JURNAL PENJAMINAN MUTU Volume 8 Nomor 2  2022 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU ISSN : 2407-912X (Cetak) UNIVERSITAS HINDU NEGERI ISSN : 2548-3110 (Online) I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
http://ojs.uhnsugriwa.ac.id/index.php/JPM

## IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL PERGURUAN TINGGI KEDINASAN BIDANG PEMASYARAKATAN
Oleh Markus Marselinus Soge 1 , Lauditta Indahdewi 2
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Jalan Raya Gandul Nomor 4 Cinere, Depok marcel@poltekip.ac.id 1 , markusmarselinus@gmail.com 2 , indahdewi.lauditta@gmail.com 3

## Diterima 30 April 2022, direvisi 16 Juli 2022, diterbitkan 31 Agustus 2022

## Abstract
The  quality  of  higher  education  is  obtained  by  implementing  an  internal  quality assurance system carried out through the determination, implementation, evaluation, control, and improvement of higher education standards. The purpose of the research is to examine the sources of the internal quality assurance authority of the correctional higher education, and review  the  implementation  of  the  internal  quality  assurance  of  the  correctional  higher education.  Research  methods  are  carried  out  by  qualitative  methods  with  data  collection techniques  in  the  form  of  observations  and  literature  studies,  then  data  were  analyzed qualitative  descriptive.  The  results  of  the  research  can  be  concluded  first,  the  sources  of authority for internal quality assurance of the correctional higher education are the Regulation of the Minister of Research, Technology and Higher Education Number 62 of 2016 concerning the Higher Education Quality Assurance System and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 27 of 2000 concerning the Statute of the Polytechnic of Correctional Sciences.  The  second,  the  implementation  of  the  internal  quality  assurance  authority  of  the correctional higher education is realized by the establishment of the Quality Assurance Unit organization,  the  preparation  of  internal  quality  assurance  system  documents,  and  the implementation of quality supervision.

## Keywords: Authority, Quality Assurance, Correctional Higher Education

## Abstrak
Mutu  pendidikan  tinggi  diperoleh  dengan  menerapkan  sistem  penjaminan  mutu internal  yang  dilakukan  melalui  penetapan,  pelaksanaan,  evaluasi,  pengendalian,  dan peningkatan  standar  pendidikan  tinggi.  Tujuan  penelitian  adalah  mengkaji  sumber-sumber otoritas  penjaminan  mutu internal pemasyarakatan,  dan meninjau pelaksanaan penjaminan mutu internal pemasyarakatan. Metode penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan studi pustaka, kemudian data dianalisis secara deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  pertama,  sumber  kewenangan penjaminan mutu internal perguruan tinggi pemasyarakatan adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi  Nomor  62  Tahun  2016  tentang  Sistem  Penjaminan  Mutu Perguruan Tinggi dan Perda Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun  2000  tentang  Statuta  Politeknik  Pemasyarakatan.  Kedua,  pelaksanaan  kewenangan
penjaminan mutu internal perguruan tinggi pemasyarakatan diwujudkan dengan pembentukan organisasi Unit Penjaminan Mutu, penyusunan dokumen sistem penjaminan mutu internal, dan pelaksanaan pengawasan mutu.

## Kata Kunci: Kewenangan, Penjaminan Mutu, Perguruan Tinggi Pemasyarakatan

## I. PENDAHULUAN
Pendidikan  tinggi  di  Indonesia diselenggarakan  baik  oleh  pihak  swasta maupun  pemerintah  melalui  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  (Kemdikbudristek).  Instansi tersebut membawahi berbagai jenis lembaga  pendidikan  seperti  universitas, institut,  atau  politeknik.  Beberapa  instansi pemerintahan lainnya bahkan telah menyelenggarakan  program  pendidikan tinggi  seperti  sekolah  kedinasan  sesuai dengan  ranah  bidangnya  masing-masing instansi.
Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi  (Kemen PAN & RB) dalam peraturannya Nomor 20 Tahun  2021  tentang  Seleksi  Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan  Pada  Kementerian/Lembaga (Permen PAN & RB No.20/2021) mengatur perguruan tinggi sebagai sekolah kedinasan diselenggarakan  oleh:  Kementerian  yang membidangi  urusan  pemerintahan  terkait Dalam Negeri; Keuangan; Hukum Dan Hak Asasi Manusia; Perhubungan; Badan Pusat Statistik;  Badan  Intelijen  Negara;  Badan Meteorologi,  Klimatologi  Dan  Geofisika; dan Badan Siber Dan Sandi Negara dengan pola  ikatan  dinas  dan/atau  pembibitan (Permen PAN & RB No.20/2021 : Pasal 1 angka 1)
Keberadaan sekolah kedinasan dimaksudkan  untuk  memenuhi  kebutuhan dari  Kementerian  dan  Lembaga  yang memerlukan pegawai negeri yang memiliki kompetensi  spesifik  pada  bidang  tertentu, seperti bidang kepamongprajaan, keuangan dan  kekayaan  negara,  keimigrasian  dan pemasyarakatan,  transportasi,  statistisi, intelijen,  meteorologi,  klimatologi  dan geofisika,  serta  keamanan  siber  dan persandian (Permen PAN & RB No.20/2021 : Menimbang huruf a dan b).
Merujuk  kepada  Pasal  16  ayat  (1)
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU
No.12/2012),  perguruan  tinggi  kedinasan dapat  digolongkan  ke  dalam  pendidikan vokasi  karena  menyiapkan  mahasiswa dengan  keahlian  terapan  tertentu.  Dalam pandangan  Anis  Wijayanti  dan  Bekti  Ayu Selawati,  salah  satu  tujuan  pendirian pendidikan  vokasi  di  Indonesia  adalah menyiapkan  tenaga  siap  pakai,  yang berfokus  pada  praktik  (Wijayanti  dan Selawati, 2020 : 83).
Sampai  dengan  tanggal  9  April 2022,  data  Badan  Kepegawaian  Negara (BKN)  menunjukkan  terdapat  8  (delapan) instansi yang membuka pendaftaran penerimaan  perguruan  tinggi  kedinasan yakni  Kementerian  yang  membidangi urusan pemerintahan terkait Dalam Negeri; Keuangan; Hukum dan Hak Asasi Manusia; Perhubungan; Badan Pusat Statistik; Badan Intelijen  Negara;  Badan  Meteorologi, Klimatologi  dan  Geofisika;  serta  Badan Siber  dan  Sandi  Negara  (Daftar  Instansi Yang  Membuka  Pendaftaran:  diakses  dari https://dikdin.bkn.go.id/daftar Instansi, diakses pada tanggal 9 April 2022). Dengan rincian kuota atau jumlah formasi penerimaan  tahun  2022  sebanyak  7.080 orang  (Rincian  Kuota  Sekolah  Kedinasan 2022  Tiap  Instansi,  Ada  7.080  Formasi: diakses
dari
https://katadata.co.id/iftitah/berita/625790c 161649/rincian-kuota-sekolah-kedinasan- 2022-tiap-instansi-ada-7080-formasi, diakses pada tanggal 14 April 2022)
Salah satu instansi pemerintah yang menyelenggarakan  pendidikan  sekolah kedinasan adalah Kementerian yang membidangi  urusan  pemerintahan  terkait Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Kemenkumham membutuhkan Pegawai Negeri Sipil
dengan  kompetensi  spesifik  khusus  salah satunya  di  bidang  Pemasyarakatan,  oleh karena itu Kemenkumham memiliki Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip). Poltekip  berkedudukan  di  bawah  Kepala BPSDM  Hukum  dan  HAM.  Pembinaan teknis akademik dilaksanakan oleh Kemdikbudristek,  sedangkan  pembinaan operasional    administratif  dilaksanakan oleh Kemenkumham (Permenkumham Nomor  27  Tahun  2020  tentang  Statuta Poltekip : Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 3 ayat (1)).
Menurut  Insan  Firdaus,  pendirian
Poltekip bertujuan untuk dapat mencukupi Aparatur
Sipil Negara (ASN) Kemenkumham  berkompetensi,  dengan karakter  pemimpin  berintegritas  yang mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Pemasyarakatan. Guna terpenuhinya kebutuhan ASN yang memiliki kompetensi kemampuan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi pemasyarakatan, Poltekip memiliki program  studi  Diploma  IV  Manajemen serta Teknik Pemasyarakatan, dan Bimbingan Kemasyarakatan (Firdaus, 2021 :  272).  Lulusan  Poltekip  nantinya  akan diangkat  sebagai  ASN  yang  nantinya ditugaskan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan  (Ditjen  PAS)  atau  unit pelaksana  teknis  pemasyarakatan  seperti
Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan,  Balai  Pemasyarakatan, dan  Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan Negara.
Mutu  penyelenggaraan  pendidikan tinggi  didapatkan  dengan  menerapkan sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan melalui  ditetapkannya,  dilaksanakannya, dievaluasi, dikendalikannya, dan ditingkatkannya  standar  pendidikan  tinggi (UU  No.12/2012  :  Pasal  51  ayat  (2)  dan Pasal  52  ayat  (2)).  Standar  pendidikan tinggi  tersebut  meliputi  standar  tingkat nasional pendidikan tinggi (SN Dikti) dari Kemdikbudristek,  dan  standar  pendidikan tinggi dari setiap perguruan tinggi. SN Dikti meliputi standar pendidikan, standar penelitian  dan  standar  pengabdian  kepada
masyarakat (UU No.12/2012 : Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2)).
Sesuai  Pasal  1  angka  1  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi  Nomor  62  Tahun  2016  tentang Sistem  Penjaminan  Mutu  Pendidikan Tinggi  (Permenristekdikti  No.62/2016), pendidikan tinggi bermutu didapatkan dari adanya kesesuaian penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar SN Dikti dan  standar  pendidikan  tinggi  yang penetapannya oleh perguruan tinggi.
Pendidikan  tinggi  yang  bermutu  tersebut dijamin  dengan  adanya  penerapan  sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan (Permenristekdikti  No.62/2016  :  Pasal  2 ayat (1)). Sistem penjaminan mutu
pendidikan tinggi meliputi sistem penjaminan  mutu  internal  (SPMI)  dan sistem  penjaminan  mutu  eksternal  atau akreditasi.  Adanya  rencana,  pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI  merupakan  kewenangan  setiap perguruan tinggi. Sedangkan adanya rencana, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan akreditasi  merupakan  kewenangan  Badan Akreditasi  Nasional  Perguruan  Tinggi (BAN-PT)  juga Lembaga  Akreditasi Mandiri  (Permenristekdikti  No.62/2016  : Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)).
SPMI akan menghasilkan terselenggaranya  pendidikan  tinggi  yang sesuai  dengan  standar  pendidikan  tinggi melalui jaminan adanya penerapan kewenangan  penjaminan  mutu  internal, termasuk pada sekolah kedinasan Kemenkumham yakni  Poltekip yang merupakan  perguruan  tinggi  di  bidang pemasyarakatan.
Untuk mengetahui penerapan kewenangan penjaminan mutu internal oleh Politeknik  Ilmu  Pemasyarakatan,  maka penulis  mengangkat  topik  “implementasi kewenangan  penjaminan  mutu  internal perguruan tinggi kedinasan bidang pemasyarakatan”.
Dari  penelusuran  penulis,  belum terdapat  literatur  yang  membahas  topik implementasi  kewenangan  penjaminan mutu  internal  perguruan  tinggi  kedinasan pemasyarakatan.  Empat  literatur  terdahulu yakni membahas hal-hal sebagai berikut :
1. Urgensi  Sistem  Penjaminan  Mutu Internal  Terhadap  Peningkatan  Mutu Perguruan  Tinggi,  karya  Muh.Fitrah, Ruslan, dan Hendra, yang terbit tahun 2018  di  Jurnal  Penjaminan  Mutu. Fokus  pembahasan  yaitu  urgensi pentingnya SPMI untuk meningkatnya mutu perguruan tinggi melalui penjaminan  terhadap  standar  mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada  masyarakat  (Fitrah,  Ruslan, dan Hendra, 2018).
2. Manajemen  Sistem  Penjaminan  Mutu Internal (SPMI) Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi, karya Opan Arifudin, yang terbit tahun 2019 di Jurnal Ilmiah MEA
(Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi).
Fokus  pembahasan  yaitu  pengelolaan perguruan  tinggi  berdasarkan  sistem penjaminan  mutu  internal  dimana perancangan, pelaksanaan,
pengendalian  dan  evaluasinya  secara otonom  oleh  perguruan  tinggi  sendiri terus  bertahan  melayani  pendidikan (Arifudin, 2019).
3. Sistem Penjaminan Mutu Dan Pengawasan Pendidikan Tinggi, karya Alwan  Suban,  yang  terbit  di  tahun 2020,  di  Jurnal  al-Fikrah.  Fokus pembahasan  yaitu  sistem  penjaminan mutu  terhadap  pendidikan  terdiri  dari sistem penjaminan mutu internal untuk penjaminan  mutu  terhadap  standar pendidikan, terhadap standar penelitian,
terhadap standar
pengabdian masyarakat, dan pengawasan pendidikan lembaga perguruan tinggi (Suban, 2020).
4. Keefektifan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, karya Ingit
Putri  Paputungan,  Ansar,  dan  Sitti
Roskina  Mas,  yang  terbit  di  tahun 2021,  di  Jurnal  Pedagogika.  Fokus
pembahasan yaitu implementasi prosedur  standar  operasional  dalam sistem  penjaminan  mutu  internal proses  pembelajaran  di  Fakultas  Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo,  dan  monitoring,  evaluasi serta tindak lanjut SPMI-nya (Paputungan, Ansar, dan Mas, 2021).
Pokok permasalahan penelitian dalam  tulisan  ini  adalah  apa  sumber kewenangan  penjaminan  mutu  internal perguruan tinggi kedinasan bidang pemasyarakatan, serta bagaimana implementasi  kewenangan  penjaminan mutu  internal  perguruan  tinggi  kedinasan bidang  pemasyarakatan.  Tujuan  penelitian adalah mengkaji mengenai sumber kewenangan  penjaminan  mutu  internal perguruan tinggi kedinasan bidang pemasyarakatan, dan mengkaji implementasi  penjaminan  mutu  internal perguruan tinggi kedinasan bidang pemasyarakatan.
Penelitian  menggunakan  metode kualitatif.  Moleong berpendapat  penelitian kualitatif sebagai penelitian yang digunakan untuk memahami suatu fenomena  yang  terjadi  dan  dialami  oleh subjek  dari  penelitian  secara  menyeluruh dan  dengan  cara  mendeskripsi  dalam bentuk bahasa yang alamiah. Data penelitian  yakni  data  primer,  diperoleh secara  langsung,  dan  data  sekunder, diperoleh  dari  sumber  yang  sudah  ada. Pengumpulan  data  primer  menggunakan teknik observasi, yakni melakukan pengamatan terhadap objek penelitian guna melihat lebih dekat kegiatan yang dilakukan,  sedangkan  pengumpulan  data sekunder menggunakan teknik dokumentasi,  yakni  memperoleh  data langsung  dari  buku,  peraturan-peraturan, dan  dokumen  yang  relevan.  Selanjutnya data  dianalisis  secara  deskriptif,  yakni teknik  analisis  yang  membuat  gambaran data yang terkumpul dengan tidak membuat generalisasi, dengan suatu proses pengolahan terhadap data mentah sehingga peneliti  mampu  menemukan  hal  yang sesuai  dengan  apa  yang  diteliti  (Nurdin,
Ismail dan Hartati, Sri, 2019 : 75, 172, 173, 201, 204, 207-208).
Dalam  penelitian  untuk  membahas implementasi  kewenangan  penjaminan mutu  internal  perguruan  tinggi  kedinasan bidang  pemasyarakatan,  terdapat  tiga tahapan meliputi tahap terkait perencanaan penelitian, pelaksanaan dari penelitian, dan pelaporan  pelaksanaan  penelitian.  Tahap perencanaan  penelitian  yakni  menentukan tema/topik penelitian, mengidentifikasi dan merumuskan  pokok  permasalahan,  serta metode  penelitian.  Selanjutnya  tahap pelaksanaan dari penelitian yakni pengumpulan  data primer dan sekunder di lingkungan Politeknik Ilmu
Pemasyarakatan, dan analisis terhadap data yang  diperoleh.  Serta  tahap  pelaporan pelaksanaan  penelitian  yakni  penulisan hasil laporan penelitian  untuk kepentingan publikasi  kepada  masyarakat  (Nurdin, Ismail dan Hartati, Sri, 2019 : 28-31).

## II. PEMBAHASAN
2.1 Sumber  Kewenangan  Penjaminan Mutu  Internal  Perguruan  Tinggi Kedinasan Bidang Pemasyarakatan Kewenangan  digambarkan  sebagai kekuasaan  hukum.  Wewenang  dalam konsep menurut hukum publik, terdiri dari beberapa  komponen,  yakni  1)  pengaruh, penggunaannya bermaksud mengendalikan terhadap  perilaku  subyek  hukum;  2)  dasar hukum, dapat ditunjukkan dasar hukumnya;  dan  3)  konformitas  hukum, harus  terdapat  standar  dari  semua  jenis wewenang  dan  standar  spesifik  untuk wewenang tertentu (Cahyono, Wahyu Hadi dan Aisyah, Rr. Herini Siti, 2020 : 759).
Menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan merupakan kekuasaan formal, yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari  kekuasaan  eksekutif.  Kewenangan merupakan  kekuasaan  atas  segolongan orang  tertentu  atau  kekuasaan  atas  suatu urusan  pemerintahan  tertentu.  Di  dalam kewenangan ada wewenang, yakni kekuasaan  guna  melakukan  suatu  tindak hukum publik (Munaf, Yusri, 2016 : 52).
Salah  satu  tindakan  pemerintah adalah  tindakan  berdasar  hukum,  yaitu tindakan  yang  dapat  menimbulkan  akibat hukum guna mengadakan hak dan kewajiban.  Tindakan  ini  berhubungan dengan  kewenangan  yang  melekat  pada jabatannya (Remaja, I Nyoman Gede, 2017 : 15).
Kewenangan  dalam  melakukan tindakan  pemerintah  biasanya  diperoleh dengan  beberapa  cara.  Pertama,  atribusi yakni wewenang guna membuat keputusan yang  sumbernya  langsung  dari  undang- undang, atau pembentukan suatu wewenang dan pemberiannya kepada suatu organ  atas  dasar  peraturan  perundang- undangan; kedua, delegasi yakni penyerahan wewenang oleh pejabat pemerintah  untuk  pihak  lain  dimana wewenang  itu  jadi  tanggung  jawab  pihak lain tadi; ketiga,  mandat yakni penugasan dari atasan kepada yang posisinya di bawah misalnya  pembuatan  keputusan  mewakili nama  pejabat  pemberi  mandat,  sehingga tanggung  jawabnya  tetap  ada  di  pemberi mandat  (Cahyono,  Wahyu  Hadi  dan Aisyah, Rr. Herini Siti, 2020 : 760).
Konsep  penjaminan  mutu  menurut Muh.Fitrah,  dkk  yakni  1)  tanggung  jawab mengenai mutu pendidikan tinggi ada pada perguruan tinggi itu sendiri, 2) terdapat dua kegiatan terkait penjaminan mutu pendidikan  meliputi  penetapan  standar mutu pendidikan tinggi dan pemenuhannya, 3) mutu pendidikan tinggi dibuat perencanaan, pencapaian, pemeliharaan  dan  peningkatannya  secara konsisten,  serta  4)  lulusan  yang  bermutu harus memenuhi harapan seluruh stakeholder (Fitrah, dkk, 2018: 79-80). Tujuan  penjaminan  mutu,  menurut Alwan  Suban  yakni  pemeliharaan  dan peningkatan  mutu  pendidikan  tinggi  yang terus  berlanjut,  dilaksanakan  oleh  pihak internal  guna  mewujudkan  visi  juga  misi perguruan  tingginya,  serta  memenuhi keperluan stakeholder melalui terselenggaranya tridharma (Suban, 2020 : 83).  Sedangkan  tujuan  sistem  penjaminan mutu  perguruan  tinggi  yakni  terpenuhinya
standar  pendidikan  tinggi  dengan  cara sistemik  juga  terus  berlanjut,  sehingga senantiasa tumbuh juga berkembang budaya mutu (Suban, 2020 : 83).
Secara  faktual  Politeknik  Ilmu Pemasyarakatan mengakui pentingnya penjaminan  mutu  sebagaimana  termuat dalam  ketentuan  mengenai  organisasi  dan tata  kerjanya  pada  tahun  2016  dimana terdapat penyelenggaraan fungsi pelaksanaan  sistem  penjaminan  mutu, kelembagaan satuan penjaminan mutu, dan tugas  pengawasan  mutu.  (Permenkumham Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik
Ilmu
Pemasyarakatan  :  Pasal  3  huruf  e,  Pasal  4 ayat  (1)  huruf  d,  dan  Pasal  11).  Namun implementasi  penjaminan  mutu  melalui SPMI  lebih  intensif  setelah  diterbitkannya Statuta  Politeknik  Ilmu  Pemasyarakatan pada tahun 2020.
Dari  penelitian  diperoleh  hasil bahwa  sumber  kewenangan  perguruan tinggi  kedinasan  bidang  pemasyarakatan yakni  Politeknik  Ilmu  Pemasyarakatan untuk  melakukan  perbuatan  dan  tindakan menerapkan  SN  Dikti  serta  melakukan penjaminan mutu internal bidang pemasyarakatan bersumber kepada peraturan
perundang-undangan
sebagaimana diuraikan di bawah ini.

## 2.1.1 Permenristekdikti
No.62/2016
tentang  Sistem  Penjaminan  Mutu Pendidikan Tinggi
a. Ketentuan pasal  3 ayat  (2)  mengatur perguruan  tinggi  membuat  rencana, melaksanakan,  melakukan  evaluasi, pengendalian,  dan  pengembangan SPMI;
b. Ketentuan pasal  5 ayat  (5) mengatur bahwa perguruan tinggi mengevaluasi  dan  mengembangkan
SPMI secara berkelanjutan;
c. Ketentuan pasal  5 ayat  (6) mengatur bahwa peraturan pemimpin perguruan  tinggi  menetapkan  SPMI, setelah  mendapatkan  persetujuan senat akademik perguruan tinggi;
d. Ketentuan pasal 8 ayat (4) huruf a, b,
dan  c  mengatur  bahwa  perguruan tinggi melakukan penyusunan dokumen  SPMI  yakni  dokumen terkait  kebijakan,  manual,  standar, dan  formulir.  Selain  itu,  perguruan tinggi  mengadakan  unit  penjaminan mutu  atau  diintegrasikan  kepada manajemen perguruan tinggi.
2.1.2 Permenkumham  Nomor  27  Tahun 2020  tentang  Statuta  Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
a. Dalam  ketentuan  pasal  83  ayat  (1)
diatur SPMI Politeknik Ilmu Pemasyarakatan sebagai proses ditetapkannya dan dipenuhinya standar  mutu  pengelolaan  dengan konsisten  juga  terus  berlanjut  untuk diperolehnya  kepuasan  pemangku atas kepentingan;
b. Ketentuan pasal 83 ayat (2) mengatur bahwa SPMI Politeknik Ilmu Pemasyarakatan ditujukan untuk menjamin  layanan  terkait  akademik bagi  taruna  sesuai  dengan  standar; terwujudnya transparansi juga akuntabilitas kepada masyarakat atas terselenggaranya  pendidikan  sesuai standar;  dan  mendorong  semua pihak/unit  agar  bekerja  mencapai tujuan  dengan  berpedoman  pada standar dan terus berlanjut meningkatkan mutu;
c. Ketentuan pasal 83 ayat (3) mengatur bahwa  pelaksanaan  SPMI  mengacu pada prinsip-prinsip yang orientasinya  demi  pemangku  atas kepentingan  internal  dan  eksternal; kebenaran yang
diutamakan;
pertanggungan jawab sosial; mengembangkan
kompetensi personal;  partisipatif  serta  kolegial; keseragaman mengenai metode; serta inovasi, belajar dan adanya perbaikan yang terus berlanjut;
d. Ketentuan pasal 83 ayat (4) mengatur bahwa ruang lingkup SPMI meliputi dikembangkannya  standar  terhadap mutu  dan  adanya  audit  terhadap pendidikan; penelitian; dan
pengabdian kepada masyarakat; serta ketarunaan.
Merujuk pendapat Puji Reknati dan Sursina,  penjaminan  mutu  oleh  perguruan tinggi  dapat  menjadi  indikator  mengenai kesehatan  perguruan  tinggi  serta  kinerja akademiknya. Untuk mengantisipasi kecenderungan  tidak  meningkatnya  mutu internal,  maka  diperlukan  implementasi SPMI  bukan  sebagai  dorongan  luar  tapi sudah  menjadi  kebutuhan,  sehingga  SPMI menjadi  solusi  bagi  tantangan  pendidikan tinggi (Reknati dan Sursina, 2019 : 77-78).
Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa kewenangan  penjaminan  mutu  internal perguruan  tinggi  bidang  pemasyarakatan bersumber  dari  kewenangan  atribusi  yang berasal dari ketentuan perundang- undangan.  Kewenangan  penjaminan  mutu internal  dibutuhkan  oleh  Politeknik  Ilmu Pemasyarakatan sebagai indikator sehatnya organisasi dan kinerja akademik Politeknik Ilmu Pemasyarakatan sendiri. SPMI Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
merupakan kebutuhan internal dalam upaya terpeliharanya dan meningkatnya mutu dari pendidikan  tinggi  secara  terus  berlanjut, dioperasionalkan  oleh  pihak  internal  agar mewujudkan visi juga misi serta
terpenuhinya
keperluan stakeholder melalui pelaksanaan tridharma oleh perguruan tinggi kedinasan bidang pemasyarakatan.
2.2 Implementasi Kewenangan Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Bidang Pemasyarakatan Konsekuensi
implementasi penjaminan  mutu  bagi  perguruan  tinggi yaitu  a.  meningkatnya  usaha  perbaikan yang akan memerlukan  pemikiran, tenaga, waktu dan dana cukup besar; b. perubahan yang  terjadi  akan  menghadapi  hambatan dan rintangan; c. terpenuhinya tuntutan atas kemampuan  mengelola  proses  pendidikan lebih  profesional;  d.  sikap  dan  pola  pikir yang  berubah  dari  semua  komponen pendidikan  yakni  dosen,  mahasiswa/tarun, dan  pimpinan,  dan  tenaga  kependidikan
lainnya;  dan  e.  konsekuensi  inti  dari implementasi penjaminan mutu pendidikan yaitu  meningkatnya  mutu  semua  sektor pendidikan  (Reknati,  Puji  dan  Sursina, 2019 : 79).
Inti  dari  SPMI,  menurut  Opan Arifudin,  adalah  ketersediaan  berbagai standar  Dikti  yang  dapat  disusun  dalam sebuah Dokumen SPMI meliputi Kebijakan,
Manual, dan Formulir. Implementasi atas standar Dikti terdiri atas sebuah siklus yang mencakup ditetapkannya,
dilaksanakannya,
dievaluasinya, dikendalikannya, dan ditingkatkannya standar Dikti yang merupakan  langkah  membangun  SPMI secara komprehensif (Arifudin, 2019 : 164).
Dari  penelitian  di  Politeknik  Ilmu Pemasyarakatan sejak Januari 2021 sampai dengan Januari 2022, diperoleh hasil bahwa kewenangan  penjaminan  mutu  internal perguruan  tinggi  bidang  pemasyarakatan yang bersumber  kepada Permenristekdikti No.62/2016 dan Permenkumham No.27/2020
diimplementasi dengan pembentukan organisasi Satuan
Penjaminan  Mutu,  penyusunan  dokumen SPMI,  dan  pelaksanaan  pengawasan  mutu sebagaimana diuraikan di bawah ini.

## 2.2.1 Satuan Penjaminan Mutu
Organisasi yang menangani penjaminan  mutu  perguruan  tinggi  bidang pemasyarakatan adalah Satuan Penjaminan Mutu.  Susunan  organisasi  satuan  ini menurut  ketentuan  pasal  56  ayat  (3) Permenkumham No.27/2020 dan Keputusan Direktur Nomor SDM.5.DL.02.01-340 Tahun 2017 tanggal
9  Juni  2017  meliputi  kepala,  sekretaris, jabatan  fungsional,  dan  gugus  penjamin mutu program studi.
Kepala  Satuan  Penjaminan  Mutu diangkat  berdasarkan  Keputusan  Direktur Nomor  SDM.5.KP.12-10  Tahun  2021 tanggal  6  Januari  2021.  Sedangkan Sekretaris diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Poltekip Nomor SDM.KP.12-302 Tahun 2021 tanggal 5 Oktober 2021.
Menurut ketentuan pasal 56 ayat (1)

## Permenkumham No.27/2020, tugas Satuan
Penjaminan Mutu adalah mengawasi mutu pendidikan dengan melakukan pemantauan juga evaluasi terhadap aspek mutu, jumlah tenaga kependidikan, kurikulum, perkembangan dari prestasi akademik juga kepribadian  dari  taruna,  pelaksanaan  atas pendidikan, sarana dan prasarana, juga tata laksana terkait administrasi akademik.
Gugus  Penjamin  Mutu  Program Studi  diangkat  berdasarkan  Keputusan Direktur  Nomor  SDM.5.SM.09.02-386 Tahun  2021  tanggal  15  November  2021. Gugus  Penjamin  Mutu  Program  Studi memiliki  tugas  untuk  menyelenggarakan SPMI pada tingkat Program Studi berdasarkan  kebijakan  sistem  penjaminan mutu,  manual  mutu,  standar  mutu  dan formular  mutu  serta  prosedur  yang ditetapkan  dalam  rangka  penerapan  SPMI di lingkungan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Organisasi Satuan Penjaminan
Mutu  dilengkapi  juga  dengan  adanya  Tim Auditor  Mutu  Internal,  yang  diangkat berdasarkan  Keputusan  Direktur  Nomor SDM.5.SM.09.02-120 Tahun 2021 tanggal 24 Mei 2021.
Sebelum ditetapkan, maka personil pegawai  yang  terlibat  dalam  Tim  Auditor
Mutu Internal Politeknik
Ilmu Pemasyarakatan  telah  mengikuti  pelatihan auditor  mutu  internal  yang  dikelola  oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tanggal 26-29  April  2021  berdasarkan  Keputusan Direktur Nomor SDM.5.SM.09.02-82 Tahun 2021 tanggal 20 April 2021 tentang Penetapan Peserta Pelatihan Auditor Mutu
Internal  Dari  IPB  Tahun  2021  dan  Surat Perintah  Direktur  Nomor  SDM.5.KP.12- 627 tanggal 22 April 2021.

## 2.2.2 Dokumen SPMI
Penjaminan mutu internal perguruan  tinggi  bidang  pemasyarakatan, sesuai  dengan  ketentuan  pasal  8  ayat  (4) huruf  a,  b,  dan  c  Permenristekdikti No.62/2016, berpedoman kepada dokumen SPMI  yakni  dokumen  Kebijakan,  Manual, dan Standar Mutu.
Penetapan dokumen Kebijakan
Mutu  dan  Manual  Mutu  telah  disahkan dengan Keputusan Direktur Nomor SDM.5.SM.09.02-309 Tahun 2021 tanggal 6  Oktober  2021.  Kemudian,  penetapan dokumen Standar Mutu khususnya Standar mengenai Kompetensi Lulusan dan Standar
Isi  Pembelajaran  telah  disahkan  dengan Keputusan Direktur Nomor SDM.5.SM.09.02-319 Tahun 2021 tanggal
12 Oktober 2021.
Selanjutnya,  penetapan  dokumen Standar  Mutu  khususnya  Standar  Proses, Penilaian,  Pengelolaan,  Pembiayaan,  serta Sarana  Dan  Prasarana  Pembelajaran,  juga Standar  Dosen  Dan  Tenaga  Kependidikan telah disahkan dengan Keputusan Direktur Nomor  SDM.5.SM.09.02-16  Tahun  2022 tanggal 4 Januari 2022.

## 2.2.3 Pengawasan Mutu
Wujud nyata implementasi penjaminan mutu internal pendidikan tinggi bidang  pemasyarakatan  adalah  dengan adanya  kegiatan  pengawasan  mutu  oleh Tim  Auditor  Mutu  Internal,  khususnya melakukan  audit  mutu  terhadap  unit penunjang  Perpustakaan  Politeknik  Ilmu Pemasyarakatan.
Dasar kegiatan audit mutu terhadap unit penunjang Perpustakaan adalah Keputusan Direktur Nomor SDM.5.SM.09.02-228  tahun  2021  tanggal 20  Agustus  2021,  dan  Surat  Perintah Direktur Nomor SDM.5.KP.12-1869 tanggal  25  Agustus  2021,  serta  Surat Perintah Direktur Politeknik Nomor SDM.5.KP.12-2052  tanggal  3  September
2021. Setelah  dilakukan  audit  mutu, dilanjutkan dengan kegiatan Rapat Tinjauan  Manajemen  yang  membahas rekomendasi  laporan  audit  mutu  terhadap unit  penunjang  Perpustakaan  Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Laporan hasil Rapat tersebut termuat dalam Nota Dinas Nomor SDM.5.UM.01.01-2458 tanggal
30
September 2021.
Dari  uraian  diatas,  implementasi kewenangan  penjaminan  mutu  internal
perguruan  tinggi  bidang  pemasyarakatan melalui  pembentukan  organisasi  Satuan Penjaminan  Mutu,  penyusunan  dokumen SPMI,  dan  pelaksanaan  pengawasan  mutu sudah  sejalan  dengan  konsep  penjaminan mutu.
Opan Arifudin berpendapat, penjaminan  mutu  adalah  dilaksanakannya proses  akuntabilitas  juga  transparansi secara  otonom  oleh  perguruan  tinggi. Setiap perguruan tinggi dapat mengupayakan pengembangan
SPMI
sesuai dengan masing-masing latar belakang  sejarah,  nilai  dasar  pendirian perguruan tinggi, akumulasi program studi serta sumber daya yang dimiliki perguruan tinggi  tanpa  campur  tangan  pihak  lain (Arifudin, 2019 : 163).
Pelaksanaan  pengawasan  mutu  di Poltekip sejalan dengan peran SPMI dalam hal  pengawasan  dan  evaluasi,  yang dilakukan dengan berkesinambungan  yang penegasannya  yakni  kegiatan  ini  tidak untuk  mencari  kesalahan  melainkan  untuk bertujuan  melakukan  upaya  perbaikan sebagai  indikator  berhasilnya  pendidikan tinggi yang bermutu (Arifudin, Opan, 2019 : 165).

## III. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan, disimpulkan pertama, sumber kewenangan penjaminan mutu internal perguruan tinggi kedinasan  bidang  pemasyarakatan  adalah Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi  dan Pendidikan  Tinggi  Nomor  62  Tahun  2016 tentang Sistem
Penjaminan Mutu
Pendidikan  Tinggi  dan  Peraturan  Menteri Hukum  dan  HAM  RI  Nomor  27  Tahun
2000  tentang  Statuta  Politeknik  Ilmu Pemasyarakatan. Kedua, implementasi kewenangan  penjaminan  mutu  internal perguruan tinggi kedinasan bidang pemasyarakatan diwujudkan dengan
pembentukan
organisasi
Satuan
Penjaminan  Mutu,  penyusunan  dokumen SPMI, dan pelaksanaan pengawasan mutu.

## DAFTAR PUSTAKA
Jurnal
Arifudin, Opan. (2019). Manajemen Sistem Penjaminan  Mutu  Internal  (SPMI) Sebagai  Upaya  Meningkatkan  Mutu Perguruan Tinggi. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen,  Ekonomi,  &  Akuntansi). Volume 3 Nomor 1.
Cahyono,  Wahyu  Hadi  dan  Aisyah,  Rr.
Herini  Siti.  (2020).  Kewenangan Pejabat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam Pengelolaan  Keuangan  Negara  di
Daerah. Jurnal Jurist-Diction. Volume 3 Nomor 2 .
Firdaus,  Insan.  (2021).  Analisa  Kebijakan
Penerapan Sistem Merit Dalam Penempatan  Lulusan  Politeknik  Ilmu Pemasyarakatan Dan Politeknik
Imigrasi. Jurnal  Ilmiah  Kebijakan Hukum. Volume 15 Nomor 2 . Fitrah,  Muh.,  Ruslan,  Hendra.  (2018).
Urgensi  Sistem  Penjaminan  Mutu Internal  Terhadap  Peningkatan  Mutu Perguruan  Tinggi. Jurnal  Penjaminan Mutu. Volume 4 Nomor 1 .
Munaf, Yusri. (2016). Hukum Administrasi Negara.  Pekanbaru:  Marpoyan  Tujuh Publishing.
Nurdin,  Ismail  dan  Hartati,  Sri.  (2019). Metodologi Penelitian Sosial.
Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
Paputungan,  Inggit Putri, Ansar, dan  Mas,
Sitti  Roskina.  (2021).  Keefektifan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Jurnal  Pedagogika.  Volume 12 Nomor 1.
Reknati, Puji dan Sursina. (2019). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu  Internal  dalam  Meningkatkan
Mutu di Sekolah Tinggi Ilmu
Pelayaran. Jurnal Meteor STIP Marunda. Volume 12 Nomor 1 . Remaja,  I  Nyoman  Gede.  (2017).  Hukum Administrasi Negara. Singaraja: Fakultas  Hukum  Universitas  Panji Sakti.
Suban, Alwan. (2020). Sistem Penjaminan
Mutu  Dan  Pengawasan  Pendidikan Tinggi. Jurnal al-Fikrah. Volume VIII Nomor 2.
Wijayanti,  Anis  dan  Selawati,  Bekti  Ayu. (2020).  Perbaikan  Kebijakan  Tata Kelola  Perguruan  Tinggi  Kedinasan.
INTEGRITAS  :  Jurnal  Antikorupsi. Volume 6 Nomor 1.

## Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi  dan
Pendidikan  Tinggi  Nomor  62  Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI Nomor  16  Tahun  2016  tentang Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI Nomor 27 Tahun 2000 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara  Dan  Reformasi Birokrasi  Nomor  20  Tahun  2021 Tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan Pada Kementerian/Lembaga. Keputusan Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Nomor SDM.5.DL.02.01-340  Tahun  2017 tanggal 9 Juni 2017 tentang Penetapan Struktur Organisasi Satuan Penjaminan Mutu. Keputusan Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Nomor SDM.5.SM.09.02-82 Tahun 2021
tanggal  20  April  2021  tentang
Penetapan  Peserta  Pelatihan  Auditor
Mutu Internal Dari IPB Tahun 2021.
Keputusan Direktur Politeknik Ilmu
Pemasyarakatan Nomor SDM.5.SM.09.02-120  Tahun  2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Penetapan Tim  Auditor  Mutu  Internal  Politeknik
Ilmu Pemasyarakatan Tahun 2021.
Keputusan Direktur Politeknik Ilmu
Pemasyarakatan Nomor SDM.5.SM.09.02-228 tahun 2021
tanggal  20  Agustus  2021  tentang
Penetapan Tim Auditor Dalam Rangka Audit  Mutu  Perpustakaan  Politeknik
Ilmu Pemasyarakatan Tahun 2021. Keputusan Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Nomor SDM.5.SM.09.02-309  Tahun  2021 tanggal  6  Oktober  2021  tentang Penetapan  Dokumen  Kebijakan  Mutu
Dan  Manual  Mutu  Sebagai  Dokumen Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Tahun 2021. Keputusan Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Nomor SDM.5.SM.09.02-319  Tahun  2021 tanggal  12  Oktober  2021  tentang Penetapan Dokumen Standar Kompetensi  Lulusan  Dan  Standar  Isi Pembelajaran Sebagai Dokumen Standar  Mutu  Pendidikan  Dalam Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Tahun 2021. Keputusan Direktur Poltekip Nomor SDM.5.SM.09.02-386  Tahun  2021 tanggal  15  November  2021  tentang Penetapan Personil Gugus Penjaminan Mutu  Program  Studi  Politeknik  Ilmu
Pemasyarakatan Tahun 2021. Keputusan Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Nomor SDM.5.SM.09.02-16 Tahun 2022 tanggal  4  Januari  2022  tentang Penetapan  Dokumen  Standar  Proses
Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran,  Standar  Pengelolaan Pembelajaran,  Standar  Pembiayaan Pembelajaran,  Standar  Sarana  Dan Prasarana  Pembelajaran,  Dan  Standar Dosen  Dan  Tenaga  Kependidikan Sebagai  Dokumen  Standar  Mutu Pendidikan Dalam Sistem Penjaminan
Mutu Internal Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Tahun 2022. Internet Daftar Instansi Yang Membuka
Pendaftaran: diakses dari https://dikdin.bkn.go.id/daftar Instansi, diakses pada tanggal 9 April 2022.
Rincian  Kuota  Sekolah  Kedinasan  2022 Tiap  Instansi,  Ada  7.080  Formasi:
diakses dari https://katadata.co.id/iftitah/
berita/625790c161649/rincian-kuota- sekolah-kedinasan-2022-tiap-instansi- ada-7080-formasi, diakses pada
tanggal 14 April 2022.