## MENYOAL AGAMA PARA NABI DAN RASUL TERDAHULU ANTARA AGAMA ISLAM DAN AGAMA TAUHID

## Wahyu Ichsan
Reusam Institute, Email: wahyu21.wi@gmail.com

## Abstract
Islam consists of faith and Sharia, so that Din there’s have faith and Sharia (Islamic), that is Islam, but if only faith just the same as the teachings of the Prophets before, so that the teaching them insufficient to refered the Islamic Shariah (Islam). Islam is a religion (ad-dîn) has been revealed by Allah swt. to Prophet Muhammad saw. To organize the relationship of man with Allah, by himself and with his fellow. To Religious expression (ad-dîn) has been revealed by Allah swt., all could be accept it, like same is the case with human contact to arrange with Allah, with himself and with his fellow, we have been happy and could be accept it, because it’s described the scope of Islam completely. But Religious expression (ad-dîn) has been revealed by Allah swt. to Prophet Muhammad saw., which means that Islam is a religion that was revealed to Prophet Muhammad saw. alone, and not the religion that has been revealed to the Prophets before, perhaps this is what the expressions indeed require an explanation. For to that this article was given to explain it. Keywords : Shariah, Religion, Faith, Tawheed
صلختسم
)ةيملاسإلا( ةعيشرلاو ةديقعلا نم نوكتلما نيلداف .ةعيشرلاو ةديقعلا ماه ،نيصرنع نم نوكتي ملاسإلا ءايبنألا نيادأك -ةيوماسلا نيادألا نم ةعيشرلا نود بسفح ةديقعلا نم ن ّوكتي ام امأ� .ملاسإلا وه لهزنأ� يلذا نيلدا وه ملاسإلاف .ملاسإلا نع ةفلامخ انهوكلو ةعيشرلا مدعل ملاسإلبا ىمست لاف ،ةقباسلا .تاقوللمخا نم هيرغبو هسفنبو هبرب ناسنإلا ةقلاع يمظنتل لمسو هيلع الله لىص دمحم هيبن لىع لىاعت الله هبرب ناسنإلا ةقلاع يمظنتل « لهوق انلبق ماك هانلبق دق ،»الله لهزنأ� يلذا نيلدا« وه ملاسإلا نإا لهوقف يلذا نيلدا « لهوق امأ� .لمكاتم لمكا كلشب ملاسإلا لامج نابرعي مانهوكل »تاقوللمخا نم هيرغبو هسفنبو جاتيح يلذا اذهف ،لهبق ءايبنألا نم هيرغ نود بسفح »لمسو هيلع الله لىص دمحم هيبن لىع لىاعت الله لهزنأ�
.لاقلما اذه في نارومح نوكي فوسو حشرلا لىإا
.ديحوت ,ةديقع ,نيد ,ةعيشر :ةيحاتفم تماكل

## A.  Pendahuluan
Pembaca pastinya tak asing lagi dengan sebuah agama yang bernama Islam, jika ditanya beberapa orang apa itu Islam, maka beragam jawaban terlontar. Ada yang menjawab Islam adalah agama keselamatan, ketundukan dan kepatuhan; ada juga jawaban, bahwa Islam adalah agama para Nabi dan Rasul as., yakni agama yang mampu membimbing kepada keselamatan; atau ada pula berceloteh pokoknya Islam adalah agama hebat, agama top, agama paling benar dan paling mulia; bahkan ada pula yang menjawab Islam adalah akronim dari Isya’, Subuh, Lohor, Ashar, dan Maghrib.
Lalu manakah di antara jawaban di atas yang tepat? Sebelum pertanyaan tersebut dijawab, tentunya perlu di perhatikan bahwa definisi adalah gambaran sejati  sebuah  realitas.  Definisi  itu  sendiri mesti menyeluruh meliputi semua aspek yang dideskripsikan, dan memproteksi sifat-sifat di luar substansi yang dibahas.
Karena itu berbagai jawaban sebelumnya, sebenarnya tidak masuk kriteria  definisi  yang  tepat,  dikarenakan ketidak menyeluruhnya deskripsi dan ketidak selektifnya dalam mencegah bahasan yang tidak ada korelasinya dengan realitas Islam itu sendiri. Lalu sebetulnya apa itu Islam?
Jawabannya, Islam adalah: Agama  (ad-dîn)  yang  diturunkan oleh  Allah  swt.  kepada  Nabi Muhammad  saw.  untuk  mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri dan dengan
sesamanya . 1
Definisi  ini  mengandung  tiga  hal penting:
Pertama, Islam sebagai “agama yang diturunkan Allah” bermakna, semua agama yang bukan berasal dari Allah, tentu bukanlah agama Islam. Seperti ajaran agama buatan manusia, semisal Hindu, Budha, Konghucu, Sintoisme dll. Jadi Islam adalah agama yang diturunkan hanya oleh Allah swt.
Kedua, Islam diturunkan “kepada Nabi Muhammad saw.” artinya, segala agama yang disampaikan kepada selain Nabi Muhammad saw. bukanlah agama Islam. Baik yang diturunkan kepada Nabi Isa as., Musa as., atau Nabi dan Rasul yang lain, semuanya bukanlah agama Islam, termasuk agama Kristen, Yahudi dan lain- lain. Jadi, Islam itu merupakan agama yang diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad saw., bukan kepada yang lain.
Ketiga, yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri dan dengan sesamanya, merupakan deskripsi komprehensif tentang ajaran Islam, yang meliputi seluruh aspek; mulai dari urusan dunia sampai akhirat; baik yang menyangkut dosa, pahala, surga, neraka; maupun akidah, ibadah, ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan dan sebagainya.
Semua ini dijelaskan oleh nas Alquran sebagai berikut:
1  digagas dua pemikir besar: Samih Athif az- Zain, al-Isl ā m wa Aidiy ū l ū jiyyah al-Ins ā n , 1982, h. 66.; dan Taqiyuddin an-Nabhani, Nizhām al-Islā m , 2001, h. 69.
Allah swt. berfirman:
.ُمَلا ْس إِ لْا ِالله  َدْنِع  َنيِّلدا َّن إِ ا
Artinya: Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam. Ali Imrān: 19.
Ayat ini menjelaskan Islam sebagai agama samawi yang diturunkan Allah kepada manusia. Namun ketika Allah menjelaskan sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam, berarti agama lain, yang pernah diturunkan Allah tidak lagi diakui setelah diturunkannya Islam. Makna ini diperkuat firman Allah swt:
ِتَمْعِن  ْ ُكْيَلَع   ُتْمَمْتأ�َو  ْ ُكَنيِد  ْ ُكَل   ُتْلَ ْكأ�  َمْوَيْلَا .اًنيِد َمَلا ْس إِ لْا ُ ُكَل  ُتي ِض َرَو
Artinya:  Hari  ini  telah Aku  sempurnakan untuk  kamu  agama  kamu,  dan telah  Aku  cukupkan  untuk  kamu nikmat-Ku, serta Aku ridhai Islam sebagai  agama  kamu.  Q.S.  Al- M ā idah: 3.
Ayat ini menyatakan hanya Islam satu-satunya agama yang diridhai Allah swt., sementara yang lain tidak. Ini bisa dimengerti dari mafh ū m  mukh ā lafah (pengertian terbalik) lafal: Aku ridai , yang merupakan kata kerja sifat: Aku ridai Islam sebagai agama kamu, yang bermakna: Aku tidak meridai selain Islam sebagai agama kamu . Pengertian ini diperkuat oleh nas berikut:
ِفي  َوُهَو ُهْنِم َلَبْقُي  ْنَلَف اًنيِد ِمَلا ْس إِ لْا  َ ْيرَغ ِغَتْبَي  ْنَمَو . َنيِ ِساَخْلا  َنِم ِةَرِخآلْا
Artinya: Siapa saja yang mencari selain
Islam  sebagai  agama,  sekali-
kali  tidak  akan  diterima  (agama itu)  darinya,  dan  di  akhirat  dia termasuk  orang-orang  yang merugi. QS. Ali ‘Imrān: 85.
Ayat tersebut dengan jelas menyebutkan kata: Islam sebagai d în (agama), sedangkan kata yang sama: Islam tidak pernah digunakan sekali pun oleh Alquran untuk menyebut nama agama nabi- nabi sebelumnya. Meskipun disebutkan juga dengan ungkapan yang tidak jelas. Contoh:
ْنِم  َينِّيِبَّنلاَو ٍحوُن  َلىإِا اَنْيَحْوأ� ََك  َكْيَلإِا اَنْيَحْوأ� َّناإِا .ِهِدْعَب
Artinya:  Sesungguhnya  Kami  telah mewahyukan
kepadamu (Muhammad)  sama  seperti  yang telah Kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. QS. an- Nis ā› : 163.
.اًفيِنَح َيمِهاَرْبإِا ََّلِم ْعِبَّتا ِنأ�  َكْيَلإِا اَنْيَحْوأ� َّ ُث Artinya:  Kemudian  Kami  wahyukan kepadamu  (Muhammad)  untuk mengikuti  ‘millah’  Ibrahim  yang lurus. QS. an-Nahl: 123.
Surat  an-  Nisā’  ayat  163  tersebut adalah ayat yang bermakna umum, ungkapan: Kami  telah  mewahyukan, bisa meliputi akidah (tauhid) dan syariah (sistem); bisa pula meliputi salah satu ataupun keduanya sekaligus. Demikian pula ungkapan: mengikuti millah Ibrahim (an-Nahl:  123),  bermakna  umum,  yang bisa meliputi dua hal, yaitu akidah dan syariah . Namun jika kedua-duanya yang dimaksudkan, yakni akidah dan syariahnya sekaligus, tentu maknanya bertentangan
dengan nas muhkamat (yang jelas maknanya) berikut:
.اًجاَ ْنِمَو ًةَعْ ِشر ْ ُكْنِم اَنْلَعَج ٍّ ُكلِل
Artinya: Untuk masing-masing (ummat) di antara kamu, Kami telah tetapkan aturan dan syari’atnya sendiri- sendiri. QS. Al-M ā idah: 48.
Karena itu, pengertian yang tepat serta tidak bertentangan dengan nas yang lain adalah “ Kami  telah  mewahyukan prinsip tauhid yang sama dengan apa yang Kami  wahyukan  kepada  Nuh .” Termasuk makna millah Ibrahim adalah “ Mengikuti prinsip tauhid Ibrahim yang lurus .” Meskipun dalam masalah syariatnya berbeda. Alasannya karena “ Masing- masing  telah  kami  tetapkan  aturan  dan syari’atnya sendiri-sendiri . QS. Al- M ā idah: 48.
Sedangkan surat lain yang menggunakan ungkapan aslamtu ma’a Sulaim ā n surat an-Naml ayat 44, yang dinyatakan oleh Balqis, sama sekali tidak menunjukkan Balqis sudah memeluk agama Islam, atau agama Nabi Sulaiman adalah Islam. Tetapi makna ayat tersebut adalah “ aku tunduk kepada Sulaiman dan agamanya .” Sebab, tidak ada indikasi yang menjelaskan maksud tersebut. Antara lain tidak ada lafal Isl ā m dan dīn, yang disebutkan dalam konteks ayat tersebut sebagai istilah untuk agama Nabi Sulaiman, sekalipun lafal aslamtu adalah satu akar kata dengan lafal Isl ā m.
Karena tidak selamanya lafal yang asalnya satu akar kata maknanya sama. Contoh lafal jama’a dengan lafal jim ā ’
jelas berbeda maknanya. Jama’a artinya mengumpulkan, sedangkan jimâ’ artinya bersetubuh. Padahal keduanya adalah satu akar kata yang mengikuti wazan yang sama. Disamping itu lafal aslama bisa diartikan tunduk  dan  patuh 2 sebagaimana makna bahasanya. Ini termasuk lafal muslim dan muslimin .
Alasan lain, pembahasan apakah agama Nabi terdahulu Islam atau tidak sebenarnya merupakan pembahasan akidah yang dijelaskan oleh Alquran sebagai kisah, atau sesuatu yang realitasnya tidak ada pada saat ini. Sehingga untuk membuktikannya hanya bisa dilakukan melalui nas yang qath’i (pasti), sementara tidak ada satu pun nas qath’i yang menjelaskan pengertian seperti ini. Kecuali dengan teks yang umum aslamtu, muslim ī n, dan muslim dan sebagainya. Disamping juga karena tidak disertai indikasi yang bisa menjelaskan pengertian syar’inya, sehingga nas-nas tersebut tidak bisa diartikan dengan maksud memeluk agama Islam. 3

## B.  Ruang Lingkup Ajaran Islam
Sebagaimana telah dijelaskan, Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saw., untuk mengatur hubungan manusia dengan Penciptanya, dengan dirinya dan dengan sesamanya. Yang meliputi: (1) hubungan manusia dengan Penciptanya
2  Secara bahasa: Aslama bermakna Anqada Ila (tunduk dan patuh). Lihat: Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah, Al-Mu’jam  al-Wajîz , Mesir: D ār at-Tahrir, 1980. h. 319.
3  Disarikan  dari:  Hafidz  Abdurrahman,
Diskursus Islam Politik dan Spiritual, 2004.
tercakup dalam perkara akidah dan ibadah;
(2) hubungan manusia dengan dirinya tercakup dalam perkara akhlak, makanan, dan  pakaian;  (3)  hubungan  manusia dengan sesamanya tercakup dalam perkara muamalah (aturan publik) dan uqubat (sanksi). 4
Islam adalah ajaran yang meliputi akidah dan sistem ( niẓ ā m ) . 5 Akidah dalam konteks ini adalah keimanan kepada Allah, Malaikat, Rasul, Kitab, Hari Kiamat serta Qaḍa’ dan Qadar , yang baik dan buruknya hanya dari Allah swt. semata. Sedangkan niẓām atau syariah adalah sekumpulan hukum syarak yang mengatur seluruh masalah manusia.
Syariat Islam sendiri berisi aturan (sistem) yang bisa diklasifikasikan menjadi:
(1) peraturan (sistem) yang menyangkut hubungan individu dengan Penciptanya (Allah swt.), seperti ibadah, baik salat, puasa, zakat, haji-umrah, termasuk jihad; (2) peraturan (sistem) yang menyangkut hubungan individu dengan dirinya sendiri, seperti hukum terkait pakaian, makanan, minuman, dan juga hukum seputar akhlak, yang mencerminkan sifat dan tingkah- laku seseorang; dan (3) peraturan (sistem) yang menyangkut hubungan dengan orang lain, seperti masalah bisnis-perdagangan, pendidikan, sosial-masyarakat, pemerintahan, politik, sanksi hukum- peradilan dan lain-lain. 6
4  Taqiyuddin An-Nabhani, Niẓām  al-Islām, 2001. h. 69.
5  Istilah lain, Islam adalah agama yang meliputi akidah dan syariah. Lihat: Mahmud Syaltut, Al-Islâm: ‘Aqîdah wa Syari’ah, cet. III, Dār al- Qalam, 1966. h. 11-12. 6  Lihat: Samih ‘Athif az-Zain, Niẓām al-Islām:
Sistem atau syariat Islam merupakan hukum yang meliputi semua aspek kehidupan manusia, yang kesemuanya sudah dijelaskan oleh sumber utamanya, yakni Alquran dan Sunah, secara umum dan global. Sedangkan uraian dan deskripsi detailnya diserahkan kepada para mujtahid. 7 Allah swt. berfirman:
.ٍء ْ َش  ِّ ُكلِل  ًنااَيْبِت  َباَتِكْلا  َكْيَلَع اَنْلَّزَنَو Artinya:  Kami  telah  menurunkan  al- Kitab  (Alquran)  ini  kepadamu (Mu h ammad)  untuk  menjelaskan segala sesuatu. QS. An-Nahl: 89.
Begitupun sabda Baginda saw.:
َباَتِك اَمِ ِب ْ ُتْك َّسَمَت اَم اوُّل ِضَت  ْنَل  ِنْيَرْمأ� ْ ُكيِف  ُتْكَرَت .ِهِّيِبَن َةَّنُسسَو ِالله
Artinya:  Aku  tinggalkan  ditengah-tengah kalian  dua  perkara,  selamanya tidak akan tersesat, selama kalian berpegang teguh pada keduanya, yaitu  Kitabullah  dan  Sunnah Nabi-Nya.  HR.  at-Tirmidzi,  Abu Dawud, dan Ahmad.
Dari beberapa nas di atas, tampak sangat jelas, syariat Islam yang ditinggalkan Rasulullah saw. telah mengatur segala urusan tanpa kecuali, semuanya telah diatur oleh Islam dengan sejelas-jelasnya.
al-Ḥukm, al-Iqtiṣā d, al-Ijtim ā ’, cet. I, Beirut: Dār  al-Kitab  Lubnan,  1989; Al-Mu’ā mal ā t, al-Bayyināt, al-‘Uqubā t, cet. II, Beirut: Dār al- Kitab Lubnan, 2009; Semua dijelaskan lebih rinci pada bab-bab yang akan datang.
7  Mujtahid adalah orang yang ber-Ijtihad; sedangkan Ijtihad adalah mengerahkan seluruh kemampuan dalam mencari asumsi (dzann) atas salah satu hukum syara dalam bentuk, dimana dari (pencarinya) merasa tidak mampu lagi melakukan lebih dari itu . Al-Amidi, al- Iḥkām fî Uṣūl al-Aḥkā m , juz IV, h. 162.
Siapapun yang mengkaji secara serius dan mendalam, terhadap hukum- hukum yang ada dalam Islam akan menemukan ada dua macam hukum atau ajaran:
Pertama , akidah dan hukum syariah yang berkenaan dengan penyelesaian persoalan dalam kehidupan. Akidah dan berbagai hukum atau ajaran seperti itu dikenal dengan istilah fikrah (ide) . Fikrah lebih merupakan konsepsi, Misal: keimanan pada Alquran dan as- Sunnah serta kemampuan Islam dalam menyelesaikan persoalan kehidupan, keimanan bahwa Allah itu Maha adil dan menurunkan hukum-hukum Islam yang adil, dsb. Begitu juga hukum tentang shalat, shaum, haji, kewajiban memberi makan fakir miskin, dsb; semua itu termasuk ke dalam fikrah (ide) .
Kedua , hukum atau ajaran yang merupakan metode pelaksanaan dari fikrah tadi. Inilah yang dikenal dengan tharîqah (metode) . Misal: dalam Islam ada hukum terkait orang murtad. Orang yang keluar dari Islam (murtad) diberi peringatan, diberi kesempatan oleh negara selama tiga hari untuk bertobat. Jika tidak bertobat dalam waktu tersebut maka pengadilan harus menjatuhkan hukuman mati (HR. Al-Bukhari). Taubat orang murtad yang diterima hanya jika murtadnya itu tidak berulang-ulang, yakni tidak keluar-masuk Islam. 8 Hukum tersebut merupakan hukum untuk menjaga keimanan pada diri kaum Muslim hingga tetap dalam
8  Abdurrahman al-Maliki, Niẓām al-’Uqūbāt , h. 83-86.
keislamannya. Karena hukum syariah tersebut merupakan metode pelaksanaan hukum ‘kewajiban beriman’ maka dikategorikan sebagai thariqah  (metode) . Contoh lain, Islam mewajibkan memberi makan fakir miskin. Bagaimana metode supaya fakir miskin tersebut benar-benar terjamin makannya?  Alquran dan as- Sunnah menetapkan adanya hukum nafkah antar ahli waris, hukum zakat yang salah satu penerimanya adalah fakir miskin, hukum subsidi negara ( i’thâ’ ad-daulah ) kepada mereka, dan hukum wajibnya negara menjamin kebutuhan pokok rakyat. Hukum yang merupakan metode operasional terlaksananya kewajiban memberi makan fakir miskin tersebut merupakan tharîqah (metode) .
Karena syariat Islam terdiri atas fikrah  dan  thariqah,  maka  keduanya harus diyakini secara utuh; tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Mengimani fikrah - nya saja 9 tanpa meyakini thariqah untuk mengaplikasikannya 10 bukan hanya akan mengakibatkan terabaikannya pelaksanaan syariat Islam, tetapi juga akan menjerumuskan siapa saja yang mengingkarinya pada kekufuran, jika yang diingkarinya adalah hukum-hukum yang bersifat pasti ( qath‘î ) dari segi sumber ( tsubût ) dan makna ( dilâlah )-nya.
Dengan kata lain, syariat Islam, sesungguhnya meliputi keyakinan spiritual ( ‘aqîdah  rûhiyyah ) dan ideologi politik ( ‘aqîdah  siyâsiyyah ). Spiritualisme Islam
9  Misal, kewajiban menegakkan shalat dan haramnya meninggalkan zakat.
10  Misal, keharusan memberlakukan sanksi ta’zîr bagi para pelanggar shalat dan zakat.
membahas hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya yang terangkum dalam akidah dan ubudiah; membahas pahala dan dosa manusia; serta membahas seluruh urusan keakhiratan manusia seperti  surga dan neraka. Sebaliknya, ideologi politik Islam membahas seluruh urusan keduniaan yang terangkum dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri ataupun dengan sesamanya; baik hubungan yang menyangkut bidang pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, politik luar negeri, dll. 11
Istilah ‘aqîdah sengaja digunakan untuk menyebut kedua konsepsi di atas. Alasannya, setiap aspek tersebut merupakan ajaran Islam yang harus diyakini oleh setiap muslim dan merupakan persoalan agama yang telah sama-sama diketahui urgensinya ( ma’lûm min ad-dîn bi adh-dharûrah ). Penolakan terhadap salah satu atau kedua-duanya sekaligus bisa mengakibatkan seseorang tersesat dari jalan Islam alias murtad.
Bisa disimpulkan bahwa syariat Islam bukan hanya mengatur urusan dan persoalan yang dibahas oleh agama, tetapi juga urusan dan persoalan yang dibahas oleh ideologi. Dengan lingkup syariat Islam yang meliputi dua wilayah ini (agama dan ideologi) sangatlah tepat jika Islam disebut sebagai agama dan ideologi sekaligus. Artinya, secara mendasar Islam jelas berbeda dengan Kristen, Yahudi, Hindu, Budha, dan sebagainya yang bersifat spiritual. Syariat agama-agama
11 Hafidz Abdurrahman. Diskursus Islam Politik dan Spiritual, h. 17.
non-Islam tersebut pada faktanya hanya membahas urusan dan persoalan spiritual (keakhiratan) sehingga hanya layak disebut sebagai agama. Sebaliknya, urusan dan persoalan keduniaan yang dibahas dalam kerangka ideologi, tidak dibahas oleh agama-agama non-Islam tersebut. Islam juga berbeda dengan ideologi-ideologi lain seperti Kapitalisme dan Sosialisme. Kedua ideologi tersebut pada faktanya juga hanya membahas urusan dan persoalan keduniaan semata. Sebaliknya, urusan dan persoalan spiritual (keakhiratan) yang dibahas oleh agama tidak dibahas oleh keduanya. Karena itu, baik Kapitalisme maupun Sosialisme tidak dapat disebut sebagai agama, tetapi lebih tepat disebut sebagai ideologi. 12
Dengan demikian, hanya Islamlah –dengan syariatnya– yang merupakan satu-satunya entitas di dunia ini yang membahas seluruh urusan dan persoalan keduniaan ataupun keakhiratan dengan sempurna. Artinya, hanya Islamlah satu- satunya syariat di dunia ini yang utuh dan sempurna, yang dapat diimplementasikan sebagai agama dan ideologi sekaligus.
Karena itu Allah swt.berfirman:
.ًةَّف َكا ِ ْلم ِّسلا  ِفي اوُلُخْدا اوُنَمآ� َنيِ َّلذا اَ ُّيأ�  َيا Artinya: Wahai orang-orang yang beriman,
12 Sehingga status kekufuran bisa diklasifikasikan menjadi: Pertama ,
dari segi agama: Kekufuran dalam hal ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (1) kufur Ahli Kitab, yang meliputi Yahudi dan Nasrani, dan (2) kufur Musyrik, yang meliputi agama selain agama Yahudi dan Nasrani, baik Hindu, Budha, Konghucu, Sintoisme maupun yang lain. Kedua , dari segi mabda’ (ideologi) : Kekufuran dalam hal ini meliputi seluruh mabda’ (ideologi) lain selain Islam, baik Kapitalisme maupun Sosialisme. Hafidz Abdurrhaman, Diskursus.. h. 9
masuklah  kalian  kepada  Islam secara  kaffah  (menyeluruh).  QS. Al-Baqarah: 208.

## C.  Keluasan dan Fleksibilitas Ajaran Islam
Berdasarkan uraian sebelumnya, terbukti ajaran Islam mempunyai ruang lingkup yang luas. Keluasan ajaran Islam terlihat dari cakupannya meliputi seluruh urusan dan persoalan kehidupan manusia; mulai dari yang bersifat duniawi hingga yang bersifat ukhrawi; dari yang bersifat vertikal (hubungan manusia dengan Tuhannya), horizontal (hubungan manusia dengan sesamanya), hingga persoalan personal (hubungan manusia dengan dirinya sendiri). Semua itu nampak dalam urusan akidah dan ubudiyah; pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, politik luar negeri, dan sanksi hukum; akhlak, makanan, dan pakaian. Semuanya dibahas tuntas dan jelas oleh syariat Islam. Penggalian berbagai hukum terhadap nas- nas syariat, yakni Alquran dan as-Sunah, memungkinkan dipecahkannya berbagai kasus dan persoalan yang beragam. Kasus- kasus perburuhan, misalnya, baik negeri maupun swasta, dapat diselesaikan dengan hukum  syariat  yang  digali  dari  firman Allah berikut:
. َّنُه َروُجأ� َّنُهوُتآ�َف ْ ُكَل َنْع َضْرأ�  ْن إِ اَف
Artinya:  Jika  mereka  (para  wanita  itu) menyusui  untuk  (anak-anak) kalian,    berikanlah  upah-upah mereka. QS. At-Thalāq: 6.
Awalnya, ayat ini menjelaskan tentang hak seorang wanita yang dicerai,
atas upah menyusui anak hasil pernikahan antara dirinya dan mantan suaminya. Dari kasus upah wanita yang dicerai ini lahir definisi syar‘î mengenai akad perburuhan
( ijârah ), yaitu akad  atas  jasa  tertentu dengan  kompensasi  tertentu . 13 Definisi ini termasuk bagian dari hukum syariat yang relevan untuk diimplementasikan pada seluruh kasus perburuhan, baik buruh khusus (yang hanya bekerja pada satu pihak), maupun pekerja umum (yang bekerja untuk siapa saja).
Namun tidak semua nas syariat yang bersumber dari Alquran dan as- Sunnah membahas seluruh persoalan kehidupan manusia secara mendetail. Sebagian besar nas tersebut bahkan hanya menjelaskan hukum-hukum tertentu secara global ( mujmal ) dengan makna-makna yang bersifat umum ( ma’âni  ‘âmmah ). Karena itu, perinciannya diserahkan pada mekanisme ijtihad para mujtahid, yaitu ketika bentuk dan makna yang bersifat global dan umum tersebut hendak diimplementasikan sesuai dengan kondisi kasus-perkasus pada setiap waktu dan tempat.
Hukum waris, misalnya, di satu sisi dinyatakan secara terperinci ( mufashshal ) di dalam Alquran. Akan tetapi, pada sebagian kasus tertentu, hukum waris memerlukan ijtihad seorang mujtahid, seperti kasus kalâlah . Sebagaimana diketahui, Allah swt. berfirman:
13 Al-Jurj ā ni, at-Ta’r ī f ā t ,  cet.  I,  Beirut:  Dār  al- Kutub  al-‘Ilmiyyah,  1983,  h.  10.;  lihat  juga: Al-Muzani, Mukhtashar , Beirut: D ā r al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998, h. 171.
ْوأ� ٌخأ� ُ َلهَو ٌةأ�َرْما ِوأ� ً َلَ َك  ُث َروُي ٌلُجَر  َن َكا  ْن إِ اَو
. ُسُد ُّسلا اَمُ ْنِم ٍدِحاَو  ِّ ُكلِلَف  ٌتْخأ�
Artinya: Jika seseorang yang mati —baik laki-laki  maupun  perempuan— adalah  kalâlah,  sedangkan  ia mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi setiap saudaranya itu seperenam  harta.  QS.  An-Nisā› : 12.
Ketika Abu Bakar ra ditanya mengenai makna kalâlah , beliau berpendapat: Kalâlah  adalah  orang  yang tidak  memiliki  bapak  ataupun  anak. Adapun Umar bin al-Khattab memiliki pendapat berbeda dengan Abu Bakar. Menurutnya, kalâlah adalah orang yang tidak mempunyai anak saja. Namun sebelum meninggal, Umar meninggalkan pendapatnya dan kembali merujuk pada pendapat Abu Bakar ra. 14 Perbedaan antara Abu Bakar dan Umar ini wajar terjadi karena nas yang menjelaskan kasus kal ā lah ini tidak terperinci.
Dengan adanya nas-nas syariat yang bersifat global dan umum, setiap dinamika persoalan yang berlangsung di tengah masyarakat sangat mungkin direspon dan diselesaikan dengan cepat oleh para mujtahid. Sekalipun demikian, adanya perubahan dan perkembangan realitas yang terjadi bukan berarti menunjukkan bahwa nas-nas syariat tunduk pada realitas dan kondisi yang ada. Sebaliknya, realitas dan kondisi tersebut yang harus tunduk
14 Lihat: Imam al-Qurṭubi, al-J ā mi’ li Aḥk ā m al- Qur’ ā n , cet. I, juz VI (Beirut: Muassasah ar- Risalah, 2006), h. 126-128.
pada nas-nas syariat. Dalam hal ini, ajaran Islam mensyariatkan satu metode untuk menyelesaikan seluruh problem yang berkembang, yakni menyeru para mujtahid untuk mempelajari problem yang terjadi sampai benar-benar dipahami, selanjutnya memahami nas-nas syariat yang relevan dengan kasus yang terjadi. Setelah itu, baru menggali atau menerapkan hukum atau pemecahan atas problem tersebut.
Berdasarkan ini, keluasan nas- nas syariat untuk menghasilkan beragam hukum dan fleksibilitasnya sehingga dapat diterapkan dalam berbagai kasus, menjadi ciri khas syariat Islam. Dengan karakter seperti ini, ajaran atau syariat Islam mempunyai kemampuan menyelesaikan seluruh problem dalam kehidupan manusia, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang.
Di samping bukti normatif di atas, juga terdapat banyak bukti historis, yakni perjalanan  peradaban  Islam  (selama  13 abad) yang sangat panjang dan sangat agung sebagai hasil diterapkannya syariat Islam di muka bumi.
Bukti-bukti normatif ataupun historis ini mengukuhkan pemahaman bahwa selama metode penyelesaian berbagai persoalan yang terjadi —yang bersumber pada syariat Islam— diterapkan oleh umat Islam dan pintu ijtihad tetap dibuka, selama itu pula syariat tidak pernah kering solusi, sekaligus selalu layak diterapkan di mana pun dan kapan pun.
Namun sebaliknya, ketika syariat Islam tidak diterapkan dan pintu ijtihad seolah telah ditutup, umat Islam
menjadi mandul, jumud dan tidak mampu memecahkan berbagai persoalan yang terjadi. Inilah yang pernah dihadapi umat Islam pasca ‘ditutupnya’ pintu ijtihad oleh al-Qaff āl (w. 350) pada abad ke-4 Hijriah/10 Masehi dan setelah digusurnya syariat Islam seiring dengan diruntuhkannya Khilafah Islamiah pada tahun 1924 oleh Kemal Attaturk yang berkonspirasi dengan Yahudi dan Inggris. 15

## D.  Ajaran Islam Tidak Berubah karena Waktu dan Tempat
Karakteristik ajaran Islam sangat berbeda dengan ideologi dunia yang lainnya. Hukum Islam dibangun atas dasar nas-nas syariat yang tetap. Dalam Islam, nas-nas syariat merupakan sumber hukum yang kemudian menghukumi realitas. Sebaliknya, dalam Idelogi Barat, realitaslah yang menjadi pijakan hukum yang kemudian menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan (mengakomodasi) realitas. Akibatnya, hukum produk ini berubah-ubah dari waktu ke waktu dan berbeda-beda antara satu tempat dan tempat lain, sehingga tiada yang final. Ini adalah konsekuensi dijadikannya realitas (yang terus berubah dan berkembang) sebagai pijakan hukum. 16
15 Lihat:  Hafidz  Abdurrahman, Diskursus, h. 17-24.
16  Beberapa kalangan akademisi berpendapat bahwa penafsiran ajaran Islam ini laksana karet yang elastis, sehingga hukum Islam itu bisa berubah karena faktor waktu dan tempat (kondisi). Namun argumen tersebut tidak sedikitpun memuaskan. Akhirnya penulis menemukan jawaban fundamental terkait wacana ‘perubahan hukum’ ini, jawaban tersebut ada pada kitab Al-Fikr  al-Islā mi,
Produk hukum Islam digali dari nas-nas syariat, sementara pada saat yang sama, nas-nas tersebut tetap dan tidak pernah mengalami perubahan. Karena itu, produk hukum tersebut harus selalu terikat dengan nas dan tunduk pada segala hal yang dinyatakan oleh dalâlah-nya (penunjukan). Pertimbangan atas dasar ‘perubahan zaman’ dan perbedaan tempat tidak mempunyai nilai sama sekali di sini, sebagaimana pertimbangan atas dasar kemaslahatan atau kemadaratan.
Perbedaan kultur, kebiasaan, dan adat istiadat masyarakat juga tidak boleh mempengaruhi ajaran Islam. Sebab, kultur, kebiasaan, dan adat-istiadat bukanlah ‘ illat (motif diberlakukannya hukum) dan bukan pula sumber hukum. Bahkan, kultur, kebiasaan, dan adat-istiadat acapkali banyak bertentangan dengan syariat. Apalagi kultur, kebiasaan, dan adat-istiadat yang ada pada masa sekarang ini, pada dasarnya merupakan kristalisasi pemikiran dan hukum yang bersumber dari sistem sekuler yang terbukti mengakibatkan kerusakan masyarakat. Namun, jika kultur, kebiasaan, dan adat- istiadat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan ajaran Islam, ia dibolehkan ( mubah ). Kebolehannya itu bukan karena pertimbangan apa-apa, kecuali karena memang dibolehkan oleh nas-nas syariat.
Sebagaimana dipahami, syariat Islam adalah ‘yang itu-itu juga’; tidak pernah berubah. Yang halal akan tetap
karya M. Muhammad Ismail pada bab La Yajuz an Tataghayyar al-Ahkam bi Taghayyur az-Zaman wal Makan. Kitab tersebut sekaligus referensi sub bab ini.
halal dan yang haram akan tetap haram. Selamanya begitu hingga Hari Kiamat, karena wahyu Allah sudah terputus dan syariat Islam telah sempurna. Karena itu, khamar, misalnya, tidak akan pernah haram pada satu waktu, kemudian berubah menjadi halal pada waktu lain. Demikian pula keharaman riba, memata-matai orang Islam, menipu, meminta bantuan kepada  orang  kafir,  suap,  korupsi,  zina dll. Gagasan bahwa hukum harus berubah karena faktor perubahan waktu dan tempat tentu merupakan pendapat yang lemah. Allah Swt. berfirman:
ٌلَلاَح اَذَه  َبِذَكْلا ُ ُكُتَن ِسْلأ�  ُف ِصَت اَمِل اوُلوُقَت َلَو َنيِ َّلذا  َّن إِ ا   َبِذَكْلا  ِ َّللا   َلىَع  اوُ َتْفَتِل  ٌماَرَح  اَذَهَو . َنوُحِلْفُي َل  َبِذَكْلا ِ َّللا  َلىَع  َنوُ َتْفَي Artinya: Janganlah kalian berdusta dengan sebab  apa  yang  disifatkan  oleh lidah  kalian,  “Ini  halal  dan  ini haram,”  untuk  mengada-adakan sesuatu yang dusta terhadap Allah.  Sesungguhnya  orang- orang yang berdusta terhadap Allah tidak akan berhasil. QS. an- Nahl: 116.
Jika hukum Islam berubah karena faktor waktu dan tempat, berarti akan ada satu fakta atau kasus yang memiliki dua hukum sekaligus –halal dan haram– meskipun dalam wilayah dan rentang waktu yang tidak sama. Hal Ini jelas mustahil, karena Allah tidak mungkin menurunkan dua hukum yang berlawanan untuk kasus yang sama. Hal ini juga sangat kontradiktif dengan karakter kesempurnaan syariat Islam.
Memang, realitas yang menjadi
objek hukum bisa jadi mengalami perubahan, tetapi hukum terhadap realitas itu sendiri tentu saja tidak berubah. Dalam istilah  ahli  fikih,  objek  hukum  biasa disebut man ā th al-hukm. 17 Dalam Alquran dan as-Sunah, misalnya, khamar sampai kapan pun dan di mana pun tetaplah haram. Tetapi, ketika esensi khamar berubah menjadi cuka, maka ia menjadi halal. Pada dua keadaan ini, sebetulnya, tidak dapat dikatakan telah terjadi perubahan hukum. Yang terjadi adalah perubahan man ā th al- hukm yang memungkinkan dihasilkannya dua hukum yang berbeda: khamar tetap khamar dengan keharamannya; cuka tetaplah cuka dengan kehalalannya. Sebab, keduanya memiliki esensi dan man ā th al- hukm yang berbeda.
Demikianlah, setiap hukum syariat mempunyai manath al-hukm. Setiap terjadi perubahan manath, pasti ada hukum lain untuk manath yang baru tersebut. Menurut al-Ghazali (w. 1111), manath tidak serupa dengan ‘illat (motif diberlakukannya hukum). 18 Alasannya, tidak semua hukum mempunyai ‘ illat , tetapi ia pasti mempunyai manath. Karena itu menurut asy-Syatibi (w.  1388),  penentuan  hukum  atas  manath al-hukm harus tepat, dan hanya berlaku untuk manath tersebut, tidak untuk yang lain. 19
17  Lihat: Prof. Rawwas Qal’ah Ji, Mu’jam Lugah al-Fuqahā’ , (Beirut: D ā r an-Nafa’is, 1988); atau lihat juga, al-Ghazali, Al-Mustashfâ  fi ‘ilm  al-Ushûl ,  cet.  I  (Beirut:  Dār  al-Kutub al-Ilmiyyah,  2000),  h.  319.;  Asy-Syatibi, Al-Muwâfaqât, ed. Abdullah Daraz, juz. IV (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), h. 659. 18 Al-Ghazali, Al-Mustashfâ, h. 304.
19 Asy-Syatibi, Al-Muwāfaqāt , juz III, h. 62.
Misal lain, orang sakit yang tidak mampu berdiri, boleh menunaikan shalat sambil duduk atau berbaring. Perubahan posisi dari sebelumnya wajib berdiri menjadi boleh duduk, tidak dapat dikatakan sebagai perubahan hukum karena kondisi berbeda, tetapi karena memang adanya perbedaan hukum yang didasarkan pada dua manath al-hukm yang memang berbeda, yaitu orang sehat tidak sama dengan orang sakit. Karena itu, orang sehat tetap wajib menunaikan shalat sambil berdiri, sedangkan orang sakit dibolehkan melaksanakan shalat sambil duduk atau berbaring. Jika hukum untuk orang sehat diberlakukan juga pada orang sakit, jelas keliru, karena masing-masing mempunyai manath al-hukm yang berbeda, demikian seterusnya.
Di samping itu, syariat atau ajaran Islam diberlakukan atas manusia dalam kapasitasnya sebagai manusia; bukan karena faktor suku, etnik, geografis, ataupun karena faktor Arab atau non-Arabnya. Di mana pun dan kapan pun, manusia, baik Arab atau non-Arab, esensinya sama; sama- sama mempunyai kebutuhan jasmaniah dan naluriah yang sama. Fakta ini tidak pernah berubah. Karena itu, gagasan bahwa hukum harus berubah karena faktor waktu dan tempat, sebenarnya, bukanlah merupakan keniscayaan hidup manusia. Sebab, esensi kemanusiaan pada diri manusia tidak pernah mengalami perubahan. Yang berubah  hanyalah  sarana  fisik  dan  wujud materi yang berada disekitarnya. Dengan demikian, dinamisasi, perkembangan, dan perubahan tersebut sebenarnya hanya
menyangkut bentuk materi atau sarana fisik  yang  dimanfaatkan  manusia  untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah dan naluriahnya. Sebaliknya, kebutuhan- kebutuhan manusia, baik untuk memenuhi tuntutan jasmaniah maupun naluriahnya, tidak pernah berubah.
Contoh, manusia memerlukan makanan, minuman, pakaian, tidur, dan beristirahat. Semua itu diperlukan oleh manusia pada zaman mana pun dan di mana pun, meskipun boleh jadi alat pemuas dan kualitasnya berbeda-beda. Alat pemuas dan kualitas kebutuhan manusia zaman purba, misalnya, tentu berbeda dengan alat pemuas dan kualitas yang dibutuhkan manusia pada zaman modern, sekalipun kebutuhan mereka untuk makan, minum, berpakaian, tidur, dan istirahat tidak pernah berubah.
Karena itulah, berkaitan dengan benda-benda sebagai alat pemuas kebutuhan manusia, Islam menggariskan kaidah hukum yang sama yang berlaku untuk segala tempat dan segala zaman, yakni:
ِ ْيِرْحَّتلا ُلْيِلَد ْدِرَي ْمَلاَم ُةَح َباإِلا ِءاِيْس�ألْا  ِفي ُل ْصألَا Artinya:  Hukum  asal  benda  (barang) adalah  mubah  selama  tidak  ada dalil yang mengharamkannya. 20
Sebaliknya, berkaitan dengan perbuatan yang ditujukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan jasmaniah ataupun naluriah, yang tidak pernah berubah itu,
20  M. Muhammad Ismail, al-Fikr  al-Islāmi, h. 35-37; As-Suyuthi, al-Asybâh wa an-Naḍā’ir , (Beirut:  Dâr  al-Kutub  al-Ilmiyyah,  1403),  h.
60.
Islam menggariskan kaidah syariah berikut:
ِةَيِعْ َّشرلا ِم َكاْحألْ ِبا ُدُيَقَّتلا ْلاَعْفألْا  ِفي ُل ْصألَا Artinya:  Hukum  asal  perbuatan  manusia adalah  terikat  dengan  hukum syariat. 21
Kesimpulannya pemikiran, propaganda dan gagasan bahwa hukum Islam harus berubah karena waktu dan tempat tidak mempunyai pijakan syariat yang jelas dalam Islam. 22

## E.  Ajaran Islam dan Aspek Kemaslahatan
Di dalam ajaran Islam terkandung
21  M. Muhammad Ismaîl, ibid, hlm. 32-35; Athâ’ bin Khalîl, Taisîr al-Wushûl ilâ al-Ushûl , cet. IV (Beirut: Dâr al-Ummah, 2000), h. 13-15.
22  Sebenarnya jika ditelaah ulang, para penyeru gagasan ‘perubahan hukum’ tidak mampu menghadirkan dalil yang logis dan bisa diterima untuk membenarkan argumentasi mereka.  Misalnya,  justifikasi  bahwa  Imam asy-Syafi’i (w. 204 H) mengubah fikih beliau hanya karena pindah dari Irak ke Mesir, adalah simplikasi berlebihan terhadap fakta yang sesungguhnya terjadi. Salah besar jika  berasumsi  Imam  asy-Syafi’i  mengubah fikihnya  hanya  karena  beliau  pindah  tempat tinggal dari Irak ke Mesir. Alasan sebenarnya adalah, sang Imam besar itu mengubah metodologinya karena beliau bertemu dengan sejumlah mujtahid dari mazhab yang berbeda- beda dari Irak dan Mesir, yang masing-masing membawa metodologi penggalian hukum dan cara pandang terhadap nas yang berbeda dari dirinya. Hal ini melahirkan kematangan dan kristalisasi pemikiran beliau dalam kaitannya dengan proses ijtihad. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal diminta oleh Muhammad bin Muslim ar-Razi untuk memberitahunya tentang  buku-buku  karya  Imam  Syafi’i  yang harus dibacanya. Imam Ahmad menjawab: Pilihlah  buku-buku  yang  ditulis  di  Mesir. Buku-buku  yang  ditulis  di  Irak  tidak  terlalu bagus.  hingga  beliau  pergi  ke  Mesir.  Di sanalah beliau menghasilkan buku-buku yang jauh lebih bagus. Lihat: Muhammad Baltaaji, Manāhij at-Tasyrī ’ al-Isl āmi fi al-Qarn aṡ-Ṡāni al-Hijri. Jilid 1. h. 31.
syariah sebagai ketentuan melaksanakan segala amal perbuatan di dunia, syariah ini merujuk pada dalil baik itu Alquran, as-Sunnah, Ijma’ Sahabat, maupun Qiyas Syar’i.
Namun seiring bergulirnya waktu, beberapa kalangan mulai menghembuskan isu, agar menjadikan maslahat sebagai rujukan juga dalam penentuan pelaksanaan syariah. Mereka berpendapat hal ini merupakan substansi diturunkannya syariah, yakni untuk mendatangkan kemaslahatan ke dunia, sehingga maslahat ini mesti jadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan ajaran agama, artinya mencari-mencari maslahat yang ada dalam syariat tertentu, lalu jika terdapat maslahat yang dicari, maka syariah tersebut di laksanakan. Di sisi lain, terdapat juga pendapat bahwa justru seharusnya syariah dulu yang diterapkan baru maslahat datang, dan bukan sebaliknya.
Tampaknya hal ini perlu didiskusikan, benarkah aspek kemaslahatan mempunyai tempat dalam penentuan hukum syariah, ataukah sebaliknya, syariahlah yang menentukan ada dan tidaknya aspek kemaslahatan tersebut?
Kemaslahatan pada dasarnya adalah diperolehnya manfaat dan terhindarkannya kerusakan ( jalb al-manâfi’ wa  daf‘  al-mudhirrah ). Menentukan suatu perkara itu maslahat atau tidak, sejatinya hanya syariat semata yang memiliki otoritas. Syariatlah yang dapat menentukan hakikat kemaslahatan tersebut. Sebab, kemaslahatan yang dimaksud tentu kemaslahatan bagi manusia
dalam kapasitasnya sebagai manusia yang mempunyai kebutuhan jasmaniah dan naluriah. Memang, kemaslahatan adakalanya dapat ditentukan akal maupun syariat. Masalahnya, mana kemaslahatan yang  benar-benar  sesuai  dengan  fitrah manusia: yang ditentukan oleh akal atau syariat?
Jika akal dibiarkan menentukan kemaslahatannya sendiri –sedangkan akal itu punya keterbatasan–, maka akal pasti tidak bisa menjangkau hakikat maslahat yang sebenarnya, hal ini disebabkan akal tidak mampu memahami hakikat manusia, karena yang dapat memahami hakikat manusia hanyalah Pencipta manusia, yakni al-Khaliq (Allah swt).
Memang manusia bisa saja menentukan suatu perkara itu maslahat atau tidak, tapi dia tidak mungkin menentukannya secara pasti. Menentukan kemaslahatan berdasarkan asumsi atau klaim hanya akan menyeret manusia ke dalam kehancuran. Sebab, adakalanya manusia mengira suatu perkara mengandung kemaslahatan, tapi akhirnya terbukti menimbulkan kerusakan. Demikian pula sebaliknya. Ini hanyalah tinjauan dari satu aspek.
Sementara itu, dari aspek lainnya, dapat dikatakan bahwa penilaian akal atas aspek kemaslahatan tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu dan berbeda antara satu tempat dan tempat lainnya. Artinya, kemaslahatan yang ditentukan akal manusia pastilah bersifat asumtif, tentatif, sekaligus relatif.
Karena itu, akal tidak boleh dibiarkan untuk menentukan atau mencari-
cari aspek kemaslahatan. Syariatlah –yang jelas-jelas bersumber dari Zat Yang Mahatahu– yang sejatinya harus menentukannya. ٍ Sebab, hanya syariat-lah yang mampu menentukan kemaslahatan dan kerusakan yang hakiki. Karena itu, yang mesti dilakukan akal adalah sekadar mencerap suatu realitas sebagaimana apa adanya, lalu memahami nas syariat mengenai realitas tersebut, baru kemudian menerapkan nas tersebut atas realitas yang dimaksud. Jika relevan, di sana pasti terlihat ada kemaslahatan atau kemadaratan sebagaimana yang dinyatakan oleh syariat. Akan tetapi, jika tidak relevan, makna yang relevan dengan realitas tersebut harus dicari sehingga kemaslahatan atau kemadaratan yang dinyatakan oleh syariat tersebut dapat diketahui setelah hukum Allah atas realitas tersebut diketahui.
Jadi, kemaslahatan yang hakiki pada dasarnya adalah kemaslahatan yang ditentukan oleh syariat, bukan yang ditentukan oleh akal yang serba-relatif dan terbatas dalam memahami hakikat dirinya dan kejadian yang akan datang. Dalam hal ini, penting dipahami, bahwa syariat pasti mengandung maslahat. Artinya, di mana ada syariat, di situ pasti ada maslahat. Demikianlah sebagaimana yang dinyatakan oleh kaidah ushul berikut:
َعْ َّشرلا َّنألِ ،ُةَحَل ْصَمْلا  ُنوُكَت ُعْ َّشرلا  ُنوُكَي اَمُثْيَح .ِداَبِعْلا  َحِلا َصَم  ُرِّرقُي يِ َّلذا َوُه Artinya: Di mana pun ada syariat, di situ ada  maslahat. Sebab syariat-lah yang  menentukan  kemaslahatan
bagi manusia. 23

## F.  Sumber dan Dalil Ajaran Islam
Sebagaimana dipahami, Islam adalah agama yang diturunkan Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw., artinya posisi Islam sebagai agama wahyu merupakan sebuah fakta yang tidak bisa dibantah. Sebuah agama atau ideologi yang benar, tentunya hanya yang bersumber dari wahyu Allah swt., karena Allah swt. merupakan sang pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan, sehingga Allah maha tahu aturan yang tepat bagi manusia, ketimbang manusia itu sendiri yang lemah dan memiliki keterbatasan.
Berbicara sumber ajaran Islam dan hal yang terkait dengannya seperti pembicaaran tentang dalil-dalil syariah, merupakan topik yang penting, karena menyangkut masalah fundamental. Setiap muslim dan para pengkaji yang melakukan penelitian dan pendalaman terhadap berbagai pemikiran Islam, wajib memahami dan menjadikannya sebagai panduan atau standar.
Sumber hukum berbeda dengan dalil syariah, sumber hukum Islam hanyalah Alquran al-Karim dan as-Sunnah an- Nabawiyah . Adapun dalil syariah adalah apa yang digunakan untuk menghasilkan hukum yang terkadung dalam Alquran dan Sunah tersebut. 24
Dalil secara etimologis, adalah
23 M. Muhammad Ismail, al-Fikr  al-Islāmi.. h. 41-43. 24 Hafidz Abdurrahman, Ushul Fiqih: Membangun Paradigma Berfikir Tasyri’i , cet.
I (Bogor: al-Azhar Press, 2003), h. 66.
sesuatu yang menunjukan pada perkara kongkrit ( hissi ) atau abstrak ( ma’nawi ). Menurut ulama fikih, dalil adalah sesuatu yang digunakan untuk menyimpulkan serta mengandung maksud dan petunjuk. Sedangkan menurut ulama ushul, dalil adalah sesuatu yang dengan penelaahan sahih, bisa menghantarkan pada pengetahuan atas mathlûb khabari (hukum suatu perkara yang sedang dicari status hukumnya), atau dalil adalah sesuatu yang dijadikan argumentasi bahwa perkara yang dibahas adalah hukum syariah. 25
Agar bisa disebut dalil syara’, ia mesti dinyatakan Rasul saw., baik melalui nas atau yang ditunjukkan oleh nas, artinya secara substansi kembali kepada nas. Jika tidak demikian, tidak layak disebut dalil syara’.
Nas secara qath’i memang merupakan dalil, baik yang dibacakan yaitu apa yang diturunkan, baik berupa lafal dan maknanya dari Allah seperti Alquran, ataupun berbentuk makna semata, sementara redaksionalnya dinyatakan Rasul saw. dengan ungkapan yang beliau susun sendiri, seperti Hadis. Sedangkan yang ditunjukkan oleh nas, bisa disebut dalil jika dalalahnya merujuk kepada nas lagi. Ini seperti Ijma’ Sahabat dan Qiyas.
Ijma’ Sahabat dikatakan merujuk kepada nas, karena dengan adanya Ijma’ para Sahabat, akan membuka realitas bahwa di sana ada dalil dari nas. Dengan demikian, berarti dalalah (penunjukan)
25  Samih Athif Az-Zain, ‘ Ilmu  Uṣūl  al-Fiqh al-Muyassar ,  cet.  I  (Beirut:  Dār  al-Kitab  al- Lubnan, 1990), h. 297.
Ijma’ tersebut kembali kepada nas itu sendiri. Sedangkan Qiyas , disebut juga dalalahnya kembali kepada nas, karena nas itu hanya ada dua; ada yang mengandung ‘illat dan ada yang tidak. Jika mengandung ‘illat, ia disebut hujah, sehingga ketika ia ada, maka qiyas bisa berlaku terhadapnya , ini disebut Qiyas Syar’i. 26
Berdasarkan uraian tentang dalil di atas, yang layak disebut dalil syara’ hanyalah empat, yakni: (1) Alquran; (2) Hadist; (4) Ijma’ Sahabat; dan (4) Qiyas Syar’i. Karena bisa dibuktikan dengan dalil yang qath’i, bahwa keempatnya adalah dalil. Ditambah keempatnya sudah disepakati oleh ulama sebagai dalil syariah, tidak ada seorang pun yang berselisih.
1.  Alquran
Alquran  adalah  kalâm  (firman) Allah yang berupa mukjizat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dengan bahasa Arab, terdapat di antara dua ujung mushaf, disampaikan secara mutawatir, membacanya adalah ibadah, dimulai dengan surat al-Fatihah dan ditutup dengan surat an-Nas . 27
Dalil bahwa Alquran berasal dari wahyu Allah swt., baik redaksi maupun maknanya, merupakan dalil yang qath’i. Kemukjizatan Alquran juga menjadi dalil yang qath’i bahwa Alquran merupakan kalâmullah , bukan ucapan manusia. Alquran yang merupakan kalâmullah itu dengan pasti menyebutkan, bahwa wahyu telah diturunkan kepada Rasulullah saw.
26 An-Nabhani, asy-Syakhṣiyyah  al-Islā miyyah, cet. III, juz. III (t.k: t.p, 2005), h. 65. 27 An-Ni’mah, Ulūm al-Qur’ān , Cet. II, (t.k: t.p. 2008), h. 8.
.َغَلَب  ْنَمَو ِهِب ْ ُكَرِذْنألِ  ُنآ�ْرُقْلا اَذَه َّ َلإِا َ ِحوأ�َو Artinya:  Dan  Al-Qur’an  ini  diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi  peringatan  kepadamu dan  kepada  orang-orang  yang sampai  Al-Qur’an  (kepadanya). QS. al-An’ām: 19.
Ayat ini dan yang lainnya (umpama surat al-Anbiy ā ’ ayat 45) merupakan dalil-dalil yang qath’i bahwa Alquran disampaikan melalui wahyu yang berasal dari Allah swt. 28 Dengan demikian, Alquran merupakan dalil syariah yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang qath’i.

## 2.  As-Sunnah
As-Sunnah dan al-Hadis merupakan sinonim. Menurut ulama ahli hadist, sunnah adalah perkataan, perbuatan, ketetapan ( taqrîr ), sifat akhlak dan anggota badan yang disandarkan kepada Rasulullah saw.. Sedangkan menurut ulama ushul fikih, sunnah adalah perkataan, perbuatan dan  ketetapan  (taqrîr)  terhadap  suatu perkataan  atau  perbuatan  yang  datang dari Rasulullah saw. 29
As-Sunnah adalah dalil syara’ yang kedua setelah Alquran. Mengenai bukti kehujahannya sebagai dalil syara’ adalah firman Allah swt:
. َحوُي ٌ ْحَو لإِا َوُه ْنإِا . ىَوَهْلا ِنَع  ُقِطْنَي اَمَو Artinya:  Tiadalah  yang  diucapkannya itu  menurut  kemauan  hawa
28 An-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustûr , cet. II, 2009, Bag. I, h. 50. 29  ‘Atha’ bin Khalil, Taisîr  al-Wushûl  ila  al- Ushûl, cet. III, (t.k: Dār al-Ummah, 2000), h. 73.
nafsunya.  Ucapannya  itu  tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan  (kepadanya).  QS. An-Najm: 3-4.
Dari sini, sunah yang disampaikan Rasul jelas merupakan wahyu dari Allah swt. Hanya saja, wahyunya terletak pada aspek kandungan dan maknanya, bukan pada redaksinya. Dalam hal ini, Allah mewahyukannya kepada Nabi, kemudian beliau menyusun sendiri redaksionalnya, baik berbentuk lafal, perbuatan, maupun diam beliau. 30 Maka, dengan melihat substansi sunnah sebagai wahyu –sekalipun tidak dibacakan, karena redaksionalnya disusun sendiri oleh Nabi– membuktikan bahwa sunnah adalah dalil qath’i bahwa ia benar-benar bersumber dari Allah swt.
.اوُ َتْناَف ُهْنَع ْ ُكاَ َنه اَمَو ُهوُذُخَف ُلو ُسَّرلا ُ ُك َتآ� اَمَو Artinya:  Apa  yang  diberikan  Rasul kepadamu  maka  terimalah  dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. QS. al-Hasyr: 7.
Ayat ini bermakna, apa saja yang disampaikan Rasul harus diambil.
Sedangkan yang disampaikan Rasul itu ada dua, Alquran dan as-Sunnah. Karena itu as-Sunnah wajib diambil dan diterima, sebagaimana menerima Alquran. Ini juga membuktikan bahwa kedudukan Alquran dan as-Sunnah sebagai sama-sama dalil syara’ yang bersumber dari wahyu Allah yang sama.

## 3.  Ijma’ Sahabat
30 M. Husain Abdullah, Dirâsât  fi  al-Fikr  al- Islâmi , (t.k.: Dār al-Bayariq, 1990), h. 28.
Ijma’ Sahabat adalah kesepakatan para Sahabat tentang hukum suatu perkara, bahwa hukum tersebut merupakan hukum syariah . 31
Maksud Ijma’ Sahabat disini bukan bermakna kesepakatan atas pendapat pribadi Sahabat, melainkan kesepakatan atas hukum tertentu bahwa ia merupakan hukum syariah. Sebab, pendapat Sahabat bukan wahyu, dan masing-masing mereka tidak ma’shûm (terpelihara) dari kesalahan. Kesepakatan mereka atas hukum suatu perkara menunjukkan bahwa mereka mengetahui dalil, lalu mereka bersepakat atas hukum tersebut, tetapi dalil hukum itu tidak mereka riwayatkan Dengan kata lain, bahwa mereka tidak akan bersepakat kecuali atas perkara yang ada nasnya. 32
Dalil yang membuktikan Ijma’ Sahabat merupakan dalil hukum syariah yang qath’i dan bersumber dari wahyu, adalah:
Pertama , Allah swt.memuji mereka di dalam Alquran dengan nas yang qath’i, baik sumber dan maknanya:
َنيِ َّلذاَو ِرا َصْنألْاَو َنيِرِجاَهُمْلا َنِم  َنوُلَّوألْا  َنوُقِبا َّسلاَو
31 An-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustûr , Bag. I, (t.k.: t.p., 2009), h. 52.
32 Abu Zahrah, Ushûl  al-Fiqh ,  (Beirut:  Dār  al- Fikr al-Arabi, 1958), h. 198. Memang terdapat perdebatan dikalangan ulama ushul, tentang ijma’ siapakah yg menjadi dalil syara’. (1) Sebagian mengatakan ijma’ yg menjadi dalil adalah ijma’ umat Muhammad saw.; (2) Sebagian lain mengatakan ijma’ ulama terhadap salah satu hukum syara’, adalah ijma’ yg bisa diterima; (3) Pendapat yg ketiga menyatakan ijma’ penduduk Madinah. Bahkan masih ada pendapat yang lain. Dalam hal ini penulis berpendapat, ijma’ yg diterima dan rasional berdasarkan pembuktian dalil adalah ijma’ sahabat.
َّدَعأ�َو ُهْنَع او ُض َرَو ْمُ ْنَع  ُ َّللا  َ ِض َر  ٍنا َسْحإِِبا ُْهوُعَبَّتا َ ِلَذ اًدَبأ� اَيهِف  َنيِ ِلداَخ  ُراَ ْنهألْا اَ َتْ َت يِرْ َت  ٍتاَّنَج ْمُهَل . ُيم ِظَعْلا  ُز ْوَفْلا Artinya: Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti  mereka  dengan  baik, Allah  rida  kepada  mereka  dan mereka pun rida kepada Allah dan Allah  menyediakan  bagi  mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; mereka kekal di dalamnya selama- lamanya.  Itulah  kemenangan yang besar. QS. at-Taubah: 100.
Pujian Allah ini ditujukan kepada semua Sahabat. Karena itu, hukum yang disepakati oleh mereka yang mendapat pujian dari Allah ini pasti benar. Sebab, tidak mungkin mereka sepakat atas sesuatu yang salah, karena hal itu bertentangan dengan pujian Allah terhadap mereka.
Kedua : Sahabat adalah orang yang menjadi tempat kita mengambil agama ini. Merekalah yang menyampaikan Alquran kepada kita. Allah swt. berjanji untuk menjaga Alquran surat al-Hijr ayat 9. Sahabat adalah orang yang membawanya kepada kita. Dengan demikian, janji Allah itu juga menunjukkan jaminan-Nya kepada orang yang membawanya, yaitu para Sahabat. Selain itu, mustahil mereka yang membawa agama dan Alquran kepada kita sepakat melakukan kesalahan dan kedustaan, karena secara logika hal ini mustahil terjadi. Sebab, jika terjadi,
maka hal itu bertentangan dengan jaminan Allah melalui dalil yang qath’i . Dengan demikian, Ijma’ Sahabat merupakan dalil yang qath’i .
Dengan demikian, hanya Ijma’ Sahabat saja yang dapat dijadikan sebagai hujah. Hal ini pun disepakati oleh beberapa ulama muktabar. Imam Dawud berkata: Ijma’  (yang  diakui)  tidak  lain  hanyalah Ijma’ Sahabat saja . 33 Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullâh mengatakan: Siapa  saja  yang  mengklaim  ada  ijma’ (setelah masa Sahabat) maka ia berdusta. 34
Ijma’ Sahabat terbagi dua: (1) Ijma’ Qauli , dan (2) Ijma’ Sukuti . Ijma’ Qauli adalah kesepakatan sahabat atas hukum kasus tertentu dalam bentuk pandangan atau pendapat. Sedangkan Ijma’ Sukuti adalah sikap seorang sahabat atas hukum suatu kasus tertentu, kemudian sikap sahabat tadi diketahui sahabat yang lain, dan tidak diingkari sedikitpun. Diamnya sahabat inilah yang menunjukkan mereka sepakat. Karena kesepakatan itu berupa sikap diam mereka, maka hal ini disebut Ijma’ Sukuti . 35
Contoh Ijma’  (sukûti) tersebut adalah tindakan Umar bin al-Khattab, ketika mengambil tanah Bilal bin al-Haris al-Muzani yang diberikan Rasulullah saw. karena dia membiarkan tanah tersebut tidak dikelola (terlantar) selama
33 Asy-Syaukani, Irsyâd  al-Fukhûl , juz. I (t.k.: Dār al-Kitab al-‘Arabi, 1999), h. 217.
34 Ibnu  Qayyim  Al-Jauziyah, I’lâm al- Muwaqqi’în  ‘An  Rabb  al-‘Âlamîn , juz I (Beirut:  Dār  al-Kutub  al-Ilmiyyah,  1996),  h. 498.
35 Atha’ bin Khalil, Taisīr al-Wushūl ila al-Uṣūl,
h. 83-84.
tiga tahun. Dalam kasus tersebut, para sahabat mendiamkan tindakan Umar tanpa tindakan apapun, padahal jelas mengambil harta yang bukan miliknya wajib diingkari, tetapi justru tindakan tersebut dibiarkan. Ini menunjukkan adanya kesepakatan mereka, bahwa tindakan yang diambil oleh Umar ini merupakan hukum syara’. 36

## 4.  Qiyas
Qiyas adalah menyamakan suatu perkara terhadap yang lainnya dalam hukum syariah karena terdapat kesamaan ‘illat (motif atau latar belakang timbulnya hukum) di antara keduanya. 37
Dalil qath’i yang menunjukkan bahwa qiyas adalah hujah dalam menentukan hukum berangkat dari posisi yang menjadikan qiyas itu sebagai dalil syariah, dalam hal ini tidak lain adalah nas itu sendiri yang menjadi rujukan qiyas. Sebab, ‘illat dalam qiyas tidak diambil kecuali apabila syariah telah menunjukkannya. Dengan demikian,
36 Lihat: Athif Abu Zaid Sulaiman Ali, Ihyā’ al- Arāḍi al-Mawāt fi al-Islām , h. 73. 37 ‘Atha’ bin Khalil, Taisīr  al-Wushūl  ila  al- Uṣūl, h. 85.; Mengacu kepada definisi diatas, maka yang dimaksud dengan qiyas disini adalah qiyas syar’i bukan qiyas ‘aqli. Qiyas yang didalamnya terdapat ciri-ciri (amarah) dari syarak yang menunjukkan legalitasnya sebagai hukum qiyas, yaitu adanya ‘illat syar’i yang dijelaskan oleh nas. Sedangkan qiyas aqli adalah apa yang dipahami akal dari sejumlah hukum syara’ tanpa disertai nas tertentu yang menunjukkannya, atau qiyas yang dipahami dari akal dari hasil penganalogian hukum dengan hukum lain karena seolah-olah (menurut akal) ada kemiripan, tanpa disertai adanya perkara yang menyebabkan disyariatkannya hukum yang dijelaskan oleh syarak. Maka, analogi seperti ini tidak dibenarkan apapun bentuk dan pertimbangannya.
menganggap qiyas sebagai dalil syariah merupakan suatu keharusan.
Qiyas hakikatnya kembali pada nas itu sendiri, oleh karena itu qiyas dikatakan sebagai ma’qûl an-nâs (nas yang rasional). Atas dasar ini, qiyas ini dalilnya adalah nas itu sendiri yang mengandung ‘illat, yakni motif timbulnya hukum. Jadi, apabila dalil ‘illat adalah Alquran maka dalil qiyas ini juga Alquran. Apabila dalil ‘illat adalah as-Sunnah maka dalil qiyas ini juga adalah as-Sunnah. Apabila dalil ‘illat adalah Ijma’ Sahabat maka dalil qiyas ini adalah juga Ijma’ Sahabat. Dengan demikian, dalil qiyas adalah dalil yang qath’i, sama dengan dalil-dalil Alquran, as-Sunnah, dan Ijma’ Sahabat. 38
Contoh qiyas yang populer dikalangan ulama ushul adalah, pengharaman aktivitas ijarah (kontak kerja) ketika azan jum’at, yang diqiyaskan pada keharaman jual beli ketika azan Jum’at, karena adanya persamaan ‘illat yang digali dari nas, yakni melalaikan atau menggangu shalat Jum’at. Allah swt.berfirman:
ِةَعُمُجْلا ِمْوَي  ْنِم ِةَلا َّصلِل  َيِدوُن اَذإِا اوُنَمآ� َنيَِّلذا اَ ُّيأ�  َيا ْن إِ ا ْ ُكَل ٌ ْيرَخ ْ ُكِلَذ َعْيَبْلا اوُرَذَو ِ َّللا ِرْكِذ  َلىإِا اْوَع ْساَف . َنوُمَلْعَت ْ ُتْنُك Artinya: Hai orang-orang yang beriman,  apabila  diseru  untuk menunaikan  shalat  pada  hari Jumat,  maka  bersegeralah  kamu kepada  mengingat  Allah  dan tinggalkanlah  jual  beli.  Yang demikian  itu  lebih  baik  bagimu jika  kamu  mengetahui.  QS.  al-
38 Taqiyuddin An-Nabhani, a sy-Syakhṣiyah  al- Isl ā miyah , juz III , h. 320.

## Jumu’ah: 9.
Penjelasannya: Jual-beli disebut sebagai kasus asal ( al-ashl ). Ijarah disebut sebagai kasus cabang ( al-far’u ). Hukum  syariat  yang  spesifik  bagi  kasus asal ( al-hukm as-syar’i al-khâsh bil ashl ) adalah haramnya jual beli pada saat azan Jum’at.  Dan  ‘Illatnya  adalah  melalaikan/ mengganggu shalat Jum’at.
Berdasarkan hal ini bisa dipahami bahwa qiyas hanya terjadi jika memenuhi empat rukun, yakni: (1) al-ashl , yaitu kasus yang menjadi sumber qiyas; (2) al-far’u , yaitu kasus yang akan diqiyaskan pada al- ashl ; (3) hukum asal, yaitu hukum syariat yang  spesifik  bagi  kasus al-ashl yang menjadi sumber qiyas ’ ; dan (4) ‘illat, yaitu latar belakang disyariatkannya hukum yang mempertemukan kasus asal ( al-ashl ) dan kasus cabang ( al-far’u ). 39

## G.  Kesimpulan
Dalil-dalil syariah yang dijelaskan sebelumnya, baik Alquran, Hadis, Ijma’ Sahabat dan Qiyas, merupakan dalil yang diterima dan disepakati semua ulama. Namun selain itu terdapat juga dalil lain seperti: (1) ijma’ kaum muslim;
(2)  mazhab  sahabat;  (3) istihsân; (4) mâshalih mursalah , dll, akan tetapi berdasarkan kajian mendalam, semuanya tidak termasuk sebagai hujah dalam menetapkan hukum syariah. Semua itu adalah sesuatu yang diasumsikan dalil, padahal realitasnya bukanlah dalil. Sebab
39 ‘Atha’ bin Khalil, Taisīr al-Wushūl ila al-Uṣūl, h. 89.
semua itu datang dengan sesuatu yang seolah menunjukkannya sebagai dalil, tetapi dengan jalan zhann (dugaan) dan bukan dengan  jalan yang qath’i .
Jika demikian, bagaimana status orang yang menggunakan dalil tersebut, jawabnya: berdalil dengan dalil-dalil tersebut termasuk dalam syubhah ad-dalîl (dalil yang tidak jelas), namun masih boleh dianggap berdalil dengan dalil syariah. Meski bagi yang tidak menganggapnya sebagai dalil, syubhah dalil tersebut tidak berlaku dan tidak bisa menjadi dalil hukum syariah. Namun dalam pandangan orang yang menggunakannya merupakan hukum syariah, karena masih ada syubhah ad- dalil . 40 Studi kritis terhadap syubhah ad- dalîl, sudah dibahas para ulama, silahkan para pembaca memperdalam kajian tersebut pada buku-buku ushul fikih terkait.

## Daftar Pustaka
Abdullah, M. Husain. Dirâsât  fi  al-Fikr al-Islâmi, Beirut: D ā r al-Bayariq,
1990.
Abdurrahman,  Hafidz, Ushul  Fiqih: Membangun  Paradigma  Berfikir Tasyri’i , cet. I, Bogor: Al-Azhar Press, 2003 -------, Diskursus  Islam  Politik  dan Spiritual, Bogor: al-Azhar Press,
2004.
Abu Rusytah, al-‘Alim Atha’ bin Khalil., at-Taisīr fi Uṣūl at-Tafsīr: Sūrah al- Baqarah .  Beirut:  Dār  al-Ummah, cet. II. 2006.
Al-Ghazali, al-Mustaṣfā  fi  ‘ilm  al-Uṣūl , cet. I, Beirut: D ā r al-Kutub al-
40  Taqiyuddin An-Nabhani, Muqaddimah  ad- Dust ū r , Bag. I, h. 76.
Ilmiyyah, 2000.
Ismail, M. Muhammad, a l-Fikr al-Islāmi , Beirut: Maktabah al-Wa’ie, 1958.
Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, I’l ā m al- Muwaqqi’īn  ‘an  Rabb  al-‘Ā lam ī n , Juz  I  Beirut:  Dār  al-Kutub  al- Ilmiyyah. 1996.
Al-Jurj ā ni, at-Ta’rîf ā t ,  cet.  I,  Beirut:  Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983.
Khalil, Atha’ bin., Taisīr  al-Wuṣūl  ila al-Uṣūl ,  cet.  III,  Beirut:  Dār  al- Ummah, 2000.
Al-Maliki, Abdurrahman, Niẓām  al- ‘Uqū b ā t , cet. II, Beirut:  Dār  al- Ummah , 1990.
Al-Muzani, Mukhtaṣar ,  Beirut:  Dār  al- Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
An-Nabhani, Taqiyuddin, asy-Syakhṣiyyah al-Isl ā miyyah , Juz III. cet. III,
(Beirut: Dār al-Ummah, 2005.
------.,  Muqaddimah  ad-Dustū r au al- Asb āb  al-Mujībah  Lahu:  Ahkā m ‘Ammāh,  Niẓām  al-Hukm,  an- Niẓām  al-Ijtimā’ i , Bagian Awal (I), cet. II, Beirut: Dār al-Ummah, 2009.
------.,  Niẓām  al-Islā m , Beirut:  Dār  al-
Kutub, 2001.
Ni’mah, Ibrahim, Ulūm al-Qur’ān , cet. II, Beirut: Dār al-Kutub, 2008.
Qal’ah Ji, Rawwas, Mu’jam  Lugah  al-
Fuqahā’ ,  Beirut,  Dār  an-Nafa’is, 1988.
Al- Qurthubi, a l-J ā mi’  li  Ahk ām  al-
Qur ’ān, cet. I, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2006.
As-Suyuṭi, al-Asybâh  wa  an-Naḍā’ir , Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1403.
Syaltut, Mahmud, al-Isl ā m:  ‘Aq ī dah wa Syari’ah, cet.  III,  t.k.:  Dār  al- Qalam, 1966.
Asy-Syatibi, Abu Ishaq, al-Muwāfaqāt fi  Uṣūl  asy-Syarī’ah, juz IV, ed. Abdullâh  Daraz,  Beirut:  Dār  al- Kutub al-Ilmiyyah, 1997.
Asy-Syaukani, Irsyād  al-Fukhūl , Juz I, Beirut:  Dār  al-Kitab  al-‘Arabi, 1999.
Zahrah, Abu, Uṣūl al-Fiqh , Beirut: Dār al- Fikr al-Arabi, 1958.
Az-Zain, Samih ‘Athif, al-Mu’ā mal ā t, al-Bayyināt,  al-‘Uqubā t, cet. II, Beirut: Dār al-Kitab, 2009.
------ , Niẓām al-Islām: al-Ḥukm, al-Iqtiṣād, al-Ijtim ā ’, cet. I, Beirut: Dār  al- Kitab, 1989.
------, ‘ Ilmu Uṣūl al-Fiqh al-Muyassar , cet. I,  Beirut:  Dār  al-Kitab  al-Lubnan, 1990.
------, al-Isl ā m wa Aidiy ū l ū jiyyah al-Ins ā n , cet. III, Beirut: Dār al-Kutub, 1982.