Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 2 (2), 2020: 208-230
ISSN:  2715-0003; E-ISSN 2714-5514
DOI: http://dx.doi.org/10.19105/al%20huquq.v1i1.3166
email koresponden: oppimutamar@gmail.com https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Copyright (c) 2019  by al -huquq. All Right Reserved

## Analisis Implementasi Pembiayaan  Mudharabah  dalam Perkembangan  Hukum  Ekonomi  Syariah di Indonesia

## Nufi Mu’tamar Almahmudi
(Pascasarjana  IAIN  Purwokerto  Jl. Ahmad Yani No. 40A Purwokerto  53126)
Abstrak:
Perbankan  syariah  saat  ini  mengalami  perkembangan  yang pesat  di  Indonesia.  Akan  tetapi  dalam  aplikasinya  sebagian masyarakat    masih    berasumsi   bahwa  bank syariah hanyalah sebuah  label  yang  digunakan  untuk  menarik  simpati masyarakat muslim dalam bidang  perbankan.  Akad mudharabah  menjadi  salah  satu  produk  yang  digunakan  di perbankan  syariah.  Tulisan  ini  mencoba  menyajikan  uraian terkait  akad  mudharabah  dari  konsep  fikih  klasik  ke kontemporer  dan  penerapanya  di  bank  syariah  dengan menggunakan  metode  deskriptif  analisis.  Prinsip  kehati-hatian merupakan  sesuatu  yang  harus  diperhatikan  oleh  perbankan dalam pemberian pembiayaan atau pendanaan, prinsip ini yang mengharuskan  perbankan  syariah  memodifikasi  konsep mudharabah,  sehingga  dapat  diaplikasikan  dan dikembangkan pada  dunia  perbankan  pada  kondisi  kekinian.  Adapun perbedaan  konsep  akad  mudharabah  dari  teori  ke  praktek terlihat  pada  penentuan  nisbah  bagi  hasil  mudharabah,
penetapan  masa  kontrak/  jangka  waktu  mudharabah, mempersyaratkan  agunan,  serta  pihak  yang  menanggung kerugian.  (Islamic  banking  is  currently  experiencing  rapid development  in  Indonesia.  However,  in  its  application,  some people  still  assume  that  Islamic  banks  are  only  a  label  that  is used  to  attract  the  sympathy  of  the  Muslim  community  in  the banking  sector.  Mudharabah  contract  is  one  of  the  products used in Islamic banking. This paper tries to present a description of  the  mudharabah  contract  from  the  classical  fiqh  concept  to the  contemporary  and  its  application  in  Islamic  banks  using descriptive  analysis  methods.  The  principle  of  prudence  is something  that  must  be  considered  by banks in the provision of financing  or  funding,  this  principle  which  requires  Islamic banks  to  modify  the  concept  of  mudharabah,  so  that  it  can  be applied  and  developed  in  the  banking  world  to  the  present conditions.  The  difference  in  the  concept  of  mudharabah

## Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perkembangan Hukum Ekonomi  Syariah di Indonesia
contract  from theory to practice can be seen in the determination of  mudharabah  profit  sharing  ratio,  stipulation  of  the  contract period/  mudharabah  period,  requiring  collateral,  and  the  party that bears the loss.)
Kata Kunci: Analisis, Mudharabah, Hukum,  Ekonomi,  Syariah

## Pendahuluan
Industri  perbankan  syariah telah mengalami perkembangan yang pesat. Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Seiring dengan  pesatnya  perkembangan  itu,  sebagian  masyarakat    masih berasumsi      bahwa    bank  syariah  hanyalah  sebuah  label  yang digunakan untuk menarik simpati masyarakat muslim dalam bidang perbankan.
Mereka  berpendapat  bahwa  bank  syariah  merupakan bank konvensional  dengan  istilah-istilah  perbankan  yang  menggunakan istilah-istilah  Islam,  dengan  kepala  akad  yang  dibubuhi  kalimat bismilahirrohmannirrohim  dan  pegawai  yang mengenakan busana Islami  dan  mengucap  salam,  akan  tetapi  dalam  pelaksanaan akad pada bank syariah masih  menggunakan  cara-cara yang dilarang oleh agama.  Sikap  skeptis  dari  masyarakat  tentang  perbankan  syariah tersebut  tidak  dapat  dipungkiri  karena  konotasi  perbankan  sejak dahulu memang terpisah secara nyata dengan syariah, sehingga pada awal  pembentukan  perbankan  syariah  banyak  yang  tidak percaya akan  adanya  keberhasilan  para  ekonom  Islam  dalam  menyatukan institusi perbankan dengan syariah. 1
Perbankan  syariah  dalam  operasionalnya  mempunyai berbagai  macam  produk  baik  penghimpunan  dana  maupun pembiayaan. Salah   satu   produk  yang ditawarkan dalam perbankan syariah  ini adalah dengan akad mudharabah. Tulisan ini berupaya mengulas  bagaimana  penerapan  transaksi  akad  mudharabah  di perbankan syariah.
1 Taufiqul  Hulam, Jaminan Pada Transaksi Akad Mudharabah di Perbankan Syariah,
Jurnal Mimbar Huk um, Vol.  22  No. 3 Oktober 2010,  hlm.  521.

## Nufi Mu’tamar Almahmudi

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  riset  kepustakaan  (library research).  Dalam  hal  ini,  peneliti  berbicara  banyak,  berdialog banyak  dengan  buku-buku,  arsip-arsip,  dokumen-dokumen, jurnal,  catatan-catatan,  dokumentasi-dokumentasi,  surat-surat, dan  lain-lain. 2 Adapun  dalam  menganalisis  penelitian  ini penulis  menggunakan  metode  deskriptif  analisis.  Analisis deskripsi  bertujuan  untuk  memberikan  deskripsi  mengenai subyek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari  kelompok  subyek  yang  diteliti.  Data-data  yang  diperoleh kemudian  penulis  analisis  dengan  mengaitkan  antara intstrumen non zakat dan implikasinya terhadap perekonomian.

## Pembahasan
Konsep Mudharabah
Mudharabah dalam bahasa Arab merupakan bentuk wazan mufa’alah  dari  kata  dharaba,  yang  berarti  memukul  dan melakukan  perjalanan. 3 Pengertian  memukul  atau  berjalan  ini lebih  tepatnya  adalah  proses  seseorang  menggerakan  kakinya dalam menjalankan usaha.
Zuhaily  mengemukakan,  mudharabah  adalah  akad  kerja sama  antara  dua  pihak:  pihak  pertama  sebagai  pemilik  dana (shahibul  mal)  yang  meyediakan  seluruh  modal;  dan  pihak kedua  sebagai  pengelola  usaha  (mudharib).  Keuntungan  yang didapatkan  dari  akad  mudharabah  dibagi  menurut kesepakatan yang  dituangkan  dalam  kontrak  dan  biasanya  dalam  bentuk presentase  (nisbah).  Jika  usaha  yang  dijalankan  mengalami kerugian  maka  kerugian  itu  ditanggung  oleh  pemilik  modal (shahibul  mal)  sepanjang  kerugian  itu  bukan kelalaian mudharib. Sementara  mudharib  menanggung  kerugian  atas  upaya  jerih payah  dan  waktu  yang  telah  dilakukan  untuk  menjalankan
2 Bungaran  Antonius  Simanjutak, Metode  Penelitian Sosial (Edisi Revisi) (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014),  hlm.  8.
3 Ahmad Sarwat, Fiqih Muamalat (Jakarta: Kampus Syariah,  2009),  hlm.  106.

## Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perkembangan Hukum Ekonomi  Syariah di Indonesia
usaha.  Namun,  jika  kerugian  itu  diakibatkan  karena  kelalaian mudharib,  maka  mudharib  harus  bertanggung  jawab  atas kerugian tersebut. 4
Sabiq  menyatakan,  mudharabah  adalah  akad  antara  dua belah  pihak  untuk  salah  satu  pihak  mengeluarkan  sejumlah uang  untuk  diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua  sesuai  perjanjian.  Pendapat  lain  dikemukakan  oleh  Al- Jazairi,  kerja  sama  dalam  permodalan  (mudharabah)  atau pinjaman  ialah  si  A  memberikan  sejumlah  uang  kepada  si  B untuk modal usaha dan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai  dengan  yang  disyaratkan  keduanya,  sedang  jika  ada kerugian  maka  ditanggung  oleh  pemodal  saja  (si  A),  karena kerugian  si  B  (pekerja)  sudah  cukup  dengan  kelelahan  yang dialaminya. Oleh karena itu, ia harus dibebani dengan kerugian yang lain. 5
Kontrak  mudharabah  juga  merupakan  suatu  equity
financing, tetapi mempunyai feature yang berbeda dibandingkan  dengan  musyarakah.  Di  dalam  mudharabah hubungan  kontrak  bukan  antara  para  pemberi  modal, melainkan  antara  penyedia  dana  dengan  entrepreneur.  Di dalam  kontrak  mudharabah,  seorang  entrepreneur  (dapat perorangan,  rumah  tangga,  perusahaan,  atau  suatu  unit ekonomi) memperoleh modal dari unit ekonomi lainnya untuk tujuan  melakukan  perdagangan  atau  perniagaan.  Entrepeneur dalam  kontrak  ini  menjadi  “trustee”  atas  modal  tersebut.  Dia menggunakan  modal  tersebut  untuk  tujuan  menghasilkan keuntungan.  Kedua  belah  pihak  telah  menyetujui sebelumnya tentang  cara  pembagian  keuntungan.  Pada  saat  proyek  sudah selesai  entrepreneur  mengembalikan  modal  tersebut  kepada penyedia  dana  berikut  porsi  keuntungan  yang  telah  disetujui
4 Ismail  Nawawi, Fik ih  Muamalah  Klasik   dan  Kontemporer ,  (Bogor:  Ghalia Indonesia, 2012),  hlm.  141.
5 Ibid .

## Nufi Mu’tamar Almahmudi
212
sebelumnya. Dalam hal terjadi kerugian, maka seluruh kerugian dipikul oleh shahibul mal. 6

## Dasar Hukum
Mudharabah adalah akad yang dibolehkan dalam syariah Islam berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma’ para fuqaha. 7 Dalil yang menjadi dasar hukum akad mudharabah adalah sebagai berikut:
1. Al-Quran Al-Kariem
ِليِبَس  ِفِ  َنوُلِتاَقُ ي  َنوُرَخآَو ِهللَّا  ِلْضَف  ْنِم  َنوُغَ تْ بَ ي  ِضْرَلأا  ِفِ  َنوُبِرْضَي  َنوُرَخآَو ُهْنِم َرهسَيَ ت اَم اوُءَرْ قاَف ِهللَّا
Artinya: Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang- orang  yang  sakit  dan  orang-orang  yang  berjalan  di  muka  bumi mencari  sebagian  karunia  Allah;  dan  orang-orang  yang lain lagi yang  berperang  di  jalan  Allah,  maka  bacalah  apa  yang  mudah (bagimu) dari al-Qur’an (QS. Al Muzammil : 20)
2. As-Sunnah
يضَر بِلهطلما ِدْبَع ِنب ُساهبَعلا َناَك:  َلاَق ُههنَأ اَمُهْ نَع ُهللَّا  َيِضَر  ٍساهبَع ِنْبا ِنَع َلاَو ًارَْبَ ِهِب  َكُلْسَي َلا  ْنَأ ِهِبِحاَص  َىلَع َطَرَ تْشا ًةَبَراَضُم ًلااَم َعَفَد اَذِإ هنع  هللَّا َلِزْنَ ي ُهَطْرَش َعِفُرَ ف ٌنِماَض  َوُهَ ف َلَعَ ف ْنِإَف ٍةبطَر ٍدِبَك  َتاَذ ِهِب يَِتَْشَي َلاَو ًياِداَو ِهِب ُهَزاَجَأَف ص ِهللَّا  ِلوُسَر َلىِإ Artinya: Dari Ibnu Abbas RA bahwa Al-Abbas bin Abdil Mutthalib RA  bila  menyerahkan  harta  secara  mudharabah  mensyaratkan kepada rekannya untuk tidak membawa harta itu melewati laut, atau menuruni lembah dan tidak membelanjakan hewan yang punya hati kering. Dia rekannya menyetujui syarat itu maka dia menjaminnya. Maka  diangkatlah  syarat  itu  kepada  Rasulullah SAW dan beliau SAW membolehkannya (HR. Al-Baihaqi)
6 Musthafa  Kamal  Pasha,  dkk., Fik ih  Islam (Jogjakarta:  Citra  Karsa  Mandiri,  2002), hlm.  370.
7 Ibid , hlm.  108-109.
Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perkembangan Hukum Ekonomi  Syariah di Indonesia

## 3. Ijma’
Kebolehan  akad  mudharabah  ini  dikuatkan  dengan ijma’,  dimana  diriwayatkan  bahwa  banyak  diantara  para shahabat  Nabi  SAW  menyerahkan  harta  anak  yatim dalam bentuk  mudharabah.  Di  antara  mereka  adalah  Umar bin Al- Khattab, Utsman bin Al-Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin  Mas'ud,  Abdullah  bin Umar, Ubaidillah bin Umar, serta Aisyah ridhwanullahi alaihim. Dan tidak ada satu pun riwayat yang  mengingkari  adanya  hal  itu.  Kaum  muslimin  sudah terbiasa  melakukan  akad  kerja  sama  semacam  itu  hingga zaman ini di berbagai masa dan tempat tanpa ada ulama yang menyalahkannya.  Ini  merupakan  konsensus  yang  diyakini umat, karena cara ini sudah digunakan bangsa Quraisy secara turun temurun dari jaman jahiliyah hingga zaman Nabi SAW. Terkait pembiayaan mudharabah Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN- MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
4. Gambaran Konsep Fiqih
Mudharabah  dalam  fiqh  adalah  seseorang menyerahkan  modal  kepada  pengusaha/  pekerja  untuk di  usahakan  dengan  syarat  keuntungan  dibagi  sesuai kesepakatan  yang  telah  ditetapkan  dalam  kontrak. Adapun  kerugian  sepenuhnya  ditanggung  pemilik pemodal.  Mudharib  (pengusaha)  dalam  hal  ini  akan memberikan  kontribusi  pekerjaan,  waktu,  fikiran  dan tenaga  dalam  mengelola  usaha  sesuai  ketentuan  yang dicapai  dalam  kontrak,  yaitu  untuk  mendapatkan keuntungan  usaha  yang  akan  dibagi  berdasarkan kesepakatan.
Ada  beberapa  ketentuan-ketentuan  yang  ditetapkan dalam  fiqh  berkaitan  dengan  sistem  mudharabah,  diantaranya adalah  sebagai  berikut: 8 Pertama:  modal,  modal  dalam  wacana
8 Rahman  Ambo  Mase,  Konsep Mudharabah Antara  Kajian  Fiqih  dan  Penerapan Perbankan, Jurnal Huk um Dik tum, Volume  8 Nomor  1 Januari 2010,  hlm.  79-81.

## Nufi Mu’tamar Almahmudi
214
fiqh  diistilahkan  dengan  “ra’sul  maal”.  Para  ulama mensyaratkan bahwa modal itu harus memenuhi persyaratan:
1. Terdiri  dari  mata  uang  yang  beredar  atau  berlaku. Pensyaratan ini diajukan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Oleh karenanya tidak sah memudharabahkan  harta  dalam  bentuk piutang, karena sulit  untuk  mengukur  keuntungan  darinya,  dan  dapat menimbulkan perselisihan dalam pembagian keuntungan.
2. Modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha. Modal  tersebut  harus  diserahkan  seluruhnya  pada  saat ikatan kontrak.
3. Modal juga harus jelas jumlah dan jenisnya.
Kedua:  manajemen,  kontrak  mudharabah  dalam  fiqh  dibagi
dalam dua kategori, yaitu:
1. Mudharabah Muthlaqah
Pengertiannya adalah sistem mudharabah dimana pemilik modal  (investor/Shohib  al  Mal)  menyerahkan  modal kepada  pengelola  tanpa pembatasan jenis usaha, tempat dan waktu dan dengan siapa pengelola bertransaksi. Jenis ini  memberikan  kebebasan  kepada  Mudhorib  (pengelola modal)  melakukan  apa  saja  yang  dipandang  dapat mewujudkan  kemaslahatan. 9 Dalam  pembahasan  fiqih salafus  sholih  seringkali  dicontohkan  dengan  ungkapan if’al  ma syi’ta (lakukanlah sesukamu) dari pemilik modal kepada pengelola modal yang memberi kekuasaan sangat besar. 10
2. Mudharabah Muqayyadah (terbatas)
Pengertiannya  pemilik  modal  (investor)  menyerahkan modal kepada pengelola dan menentukan jenis usaha atau tempat  atau  waktu  atau  orang  yang  akan  bertransaksi dengan mudharib. 11
Dalam kontrak mudharabah, pihak pemodal atau investor tidak  diperkenankan  untuk  ikut  campur  dalam  mengelola
9 Ahmad Sarwat, Fiqih Muamalat , hlm. 105.
10 Sri  Sudiarti, Fiqh  Muamalah  Kontemporer (Medan:  FEBI-UIN  SU  Press,  2018), hlm.  165. 11 Ahmad Sarwat, Fiqih Muamalat , hlm. 105.

## Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perkembangan Hukum Ekonomi  Syariah di Indonesia
manajemen  usaha,  ketika  akad  mudharabah  telah  diberlakukan, maka pihak mudharib (pengusaha) memiliki kewenangan penuh dalam  mengelola  usaha,  terlepas  apakah  bentuk  mudharabah yang  dijalankan mutlaqah atau muqayaddah. Para fuqaha sepakat bahwa  apabila pemodal ikut campur dalam manajemen usaha, maka secara otomatis kontrak mudharabah menjadi batal.
Ketiga:  jaminan,  esensi  kontrak  mudharabah  adalah terjadinya kerjasama dan saling tolong menolong antara pemilik modal atau orang yang surplus modal dengan orang yang hanya memiliki  keahlian  dan  ketrampilan,  sehingga  jurang  pemisah antara  kaya  dan  miskin  dapat  dikikis.  Harta  dalam  presfektif Islam  hanyalah  merupakan  titipan  Tuhan  yang  seharusnya dikelola  untuk  kepentingan  bersama  dan  untuk  mewujudkan kesejahteraan  bersama.  Oleh  karenanya,  Islam  menganjurkan harta  itu  tidak  hanya  berputar  pada  kelompok  tertentu,  tetapi harus  dikembangkan  dan  diusahakan  pada  kegiatan-kegiatan ekonomi  riil.  Atas  dasar  itu,  kontrak  mudharabah  tidak mensyaratkan  adanya  jaminan  atas  sejumlah  modal  yang diberikan  kepada  pengusaha  (mudharib).  Tolak  ukur  atas terjaminnya  modal  hanyalah  kejujuran,  sehingga  kegiatan mudharabah  harus  diiringi  dengan  tingkat  kejujuran  yang tinggi dari mudharib.
Keempat:  jangka  waktu,  mengenai  pembatasan  jangka waktu  mudharabah  diperdebatkan  oleh  para  ahli  fiqh.  Sebagian ulama  berpendapat  bahwa  dengan  adanya  batasan  waktu berlakunya  kontrak  akan  menjadikan  kontrak  itu  batal,  sebab hal  tersebut  dapat  menghilangkan  kesempatan  pengusaha untuk  mengembangkan  usahanya,  sehingga  keuntungan maksimal  dari  kegiatan  itu  sulit  untuk  tercapai.  Sedangkan sebagian  yang  lain  beranggapan  bahwa  boleh  saja  terjadi kesepakatan  antara  pemodal  dan  pengusaha  mengenai jangka waktu  mudharabah,  dengan  catatan  apabila  salah  satu  pihak ingin  mengundurkan  diri  dari  ikatan  kontrak  harus  terlebih dahulu memberitahu yang lainnya.

## Nufi Mu’tamar Almahmudi
Kelima: nisbah keuntungan, nisbah keuntungan merupakan rukun  khas  yang  ada  pada  akad  mudharabah,  hal  inilah  yang membedakannya  dengan  akad-akad  yang  lain.  Nisbah  ini merupakan  bagian  yang  akan  diperoleh  oleh  masing-masing pihak yang berkontrak. Penetapan nisbah dilakukan diawal dan dicantunkan  dalam  akad.  Dalam  proses  tersebut,  boleh  jadi terjadi  tawar  menawar  dan  negosiasi  pembagian  nisbah. Negosiasi dilakukan dengan prinsip musyawarah dan antaradin minkum (saling ridha).
Keenam:  bentuk  mudharabah,  dalam  kajian  fiqh  klasik, bentuk  mudharabah  yang  dijalankan  dalam  akad  dilakukan dengan  modus  pembiayaan/  investasi  langsung  (direct financing),  dimana  shahibul  maal  bertindak  sebagai  surplus  unit melakukan investasi langsung kepada mudharib yang bertindak sebagai  deficit  unit.  Ciri  dari  model  mudharabah  ini  adalah, biasanya  hubungan  antara  shahibul  maal  dengan  mudharib merupakan  hubungan  personal  dan  langsung  serta  transaksi dilandasi saling kepercayaan (amanah).

## Aplikasi Mudharabah di Bank Syariah
Sebagai ilustrasi transaksi syariah yang mempergunakan akad mudharabah dapat dilihat sebagai berikut:
Shahibul  maal  yang  bermitra  dengan  mudharib  untuk usaha  percetakan  selama  enam  bulan.  Shahibul  maal memberikan  uang  untuk  modal  usaha  sebesar  Rp  30  juta  dan kedua belah pihak sepakat dengan nisbah bagi hasil 40:60 (40 % keuntungan  untuk  shahibul  maal).  Setelah  menjalankan  usaha selama enam bulan, modal usaha telah berkembang menjadi Rp 50 juta, sehingga mudharib memperoleh keuntungan sebesar Rp 20  juta  (Rp  50  juta  -  Rp  30  juta).  Maka  sesuai  perjanjian  yang telah  dibuat  di  awal  shahibul  maal  berhak  mendapatkan

## Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perkembangan Hukum Ekonomi  Syariah di Indonesia
keuntungan  sebesar  Rp  8  juta  (40  %  x Rp 20 juta) dan sisanya Rp 12 juta menjadi hak mudharib. 12
Gambaran  di  atas  merupakan  penerapan  akad  mudharabah untuk  pembiayaan  modal  kerja,  dan  diperkenankan memberikan modal dalam bentuk uang. Selain itu, terdapat pula produk-produk turunan atau produk penghimpunan dana dari masyarakat (funding), 13 berikut uraiannya:
1. Giro Mudharabah
Yang  dimaksud  dengan  giro  mudharabah  adalah giro  yang  dijalankan  berdasarkan  prinsip  mudharabah. Prinsip  mudharabah  mempunyai  dua  bentuk,  yakni mudharabah  mutlaqah  dan  mudharabah  muqayyadah. Perbedaan  utama  dari  kedua  bentuk  mudharabah  itu terletak  pada  ada  atau  tidaknya  persyaratan  yang diberikan  pemilik  dana  kepada  bank  dalam  mengelola dananya,  baik  dari  sisi  waktu,  tempat  maupun  objek investasinya.  Dalam  hal  ini  bank  syariah  bertindak sebagai  mudharib  (pengelola  dana)  sedangkan  nasabah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana).
Nasabah pemilik rekening giro mudharabah berhak memperoleh  bagi  hasil  sesuai dengan nisbah yang telah disepakati  di  awal  pembukaan  rekening.  Bank  syariah menanggung  semua  biaya  operasional  giro  dengan menggunakan nisbah bagi hasil yang menjadi haknya. Di samping  itu  bank  syariah  tidak  diperkenankan mengurangi  nisbah  nasabah  tanpa  persetujuan  nasabah. Sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  PPH  bagi  hasil giro mudharabah dibebankan langsung ke rekening giro mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil.
Rekening  giro  mudharabah  ini  hanya  bisa  dimiliki oleh  para pengusaha yang memiliki aliran keuangannya
12 http://www.syariahbank.com/contoh-akad-mudharabah/?amp,  diakses  3  April 2019.
13 Nofinawati,  Akad  dan  Produk  Perbankan  Syariah, Jurnal  Fitrah, Vol.  08  No.  2 Juli-Desember   2014,  hlm  224-227.

## Nufi Mu’tamar Almahmudi
rutin  cuma  beberapa  kali  saja  dalam  kurun  waktu tertentu.  Karena  dalam  akad  mudharabah  jangka  waktu investasi  harus  jelas,  agar  perhitungan  bagi  hasilnya lebih  mudah  dilakukan  oleh  bank  syariah  selaku  pihak pengelola dana yang dinvestasikan oleh nasabah.

## 2. Tabungan Mudharabah
Tabungan  mudharabah  merupakan  salah  satu produk  penghimpunan  dana  oleh  bank  syariah  yang menggunakan  akad  mudharabah  muthlaqah.  Sama  halnya dengan  giro  mudharabah,  dalam  tabungan  mudharabah, bank  syariah juga bertindak sebagai mudharib (pengelola dana)  sedangkan  nasabahnya  bertindak  sebagai  shahibul maal  (pemilik  dana).  Bank  syariah  memiliki  kebebasan dalam  mengelola  dana,  dengan  kata  lain  nasabah  tidak ada  memberikan  batasan-batasan  kepada  bank  syariah dalam  mengelola  dananya.  Setelah  bank  syariah mengelola dana nasabah, maka insya Allah bank syariah akan  memperoleh  keuntungan  dari  investasi  yang dilakukannya.  Setelah  bank  syariah  mendapatkan keuntungan,  maka  bank  syariah  juga  akan  membagi keuntungan tersebut dengan nasabahnya. Sesuai dengan kesepakatan  nisbah  bagi  hasil  di  awal  pembukaan rekening.
Sesuai  dengan  akad  yang  digunakannya  yaitu mudharabah,  maka  dana  tabungan  mudharabah  sifatnya berjangka.  Dengan  begitu  jangka  waktunya  harus  jelas dan  disepakati  di  awal,  sehingga  dana  tabungan mudharabah  tidak  bisa  ditarik  kapan  saja  si  nasabah membutuhkannya.  Contoh  produknya  adalah  tabungan haji, tabungan pendidikan dan lain-lain.
3. Deposito Syariah Selain  giro  dan  tabungan  syariah,  produk perbankan  syariah  lainnya  yang  termasuk  produk penghimpunan  dana  (funding)  adalah  deposito. Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito

## Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perkembangan Hukum Ekonomi  Syariah di Indonesia
yang  yang  dijalankan  berdasarkan  prinsip  syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah mengeluarkan  fatwa  yang  menyatakan  bahwa  deposito yang  dibenarkan  adalah  deposito  yang  berdasarkan prinsip mudharabah.
Deposito merupakan dana nasabah yang ada pada bank yang penarikannya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo  atau  jangka  waktu  yang  ditentukan.  Misalnaya 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Pada produk deposito ini bank menggunakan prinsip bagi hasil.
Sama  halnya  dengan  giro  dan  tabungan mudharabah,  bank  syariah  juga  bertindak  sebagai mudharib  (pengelola  dana)  sedangkan  nasabahnya bertindak  sebagai  shahibul  maal  (pemilik  dana).  Apabila yang diterapkan dalam penghimpunan dana menggunakan akad mudharabah mutlaqah  maka berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam  menggunakan  dana  yang  dihimpun. 14 Namun apabila  akad  yang  digunakan  mudharabah  muqayyadah, maka  bank  syariah  tidak  akan  bisa  memiliki  kebebasan dalam mengelola dana nasabah.
Sama  halnya  dengan  giro  dan  tabungan mudharabah,  setelah  bank  syariah  mengelola  dana nasabah,  maka  insya  Allah  bank  syariah  akan memperoleh keuntungan dari investasi yang dilakukannya.  Setelah  bank  syariah  mendapatkan keuntungan,  maka  bank  syariah  juga  akan  membagi keuntungan tersebut dengan nasabahnya. Sesuai dengan kesepakatan  nisbah  bagi  hasil  di  awal  pembukaan rekening.
14 Muhamad, Sistem  Bagi  Hasil  dan  Pricing  Bank   Syariah (Yogyakarta:UII Press, 2016),  hlm.  7.

## Nufi Mu’tamar Almahmudi

## 4. Penyaluran Dana.
Pembiayaan  mudharabah  adalah  akad  kerjasama usaha  antara  dua  pihak  dimana  pihak  pertama  pemilik modal  (shahibul  maal)  menyediakan  seluruh  (100%) modal,  sedangkan  pihak  lainnya  menjadi  pengelola (mudharib).  Keuntungan  usaha  secara  mudharabah  dibagi menurut  kesepakatan  yang  dituangkan  dalam  kontrak, sedangkan  apabila  rugi  ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya  kerugian  ini  diakibatkan karena kecurangan atau  kelalaian  si  pengelola,  si  pengelola  harus bertanggung  jawab  atas  kerugian  tersebut. 15 Dengan demikian  bank  selaku  pemilik  modal  menanggung seluruh  kerugian  kecuali  akibat  kelalaian  dan penyimpangan  pihak  nasabah,  seperti  penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana. 16
Akad mudharabah secara umum terbagi menjadi dua jenis yaitu  Mudharabah  Muthlaqah  dan  Mudharabah Muqayyadah. Yang dimaksud  dengan  Mudharabah  Muthlaqah  adalah  bentuk kerjasama  antara  shahibul  maal  dan  mudharib  yang  cakupannya sangat  luas  dan  tidak  dibatasi  oleh  spesifikasi  jenis  usaha, waktu,  dan  daerah  bisnis.  Sedangkan  Mudharabah  Muqayyadah adalah  bentuk  kerjasama  antara  shahibul  maal  dan  mudharib dimana  mudharib  memberikan  batasan  kepada  shahibul  maal mengenai  tempat,  cara,  dan  obyek  investasi. 17 Dalam  dunia perbankan  Mudharabah  biasanya  diaplikasikan  pada  produk pembiayaan atau pendanaan seperti pembiayaan modal kerja. 18 Selain itu juga diterapkan untuk investasi khusus, disebut juga mudharabah  muqayyadah,  dimana  sumber  dana  khusus  dengan
15 Nofinawati,  Akad dan Produk Perbankan Syariah,  hlm.  231.
16 Abdul Manan, Huk um Ek onomi Syariah Dalam Perspek tif Kewenangan Peradilan Agama (Jakarta:  Kencana, 2012),  hlm.  222.
17 Nofinawati,  Akad dan Produk Perbankan Syariah,  hlm.  231.
18 Faozan  Amar, Ek onomi  Islam:  Suatu  Pengantar ,  (Jakarta:  Uhamka  Press,  2016), hlm.  81.

## Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perkembangan Hukum Ekonomi  Syariah di Indonesia
penyaluran  yang  khusus  dengan  syarat-syarat  yang  telah ditetapkan oleh shahibul maal. 19
Analisis  Pembiayaan  Mudharabah  dari  Konsep  Fikih  dan Implementasinya di Perbankan Syariah Penentuan Nisbah Bagi Hasil
Pada  prakteknya di perbankan syariah, akad mudharabah mengalami  beberapa  transformasi  dari  konsep  fikih  ke  akad perbankan.  Dalam  penentuan  nisbah  bagi  hasil.  Bank    syariah menjalin  persetujuan  dengan  klien  mudharabah-nya  atas dasar rasio pembagian hasil yang ditentukan saat kontrak. Rasio bagi hasil  ini  bergantung  pada  kekuatan  bargaining  nasabah, prediksi  laba  mudharabah,  tingkat  bunga  di  pasar  bank konvensional,  karakteristik  nasabah,  marketabilitas  barang dagangan  atau  prospek  usaha,  dan  juga  jangka  waktu  yang digunakan. 20 Nisbah bagi hasil harus disepakati di awal kontrak dengan  proporsi  kedua  belah  pihak  jika  dijumlahkan  menjadi 100%.
Sebagaimana  Ibn  Rusdy  menegaskan  bahwa  kontrak mudharabah  harus  menyepakati  adanya  pembagian  hasil  bagi tiap-tiap pihak. Tingkat pembagian tersebut harus berdasarkan rasio  persentase  dan  bukan  jumlah  yang  ditentukan.  Sebelum tiba  saatnya  perhitungan  laba,  kerja  sama  mudharabah  harus diwujudkan  dalam  bentuk  uang  dan  modal  yang  harus disisihkan.  Mudharib  dituntut  untuk  tidak  mencampurkan semua  barang-barang  bisnis  mudharib  yang  merupakan pengembangan  dari  modal  pokok  mudharabah. 21 Akan  tetapi, kenyataan  menunjukkan  bahwa  proses  tawar  menawar  dan negosiasi  pembagian  nisbah  hanya  dilakukan  terhadap deposan/investor  dengan  jumlah  dana  besar,  karena  mereka
19 Muhammad  Syafii  Antonio, Bank  Syariah: Dari Teori k e Prak tik (Jakarta: Gema Insani, 2001),  hlm.  97.
20 Muhammad, Manajemen  Pembiayaan  Mudharabah  Di  Bank   Syariah, (Jakarta: Rajawali,  2008),  hlm.  90.
21 Ibid.

## Nufi Mu’tamar Almahmudi
memiliki  daya  tawar  yang  relatif  tinggi,  sehingga  dapat diberikan  spesial  nisbah.  Sedangkan  terhadap  deposan  kecil, biasanya  tawar-menawar  tidak  terjadi,  akan  tetapi  pihak  bank yang  menawarkan  nisbah  yang  telah  jadi,  sehingga  deposan boleh setuju atau tidak 22
Dengan  demikian,  meskipun  terjadi  tawar  menawar dalam penentuan nisbah bagi hasil, bank syariah lebih dominan perannya. Karena mudharib akan mengikuti pilihan nisbah bagi hasil  yang  ditawarkan  oleh  bank  syariah  sesuai  dengan ketentuan/  acuan  yang  ada.  Setelah  nisbah  bagi  hasil disepakati, maka nisbah bagi hasil tersebut bersifat tetap sesuai jangka  waktu  yang  disepakati.  Akan  tetapi,  perlu digarisbawahi  bahwa  dalam  pengelolaan  usaha  tentunya keuntungan yang didapat mudharib  tidak selalu tetap. Bagi hasil tetap  ini  lebih  ditujukan  untuk  mempermudah  penghitungan di bank syariah.

## Mempersyaratkan Agunan
Kaitannya  dengan  agunan  ini,  bank  syariah  mengambil beberapa  langkah  untuk  meyakinkan  bahwa  modal  dan keuntungan  yang  akan  diperolehnya  harus  kembali  dengan tepat  waktu  sebagaimana  yang  sudah  ditetapkan  dalam kontrak.  Secara  umum  hal  ini  dapat  dicapai  dengan  media garansi (jaminan) baik dari mudharib atau dari pihak ketiga.
Diskursus  dalam  praktik  transaksi  mudharabah  yang  di dalamnya  terdapat  kewajiban  mudharib  untuk  memberikan jaminan  masih  juga  terjadi  perbedaan  pendapat  di  kalangan ulama.  Menurut  ulama  klasik  dalam  perjanjian  mudharabah tidak  diperlukan  dan tidak dibenarkan adanya jaminan. Tidak etis  bagi  lembaga  keuangan  syariah  meminta  jaminan  dalam hal  perjanjian  kerja  sama  mudharabah.  Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa transaksi  mudharabah terjadi karena adanya kepentingan  bersama  untuk  bermitra  usaha  yang    didasarkan
22 Rahman  Ambo Mase, Konsep Mudharabah , hlm.  83.

## Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perkembangan Hukum Ekonomi  Syariah di Indonesia
pada  sikap  saling  membutuhkan  dan  saling  percaya  dan terjadinya  mudharabah  bilamana  pemilik  modal  sudah  merasa yakin  dan  percaya  atas  diri  orang  yang  akan  mengelola modalnya  itu.  Karenanya  jaminan  yang  dibebankan  pada pengelola  modal  dinilai  tidak mencerminkan  nilai mudharabah yang sesungguhnya. 23
Problem  jaminan  ini  sesungguhnya  dalam  teori  fikih yang  dikembangkan  para  ulama  mazhab  telah  jelas  bahwa shahibul  mal  tidak  dapat  menuntut  jaminan  apa  pun  dari mudharib untuk mengembalikan modal pokok atau modal plus laba.  Ketika  kontrak  kerja  sama  antara  shahibul  mal  dan mudharib  ditetapkan  bahwa  satu  pihak  yang  menanggung modal  dan  pihak  lain  adalah  orang  yang  diberi  kepercayaan kerja  maka  garansi  tersebut  harus  ditiadakan.  Jika shahibul mal memaksa  adanya  jaminan  dan  menjadikannya  sebagai  term dari sebuah kontrak maka kontrak kerja sama tersebut menjadi bathl. Hal demikian menurut Imam Malik dan Syafi’i. 24
Dalam  perkembangannya    pada    praktik  ekonomi modern  dalam  transaksi  mudharabah  khususnya  di  Indonesia seorang  mudharib  akan  dibebani  dengan  jaminan.  Hal  ini sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Bank  Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor:  7/46/PBI/2005  Pasal  6  huruf  (o)  yang  menjelaskan bahwa:  Bank  dapat  meminta  jaminan  atau  agunan  untuk mengantisipasi  risiko  apabila  nasabah  tidak  dapat  memenuhi kewajiban  sebagaimana  dimuat  dalam  akad  karena  kelalaian dan/atau kecurangan.
Selain  itu,  diwajibkannya  jaminan  dalam  transaksi
mudharabah  terdapat  dalam  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan
23 Taufiqul  Hulam,  Jaminan,  hlm.  530-531.
24 Ibnu  Rusyd, Bidayah  Al  Mujtahid  wa  Nihayah  Al  Muqtashid ,  (Semarang:  Ay- Syifa,  1990),  hlm.179,  dikutip  Muhammad  Hamzah, Analisis  Transformasi  Ak ad Mudharabah  Klasik   k e  Ak ad  Mudharabah  Kontemporer  di  Perbank an  Syariah (Banjarmasin:  UIN  Antasari, 2016),  hlm.  111.

## Nufi Mu’tamar Almahmudi
mudharabah  yang  menyatakan  bahwa  pada  prinsipnya,  dalam pembiayaan  mudharabah  tidak  ada  jaminan,    namun  agar mudharib  tidak  melakukan  penyimpangan  Lembaga  Keuangan Syariah  dapat  meminta  jaminan  dari  mudharib  atau  pihak ketiga. 25 Ditetapkannya jaminan dalam transaksi mudharabah lebih didasarkan  pada  penerapan  metode  ijtihad  yang  tidak  dalam maksud  mengesampingkan  dari  hukum  asalnya  namun  lebih didasarkan  pada  prinsip  penggunaan  metode  istihsan.  Metode ini pada prinsipnya mengutamakan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan  atau  menolak  bahaya-bahaya secara  khusus  sebab  dalil  umum  menghendaki  dicegahnya bahaya itu. 26 Dahulu orang masih terikat dan tunduk pada nilai- nilai  ajaran  Islam  dengan  baik  sehingga  kecenderungan  untuk berbuat  jahat  dalam  setiap  transaksi  (muamalah)  sangat  kecil bahkan  hampir  tidak  ada  karena  ketakutannya  bahwa perbuatan  jahat  itu  bertentangan  dengan  ajaran  Islam  yang dianutnya.  Namun  demikian,  dalam  perkembangan  transaksi modern  kecenderungan  untuk  berbuat  jahat  dalam  sebuah transaksi  itu  besar.  Oleh  karenanya  perlu  diwaspadai  dan diantisipasi  agar  kejahatan  itu  tidaklah  terjadi.  Permintaan jaminan  dalam  transaksi  mudharabah  lebih  didasarkan  pada penerapan  prinsip  kehati-hatiannya  agar  tidak  terjebak  dalam praktik  yang  curang/jahat  itu.  Sehingga  dalam  transaksi  ini lebih  ditekan  kemungkinan  risiko-risiko  yang  terjadi  dan kemaslahatan  dapat  terwujud  dengan  baik  dalam  praktik mudharabah itu.
Akan  tetapi  dengan  dipersyaratkanya  jaminan  dalam pembiayaan  mudharabah menimbulkan permasalahan tersendiri bagi  para  pengusaha  karena  tidak  semua  pengusaha mempunyai  jaminan  yang  dipersyaratkan  oleh  pihak  bank.  Di
25 Taufiqul  Hulam,  Jaminan,  hlm.  530-531.
26 Iskandar Usman, Istihsan dan Pembaharuan Huk um Islam , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994),  hlm.  20.

## Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perkembangan Hukum Ekonomi  Syariah di Indonesia
sisi  lain,  jaminan  dalam  pembiayaan  mudharabah  yang dipraktekan  di  bank  syariah  menjadi  syarat  yang  harus dipenuhi.  Padahal  pada  prinsipnya  pembiayaan  mudharabah tidak  ada  jaminan, sehingga tidak semestinya jaminan menjadi syarat  mutlak  dalam  pembiayaan  mudharabah.  Dengan demikian,  konsep  akad  mudharabah  yang  awalnya  kerjasama dengan  sistem  saling  percaya  menjadi  di  kesampingkan  dan dari  praktek  tersebut  terlihat  bahwa  bank  syariah  tidak  siap dengan resiko kerugian yang merupakan konsekuensi dari akad mudharabah.

## Penetapan Masa Kontrak
Di  perbankan  syariah  jangka  waktu  pembiayaan  atas dasar  akad  mudharabah,  pengembalian  dana,  dan  pembagian hasil  usaha  ditentukan  berdasarkan  kesepakatan  bank  dan nasabah.  Pengembalian  pembiayaan  atas  dasar  mudharabah dilakukan  dalam  dua  cara,  yaitu  secara  angsuran  ataupun sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudharabah. 27
Kajian      fikih      tentang      pembatasan      waktu      usaha terjadi      perbedaan  pendapatan  dikalangan  mazhab.  Menurut mazhab maliki dan syafi’i, pembatasan waktu usaha seperti ini dapat  menyebabkan  kontrak  menjadi  tidak  valid.  Namun demikian,  kedua  mazhab  ini  membolehkan  sebuah  klausul tentang  waktu  perjanjian. 28 Kejelasan  waktu  kontrak merupakan  bagian  yang  penting  dalam  perbankan  syariah, maka  akhirnya  teori  fikih  mudharabah  diadaptasikan  dengan sistem  yang  berlaku.  Penyesuaian  ini  diaplikasikan  dengan menyediakan  pilihan-pilihan  jangka  waktu  yang  sudah  di tetapkan  bank  sebelumnya  kepada  mudharib.  Kesepakatan masalah  jangka  waktu  investasi  ini  tidak  dimusyawarahkan sebelumnya  antara  kedua  pihak,  tetapi  mudharib  disuruh
27 Wiroso, Produk  Perbank an Syariah (Jakarta: LPFE Usakti,  2009),  hlm.  330.
28 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Mudharabah , hlm. 43.

## Nufi Mu’tamar Almahmudi
memilih  jangka  waktu  yang  sudah  ditentukan  oleh  bank. Pendek  kata  pemilihan  jangka  waktu  yang  selain  ditawarkan tidak  dapat  diterima  oleh  bank.  Disamping  penentuan  jangka waktu  yang  ditetapkan  bank,  pada  kenyataan  perbankan syariah  menyepakati  pilihan  jangka  waktu  mudharib  tersebut berdasarkan  kriteria  khusus,  tingkat  kekhawatiran  terhadap karakter  dan  kredibilitas  mudharib.  Oleh  karena  itu,  jangka waktu  yang  di  berikan  oleh  pihak  bank  belum  tentu  sesuai dengan  kemampuan  mudharib untuk mengembalikan modal ke pihak bank.

## Pihak yang Menanggung Kerugian
Tugas  mudharib  dalam  menjalankan  usaha  meliputi pengelolaan,  penyimpanan,  dan  pemasaran, sehingga mudharib harus  memanajerial  dengan  baik  dan  teliti  atas  modal  yang dipercayakan kepadanya. Mudharib menjamin dalam mengelola barang  tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam  pembiayaan  mudharabah.  Ia  bertanggung  jawab  untuk menanggung  segala  kerugian  yang  disebabkan  oleh kesalahannya  sendiri  yang  menyimpang  dari  prosedur penentuan  kontrak.  Pihak  bank  tidak  menanggung  kerugian yang  disebakan  oleh  kesalahan  pihak  mudharib.  Singkatnya, mudharib  harus  tunduk  terhadap  segala  persyaratan yang telah ditentukan  dalam  kontrak  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan usaha.  Pelaksanaan  tersebut  umumnya  diawasi  oleh  pihak bank. 29 Adapun dalam kerugian mudharabah perlu diketahui hal- hal sebagai berikut:
1. Sebagaimana  disebutkan  di  atas,  kerugian  hanya  akan ditanggung oleh pemilik dari dana, namun Pengelola Dana tidak akan menanggung apapun darinya terkecuali apabila hal ini terjadi karena pelanggaran dari pihaknya atas dana atau  kelalaiannya  ditinjau  dari  perjanjian  Fuqaha  atau kesepakatan Fuqaha mengenai kesepakatan ini.
29 Rahman  Ambo Mase, Konsep Mudharabah , hlm.  85.
Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perkembangan Hukum Ekonomi  Syariah di Indonesia
2. Kerugian  akhir  neto  pada  saat  Mudharabah  diputarkan kembali  akan dianggap sebagai penurunan dalam modal Mudharabah, dan  Pengelola  Dana  akan  mengembalikan sisanya  setelah  mengurangkan  kerugian  sesuai  dengan perjanjian kesepakatan Fuqaha. 3. Kerugian berkala atau sewaktu-waktu, yang terjadi pada masa  kelangsungan  Mudharabah  harus  diperhitungkan dengan  keuntungan  yang  diperoleh  sebelumnya  yang belum  dibagikan  di  antara  kedua  belah  pihak,  jika  ada sesuai dengan ketentuan perjanjian Fuqaha. 4. Kerugian  sewaktu-waktu  yang  tidak  ditutup  oleh keuntungan yang diperoleh sebelumnya harus ditangguhkan  sampai  terdapat  realisasi  keuntungan setelahnya  dan  diperhitungkan  dengannya,  dan keuntungan semacam ini tidak akan dibagikan, terkecuali setelah  kerugian-kerugian  tersebut  di  atas  telah  diganti rugi.  Apabila  tidak  terdapat  keuntungan yang diperoleh setelahnya atau apabila keuntungan yang diperoleh tidak cukup  untuk  menutup  kerugian  ini  sampai  akhir  dari jangka  waktu  tersebut,  maka  kerugian  tersebut  akan diperlakukan sebagai atau dengan mengacu kepada butir 2 diatas.  Apabila  kerugian  sewaktu-waktu  terjadi  selama kelangsungan  Mudharabah,  dan  keuntungan  yang diperoleh  sebelumnya telah  dialokasikan, maka kerugian semacam ini akan diganti rugi dari keuntungan tersebut: sesuai  dengan  ketentuan ketidak konsistensi keuntungan yang dibagikan. Hal ini adalah untuk mengatakan bahwa Pengelola  Dana  harus mengembalikan keuntungan yang telah  ia  peroleh  untuk  menutup  kerugian  ini,  dan keuntungan yang diambil oleh pemilik dari dana tersebut harus  dihitung  sebagai  penarikan  dari  bagian modalnya sesuai dengan ketentuan kepemilikan keuntungan. 5. Kerugian  dari  dana  Mudharabah  yang  kerugiannya disebabkan oleh kerusakan atau sebab-sebab lainnya selain daripada  sebab  praktek  kegiatan usahanya sendiri, akan diperlakukan sebagai kerugian modal apabila semua dari dana itu telah rugi sebelum atau setelah mulainya kegiatan usaha  tersebut  dan  apabila  juga  sebagian  darinya telah

## Nufi Mu’tamar Almahmudi
merugi sebelum mulainya kegiatan usaha  tersebut, maka sesuai  dengan  kaidah  penggandaan  Fuqaha,  terkecuali bagi  Safii  dan  apabila  bagiannya  tersebut  merupakan kerugian  setelah  dimulainya  kegiatan  usaha  akan diperlakukan sebagai suatu kerugian biasa. 6. Pengaturan atau kaidah sehubungan dengan pelanggaran oleh  Pengelola  Dana  dalam  kegiatannya  terhadap ketentuan  atau  tujuan  atau  persyaratan  kontrak  atau batasan-batasan yang dibuat terhadapnya oleh pemilik dari dana  tersebut:  dalam  hal  ini  ia  akan  menjadi  seorang pelanggar dan kepemilikan atas dananya sebagai trust atau wali  akan  berubah  menjadi  suatu agunan, yakni jumlah akan diubah dari Mudharabah menjadi suatu hutang oleh Pengelola  Dana  tersebut.  Apabila  ia  mengalihkan  dana tersebut  bertentangan dengan ketentuan dan melakukan pelanggaran  itu,  dan  ia  memperoleh  keuntungan,  maka sesuai  dengan  kebijakan  Fuqaha,  semua  keuntungan tersebut akan menjadi milik dari pemilik dana, sedangkan menurut  pendapat  lainnya  adalah  bahwa  itu  harus merupakan  milik  Pengelola  Dana  dan  beberapa  lainnya mengatakan  bahwa  keuntungan  akan  tetap  merupakan keuntungan bersama bagi kedua belah pihak tersebut. 7. Pengaturan sehubungan dengan pencabutan (penghapusan) Mudharabah: Mudharabah dicabut kembali karena tiadanya  salah  satu  dari  ketentuan  atau  syarat- syarat  tersebut.  Salah  satu  dari  peraturan  tersebut mengatakan, bahwa dana tersebut akan tetap merupakan kepercayaan atau perwalian pada kepemilikan. 8. Pengelola  Dana,  karena  ia akan menjadi karyawan, dan tindakannya sehubungan dengan dana Mudharabah yang telah dicabut kembali dapat sah atau berlaku. Dalam hal suatu  keuntungan  diperoleh  dari  tindakan  semacam ini, beberapa  ketentuan  Fuqaha  mengatakan,  bahwa  semua keuntungan  tersebut  harus  menjadi  milik  dari  pemilik dana  dan  Pengelola  Dana  akan  menerima  pembayaran sejumlah  yang  sama  dan  beberapa  Fuqaha  mengatakan bahwa  Pengelola  Dana  harus  menerima  kurang  dari

## Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perkembangan Hukum Ekonomi  Syariah di Indonesia
pembayaran yang sama atau bagian dari keuntungan yang disebutkan di dalam kontrak. 30
Dengan  demikian,  perbankan  syariah  tidak  serta  merta menanggung  segala  kerugian  dari  pembiayaan  mudharabah. Akan  tetapi  kerugian  yang  diakibatkan  karena  kelalaian mudharib  maka  ia  yang  harus  menanggung  kerugian  tersebut. Dalam  kasus  tersebut,  barang  jaminan  yang  dijadikan  sarana pertanggungjawaban  harus  diberikan  kepada  bank,  sehingga mudharib  tidak  hanya  rugi  secara  waktu,  tenaga,  dan  fikiran, akan  tetapi  juga  rugi  secara  materi  yaitu  barang yang menjadi jaminan.

## Kesimpulan
Dari  paparan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  ada perbedaan  mendasar  konsep  mudharabah  yang  tertuang  dalam kajian  fiqh  klasik  dengan  yang diperaktekkan pada perbankan syariah. Perbedaan tersebut terlihat pada penentuan nisbah bagi hasil  mudharabah,  mempersyaratkan  agunan,  penetapan  masa kontrak/  jangka  waktu  mudharabah,  serta  pihak  yang menanggung kerugian.
Prinsip  kehati-hatian  merupakan  sesuatu  yang  harus diperhatikan  oleh  perbankan  dalam  pemberian  pembiayaan atau  pendanaan,  prinsip  ini  yang  mengharuskan  perbankan syariah  memodifikasi  konsep  mudharabah,  sehingga  dapat diaplikasikan  dan  dikembangkan  pada  dunia  perbankan  dan memberi kemaslahatan. Perbedaan mendasar yang terjadi tidak menimbulkan  pengkerdilan  akan  konsep  fiqh  klasik,  tapi konsep  tersebut  diterapkan  sesuai  dengan  kondisi  kekinian. Apa  yang  dikembangkan  oleh  dunia  perbankan  akan  konsep- konsep  muamalah  dalam  fiqh  klasik  adalah  merupakan penerapan akan prinsip ijtihad.
30 Wiroso, Produk  Perbank an Syariah , hlm. 338-340.

## Nufi Mu’tamar Almahmudi
230

## Daftar Pustaka
Amar,  Faozan.  Ekonomi  Islam:  Suatu  Pengantar.  Jakarta: Uhamka Press. 2016.
Antonio,  Muhammad  Syafii.  Bank  Syariah:  Dari  Teori  ke  Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2001.
Hulam,  Taufiqul.  Jaminan  Pada  Transaksi  Akad  Mudharabah  di Perbankan Syariah, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 22 No. 3 Oktober
2010.
Http://www.syariahbank.com/contoh-akad-mudharabah/?amp, diakses 3 April 2019.
Manan, Abdul. Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana. 2012.
Mase, Rahman Ambo. Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqih dan Penerapan Perbankan, Jurnal Hukum Diktum Volume 8 Nomor 1 Januari 2010.
Muhammad.  Manajemen  Pembiayaan  Mudharabah  Di  Bank  Syariah.
Jakarta: Rajawali. 2008.
Muhamad.  Sistem  Bagi  Hasil  dan  Pricing  Bank  Syariah. Yogyakarta:UII Press. 2016.
Nawawi, Ismail. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
Nofinawati.  Akad  dan  Produk  Perbankan  Syariah.  Jurnal Fitrah
Vol. 08 No. 2 Juli-Desember   2014.
Pasha, Musthafa Kamal, dkk. Fikih Islam. Jogjakarta: Citra Karsa
Mandiri. 2002.
Rusyd,  Ibnu.  Bidayah  Al  Mujtahid  wa  Nihayah  Al  Muqtashid. Semarang: Ay-Syifa. 1990.
Sarwat, Ahmad. Fiqih Muamalat.  Jakarta: Kampus Syariah. 2009. Simanjutak,  Bungaran  Antonius.  Metode  Penelitian  Sosial  (Edisi Revisi). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2014.
Sudiarti, Sri. Fiqh Muamalah Kontemporer. Medan: FEBI-UIN SU Press. 2018.
Usman, Iskandar. Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994.
Wiroso. Produk Perbankan Syariah. Jakarta: LPFE Usakti, 2009.