## TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
Oleh: Faizal Rahman 1)
Parasian Simanungkalit 2)
Anggawira 3)
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM 1,2,3)
E-mail:
faizalrahman438@gmail.com 1)
parsim1945@yahoo.com 2) anggawira01@gmail.com 3)

## ABSTRACT
This thesis examines Corruption Crimes at the State Savings Bank by studying case number 90/Pid.sus-TPK/2018/PN. The reason is  to  find  out  how  bank management  violated the law and  the  court's  decision  on  the  corruption  case  in  case  number  90/Pid.sus- TPK/2018/PN.Bdg.  This  study  uses  qualitative  methods  with  secondary  data  for  data collection. The aim is to analyze how the judge's decision-making process leads to a criminal act of corruption at the State Savings Bank. As part of the investigation, the concepts of state finance  and  state-owned  enterprises  were  used.  This  makes  it  possible  to  understand  the Theory of Criminal Responsibility and State Finances. They also support that corruption can occur  at  BTN  through  abuse  of  authority  by  the  Head  of  the  BTN  Sukabumi  Sub-Branch Office who approves KPR disbursement without oversight from the Head or the main branch office.  In  addition,  the  judge  considered  that  the  defendant  was  also  guilty  of  committing  a criminal  act  of  corruption  because  his  position  as  a  developer  had  an  element  of  fulfilling "who  did  or  participated  in  doing".  The  reason  is,  he  cooperates  with  another  defendant, namely the Head of the BTN Sub-Branch. It is very important to prevent corruption in BTN, the  state-owned  bank,  by  requiring  third  party  assessment  and  strict  supervision  of  credit distribution.  This  is  because  developers  and  consumers  receive  credit  through  banks. Employees must be educated on proper procedures and monitored more closely than before. In  addition,  proper  SOPs  must  be  implemented;  employees  must  follow  the  principles  of professional independent action and sound financial judgment to ensure any action is ethical. Central  processing  loans  support  employee  independence.  The  judge's  decision  against  the defendant follows the law and the theory of criminal responsibility.
Keywords: Corruption Crime, State Savings Bank (Persero) Tbk

## ABSTRAK
Tesis ini mengkaji Tindak Pidana Korupsi pada Bank Tabungan Negara dengan mempelajari perkara nomor 90/Pid.sus-TPK/2018/PN. Alasannya, untuk mengetahui bagaimana pengurus bank  melanggar  hukum  dan  putusan  pengadilan  atas  kasus  korupsi  dalam  perkara  nomor perkara 90/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bdg. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data  sekunder  untuk  pengumpulan  data.  Tujuannya  untuk  menganalisis  bagaimana  proses pengambilan  keputusan  hakim  berujung  pada  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Bank  Tabungan Negara.  Sebagai  bagian  dari  penyelidikan,  digunakan  konsep  keuangan  negara  dan  badan usaha milik negara. Hal ini memungkinkan untuk memahami Teori Tanggung Jawab Pidana dan Keuangan Negara. Mereka juga mendukung bahwa korupsi dapat terjadi di BTN melalui penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Cabang Pembantu BTN Sukabumi yang menyetujui pencairan  KPR  tanpa  pengawasan  dari  Kepala  atau  kantor  cabang  utama.  Selain  itu,  hakim menilai terdakwa juga bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi karena posisinya sebagai
pengembang memiliki unsur pemenuhan “siapa yang melakukan atau turut serta melakukan”. Pasalnya,  ia  bekerja  sama  dengan  tergugat  lain,  yakni  Pemimpin  Cabang  Pembantu  BTN. Sangat  penting  untuk  mencegah  korupsi  di  BTN,  bank  milik  negara,  dengan  meminta penilaian  pihak  ketiga  dan  pengawasan  yang  ketat  terhadap  distribusi  kredit.  Ini  karena pengembang dan konsumen menerima kredit melalui  bank. Karyawan harus dididik  tentang prosedur  yang  tepat  dan  dipantau  lebih  dekat  dari  sebelumnya.  Selain  itu,  SOP  yang  tepat harus  diterapkan;  karyawan  harus  mengikuti  prinsip  tindakan  independen  profesional  dan penilaian keuangan  yang baik  untuk  memastikan  setiap tindakan  etis. Pinjaman pemrosesan sentral  mendukung  kemandirian  karyawan.  Putusan  hakim  terhadap  terdakwa  mengikuti hukum dan teori pertanggungjawaban pidana.
Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

## 1. PENDAHULUAN
Bank  secara  sah  didefinisikan sebagai  bisnis  yang  mengumpulkan dana publik dan kemudian mendistribusikan kredit kepada publik.  Mereka  juga  mendistribusikan produk  keuangan  lainnya  seperti asuransi  guna  meningkatkan  taraf hidup  masyarakat  banyak.  Kata  Italia untuk  bank  adalah  "banca",  dan  dari sinilah kata bank berasal.
Bank  dikategorikan  berdasarkan jenis  kepemilikan  yang  dimilikinya. Ada  bank  BUMN  atau  BUMN termasuk  bank  milik  negara  seperti Bank  Tabungan  Negara,  Bank  Rakyat Indonesia  atau  Bank  Mandiri;  bank swasta  nasional  seperti  Bank  Negara Indonesia dan koperasi milik campuran.  Selain  itu,  ada  bank  milik asing  seperti  Bank  Rakyat  Indonesia dan  Bank  Rakyat  Singapura.  Bank peninggalan pemerintah Jepang bernama Postpaar Bank berganti nama menjadi  BTN.  Setelah  perubahan  ini
diumumkan,  BTN  diambil  alih  oleh pemerintah  Indonesia.  BTN  berharap menjadi lembaga keuangan terkemuka yang  menyediakan  kredit  perumahan. Visi  bank  mengungkapkan  niatnya untuk  menyediakan  layanan  bisnis yang  berfokus  pada  area  unik  di  luar perbankan biasa.
Perbankan  berfungsi  sebagai pusat  keuangan  bagi  negara.  Ini berfungsi sebagai kolektor dan distributor  untuk  dana  publik,  yang cocok untuk korupsi. Dengan tumbuhnya  perbankan,  tindak  pidana korupsi  di  sektor  tersebut  meningkat. Pegawai  bank  harus  memelihara hubungan kepercayaan pribadi dengan nasabahnya. Inilah sebabnya mengapa setiap korupsi yang melibatkan perbankan  merusak  citra  seluruh lembaga  keuangan.  Karena  perbankan banyak menganut prinsip kerahasiaan, kehati-hatian  dan  tugas  fidusia,  maka setiap  tindak  pidana  yang  berkaitan dengan  prinsip  tersebut  menimbulkan
kerugian bagi institusi secara keseluruhan.  Inilah  mengapa  Undang- undang  No.  10  Tahun  1998  tentang Perbankan membutuhkan undang- undang yang berlaku.
Setiap  pejabat  korup  di  tingkat pemerintahan mana pun publik, korporasi, atau perbankan dapat dituntut  dengan  kejahatan  korupsi. Paling sering, para pejabat ini dinyatakan  bersalah  menggelapkan dana  publik.  Kebangkrutan  dan  denda biasanya  dikenakan  pada  orang-orang ini.  Bankir  dapat  dijerat  korupsi melakukan  tindakan  yang  merugikan secara  finansial  melanggar  hukum. Hal  ini  berlaku  meskipun  tindakan bank  tersebut  tidak  melanggar  hukum dalam hal lain.
KUHP membedakan antara berbagai perbuatan korupsi. Ini dicapai  melalui  pembuatan  undang- undang  khusus  untuk  setiap  kategori korupsi.  Pembedaan  itu  dilakukan dengan  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  yang  diubah  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan
Tindak
Pidana
Korupsi. Perlu adanya lembaga penegak hukum khusus untuk memberantas  korupsi.  Tidak  ada lembaga  penegak  hukum  arus  utama yang dapat secara efektif memberantas
korupsi  pada  saat  itu;  itu  perlu  untuk membuat lembaga baru.
Sulit untuk menyelesaikan kasus korupsi  di  industri  perbankan;  hal  ini disebabkan  kompleksitas  pemahaman kasus  di  sektor  ini.  Sangat  penting untuk  memahami  para  penjahat  dan alasan untuk mempublikasikan sebuah kasus ketika menjalani proses ini
1) Untuk menyembunyikan kejahatan, seringkali
membutuhkan  pengetahuan  ahli dan sistem organisasi yang canggih
a. Dalam arti tertentu, kejahatan
sangat
kompleks.  Ini  melibatkan kebohongan, penipuan dan pencurian;  itu  juga  terkait dengan  aktivitas  ilmiah, teknologi,  keuangan,  atau ilegal. Itu juga bisa menjadi bagian dari jaringan kejahatan terorganisir dengan banyak peserta.
b. Tanggung  jawab  tumbuh ketika penyebaran tanggung jawab terjadi.
c. Korban dari hal-hal tersebut  seperti  polusi,
penipuan, dan
konsumerisme tersebar melalui media sosial.
d. Tindak pidana yang dilakukan oleh para profesional menghadapi
kesulitan deteksi dan penuntutan karena perbedaan dalam pendidikan dan
pengalaman.
e. Aturan pemerintahan yang membingungkan
seringkali menjadi
perhatian  bagi  penegakan hukum.
f. Tindak pidana sering dianggap ambigu oleh pelakunya
Korupsi bank berasal dari sejumlah penyebab. Ini termasuk fakta bahwa  hukum  dan  peraturan  di  sektor perbankan tidak dibentuk dengan baik. Banyak  alasan  lain  mengapa  korupsi bank  terjadi  terkait  dengan  sistem manajemen  perbankan  yang  lemah, serta kurangnya bankir yang kompeten. Hal ini karena bank sentral, seperti  Federal  Reserve,  memiliki tugas untuk mengawasi dan mempromosikan lembaga keuangan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Sistem  hukum  terdiri  dari  tiga bagian,  menurut  teori  sistem  hukum oleh  Lawrence  M.  Friedman.  Bagian- bagian  tersebut  adalah  sistem  hukum
itu sendiri, kerangka sistem hukum dan undang-undang:
a. Substansi  hukum  ( legal  substance ), “ The  substance  is  composed  of substantive  rules  and  rules  about how  institutions  should  behave ”.
(Menurut  definisi,  substansi  hukum adalah kumpulan aturan dan peraturan  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan  tugas  dalam  suatu lembaga. Definisi ini berlaku untuk setiap  substansi  hukum  seperti norma hukum atau undang- undang).
b. Struktur  hukum  ( legal  structure ),
“ Structure,  to  be  sure,  is  one  basic and  obvious  element  of  the  legal system…  The  structure  of  a  system is  its  skeletal  fremework,  it  is  the elements  shape,  the  institutional body of the system .” (Struktur suatu sistem  hukum  ditentukan  oleh kerangka hukumnya, yang merupakan badan kelembagaan yang  tetap  dalam  sistem  hukum tersebut.
Bagian
badan kelembagaan tambahan dari struktur sistem hukum adalah lembaga penegakan, yang melaksanakan aturan hukum).
c. Budaya  hukum  ( legal  culture ),
“ Legal culture refers, then, to those parts  of  general  culture,  customs, opinion, ways of doing and
thinking,  that  bend  social  forces toward or away from the law and in particular  ways .”  (Saat  membahas pengaruh  budaya,  penting  untuk mempertimbangkan baik adat, tradisi, dan kepercayaan dari budaya tertentuserta pandangan dan mentalitas yang berlaku dari anggotanya.  Istilah  seperti  budaya hukum  digunakan  untuk  merujuk pada  cara  anggota  suatu  budaya memandang  persyaratan  hukum mereka.  Budaya  hukum  dapat dianggap  sebagai  kekuatan  sosial yang muncul yang bergerak mendekati hukum).

## 3. METODE PENELITIAN
A. Sumber Data Penelitian
1. Data Primer
Studi  ini  menggunakan  data yang  dikumpulkan  dari  sumber  utama sebagai  landasan  analisisnya.  Sumber data  utama  disebut  sebagai  data primer.  Kajian  ini  menggunakan bahan  dari  UU  No.  31  Tahun  1999 dan  UU  No.  20  Tahun  2001  tentang Perubahan  atas  UU  No.  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi.  Sumber  data  primer ini memiliki kekuatan karena berdasarkan undang-undang, termasuk Undang-Undang  Dasar,  Keputusan Presiden,  Keputusan  Menteri,  dan
Peraturan  Daerah.  Sumber  tambahan yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  materi  terkait  korupsi,  seperti undang-undang tentang peraturan daerah dan keputusan presiden
2. Data Sekunder
Data  sekunder  ini  berasal  dari buku,  majalah,  jurnal,  artikel  berita  di surat  kabar  dan  sumber  online.  Itu juga  berasal  dari  penelitian  yang dilakukan  sebelumnya  dan  keputusan pengadilan yang menemukan informasi  mendalam  tentang  sumber sekunder.  Hal  ini  disebut  sebagai bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi
3. Bahan Hukum
a. Bahan Hukum primer yaitu :
1) Pembukaan  UUD  1945 menjelaskan aturan dasar atau norma.
2) Naskah dasar UUD 1945  disebut  sebagai Badan.
3) Pada tahun 2001,
undang-undang tersebut diubah dengan Undang- Undang Nomor 20. Hal ini terkait dengan penggantian Undang- Undang Nomor 31 tahun 2001 tentang
Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi

## b. Bahan hukum sekunder, yaitu
Sebuah website pendidikan membutuhkan penjelasan yang komprehensif  tentang  bahan  hukum primer  seperti  hasil  penelitian  dan pendapat dari para ahli hukum.
c. Bahan hukum Tertier penjelasan  Informasi  tambahan dapat  diperoleh  melalui  kamus atau  sumber  hukum  tersier ataupun ensiklopedia 4. Pengumpulan Data
Muhammad  dalam  Muhaimin menyebutkan Praktisi hukum menggunakan tiga metode pengumpulan  data  tambahan  selain sumber  primer  ketika  meneliti  suatu kasus. Mereka adalah tinjauan literatur, mengumpulkan data sekunder  melalui  wawancara,  dan menganalisis catatan publik yang ada:
a. Studi  pustaka  ( bibliography study )  adalah  Studi  literatur
(juga  dikenal  sebagai  studi
bibliografi) melibatkan mempelajari informasi
tertulis tentang undang- undang yang diterbitkan secara  luas  dan  diperlukan.
Ini juga disebut sebagai studi literatur penelitian hukum..
b. Studi  dokumen  ( document study ) adalah proses meninjau  informasi  tertulis
yang berkaitan dengan subjek tertentu. Hukum privat  yang  tidak  diketahui publik  tetapi  beberapa  orang mungkin mengetahuinya c.   Catatan atau arsip file adalah bahan bersejarah yang disimpan untuk referensi  di  masa  mendatang.  Ini biasanya  informasi  tertulis  tentang suatu  subjek  dan  dapat  memiliki  nilai sejarah  yang  tinggi.  Ini  bisa  berupa surat,  catatan,  peta,  sketsa  atau dokumen lainnya.
B. Metode Analisis
Kajian ini melibatkan penafsiran bahan  hukum  yang  diolah  melalui metode analisis kualitatif, seperti Peter Mahmud  Mz  dalam  Muhaimin  yang menyatakan ada banyak metode untuk menafsirkan  hukum.  Ini  termasuk bahan hukum yang ditafsirkan melalui metode subyektif, serta metode berbasis proses:
1) Kata-kata dalam undang- undang hukum memiliki makna  tata  bahasa,  atau makna  yang  didasarkan  pada istilah atau frase umum. Peter Mahmud menjelaskan bagaimana
menafsirkan makna  gramatikal  kata-kata dalam  suatu  hukum  dengan menganalisis interpretasi literalnya.
2) Istilah  dan  kata  terkait  harus dimasukkan dalam karya ilmiah agar dianggap
sistematis.
3) Penafsiran  yang  sama  harus muncul dalam berbagai undang-undang  atau  karya tulis.
4) Menemukan  kebalikan  dari pemahaman  disebut  sebagai interpretasi alternatif.
5) Istilah  hukum  yang  lebih
tepat seperti yang
didefinisikan  oleh  undang- undang.
6) Penafsiran  yang  tidak  akurat tumbuh  melampaui  ruang lingkup awalnya.
7) Makna  khusus  suatu  undang- undang disebut sebagai istilah aslinya
8) Mempelajari  sejarah  hukum mengarah  pada  interpretasi sejarah
9) Untuk memahami istilah yang  sedang  dipelajari  oleh pembuat undang-undang,
pertama-tama  harus  dibuat undang-undang
yang memeriksa  maksud  pembuat undang-undang.  Melakukan hal  itu  juga  memungkinkan pemeriksaan  dokumen  apa pun yang ditulis oleh
legislator.
10) Perbandingan hukum berusaha  untuk  memahami masalah hukum dengan membandingkan berbagai sistem hukum.
11) Memprediksi masalah hukum di masa depan dengan mempertimbangkan tren hukum masa lalu

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Tindak  Korupsi  kasus  90/Pid.sus-
TPK/2018/PN.Bdg    pada  Bank BTN
1. Kasus TIPIKOR 90/Pid.sus- TPK/2018/PN.Bdg Terkait Kegiatan Usaha Bank BTN Bank
BTN merupakan lembaga keuangan milik negara yang fokus memberikan layanan di bidang perbankan.  Juga  dikenal  sebagai  PT Bank  Tabungan  Negara,  BUMN, atau Bank BTN. Ada enam keunggulan  kompetitif  utama  Bank BTN. Yang pertama adalah memiliki tingkat  pinjaman  hipotek  tertinggi untuk konsumen menengah ke bawah; ini karena jaringan distribusi mereka yang luas. Selain itu, banyak dari pinjaman mereka dijamin dengan agunan bernilai tinggi. Alasan  lain  mengapa  banyak  orang
memilih  bergabung  dengan  Bank BTN  adalah  karena  memiliki  tim manajemen yang berpengalaman.
Sejak  tahun  1897,  Bank  BTN telah  melayani  koloni  Belanda  di Batavia  dan  pendudukan  Jepang. Bank  dibuka  sebagai  Postspaarbank; 45  tahun  kemudian,  diubah  menjadi Tyokin Kyoku. Kantor Tabungan RI Pos awalnya beroperasi di luar lokasi ini.  Pada  tanggal  9  Februari  1950 namanya  diubah  menjadi  Bank Tabungan  Pos.  Pada  tahun  1992, Bank  KPR  mengubah  Bank  BTN menjadi  PT  Bank  Tabungan  Negara (Persero).  Itu  adalah  satu-satunya lembaga  tabungan  Indonesia  yang ada  selama  Indonesia  merdeka. Dengan  keberhasilan  tersebut,  bank KPR  berhasil  mensukseskan  Bank BTN  dan  mengubahnya  menjadi lembaga  keuangan  yang  sukses. Seiring  berjalannya  waktu,  fasilitas KPR tersebut menyebabkan peningkatan  produksi  perumahan secara  masif  melalui  Bank  BTN. Karena  BTN  beroperasi  sebagai perusahaan milik negara, BTN dapat menawarkan  layanan  bank  yang cakupannya  lebih  luas  daripada bisnis  swasta.  Hal  ini  menyebabkan mereka  menjadi  Bank  Umum  pada tahun  1954  dan  kemudian  menjadi Bank  Devisa  pada  tahun  1994.
layanan  yang  memberikan  layanan bisnis  tambahan  datang  dengan penunjukan  ini.  Mereka  termasuk Pembiayaan  Bisnis  dalam  dolar  AS melalui L/C, serta layanan lainnya.
Kasus  cabang  pembantu  Bank BTN  Sukabumi  bertajuk  90/Pid.sus – TPK/2018/PN.Bdg tentang
penyalahgunaan  wewenang  terkait penyaluran  kredit  untuk  Villa  yang dilakukan PT Mardy Internasionalpengembang villa
penyeberangan  bernama  PTPN  VIII Perumahan  Sukanagara    digunakan untuk perumahan. Pengadilan memutuskan  bahwa  kasus  ini  terkait dengan penyalahgunaan wewenang 2. Kasus TIPIKOR 90/Pid.sus- TPK/2018/PN.Bdg  terkait  dengan pihak terafiliasi Kasus 90/Pd/sus-
TPK/2018/PB.Bdg melibatkan beberapa  pihak  yang  terkait  dengan Kantor  Bank  Tabungan  Negara Sukabumi. Di antaranya JFR Betantini  Marginingsih  SS  Binti  FX Dalmanto,  Kepala  Kantor  Bank Tabungan  Negara  Sukabumi.  Selain itu, Abul Kadir Muhammad Bambang  Suharto  SE  M.S.I  AKM Bambang  atau  dikenal  juga  dengan Bambang  bin  Sobari  adalah  staf marketing (freelancer) Kantor Pelayanan  Penilaian  Publik  KJPP
Kampianus  Roman.  Hal  ini  sesuai dengan  Pasal  1  angka  22  UU Perbankan;  siapa  pun  yang  terdaftar dalam  tiga  kategori  sebelumnya dianggap sebagai pihak terafiliasi.
JFR Betantini Marginingsih SS Binti  FX  Dalmanto  bekerja  di  Bank Tabungan Negara, lembaga keuangan utama di Kabupaten Sukabumi. Seperti  disebutkan dalam pasal pertama undang-undang negara,  dia  adalah  staf  di  KJPP, kantor  jasa  penilai  publik.  Ia melakukan survei fisik untuk menentukan lokasi potensial kerjasama antara Bank  BTN dan PT
Mardy  International,  pengembang
villa  yang  berjejer  di  jalan  raya.  PT Mardy International berencana membangun proyek perumahan bernama  Villa  Crossing.  Sebuah pertemuan  diadakan  pada  bulan April  2013  di  Sukabumi,  Indonesia untuk  membahas  masalah  tersebut dengan J.F.R. BETANTINI MARGANINGSIH,  salah  seorang saksi mata acara tersebut. Pertemuan tersebut bertujuan untuk
mengusulkan kerja sama antara BTN
KCP Sukabumi dan Kredit Perumahan Tapak Sejahtera pengaturan  yang  akan  melibatkan pemberian
dukungan fasilitas pendukung pinjaman perumahan
dan juga untuk mendapatkan kepastian  hukum  bahwa  proyek tersebut  dapat  diterima.  Dalam pertemuan tersebut, Tergugat menyampaikan niatnya untuk meneruskan  proyek  tersebut  melalui BTN  KC  Cimahi  sebagai  Executing Bank.
J.F.R.
BETANTINI MARGANINGSIH menyatakan bersedia  memberikan  bantuan  untuk prakarsa  tersebut  dan  meminta  agar Tergugat segera menyampaikan syarat-syarat  untuk  proses  tersebut agar dapat diteruskan. Dalam pertemuan itu, tidak ada pejabat atau perwakilan  PTPN  VIII  Pasirnangka yang  menyatakan  keprihatinan  atas rencana PT Mardy International atau Villa Crossing itu sendiri.
Terdakwa bertemu dengan saksi J.F.R. MARGANINGSIH BETANTINI  di  Bank  BTN  KCP Sukabumi  pada  Juli  2013  untuk meminta kerjasama pemberian fasilitas  KPR  Sejahtera  Tapak.  Dia memberikan dokumen yang diperlukan untuk menunjukkan kepatuhan dengan proyek perumahan yang diusulkan: sertifikat tanah,  rencana  lokasi  IMB  dan  foto yang  mendokumentasikan  lokasi  di Jalan  Raya  Crossing  RT.01  RW.01 Desa  Gunungsari  Kec.  Kabupaten Sukanagara. Permohonan Saksi
JFRM  MARGANINGSIH  Cianjur diteruskan  ke  BTN  KC  Cimahi kurang  dari  satu  bulan  setelah selesai.  Ini  cepat  dibandingkan dengan  kerangka  waktu  yang  biasa diberikan oleh Kementerian Perumahan  Rakyat. Permohonan tersebut  kemudian  disetujui  dan KPR  Sejahtera  Tapak,  disubsidi dengan  dana  Fasilitas  Likuiditas Pembiayaan  Perumahan  (FLPP)  dari Pemerintah
Sehubungan dengan persetujuan dukungan KPR
Sejahtera  Tapak,  baik  Tergugat maupun  AHMAD  FATONI  selaku Kepala  BTN  KC  Cimahi  telah menyelesaikan Perjanjian Kerjasama
Nomor: 55/PKS/CMI.III/VII/2013
dan Nomor: 101/PKS/MI/IX/ VIII/2013  tanggal  31  Juli  2013. Perjanjian
ini menyangkut pemberian  fasilitas  KPR  BTN  bagi masyarakat  yang  ingin  membeli tanah  dan  bangunan  di  perumahan "Villa  Crossing"  yang  disediakan oleh PT Mardy International.
Ketentuan perjanjian ini menyatakan bahwa  Tergugat  BTN  KC  Cimahi harus  memberikan  fasilitas  tersebut selama  dua  tahundengan  kewajiban untuk melakukannya.
Standar  Operasional  Prosedur dan Perjanjian Kerjasama Bank BTN
mengatur proses pengajuan pinjaman KPR  Sejahtera  Tapak.  Setiap  calon debitur  yang  ingin  membeli  rumah Villa  Crossing  harus  menggunakan proses  ini.  Pinjaman  Bank  BTN harus memenuhi persyaratan tertentu.  Pertama,  calon  debitur harus menyerahkan bukti penghasilan dan kewajiban keuangan yang  diatur  dalam  SOP.  Hal  ini dilakukan melalui penyerahan dokumen  dari  Layanan  Pinjaman BTN  KCP  Sukabumi.  Dokumen- dokumen tersebut kemudian diserahkan  ke  Layanan  Pinjaman BTN KCP
Sukabumi untuk verifikasi dan penyelesaian. Selanjutnya, Layanan Pinjaman BTN KCP Sukabumi menyampaikan hasil verifikasi  kepada  Tim  Analis  Unit Kredit  Konsumer  BTN  KC  Cimahi. Kelompok ini menganalisis data dan memastikan  kebenarannya  sebelum diserahkan ke petugas KPR BTN KC Cimahi  dan  Unit  Kredit  Konsumer untuk disetujui atau ditolak. Pinjaman  yang  disetujui  disetujui, sedangkan  pinjaman  yang  ditolak ditolak. Setelah mendapat persetujuan, penilai independen melakukan survey kesiapan konstruksi  fisik  berdasarkan  surat penunjukan  yang  dikeluarkan  oleh pejabat  Administrasi  Pinjaman  BTN

## KC  Cimahi  sebelum  menerbitkan
Laporan Penilaian Akhir yang kemudian diajukan
untuk persetujuan  atau  penolakan  oleh
Kepala Operasional BTN KC
CimAMI.  Jika  disetujui,  hipotek dikeluarkan antara Sebanyak 82 orang
mengajukan permohonan KPR
Sejahtera  Tapak  atas  nama  calon debiturnya  selama  rentang  waktu Agustus  2013  hingga  Maret  2015. Seluruh pemohon merupakan karyawan  PTPN  atau  pegawai  yang terdaftar demikian, karena persyaratan kreditnya melebihi persyaratan  minimum.  Permohonan tersebut  disetujui  oleh  BTN  KC Cimahi  dan  direalisasikan  melalui BTN  KCP  Sukabumi  dengan  total nilai plafond kredit sebesar Rp5.639.800.000.
KTP  mencatat  ada  82  kepala keluarga  yang  berutang  kepada pemerintah,  namun  hanya  1  yang mengajukan  kredit  atas  nama  saksi. Dari  17  orang  karyawan  lepas  dan tetap  yang  bekerja  di  PTPN  VIII Pasirnangka,  hanya  6  orang  yang mengajukan  kredit  KPR  Sejahtera. Pekerja lainnya berasal dari Kecamatan  Sukanagara  dan  tercatat sebagai debitur KTP tanpa mencantumkan alamatnya.
Terdakwa  mendapatkan  ganti rugi  berupa  uang  per  orang  melalui saksi  DODIH  SUHENDAR  alias DODI  Bin  E.  BAHRUDIN  melalui saksi  ASEP  alias  ASEP  UWEK. Tuan  JANA  dan  Tuan  ENGKUS mengawasi pertukaran tersebut sebagai  sopir  pribadi  Terdakwa  dan Staf  Administrasi  Pemasaran  di  PT Mardy  International.  Selain  itu, Tergugat  mengajukan  permohonan pinjaman  KPR  Sejahtera  Tapak  di perumahan  "Villa  Penyecrossan" untuk  BTN  KCP  Sukabumi.  Setelah selesai,  81  orang  sisanya  adalah debitur yang namanya dipinjam oleh Tergugat dan hanya bertugas menyerahkan  dokumen  persyaratan kredit. Setiap peminjam wajib menyerahkan berkas terkait persyaratan  tersebut  sampai  mereka melaksanakan perjanjian yang mensyaratkan ganti rugi berupa uang per orang sebesar Rp 2.000.000 yang diberikan oleh saksi DODIH SUHENDAR  alias  DODI  Bin  E. BAHRUDIN  melalui  saksi  ASEP alias  ASEP  UWEK.  Selain  itu  Bp JANA dan Bp ENGKUS mengawasi hal  tersebut  sebagai  supir  pribadi Tergugat  dan  Staf  Administrasi Marketing di PT Mardy Internasional  atas  perintah  dari Terdakwa. Pasal 7 Peraturan Menteri
Perumahan Rakyat Republik Indonesia  Nomor  3  Tahun  2014
yang tertuang dalam Pasal 7 menyatakan bahwa setiap pertanyaan yang  ditujukan  untuk  membeli rumah  harus  dijawab.  Selain  itu, klaim  yang  mengarahkan  individu untuk  bekerja  di  perusahaan  PTPN VIII  Sukanagara  harus  dijawab; individu  yang  tidak  bekerja  harus mengaku  bekerja  untuk  perusahaan; dan perorangan harus membuat buku tabungan  dan  kartu  ATM  yang kemudian ditandatangani oleh Tergugat. Namun Tergugat mencabut akad kredit dan
pembiayaan  dari  jawaban  tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal
8 merinci instruksi untuk menciptakan peluang pinjaman/pembiayaan untuk
memperoleh perumahan. Hal ini juga terkait  dengan  penciptaan  fasilitas likuiditas  untuk  pembiayaan  rumah. Selain  itu,  Pasal  8  Peraturan  Nomor 4 menyatakan bahwa siapa pun yang menjawab pertanyaan yang ditujukan  untuk  pengadaan  rumah melalui kredit/pembiayaan harus mengikuti  instruksi  khusus  seperti membuat  buku  tabungan  dan  kartu ATM. Tindakan tersebut tidak sesuai atau  bertentangan  dengan  ketentuan Pasal 7.
Ke-40  nama  debitur  di  bawah ini  adalah  yang  rumahnya  tidak dibangun  oleh  tergugat  sebagai tukang  bangunan.  Perjanjian  Kredit mencantumkan  82  debitur,  80  di antaranya menandatangani perjanjian :
a. Dalam 26 blok plot mereka, para  siswa  menemukan  0% dari  waktu  setiap  struktur fisik.  Ini  disebut  sebagai pencapaian nol persen.
b. Empat  belas  unit  rumah tidak ditemukan saat diukur terhadap blok petak rencana lokasi. Sesuai rencana, jumlah  ini  termasuk  empat belas rumah
Sejak  tahun  2011,  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2011 tentang  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman  dan  Peraturan  Menteri Negara  Perumahan  Rakyat  Nomor 25  Tahun  2011  tentang  Pedoman Pelaksanaan Anggaran Rumah Murah  mewajibkan  para  tergugat untuk melanggar Pasal 47 ayat 2 dan 3  Pasal  134  ,  144  dan  82.  Tergugat juga  tidak  mengindahkan  site  plan yang  sebelumnya  diajukan  ke  KCP BTN  Sukabumi  yang  tidak  sesuai dengan  kondisi  sebenarnya  di  lokasi perumahan “Villa Crossing”. Khususnya,  Tergugat  secara  acak
mengatur  petak-petak  sehingga  blok F  terletak  di  blok  E  yang  sudah dibangun.  Blok  E,  yang  belum dibangun,  ditempatkan  di  bagian blok  C.  Medan  alami  tempat  jalan raya  dibangun  digunakan  sebagai blok  petakmemblokir  permukaan tebingsebagaimana  diuraikan  dalam rencana  tapak.  Hal  ini  bertentangan dengan  Pasal  47  ayat  2  dan  3,  Pasal 134  dan  Pasal  144  undang-undang yang  sama  serta  Pasal  48  dan  82
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perumahan Murah. Terdakwa menggunakan
aplikasi  pinjaman  KPR  Sejahtera
Tapak di perumahan "Villa Crossing" untuk menyerahkan
dokumen yang secara curang mengklaim bahwa mereka membutuhkan  lebih  banyak  kredit. Dokumen-dokumen  ini  menyatakan bahwa  pemohon  harus  memenuhi persyaratan khusus untuk meminjam nama  orang.  Persyaratan  ini  tidak sesuai dengan data asli pemohon dan tidak lengkap:
a. Pegawai  tetap  PTPN  VIII  harus menyerahkan  slip  gaji  dengan kredit  gaji  yang  lebih  tinggi  dari gaji  yang  diterimanya  setiap bulan.
b. Surat pengangkatan sebagai pegawai  diedarkan  bagi  pegawai lepas  dengan  utang  PTPN;  itu dimaksudkan untuk ditandatangani oleh administrator tetapi  tidak.  Sebaliknya,  dua bagian lain dari Surat Keputusan Karyawan  ditandatangani  oleh orang  lain  dengan  nama  yang sama.
c. Selama  berdomisili  di  Desa Gunungsari  yang  diakui  KTP, Kec.  Sukanagara,  seluruh  40 debitur  KPR  mengaku  memiliki rumah.  Namun  pemeriksaan  kop surat yang cermat mengungkapkan  bahwa  hanya  8 debitur  yang  benar-benar  tinggal di  desa  tersebut.  Debitur  yang tersisa seharusnya tinggal di luar batas  desa  tanpa  rumah  untuk diklaim.
d. Dari 37 dokumen, hanya 30 yang tidak memiliki sertifikat debitur.
e. Lima  puluh  sembilan  dokumen hilang dari koleksi IMB.
f. Tidak ada Perjanjian Kredit yang ditemukan tepat dalam 1 dokumen.
g. AJB tidak menemukan 39 dokumen, atau 3OTE.
h. Ada  33  dokumen  SKMHT  yang hilang; 27 dokumen tidak dicantumkan dalam Surat
Pengakuan  Hutang  &  Surat Kuasa Menjual
Perbuatan Tergugat tidak sejalan  atau  bertentangan  dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan
Pemilikan  Rumah  Sejahtera  .  Selain itu,  Pasal  7  Peraturan  Menteri
Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor 20/PRT/M/2014 tentang dengan saksi  DODIH  SUHENDAR  alias
DODI bukanlah pihak manajemen/direksi PTPN VIII
Pasirnangka  meskipun  berdasarkan Internal  Load  Management  System Bank  BTN  diketahui  bahwa  Tim Analis  Unit  Kredit  Konsumer  KC Cimahi  telah  merekomendasikan agar pembayaran cicilan KPR dilakukan  secara  kolektif  melalui Bendahara  PTPN  VIII  Pasirnangka. Namun  rekomendasi  tersebut  tidak dilaksanakan oleh saksi J.F.R. BETANTINI MARGANINGSIH dan  saksi  ENDA.  Dengan  demikian, tindakan tersebut bertentangan dengan  Surat  Edaran  Direksi  Bank BTN  No.41/DIR/CMO/2010  tanggal
01 November 2010 tentang Morgage &  Equity  Loan  PT.  Bank  Tabungan Negara
Titik fokus untuk J.F.R.

## BETANTINI
MARGANINGSIH memberikan  perintah  lisan  kepada
ENDA yang merupakan subkontraktor  tidak  dibayar  untuk menghubungi ABDUL KADIR

## MUHAMAD
BAMBANG
SUHARTO. Ini cacat karena Penilai/KJPP  Kampianus  Roman mensyaratkan  surat  perintah  resmi melalui Kepala
Administrator
Pinjaman  BTN  KC  Cimahi.  Hal  ini bertentangan  dengan  Surat  Edaran
Direksi Bank
BTN No.41/DIR/CMO/2010  tanggal  1 November  2010.  Di  situ  disebutkan bahwa  Laporan  Akhir  Penilaian harus  dilakukan  melalui  Bagan  Alir yang  direpresentasikan  dalam  judul. "03-004/W/MER/2010."
J.F.R. BETANTINI MARGANINGSIH mendapatkan informasi  dari  Unit  KPR  BTN  KC Cimahi pada September 2014 bahwa rumah  dengan  akad  kredit  sudah dipesan,  namun  belum  dibangun. Pasalnya,  ada  pihak  Developer  yang berjanji akan menyelesaikan pembangunan rumah tersebut. Faktanya,  Betanti_n  mengirimkan dokumen  hipotek  JFRR  untuk  41
debitur    atau  40+    antara  Oktober dan  Desember  2014  dan  10  debitur pinjaman  hipotek  antara  Januari  dan
Maret 2015, karena Standard Operating  Procedure  Human  Capital Management  yang  dikeluarkan  oleh Direksi Bank (BTN No.43/DIR/CMO/2011) pada tanggal 28 November 2011
bertentangan dengan tindakan
tersebut;
Hubungan  keuangan  antara
J.F.R.  Betantinih  Moganingsih  dan terdakwa muncul di luar keterlibatannya dengan KPR
Sejahtera  Tapak.  Ketika  waktunya untuk  membangun  fasilitas  tiba,  dia bermaksud  membangun  perumahan di  Villa  Crossing  dengan  rincian sebagai berikut:
a. ;  Setelah  pencairan  cek  KPR  4
Debitur KPR Villa Penyecrossan pada tanggal 12 Desember 2014, PT Mardy International menyetorkan  uang  tunai  ke J.F.R. Rekening
bank
BETANTINI MARGANINGSIH melalui  transaksi  keuangan  pada tanggal  15  Desember  2014. Pengiriman  uang  ini  berjumlah 50 juta rupiah, atau $5 USDjumlah  yang  setara  dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dana tersebut digunakan
untuk  membayar  utang  yang berasal  dari  cek  yang  telah dicairkan oleh KPR Villa Penyecrossan  pada  tanggal  15 Desember 2014.
b. Setelah KPR 4 Debitur cair pada tanggal  30  Desember  2014,  PT Mardy  International  melakukan transaksi  setoran  tunai  sebesar Rp.  25.000.000  kira-kira  $2.500 USD  pada tanggal 31 Desember.
Kedua transaksi tersebut melibatkan J.F.R. Betanti
Ningsih  selaku  penerima  dan saksi
Sesuai dengan Kode Etik Bank BTN yang menyatakan bahwa pegawai  tidak  dapat  Kompensasi Standar Operasional Prosedur Pengelolaan  Sumber  Daya  Manusia harus  dibayar  oleh  bank  BUMN
Bank  BTN,  Persero  Tbk.  Selain  itu,
Surat Edaran
Direksi
No.43/DIR/CMO/2011  tanggal  28
November  2011  menyatakan  bahwa kompensasi harus dibayarkan sebagaimana  diperintahkan  dalam Surat  Edaran  Direksi  menyatakan bahwa  Biro  Rupiah  harus  memberi kompensasi kepada karyawan dengan cara yang sama dengan bank milik  negara  Bank  BTN.  Oleh karena itu, tindakan tersebut
bertentangan  dengan  kedua  surat tersebut dan Kode Etik Bank BTN.
Sebagai  tenaga  lepas,  ABDUL

## KADIR  MUHAMAD  BAMBANG SUHARTO  dari  Appraisal/KJPP
Kampianus Roman melakukan survey  lokasi  dan  Laporan  Penilaian Agunan  tanpa  menerima  perintah tertulis.  Hal  ini  dikarenakan  Kabag Pelaksana Pinjaman BTN KC
Cabang  Cimahi  yang  di  tulis  dari Kabag  Pelaksana  Pinjaman  BTIG KC  Cabang  Cimahi  yang  dilakukan dengan mengunjungi perumahan “Villa  Secrossan”  sebanyak  4  kali pada  bulan  Juni  2014,  September 2014,  Oktober  2014  dan  Desember 2014. Namun KAMPIANUS ROMAN  tidak  melakukan  penilaian terhadap seluruh jumlah rumah yang telah dibangun; sebaliknya dia hanya memeriksa  rumah  sampel  dengan mengambil fotonya. Akibatnya, tanda  tangannya  dipalsukan  dalam berita  acara  penilaian  sehingga menyatakan  bahwa  rumah  Tergugat telah selesai dibangun 100% padahal kenyataannya  sekitar  40%  belum selesai. Akibatnya, hal ini bertentangan dan tidak sesuai dengan Perjanjian  Kerjasama  antara  PT. Bank  Tabungan  Negara  (Persero) Kantor  Cabang  Cimahi  dengan Kantor Jasa Penilai
Publik
Kampianus  Roman,  SE  Nomor 007/PKS-Nov/CMI.III/LA/XI/2011 tanggal 21 November 2013 tentang Perkara  kerjasama  penyediaan layanan  KPR  Sejahtera  Tapak  di Perumahan “Villa Crossing” dilakukan  dengan  cara  mentransfer uang  dari  rekening  Bank  BTN No.Rek:  0012801300001261  atas nama  PT  Mardy  Internasional  ke rekening  lain  saksi  yang  berbeda. Masing-masing  saksi  ini  menerima sebagian dari uang itu dan membagikannya  di  antara  mereka sendiri. Saksi pertama J.F.R.
BETANTINI MARGANINGSIH menerima Rp 75.000.000
(75000000) untuk 75000000 melalui PT Mardy International; saksi DODIH  SUHENDAR  alias  DODI mendapatkan Rp 25.000.000 (25000000) sebesar 25000000
melalui PT Mardy Internasional; dan saksi  ASEP  alias  ASEP  UWEK mendapatkan  IDPAR  30.000.000 (30000000) sebesar 30000000 melalui  PT  Mardy  Internasional.
Terakhir,  saksi  ADE  JUBAEDIN mendapatkan Rp 4.000.000
(4.000.000)
melalui
Sdr.PARAPHRASE.  Jumlah  akhir ini  dibagikan  kepada  semua  peserta sebesar  Rp  4,4  miliar  4  juta  rupiah atau $US 2.486.
Terdakwa  dalam  kasus  ini memberikan  uang  kepada  beberapa saksi  melalui  Untuk  mendapatkan pinjaman  fasilitas  KPR  Sejahtera Tapak,  Terdakwa  merekrut  orang untuk  meminjam  nama  mereka sebagai  debitur.  Selain  itu,  ia menghibahkan  Rp  2.000.000,-  dua juta  rupiahkepada  81  orang  yang bersedia meminjam namanya
sebagai  debitur  dalam  mengajukan permohonan  fasilitas  KPR  Sejahtera Tapak
di Perumahan Villa
Crossings. Meskipun uang ini dimaksudkan untuk penggunaan pribadinya, dia menggunakan sebagian  untuk membayar gaji
karyawannya Dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MARDIYANO dengan saksi ABDUL KADIR MUHAMAD BAMBANG  SUHARTO  dan  saksi
J.F.R. BETANTINI MARGININGSIH  yang  merugikan keuangan  negara.  Kerugian  tersebut berasal  dari  PT  Bank  Tabungan Negara (Persero), Tbk sebesar Rp5.609.800.000,00  atau  sekurang- kurangnya  sesuai  dengan  Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan
Kerugian  Keuangan  Negara  Dalam Rangka  Penghitungan  Dana  Negara. Hal  tersebut  dihitung  oleh:  Badan
Pengawas Keuangan dan Perwakilan Pembangunan  Provinsi  Jawa  Barat Nomor: SR-431/PW/10/06/2017 tanggal  21  Juli  2017.  Laporan  ini menyatakan  bahwa  Proper  Villa Penyecrossan  memberikan  fasilitas KPR  sejahtera  tapak  kepada  debitur di angka yang lebih besar dari angka yang seharusnya diberikanyaitu dengan rincian sebagai berikut:
a. Jumlah total kredit KPR adalah 82  debitur,  atau  $5,639  miliar. Hal  ini  karena  adanya  fasilitas kredit KPR.
b. Fasilitas Kredit
KPR memberikan nilai sebesar
Rp30.000.000,00  kurang  dari jumlah kredit yang diberikan. c. Total selisih antara Rp 5.609.800.000  dengan  1  adalah 5.609.800.000
3. Pengecualian  Rahasia  Bank  dalam kasus 90/Pid.sus- TPK/2018/PN.Bdg Informasi Rahasia
Bank digunakan  sebagai  bukti  dalam suatu  perkara.  Hal  itu  sesuai dengan  undang-undang  tentang rahasia bank, Pasal 42 ayat 1. Bank Indonesia  dapat  memberikan  izin kepada  polisi,  kejaksaan,  atau hakim  untuk  mengakses  informasi dari  bank  mengenai  simpanan.  Hal ini  sesuai  dengan  pemberian  izin
pimpinan  Bank  Indonesia  untuk kepentingan keadilan dalam perkara pidana:
a. 82  (delapan  puluh  dua)  Berkas Dosir  A  Debitur  Perumahan  Villa Penyebrangan.Permohonan KPR.
Dokumen  Persyaratan  Pemohon. LPA  KJPP  Kampianus.  Form
Wawancara. Surat Penegasan Persetujuan  Permohonan  Kredit (SP3K).
b. 82  (delapan  puluh  dua)  Berkas
Dosir  B  Debitur  Perumahan  Villa Penyebrangan.  Perjanjian  Kredit. IMB.  Asuransi.  Akta  Pengakuan Hutang. AJB / PPJB.
c. Print  Out  Rekening  Koran  Bank BTN  atas  nama  PT.  Mardy International terhitung mulai tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017
d. 82  (  delapan  puluh  dua)  salinan rekening Koran KPR Bank BTN
4. Kerugian  Negara  dan  Kerugian
BUMN  dalam  Kasus    90/Pid.sus- TPK/2018/PN.Bdg
Pada  April  2015,  General Audit BTN KC Cimahi mengungkapkan,  tergugat  belum membangun  40  unit  rumah  di perumahan Villa Panyebrangan.
Hasil  Audit  Khusus  Kantor  Pusat
BTN  pada  Juni  2015  membenarkan temuan tersebut. Selanjutnya
Kreditur  Fasilitas  KPR  Tergugat, BTN  KC  Cimahi  menemukan  40 (empat puluh) unit rumah di Perumahan  Secrossan  Villa  belum terbangun. Meski PT Mardy International mengaku sebagai direktur perusahaan ini, tak satu pun kucuran  mereka  untuk  membangun rumah  dikembalikan  ke  BTN  KC Cimahi. Karena temuan ini mengarah  pada  proses  persidangan, terdakwa  dinyatakan  bersalah  dan diperintahkan  untuk  membayar  unit yang belum dibangun tersebut.
Peraturan  Menteri  Perumahan Rakyat  Nomor  3  Tahun  2014 melarang  penggunaan  dana  subsidi negara  untuk  pemberian  kredit. Namun,  ditemukan  ketidaksesuaian dalam  prosedur  dan  mekanisme pemberian kredit PT Bank Tabungan Negara Sukabumi. Hal ini disebabkan  Surat  Edaran  Direksi
Bank  Tabungan  Negara  (Persero)
(BTN) Tahun 2010 Nomor 41/DIR/CMO/2010.
Badan  Pengawasan  Keuangan dan  Pembangunan  Provinsi  Jawa Barat  memperoleh  laporan  dari auditor  atas  temuannya.  Laporan tersebut diberi nama SR- 431/PW/10/06/2017  dan  diterbitkan pada 21 Juli 2017, ditetapkan bahwa fasilitas  keringanan  utang  KPR
Sejahtera  Tapak  berdampak  negatif terhadap  keuangan  negara  dengan total Rp 5.609.800. Hal ini disebabkan  fasilitas KPR yang kurang layak atau memenuhi persyaratansehingga fasilitas pelunasan  utang  KPR  Sejahtera Tapak  berkurang  secara  keseluruhan sebanyak  82  debitur.  Kerugian keuangan negara yang dapat dihitung dari  ini  adalah  Rp  5  639  800  400. 5.609.800.000 lebih besar dari perubahan  R$  3.990.000.  Itu  30 miliar lebih dari 5597800000.
Panel  mendapat  keterangan ahli  dari  BPKP  bahwa  Bank  BTN bernilai $440,285,250.00
atau $440,285,250.00 dalam rupiah. Nilai tersebut  ditentukan  oleh  para  ahli dari  BPKP  yang  mewakili  Provinsi
Jawa Barat. Panel kemudian memutuskan  bahwa  uang  ini  harus dibebankan  kepada  terdakwa.  Ini karena mengurangi kerugian finansial  yang  diderita  Negara  dan juga  mengimbangi  uang  yang  sudah dikeluarkan
untuk upaya penggantian.
Berdasarkan  informasi  yang disajikan  di  header,  terlihat  bahwa kas  negara  mengeluarkan  biaya sebesar  R$  5.169.514.750,  atau $5.169.514.750
B. Keputusan  hakim  pada  kasus 90/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bdg
1. Keputusan  Hakim  dalam  Kasus
TIPIKOR90/Pid.sus- TPK/2018/PN.Bdg
Terkait Kegiatan  Usaha  dengan  pihak terafiliasi  Bank BTN
Terdakwa  MARDIYANO,  Sh, MH  Bin  Ipin  Tasrifin  dinyatakan bersalah  secara  sah  dan  meyakinkan melakukan  tindak  pidana  korupsi dalam  perkara  nomor  90/Pid.sus- TPK/2018/PN.Bdg.  Ini  disimpulkan dalam dakwaan pertama.
MARDIYANO, SH, MH diwajibkan membayar denda sebesar $200.000.000 kepada pemerintah. Ini harus dilakukan di samping hukuman  penjara  5  tahun  yang diterimanya.
Setelah  pelaku  kalah  dalam perkara pengadilan, ia harus membayar Rp. 5.116.314.750,-, juga dikenal sebagai $5.116.316,950, sebagai  kompensasi  terlepas  dari apakah  mereka  mampu  atau  tidak. Jika  terpidana  tidak  membayar jumlah  tersebut  dalam  1  bulan, asetnya  dapat  disita  oleh  kejaksaan. Setelah jangka waktu tersebut, barang-barang  tersebut  dapat  dijual di  pelelangan  untuk  menutupi  biaya kompensasi.  Terpidana  tidak  akan memiliki kemampuan untuk
membayar  dana  pengganti;  mereka akan  menghadapi  2  tahun  penjara sebagai gantinya
2. Keputusan Hakim berdasarkan Pertanggung jawaban Pidana dalam kasus 90/Pid.sus-
TPK/2018/PN.Bdg
Terdakwa  adalah  medepleger
(kawan  peserta)  dari  kejahatan  yang didakwakan dapat
Terdakwa  adalah  medeplier seseorang yang terlibat dalam peristiwa  yang  sama    yang  dituntut atas kejahatan tersebut. Fakta bahwa terdakwa dan saksi bekerjasama erat untuk  melakukan  perbuatan  yang didakwakan  kepada  mereka  dapat dilihat  dalam  peristiwa-peristiwa dalam  perkara  tersebut.  Seorang medepleger  tidak  perlu  melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya untuk membenarkan perannya sebagai ahli dalam masalah tersebut.  Dengan  bekerja  sama dengan  orang  lain  yang  terlibat dalam melakukan kejahatan, seorang medepleger  tidak  perlu  mematuhi semua  persyaratan  hukum  untuk kejahatan itu.
Awalnya,  dokumen  laporan kredit  debitur  ke-82  itu  berindikasi bekerja  untuk  utilitas  publik  PTPN VIII  Pasirnangka.  Namun,  J.F.R. BETANTINI MARGANINGSIH
dan  ENDA  tidak  berusaha  untuk mengawasi  keakuratan  data  yang berkaitan  dengan  pendapatan  dan tempat  kerja  orang-orang  ini  dengan berkoordinasi  dengan  manajemen utilitas. Sebaliknya, mereka menyadari sejak awal bahwa penyediaan  fasilitas  KPR  Tapak Sejahtera  di  Perumahan  Secrossan Villa  membutuhkan  koordinasi  yang tinggi antara  pihak-pihak yang terlibat
J.F.R.  Betanti  Nmaryasinih dan  Endah  Rahayu  Suhendar  alias Dodih bekerja sama dengan terdakwa untuk menyelesaikan proyek  mereka  dengan  sukses.  Baik Dodih maupun terdakwa tidak terlibat  dengan  manajemen/direksi PTPN VIII Pasirnangka.
Pada tahun 2015, J.F.R.

## BETANTINI
MARGANINGSIH mendapat  informasi  dari  Bagian KPR  Bank  BTN  Cabang  Cimahi. Informasi  ini  proyek  perumahan Villa Crossing sudah ada kesepakatan kredit tapi rumah belum jadi.  Namun,  J.F.R.  BETANTINI MARGANINGSIH  tidak  berusaha menegur Tergugat selaku pengembang  karena  adanya  klausul dalam  Perjanjian  Kerjasama  Nomor: 55/PKS/CMI.III/VII/2013 dan Nomor:  101/PKS/MI/IX/VIII/2013
tanggal  31  Juli  2013  Ayat  ini menyatakan  bahwa  Bank  BTN Kantor  Cabang  Cimahi  dan/atau Penilai  Independen  terlebih  dahulu melakukan  pemeriksaan  terhadap kesiapan  fisik  rumah  yang  dibangun oleh pengembang sebelum melaksanakan KPR.
Sebelum  dilakukan  pencairan
dana  secara  resmi,  Bank  BTN
Kantor Cabang Cimahi menggunakan  laporan  penilai  lepas oleh saksi ABDUL KADIR

## MUHAMAD
BAMBANG SUHARTO.  Laporan  ini  diberikan kepada  Tergugat  setelah  Bank  BTN
Cabang Cimahi menerima dan mengukuhkan  dana  melalui  Surat Perintah Pembayaran Appraisal/KJPP Nomor : 007/PKSNov/  CMI.III/LA/XI/2013
tanggal 21 November 2013. Sebelum surat perintah diberikan, saksi J.F.R.
BETANTINI MARGANINGSIH
secara  lisan  memerintahkan  saksi
ENDA untuk meminta saksi

## ABDUL KADIR MUHAMAD
BAMBANG SUHARTO untuk
melakukan  survey  lokasi  proyek pembangunan  perumahan  “Villa
Crossings”  dan  membuat  laporan penilaian agunan.
Tanda tangan Saksi
KAMPIANUS  ROMAN  dipalsukan
atas  berita  acara  yang  menyatakan bahwa pengembang proyek perumahan  Villa  Panyebrangan  II, PT. Mardy International, telah menyelesaikan  100%  pembangunan 82  rumah.  Namun,  baru  42  rumah yang  benar-benar  dibangun  dan  40 sisanya  belum  dibangun.  Proses appraisal  dan  penilaian  dilakukan oleh Saksi ABDUL KADIR MUHAMAD
BAMBANG SUHARTO  sebagai  tenaga  lepas untuk  Appraisal/KJPP  Kampianus Roman. Dia menggunakan foto salah satu rumah untuk memeriksa beberapa  properti  dan  membuat laporan  dengan  nama  samaran  dan palsu.  Hal  ini  dilakukan  karena terdakwa meminta hanya memeriksa rumah-rumah  yang  dipilih  dan  tidak menyelesaikan penilaian 82 unit.
Fasilitas koperasi KPR Sejahtera Tapak di perumahan penyeberangan vila tersebut dilakukan  oleh  terdakwa  setelah membayar  Rp.  5.639.800.000,-  atau $5.639.800  USD    ke  Bank  BTN Cabang  Cimahi    untuk  membagikan sebagian uangnya kepada orang lain. Salah  satu  penerima  tersebut  adalah saksi J.F.R. BETANTINI
MARGANINGSIH  yang  menerima
Rp.  4.966.000.000,-  ($4.966  USD) sebagai  ganti  kesaksiannya.  Saksi

## Abdul  Kadir  Muhammad  Bang
Suharto  diberikan  uang  sebesar  Rp
8.200.000 atas bantuannya mengajukan  kerjasama  dukungan pembiayaan. Penghargaan ini sebagai  kompensasi  atas  jasa  yang diberikannya  dalam  memfasilitasi proposal pengajuan kerjasama dukungan.  Selain  itu,  saksi  J.F.R.
BETANTINI MARGANINGSIH membantu  memfasilitasi  permintaan Tergugat  untuk  membuat  Laporan Penilaian  Jaminan  atas  kondisi  dan jumlah unit rumah yang dibangun di
Kompleks Perumahan "Villa
Panyebrangan". Terakhir, saksi
Abdul  Kadir  Muhammad  Bang
Suharto memenuhi permintaan Terdakwa  untuk  membuat  laporan fiktif  yang  menggambarkan  nilai Agunan lebih dari yang sebenarnya.
Berdasarkan fakta hukum yang ditetapkan  secara  yuridis,  Betanti Ningsih  dan  ManganingSIH  secara fisik  membantu  Soeharto  melanggar aturan  KPR  dengan  memberikan layanan  KPR  Tapak  Sejahtera  di
Kompleks Perumahan Villa Secrossan. Dari segi kepastian hukum dan keadilan hukum,
pembelaan terdakwa  yang  diwakili  oleh  saksi
J.F.R.
BETANTINI
MARGANINGSIH  dan  ABDUL
KADIR  MUHAMAD  BAMBANG SUHARTO    tidak  lengkap  tanpa partisipasi  pihak  lain  yang  terlibat dalam penyimpangan seputar fasilitas  KPR  Tapak  Sejahtera  di
Perumahan
Secrossan Villa. Meskipun  KPR  Bank  BTN  Cimahi diduga tidak melakukan pengawasan dan  verifikasi  atas  pemberian  dana KPR Tapak Sejahtera, namun penyimpangan tersebut dapat dikaitkan  secara  hukum  dengan kegiatan yang tidak wajar oleh pihak lain. Selain peran Bank BTN Cabang Cimahi dalam proyek ini, pengembang  MARDIYANO  harus bertanggung jawab hanya membangun 42 unit rumah bukan 37 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang tidak diproses melalui Notaris/PPAT ARDINI
RAHMANIA ARDAN, Sasaran KPR Sejahtera Tapak tidak diperiksa kebenarannya  saat  mendeklarasikan fasilitas  yang  tersedia  di  perumahan Villa  Penyeberangan.  Selain  itu, tidak ada pemeriksaan fisik bangunan rumah yang dilakukan.
3. Keputusan Hakim berdasarkan
Unsur  unsur  pertanggung  jawaban pidana  dalam  kasus  90/Pid.sus- TPK/2018/PN.Bdg
Dalam  sidang  tersebut,  Hakim menetapkan  unsur  yang  turut  serta
atau menyebabkan korupsi terpenuhi.  Berdasarkan  fakta-fakta yang  terungkap  di  persidangan  dan analisis  hukum  Analisis  Yuridis  dan Analisis  Fakta,  MARDIYANO  Bin IPIN TASRIFIN terungkap menerima  uang  dari  fasilitas  KPR
Sejahtera  Tapak  melalui  transfer  ke rekening Bank BTN No.Rek:
0012801300001261  di  nama  PT
Mardy Internasional. Ini mentransfer $  5.639.800.000,-  (lima  miliar  enam ratus  tiga  puluh  sembilan  juta delapan  ratus  ribu  rupiah),  yang kemudian  dia  bagikan  kepada  orang lain.
KUHP menegaskan bahwa setiap tindak pidana korupsi bersama harus  dibuktikan  terlebih  dahulu  di pengadilan. Karena Terdakwa memenuhi  persyaratan  ini,  mereka harus dinyatakan bersalah atas kejahatan  ini.  Hal  itu  dilakukan melalui  alat  bukti  yang  sah  dan meyakinkan yang bersama-sama melakukan  tindak  pidana  asal  yang tertera dalam dakwaan
5. SIMPULAN
Dari perkara
90/Pid.sus- TPK/2018/PN.Bdg  dapat  disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi pada Bank BTN Pimpinan Kantor
Cabang Pembantu  Sukabumi  dapat  terjadi
karena memiliki kewenangan menyetujui  penyaluran  KPR  tanpa pengawasan dari Kantor Cabang Utama atau  kantor  pusat.  Hakim  memutuskan terdakwa  bersalah  melakukan  Tindak Pidana Korupsi karena turut serta dalam unsur  “siapa  yang  melakukan  atau melakukan”, yaitu bekerja sama dengan Terdakwa lain yang merupakan Pimpinan  Cabang  Pembantu  Bank BTN.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir  Muhammad,  Hukum  Perdata Indonesia,  (Bandung  :  Citra  Aditya Bakti, 2017).
Andi  Hamzah,  Asas-asas  Hukum  Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta,1991
A  Nursya,  “Beberapa  Bentuk  Perbuatan Pelaku  Berkaitan  Dengan  Tindak Pidana  Korupsi  (Menurut  Undang- Undang  Tindak  Pidana  Korupsi)”, cetakan pertama, ( Jakarta :
Alumgadan Mandiri, 2020) Asikin Zainal, “Pengantar Hukum Perbankan Indonesia”, (Depok,
Rajagrafindo Persada, 2020)
Chatrina  Darul  Rosikah  dan  Dessy Marliani  Listianingsih,  Pendidikan Anti Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
Eddy  O.S  Hiariej,  Prinsip-prinsip  hukum pidana,  (Yogyakarta  :  Cahaya  Atma
Pustaka, 2016).
Evi  Hartanti,    Tindak  Pidana  Korupsi  , (Jakarta : Sinar Grafika, 2008).
E.Y.Kanter  dan  S.R.Sianturi,  Asas-Asas Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan Penerapannya,(Jakarta: Stori
Grafika, 2012)
F.A.F  Lamintang,  Hukum  Penitensier Indonesia, (Bandung:Armico, 1984).
Henry  Julian  Noor,  Memahami  keruhian BUMN (Persero) diskursus Kerugian
keuangan negara dan Tipikor,
(Yogyakarta  :  Genta  Publishing),
2022.
Jan Remmelink, , Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  Belanda  dan  Padanannya dalam Kitab
Undang-Undang
Hukum  Pidana  Indonesia,  (Jakarta  : PT Gramedia Pustaka Utama,. 2003) Jawade  Hafidz  Arsyad,  Korupsi  dalam Perspektif  HAN,  (Jakarta:  Sinar Grafika, 2017)
Mahrus  Ali,  Hukum  Pidana  Korupsi,
(Yogyakarta: UII Press, 2016). Moeljatno, 2001, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Rineka Cipta. Jakarta Munir Fuadi,  “Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan  UU  tahun  1998)”, buku  kesatu,  (Bandung  :  PT.  Citra Adi, 1999).
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  Pahami  &
Hindari, Buku memahami dan
menghindari
Tindak Pidana Perbankan  (sesuai  Undang  Undang
Perbankan), Edisi 2021,
Rachmadi  Usman,  spek-aspek  Hukum Perbankan di Indonesia (PT.
Gramedia Utama : Jakarta 2003).
Resi  Pranacitra,  Seri  Hukum  Perbankan Rahasia Bank, As a tool of economic engineering.  (Yogyakarta  :  Lautan Pustaka), 2019.
Pratama  Rahadja,  Uang  dan  Perbankan,
(Jakarta : Rinneka cipta, 1990)
Robert  Klitgaard,  Membasmi  Korupsi,
(Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia, 2001)
Roeslan  Saleh,Perbuatan  Pidana  dan Pertanggung Jawab Pidana,(Jakarta : Penerbit Aksara Baru, 1981)
Sholehuddin,  M.  “  Tindak  Pidana Perbankan  “,  (  Jakarta  :  PT.  Raja Grafindo Persada,  1997).
Sumartik,  Misti  Hariasih,  Buku  Ajar Manajemen  Perbankan,  (Sidoarjo, UMSIDA Press, 2018)
Wirjono  Prodjodikoro,  Asas-Asas  Hukum Pidana  Indonesia,  (Bandung:    PT Eresko,1986)
Azansyah Hashif, Bismar Nasution,
Sunarmi, Mahmul
Sirega,
Hubungan  hukum  antara  pt.  Bank tabungan  negara  (persero)  tbk.  Kcp sutomo  di  kota  medan  dengan
pengembang  dan  nasabah  peminjam pada  kredit  pemilikan  rumah  inden, (Jurnal    Hukum  Kaidah  Media Komunikasi  dan  Informasi  Hukum dan Masyarakat. Vol 20 thn 2021).
Djokdja,  G.R.,  Adam,  S.,  &  Sopacua,
M.G.”  Pertanggungjawaban  Pidana
Pelaku  Pembobolan  Kartu  Kredit Dalam  Tindak  Pidana  Di  Bidang Perbankan Tatohi:Jurnal Ilmu
Hukum, vol.2 No.2, 2022). Hartiwiningsih,  Kajian  kritis  penggunaan UU  Tindak  Pidana  Korupsi    untuk menangani Tindak Pidana Perbankan. Fakultas Hukum
Universitas  Sebelas  Maret  (Yustisia Vol.2 No.1 Januari – April 2013).
I  Kadek  Duta  Anugrah,  I  Made  Minggu Widyantara, Desak Gde Dwi
Arini,“Perlindungan Hukum
Terhadap Nasabah Bank atas Tindak Pidana  Pencatatan  Palsu  Dalam Dokumen  Perbankan”,  (Denpasar  : Jurnal  Preferensi  Hukum  |  ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 2,  2022)
Linda  Hindriana,  Neni  Sri  Imaniyati,  “
Penerpan  Undang  Undang  TindaK Pidana  Korupsi  dalam  menangani Kejahatan  Perbankan”  (Bandung  : Aktualita, Vol. 3 No.1, 2020)
TAP  MPR  No.  XI/MPR/1998  tentang Penyelenggara  Negara  yang  Bersih dan  Bebas  Korupsi,  Kolusi,  dan
Nepotisme.
Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang  Penyelenggara  Negara  yang Bersih  dan  Bebas  Korupsi,  Kolusi, dan Nepotisme.
Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-undang  No.  20  tahun  2001 tentang  Perubahan  atas  Undang- undang  No.  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Undang-undang  No.  30  tahun  2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana  Korupsi.
Undang  –  undang  No.10/1998  Tentang Perbankan
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003 tentang Keuangan Negara aclc  kpk.co.id  10  Mei  2022,Kenali  Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  di  Indonesia  , https://aclc.kpk.go.id/action- information/lorem-ipsum/20220510- null diakses 12 Juli 2022.
BTN,
Tentang Kami, https://www.btn.co.id/id/Tentang-
Kami , diakses 14 Juli 2022.