## KAJIAN NORMATIF PERLINDUNGAN DAN  HAK ANAK DALAM KONVENSI INTERNASIONAL
Adam Sani
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Adam_beutong87@yahoo.com

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  protection  and  rights  of  children  in  the international  convention  on  the  rights  of  children.  The  research  method  is  through  normative juridical study that is study in the form of legislation, legal principle, norm, etc. that is describe and analyze  data  about  protection  and  rights  of  child  in  International  convention  about  child rights.  To  the  right  of  the  child  To  the  Convention  on  the  Rights  of  the  Child  states  that  the States Parties to the Convention shall ensure that no child may be subjected to torture, or any other  cruel,  inhuman  or  humiliating  punishment,  shall  not  be  deprived  of  his  or  her  liberty unlawfully  or  arbitrarily,  arbitrary.  Every  child  deprived  of  his  liberty  must  be  treated humanely and respect the inherent dignity of the human person, and in a way and remember the needs  of  the  person  at  his  age.  The  rights  of  children  in  CRC  are  grouped  into  4  (four) categories,  namely  the  right  to  survival,  protection  rights,  rights  rights  to  grow  (development rights and participation rights), namely the rights of children in The Convention on the Rights of the Child which includes the right of the child to express opinions in all matters affecting the child (the rights of a child to express his / her views in all metter affecting that child).
Keywords: Protection, Child Rights, International Convention

## 1. PENDAHULUAN
Anak  sebagai  generasi  muda  merupakan  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa  dan sumber  daya  manusia  bagi  pembangunan  nasional.Demi  mencapai  perkembangan  fisik, mental  dan  spritualnya  secara  maksimal  maka  seorang  anak  memerlukan  pembinaan  serta perhatian  secara  khusus,  terutama  orangtua  mereka.Anak  senantiasa  harus  dijaga  karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.Hak  asasi  anak  merupakan  bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  termuat  dalam Undang-Undang  Dasar  45  dan  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  tentang  Hak- Hak Anak yang disahkan pada 20 November 1989.Pasal 16 ayat (2) Konvensi menyebutkan bahwa: “Anak mempunyai hak akan perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan semacam itu.” Selanjutnya Pasal 37 huruf (a dan b) Konvensi menyebutkan bahwa: “Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain,  tidak  manusiawi  atau  hukuman  yang  menghinakan.  Baik  hukuman  mati  atau pemenjaraan  seumur  hidup  tanpa  kemungkinan  pembebasan,  tidak  dapat  dikenakan  untuk pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  di  bawah  umur  delapan  belas tahun”  (Pasal  37  huruf  a).  Tidak  seorang  anak  pun  dapat  dirampas  kebebasannya  secara melanggar  hukum  atau  dengan  sewenang-wenang.  Penangkapan,  penahanan  atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan hanya sebagai  upaya  jalan  lain  terakhir  dan  untuk  jangka  waktu  terpendek  yang  tepat”  (Pasal  37 huruf b).”
Perlindungan  anak  merupakan  perwujudan  adanya  keadilan  dalam  suatu masyarakat,  dengan  demikian  perlindungan  anak  di  usahakan  dalam  berbagai  bidang kehidupan  bernegara  dan  bermasyarakat.Kegiatan  perlindungan  anak  membawa  akibat hukum,  baik  dalam  kaitannya  dengan  hukum  tertulis  maupun  hukum  tidak  tertulis.Hukum merupakan  jaminan  bagi  kegiatan  perlindungan  anak.Perlindungan  anak  tidak  boleh dilakukan  secara  berlebihan  dan  memperhatikan  dampaknya  terhadap  lingkungan  maupun diri  anak  itu  sendiri,  sehingga  usaha  perlindungan  anak  yang  dilakukan  tidak  berdampak negatif.Perlindungan  anak  dilakukan  secara  rasional,  bertanggungjawab  dan  bermanfaat yang  mencerminkan  suatu  usaha  yang  efektif  dan  efisien.  Usaha  perlindungan  anak  tidak boleh  mengakibatkan  matinya  inisiatif,  kreatifitas,  dan  hal  lain  yang  menyebabkan ketergantungan  kepada  orang  lain  dan  berprilaku  tak  terkendali,  sehingga  anak  tidak memiliki  kemampuan  dan  kemauan  menggunakan  hak-haknya  dan  melaksanakan kewajibannya.
Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian :
1. Perlindungan  anak  yang  bersifat  yuridis,  yang  meliputi  perlindungan  dalam  bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan  anak  yang  bersifat  non  yuridis,  meliputi  perlindungan  dalam  bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.
Terhadap  proses  perlindungan  anak  diperlukan  prinsip-prinsip  perlindungan  anak itu sendiri, prinsip-prinsip tersebut antara lain:
1. Anak tidak dapat berjuang sendiri
Salah  satu  prinsip  yang  digunakan  dalam  perlindungan  anak  adalah:  anak  itu modal  utama  kelangsungan  hidup  manusia  dan  keluarga,  untuk  itu  haknya  haruslah dilindungi.  Anak  tidak  dapat  melindungi  sendiri  hak-haknya,  banyak  pihak  yang mempengaruhi  kehidupannya.  Negara  dan  masyarakat  berkepentingan  untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak
2. Kepentingan terbaik anak
Agar perlindungan  anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak  harus dipandang sebagai “oparamount of
importence “(memperoleh  prioritas  tinggi)  dalam  setiap  keputusan  yang  menyangkut anak.
3. Ancangan daur kehidupan
Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindunganharus dimulai sejak dini dan terus menerus. 1
Melihat  prinsip-prinsip  tentang  perlindungan  anak  terutama  prinsip mengutamakan  kepentingan  terbaik  bagi  anak  maka  diperlukan  proses  penyelesaian perkara  anak  di  luar  mekanisme  pidana  atau  biasa  disebut  diversi,  karena  lembaga pemasyarakatan  bukanlah  jalan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  anak  dan  justru  di dalam  lembaga  pemasyarakatan  rawan  terjadi  pelanggaran-pelanggaran  terhadap  hak anak. 2
Resolusi  PBB  40/33  tentang  UN Standard  Minimum  Rules  for  the Administration  of  Juvenile  Justice ( Beijing  Rules )  menetapkan  batasan  anak  yaitu seseorang yang berusia 7–18 tahun. Resolusi PBB 45/113 hanya menentukan batas atas 18  tahun,  artinya  anak  adalah  seseorang  yang  berusia  di  bawah  18  tahun. 3 Pasal  1 Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak menyebutkan bahwa usia anak adalah di bawah 18 (delapan belas) tahun.

## 2. METODE PENELITIAN 2.1. Metode pendekatan penelitian
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  yuridis  normatif,  yaitu  kajian  berupa perundang-undangan,  asas  hukum,  norma,  dan  lain-lain.  Penelitian  hukum  normatif adalah  suatu  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan logika  keilmuan  dipandang  dari  sisi  normatifnya. 4 Dalam  pembahasan  ini  metode  yang digunakan  adalah  deskriptif  normatif,  yakni  menggambarkan  dan  menganalisis  data mengenai  perlindungan dan hak anak dalam konvensi Internasional.
2.2. Sumber dan teknik pengumpulan data
Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, antara lain terdiri dari Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak., bahan hukum sekunder, antara  lain  berupa  tulisan-tulisan  dari  para  pakar  yang  berhubungan  dengan permasalahan  yang  diteliti  ataupun  yang  berkaitan  dengan  bahan  hukum  primer, meliputi  literatur-literatur  yang  berupa  buku,  makalah,  jurnal  dll  dan  bahan  hukum tersier,  antara  lain  berupa  bahan-bahan  yang  bersifat  menunjang  bahan  hukum  primer dan  sekunder  seperti  kamus  hukum,  kamus  bahasa,  artikel-artikel  pada  koran/surat kabar dan majalah-majalah.
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan  melalui  penelusuran bahan  pustaka,  yang  meliputi  bahan  hukum  primer  berupa  ketentuan  yang  disebutkan dalam  peraturan  perundang-undangan,  bahan  hukum  sekunder  berupa  buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2.3. Analisis data
Analisis  data  merupakan  proses  mengorganisasikan  dan  meng-urutkan  data  ke dalam pola, katagori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat
1 Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, 2008, hlm. 39 2 Marliana, Peradilan  Pidana  Anak:  Pengembangan  Konsep  Diversi  dan  Restorative  Justice , Bandung: PT Refika Aditama, 2009, hlm 10
3 Paulus  Hadisuprapto, Juvenile  Delinquency:  Pemahaman  dan  Penanggulangannya ,  Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 8.
4 Johny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Surabaya,  Bayu  Media Publishing, 2005, hlm. 46.
dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data. 5 Analisa data sekunder dan data primer  yang  diperoleh  dari  penelitian  yang  sifatnya  deskriptif  analitis  dengan pendekatan  yuridis  normatif  dilakukan  secara  kualitatif  melalui  metode  analisis  dan preskriptis.  Kesimpulan  yang  ditarik  oleh  peneliti  dari  hasil  penelitian  ini  dilakukan dengan menggunakan metode normatif deskriptif yang bersifat kualitatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  menurut  Tilaar  adalah  hak-hak  yang melekat pada diri manusia, dan  tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya didalam kehidupan. 6 Menurut Jan Materson, Anggota Komisi HAM PBB, seperti dikutip Azumardi Azra  menegaskan  bahwa  “ human  right  could  be  generally  defined  as  those  rights  which are  inherent  in  our  nature  andwithout  which  can  not  live  as  human  being” (hak  asasi manusia  adalah  hak-hak  yang  melekat  pada  setiap  manusia  mustahil  dapat  hidup  sebagai manusia). 7 Selanjutnya, Musthafa Kemal Pasha menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak  asasi  manusia  adalah  hak-hak  dasar  yang  dibawa  manusia  sejak  lahir  yang  melekat pada esensinya sebagai anugrah Allah Swt. Pendapat lain yang senada menyatakan bahwa hak  asasi  manusia  adalah  hak-hak  dasar  yang  dibawa  sejak  lahir  dan  melekat  dengan potensinya sebagai  makhluk dan wakil Tuhan. 8
Beberapa  pengertian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  hak  asasi  manusia  adalah seperangkat hak  yang dimiliki oleh setiap orang yang dibawa sejak lahir yang merupakan anugerah  Tuhan  Yang  Maha  Esa  wajib  dilindungi  oleh  negara,  hukum,  pemerintah,  dan setiap orang agar eksistensi hak-hak tadi tidak terusik kecuali demi penegakan hukum yang dilakukan  oleh  pihak-pihak    yang  memiliki  otoritas,  namun  tetap  mengedepankan  prinsip humanisme .
Menurut  Deklarasi  Universal  HAM  PBB,  ruang  lingkup  hak  asasi  manusia meliputi:  hak  hidup  (Pasal  3),  bebas  dari  perbudakan  (Pasal  4),  bebas  dari  penyiksaan  & kekejaman  (Pasal  5),  persamaan  dan  bantuan  hukum  (Pasal  7-8),  pengadilan  yang  adil (Pasal  9-11),  perlindungan  urusan  pribadi  dan    keluarga  (Pasal  12),  memasuki  dan meninggalkan  suatu  negara  (Pasal  13),  mendapatkan  suaka  (Pasal  14),  kak kewarganegaraan (Pasal 15), membentuk keluarga (Pasal 16), memiliki harta benda (Pasal 17), kebebasan beragama (Pasal 18), berpendapat, berserikat dan berkumpul (Pasal 19-20), turut  serta  dalam  pemerintahan  (Pasal  21),  jaminan  sosial,  pekerjaan,  upah  layak  dan kesejahteraan (Pasal 22-25), dan pedidikan gratis dan kebudayaan (Pasal 26-27).
Konvensi  Hak-Hak  Anak  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  adalah  sebuah konvensi  internasional  yang  mengatur  hak-hak  anak,  di  antaranya  hak  sipil,  politik, ekonomi,  sosial  dan  kultural  anak-anak.  Konvensi  Internasional  tentang  Hak-hak  Anak telah disahkan pada tanggal 20 November 1989 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa  (PBB)  mulai  mempunyai  kekuatan  memaksa  ( entered  in  to  force )  pada  tanggal  2 September  1990.Sebelumnya,  dalam  Deklarasi  Jenewa  1924  juga  telah  mengesahkan tentang  Hak-hak  Anak.Pada  konsideran  Konvensi  HakAnak  (KHA)  dinyatakan  bahwa salah  satu  alasan  Konvensi  dilahirkan  adalah  karena  anak-anak  dianggap  belum  matang
5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Press, 1990, hlm.41.
6 Sri  Janti,  A.  Rahma,  Hi,  Purwanto  SK, Pendidikan  Kewarganegaraan ,  Jakarta,  Graha  Ilmu, 2009, hlm.121.
7 Azyumardi Azra, Demokrasi, Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani , Jakarta, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003, hlm. 200.
8 Winarno, Pendidikan Kewarganegaraan , Jakarta, PT Bumi Aksara, 2007, hlm.12.
fisik dan mentalnya sehingga membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah kelahirannya.
Konvensi Hak  Anak (KHA) adalah sebuah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang  melindungi  hak-hak  anak,  di  mana  KHA  adalah  salah  satu  bagian  dari  instrumen internasional  yang  luas  dan  telah  ditandatangani  atau  diterima  oleh  190  negara  di  dunia. Ada 4 prinsip utama dalam KHA, yakni: 1). non-diskriminasi; 2). Prinsip yang terbaik bagi anak; 3). Hak untuk hidup dan berkembang serta 4). Hak untuk ikut berpartisipasi. 9
Pasal 37 Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa Negara-negara Pihak Konvensi harus menjamin bahwa ( States Parties shall ensure that ):
1. Tidak  seorang  anak  pun  dapat  dijadikan  sasaran  penganiayaan,  atau  perlakuan  kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Baik hukuman mati atau pemenjaraan  seumur  hidup  tanpa  kemungkinan  pembebasan,  tidak  dapat  dikenakan untuk  pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  di  bawah  umur delapan belas  tahun ( No child shall be subjected to torture or other  cruel, inhuman or degrading  treatment  or  punishment.  Neither  capital  punishment  nor  life  imprisonment without possibility of release shall be imposed for offences committed by persons below eighteen years of age );
2. Tidak  seorang  anak  pun  dapat  dirampas  kebebasannya  secara  melanggar  hukum  atau dengan  sewenang-wenang.  Penangkapan,  penahanan  atau  pemenjaraan  seorang  anak harus  sesuai  dengan  undang-undang,  dan  harus  digunakan  hanya  sebagai  upaya  jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat ( No child shall be deprived of his or her  liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention or imprisonment of a child  shall  be  in  conformity  with  the  law  and  shall  be  used  only  as  a  measure  of  last resort and for the shortest appropriate period of time) ;
3. Setiap  anak  yang  dirampas  kebebasannya  harus  diperlakukan  manusiawi  dan menghormati  martabat  manusia  yang  melekat,  dan  dalam  suatu  cara  dan  mengingat akan  kebutuhan-kebutuhan orang pada umurnya. Terutama,  setiap anak  yang  dirampas kebebasannya harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali penempatannya itu dianggap demi  kepentingan  si  anak  dan  harus  mempunyai  hak  untuk  mempertahankan  kontak dengan  keluarga  melalui  surat-menyurat  dan  kunjungan,  kecuali  bila  dalam  keadaan- keadaan  luar biasa ( Every child deprived of liberty shall be treated  with humanity and respect for the inherent dignity of the human person, and in a manner which takes into account  the  needs  of  persons  of  his  or  her  age.  In  particular,  every  child  deprived  of liberty shall be separated from adults unless it is considered in the child's best interest not to do so and shall have the right to maintain contact with his or her family through correspondence and visits, save in exceptional circumstances );
4. Setiap  anak  yang  dirampas  kebebasannya  berhak  atas  akses  segera  ke  bantuan  hukum dan  bantuan  lain  yang  tepat,  dan  juga  hak  untuk  menyangkal  keabsahan  perampasan kebebasannya,  di  hadapan  suatu  pengadilan  atau  penguasa  lain  yang  berwenang, mandiri  dan  adil,  dan  atas  putusan  segera  mengenai  tindakan  apa  pun  semacam  itu ( Every child deprived of his or her liberty shall have the right to prompt access to legal and  other  appropriate  assistance,  as  well  as  the  right  to  challenge  the  legality  of  the deprivation  of  his  or  her  liberty  before  a  court  or  other  competent,  independent  and impartial authority, and to a prompt decision on any such action ).
Selanjutnya Pasal 40 Konvensi Hak Anak menyebutkan:
9 Elfina  Sahetapy, “Perlindungan  Hak  Anak  Kewajiban  Siapa ,”  2010,  diakses  melalui http://www.perkantasjatim.org/index.php?g=articles&id=70, tanggal 4 Desember 2017.
1. Negara-negara Pihak mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh, atau diakui  sebagai  telah  melanggar  hukum  pidana,  untuk  diperlakukan  dalam  suatu  cara yang  sesuai  dengan  peningkatan  rasa  penghormatan  dan  harga  diri  anak,  yang memperkuat  kembali  penghormatan  anak  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  dan kebebasan-kebebasan dasar orang-orang lain, dan yang memperhatikan  umur anak dan keinginan  untuk  meningkatkan  integrasi  kembali  anak  dan  pengambilan  anak  pada peran  konstruktif  dalam  masyarakat  ( States  Parties  recognize  the  right  of  every  child alleged as, accused of, or recognized as having infringed the penal law to be treated in a manner consistent with the promotion of the child's sense of dignity and worth, which reinforces the child's respect for the human rights and fundamental freedoms of others and  which  takes  into  account  the  child's  age  and  the  desirability  of  promoting  the child's reintegration and the child's assuming a constructive role in society );
2. Untuk  tujuan  ini,  dan  dengan  memperhatikan  ketentuan-ketentuan  dalam  instrumen- instrumen  internasional  yang  relevan,  maka  Negara-negara  Pihak,  terutama,  harus menjamin  bahwa:  ( To  this  end,  and  having  regard  to  the  relevant  provisions  of international instruments, States Parties shall, in particular, ensure that ):
a. Tidak  seorang  anak  pun  dapat  dinyatakan,  dituduh,  atau  diakui  telah  melanggar hukum  pidana,  karena  alasan  berbuat  atau  tidak  berbuat  yang  tidak  dilarang  oleh hukum  nasional  atau  internasional  pada  waktu  perbuatan-perbuatan  itu  dilakukan ( No child shall be alleged as, be accused of, or recognized as having infringed the penal  law  by  reason  of  acts  or  omissions  that  were  not  prohibited  by  national or international law at the time they were committed ) ;
b. Setiap anak yang dinyatakan  sebagai atau dituduh telah melanggar hukum pidana, paling  sedikit  memiliki  jaminan-jaminan  berikut:  ( Every  child  alleged  as  or accused of having infringed the penal law has at least the following guarantees ):
1) Dianggap  tidak  bersalah  sampai  terbukti  bersalah  menurut  hukum  ( To  be presumed innocent until proven guilty according to law );
2) Diberi  informasi  denga  segera  dan  langsung  mengenai  tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan, kalau tepat, melalui orang tuanya atau wali hukumnya, dan mempunyai  bantuan  hukum  atau  bantuan  lain  yang  tepat  dalam mempersiapkan dan menyampaikan pembelaannya  ( To be informed promptly and  directly  of  the  charges  against  him  or  her,  and,  if  appropriate,  through his or her parents or legal guardians, and to have legal or other appropriate assistance in the preparation and presentation of his or her defence );
3) Masalah  itu  diputuskan  tanpa  penundaan,  oleh  suatu  penguasa  yang berwenang, mandiri dan adil, atau badan pengadilan dalam suatu pemeriksaan yang adil menurut hukum, dalam kehadiran bantuan hukum atau bantuan lain yang  tepat,  dan  kecuali  dipertimbangkan  tidak  dalam  kepentingan  terbaik  si anak, terutama, dengan memperhatikan umurnya atau situasinya, orang tuanya atau  wali  hukumnya  ( To  have  the  matter  determined  without  delay  by  a competent,  independent  and  impartial  authority  or  judicial  body  in  a  fair hearing  according  to  law,  in  the  presence  of  legal  or  other  appropriate assistance  and,  unless  it  is  considered  not  to  be  in  the  best  interest  of  the child, in particular, taking into account his or her age or situation, his or her parents or legal guardians );
4) Tidak  dipaksa  untuk  memberikan  kesaksian  atau  mengaku  salah;  untuk memeriksa para saksi yang berlawanan, dan untuk memperoleh keikutsertaan dan pemeriksaan para saksi atas namanya menurut syarat-syarat keadilan ( Not to  be  compelled  to  give  testimony  or  to  confess  guilt;  to  examine  or  have
examined  adverse  witnesses  and  to obtain  the  participation  and  examination of witnesses on his or her behalf under conditions of equality );
5) Kalau  dianggap  telah  melanggar  hukum  pidana,  maka  putusan  ini  dan  setiap upaya  yang  dikenakan  sebagai  akibatnya,  ditinjau  kembali  oleh  penguasa lebih  tinggi  yang  berwenang,  mandiri  dan  adil  atau  oleh  badan  pengadilan menurut  hukum  ( If  considered  to  have  infringed  the  penal  law,  to  have  this decision  and  any  measures  imposed  in  consequence  thereof  reviewed  by  a higher  competent,  independent  and  impartial  authority  or  judicial  body according to law );
6) Mendapat  bantuan  seorang  penerjemah  dengan  cuma-cuma  kalau  anak  itu tidak  dapat  mengerti  atau  berbicara  dengan  bahasa  yang  digunakan  ( To  have the  free  assistance  of  an  interpreter  if  the  child  cannot  understand  or  speak the language used );
7) Kerahasiaannya  dihormati  dengan  sepenuhnya  pada  semua  tingkat  proses hukum  ( To  have  his  or  her  privacy  fully  respected  at  all  stages  of  the proceedings) .
3. Negara-negara  Pihak  harus  berusaha  meningkatkan  pembuatan  undang-undang, prosedur-prosedur,  para  penguasa  dan  lembaga-lembaga  yang  berlaku  secara  khusus pada  anak-anak  yang  dinyatakan  sebagai,  dituduh,  atau  diakui  melanggar  hukum pidana,  terutama  ( States  Parties  shall  seek  to  promote  the  establishment  of  laws, procedures,  authorities  and  institutions  specifically  applicable  to  children  alleged  as, accused of, or recognized as having infringed the penal law, and, in particular ):
a. Penetapan  umur  minimum;  di  mana  di  bawah  umur  itu  anak-anak  dianggap  tidak mempunyai  kemampuan  untuk  melanggar  hukum  pidana  ( The  establishment  of  a minimum age below  which children shall be  presumed not to have the  capacity to infringe the penal law) ;
b. Setiap  waktu  yang  tepat  dan  diinginkan,  langkah-langkah  untuk  menangani  anak- anak  semacam  itu  tanpa  menggunakan  jalan  lain  pada  persidangan  pengadilan, dengan  syarat  bahwa  hak-hak  asasi  manusia  dan  perlindungan  hukum  dihormati sepenuhnya ( Whenever appropriate and desirable, measures for dealing  with such children without resorting to judicial proceedings, providing that human rights and legal safeguards are fully respected ).
4. Berbagai  pengaturan,  seperti  perawatan,  bimbingan  dan  pengawasan,  perintah, penyuluhan,  percobaan,  pengasuhan  anak  angkat,  pendidikan  dan  program-program pelatihan kejuruan dan pilihan-pilihan lain untuk perawatan kelembagaan harus tersedia untuk  menjamin  bahwa  anak-anak  ditangani  dalam  suatu  cara  yang  sesuai  dengan kesejahteraan  mereka  dan  sepadan  dengan  keadaan-keadaan  mereka  maupun pelanggaran  itu  ( A  variety  of  dispositions,  such  as  care,  guidance  and  supervision orders;  counselling;  probation;  foster  care;  education  and  vocational  training programmes and other alternatives to institutional care shall be available to ensure that children are dealt  with in a manner appropriate to their  well-being and proportionate both to their circumstances and the offence) .
Bardasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penanganan anak terutama apabila  melanggar  peraturan  perundang-undangan  sedikit  berbeda  dengan  orang  dewasa. Pembedaan  tersebut  selain  sebagai  penghormatan  terhadap  anak-anak  yang  dinilai  belum cukup  matang  dari  segi  fisik  dan  mentalnya,  namun  juga  untuk  menghindari  penghinaan atas  tindakan  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  sehingga  mereka  tidak  tertekan mentalnya  dan  tidak  mempengaruhi  perkembangan  spritual  dan  intelektual  masa  depan mereka.  Anak-anak  perlu  dilindungi  dan  diayomi  agar  dapat  menyongsong  masa  depan yang masih panjang serta diberikan kesempatan melalui pembinaan agar diperoleh jati diri
mereka  untuk  menjadi  manusia  yang  mandiri,  bertanggung  jawab,  berguna  bagi  dirinya, keluarga, agama, bangsa, dan negara.  Anak-anak juga tidak dapat diberikan hukuman mati atau  pemenjaraan  seumur  hidup  dan  harus  dipisahkan  dengan  orang  dewasa  kecuali  demi kepentingan terbaik si anak.
Dalam  Konvensi  Hak  Anak  terdapat  empat  prinsip  umum  ( general  priciples ), sebagai berikut:
1. Prinsip  non  diskriminasi  ( non  discrimination ).  Diskriminasi  menurut  UU  No.39/1999 adalah  “setiap  pembatasan,  pelecehan,  atau  pengucilan  yang  langsung  ataupun  tidak langsung  didasarkan  pada  pembedaan  manusia  atas  dasar  agama,  suku,  ras,  etnik, kelompok,  golongan  status  sosial,  status  ekonomi,  jenis  kelamin,  bahasa,  keyakinan, politik,  yang  berakibat  pengurangan,  penyimpangan  atau  penghapusan,  pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.”
2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak ( the best interest of the child ). Prinsip ini pertama kali  dikemukan  pada Declaration  of  the  Rights  of  the  Child pada  tahun  1959.  Pasal  2 Deklarasi  Hak  anak  disebutkan,  prinsip  ini  merupakan paramount  of  consideration (pertimbangan  puncak).  Menurut  Lord  Mcdermont,  “ paramountcy  means  more  than that the child’s welfare is to be treated as the top item in a list of terms relevan to be matter  in  question” ( paramountcy berartikesejahteraananakharusdiperlakukansebagai pokokteratas dalamdaftaristilahyang relevanuntukmasalahtersebut). 10
3. Hak  untuk  hidup,  kelangsungan  hidup,  dan  perkembangan.  Dalam General  Comment - nya  pada  tahun  1982, The  Human  Rights  Committee ,  menyebutkan  hak  hidup  sebagai hak  yang  tidak  dapat  diabaikan  termasuk  dalam  kondisi  darurat  ( rights  to  life  is  the supreme right from which no derogation is permitted even in time of emergency ). 11 4. Penghargaan  terhadap  pendapat  anak.  KHA  menyebutkan,  anak  dapat  membentuk  dan mengemukakan pendapatnya dalam pandangan sendiri yang merupakan hak berekpresi secara bebas ( capable of forming his or her own views the rights to express those views freely ).
Substansi  atau  materi  KHA  dideskripsikan  secara  detil,  holistik  dan  progresif mengenai  apa  saja  yang  merupakan  hak-hak  anak.  KHA  terdiri  atas  54  pasal  yang berdasarkan  materi  hukumnya  mengatur  mengenai  hak-hak  anak  dan  mekanisme implementasi  hak  anak  oleh  negara  peserta.  Materi  substantif  hak  anak  dalam  KHA dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu: 12
1. Hak terhadap kelangsungan hidup ( survival rights ), yaitu hak-hak anak dalam Kovensi Hak  Anak  yang  meliputi  hak-hak  untuk  melestarikan  dan  mempertahankan  hidup  ( the rights  of  life )  dan  hak  untuk  memperoleh  standard  kesehatan  tertinggi  dan  perawatan yang  sebaik-baiknya  ( the  rights  to  higest  standart  of  health  and  medical  care attaniable ).
2. Hak terhadap perlindungan ( protection rights ), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak  yang  meliputi  hak  perlindungan  dari  diskriminasi,  tindak  kekerasan  dan penerlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
10 Savitri Goonesekere, Children, Law and Justice A South Asian Perspective , New Delhi, Unicef & Sage Publications, 1998, hlm. 114.
11 Unicef, Implementation  Handbook  for  the  Convention  on  the  Rights  of  the  Child ,  New  York, 1998, hlm.89.
12 Muhammad  Joni,  “ Hak-Hak  Anak  Dalam  UU  Perlindungan  Anak  dan  Konvensi  PBB  Tentang Hak  Anak:  Beberapa  Isu  Hukum  Keluarga ,”  diakses  melalui  http://badilag.net/data//Makalah  Anak.pdf, tanggal 5 Desember 2014.
3. Hak untuk tumbuh kembang ( development rights ), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak  Anak  yang  meliputi  segala  bentuk  pendidikan  (formal  dan  non  formal)  dan  hak untuk  mencapai  standar  hidup  yang  layak  bagi  perkembangan  fisik,  mental,  spritual, moral dan sosial anak.
4. Hak untuk berpatisipasi ( participation rights ), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak  yang  meliputi  hak  anak  untuk  menyatakan  pendapat  dalam  segalla  hal mempengaruhi ana ( the rights of a child to express her/his views in all metter affecting that child ).

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan prinsip-prinsip umum di atas dapat disimpulkan bahwa tidak boleh setiap  anak  didiskriminasi  atas  dasar  apapun.  Anak  harus  diposisikan  sebagai  objek tertinggi dalam menangani setiap kasus yang dialaminya. Kemudian anak juga memiliki hak hidup yang sebebas-bebasnya meskipun dalam kondisi darurat, seperti berkecamuk perang,  dan  sebagainya.  Setiap  negara  peserta  KHA  harus  menempatkan  dan mengapresiasi  setiap  pendapat  anak  secara  bebas  tanpa  ada  unsur  pemaksaan  apalagi intimidasi.
Hak  anak  dalam  KHA  dikelompokkan  dalam  4  (empat)  kategori,  yaitu  hak terhadap  kelangsungan  hidup  ( survival  rights ),  hak  terhadap  perlindungan  ( protection rights ,  hak  untuk  tumbuh  kembang  ( development  rights dan  untuk  berpatisipasi ( participation rights ), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak  untuk  menyatakan  pendapat  dalam  segalla  hal  mempengaruhi  anak  tersebut  ( the rights of a child to express her/his views in all metter affecting that child ).

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Azyumardi Azra, Demokrasi, Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani , Jakarta, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
Elfina  Sahetapy, “Perlindungan  Hak  Anak  Kewajiban  Siapa ,”  2010,  diakses  melalui http://www.perkantasjatim.org/index.php?g=articles&id=70, tanggal 4 Desember 2017. Johny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Surabaya,  Bayu Media Publishing, 2005.
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, 2008. Marliana, Peradilan  Pidana  Anak:  Pengembangan  Konsep  Diversi  dan  Restorative Justice , Bandung: PT Refika Aditama, 2009. Muhammad Joni, “ Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB Tentang  Hak  Anak:  Beberapa  Isu  Hukum  Keluarga ,”  diakses  melalui http://badilag.net/data//Makalah Anak.pdf, tanggal 5 Desember 2014.
Paulus  Hadisuprapto, Juvenile  Delinquency:  Pemahaman  dan  Penanggulangannya , Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997.
Savitri  Goonesekere, Children,  Law  and  Justice  A  South  Asian  Perspective ,  New Delhi, Unicef & Sage Publications, 1998.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Press, 1990. Sri Janti, A. Rahma, Hi, Purwanto SK, Pendidikan Kewarganegaraan , Jakarta, Graha Ilmu, 2009.
Unicef, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child , New York, 1998.
Winarno, Pendidikan Kewarganegaraan , Jakarta, PT Bumi Aksara, 2007.