SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7 Nomor 1, Juni 2024 p-ISSN 2654-3923 e-ISSN 2621-6051

## Pertumbuhan Industri Halal Berbasis Usaha Mikro Kecil (UMK)
Syahidin 1 , M. Nasor 2 , Agus Hermanto 3 1,2.3 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung e-mail : syahidindidin99@gmail.com 1
Abstrak : Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dunia memiliki peluang yang sangat besar untuk berperan aktif dalam industri halal global. Melalui Usaha Mikro Kecil (UMK)  yang  menjadi  tonggak  perekonomian  Indonesia,  pemerintah  membuat  kebijakan sertifikasi halal terhadap pelaku usaha UMK sehingga mampu  bersaing di pasar global. Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memberi  gambaran  mengenai  pertumbuhan  industri  halal berbasis usaha mikro kecil. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dimana data yang digunakan  adalah  data  skunder  yang  diperoleh  dari  artikel  ilmiah  dan  dokumen  lainnya  yang relevan  dengan  penelitian.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  peran  UMK  dalam perekonomian  Indonesia  sangat  penting  termasuk  dalam  perkembangan  industri  halal.  Hal tersebut  menjadi  perhatian  pemerintah  sehingga  melahirkan  kebijakan  sertifikasi  halal  untuk pelaku  usaha  baik  perorangan  maupun  badan  usaha.  Hal  ini  dilakukan  sebagai  upaya pemerintah  meningkatkan  nilai  jual  produk  Indonesia  di  pasar  global  meskipun  dalam praktiknya  masih  terdapat  kendala  baik  dalam  pengembangan  UMK  sendiri  maupun  proses sertifikasi halal yang dilakukan.
Kata Kunci: Industri Halal, Usaha Mikro Kecil (UMK), Sertifikasi Halal
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1, Juni 2024

## PENDAHULUAN
Pada  Tahun  2021  berdasarkan laporan Global  Islamic  Economy (GIE) Indonesia  secara  umum  menempati peringkat  ke  empat  setelah  sebelumnya Indonesia  menempati  peringkat  5  pada tahun 2019/2020  dan peringkat 10 pada tahun  2018/2019  (Thomson  Reuters 2021).  Hal  ini  menunjukan  adanya komitmen  pemerintah  pada  tahun  2018, peluncuran  Masterplan  Ekonomi  Syariah Indonesia  (MAKSI)  2019-2024  oleh pemerintah melalui Kementrian Perencanaan  dan  Pembangunan  Nasional (BAPPENAS)  yang  bertujuan  untuk menjadikan  dan  mempercepat  Indonesia sebagai  pusat  keuangan  syariah  secara global  di  tahun  2024.  Namun  prestasi tersebut masih belum mampu menempatkan Indonesia pada 10
peringkat terbaik dalam kategori makanan halal, media dan rekreasi, obat- obatan  dan  kosmetik  halal  (Gunawan  et al. 2020; Rusby & Arif, 2020).
Potensi  Indonesia  sebagai  negara mayoritas muslim terbesar dunia berjalan beriringan  dengan  tingkat  konsumsi  atas produk  halal  yang  tinggi  pula  (Fathoni 2020).  Indonesia  memiliki  potensi  pasar yang sangat besar untuk produk halal. Hal ini  dapat  menjadikan  Indonesia  sebagai perwakilan  pasar  industri  halal  dunia sebab  pada  tahun  2020  Indonesia mencapai  nilai  belanja  domestik  lintas produk dan jasa ekonomi halal pada 2020 sebesar  US$  184,0  miliar  dan  di  tahun 2025  diprediksi  dapat  mencapai  US$ 281,6  miliar  (Fathoni  &  Syahputri  2020). Prospek  perkembangan  industri  halal  di Indonesia  memerlukan  penguatan  pada infrastruktur  usaha  halal  baik  dari  hulu maupun  hilir  dengan  berbagai  kebijakan pemerintah  dan  lembaga  yang  terkait dalam  mempercepat  penetrasi  pasar global (Saputri 2020).
Industrialisasi  produk  halal  perlu dilakukan  agar  menjadikan  Indonesia
sebagai produsen produk halal global. Hal ini  mendasari  bagaimana  peran  Usaha Mikro  Kecil  (UMK)  sebagai  tonggak perekonomian nasional yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan  tenaga  kerja.  Hal  tersebut terbukti  saat  pandemi  Covid-19  UMK mampu bertahan dan mendapat perhatian dari berbagai stakeholder salah satunya  adalah  Kementerian  Agama  RI yang menggaungkan sertifikasi halal pada produk  UMK  (Saefullah  et  al.  2023). Sedangkan  UMK  yang  telah  memiliki sertifat  halal  masih  sangat  sedikit  hanya sekitar 1% atau sekitar 650.000 dari total 65  juta  UMK  (Pardiansyah  &  Abduh 2022).
Pertimbangan  pemilihan  produk halal pada masyarakat muslim setidaknya dapat  dilakukan  dengan  melihat  adanya label  halal  pada  produk  yang  ditawarkan (Sulistiani 2019). Sertifikat halal ini tidak terbatas  pada  pengusaha  besar  saja, melainkan  berlaku  pada  pengusaha- pengusaha  menengah  dan  kecil  tanpa terkecuali (Hidayati & Primadhany 2021). Pada Pasal 4 UUJPH menyebutkan bahwa produk  yang  masuk,  beredar,  dan diperdagangkan  di  wilayah  Indonesia wajib bersertifikat halal.
Hasil penelitian terdahulu menyebutkan  bahwa  program  Sehati (sertifikasi  halal  gratis)  adalah  program pemerintah untuk mempercepat sertifikasi halal UMK. Sehati menunjukkan keuntungan dan kerugian dari pelaksanaannya.  Baik  peluang  maupun hambatan  muncul  dalam  pengembangan produk  halal  UMK  di  Indonesia  berkat program  ini.  Sehati  sangat  bergantung pada dan terikat dengan Pasal 79 dan 81 PP No.39 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan  Bidang  Jaminan  Produk Halal.  Didasarkan  pada  UMK,  kategori penerima  yang  memenuhi  kriteria pengungkapan diri diklasifikasikan sebagai  penerima  sehati.  Tidak  semua
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1, Juni 2024
UMK  di  Indonesia  berhak  atas  program yang  adil.  Sehati  memiliki  peluang  untuk menjadikan  Indonesia  sebagai  pusat produsen halal, pertumbuhan masyarakat yang  berkelanjutan,  produk  yang  dapat bersaing  secara  global,  menarik  minat pelaku  UMK,  dan  mampu  meningkatkan konsumsi  produk  halal.  Kemampuan pembiayaan  negara  dan  munculnya keraguan  tentang  keamanan  produk adalah  masalah  yang  harus  diatasi (Jakiyudin & Fedro 2022; Arif et.al, 2024).
Hasil penelitian lainnya dikemukakan bahwa dari segi pengetahuan dan informasi, masalah yang dihadapi  adalah  kurangnya  sosialisasi yang memungkinkan Pelaku UMK
mencapai wilayah pinggiran atau pedesaan.  Dari  segi  kecukupan  ekonomi, keuangan, dan aksesibilitas, masalah yang dihadapi  adalah  tingkat  pengahasilan yang  rendah  dan  tidak  pasti,  yang menyebabkan  keterbatasan  ekonomi, sehingga  Pelaku  UMK  merasa  sulit  untuk mendapatkan  sertifikasi  halal.  Selain  itu, keterbatasan
teknologi informasii menghalangi
proses
pengurusan sertifikasi  halal  secara  online,  yang mengakibatkan  kurangnya  aksesibilitas sertifikasi  halal.  Dari  segi  ketersediaan fasilitas produksi, pelaku
UMK
menghadapi  masalah  karena  mereka tidak memiliki cukup fasilitas, sarana, dan prasarana untuk memenuhi syarat proses produksi  halal.  Selain  itu,  Pelaku  Usaha tidak memiliki dokumen yang diperlukan untuk  mengelola  sertifikasi  halal  secara legal.  Dari  perspektif  Pelaku  UMK, sertifikasi  halal  hanya  diperuntukan  bagi pelaku  usaha  yang  berpenghasilan  besar sehingga  menyebabkan  sikap  pasif  dan apatis  dalam  mengupayakan  sertifikat halal (Ningrum 2022).
Berdasarkan  latar  belakang  yang telah  dijelaskan  di  atas,  penulis  tertarik untuk  mengangkat  penelitian  tentang pertumbuhan Industri Halal melaui Usaha
Mikro Kecil. Melalui penelitian ini, penulis berharap  akan  memberikan  kontribusi potret industri halal melalui usaha mikro kecil  yang  memiliki  peluang  dan tantangan untuk dikembangkan

## TINJAUAN PUSTAKA Industri Halal
Industri  halal  dalam  praktiknya merupakan  sebuah  rangkaian  proses produk  halal  untuk  membuat  produk halal.  Sebuah  produk  dapat  dinnyatakan halal  apabila  telah  melalui  serangkaian proses  produk  halal  yaitu  mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.  Pemerintah  melalui  kebijakan yang dikeluarkan berupaya untuk menjaga  eksistensi  industri  halal  seperti UU  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun 2014  Tentang  Jaminan  Poduk  Halal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39
Tahun  2021  Tentang  Penyelenggara Bidang  Jaminan  Produk  Halal  dan  lain- lain  (Hida,  Basalamah,  &  Nurhidayati 2021).
Jaminan produk halal dapat dilakukan dengan memberikan label halal pada  produk.  Label  halal  merupakan pernyataan  kehalalan  sebuah  produk dalam  upaya  menunjukan  bahwa  produk tersebut  berstatus  sebagai  produk  halal (Al  Umar  et  al.  2021).  Sedangkan  suatu produk  dapat  dikatakan  sebagai  produk halal apabila memenuhi tiga kriteria yaitu berdasarkan  zat  dan  kandungannya,  cara memperolehnya, dan cara proses pengolahannya (Qoni’ah 2022). Sebagaimana pendapat Qardhawi mendefinisikan  halal  sebagai  sesuatu yang  boleh  dilakukan,  dibenarkan  oleh
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1, Juni 2024
syariat,  dan  pelaku  tidak  memperoleh sanksi  dari  Allah  SWT.  Sehingga  yang dimaksud  dengan  produk  halal  adalah produk  yang  diolah  dengan  bahan  baku yang  memenuhi  kriteria  dalam  syariat Islam,  tidak  ada  unsur  yang  diharamkan didalamnya  baik  bahan  baku,  bahan tambahan  atau  bahan  penolong  lainnya (Rohaeni & Sutawijaya 2020).
Usaha Mikro Kecil (UMK) Menurut  Tambunan  yang  dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah  suatu  unit  usaha  produktif  yang dilakukan  oleh  perseorangan  atau  badan usaha  secara  mandiri  pada  semua  sektor ekonomi (Halim, 2020). Sedangkan dalam Undang-Undang  No.  20  Tahun  2008 tentang  UMKM  Pasal  1  secara  rinci dinyatakan  definisi  yang  terpisah  bahwa usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki  oleh  perseorangan  dan/atau badan  usaha  yang  memenuhi  kriteria yang  terdapat  dalam  undang-undang. Sedangkan  usah  akecil  adalah  usaha produktif  perorangan  dan/atau  badan usaha  yang  merupakan  anak  perusahaan dan bukan merupakan anak cabang yanng dimiliki atau bagian dari usaha menengah atau  usaha  besar  dan  memenuhi  kriteria usaha kecil yang dimaksud dalam undang- undang (Al Farisi & Fasa 2022).
UMKM  merupakan  bagian  tak terpisahkan  dan  bagian  terbesar  dalam laju  perekonomian  nasional.  UMKM sejauh ini kerap menjadi katup pengamanan  pada  masa  krisis  dan melalui  UMKM  membantu  menciptakan pondasi yang kokoh untuk perekonomian masyarakat (Undari & Lubis 2021). Sektor UMKM  tercatat  berkontribusi  besar terhadap PDB. Hal tersebut menjadi bukti bahwa  sektor  UMKM  perlu  menjadi prioritas  termasuk  dalam  pengembangan industri  halal  (Hariani  2023).  Bahkan dalam  Konferensi  G20  di  Nusa  Dua  Bali Presiden  Jokowi  menyatakan  bahwa pihak  pemerintah  telah  mengupayakan
akses  jaringan  internet  murah  agar terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat  di  era  digitalisasi  ini.  Hal tersebut mengindikasikan adaptasi digital pada  sektor  UMKM  sehingga  dapat bersaing  di  pasar  global  (Kusjuniati 2022).

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kepustakaan dimana data yang digunakan adalah  data  skunder  yang  diperoleh  dari artikel  ilmiah  dan  dokumen  lainnya  yang relevan  dengan  penelitian.  Data  yang diperoleh  akan  dianalisis  sehingga menghasilkan  pejelasan  deskriptif  yang disajikan dalam bentuk kata-kata, gambar atau simbol yang berkaitan dengan objek penelitian.  Analisis  data  dalam  penelitian ini  dilakukan  dalam  tiga  tahapan,  yaitu reduksi  data,  kategorisasi  data,  dan verifikasi  data.  Reduksi  data  dalam penelitian ini dilakukan dengan menyeleksi semua data melalui pemotongan  dan  penyederhanaan  data yang  ada  sesuai  dengan  topik  penelitian. Selanjutnya  dilakukan  kategorisasi  data yang sudah direduksi sesuai dengan topik penelitian  yaitu  pertumbuhan  Industri Halal melalui Usaha Mikro Kecil. Tahapan terakhir  adalah  verifikasi  data  untuk menarik  konklusi  yang  merupakan interpretasi  peneliti  terhadap  data. Verifikasi  dilakukan  dengan  teknik triangulasi,  yaitu  mengkomparasikan antara  satu  sumber  data  dengan  sumber data lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Potensi Industri Halal Indonesia Indonesia  sebagai  negara  dengan jumlah  penduduk  muslim  terbesar  dunia memiliki  potensi  besar  sebagai  pasar halal  global.  Indonesia  mendapatkan angin  segar  dengan  bertumbuhnya industri halal nasional. Kontribusi industri  halal  dapat  dilihat  melalui
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1, Juni 2024
Produk  Domestik  Bruto  (PDB).  Ekonomi syariah  sudah  terbukti  memberikan kontribusi  terhadap  Produk  Domestik Bruto (PDB) sebesar USD 3,8 miliar setiap tahunnya  termasuk  kegiatan  ekspor impor produk halal (Fathoni & Syahputri, 2020).  Berdasarkan  laporan Global Islamic  Economy (GIE)  pada  tahun  2021 Indonesia  secara  umum  menempati peringkat  ke  empat  setelah  sebelumny Indonesia  menempati  peringkat  5  pada tahun 2019/2020  dan peringkat 10 pada tahun  2018/2019  (Thomson  Reuters 2021).  Namun  prestasi  tersebut  masih belum  mampu  menempatkan  Indonesia pada 10 peringkat terbaik dalam kategori makanan halal, media dan rekreasi, obat- obatan  dan  kosmetik  halal  (Gunawan  et al. 2020).
Posisi Indonesia yang belum mampu masuk dalam 10 peringkat terbaik dalam kategori makanan halal memiliki berbagai faktor  yang  melatarbelakangi  yaitu: pertama,  religiusitas  berpengaruh  pada keputusan masyarakat membeli makanan halal. Kedua,  kesadaran  halal masyarakat menjadi  faktor  lain  yang  mempengaruhi keputusan  pembelian  masyarakat.  Saat ini, masyarakat sudah memiliki kesadaran halal  yang  cukup  baik.  Ketiga,  sertifikat halal menjadi faktor selanjutnya. Saat ini, masyarakat  akan  memastikan  adanya label halal pada produk untuk
memastikan  kualitas  dan  keamanan produk (Faturohman, 2019).
Faktor-faktor yang menjadi tantangan yang dihadapi Indonesia untuk melakukan  ekspor  produk  halal  yaitu:
Pertama,
kurang fokus pada pengembangan produk halal. Hal tersebut dikarenakan  komoditas  ekspor  unggulan Indonesia  masih  pada  komoditas  yang berbasis  pertambangan  dan  pertanian. Kedua,  persaingan  dengan  negara  non- muslim  yang  mengembangkan  industri halal  bukan  hanya  persaingan  antar negara ASEAN saja yang tidak
terhindarkan  (Warto  &  Arif,  2020). Ketiga,  kurangnya  pemahaman  pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal (Qoni’ah, 2022).
Hal  tersebut  menjadi  sebuah tantangan  sekaligus  peluang  untuk dikembangkan.  Ketimpangan  yang  ada mejadikan  Indonesia  hanya  sebagai konsumen.  Potensi  pasar  yang  besar secara  nasional  dan  dari  segi  ekspor industri  halal  akan  sangat  berpeluang besar  menjadi  produsen  global  dan menambah  nilai  ekspor  Indonesia. Peningkatan  ekspor  kemudian  akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja secara luas sebab akan adanya peningkatan produksi.
Usaha  Mikro  Kecil  (UMK)  dalam Perekonomian Indonesia Berdasarkan data Kementerian Koprasi  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (UMKM) diketahui bahwa UMK menyumbang  sekitar  61,07%  PDB Indonesia  atau  setara  dengan  Rp. 8.573,89  triliun  dan  banyak  menyerap tenaga kerja (Febriyani & Elsa, 2022). Hal tersebut dapat dilihat dalam catatan krisis moneter  1998  yang  menghancurkan banyak  usaha  tapi  tidak  dengan  UMKM yang mampu bertahan bahkan meningkat 350  persen  karena  tidak  adanya keterlibatan  dengan  pihak  luar  negeri (Arifqi & Junaed,i 2021).
Sektor  UMKM  adalah  yang  paling banyak menyerap tenaga kerja. Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik tahun 2020
Indonesia mengalami kenaikan  perihal  kondisi  setengah pengangguran  yaitu  sebesar  10,19%  dari persentase  64,2%  pada  tahun  2019. Pemerintah kemudian membuat berbagai program  untuk  memulihkan  kondisi tersebut  salah  satunya  yaitu  melalui peningkatan  sektor  UMKM  yang  telah terbukti  mampu  bertahan  dalam  kondisi krisis moneter dan ekonomi (Ilmi, 2021). Selain itu, UMKM berperan dan
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1, Juni 2024
berkontribusi  pada  pertumbuhan  PDB sekitar 60% pada saat pandemi Covid-19 (Wahyunti, 2020).
Secara  umum,  peran  UMKM  dalam perekonomian  bangsa  yaitu  meliputi: Pertama,  sebagai  pelaku  utama  dalam perekonomian. Kedua, penyedia lapangan kerja.  Ketiga,  tokoh  penting  dalam pengembangan  perekonomian  lokal  dan pemberdayaan  masyarakat.  Keempat, pembuka peluang pasar baru dan sumber inovasi.  Kelima,  berkontribusi  terhadap neraca  pembayaran  (Sarfiah,  Atmaja,  & Verawati,
2019). Melalui UMKM masyarakat ikut serta dalam meningkatkan  perekonomian  Indonesia. Hal tersebut dikarenakan UMKM memiliki keunggulan  pada  pemanfaatan  sumber daya alam dan padat karya terutama pada sektor pertanian, bahan pangan, perkebunan, perikanan, perdagangan dan sebagainya (Vinatra, 2023).
Pemerintah  menjadi  tokoh  paling penting  dalam  mengembangkan  UMKM yang  ada  salah  satunya  dengan  melalui dinasdinasnya
dibawah koordinasi dengan BAPPEDA harus mampu menyusun  dan  menerbitkan  ” land  scape” atau  peta  potensi  sektor  ekonomi  UMKM ini  secara  jelas.  Kemudian  pelaku  usaha UMKM perlu meningkatkan  keterampilan dan  pengetahuan  terkait  produksi, manajemen usaha dan pemasaran produk atau  jasa.  Selanjutnya  lembaga  keuangan dan  perbankan  membuat  penyesuaian kebijakan agar dapat melayani masayarakat secara optimal.
Berdasarkan pada pemaparan diatas,  dapat  kita  pahami  bahwa keberadaan  pelaku  Usaha  Kecil  Mikro (UMK)  memiliki  peran  penting  dalam menopang  perekonomian  di  Indonesia. Bahkan  dalam  krisis  yang  terjadi  akibat Pandemi  Covid-19,  sektor  UMK  menjadi penyelamat keberlangsungan perekonomian  Indonesia.  Namun,  sektor UMK  memiliki  kendala  akses  pada
permodalan  yang  biasa  dijamah  oleh produsen  besar.  Hal  tersebut  kemudian menjadi  salah  satu  faktor  dimana  UMK lebih kecil peluangnya untuk berkembang. Padahal, sebagaimana diketahui  bahwa  sektor  UMK  banyak menyerap  pekerja  lokal  dan  berdampak pada  perekonomian  masyarakat  sekitar yang  kemudian  akan  meningkatkan  taraf kesejahteraan  hidup  masyarakat  itu sendiri.
Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang nomor  33  tahun  2014  pasal  1  ayat  2 menyatakan  bahwa  produk  halal  adalah produk yang sesuai dengan syariat Islam. Hal  tersebut  menuntut  adanya  jaminan kepastian  dan  keamanan  pada  produk yang  beredar.  Adapun  salah  satu  cara untuk  memberikan  informasi  pada masyarakat  terkait  jaminan  tersebut adalah  adanya  label  halal.  Sehingga pemerintah  mengeluarkan  kebijakan Jaminan  Produk  Halal  (JPH)  melalui Undang-Undang  nomor  39  tahun  2021 pasal  1  ayat  1  yang  menjamin  kepastian hukum  kehalalan  suatu  produk  melalui sertifikat halal (Jakiyudin & Fedro, 2022).
Sertifikasi halal merupakan serangkaian  proses  yang  perlu  dilakukan oleh  pelaku  usaha  baik  perseorangan maupun  badan  usaha  untuk  memperoleh sertifikat  halal.  Produk  yang  berstandar hala  sudah  seharusnya  menjadi  bagian integral  yang  tidak  terpisahkan  dari praktik-praktik perdagangan internasional  yang  menuntut  adanya standar  kualitas  tertentu  pada  sebuah produk  untuk  memperoleh  kepercayaan konsumen global (Warto & Arif ,2020).
Sertifikasi halal memberikan berbagai  manfaat  baik  untuk  konsumen, produsen  bahkan  pemerintah.  Adapun manfaat  yang  dapat  diperoleh  adalah sebagai  berikut:  Pertama,  menjamin produk yang dikonsumsi. Kedua, memiliki Unique  Selling  Point (USP).  Ketiga,
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1, Juni 2024
memberikan ketentraman bagi masyarakat.
Keempat, memberi keunggulan  komparatif.  Kelima,  memberi perlindungan  terhadap  produk  dalam negeri  pada  persaingan  global.  Keenam, menghadirkan  sistem  dokumentasi  dan administrasi  perusahaan  yang  lebih  baik. Ketujuh,  memberi  peluang  besar  untuk masuk pasar global.
اَهُّي َ آٰي ساَّنلا ا ْو ل ك اَّممِ ىمف م ض ْر َ ا ْ لا ا ً ل ٰ ل َح اًبم ي َط ا َ ل َّو ا ْو  عمب َّ تَت مت ٰو  ط خ من ٰطْي َّشلا هَّنما ْم ك َ ل و  دَع نْيمب ُّم

## ١٦٨
Artinya:  “ Wahai  manusia,  makanlah sebagian  (makanan)  di  bumi  yang  halal lagi  baik  dan  janganlah  mengikuti langkah-langkah  setan.  Sesungguhnya  ia bagimu  merupakan  musuh  yang  nyata ”. (QS. Al-Baqarah: 168)
Setelah  Allah  SWT  menjelaskan bahwa  Ia  adalah  Tuhan  yang  berhak disembah dan bahwasannya Allah adalah Yang Maha Menciptakan. Selain itu,  Allah SWT  menjelaskan  bahwa  Dia  Maha Pemberi Rizki bagi seluruh makhluk-Nya. Allah  SWT  sebagai  Yang  Maha  Pemberi rizki  memperbolehkan  manusia  untuk memakan  apa-apa  yang  telah  disediakan di  bumi  sebagai  pemenuh  kebutuhan manusia,  yaitu  makanan  yang  halal,  baik dan  bermanfaat  bagi  dirinya  serta  tidak membahayakan  bagi  tubuh  dan  akal pikirannya.
Oleh  sebab  itu,  adanya  program sertifikat halal gratis ini dapat mempersempit  peredaran  produk  yang masih belum jelas kehalalannya. Sehingga masyarakat  dapat  dengan  mudah  dalam mengidentifikasi  produk  yang  telah terjamin  kehalalannya  dengan  adanya logo halal pada produk dan nomor daftar halal  yang  dapat  ditelusuri  oleh masyarakat  secara  langsung.  Namun, implementasi program sertifikasi halal ini
masih  belum  optimal.  Adapun  beberapa faktor yang menghambat penyebab belum optimalnya  pelaksanaan  sertifikasi  halal ini  adalah:  Pertama,  Kurangnya Halal Awareness dan  Sosialisasi  pada  Pelaku UMK. Kedua, Belum Optimalnya Dukungan  Stakeholder  Terkait.  Ketiga, Pelaku  Usaha  yang  Tidak  Responsif dengan  Regulasi  Sehati  Dan  Layanan Digital. Keempat, Peran Pendamping PPH Belum  Maksimal  (Kasanah  &  Sajjad, 2022).
Berdasarkan  pada  fenomena  yang terjadi  pada  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil (UMK)  yang  masih  belum  melakukan self declare atau  pedaftaran  sertifikat  halal gratis ini maka perlu kiranya digencarkan kembali  sosialisasi  terkait  program sertifikat  halal  gratis  yang  lebih  masif. Sehingga,  informasi  terkait  program tersebut dapat sampai secara luas kepada masyarakat yang kemudian akan memperkuat  industri  halal  yang  ada  di Indonesia  karena  terjaminnya  kehalalan produk  yang  beredar  di  pasar  baik  yang merupakan  produk  produsen  besar bahkan  produk  yang  dihasilkan  oleh produsen Usaha Kecil Mikro (UMK).

## SIMPULAN
Usaha  Kecil  Mikro  (UMK)  adalah sektor  yang  berperan  penting  dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.  Hal  tersebut  terbukti  pada beberapa  krisis  yang  terjadi,  sektor UMKM  mampu  bertahan  seperti  krisis moneter 1998 dan krisis ekonomi karena pandemi  Covid-19.  Terdapat  beberapa faktor terhambatnya pertumbuhan industri  halal  berbasis  UMK  yaitu keterbatasan  informasi  terkait  program Sertifikat  Halal  Gratis  (sehati)  pada masyarakat  pedesaan,  minimnya  akses permodalan  pada  UMK  yang  berbanding terbalik  dengan  pelaku  usaha  besar, keterbatasan  terhadap  teknologi  yang digunakan  sebagai  sarana  pengurusan
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1, Juni 2024
sertifikat  halal,  dan  masih  terbatasnya kesadaran pelaku UMK terhadap pentingnya  label halal  yag dipasang pada produk mereka.
Berdasarkan  hasil  analisis  yang telah  dilakukan,  maka  diharapkan  pada penelitian  selanjutnya  berfokus  pada efektivitas program Sertifikat Halal Gratis (sehati)  atau self  declare yang  telah dilakukan  oleh  pemerintah.  Sehingga program  tersebut  dapat  menjangkau masyarakat  pelaku  UMK  yang  berada  di pedesaan.

## DAFTAR RUJUKAN
Al  Farisi,  S.,  &  Fasa,  M.  I.  (2022).  Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)  dalam  Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Dinamika  Ekonomi  Syariah , 9 (1),  73-
84.
Al Umar, A. U. A., Mustofa, M. T. L., Fitria, D.,  Jannah,  A.  M.,  &  Arinta,  Y.  N.
(2021).  Pengaruh  Label  Halal  dan Tanggal Kadaluarsa Terhadap Keputusan Pembelian Produk Sidomuncul. Jesya  (Jurnal  Ekonomi Dan Ekonomi Syariah) , 4 (1), 641-647. Arifqi,  M.  M.,  &  Junaedi,  D.  (2021).
Pemulihan  perekonomian  indonesia melalui  digitalisasi  UMKM  berbasis syariah  di  masa  pandemi  Covid-
19. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah , 3 (2), 192- 205.
Arif,  M.,  &  Alfani,  M.  H.  (2024). Strengthening  of  Human  Resources and  Assistance  for  Sharia-Based Micro  Enterprises. Journal  Inclusive Society  Community  Servies , 2 (2),  47- 56.
Fathoni, M. A. (2020). Potret industri halal Indonesia:
Peluang dan tantangan. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi Islam , 6 (3), 428-435.
Faturohman,  I.  (2019,  August).  Faktor yang  Mempengaruhi  Minat  Beli
terhadap  Makanan  Halal.  Studi  pada Konsumen  Muslim  di  Indonesia.
In Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar (Vol. 10, No. 1, pp. 882-893)..
Febriyani, D., & Elsa, E. (2022). Penguatan UMKM  Upaya  Peningkatan  Industri Halal  di  Indonesia. Tazkiyya:  Jurnal Keislaman,  Kemasyarakatan  dan Kebudayaan , 23 (1), 13-22.
Gunawan, S., Darmawan, R., Qadariyah, L., Wirawasista,  H.,  Firmansyah,  A.  R.,
Hikam,  M.  A.,  ...  &  Ardhilla,  M.  F. (2020). Pendampingan produk umkm  di  sukolilo  menuju  sertifikasi halalan thayyiban. Sewagati , 4 (1), 14- 19.
Hariani,  D.  (2023).  Potensi  dan  Strategi Pengembangan  UMKM  Halal  di Indonesia. Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen  dan  Akuntansi  MH Thamrin p-ISSN , 2716 , 3911.
Hida,  F.  T.,  Basalamah,  R.,  &  Nurhidayati, N.  (2021).  Analisis  Manajemen Industri  Halal  Perspektif  Ekonomi Islam. Reflektika , 16 (1), 49-68.
Hidayati,  T.,  &  Primadhany,  E.  F.  (2021). Perlindungan  Hukum  Usaha  Mikro,
Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitasi  Sertifikasi  Halal  Produk Pangan  (Studi  terhadap  Praktek  di Kalimantan  Tengah). Jurnal  Hukum Ius Quia Iustum , 28 (2), 373-395.
Ilmi, N. A. N. (2021). Peran UMKM Dalam Mengurangi  Tingkat  Pengangguran Masyarakat  dan  Strategi  UMKM Ditengah  Pandemi  Covid-19. Jurnal Manajemen Bisnis , 18 (1), 96-107. Jakiyudin,  A.  H.,  &  Fedro,  A.  (2022). Sehati:  Peluang  Dan  Tantangan Pemberian  Sertifikasi  Halal  Gratis Bagi  Pelaku  UMK  Di  Indonesia. Al- Mustashfa:  Jurnal  Penelitian  Hukum Ekonomi Syariah , 7 (2), 182-194. Kasanah,  N.,  &  Sajjad,  M.  H.  A.  (2022). Potensi,  Regulasi,  dan  Problematika Sertifikasi  Halal  Gratis. Journal  of
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1, Juni 2024
Economics, Law, and Humanities , 1 (2), 28-41.
Kusjuniati,  K.  (2022).  UMKM  Indonesia Menuju Industri Halal Dan Go Digital Dalam Memasuki Pasar Global. Widya Balina, 7 (2), 462-468.
Ningrum,  R.  T.  P.  (2022).  Problematika Kewajiban  Sertifikasi  Halal  bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. Istithmar , 6 (1),
43-58.
Pardiansyah,  E.,  &  Abduh,  M.  (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi  Halal  Gratis  (Sehati) Dengan  Skema  Self-Declare  Bagi Pelaku  Usaha  Mikro  di  Desa Domas. Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia , 1 (2), 101-110.
Qoni'ah,  R.  (2022).  Tantangan  dan strategi  peningkatan  ekspor  produk halal Indonesia di pasar global. Halal Research Journal , 2 (1). Rohaeni,  Y.,  &  Sutawijaya,  A.  H.  (2020). Pengembangan  Model  Konseptual Manajemen Rantai Pasok  Halal Studi Kasus  Indonesia. J@  ti  Undip:  Jurnal Teknik Industri , 15 (3), 177-188. Rusby, Z., & Arif, M. (2020). Development of  sharia  tourism  in  Riau  province Indonesia. African
Journal of Hospitality, Tourism and Leisure , 9 (1), 1-13. Saefullah,  A.,  Ciptaningtyas,  R.,  Kuraesin, A.  D.,  &  Anggraini,  N.  (2023). Pendampingan  pelaku  UMK  dalam program  Sertifikat  Halal  Gratis (SEHATI)  tahun  2022. Masyarakat Berdaya dan Inovasi , 4 (1), 16-27.
Saputri,  O.  B.  (2020).  Pemetaan  potensi indonesia  sebagai  pusat  industri halal  dunia. Jurnal  Masharif  Al-
Syariah: Jurnal
Ekonomi Dan
Perbankan Syariah , 5 (2). Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan). Jurnal REP Vol , 4 (1).
Sulistiani,  S.  L.  (2019).  Analisis  maqashid syariah dalam pengembangan hukum industri  halal  di  Indonesia. Law  and Justice , 3 (2), 91-97. Thomson Reuters, DinarStandard. (2021).
“State of the Global Islamic Economy Report 2018/19.” Dubai International Financial Centre. Retrieved  from  Https://Haladinar. Io/Hdn/Doc/Report2018. Pdf . Undari,  W.,  &  Lubis,  A.  S.  (2021).  Usaha Mikro  Kecil  Dan  Menengah  (Umkm) Dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Penelitian Pendidikan  Sosial  Humaniora , 6 (1),
32-38.
Vinatra,  S.  (2023).  Peran  Usaha  Mikro, Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. Jurnal Akuntan Publik , 1 (3), 01-08.
Wahyunti,  S.  (2020).  Peran  strategis
UMKM dalam menopang perekonomian  Indonesia  di  Tengah Pandemi Covid-19. J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah) , 3 (2), 280-302.
Warto, W., & Arif, Z. (2020). Bisnis Produk Halal antara Peluang dan Tantangan, Problematika dan Solusinya. Al- Ulum , 20 (1), 274-294.