PENGARUH PENGETAHUAN TENTANG PERATURAN PERPAJAKAN DAN MODERNISASI SISTEM PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN DI KECAMATAN PULO GADUNG
Eka Susilawati Amelia Sandra *
Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jl. Yos Sudarso Kav. 87, Jakarta 14350

## Abstract
This study discusses the influence of knowledge on tax laws and the modernization of the tax system on tax compliance. Tax compliance is defined as a situation where the taxpayer meet their tax obligations and the exercise  of  the  right  of  taxation.  Factors  that  are  considered  to  affect  tax  compliance  among  taxpayers knowledge factor and modernization of the tax system. The  population was individual taxpayer entrepreneur in the district of  Pulo Gadung. Data and information obtained from the questionnaires filled out by the 100 respondents. This research was conducted by distributing questionnaires randomly to individuals who have become  respondents  in  this  study.  This  study  uses  a  Likert  Scale;  SPSS  22;  Validity  Test;  Reliability  Test; Classical  Assumption  Test;  F  Test;  t-test  and  R 2 Test;  Output  multiple  linear  regression  equation  is  Y  = 0.134  +  0.586  X 1 +  0,243  X 2 .  Factors  knowledge  on  rules  of  taxation  is  the  most  dominant  factor  with  a percentage of 45.8%. The results of the test f sig is 0.000, which indicates the existence of significant value, then  the  research  model  can be  used.  The  conclusion  of  the  research  is  the  level  of  knowledge  on  rules  of taxation and the modernization of the tax system positively affects individual taxpayer compliance individual entrepreneurs.  Advice  can  be  given  i.e.  research  should  use  taxpayer  entrepreneur  as  a  sample  and  add more independent variables.
Keyword  :  Knowledge  on  Rules  of  Taxation,  Modernization  of  the  Tax  System,  and  Tax  Compliance  of Individual Entrepreneurs.

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  mengenai  pengaruh  pengetahuan  tentang  peraturan  perpajakan  dan  modernisasi sistem  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  usahawan  yang  berada  di  Kecamatan  Pulo Gadung. Kepatuhan pajak adalah keadaan dimana  wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya pengetahuan wajib pajak dan modernisasi sistem pajak. Populasi penelitian  adalah wajib pajak orang pribadi usahawan di kecamatan Pulo Gadung. Data diperoleh dari hasil kuesioner pada 100 responden. Penelitian ini menggunakan Skala Likert; SPSS 22; Uji Validitas; Uji Reliabilitas; Uji Asumsi Klasik; Uji F; Uji t ; Uji R 2 ;. Hasil persamaan regresi linier berganda Y = 0,134 + 0,586 X 1 + 0,243 X 2. Faktor pengetahuan tentang  peraturan  perpajakan  merupakan  faktor  yang  paling  dominan  dengan  persentase  45,8%.  Hasil  nilai sig  uji  f  adalah  0,000  yang  menunjukkan  adanya  nilai  yang  signifikan,  maka  model  penelitian  dapat digunakan.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  tingkat  pengetahuan  tentang  peraturan  perpajakan  dan modernisasi sistem pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.
Kata  kunci  :  Pengetahuan  tentang  Peraturan  Perpajakan,  Modernisasi  Sistem  Pajak,  dan  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.
* Alamat kini:Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jln Yos Sudarso Kav. 87 Sunter , Jakarta 14350 Penulis untuk Korespondensi: Telp. (021) 65307062 Ext. 708. E-mail: amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id

## Pendahuluan
embangunan  nasional  adalah  kegiatan yang  berlangsung  secara  terus-menerus dan  berkesinambungan  yang  bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil  maupun  spiritual.  Untuk  dapat merealisasikan  tujuan  tersebut  perlu  banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.  Salah  satu  usaha pemerintah dalam  memperoleh  pendapatan  negara dalam pembiayaan  pembangunan  yaitu dengan menggali  sumber  dana  yang  berasal  dari dalam  negeri  berupa  pajak.  Pajak  digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama (Waluyo, 2013).
Dalam  sistem  perpajakan  dikenal  tiga sistem pemungutan pajak yaitu, sistem official assessment, sistem self assessment, dan sistem withholding. Sistem  pemungutan  pajak  yang dilaksanakan  di  Indonesia  saat  ini  adalah sistem self assessment (Siti  Resmi, 2016) sistem self assessment adalah  memberikan wewenang,  kepercayaan,  tanggung  jawab kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah  pajak  yang  terutang  setiap  tahunnya sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan perpajakan  yang  berlaku.  Dalam  sistem  ini, inisiatif  dan  kegiatan  menghitung  serta pelaksanaan  pemungutan  pajak  berada  di tangan  wajib  pajak.  Wajib  pajak  dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan  perpajakan  yang  sedang  berlaku, dan  mempunyai  kejujuran  yang  tinggi,  serta menyadari  akan  arti  pentingnya  membayar pajak.  Oleh  karena itu,  wajib  pajak  diberi kepercayaan untuk menghitung, mem- perhitungkan,  membayar,  melaporkan,  dan mempertanggung jawabkan pajak yang terutang.
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  46 Tahun  2013  tentang  Pajak  Penghasilan  atas Penghasilan  dari  Usaha  yang  Diterima  atau Diperoleh  Wajib  Pajak  yang Memiliki Peredaran  Bruto  Tertentu.  Wajib pajak  yang menerima  penghasilan  dari  usaha,  tidak termasuk  penghasilan  dari  jasa  sehubungan
dengan  pekerjaan  bebas,  dengan  peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 dalam 1  (satu)  tahun  pajak  akan  dikenakan  tarif  1% dari omzet.
Direktur  Jendral  Pajak  (DJP,  2015) bersama  dengan  Gubernur  DKI  Jakarta membuka sosialisasi PP 46/2013 dan meresmikan  Gerai  Layanan  Terpadu  di  Blok B,  Pasar  Tanah  Abang,  Jakarta  Pusat.  Gerai ini  melayani  berbagai  jenis  pelayanan kewajiban  perpajakan  pusat  dan  daerah kepada para pedagang di Pasar Tanah Abang. Para  pedagang  di  pasar  Tanah  Abang  dan sekitarnya  tidak  perlu  lagi  meninggalkan tempat  usahanya  untuk  datang  ke  Kantor Pelayanan  Pajak  (KPP)  mengurus  hak  dan kewajiban  perpajakannya  karena  sudah  ada Gerai  Layanan  Terpadu  di  lokasi  usaha. Setiap  akhir  bulan,  para  pengusaha  UMKM cukup  hanya  menghitung  jumlah  omzet  dan kemudian  menyetorkan  pajaknya  sebesar  1% melalui  ATM,  Internet  Banking,  teller  Bank atau  kantor  pos. Berdasarkan  Data  Nomor Objek  Pajak  (NOP),  terdapat  12.970  kios  di Pasar  Tanah  Abang,  dari  sejumlah  kios tersebut  hanya  8.799  yang  terdaftar  sebagai wajib pajak. Dari 8.799 Wajib Pajak tersebut, sampai Agustus 2015, hanya 13% atau sekitar 1.178  wajib  pajak  yang  membayar  pajak sesuai  PP  46,  dengan  nilai  sekitar  Rp  3,98 Miliar. Data  tersebut  menunjukkan  bahwa  di Pasar  Tanah  Abang  terdapat  sekitar  4.171 pedagang  yang  belum  mempunyai  NPWP,
7.621  pedagang  yang  sudah  mempunyai NPWP  namun  belum  membayar  pajak,  dan rata-rata  omzet  dari  1.178  pedagang  yang membayar  pajak  hanya  sekitar  Rp  42  juta perbulan  untuk  masing-masing  pedagang. Padahal  berdasarkan  informasi  yang  beredar, perputaran  uang  di  pasar  Tanah  Abang mencapai triliunan rupiah.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut maka  peneliti  mencoba  meneliti  pengaruh pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan modernisasi  sistem  pajak  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi  usahawan  di Kecamatan Pulo Gadung.
P
Tujuan dilakukannya  penelitian  ini  adalah untuk :
1. Untuk  menguji  dan  menganalisa  pengaruh pengetahuan  tentang  peraturan  perpajakan terhadap  kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.
2. Untuk  menguji  dan  menganalisa pengaruh modernisasi sistem pajak terhadap
kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi usahawan.

## Tinjauan Pustaka

## Pajak
Menurut  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2009  tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata  Cara  Perpajakan  pada  pasal  1  ayat  1 berbunyi  :  Pajak  adalah  kontribusi  wajib kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## Wajib Pajak
Menurut  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2009  tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata  Cara Perpajakan  pada  pasal  1  ayat 2 berbunyi  : Wajib  pajak  adalah  orang  pribadi atau  badan,  meliputi  pembayaran  pajak, pemotong  pajak  dan  pemungut  pajak,  yang mempunyai  hak  dan  kewajiban  perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.

## Usaha Mikro Kecil Menengah
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan  dari usaha  yang  diterima  atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam  pasal  2  ayat 2 yaitu wajib pajak  orang  pribadi  atau wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan  menerima  penghasilan  dari  usaha,  tidak termasuk  penghasilan  dari  jasa  sehubungan
dengan  pekerjaan  bebas,  dengan  peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah 1% (satu persen).
Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan
Pengetahuan adalah hasil peng- inderaan  manusia,  atau  hasil  tahu  seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya  (Notoatmodjo, 2013).  Pengetahu- an tentang peraturan perpajakan yang dimaksud  adalah  wajib  pajak  orang  pribadi tahu fungsi, manfaat, dan kewajiban perpajak- an. Selain itu wajib pajak juga harus mengerti bagaimana  cara  mengisi  SPT,  menghitung, membayar  dan  melaporkan  pajak  yang terutang  dengan  benar  dan  tepat  waktu.  Jika wajib  pajak  tidak  memiliki  pengetahuan mengenai  peraturan  dan  proses  perpajakan, maka  wajib  pajak  tidak  dapat  menentukan perilakunya dengan tepat.

## Modernisasi Sistem Pajak
Siti  Kurnia  (2013)  modernisasi sistem perpajakan  yang  dilakukan  pada  dasarnya meliputi :
a. Restrukturisasi Organisasi
Untuk  melaksanakan  perubahan  secara lebih  efektif  dan  efisien,  sekaligus  men- capai  tujuan  organisasi  yang  diinginkan.
Contohnya pembentukan Account Representative yang memiliki tugas memberikan bantuan konsultasi perpajakan kepada  wajib  pajak,  memberitahukan peraturan  perpajakan  yang  baru,  dan mengawasi kepatuhan wajib pajak.
b. Penyempurnaan  proses  bisnis  melalui pemanfaatan  teknologi  komunikasi  dan informasi
Perbaikan proses bisnis merupakan pilar penting program modernisasi DJP, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
c. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia
Secanggih  apapun  struktur,  sistem,  dan teknologi informasi, semua itu tidak akan dapat  berjalan  dengan  optimal  tanpa didukung SDM yang berintegritas. Dengan  sistem  dan  manajemen  SDM yang  lebih  baik  dan  terbuka  akan  dapat menghasilkan SDM yang juga lebih baik, khususnya  dalam  hal  produktivitas  dan profesionalisme.
d. Pelaksanaan Good Gorvenance Dalam praktek berorganisasi, good gorvenance biasanya  dikaitkan  dengan mekanisme  pengawasan  internal  yang bertujuan untuk
meminimalkan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan  dalam  organisasi,  baik itu  dilakukan  oleh  pegawai  maupun pihak  lainnya,  baik  disengaja  maupun tidak.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Keputusan  menteri  Keuangan  No. 544/KMK.04/2000 sebagaimana  telah  diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
No.74/PMK.03/2012, yaitu :
(1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat
Pemberitahuan,
(2) Tidak  mempunyai  tunggakan  pajak untuk semua  jenis pajak, kecuali tunggakan  pajak  yang  telah memperoleh
izin  untuk  mengangsur  atau  menunda pembayaran pajak. (3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan
Publik atau lembaga pengawasan
keuangan  pemerintah  dengan  pendapat
Wajar  Tanpa  Pengecualian  selama  3 (tiga) tahun berturut-turut.
(4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak  pidana  di  bidang  perpajakan berdasarkan  putusan  pengadilan  yang telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap dalam  jangka  waktu  5  (lima)  tahun terakhir.
Pengaruh  pengetahuan  tentang  peraturan perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak
Pengetahuan akan peraturan perpajak- an  masyarakat  melalui  pendidikan  formal maupun  non  formal  akan  berdampak  positif terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang  baru,  wajib  pajak  wajib  melakukan sistem menghitung, memperhitungkan, membayarkan,  dan  melaporkan  sendiri  pajak yang  terutang.  Dengan  adanya  sistem  ini diharapkan  wajib  pajak  mengetahui  akan fungsi  dari  pajak  itu.  Wajib  pajak  wajib mengetahui peraturan  perpajakan  yang  sudah ada, guna mempermudah melakukan kewajibannya.  Wajib  pajak  yang  tidak mengetahui  peraturan  perpajakan  secara  jelas maka  akan  cenderung  akan  menjadi  wajib pajak  yang  tidak  taat  atas  kewajibannya. Semakin wajib pajak tahu terahadap peraturan perpajakan, maka akan semakin tahu juga atas sanksi  yang  akan  diterima  bila  melalaikan kewajibannya. Penelitian  Reynaldi  Manuel Linting (2012) menunjukan hasil Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan tidak  berpengaruh  terhadap  kesadaran  wajib pajak.  Sedangkan penelitian  Septiyani  Nur Khasanah (2013) menunjukkan hasil Pengetahuan  Perpajakan  berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.
H1  : Terdapat  pengaruh  antara  Pengetahuan tentang  Peraturan  Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Usahawan.
Pengaruh modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah salah satu bentuk reformasi dalam memberikan pelayanan yang dilakukan oleh  kantor  pajak  di  mana  akan  mem- pengaruhi  pula  patuh  tidaknya  wajib  pajak dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakan- nya.  Dengan  pembentukan Account  Rep-
resentative yang  memiliki  tugas  memberikan bantuan  konsultasi  perpajakan  kepada  wajib pajak,  memberitahukan  peraturan  perpajakan yang  baru,  dan  mengawasi  kepatuhan  wajib pajak.  Dengan  adanya  sistem  pajak  yang sudah  menggunakan  basis  internet,  wajib pajak dapat mengakses dan mendaftarkan data perpajakannya, Melaporkannya  dan  mem- bayarnya. Jika wajib pajak dapat memaksimalkan  sistem  perpajakan  yang  baru dengan basis internet, wajib pajak akan dapat mudah  dalam  membayarkan  pajaknya.  Wajib pajak hanya membuka situs yang sudah dibuat oleh Dirjen pajak dan mengisikan kolom yang sudah tersedia. Data yang sudah diisikan akan aman karena tersimpan dalam bentuk elektrik dan enkripsi (memiliki sandi kunci). Selain itu juga  sudah  adanya  sistem  pelaporan  dalam bentuk  elektrik  yang  disebut e-SPT dan e- Filing yang  mempermudahkan  wajib  pajak dalam  melaporkan  pajaknya,  dan  juga e- Billing metode pembayaran secara elektronik. Penelitian  Septiyani  Nur  Khasanah  (2014) menyimpulkan  bahwa  modernisasi sistem administrasi perpajakan  berpengaruh  positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
H2  : Terdapat  pengaruh  antara  Modernisasi Sistem  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

## Metode Penelitian

## Objek Penelitian
Objek  yang  akan  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  para  wajib  pajak  orang pribadi  usahawan  yang  memiliki  toko  di Kecamatan  Pulo  Gadung  dengan  jumalh responden 100 orang . Penelitian ini berfokus kepada  pemilik  toko  yang  beromzet  kurang dari  Rp.  4.800.000.000  dalam  setahun. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan  kuesioner  secara  acak  kepada pemilik  toko  di  Kecamatan  Pulo  Gadung sebanyak 100 responden

## Variabel Penelitian
Variabel  penelitian  adalah  suatu  hal  yang berbentuk  apa  saja  yang  ditetapkan  oleh peneliti  untuk  dipelajari  sehingga  diperoleh informasi  tentang  hal  tersebut  kemudian ditarik  kesimpulannya. Dalam  penelitian  ini variabel yang digunakan adalah:
1. Variabel Dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan
Kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi  usahawan  dapat  didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi  semua  kewajiban  perpajakan- nya dan melaksanakan perpajakannya. Tabel Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Dimensi Indikator Kepatuhan Wajib Pajak SPT  Tahunan  membayar pajak dan melaporkan SPT Wajib  pajak  tepat  waktu dalam melaporkan SPT Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak Wajib  pajak  tidak  pernah melakukan  tindak  pidana di bidang perpajakan Wajib pajak melaksanakan ketentuan  perpajakan  yang berlaku
Sumber : Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012 dan Nasucha yang dikutip Siti Kurnia (2013)
2. Variabel Independen, terdiri dari: a. Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan Pengetahuan tentang peraturan perpajakan  adalah  proses  pengubahan sikap  seorang  wajib  pajak  dalam menambah pengetahuan melalui upaya  pelatihan  untuk  mengetahui peraturan yang terdapat dalam perpajakan,  agar  dapat  melaksanakan kewajiban perpajaknnya. Tabel Indikator Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan Variabel Dimensi Indikator Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan Tahu Tahu fungsi, kewajiban dan manfaat Memahami Memahami administrasi pajak Aplikasi Menggunakan fasilitas pajak Analisis Menguraikan  atau  menjabarkan  tarif dan aturan pajak Sintesis Dapat menyusun alur dalam administrasi pajak Evaluasi Mengevaluasi kewajiban pajak Sumber : Notoatmodjo (2013) b. Modernisasi Sistem Pajak Modernisasi  sistem  pajak  adalah perubahan  sistem  administrasi  pajak dalam hal pengelolaann yang bertujuan untuk memberikan kemudahan  kepada  para  wajib  pajak dalam melakukan administrasi
perpajakan sehingga terwujudnya kepatuhan dalam perpajakan. Tabel Indikator Modernisasi Sistem Pajak Variabel Dimensi Indikator Modernisasi Sistem Pajak Restrukturisasi Organisasi Pembentukan Account Representative Penyempurnaan Sumber Daya Manusia Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang profesional Teknologi Informasi & Komunikasi Penerapan e-System Good Governance Pembentukan Complaint Center Sumber : Siti Kurnia (2013)

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan  oleh  penulis  dalam  melakukan penelitian  ini  adalah  metode  penelitian lapangan,  yang  dilakukan  dengan  cara mendatangi  langsung  objek  yang  akan  diteliti untuk  memperoleh  data  primer  dengan  cara kuesioner.  Penulis  membagikan    kuesioner kepada  para  UMKM  yang  berada  di Kecamatan  Pulo  Gadung  untuk  mencari  data
dan memperoleh informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
Kuesioner ini dibagikan kepada responden  untuk  mengukur  pengetahuan wajib  pajak,  dan  modernisasi  sistem  pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.  Kuesioner  yang  dibagikan  kepada responden  yang  berisi  pertanyaan  yang mewakili  setiap  variabel  yang  ada  dalam penelitian sehingga akan didapatkan informasi
mengenai  pengetahuan  wajib  pajak,  dan modernisasi  sistem  pajak  terhadap  kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

## Teknik Analisis Data
Dalam  penelitian ini  penulis melaku- kan  uji  validitas  dan  uji  reliabilitas  untuk mengukur  kuesioner.  Selain  itu  penulis  juga
memakai analisis  statistik  deskriptif  untuk mengetahui  gambaran  umum  dari  semua variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian. Penulis  juga  menggunakan  uji  asumsi  klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas,  uji  heterokedastisitas,  dan uji autokorelasi serta dilakukan juga uji F dan uji t.

## Hasil Dan Pembahasan
Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation PPP 100 27 42 35,18 3,365 MSP 100 33 48 39,81 3,651 KWPOP 100 21 40 30,44 3,793 Pada  tabel  1  diatas  maka  diperoleh hasil  untuk  variabel  pengetahuan  tentang peraturan perpajakan mempunyai nilai minimum  sebesar  27,  maksimum  42,  dan dengan  nilai rata-rata  sebesar  35,18.  Untuk variabel modernisasi sistem pajak mempunyai
nilai  minimum  sebesar  33,  nilai  maksimum 48,  dan  nilai  rata-rata  sebesar  39,81.  Untuk variabel  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi mempunyai nilai minimum 21, maksimum 40, dan nilai rata-rata sebesar 30,44.
Tabel 2 Hasil Uji Validitas Untuk Prakuesioner No Variabel Pertanyaan r hitung r tabel (5 %, 30) Keterangan 1 Pengetahuan tentang peraturan perpajakan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, 517 0, 536 0, 781 0, 754 0, 861 0, 776 0, 780 0, 788 0, 710 0, 361 0, 361 0, 361 0, 361 0, 361 0, 361 0, 361 0, 361 0, 361 Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 2 Modernisasi Sistem Pajak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0, 736 0, 750 0, 846 0, 643 0, 857 0, 601 0, 446 0, 621 0, 384 0, 545 0, 361 0, 361 0, 361 0, 361 0, 361 0, 361 0, 361 0, 361 0, 361 0, 361 Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
3 Kepatuhan Wajib Pajak 1 2 3 4 5 6 7 8 0, 797 0, 835 0, 766 0, 881 0, 821 0, 784 0, 830 0, 753 0, 361 0, 361 0, 361 0, 361 0, 361 0, 361 0, 361 0, 361 Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Berdasarkan uji validitas pada tabel 2, maka  yang  dapat  terlihat  secara  keseluruhan bahwa  setiap    butir  pertanyaan  yang  ada  di dalam  kuesioner  untuk  semua  variabel  yang ada di dalamnya adalah valid.
Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas untuk prakuesioner No Variabel Cronbach Alpha Standar Output Alpha Keterangan 1 Pengetahuan tentang peraturan perpajakan 0, 886 0,700 Reliabel 2 Modernisasi sistem pajak 0,848 0,700 Reliabel 3 Kepatuhan wajib pajak 0,924 0,700 Reliabel Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang ditunjukkan  pada  tabel 3,  maka  dapat  dilihat bahwa  secara  keseluruhan  setiap  variabel
menunjukkan  indeks  reliabilitas  yang  lebih tinggi dari 0,700, yang berarti semua variabel adalah reliabel. Tabel 4 Ikhtisar Analisis Penelitian Nama Pengujian Kriteria Hasil Keterangan Uji Normalitas P_Value > 0.05 0.200 Lolos Uji Normalitas Uji Autokorelasi DW terletak antara dU dan (4-dU) DW = 1.855 dU  = 1.715 DW 1.855 > 1.715 DW 1.855 < 2.285 Lolos Uji Autokorelasi Uji Multikolinearitas Tolerance ≥ 0.1 VIF ≤ 10 Tolerance = 0.551 VIF = 1.813 Lolos Uji Multikolinearitas Uji F Sig < 0.05 0.000 Lolos Uji F Uji t (per variabel) PPP Sig < 0.05 0.000 Lolos Uji t MSP 0.019 Lolos Uji t Koefisien Determinasi 0 ≤ R 2 ≤ 1 0.488 48.8 % variabel KWPOP dapat dijelaskan variabel penelitian

## Uji Normalitas
Tabel 4 menunjukkan hasil p_value > 0.05  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  model regresi ini memenuhi asumsi normalitas.

## Uji Autokorelasi
Tabel  4  menunjukkan  bahwa  DW terletak  diantara  dU  dan  (4-dU),  maka  dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada pengujian ini.

## Uji Multikoleniaritas
Berdasarkan tabel 4, nilai tolerance  > 0,1  dan  juga  VIF<10.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  pada  model  regresi  tidak  terdapat masalah multikoleniaritas.

## Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)
Tabel  4  menunjukkan  nilai  Sig. sebesar  0,000  yang  berarti  lebih  kecil  dari  α =0,05  sehingga  tolak  H 0 .  Hal  ini  menujukkan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan  dan  modernisasi  sistem  pajak secara  bersama-sama  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  variabel  dependen,  yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Uji  Signifikasi  Parameter    Individual  (Uji Statistik t)
Hasil  pengujian  pada  hipotesis  ini menunjukkan  bahwa variabel pengetahuan tentang  peraturan  perpajakan (PPP)  memiliki nilai  sig-t  0,000 <  0,05.  Hal  ini  menunjukan bahwa pengetahuan  tentang  peraturan perpajakan memiliki cukup bukti berpengaruh terhadap variabel  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi usahawan.
Hasil  pengujian  variabel modernisasi sistem pajak memiliki nilai sig-t 0,019 < 0,05. Hal  ini  menunjukan  bahwa modernisasi sistem  pajak  berpengaruh  terhadap  variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

## Koefisien Determinasi
Tabel  4  menunjukkan  bahwa  nilai  R square  pada  penelitian  ini  adalah sebesar 0,488.  Hal  ini  berarti  48.8%  variabel kepatuhan  wajib  pajak  dapat  dijelaskan  oleh variabel independen, sedangkan 51,2% ditentukan  oleh  variabel  lain  yang  tidak digunakan dalam penelitian ini.

## Pembahasan
Pengaruh  Pengetahuan  tentang  Peraturan Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan
Pengaruh variabel pengetahuan tentang peraturan perpajakan dapat dilihat dari nilai  R  Square  sebesar  45,8  %  (lampiran output SPSS) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dengan nilai signifikansi  sebesar  0,000  dibawah  0,05  atau 5%.  Melalui  uji  t  dapat  dilihat  bahwa signifikansi  tersebut < 0,05. Hal  ini menyatakan  pengetahuan  tentang  peraturan perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. sebagian responden sudah memiliki  pengetahuan  mengenai  peraturan perpajakan dan kewajibannya dalam melakukan  pembayaran dan  pelaporan pajak. Hal  ini  dikarenakan  mereka  tahu  akan pentingnya pengetahuan sebagai proses pengubahan  sikap  seorang  wajib  pajak  dalam usaha menambah pengetahuan melalui pengajaran  maupun  pelatihan di  KPP terkait perpajakan.  Dengan  adanya  pengetahuan tersebut membuat wajib pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan seperti mendaftar,  mengisi  SPT,  menghitung  SPT, membayarkan pajak, dan melaporkan kewajiban  perpajakannya.  Hal  ini  sejalan dengan  penelitian  Septiyani  Nur  Khasanah (2014)  yang  menyatakan  bahwa  pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Selain  itu hasil  penelitian  ini  juga  sejalan  dengan penelitian Megahsari Seftiani (2016) mengungkapkan bahwa pengetahuan
berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
Pengaruh Modernisasi Sistem Pajak terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi Usahawan
Pengaruh  variabel  modernisasi  sistem pajak dapat dilihat dari nilai R Square sebesar 33.9  %  (lampiran  output  SPSS)  terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan  dengan  nilai  signifikansi  sebesar 0,000  dibawah  0,05  atau  5%.  Melalaui  uji  t dapat  dilihat  bahwa  signifikansi  tersebut  < 0,05.  Hal  ini  menyatakan  modernisasi  sistem pajak  tersebut  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. dirjen  pajak  sudah  berhasil mengubah sistem administrasi pajak dari yang manual menjadi sistem yang berbasis komputer.  Dengan  berubahnya  sistem  pajak maka  memudahkan  para  wajib  pajak  dan menghemat  waktu  dalam  mendaftarkan  diri, menghitung,  membayar  dan  melaporkan pajaknya.  Sehingga  para  wajib  pajak  tidak dapat  lagi  menghindar  untuk  tidak  membayar pajak dengan alasan sulitnya proses administrasi  perpajakannya.  Hal  ini  juga sejalan dengan penelitian
Enggar,
Mochammad, dan Rizki (2014) yang
menyatakan  bahwa  tingkat  kepatuhan  wajib pajak  orang  dipengaruhi  oleh  pelaksanaan modernisasi  struktur  organisasi,  modernisasi prosedur  organisasi,  modernisasi  strategi organisasi, dan modernisasi budaya organisasi

## Simpulan
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dan hasil  analisis  yang  dilakukan  pada  penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Pengetahuan  tentang  Peraturan  Perpajakan berpengaruh  positif  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.
2. Modernisasi  Sistem  Pajak  berpengaruh positif  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi Usahawan.

## Saran
Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka terdapat  beberapa  saran  yang  dapat  diberikan oleh  peneliti  untuk  penelitian  selanjutnya yaitu :
1. Penelitian  selanjutnya  diharapkan  untuk memperbanyak jumlah responden, hal ini agar  dapat  memperoleh  jawaban  dan hasil  penelitian  yang  lebih  valid  dan reliable  serta  sesuai  dengan  perwakilan populasi yang diteliti.
2. Penelitian  selanjutnya  disarankan  untuk menambah  variabel  independen  lainnya (seperti penyuluhan, pelayanan perpajak- an,  sikap  wajib  pajak,  kesadaran  wajib pajak,  dan  lain-lain)  sehingga  dapat ditemukan  variabel  baru  yang  akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3.
4. Penelitian  selanjutnya  disarankan  untuk melakukan kuesioner dengan menggunakan  pertanyaan  yang  lebih spesifik  dan  mendalam  tidak  hanya pertanyaan-pertanyaan umum, untuk memperoleh jawaban dan hasil penelitian yang lebih akurat.

## Daftar Pustaka
Amelia, 2015,  Skripsi: Pengaruh  Kesadaran Wajib  Pajak,  Pengetahuan  Wajib Pajak,  dan  Sanksi  Pajak  terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi  di  Wilayah  Jakarta  Utara, Institut  Bisnis  dan Informatika  Kwik Kian Gie (Tidak Dipublikasikan).
bps.go.id 2016, Badan Pusat Statistik Jakarta,
diakses 08 Februari 2017 https://www.bps.go.id/linkTabelStatis /view/id/1322
Cooper, Donald R. dan Pamela S. Schindler , 2017, Metode Penelitian Bisnis, Edisi 12, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.
Darmawan,  Deni. 2013. Metode  Penelitian Kuantitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya. Ghozali,  Imam. 2013. Aplikasi  Analisis Multivariate  dengan  Program  IBM SPSS 21, Semarang: 2013.
Ikatan  Akuntansi  Indonesia. 2015. Modul Pelatihan  Pajak  Terapan  Brevet  AB Terpadu.  Jakarta:  Ikatan  Akuntansi Indonesia.
Kemenkeu.com  2016,  Kementrian  Keuangan Jakarta,  diakses  16  Februari  2017 http://www.kemenkeu.go.id/Data/nota -keuangan-apbn-2016
Khasanah,  Septiyani  Nur. 2014. Skripsi  : Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan,  dan  Kesadaran  Wajib Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat  Jenderal  Pajak  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Tahun  2013. Universitas Negeri Yogyakarta
(Dipublikasikan).
Linting,  Reynaldi  Manuel. 2012.Skripsi  : Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Tingkat Penghasilan Wajib  Pajak,  dan  Sanksi  Denda terhadap  Kemauan  Pengusaha  Kecil dan  Menengah  memenuhi  Kewajiban
Perpajakan.  Universitas  Indonesia (Dipublikasikan).
Mardiasmo. 2016. Perpajakan,  Yogyakarta: Andi

## Mintje,  Megahsari  Seftiani. 2016. Pengaruh
Sikap,  Kesadaran,  dan  Pengetahuan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  Pemilik  (UMKM) dalam  memiliki  NPWP.  Volume  4, Jurnal EMBA (Dipublikasikan).
Notoatmodjo, Soekidjo. 2013. Promosi Kesehatan  Teori  &  Aplikasi,  Jakarta:
Rineka Cipta
Pajak.go.id .2015,  Direktorat  Jenderal  Pajak Jakarta,  diakses  30  November  2016 http://www.pajak.go.id/content/news/ pembukaan-gerai-layanan-terpadu- dan-sosialisasi-pp-462013-kepada- pedagang-pasar-tanah
Prabandari,  Enggar  Galuh,  Mochammad Djudi  dan  Rizki  Yudhi  Dewantara 2014, Pengaruh Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Volume  5, Jurnal  Administrasi  Bisnis – Perpajakan (Dipublikasikan).
Rahayu,  Siti  Kurnia. 2013. Perpajakan Indonesia  Konsep  dan  Aspek  Formal, Yogyakarta: Graha Ilmu.
Republik  Indonesia. 2009. Undang – Undang Nomor  16  Tahun  2009  tentang
Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan.Sekretariat Negara. Jakarta
Republik  Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  74/PMK.03/2012 Tentang  Tata  Cara  Penetapan  dan Pencabutan  Penetapan  Wajib  Pajak dengan  Kriteria  Tertentu  dalam Rangkan  Pengembalian  Pendahuluan
Kelebihan Pembayaran Pajak. Sekretariat Negara. Jakarta. Republik Indonesia. 2013. Peraturan Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang
Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang  Memiliki  Peredaran  Bruto Tertentu. Sekretariat Negara. Jakarta.
Resmi,  Siti. 2016. Perpajakan  Teori  dan Kasus,  Edisi  9,  Buku  1,  Jakarta  : Salemba Empat.
Sarunan, Widya K. 2015. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dan Wajib  Pajak  Badan  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Manado. Volume 3, Jurnal EMBA (Dipublikasikan). Susanto, Herry. 2012, Membangun Kesadaran dan  Kepedulian  Sukarela  Wajib
Pajak,  Direktorat  Jenderal  Pajak,
diakses 30 November 2016, http://www.pajak.go.id/content/memb angun-kesadaran-dan-kepedulian-
sukarela-wajib-pajak
Umar,  Husein. 2011. Metode  Penelitian untuk  Skripsi  dan  Tesis  Bisnis, Jakarta: Rajawali Pers.
Waluyo. 2013. Perpajakan  Indonesia,  Edisi 11, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.