## MASJID DAN IDEOLOGISASI RADIKASLISME ISLAM: MENYOAL PERAN MASJID SEBAGAI

## MEDIA TRANSFORMASI IDEOLOGI

## Agus Sunaryo
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Jl. Ahmad Yani No. 40A, Banyumas, 53126, Indonesia E-mail: abikhaidar@gmail.com
Received: 16/03/2017 Revised: 24/06/2017 Approved: 24/06/2017

## Abstrak
Radikalisme  saat  ini  telah  menjadi  isu  utama  dalam diskursus keislaman kontemporer. Berdirinya Negara Islam Iraq  dan  Suriah  dianggap  sebagai  ancaman  bagi  sebagian kalangan  di  sisi  lain,  namun  juga  menjadi  bukti  bahwa radikalisme  benar-benar  nyata  dan  kuat  di  lain  sisi. Indonesia menjadi salah satu negara yang tidak pernah sepi dari  diskusi  dan  praktik  radikalisme.  Tertangkapnya banyak  aktivis  radikalis,  belum  mampu  meredam  laju gerak  radikalisme  Islam  di  Indonesia.  Propaganda- propaganda  kekerasan,  intimidatif,  dan  intoleran  menjadi pemandangan  yang  kerapkali  mewarnai  mimbar-mimbar khutbah, diskusi-diskusi keagamaan, atau bahkan spanduk dan  pamfllet  yang  mudah  dijumpai  di  hampir  seluruh wilayah  di  Indonesia.  Dalam  konteks  ini  masjid  sering dijadikan tempat untuk sosialisasi dan kaderisasi kelompok Islam  radikal.  Posisinya  yang  banyak  dikunjungi  orang, dianggap  efektif  untuk  proyek  ideologisasi.  Apalagi orientasi  orang  mendatangi  masjid,  umumnya  adalah
untuk  mendapatkan  “pencerahan”spiritual.  Hal  ini tentunya selaras dengan karakter ideologisasi Islam radikal yang menawarkan konsep kekerasan dan intoleran dengan balutan pesan-pesan keagamaan. Artikel ini akan mencoba mengkaji  proyek  ideologisasi  Islam  radikal  yang memanfaat  masjid  sebagai  home  base  kegiatannya.  Lebih dari  itu,  apa  yang  seharusnya  menjadi  focus  kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan
masjid dan
membendung  laju  gerak  radikalisme  Islam  juga  menjadi bagian tak terpisahkan dari kajian artikel ini.
Kata kunci: radikalisme, masjid, dan  ancaman

## Abstract
The radicalism, at this time, has been prominent issue in islamic contemporary  discourse.  Standing  of  Islamic  state  on  Iraq  and Syiria has been regarded as threat by some people in one side, but also  been  a  proof  that  radicalism  very  obvious  and  stronght  in other  side.  Indonesia  has  been  one  country  that  discuss  and practice of radicalism never quiet at there. Getting caught of some radical-activist,  couldn’t  stop  moving  of  islamic  radicalism  in Indonesia.  Propaganda’s  of  violent,  intimidative,  and  intolerant, have been viewpoint that usually colored  the platform’s sermon, religious  discusses,  or  also  banner  and  pamphlet  that  was  very easy to found it in near of all Indonesian district. Mosque, in this context, often to be place for socialization and forming of cadres of Islamic  radicalist.  It’s  positioning  that  been  visited  by  much people,  regarderd  as  effective  for  ideological  project.    Especially that  people’s  orientation  come  to  the  mosque is  getting  spiritual enlightenmet. It has been in harmony with ideological character of Islamic radicalism wich bargain a violent concept with covering of religious messages. This article will investigate ideological project of Islamic radicalism that exploit the mosque to be it’s home base activities.  The  policies  of  government  that  must  been  done  for
stopping  Islamic  radicalism  also  would  investigated  by  this article.
Keywords : radicalism, mosque, and threat

## A. Pendahuluan
Dalam  konteks  Islam  keberadaan  masjid  sangatlah penting,  baik  sebagai  media  penyebaran  maupun penguatan nilai-nilai keislaman. Sejarah fungsi, peran, dan bentuk  (arsitektur)  masjid  sejak  masa  Rasulullah  hingga saat  ini  juga  telah  menunjukkan  bahwa  peran  yang dimainkan  oleh  masjid  dalam  menunjang  dakwah islamiyyah  sangalah  besar  dan  strategis.  Olah  karena  itu, cukup  beralasan  ketika  Rasulullah  mengambil  inisiatif untuk  memperioritaskan  pembangunan  Masjid  diawal hijrah,  yang  kemudian  ini  juga  dilakukan  olah  para penyebar  Islam  di  setiap  penjuru  daerah  pasca  wafatnya Rasulullah.  Dari  masjid,  pintu  awal  penyebaran  Islam dilakukan, dan melalui masjid konsolidasi serta koordinasi juga  di  susun.  Tujuannya  adalah  agar  bagaimana  ajaran Islam bisa diterima masyarakat dan cepat meluas keseluruh penjuru wilayah.
Di kalangan umat Islam, masjid seringkali kepemilikan fungsionalnya  dinisbatkan  kepada  Allah.  Dari  sini kemudian berkembang istilah di masyarakat bahwa masjid itu  merupakan  “rumah  Allah”.  Siapapun  memiliki  hak yang sama untuk memanfaatkan masjid, mereka juga tidak perlu  izin  yang  bersifat  birokratis,  dan  mereka  tidak dipungut  biaya  dalam  pengertian  komersial  untuk memanfaatkan masjid. 1
Secara fungsional istilah masjid sebagai “rumah Allah” memiliki  pembenaran  logis.  Hal  ini  mengingat  bahwa
1 Isma’il R. al-Faruqi dan Lois Lamya al-Faruqi, Atlas Budaya Islam , trans. oleh Ilyas Hasan (Bandung: Mizan, 2001), 185.
hampir  sebagian  besar  kegiatan  yang  dilakukan  di  masjid selalu  diorientasikan  pada  ridha  dari  Allah.  Ini  tentunya terlepas dari kemasan yang digunakan untuk membungkus kegiatan-kegiatan  tersebut,  apakah  dalam  pengertian ibadah  mahdhah,  atau  kegiatan  sosial-kemasyarakatan. Yang  pasti  semuanya  bermuara  pada  makna  “ibadah” dalam cara pandang yang lebih luas.
Dinamika  masyarakat  nampaknya  berpengaruh  pada perubahan  peran  dan  fungsi  masjid.  Di  beberapa  tempat, masjid  yang  semula  pemanfataannya  menjadi  milik  umat Islam  kina  telah  mengesankan  eksklusifitasnya  dengan hanya menjadi milik golongan (mazhab) tertentu. Ada juga masjid yang, karena kemegahan arsitekturnya, berkembang fungsinya  dengan  menjadi  salah  satu  destinasi  wisata. Bahkan,  dewasa  ini  berkembang  pemanfaatan  masjid sebagai  tempat  kaderisasi  atau  ideologisasi  untuk kepentingan-kepentingan  tertentu.  Biasanya,  masjid  yang pengelolaan  serta    pemakmurannya  bersifat  eksklusif, rentan untuk dijadikan tempat kaderisasi dan ideologisasi, termasuk kaderisasi dan ideologisasi radikalisme Islam.

## B. Peran dan Fungsi Masjid dalam Perspektif Normatif- Historis
Dalam konteks kebahasaan, terminologi masjid diambil dari  derivasi  kata sajada-yasjudu-sujudan yang  memiliki makna  taat,  patuh,  serta  tunduk  dengan  hormat  dengan penuh  takzim. 2 Dari  pengertian  ini  berkembanglah  istilah masjid yang berarti tempat melakukan segala aktivitas yang mengandung kepatuhan hanya kepada Allah SWT. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah dalam Q.S. Al-Jin ayat 18: Sesungguhnya  masjid-masjid  itu  adalah  milik  Allah,  karena  itu janganlah  menyembah  selain  Allah  sesuatu  pun .  Pemahaman
2 Ahmad Warson Al-Munawwir, “Kamus Arab- Indonesia” (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), 610.
seperti ini menyiratkan keluasan makna dan fungsi masjid yaitu  tidak  hanya  terbatas  pada  dimensi  mahdhah  dalam beribadah,  melainkan  mencakup  segala  aspek  aktifitas manusia,  selama  titik  pangkal  dan  ujungnya  adalah mengabdi  (beribadah)  kepada  Allah  SWT.  Karena  itu pulalah, Rasulullah pernah bersabda: telah dijadikan untukku (dan untuk umatku) bumi sebagai masjid dan sarana penyucian diri. 3 Kata  “masjid“  dalam  pengertian  hadits  ini  tentunya tidak  merujuk  pada  sebidang  bangunan  yang  digunakan sebagai  termpat  bersujud  lazimnya  sebuah  masjid.  Tetapi, ia  merupakan  tempat  di  mana  manusia  dapat  melakukan berbagai  kegiatan  yang  mencerminkan  kepatuhannya kepada  Allah  SWT.  Kegiatan  tersebut  tidak  harus  berupa aktifitas sujud, yaitu meletakkan dahi, kedua tangan, lutut, dan  kaki  ke  bumi  seperti  yang  dilakukan  dalam  shalat, melainkan  bisa  berupa  aktifitas,  sosial,  ekonomi,  bahkan politik.
Berdasarkan  pengertian  di  atas,  nampaklah  bahwa konsep  masjid  tidak  bisa  dilepaskan  dari  peran  dan fungsinya.  Artinya,  menjelaskan  makna  masjid,  berarti menjelaskan  pula  fungsi  utama  masjid,  yaitu  sebagai tempat “sujud”. Model pemaknaan seperti ini akan menjadi lebih  menarik  jika  dikontekskan  dengan  alasan  nabi membangun  masjid  sebagai  “prioritas  kebijakan”  ketika hijrah  ke  Madinah.  Apakah  alasan  Nabi  membangun masjid  waktu  itu  hanya  untuk  kepentingan  sujud  (dalam arti:  ibadah mahdah), atau ada tujuan lain yang lebih luas dari sekedar tempat bersujud kepada Allah?
Alasan pembangunan masjid oleh Nabi hanya sebagai tempat  sujud  (salat)  sepertinya  sulit  untuk  ditemukan
3 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari (Beirut: Dar Ibn Katsir al-Yamamah, n.d.), 335; Lihat juga Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim (Beirut: Dar Ihya’ at-Turats al-Araby, n.d.), 523.
pembenarnya,  baik  secara  historis  maupun  sosiologis. Sebab,  jika  hanya  untuk  kepentingan  tersebut,  maka  Nabi tidak  perlu  menjadikan  pembangunan  masjid  sebagai prioritas  kebijakan,  karena  seluruh  hamparan  tanah  di bumi ini dapat dijadikan tempat untuk bersujud dan salat. Apalagi  saat  itu  kondisi  umat  Islam  secara  politis  belum sepenuhnya  stabil.  Oleh  karenanya,  alasan  yang  paling memungkinkan dibangunnya masjid pada waktu itu adalah sebagai  tempat  konsolidasi  pembentukan  masyarakat. Bagaimana  tidak,  dari  sebuah  “masjid  kecil”  yang  terbuat dari  pelepah  kurma  dan  beberapa  potong  kayu,  Nabi mampu  membangun  sebuah  “masjid  besar”  yang  di dalamnya terbangun peradaban luhur bernama “Madinah”. Dari  Madinah  inilah  kebijakan-kebijakan  Nabi  yang berdimensi  sosial-politis  lahir  dan  menjelma  menjadi sebuah  pranata  masyarakat  yang  tidak  hanya  mengatur hubungan  antara  manusia  dengan  alam  sekitarnya,  tetapi bagaimana hubungan tersebut bisa bertransendensi kepada Sang  Pencipta.  Dengan  demikian,  Rasulullah  telah mengenalkan  bahwa  fungsi  sebenarnya  dari  masjid tidaklah  semata  bersifat  spiritual,  melainkah  juga  sosial- politis.  Masjid  pada  waktu  itu  biasa  digunakan  sebagai majelis  ilmu,  tempat  musyawarah,  sidang  peradilan, mengatur  strategi  perang,  merawat  korban  perang  dan tempat menerima tamu-tamu kenegaraan. 4
Sebelum  membangun  masjid  di  Madinah  (masjid Nabawi), Nabi sebenarnya telah lebih dahulu membangun masjid Quba pada saat perjalanan hijrah dilakukan. Masjid ini  selanjutnya  di  kelola  oleh  Mu’adz  ibn  Jabal  untuk mengajarkan  Islam  kepada  masyarakat  kala  itu.  Yang menarik  dari  kedua  masjid  ini  adalah  bahwa  masing-
4 Hafidz Dasuki, dkk, Ensiklopedi Islam , III (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1994), 176; Lihat juga M. Quraish Shihab, Wawasan al- Qur’an (Bandung: Mizan, 2001), 462.
masing  dibangun  pada  penghujung  periode  dakwah-
Makkah dan
dakwah-Madinah. Dakwah-Makkah menegaskan  bagaimana  pondasi  akidah  bisa  terbangun kokoh,  sementara  dakwah-Madinah  mencoba  membangun tata  budaya  menuju  masyarakat  yang madani.  Karenanya, jika masjid Quba lebih banyak difungsikan sebagai tempat penempaan  ajaran  dan  nilai-nilai  keislaman,  maka  masjid Nabawi  memperluas  diri  menjadi  tempat  penguatan  nilai- nilai sosial-budaya masyarakat. 5
Sepeninggal  Rasulullah,  tidak  ada  pekermbangan  dan perubahan  yang  signifikan  tentang  masjid,  kecuali  pada aspek fisik-arsitekturnya saja. Dari aspek peran dan fungsi hampir  tidak  ada  pekermbangan  dan  perubahan  yang berarti.  Dengan  demikian,  peran  dan  fungsi  masjid  dari masa  Rasulullah  hingga  masa  keemasan  Islam  era  dinasti Abbasiyyah tetap mengacu pada peran dan fungsi spiritual (ibadah)  sebagai  yang  utama  dan  mendasar,  serta  peran dan  fungsi  lain  yang  disesuaikan  dengan  konteks masyarakat,  yaitu:  1)  fungsi  sosial,  2)  fungsi  ekonomi,  3) fungsi pendidikan, 4) fungsi dakwah.
Inklusifitas  peran  dan  fungsi  masjid  yang  tidak menutup diri dari aktifitas di luar peribadatan, di masa lalu nampaknya  dilatari  oleh  beberapa  sebab,  antara  lain:  (1) Keadaan  masyarakat  yang  masih  sangat  berpegang  teguh kepada nilai, norma, dan jiwa agama; (2) Kemampuan para pembina  masjid  menghubungkan  kondisi  sosial  dan kebutuhan masyarakat dengan uraian dan kegiatan masjid; (3)  Manifestasi  pemerintahan  terlaksana  di  dalam  masjid, baik  pada  pribadi-pribadi  pemimpin  pemerintahan  yang menjadi  imam  atau  khatib  maupun  di  dalam  ruangan-
5 Sidi Gazalba, Masyarakat Islam: Pengantar Sosiologi dan Sosiografi (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 150.
ruangan  masjid  yang  dijadikan  tempat-tempat  kegiatan pemerintahan dan musyawarah (syura). 6
Di  era  modern,  fungsi  ideal  masjid  sebagaimana disebutkan  di  atas,  nampaknya  sulit  untuk  diwujudkan. Yang  ada  justeru  eksklusifitas,  penyempitan  fungsi,  dan bahkan,  dalam  kondisi  tertentu  bisa  jadi  beberapa  masjid sudah  mengalami  disfungsi.  Di  Indonesia  misalnya,  dari aspek  relasi  antara  masjid  dan  masyarakat  sekitar,  telah membentuk  konsep  masjid  yang  eksklusif  dan  jauh  dari fungsi  idealnya  sebagaimana  dicontohkan  Nabi  dan generasi  muslim  awal.  Masjid-masjid  yang  ada  umumnya terbagi  dalam  beberapa  kategori,  yaitu: 7 1)  masjid kampung (pedesaan), 2) masjid wisata, 3) masjid instansi, 4) masjid pusat kota, 5) masjid komplek (perumahan), dan 6) masjid  kampus.  Terminologi-kategoris  masjid  yang demikian,  memunculkan  kesan  bahwa  masjid  tidak  lagi menjadi  rumah  Allah  yang  hak  penggunaannya  menjadi milik  semua  umat  Islam  dengan  fungsi  pokoknya sebagaimana  disebutkan  di  atas.  Masjid  seolah  menjadi milik daerah tertentu, simbol suatu kota, milik instansi atau komplek  tertentu,  bahkan  fungsi  utamanya  terkadang tertutup oleh fungsi duniawi, seperti tempat wisata, tempat parkir umum, atau yang lainnya.

## C. Ideologisasi  Islam  Berbasis  Masjid:
ancaman
“ Radikalisme”?
1. Beberapa contoh kasus
Mengutip  apa  yang  ditulis  oleh  Ali  Syari’ati,  istilah Ideologisasi  Islam  dalam  konteks  ini  dimaknai  sebagai positioning Islam  secara sadar  dan  yakin  sebagai rule  of life untuk  menjawab  berbagai  persoalan  yang  muncul  dan
6 Shihab, Wawasan al-Qur’an , 463. 7 Moch. Fachrurozy, Manajemen Masjid (Bandung: Benang Merah Press, 2005).
berkembang di masyarakat. Ideologisasi dibutuhkan untuk mengarahkan  masyarakat  dalam  mencapai  cita-cita.  Ia dipilih  sebagai  alat  perjuangan  dalam  rangka  merubah status quo secara fundamental. 8
Sebenarnya,  jika  Islam  (nilai  keislaman)  dimaknai sebagai  ajaran  yang  universal,  mengajarkan  kebaikan, inklusif,  dan  toleran,  maka  ideologisasi  menjadi  penting bahkan  harus  dilakukan.  Ini  pula  yang  menjadi  program utama  Rasulullah  dan  para  sahabat  dalam  menjalankan misi  dakwahnya,  dakwah  yang  membawa  rahmat,  tidak memaksa,  menghargai  perbedaan,  dan  mengedepankan moralitas daripada sikap emosional. Para ulama juga telah memberi  contoh  bagaimana  nilai-nilai  keislaman  bisa tersosialisasi dengan baik dan menjadi urat nadi kehidupan masyarakat  dalam  bersikap  serta  berprilaku.  Begitu  pula apa  yang  telah  dilakukan  oleh  para  penyebar  Islam  di Nusantara  (Indonesia),  model  dakwah  yang  tidak menyerang kearifan lokal,  menerima perubahan, peka dan peduli terhadap lingkungan, cinta damai,  dan  menjunjung tinggi semangat  multikulturalisme, telah berhasil menancapkan  pondasi  keislaman  yang  kuat  di  hati masyarakat  Nusantara. 9 Tidak  hanya  itu,  Islam  pun menyebar  begitu  cepat  ke  hampir  seluruh  wilayah Nusantara  dan  menggeser  posisi  agama-agama  atau kepercayaan dominan yang sebelumnya telah berkembang.
Secara  teknis,  sebuah  ideologi  membutuhkan  piranti sosialisasi  agar  bisa  di  terima  oleh  masyarakat.  Salah  satu yang dianggap efektif adalah melalui pidato, khutbah, atau kuliah  umum.  Di  samping    lebih  hemat,  ketiga  cara  ini
8 Ali Syari’ati, “Islamology,” 11 Maret 2006, http: www.shariati.com.
9 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III (Jakarta: Kencana, 2012), 107–16.
mampu menghadirkan massa yang relatif lebih banyak. Hal ini  tentunya  sangat  tepat  untuk  proses  transformasi selanjutnya,  yaitu  dari  massa  (jamaah)  yang  hadir kemudian  menyebar  ke  setiap  relasi  yang  dimiliki  oleh mereka. Hal ini pulalah yang dilakukan oleh, misalnya, Ali Syaria’ti  pada  saat  melakukan  ideologisasi  revolusioner mengenai  Iran.  Hasilnya,  jumlah  suara  pendukung  Ali Syari’ati  jauh  melampaui  Khomeini,  yang  kemudian tercetuslah apa yang dikenal sebagai Revolusi Iran.
Bagi umat Islam, masjid nampaknya dianggap sebagai salah satu tempat yang strategis untuk proses ideologisasi. Sebab, aktifitas yang dilakukan di masjid selalu melibatkan orang dengan jumlah yang cukup banyak. Salat lima waktu, pengajian-pengajian,  shalat  jum’at,  shalat  hari  raya,  dan aktifitas  lainnya,  adalah  gambaran  nyata  dari  kondisi tersebut.  Karena  itulah  pihak  pengelola,  penceramah,  atau siapapun  yang  berkepentingan  dengan  suatu  acara  di masjid, umumnya telah mendesain materi acara sedemikian rupa agar tujuan yang diharapkan bisa tercapai.
Dewasa  ini  muncul  beberapa  fakta  menarik  terkait dengan  “ideologisasi  Islam”  dengan  memanfaat  masjid sebagai basis sosialisasinya. Lebih menariknya lagi, konsep Islam  yang  ditawarkan  harus  berbeda  wajah  dan  karakter dengan Islam yang selama ini  dipahami dan diyakini oleh masyarakat  di  Indonesia.  Wajah  Islam  baru  tersebut cenderung  intoleran,  eksklusif,  dan  radikal.  Di  Depok misalnya,  ada  beberapa  juru  khotbah  yang  ditegur  oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Depok terkait dengan materi  ceramah  yang  dianggap  provokatif  dan  menyulut rasa kebencian di kalangan masyarakat. 10 Di Bekasi, dalam bentuk  pengibaran  bendera  ISIS  (Islamic  State  of  Iraq  and Syiria), ideologisasi Islam ala kelompok radikali-jihadis juga
10 diakses 9 Maret 2016, http://poskotanews.com/2014.
terjadi.  Demikian  pula  di  beberapa  masjid  lainnya  hal serupa juga beberapa kali ditemukan.
Dalam  sebuah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lib ForAll  Foundation,  disebutkan  bahwa  ratusan  masjid  di Indonesia yang semula menjadi basis penyebaran nilai-nilai keislaman  moderat  kini  telah  diambil  alih  oleh  kelompok- kelompok  Islam  garis  keras.  Mereka  menjadi  masjid  ini sebagai  markaz  gerakan  dan  sekaligus  dakwah. Ormas Islam  NU  dan  Muhammadiyah  adalah  pihak  yang  paling merasa “kecolongan” dalam hal ini. 11 Sebab, masjid-masjid tersebut  pada  mulanya  mangajarkan  nilai-nilai  keislaman yang  sesuai  dengan  paradigma  mereka  (NU  dan Muhammadiyah),  yaitu  Islam rahmatan  lil  alamin .  Namun setelah  dikuasai  oleh  kelompok-kelompok  garis  keras, segala  hal  yang  berhubungan  dengan  masjid  dirubah  dan disesuaikan  dengan  cara  pandang  umumnya  kelompok Islam  radikal.  Aktifitas-aktifitas  peribadatan  banyak  yang tidak boleh lagi dilakukan karena dianggap bid’ah. Simbol- simbol  budaya  yang  melekat  pada  masjid  juga mengalami hal  serupa  karena  dianggap  tidak  ada  pada  zaman  Nabi dan Sahabat.
Pola  gerakan  kelompok  ini  dalam  menguasai  masjid sepertinya hampir sama antara satu tempat dengan tempat yang lain. Di daerah Pati misalnya, bermula dari kehadiran sekelompok  pemuda  yang  datang  secara  sukarela  untuk membersihkan  masjid  dan  melakukannya  secara  terus menerus,  akhirnya  mengundang  simpatik  dari  pengurus masjid  untuk  melibatkannya  dalam  kegiatan-kegiatan masjid,  seperti  adzan  atau  menjadi  anggota  takmir. Keterampilan  dan  kecekatan  mereka,  di  tambah kemampuan  manajerial  yang  baik,  semakin  memperkuat posisi  mereka  dipengurusan  takmir.  Kemudian,  secara
11 Abdurrahman Wahid, ed., Ilusi Negara Islam (Jakarta: Desantra Utama Media, 2009), 191.
perlahan  dan  rapi  mereka  memasukkan  kawan-kawan ideologisnya  untuk  bergabung  mengurus  masjid.  Merasa semakin kuat posisinya, sekelompok pemuda ini kemudian mendominasi  kepengurusan  masjid  dan  mencoba  menjadi penentu  setiap  kebijakan,  seperti  menentukan  siapa  yang harus menjadi imam, khatib, penceramah, bahkan menjadi penentu  kegiatan  apa  yang  boleh  atau  tidak  boleh dilakukan di masjid. Akhirnya, masjid di Pati inipun jatuh ke tangan kelompok garis keras. 12 Selain kasus Pati, hasil riset dari Center for the Study of Religion  and  Cultural UIN  Syarif  Hidayatullah  di  Solo menunjukkan pola lain infiltrasi radikalisme Islam melalui masjid. Yang menarik adalah bahwa ideologi Islam radikal ternyata  tidak  hanya  berhasil  menguasai  masjid-masjid yang  berafiliasi  dengan  kelompok-kelompok  Islam  garis keras,  tetapi  beberapa  masjid  yang  dianggap  moderat  dan terbuka juga mulai terpengaruh oleh ideologi Islam radikal. Hanya  saja  tingkat  keterpengaruhannya  tidak  sekuat masjid-masjid  yang  tertutup  dan  memang  dikuasai  oleh kelompok Islam radikal. Adapun masjid yang relatif aman dari  pengaruh  radikalisme  Islam  umumnya  adalah  masjid yang  dikelola  oleh  NU, Muhammadiyah,  dan  masjid  yang pengelolaannya di bawah kementerian agama langsung.
Dari  aspek  kebijakan  dakwah,  masjid  yang terpengaruh  oleh  gerakan  Islam  radikal  pada  umumnya melakukan  dakwah  bersifat  tertutup  dan  terstruktur. Tertutup  karena  tidak  semua  orang  bisa  mengikuti pengajian  tersebut,  dan  terstruktur  karena  materi dakwahnya disusun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu  pemahaman  yang  utuh  mengenai  keislaman  sesuai dengan dengan ideologi masjid tersebut.
Dari aspek control, masjid-masjid yang identik dengan paham  radikal  melakukan  control  sangat  kuat  dan  ketat.
Keputusan  tentang  siapa  yang  akan  menjadi  khatib  atau penceramah serta materi khutbah dan pengajian ditentukan secara sepihak (otoriter) oleh ustadz yang sekaligus menjadi pimpinan  pesantren  yang  memanyungi  masing-masing masjid tersebut.

## 2. Radikalisme Islam
Tidak  ada  definisi  baku  mengenai  radikalisme  Islam (Islam  Radikal) 13 .  Beberapa  ahli  ada  yang  mengistilahkan dengan  fundamentalisme  Islam  (Islam  fundamental) 14 , revivalisme  Islam  (Islam  revivalis), 15 puritanisme  Islam (Islam  puritan) 16 ,  atau  bahkan  ada  yang  menyebutnya sebagai Islam politik ( political Islam ). 17 Meskipun demikian, secara umum gerakan ini memiliki beberapa karakter yang menjadi  titik  temu  dari  munculnya  beragam  terminologi tersebut, yaitu: (1) Menyebut diri mereka sebagai pelaksana tradisi ke-Nabian, pejuang (mujahid), atau komunitas Islam yang  benar; 18 (2)  Mengusung  semangat  kembali  pada  al- Qu’ran  dan  al-Hadits;  (3)  Memiliki  kecenderungan  yang berakar  pada  perasaan  kalah,  teralienasi,  dan  frustasi melihat  hegemoni  Barat; 19 (4)  Menganggap  komunitas
13 Emmanuel Sivan, Radical Islam, Medieval Theology and
Modern Politics (Yale University Press, 1985), X. 14 Muhammad Muhaddessin, Islamic Fundamentalism: the
New Global Threat (Washington DC: Seven Locks Press, 1993).
15 Sayyed Vali Reza Nasr, Mawdudi and the Making of Islamic Revivalism (New York-Oxford: Oxford University Press, 1996). 16 Khaled Abou el Fadl, Selamatkan Islam dan Muslim Puritan , trans. oleh Helmi Mustafa (Jakarta: Serambi, 2006). 17 Oliver Roy, Gagalnya Islam Politik , trans. oleh Harimurti dan Qamarudin SF (Jakarta: Serambi, 1996).
18 F. Al-Anshari, Melawan Konspirasi JIL (Yogyakarta: Pustaka Al-Furqan, 2003).
19 Fadl, Selamatkan Islam dan Muslim Puritan , 117.
muslim  selain  mereka  tidak  otoritatif,  karenanya  harus diluruskan (bila perlu dengan kekerasan); (5)
Memposisikan syariat Islam sebagai satu-satunya pedoman hidup yang harus di laksanakan, termasuk menjadikannya sebagai Undang-undang Negara.
Di Indonesia, keberadaan kelompok ini  tidak lagi bisa ditutup-tutupi.  Mereka  begitu  nyata  dan  massif  dalam melakukan  propaganda  ideologis  kepada  masyarakat. Infiltrasi  yang  dilakukan  menyasar  hampir  ke  semua komponen  masyarakat  melalui  berbagai  media  dan  alat yang  cukup  efektif.  Selain  ke  masyarakat  umum,  mereka juga melakukan infiltrasi ideologis ke institusi pendidikan, lembaga  pemerintahan,  ormas  keagamaan,  bahkan  partai politik. Dana yang besar dan jaringan yang kuat, membuat gerak  kelompok  Islam  radikal  tidak  mudah  untuk dibendung.
Sebagai negara yang masyarakatnya sangat menjunjung tinggi kebhinnekaan, tolerans,i
dan kesantunan,  keberadaan  kelompok  Islam  radikal  di Indonesia tentunya tidak bisa dibiarkan begitu saja. Apalagi dalam konteks diskursus keislaman, kelompok ini hanyalah merupakan  salah  satu  varian  dari  banyak  kelompok  Islam yang lain. Mayoritas muslim masih meyakini bahwa ajaran Nabi  tidak  mengajarkan  kekerasan,  teror,  mudah mengkafirkan sesama muslim, dan menebarkan kebencian. Artinya, Islam moderat masih menjadi arus utama wacana keislaman yang berkembang hingga saat ini.
Ancaman  nyata  dari  radikalisme  Islam  bagi  bangsa Indonesia  adalah  hancurnya  sendi-sendi  kehidupan masyarakat, terutama nilai-nilai luhur yang telah berabad- abad  lamanya  mewarnai  prilaku  masyarakat  Indonesia, seperti:  menghargai  perbedaan,  rukun,  santun,  dan  yang lainnya.  Radikalisme  Islam  juga  dapat  mengganggu hubungan  antarumat  beragama  di  Indonesia  yang  sudah terbangun dengan baik. Dalam kondisi yang lebih ekstrem,
radikalisme  Islam  dapat  mengganggu  stabilitas  Nasional dan  NKRI.  Sebab,  ideologisasi  Islam  radikal  bisa mengakibatkan  disorientasi  ke-Indonesiaan  dari  yang semula  didasari  oleh  falsafah  kebangsaan  menjadi  terikat oleh  falsafah  “keislaman”. Impact sosiologis  yang  bisa dimbul  dari  problem  disorientasi  ini  adalah  semangat untuk  memisahkan  diri  dari  bangsa  Indonesia,  menjadi kelompok  (negara)  merdeka,  atau  dengan  bahasa  lain, memunculkan disintegrasi bangsa.
Sejarah  Indonesia  telah  menunjukkan  pengalaman berharga  bagaimana  gerakan  Islam  radikal  berkembang dan  mengancam  integrasi  bangsa.  Perang  Padri  misalnya, meskipun literatur sejarah banyak yang menyebut motifnya adalah  membela  kedaulatan  bangsa  (Indonesia  versus penjajah),  namun  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  dalam konteks  internal,  perang  tersebut  juga  melahirkan  perang saudara  antara  kelompok  Islam  radikal  pimpinan  Haji Miskin  dan  penganut  aliran  tarekat  Syattariyah  serta penganut  tasawuf  pada  umumnya  yang  dianggap  banyak mengajarkan bid’ah dan kesesatan. 20 Keterpengaruhan Haji Miskin  dengan  ajaran  Wahabi  (Saudi  Arabia),  telah merubah  kearifan  lokal  seorang  pemikir  Islam  Nusantara, menjadi  umumnya  pemikir  Wahabi-Arab  yang  gemar mengkafirkan,  membid’ahkan  dan  bahkan  tidak  segan untuk  memerangi  orang  atau  kelompok  lain  yang berseberangan paham.
Pada  masa  orde  baru,  meskipun  sistem  pemerintahan yang  dibangun  cenderung  otoriter,  gerakan  Islam  radikal tidak  bagitu  saja  mati.  Operasi  bawah  tanah  tetap  massif dilakukan,  meskipun  propaganda  yang  bersifat  publik relatif  tidak  begitu  tampak.  Massifitas  gerakan  ini  secara publik  kembali  mengemuka  pasca  jatuhnya  rezim  orde baru  yang  digantikan  oleh  rezim  reformasi.  Momentum
20 Wahid, Ilusi Negara Islam , 93.
keterbukaan dan kebebasan berekspresi serta berpendapat, nampaknya tidak disia-siakan oleh kelompok Islam radikal untuk  kembali  meneguhkan  eksistensinya.  Pemerintahpun sepertinya  sulit  untuk  membendung  laju  gerak  kelompok ini  karena  harus  dihadapkan  oleh  serangkaian  regulasi yang  lahir  sebagai  konsekuensi  logis  dari  orde  reformasi, belum  lagi  menyangkut  persoalan  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  yang  sangat  menjunjung  tinggi  kebebasan.  Hanya dalam kasus di mana radikalisme Islam menjelma menjadi aksi  teror,  pemerintah  Indonesia  memiliki  kekuatan  yang teruji.  Namun  radikalisme  Islam  dalam  bentuk  wacana, konsep,  maupun  paradigma,  pemerintah  Indonesia nampaknya masih harus terus berjuang untuk menemukan model penyelesaian yang efektif. Kedua bentuk radikalisme Islam  ini  (aksi  dan  konsep)  adalah  setali  mata  uang,  tidak bisa  terpisahkan  karena  keduanya  saling  terkait. Menyelesaikan yang satu dan mengabaikan yang lain tidak akan  menyelesaikan  masalah.  Penangkapan  para  pelaku bom  Bali,  JW  Marriot,  Thamrin,  dan  pelaku  teror  lainnya adalah  salah  satu  bentuk  keberhasilan  pemerintah menanggulangi  radikalisme  Islam.  Namun,  hal  ini  tidak menjamin jika aksi teror benar-benar telah berakhir. Selama konsep  radikalisme  Islam  masih  terus  berkembang,  bukan tidak mungkin aksi teror bisa terjadi lagi.
Dalam  diskursus  radikalisme  Islam  (atau  istilah  yang semakna),  kemunculannya  selalu  dikaitkan  dengan  faktor eksternal, yaitu hegemoni Barat atas Islam. Bahkan banyak pemikir  Islam  yang  menutup  mata  dengan  mengatakan secara lantang bahwa radikalisme atau terorisme tidak ada kaitannya  dengan  ajaran  Islam.  Islam  tidak  pernah mengajarkan  kekerasan,  permusuhan,  apalagi  perang saudara.  Islam  adalah  agama  mulia  yang  jauh  dari  semua hal tersebut. 21
21 Media Indonesia , 31 Oktober 2002.
Secara  normatif  pandangan  di  atas  bisa  dibenarkan, mengingat  teks-teks  keagamaan  memang  tidak  ada  yang mengajarkan kekerasan dan teror. Namun jika melihat fakta yang  berkembang,  maka  akan  muncul  anomali  antara normatifitas  Islam  dan  historisitas  keagamaan  muslim. Bagaimana mungkin ketika seorang jihadis melakukan aksi terornya dengan mengambil justifikasi teologis dari ayat al- Qur’an  maupun  teks  al-Hadis  dikatakan  tidak  berkaitan dengan  ajaran  Islam.  Sulit  untuk  diterima  ketika  pelaku bom  bunuh  diri  melakukan  aksinya  sebagai  bagian  dari jihad  yang  diajarkan  Islam,  kemudian  ini  dikatakan  tidak terkait dengan Islam. Pada wilayah inilah pemilahan antara normativitas dan historisitas Islam  harus  diletakkan  secara proporsional.
Dalam  ajaran  Islam,  diakui  atau  tidak,  terdapat beberapa doktrin yang bisa berpotensi memunculkan sikap beragama  intoleran  bagi  pemeluknya.  Doktrin  “jihad” misalnya, apabila pemaknaan atau tafsiran yang diberikan bersifat  “semena-mena”,  maka  akan  mampu  menjadi “amunisi”  atau  ideologi  untuk  melakukan  tindakan intoleran  (kekerasan)  pada  kelompok  lain  yang  dianggap tidak  sejalan  (berlawanan)  dengan  doktrin  atau  ideologi mereka.  Selain  doktrin  jihad,  ada  beberapa  konsep  lain dalam  Islam  yang  jika  ditafsirkan  secara  tidak  bijak  akan berpotensi  melahirkan  cara  pandang  radikal-ekstrem, antara  lain:  konsep kafir , murtad , musyrik , ahl  al-kitab dan bid’ah . 22 Semua  istilah  ini  ada  dalam  teks-teks  keagamaan, baik al-Qur’an maupun al-Hadis.
Penafsiran-penafsiran yang cenderung semena-mena di atas, dewasa ini seringkali terdengar di forum-forum yang bersifat  publik.  Seorang  penceramah  bisa  dengan leluasanya  membid’ahkan  ritual  keagamaan  kelompok
22 Rumadi, Renungan Santri (Jakarta: Erlangga, Jakarta), 13.
yang  lain,  spanduk-spanduk  bernada  permurtadan  dan pengkafiran  tidak  lagi  dianggap  tabu  menghiasi  halaman masjid,  bahkan  khutbah-khutbah  jumat  seringkali bermaterikan kebencian, kedengkian, dan klaim keselamatan  sepihak.  Buletin-buletin  yang  bertemakan radikalisme  juga  bertebaran  di  masjid-masjid  dan  menjadi konsumsi  jamaah,  khususnya  yang  melaksanakan  shalat jum’at.  Sulit  untuk menghitung berapa jumlah umat Islam yang  telah  mendengarkan  materi  ceramah,  khutbah, pengajian,  atau  membaca  buletin  jum’at  bermaterikan radikalisme.  Namun  yang  pasti  jumlah  mereka  tidak sedikit,  dan  secara  berantai  informasi  yang  didapat menyebar  ke  anggota  keluarga,  teman,  tetangga,  begitu seterusnya.  Ini  tentunya  sangat  efektif  untuk  media sosialisasi dan efesien dari segi dana.

## D. Mengembalikan Fungsi Masjid
Menanamkan  kebencian  dengan  memanfaat  masjid sebagai medianya  bukanlah  hal  baru  dalam  sejarah  Islam. Di  masa  gejolak  politik  umat  Islam  menguat  pasca terbunuhnya Utsman ibn Affan, fenomena saling hujat dan caci  pernah  terjadi.  Dalam  sebuah  karyanya,  al-Maududi pernah menyebutkan bahwa pada masa dinasti Muawiyah ada  kebiasaan  mengutuk  Ali  ibn  Abi  Thalib  di  berbagai mimbar  pengajian  maupun  khutbah.  Caci  maki  terhadap pribadi Ali dilakukan secara terang-terangan dan jauh dari nilai-nilai akhlak. 23 Ini  berarti,  apa yang terjadi pada masa sekarang  ini  terkait  dengan  memanfaatkan  masjid  sebagai media saling hujat dan caci memiliki semacam “genealogi” sejarah.  Menariknya,  aspek  politik-ideologis  jauh  lebih dominan daripada persoalan menjaga atau
mempertahankan  kebenaran  sebagaimana  diklaim  oleh
23 Abul A’la al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan , trans. oleh Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan, 1998), 209–10.
para pencaci dan penghujat tersebut. Faktanya, setiap usaha menegakkan  “kebenaran”  yang  dilakukan  dengan  cara menghegomi kebenaran yang lain dengan cara menghujat, mencaci,  bahkan  menteror,  selalu  diiringi  motivasi  untuk membangun sebuah
tatanan masyarakat baru, pemerintahan baru, dan ideologi baru.
Memanfaatkan  masjid  untuk  menyebarkan  kebencian dan  menumbuhkan  rasa  takut,  sama  halnya  dengan menabur  benih  rusak  di  tanah  yang  subur.  Alih-alih mengharapkan  benih  tersebut  tumbuh  dengan  baik,  yang terjadi  bisa  saja  membuat  tanah  yang  ada  menjadi  tidak produktif.  Salah  satu  contoh  yang  patut  untuk  dicermati adalah terjadinya aksi teror di Paris-Prancis belum lama ini. Dampak dari peristiwa ini bagi komunitas muslim di sana adalah memunculkan gerakan anti Islam (islamopobia) dari sebagian  masyarakat  yang  mulai  merasa  tidak  nyaman dengan  keberadaan  umat  Islam.  Bahkan,  pemerintah Prancis  mengeluarkan  kebijakan  yang  tidak  populer dengan  berencana  menutup  beberapa  masjid  yang  ada. Alasanya  adalah  bahwa  beberapa  masjid  telah  digunakan untuk  menggelar  mimbar  kebencian  dan  menyebarkan paham  Islam  radikal-ekstrim.  Ini  diperkuat  lagi  dengan terjadinya aksi teror yang menewaskan banyak orang tidak bersalah. 24 dikabarkan berencana menutup sejumlah masjid di Paris.
Menyikapi banyaknya  masjid  yang  pengelolaannya jatuh  ketangan  kelompok  Islam  radikal,  mantan  wakil presiden RI, Budiono, dalam sebuah Seminar Internasional di Universitas al-Azhar Jakarta pernah menegaskan bahwa masjid harus selalu dijaga agar tidak jatuh ke tangan pihak yang  tidak  bertanggung  jawab dengan  menyebarkan gagasan  tidak  Islami  seperti  radikalisme  serta  fanatisme
24 diakses 11 Maret 2016, http://international.sindonews.com.
sektarian.  Di  masjid,  juga  harus  dihindari  dakwah  yang menyebarkan permusuhan terhadap agama dan kepercayaan  orang  lain,  serta  dakwah  yang  berisi  anjuran provokatif  yang  berujung  pada  tindak  kekerasan  dan terorisme.
Dengan  demikian,  persoalan  ideologisasi  radikalisme Islam yang sudah meresahkan masyarakat dan mengancam persatuan  dan  kesatuan  nagara  hendaknya  menjadi perhatian  banyak  pihak  untuk  bisa  segera  ditekan  laju perkembangannya.  Beberapa  hal  yang  mungkin dilakukan adalah:
Pertama ,  memperkuat  pranata  masjid.  Masjid  harus diperbaiki  kemampuan  manajerialnya  yang  berbasis  pada pola manajemen
modern, yaitu: kemampuan mensinergikan antara planning, actuating, controlling, dan evaluating.  Keempat  unsur  ini  harus  diorientasikan  pada upaya  meningkatkan  kuallitas  masjid,  jamaah,  dan masyarakat secara luas.
Kedua, melakukan  kontrol  terhadap  berbagai  aktifitas atau kegiatan di masjid. Tidak perlu ada pembatasan ruang gerak  aktifitas  dakwah  di  masjid.  Namun  penyesuaian format acara, materi dakwah, dan kemampuan pendakwah dalam  memilah  serta  memilih  materi  dakwah  yang  tidak menebarkan  kebencian,  teror,  dan  permusuhan  harus dilakukan. Pihak terkait, dalam hal ini pemerintah melalui kementerian  agama,  MUI,  Ormas  Keagamaan,  Badan Koordinasi  Masjid,  atau  yang  lainnya,  perlu  diperankan secara  maksimal  dalam  melakukan  pendataan,  evaluasi, dan kontrol terhadap masjid-masjid yang ada di Indonesia.
Ketiga, meningkatkan kualitas da’i. Peran seorang juru dakwah  dalam  mempengaruhi  jamaah  pendengarnya sangat  besar.  Tidak  jarang  sebuah  komunitas  berubah sikap,  prilaku,  atau  bahkan  akidah,  karena  pengaruh  dari ceramah  seseorang.  Untuk  itu,  pemerintah  perlu meningkatkan  kualitas  juru  dakwah  yang  ada,  baik  dari
segi jumlah maupun kemampual intelektual agamanya. Di beberapa  tempat,  sangat  mungkin  paham  radikal  bisa masuk,  karena  tidak  ada  penceramah  pembanding  yang mampu  memberi  ceramah  alternatif  yang  lebih  moderat. Selain  itu,  beberapa  penceramah  dalam  kategori  radikal, pada umumnya mereka adalah orang-orang yang memiliki semangat  keagamaan  tinggi,  namun  wawasan  dan intelektualitas  keagamaan  tidak  begitu  memadai.  Mereka dengan  mudahnya  mengutip  ayat  atau  hadis  sebagai rujukan,  tanpa  mampu  memberikan  uraian  sesuai  dengan standar keilmuan yang diakui.
Keempat ,  memperkuat  fungsi  dan  peran  masjid  dalam konteks pemberdayaan ummat. Sebagai
tempat berkumpulnya  jamaah,  masjid  memiliki  potensi  besar sebagai  pusat  pemberdayaan  dan  penguatan  kapasitas umat  Islam,  baik  di  bidang  spiritual  maupun  sosial kemasyarakatan.  Bidang  spiritual  berorientasi  pada peningkatan kualitas keberagamaan umat Islam, semantara bidang  sosial  kemasyarakat  lebih  berorientasi  pada peningkatan  kualitas  pendidikan,  ekonomi,  budaya,  dan lain  sebagainya.  Bisa  dibayangkan,  jika  sebanyak  kurang lebih  800.000  buah  masjid  dan  mushalla  yang  ada  di Indonesia  memainkan  fungsi  dan  perannya  dengan maksimal, maka perubahan kualitas kehidupan umat Islam di  Indonesia  akan  semakin  baik.  Kualitas  hidup  yang tentunya tidak hanya berdimensi duniawi, melainkan juga ukhrawi.

## E. Simpulan
Fenomena  beberapa  masjid  yang  dijadikan  basis gerakan  oleh  kelompok  Islam  radikal  bukan  lagi  sekedar isu  yang  tidak  terbukti.  Bahkan,  keberadaannya  semakin menunjukkan perkembangan yang signifikan. Tidak hanya memanfaatkan  masjid  yang  mereka  bangun  sendiri, kelompok ini juga seringkali mengambil alih masjid-masjid
yang  sudah  ada.  Ormas  Islam  seperti  NU  dan Muhammadiyyah  menyebut  diri  mereka  sebagai  pihak yang  banyak  dirugikan  dengan  pola  pengambilalihan masjid oleh kelompok Islam radikal. Sebab, banyak masjid yang  sebelumnya  dikelola  oleh  jamaah  NU  dan Muhammadiyyah,  telah  diambil  alih  oleh  kelompok  Islam radikal.
Dalam  konteks  berbangsa  dan  bernegara,  keberadaan kelompok  Islam  radikal  dapat  memunculkan  distengrasi dan  permusuhan  di  tengah masyarakat .  Propaganda- propaganda yang menolak asas Negara Pancasila tentunya akan  menghilangkan  semangat  nasionalisme.  Ceramah- ceramah  yang  mengedepankan  aksi  kekerasan  dari  pada dialog  kekeluargaan  juga  dapat  melunturkan  budaya bangsa. Belum lagi ditambah dengan tafsir-tafsir jihad dan sosialisasi  istilah-istilah  seperti,  kafir,  bid’ah,  thagut  dan lain  sebagainya  yang  dilakukan  secara  massif,  dipastikan akan mengancam sendi kerukunan antar masyarakat yang sudah terbangun sekian lama tanpa memandang suku, ras ataupun agama.
Sudah  sepatutnya  pemerintah  mengambil  sikap  dan kebijakan  agar  paham  Islam  radikal  tidak  berkembang  di Indonesia.  Revitalisasi  dan  penguatan  fungsi  masjid menjadi  hal  yang  mutlak  dilakukan.  Jamaah  harus  diberi pemahaman  bahwa  Islam  tidak  mengajarkan  kekerasan, Islam  agama  penebar  kasih sayang ,  Islam  agama  yang fleksibel, shalih  li  kulli  zaman  wa  makan .  Terkait  dengan upaya  ini,  maka  beberapa  hal  yang  harus  dilakukan  di antaranya:  1)  memperkuat  pranata  masjid,  2)  melakukan kontrol terhadap kegiatan masjid, 3) meningkatkan kualitas da’i,  dan  4) Memperkuat  fungsi  dan  peran  masjid  dalam konteks pemberdayaan ummat[.]

## REFERENSI
Al-Anshari,  F. Melawan Konspirasi JIL . Yogyakarta: Pustaka Al-Furqan, 2003. Al-Munawwir,  Ahmad  Warson.  “Kamus  Arab-Indonesia.”
Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
Azra, Azyumardi. Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III . Jakarta: Kencana, 2012. Bukhari, Muhammad bin Ismail al-. Sahih al-Bukhari . Beirut:
Dar Ibn Katsir al-Yamamah, n.d.
Fachrurozy,  Moch. Manajemen  Masjid .  Bandung:  Benang Merah Press, 2005. Fadl, Khaled Abou el. Selamatkan Islam dan Muslim Puritan . Diterjemahkan  oleh  Helmi  Mustafa.  Jakarta:  Serambi, 2006.
Faruqi,  Isma’il  R.  al-,  dan  Lois  Lamya  al-Faruqi. Atlas Budaya  Islam .  Diterjemahkan  oleh  Ilyas  Hasan.
Bandung: Mizan, 2001. Gazalba,  Sidi. Masyarakat  Islam:  Pengantar  Sosiologi  dan
Sosiografi . Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
Hafidz Dasuki, dkk. Ensiklopedi Islam . III. Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1994. Maududi,  Abul  A’la  al-. Khilafah  dan  Kerajaan . Diterjemahkan  oleh  Muhammad  al-Baqir.  Bandung: Mizan, 1998. Muhaddessin, Muhammad. Islamic Fundamentalism: the New Global Threat . Washington DC: Seven Locks Press, 1993.
Muslim  bin  al-Hajjaj. Sahih  Muslim .  Beirut:  Dar  Ihya’  at- Turats al-Araby, n.d. Nasr, Sayyed Vali Reza. Mawdudi  and the  Making of Islamic Revivalism . New York-Oxford: Oxford University Press,
1996.
Roy,  Oliver. Gagalnya  Islam  Politik .  Diterjemahkan  oleh Harimurti dan Qamarudin SF. Jakarta: Serambi, 1996. Rumadi. Renungan Santri . Jakarta: Erlangga, Jakarta.
Shihab,  M.  Quraish. Wawasan  al-Qur’an .  Bandung:  Mizan, 2001. Sivan,  Emmanuel. Radical  Islam,  Medieval  Theology  and Modern Politics . Yale University Press, 1985. Syari’ati,  Ali.  “Islamology,”  11  Maret  2006.  http: www.shariati.com.
Wahid,  Abdurrahman,  ed. Ilusi  Negara  Islam .  Jakarta: Desantra Utama Media, 2009. Media Indonesia , 31 Oktober 2002. Diakses 9 Maret 2016. http://poskotanews.com/2014. Diakses 11 Maret 2016. http://international.sindonews.com.