## PERKEMBANGAN AKAD MUDHARABAH DALAM FIQH KE DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI)
Fadillah Mursid 1, Oyo Sunaryo Mukhlas 2, Atang Abd Hakim 3, Isnayati
Nur 4
Mahasiswa Program Doktor Prodi Hukum Islam UIN Sunan Gunung Djati
Bandung 1
Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2,3 , UIN Raden Fatah
Palembang 4
Email: fadhilah.mursid@gmail.com 1, oyosunaryomukhlas@uinsgd.ac.id 2, atangabdhakim@uinsgd.ac.id 3 isnayatinur_uin@radenfatah.ac.id 4

## Abstrak
Akad mudharabah dalam transaksi dan bisnis Islam adalah salah satu akan yang  sering  digunakan,  bahkan  akad  mudharabah  sudah  dikenal  sebelum kedatangan  Islam.  Eksistensi  akad  mudharabah  dalam  dunia  bisnis  selalu mendapatkan pembahasan, sejak masa klasik hingga sekarang, bahkan dari 152  Fatwa  DSN-MUI  yang  dikeluarkan  30  di  antaranya  membahas  akad mudharabah. Berdasarkan hal tersebut, pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan akad mudharabah dalam Fiqh ke dalam Fatwa  DSN-MUI  di  Indonesia.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif, dengan  pendekatan  doktrinal  dan  yuridis  historis.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa terjadi perkembangan akad mudharabah dalam fiqh ke dalam  fatwa  DSN-MUI  dalam  dua  hal  yaitu  Pertama,  perkembangan  dari aspek para pihak dalam akad dan kedua, perkembangan dari aspek tanggung jawab dan pertanggungjawaban mudharib. Kata Kunci: Mudharabah, Fiqh, Fatwa

## Abstract
Mudharabah agreement in Islamic transactions and business is often used, even mudharabah agreements were known before the arrival of Islam. The existence of mudharabah contracts in the business world has always been discussed, since classical times until now, even out of 152 DSN-MUI Fatwas issued, 30 of them discuss mudharabah contracts. Based on this, the main discussion in this research is how the development of mudharabah contracts in  Fiqh  into  Fatwa  DSN-MUI  in  Indonesia.  This  research  is    normative research, with doctrinal and historical juridical approaches. The results of this study indicate that there is a development of mudharabah contracts in fiqh into the DSN-MUI fatwa in two ways, namely First, the development of the aspect of the parties in the contract and second, the development of the aspect of responsibility and liability of mudharib. Keywords: Mudharabah, Jurisprudence, Fatwa

## A. Pendahuluan
Islam telah memberikan rambu-rambu dan aturan dalam berbagai aspek kehidupan  termasuk  transaksi  muamalah.  Salah  satu  transaksi  dalam muamalah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pelaku usaha yang didasari atas iktikad baik untuk mendapatkan keuntungan yang dalam khazanah  fiqh  muamalah  dikenal  dengan  mudharabah.  Dalam  dunia perbankan  mudharabah  adalah  akad  yang  dipergunakan  oleh  bank  syariah, UUS,  dan  BPRS  tidak  hanya  untuk  kegiatan  penghimpunan  dana  maupun dalam kegiatan penyaluran dana, hal ini sesuai dengan aturan undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008. 1
Konsep  Mudharabah  sebagai  bentuk  kerjasama  antara  pemilik  modal dan  pekerja  sudah  ada  sebelum  masa  Nabi,  hingga  masa  Nabi  aktivitas mudharabah  terus  berhasil  dan  dibenarkan  oleh  Nabi.  Mudharabah  sampai saat ini masih dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat, meskipun sedikit banyak  telah  dilakukan  perubahan.  Bahkan  di  lembaga  keuangan  syariah, mudharabah  merupakan  produk  utama  yang  sering  ditawarkan  nasabah. DSN-MUI  sebagai  lembaga  yang  berwenang  mengeluarkan  fatwa  terkait keuangan syariah memandang perlu mengeluarkan fatwa terkait mudharabah agar pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam. 2
Seiring  bertambahnya  jumlah  LKS,  mudharabah  menjadi  salah  satu produk andalannya. Dengan perkembangan dunia bisnis kontemporer dengan kompleksitas  yang  ada  di  dalamnya  tentu  juga  berpengaruh  terhadap perkembangan akad-akad yang digunakannya. Termasuk perkembangan akad mudharabah.  Hal  ini  terlihat  dari  152  fatwa  yang  dikelurkan  DSN-MUI sampai  awal  tahun  2023,  terdapat  30  an  fatwa  yang  di  dalamnya  juga membahas akad mudharabah.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif,  dengan  metode pendekatan peneilitian yang dipakai adalah pendekatan doktrinal, dan yuridis historis. Bahan hukum yang digunakan adalah fatwa DSN-MUI terkait akad mudharabah,  dan  berbagai literatur  yang membahas  tentang  perkembangan akad  mudharabah  yang  dilakukan  melalui  penelusuran  terhadap aturan  dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Konsep Mudharabah dalam Fiqh
Istilah mudharabah berasal  dari  dunia  Islam  di  kota-kota  pelabuhan Italia  pada  akhir  abad  ke-11  dan  awal  abad  ke-12,  yang  mengarah  pada
1 Atang  Abdul  Hakim, Fiqh  Perbankan  Syariah Transformasi  Fikih  Muamalah  Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm, 212.
2 Fadhilah  Mursid,  “Kajian Fatwa  Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah,” TAWAZUN :  Journal  of  Sharia  Economic  Law 3,  no.  1  (June  21,  2020):  hlm,  108., https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7847.
perkembangan  perdagangan  Eropa.  Meskipun mudharabah merupakan bentuk  yang  mengakar  pada  masyarakat  Arab,  lembaga  kerjasama syirkah dan mudharabah bukanlah invensi atau penemuan fikih. Mudharabah dikenal dan  digunakan  di  Timur  Tengah  setidaknya  sejak  pemerintahan  Babilonia. Mudharabah juga  termasuk  dalam  Talmud.  Sebaliknya,  saat  itu  para pedagang dari berbagai negara dengan berbagai bentuk usaha berkumpul di kota Mekkah sebagai pusat bisnis. Selanjutnya, mudharabah diterima sebagai bagian dari hukum Islam karena tidak ada informasi yang bertentangan dari ulama fikih. 3
Mudharobah Dalam term fiqh sendiri  secara bahasa berasal dari kata dharb  fi  al-ardh yang  berarti  perjalanan  untuk  berniaga.  Menurut  Wahbah Zuhaili  ada  dua  istilah  yang  biasa  digunakan  untuk  term  ini,  yaitu mudharabah dan qiradh/muqaradat .  Dalam  bahasa  penduduk  Irak  disebut mudharabah .  Sedangkan  dalam  bahasa  penduduk  Hijaz  disebut qiradh, diambil dari kata qordh yaitu memotong, karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk pengelola modal (mudharib) agar mengelolanya dan memberikan padanya sebagian dari keuntungannya. 4
Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, selain kedua istilah yang dibahas di atas, mudharabah juga disebut muamalah yang maksudnya adalah akad antara dua pihak yang mengharuskan salah satu dari keduanya untuk menyerahkan sejumlah  uang  kepada  yang  lain  untuk  diperdagangkan,  dan  ketentuan keuntungan  dibagi  sebagaimana  kesepakatan  di  antara  keduanya. 5 Menurut Atang  Abdul  Hakim,  ketiga  kata  ( qirad/muqaradat,  mudharabah,  dan muamalah )  tidak  memiliki  perbedaan  makna  yang  esensial,  perbedaan penyebutan ketiga kata ini karena faktor geografis. 6
Pengertian  dan  mudharabah  dalam  fiqh  memiliki  pemaknaan  yang bergam sejak era klasik sampai kontemporer, baik dilakangan imam madzhab maupun penerusnya. Golongan Hanafiyah mengartikan mudharabah sebagai suatu kontrak untuk membagi hasil dari keuntungan dengan modal dari pihak yang  satu  dan  pengelolaan  usaha  dari  pihak  yang  lainnya.  Golongan Malikiyah memaknai mudharabah atau qiradh dalam  syar'i  ialah  suatu kesepakatan  untuk  mendelegasikan  modal  yang  ada  pada  pemilik  harta kepada pengelola harta untuk dijadikan usaha, dengan bentuk modal tertentu seperti uang, emas atau perak yang dapat digunakan untuk bertransaksi, dan pemilik  harta  wajib  menyerahkan  harta  atau  modal  kepada  pengelola  agar segera dapat dijadikan modal usaha sesegera mungkin sesuai denga napa yang
3 Moh Nurul Qomar, “Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif  Abdullah  Saeed,” MALIA:  Journal  of  Islamic  Banking  and  Finance 2,  no.  2 (December 25, 2018): hlm, 203., https://doi.org/10.21043/malia.v2i2.4890.
4 Wahbah  Zuhaili, Fiqih  Islam  Wa  Adillatuhu,  Terjemah  Abdul  Hayyie  Al-Kattani, dkk:, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid, 5, hlm, 476.
5 Sayyid  Sabiq, Fikih  Sunnah (Jakarta:  Cakrawala  Publishing,  2008),  jilid,  5,  hlm. 276.
6 Abdul Hakim, Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fikih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan , hlm, 212.
telah disepakati. Golongan Asy-Syafi'iyah mengatakan mudharabah sebagai suatu  akad  yang  berisi  penyerahan  dana  seseorang  kepada  yang  lain  untuk dijadikan usaha dengan kompensasi masing-masing dari kedua belah pihak tadi mendapat bagian dari keuntungan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Golongan Hambali mengatakan  bahwa mudharabah itu  ialah  pernyataan untuk penyerahan harta tertentu dari pemiliknya yang diambil dari sebagian hartanya  sendiri  kepada  orang  yang  akan  menjalankan  usaha  dengan keuntungan mendapat bagian tertentu yang bersifat umum dari hasil untung yang didapat. 7
Berdasarkan  pendapat  keempat  madzahab  fikih  tersebut,  seacra substasnsi tidak terlalu memiliki artia yang berbeda, khususnya pemaknaan mudharabah dilangan  madzhab  Hanafi,  Syafi’i,  dan  Hambali.  Di  mana ketiganya memaknai mudharabah sebagai bentuk kerjasama yang salah satu pihak  berkontribusi  modal  dan  salah  satu  yang  lainnya  berkontribusi  pada pekerjaan (pengelolaan). Hal ini sedikit berbeda dengan pandangan madzhab Maliki yang justru mengartikan mudharabah sebagai akad untuk mewakilkan dalam pengelolaan modal.
Dalam  perkembangannya  pemaknaan mudharabah juga  diartikan beragam oleh kalangan kontemporer. Dalam Fatawa al-Azhar dijelaskan yang dimaksud mudharabah adalah  akad  untuk  berserikat  dalam  keuntungan  di mana  modal  dari  satu  pihak  yang  berserikat  dan  pekerjaan  dari  pihak  lain menurut syarat-syarat tertentu. Hal ini senada dengan pengertian mudharabah dalam fatawa al-mu’ashirah yang menyebytkan bahwa mudharabah adalah salah saju dari jenis syirkah yang di dalamnya ada pokok modal ( ra’s al-mal ) dari satu pihak dan pekerjaan (‘ amal ) dari pihak lain. 8
Mudharabah  menurut  ahli  fiqh  merupakan  suatu  perjanjian  di  mana pemilik  modal  menyerahkan  modalnya  kepada  pekerja  (pedagang)  untuk diperdagangkan,  sedangkan  keuntungan  dagang  itu  dibagi  menurut kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan tersebut, kerugian  ini  ditanggung  sepenuhnya  oleh  pemilik  modal.  Definisi  ini menunjukkan  bahwa  yang  diserahkan  oleh  pekerja  (ahli  dagang)  tersebut adalah berbentuk modal, bukan manfaat seperti penyewaan rumah. 9
Pendapat di atas senada dengan yang ungkapkan oleh Syeikh Wahbah Zuhaili,  menurutnya  mudharabah  adalah  akad  di  mana  pemilik  modal menyerahkan  modal  di  tangan  pekerja  untuk  pengelolaan  dan  keuntungan menjadi  milik  bersama  sesuai  kesepakatan  mereka.  Sedangkan  kerugian
7 Adurrahman  Al-Jauzairi, Fikih  Empat  Madzhab (Jakarta:  Pustaka  Al-Kautsar, 2017), jilid, 4, hlm. 56-71.
8 Yadi  Janwari, Fikih  Lembaga  Keuangan  Syariah (Bandung:  Remaja  Rosdakarya, 2015), hlm. 59.
9 Abdul  Aziz  Dahlan, Ensiklopedi  Hukum  Islam (Jakarta:  Ichtiar  Baru  van  Hoove, 1996), jilid, 4, hlm. 1196.
hanya ditanggung oleh pemilik harta seorang. ‘amil tidak akan rugi kecuali hanya usaha dan pekerjaannya. 10
Menurut  Ahmad  Asy-Syarbasyi  sebagaiman  di  kutip  oleh  Syafi’i Antonio  menjelaskan  secara  praktis,  Mudharabah  adalah  akad  kemitraan antara  dua  pihak,  di  mana  pihak  pertama  (pemodal)  menyediakan  seluruh modal  (100%)  sedangkan  pihak  kedua  menjadi  pekerja.  Keuntungan perusahaan  dalam  Mudharabah  dibagi  sesuai  dengan  kesepakatan  yang dituangkan  dalam  akad  sedangkan  kerugian  tetap  menjadi  milik  pemilik modal  selama  kerugian  tersebut  bukan  karena  kelalaian  pengelola.  Jika kerugian  tersebut  karena  penipuan  atau  kelalaian,  maka  pengelola  harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut . 11
Berdasarkan  beberpa  pengertian  tentang mudharabah oleh  beberpa ulama  fiqh  kontemporer,  definisi  mudahrabah  mengalami  perkembangan. Definisi mudaharabah yang  di  ungkapkan  oleh  ulama  klasik  cenderung mengartikan mudharabah hanya sebatas kerjasama antara dua orang dengan pembagian keuntungan saja. Padahal usaha tidak selamanya untung. Hal ini kemudian  disempurnakan  oleh  ulama  kontemporer  dengan  memberikan perluasan  pemaknaan mudharabah dengan  menambahkan  tanggungjawab jika  terjadi  kerugian  atas  kerjasama  tersebut  hanya  kepada  pemilik  modal saja.
a. Dasar Hukum, Rukun Dan Syarat Mudharabah
Mengenai  legitimasi mudharbah para  ulama  fiqh  sepakat  bahwa mudharabah  hukumnya  dibolehkan  berdasarkan  al-Qur’an  (Qs.  Al- Muzammil: 20) dan sunnah (HR. Ibnu Majjah, HR. Abu Nu’aim, dan HR. Al- Baihaqi) 12 ,  serta  ijma’  dan  qiyas. 13 Setelah  mendapatkan  legitimaasi  dari sumber  hukum  yang  disepakati  dan  diikuti  oleh  mayoritas  ulama  fiqh  (al- Qur’an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas).
Ulama  Fiqh  berbeda  pendapat  tentang  rukun  dan  syarat mudharbah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun mudharabah adalah ijab dan qabul dengan lafal  yang  menunjukkan  makna  ijab  dan  qabul  itu.  Ulama  dari  pengikut iamam Syafi’i menjadikan rukun tersebut (5) lima, yaitu (1) modal, (2) Kerja, (3)  Laba,  (4)  Sighat,  dan  (5)  Pelaku.  Menurut  mayoritas  ulama,  rukun mudharabah itu ada 3 (tiga), yaitu (1) Pelaku akad (pemilik modal dan 'amil),
10 Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk:, jilid 5, hlm. 476.
11 Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm, 95.
12 Dede  Abduroman,  “Legitimasi  Akad  Mudharabah  Dan  Musyarakah  Dalam  Al- Quran Dan Hadits,” Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah 2, no. 2 (August 28, 2021): hlm, 260.
13 Fadhilah Mursid, “Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah,”
Tawazun: Journal of Sharia Economic Law P-ISSN , 2020, hlm, 111.
(2) Ma'  quud'  alaih (modal,  kerja,  dan  laba)  dan  (3) Sighat  fil  ijab  wal qabul ). 14
Berdasarkan rukun mudharabah menurut jumhur di atas, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah: 15
1) Syarat-syarat pihak yang mengadakan akad (pemilik modal dan pengelola  modal).  pemilik  modal  dan  pengelola  modal  harus memenuhi kualifikasi secara hukum, artinya berakal sehat.
2) Syarat-Syarat  terkait  Sighah  (Ijab  dan  Qabul). Sighah
Mudharabah  adalah  kesepakatan  Ijab  dan  Qabul,  yaitu  penawaran dan  permintaan.  Penawaran  dan  permintaan  ini  dapat  dilakukan secara lisan,  tertulis  atau  dengan  sarana komunikasi  apa  pun  yang dapat  diterima  oleh  kedua  belah  pihak.  Namun,  disarankan  agar semua  akad  mudharabah  dibuat  secara  tertulis  dengan  saksi  yang tepat untuk menghindari perselisihan dan kesalahpahaman.
3) Persyaratan Obyek (Modal, Laba, Kerja).
a) Mengenai  modal  mudharabah  sebagaian  besar  ulama berpendapat bahwa harus berupa uang tunai. Maka tidak sah jika modal mudharabah adalah  harta  dalam  bentuk  piutang,  selain itu modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha, dan modal harus jelas jumlah dan jenisnya. 16
b) Mengenai  Pembagian  keuntungan  harus  didasarkan  pada  cara penyajian keuntungan yang disepakati, bukan secara sekaligus (lumpsum) atau persentase modal.
c) Syarat  terkait  dari  perspektif  pekerjaan  mudharib,  akad mudharabah dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu: Pertama , Mudharabah Al-Muthlaqah (Akad  Mudharabah Tidak Mengikat) Adalah akad dimana pemberi dana memperbolehkan Mudharabah  untuk  menggunakan  dana  Mudharabah  tanpa dibatasi  jenis  pekerjaan  yang  akan  dilakukan,  tempat,  waktu, cara pembayaran dan pengelolaan lainnya. Kedua, Mudharabah Al-Muqayyadah (Akad Mudharabah Terkait) Akad Mudharabah adalah  akad  dimana  penanam  modal  membatasi  kegiatan Mudharab  pada  suatu  lokasi  atau  jenis  investasi  tertentu  atau pembatasan  lain  yang  dianggap  tepat  oleh  modal.  pemasok, tetapi tidak dengan cara yang akan memaksa mudharib terlalu banyak dalam aktivitasnya
14 Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk:, jilid, 5, hlm. 479.
15 Chasanah Novambar Andiyansari, “Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah,” SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam 3, no. 2 (July 20, 2020): hlm, 47-48., https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80.
16 Rahman Ambo Masse, “Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh Dan Penerapan Perbankan,” DIKTUM:  Jurnal  Syariah  Dan  Hukum 8,  no.  1  (January  9,  2010):  hlm.  80., https://doi.org/10.35905/diktum.v8i1.300.

## b. Berakhirnya Mudharabah
Akad  mudharabah  dinyatakan  berakhir  jika  terjadi  hal-hal  sebagai berikut: 17
1) Para pihak sepakat mengakhiri akad
2) Salah seorang yang berakad meninggal dunia.
3) Salah  seorang  yang  berakad  gila,  karena  orang  yang  gila  tidak cakap lagi bertindak hukum
4) Permodalan  telah  habis  ditangan shahibul  maal sebelum digunakan  oleh  pekerja.  Demikian  pula  bila  pemilik  modal menggunakan modal sehingga tidak ada lagi yang dapat dikuasai oleh pemilik modal, sehingga tidak ada lagi yang dapat dikuasai oleh pekerja, maka mudharabah batal.
Selain  empat  hal  di  atas,  menurut  Sayyid  Sabiq,  yang  dapat menyebabkan  berkahirnya  akad  mudharbahah  adalah  tidak terpenuhinya sarat sah mudharabah dan mudharib tidak menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan kesepakan dalam akad. 18

## 2. Konsep Akad Mudharabah Dalam Fatwa DSN-MUI
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)  sejak dibentuk  tahun  1999  dan  untuk  pertama  kalinya  menerbitkan  fatwa  tahun 2000 sampai awal 2023 sudah mengeluarkan fatwa lebih dari 150. Dari 150 Fatwa  tersebut  lebih  dari  30  an  fatwa  di  antaranya  berkaitan  dengan mudharabah. 19 Dari 30 an fatwa yang di dalamnya terkait mudharabah, hanya terdapat 8 fatwa yang secara spesifik menggunakan judul mudharabah dengan ketentuan  hukum    yang  lebih  detail  dan  membahas  secara  komprehensif. Ketentuan hukum kedelapan fatwa tersebut, secara substansi dapat diuraikan sebagai berikut:
a) Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) Dalam Fatwa ini tidak didefinisikan secara tertulis pengertian mudharabah sebagai suatu akad. Namun dijelaskan tentang apa itu pembiayaan  mudharabah.  Secara  esensial  dijelaskan  bahwa pembiayaan mudharabah itu adalah kegiatan kerjasama dalam usaha yang produktif dengan jangka waktu tertentu di mana LKS sebagai shahibul  maal (pemilik  dana)  membiayai  100  %  kebutuhan  suatu proyek  (usaha)  dengan  jumlah  uang  tunai  yang  dinyatakan  secara jelas,  sedangkan  pengusaha  (nasabah)  bertindak  sebagai mudharib atau pengelola usaha, untuk mengelola bentuk usaha yang disepakati
17 Mahmudatus Sa’diyah and Meuthiya Athifa Arifin, “Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari’ah” 1, no. 2 (2013): hlm, 313.,
https://doi.org/10.21043/equilibrium.v1i2.215.
18 Mursid, “Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah,” June 21, 2020, hlm, 113.
19 Ah. Azharuddin Lathif, dkk, Kupas Tuntas Praktik Dan Fatwa Akad Mudharabah : Praktik, Fatwa, Dan Regulasi (Tangerang: Abqory Sharia Institute, 2022), hlm, 7.
dan  sesuai  syariah.  Tas  Kerjasama  ini  jika  terjadi  kerugia  akan ditanggung  sepenuhnya  oleh  LKS,  kecuali  mudharib  melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Pembiayaan  mudharabah  dalam  fatwa  ini  ditetapkan  dengan beberapa rukun dan syarat sebagai berikut: 20
1) Para pihak . Syaratnya adalah cakap hukum.
2) Akad  (Ijab  dan  qabul). Dengan  syarat harus  memperhatikan kejelasan tujuan kontrak, kesepakatan dilakukan saaj akad, dan tertulis atau dengan cara yang diakui.
3) Modal. Dengan  syarat  harus  diketahu  jumlah  dan  jenisnya, modal  harus  bentuk  uang  atau  barang  bernilai  pada  ssat  akad, dan tidak dapat dalam bentuk piutang
4) Keuntungan. syaratnya adalah bahwa keuntungan untuk kedua pihak,  dan  proposrsinya  harus  diketahui  sejak  awal  akad, kerugian  menjadi  tanggungjawan  pemodal,  kecuali  kerugian atas  kelalian,  kesalahan,  atau  pelanggaran  kesepakatan  oleh mudharib.
5) Kegiatan  usaha  oleh  mudharib. Syarantnya  pemodal  tidak boleh  campur  tangan,  tidak  boleh  mempersempit  mudharib dalam pengelolaan, dan mudharib tidak boleh menyalahi syariah dalam mengeloala modal.
Selain kelima rukun beserta syarat tersebut, ada beberapa hal yang juga di atur dalam fatwa ini, yaitu berkaitan dengan ganti rugi dan  jaminan.  Jaminan  agar  mudharib  tidak  melakukan penyimpangan,  jaminan  kepada  mudharib  sebagai  langkah antisipasi jika terjadi kerugian yang disengaja. Sehingga jika terjadi disebabkan oleh kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan pihak pemilik modal dapat meminta ganti rugi.
b) Fatwa  DSN-MUI  No.  33/DSN-MUI/IX/2002  tentang  Obligasi Syariah Mudharabah
Fatwa  Obligasi  syariah  ini  di  dalamnya  hanya  membahas mudharabah sebagai akad dalam obligasi syariah, sedangkan terkait ketentuan  mudharabahnya  sendiri  tetap  mengacu  pada  ketentuan Fatwa  DSN-MUI  No.  07/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). 21
c) Fatwa  DSN-MUI  No.  38/DSN-MUI/X/2002  tentang  Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA)
Fatwa Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA) hanya menyinggung soal mudharabah sebagai akad yang dibenarkan menurut  syariah  sedangkan  yang  berdasarkan  bunga  tidak  boleh,
20 Fatwa  DSN-MUI  No.  07/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan  Mudharabah (Qiradh)
21 Fatwa DSN-MUI No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah
namun tidak membahas lebih jauh soal bagaimana mekanisme dan ketentuan pelaksanaan akadnya. 22
d) Fatwa  DSN-MUI  No.  50/DSN-MUI/III/2006  tentang  Akad Mudharabah Musytarakah
Akad  Mudharabah  Musytarakah  adalah  perpaduan  dari  akad Mudharabah dan akad Musyarakah. Sehingga dalam akad ini kedua belah pidak ( shohibul maal dan mudharib ) sama-sama berkontribusi pada  modal.  Sehingga  jika  terjadi  kerugian  kerugian  ditanggung sesuai porsi modal yang dikeluarkan. 23
e) Fatwa  51/DSN-MUI/III/2006  Akad  Mudharabah  Musytarakah pada Asuransi Syariah
Fatwa  ini  membahas  ketentuan  penggunaan  akad mudharabah musytark dalam asuransi dengan ketentuan bahwa pemegang polis bertindak  sebagai  investor  ( shohibul  maal )  sedangkan  perusahaan asuransi  selaku  pengelola  dana  ( mudharib )  juga  menyertakan modalnya  ( musytarik ),  yang  nantinya  keseluruhan  dana  akan dikelolanya.  Hasilnya  nanti  akan  dibagi  sesuai  porsi  modal  dan kerja,  dan  jika  terjadi  kerugian  perusahaan  asuransi  menanggung kerugian sesuai porsi modal. 24
f) Fatwa  DSN-MUI  No.59/DSN-MUI/V/2007  tentang  Obligasi Syariah Mudharabah Konversi
Obligasi  Syariah  Mudharabah  Konversi  (Convertible  Mudaraba Bonds)  adalah  obligasi  syariah  yang  diterbitkan  oleh  Emiten berdasarkan  prinsip  Mudharabah  dalam  rangka  menambah kebutuhan  modal  kerja,  dengan  opsi  investor  dapat  mengkonversi obligasi  menjadi  saham  Emiten  pada  saat  jatuh  tempo  (maturity). Maka akad yang digunakan adalah adalah akad mudharabah dengan memperhatikan  substansi  Fatwa  DSN-MUI  Nomor  7/DSN- MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan  Mudharabah,  Fatwa  DSN-MUI Nomor  32/DSN-MUI/IX/2002  tentang  Obligasi  Syariah,  Fatwa DSN-MUI Nomor 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah. 25
Emiten  dalam  Obligasi  Syariah  Mudharabah  Konversi  bertindak sebagai  Mudharib,  sedangkan  Pemegang  Obligasi  Syariah Mudharabah Konversi bertindak sebagai Shahibul Mal. Dalam hal pemegang  obligasi  syariah  konversi  menggunakan  haknya  untuk
22 Fatwa  DSN-MUI  No.  38/DSN-MUI/X/2002  tentang  Sertifikat  Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA)
23 Fatwa  DSN-MUI  No.  50/DSN-MUI/III/2006  tentang  Akad  Mudharabah Musytarakah
24 Fatwa  51/DSN-MUI/III/2006  Akad  Mudharabah  Musytarakah  pada  Asuransi Syariah
25 Fatwa DSN-MUI No.59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi
mengonversi  obligasi  tersebut  menjadi  saham  emiten,  akad  yang digunakan  adalah  akad  Musyarakah,  dimana  Pemegang  Obligasi Syariah Mudharabah Konversi bertindak sebagai pemegang saham.
g) Fatwa DSN-MUI No.105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian  Modal  Pembiayaan  Mudharabah,  Musyarakah, dan Wakalah bil istitsmar
Fatwa  ini  substansinya  membawah  tentang  adanya  penjaminan untuk pengembalian modal shahibul maal secara penuh jika terjadi kerugian.  Dalam  fatwa  ini  dijelaskan  tentang  konsep  akad mudharabah sebagai bentuk kerjasama suatu usaha antara dua pihak di  mana  pihak  pertama  ( malik,  shahib  al-mal ,  LKS)  menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua ( 'amil, mudharib , nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka  sesuai  nisbah  yang  disepakati  dalam  kontrak,  sedangkan kerugian ditanggung oleh shahib al-mal .
Pengembalian  modal  dalam  mudharbah  ini  wajib  dilakukan  jika terjadi  kerugian  yang  disebabkan ta  'addi,  tafrith  atau  mukhalafat al-syuruth dan  dapat  dibuktikan  di  persidangan.  Sebelum  adanya keputusan  yang  ditetapkan  dan  mengikat,  kerugian  menjadi tanggung jawab Pengelola.
h) Fatwa  DSN-MUI  No.115/DSN-MUI/IX/2017  tentang  Akad
Mudharabah
Fatwa ini memberikan konsepsi akad sebagai akad kerja sama suatu usaha  antara  pemilik  modal  (shahib  al-mal)  yang  menyediakan seluruh modal dengan pengelola (mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Mudharabah dalam fatwa ini boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk berikut.
1) Mudharabah-muqayyadah.
2) Mudharabah-muthlaqah.
3) Mudharabah-tsuna'iwah.
4) Mudharabah-musytarakah.
Akad mudharabah  dalam  fatwa  ini  ditetapkan  dengan  beberapa ketentuan dan syarat sebagai berikut: 26
1) Akad (Ijab dan qabul). Dengan syarat dinyatakan secara jelas dan tegas dan dapat dimengerti para pihak, boleh secara lisan, tulisan, dan isyarat. Dan khusus mudharabah tsuna'tyyah tidak diperkenankan untuk melakukan mudharabah ulang kecuali atas izin dari milkul mal . 2) Para pihak (Shahibul maal dan Mudharib) . Para pihak di sini boleh orang maupun yang dipersamakan baik berbadan hukum atau  tidak,  syaratnya  adalah  cakap  hukum  sesuai  peraturan
26 Fatwa DSN-MUI No. 105/DSN-MUI/IV/2017 tentang Akad Mudharabah.
perundang-undangan. Shahibul  maal wajib  memiliki  modal mudharabah dan Mudharib wajib memiliki keahlian/keterampilan. 3) Modal. Dengan  syarat  harus  dapat  diserahterimakan,  modal harus  bentuk  uang  atau  barang atau  kombinasi  keduanya, jika dalam  bentuk  barang  harus  dikonversi  nilainya,  dan  jika mata uangnya berbeda juga wajib dikonversi dan tidak dapat dalam bentuk piutang
4) Nisbah bagi hasil. Syaratnya adalah bahwa keuntungan harus disepakati  proporsinya  dan  harus  diketahui  sejak  awal  akad, keuntungan  dituangkan  dalam  nisbah  tidak  boleh  bentuk nominal atau bentuk persentase dari modal,   kerugian menjadi tanggungjawan  pemodal,  kecuali  kerugian  atas  kelalian, kesalahan, atau pelanggaran kesepakatan oleh mudharib .
5) Kegiatan  usha. Syarantnya  usaha  harus  halal  (sesuai  syariah dan peraturan perundangan), Mudharib dalam melakukan usaha mudharabah harus atas nama entitas mudharaba , tidak boleh atas  nama  dirinya  sendiri. Biaya-biaya  yang  timbul  karena kegiatan  usaha  atas  nama  entitas mudharabah ,  boleh dibebankan ke dalam entitas mudharabah . Muharib tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan  modal  dan  keuntungan  kepada  pihak  lain kecuali atas dasar izin dari shaltib al-mal . mudhorib tidak boleh melakukan  perbuatan  yang  termasuk ta  'addi,  tafrith  atau mukhalafat al-syuruth .
6) Pembagian  keuntungan  dan  kerugian. Keuntungan  harus dihitung  secara  jelas,  dan  keseluruhan  hasilnya  dibagi  sesuai nisbah yang disepakati, Mudharib boleh mengusulkan kelebihan atau  persentase keuntungan  untuk  diberikan  kepadanya  jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu. Kerugian usaha mudharabah menjadi  tanggung  jawab shahib  mal kecuali kerugian tersebut terjadi karena mudharib rnelakukan tindakan yang termasrk at-ta'addi, at-taqshir, dan/atau mukhalafat asy-
syuruth ,  atau  mudharib  melakukan  pelanggaran  terhadap batasan dalam mudharabah muqayyadah .
7) Ketentuan Aktivitas dan Produk LKS. Jika akad mudharabah dilakukan  dalam  bentuk  pembiayaan  maka  berlaku  ketentuan fatwa  DSN-MUI  07/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan Mudharabah  (Qiradh ).  Jika  akad  mudharabah  direalisasikan dalam  bentuk mudharabah  musytarakah maka  berlaku ketentuan sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 50/DSN-MUVIII/2006 tentang Akad Mudharqbah Musytarakah .  Jika  akad mudharabah direalisasikan  dalam bentuk mudharabah musytarakah pada aktivitas perasuransian
syariah  maka  berlaku  ketentuan  sebagaimana  terdapat  dalam fatwa  DSN-MUI  Nomor  51/DSN-MUI/III/2006  tentang  Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah.

## 3. Perkembangan  Akad  Mudharabah  Dalam  Fiqh  ke  dalam  Fatwa
DSN-MUI Berdasarkan  pada  pengkajian  dari  30  an  fatwa  DSN-MUI  yang  di dalamnya  menyinggung  penggunaan  akad mudharabah ,  hanya  terdapat  8
fatwa  yang  secara  spesifik  menggunakan mudharabah sebagai  bagian  dari judul  fatwa.  Dan  dari  8  fatwa  tersebut  hanya  3  fatwa  yang  membahas konsepsi  akad mudharabah secara  detail.  Yaitu  (1)  Fatwa  DSN-MUI  No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), (2) Fatwa DSN-MUI  No.115/DSN-MUI/IX/2017  tentang  Akad  Mudharabah,  dan  (3) Fatwa DSN-MUI No.105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah bil istitsmar .
Dari ketiga fatwa  terkait mudharabah tersebut, hanya fatwa (1) dan (2) yang  menjelaskan  bagaimana  konsepsi  akad  mudharabah  secara  detail. Sedangkan  fatwa  nomor  (3)  hanya  menjelaskan  tentang  penjaminan pengembalian  modal  jika  terjadi    jika  terjadi  kerugian  yang  disebabkan ta 'addi, tafrith atau mukhalafat al-syuruth dan dapat dibuktikan di persidangan. Selain  ketiga  fatwa  tersebut,  selebihnya  hanya  menyebutkan  mudharabah sebagai opsi akad yang mungkin digunakan dalam transaksi terkait dengan ketentuan merujuk pada fatwa awal mudharabah .
Hasil  analisa  perkembangan  akad  mudharabah  dalam  fiqh  ke  dalam Fatwa  DSN-MUI  berdasarkan  pemaparan  konsep  mudharabah  dalam  fiqh dan  fatwa-fatwa  DSN-MUI  terkait mudharabah di  atas  dapat  dijelaskan bahwa  ketentuan  (rukun)  yang  digunakan  pada  akad mudharabah dalam Fatwa  DSN-MUI 27 bersesuaian  pada  pendapat  Imam  Syafi’i  yang mengklasifikasikan  rukun  akad  menjadi  5  yaitu  (1)  modal,  (2)  Kerja,  (3) Laba, (4) Sighat, dan (5) Pelaku. 28 Dari ke lima ketentuan tersebut terdapat dua hal yang mengalami perkembangan sebagai berikut.
Pertama, perkembangan dari aspek para pihak dalam akad. Konsepsi para  pihak  dalam  fiqh  klasik  hanya  merujuk  pada  orang  perorangan  saja. Termasuk dalam fatwa awal tentang mudharabah pada fase awal juga hanya menjelaskan bahwa syarat dari para pihak hanya cakap hukum saja. Barulah pada fatwa nomor 115 tahun 2017 tentang akad mudharabah para. Pihak yang berakad  mengalami  perkembangan  dan  perluasan,  bukan  hanya  orang perorangan  saja,  melainkan  beberapa  orang  atau  yang  dipersamakan  baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
27 Fatwa  DSN-MUI  No.  07/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan  Mudharabah (Qiradh)
28 Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk:, jilid, 5, hlm. 479.
Kedua, perkembangan dari aspek tanggung jawab dan pertanggungjawaban mudharib .  Konsepsi mudharabah selalu  diartikan sebagai  bentuk  perjanjian  untuk  berkongsi  di  dalam  keuntungan  dengan modal  dari  salah  satu  pihak  dan  kerja  (usaha)  dari  pihak  lain. 29 Sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. Mudharib tidak menanggung  kerugian  apa  pun  kecuali  pada  usaha  dan  kerjanya  saja. 30 Konsepsi  ini  juga  yang  dituangkan  dalam  Fatwa-fawta  DSN-Mui  terkait mudharabah , bahwa kerugian sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemodal, kecuali kerugian yang disengaja (melakukan yang tidak seharusnya ( ta’addi ) dan tidak melakukan yang harus dilakukan (taqshir)), lalai, dan menyalahi isi perjanjian mudharabah.
Perkembangan pertanggungjawaban mudharib terletak pada kewajiban pengembalian modal dalam mudharbah jika terjadi kerugian yang disebabkan ta  'addi,  tafrith  atau  mukhalafat  al-syuruth dan  dapat  dibuktikan  di persidangan.  Sebelum  adanya  keputusan  yang  ditetapkan  dan  mengikat, kerugian  menjadi  tanggung  jawab  Pengelola.  Maka  dengan  demikian, tanggung jawab mudharib dalam akad mudharabah menjadi bertambah yakni dengan  adanya  jaminan  kebendaan  dalam mudharabah yang  dibebankan kepada mudharib sebagai upaya preventif atas moral hazard mudharib , yang dalam  konsepsi  fiqh  sebenarnya  tidak ada  jaminan  kebendaan  karena  tolak ukur terjaminnya modal hanyalah kejujuran tinggi mudharib . 31

## D. Penutup
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dari  fokus  penelitian  ini,  dapat disimpulkan  bahwa  dari  30  an  fatwa  DSN-MUI  yang  di  dalamnya menyinggung  soal  akad  mudaharabah,  8  di  antaranya  menggunakan mudharabah  sebagai  judul  fatwanya  hanya  terdapat  3  fatwa  yang  secara spesifik membahas konsepsi akad mudharabah secara detail  yaitu (1) Fatwa DSN-MUI  No.  07/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan  Mudharabah (Qiradh),  (2)  Fatwa  DSN-MUI  No.115/DSN-MUI/IX/2017  tentang  Akad Mudharabah,  dan  (3)  Fatwa  DSN-MUI  No.105/DSN-MUI/X/2016  tentang Penjaminan  Pengembalian  Modal  Pembiayaan Mudharabah,  Musyarakah, dan Wakalah bil istitsmar . Dan dari ketiga fatwa tersebut perkembangan akad mudharabah dalam Fiqh ke dalam Fatwa DSN-MUI di Indonesia mengalami perkembangan  dalam  dua  aspek Pertama, perkembangan  dari  aspek  para pihak dalam akad dan Kedua, perkembangan dari aspek tanggung jawab dan pertanggungjawaban mudharib .
29 Qomar,  “Mudharabah  Sebagai  Produk Pembiayaan Perbankan  Syariah Perspektif Abdullah Saeed,” hlm, 204.
30 Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk:, jilid, 5, hlm. 476.
31 Masse, “Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh Dan Penerapan Perbankan,” hlm. 80.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Hakim,  Atang. Fiqh  Perbankan  Syariah  Transformasi  Fikih Muamalah  Ke  Dalam  Peraturan  Perundang-Undangan .  Bandung:
Refika Aditama, 2019.
Abduroman, Dede. “Legitimasi Akad Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Al-Quran Dan Hadits.” Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi
Syariah 2, no. 2 (August 28, 2021): 248–62.
Al-Jauzairi,  Adurrahman. Fikih  Empat  Madzhab .  Jakarta:  Pustaka  Al- Kautsar, 2017.
Andiyansari,  Chasanah  Novambar.  “Akad  Mudharabah  Dalam  Perspektif
Fikih Dan Perbankan Syariah.” SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam 3, no. 2 (July 20, 2020): 42–54.
https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80.
Antonio, Syafi’i. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek . Jakarta: Gema Insani,
2001.
Aziz  Dahlan,  Abdul. Ensiklopedi  Hukum  Islam .  Jakarta:  Ichtiar  Baru  van Hoove, 1996.
Janwari,  Yadi. Fikih  Lembaga  Keuangan  Syariah .  Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2015.
Lathif,  Ah.  Azharuddin,  Muhammad  Afifullah, and  Anike  Rasyida  Inayah.
Kupas  Tuntas  Praktik  Dan  Fatwa  Akad  Mudharabah :  Praktik, Fatwa, Dan Regulasi . Tangerang: Abqory Sharia Institute, 2022.
Masse,  Rahman  Ambo.  “Konsep  Mudharabah  Antara  Kajian  Fiqh  Dan
Penerapan Perbankan.” DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 8, no. 1 (January 9, 2010): 77–85. https://doi.org/10.35905/diktum.v8i1.300.
Mursid,  Fadhilah.  “Kajian  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Tentang
Mudharabah.” TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law 3, no. 1 (June 21, 2020): 107–23. https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7847.
Qomar,  Moh  Nurul.  “Mudharabah  Sebagai  Produk  Pembiayaan  Perbankan Syariah  Perspektif  Abdullah  Saeed.” MALIA:  Journal  of  Islamic Banking  and  Finance 2,  no.  2  (December  25,  2018):  201–10. https://doi.org/10.21043/malia.v2i2.4890.
Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah . Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
Sa’diyah,  Mahmudatus,  and  Meuthiya  Athifa  Arifin.  “Mudharabah  Dalam
Fiqih Dan Perbankan Syari’ah” 1, no. 2 (2013). https://doi.org/10.21043/equilibrium.v1i2.215.
Zuhaili,  Wahbah. Fiqih  Islam  Wa  Adillatuhu,  Terjemah  Abdul  Hayyie  Al- Kattani, Dkk:, . Jakarta: Gema Insani, 2011.
Fatwa  DSN-MUI  No.  07/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
Fatwa  DSN-MUI  No.  33/DSN-MUI/IX/2002  tentang  Obligasi  Syariah Mudharabah
Fatwa  DSN-MUI  No.  38/DSN-MUI/X/2002  tentang  Sertifikat  Investasi
Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA)
Fatwa  DSN-MUI  No.  50/DSN-MUI/III/2006  tentang  Akad  Mudharabah
Musytarakah Fatwa  51/DSN-MUI/III/2006  Akad Mudharabah  Musytarakah pada Asuransi Syariah Fatwa  DSN-MUI  No.59/DSN-MUI/V/2007  tentang  Obligasi  Syariah Mudharabah Konversi Fatwa DSN-MUI No.105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian  Modal  Pembiayaan  Mudharabah,  Musyarakah,  dan Wakalah bil istitsmar
Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah