Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## KEBIJAKAN FORMULASI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI (MARITAL RAPE) BERBASIS KEADILAN GENDER DI INDONESIA
Aldila Arumita Sari 1 , R.B. Sularto 2
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Imam Bardjo, S.H. No. 1-3, Kampus Peleburan, Semarang 50241 aldilamita47@gmail.com

## ABSTRACT
Indonesian National Commission for Women in 2017 issued a report of 172 (totaling seventy two) cases of Marital Rape Sex. Marital Rape is defined as an act of sexual violence against a wife which leads to acts of rape, causing no sexual coercion. From the results of the author's research, the Criminal Code (KUHP) has not been explicitly regulated. In the Criminal Code it is only like rape outside a sacred bond or marriage. This can  be  seen  as  a  gender  bias  because  the  wife  does  not  have  the  right  to  get  sexual  violence  from  her husband.  The  PKDRT  Law  is  used  in  connection  with  rape  in  the  family,  but  the  imposition  is  not  a specification of the victim. In the Law the provisions of the victims of a person who lives in a household are subject to the same sanctions except children because there is a weighting of 1/3 in the Criminal Code. Then it is necessary to reform the criminal law of Marital Rape's criminal act itself. Making legal conception can be done using a legal approach in other countries that regulate this Marital Rape. In preparing and printing the work of the author using the Normative Juridical Research Methodology.
Keywords: Formulation Policy, Marital Rape, Gender Justice

## ABSTRAK
Komnas  Perempuan  Indonesia  pada  tahun  2017  mengeluarkan  laporan  terdapat  172  (seratus  tujuh  puluh dua) kasus mengenai Marital Rape. Marital Rape diartikan sebagai tindakan kekerasan seksual terhadap istri yang  mengarah  pada  tindakan  pemerkosaan,  sebab  terdapat  unsur-unsur  pemaksaan  seksual.  Dari  hasil penelitian  penulis, Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  belum  mengatur  secara  eksplisit.  Dalam KUHP hanya mengenal pemerkosaan di luar ikatan suci atau perkawinan. Hal ini terlihat bias gender karena istri tidak mempunyai hak apabila mendapatkan kekerasan seksual dari suami. UU PKDRT mengatur terkait tindak  pidana  pemerkosaan  dalam  keluarga,  namun  penjatuhan  sanksi  tidak  terdapat  spesifikasi  korban. Dalam Undang-Undang tersebut diatur korbannya seseorang yang tinggal dalam rumah tangga penjatuhan sanksinya sama kecuali anak karena ada pemberatan 1/3 dalam KUHP. Maka perlu adanya pembaharuan hukum pidana mengenai tindak pidana Marital Rape itu sendiri. Pembuatan konsepsi hukum dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan perbandingan hukum di negara-negara lain yang mengatur tentang Marital Rape ini.  Dalam  penyusunan  dan  penulisan  karya  ilmiah  ini  penulis  menggunakan  Metodologi  Penelitian Yuridis Normatif.
Kata kunci: Keadilan Gender; Kebijakan Formulasi; Marital Rape.
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## A. PENDAHULUAN
Hukum di suatu negara berbeda-beda. Setiap negara  memiliki  aturan  hukum  sendiri-sendiri  untuk mewujudkan keadaan aman tentram dan sejahtera.
Penggunaan  upaya  hukum,  termasuk  hukum pidana,  sebagai  salah  satu  upaya  untuk  mengatasi masalah  sosial  termasuk  dalah  bidang  kebijakan penegakan hukum.(Arief, 2010)
Meminimalisir bahkan menghilangkan perbuatan pidana merupakan salah satu tugas suatu hukum di negara tersebut.
Menurut catatan tahunan (catahu) 2018 data- data  yang  terkumpul  yang  berkaitan  dengan kekerasan  terhadap  perempuan  (KtP)  yang  paling menonjol  sama  seperti  tahun  sebelumnya  adalah KDRT/RP  (ranah  personal)  yang  mencapai  angka 71% (9.609). Ranah pribadi paling banyak dilaporkan dan  tidak  sedikit  diantaranya  mengalami  kekerasan seksual. Kekerasan  seksual  menjadi  terbanyak kedua yang dilaporkan, dan menunjukkan rumah dan relasi pribadi belum menjadi tempat yang aman bagi perempuan.  Dari  2.969  jumlah  kasus  terdapat  172 kasus  mengenai marital  rape.  Karena  negara Indonesia  masih  kental  budaya  patriarki  sehingga istri enggan melapor. ( Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Komnas Perempuan 2018)
Upaya  penanganan  kekerasan  terhadap perempuan  dan  anak  terus  dilakukan  baik  oleh kelembagaan  formal  (pemerintah)  maupun kelembagaan  informal  seperti  LSM  maupun Organisasi  Masyarakat  lainnya.  Namun,  hal  yang menjadi permasalahan adalah terjadinya
kesenjangan antara ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang dengan realitas yang terjadi di masyarakat.
Faktor  kendala  dalam  proses  penegakan hukum  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak diakibatkan  oleh  dua  faktor,  yaitu  tidak  adanya laporan  masyarakat  (unreported) yang  akan menghambat  efektivitas  proses  penegakan hukum serta apabila laporan masyarakat tidak mendapatkan penyelesaian  secara  tuntas  (unsolved) dari  aparat penegak hukum akan menimbulkan ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  proses penegakan  hukum  tersebut.  (Chilmiati & Sularto, 2014)
Pembatasan-pembatasan  peran  perempuan oleh  budaya  patriarki  membuat  perempuan terdiskriminasi. Akibatnya,  munculnya  berbagai masalah sosial yang mendiskriminasikan kebebasan perempuan. Indonesia adalah negara hukum, namun kenyataannya  payung  hukum  sendiri  belum  mampu mengakomodasi  berbagai  permasalahan  sosial tersebut.  Penyebabnya,  karena  anggapan  ranah perempuan  masih  dianggap  terlalu  domestik. Sehingga penegakan hukum pun masih cukup lemah dan tidak adil gender.
Seperti  apa  yang  telah  di  tegaskan  di  atas masih banyaknya kasus marital rape yang khususnya dilakukan terhadap istri, bahwa problem marital rape adalah  problem  kekerasan  seksual  terhadap  istri yang mengarah pada tindakan pemerkosaan, sebab terdapat  unsur-unsur  pemaksaan  seksual.  Dan  ini berdampak  yang  cukup  buruk  terhadap  istri  baik
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
secara fisik maupun secara psikis maka seharusnnya mendapat  perlindungan  baik  dari  masyarakat maupun  dari  aparat  pemerintah  yang  terkait.  Kita ketahui  belum  adanya  pengaturan  mengenai permasalahan marital rape di Indonesia secara jelas. Maka  perlu  adanya  pembaharuan  hukum  pidana mengenai marital rape itu sendiri. Berkaitan dengan pembaruan  hukum  pidana  tersebut,  Barda  Nawawi Arief  menyatakan:  Makna  dan  hakikat  pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan  hukum  pidana dapat ditinjau  dari aspek sosiopolitik,  sosiofilosofis,  sosiokultural,  atau  dari berbagai  aspek  kebijakan  (khususnya  kebijakan sosial,  kebijakan  kriminal  dan  kebijakan  penegakan hukum). (Arief, 2011)
Tidak  adanya  pengaturan  kekerasan  seksual dalam  rumah  tangga  di  dalam  KUHP. Pengaturan mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga terdapat  pengaturan mengenai kekerasan  seksual dalam  rumah  tangga  dalam Pasal  8  dan  sanksi pidana  nya  pada  Pasal  46.  Pasal  8  masih  sangat luas dikarenakan korban yang dimaksud dalam Pasal tersebut  adalah  semua  orang  yang  menetap  di rumah  tersebut  seperti  anak,  anak  angkat, suami/istri, mertua ipar dan pembantu rumah tangga, hal ini terlihat belum adanya spesifikasi korban dalam menentukan  penjatuhan  sanksi  pidana.  Harus adanya  spesifikasi  korban  yang  berdampak  pada
penjatuhan  sanksi  pidana.  Seperti  spesifikasi terhadap  korban  istri  (marital  rape) menurut  teori nurture  yang  dengan  adanya  konstruksi  sosiak menempatkan  perempuan  stratanya  lebih  rendah dari  laki-laki maka  dari  itu adanya  perkawinan tersebut  dan  masih  melekatnya  budaya  Indonesia yang  patriarki  yang  menempatkan  istri  sebagai stratanya lebih rendah dari suami. Hubungan seksual antara  suami  istri  di  anggap  wajar  yang  di  lakukan berulang-ulang  selama  ikatan  perkawinan  terjadi sehingga  pemerkosaan  yang  dilakukan  oleh  suami termasuk  ranah  domestik  rumah  tangga maka masyarakat  luas  melihat  hal  tersebut  pertengkaran yang  wajar  bukan  suatu  kejahatan. Hal  ini  berbeda dengan  ikatan  antara  majikan  dan  pembantu  dan juga  ipar  dan  mertua. Perbedaannya  tidak  terikat dalam  ikatan  perkawinan  jadi  perbuatan  tersebut dinilai tidak wajar bagi masyarakat umum dan tidak lebih  rentan  di  lakukan  secara  berulang-ulang berbeda  apabila  dalam  ikatan  perkawinan  yang dinilai  hubungan  suami  istri  adalah  kewajiban  bagi setiap  pasangan  yang  menikah.  Apabila  korbannya anak  sudah  ada  pengaturan  secara  khusus mengenai hal tersebut.
Menurut  Satjipto  Rahardjo  prinsip  hukum adalah  untuk  manusia  dan  bukan  sebaliknya,  dan hukum  tidak  untuk  diri  sendiri,  melainkan  untuk sesuatu  yang  lebih  luas,  yaitu  harga  diri  manusia, kebahagiaan,  kesejahterahan  dan  kemuliaan manusia. (Rahardjo, 2006)
Identifikasi masalah yang penulis akan bahas adalah  berkaitan  dengan  kekerasan  seksual  dalam
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
rumah tangga yang spesifikasi korbannya adalah istri (marital  rape).  Berdasarkan  latar belakang  tersebut, maka  rumusan  masalahnya mengenai Apakah kebijakan  formulasi marital  rape di indonesia  bias gender, bagaimana kebijakan formulasi marital rape yang berkeadilan  gender. Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  mengetahui  apakah  kebijakan  di  Indonesia sudah tepat dan tidak bias gender dan merumuskan bagaimana  suatu  kebijakan  yang  tepat  dan berkeadilan gender dalam tindak pidana marital rape.

## B. PEMBAHASAN
1.Kebijakan Formulasi Marital Rape Di Indonesia
Tindak  pidana  perkosaan  adalah  salah  satu bentuk  kekerasan  terhadap  perempuan  yang merupakan  contoh  kerentanan  posisi perempuan, utamanya  terhadap  kepentingan  seksual  laki- laki. Perhatian  dan  perlindungan  terhadap  kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan- kebijakan  sosial,  baik  oleh  lembaga eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif  maupun  lembaga- lembaga sosial lainnya. (Wedani, 2015)
Marital  rape adalah  istri  yang  beroleh  tindak kekerasan seksual suami dalam sebuah perkawinan atau  rumah  tangga.  Dengan  demikian, marital  rape merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas  seksual  tanpa  mempertimbangkan  kondisi istri.( Maria, 2007)
Menurut Mansor Faqih gender related violence kekerasan  yang  disebabkan  oleh  bias  gender. Kekerasan  atas  nama  gender  ini  seringkali  di sebabkan  oleh  ketidaksetaraan  kekuatan  yang  ada dalam  masyarakat  atau  keluarga.  Beberapa  contoh kekerasan  gender  di  antaranya  :  pemerkosaan perempuan,  tindakan  kekerasan  fisik  dalam  rumah tangga (domestic violence).( Fanani,2014)
Bias gender itu berkorelasi dengan kekerasan dalam rumah tangga. Dari beberapa kajian literatur, istilah bias gender merujuk pada pandangan tentang maskulinisme  dan  feminimisme  bahwa  laki ‐ laki  dan perempuan  memiliki  perbedaan  mengenai  diri  atau identitas  mereka  masing ‐ masing.  Teori  individualis mengatakan  bahwa  perilaku  agresi  dan  kekerasan dipelajari dari karakteristik maskulin seorang laki ‐ laki. Dengan melakukan kekerasan dalam rumah tangga laki ‐ laki merasa menunjukan jati dirinya sebagai laki ‐ laki  sejati. (Asmarany,2008) Berbicara  mengenai marital  rape di  Indonesia,  berarti  juga  berbicara hukum yang berlaku di Indonesia.
Prinsip-prinsip yang harus di muat dalam suatu aturan  hukum  yang  bersepektif  Ham  dan  keadilan serta  kesetaraan  gender,  yaitu:  (Komisi  Anti Kekerasan Terhadap Perempuan,2014)
Yaitu,  persamaan  substantive  (substantive Equality), 3 Non-Diskriminasi, 4 Integritas  tubuh  (Body
3 Menekankan pentingnya kesetaraan gender secara substansial bukan lagi sekedar formalitas.
4 Tidak ada pembedaan berdasarkan jenis kelamin dalam setiap kebijakan dan tindakan negara termasuk dalam pemenuhan hak korban.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Integegritu), 5 Kedirian  (Persohood), 6 Keberagaman (Diversity). 7
Berikut  penulis  paparkan  mengenai  hukum  yang berlaku di Indonesia.
a. Kitab Undang-undang
Pasal  285  sampai  287  adalah  pengaturan pemaksaan  bersetubuh  dalam  luar  perkawinan  dan pasal  287  juga  membahas  tentang korban persetubuhan di bawah umur. Pasal 288 membahas mengenai  pemaksaan  persetubuhan  di  dalam perkawian  namun  di  jelaskan  apabila  korban  di bawah  umur  dan  menyebab  kan  luka-luka.  Dalam KUHP  tindak  ada  pengaturan  mengenai pemerkosaan atau pemaksaan persetubuhan dalam perkawinan  secara  luas  hanya  di  bahas  apabila korban di bawah umur dan menyebabkan luka-luka. Karena pengaturan pemaksaan persetubuhan hanya di  atur  di  luar  perkawinan,  maka  pemaksaan hubungan di dalam perkawinan tidak di pidana. Bagi KUHP,  yang  disebut  pemerkosaan  hanyalah pemaksaan  hubungan  seksual  pada  perempuan bukan istri. Karena hal tersebut maka istri tidak bisa mengadukan  sang  suami  ke  pengadilan  dengan
5 Bentuk-bentuk  perlindungan  ham  atas  tubuh  manusia  yang secara  fisik  dan  psikologis  harus  di  hormati  sesuai  martabat kemanusiaan, hak utama integritas,kebebasan dan kesetaraan status semua manusia.
6 Setiap  individu  mempunyai  hak  menentukan  dirinya  sendiri dan  memperoleh  perlakuan  secara  individual  dan  bersifat khusus, sesuai kebutuhan dirinya sendiri sebagai subjek hukum untuk didengar diikuti keinginannya, ditumbuhkan pengetahuannya tentang hak dan kewajiban di dalam hukum.
7 Asas ini memberi makna tentang pengakuan dan pengukuhan bahwa  pelaksanaan  hak  asasi  manusia  harus dijalankan dengan  tetap  menghormati  dan  mengharagi  realitas keberagaman dan perbedaan atas nama budaya, agama, status sosial, status pendidikan, ekonomi dan orientasi seksual.
alasan pemerkosaan. Jikapun ada, perkaranya akan dianggap dan di proses sebagai penganiyaan bukan pemerkosaan.
Berbagai  produk  hukum  di  Indonesia,  secara substansi, selalu didominasi dan lebih berpihak pada kepentingan laki-laki. Standar yang digunakan untuk mengatakan:  apakah  suatu  perbuatan  melanggar hukum  atau  tidak,  juga  standar  laki-laki.  Seakan- akan, jenis kelamin hukum di Indonesia adalah laki- laki.  Keberpihakan  hukum  terhadap  laki-laki  itu, sangat  terlihat  dalam  Hukum  Positif  (hukum  yang berlaku) di Indonesia.(Harahap, 2003)
b. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan  Kekersan  Dalam  Rumah  Tangga (UUPKDRT)
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  (UUPKDRT)  membahas  mengenai pengaturan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah pemaksaan  hubungan  seksual  yang  di  lakukan terhahap  orang  yang  tinggal  dalam  lingkup  rumah tangga tersebut “pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan  terhadap  orang  yang  menetap  dalam lingkup  rumah  tangga”  dan  sudah  ada  pengaturan pemidanaanya.  namun  pengaturan  pasal  ini  sangat luas  sekali  karena  pasal  tersebut  tidak mengklasifikasikan korbannya anak, istri-suami, atau pembantu  rumah  tangga.  Hanya  tujuanlah  sebagai pembeda  klasifikasi  sebuah  perbuatan  tersebut. Untuk  pasal  8a  tidak  ada  tujuan  hanya  ada pemaksaan  persetubuhan  saja  sedangkan  8b mempunyai tujuan “tujuan komersial dan/atau tujuan
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
tertentu.” Hanya hal ini sebagai klasifikasi pembeda untuk  pemidanaan  nya.  Klasifikasi  korban  dalam penjatuhan  pemidanaan  di  perundang-undangan  ini tidak  ada.  Penanganan  permasalahan  kekerasan seksual  yang  korbannya  anak,  istri,  saudara  dan pekerja  rumah  tangga  sangat  berbeda-beda  maka dari itu, menurut saya, pengaturan ini kurang melihat terhadap korban dari pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Budaya patriarki dan teori  nurture ini  sendiri  yang  membuat  posisi perempuan  di  bawah  laki-laki,  maka  perempuan memiliki  ketergantungan  terhadap  laki-laki. Alasan penulis  mempunyai  ide  adanya  spesifiksai  terhadap kekerasan  seksual  yang  korban  nya  istri  dan pelakunya suami, dengan adanya suatu perkawinan antara  suami  istri  tersebut  dan  budaya  Indonesia yang masih kental dengan patriarki yang di analisis dengan teori  nurture menepatkan  istri  sebagai pelayan  kebutuhan  suami  sehingga  kekerasan seksual yang di lakukan oleh suami ke istri di anggap sesuatu yang wajar dan perbuatan tersebut rentan di lakukan  secara  berulang-ulang  selama  ikatan perkawinan terjadi.
c. Putusan Pengadilan Marital Rape Di Indonesia Penulis  mengelompokkan Marital  Rape termasuk manifestasi ketidakadilan gender termasuk dalam “gender  related  violence”.  Menurut  Mansor Faqih gender  related  violence kekerasan  yang disebabkan oleh bias gender. Kekerasan atas nama gender  ini  seringkali  di  sebabkan  oleh ketidaksetaraan  kekuatan  yang  ada  dalam
masyarakat  atau  keluarga.  Beberapa  contoh kekerasan  gender  di  antaranya:  pemerkosaan perempuan,  tindakan  kekerasan  fisik  dalam  rumah tangga (domestic violence). (Fanani ,2014) Menurut penulis  adanya marital  rape karena  dominannya kekuasaan laki-laki  dari  pada  perempuan.  Karena melihat  dari  budaya  Indonesia  sendriri marital  rape membuat  seolah-olah  istri  pelayan  suami  atau  milik suami  ketika  sudah  menikah  karena  menepatkan laki-laki  yang  sudah  menikah  drajatnya  di  atas perempuan yang sudah menikah.
Putusan pengadilan adalah tahap aplikasi dari tahap-tahap  penegakan  hukum  pidana,  dalam membuat  putusan  seorang  hakim  harus  melihat dasar  hukum  yang  berlaku.  Putusan  Nomor: 912/Pid/B/2011/PN.Bgl  dan  Putusan  Nomor: 899/ Pid.Sus/2014/PN  Dps hakim  dalam  membuat putusan marital  rape menggunakan pengaturan marital  rape terdapat  Undang-undang No.23  tahun 2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga.
Menurut penulis  dalam  kasus marital  rape ini harus adanya pemberatan penjatuhan pidana karena dalam  budaya  Indonesia  yang  patriarki  ini menepatkan  suami  sebagai  kepala  rumah  tangga yang  seharusnya  melindungi. Adanya  pemberatan penjatuhan  pidana  ini  bertujuan  membuka masyarakat bahwa marital rape termasuk kejahatan dan  perbuatan  tersebut  salah  di lakukan.  Apalagi karena  budaya  patriarki  ini  membuat  perempuan yang  sudah  menikah  menjadi  ketergantungan terhadap suami maka rentan marital rape tersebut di
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
lakukan  secara  berulang-ulang hal  ini  yang  penulis tekankan  perlunya  adanya  pemberatan.  Dalam perspektif  kriminologi  tentang  maslah  kejahatan  hal ini masuk dalam Macrotheories.
Macrotheories adalah  teori-teori  yang menjelaskan  kejahatan  dipandang  dari  segi  struktur sosial  dan  dampaknya.  Dalam  hal  ini  melihat tepatnya karena dalam konteks hubungan social,laki- laki  dan  perempuan  tidak  menepati  kedudukan setara  dala  hirarki  social,  terdapat  bentuk diskriminasi  structural  yang  terungkap  dalam hubungan  kerja,  dan  yang  lebih  penting  dalam lingkup kerja.( Kristiani, 2014)
Teori macrotheories di  dukung  dengan pengelompokan yang penulis telah di jelaskan di atas yaitu marital rape termasuk “gender related violence”. Marital  rape di  sebabkan  karena  budaya  patriarki yang menganggap apabila suami istri menikah maka, istri  atau  perempuan  tersebut  menjadi  milik  suami atau  istri  menjadi  pelayan  suami.  Konsep  patriarki menempatkan  perempuan  sebagai  bumi  yang memberi. Keangkuahan patriaki menyimbolkan alam sebagai ibu pertiwi. Menempatkan ibu dalam hal ini perempuan  yang  selalu  memberi  tanpa  dirawat kembali atau tidak ada timbal baliknya.
Menurut  penulis, marital  rape adalah perbuatan  yang  berlanjut,  dengan  adanya  budaya patriarki  di  Indonesia  menempatkan  bahwa  istri adalah pelayan suami, dan di perkuat dengan Pasal 285  KUHP  ini  mensyiratkan  bahwa  istri  tidak  dapat melapor  apabila  terjadi  kekerasan  seksual  yang  di lakukan  oleh  suami.  Penulis  dapat  menyimpulkan
bahwa marital rape adalah perbuatan berlanjut. Bias gender  dalam  putusan  pengadilan  di  atas  adalah ketika  pertimbangan  hakim  tidak  menempatkan marital  rape sebagai perbuatan  rentan  yang  terjadi berulang  atau  perbuatan  berlanjut,  maka  dalam putusan  tersebut  hakim  tidak  menjunctokan penjatuhan sanksi marital rape dengan KUHP Pasal 65  mengenai  perbuatan  berlanjut  sehingga penjatuhan sanksi pidana tersebut dapat di perberat. 2. Kebijakan Formulasi Marital rape di Beberapa

## Negara
a. Pengaturan Marital Rape Di Philipina
Republic Act No. 8353 September 30, 1997 An Act Expanding The Definition Of The Crime Of Rape, Reclassifying  The  Same  As  A  Crime  Against Persons, Amending For The Purpose Act No. 3815, As  Amended,  Otherwise  Known  As  The  Revised Penal Code, And For Other Purposes. Pasal 226-B pelaku pemerkosaan hukumannya adalah “Reclusión perpetua”. 8 Dalam  keadaan  tertentu  di  atas  di sebutkan dapat menjadi hukuman mati.
Hukum  Filipina,  tahanan  dilarang  hidup  dari memegang jabatan politik, jadi pelaku pemerkosaan tidak  boleh  memegang  jabatan  politik.  Lalu  apabila pelaku  terkena  HIV  dan  juga  pelaku  menyebabkan cacat  fisik  mendapat  hukuman  mati. Pasal  226-C tersebut menjelaskan apabila suami sebagai pelaku dan istri sebagai korban. apabila suami mendapatkan pengampunan  dari  istri,  maka  pidananya  di hapuskan.  Dan  apabila  pernikahan  batal  demi
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
hukum,  maka  pemidanaan  tersebut  tidak  dapat  di hapuskan.
Kebijakan  tersebut termasuk  keadilan  gender karena menerapkan prinsip non diskriminatif, sama di mata  hukum,  jadi  pemerkosaan  yang  di  lakukan  di luar  perkawinan  dan  di  dalam  perkawinan  dapat  di jatuhi pidana hal ini termasuk pemenuhan hak warga negaranya.integritas  tubuh,  kedirian,  keberagaman dan  kewajiban  negara  dari  kenakan  penjatuhan pemidanaan terhadap suami yang melakukan marital rape. Apabila cacat fisik atau suami HIV di jatuhkan hukuman  mati  hal  tersebut  terlihat  prinsip  integritas tubuh.
b. Pengaturan Marital Rape Di Malaysia
Penal  Code  Of  Malaysia Merujuk  pada  pasal 375  KUHP,  sebelum  amandemen  pada  tahun  1989 kode  itu  diam  tentang  pembebasan  perkawinan dalam  perkosaan.  Yang  paling  dekat  untuk menyentuh masalah itu adalah pengecualiannya,
Malaysia  pemerkosaan  suami  terhadap  istri atau  yang  di  sebut  “Marital  Rape” ini  tidak  ada.  Di anggap pemerkosaan apabila sudah ada keputusan pemisahan  dari  pengadilan.  Sedangkan  untuk muslim  di  malaysia  setelah  talak  3  kali  yang dalam masa  iddah    walaupun  belum  ada  putusan  dari pengadilan apabila suami memaksa hubungan suami istri  maka,  dapat  di  katakan  pemerkosaan  atau kekerasan seksual.( Aziz, 2004)
Kebijakan  tersebut  termasuk  keadilan  gender karena menerapkan prinsip non diskriminatif sama di mata  hukum,  jadi  pemerkosaan  yang  di  lakukan  di luar  perkawinan  dan  di  dalam  perkawinan  dapat  di
jatuhi pidana hal ini termasuk pemenuhan hak warga negaranya, persamaan substantive, integritas tubuh, bentuk-bentuk  perlindungan  ham  atas  tubuh manusia, kedirian,kebebasan  individu  menentukan dirinya sendiri karena di ketahuhi manusia di lahirkan merdeka keberagaman  dan  kewajiban  negara  dari kenakan  penjatuhan  pemidanaan  terhadap  suami yang  melakukan  pemaksaan  hubungan  suami  istri pada masa idah.

## c. Pengaturan Marital Rape Di Korea
Penal  Code  korea mengatur  pemerkosaan secara  umum  Pasal  297  SAMPAI  298  sedangkan, Act On Special Cases Concerning The Punishment, Etc. Of Sexual Crimes. Chapter I General Provisions ini  pengaturan  secara  khususnya  di  lihat  dari penjatuhan  pemidanaannya  lebih  besar  penjatuhan pemidanaan  dalam Special  Cases  Concerning  The Punishment,  Etc.  Of  Sexual  Crimes.  Chapter  I General Provisions. Pada Pasal 5 “ Rape,etc. through abuse  of  consanguineous  or  Marital  Relationship  :” Yang  artinya  adalah Pemerkosaan,  melalui penyalahgunaan  Hubungan  kerabat  atau  Hubungan Pernikahan,  jadi  pengaturan  ini  mengenai pemerkosaan yang dalam ranah hubungan pertalian seperti perkawinan dan kerabat atau saudara.
Setelah  penulis  menganalisis  Undang-udang  di negara lain yang mengatur mengenai marital rape ini penulis  mempunyai  ide  pembaharuan  dalam pengaturan marital  rape di  Indonesia.  Yaitu  ada spesifikasi  korban  istri  dalam  kekerasan  seksual dalam rumah tangga yang berada di Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Dalam Rumah Tangga, dilihat dari korbannya karena seorang  istri  lebih  rentan di  lakukan  berulang-ulang dan juga karena kontruksi social dan buaya patriarki di indonesi seolah-olah istri pelayan suami termasuk urusan  seksual  tersebut  jadi,  seolah-olah  istri tidak mempunyai  hak  untuk  menolak  dan  pemaksaan hubungan  seksual  tersebut  seperti  yang  penulis katakan  di  atas  lebih  rentan  di  lakukan  secara berulang-ulang,  serta  apabila  suami  menjadi pemimpin  dalam  tumah  tangga  seharusnya melindungi tidak menyakiti. Berbeda dengan putusan pengadilan di atas yang menurut penulis kurang adil.
Penulis  mempunyai  ide  pembaharuan  yang lain itu, apabila di ketahui suami mempunyai penyakit HIV  memaksa  istri  melakukan  hubungan  seksual tanpa memberitahu istri maka, suami di perberat lagi penjatuhan  pidananya  karena  dapat  menular terhadap  sang  istri  dan  membahayakan  sang  istri, terlebih  lagi  apabila  sang  istri  hamil  atau  sedang menyusui, anak tersebut akan tertular. Hal ini dapat merusak  generasi penerus angsa  yang  masih mempunyai masa depan yang panjang.
Putusan  pidana  pengadilan  dalam  sebagai alasan  pengajuan  perceraian,  dalam  kasus  ini penulis  mempunyai  ide  apabila penjatuhan  pidana mengenai marital  rape korban  ingin melakukan perceraian dengan pelaku atau suami korban hanya perlu  mengisi  formulir  dari  pengadilan  negeri,  lalu formulis  tersebut  di  transfer  terhadap  panitera  yang menangani perceraian di pengadilan negeri maupun pengadilan agama, jadi korban tidak perlu melakukan sidang perceraian  ulang  dan  mengikuti  prosedur
yang  di  tetapkan  pengadilan,  korban  melakukan perceraian melalui jalan pintas. Jalan pintas yang di maksud hanya pengalihan berkas terhadap panitera, korban  mengisi  formulir  apakah  ingin  bercerai  atau tidak  apabila  ingin  bercerai  panitera  menstransfer berkas  non muslim  panitera  pidana  akan menstransfer  berkas  ke  panitera  perdata  untuk mengeluarkan  putusan  cerai,  jika  yang  bercerai muslim  panitrea  pidana  pengadilan  negeri menstranfer  berkas  terhadap  panitera  pengadilan agama. Hal tersebut mengurangi beban dan trauma korban dan dapat membantu pemulihan korban dari trumanya.
Di  Malaysia  di  atur  mengenai  umat  muslim tentang iddah. Di Indonesia juga dapat di atur karena mengingan negara kita mempunyai 6 agama yang di akui,  dan  mayoritas  adalah  agama  islam.  Dapat  di letakan di sana pengaturan mengenai iddah. Dalam umat  muslim  iddah  adalah  masa  tunggu  setelah perceraian  dan  dalam  umat  muslim  juga  apabila suami  melakukan  pemaksaan  hubungan  seksual terhadap  istri  dalam  di  kategorikan marital  rape, karena  belum  adanya  putusan  dari  pengadilan namun secara muslim mereka telah bercerai.
Paparan  di  atas  adalalah ide  pembaharuan hukum  pidana  mengenai marital  rape hukum  selalu berkembang  mengikuti  perkembangan  tingkah  laku masyarakat,  maka  dari  itu  pembaharuan  hukum sangat  perlu  di  karenakan  pola  pikir  dan  masa masyarakat selalu berjalan tidak berhenti begitu pula dengan  hukum  harus  berkembang  seiring
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
perkembangan  kehidupan  masyarakat  untuk mencapai keamanan dan kesejahterahan bersama.

## C. SIMPULAN
Hubungan  seksual  dalam  suatu  ikatan perkawinan membuat marital rape termasuk asing di kalangan masyarakat. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu dasar hukum di  Indonesia  yang  mengatur  hukum  pidana  materiil, sedangkan  pengaturan marital  rape belum  ada  di dalam  KUHP,  dalam KUHP hanya  mengenal pemerkosaan  di  luar  ikatan  suci  yang  disebut perkawinan hal ini terlihat bias gender dalam KUHP pengaturan marital rape karena istri tidak mempunyai hak  apabila  mendapatkan  kekerasan  seksual  dari suami. Dalam UU PKDRT namun dalam perundang- undangan ini penjatuhan sanksi tidak ada spesifikasi korban, jadi korbannya seseorang yang tinggal dalam rumah  tangga  penjatuhan  sanksinya  sama  kecuali anak  karena  ada  pemberatan  1/3  dalam  KUHP. Menurut  penulis  spesifikasi  korban  menentukan penjatuhan sanksi pidana. Seperti contoh apabila istri apabila mendapatkan kekerasan seksual dari suami karena  budaya  patriarki  menepatkan  istri  lebih rendah dan sebagai pelayan suami, maka kekerasan dalam rumah tangga ini rentan di lakukan berulang- ulang.  Ini  menjelaskan  bahwa UUPKDRT  bias gender. Putusan Pengadilan Negeri Bangil, Pasuruan dan Pengadilan  Negeri  Denpasar, Bali engenai marital rape ini menurut penulis bias gender karena tidak men-Jucto-kan  terhadap  Pasal  65  KUHP Perbuatan  berlanjut  karena  menurut  penulis marital
rape tersebut  termasuk  pkejahatan  yang  rentan  di lakukan secara berulang-ulang.
Pengaturan marital  rape ini  di  tempatkan dalam klasifikasi penganiyayaan bukan pemerkosaan,  penganiyayaan  sangat  berbeda perlakuan  pelaku  terhadap  korban.  Penjatuhan sanksi pidana penganiyayaan dan pemerkosaan juga lebih  ringan,  Konsep KUHP bias  gender.  Pada  Juli 2018  Rancangan  Konsep KUHP mempunyai rancangan  mengenai  kekerasan  seksual  sama dengan UUPKDRT ,  sedangkan  Indonesia  berlaku lex  spesialis  derogate  legi  generalis yang menggunakan aturan khusus dan mengesampingkan aturan  umum, apabila  sama  bunyinya  tetap menggunakan  aturan  khusus  yaitu UU  PKDRT Penulis membuat  perbandingan  perundang- undangan  mengenai marital  rape dengan  negara Thailand,  Malaysia  dan  Korea  sehingga  penulis mempunyai ide pembaharuan pidana dalam rumusan kedua  adalah  pemberatan  pemidanaan  terhadap marital  rape.  Pemberatan  pidana  apabila  pelaku terjangkit  HIV,  masa  idah  atau  proses  menunggu perceraian apabila  ada  kekerasan  seksual  dapat  di golongkan  marital  rape  dan  juga  perceraian  tanpa melalui  proses  perceraian  seperti  ketentuan  dalam Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9 Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  apabila alasan perceraian adanya marital rape.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Fanani, Ahmad Z. (2014). Berfilsafat Dalam Putusan
Hakim  (Teori  Dan  Praktik). Bandung: CV. Mandar Maju.
Maria,  M. (2007). Marital  Rape,  Kekerasan  Suami
Terhadap  Istri. Yogyakarta:  Pustaka
Pesantren.
Arief,  Barda  N. (2011). Bunga  Rampai Kebijakan
Hukum Pidana. Jakarta: Kencana
Arief,  Barda  N. (2010). Kebijakan  Legislatif  Aalam
Penanggulangan  Kejahatan  Dengan  Pidana Penjara. Yogyakarta: Genta Publishing.
Komisi  Anti  Kekerasan  Terhadap  Perempuan.
(2014). Mewujudkan  Perlindungan Hak-hak
Perempuan  Korban  dalam  Kebijakan:
Himpuan  Kertas  Posisi  dan  Kajian  diri Berbagai  Kebijakan  Tahun  2010-2013. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Rahardjo, S.  (2006). Membedah  Hukum  Progresif.

## Jakarta: Kompas

## Jurnal
Asmarany, Anugriaty I. (2008). Bias Gender Sebagai
Prediktor  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.
Jurnal Psikologi Vol 35, (No. 1) ,p. 4.
Kristiani,  Ni  Made  D. (2014).  Kejahatan  Kekerasan
Seksual  (Perkosaan)  Ditinjau  Dari  Perspektif Kriminologi.  Jurnal  Magister  Udayana,Vol.7
(No.3) , p.376.
Harahap, Z. (2003). Menggugat  Hukum  yang  Bias Gender. Jurnal Hukum, vol 10, (No.22) ,p. 90 Aziz, Norazlina Bt A. (2004). Marital Rape : A View
On  Malaysia  Law  And  Common  Law, Jurnal Akademik Uitm Cawangan Johor, vol.4,(no.1), p.74.
Wedani, Ni  Putu  A.M., & Dananjaya, Nyoman  S.
(2015).  Perlindungan  Korban  Tindak  Pidana Perkosaan  Selama  Proses  Peradilan  Pidana. Jurnal Magister Hukum Udayana Vol 3,( No 2) ,p.3.
Chilmiati,  N., & Sularto,  RB. (2014). Kebijakan Advokasi  Terhadap  Perempuan  Dan  Anak Berbasis  Perlindungan  Korban  Kekerasan.
Jurnal Law Reform Vol.9, (no.2), p. 111.