TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK PENGHASILAN (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG)
Firman Setiabudi 1 , Rahayu Subekti 2
Universitas Sebelas Maret
e-mail: { setiabudi.firman@gmail.com , rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id }

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  upaya  penagihan  pajak  penghasilan  oleh Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Jakarta  Pulogadung  dan  hambatan  yang  dihadapi  beserta solusi  mengatasi  hambatan  tersebut  dengan  menggunakan  penelitian  hukum  doktirnal,  yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Pada  upaya penagihan  pajak  penghasilan  dalam  pelaksanaannya  sudah  mengikuti  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  namun  selama  pelaksanaannya  masih  terdapat  hambatan  yang menjadi  kendala  seperti  Wajib  Pajak  yang  tidak  dapat  ditemukan  di  lapangan,  Wajib  Pajak sudah  tidak  aktif,  tidak melakukan  pemberitahuan  pindah  alamat,  tidak memiliki  kemampuan untuk melunasi pajaknya, dan tidak memiliki harta yang dapat dijadikan sebagai jaminan untuk melunasi tunggakan pajaknya.
Kata kunci: Pajak, Pajak Penghasilan, Wajib Pajak, Penagihan Pajak

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  efforts  to collect  income  tax  by  the  Pratama Jakarta  Pulogadung  Tax  Office  and  the  obstacles  faced  along  with  solutions  to  overcome these obstacles using doctrinal law research, namely research conducted by examining library materials  or  secondary  data  consisting  of  primary  legal  materials,  secondary  legal  materials and  tertiary  legal  materials.  In  the  effort  to  collect  income  tax  in  its  implementation,  it  has followed  the  applicable  laws  and  regulations,  but  during  its  implementation  there  are  still obstacles  that  become  obstacles  such  as  taxpayers  who  cannot  be  found  in  the  field, taxpayers  are  no  longer  active,  do  not  make  notifications  to  change  addresses,  do  not  have the  ability  to pay  taxes,  and  do  not  have  assets  that  can  be  used  as  collateral  to  pay  off  tax arrears.

## Keywords: Tax, Income Tax, Taxpayer, Tax Collection

## PENDAHULUAN
Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas negara  berdasarkan  undang-undang (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tiada mendapat  jasa  timbal  (kontraprestasi) yang  langsung  dapat  ditunjukan  dan yang  digunakan  untuk  membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,
2011:1).  Pajak  di  Indonesia  berperan penting  di  salah  satu  sektor  sumber penerimaan negara terbesar dan menjadi  sumbangan  terbesar  untuk Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN).  Oleh  karena  sektor pajak  merupakan  salah  satu  sumber penerimaan suatu negara, maka
tujuan  pemungutan  pajak  ialah  untuk membiayai kepentingan bersama seperti: pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, mewujudkan kesejahteraan rakyat, juga keperluan untuk membiayai penyelenggaraan  pemerintahan  dan sebagainya.
Tabel I Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2019-2021
Sumber: (Badan Pusat Statistik: Realisasi Pendapatan  Negara  (Milyar Rupiah), 2019-2021 Dikutip dari Artikel
Kemenkeu.go.id, total penerimaan
pajak  yang  disampaikan  oleh  Menteri Keuangan hingga bulan April
mencapai Rp374,9 triliun. Angka tersebut  merupakan  capaian  sebesar 30,94%  dari  target  penerimaan  pajak tahun  2021  yaitu  sebesar  Rp1.229,6 triliun.  Pada  peningkatan  penerimaan pajak,  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam membayar  pajak  merupakan  posisi strategis untuk mencapai tujuan penerimaan pajak. Urgensi dari persoalan  penagihan  pajak  khususnya pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta  Pulogadung  krusial  untuk bisa mengetahui apakah pelaksanaan  proses  penagihan pajak  sudah  berjalan  dengan  baik atau tidak mengingat masih banyak wajib Pajak yang mempunyai kesadaran rendah untuk  membayar  pajak.  Tindakan penagihan  pajak  pada  kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Jakarta Pulogadung masih mengalami hambatan  meskipun  prosedurnya telah  sesuai  dengan  Peraturan Perundang-undangan.

## METODE
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam
menyusun  penelitian  ini  adalah jenis  penelitian  hukum  normatif atau  biasa  dikenal  dengan  hukum doktirnal,  yaitu  penelitian  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang  terdiri  dari  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder dan  bahan  hukum  tersier  (Peter Mahmud Marzuki, 2014:55-56).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengertian Hukum Pajak
Hukum Pajak  adalah peraturan- peraturan yang digunakan untuk mengatur korelasi hukum antara negara  (fiscus)  sebagai  pemungut pajak dan masyarakat sebagai pembayar pajak. Hal tersebut menunjukan bahwa di bidang Sumber Penerimaan - Keuangan Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah) 2019 2020 2021 Jumlah 1 960 633,60 1 699 948,50 1 743 648,50 I. Penerimaan 1 955 136,20 1 698 648,50 1 742 745,70
Penerimaan Perpajakan 1 546 141,90 1 404 507,50 1 444 541,60 Pajak Dalam Negeri 1 505 088,20 1 371 020,60 1 409 581,00 Pajak Penghasilan 772 265,70 670 379,50 683 774,60 Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 531 577,30 507 516,20 518 545,20
perpajakan  akan  berhadapan  dua subyek  hukum  yaitu  negara  dengan masyarakat sebagai wajib pajak. Secara  yuridis  keduanya  berstatus sebagai subjek hukum karena memiliki hak dan kewajiban yang harus diadopsi  dalam  peraturan  perundang- undangan (Mustaqiem, 2014:33).

## Pengertian Pajak
Pajak  adalah  iuran  kas  rakyat kepada  negara  (peralihan  kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah) berdasarkan undang- undang  (dapat  dipaksakan)  dengan tidak  mendapatkan  jasa  timbal  balik yang  langsung  dapat  ditunjuk  dan yang  digunakan  untuk  membiayai kepentingan  umum  dan  dipergunakan sebagai  alat  untuk  mencegah  dengan maksud  mencapai  tujuan  yang  ada selain  dibidang  keuangan.  Hukum Pajak  mengatur  hubungan  antara pemerintah  ( fiscus )  selaku  pemungut pajak  dengan  rakyat  sebagai  Wajib Pajak.  Terdapat  dua  macam  hukum pajak,  yaitu:  Hukum  pajak  materiil, memuat norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, peristiwa  hukum  yang  dikenai  pajak (objek  pajak),  siapa  yang  dikenakan pajak  (subjek  pajak),  berapa  besar pajak  yang  dikenakan  (tarif  pajak), segala  sesuatu  tentang  timbul  dan hapusnya  utang  pajak,  dan  hubungan hukum  antara  pemerintah  dan  Wajib Pajak. Sedangkan Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan  hukum  materiil  menjadi kenyataan (Mardiasmo, 2016:7).

## Pengertian  Pajak Penghasilan
Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas  penghasilan  yang  diterima  dalam suatu  tahun  pajak  (Resmi,  2011:74). Menurut  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun 2008, Pengenaan Pajak Penghasilan  terhadap  subjek  pajak
berkenaan  dengan  penghasilan  yang diterima  atau  diperolehnya  dalam tahun  pajak.  Subjek  pajak  tersebut dikenakan  pajak  apabila  subjek  pajak tersebut  menerima  atau  memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh
penghasilan disebut Wajib Pajak.

## Penagihan Pajak
Menurut Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2000  sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Penagihan  Pajak  adalah  serangkaian tindakan  agar  Penanggung  Pajak melunasi  utang  pajak  dan  biaya penagihan  pajak  dengan  menegur atau  memperingatkan,  melaksanakan penagihan  seketika  dan  sekaligus, memberitahukan
Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan,
melaksanakan  penyanderaan,  menjual barang  yang  telah  disita.  Definisi Penagihan  Pajak  menurut  Siti  Kurnia Rahayu  (2017:295),  adalah  proses yang dilakukan Direktur Jenderal Pajak dalam hal memberikan tekanan kepada  Wajib  Pajak  untuk  melunasi utang pajaknya.

## Pengertian Surat Teguran
Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan penanggung pajak  untuk  melunasi  utang  pajaknya. Surat  teguran  diterbitkan  7  (tujuh)  hari setelah tanggal jatuh tempo
pembayaran utang pajak.
Pengertian Surat Paksa
Surat paksa adalah surat perintah  membayar  utang  pajak  dan biaya  penagihan  pajak.  Apabila  utang pajak dalam waktu 21 hari dari tanggal surat  teguran  tidak  dilunasi,  maka Jurusita Pajak menerbitkan surat
paksa  yang  diberitahukan  dengan membebankan  biaya  penagihan  pajak dengan  surat  paksa  sebesar  Rp. 50.000,00.  Utang  pajak  harus  dilunasi dalam  jangka  waktu  2x24  jam  setelah surat paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak. Pengertian Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Apabila utang pajak tidak dilunasi  dalam  jangka  waktu  2  kali  24 jam  terhitung  sejak  tanggal  Surat Paksa  diberitahukan  kepada  Wajib Pajak, maka Kepala KPP/KPPBB yang telah  menerbitkan  Surat  Paksa  dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Dengan kata lain, Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan  paling  cepat  diterbitkan setelah lewat waktu 2 kali 24 jam sejak tanggal  Surat  Paksa  diberitahukan kepada Wajib  Pajak atau  Penanggung Pajak.

## Pengertian Surat Lelang
Pelelangan merupakan
serangkaian
tindakan hukum
penagihan  pajak  berikutnya  untuk melunasi  utang  pajak  Wajib  Pajak. Lelang dalam hal sita pajak merupakan salah  satu  bagian  dari  beberapa tindakan  untuk  mengeksekusi  barang- barang milik Wajib Pajak dalam rangka penagihan piutang pajak.

## Upaya Penagihan Pajak Penghasilan
Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung Pencairan tunggakan merupakan  salah  satu  dari  sekian banyak permasalahan perpajakan.
Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
diharapkan dapat menyelesaikan
masalah  perpajakan  tersebut  supaya dapat  memaksimalkan  penerimaan Negara  dalam  hal  Pajak.  Untuk meningkatkan penerimaan Negara supaya mencapai target yang diharapkan, maka  perlu  adanya upaya
yang  tepat  yang  dapat  dilakukan pemerintah untuk mendorong kesadaran masyarakat agar membayar pajak karena dana yang dihasilkan dari pajak  bermanfaat  untuk  membiayai keperluan  Negara,  salah  satunya pembangunan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama  Jakarta  Pulogadung  telah membagi  tindakan  penagihan  pajak menjadi dua, yaitu
Tindakan
Penagihan Pajak Persuasif dan Tindakan Penagihan Pajak Aktif. 1.  Tindakan  Penagihan  Pajak Persuasif a.  Menghimbau Wajib Pajak/Penaggung  Pajak untuk melunasi Tunggakan  Pajak  yang masih harus dibayar; Dalam tindakan ini, KPP Pratama Jakarta Pulogadung menghimbau kepada masyarakat untuk taat membayar pajak. Kemudian himbauan oleh KPP Pratama Jakarta Pulogadung kepada Wajib  Pajak  yang  masih memiliki Utang Pajak dalam  penagihan  pajak secara  persuasif  kepada Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajaknya. b.  Mengundang Wajib Pajak/Penangung  Pajak untuk membahas permasalahan atau kendala yang ada dalam melunasi Tunggakan  Pajak  yang masih  harus  dibayar serta mencari solusinya; Setelah melakukan pendekatan kepada Wajib Pajak, KPP
Pratama Jakarta Pulogadung mengundang Wajib Pajak untuk membahas permasalahan  yang  ada. Dalam menentukan tindakan penagihan pajak,  Jurusita  mengacu pada  hasil  dari profiling wajib  pajak  dan  itikad baik  yang  diberikan  oleh wajib pajak serta mengajak  wajib  pajak untuk bertemu untuk berdiskusi terkait kemampuan finansial Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. 2.  Tindakan  Penagihan  Pajak Aktif a.  Menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran  kepada  Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila Tunggakan  Pajak  yang masih harus dibayar Surat teguran adalah surat yang diterbitkan  oleh  kepala kantor  pelayanan  pajak untuk memberikan peringatan  kepada  wajib pajak supaya dapat segera  melunasi  utang pajaknya. Penerbitan ulang  surat  teguran  bisa saja  dilakukan  terutama apabila surat teguran yang  pernah  diterbitkan tidak  dapat  ditemukan lagi  dalam  administrasi penagihan. Sebelum melakukan penerbitan ulang surat teguran
tersebut, Jurusita meminta konfirmasi kepada Wajib Pajak yang bersangkutan terlebih dahulu, untuk meyakinkan  bahwa  wajib pajak  pernah  menerima surat teguran. b.  Menerbitkan dan melakukan pemberitahuan Surat Paksa setelah lewat waktu  21  (dua  puluh satu)  hari  sejak  tanggal disampaikan Surat Teguran apabila Tunggakan  Pajak  yang masih  harus  dibayar tidak dilunasi;
Jika  dalam  waktu 21  (dua  puluh  satu)  hari sejak  diterbitkan  Surat Teguran dan Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya,  maka  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pulogadung menerbitkan Surat Paksa yang  berisikan  perintah untuk  membayar  utang pajak dan biaya penagihan  pajak  yang disampaikan oleh Jurusita  Pajak  kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak. c.  Menerbitkan Surat Perintah  Melaksanakan Penyitaan apabila setelah  lewat  waktu  14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan,  Penanggung
Pajak  tidak  melunasi utang  pajak  dan  biaya Penagihan Pajak;
Kepala Kantor Pelayanan  Pajak  dapat mengeluarkan Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) sebagai  Pejabat  yang telah mengeluarkan Surat  Paksa.  Akan  tetapi Surat Perintah Melaksanakan  Penyitaan dapat  dikeluarkan  oleh Pejabat lain apabila objek sita berada di luar wilayah kerja Pejabat yang  menerbitkan  Surat Paksa, pejabat yang mengeluarkan Surat Paksa  meminta  bantuan kepada Pejabat yang wilayah  kerjanya  meliputi lokasi  objek  sita  berada untuk menerbitkan SPMP
terhadap  objek  sita  yang akan  dilakukan  proses penyitaan.
d.  Membuat  Pengumuman Lelang  apabila  setelah lewat  waktu  14  (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan,  Penanggung Pajak  tidak  melunasi utang  pajak  dan  biaya Penagihan Pajak; Apabila utang pajak dan biaya penagihan  yang  masih harus dibayar tidak
dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14  hari  sejak  tanggal pelaksanaan  penyitaan, Kantor  Pelayanan  Pajak
Pratama Jakarta Pulogadung melalui pejabat  yang  berwenang segera melaksanakan pengumuman lelang. e.  Melaksanakan Lelang apabila  setelah  lewat waktu  14  (empat  belas) hari sejak Pengumuman Lelang, Penanggung Pajak tidak  melunasi  utang pajak dan biaya Penagihan Pajak. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Kantor  Pelayanan  Pajak, KPP  Pratama  Jakarta Pulogadung melaksanakan lelang apabila setelah lewat Pend apata n Pajak Peng hasil an Kant or Pelay anan Pajak Jakar ta Pulo gadu ng Juli Agustus September  Oktober 11.1 85.1 37.8 68 8.061.37 5.884 8.897.363. 860 10.376. 182.209
waktu  14  (empat  belas) hari  sejak  Pengumuman Lelang, Penanggung Pajak tidak melunasi utang  pajak  dan  biaya Penagihan  Pajak.  Jika Wajib Pajak telah melunasi utang pajak tetapi  belum  melunasi biaya  penagihan  pajak maka  penjualan  secara lelang  terhadap  barang yang  telah  disita  tetap dapat dilakukan.

## Tabel I
Pendapatan Pajak
Penghasilan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pulogadung (Milyar Rupiah), Juli s.d. Oktober 2021
Sumber: Data Primer
Dari tabel tersebut  diatas dapat  diketahui  bahwa  pada bulan  Juli-Agustus  sempat mengalami penurunan sebesar  Rp  3.123.761.984 atau sebesar  28%. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta  Pulogadung  yang telah  dijelaskan  sebelumnya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan  yang  sempat mengalami  penurunan  pada bulan Juli-Agustus, pada bulan Agustus-September telah  mengalami  kenaikan sebesar 10%, yaitu Rp
835.987.976. Kemudian pada bulan September- Oktober juga mengalami kenaikan sebesar Rp 1.478.818.349 atau jika dalam  persentase,  kenaikan
bulan September-Oktober sebesar 17%.
Tabel II
Jumlah Wajib Pajak
Terutang
Juli s.d. Oktober 2021 Bulan Jumlah Wajib Pajak Terutang Total Wajib Pajak Terut ang Total Nilai Ketetap an (dalam Rupiah ) Juli 148 oran g 45.899. 046 Agust us 246 oran g 103.016 .966 Septe mber 224 oran g 99.414. 115 Oktob er 84 oran g 24.521. 014

## Sumber: Data Primer
Berdasarkan  data  jumlah Wajib  Pajak  Terutang  pada Tabel  II  diatas  menunjukan bahwa pada Bulan Juli terdapat  148  Wajib  Pajak Terutang  dengan  total  nilai ketetapan  Rp  45.899.046. Pada Bulan Agustus terdapat  peningkatan  jumlah Wajib  Pajak  Terutang  yaitu 246  orang  dengan  total  nilai ketetapan sebesar Rp 103.016.966. Kemudian pada Bulan September jumlah Wajib Pajak Terutang berkurang sebanyak 22
orang  menjadi  224  orang dengan  total  nilai  ketetapan sebesar Rp 99.414.115. Sampai dengan Bulan Oktober  jumlah  Wajib  Pajak Terutang mengalami penururan sebesar 140 orang  menjadi  84  orang dengan  nilai  ketetapan  Rp 24.521.014.

## Hambatan  dalam  Penagihan  Pajak Penghasilan  oleh  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung
Berdasarkan  hasil  wawancara penulis  dengan  Bapak  Akbar  Tubagus sebagai Pelaksana pada Kantor
Pelayanan  Pajak  Pratama  Jakarta Pulogadung,
adapun beberapa hambatan yang dilalui
dalam pelaksanaan  penagihan  pajak  sebagai berikut.
1.  Wajib  Pajak  di  lapangan tidak dapat ditemukan;
Salah  satu  kendala  yang dialami Jurusita Pajak dalam melaksanakan penagihan pajak  adalah  Wajib  Pajak  di lapangan  yang  tidak  dapat ditemukan. Hal ini dikarenakan  alamat  Wajib Pajak yang tidak dapat diketahui. Tidak diketahuinya alamat yang dimaksud dalam  hal  ini  adalah  alamat Wajib  Pajak  ditulis  tidak secara  mendetail  dan  jelas, alamat  yang  ditulis  tidak sesuai dengan tempat Wajib Pajak, termasuk Wajib Pajak yang  sudah  pindah  alamat tetapi tidak melakukan pembaruan data alamat. 2.  Wajib Pajak tidak beroperasional lagi (sudah tidak aktif);
Wajib  Pajak  yang  sudah tidak beroperasional lagi (sudah  tidak  aktif)  menjadi Wajib  Pajak  Non Efektif.  Hal ini dikarenakan sumber penghasilan  atau  kegiatan usaha yang menjadikan Wajib Pajak tidak lagi beroperasi. Wajib Pajak Non Efektif  adalah  status  ketika wajib pajak dikecualikan dari pengawasan administrasi rutin dan kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). 3.  Wajib  Pajak  sudah  pindah alamat tapi tidak melakukan  pemberitahuan kepada  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung; Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya,
Wajib  Pajak  yang  sudah pindah  alamat  tetapi  tidak melakukan pemberitahuan kepada  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung membuat upaya penagihan oleh Jurusita terhambat.  Ketika  Jurusita kesulitan dalam mencari alamat,  maka  Jurusita  akan menghubungi  wajib  pajak agar  Jurusita  mendapatkan informasi alamat terbaru wajib  pajak.  Akan  tetapi, banyak nomor telepon Wajib Pajak  yang  sudah  tidak  aktif berdasarkan  yang  terdaftar dalam Sistem Informasi
Direktorat Jenderal Pajak.
4.  Wajib Pajak/Penanggung Pajak sudah tidak memiliki kemampuan
untuk melunasi tunggakan pajaknya; Wajib  Pajak  yang  sudah tidak  memiliki  kemampuan
untuk  melunasi  tunggakan pajaknya menjadikan kendala  bagi  Jurusita  untuk melakukan  penagihan  pajak kepada Wajib Pajak. Informasi  tersebut  diperoleh dari ketika  Wajib Pajak
memperlihatkan dan/atau
meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan  yang  diperoleh, kegiatan  usaha,  pekerjaan bebas  Wajib  Pajak,  atau objek yang terutang pajak.
5.  Wajib Pajak/Penanggung Pajak  tidak  memiliki  harta yang dapat dijadikan sebagai  Jaminan  untuk melunasi tunggakan pajaknya. Berkaitan  dengan  poin sebelumnya,  Jurusita  KPP Pratama Jakarta Pulogadung ketika melakukan upaya penagihan berusaha untuk mencari solusi  supaya  Wajib  Pajak dapat melunasi Utang Pajaknya namun tidak sedikit  Wajib  Pajak  yang tidak  memiliki  harta  sebagai jaminan untuk melunasi tunggakan pajaknya. Solusi dalam menyelesaikan
kendala  atau  permasalahan  dalam Penagihan  Pajak  Penghasilan  oleh Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Jakarta Pulogadung
Berdasarkan  hasil  wawancara
penulis dengan Bapak Tubagus
sebagai Pelaksana pada Kantor
Pelayanan  Pajak  Pratama  Jakarta Pulogadung,  adapun  beberapa  solusi
untuk mengatasi hambatan atau permasalahan yang dialami oleh Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama  Jakarta  Pulogadung  sebagai berikut.
1.  Berkoordinasi dengan Account  Representative  (AR) dalam rangka mencari keberadaan Wajib Pajak;
Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Jakarta  Pulogadung berupaya  untuk  berkoordinasi dengan AR untuk mencari keberadaan  Wajib  Pajak.  Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan di lapangan menjadikan hambatan bagi Jurusita untuk melakukan penagihan  pajak  kepada  Wajib Pajak.  Oleh  karena  itu,  KPP Pratama  Jakarta  Pulogadung dalam mengatasi permasalahan tersebut  adalah  dengan  cara berkoordinasi  kepada  AR  untuk menyelesaikan permasalahan terkait  keberadaan  Wajib  Pajak yang tidak dapat ditemukan.
2.  Mencari  Data  Penanggung Pajak;
Perlunya  pencarian  data penagihan  pajak  adalah  tidak tersedianya  data  atau  informasi yang akurat, lengkap dan update .  Keakuratan  data  tentu saja  akan  memudahkan  dalam proses penagihan pajak. Sehingga  setiap  Jurusita  Pajak diharapkan untuk dapat melakukan  proses  pencarian data atau informasi terkait wajib pajak,  penanggung  pajak  dan juga  harta  wajib  pajak  atau penanggung pajak.
3.  Menghubungi Wajib Pajak untuk  melakukan  update  data alamat Wajib Pajak terakhir;
Saat melakukan tindakan Penagihan  Pajak  ke  lokasi Wajib  Pajak,  Jurusita  akan
menghubungi Wajib Pajak melalui telepon ketika mengetahui  alamat Wajib  Pajak yang tidak jelas. Untuk mengurangi resiko tidak bertemu  wajib  pajak  di  lokasi,
Jurusita akan menghubungi Wajib Pajak terlebih dahulu atau mengonfirmasi keberadaan wajib  pajak  agar  memastikan sebelum  berangkat  ke  lokasi untuk  melaksanakan  tindakan penagihan pajak.
4.  Memberikan kebijakan kepada
Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk mengangsur pembayaran  tunggakan  pajak dengan membuat Surat Peryataan KOMITMEN Pelunasan Tunggakan Pajak; Pada kendala Wajib
Pajak yang tidak memiliki kemampuan  melunasi  Utang Pajaknya,  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Pulogadung memberikan solusi dengan kebijakan  kepada  Wajib  Pajak untuk  mengangsur  pembayaran tunggakan  pajaknya.  Jurusita adakan  menelpon  Wajib  Pajak atau  mendatangi  ke  alamat Wajib  Pajak  untuk  berdiskusi terkait  permasalahan  ini.  Wajib Pajak  yang  memiliki  Utang
Pajak berkewajiban untuk melunasi utangnya dengan membuat Surat Pernyataan
KOMITMEN Pelunasan Tunggakan Pajak. 5.  Meminta bantuan kepada Kantor  Wilayah  DJP  Jakarta Timur  untuk  melakukan  asset tracing.
Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Jakarta  Pulogadung akan  meminta  bantuan  kepada Kantor  Wilayah  DJP  Jakarta
Timur  untuk  melakukan asset
tracing . Karena apabila
Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP) menemukan  harta  yang  belum dilaporkan  oleh  Wajib  Pajak, berdasarkan  Undang  Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang  Nomor  6  Tahun  2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan,  Direktur  Jenderal (Dirjen) Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk  kepentingan  penerimaan negara.  Data  dan  informasi  ini bisa berasal dari lembaga pemerintah,  lembaga  asosiasi, ataupun pihak lainnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian yang dilakukan penulis terhadap upaya penagihan  pajak  penghasilan  oleh KPP  Pratama  Jakarta  Pulogadung, prosedur  tindakan  penagihan  pajak  di KPP  Pratama  Jakarta  Pulogadung telah  dilaksanakan  sesuai  dengan peraturan perundang-udangan. Tindakan  yang  dilakukan  meliputi Tindakan  Penagihan  Pajak  Persuasif dan  Tindakan  Penagihan  Pajak  Aktif. Tindakan  Penagihan  Pajak  Persuasif terdiri  dari:  himbauan  kepada  Wajib Pajak untuk melunasi tunggakan pajak dan  mengundang  Wajib  Pajak  untuk membahas permasalahan dalam melunasi Tunggakan Pajak serta mencari  solusinya.  Kemudian  untuk Tindakan Penagihan Pajak Aktif meliputi: Penerbitan dan Penyampaian Surat  Teguran,  Surat  Paksa,  Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Membuat Pengumuman Lelang,
Melaksanakan  Lelang,  dan  Tindakan
Pencegahan.
Dapat disimpulkan bahwa upaya  penagihan  pajak  oleh  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Jakarta Pulogadung  memberikan  efek  pada
peningkatan  penerimaan  pajak  daerah oleh KPP Pratama Jakarta Pulogadung yaitu  terakhir  pada  Bulan  Oktober terdapat  jumlah Wajib  Pajak  sebanyak 84  orang.  Tercatat  juga  pada  Bulan Juli  s.d.  Oktober  2021,  Bulan  Oktober telah mengalami peningkatan penerimaan pajak penghasilan dengan total  Rp  10.376.182.209.  Sebelumnya pada  bulan  Juli  s.d.  Agustus  sempat mengalami  penurunan  sebesar  28%.
Kemudian  bulan  selanjutnya  kembali mengalami  peningkatan  sebesar  10% dan terakhir 17% pada bulan Oktober.
Kendala  yang  dihadapi  oleh Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Jakarta Pulogadung dimulai dari Wajib Pajak  yang  tidak  dapat  ditemukan  di lapangan,  Wajib  Pajak  sudah  tidak aktif,  tidak  melakukan  pemberitahuan pindah alamat, tidak memiliki kemampuan
untuk melunaskan
tunggakan  pajak,  sampai  Wajib  Pajak tidak  memiliki  harta  yang  dapat dijadikan sebagai jaminan untuk melunasi  tunggakan  pajaknya.  Terkait kendala  tersebut,  KPP  memiliki  solusi dalam  menyelesaikan  kendala  atau permasalahan dalam Penagihan Pajak Penghasilan, yaitu berkoordinasi dengan  AR  ( Account  Representative ) dalam  rangka  mencari  keberadaan Wajib Pajak, mencari data penanggung pajak, menghubungi Wajib  Pajak  untuk  melakukan update
alamat terakhir, memberikan kebijakan kepada Wajib Pajak/Penanggung
Pajak  untuk  mengangsur  pembayaran tunggakan pajak, dan meminta bantuan  kepada  Kantor  Wilayah  DJP Jakarta  Timur  untuk  melakukan asset tracing .
Saran Berdasarkan
pemaparan hasil penelitian dan pembahasan dan kesimpulan  yang  sudah  diuraikan diatas,  penulis  dapat  memberikan saran sebagai berikut.
1. Hendaknya  Jurusita  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama Jakarta
Pulogadung bersama  dengan Account Representative segera mengeksekusi  secara  cepat terkait koordinasi dalam rangka  mencari  keberadaan Wajib  Pajak  dan  mencari data Penanggung Pajak untuk memperlancar tindakan  penagihan  Pajak Penghasilan. Selain itu, perlunya  penyuluhan  dalam tindakan  penagihan  pajak pasif serta penyuluhan terhadap  masyarakat  untuk lebih  ditingkatkan  supaya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
2. Meningkatkan komunikasi dan  kinerja  terkait asset tracing bersama dengan DJP  Jakarta  Timur  untuk mengetahui apakah ada harta yang belum dilaporkan dalam  SPT  Tahunan  dalam upaya  pelunasan  tunggakan Wajib Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adi,  Rianto.  2015.  Aspek  Hukum
Dalam Penelitian. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Ayza,  Bustamar.  2017.  Hukum  Pajak Indonesia. Jakarta: Kencana. Kusnanto. 2019. Belajar Pajak.
Semarang: Mutia Aksara.
Mardiasmo.  2016.  Perpajakan –  Edisi
Terbaru.  Yogyakarta:  Penerbit
Andi.
Marzuki, Peter Mahmud. 2014.
Penelitian Hukum (Edisi Revisi).
Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Mustaqiem.  2014.  Perpajakan  Dalam Konteks  Teori  Dan  Hukum Pajak Di Indonesia. Yogyakarta: Buku Litera.
Resmi,  Siti.  2011.  Perpajakan:  Teori dan  Kasus.  Jakarta:  Salemba
Empat. Undang – Undang Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang  Undang  Nomor  16  Tahun 2000  tentang  Ketentuan  Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Undang  Undang  Nomor  19  Tahun 2000  tentang  Penagihan  Pajak dengan Surat Paksa.
Undang  Undang  Nomor  36  Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat  Atas  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1983  Tentang Pajak Penghasilan.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 189/Pmk.03/2020  tentang  Tata Cara  Pelaksanaan  Penagihan Pajak  Atas  Jumlah  Pajak  Yang
Masih Harus Dibayar. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 62/Pmk.01/2009 tentang Organisasi  Dan  Tata  Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Menteri Keuangan. Jurnal Internasional Sari, Ramadhani Indah and Dian Anita Nuswantara. 2017. The Influence of Tax Amnesty Benefit  Perception  to  Taxpayer Compliance.  Jurnal  Dinamika Akuntansi. Vol. 9 No. 2 Ma’ruf, M. Hasan and Sri Supatminingsih. 2020. The Effect  Of  Tax  Rate  Perception, Tax  Understanding,  and  Tax Sanctions  on  Tax  Compliance With Small and Medium Enterprises (MSME) In Sukoharjo.  International  Journal
of  Economics,  Business  And Accounting Research (IUEBAR). Vol.4 Issue.4 Jurnal Faiz, Muhammad dan Rahayu Subekti. 2021. Kendala Dalam Pelaksanaan  Penagihan  Pajak Dengan  Surat  Paksa.  E-Journal Komunitas  Yustisia  Universitas Pendidikan Ganesha. Vol.4 No.3 Iswara,  I,  G,  N,  B,  M.,  Nahak,  S., Mahendrawati,  N,  L,  M.  2019. Kepastian  Hukum  Pengenaan Pajak  Penghasilan  Transaksi Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan. Jurnal Hukum Prasada, Vol. 6 No.1 Nisa,  Naila  Harun,  dan  Merliyana. 2020.  Kesadaran  ,  Administrasi Perpajakan Modern Dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Jakarta Pulogadung). Jurnal Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi Indonesia. Watung, Debora Natalia. 2013. Analisis Perhitungan Dan Penerapan  Pajak  Penghasilan Pasal  21  Serta  Pelaporannya. EMBA, Vol. 3 No. 1 Wadiiswa,  Ryan  Agatha  Nanda  , Hendy  Prihambudi,  dan  Ahmad Kosasih. 2021. Dampak Pandemi  Covid-19  Terhadap Aktivitas Perpajakan (Penggunaan  Layanan  Daring, Intensitas  Layanan  Administrasi Pajak,  &  Perilaku  Kepatuhan Pajak). Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia, Vol.2 No.2 Wahdi,  Nirsetyo,  Ratna  Wijayanti,  dan Danang. 2018. Efektivitas
Penagihan  Pajak  Dengan  Surat Teguran,  Surat  Paksa,  Dan Penyitaan  Dan  Kontribusinya Terhadap  Penerimaan  Pajak  Di
Kpp Pratama Semarang Tengah Satu.  Dinamika  Sosial  Budaya,
Vol.20 No.2
Yasid,  Muhammad,  dan  Hang  Bun.
2020. Tinjauan Yuridis
Terhadap  Pajak  Penghasilan
Atas  Usaha  Jasa  Konstruksi.
RECTUM, Vol. 2 No. 1 Internet https://pajak.go.id/index.php/id/peratur an/tata-cara-pelaksanaan- penagihan-pajak-atas-jumlah- pajakyang-masih-harus-dibayar- 1 (diakses pada 10 Juni 2021) https://pajak.go.id/id/asas- pemungutan-pajak (diakses pada 10 Juni 2021) https://www.bps.go.id/indicator/13/107 0/1/realisasi-pendapatan- negara.html  (diakses  1  Agustus 2021) https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/ berita/menkeu-penerimaan- pajak-hingga-april-2021capai- 30-94-dari-target/ (diakses pada 8 September 2021)