Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 5 No. 2 Desember 2019 E-ISSN: 2580-5134, P-ISSN: 2442-6822 Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia

## DPR KETUK PALU KPK LAYU
Rahma Sari
Universitas Islam Negeri  Sunan Kalijaga e-mail: rahmasarisiregar06@gmail.com

## Abstract
This paper aims to see how the phenomenon regarding the draft revision of the Corruption Eradication Commission Act. Whether we realize it or not, some of the contents of the articles in the draft revision of this Law have indeed made the Corruption  Eradication  Commission  withered.  To  prove  this  phenomenon,  an analysis  was  carried  out  through  the  previous  law,  namely  Law  No.  30/2002 concerning  the  Corruption  Eradication  Commission.  Because  in  essence  a revision of the draft Act should strengthen the position of an institution. Based on data  from  Indonesia  Corruption  Watch,  corruption  in  Indonesia  is  quite vulnerable. So that the Corruption Eradication Commission is indeed wanted by some elements to facilitate the actions of some elements, to become thieves in their own  country.  This  fact  did  not  escape  the  attention  of  the  Indonesian  people. Indonesian people themselves, are critical and smart enough to see, understand every policy that will be carried out by the government

## Keywords: Corruption, The Institution, KPK Law Revison

## A. Pendahuluan
Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:  Negara Indonesia  adalah  negara  hukum. 1 Dengan menganut  sistem  Eropa  Kontinental.  Hal  ini menyebabkan setiap pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia harus berdasarkan peraturan hukum yang berlaku atau yang biasa disebut  dengan  supermasi  hukum.  Berbicara mengenai  hukum,  tentu  tidak  terlepas  dari ketatanegaraan  yang  membahas  segi  struktur, lembaga  atau  instansi  pemerintahan  negara
1 Undang-Undang  Dasar  1945,  Sekeretaris Jenderal MPR RI, 2011, h. 123.
yang  berwenang.  Seperti  salah  satu  lembaga negara  yang  sedang  hangat  diperbincangkan saat ini yaitu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau  dikenal  dengan  singkatan  KPK  ialah merupakan  lembaga  negara  yang  dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat  independen  dan  bebas  dari  pengaruh kekuasaan manapun. Lembaga Komisi Pemberantasan  Korupsi  untuk  pertama  kali didirikan  pada  tahun  2002  dan  yang  menjadi landasan hukum berdirinya KPK di Indonesia
adalah  Undang-Undang  Republik  Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. 2
Lembaga ini didirikan untuk menjawab semua  kegelisahan  masyarakat  terhadap maraknya  korupsi  di  Indonesia.  Sepanjang karirnya, bisa dilihat sepak terjang KPK yang dibuktikan dengan berbagai prestasinya, dalam menangani  beberapa  macam  kasus  korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi, di Negara Indonesia. Sebagaimana kasus
penanganan disepanjang tahun 2018, Indonesia Coruption Watch (ICW)
menyebutkan  bahwa  KPK  telah  menetapkan tersangka  koruptor  sebanyak  261  orang, dengan  jumlah  kasus  sebanyak  57  kasus korupsi.  Dalam  pelaksanaan  tugasnya,  KPK berpedoman  pada  Undang-Undang  Republik Indonesia  No.  28  Tahun  1999  tentang penyelengaraan negara yang bersih dan bebas dari  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme,  yang memiliki  lima  asaz  yaitu  :  kepastian  hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proposionalitas. 3
Dengan adanya lembaga KPK, menjadi salah  satu  jalan  untuk  menuju  cita-cita Indonesia yang bebas  korupsi. Namun  hal  ini bukan  menjadi  sesuatu  yang  dianggap  kabar baik  bagi  para  koruptor.  Sehingga  banyak upaya dari beberapa element untuk melemahkan kinerja dari lembaga KPK. Salah satunya  yaitu  ada  upaya  revisi  Undang-
2 Mansyur  Semma, Negara  dan  Korupsi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 211.
Undang  KPK  yang  membuka  cela  bagi  para koruptor  untuk  melancarkan  aksinya  di Indonesia.
Beberapa  bulan  belakangan,  sedang menjadi  hangat-hangatnya  mengenai  revisi Undang-Undang KPK, baik itu dimedia sosial, televisi,  dan  bahkan  media  cetak.  Hal  ini menuai  berbagai  pro  kontra,  hingga  memicu aksi  demonstrasi  diberbagai  daerah, ada yang berakhir  dengan  damai  dan  ada  juga  yang berujung  ricuh.  Demonstrasi  yang  dilakukan dari  berbagai  kalangan,  mahasiswa  dan masyarakat adalah bentuk kekecewaan terhadap  rancangan  revisi  Undang-Undang KPK.  Karena  dianggap  akan  melemahkan kinerja lembaga Komisi Pemberantas Korupsi.
Tidak  hanya  sampai  disitu,  bahkan gerakan penolakan mengenai rancangan revisi Undang-Undang  KPK  menjadi  topik  hangat dibeberapa kampus.  Universitas  Islam  Negeri Sunan Kalijaga misalnya, #SAVEKPK menjadi  trending  topik  yang  menghiasi mading-mading  kampus.  Melihat  fenomena diatas,  penulis  tertarik  untuk  membahas mengenai beberapa butir-butir Pasal rancangan revisi  Undang-Undang  KPK  yang  dianggap melemahkan  kinerja  KPK  membandingkan dengan   Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi.
3 Ermansjah  Djaja, Memberantas  Korupsi Bersama KPK, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 82.
B. Eksistensi Independensi Lembaga

## Komisi Pemberantas Korupsi
Berbicara independen Komisi
pemberantas  korupsi,  sesuai  dengan  Bab  I Pasal 3 berbunyi ”komisi pemberantas korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan  tugas  dan  kewenangannya bersifat  independen  dan  bebas  dari  pengaruh kekuasaan manapun”, Undang-Undang No. 30 Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantas Korupsi. 4 Pada prinsipnya dasarnya, lembaga- lembaga  ekstra  memang  selalu  diidealkan bersifat independen dan tidak jarang memiliki sifat campuran yang bersegi semilagislatif dan regulatif, semiadministratif dan bahkan semiyudikatif.  Maka  dari  itu  muncul  istilah badan-badan  independen  dan  yang  berhak mengatur dirinya sendiri ( independent and self regulatory bodies).
Tetapi  sering  kali  lembaga  umum ekstra  menghadapi  persoalan  mekanisme akuntabilitas,  kedudukan  dalam  struktur ketatanegaraan,  dan  pola  kerjanya  dalam kekuasaan  pemerintah.  Hal  ini  tidak  terlepas dari pergulatan politik kepentingan, khususnya diparlemen,  ini  yang  yang  mengakibatkan dampak  negatif  berupa  ketidak  jelasan pertanggungjawaban  dan  pola  kerja  lembaga- lembaga ekstra tersebut. Karena pembentukannya  acap  kali  tidak  dilandasi
4 Tim  Redaksi  Bip, Undang-Undang  KPK,
(Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 4.
5 Fitria, jurnal “EKSISTENSI KPK SEBAGAI LEMBAGA NEGARA  PENUNJANG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN”, 2015, h. 7.
dengan  kebutuhan  rasional  dan  landasan yuridis yang cukup.
Meskipun demikian, inti dari eksistensi independensi KPK adalah kemampuan Komisi Pemberantas  Korupsi  untuk berperilaku objektif dalam merumuskan kebijakan sendiri tanpa  adanya  pengaruh  atau  interperensi kepentingan  luar,  umumnya  dipresepsikan sebagai kepentingan politik penguasa. 5
Sedangkan  di  revisi  Undang-Undang  terbaru KPK,  Pasal  1  poin  ke  7,  berbunyi:  “Pegawai Komisi  Pemberantas  Korupsi  adalah  pegawai negeri  sipil  dan  pegawai  pemerintah  dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan  perundang-undangan  di  bidang aparatur sipil negara”.
Kemudian  pada  Pasal  3  diubah, sehingga  berbunyi  sebagai  berikut:  “Komisi pemberantas  Korupsi  merupakan  lembaga pemerintah  pusat  yang  dalam  melaksanakan tugas dan wewenangnya melakukan pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  bersifat independen”. 6 Dari kedua narasi  Pasal  diatas, dimana    Pasal  1  ayat  7  menyatakan  bahawa KPK menjadi Pegawai Negeri Sipil dan narasi dari  Pasal  3  menyatakan  merupakan  lembaga pemerintas  pusat  (eksekutif).  Tentu  saja dengan  bunyi  narasi  seperti  itu  menandakan bahwa  KPK  dapat  di  interfrensi  oleh kekuasaan  pusat.  Ini  akan  menghilangkan
6 Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia  Tentang  Perubahan  kedua  Atas  Undang- Undang  No.  30  Tahun  2002  Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Baleg 16 September 2019, h. 4.
eksistensi ke indenpendensian Komisi Pemberanntasan Korupsi.
Lalu bagaimana KPK dapat melakukan penyelesaian  kasus  korupsi  dengan  ke objektifitasan KPK untuk megambil kebijakannya  sendiri  jika  rancangan  revisi Undang-Undang  KPK  sampai  diketuk  palu oleh  DPR,  tentu  saja  KPK  akan  layu.  Aturan dari  revisi  Undang-Undang  KPK  ini  juga bertabrakan dengan empat putusan Mahkamah Konstitusi, yakni tahun 2006, 2007, 2010 dan 2011.  Dalam  putusan  tersebut  menegaskan bahwa  KPK  bukan  bagian  dari  lembaga eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif,  melainkan lembaga  indepanden,  sebagaimana  yang disampaikan  dalam  Pasal  3  Undang-Undang KPK No. 30 Tahun 2002.

## C. Pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantas Korupsi
Undang-Undang  No.  30  Tahun  2002,
Bab  V  Pasal  37  berbunyi  :  “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku juga tim penasihat dan pegawai yang bertugas pada  komisi  pemberantasan  korupsi”.  Pada Pasal  36  menjelaskan  bahwa  pimpinan  KPK tidak  boleh  berhubungan  langsung  dengan tersangka  koruptor  dalam  hal  apapun  dan dilarang  untuk  rangkap  jabatan.  Hal  ini  juga berlaku bagi pegawai ataupun pimpinan KPK. 7
Tetapi  didalam  rancangan  revisi  Undang- Undang  KPK    hal  ini  telah  di  ubah.  Menjadi
pada  Bab  V  dan  Bab  VI  disisipkan  satu tambahan  Bab  VA  yang  berbunyi  sebagai berikut:

## BAB VA

## DEWAN PENGAWAS
Di  antara  Pasal  37  dan  38  telah  disisipkan  7 (tujuh)  Pasal,  yakni  Pasal  37A,  Pasal  37B, Pasal  37C,  Pasal  37D,  Pasal  37E,  Pasal  37F, dan Pasal 37G, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 37A
1) Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi
Pemeberantasan Korupsi dibentuk dewan pengawas. 2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan lembaga  nonstruktural  yang  dalam pelaksanaan  tugas  dan  wewenangnya bersifat mandiri.
3) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang.
4) Anggota Dewan Pengawas
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) memegang  jabatan  selama  4  (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 37B
1) Dewan Pengawas bertugas:
a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang  Komisi  Pemeberantas Korupsi;
b. Memberikan izin atau tidak memberikan  izin Penyadapan,
Penggeledahan, dan/atau
Penyitaan;
c. Menyusun  dan  menetapkan  kode etik  Pimpinan  dan  Pengawas Komisi Pemberantas Korupsi;
d. Menyelenggarakan  sidang  untuk memeriksa adanya dugaan
pelanggaran kode etik oleh
Pimpinan  dan  Pegawai  Komisi
Pemberantasan Korupsi;
e. Melakukan evalusi kerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan  Korupsi  secara
berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
f. Menerima  dan  menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya  dugaan  pelanggaran  kode etik  oleh  Pimpinan  dan  Pegawai Komisi  Pemeberatasan  Korupsi atau  pelanggaran  tertentu  dalam undang-undang. 8
2) Dewan  Pengawas  membuat  laporan pelaksanaan  tugas  secara  berkala  1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
3) Laporan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2)  disampaikan  kepada  Presiden Republik Indonesia dan Dewan
8 Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia  Tentang  Perubahan  kedua  Atas  Undang-
Undang  No.  30  Tahun  2002  Komisi  Pemberantasan
Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.
Pasal 37C
1) Dewan  Pengawas  dalam  menjalankan tugas  sebagaimana  yang  dimaksud dalam  Pasal  37B  membentuk  dan melaksanakan pengawasan.
2) Ketentuan  mengenai  organ  pelaksana pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  diatur  dengan  Peraturan Presiden.
Pasal 37D
Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A,  harus  memenuhi  persyaratan  sebagai berikut:
1) Warga negara Indonesia;
2) Bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa;
3) Sehat jasmani dan rohani;
4) Memiliki integritas moral dan keteladanan;
5) Berkelakuan baik;
6) Tidak pernah dipidan penjara berdasarkan  putusan  pengadilan  yang telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap  karena  melakukan  tindak  pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
7) Berusia  paling  rendah  55  (lima  puluh lima) tahun;
Tindak  Pidana  Korupsi,  Baleg  16  September  2019,  h. 16-17.
8) Berpendidikan  paling  rendah  S1 (sarjana strata satu);
9) Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
10) Melepaskan  jabatan  struktural  atau jabatan lainnya;
11) Tidak  menjalankan  profesinya  selama menjadi  anggota  Dewan  Pengawas; dan
12) Mengumumkan harta kekayaan sebelum  dan  setelah  menjabat  sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 9

## Pasal 37E
1) Ketua  dan  Aggota  Dewan  Pengawas sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 37A  dipilih  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia
berdasarkan calon yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia. 2) Dalam mengangkat Ketua dan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  Presiden membentuk panitia seleksi.
3) Panitia  seleksi  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  terdiri  atas  unsur pemerintah pusat dan unsur rakyat.
4) Setelah  terbentuk,  panitia  seleksi sebagaimana  maksud  pada  ayat  (3) mengumumkan penerimaan calon.
9 Rancangan Undang-Undang Republik
Indonesia  Tentang  Perubahan  kedua  Atas  Undang- Undang  No.  30  Tahun  2002  Komisi  Pemberantasan
5) Pendaftaran  calon  dilakukan  dalam waktu  14  (empat  belas)  hari  kerja secara terus menerus.
6) Panitia  seleksi  mengumumkan  kepada masyarakat untuk mendapatkan
tanggapan terhadap nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
7) Tanggapan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (6)  disampaikan  kepada panitia  seleksi  paling  lambat  1  (satu) bulan terhitung sejak tanggal diumumkan.
8) Panitia seleksi menentukan nama calon pimpinan  yang  akan  disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.
9) Paling  lambat  14  (empat  belas)  hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya  daftar  nama  calon  dari panitia  seleksi,  Presiden  Republik Indonesia  menyampaikan  nama  calon sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (8) sebanyak  2  (dua)  kali  jumlah  jabatan yang dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 10) Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan  5  (lima)  calon  yang dibutuhkan  sebagaimana  dimakusud pada  ayat  (9),  dalam  waktu  paling lambat  3  (tiga)  bulan  terhitung  sejak
Tindak  Pidana  Korupsi,  Baleg  16  September  2019,  h. 17-18.
tanggal diterimanya usul dari Presiden Republik Indonesia.
11) Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia wajib memilih dan
menetapkan di antara calon sebagaimana dimaksud pada ayat (10),
seorang  ketua  sedangkan  4  (empat)
calon anggota lainnya dengan sendirinya menjadi wakil ketua.
12) Calon terpilih disampaikan oleh pimpinan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik  Indonesia  paling  lambat  7
(tujuh)  hari  kerja  terhitung  sejak tanggal  berakhirnya  pemilihan  untuk disahkan  oleh  Presiden  Republik Indonesia selaku Kepala Negara.
13) Presiden  Republik  Indonesia  wajib menetapkan  calon  terpilih  paling lambat  30  (tiga  puluh)  hari  kerja terhitung  sejak  tanggal  diterimanya surat  pempinan  Dewan  Perakilan Rakyat Republik Indonesia.
Pasal 37F
1) Ketua  dan  anggota  Dewan  Pengawas berhenti atau diberhentikan, apabila:
a. Meninggal dunia;
b. Berakhir masa jabatannya;
c. Melakukan perbuatan tercela;
d. Dipidana  penjara    berdasarkan putusan  pengadilan  yang  telah
10 Rancangan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Tentang  Perubahan  kedua  Atas  Undang- Undang  No.  30  Tahun  2002  Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Baleg 16 September 2019, hal. 18-20.
memperoleh  kekuatan  hukum  tetap karena  melakukan  tindak  pidana kejahatan;
e. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan/atau
f. Tidak  dapat  melaksanakan  tugas selama  3  (tiga)  bulan  secara bertutut-turut.
2) Dalam  hal  Dewan  Pengawas  menjadi tersangka tindak pidana, Dewan Pengawas  berhenti  sementara  dari jabatannya.
3) Ketua  dan  anggota  Dewan  Pengawas yang  mengundurkan  diri  sebagaimana dimaksut pada ayat (1) huruf e dilarang untuk  jangka  waktu  5  (lima)  tahun sejak  tanggal  pengunduran  dirinya menduduki jabatan publik
4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia. 10
Pasal 37G
Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara pemilihan,  pengangkatan,  dan  pemberhentian Dewan  Pengawas  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  37D,  Pasal  37E,  dan  Pasal  37F, diatur dengan Peraturan Presiden. 11
Jika  ditelaah  dari  rancangan  revisi Undang-Undang  KPK,  Dewan  Pengawas memiliki  peran  besar  dalam  menjalankan
11 Rancangan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Tentang  Perubahan  kedua  Atas  Undang- Undang  No.  30  Tahun  2002  Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Baleg 16 September 2019, hal. 20.
tindak  tanduk  KPK  untuk  memberantas korupsi.  Karena  Dewan  Pengawas  diperkuat dengan  memberi  izin  atau  tidak  melakukan penyadapan,  penggeledahan  dan  penyitaan. Bahkan  KPK  memerlukan  izin  tertulis  dari Dewan  Pengawas  untuk  hal  itu,  berdasarkan Pasal  12B  ayat  1  rancangan  revisi  UU  KPK dan  mengenai  siapa  Dewan  Pengawas  ini masih  belum  jelas  asal  usulnya.  Memang dirasa  perlu  adanya  Dewan  Pengawas  KPK tetapi  ada  baiknya    jika  anggota  dari  Dewan Pengawas  ini  diambil  dari  tokoh  masyarakat atau  penggiat  anti  korupsi.  Bukan  politisi, birokrat  atau  penegak  hukum  aktif.  Sehingga Pasal  ini  masih  terus  menuai  perdebatan mengenai dari  mana  asal-usul  Dewan Pengawas ini karena tidak dicantumkan dalam revisi rancangan UU KPK.

## D. Kewenangan KPK Melakukan

## Penghentian Penyidik / SP3
Pada  Undang-Undang  No.  30  Tahun
2002,    Bab  VI  Pasal  40  berbunyi:  “Komisi Pemberantas Korupsi tidak berwenang mengeluarkan  surat  perintah  penghentian penyidikan  dan  penuntutan  dalam  perkara tindak  pidana  korupsi”. 12 Dari  bunyi  pasal tersebut  sudah  jelas  dan  ditegas  bahwa  KPK tidak  memiliki  hak  atau  wewenang  untuk mengelurkan surat penghentian penyidik (SP3) dalam  suatu  perkara  korupsi  yang  sedang
12 Robert  Klitgaard, Membasmi  Korupsi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), h. 58.
diproses.  Kemudian  hal  ini  diubah  melalui rancangan  revisi  Undang-Undang  Komisi Pemberantasan Korupsi.
Pada  ketentuan  Pasal  40  telah  diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 40 1) Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang  menghentikan  penyidikan dan  penuntutan  terhadap  perkara Tindak
Pidana Korupsi yang penyidikan  dan  penuntutannya  tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
2) Penghentian penyidikan dan
penuntutan  sebagaimana  dimaksud pada ayat  (1) harus dilaporkan kepada Dewan  Pengawas  paling  lambat  1
(satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan. 3) Penghantian penyidikan dan penuntutan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  harus  diumumkan  oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik. 4) Penghentian penyidikan dan
penuntutan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  dapat  dicabut  oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi  apabila  ditemukan  bukti  baru
yang dapat membatalkan alasan
penghentian penyidikan dan
penuntutan,  atau  berdasarkan  putusan praperadilan  sebagaimana  dimaksud dalam peraturan perundang- undangan. 13
Pada rancangan revisi Undang-Undang
KPK ini, Dewan Perwakilan Rakyat
menambah kewenangan KPK untuk penghentian  penyidik  dan  penuntut  perkara. Dengan catatan pengusutan kasus tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Kemudian penghentian penyidikan dan diterbitkan  harus  lebih  dulu  disetujui  oleh Dewan  Pengawas  KPK,  paling  lambat  1 minggu  setelah  disetujui  keluarnya  surat perintah pemberhentian penyidikan dan penuntutan.
Aturan  baru  dalam  revisi  rancangan Undang-Undang    KPK  mengenai  SP3  atau pemberhentian  penyidik  dan  tuntutan  perkara jika  tidak  tuntas  dalam  jangka  1  tahun.  Akan membuat  gerak  KPK  semakin  terbatas  untuk menyelesaikan  penanganan  perkara  korupsi secara  tuntas.  Serta  isi  dari  revisi  RUU  KPK ini membuat  kasus-kasus besar seperti E-KTP, BLBI,  Mafia  Migas  dan  kasus  besar  lainnya lepas dari genggaman KPK untuk diadili, yang berujung  pada  kerugian  besar  bagi  keuangan negara  Republik  Indonesia.  Jika  kita  liat
13 Rancangan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Tentang  Perubahan  kedua  Atas  Undang- Undang  No.  30  Tahun  2002  Komisi  Pemberantasan
perbandingannya,  dengan  penegakan  hukum lainnya.  Mengacu  kepada  KUHAP  (Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana). Didalam KUHAP  tidak terdapat jangka waktu pemberhentian  perkara  atau  SP3.  Sedangkan KPK adalah lembaga yang menangani korupsi, merupakan  khusus  atau  kejahatan  luar  biasa (extraordinary crime) hanya diberi waktu satu tahun.  Seharusnya  tidak  ada  pembatasan waktu,  seperti  yang  sudah  dikatakan  diatas tadi, ini akan membuat kasus-kasus besar sulit atau  bahkan  tidak  terungkap  dan  akan merugikan keuangan negara Republik Indonesia.

## E. Penyelidik dan Penyidik Komisi

## Pemberantas Korupsi
Draf rancangan revisi Undang-Undang KPK  juga  mengatur  soal  asal  penyelidik  dan penyidik.  Jika  dalam  Undang-Undang  yang dipakai saat ini yaitu Undang-Undang  No. 30 Tahun 2002, tidak terdapat adanya penegasan mengenai  siapa  dan  harus  berasal  dari  mana penyelidik  dan  penyidik  KPK. 14 Tetapi didalam rancangan revisi UU KPK pada Pasal 43 diubah sehingga berbunyi :
Pasal 43
1) Penyelidik Komisi Pemberantasan

## Korupsi  merupakan  penyelidik  yang
Tindak  Pidana  Korupsi,  Baleg  16  September  2019,  h.. 20-12.
14 Adib Bahri, Khatimbul Umam, KPK dari A sampai Z, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h. 125.
diangkat  dari  Kepolisian  Negara Republik Indonesia.
2) Penyelidik  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan  oleh  Pimpinan  Komisi Pemberantasan Korupsi.
3) Penyelidik  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib tunduk pada  mekanisme  penyelidikan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Untuk  penyidik  sendiri  terdapat  di Pasal  45  rancangan  revisi  UU  KPK    yang berbunyi:
Pasal 45 1) Penyidik Komisi Pemberantasan
Korupsi  merupakan  penyidik  yang diangkat  dari  Kepolisian  Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik  Indonesia,  dan  penyidik pegawai  negeri  sipil  yang  diberi wewenang  khusus  oleh  Undang- Undang.
2) Penyidik  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  diangkat  dan  diberhentikan oleh  Pimpinan  Komisi  Pemberantasan Korupsi.
3) Penyidik  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dan ayat (2) wajib tunduk pada mekanisme  penyidikan  yang  diatur
15 Rancangan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Tentang  Perubahan  kedua  Atas  Undang- Undang  No.  30  Tahun  2002  Komisi  Pemberantasan
berdasarkan  ketentuan  hukum  acara pidana.
4) Penyidik  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mempunyai standar kompetensi yang sama”. 15
Terdapat  aturan  yang  tegas  pada rancangan revisi UU KPK mengenai penyelidik  dan  penyidik  dari  mana  asal usulnya,  yaitu  diharuskan  berasal  dari Kepolisian  Republik  Indonesia.  Mengenai penyelidik dan penyidik yang independen atau berasal  dari  kejaksaan  dan  kepolisian  sering kali  dipermasalahkan  karena  memang  akan mengancam  independen  hasil  penyelidikan, yang  dianggap  berpontensi  memiliki  konflik kepentingan didalamnya.

## F. Pimpinan KPK
Salah satu yang menjadi polemik juga pada  rancangan  revisi  UU  KPK,  yaitu mengenai  pimpinan  KPK.  Pada  Undang- Undang  No.  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan  Korupsi,  di  Bab  V  Pasal  29 huruf (e), pimpinan KPK sekurang-kurangnya berumur 40 (empat puluh) tahun dan setinggi- tingginya  65  (enam  puluh  lima)  tahun  dalam proses  pemilihan. 16 Sedangkan  pada  revisi rancangan  Undang-Undang  KPK,  sesuai dengan  Pasal  29,  yang  diubah  sehingga berbunyi:  “Untuk  dapat  diangkat  sebagai
Tindak  Pidana  Korupsi,  Baleg  16  September  2019,  h. 21-22.
Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut”:
a. Warga negara Republik Indonesia;
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. Sehat jasmani dan rohani;
d. Berijazah  sarjana  hukum  atau  sarjana  lain yang  memiliki  keahlian  dan  pengalaman sekurang-kurangnya  15  (lima  belas)  tahun dalam  bidang  hukum,  ekonomi,  keuangan,
atau perbankan;
e. Berumur  sekurang-kurangnya  50  (empat puluh)  dan  setinggitingginya  65  (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;
f. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
g. Cakap,  jujur,  memiliki  integritas  moral yang  tinggi,  dan  memiliki  reputasi  yang baik;
h. Tidak menjadi pengurus salah satu partai;
i. Melepaskan  jabatan  struktural  dan  atau jabatan  lainnya  selama  menjadi  anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
j. Tidak  menjalankan  profesinya  selama menjadi  anggota  Komisi  Pemberantas Korupsi; dan
k. Mengumumkan  kekayaannya  sebelum  dan setelah  menjabat  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. 17
Demikian  bunyi  Pasal  29  yang  telah diubah dari UU No 30 Tahun 2002. Pada revisi Rancangan  Undang-Undang  Pasal  29  huruf (e),  ada  ketidak  cermatan  atau  ketidak
17 Rancangan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Tentang  Perubahan  kedua  Atas  Undang- Undang  No.  30  Tahun  2002  Komisi  Pemberantasan
konsistenan  dalam  penulisan  untuk  usia pimpinan KPK yang minimal 50 Tahun, tetapi didalam  kurung tertulis “empat puluh” tahun. Ada  kesan  bahwa  rancangan  revisi  UU  KPK redaksinya tidak diperhatikan. Pimpinan KPK yang  harus  minimal  berusia  50  tahun  juga dianggap  menutup  peluang  bagi  kaum  muda yang berbakat untuk menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

## G. Kesimpulan
Dari beberapa uraian penjelasan butir- butir  Pasal  rancangan  revisi  Undang-Undang KPK  yang  telah  dibandingkan  dengan Undang-Undang  No.  Tahun  2002  tentang Komisi  Pemberantas  Korupsi.  Dapat  ditarik kesimpulan bahwa revisi yang diusulkan oleh badan  legislatif  DPR,  memang  cenderung melemahkan  kinerja  KPK  sebagai  lembaga pemberantas korupsi. KPK tidak lagi menjadi lembaga Independen berdasarkan Pasal 1 ayat 3  karena  sudah  dibawahi  oleh  lembaga eksekutif.
Kemudian  penambahan  posisi  dewan pengawas  yang  ditetapkan  pada  Pasal  37A, membuat dewan pengawas kekuasaanya lebih dominan. Bahkan diangkat dan ditetapkan oleh presiden.  Pasal  40,  yang  membatasi  KPK dalam tindak pidana korupsi dengan mengeluarkan  SP3.  Kemudian  hilangnya independensi KPK dalam perekrutan
Tindak  Pidana  Korupsi,  Baleg  16  September  2019,  h. 14.
penyelidik  dan  penyelidik,  serta  kaum  muda tidak  bisa  lagi  mejadi  pimpinan  KPK berdasarkan  Pasal  29  huruf  e,  karena  untuk
diangkat menjadi pimpinan KPK harus berusia minimal 50 tahun.

## Referensi
Bahri Adib, Umam Khatimbul. KPK dari A sampai Z. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010 Djaja Ermansjah, Memberantas Korupsi Bersama  KPK. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
Fitria, “EKSISTENSI KPK SEBAGAI LEMBAGA NEGARA PENUNJANG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA, 2015
Klitgaard Robert, Membasmi Korupsi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001
Rancangan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Tentang  Perubahan  kedua  Atas  Undang- Undang No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Baleg  16 September 2019
Semma Mansyur, Negara dan Korupsi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008
Tim Redaksi Bip, Undang-Undang KPK. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017 Undang-Undang Dasar 1945, Sekeretaris  Jenderal MPR RI, 2011