Available online: https://mayadani.org/index.php/MAYADANI

## Sosialisasi kebijakan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan tenaga kerja migran dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial
Tiyas Vika Widyastuti a , Achmad Irwan Hamzani b , Nuridin Nuridin c , Muhammad Wildan d Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Mintaragen, Kec. Tegal Tim., Kota Tegal, 52121, Indonesia * Penulis Korespondensi. Email: tiyasvikawidyastuti@gmail.com a ; hamzaniachmad@gmail.com b ; nuridin.upstegal@gmail.com c ; wildanmuhammad46@gmail.com d
Received: 29 Desember 2019; Revision: 13 Maret 2020; Accepted: 19 Maret 2020

## Abstrak
Fenomena  migrasi  yang  berwajah  perempuan  diawali  dengan  keterbatasan  akses  dan  kontrol  perempuan terhadap sumber-sumber kehidupan akibat kebijakan pembangunan yang cenderung berorientasi pada per- tumbuhan ekonomi global serta menempatkan perempuan dalam situasi pemiskinan. Selama ini perempuan kerap  dijadikan  solusi dari  setiap  persoalan  ekonomi  yang  dihadapi  oleh  keluraga  seperti  dijadikan  objek tanggungan utang, aset ekonomi untuk membantu keluarga mencari nafkah, termasuk didalamnya menjadi Tenaga Kerja Migran untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Perempuan tenaga kerja migran kerap meng- alami  ketidakadilan  dan  penindasan  berlapis  yang  terjadi  di  desa  akibat  pemiskinan  maupun  di  seluruh tahapan  migrasi,  yaitu  pra,  pemberangkatan,  masa  kerja  hingga  kepulangan.  Sila  ke  5  Pancasila,  sebagai Dasar  Nilai  Keadilan  Sosial,  mengaturnya  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2012  berdasarkan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya memiliki tujuan melindungi pekerja migran Indonesia yang berada diluar negeri mendapatkan hak perlin- dungan tersebut. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 jelas disebutkan bahwa Pemerintah bertanggung  jawab  untuk  meningkatkan  upaya  perlindungan  TKI  diluar  Negeri  serta  Pasal  27  mengatur tentang  penempatan  TKI  di  Luar  Negeri  hanya  dapat  dilakukan  ke  negara  tujuan  yang  pemerintahnya membuat  perjanjian  tertulis  dengan  Pemerintah  Negara  Republik  Indonesia  atau  ke  Negara  tujuan  yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing. Oleh sebab itu, setiap orang dilarang menempatkan calon TKI pada jabatan atau tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perundang, baik di Indonesia maupun di Negara tujuan. Dalam  pelaksaaannnya,  Balai  Latihan  Kerja  Luar  Negeri  sering  kali  tidak  memberikan  pemahaman  dan wawasan terhadap calon tenaga kerja migran tentang arti pentingnya perlindungan hukum dan bagaimana mereka bisa melakukan advokasi terhadap dirinya sendiri jika mengalami kekerasan ataupun pelecehan di negara tujuan bekerja. Kegiatan Sosialisasi ini salah satunya dimaksudnya memberikan pemahaman dasar berkenaan  perlindungan  hukum  dan  upaya  yang  harus  dilakukan  jika  mengalami  kejadian  yang  tidak mengenakan tersebut dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Kata Kunci: kebijakan, perlindungan hukum, hak-hak pekerja perempuan, tenaga kerja migran
How to Cite : Widyastuti, T., Hamzani, A., Nuridin, N., & Wildan, M. (2020). Sosialisasi kebijakan perlindungan hukum  terhadap  hak-hak  perempuan  tenaga  kerja  migran  dalam  mewujudkan  nilai-nilai  keadilan  sosial. Masyarakat Berdaya dan Inovasi, 1 (1), 6-11. doi:https://doi.org/10.33292/mayadani.v1i1.2
This is an open-access article under the CC–BY-SA license .

## PENDAHULUAN
Fenomena  migrasi  yang  berwajah  perempuan  diawali  dengan  keterbatasan  akses  dan  kontrol perempuan  terhadap  sumber-sumber  kehidupan  akibat  kebijakan  pembangunan  yang  cenderung  ber- orientasi pada pertumbuhan ekonomi global serta menempatkan perempuan dalam situasi pemiskinan. Selama ini perempuan kerap dijadikan solusi dari setiap persoalan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga seperti  dijadikan  objek  tanggungan  utang,  aset  ekonomi  untuk  membantu  keluarga  mencari  nafkah, termasuk didalamnya menjadi Tenaga Kerja Migran untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Perempuan

## Masyarakat Berdaya dan Inovasi, 1 (1), 2020, 7
Tiyas Vika Widyastuti, Achmad Irwan Hamzani, Nuridin Nuridin, Muhammad Wildan
tenaga kerja migran kerap mengalami ketidakadilan dan penindasan berlapis yang terjadi di desa akibat pemiskinan  maupun  di  seluruh  tahapan  migrasi,  yaitu  pra,  pemberangkatan,  masa  kerja  hingga kepulangan (Sumodiningrat , 1999).
Sila  ke  5  Pancasila,  sebagai  dasar  nilai  keadilan  sosial,  mengaturnya  dalam  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  2012  berdasarkan  konvensi  internasional  mengenai  perlindungan  hak-hak  seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya memiliki tujuan melindungi pekerja migran indonesia yang berada diluar negeri mendapatkan hak perlindungan tersebut. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39  Tahun  2004  jelas  disebutkan  bahwa  Pemerintah  bertanggung  jawab  untuk  meningkatkan  upaya perlindungan TKI diluar Negeri serta Pasal 27 mengatur tentang penempatan TKI di Luar Negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Negara  Republik  Indonesia  atau  ke  Negara  tujuan  yang  mempunyai  peraturan  perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing. Oleh sebab itu, setiap orang dilarang menempatkan calon TKI pada jabatan atau tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perundangan, baik di Indonesia maupun di Negara tujuan (Asmar , 2019).
Pengiriman  Tenaga  Migran  keluar  negeri  memang  bisa  memberikan  manfaat  ekonomi  yang relatif  besar  tidak  hanya  bagi  tenaga  kerja  itu  sendiri  dan  keluarganya  akan  tetapi  juga  bagi  negara, karena itu negara menganggap pengiriman TKI ke luar negeri merupakan sebuah jawaban atas absennya negera  dalam  menyediakan  lapangan  kerja.  Sulitnya  kesempatan  kerja  di  dalam  negeri  dan  semakin banyaknya pengangguran di Indonesia pada akhirnya telah menjadikan Indonesia sebagai pengekspor tenaga migran terbesar di Asia dan bahkan dunia (Hakim, 2006).
Perlakuan  manusiawi  yang  menjadi  Hak  bagi  Pekerja  Migran  adalah  tempat  yang  atau  tidak terpencil,  makan,  minum,  dan  tempat  tidur  yang  layak,  tidak  mendapat  pelecehan  seksual,  tidak dipekerjakan tanpa upah, tidak disekap, berkomunikasi dengan keluarga, mendapat pelatihan, mendapat perlindungan  hukum,  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia Nomor. PER07/MEN/IV/2005.
Terpenuhinya prinsip keadilan dengan indikator adanya aturan yang jelas yang menjamin pola pembangunan bidang ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur yang sesuai dengan generasi kini dan akan datang karena Pasal 2 telah menyebutkan bahwa penempatan dan perlindungan calon  TKI/TKI  berasaskan  keterpaduan,  persamaan  hak,  demokrasi,  keadilan  sosial,  kesetaraan  dan keadilan gender, anti diskriminasi serta anti perdagangan manusia yang bila dilaksanakan secara efisien secara terus menerus maka akan menjadi suatu pola perlindungan dan penempatan calon TKI/TKI yang sesuai dengan kondisi kini dan mudah beradaptasi dengan generasi yang akan datang terlebih lagi dalam pasal 94 dijelaskan bahwa ada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI yang akan menangani permasalahan penempatan danperlindungan TKI (Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, 2004).
Data kasus kekerasan terjadi pada tahun 2017, laporan yang masuk ke Komnas Perempuan men- catat sebanyak 10 kasus kekerasan terhadap PRT migran, sedangkan data BNP2TKI memperlihat-kan pada 2015 terdapa kasus pelecehan seksual pekerja migran. Yang lebih mengkhawatirkan, data Balai Pelayanan Kepulangan TKI menyebutkan sepanjang 2008-2014 menyebutkan 11.343 kasus pelecehan seksual (CNN Indonesia, 2018).
Periode Januari sampai dengan Desember 2016, Lembaga Solidaritas Perempuan menangani 66 kasus kekerasan dan pelanggaran hak yang terjadi pada perempuan tenaga kerja migran yang mayoritas bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Jenis kasus yang paling banyak dilaporkan adalah gaji yang tidak dibayar (19%) dan kasus trafficking (17%). Rentannya perempuan tenaga kerja migran terutama Pekerja Rumah  Tangga  mengalami  pelanggaran  hak  ketenagakerjaan  merupakan  manifestasi  dari  paradigma negara yang belum mengakui pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaan (Asmar , 2019). Masalah pekerja migran juga terjadi dengan berbagai modus perekrutan hingga penempatan PRT yang sarat dengan unsur-unsur indikasi perdagangan manusia, diantaranya: Pertama , praktik percaloan yang  mengaburkan  informasi  pokok  atau  penipuan,  praktik  penjeratan  hutang,  serta  maraknya pemalsuan  dokumen  yang  dilakukan  oleh  sponsor/PPTKIS  termasuk  melibatkan  oknum  aparat pemerintah daerah, ini menjadikan calon tenaga kerja migran menjadi kelompok yang tereksploitasi dan tidak berdaya; Kedua , Proses penandatangan perjanjian kerja yang dilakukan melalui cara pemaksaan, seperti  pemberian  waktu  singkat  untuk  membaca  perjanjian  atau  tidak  adanya  penjelasan  akurat  dan rinci  atas  isi  dari  perjanjian  kerja  tersebut; Ketiga ,  Praktik  pembatasan  komunikasi  selama  dalam penampungan  maupun  di  tempat  kerja  yang  menyebabkan  calon  tenaga  kerja  migran  berada  dalam situasi  tidak  berdaya  untuk  mengambil  keputusan  atau  berkonsultasi  dengan  orang  lain  dalam

## Masyarakat Berdaya dan Inovasi, 1 (1), 2020, 8
Tiyas Vika Widyastuti, Achmad Irwan Hamzani, Nuridin Nuridin, Muhammad Wildan
pengambilan keputusan termasuk dalam kategori penyekapan; Keempat , Praktik pembatasan informasi mengenai proses migrasi melemahkan posisi pekerja migran yang membutuhkan pekerjaan. Situasi ini membuka ruang pelaku perdagangan orang untuk memanfaatkan situasi rentan yang dihadapi oleh calon pekerja/pekerja migran. Pada akhirnya melahirkan kerentanan lainnya seperti pemerasan, pelecehan dan kekerasan seksual; Kelima , Jeratan hutan, yang merupakan satu modus trafficking juga kerap dialami oleh  calon  pekerja  migran.  Salah  satu  penyebab  jeratan  utang  adalah  penerapan  biaya  tinggi  yang dilembagakan oleh peraturan Menaker, menyebabkan calon pekerja migran semakin terbebani, tersudut perangkap  dalam  jebakan  utang,  yang  menyebabkan  eksploitasi  pekerja  migran  dalam  mata  rantai pemiskinan (Asmar , 2019).
Mencermati hal tersebut, kami melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berkenaan dengan  bagaimana  kebijakan  perlindungan  hukum  hak-hak  tenaga  kerja  migran  perempuan  dalam mewujudkan  nilai-nilai  keadilan  sosial  kepada  perempuan  calon  tenaga  kerja  migran  yang  sedang menjalani pendidikan di Balai Latihan Kerja Luar Negeri Permata Slawi agar nantinya mereka dapat mengadvokasi diri sendiri dan sesama anggota tenaga kerja migran lainnya serta meminimalisir kasus yang dialami oleh tenaga kerja migran khususnya di Slawi dan sekitarnya.
Buruh, pekerja, worker, laborer, tenaga kerja atau karyawan pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada Pemberi Kerja atau pengusaha atau majikan. Buruh adalah mereka yang bekerja pada usaha perorangan dan diberikan imbalan kerja secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tertulis, yang biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian.
Pada dasarnya, buruh, pekerja, tenaga kerja maupun karyawan adalah sama, Namun dalam kultur Indonesia,  “Buruh”  berkonotasi  sebagai  pekerja  rendahan,  hina,  kasaran  dan  sebagainya,  sedangkan pekerja, tenaga kerja dan karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi dan diberikan cende- rung  kepada  buruh  yang  tidak  memakai  otot  tapi  otak  dalam  melaksanakan  kerja.  Akan  tetapi,  pada intinya sebenarnya keempat kata ini sama mempunyai arti satu yaitu pekerja. Hal ini terutama merujuk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku umum untuk seluruh pekerja maupun pengusaha di Indonesia.
Organisasi  Perburuhan  Internasional  ( International  Labour  Organization/ ILO)  mendefinisikan seorang pekerja migran, sebagai seseorang yang bermigrasi atau telah bermigrasi dari satu negara ke negara lain. Menurut Wickramasekera (2002), mengacu pada konvensi ILO pada Buruh Migran tahun 1949 (No. 97) pada artikel 11 ialah orang yang bermigrasi dari satu negara ke negara lain untuk tujuan bekerja.
Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat ditentukan bahwa yang dimaksud dengan  perlindungan  adalah  suatu  bentuk  pelayanan  yang  wajib  dilaksanakan  oleh  aparat  penegak hukum atau aparat keamanan yang memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan,  penyidikan,  penutupan  dan  atas  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  (Mahkamah  Agung Republik Indonesia, 2006).
Dalam arti luas, perlindungan sosial dapat didefinisikan sebagai segala inisiatif baik yang dilaku- an  oleh  pemerintah,  sektor  swasta  maupun  masyarakat  yang  bertujuan  untuk  menyediakan  transfer pendapatan pada yang membutuhkan arahan melindungi kelompok rentan terhadap resiko-resiko peng- hidupan ( livelihood) dan meningkatkan status dan hak sosial kelompok-kelompok yang terpinggirkan di dalam suatu masyarakat (Huraerah, 2011).
Undang-Undang  Dasar  1945,  Pasal  27  ayat  (2)  menetapkan  bahwa  ” Tiap-Tiap  Warga  Negara Berhak Atas Pekerjaan dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan ” (Republik Indonesia, 2008). Dari  pasal  tersebut,  jelas  dikehendaki  agar  semua  warga  Negara mau dan mampu bekerja  supaya diberikan  pekerjaan,  sekaligus  dengan  pekerjaan  tersebut  agar  mereka  dapat  hidup  layak  sebagai manusia yang mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh hukum. Dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  Di  Luar  Negeri  Bab  III tentang Hak dan Kewajiban TKI terdapat di dalam Pasal 8 dan Pasal 9 sebagai berikut:
Pasal 8 Setiap calon TKI mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk: (1) Bekerja di luar negeri; (2) Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempat- an TKI di luar negeri; (3) Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar

## Masyarakat Berdaya dan Inovasi, 1 (1), 2020, 9
Tiyas Vika Widyastuti, Achmad Irwan Hamzani, Nuridin Nuridin, Muhammad Wildan
negeri; (4) Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinan serta kesempatan untuk menjalan- kan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya; (5) Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di Negara tujuan; (6) Memperoleh hak, kesempatan dan perlakuan yang sama yang  diperoleh  tenaga  kerja  asing  lainnya  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  di  Negara tujuan;  (7)  Memperoleh  jaminan  perlindungan  hukum  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan atas  tindakan  yang  dapat  merendahkan  harkat  dan  martabatnya  serta  pelanggaran  atas  hak-hak  yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri; (8) Mem- peroleh  jaminan  perlindungan  keselamatan  dan  keamanan  kepulangan  TKI  ke  tempat  asal;  (9) Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.
Pasal  9,  Setiap  calon  TKI  mempunyai  kewajiban  untuk:  (1)  Mentaati  peraturan  perundang- undangan baik di dalam Negeri maupun di Negeri tujuan; (2) Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja; (3) Membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan (4) Memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keber- adaan dan pemulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan.
Menurut Bahasa Belanda yaitu advocaat atau advocateur berarti pengacara atau pembela. Karena tidak heran jika advokasi sering diartikan sebagai kegiatan pembelaan kasus atau beracara di pengadilan. Kegiatan  advokasi  sesungguhnya  tema  yang  tak  dapat  didefinisikan  karena  advokasi  merujuk  pada semua bentuk aksi sosial (Huraerah, 2011). Zastrow mengartikan advokasi adalah aktivitas menolong klien  untuk  mencapai  layanan  ketika  mereka  ditolak  suatu  lembaga  atau  suatu  sistem  layanan  dan membantu  serta  memperluas  pelayanan  agar  mencakup  lebih  banyak  orang  yang  membutuhkan (Huraerah, 2011).
Advokasi  digunakan  untuk  mempengaruhi  dan  bertindak  secara  kolektif  untuk  mempengaruhi perubahan sosial. Dalam hal ini advokasi kasus, tujuan akhirnya adalah membantu tentang bagaimana berjuang memenangkan pertarungan terhadap hak-haknya di lembaga lain dan sistem pelayanan sosial yang  ada.  Advokasi  ini  bersifat  individu,  advokasi  dilaksanakan  pada  saat  individu  mendapat  suatu masalah  dan  membutuhkan  advokasi  untuk  menyelesaikan  permasalahannya.  Advokasi  ini  bersifat tertutup. Mayoritas tenaga kerja migran memiliki latar belakang pendidikan adalah sekolah menengah atas (SMA), dan berasal dari keluarga dengan perekonomian kurang, sehingga informasi untuk hukum dan perlindungannya masih sangat minim. Kelompok ini menjadi sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada  masyarakat,  dianggap  sebagai  kelompok  yang  rentan  terhadap  unsur-unsur  pengesampingan hak-hak pekerja migran.

## METODE
Balai latihan kerja luar negeri (BLKLN) merupakan lembaga pelatihan kerja yang digunakan untuk melatih calon pekerja migran sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Di BLKLN calon pekerja migran  akan  dilatih  dengan  berbagai  macam  keterampilan  mulai  dari  keterampilan  dalam  berbahasa sampai keterampilan dasar rumah tangga. Pemilihan lokasi BLKLN Permata Slawi, mendasari bahwa mayoritas calon pekerja migran adalah perempuan dan memiliki minimal pendidikan adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan pengetahuan hukum yang sangat minim.
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Hukum Hak-Hak Perempuan  Tenaga  Kerja  Migran  dalam  mewujudkan  Nilai-Nilai  Sosial,  menggunakan  metode  atau bentuk  kegiatan  yang  akan  dilakukan  adalah:  (1)  Memberikan  pengetahuan  dan  pemahaman  bagi perempuan  calon  pekerja  migran  di  bidang  hukum;  (2)  Memberikan  pendampingan,  pembinaan, pelatihan dan penyuluhan (legal training) ;

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Hukum Hak-Hak Perempuan Tenaga Kerja Migran dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Keadilan Sosial di PT Graha Mitra Balindo oleh Tim Dosen Fakultas Hukum  Universitas  Pancasakti  Tegal  yang  dilaksanakan  dengan  acara  tatap  muka  dan  paparan  data kasus  yang  pernah  terjadi  terhadap  tenaga  kerja  migran  serta  kebijakan  perlindungan  hukum,  telah berjalan dengan baik dan lancar. Pemilihan kajian kebijakan perlindungan hukum hak-hak perempuan tenaga  kerja  migran  dalam  mewujudkan  nilai-nilai  keadilan  sosial  di  PT  Graha  Mitra  Balindo berdasarkan pada kondisi lapangan dimana calon pekerja migran mayoritas adalah perempuan, lulusan sekolah menengah atas (SMA) dengan minimnya pengetahuan tentang hukum terutama tentang buruh

## Masyarakat Berdaya dan Inovasi, 1 (1), 2020, 10
Tiyas Vika Widyastuti, Achmad Irwan Hamzani, Nuridin Nuridin, Muhammad Wildan
migran  dan  perlindungan  hukumnya.  Serta  di  BLKLN  calon  pekerja  migran  hanya  dilatih  dengan berbagai  macam  keterampilan  mulai  dari  keterampilan  dalam  berbahasa  sampai  keterampilan  dasar rumah tangga, tanpa diberikan pembekalan kebijakan hukum.
Pertemuan tatap muka dengan metode ceramah, dilaksanakan sehari yaitu hari Sabtu, 26 Januari 2019  dari  pukul  10.00 s.d 12.30 WIB.  Peserta  sejumlah  34  orang  yang  merupakan  perempuan calon tenaga kerja migran di bawah binaan BLKLN Permata Slawi Jalan Ir. Juanda No 002/Pakembaran Slawi Kabupaten  Tegal  yang  merupakan  Balai  Latihan  yang  dimiliki  oleh  PT.  Graha  Mitra  Balindo  Tegal sebagai  PJTKI.  Kegiatan  diawali  dengan  pemaparan  oleh  Dr.  Nuridin,  SH,  MH  mengenai  kebijakan hukum di bidang ketenagakerjaan, dilanjutkan dengan kebijakan hukum bagi tenaga kerja migran, oleh Tiyas Vika Widyastuti, SH, MH. Diakhiri dengan contoh kasus dan bagaimana penyelesaian kasus yang pernah dihadapi oleh pekerja migran oleh Dr. H. Achmad Irwan Hamzani dan Muhammad Wildan, SH, MH. Kegiatan sosialisasi kebijakan perlindungan hukum hak-hak perempuan tenaga kerja migran dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial di PT Graha Mitra Balindo yang sudah dilaksanakan diharapkan dapat  menambah  pengetahuan  dan  pemahaman  dalam  mengadvokasi  diri  serta  kewaspadaan  bagi perempuan calon tenaga migran di negara tujuan.
Hasil kegiatan sosialisasi kebijakan perlindungan hukum hak-hak perempuan tenaga kerja migran dalam  mewujudkan  nilai-nilai  keadilan  sosial  di  PT  Graha  Mitra  Balindo  oleh  Tim  Dosen  Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, secara garis besar mencakup beberapa komponen sebagai berikut: (1)  Tercapainya  tujuan  sosialisasi;  dan  (2)  Kemampuan  peserta  dalam  penguasaan  dan  pemahaman materi.
Ketercapaian  tujuan  kegiatan  sosialisasi  kebijakan  perlindungan  hukum  hak-hak  perempuan tenaga kerja migran dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial secara umum sudah berjalan dengan baik,  karena  keterbatasan  waktu  yang  disediakan  oleh  pihak  BLKLN  Permata  Slawi  mengakibatkan pada sesi tanya jawab, dan uraian kasus dapat disampaikan secara maksimal. Kemampuan penguasaan dan pemahaman peserta dilihat dari mereka banyaknya peserta yang bertanya dan menjawab pertanyaan yg diajukan oleh tim dosen fakultas hukum universitas pancasakti tegal. Keberhasilan ini selain diukur dengan dua komponen diatas, juga dapat dilihat dari kepuasan peserta setelah mengikuti kegiatan ini.

## SIMPULAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai kegiatan sosialisasi kebijakan perlindungan hukum  hak-hak  perempuan  tenaga  kerja  migran  dalam  mewujudkan  nilai-nilai  keadilan  sosial,  telah terlaksana dengan baik dan mendapatkan respon yang antusias dari para calon tenaga kerja migran di BLKLN. Kegiatan pengabdian seperti ini dapat dilakukan secara rutin baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda dengan sasaran masyarakat yang benar-benar membutuhkan informasi mengenai kebijakan perlindungan hukum hak-hak perempuan tenaga kerja migran dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Asmar, S. (2019). Peran lembaga solidaritas perempuan dalam perlindungan dan pemberdayaan buruh migran  perempuan  dan  keluarganya (Bachelor's  thesis,  Jakarta:  Fakultas  Dakwah  dan  Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah).
CNN  Indonesia.  (2018). Menguak  data  jumlah  kekerasan  perempuan  tahun  ke  tahun. https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20181126110630-284-349231/menguak-data- jumlah-kekerasan-perempuan-tahun-ke-tahun
Hakim, A. (). Strategi kelangsungan hidup perempuan mantan buruh migran(Studi kasus mantan buruh migran Kaliwedi Kabupaten Cirebon), 257-265
Huraerah,  A.  (2008). Pengorganisasian  dan  pengembangan  masyarakat:  model  dan  strategi pembangunan berbasis kerakyatan . Humaniora.
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia. (2006). Pedoman  Unsur-Unsur  Kejahatan  Pelanggaran  Hak Asasi Manusia yang Berat dan Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Komando. Jakarta Menteri  Luar  Negeri  Republik  Indonesia.  (1999).  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  1999  Tentang Hubungan Luar Negeri

## Masyarakat Berdaya dan Inovasi, 1 (1), 2020, 11
Tiyas Vika Widyastuti, Achmad Irwan Hamzani, Nuridin Nuridin, Muhammad Wildan
Menteri  Luar  Negeri  Republik  Indonesia.  (2004).  Undang-Undang  No.  39  tahun  2004  tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. PER07/MEN/IV/2005 Republik Indonesia (2008). UUD 1945 dan Perubahannya Susunan Kabinet RI Lengkap (1045-2009) serta Reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, 2008
Sumodiningrat, G. (1999). Pemberdayaan masyarakat dan jaring pengaman sosial . Gramedia Pusataka Utama.
Wickramasekera, (2002). Manajemen sumber daya manusia, Jakarta: Gramedia Pustaka