Financial  Management  Of  Village  Owned  Enterprises  In  Increasing  Village  Original Income In Subang District
Pengelolaan  Keuangan  Badan  Usaha  Milik  Desa  Dalam  Meningkatkan  Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Subang
Atakana Argana Vikra E.S 1* , Hadi Prabowo 2 , Widodo Sigit Pudjianto 3
Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta 1,2,3 atakanavikra@gmail.com 1
* Corresponding Author

## ABSTRACT
Village-Owned  Enterprises  (BUMDes)  are  companies  managed  by  village  communities  and  the management is separate from village officials. Its existence aims to explore and optimize the potential of village entrepreneurs. The existence of Village-Owned Enterprises is expected to be able to stimulate and move the wheels of the village economy, but based on the facts on the ground that it has not produced significant profits in increasing village original income. The purpose of this study was to determine and describe the financial management of Village-Owned Enterprises in increasing village original income in Subang Regency. This study uses descriptive qualitative methods with data collection techniques through interviews  and  documentation.  Researchers  use  the  theory  of  financial  management  (Waluyo:  2007). The reason the researcher chooses this theory is because Waluyo's theory is interconnected, related to existing problems, and supported by data. From the results of the study, it can be concluded that the Financial  Management  of  Village  Owned  Enterprises  in  Subang  Regency  has  not  been  implemented properly and has not produced significant profits in increasing village original income. The planning has not gone well because the community's response to the plan to establish Village-Owned Enterprises is not  good  due  to  lack  of  socialization  and  understanding  regarding  the  importance  of  Village-Owned Enterprises.  Then  regarding  the  budgeting  planning  by  the  village  government  in  providing  capital participation to the Village-Owned Enterprises, it is known that the initial capital given to the Village- Owned Enterprises is not in accordance with the needs and proposals of the Village-Owned Enterprises. From the reporting dimension, the obligation to submit financial reports for Village-Owned Enterprises has not been carried out in a disciplined manner by Village-Owned Enterprises Managers because there are still reporting delays.
Keywords: Management, Village Owned Enterprises, Village Original Income

## ABSTRAK
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  adalah  perusahaan  yang  dikelola  oleh  masyarakat  desa  dan pengelolaannya  terpisah  dari  perangkat  desa.  Keberadaannya  bertujuan  untuk  menggali  dan mengoptimalkan  potensi  wirausaha  desa.  Keberadaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  diharapkan  dapat menggerakkan  dan  menggerakkan  roda  perekonomian  desa,  namun  berdasarkan  fakta  di  lapangan belum  memberikan  keuntungan  yang  berarti  dalam  meningkatkan  pendapatan  asli  desa.  Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa  dalam  meningkatkan  pendapatan  asli  desa  di  Kabupaten  Subang.  Penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif  deskriptif  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara  dan  dokumentasi. Peneliti  menggunakan  teori  manajemen  keuangan  (Waluyo:  2007).  Alasan  peneliti  memilih  teori  ini karena teori Waluyo saling berhubungan, berkaitan dengan permasalahan yang ada, dan didukung oleh data. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten  Subang  belum  terlaksana  dengan  baik  dan  belum  menghasilkan  keuntungan  yang  berarti dalam  meningkatkan  pendapatan  asli  desa.  Perencanaan  belum  berjalan  dengan  baik  karena  respon masyarakat  terhadap  rencana  pendirian  Badan  Usaha  Milik  Desa  kurang  baik  akibat  kurangnya sosialisasi  dan  pemahaman  tentang  pentingnya  Badan  Usaha  Milik  Desa.  Kemudian  mengenai perencanaan penganggaran oleh pemerintah desa dalam memberikan penyertaan modal kepada Badan
Usaha  Milik  Desa,  diketahui  bahwa  modal  awal  yang  diberikan  kepada  Badan  Usaha  Milik  Desa  tidak sesuai dengan kebutuhan dan usulan dari Badan Usaha Milik Desa. Dari dimensi pelaporan, kewajiban penyampaian  laporan  keuangan  Badan  Usaha  Milik  Desa  belum  dilaksanakan  secara  disiplin  oleh Pengelola Badan Usaha Milik Desa karena masih terdapat keterlambatan pelaporan.
Kata Kunci : Pengelolaan, Badan Usaha Milik Desa, Pendapatan Asli Desa

## 1. Pendahuluan
Sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak sebelum proklamasi kemerdekaan 17  Agustus  1945,  keberadaan  desa  atau  dengan  sebutan  lainnya  telah  ada  ditengah masyarakat  sebagai  suatu  kesatuan  masyarakat  yang  guyub  dengan  menjunjung  tinggi  nilai- nilai adat dan kearifan lokal masing-masing daerah. Desa pada awalnya terbentuk berdasarkan asal-usul  dan  adat  yang  tumbuh  berkembang  dalam  masyarakat.  Eksistensi  adat  merupakan bagian  integral  dari  masyarakat.  Dalam  perjalanannya,  proses  kewenangan  masyarakat  adat mengkristal  dalam  wujud  kesatuan  masyarakat  hukum  dalam  suatu  wiayah  yang  disebut masyarakat  desa  atau rural  community .  Ciri  masyarakat  desa  adalah  mereka  yang  memiliki sistem hukum adat, nilai budaya dan ideologi sendiri. Selain itu memliki sistem hukum adat, nilai  buday  dan  ideologi  sendiri.  Selain  itu  memiliki  kelembagaan  adat  dalam  proses pengambilan keputusannya demokratis dan tidak berdasarkan feodalisme serta menguasai dan memiliki teritoral pemanfaatan sumber-sumber agrarian secarah khas dan turun menurun.
Desa  merupakan  suatu  kesatuan  masyarakat  berdasarkan  adat  dan  hukum  yang menetap  dalam  suatu  wilayah  yang  tertentu  batasan-batasannya,  memiliki  ikatan  lahir  dan batin  yang  sangat  kuat,  baik  karena  seketurunan  maupun  karena  sama-sama  memiliki kepentingan  politik,  ekonomi,  sosial  dan  keamanan,  memilki  susunan  pengurus  yang  dipilih bersama  memiliki  kekayaan  dalam  jumlah  tertentu  dan  berhak  menyelenggarakan  urusan rumah  tangga  sendiri.  Jadi  dapat  dipahami  bahwa  desa  merupakan  kesatuan  masyarakat hukum  yang  mempunyai  wewenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  rumah tangga sendiri, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  merupakan sebuah  produk  era  reformasi  yang  menjadi  bentuk  awal  kemandirian  desa  dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam  menyelenggarakan  Pemerintahan  dan  pengelolaan  keuangan  desa,  dibutuhkan kapasitas aparatur desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.
Sebagai  cita-cita  jangka  panjang,  desa  mampu  menyediakan  lapangan  pekerjaan, menyediakan  sumber-sumber  pendapatan  bagi  masyarakat  serta  menghasilkan  pendapatan asli  desa  dalam  jumlah  yang  memadai.  Pemerintah  desa  harus  mengambil  tindakan  dari adanya  kebijakan  pemerintah  pusat  yang  telah  menggulirkan  dana  desa  sebagai  stimulus pembangunan  desa  secara  adil  dan  merata  dalam  pembangunan.  Peran  pemerintah  dalam membangun  desa  sangat  penting  dimana  pemerintah  adalah  unit  pelaksana  utama  dalam pembangunan  yang  akan  dibantu  oleh  beberapa  lembaga  yang  lain  seperti  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dan  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  serta masyarakat desa.
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  merupakan  wadah  bagi  pemerintah  desa  dan warganya untuk malakukan progam pemberdayaan perekonomian di tingkat desa. Keberadaan BUMDes  diharapkan  mampu  menstimulasi  dan  menggerakkan  roda  perekonomian  desa. BUMDes adalah sebuah perusahaan yang dikelola oleh masyarakat desa dan kepengurusannya terpisah  dari  perangkat  desa.  Keberadaanya  bertujuan  untuk  menggali  dan  mengoptimalkan potensi  wirausaha  desa.  Keberadaan  BUMDes  diharapkan  mampu  menstimulasi  dan mengerakan roda perekonomian desa. Keberadaan BUMDes menjadi salah satu pertimbangan
untuk  menyalurkan  inisiatif  masyarakat  desa,  mengembangkan  potensi  desa,  mengelola  dan memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, mengoptimalkan sumber daya manusia dalam pengelolaannya  dan  adanya  penyertaan  modal  dari  pemerintah  desa  dalam  bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUMDes.
Berdasarkan  data  di  lapangan  menunjukan  bahwa  presentase  penduduk  miskin  di Kabupaten  Subang  mengalami  peningkatan  di  3  (Tiga)  tahun  terakhir.  Pada  tahun  2019 presentasenya 8.12 %, pada tahun 2020 presentasenya naik menjadi 9,31%, dan pada tahun 2021 presentasenya naik menjadi 10,03%. Hal ini menjadi perhatian serius untuk pemerintah Kabupaten Subang.
Untuk  lokus  penelitian  yang  diteliti  adalah  3  (Tiga)  desa  di  Kabupaten  Subang,  yaitu Desa Kihiyang, Desa Tambakdahan, dan Desa Tanjungsari Timur. Alasan penulisan memilih 3 (Tiga)  desa  tersebut  adalah  karena  penulis  mengelompokan  desa-desa  yang  memiliki penerimaan dana desa yang besar, rata-rata, dan kecil, yaitu Desa Kihiyang (Penerimaan dana desanya salah satu yang tertinggi di Kabupaten Subang), Desa Tanjungsari Timur (Penerimaan dana desanya Rata-Rata/Sedang di Kabupaten Subang) dan Desa Tambakdahan (Penerimaan dana desanya salah satu yang kecil di Kabupaten Subang) sehingga ketiga desa tersebut bisa mewakili dari seluruh desa yang berada di wilayah Kabupaten Subang.
Kontribusi PAD terhadap sumber pembangunan desa yang dituangkan dalam APBDes masih sangat kecil. Oleh karena itu, BUMDes diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan  terhadap  PAD,  dalam  rangka  kemandirian  desa  salah  satunya  melalui  BUMDes. BUMDes  merupakan  satu  dari  sekian  lembaga  yang  diharapkan  bisa  mendongkrak kesejahteraan  masyarakat  desa.  Potensi  BUMDes  sejatinya  sangat  menjanjikan,  namun sayangnya belum semua desa mampu mengelola dan memanfaatkannya secara optimal. Desa akan sejahtera dan mandiri apabila keberadaan dan pengelolaan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa melalui BUMDes dikelola dan dijalankan dengan optimal dan efektif. Pemberdayaan masyarakat  desa  tidak  hanya  bertumpu  pada  pelaksanaan  pembangunan  semata,  namun diharapkan  juga  masyarakat  desa  dapat  berdaya  dalam  bidang  usaha  yang  dapat menumbuhkembangkan  perekonomian  yang  ada  di  desa.  Sumber  pendapatan  yang  berasal dari  PAD  sebagai  sumber  pembiayaan  atas  peneyelenggaran  pemerintah  desa  seharusnya dapat menunjukan kemandirian desa sebagai unit pemerintahan otonom.Pada kenyataannya dalam  struktur  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  presentase  PAD  masih  sangat  kecil terhadap pendapatan desa bahkan ada desa yang tidak ada sama sekali PAD nya
Permasalahan  lain  bahwa  BUMDes  di  Desa  Kihiyang  belum  mempunyai  kantor  dan tempat usaha sendiri. (Profil BUMDes Bina Karya Sejahtera (Kihiyang, 2019). Oleh karena itu akan mempengaruhi proses dan dapat mengganggu sehingga kegiatan pelayanan belum bisa dirasakan  secara  maksimal  oleh  masyarakat.  Hal  ini  akan  menjadi  salah  satu  permasalahan pokok  dalam  memberikan  pelayanan  supaya  tercipta  kenyamanan  dan  keamanan  dalam menjalankan usaha.

## 2. Tinjauan Pustaka
Pengertian  keuangan  daerah  adalah  Semua  hak  dan  kewajiban  yang  dapat  dinilai dengan  uang,  demikian  pula  segala  sesuatu  baik  berupa  uang  maupun  barang  yang  dapat dijadikan  kekayaan  daerah  sepanjang  belum  dimiliki  atau  dikuasai  oleh  negara  atau  daerah yang lebih tinggi serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (Mamesah, 1995).
Semua  hak  yang  dimaksud  disini  adalah  hak  untuk  memungut  sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retibusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti Dana Alokasi Umum  (DAU)  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  sesuai  dengan  peraturan  yang  ditetapkan. Sedangkan  semua  kewajiban  yang  dimaksud  adalah  kewajiban  untuk  mengeluarkan  uang
untuk  membayar  tagihan-tagihan  kepada  daerah  dalam  rangka  penyelenggaraan  fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum dan pengembangan ekonomi.
Keuangan  daerah  memiliki  ruang  lingkup  yang  terdiri  atas  keuangan  daerah  yang dikelola  langsung  dan  kekayaan  yang  dipisahkan.  Keuangan  daerah  yang  dikelola  secara langsung  dikelola  oleh  pemerintah  daerah  sesuai  tingkat  otonominya  masing-masing  serta hubungan  langsung  dengan  pelaksanaan  tugas  wewenang  dan  tanggung  jawab  baik  dalam bidang pemerintahan atau pembangunan. Kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi seluruh uang  dan  barang  yang  pengurusannnya  tidak  di  masukkan  kedalam  Anggaran  Pendapatan Belanja  Daerah  (APBD)  tetapi  diselenggarakan  oleh  perusahaan  daerah  yakni  Badan  Usaha Milik Daerah (BUMD).
Berdasarkan  beberapa  pengertian  tersebut  diatas,  pada  prinsipnya  keuangan  daerah memiliki  unsur  pokok  yaitu:  1)  Hak  daerah;  2)  Kewajiban  daerah  dan  3)  Kekayaan  yang berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban  tersebut.  Dalam  upaya  pemberdayaan  pemerintah daerah ini, maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah (Mardiasmo, 1995) sebagai berikut :
1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (public oriented). Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan public,  tetapi  juga  terlihat  pada  besarnya  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah.
2. Kejelasan  tentang  misi  pengelolaan  keuangan  daerah  pada  umumnya  dan  anggaran daerah pada khususnya.
3. Desentralisasi  pengelolaan  keuangan  dan  kejelasan  peran  para  partisipan  yang  terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, KDH, Sekda dan perangkat daerah lainnya.
4. Kerangka  hukum  dan  administrasi  bagi  pembiayaan,  investasi,  dan  pengelolaan  uang daerah  berdasarkan  kaidah  mekanisme  pasar,  value  for  money,  transparansi  dan akuntabilitas.
5. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, KDH, dan PNS- Daerah, baik ratio maupun dasar pertimbangannya.
6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja, dan anggaran multi- tahunan.
7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional.
8. Prinsip akuntasi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, dan akuntan publik dalam  pengawasan,  pemberian  opini  dan  rating  kinerja  anggaran,  dan  transparansi informasi anggaran kepada publik.
9. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan peran asosiasi, dan peran  anggota  masyarakat  guna  pengembangan  profesionalisme  aparat  pemerintah daerah.
10. Pengembangan  sistem  informasi  keuangan  daerah  untuk  menyediakan  informasi anggaran  yang  akurat  dan  pengembangan  komitmen  pemerintah  daerah  terhadap penyebarluasan  informasi  sehingga  memudahkan  pelaporan  dan  pengendali mempermudahkan mendapatkan informasi.
Dominasi  pemerintah  pusat  terhadap  daerah  adalah  menyangkut  pengelolaan keuangan  daerah.  Sentralisasi  penyelenggaraan  juga  diberlakukan  dalam  hal  pengelolaan anggaran bagi pemerintah daerah.
Prinsip  manajemen  keuangan  daerah  (Mardiasmo,  2004)  yang  diperlukan  untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi:
1. Akuntabilitas
Akuntabilitas  mensyaratkan  bahwa  pengambil  keputusan  berperilaku  sesuai  dengan mandate yang diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan, bersama-sama dengan cara dan  hasil  kebijakan  tersebut  harus  dapat  diakses  dan  dikomunikasikan  secara  vertikal maupun horizontal dengan baik.

## 2. Value for money
Dalam  konteks  otonomi  daerah,  value  for  money  merupakan  jembatan  untuk menghantarkan  pemerintah  daerah  mencapai  good  governance. Value  for  money tersebut  harus  dioperasionalkan  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  anggaran daerah.  Untuk  mendukung  dilakukannya  pengelolaan  dana  publik (Public  Money )  yang mendasarkan  konsep value  for  money ,  maka  diperlukan  Sistem  Pengelolaan  Keuangan Daerah dan Anggaran Daerah yang baik. Hal tersebut dapat tercapai apabila pemerintah daerah memiliki system akuntasi yang baik.
3. Kejujuran dalam Pengelolaan Keuangan Publik ( Probity )
Pengelolaan  keuangan  daerah  harus  dipercayakan  kepada  staf  yang  memiliki  integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan.
4. Transparansi Transparansi  adalah  keterbukaan  pemerintah  dalam  membuat  kebijakan-kebijakan keuangan  daerah  sehingga  dapat  diketahui  dan  diawasi  oleh  DPRD  dan  masyarakat. Transparansi  pengelolaan  keuangan  daerah  pada  akhirnya  akan  menciptakan  horizontal accountability antara  pemerintah  daerah  dengan  masyarakatnya  sehingga  tercipta pemerintahan  daerah  yang  bersih,  efektif,  efesien,  akuntabel,  dan  responsive  terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.
5. Pengendalian Penerimaan dan pengeluaran daerah (APBD) harus sering dimonitor, yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians (selisih)  terhadap  penerimaan  dan  pengeluaran  daerah  agar  dapat  sesegera  mungkin dicari penyebab timbulnya varians dan tindakan antisipasi ke depan.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Sugiono, penelitian kualitatif  adalah  penelitian  dimana  peneliti  ditempatkan  sebagai  instrument  kunci,  teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif (Sugiono. 2010: 9). Menurut (Poerwandari, 2005), penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang  sifatnya  deskriptif,  seperti  transkripsi  wawancara  dan  observasi.  Kirk dan  Miller (dalam  Moloeng)  mendefinisikan  penelitian  kualitatif  sebagai  cara  untuk  melakukan pengamatan  langsung  pada  individu  dan  berhubungan  dengan  orang-orang  tersebut  untuk mendapatkan data yang digalinya (Moleong, J.L. 2002).
Menurut Nazir dalam (Andi Prastowo, 2011), metode deskriptif adalah suatu metode yang  digunakan  untuk  meneliti  status  sekelompok  manusia,  suatu  objek,  suatu  set  kondisi, suatu  sistem  pemikiran,  ataupun  suatu  kelas  peristiwa  pada  masa  sekarang.  Menurut (Nana Syaodih  Sukmadinata,  2011),  penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  untuk mendeskripsikan  dan  menganalisis  fenomena,  peristiwa,  aktivitas  sosial,  sikap  kepercayaan, persepsi, pemikiran secara individual maupun kelompok.
Dasar  pemikiran  digunakannya  metode  ini  adalah  karena  penelitian  ini  ingin mengetahui  tentang  fenomena  yang  ada  dan  dalam  kondisi  yang  alamiah,  bukan  dalam kondisi  terkendali,  labolatoris  atau  eksperimen.  Di samping  itu,  karena  peneliti  perlu  untuk langsung  terjun  ke  lapangan  bersama  objek  penelitian  sehingga  jenis  penelitian  kualitatif deskripstif kiranya lebih tepat untuk digunakan.
Pendekatan  kualitatif  diharapkan  mampu  menghasilkan  uraian  secara  mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari individu, kelompok, masyarakat maupun  organisasi  tertentu.  Penggunaan  desain  penelitian  deskriptif  kualitatif  dalam penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  Pengelolaan  Keuangan BUMDes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Subang.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## Perencanaan
Pada  tahap  perencanaan,  input  yang  digunakan  adalah  aspirasi  masyarakat  yang dilakukan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang kemudian dijabarkan dalam  usulan  kegiatan  yang  mencerminkan  dukungan  terhadap  pencapaian  tujuan  BUMDes tersebut.  Dalam  perencanaan  perlu  disusun  sasaran  atau  hasil-hasil  yang  akan  dicapai  dari masing-masing program operasional desa.
Pembangunan  dan  perkembangan  BUMDes  menunjukkan  bahwa  masalah perencanaan  dan  pengelolaan  keuangan  disamping  masalah-masalah  produksi,  pemasaran dan kepegawaian merupakan masalah sentral Bumdes dalam usaha mencapai tujuan Bumdes. Fungsi  perencanaan  dan  pengelolaan  keuangan  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  fungsi-fungsi lainnya  di  dalam  perusahaan.  Kegagalan  dalam  mendapatkan  dana  misalnya  akan  dapat menghambat  pembelian  bahan  mentah  yang  selanjutnya  dapat  menghambat  produksi. Hambatan  terhadap  produksi  akan  berpengaruh  terhadap  pemasaran  dari  produksinya. Kurangnya dana dapat berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan untuk dapat menarik tenaga  akhli  yang  cakap.  Kurangnya  danapun  akan  dapat  menghambat  kegiatan  penjualan perusahaan.  Dengan  singkat  dapat  dikatakan  bahwa  masalah  pengeolaan  keuangan  erat hubungannya denan masaah-masalah pembelian, produksi, penjualan, personel dan masalah lain yang penting di dalam perusahaan.
Perencanaan dan pengelolaan keuangan menyangkut kegiatan perencanaan keuangan, analisis  keuangan  dan  pengendalian  kegiatan  keuangan.  Orang  yang  melakukan  kegiatan tersebut  dikenal  sebagai  manajer  keuangan.  Kegiatan  praktik  akuntansi  dan  pengelolaan keuangan  dapat  dikelompokkan  menjadi  dua  kegiatan  utama,  yaitu  kegiatan  menggunakan dana  dan  pencarian  dana,  serta  pencatatan  yang  harus  dilakukan.  Dana  yang  diperoleh kemudian  diinvestasikan  pada  berbagai  keperluan  perusahaan,  untuk  mendanai  kegiatan perusahaan. Dari kegiatan menanamkan dana, perusahaan mengharapkan untuk memperoleh hasil yang lebih besar dari pengorbanannya. Dengan kata lain diharapkan diperoleh laba.
Untuk  melaksanakan  perencanaan  dan  pengelolaan  keuangan  dengan  baik  perlu dipahami bagaimana perencanaan yang sesuai dengan kaidah perencanaan yang dilakukan dan manajemen  keuangan.  Pemahaman  perencanaan  dan  teori  keuangan  tersebut  bukan  hanya berguna  bagai  manajer  keuangan  yang  bertanggung  jawab  dalam  bidang  keuangan  suatu bumdes atau organisasi, tetapi juga untuk individu dan masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan sehari - hari. Pemahaman perencanaan dan teori keuangan akan memudahkan bagi pengelolaan  keuangan,  memudahkan  untuk  memehami  berbagai  masalah  keuangan  yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari bumdes, karena masalah keuangan merupakan masalah rill yang menarik untuk dipecahkan atau diselesaikan dalam kegiatan bumdes.
Langkah  pertama  yang  harus  diambil  dalam  mendirikan  BUMDes  adalah  sosialisasi kepada  masyarakat  desa.  Peneliti  melakukan  wawancara  dilapangan  untuk  mendapatkan informasi seputar tentang pendirian BUMDes.
Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Tambakdahan, proses awal perencanaan adalah sebagai berikut :
Kami  melaksanakan  rapat  dengan  mengundang  ketua  RT  serta  tokoh  masyarakat dengan  pembahasan  sosialisasi  tentang  pendirian  BUMDes.  Diharapkan  dengan adanya  perwakilan  masyarakat  yaitu  ketua  RT  serta  tokoh  masyarakat  dapat memberikan  informasi  kepada  masyarakat  desa  bahwa  pemerintah  desa  akan mendirikan  suatu  BUMDes  dengan  tujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat desa dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat dan pendapatan asli desa. Untuk kesulitannya mungkin kita yang pertama ya kepengurusan dan SDM nya.  Karena  untuk  usaha  itu,  semua  orang  bisa.  Saya  yakin  bisa  semua  orang,  tapi usaha untuk pribadi. Kalau usaha untuk umum, kepentingan umum itu jarang. Kalau usaha untuk pribadi pastilah semuanya jago jago. kenapa saya berbicara seperti itu?.
Kami  sering  menawarkan  itu  ke  pengusaha  atau  ke  orang  orang  yang  sudah  sukses. Tolong lah jadi ketua, berbagilah. Kan dia udah sukses sekian tahun. Coba diterapkan di BUMDes  dan  kita  tunjuklah  sebagai  ketuanya  dan  disitu  dia  bisa  lah  berinovasi  lah sama seperti apa kita usaha. Tapi enggak ada yang mau. makanya Kami tunjuk orang orang yang Mau bekerja atau belajar . Walaupun basicnya dia bukan dari pengusaha, Mari kita mulai usaha belajar. Kalau yang nggak tahu mungkin bisa bertanya. Intinya kalau untuk memajukan usaha bersama tuh jarang yang mau tampil paling depan gitu. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Tambakdahan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah  desa  telah  melaksanakan  rapat  dengan  mengundang  ketua  RT  dan  tokoh masyarakat  terkait  sosialisasi  tentang  pendirian  BUMDes.  Dengan  adanya  perwakilan masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi bahwa pemerintah desa akan mendirikan BUMDes  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dan  memberikan  kontrbusi  kepada Pendapatan Asli Desa.
Berdasarkan  Wawancara  dengan  Kepala  Desa  Kihiyang,  prosesnya  perencanaan sebagai berikut:
Kepala  Desa  membuat  kebijakan  terlebih  dahulu  sehingga  unit  usaha  membuat anggaran yang akan digunakan. Lalu anggaran unit BUMDes diserahkan ke Bendahara. Nanti Bendahara menggabungkan dengan anggaran unit BUMDes dan dibahas Kepala Desa  ke  dalam  forum  Musyawarah  Desa.  Ketika  dalam  forum  Musyawarah  Desa sepakat maka menjadi pagu anggaran.
Hasil wawancara dengan Kepala Desa Kihiyang diatas dapat disimpulkan bahwa kepala desa membuat kebijakan dahulu sehingga unit usaha BUMDes membuat anggaran yang akan digunakan.  Lalu  jika  sudah  digabungkan  dengan  anggaran  unit  usaha  BUMDes  lainnya,  akan dibahas  oleh  kepala  desa  dalam  forum  musyawarah  desa.  Jika  sudah  sepakat  maka  akan menjadi pagu anggaran lalu ditetapkan oleh kepala desa.
Berdasarkan  Wawancara  dengan  Kepala  Desa  Tanjungsari  Timur,  prosesnya perencanaan adalah sebagai berikut:
Dalam  penyusunan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  kami  mengundang  atau melibatkan  unsur  kelembagaan,  tokoh  masyarakat  dan  agama,  masyarakat  dengan maksud meminta masukan atau pendapat tetapi yang hadir hanya BPD dan perangkat desa.  Untuk  tokoh  masyarakat,  tokoh  adat,  maupun  unsur  masyarakat  hanya  sedikit yang hadir karena mereka lebih mementingkan kebun atau lahan pertanian dari pada kebutuhan untuk pembangunan desa, hal ini lah kadang menghambat perkembangan pembangunan di desa. Jadi proses perencanaan kadang di partisipasi masyarakat yang kurang mendukung dari program desa.
Hasil  wawancara  tersebut  diatas  menunjukan  bahwa  pemerintah  desa  telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa, bahwa akan didirikannya suatu BUMDes dalam rangka  untuk  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Selain  itu  dengan  adanya  BUMDes  dapat memberikan  kontribusi  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan  peningkatan  Pendapatan  Asli Desa. Namun dari unsur masyarakat yang hadir tidak banyak.
Ketua  RT  sebagai  ujung  tombak  pelayan  terhadap  masyarakat  desa  harus  mampu memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, bahwa akan didirikannya suatu BUMDes dan  tujuan  didirikannya  BUMDes  tersebut,  sehingga  masyarakat  mengetahui  informasi tersebut  dan  dapat  memberikan  saran  yang  membangun  atas  apa  yang  dibutuhkan masyarakat  desa.  Selain  itu  juga  dalam  pembahasan  rencana  pemetaan  aspirasi  masyarakat diharapkan  pemerintah  desa  dapat  mengakomodir  mengenai  kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa.
Selanjutnya  dalam  melaksanakan  musyawarah  desa  yang  dilakukan  oleh  badan pemusyawaratan  desa  bersama  unsur  pemerintah  desa  serta  unsur-unsur  warga  desa  yang diselenggarakan  oleh  badan  pemusyawaratan  desa  untuk  menyepakati  hal-hal  yang  bersifat strategis dalam musyawarah desa yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Dalam pembahasan
musyawarah  desa  hal  yang  penting  untuk  dibicarakan  adalah  rencana  pemetaan  aspirasi kebutuhan  masyarakat  tentang  BUMDes  dan  diharapkan  kebutuhan  masyarakat  yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat desa dapat diakomodir oleh pemerintah desa.
Berdasarkan  Wawancara  dengan  masyarakat  Desa  Kihiyang,  proses  perencanaan adalah sebagai berikut :
Waktu  perencanaan  saya  ikut,  beberapa  masyarakat  lainnya  tapi  tidak  banyak. BUMDes itu kan gabungan dari usaha-usaha di desa sebelumnya biar jadi satu, nggak pencar-pencar.  Lah  dari  sana  ada  usulan  untuk  digabung  jadi  satu  dalam  BUMDes. Kemudian  diadakan  Musrenbangdes  di  balai  desa  membahas  rencana  pendirian BUMDes. Hasilnya ya itu berupa dibentuknya BUMDes.
Hasil  wawancara  dengan  masyarakat  Desa  Kihiyang  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa pada saat tahap perencanaan, masyarakat yang hadir dalam musyawarah desa tidak banyak.
Berdasarkan  Wawancara  dengan  Pengelola  BUMDes  Tanjungsari  Timur,  prosesnya pengajuan anggaran adalah sebagai berikut :
BUMDes  mengajukan  permodalan  untuk  membuka  unit  usaha  baru  kepada Pemerintah  Desa.  Namun  BUMDes  kami  ini  untuk  modal  Usulnya  Rp.  100  juta  dari 2019,  tahun  2020  tidak  ada  alokasi,  tahun  2021  ada  kabar,  tapi  kabarnya  dari pengajuan Rp. 100 juta, hanya dikasih Rp. 50 juta. Setelah kelihatan modal Rp. 50 juta baru udah mulai lagi dengan sewa, untuk kantor kita kontrak. Di asetnya saja hampir Rp. 20 jtan (printer, pc dll). Belum lagi pembayaran bulanan. Kekhawatiran juga untuk karyawan-karyawan yang bergerak di BUMDes kan karena kita belum stabil. “Buat apa kerja di BUMDes?, ada yang begitu pikirannya. Selama disini ya mohon maaf yang ada kayak  saya  sendiri,  banyaknya  keluar  uang  pribadi.    Mungkin  butuh  perhatian  juga kang  sebagai  bahan  penelitian,  saya  ingat  kata  pak  jokowi,  masyarakat  itu  jangan hanya jadi penonton. Nah kita pun bisa balik artinya punya solusi. Ya ayolah pak punya perhatian  juga    untuk  permodalannya  BUMDes.  Mungkin  kan  ya  salah  satunya  itu genjotannya  dari  atas  itu  ke  pemerintah  desa.  Prioritaskanlah  BUMDes.  Kalau  mau dibakukan, modal tiap tahun harus segini segini gitu enaknya. Kasian yang BUMDesnya sedang  proses  berjalan  kayak  gini.  Kalau  BUMDes  yang  lain  yang  sudah  itungan pastinya profitnya jutaan. Udah beda lagi ceritanya.
Hasil  wawancara  dengan  pengelola  BUMDes  Tanjungsari  Timur  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  BUMDes  telah  mengajukan  modal  ke  pemerintah  desa.  Namun    modal yang  diberikan  oleh  pemerintah  desa  belum  sesuai  dengan  usulan  BUMDes.  Hal  ini  dapat mengganggu kegiatan operasional BUMDes.
Dapat  disimpulkan  bahwa  bahwa  partisipasi  dan  respon  masyarakat  saat  diajak bekerja  sama  dan  terlibat  dalam  perencanaan  keuangan  BUMDes  masih  kurang  karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman terkait pentingnya BUMDes. Lalu terkait perencanaan anggaran / modal awal yang diberikan kepada BUMDes belum sesuai dengan kebutuhan dan usulan  dari  BUMDes  dikarenakan  keterbatasan  kemampuan  keuangan  desa  dan  prioritas penggunaan dana desa yang dialokasi bukan untuk BUMDes. Modal awal sangat dibutuhkan agar pengelolaan BUMDes bisa berjalan dengan maksimal.

## Pelaksanaan
Ketua  BUMDes  dalam  melaksanakan  prosedur  keuangan  desa  harus  bekerja  sama dengan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum mulainya tahun anggaran.  bendahara  adalah  perangkat  BUMDes  yang  ditunjuk  oleh  Ketua  BUMDes  untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan BUMDes dalam rangka pelaksanaan Anggaran BUMDes. Tahap  pelakasanaan  keuangan  ini  meliputi  kegiatan  penerimaan  dan  pengeluaran BUMDes.  Pelaksanaan  dalam  pengelolaan  keuangan  BUMDes  merupakan  implementasi  atau eksekusi  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa.  Termasuk  dalam  pelaksanaan
diantaranya  adalah  proses  pengadaan  barang  dan  jasa  serta  proses  pembayaran.  Dalam pelaksanaan  anggaran  yang  sudah  ditetapkan  sebelumnya  timbul  transaksi  penerimaan  dan pengeluaran. Setiap penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
Prosedur penerimaan kas wajib dilakukan bendahara BUMDes. Prosedur penerimaan kas akan menghasilkan Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu Kas Buku Kas Umum (BKU) adalah  buku  sebagai  hasil  pencatatan  bendahara  untuk  menginformasikan  aliran  masuk  dan keluar  kas.  BKU  ini  adalah  pencatatan  harian  yang  dilakukan  oleh  bendahara  penerimaan, bendahara pengeluaran, maupun bendahara pembantu. BKU dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu BKU Penerimaan (dari sisi bendahara penerimaan) dan BKU pengeluaran (dari sisi Bendahara Pengeluaran).
Format BKU dapat disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor  13  tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Pada  bagian  awal diberi  identitas  nama  BLUD,  pemimpin  BLUD,  dan  Bendahara  baik  penerimaan  maupun pengeluaran. Kemudian buat kolom dengan urutan sebagai berikut:
1. Kolom 1 berisi tanggal
2. Kolom 2 berisi kode rekening penerimaan atau pengeluaran kas
3. Kolom 3 berisi uraian penerimaan atau pengeluaran kas
4. Kolom 4 berisi penerimaan kas
5. Kolom 5 berisi pengeluaran kas
6. Kolom 6 berisi saldo kas
Dari data tersebut, dapat dihasilkan informasi aliran kas baik tunai dan bank. BKU yang telah  disusun  sampai  1  (satu)  bulan  kemudian  ditandatangani  oleh  Bendahara (Penerimaan/Pengeluaran)  dan  diketahui  oleh  Pemimpin  BLUD  selaku  Kuasa  Pengguna Anggaran (KPA).
Bendahara  Penerimaan  dibantu  oleh  Bendahara  Pembantu  Penerimaan  menyusun BKU  Penerimaan.  Pada  bagian  kolom  penerimaan,  diisi  dengan  kas  masuk  atas  pendapatan BLUD  baik  secara  tunai  maupun  non  tunai.  Kemudian  pada  sisi  pengeluaran,  diisi  dengan penyetoran  ke  bank  atas  pendapatan  tersebut.  Bagi  para  pembaca  BKU  Penerimaan,  dapat diketahui  informasi  mengenai  pendapatan  apa  saja  yang  masuk  dalam  periode  tersebut, apakah  penerimaannya  tunai  atau  non  tunai,  kapan  diterima  dan  disetorkan,  serta  berapa total penerimaan dan penyetorannya. Jika saldo akhir di BKU Penerimaan tidak 0, artinya bisa jadi terdapat penerimaan tunai yang belum disetorkan ke bank.
Sementara untuk BKU Pengeluaran hampir sama, hanya yang dicatat adalah aliran kas dari  sisi  Bendahara  Pengeluaran.  BKU  Pengeluaran  mencatat  Surat  Perintah  Pencairan  Dana (SP2D)  sebagai  mutasi  dari  rekening  penerimaan  ke  pengeluaran  atas  jumlah  belanja  yang diajukan  oleh  Bendahara  Pengeluaran  dan  disetujui  oleh  Pejabat  Keuangan  dan  Pemimpin BLUD  sebagai  KPA.  SP2D  dicatat in  out (masuk  dan  keluar)  karena  pencatatan  masuk  atas mutasi, dan pencatatan keluar karena kas tersebut berada di rekening bank. Kemudian di sisi penerimaan mencatat penarikan bank, dan pemungutan pajak, sedangkan di sisi pengeluaran mencatat belanja, dan setoran pajak.
Prosedur  pengeluaran  kas  wajib  dilakukan  oleh  Bendahara  BUMDes.  Dokumen pengeluaran  kas  harus  disesuaikan  pada  peraturan  BUMDes  melalui  pengajuan  Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Pengajuan Surat Permitaan Pembayaran (SPP) tersebut harus disetujui  oleh  Kepala  BUMDes  melalui  pelaksana  teknis  pengelola  keuangan/bendahara BUMDes.  Bendahara  BUMDes  wajib  mempertanggungjawabkan  penggunaan  uang  yang menjadi  tanggung  jawabnya  melalui  laporan  pertanggungjawaban  pengeluaran  kas  kepada Kepala BUMDes paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Aktivitas  penjualan  pada  BUMDes  bertujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan  bagi desa. Aktivitas penjualan dikelola oleh masing-masing unit usaha BUMDes dengan pengawasan dari pihak internal BUMDes, Aktivitas penjualan terdiri dari:
1. Kwitansi, yaitu bukti penerimaan kas yang disahkan oleh tanda tangan penerima kas atau dengan stempel dan diserahkan kepada pembeli
2. Nota tunai, yaitu bukti atas pembelian sejumlah barang secara tunai
3. Faktur, yaitu tanda bukti telah terjadi pembelian atau penjualan secara kredit
Untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  mendukung  kinerja  dari  unit  usaha  BUMDes, pengelola  akan  melakukan  aktivitas  pembelian  persediaan,  bahan  baku,  aset  dan  lain-lain. Dokumen yang diperlukan pada aktivitas pembelian ini adalah:
1. Surat  Permintaan  Pembelian  (SPP):  Dokumen  ini  adalah  formulir  yang  diisi  oleh  bagian gudang atau fungsi pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, jumlah, dan mutu seperti yang tersebut dalam surat permintaan.
2. Surat  Permintaan  Penawaran  Harga  (SPPH)  :  Dokumen  ini  digunakan  untuk  meminta penawaran harga bagi barang yang pengadaannya tidak bersifat berulangkali terjadi (tidak repetitif), yang menyangkut jumlah rupiah pembelian besar.
3. Surat  Order  Pembelian  (SOP)  :  Dokumen  ini  digunakan  untuk  memesan  barang  kepada pemasok  yang  telah  dipilih.  Dokumen  ini  terdiri  dari  berbagai  tembusan  dengan  fungsi sebagai berikut :
a. Surat  order  pembelian  merupakan  lembar  pertama  surat  order  pembelian  yang dikirimkan kepada pemasok sebagai order resmi yang dikeluarkan perusahaan.
b. Tembusan  pengakuan  oleh  pemasok  adalah  tembusan  yang  dikirimkan  kepada pemasok,  dimintakan  tandatangan  dari  pemasok  tersebut  dan  dikirimkan  kembali  ke perusahaan  sebagai  bukti  telah  diterima  dan  disetujuinya  order  pembelian,  serta kesanggupan pemasok memenuhi janji pengiriman barang tersebut.
c. Tembusan  bagi  unit  permintaan  barang,  tembusan  ini  dikirimkan  kepada  fungsi  yang meminta  pembelian  bahwa  barang  yang  diminta  telah  dipesan.  d)  Arsip  tanggal permintaan adalah tembusan surat order pembelian ini disimpan oleh fungsi pembelian menurut tanggal penerimaan barang yang diharapkan, sebagai dasar untuk mengadakan tindakan  penyelidikan  jika  barang  yang  datang  tidak  datang  pada  tanggal  yang  telah ditetapkan.
d. Arsip  pemasok  adalah  tembusan  surat  order  yang  disimpan  oleh  fungsi  pembelian menurut nama pemasok, sebagai dasar untuk mencari informasi mengenai pemasok.
e. Tembusan  fungsi  penerimaan,  tembusan  ini  dikirim  ke  fungsi  penerimaan  sebagai otorisasi untuk menerima barang yang jenis, spesifikasi, mutu, kualitas, dan pemasoknya seperti tercantum dalam dokumen tersebut.
f. Tembusan fungsi akuntansi, tembusan surat order ini dikirim ke fungsi akuntansi sebagai salah satu dasar untuk mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian.
4. Laporan  Penerimaan  Barang  (LPB)  :  Dokumen  ini  dibuat  oleh  fungsi  penerimaan  untuk menunjukkan  bahwa  barang  yang  diterima  dari  pemasok  telah  memenuhi  jenis,  mutu, spesifikasi, dan kuantitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian.
5. Surat Perubahan Order (SPO) : Didalam surat ini diperlukan perubahan terhadap isi surat order  pembelian  sebelumnya  yang  telah  diterbitkan.  Perubahan  tersebut  dapat  berupa kuantitas, jadwal penyerahan barang, spesifikasi, penggantian (substitusi) atau hal lain yang bersangkutan dengan perubahan desain atau bisnis.
6. Bukti Kas Keluar (BKK) : Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi untuk dasar pencatatan transaksi  pembelian.  Dokumen  ini  berfungsi  sebagai  perintah  pengeluaran  kas  untuk pembayaran utang kepada pemasok dan sekaligus berfungsi sebagai surat pemberitahuan kepada kreditur mengenai maksud pembayaran.
Berdasarkan Wawancara dengan Kepala Desa Kihiyang, prosesnya pelaksanaan adalah sebagai berikut:
Mekanisme  pelaksanaan  pengelolaan  anggaran  BUMDes  sesuai  dengan  rancangan anggaran biaya yang telah ditetapkan dan semuanya tercatat dan pelaksana kegiatan yang  bertanggungjawab  terhadap  tindakan  pengeluaran  menggunakan  buku
pembantu  kas  kegiatan  sebagai  pertanggungjawaban  pelaksanaan  kegiatan  di BUMDes.  Bendahara  wajib  mencatat  semua  pemasukan  dan  pengeluaran,  mengisi format yang telah ditentukan.
Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa  Kihiyang  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa mekanisme  pelaksanaan  pengelolaan  anggaran  BUMDes  sesuai  dengan  rancangan  anggaran biaya  yang  telah  ditetapkan  dan  semuanya  tercatat  dan  pelaksana  kegiatan  yang bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran menggunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di BUMDes.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Kepala  Desa  Tambakdahan,  proses  pelaksanaan adalah  sebagai  berikut  “Bendahara  BUMDes  mencatat  setiap  penerimaan  dan  pengeluaran serta  melakukan  tutup  buku  di  akhir  bulan  secara  tertib.  Kemudian  laporan  keuangan disampaikan kepala desa”
Hasil wawancara dengan Kepala Desa Tambakdahan diatas dapat disimpulkan bahwa bendahara  BUMDes  mencatat  setiap  penerimaan  dan  pengeluaran  serta  melalkukan  tutup buku secara tertib.
Kemudian  berdasarkan  wawancara  dengan  Kepala  Desa  Tanjungsari  Timur,  proses pelaksanaan adalah sebagai berikut “Setiap transaksi dicatat dengan pengisian form dan juga bukukan  berupa  buku  kas  umum,  buku  bank,  buku  kas  pembantu,  dan  bukti  transaksi. Formnya  itu  sendiri-sendiri  mas,  banyak  sekali.  Setelah  itu  baru  dibuat  laporan  ke  kepala desa”.
Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa  Tanjungsari  Timur  diatas  dapat  disimpulkan bahwa setiap transaksi keuangan BUMDes telah dicatat dan mempunyai bukti transaksi.
Berdasarkan Wawancara dengan Pengelola BUMDes Kihiyang, prosesnya pelaksanaan adalah sebagai berikut “Jadi dana desa yang sudah diterima oleh BUMDes itu kemudian kami laksanakan sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya yang kami buat sebelumnya. kami selalu melakukan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran itu pada buku kas, jadi setiap ada transaksi dicatat di buku”.
Hasil wawancara dengan pengelola BUMDes Desa Kihiyang diatas dapat disimpulkan bahwa dana desa yang sudah diterima BUMDes dilaksanakan sesuai dengan Rencana Aggaran Biaya (RAB) yang telah dibuat. Setiap ada transaksi akan dicatat di buku kas.
Lalu Berdasarkan Wawancara dengan Pengelola BUMDes Tanjungsari Timur, prosesnya pelaksanaan adalah sebagai berikut:
Setiap  ada  transaksi  kami  catat  semua  di  buku  kas.  Jadi  setiap  pembayaran  kita langsung  catat  dan  ada  bukti  kwitansi/bonnya.  Untuk  pelaksanaan  kita  mempunyai target,  untuk  target  penerimaan  dari  hasil  unit  usaha  BUMDes  itu  ada,  tapi penerimaan dari unit usaha yang kami targetkan itu tidak kami tulis dalam dokumen yang  formal,  ya  hanya  sekedar  pembicaraan  antar  pengurus  gitu  aja.  untuk  target penerimaan itu ya terkadang kita bisa lebih dan kurang, dalam artian penerimaan yang kami harapkan tidak selalu sesuai.
Hasil  wawancara  dengan  pengelola  BUMDes  Tanjungsari  Timur  diatas  dapat disimpulkan bahwa setiap transaksi akan dicatat dan mempunyai bukti pembayarannya.
Dapat  disimpulkan  terkait  tahap  pelaksanaan  keuangan  BUMDes  yang  meliputi pelaksanaan  kegiatan  penerimaan  dan  pengeluaran  BUMDes  telah  mengikuti  dan  sesuai dengan prosedur yang ada.

## 5. Penutup

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  dibuat  kesimpulan  bahwa  pengelolaan  keuangan BUMDes  di  Kabupaten  Subang  belum  terlaksana  dengan  baik  dan  belum  menghasilkan keuntungan  yang  signifikan  dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Desa.  Pada  tahap perencanaan belum berjalan dengan baik karena partisipasi dan respon masyarakat saat diajak
bekerja  sama  dan  terlibat  dalam  perencanaan  keuangan  BUMDes  masih  kurang  karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman terkait pentingnya BUMDes. Lalu terkait perencanaan anggaran / modal awal yang diberikan kepada BUMDes belum sesuai dengan kebutuhan dan usulan dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan desa dan prioritas penggunaan dana desa yang dialokasikan bukan untuk BUMDes.
Pada  tahap  pelaksanaan  keuangan  BUMDes  dapat  disimpulkan  bahwa  proses pelaksanaan  kegiatan  penerimaan  dan  pengeluaran  BUMDes  telah  mengikuti  dan  sesuai dengan prosedur yang ada. Pada tahap pelaporan, LPJ BUMDes telah dilaporkan sesuai dengan SOP yang ada, namun kewajiban menyampaikan laporan keuangan BUMdes belum dilakukan secara disiplin oleh pengelola BUMDes karena masih terjadi keterlambatan pelaporan.
Pada  tahap  pertanggungjawaban  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  laporan pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  BUMDes  telah  disampaikan  kepada  Kepala  Desa setiap  tahun  anggaran.  Hal  tersebut  juga  telah  disampaikan  kepada  masyarakat  melalui musyawarah  desa.  Namun  informasi  terkait  BUMDes  ini  hanya  sebagian  masyarakat  yang mengetahui informasi tersebut.
Daftar Pustaka A  Saibani,  (2014). Pedoman  Umum  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa ,  Jakarta  :  Media Pustaka
Alwi, Hasan, (2007). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan,  2015, Petunjuk  Pelaksanaan  Bimbingan  & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, Jakarta Bawono,  Icuk  Rangga  dan  Erwin  Setyadi,  (1984). Masyarakat  Desa ,  Cetakan  1,  Jakarta  :  PN.
Balai Pustaka
Bawono, Icuk Rangga dan Erwin Setyadi, (2019). Optimalisasi Potensi Desa di Indonesia, Jakarta : Grasindo
Bawono, Icuk Rangga dan Erwin Setyadi, (2019). Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa, Jakarta : Grasindo Effendi,  Khasan,  (2015). Pergeseran  Pemerintahan  Desa  Psikal  Untuk  Desa ,  Jatinangor:  CV. Indra Prahasta
Husnan, Suad dan Enny Pudjiastuti. (2012). Dasar – Dasar Manajemen Keuangan. Edisi Keenam Cetakan Pertama. Yogyakarta : UPP STIM YPKN. Kartohadikoesoemo, Soetardjo, (2002) Menyoal (Kembali) Otonomi Desa, Jakarta Mamesah.  (1995). Sistem  Administrasi  Keuangan  Negara, Jakarta  :  PT.  Gramedia    Pustaka Utama
Miles,  Mathew  B.  dan  Michael  Huberman,  (1992). Analisis  Data  Kualitatif  Buku  Sumber Tentang Metode-Metode baru, Jakarta : UIP
Moleong, J.Lexy, (2002). Metode Penelitian Kualitatif , Bandung: CV Remaja Prastowo,  Andi, Metode  Penelitian  Kualitatif  dalam  Perspektif  Rancangan  Penelitian, Jogjakarta : Ar-Ruzz Media
Rangkuti,  Freddy,  (2014). Teknik  Membedah  Kasus  Bisnis:  Analisis  SWOT ,  Jakarta  :  PT. Gramedia Pustaka Utama Soemantri,  Bambang  Trisantono,  (2011). Pedoman  Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa , Bandung : Fokus Media
Soleh, Chabib dan Heru Rochmansyah, (2014). Pengelolaan Keuangan Desa , Bandung: Fokus Media Sugiyono, (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D , Penerbit: Alfabeta Suhasimi  Arikunto,  (2011). Prosedur  Penelitian,  Suatu  Pendekatan  Praktik ,  Jakarta  :  Rineka Cipta
Sujarweni,  V.  W.,  (2015). Akuntansi  Desa  Panduan  Tata  Kelola  Keuangan  Desa, Yogyakarta  : Pustaka Baru Press
Sukmadinata,  Nana  Sayodih,  (2013). Metode  Penelitian  Pendidikan, Bandung  :  PT.  Remaja Rosdakarya Suparji, (2019). Pedoman Tata Kelola BUMDes, Jakarta : UAI Press Supriatna, Tjahya, (2010). Sistem Pemerintahan Desa , Bandung : CV. Indra Prahasta Waluyo, (2007). Manajemen Publik , Bandung : CV. Mandar Maju Wasistiono,  Sadu  dan  Irwan  Thahir,  (2006). Prospek  Pengembangan  Desa, Bandung:  Fokus Media Yulianti,  (2019) Tata  Kelola  BUMDes  (BUMDes)  Menuju  Tranparansi  dan  Akuntabilitas , Semarang : CV. Tigamedia Pratama.