JURNAL INTERPRETASI HUKUM | ISSN: 2746-5047 Vol. 3 No 3 – Desember 2022 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.31598/juinhum.3.3.5774.372-378

## PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI KONTRAK DI KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN TABANAN
I Putu Dion Mahardika, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum Universitas Warmadewa putudion696@gmail.com , idaayuputuwidiati@gmail.com putusuryani099@gmail.com

## ABSTRAK
Indonesia  merupakan  negara  yang  menyelenggarakan suatu pemerintahan di tingkat Kabupaten/Kota  memiliki sifat  pembentukannya  berpacu  pada  UU  atau  otonom.  Dalam  instansi  yang  terkait  dengan  perwakilan  pada daerah–daerah yang mempunyai sifat otonom tersebut dinaungi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  Pegawai Kontrak memiliki peranan penting untuk mencapai keberhasilan pemerintahan. Namun pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang dilakukan oleh Pegawai Kontrak, khususnya pelaksanaan disiplin. Disiplin merupakan faktor penting untuk mencapai kesuksesan suatu organisasi. Ada dua permasalahan pokok yaitu bagaimanakah pelaksanaan disiplin Pegawai Kontrak dan bagaimanakah penegakan disiplin pegawai kontrak di kantor Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD).  Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  hukum  empiris  yang  diambil dengan cara wawancara, observasi dan penelitian pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah, pelaksanaan disiplin Pegawai Kontrak di Lingkungan Kantor DPRD kabupaten Tabanan sudah terlaksana dengan lancar. Penegakan disiplin pegawai kontrak terdapat  kekurangan. Faktor yang  menghambat pelaksanaan disiplin pegawai kontrak adalah  faktor SDM. Upaya dalam penegakan disiplin pegawai kontrak di kantor DPRD Tabanan adalah upaya pencegahan  dan  penindakan.  Menciptakan  suasana  disiplin  berarti  menciptakan  segala  bentuk  upaya  untuk meningkatkannya. Tujuan upaya yang tiada henti  dilakukan oleh semua pihak secara dini. Membiarkan gejala- gejala  yang  bersifat  melawan  hukum,  penyalahgunaan  wewenang,  dan  pelanggaran  disiplin  dapat  diibaratkan sebagai sebuah penyakit, yang mana bila penyakit itu dibiarkan akan menggerogoti semua bagian tubuh dan jika telah  kronis  maka  akan  sangat  sulit  untuk  disembuhkan.  Demikian  juga  gejala-gejala  yang  bersifat  melawan hukum,  penyalahgunaan  wewenang,  dan  pelanggaran  disiplin  jika  ditindak  sedini  mungkin,  akan  semakin menjalar ke semua kehidupan, tidak  hanya di  lingkungannya  bekerja  yang pada akhirnya akan  merugikan kita semua.
Kata Kunci : Pegawai Kontrak, Pelaksanaan Disiplin, DPRD Kabupaten Tabanan

## ABSTRACT
Contract  Employees  have  an  important  role  to  achieve  the  success  of  government.  Discipline  is  an  important factor to achieve the success of an organization. There are two main problems, namely how to implement contract employee  discipline  and  how  to  enforce  contract  employee  discipline  at  the  office  of  the  Regional  People's Representative Council (DPRD). This study uses the type of empirical legal research taken by means of interviews, observations  and  literature  research.  The  results  of  this  study  are,  the  implementation  of  contract  employee discipline in the Tabanan Regency DPRD Office has been carried out smoothly. There are shortcomings in the enforcement  of contract  employee discipline. The factor that hinders the implementation  of  contract  employee discipline is the HR factor. Efforts in enforcing the discipline of contract employees at the Tabanan DPRD office are prevention and prosecution efforts. Creating an atmosphere of discipline means creating all forms of efforts to improve it. The goal of continuous efforts is carried out by all parties early on. Letting go of the symptoms that are  against  the  law,  abuse  of  authority,  and  violations  of  discipline  can  be  likened  to  a  disease,  which  if  left unchecked will gnaw at all parts of the body and if it is chronic it will be very difficult to cure. Likewise, symptoms that are against the law, abuse of authority, and violations of discipline, if dealt with as early as possible, will increasingly spread to all lives, not only in the work environment which will ultimately harm us all. Keywords : Contract Employees, Implementation of Discipline, Tabanan Regency DPRD

## I. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakan Masalah
Indonesia merupakan negara yang dalam hal menyelenggarakan suatu pemerintahan di dalam tingkat Kabupaten/Kota memiliki  sifat  yang pembentukannya berpacu pada UU atau otonom. Dalam hal ini instansi  yang  terkait  dengan  perwakilan  pada  daerah–daerah  yang  mempunyai  sifat  otonom  tersebut dinaungi  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Maka  itu  semua  pemerintah  daerah  akan  bekerja dengan  DPRD  untuk  melaksanakan  fungsi  serta  tugas  yang  melayani  rakyat  daerah,  dengan  dasar permusyawaratan (Sarundajang, 2002) .
Dalam  hal  susunan  negara  Indonesia  pemerintahnya  tersusun  atas  dua  tingkatan  yaitu  pusat serta daerah. Terdapat beberapa asas yang digunakan dalam hal ini yaitu asas desentralisasi serta asas tugas  pembantuan  dalam  menyelesaikan  segala  urusan  dan  masalah  yang  mencakup  pemerintahan daerah serta rakyat daerah.
Untuk  melaksanakan  asas  desentralisasi  maka  terbentuklah  dan  disusunlah  daerah  yaitu provinsi  dalam  daerah  tersebut  terbagi  lagi  menjadi  dua  bagian  yaitu  kabupaten  dan  kota  dimana masing–masing daerah tersebut tentunya mempunyai pemerintah daerah yang mengatur serta mengurus wilayahnya sendiri. Dalam mengatur wilayahnya sesuai dengan asas–asas yang ada pemerintah berpacu pada UU yang terkait dengan asas otonomi serta tugas pembantuan.
Pemerintah dalam melakukan pembentukan daerah harus ada beberapa hal yang diperhatikan dalam hal ini, yaitu seperti faktor–faktor yang ada yaitu, adanya potensi daerah tersebut, kemampuan ekonomi daerah tersebut, kependudukan daerah tersebut, luas wilayah yang dimiliki wilayah tersebut, serta  keamanan  daerah  tersebut  dan  yang  terakhir  pertimbangan  dan  syarat–syarat  lain  yang memungkinkan wilayah tersebut dapat tonjolkan serta dikembangkan dalam bentuk otonomi daerah.
Dalam peraturan perundang–undangan, DPRD mempunyai beberapa fungsi dalam dibentuknya DPRD  yaitu  membentuk  suatu  peraturan  daerah,  mengawasi  dan  membuat  anggaran,  fungsi–fungsi tersebut dibantu oleh sekretariat  DPRD Kabupaten/Kota dengan mendapatkan tugas fasilitas keuangan serta administratif.
Dalam  pembukaan  UUD  1945  sudah  dijabarkan  bahwa  tujuan  pembangunan  nasional Indonesia  ada  pada  melindungi  bangsa  serta  memajukan  dalam  hal  kesejahteraan  umum,  membuat hidup  bangsa  menjadi  cerdas  serta  mengikuti  perdamaian  dunia  untuk  tujuan  bangsa  Indonesia  yang cerdas  serta  adil dan makmur. Tujuan tersebut tentu akan  terwujud bila pembangunan nasional  yang akan dilaksanakan harus secara sungguh–sungguh.
Dalam hal melakukan pembangunan nasional salah satunya bisa dilihat dari suatu kinerja para pegawai, salah satunya pegawai kontrak. Berlakunya sistem karier suatu sistem kepegawaian dimana pengangkatan  pertama  didasarkan  atas  kecakapan  yang  bersangkutan,  sedangkan  di  dalam pengembangan selanjutnya yang dapat menjadi pertimbangan adalah masa kerja, kesetiaan, pengabdian serta syarat-syarat objektif lainnya.
Dalam  sistem  kepegawaian,  pegawai  kontrak  atau  bisa  juga  disebut  dengan  PPPK  yaitu Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja,  dimana  merupakan  masyarakat  Indonesia  yang memenuhi  pemenuhan  syarat  dalam  berdasarkan  perjanjian  kontrak  kerja  yang  sudah  diatur  untuk jangka  waktu  tertentu  yang  ikut  melaksanakan  tugas  pemerintahan.  Maka  itu  dewasa  ini  kita mempunyai  tuntutan  akan  bekerja  yang  dimana  bekerja  merupakan  salah  satu  cara  untuk  memenuhi semua  kebutuhan  hidup  manusia,  baik  bekerja  sendiri  maupun  dengan  bantuan  dengan  orang  lain (Asikin, 2012)
Disiplin adalah suatu sikap, perbuatan untuk selalu menaati tata tertib. Pada pengertian disiplin juga tersimpul dua faktor yang penting yaitu faktor waktu dan kegiatan atau perbuatan (Anoraga, 2009). Untuk mencapai suatu keberhasilan harus dibiasakan tanamkan perilaku disiplin dalam diri. Di dalam pelaksanaan pembangunan disiplin kerja serta disiplin  waktu merupakan salah satu  kunci dari keberhasilan  tersebut.  Jika  semangat  disiplin  rendah  maka  berpengaruh  pada  kurang  maksimalnya pelayanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat.  Usaha  di  dalam  mendisiplinkan  pegawai  haruslah menjadi  salah  satu  prioritas  dari  pimpinan  di  masing-masing  instansi  yang  dipimpinnya.  Dengan meningkatkan semangat disiplin pada kantor DPRD Kabupaten Tabanan maka akan memacu semangat untuk  memberi  pelayanan  yang  terbaik  pada  masyarakat  secara  umum  dan  pelayanan  kepada  para Anggota DPRD Kabupaten Tabanan secara khusus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Dalam era otonomi, semangat bersama untuk membangun Kabupaten Tabanan telah menjadi komitmen bersama seluruh pihak terkait di Kabupaten Tabanan. Baik Eksekutif maupun Legislatif telah
sepakat  untuk  membangun  Kabupaten  Tabanan  ke  arah  yang  lebih  baik.  Seiring  dengan  komitmen bersama tersebut maka pegawai kontrak pada kantor DPRD Kabupaten Tabanan memiliki peranan yang cukup penting.

## II. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :
Bagaimanakah  Pelaksanaan  Disiplin  Pegawai  Kontrak  di  Kantor  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan?
Bagaimanakah  Penegakan  Disiplin  Pegawai  Kontrak  di  Kantor  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin?

## III. METODE PENELITIAN

## a. Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah
Dalam pencarian data dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris dimana, data–data yang didapatkan dari lapangan sebagai sumber utama yang akan menuntun untuk melengkapi penelitian ini. Data–data  tersebut  merupakan  hasil  observasi  serta  wawancara  yang  dilakukan  pada  saat  terjun  ke lapangan. dalam hal ini untuk pematangan langsung ke masyarakat dapat dilakukan dengan penelitian empiris (Kartono, 1995)

## b. Sumber Bahan Hukum
Data  Primer  merupakan  data  yang  dikumpulkan  sebagai  bahan  utama  yang  dikumpulkan  melalui wawancara serta penglihatan hasil observasi yang dilakukan di lokasi penelitian terkait.
Data Sekunder yaitu sumber data pendukung yang digunakan untuk menunjang hasil dari data –data  primer  yang  didapat,  data  ini  berupa  buku–buku  hukum  yang  bersifat  penelitian  kepustakaan dimana dapat dijadikan sebagai sumber bahan hukum.

## c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Observasi  dengan  mendatangi  lokasi  penelitian  serta  melakukan  observasi  secara  langsung  dengan meneliti  objek  yang  ada  untuk  mengetahui  penegakan  disiplin  pegawai  kontrak  di  kantor  DPRD Kabupaten Tabanan.
Dengan  mewawancarai  narasumber  yang  dikiranya  dapat  memberikan  informasi  mengenai adanya penegakan disiplin yang dilakukan untuk pegawai kontrak di kantor DPRD Tabanan.
Studi  dokumen  dilakukan  untuk  menunjang  penelitian  bersifat  empiris,  dalam  hal  ini  studi dokumen  dilakukan  untuk  penunjangan  dalam  penulisan  ini  dimana  dapat  berupa  jurnal–jurnal  atau buku–buku hukum yang mempunyai keterkaitan dalam topik penelitian ini.

## d. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan  yang  beralamat  di  jalan.  Jl.  Gatot  Subroto  No.14,  Banjar  Anyar,  Kec.  Kediri,  Kabupaten Tabanan, Bali 82121.

## e. Analisis Bahan Hukum
Analisis  data  pada  penelitian  ini  akan  dilakukan  setelah  terkumpulnya  keseluruhan  data  yang  sudah diperoleh,  yang  dimana  terkumpul  dari  wawancara,  hasil  observasi  serta  studi  dokumen  yang  sudah dilakukan. Dengan adanya data – data tersebut dapat kemudian diolah serta dianalisis secara kualitatif, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan disajikan data tersebut secara deskriptif analisis.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  Disiplin  Pegawai  Kontrak  Di  Kantor  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) Kabupaten Tabanan
Pelaksanaan  disiplin  pegawai  kontrak  di  kantor  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  karena disiplin merupakan dasar dari ilmu, kedisiplinan sangat penting dilaksanakan karena merupakan sikap serta perilaku  yang mempunyai dasar yang berpacu pada peraturan–peraturan  yang sudah  ditetapkan oleh  instansi  yang  dideklarasikan  secara  tertulis  maupun  tidak  tertulis (Nitisemito,  1980) dilakukan
dengan  menggunakan  Aplikasi  Online  untuk  Absensinya,  aplikasi  tersebut  berisi  seperti  registrasi wajah, scan in kehadiran, scan penugasan, riwayat scan, scan out kehadiran, dan verifikasi penugasan. Aplikasi ini disebut Aplikasi Prestasi Online Absensi Pemerintah Kabupaten Tabanan.
Menurut (Simamora, 2004) disiplin adalah prosedur yang mengoreksi atau menghukum bawahan karena  melanggar  peraturan  atau  prosedur.  Sedangkan  menurut (Sutrisno,  2012) mengatakan  bahwa disiplin  adalah  sikap  kesediaan  dan  kerelaan  seseorang  untuk  memahami  dan  menaati  norma-norma peraturan  yang  berlaku  disekitarnya.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  pendapat  Sukarno  dalam  Sutrisno (2012:96), bahwa disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati segala norma peraturan yang berlaku di organisasi. Disiplin adalah suatu sikap, perbuatan untuk selalu mentaati tata tertib. Pada pengertian disiplin juga tersimpul dua faktor yang penting yaitu faktor waktu dan kegiatan atau perbuatan
Disiplin  kerja  merupakan  kondisi  organisasi  atau  iklim  kerja  yang  sangat  penting  dalam kepemimpinan  untuk  mengefektifkan  organisasi (Nabawi,  2006) Sedangkan  menurut  Keith  Davis (dalam (Mangkunegara,  2013) Disiplin  kerja  diartikan  sebagai  15  pelaksana  manajemen  untuk memperteguh pedoman-pedoman organisasi
Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada Anggota DPRD Kabupaten Tabanan saat ini memiliki pegawai dengan jumlah total 132 orang, Sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintahan di Kabupaten Tabanan yang memiliki tugas pokok melayani kebutuhan Anggota DPRD Kabupaten Tabanan dalam tugasnya sebagai wakil masyarakat, maka secara tidak  langsung  peran  Pegawai  Kontrak  di  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Tabanan  juga  bersentuhan dengan rakyat. Maka setiap Pegawai Kontrak di Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan pada khususnya dan Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan haruslah meningkatkan kualitas dan  profesionalisme  agar  memiliki  keunggulan  kompetitif  dan  memegang  etika  birokrasi,  dan  untuk mewujudkan  hal  tersebut  harus  dengan  menegakkan  disiplin  Pegawai  Kontrak,  khususnya  pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan.
Berdasarkan dari hasil wawancara di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan terdapat beberapa  pelanggaran  yang  didapatkan  yaitu;  pelanggaran  disiplin  ringan  seperti,  datang  terlambat, istirahat  sebelum waktunya, dan menyelesaikan tugas tidak tepat  waktu. Di tahun 2020 sebanyak 48 pegawai kontrak melakukan pelanggaran disiplin ringan, pada tahun 2021 sebanyak 34 pegawai kontrak yang  melakukan  pelanggaran  disiplin  ringan.  Terjadi  penurunan  jumlah  pegawai  yang  melakukan pelanggaran disiplin di tahun 2021.
Terdapat beberapa jumlah nama pegawai kontrak yang melakukan pelanggaran yaitu: I Nyoman Winda dengan 3 jumlah pelanggaran, I Dewa Nyoman Kerti dengan 2 pelanggaran, Ita Dewi Herlina dengan jumlah 6 pelanggaran, I Wayan Terem dengan jumlah 1 pelanggaran, I Nyoman Triana dengan jumlah  3  pelanggaran,  I  Gusti  Made  Susila  Utama  dengan  jumlah  4  pelanggaran,  I  Nyoman  Murya dengan  jumlah  6  pelanggaran,  Pande  Ketut  Wiragunawan  dengan  jumlah  5  pelanggaran,  I  Wayan Sudarmawan  dengan  jumlah  4  pelanggaran.  Dari  keseluruhan  pelanggaran  tersebut  kebanyakan pegawai kontrak melanggar pelanggaran disiplin ringan.
Sejauh  ini  pelaksanaan  disiplin  di  lingkungan  Sekretariat  DPRD  di  Kabupaten  Tabanan terlaksana  dengan  lancar,  namun  masih  terdapat  kekurangan  dalam  hal  penegakan  disiplin  terhadap pegawai kontrak. Diperlukan adanya sanksi-sanksi kepada pegawai yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran  disiplin  ringan,  sedang  dan  berat  dimana  Indonesia  yang  merupakan  negara  berbentuk hukum,  harus  memastikan  kepastian  hukum  dari  aparatur  pemerintah  dalam  menghindari penyelewengan kekuasaan terhadap pegawai (Moh. Kusnadi, 2008) 2. Upaya-Upaya Dalam Penegakan Disiplin Pegawai Kontrak di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan
Semua pihak sangatlah mengharapkan agar disiplin Pegawai Kontrak mengalami peningkatan  sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Berbagai cara telah diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten  Tabanan  di  dalam  meningkatkan  disiplin  Pegawai  Kontrak  di  lingkungannya.  Dalam membicarakan  upaya  peningkatan  disiplin  Pegawai  Kontrak  di  lingkungan  Sekretariat  DPRD Kabupaten  Tabanan,  tentunya  kita  harus  melihat  bagaimana  pemerintah  Kabupaten  Tabanan mengupayakan usaha peningkatan disiplin Pegawai Kontrak di Pemerintah Kabupaten Tabanan, hal ini dikarenakan  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Tabanan  merupakan  salah  satu  unsur  pelaksana  pada Pemerintah Kabupaten Tabanan yang tentunya apapun upaya yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten
Tabanan,  akan  berimplikasi  juga  pada  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Tabanan.  Salah  satu  upaya Pemerintan Kabupaten Tabanan adalah pencegahan serta penindakan.
Adapun  upaya-upaya  preventif  terhadap  hambatan  peningkatan  disiplin  Pegawai  Kontrak  di Pemerintah Kabupaten Tabanan antara lain :
Dalam  penataan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  yang  benar  dan  baik.  Pemerintah  Kabupaten Tabanan  telah  melaksanakan  amanat  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia.  Dengan  adanya penataan  kelembagaan  yang  baik,  maka  diharapkan  setiap  satuan  kerja  di  lingkungan  Pemerintah Kabupaten Tabanan jelas akan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Dengan demikian diharapkan pula akan berimplikasi pada setiap Pegawai Kontrak yang mana dengan sendirinya akan jelas pula tugas dan tanggung  jawabnya  masing-masing.  Serta  tidak  ada  lagi  alasan  Pegawai  Kontrak  mengatakan  “tidak ada pekerjaan”.
Penataan manajemen kepegawaian melalui peningkatan disiplin, dimana dengan adanya penataan manajemen  kepegawaian  yang  baik,  akan  bermuara  pada  suatu  sistem  kerja  yang  harmonis,  dengan adanya sistem kerja  yang  harmonis diharapkan munculnya Pegawai Negeri  Sipil  yang memiliki  etos kerja yang tinggi dan bermartabat, yang membuat tingkat pelayanan menjadi bagus dan optimal.
Langkah  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Tabanan  terhadap  Pegawai Kontrak  maupun  pejabat  dalam  lingkungan  seluruh  instansi  yang  ada  perlu  ditingkatkan  sehingga pelayanan  kepada  masyarakat  menjadi  lebih  optimal.  Pengawasan  bukan  bermaksud  untuk  mencari- cari  kesalahan,  namun  untuk  menemukan  apa  yang  salah,  serta  memberikan  suatu  solusi  akan permasalahan yang terjadi. Saat ini dibutuhkan pengawasan dari masyarakat, serta pengawasan melekat dan pengawasan fungsional harus diprioritaskan, sehingga dapat memenuhi apa yang menjadi tuntutan dari masyarakat, selanjutnya akan dicapai suatu pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemberlakuan absensi elektronik di Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan sejak tahun 2016  merupakan  salah  satu  langkah  pengawasan  yang  tepat  untuk  peningkatan  disiplin  Pegawai  di kabupaten Tabanan.
Pelaksanaan  sidak  terhadap  Pegawai  yang  melanggar  aturan.  Saat  ini  Pemerintah  Kabupaten Tabanan  sedang  berupaya  meningkatkan  kedisiplinan  Pegawai  Kontrak  di  lingkungannya  yang melakukan  pelanggaran  disiplin,  terutama  Pegawai  Kontrak  yang  berkeliaran  pada  jam-jam  kerja. Untuk  itu  Ketua  Tim  Yustisi  yang  juga  Wakil  Bupati  Tabanan  diharapkan  melakukan  terobosan- terobosan dalam menggunakan tenaga Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan sidak dan tindakan tegas serta mengamankan oknum-oknum Pegawai  yang nakal tersebut.
Peningkatan  kesejahteraan  Pegawai  Kontrak.  Masalah  kesejahteraan  merupakan  salah  satu  hal yang  sangat  berpengaruh  terhadap  penegakan  disiplin.  Jadi  bagaimana  seseorang  dapat  menjalankan semua tugas dan aturan yang ada jika kebutuhan pokoknya belum terpenuhi dengan layak. Untuk itulah Pemerintah menganggarkan dana untuk memberikan bonus satu kali gaji kepada Pegawai Kontrak dan Pejabat Negara sebagai rangsangan agar setiap Pegawai Kontrak meningkatkan kinerjanya serta sedikit demi  sedikit  mengurangi  sikap  kurang  disiplinnya.  Diharapkan  dengan  terpenuhinya  kesejahteraan Pegawai  akan semakin memacu mereka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Sedangkan upaya represif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan adalah bilamana seorang  Pegawai  Kontrak  melanggar  disiplin  dengan  sifat  yang  sama,  maka  akan  dijatuhi  hukuman yang lebih berat daripada hukuman disiplin terakhir yang sudah pernah dijatuhkan, hal ini sesuai dengan peraturan perundang–undangan terkait.
Apabila sudah terbukti melanggar peraturan disiplin yang ada, maka proses hukum harus berjalan sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Pejabat  atasan  memiliki  peran  yang  sangat  besar  dalam membimbing bawahannya  untuk meningkatkan prestasi kerja dan memberi  contoh  keteladanan yang baik  bagi  bawahannya.  Diperlukan  adanya  ketegasan  di  dalam  menindak  suatu  pelanggaran  sekecil apapun  dengan  memperhatikan  situasi  dan  kondisi  demi  terpeliharanya  suasana  yang  teratur  di lingkungan kerja.
Dalam hal ini peran dari pemimpin mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menjalankan kedisiplinan,  sebab  pemimpin  merupakan  panutan  atau  tauladan  dari  bawahannya  sendiri.  Di  dalam penjatuhan sanksi harus tetap mengacu pada nilai-nilai kemanusiaan, dan selalu berpegangan pada asas praduga tak bersalah. Hal ini penting, sebab siapapun tak boleh semena-mena terhadap sesama manusia. Penjatuhan sanksi disiplin harus bersifat memperbaiki, membina dan mendidik Pegawai Kontrak yang melakukan pelanggaran.
Jadi  segala  upaya  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Tabanan  tersebut  tentunya  akan memberikan  dampak  positif  pada  Pegawai  Kontrak  di  lingkungannya,  termasuk  di  lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan sebagai salah satu unsur pelaksana dari Pemerintah Kabupaten Tabanan.
Menciptakan suasana disiplin berarti menciptakan segala bentuk upaya untuk meningkatkannya. Upaya yang tiada henti perlu dilakukan oleh semua pihak secara dini. Membiarkan gejala-gejala yang bersifat  melawan  hukum,  penyalahgunaan  wewenang,  dan  pelanggaran  disiplin  dapat  diibaratkan sebagai sebuah penyakit, yang mana bila penyakit itu dibiarkan akan menggerogoti semua bagian tubuh dan  jika  telah  kronis  maka  akan  sangat  sulit  untuk  disembuhkan.  Demikian  juga  gejala-gejala  yang bersifat  melawan  hukum,  penyalahgunaan  wewenang,  dan  pelanggaran  disiplin  jika  tidak  ditindak sedini  mungkin,  akan  semakin  menjalar  ke  semua  aspek  kehidupan,  tidak  hanya  di  lingkungannya bekerja yang pada akhirnya tentu akan merugikan kita semua.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

## a. Simpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, simpulan yang penulis dapatkan yaitu :
Pelaksanaan  disiplin  Pegawai  Kontrak  di  Lingkungan  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Tabanan terdapat Sembilan (9) orang yang melakukan pelanggaran disiplin ringan, walaupun jumlahnya relatif kecil, sehingga pelaksanaan disiplin terhadap Pegawai Kontrak masih perlu untuk ditingkatkan. Hal ini terbukti  dari  temuan-temuan  di  lapangan  bahwa  masih  ada  Pegawai  Kontrak  yang  melanggar  aturan disiplin, walaupun masih dalam kualifikasi pelanggaran disiplin ringan. Ini bukan merupakan suatu hal yang  baik  pada  sebuah  instansi  pemerintahan  yang  sering  disorot  oleh  publik.  Masih  terdapatnya pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya ringan ini, tentunya ini harus dibarengi pula dengan penjatuhan sanksi yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, karena disadari atau tidak pelanggaran kecil dapat saja berkembang menjadi pelanggaran yang lebih besar di kemudian hari.
Penegakan disiplin pegawai kontrak di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang didapatkan  masih  ada  kekurangan  dalam  penegakan  disiplin  pegawai  kontrak.  Faktor-faktor  yang menghambat  pelaksanaan  disiplin  Pegawai  Kontrak  yang  pertama  adalah  faktor  SDM,  sulitnya menumbuhkan  rasa  untuk  selalu  berdisiplin  dari  dalam  diri  seorang  Pegawai  Kontrak  menjadi  suatu tantangan  yang  sangat  besar  bagi  pemerintah.  Adapun  upaya-upaya  hambatan  peningkatan  disiplin pegawai  kontrak  di  pemerintah  kabupaten  Tabanan  salah  satunya  upaya  preventif  (pencegahan)  dan upaya represif (penindakan).
b. Saran
Dalam  mendisiplinkan  pegawai  kontrak  tersebut  diperlukan  usaha-usaha  yang  sifatnya  mendorong setiap  Pegawai  Kontrak  untuk  mampu  menjalankan  semua  ketentuan  yang  ada,  yang  tentu  harus dicontohkan oleh atasan kepada bawahannya, dimana ini akan memberikan suatu iklim yang sehat pada instansi tempatnya bekerja. Sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tabanan, sudah saatnya  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Tabanan  melakukannya  demi  kelancaran  dan  memberikan pelayanan prima kepada Anggota DPRD Kabupaten Tabanan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
Diperlukan  adanya  suatu  upaya  korektif  di  intern  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Tabanan terhadap kinerja dari Pegawai Kontrak di lingkungannya. Contohnya adalah pembacaan / pengumuman rekap  absensi  kehadiran  Pegawai  Kontrak  di  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Tabanan  setiap  1  bulan dalam rapat internal Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan. Hal ini perlu, mengingat upaya korektif ini sebagai suatu bahan evaluasi untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja Pegawai Kontrak menuju ke arah  yang  lebih  baik,  memiliki  etos  kerja  tugasnya.yang  tinggi,  dan  selalu  mentaati  disiplin  dalam menjalankan tugasnya.

## DAFTAR BACAAN
Anoraga, P. (2009). Psikologi Kerja . Rineka Cipta. Asikin, Z. (2012). Dasar-Dasar Hukum Perburuhan . Rajawali Press. Kartono, K. (1995). Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum . Mandar Maju. Mangkunegara, A. P. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan . Remaja Rosdakarya. Moh. Kusnadi, B. R. S. (2008). Ilmu Negara Cet. VII . Gaya Media Pratama. Nabawi, H. (2006). Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi . Gadjah Mada University Press. Nitisemito, A. S. (1980). Manajemen Sumber Daya Manusia . Sasmito Bross.
Sarundajang, S. H. (2002). Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah . Pustaka Sinar Harapan. Simamora, H. (2004). Manajemen Sumber Daya Manusia . STIE YKPN. Sutrisno, E. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia . Kencana Prenada Media Group.