## INTEGRITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MEWUJUDKAN PEMILU BERKUALITAS DAN BERMARTABAT
Oleh : Mhd. Taufiqurrahman 1)
Bakhrul Khair Amal 2)
Universitas Darma Agung, Medan 1) Universitas Negeri Medan 2) mhd.taufiqurrahman08@yahoo.co.id 1) b4khrul.4m4l@gmail.com 2)

## ABSTRACT
General  elections  are  a  means  to  realize  people's  sovereignty,  which  are  held  within  the government  of  the  Unitary  State  of  the  Republic  of  Indonesia  based  on  Pancasila,  as regulated  by  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia.  Based  on  Law  of  the Republic of Indonesia Number 7 of 2017 concerning General Elections, it is stated that the Commission General Elections, hereinafter referred to as KPU, are national, permanent and independent. Formally, the KPU's legal responsibility is to conduct elections. However, if it is  interpreted  more  deeply,  the  KPU  actually  has  a  great  moral  responsibility  not  only  in terms  of  holding  elections,  but  also  in  administering  a  democratic  government  in  order  to achieve national goals and ideals, namely society, justice and prosperity.
Keywords: KPU, Election, Integrity and Dignity.

## ABSTRAK
Pemilihan  umum  adalah  cara  untuk  mencapai  kedaulatan  negara,  yang  diselenggarakan dalam  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila, sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945. Pemilihan umum, yang disebut KPU, bersifat tetap dan independen. Secara resmi, KPU bertanggung  jawab  secara  hukum  untuk  menyelenggarakan  pemilu.  Dalam  pengertian  yang lebih  dalam,  KPU  memiliki  tanggung  jawab  moral  yang  besar,  tidak  hanya  dalam penyelenggaraan  pemilu,  tetapi juga  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  demokratis untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional, yaitu masyarakat, keadilan dan kemakmuran.
Kata Kunci: KPU, Pemilu, Berintegritas dan Bermartabat.

## 1. PENDAHULUAN
Manifestasi kedaulatan nasional tidak dapat  dipisahkan  dari  pemilihan  umum, karena  pemilihan  umum  merupakan  hasil logis  dari  tegaknya  prinsip  kedaulatan nasional  (demokrasi)  dalam  kehidupan
berbangsa  dan  bernegara.  Dasar  kehidupan publik  yang  demokratis  adalah  hak  semua warga  negara  untuk  berpartisipasi  aktif dalam proses politik.
Pemilu  merupakan  salah  satu  mata rantai  untuk  membangun  sistem  demokrasi. Oleh  karena  itu,  alasan  pemilihan  tidak  lain
adalah  penerapan  prinsip  demokrasi  melalui pemilihan  anggota  parlemen.  Semuanya dilakukan  untuk  melibatkan  masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat.
Pemilu  merupakan  proses  demokrasi yang  dapat  digunakan  untuk  menentukan siapa  yang  berhak  menduduki  kursi  dalam suatu  badan  politik,  baik  parlementer maupun  eksekutif.  Melalui  pemilu,  rakyat memilih wakil-wakil terpilih untuk membangun  negara  dan  negara.  Dalam pemilihan umum, orang-orang yang memiliki  hak  untuk  memilih  secara  bebas dan  rahasia  memilih  orang  yang  mereka percayai  sebagai  pemimpin,  sesuai  dengan kepentingan dan keyakinan mereka.
Dari  sekian  banyak  pilihan  populer yang  ada,  calon  dengan  suara  terbanyak dinyatakan  sebagai  pemenang  karena  suara yang  mereka  terima  mewakili  kehendak rakyat sebagai wakil rakyat. Bagian terpenting  dari  demokrasi  adalah  mengakui dan  menghormati  suara  mayoritas.  Dalam bentuk populisme atau demokrasi perwakilan, sering disebut sebagai demokrasi  perwakilan  atau  demokrasi  tidak langsung.
Padahal kedaulatan negara dilaksanakan  oleh  wakil-wakil  rakyat  yang duduk  dalam  organisasi  perwakilan  rakyat yang  disebut  parlemen.  Wakil-wakil  ini mewakili  rakyat,  dan  mereka  mengarahkan jalannya  pemerintahan  dan  menentukan tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  jangka
pendek dan jangka panjang. Oleh karena itu, karena  mereka  adalah  wakil  rakyat,  maka sistem pemilu dipilih langsung oleh rakyat.
Pekerjaan  Komisi  Pemilihan  Umum Pusat (selanjutnya KPU) secara resmi terkait dengan proses pemilihan. Namun, dalam arti yang  lebih  dalam,  KPU  memiliki  tanggung jawab  moral  yang  besar,  tidak  hanya  dalam menyelenggarakan  pemilu,  tetapi  dalam menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis  untuk  mencapai  tujuan  nasional dan  cita-cita  masyarakat  yang  beradab, berkeadilan dan maju.
Kunci  sukses  pemilu  sebenarnya  ada di  tangan  KPU.  Namun,  KPU  harus didukung  dengan  berbagai  sumber  daya, dana  dan  dukungan  dari  para  pemangku kepentingan, termasuk partai politik, instansi pemerintah dan masyarakat. Dalam menentukan  KPU  dan  pemilihan  umum Indonesia,  semua  pihak  berharap  dengan tumbuhnya  kesadaran  politik  di  daerah, kinerja  pemilihan  umum  secara  bertahap akan  meningkat,  dan  semoga  KPU  sebagai pengatur  pemilu  dll  dapat  berperan  penting. berperan  dalam  meningkatkan  daya  pikir pemilih  cerdas,  sehingga  dalam  pemilu berpedoman  pada  beberapa  prinsip,  yaitu: kemandirian,  keadilan,  kejujuran,  kepastian hukum,  keamanan,  kepentingan  umum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, efisiensi dan nyata keberhasilan.
Berdasarkan  hal  tersebut,  berikut adalah  alasan  mengapa  Anda  harus  meneliti
judul tersebut: Integritas Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Mewujudkan Pemilu Berkualitas Dan Bermartabat .

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut, masalah penulisan ini adalah: 1. Bagaimana peran KPU dalam pelaksanaan  pemilu berkualitas  dan bermartabat?
2. Bagaimana  kendala  dan  upaya  KPU dalam  mewujudkan  pemilu  berkualitas dan bermartabat?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Pemilihan Umum
Pemilihan  umum  merupakan  salah satu  ciri  penting  dari  suatu  bangsa  yang demokratis, dan pemilihan umum merupakan  sarana  yang  besar  bagi  rakyat dalam  kehidupan  berbangsa,  yaitu  dengan memilih wakil-wakilnya yang akan menggerakkan roda pemerintahan.
Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan  dalam  suasana  kebebasan dan  kebebasan  berekspresi  dan  berkumpul, sebagaimana  termaktub  dalam  Pasal  28 Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, dianggap mencerminkan  kepentingan  rakyat  dan partisipasinya dalam semua lembaga demokrasi.
Menurut  pasal  1  ayat  (1)  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7 tentang  Pemilihan  Umum  Tahun  2017,
pemilihan  anggota  parlemen  adalah  sarana yang  dengannya  warga  negara  memilih wakil,  wakil  provinsi,  presiden,  dan  wakil. Presiden Republik Indonesia yang langsung, umum,  gratis,  berbayar,  rahasia,  dan  adil berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.
Di  sebagian  besar  negara  demokrasi, pemilu  dianggap  sebagai  simbol  demokrasi. Mereka  percaya  bahwa  hasil  pemilihan umum,  dengan  kebebasan  berekspresi  dan kebebasan berserikat, secara akurat mencerminkan partisipasi dan aspirasi rakyat.
Pemilu  adalah  kesempatan  bagi warga  negara  untuk  memilih  pejabat pemerintah  dan  memutuskan  apa  yang mereka  ingin  pemerintah  lakukan.  Dan dalam  membuat  keputusan  ini,  warga memutuskan  dengan  tepat  apa  yang  ingin mereka  dapatkan.  Menurut  A.  Sudiharto, pemungutan suara merupakan bentuk esensial dari demokrasi dan bentuk partisipasi  publik  dalam  masyarakat,  bebas dalam  arti  tidak  ada  pengaruh  atau  tekanan dari partai.
Semakin  besar  kebebasan  dalam fungsi  seleksi,  semakin  baik  fungsi  seleksi. Sebaliknya,  semakin  sedikit  kebebasan, semakin buruk pilihannya. Dengan demikian,  ada  anggapan  bahwa  semakin banyak  orang  berpartisipasi  dalam  pemilu, semakin tinggi tingkat demokrasi.

## B. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU) Pusat  merupakan  penyelenggara  pemilu dengan  posisi  strategis  dalam  perjalanan politik  Indonesia  yang  memiliki  dinamika penyelenggara  pemilu.  Dalam  sistem  politik yang  demokratis,  pemilihan  umum  yang bebas  dan  adil  sangat  penting.  Bahkan sistem  politik  yang  disiapkan  oleh  negara biasanya  menggunakan  sistem  tuntutan demokrasi  dalam  sistem  politik  yang dibangunnya.
Pentingnya status penyelenggara pemilu ditentukan oleh UUD 1945. Ayat (5) pasal  22E  UUD  1945  mengatur  bahwa pemilu legislatif bersifat nasional, tetap, dan mandiri.  Ketentuan  ini  dimaksudkan  untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan kedaulatan nasional. Dan Bukan Tidak.  7  Tahun  2017.  KPU  meliputi:  KPU, KPU Daerah, KPU Daerah/Kota, PPK, PPS, PPLN,  KPPS,  KPPSLN.  Dan menurut Pasal 7  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017. KPU  meliputi  seluruh  wilayah  Negara Kesatuan Indonesia.

## 3. METODE PELAKSANAAAN
Penelitian  ini  menggunakan  studi hukum  normatif,  dimana  penulis  hanya mempertimbangkan  teori-teori  hukum  yang berkaitan dengan negara hukum. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai buku, jurnal, laporan
penelitian, atau laporan berita yang diperoleh melalui media cetak maupun online.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Peran KPU dalam Pelaksanaan Pemilu yang Berkualitas Dan Bermartabat
Peran  penyelenggara  pemilu  dalam pemilu sangat penting.
Proses penyelenggaraan pemilu mengalami perubahan dari pemilu 1955 hingga sekarang.  Dari  awal  masa  pemilu  hingga masa  restrukturisasi,  pengambil  kebijakan tidak  bisa  dipisahkan  dari  partai  politik  dan pemerintah.
UUD 1945 diubah sebagai salah satu proses reformasi yang mengakibatkan munculnya  beberapa  lembaga  baru,  yang diselenggarakan sesuai dengan perkembangan pemerintahan nasional Indonesia. Salah satu lembaga yang dibentuk pasca  reformasi  adalah  Komisi  Pemilihan Umum,  penyelenggara  pemilu  di  Indonesia. Memang perubahan ini dilakukan mengingat wilayah  NKRI  yang  sangat  besar,  terutama karena  jumlah  penduduk  yang  tersebar  di seluruh  nusantara  dan  kompleksnya  negara, sehingga  membutuhkan  tenaga  terampil  dan koordinator terpercaya yang dapat menyelenggarakan  pemilihan  umum  di Indonesia.
Pemilihan  umum  warga  negara sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum  adalah  pemilihan  umum legislatif yang berdasarkan asas transparansi,
internasionalisme, kebebasan, dan kerahasiaan,  kebenaran  dan  kebenaran. Aturan  tersebut  dapat  dijelaskan  sebagai berikut:
1. Yang  pertama  berarti  bahwa  semua warga  negara  dapat  menggunakan  hak pilihnya secara langsung. Pemilih berhak memilih  secara  langsung  sesuai  dengan hati nuraninya, tanpa perantara dan tanpa identitas.
2. Universal  artinya  semua  warga  negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih berhak memilih.
3. Kebebasan  artinya  setiap  pemilih  bebas memilih  pemimpin  sesuai  dengan  hati nuraninya. Setiap pemilih berhak memilih dalam menggunakan hak pilihnya,  menjamin  keamanan  pemilihan menurut  hati  nuraninya  tanpa  pengaruh, paksaan atau paksaan dari siapapun.
4. Kerahasiaan berarti bahwa setiap pilihan warga  negara  atas  pemimpin  terpilih berhak atas kerahasiaan dan dijamin oleh undang-undang dan peraturan.
5. Loyalitas  artinya  setiap  warga  negara berhak  memilih  pemimpin  masa  depan secara jujur, loyal, tanpa pengaruh pihak lain.
6. Keadilan  berarti  semua  warga  negara memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk menggunakan hak pilihnya.
Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan
pemilu  berdasarkan  asas  yang  tercantum dalam Pasal 2:
1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Baik;
4. Kepastian hukum;
5. Terorganisir;
6. Buka;
7. Simetris;
8. Profesional;
9. Bertanggung jawab;
10. Efektif; itu
11. Berhasil.
KPU bertujuan untuk menyelenggarakan  pemilu  yang  demokratis, adil,  efisien,  dan  efektif.  Menurut  Pasal  4 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang Pemilihan Umum, tujuan UU Pemilu adalah untuk:
1. Memperkuat sistem demokrasi pemerintahan negara;
2. Menyelenggarakan pemilihan umum dengan benar dan adil;
3. Memastikan konsistensi dalam perencanaan sistem pemilu;
4. Menjamin  adanya  jaminan  hukum  dan menghindari  duplikasi  penyelenggaraan pemilu; itu
5. Penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien.
Peran KPU dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis adalah:
1. Meningkatkan  integritas,  imparsialitas, dan independensi anggota KPU.
Penyelenggaraan  pemilu  yang adil  berarti  memiliki  unsur  kejujuran, transparansi,  akuntabilitas,  akurasi  dan presisi  dalam  pelaksanaan  tugas  dan wewenangnya.  Netralitas  penting  bagi penyelenggara  pemilu.  Netral  artinya netral  bagi  peserta.  Netralitas  berarti penyelenggara pemilu tidak boleh menerima  instruksi  partai,  baik  dari penguasa maupun dari partai politik.
KPU  harus  mampu  beroperasi dan  beroperasi  secara  netral  dari  politik dan  prasangka  politik  dan  tanpa  campur tangan,  karena  secara  langsung  akan mempengaruhi  tidak  hanya  kepercayaan pembuat  kebijakan,  tetapi  proses  pemilu dan hasil pemilu.
Independensi berarti kemerdekaan  dalam  menjalankan  semua fungsi  dan  kegiatan,  tanpa  pengaruh partai  politik  atau  pejabat  tertentu  yang mewakili  kepentingan  partai  politik  atau pemilih.
2. Peran  KPU  dalam  menjamin  pendidikan politik pemilih.
Pendidikan  Politik  adalah  proses komunikasi  antara  pendidik  (lembaga pemilihan, partai politik dan pemerintah) untuk  memastikan  bahwa  nilai-nilai  dan prinsip-prinsip  politik  yang  dianggap baik  dan  diinginkan  dipahami,  diterima dan dipraktikkan. Pendidikan politik dan demokrasi dapat diartikan sebagai upaya sadar  dan  sistematis  untuk  mengubah
norma-norma masyarakat agar nilai-nilai yang  melekat  dalam  membangun  politik dan demokrasi yang lebih baik dipahami dan diterima.
Pendidikan  politik  berkontribusi pada kapasitas kewarganegaraan, termasuk kemampuan untuk berpikir dan berpartisipasi. Keterampilan berpikir adalah  keterampilan  berpikir  kritis  yang meliputi  kemampuan  mendengarkan, mengidentifikasi  dan  mendefinisikan masalah, menganalisis dan mengevaluasi masalah  sosial.  Sedangkan  kemampuan community engagement meliputi kemampuan berkomunikasi, kemampuan memantau urusan publik, dan kemampuan  mempengaruhi  kebijakan publik.
3. Peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih
Partisipasi politik dalam masyarakat  adalah  proses  sosial  yang bertujuan  untuk  memandu  keputusan politik masyarakat tentang status kewarganegaraan mereka.
Partisipasi  politik  yang  lebih besar dapat dicapai melalui:
a. Peduli terhadap masyarakat;
b. Penyebaran  informasi  melalui  bahan ajar;
c. Komunikasi  melalui  media  seperti radio dan surat kabar;
d. Program Demokrasi Sukarela;
e. Koneksi trailer.
4. Peran KPU dalam memantau pemilu
Pengamatan  merupakan  faktor penting  dalam  menentukan  keberhasilan atau kegagalan suatu pilihan.
Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah dan menghilangkan pelanggaran  pemilu,  sengketa  pemilu dan  pemantauan  persiapan  pemilu. Dalam melaksanakan kegiatan pemantauan  pemilu,  KPU  tidak  berdiri sendiri  tetapi  dibantu  oleh  Komisi Pemilihan  Umum  yang  dikenal  dengan Bawaslu dan Panwaslu yang bertanggung  jawab  menyelenggarakan pemilu yang demokratis secara langsung, bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil.  hukum dan peraturan yang berlaku.
5. Peran dalam menghadapi praktik kebijakan moneter
Pemantauan dana kampanye adalah proses memperoleh informasi dan dokumen kebijakan keuangan dari
politisi/partai  dan  kelompoknya  untuk kepentingan  pemilih  dan  penyelenggara pemilu.
6. Peran dalam Mengatasi Black Campaign Propaganda hitam adalah kampanye  untuk  mengalahkan  politisi dengan  pertanyaan  bodoh.  Metode  yang biasanya verbal dan sekarang menggunakan teknologi modern, multimedia dan media.
B. Kendala  dan  Upaya  KPU  dalam Mewujudkan  Pemilu  Berkualitas  dan Bermartabat
Di  Indonesia  sendiri,  demokrasi masih  berupa  demokrasi  prosedural,  yang belum  terintegrasi  dengan  demokrasi  yang sebenarnya.  Dalam  prakteknya,  Indonesia dapat  disebut  demokrasi,  karena  mengikuti cara-cara  demokrasi  yang  lazim,  misalnya: kemampuan  membentuk  partai  politik, dikuasai  oleh  hukum,  kepemimpinan  dan penanam  modal,  perekonomian  dikuasai oleh kapital, dan disahkan hanya berdasarkan  sifatnya.  keberadaannya  tetapi tidak  berdasarkan  keberadaannya  memiliki hak berdaulat.
Masih
terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, antara lain:
1. Masih  kurangnya  pengetahuan  tentang disiplin  sosial  dan  konsultasi  di  bidang pendidikan.
Pendidikan merupakan hal mendasar  bagi  pembangunan  bangsa karena  pendidikan  adalah  sesuatu  yang dapat mengajar, membimbing dan membimbing  generasi  dalam  kehidupan yang akan menjamin masa depan.
Kualitas  pendidikan,  baik  formal maupun  informal,  sangat  terlihat.  Ini termasuk peningkatan kemiskinan,
kejahatan dan masalah sosial lainnya.
2. Kebebasan  hukum  yang  rendah  dan sensitivitas pemilih yang rendah.
Proses  kesadaran  normal  adalah proses  mental  yang  ada  dalam  diri seseorang,  yang  mungkin  disadari  atau tidak. Pengetahuan hukum di masyarakat tentang  Pancasila,  UUD  1945  dan peraturan perundang-undangan terfragmentasi dan utuh, sehingga terjadi penyalahgunaan  kekuasaan.  Rendahnya kebebasan  hukum  berbanding  lurus dengan rendahnya sentimen pemilih.
3. Standar hidup penduduk relatif rendah.
Kaum  miskin  telah  menjadi jurang  bagi  elit  politik,  karena  orang lebih  fokus  pada  masalah  lambung. Dalam  situasi  seperti  itu,  akan  mudah untuk  memasuki  apa  yang  disebut kebijakan  moneter.  Politik  uang  dan korupsi menjadi salah satu kendala yang menarik  dalam  pembahasan  masalah- masalah  yang  muncul  dalam  kehidupan masyarakat.
4. Kondisi  pesimis  dan  skeptis  terhadap demokrasi
Pesimisme dan skeptisisme demokrasi  bersumber  dari  kegagalan memenuhi  banyak  janji  kampanye. Rakyat frustasi karena merasa dimanfaatkan  oleh  beberapa  elit  politik untuk  dipilih  rakyat  dan  menduduki kekuasaan.  Para  pemilih  sudah  muak dengan  proses  demokrasi  lima  tahun yang seharusnya tidak membawa perubahan  dalam  kehidupan  masyarakat. Selain  itu,  korupsi  yang  meluas  di
pemerintahan  menyebabkan  hilangnya minat terhadap demokrasi.

## 5. Masalah SARA
Akibat  dari  kegiatan  SARA adalah  konflik  intra  kelompok  yang dapat  menimbulkan  kebencian  dan perpecahan  yang  mengancam  keutuhan NKRI.  Inilah  yang  menggerogoti  nilai- nilai  demokrasi  itu  sendiri.  Hal  ini berkaitan  dengan  pemilihan  pemimpin berdasarkan  kesetaraan  etnis,  bukan kemampuan  pemimpin,  kualitas,  dan surat. Bila kasus SARA digunakan untuk menekankan  persaingan  politik,  pada umumnya partai-partai lain yang berstatus SARA sering kali berebut.
Dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi  melalui  pemilu  parlemen,  perlu dicermati kelemahan-kelemahan setiap tahapan  dalam  penyelenggaraan  pemilu. Berdasarkan  penilaian  ini,  maka  akan terbentuk  seperti  yang  diharapkan,  yaitu pembangunan demokrasi, pemajuan kehidupan yang adil dan kemakmuran.
Peran KPU dalam mengatasi kendala terselenggaranya  pemilu  yang  demokratis adalah:
1. Meningkatkan kesadaran hukum penduduk
Pengurangan  kebebasan  hukum bagi  penduduk  asli  dapat  dicapai terutama melalui pendidikan. Yang perlu diperhatikan  dan  ditanamkan  dalam pendidikan  adalah  bagaimana  menjadi
warga negara yang baik, apa saja hak dan kewajiban warga negara.
2. Simulasi pemungutan suara.
Sangat  penting  bagi  masyarakat yang  berpartisipasi  dalam  pemilu  harus diberikan  simulasi  pemilu.  Simulasi dilakukan  untuk  melihat  proses  dan metode  pemungutan  dan  penghitungan suara sebelum pemilu..
3. Meningkatkan pengawasan pemilu
Pengawasan pemilu adalah fungsi memantau,  menganalisis,  mempelajari, dan mengevaluasi proses pemilu menurut aturan  yang  ditetapkan  undang-undang. Tujuan pemantauan pemilu adalah untuk menjamin terselenggaranya pemilu secara langsung, universal, bebas, rahasia,  adil,  akurat  dan  tertib,  serta sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  pemilu,  menyelenggarakan pemilu  yang  demokratis,  dan  menjaga integritas,  integritas  proses  regulasi  dan akuntabilitas hasil pemilu transparan.

## 5. SIMPULAN
1. Pemilu  dikatakan  demokratis  apabila semua  warga  negara  Indonesia  yang memiliki  hak  pilih  dapat  memberikan suaranya  secara  langsung,  terbuka, bebas,  rahasia,  dan  adil.  Integritas, karakter bangsa, konsistensi dan kemandirian  mendukung  KPU.  Komisi bertanggung  jawab  untuk  meningkatkan integritas, imparsialitas dan independensi
anggota  KPU,  memberikan  pendidikan politik  yang  berkualitas  kepada  pemilih dan  meningkatkan  partisipasi  pemilih. Komunikasi  melalui  materi  pendidikan, media, program sukarelawan demokratis, dan  kemitraan  seluler.  Tanggung  jawab lainnya  adalah  untuk  memantau  proses pemilihan  dalam  memerangi  penegakan kebijakan ekonomi dan kerusuhan hitam. 2. Salah  satu  kendala  terselenggaranya pemilu  yang  demokratis  adalah  tingkat pendidikan  yang  masih  belum  memadai untuk  memahami  kaidah  kedisiplinan dan pemikiran dalam masyarakat, kurangnya kebebasan hukum dan kesejahteraan  pemilih,  otonomi  daerah, kemiskinan  dan  keadaan  sulit.  skeptis terhadap  isu-isu  rasis  dan  demokratis. Misi  KPU  adalah  mengatasi  hambatan pemilu yang demokratis dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan  hukum,  pemetaan  pemilu,  dan memperkuat pengawasan pemilu.

## Saran
Salah  satu  ciri  negara  Indonesia adalah  pemilihan  umum,  sebagai  bukti komitmen  negara  terhadap  prinsip-prinsip demokrasi. Dalam pemilu, partisipasi politik rakyat sangat penting, dan pemilu adalah hak politik  rakyat,  yang  akan  mempengaruhi masa  depan  daerah.  Untuk  itu,  KPU  harus lebih aktif membimbing partisipasi masyarakat  dalam  politik  ke  depan  untuk
meminimalisir  sikap  apatis  masyarakat dalam menyelenggarakan pemilu.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Agustino,  Leo, Perihal  Ilmu  Politik ,  Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007.
Asmoro, Putera, Hukum Tata Negara: Teori dan Peraktek , Thafa Media, Yogyakarta, 2014.
Budiardjo,  Miriam, Dasar-Dasar  Ilmu
Politik , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
Gaffar,  M.  Janedjri, Politik  Hukum  Pemilu , Konstitusi Pers, Jakarta, 2012.
Hady,  Nuruhuddin, Teori  Konstitusi  dan Negara  Demokrasi ,  Setara  Press, Malang, 2016.
Huda.  Ni’matul, Hukum  Tata  Negara Indonesia .  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2005.
Kantaprawira, Rusadi, Sistem Politik Indonesia ; Suatu  Model  Pengantar , Sinar Baru Algensido, Bandung..
Marijan,  Kacung, Sistem  Politik  Indonesia:
Konsolidasi  Demokrasi  Pasca  Orde Baru , Prenada Media Group, Jakarta,
2010.
Ngabiyanto, dkk, Bunga Rampai Politik dan
Hukum , Rumah Indonesia,
Semarang, 2006.
Ramlan, Surbakti, dkk, Perekayasaan
Pemilu  Untuk  Pembangunan  Tata
Politik Demokrasis , Kemitraan,
Jakarta, 2008.
Rizkiyansyah, Mengawali  Pemilu  Menatap Demokrasi (Catatan
Penyelenggaraan Pemilu 2004) , IDEA Publishing, Bandung. 2007.
Rozali, Abdullah, Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas , RajawaliPers, Jakarta, 2009.
Sanit,  Arbi, Partai,  Pemilu  dan  Demokrasi , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
Sardini, Nur Hidayat, Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia , Fajar Media Press, Yogyakarta, 2011.
Sastroatmodjo,  Sudijono, Perilaku  Politik , IKIP  Semarang  Press,  Semarang,
2005.
Surbakti,  Ramlan, Memahami  Ilmu  Politik , PT. Grasindo, Jakarta, 2012
Thaib, Dahlan, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 ,
Liberti, Yogyakarta, 2007.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang Pemilihan Umum.

## C. Jurnal Ilmiah
Mentang,  Ivo  R.  T.,  “Peran  Komisi Pemilihan Umum Dalam Mensosialisasikan  Program  Pemilih Cerdas  Di  Bolaang  Mongondow”,
Jurnal Politico , Vol. 6, No. 4 (2017).