## PROBLEMATIKA PENDAFTARAN PENDUDUK SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI E-KTP DALAM LINGKUP ADMINISTRASI NEGARA
Firman. P, Jumadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : Firmanpalasa17@gmail.com

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  permasalahan  dalam  proses  implementasi  E- KTP dan kendala dalam proses pelaksanaan E-KTP di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini merupakan  penelitian  yang  bersifat  kualitatif  dan  apabila  dilihat  dari  tujuannya  termasuk dalam penelitian hukum deskriptif. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan E-KTP belum terlaksana secara maksimal  sebagaimana  regulasi  yang  mengatur.  Seluruh  masyarakat  yang  harusnya diwajibkan  memiliki E-KTP sebagai identitas diri dan kelengkapan data diri masing-masing. Otomatis  implementasi  pendaftaran  penduduk  mengalami  penurunan  kinerja  sehingga memicu  efektivas  standar  operasional  pelayanan  dan  berimbas  pada  sistem  pelaksanaannya yang  kurang  maksimal.  Faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  pelaksanaan  E-KTP  yang dilaksanakan  di  Kabupaten  Bulukumba  belum  mampu  mewujudkan  Tertib  Admnistrasi, belum  sepenuhnya  berjalan  dengan  baik  diantaranya  karena  adanya  faktor  yang  menjadi kendala dalam proses pelaksanaannya.

## Kata Kunci: Administrasi Negara; Penduduk; Tertib Administrasi

## Abstract
This paper aims to find out the problems in the process of implementing E-KTP and the obstacles in the process  of implementing E-KTP in Bulukumba Regency. This research is a qualitative study and when viewed from its purpose is included in descriptive legal research. The type of data used includes primary data and secondary data. The results showed that the implementation of the E-KTP had not been carried out optimally as the regulations governing it.  All  people  who should  be  required  to  have  an  E-KTP  as  their  personal  identity  and  data completeness.  Automatic  implementation  of  population  registration  has  decreased performance,  triggering  the  effectiveness  of  service  operational  standards  and  impacting  on the implementation system that is less than optimal. Factors affecting the implementation of the  E-KTP  carried  out  in  Bulukumba  Regency  have  not  been  able  to  realize  the  Orderly Administration,  not  yet  fully  running  well  due  to  factors  that  have  become  obstacles  in  the implementation process.

## Keywords: State Administration; Population; Good Administration

## Pendahuluan
Setiap  manusia  mempunyai  kepentingan.  Kepentingan  adalah  suatu  tuntutan perorangan  atau  kelompok  yang  diharapkan  untuk  dipenuhi.  Setiap  manusia  adalah mendukung  atau  penyandang  kepentingan.  Sejak  dilahirkan  manusia  butuh  makanan, minuman,  pakaian,  tempat  berteduh  dan  sebagainya.  Seiring  dengan  bertambahnya  usia, kemudian  secara  otomtis  bertambah  juga  jumlah  dan  jenis  kepentingannya:  bermain-main, bersekolah,  bekerja,  berkeluarga  dan  sebagainya.  Dari  sejak  kecil  hingga  beranjak  dewasa serta menjelang saat ia meninggal dunia kepentingannya berkembang. 1
Oleh  karna  itu,  salah  satu  bentuk  dan  dinamika  kehidupan  dalam  masyarakat  adalah mampu  menciptakan  kemajuan  dan  berbagai  metode  dalam  berbagai  aspek  sesuai  dengan yang  mereka  lakukan  sehingga  mampu  mengubah  pola,  tatanan,  dan  gaya  hidup  manusia dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dan diciptakan. 2
Negara  Indonesia  adalah  negara  kesejahteraan  yang  merupakan  evolusi  dari  negara  di zaman  dulu  yang  hanya  sebagai  penjaga  malam.  Konsekuensi  dari  Negara  kesejahteraan tersebut adalah negara ikut campur dalam segala bentuk  aktivitas masyarakat guna menjamin terlaksananya  kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  hal  ini  peran  pemerintah  sangat  luas  dalam hal  ikut  campur  dalam  aktivitas  masyarakat.  Ikut  campur  yang  dilakukan  oleh  aparatur pemerintah  tersebut  harus  diawasi  agar  tidak  terjadi  tindakan  yang  melanggar  Hukum    atau yang merugikan masyarakat. 3
Pembuatan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  Elektronik  atau  yang  lebih  dikenal  dengan istilah  E-KTP  khususnya  di  Kabupaten  Bulukumba  belum  sepenuhnya  maksimal. Dikarenakan  masalah  utama  yang  menjadi  hambatan  dalam  proses  implmentasinya  adalah kurang  maksimalnya  ketersediaan    blangko  E-KTP  yang  menjadi  salah  satu  bahan  utama untuk  pembuatan  E-KTP  yang  sering  menuai  kontroversi  saat  ini  dikalangan  masyarakat, kemudian juga akibat minimnya alat percetakan E-KTP sehingga menyebabkan antrian yang panjang  bagi  pemohon  perekaman  E-KTP,  namun    tak  hanya  faktor  itu  saja  yang mempengaruhi  kinerja  pelaksanaan  pereaman  E-KTP  tetapi  faktor  jaringan  juga  telah menjadi  kendala  utama  dalam  proses  pelaksanaannya  yang  alami  di  oleh    Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  (Discapil)  Kabupaten  Bulukumba.  harus  diakui,  bahwa minimnya  alat  adalah  suatu  kendala  utama  hingga  mengakibatkan  pelayanan  belum  dapat maksimal  sepenuhnya  dalam  pembuatan  E-KTP,  faktor  minimnya  alat  dan  jaringan  yang tidak  mendukung  sangat  berdampak  terhadap  efisiensi  pelayanan  publik  dalam  proses perekaman E-KTP kurang lebih 413.229 juta jiwa penduduk di Kabupaten Bulukumba belum maksimal. Oleh karna itu, harapan masyarakat akan  adanya penambahan fasilitas alat sesuai kebutuhan    serta  pengadaan  fasilitas  pendukung  yang  kemudian  bisa  meningkatkan  kinerja pelaksanaan perekaman E-KTP. Masyarakatpun mengeluh atas terjadinya berbagai hambatan yang  dampaknya  mempersulit  dalam  pengurusan  di  kantor  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba. Tentu ini sudah tidak sesuai dengan apa yang dalam undang-undang  nomor  25  tahun  2009  tentang  pemberian  pelayanan  publik  kepada masyarakat pelayanan publik yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang  merupakan  efektifitas  fungsi-fungsi  pemerintahan  itu  sendiri.  Perlayanan  publik  yang dilakukan  oleh  pemerintahan  atau  korporasi  yang  efektif  dapat  memperkuat  demokrasi  dan hak  asasi  manusia,  mempromosikan  kemakmuran  ekonomi,  kohesi  sosial,  mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya
1 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatupengantar , (Yogyakarta: Liberty, 2008), h. 1
2 Zulkarnaen, Dinamika Sejarah Hukum , (Bandung:Cv Pustaka Setia,2018), h. 1-2
3 Angger  Sigit, Pramukti  Dan  Meylani  Chahyaningsih,  Pengawasan  Hukum  Terhadap  Aparatur Negara , (Jakarta:Pt Buku Seru, 2016), h. 12
alam,memperdalam  kepercayaan  pada  pemerintahan  dan  administrasi  publik.  Selain  itu pemberian  pelayanan  publik  diatur  dalam  Standar  Operasional  Pelayanan  (SOP)  yang  ada disetiap Kabupaten  Bulukumba.
Penduduk  yang tercatat di Kabupaten Bulukumba diprediksikan sudah 70% yang telah melakukan proses perekaman atau pembuatan  E-KTP, namun tidak bisa diprediksikan secara spesifik  total  keseluruhan  masyarakat.  Dikarenakan  hampir  tiap  bulan  ada  masyarakat  yang melakukan mutasi atau perpindahan kependudukan dari luar kota ke dalam kota dan ataupun sebaliknya. Kemudian faktor  jaringan yang sering kali offline maka sering juga Kantor dinas kependudukan  tidak  beropersi  sehingga  terjadi  penumpukan  atrian.    Kendala  lain  juga  di dinas  kependudukan  Kabupaten  Bulukumba  hanya  memiliki  2  unit  alat  perekaman  E-KTP sedangkan  banyak  masyarakat  yang  setiap  harinya  datang  untuk  melakukan  proses perekaman KTP eletronik.

## Metode Penelitian
Analisa  data  merupakan  upaya  untuk  mencapai  dan  menata  secara  sistematis  catatan hasil  wawancara,  observasi,  dokumentasi  dan  lainnya  untuk  meningkatkan  pemahaman peneliti  tentang  kasus  yang  diteliti  dan  menjadikannya  sebagai  temuan  bagi  orang lain. 4 Analisis  data  kualitatif  dapat  melibatkan  proses  pengumpulan  data,  interpretasi,  dan pelaporan hasil secara serentak dan bersamasama.Pada saat wawancara berlangsung peneliti melakukan analisis terhadap data-data yang baru saja diperoleh dari hasil wawancara
Dalam  menganalisis  dan  menginterpretasikan  data  penulis  dalam  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  analisis  Miles  dan  Huberman  yang  menyebutkan  tiga  langkah dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data,dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. 5 Ketiga  komponen  dilakukan  bersamaan  dengan  proses  pengumpulan  data.  Setelah  data terkumpul, maka tiga komponen tersebut berinterkasi.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Proses implementasi E-KTP di Kabupaten Bulukumba
Pelaksanaan  E-KTP  belum  terlaksana  secara  maksimal  sebagaimana  yang  telah  diatur dalam perundang undangan yang mewajibkan masyarakat memiliki E-KTP sebagai identitas diri  dan  kelengkapan  data  diri  masing-masing    individu  sebagaimana  dijelaskan  pada peraturan  daerah  Kabupaten  Bulukumba  nomor  1  tahun  2013  tentang  administrasi kependudukan, setiap penduduk  memiliki hak   untuk  memperoleh dokument kependudukan sebagai  identitas  diri  serta  memperoleh  pelayanan  yang  sama  dalam  pendaftar  penduduk, pencatatan  sipil  dan  kepastian  hukum  atas  kepemilikan  dokument  tetapi  pengadaan  E-KTP terkendala  oleh  berbagai  faktor  penting,  salah  satunya  adalah  faktor  kurang  maksimalnya penyediaan  blangko  yang  menjadi  bahan  utama  dalam  pembuatan  E-KTP  sehingga masyarakat  saat ini hanya memakai surat keterangan sementara (suket) yang berlaku selama 6  bulan  setelah  kepengurusan  yang  kemudian  diperpanjang  lagi  agar  bisa  digunakan  untuk berbagai keperluan di bidang administrasi. Maka saat ini Kabupaten Bulukumba mengalami kegagalan  implementasi  pendaftaran  kependudukan  yang  dimana  ada  faktor  penentu  tidak berhasilnya  suatu  proses  implementasi  yaitu  faktor  sarana  atau  fasilitas  yang  menyankut kecukupan infut kebijakan (terutama anggaran suatu kebijakan atau program tidak akan dapat mencapai  tujuan  atau  suatu  tanpa  angaran  yang  memadai  dalam  bahasa wildavsky (1979). Besarnya  anggaran  yang  di  alokasikan  suatu  kebijakan  atau  program  menunjukan  seberapa
4 Noen Muhajirin, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Reka Sarasin, 1998), h.183.
5 MathewMiles, B. dan Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode- metode Baru. (Jakarta:UI press1992).h 16
besar polical  will pemerintah  terhadap  persoalan  yang  akan  dipecahkan  oleh  kebijaan tersebut.
Besarnya  anggaran  juga  dapat  dipakai  sebagai  proxi  untuk  melihat  seberapa  besar komitmen  pemerintah  terhadap  kebijakan  tersebut  menghadapi  masalah  yang  demikian  ini maka unsur profesionalisme (kompetisi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan  benar)  merupakan  hal  yang  mutlak  profesionalisme  berkaitan  erat  dengan  pelayanan. 6 Dari  dugaan  kasus  yang  terjadi  saat  ini  anggaran  sebesar  RP  5,9  triliun  tersebut  tidak tersalurkan dengan baik atau sebagaimana mestinya.
Terlepas  semua  itu  maka  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil    Kabupaten Bulukumba  membuat  E-KTP  sementara  bagi  masyarakat  yang  membutuhkan  E-KTPnya. Sementara  berwujud  selembaran  kertas  yang  bertuliskan  perekaman  yang  dimana  di dalamnya  berisikan  data  diri  seseorang  tertera  tanda  tangan  pemilik  disertakan  dengan  pas foto  pemilik  dengan  kode  QR  yang  terdapat  tepat  di  bawah  foto  dilengkapi  tanda  tangna kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang dimana surat tersebut  memiliki masa  berlaku  selama 6 bulan  yang dimana sistem  awalnya penerapan E- KTP  belum  terlaksana  juga.  Dalam  lingkup  ini  untuk  mengetahui  apakah  kegiatan pelaksanaan dilapangan telah sesuai dengan ketentuan yang ditepatkan yaitu peraturan daerah Kabupaten  Bulukumba  nomor  1  tahun  2013  tentang  administrasi  kependudukan.  Maka penulis melakukan wawancara bahwa adanya masalah mengenai pelaksanaan E-KTP.
Dari  wawancara  tersebut  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  sejauh  ini  pelaksaan pendaftaran  atau  implementasikependuduk  berdasarkan  peraturan  daerah  Kabupaten Bulukumba no 1 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. mengalami masalah dalam pelaksanaannya  di  karenakan  kurangnya  blangko  sebagai  pelengkap  dalam  pembuatan  E- KTP.

## 2. Kendala Dalam Proses Pelaksanaan E-KTP Di Kabupaten Bulukumba.
Berdasarkan  dari  hasil  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  kendala  dalam proses  pelaksanaan  E-KTP  di  Kabupaten  Bulukumba  memiliki  beberapa  kendala  yang menghambat  kinerja  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  untuk  melaksanakan fungsinya  sebagaimana  mestinya  yaitu  kendala  dari  segi  kurangnya  sarana  atau  fasilitas pendukung  untuk  melakukan  perekaman  E-KTP  selain  itu  faktor  jaringan  juga  sering  kali mempengaruhi  sistem  kerja  yang  berjalan  untuk  melakukan  perekaman,  kemudian  masalah paling  utama  adalah  kurang  ketersediaannya  blangko  di  Kabupaten  karna  blangko  masih  di buat  oleh  pusat  yang  kemudian  di  hibahkan  ke  Kabupaten/kota  namun  jumlah  yang  di hibahkan dari pusat ke Kabupaten tidak pernah mencukupi.

## Kesimpulan
Berdasarkan pendahuluan kajian pustaka dan pengelolahan data serta pembahasan yang telelah dilakukan pada bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Proses implementasi E-KTP di KabupatenBulukumba sejauh ini pelaksaan pendaftaran penduduk  berdasarkan  peraturan  daerah  mengalami  masalah  dalam  penerapan pelaksanaannya  di  karenakan  tidak  tersedianya  blangko  sebagai  pelengkap  dalam pembuatan  E-KTP  di  Kabupaten  Bulukumba  no  1  tahun  2013  tentang  administrasi kependudukan.
2. Kendala Dalam Proses Pelaksanaan E-KTP Di Kabupaten Bulukumba terjadi beberapa kendala  yang  menghambat  kinerja  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  untuk melaksanakan  fungsinya  sebagaimana  mestinya  yaitu  kendala  dari  segi  kurangnya
6 Erwin  Agus  Purwanto  dan  Dyah  Ratih  Sulastiyati, Imflentasi  Kebijakan  Publik  Konsep  dan Apikasinya di Indonesia. Gava Media: Yokyakarta.
sarana  atau  fasilitas  pendukung  untuk  melakukan  perekaman  E-KTP  selain  itu  faktor jaringan  juga  sering  kali  mempengaruhi  sistem  kerja  yang  berjalan  untuk  melakukan perekaman, kemudian masalah paling utama adalah kurang ketersediaannya blangko di Kabupaten  karna  blangko  masih  di  buat  oleh  pusat  yang  kemudian  di  hibahkan  ke Kabupaten/kota namun jumlah yang di hibahkan dari pusat ke Kabupaten tidak pernah mencukupi.

## Daftar Pustaka
Agus  Dwiyanto.  2005. Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik .  Gajah MadaUniversity Press: Yogyakarta.
Angger, S. P. dan C. Meylani. 2016. Pengawasan Hsukum Terhadap Aparatur Negara . PT. Buku Seru: Jakarta.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 1994. Edisi Kedua . Balai Pustaka: Jakarta.
Lijan  Poltak  Sinambela.  2006. Reformasi  Pelayanan  Publik,  Teori,  Kebijakan  dan Implementasi . Bumi Aksara: Bandung.
Marbun et.al. 2006. Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara . Liberty: Yogyakarta.
Prof. Dr. Lijan Poltak Sinambele. 2014. Reformasi pelayanan publik . Bumi aksara: jakarta. Ridwan HR. 2003. Hukum Administrasi Negara. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Soerjono  soekanto.  2013. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
Sudikno mertokusumo. 2008. Mengenal Hukum Suatu Pengantar . Liberty: Yogyakarta.
Suharsimi Arikunto. Prosedur  Peneliti Suatu  Pendekatan  Praktik . Edisi revisi VI: Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
Sugiono. Statistik Untuk Penelitian Cet 12. Bandung:Alfabeta. 2012
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  Pasal  (64)  Ayat  (4a)  berbunyi  : “KTP-el untuk WargaNegara Indonesia masa berlakunya seumur hidup.”
Zulkarnaen. 2018. Dinamika Sejarah Hukum . Cv. pustaka Setia: Bandung