## KEWARISAN PRODUKTIF (MERAMU MAKNA ADIL MELALUI WARIS PRODUKTIF)

## PRODUCTIVE INHERITANCE (INTERPRETING THE MEANING OF FAIR THROUGHT PRODUCTIVE INHERITANCE)

## Ahmad Rajafi
Fak. Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado) Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128 E-Mail: ahmad.raja i@iain-manado.ac.id

## Rahmat Yudistiawan
Program Magister Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Jl. Marsada Adisucipto, Yogyakarta, 55281 E-Mail: rahmatyudistiawan@yahoo.com
Submitted: Oct 3, 2016; Reviewed I: Nov6, 2016; Reviewed II: Nov 28, 2016; Accepted: Dec 3, 2016
Abstract: Islam come to the earth with the rahmatan li al-'âlamîn principle included in constructing the prosperity of family through law inheritance. There are so many verses in the Alquran, explain inheritance concept clearly and specifically with the number of distribution. Based on that distribution of inheritance, then come up  the understanding that the verses about inheritence is permanent (qath'i) and it doesn't need to be reinterpreted. Based on that mainstream principle above, this writing want to be presented rereading about that theorem through the revelation inculturation and local wisdom as the frame of "ijtihad Islam Nusantara". The reslult is, the law verses born through communicative processes with tahmil method, tahrim or taghyir, and law of inheritence born though taghyir method. Therefore, rereading through taghyir method shouldn't stop in one period and one place, but it can continue including in Indonesia, and productive inheritance concept is one of responsive product in intetpreting the meaning of fair 2:1.
Keywords: Inheritence, Fairnes, Productive Inheritance
Abstrak: Islam hadir ke muka bumi dengan prinsip rahmatan li al-'âlamîn, termasuk dalam membangun kesejahteraan keluarga melalui hukum kewarisan. Terdapat banyak ayat-ayat di dalam al-Qur'an yang se- cara spesifik menjelaskan konsepsi kewarisan bahkan jumlah pembagiannya. Atas dasar konsepsi pembagian tersebut lalu hadir pemahaman bahwa ayat-ayat tentang kewarisan bersifat tetap (qath'i) dan tidak perlu di tafsir ulang. Atas dasar prinsip mainstream tersebut, maka tulisan ini akan menghadirkan pembacaan ulang terhadap dalil tersebut melalui teori inkulturasi wahyu dan budaya lokal sebagai frame "ijtihad Islam Nusantara". Hasilnya adalah, bahwa ayat-ayat hukum lahir melalui proses komunikatif dengan model tahmîl, tahrîm ataupun taghyîr, dan hukum kewarisan lahir melalui model taghyîr. Oleh karenanya, keberlangsungan pembacaan ulang melalui model taghyir tidak boleh berhenti pada satu masa dan satu tempat, akan tetapi

## Al-Risalah
Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 16, No. 2, Desember 2016 (hlm. 303-314)
dapat terus berlangsung termasuk di Indonesia, dan konsep kewarisan produktif adalah salah satu produk yang responsif dalam membaca makna adil 2:1.
Kata Kunci: Waris, Keadilan, Waris Produktif

## Pendahuluan
Konsep kewarisan dalam Islam  tertuang di dalam al-Qur’an dengan penyebutan model pembagian yang rinci dan sistematis. Allah swt memaparkan ketentuan kewarisan den- gan penegasan kepada umat manusia untuk mengikutinya. Namun sesuai dengan perkem- bangan zaman dan perubahan pola pikir ma- nusia, melahirkan berbagai perspektif mela- lui berbagai pendapat dalam membaca dan memahami konten pada ayat-ayat kewarisan tersebut. Ayat yang seringkali dianggap mela- hirkan distingsi dan interpretasi adalah:
: ءﺎﺴﻨﻟا }... ِ ْﲔَﻴَﺜْﻧُٔ ْﻻا ِّﻆ َﺣ ُﻞْﺜِﻣ ِﺮ َﻛَّلذِﻟ ْ ُﰼِد َﻻْؤَا ِﰲ ُﷲ ُ ُﲂﻴ ِﺻﻮُﻳ { ١١
Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu ten- tang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu; bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan…
Distingsi dan ragam interpretasi yang semakin hari berkembang akibat pemahaman terhadap fenomena hukum, menjadi sebab yang menarik dan penting kiranya dilakukan pengkajian terhadap kewarisan Islam yang tidak hanya pengaturan kompleksitas pera- lihan harta antar individu namun mengkaji juga sejauh mana keadilan yang diusung jika menyangkut kedudukan dan hak-hak perem- puan ketika berhadapan dengan kedudukan dan hak-hak laki-laki. Karena sering terjadi permasalahan pembagian waris yang didasari ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan ini salah satunya disebabkan oleh faktor pemahaman yang sedemikian rupa terhadap nash kewarisan Islam kurang dapat
diterima oleh rasa keadilan. 1
Seiring dengan dinamika evolusi budaya, hokum Islam membuka peluang lebih luas terhadap peran ijtihad untuk mencapai tujuan syari’at yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi umat manu- sia termasuk melalui model ijtihad Islam Nu- santara. Rahmat Djatnika yang dikutip oleh Habiburrahman 2 menerangkan, bahwa tujuan hokum Islam, baik secara global maupun lokal, ialah mencegah kerusakan dan men- datangkan kemaslahatan bagi manusia, men- garahkan mereka kepada kebenaran, keadilan dan kebijakan serta menerangkan jalan yang harus dilalui oleh manusia. Sebagaimana al- Qur’an sendiri menjelaskan bahwa Islam menghendaki kemaslahatan pada anak turun manusia.
Pada konteks Islam Nusantara, salah satu tujuannya adalah membangun prinsip-prinsip keadilan ( al-'adâlah ). Keadilan adalah sebuah konsep yang pada dasarnya bersifat relatif, kapansaja seseorang menyatakan bahwa sega- la sesuatu yang ia perjuangkan untuk mewu- judkan keinginannya terhadap segala sesuatu yang ia anggap menjadi haknya maka itu bisa dikatakan adil. Namun, karena sifatnya relatif maka skala keadilan sangat beragam dalam setiap tatanan sosial yang ada. Hans Kelsen menjelaskan secara de fi nitif, bahwa keadilan yang berhubungan dengan tatanan sosial ada-
1  David S. Power, Peralihan  Kekayaan dan  Politik Kekuasaan Kritik Historis Hukum Waris , trans. Arifin Maftuhun (Yogyakarta: LKiS, 2001).
2 Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islamdi Indonesia (Jakarta:Prenada Media Grup,
2011): 8.
lah sebuah kualitas tatanan masyarakat yang mengatur hubungan timbal balik antar manusi ayang mungkin dapat diwujudkan, namun tidak selalu dapat diwujudkan, tatanan masyarakat yang dapat dikatakan adil menurutnya adalah rasa yang dapat membawa kepuasan dan ke- bahagiaan dalam tatanan tersebut. 3
Pada konteks bahasa Arab, keadilan be- rasal dari kata ‘ adl yang berarti konsisten, berimbang,sama danpatut. 4 Ini serupa dengan pengertian adil yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa adil adalah tidak berat sebelah,tidak memihak, berpihak atau berpegang pada yang benar, sepatutnya tidak sewenang-wenang. 5
Berbagai ragam de fi nisi tentang adil terse- but melahirkan pertanyaan yang urgen untuk lebih dalam diteliti, yakni tentang bagaimana konsepsi adil dalam kewarisan Islam ketika berinteraksi dengan budaya lokal yang hidup di Nusantara dan melahirkan produk kewari- san yang responsif, dan apakah dimungkink- an jika dilakukan pembacaan ulang melalui pendekatan ijtihad Islam Nusantara yang menerapkan model inkulturasi wahyu dan budaya lokal.
Inilah masalah utama yang akan dikaji lebih lanjut dalam paper ini, yakni melakukan pembacaan ulang atas dalil-dalil qa ţ 'î yang pada awalnya menegaskan pembagian waris secara individual menuju pembagian waris secara produktif, atau dalam istilah lain yakni harta waris yang pada awalnya dibagi habis dalam satu generasi menjadi pembagian se-
3 Hans Kelsen, What is Justice? Justice, Law, and Politics in the mirror of Science (Barkeleyan Los Angeles: Universityof California Press,1957): 1-2.
4 Rifyal Ka’bah, Hukum Islam di Indonesia (Ja- karta: Universitas Yarsi, 1999): 28.
5  Lukman Ali, at. al., Kamus Besar Bahasa In- donesia , Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka,
1996): 7.
cara berkelanjutan dan tak berkehabisan dari generasi ke genarasi.

## Konsepsi Dasar Makna Keadilan dalam Kewarisan Islam
Pada bagian pertama ini, akan dipaparkan secara teoretis konsep tentang keadilan. Ibra- him Mustafa menjelaskan bahwa adil adalah mengambil dari mereka sesuatu yang menjadi kewajibannya, atau dalam istilah lain, me- nyampaikan hak kepada pemiliknya secara efektif. 6
Menurut M. Quraish Shihab, kata adil pada awalnya diartikan dengan sama atau per- samaan, itulah yang menjadikan pelakunya tidak memihak atau berpihak pada yang be- nar. Makna ini menunjukkan bahwa keadilan itu melibatkan beberapa pihak yang terkadang saling berhadapan, yakni selain terpenuhi haknya namun di lain sisi masing-masing pihak juga mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan. 7 Secara spesi fi k, M. Quraish Shi- hab membagi makna adil dalam beberapa di- mensi berdasarkan fi rman- fi rman Allah swt di dalam al-Qur'an, yakni; 1) Adil dalam arti sama; 2) Adil dalam arti seimbang; 3) Adil da- lam arti perhatian terhadap hak-hak individu; dan 4) Adil yang dinisbatkan kepada Ilahi. 8
Untuk menjelaskan konsep adil secara komprehensif, perlu dijelaskan terlebih da- hulu bahwa secara umum, Islam memandang perbedaan antara laki-laki dan perempuan di- lihat dari segi penciptaannya, hal ini tentunya akan mempengaruhi pandangan dan pola pikir umat terkait tentang persamaan yang berlan- jut pada rasa keadilan. Konsep historis yang
6 Ibrâhîm Mu şţ afâ, et. al., al-Mu’jam al-Wasî ţ ( Ţ eheran: al-Maktabah al-Ilmiyyah, 1934): 593.
7  M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an; Tafsir Maudhu’i atas Belbagai Persoalan Umat (Band- ung: Mizan, 1998): 111.
8 Ibid, 113.
mapan di masyarakat adalah, awal mula pen- ciptaan manusia berasal dari Adam dan Hawa dengan penekanan bahwa perempuan (Hawa) diciptakan berasaldari tulang rusuk laki-laki. Hal ini berimplikasi pada pemahaman bahwa perempuan hanyalah makhluk kelas dua set- elah laki-laki dan hanya memiliki peran do- mestik bukan publik.
Muhammad Abduh dalam al-Manar menguraikan ayat satu surat an-Nisa’ terkait kata nafs wâhidah yang memiliki pengertian berbeda dari beberapa mufasir sebelumnya yang menjelaskan bahwa kata tersebut memi- liki arti Adam, namun Abduh memberikan pengertian secara general yakni nenek moy- ang, sehingga setiap suku memiliki nenek moyangnya sendiri. Abduh juga menguraikan pendapatnya mengenai asal mula kejadian manusia bukan lagi dipahami dari kejadian Adam dan Hawa namun lebih tepat dimulai dari kejadian manusia pada umumnya yaitu dalam surat Al- Mu’minun (23) ayat 12-16, 9 yang menjelaskan;
ًﺔَﻔ ْﻄُﻧ ُﻩﺎَﻨْﻠَﻌ َﺟ َّ ُﰒ ( ١٢ ) ٍﲔ ِﻃ ْﻦِﻣ ٍ َلة َﻼ ُﺳ ْﻦِﻣ َنﺎ َﺴْﻧِٕ ْﻻا ﺎَﻨْﻘَﻠَﺧ ْﺪَﻘَﻟَو ًﺔَﻐ ْﻀُﻣ َﺔَﻘَﻠَﻌْﻟا ﺎَﻨْﻘَﻠ َﺨَﻓ ًﺔَﻘَﻠَﻋ َﺔَﻔ ْﻄُّﻨﻟا ﺎَﻨْﻘَﻠَﺧ َّ ُﰒ ( ١٣ ) ٍﲔِﻜَﻣ ٍراَﺮَﻗ ِﰲ َﺮ َﺧَٓا ﺎًﻘْﻠَﺧ ُﻩ َنأْﺎ َﺸْﻧَٔا َّ ُﰒ ﺎًﻤ ْﺤَﻟ َمﺎ َﻈِﻌْﻟا َناْﻮ َﺴَﻜَﻓ ﺎًﻣﺎ َﻈِﻋ َﺔَﻐ ْﻀُﻤْﻟا ﺎَﻨْﻘَﻠ َﺨَﻓ
َنﻮُﺘِّﻴَﻤَﻟ َ ِلكَذ َﺪْﻌَﺑ ْ ُﲂَّﻧِٕا َّ ُﰒ ( ١٤ ) َﲔِﻘِﻟﺎَﺨْﻟا ُﻦ َﺴ ْﺣَٔا ُﷲ َكَرﺎَﺒَﺘَﻓ ( ١٦ ) َنﻮُﺜَﻌْﺒُﺗ ِﺔَﻣﺎَﻴِﻘْﻟا َمْﻮَﻳ ْ ُﲂَّﻧِٕا َّ ُﰒ ( ١٥ )
Sesungguhnya Aku telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah [12], ke- mudian Aku jadikan air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim) [13], Kemu- dian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadi- kan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka
9  Lihat Irwan Abdullah, et. al., Islam dan Kon- struksi Seksual (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, The Ford Foundation dan Pustaka Pela- jar, 2002): 214-215.
Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.[14] Kemudian, sesudah itu, sesungguh- nya kamu sekalian benar-benar akan mati.[15] Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) di hari kiamat.
[16]
Melalui konsepsi normatif-yuridis men- genai asal usul kejadian manusia berdasarkan ayat-ayat di atas, menghadirkan pemahaman yang mengarah pada konsep kesetaraan, baik kesetaraan hak maupun tanggung jawab kar- ena manusia terlahir dari konsep penciptaan yang sama meskipun hasil produksinya ber- beda (jenis kelamin).
Implikasi dari pemahaman tersebut ada- lah, lahirnya pola untuk merubah cara pikir umatyang selama ini mendudukkan perem- puan sebagai makhluk kelas dua dengan konsekuensi diskriminatif, karena dianggap mempunyai kemampuan terbatas dibanding laki-laki, salah satu produk diskrimantif terse- but adalah kekakuan pembacaan atas ayat- ayat kewarisan yang menekankan hak dua bagian bagi laki-laki dan hak satu bagian bagi perempuan.
Berkenaan dengan hal tersebut, pada dasarnya konsep tentang kewarisan terbentuk dari kehidupan sosial-budaya yang terjadi da- lam masyarakat Arab pada masa pembentu- kannya, di mana kekuasaan lahir dari sistem patrilineal dan membentuk pemahaman bah- wa laki-laki memiliki kuasa dan tanggung- jawab yang lebih besar daripada perempuan, bertanggungjawab atas keberlangsungan ke- hidupan seluruh keluarganya sebab sistem kekeluargaan yang dianut adalah patriarki dan model keluarga pada masyarakat saat itu ada- lah keluarga besar atau biasa disebut extended family , hingga ia patut diberikan porsi yang lebih besar daripada yang lainnya.
Islam yang datang prinsip rahmatan li al- 'âlamîn (rahmat bagi semesta alam) menghad-
irkan tiga model komunikasi dengan produk- produk budaya dan kearifan lokal yakni tahmîl (menerima kearifan lokal secara utuh), tahrîm (menegasi secara keseluruhan), atau tagyîr (melakukan revisi atas produk tersebut). 10 Pada konteks waris, Islam berkomunikasi melalui model tagyîr , di mana model kewarisan lama direvisi oleh Islam, dengan tetap memberikan bagian laki-laki lebih besar dari bagian perem- puan karena tanggungjawabnya, namun tetap memperhatikan perempuan sebagai bagian dari keluarga yang memiliki hak sama dalam menerima harta peninggalan orangtuanya.
Hukum kewarisan Islam saat ini adalah produk komuniktif dengan tidak mening- galkan budaya yang telah mengakar dalam masyarakat Arab, agar tidak terjadi guncangan sosial yang dapat merusak tatanan masyarakat saat itu, karena pada dasarnya ajaran Islam mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga tidak ada hak yang di- kurangi maupun tanggung jawab yang dapat dibebaskan. Hukum kewarisan Islam meman- dang terhadap asas-asasnya yang mempertim- bangkan kesejahteraan hidup baik dalam ke- luarga maupun masyarakat. 11
Dari kenyataan di atas, maka dapat dipa- hami bahwa sejak awal Islam telah memberi- kan pesan secara implisit bahwa perubahan suatu hukum berbanding lurus dengan setting sosial ekonomi masyarakat, laki-laki memi- liki beban yang lebih besar untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga wajar tentunya mendapat bagian yang lebih, sehingga mun- cul pembagian waris dua banding satu (2:1).
Kenyataannya latar belakang yang menja-
10 Ahmad Rajafi, "Inkulturasi Wahyu dan Budaya Lokal Serta Implikasinya Terhadap Pembaha- ruan Hukum Keluarga di Indonesia", (Disertasi, PPs IAIN Raden Intan Lampung, 2015): 22.
11 Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1992): 234.
di dasar pembagian waris di tanah Arab terse- but yang menemui perubahan kondisi sosial masyarakat yang berbeda-beda tentunya perlu direinterpretasi dalam konteks sosio-kultur di luar tanah Arab, termasuk Indonesia. Maka dengan melihat pesan implisit Islam dalam melakukan perubahan dengan dasar keadilan dan kemaslahatan dapat pula dilakukan di luar Arab tanpa meninggalkan asas-asas dasar hu- kum kewarisan Islam serta tetap memperhati- kan faktor sosial ekonomi setempat.
Perubahan sosial suatu masyarakat ditan- dai dengan adanya ketidak serasian dan kes- eimbangan antara standar nilai yang dipegang masyarakat dengan realita sosial yang terjadi. Menyebabkan masyarakat tidak mampu me- nyesuaikan diri dengan perubahan, sehingga hukum memiliki peran untuk memberikan re- spon terhadap peubahan yang terjadi. Hukum dan struktur sosial dapat beradaptasi dengan perubahan sehingga dalam hal ini hukum Is- lam yang bersifat universal tidak terhambat tanpa mengenal batas teritorial dan lingkun- gan sosial. Dalam hal ini hukum kewarisan Islam dapat dipahami sebagai bagian dari hu- kum Islam yang memiliki nilai adaptasi yang baik terhadap perubahan sosial.
Struktur sosial masyarakat di Indonesia memperlihatkan mayoritas model keluarga berbentuk keluarga kecil atau biasa disebut nuclear family (keluarga inti). Hal ini memun- culkan konsekuensi yang berbeda dalam hal tanggungjawab terhadap keluarga, ditambah lagi dengan semangat kesetaraan antara laki- laki dan perempuan yang telah dibahas sebe- lumnya, menimbulkan tanggung jawab yang setara antara laki-laki dan perempuan.
Belum lagi muncul realita sosial yang mengharuskan perempuan memiliki beban lebih besar dalam mempertahankan kelang- sungan hidup keluarganya. Sebagai contoh, anak perempuan sering menjadi tulang pung-
gung keluarga, merawat orang tua, mendidik dan membesarkan anak, sedangkan anak laki- laki dapat hidup bebas merantau mengasah pengalamannya, tanpa melihat bahwa sau- daranya telah bekerja keras untuk kebutuhan keluarganya.
Lebih lanjut, ketika orangtuanya men- inggal, dengan ketentuan yang termaktub di dalam al-Qur'an, anak laki-laki mendapatkan bagian waris lebih besar daripada saudaranya yang perempuan, padahal jika dilihat dari kontribusi yang diberikan, lebih kecil dari- pada saudara perempuannya. Lalu bagaimana hukum kewarisan Islam mengakomodir per- masalahan yang seringkali terjadi seperti ini. Untuk itu, dengan memperhatikan keadilan, kemaslahatan dan kemanfaatan yang seim- bang bagi semua pihak, baik laki-laki mau- pun perempuan, maka konsepsi tentang waris produktif akan menjadi solusi yang responsif.

## Pembaruan Kewarisan Islam Melalui Ke- warisan Produktif
Keluarga Arab kuno (pra-Islam) adalah model keluarga patriakhi, di mana bapak adalah poros tali kekerabatan di dalam keluarga dengan se- luruh anak keturunannya mengikuti garis kek- erabatan ayah dan keluarga ayahnya tersebut, sedangkan ibu dan seluruh garis kekerabatan- nya dianggap bagian eksternal atau bukan dari bagian keluarga yang mengikat baginya.
Penguatan identitas patriakhat di atas ternyata tidak sekedar berfungsi sosial namun juga berfungsi ekonomi dengan jalan menjaga harta kelurga baik semasa hidup mereka atau- pun dalam hal pengalihan harta keluarga pas- ca wafatnya patron keluarga tersebut. Akan tetapi karena kejahiliyahan yang begitu kuat menyelimuti konstruk sosial Arab pra-Islam, maka istri-istri dari ayah mereka selanjutnya menjadi salah satu bagian dari harta keluarga
yang dapat diwariskan, dan garis penerima harta waris pun hanya dapat diterima oleh kel- ompok laki-laki dan menegasi garis keturunan wanita.
Secara umum pengalihan harta keluarga pasca wafatnya pemilik harta tetap diako- modir di dalam Islam namun dengan berbagai kritik sosial dan solusi yang konstruktif di da- lam asy-syarî’ah melalui fi rman Allah swt:
ُﺔَّﻴ ِﺻَﻮْﻟا اً ْﲑَﺧ َكَﺮَﺗ ْنِٕاُ تْﻮَﻤْﻟا ُ ُﰼَﺪَﺣَٔاَ َﴬ َﺣ اَذِٕا ْ ُﲂْﻴَﻠَﻋ َﺐِﺘُﻛ { ١٨٠ : ةﺮﻘﺒﻟا } َﲔِﻘَّﺘُﻤْﻟا َﲆَﻋ ﺎًّﻘ َﺣ ِفوُﺮْﻌَﻤْﻟ ِبا َﲔِﺑَﺮْﻗَٔ ْﻻاَو ِﻦْﻳَ ِلداَﻮْﻠِﻟ
Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, ber- wasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.
Bentuk akomodatif asy-syarî’ah dalam hal kewarisan di atas adalah dengan tidak mendekonstruksi secara masal hak kekeraba- tan patrilineal dan memberikan hak kepada wanita untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut. Sebagaimana penjela- san Allah swt yang menegaskan bahwa bagi laki-laki dan perempuan memiliki hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabat- nya, baik sedikit atau banyak. 12
Akan tetapi bentuk akomodatif seba- gaimana ayat tersebut adalah dengan tetap memberikan hak-hak yang luas kepada garis keturunan laki-laki, dengan bagian yang lebih besar dari bagian perempuan, karena dalam pembentukan hukum yang responsif bukan- lah dengan jalan dekonstruksi hukum, akan tetapi dengan jalan at-tadarruj yakni pember- lakuan hukum secara berangsur-angsur ses- uai perubahan budaya hukum yang ada. Oleh karenanya pada konsep awal Islam, Allah swt memberikan rujukan hukum dalam pembagian
12 An-Nisa’ (4) : 7.
atau pengalihan harta keluarga yang ditinggal mati pemiliknya secara habis, sebagaimana fi rman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 11-12 yang artinya:
Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pem- bagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : ba- hagian seorang anak lelaki sama dengan baga- hian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang diting- galkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang menin- ggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian- pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak- anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Ses- ungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.[11] Dan bagimu (suami-suami) sep- erdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri- isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutang- nya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempu- nyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hu- tang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki- laki maupun perempuan yang tidak meninggal- kan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga
itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat oleh- nya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.
Argumentasi yang dapat dibangun di da- lam ayat-ayat di atas adalah, bahwa secara historis pembagian harta peninggalan ayah telah ada di dalam masyarakat Arab namun dengan one sided truth claims yang hanya diberikan kepada anak laki-laki dan menegasi kaum wanita, plus hanya untuk yang dewasa dan mena fi kan anak-anak, dan lain-lain, seba- gaimana pada ayat yang pertama. Baru setelah Islam datang, disyari’atkanlah pembagian har- ta peninggalan mayit dengan pembagian yang mengakomodasi hak-hak perempuan, baik bayi yang baru lahir maupun dewasa, seba- gaimana tertuang di dalam ayat yang kedua.
Sampai pada ayat yang kedua tersebut, Islam menunjukkan progresi fi tasnya karena tidak membedakan penerimaan hak pengali- han kekayaan keluarga berdasarkan perbedaan jenis kelamin ( sex ), namun karena masih be- gitu kuatnya dominasi laki-laki dalam sistem sosial Arab pra-Islam, maka Allah melalui rasul-Nya tidak melakukan perubahan hu- kum secara massive , akan tetapi mengguna- kan model akomodatifdengan beberapa revisi ( taghyir ) namun tetap menghormati sistem so- sial mereka di mana laki-laki ditetapkan untuk mendapatkan bagian lebih besar dari wanita sebesar dua banding satu (2:1), sebagaimana bunyi teks dari ayat 11 dan 12 dari surat an- nisa’ di atas.
Atas pembacaan terhadap ayat-ayat di atas, maka pada tahun 80-an hadir Munawir Sjadzali 13 yang melakukan pembacaan ulang
13 Beliau adalah tokoh Islam yang memiliki karier birokrat yang cukup mumpuni dari sebagai se- orang Menteri Agama pada dua periode Orde
terhadap ayat tersebut dengan membawa kon- sep reaktualisasinya dan menggugat konsep 2:1 dengan menetapkan pembagian waris yang sama antara laki-laki dan perempuan (1:1) atas dasar argumentasi bahwa kedudu- kan dan peranan wanita di dalam masyarakat telah berubah dan menjadi setara, sehingga perlu diikuti dengan kesetaraan hak perem- puan, termasuk dalam hal warisan.
Jika ditelaah secara seksama rasional- isasi yang dibangun oleh Munawir, maka arah pemikiran Munawir lebih didasarkan atas se- mangat untuk melakukan pembaruan dalam Islam dan menghadirkan perbaikan-perbaikan diberbagai bidang, namun dengan jalan at- tadarruj . Selain daripada itu, Munawir juga dalam menguatkan argumentasinya mencoba untuk meng- qiyas -kan kasus waris dengan ka- sus perbudakan dalam Islam.
Menurutnya, perbudakan kini telah di- tolak secara universal, meskipun al-Qur’an masih menyebutkan eksistensinya, dan ini merupakan bagian dari usaha komunikatif dari bawah ( makhlûq ) ke atas ( Khâliq ), yakni antara budaya lokal dan al-Qur’an dengan cara memberi informasi bahwa perbudakan tidaklah lagi sesuai dengan kehendak zaman, maka Islam harus dapat menerima perubahan zaman tersebut. Begitu juga dengan masalah kewarisan, pada awalnya Islam tetap mem-
Baru ; Kabinet Pembangunan IV (1983-1988) dengan masa kerja 29 Maret 1983-19 Maret 1988 dan Menteri Agama Kabinet Pembangunan V (1988-1993) dengan masa kerja 23 Maret 1988- 17 Maret 1993. Setelah itu, Munawir Sjadzali menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Agung pada tahun 1993 sampai 1998, sekaligus menjadi Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahun yang sama. Lihat sinopsis buku karangan Munawir Sjadzali, Islam Dan Tata Negara: Aja- ran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: UI-Press, 1990); Munawir Sjadzali, Hukum Islam Di Indo- nesia Perkembangan dan Pembentukan (Band- ung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991): 66
beri porsi yang dominan terhadap golongan laki-laki namun ketika kehendak zaman telah mengangkat persamaan HAM dan kesetaraan gender, maka Islam juga harus ikut merespon hal tersebut dengan mengkomunikasikan ke- hendak universal itu.
Konsep pembagian waris yang sama antara bagian laki-laki dan perempuan (1:1) di atas, pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan substansi kewarisan di dalam budaya lokal yang hidup di Nusantara, termasuk da- lam kewarisan patrilineal, karena hampir rata- rata bentuk kewarisan adat di dalam budaya lokal di Nusantara didominasi oleh kewarisan kolektif 14 dan mayorat. 15
Sebagai contoh untuk wilayah Sumatera adalah adat Lampung, di mana anak tua laki- laki memegang penuh pengelolaan harta waris berupa rumah, sebidang tanah, sawah atau ke- bun, yang keuntungannya dapat didistribusi- kan ke seluruh kerabat dekat dalam jangka waktu tertentu, atau dalam keadaan tertentu. Begitu juga dengan sistem kewarisan dalam adat Semendo yang menjadikan anak perem- puan sulung sebagai penanggungjawab pen- gelolaan harta keluarga. Anak sulung tersebut disebut sebagai " tunggu tubang " yang berke- wajiban mengelola harta kelurag dari mulai rumah, sawah, dan lain-lain, dan keuntungan-
14  Kewarisan kolektif bercirikan harta yang tak dib- agi-bagi di antara sekumpulan ahli waris kecuali untuk dimanfaatkan secara produktif terutama terhadap mereka yang lebih memerlukannya. Li- hat A. Sukris Sarmadi, Dekonstruksi Hukum Pro- gresif: Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012): 17.
15 Sistem mayorat sebenarnya sama dengan sistem pewarisan kolektif, hanya saja penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga. Lihat Hilman Hadikusuma, Hukum Kekerabatan Adat (Jakarta: Fajar Agung, 1987): 29.
nya dinikmati oleh keluarga besarnya.
Sebagai contoh kewarisan di wilayah Sulawesi adalah adat masyarakat Ammatoa di Sulawesi Selatan yang menjelaskan bah- waharta waris memiliki tujuan untuk menja- lin silaturahmi antara anggota keluarga yang masih ada maupun yang sudah tidak ada. Sistem pembagiannya menempatkankan anak laki-laki sebagai ahli waris yang mengguna- kan sistem kolektif bergilir untuk mengelola dan menikmati hasil pertanian, perkebunan dan peternakan yang di wariskan oleh orang tuanya. Sedangkan anak perempuan sebagai ahli waris menggunakan sistem individual untuk mendaptkan bagian harta yang berupa emas, alat tenun, dan alat rumah tangga. Ke- mudian anak laki-laki dan anak perempuan juga menggunakan sistem kolektif bergilir da- lam hal menempati rumah tinggal yang diwar- iskan oleh pewaris.
Begitu juga dengan masyarakat Ban- jar yang dikatagorikan menggunakan sistem pewarisan individual. Namun demikian, masyarakat Banjar juga menggunakan sistem pewarisan mayorat, dimana dalam sistem pe- warisan mayorat harta tidak dibagi melainkan dikendalikan oleh salah seorang ahli waris. Pengendalian harta waris oleh salah seorang ahli waris biasanya dilakukan oleh orang tua laki-laki atau orang tua perempuan jika salah satunya meninggal dunia, atau dikuasai oleh saudara tertua kalau kedua orang tuanya men- inggal dunia. 16
Konsepsi pengelolaan harta secara kolektif atau mayorat seperti yang dilakukan oleh beberapa masyarakat adat di Nusantara tersebut dikenalkan oleh Ahmad Raja fi dalam disertasinya sebagai Waris Produktif, di mana harta tidak dibagi habis namun terus bergerak
16 Lihat Gusti Muzainah, "Pembagian Harta Wari- san Menurut Hukum waris Adat Masyarakat Banjar", (Tesis, Surabaya, UNAIR, 1999)
dan menghasilkan lebih banyak keuntungan sehingga dapat dinikmati oleh keluarga be- sar dari generasi ke generasi, dan  pewarisan produktif seperti ini dirasa lebih progresif dan responsif karena mengakomodir semua pendapat hukum, baik yang mengimani 2:1 maupun 1:1.
Jika sistem kewarisan produktif terse- but diimplementasikan secara optimal, maka kemiskinan di dalam keluarga, tidak akan per- nah tejadi, bahkan alasan hukum yang dike- mukakan oleh Quraish Shihab tentang 2:1, di mana satu bagian untuk anak perempuan lebih kecil dari anak laki-laki disebabkan oleh anak perempuan kelak akan menjadi istri dari seseorang yang tentunya juga mendapatkan dua bagian dari harta keluarganya, sehinga masing-masing secara substantif sama-sama mendapatkan bagian yang sama, dapat ter- eleminir oleh kemanfaatan waris produktif yang lebih maslahat.
Terlebih lagi bahwa secara tekstual, Al- lah swt telah memberi signal dalam QS. al- Baqarah ayat 180, di mana pembagian harta peninggalan mayit harus dilaksanakan secara al-ma’rûf , yang selain berarti kearifan juga memiliki makna kearifan lokal. Adapun ka- limat na ş iban mafrûdâ dalam QS. an-Nisa’ ayat 7, kalimat farîdatan min Allâh pada ayat 11, dan wa ş iyyatan min Allâh pada ayat ke 12, harus dapat dikaitkan ( munâsabah ) dengan QS. al-Baqarah ayat 180 yang menghendaki kebaikan dari kearifan lokal.
Walhasil, konsep rincian pembagian waris yang tertuang di dalam al-Qur’an ada- lah dalam konteks sengketa waris yang tidak dapat diselesaikan secara ma’rûf , oleh kare- nanya Allah memberi ta’kîd dengan kalimat- kalimat di atas. Selain daripada itu, konsep pembagian waris pada masa awal Islam tidak dapat terlepas dari ikatan budaya Arab yang mengagungkan laki-laki, sehingga bagian un-
tuk wanita masih bersifat mikro untuk konteks saat ini, namun makro pada masanya. Dengan demikian, ketika ‘ illah berubah maka hukum juga harus berubah.
Demi mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kontak dialogis antara wahyu Allah yang telah terkodi fi kasi menjadi kitab suci dengan budaya lokal di Indonesia, berikut dipaparkan satu buah teori budaya lokal yang sangat bersinergi dengan kehendak Allah dalam hal pembagian waris yakni al- ma’rûf . Teori budaya lokal tersebut adalah Muakhi yang hidup dalam adat budaya Lam- pung. Pada dasarnya kata muakhi diserap dari bahasa Arab ( akhun ) yang bermakna saudara, dan berfungsi sebagai nilai dan norma yang mewujud dan dilakukan berulang-ulang oleh pelaku budaya atas dasar musyawarah dan mufakat. 17
Berdasarkan konsep muakhi tersebut, lalu pembagian harta waris yang diterapkan di dalam adat Lampung adalah waris mayorat di mana anak laki-laki tertua berkedudukan se- bagai penerus tanggung jawab orang tua seba- gai kepala keluarga dan berkewajiban untuk mengurusi seluruh anggota keluarganya, oleh karenanya harta peninggalan orang tua yang telah meninggal berada di bawah pengenda- lian anak tertua. 18
Meskipun pengendalian harta warisan berada di tangan anak laki-laki tertua, na- mun dalam hal pengelolaannya harus mela- lui musyawarah mufakat dan sepengetahuan keluarga besar. Di sinilah konsep muakhi menjadi pegangan utama dalam menghad- irkan kemaslahatan di dalam keluarga. Oleh karenanya, menjadi sangat tidak penting jika
17 Lihat A. Fauzie Nurdin, Budaya Muakhi dan Pembangunan Daerah Menuju Masyarakat Ber- martabat (Yogyakarta: Gama Media, 2009): 9. 18 Lihat Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993): 29.
kemudian harus terjadi pembedaan bagian waris seperti 2:1 antara laki-laki dan perem- puan, karena dalam pembagian warisan yang produktif ini, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan akan terus mendapatkan manfaat dari harta peninggalan orang tua selama-la- manya, bahkan juga akan terus dirasakan oleh generasi selanjutnya. Atas dasar teori tersebut maka konteks kearifan lokal ( al-ma’rûf ) yakni muakhi yang bersinergi dengan maksud Al- lah akan mampu memberi kebaikan keluarga yang lebih makro, sebagaimana perintah Al- lah swt:
... ْﻢِ ْﳱَﻠَﻋ اﻮُﻓﺎَﺧ ﺎًﻓﺎَﻌ ِﺿ ًﺔَّﻳِّرُذ ْﻢِﻬِﻔْﻠَﺧ ْﻦِﻣ اﻮُﻛَﺮَﺗ ْﻮَﻟ َﻦﻳِ َّلذا َﺶ ْﺨَﻴْﻟَو { ٩ : ءﺎﺴﻨﻟا }
Dan hendaklah takut orang-orang seandainya meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka
Atas dasar pemahaman tersebut, maka penguasaan atas harta pusaka tidaklah bersifat partikular karena sesungguhnya ia hanya pe- nyambung tugas orang tua dalam mengayomi dan mengurus sanak saudaranya melalui ke- untungan dari pengelolaan harta pusaka ke- luarga. Artinya, dengan demikian tidak ada yang berlaku oportunis dalam hal ini, dan ke- untungan dapat dirasakan oleh semua anggota keluarga sepanjang masa tanpa diktum 2:1 ataupun 1:1.
Dengan demikian, jika budaya lokal tersebut dikomunikasikan melalui jalan inkul- turasi dengan wahyu Allah swt, maka harus dilihat atas dasar pelapisan hukum, di mana pada lapisan pertama Allah swt memberikan grand design sesuai kebutuhan awal buda- ya lokal Arab Islam yang masih begitu kuat memegang kekerabatan patrilineal dengan ketentuan bagian laki-laki lebih besar dari perempuan. Lalu pada lapisan selanjutnya
dimunculkan applied design yang menghad- irkan perubahan produk hukum akibat pe- rubahan zaman, keadaan dan tempat, yang tentunya juga merubah budaya hukum dalam masyarakat berupa konsep equality dan im- partiality di mana harus ada keseimbangan dan keadilan yang merata dalam pembagian harta waris tersebut.
Inilah sesungguhnya makna adil dari konsep pembagian harta waris produktif, yang memiliki hikmah utama yakni:
1.  Mengharmoniskan hubungan di antara anggota keluarga;
2. Memperkuat persaudaraan dan mem- perkokoh persatuan keluarga;
3. Mengikis kon fl ik internal dan eksternal dalam keluarga; dan
4.  Menjadi arah dan cita-cita sebuah kelu- arga yang sakînah, mawaddah dan rah- mah .
Model tersebut juga sejalan dengan pem- bagian harta waris yang dapat dilaksanakan dengan jalan musyawarah di antara keluarga, yang didasarkan pada pemahaman tentang si- fat-sifat hukum, yang terdiri dari hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. 19 Dis- ebut sebagai hukum yang memaksa apabila ketentuan hukum yang ada tidak dapat dikesa- mpingkan, dengan artian bahwa perintah atau larangan hukum wajib dilaksanakan jika tidak ingin dikategorikan sebagai perbuatan me- langgar hukum. Sedangkan hukum yang men- gatur yaitu teks hukum yang ada dapat dikesa- mpingkan bilamana para pihak berkeinginan lain berdasarkan hasil kesepakatan bersama di dalam musyawarah keluarga tersebut, dan jika tidak dilaksanakan ketentuan hukum tersebut maka tidak dikategorkan sebagai bagian dari
19 Lihat Hasbullah Bakri, Pedoman Islam di In- donesia (Jakarta: UI Press, 1990 ): 217; dan K.
Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Is- lam (Jakarta: Sinar Grafika, 1995): 4.
perbuatan melanggar hukum, sebab sifatnya hanya mengatur.

## Penutup
Hukum kewarisan Islam adalah produk ko- munikatif antara wahyu dan budaya lokal Arab melalui model tagyîr . Progres tagyîr tidak boleh berhenti di satu tahapan waktu dan tempat, akan tetapi ia harus terus hidup dalam menghadirkan hukum yang ş âlih lî kul- li zamân wa makân , yakni suatu hukum yang mampu beradaptasi dengan lingkungan seki- tar dan responsif bagi penggunanya.
Pada konteks meramu rasa adil dalam pembagian kewarisan Islam, sebagaimana yang termaktub di dalam al-Qur'an surat an- Nisâ' ayat 11, maka pembacaan ulangnya (re- interpretasi) melalui bingkai ijtihad Islam Nu- santara (inkulturasi wahyu dan budaya lokal) adalah dengan model akomodatif ( tagyîr ) dan melahirkan produk hukum berupa kewarisan produktif, di mana kewarisan tidak dibagi ha- bis namun dikelola oleh seorang yang ditun- juk keluarga dan keberlangsungan kemanfaa- tan harta waris tersebut akan terus mengalir dari generasi ke generasi.
Adapun penyebutan angka-angka dalam al-Qur'an, menunjukkan bahwa pembagian harta waris merupakan hal yang sangat sensitif dan berkemungkinan menimbulkan pertikaian keluarga jika dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya al-Qur'an meng- hadirkan solusi berupa angka-angka tersebut. Akan tetapi dalam konteks suasana normal, maka basis utama pembagian harta waris ada- lah musyawarah yang hidup dalam bentuk kear fi an lokal, termasuk kewarisan produktif yang selama ini hidup di dalam masyarakat Islam Nusantara.

## Bibliography

## Theses and Dissertations
Muzainah, Gusti., "Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum waris Adat Masyarakat Banjar", Tesis , UNAIR, Surabaya, 1999 Raja fi , Ahmad., "Inkulturasi Wahyu dan Bu- daya Lokal Serta Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga di Indo- nesia", Disertasi , PPs IAIN Raden Intan Lampung, 2015
Books Abdullah, Irwan., at. al., Islam dan Konstruksi Seksual , Yogyakarta: PSW IAIN Sunan
Kalijaga, The Ford Foundation dan Pus- taka Pelajar, 2002
Ali,Lukman.,  at. al., Kamus Besar Bahasa Indonesia , EdisiKedua, Jakarta: Balai Pustaka,1996 Bakri, Hasbullah. , Pedoman Islam di Indone- sia, Jakarta: UI Press, 1990 Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewar- isan Islamdi Indonesia , Jakarta: Prenada Media Grup, 2011
Hadikusuma, Hilman., Hukum Kekerabatan Adat , Jakarta: Fajar Agung, 1987
---------, Hukum Waris Adat , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993
Ka’bah, Rifyal, Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: UniversitasYarsi, 1999. Kelsen, Hans, WhatisJustice? Justice, Law, and Politics in the Mirror of Science, Barkeleyan Los Angeles: Universityof California Press, 1957
Lubis, K., dan Simanjuntak, Komis, Hukum Waris Islam , Jakarta: Sinar Gra fi ka, 1995
Mu şţ afâ, Ibrâhîm., et. al., al-Mu’jam al-Wasî ţ , Ţ eheran: al-Maktabah al-Ilmiyyah, 1934 Nurdin, A. Fauzie., Budaya Muakhi dan Pem- bangunan Daerah Menuju Masyarakat Bermartabat , Yogyakarta: Gama Media, 2009 Syah, Ismail Muhammad., Filsafat Hukum Is- lam , Jakarta: Bumi Aksara, 1992 Power, David S., Peralihan Kekayaandan Politik Kekuasaan Kritik Historis Hu- kum Waris, trans. Ari fi n Maftuhun, Yog- yakarta: LKiS, 2001
Sarmadi, A. Sukris., Dekonstruksi Hukum Progresif: Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam , Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012 Shihab, M. Quraish, Wawasan Al-Qur’an; Tafsir Maudhu’i atas Belbagai Perso- alan Umat , Bandung: Mizan, 1998