## JIEE:
Implementasi Kebijakan Smart City Dalam Era Revolusi Industri 4.0 di Masa Pandemi Covid-19
Yuniara Simanjorang 1* , Nur Sukmawati 2
1 Magister Administrasi Publik, Universitas Negeri Padang, Indonesia
2 Universitas Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia
* penulis korespondensi: simanjorangyuniara@gmail.com
ARTICLE INFO

## ABSTRAK
Article history:
Smart  city adalah  kota  pintar  yang  dirancang  untuk membantu berbagai aktivitas masyarakat dan memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat  di Indonesia. Seiring  berjalannya  waktu,  perkembangan  zaman  dan teknologi dapat menghadirkan informasi kepada masyarakat melalui sebuah aplikasi. Revolusi Industri 4.0 memberikan peluang penguasaan teknologi sebagai kunci penentu daya saing  bangsa.  Pendekatan  pembangunan  yang  memaknai kerangka smart  city semakin  menemukan  relevansinya selama pandemi Covid-19. Ketika protokol kesehatan harus diterapkan  dan  membatasi  tatap  muka,  terjadi  perubahan gaya  hidup yang luar biasa. Implementasi kebijakan smart city bertujuan  untuk  memandu  kabupaten/kota  dalam menyusun  masterplan Smart City untuk  memaksimalkan pemanfaatan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan publik maupun mengakselerasi potensi yang ada di masing-masing daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  dengan  pendekatan literature review . Informasi diperoleh dari situs resmi Berita, artikel  akademik  dan  sumber  lain  yang  dianggap  relevan. Maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian Smart City ini yang  menekankan  pada  tiga  konsep,  yang  pertama penerapan  sistem  pemerintahan  daerah  dalam  mengelola masyarakat  perkotaan,  kedua  memerlukan  pengelolaan wilayah atas seluruh sumber daya secara efektif dan efisien dan  ketiga smart city diharapkan  mampu  menjalankan fungsi  penyediaan  informasi  secara  tepat  kepada masyarakat dan mampu mengantisipasi kejadian. yang tak terduga selama pandemi Covid-19.
Received 11 May 2022
Received  in  revised  form  04 June 2022 Accepted 06 June 2022
Keyword: Implementasi, Kebijakan, Smart City, Era Revolusi Industri 4.0, Pandemi Covid- 19

## PENDAHULUAN
Implementasi kebijakan merupakan tahapan  yang  sangat  penting  dalam struktur kebijakan, karena melalui
prosedur ini suatu proses kebijakan secara keseluruhan dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan  atau  tidaknya  pencapaian
tujuan, salah satunya adalah
Implementasi  Kebijakan  mengenai Smart City (Mariana, D. (2015). Program tersebut adalah  salah  satu  cara  dalam  rangka peningkatan kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah melalui  inovasi  dalam  UU  No.  23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Bab  XXI  bertajuk  Inovasi  Daerah  yang dilihat dari Pasal 386 hingga Pasal 390 UU 23/2014,  menjelaskan  bahwa  dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah, Pemerintah  Daerah  dapat  melakukan inovasi.  Inovasi  sebagaimana  dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah. Dalam  merumuskan  kebijakan  inovasi, Pemerintahan  Daerah  mengacu  pada prinsip  1)  peningkatan  efisiensi,  2) perbaikan efektivitas, 3) perbaikan kualitas  pelayanan,  4)  tidak  ada  konflik kepentingan,  5)  berorientasi  kepada kepentingan  umum,  6)  dilakukan  secara terbuka,
7) memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan 8) dapat dipertanggungjawabkan  hasilnya  tidak untuk kepentingan
diri sendiri. (Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017).
Pesatnya  perkembangan  zaman, harus  dihadapi  dengan  menyiapkan berbagai  strategi  untuk  menghadapinya, terutama di era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan peningkatan konektivitas, interaksi,  dan  modernisasi  teknologi  dan informasi yang mampu mengubah berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Revolusi industri 4.0 memberikan peluang untuk penguasaan teknologi sebagai kunci penentu  daya  saing  nasional.  Sesuai dengan era Revolusi Industri 4.0 pemerintah  perlu  membangun  layanan berbasis teknologi
informasi dan komunikasi ( e-government )  dengan  sistem yang  terintegrasi  dengan  masyarakat. Melihat  akan  apa  yang  dirasakan  dengan dampak  dan  manfaat  dari  kemajuan teknologi  informasi  dan  komunikasi
dimana pelayanan menjadi mudah, cepat, murah,  dan  berkualitas  seperti  fasilitas dalam  pengelolaan  surat  menyurat  dan perizinan, kemudahan pengaduan masyarakat, transparansi dalam
pelayanan  publik,  sarana  transportasi yang  memadai,  dan  lain  sebagainya. (Iskandar, D. J. (2017).
Smart City
sudah diimplementasikan  di  berbagai  kota  di dunia dan terbukti mampu menyelesaikan berbagai persoalan secara cepat. Informasi tersebut juga dapat dimanfaatkan Pemerintah untuk
menciptakan kenyamanan,  keamanan  dan  ketertiban serta  kehidupan  yang  lebih  baik.  Untuk itu, perlu dilakukan strategi implementasi kebijakan smart city yang tepat dan sesuai dengan kondisi kota. Namun, tentunya ada beberapa  tantangan  yang  dihadapi  oleh masyarakat  kota  dan  perlu  diselesaikan agar  pembangunan smart city dapat berjalan  dengan  lancar.  (Wikipedia.go.id (2020))
Kementerian Kominfo melalui Direktorat  Layanan  Aplikasi  Informatika Pemerintahan  (LAIP)  bersama  dengan Kementerian  Dalam  Negeri,  Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kantor Staf Presiden, Kementerian Keuangan,  Kemenko  Perekonomian,  dan Kementerian PANRB menginisiasi
penyelenggaraan  Gerakan  Menuju  100 Smart City . Menteri Kementerian Kominfo, Johnny  G.  Plate  pun  mengapresiasi  atas penyelenggaraan  gerakan  dengan  melihat Gerakan Menuju 100 Smart City
merupakan  awal  yang  baik  untuk mewujudkan  mimpi  bangsa  ini  menjadi digital nation .  Menkominfo  juga  berpesan dalam acara tersebut mengenai pekerjaan rumah  selanjutnya  untuk  memperluas cakupan  inovasi smart city ke  kota  dan kabupaten  yang  belum  terpilih  pada gerakan  ini.  Untuk  itu  diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah
daerah, serta pelaku
industri.
(Kominfo.go.id (2020)) Pendekatan pembangunan
memaknai  kerangka  kota  pintar  semakin menemukan relevansinya di masa pandemi Covid-19. Ketika protokol kesehatan harus dijalankan dan
membatasi  tatap  muka,  maka  pola hidup ada perubahan yang luar biasa.
Perubahan  pola  interaksi  terlihat  dari berbagai  aspek  kehidupan,  peribadatan, bisnis, perekonomian, pendidikan, layanan  publik,  bahkan  silaturahmi. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sendiri  memaksa  masyarakat  melakukan berbagai  aktivitasnya  dari  jarak  rumah. (Kominfo.go.id (2020))
Ekonomi Indonesia berdampak menjadi salah satu negara yang mengalami resesi. Namun di tengah krisis ada berkah tidak  terduga  ( a  blessing  in  disguise ). Lingkungan  hidup  diuntungkan,  sungai lebih  jernih,  spesies  yang  mulai  punah bermunculan,  dan  polusi  berkurang. Dilihat  pada  ranah  birokrasi,  digitalisasi menuju smart governance mulai digalakkan.  Pelayanan  publik  dibuat prosedur  baru  melalui  layanan  daring, artinya  krisis  saat  ini  mengakselerasi proses digitalisasi. Dalam bidang ekonomi pembayaran  digital  meningkat  pesat  dan lonjakan luar biasa untuk produk daring. Adapun  pembuat  produk  dan  pemberi layanan  harus  pintar  beradaptasi  dengan perubahan  pola  ini. Berbagai  daerah  ikut berpacu  adaptasi  kebiasaan  baru  melalui berbagai  layanan  yang  mereka  berikan agar  tetap  produktif  di  masa  pandemi Covid-19. (Kominfo.go.id (2020))
Smart City yang  menggunakan teknologi  digital  untuk  meningkatkan performance -nya,  mengurangi  biaya  dan pemakaian  konsumsi,  serta  untuk  lebih aktif  dan  efektif  dengan  warganya. Sedikitnya ada tiga faktor yang berpengaruh  dalam  Kota  Cerdas,  yaitu cerdas ekonomi, cerdas sosial, dan cerdas lingkungan.  Kota Cerdas  ( smart city )  juga
didefinisikan  sebagai  kota  yang  mampu menggunakan  SDM,  modal  sosial,  dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi  berkelanjutan  dan  kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber  daya  yang  bijaksana  melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat  (Caragliu,  A.,  dkk  dalam Schaffers, 2010: 3). Smart city merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata  kelola  sehari-hari  dengan  tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki  pelayanan  publik,  dan meningkatkan  kesejahteraan  warga.  Kota cerdas merupakan sebuah visi pengembangan perkotaan untuk
mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dan teknologi Internet of things dengan  cara  yang  aman  untuk  mengelola aset kota. (Wikipedia.go.id (2020)
Kota  Cerdas  ( smart  city )  ini menggunakan  teknologi  informasi  untuk menjalankan  roda  kehidupan  kita  yang lebih efisien. Kota cerdas adalah kota yang menggunakan prinsip-prinsip smart living, smart  government,  smart  economy,  smart environment, smart mobility , dan yang juga tak  kalah  penting  adalah smart people . Kota dinilai cerdas secara ekonomi, apabila sebuah  kota  ditopang  oleh  perekonomian yang baik dengan memaksimalkan sumber daya  atau potensi kota termasuk layanan Teknologi  Informasi  Komunikasi,  tata kelola  dan  peran  Sumber  Daya  Manusia yang baik. Kota dinyatakan cerdas secara sosial,  apabila  masyarakat  dalam  sebuah kota memiliki keamanan, kemudahan dan kenyamanan  dalam  melakukan  interaksi sosial dengan sesama masyarakat ataupun dengan pemerintah. Terakhir, kota dinyatakan  cerdas  apabila  warga  kotanya memiliki  tempat  tinggal  yang  layak  huni, sehat,  hemat  dalam  penggunaan  energi serta pengelolaan energi dengan dukungan layanan  Teknologi  Informasi  Komunikasi,
pengelolaan  dan  peran  Sumber  Daya Manusia yang baik.
Kebijakan  berasal  dari  kata policy .
Menurut  Mulyadi,  D.  (2015)  kebijakan merupakan  suatu  rangkaian  alternatif yang  dipilih  berdasarkan  prinsip-prinsip tertentu.  Menurut  Chander  dan  Plano (dalam  Mulyadi,  D.  (2015))  mengatakan bahwa kebijakan publik adalah
pemanfaatan  yang  strategis  terhadap sumber-sumber  daya  yang  ada  untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah.
Menurut  Williiam  N.  Dunn  (dalam Mulyadi,  D.  (2015))  “kebijakan  publik adalah  suatu  rangkaian  pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga  atau  pejabat  pemerintah  pada bidang-bidang  yang  menyangkut  tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan  masyarakat,  kriminalistik, perkotaan dan lain- lain”.
Winarno, B. (2016) mengemukakan kebijakan  publik  adalah  “ apa  pun  yang dipilih  pemerintah  untuk  dilakukan  atau tidak dilakukan.
Sementara Chaizi
Nasucha  mengatakan  kebijakan  publik adalah  kewenangan  pemerintah  dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum.
Definisi  kebijakan  publik  di  atas dapat  dikatakan  bahwa:  1)  Kebijakan publik  dibuat  oleh  pemerintah  yang berupa  tindakan-tindakan  pemerintah.  2) Kebijakan  publik  harus  berorientasi kepada  kepentingan  publik.  3)  Kebijakan publik adalah tindakan pemilihan
alternatif  untuk  dilaksanakan  atau  tidak dilaksanakan  oleh  pemerintah  dami kepentingan publik. Pengembangan kebijakan diperlukan dalam upaya membangun budaya kerja yang sadar dan mampu  memberikan  kepuasan  dan kebahagiaan  bagi  masyarakat  melalui berbagai  macam  aktivitas.  Jika  memang Terkait dengan produktivitas kerja,
tentunya  mampu  memberikan  kontribusi positif  bagi  pertumbuhan  ekonomi  dan kesejahteraan  umum  di  suatu  negara. (Aldri Frinaldi, dkk. 2019)
Dari  berbagai  pengertian  di  atas dapat  diungkapkan  bahwa  kebijakan publik  dalam  kepustakaan  Internasional disebut  sebagai public policy ,  yaitu  suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang  harus  ditaati  dan  berlaku  mengikat seluruh  warganya.  Setiap  pelanggaran akan  diberi  sanksi  sesuai  dengan  bobot pelanggarannya  yang  dilakukan  dan sanksi  dijatuhkan  di  depan  masyarakat oleh  lembaga  yang  mempunyai  tugas menjatuhkan sanksi.
Winarno, B. (2016), mendefinisikan implementasi  sebagai  rangkuman  dari berbagai  kegiatan  yang  di  dalamnya sumber  daya  manusia  menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi.  Implementasi  kebijakan  dapat diperoleh dari pernyataan (Annisa Rahmadanita,  Eko,  dkk.  (2018))  bahwa implementasi  merupakan  proses  umum tindakan  administratif  yang  dapat  diteliti pada  tingkat  program  tertentu.  Proses administrasi  akan  dimulai  apabila  tujuan dan  sasaran  telah  ditetapkan,  program kegiatan  telah  tersusun  dan  dana  telah siap  dan  disalurkan  untuk  mencapai sasaran.
Ramadhani, A., & Ramadhani, M. A. (2017)  mengatakan  bahwa  implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan  pada  realisasi  program.  Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir,  menginterpretasikan  dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.  Implementasi  sebagai  konsep dapat  dibagi  ke  dalam  dua  bagian. Pertama, implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, output dan outcome .  berdasarkan  deskripsi  tersebut, formula  implementasi  merupakan  fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan. Hasil sebagai  produk,  dan  hasil  dari  akibat. Kedua, implementasi merupakan
persamaan fungsi dari
kebijakan, formator,  implementor,  inisiator,  dan waktu. Penekanan utama kedua fungsi ini adalah  kepada  kebijakan  itu  sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan  oleh  implementor  dalam kurun waktu tertentu.
(Annisa Rahmadanita, Eko, dkk. (2018)).
Rangkaian  kegiatan  tersebut  dapat disimpulkan  yang  mencakup  semua persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan  tersebut.  Misalnya  dari  sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden,  maupun  Peraturan  Daerah, menyiapkan sumber
daya guna menggerakkan  implementasi  termasuk  di dalamnya  sarana  dan  prasarana,  sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan
kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan  kebijakan  secara  konkret ke masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Tujuan  dari  kajian  kepustakaan adalah  untuk  menginformasikan  kepada pembaca  tentang  hasil  temuan  penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang  dilakukan  pada  saat  itu,  untuk menghubungkan penelitian dengan literatur  yang  ada,  serta  untuk  mengisi kekosongan
penelitian sebelumnya (Hariyanti  &  Wirapraja,  2018).  Teknik analisis  data  yang  digunakan  dalam kepustakaan  ini  adalah  analisis  isi  atau content  analysis .  Peneliti  dapat  mengkaji perilaku  manusia  secara  tidak  langsung dengan menganalisis komunikasi mereka, melalui buku teks, makalah, surat kabar, novel, artikel majalah, lagu, gambar iklan, dan  semua  jenis  komunikasi  yang  dapat dianalisis.  Analisis  digunakan  untuk mengetahui  keberadaan  kata,  konsep, topik,  frasa,  karakter,  atau  kalimat tertentu dalam suatu teks atau rangkaian teks (Sari, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Relevansi Smart City di  Masa  Pandemi Covid-19
Kementerian Kominfo melalui Direktorat  Layanan  Aplikasi  Informatika Pemerintahan  (LAIP)  bersama  dengan Kementerian  Dalam  Negeri,  Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kantor Staf Presiden, Kementerian Keuangan,  Kemenko  Perekonomian,  dan Kementerian PANRB
menginisiasi penyelenggaraan  Gerakan  Menuju  100 Smart City. Menteri Kementerian Kominfo, Johnny  G.  Plate  pun  mengapresiasi  atas penyelenggaraan  gerakan  dengan  melihat Gerakan Menuju 100 Smart City
merupakan  awal  yang  baik  untuk mewujudkan  mimpi  bangsa  ini  menjadi digital nation .  Menkominfo  juga  berpesan dalam acara tersebut mengenai pekerjaan rumah  selanjutnya  untuk  memperluas cakupan  inovasi smart city ke  kota  dan kabupaten  yang  belum  terpilih  pada gerakan  ini.  Untuk  itu  diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku industri. Pendekatan pembangunan
memaknai  kerangka  kota  pintar  semakin menemukan relevansinya di masa pandemi Covid-19. Ketika protokol kesehatan harus dijalankan dan membatasi  tatap  muka,  maka  pola  hidup ada perubahan yang luar biasa. Perubahan  pola  interaksi  terlihat  dari berbagai  aspek  kehidupan,  peribadatan, bisnis, perekonomian, pendidikan, layanan  publik,  bahkan  silaturahmi. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sendiri  memaksa  masyarakat  melakukan berbagai aktivitasnya dari jarak rumah.
Ekonomi Indonesia berdampak menjadi salah satu negara yang mengalami resesi. Namun di tengah krisis ada berkah tidak  terduga  ( a  blessing  in  disguise ). Lingkungan  hidup  diuntungkan,  sungai lebih  jernih,  spesies  yang  mulai  punah
bermunculan,  dan  polusi  berkurang. Dilihat  pada  ranah  birokrasi,  digitalisasi menuju smart governance mulai digalakkan.  Pelayanan  publik  dibuat prosedur  baru  melalui  layanan  daring, artinya  krisis  saat  ini  mengakselerasi proses digitalisasi. Dalam bidang ekonomi pembayaran  digital  meningkat  pesat  dan lonjakan luar biasa untuk produk daring. Adapun  pembuat  produk  dan  pemberi layanan  harus  pintar  beradaptasi  dengan perubahan  pola  ini. Berbagai  daerah  ikut berpacu  adaptasi  kebiasaan  baru  melalui berbagai  layanan  yang  mereka  berikan agar  tetap  poroduktif  di  masa  pandemi Covid-19.
Namun  masih  ada  tantangan  yang dijelaskan  pada  (Kominfo.go.id  (2020) harus diselesaikan agar proses transformasi digital dan penerapan inovasi berjalan  terus  menerus.  Mc  Kinsey membuat  beberapa  rekomendasi strategis atau recovery plan  yang  bisa  dipakai pemerintah,  korporasi,  UMKM,  maupun individu agar tetap berdaya saing, seperti: 1. Lakukan perubahan core bisnis untuk beradaptasi  terhadap  keinginan  pasar atau pengguna layanan;
2. Segera  identifikasi  dan  manfaatkan peluang  baru  akibat landscape atau kebiasaan yang berubah;
3. Evaluasi prioritas sumber daya, investasikan  sebagian  untuk  inovasi; dan
4. Mari  siapkan  strategi  dan  fondasi pertumbuhan  pasca  krisis  agar  tetap kompetitif di masa pemulihan.

## SIMPULAN
Smart city adalah kota cerdas yang membantu  masyarakat  berada  dalam mengelola sumber daya manusia yang ada secara efisien dan efektif serta memberikan informasi  yang  tepat  kepada  masyarakat dan pemerintah dalam melakukan kegiatan ataupun mengantisipasi kejadian yang  tak  terduga  sebelumnya.  Smart  city dapat  didefenisikan  menjadi  enam  dimesi
yaitu  smart  government  (pemerintahan pintar),  smart  economy  (ekonomi  pintar), smart  live  (hidup  pintar),  smart  living (lingkungan pintar), smart people (orang/masyarakat  pintar),  dan  smart mobility (mobilitas pintar).
Tujuan utama dari smart city yaitu dengan  cara  melestarikan  lingkungan, meningkatkan  daya  saing  ekonomi  dan membangun masyarakat menjadi mandiri dengan Institut Investasi Indonesia bersama federasi pembangunan perkotaan Indonesia.  Asosiasi  pemerintah  kota seluruh Indonesia dan asosiasi pemerintah di  Kabupaten  seluruh  Indonesia  yang berkepentingan untuk memenuhi kampanye  pembangunan  perkotaan  di Indonesia  agar  menjadi  lebih  cerdas  dan lebih sukses dengan melihat sebuah kota itu  cerdas/pintar  yaitu  yang  mampu mendukung  masyarakat  hidup  makmur, adil dan sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA
Aldri  Frinaldi,  dkk.  2019.  Policy  Management to  Develop  Tourism  Work  Culture Consciousness  and  Increasing  Visiting People’s  Satisfaction.  Vol.  10  No  1 February 2019. Jurnal Studi Pemerintahan.
ISSN:1907-8374 Online: 2337-8220.
Annisa  Rahmadanita,  Eko,  dkk.  (2018).
Implementasi Kebijakan Smart
Government  dalam  rangka  mewujudkan Smart City Di Kota Bandung. Jurnal Ilmu
Pemerintahan Widya Praja.
Hariyanti,  N.  T.,  &  Wirapraja,  A.  (2018).
Pengaruh  Influencer  Marketing  Sebagai Strategi  Pemasaran  Digital  Era  Moderen (Sebuah Studi Literatur). Jurnal Eksekutif, 15(1), 133 – 146.
Iskandar,  D.  J.  (2017).  Pentingnya  partisipasi dan  peranan  kelembagaan  politik  dalam proses  pembuatan  kebijakan  publik. Jurnal ilmu administrasi. Media pembangunan dan praktik administrasi.
Mardikanto,  T.,  &  Soebiato,  P.  (2017). Pemberdayaan Dalam Perspektif
Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta.
Mariana,  D.  (2015).  Partisipasi  masyarakat dalam proses kebijakan. CosmoGov.
Mulyadi, D. (2015). Studi Kebijakan Publik dan
Pelayanan  Publik,  Konsep  dan  Aplikasi
Proses  Kebijakan  dan  Pelayanan  Publik.
Bandung: Alfabeta.
Mursalim, S. W. (2017). Implementasi Kebijakan  Smart  City  di  Kota  Bandung.
Jurnal ilmu administrasi.
Ramadhani,  A.,  &  Ramadhani,  M.  A.  (2017).
Konsep  Umum  Pelaksanaan  Kebijakan
Publik. Jurnal Publik.
Sari,  R.  K.  (2021).  Penelitian  Kepustakaan
Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan  Bahasa  Indonesia.  Jurnal Borneo Humaniora, 4(2), 60 –
69.http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/bo rneo_humaniora/article/view/2249
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014
Tentang Pemerintah Daerah.
Winarno,  B.  (2016).  Kebijakan  Publik  Era
Globalisasi. Yogyakarta: Buku Seru.
Wikipedia.
(2020)
https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_city
diakses  Yuniara  Simanjorang  pada  13 Januari 2021.
Kominfo (2020) Mengenal Lebih Dekat Konsep Smart  City  dalam  Pembangunan  Kota – Ditjen  Aptika  (kominfo.go.id)  diakses Yuniara Simanjorang pada 13 Januari 2021.