untuk merevisi pasal-pasal yang dianggap bertentangan satu sama lain. Undang-undang yang dikeluarkan pemerintah menjadi payung hukum, atau landasan yuridis bagi pelaksanaan UN pada masa mendatang.

## 2.  Sebagai alat evaluasi
Menghapus UN yang dilakukan setiap tahun bukan merupakan solusi yang terbaik. Akan tetapi meletakkan UN pada proporsi yang tepat mutlak dilakukan. Secara konseptual, ujian atau tes merupakan salah satu sarana untuk mengukur prestasi belajar siswa dan alat mengukur keberhasilan suatu program. Menurut Djaali, tes pada ranah pendidikan memiliki beberapa fungsi. 1) tes sebagai alat untuk mengukur prestasi belajar siswa dan keberhasilan suatu program. 2) tes dapat berfungsi sebagai motivator dalam pembelajaran. 3) tes dapat berfungsi untuk upaya perbaikan kualitas pembelajaran. 4) tes dimaksudkan untuk menentukan berhasil atau tidaknya siswa sebagai syarat untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. 28
Menurut Thorndike, fungsi hukum latihan adalah memperkuat hubungan antara S-R. Semakin sering kita mengadakan latihan, semakin kuat pula S dan R, begitu sebaliknya. Dasar hukum ini adalah repitio est mater studiorum
28 Prof. Dr. Djaali dan Dr. Pudji Muljono, Pengukuran dalam Bidang Pendidikan , (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 6.
atau practice makes perfect. 29 Latihan, tes, atau ujian hanyalah wahana untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan pengetahuannya. Demikian pula kalau kita meletakkan UN sebagai motivator dalam belajar, tentunya tidak ada klasifikasi siswa yang menunggu satu tahun lagi hanya sekedar mengulang ujian saja. UN berfungsi sebagai motivator bagi siswa dalam menguasai ilmu pengetahuan yang didapat dari gurunya. Ini berarti, UN nasional haruslah diletakkan sebagai kerangka latihan dan untuk pemetaan mutu pendidikan di Indonesia dan bukan sebagai faktor penentu kelulusan.

## 3.  Perbaikan sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana merupakan salah satu syarat mutlak bagi keberhasilan pendidikan bagi suatu lembaga pendidikan. Ada hubungan yang signifikan antara kesuksesan siswanya menghadapi Ujian Nasional dengan ketersediaan sarana dan prasarana belajar. Artinya, semakin semakin lengkap sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sebuah sekolah, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan yang didapat oleh siswanya. Pada konsep inilah Arif rahman mengatakan bahwa UN terasa kurang adil karena membandingkan antara sekolah yang dekat dengan pusat pemerintahan dengan yang jauh. Letak geografis sesungguhnya memengaruhi tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan.
St. Kartono di dalam bukunya menyebutkan bahwa sebagian besar sarana dan prasarana yang ada dan dimiliki oleh sekolah jauh dari sempurna. Tercatat 55 persen gedung sekolah rusak, 25 persen di antaranya rusak berat, hanya 45 persen saja yang baik. Dengan kondisi seperti ini masihkah pemerintah menuntut standar kelulusan yang sama jika ruang guru, kelas dan sarana prasarana lainnya belum terstandar?. 30
Berdasarkan pengalaman pribadi penulis sebagai Tim Independen Ujian Nasional yang kebetulan ditempatkan di daerah terpencil, terlihat kesenjangan ketersediaan sarana dan prasarana dalam proses pelaksanaan
29 http://blog.tp.ac.id/behaviorisme-teori-therdike.
30 St. Kartono, op.cit . h. 54.
316 AR-RIWAYAH , Volume 7, Nomor 2, September 2015
ujian. Bagaimana siswa mampu menjawab pertanyaan bahasa Inggris pada ujian listening kalau listrik sekolah dan laboratorium bahasa Inggris tidak ada. Pada ujian bahasa Inggris, khususnya listening, mereka menggunakan alat speaker secara bergantian? Bagaimana pula jika ujian IPA itu memerlukan uji analisis yang berasala dari uji laboratorium?
Adanya ketimpangan ini  juga diakui oleh pemerintah dan DPR. Melalui Panitia Kerja Ujian Nasional (UN) DPR menemukan kelemahan pada pelaksanaan UN. Kelemahan tersebut di antaranya terkait standar mutu yang belum merata antarsatuan pendidikan sehingga tidak adil jika UN dilakukan dalam kondisi belum seragamnya mutu pendidikan. Ketua Panja UN Rully Chairul Azwar menegaskan kelemahan itu di antaranya standar mutu sekolah perkotaan dan pedesaan, standarisasi ruang kelas, sarana dan prasarana dan guru belum sama”. Bahkan dengan anggaran 243 trilyun belum mampu memperbaiki kondisi buruknya sistem pendidikan.”kami akui, komisi X belum mampu memperbaiki postur anggaran pendidikan itu”, ujarnya. 31
Menurut data yang dikeluarkan oleh Sampurna Foundation, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah masih sangat minim. Hampir seluruh sekolah Dasar di Indonesia tidak memiliki perpustakaan, terlebih lagi ruang komputer dan laboratorium. Hanya 31,16 % SMP yang memiliki fasilitas perpustakaan dan 21,27 % SMP memiliki fasilitas komputer. Pada tingkat SMA, 64,4 % sudah memiliki perpustakaan dan 27, 42 % telah memiliki fasilitas ruang komputer. Pada jenjang pendidikan SMP, fasilitas yang tersedia seperti laboratorium IPA sebesar 31,82 %, Biologi 3,07 %, Kimia 4,57 %, Fisika 1,96 %, bahasa 8,38 % dan IPS 2,22 %. Pada tingkat SMA memiliki fasilitas Lab IPA 27,47, Lab. Biologi 13,99 %, Lab Kimia 19,69 %, Lab Fisika 13,6 %, Lab Bahasa 21,7 %, Lab Multimedia 7,48 %, Lab Komputer 65,77 % dan Lab IPS 3,96 %. 32

## 4.  Revisi soal, penentu kelulusan dan instrumen penilaian
Di dalam pelaksanaannya semenjak 2003 hingga saat ini pemerintah dalam hal ini seringkali melakukan revisi terhadap kebijakan di antaranya
31 Edukasi kompas.com.
32 www.poetrasamporna.com.
instrumen penilaian atau nilai standar kelulusan. Pada awal pelaksanaan UN, tahun 2003 sebesar 3,01, tahun 2004 menjadi 4,01,pada tahun ajaran 2005/2006 nilai standar kelulusan adalah 4,52 dan UN merupakan satu-satunya penentu kelulusan. Pada tahun ajaran 2006/2007 standar kelulusan menjadi 5. Pada tahun ajaran 2007/2008, pemerintah menaikkan standar kelulusan UN SMA dari nilai minimal 5 menjadi 5,25 serta menambah lagi jumlah mata pelajaran yang diujikan di UN yang sebelumnya 3 mata pelajaran yaitu matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris menjadi 6 mata pelajaran yaitu fisika, kimia dan biologi untuk jurusan IPA serta ekonomi, goegrafi dan sosiologi untuk jurusan IPS. 33 Untuk pelaksanaan UN 2012, nilai standar kelulusan paling rendah 5,5 dan nilai paling rendah 4,0.
Menaikkan standar kelulusan dari tahun ke tahun yang dilakukan oleh pemerintah memiliki dua tujuan. Pertama, dengan menaikkan standar nilai tersebut diharapkan akan mendekati standar kelulusan internasional. Kedua, naiknya standar nilai minimal kelulusan, diharapkan berimbas kepada semangatnya guru dalam mengajar. Pada poin kedua, sejauh ini masih mendapat pembenaran. Menurut Kepala Pusat Penelitian Pendidik (Puspendik) Depdiknas Burhanuddin, langkah peningkatan standar kelulusan UN...mampu meningkatkan prestasi belajar siswa. Semangat guru mengajar juga meningkat. 34
Tetapi yang menjadi persoalan adalah menjadikan nilai UN hanya sebagai alat penentu kelulusan jelas bertentangan dengan UU Sisdiknas dan mereduksi peran guru yang telah mengajar mereka selama 3 tahun. Demikian pula sistem soal yang diujikan pada UN yang hanya mengandalkan faktor kognisi saja dan mengabaikan dimensi akhlak atau moral sebagai dimensi lain dari tujuan pendidikan. Jawaban dengan pilihan gandapun memiliki banyak kelemahan sebagaimana yang dikatakan oleh Rully ketua panja UN bahwa bentuk soal pilihan ganda tidak mendorong anak untuk berkonsentrasi penuh untuk belajar...anak tidak menguasai pelajaran pada semester akhir dan hanya menggiring siswa untuk menghapal dan
33 http://www.seputar-indonesia.com.
34 www.beritaindonesia.com.
318 AR-RIWAYAH , Volume 7, Nomor 2, September 2015
menghitung. 35 Hal ini senada dengan pendapat HAR Tilaar bahwa “subtansi dan makna pendidikan direduksi menjadi pengajaran dan makna pengajaran terbatas sebagai drilling dengan metode belajar hapalan dan ujian pilihan ganda sehingga penalaran siswa tidak terasah dan teruji”. 36
Mendikbud M.Nuh menanggapi kegelisahan  guru pada sistem penilaian UN menjelaskan bahwa hasil UN bukan merupakan penentu utama kelulusan seorang siswa. Ukuran kelulusan menurut M. Nuh terdiri dari empat syarat: pertama, menyelesaikan seluruh program pendidikan di sekolah. Kedua, persyaratan akhlak, budi pekerti, dan tatakrama (kalau ada anak nakal yang di luar batas kewajaran, meskipun UN lulus, akan tetapi berprilaku seperti itu, maka ia tetap tidak lulus). Ketiga, lulus mata pelajaran yang diujikan di sekolah. Keempat, lulus UN. Penilaian 1 sampai 3 dilakukan oleh satuan pendidikan dan poin nomor 4 dilakukan oleh pemerinta. Sedangkan komposisi antara penilaian sekolah dan pemerintah adalah 40:60.
Arif Rachman mengatakan ada dua formula yang bisa digunakan oleh pemerintah jika tetap melaksanakan UN, tetapi tanpa menjadikannya sebagai syarat atau penentu kelulusan siswa. Formulasi tersebut bisa langsung diaplikasikan untuk tujuan jangka pendek, tetapi bisa juga untuk tujuan jangka panjang. Cara pertama, formulasi kelulusan dilakukan dengan cara mengkalkulasi nilai akhir dari seluruh semester sejak siswa duduk di kelas I sampai III. Cara kedua, kelulusan dilakukan dengan menggunakan kombinasi PQR, yaitu sistem yang mengkalkulasi nilai akhir atau kelulusan dengan rumus P (nilai semester satu) + Q (nilai semester dua) + 3R (nilaiUN).
Menilik dari sistem penilaian yang ditawarkan oleh pemerintah dan Arif Rachman setidaknya telah mengakomodasi beberapa persyaratan tes bahwa penilaian merupakan sebuah proses terus menerus di satuan yang melibatkan penilain sumatif dan formatif dan juga melibatkan guru sebagai tenaga pengajar. Tetapi sekali lagi, isntrumen ini tidak memberikan ruang gerak bagi penilaian psikomotorik dan afektif menurut Taksonomi Blomm. Lalu bagaimanakah penilaian psikomotorik dan afektif pada ranah
35 Edukasi.kompas.com.
36 A.Ferry, op.cit.
Ujian Nasional? Inilah pekerjaan rumah kita bersama dan yang akan kita diskusikan.

## Belajar Sistem Ujian Nasional dari negara lain
Setiap negara memiliki karakter tersendiri di dalam sistem pendidikan mereka termasuk di antaranya pelaksanaan Ujian Nasional. AMERIKA yang terdiri dari banyak negara bagian ternyata tidak pernah menyelenggarakan UN/Unas atau ujian negara secara nasional. Walaupun ada ujian yang diselenggarakan oleh masing-masing negara bagian, namun tidak semua sekolah diwajibkan mengikuti ujian negara bagian. Tiap negara bagian juga mempunyai materi ujian-masing masing. Sekolah-sekolah diperbolehkan menyelenggarakan ujian sendiri dan menentukan kelulusannya sendiri. Semua lulusan, baik lulusan yang disenggarakan oleh sekolahnya sendiri atau lulus ujian yang diselenggarakan negara bagian, tetap boleh mengikuti ujian masuk ke perguruan tinggi ataupun universitas asal memenuhi persyaratan dan lulus tes masuk. Amerika memang pernah menerapkan UN/Unas sekitar 1980-1990, tetapi mendapat pertentangan keras dari para pakar pendidikan di antaranya Pakar pendidikan dari Columbia University, Linda Hammond . Linda berpendapat bahwa nasionalisasi ujian sekolah tidak bisa memberi kreativitas guru. Sekolah tidak bisa menciptakan strategi belajar sesuai dengan perbedaan kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta kemajuan teknologi. Sistem pendidikan top down oriented , tak bisa menjawab masalah yang ada di daerah-daerah berbeda. 37
Di Malaysia, ujian nasional tidak menjadi vonis kelulusan bagi siswa. Director Malaysia Examinations Syndicate Ministry of Education Mohammed Zakaria B Mohd Noor mengatakan, untuk murid sekolah dasar, ujian UPSR tidak menjadi syarat untuk naik ke jenjang pendidikan berikutnya, tetapi untuk melihat pencapaian siswa. Di tingkat yang lebih tinggi ujian PMR juga dilakukan tapi digunakan untuk memasukkan dan menyeleksi para  siswa yang lulus  sesuai dengan jurusannya. “At the end of Form 3, the Penilaian Menengah Rendah (PMR, formerly known
37 http://ff.ugm.wordpress.com.
320 AR-RIWAYAH , Volume 7, Nomor 2, September 2015
as Sijil Pelajaran Rendah (SRP) or Lower Certificate of Education (LCE)) or Lower Secondary Evaluation is taken by students. Based on choice, they will be streamed into either the Science stream or Arts stream. The Science stream is generally more desirable. Students are allowed to shift to the Arts stream from the Science stream, but rarely vice-versa. Based on the results and individual interest, students will be streamed into Science, Arts, IT, or vocational streams for the following 2 years in the higher secondary education level. The government aims for a ratio of 60 Science to 40Artsstudents. At the end of Form 5, students are required to take the Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) or Malaysian Certificate of Education examination, before graduating from secondary school. The SPM was based on the old British ‘School Certificate’ examination before it became General Certificate of Education ‘O’ Levels examination, which became the GCSE (General Certificate of Secondary Education).” 38
Singapura juga memiliki sistem pendidikan terpadu di mulai dari TK sampai kepada perguruan tinggi. Sekolah dengan program masa pendidikan 3 tahun untuk anak-anak mulai umur 4 hingga 6 tahun. Program pendidikan 3 tahun ini terdiri dari Nursery, Kindergarten 1 dan 2. Kindergartens beroperasi setiap hari, lima hari perminggu, dengan waktu belajar selama 3 hingga 4 jam perharinya. Ini adalah program sekolah wajib di Singapura dengan masa tempuh pendidikan selama 6 tahun yang terdiri dari 4 tahun pendidikan dasar dari kelas 1 hingga 4 dan dilanjutkan dengan 2 tahun masa orientasi mulai kelas 5 hingga 6. Keseluruhan dari program pendidikan ini adalah untuk memberikan bekal kepada para siswa dalam mata pelajaran Bahasa Inggris, Bahasa Ibu dan Matemarika. Pada tahun terakhir (kelas 6), para siswa akan menjalani ujian nasional bernama PSLE (Primary School Leaving Examination), yang akan sangat menentukan masa depan pendidikan mereka.
Program pendidikan kursus dengan masa tempuh 4-5 tahun di khususkan pada beberapa pilihan Special, Express, Normal (Academic) atau Normal (Technical) , sesuai dengan hasil yang mereka dapatkan pada saat ujian akhir nasional (PSLE). Kurikulum yang berbeda didesain untuk para siswa sesuai dengan kemampuan belajar dan juga minat dari pribadi para siswa tersebut.
38 http://www.bharian.com.my/m/BHarian/Thursday/nasional.
Di akhir program pendidikan ini, para siswa kembali harus menjalani ujian nasional, baik GCE ‘O’ Levels (untuk Special/Express courses) ataupun GCE ‘N’ Levels (untuk Normal/ Technical course – siswa yang mendapatkan hasil bagus pada ujian GCE ‘N’ Levels mereka bisa melanjutkan ke tahun kelima untuk mengambil GCE ‘O’ Levels) .
Ini adalah program pendidikan 2 tahun untuk mempersiapkan para siswa untuk menempuh ujian GCE ‘A’ Levels. Tergantung dari jurusan yang mereka tempuh dan nilai akhir, para siswa yang lulus bisa melanjutkan pendidikan mereka ke level Universitas di Universitas Lokal Singapura. Program ini hanya untuk mereka yang ingin melanjutkan pendidikan mereka ke salah satu dari tiga Universitas lokal di Singapura (NTU, NUS dan SMU). 39
Dari sistem pendidikan beberapa negara di atas memiliki persamaan dan perbedaan dalam pelaksanaan Ujian Nasional. Persamaannya adalah negara- negara seperti Amerika, Singapura dan Malaysia memiliki standar kelulusan melalui ujian nasional yang dilakukan pemerintah dan mewajibkannya kepada siswa akan tetapi yang menjadi perbedaan mendasar dari pelaksanaan tersebut adalah Ujian Nasional yang dilakukan bukan sebagai syarat kelulusan bagi siswa akan tetapi untuk memetakan kemampuan siswanya untuk melanjutkan pendidikan tinggi berikutnya.

## Penutup
Ujian sebagai alat tes dan metode evaluasi pembelajaran bagi anak didik dalam semangat memetakan keberhasilan pendidikan nasional masih diperlukan. Akan tetapi pelaksanaan UN yang secara kontinyu setiap tahun masih menyisakan persoalan-persoalan yang harus segera dicari solusinya. Setidaknya melalui tulisan ini ada beberapa hal bisa menjadi kajian bersama terhadap solusi permasalahan UN; pertama, perlu revisi terhadap Undang-undang sehingga mampu menjadi landasan yuridis formal  yang mengatur Ujian Nasional. Kedua, meletakkan UN pada proporsi sebenarnya sebagai alat evaluasi. Ketiga, pelaksanaan UN seharusnya paralel dengan perbaikan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan. keempat, perlu
39 http://www.wisatasingapura.sg/2011/07/03/sistem-pendidikan-di-singapura.
perbaikan kepada sistem penilaian dengan mengakomodasi peran guru dan mempertimbangkan interaksi siswa di sekolah dan faktor psikomotorik dan afektif siswa.
Sistem pendidikan beberapa negara juga memiliki Ujian Nasional terhadap siswanya akan tetapi secara substansi yang membedakannya adalah UN dilakukan sebagai pemetaan kemampuan alat tes bagi siswa dalam melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan bukan sebagai penentu kelulusan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Mohammad, Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional;Menuju Bangsa Indonesia Yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi, Jakarta: Grasindo.
AR,  Sobri (ed), 2008, Meneropong realitas Kebijakan Pendidikan, Jakarta: Spektrum.
Bsnp-indonesia.org
Depdiknas, Pembangunan Pendidikan Nasional 2005-2008
Djaali dan Dr. Pudji Muljono, 2008, Pengukuran dalam Bidang Pendidikan , Jakarta: Grasindo.
Edukasi.kompas.com
Enewsletterdisdik.wordpress.com http://blog.tp.ac.id/behaviorisme-teori-therdike http://cabiklunik.blogspot.com http;//jurnas.com/news. http://ff.ugm.wordpress.com http://www.bharian.com.my/m/BHarian/Thursday/nasional http://www.seputar-indonesia.com
http://www.wisatasingapura.sg/2011/07/03/sistem-pendidikan-di-singapura
Indratno, A. Ferry (ed), 2008, Kurikulum yang Mencerdaskan Visi 2030 dan Pendidikan alternatif , Jakarta: Kompas.
___________, 2009, Forum Mangun Wijaya; Negara Minus Nurani , Jakarta: Kompas.
Jawa Pos, Minggu 22 Januari 2012
Kartono, St., 2009, Sekolah Bukan Pasar; Catatan Otokritik Seorang Guru , Jakarta: Jakarta.
Kemdiknas.go.id
Kompas.com
Liputan6.com
Mhs.blog.ui.ac.id.
Palu Tribunnews.com
Suara merdeka.com
Tilaar, HAR, 1998, Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan dalam Perspektif Abad 21 , Jakarta: Jakarta.
Undang-Undang Sisdiknas 2003
Vivanews.com www.infoanda.com www.detiknews.com/read/2009 www.poetrasamporna.com www.beritaindonesia.com

## 324
AR-RIWAYAH , Volume 7, Nomor 2, September 2015