Vol 19 No 2 Agustus 2021

## NOTARIS YANG TERLIBAT DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI YANG DIPALSUKAN
Oleh:
Aditya Moho Putro Wibowo
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya
adityaliem98@gmail.com

## ABSTRAK
Notaris  merupakan  pejabat  umum  yang  berwenang  membuat  akta  otentik.  Salah  satu  tugas Notaris  adalah  membuat  akta  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli.  Pengikatan  Jual  Beli merupakan  perjanjian  pendahuluan  yang  sudah  mengikat  antara  pihak  penjual  dan  pihak pembeli.  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  antara  pihak  penjual  dan  pembeli  dibuat  tanpa dilengkapi  sertifikat.  Masalah  yang  dibahas  dalam  tesis  ini  adalah  apakah  Notaris  yang terlibat  dalam  pembuatan  Akta  Perjanjian  dengan  melanggar  proses  pembuatan  akta  notaris dapat memenuhi Pasal 266 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Apakah transaksi Akta Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  yang  telah  memenuhi  Pasal  266  Kitab  Undang  Undang Hukum  Pidana  dapat  dibatalkan.Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan menganalisis  dalam  membuat  akta  perjanjian  tanpa  disertai  sertipikat  asli  merupakan  unsur tindak  pidana  pemalsuan  atau  tidak  dan  untuk  mengetahui  terpenuhinya  tindak  pidana pemalsuan  surat  akan  mengakibatkan  akta  perjanjian  tersebut  dapat  dibatalkan  atau  tidak. Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang  –  undangan  ( statute approach) , pendekatan konseptual ( conseptual approach ), dan di dukung dengan studi kasus ( case  study ).  Maka  ditarik  kesimpulan  yang  bersifat  umum  menuju  bersifat  khusus  yang mengenai  Notaris  yang  terlibat  dalam  Akta  Perjanjian  Jual  Beli  yang  dipalsukan.  Notaris apabila  dimintakan  pertanggungjawabannya  berkaitan  dengan  akta  yang  dibuatnya  maka dengan  tidak  terpenuhinya  salah  satu  tahapan  proses  pembuatan  akta  notaris  yaitu  tidak adanya  sertipikat  hak  atas  tanah  yang  diperjanjikan,  berakibat  akta  otentik  yang  telah diterbitkan  oleh  Notaris  beban  pembuktiannya  bukan  lagi  sebagai  pembuktian  akta  otentik melainkan  hanya  pembuktian  sebagai  akta  dibawah  tangan.  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli telah  memenuhi  syarat  subyektif  yang  sah  suatu  perjanjian,  tetapi  tidak  memenuhi  syarat objektif yang sah suatu perjanjian.
Kata Kunci:  Notaris,  Proses  Pembuatan  Akta,  Ikatan  Jual  Beli,  Tindak  Pidana Pemalsuan

## ABSTRACT
Notary is a general official who is authorized to make an authentic deed. One task is to make the  Notarial  Deed  of  Sales  and  Purchase  Agreement.  Sales  and  Purchase  Agreement  is  a binding  preliminary  agreement  between  the  seller  and  the  buyer.  Sales  and  Purchase Agreement between the seller and the buyer were made without the necessary certificates. The problem  that  is  discussed  in  this  thesis  is  whether  the  Notary  involved  in  making  deed  with violating  the  process  of  making  a  notarial  deed  fulfill  Article  266  of  Indonesian  Criminal Code and does the transactions of Notarial Deed of Sale and Purchase Agreement which has fulfill  Article  266  of  Indonesian  Criminal  Code  can  be  annulled.  The  purpose  of  this  study was to determine and analyze Agreement Deed without the original certificate is an element of the crime of forgery or not and to determine the fulfillment for the crime of forgery would led  to  the  deed  annulment.  The  research  method  used  are  statute  approach,  conseptual approach,  and  supported  with  a  case  study.  Then  the  conclusions  drawn  from  general  to specific of the Notary involved in the forged Notarial Deed of Sales and Purchase Agreement. The Notary responsibility in regard to the deed that made without fulfilling one of the making process  of  Notarial  Deed  which  is  no  certificate  of  land  rights  contracted,  would  led  to  the burden  of  proof  for  authentic  deed  issued  by  the  notary  is  no  longer  as  a  proof  of  the authentic act but merely proof as underhanded deed. Sales and Purchase Agreement has been qualified  the subjective terms  of  an agreement, but did  not  qualify the  objective  terms  of  an agreement.
Keywords: Notary, Deed Making Process, Trading Bond, The Crime of Forgery

## A. PENDAHULUAN
Sejak  masa  Hindia  Belanda,  Jabatan  Notaris  telah  diatur  dalam Reglement  op  Het Notaris Ambi in Indonesia(Staatblad 1860 No.3) yang sejalan dengan perkembangan hukum dan  kebutuhan  masyarakat  tentang  pengguna  jasa  Notaris,  namun  telah  diubah  dengan terbentuknya  Undang  Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  (selanjutnya disebut  Undang  Undang  Jabatan  Notaris).  Berlakunya  Undang  Undang  Jabatan  Notaris diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum baik kepada masyarakat maupun terhadap Notaris  itu  sendiri. Setiap  wewenang  harus  ada  dasar  hukumnya,  kedudukan  notaris  sebagai pejabat  umum, dalam arti  kewenangan yang ada  pada notaris  tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat  lainnya,  selama  sepanjang  kewenangan  tersebut  tidak  menjadi  kewenangan pejabat-pejabat  lain  dalam  membuat  akta  autentik  dan  kewenangan  lainnya,  maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan notaris. 1
Notaris sebagai seorang pejabat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Jabatan Notaris merupakan tempat bagi seseorang untuk dapat memperoleh nasehat  yang  bisa  diandalkan.  Segala  sesuatu  yang  ditulis  serta  ditetapkan  adalah  benar. Notaris  adalah  pembuat  dokumen  yang  kuat  dalam  suatu  proses  hukum.  Notaris  adalah jabatan  kepercayaan  sehingga  seseorang  bersedia  mempercayakan  sesuatu  kepada  Notaris. Notaris sebagai pejabat  umum sekaligus pula sebagai sebuah profesi, memiliki posisi sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris seyogyanya berada  dalam  ranah  pencegahan  ( preventif )  terjadinya  masalah  hukum  melalui  akta  otentik yang  dibuat  sebagai  alat  bukti  yang  paling  sempurna  di  Pengadilan.  Hal  ini  bertujuan  guna menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang dibutuhkan masyarakat terkait  alat  bukti  tertulis  yang  memiliki  sifat  Autentik  mengenai  keadaan,  peristiwa,  atau perbuatan  Hukum,  sebagaimana  amanat  dalam  Pasal  1868  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  (KUHPerdata)  yang  berbunyi  “akta  autentik  yaitu  akta  yang  dalam  bentuk  yang ditentukan oleh undang-undang diperbuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu diperbuat”. 2
Notaris dalam membuat akta mempunyai kewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak  berpihak  dan  menjaga  kepentingan  pihak  yang  terkait  dalam  perbuatan  hukum
1 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 40
2 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-UndangHukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, h.475
Vol 19 No 2 Agustus 2021
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  a  Undang  Undang  Jabatan  Notaris, tidak  hanya  apa  yang  dicantumkan  dalam  akta,  akan  tetapi  juga  semua  yang  diberitahukan atau  disampaikan  dalam  kedudukannya  sebagai  Notaris,  sekaligus  itu  tidak  dicantumkan dalam  akta. 3 Kedudukan  Notaris  sebagai  pejabat  umum  merupakan  suatu  jabatan  terhormat yang diberikan oleh negara melalui undang-undang kepada orang yang dipercayainya. 4 Notaris harus  berdiri  pada  kepentingan  negara  yang  mengacu  pada  kepentingan  publik  guna terselesainya proses hukum dalam peradilan, sehingga menghasilkan suatu putusan yang adil, bermanfaat  dan  menjamin  kepastian  hukum.  Adanya  suatu  amanah  yang  diberikan  kepada seorang  Notaris  maka  tanggung  jawab  Notaris  terhadap  suatu  akta  tidak  hanya  menyangkut kepentingan pribadi, tetapi juga menyangkut kepentingan umum.
Notaris  dalam  membuat  akta  otentik  harus  dapat  mempertanggung  jawabkan  akta tersebut apabila ternyata dikemudian hari timbul masalah dari akta otentik tersebut baik dari segi hukum pidana, perdata maupun administrasi negara. Masalah yang timbul dari akta yang dibuat  oleh  Notaris  perlu  dipertanyakan  apakah  akibat  kesalahan  dari  Notaris  tersebut  atau kesalahan dari penghadap yang tidak memberikan keterangan yang sesuai dengan kenyataan yang  sebenarnya  kepada  Notaris.  Kelalaian  atau  kesalahan  tersebut  dapat  terjadi  karena Notaris  yang  bersangkutan  kurang  atau  tidak  memahami  konstruksi  atau  perbuatan  hukum yang dikehendaki oleh penghadap sehingga akta yang dibuat bertentangan dengan ketentuan perundang  –  undangan.  Kelalaian  atau  kesalahan  tersebut  dapat  juga  dengan  sengaja dilakukan  oleh  Notaris  yang  bersangkutan.  Kesalahan  yang  terjadi  pada  pembuatan  akta otentik  tersebut  apabila  berasal  dari  para  pihak  yang  melakukan  perbuatan  hukum  dengan memberikan keterangan tidak jujur dan dokumen tidak lengkap, maka Notaris tersebut dapat lepas  dari  segala  tuntutan  hukum,  karena  cacat  yuridisnya  akta  yang  bersangkutan  bukan berasal dari kesalahan atau kelalaian Notaris. 5 Para pihak yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan tuntutan pidana oleh pihak lain yang merasa dirugikan dengan dibuatnya akta tersebut.  Notaris  yang  membuat  akta  sebagaimana  dimaksud  meskipun  tidak  terlibat  dalam pemalsuan  keterangan  dalam  akta  otentik  tersebut  dapat  saja  dilakukan  pemanggilan  oleh pihak  penyidik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam  kapasitasnya  sebagai  saksi
3 R. Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Perdata, Sumur, Bandung, 1983, h. 56
4 N. G. Yudara, Notars dan Permasalahannyapokok-pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris menurut Sistem hukum Indonesia, Media Utama Pressindo, Jakarta, 2003, h. 2
5 Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 146
Vol 19 No 2 Agustus 2021
dalam  masalah  tersebut. 6 Bila  dalam  penyelidikan  dan  penyidikan  pihak  kepolisian  ternyata didapati bukti permulaan yang cukup atas keterlibatan Notaris dalam memasukkan keterangan palsu atau dugaan tindak pidana lainnya dalam akta otentik yang dibuat tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan Notaris tersebut dapat dijadikan sebagai tersangka.
Tesis  ini  akan  membahas  contoh  atau  ilustrasi  kasus  mengenai  Perjanjian  Perikatan Jual Beli antara TW dan RS. Pada bulan Oktober 2010, RS memiliki hutang yang cukup besar kepada  TW.  RS  bersama-sama  dengan  TW  melakukan  Perjanjian  Perikatan  Jual  Beli  di hadapan  Notaris  X,  dibuatlah  perjanjian  perikatan  jual  beli  karena  meskipun  bidang  tanah sudah  terdaftar,  sertipikat  aslinya  digunakan  sebagai  jaminan  pada  bank  Z.  Perjanjian perikatan  jual  beli  tersebut,  RS  menyerahkan  foto  copy  sertipikat  bidang  tanah  di  Jalan Sulawesi Surabaya tersebut karena sertipikat aslinya ada pada bank Z kepada Notaris X untuk disimpan  jaminan,  selain  itu  RS  juga  menyerahkan  barang  lainnya  sebagai  jaminan  utang kepada TW berupa 5 (lima) sertipikat rumah dan 8 (delapan) mobil. 5 (lima) sertipikat rumah tersebut  4  (empat)  diantaranya  adalah  sertipikat  asli.  Posisi  sudah  terikat  dalam  suatu perikatan  jual  beli  tersebut,  RS  melunasi  kredit modal  usaha  di  Bank  Z  dari  hasil  penjualan bidang  tanah  dan  bangunan  dari  TW.  RS  mengambil  sertipikat  asli  rumah  yang  menjadi jaminan pada bank Z tersebut tanpa sepengetahuan TW, kemudian  RS menjual bidang tanah beserta bangunannya kepada ES. Jual beli antara RS dengan ES tersebut dibuat di hadapan Y Notaris  di  Surabaya,  dan  ES  telah  melakukan  balik  nama  dari  sertipikat  yang  semula  atas nama RS menjadi atas ES tepatnya pada Tahun 2011.

## B. METODE PENELITIAN
a) Tipe Penelitian
Tipe  penelitian  yang  digunakan  untuk  membahas  permasalahan  ini  adalah  yurisid normatif, yaitu penelitian yang didasarkan atas peraturan perundang – undangan atau norma – norma hukum yang bersifat mengikat yang ada relevansi dengan materi yang dibahas. 7
b) Pendekatan Masalah
Masalah didekati secara statute approach dan conseptual approach . Statute approach yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu
6 PAF  Lamintang, Delik  –  delik  Khusus  (Kejahatan  –  kejahatan  Membahayakan  Kepercayaan  Umum Terhadap  Surat  –  surat,  Alat  –  alat  Pembayaran,  Alat  –  alat  Bukti  dan  Peradilan) ,  Mandar  Maju,  Bandung, 1991, h.83
7 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 57
Vol 19 No 2 Agustus 2021
hukum  yang  sedang  ditangani. 8 Pendekatan  masalah  selanjutnya  yang  digunakan  adalah pendekatan  secara conseptual  approach yaitu  suatu  pendekatan  yang  beranjak  dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. 9
Statue approach merupakan pendekatan yang mendasarkan pada ketentuan perundang –  undangan  yang  berlaku  dan  kaitannya  dengan  permasalahan  yang  dibahas,  yaitu  Undang Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris,  Kitab  Undang  Undang  Hukum Perdata,  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana  serta  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Acara Pidana. Conceptual  approach merupakan  pendekatan  dengan  mendasarkan  pada  pendapat para sarjana yang memahami permasalahan yang sedang dibahas.
c) Bahan Hukum
Bahan hukum yang dipakai dalam penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dalam hal ini peraturan perundang-undangan, dalam hal ini  Undang  Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris,  Kitab  Undang  Undang Hukum  Perdata,  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana  serta  Kitab  Undang  Undang  Hukum Acara  Pidana  .  Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan  hukum  yang  erat  hubungannya  dengan bahan  hukum  primer  dan  dapat  membantu  menganalisis  serta  memahaminya  yaitu  literatur maupun karya ilmiah para sarjana. 10
d) Analisis Bahan Hukum
Analisis  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  dilakukan  melalui  beberapa  tahap.  Tahap pertama,  bahan  hukum  primer  yang  berupa  peraturan  perundang  –  undangan  diidentifikasi sesuai dengan pokok masalah yang dibahas. Tahap kedua, bahan primer tersebut diklasifikasi dan  dicari  relevansinya  dengan  bahan  hukum  sekunder.  Setelah  bahan  –  bahan  hukum tersusun  menurut  klasifikasi  masalah,  maka  tahap  ketiga  adalah  melakukan  analisis  bahan hukum.  Setelah  bahan  hukum  dianalisis,  pada  tahap  keempat  yaitu  menarik  kesimpulan terhadap pokok masalah berdasarkan bahan – bahan hukum tersebut di atas.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Unsur esenselia agar terpenuhi syarat formal suatu akta otentik yaitu :
1. Akta  yang  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  seorang  Pejabat  Umum.  Pasal  1  angka  7 Undang Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa akta Notaris adalah  akta otentik
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta, 2006, h. 93
9 Ibid , h. 95
10 Ibid , h. 93
Vol 19 No 2 Agustus 2021
yang  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  Notaris  menurut  bentuk  dan  tata  cara  yang ditetapkan  dalam  Undang  Undang  Jabatan  Notaris.  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli dalam ilustrasi kasus ini merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang yaitu Notaris.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang – undang. Perjanjian Pengikatan Jual Beli dalam ilustrasi kasus ini dibuat sesuai ketentuan Pasal 38 Undang Undang Jabatan Notaris yaitu adanya awal akta, badan akta dan akhir akta.
3. Pejabat Umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk  membuat  akta  itu.  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  dalam  ilustrasi  kasus  ini, Notaris  mempunyai  kewenangan  membuat  akta  otentik  mengenai  perbuatan  dan perjanjian, Notaris  berwenang menjalankan tugasnya pada wilayah kerjanya.
Berdasarkan uraian diatas, maka Perjanjian Pengikatan Jual Beli dalam ilustrasi kasus ini memenuhi semua unsur esenselia sehingga telah mengikat para pihak yang berkepentingan berdasarkan  kesepakatan  untuk  melakukan  penyerahan  suatu  kebendaan  dan  melakukan pembayaran yang telah disepakati.
Notaris  dalam  membuat  Akta  Notaris  harus  memenuhi  5  (lima)  tahapan  teknis  atau proses pembuatan Akta Notaris yaitu :
1. Tahapan Pertama yaitu Notaris pertama – tama harus dapat menilai penghadap / pihak apakah  pihak  tersebut  cakap  dan  berwenang  serta  tidak  termasuk  yang  dilarang  oleh hukum  yang  berlaku.  Para  pihak  dalam  ilustrasi  kasus  telah  cakap  untuk  melakukan perbuatan  hukum,  dan  mereka  menghadap  Notaris  untuk  membuat  akta  untuk kepentingan dirinya sendiri.
2. Tahapan  kedua  yaitu  pihak  –  pihak  yang  berkepentingan  mengutarakan  maksud  dan tujuannya.  Para  Pihak  dalam  ilustrasi  kasus  mengutarakan  kehendaknya  untuk melakukan  jual  beli  kepada  Notaris,  Notaris  berkewajiban  membuat  akta  otentik mengenai  kesepakatan  yang  diinginkan  oleh  para  pihak  dalam  ilustrasi  kasus,  juga Notaris  wajib  memberikan  penyuluhan  hukum  sehubungan  dengan  pembuatan  akta tersebut bagi kedua belah pihak.
3. Tahapan  ketiga  yaitu  apabila  maksud  dan  tujuan  pembuatan  akta  tidak  melanggar hukum,  ideologi,  adat  istiadat,  budaya  maka  akan  ditindak  lanjuti  dengan  meminta kelengkapan  data/  dokumen  baik  asli  maupun  fotocopy  yang  harus  dilengkapi  oleh penghadap/  pihak  untuk  diteliti  kebenarannya.  Data  pendukung  atau  dokumen
Vol 19 No 2 Agustus 2021
dimaksud  antara  lain  identitas  diri,  status  keperdataan,  surat  perizinan,  surat kepemilikan dan lain  – lain yang harus dicermati dengan teliti  keabsahannya. Akibat hukum  dari  kemungkinan  keabsahan  dokumen  –  dokumen  tersebut  juga  harus diterangkan  secara  jelas  dan  tegas.  Notaris  telah  meminta  dokumen  –  dokumen berkaitan  dengan  objek  yang  diperjanjikan,  tetapi  karena  sertipikat  tanah  yang diperjanjikan masih  dipakai  untuk  jaminan kredit di  Bank maka pihak penjual dalam ilustrasi kasus ini berjanji akan memberikan sertipikat tersebut kepada pihak pembeli dalam  ilustrasi  kasus  ini  setelah  terjadi  pelunasan  kredit  kepada  Bank,  dan  pihak pembeli  dalam  ilustrasi  kasus  ini  atas  dasar  kepercayaan  tetap  membuat  perjanjian tersebut  seakan  –  akan  sertipikat  tanah  tersebut  telah  diberikan.  Notaris  telah memberikan  penyuluhan  akibat  hukum  dari  kemungkinan  –  kemungkinan  yang  akan terjadi  apabila  pihak  penjual  dalam  ilustrasi  kasus  ini  tidak  memberikan  sertipikat sesuai dengan kesepakatan, tetapi didasarkan kepercayaan maka pihak pembeli dalam ilustrasi kasus ini tetap setuju membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan tanpa adanya sertipkat tanah yang diperjanjikan.
4. Tahapan keempat yaitu setelah pihak mengerti dan memahami keterangan dari Notaris dan  pihak  setuju  atau  mufakat,  maka  dengan  segera  Notaris  menyiapkan  minuta aktanya,  memerlukan  waktu  yang  lamanya  tergantung  pada  situasi  dan  kondisi. Notaris  setelah  para  pihak  dalam  ilustrasi  kasus  sepakat  akan  melakukan  perjanjian tersebut, maka Notaris menyiapkan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut.
5. Tahapan  kelima  yaitu  apabila  minuta  akta  telah  siap,  di  hadapan  pihak  dan  saksi  – saksi  dibacakan,  diterangkan  sekali  lagi,  kemungkinan  ada  pembetulan  dari  pihak/ penghadap.  Pihak/  penghadap  menerima,  mengetahui,  mengerti,  memahami,  dan setuju  atas  apa  yang  direlatir  dalam  minuta  akta  oleh  Notaris  maka  dengan  segera minuta akta itu diparaf/ dibubuhi cap empujari tangan bila ada perbaikan (renvoi) dan ditandatangani/  dibubuhi  cap  empujari  tangan  berturut-  turut  oleh  pihak/penghadap, saksi – saksi dan terakhir oleh Notaris. Notaris setelah akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli  telah  siap  maka  Notaris  membacakan  isi  akta  tersebut  kepada  para  pihak  dalam ilustrasi dalam kasus, setelah para pihak dalam ilustrasi kasus ini setuju maka segera menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut.
Berkaitan dengan dicantumkan pada isi akta bahwa sertipikat telah diberikan pada saat Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  sesuai  dengan  ketentuan  proses  pembuatan  akta  meskipun
Vol 19 No 2 Agustus 2021
pada  kenyataannya  sertipikat  pada  saat  perjanjian  tersebut  disepakati  belum  diberikan  oleh pihak penjual dalam ilustrasi kasus ini, Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya dikarenakan Notaris telah memberikan penyuluhan akibat yang akan terjadi  dikemudian  hari  apabila  pihak  penjual  dalam  ilustrasi  kasus  ini  tidak  memberikan sertipikat  tersebut  kepada  pihak  pembeli  dalam  ilustrasi  kasus,  tetapi  para  pihak  tetap bersepakat  untuk  membuat  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  tersebut.  Pengikatan  jual  beli terikat  pula  perikatan  dengan  ketepatan  waktu.  Ketetapan  waktu  yang  dapat  menangguhkan atau  mengakhiri  perikatan. 11 Notaris  apabila  dimintakan  pertanggungjawabannya  berkaitan dengan  akta  yang  dibuatnya  maka  dengan  tidak  terpenuhinya  salah  satu  tahapan  proses pembuatan  akta  notaris  yaitu  tidak  adanya  sertipikat  hak  atas  tanah  yang  diperjanjikan, berakibat  akta  otentik  yang  telah  diterbitkan  oleh  Notaris  beban  pembuktiannya  bukan  lagi sebagai  pembuktian akta otentik  melainkan hanya pembuktian sebagai  akta dibawah tangan, sehingga  Notaris  hanya  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  terhadap  formalitas  bentuk akta. Notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta karena Notaris hanya sebagai pejabat umum yang menuangkan apa yang diinginkan para pihak saja.
Tindakan  pihak  penjual  dalam  ilutrasi  kasus  ini  yang  tidak  memberikan  sertipikat kepada  pihak  pembeli  dalam  ilustrasi  kasus  sesuai  yang  diperjanjikan  dalam  Perjanjian Pengikatan  Jual  Beli  bukan  berarti  Notaris  telah  melakukan  tindak  pidana  pemalsuan  surat, Notaris tidak membuat surat palsu maupun memalsukan surat. Notaris tidak dapat dikatakan memenuhi  Pasal  266  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana  mengenai  tindak  pidana pemalsuan  dikarenakan  yaitu  yang  menjadi  subyek  dalam  Pasal  266  ayat  (1)  Kitab  Undang Undang  Hukum  Pidana  tersebut  adalah  mereka  yang  “menyuruh”  memasukkan  keterangan palsu dan kata “menyuruh” disini merupakan bagian yang sangat penting dari Pasal 266 ayat (1)  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana.  Notaris  X  bukan  sebagai  subyek  (pelaku)  dalam Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, akan tetapi para pihak pembuat akta otentik  tersebutlah  yang  sebagai  subyek  (pelaku),  karena  merekalah  yang  sebenarnya menyuruh memasukkan keterangan palsu.
Notaris  tidak  dapat  dinyatakan  sebagai  pelaku  (menyuruh  melakukan)  berdasarkan ketentuan  Pasal  266  ayat  (1)  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana,  akan  tetapi  ia  hanyalah orang  yang  disuruh  melakukan.  Berdasarkan  Pasal  266  ayat  (1)  Kitab  Undang  Undang Hukum  Pidana,  tindakan  subyek  (pelaku)  yaitu  menyuruh  memasukkan  suatu  keterangan
11 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, PT Alumni, Bandung, 2005, h. 13
Vol 19 No 2 Agustus 2021
palsu ke dalam suatu akta otentik, sehingga kata “menyuruh” dalam Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ditafsirkan bahwa kehendak itu hanya ada pada si penyuruh (pelaku/subyek),  sedangkan  pada  yang  disuruh  tidak  terdapat  kehendak  untuk  memasukkan keterangan palsu.
Keterangan  atau  pernyataan  dan  keinginan  para  pihak  yang  diutarakan  dihadapan Notaris  merupakan  bahan  dasar  bagi  Notaris  untuk  membuat  akta  sesuai  dengan  keinginan para pihak yang menghadap Notaris, tanpa ada keterangan atau pernyataan dan keinginan dari para  pihak  tidak  mungkin  Notaris  untuk  membuat  akta. 12 Keterangan  atau  pernyataan kalaupun  ada  yang  diduga  palsu  dicantumkan  dimasukkan  ke  dalam  akta  otentik,  tidak menyebabkan akta tersebut palsu, serta tidak berarti Notaris memasukkan atau mencantumkan keterangan  palsu  ke  dalam  akta  Notaris.  Secara  materiil  kepalsuan  atas  hal  tersebut merupakan tanggung jawab para pihak yang bersangkutan.
Menafsirkan  atau  menerapkan  Pasal  266  ayat  (1)  jo  Pasal  55  ayat  (1)  butir  1  Kitab Undang  Undang  Hukum  Pidana  tentang  kedudukan  Notaris  sebagai  “pelaku”  turut  serta menyuruh  ( medepleger )  menempatkan  keterangan  palsu  ke  dalam  akta  otentik,  merupakan suatu  kekeliruan.  Kedudukan  Notaris  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  266  ayat  (1)  jo Pasal  55  ayat  (1)  butir  1  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana  tidak  lebih  sebagai  “orang yang disuruh melakukan”. Unsur “barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, harus diartikan sebagai pelaku atau subyek tindak pidana  Pasal  266  ayat  (1)  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana,  yaitu  yang  menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik. “Yang menyuruh” memasukkan suatu  keterangan  palsu  ke  dalam  suatu  akta  otentik  ditafsirkan  ada  pada  di  penyuruh  dalam hal  ini  para  pihak  yan  menyuruh  membuat  akta  otentik  tersebut,  sehingga  Notaris  hanyalah sebagai  orang  yang  disuruh  melakukan  memasukkan  keterangan    palsu  ke  dalam  suatu  akta otentik,  sebab  dalam  dunia  Notaris  dikenal  adagium  bahwa  setiap  orang  yang  datang menghadap  notaris  telah  benar  berkata  tidak  berbanding  lurus  dengan  berkata  benar,  yang artinya suatu kebohongan atau memberikan keterangan palsu, hal itu menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
Notaris  sebagai  seorang  pejabat  umum  atau openbaar  ambtenaar .  Akta  yang  dibuat oleh  Notaris  tidak  lagi  berkadar relaas akta  sebagaimana  halnya  suatu  berita  acara  tentang kejadian  atau  urut  –  urutan  peristiwa  yang  disaksikanya,  tetapi  sudah  berbobot partij akta.
12 G. H. S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1983, h. 45
Vol 19 No 2 Agustus 2021
Notaris  dalam  aktanya  memuat  persyaratan  –  persyaratan  atau  ketentuan  –  ketentuan  dari perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Ia harus memastikan bahwa perjanjian itu berikut persyaratan– persyaratannya benar seperti apa yang dituntut dalam perjanjian itu.
Notaris  tidak  dapat  dinyatakan  sebagai  “orang  yang  menyuruh  melakukan”  dalam membuat  akta  otentik  yang  dibuat  tersebut  berupa akta  partij ,  oleh  karena  tidak  mungkin seorang  Notaris  akan  menyuruh  dirinya  sendiri  untuk  melakukan  perbuatan  menyuruh menempatkan  keterangan  palsu  ke  dalam  suatu  akta  otentik,  kalaupun  terjadi  adanya keterangan  palsu  yang  dimasukkan  ke  dalam  suatu  akta  otentik,  Notaris  hanya  dapat dinyatakan  sebagai  orang  yang  disuruh  melakukan.  Penerapan  hukum  yang  benar  mengenai unsur  barang  siapa  dalam  Pasal  266  ayat  (1)  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana,  tidak dapat dikenakan kepada seorang Notaris.
Selanjutnya, “penyertaan” atau deelneming sebagaimana diatur pasal 55 ayat (1) butir 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang kemudian dihubungkan dengan Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, menunjukkan telah terjadi kekeliruan menerapkan peraturan  hukum  atau  menerapkan  hukum  tidak  sebagaimana  mestinya.  Ketentuan  Pasal  55 ayat  (1)  butir  1  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana,  mengklasifikasikan  “pelaku  tindak pidana”  yaitu  mereka  yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan  dan  yang  ikut  serta melakukan  tindak  pidana.  Sehingga  jika  seorang  Notaris  didakwakan  sebagai  pelaku penyertaan  yang  dihubungkan  dengan  Pasal  266  ayat  (1)  Kitab  Undang  Undang  Hukum Pidana, maka dapat dikontruksikan bahwa Notaris tersebut adalah sebagai pelaku:
a. Melakukan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik;
b. Menyuruh melakukan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik;
c. Ikut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik.
Dikaitkan  dengan  kasus,  apabila  Notaris  dinyatakan  sebagai  “orang  yang  melakukan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik” adalah suatu hal yang mustahil, oleh karena Perjanjian Pengikatan Jual Beli hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris berupa akta partij yaitu akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan atas permintaan para pihak yaitu  para  pihak  dalam  ilustrasi  kasus.  Berkaitan  dengan  tindakan  penyertaan  berdasarkan Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana  yang dilakukan oleh Notaris maka jika dikaitkan dengan kedudukan seorang  Notaris  yang  membuat akta  partij ,  adalah  suatu  hal  yang  berlebihan  dan  tidak
Vol 19 No 2 Agustus 2021
mungkin  bisa  dilakukan,  sebab  tidak  mungkin  Notaris  akan  menyuruh  para  pihak  dalam ilustrasi  kasus  ini  untuk  menempatkan  keterangan  palsu  di  dalam  akta  otentik  yang  dibuat oleh  Notaris,  apalagi  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  hak  atas  tanah  tersebut  ditandatangani oleh para pihak.
Notaris  apabila  dinyatakan  sebagai  “orang  yang  menyuruh  melakukan  menyuruh menempatkan  keterangan  palsu  ke  dalam  suatu  akta  otentik”  juga  suatu  hal  yang  mustahil dilakukan oleh Notaris, karena para pihak sendiri yang datang kepada Notaris untuk meminta dibuatkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli hak atas tanah dan isi akta tersebut merupakan hasil kesepakatan  dari  ke  dua  belah  pihak,  serta  suatu  hal  yang  mustahil  jika  Notaris  sebagai pejabat  yang  berwenang  merupakan  orang  yang  mempunyai  kehendak  melakukan  tindak pidana  menyuruh  ke  dua  belah  pihak  untuk  menempatkan  keterangan  palsu  pada  akta  yang mereka kehendaki bersama, karena keterangan yang ada di dalam akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli hak atas tanah merupakan kesepakatan ke dua belah pihak dan juga tidak mungkin para  pihak  dalam  ilustrasi  kasus  ini  sebagai  orang  yang  disuruh  melakukan  menempatkan keterangan  palsu  ke  dalam  akta  otentik  sedangkan  mereka  tidak  mempunyai  kewenangan untuk membuat akta tersebut.
Notaris  apabila  dinyatakan  sebagai  “orang  yang  turut  serta  menyuruh  menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik”, juga suatu hal yang mustahil dilakukan, oleh karena menempatkan keterangan palsu tersebut harus ada kesadaran kerjasama antara Notaris dengan para pihak, dan kerjasama tersebut harus secara fisik. Akan menjadi suatu pertanyaan bahwa mungkinkan para pihak dalam ilustrasi kasus ini akan mau disuruh oleh Notaris untuk menempatkan  keterangan  palsu  dalam  akta  yang  mereka  buat.  Di  samping  itu,  tidak  ada keuntungan bagi  Notaris untuk  menyuruh para pihak dalam ilustrasi  kasus ini menempatkan keterangan palsu dalam akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli hak atas tanah tersebut.
Terkait kasus ini Notaris yang menerbitkan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang diminta  atau  dikehendaki  oleh  para  pihak  dalam  ilustrasi  kasus  ini  selaku  pihak  penghadap. Akta tersebut dibuat dan kemudian ditandatangani oleh para pihak, saksi – saksi, dan Notaris. Berdasarkan data  – data  yang diberikan tersebut,  kemudian Notaris mengkonstatir kehendak para  pihak.  Perihal  tidak  diberikannya  sertipikat  oleh  para  pihak  dalam  ilustrasi  kasus  ini sesuai  dengan  isi  akta  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  tidak  berarti  Notaris  telah  melakukan tindak pidana menyuruh memalsukan surat ke dalam akta otentik berdasarkan Pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) butir 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
Vol 19 No 2 Agustus 2021
Bilamana  pihak  dalam  akta  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  hak  atas  tanah  tersebut mendalilkan  bahwa  Notaris  telah  mencantumkan  keterangan  palsu  di  dalam  akta  otentik (apalagi akta tersebut merupakan akta partij ), maka hal itu tidaklah dibenarkan. Notaris dalam hal  ini  hanya  mencatat  atau  menuangkan  suatu  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  para penghadap  ke  dalam  akta  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli.  Notaris  hanya  mengkonstatir  / merumuskan  apa  yang  dikehendaki  para  pihak  untuk  dituangkan  di  dalam  akta  otentik. Kalaupun  sertipikat  yang  diperjanjikan  akan  diberikan  oleh  para  pihak  dalam  ilustrasi  kasus ini  setelah  pihak  penjual  dalam  ilustrasi  ini  melunasi  hutangnya  tidak  diberikan,  maka  hal tersebut  tidak  berkaitan  dengan  Notaris.  Notaris  tidak  dapat  dikatakan  melakukan  tindak pidana  maupun  tindak  pidana  penyertaan  atas  tindakan  pihak  penjual  dalam  ilustrasi  ini tersebut,  sebaliknya  pihak  penjual  dalam  ilustrasi  ini  yang  dapat  dikenakan  sanksi  pidana maupun sanksi perdata atas perbuatannya yang tidak memberikan sertipikat tersebut.
Perjanjian Pengikatan Jual  Beli adalah perjanjian sebagaimana diatur dalam  Buku III Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata  tentang  perikatan,  yakni  perikatan  yang  lahir  karena perjanjian  sebagaimana  Pasal  1313  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata  yang mensyaratkan  sekurang  –  kurangnya  ada  dua  pihak  dalam  perjanjian,  yakni  antara  pihak penjual  dalam  ilustrasi  kasus  ini  selaku  penjual  dengan  pihak  pembeli  dalam  ilustrasi  kasus ini selaku pembeli yang mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu hal sebagai suatu prestasi.
Syarat  sahnya  perjanjian  diatur  dalam  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata yaitu :
a) Adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c) Suatu hal tertentu;
d) Suatu sebab yang halal.
Ad.a  Adanya  sepakat  mereka  yang  mengikatkan  dirinya,  mengandung  makna  bahwa  para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui  kehendak  masing  –  masing,  yang  dilahirkan  oleh  para  pihak  dengan  tidak ada paksaan, kekeliruan atau penipuan.
Ad.b  Kecakapan  untuk  membuat  suatu  perikatan,  yaitu  artinya  bahwa  para  pihak  telah memenuhi kedewasaan dalam melakukan perbuatan hukum yaitu telah mencapai umur 18  (delapan  belas)  tahun  atau  sudah  pernah  melangsungkan  pernikahan  dan  tidak ditaruh dibawah pengampuan.
Vol 19 No 2 Agustus 2021
Ad.c  Suatu  hal  tertentu,  maksudnya  perjanjian  yang  dibuat  tersebut  harus  ada  obyek  yang diperjanjikan sebagai suatu hal tertentu yang harus diserahkan atau dibuat. Obyek yang diperjanjikan setidak – tidaknya harus ditentukan jenisnya.
Ad.d  Suatu  sebab  yang  halal,  perjanjian  yang  dibuat  tersebut  obyeknya  haruslah diperkenankan, maksudnya tidak dilarang oleh undang – undang, kebiasaan, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.
Berdasarkan  uraian  syarat  sahnya  suatu  perjanjian,  maka  jual  beli  antara  para  pihak dalam  ilustrasi  kasus  ini  telah  memenuhi  syarat  pertama  yaitu  kedua  belah  pihak  telah mencapai  kata sepakat  mengenai  bidang tanah  yang dijadikan obyek jual beli dan harganya, sehingga syarat sepakat mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian telah terpenuhi.
Syarat  kedua  adalah  kecakapan  untuk  membuat  suatu  perikatan.  Para  pihak  dalam ilustrasi  kasus  ini  telah  dewasa  dan  tidak  ditaruh  di  bawah  pengampuan  sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1330 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata jo Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan telah terpenuhi.
Syarat ketiga adalah suatu hal tertentu, Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dijadikan obyek adalah bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sulawesi Surabaya, sehingga syarat suatu hal tertentu telah terpenuhi.
Syarat keempat adalah suatu sebab yang halal. Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara para  pihak  dalam  ilustrasi  kasus  ini  bertentangan  dengan  undang  –  undang,  kebiasaan, kepatutan,  kesusilaan  dan  ketertiban  umum.  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  tersebut memenuhi  unsur  tindak  pidana  dikarenakan  pihak  penjual  dalam  ilustrasi  kasus  ini  tidak memberikan  sertipikat  yang  diperjanjikan  kepada  pihak  pembeli  dalam  ilustrasi  kasus  ini sesuai  perjanjian  dan  pihak  penjual  dalam  ilustrasi  kasus  ini  malah  menjual  kembali  tanah yang  diperjanjikan  kepada  pihak  lain  tanpa  sepengetahuan  pihak  pembeli  dalam  ilustrasi kasus.
Uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara para pihak dalam ilustrasi kasus yang saya akan telah memenuhi syarat subyektif sahnya  suatu  perjanjian  tetapi  tidak  memenuhi  syarat  obyektif  sahnya  suatu  perjanjian dikarenakan  tidak  terpenuhinya  syarat  keempat  yaitu  suatu  sebab  yang  halal.  Tidak terpenuhinya  syarat  obyektif  tersebut  berakibat  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  antara  para
pihak  dalam  ilustrasi  kasus  yang  saya  angkat  batal  demi  hukum,  sehingga  Perjanjian Pengikatan Jual Beli dianggap tidak pernah ada ataupun terjadi.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan uraian pada bab – bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Notaris yang terlibat  dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual  Beli hak atas tanah tidak dapat  dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1)  Kitab Undang Undang Hukum Pidana, karena :
a) Notaris  apabila  dimintakan  pertanggungjawabannya  berkaitan  dengan  akta  yang dibuatnya  maka  dengan  tidak  terpenuhinya  salah  satu  tahapan  proses  pembuatan akta  notaris  yaitu  tidak  adanya  sertipikat  hak  atas  tanah  yang  diperjanjikan, berakibat  akta  otentik  yang  telah  diterbitkan  oleh  Notaris  beban  pembuktiannya bukan lagi sebagai pembuktian akta otentik melainkan hanya pembuktian sebagai akta dibawah tangan, sehingga Notaris hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban  terhadap  formalitas  bentuk  akta.  Notaris  tidak  bertanggung jawab  terhadap  isi  akta  karena  Notaris  hanya  sebagai  pejabat  umum  yang menuangkan apa yang diinginkan para pihak saja.
b) Notaris bukan sebagai pelaku tindak pidana, melainkan hanya pejabat publik yang diberi  amanat  oleh  undang-undang  untuk  merealisasikan  perjanjian  para  pihak. Dengan  demikian  yang  bertanggung  jawab  memasukkan  keterangan  palsu  yang diberikan  oleh  para  pihak  ke  dalam  akta  otentik  sebenarnya  adalah  para  pihak sendiri.
2. Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  antara  para  pihak  dalam  ilustrasi  kasus  telah memenuhi  syarat  subyektif sahnya suatu  perjanjian tetapi  tidak memenuhi  syarat obyektif  sahnya  suatu  perjanjian  dikarenakan  tidak  terpenuhinya  syarat  keempat yaitu  suatu  sebab  yang  halal.  Tidak  terpenuhinya  syarat  obyektif  dalam  ilustrasi kasus ini berakibat Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara RS dan TW batal demi hukum, sehingga Perjanjian Pengikatan Jual Beli tidak pernah ada ataupun terjadi. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka saran yang dikemukakan adalah:
1. Sebaiknya  mengenai  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  diatur  lebih  lanjut  dalam peraturan perundang – undangan terutama yang berkaitan dengan masalah tanah, sehingga  para  pihak  yang  memakai  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  sebagai
perjanjian  pendahuluan  dalam  jual  beli  hak  atas  tanah  lebih  memahami  dan mengerti hak dan kewajibannya sebelum akta tersebut dibuat.
2. Notaris  sebaiknya  lebih  memahami  apa  yang  menjadi  kewajibannya dan  menjalankan  tugasnya  didasarkan  pada  peraturan  perundang  –  undangan  yang berlaku,  sehingga  terkait  akta  otentik  yang  menjadi  kewenangannya  tersebut  tidak dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  di  kemudian  hari  yang  dapat  mengancam pekerjaan sebagai Notaris.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie, Habib , Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) , Refika Aditama, Bandung, 2011.
Badrulzaman, Mariam Darus, Aneka Hukum Bisnis , PT Alumni, Bandung, 2005.
Lamintang, P.A.F, Delik-delik Khusus (Kejahatan-kejahatan Membahayakan Kepercayaan  Umum  Terhadap  Surat-surat,  Alat-alat  Pembayaran,  Alat-alat Bukti dan Peradilan) , Mandar Maju, Bandung, 1991.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitan Hukum , Jakarta: Kencana, 2006.
Muhammad,  Abdulkadir, Hukum  dan  Penelitian  Hukum ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2004.
Prodjodikoro, R. Wirjono, Azas-azas Hukum Perdata , Sumur, Bandung, 1983.
Subekti,  R.  dan  R.  Tjitrosudibio, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata ,  Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
Sutedi, Adrian, Sertifikat Hak Atas Tanah , Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Tobing, G. H. S. Lumban, Peraturan Jabatan Notaris , Erlangga, Jakarta, 1983.
Yudara,  N.  G., Notaris  dan  Permasalahannya  pokok-pokok  Pemikiran  di  Seputar Kedudukan  dan  Fungsi  Notaris  serta  Akta  Notaris  menurut  Sistem  hukum Indonesia , Media Utama Pressindo, Jakarta, 2003.