## MEMAKNAI TANGGUNG JAWAB RENTENG DIREKTUR PERUSAHAAN ATAS PELUNASAN HUTANG PAJAK PERUSAHAAN
Tauperta Siregar *
Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jl. Yos Sudarso Kav. 87, Jakarta 14350

## Abstract
The search for the Taxpayer's Property (PP) under the Article 32 paragraph 2 of the General Provisions of Taxation  (KUP)  becomes  an  important  thing  in  the disbursement  of  tax  receivables.  Increased  tax  arrears and taxpayer (WP)  business  activities are consistent with  the difficulty of obtaining information about the object  of  confiscation  owned  by  the  taxpayers’  property  (PP)  and  indicated  taxpayers’property  using  the name  of  the  other  party  or  deposited  elsewhere  and  the  difficulty  of  obtaining  proof  of  ownership  of foreclosure  object  from  taxpayers  or  the  third  party.  Bailiffs  claimed  to  have  difficulty  completing  asset tracking and taxpayers, because it must be through the verification of all documents. This study used a case study on Tax Return Notification (SPT). The purpose of this study is to interpret the mutual responsibility of the company's directors on the repayment of corporate taxes.
Keywords: Joint Responsibility, Repayment Of Taxes Payable

## Abstrak
Penelusuran harta Penanggung Pajak (PP) berdasarkan pasal 32 ayat 2 Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) menjadi hal yang penting dalam pencairan piutang pajak. Peningkatan tunggakan pajak dan aktifitas usaha Wajib Pajak (WP) selaras dengan sulitnya memperoleh informasi mengenai objek sita yang dimiliki oleh PP dan terindikasi  harta  PP  menggunakan  nama  pihak  lain  atau  dititipkan  di  tempat  lain  serta  sulitnya memperoleh  bukti  kepemilikan  objek  penyitaan  dari PP atau  pihak  ketiga. Jurusita  pajak  mengaku  sulit merampungkan penelusuran asset dan PP, karena harus  melalui  verifikasi seluruh dokumen. Penelitian ini menggunakan studi  kasus atas  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terhutang  (SPT).  Tujuan  penelitian  ini  untuk memaknai tanggungjawab renteng direktur perusahaan atas pelunasan hutang pajak perusahaan.
Kata kunci: Tanggungjawab Renteng, Pelunasan Hutang Pajak
* Alamat kini:Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jln Yos Sudarso Kav. 87 Sunter , Jakarta 14350 Penulis untuk Korespondensi: Telp. (021) 65307062. E-mail: mr.tauperta@gmail.com
Pendahuluan
eori  agensi  menyatakan  hubungan antara  pihak  yang  memberi  wewenang (prinsipal) dan pihak menerima wewanang  (agen).  Luayyi  (2010)  menyebut- kan teori keagenan  membahas bentuk kesepakatan  antara  pemilik  modal  dengan manajer untuk mengelola perusahaan.
Direktur  (manajer)  mengemban  tanggung jawab  atas  keberhasilan  operasi  perusahaan.
Jika  dalam  menjalankan  amanah  tersebut manajer gagal maka jabatan dan segala fasili- tas  yang  diperolehnya  menjadi  taruhannya. Perilaku  manajer  kemudian  sering  kali melakukan  manajemen  laba  dalam  konteks menaikkan  laba.  Manajer berkewajiban untuk mengelola perusahaan sebaik-baiknya sehing- ga  perusahaan  akan  mendapatkan  laba  yang cukup  signifikan,  kemudian  agen  melaporkan kepada pemilik perusahaan (prinsipal).
Ketidak tersediaan data  atau  informasi  yang
T
akurat,  lengkap  dan update menjadikan perlunya  penelusuran  harta  Wajib  Pajak (WP)/Penanggung  Pajak (PP).  Penelusuran harta PP menjadi  penting bagi pencairan piutang pajak, mengingat peningkatan tungga- kan  pajak  dan  aktifitas  usaha  WP, serta sulit- nya  memperoleh  informasi  mengenai  objek sita yang dimiliki oleh PP dan adanya indikasi harta  PP  menggunakan  nama  pihak  lain  atau dititipkan  di  tempat  lain  serta  sulitnya memperoleh bukti kepemilikan objek penyita- an  dari PP atau  pihak  ketiga. Jurusita  pajak mengaku  sulit  merampungkan  penelusuran asset  dan  penanggung  pajak,  karena  harus melalui verifikasi seluruh dokumen.
Penelusuran  harta PP penting  dalam pencairan  piutang  pajak,  mengingat  pening- katan  tunggakan  pajak  dan  aktifitas  usaha WP, sulitnya memperoleh informasi mengenai objek  sita  yang  dimiliki  oleh  PP  dan  adanya indikasi  harta  PP  yang  menggunakan  nama pihak  lain  atau  dititipkan  di  tempat  lain  serta sulitnya memperoleh bukti kepemilikan objek penyitaan  dari  penanggung  pajak  atau  pihak ketiga.
Pasal  32  UU  No.  28  tahun  2007 menyatakan,  dalam  menjalankan  hak  dan kewajiban  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan, WP diwakili dalam  hal:  1)  badan  oleh  pengurus;  2)  badan yang  dinyatakan  pailit  oleh  kurator;  3)  badan dalam  pembubaran  oleh  orang  atau  badan yang  ditugasi  untuk  melakukan  pemberesan; 4)  badan  dalam  likuidasi  oleh  likuidator;  5) suatu  warisan  yang  belum  terbagi  oleh  salah seorang  ahli  warisnya,  pelaksana  wasiatnya atau  yang  mengurus  harta  peninggalannya; atau  6)  anak  yang  belum  dewasa  atau  orang yang  berada  dalam  pengampuan  oleh  wali atau pengampunya.
Kepengurusan  direksi  tidak  terbatas pada kepemimpinan dan menjalankan kegiatan  rutin  sehari-hari,  tetapi  mengambil inisiatif  dan  membuat  rencana  masa  depan perseroan  dalam  rangka  mencapai  maksud dan tujuannya.
Direktur  (direksi)  merupakan  pengurus perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal  1 angka  5  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjut- nya disebut UU PT) sebagai berikut: "Direksi adalah  Organ  Perseroan  yang  berwenang  dan bertanggung  jawab  penuh  atas  pengurusan Perseroan  untuk  kepentingan  Perseroan, sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  Perseroan serta  mewakili  Perseroan,  baik  di  dalam maupun  di  luar  pengadilan  sesuai  dengan ketentuan   anggaran dasar”.
Penelitian ini bertujuan untuk men- jawab  pemaknaan  tanggung jawab  renteng terkait dalam pelunasan hutang pajak ditinjauan dari  pasal  32  ayat  (2)  undang- undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

## Kajian Literatur

## Teori keagenan
Jensen dan Meckling (1976)
menjelaskan  bahwa  perusahaan  merupakan kumpulan  kontrak  (nexus  of  contract)  antara pemilik sumber daya ekonomis (principal) dan manajer  (agent)  yang  mengurus  penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Teori agensi  menyatakan  hubungan  antara  pihak yang  memberi  wewenang  dan  pihak  yang menerima wewenang.
Luayyi (2010) menyebutkan pada dasarnya membahas kesepakatan  antara  pemilik  modal  dengan manajer  untuk  mengelola  suatu  perusahaan. Manajer  mengemban  tanggung  jawab  besar atas  keberhasilan  operasi  perusahaan.  Dalam menjalankan amanah jika manajer gagal maka jabatan  dan  segala  fasilitas  yang  diperolehnya menjadi  taruhannya.  Alasan  ini  menurut Achmad (2007), Eisendart (1989), Rahmawati (2007),  Palepu  (1999),  Salno  &  Baridwan (2000),  Schipper  (1989),  dan  Setiawati  & Naim (2000), Ujiyanto & Agus (2007), Sylvia &  Bachtiar  (2004),  Widyaningsih  &  Utari (2001), sering kali mendasari manajer melakukan  tindakan  oportunistik  manajemen laba, dengan cara meningkatkan laba, kemudian  hutang  pajak  meningkat,  namun
selanjutnya  jika  terjadi  tunggakan  pajak bagaimana  penyelesaiannya  dalam  kaitannya dengan tanggung jawab renteng?

## Pemegang saham
Pemegang  saham  (stockholder)  adalah seseorang  atau  badan  hukum yang  secara  sah memiliki satu atau lebih saham pada perusaha- an.  Para  pemegang  saham  adalah  pemilik perusahaan.  Perusahaan  yang  terdaftar  dalam bursa efek berusaha untuk meningkatkan harga sahamnya. Konsep pemegang saham mengungkapkan  perusahaan  hanya  memiliki tanggung  jawab  kepada  para  pemegang sahamnya dan pemiliknya.

## Direktur
Menurut Sjawie (2017), Direktur
(Direksi)  merupakan  pengurus  perusahaan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal    1  angka  5 Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang Perseroan  Terbatas  (selanjutnya disebut  UU  PT)  sebagai  berikut  "Direksi adalah  Organ  Perseroan  yang  berwenang  dan bertanggung  jawab  penuh  atas  pengurusan Perseroan  untuk  kepentingan  Perseroan, sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  Perseroan serta  mewakili  Perseroan,  baik  di  dalam maupun  di  luar  pengadilan  sesuai  dengan ketentuan   anggaran dasar."

## Perusahaan (Badan hukum)
Undang  Nomor  16  Tahun  2009 (selanjutnya  disebut  UU  KUP)  mengatur bahwa  suatu  badan  hukum  yang  menjadi Wajib  Pajak  (WP)  dalam  menjalankan  hak dan  kewajiban  sesuai dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  perpajakan, diwakili oleh Pengurusnya.

## Pajak
Undang-Undang  No.  16  Tahun  2009, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-
undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”.

## Pengertian hutang pajak
Hutang pajak merupakan suatu “perikatan”.  Perikatan  menurut  pasal  1233 KUH  Pasal  1231  bentuk  daftar-daftar,  cara pembukuan,  pajak-pajak  yang  akan  dipungut oleh  negara,  gaji  para  juru  simpan,  hukum- hukuman  disiplin,  kewajiban-kewajiban  lain yang  dibebankan  kepada  pegawai-pegawai tersebut, dan apa saja yang disyaratkan untuk lengkapnya  pelaksanaan  peraturan  tentang pengumuman peralihan hak milik dan hipotek, yang  ditetapkan  dengan  ketentuan-ketentuan undang-undang, harus diatur oleh pemerintah, setelah  meminta  nasihat  Mahkamah  Agung. Perdata bisa dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang.

## Penagihan Pajak
Penagihan  Pajak  adalah  serangkaian tindakan  agar  Penanggung  Pajak  (PP) melunasi  utang  pajak  dan  biaya  penagihan pajak  dengan  menegur  atau  memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,  memberitahukan  Surat  Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual  barang  yang  telah  disita  (Pasal  1 angka  9  UU  No.  19/2000  tentang  penagihan pajak dengan surat paksa).
Penanggung pajak adalah Orang Pribadi (OP) atau  badan  yang  bertanggung jawab  atas pembayaran  pajak,  termasuk  wakil  yang menjalankan  hak  dan  memenuhi  kewajiban Wajib Pajak (WP) menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## Dasar penagihan Pajak
Dalam  UU  Tentang  Ketentuan  KUP,  dasar penagihan pajak yaitu:
1.  Pasal  18  ayat  (1)  UU  KUP  menyebutkan dasar  penagihan  pajak  adalah:  Surat
Tagihan  Pajak  (SPT),  Surat  Ketetapan
Pajak  Kurang  Bayar  (SKPKB),  Surat Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  Tambahan (SKPKBT),  Surat  Keputusan  Pembetulan, Surat  Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
2.  Pasal  12  UU  PBB  menyebutkan  dasar penagihan  pajak  adalah:  Surat  Pem- beritahuan  Pajak  Terutang  (SPPT),  Surat ketetapan  pajak,  Surat  Tagihan  Pajak (SPT) merupakan dasar penagihan pajak.

## Sanksi Perpajakan
Siti  Resmi  (2009),  sanksi  perpajakan terjadi  karena  terdapat  pelanggaran  terhadap peraturan  perundang-undangan  perpajakan, sehingga  apabila  terjadi  pelanggaran  maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan  perpajakan  dan  undang-undang perpajakan

## Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
Pemenuhan kewajiban perpajakan, meliputi daftar, hitung, bayar, lapor.

## Wewenang dalam Perusahaan
Pasal 32 ayat (4) UU Ketentuan umum perpajakan  "Orang  yang  nyata-nyata      mem- punyai    wewenang  dalam  menentukan kebijaksanaan dan/atau  mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusaha- an,  misalnya  berwenang  menan-datangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek,  dan  sebagainya  walaupun  orang  tersebut tidak  tercantum  namanya  dalam  susunan pengurus  yang  tertera  dalam  akte  pendirian maupun  akte  perubahan,    termasuk  dalam pengertian    pengurus.  Ketentuan  dalam  ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  ini  merupakan  studi kasus  atas  teks  Surat  Pemberitahuan  Pajak
(SPT).  Kasus  yang  digunakan  adalah  kasus tunggal,  dengan  pertimbangan  tertentu  terkait hutang  pajak.  Dimulai  dari  pemilihan  kasus, lalu subjek peneliti mengamati atribut isi yang terdapat  pada  SPT.  Secara  spesifik  terungkap konteks  hutang  pajak  melebihi  pemilikan sahamnya.  Akhirnya  digunakan  paradigma kualitatif interpretif dalam memahami pemaknaan tanggung jawab renteng.

## Teknik pengumpulan data
Tahap  pengumpulan  data  dan  analisis data  dilakukan,  pertama  mencari  SPT  WP Badan  dan  dilakukan  analisis  isi  atas  SPT. Kemudian karena SPT rahasia, maka diangkat studi  kasus  dengan  kasus  tunggal.  Secara spesifik,  kasus  yang  diangkat  adalah  konteks hutang  pajak  lebih  besar  daripada  pemilikan saham.  Konteks  ini  kemudian  menjadi  ruang refleksi bagi subjek peneliti untuk menghadirkan  eksistensi  kesadaran  dalam memaknai tanggung jawab renteng.

## Hasil penelitian
Sebuah kasus tunggal PT A pada tahun tertentu, direktur pemegang 50% saham, total saham  senilai  Rp4M  (empat  miliar rupiah). PT A mempunyai hutang pajak sebesar Rp5M (lima  miliar  rupiah).  Atas  dasar  kasus tersebut,  apakah  harta  pribadi direktur 4M dapat  disita  untuk menutup  hutang  pajak? Apakah  ini  yang  dimaksud bertanggung jawab  secara  renteng?  Lalu  bagaimana dengan  Pasal  3  (1)  UU No.40 Th.  2007 tentang  Perseroan  Terbatas,  yg  menyebutkan Pemegang  saham  perseroan  tidak  ber- tanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang  dibuat  atas  nama  Perseroan  dan  tidak bertanggung  jawab  atas  kerugian  perseroan melebihi saham yang dimiliki.
Dalam  hal direktur  yang  diangkat  oleh perusahaan haruskah bertanggung  jawab renteng atas pelunasan hutang pajak perusahaan.
Asimetri  informasi  menurut  Palepu (2001),  Irfan  (2002),  Rahmawati  (2006), muncul  ketika  manajer  lebih  mengetahui informasi  internal  dan  prospek  perusahaan  di masa yang akan datang dibandingkan pemegang  saham  dan  stakeholder.  Kondisi tersebut  memberikan  kesempatan  kepada pihak manajemen untuk menggunakan informasi yang di ketahui untuk memanipulasi keuangan  perusahaan  guna  memaksimalkan kemakmurannya.  Semakin  banyak  informasi perusahaan  yang  dimiliki  oleh  manajer  dari- pada  pemegang  saham  maka  manajer  akan lebih  banyak  mempunyai  kesempatan  untuk melakukan  manajemen  laba.  Fleksibilitas manajemen untuk mengelola manajemen laba dapat  dikurangi  dengan  menyediakan  infor- masi  yang  lebih  berkualitas  bagi  pihak  luar, Direktur  (Manajer)  dalam  aktivitas  per- pajakannya selalu berhadapan dengan aktifitas 3M  (Menghitung,  Menyetor,  Melapor)  pajak. Dalam  aktivitas  ini  terdapat  konsekuensi hukum yang mengikat kepada manager karena direkturlah  secara  nyata-nyata  mempunyai wewenang      dalam      menentukan  kebijak- sanaan  dan/atau  mengambil  keputusan  dalam rangka  menjalankan  kegiatan  perusahaan, misalnya  berwenang  menandatangani  SPT (surat pemberitahuan Pajak).
Perbedaan  kepentingan  antara  prinsipal dan  agen  dapat  mempengaruhi  berbagai  hal yang  menyangkut  kinerja  perusahaan,  salah satunya  adalah  kebijakan  perusahaan  menge- nai  pajak.  Sistem  perpajakan  di  Indonesia yang  menggunakan self  assessment  system yaitu  wewenang  yang  diberikan  oleh  peme- rintah  untuk  menghitung  dan  melaporkan pajak  sendiri.  Penggunaaan self  assessment system dapat  memberikan  kesempatan  pihak agen  untuk  menghitung  penghasilan  kena pajak  serendah  mungkin,  sehingga  beban pajak  yang  ditanggung  perusahaan  menjadi turun.  Hal  ini  dilakukan  pihak  agen  karena adanya  asimetris  informasi  terhadap  pihak prinsipal,  dengan  melakukan  manajemen pajak  maka  pihak  agen  akan  memperoleh keuntungan tersendiri yang tidak bisa didapatkan  dari  kerjasama  dengan  pihak
prinsipal. Tanggung  jawab  sebagai  Direktur (Penanggung  Pajak) bukan  hanya  berkutat dalam  tata  kelola  perusahaan  akan  tetapi tanggung renteng atas pembayaran.
"Seringkali direktur  selaku orang  yang nyata-nyata  mempunyai  wewenang  dalam menentukan kebijaksanaan  dan/atau  meng- ambil  keputusan  dalam  rangka    menjalankan kegiatan  perusahaan  tidak  memahami  jabatan selaku  direktur  merupakan  “Penanggung Pajak (PP) ” berdasarkan Pasal 32 ayat (2) UU KUP,  PP bertanggung  jawab  secara  pribadi dan/atau  secara  renteng  atas  pembayaran pajak    yang    terutang    (utang    pajak)    milik perusahaan.
Renteng menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  berarti  berendeng  atau  beruntun- runtun. Istilah  ini  digunakan  untuk  sesuatu yang  berurutan.  Kata  renteng  biasanya disatukan dengan kata lain untuk memberikan pengertian  baru  sesuai  dengan  kata  yang diikutinya. Artinya sebagai pelimpahan beban tanggung  jawab  secara  beruntun  kepada pihak  berikutnya  sesuai  urut-urutan.  Paling tidak  diperlukan  dua  pihak  untuk  dapat terlaksananya tanggung jawab renteng. Memi- kul  tanggungjawab  selaku  direktur  diambil makna  pertama,  bahwa  direktur  memikul beban  pelimpahan  tanggung  jawab  akan seluruh  cakupan  perpajakan  yang  ada pada  perusahaan  tersebut.  Apabila  kondisi perpajakan  perusahaan  tidak  bermasalah  atau tidak  terdapat  utang  pajak  yang  signifikan maka  hal  ini  tidak  terlalu  berdampak  kepada direktur  tersebut.  Bila  terjadi  hutang  pajak yang  cukup  signifikan  jumlahnya  dan cash flow perusahaan tidak mampu untuk menutupi kewajiban  tersebut  demikian  juga  pemilik perusahaan  melepas  tanggung  jawab  akan kewajibannya  maka makna  kedua,  dapat dipastikan  beban  pajak  tersebut  akan dilimpahkan kepada direktur selaku penanggung  jawab  perusahaan.  Hal  ini akan  menimbulkan  sengketa  dengan  pihak fiskus  selaku  regulator  dikarenakan  direktur hanya pelaksana atau kepanjangan tangan dari pemegan  saham  atau  pemilik.  Seharusnya
yang selayaknya bertanggung jawab sepenuh- nya  adalah  pemilik  perusahaan,  dalam  hal  ini direktur.
Pasal  1  angka  28  UU  KUP  "Penang- gung  pajak  adalah  orang pribadi  atau  badan yang  bertanggung  jawab  atas  pembayaran pajak,  termasuk  wakil  yang  menjalankan  hak dan  memenuhi  kewajiban  Wajib  Pajak  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.

## Pembahasan
Merujuk  ketentuan  Pasal  32  ayat  (2) UU  KUP,  direktur  bertanggung  jawab  secara pribadi  dan/atau  secara  renteng  atas  pem- bayaran  pajak  yang  terutang  (utang  pajak) perusahaan.  Maka  terlebih  dahulu  fiskus melakukan  tindakan  pemblokiran  atas  asset direktur agar tidak berpindah tangan.
Pemblokiran  terhadap  harta  kekayaan Penanggung  Pajak  (PP)  merupakan  bagian dari  serangkaian  tindakan  penagihan  pajak agar  PP  melunasi  utang  pajak  yang  apabila tidak dilakukan pelunasan maka akan dilanjut- kan dengan tindakan penyitaan atas aset yang tersimpan  dalam  rekening  bank. Hal  tersebut sejalan dengan definisi Penagihan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1  angka  9 dan definisi Penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang  Undang Nomor 19  Tahun 1997  tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000  (untuk  selanjutnya  disebut  UU PPSP)
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagai- mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19    Tahun 2000  (untuk  selanjutnya disebut UU PPSP)
Pasal 1 angka 9 UU PPSP "Penagihan Pajak adalah  serangkaian  tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau
memperingatkan,  melaksanakan    penagihan seketika  dan  sekaligus,  memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan,
melaksanakan penyitaan, melaksanakan
penyanderaan,  menjual  barang  yang  telah disita."
Penyitaan dilaksanakan
terhadap barang milik Penanggung Pajak  (PP) yang berada di tempat tinggal,    tempat usaha, tempat kedudukan, atau di  tempat lain ter- masuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain  atau  yang dijaminkan sebagai pelunasan  utang  tertentu  yang dapat berupa barang  bergerak  termasuk  mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo  rekening koran,  giro, atau bentuk lainnya  yang dipersamakan  dengan  itu, obligasi  saham,  atau  surat barharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain.
Bahwa  ketentuan  yang  lebih  lanjut mengatur  tentang  pemblokiran  dan  penyitaan harta kekayaan  Penanggung  Pajak  yang tersimpan pada Bank dalam rangka penagihan pajak  dengan  surat  paksa  terdapat  dalam
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2000 tanggal 26  Desember
2000,  pemblokiran  dan  penyitaan  harta kekayaan  penanggung  pajak  yang  tersimpan pada  bank  dalam  rangka  penagihan  pajak dengan surat paksa menetapkan:
Keputusan menteri keuangan tentang pemblokiran  dan  penyitaan  harta  kekayaan penanggung  pajak  yang  tersimpan  pada  bank dalam  rangka  penagihan  pajak  dengan  surat paksa.
Tanggung renteng terdapat dalam Pasal 32  ayat  (2)  Undang-Undang  KUP  yang berbunyi: “wakil sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  bertanggung  jawab  secara  pribadi dan/atau  secara  renteng  atas  pembayaran pajak  yang  terutang,..”.  Hutang  pajak  semula adalah merupakan kewajiban dari penanggung pajak  dalam  hal  ini  badan/perusahaan  atau orang  pribadi  yang  mempunyai  utang  pajak untuk melunasinya, apabila penanggung pajak
tidak  dapat  melunasi  kewajiban  berpindah secara renteng kepada wakil dari penanggung pajak.
Kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak Badan  ditanggung  secara  renteng  oleh pengurus  perusahaan,  sedangkan  Kewajiban perpajakan  dari  usaha  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  ditanggung  secara  renteng  oleh harta/barang  pribadi  dari  suami/istri  dan  anak yang  berstatus  masih  dalam  tanggungan  dari Wajib  Pajak  tersebut,  kecuali  suami-istri menyatakan pisah harta berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Pengertian pengurus berdasarkan
penjelasan  Pasal  32  ayat  (4)  adalah:  “Orang yang  nyata-nyata  mempunyai  wewenang dalam  menentukan  kebijaksanaan  dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan  kegiatan  perusahaan,  misalnya berwenang  menandatangani  kontrak  dengan pihak  ketiga,  menandatangani  cek,  dan sebagainya  walaupun  orang  tersebut  tidak tercantum  namanya  dalam  susunan  pengurus yang  tertera  dalam  akte  pendirian  maupun akte  perubahan,  termasuk  dalam  pengertian pengurus.  Ketentuan  dalam  ayat  ini  berlaku pula  bagi  komisaris  dan  pemegang  saham mayoritas atau pengendali.
Batasan  definisi  dari  pengurus  yang cukup luas memungkinkan tindakan penagihan  termasuk  tindakan  penagihan dengan  surat  paksa,  blokir  rekening  bank, pencekalan,  penyanderaan  subjek  pajak  serta penyitaan  aktiva/harta  dapat  diterapkan  tidak sebatas  terhadap  pengurus  yang  tercantum pada  akta  pendirian  perusahaan  namun  juga terhadap pengurus  yang  tidak  tercantum  pada akta pendirian perusahaan.

## Simpulan
Direktur  merupakan  organ  perseroan yang  diberikan  kewenangan  bertindak  atas nama  perseroan,  di  muka  maupun  di  luar pengadilan.  Direktur  adalah  satu-satunya organ  yang  melaksanakan fungsi  pengurusan
perseroan  dan  bertanggung  jawab  untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Bertanggungjawab  selaku  direktur  memiliki makna  pertama,  bahwa  direktur  memikul beban  pelimpahan  tanggung  jawab  akan seluruh  cakupan  perpajakan  yang  ada pada perusahaan tersebut.
Perusahaan  dengan  hutang  pajak  yang cukup  signifikan  jumlahnya  dan cash  flow perusahaan  tidak  mampu  untuk  menutupi kewajiban  tersebut  demikian  juga  pemilik perusahaan  melepas  tanggung  jawab  akan kewajibannya  maka makna  kedua,  dapat dipastikan beban  pajak  tersebut  akan dilimpahkan kepada direktur selaku penanggung jawab perusahaan.

## Daftar Pustaka
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007
tentang PerseroanTerbatas
(selanjutnya disebut       UU PT)
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983 tentang Ketentuan Umum  dan  Tata Cara    Perpajakan    sebagaimana telah  diubah  beberapa  kali terakhir dengan  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP)

## Hasbullah F. Sjawie. 2017” Direksi Perseroan
Terbatas  serta  pertanggung  jawaban pidana korporasi ”
Achmad, dkk. 2007. “Investigasi Motivasi dan Strategi  Manajemen  Laba  pada Perusahaan  Publik  di  Indonesia”. Simposium Nasional Akuntansi X.
Eisenhardt,  Kathleem.  M.  (1989).  Agency Theory: An Assesment and Review. Academy  of  Management  Review, 14, hal 57-74
Healy,  P,  K.  Palepu.  1999.  “Discussion  of Earnings – Based  Bonus  Plans  and Earnings
Healy,  P,  K.  Palepu.  2001.  “Information Asymmetry,  Corporate  Disclosure, and The Capital Markets : A Review of The Empirical Disclosure Literature.”  Journal  of  Account ing and Economics 31.
Irfan,  Ali.  2002.  “Pelaporan  Keuangan  dan Asimetri Informasi dalam Hubungan Agensi”.  Lintasan  Ekonomi  Vol. XIX. No.2. Juli 2002
Jensen, Michael C. dan W.H. Meckling. 1976. Theory  of  The  Firm:  Managerial
Behavior, Agency Cost and Ownership  Structure.  Journal  of Financial  Economics  3.  hal.  305- 360. Komalasari,  Puput  T.  2001.  “Asimetri Informasi  dan  Cost  of  equity Capital”, Simposium Nasional Akuntansi III. Rahmawati,  2007.  “Model  Pendeteksian Manajemen  Laba  Pada  Industri Perbankan  Publik  di  Indonesia  dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perbankan.”  Jurnal  Akuntansi  dan Manajemen, Vol. 18, No. 1, h.23-24. Rahmawati,  dkk.  2006.  “Pengaruh  Asimetri Informasi terhadap Praktik Manajemen  Laba pada  Perusahaan Perbankan  Publik  yang  terdaftar  di B ursa  Efek  Jakarta”,  Simposium Nasional Akuntansi IX.
Salno,  H.M.  dan  Baridwan.  2000.  “Analisis Perataan Penghasilan (income Smoothing):Faktor-faktor yang Mempengaruhi dan Kaitannya dengan  Kinerja  Saham  Perusahaan Publik  di  Indonesia”.  Jurnal  Riset
Akuntansi Indonesia, 3 (1):17-34.
Schipper,  Katherine.  (1989).  Comentary Katherine on Earnings Management. Accounting Horizon.
Setiawati,  L.  dan  Naim.  2000.  Manajemen Laba.  Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis Indonesia,  Vol. 15,  No.  4,  h.  424- 441.
Ujiyantho, Moh. Arief dan Bambang Agus P. 2007. “Mekanisme Corporate Governance,  Manajemen  Laba  dan Kinerja Keuangan” ,Simposium Nasional Akuntansi X. Veronica,  Sylvia,  dan  Y.S.  Bachtiar,  2004.  “ Good Corporate Governance, Information Asymmetry,
and
Earnings Management.”, Simp osium Nasional Akuntansi VII.

## Widyaningdyah, Agnes Utari. 2001. “Analisis
Faktor – Faktor  yang  Berpengaruh
Terhadap Earnings  Management pada  Perusahaan  Go  Public  di Indonesia”. Jurnal Akuntansi
&Keuangan Vol. 3, No. 2, November.