## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## DISKURSUS MANAJEMEN BENCANA ERA COVID-19
Burhanudin Mukhamad Faturahman 1
1 Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal DPR RI e-mail : burhanmfatur@gmail.com

## Abstract
Disaster management is a series of disaster cycles including pre-disaster, emergency, and post-disaster response stages with different handling characteristics at each stage. Based on these stages, the covid-19 disaster event has special characteristics where the non-natural disaster has a disaster emergency status as well as a recovery stage. The occurrence of two stages  of  a  disaster  at  once  in  one  disaster  event  causes  obscurity  and  poor  policy coordination in the emergency response period. The lack of the role of BNPB and BPBD during the  disaster  emergency  caused  policies  to  become  conflicted  between  the  health  sector  and the  economic  sector.  Therefore,  it  is  necessary  to  revise  the  disaster  management  law  by strengthening  the  role  of  bnpb  coordination  as  the  main  actor  in  mobilizing  strategic resources both technical and non-technical. The revision of the disaster management law may refer to local government laws to harmonize disaster emergency policies at the central and regional  levels.  In  addition,  collaboration  with  academics  is  important  to  provide  health resources  for  handling  covid-19  in  the  country  in  the  production,  distribution,  and consumption process.
Keywords: Disaster management; covid-19; emergency response.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021

## Pendahuluan
Kejadian bencana Indonesia
setiap tahun merupakan masalah tersendiri  dalam  upaya  membangun peradaban  masyarakat.  Adapun  bencana alam  katastropik  yang  terjadi  di Indonesia seperti gempa, tsunami, banjir, puting beliung, tanah longsor, kebakaran hutan, kekeringan, erupsi gunung berapi sering  terjadi  setiap  tahun  memiliki dampak  dahsyat  berupa  hilangnya peradaban  diperparah dengan  lemahnya kebijakan penanggulangan bencana
alam. UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana memiliki beberapa  kelemahan  diantaranya  belum ada  regulasi  turunan  dari  UU  tersebut, dukungan  anggaran  belum  optimal, lambatnya mekanisme anggaran
penanggulangan bencana, upaya mitigasi dan  tanggap  darurat  serta  koordinasi pemerintah  pusat  dan  daerah  masih lambat (Carolina,2018).
Menurut data BNPB di tahun 2020 telah  terjadi  2.925  kejadian  bencana alam dengan rincian bencana hidrometeorologi sebanyak 1.065
kejadian,  angin  puting  beliung  sebanyak 873  dan  tanah  longsor  572  kejadian. Selanjutnya  karhutla  telah  terjadi sebanyak  326,  gelombang  pasang  dan abrasi  36  kejadian  dan  kekeringan terjadi  sebanyak  29  kejadian  samentara bencana  gempa  bumi  telah  terjadi sebanyak  16  kali  dan  erupsi  gunung berapi sebanyak 7 kejadian (BNPB,2020).  Berikut  disajikan  gambar kejadian bencana sepanjag tahun 2020.
Gambar 1. Jumlah Kejadian Bencana Alam di Indonesia tahun 2020
Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 29 Desemeber 2020

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021
Kondisi empiris kejadian bencana alam  tahun  2020  memiliki  frekuensi lebih  rendah  dibandingkan  kejadian bencana  tahun  2019  sebanyak  3.814. Namun  fluktuasi  kejadian  bencana (penurunan jumlah kejadian) tidak dapat dijadikan  patokan  bahwa  suatu  daerah terbebas  dari  ancaman  bencana  alam. Mengingat  sebagian  besar  (80  persen) penduduk  Indonesia  hidup  di  daerah rawan bencana serta trend bencana alam selama  lima  tahun  terakhir  terjadi karena  kerusakan  lingkungan  hidup menjadikan  tingkat  kerawanan  dan kerentanan semakin meningkat  (Putera, Valentina  &  Rosa,  2020).  Ancaman bencana  alam  turut  memperburuk ekonomi  Indonesia  dimana  pada  tahun 2009  hingga  2018  total  kerusakan ekonomi  mencapai  10  miliar  U$  dollar. Dikawasan  ASEAN  Indonesia  memiliki resiko  besar  terhadap  ancaman  bencana alam  bersama  Filipina  dan  Thailand dengan total kerusakan ekonomi masing- masing  sebesar  19  miliar  U$  dollar  dan 46  miliar  U$  dollar  di  tahun  yang  sama (Ikeda  &  Palakhamarn  ,2020).  Besarnya dampak  kerugian  dan  kerusakan  dari bencana  alam  memberikan  pola  pikir pentingnya  penanggulangan  bencana sebelum  bencana  itu  terjadi  atau  lebih sering  disebut  pengurangan  resiko bencana (PRB).
Dalam  setahun  terakhir  berbagai negara  di  dunia  dilanda  bencana  non- alam yaitu Covid-19 termasuk Indonesia. Pandemi  tersebut  dalam  skala  nasional memerikan  dampak  kerusakan  ekonomi yang cukup signifikan dimana Pendapatan  bruto  nasional  hanya mencapai  0.5  persen.  Tidak  hanya  itu, bertambahnya  angka  pengangguran sebanyak  1,73  juta  orang  di  tahun  2020 dikarenakan  pemutusan  hubungan  kerja berdampak kepada pengangguran, mencari pekerjaan sulit hingga bertambahnya  masyarakat  miskin.  Tak dapat dipungkiri bahwa kejadian bencana  selalu  memberikan  dampak serius  bagi  perekonomian  negara termasuk bencana pandemi (Sumarni,2020).
Disamping  periode  berakhirnya pandemi  yang  belum  bisa  diprediksi masih terdapat sejumlah persoalan yaitu total 514 Kabupaten dan Kota, 96 persen berkategori  sangat  berisiko  kebakaran hutan,  77  persen  sangat  berisiko kekeringan,  67  persen  sangat  berisiko gempa  bumi,  66  persen  sangat  berisiko cuaca ekstrem, 63 persen sangat berisiko banjair, 59 persen sangat berisiko abrasi dan  gelombang  ekstrem,  55  persen sangat berisiko tanah longsor, 34 persen sangat berisiko terdampak tsunami serta 9  persen  sangat  berisiko  terdampak

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021
erupsi  gunung  berapi  (Dzakwan,2020). Belum  tuntasnya  pandemi  Covid-19 menjadikan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat mendorong
terjadinya resesi ekonomi akibat mandegnya proses produksi dan turunnya  konsumsi.  Bencana  masa  kini menjadikan  dilema  tentang  apa  yang harus diutamakan antara mengutamakan kesehatan atau menjaga aktifitas ekonomi tetap berjalan.
Fenomena multi-bencana ini semakin  memberikan  justfikasi  bahwa aspek  kebencanaan  dalam  membangun peradaban masyarakat sangatlah penting.  Di  beberapa  daerah  terdapat resiko  bencana  yang  relatif  sedikit namun  dampak  yang  ditimbulkan  akan sangat destruktif. Kejadian bencana yang sifatnya  tidak  dapat  diprediksi  terlebih akhir  pandemi  covid-19  masih  belum bisa  diprediksi  menjadi  tantangan pengelolaan bencana berbagai stakeholder.  Persoalan  lainnya  terdapat pada  komitmen  politik  lokal  terhadap kesiapsiagaan  bencana  alam  dalam situasi  normal  masih  sangat  rendah (Vermonte & Dzakwan, 2020).
Berdasarkan  uraian  permasalahan  di atas rumusan masalah dari penulisan ini yaitu bagaimana posisi tahap manajemen bencana  di  masa  pandemi  covid-19  dan bagaimana kebijakan manajemen
bencana  pemerintah  di  masa  pandemi. Sedangkan tujuan dari penulisan ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisis posisi  tahapan  manajemen  bencana  di masa  pandemi  covid-19  dan  kebijakan manajemen bencana pemerintah di masa pandemi.
Landasan Teori Manajemen Bencana Definisi  bencana  dapat  diketahui dari berbagai persepsi karena kompleksitas  kejadiannya.  Menurut Singh,  bencana  adalah  kosekuensi bencana  alam  (erupsi  vulkanik,  gempa bumi  dan  tanah  longsor)  yang  merubah tahap  potensial  ke  tahap  aktif  dan sebagai  hasil  dari  dampak  aktifitas manusia. Pendapat lainnya dari McEntire yaitu bencana merupakan efek negatif  antara  interaksi  agen/aktor utama,  lingkungan  alam,  aktivitas manusia  atau  kombinasi  keduanya dengan  kerentanan.  Sementara  definisi dari  UNDP  tentang  bencana  adalah kombinasi bahaya dari tindakan manusia  atau  fenomena  alam  dengan kondisi kerentanan. Unsur bencana alam dari ketiga pendapat tersebut menitikberatkan bahwa kejadian bencana  alam  tidaklah  berdiri  sendiri melainkan  terdapat  kaitan  antara perilaku  manusia,  kondisi  kerentanan sehingga  fase  potensial  berubah  ke  fase aktif (Samekto & Nuh,2017).

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021
Kombinasi beberapa aspek dalam bencana  dapat  memberikan  dampak sangat  merusak  pada  populasi  yang rentan,  menimbulkan  korban  dan gangguan. Lebih lanjut Khan, Vasilescu & Khan (2008) membagi komponen utama bencana  menjadi:  1)  kejadian/  bahaya (Hazard).  Bahaya  adalah  kondisi  dari perilaku  manusia  dan  kejadian  alam yang  mengancam  atau  berpotensi menyebabkan  cidera,  kerusakan  pada barang  atau  lingkungan.  2)  kerentanan yaitu  tingkat  komunitas,  struktur, layanan  atau  area  geografis  yang  rusak atau  terganggu  oleh  kejadian  bencana tertentu berdasarkan kondisi indigenous alam  dan  kedekatan  dengan  daerah rawan bencana. a) kerentanan fisik yaitu mencakup siapa dan apa yang memungkinkan  dirusak  oleh  bencana alam  mencakup  manusia,  infrastruktur, kedekatan dengan sumber bencana. dan lain-lain.  b)  kerentanan  sosial-ekonomi yaitu derajat populasi yang terpengaruh bencana  secara  fisik  dan  ekonomi  yang ditentukan  oleh  intensitas  dampaknya. 3)  kapasitas  adalah  sumberdaya  dan kekuatan  yang  dimiliki  untuk  kesiapan, pencegahan,  mitigasi  dan  rehabilitasi dengan  cepat.  4)  resiko  adalah
pengukuran dari kerusakan atau kehilangan  saat  kejadian  bencana  pada area dan waktu yang spresifik.
Manajemen  bencana  memiliki kaitan  yang  kuat  setiap  tahapannya. Warfield  (2008)  menyebutkan  bahwa manajemen bencana bertujuan mengurangi  resiko  atau  menghindari potensi  kehilangan  dari  bencana, ketepatan  dan  kecepatan  pertolongan untuk  meminimalisir  korban.  Siklus dalam  manajemen  bencana  tersebut merupakan proses kegiatan pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mengurangi  dampak  bencana,  reaksi saat  bencana  dan  langkah    pemulihan setelah  bencana.  ketepatan  tindakan pada  setiap  poin  tersebut  dapat mengarahkan  kesiapsiagaan  yang  lebih luas,  peringatan  dini  lebih  baik, mengurangi
kerentanan atau
pencegahan pada tahap siklus selanjutnya.  Adapun  siklus  dalam menajemen bencana sebagai berikut:
.

## Gambar 2. Siklus manajemen bencana
Sumber: Burdak (2018)
Upaya mitigasi
bertujuan menghindari  bahaya  atau  mengurangi dampak  dari  kejadian  bencana  dari perkembangan  awal  hingga  terjadinya bencana  secara  keseluruhan  baik  secara struktural dan non struktural (Faturahman,  2018a).  Fase  ini  ini termasuk  pengukuran  pencegahan  atau pengurangan  dampak  bencana  yang berfokus  jangka  panjang  dimana  pada fase  ini  jelas  berbeda  dengan  fase lainnya. aktor yang terlbat dalam fase ini yaitu  level  personal,  level  komunitas, lembaga-lembaga masyarakat, pemerintah  dan  berbagai  aktor  lainnya.
Pada level personal diutamakan pengetahuan  tentang  resiko  kehilangan, kesehatan  keluarga  dan  properti.  Fase kesiapsiagaan adalah perencanaan untuk bertindak  meliputi  latihan,  sistem peringatan  dini,  edukasi  yang  tidak  bisa dipisahkan  dari  mitigasi.  Perbedaan mitigasi  dengan  kesiapsiagaan  terdapat pada  periode  waktu  dimana  mitigasi
bersifat  jangka  panjang  sedangkan kesiapsiagaan  bersifat  jangka  pendek (Adalbahi,2014).  Kesiapsiagaan  secara umum dapat diukur melalui:
1. Komunikasi
dengan memperhatikan rantai komando
2. Praktik dan pengembangan koordinasi multi-agen dan komando saat insinden.
3. Mempersiapkan layanan perawatan  dan  pelatihan  dari tahap tanggap darurat
4. Pengembangan  dan  pelatihan metode peringatan populasi darurat  dengan  tenda  darurat dan rencana pencabutan
5. Penyimpangan,  perekaman  dan perawatan  suplai  dan  peralatan bencana
Fase  tanggap  darurat  merupakan  upaya mengurangi bahaya dari bencana meliputi  penyelamatan  dan  pencarian, peta  darurat  yang  dilakukan  segera

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021
setalah  terjadi  bencana  ketika  tidak dalam  keadaan  normal.  Fase  terakhit yaitu  pemulihan  atau  recovery  adalah mengembalikan komunitas pada keadaan  normal  kembali.  Recovery terbagi menjadi tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi pada jangka menengah dan jangka  panjang  dari  sebuah  bencana. Adalbahi,  et  al  (2014)  berpendapat bahwa  idealnya  tahap  paling  pertama pada siklus bencana adalah mitigasi yang didorong  sebelum  kejadian  bencana, namun  sebagian  besar  kota  terlebih dahulu  melalui  beberapa  tahap  bencana sebelum  melakukan  mitigasi  bencana dengan baik.
Metode Penelitian
Tulisan ini membahas pengelolaan  bencana  covid-19  dari perspektif  manajemen  bencana  dengan metode  deskriptif.  Jenis  penelitian deskriptif bertujuan memperoleh pehaman secara komprehensif dari suatu fenomena  atau  kejadian.  Hasil  deskripsi ini  melalui  proses  review  literatur  yang berkaitan  dengan  penanganan  bencana covid-19  kemudian  dikaitkan  dengan siklus  manajemen  bencana  untuk memperoleh    penjelasan  dan  analisis rinci  dari  kejadian  bencana  dan  upaya solutif penanganan bencana covid-19.
Hasil dan Pembahasan Bias manajemen bencana Covid-19
Kejadian bencana non-alam (pandemi)  covid-19  menjadi  hal  yang baru  dalam  konteks  penanggulangan bencana di Indonesia. Terdapat hal yang unik  dalam  kejadian  bencana  tersebut yaitu  tidak  dapat  diprediksi  kapan berakhirnya  pandemi  covid-19.  Sejak awal  kemunculan  kasus  pertama  pasien positif  covid-19  pada  bulan  februari 2020  di  Depok  beberapa  kasus penularan  semakin  bertambah  hingga pada  akhirnya  Presiden  menetapkan covid-19  sebagai  kejadian  bencana nasional. Perintah tersebut
ditindaklanjuti oleh BNPB selaku lembaga  yang  bertugas  menangani kejadian  bencana  dengan  mengeluarkan status tanggap darurat bencana covid-19 dari  tanggal  29  februari  hingga  29  Mei 2020  diatur  dalam  Keputusan  Kepala Badan Penanggulangan
Bencana
Nasional Nomor 13.A Tahun 2020.
Status  tanggap  darurat  covid-19 secara nasional berakhir pada bulan mei 2020 setelah itu pemerintah memberlakukan  kebiasaan  baru  disebut New  Normal.  Namun  status  tanggap darurat  covid-19  di  sejumlah  daerah masih berlaku sampai akhir 2020 bahkan sampai  tahun  2021.  Beberapa  daerah tersebut  diantaranya  tanggap  darurat Kabupaten sleman hingga bulan Oktober 2020 (KepGub 66/Kep.KDH/A/2020), D.I

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021
Yogyakarta  hingga  bulan  Februari  2021 (KepGub 28/kep/2021), Kota Samarinda hingga  31  Maret  2021  (Kep.  Walikota 360/449/HK-KS/XII/2020),  DKI  Jakarta yang  merupakan  episentrum  covid-19 memberlakukan  PSBB  hingga  Februari
2021 (SIARAN PERS: 1887/SP- HMS/01/2021).  Pada  fase  tanggap darurat  bencana  covid-19  yang  masih berlaku  di sejumlah  daerah  di  Indonesia memberikan  gambaran  bahwa  kasus covid-19  masih  berlangsung  dengan ditunjukkannya  angka  pasien  positif yang  terus  meningkat.  Data  pada  13 Februari  2021  kasus  terkonfirmasi Indonesia  sejumlah  1.210.703  orang, sembuh  1.016.036  orang  dan  meninggal 32.936  orang.  Sementara  kasus  harian mengalami  peningkatan  sebanyak  8.844 kasus  dan  pasien  sembuh  sebanyak 11.919 orang (covid19.go.id).
Dari  kondisi  empiris  tersebut tahap manajemen bencana covid-19 yang merupakan  kejadian  bencana  nasional hingga saat ini masih dalam fase tanggap darurat  ditunjukkan  masih  tingginya kasus  terkonfirmasi  secara  nasional  dan masih  diberlakukannya  perpanjangan masa  tanggap  darurat  di  beberapa daerah.
Disisi lain pemerintah menerapkan kebijakan nasional
pelonggaran aktivitas masyarakat dengan  slogan  new  normal  dan
peraturan  tentang  pemulihan  ekonomi nasional.
New  normal  berasal  dari  gagasan WHO  sebagai  bentuk  transisi  untuk kembali  pada  kehidupan  normal  pasca pandemi.  Pemerintah  melalui  Presiden pada  bulan  Juni  2020  menyatakan gagasan tersebut diterapkan di Indonesia untuk  mendorong  kembali  aktivitas ekonomi dan sosial dengan memberlakukan  protokol  kesehatan. setelah  berlangsungnya  new  normal ternyata justru membingungkan masyarakat sehingga pemerintah mengganti  dengan  slogan  adaptasi kebiasaan  baru.  Pergantian  slogan tersebut  secara  substantif  sama  karena menggunakan protokol kesehatan dalam kegiatan  individu  dan  organisasional (Mas’udi & Winanti, 2020).
Sedangkan pada pemulihan ekonomi  nasional  di  masa  pandemi Covid-19  pemerintah  mengeluarkan Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  108  Tahun  2020  Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden Nomor  82  Tahun  2020  Tentang  Komite Penanganan Corona Virus  Disease 2019 (Covid-19)  dan  Pemulihan  Ekonomi Nasional.  Dalam  pasal  3  disebutkan komite diketuai oleh menko perekonomian  dan  pasal  4A  disebutkan ketua  pelaksana  yaitu  menteri  BUMN

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021
sementara  BPNB  bertugas  sebagai pembantu  tugas  dari  ketua  pelaksana. Baik  slogan  new  normal  dan  kebijakan pemulihan  ekonomi  nasional  dalam perspektif manajemen bencana sangatlah tidak  kompatible  dengan  masa  tanggap darurat covid-19 yang masih berlangsung.  Kedua  aspek  tersebut menjadi  bias  dalam  penentuan  tahapan manajemen bencana.
Dikatakan  bias  karena  pada manajemen bencana sangat jelas disebutkan  bahwa  tanggap  darurat merupakan  upaya  mengurangi  bahaya yang  ditimbulkan  oleh  bencana.  Namun pada  tahap  ini  upaya  melonggarkan kembali  aktivitas  sosial  dan  ekonomi cenderung mengarah pada tahap recovery  pasca  bencana  dimana  pada kenyataannya  pandemi  Covid-19  belum berakhir.  Dalam  siklus  bencana,  tahap recovery  dilakukan  setelah  bahaya berhenti  permanen  termasuk  aspek hubungan  sosial,  modal  sosial  dan psikologis menjadi baik (Adalbahi,2014). Dari  sini  muncul  bias  pada  manajemen bencana  antara  tahap  tanggap  darurat dengan  tahap  recovery.  Pemerintahan daerah selaku manajer darurat
dihadapkan  pada  sejumlah  keputusan untuk merecover biaya bencana termasuk  meminimalisir  kehilangan korban  di  wilayah  yang  dipimpinnya
sebagai  bagian  dari  reputasi  dengan memberikan  perlindungan  ekstra  pada kejadian bencana yang lebih besar.
Roberts  &  Wernstedt  (2018) mengemukakan  dalam  teori  prospek, manajer  darurat  cenderung  mengambil resiko  pada  domain  kerugian  daripada tindakannya  kelak  dianggap  sebagai keuntungan. Temuan studi teori tersebut terdapat  bias  pada  masyarakat  umum bahkan pada domain keahlian profesionalitas.
Dalam perilaku administrasi  bias  pada  aspek  kognitif tersebut  berperan  membentuk  rutinitas kerja.  Berdasarkan  teori  prospek, tindakan  tanggap  darurat  dengan pemberlakuan  PSBB  di  daerah  secara ketat  yang  telah  sesuai  dengan  tahap tanggap  darurat  disertai  penanganan dari  pakar  kesehatan  menimbulkan  bias di  masyarakat    yakni  sektor  ekonomi menjadikan penanganan Covid-19 belum optimal.  Oleh  karena  itu  diperlukan manajer  darurat  level  lokal  yang  sesuai keahlian profesional yaitu BPBD (leading sector) dan sektor kesehatan (pelaksana) untuk meningkatkan praktik manajemen dalam meminimalisir penyebaran Covid- 19.

## Inkonsistensi Kebijakan PSBB
Pernyebaran Covid-19 yang begitu  cepat  mengharuskan  pemerintah membatasi mobilitas masyarakat dengan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021
kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  (PSSB)  salah  satunya  melalui pengendalian  penumpang  transportasi. Dalam  Permenhub  No.  18  Tahun  2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam  Rangka  Pencegahan  Penyebaran Covid-19 memuat izin operasi transportasi  di  wilayah  PSBB.  Moda transportasi yang diperbolehkan beroperasi  yaitu  sepeda  motor  online dengan  ketentuan  menerapkan  protokol kesehatan  secara  ketat.  Permenhub tersebut  dirasa  bertentangan  dengan Permenkes  No.  9  Tahun  2020  tentang pedoman PSBB dimana layanan ekspedisi  barang  termasuk  angkutan roda dua berbasis aplikasi hanya sebatas mengangkut barang dan bukan mengangkut penumpang. Ketidakseragaman aturan tersebut menunjukkan  tidak  adanya  sinergi  yang baik  antara  kementerian  kesehatan  dan kementerian perhubungan (Surya,2020).
Mulai dilonggarkannya PSBB dilatar belakangi kesejahteraan masyarakat sangat minim karena mobilitas sangat dibatasi terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Secara bertahap  pemerintah  melonggarkan PSBB  dengan  fase  sebagai  berikut (Vitalio, Turnip & King, 2020);
1. Fase  I  (1  Juni  2020).  Kegiatan sosial  dan  ekonomi  bisa
beroperasi  namun  dibatasi pada  pemenuhan  kebutuhan penanganan Covid-19 2. Fase  II  (8  Juni  2020).  Semua sektor ekonomi mulai diperbolehkan tanpa diskrimasi  dengan  protokol ketat.  Sementara  kontak  fisik belum diperbolehkan
3. Fase  III  (15  Juni  2020).
Evaluasi  fase  II  pembukaan sektor  jasa  dan  ekonomi dengan  protokol  kesehatan. Aktivias di luar diperbolehkan dengan  protokol  kesehatan. Evaluasi  pembukaan  kegiatan sosial  masyarakat  dibatasi  10 orang
4. Fase IV (6 Juli 2020). Evaluasi sektor  ekonomi  dan  jasa  fase
III dengan protokol kesehatan. Kegiatan outdoor diperblehkan  lebih  dari  10 orang. Bepergian dengan pembatasan moda transportasi.  Serta  kegiatan masyarakat masih tetap dibatasi.
5. Fase  V  (20  dan  27  juli  2020). Membuka  seluruh  kegiatan sosial  dan  ekonomi  serta evaluasi  fase  IV  sampai dengan  awal  agustus  dengan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021
tetap  menerapkan  protokol secara ketat hingga ditemukan vaksin.
Pelonggaran  PSBB  pada  periode tersebut  dirasa  terlalu  dini  dikarenakan belum  memenuhi  syarat  mutlak  tes Covid-19  yaitu  pemeriksaan  10  ribu orang  per  hari  atau  serta  pembatasan mobilitas  antar  wilayah  di  Indonesia masih  belum  berjalan  baik.  Hingga  awal tahun  2021  pandemi  Covid-19  belum menunjukkan penuruan membuat kementerian  dalam  negeri  menerbitkan Inmendagri  Nomor  3  Tahun  2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan  Covid-19  di  Tingkat  Desa dan Kelurahan. PPKM tersebut menggantikan  kebijakan  PSBB  yang
dinilai tidak mampu mengurangi penyebaran  Covid-19  dimana  terjadi pelonggaran  aktifitas  masyarakat  di sektor  ekonomi  hingga  50  persen  serta menambah  pegawai  yang  bekerja  di kantor  sebesar  50  persen  dari  kapasitas ruang perkantoran (cnnindonesia, 2021).
Dibukanya  kembali  aktifias  sosial secara  luas  di  tengah peningkatan  kasus covid-19 yang terus bertambah menunjukkan  lemahnya  pengelolaan bencana  yang  berdampak  pada  sektor kesehatan  dan  ekonomi.  Dalam  UU
penanggulangan bencana 24/2007 belum memuat aspek bencana non-alam. Penanganan  bencana  non-alam  masih diatur  pada  UU  yang  terpisah  yaitu  UU No.  4  Tahun  1984  tentang  Wabah Penyakit  dan  UU  No.  6  Tahun  2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan. Terpisahnya  regulasi  penanggulangan bencana non-alam dengan UU penanggulangan  bencana  menimbulkan perbedaan  persepsi  dan  ketidakjelasan aktor utama dalam penanganan bencana non-alam.  Tidak  hanya  sinergi  regulasi, struktur  lembaga  pemerintahan  yang menangani  Covid-19  saling  reaktif  dan bertentangan  menyebabkan  komando gugus  penanganan  percepatan  Covid-19 menjadi  tidak  jelas  dan  tidak  efektif dalam menyelesaikan masalah (Smeru,2020).
Situasi  di  atas  mencerminkan minimalnya peran BNPB selaku pemerintah  pusat  dalam  tata  kelola bencana  dan  BPBD  selaku  pemerintah daerah.  Pentingnya  peran  BNPB  dan BPBD dimuat dalam UU penanggulangan bencana  pasal  51  (2)  yaitu  menetapkan status  sebuah  kejadian  bencana.  Akan tetapi wewenang tersebut tidak dibarengi  dengan  pengaturan  relasi secara  jelas  antar  lembaga  berdasarkan status  sebuah  bencana.  Selain  itu  tidak ada pembagian wewenang dan tanggung

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021
jawab  antara  aktor-aktor  baik  tingkat pusat  dan  tingkat  daerah  saat  bencana terjadi.  Ketidakselasaran  dapat  ditemui pada ketidaksiapan sejumlah laboratorium  pemeriksaan  dan  konflik dengan  kepala  daerah  dalam  penerapan PSBB. Sebenarnya penanggulangan berdasarkan  cakupan  wilayah  bisa merujuk  pada  UU  Pemerintahan  Daerah karena  dampaknya  bersifat  lintas provinsi sehingga kewenangan seharusnya  berada  di  BNPB  selaku pemerintah pusat (Smeru.2020).
Dalam  UU  23/  2014  tentang Pemerintah  Daerah    memuat  urusan penanggulangan  bencana  ke  dalam suburusan bidang ketentraman, ketertiban  umum  serta    perlindungan masyarakat.  Adapun  cakupan  dampak yang bersifat lintas provinsi atau negara ditangani oleh pemerintah pusat, cakupan  dampak  lintas  kabupaten/kota ditangani  oleh  pemerintah  provinsi  dan dampak  yang  hanya  lokal/setempat ditangani oleh
pemerintah kabupaten/kota.
Dengan struktur kewenangan  yang  merujuk  pada  UU pemerintah  daerah  maka  BPBD  selaku pemerintah daerah memiliki peran lebih besar  serta  memperjelas  kebijakan  saat kejadian  bencana  terutama  pada  sistem komando (Faturahman, 2018b).
Dilema  Pandemi:  Kesehatan  atau Ekonomi ? dan Alternatif Kebijakan
Upaya  keluar  dari  permasalahan krisis  kesehatan  dan  ekonomi  secara umum  dibagi  menjadi  dua  yaitu kelompok  yang  pro  kesehatan  dan kelompok yang pro ekonomi. Sebenarnya dua  kutub  tersebut  saling  terkait  antara kesehatan  dan  ekonomi.  Wallace  (2016) mengatakan  bahwa  industri  kapitalis dari  teori  Marx  lebih  cenderung komoditas sebagai produksi bukan lebih kepada  kegunaan.  Kecenderungan  lebih konsumerisme  berefek  pada  objek lainnya meskipun konsekuensinya berbahaya.  Industri  yang  berkaitan dengan  agribisnis  berkaitan  erat  dengan organisme/  siklus  alam.  Jika  terjadi exploitasi berlebihan oleh sektor industri karena  mengejar  keuntungan  maksimal dengan  input  seminimal  mungkin  turut mendorong  berkembangnya  bakteri patogenik. Bakteri ini sangat membahayakan  manusia  karena  bakteri patogenik  sejatinya  berinang  pada hewan-hewan  liar  di  hutan.  Dengan hilangnya habitat asli seiring berkurangnya luasan hutan menyebabkan pindahnya bakteri
tersebut  ke  habitat  manusia.  Sementara jika  kesehatan  manusia  terancam  atau bermasalah  dampaknya  akan  merembet ke  sektor  ekonomi  yang  artinya  sektor

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021
kesehatan  dan  ekonomi  saling  berkaitan jika salah satu sektor tersebut bermasalah.
Ekonomi  yang  dipandang  sebagai pasar justru menjadi bumerang pada saat krisis  pandemi  covid-19  dan  lebih mengorbankan  masyarakat  menengah bawah.  Sudut  pandang  pasar  tersebut lebih  mengutamakan  efisiensi  dan maximalisasi  keuntungan  dari  pada kesehatan  masyarakat  selama  pandemi terutama bagi masyarakat rentan seperti biaya pengobatan tidak mungkin ditanggung  sendiri  masyarakat  miskin karena biaya mahal. Hal demikian justru semakin  menambah  penyebaran  virus karena  masyarakat  yang  terdampak tidak bisa mendapat pengobatan. Betapa sulitnya  keluar  dari  permasalahan pandemi ini, Purwanto dan Emilia (2020) menyebutkan  pada  dasarnya  persoalan kesehatan  dan  ekonomi  masyarakat  di masa  pandemi  adalah  persoalan  politik. Sejumlah kebijakan mulai dari pelonggaran PSBB, new normalpembatasan transportasi,
kebijakan  lockdown  total  tergantung kelompok yang  menganut paham tersebut.  Jika  kelompok  pro  kesehatan maka  lebih  setuju  PSBB  dilakukan dengan  ketat,  bagi  mereka  yang  pro ekonomi  tidak  setuju  PSBB  ketat diberlakukan. Dengan melihat
permasalah  dari  aspek  politis  maka pemecahan  masalah  dapat  ditempuh melalui  kebijakan  berbasis  bukti  dalam tahap  perumusan  kebijakan.  Dalam kebijakan  berbasis  bukti  diperlukan masukan dari para ahli lintas kepakaran seperti  pakar  kesehatan,  ekonomi, psikolog,  sosiolog  dan  lainnya  bahkan masyarakat  yang  mampu  menjelaskan sesuai  bidang  keahliannya  dapat  masuk dalam  perumusan  kebijakan.  Sehingga kebijakan  yang  dihasilkan  berdasarkan temuan-teman  atau  bukti  yang  dapat diterapkan saat pandemi berlangsung.
Ketidakjelasan  komando  darurat bencana  menjadi  permasalahan  utama dalam  penanganan  bencana  pandemi covid-19.  Merujuk  pada  UU  pemerintah daerah  dapat  memperjelas  kewenangan tanggap  darurat  bencana  di  level  lokal namun  UU  tersebut  juga  menjadi hambatan dalam percepatan penanganan Covid-19.  Penerapan  otonomi  seluas- luasnya  dengan  kepala  daerah  sebagai aktor  utama  legitimasi  politik  memiliki kebijakan  yang  berbeda  dengan  daerah lainnya  bahkan  sama  sekali  berbeda dengan  kebijakan  pemerintah  pusat terutama  bagi  daerah  yang  masih dianggap  zona  hijau  sehingga  relokasi anggaran,  sistem  mitigasi  bencana pandemi  Covid-19  belum  atau  tidak dilaksanakan.  Dari  sinilah  diperlukan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021
sistem  komando  yang  jelas  dengan menunjuk  pemerintah  pusat  yaitu  BNPB serta  BPBD  di  level  lokal  untuk menentukan tindakan, koordinasi, pembagian  wewenang  saat  tanggap darurat bencana.
BNPB  sebagai  wadah  utama penanggulangan  bencana  seharusnya memiliki  sistem  tanggap  darurat  baik bencana alam dan non-alam (kesehatan). Pada  tahap  darurat  bencana  Covid-19 memerlukan  fasilitas  Rumah  Sakit  (RS) yang  lebih  fleksibel.  Selama  ini penunjukkan  RS  sebagai  rujukan  pasien Covid-19  oleh  Kementerian  Kesehatan berjumlah  20  RS  adalah  RS  vertikal dibawah langsung Kementerian Kesehatan.  Di  sisi  lain,  RS  vertikal tersebut selalu dijadikan rujukan oleh RS dari  berbagai  daerah  untuk  menangani pasien  non  Covid-19  yang  tak  kalah kritisnya.  Bercampurnya  pasien  Covid dan  non  Covid  di  RS  vertikal memperberat  kerja  dari  tenaga  medis dan tertundanya layanan bagi pasien non Covid yang memerlukan tindakan segera. Penanganan  bencana  di  masa  depan diharapkan  turut  memperbaiki  sistem kesehatan  dalam  masa  krisis  dan  masa darurat bencana. Oleh karena itu penting melakukan pemetaan dan mengatur pola RS  dalam  situasi  bencana  menggunakan sistem teknologi informasi untuk
menjangkau  daerah  yang  sulit  secara geografis. Hal ini dapat dilakukan dengan menggandeng Perguruan Tinggi (fakultas kedokteran)  yang  terdapat  daerah bencana adalah modal kuat terlaksananya sistem kedaruratan kesehatan.
Selain aspek kesehatan yang perlu diperbaiki  dalam  darurat  bencana, komunikasi  publik  berupa  informasi mengenai Covid-19 berasal dari pemerintah  setidaknya  tidak  terdistrak menjadi informasi yang sangat membingungkan masyarakat. Arus informasi yang sangat cepat di masyarakat  tanpa  adanya  kendali memberikan sikap yang berbeda diberbagai  elemen  masyarakat  seperti muncul  rasa  takut  belebihan  dengan menutup  praktik  dokter,  pembatasan layanan  kesehatan  hingga  peningkatan kasus  rujukan  yang  semestinya  mampu ditangani  fasilitas  kesehatan  primer. Pada  aspek  komunikasi  ini  pemerintah perlu  menunjuk  aktor  utama  yang berwenang memberikan informasi secara benar (Purwanto &  Emilia, 2020).
Kemampuan  menggandeng  pihak akademisi untuk percepatan penanganan pandemi  sangat  diperlukan  karena perguruan  tinggi  memiliki  fleksibilitas dalam  penyediaan  fasilitas  kesehatan serta sumberdaya manusia yang

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021
mumpuni. Dengan mengoptimalkan karya  anak  bangsa,  geliat  ekonomi domestik saat pandemi mampu terangkat. Sarana dan prasarana kesehatan  yang  disediakan  oleh  negeri sendiri lebih ekonomis daripada mendatangkannya  melalui  impor.  Tidak hanya  berhenti  di  situ,  kerja  sama dengan  akademisi  di  Indonesia  juga perlu  dipermanenkan  pasca  Covid-19 dengan  cara  memproteksi  agar  produk- produk  yang  dihasilkan  dapat  terus berjalan dari produksi hingga penggunaan. Pembelajaran dari pandemi ini  yaitu  terbentuknya  kemandirian bangsa  dengan  memproduksi  sendiri sarana  dan  prasarana  saat  penanganan Covid-19  dan  untuk  kepentingan  jangka panjang  (Rangkuman  Dies  Natalis  FEB UI, 2020).
Penutup
Manajemen  bencana  Bencana Covid-19 sesuai kondisi empiris Indonesia  masih  berada  pada  tahap tanggap  darurat  ditunjukkan  dengan masih  bertambahnya  kasus  positif  serta masih  diberlakukannya  pembatasan aktifitas masyarakat melalui PSBB/PPKM.  Penerapan  new  normal pada  situasi  darurat  menjadikan  bias dalam  manajemen  bencana  dikarenakan tahap  darurat  dan  recovery  dilakukan pada  saat  yang  bersamaan  pada  situasi
darurat.  Bias  pada  tahapan  manajemen ini  menjadikan  penanganan  Covid-19 menjadi  kurang  optimal  dilihat  dari koordinasi antar lembaga. BNPB sebagai pemegang  komando  utama  saat  darurat bencana  kurang  mendapatkan  peran sehingga  kebijakan  dari  kementerian lebih mendominasi mengakibatkan kebijakan yang disusun sering bertentangan  antara  sektor  kesehatan dan ekonomi.
Kepentingan  sektor  kesehatan dan ekonomi di masa pandemi Covid-19 adalah  saling  berkaitan.  Kesehatan menjadi  syarat  penting  agar  ekonomi tetap  berjalan  sebaliknya  aktivitas ekonomi  tetap  bisa  berjalan  jika kesehatan masyarakat dijadikan prioritas.  Perumusan  kebijakan  berbasis bukti pada masa krisis dengan melibatkan  pakar  keilmuan  secara komprehensif serta didukung
masyarakat  yang  menekuni  bidang keahlian  tertentu  sangatalh  penting sebagai pertimbangan dalam
mewujudkan sinergi kebijakan.
Belajar  dari  pengalam  saat  ini diperlukan upaya revisi UU penanggulangan bencana untuk memperkuat posisi BNPB dalam mengkoordinasikan sumberdaya strategis  (tidak  hanya  sumberdaya teknis) khususnya darurat bencana non-

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021
alam.  Penanganan  bencana  di  masa darurat dapat diperkuat dengan merujuk UU  pemerintah  daerah  dengan  BPBD sebagai  aktor  utama  koordinasi  level kabupaten/kota.  Penyatuan  koordinasi melalui  komando  BNPB  dan  BPBD bertujuan  menyelaraskan  kebijakan- kebijakan yang saling bertentangan antar lembaga  pemerintahan  baik  pusat  dan daerah pada masa daurat bencana.

## DAFTAR PUSTAKA
Aldalbahi,  F.,  et  al.  (2014).  Actors  In Disaster  Cycle,  Analysis  of  Six Recovery  Plans,  and  Financial
Sources For Post-Disaster Community Recovery. Department of Landscape  Architecture  &  Urban Planning Texas A&M University. Badan Nasional Penanggulangan
Bencana.  (2020).  Jumlah  Kejadian Bencana  Alam  di  Indonesia  (per  29 Desember  2020).  Diakses  dari https://databoks.katadata.co.id/data publish/2020/12/30/2929- bencana-alam-terjadi-di-indonesia- sepanjang-2020#: .  Pada  10  Februari
2020
Burdak, M. (2018). Disaster Management Response  Cycle  in  Context  of Structural  System  and  Elements. International  Journal  of  Science  and Research Vol. 7(9), 998-1002
Carolina, M. (2018). Kelemahan- Kelemahan Penanggulangan Bencana Alam  di  Indonesia.  Buletin  APBN pusat kajian anggaran badan keahlian  DPR  RI  Vol.III  Edisi  18 Desember 2018.
CNN  Indonesia.  (2021).  Aturan  PPKM Mikro  Berlaku  9-22  Februari  2021.
Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nas ional/20210208074649-20- 603452/aturan-ppkm-mikro- berlaku-9-22-februari-2021  pada  18 Februari 2021
Dzakwan,  M.,  H.,  A.  (2020).  Urgensi pembentukan protokol multi- bencana  dalam  pandemi  covid-19. CSIS Indonesia.
Faturahman, B. M. (2018a). KONSEPTUALISASI MITIGASI BENCANA  MELALUI  PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK. PUBLISIA:
Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 3 (2),
122 – 134.
Faturahman,  B.  M.  (2018b).  STRATEGY OF  EMERGENCY  RESPONSE  OF FLOOD  AND  LANDSLIDE  DISASTER IN  PACITAN  REGENCY. Jurnal  Ilmu Administrasi (JIA) , XV (2), 133 – 147.
Ikeda,  M.  &  Palakhamarn,  H.  (2020). Economic  Damage  from  Natural

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 1 (2021) : Februari 2021
Hazards and Local Disaster
Management  Plans  in  Japan  and Thailand.  ERIA  Discussion  Paper
Series. No.346
Khan,  H.  &  Vasilescu,  L.,  G.  &  Khan,  A.
(2008). "Disaster Management CYCLE – a  theoretical  approach,"
Management and Marketing Journal,
University  of  Craiova,  Faculty  of Economics and Business
Administration,  vol.  6(1),  pages  43- 50,
Mas’udi, W. & Winanti, P.,S. (2020). New
normal:  Perubahan  Sosial  Ekonomi dan Politik Akibat Covid-19. Yogyakarta,  Gadjah Mada University Press.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia
Nomor  108  Tahun  2020  Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden
Nomor  82  Tahun  2020  Tentang Komite  Penanganan  Corona  Virus Disease  2019  (Covid-19)  dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Purwanto,. E., A & Emilia, O. (2020). New normal  sebagai  jalan  tengah?: kesehatan vs ekonomi dan alternatif kebijakan  dalam  pandemi  Covid-19. Yogyakarta, UGM Press.
Putera,  R.,  E,  Valentina,  T.,  R,  &  Rosa,  S.,
A., S. (2020). Implementasi
Kebijakan  Penataan  Ruang  Berbasis Mitigasi  Bencana  Sebagai  Upaya Pengurangan  Resiko  Bencana  di Kota  Padang.  Publik    (Jurnal  Ilmu Administrasi) Vol 9 (2), 155-167
Roberts,  P.,  S.  &  Wernstedt,  K.  (2018). Decision  Biases  and  Heuristics Among  Emergency  Managers:  Just Like  the  Public  They  Manage  For?
American Review of Public
Administration Vol. 49(3) 292 – 308
Samekto,  C.,  B.,  D.  &  Nuh,  M.  (2017). Evaluation  of  community-based settlement  reconstruction  program:
Case study in post-disaster recovery of  2010  Merapi  volcano  eruption  in Cangkringan district, Sleman regency,  Yogyakarta  Province.  JPAS Vol. 1(3), 64-70
Satuan  Tugas  Penanganan  COVID-19.
(2021). Pasien Sembuh Dari COVID- 19  Semakin  Bertambah  Menjadi 1.016.036 Orang.diakses dari https://covid19.go.id/berita/pasien -sembuh-dari-covid-19-semakin- bertambah-menjadi-1016036-orang pada 16 Februari 2021 .
Smeru  (2020).  Mendorong  Revisi  UU
Penanggulangan  Bencana  Untuk Membangun Tata Kelola Penanggulangan Bencana Yang
Adaptif Pembelajaran Dari Penanganan  Pandemi  Covid-19  Di
Indonesia. No. 5/Agu/2020
Sumarni,  Y.  (2020).Pandemi  Covid-19: Tantangan  Ekonomi  dan  Bisnis.  Al- Intaj, Vol. 6(2), 46-58
Surya,  T.,  A.  (2020).  Inkonsistensi  dan Ketidaktegasan Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Pandemi Covid-19. Info Singkat, Vol.
XII, No.8/II/Puslit/April/2020.
Pusat  Penelitian  Badan  Keahlian DPR RI.
Undang-undang  nomor  23  tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Universitas  Indonesia.  (2020).  Kuliah Umum  Bersama  Menristek/BRIN:
Kekuatan  Kerjasama  dan  Inovasi dalam Mengatasi Pandemi Covid-19.
Dies  Natalis  FEB  UI  70  Tahun.
Diakses dari https://www.feb.ui.ac.id/blog/2020 /11/13/dies-natalis-feb-ui-70- tahun-kuliah-umum-bersama- menristek-brin-kekuatan- kerjasama-dan-inovasi-dalam- mengatasi-pandemi-covid-19/ pada
19 Februari 2020.
Vermonte,  P.,  J.  &  Dzakwan,  M.,  H.,  A..
(2020). Strengthening Disaster
Preparedness  in  Indonesia.  Diakses
dari https://csis.or.id/publications/stren gthening-disasterpreparedness-in- indonesia pada 12 Januari 2021 .
Vitalio,  K.,  Turnip,  R.,C.,P.  &  King,  L.
(2020).  Peringatan  Dini,  New Normal di Indonesia Bisa Prematur!. Universitas  Sanata  Dharma  diakses dari
https://usd.ac.id/mahasiswa/bem/f 1l3/Kajian%20New%20 Normal%20SPKS.pdf pada 17
Februari 2021.
Wallace,  R.  (2016).  Big  Farms  Make  Big
Flu.  New  York.  MONTHLY  REVIEW

## PRESS
Warfield, C.(2008). The Disaster Management  Cycle.  Diakses  dari http://www.gdrc.org/uem/ disasters/1-dm_cycle.html pada  15 Februari 2021