## MENGHADAPI QUALIFIED ASEAN BANK , INDONESIA: BEREKSPANSI ATAU BERTAHAN DI DALAM
NEGERI?
Rismawati email: rismawati@unpar.ac.id.

## Abstract
ASEAN Qualified Bank (QAB) as a criterium to be met by national (private or public) banks to enter the ASEAN open market is part of the effort to liberalize  financial services and Banking Integration. Those national (private-public) banks which met the criteria shall be allowed to operate anywhere within the ASEAN countries and enjoy non-discriminative treatment. In this article the author analyze to what extent the Indonesian banks had responded to the demand made by QAB and compete at the regional level.
Keywords: finance and banking services, ASEAN, AEC, QAB.

## Abstrak
Munculnya Qualified  ASEAN  Bank (QAB)  merupakan  upaya  untuk  mewujudkan financial  services liberalization  and  Banking  Integration yang  memungkinkan  bagi  bank  di  negara-negara  ASEAN yang  memenuhi  kualifikasi  tertentu  untuk  beroperasi  di  setiap  negara  ASEAN  dan  mendapat perlakuan  yang  sama  dengan  bank  domestik  di  negara  tuan  rumah.  Tulisan  ini  akan  menelaah seberapa  jauh  dunia  perbankan  Indonesia  sudah  merespons  tuntutan  QAB  di  atas  dalam  rangka menghadapi persaingan di sektor jasa keuangan dan perbankan di tingkat ASEAN.
Kata Kunci: jasa keuangan dan perbankan ASEAN, MEA, QAB.

## Pengantar
Tidak dapat dipungkiri, bahwa kehidupan manusia sudah banyak berubah. Jarak dan waktu bukan lagi menjadi halangan untuk melakukan berbagai kegiatan, baik  berkomunikasi,  mencari  informasi,  hingga  berbisnis.  Semua  seolah  menjadi tanpa sekat. Dengan semakin maraknya apa yang disebut dengan liberalisasi, dan tidak terkecuali dalam bidang keuangan, pada akhirnya membuat berbagai macam rencana  untuk  mencapai financial  integration banyak  dibahas,  bahkan  sudah banyak pula yang mulai melaksanakannya.
Pengaruh  globalisasi  memang  tidak  bisa  tidak  mempengaruhi  hubungan antara  satu  negara  dengan  negara  yang  lain.  Sifat  globalisasi  yang  membuat masyarakat  disatu  wilayah  negara  dengan  wilayah  negara  lain  menjadi  saling
terhubung memang merupakan sebab mengapa borderless menjadi sesuatu yang tidak  asing  saat  ini.  Dalam  kaitannya  dengan financial  integration, pencanangan mengenai cross-border banking merupakan salah satu yang cukup menarik untuk dibahas, dalam euforia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Dengan melihat kepada tujuan dan prinsip ASEAN seperti yang tercantum dalam  Deklarasi  Bangkok,  salah  satu  yang  ingin  dicapai  oleh  ASEAN  adalah “mempercepat  pertumbuhan  ekonomi,  kemajuan  sosial  serta  pengembangan kebudayaan  …” 1 .  Dalam  rangka  MEA  ini,  akan terjadinya free  flow untuk  barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan modal. Salah satu free flow di bidang jasa adalah  akan  terintegrasinya  jasa  perbankan.  Konsep Qualified  ASEAN  Bank, selanjutnya  QAB, muncul  sebagai  suatu  upaya  untuk  mewujudkan financial services liberalization and Banking Integration (FSL). 2 Hal tersebut karena dengan dipenuhinya  kualifikasi  QAB  oleh  bank-bank  di  negara  yang  tergabung  dalam ASEAN,  maka  bank  dari  negara  yang  bersangkutan  akan  dapat  beroperasi  di negara-negara ASEAN dan diperlakukan sama dengan bank domestik. Akan tetapi, menjadi  bank  berkualifikasi  seperti  itu  bukanlah  sesuatu  yang  mudah.  Ada serangkaian  kriteria  yang  harus  dipenuhi,  seperti  jumlah  minimum  kecukupan modal.  Pada  tahun  2019  nanti,  jumlah  minimum  rasio  kecukupan  modal  agar suatu  bank  dapat  berkualifikasi  QAB  adalah  sebesar  17,5%. 3 Memang,  modal adalah  senjata  yang  penting  bagi  perbankan.  Modal  bank  penting  dalam  rangka pengembangan usaha dan menampung resiko kerugian. 4
1 Direktorat  Jenderal  Kerjasama  ASEAN  Departemen  Luar  Negeri  Republik  Indonesia,  ASEAN Selayang Pandang Edisi ke-17, Jakarta, hlm.. 144.
2 Kementrian  Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia, ASEAN  Financial  Integration, diakses  dari http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=8163,  4  Desember 2015.
3 Rhenald  Kasali,  Penyertaan  Modal  Negara, diakses  dari  https://jurnaltoddoppuli.wordpress. com/2015/03/18/penyertaan-modal-negara/2 Desember 2015.
4 Rimsky  K.  Judisseno,  Sistem  Moneter  dan  Perbankan  di  Indonesia,  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta, hlm., 130-131.
Dalam  salah  satu  kasus  di  Indonesia,  PT  Bank  Mandiri  (Persero),  Tbk., selanjutnya  disebut  Bank  Mandiri 5 ,  agar  dapat  memperoleh  kualifikasi  seperti disebutkan  di  atas,  Bank  masih  harus  meningkatkan  rasio  kecukupan  modalnya dari  16,22%  menjadi  17,5%.  Berdasarkan  perhitungan,  jika  Bank  Mandiri mendapatkan penyertaan modal negara (PMN), maka rasio kecukupan modalnya akan  menjadi  lebih  dari  17%  dan  dengan  demikian  yang  bersangkutan  akan leluasa  untuk  mengejar  target  QAB  pada  tahun  2019.  Tetapi,  kenyataannya anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  menilai  bahwa  pemberian  PMN  pada Bank Mandiri belumlah menjadi prioritas.
Melihat  sikap  yang  ditunjukkan  oleh  para  anggota  legislatif,  harus  pula dilihat  kesiapan  dari  Bank  Mandiri  yang  akan  menjadi  subyek  dalam  pergulatan internasionalisasi  perbankan  tersebut.  Apakah  memang  dari  berbagai  aspek sudah siap? Hal lain, harus dilihat perihal  potensi manfaat yang akan didapatkan oleh  Indonesia  jika  mengirimkan  ‘duta’nya.  Kiranya, economic  analysis  of  law adalah  teori  yang  cukup  tepat  untuk  dapat  menjawab  permasalahan  tersebut. Dengan  demikian,  dapat  dijawab  pertanyaan,  apakah  dalam  rangka  menghadapi MEA dan financial integration, Indonesia lebih baik melakukan ekspansi ataukah tetap bertahan di dalam negeri? Tulisan ini diharapkan dapat memberikan sedikit saran  bagi  pihak-pihak  yang  membuat  keputusan  terkait  ekspansi  bank  dari Indonesia  ke  wilayah  ASEAN,  apakah  memang  bereskpansi  merupakan  pilihan terbaik, atau bertahan lebih lama di dalam negeri adalah yang lebih sesuai dengan kondisi perbankan Indonesia saat ini.

## Kerangka Teori
Dalam  rangka  membahas  permasalahan  yang  dikemukakan  di  atas,  akan digunakan  teori economic  analysis  of  law yang  bersumber  dari  aliran
5 Bank Mandiri adalah  satu  dari tiga bank dari Indonesia yang masuk ke dalam 2000 bank  yang diperingkat  oleh  Forbes.  Bank  Mandiri  menempati  peringkat  688,  sedangkan  BCA  dan  BNI masing-masing  di  peringkat  1126  dan  1261.  Sementara,  posisi  terbaik  di  kawasan  Asia Tenggara diduduki oleh Malayan Banking dari Malaysia dengan posisi 515. Lihat Bank Mandiri, Mandiri,  BNI,  dan  BCA  Terbaik  Versi  Forbes, diakses  dari  http://ir.bankmandiri.co.id/ phoenix.zhtml?c=146157&p=irol-newsArticle_Print&ID=1292039 pada 14 April 2016.
utilitarianisme  yang  mengutamakan  asas  manfaat. Economic  Analysis  of  Law adalah penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagai pillihan-pilihan rasional untuk menganalisa  persoalan  hukum. 6 Economic  Analysis  of  law merupakan  sebuah interdisciplinary subject yang memberikan pemahaman lebih terhadap keduanya, hukum  dan  ekonomi. 7 Penggunaan  analisis  ekonomi  dan  penggunaan  konsep efisiensi  ekonomi  dapat  menjadi  sebuah  dasar  untuk  menentukan  sebuah keputusan. 8 Di  mana,  tiga  konsep  fundamental  dalam economic  analysis  of  law adalah terciptanya maksimalisasi, keseimbangan, dan efisiensi. 9
Analisis  ekonomi  terhadap  hukum  ini  dibangun  atas  dasar  beberapa konsep umum dalam ilmu ekonomi, yaitu: 10
a. pemanfaatan secara maksimal ( utility maximizatin );
b. rasionalitas ( rationality );
c. stabilitas pilihan dan biaya peluang ( the stability of preferences and opportunity cost );
d. distribusi ( distribution ).
Dengan  menggunakan  teori  tersebut,  akan  dilihat  apakah  memang perbankan  Indonesia  sudah  saatnya  untuk  melakukan  ekspansi  dengan  menjadi bagian dari perbankan yang luas lingkupnya hingga Asia Tenggara?

## Sejarah Singkat Kerjasama Ekonomi ASEAN
Kerjasama  Ekonomi  ASEAN  dimulai  dengan  disahkannya  Deklarasi Bangkok tahun 1967 yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan  sosial,  dan  pengembangan  budaya.  Dalam  perkembangannya, kerjasama ekonomi ASEAN mengarah kepada pembentukan Komunitas Ekonomi
6 Richard A. Posner, Economic Analysis of Law Fifth Edition, New York: Aspen Law & Business, 1998, hlm., 27.
7 Robert  Cooter  and  Thomas  Ulen, Law  &  Economics  Third  Edition, Massachusetts,  Addison- Wesley, 2000, hlm., 7.
8 Brian Edgar Butler, Law and Economics, The Internet Encyclopedia of Philosophy, University of North  Carolina  at  Asheville,  diakses  dari  http://www.iep.utm.edu/law-econ/,  pada  13  April 2016.
9 Supra no. 7, hlm., 10-12.
10 Johnny  Ibrahim,  Pendekatan  Ekonomi  Terhadap  Hukum, Putra  Media  Nusantara,  Surabaya, 2009,  hlm., 51.
ASEAN  (KEA)  yang  pelaksanaannya  berjalan  relatif  lebih  cepat  dibandingkan dengan kerjasama di bidang politik keamanan dan sosial budaya. 11 Kerja sama di bidang transportasi, komunikasi, perbankan dan keuangan pada tingkat regional ASEAN akan memudahkan pengembangan bisnis dan perdagangan  di pusat-pusat pertumbuhan. 12
Dalam  Konferensi  Tingkat  Tinggi  (KTT)  ASEAN  ke-9  di  Bali  tahun  2003, disepakatilah Declaration  of  ASEAN  Concord  II dengan  adanya  pembentukan komunitas  ASEAN  di  bidang  keamanan  politik  (ASEAN Political-Security Community ),  ekonomi  ( ASEAN  Economy  Community ),  dan  sosial  budaya  (ASEAN Socio-Culture Community ) yang dikenal sebagai Bali Concord II. 13

## Globalisasi, Masyarakat Ekonomi (ASEAN), dan Pertumbuhan Ekonomi
Dalam  rangka  menjelaskan  mengenai  adanya  masyarakat  ekonomi,  tentu hal  tersebut  berkaitan  dengan  adanya  globalisasi.  Hal  yang  ingin  dituju  adalah, bahwa  ada  kaitan  antara  munculnya  masyarakat  ekonomi  dan  pertumbuhan ekonomi dengan globalisasi.
Globalisasi  Ekonomi dalam  buku Global  Village  Space  Earth dan World Economy yang telah bergaung dan dipahami adalah bahwa dalam perkembangan dunia yang semakin maju dan kompleks ini, saling ketergantungan internasional juga semakin kuat, termasuk hubungan antara perusahaan-perusahaan bisnis dan juga hubungan antara perusahaan dengan masyarakat dan pasar dunia. 14 Dengan adanya  globalisasi  yang  pada  akhirnya  menjadi  salah  satu  alasan  terbentuknya MEA, akan berdampak pula kepada pertumbuhan ekonomi.
11 Direktorat  Jenderal  Kerjasama  ASEAN  Departemen  Luar  Negeri  Republik  Indonesia,  ASEAN Selayang Pandang Edisi ke-17 , hlm., 142.
12 C.P.F.  Luhulima,  ASEAN  Menuju  Postur  Baru, Centre  for  Strategic  and  International  Studies, 1997, Jakarta,  hlm., 169.
13 ASEAN, Declaration  of  ASEAN  Concord  II  (Bali  Concord  II), diakses  dari    http:// www.aseansec.org/publ-bali-concord.pdf  pada 4 Desember 2015.
14 Lia  Amalia,  Ekonomi  Internasional,  Graha  Ilmu  dan  UIEU  University  Press,  Yogyakarta  dan Jakarta , hlm. , 173-174.

## Kerjasama Anggota-Anggota ASEAN di Bidang Keuangan
Komitmen  negara-negara  anggota  ASEAN  untuk  meningkatkan  stabilitas makro  ekonomi  dan  stabilitas  keuangan  dalam  wilayah  tersebut  direfleksikan dengan  baik  dalam  beberapa  aktivitas  di  bawah  naungan ASEAN  Finance  Work Program ,  yang  sejak  tahun  1999  programnya  telah  dibuat  di  bidang  asuransi, liberalisasi  jasa  keuangan, corporate  governance ,  dan  pengembangan  pasar modal. 15 Selain  itu,  untuk  mempercepat  kerjasama  ekonomi  dan  terjadinya integrasi regional, hal tersebut diformulasikan juga dalam ASEAN Free Trade Area ( AFTA ) Agreement yang  meliputi  bidang  perdagangan,  investasi,  industri,  jasa, keuangan,  agrikultur,  kehutanan,  energi,  transportasi  dan  komunikasi,  hak kekayaan  intelektual,  usaha  kecil  dan  menengah,  serta  pariwisata. 16 Dalam pertemuan  puncak  tanggal  14-15  Desember  1995  di  Bangkok,  Thailand,  para pemimpin  ASEAN  menegaskan  kembali  komitmen  mereka  untuk  melaksanakan AFTA secara penuh selambat-lambatnya tahun 2003. 17
Berkaitan  dengan  kerjasama  di  sektor  keuangan, para  Menteri  Keuangan ASEAN telah menandatangani Ministerial Understanding on ASEAN Cooperation in Finance di  Thailand  tahun  1997,  yang  kemudian  menjadi  kerangka  peningkatan kerjasama  di  bidang  keuangan  yang  mencakup  keuangan  dan  perbankan,  pasar uang  dan  modal,  masalah-masalah  pabean,  asuransi,  perpajakan  dan pengembangan  SDM  di  sektor  keuangan.  Selain  itu,  telah  ditandatangani  juga ASEAN  Agreement  on  Customs yang  bertujuan  untuk  membantu  mempercepat realisasi  AFTA  karena  mencakup  aturan-aturan  yang  memfasilitasi  perdagangan intra-ASEAN dan arus investasi. 18
Adanya percepatan realisasi AFTA ini adalah karena alasan “ A corporation doing business in such a big and free market should be able to cut down costs and
15 ASEAN, Annual Report 2000-2001, Sekretariat ASEAN, Jakarta, hlm., 48.
16 Philip Kotler, et al., Think ASEAN! Rethinking Marketing toward ASEAN Community, Mc Graw Hill Education, 2007, Singapore, 2015, hlm. , 37.
17 Supra no. 14 , hlm., 65.
18 Direktorat  Jenderal  Kerjasama  ASEAN  Departemen  Luar  Negeri  Republik  Indonesia,  ASEAN Selayang Pandang Edisi ke-17, hlm. , 62.
increase profits in a way that is not possible in areas that are less free and smaller in size .” 19 Dengan  AFTA,  maka  pasar  yang  diperoleh  akan  lebih  besar  lagi.  Apalagi, jika kemudian wujud free trade ini dikembangkan menjadi masyarakat ekonomi. Dengan  demikian,  bentuk free  trade merupakan  cikal  bakal  dari  terbentuknya masyarakat ekonomi, di mana free trade merupakan bentuk paling sederhana dari integrasi ekonomi.
Adapun  Agenda  Integrasi  Keuangan  ASEAN  mencakup  empat  inisiatif utama, yaitu: 20
a. Financial Services Integration and Banking Integration (FSL)
Pengurangan  berbagai  batasan  ( restrictions ) pada  perbankan,  perusahaan asuransi  dan  investasi  milik  negara  anggota  ASEAN  dalam  menyediakan  jasa keuangan  di  negara  lain  dalam  kawasan  akan  diterapkan  secara  bertahap. Negara  anggota  ASEAN  nantinya  akan  bertemu  dan  mendiskusikan  proses liberalisasi keuangan dengan mempertimbangkan kesiapan perekonomian tiap negara. ASEAN juga akan menentukan bank-bank milik negara anggota ASEAN yang  dianggap  telah  memenuhi  kualifikasi  tertentu  ( Qualified  ASEAN  Banks- QABs ) untuk  bisa  beroperasi  di  seluruh  kawasan  ASEAN  dan  mendapat perlakuan yang sama seperti bank domestik.
b. Capital Account Liberalization (CAL)
ASEAN  berusaha  untuk  meliberalisasi  aliran  modal  dalam  kawasan  dengan cara mengurangi secara bertahap berbagai batasan ( restrictions ) pada beragam foreign  exchange  transactions ,  seperti current  account (CA), foreign  direct investments (FDIs), dan portfolio investments (PIs).
c. Capital Market Development
ASEAN menekankan pembangunan pasar modal regional melalui peningkatan kapasitas  dan  pembangunan  infrastruktur  jangka  panjang  untuk  mencapai
19 Jamil Maidan Flores, ASEAN: How It Works, The ASEAN Secretary, Jakarta , hlm., 63.
20 Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia, ASEAN Financial Integration, diakses dari http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=8163, 4-12-2015.
integrasi pasar modal di kawasan. Hal ini akan terwujud melalui harmonisasi beragam peraturan dan regulasi domestik dan infrastruktur pasar.
d. Harmonized Payments and Settlement Systems (PSS)
Integrasi  keuangan  ASEAN  mencakup  harmonisasi Payments  and  Settlement System di  kawasan  sebagai  salah  satu infrastruktur  sistem  keuangan.  Negara- negara anggota ASEAN terus berupaya untuk mengembangkan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang dalam rangka harmonisasi ASEAN-PSS.
Pada  bulan  Januari  2007,  disepakati  untuk  mempercepat  pencapaian ASEAN Economic Community (AEC) yang semula tahun 2020 menjadi tahun 2015 dan  pada  tahun  yang  sama  ditandatangani  pula  pedoman  bagi  negara-negara anggota ASEAN untuk  mencapai ASEAN  Economic  Community (AEC)  2015,  yaitu AEC  Blueprint . AEC  Blueprint tersebut  kemudian  disahkan  pada  Rangkaian Pertemuan  KTT  ASEAN  ke-13. AEC  Blueprint bertujuan  untuk  menjadikan kawasan  ASEAN  lebih  stabil,  sejahtera  dan  sangat  kompetitif,  memungkinkan bebasnya lalu lintas barang, jasa, investasi, dan aliran modal. Selain itu, juga akan diupayakan  kesetaraan  pembangunan  ekonomi  dan  pengurangan  kemiskinan serta kesenjangan sosial ekonomi pada tahun 2015. 21

## Qualified ASEAN BANK
Qualified  ASEAN  Bank (QAB)  adalah  status  yang  diberikan  kepada perbankan  di  kawasan  ASEAN,  yang  berhak  menjalankan  operasi  di  seluruh negara  ASEAN.  Konsep  QAB  masuk  dalam  kerangka  kerja ASEAN  Banking Integration Framework (ABIF) 22 .
ABIF  disusun  oleh  gugus  tugas  Pertemuan  Menteri  Keuangan  ASEAN (AFMM)  dan  Forum  Gubernur  Bank  Sentral  ASEAN  (ACGM)  yang  diketuai
21 ASEAN, ASEAN Economic Community Blueprint, (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2008) diakses dari http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf, 30-11-2015.
22 ABIF  merupakan  bagian  dari  ASEAN  Framework  Agreement  on  Services  (AFAS),  yang  akan menyempurnakan atau melengkapi liberalisasi di bidang keuangan dan berusaha menjalankan ketentuan-ketentuan AFAS. LIhat Muliaman D. Hadad, http://webojk.ojk.go.id/Files/box/abif- keynote-speech.pdf, 4-12-2015.
Indonesia dan Malaysia. ABIF akan berfungsi sebagai kerangka kerja rumusan dan rencana penguatan infrastruktur perbankan serta integrasi dan liberalisasi sektor keuangan  negara-negara  Asia  Tenggara.  Ini  erat  kaitannya  dengan  agenda  besar integrasi kawasan yang dinamai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Jika 12 sektor  utama  sudah  diliberalisasi  tahun  depan,  maka  tenggat  waktu  sektor perbankan  dan  keuangan  sebenarnya  masih  enam  tahun  lagi  atau  2020 mendatang.  Meski  demikian,  bukan  berarti  bahwa  Indonesia  dapat  bersantai, karena  mempersiapkan  diri  menjadi  bank  dengan  kualifikasi  tersebut  bukanlah hal yang mudah.

## Menjadi Bank dengan Kualifikasi QAB: Suatu Ekspansi Bank
Berbicara mengenai kualifikasi bagi sebuah bank yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk beroperasinya sebuah bank domestik di negara-negara lain, yang dalam hal ini adalah negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, maka kita tidak akan lepas dari pembicaraan mengenai ekspansi sebuah bank. Hal tersebut dikarenakan beroperasinya bank suatu negara di negara lain merupakan sebuah ekspansi  yang  didasarkan  kepada  wilayah,  karena  wilayah  beroperasi  bank tersebut menjadi lebih besar dari sebelumnya.
Selain ekspansi dengan beroperasi di negara lain, sebuah bank juga dapat melakukan  ekspansi  kredit  dan  juga  ekspansi  dengan  cara  melakukan  merger, konsolidasi,  atau  akuisisi.  Untuk  melakukan  ekspansi  kredit,  sebuah  bank  akan sangat bergantung kepada besar kecilnya tingkat cadangan minimal (RR/ Reserves Requirement Policy ) 23 , karena semakin besar RR, maka ekspansi kredit yang bisa dilakukan akan semakin kecil dan begitu pula sebaliknya. 24
Selain  itu,  ekspansi  juga  bisa  dilakukan  dengan  melakukan  merger, konsolidasi,  dan  akuisisi.  Dengan  cara  tersebut,  diharapkan  dapat  terbentuk
23 Reserves  Requrement  Policy adalah  kebijakan  yang  ditujukan  bagi  perbankan  yang  berada  di bawah pengawasan Bank Sentral dan kebijakan tersebut mengatur besarnya tingkat cadangan minimal  bank  ( legal  reserves  ratio )  yang  secara  tidak  langsung  juga  mengatur  besarnya kelebihan  cadangan  yang  dapat  disalurkan  dalam  bentuk  kredit  ke  masyarakat  ( excess reserves /ER). Lihat Rimsky K. Judisseno, supra catatan no. 5, pada 26-27.
24 Id.
sebuah perbankan yang lebih kuat daripada yang sebelumnya. Mengingat bahwa dengan melakukan hal tersebut, bisa didapatkan aset dan modal yang jauh lebih besar, sehingga membuat sebuah perbankan menjadi lebih tangguh.
Kesiapan  Perbankan  Indonesia  Menjadi  Bank  Dengan  Kualifikasi Qualified ASEAN Bank, Peramalan dan Analisis Persaingan
Untuk  menghadapi  tantangan  yang  muncul  dari  globalisasi  ini,  kita  perlu mempelajari  dan  memahami  seluk-beluk  manajemen  pemasaran  internasional. 25 Pemasaran mencakup  penyelidikan  pasar,  pengembangan  produk,  penetapan harga,  distribusi,  dan  promosi. 26 Untuk  tujuan  bisnis,  sebaiknya  memperkirakan hal-hal yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang dengan perhitungan atau  pertimbangan  tertentu.  Kegiatan  ini  akan  memudahkan  untuk  melakukan tindakan di masa yang akan datang. Kegiatan ini disebut dengan peramalan. 27
Agar  bisa  kompetitif,  maka  bank,  seperti  juga  perusahaan  lainnya  harus melakukan  analisis  persaingan.  Analisis  persaingan  bertujuan  agar  bank mengetahui keunggulan dan kelemahan pesaing, maka bank dapat dengan mudah melakukan  berbagai  serangan  terhadap  kelemahan  pesaing  dan  berusaha bertahan jika ada serangan balik dari pesaingnya. 28 Beberapa identifikasi pesaing adalah  jenis  produk  yang  ditawarkan,  melihat  besarnya  pasar  yang  dikuasai ( market share ) pesaing (untuk melihat ini bisa dilakukan dengan melihat segmen pasar  yang  akan  dimasuki),  estimasi  besarnya market  share, serta  identifikasi keunggulan. 29
Analisis  persaingan  merupakan  sebuah  hal  yang  penting,  karena setidaknya  terdapat  dua  bidang  yang  dapat  dijadikan  ‘medan  perang’  dalam industri  perbankan,  yaitu  perang  kesiapan  industri  perbankan  di  mana  semakin kuat  dan  berdaya  saing  tinggi,  maka  sebuah  bank  akan  dapat  bertahan  di  era
25 Supra no. 14, hlm., 173-174.
26 Id., hlm., 174.
27 Supra no. 4, hlm., 130-131.
28 Kasmir, Pemasaran Bank Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm., 201.
29 Id., hlm., 203-204.
integrasi  keuangan  Asia  Tenggara,  dan  perang  regulasi  perbankan  di  masing- masing  negara,  hal  tersebut  dikarenakan  kerangka  kerja  penyatuan  sektor perbankan  ASEAN  yang  sedang  dibuat  sekarang  tidak  menghapus  kebijakan domestik,  maka  negara  harus  memastikan  bahwa  regulasi  integrasi  akan menguntungkan mereka nantinya. 30

## Persiapan  Peningkatan  Ketahanan  dan  Efisiensi  Bank  demi  Terciptanya Maksimisasi
Akan dimulainya era di mana muncul bank-bank dengan kualifikasi QAB di kawasan  ASEAN,  tidak  dipungkiri  akan  berdampak  pada  terjadinya  kompetisi. Kompetisi,  selalu  menuntut  para  pemainnya  menjadi  semakin  efisien.  Dengan demikian,  dibutuhkan  persiapan  agar  efisiensi  tersebut  tercapai  dan  pada akhirnya dapat ikut bersaing, dan semoga dapat menjadi pesaing unggulan.
Salah  satu  yang  penting  untuk  mencapai  suatu  bank  dengan  tingkat ketahanan tinggi adalah tingkat kesehatan bank yang tinggi pula. Kesehatan bank berhubungan  dengan  status  bank  yang  digolongkan  memiliki  kecukupan  modal, kualitas  aset,  kualitas  manajemen,  kualitas  likuiditas,  rentabilitas, 31 solvabilitas, dan  aspek  lain  yang  berhubungan  dengan  usaha  bank,  dan  dalam  melakukan kewajiban kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian. 32
Berdasarkan  pada  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  14/8/PBI/2012 tentang  Kepemilikan  Saham  Bank  Umum  dapat  dilakukan  penataan  struktur kepemilikan  saham  bank  dengan  cara  melalui  batas  maksimum  kepemilikan saham,  sehingga  dapat  mengurangi  dominasi  kepemilikan  yang  dapat  berakibat negatif  terhadap  operasional  bank.  Bukan  hanya  melakukan  peningkatan
30 nn, Terjegal Azas Resiprokal Gara-Gara Paling Liberal, Tabloid Kontan edisi 3-9/11/2014.
31 Rentabilitas  bank  dapat  dijadikan  sebagai  alat  untuk  mengukur  tingkat  efisiensi  bank.  Lihat Gracia  Masita, Determinasi  Efisiensi  Perbankan  di  Indonesia  Berdasarkan  Data  Envelopment Analysis (DEA),
1 , diakses dari http: //download.portalgaruda.org/ article.php?article=189240&val=6467&title=DETERMINAN%20EFISIENSI%20PERBANKAN% 20DI%20INDONESIA%20BERDASARKAN%20DATA%20ENVELOPMENT%20ANALYIS%20% 28DEA%29 pada 2 Desember 2015.
32 Supra no. 4, hlm., 130.
ketahanan (dengan memiliki kecukupan modal, kualitas aset, dll), tetapi juga perlu untuk  meningkatkan  daya  saing  dan  efisiensi. 33 Memang,  tiga  hal  fundamental dalam economic analysis of law, maksimisasi, keseimbangan, dan efisiensi, menjadi dasar paling kuat untuk menentukan hal apa saja yang harus dilakukan.
Kesiapan  dari  industri  perbankan  sendiri  menjadi  perlu  untuk  dilihat, karena  tanpa  adanya  kesiapan  dari  industri  perbankan,  hal-hal  apapun  yang diatur pemerintah dan disepakati dengan negara-negara ASEAN, tentu tidak akan berdampak. Jadi, memang mau tidak mau, siap atau tidaknya kita dengan integrasi perbankan ini harus disesuaikan pula dengan peran aktif dari ‘calon pelakunya’. 34
Akan tetapi, untuk dapat menjadi bank dengan kualifikasi seperti tersebut di  atas,  tidaklah  mudah.  Ada  beberapa  syarat  yang  harus  dilewati,  seperti contohnya adalah rasio kecukupan modal yang dipatok 17,5%. Dengan melihat itu, Bank Mandiri saja masih belum cukup mampu untuk menembusnya. Dibutuhkan modal  tambahan  agar  bank  tersebut  mampu  melewati  batas  minimum.  Akan tetapi,  dilihat  dalam  kenyataan,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  tidak  memberikan penyertaan  modal  negara  (PMN)  dengan  alasan  hal  itu  bukanlah  priotas. 35 Tambahan  modal  itu  menurut  beberapa  politisi,  tidak  akan  berguna,  karena ukuran  bank  lain  di  ASEAN  lebih  besar,  sehingga  akan  lebih  berguna  jika menjalankan roadmap konsolidasi Bank Mandiri dan Bank BNI, karena modalnya akan jadi jauh lebih besar. 36
Berikutnya,  jika  kita  melihat  kemungkinan  dari  penggabungan,  hal  ini masih  membutuhkan  kerja  keras.  Oleh  karena  dengan  menggabungkan,  jika
33 Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.
34 Darmin  Nasution, Integrasi  Ekonomi  ASEAN  2015:  Peluang  atau  Ancaman  Bagi  Perbankan Nasional, Keynote  Speech  dalam  Diskusi  dan  Peluncuran  Buku  “Inovasi  17  Bank”  yang diselenggarakan Pusat Data Analisa Tempo & Independent Resrarch  and Advisory  Indonesia pada  23  Mei  2012,  diakses dari http://www.bi.go.id/id/ruang-media/pidato-dewan- gubernur/Documents/c2f8b2869f1c42e680c473ca84870c35MenghadapiMEA2020Tantangan danPeluangBagiPerbankanI.pdf, 12-4-2016.
35 Ardhy  Dinata  Sitepu, Alasan  DPR  Tolak  PMN  Bank  Mandiri, diakses  dari http://ekbis.sindonews.com/read/959985/34/alasan-dpr-tolak-pmn-bank-mandiri- 1423033632, 3 Desember 2015.
36 Komisi XI, Tidak Ada Alasan Mandiri dapat PNM, diakses dari http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/9569, 14-4-2016.
melihat  dari  kapitalisasi  pasarnya,  berdasarkan  data  triwulan  III-2014,  bank terbesar  di  ASEAN  adalah  DBS  dari  Singapura  dengan market  cap sebesar  US$ 35,73 miliar. Dua posisi di bawahnya juga masih bank dari Singapura, yaitu OCBC sebesar US$ 30,8 miliar dan UOB senilai US$ 28,96 miliar. Sementara kapitalisasi pasar Bank Mandiri sebesar US$ 19,98 miliar dan BNI sebesar US$ 9,18 miliar. Jika digabungkan, market cap -nya belum bisa menyamai tiga bank besar tersebut. 37
Hasil analisis SWOT tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini:

## Strengths
- Perbankan  Indonesia  memiliki  jaringan yang  luas  sehingga  dapat  mencapai/ melayani masyarakat yang lebih luas
- Perbankan  nasional  memiliki brand yang lebih dikenal oleh masyarakat dibandingkan  dengan bank-bank asing - Perbankan Indonesia memiliki pengetahuan  dan  pemahaman  yang  lebih baik  terhadap  pasar  nasional  dan karakteristik masyarakat. Weaknesses - Variasi  serta  kualitas  produk  dan  jasa perbankan Indonesia perlu ditingkatkan
- Kualitas IT dan SDM perlu ditingkatkan
- Permodalan perlu ditingkatkan
- Perbankan  Indonesia  relatif  kurang efisien dibandingkan negara lain.

## Opportunities
- Membuka  kesempatan  bagi  tenaga  kerja Indonesia untuk menjadi pegawai QAB - Mendorong perbankan untuk meningkatkan  kualitas  produk  dan  jasa, serta menngkatkan kapasitas IT dan SDM.
- Mendorong  perbankan  untuk  melakukan konsolidasi  agar  dapat  meningkatkan permodalan, asset dan efisiensi
- Dapat  meningkatkan  daya  saing  karena perbankan  pasti  akan  selalu  berusaha untuk survive dalam menghadapi persaingan.
Threats
- Persaingan  yang  meningkat  dapat menurunkan  pangsa  pasar  dan  kinerja profitabilitas perbankan Indonesia
- Nasabah/masyarakat  dapat  beralih  dari bank nasional ke QAB antara lain karena kualitas/variasi  produk/layanan  QAB yang  lebih  baik  serta  suku  bunga  yang ditawarkan lebih bersaing.

## Tabel 1:
Analisis SWOT kesiapan perbankan Indonesia menjadi bank dengan kualifikasi QAB di pasar Indonesia 38
37 Dewi Rachmat Kusuma, Aset Bank Mandiri-BNI Setelah merger Belum Bisa Salip Bank Singapura, diakses dari http://finance.detik.com/read/2015/02/06/115154/2825540/5/aset-bank- mandiri-bni-setelah-merger-belum-bisa-salip-bank-singapura pada 14 April 2016.
38 Id.
Meski demikian, berdasarkan analisis SWOT terhadap bagaimana kesiapan perbankan  Indonesia  menjadi  bank  berkualifikasi  ASEAN  yang  dilakukan  oleh Bank  Indonesia,  dapat  disimpulkan  bahwa  diperkirakan  perbankan  Indonesia mampu  bersaing  dengan  perbankan  regional  di  pasar  Indonesia,  jika  mau meningkatkan efisiensi perbankan. 39
Persiapan  Pemerintah  untuk  Menghadapi  Era  Munculnya  Bank  dengan Kualifikasi Qualified ASEAN Bank
Kesiapan menghadapi era munculnya bank dengan kualifikasi QAB ini tidak hanya  bisa  diserahkan  kepada  industri  perbankan.  Negara,  yang  diwakili  oleh pemerintah  memiliki  peran  penting.  Hal  tersebut  dikarenakan  negara  atau pemerintah  adalah  entitas  kelembagaan  yang  paling  dominan  dan  sangat berpengaruh  dalam  kehidupan  ekonomi,  karena  di  tangan  negara  tergenggam kewenangan politik dan sumber daya ekonomi yang sangat besar. 40 Hal tersebut dikarenakan  kerangka  kerja  penyatuan  sektor  perbankan  ASEAN  yang  sedang dibuat sekarang tidak menghapus kebijakan domestik. 41
Beberapa  hal  yang  harus  dilakukan  pemerintah  adalah  penyempurnaan regulasi atau kebijakan, termasuk penataan struktur suku bunga khususnya suku bunga  perbankan,  penguatan  permodalan,  perbaikan  tata  kelola  ( governance ) bank. 42 Jika  dibandingkan  dengan  negara  lain,  Indonesia  merupakan  negara dengan  regulasi  di  bidang  perbankan  yang  cukup  longgar.  Hal  tersebut  dapat dilihat dari hal-hal berikut:
a. Di antara Negara-Negara ASEAN hanya Indonesia yang memiliki rezim single- licensing, sementara  negara  lain  memiliki  rezim multiple-licensing, bahkan  di negara  lain,  untuk  dapat  menyediakan  jasa  perbankan,  investor  asing  harus
39 Dadang  Muljawan  dkk, Faktor-Faktor  Penentu  Efisiensi  Perbankan  Indonesia  serta  Dampaknya terhadap Perhitungan Suku Bunga Kredit, Working Paper, (Bank Indonesia, Desember 2014),28, diakses  dari  http://www.bi.go.id/id/publikasi/wp/Documents/Efisiensi-Perbankan-revisi- final%20Juni-2-2014.pdf pada 12 April 2016.
40 Yunus Husein, Rahasia Bank Privasi versus Kepentingan Umum, Pascasarjana Fakultas Hukum UI, Jakarta 2003, hlm., 62.
41 Supra no. 30.
42 Supra no. 34.
memiliki  izin  untuk  setiap  jenis  layanan  perbankan ; 43 Rezim multi-licensing (pemberian  izin  berjenjang) tersebut  merupakan  cara  untuk  melakukan perbaikan  tata  kelola  industri  perbankan,  dengan  didalamnya  termasuk  juga penataan  permodalan  bank,  pengaturan  tata  kelola  melalui  pembatasan kepemilikan  per  pihak,  proses  persetujuan  produk  dan  aktivitas  bank,  dan proses persetujuan jaringan kantor bank. 44
b. Di Indonesia kepemilikan asing dimungkinkan hingga 40%; 45
Melihat keadaan tersebut, Sigit Pramono, Ketua Umum Perhimpunan Bank- Bank Umum Nasional (Perbanas), menyatakan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan  Bank  Indonesia  (BI)  mengatur  regulasi  kantor  cabang  asing  dan  juga menuntut  asas  resiprosikal  atau  asal  timbal  balik  sesama  anggota  ASEAN. 46 Hal tersebut  mungkin  untuk  dilakukan,  karena  memang  dengan  adanya  ABIF,  maka hal  yang  dikedepankan  adalah  asas  resiprokal  dan  disepakatinya  mekanisme untuk  mengurangi  kesenjangan  dalam  hal  akses  pasar  dan  fleksibilitas operasional  dalam  proses  integrasi  ini. 47 Kiranya,  usaha  OJK  yang  kini  telah menyusun  cetak  biru  jasa  keuangan  yang  disebut Master  Plan Jasa  Keuangan Indonesia (MPJKI) 48 patut diapresiasi.
Pentingnya  Indonesia  Memanfaatkan  Potensi  Yang  Ditawarkan Qualified ASEAN Bank
Melalui  integrasi  keuangan  ini,  negara-negara  ASEAN  dapat  berharap keuntungan  ekonomi,  pangsa  pasar  yang  lebih  besar,  serta  kerjasama  alih teknologi dan informasi dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang kawasan, yaitu  pasar  keuangan  regional  yang  kompetitif,  pertumbuhan  ekonomi  regional
43 Supra no. 30.
44 Supra no. 34.
45 Supra no. 22.
46 Supra no. 30.
47 Departemen  Komunikasi  Bank  Indonesia, Indonesia  Sepakat  Mendukung  Integrasi  Perbankan ASEAN, diakses  dari  http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_1610314. aspx pada 12-4-2016.
48 Id .
yang  tinggi, geopolitical  empowerment ,  dan  kemampuan  untuk  menghadapi external shocks serta mitigasi kemungkinan contagion risk . 49
Pencapaian  pertumbuhan  ekonomi,  jika  kita  lihat  berdasarkan  ASEAN VISION  2020  yang  ditulis  di  Kuala  Lumpur,  Malaysia  pada  15  Desember  1997 merupakan  sebuah  hal  yang  bisa  negara-negara  ASEAN  dapatkan.  Alasannya karena “ We are now a market of round 500 million people with a combined gross domestic product of US$ 600 billion”, jadi “We have achieved considerable results in the economic field, such as high economic growth, stability and significant poverty alleviation over the past few years. 50
Kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi memang pada akhirnya mendesak pemerintah  melakukan  liberalisasi,  deregulasi,  dan  privatisasi  ekonomi  nasional untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. 51 Liberalisasi ekonomi nasional ini tidak mungkin tidak menimbulkan kompetisi. Tetapi, kompetisi yang terjadi tetap dapat dianggap sebagai sebuah peluang. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya kompetisi  yang  meningkat,  maka  akan  menuntut  industri  perbankan  menjadi lebih  efisien. 52 Dengan  demikian,  tidak  dapat  dipungkiri  jika  hal  ini  juga merupakan manfaat yang dapat dicapai oleh suatu negara.
Jika mengambil salah satu contoh untuk melihat potensi pasar perbankan yang  ada  di  Singapura,  Bank  Mandiri,  melalui  Direktur  Keuangannya,  Pahala  N. Mansury menyatakan bahwa ada potensi US$ 200 miliar uang warga Indonesia di sana. 53 Sehingga, jika Bank Mandiri sebagai bank terbesar di Indonesia berambisi untuk menjadi bank dengan kualifikasi QAB adalah sebuah hal yang wajar. Dengan demikian,  dana  PMN  yang  tidak  disetujui  DPR  tidak  menyurutkan  niat  bank tersebut untuk tetap berusaha meningkatkan target pertumbuhan pembiayaannya
49 Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia, ASEAN Financial Integration, diakses dari http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=8163, 4-12-2015.
50 ASEAN VISION 2020 dalam   Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, ASEAN Selayang Pandang Edisi ke-17, hlm., 169.
51 Supra no. 13 , hlm., 159.
52 Supra no. 31.
53 Supra no. 30.
menjadi 15-17%. 54 Akan tetapi, harus diingat pula, jangan sampai adanya ekspansi yang  kurang  terkontrol,  karena  pada  akhirnya  akan  mengakibatkan  inefisiensi, apalagi jika tingkat aset suatu bank masih minim. 55
Gubernur  Bank  Indonesia,  Agus  Martowardojo  mengatakan  bahwa perbankan  Indonesia  yang  melakukan  ekspansi  di  luar  negeri  belum  semasif ekspansi  yang  dilakukan  oleh  industri  perbankan  negara  ASEAN  lainnya  ke Indonesia  seperti  Malaysia  dan  Singapura.  Dikatakan  pula,  jika  memang  ada kesempatan maka perbankan Indonesia harus siap dan jangan menghindar untuk melakukan ekspansi. 56
Akan  tetapi,  manfaat  yang  bisa  didapatkan  oleh  perbankan  Indonesia hanya  akan  dapat  dicapai,  jika  pemerintah  juga  mempunyai  politik  hukum  yang mendukung.  Politik  hukum  adalah  pilihan  tentang  hukum-hukum  yang  akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara. 57 Untuk mengambil keputusan, dan membuat regulasi, harus dilihat juga hal-hal  lain di luar hukum, seperti faktor ekonomi.  Jangan sampai apa  yang diputuskan ternyata mengandung inefisiensi dan pada akhirnya berdampak buruk kepada  perekonomian.  Di  sinilah  diperlukan  adanya  suatu  upaya  penggunaan economic  analysis  of  law agar  pilihan-pilihan  hukum  yang  dilakukan  merupakan pilihan-pilihan  yang  rasional,  sehingga  tidak  memberikan  kerugian  dan menghasilkan kebermanfaatan yang lebih besar daripada keburukan.
Terkait  dengan  konsep  fundamental  yang  ada  dalam economic  analysis  of law, maka  dalam  setiap  mengambil  keputusan,  perbankan  Indonesia  perlu melakukan  maksimisasi,  memperhatikan  keseimbangan  dan  juga  efisiensi.  Dari
54 Galih  Gumelar, PMN  Ditolak,  Mandiri  tetap  Bidik  Pertumbuhan  Kredit  15  Persen, diakses  dari http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150211124034-92-31284/pmn-ditolak-mandiri- tetap-bidik-pertumbuhan-kredit-15-persen/, 4-12-2015.
55 Asep  Saepullah, Efisiensi  Perbankan  Indonesia:  Komparasi,  Evaluasi,  dan  Solusi, diakses  dari http://www.iqtishadconsulting.com/assets/media/file/file-efisiensi-perbankan-indonesia- komparasi-evaluasi-dan-solusi.pdf, 3-12-2015.
56 Ricky  Prayoga, MEA  Tuntut  Perbankan  Indonesia  Lebarkan  Sayap  ke  ASEAN, diakses  dari http://www.antaranews.com/berita/527497/mea-tuntut-perbankan-indonesia-lebarkan- sayap-ke-asean, 14-4-2016.
57 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia Edisi Revisi , Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm., 1.
paparan  sebelumnya,  dapat  terlihat  bahwa  perbankan  Indonesia  masih  belum terlalu gencar untuk berekspansi. Jika dibandingkan dengan perbankan Malaysia dan  Singapura,  perbankan  Indonesia  masih  tertinggal.  Bank  Malaysia  yang beroperasi  di  Indonesia,  yaitu  Maybank,  Maybank  Syariah,  dan  CIMB  memiliki kantor  cabang  sebanyak  1.456  buah  dengan  ATM  yang  tersebar  di  4.317  titik; Bank  Singapura  seperti  DBS,  OCBC,  UOB  dan  Danamon  yang  memiliki  kantor cabang  di  Indonesia  sebanyak  2.167  dan  ATM  yang  tersebar  di  2.461  titik. Sedangkan  cabang  bank  Indonesia  yang  beroperasi  di  Malaysia  hanya  ada  satu, satu remittance office dan satu ATM; serta perbankan Indonesia di Singapura baru ada satu cabang, satu offshore branch , satu offshore retail , dan satu ATM. 58
Jika sebelumnya terdapat kesulitan untuk melakukan ekspansi, selain yang disebabkan oleh perbankan Indonesia sendiri, dan disebabkan oleh adanya aturan yang  lebih  ketat  di  negara  lain,  maka  dengan  adanya  ABIF,  seharusnya  hal tersebut tidak lagi terjadi, sebagai konsekuensi dianutnya paham resiprosikal. Hal tersebut  seharusnya  menjadi  sebuah  peluang,  karena  masing-masing  negara menerapkan aturan yang sama secara timbal balik. Maka, menurut Mulia Effendi Siregar,  Deputi  Bidang  Pengaturan  dan  Pengawasan  Perbankan  OJK,  kerjasama dalam ABIF akan berdampak positif pada lalu lintas perbatasan yang diterapkan OJK. 59 Hal  ini  karena  ABIF Guidelines merupakan  standar  umum  yang  dibuat secara  multilateral  untuk  dipenuhi  masing-masing  negara  dan  berikutnya  akan diimplementasikan lebih lanjut melalui perjanjian bilateral terkait bank yang akan masuk ke pasar ASEAN. 60
58 Husen Miftahudin, Ketimpangan Perbankan Indonesia dengan Malaysia dan Singapura Terlalu Jauh, diakses dari http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2016/01/18/213100/ ketimpangan-perbankan-indonesia-dengan-malaysia-dan-sin, 13 April 2016.
59 Daurina  Lestari  dan  Chandra  G.  Asmara, OJK:  Bank-Bank  Indonesia  Segera  Hadir  di  Malaysia, diakses  dari  http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/651397-ojk--bank-bank-indonesia- segera-hadir-di-malaysia, 13 April 2016.
60 Departemen Komunikasi Bank Indonesia, supra no. 47.
Integrasi perbankan ini di satu sisi memang memberikan keuntungan demi terciptanya  pertumbuhan  ekonomi  dan  inklusi  keuangan, 61 meski  tentu  juga membuat dampak finansial yang dialami oleh bank regional akan lebih cepat pada bank-bank  lainnya  dalam  regional  tersebut. 62 Akan  tetapi,  jika  tidak  secepatnya berbenah,  jumlah  penduduk  Indonesia  yang  sangat  besar,  dikhawatirkan  akan menjadi pasar yang sangat menguntungkan pemain asing dan akhirnya bukan kita yang memperoleh manfaatnya.

## Penutup
Dari pemaparan yang telah diutarakan di atas, dapat diketahui bahwa dari sisi  kesiapan,  tidak  hanya  kesiapan  perbankan  saja  yang  dibutuhkan  untuk mencapai target bank dengan kualifikasi QAB, tetapi juga pemerintah. Dukungan pemerintah  sungguh  dirasakan,  baik  dalam  hal  pembuatan  regulasi,  melakukan negosiasi  dalam  pembuatan agreement dengan  negara  lain  atau  penyepakatan sebuah  aturan  yang  dapat  berlaku  bagi  negara-negara  anggota  ASEAN,  maupun penambahan  modal  melalui  penyertaan  modal  negara  bagi  bank-bank  yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal tersebut dikarenakan, adanya saling keterkaitan antara pihak yang satu dan pihak yang lain. Dengan demikian, demi  mewujudkan  hasil  yang  diharapkan  bersama,  tidak  dapat  dipungkiri  jika industri  perbankan  Indonesia  tidak  dapat  bergerak  sendiri,  dan  perlu  dukungan dari  berbagai  pihak. Economic  Analysis  of  Law yang  membantu  analisis  dalam tulisan  ini  kiranya  memberikan  gambaran  bahwa  pilihan-pilihan  hukum  yang dilakukan  haruslah  merupakan  pilihan-pilihan  yang  rasional,  sehingga  tidak memberikan  kerugian  dan  menghasilkan  kebermanfaatan  yang  lebih  besar daripada keburukan.
61 SEAN, ASEAN Economic Community Blueprint 2025, (Jakarta: The ASEAN Secretariat, 2015), 7-8, diakses dari http://www.asean.org/storage/images/2015/November/aec-page/AEC-
Blueprint-2025-FINAL.pdf, 8 April 2016.
62 ASEAN, ASEAN Banking Integration Stronger Regional Bank, More Robust and Inclusive Growth, diakses  dari  http://www.asean.org/storage/images/2015/October/outreach-document/ Edited%20ASEAN%20Banking%20Integration%20Framework-1.pdf, 11 April 2016.
Selain  itu,  manfaat  yang  dapat  diambil  oleh  bank-bank  dalam  negeri  jika berhasil  mencapai  kualifikasi  bank  sebagai  QAB  diantaranya  adalah  dapat melakukan ekspansi bisnis dengan memperluas pangsa pasar. Selain itu, yang juga tidak  kalah  pentingnya  adalah  mendapatkan  banyak  kelebihan  dari  adanya integrasi  keuangan  di  kawasan  ASEAN.  Dengan  demikian,  melihat  kepada kesiapan  dan  syarat  yang  dibutuhkan  oleh  setiap  bank  untuk  menjadi  bank berkualifikasi  tersebut,  tidak  ada  waktu  yang  dapat  dikatakan  sangat  tepat  atau sangat  tidak  tepat.  Semuanya  kembali  lagi  kepada  kesiapan  dan  usaha  yang dilakukan  oleh  setiap  pihak,  terutama  industri  perbankan  dan  pemerintah.  Hal tersebut  karena,  jika  dipaksakan,  bukan  tidak  mungkin  akan  terjadi  sebuah kerugian. Karena ternyata industri perbankan yang belum siap dipaksa masuk ke pasar domestik negara lain, pada akhirnya kurang siap dan tidak dapat bersaing. Hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh semua pihak, karena sesungguhnya  hal  yang  paling  utama  yang  ingin  dicapai  oleh  adanya  kerjasama internasional  seperti  ini  adalah  mensejahterakan  rakyat.  Akan  tetapi,  akhirnya mau tidak mau, dalam ruang globalisasi semacam ini, perbankan Indonesia harus berusaha  untuk  bisa  bersaing  dengan  perbankan  negara  lain  di  ASEAN  dan mempunyai  bank  dengan  kualifikasi  QAB,  agar  pasar  Indonesia  Indonesia  yang besar tidak hanya dieksploitasi perbankan asing.
Hal lain, oleh karena selain peluang dilihat pula ada banyak tantangan yang harus  dihadapi,  maka  disarankan  agar  para  pihak  yang  terkait,  baik  perbankan, pemerintah,  maupun  masyarakat  luas,  untuk  tidak  gegabah  dalam  mengambil keputusan  untuk  menentukan  kapan  akan  bergabung  dan  kapan  tidak.  Adanya mekanisme  penilaian  yang  dilakukan  oleh  OJK  merupakan  hal  yang  baik  karena dengan  begitu  akan  dilakukan  upaya  untuk cross-check ,  apakah  bank  yang mengajukan  untuk  menjadi  bank  dengan  kualifikasi  QAB  sudah  mumpuni  atau belum. Meski begitu, usaha harus terus dilakukan dan jangan terlena dengan pasar domestik yang dianggap masih besar untuk diraih, sehingga tidak menginginkan melakukan  ekspansi.  Hal  ini  dikarenakan  tantangan  dan  kompetisi  yang  akan
dijumpai  saat  melakukan  ekspansi,  tentu  akan  lebih  memacu  perbankan  untuk semakin efisien. Selain itu, peluang mendapatkan berbagai manfaat dari integrasi perbankan  ini  juga  tidak  boleh  dipandang  sebelah  mata,  karena  peningkatan pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan merupakan beberapa hal yang bisa jadi manfaat. Tidak ada saran yang baku untuk persoalan tersebut, sehingga perlu dipertimbangkan  dari  berbagai  sisi,  karena  memang  hukum  bukanlah  sesuatu yang bebas nilai.

## Daftar Pustaka
Buku: ASEAN, Annual Report 2000-2001 , Jakarta: ASEAN Secretariat, 2001. C.P.F. Luhulima, ASEAN Menuju Postur Baru , CSIS, Jakarta, 1997. Direktorat  Jenderal  Kerjasama  ASEAN  Departemen  Luar  Negeri  Republik Indonesia, ASEAN Selayang  Pandang  Edisi  ke-17 , Direktorat  Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI, Jakarta, 2007.
Jamil Maidan Flores, ASEAN: How It Works, The ASEAN Secretary General, Jakarta,
2000.
Johnny Ibrahim, Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum , Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
Kasmir, Pemasaran Bank Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2008.
Lia  Amalia,  Ekonomi  Internasional, Graha  Ilmu  dan  UIEU  University  Press, Yogyakarta dan Jakarta, 2007.
Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia Edisi Revisi , Rajawali Press, Jakarta,
2009.
Philip Kotler, et al., Think ASEAN! Rethinking Marketing toward ASEAN Community 2015, Singapore: Mc Graw Hill Education, 2007. Richard A Posner, Economic Analysis of Law Fifth Edition, New York: Aspen Law & Business, 1998.
Rimsky  K.  Judisseno,  Sistem  Moneter  dan  Perbankan  di  Indonesia,  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
Robert Cooter and  Thomas Ulen, Law & Economics Third Edition, Massachusetts: Addison-Wesley, 2000.
Yunus  Husein,  Rahasia  Bank  Privasi  versus  Kepentingan  Umum , Pascasarjana Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2003.
Jurnal:
Gracia  Masita,  Determinasi  Efisiensi  Perbankan  di  Indonesia  Berdasarkan  Data Envelopment  Analysis  (DEA) , 1 , diakses  dari  http://download.
portalgaruda.org/article.php?article=189240&val=6467&title=DETERMIN AN%20EFISIENSI%20PERBANKAN%20DI%20INDONESIA%20BERDASAR KAN%20DATA%20ENVELOPMENT%20ANALYIS%20%28DEA%29  -  2 Desember 2015.

## Working Paper:
Dadang Muljawan dkk, Faktor-Faktor Penentu Efisiensi Perbankan Indonesia serta Dampaknya  terhadap  Perhitungan  Suku  Bunga  Kredit , Working  Paper, (Bank Indonesia, Desember
2014), 28, diakses dari
http://www.bi.go.id/id/publikasi/wp/Documents/Efisiensi-Perbankan- revisi-final%20Juni-2-2014.pdf pada 12 April 2016.

## Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  14/8/PBI/2012  tentang  Kepemilikan  Saham Bank Umum.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  6/POJK.03/2016  tentang  Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.
Blueprint : ASEAN, ASEAN Economic Community Blueprint, Jakarta: ASEAN Secretariat, 2008, diakses  dari  http://www.ASEAN.org/archive/5187-10.pdf  pada  30 November 2015.
ASEAN, ASEAN  Economic  Community  Blueprint  2025, Jakarta:  The  ASEAN Secretariat,  2015,  diakses  dari  http://www.ASEAN.org/storage/images/ 2015/November/aec-page/AEC-Blueprint-2025-FINAL.pdf  pada  8  April 2016.

## Artikel dari Internet:
Ardhy  Dinata  Sitepu, Alasan  DPR  Tolak  PMN  Bank  Mandiri, diakses  dari http://ekbis.sindonews.com/read/959985/34/alasan-dpr-tolak-pmn- bank-mandiri-1423033632, 3 Desember 2015.
ASEAN, ASEAN  Banking  Integration  Stronger  Regional  Bank,  More  Robust  and Inclusive Growth, diakses dari http://www.ASEAN.org/
storage/images/2015/October/outreach-document/Edited%20ASEAN%
20Banking%20Integration%20Framework-1.pdf, 11 April 2016.
Asep  Saepullah, Efisiensi  Perbankan  Indonesia:  Komparasi,  Evaluasi,  dan  Solusi, diakses  dari  http://www.iqtishadconsulting.com/assets/media/file/file- efisiensi-perbankan-indonesia-komparasi-evaluasi-dan-solusi.pdf,
3/12/15.
Bank  Mandiri, Mandiri,  BNI,  dan  BCA  Terbaik  Versi  Forbes, diakses  dari http://ir.bankmandiri.co.id/phoenix.zhtml?c=146157&p=irol- newsArticle_Print&ID=1292039, 14 April 2016.
Butler, Brian Edgar, Law and Economics, The Internet Encyclopedia of Philosophy, University of North Carolina at Asheville, diakses dari http://www.iep.utm.edu/law-econ/ 13 April 2016.
Darmin  Nasution,  Integrasi  Ekonomi  ASEAN  2015:  Peluang  atau  Ancaman  Bagi Perbankan Nasional, Keynote Speech dalam Diskusi dan Peluncuran Buku “Inovasi  17  Bank”  yang  diselenggarakan  Pusat  Data  Analisa  Tempo  & Independent Resrarch and Advisory Indonesia pada 23 Mei 2012, diakses dari http://www.bi.go.id/id/ruang-media/pidato-dewan-gubernur/
Documents/c2f8b2869f1c42e680c473ca84870c35MenghadapiMEA2020T antangandanPeluangBagiPerbankanI.pdf, 12 April 2016.
Daurina Lestari dan Chandra G. Asmara, OJK: Bank-Bank Indonesia Segera Hadir di Malaysia, diakses dari http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/651397- ojk--bank-bank-indonesia-segera-hadir-di-malaysia, 13 April 2016.
Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Indonesia Sepakat Mendukung Integrasi Perbankan ASEAN, diakses dari http://www.bi.go.id/id/ruang- media/siaran-pers/Pages/sp_1610314.aspx 12 April 2016.
Dewi  Rachmat  Kusuma, Aset  Bank  Mandiri-BNI  Setelah  merger  Belum  Bisa  Salip Bank  Singapura, diakses  dari  http://finance.detik.com/read/2015 /02/06/115154/2825540/5/aset-bank-mandiri-bni-setelah-merger- belum-bisa-salip-bank-singapura, 14 April 2016.
Galih  Gumelar, PMN  Ditolak,  Mandiri  tetap  Bidik  Pertumbuhan  Kredit  15  Persen, diakses  dari  http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150211124034- 92-31284/pmn-ditolak-mandiri-tetap-bidik-pertumbuhan-kredit-15- persen/, 4-12-2015.
Husen  Miftahudin, Ketimpangan  Perbankan  Indonesia  dengan  Malaysia  dan Singapura  Terlalu  Jauh, diakses  dari  http://ekonomi.metrotvnews. com/read/2016/01/18/213100/ketimpangan-perbankan-indonesia- dengan-malaysia-dan-sin, 13-4-2016.
Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia, ASEAN Financial Integration, diakses  dari  http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content& task=view&id=8163, 4-12-2015.
Komisi  XI, Tidak  Ada  Alasan  Mandiri  dapat  PNM, diakses  dari http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/9569 pada 14 April 2016.
Muliaman D. Hadad, http://webojk.ojk.go.id/Files/box/abif-keynote-speech.pdf, 4 Desember 2015.
nn, Terjegal  Azas  Resiprokal  Gara-Gara  Paling  Liberal, Tabloid  Kontan  edisi  3-9
November 2014.
Rhenald Kasali, Penyertaan Modal Negara, diakses dari https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/2015/03/18/penyertaan-modal- negara/ 2 Desember 2015.
Ricky  Prayoga, MEA  Tuntut  Perbankan  Indonesia  Lebarkan  Sayap  ke  ASEAN, diakses  dari  http://www.antaranews.com/berita/527497/mea-tuntut- perbankan-indonesia-lebarkan-sayap-ke-ASEAN, 14-4-2016.