Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology ISSN (Online) : 2807-758X

## STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN PADA MASA PANDEMI DI KABUPATEN MAJENE
Ahmad Taufik 1 , Tipani Chaminra 2 , Isra Rezky Utami 3 , Ainia Dzikra Putri Isnaad 4 , Dian Ekawati Gaffar 5 , Muh Rusman 6
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia, 90221 123456 *E-mail: ahmad.taufik@unismuh.ac.id

## ABSTRACT
This type of research uses qualitative research with the type of phenomenological research, namely examining a certain phenomenon that exists in society which is carried out in depth to study the background, circumstances, and interactions that occur  about  the  government's  strategy  in  improving  food  security  during  the current covid-19 pandemic in the district. Majene. The informant in this study was the  secretary  of  the  food  security  department  of  Majene  Regency.  The  results  of this  study  indicate  that  in  the  development  and  improvement  of  food  security  in Majene  Regency,  the  government  prioritizes  the  function  of  coordination  with various  related  agencies  and  also  community involvement.  This  increase  in  food security is  an  opportunity  to  improve  the  community's  economy,  so  that  a  stable food  industry  can  be  realized  that  involves  the  community  in  managing  and developing  food  security.  However,  based  on  the  results  of  the  study,  realizing that  the  availability  of  food  is  not  sufficient,  community  empowerment  activities are carried out by the government / local agencies and provide counseling about food security efforts that can be done at home during this pandemic. One of them is by using the yard of the house to grow crops
Keywords: Government Strategy, Food Security, Covid-19

## ABSTRAK
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan  tipe  penelitian fenomenalogi yaitu meneliti suatu fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang,  keadaan, dan interaksi yang terjadi tentang strategi pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan dimasa pandemic covid-19 saat ini di Kabupaten Majene. Informan dalam penelitian  ini  ialah  sekretaris  dinas  ketahanan  pangan  Kabupaten  Majene.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  pengembangan  dan  peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Majene pemerintah lebih mengedepankan fungsi koordinasi  dengan  berbagai  instansi  terkait  dan  juga  keterlibatan  Masyarakat. Peningkatan  ketahanan  pangan  ini  sebagai  ajang  untuk  meningkatkan perekonomian  masyarakat,  sehingga  terwujud  industry  pangan  stabil  yang melibatkan  komunitas  Masyarakat  dalam  mengelola  dan  pengembangan ketahanan  pangan.  Namun  Berdasarkan  hasil  penelitian,  menyadari  bahwa ketersediaan  pangan  belum  memadai  maka  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat dilakukan  pemerintah/dinas  setempat  dan  pemberian  penyuluhan  tentang  upaya ketahanan   pangan   yang   bisa   dilakukan   di rumah selama masa pandemi ini. Salah satunya dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk bercocok tanam.
Kata Kunci :  Strategi Pemerintah, Ketahanan Pangan, Covid-19
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X

## PENDAHULUAN
Kebijakan  pemerintah  dalam  menjaga  pangan  merupakan  alat  untuk membangun  kesejahteraan  penduduk  yang  menjadi  salah  satu  tanggung  jawab pemerintah  dengan  masyarakat  untuk  mencapai  pemenuhan  hak  atas  pangan (Kaputra,  2015).  Sebagai  salah  satu  kebutuhan  yang  sangat  penting  bagi  setiap manusia, perlunya kerjasama yang baik antara petani dan pemerintah untuk dapat mengembangkan  produksi  dalam  wilayah  penghasil  pangan,  dalam  jumlah  dan keragaman  yang  cukup,  aman  dan  terjangkau  bagi  penduduknya.  Untuk mewujudkan  kondisi  tersebut,  maka  diperlukan  suatu  strategi  dalam meningkatkan ketahanan pangan.
Pangan  adalah  kebutuhan  dasar  bagi  masyarakat  untuk  hidup  sehat,  aktif dan  produktif  secara  berkelanjutan.  Makanan  harus  tersedia  dalam  jumlah, kualitas,  aman,  beragam,  bergizi  seimbang,  merata  dan  terjangkau  oleh  semua orang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan (selanjutnya ditulis UU 18 Tahun 2012) mengamanatkan agar ketahanan pangan nasional dibangun atas kedaulatan pangan  dan  kemandirian  pangan.  Indonesia  sebagai  negara  agraria  yang  juga merupakan  negara  maritim,  memiliki  potensi  sumber  pangan  yang  relatif melimpah. Oleh karena itu, sumber daya alam yang tersedia perlu dikelola secara optimal  untuk  kepentingan  seluruh  masyarakatnya.  Sehubungan  dengan  hal tersebut,  dalam  rangka  membangun  ketahanan  pangan  nasional  yang  mandiri, selanjutnya UU 18/2012 mengamanatkan bahwa sumber pasokan pangan berasal dari produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional. Adapun dalam hal  sumber  penyediaan  pangan  yang  berasal  dari  produksi  pangan  dalam  negeri dan cadangan pangan nasional belum mencukupi, pangan dapat dipenuhi dengan impor pangan sesuai dengan kebutuhan.
Kasus  pneumonia  yang  tidak  diketahui  penyebabnya  pertama  kali dilaporkan  di  Wuhan,  Provinsi  Hubei,  Cina  pada  Desember  2019.  Penyakit  ini berkembang  sangat  pesat  dan  telah  menyebar  ke  berbagai  provinsi  lain  di  Cina, bahkan  menyebar  hingga  ke  Thailand  dan  Korea  Selatan  dalam  kurun  waktu kurang  dari  satu  bulan.  Pada  11  Februari  2020,  World  Health  Organization
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology ISSN (Online) : 2807-758X
(WHO)  mengumumkan  nama  penyakit  ini  sebagai  Virus  CoronaDisease  (Covid- 19)  yang  disebabkan  oleh  virus  SARS-CoV-2,  yang  sebelumnya  disebut  2019- nCoV,  dan  dinyatakan  sebagai  pandemik  pada  tanggal  12  Maret  2020  (Susilo  et al.,  2017).  Berdasarkan  laporan  WHO,  pada  tanggal  30  Agustus  2020,  terdapat 24.854.140 kasus konfirmasi Covid-19 di seluruh dunia dengan 838.924 kematian (CFR  3,4%).  Wilayah  Amerika  memiliki  kasus  terkonfirmasi  terbanyak,  yaitu 13.138.912  kasus.  Selanjutnya  wilayah  Eropa  dengan  4.205.708  kasus,  wilayah Asia  Tenggara  dengan  4.073.148  kasus,  wilayah  Mediterania  Timur  dengan 1.903.547  kasus,  wilayah  Afrika  dengan  1.044.513  kasus,  dan  wilayah  Pasifik Barat dengan 487.571 kasus. Kasus konfirmasi Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah.  Berdasarkan  laporan  Kemenkes  RI,  pada  tanggal  30  Agustus  2020 tercatat 172.053 kasus konfirmasi dengan angka kematian 7343 (CFR 4,3%).
Di  daerah  miskin  dan  terpencil  di  Indonesia,  kerawanan  pangan  telah  terjadi bahkan  sebelum  virus  Corona.  Sekarang,  dengan  hilangnya  sumber  uang  dari pengiriman  uang  dan  mata  pencaharian  di  luar  pertanian,  ketidakamanan  akan terjadi  dalam  skala  yang  lebih  besar,  kecuali  pendapatan  yang  hilang  dari pertanian  dapat  diganti.  Transfer  tunai  rumah  tangga  tidak  akan  cukup  untuk menutupi  investasi  di  muka  besar  yang  diperlukan  untuk  mendapatkan  masukan pertanian.  Hingga  saat  ini,  kebijakan  ketahanan  pangan  pemerintah  difokuskan untuk  menjaga  pasokan  bahan  pangan  pokok.  Kegiatan  tersebut  tidak  hanya tentang berbagai langkah untuk meningkatkan produksi dalam negeri, tetapi juga langkah-langkah  sementara  untuk  menghapus  tarif  dan  mengurangi  persyaratan izin  impor  non-otomatis  (surat  persetujuan  impor)  untuk  bahan  pangan  penting seperti daging sapi dan gula. Misalnya, jika tarif dihapuskan, harga impor barang pertanian  masih  mungkin  akan  naik  tetapi  hanya  sebesar  0,65%.  Upaya  lain termasuk bantuan untuk peternak ayam, peningkatan kredit pertanian dan insentif harga untuk sereal. Menurut pendapat Hutapea (2017) Strategi merupakan respon secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman external serta kekuatan  dan  kelemahan  internal  yang  membuat  dampak  dalam  perkembangan sebuah  organisasi.  Kemudian  Hunger  (2012)  memberikan  pendapat  yang  sama mengenai  strategi  yang  dimana  menurutnya  strategi  merupakan  tempat sekumpulan  dari  keputusan  manajerial  dan  merupakan  aksi  pengambilan
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology ISSN (Online) : 2807-758X
keputusan  jangka  panjang  di  suatu  perusahaan.  Hal  tersebut  meliputi  analisis lingkungan  external  dan  internal,  formulasi  strategi,  implementasi  strategi,  dan evaluasi  dan  control.  Sementara  itu  Menurut  Nisak  (2013)  yang  menyatakan bahwa  “strategi  merupakan  tindakan  yang  bersifat  incremental  (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa  yang  diharapkan  oleh  para  pelanggan  di  masa  depan.  Dengan  demikian, strategi    selalu  dimulai  dari  apa  yang  dapat  terjadi  dan  bukan  dimulai  dari  apa yang  terjadi.  Terjadinya  kecepatan  inovasi  pasar  yang  baru  dan  perubahan  pola konsumen  memerlukan  kompetensi  inti  (core  competencies)  Perusahaan  perlu mencari kompetensi inti didalam bisnis yang dilakukan.
Namun  pilar  utama  strategi  ketahanan  pangan  berada  di  tangan  petani sendiri  krisis  tidak  hanya  akan  mempengaruhi  konsumsi  rumah  tangga  mereka tetapi juga kemampuan mereka untuk menanam dan memanen tanaman Indonesia hampir  sepenuhnya  bergantung  pada  produksi  makanan  pokok  dalam  negeri termasuk  beras,  jagung  dan  singkong  dengan  adanya  larangan  ekspor  beras  di Vietnam  dan  India,  pemerintah  Indonesia  harus  memastikan  petani  skala  kecil tidak  melewatkan  musim  tanam  tahun  ini.  Hal  ini  sangat  penting  mengingat banyak  petani  yang  mungkin  menghadapi  kesulitan  mendapatkan  input  untuk menanam  baik  karena  kekurangan  atau  kehilangan  remitansi  dari  anggota keluarga  maupun  hilangnya  upah  dari  pekerjaan  di  luar  musim  tanam. Ketersediaan  bahan  pangan  pokok  pada  kondisi  pandemi  memegang  peranan penting  mengingat  pangan  merupakan  kebutuhan  dasar  penduduk.  Hal  ini  perlu menjadi perhatian mengingat pandemi covid  -19 berpengaruh pada krisis pangan jika  tidak  dikelola  dengan  baik.  Di  satu  sisi  pandemi  covid-19  menolong pendorong  penerapan  pembatasan  social.  Di  sisi  lain  kebutuhan  pangan diperkirakan  dikonsumsi  dalam  kuantitas  yang  sama  meskipun  aktivitas masyarakat lebih terbatas.
Beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  relevan  untuk  membantu penyelesaian  permasalahan  penulis  ialah  strategi  pemerintah  dalam  pemenuhan ketahanan  pangan  di  kecamatan  wonomulyo,  Kabupaten  Polewali  Mandar. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah penelitian ini menggunakan indikator analisis  SWOT  yaitu  Strength,  Weakness,  Opportunity,  dan  Threat.  Kemudian
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology ISSN (Online) : 2807-758X
mendapatkan  hasil  Strategi  pemerintah  dalam  mencegah  terjadinya  degradasi lahan  dengan  memberikan  bantuan  sarana  dan  prasarana  sebagai  kekuatan  dari pemerintah  dan  peluangnya  adanya  kondisi  geografis  atau  kondisi  tanah  yang subur  di  Kecamatan  Wonomulyo,  Kabupaten  Polewali  Mandar.Adapun kelemahannya  yaitu  kurangnya  kesadaran  petani  dengan  adanya  peran  penyuluh yang dapat mengancam menurunnya hasil produksi pertanian.
Penelitian lain yang masih relevan yaitu: strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah (studi pada Kabupaten Majene). Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Ketahanan  Pangan  Pelaksana  dan  Penyuluhan  (BKP3)  telah  berupaya  dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah melalui pengembangan lumbung pangan, mempercepat  penganekaragaman  konsumsi  pangan  dan  gizi,  mementuk  Dewan Ketahanan  Pangan,  pengembangan  desa  mandiri  pangan.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Malang dalam  meningkatkan  ketahanan  pangan  daerah  sesuai  aspek-aspek  ketahanan pangan.
Permasalahan  dan  Tantangan  untuk  mewujudkan  ketahanan  pangan Indonesia  berkelanjutan  bersifat  multidimensi  mencakup  aspek  ekonomi  sosial politik  dan  lingkungan  identifikasi  permasalahan  dan  tantangan  tersebut  dapat dilakukan melalui analisis penawaran dan permintaan pangan dari sisi penawaran tantangan tersebut diantaranya berupa persaingan pemanfaatan sumber daya alam dampak  perubahan  iklim  global  dan  dominasi  usaha  tani  skala  kecil  dari  sisi permintaan  diantaranya  tantangan  tersebut  adalah  pertumbuhan  penduduk  yang tinggi  beserta  dinamika  karakteristik  demografi  nya  perubahan  selera  konsumen dan persaingan permintaan komoditas pangan untuk konsumsi manusia pakan dan bahan baku energy.
Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa selama beberapa tahun terakhir secara makro Kabupaten Majene mampu menyediakan pangan yang cukup untuk memenuhi  kebutuhan  warganya  namun  kualitas  konsumsi  pangan  rata-rata masyarakat majene masih dibawah rekomendasi para ahli gizi maka dari itu kami selaku  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  Seperti  apa  bentuk  strategi  pemerintah dalam  meningkatkan  ketahanan  pangan  di  kabupaten  majene  juga  bagaimana
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology ISSN (Online) : 2807-758X
mengatasi  kerawanan  pangan  di  Kabupaten  Majene  melalui  koordinasi  dinas ketahanan  pangan  dengan  beberapa  instansi  terkait  dan  masyarakat  dalam menangani kerawanan pangan di Kabupaten Majene.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  di  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif  dituangkan  secara  diskriptif.metode  penelitian  kualitatif  adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh  objek  penelitian  seperti  perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan,  dan  lain-lain secara holistic dan dengan cara diskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai metode.
Penelitian  ini  dilakukan  di  kabupaten  majene  Sulawesi  barat  dan  suatu study  di  dinas  ketahanan  pangan.  dengan  objek  penelitian  adalah  peran pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di kabupaten majene Sulawesi barat  beserta  sumber-sumber  lainnya.  Dengan  melihat  masalah-masalah  yang terjadi dilapangan, maka penelitian ini akan di fokuskan pada strategi pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di kabupaten majene Sulawesi barat dengan menggunakan  pendekatan  teori  strategi  pemerintah  menyatakan  bahwa  strategi adalah  suatu  bentuk  rencana  yang  mengintregasikan  tujuan-tujuan  utama, kebijakan-kebijakan  dan  rangkaian  tindakan  dalam  suatu  organisasi  disertai penyusunan  suatu  cara  atau  upaya  bagaimana  agar  tujuan  tersebut  dapat  dicapai dan  adanya  campur  tangan  pemerintah  dalam  proses  perkembangan  kegiatan pembangunan  masyarakat  yang  dapat  dilakukan  dengan  dua  macam  cara  yakni operasi langsung dengan pengendalian langsung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kabupaten Majene merupakan salah satu dari 6 kabupaten dalam wilayah Propinsi  Sulawesi  Barat  yang  terletak  di  pesisir  pantai  barat  Propinsi  Sulawesi Barat memanjang dari Selatan ke Utara.Letak geografis Kabupaten Majene berada pada antara 20 38’ 45”  – 30 38’ 15” Lintang Selatan dan antara 1180 45’ 00”  – 1190 4’ 45” Bujur Timur, dengan jarak ke ibukota Propinsi Sulawesi Barat (Kota Mamuju)  kurang  lebih  146  km.  Luas  wilayah  Kabupaten  Majene  adalah  947,84 km2  atau  5,6%  dari  luas  Propinsi  Sulawesi  Barat  yangsecara  administratif
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology ISSN (Online) : 2807-758X
berbatasan  dengan  wilayah-wilayah  kabupaten  Mamuju  di  sebelah  Utara, kabupaten  Polewali  Mandar  dan  kabupaten  Mamasa  di  sebelah  Timur,  Teluk Mandar  di  sebelah  Selatan  dan  selat  Makassar  di  sebelah  Barat.  Kabupaten Mejene  terdiri  atas  8  kecamatan  dan  82  desa/kelurahan.  Adapun  kecamatan  – kecamatan  tersebut  adalah  Kecamatan  Banggae,  Kecamatan  Banggae  Timur, Kecamatan  Pamboang,  Kecamatan  Sendana,  Kecamatan  Tammerodo  Sendana, Kecamatan Tubo Sendana, Kecamatan Malunda dan Kecamatan Ulumanda.
Kecamatan  Banggae  dan  Banggae  Timur  adalah  dua  kecamatan  dengan  luas wilayah terkecil dengan luas wilayah masing-masing 25,15 km2 atau 2,65% untuk kecamatan  Banggae  dan  3,17%  dari  luas  total  wilayah  Kabupaten  Majene  untuk kecamatan Banggae Timur. Kecamatan Ulumanda merupakan wilayah kecamatan terluas dibanding dengan luas wilayah kecamatan lainnya yakni; 456,06 km2 atau 48,10%,  kemudian  Kecamatan  Malunda  dengan  luas  wilayah  187,85  Km2  atau 19,81%.
Menurut  catatan  Stasiun  Meteorologi  dan  Goefisika,  kondisi  iklim  di Kabupaten Majene sekitarnya sepanjang tahun 2013 sekitar 27,60 C, dengan suhu minimum 24,30 dan suhu maksimum 33,30 C, dengankelembaban udara berkisar antara  75  persen  sampai  82  persen  atau  rata-rata  kelembaban  udara  berkisar  79 persen. Curah hujan di Kabupaten Majene tertinggi pada bulan Mei sebesar 224,9 mm  kubik  dengan  hari  hujan  10.  Sedangkan  curah  hujan  terendah  terjadi  pada bulan September sebesar 10,1 mm kubik dengan jumlah hari hujan

## Strategi  Pemerintah  Meningkatkan  Ketahanan  Pangan  Pemberdayaan Ketahanan Pangan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memberikan informasi yang  dilakukan  secara  berkesinambungan  dan  berkesinambungan  mengikuti perkembangan  tujuan  untuk  melakukan  perubahan  target  dalam  aspek pengetahuan  dari  yang  tidak  terinformasikan  untuk  mengetahui  (pengetahuan), aspek  sikap  yang  dibentuk  setelah  mengetahui  bersedia  (sikap),  dan  aspek tindakan  dimana  target  akan  melakukan  sesuatu  setelah  mengetahui  dan membentuk sikap (praktik).
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology ISSN (Online) : 2807-758X
Gambar 1.Situasi Ketersediaan Pangan Penduduk Kabupaten Majene (NBM 2020) dibandingkan Pola Pangan Harapan Nasional.
Sumber: Laporan Anali Ketersediaan Pangan Kab Majene 2021 Dari gambar diatas diketahui bahwa ketersediaan energy belum memenuhi standar idealnya dan skor mutu pangan secara keseluruhan berdasarkan situasi pangan di Kabupaten Majene belum sesuai harapan (baru mencapai 71,96 dimana kontribusi energi  kelompok  Pangan  Nabati  sebesar  2.531  Kkal  (60,16%)  sedangkan kontribusi  Pangan  Hewani  hanya  mencapai  1.676  Kkal  (39,84%).  Berdasarkan hasil  penelitian,  menyadari  bahwa  ketersediaan  pangan  belum  memadai  maka kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  dilakukan  pemerintah/dinas  setempat  dan pemberian  penyuluhan  tentang  upaya  ketahanan  pangan  yang  bisa  dilakukan  di rumah selama masa pandemi ini. Salah satunya dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk bercocok tanam.
Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Majene salah satunya untuk menggelar  program  Sustainable  Food  Yard  (P2L).  Salah  satu  implementasinya adalah  pengembangan  Model  Area  Pekarangan  Rumah  Pangan  Berkelanjutan. Model  Kawasan  Halaman  Rumah  Pangan  Berkelanjutan  dilakukan  dengan memanfaatkan pekarangan milik masyarakat untuk ditanami bahan pangan (selain beras)  dan  juga  dapat  digunakan  untuk  berkembang  biak.  Hal  ini  dilakukan dengan  tujuan  untuk  memberikan  keragaman  konsumsi  pangan  masyarakat  yang mengandung  gizi  seimbang  dan  sehat  untuk  dikonsumsi,  serta  mengurangi
Situasi Ketersediaan Pangan Penduduk Kabupaten Majene
(NBM 2020) dibandingkan Pola Pangan Harapan Nasional SKOR PPH 2019
SKOR PPH 2020
30 25 24 12.1 2.5 0.06 7.16  0.77 0.21  0.79 6.08
1.66 0.14 0.27
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology ISSN (Online) : 2807-758X
ketergantungan  masyarakat  terhadap  beras.  Namun,  masyarakat  pasif  dan  lebih memilih  mengandalkan  pedagang  sayur  di  luar  Kabupaten  Majene.  Strategi Pemerintah  dalam  meningkatkan  pemberdayaan  masyarakat  sangat  ditentukan oleh komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat (Hartaman et al., 2021).  Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat  yang  difasilitasi  dengan  adanya  perlakuan  atau  tindakan pemberdayaan.  Indikator  sebuah  pemberdayaan  masyarakat  dikatakan  berhasil adalah  apabila  masyarakat  tersebut  mau  ikut  berpartisipasi  dan  pemberdayaan masyarakat  tersebut  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  (Aidha  &  Harahap, 2021).

## Pengembangan Sistem dan Usaha Agrobisnis
Pengembangan  sistem  agribisnis  merupakan  bentuk  (model,  sistem,  pola)  yang mampu memberikan manfaat bagi pelaku
agribisnis (petani/petani/petani/nelayan/usaha  kecil  dan  menengah/koperasi),  berupa peningkatan  pendapatan,  peningkatan  nilai  tambah  dan  perluasan  kesempatan kerja. Dalam pengembangan sektor agribisnis dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan  pasar,  diperlukan  pengembangan  sumber  daya  agribisnis,  khususnya pemanfaatan  dan  pengembangan  teknologi  serta  pengembangan  sumber  daya manusia  (SDM)  Agribisnis  sebagai  pelaku  pengembangan  agribisnis.  Untuk mendayagunakan  keunggulan,  pemerintah  harus  mengembangkan  sistem  dan usaha  agribisnis  berdaya  saing  (competitiveness),  berkerakyatan  (people-driven) dan  berkelanjutan  (sustainable).  Pemerintah  harus  mengembangkan  secara sinergis pembangunan sistem agribisnis yang mencakup;
1)  Subsistem  agribisnis  hulu  (up-stream  agribusiness),  yakni  industri-industri yang menghasilkan barang-barang modal pertanian seperti industry perbenihan/pembibitan,tanaman,  ternak,  ikan,  industry  agrokimia  (pupuk, pestisida,  obat,  vaksin  ternak/ikan),  industry  alat  dan  mesin  pertanian  (agro- otomotif);
2)  Subsistem  pertanian  primer  (on-farmagribusiness),  yaitu  kegiatan  budidaya yang  menghasilkan  komoditi  pertanian  primer(usahatani  tanaman  pangan,
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology ISSN (Online) : 2807-758X
hortikultura,  tanaman  obat-  obatan,  perkebunan,  peternakan,  perikanan,  dan kehutanan),
3)  Subsistem  agribisnis  hilir  (down-  stream  agribusiness),  yaitu  industri-industri yang  mengolah  komoditi  pertanian  primer      menjadi  olahan  seperti  industri makanan/ minuman, pakan,barang-barang serat alam, farmasi dan bio-energi.
4)  Subsistem  penyedia  jasa  agribisnis  (services        for  agribusiness)  seperti perkreditan,  transportasi  dan  pergudangan,  Litbang,  Pendidikan  SDM,  dan kebijakan ekonomi (Saragih, 2003).
Sistem  agribisnis  dan  bisnis  yang  dikembangkan  pemerintah,  harus berkarakter komunitas yang ditandai dengan keterlibatan masyarakat dalam bisnis sistem  dan  agribisnis,  berdasarkan  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  masyarakat baik sumber daya alam, teknologi (teknologi adat), kearifan lokal (local widom), budaya  ekonomi  lokal  (budaya  lokal,  modal  sosial)  dan  menjadikan  organisasi ekonomi  kerakyatan  menjadi  pelaku  utama  agribisnis.  Selain  itu,  pengembangan sistem  agribisnis  dan  bisnis  juga  harus  berkelanjutan,  baik  dari  aspek  ekonomi, teknologi  maupun  ekologis.  Dalam  hal  ekonomi,  pengembangan  sistem  dan agribisnis  harus  berakar  pada  sumber  daya  dan  organisasi  ekonomi  lokal  dan menjadikan  inovasi  teknologi  dan  kreativitas  (keterampilan)  rakyat  yang  ramah lingkungan  sebagai  sumber  pertumbuhan,  untuk  menghasilkan  sistem  dan  bisnis agribisnis yang berkelanjutan (Tantomi, 2020).

## Mewujudkan  Kebersamaan  Antara  Masyarakat  Sebagai  Pelaku  dan Pemerintah Sebagai Fasilitator
Makanan  adalah  kebutuhan  dasar  bagi  manusia  yang  harus  dipenuhi  setiap  saat. Sebagai  kebutuhan  pokok,  pangan  memiliki  arti  dan  peran  yang  sangat  penting bagi  kehidupan  suatu  bangsa.  Ketersediaan  pangan  yang  lebih  kecil  dari kebutuhannya  dapat  menciptakan  ketidakstabilan  ekonomi.  Pertanian  sebagai kegiatan  pemenuhan  kebutuhan  manusia  yang  paling  krusial  memiliki  tantangan untuk  memenuhi  kebutuhan  pangan  masyarakat  selama  pandemi.  Padahal  sektor pertanian  sendiri  dipengaruhi  oleh  perekonomian  yang  tidak  baik.  Penurunan pendapatan  rumah  tangga  mengakibatkan  penurunan  daya  beli  masyarakat. Masyarakat  menjadi  lebih  selektif  dalam  membelanjakan  uangnya  dengan
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology ISSN (Online) : 2807-758X
memprioritaskan  membeli  kebutuhan  pangan  yang  primer  (mendasar).  Sinergi yang  baik  antara  pemerintah,  masyarakat,  akademisi  dan  seluruh  stake  holder untuk menjaga kestabilan pemenuhan kebutuhan pangan dan rantai pasokan bahan pangan sangatlah diperlukan Penguatan create supply bahan pangan menjadi tugas yang  tidak  mudah  bagi  pemerintah  diantara  pilihan  untuk  mengutamakan peningkatan  kesehatan  masyarakat  atau  mencegah  munculnya  krisis  pangan karena  terganggunya  jalur  distribusi  dan  penurunan  daya  beli  masyarakat. Meskipun  sulit,  tetap  harus  dilakukan  langkah  konkrit  untuk  menjaga  ketahanan pangan  dan  ekonomi  masyarakat  khususnya  di  sector  informal  yang  akan berpengaruh signifikan terhadap ketahan pangan dan ekonomi secara nasional.
Pembangunan  partisipatif  harus  dimulai  dengan  masyarakat  sebagai manusia  yang  memiliki  aspirasi  dan  paling  mengetahui  tentang  kebutuhannya. Masyarakat  adalah  pelaku  utama  pembangunan  dan  pemerintah  daerah  harus dapat  memposisikan  diri  sebagai  fasilitator  untuk  menciptakan  suasana  yang menunjang kegiatan masyarakat  yang diharapkan dapat mendukung keberhasilan pembangunan  daerah.  Pembangunan  daerah  diarahkan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  yang  semakin  memantapkan  ketahanan  masyarakat  dalam  upaya meletakan  dasar  dan  landasan  ekonomi,  sosial,  budaya,  politik,  keamanan  dan ketahanan  nasional.  Untuk  itu,pembangunan  diarahkan  kepada  kegiatan pengembangan  secara  terpadu  dan  menyeluruh  dengan  cara  memperdayakan setiap  komponen  dimasyarakat  dalam  rangkameningkatkan  pengembangan masing-masing  daerah.  Dalam  mewujudkan  tujuan  pembangunan  daerah dibutuhkan  kesadaran  dan  partisipasi  aktif  dari  seluruh  stmasyarakat.Selain  itu juga  diperlukan  kebijakan  pemerintah  untuk  mengarahkan  serta  membimbing masyarakat guna bersama-sama melaksanakan program pembangunan daerah.

## Menumbuhkan ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga dan individu
Ketahanan pangan sebagai terjemahan dari istilah food security merupakan suatu kondisi ketersediaan pangan yang cukup bagi setiap orang, setiap saat dan setiap individu.  Konsep  ketahanan  pangan  tersebut  dapat  diterapkan  untuk  menyatakan ketahanan  pangan  pada  beberapa  tingkatan  yaitu,  global,  nasional,  regional, tingkat  rumah  tangga  dan  individu  mengemukakan  bahwa  faktor  pendapatan,
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology ISSN (Online) : 2807-758X
jumlah anggota keluarga, pendidikan kepala keluarga, dan kemampuan memenuhi kebutuhan pangan berpengaruh terhadap tingkat ketahanan pangan rumah tangga. (Rasmiati  et  al.,  2016).  Sistem  ketahanan  pangan  komprehensif  Indonesia mencakup empat sub-sistem, yaitu: (i) ketersediaan jumlah dan jenis pangan yang cukup  untuk  seluruh  penduduk,  (ii)  kelancaran  dan  pemerataan  pangan,  (iii) konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi seimbang, yang berdampak pada (iv) status gizi masyarakat. Dengan demikian, sistem ketahanan pangan dan gizi tidak hanya memperhatikan produksi, distribusi, dan penyediaan pangan  di  tingkat  makro  (nasional  dan  regional),  tetapi  juga  menyangkut  aspek mikro, yaitu akses pangan di tingkat rumah tangga dan perorangan serta status gizi anggota  rumah  tangga,  terutama  anak-anak  dan  ibu  hamil  dari  rumah  tangga miskin. Ketahanan pangan suatu rumah tangga dapat dilihat dari indikatornya dari pangsa pengeluaran rumah tangga tersebut baik dari pengeluaran pangan dan non pangan.Pengeluaran  pangan  sendiri  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  sosial  dan ekonomi. Dari peneliti sebelumnya Sinaga et al., (2017) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi  pengeluaran  pangan  rumah  tangga  ialah  pendapatan  keluarga, jumlah anggota keluarga, pendidikan ibu, jumlah beras raskin yang diterima. Tingkat pengeluaran terdiri dari dua kelompok, yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Tingkat kebutuhan / permintaan untuk kedua kelompok pada dasarnya  berbeda.  Dalam  keadaan  penghasilan  terbatas,  kebutuhan  pangan diutamakan,  sehingga  pada  masyarakat  berpenghasilan  rendah  akan  tampak bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Faktor pendapatan  adalah  salah  satu  faktor  penting  yang  menentukan  pola  konsumsi rumah tangga. Pendapatan yang lebih tinggi menunjukkan peningkatan daya beli, dan peningkatan aksesibilitas terhadap makanan berkualitas lebih baik. Faktor lain yang juga berperan dalam pengeluaran pangan adalah lingkungan (social access). Semua faktor menentukan kualitas makanan yang dikonsumsi oleh rumah tangga yang  pada  akhirnya  akan  menentukan  kesejahteraan  rumah  tangga  hingga ketahanan pangan.
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology ISSN (Online) : 2807-758X
Pemantapan  koordinasi  dan  singkronisasi  pihak-pihak  terkait  dalam perencanaan, kebijakan, pembinaan dan pengendalian
Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan  koordinasi,  perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang peningkatan  diversifikasi  dan  pemantapan  ketahanan  pangan.  Rapat  dewan ketahanan  pangan  merupakan  forum  koordinasi  para  anggota  dewan  ketahanan pangan  untuk  melaksanakan  kebijakan  program  pembangunan  pangan.  Sektor pertanian  menjadi  sorotan  karena  erat  kaitannya  dengan  ketahanan  pangan nasional. Tentunya di saat pandemi sulit seperti saat ini ketahanan pangan menjadi sesuatu  yang  harus  diupayakan  untuk  menghindari  krisis  pangan.  Ketahanan pangan  sendiri  memiliki  dua  kata  kunci penting,  yaitu  ketersediaan  pangan  yang memadai  dan  merata  serta  akses  penduduk  terhadap  pangan,  baik  secara  fisik maupun  ekonomi.  Ketahanan  pangan  kita  secara  umum  dapat  dikatakan terganggu.  Selama  pandemi  ini,  pemerintah  telah  menerapkan  kebijakan  PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di beberapa daerah, masyarakat juga diminta mengurangi  kontak  fisik  dan  melakukan  work  from  home.  Hal  ini  dapat mempengaruhi  produksi,  distribusi,  dan  juga  konsumsi  makanan.  Sarana  untuk mendistribusikan makanan menjadi terbatas sehingga ada kurangnya produktivitas pangan.  Selain  itu,  dengan  perubahan  gaya  hidup  masyarakat,  otomatis permintaan  masyarakat  sebagai  konsumen  pangan  juga  berubah.  Permasalahan yang  paling  besar  terjadi  pada  distribusi  pangan  yaitu  Dengan  adanya pembatasan-pembatasan,  distribusi  pangan  menjadi  lemah.  Akibatnya,  stok pangan tidak merata di semua daerah. Ada daerah yang mengalami defisit dan ada pula yang mengalami produksi berlebih (Lestari, 2021).
Petani  sebagai  kunci  pangan  Indonesia  selama  pandemi  diharapkan  tetap sehat dan bekerja dengan maksimal pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk  mencegah  krisis  pangan  (Fadillah  et  al.,  2021).  Mulai  dari  kesejahteraan petani melalui pendampingan dan fasilitas seperti bantuan relaksasi kredit kepada petani miskin. Petani juga harus diperkenalkan dengan teknologi untuk membantu mereka  dalam  mendistribusikan  dan  menjaga  stabilitas  harga  produk  pangan
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology ISSN (Online) : 2807-758X
selama  pandemi  seperti  ini.  pemerintah  juga  dinilai  perlu  memetakan  potensi pertanian  yang  ada,  menstabilkan  harga  pangan,  mengkonsolidasikan  lahan pertanian,  dan  juga  membuat  regulasi  terkait  masalah  pangan  yang  ada (Gustiawan, 2020).
Selain  peran  pemerintah,  masyarakat  juga  dapat  berkontribusi  dalam menjaga  ketahanan  pangan  agar  terhindar  dari  krisis  pangan.  Masyarakat berkesempatan  membangun  kedaulatan  dan  kemandirian  pangan.  Di  masa pandemi  ini,  masyarakat  cenderung  lebih  kreatif  dan  bisa  kreatif  untuk menghindari  situasi.  Termasuk  menjaga  akses  makanan.  Masyarakat  diharapkan memiliki  kesadaran  untuk  melakukan  penanaman  diri  minimal  untuk  memenuhi kebutuhan  pangannya  sendiri.  Ada  banyak  sekali  cara  untuk  melakukan penanaman  mandiri  seperti  misalnya  urban  farming  dan  juga  melakukan penanaman  dengan  metode  hidroponik  dengan  memanfaatkan  lahan-lahan  yang ada  di  rumah.  Dinas  ketahanan  pangan  di  Kabupaten  majene  sendiri  lebih mengedepankan  fungsi  koordinasi  dengan  dinas-dinas  lain  yang  terkait.  Setiap tahunnya  dinas  ketahanan  pangan  mengadakan  rapat  minimal  sekali  dalan setahun,  Di  dalam  rapat  koordinasi  itu  masing  masing  dinas  yang  terkait mengemukakan  rencana  rencananya  sehubungan  dengan  penyelenggaraan ketahanan pangan. Dinas ketahanan pangan mempunyai 3 komponen utama mulai dari  segi  ketersedian  pangan,  akses  pangan,  dan  pemanfaatan  pangan. Ketersediaan  pangan  berhubungan  langsung  dengan  suplei  yang  ada  dilapangan atau  dari  petaninya  itu  sendiri.  Kemudian  akses  pangan  ini  lebih  kepada kemampuan  daya  beli  masyarakat  terhadap  produk  pangan.  Serta  pemanfaatan pangan lebih ke arah pola konsumsi pangan masyarakat.

## KESIMPULAN
1. Pemberdayaan  Ketahanan  Pangan  Masyaraka  adalah  upaya  pemberian informasi yang dilakukan secara  terus-menerus dan berkesinambungan mengikuti perkembangan sasaran untuk membuat sasaran    berubah    dalam aspek pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu (knowledge), aspek sikap terbentuk  setelah  tahu      menjadi      mau      (attitude),      dan      aspek  tindakan
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology ISSN (Online) : 2807-758X
dimana  sasaran  akan  melakukan  sesuatu  setelah  tahu  dan  terbentuk  sikap (practice).
2. Pengembangan  Sistem  dan  Usaha  Agrobisnis  adalah  merupakan  suatu  bentuk (model,  sistem,  pola)  yang  mampu  memberikan  keuntungan  bagi  pelaku- pelaku  agribisnis  (petani/peternak/pekebun/  nelayan/pengusaha  kecil  dan menengah/koperasi), dalam bentuk peningkatan pendapatan, peningkatan nilai tambah  dan  perluasan  kesempatan  kerja.  Dalam  pengembangan  sektor agribisnis  agar  dapat  menyesuaikan  diri  terhadap  perubahan  pasar  diperlukan pengembangan  sumber  daya  agribisnis,  khususnya  pemanfaatan  dan pengembangan  teknologi  serta  pembangunan  kemampuan  sumber  daya manusia (SDM) Agribisnis sebagai aktor pengembangan agribisnis.
3. Mewujudkan Kebersamaan Antara Masyarakat Sebagai Pelaku dan Pemerintah Sebagai  Fasilitator.  Pangan  merupakan  kebutuhan  dasar  bagi  manusia  yang harus  dipenuhi  setiap  saat.  Sebagai  kebutuhan  dasar,  pangan  mempunyai  arti dan  peran  yang  sangat  penting  bagi  kehidupan  suatu  bangsa.  Ketersediaan pangan  yang  lebih  kecil  dibandingkan  kebutuhannya  dapat  menciptakan ketidakstabilan ekonomi.
4. Menumbuhkan  ketahanan  pangan  pada  tingkat  rumah  tangga  dan  individu. Ketahanan  pangan  sebagai  terjemahan  dari  istilah  food  security  merupakan suatu  kondisi  ketersediaan  pangan  yang  cukup  bagi  setiap  orang,  setiap  saat dan setiap individu. Konsep ketahanan pangan tersebut dapat diterapkan untuk menyatakan ketahanan pangan pada beberapa tingkatan yaitu, global, nasional, regional, tingkat rumah tangga dan individu
5. Pemantapan  koordinasi  dan  singkronisasi  pihak-pihak  terkait  dalam perencanaan,  kebijakan,  pembinaan  dan  pengendalian.  Berdasarkan  tugas  dan fungsi  Badan  Ketahanan  Pangan  dalam  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kementerian Pertanian,  Badan  Ketahanan  Pangan  mempunyai  tugas  menyelenggarakan koordinasi,  perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  peningkatan diversifikasi  dan  pemantapan  ketahanan  pangan.  Rapat  dewan  ketahanan pangan  merupakan  forum  koordinasi  para  anggota  dewan  ketahanan  pangan untuk melaksanakan kebijakan program pembangunan pangan.
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology ISSN (Online) : 2807-758X

## REFERENSI
Aidha, Z., & Harahap, R. A. (2021). Pemberdayaan masyarakat dalam upaya ketahanan pangan selama pandemi COVID-19 di Kecamatan Bilah Barat.
Tropical Public Health Journal , 1 (1), 22–30.
Fadillah, A. N., Sisgianto, & Mohammad Jafar Loilatu. (2021). The Urgency of Food Estate for National Food Security in The Middle of The COVID-19 Pandemic. Journal of Government and Political Issues , 1 (1), 35–44. https://doi.org/10.53341/jgpi.v1i1.8
Gustiawan. (2020). Strategi Pertanian Menghadapi Pandemi Covid-19. Media Indonesia . https://mediaindonesia.com/opini/308928/strategi-pertanian- menghadapi-pandemi-covid-19
Hartaman, N., Wahyuni, W., Nasrullah, N., Has, Y., Hukmi, R. A., Hidayat, W., & Ikhsan, A. A. I. (2021). Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Budaya Dan Kearifan Lokal Di Kabupaten Majene. Ganaya : Jurnal Ilmu
Sosial Dan Humaniora , 4 (2 SE-Articles).
https://doi.org/10.37329/ganaya.v4i2.1334
Hunger, D. J. (2012). Strategic management and business policy . Pearson Education.
Hutapea, B. O. (2017). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Kawasan Wisata Muara Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015. JOM Fisip , 4 (1) .
Kaputra, I. (2015). Alih fungsi lahan, pembangunan pertanian dan kedaulatan pangan. Jurnal Strukturisasi , 1 (1), 25–39.
Lestari, P. (2021). Ketahanan Pangan Indonesia selama Pandemi: Apa yang Bisa Dilakukan untuk Memperbaikinya? Msn.Com . https://www.msn.com/id- id/ekonomi/ekonomi/ketahanan-pangan-indonesia-selama-pandemi-apa- yang-bisa- dilakukan-untuk-memperbaikinya/ar-BB1cU4pw%0A%0A
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology ISSN (Online) : 2807-758X
Nisak, Z. (2013). Analisis SWOT untuk menentukan strategi kompetitif. Jurnal Ekbis , 9 (2), 468–476.
Saragih, B. (2003). Pembangunan sistem agribisnis di indonesia dan Peranan public relation. SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian , 1 (2), 43844.
Sinaga, R. J. R., Lubis, S. N., & Darus, M. B. (2017). Kajian faktor-faktor sosial ekonomi masyarakat terhadap ketahanan pangan rumah tangga di Medan. Journal of Agriculture and Agribusiness Socioeconomics , 2 (5), 15067.
Tantomi, I. (2020). Jaga Ketahanan Pangan di Masa Pandemi COVID-19, Begini Upaya Pemerintah. Merdeka.Com . https://www.merdeka.com/uang/jaga- ketahanan-pangan-di- masa-pandemi-covid-19-begini-upaya- pemerintah.html