## PROBLEMATIKA PENGATURAN CUTI KAMPANYE KEPALA DAERAH INCUMBENT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI INDONESIA

## Jamaludin Ghafur
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Email: Jamaludin.ghafur@uii.ac.id
Allan Fatchan Gani Wardhana Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Email: allanfatchanganiw@gmail.com

## Abstrak
Pasal  70  ayat  (3)  UU  Nomor  10/2016  tentang  Pilkada  mewajibkan  kepala  daerah incumbent  untuk  cuti  jika  yang  bersangkutan  akan  mencalonkan  kembali  pada daerah yang sama. Terhadap aturan tersebut kemudian menimbulkan pro dan kontra, apakah  aturan  cuti  kampanye  bagi  kepala  daerah  incumbent  layak  dipertahankan atau  tidak.  Setiap  peraturan  pasti  memiliki  kelebihan  dan  kelemahan  termasuk peraturan  tentang  cuti  ini  terutama  jika  dikaitkan  dengan  tujuan  dari  pilkada  itu sendiri.  Rumusan  masalahnya:  Pertama,  Bagaimana  pengaturan  persyaratan  cuti kampanye  bagi  kepala  daerah  incumbent  dalam  UU  Nomor  10/2016;  Kedua,  Apa kelebihan dan kelemahan adanya pengaturan persyaratan cuti kampanye bagi kepala daerah  incumbent  dalam  pilkada.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis- normatif  dengan  menggunakan  dua  pendekatan  yaitu  pendekatan  kasus  dan pendekatan  perundang-undangan.  Penelitian  ini  menyimpulkan,  pertama  pasal  70 ayat  (3)  UU  10/2016  telah  menimbulkan  problematika  hukum.  Kedua,  terdapat kelebihan  dan  kelemahan  terhadap  aturan  cuti  kampanye.  Salah  satu  kelebihannya ialah untuk membatasi kekuasaan kepala daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan,  sedangkan  salah  satu  kelemahannya  bahwa  kewajiban  untuk  cuti  dapat merugikan hak kepala daerah incumbent untuk bekerja menuntaskan amanah rakyat hasil pemilihan langsung serta merugikan rakyat pemilih.
Kata Kunci: Cuti Kampanye; Incumbent; Pilkada

## Abstract
Article 70 paragraph (3) of Law No. 10 Year of 2016 on regional head elections obliges the  incumbent  to  take  a  campaign  leave  if  he/she  will  run  back  to  the  same  area election.  Each  regulation  certainly  has  strengths  and  weaknesses,  especially  if associated with the purpose of the election itself. The problem studied in this research are:  First,  how  are  the  requirements  taken  for  the  campaign  leave  of  the  incumbent district  head  in  Law  No.  10  Year  of  2016;  Second,  what  are  the  advantages  and
weaknesses of their requirements to take campaign leave for incumbent district head in the elections. This research is a normative and using two approaches, namely case approach  and  statute  approach.  This  study  concluded  that  the  first  paragraph  of Article 70 (3) of Law 10/2016 has raised the problem of the law. Secondly, one of the advantages is to limit the power of the incumbent to prevent abuse of power, while one of  the  weaknesses  is  that  the  obligation  to  leave  impair  the  right  of  the  incumbent district head to complete the mandate of the people working directly and undermining the election results of the voters.
Keywords: Take a Campaign Leave; Incumbent; Regional Head Elections

## A. PENDAHULUAN
Perbincangan  dan  diskursus  mengenai  pemilihan  kepala  daerah  (pilkada) selalu  dikaitkan  dengan  kerangka  utama,  yaitu  prinsip  demokrasi  dan  negara hukum.  Bingkai  demokrasi  menjadi  penting  mengingat  pilkada  merupakan  wujud dari demokrasi, sehingga prinsip dan nilai-nilai demokrasi harus disertakan dalam penyelenggaraannya.  Sedangkan  bingkai  negara  hukum  memberikan  jaminan  hak asasi manusia didalamnya. Dalam paham negara hukum, jaminan hak asasi manusia merupakan salah satu elemen penting dan utama. Bahkan adanya jaminan hak asasi manusia  juga  sekaligus  menjadi  spirit dan  ruh  demokrasi  itu  sendiri  sebagaimana dijamin oleh UUD NRI 1945.
Menguatkan pendapat itu, bahwa kedaulatan rakyat (demokrasi) tidak berdiri sendiri. Kehadirannya akan selalu dikaitkan dengan asas negara hukum (nomokrasi) (Junaidi,  2013:  15).  Salah  satu  prinsip  dalam  negara  hukum  ialah  adanya  jaminan perlindungan  hak  asasi  manusia.  Oleh  karena  itu,  pelaksanaan  demokrasi  harus didasarkan pada nilai-nilai hukum dengan menghormati hak asasi manusia sebagai basis  utamanya.  Berangkat  dari  prinsip  demokrasi  dan  negara  hukum  inilah seharusnya  aturan  main  terkait  pilkada  dirumuskan.  Aturan  terkait  pilkada  harus jelas dan tegas memuat prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, termasuk di  sini  yang  terkait  dengan  persyaratan  cuti  kampanye  kepala  daerah incumbent dalam pilkada.
Terkait dengan aturan cuti kampanye kepala daerah incumbent dalam pilkada, secara  spesifik  diatur  dalam  Pasal  70  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016 tentang Pilkada yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:
Pasal 70
1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:
a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.
2) Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  Walikota  dan Wakil  Walikota,  pejabat  negara  lainnya,  serta  pejabat  daerah  dapat  ikut
dalam  kampanye  dengan  mengajukan  izin  kampanye  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  Walikota  dan Wakil  Walikota,  yang  mencalonkan  kembali  pada  daerah  yang  sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:
a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
4) Cuti  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  bagi  Gubernur  dan  Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi  Bupati  dan  Wakil  Bupati  serta  Walikota  dan  Wakil  Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri.
5) Cuti  yang  telah  diberikan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4),  wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi, dan  bagi  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  serta  Walikota  dan  Wakil  Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota.
Melihat aturan di atas, bisa digarisbawahi bahwa dalam pasal 70 ayat (3) di atas  itu  mewajibkan  kepala  daerah incumbent untuk  cuti  jika  yang  bersangkutan akan  mencalonkan  kembali  pada  daerah  yang  sama.  Terhadap  aturan  tersebut kemudian  menimbulkan  kubu  pro  dan  kontra,  apakah  aturan  cuti  kampanye  bagi kepala  daerah incumbent layak  dipertahankan  atau  tidak.  Sebagaimana  pada umumnya,  setiap  peraturan  pasti  memiliki  kelebihan  dan  kelemahan  termasuk peraturan  tentang  cuti  ini  terutama  jika  dikaitkan  dengan  tujuan  dari  pilkada  itu sendiri.
Polemik terkait cuti kampanye bagi kepala daerah incumbent ini muncul pada awal  Agustus  lalu.  Gubernur  Daerah  Khusus  Ibukota  (DKI)  Jakarta,  Basuki  Tjahaja Purnomo  alias  Ahok  mempersoalkan  aturan  terkait  cuti  kampanye  dalam  Pilkada. Ahok  mengajukan  uji  materi  ( judicial  review )  ke  Mahkamah  Konstitusi  dengan menggugat aturan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (Fachri  Fachrudin,  “Kaleidoskop  2016:  Uji  Materi  yang  Menyita  Perhatian
Sepanjang Tahun ini”,
http://nasional.kompas.com/read/2016/12/22/07360791/kaleidoskop.2016.uji.m ateri.yang.menyita.perhatian.sepanjang.tahun.ini , diakses pada Kamis, 22 Desember 2016,  jam  07.36  WIB).  Terhadap  aturan  tersebut,  Ahok  mengatakan  bahwa sebenarnya  ia  setuju  jika  calon  petahana harus  cuti  selama  masa kampanye.  Akan tetapi  setelah  dipertimbangkan,  ia  merasa  keberatan  dengan  aturan  terkait  cuti kampanye  karena  masa  kampanye  Pilkada  DKI  Jakarta  akan  bersamaan  dengan penyusunan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  tahun  2017.  Selain itu, ia juga menegaskan tidak akan bisa maksimal dalam mengawasi birokrasi jika ia cuti. Adapun sesuai jadwal, untuk pilkada serentak 2017, masa cutinya dimulai 26 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017, atau kurang lebih sekitar empat bulan. Ahok menilai bahwa cuti empat bulan adalah waktu yang terlalu lama. Jika mengacu pada jadwal  itu,  praktis  bahwa  Ahok  tidak  bisa  ikut  dalam  penyusunan  APBD  sekaligus tidak bisa mengawasi kinerja birokasi.
Sebenarnya,  argumentasi  Ahok  menggugat  Pasal  70  ayat  (3)  UU  Pilkada dengan  alasan  bahwa  ia  tidak  akan  bisa  ikut  dalam  penyusunan  APBD  sekaligus tidak  bisa  maksimal  mengawasi  kinerja  birokrasi  adalah  merupakan  suatu  alasan yang  logis  jika  dibenturkan  dengan  efektivitas  tata  kelola  pemerintahan.  Meski jabatan kepala daerah yang nantinya cuti dapat digantikan oleh wakil kepala daerah ataupun  pelaksana  tugas,  tetap  saja  sedikit-banyak  akan  berpengaruh  terhadap kinerja  pemerintahan.  Disinilah  stabilitas  pemerintahan  nantinya  akan  menjadi taruhan.
Namun  di  sisi  yang  lain,  diaturnya  cuti  bagi  kepala  daerah incumbent yang akan maju lagi dalam pilkada sebenarnya sangat penting. Hal ini mengingat bahwa kepala  daerah  adalah  jabatan  politik  dan  jabatan  publik  yang  bertugas  memimpin birokrasi  dan  menggerakkan  jalannya  roda  pemerintahan.  Fungsi-fungsi pemerintahan  terbagi  menjadi  perlindungan,  pelayanan  publik  dan  pembangunan ( protective , public  services , and development ).  Kepala  daerah  menjalankan  fungsi pemerintahan itu. Dalam konteks struktur kekuasaan, kepala daerah adalah kepala eksekutif di daerah (Prihatmoko, 2005: 203)
Istilah  jabatan  publik  mengandung  pengertian  bahwa  kepala  daerah menjalankan  fungsi  pengambilan  kebijakan  yang  terkait  langsung  dengan kepentingan rakyat (publik), berdampak terhadap rakyat, dan dirasakan oleh rakyat (Prihatmoko, 2005: 203). Dengan adanya ketentuan cuti tersebut setidaknya dapat mencegah  kepala  daerah  dengan  peranannya  yang  besar  dalam  pengambilan kebijakan untuk menyalahgunakan berbagai kebijakan demi kepentingannya sendiri terutama  untuk  memenangkan  proses  kontestasi  dalam  pilkada  yang  sedang  ia jalani.
Berdasarkan  hal  di  atas,  terdapat  beberapa  spesifik  permasalahan  yang menjadi fokus kajian artikel ini yaitu:
1. Bagaimana problematika pengaturan persyaratan cuti kampanye bagi kepala daerah incumbent dalam UU 10 Tahun 2016?
2. Apa kelebihan dan kelemahan adanya pengaturan persyaratan cuti kampanye bagi kepala daerah incumbent dalam pilkada?

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  karena  peneliti melakukan  penelitian  dengan  studi  literatur  dan  peraturan  perundang-undangan yang  berhubungan  dengan  objek  penelitian  guna  mencari  jawaban  atas  masalah yang  hendak  diteliti.  Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan  bahan  hukum  tersier.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik pengumpulan  bahan hukum  melalui  metode  penelitian library  research yang  terdiri  dari  buku-buku, jurnal ilmiah, media massa dan internet serta referensi lain yang relevan. Penelitian ini  menggunakan  teknik  analisis  bahan  hukum  deskriptif  kualitatif  yaitu pengelompokan  dan  penyesuaian  data-data  yang  diperoleh  dari  suatu  gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam
ilmu hukum untuk menghasilkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian.
Penelitian  ini  menggunakan  beberapa  pendekatan,  yakni: pertama , pendekatan  kasus  ( case  approach ) , yaitu  digunakan  untuk  menelaah  kasus-kasus yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  dihadapi  yang  telah  menjadi  putusan pengadilan  dan  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  ( inkracht ).  Hal  berkaitan dengan  implikasi  putusan  MK terkait  cikal  bikal  adanya  pengatuan  cuti  kampanye bagi  kepala  daerah incumbent dalam  pilkada. Kedua ,  pendekatan  perundang- undangan  ( statute  approach ),  yaitu  dengan  menelaah  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  sedang  dihadapi.  Adapun peraturan perundang-undangan yang ditelaah adalah yang berkaitan dengan konsep pengaturan  persyaratan  cuti  kampanye  kepala  daerah incumbent dalam  pilkada. Melalui  pendekatan  ini  diharapkan  dapat  menemukan  jawaban  terkait  apa kelebihan  dan  kelemahan  adanya  pengaturan  persyaratan  cuti  kampanye  kepala daerah incumbent dalam pilkada.
C. PEMBAHASAN

## 1. Tinjauan Umum
a. Negara Hukum & Nomokrasi
Konsep  negara  hukum  mengalami  pertumbuhan  menjelang  abad  XX  yang ditandai  dengan  lahirnya  konsep  negara  hukum  modern  ( welfare  state ),  dimana tugas  negara  sebagai  penjaga  malam  dan  keamanan  mulai  berubah.  Konsepsi nachwachterstaat bergeser  menjadi welvarstaat .  Negara  tidak  boleh  pasif  tetapi harus  aktif  turut  serta  dalam  kegiatan  masyarakat,  sehingga  kesejahteraan  bagi semua orang terjamin (Huda, 2007: 55).
Pada negara  modern  “ Welfare  State ”  tugas  pemerintah  bukan  lagi  sebagai penjaga  malam  dan  tidak  boleh  pasif  tetapi  harus  aktif  turut  serta  dalam  kegiatan masyarakat  sehingga  kesejahteraan  bagi  semua  orang  terjamin.  Dengan  demikian pemerintah  harus  memberikan  perlindungan  bagi  warganya  bukan  hanya  dalam bidang  politik  tetapi  juga  dalam  bidang  sosial  ekonomi  sehingga  kesewenang- wenangan  dari  golongan  kaya  yang  harus  dicegah  oleh  pemerintah  (Marbun  dan Mahfud MD, 2009: 55). Oleh sebab itu tugas pemerintah diperluas dengan maksud untuk  menjamin  kepentingan  umum  sehingga  lapangan  tugasnya  mencakup berbagai aspek.
Menurut  Bagir  Manan,  konsepsi  negara  hukum  modern  merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Di dalam konsep ini tugas negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban  masyarakat  saja,  tetapi  memikul  tanggungjawab  mewujudkan  keadilan sosial,  kesejahteraan  umum  dan  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  (Manan, 1996: 16)
Selain itu, ide negara hukum, selain terkait dengan konsep rechstaat dan the rule  of  law ,  juga  berkaitan  dengan  konsep nomocracy yang  berasal  dari  perkataan nomos dan cratos . Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan demos dan
cratos atau kratien dalam demokrasi. Nomos berarti norma, sedangkan cratos adalah kekuasaan.  Maka,  norma  atau  hukum  dapat  dibayangkan  sebagai  faktor  penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan  ide  kedaulatan  hukum  atau  prinsip  hukum  sebagai  kekuasaan  tertinggi (Ashiddiqie 2006: 151).
Negara  hukum  sebagaimana  dikembangkan  oleh  A.V.  Dicey  dapat  dikaitkan dengan prinsip rule of law yang berkembang di Amerika serikat menjadi jargon the rule of law, and not of man . Bahwa sesungguhnya yang dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Plato  dalam bukunya berjudul Nomoi ( The Laws ),  di  sana  jelas  tergambar  bagaimana  ide  nomokrasi  itu  sesungguhnya  telah sejak lama dikembangkan dari zaman yunani kuno (Ashiddiqie 2006: 151).
Konsep negara hukum mulai berkembang dengan pesat sejak akhir abad ke 19 dan  awal  abad  ke  20. Immanuel  Kant  dan  Friedrich  Julius  Stahl  menyebut  istilah Negara hukum di Eropa Barat Kontinental dengan istilah Rechtsstaat , sedangkan di negara-negara Anglo Saxon , A.V. Dicey menggunakan istilah Rule of Law (Ashiddiqie 2006: 152). Menurut F.J Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah rechststaat itu  mencakup  empat  elemen penting,  yaitu:  (1)  Perlindungan terhadap hak  asasi  manusia;  (2)  Pembagian  Kekuasaan;  (3)  Pemerintahan  berdasarkan undang-undang;  dan  (4)  Peradilan  tata  usaha  negara  (Ashiddiqie  2006:  152). Sedangkan unsur-unsur rule of law menurut Albert Van Dicey  adalah tiga poin yaitu: (1) Supremasi aturan-aturan hukum; (2) Kedudukan yang sama dihadapan hukum; dan (3) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (Marbun, 2011 : 9). Menurut  perspektif  sosiologis,  gagasan the  rule  of  law mengandung  empat makna, yaitu (Huda, 2007: 55):
1. Otoritas  harus  diberi  bentuk  hukum  dan  bahwa  kekuasaan  harus dilaksanakan dengan cara-cara menurut hukum.
2. Hukum  menjadi  responsif  terhadap  kepentingan  konsumen  dan  bertujuan untuk mendepersonalisasikan kekuasaan untuk menundukkan pelaksanaannya  kepada  aturan-aturan,  sehingga  melindungi  warga  negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa.
3. Hukum  tidak  menentang  kekuasaan,  malahan  dapat  memperkuatnya  agar tidak merosot menjadi pemaksa kehendak oleh penguasa.
4. Tidak netral terhadap  kepentingan-kepentingan sosial, karena pemihakannya terhadap  kelompok  yang  kurang  beruntung  secara  politik,  ekonomi,  dan sosial.
Gagasan the  rule  of  law mempunyai  dimensi  universalitas  dan  sekaligus relativitas.  Dimensi  universalitasnya  ialah  gagasan  bahwa  pelaksanaan  kekuasaan dalam  masyarakat  harus  tunduk  kepada  hukum,  hal  ini  mempunyai  implikasi normatif, yaitu (Huda, 2007: 58):
1. Mempunyai  nilai  yang  berperspektif  kerakyatan,  yaitu  melindungi  warga negara terhadap pemerintah dan yang lemah serta miskin terhadap yang kuat serta kaya, dari sudut pandang warga negara yang lemah serta miskin.
2. Penggunaan  pendekatan  konfliktual,  bukan  untuk  melawan  harmoni  dan konsensus palsu, yang berarti dianut pandangan kepatuhan kondisional atas hukum dan otoritas, sehingga memberi ruang untuk beda pendapat dan beda penafsiran, serta kritik atas otoritas tidak ditindas.
Universalitas gagasan the rule of law juga dapat ditunjukkan oleh hasrat yang diperintah  untuk  diperlakukan  baik  dan  adil  oleh  yang  memerintah,  meskipun kriterianya  bisa  berbeda  dalam  dimensi  ruang  dan  waktu.  Sedangkan  dimensi relativitas the rule of law ialah bahwa tidak ada ukuran atau standar yang sama yang dapat dipakai oleh semua bangsa untuk menerapkan rule of law dalam praktik dan bisa memberikan hasil yang betul-betul memuaskan, karena the rule of law hanyalah merupakan  prinsip-prinsip,  bukan  aturan-aturan  konkret.  Maka,  yang  dibutuhkan ialah kemauan politik dan komitmen moral untuk mewujudkan cita-cita the rule of law ( Huda, 2007: 58).
Keempat prinsip ‘rechtsstaat’ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas  pada  pokoknya  dapat  digabungkan  dengan  ketiga  prinsip ‘Rule  of  Law’ yang dikembangkan  oleh  A.V.  Dicey  untuk  menandai  ciri-ciri  Negara  Hukum  modern  di zaman  sekarang.  Bahkan,  oleh “The  International  Commission  of  Jurist” ,  prinsip- prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak ( independence and impartiality of judiciary ) yang di zaman sekarang makin dirasakan  mutlak diperlukan  dalam  setiap  negara  demokrasi.  Prinsip-prinsip  yang dianggap  ciri  penting  Negara  Hukum  menurut “The  International  Commission  of Jurists” itu  adalah:  (1)  Negara  harus  tunduk  pada  hukum;  (2)  Pemerintah menghormati  hak-hak  individu;  dan  (3)  Peradilan  yang  bebas  dan  tidak  memihak (Ashiddiqie 2006: 152).
Terdapat  persamaan  yang  mendasar  terhadap  kedua  jenis  negara  hukum tersebut  di  atas,  keduanya  saling  menginginkan  adanya  perlindungan  dan penghormatan hak asasi manusia yang telah diimpikan sejak berabad-abad lamanya dengan perjuangan dan pengorbanan yang besar. Faktor utama yang menjadi sebab timbulnya penindasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia adalah karena terpusatnya  kekuasaan  negara  secara  mutlak  pada  satu  tangan,  yakni  raja  atau negara  ( absolute ) . Karena  itu  adanya  keinginan  untuk  memisahkan  atau membagikan  kekuasaan  kepada  beberapa  badan  atau  lembaga  negara  lainnya, merupakan  salah  satu  cara  untuk  menghindari  terjadinya  pelanggaran  terhadap hak-hak asasi manusia.
b. Demokrasi
Bagi  negara-negara  yang  menganut  demokrasi  tentulah  rakyat  ditempatkan sebagai  subjek  yang  sentral  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan  dengan  garis dan  prinsip  dasar  tertentu.  Demokrasi  sebagai  sebuah  sistem  tentu  memiliki prinsip-prinsip dasar. Prinsip-prinsip demokrasi menurut Masykuri Abdillah, terdiri dari  persamaan,  kebebasan,  dan  pluralisme.  Prinsip  persamaan  memberikan penegasan, bahwa setiap warga negara baik rakyat biasa atau pejabat mempunyai persamaan  kesempatan  dan  kesamaan  kedudukan  di  muka  hukum  dan pemerintahan.  Begitu  pula  dengan  prinsip  kebebasan,  yang  menegaskan  bahwa
setiap  individu  warga  negara  atau  rakyat  memiliki  kebebasan  menyampaikan pendapat dan membentuk perserikatan. Sedangkan prinsip pluralisme, memberikan penegasan  dan  pengakuan  bahwa  keragaman  budaya,  bahasa,  etnis,  agama, pemikiran dan sebagainya merupakan conditio sine qua non (sesuatu yang tidak bisa terelakkan)  (Ubaidillah,  2000:  168).  Sedangkan  menurut  Inu  Kencana,  prinsip- prinsip  demokrasi  adalah:  (1)  Adanya  pembagian  kekuasaan  ( sharing  power );  (2) Adanya  pemilihan  umum  yang  bebas  ( general  election );  (3)  Adanya  manajemen pemerintahan yang terbuka; (4) Adanya kebebasan individu; (5) Adanya peradilan yang  bebas;  (6)  Adanya pengakuan  hak  minoritas;  (7)  Adanya  pemerintahan  yang berdasarkan  hukum;  (8)  Adanya pers  yang  bebas;  (9)  Adanya  multi partai politik; (10)  Adanya  musyawarah;  (11)  Adanya  persetujuan  parlemen;  (12)  Adanya pemerintahan  yang  konstitusional;  (13)  Adanya  ketentuan  pendukung  tentang sistem  demokrasi;  (14)  Adanya  pengawasan  terhadap  administrasi  publik;  (15) Adanya perlindungan HAM; (16) Adanya pemerintahan yang bersih ( clean and good government );  (17)  Adanya  persaingan  keahlian  (profesionalitas);  (18)  Adanya mekanisme  politik;  (19)  Adanya  kebijakan  negara  yang  berkeadilan;  dan  (20) Adanya pemerintahan yang mengutamakan tanggungjawab (Ubaidillah, 2000: 168).
Sementara menurut Robert A. Dahl juga prinsip-prinsip demokrasi yaitu: (1) kontrol atas keputusan-keputusan pemerintah; (2) para penjabat yang dipilih selalu dari proses pemilihan yang dilakukan secara jujur; (3) adanya hak untuk memilih; (4) adanya hak untuk dipilih; (5) kebebasan warga negara untuk mengeluarkan dan menyatakan  pendapat  tanpa  ancaman;  (6)  warga  negara  mempunyai  hak  untuk mendapatkan  sumber-sumber  informasi;  dan  (7)  warga  negara  mempunyai  hak untuk  membentuk  perkumpulan-perkumpulan  atau  organisasi  (Dahl , 1982:  18). Prinsip-prinsip demokrasi terebut tentu bisa dijadikan pedoman bagi negara-negara yang  menganut  sistem  demokrasi.  Kaitannya  dengan  hal  tersebut,  Robert  A.  Dahl menggarisbawahi  bahwa  proses  demokrasi  yang  ideal  itu  harus  memenuhi  lima kriteria secara utuh, yaitu (Dahl 1982: 10):
1. Persamaan hak pilih ( equality in voting )
Dalam membuat keputusan kolektif yang mengikat, hak istimewa dari setiap warga negara seharusnya diperhatikan secara berimbang dalam menentukan keputusan terakhir.
2. Partisipasi efektif ( effective participation )
Dalam seluruh proses pembuatan keputusan secara kolektif, termasuk tahap penentuan  agenda  kerja,  setiap  warganegara  harus  mempunyai  kesempatan yang  sama  dan  memadai  untuk  menyatakan  hak-hak  istimewanya  dalam rangka mewujudkan kesimpulan terakhir.
3. Mendapatkan pemahaman yang jernih ( gaining enlightened understanding ) Dalam  waktu  yang  dimungkinkan,  karena keperluan  untuk  suatu  keputusan, setiap warganegara harus mempunyai peluang yang sama dan memadai untuk melakukan penilaian yang logis demi mencapai hasil yang paling diinginkan.
4. Melaksaknakan kontrol terakhir terhadap agenda ( exercising final control over the agenda )
Masyarakat  harus  mempunyai  kekuasaan  eksklusif  untuk  menentukan  soal- soal  mana  yang  harus  dan  tidak  diputuskan  melalui  proses-proses  yang memenuhi  ketiga  kriteria  sebelumnya.  Dengan  cara  lain,  tidak  memisahkan masyarakat dari hak kontrolnya terhadap agenda dan dapat mendelegasikan kekuasaan kepada orang-orang lain yang mungkin dapat membuat keputusan- keputusan lewat proses non demokratis.
5. Pencakupan orang dewasa ( inclusion of adults )
Masyarakat  harus  meliputi  semua  orang  dewasa  dalam  kaitannya  dengan hukum, kecuali pendatang sementara.
Proses  pembuatan  keputusan  yang  demokratis  adalah  dengan  didasarkan lima  kriteria  di  atas.  Bagi  Robert  A.  Dahl,  sulit  untuk  meyakini  bagaimana  orang- orang  dapat  memerintah  dirinya  jika  proses  pembuatan  keputusan  yang  mereka anut  tidak  memenuhi  lima  kriteria  di  atas.  Demikian  pula  sama  sulitnya  untuk memahami  bagaimana  mereka  dapat  dituduh  tidak  memerintah  dirinya  sendiri selama  proses-proses  politik  mereka  telah  memenuhi  lima  kriteria  di  atas  secara utuh. (Dahl , 1982: 10). Jika salah satu saja diabaikan, maka demokratis atau tidaknya sebuah negara yang menganut demokrasi bisa dipersoalkan.
Adanya  prinsip-prinsip  tersebut  di  atas  bisa  dijadikan  tolok  ukur  dalam melihat berbagai negara yang mengklaim sebagai negara demokrasi. Jadi, merujuk pada  pendapat  para  ahli  di  atas,  ketika  kesempatan-kesempatan  yang  merupakan konsekuensi  dari  ukuran  umum  negara  demokrasi  tidak  dijalankan,  maka  negara tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai negara demokrasi. Bagi sebuah negara yang  menganut  demokrasi,  prinsip-prinsip  yang  tersebut  di  atas  wajib dipertimbangkan.
c. Pemilihan Kepala Daerah

## 1) Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah
Pemilihan  langsung  selalu  dijadikan  tolok  ukur  untuk  menentukan  sebuah negara  dapat  dikatakan  demokratis  atau  tidak.  Demokrasi  memang  tidak  semata- mata  ditentukan  oleh  ada  tidaknya  pemilihan  oleh  rakyat  atas  pemimpin- pemimpinnya.  Secara  umum  dikatakan  bahwa  pemilihan  kepala  daerah  secara langsung  itu  lebih  demokratis.  Setidaknya  ada  dua  alasan  mengapa  gagasan pemilihan  langsung  dianggap  perlu. Pertama ,  untuk  lebih  membuka  pintu  bagi tampilnya  kepala  daerah  yang  sesuai  dengan  kehendak  mayoritas  rakyat  sendiri. Kedua, untuk  menjaga  stabilitas  pemerintahan  agar  tidak  mudah  dijatuhkan ditengah jalan. Dalam sejarahnya selama berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  menunjukkan  bahwa  pilihan  DPRD  seringkali berseberangan dengan kehendak mayoritas rakyat di daerah (Huda, 2005: 204-205). Proses  pembentukan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan  Daerah  diselimuti  oleh  semangat  reformasi  di  segala  aspek kehidupan  bernegara  dan  berlangsung  secara  cepat.  Sehingga  dalam perlawanannya, dirasakan ada substansi atau praktik penyelenggaraan yang kurang sesuai  dengan  jiwa  dan  semangat  demokrasi  dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Kekurangan  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang
Pemerintahan Daerah telah disadari oleh para wakil rakyat yang duduk di MPR RI, sehingga  melahirkan  Ketetapan  MPR  Nomor  IV/MPR/2000  tentang  Rekomendasi Kebijakan  dalam  Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah.  Bersamaan  dengan  itu  dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun  2000 telah dilakukan perubahan kedua UUD 1945 yang antara lain telah mengubah Bab IV tentang Pemerintahan Daerah dengan Pasal 18,  Pasal  18A,  dan  Pasal  18B,  sehingga  dikeluarkannya  Ketetapan  MPR  Nomor IV/MPR/2000  tersebut  sejalan  dengan  perubahan  UUD  1945  (Lutfi, 2010:118). Akhirnya  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah mendesak  untuk  direvisi  guna  disinkronkan  dengan  hadirnya  Pasal  18  UUD  1945 pasca perubahan.
Perubahan  kedua  UUD  1945  dalam  Pasal  18  ayat  (4)  yang  berbunyi “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing -masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi,  kabupaten,  dan  kota  dipilih  secara  demokratis.  Penggunaaan  kata dipilih secara demokratis tersebut bersifat luwes dan memiliki dua makna yaitu pemilihan langsung  maupun  tidak  langsung  melalui  DPRD  kedua-duanya  demokratis.  Bila dicermati dari bunyi Pasal 18 ayat (4) tersebut memang tidak secara tegas mengatur bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota harus dilakukan dengan pemilihan langsung. Frasa “demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tersebut kemudian bisa  ditafsirkan  bahwa  pemilihan  kepala  daerah  itu  dapat  dilakukan  dengan  dua sistem  pemilihan,  baik  pemilihan  secara  langsung  maupun  secara  tidak  langsung. Tentang  bagaimana  cara  pemilihan  kepala  daerah  itu  sendiri  kemudian  hanya diserahkan  kepada  pembentuk  undang-undang  sebagaimana  diatur  pada  pasal  18 ayat  (7)  UUD  1945  yang  dalam  hal  ini  adalah  Presiden  dan  DPR.  Hal  ini  juga dipertegas  dengan  Putusan  MK  No.  72-73/PUU-II/2004  yang  memberi  makna demokratis dalam pilkada. Kala itu, Mahkamah berpendapat bahwa UUD 1945 telah menetapkan pilkada secara demokratis baik langsung maupun cara-cara demokratis lainnya, yang terpenting harus berpedoman pada asas luber dan jurdil.
Sejarah terkait pengaturan pilkada  di Indonesia cukup panjang. Dimulai dari Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah;  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah;  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan atas Perppu tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,  dan  Walikota;  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2015  tentang  Pemilihan Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota;  dan  terakhir  yaitu  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Hadirnya berbagai revisi  terhadap  pengaturan  pilkada  ditujukan  untuk  menyempurnakan  sistem penyelenggaraan pilkada itu sendiri dengan menempatkan pilkada secara langsung menjadi hal yang utama.

## 2) Pilkada Praktik Demokrasi
Keputusan untuk memilih sistem pilkada langsung bukan datang dengan tiba- tiba.  Banyak  faktor  yang  mendorong  percepatan  digunakannya  sistem  langsung tersebut, dengan semangat utamanya memperbaiki kehidupan demokrasi. Ada pun faktor-faktor pendorong tersebut antara lain yaitu, pertama , rakyat dapat berperan langsung, karena dalam sistem demokrasi, rakyat adalah pemilik kekuasaan sejati.
Biarkan rakyat memilih pemimpin dan memengaruhi kebijakan-kebijakan publik di daerah  yang  menyentuh  kepentingan  mereka  sendiri.  Negara  berkewajiban memfasiltasi  rakyat  mewujudkan  kedaulatan  tersebut. Kedua ,  pilkada  langsung menghasilkan  kepala  daerah  objektif,  dalam  arti  siapapun  yang  terpilih  itulah kehendak  mayoritas  rakyat.  Hasil  objektif  tidak  selalu  identik  dengan  terpilihnya kepala  daerah  yang  memiliki  kapasitas  dan  kapabilitas  yang  baik  dan  dibutuhkan daerah.  Namun  hal  itu  harus  diterima  sebagai  bagian  dari  proses  pembelajaran demokrasi. Resiko semacam itu wajar terjadi dalam masyarakat yang belum rasional dan  transaksional.  Artinya,  objektivitas  pemilihan  berbanding  lurus  dengan rasionalitas dan kekritisan rakyat (Prihatmoko, 2005: 26-27).
Pemilihan kepala daerah secara langsung sesungguhnya adalah suatu bentuk pembelajaran politik masyarakat yang sangat penting. Pembelajaran yang dimaksud adalah  meningkatkan  pembelajaran  politik  masyarakat  daerah.  Paling  tidak masyarakat  memahami  realitas  politik  dan  mengambil  bagian  secara  aktif  di dalamnya.  Pilkada  langsung  juga  memberi  penguatan  politik  masyarakat  lokal terutama dalam mengakses kebijakan pemerintah pemerintah (Muzani, 2016: 1-2).
Pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  akan  lebih  mengefektifkan  dan menjamin  stabilitas  penyelenggaraan  roda  pemerintahan  daerah.  Karena  kepala daerah sebagai representasi pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan  reprentasi  masyarakat  lokal.  Selain  itu  pilkada  langsung  juga  menjamin terciptanya  legitimasi  pemerintahan  daerah  yang  kuat  sehingga  tercipta pemerintahan yang efektif (Muzani, 2016: 1-2).
Selain itu, pilkada langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, dimana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang didukungnya, dan calon-calon bersaing dalam  suatu  medan  permainan  dengan  aturan  main  yang  sama.  Pilkada  langsung dapat disebut pemilu apabila kedua prasyarat dasar tersebut diterjemahkan dengan berbagai  tahapan  kegiatan  dan  penunjang  tahapan  kegiatan  yang  terbuka ( transparant ) dan dapat dipertanggungjawabkan ( accountable ) (Prihatmoko, 2005: 109).
Prinsip  utama  dalam  pembuatan  tatacara  dan  mekanisme  tahapan  kegiatan dan  penunjang  tahapan  kegiatan  tersebut  adalah  menciptakan  pilkada  langsung dengan  prosedur  yang  terduga  ( predictable  procedure )  dengan  hasil  yang  tak terduga  ( unpredictable  result ).  Artinya,  ketentuan  mengenai  proses  pemilihan dilakukan dengan tatacara dan mekanisme yang dapat diketahui dan diakses semua pemilih,  partai politik,  calon  dan  sebagainya  untuk  menjamin  adanya transparansi dan  akuntabilitas.  Dengan  proses  tersebut,  persaingan  atau  kompetisi  yang berlangsung  dalam  pemilihan  diharapkan  berjalan  bebas  dan  fair  ( free  and  fair ) sesuai  aturan  main  sehingga  calon  terpilih  tidak  diketahui  atau  ditentukan sebelumnya (Prihatmoko, 2005: 109-110).
2. Problematika  Pengaturan  Persyaratan  Cuti  Kampanye  Bagi  Kepala Daerah Incumbent Dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016

## Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Perdebatan terkait kewajiban calon kepala daerah incumbent harus cuti dari jabatannya saat kampanye pilkada bukanlah sesuatu hal yang baru. Perdebatan itu mengemuka  di  ranah  publik  sejak  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor Perkara  17/PUU-VI/2008.  Putusan  MK  tersebut  lahir  dari  Pengujian  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004.
Melihat putusan MK tersebut ada satu hal penting yang pada akhirnya menjadi cikal bakal adanya aturan cuti untuk kepala daerah yang akan menjalani kampanye pilkada. Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mensyaratkan bagi kepala  daerah  dan/atau  wakil  kepala  daerah  yang  masih  menduduki  jabatan  dan akan  mencalonkan  diri  pada  pemilihan  kepala  daerah  dan/wakil  kepala  daerah harus mengundurkan diri sejak pendaftaran dan menurut Penjelasan Pasal 58 huruf q tersebut, pengunduran diri tersebut tidak dapat ditarik kembali.
Aturan  tersebut  digugat  Sjachroedin  SP  yang  berprofesi  sebagai  Gubernur Lampung Periode 2004-2009. Menurut Pemohon, dengan adanya Pasal 58 huruf q UU  12/2008  tersebut  merugikan  hak  Pemohon  untuk  memegang  masa  jabatan sebagai  Gubernur  Lampung  sampai  dengan  tanggal  2  Juni  2009.  Selain  itu, ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  58  huruf  q  UU  12/2008  juga  menyebabkan adanya  perlakuan  yang  tidak  sama  kepada  Pemohon  sebagai  Kepala  Daerah  yang akan  mencalonkan  diri  kembali  sebagai  kepala  daerah  pada  masa  jabatan berikutnya  karena  kewajiban  mengundurkan  diri  dari  jabatannya  tidak diberlakukan  kepada  pejabat  negara  lainnya,  yaitu  Presiden  dan  Wakil  Presiden, serta  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59  ayat  (5)  huruf  h  dan  i  UU  32/2004  (Putusan  MK-RI  Nomor  Perkara  17/PUU- VI/2008,  hlm.  45-46).  Terhadap  pasal  tersebut,  MK  Menyatakan  Pasal  58  huruf  q Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (Putusan MK-RI Nomor Perkara 17/PUU-VI/2008, hlm. 57).
Implikasi  hukumnya,  Kepala  daerah  petahana  yang  ingin  maju  lagi  dalam pilkada  tidak  harus  mengundurkan  diri.  Kekhawatiran  bahwa  kepala  daerah petahana dapat  memanfaatkan posisinya jika  maju  lagi  dalam  pilkada  ditepis  oleh MK  dengan  mengatakan  “untuk  menghindari  konflik  kepentingan  ( conflict  of interest ), calon yang sedang menjabat ( incumbent ) seharusnya cukup diberhentikan sementara  sejak  pendaftaran  sampai  dengan  ditetapkannya  calon  kepala  daerah terpilih oleh KPU sebagaimana ketentuan yang diberlakukan bagi pimpinan maupun anggota DPRD” (Putusan MK-RI Nomor Perkara 17/PUU-VI/2008, hlm. 55).
Makna diberhentikan sementara itulah yang kemudian disandingkan dengan makna  cuti.  Sejak  putusan  inilah  kemudian  perdebatan  dan  ketentuan  cuti  bagi kepala daerah petahana yang ingin maju lagi dalam pilkada dimulai. Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2016  akan  menjadi  landasan  hukum  bagi  pelaksanaan  pilkada serentak  tahun  2017.  Polemik  terkait  cuti  kampanye  bagi  kepala daerah  petahana ini muncul pada awal Agustus lalu. Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Basuki  Tjahaja  Purnomo  alias  Ahok  mempersoalkan  aturan  terkait  cuti  kampanye dalam  Pilkada.  Ahok  yang  sudah  dipastikan  akan  maju  lagi  dalam  Pilkada  DKI Jakarta  tahun  depan  mengajukan  uji  materi  ( judicial  review )  ke  Mahkamah Konstitusi  dengan  menggugat  aturan  Pasal  70  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Bunyi lengkap pasal tersebut ialah:
Pasal 70
1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:
a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
c. Kepala  Desa  atau  sebutan  lain/Lurah  dan  perangkat  Desa  atau  sebutan lain/perangkat Kelurahan.
2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota,  pejabat  negara  lainnya,  serta  pejabat  daerah  dapat  ikut  dalam kampanye  dengan  mengajukan  izin  kampanye  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota,  yang  mencalonkan  kembali  pada  daerah  yang  sama,  selama  masa kampanye harus memenuhi ketentuan:
a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri.
5) Cuti  yang  telah  diberikan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4),  wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota.
Dengan  demikian,  pasal  70  ayat  (3)  di  atas  itu  mewajibkan  kepala  daerah petahana untuk cuti jika yang bersangkutan akan mencalonkan kembali pada daerah yang sama. Terdapatnya ketentuan cuti seperti yang tertuang dalam pasal 70 ayat (2)  dan  ayat  (3)  di  atas  merupakan  langkah  positif  untuk  mewujudkan penyelenggaraan pilkada yang bersih dan demokratis. Ketentuan cuti tersebut juga berkaitan  dengan  persoalan  keadilan.  Keadilan  merupakan  cita-cita  demokrasi dalam  segala  bentuknya.  Dalam  kampanye,  keadilan  sangat  penting  dan  harus dijunjung tinggi. Keadilan menjadi dasar kompetisi yang sehat yakni “permainan di medan  yang  sama”. Melalui  keadilan,  gesekan  dan  konflik  antar  pendukung  dan antar  calon  bisa  dihindarkan.  Dengan  demikian,  keadilan  menjadi  alat  sekaligus tujuan  dalam  kampanye  (Prihatmoko,  2005:  260).  Keadilan  dalam  kampanye
pilkada  langsung  memiliki  makna  yang  sangat  luas.  Keadilan  dalam  kampanye pilkada  langsung  diterjemahkan  dengan  beberapa  cara,  salah  satunya  cuti  pejabat negara  yang  menjadi  calon.  Pejabat  negara  juga  mempunyai  hak  untuk  menjadi calon  kepala daerah.  Kewajiban menjalani  cuti  di  luar  tanggungan  negara menjadi sangat  penting  untuk  jalannya  pemerintahan.  Cuti  merupakan  upaya  menjamin keadilan  dalam  kampanye.  Melalui  pemberlakuan  cuti,  akan  mencegah  mereka melakukan mobilisasi aparat pemerintahan dan penggunaan fasilitas dan anggaran pemerintah daerah  (Prihatmoko, 2005: 263).
Terhadap aturan tersebut, Ahok mengatakan bahwa sebenarnya ia setuju jika calon  petahana  harus  cuti  selama  masa  kampanye.  Akan  tetapi  setelah dipertimbangkan, ia merasa keberatan dengan aturan terkait cuti kampanye karena masa kampanye Pilkada DKI Jakarta akan bersamaan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017. Selain itu, ia juga menegaskan tidak  akan  bisa  maksimal  dalam  mengawasi  birokrasi  jika  ia  cuti.  Adapun  sesuai jadwal, untuk pilkada serentak 2017, masa cutinya dimulai 26 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017, atau kurang lebih sekitar empat bulan. Ahok menilai bahwa cuti empat bulan adalah waktu yang terlalu lama. Jika mengacu pada jadwal itu, praktis bahwa  Ahok  tidak  bisa  ikut  dalam  penyusunan  APBD  sekaligus  tidak  bisa mengawas i  kinerja  birokasi  (Allan  Fatchan  Gani  Wardhana,  “Cuti  Kampan ye Pilkada”, http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/cuti-kampanye-pilkada/ , diakses 8 November 2016, pukul 13.30).
Sebenarnya,  argumentasi  Ahok  menggugat  Pasal  70  ayat  (3)  UU  Nomor  10 Tahun 2016 dengan alasan bahwa ia tidak akan bisa ikut dalam penyusunan APBD sekaligus tidak bisa maksimal mengawasi kinerja birokrasi adalah merupakan suatu alasan  yang  logis  jika  dibenturkan  dengan  efektivitas  tata  kelola  pemerintahan. Meski jabatan kepala daerah yang nantinya cuti dapat digantikan oleh wakil kepala daerah  ataupun  pelaksana  tugas,  tetap  saja  sedikit-banyak  akan  berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan. Pada posisi inilah stabilitas pemerintahan nantinya akan menjadi taruhan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  Pasal  70  ayat  (3)  UU  Nomor  10  Tahun  2016 mengundang  problematika  hukum.  Satu  sisi  dimaksudkan  agar  kepala  daerah incumbent tidak menyalahgunakan jabatannya ketika kampanye, namun di sisi yang lain  adanya  aturan  tersebut  menghalang-halangi  kepala  daerah incumbent untuk bekerja  sesuai  amanah  rakyat  yang  telah  memilihnya  untuk  memimpin  secara penuh selama lima tahun.
3. Kelebihan  Dan  Kelemahan  Adanya  Pengaturan  Persyaratan  Cuti Kampanye Bagi Kepala Daerah Incumbent Dalam Pilkada
Kepala  daerah incumbent yang  mencalonkan  diri  dalam  Pilkada  di  daerah yang sama diwajibkan untuk menjalani cuti. Hal ini tertuang dalam Pasal 70 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang bunyi lengkapnya “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada  daerah  yang  sama,  selama  masa  kampanye  harus  memenuhi  ketentuan:  a.
menjalani  cuti  di  luar  tanggungan  negara;  dan  b.  dilarang  menggunakan  fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
Pasal  70  ayat  (3)  UU  Nomor  10  Tahun  2016  merupakan  jalan  tengah  untuk menjawab perdebatan terkait pencalonan kepala daerah incumbent yang tidak harus mengundurkan  diri  dari  jabatannya  jika  ingin  maju  lagi  dalam  pilkada.  Sepanjang sejarah  kontestasi  pilkada,  belum  pernah  terdapat  aturan  yang  secara  tegas mengatur  terkait  kewajiban  mengundurkan  diri  bagi incumbent (petahana)  jika ingin  mencalonkan  diri  sebagai  peserta  pilkada.  Pada  perkembangannya,  aturan yang terkait kewajiban mundur jika ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan  wakil  kepala  daerah  hanya  berlaku  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS),  Anggota TNI/Polri, dan terakhir berlaku juga untuk Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD.
Terhadap  persyaratan  pencalonan  yang  berbeda  ini,  banyak  kalangan  yang menilai  bahwa  aturan  persyaratan  dalam pencalonan  pilkada  sangat diskriminatif. Sebab  diskriminatif  karena  hanya incumbent yang  tidak  mempunyai  kewajiban mundur ketika mencalonkan diri, sedangkan unsur lain diwajibkan mengundurkan diri  dari  jabatannya.  Lantas  disimpulkan  bahwa  tidak  adanya  aturan  yang mensyaratkan incumbent harus  mundur  adalah  bertentangan  dengan  prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Meski  tidak  ada  aturan  yang  tegas  mensyaratkan  mundur  bagi incumbent , namun pernah terdapat aturan terkait larangan calon kepala daerah yang ingin maju dalam  pilkada  tidak  boleh  memiliki  konflik  kepentingan  dengan incumbent (petahana). Hal tersebut diatur dalam Pasal 7 huruf r dan penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2015  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota.  Memang  aturan  tersebut  tidak  spesifik  mensyaratkan incumbent harus mengundurkan diri dari jabatannya jika ingin mencalonkan diri dalam pilkada, akan tetapi semangat aturan ini ialah mencegah praktik penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh incumbent serta untuk menciptakan kompetisi yang fair antara calon yang berasal dari keluarga petahana ( incumbent ) dengan calon lain.
Tidak  adanya  aturan  mengenai  kewajiban  mundur  bagi incumbent menimbulkan problematika.  Penjelasannya, pertama ,  karena  petahana mempunyai akses  terhadap  kebijakan  dan  akses  terhadap  alokasi  anggaran,  sehingga  dapat memberikan  keuntungan  pribadi  untuk  memenangkan  pemilihan  kepala  daerah atau  memenangkan  kelompok-kelompoknya. Kedua ,  petahana  secara  alamiah memiliki  berbagai  fasilitas  dan  tunjangan  yang  melekat  kepada  dirinya  sehingga, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, fasilitas dan tunjangan itu melekat  terus menerus  (Putusan  MK-RI  Nomor  Perkara  33/PUU-XIII/2015:  128-129). Ketiga , karena  sedang  menjabat  maka  petahana  memiliki  keunggulan  terhadap  program- program,  terhadap  kegiatan-kegiatan  yang  seluruhnya  atau  sebagian  dapat diarahkan  untuk  memenangkan  dirinya  atau  memenangkan  dinastinya. Keempat , terkait dengan netralitas PNS di mana petahana mempunyai akses yang lebih besar untuk memobilisasi PNS guna memberikan dukungan yang menguntungkan dirinya. Ke-empat penjelasan tersebut tentunya menjadi warning bagi demokrasi Indonesia.
Oleh  karena  itu,  hadirnya  Pasal  70  ayat  (3)  yang  mewajibkan  kepala  daerah harus  cuti  saat  kampanye  merupakan  jalan  tengah  untuk  menghindarkan  praktik- praktik negatif yang dapat dilakukan oleh kepala daerah saat mencalonkan diri lagi dalam  pilkada.  Namun  demikian,  pengaturan  cuti  kampanye  pilkada  bagi  kepala daerah incumbent memiliki kelebihan dan kelemahan, antara lain:
a. Kelebihan Pengaturan Cuti Kampanye Kepala Daerah Incumbent
Kepala  daerah incumbent wajib  cuti  jika  ingin  berlaga  dalam  kampanye pilkada.  Adanya aturan yang mewajibkan kepala daerah petahana untuk cuti dalam kampanye  sudah  sesuai  dan  tidak  perlu  dipersoalkan.  Ada  empat  kelebihan sekaligus terkait pentingnya cuti kampanye. Pertama , untuk membatasi kekuasaan kepala  daerah  agar  tidak  terjadi  penyalahgunaan  kekuasaan  ( abuse  of  power) . Bagaimanapun  Kepala daerah petahana  mempunyai  akses  terhadap kebijakan  dan akses terhadap  alokasi  anggaran,  sehingga  dapat  memberikan  keuntungan  pribadi untuk memenangkan pilkada. Kedua , menghindarkan terjadinya konflik kepentingan ( conflict of interest) yang berupa penggunaan berbagai fasilitas yang terkait dengan jabatannya.  Petahana  memiliki  berbagai  fasilitas  dan  tunjangan  yang  melekat kepada  dirinya  sehingga  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya,  fasilitas  dan tunjangan  itu  melekat  terus  menerus. Ketiga ,  mencegah  petahana  untuk “memobilisasi  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS).  Netralitas  PNS  menjadi  taruhan  karena Petahana  mempunyai  akses  yang  lebih  besar  untuk  memobilisasi  PNS  guna memberikan dukungan yang menguntungkan dirinya. Jika sampai PNS tidak netral maka  akan  mengganggu  pelayanan  terhadap  masyarakat  dan  birokrasi  menjadi tidak sehat. Keempat , untuk menjamin agar semua calon (di luar petahana) dengan calon petahana berangkat dari kondisi equal sehingga kompetisi dapat berlangsung secara fair (Putusan MK-RI Nomor Perkara 33/PUU-XIII/2015 : 128-129).
Djohermansyah  Djohan,  selaku  ahli  yang  diutus  Presiden  Joko  Widodo  pada sidang    uji  materi  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Pemilihan Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota,  memaparkan  bahwa  sebaiknya  cuti  bagi  calon petahana  selama  masa  kampanye  tetap  dipertahankan  karena  lebih  banyak manfaatnya  daripada  mudaratnya.  Cuti  diharapkan  membuat  petahana  bisa  tahan dari abuse  of  power .  Penyalahgunaan  kekuasaan  itu,  menurut  Djohermansyah, modusnya  mulai  dari  penyelewengan  dana  bantuan  sosial,  penyelewengan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  penyalahgunaan  perizinan,  hingga politisasi pegawai negeri sipil.  Mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu juga menyampaikan bahwa nantinya Menteri Dalam Negeri akan memilih pejabat  dari  Kemendagri  yang  terpandang  dan  terbebas  dari  politik  kepentingan untuk  menjabat  pelaksana  tugas  (Plt)  gubernur  selama  masa  kampanye.  Di  dalam Permendagri Nomor 74 Tahun 2016, Pelaksana Tugas (Plt) gubernur diberi mandat yang  lebih  besar  dari  sebelumnya. Bahkan,  bisa  menandatangani  Perda  APBD.  Hal ini sekaligus menjawab kekhawatiran Ahok terhadap keberlanjutan APBD DKI 2017 (Kurnia  Sari  Aziza,  “Perdebatan  Ahok dan  Utusan  Jokowi  Soal  Cuti  Kampanye Petahana”,
http://sains.kompas.com/read/2016/10/07/09520321/perdebatan.ahok.dan.utus an.jokowi.soal.cuti.kampanye.petahana , diakses pada Jumat, 10 Oktober 2016). Aturan terkait cuti kampanye di atas juga sekaligus memiliki korelasi dengan aspek  moral.  Mengutip  Benny  Susetyo,  ia  mengatakan  bahwa  Orang  bermoral adalah orang yang menjalankan hukum secara konsisten; orang yang taat pada apa yang digariskan oleh hukum. Inkonsistensi dalam menjalankan hukum menandakan adanya moralitas yang absurd (kosong). Padahal, moralitas bukanlah sesuatu yang absurd  tetapi  sebuah  acuan  untuk  membangun  realitas  Indonesia  Baru  sebagai negara hukum ( rechtstaat ). Bila moralitas sudah tidak dianggap penting; kepatuhan bersama  terhadap  hukum  sudah  tidak  ada;  sanksi-sanksi  sosial  dan  hukum  yang mesti  diberikan  kepada  pelanggarnya  sudah  tidak  ada;  maka  bangsa  Indonesia sudah  jauh  dari  sebutan  bangsa  yang  beradab  (Susetyo,  2004:  165).  Maka,  sudah seharusnya  norma  Pasal  70  ayat  (3)  yang  berkaitan  dengan  cuti  kampanye  harus ditaati dan dijalankan secara konsekuen.

## b. Kelemahan Pengaturan Cuti Kampanye Kepala Daerah Incumbent
Meski kebijakan Kepala daerah incumbent wajib cuti jika ingin berlaga dalam kampanye pilkada memiliki beberapa kelebihan, tetap saja ada beberapa kelemahan yang  mengiringinya.  Setiap  kebijakan  tentu  memiliki  kelebihan  dan  kelemahan. Beberapa  kelemahan  terkait  adanya  pengatuan  cuti  kampanye  bagi  kepala  daerah incumbent antara  lain: Pertama ,  secara  filosofi  sumpah  jabatan,  kewajiban  untuk cuti  dapat  merugikan  hak  kepala  daerah incumbent untuk  bekerja  menuntaskan amanah  rakyat  hasil  pemilihan  langsung  serta  merugikan  rakyat  pemilih.  Kepala Daerah incumbent berpotensi  dirugikan  haknya  dengan  diwajibkan  cuti  selama kurang  lebih  4  bulan  sampai  dengan  6  bulan  apabila  pemilihan  Kepala  Daerah. Padahal  prinsipnya  jabatan  gubernur,  adalah  memerintah  demi  memajukan kesejahteraan  umum,  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pembukaan  Undang-Undang Dasar  1945.  Gubernur  selaku  kepanjangan  tangan  dari  presiden  berpandangan bahwa  sudah  selayaknya  pejabat  yang  dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat melaksanakan  tugasnya  secara  penuh  di  dalam  masa  5  tahun  sejak  dilantik.  Ini sejalan  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  7  yang  mengatur bahwa  presiden  dan  wakil  presiden  memegang  jabatan  selama  5  tahun.  Dengan demikian,  Pasal  7  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  juga  sesungguhnya  telah memberikan  jaminan  konstitusional  bahwa  hak  dan  kewenangan  Gubernur incumbent tidak  boleh  dikurangi  untuk  menjabat  sampai  dengan  masa  periodenya berakhir. Kedua ,  kebijakan  cuti  kampanye  bagi  kepala  daerah incumbent akan mengganggu  efektivitas  tata  kelola  pemerintahan  dalam  melayani  masyarakat. Sebagai  contoh,  dalam  pencalonan  Pilgub  DKI,  bahwa  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta  sedang  menjalankan  banyak  program  prioritas  yang  perlu  dilanjutkan berkesinambungan. Adapun program-program prioritas yang dimaksud antara lain (Risalah Sidang MK-RI Perkara Nomor 60/PUU-XIV/2016: 12):
1) Pengembangan  sistem  transportasi,  yakni  permbangunan  angkutan massal  berbasis  (suara  tidak  terdengar  jelas)  dan  program  angkutan massal yang berbasis jalan;
2) Antisipasi banjir, rob, dan genangan yakni pembangunan prasarana dan sarana pengendali banjir. Terutama mengingat bahwa akan ada puncak fenomena alam La Nina pada Februari tahun 2017;
3) Peningkatan  kualitas  lingkungan  perumahan  dan  pemukiman  kota melalui program penyediaan perumahan rakyat; dan
4) Peningkatan  kualitas  kesehatan  masyarakat  melalui  program  jaminan pemeliharaan  kesehatan  daerah  beserta  dengan  pembiayaannya, program  peningkatan  sarana  dan  prasarana  kesehatan,  program pembinaan upaya kesehatan, serta program pengendalian penyakit, dan penyehatan lingkungan.
Ketiga ,  pemberlakuan  cuti  petahana  dapat  melemahkan  fungsi  pengawasan yang  dilakukan  oleh  Gubernur.  Fungsi  pengawasan  gubernur  menjadi  melemah manakala  digantikan  oleh  Pelaksana  Tugas.  Berdasarkan  contoh  kasus  di  atas, Fungsi  pengawasan  Gubernur  tentunya  sangat  dibutuhkan  untuk  memastikan terlaksananya  proses  penganggaran  yang  baik  untuk  program-program  prioritas tersebut. Dalam kasus Ahok, Program yang bermanfaat bagi masyarakat DKI Jakarta yang merupakan warga di dalam wilayah tugas Gubernur Incumbent dan sekaligus calon pemilih dalam pemilihan serentak 2017 ini penting agar terlaksana baik agar dapat dilaksanakan di periode kepemimpinan kepala daerah DKI Jakarta berikutnya.
Adanya kelebihan dan kelemahan dalam kebijakan cuti kampanye bagi kepala daerah incumbent merupakan  perdebatan  yang  menarik.  Terlebih  aturan  cuti kampanye  bagi  kepala  daerah incumbent sedang  diuji  ke  Mahkamah  Konstitusi. Terlepas  apapun  putusan  MK,  penulis  mempunyai  gagasan  untuk  menengahi pertentangan antara kelebihan dan kelemahan adanya pengaturan persyaratan cuti kampanye  bagi  kepala  daerah incumbent dalam  pilkada.  Terhadap  persoalan kampanye, perlu adanya perbedaan konsep  kampanye yang dilakukan oleh kepala daerah incumbent dengan  kepala  daerah  yang  bukan incumbent. Kepala  daerah incumbent dalam  masa  kampanye  tidak  perlu  cuti,  melainkan  nantinya  dalam kampanye  cukup  berkampanye  dengan  cara  menunjukkan  kinerja  dan  bekerja untuk  rakyat  didaerah  tanpa  harus  terlibat  dalam  kampanye  dengan  model memakai atribut atau hal sejenis lainnya. Jadi, kepala daerah incumbent tidak perlu cuti  karena  justru  dengan  cuti  tata  kelola  pemerintahan  dapat  terganggu,  terlebih terkait  dengan  keputusan-keputusan  yang  strategis  yang  harus  segera  diputuskan oleh  kepala  daerah.  Sedangkan  kampanye  untuk  kepala  daerah  yang  bukan incumbent , kampanye dilaksanakan dengan menggunakan model atribut kampanye.
Pertimbangan antara kelebihan dan kelemahan serta gagasan penulis tersebut dapat  dijadikan  pertimbangan  oleh  hakim  MK  dalam  memutus  gugatan  Pasal  70 ayat (3) UU 10/2016. Penulis berpandangan bahwa MK harus menguatkan titik taut antara cuti kampanye dengan upaya mewujudkan pilkada yang bersih, demokratis, dan akuntabel.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
a. Adanya Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 menimbulkan problematika hukum dalam  pilkada.  Di  satu  sisi  dimaksudkan  agar  kepala  daerah incumbent tidak  menyalahgunakan  jabatannya  ketika  kampanye,  namun  disisi  yang lain adanya aturan tersebut menghalang-halangi kepala daerah incumbent untuk  bekerja  sesuai  amanah  rakyat  yang  telah  memilihnya  untuk memimpin secara penuh selama lima tahun.
a. Pengaturan  terkait  persyaratan  cuti  kampanye  bagi  kepala  daerah incumbent dalam  pilkada  mempunyai  kelebihan  dan  kelemahan.  Adapun kelebihannya  ialah  untuk membatasi  kekuasaan  kepala  daerah  agar tidak terjadi  penyalahgunaan  kekuasaan;  menghindarkan  terjadinya  konflik kepentingan  ( conflict  of  interest) yang  berupa  penggunaan  berbagai fasilitas  yang  terkait  dengan  jabatannya;  mencegah  petahana  untuk “mem obilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan untuk menjamin agar semua calon  (diluar  petahana)  dengan  calon  petahana  berangkat  dari  kondisi equal sehingga  kompetisi  dapat  berlangsung  secara  fair.  Adapun kelemahannya  antara  lain  adalah,  kewajiban  untuk  cuti  dapat  merugikan hak kepala daerah incumbent untuk  bekerja menuntaskan amanah rakyat hasil  pemilihan  langsung  serta  merugikan  rakyat  pemilih;  Kebijakan  cuti kampanye bagi kepala daerah incumbent akan mengganggu efektivitas tata kelola pemerintahan dalam melayani masyarakat; dan dapat melemahkan fungsi pengawasan kepala daerah dalam mengawasi birokrasinya.

## 2. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  saran-saran  yang  dapat  direkomendasikan dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:
a. Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil  Walikota,  yang  mencalonkan  kembali  pada  daerah  yang  sama, selama  masa  kampanye  harus  taat  dengan  norma  Pasal  70  ayat  (3)  UU Nomor  10  Tahun  2016  dengan  menjalani  cuti  di  luar  tanggungan  negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
b. Bagi  Pemerintah,  DPR,  dan  MK  harus  harus  melakukan  telaah  terhadap norma  Pasal  70  ayat  (3)  UU  Nomor  10  Tahun  2016  baik  telaah peraturannya  maupun  implementasinya  di  lapangan  demi  terwujudnya penyelenggaran pilkada yang bersih, akuntabel, dan demokratis.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Asshiddiqie,  Jimly  (2005). Hukum  Tata  Negara  dan  Pilar-Pilar  Demokrasi .  Jakarta: Konstitusi Press.
___________________ (2011). Konstitusi dan Konstitusionalisme  Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika Offset.
Alim,  Muhammad  (2001). Demokrasi dan  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Konstitusi Madinah dan UUD 1945 . Yogyakarta: UII Press.
Dahl,  Robert  A.  (1982). Dilemmas  of  Pluralist  Democracy:  Autonomy  and  Control . New Heaven and London: Yale University Press.
Gaffar, Afan (2001). Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi . Yogyakata: Pustaka Pelajar.
Gaffar, Janedri M (2012). Demokrasi Konstitusional . Jakarta: Konpress. Huda,  Ni’matul (2005). Otonomi  Daerah  Filosofi  Sejarah  Perkembangannya  dan Problematika . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
__________________  (2006). Hukum  Tata  Negara  Indonesia .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
___________________  (2007). Lembaga  Negara  Dalam  Masa  Transisi  Demokrasi . Yogyakarta: UII Press.
__________________ (2009). Hukum Pemerintahan Daerah . Bandung: Nusa Media.
Junaidi,  Veri  2013. Mahkamah  Konstitusi  Bukum  Mahkamah  Kalkulator .  Jakarta: Themis Books.
Lutfi, Mustafa (2010). Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitu si. Yogyakarta: UII Press.
Manan,  Bagir  (1996). Politik  Perundang-undangan  dalam  Rangka  Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian. Lampung: FH Unila. Marbun,  S.F  (2011). Peradilan  Administrasi  Negara  dan  Upaya  Administarif  Di Indonesia . Yogyakarta: FH UII Press. Marbun,  S.F  dan  MD,  Mahfud  (2009). Pokok-Pokok  Hukum  Administrasi  Negara . Yogyakarta: Penerbit Liberty.
Prihatmoko,  Joko  J  (2005). Pemilihan  Kepala  Daerah  Langsung:  Filosofi  Sistem  Dan Problema Penerapan di Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Saifudin  (2009). Partisipasi  Publik  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan . Yogyakarta: FH UII Press.
Susetyo, Benny (2004). Hancurnya Etika Politik . Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Ubaidillah,  A et  al (2000). Pendidikan  Kewarganegaraan  (Civic  Education): Demokrasi, HAM, & Masyarakat Madani . Jakarta: IAIN Jakarta Press.

## B. UNDANG -UNDANG DAN PUTUSAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2015  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  Dan  Walikota Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Putusan MK-RI Nomor Perkara 17/PUU-VI/2008.
Putusan MK-RI Nomor Perkara 33/PUU-XIII/2015.
Risalah Sidang MK-RI Perkara Nomor 60/PUU-XIV/2016.

## C. INTERNET
http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-seminar-Analisa-Kritis- Terhadap-Perpu-No.-1-Tahun-2004-Tentang-Pemilihan-Gubernur-Bupati-dan- Walikota-1435282892.pdf http://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/26/17080951/jika.uji.materi.cuti. kampanye.dikabulkan.mk.ahok.akan.bekerja.lagi http://sains.kompas.com/read/2016/10/07/09520321/perdebatan.ahok.dan.utus an.jokowi.soal.cuti.kampanye.petahana http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/cuti-kampanye-pilkada/