## JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN
p-ISSN : 2549-3361 e-ISSN : 2655-7789

## SISTEM KEWARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN AJARAN AGAMA BUDHA

## Humphrey Sarwono Witjaksono
Sekolah Dasar Bina Budi Mulia Jalan Ade Irma Suryani Nomor 8 Kota Malang Email: humpreymkngmail.com

## Abstrak
Dalam sistem pembagian waris baik menurut Agama Budha maupun Agama  Islam  masih  banyak  menggunakan  hukum  adat  atau  hukum  yang berlaku  di  masyarakat.  meskipun  banyak  pilihan  atau  alternatif  hukum dalam    pembagian  waris  yang  dapat  digunakan  antara  lain,  dalam  Islam menggunakan 1) hukum adat 2) hukum faroid/hukum Islam 3) KHI  dan 4) menggunakan KUH Perdata sedangkan dalam AjaranBudha hukum yang di gunakan  dalam  pembagian  waris  adalah  Hukum  adat  dan  KUH  Perdata. Sedangkan  yang  menerima  warisan  dalam  Agama  Islam  semuanya  ahli waris  bisa  menerima  asalkan  tidak  terhalang  (alasan  tidak  bisa  menerima waris)  sedangkan  dalam  Agama  Budha  tidak  semua  ahli  waris  karena  jika dalam  keluarga  tersebut  (ahli  waris)  ada  yang  memutuskan  untuk  menjadi samanera  atau  samaneri  dan  bhikku  maka  secara  otomatis  dia  tidak  akan bisa menerima warisan.
Kata kunci: pembagian waris, agama Budha dan agama Islam

## Abstract
In the system of inheritance distribution both according to Buddhism and Islamic Religion still use many customary laws or laws that apply in the community.  although  many  legal choices  or  alternatives  in  the  distribution of inheritance can be used, among others, in  Islam using 1) customary law 2)  faroid  law/Islamic law  3)  KHI  and  4) using  the  Civil  Code  while  in  the Buddhist  Teachings  the  law  used  in  the  distribution  of  inheritance  is Customary law and the Civil Code. While those who receive inheritance in the Islamic Religion all heirs can accept as long as they are not obstructed (reason can not accept inheritance) while in Buddhism not all heirs because if  in  the  family  (heirs)  someone  decides  to  become  samanera  or  samaneri and bhikku then automatically he will not be able to receive inheritance.. Keywords: distribution of inheritance, Buddhism and Islam

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN

## PENDAHULUAN
Agama  merupakan  suatu  hubungan  yang  tetap  antara  diri  manusia dengan  suatukekuatan  yang  berada  diluar  diri  manusia  yang  bersifat  suci (Tuhannya), dalam Agana Islam disebut Allah SWT. Agamajuga merupakan kepercayaan dan cara hidup yang mengandung faktor- faktor percayakepada adanya  Tuhan,  sebagai  segala  sumber  hukum  dan  nilai-nilai  kehidupan manusia.
Vihara sebagai tempat beribadah umat Buddha  yang memiliki peran sangat penting didalam meningkatkan kesadaran nurani umat manusia, agar setiaptujuan,  pikiran  dan  tindakannya  selalu  selaras  dengan  hati  nuraninya, dan  ini  merupakan    sebagian  dari  sumber  energi  Tuhan  Yang  Maha Esa.Sang  Buddha  menetapkan  rumusan  tersebut  bukan  hanya  bagi  mereka yang akan ditahbiskan menjadi samanera dan bhikkhu , tetapi juga bagi umat awam  (pe-keluarga).  Setiap  orangyang  memeluk  Agama  Buddha,  baik  ia seorang awam ataupun seorang bhikkhu, menyatakan keyakinannya dengan kata-kata  rumusan  Tisarana  tersebut.  Dan    tempat  ibadah  dalam  Agama Islam adalah Masjid yang merupakan tempat kita mengadu dan meyerahkan diri pada yang menciptakannya (Allah)
Sang  Buddha  sebenarnya  menggolongkan ‘harapan  kematian’ ini sebagai kelompok ketiga dari tiga jenis kemelekatan sebagai berikut:
1. Selain  hasratuntuk  kenikmatan  duniawi  yang  kita  temukan  pada KebenaranMulia,
2. Kedua dan hasrat untuk menjadi ( bhavatanha ) dan
3. Hasrat untuk tidak menjadi ( vibhavatanha ).
Definisi kematian dalam ajaran Buddha. Menurut YM. Nyanatiloka, kematian  biasanya  disebut  “lenyapnya  indera  vital  terbatas  pada  satu kehidupan tunggal, dan bersamaan dengan fisik kesadaran proses kehidupan yang  umumnya  disebut “ manusia,  binatang,  kepribadian,  ego”,  dan seterusnya.
Dengan  kata  lainsesungguhnya  kematian  adalah  peleburan  dan pelenyapan  dari  setiap  kombinasi  mental  fisik  sesaat  yang  terjadi berulangkali,  dan  karenanya  terjadi  pada  setiap  saat.  Secara  umum  semua tradisi  Buddhisme  menyepakati  bahwa  kematian  dalam  Ajaran  Buddha tidak ditentukan semata-mata oleh faktor fisik. Akan tetapi faktor batin yang mencakup  kesadaran  dianggap  berperan  sebagai  fakor  utama  kematian menurut  pengertian  Buddhis.  Jadi,  definisi  kematian  yang  diterimaoleh cendekiawan  Buddhis  umumnya  adalah  ketika  kesadarandalam  seseorang telah padam. 1
Kematian  dalam  Agama  Budha,    mengandung  arti  manusia  akan  di
1 M.  O’C.  Walshe  Willy  Liu Ajaran  Buddha  Dan  Kematian ,Cetakan  Pertama,
(Yokyakarta:  Vidyāsenā Production, 2010,) hal 30.

## SISTEM KEWARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN AJARAN AGAMA BUDHA (Humphrey Sarwono Witjaksono)
lahirkan  kembali  yang  disebut  dengan  istilah “reinkarnasi” dan “kelahiran lagi”. Kata “reinkarnasi” merupakan  istilah  yang  digunakan  oleh  mereka yang percaya bahwa suatu entitas nyata (sebuah “jiwa ”) ada, dan berpindah dari  satu  kehidupan  kepada  kehidupan  selanjutnya,  menempati  tubuh  yang berganti-ganti.  Secara  harfiah,  hal  ini  mestinya  hanya  diterapkan  pada manifestasi dalam tubuh“daging” ( fisik ), meskipun sudah umum diterapkan pada keadaan tubuh pula. Dalam artian bahwa setiap orang yang mati hanya jasatnya saja sedangkan rohnya akan hidup kembali di alamnya jadi manusia itu  bukan  mati  akan  tetapi  berpindah  dari  alam  dunia  ke  alam  roh. Sedangkan  kata “kelahiran lagi” menunjukkan  pandangan  ajaran  Buddha bahwa  meski  ini  yang  kelihatannya  terjadi,  proses  yang  sebenarnya  adalah sepenuhnya  impersonal.  Karenanya  apa  yang  dalam  kebenaran  relatif muncul  ( dapat  dialami  oleh  beberapa  mahluk) sebagai  reinkarnasi,  adalah kebenaran mutlak dari kelahiran lagi.
Begitu  juga  dengan  Ajaran  Agama  Islam,  bahwa  dengan  kematian akan menyebabkan suatu  kewarisan bagi ahli warisnya.  Asalkan tidak ada penghalang dalam mewaris.  Hal ini terdapat dalam Pasal 171 huruf (c) pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atauhubungan perkawinan  dengan  pewaris,  beragamaIslam  dan  tidak  terhalang  karena hukum untuk menjadi ahli waris .
Ketentuan  dalam  KHI  memang  tidak  dinyatakan  perbedaan Agamasebagai  penghalang  untuk  dapat  mewarisi,  namun  Pasal  171  huruf (c)  KHI  tersebut  menyatakan  bahwa  pewaris  dan  ahli  waris  harus  dalam keadaan  beragama  Islam  diantara  keduanya,  apabila  salah  satunya  tidak beragama  Islam, maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi.
Dari  uraian  di  atas  maka  akan  timbul  suatu  pertanyaan  apakah  ada perbedaan  kewarisan  menurut  agama  Budha  dan  agama  Islam,  oleh  sebab itu    yang  menjadi  rumusan  masalah  dalam  penulisan  ini  adalah  sebagai berikut:    1)  Bagaimana  kedudukan  ahli  waris  non  muslim  (Agama  Budha) terhadap  harta  warisan  pewaris  ditinjau  dari  ajaran  agama  Budha    dan hukum  Islam,  dan  2)  Bagaimana  sistem  dan  sumber  hukum  kewarisan menurut ajaran agama Budha dan menurut hukum Islam.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  merupakan  suatu  sarana  pokok  pengembangan  ilmu pengetahuan  maupun  teknologi,  hal  ini  karena  penelitian  bertujuan  untuk mengungkapkan  kebenaran  secara  sistematik,  metodelogis  dan  konsisten. Melalui  proses  penelitian  tersebut  diadakan  analisa  dan  kontruksi  terhadap

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
data yang telah dikumpulkan dan diolah. 2 Sedangkan menurut Sutrisno Hadi penelitian  atau reserch adalah  usaha  untuk  menemukan,  mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha dimana dilakukan dengan menggunakan  metode-metode  ilmiah. 3 Dalam  penelitian  ini  menggunakan jenis  penelitian  yuridis  sosiologis  dengan  pendekatan  yuridis  antropologis, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder.  Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  teknik  analisis deskriptif kualitatif.

## PEMBAHASAN
Definisi  hukum  kewarisan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  tidak  dimuat  secara  tegas  dalam  buku  Ke  II  BW,  akan  tetapidi dalam  pasal  830  KUH  Perdata  menyebutkan  bahwa  pewarisan  hanya berlangsung  karena  kematian.  Jadi  harta  peninggalan  atau  warisan  baru terbukakalau  si  pewaris  sudah    meninggal  dunia  dan  si  ahli  waris  masih hidup saat warisan terbuka. Dari pasal tersebut mengadung arti bahwa kalau ada  kematian  pasti  akan  menimbulkan  kewarisan.  Menurut  Vollmar berpendapat  bahwa  Hukum  waris  adalah  perpindahan  dari  sebuah  harta kekayaan  seutuhnya,  jadi  keseluruhan  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban, dari orang yang mewariskan kepada warisnya 4 .
Pengertian kewarisan dalam ajaran agama Budha tidak di atur secara tegas tentang kewarisan, dalam ajaran Budha, pengertian   kewarisan bukan dalam  harta  benda  atau  benda-benda  keduawian  akan  tetapi  pengertian kewarisan dalam dhamma (kebaikan). Seperti yang diterangkan dalam buku Majjima  Nikaya    “Demikianlah  yang  Kudengar”.  Pada  suatu  ketika  Sang Bhagavā sedang menetap di Sāvatthī di Hutan Jeta, Taman Anāthapi ṇḍ ika. Di  sana  Beliau  memanggil  para  bhikkhu:  Parabhikkhu.”Yang  Mulia,” mereka  menjawab.  Sang  Bhagavā  berkata  sebagai  berikut:“Para  bhikkhu, jadilah  pewarisKu  dalam  Dhamma,  bukanpewarisKu  dalam  benda-benda materi.
Hukum kewarisan Islam dalam beberapa literatur disebut jugadengan faraid atau mawaris ,  adalah  hukum tentang  peralihan  harta  ataupembagian harta peninggalan dari keluarga muslim yang meninggaldunia. 5 Dengan kata lain bahwa pewarisan dalam Agama Islam harus didahului dengan kematian
2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu  Tinjauan Singkat , Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2003, hal 1.
3 Sutrisno Hadi, ” Metodologi Researh Jilid 1”, Yogyakarta, Andi, 2000, hal 4.
4 Vollmar, Pengantar  Studi  Hukum  Perdata  Jilid  I, diterjemahkan  oleh I.S.Adiwimarta, (Jakarta: PT.Rajawali Pers,1989),  hal. 373.
5 Moh.  Muhibbin, Hukum  Kewarisan  Islam  sebagai  Pembaruan  Hukum  Positif  di Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 5.

## SISTEM KEWARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN AJARAN AGAMA BUDHA (Humphrey Sarwono Witjaksono)
baru  akan  timbul  suatu  kewarisan  dan  pembagiannya  menggunakan  ilmu faraid  atau  aturan  yang  terdapat  dalam  KHI  yang  berlandaskan  pada  Al- Qur‘andan  Sunnah  Nabi,  peralihan  kepemilikan  harta  kepada  yang berhakmendapatkannya sesuai dengan bagiannya masing-masing, dilakukan setelah pemilik harta itu meninggal dunia, ketentuan ini diyakini dandiakui serta  bersifat  mengikat  bagi  semua  umat  Islam.  Adapun  dasarhukum kewarisan  dalam  Al-Qur‘an  adalah  QS.  An-Nisa‘  ayat  7  –  14,  33,176,  dan QS. Al-Anfal ayat 75.Adapun sumber-sumber hukum warisan Islam adalah Pertama Al-Qur‘an, Kedua Sunnah  Rasulullah  SAW,  dan Ketiga ialah ijtihad  para  ahli  hukum  Islam.  Dasar  penggunaan  ketiga  sumber  hukum warisan Islam itu pertama dalam Al-Qur‘an: (4) surat An-Nisa‘ ayat 59:
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  taatilah  Allah  dan  taatilah  Rasul (Nya),  dan  ulil  amri  di  antara  kamu.  Kemudian  jika  kamu  berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan  Rasul  (Sunnahnya),  jika  kamu  benar-benar  beriman  kepada  Allah  dan hari  kemudian.  yang  demikian  itu  lebih  utama  (bagimu)  dan  lebih  baik akibatnya”

## Kedudukan Ahli Wsaris Non Muslim (Agama Budha)  Terhadap Harta Warisan PewarisDitinjau Dari Hukum Islam.
AgamaIslam  merupakan  mayoritas  Agama  yang  dianut  oleh  warga Negara Indonesia, maka sistem hukum kewarisan  Islam menjadi salah satu sistem  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Sistem  hukum  warisan  Islam sebagai  bagian  dari  sistem  syari‘at  merupakan  dalam  aspek  sistem  hukum mu‘amalah atau juga dalam lingkungan hukum perdata.
Di  dalam  AjaranIslam  hukum  warisan  ini  tidak  dapat  dipisahkan dengan  hukum  Islam  dan  ibadah.  Karenanya  dalam  penyusunan  kaidah- kaidah  hukum  warisan  harus  berdasarkan  sumber-sumber  hukum  Islamdan hukum-hukum  Islam  yang  lainnya.  Kalau  kita  analisis  dari  pendapat Suparman dan Yusuf Somawinata  dalam karangan bukunya  yang berjudul “ Fiqih Mawaris ” sangalah jelas bahwa kedudukan ahli waris dan pembagian waris    dalam  AgamaIslam  harus  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku,  dari pendapat  belaiu    ada  tiga  pilihan  atau  landasan  yang  menentukan pembagian  kewarisan  dalam  menentukan  kedudukan  seorang  ahli  waris yaitu : 1)  Pembagian waris yang memakai hukum yang berlaku atau ijtihad para ulama’, 2) KUH Perdata Buku ke II dan yang ke 3) Hukum waris yang terdapat  dalam  hukum  waris  Islam,  yaitu  ketentuan  hukum  waris  dalam Fiqih  Islam,  yang  disebut  Mawaris  atau  ilmu Faraidh serta  hukum  adat, akan  tetapi  dengan  catatan,  bahwa  menentukan  kedudukan  waris menggunakan  hukum  adat  haruslah  ada  kesepakatan  antara  semua  ahli warissebelum  menentukan  kedudukan  ahli  waris.    Dari  pilihan  tersebut

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
kebanyakan  orang  muslim  di  Indonesia  memakai  landasan  hukum  dalam menentukan  kedudukan  seseorang  dalam  waris  yaitu  menggunakan  Faraid dan  menggunakan  hukum  adat  istiadat  yang  berlaku,  akan  tetapi  tidak meninggalkan  syariat  Islam  yang  berlaku.  Kewarisan  yang  menggunakan hukum  adat    harus    ada  kesepakatan antara  ahli  waris  terlebih  dahulu agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari.
Dengan  demikian  penulis  dapat  menarik  suatu  kesimpulan  bahwa kedudukan ahli waris dalam AgamaIslam harus berpedoman pada Al-Quran dan  As-Sunnah  Nabi    dan  selain  itu  juga  harus  juga  di-imbangi  dengan Idjtihat  para  ulama’  dalam  menentukan  kedudukan  kewarisan  serta pembagian kewarisan.
Dalam  Islam  untuk  menetukan  kedudukan  dan  seberapa    yang  di dapat  dan  siapa  yang  berhak  kalau  kita  analisis  dari  Asas-asas  kewarisan hukum Islam akan lebih jelas. 6
1. Asas  Ijbari ialah  pengalihan  harta  dari  seseorangyang    meninggal  dunia kepada  ahli  warisnya  berlakudengan  sendirinya  menurut  ketetapan  Allah. Tanpadigantungkan  kepada  kehendak  pewaris  dan  ahliwarisnya.  Asas    ini berlandaskan pada Al-Qur’an surat An-Nisa’  ayat 7 2.  Asas  Bilateraldalamhukum  kewarisan  Islam  adalah  seseorang menerimahak  kewarisan  dari  kedua  belah  pihak  kerabat,  yaitudari  garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Untuk lebih jelasnya asas bilateral in dapat dilihat dalam surah an-Nisa ayat  :7, dan 11. Dalam ayat7 dijelaskan  dikemukakan  bahwa  seorang  laki-laki  berhak  memperoleh warisan dari pihak ayahnya maupun ibunya. Begitu juga dengan perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya.Ayat ini merupakan dasar  bagi  kewarisan  bilateralselanjutnya  di  pertegas  dalam  surah  An-Nisa 11 3.  Asas  Individual  adalah,  setiap  ahli  waris  (secara  individu)  berhak  atas bagian  yang  didapatkan  tanpa  terikat  kepada  ahli  waris  lainya.Dengan demikian  bagian  yang  diperoleh  oleh  ahli  waris  secara  individu  berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagianya. Ketentuan ini dapat dijumpai  dalam  ketentuan  Al-quran  surat  an-Nisa  ayat  7  yang  secara  garis besar  menjelaskan  bahwa  anak  laki-laki  maupun  perempuan  berhak menerima  warisan  dari  orangtuanya  dan  karib  kerabatnya,  terlepas  dari jumlahharan yang yang telah ditentukan .yang mengemukakanbahwa bagian masing-masing ahli waris ditentukan.
4.  Asas  Keadilan  Berimbangadalahkeseimbangan  antara  antara  hak  dengan kewajiban  dan  keseimbangan  antara  yang  diperoleh  dengan  kebutuhan  dan kegunaan.  Dengan perkataan  lain  dapat dikemukakan bahwa faktor jenis
6 Amir  Syarifuddin ,  Hukum  Kewarisan  Islam ,  (Jakarta,  Prenada  Media  Tahun, 2004), hal.19.

## SISTEM KEWARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN AJARAN AGAMA BUDHA (Humphrey Sarwono Witjaksono)
kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan. 5.  Kewarisan  Akibat  Kematiana  dalah  Hukum  waris  Islam  memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata karena adanyakematian.  Dengan  perkataan  lain  harta  seseorang  tidakdapat  beralih apabila  belum ada  kematian.  Apabila  pewaris  masih  hidup  maka  peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan pewarisan.
Catatan  dalam  kewarisan  agama  Islam  salah  satu  syarat  menjadi pewaris  adalah  orang  yang  seagama.  Jadi  kalau  ada  ahli  waris  yang mempunyai  agama  berbeda  maka,  akan  menjadi  penghalang  dalam kedudukan  kewarisan  dalam  Islam.  Selain  itu  bagi  ahli  waris  yang dahulunya mempunyai agama Islam akan tetapi dia menjadi murtad (keluar dari agama Islam) maka dalam Islam juga akan menjadi penghalang menjadi pewaris.
Adapun  yang  dimaksud  sebab  hilangnya  hak  kewarisan  adalah  hal- hal  yang  menggugurkan  hak  ahliwaris  untuk  mendapatkan  harta  warisan dari  pewaris.  Ada  beberapa  sebab  yang    mengakibatkan  ahli  waris kehilanganhaknya yaitu:
1.  Perbudakan    adalah  Seorang  yang  berstatus  sebagai  budak  tidaklah mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budakmenjadi milik tuannya juga.
2.  Perbedaan  Agama  adalah  keyakinan  yang  dianut  antara  ahli  waris  dan muaris (orang  yang  mewarisi)  ini  menjadi  penyebab  hilangnya  hak kewarisan se bagaimana ditegaskan dalam hadist  Rasulullah dari Usama bin Zaid, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibn  Majah.  Yang  telah  disebutkan  bahwa  seorang  muslim  tidak  bisa menerima  warisan  dari  yang  bukan  muslim. 7 Dari  hadist  tersebut  dapat diketahui  bahwa  hubungan  antara  kerabat  yang  berbeda  Agama  dalam kehidupan sehari-hari hanya nenyangkut hubungan sosial saja. 3. Pembunuhan
4. Berlainan Negara
5.Murtad  adalah  Adapun  yang  dimaksud  Murtad  ialah  orang  yang  keluar dari  AgamaIslam,  dan  tidak  dapat  menerima  harta  pusaka  dari keluarganya yang muslim. Begitu pula sebaliknya.
Dengan  demikian  kedudukan    ahli  waris  non  muslim  (Agama Budha)    terhadap  harta  warisan  pewaris  ditinjau  dari  hukum  Islam,  akan hilang  kedudukannya  dalam  menjadi  pewaris,    selain  itu  jika  seseorang menjadi murtad maka kedudukannya akan hilang dengan sendirinya secara otomatis karena dalam agama Islam orang yang non muslim dan orang yang murtad tidak berhak dalam kewarisan agama Islam.  Dengan kata lain untuk
7 Muhammad Muslih, Fiqih , Bogor,  Yudhistira, tahun 2007, hal. 126.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
mendapatkan kedudukan kewarisan dalam  Islam harus yang seagama, beda agama tidak dibenarkan. Akan tetapi ini pernah terjadi bertentangan dengan putusan  pengadilan  yang  memperbolehkan  orang  non  muslim  mendapat warisan seperti kasus di bawah ini.
Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  368  K/AG/1995  dinyatakan bahwa  ahli  waris  non  muslim  mendapatkan  bagian  dari  harta  peninggalan pewaris muslim berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris anak perempuan  muslim  yaitu  1/9  bagian,  dalam  putusan  ini  ahli  waris  non muslim tidak dinyatakan sebagai ahli waris, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor  :  51  K/AG/1999  bahwa  ahli  waris  non  muslim  tidak  dinyatakan sebagai  ahli  waris  dan  mendapatkan  harta  warisan  berdasarkan  wasiat wajibah yaitu sebesar 1/3 bagian, dalam putusan ini ahli waris non muslim tidak dinyatakan sebagai ahli waris, namun mendapatkan harta warisan dari pewaris muslim.
Dua  putusan  tersebut  mendapat  penentangan  serta  menjadi  putusan yang  kontroversi  bagi  umat  Islam,  karena  keputusan  tersebut    didalilkan bertentangan dengan syari’at AgamaIslam.

## Kedudukan Ahli Waris Non Muslim  Terhadap Harta Warisan Pewaris Ditinjau Dari Ajaran Agama Budha
Kedudukan  ahli  waris  dalam  AgamaBudha  adalah  menggunakan sistem  hukum  kewarisan  Perdata  Barat  (BW)  yang  mana  dalam  hukum perdata (BW)  yang berlaku di  Indonesia berdasarkan asas konkordansi  dan melalui  penyesuaian  seperlunya  dengan  keadaan  Hindia  Belanda (Indonesia)  kemudian  diberlakukan  di  Indonesia,  Termasuk  didalamnya hukum  kewarisan  Hukum  Perdata  Barat  (BW),  khususnya  hukum kewarisannya.Kedudukan  ahli  waris  dalam  ajaran  agama  Budha  tidaklah terlalu  dipikirkan  karena  kedudukan  dalam  Budha  hanyalah  pilihan  dan harta  warisan  harus  disedekahkan  kembali  buat  almarhum  agar  dia (almarhum)  terlahir  kembali  dengan  kehidupan  yang  lebih  baik  dengan harapan hidup dalam alam Brahma.
Landasan  yang  digunakan  dalam  waris  Budha  adalah  hukum  yang ada  di  Kitab  Tripitka  yang  dalam  suttanya  sang  Budha  hanya  mewarisi Dhamma  bukan  materi  keduwian.  Namun  sebelum  ada  hukum    kewarisan secara  nasional  dan  berlaku  menyeluruh  bagi  rakyat  Indonesia  untuk sementara hukum kewarisan Perdata Barat  (BW) masih diperlakukan, demi untuk  menghindari  kekosongan  hukum,  meskipun  pihak  pemerintah  dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  sebagai  legislator  menyadarinya,  tetapi  belum mampu  membuat  hukum  kewarisan  Nasional  sebagai  mana  hukum perkawinan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.

## SISTEM KEWARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN AJARAN AGAMA BUDHA (Humphrey Sarwono Witjaksono)
Kalau  kita  analisis  dari  Kedudukan  ahli waris  dalam  AgamaBudha adalah menggunakan   Sistem Hukum  Kewarisan Perdata Barat (BW).   Hal ini  tertuang  dalam  pasal  Pasal  584  KUH  Perdata  menyangkut  hak  waris sebagai  salah  satu  cara  untuk  memperoleh  hak  kebendaan,  oleh  karenanya ditempatkan  dalamBuku  Ke-II  KUH  Perdata  (tentang  benda).Menurut Staatsblad 1925 Nomor 415 jo yang telah diubah ditambah dan sebagainya terakhir dengan S. 1929 No. 221 Pasal 131 jo Pasal 163, hukum kewarisan yang  diatur  dalam  KUH  Perdata  tersebut  diberlakukan  bagi  orang-orang Eropa  dan  mereka  yang  dipersamakan  dengan  orang-orang  Eropa  tersebut. Dengan Staatsblad 1917  No.  129  jo Staatsblad 1924  No.  557  hukum kewarisan dalam KUH Perdata diberlakukan bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa.  Dan  berdasarkan Staatsblad 1917  No.12,  tentang  penundukan diri terhadap hukum Eropa, maka bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam KUH Perdata. 8
Sekarang  ini  Staatsblad  tersebut  tidak  berlaku  lagi  setelah  adanya UU  RI1945  yang  tidak  mengenal  penggolongan  penduduk  Indonesia. Penggolongan  yang  sekarang  dikenal  yaitu  Warga  Negara  Indonesia  dan Warga  Negara  Asing.  Menurut  KUH  Perdata,  ada  dua  cara  untuk mendapatkan  warisan,  yaitu:  ahliwaris  menurut  ketentuan  undang-undang, dan  ahli  waris  karena  ditunjuk  dalamsurat  wasiat (testamen ).  Cara  yang pertama  dinamakan  mewarisi  menurut  undang-undang  atau  “ ab intestato”, sedangkan cara yang kedua dinamakan mewarisisecara “ testamentair” . 9
Kedudukan  kewarisan  dalam  Ajaran  Buddha  kalau  kita  analisa secara  garis  besar  hukum  kewarisan  Barat  (BW),  yang  disesuaikan  dengan asas-asas  dalam  hukum  KUH  Perdata  dengan  tidak  mengesampingkan hukum  adat  dan  penghalang  dalam  mewarisi  maka,  dapat  di  lihat perbedaannya kedudukan ahli waris yang dikaitkan dengan pasal 830 KUH Perdata yaitu :
1)  Asas  Individual  adalah  yang  menjadi  ahli  waris  adalah  perorangan (secara  pribadi)  bukan  kelompok  ahli  waris  dan  bukan  klan,  suku  atau keluarga.  Hal  ini  dapat  kita  lihat  dalam  Pasal  832  jo  852  yang menentukan  bahwa  yang  berhak  menerima  warisan  adalah  suami  atau istri yang hidup terlama, anak beserta keturunannnya.
2)  Asas  Bilateral  artinya  bahwa  seseorang  tidak  hanya  mewaris  dari  bapak saja  tetapi  juga  sebaliknya  dari  ibu,  demikian  juga  saudara  laki-laki mewaris  dari  saudara  laki-lakinya,  maupun  saudara  perempuannya,  hal
8 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Pedata , (Jakarta: PradnyaParamita, 2006), hal. 1.
9 Idris  Ramulyo, Perbandingan  Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  Dengan KewarisanMenurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 72-73.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
ini dapat dilihat dalam Pasal 850, 853 dan 856 yang mengatur bila anak- anak  dan  keturunannya  serta  suami  atau  istri  yang  hidup  terlama  tidak ada  lagi  makna  harta  peninggalan  dari  si-pewaris  diwarisi  oleh  ibu  dan bapak serta saudara baik laki-laki maupun saudara perempuan.
3)  Asas  Penderajatan  artinya  ahli  waris  yang  derajatnya  dekat  dengan  si- pewaris  menutup  ahli  waris  yang  lebih  jauh  derajatnya,  maka  untuk mempermudah  perhitungan  diadakan  penggolongan-pengolongan  ahli waris.
Dengan  demikian  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  kedudukan ahli  waris    menurut  agama  Budha  harus  berlandaskan  kitab  Tripitaka  dan Suttanya  yang didalamnya tidak menentukan tentang kedudukan kewarisan dalam  kewarisan  akan  tetapi  kewarisan  dalam  Dhamma.  Hukum  yang dijadikan  landasan  dalam  kewarisan  adalah  hukum  KUH  Perdata  dalam menentukan  kedudukan  serta  menentukan  siapa  yang  berhak  menjadi ahliwaris  bagi keluarga yang ingin menetukan kedudukan kewarisan karena dalam budha itu hanya merupakan suatu pilihan bukan suatu ketetapan.
Kalau penulis kaitkan dengan Teori kepastian hukum kedudukan ahli waris  non  muslim  menurut  agama  Budha    dan  agama  Islam  harus mengandung tiga unsur yaitu  kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, baik  hukum  waris  Islam  maupun  hukum  ajaran  Budha  dalam  menetukan kedudukan ahli waris harus sesuai  dengan ketiga unsur tersebut  dan ketiga unsur  tersebut  harus  ada  kompromi,  proporsional  seimbang  sehingga  tidak menimbulkan sengketa di belakang hari nanti .
Dengan kata lain untuk menentukan kedudukan non muslim menurut pandangan agama Budha yang selaras dengan  KUH Perdata  yaitu   ada dua cara  untuk  mendapatkan  warisan,  yaitu:  ahliwaris  menurut  ketentuan undang-undang,  dan  ahli  waris  karena  ditunjuk  dalamsurat  wasiat (testamen ).  Cara  yang  pertama  dinamakan  mewarisi  menurut  undang- undang  atau  “ ab  intestato”, sedangkan  cara  yang  kedua  dinamakan mewarisisecara “testamentair” .

## Sistem Dan Sumber Hukum Kewarisan Menurut Ajaran Agama Budha
Dan Menurut Hukum Islam

## 1. Sistem Pembagian Harta Waris Menurut AjaranAgamaBudha
Menurut  Bhante  Khantidharo    Mahathera  mengatakan  bahwa   umat Budha  haruslah  berpengangan  pada  Ajaran  yang  telah  diwariskan  sang Budha  yang  salah  satu  suttanya    yaitu  Dhammadāyāda  Sutta  menyatakan bahwa  “DEMIKIANLAH  YANG  KUDENGAR.  Pada  suatu  ketika  Sang Bhagavā sedang menetap di Sāvatthī di Hutan Jeta, Taman Anāthapi ṇḍ ika. Di  sana  Beliau  memanggil  para  bhikkhu:  “Para  bhikkhu.”51  –  “Yang

## SISTEM KEWARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN AJARAN AGAMA BUDHA (Humphrey Sarwono Witjaksono)
Mulia,”  mereka  menjawab.  Sang  Bhagavā  berkata  sebagai  berikut:  “Para bhikkhu,  jadilah  pewarisKu  dalam  Dhamma,  bukan  pewarisKu  dalam benda-benda  materi.  Demi  belas  kasihKu  kepada  kalian  Aku  berpikir: ‘Bagaimanakah  agar  para  siswaKu  dapat  menjadi  pewarisKu  dalam Dhamma,  bukan  pewarisKu  dalam  benda-benda  materi?’  Jika  kalian menjadi  pewarisKu  dalam  benda-benda  materi,  bukan  menjadi  pewarisKu dalam Dhamma, maka kalian akan dicela sebagai berikut: ‘Para siswa Sang Guru  hidup  sebagai  pewarisNya  dalam  benda-benda  materi,  bukan  sebagai pewaris dalam Dhamma’; dan Aku akan dicela sebagai berikut: ‘Para siswa Sang  Guru  hidup  sebagai  pewarisNya  dalam  benda-benda  materi,  bukan sebagai  pewarisNya  dalam  Dhamma.’  “Jika  kalian  menjadi  pewarisKu dalam Dhamma, bukan pewarisKu dalam benda-benda materi, maka kalian tidak  akan  dicela  (sebagaimana  akan  dikatakan):  ‘Para  siswa  Sang  Guru hidup  sebagai  pewarisNya  dalam  Dhamma,  bukan  sebagai  pewarisNya dalam  benda-benda  materi’;  dan  Aku  tidak  akan  dicela  (sebagaimana  akan dikatakan).
Dari  apa  yang  dijelaskan  oleh  bhante  tersebut  penulis  dapat  ditarik suatu  kesimpulan  bahwa    dalam  ajaran  Budha  tentang  warisan  yang dimaksud  adalah  bukanlah  materi  akan  tetapi  adalah  dhamma.    Selain  itu bhante  Khantidharo    Mahathera  menambahkan  bahwa    kebahagiaan  ini bukan  hanya  materi  akan  tetapi,  bagaimana  kita  hidup  dengan  bahagia harus melaksanakan pancasila lima  dan jalan mulia yang berunsur delapan.
Selain itu sang bhante Khantidharo  Mahathera menerangkan tentang jalan  mulia  yang  berunsur  delapan.  Menurut  beliau  itu  terdapat  dapat suttanya yaitu sutta ke 117 Mahācattārisaka Sutta : Sang
Buddhamendefinisikan  faktor-faktor  Jalan  Mulia  Berunsur  Delapandan menjelaskan hubungannya satu sama lain. Dalam Dhammacakkappavattana Sutta; Samyutta Nikaya 56.11 {S 5.420} , Guru Buddha mengajarkan Empat Kebenaran Ariya kepada Lima Bhikkhu Pertama ( Panca Vaggiya Bhikkhu ), yang didalamnya terdapat Jalan yang Menuju Terhentinya Dukkha. Jalan itu disebut  dengan  Jalan  Mulia  Berunsur  Delapan  ( Ariya  Atthangiko  Magga ). Di  dalam  Jalan  ini  mengandung  unsur sila (kemoralan), samadhi (konsentrasi), dan panna (kebijaksanaan)
Jalan Mulia Berunsur Delapan dijabarkan sebagai berikut:
1. Pengertian Benar ( Sammã Ditthi )
2. Pikiran Benar ( Sammã Sankappa )
3. Ucapan Benar ( Sammã Vãca ).
4. Perbuatan Benar ( Sammã Kammantã )
5. Penghidupan Benar ( Sammã Ãjiva )
6. Usaha Benar ( Sammã Vãyama )
7. Perhatian Benar ( Sammã Sati )

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN

## 8. Konsentrasi Benar ( Sammã Samãdhi )
Dari  pendapat  dan  hasil  wawancara  dengan  Bhante  Khantidharo Mahathera  sudah  jelas  bahwa  dalam  mencari  nafkah  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  itu    tidak  di  larang  akan  tetapi    harus  dengan  cara  yang benar.
Pembagian  harta  warisan  mereka  menggunakan  cara  kekeluargaan. Kebanyakan pembagian harta warisan sudah ditentukan bagiannya masing- masing  oleh  orang  tua.  Pihak  anak  selaku  ahli  waris  langsung  menerima begitu saja tanpa adanya protes, walaupun terkadang jumlah yang dibagikan tidak  sama.  Selain  itu  beliau  juga  menambahkan  bahwa  pembagian  harta warisan didalam keluarganya si pewaris lebih mengutamakan anak pertama dan yang bertempat tinggal terdekat dari si pewaris. Hal ini dibenarkan oleh bapak  wakimin  yang  merupakan  salah  satu  setaf  dari  STAB.  Menyatakan bahwa  pembagian  warisan  tergantung  orang  tua  akan  tetapi  anak  yang sholeh    (baik)  akan  mendapat  kepercayaan  dari    sebagai  ahli  waris  yang akan  menjalani “Pati  dana “  yaitu  harta    warisan  akan  dikembalikan kepada  Almarhum  dengan  cara  memberikan  sedekah  kepada  yang membutuhkan  karena  manusia  yang  sudah  meninggal  akan  dilahirkan kembali  dengan  yang  lebih  baik    yaitu  alam  brahma  alamnya  para  dewa yang tertinggi itu yang diharapkan oleh para umat Budha.
Bhante  Khantidharo    Mahathera    menambahkan  bahwa  untuk  anak yang  yang  masuk  dalam  samanera  dan tingkatan  diatasnya    akan  terhalang dalam  pewarisan.  Karena  seseorang  yang  telah  memakai  jubah  berarti  dia sudahtidak  terikat  ke  dalam  segala  sesuatu  yang  bersifat  keduniawian. Artinya dia sudah tidak menginginkan harta yang ada di dalam keluarganya.
Dari  penjelasan  di atas maka  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  bahwa dalam ajaran Budha tidak ada sistem yang mengatur secara jelas, dan sistem pembagian  tersebut  dikembalikan  kepada  keluarga  masing-masing.Karena Budha  tidak  mengajarkan  tentang  keharisan  yang  ada  hanya  kewarisan dalam bentuk Dhmama.
Selain  itu  anak  yang  memutuskan  menjadi  Bhiku  dan  samanera  serta samaneri secara otomatis tidak mendapatkan suatu kewarisan.

## 2. Sistem Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam
Umat muslim masyarakatnya sangat patuh dan taat pada agama, bisa dikatakan bahwa rata-rata umat Islam memiliki tingkat keimanan yang baik. Akan  tetapi,  dilihat  dari  tingkatpengetahuan  mereka  tentang  hukumwaris juga  masih  sangat  kurang.  Memang  banyak  masyarakat  Islam  yang  sudah mengenal  bahkan  mengetahui  hukum  waris  Islam  ( fara’id ),  tetapi padaprakteknya masih minim ditemukan masyarakat yang menggunakannya dalam  pembagian  harta  warisan.  Meskipun    ada  masyarakat  yang

## SISTEM KEWARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN AJARAN AGAMA BUDHA (Humphrey Sarwono Witjaksono)
menerapkan fara’id ke dalam pembagian harta warisan maka pelaksanaanya tidak murni sepenuhnya menggunakan fara’id.
Ilmu faraid dalam agama Islam sudah diundangkan dalam KHI yang mana  dalam  pasal  172  yang  menentukan  tentang  kewarisan  yang menyatakan sebagai berikut:
1.  Ahli  waris,  menurut  pasal  172  KHI  yang  disebut  ahli  waris-ahli  waris dipandang  beragama  Islam  apabila  diketahui  dari  kartu  identitas  atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yangbaru lahir atau  anak  yang  belum  dewasa,  beragama  menurut  ayahnya  atau lingkungannya.
2.  Kelompok  Ahli  Waris,  adapun    mengenai  kelompok    ahli  waris ditentukan pada Pasal 174 yaitu kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: Menurut hubungan darah antara lain :
a)  Golongan  laki-laki  terdiri  dari:  ayah,  anaklaki-laki,  saudara  laki- laki,paman dankakek.
b) Golongan  perempuan  terdiri  dari:  ibu,  anak  perempuan,  saudara perempuandari nenek.
3.  Menurut  hubungan  perkawinan  terdiri  dari:  duda  atau  janda  dengan catatan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. 4.  Besarnya  Bagian  Adapun  mengenai  besarnya  bagian  dalam  Pasal  176 dijelaskan bahwa Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian,  bila  dua    orang  atau  lebih  mereka  bersama-sama  mendapat  dua pertiga  bagian,  dan  apabila  anak  perempuan  bersama-sama  dengan  anak laki-laki,  maka  bagian  anak  laki-laki  adalah  dua  berbanding  satu  dengan anak perempuan.
Selanjutnya  pada  Pasal  177  mengenai  bagian    yang  didapat  ayah Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada  anak,  ayah  mendapat  seperenam  bagian.  Dan  pada  Pada  Pasal  178 dinyatakan bahwa :a)    Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak  atau dua  saudara  atau  lebih.  Bila  tidak  ada  anak  atau  dua  orang  saudara  atau lebih,  maka  iamendapat  sepertiga  bagianb).  Ibu  mendapat  sepertiga  bagian dari  sisa  sesudahdiambil  oleh  janda  atau  duda  bila  bersama-sama  dengan ayah.
Dari  uraian  diatas  penulis  dapat  menimpulkan  bahwa  sistem pembagian waris dalam masyarakat yang beragama Islam ada empat  pilihan dalam  pembagiannya  1)  hukum  Islam  faroid  2)  dalam  hukum  Islam  KHI dan dalam penyelesain masalah waris mereka mengedepankan penyelesaian melalui  musyawarah  mufakat  dan  langkah  terahir  adalah  ke  pengadilan.  3) menggunakan  hukum  ijtihat para  ulama’ 4). Hukum adat akan tetapi harus ada kesepakatan antar ahli waris sehingga tidak terjadi sengketa dan yang ke

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
empat ini  harus  mendapatkan  persetujuan  dan  kesepakatan  dari  semua  ahli waris sehingga tidak terjadi sengketa dan perpecahan dalam keluarga.

## KESIMPULAN
Dalam  pembagian  waris  baik  menurut  Agama  Budha  maupun Agama  Islam  masih  banyak  menggunakan  hukum  adat  atau  hukum  yang berlaku  di  masyarakat,  meskipun  banyak  pilihan  atau  alternatif  hukum dalam    pembagian  waris  yang  dapat  digunakan  antara  lain,  dalam  Islam menggunakan 1) hukum faroid/hukum  Islam 2) KHI  dan 3) menggunakan KUH  Perdata  se    4)  hukum  adat  (harus  ada  kesepakatan  antara  ahli  waris terlebih dahulu sehingga sengketa dapat dihindari). Sedangkan dalam ajaran Budha hukum  yang digunakan dalam pembagian waris adalah Hukum adat dan  KUH  Perdata.  Sedangkan  yang  menerima  warisan  dalam  agama  Islam semuanya  ahli  waris  bisa  menerima  asalkan  tidak  terhalang  (alasan  tidak bisa menerima waris) sedangkan dalam agama Budha tidak semua ahli waris karena  jika  dalam  keluarga  tersebut  (ahli  waris)  ada  yang  memutuskan untuk menjadi samanera atau samaneri dan bhikku maka secara otomatis dia tidak akan bisa menerima warisan.
Kedudukan  ahli  waris  non  muslim  (penganut  agama  Budha) terhadap  harta  warisan  pewaris  ditinjau  dari  ajaran  agama  Budha    dan hukum  Islam.  Kedudukan  tentang  warisan  menurut  agama  Budha  harus berlandaskan  kitab  Tripitaka  dan  Suttanya  dan  hukum  yang  dijadikan landasan adalah hukum KUH Perdata yang mana kedudukannya waris bisa dikasihkan  ke  siapa  saja.  Sedangkan  dalam  Islam  kedudukan  waris  harus sesuai  dengan  al-quran  dan  As-Sunnah    yang  mana  warisan  tidak  bisa dibagikan  kepada  orang  lain  hanya  khusus  bagi  yang  berhak  mendapatkan warisan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Amir  Syarifuddin , 2004, Hukum  Kewarisan  Islam ,  Jakarta:  Prenada  Media Tahun. Idris  Ramulyo,  2000, Perbandingan  Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam Dengan KewarisanMenurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Jakarta:  Sinar Grafika.
Moh.  Muhibbin  dan  Abdul  Wahid,2009, Hukum  Kewarisan  Islam  sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika.
Muhammad Muslih,2007, Fiqih ,  Bogor:  Yudhistira.
M.  O’C.  Walshe  Willy  Liu  2010, Ajaran  Buddha  Dan  Kematian ,  Cetakan Pertama, Yokyakarta: Vidyāsenā Production.
R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio,2006, Kitab  Undang-Undang  Hukum
Pedata , Jakarta: Pradnya Paramita.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji,  2003, Penelitian  Hukum  Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Sutrisno Hadi, 2000, ” Metodologi Researh Jilid 1”, Yogyakarta. Vollmar, 1989, Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I, diterjemahkan oleh I.S.Adiwimarta, Jakarta:  PT.Rajawali Pers.