ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )

## SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

## OLEH:
ISHARTONO 1 & SANTOSO TRI RAHARJO 2
1 Mahasiswa Program Studi Kesejahteraan Sosial Pasca Sarjana—Universitas Padjadjaran 2 Staf Pengajar Pada Departemen Kesejahteraan Sosial—Universitas Padjadjaran
( ishartono@unpad.ac.id ; santoso.tri.raharjo@unpad.ac.id )

## ABSTRAK
Isu  kemiskinan  tetap  menjadi  isu  penting  bagi  negara-negara  berkembang,  demikian  pula  dengan Indonesia.  Penanganan  persoalan  kemiskinan  harus  dimengerti  dan  dipahami  sebagai  persoalan dunia,  sehingga  harus  ditangani  dalam  konteks  global  pula.  Sehingga  setiap  program  penanganan kemiskinan harus dipahami secara menyeluruh dan saling interdependen dengan beberapa program kegiatan  lainnya.  Dalam  SDGs  dinyatakan no  poverty (tanpa  kemiskinan)  sebagai  poin  pertama prioritas.  Hal  ini  berarti  dunia  bersepakat  untuk  meniadakan  kemiskinan  dalam  bentuk  apapun  di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pengentasan kemiskinan akan sangat terkait dengan tujuan global lainnya, yaitu lainnya, dunia tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan jender, air bersih dan sanitasi, energy bersih dan terjangkau; dan seterusnya hingga pentingnya kemitraan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

## PENDAHULUAN
Sampai  dengan  akhir  abad  20 kemiskinan  masih  menjadi  beban  dunia. Nampaknya isu kemiskinan akan terus menjadi persoalan  yang  tidak  akan  pernah  hilang  di dunia  ini.  Dunia  meresponnya  dengan menyepakati suatu pertemuan pada September 2000  yang  diikuti  oleh  189  negara  dengan mengeluarkan  deklarasi  yang  dikenal  dengan The Millenium Development  Goals (MDG’s).
Salah  satu  targetnya  adalah  mengurangi jumlah  penduduk  miskin  hingga  50%  pada tahun 2015. Deklarasi ini memberikan indikasi bahwa  masalah  kemiskinan  masih  menjadi
masalah besar dunia yang harus ditanggulangi bersama.
Dengan  berakhirnya  era  MDGs  yang berhasil  mengurangi  penduduk  miskin  dunia hampir  setengahnya.  Selanjutnya  saat  ini memasuki era SDGs ( sustainable development goals ),  yang  dimulai  dengan  pertemuan  yang dilaksanakan  pada  tanggal  25-27  September 2015  di  markas  besar  PBB  (Perserikatan Bangsa-Bangsa), New York, Amerika Serikat. Acara  tersebut  merupakan  kegiatan  seremoni pengesahan  dokumen  SDGs  ( Sustainable Development Goals ) yang dihadiri perwakilan dari  193  negara.  Seremoni  ini  merupakan lanjutan  dari  kesepakatan  dokumen  SDGs
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
yang terjadi pada tanggal 2 Agustus 2015 yang juga berlokasi di New York. Saat itu sebanyak 193  negara  anggota  PBB  mengadopsi  secara aklamasi  dokumen  berjudul ”Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” atau  ”Mengalihrupakan  Dunia Kita: Agenda Tahun 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”. Dokumen SDGs pun dicetuskan untuk meneruskan dan memantapkan capaian-capaian
MDGs
sebelumnya  agar  langgeng  dan  berlanjut seterusnya.

## Kemiskinan
Bagi  Indonesia  sendiri,  kemiskinan masih  merupakan  persoalan  yang  menjadi beban  berat,  terutama  dikaitkan  dengan  isui kesenjangan  yang  semakin  melebar  antara  si kaya  dan  si  miskin.  Sebagai  bagian  dari anggota PBB Indonesia tentunya berkomitmen untuk  mengatasi  persoalan  seiring  dengan deklarasi  SDGs.  Itu  artinya  Indonesia  juga dituntut untuk mewujudkan target-target yang ditetapkan  dalam  deklarasi  PBB  tersebut. Upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan secara integratif sebetulnya sudah dilakukan  sejak  tahun  1995,  yaitu  dengan dikeluarkannya Inpres Desa Tertinggal.
Pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik  Indonesia  nomor  15  tahun  2010 tentang Percepatan Penanggulangan
1 http://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran- pers/sektor-infrastruktur-prioritas-penggunaan-dana- desa-2016/
Kemiskinan  telah  membentuk  Tim  Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(TNP2K).  Tim  ini  diketuai  langsung  oleh Wakil Presiden. Upaya nasional ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi  masalah  yang  serius.  Bahkan pemerintah pusat telah merealisasikan penyaluran  dana  desa  tahap  pertama  kepada pemerintah desa, sekitar 47 triliyun. Dana desa tersebut  telah  disalurkan  oleh  Kementerian Keuangan  (Kemenkeu).  Setelah  disalurkan, Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi  (Kemendesa PDTT) bertugas mengawal prioritas penggunaan  dana  desaagar  sesuai  dengan Peraturan  Menteri  yang  telah  ditetapkan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  Nomor  21  Tahun  2015  tentang Penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa, dana  desa  di  tahun  2016  ini  digunakan  untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 1
Seberapa  berat  masalah  kemiskinan ini  membebani  dunia?  Angka-angka  statistik berikut memberikan gambaran beratnya dunia memikul beban masalah.
“Pada  akhir  abad  20  kurang  lebih sebanyak  2,8  milyar  penduduk penduduk yang hidup dengan
penghasilan di bawah $2 per hari atau 1,2 milyar pend$1,25 per hari. World Bank  sendiri  memperkirakan  pada tahun  2005  penduduk  miskin  ini sebesar 1,3 milyar yang 95% tersebar di  119  negara    sedang  berkembang. Melalui  program  dalam  rangka mencapai  target  MDG’s  jumlah penduduk  miskin  ini  berkurang menjadi  900  juta  pada  tahun  2010  . Jika  target  MDG’s  tercapai  maka jumlah penduduk dunia akan menjadi 600 juta pada tahun 2015”
(terjemahan) http://www.onedayswages.org/about
/what-extreme-global-poverty
Angka di atas jelas menunjukkan betapa masih sangat  besarnya  penduduk  dunia  ini  yang masih hidup dalam kemiskinan.
Bagi Indonesia sendiri kemiskinan juga masih  menjadi  masalah  serius.  Meskipun secara  statistik  jumlah  penduduk  miskin  di Indonesia menunjukkan kecenderungan menurun,  kecuali  pada  tahun  2006.    namun secara  absolute  jumlah  penduduk  miskin  di Indonesia masih sangat besar. Pada tahun 2000 jumlah  penduduk  miskin  di  Indonesia mencapai  38,74    juta  jiwa.  Jumlah  ini  terus menurun  hingga  pada  tahun  2006  penduduk miskin di Indonesia naik menjadi 39,3 juta.
Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Tahun 1970-2013 (Juta)
Sumber : BPS, 2015 (diolah)
Pada  tahun  2000  jumlah  penduduk miskin  di  Indonesia  sebesar  38,74  juta  jiwa. Meskipun jumlah penduduk miskin menunjukkan kecenderungan menurun, namun
hingga  tahun  2013  secara  absolut  jumlah penduduk  miskin  di  Indonesia  masih  sangat besar  (28,55  juta  jiwa)  (Gambar  1.).  Pada gambar  ini  terlihat  bahwa  pada  tahun  2006 jumlah  penduduk  miskin  sempat  naik  hingga
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
mencapai  39,3  juta  jiwa,  kemudian  kembali menunjukkan kecenderungan menurun. Kecenderungan kembali menurun pada tahun- tahun berikutnya.
Dari  grafik  di  atas  terlihat  bahwa jumlah  penduduk  miskin  di  Indonesia cenderung menurun. Penurunan ini  jelas tidak lepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan. Meskipun  demikian,  pada  tahun  2005-2006 jumlah  penduduk  miskin  sempat  mengalami kenaikan.  Kenaikan  jumlah  penduduk  miskin pada  tahun  itu  diduga  erat  kaitannya  dengan penurunan subsidi BBM, yang berimbas pada kenaikan  harga  berbagai  komoditas.  Di  sisi lain  daya  beli  masyarakat  justru  mengalami penurunan.  Situasi  ini  berimbas  pada  jumlah penduduk miskin.
Angka  statistik  memang  dapat menggambarkan  berat  ringannya  masalah kemiskinan ini. namun di balik angka statistik ini kemiskinan pada dasarnya mengindikasikan  adanya  permasalahan  yang lebih mendasar. Kemiskinan mengindikasikan adanya ketidakmampuan orang untuk memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  dasar  yang pada akhirnya membawa dampak ke berbagai permasalahan.  Kemiskinan akan mewariskan generasi yang kekurangan gizi, rentan terhadap penyakit,  serta  tidak  mampu  menikmati pendidikan.  Pada  akhirnya  kemiskinan  akan
2 http://ifsw.org/policies/poverty-eradication-and-the- role-for-social-workers
mewariskan generasi yang menjadi penyandang  masalah  sosial,  bahkan  menjadi sumber  masalah  sosial.  Itulah  sebabnya kemiskinan pada akhirnya akan menjadi beban negara  dan  masyarakat  hingga  saat  ini.  Itu pulalah  sebabnya  kajian  terhadap  masalah kemiskinan  masih  sangat  aktual  untuk dilakukan.  Kajian-kajian  tentang  kemiskinan masih  sangat  signifikan  untuk  dilakukan. Kajian  dalam  tesis  inipun  terkait  dengan kemiskinan.
Kemiskinan adalah persoalan kemanusiaan.  Dari  dimensi  ini  adanya kemiskinan  membawa  konsekuensi  adanya tanggung jawab moral bagi setiap orang untuk memperhatikan kehidupan orang  yang hidup dalam  kemiskinan.  Kemiskinan  adalah  juga merupakan  pelanggaran  terhadap  Hak-Hak Asasi  Manusia.  “… human  rights  become  a constitutive  element  of  development  and human rights violations become both a cause and  symptom  of  poverty ”    (Tammie  O’Nei, 2006,p-7) . Hak-hak  asasi  manusia  yang melekat  pada diri orang manusia tidak dapat dikurangi,  apalagi  dicabut. 2 Dari  perspektif ini    masalah  kemiskinan  tidak  cukup  hanya dilihat  dari  angka-angka  statistik  saja.  Besar kecilnya  masalah  kemiskinan  tidak  dapat hanya  dilihat  dari  persoalan  angka  statistik. Sekecil  apapun  angka  statistk,  di  dalamnya terdapat  persoalan  manusia  yang  terancam
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
hidupnya.  Ada  manusia  yang  hak-hak asasinya dilanggar. Jika kemiskinan itu terjadi dalam  keluarga,  disitu  ada  anak-anak  yang mungkin  akan  menghadapi  masalah  sampai tahap  kelaparan,  kekurangan  gizi,  hingga kesehatannya  bahkan  jiwanya  terancam. Disitu  ada  anak-anak  yang  tidak  mampu menikmati  pendidikan,  yang  sebetulnya merupakan haknya. Disitu pula ada pelanggaran  hak-hak  asasi  manusia  jika orang-orang  di  sekitarnya,  masyarakatnya, apalagi  jika  negara  membiarkan  itu  semua terjadi.  Dari  perspektif  hak  asasi  manusia, adanya  kemiskinan  adalah  tanggung  jawab lingkungan,  baik  dari  dalam  hal  penyebab maupun  solusinya.  Oleh  karena  itulah berbagai kajian maupun upaya penanggulangan  kemiskinan  tidak  hanya masih  aktual,  tetapi  juga  masih  sangat dibutuhkan.

## Dari  MDGs  ke Sustainable  Development Goals (SDGs)
Konsep  SDGs  itu  sendiri  lahir  pada  kegiatan Koferensi mengenai Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh PBB di Rio de Jainero tahun 2012. Tujuan yang ingin dihasilkan  dalam  pertemuan  tersebut  adalah memperoleh  tujuan  bersama  yang  universal yang  mampu  memelihara  keseimbangan  tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial dan ekonomi.
Dalam  menjaga  keseimbangan  tiga dimensi  pembangunan  tersebut,  maka  SDGs memiliki  5  pondasi  utama  yaitu  manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan  yang  ingin  mencapai  tiga  tujuan mulia  di  tahun  2030  berupa  mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Kemiskinan masih menjadi  isu  penting  dan  utama,  selain  dua capaian  lainnya.  Untuk  mencapai  tiga  tujuan mulia  tersebut,  disusunlah  17  Tujuan  Global berikut ini.
Gambar : Simbol 17 Tujuan Global SDGs
Ke-17 (tujuh belas) Tujuan Global (Global Goals) dari SDGs tesebut yaitu:
1) Tanpa Kemiskinan. Tidak ada kemiskinan  dalam  bentuk  apapun  di seluruh penjuru dunia.
2) Tanpa  Kelaparan.  Tidak  ada  lagi kelaparan, mencapai ketahanan
pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong  budidaya  pertanian  yang berkelanjutan.
3) Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan.  Menjamin  kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan  hidup  untuk  seluruh masyarakat di segala umur.
4) Pendidikan  Berkualitas.  Menjamin pemerataan pendidikan yang
berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin  pendidikan  yang  inklusif dan  berkeadilan  serta  mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5) Kesetaraan Gender. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.
6) Air  Bersih  dan  Sanitasi.  Menjamin ketersediaan  air  bersih  dan  sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
7) Energi Bersih dan Terjangkau.
Menjamin  akses  terhadap  sumber energi  yang  terjangkau,  terpercaya,
berkelanjutan dan modern untuk semua orang.
8) Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Pekerjaan yang Layak. Mendukung perkembangan ekonomi yang
berkelanjutan  dan  inklusif,  lapangan kerja  yang  penuh  dan  produktif,  serta pekerjaan  yang  layak  untuk  semua orang.
9) Industri,  Inovasi  dan  Infrastruktur. Membangun infrastruktur yang
berkualitas,  mendorong  peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.
10) Mengurangi Kesenjangan. Mengurangi ketidaksetaraan  baik  di  dalam  sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.
11) Keberlanjutan  Kota  dan  Komunitas. Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan bekelanjutan.
12) Konsumsi  dan  Produksi  Bertanggung Jawab.  Menjamin  keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
13) Aksi  Terhadap  Iklim.  Bertindak  cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14) Kehidupan  Bawah  Laut.  Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan  sumber  daya  laut  untuk perkembangan  pembangunan  yang berkelanjutan.
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
15) Kehidupan  di  Darat.  Melindungi, mengembalikan,  dan  meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus  serta  tukar  guling  tanah,
memerangi
penggurunan,
menghentikan dan memulihkan degradasi  tanah,  serta  menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16) Institusi  Peradilan  yang  Kuat  dan Kedamaian. Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk  pembangunan  berkelanjutan, menyediakan  akses  untuk  keadilan bagi  semua  orang  termasuk  lembaga dan  bertanggung  jawab  untuk  seluruh kalangan,  serta  membangun  institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17) Kemitraan  untuk  Mencapai  Tujuan. Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global  untuk  pembangunan  yang berkelanjutan.
Menyikapi  17  Tujuan  Global  tersebut, Presiden  Majelis  Umum  PBB  menegaskan bahwa ambisi dari negara-negara anggota PBB tersebut  hanya  akan  tercapai  jika  dunia  telah
3 Markus Sembiring,S.Pi.,M.I.L Penyuluh Perikanan Muda, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat http://www.pusluh.kkp.go.id/
damai,  aman,  serta  menghormati  hak  asasi manusia  bukan  di  dunia  di  mana  investasi dalam  persenjataan  dan  perang  lebih  besar sehingga  menghancurkan  sebagian  besar sumber  daya  yang  telah  menjadi  komitmen untuk berinvestasi dalam pembangunan berkelanjutan.
Terdapat 7 (tujuh) alasan mengapa SDGs akan lebih baik dari MDGs, yakni: 3
1) SDGs lebih global dalam mengkolaborasikan program- programnya. MDGs sebelumnya dibuat  oleh  anggota  negara The Organization for Economic
Cooperation and Developmen ( OECD) dan  beberapa  lembaga  internasional. Sementara  SDGs  dibuat  secara  detail dengan  negosiasi  internasional  yang juga  terdiri  dari  negara  berpendapatan menengah dan rendah.
2) Sekarang,  sektor  swasta  juga  akan memiliki  peran  yang  sama,  bahkan lebih besar.
3) MDGs  tidak  memiliki  standar  dasar hak  asasi  manusia  (HAM).  MDGs dianggap  gagal  untuk  memberikan prioritas  keadilan  yang  merata  dalam bentuk-bentuk diskriminasi dan pelanggaran  HAM,  yang  akhirnya berujung  kepada  masih  banyaknya
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
orang yang terjebak dalam kemiskinan. Sementara SDGs dinilai sudah didukung  dengan  dasar-dasar  dan prinsip-prinsip HAM yang lebih baik.
4) SDGs  adalah  program  inklusif.  Tujuh target  SDG  sangat  eksplisit  tertuju kepada  orang  dengan  kecacatan,  dan tambahan  enam  target  untuk  situasi darurat,  ada  juga  tujuh  target  bersifat universal  dan  dua  target  ditujukan untuk antidiskriminasi.
5) Indikator-indikator  yang  digunakan memberikan kesempatan untuk keterlibatan masyarakat sipil.
6) PBB dinilai bisa menginspirasi negara- negara di dunia dengan SDGs.
7) Conference of the Parties 21 (COP21)
di  Paris  melahirkan  perjanjian  global perubahan  iklim  sebagai  kerangka transisi menuju ekonomi dan masyarakat rendah karbon dan memiliki ketahanan
terhadap perubahan  iklim  adalah  salah  satu kesempatan untuk maju.

## Penutup
Pekerjaan Sosial mempunyai relevansi yang sangat kuat dengan masalah kemiskinan.
Sudah  berabad-abad  profesi  ini  bergelut  dan terlibat dalam penanganan kemiskinan. Secara historis  profesi  Pekerjaan  Sosial  boleh
dikatakan  lahir  dari  masalah  kemiskinan.
Profesi  ini  bahkan  menempatkan  masalah kemiskinan  sebagai  bidang  utama  yang ditangani  Pekerjaan  Sosial.  Jika  sangat menjunjung  tinggi  prinsip-prinsip  Hak-Hak Azasi Manusia,  Pekerjaan Sosial harus berada di  garis  depan  dalam  upaya  mengatasi kemiskinan.  MDGs  yang  kemudian  bergeser ke  SDGs  merupakan  tujuan  bersama  yang memerlukan pengalawan bersama baik vertical maupun horizontal.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhmadi, 2006, Studi Keluar dari Kemiskinan Kasus  di  Komunitas  RW  4,  Dusun Kiuteta,  Desa  Noelbaki,  Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa  Tenggara  Timur,  Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta.
Causes & Effects of Poverty On Society, Children & Violence poverties.org Research for social & economic development - See more at:
http://www.poverties.org/effects-of- poverty.html#sthash.lFOQKxdi.dpuf Published March 2011 - Updated May 2013:8)
Francis, Tazoacha, 2001, The Causes and Impact of Poverty on Sustainable Development in Africa, A Paper Presented at The Conference “Poverty and Sustainable Development “ Held In Bordeaux, France from November 22-23, 2001
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
Graeme Stuart, 2012, What is Strengths Perspective, Sustaining Cummunity
Maia Green, Representing poverty and attacking representations: some anthropological perspectives on poverty in development
Maryann Roebuck,2007,  The Strength-Based Approach : Philosophy and Principles for Practice,
Raharjo, ST. 2016. Asesmen dan Wawancara dalam Praktik Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial. Unpad Press:
Bandung
Schiller, Bradle R. 1998, The Economics of Poverty sn Discrimination, 7 th edition,Prentice Hall. New Jersey.
The World Bank , 2001, World Development Report 2000/2001, Attacking , © 2001
The International Bank for Reconstruction  and  Development  /
The  World  Bank,  1818  H  Street,
N.W.,  Washington,  D.C.  20433,
U.S.A.

## BPS, 2010, Profil Kemiskinan di Indonesia
Maret 2010, Berita Resmi Statistik, BPS, No.45/07/Th. XIII,   1 Juli 2010, Jakarta.
-----, 2009, Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2009, Berita Resmi Statistik BPS, No. 43/07/Th. XII, 1 Juli 2009
, Jakarta.
United Nations, 1995, World Summit for Social Development, Copenhagen,
Denmark, www. un . org / documents / ga/conf166 / aconf166 - 9 . htm , diunduh 25agustus2015
--------------------, 2013, The Millennium Development Goals Report. New York,
Laura Ellis and Elaine Weekse, 2011, Why Use a Strengths-Dede Approach Instead of a Deficit-Based Approach?, www.mtroyal.ca/cs/groups/public/.../ pdf _why_strengths_not_deficit.pdf
Maia  Green,  Representing  poverty  and attacking representations: some anthropological perspectives on poverty in development,
Natalie Scerra, 2011, Strength-Based Practice, The Evidence, a Discussion Paper, Research-Paper July 2011, Uniting Care Children, Young People, and Families, New South Wales)
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights Principles and Guidelines for Human Rights Approach to Poverty Reduction Strategies [online] Available at , http://www.ohchr.org/Documents/Pu blications/ PovertyStrategiesen. pdf >  [Accessed 10 January 2012] (Poverty – Social Work Policy Institute http://www.socialworkpolicy.org research/poverty.html 2feb2013)
Tammie O’Nei, 2006, Human Rights and Poverty Reduction: Realities, Controversies and Strategies, An ODI Meeting Series (editorial), Overseas Development Institute 2006.
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights Principles and Guidelines for Human Rights Approach to Poverty Reduction Strategies , 1991, What Poverty is, http://www.thl.fi/thl- client/pdfs/b8f78a80-ac1d-49ff-a50a- f6e14fd80dde diunduh 15 januari2015
https://sites.google.com/site/solutionfocuseda pproach/5-study-materials/2- strengths--based-approach- definition-history-philisophy- principles-and-practice