Volume 2 Issue 3, December 2020: pp. 295-308.
Copyright  ©  2020  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. e-ISSN: 2548-1754 | Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Ratio Decidendi Terhadap Putusan Perampasan Aset Oleh Negara Dalam Perkara First Travel (Studi Putusan Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018)
Ratio Decidendi toward Confisted Good Verdict by the State on First Travel Case
(A Case Study Number: 3096 K/Pid.Sus/2018)
Umar Boki Bagian Akademi Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: umarboki77@gmail.com
Oheo K. Haris Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: oheo.haris@uho.ac.id

## Handrawan
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: handrawansaranani84@gmail.com
Abstract: This research is focused on analyzing of Verdict toward First Travel case with  Number  3096/K/Pid.Sus/2018  that  the  judge  did  not  argue  the  legal consistence. In the appeal court, the Judge has decided that the defendant was did not be accepted due to in this context (in casu). This study applies which is applied legislation and case, and theoretical approach. This research found that the Judges ’ interpretation by means of principle of benefit which is dealt with victim’s recovery asset on money laundering that confiscated goods for the state was not actually be accepted. This argument was merely not applied either formal or material content. However, it is found the Judge’s decision on confiscated judgment which is mentioned in the article 46 (1) Indonesian Procedural Penal Code (KUHAP) found was refused appealed  defendant  and  strengthened  the  lower  court  with  Number 83/Pid.B/2018/PN.Dpk. In this verdict was stated the defendant’s conflicted goods was seizure by the state not by defendant. In fact, it is based on paragraph 46 article (1) KUHAP did not mention that the state does not have legal power to seizure the confiscated goods. Yet, all of confiscated goods should be return to the accused that has the rights.
Keywords: Ratio Decidendi; Judge's Decision; Asset Deprivation Abstrak: Penelitian  ini  memfokuskan  analisis  putusan  Hakim  pada  perkara  First Travel  Putusan  Nomor:  3096/K/Pid.Sus/2018,  memperlihatkan  bahwa  tidak dilaksanakannya  terobosan  hukum  oleh  Hakim.  Pada  tingkat  kasasi,
pertimbangannya  hakim  menyebutkan  bahwa  alasan  kasasi  para  Terdakwa  tidak dapat dibenarkan karena perkara in casu . Studi ini menggunakan penelitian hukum yang menerapkan undang-undang, teori, dan kasus. Penelitian ini menemukan bahwa penafsiran asas manfaat dalam Putusan MA dikaitkan dengan asset recovery korban tindak  pidana  pencucian  uang  yang  disita  untuk  negara  tidak  tepat,  karena  telah melanggar  hukum  formal  maupun  materiil.  Sedangkan  Putusan  perampasan  aset First Travel dan Kesesuaiannya Dengan Pasal 46 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bahwa telah terjadi kesalahan dalam putusan Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan menolak permohonan kasasi dan menguatkan putusan sebelumnya yaitu  tetap  mengembalikan  putusannya  pada  Pengadilan  Tingkat  Pertama  yaitu Putusan PN Depok No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk dalam amar putusannya menetapkan barang-barang bukti dirampas untuk negara. Berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) KUHAP, tidak  ada  sama  sekali  penjelasan  mengenai  adanya  kewenangan  negara  untuk mengambil hasil barang sitaan, melainkan barang sitaan seharusnya dikembalikan kembali kepada orang yang berhak.
Kata kunci: Ratio Decidendi; Putusan Hakim; Perampasan Aset

## PENDAHULUAN
Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak seorang pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang  hakim  dalam  memutuskan  suatu  perkara  di  dalam  persidangan  dan  memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritis dan praktik peradilan maka putusan Hakim  itu  merupakan  putusan  yang  di  ucapkan  oleh  hakim  karena  jabatannya  dalam persidangan  perkara  pidana  yang  terbuka  untuk  umum  setelah  melalui  proses  dan prosedural hukum acara  pidana  pada  umumnya  berisikan  amar  pemidanaan  atau bebas atau  pelepasan  dari  segala  tuntutan  hukum  dibuat  dalam  bentuk  tertulis  dengan  tujuan menyelesaikan perkara 1 .
Putusan hakim menjadi wewenang hakim dan didasarkan pada fakta-fakta suatu kasus  yang dikenal sebagai res judicata, yang  mengikat  hanya  tindakan para  pihak yang berperkara.  Suatu  putusan  dibuat  antara res  judicata dengan rasio  decidendi ,  yang merupakan  sesuatu  yang  lebih  abstrak  dan  terserap  masuk  pada body  of  law 2 .  Hanya putusan  hakim  dapat  dibatalkan  dan  prosesnya  dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku jika putusan tersebut belum adil bagi para pihak.
Berbicara  putusan,  maka  terdapat  putusan  pengadilan  tingkat  pertama,  tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK) serta putusan hak uji materi (judicial review)
1 Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan. Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 127
2 Prahassacita  Vidya, “ Mengenal  Ratio  Recidendi ” , Business  Law  Binus  University,  https://business- law.binus.ac.id/2018/12/07/mengenal-ratio-decidendi/, diakses pada tanggal 11 November 2020.
yang sering diterima oleh para pihak dalam persidangan. Putusan pengadilan pada tingkat pertama  adalah  putusan  penyelesaian  perkara, kemudian  jika belum memberikan  unsur keadilan,  maka  diajukan  kasasi  dan  banding  ke  pengadilan.  Tujuannya  adalah  untuk mendapatkan putusan inkracht atau putusan akhir. Putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dapat diterima dengan baik oleh para pihak dalam persidangan.
Putusan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  ( inkracht )  adalah  putusan  yang  telah diterima oleh kedua belah pihak tetapi tentu saja untuk mencapai putusan inkracht tersebut harus melewati putusan pertama dari pengadilan, putusan kasasi, banding, dan peninjauan kembali putusan yang telah dibuat. Dalam hal ini sebuah putusan hukum dari pengadilan memiliki proses yang sangat panjang dan waktu yang lama.
Putusan  yang  belum  tepat  bagi  para  pihak  selalu  diikuti  dengan  upaya  hukum terhadap putusan hakim, hal ini sebagaimana Pasal 1 angka 12 KUHAP yang berbunyi:
“ Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana  untuk  mengajukan  permohonan  peninjauan  kembali  dalam  hal  serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini 3 .”
Pasal ini dapat menjadi bagian penting bagi para pihak untuk meminta keadilan ditegakkan  dan  tidak  menimbulkan  ketidakpuasan  terhadap  putusan  hakim.  Upaya menghindari  adanya  ketidakpuasan  para  pihak  dalam  persidangan,  maka  dewan  hakim harus dapat memberikan putusan yang tepat dengan penafsiran dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara.
Majelis Hakim dalam memberikan putusan selain berorientasi pada nilai kepastian hukum, diharapkan  dapat berlandaskan  pada prinsip/asas manfaat.  Asas manfaat dalam putusan hakim diartikan bahwa dalam memutuskan suatu perkara hakim melakukan segala upaya dalam mengadili suatu perkara guna memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan  pencari  keadilan  atau  pihak  yang  berperkara.  Masyarakat  mengharapkan manfaat  dalam  pelaksanaan  atau  penegakan  hukum.  Hukum  itu  untuk  manusia,  maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri 4 .
Salah satu perkembangan kasus tindak pidana penipuan dan pencucian uang oleh travel haji dan umrah ini dilakukan PT First Anugerah Karya Wisata atau yang biasa disebut
3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
4 Sudikno Mertokusumo. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar , Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 161.
dengan First Travel. Putusan hukum terhadap perkara First Travel dengan Nomor Perkara 3096 K/Pid.Sus/2018 menimbulkan berbagai pertanyaan pada para calon jemaah umrah untuk dapat meminta pertanggung jawaban pihak perusahaan untuk mengembalikan yang telah  disalahgunakan  dalam  bisnis  bodong.  Pengadilan  telah  menetapkan  pemilik  First Travel, Andika Surachman dan Annies Desvitasari Hasibuan dengan Nomor Perkara 3096 K/Pid.Sus/2018  serta  Direktur  Keuangan  Siti  Nuriada  Hasibuan  dinyatakan  di  tolak, sehingga putusan tersebut mengembalikan pada Putusan Pengadilan Negeri Depok, yang menyatakan memvonis masing-masing 20 tahun, 18 tahun dan 15 tahun penjara. Tetapi pengadilan tidak memberikan putusan untuk mengembalikan uang/dana milik nasabah.
Dalam  perkara  ini  terlihat  bahwa  terdapat  permasalahan  mengenai  bagaimana seharusnya perlakuan terhadap aset First Travel, apakah seharusnya dikembalikan kepada korban  untuk  mengembalikan  kerugian  korban,  atau  apakah  putusan  pengadilan  sudah tepat dengan memutus aset First Travel dirampas untuk negara.
Dalam  putusannya  hakim  dinilai  tidak  memenuhi  Asas  Keadilan,  karena  yang berhak menerima aset rampasan dari kejahatan First Travel seharusnya adalah para jamaah bukan negara. Sebab, uang hasil kejahatan bukanlah hasil korupsi dari Negara melainkan uang milik orang-perorangan yang telah menjadi korban penipuan dan pencucian uang oleh Travel  Haji  dan  Umroh  First  Travel  ini.  Sehingga  menarik  untuk  dikaji  tentang Ratio Decidendi hakim dalam memberikan putusan pada kasus First Travel.

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  hukum  yang  bersifat Normatif, yang merupakan  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum, maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi  yang menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. 5 Dengan pendekatan penelitian yaitu Pendekatan Undang-Undang ( Statute approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual approach), Pendekatan Kasus ( case approach ). Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder (studi kepustakaan), dengan analisis yang sifatnya preskripsi.
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Group, 2005, hlm. 35.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Ratio Decidendi Dalam Putusan Menolak  Permohonan Kasasi Perkara  First Travel (Studi Putusan Nomor: 3096/K/Pid.Sus/2018)
First  Travel  mendapat  perhatian  Kementerian  Agama  setelah  First  Travel  gagal memberangkatkan  Jemaah  umrah  pada  28  Maret  2017  lalu,  pada  kejadian  itu  Jemaah diinapkan di Hotel sekitar Bandara Soekarno Hatta. Kementerian Agama pun melakukan klarifikasi, investigasi, advokasi, hingga mediasi dengan jemaah. Upaya klarifikasi pertama kali dilakukan pada 18 April 2017. Jemaah merasa dirugikan karena di antara mereka ada yang sampai gagal 3 kali berangkat umrah. Saat dimintai kejelasan, manajemen First Travel selalu berkelit. Saat pertemuan itu juga, Kemenag langsung menanyakan kejelasan kasus ini ke petinggi First Travel. Namun pihak manajemen tidak memberikan jawaban sama sekali.
Pada  tanggal  22  Mei  2017  Kementerian  Agama  mengundang  pihak  First  Travel untuk  mediasi  dengan  jemaah.  Mereka  mengirimkan  tim  legal  namun  tidak  dilanjutkan. Masalahnya adalah karena tim legal First Travel tidak dibekali surat kuasa. Di sisi lain di tanggal yang sama, 600 jemaah First Travel dari Jawa Timur mengadu ke DPR. 600 jemaah dari Jawa Timur itu telantar di Ibu Kota selama empat hari dan tak pernah tahu kapan akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Kementerian Agama kembali memanggil First Travel pada 24 Mei 2017. Upaya ini pun gagal karena pihak manajemen tidak hadir.
Pada  2  Juni  2017,  digelar  mediasi  antara  pihak  First  Travel  dengan  sejumlah jemaah dari Bengkulu. Untuk ke sekian kalinya manajemen First Travel tidak ada solusi yang bisa diberikan. 10 Juli 2017 merupakan terakhir kalinya upaya mediasi dilakukan. Lagi-lagi mediasi gagal karena manajemen First Travel tidak hadir. Sebelas hari setelahnya yaitu pada tanggal  21  Juli  2017  Satuan  Tugas  Waspada  Investasi  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) memerintahkan  PT  First  Anugerah  Karya  Wisata  untuk  menghentikan  penjualan  paket promonya karena ada indikasi investasi ilegal dan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin. First Travel juga tidak pernah menyampaikan data jamah yang mendaftar dan belum diberangkatkan. Dokumen ini sudah diminta sejak empat bulan lamanya.
Kementerian  Agama  mencabut  izin  operasional  First  Travel.  Pencabutan  izin dilakukan  Kemenag  karena  First  Travel  telah  melakukan  pelanggaran  undang-undang tentang  penyelenggaraan  ibadah  haji.  Hal  ini  akhirnya  menyebabkan  jemaah  yang mengalami kerugian baik materi maupun imaterial, Pencabutan izin dilakukan karena PT First Anugerah Karya Wisata dinilai terbukti telah melakukan pelanggaran Pasal 65 huruf a
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Pada  tanggal  30  Mei  2018,  Pengadilan  Negeri  Depok  menjatuhkan  hukuman: Andika dihukum 20 tahun penjara, Anniesa dihukum 18 tahun penjara, Kiki dihukum 15 tahun penjara, Andika-Anniesa juga dihukum membayar denda masing-masing Rp 10 miliar subsider 3 bulan kurungan, dan Aset First Travel dirampas negara. Yang kemudian para terdakwa mengajukan upaya hukum banding melalui putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 195/PID/2018/PT BDG tanggal 15 Agustus 2018 dan sampai pada tingkat kasasi.
Pada tingkat  kasasi melalui  Putusan  Mahkamah Agung  nomor: 3096/K/Pid.Sus/2018 menolak permohonan kasasi yang berarti memperkuat putusan PN Depok  No.  83/Pid.B/2018/PN.Dpk.  Majelis  hakim  berpendapat  bahwa  alasan  kasasi selebihnya  hanya  merupakan  penilaian  hasil  pembuktian  yang  bersifat  penghargaan tentang  suatu  kenyataan.  Alasan  semacam  itu  tidak  dapat  dipertimbangkan  dalam pemeriksaan  pada  tingkat  kasasi,  karena  pemeriksaan  dalam  tingkat  kasasi  hanya berkenaan  dengan  tidak  diterapkannya  suatu  peraturan  hukum,  atau  peraturan  hukum diterapkan  tidak  sebagaimana  mestinya,  atau  apakah  cara  mengadili  tidak  dilaksanakan menurut  ketentuan  undang-undang,  dan  apakah  Pengadilan  telah  melampaui  batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
Dalam  pertimbangannya  dikatakan;  "Bahwa  sebagaimana  fakta  di  persidangan, barang-barang  bukti  tersebut  merupakan  hasil  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  para terdakwa dan disita dari para terdakwa yang telah terbukti selain melakukan tindak pidana penipuan  juga  terbukti  melakukan  tindak  pidana  pencucian  uang.  Oleh  karenanya, berdasarkan  ketentuan  Pasal  39  KUHP  jo.  Pasal  46  KUHAP  barang-barang  bukti  itu dirampas  untuk  negara."  Namun,  Majelis  Hakim  tidak  menjelaskan  lebih  komprehensif mengenai Pasal 39 dan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Putusan  Mahkamah  Agung  menyatakan  bahwa  seluruh  aset  First  Travel  yang menjadi barang bukti selama proses peradilan pidana dirampas untuk negara adalah tidak tepat. Penilaian ini penulis dasarkan pada argumentasi bahwa terdapat hak korban dalam aset-aset  itu.  menurut  penulis  telah  terjadi jumping  conclusion (didasarkan  pada pertimbangan  hukum  yang  prematur)  dalam  memutus  status  barang  bukti  yang  disita tersebut.  Karena  adanya  persinggungan  antara  perkara  pailit  dan  pidana  First  Travel,
Mahkamah Agung sebenarnya dapat dengan mudah mendefinisikan 'yang paling berhak' dalam perkara First Travel tersebut.
Peraturan  Pemerintah  No.  7  Tahun  2018  tentang  Pemberian  Kompensasi, Restitusi,  dan  Bantuan  Kepada  Saksi  Korban,  di  mana  disebutkan  bahwa  korban  tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:
a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
Berdasarkan  aturan-aturan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaku  tindak pidana  wajib  memulihkan  kerugian  korban  yang  disebabkan  terjadinya  tindak  pidana tersebut. Hal ini seharusnya dapat berlaku dalam perkara First Travel sehingga pihak First Travel  yang  menjadi  terpidana  wajib  memulihkan  kerugian  para  calon  Jemaah  dengan mengembalikan atau mengganti rugi harta berupa uang milik para korban, walaupun sudah dijatuhi pidana penjara atas perbuatannya.
Adapun terkait kepastian hukum negara berhutang kepada rakyat terkait kekuatan hukum  dari  Surat  Keputusan  Kementerian  Agama  Nomor  589  Tahun  2017  yang menyatakan  bahwa  seluruh  uang  jemaah  wajib  kembali  atau  diberangkatkan.  Selain  itu kepastian  hukum  juga  tidak  terjamin  dalam  hal  mekanisme  pembagian  barang  sitaan. Sehingga apabila kita melihat dari sisi lain, Majelis Hakim lebih memilih untuk memutuskan barang bukti yang disita dari First Travel dirampas untuk Negara. Karena Majelis hakim menilai sulit untuk menentukan siapa yang berhak untuk menerima pengembalian barang bukti  tersebut  dan  mengkhawatirkan  korban  akan  memperebutkan  aset  yang  disita  jika dikembalikan  kepada  pihak  korban.  Untuk  mencegah  ketidakpastian  hukum  atas  aset tersebut majelis hakim menganggap adil jika aset yang disita dirampas untuk Negara.
Kepastian hukum yang dijadikan alasan Majelis Hakim untuk merampas aset First Travel bukanlah suatu kepastian hukum yang diharapkan karena peneliti menilai kepastian hukum yang dimaksud oleh Majelis Hakim tidaklah memberikan suatu kemanfaatan dan keadilan  bagi  para  korban.  Sehingga,  akan  lebih  tepat  jika  hakim  memutuskan  untuk dikembalikan kepada korban.
Putusan Perampasan Aset First Travel oleh Negara Telah Sesuai Dengan Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif ( negatief wettelijk bewijstheorie ). Menurut M. Yahya Harahap sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut keyakinan hakim dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. 6 Hal ini dapat dilihat dalam pengaturan Pasal 183 KUHAP bahwa  seorang  hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  apabila  belum  memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana yang telah disebutkan dan diatur di dalam Pasal 184 KUHAP. Oleh karena itu kita mengenal asas Unus Testis Nullus Testis yang kerap  ditemui  di  negara-negara  yang  menganut  sistem  pembuktian  menurut  undang- undang secara negatif.
Berdasarkan  sistem  pembuktian  yang  telah  diuraikan  di  atas,  dalam  hal pemidanaan  seorang  terdakwa,  hakim  haruslah  mendasarkan  pemidanaannya  tersebut pada  pembuktian  yang  berganda  ( dubbelen  grondslag )  yakni  pada  Undang-Undang  dan Keyakinan  Hakim. Pertama ,  pembuktian  harus  dilakukan  menurut  undang-undang (undang-undang  telah  menentukan  dan  menyebutkan  alat-alat  bukti  yang  sah  dalam peradilan pidana). Kedua , keyakinan hakim harus didasarkan dengan alat bukti yang sah. 7
Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman  memberikan  kewenangan  untuk menemukan  hukum  ( rechtsvinding ).  Undang-Undang  ini  menjadi  jaminan  terhadap Kebebasan  hakim  yang  didasarkan  pada  kemandirian  kekuasaan  kehakiman  secara konstitusional  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945,  yang  selanjutnya diimplementasikan ke dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tantang Pokok-pokok Kekuasaan  Kehakiman  dan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  1999  tentang  perubahan Undang-Undang  Nomor  14 Tahun  1970,  yang kemudian  diganti  dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan selanjutnya diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Pada  hakikatnya  semua  perkara  membutuhkan  metode  penemuan  hukum  agar aturan  hukumnya  dapat  diterapkan  secara  tepat  terhadap  peristiwanya,  sehingga  dapat
6 Yahya M. Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali , Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 278.
7 Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti, Ichsan Zikry, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia , Jakarta: Raja Grafindo, 2017, hlm. 277.
diwujudkan putusan hukum yang diidam-idamkan, yaitu yang mengandung aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. 8
Dalam konteks  penegakan  hukum  tindak  pencucian  uang  pada  dasarnya  Hakim menganut  penemuan  hukum  heteronomi, sepanjang hakim terikat  pada undang-undang. Tetapi dalam penemuan hukum itu juga mempunyai unsur otonom yang kuat, karena hakim seringkai  harus  menjelaskan  atau  melengkapi  undang-undang  menurut  pandangannya sendiri. Sebagai contoh kalau ada hakim Pengadilan Negeri yang mengacu kepada putusan hakim di atasnya (PT atau MA), tetapi asasnya tetap bahwa hakim tidak terikat pada putusan hakim lain. Hal ini merupakan sifat otonom. Mengacunya hakim pada putusan hakim lain, tidak berarti menganut asas the binding force of precedent , seperti dianut oleh negara-negara Anglo Saxon , tetapi karena adanya keyakinan bahwa putusan yang dianutnya itu memang tepat ( the persuacive force of precedent ). 9
MA  dalam  putusannya  No.  3096  K/Pid.Sus/2018  berpandangan  bahwa  barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Ada dua hal yang menjadi pertimbangan Mahkamah dalam menetapkan hal itu yaitu sebagai berikut:
1. Menurut Mahkamah, dalam fakta hukum di persidangan ternyata Pengurus Pengelola  Aset  Korban  First  Travel  menyampaikan  surat  dan  pernyataan penolakan menerima pengembalian barang bukti tersebut. Hal ini dinyatakan dalam Putusannya No. 3096 K/Pid.Sus/2018, yaitu:
“Bahwa  sebagaimana  fakta di  persidangan  barang-barang  bukti tersebut  merupakan  hasil  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  para Terdakwa dan disita dari para Terdakwa yang telah terbukti selain melakukan  tindak  pidana  “Penipuan”  juga  terbukti  melakukan tindak  pidana  “Pencucian  Uang”  oleh  karenanya  berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 KUHAP barang-barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.”
Pertimbangan  Mahkamah  itu  memperkuat  pertimbangan  Majelis  Hakim Tingkat  Pertama  (PN  Depok)  No.  83/Pid.B/2018/PN.Dpk,  yang  juga menyatakan bahwa fakta hukum di persidangan bahwa Pengurus Pengelola Aset  Korban  First  Travel  menyampaikan  surat  dan  pernyataan  penolakan menerima pengembalian barang bukti tersebut.
8 Bambang  Sutiyoso, Metode  Penemuan  Hukum: Upaya  Mewujudkan  Hukum  yang Pasti  dan  Berkeadilan , Yogyakarta: UII Press, 2006, hlm. 28.
9 Ibid., hlm. 40.
2. Menurut  Mahkamah  bahwa  fakta  di  persidangan  barang-barang  bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan disita dari para terdakwa yang telah terbukti selain melakukan tindak pidana “penipuan”  juga  terbukti  melakukan  tindak  pidana  “pencucian  uang”,  oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 KUHAP barang- barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.
3. Pasal 46 KUHAP menyebutkan;
(1) Barang-barang  kepunyaan  terpidana  yang  diperoleh  dari kejahatan  atau yang  sengaja  dipergunakan  untuk  melakukan kejahatan, dapat dirampas;
(2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan  sengaja  atau  karena  pelanggaran,  dapat  juga dijatuhkan  putusan  perampasan  berdasarkan  hal-hal  yang ditentukan dalam undang-undang;
(3) Perampasan  dapat  dilakukan  terhadap  orang  yang  bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang- barang yang telah disita.
Terkait dengan kedua pertimbangan Mahkamah di atas, menurut analisis penulis, dapat diajukan pertanyaan; pertama, atas dasar alat bukti apakah Mahkamah menyatakan bahwa Pengurus Pengelola Aset Korban First Travel menyampaikan surat dan pernyataan penolakan  menerima  pengembalian  barang  bukti?  Kedua,  apakah  jika  juga  terbukti melakukan tindak pidana “pencucian uang” secara otomatis barang -barang bukti tersebut dirampas untuk negara? Sementara dapat dipahami bahwa pencucian uang adalah istilah yang  digunakan  untuk  menggambarkan  perolehan  uang  secara  tidak  sah  dan menggunakannya seolah-olah tampak diperoleh secara sah. 10
Dalam perkara tindak pidana pencucian uang haruslah ada suatu hubungan yang logis antara perampasan aset, pengembalian dan perihal yang berhak menerima kembali aset-aset tersebut. Menurut penulis bahwa ketika Majelis Hakim sampai tingkat Mahkamah Agung  (kasasi)  memutus  seluruh  barang  bukti  yang  bernilai  ekonomis  dirampas  untuk negara, sebenarnya telah terjadi suatu kekeliruan penerapan hukum material dimana pada kasus  ini  Hakim  menggunakan  logika  penerapan  hukum  dengan  menyamakannya  pada tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara (posisi negara sebagai korban dan warga  negara  sebagai  pelaku  dan  korban),  bukan  memosisikan  Negara  sebagai  pemberi perlindungan dan penjamin kepastian hukum bagi warga negaranya.
10 Sabrina  Hidayat, Tinjauan  Yuridis  Kewenangan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Melakukan  Penyidikan Penggabungan  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Pencucian  Uang ,  Halu  Oleo  Law  Review,  Volume  1 Issue 2, September 2017. hlm. 180-195.
Putusan Hakim pada perkara First Travel Putusan Nomor: 3096/K/Pid.Sus/2018, memperlihatkan  bahwa  tidak  dilaksanakannya  terobosan  hukum  oleh  Hakim.  Pada ditingkat kasasi, pertimbangannya hakim menyebutkan bahwa alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perkara in casu bukanlah perkara perdata semata akan tetapi sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan perkara a quo jelas merupakan perkara  tindak  pidana,  maka seharusnya  menurut  penulis karena  vonis  yang  dijatuhkan adalah  hukuman  pidana,  hakim  pengadilan  pidana  semestinya  tidak  melampaui kewenangannya  dan  dapat  menyerahkan  barang  bukti  aset  kepada  korporasinya  untuk kemudian  dapat  berurusan  secara  perdata  dengan  para  korban.  Sehingga,  Hakim  kamar pidana  Mahkamah  Agung,  semestinya  tidak  ikut  mengambil  keputusan  yang  bersifat perdata.
Pertimbangan  Hakim  Mahkamah  Agung  dalam  tingkat  kasasi  cenderung mengedepankan pertimbangan hukum normatif dengan mengabaikan nilai-nilai hukum dan rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat,  sehingga  tak  jarang  putusan  tersebut menimbulkan kontroversi. Penalaran  hukum  hakim  tingkat kasasi  lebih  mengedepankan pada  kaidah  normatif  dan  legalitas  formal.  Akibatnya  putusan  hakim  Mahkamah  Agung menunjukkan polarisasi pemikiran yang parsial dimana hakim melahirkan suatu putusan yang tampak benar padahal sebenarnya kurang tepat, serta etis yaitu polarisasi pemikiran yang sangat kontekstual tanpa adanya terobosan hukum dan pragmatis.
Penafsiran  asas  manfaat  dalam  Putusan  MA  dikaitkan  dengan asset  recovery korban tindak pidana pencucian uang yang disita untuk negara tidak tepat, karena telah melanggar  hukum  formal  maupun  materiil.  Sehingga  putusan  yang  dihasilkan  akan menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Asas manfaat yang diterapkan oleh majelis  hakim  telah  mengabaikan  keadilan  dan  kepastian  hukum.  Negara  dalam  tindak pidana pencucian uang tersebut tidak pernah dirugikan, karena yang mengalami kerugian adalah individu/perorangan (Jemaah Haji).
Hakim dalam putusannya tidak seharusnya menyatakan aset First Travel dirampas untuk  negara,  karena  tidak  ada  unsur  kerugian  negara,  kasus  ini  juga  bukanlah  pidana korporasi yang memungkinkan asetnya dirampas untuk negara, dan ada sita umum sebagai sita  paling  tinggi  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengharuskan  aset tersebut  dikembalikan kepada kurator  untuk  dibagikan secara  proporsional  dan  merata. Putusan hakim dari sisi korban tidak terpenuhinya rasa keadilan dalam putusan ini, tidak juga ada kemanfaatan hukum yang terkandung dalam putusan ini. Mengingat sampai pada
tingkat Kasasi, Hakim tetap menyatakan aset dirampas untuk negara yang sejatinya tidak ada sedikit pun kerugian negara yang dialami.
Perampasan  barang  bukti  oleh  Negara  tidak  memberikan  kebahagiaan  yang sebesar-besarnya bagi pihak korban First Travel. Padahal semestinya penilaian terhadap baik-buruk  atau  adil-tidaknya  suatu  hukum  bergantung  kepada  apakah  hukum  itu memberikan  kebahagiaan  kepada  manusia  atau  tidak.  Dengan  demikian,  berarti  bahwa setiap  penyusunan  produk  hukum  (peraturan  perundang-undangan)  maupun  suatu putusan pengadilan seharusnya senantiasa memperhatikan salah satu tujuan hukum yaitu untuk  memberikan  kebahagiaan  sebanyak-banyaknya  bagi  masyarakat.  Padahal seharusnya perampasan aset pelaku kejahatan dimaksudkan untuk memulihkan kerugian pada korban. Hal ini tentu dimaksudkan untuk meminimalkan kerugian ekonomi korban kejahatan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana yang dilakukan oleh First Travel.
Seharusnya  melalui  Hakim  Negara  berkewajiban  melindungi  segenap  bangsa Indonesia,  sesuai  Pembukaan  UUD  1945.  Jika  demikian,  maka  merampas  barang-barang bukti  untuk  negara  tidaklah  sesuai  dengan  semangat  dan  tujuan  negara.  Maka, mengembalikan  barang-barang  bukti  kepada  para  Calon  Jamaah  Umroh  lebih  sejalan dengan semangat dan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsanya.
Hal tersebut terbukti dari para jamaah yang sama sekali tidak merasakan keadilan dengan adanya putusan Mahkamah Agung tersebut. Padahal sejatinya berdasarkan konsep welfare state modern, negara tidak lagi sebagai negara polis yang hanya menjaga ketertiban melainkan hadirnya negara untuk memberikan kemanfaatan untuk kemakmuran rakyat. Ini telah menjadi amanah ideologi dan konstitusi.

## KESIMPULAN
Putusan  Hakim  pada  perkara  First  Travel  Putusan  Nomor:  3096/K/Pid.Sus/2018, memperlihatkan bahwa tidak dilaksanakannya terobosan hukum oleh Hakim. Pada tingkat kasasi, pertimbangannya  hakim  menyebutkan bahwa  alasan kasasi  para Terdakwa  tidak dapat  dibenarkan  karena  perkara in  casu bukanlah  perkara  perdata  semata  akan  tetapi sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan perkara a quo jelas merupakan perkara tindak pidana. Penafsiran asas manfaat dalam Putusan MA dikaitkan dengan asset recovery korban tindak pidana pencucian uang yang disita untuk negara tidak tepat, karena telah melanggar hukum formal maupun materiil. Asas manfaat yang diterapkan oleh majelis hakim  telah  mengabaikan  keadilan  dan  kepastian  hukum.  Negara  dalam  tindak  pidana
pencucian uang tersebut tidak pernah dirugikan, karena yang mengalami kerugian adalah individu/perorangan (Jemaah Haji). Selain itu, Putusan Perampasan Aset First Travel oleh Negara dan Kesesuaiannya Dengan Pasal 46 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa telah terjadi kesalahan dalam putusan Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan menolak permohonan kasasi. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi cenderung mengedepankan pertimbangan hukum normatif dengan mengabaikan nilai-nilai hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat,  Akibatnya  putusan  Hakim Mahkamah  Agung  menunjukkan  polarisasi  pemikiran  yang  parsial  dimana  hakim melahirkan suatu putusan yang tampak benar padahal sebenarnya kurang tepat.

## Daftar Pustaka

## Buku
Harahap, Yahya M., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali , Jakarta: Sinar Grafika, 2000. Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Group, 2005.
Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar , Yogyakarta: Liberty, 2009.
Mulyadi,  Lilik, Kompilasi  Hukum  Pidana  dalam  Perspektif  Teoritis  dan  Praktik  Peradilan. Bandung: Mandar Maju, 2007.
Pangaribuan,  Aristo  M.A.,  Arsa  Mufti,  Ichsan  Zikry, Pengantar  Hukum  Acara  Pidana  di Indonesia , Jakarta: Raja Grafindo, 2017.
Sutiyoso, Bambang, Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan , Yogyakarta: UII Press, 2006.

## Jurnal dan Makalah
Hidayat, Sabrina, Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan  Penggabungan  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Pencucian  Uang , Halu Oleo Law Review, Volume 1 Issue 2, September 2017. hlm. 180-195.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban.
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3096/K/Pid.Sus/2018.
Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor: 195/Pid/2018/PT BDG. Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 83/Pid.B/2018/PN.Dpk.

## Situs Web
Vidya,  Prahassacita,  “ Mengenal  Ratio  Recidendi ” , Business  Law  Binus  University, https://business-law.binus.ac.id/2018/12/07/mengenal-ratio-decidendi/,
diakses pada tanggal 11 November 2020.