Submitted: March 2023 , Accepted: September 2023 , Published: September 2023 ISSN: 2614-8498 (online) DOI: https://doi.org/10.32509/pustakom.v6i2.2648
Optimalisasi Integrasi Media Sosial Direktorat Jenderal

## Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi Publik
Pravitea Yulia Adhiatma 1* , Siti Muslichatul Mahmudah 2
1 Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR, Jakarta, Indonesia
2 Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia
* 22172370003@lspr.edu

## Abstract
Keterbukaan Informasi Public must be implemented by government agencies based on Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018, one of which is the Directorate General of Corrections. The Public Relations Directorate  of  Corrections  plays  a  major  role  in  maintaining  the  positive  image  of  the  institution, including social media integration which can reach a wide audience. This study aims to determine the optimization in the integration of social media owned by the Directorate General of Corrections as a form of Keterbukaan Informasi Publik based on the 4C concept and The Circular Model of Some for Social Communication, using a descriptive-qualitative method. Interviews were conducted with one key informant and two informants, and results found related to characteristics, stages of management, as well as obstacles and solutions in optimizing social media. Research shown that the Directorate General of Corrections makes Instagram the main media, while other social media such as Twitter, Facebook and YouTube as supporting social media for content publication. Time management planning, content themes, collaboration, interactive communication and feature utilization are also carried out to support the information provided through social media.

## Keywords: social media management, government public relations, Public Information Openness, the
circular model of Some

## Abstrak
Keterbukaan  Informasi  Publik  menjadi  hal  yang  wajib  diimplementasikan  oleh  instansi  pemerintah berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008,  salah  satunya  Direktorat  Jenderal Pemasyarakatan. Humas Direktorat Pemasyarakatan memegang andil besar dalam menjaga citra positif institusi, termasuk dalam bentuk integrasi media sosial yang saat ini dapat menjangkau khalayak luas. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  optimalisasi  dalam integrasi  media  sosial milik  Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai bentuk Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan konsep 4C dan The Circular Model of Some for Social Communication , dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Wawancara  dilakukan  terhadap  satu  informan  kunci  dan  dua  informan,  dan  ditemukan  hasil  terkait karakteristik,  tahapan  pengelolaan,  serta  hambatan  dan  solusi  dalam  optimalisasi  media  sosial.  Hasil penelitian  menunjukkan  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  menjadikan  Instagram  sebagai  media utama, sementara media sosial lainnya seperti Twitter, Facebook, dan YouTube menjadi media sosial pendukung  untuk  publikasi  konten.  Perencanaan  manajemen  waktu,  tema  konten,  kolaborasi, komunikasi interaktif dan pemanfaatan fitur juga dilakukan dalam menunjang informasi yang diberikan melalui media sosialnya.
Kata kunci: manajemen media sosial, humas pemerintah, Keterbukaan Informasi Publik, the circular model of Some

## PENDAHULUAN
Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan (Ditjenpas) merupakan salah satu unit eselon 1  di  bawah  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Di bawah Kemenkumham,  terdapat  Unit  Pelaksana Teknis  Pemasyarakatan,  yakni  Lembaga Pemasyarakatan  (Lapas),  Rumah  Tahanan Negara  (Rutan),  Lembaga  Pembinaan
Khusus
Anak (LPKA),
Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan Rumah
Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).  Ditjenpas  menjadi  institusi perumus dan penentu kebijakan dengan garis koordinasi  kepada  Lapas,  Rutan,  LPKA, Bapas,  dan  Rupbasan.  Di  lingkup  Lapas, Rutan,  dan  LPKA,  dilakukan  pembinaan kepada  warga  binaan  yang  terdiri  dari narapidana,  tahanan,  dan  anak  binaan.  Di samping itu, institusi-institusi tersebut yang selanjutnya disebut dengan Pemasyarakatan, juga  terlibat  dalam  Keterbukaan  Informasi Publik (KIP).
Berbicara tentang Reformasi Birokrasi  dan  semangat  berbenah,  KIP  tak luput dari perhatian Pemasyarakatan. Sebagai  lembaga  publik,  fungsi  yang dilaksanakan Pemasyarakatan selalu bersentuhan dengan masyarakat, khususnya narapidana,  tahanan,  dan  Anak.  Dalam  hal ini, tentu Pemasyarakatan mempunyai peran dalam keterbukaan informasi demi mewujudkan  penyelenggaraan  tata  kelola pemerintahan.  Penerapan  good  governance merupakan  kebutuhan  mutlak  mayoritas rakyat demi terciptanya suatu sistem politik pemerintahan  yang  lebih  berpihak  kepada kepentingan  rakyat  sesuai  dengan  prinsip- prinsip demokrasi secara universal (Tomuka,  2013).  Konsep  penerapan  dalam suatu  negara  tidak  hanya  menjadi  sebuah tradisi  atau  model  pemerintahan  yang  baru dalam era globalisasi ini saja, namun, makna pemerintahan sebagai suatu bentuk organisasi yang dinamis yang harus dituntut untuk  dapat  selalu  berubah  dalam  suatu kondisi  tertentu.  Inilah  yang  nantinya  akan menjadikan  suatu  konsep good  governance
sebagai  suatu  landasan  bagi  pemerintahan untuk  dapat  memberikan  pelayanan  terbaik kepada  masyarakat  secara  menyeluruh (Sulfiani, 2021).
Informasi  sendiri  saat  ini  menjadi suatu kebutuhan pokok bagi setiap manusia untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan  sosialnya.  Dalam  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik  (UU  KIP) menyebutkan  bahwa  informasi  merupakan bagian  penting  bagi  ketahanan  nasional. Masyarakat memiliki hak untuk mengajukan permohonan terkait informasi publik kepada lembaga  publik,  baik  pemerintah  maupun non-pemerintah,  asalkan  lembaga  tersebut mengelola  atau  menggunakan  dana  dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, atau sumbangan  dari  luar  negeri.  Permohonan informasi  tersebut  mencakup  informasi keuangan,  pengambilan  keputusan,  dan informasi  lainnya,  kecuali  jika  informasi tersebut dikecualikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (Mindarti et al., 2022). Hal ini menjadi salah satu tantangan Pemasyarakatan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan fungsi dan pengambilan kebijakan institusi.
Ditjenpas  sebagai  Badan  Publik memiliki  kewajiban  untuk  memberikan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi  Publik  dan  Pemohon  Informasi Publik. Dalam UU KIP, Informasi didefinisikan sebagai keterangan, pernyataan,  gagasan,  dan  tanda-tanda  yang mengandung  nilai,  makna,  dan  pesan,  baik data,  fakta  maupun  penjelasannya  yang dapat  dilihat,  didengar,  dan  dibaca  yang disajikan  dalam  berbagai  kemasan  dan format sesuai dengan perkembangan teknologi  informasi  dan  komunikasi  secara elektronik maupun nonelektronik. Sementara,  Informasi  Publik  diartikan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima  oleh  suatu  badan  publik  yang
berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara  dan  penyelenggaraan  badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang- Undang  ini  serta  informasi  lain.  Dalam memberikan  informasi,  Ditjenpas  memiliki stakeholder internal  dan  eksternal  yang merupakan  Pengguna  Informasi  Publik  dan Pemohon  Informasi  Publik  sesuai  dengan UU  KIP. Stakeholder internal  Ditjenpas antara  lain  pegawai,  Warga  Binaan,  serta keluarga/kerabat/kuasa hukum Warga Binaan. Sementara stakeholder eksternalnya antara lain organisasi/lembaga/aparat penegak hukum lainnya, mahasiswa, akademisi, dan lain-lain.
Undang-Undang mengamanatkan Badan  Publik  untuk  dapat  memberikan informasi  dengan  terbuka  dan  mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Tuntutan  di  era  digital  yang  serba  cepat membuat Ditjenpas perlu beradaptasi dalam memberikan informasi menggunakan media yang  terkini.  Adanya  media  sosial  juga mendorong  Ditjenpas  untuk  memanfaatkan berbagai platform dalam  memberikan informasi,  seperti  melalui  akun-akun  resmi Ditjenpas di Instagram (@ditjenpas), Twitter (@DITJEN_PAS), YouTube (Humas  Ditjenpas),  Facebook  (Ditjen Pemasyarakatan),  dan  TikTok  (Ditjen Pemasyarakatan).  Dalam  mewujudkan  hal tersebut,  humas  pemerintahan  memiliki peran  yang  cukup  vital  dan  fungsi  yang strategis.  Humas  pemerintah  berfungsi sebagai jembatan untuk membangun suasana yang kondusif dalam kerangka ‘win- win  solution’ antarberbagai stakeholder dalam  rangka  membangun  citra  institusi pemerintah itu sendiri. Praktik humas paling ideal di dunia pemerintahan adalah berdasarkan model simetris dua arah (Lubis, 2012).
Sebagai ujung tombak dalam penyampaian program, kinerja, dan kebijakan,  humas  pemerintah  di  masa  ini mulai menggeliat dan menunjukkan eksistensinya.  Untuk  dapat  meningkatkan
pelayanan  dan  pengelolaan  informasi,  serta mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam menyukseskan berbagai program pemerintah, humas dituntut kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman yang begitu pesat.
Di lingkup Ditjenpas, humas memegang andil yang besar dalam menjaga citra positif institusi agar setiap program dan kebijakan dapat dilaksanakan dan tersampaikan dengan baik kepada publik. Ini adalah  tantangan  besar,  ketika  humas Pemasyarakatan didesak untuk menciptakan,  meningkatkan,  dan  menjaga citra  positif  sebuah  institusi  yang  memiliki tidak  sedikit  catatan  kelam.  Isu-isu  terkait Pemasyarakatan  banyak  bergulir,  seperti pungutan  liar  di  dalam  Lapas  dan  Rutan, pengendalian peredaran narkoba oleh narapidana  dari  dalam  Lapas  atau  Rutan, adanya  perlakuan  istimewa  dan  fasilitas mewah yang dinikmati narapidana, kerusuhan,  hingga  pelarian  narapidana, seperti  yang  dikutip  dari  Kompas.com misalnya  terkait  pungutan  liar  di  dalam Lapas  yang  mengharuskan  narapidana membayar  iuran  untuk  fasilitas,  mandi, tidur,  dan  makan  (Farisa,  2022).  Isu-isu klasik  tersebut  muncul  silih  berganti menerpa  institusi  Pemasyarakatan,  bahkan tidak  jarang  menghiasi  laman  media. Tentang  narkoba  misalnya,  yang  terbaru adalah  viralnya  video  narapidana  berpesta sabu di dalam blok hunian Lapas Kelas IIA Bojonegoro pada Oktober 2022 (Sudarsono, 2022). Di dalam video itu, diduga beberapa narapidana  diduga  pesta  sabu  dan  secara bergantian menggunakan bong atau alat isap sabu.  Saat  dilakukan  penggeledahan  oleh pihak  Lapas  sebagai  bentuk  tindak  lanjut, dua narapidana di kamar tersebut terkonfirmasi positif narkoba.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31  Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan Pembimbingan Warga Binaan
Pemasyarakatan,  pembinaan  didefinisikan sebagai  kegiatan  yang  diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas diri dan takwa
narapidana,  intelektual,  sikap  dan  perilaku, profesional,  serta  kesehatan  jasmani  dan rohani.  Dalam  Sistem  Pemasyarakatan, terdapat  tiga  pilar  Pemasyarakatan  yang terdiri  dari  narapidana,  petugas,  dan masyarakat. Pada hakikatnya, Sistem Pemasyarakatan berorientasi pada pembangunan  narapidana  sebagai  manusia seutuhnya. Hal ini bertujuan agar narapidana setelah  selesai  menjalani  masa  pidana nantinya  tidak  lagi  melanggar  hukum  dan dapat turut berkontribusi dalam pembangunan. Keberhasilan Sistem Pemasyarakatan tentu membutuhkan dukungan  masyarakat  sebagai  salah  satu pilarnya.  Perubahan  perilaku  yang  dialami narapidana  selama  mendekam  di  dalam Lapas dan keterampilan yang mereka miliki tidak akan berdaya guna apabila masyarakat masih  memandang  sebelah  mata  dan  sulit menerima  mereka  kembali  di  lingkungan. Hal  ini  pun  selaras  dengan  tujuan pemerintah yang juga tertuang dalam pasal 3 UU  KIP,  yakni  mendorong  partisipasi masyarakat  dalam  proses  pengambilan kebijakan  publik  dan  meningkatkan  peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan  publik  dan  pengelolaan  Badan Publik yang baik.
Selain  Ditjenpas,  diketahui  banyak instansi pemerintahan, termasuk pemerintah kota dan daerah, telah memanfaatkan media sosial,  khususnya  Instagram.  Mulai  dari pemimpin  hingga  kota  atau  daerah  itu sendiri,  mereka  aktif  dalam  menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi dan interaksi  dengan  masyarakat  (Maharani  & Djuwita,  2020). Salah  satu  lembaga  milik pemerintah,  Museum  Nasional  Jakarta, melakukan pengelolaan konten dan mendapatkan  apresiasi  dari  masyarakat terhadap  postingan  mereka  (Hartantyo  & Purnama,  2021).  Pengelolaan  media  sosial Museum  Nasional  Jakarta  dilakukan  untuk melihat  apresiasi  masyarakat  terhadap program-program  pemerintah,  terutama  di bidang pendidikan dan kebudayaan. Melalui analisis  progress insight dari  Instagram,
Museum Nasional Jakarta memantau persentase  pengguna  media  sosial  yang tertarik dengan konten mereka dan memanfaatkan  media  sosial  sebagai  sarana promosi.
Kehadiran media sosial memberikan manfaat  dalam  meningkatkan  interaksi sosial  baik  secara  personal  maupun  dalam komunitas,  termasuk  dalam  konteks  bisnis maupun  dalam  pelaksanaan  pemerintahan. Terjadi pergeseran perilaku dalam penyebaran  dan  konsumsi  informasi,  di mana media sosial menjadi sumber tambahan selain media konvensional. Media sosial memungkinkan individu untuk secara masif  memproduksi  dan  menyebarkan informasi dengan cepat dan meluas.
Instagram, sebagai salah satu platform media sosial, memiliki keunggulan dalam  menampilkan  konten  visual  yang menarik  perhatian  konsumen.  Hal  ini membuat  konsumen  lebih  tertarik  untuk menghabiskan waktu lama dalam mengonsumsi informasi di platform tersebut. Selain lembaga pemerintah, dalam penelitian  Qorib  et  al.  (2021), ditemukan bahwa pelaku bisnis Oksigen Cafe memanfaatkan  Instagram  sebagai  strategi untuk  memasarkan  produk-produk  mereka dan  menarik  perhatian  konsumen.  Dalam memanfaatkan  Instagram  sebagai  media promosi,  Oksigen  Cafe  menerapkan  model komunikasi  yang  menjadi  tahapan  dalam merencanakan strategi komunikasi di platform tersebut, dengan melibatkan aspek berbagi,  optimalisasi,  pengelolaan,  dan partisipasi  sebagai  elemen  penting  dalam strategi media sosial.
Hadirnya media sosial juga mendorong  konsep  di  atas.  Media  sosial sendiri  merupakan  salah  satu  bentuk  media digital  yang  paling  banyak  digunakan  oleh masyarakat.  Hal  ini  dikarenakan  media sosial  mudah  dalam  penggunaannya  dan konten  yang  disuguhkan  lebih  bervariasi, juga  terpublikasi  dengan  cepat  dan  luas. Media  sosial  mampu  menyajikan  beragam informasi  dengan  konsep  yang  berbeda,
unik, dan menarik, sehingga dapat mendorong  minat  masyarakat  (Artaya  & Purworusmiardi,  2019).  Hal  inilah  yang mendukung  optimalisasi  dalam  integrasi media  sosial  sebagai  bentuk  KIP  di lingkungan  Ditjenpas,  terlebih,  dalam  UU KIP juga telah diamanatkan informasi untuk dapat  diakses  oleh  masyarakat  dengan semudah-mudahnya.
Pelayanan informasi publik merupakan  hal  yang  sangat  penting  bagi humas  pemerintah.  Tugas  mereka  tidak hanya sebatas mengatur strategi komunikasi yang  efektif,  tetapi  juga  memberikan informasi  yang  diperlukan  untuk  mencapai akuntabilitas pemerintah. Humas pemerintah  perlu  membangun  komunikasi eksternal  dengan  berbagai  pihak,  seperti partai  politik,  tokoh  masyarakat,  asosiasi, dan  kelompok  target  lainnya,  untuk menyampaikan informasi publik yang dapat memajukan kinerja pemerintahan.
Dalam  pelayanan  informasi  publik, humas pemerintah berperan sebagai fasilitator komunikasi, perantara, dan pendukung manajemen dalam penyampaian informasi.  Mereka  diharapkan  mampu mencapai  berbagai  lapisan  masyarakat  dan menciptakan kesempatan untuk mendengarkan  publik,  serta  menciptakan peluang  agar  pesan  yang  diinginkan  oleh manajemen  dapat  didengar  oleh  publik (Nababan,  2020).  Meski  demikian,  praktisi humas perlu mempertimbangkan karakteristik  media  sosial  yang  mereka gunakan  saat  memilih  platform  yang  tepat. Menurut The Circular Model of SoMe yang dikemukakan  oleh  Regina  Luttrell,  setiap jaringan  sosial  memiliki  kegunaan  dan audiens yang unik. Dengan demikian, dalam memilih  media  sosial,  keputusan  tersebut harus  didasarkan  pada  tujuan  masing- masing  instansi.  Tujuan  tersebut  bertujuan agar pengelolaan media sosial dapat berjalan sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  yang ditentukan (Khotimah & Setiawan, 2022) . Dalam  mengoperasikan  media sosial,  terdapat  beberapa  hal  yang  perlu
diperhatikan  dan  dilakukan.  Konsep  4C menurut  Chris  Heuer  (Solis,  2010)  dalam mengoperasikan  media  sosial  adalah  (1) Context  (how  we  frame  our  stories) ,  pada bagian ini termasuk pada perancangan pesan baik  dari  segi  tampilan  maupun  isi;  (2) Communication (the practice of sharing our story  as  well  as  listening,  responding,  and growing), media  sosial  juga  merupakan media untuk berinteraksi sehingga komunikasi  dalam  bentuk  isi  pesan  yang disampaikan perlu diperhatikan agar mudah dipahami dan tersampaikan dengan baik; (3) Collaboration  (working  together  to  make things  better  and  more  efficient  and effective) ,  media  sosial  juga  memiliki keterhubungan  baik  antara  platform  yang bersinergi maupun para pengguna didalamnya,  maka  dari  itu  keaktifan pengguna untuk bisa masuk menjadi bagian apa  yang  sedang  ramai  diperbincangkan pada media sosial akan menambah perhatian khalayak terkait nantinya jika ada pesan atau konten yang dibuat menjadi lebih efektif dan efisien; (4) Connection (the relationships we forge  and  maintain) ,  dalam  hal  ini keterlibatan  pengguna  untuk  dapat  terus berhubungan  baik  dan  menjadi  lebih  dekat dengan  medianya  maupun  kepada  sesama penggunanya  sangat  diperlukan,  seperti  hal nya  memberikan  interaksi  tanda  suka, komentar,  maupun  menanggapi  komentar yang diberikan pada pesan yang disampaikan dikonten miliknya.
Berikut adalah penjelasan mengenai The  Circular  Model  of  Some  for  Social Communication menurut  (Luttrell,  2016): (1) Share : pada tahapan ini pengelola media sosial melakukan penentuan target khalayak serta memilih jenis jarangan dan media yang akan digunakan secara tepat bagi organisasi untuk menghubungkan, membangun kepercayaan,  dan  mengidentifikasi  saluran yang    memungkinkan  interaksi  dengan khalayaknya.  Pengelola  media  sosial  harus mempunyai  strategi  dalam  menggunakan media  sosial  serta  kanal  apa  saja  yang digunakan  agar  komunikasi  dapat  berjalan
efektif dan efisien; (2) Optimize : Tahapan ini dilakukan  identifikasi  terkait  masalah  yang ada  dalam  pengelolaan  media  sosial sehingga  nantinya  dapat  dicari  solusi  nya agar  lebih  optimal  untuk  kedepannya. Penentuan lainnya yang harus dioptimalisasikan  antara  lain  jenis  konten, tim pengelola mulai dari penanggung jawab sampai  pengerjaan  hal teknis  untuk keaktifan media sosial yang dimiliki. Selain itu,  diperlukan  juga  pemantauan  terhadap arah perbincangan terkait akun media sosial yang  dikelola  agar  dapat  mengindentifikasi keterlibatan  khalayak  dengan  pesan  yang dibuat  pada  sebuah  konten  yang  sudah dipublikasikan. Sebuah rencana komunikasi yang  kuat  dan  dioptimalkan  dengan  baik dapat  menghasilkan  dampak  maksimum pada pesan, merek, dan juga nilai. Dalam hal ini, pesan yang ingin disampaikan dioptimalkan melalui media sosial, dikarenakan  setiap  media  sosial  memiliki karakteristik  yang  berbeda;  (3) Manage , pengelolaan media sosial tidak terlepas dari manajemen waktu dan pesan, tindakan yang harus  dilakukan  pada  tahap  ini  seperti penentuan  waktu  posting  yang  tepat, pertimbangan  untuk  menggunakan  sistem manajemen  konten  untuk  dapat  terus mengikuti  percakapan  yang  terjadi  secara real-time,  aktif  dalam  melakukan  interaksi dengan  khalayak  baik  itu  pada  kolam komentar  maupun  pesan  yang  ditujukan langsung.  Selain  itu,  tahapan  pengelolan disini  juga  sudah  menentukan  indikator keberhasilan  yang  akan  diukur  dalam laporan  pemantauan  media  sosial  (media monitoring) yang dibuat secara berkala. (4) Engage , Keterlibatan khalayak dalam setiap konten  yang  ada  pada  media  sosial  yang dikelola merupakan hal yang penting karena ini  akan  mempengaruhi  penialian  terhadap akun  media  sosial  tersebut.  Keterlibatan disini ditunjukan dengna ketertarikan khalayak terhadap konten yang kita posting sehingga nantinya mereka dapat berinteraksi dalam konten tersebut maupun menyebarkan kembali  kepada  khalayak  yang  lebihluas.
Mengelola  strategi engagement merupakan hal   yang  sulit,   tetapi    ketika  perusahaan menyadari    manfaat    dari    keterlibatan otentik    hubungan    yang    tepat    dapat dibangun. Dalam pengelolaan media sosial, melibatkan audiens dan influencers merupakan  komponen  yang  sangat  penting dalam strategi media sosial.
Berdasarkan uraian di atas, penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui optimalisasi  dalam  integrasi  media  sosial yang  dilakukan  oleh  Ditjenpas,  terutama pada  akun  media  sosial  Instagram,  sebagai perwujudan  KIP.  Penelitian  dilakukan dengan berlandaskan teori 4C menurut Chris Heuer dan The Circular Model of Some for Social  Communication menurut  Regina Luttrell.  Penelitian  ini  dapat  bermanfaat dalam  memperluas  pengetahuan  tentang model  komunikasi  dalam Governance Public  Relations (GPR).  Secara  akademis, penelitian  ini  juga  dapat  memberikan kontribusi dalam pengembangan pengelolaan  media  informasi  dan  model komunikasi dalam GPR maupun Corporate Public  Relations ,  yang  tentunya  memiliki karakteristik yang berbeda.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode deskriptif kualitatif digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk mengeksplor  pengelolaan  konten  media sosial instansi pemerintah dengan mendeskripsikan  hasil  dari  konten  yang telah  dibagikan  di  akun  media  sosial  milik Ditjenpas.  Pendekatan  ini  dilakukan  untuk menganalisis  sekaligus  mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan aktivitas sosial, sikap,  dan  persepsi  masyarakat  baik  secara individu  maupun  kelompok  berdasarkan data  dan  informasi  yang  diperoleh  di lapangan (Sugiyono, 2020).
Subjek penelitian terdiri dari informan kunci yaitu Subkoordinator Analisa dan Strategi Komunikasi Ditjenpas, dikarenakan posisi ini yang memiliki peran sebagai  pengelola  media  sosial  dari Ditjenpas.  Sementara  informan  yaitu  dua
pengikut  media  sosial  Ditjenpas  yang merupakan  satu  orang  stakeholder  internal (pegawai)  dan  satu  orang stakeholder eksternal  (masyarakat),  dikarenakan  media sosial  Ditjenpas  memang  diperuntukkan bagi  para stakeholder -nya  baik  itu  internal maupun eksternal. Alasan pemilihan pegawai  dan  masyarakat  yang  dijadikan informan ialah mereka yang aktif menggunakan  media  sosial  sebagai  sarana untuk  mendapatkan  informasi  dan  juga pernah  melakukan  interaksi  sebagai  bentuk keterlibatan  antara  pengikut  dengan  konten yang diunggah media sosial Ditjenpas.
Data  yang  diperoleh  dianalisis berdasarkan Flow Analysis Models menurut Miles  dan  Huberman,  yakni  melalui  tiga jenis  kegiatan,  yaitu  reduksi,  model  data (data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Ardianto, 2011). Peneliti  melakukan  triangulasi  dengan pemeriksaan data penelitian yang diperoleh dari sumber wawancara. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan memeriksa  balik  derajat  kepercayaan  suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat  yang  berbeda  dalam  metode  kualitatif (Moleong, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  telah  melakukan wawancara terhadap tiga orang narasumber dengan teknik wawancara, yakni Koordinator Analisa dan Strategi Komunikasi  sebagai  infoman  kunci,  serta dua orang informan lainnya yang merupakan pengikut  akun  media  sosial  Ditjenpas. Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut, muncul kategori terkait karakteristik, tahapan  pengelolaan,  serta  hambatan  dan solusi  dalam  optimalisasi  media  sosial Ditjenpas.

## Karakteristik Media Sosial Ditjenpas
Di  bawah  ini  merupakan  uraian temuan  terkait  karakteristik  media  sosial Ditjenpas berdasarkan teori 4C:
(1) Context :  Karakteristik context menerangkan  tentang  bagaimana  suatu subjek  melakukan  framing  terhadap  cerita yang  ingin  disampaikan.  Dalam  hal  ini, Humas  Ditjenpas  telah  memiliki  tim,  yaitu Tim Perencana Publikasi (TPP) yang serupa dengan  tim editorial. TPP  memiliki program-program  yang  telah  ditentukan jadwal  tayangnya,  serta  khusus  di  media sosial  Instagram  telah  memiliki  sejenis rubrikasi  antara  lain  Made  in  Prison,  Edu PAS, dan Info PAS. Untuk menuangkan dan mengemas ide konten hingga siap dilakukan produksi,  tim  melakukan  pengumpulan bahan  atau  isu  yang  berkembang  dan disesuaikan  dengan  rubrikasi  serta  agenda kampanye  instansi.  Dalam  proses  ini,  TPP bekerja  sama  dengan  tim  editor  grafis, melakukan produksi, mengajukan persetujuan pimpinan, dan publikasi. Humas Ditjenpas  memiliki guide  line dalam pertimbangan  pembuatan  konten,  seperti tema, warna, font , dan sebagainya. Sejumlah ketentuan  dari guide  line tersebut  telah diterapkan,  namun  dalam  pelaksanaannya masih  kerap  ditemukan  perubahan  karena adanya permintaan dari pimpinan, misalnya warna,  yang  masih  mengikuti  selera pimpinan.  Hal  ini  juga  disebabkan  oleh guide line yang telah dimiliki tersebut masih belum  disahkan  secara  resmi.  Jumlah view, like, dan  komentar  atau engagement yang diterima dianggap menentukan keberhasilan publikasi  pada  media  sosial  Instagram Ditjenpas.  Sementara,  untuk  mengevaluasi rubrikasi, apakah harus berlanjut atau tidak, biasanya  dilakukan  survei  atau  polling. Konten  yang  diunggah  di  akun  Instagram Ditjenpas  sejauh  ini  masih  sampai  level afektif dan kognitif, belum  sampai ke level konatif maupun behavioral dan belum dapat terukur.
(2) Communication: aspek ini merupakan  bagian  di  mana  suatu  subjek membagikan cerita, mendengarkan, merespons,  dan  mengembangkan  konten. Proses  pembuatan  konten  dilakukan  oleh editor, misalnya infografis maupun
videografis  yang  diolah  dengan  perangkat lunak After Effect dan Adobe Premiere Pro CC. Penyuntingan juga disesuaikan dengan story line yang sudah ditetapkan. Sementara, narator  mempersiapkan  narasi  dan caption . Gaya berkomunikasi pada Instagram Ditjenpas  berusaha  menggunakan  caption yang  tidak  terlalu  formal  dan  kaku  dengan memberikan sapaan yaitu Sahabat Pemasyarakatan, pemilihan kata yang santai, dan beberapa kata-kata tidak baku. Namun, caption di  Instagram  Ditjenpas  masih cenderung  terlalu  panjang  karena  wajib memenuhi unsur 5W1H (what, who, where, when, why, how) . Penggunaan media sosial secara profesional sejatinya bisa memaksimalkan kata-kata yang tidak terlalu panjang  untuk  menarik  perhatian  khalayak sasaran. Caption pada media sosial Ditjenpas  masih  cenderung  panjang  karena media  tersebut  digunakan  sebagai  media pemberitaan. Meski demikian, respons yang diterima dinilai cukup baik berupa komplimen dan dukungan, misalnya ‘mantap’,  ‘siap’,  dan  sebagainya.  Di  saat- saat  tertentu  saat  berkembang  isu  tentang institusi,  media  sosial  Ditjenpas  juga  tidak luput  dari  serangan  netizen.  Namun  secara garis  besar,  respons  yang  diterima  adalah berupa dukungan dan permohonan informasi, seperti terkait hak-hak narapidana, pertanyaan kontributor Pemasyarakatan di seluruh Indonesia dalam kegiatan kehumasan, dan pengaduan masyarakat. Tanggapan yang diberikan oleh pihak  Ditjenpas  terhadap  respons  tersebut beragam, mulai dari cukup memberikan like terhadap  komentar  masyarakat  hingga mengarahkan percakapan melalui fitur direct message.  Pada  situasi  ketika  ada  isu berkembang  dan  media  sosial  Ditjenpas digeruduk  massa,  respons  tidak  diberikan kecuali  jika  komentar-komentar  netizen berlebihan,  menyebarkan  informasi  tidak benar, dan menggiring opini. Di saat seperti itu,  diberikan  klarifikasi  dalam  bentuk balasan komentar yang di-pin atau membuat
komentar  baru  yang  menejelaskan  bahwa informasi yang beredar tidak benar.
(3) Collaboration: Kolaborasi biasanya  dilakukan  untuk  menciptakan sesuatu yang berbeda, lebih baik, efektif, dan efisien.  Dalam  aspek  ini,  Ditjenpas  pernah melakukan  kolaborasi  bersama  seniman Komik  Nguk-Nguk,  yaitu  memproduksi konten kreatif berupa komik dengan konteks fenomena-fenomena  Pemasyarakatan  dan disesuaikan  dengan  isu  yang  berkembang. Hal ini dilakukan untuk menciptakan konten yang  lebih  menarik,  kekinian,  dan  dekat dengan  selera  generasi  muda.  Komikus dianggap  memiliki  skill  yang  baik  dalam proses penciptaan konten ini, sementara tim Humas  Ditjenpas  sendiri  belum  memiliki sumber  daya  manusia  untuk  membuat konten demikian. Sementara untuk stakeholder lainnya, kolaborasi yang dilakukan  masih  sebatas  melakukan  repost konten-konten  yang  berkaitan  atau  relevan. Dalam  bekerja  sama  dengan  Komik  Nguk- Nguk, pihak Humas Ditjenpas mempersiapkan dan menyampaikan konsep dan  ide  serta  pesan-pesannya.  Komikus diberikan  ruang  untuk  berkreativitas  dan tidak dibatasi permintaan khusus, melainkan hanya  akan  diberika  revisi  minor  jika diperlukan.
(4) Connection: merupakan hubungan  yang  dijalin  dan  dipertahankan oleh  institusi  dengan  khalayak  sasarannya, dalam  hal  ini  pada  media  sosial.  Ditjenpas melalui akun Instagram resminya @ditjenpas, melakukan pengunggahan konten setiap hari berdasarkan agenda yang disusun  oleh  TPP.  Agenda  tersebut  pada kenyataannya hingga saat ini belum berjalan secara  maksimal  dengan  adanya  hari  yang kosong atau tidak ada unggahan sama sekali di platform Instagram. Berdasarkan unggahan  yang  ada  di  akun  Instagram @ditjenpas,  masih  terdapat  pula  konten berupa  agenda  kegiatan  pimpinan  yang frekuensinya tidak menentu. Secara keseluruhan, pada setiap minggunya terdapat kurang lebih 4-5 unggahan di akun
tersebut.  Jadwal  mengunggah  konten  pun mengikuti  agenda  yang  disusun  TPP. Namun, untuk kegiatan pimpinan dilakukan secara  spontan  sesuai  dengan  waktu pelaksanaan kegiatan tersebut. Pihak pengelola media sosial Instagram Ditjenpas mengupayakan  jadwal  posting  tidak  lebih dari  pukul  22.00  WIB  dan  apabila  terdapat materi  yang  diterima  di  atas  jam  tersebut maka  akan  diunggah  keesokan  harinya. Pengelola akun Instagram @ditjenpas, juga tidak  selalu  memberikan  respons  terhadap komentar yang diterima di platform tersebut. Untuk  membangun  hubungan  yang  baik dengan para pengikut, admin menggunakan caption ,  sapaan,  dan  pemilihan  kata  yang tidak  kaku.  Langkah  ini  dilakukan  untuk mencegah  adanya  pemikiran  dari  pengikut bahwa  akun  Instagram  ini  adalah  sebuah institusi  atau  instansi  pemerintahan,  serta tidak  ingin  menimbulkan  adanya  jarak antara instansi pemerintahan dengan pengikut sebagai masyarakat.
Setiap instansi yang memiliki media sosial  perlu  memahami  karakteristik  dari masing-masing media
sosial
yang digunakan,  sebab  hal  ini  yang  akan digunakan sebagai dasar untuk mengoptimalkan  produksi  dan  publikasi konten sengan maksimal. Berdasarkan hasil yang diuraikan di atas, Ditjenpas cenderung sudah baik pada karakteristik communication .  Hal  ini  terlihat  dari penggunaan software , pemilihan kata untuk caption , dan mampu memberikan tanggapan terhadap  pertanyaan,  komentar,  maupun pengaduan  yang  diterima  di  media  sosial. Penggunaan gaya bahasa dalam penyampaian  pesan  disesuaikan  dengan karakteristik khalayak sehingga pesan dapat tersampaikan dengan baik. Hal tersebut juga menjadi  bentuk  interaksi  yang  dilakukan dengan khalayak sebagai wujud komunikasi publik Ditjenpas melalui media sosial, yang juga  sejalan  dengan  penerapan  KIP.  Meski demikian,  masih  terdapat  hal-hal  dapat dimaksimalkan,  seperti  kolaborasi  dengan sesama pengguna media sosial dan
kemampuan  untuk  mengikuti  tren  yang sedang  berlaku  di  media  sosial (riding  the wave) . Hal-hal tersebut perlu dilakukan agar konten-konten yang dipublikasikan di media sosial  Ditjenpas  mendapatkan  perhatian yang baik dari publik.

## Pengelolaan Media Sosial Ditjenpas
Tahapan  pengelolaan  media  sosial berdasarkan The Circular Model of Some for Social  Communication  menurut  Regina Luttrell,  dapat  digambarkan  melalui  model sebagai berikut:
Gambar 1: Bagan Alur Tahapan Pengelolaan Media Sosial Some Ditjenpas
(1) Share : dalam pengelolaan konten pada  media  sosial  Instagram,  aspek share menjadi  pembahasan  yang  penting  dimulai dari  memahami  tujuan  dari  penggunaan platform media  sosial  bagi  organisasi. Penggunaan media sosial dapat menjangkau target  yang  luas  dengan  waktu  yang fleksibel,  jarak  yang  tidak  terbatas,  dan murah.  Penelitian  (Hutagalung,  2016), menunjukkan bahwa penggunaan akun pada media  sosial  Twitter  oleh  pejabat  publik, yaitu  Gubernur  Lampung  dan  Gubernur Jawa Tengah, memiliki beragam konten dan dapat  berfungsi  sebagai  media  informasi publik  yang  mendukung  penerapan  tata kelola  yang  baik.  Meskipun  aktif  dan interaktif,  penggunaan  konten  pada  akun pemimpin daerah tersebut ditemukan secara keseluruhan  belum  optimal.  Selain  itu, tingkat umpan balik dari masyarakat sejalan dengan tingkat keaktifan penggunaan Twitter.
Ditjenpas  memilih  Instagram  untuk menjangkau khalayak yang lebih luas, sebab saat ini pengguna media massa konvensional sudah  semakin  rendah.  Melalui  Instagram, Ditjenpas ingin menyampaikan pesan-pesan, di antaranya tentang kegiatan pembinaan di Lapas/Rutan  yang  belum  banyak  diketahui oleh  sebagian  besar  masyarakat.  Apa  yang diketahui  masyarakat  masih  sebatas  orang atau  narapidana  yang  berada  di  dalam Lapas/Rutan hanya dikurung saja. Selain itu, Ditjenpas juga ingin menyampaikan agenda- agenda serta kebijakan organisasi, misalnya tentang Restorative Justice dan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran  gelap  narkotika,  kedua  hal tersebut  yang  cukup  banyak  mendominasi unggahan di Instagram @ditjenpas. Hal-hal yang  diperhatikan  oleh  Humas  Ditjenpas dalam membuat konten di Instagram banyak berkaitan  dengan  pesan  apa  yang  ingin disampaikan, pesan kunci, dan pengemasannya.  Kualitas  kontrol  dari  segi visual  dan  konsep  isi  konten  juga  menjadi bahan  pertimbangan,  seperti  tidak  boleh mengandung  SARA  dan  jangan  sampai
menjadi bumerang bagi instansi. Pembuatan konten  juga  mempertimbangan  aturan- aturan  publikasi  dari  instansi  utama  yaitu Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia.  Dalam  mengatur  waktu  posting, Ditjenpas memilih waktu-waktu prime time pada  sore  menjelang  malam  atau  waktu istirahat  di  pukul  17.00  s.d  20.00  WIB.  Di hari  biasa,  konten  bisa  diunggah  pagi  hari pada  10.00  s.d.  11.00  WIB,  sedangkan  di akhir pekan di atas pukul 09.00 WIB. Selain Instagram,  Ditjenpas  juga  memanfaatkan platform media  sosial  lainnya  seperti Facebook yang dikhususkan untuk kalangan paruh  baya  ke  atas  dan  dewasa  muda, TikTok  bagi  usia  remaja  ke  bawah,  serta Twitter  diperuntukkan  bagi  aktivis  dan pemerhati Pemasyarakatan. Dalam menentukan  segmentasi  khalayak  sasaran, tim Humas Ditjenpas memanfaatkan literatur  penelitian  dan  juga  menyesuaikan karakteristik  pengikut  di  setiap  platform media sosial.
(2) Optimise: media sosial Ditjenpas dikelola  secara  penuh  oleh  staf  di  Bagian Humas Ditjenpas yang memiliki kapabilitas sumber  daya  manusia  (SDM)  di  bidang komunikasi  dan  kehumasan,  yang  di dalamnya membagikan konten yang berkaitan  dengan  kegiatan  pembinaan narapidana, kegiatan pimpinan, program dan kebijakan, edukasi, serta promo kegiatan dan program-program  agenda  kehumasan.  Dari rangkaian  konten  terebut,  biasanya  konten seputar  pimpinan  yang  mendapatkan  lebih banyak likes ,  dan  disusul  dengan  rubrikasi Komik  Nguk-Nguk  di  Instagram  misalnya. Angka  likes  yang  didapatkan  pada  konten- konten  tersebut  di platform Instagram biasanya di atas 200 likes . Fitur yang sering digunakan  di  Instagram  yaitu  fitur  bawaan dari platform tersebut, misalnya Reels. Akun Instagram @ditjenpas cukup aktif memanfaatkan fitur Reel untuk mengunggah dan  membagikan  konten  kreatif  yang bertema  informasi  atau  edukasi  kepada khalayak sasarannya. Selain itu, penggunaan tagar  atau  hashtag  juga  digunakan  oleh
pengelola  media  sosial  Ditjenpas.  Dalam setiap  unggahannya,  baik  itu  di  Instagram, Twitter,  maupun  Facebook,  Ditjenpas membubuhkan  setidaknya  3  tagar  utama yaitu  #Ditjenpas,  #Pemasyarakatan,  dan #kumhamPasti. Ketiga tagar utama tersebut merupakan  bentuk  branding  dari  institusi, yaitu Ditjenpas dan Kemenkumham. Tagar- tagar lainnya biasanya turut disematkan pada kesempatan-kesempatan  atau tema tertentu, misalnya  untuk  rubrikasi  unggahan  foto mingguan  dengan  tagar  #LensaPAS.  Dari lima  media  sosial  yang  dimiliki  oleh Ditjenpas, yaitu Instagram, Twitter, Facebook,  YouTube,  dan  TikTok,  tiga  di antaranya  memiliki  kesamaan  dalam  hal bentuk unggahan konten. Penggunaan tagar juga  lumrah  digunakan  di  media  sosial lembaga  pemerintah,  misalnya  Pemerintah Provinsi  Jawa  Tengah  yang  memanfaatkan media  sosial  Twitter  dengan  menggunakan fitur  tagar  #KemalaJateng  sebagai  sarana untuk  menerima  aduan  dan  keluhan  dari masyarakat.  Langkah  ini  bertujuan  untuk mencapai transparansi informasi dan tujuan Keterbukaan  Informasi  Publik  (KIP)  dalam konteks  reformasi  birokrasi.  Fasilitas  ini memberikan  akses  cepat  dan  mudah  bagi masyarakat  untuk  mengirimkan  aduan melalui tweet dan mention dengan menggunakan tagar #KemalaJateng. Penggunaan  fitur  ini  juga  bertujuan  untuk meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dan transparansi  informasi  pemerintahan  serta memberikan pelayanan yang efektif (Pujiyati, 2018).
Konten  yang  berupa  grafis  (gambar atau video) tentang informasi tertentu secara bersamaan  diunggah  ke  media  sosial Instagram,  Twitter,  dan  Facebook  dengan menggunakan  caption  yang  sama  tanpa memerhatikan  perbedaan  dan  karakteristik dari masing-masing platform. Kanal YouTube  Humas  Ditjenpas  tampak  lebih banyak  berisi  video-video  dengan  program milik  Humas  Ditjenpas  seperti  Apa  Kabar Pemasyarakatan dan Breaking News. Sementara,  untuk  TikTok  memiliki  konten
yang  bentuknya  berbeda  dari  platform lainnya,  yaitu  video  yang  terkadang  juga diunggah di Reels Instagram.
(3) Manage: dalam mengelola media sosial  yang  dimiliki,  Humas  Ditjenpas memiliki  sekitar  4-5  SDM  yang  bertugas sebagai  admin.  Sementara,  untuk  proses produksi  dijalankan  oleh  tim  humas  secara keseluruhan, yakni sekitar 26 orang. Seluruh anggota tim wajib bersiap siaga setiap waktu atau  pada  saat  waktunya  piket.  Jumlah  staf humas  tersebut  dimanfaatkan  semaksimal mungkin, sehingga saat ini Humas Ditjenpas masih  memanfaatkan  SDM  yang  ada  dan tidak menggunakan sistem seperti Artificial Intelligence  maupun  bot.  Setiap  pengelola media sosial Ditjenpas juga harus jeli dalam memilah  akun-akun  yang  berinteraksi, apakah  akun  tersebut  akun  asli  atau  akun palsu.  Hal  ini  perlu  dilakukan  untuk mengukur  sejauh  mana  respons  yang  perlu diberikan  oleh  pengelola  media  sosial. Secara  ideal,  pengelola  media  sosial Ditjenpas  berupaya  untuk  interaktif  dan tidak  berjarak  dengan  pengikut  yang berinteraksi,  namun  tetap  memperlihatkan martabat sebagai sebuah instansi. Pengelola media sosial Ditjenpas juga berusaha untuk memberikan  informasi  dan  interaksi  secara berkelanjutan.  Dalam  mengontrol  aktivitas media sosial, pengelola sebatas memastikan konten yang dijadwalkan untuk dipublikasikan  sudah  naik  atau  sudah diunggah. Jadwal dari setiap konten tersebut adalah perencanaan yang sudah disusun oleh TPP. Lebih dari itu, pengelola media sosial Ditjenpas  belum  melakukan  monitoring untuk  mengontrol  aktivitas  konten  yang diunggah.  Hal  ini  dikarenakan  panduan pengelolaan  media  sosial  sudah  ada  namun belum  disahkan  dan  belum  diterapkan. Sementara,  untuk  mempertahankan  jumlah pengikut  yang  saat  ini  dimiliki,  pengelola media sosial Ditjenpas berupaya mengerahkan  SDM  internal  di  lingkungan Pemasyarakatan  dan  Kemenkumham  untuk mengikuti akun media sosial Ditjenpas, serta menjaga interaksi dengan pengikut.
(4) Engage : dalam menjaga hubungan  dan  kedekatan  dengan  pengikut, akun  media  sosial  Ditjenpas  beberapa  kali mengadakan  aktivitas  hiburan  seperti  kuis berhadiah  bertajuk  PASQuiz.  Selain  itu, pernah  juga  dilakukan  dialog  interaktif melalui  fitur  live  di  Instagram  yang mengangkat  tema  tentang  produk-produk hasil  kreativitas  narapidana.  Penuturan informan  yang  merupakan  pengikut  akun Instagram  @ditjenpas  juga  menyatakan bahwa  beberapa  kali  diadakan  kuis  dan polling .  Instagram,  sebagai platform media sosial  yang berfokus  pada berbagi  foto dan video,  juga  digunakan  oleh  perusahaan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi  kepada  audiensnya.  Hal  ini menjadi  lebih  penting  terutama  bagi perusahaan  yang  memiliki  pelanggan  yang aktif  menggunakan  Instagram  dan  selalu mengikuti pembaruan postingan perusahaan tersebut  (Mahmudah  &  Rahayu,  2020). Meski  demikian,  pengikut  akun  Instagram @ditjenpas  masih  ada  yang  menilai  bahwa komunikasi  yang  dilakukan  merupakan komunikasi  satu  arah  dan  belum  banyak melibatkan  pengikut  untuk  berinteraksi. Humas Ditjenpas juga berusaha menciptakan  konten-konten  yang  dekat dengan  masyarakat  serta  konten  edukatif yang  dibutuhkan  oleh  mereka.  Meski demikian,  hingga  saat  ini  masih  sedikit konten  edukatif  yang  diproduksi.  Untuk menyiasati, pengelola media sosial Ditjenpas  menggunakan  kata-kata  yang memancing  interaksi,  kalimat  pertanyaan, dan ajakan. Pengikut media sosial Ditjenpas menilai  materi  yang  disajikan  di  Instagram @ditjenpas cukup baik, informatif, dan juga aktual.  Sejumlah  informasi  yang  semula tidak  diketahui  oleh  pengikut,  menjadi diketahui  dan  menambah  pengetahuan mereka, serta dapat dimengerti dengan baik.

## Integrasi Media Sosial Ditjenpas
Pengelola  media  sosial  Ditjenpas memastikan  timnya  adalah  SDM  yang kredibel dan secara khusus ditugaskan untuk
mengelola  media  sosial.  Penugasan  dan pertanggungjawaban pengelola dilaksanakan  secara  dua  arah  dari  atas  ke bawah, yaitu secara struktural dari Eselon 3 dan 4 kepada pelaksana/staff.
Gambar 2: Tangkapan Layar Bentuk Mirroring Konten Media Sosial Ditjenpas
Integrasi  konten  dilakukan  salah satunya  dengan  menerapkan  beberapa mirroring  content pada  seluruh platform (Instagram,  Twitter,  Facebook,  TikTok, YouTube)  untuk  memastikan  pesan  yang disampaikan  memiliki  kesamaan  fokus. Namun,  masing-masing platfom memiliki konten  pilar  yang  memiliki  ciri  khas tersendiri sesuai dengan karakteristik setiap platform ,  misalnya,  video  durasi  panjang yang ada di program Humas Ditjenpas hanya diunggah  di  YouTube,  sementara  di platform lainnya hanya mengunggah konten promosi programnya.
Dalam  pengelolaan  media  sosial, integrasi  dilakukan  agar  informasi  yang
disampaikan  kepada  khalayak  sasaran dikeluarkan  dari  satu  pintu  yang  sama.  Hal ini  juga  turut  merepresentasikan  instansi kepada  publik  melalui  konten  dan  interaksi yang  dilakukan  di  media  sosial.  Lebih  dari itu,  langkah  ini  juga  menjadi  perwujudan KIP yang dilakukan oleh Ditjenpas sebagai Badan Publik kepada masyarakat.

## Optimalisasi Media Sosial Ditjenpas
Dalam  optimalisasi  media  sosial Ditjenpas, pengelola atau admin menemukan beberapa hambatan, di antaranya  tidak  fokus  karena  tugas  yang diemban tidak hanya dalam hal pengelolaan media  sosial,  terbatasnya  gawai  yang dimiliki,  dan  gangguan  teknis  yang  juga tidak  jarang  terjadi  dari  platform  media sosial  itu  sendiri.  Jumlah  pengelola  yang banyak juga memengaruhi karena menimbulkan rasa bertanggung jawab yang tidak maksimal dari masing-masing pengelola,  serta  menganggap  diri  hanya sebagai  operator  bukan  pengelola  yang bertanggung  jawab  sepenuhnya  terhadap media  sosial  Ditjenpas.  Adanya  hambatan ini  diharapkan  dapat  diberikan  solusi, misalnya  dengan  menugaskan  pengelola media sosial secara khusus atau social media specialist .  Pengelola  diberikan  tanggung jawab  penuh  dan  pekerjaannya  hanya difokuskan  pada  pengelolaan  media  sosial milik  Ditjenpas.  Selain  itu,  akan  lebih  baik lagi  jika  setiap platform memiliki  satu pengelola yang memang memiliki kompetensi  sesuai  dengan  karakteristik masing-masing platform dan tidak mengerjakan tugas lainnya.
Dari  segi  sumber  daya  pendukung lainnya, pihak Ditjenpas dapat menyediakan device khusus untuk pengelola media sosial dan  bukan  menggunakan  gawai  milik pribadi.  Dengan  demikian,  pengelola  dapat secara  maksimal  memanfaatkan  fitur  dan fungsi-fungsi  yang  tersedia  di  setiap platform media sosial, misalnya seperti yang saat ini telah dimanfaatkan adalah Instagram Ads  dan  fitur  standar  bawaan  media  sosial
lainnya.  Adanya  SDM  dan  sumber  daya pendukung yang memadai akan mempermudah  dalam  upaya  optimisasi media  sosial.  Pengelola  dapat  lebih  fokus dan efisien dalam menyusun editorial plan , melakukan  monitoring,  dan  melakukan evaluasi secara berkala terhadap perencanaan yang telah dilaksanakan.
Media  sosial  yang  dimiliki  oleh Ditjenpas  juga  telah  digunakan  sebagai medium  dalam  KIP.  Data  yang  diperoleh berdasarkan  wawancara  dengan  pengikut media sosial Ditjenpas menunjukkan bahwa informasi  yang  termuat  dalam  media  sosial Ditjenpas cukup informatif seputar institusi itu  sendiri  dan  memungkinkan  untuk melakukan  interaksi  dengan  pengikut.  Para pengikut  sebagai  Pemohon  Informasi  dapat memperoleh  informasi  yang  dibutuhkan, bahkan  informasi  yang  sebelumnya  belum diketahui.

## SIMPULAN
Integrasi  media  sosial  Ditjenpas menjadikan Instagram sebagai media utama yang dijalankan untuk keterbukaan informasi kepada khalayak, sementara untuk media  sosial  lainnya  seperti  Twitter, Facebook,  dan  YouTube  menjadi  media sosial  pendukung  untuk  publikasi  konten. Secara konseptual, Ditjenpas telah menerapkan SOP yang mengatur mulai dari persiapan  teknis  seperti  skema  warna  dan template ,  serta  nonteknis  seperti  gaya komunikasi  dan  pesan  kunci  pada  konten yang  diunggah.  Ditjenpas  juga  telah memahami  karakteristik  media  sosial, terlebih  pada  karakteristik  komunikasi. Sementara, pada bidang kolaborasi, Ditjenpas  masih  perlu  meningkatkan  kerja sama  dan  keterlibatan  pihak  lain  dalam produksi  dan  publikasi  konten.  Dalam pengelolaan  media  sosial  yang  dilakukan oleh Ditjenpas, disarankan dapat mengeksplor pemanfaatan fitur media sosial.
Hal  ini  perlu  dilakukan  agar Ditjenpas  dapat  mengikuti  tren  konten  dan alogaritma media sosial, sehingga
mendapatkan perhatian yang lebih dari para khalayak  sasaran  terhadap  informasi  yang diunggah  di  media  sosial  Ditjenpas. Optimalisasi  mengenai  penggunaan  fitur iklan atau Instagram ads juga dapat menjadi pertimbangan untuk konten tertentu, seperti campaign  yang  menargetkan awareness yang luas bagi khalayak.
Dalam memaksimalkan  pengelolaan media  sosial,  diperlukan  juga  standarisasi terhadap pengelola yang bertanggung jawab untuk  masing-masing  media  sosial  yang dimiliki Ditjenpas.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardianto,  E.  (2011). Metodologi  Penelitian Untuk  Public  Relations  Kuantitatif Dan  Kualitatif .  Simbiosa  Rekatama Media.
Artaya, I. P., & Purworusmiardi, T. (2019).
Efektifitas Marketplace Dalam Meningkatkan Konsentrasi Pemasaran  Dan  Penjualan  Produk Bagi Umkm di Jawa Timur. Ekonomi Dan  Bisnis,  Universitas  Narotama Surabaya .
Hartantyo,  H.  B.,  &  Purnama,  H.  (2021).
Pengelolaan  Media  Sosial  Museum Nasional  Jakarta. E-Proceeding  of Management , 8 (5), 7592–7611.
Hutagalung,  S.  S.  (2016).  Media  Sosial,
Pejabat Publik, dan Good Governance. Prosiding Seminar
Nasional  Grand  Design  Reformasi Aparatur Sipil Negara , 98–117.
Khotimah,  R.,  &  Setiawan,  E.  (2022). Pengelolaan Media Sosial Instagram Humas  Dinas  Pendidikan  Provinsi Jawa  Barat. Bandung  Conference Series:  Public  Relations , 2 (2),  512– 518.
Lubis,  E.  E.  (2012).  Peran  Humas  dalam Membentuk Citra Pemerintah.
Jurnal  Ilmu  Administrasi  Negara , 12 (1), 51–60.
Luttrell,  R.  (2016). Social  Media:  How  to Engage,  Share,  and  Connect (2nd ed.). Rowman & Littlefield.
Maharani,  V.  E.,  &  Djuwita,  A.  (2020).
Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai  Media  Komunikasi  dan Informasi Pemerintah Kota Semarang. E-Proceeding of Management , 7 (2), 4566–4574. Mindarti,  L.  I.,  Saleh,  C.,  &  Gailh,  A.  P. (2022).  Penerapan  Inovasi  Sisem Informasi Manajemen Guna
Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik. Jurnal Masyarakat Mandiri ,
6 (1), 258–268. Moleong,  L.  J.  (2013). Metode  Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
Nababan,  S.  (2020).  Model  Komunikasi
Humas  dalam  Literasi  Media  Sosial (Studi  Kasus  Direktorat  Jenderal Informasi dan Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika). Jurnal Ilmiah Manajemen Informasi Dan Komunikas , 4 (1), 1–15.
Pujiyati.  (2018). Keterbukaan  Informasi Publik  dalam  Pengelolaan  Sistem Informasi  Manajemen  Pemerintah Daerah Melalui Media Sosial (Studi Deskriptif  Kualitatif  Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah pada
Penggunaan #KemalaJateng di Twitter) .  Universitas  Islam  Negeri Sunan Kalijaga.
Qorib, F., Rinata, A. R., & Fianto, L. (2021).
Analisis Customer Engagement pada Akun  Instagram  @Oksigen_Cafe Menggunakan  The  Circular  Model of Some. Avant  Garde:  Jurnal Ilmu Komunikasi , 9 (2), 183–197.
Solis,  B.  (2010). Engage:  The  Complete Guide  for  Brands  and  Business  to Build,  Cultivate,  and  Measure Success in the New Web . John Wiley
& Sons Inc.
Sudarsono,  M.  (2022,  October  28). VIDEO VIRAL  Napi  Pesta  Sabu  Diduga Terjadi di Lapas Bojonegoro, Petugas  Langsung  Geledah  Kamar Napi - Surya.co.id .
https://surabaya.tribunnews.com/20 22/10/28/video-viral-napi-pesta- sabu-diduga-terjadi-di-lapas- bojonegoro-petugas-langsung- geledah-kamar-napi Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif . Alfabeta.
Sulfiani,  A.  N.  (2021).  Penerapan  Prinsip- Prinsip  Good  Governance  dalam
Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo. Jurnal  Administrasi  Publik , 17 (1).
Tomuka,  S.  (2013).  Penerapan  Prinsip- Prinsip  Good  Governance  dalam Pelayanan  Publik  di  Kecamatan Girian  Kota  Bitung  (Studi  Tentang Pelayanan Akte Jual Beli). Politico: Jurnal Ilmu Politik , 2 (2).