## TheJournalish: Social and Government
http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Volume 2 Nomor 2 Juni 2021: TheJournalish Hal. 036-046
Advokasi Kebijakan RUU PKS: Analisis Pemberitaan Media Perempuan Magdalene.co dan Konde.co
Purnama Ayu Rizky (1) , Chusnul Mar’iyah (2)
(1)(2) Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jl. Prof. Dr. Selo Soemardjan, Depok, Jawa Barat 16424 Indonesia (1) Email Korespondensi: purnamaayurizky@gmail.com
Abstrak: Tulisan ini berupaya mengeksplorasi peran media alternatif perempuan Magdalene.co dan Konde.co di dalam proses advokasi kebijakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Kajian tersebut penting lantaran studi terdahulu mengenai advokasi kebijakan di ranah politik lebih banyak difokuskan di institusi seperti legislatif, birokrasi, maupun partai politik. Analisis konten, wawancara, dan studi literatur digunakan untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan Konde.co cukup jelas keberpihakannya soal advokasi RUU PKS tapi berita mereka  lebih  sedikit,  sedangkan  Magdalene.co  konsisten  memberitakan  RUU  PKS,  meskipun  lebih  banyak terdistorsi oleh banyak isu perempuan di ranah publik, seperti gaya hidup, kondisi sosial, dan agama.
Kata kunci: Advokasi Kebijakan; Jurnalisme; Perempuan; RUU PKS.
Abstract: This paper seeks to explore the role of women's alternative media Magdalene.co and Konde.co in the policy advocacy process of the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence (PKS). This study is important because previous studies on policy advocacy in the political sphere were more focused on institutions such as the legislature, bureaucracy, and political parties. Content analysis and literature study were used to collect data. The results of the study show that Konde.co is quite clear on its side regarding the advocacy of the PKS Bill, but it has less news, while Magdalene.co is consistent in reporting the PKS Bill, although it is more distorted by many women's issues in the public sphere, such as lifestyle, social conditions, and religion.
Keywords:  Policy Advocacy; Journalism; Women; PKS Bill.
Article History: Received 23 Maret 2021; Revised 01 April 2021; Accepted 25 Mei 2021

## PENDAHULUAN
Kendati  RUU  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  (PKS)  sudah  diusulkan  oleh  Komnas Perempuan sejak 2012 dan naskah akademiknya diterima DPR per 2016, pembahasannya tak kunjung rampung hingga sekarang. RUU yang digadang-gadang jadi benteng terakhir untuk mencegah kekerasan seksual dan melindungi penyintas itu bahkan sempat kandas dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas, 2 Juli 2020. Dalihnya, pembahasan RUU PKS terlalu sulit dilakukan. Namun, RUU ini kembali dimasukkan Prolegnas pada akhir Maret 2021.
Masalahnya,  sejak  berulang  kali  dihentikan  pembahasannya,  RUU  PKS  lebih  banyak diberitakan dengan sentimen negatif. Catatan data intelijen artifisial Binokular menunjukkan dari 2.490 berita RUU PKS di media daring pada kurun 2 Juli-20 Desember 2020, 1.601 artikel (64%)  memuat  sentimen  negatif,  632  artikel  (25%)  sentimen  positif,  dan  netral  257  artikel (11%). Ini berbanding terbalik dengan isu UU Cipta Kerja yang diberitakan sebanyak 10.000 kali  pada  periode  yang  sama  dan  kebanyakan  (48%)  bersentimen  positif.  Bandingkan  pula dengan  isu  vaksin  Covid-19  yang  diberitakan  dalam  10.000  berita  dengan  sentimen  positif 69%.
Ketiga-tiganya  adalah  isu  penting,  tapi  nasib  RUU  PKS  berbeda  jauh.  Selain mendapatkan  porsi  pemberitaan  lebih  sedikit  ketimbang  isu  besar  lainnya,  kebanyakan
sentimen yang terpotret dari pemberitaan justru bernada negatif. Alih-alih didudukkan sebagai usulan produk legislasi yang mendesak untuk disahkan, media kita malah asyik menguliti apa yang  problematik  di  dalamnya.  RUU  PKS  disebut pro  zina  dan  LGBT,  pun  membuat  relasi antara suami-istri atau dengan anak jadi teramat kaku karena semua bisa ditarik ke meja hijau atas nama perlindungan hukum.
Model pemberitaan semacam itu bertentangan dengan fungsi ideal media yang mestinya bisa  menyediakan  ruang  publik  untuk  memantau  kekuasaan  rezim  dan  menyambung  lidah mereka yang tertindas (Kovach, Rossentiels dalam Andreas, 2010:26). Sebagai pilar keempat dalam  demokrasi  (Carlyle,  1840:  392;  Schultz,  1998:  49),  media  juga  harus  andil  dalam menjembatani  antara  yang  privat  dan  publik,  termasuk  menyediakan  ruang  di  mana  publik dapat  bebas  berinteraksi  dan  menyampaikan  gagasan  di  tempat  umum- res  publica .  Dalam konteks  ini  pula,  warga  negara  memiliki  kesempatan  luas  untuk  berpartisipasi  aktif menciptakan opini publik demi memengaruhi kebijakan dan menciptakan situasi demokratis (Graber et.al., 1998).
Prasyarat  untuk  tercapainya  kondisi  itu  ada  dua:  (1)  Seberapa  intens  media memberitakan;  (2)  Bagaimana  media  memberitakannya.  Dalam  konteks  RUU  PKS  ini, maraknya  pemberitaan  media  sayangnya  tak  dibarengi  dengan  upaya  serius  untuk mendudukkan persoalan yang dihadapi manakala regulasi tersebut tidak atau belum disahkan. Riset Konde.co (2020) mengkonfirmasinya. Dalam riset mereka ditemukan, jumlah berita yang mempersoalkan  RUU  PKS  dan  kekerasan  seksual  di  tiga  media  daring  ( Okezone.com, Kompas.com,  dan  Tribunnews.com )  tak  lebih  dari  3%  dari  total  pemberitaan  mereka  setiap harinya. Ini menjelaskan mengapa isu RUU PKS hanya dianggap sebagai isu yang sempit dan sangat tersegmentasi alih-alih menjadi urgensi bersama.
Sementara dalam hal model pemberitaan, riset Konde.co menggambarkan betapa “babak belurnya” media kita saat mengabarkan RUU PKS dan kekerasan seksual. Contohnya, validasi informasi  yang  buruk,  inkonsistensi  penggunaan  diksi  yang  tak  berperspektif  penyintas (perkosaan,  digagahi,  atau  menyebut  penyintas  anak-anak  dengan  remaja,  bocah), perlindungan identitas penyintas yang nihil, penugasan tak mempertimbangkan kepada jurnalis perempuan agar  cenderung  merasa  lebih  nyaman  dan  aman.  Di  tengah  centang  perenang pemberitaan  soal  RUU  PKS, Magdalene.co dan Konde.co hadir  sebagai  media  alternatif perempuan yang relatif ajeg memberitakan bahkan mengadvokasi produk regulasi tersebut.
Magdalene.co merupakan  media online yang  membahas  mengenai  isu  gender  dan seksualitas,  ruang  aman  untuk  perempuan,  hubungan,  film,  dsb. Magdalene.co banyak melakukan  kritik  terhadap  media  yang  menggunakan  kalimat  maupun  bahasa  yang  seksis dalam melakukan pemberitaan. Senada, Konde.co yang digawangi oleh sejumlah aktivis dan jurnalis  perempuan  juga  punya  misi  untuk  melakukan  advokasi  isu  perempuan.  Bahkan, dedikasi Konde.co ini tak berhenti di ruang maya tapi juga di dunia luring. Para pegiatnya ikut mengawal advokasi kelompok perempuan dan pinggiran, menggelar diskusi, membuat petisi, dll.
Ikhtiar  dua  media  itu  dalam  advokasi  RUU  PKS  menjadi  landasan  kuat  mengapa penelitian  ini  perlu  dilakukan.  Pertanyaan  penelitiannya  kemudian,  bagaimana  pemberitaan Magdalene.co dan Konde.co berperan dalam mengadvokasi RUU PKS? Ada dua konsep teoretis yang digunakan untuk mendedah Magdalene.co dan Konde.co sebagai subjek penelitian, yakni advokasi kebijakan dan media alternatif sensitif gender.

## Advokasi Kebijakan
Advokasi singkatnya adalah usaha sistematis dan terorganisasi untuk memengaruhi dan mendesak  perubahan  kebijakan  yang  berpihak  pada  masyarakat  lewat  beragam  saluran. Menurut LBH Bandung (2017), advokasi selalu meletakkan korban kebijakan sebagai subjek
utama, sehingga kepentingan publik pun menjadi agenda pokok dan penentu arah kebijakan. Advokasi juga bisa diartikan sebagai upaya pendekatan ( approaches ) terhadap orang lain yang dianggap  mempunyai  pengaruh  terhadap  keberhasilan  suatu  program  atau  kegiatan  yang dilaksanakan (Notoadmodjo, 2003).
Seperti  disinggung  sebelumnya,  advokasi  kebijakan  bisa  dilakukan  dengan  banyak saluran  termasuk  media.  Advokasi  kebijakan  di  media  sebagaimana  disarikan  Waisbord, seperti  dikutip  (Jorgensen  &  Hanitzsch,  2009)  bermakna  mobilisasi  politik  yang  dilakukan guna  meningkatkan  kekuatan  manusia  dan  kelompok  untuk  membuat  institusi  jadi  lebih responsif.  Advokasi  kebijakan  lewat  media  yang  dalam Magdalene.co dan Konde.co diasumsikan tampak dari cara kedua media ini memberikan pandangan baru tentang RUU PKS beserta segala urgensinya terutama bagi kelompok perempuan.

## Media Berperspektif Gender
Jika menggunakan paradigma kritis, berita acap kali dianggap sebagai sesuatu yang tidak netral  dan  menjadi  lokus  pertarungan  berbagai  kekuatan  di  masyarakat.  Celakanya, pertarungan  ini  biasanya  dimenangkan  oleh  kelompok  dominan  di  masyarakat  (Sumarjo, 2010). Tak hanya menjadi ruang pertarungan wacana, sehingga berujung pada ketidaknetralan, media juga dipengaruhi oleh ideologi, lingkungan, pengalaman wartawan, tingkat pendidikan, serta  orientasi  sosial  dan  politik  masing-masing.  Alhasil,  kata  Peter  L.  Berger  dan  Thomas Luckmann yang dikutip Nanang Mizwar (2016: 3-4), realitas baru yang terbentuk merupakan hasil konstruksi dan bukan sesuatu yang alami.
Riset ini meminjam kata Justito dan Maryani (2017: 113), tak ingin memposisikan media untuk patuh dalam utopia netralitas dan semacamnya, tapi juga bisa mengemban misi ideologis yang  tentu  saja  bertujuan  mencapai  kondisi  emansipatoris.  Dalam  hal  ini,  emansipasi  yang dimaksud  terkait  dengan  tingkat  kesetaraan  antara  lelaki  dan  perempuan  dan  peran  media alternatif perempuan untuk mengadvokasi isu RUU PKS.
Adapun makna media  berperspektif gender menurut Nur  Iman Subono (2013) adalah: “…kegiatan  atau  praktik  jurnalistik  yang  selalu  menginformasikan  atau  bahkan  mem- permasalahkan  dan  menggugat  terus  menerus,  baik  dalam  media  cetak  (seperti  dalam majalah, surat kabar, dan tabloid) maupun media elektronik (seperti dalam televisi dan radio) adanya hubungan yang tidak setara atau ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan, keyakinan  gender  yang  menyudutkan  perempuan  atau  representasi  perempuan  yang  sangat bias gender.”
Singkatnya  media  yang  berperspektif  gender  punya  misi  untuk  menyebarkan  ide-ide mengenai kesetaraan dan keadilan gender antara laki-laki dan perempuan.

## METODE PENELITIAN
Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Dalam praktiknya, ada  beberapa  teknik  pengumpulan  data,  mulai  dari  analisis  isi,  memanfaatkan big  data Binocular untuk menganalisis sentimen pemberitaan , hingga studi literatur. Analisis isi yang dimaksud dilakukan hanya pada website Magdalene.co dan Konde.co ,  baik data teks (berita), gambar  atau  visual,  maupun  warna.  Adapun  pemilihan  artikel  yang  menjadi  objek  analisis dilakukan  dengan  metode  pembatasan  rentang  waktu.  Sampel  yang  dianalisis  adalah  artikel yang diunggah di laman Magdalene.co dan Konde.co pada rentang 60 hari atau dua bulan, yaitu antara  1  Maret  2021-30  April  2021.  Kendati  terbatas,  peneliti  tetap  mempertimbangkan konteks dan kecukupan data untuk dianalisis.
Teknik  pengumpulan  data  melalui big  data  Binocular dilakukan  untuk  memperoleh catatan  soal  sentimen  pemberitaan  dan  sentimen  pembaca Magdalene.co dan Konde.co di media sosial baik Facebook, Twitter, maupun Instagram. Pengumpulan data ini penting untuk
menguji seberapa besar keberpihakan dan idealisme dua media ini terhadap isu yang tengah diperbincangkan.  Pun,  untuk  memotret  reaksi  pembaca  terhadap  pemberitaan Magdalene.co dan Konde.co di kurun waktu dua bulan itu. Adapun teknik pengumpulan data studi literatur digunakan  untuk  memperoleh  data-data  sekunder  dan  rujukan  teoretis  ataupun  konseptual. Hasil  pengumpulan  data  ini  nantinya  juga  menjadi  dasar  untuk  mengawali  penelitian  dan menjadi rujukan hasil pembahasan.
Setelah data terkumpul, itu bakal dianalisis dengan metode analisis isi naratif teks media. Tujuannya  semata-mata  demi  mendapatkan  deskripsi  isu  dari  teks  berita Magdalene.co dan Konde.co.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Dari  rentang  waktu  1  Maret  2021-30  April  2021  ditemukan  ada  10  artikel  dengan pencarian  kata  kunci  “RUU  PKS”  di Magdalene. Sepuluh  artikel  ini  sudah  cukup menggambarkan  keragaman  pemberitaan,  pengetahuan,  gaya  pemaparan,  dan  seterusnya. Temuan artikel RUU PKS yang dianalisis berasal dari rubrik Issues, Safe Space, dan Wo/Men We Love.
Tabel 1. Daftar artikel RUU PKS di Magdalene.co dalam rentang waktu 1 Maret 2021- 30 April 2021
Rubrik Judul Tulisan Tanggal Tayang Tautan Issues Jurnalis Diminta Berempati pada Penyintas  Kekerasan Seksual 1 Maret 2021 https://magdalene.co/story/Jurnalis- Tolong-Berempati-Pada-Penyintas- Kekerasan-Seksual Safe Space Tur Ruang Virtual untuk Dorong Pengesahan RUU PKS 6 Maret 2021 https://magdalene.co/story/tur-ruang- virtual-the-body-shop-indonesia Safe Space The Body Shop Indonesia  Serahkan Ribuan Tanda Tangan  Hasil  Petisi RUU PKS ke DPR 10 Maret 2021 https://magdalene.co/story/the-body- shop-indonesia-serahkan-ribuan- tanda-tangan-hasil-petisi-ruu-pks-ke- dpr Issues Aprilia Manganang dan Buruknya Wawasan Gender, Seksualitas di Indonesia 16 Maret 2021 https://magdalene.co/story/aprilia- manganang-gender-seksualitas- hipospadia Safe Space Memahami ‘Consent’ Lebih Jauh untuk  Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual 18 Maret 2021 https://magdalene.co/story/pahami- consent-dalam-kasus-kekerasan- seksual
Rubrik Judul Tulisan Tanggal Tayang Tautan Safe Space Inisiatif  Mahasiswa di  Kampus  Secercah Harapan Hapuskan Kekerasan Seksual 22 Maret 2021 https://magdalene.co/story/inisiatif- mahasiswa-dorong-kampus-bebas- kekerasan-seksual Safe Space Tantangan  Advokat Gender Dampingi Korban KBGO 22 Maret 2021 https://magdalene.co/story/cara- laporkan-kasus-kekerasan-dan- dapatkan-pendamping-hukum Wo/Men  We Love Nurul  Bahrul  Ulum Dakwah  di  Medsos Lawan  Tafsir  Tak Ramah Perempuan 1 April 2021 https://magdalene.co/story/nurul- bahrul-ulum-dakwah-di-medsos- lawan-tafsir-tak-ramah-perempuan Issues Banyak yang Dukung  RUU  PKS, Tapi  Masih  Sering Keliru Pahami Kekerasan Seksual 28 April 2021 https://magdalene.co/story/pentingnya -edukasi-masyarakat-soal-ruu-pks Issues Women’s March Jakarta  2021  Soroti Isu  Perempuan  di Berbagai Sektor 29 April 2021 https://magdalene.co/story/womens- march-jakarta-2021-soroti-isu- perempuan-di-berbagai-sektor
Sementara, dengan rentang waktu yang sama, ditemukan ada 3 artikel dengan pencarian kata  kunci  “RUU  PKS”  di Konde.co .  Berbeda  dengan Magdalene.co,  Konde.co tak mencantumkan  rubrikasi  secara  spesifik  di  laman  artikel.  Tak  hanya  itu,  ada  kesulitan pencarian kata kunci secara otomatis, sehingga peneliti harus mencari secara manual di Google menggunakan  rumus  “Site:  [Nama  media]  +  “RUU  PKS”  atau  “Site:[Nama  media]  + “Kekerasan Seksual”. Pemilahan berita yang paling relevan dilakukan secara manual dengan melihat kata kunci spesifik setelah membaca berita.
Tabel 2. Daftar artikel RUU PKS di Magdalene.co dalam rentang waktu 1 Maret 2021- 30 April 2021
Rubrik Judul Artikel Tanggal Tayang Tautan - Komnas Perempuan: Jumlah Kekerasan Perempuan  2020 Turun Karena Minimnya  Data yang Masuk 6 Maret 2021 https://www.konde.co/2021/03/komnas- perempuan-jumlah-kasus-kekerasan- perempuan-2020-turun-karena-minimnya- data-yang-masuk.html/
Rubrik Judul Artikel Tanggal Tayang Tautan - Aktivis: Pemerintah Belum  Dukung Inisiatif Masyarakat Dalam Penanganan Korban Kekerasan 22 April 2021 https://www.konde.co/2021/04/aktivis- pemerintah-belum-dukung-peran-forum- pengada-layanan-dalam-penanganan- korban-kekerasan.html/ - Kampus  Belum Aman dari Kekerasan Seksual 29 April 2021 https://www.konde.co/2021/04/kampus- belum-aman-dari-kekerasan-seksual.html/ Selain data artikel di masing-masing website, peneliti juga merangkum data sentimen pemberitaan RUU PKS terhadap Magda lene.co dan Konde.co di media lain .
Gambar 1. Analisis sentimen pemberitaan RUU PKS Magdalene.co di media daring se- Indonesia, kurun waktu 1 Maret-30 April 2021
Gambar 2. Analisis sentimen pemberitaan RUU PKS Konde.co di media daring se-Indonesia, kurun waktu 1 Maret-30 April 2021

## Pembahasan
Magdalene.co dan Konde.co adalah  dua  di  antara  media  yang  memilih  untuk  tidak populer dengan memberikan suara bagi mereka yang tak punya kuasa ( voiceless ). Dalam hal ini adalah kelompok perempuan, minoritas LGBT, kaum akar rumput dari Pembantu Rumah Tangga, buruh, nelayan perempuan, pengamen, dan seterusnya. Mereka berbeda dengan media arus  utama  yang  dikelola  dengan  modal  besar  dan  seutuhnya  menghamba  pada  pemodal. Sebagai sebuah media, mereka menjadi alternatif sumber bacaan untuk para khalayak.

## Magdalene.co dan Konde.co Lepas dari Oligarki dan Jadi Media Alternatif
Konstelasi  media  di  Indonesia  sendiri  telah  mengalami  pasang  surut  sejak  awal kemunculannya di era kolonialisme dan revolusi kemerdekaan. Media massa Indonesia pernah menjadi alat utama pendukung pesan-pesan kemerdekaan (1945-1955), lalu pada 1965 sampai 1980  berubah  jadi  pers  partisan  karena  disponsori  oleh  partai  politik  (parpol),  organisasi fungsional,  atau  organisasi  massa  seperti  diinstruksikan  dalam  Peraturan  Menteri  Nomor 29/SK/M/65  (Hill  dan  Sen,  2000:  52).  Barulah  pada  akhir  1980-an,  media  jadi  industri menjanjikan setelah para politisi dan pejabat pemerintah yang dekat dengan Soeharto terlibat dalam  bisnis  ini.  Namun,  corak  pemberitaan  masih  seputar  isu-isu  kampanye  keberhasilan rezim.  Buat  media  yang  berseberangan  dengan  pemerintah,  harus  menerima  pembredelan seperti  yang  dialami Tempo pada  1994  misalnya,  juga Sinar  Harapan,  Harian  Rakyat, dan Harian Indonesia Raya.
Puncaknya, pascareformasi 1998, lanskap media berubah seiring dengan mudahnya izin pendirian perusahaan pers. Di era ini, media tumbuh dengan beragam format dan diversifikasi konten, seperti dipelopori oleh Grup Kompas dan Grafiti atau Jawa Pos Grup . Strategi bisnis agar media tak tergulung persaingan pun diterapkan, mulai dari merger, akuisisi, jejaring media lokal,  sampai  konvergensi  media,  sehingga  melahirkan  praktik  konglomerasi.  Dalam  riset Merlyna Lim (2012: 2-3), kepemilikan media di Indonesia hanya terkonsentrasi pada 13 orang. Jumlah  ini  agak  mirip  dengan  riset  lembaga  nirlaba  yang  salah  satu  fokusnya  pada  media, Hivos,  yang  menyebut  oligarki  media  di  Indonesia  dipegang  oleh  12  kelompok  besar  pada
2013. Angka ini mengecil menjadi delapan pada 2017 menurut versi Ross Tapsell, yang mana secara  keseluruhan  delapan  pemain  itu  adalah  mereka  yang  dibesarkan  sistem  politik  Orde Baru. Mereka di antaranya adalah Grup Bakri and Brothers, Chairul Tanjung Grup, MNC Grup, Kompas Gramedia Grup, dan Erick Thohir Grup.
Grup-grup konglomerasi media itu selain menguasai frekuensi publik di media televisi dan radio, juga bergiat di bisnis media daring. Masuknya mereka dalam kancah bisnis media internet disebabkan oleh tuntutan penyesuaian zaman yang serba terdigitalisasi lewat internet. Dalam praktiknya, cara mereka mengelola bisnis pun agak berbeda dengan media elektronik maupun  cetak,  yakni  bekerja  dengan  ritme  serba  cepat,  konten  sepotong-potong,  kadang bercorak click bait karena berita dan judul tak koheren, dan terkenal dengan jurnalisme corong (lantaran hanya memuat wawancara dengan satu atau dua narasumber yang terkadang hanya bertumpu  pada  unsur prominence, bukan  relevansi).  Strategi  seperti  itu  ditempuh  guna menggaet  klik  pembaca  yang  umumnya  hanya  memiliki  sedikit  waktu  untuk  membaca, sehingga tak terlalu membutuhkan konteks peristiwa yang lengkap.
Strategi berburu klik pembaca yang tak jarang mengorbankan mutu jurnalisme itu bukan masalah tunggal dalam media daring. Ross Tapsell (2017: 25-30) menyebut, media daring yang kepemilikannya dikuasai oleh oligarki membuat corak berita yang dihasilkan hanya menjadi cerminan kepentingan tokoh-tokoh oligarki, alih-alih kepentingan publik. Contoh paling terang tampak dalam pemberitaan Pemilihan Presiden 2014 lalu, di mana dua stasiun televisi Metro TV yang  dimiliki  Surya  Paloh,  politisi  Partai  Nasdem  dan TV  One ,  milik  Aburizal  Bakrie, politisi Golkar mengambil angle berita yang saling berhadap-hadapan: TV One memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden versi sejumlah lembaga survei, sedang Metro TV ngotot Jokowi yang menang pemilu.
Saat drama reklamasi dan kasus Meikarta menyeruak, Metro TV bahkan memberi ruang khusus pada Luhut Pandjaitan untuk berbicara soal pentingnya reklamasi Teluk Jakarta tetap dilakukan, di samping menerbitkan editorial di Media Indonesia dan Medcom soal kerugian yang  praktik  bakal  diderita  jika  proyek  dihentikan.  Sementara TV  One mengambil  sikap menolak reklamasi. Dalam kasus Meikarta, Kompas yang menurut riset kecil Remotivi, telah disumbang iklan oleh anak perusahaan Lippo Grup yang juga memiliki media seperti Jakarta Globe dan Investor Daily itu, cenderung ramah terhadap isu Meikarta.
Sementara dalam kasus kontemporer, khususnya tentang perempuan, seperti keterlibatan mereka  dalam  demonstrasi  Reformasi  Dikorupsi,  Women’s  March,  kekerasan  buruh perempuan AICE, dan sebagainya, media-media arus utama umumnya turut memberitakan isu itu  kendati  tak  intens.  Namun,  ada  media  yang  justru  konsisten  mengangkat  isu  soal perempuan. Adalah Magdalene.co dan Konde.co , salah dua media  alternatif yang cenderung bersifat non-komersial dan bertujuan melawan hegemoni serta membela kaum minoritas.
Dua  media  ini  cukup  konsisten  membingkai  isu  perempuan  di  atas  dengan  perspektif perempuan. Menurut Tapsell, bagaimana sikap media dalam mengemas sebuah isu disebabkan oleh orientasi kepemilikan media itu. Memang betul semua pemilik punya kepentingan untuk melindungi kepentingannya, baik kepentingan bisnis maupun politik. Dalam konteks penelitian ini,  kemudian  isu  perempuan  dipotret  oleh  media  kemudian  menjadi  relevan  untuk  jadi diskursus lebih lanjut, manakala realitas di lapangan menunjukkan, bahwa kepemilikan media terkonsentrasi pada segelintir elit, baik politik maupun ekonomi. Namun, dua media dengan sadar berupaya untuk mendobrak tatanan itu. Kenapa dua media ini yang dipilih?
Sebagai salah satu media daring, Magdalene.co menjadi ruang alternatif yang berupaya lepas dari dominasi  media-media  arus utama. Magdalene.co hadir bagi  mereka yang isunya tidak  disuarakan  oleh  media  arus  utama.  Media  ini  didirikan  oleh  Devi  Asmarani  dan  Hera Diani  sebagai  proyek  idealis  (Justito,  2017:  115).  Devi  Asmarani  yang  notabene  berteman dengan  Her  Diani  saat  sama-sama  menjadi  wartawan The  Jakarta  Post menempatkan  diri mereka di posisi stukrural: Devi sebagai pemimpin redaksi, sedangkan Hera menjabat redaktur
pelaksana.  Latar  belakang  pendirian Magdalene.co adalah  ketidakpuasan  pendirinya  saat melihat media arus utama membahas isu-isu perempuan. Keduanya menganggap media arus utama masih memarginalkan isu dan mendiskriminasi perempuan.
Senada, Konde.co juga  hadir  dengan  semangat  untuk  mengarusutamakan  isu-isu perempuan dan kaum pinggiran termasuk buruh. Luviana, salah satu di antara tujuh pendirinya memang lekat dengan isu buruh sejak aktif menjadi wartawan di berbagai media, baik Metro TV,  KBR  68H, Radio Retjo  Buntung Jogja.  Ia  juga  tergabung  dalam  asosiasi  buruh  dan perempuan, dan pernah aktif menjadi Ketua Divisi Gender Aliansi Jurnalis Independen Jogja. Karena  latar  itulah, Konde.co mendobrak glass  ceiling dengan  menjadi  media  alternatif perempuan lewat slogannya “ Media for Women and Minority”.
Untuk  membuktikan  bahwa  keduanya  tak  bisa  diutak-atik  oleh  para  pemodal  besar, mereka memang memilih bergerak di jalur independen. Dalam praktiknya, mereka menerima pendapatan dari iklan, tapi cenderung sangat selektif. Hera Diani misalnya menyebutkan, ada beberapa  perusahaan  yang  “haram”  diiklankan  di  laman Magdalene.co, yakni  perusahaan tambang,  produk  pemutih  kulit,  rokok,  hingga  pelangsing  badan.  Sementara, Konde.co memilih mencari pendapatan lewat donor dan aktivitas luring mereka.

## Tugas Advokasi Kebijakan RUU PKS
Magdalene.co ,    di  laman  situsnya  bergerak  dengan  jargon  “Supporting  diversity, empowering minds”, yang secara sederhana bisa dimaknai bahwa media ini mendukung ada keragaman  dan  penguatan  perspektif,  tak  hanya  untuk  gender  arus  utama,  tapi  juga  isu-isu marjinal  yang  di  media  besar  jarang  disuarakan.  Dengan  kata  lain, Magdalene.co juga menjalankan prinsip dasar advokasi untuk menjadi pengeras suara orang-orang dekaden yang tak  punya  wadah  ini.  Pengejawantahannya  kemudian, Magdalene.co konsisten  membuat tulisan soal LGBT, disparitas peran gender yang tak setara di ruang privat dan publik, hingga yang paling aplikatif seperti RUU PKS.
Magdalene.co bahkan menggandeng Body Shop Indonesia untuk membuat rubrik khusus Safe Space yang semangatnya menjadi diskusi soal ruang aman bagi perempuan dan kelompok minoritas lainnya. Di rubrik ini pula, berita soal RUU PKS bertebaran. Dalam dua bulan, ada 10  artikel  yang  dibuat  dengan  mengetengahkan  diskursus  RUU  PKS  untuk  masing-masing masalah kekerasan, termasuk kekerasan di kampus hingga kekerasan gender berbasis online (KBGO) yang juga dialami oleh Aprilia Manganang.
Tak cukup sampai di situ, dalam dua artikel bertajuk “Memahami ‘Consent’ Lebih Jauh untuk  Penyelesaian Kasus  Kekerasan Seksual” dan “Banyak yang  Dukung RUU PKS,  Tapi Masih  Sering  Keliru  Pahami  Kekerasan  Seksual”,  secara  khusus Magdalene.co tak  hanya memberitakan peristiwa secara kasuistik (berbasis peristiwa), tapi juga memberi konteks utuh dan  pendidikan  soal  mengapa  kemudian  RUU  PKS  menjadi  penting,  apa  yang  kerap  salah dipahami  orang-orang  soal  RUU  PKS,  dan  bagaimana  menjalankan  pendidikan  RUU  PKS untuk masyarakat umum.
“Tugas  besar  dalam  mendorong  RUU  PKS  adalah  menjawab  persoalan  terkait  perlindungan  korban, penanganan dan pencegahan kekerasan seksual, serta sosialisasi informasi RUU itu sendiri.
Namun,  pembahasan  yang  ada  dan  berkembang  di  masyarakat  saat  ini  justru  lebih  mengarah  kepada aspek agama  dan  moral,  seperti  RUU  ini  melegalkan  lesbian,  gay,  biseksual,  dan  transgender  (LGBT); memperbolehkan zina; dan lain sebagainya, bukan pada akses keadilan.
Padahal, yang perlu menjadi pusat perhatian dalam RUU ini adalah apakah pengaturan ini dapat memastikan perlindungan  bagi  korban  yang  ingin  melapor,  adanya  penanganan  yang  memperhatikan  kebutuhan  atau kepentingan  korban  dan  juga  pelaku,  serta  pencegahan  kekerasan  seksual  dengan  keterbukaan  informasi  dan edukasi secara masif kepada publik.
Maka,  sebelum  RUU  ini  disahkan,  penting  bagi  DPR  dan  Komnas  Perempuan  untuk  mengembalikan diskusi pembahasan RUU PKS ke tujuan yang sesungguhnya, yaitu memastikan adanya akses keadilan dalam perkara kekerasan seksual.” (Artikel Magdalene.co“Banyak yang Dukung RUU PKS, Tapi Masih Sering Keliru Pahami Kekerasan Seksual”, 28 April 2021).
Karena  konsistensinya  ini,  beberapa  media  daring  di  Indonesia  memuji  artikel-artikel yang ada di Magdalene.co dalam kurun waktu dua bulan penelitian tersebut. Hal ini ditandai dengan sentimen pemberitaan soal RUU PKS dan Magdalene.co yang terpantau positif (74%), negatif  (19%),  dan  netral  (7%).  Sentimen  ini  turut  menandai  bahwa  tugas  advokasi  yang dilakukan  oleh Magdalene.co diakui  dan  direplikasi  di  media  lain.  Buktinya,  ada  31  artikel yang meliput soal RUU PKS dan upaya advokasi Magdalene.co ini.
Tak berbeda jauh, tugas advokasi RUU PKS juga dijalankan oleh Konde.co lewat artikel- artikelnya. Meski tak sebanyak Magdalene.co, ada tiga artikel di Konde.co yang secara khusus mengetengahkan  urgensi  RUU  PKS.  Dalam  artikel  bertajuk  “Aktivis:  Pemerintah  Belum Dukung Inisiatif Masyarakat Dalam Penanganan Korban Kekerasan” disebutkan:
“…. hingga hari ini perempuan masih mengalami banyak hambatan untuk mendapatkan rasa aman dan kepastian hukum,  ini  terlihat  dengan  banyaknya  praktik  budaya  di  beberapa  wilayah  yang  masih  mendiskriminasikan perempuan, masyarakat masih mempersalahkan korban, sikap aparat penegak hukum yang belum sensitif gender, dan beberapa kebijakan daerah ataupun nasional yang masih melanggengkan impunitas bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan pelaku kekerasan seksual.”
Pun, di artikel “Kampus Belum Aman dari Kekerasan Seksual” disebutkan:
“ Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual/ RUU PKS menjadi salah satu jawaban untuk penanganan kasus kekerasan seksual secara keseluruhan tidak hanya di kampus. Jika RUU PKS disahkan maka payung  hukum  kekerasan  seksual  menjadi  jelas.  Korban  mendapat  pendampingan  dan  keadikan.  Pelaku mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya.”
Dari big  data  Binocular terpantau,  advokasi  RUU  PKS  yang  dilakukan Konde.co direplikasi lewat 15 berita, dengan sentimen positif (80%), negatif (20%), dan netral (0%).
Kendati sama-sama menjalankan tugas advokasi RUU PKS, ada beberapa kelebihan dan kelemahan  dari Magdalene.co dan Konde.co. Di Magdalene.co, isu  RUU  PKS  ditempatkan seolah-olah ini adalah milik perempuan elit perkotaan: anak kuliahan, jurnalis, advokat gender —yang  memang  menjadi  target  pembaca  mereka.  Padahal  mustahil  membahas  RUU  PKS tanpa membawa-bawa persoalan buruh rendahan, nelayan perempuan, pekerja rumah tangga, dan  sejenisnya.  Kekosongan  inilah  yang  kemudian  diisi  oleh Konde.co. Dalam  praktiknya, menurut Luviana, Konde.co yang punya segmen pembaca lebih luas, turut mengangkat isu-isu kelompok minoritas yang tak punya wadah berbicara.
Sementara  kelebihannya, Magdalene.co cukup  rutin  mengangkat  isu  RUU  PKS  di website mereka. Hal ini didukung dengan kerja sama Body Shop Indonesia yang mengharuskan Magdalene.co mengunggah  sejumlah  artikel  sesuai  pesanan  mereka.  Ini  yang  tak  hadir  di Konde.co, sehingga  artikel  RUU  PKS  di Konde.co relatif  lebih  sedikit  dan  kurang  variatif dibanding Magdalene.co.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Sebagai  media  alternatif,  keberadaan Magdalene.co dan Konde.co terbilang  penting dalam  menyuarakan  masalah-masalah  perempuan  dan  minoritas  lainnya.  Pun,  keduanya menjadi  ruang  untuk  berdiskusi  soal  kebijakan  pemerintah  yang  memihak  pada  para perempuan, seperti RUU PKS. Di sinilah peran advokasi media dilakoni oleh keduanya. Tak sekadar mengangkat isu RUU PKS di medianya, Magdalene.co dan Konde.co juga mengambil peran untuk melakukan pendidikan berbasis gender, memberi konteks pada peristiwa-peristiwa kekerasan yang kerap alpa dilakukan media arus utama.
Konsistensi keduanya ini terbukti mendapat apresiasi bahkan dari rekan-rekan wartawan di media arus utama yang tergambar lewat sentimen pemberitaan mereka. Namun, tetap ada tantangan yang harus menjadi fokus Magdalene.co dan Konde.co. Tantangan pertama adalah kelangsungan  hidup  yang  menurut  Justito  (2017)  bisa  tetap  panjang  napasnya  asal  dikelola dengan  mandiri  dan  profesional.  Khususnya  bagi Magdalene.co, perlu  ada  itikad  untuk memperlebar  segmen  pembaca  mereka  ketika  berbicara  isu  spesifik  seperti  RUU  PKS.  Ini termasuk  meningkatkan  partisipasi  khalayak  yang  beragam  (seperti  slogan  mereka),  di antaranya para lelaki, LGBT, buruh, dan sebagainya. Sementara, buat Konde.co, dibutuhkan peningkatan frekuensi pemberitaan soal RUU PKS, supaya tindakan mengawal regulasi ini tak hilang timbul dari peredaran.

## REFERENSI
Graber,  Doris,  McQuail,  Dennis  dan  Norris,  Pippa.  1998.  Introduction:  political communication  in  a  democracy,  in:  Doris  Graber,  Dennis  McQuail  dan  Pippa  Norris (eds.), The Politics of News: the news of politics. AS: CQ Press.
Harsono, Andreas. 2010. A9ama Saya Adalah Jurnalisme. Yogyakarta: Kanisius
Hill, D.T., Sen, K., 2000. Media, Culture, and Politics in Indonesia. Inggris: Oxford University Press.
Konde.co.  2020.  Pemberitaan  Media  tentang  RUU  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  dan Bagaimana Konsistensi Media terhadap Pemberitaan Kekerasan Seksual? Jakarta: Tim Riset Konde.co.
Lim,  Merlyna.  2012.  The  League  of  Thirteen:  Media  Concentration  in  Indonesia.  USA: Arizona State University.
Nanang  Mizwar  Hasyim.  2016.  Konstruksi  Citra  Maskulin  Calon  Presiden.  UIN  Sunan Kalijaga Vol. 10 No. 01.
Scheufele, D.A. (1999). "Framing as a Theory of Media Effects." International Communication Association. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1999.tb02784.x
Schultz,  J.,  1998.  Reviving  the  fourth  estate.  Cambridge,  England:  Cambridge  University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511597138
Sumarjo. 2010. Pertarungan Wacana Media. Jurnal Inovasi Vol. 7 No. 2.
Tapsell, Ross. 2017. Media Power in Indonesia. USA: Rowman and Littlefield International.
Wahl-Jorgensen, K., & Hanitzsch, T. (2009). The handbook of journalism studies. New York, USA: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203877685
Wawancara dengan Luviana, wartawan Konde.co.
Wawancara dengan Hera Diani, wartawan Magdalene.co.