## Halaman: 181 - 187
Desember 2022

## Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah
DOI: https://doi.org/10.51874/jips.v3i2.54

## ISSN 2774-9363 (Cetak)
ISSN 2774-9746 (Online)
Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah

## EFEKTIFITAS SOSIALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERMASALAHAN
HUKUM BAGI GURU DI KOTA SEMARANG
Sapto Budoyo
Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang budoyo_7@yahoo.co.id

## Abstrak
Perlindungan Hukum bagi guru di dalam menjalankan tugas profesional nya amat diperlukan mengingat banyak nya kasus baik pidana maupun perdata yang seringkali menimpa guru. Hal ini menjadi dasar bagi penulis untuk emlakukan sebuah  penelitian  dengan  pokok  permasalahan  bagaimana  efektifitas  sosialisasi  perlindungan  hukum  thd permasalahan  hukum  bagi  guru  di  kota  Semarang.  Penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  pendekatan yuridis  empiris  yang  bertumpu  pada  data  yang  didapat  dari  lapangan  yang  kemudian  dianalisis  menggunakan triangulasi data untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  untuk  dapat  mengetahui  efektifitas  sosialisasi  perlindungan  hukum  thd permasalahan hukum bagi guru di kota Semarang penulis telah melakukan kajian terhadap jumlah sosialisasi tentang perlindungan hukum bagi guru yang sudah pernah dilakukan oleh tim PGRI Kota semarang selama lima tahun terakhir dimana jumlah yang ditemukan ialah sejumlah 17 yang tentu nya jumlah ini cukup baik dibanding dengan daerah lain nya  yang  tentu  nya  berpengaruh  juga  kepada  peningkatan  pemahaman  perlindungan  hukum  terhadap  guru  di  kota semarang.
Kata Kunci : Penyuluhan, Perlindungan Hukum, Guru, Semarang.

## Abstract
Legal  protection  for  teachers  in  carrying  out  their  professional  duties  is  very  much  needed  considering  the  many criminal and civil cases that often befall teachers. This became the basis for the author to conduct a study on the main problem of how the effectiveness of the socialization of legal protection against legal problems for teachers in the city of Semarang. The research was conducted using an empirical juridical approach that relied on data obtained from the field which was then analyzed using data triangulation to achieve the expected results. The results of the study show that intoe able to find out the effectiveness of the socialization of legal protection against legal problems for teachers in the city of Semarang, the authors have conducted a study of the number of socializations regarding legal protection for teachers that have been carried out by the Semarang City PGRI team for the last five years where the number found is a number 17 , of course, this number is quite good compared to other regions, which of course also influences the increasing understanding of legal protection for teachers in the city of Semarang.
Keywords: Socialization, Legal Protection, Teacher, Semarang.

## PENDAHULUAN
Guru  dalam  posisinya  sebagai  pendidik  profesional  dapat  menjalankan  tugas,  kewajiban  dan tanggung  jawabnya  secara  optimal  demi  terciptanya  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  untuk pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara maka guru harus memperoleh jaminan dan kepastian hukum untuk mendapatkan hak-haknya secara maksimal (Nawawi, 2019). Kelemahan model perlindungan hukum yang diberikan kepada guru sebagaimana tercermin dalam  Undang-undang No. 14 tahun 2005 Guru dan Dosen,  berikut Peraturan Pemerintah (PP) nya, juga membawa permasalahan lanjutan di lapangan.
Fakta  di  lapangan  sebagaimana  digambarkan  di  atas,  menunjukkan  bahwa  masih  perlunya peningkatan  perlindungan hukum bagi guru sebagaimana seharusnya. Berpegang pada data penanganan kasus dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persatuan Guru Republik Indonesia (LKBH PGRI) Jawa Tengah  masih adanya  perkara pidana yang melibatkan guru sebagai tersangka atau  terdakwa.
Masih  banyaknya  kasus  yang  dialami  guru,  yakni  tindakan  mengajukan  guru  ke  ranah  pidana sebagaimana  di  atas  hendaknya  perlu  dikaji  lebih  dalam  tidak  hanya  dari  kacamata  hukum  positif  saja namun juga dari kacamata viktimologi (Mertokusumo, 1981), yakni ilmu yang mempelajari dampak dari dipidanakannya  seseorang  karena  dengan  dipidanannya  seorang  guru  di  dalam  menjalankan  tugas profesionalnya tentu menimbulkan penderitaan baik secara fisik dan juga mental yang tidak hanya mendera guru yang  dipidana  namun  juga  keluarga  dari  guru  itu  sendiri  dalam  hal  kemampuan  ekonomi keluarga guru yang menurun ditambah pandangan masyarakat sekitar terhadap guru yang melakukan tindak pidana yang dampaknya dapat terlihat bahkan setelah masa pidana berakhir sekalipun. (Muhadar, 2006)
Berdasarkan  latar  belakang    tersebut,  penulis  merasa  bahwa  hal  ini  perlu  dikaji  dengan  lebih mendalam  karena  kedudukan  guru  sangat  penting  bagi  kemajuan  bagsa  dimana  dalam  hal  ini  penulis memfokuskan pada Efektifitas Sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap Permasalahan Hukum Bagi Guru Di Kota Semarang.
Penulis  memilih  mengkaji  efektifitas  sosialisasi  karena  penulis  merasa  bahwa  salah  satu  langkah awal  yang  diperlukan  bagi  terwujudnya  perlindungan  hukum  bagi  guru  yang  efektif  dan  efisien  harus dimulai  dari  peningkatan  terhadap  kesadaran  hukumnya  terlebih  dahulu.  Terhadap  hal  ini,  sosialisasi hukum  adalah  jawaban  tepat  terhadap  peningkatan  perlindungan  hukum  terhadap  guru  yang  efektif  dan efisien yang oleh penulis dilakukan di kota Semarang. Sebuah kota besar yang merupakan ibukota provinsi Jawa Tengah dengan adanya permasalahan yang tentunya cukup menarik untuk dikaji.

## KAJIAN PUSTAKA
Guru  dalam  posisinya  sebagai  pendidik  profesional  dapat  menjalankan  tugas,  kewajiban  dan tanggung  jawabnya  secara  optimal  demi  terciptanya  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  untuk pembangunan  masyarakat,  bangsa,  dan  negara  maka  guru  harus  memperoleh  jaminan  dan  kepastian hukum  untuk  mendapatkan  hak-haknya  secara  maksimal.  Kelemahan    perlindungan  hukum  yang diberikan  kepada guru  sebagaimana  tercermin  dalam  Undang-undang  Nomor 14  tahun  2005  Guru  dan Dosen, berikut Peraturan Pemerintahnya, juga membawa permasalahan lanjutan di lapangan.
Perlindungan  guru  sebagaimana  tersebut  dalam  Undang-undang  No.  14  Tahun  2005  sebenarnya telah  ditindaklanjuti  dengan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  74  Tahun  2008  yang  telah  diubah  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  tahun  2017  tentang  Guru,  namun  belum  memiliki  kemampuan  yang memadai atau maksimal untuk memberikan perlindungan kepada guru. Hal ini   hanya melalui perubahan terhadap    Undang-undang,  maka  implikasi  hukumnya  akan  jauh  lebih  terlihat.  Selain  dalam  Undang- undang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 ini secara jelas juga menyebut upaya perlindungan guru dalam Pasal 40, yang  menyebutkan:
1). Guru berhak mendapat   perlindungan   dalam   melaksanakan    tugas  dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan  pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
2). Rasa  aman  dan  jaminan  keselamatan  dalam  melaksanakan  tugas  diperoleh  Guru  melalui perlindungan:
a) hukum;
b) profesi; dan
c) keselamatan dan kesehatan kerja.
3)  Masyarakat,  Organisasi  Profesi  Guru,  Pemerintah  atau  Pemerintah  Daerah  dapat  saling membantu dalam memberikan perlindungan .
Upaya  perlindungan  lain   termaktub dalam  Pasal  41   Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 yang menyatakan sebagai berikut :
1)  Guru   berhak   mendapatkan  perlindungan  hukum  dari  tindak  kekerasan,  ancaman,  perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak   peserta  didik,  orang tua peserta didik,  masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
2) Guru berhak mendapatkan perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar,
pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Guru dalam melaksanakan tugas.
3) Guru berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan  penyelenggara  satuan  pendidikan  terhadap  resiko  gangguan  keamanan  kerja,  kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.
Selanjutnya perlindungan  guru dijelaskan juga  pada Pasal 42  PP No. 74 Tahun 2008 bahwa guru memperoleh  perlindungan dalam  melaksanakan  hak  atas  kekayaan  intelektual  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  pada  Pasal  40,  41,  dan  44  PP  Nomor  74  tahun  2008  tersebut,  dapat  disarikan  bahwa  guru berhak mendapatkan empat jenis perlindungan yaitu, (1) perlindungan hukum, (2) perlindungan profesi, (3) perlindungan keselamatan dan Kesehatan Kerja, (4) hak atas kekayaan intelektual.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualiatif,  penelitian  kualitatif  ini  merupakan  penelitian hukum  empiris.  Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji  menyajikan  pengertian  penelitian  hukum  empiris. Penelitian  hukum  empiris  atau  disebut  juga  penelitian  hukum  lapangan  adalah  Penelitian  hukum  yang dilakukan dengan cara meneliti apa yang ada di lapangan untuk dibandingkan dengan apa yang ada dalam literatur  pustaka  (Soekanto,  2010).  Objek  kajian  penelitian  hukum  empiris  adalah  pada  hukum  yang dikonsepkan sebagai norma yang hidup di lapangan. Norma yang menjadi objek kajiannya, meliputi hukum adat, kebiasaan, dan lain-lain (Fajar, 2010).
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif,  penelitian  kualitatif  ini  merupakan penelitian yang analisis dasarnya menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian tersebut tidak  berupak  angka-angka  tetapi  kata-kata  verbal.  Definisi  penelitian  kualitatif  menurut  Syaodih Sukmadinata  (2012)  adalah  suatu  penelitian  yang  ditujukan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis fenomena,  peristiwa,  aktivitas  sosial,  sikap,  kepercayaan,  persepsi,  pemikiran  orang  secara  individual maupun kelompok.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif-analitis.  Analisis  data  merupakan  kegiatan penelitian berupa kajian atau telaah terhadap pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah ditetapkan  sebelumnya.  Kegiatan  analisis  data  ini  dapat  mengkritisi,  menentang,  mendukung,  atau menambah masukan dari hasil kajian atau pengolah data. Analisis data dilakukan dengan metode analisis- deskriptif. Analisis Deskriptif adalah analisis yang hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan  menyajikan  fakta  secara  sistemik  sehingga  dapat  lebih  mudah  untuk  dipahami  dan  disimpulkan. Kesimpulan  yang  diberikan  selalu  jelas  dasar  faktanya  sehingga  semuanya  selalu  dapat  dikembalikan langsung pada data yang diperoleh (Suteki, 2018).

## PEMBAHASAN
Guru  dalam  posisinya  sebagai  pendidik  profesional  dapat  menjalankan  tugas,  kewajiban  dan tanggung  jawabnya  secara  optimal  demi  terciptanya  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  untuk pembangunan  masyarakat,  bangsa,  dan  negara  maka  guru  harus  memperoleh  jaminan  dan  kepastian hukum untuk mendapatkan hak-haknya secara maksimal.  Kelemahan model perlindungan hukum yang diberikan kepada guru sebagaimana tercermin dalam  Undang-undang No. 14 tahun 2005 Guru dan Dosen, berikut Peraturan Pemerintah (PP) nya, juga membawa permasalahan lanjutan di lapangan.
Fakta  di  lapangan  sebagaimana  digambarkan  di  atas,  menunjukkan  bahwa  masih  perlunya peningkatan  perlindungan hukum bagi guru sebagaimana seharusnya. Berpegang pada data penanganan kasus dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persatuan Guru Republik Indonesia (LKBH PGRI) Jawa  Tengah    masih  adanya    perkara  pidana  yang  melibatkan  guru  sebagai  tersangka  atau    terdakwa. Berpegang pada data penanganan kasus dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persatuan Guru
Republik Indonesia (LKBH PGRI) cabang Jawa Tengah yang diperoleh, dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2021 LKBH PGRI Jawa Tenggah yang berada di bawah PGRI Jawa Tengah sudah melakukan 17 kegiatan Sosialisasi hukum yang dilakukan di kota  Semarang. Hal ini cukup banyak mengingat jumlah penyuluhan hukum yang sudah LKBH PGRI Jawa Tenggah yang berada di bawah PGRI Jawa Tengah lakukan di Jawa Tengah ialah sejumlah 87. Meskipun demikian hal ini tidak menutup fakta bahwa angka kriminalisasi guru di dalam menjalankan tugas profesional nya masih banyak.
Data  yang  didapat  dari  Lembaga  Konsultasi  dan  Bantuan  Hukum  (LKBH  PGRI)  tersebut  dirasa penulis cukup menjadi bukti masih adanya persoalan guru yang kena masalah hukum dalam menjalankan tugas profesinya, dan bahkan menurut penulis juga secara tidak langsung menunjukkan masih perlunya penyuluhan hukum kepada guru yang dilakukan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Masih adanya kriminalisasi guru, yakni tindakan mengajukan guru ke ranah pidana sebagaimana yang dicontohkan penulis hendaknya perlu dikaji lebih dalam tidak hanya dari kacamata hukum positif saja namun juga dari kacamata viktimologi, yakni ilmu yang mempelajari dampak dari dipidanakannya seseorang  karena  dengan  dipidanannya  seorang guru  di dalam  menjalankan  tugas  profesionalnya  tentu menimbulkan penderitaan baik secara fisik dan juga mental yang tidak hanya mendera guru yang dipidana namun juga keluarga dari guru itu sendiri dalam hal kemampuan ekonomi keluarga guru yang menurun ditambah pandangan masyarakat sekitar terhadap guru yang melakukan tindak pidana yang dampaknya dapat terlihat bahkan setelah masa pidana berakhir sekalipun. (Saihu, 2019)
Kajian  terhadap  kriminalisasi  guru  juga dapat  lebih  sempurna  lagi  apabila  tidak hanya  mengkaji dari  ilmu  viktimologi  namun  juga  ilmu  ilmu  lain  yang  relevan  dan  tidak  menutup  kemungkinan menggunakan Restorative  Justice sebagai  suatu  upaya  untuk  memulihkan  hubungan  dan  penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut  (keluarganya).  (upaya  perdamaian)  di  luar  pengadilan  dengan  maksud  dan  tujuan  agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik  dengan  tercapainya  persetujuan  dan  kesepakatan  diantara  para  pihak  dalam  menyelesaikan kriminalisasi guru. (Umardani, 2017)
Penulis  beranggapan  bahwa  dengan  mengkaji  mengenai  masih  kurangnya  perlindungan  guru sebagai tenaga profesional, maka juga secara tidak langsung mengkritisi kinerja PGRI selaku organisasi yang  bertugas  melindungi  guru  dalam  menjalankan  tugas  profesinya,  yaitu  dengan  cara  meningkatkan penyuluhan hukum.
Berbagai kasus selain kasus pidana yang disebutkan penulis di atas hanya sebuah puncak gunung es, karena di bawahnya ada banyak lagi pelanggaran terhadap guru sebagai tenaga profesional dan bahkan tidak terbatas pada perkara pidana saja namun juga perkara perdata seperti kasus JIS (Hukumonline, 2016) atau dalam sengketa tata usaha negara. (Hukumonline, 2016)
Penulis menyebutkan guru juga dapat berada dalam sengketa tata usaha negara karena guru dalam kompetensinya  selain  sebagai  tenaga  profesional,  karena  dalam  kompentensinya  sebagai  tenaga profesional juga tidak lepas dari sengketa Tata Usaha Negara karena baik dalam hal status guru sebagai pegawai  negeri  misalnya,  guru  juga  secara  materiil  dapat  diajukan  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara karena sudah memenuhi ketentuan Pasal 1 poin 3 dimana apabila terdapat putusan yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga bila berpegang pada Pasal tersebut, bila guru misalnya tidak menaikkan kelas dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
Guru yang pada hakekatnya adalah tenaga profesional sama halnya dengan profesi lain, misalnya profesi dokter maupun advokat, namun masih belum mendapatkan hak imunitas dalam menjalankan tugas keprofesiannya.  Orang  tua  murid  atau  bahkan  mungkin  pihak  lain  yang  merasa  dirugikan  dapat mengajukan gugatan kepada guru dengan berpegang pada  Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan  Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak baik secara pidana atau bahkan perdata dan tata usaha negara tanpa melalui Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI), perangkat kelengkapan
organisasi profesi guru yaitu PGRI yang bertugas menangani pelanggaran kode etik guru. Hal ini menjadi tidak ada bedanya antara belum terbitnya  Undang-undang tersebut maupun setelah terbitnya  dalam hal perlindungan guru, karena dalam faktanya guru belum  mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana seharusnya.
Fakta  di  lapangan  sebagaimana  digambarkan  di  atas,  menunjukkan  bahwa  masih  perlunya peningkatan    perlindungan  hukum  bagi  guru  sebagaimana  seharusnya.  Menurut  penulis,  hal  ini disebabkan karena adanya perbedaan paham dan persepsi yang berbeda antara guru dan orangtua dalam mendidik anak, menjadi penyebab banyaknya kesalahpahaman terhadap cara dan pola didik guru.  Para orangtua  yang  keberatan  dengan  cara  Guru  mendisiplinkan  anak  dengan  menggunakan  cara-cara  lain misalnya  menjewer,  mencubit,  dan  bentuk-  bentuk  pendisiplinan  lainnya  sehingga  guru dikriminalisasikan.
Pasal  80  ayat  (1)  Undang-undang  No.  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  No.  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak menyatakan;  “Setiap  orang  yang  melakukan  kekejaman, kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  atau  penganiayaan  terhadap  anak,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)''. Undang-undang inilah yang menjadi pemicu terjadinya kasus pelaporan guru ke ranah hukum.
Menanggapi hal  ini  kita  juga  mesti  melihat  Undang-Undang  Guru  dan Dosen yang memberikan kewenangan, mandate, dan perlindungan kepada para pendidik. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan, "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada  pendidikan  dasar,  dan  pendidikan  menengah".  Dalam  menjalankan  tugas  sebagai  pendidik,  guru mempunyai  kewenangan  dalam  memberikan  sanksi  jika  peserta  didik  dianggap  melakukan  kesalahan. Sanksi dapat berupa teguran atau peringatan, baik lisan maupun tertulis, agar memberikan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi bagi peserta didik yang melakukan pelanggaran.
Persepsi  yang  berbeda  dari  orang  tua  dan  pihak  sekolah  terutama  guru  sebagai  pelaku  pendidik. Hukuman  yang  bersifat  memberikan  efek  jera  seperti  mencubit  sudah  dianggap  sebagai  pelanggaran HAM berdasarkan undang-undang perlindungan anak menurut persepsi orang tua. Sedangkan pihak guru masih menganggap sanksi tersebut masuk dalam kategori mendidik. Hal ini memang jauh berbeda dengan pola  pendidikan  pada  jaman  dulu,  jika  anak  mendapatkan  hukuman  dari  guru  kemudian  melaporkan kepada orang tua, bisa jadi orang tua justru akan memarahi anak tersebut bahkan menambahkan hukuman di rumah.
Merupakan  hal  yang  wajar  jika  orang  tua  melindungi  anaknya,  akan  tetapi  orang  tua  juga  harus berpikir ulang jika anak tersebut telah melakukan pelanggaran yang cukup berat. Alangkah bijaknya jika orang tua juga mempunyai persepsi yang sama dengan pihak sekolah. Pelaporan orang tua terhadap guru tentu  akan  menghentikan  gerak  guru  dalam  mendidik  siswanya,  dengan  sedikit  cubitan,  gertakan  dan lainnya, guru dianggap telah melakukan penganiayaan terhadap anak.
Selama  hukuman  tersebut  tidak  merupakan  tindak  kekerasan  berlebihan  dan  mempunyai  alasan yang jelas dalam mendidik, harusnya ada sedikit kesadaran dari orang tua dalam menyikapi hal tersebut. Terkecuali jika anak mendapatkan penganiayaan tanpa sebab atau pemberian sanksi yang membuat luka berat mungkin. Hal yang semacam ini bisa dikategorikan sebagai penganiayaan terhadap anak. Seperti Perlindungan  Hukum  Menurut  C.S.T.  Kansil  bahwa  berbagai  upaya  hukum  yang  harus  diberikan  oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
Meskipun  telah  diterbitkan  payung  hukum  dalam  yurisprudensi  Mahkamah  Agung  (MA)  yang dikutip dari  website  MA,  bahwa  guru  tidak bisa  dipidana  saat  menjalankan  profesinya  dan  melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa, perlu adanya persepsi yang sama antara sekolah, guru, orang tua, dan siswa dalam menyikapi pelanggaran siswa
Guru  secara  normatif,  memang  telah  mendapatkan  perlindungan,  sebagaimana  ketentuan  Pasal  39 Undang-Undang  No.  14  Tahun  2005  (1)  yang  menyatakan  bahwa  “Pemerintah,  pemerintah  daerah,
masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindunga terhadap guru dalam pelaksanaan tugas”. Rumusan undang-undang tersebut telah memberikan dan mewajibkan lingkup perlindungan  kepada  guru  dan  tugasnya.  Juga  pada  ayat  (2)  nya  menjelaskan  ruang  lingkup perlindungannya  yang  meliputi  “Perlidungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi  hukum, perlindungan  profesi,  serta  perlindungan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  “Ketentuan  ini  membedakan secara  tegas  tentang  perbedaan  antara  perlindungan  hukum,  perlindungan  profesi,  perlindungan keselamatan kerja dan perlindungan kesehatan kerja [11].
Peraturan  yang  mendukung  terhadap  perlindungan  hukum  bagi  guru  sebagai  tenaga  profesioal memang  sudah  ada,  namun  menurut  penulis  profesi  guru  yang  merupakan  profesi  terhormat (officium nobile) saat ini justru sangat rentan sekali terlibat permasalahan hukum baik perkara pidana, perdata, dan bahkan hukum administrasi. Sebagai pelaku perubahan, guru mengubah peserta didik menjadi lebih baik, lebih  pandai,  lebih  memiliki  keterampilan,  menjadikan  peserta  didik  berkarakter  yang  berguna  bagi  diri peserta  didik  dan  masyarakat,  namun  pada  wilayah  praktis  profesi  guru  di  samping  dihadapkan  pada kewajiban  untuk  senantiasa  meningkatkan  profesionalitasya,  guru  juga  sering  bersinggungan  dengan masalah hukum.
Beberapa  kelemahan  perlindungan  hukum  profesi  sebagai  tenaga  professional  pendidik  sebagai berikut :
a. Belum  optimalnya  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang perlindungan guru.
Guru dalam menjalankan tugas profesinya belum mendapatkan perlindungan hukum secara optimal, sekalipun  sebenarnya  sudah  termuat  dalam  Undang-Undang No. 20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang tentang Guru dan Dosen serta Peraturan  Pemerintah  No.  74  Tahun  2008  tentang  Guru  sebagaimana  diubah  dengan  Peraturan Pemerintah  No.  19  Tahun  2017  yang  seharusnya  menjadi  payung  hukum  bagi  guru  dalam menjalankan tugas profesi.
b. Belum optimalnya pemahaman tentang Kode Etik Guru Indonesia. Pada Kongres Persatuan Guru Republik Indonesia Tahun 2013 telah mengesahkan Kode Etik Guru Indonesia,  namun  yang  terjadi  masih  banyak  guru yang  melanggar  kode  etik profesinya  sendiri. Banyak  guru  yang  tidak  mengetahui  Kode  Etik  Guru  Indonesia  sehingga  banyak  melakukan pelanggaran.
c. Banyaknya permasalahan hukum yang menimpa pada guru dalam menjalankan tugas profesinya. Guru  dalam  menjalankan  tugas  profesinya  masih  banyak  yang  terkena  kasus  hukum,  hal  ini dibuktikan  dengan  masih  banyaknya  permintaan  bantuan  hukum  oleh  guru  ke  Persatuan  Guru Republik  Indonesia.  Laporan dari  orang  tua peserta  didik  atau  masyarakat  terhadap  pelanggaran guru  dalam  menjalankan  tugas  profesinya  masih  langsung  ditujukan  kepada  penegak  hukum (polisi), pengadilan, bukan ke Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagai kelengkapan organisasi profesi guru yang menangano pelanggaran guru dalam menjalankan tugas profesinya.
d. Profesi  Guru  belum  memiliki  hak  untuk  tidak  dapat  dituntut  secara  hukum  dalam  menjalankan tugas profesinya.
Pada saat menjalankan tugas profesinya, guru masih sering dituntut dalam kasus pidana, perdata, bahkan tata usaha negara tanpa memperhatikan kewenangan profesi yang dimiliki guru.
e. Banyaknya kasus yang justru masuk ke Kepolisian (Pidana), Peradilan Perdata, dan bahkan Tata Usaha  Negara  dalam  hubungannya  dengan  Guru  di  dalam  menjalankan  tugas  dan  hubungannya dengan Guru di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, bukan ke Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagai alat kelengkapan organisasi profesi.
f. Adanya kekahawatiran dan rasa ketakutan guru dalam memberikan sanksi kepada peserta didik.
Kekhawatiran dan rasa ketakutan yang dimaksud di sini adalah ketika memberikan sanksi kepada peserta  didik  yang  melanggar  norma  dan  sopan  santun  dalam  mengikuti  pembelajaran,  guru  dapat dipermasalahkan secara hukum.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  untuk  dapat  mengetahui  efektifitas  sosialisasi  perlindungan hukum terhadap permasalahan hukum bagi guru di kota Semarang penulis telah melakukan kajian terhadap jumlah sosialisasi tentang perlindungan hukum bagi guru yang sudah pernah dilakukan oleh tim PGRI Kota semarang  selama  lima  tahun  terakhir  dimana  jumlah  yang  ditemukan  ialah  sejumlah  17  yang  tentu  nya jumlah ini cukup baik dibanding dengan daerah laina yang tentu nya berpengaruh juga kepada peningkatan pemahaman  perlindungan  hukum  terhadap  guru  di  kota  semarang.  Berkaitan  dengan  tinggi  nya  angka kriminalisasi guru menurut penulis disebabkan perbedaan konsepsi berpikir orang tua dengan guru dimana banyak orang tua murid yang tidak paham bahwa memberikan hukuman pada murid juga merupakan salah satu bentuk pendidikan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS. (2020). Jumlah Sekolah, Guru dan Siswa Sekolah Dasar Negeri Menurut Jenis Kelamin, 2015, Update 2018, https://karanganyarkab.bps.go.id/statictable/2016/11/08/72/jumlah-sekolah-guru-dan-siswa- sekolah-dasar-negeri-menurut-jenis-kelamin-2015.html, diakses pada 20 Maret 2021.
Fajar, Mukhti dan Ahmad, Yulianto. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), hlm. 34.
Nawawi,  Jumriani.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Guru  Dari  Kriminalisasi.  Al-Adalah:  Jurnal Hukum dan Politik Islam. 4. 159-172. 10.35673/ajmpi.v4i2.395.
Pemkab Karanganyar. (2020). "Kabupaten
Karanganyar
Dalam Angka 2020".
www.karanganyarkab.bps.go.id. Diakses tanggal 21 Maret 2021.
Sahetapy, dalam Muhadar, Viktimisasi Kejahatan Pertanahan, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006, hal 22.
Saihu,  Made  &  Taufik,  Taufik.  (2019).  PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI  GURU.  Al  Amin:  Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam. 2. 105-116. 10.36670/alamin.v2i02.20.
Sapto Budoyo. (2018). Peranan Perguruan Tinggi Dalam Mengatasi Problematika Hukum Di Indonesia, Jurnal Meta-Yuridis Vol. 1 (1) 2018, https://doi.org/10.26877/m-y.v1i1.2864.
Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri. (2010). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta : Raja Persada), hlm. 13-14.
Sudikno    Mertokusumo.  (1981).    Meningkatkan    Kesadaran    Hukum  Masyarakat,  Edisi  Pertama, Yogyakarta: Liberti.
Suteki dan Taufani, Galang. (2018). Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik). (Depok : PT Raja Grafindo), hlm. 237.
Syaodih, Nana. (2012). Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya), hlm. 53. Umardani,  Mohamad  &  Liany,  Lusy.  (2017).  Penyuluhan  Perlindungan  Hukum  Guru  Dan  Adab  Siswa Sebagai Peserta Didik Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Jurnal Balireso: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat. 2. 10.33096/balireso.v2i2.34..
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15184/perjuangan-pahlawan-tanpa-tanda-jasa-di-ptun diakses  pada  30  September  2016.  Dalam  kasus  ini  Isnentty  Saibi  dan  Marnis  mengajukan  gugatan terhadap SK Kasudin Pendidikan Dasar Jaktim No. 100 dan 102 Tahun 2005 karena dianggap merugikan keduanya.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55c89b728ba9e/kurang-pihak--gugatan-orangtua-murid-jis- tidak-diterima-hakim  diakses  pada  30  September  2016.  Di  dalam  kasus  ini  dilandasi  adanya  dugaan pelecehan  seksual  yang  dilakukan  guru  dan  cleaning  service  jakarta  international  school,  orang  tua murid korban mengajukan gugatan perdata 125 juta dollar.