## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 1 No. 2, Desember 2020 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG DI DESA SESELA KECAMATAN GUNUNG SARI KABUPATEN LOMBOK BARAT
Rahmawati Kusuma*, Any Suryani H., H. Lalu Husni, Zaeny Ashyadi Universitas Mataram Corresponding email: rahmawatikusuma@unram.ac.id

## Abstract
Human trafficking is a crime of humanity growing along with the growth of human culture. The practices of trade in people, especially women and children, are increasingly prevalent in various forms in the form of placement of migrant workers / migrant workers abroad, commercial sex exploitation, forced labour, order delivery, organized prostitution , baby sales and organ sales. The issue of trafficking in persons is very important now considering the increasing number of victims of trafficking and victims often cannot access their rights both socially and legally because cases of trafficking in persons, especially in the province of West Nusa Tenggara in the legal process of the perpetrators (trafficker) are freed even though it has been proven the perpetrators carried out TPPO. This has a very significant impact on society, that is, victims will continue to grow because it is as if it is not easy to ensnare perpetrators of trafficking.
Keywords : human trafficking, humanity, victims

## Abstrak
Perdagangan orang merupakan kejahatan kemanusiaan tumbuh kembang sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan manusia.Praktek-praktek perdaganagn orang khususnya perempuan dan anak kian marak dalam berbagai bentuk baik berupa penempatan TKI/ TKW di Luar Negeri, eksploitasi seks komersial, kerja paksa, pengatin pesanan, pelacuran yang terorganisir, penjualan bayi dan penjualan organ tubuh. Persoalan perdagangan orang saat ini sangat penting mengingat korban perdagangan orang semakin meningkat dan korban seringkali tidak bisa mengakses hak-haknya baik secara sosial maupun secara hukum karena kasus perdagangan orang di daerah khususnya Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam proses hukum pelaku ( trficker ) dibebaskan walaupun telah terbukti pelaku melakukan TPPO. Hal ini menimbulkan dampak yang sangat signifikan dalam masyarakat yaitu korban akan terus bertambah karena seolah-olah tidak mudah menjerat pelaku perdagangan orang .
Kata kunci: perdagangan orang, kemanusiaan, korban

## I. PENDAHULUAN
Trafficking merupakan  konsep yang memiliki popularitas tinggi  dan  memiliki makna yang sangat mendalam. Sejarah panjang telah menggambarkan bahwa peradaban manusia berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi di saat manusia

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 114~124
hidup. Pergerakan kehidupan dunia telah banyak memberi dampak positif dan negatif bagi manusia itu sendiri.Masyarakat bergerak mulai dari bentuk yang sangat sederhana (tradisional) sampai menjadi masyarakat yang memiliki kerumitan yang paling tinggi (modern).Pola pikir masyarakatpun terjadi pergeseran bahkan berkembang menjadi lebih kritis merespon persoalan-persoalan yang terjadi  bersifat ancaman dan tantangan. Tidak jarang keputusan yang diambil dalam menghadapi ancaman dan tantangan sering terjadi  pergesekan yang berujung pada konflik baik bersifat internal maupun eksternal apalagi dalam konflik selalu menggunakan kekerasan dan kejahatan.
Perdagangan orang merupakan kejahatan trasnasional karena menyangkut lintas batas Negara,serta  hidup dan tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat.  Banyak perempuan dan anak  menjadi korban trafiking atau perdagangan orang.Korban tersebut dalam perspektif hak asasi manusia telah kehilangan hak asasi manusia terutama hak- hak dasarnya sebagai manusia,termasuk juga hak-haknya akan keadilan.
Isu perdagangan orang ( human trafficking ) dalam dekade terakhir ini menjadi sorotan dari berbagai pihak baik di tingkat nasional maupun internasional, para pemerhatipun menyoroti segala sesuatu yang berkaitan dengan perdagangan orang ( human trafficking ), baik dari aspek pencegahan perdagangan orang, pelaku ( trafficker ), penegakan hukumnya hingga penanganan korban perdagangan orang ( human trafficking ), serta pemulihan hingga rehabilitasi dan reintegrasi korban perdagangan orang.
Definisi perdagangan orang menurut Protokol Palermo tertuang di dalam  Pasal (3) 1 yang berbunyi :“ Perdagangan orang yang dilakukan oleh orang lain, berarti perekrutan, pengiriman kesuatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untukmendapat keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi.Eksploitasi setidaknya mencakup eksploitasi melalui pelacuran, melaluibentuk lain eksploitasi seksual, melalui perbudakan, melalui, praktek- praktek serupa perbudakan, melalui penghambaan atau melalui pemindahan organ tubuh.
Persoalan korban perdagangan orang berkaitan erat dengan konsep dinamis perdagangan orang dengan wujud yang berubah dari waktu ke waktu, sesuai perkembangan ekonomi, sosial dan politik. Sampai saat ini tidak ada definisi trafficking yang disepakati secara internasional, sehingga banyak perdebatan tentang definisi trafficking . Kondisi ini dipengaruhi persepsi yang beragam terhadap konsep/definisi perdagangan orang yang dianggap paling tepat tentang fenomena kompleks yang disebut
1 IOM, Combating Trafficking in Person in Indonesia , Jakarta, 2006, hal. 4
trafficking ini, sehingga persoalan korban perdagangan orang dirasa belum tuntas karena hanya berbicara pada tataran koordinasi antar lembaga secara faktual serta dampak langsung terhadap korban perdagangan orang beserta keluarganya masih dalam tataran rencana aksi.
Berbagai regulasi yang mengatur pencegahan perdagangan orang, salah satunya UU No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun fenomena perdagangan orang berkembang seiring dengan dinamika masyarakat. Korban perdagangan orang kian hari bertambah sehingga  persoalan korban perdagangan orang khususnya di negara Indonesia ibarat fenomena gunung es yang tampak hanyalah pada permukaan sangatlah kecil tetapi persoalan dibawah mengakar pada sendi kehidupan masyarakat dan menggurita sehingga memposisikan korban pada posisi yang tidak jelas. Disamping itu adanya korban perdagangan orang ( human trafficking ) tidak lepas dari persoalan sejarah negara Indonesia dimasa lampau yaitu pada jaman kerajaan dan jaman penjajahan yaitu tumbuh kembangnya perbudakan serta pembayaran upeti berupa manusia khususnya perempuan dan anak kepada raja yang berkuasa atau para penjajah.
Korban perdagangan orang terdiri dari berbagai warga negara karena perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional, menyangkut lintas batas wilayah atau negara, serta hidup dan tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat.Korban tersebut dalam perspektif hak asasi manusia telah kehilangan hak asasi manusia terutama hak- hak dasarnya sebagai manusia yaitu hak hidup, hak bebas dari perbudakan, hak untuk bebas dari ancaman dan tekana, termasuk juga hak-haknya atas keadilan.
Perdagangan orang tumbuh dan berkembang seiring dengan perjalanan dinamika masyarakat, sehingga mempengaruhi bentuk-bentuk perdagangan orang terselubung selain kekerasan yang menjurus pada prostitusi, perbudakan dan sebagainya. Dikategorikan sebagai perdagangan orang terselubung karena membonceng pada persoalan sosial di masyarakat yang secara kasat mata tidak tampak sebagai kejahatan tetapi dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa terhadap korban.Persoalan ini menjadi sebuah kerisauan bagi masyarakat.Perdagangan orang tidak terlepas dari persoalan pertumbuhan penduduk, angka pengangguran yang tinggi, kemiskinan dan masalah sosial lainnya, bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidup untuk kelangsungan hidupnya. Untuk itu maka manusia perlu bekerja sehingga mendapatkan barang yang menjadi kebutuhan hidupnya. Dengan terpenuhinya kebutuhan manusia akan dapat hidup sebagaimana layaknya manusia lainnya. Bekerja adalah hak setiap manusia
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 116~124
sebagai upaya untuk menjaga dan mempertahankan derajat kemanusiaannya sebagai mahluk Tuhan YME.
Korelasi bekerja dengan perdagangan orang sangat erat, yaitu kebutuhan akan pekerjaan serta peluang kerja yang tersedia menyebabkan banyaknya orang terperangkap menjadi korban perdagangan orang ( human trafficking ), kondisi ini pula didukung oleh kondisi daerah asal yang tidak memiliki peluang untuk memajukan perekonomian, selain itu peran calo atau tekong yang berubah menjadi trafficker keberadaannya mendapat pengakuan tersendiri dari masyarakat. 2
Korban perdagangan orang semakin hari bertambah dan cenderung meningkat, kondisi ini tentunya bertentangan dengan nilai keadilan, korban yang terungkap kebanyakan tidak mendapatkan perlindungan sebagai mana seharusnya apalagi tentang korban yang tidak terungkap. Ini mengusik rasa keadilan masyarakat ketika ada kasus perdagangan orang.
Perdagangan orang ( human trafficking ) adalah perbuatan yang diharamkan oleh seluruh komunitas dunia karena merupakan bentuk baru dari perbudakan dan perbudakan bertentangan dengan doktrin ajaran agama dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, bahkan islam menegaskan agenda penghapusan segala bentuk praktik perbudakan karena bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Manusia tidak boleh memperbudak manusia lain dengan alasan apapun.
Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa manusia perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus segera dihentikan tanpa terkecuali.Terlebih pada persoalan perdagangan orang, posisi korban perdagangan orang benar-benar tidak berdaya dan lemah, baik secara fisik maupun mental, bahkan terkesan pasrah pada saat diperlakukan tidak semestinya.
Dalam konteks korban perdagangan orang hal ini jauh dari harapan karena justru dalam kehidupan masyarakat tumbuh suburnya praktek perdagangan orang dengan segala cara dan gaya yang justru dianggap sebuah takdir atau musibah yang harus diterima, sehingga setiap terjadi kasus perdagangan orang korban kerap kali tidak mendapatkan perlindungan yang optimal bahkan mungkin tidak sama sekali. Hal ini menyebabkan terjadinya degradasi nilai-nilai kemanusiaan yang menyebabkan
2 Sumiati Sahala, ” Masalah Perdagangan Anak Dan Wanita Berdasarkan Protokol Konvensi T. O. C”. Lapo- ran Akhir Penulisan Karya Ilmiah, (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum Dan HAM RI, Tahun 2004), hlm. 5.
terjadinya diskriminasi. Terusiknya rasa keadilan menjadi ketidak adilan bagi warga negara khususnya korban perdagangan orang, karena tidak semua korban perdagangan orang mendapatkan perlakuan yang sama demi mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.
Regulasi tentang pencegahan perdagangan orang telah ada dengan diberlakukannya Undang Undang No.21 Tahun 2007 tetntang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, termasuk pula kebijakan penanganan perdagangan orang serta pembentukan kelembagaannya, namun kondisi ini belum mampu menghambat laju korban perdagangan orang yang pada akhirnya menimbulkan dilema khususnya penanganan korban. Suatu hal yang menyedihkan lagi apabila disadari bahwa korban ternyata harus menghadapi situasi tersebut tanpa ada bantuan yang signifikan dari pemerintah 3 . Selama ini korban hanya diperlukan untuk tampil dipersidangan memberikan kesaksian, tanpa sedikitpun mereka diperhitungkan sebagai subyek 4 yang harus mendapatkan perlindungan baik dari aspek fisik, psikis atau aspek lainnya yang membuat mereka menjadi korban sehingga mereka dapat menata kehidupannya kembali.
Kondisi ini makin diperburuk oleh kenyataan dalam masyarakat bahwa keengganan masyarakat khususnya korban untuk melaporkan peristiwa perdagangan orang yang menimpanya, sehingga korban seringkali tidak terdeteksi, sehingga menjadi sulit untuk melakukan pendataan terhadap korban perdagangan orang. Persoalan penanganan perdagangan orang masih saja menjadi issu yang belum terselesaikan dan masih dalam tataran mencari konsep atau methode yang tepat . Penanganan korban yang ada belum memenuhi harapan karena banyaknya persoalan-persoalan yang berkorelasi dengan persoalan pembangunan.
Dari uraian latar belakang diatas maka  permasalahan yang diangkat adalah banyak masyarakat yang belum memahami tentang apa itu perdagangan orang serta bahaya perdagangan orang. Dan bagaimana penyelesaian kasus kasus perdagangan orang.

## II. METODE PENELITIAN
Berdasarkan Peraturan  Menteri Hukum dan HAM RI No : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum disebutkan tentang metode-metode penyuluhan hukum bagi warga masyarakat. Metode-metode tersebut terdiri dari penyuluhan hukum langsung dan penyuluhan hukum tidak langsung. Penyuluhan langsung dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara penyuluh dan yang disuluh,
3 Naibaho dalam Harkristuti Harkrisnowo, Menggugat Eksistensi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia , dalam  Mardjono Reksodiputro Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana, Editor ; Sri Windarti,(Jakarta: Penerbit Sen- tra HAM FH UI, 2007), hal 133.
4 Harkristuti Harkrisnowo, Ibid hal 135.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 118~124
sementara penyuluh hukum tidak langsung dilakukan melalui media elektronik dan media cetak. Mengacu kepada peraturan tersebut, pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan cara penyuluhan hukum langsung. Adapun metode pelaksanaan kegiatan yang yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian ini menggunakan metode ceramah yang diikuti dengan tanya jawab. Metode ceramah merupakan salah satu metode penyampaian materi kepada para peserta. Setelah ceramah disampaikan kemudian dibuka sesi tanya jawab. Peserta dapat bertanya kepada anggota tim penyuluh tentang hal-hal yang belum jelas atau belum dimengerti.

## III. PEMBAHASAN

## 1. Pengertian Perdagangan Manusia
Berdasarkan Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Mencegah, Memberantas dan Menghukum Perdagangan Manusia, khususnya Perempuan dan Anak (2000), suplemen Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Melawan Organisasi Kejahatan Lintas Batas, memasukkan definisi perdagangan manusia sebagai berikut. Pertama, “Perdagangan Manusia” adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk- bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh.
Kedua, persetujuan korban perdagangan manusia terhadap eksploitasi yang dimaksud yang dikemukakan dalam bagian pertama tidak akan relevan jika salah satu dari cara-cara yang dimuat dalam bagian digunakan. Ketiga; perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai “perdagangan manusia” bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satu pun cara yang dikemukakan dalam bagian pertama pasal ini. Terakhir, definisi “anak” adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun.
Dalam Perda Anti Trafiking BAB I disebut pengertian tentang trafiking. Trafiking adalah rangkaian kegiatan dengan maksud eksploitasi terhadap perempuan dan atau anak yang meliputi kegiatan perdagangan manusia (trafiking) khususnya perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku trafiking, yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan,
pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan, perempuan dan anak dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dll), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, di mana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk phaedopili), buruh migran legal maupun illegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

## 2. Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia di Indonesia
Ada beberapa bentuk perdagangan manusia yang ditemukan di Indonesia. Bentuk pertama adalah buruh migran. Buruh migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Pekerja migran mencakup sedikitnya dua tipe: pekerja migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran internal (dalam negeri) adalah orang yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Indonesia. Karena perpindahan penduduk umumnya dari desa ke kota (rural-to-urban migration), maka pekerja migran internal seringkali diidentikan dengan “orang desa yang bekerja di kota.” Pekerja migran internasional (luar negeri) adalah mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan di negara lain. Di Indonesia, pengertian ini menunjuk pada orang Indonesia yang bekerja di luar negeri atau yang dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Karena persoalan TKI ini seringkali menyentuh para buruh wanita yang menjadi pekerja kasar di luar negeri, TKI biasanya diidentikan dengan Tenaga Kerja Wanita (TKW atau Nakerwan).
Bentuk kedua adalah perdagangan anak. Perdagangan anak dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan dan percobaan tindakan yang melibatkan perekrutan, transportasi baik di dalam maupun antar negara, pembelian, penjualan, pengiriman, dan penerimaan anak dengan menggunakan tipu daya, kekerasan, atau dengan pelibatan hutang untuk tujuan pemaksaan pekerjaan domestik, pelayanan seksual, perbudakan, buruh ijon, atau segala kondisi perbudakan lain, baik anak tersebut mendapatkan bayaran atau tidak, di dalam sebuah komunitas yang berbeda dengan komunitas di mana anak tersebut tinggal ketika penipuan, kekerasan, atau pelibatan hutang tersebut pertama kali terjadi.

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 120~124
Namun tidak jarang perdagangan anak ini ditujukan pada pasangan suami istri yang ingin mempunyai anak.
Bentuk ketiga adalah tindakan prostitusi. Secara harfiah, prostitusi berarti pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Secara hukum, prostitusi didefinisikan sebagai penjualan jasa seksual yang meliputi tindakan seksual tidak sebesar kopulasi dan hubungan seksual. Pembayaran dapat dilakukan dalam bentuk uang atau modus lain kecuali untuk suatu tindakan seksual timbal balik. Banyak yang merasa bahwa jenis definisi dengan penegakan semua dukungan bahasa termasuk selektif hukum sesuai dengan keinginan dan angan-angan dari badan penegak terkemuka untuk mengontrol mutlak perempuan. Prostitusi dibagi ke dalam dua jenis, yaitu prostitusi di mana anak perempuan merupakan komoditi perdagangan dan prostitusi di mana wanita dewasa sebagai komoditi perdagangan. Prostitusi anak dapat diartikan sebagai tindakan mendapatkan atau menawarkan jasa seksual dari seorang anak oleh seseorang atau kepada orang lainnya dengan imbalan uang atau imbalan lainnya.

## 3. Penyebab Perdagangan Manusia di Indonesia
Beberapa faktor tertentu dapat mendorong seseorang untuk melakukan situasi psikologis inilah yang dapat menjadi salah satu penyebabnya. Penyebab-penyebab inilah yang yang mendorong pihak-pihak tertentu sehingga terjadilah perdagangan manusia. Istilah yang kemudian diserap ke dalam Bahasa Indonesia dengan kata trafiking ini, sampai saat ini belum mendapat perhatian yang intensif dari pihak-pihak terkait, misalnya aparat penegak hukum dan pemerintah Republik Indonesia. Jadi, sangat tidak mengherankan jika para korban trafiking terus berjatuhan. Bahkan pada faktanya, rentetan korban kemungkinan besar bertambah apabila tidak ditangani dengan serius.
Trafiking dapat terjadi karena berbagai macam faktor, kondisi, pemicu, serta persoalan yang berbeda-beda. Faktor pertama yang mempengaruhi hal ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap bahaya trafiking. Kesadaran ini tidak hanya didapatkan dari mereka yang telah menjadi korban perdagangan manusia, kesadaran mengenai trafiking seharusnya juga didapatkan dari mereka yang menjalankan atau terlibat langsung dalam kegiatan perdagangan manusia. Kurangnya perhatian mengenai trafiking dapat disebabkan karena kurangnya kewaspadaan dan kurangnya informasi. Selain itu, pengetahuan yang terbatas mengenai motif-motif dari perdagangan manusia juga menjadi salah satu penyebab kurangnya perhatian mengenai trafiking.
Faktor kedua adalah faktor ekonomi. Permasalahan ini sering sekali menjadi pemicu utama terjadinya kasus perdagangan manusia. Tanggung jawab yang besar untuk menopang hidup keluarga, keperluan yang tidak sedikit sehingga membutuhkan uang yang tidak sedikit pula, terlilit hutang yang sangat besar, dan motif-motif lainnya yang dapat memicu terjadinya tindakan perdagangan manusia. Tidak hanya itu, hasrat ingin cepat kaya juga mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tersebut.
Faktor ketiga adalah kebudayaan masyarakat setempat. Memang tidak secara gamblang terlihat bukti mengenai tindakan perdagangan manusia. Namun pada kebudayaan masyarakat tertentu, terdapat suatu kebiasaan yang menjurus pada tindakan perdagangan manusia. Sebagai contoh, dalam hierarki kehidupan pada hampir semua kebudayaan, memang sudah kodrat perempuan untuk tidak mengejar karir. Mereka “ditakdirkan” untuk mengurus rumah tangga, mengurus anak, serta bersolek. Kalau memang diperlukan perempuan bertugas untuk mencari nafkah tambahan bagi keluarganya. Sedangkan laki-laki dalam hierarki kehidupan pada mayoritas kebudayaan, berfungsi sebagai pencari nafkah, dan juga pemimpin setidaknya bagi keluarganya sendiri.
Namun pada kenyataannya, tidak semua keluarga tercukupi kebutuhannya hanya dari pendapatan utama, yaitu pendapatan laki-laki. Tidak semua dapat sejahtera hanya dengan satu sumber penghasilan. Biasanya, hal inilah yang mendorong kaum perempuan untuk tetap melangsungkan kehidupan keluarga mereka sehingga mereka melakukan migrasi dengan menjadi tenaga kerja.
Contoh lainnya, seorang anak mempunyai peran dalam sebuah keluarga. Kepatuhan terhadap orangtua, rasa tanggung jawab terhadap masa depan orangtua mereka, atau situasi ekonomi keluarga yang jauh dari cukup terkadang memaksa anak-anak ini untuk bekerja. Terkadang hanya bekerja di sekitar lingkungan. Namun tidak sedikit juga yang melakukan migrasi untuk mendapatkan uang.
Contoh terakhir adalah kasus pernikahan dini. Pernikahan dini mempunyai dampak yang serius bagi pelakunya, terlebih bagi kaum perempuan. Mereka tidak hanya diintai oleh bahaya kesehatan, namun juga kesempatan menempuh pendidikan yang juga semakin menjadi terbatas bagi mereka. Hal itu berdampak pula pada kesempatan kerja yang terbatas sehingga situasi ekonomi mereka semakin terjepit. Pernikahan dini juga menghambat perkembangan psikologis pelakunya, sehingga hal ini menimbulkan gangguan perkembangan pribadi, rusaknya hubungan dengan pasangan. Bahkan tidak menutup kemungkinan dapat terjadi pula perceraian dini. Pada perempuan, apabila mereka sudah menikah sudah dianggap sebagai wanita dewasa. Apabila sewaktu-

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 122~124
waktu mereka bercerai, mereka tetap dianggap sudah dewasa. Mereka inilah yang rentan menjadi korban tindakan perdagangan manusia yang dapat disebabkan karena kerapuhan ekonomi, emosi yang masih labil, dan lain-lain.
Faktor selanjutnya adalah pengetahuan masyarakat yang terbatas. Orang dengan tingkat pendidikan yang rendah memiliki lebih sedikit keahlian daripada orang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini menimbulkan kesempatan kerja yang semakin sedikit sehingga akan sangat sulit untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Dengan iming-iming bisa cepat kaya, orang-orang dengan situasi seperti ini dapat mudah untuk direkrut dan dapat menjadi korban perdagangan manusia.
Faktor keenam adalah kurangnya pencatatan/dokumentasi. Dokumentasi ini meliputi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran. Karena hal ini sangat minim dilakukan, maka akan sangat mudah untuk melakukan pemalsuan identitas. Sampai saat ini, masih banyak orangtua yang tidak mencatatkan kelahiran anaknya di kantor catatan sipil. Para orangtua melakukan hal tersebut karena mereka menganggap bahwa untuk mencatatkan kelahiran anak-anak mereak dibutuhkan sejumlah uang yang besar. Akibat yang ditimbulkan dari hal ini adalah anak-anak tersebut tidak akan tercatat oleh negara. Apabila sewaktu-waktu mereka menjadi korban perdagangan manusia, mereka akan sangat sulit untuk mendapatkan bantuan dari pihak terkait.
Faktor terakhir adalah lemahnya aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan penjagaan terhadap indikasi terjadinya kasus perdagangan manusia. Sampai saat ini, para pelaku kasus perdagangan manusia masih dapat bebas berkeliaran tanpa adanya pengawasan yang ketat dari aparat penegak hukum. Hal inilah yang membuat kasus perdagangan manusia seolah-olah dihalalkan dan tidak ada titik terang mengenai penyelesaiannya.

## 4.  Akibat Perdagangan Manusia
Para korban perdagangan manusia mengalami banyak hal yang sangat mengerikan. Perdagangan manusia menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Tidak jarang, dampak negatif hal ini meninggalkan pengaruh yang permanen bagi para korban. Dari segi fisik, korban perdagangan manusia sering sekali terjangkit penyakit. Selain karena stress, mereka dapat terjangkit penyakit karena situasi hidup serta pekerjaan yang mempunyai dampak besar terhadap kesehatan. Tidak hanya penyakit, pada korban anak-anak seringkali mengalami pertumbuhan yang terhambat.
Sebagai contoh, para korban yang dipaksa dalam perbudakan seksual seringkali dibius dengan obat-obatan dan mengalami kekerasan yang luar biasa. Para korban yang diperjualbelikan untuk eksploitasi seksual menderita cedera fisik akibat kegiatan seksual atas dasar paksaan, serta hubungan seks yang belum waktunya bagi korban anak-anak. Akibat dari perbudakan seks ini adalah mereka menderita penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, termasuk diantaranya adalah HIV / AIDS. Beberapa korban juga menderita cedera permanen pada organ reproduksi mereka.
Dari segi psikis, mayoritas para korban mengalami stress dan depresi akibat apa yang mereka alami. Seringkali para korban perdagangan manusia mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Bahkan, apabila sudah sangat parah, mereka juga cenderung untuk mengasingkan diri dari keluarga. Para korban seringkali kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Sebagai bahan perbandingan, para korban eksploitasi seksual mengalami luka psikis yang hebat akibat perlakuan orang lain terhadap mereka, dan juga akibat luka fisik serta penyakit yang dialaminya. Hampir sebagian besar korban “diperdagangkan” di lokasi yang berbeda bahasa dan budaya dengan mereka. Hal itu mengakibatkan cedera psikologis yang semakin bertambah karena isolasi dan dominasi. Ironisnya, kemampuan manusia untuk menahan penderitaan yang sangat buruk serta terampasnya hak-hak mereka dimanfaatkan oleh “penjual” mereka untuk menjebak para korban agar terus bekerja. Mereka juga memberi harapan kosong kepada para korban untuk bisa bebas dari jeratan perbudakan.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Hukum di Indonesia itu sekarang jika diibaratkan sebagai seorang manusia, maka dia adalah manusia yang kehilangan jati dirinya, yang lupa akan jati dirinya sendiri. Ia menjadi terasing pada dirinya sendiri. Ia tidak menyadari apa yang menjadi hakekat dan tujuan hidupnya. Maka kurang lebih seperti itulah hukum di Indonesia sekarang ini. Bagaimana bisa hukum itu memberi rasa keadilan dan bagaimana bisa hukum itu berjalan efektif jika dalam proses pembuatan produk hukum itu sendiri, banyak sekali kepentingan-kepentingan yang memboncenginya atau bahkan ada istilah UU pesanan.

## B. Saran
Untuk lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap persoalan-persoalan hukum yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat pedesaan, maka

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 124~124
penyuluhan hukum dengan mengambil tema-tema yang berbeda menjadi sangat penting dilakukan secara terus menerus dan bekelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Husni ,Lalu.2015, Hukum Penempatan dan Perlindungan TKI ,Cet.2.Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang,Malang
Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma,2018 ,Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori & Praktik di Indonesia ,PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta
Anonim.2010. Mutia Hatta : Cegah Perdagangan Manusia di Perbatasan dengan Pendidikan. [terhubung berkala]http://www.gugustugastraffickin (24 Agustus 2018)
Anonim.2010. Perdagangan Manusisa Marak di Perbatasan Malaysia. [terhubung berkala]http://wwwidio.int/bandaacehawareness.HTM(24 Agustus 2018)
Anonim.2010. Definisi Pelacuran. [terhubung berkala] http://www.rise-of-womanhood. org/definition-of-prostitution.html(24 Agustus 2018)
Karundeng, Narwasti Vike.2005. Sosialisasi Penyadaran Isu Trafiking : APA ITU TRAFIKING .[terhubung berkala]http://osdir.com/ml/culture.region. indonesia.ppi-india/2005-03/msg01095.html(24 Agustus  2018)
Shalahuddin, Odi.2011. Kesekian Kali tentang Prostitusi Anak #3 [terhubung berkala] http://odishalahuddin.wordpress.com/2011/03/22/kesekian-kali-tentang- prostitusi-anak-3/(24 Agustus 2018)
Suharto, Edi.2003. PERMASALAHAN PEKERJA MIGRAN : PERSPEKTIF
PEKERJAAN SOSIAL [terhubung berkala] http://www.policy.hu/suharto/ modul_a/makindo_35.htm (26 Agustus 2018)
Undang Undang No 21 Tahun 2007 tentang  Tindak Pidana Perdagangan Orang Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.