## LEMBAR ABSTRAK

## Pembangunan Ketahanan Ekonomi dan Pangan Perdesaan Mandiri Berbasis Nilai Tambah

## Rural Economic and Food Security Development Based on Added Value Formation

## Tajuddin Bantacut
Fakultas Teknologi Pertanian IPB Dramaga Bogor Email : bantacut@indo.net.id
Naskah diterima : 8 April 2013                    Revisi : 24 Mei 2013
Disetujui : 20 Juni 2013

## ABSTRAK
Perdesaan adalah produsen sebagian besar hasil pertanian dan bahan pangan, tetapi belum mampu mandiri untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kegiatan ekonominya. Salah satu penyebab utamanya adalah perekonomian perdesaan masih bertumpu pada produksi dan perdagangan produk primer yang nilainya rendah dan harganya tidak stabil. Nilai terbesar yang terkandung dalam hasil pertanian “diangkut” dan dimanfaatkan di perkotaan. Perdesaan kemudian menjadi wilayah pasar dari hasil olahan tersebut. Dalam perspektif inilah perdesaan harus dibangun menjadi pemasok bahan pangan olahan bagi perkotaan yang pada saat bersamaan mampu memenuhi kebutuhan pangan dan kegiatan ekonominya. Untuk itu, pangan dan ekonomi perdesaan harus bertumpu pada produksinya sendiri melalui pengembangan usaha pembentukan nilai tambah. Makalah ini bertujuan untuk (i) membahas pengertian dan kegiatan nilai tambah serta pangan berbasis sumberdaya lokal; (ii) menganalisis pengembangan usaha dan pangan perdesaan melalui program pengembangan masyarakat. Perhitungan nilai tambah dari kegiatan pengolahan hasil pertanian lokal menunjukkan bahwa perdesaan berpotensi untuk membangun kemandirian pangan sekaligus ekonomi. Oleh karena itu, perdesaan dapat dibangun melalui pengembangan kegiatan pengolahan hasil komoditas lokal berbasis masyarakat.
kata kunci: ekonomi perdesaan, ketahanan pangan perdesaan, nilai tambah

## ABSTRACT
Being producer of most agricultural products, rural region has not been self-sufficient in staple food supply and economic activities. Most of rural economics rely on producing and trading of primary (fresh) products which value has been declining in terms of customer expense proportion. The “expensive” value containing in the products is transported to urban for further handling and processing. Then, rural region become costumer of those processed products. In this respect, rural development should be designed to be supplier fo urban population processed food and industrial raw material, and at the same time securing its own people staple food and economic activities. Rural staple food should firstly be based on its own available resources through added value creation activities. This paper discusses added value activities and local resource based food development. At the end, it presents several efforts to develop rural food sovereignty and local economic development through community empowerment program. Calculation added value of a commodity to several processed products shown that rural area has the potency to be independent in economic activities and food supply. Therefore, it is recommended that rural region shoud be developed to be community based product processing center.
key words: rural economic, rural food security, added value

## I. PENDAHULUAN
P ilihan mandiri dalam tujuan pembangunan adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Keberdayaan masyarakat dibangkitkan untuk dapat memanfaatkan secara bijak semua kemampuan dan sumberdayanya, sehingga  meningkatkan kesejahteraan dalam semua dimensinya. Perdesaan, dalam semua karakteristiknya, dihadapkan pada berbagai kendala (sumberdaya manusia, modal, kelembagaan, akses teknologi) untuk tumbuh dan berkembang menjadi kawasan yang mandiri secara ekonomi dan pangan. Kemandirian mendasar dapat dicapai melalui kecukupan pangan dan kekuatan ekonomi.
Fakta bahwa penduduk miskin masih sangat banyak yang sebagian besar tinggal di perdesaan dan menggantungkan kehidupan pada kegiatan pertanian. Oleh karenanya, penempatan pemberdayaan masyarakat desa berbasis sumberdaya lokal sebagai sektor sangat penting dan strategis dalam perspektif pembangunan nasional. Ironisnya, pembangunan perdesaan masih dihadapkan pada persoalan fundamental yang belum dapat diselesaikan, yakni ketergantungan yang semakin besar terhadap input dari luar. Kelambatan kemajuan dalam memandirikan masyarakat perdesaan, khususnya dalam hal pangan dan ekonomi dasar, secara langsung “mempertahankan” kemiskinan perdesaan (World Bank, 2006).
Persoalan pangan perdesaan -bahkan sebagian perkotaan- bagi Indonesia masih memerlukan perhatian sungguh-sungguh. Banyak kasus kurang gizi salah satunya disebabkan oleh kurangnya konsumsi bahan pangan pokok. Akses masyarakat terhadap bahan pangan juga belum merata. Keberadaan program bantuan pangan (beras untuk orang miskin) adalah bukti masih banyak penduduk yang belum mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan pangan mereka. Keadaan ini sulit diterima oleh akal sehat, mengapa di negara agraris yang sebagian besar penduduknya adalah petani tidak mampu memproduksi bahan pangan pokok secara mencukupi. Lebih dari itu, iklim tropis dan tanah yang subur adalah tempat paling produktif di dunia untuk menghasilkan bahan pangan yang sehat, beragam dan bermutu.
Permasalahan utama adalah mendefinisikan bahan pangan dalam lingkup yang amat terbatas. Padahal sumber utama energi (bahan bakar) tubuh adalah karbohidrat, sehingga semua hasil pertanian yang kandungan utamanya karbohidrat dapat digunakan sebagai bahan pangan pokok (World Food Program, 2006). Indonesia memiliki beragam tanaman penghasil karbohidrat, seperti kelompok biji-bijian (padi), palma (sagu) dan umbi-umbian (ketela pohon).
Pembangunan perdesaan telah mendapat perhatian dan porsi yang semakin nyata karena sebagai tempat sebagian terbesar masyarakat berada. Pembangunan yang bertujuan untuk pertumbuhan sektor pertanian, integrasi nasional, dan keadilan ekonomi telah mengalami banyak perubahan.  Pada dekade terakhir pembangunan yang lebih bersifat “pemberian” dari pada pembangkitan kemampuan telah semakin berkurang. Sejalan dengan perubahan paradigma pembangunan, maka tujuan ini bergeser menjadi upaya menghilangkan atau mengurangi hambatan dalam kehidupan sosial dan ekonomi seperti pendidikan dan keterampilan serta pengembangan kesempatan kerja dan “penghilangan” faktor kemiskinan.
Banyak pemikiran, konsep dan program yang ditujukan untuk pembangunan perdesaan dalam semua aspek. Perhatian banyak diberikan pada pembangunan kapasitas atau community development (Summer, 1986), penguatan kelembagaan sosial dan ekonomi (Hanson, dkk., 2010), pembiayaan seperti kredit mikro (Gaisina, 2011), perluasan pasar (Goyal, 2010) dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Xiang and Sumelius, 2010). Semua pendekatan ini menempatkan masyarakat perdesaan sebagai obyek pembangunan karena orientasi ekonomi berbasis pada produksi atau jasa primer. Akibatnya, kemajuan yang diperoleh hanya terbatas pada nilai dasar yang terkandung dalam komoditas, produk primer atau jasa pokok dari masyarakat perdesaan. Keuntungan terbesar dibentuk dan diperoleh di sektor hilir yang umumnya berlokasi di perkotaan.
Ekonomi perdesaan bertumpu pada pertanian dengan struktur yang sangat rapuh atau sumberdaya lainnya pada eksploitasi primer. Kondisi seperti itu tidak akan mampu menopang perekonomian secara memadai. Dengan kata
lain, pertanian dan sumberdaya primer lainnya tidak akan pernah mensejahterakan masyarakat desa secara luas dan merata. Struktur subsisten memang tidak diharapkan sebagai tumpuan ekonomi untuk meningkatkan derajat petani, tetapi sekedar bertahan hidup dalam banyak keterbatasan (Thompson and Ward, 2005).
Pertumbuhan penduduk dan pembangunan perkotaan yang semakin meluas menekan kesempatan perdesaan untuk menambah volume usaha berbasis nilai dasar dan primer. Untuk menghindari jurang ekonomi dan sosial yang semakin besar maka potensi nilai yang terkandung dalam produk dan jasa primer perdesaan diekstraksi secara optimal oleh masyarakat dan di kawasan perdesaan. Orientasi pembangunan diarahkan untuk menggeser kegiatan perdesaan yang berpusat pada ekonomi hulu menjadi ekonomi berdasarkan kegiatan ekonomi hilir. Inilah yang dimaksud dengan pembangunan perdesaan berbasis nilai tambah (Joshi and Gebremedhin, 2012; Lundy, 2002).
Ekonomi perdesaan harus dibangun dengan bertumpu pada nilai tambah yang terkandung dalam hasil pertanian dan sumberdaya lainnya yang dapat diambil melalui penerapan teknologi (proses dan operasi). Nilai tambah yang diperoleh berbanding lurus dengan banyaknya tahapan atau tingkat teknologi yang diterapkan. Semakin kompleks tahapan dan teknologi, makin besar nilai tambah yang dapat diambil. Dengan demikian, pengembangan agroindustri, kerajinan, dan pembentukkan nilai tambah di perdesaan adalah upaya akumulasi kemanfaatan yang dapat menimbulkan pendapatan langsung bagi pengusaha, petani dan pengrajin atau tidak langsung bagi masyarakat desa secara umum.
Dengan cara pandang tersebut, maka perdesaan dapat dibangun berbasis sumberdaya lokal untuk menjadi daerah yang mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan pangannya dan menumbuh-kembangkan perekonomiannya. Dalam perspektif inilah perlu dicari pola pengembangan masyarakat sehingga berkemampuan memahami potensi dan kearifan lokalnya untuk menjadi masyarakat desa yang mandiri dalam pangan dan ekonomi. Makalah ini berisi kajian tentang nilai tambah dan peluang pembentukannya di perdesaan melalui kegiatan pengolahan berbasis masyarakat.

## II.  KONSEP DAN PERHITUNGAN NILAI TAMBAH

## 1.1. Pengertian Nilai Tambah
Pengertian paling sederhana nilai tambah (hasil) pertanian adalah nilai yang diperoleh dari proses manufaktur komoditas primer pertanian atau peningkatan nilai ekonomi komoditas melalui proses tertentu (Austin, 1983). Konsep ini telah digunakan untuk menjelaskan nilai kebun ( farm value ) dari konsumen yang semakin menurun. Pemikiran yang responsif kemudian memaknai bahwa petani harus dikembangkan untuk menangkap pangsa dollar atau bagian terbesar dari pengeluaran konsumen tersebut. Misalnya, petani didukung untuk memasarkan langsung, memiliki fasilitas pengolahan, atau memproduksi hasil kebun dengan nilai intrinsik yang tinggi, seperti biji-bijian awet, produk organik, sapi bebas hormon, dan lain-lain.
Nilai tambah ( added value ) adalah jumlah nilai ekonomi yang ditimbulkan oleh kegiatan yang diselenggarakan di dalam masing-masing satuan produksi dalam perekonomian. Lebih jelasnya, nilai tambah adalah pertambahan nilai suatu komoditas karena mengalami proses pengolahan, pengangkutan ataupun penyimpanan dalam suatu kegiatan proses produksi (Hughes and Holland, 1991).
Ilustrasi sederhana tentang kegiatan pembentuk nilai tambah pernah dibuat oleh Wood (1978) yang menyebutkan bahwa seorang primitif pergi ke hutan menebang sepohon kayu lalu dibuat menjadi rumah dan perabot. Contoh lain adalah seorang  yang membeli bahan baku lalu membuat perabot melalui proses pabrikasi dan menjual dengan harga lebih tinggi dari biaya maka sudah terjadi penambahan nilai yang sama dengan orang primitif tadi. Petani yang memberikan jagungnya kepada sapi mereka dan menjualnya lebih dari biaya bibit, pupuk, perkembangbiakan, dan biaya input lainnya maka dia telah memperoleh nilai tambah.
Nilai tambah dapat diperkirakan pada tingkat kebun atau rata-rata antar perusahaan yang disebut dengan nilai tambah industri (Sato, 1976). Gabungan dari semuanya dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi atau produk domestik bruto. Pembentukan nilai tambah pada sektor pertanian masih sangat terbatas.
Keadaan pertanian saat ini masih terpusat pada kegiatan hulu dengan daya saing komoditas relatif rendah. Keterbatasan skala teknis menghambat penerapan teknologi (khususnya cost reducing technology ) menyebabkan biaya produksi menjadi lebih mahal (Sevcikova, 2003).
Dalam proses pengolahan, nilai tambah merupakan selisih antara nilai produk dengan nilai biaya bahan baku dan input lainnya, tidak termasuk tenaga kerja. Nilai ini dibedakan dari marjin yaitu selisih antara nilai produk dengan harga bahan bakunya saja. Dalam marjin ini tercakup komponen faktor produksi yang digunakan yaitu tenaga kerja, input lainnya dan balas jasa pengusaha pengolahan (Hayami, dkk ., 1987). Dalam bidang pertanian, nilai tambah dapat disederhanakan sebagai nilai yang tercipta dari kegiatan mengubah input pertanian menjadi produk pertanian atau nilai yang tercipta dari kegiatan mengolah hasil pertanian menjadi produk akhir.
Peningkatan nilai tambah produk pertanian, khususnya pangan melalui pengolahan hasil pertanian dalam pengembangan masyarakat desa menuju kemandirian pangan dan ekonomi sangat strategis menjadi penting. Selama ini, industri pengolahan pertanian (agroindustri) perdesaan umumnya terletak di kota-kota besar dengan pertimbangan ketersediaan infrastruktur (prasarana) yang memadai, padahal agroindustri sendiri merupakan industri yang memerlukan pasokan hasil pertanian yang umumnya dihasilkan di daerah perdesaan (Mangunwijaya dan Sailah, 2009). Urgensi lain dari peningkatan nilai tambah adalah kondisi luas lahan yang dimiliki  petani saat ini sangat sempit sehingga sulit dilakukan perbaikan dan upaya peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan produksi on-farm . Pembatas utamanya adalah ketidakcukupan modal (terutama lahan) yang tidak memungkinkan mereka tumbuh dan berkembang dari pengelolaan usahataninya (Bantacut, 2007).
Di samping itu, produktivitas lahan-lahan pertanian saat ini stagnan karena kurang berkembangnya teknologi, terbatasnya alih teknologi, serta rendahnya penggunaan dan akses terhadap teknologi. Rusaknya infrastruktur pertanian, seperti irigasi, jalan usahatani, pemalsuan benih, pupuk, pestisida
menambah panjang permasalahan produktivitas lahan. Ramalan cuaca yang kurang efektif dan tidak menjangkau petani sering menyebabkan kegagalan panen, serta seringnya bencana alam banjir dan kekeringan tidak dapat diantisipasi. Di sisi lain teknologi pemanfaatan lahan marginal belum berkembang dengan baik (Yayasan Indonesia Forum, 2009).
Dengan demikian, nilai tambah dapat diartikan dari berbagai perspektif. Dari perspektif komoditas atau produk adalah nilai yang diberikan ( attributed ) kepada produk sebagai hasil dari proses tertentu (proses produksi, penyimpanan, pengangkutan). Oleh karena itu, nilai yang terbentuk tergantung pada banyaknya tahapan pengolahan yang dilakukan. Secara teoritis, semakin ke hilir penerapan proses itu akan semakin besar nilai tambah yang dapat dibentuk.

## 1.2. Metode Penghitungan Potensi Nilai Tambah
Untuk menghitung Potensi Nilai Tambah suatu daerah pedesaan dilakukan tahapan sebagai berikut. (i) Seleksi komoditas unggulan desa berdasarkan pengolahan data berikut (data luas areal, produksi, produktivitas, jumlah petani,  data  lokasi,  topografi,  demografi);  (ii) Seleksi produk agroindustri (jenis produk, kriteria,  pangsa  pasar,  harga,  teknologi);  (iii) Menentukan  biaya  antara  (Ci)    produksi;  (iv) Melakukan simulasi dan optimasi komoditas dan produk agroindustri yang mungkin diciptakan menggunakan data : komoditas unggulan, produk unggulan, biaya antara, simulasi, linier programming;  dan  (v)  Menghitung  kumulatif potensi nilai tambah.
Metode penghitungan nilai tambah dalam sektor pertanian dapat mengacu pada Hayami dan Kawagoe (1993). Pengukuran nilai tambah menggunakan metode ini dilakukan dengan menghitung nilai tambah produk yang diakibatkan oleh pengolahan dan tanpa memasukkan penggunaan tenaga kerja dan faktor produksi yang lain. Jika faktor tenaga kerja dimasukkan maka nilai yang didapatkan adalah keuntungan perusahaan dan bukan nilai tambah dari suatu proses pengolahan (Tabel 1).
Nilai tambah bruto terdiri atas upah dan gaji, laba, sewa tanah, bunga uang, penyusutan,
dan pajak tidak langsung. Seluruh nilai tambah bruto setelah dikurangi dengan penyusutan dan pajak akan dinikmati oleh masyarakat setempat. Selain nilai tambah yang dihitung dalam rupiah/ kg bahan baku, juga dianalisa rasio nilai tambah (persen), imbalan tenaga kerja (Rp/ kg), bagian tenaga kerja (persen), keuntungan (Rp/kg), tingkat keuntungan (persen), marjin keuntungan (Rp/kg), pendapatan tenaga kerja (persen), persentase sumbangan input lain serta persentase keuntungan.

## 1.3. Nilai Tambah dan Pendapatan Produsen
Data ilustrasi pengeluaran konsumsi berdasarkan kelompok produk segar dan olahan sulit diperoleh. Untuk itu, data Amerika Serikat dapat digunakan untuk menjelaskannya. Peningkatan nilai tambah memperbaiki daya saing produk yang dapat memberikan multiplier effect yang tinggi bagi perekonomian (Gambar
1). Pendapatan berasal dari pembayaran konsumen terhadap
produk yang dihasilkan. Pola pengeluaran konsumen adalah kecenderungan pembelajaan atau pembelian produk. Perubahan besar terjadi dalam pengeluaran terhadap hasil pertanian. Pada tahun 1990, konsumen membeli hasil pertanian segar (tanpa pengolahan) sekitar 34 persen berasal dari kebun. Saat ini, pengeluaran tersebut turun menjadi hanya sekitar 20 persen. Kenaikan pengeluaran terbesar terjadi pada produk hasil olahan. Total pengeluaran yang dibayarkan untuk komoditas segar ( farm value ) tidak banyak berubah dan berkisar USD 106 milyar (1990) naik menjadi USD 192 milyar pada 2008. Sebaliknya, pengeluaran untuk produk olahan naik dari sekitar USD 450 milyar (1990) menjadi hampir USD 960 milyar pada 2008. Artinya, kenaikan pengeluaran pangan olahan enam kali lipat lebih besar dibandingkan
Tabel 1 . Model perhitungan nilai tambah dari Hayami dan Kawagoe (1993)
No Variabel Perhitungan I. Output, input dan harga 1 Output (kg/th) a 2 Bahan baku (kg/th) b 3 Tenaga kerja (HOK/th) c 4 Faktor konversi (1:2) d = a/b 5 Koefisien tenaga kerja (HOK/kg) e = c/b 6 Harga output (Rp/kg) f 7 Upah rata-rata tenaga kerja (Rp/HOK) g II. Pendapatan dan Keuntungan 8 Harga bahan baku (Rp/kg) h 9 Sumbangan input lain (Rp/kg) i 10 Nilai output (Rp/kg) j = d*f 11 a. NiIai tambah (Rp/kg) k = j-i-h b. Rasio nilai tambah (%) I(%) = k/j * 100% 12 a. Imbalan tenaga kerja (Rp/kg) m = exg b. Bagian tenaga kerja (%) n(%) =m/k*100% 13 a. Keuntungan (Rp/kg) o = k-m b. Tingkat keuntungan (%) p(%) = o/j * 100% Ill. Balas Jasa Pemilik Faktor Produksi 14 Marjin Keuntungan (Rp/kg) q = j-h a. Pendapatan tenaga kerja (%) r(%) = m/q* 100% b. Sumbangan input lain (%) s(%) = i/q* 100% c. Keuntungan perusahaan (%) t(%) = o/q* 100%
kenaikan pengeluaran untuk produk segar.
Mengikuti perubahan pola pengeluaran konsumen tersebut, maka pilihan terbaik untuk ekonomi perdesaan adalah pembangunan kemampuan dan kegiatan industri yang menghasilkan produk olahan. Berbagai alasan dapat dikemukakan antara lain: (i) konsumen semakin sibuk sehingga lebih menyukai produk yang  siap  konsumsi;  (ii)  konsumen  memilih yang  lebih  praktis;  (iii)  nilai  estetika  produk yang  lebih  baik;  (iv)  lebih  mudah  diangkut  dan disimpan;  dan  (v)  lebih  terjamin  ketersediaan dan mutu Untuk itu, konsumen mau membayar lebih mahal ( willing to pay more ).
Dalam situasi yang normal upaya perbaikan produktivitas dan produksi hanya mampu mempertahankan selisih nilai kebun dengan nilai di tingkat konsumen. Jarak ini tidak pernah lebih dekat tetapi cenderung membesar. Oleh karena itu, pendapatan pelaku produksi primer (petani) tidak pernah meningkat secara tajam mendekati pelaku hilir dengan investasi dan resiko yang dihadapi. Pembentukan nilai tambah di tingkat perdesaan seyogianya menjadi penggerak perekonomian perdesaan.

## III.  PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS NILAI TAMBAH KOMODITAS LOKAL
3.1. Pola Konsumsi dan Bahan Pangan Pokok
Kebiasaan makan mencerminkan tingkat pemenuhan kebutuhan kalori dan gizi yang terdapat pada setiap kelompok masyarakat. Secara teoritis, kebutuhan konsumsi bahan pangan setiap orang adalah sama, tetapi kebiasaan sering membedakan sumber kalori yang dikonsumsi. Informasi ini akan menjadi dasar penentuan kebutuhan kalori menurut sumbernya sehingga dapat diketahui jumlah bahan pangan pokok yang harus diproduksi untuk dapat mandiri.
Data pola konsumsi digunakan untuk menghitung total asupan kalori yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Sumber kalori (pangan pokok) yang dikonsumsi tidak selalu merupakan produksi lokal. Jika konsumsi bahan pangan bersumber dari luar dan tidak dihasilkan dalam desa maka perlu diusahakan “perubahan” bahan pangan pokok. Sebaliknya, jika konsumsi pangan pokok berbasis lokal maka upaya yang perlu dilakukan adalah memperkuat kemandirian dengan perbaikan mutu dan keberagaman pangan.
Persepsi masyarakat di Indonesia terhadap pangan pokok adalah berbasis komoditas. Sebagian besar mengharuskan nasi sebagai sumber pangan pokok, sebagian kecil sudah terbiasa dengan pangan pokok lainnya seperti tiwul, gaplek, sagu, dan jagung. Orientasi komoditi tunggal ini harus diubah dan ditambah
Gambar 1. Perubahan pola pengeluaran terhadap nilai pertanian
Sumber : U.S. Census Bureau (2012
dengan komoditas lokal lainnya sehingga orientasi produksi dan konsumsi berlangsung linier yakni sejalan antara produksi bahan pangan lokal dengan kebiasaan konsumsi masyarakat berbasis komoditas tersebut.
Dari pola konsumsi diketahui kebiasaan dan jumlah kalori yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kebutuhan kalori ini disetarakan dengan produksi bahan pangan pokok potensial yang tersedia dan dihasilkan secara lokal. Apabila bahan pangan yang biasa dikonsumsi dapat sepenuhnya dihasilkan secara lokal maka desa berpotensi menjadi mandiri pangan. Dalam keadaan seperti ini, langkah pengembangan yang dilakukan adalah perbaikan mutu (gizi dan penyajian) dan keragaman pangan.
Dalam keadaan produksi satu komoditas pangan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan maka dibuat beberapa komoditas yang kandungan utamanya pati. Kombinasi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kalori sekaligus menumbuhkan keragaman pangan yang dalam jangka panjang akan membentuk ketahanan yang berkelanjutan. Kombinasi dimungkinkan lebih dari dua, tiga dan seterusnya karena dari aspek nutrisi yang diukur adalah jumlah kalori.
Keadaan paling jelek adalah jika kegiatan pertanian desa tidak mampu menghasilkan bahan pangan pokok yang mencukupi kebutuhan. Dalam kasus ini tidak ada pilihan untuk menjadikan desa tersebut mandiri pangan. Upaya yang dapat dilakukan adalah mengembangkan tanaman penghasil karbohidrat lain yang secara potensial mampu menghasilkan jumlah yang memadai. Upaya
lain yang harus dilakukan adalah meningkatkan akses terhadap pangan dari sumber manapun melalui peningkatan daya beli. Kasus yang terakhir ini mengarahkan perlu adanya prioritas pengembangan ekonomi bertumpu pada sumberdaya lokal yang mampu membentuk pendapatan pada tingkat sejahtera yaitu cukup pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan.
Bahan pangan pokok dapat sama atau berbeda dengan yang selama ini dikonsumsi. Lebih dari itu, pangan pokok dapat terdiri dari lebih dari satu komoditas atau produk yang ditentukan oleh kemampuan desa untuk menghasilkannya. Dengan demikian sumberdaya pangan seharusnya bergantung
pada produksi lokal yang beragam atau paling tidak, tidak sepenuhnya berasal dari luar desa. Penguatan pangan desa berbasis sumberdaya lokal ini akan membentuk struktur permintaan pangan yang semakin berorientasi pada kekuatan sendiri (Tregear, 2001).
Bahan pangan pokok tidak ditetapkan berdasarkan pola konsumsi, tetapi berbasis pada sumber pangan pokok yang tersedia. Dengan demikian dapat terjadi kemungkinan sebagai berikut : (i) Pangan pokok yang ditetapkan sama seperti yang selama ini dikonsumsi sehingga orientasi pengembangan masyarakat lebih kepada  perbaikan  kualitas  dan  gizi  seimbang; (ii) Pangan pokok berbeda dengan yang selama ini dikonsumsi maka pengembangan mencakup penyuluhan pengetahuan pangan pokok, pengolahan  pangan  dan  penyusunan  menu; dan (iii) Sebagian pangan pokok sama dengan sebelumnya tetapi harus dikombinasikan dengan yang lain karena jumlah produksi tidak
Tabel 2. Kemanfaatan sosial ekonomi pengolahan ketela pohon (1000 ton)
Produk Nilai Tambah (juta rupiah) Kesempatan Kerja (HOK) Upah Tenaga Kerja (juta rupiah) Gaplek 200 4.000 100 Tapioka 1,490 800 20 Chip kering 655 7.000 210 Tepung ketela pohon 775 20.000 500
Sumber: dihitung kembali dari Bantacut, dkk., (2012)
Catatan: Produktivitas rata-rata cassava sekitar 20 ton/ha.panen dengan potensi tertinggi mecapai 100 ton/ha panen. Artinya luas panen untuk 1000 ton ketela pohon adalah sekitar 10-50 hektar.
memadai. Dalam hal ini pengembangan pola (a) dan (b) dijalankan secara bersamaan.

## 3.2. Analisis Pembentukan Nilai Tambah
Metoda dasar yang dapat digunakan adalah membuat pohon industri dari semua sumberdaya yang tersedia di desa. Terhadap pohon industri ini dilakukan pengkajian aspek teknis dan teknologis serta pasar untuk menentukan produk apa yang dapat dihasilkan pada tingkat desa bersangkutan (Gambar 2). Analisis nilai tambah terhadap masing-masing produk dilakukan (mengikuti Tabel 1) untuk mengetahui potensi pendapatan yang mungkin diperoleh dari setiap kegiatan pengolahan (produksi). Total nilai yang dapat dibentuk dibagi jumlah penduduk akan mengindikasikan potensi pendapatan rata-rata penduduk desa yang dapat diperoleh dari kegiatan ekonomi berbasis nilai tambah. Perhitungan ini akan menghasilkan kesimpulan apakah dengan kegiatan pembentukan nilai tambah yang dapat dikerjakan di desa tersebut akan terbentuk kemandirian ekonomi.
Perhitungan nilai tambah menggunakan Hayami dan Kawagoe (1993) menghasilkan nilai kemanfaatan ekonomi berupa nilai tambah itu sendiri, kesempatan kerja dan upah tenaga kerja. Kesemuanya ini diperoleh sebagai akibat dari adanya investasi. Kemanfaatan tersebut dapat dipandang sebagai nilai bersih yang diperoleh dari kegiatan pengolahan sumberdaya lokal. Tabel 2 mengilustrasikan potensi kemanfaatan yang dapat diperoleh dari 1000 ton ketela pohon.
Berbasis nilai kemanfaatan ekonomi yang
diperoleh dari pengolahan cassava maka dapat dibuat analisis atau perkiraan tentang kemandirian sebuah desa. Tabel 3 memberikan ilustrasi hipotetis di sebuah desa pertanian yang mempunyai luas tanaman cassava 500 hektar dengan jumlah penduduk dan kondisi terkait lainnya. Berdasarkan nilai pada Tabel 2 dengan asumsi linier maka dapat diperkirakan kemanfaatan sosial ekonomi pengolahan ketela pohon di desa hipotetik tersebut (Tabel 4). Desa tersebut dapat memenuhi kebutuhan pangan pokok dari cassava dan masih terdapat kelebihan yang memadai untuk pengolahan.
Pilihan produk olahan tergantung pada banyak faktor seperti pasar serta ketersediaan air, listrik dan tenaga kerja. Untuk kasus pengolahan menjadi tepung ketela pohon, Penetapan kegiatan nilai tambah dapat dilakukan dengan menggunakan hasil dari PRA ( participatory rural appraisal ) atau RRA ( rapid rural appraisal ) yang secara sederhana berbentuk analisis kelayakan. Aspek yang harus diperhatikan adalah ketersediaan bahan baku maka akan dibentuk nilai tambah sebesar sekitar Rp. 11 milyar atau rata-rata Rp 11 juta per kapita per tahun. Pada saat yang sama tersedia pekerjaan untuk 11.808 bulan orang ( man-month ;  jika 25 hari kerja/bulan) atau setara dengan 1.000 orang yang bekerja penuh sepanjang tahun. Maknanya adalah desa tersebut kekurangan tenaga kerja untuk mengolah produksi ketela pohonnya menjadi tepung.
Dari aspek upah tenaga kerja, maka tersedia sejumlah Rp. 7,38 milyar berupa ongkos yang dapat dibayarkan kepada tenaga kerja. Melalui
Komoditas/ Bahan baku Produk A 1 Produk A o Produk A 2
Produk A n Produk B o Produk B 1
Produk B 2
Produk B n
Produk C o Produk C 1 Produk C 2 Produk C n Pertanian/ Sumberdaya lain

## Produk akhir Produk antara
Gambar 2. Penetapan produk pembentuk nilai tambah
peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penggunaan mesin dapat dikurangi jumlah tenaga yang diperlukan hingga seperempat maka potensi pendapatan setiap tenaga kerja adalah Rp. 2-3 juta per bulan. Dengan demikian desa hipotetis dapat mandiri pangan dan ekonomi berbasis pada pengolahan ketela pohon menjadi tepung. Pilihan tersedia untuk komoditas dan produk olahan lainnya.
Penetapan kegiatan nilai tambah dapat dilakukan dengan menggunakan hasil dari PRA ( participatory rural appraisal ) atau RRA ( rapid rural appraisal ) yang secara sederhana berbentuk analisis kelayakan. Aspek yang harus diperhatikan adalah ketersediaan bahan baku (jumlah, mutu, keberlanjutan), ketersediaan infrastruktur (jalan, listrik, air, telepon), sumberdaya manusia (pendidikan, keterampilan, pengetahuan, dan ketesediaan), dan pasar. Oleh karena itu, usaha pembentuk nilai tambah dapat berupa kegiatan di hulu (seperti sortasi, pembersihan, pemutuan) sampai dengan kegiatan hilir (produksi gula cair dari pati) atau diantara hulu dan hilir (misal aci dari ketela pohon). Penilaian harus dilakukan oleh ahli teknologi sumberdaya, pengembangan masyarakat dan teknologi pengolahan.
Nilai tambah yang diperoleh berbanding lurus dengan banyaknya tahapan atau tingkat
teknologi yang diterapkan. Semakin kompleks tahapan dan teknologi, makin besar nilai tambah yang dapat diambil. Dengan demikian, pengembangan usaha pembentuk nilai tambah di perdesaan adalah upaya akumulasi nilai tambah berbasis lokal yang dapat meningkatkan pendapatan lansung bagi pengusaha dan petani atau tidak langsung bagi masyarakat desa secara umum (NAAS, 2002).
Mengikuti logika tersebut, maka peran kegiatan memperoleh nilai tambah terhadap ekonomi perdesaan bervariasi tergantung pada banyaknya tahapan proses dan operasi yang berlokasi dan melibatkan masyarakat di desa yang bersangkutan. Kaedah ini mengajarkan bahwa upaya membangun sebanyak mungkin tahapan proses adalah prinsip dasar pembangunan kegiatan ekonomi produktif dalam perspektif ekonomi perdesaan. Optimasi harus dilakukan karena kegiatan usaha dihadapkan pada batasan skala teknis dan ekonomis sehingga pilihan jumlah tahapan dan kompleksitas teknologi dapat disesuaikan dengan potensi dan kemampuan perdesaan (Larsson, dkk . , 2012).
Untuk memudahkan melakukan analisis, ilustrasi komoditas pertanian dapat digunakan sebagai berikut. Agroindustri yang seyogyanya dikembangkan berorientasi pada: (i)
Tabel 3. Profil Desa Hipotetis
Keadaan Nilai Penduduk (jiwa) 1000 Luas Tanaman Ketela Pohon (hektar) 500 Produktivitas Ketela Pohon (ton/hektar) 30 Produksi Ketela Pohon (ton/tahun) 15.000 Kebutuhan pangan setara beras (ton) 240 Kelebihan Ketela Pohon(ton) 14.760
Kebutuhan pangan ketela pohon setara beras adalah 240 kg/kapita/tahun (Bantacut, 2010)
Tabel 4. Potensi Kemanfaatan Sosial Ekonomi Pengolahan Cassava Desa Hipotetis Produk Nilai Tambah (juta rupiah) Kesempatan Kerja (HOK) Upah Tenaga Kerja (juta rupiah) Gaplek 2,952 59.040 1,476 Tapioka 21,992 11.808 295 Chip kering 9,667 103.320 3,099 Tepung Cassava 11,439 295.200 7,380
Pemanfaatan/pengolahan sumberdaya (hasil pertanian)  lokal;  (ii)  Hasil  olahan  yang  akan dibuat (produk agroindustri) mempunyai atau setidaknya  potensi  pasar;  (iii)  Dimiliki  oleh petani yang menjadi penghasil bahan baku atau setidaknya ada hubungan kelembagaan (ekonomi dan kepemilikan) antara petani dan pengusaha  agroindustri;  (iv)  Untuk  penguatan kedudukan/kepemilikan petani, ditetapkan peran pemerintah dalam bantuan dana (investasi, modal  kerja)  dan  pembinaan  bagi  agroindustri; (v) Pemerintah berperan aktif atau menyediakan pendampingan untuk membangun kekuatan agroindustri dalam semua dimensi hingga mereka mampu tumbuh dan berkembang sendiri, dan (vi) Nilai tambah yang dibentuk dari agroindustri dapat terdistribusi dengan baik setidaknya dalam bentuk jaminan pasar hasil pertanian.
Oleh karena itu, aktivitas pembentuk nilai tambah harus berlokasi di perdesaan untuk mengolah hasil pertanian atau sumberdaya lainnya, memanfaatkan tenaga kerja dan menyerap kearifan lokal setempat.  Basis kegiatan untuk memenuhi skala teknis dan ekonomis, adalah kelompok tani (poktan)  atau lainnya atau gabungan kelompok tani (gapoktan) atau lainnya seperti koperasi pengrajin (Dulcire, 2012).
Dalam pengolahan hasil pertanian sebagai kegiatan industri banyak melibatkan proses atau operasi yang sederhana. Sebagian besar dari kegiatan tersebut dapat dilakukan di lapangan ( on-site ) seperti sortasi, pembersihan, pengelompokkan (grading), pengeringan, dan pengecilan ukuran. Meskipun sederhana, kegiatan ini telah terkait dengan dan membentuk nilai tambah. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan baik dalam bentuk yang sederhana atau menjadi salah satu mata usaha yaitu pengeringan (padi, palawija, rumput laut), pembersihan (umbi-umbian, biji-bijian), grading (hortukultura), dan pengecilan ukuran (gaplek).

## 3.3. Menetapkan Kegiatan Pembentukan Nilai Tambah
Dari analisis nilai tambah berbasis komoditas dan sumberdaya lokal dapat diketahui potensi manfaat ekonomi dari kegiatan pembentukan nilai tambah. Penetapan kegiatan harus mempertimbangkan aspek sarana prasarana,
sumberdaya manusia, pasar, dan keterlibatan masyarakat desa bersangkutan. Pembatas lain adalah ketersediaan bahan baku, tenaga kerja dan  kelayakan  finansial.  Dengan  pertimbangan  ini maka ditetapkan jenis produk yang akan dihasilkan dari setiap atau beberapa komoditas (sumberdaya lainnya) yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi lokal desa. Pilihan yang mengandung kekhasan lokal dapat memberikan keuntungan berbanding dengan desa atau daerah lain (Long and Woods, 2011).
Bentuk dan mutu produk yang akan dihasilkan menjadi acuan dalam penetapan teknologi, peralatan dan besaran modal yang diperlukan. Dengan demikian, penetapan tersebut harus mempertimbangkan kebutuhan teknologi, peralatan dan modal yang diperlukan. Produk yang dipilih dapat terdiri dari banyak produk berasal dari komoditas (sumberdaya) terbatas atau sedikit dari komoditas (sumberdaya) yang banyak. Dalam situasi seperti inilah diperlukan pertimbangan optimasi perolehan nilai tambah yang mampu memakmurkan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

## 3.4. Pengembangan  Masyarakat
Dari tahap sebelumnya telah diperoleh ketetapan mengenai pangan pokok yang akan dikembangkan dan kegiatan pembentukan nilai tambah yang akan dilakukan. Untuk menjamin bahwa pilihan pangan dan kegiatan tersebut dapat berjalan maka diperlukan berbagai dukungan baik berupa kebijakan, fasilitas, dan pengembangan masyarakat. Oleh karena itu, pencapaian kemandirian pangan dan ekonomi menuntut adanya dua upaya yakni (i) membangun kesadaran dan kemampuan masyarakat, dan (ii) mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana ekonomi nilai tambah.
Pengembangan masyarakat dimaksudkan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran baru terhadap sumber, peran dan fungsi bahan pangan pokok. Dengan pengetahuan dan kesadaran baru atau berkembang maka cara pandang terhadap bahan pangan sesuai dengan kaidah yang benar. Hal ini diperlukan agar masyarakat dapat menerima jika terjadi perubahan atau penganekaragaman bahan pangan pokok. Kesadaran adalah awal dan prasyarat penting dari proses perubahan.
Pengembangan kemampuan termasuk juga pengetahuan dan keterampilan mengolah pangan pokok sesuai dengan kaidah kesehatan (gizi). Perbaikan (apalagi perubahan)
memerlukan pemahaman dan keterampilan yang memadai. Keterbatasan tingkat pendidikan dan pengetahuan tidak memungkinkan masyarakat melakukan pengembangan sendiri. Dalam perspektif inilah penyuluhan bahkan pelatihan diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kemampuan tersebut.
Pengembangan perekonomian berbasis nilai tambah dilandasi oleh pemikiran bahwa setiap orang (dewasa) dapat terlibat langsung atau tidak langsung serta mendapat kemanfaatan. Oleh karena itu, penambahan dan atau peningkatan kemampuan dalam kegiatan pembentukan nilai tambah seyogianya menjadi bagian dari kegiatan pengembangan masyarakat. Dalam kaitan inilah kegiatan pelatihan sangat diperlukan.
Keterbatasan dalam semua aspek ekonomi menjadikan masyarakat desa dihadapkan pada kendala ketidakmampuan dan keterbatasan modal. Kegiatan pembentukan nilai tambah terkait langsung dengan ketersedian prasarana (jalan, jembatan, listrik), sarana (mesin dan peralatan) dan teknologi. Kesemuanya ini hampir (untuk tidak mengatakan mustahil) tidak mungkin diadakan oleh masyarakat secara mandiri. Pengembangan masyarakat harus menumbuhkan kemampuan dan memfasilitasi penerapan kemampuan tersebut. Oleh karena itu, paket pengembangan masyarakat seyogianya menyediakan bantuan peralatan (teknologi) dan modal (investasi dan produksi). Sifat bantuan ini dapat berupa pinjaman atau hibah tergantung dari kelayakan desa dan kemampuan keuangan pemerintah (pusat dan daerah).

## 3.5. Program Perekonomian Berbasis Nilai Tambah dan Masyarakat
Dari uraian di atas dapat diketahui kebutuhan program pengembangan masyarakat dalam rangka mewujudkan desa mandiri pangan dan ekonomi. Secara ringkas program yang diperlukan adalah: (i) Penilaian sumberdaya, pengkajian pola dan konsumsi pangan, penetapan pangan pokok lokal, analisis kegiatan produktif pemanfaatan kandungan nilai tambah potensial, dan penetapan kegiatan pengambilan nilai tambah; (ii) Penetapan paket pengembangan masyarakat serta bantuan
peralatan  dan  pembiayaan;  (iii)  Penyusunan bahan pelatihan dan pengembangan masyarakat dalam bentuk modul pangan pokok dan pelatihan keterampilan pengelolaan usaha berbasis nilai  tambah;  (iv)  Pembentukan  satuan  usaha (kelembagaan ekonomi) untuk menjalankan kegiatan  pembentukan  nilai  tambah;  dan  (v) Uji coba dan sosialisasi pengembangan bahan pangan pokok (baru) dan usaha ekonomi mandiri yang berkelanjutan.
Program tersebut disusun sebagai satu paket dan dilaksanakan dalam tatakala yang runut dan terkait. Tatalaksana pengembangan desa mandiri ekonomi dan pangan dapat dilihat pada Gambar 3.
Banyak aspek dan komponen yang dapat diadopsi dari Program Desa Mandiri Pangan yang telah dijalankan Pemerintah seperti pengembangan sarana dan prasarana, pelatihan pendampingan, peningkatan akses, dan penguatan kelembagaan. Modifikasi diperlukan untuk menyesuaikan dengan obyek dan pendekatan yang berbeda. Dalam program Pengembangan Desa Mandiri Pangan dan Ekonomi, pengembangan sarana dan prasarana tidak terbatas pada jalan, irigasi, kesehatan, transportasi, listrik, komunikasi, ekonomi dan pasar yang memang menjadi hak dari setiap desa untuk mendapatkannya. Keperluan dukungan yang dimaksud harus mencakup peralatan dan teknologi produksi yang diperlukan untuk mewujudkan berdirinya dan keberlanjutan dari kegiatan ekonomi pembentukan nilai tambah (Taylor, 2012).
Pendampingan  diperlukan  untuk menum- buh-kembangkan kesadaran masyarakat, pen- ingkatan kapasitas, pengembangan individu, dan ekonomi. Dengan pendampingan diharap- kan masyarakat mempunyai kemauan dan ke- mampuan untuk mengembangkan pangan po- kok dan mengelola atau terlibat dalam kegiatan ekonomi berbasis nilai tambah. Partisipasi aktif harus dibangun agar setiap individu dalam ma- syarakat dapat membangun dirinya sehingga mempunyai kapasitas yang memadai untuk hid- up berbasis pada sumberdaya dan potensi ni- lai tambah lokal menjadi berkecukupan pangan dan ekonomi. Oleh karena itu, pendampingan senantiasa menjadi bagian dari setiap program dengan melibatkan keahlian yang lebih bera-
gam mencakup pangan, agroindustri, pengem- bangan masyarakat, dan organisasi menurut kebutuhan spesifik desa (Arbuthnott, 2011).
Integrasi dengan berbagai program lain akan  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas pencapaian tujuan program. Kerancuan sering terjadi karena tidak jelasnya kepemimpinan instansional dalam program pembangunan dan atau pengembangan masyarakat perdesaan. Oleh karena itu diperlukan kordinasi dan integrasi program yang melibatkan perdesaan dan masyarakatnya. Banyak kementerian
dan lembaga lain baik di pusat, daerah dan internasional yang mempunyai kepentingan dan program.  Integrasi sektoral dan regional harus dilakukan. Dalam perspektif seperti inilah integrasi harus dilakukan seperti program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), PUAP(Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Desa Siaga, Lumbung Pangan dan lain sebagainya.

## IV.  PENUTUP
Dari uraian di atas dapat diketahui
bahwa optimasi pemanfaatan nilai yang terkandung dalam hasil pertanian dapat dilakukan di perdesaan untuk membangun kemandirian pangan pokok dan ekonomi. Untuk melaksanakan konsep kemandirian tersebut diperlukan upaya peningkatan kemampuan dan kesadaran masyarakat perdesaan melalui program pengembangan masyarakat. Target program adalah semua masyarakat desa yang diharapkan dapat ”dipengaruhi” persepsi, pola makan, kegiatan ekonomi dan orientasi pangan dan mata pencaharian mereka. Masyarakat
perdesaan, secara umum, diasumsikan mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang terbatas di bidang pangan dan ekonomi. Nilai dan kebiasaan (adat) yang dianut umumnya merupakan warisan dari praktek leluhur. Dalam situasi seperti itu sangat mungkin masyarakat tidak dapat memahami atau mengetahui nilai lain yang mungkin lebih sesuai dengan kehidupan mereka saat ini.
Kebiasaan leluhur yang diwarisi termasuk di bidang pangan dan tatacara produksi baik pertanian maupun yang lainnya. Perubahan

## Penilaian Sumberdaya
Sumberdaya Pangan Sumberdaya Pembentuk nilai tambah Sosial dan Demografi Pola makan Cukup ? Konsumsi Tidak
Ya Penetapan Bahan Pangan Pokok
Analisis Nilai Tambah Penetapan Kegiatan Ekonomi Nilai Tambah Penetapan Keperluan dukungan Pengembangan kapasitas Penetapan Kegiatan Pengembangan Ekonomi dan Pangan Mandiri Penyusunan Program
Pengembangan Perdesaan
Pelaksanaan Program Pengembangan Desa Mandiri Pangan dan Ekonomi
Pengembangan Pangan Baru
Gambar 3. Tatalaksana Pengembangan Desa Mandiri Pangan dan Ekonomi
nilai dan orientasi mungkin terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama tersebut dengan berbagai sebab seperti bencana, kemiskinan atau keterpaksaan, pengetahuan dan lain sebagainya.  Pola perubahan bersifat lamban sehingga tidak dirasakan oleh masyarakat bersangkutan. Perubahan sedikit demi sedikit terjadi secara berlanjut hingga terbentuk nilai baru yang sangat ”kokoh”.
Penyuluhan pada masyarakat dalam semua aspek kehidupan adalah tahap paling awal dari implementasi program. Dengan pemahaman yang baik akan dapat dihindari hambatan dan dapat dimanfaatkan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian program pemberdayaan khususnya terkait dengan prilaku, pola pikir dan pola tindak harus dirancang sesuai dengan nilai yang berlaku dalam masyarakat.
Pengembangan masyarakat dengan pendampingan sudah terbukti efektif dalam semua aspek seperti peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan pola pikir dan pengembilan keputusan. Pendamping yang dibutuhkan adalah ahli pangan (gizi), teknologi agroindustri/kerajinan, dan kelembagaan. Pendamping bersama masyarakat untuk melakukan pelatihan, penyuluhan dan uji coba pangan (nilai tambah) sampai masyarakat benar-benar mau, dapat dan mampu melakukan peran yang diharapkan mereka lakukan.
Pendamping juga berperan sebagai motivator, problem solver , dan pengarah pengembangan masyarakat menuju kemandirian pangan dan ekonomi. Mereka terlibat bersama-sama masyarakat dalam setiap tahap program terutama aspek yang sulit dilakukan oleh masyarakat seperti pembiayaan, teknologi, dan pegembangan pasar.
Program memerlukan wadah sebagai ”pelaksana” atau ”penerima” fasilitas bantuan pengembangan masyarakat. Pengembangan dan pengubahan prilaku pangan dapat dilakukan melalui individu rumah tangga atau berkelompok atau memanfaatkan media yang sudah ada seperti arisan, PKK dan kelompok pengajian. Pendekatan kelompok lebih efektif karena antara anggota masyarakat dapat saling mengingatkan dan saling mendukung.
Kegiatan ekonomi harus dilaksanakan atau dijalankan dengan skala ekonomi yang memenuhi skala teknis. Kegiatan usaha ekonomi (tani) masyarakat relatif kecil sehingga sulit memenuhi skala tersebut sehingga perlu pengelompokkan. Jika basis ekonomi pembentukan nilai tambah adalah komoditas pertanian maka kelompok tani untuk ukuran kecil dan gabungan kelompok tani untuk ukuran besar dapat dijadikan sebagai lembaga pelaksana atau penerima program.
Penguatan kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan, administrasi, produksi, pemasaran dan pengembangan. Dalam perspektif ini, penguatan dapat berupa bantuan keuangan (fasilitas) atau kemampuan manajerial yang diperlukan bagi jalannya usaha yang akan dikembangkan. Kegiatan ekonomi yang tidak berbasis pada hasil pertanian dapat menggunakan lembaga koperasi atau asosiasi yang mewadahi mereka. Hal yang sama perlu diberikan agar lembaga ini dapat menjadi pelaksana yang kompeten dan bertanggungjawab.

## DAFTAR PUSTAKA
Arbuthnott, A. 2011. Regional Cooperative and Competitive Forces Driving Industry Cluster Development and Renewal in the Swedish Periphery. Journal of Rural and Community Development 6(1 ): 22–48
Austin, J. E. 1983. Agroindustrial Project Analysis . The Johns Hopkins University Press.
Baltimore and London.
Bantacut, T.  2007. Inovasi dalam Akselerasi Agroindustri Perdesaan.  Makalah dalam Seminar dan Lokakarya Menuju Desa 2030. LPPM-IPB, Bogor.
Bantacut, T. 2010. Ketahanan Pangan Berbasis Cassava. Pangan 19 (1): 3-13.
Bantacut, T., S. Budijanto, Saptana, dan D. R.
Nugraha. 2012. Kebijakan Pengembangan Tepung  Lokal  (Cassava). Direktorat  Jenderal Pengolahan  dan  Pemasaran  Hasil  Pertanian, Kementerian  Pertanian, Jakarta.
Dulcire, M. 2012. The organisation of farmers as an emancipatory factor: The setting up of a supply chain of cocoa in São Tomé. Journal of Rural and Community Development 7(2): 131-141.
Gaisina, S. 2011. Credit Through Rural Credit Partnerships for Agricultural Producers in Kazakhstan. Journal of Rural Cooperation 39(2):
114-130.
Goya, A. 2010. Information, Direct Access to Farmers, and Rural Market Performance in Central India. Applied Economics 2 (3): 22-45.
Hanson J. C., M. Matavulj and G. Manzuk. 2010. Agricultural Cooperatives and Unions of Cooperatives in Bosnia and Herzegovina: Providing Services and Educational Programs for Farmers. Journal of Rural Cooperation, 38(1):3-19.
Hayami, Y. and T. Kawagoe. 1993. The agrarian origins of commerce and industry: A study of peasant marketing in Indonesia . St. Martin’s Press., New York.
Hayami, Y.,  T. Kawagoe, Y. Marooka and M. Siregar.
1987. Agricultural Marketing and Processing in Upland Java. A Perspective From A Sunda Village. CGPRT Center. Bogor. 75 p.
Hughes, D.W. and D.W. Holland. 1991. Economic Impacts, Value Added, and Benefits in Regional Project Analysis. Am. J. Agr. Econ. 73(2): 334- 344.
Indonesia    2030;    Pertanian.    Yayasan  Indonesia Forum, Jakarta.
Joshi, S. and T. Gebremedhin. 2012. A spatial analysis of poverty and income inequality in the Appalachian region. Journal of Rural and Community Development 7(2):118-130.
Larsson, L., T. Fuller and C. Pletsch. 2012. Business and community approaches to rural development: Comparing government-to-local approaches. Journal of Rural and Community Development 7(2): 152-169.
Long, H. and M. Woods. 2011. Rural Restructuring Under Globalization in Eastern Coastal China: What Can be Learned From Wales? Journal of Rural and Community Development 6(1): 70–94.
Lundy, M. 2002. Value Adding, Agroenterprise and Poverty Reduction: A territorial approach for Rural Business Development. Paper presented at the First Henry A. Wallace Inter.-American Scientific Conference, “Globalization of
Agricultural Research”, CATIE, Turrialba, Costa
Rica, 25-27 February, 2002.
Mangunwijaya, D dan I. Saillah.  2009. Pengantar Teknologi Pertanian (Edisi Ketiga ed.).  Penerbar Swadaya, Jakarta.
NAAS. 2002. Agriculture-Industry Interface: Value Added Farm Products . National Academy of Agricultural Science, India.
Sato, K.  1976. The Meaning and Measurement of the  Real  Value  Added  Index. The Review of Economics and Statistics 58(4): 434-442.
Sevcikova, M. 2003. Comparison of the value added development in the agricultural and food sectors and the effeciency of its creation. Agric. Econ. Czech 49 (1): 22-29.
Summer, G.F. 1986. Rural Community Development. Ann. Rev. Sociol . 12: 347-371.
Taylor, A. 2012 . Information Communication Technologies and New Indigenous Mobilities? Insights From Remote Northern Territory Communities. Journal of Rural and Community Development 7(1): 59–73.
Thompson, N. and N. Ward. 2005. Rural Areas and Regional Competitiveness. Centre for Rural Economy Research Report . Report to Local Government Rural Network October 2005. Centre for Rural Economy, University of New Castle Upon Tyne.
Tregear, A. 2001. What Is A ‘Typical Local Food’? An Examination of Territorial Identity in Foods Based on Development. Initiatives in The Agrifood and Rural Sectors Centre for Rural Economy, Working Paper 58 January 2001. University of New Castle.
U.S. Census Bureau. 2012. Table 847. Civilian Consumer  Expendenture  for  Farm  Food:  1990 to 2008. Statistical Abstract of the United States: 2012. USA.
Wood, E.G.  1978. Added Value: The Key to Prosperity , Tiptree, Essex: Business Books Ltd.
World Food Program, 2006. Food Security Assessment  and  Phase  Classification  Pilot, Indonesia. In Cooperation With FAO, Food Security Council, BAKORNAS, Ministry of Health, SEAMEO, ACF, SMERU, and ECHO. Jakarta.
World Bank. 2006. Revitalizing the Rural Economy: An assessment of the investment climate faced by non-farm enterprises at the District level. The World Bank. Washington, D.C.
Xiang, Liu Yu and J. Sumelius. 2010. Analysis of The Factors of Farmers’ Participation in the Management of Cooperatives in Finland. Journal of Rural Cooperation 38(2):134-155
Yayasan Indonesia Forum.  2009.  Visi  Arbuthnott, A. 2011 . Regional Cooperative and Competitive Forces Driving Industry Cluster Development and Renewal in the Swedish Periphery. Journal of Rural and Community Development 6(1 ): 22–48
BIODATA PENULIS :
Tajuddin Bantacut adalah Dosen pada Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian. Gelar Sarjana Teknologi Pertanian diperoleh dari IPB, Master of Science di Bidang Environmental Engineering dari Asian Institute of Technology – Thailand dan PhD dalam bidang ilmu Perencanaan Pembangunan dari The University of Queensland-Australia. Aktif mengajar, meneliti dan layanan konsultasi di bidang keahlian tersebut di beberapa Universitas, Lembaga Pemerintah Pusat (Bappenas, Pertanian, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Komunikasi dan Informatika, BULOG), Beberapa pemerintah daerah (Kabupaten dan propinsi) dan lembaga International seperti Bank Dunia, ADB, IDB dan UNDP.