## Kebijakan G20 Sebagai Nafas Baru Bagi Lalu Lintas Devisa di Era Crossborderless Dalam Hukum Perdagangan Internasional
Deli Bunga Saravistha 1 , Gede Yoga Satrya Wibawa 2 , I Nyoman Suandika 3 , Kadek Dedy Suryana 4 Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta 1,3,4 , Fakultas Hukum STAH Negeri Mpu Kuturan 2 e-delisaravistha@gmail.com 1 , e-yogastryawibawa@gmail.com 2 , e-pakden278@gmail.com 3 , e- dedy.pinguinfm@gmail.com 4
Published: 01/02/2023
How to Cite:
Saravistha,  D.B.,  Wibawa,  G.Y.S.,  Suandika,  I.N.,  Suryana,  K.D.  (2023).  Kebijakan  G20  Sebagai  Nafas  Baru  Bagi  Lalu  Lintas Devisa  di  Era  Crossborderless  Dalam  Hukum  Perdagangan  Internasional. KERTHA  WICAKSANA:  Sarana  Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 17 (1), Pp 15-22. https://doi.org/10.22225/kw.17.1.2023.15-22

## Abstrak
Dibentuk  pada  Tahun  1999  lalu  yang  membawa  tujuan  mulia  dan  bersahabat  bagi  antar  negara  anggota  untuk mewujudkan stabilitas perekonomian  internasional. G20  mengadakan  KTT pertamanya  pada November 2008 guna membahas krisis keuangan global yg merupakan dampak dari krisis keuangan di AS pada masa itu. Pertemuan rutin yang  diadakan  setiap  tahun  ini  memiliki  tuan  rumah  atau  Presidensi  yang  ditentukan  secara  konsensus  yang  akan bergiliran  setiap  tahunnya.  Tahun  2022  ini  adalah  kesempatan  milik  Indonesia.  Negara-negara  dalam  G20  adalah negara  yang  punya  peranan  besar  dalam  perekonomian.  Negara-negara  dimaksud  diantaranya  adalah  Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Cina, Uni Eropa, Jerman, Prancis, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi,  Afrika  Selatan,  Korea  Selatan,  Turki,  Britania  Raya/Inggris,  Amerika  Serikat.  Tujuan  dalam  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  Bagaimanakah  sistem  lalu  lintas  devisa  dan  sistem  nilai  tukar  di  Indonesia  dalam mendukung  Indonesia  menarik  penanam  modal  asing.  Metode  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  yuridis normatif  yaitu  dalam  penelitian  hukum  ini,  hukum  dikonsepkan  sebagai  apa  yang  ditulis  dalam  peraturan perundang-undangan (law  in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma  yang  merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Berdasarkan hasil penelitian dahulu G20 telah membahas mengenai isu bangkitnya  dari  krisis  global.  Kini  perkembangan  dan  kemajuan  iptek  telah  membuat  perubahan  signifikan khususnya  di  jalur  lalu  lintas  devisa.  Telah  tercipta  dunia  tanpa  batas  negara  atau  disebut  sebagai  dunia  digital. Segala  perubahan  tentunya  membawa  pengaruh  buruk  dan  baik  sekaligus.  Maka  penting  untuk  mengkaji,  meneliti dan menganalisis Optimalisasi model kebijakan yang seharusnya dibentuk dalam pertemuan ini agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan  masyarakat global  dan  mengkaji,  meneliti dan  menganalisis  langkah preventif untuk dapat mencegah kerugian negara akibat adanya lalu lintas devisa yang crossborderless.
Kata Kunci: Kebijakan G20; Lalulintas devisa; Crossborderless.

## Abstract
It  was  formed  in  1999  which  carries  a  noble  and  friendly  goal  for  member  countries  to  achieve  international economic stability. The G20 held its first summit in November 2008 to discuss the global financial crisis which was the impact of the financial crisis in the US at that time. This annual meeting has a host or a consensus-determined Presidency who will take turns each year. 2022 is Indonesia's opportunity. The countries in the G20 are countries that have a big role in the economy. These countries include Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, European Union, Germany, France, India, Indonesia, Italy, Japan, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, South Korea, Turkey, United Kingdom/UK , United States of America. In the past, the G20 has discussed the issue of the rise from the  global  crisis.  Now  the  development  and  progress  of  science  and  technology  has  made  significant  changes, especially  in  the flow  of  foreign  exchange  traffic.  A  world  without  borders  has  been  created  or  referred  to  as  the digital world. All changes certainly bring bad and good effects at the same time. Therefore, it is important to study, research and analyze the optimization of the policy model  that should  be formed at  this meeting to  suit the needs and developments of the global community and to study, research and analyze preventive measures to prevent state

## E-ISSN: 2621-3737
Kebijakan G20 Sebagai Nafas Baru Bagi Lalu Lintas Devisa di Era Crossborderless Dalam Hukum Perdagangan Internasional
losses due to cross-borderless foreign exchange traffic.
Keywords: G20 policies, Foreign exchange traffic; Crossborderless

## I. PENDAHULUAN
Forum  ini  dibentuk  sebagai  salah  satu  upaya menemukan  solusi  atas  kondisi  krisis  global  di sektor  ekonomi  pada  Tahun  1997  sampai  sekitar Tahun  1999  dengan  keterlibatan  negara-negara berkembang, maju dan berperan dalam perekonomian dunia seperti Indonesia. Atas saran dari  para  Menteri  Keuangan  G7,  para  Menteri Keuangan  dan  Gubernur  Bank  Sentral  negara G20 mulai mengadakan pertemuan untuk membahas respon terhadap krisis keuangan global yang  terjadi.  Setelah  itu,  pertemuan  tingkat Menteri Keuangan dilaksanakan secara rutin pada musim gugur. Sembilan tahun kemudian, pada 14 sampai  dengan  15  November  2008,  Presiden Amerika  Serikat  (AS)  mengundang  pemimpin negara-negara  G20  dalam  KTT  G20  pertama. Pada  kesempatan  itu,  para  pemimpin  negara melakukan  koordinasi  respon  global  terhadap dampak  krisis  keuangan  yang  terjadi  di  AS  saat itu  dan  sepakat  untuk  melakukan  pertemuan lanjutan.
Untuk mempersiapkan KTT setiap tahun, para Menteri  Keuangan  dan  Gubernur  Bank  Sentral G20  melakukan  beberapa  kali  pertemuan  dalam setahun.  G20  sendiri  tidak  memiliki  Sekretariat permanen.  Dalam  proses  dan  sistem  kerjanya, G20  memiliki  tuan  rumah  (Presidensi)  yang ditetapkan secara konsensus pada KTT berdasarkan  sistem  rotasi  kawasan  dan  berganti setiap  tahunnya.  Pada  2022  nanti,  Indonesia terpilih  sebagai  tuan  rumah  KTT  Tahunan  ini (Kemenkeu,  2022) (Saravistha,  D.  B.,  &  S., 2022).
Pada  intinya  ada  dua  isu  sentral  dalam  materi G20,  yaitu  Finance  Track  yang  menitikberatkan pada  sektor  ekonomi  dan  keuangan  diantaranya kebijakan  fiskal,  moneter  dan  riil,  investasi infrastruktur, regulasi keuangan, inklusi keuangan, perpajakan internasional yang diwakili oleh  Menteri  Keuangan  dan  Gubernur  bank sentral negara anggota masing-masing (Martiniasih, N, 2022)
Isu  sentral  dalam  pertemuan  antar  anggota G20  berikutnya  adalah  Sherpa  Track  yang menitikberatkan pada permasalahan yang meliputi  geopolitik,  Anti  korupsi,  pembangunan, perdagangan, energi, perubahan iklim, kesetaraan
gender  yang  diwakili  oleh  Kementerian  terkait. Rangkaian  pertemuan  G20  dihadiri  oleh  negara- negara  anggota  yang  berjalan  secara  paralel  mulai dari tingkat deputi terkait konsep kesepakatan dan menyusutkan  isu-isu  untuk  akhirnya  dibahas  pada tingkat menteri.
Sumber devisa yang paling sentral sendiri salah satunya bersumber pada perdagangan. Perdagangan antar negara dapat berupa perdagangan barang ataupun jasa. Untuk perdagangan  barang  di  tataran  Internasional sebagai  salah  satu  negara  yang  telah  melakukan ratifikasi  terhadap  World  Trade  Organisation Agreement  melalui  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1994,  maka  negara  Indonesia  juga  tunduk pada  Ketentuan  General  Agreement  on  Trade  and Tariff/GATT  dan  General  Agreement  on  Trade  in Services/GATS untuk mengatur ketentuan perdagangan jasa (Saravistha D. B., 2021)
Indonesia  bergabung  dengan  G20  pada  Tahun 1999  dimana  saat  itu  negara  kita  masih  dalam proses  pemulihan  setelah  pada  1997  hingga  1998 sempat  mengalami  krisis  ekonomi.  Indonesia adalah  salah  satu  yang  mewakili  negara-negara berkembang  di  kawasan  Asia  Tenggara  yang dinilai  memiliki  potensi  di  bidang  perekonomian. Dikemukakan  oleh  Adam  Smith  bahwa  penting agar  setiap  negara  mulai  beralih  dari  sistem perekonomian tertutup menuju ke terbuka. Strategi ini menghasilkan The Invisible Hand Theory yang ide  dasarnya  adalah  supply  and  demand  akan otomatis  mengatur  arus  barang  antar  negara  satu dan lainnya.
Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  Indonesia dalam  usaha  kebangkitannya  dari  krisis  adalah dengan  mengeluarkan  kebijakan  terkait  devisa (Saravistha,  D.  B.,  &  H.,  2021).  Kebijakan  ini bukanlah  hal  baru,  karena  sudah  dimulai  sejak 1970-an  lalu  dengan  motif  menarik  penanam modal asing. Dahulu kebijakan ini diawali dengan ditetapkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  16 Tahun  1970  yang  memberikan  kelonggaran terhadap  pengawasan  devisa  dan  membuka peluang  bagi  penerimaan  modal  asing  serta memberikan  kebebasan  dalam  memilki,  menjual dan membeli mata uang asing.
Untuk menentukan nilai tukar rupiah dilakukan dengan  menggunakan  transaksi  di  Bursa  Valuta
Asing.  Pada  tahun  1970,  nilai  tukar  ditetapkan melalui  transaksi  yang  terjadi  di  Bursa  Valuta Asing.  Pada  Agustus  1971,  terjadi  perubahan mendasar  dalam  penetapan  nilai  tukar  yaitu  nilai tukar  tidak  lagi  ditetapkan  berdasarkan  transaksi di  bursa  melainkan  ditetapkan  oleh  pemerintah (Bank  Indonesia)  dengan  mengaitkan  nilai  tukar rupiah  pada  dollar  Amerika  Serikat.  Tujuan perubahan  kebijakan  tersebut  adalah  untuk mendorong ekspor dan meningkatkan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
Upaya lain adalah mengadakan devaluasi nilai rupiah,  pemerintah  juga  menerapkan  sistem  nilai tukar  baru  yaitu  sistem  nilai  tukar  mengambang terkendali  dengan  mengaitkan  nilai  tukar  rupiah terhadap  sekeranjang  mata  uang  mitra  dagang utama (Indradewi,  A.  A.,  Siswanto,  C.  A., Soejono,  J.  H.,  Haryono,  L.  C.,  &  Mangkang, 2022). Dalam  sistem  ini,  ditetapkan  nilai  tukar indikasi  dan  membiarkan  nilai  tukar  bergerak dalam  kisaran  tertentu.  Pemerintah  melakukan intervensi  apabila  nilai  tukar  bergerak  melebihi batas atas atau batas bawah. Tujuan diterapkannya sistem nilai tukar terkendali adalah untuk  mencegah  nilai  rupiah  mengalami  over- valued  atau  under-valued  dibandingkan  dengan nilai  tukar  yang  sebenarnya  (real  exchange  rate) yang selalu berubah sesuai dengan perkembangan pasar.  Melihat  pada  konteks  ini  tentunya  negara memiliki  kewajiban  untuk  tetap  memikirkan upaya-upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.
Di  Indonesia  Konsep  Negara  Kesejahteraan pertama  kali  dikemukakan  oleh  Muh.  Yamin yaitu  “Negara  kesejahteraan  Rakyat  Indonesia dan  terbentuknya  Republik  Indonesia  yang berdasar Nasionalisme-Unitarisme”. Disampaikan pula  bahwa  tujuan  dasar-dasar  negara  yakni memberikan  jaminan  kehidupan  ekonomi  sosial sehari-hari  warna  negara  dalam  sebuah  ketentuan Undang-Undang  Dasar.  Disimpulkan  juga  oleh Beliau  bahwa  “Kesejahteraan  Rakyat  yang menjadi  dasar  dan  tujuan  negara  Indonesia Merdeka”.  Pendapat  ini  kemudian  dikuatkan kembali  oleh  Soepomo  yang  mengaitkan  paham integral  yang  dimaknai  bahwa  Negara  adalah segalanya  dan  tidak  berdiri  di  atas  sebagian golongan  tetapi  untuk  seluruh  rakyat  dan menjamin  keselamatan  hidup  masing-masing warga  negaranya (Nurbaningsih,  2019) .  Wellfare State  ini  dikonsepkan  dalam  Konstitusi  Negara
Indonesia  yaitu  pada  Alinea  ke-empat,  Pada  pasal 27  Ayat  (2),  Pasal  33  Ayat  (2)  dan  (3),  dan  Pasal 34 Ayat (1), (2) dan (3) dalam Batang Tubuh.
• Berpijak  pada  pernyataan  yang  dikemukakan oleh  J.  Bentham  diatas,  maka  dapat  ditarik  unsur- unsur yang terkandung dalam Teori ini, yaitu: 1. Peranan;
2. Pranata Hukum; dan 3. Kesejahteraan Rakyat.
Peranan  yang  dimaksud  adalah  mengenai peranan  dan  campur  tangan  negara  dalam  suatu pembentukan  pranata  hukum  untuk  mengantarkan masyarakat  pada  kesejahteraan.  Ide  dasar  yang dikemukakan  oleh  Watts,  Dalton  dan  Smith muncul  setelah  pendapat  J.  Bentham  “The Greatest  Happiness  (wellfare)  of  The  Greatest Number  of  Their  Citizens”,  yaitu  dengan  sesuatu yang  baik  sebagaimana  telah  diungkapkan sebelumnya (Suarnatha, 2020) . Tentu saja upaya pemerintah untuk mewujudkan  hal  tersebut  yaitu  melalui  penerapan sistem  devisa  dan  sistem  nilai  tukar  pastilah memiliki  kelebihan  dan  kekurangan.  Penerapan sistem  devisa  bebas  tanpa  diikuti  dengan kebijakan  pemantauan  lalulintas  devisa  dan penentuan  sistem  nilai  tukar  yang  kredibel  juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian  nasional.  Untuk  meminimalisir dampak negatif tersebut, sistem devisa bebas perlu ditopang dengan perangkat kebijakan perekonomian  yang  kuat  dan  efisien.  Untuk  itu perlu dilakukan kajian untuk menganalisis apakah perlu  dilakukan  amandemen  terhadap  Undang Undang Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa  dan  Sistem  Nilai  Tukar  (selanjutnya disingkat  UU  LLD).  Sehingga  presidensi  G20  ini akan menjadi sebuah peluang emas bagi Indonesia untuk  bersuara  dan  tentunya  segera  melakukan penyesuaian terhadap hukum positif yang mengatur  lalu  lintas  devisa  dan  sistem  nilai  tukar yang lebih sesuai dengan  kebutuhan dunia global. Sehingga  menarik  untuk  diteliti  dan  dianalisis lebih  lanjut  isu  sentral  tersebut  melalui  dua rumusan permasalahan yaitu terkait Bagaimanakah sistem lalu lintas devisa dan sistem nilai  tukar  di  Indonesia  dalam  mendukung Indonesia menarik penanam modal asing, bagaimana  rekomendasi  kebijakan  dan  rekonsepsi pengaturan  yang  mewakili  kepentingan  negara berkembang  dalam  G20  terkait  kebijakan  di bidang lalu lintas devisa.

## II. METHOD
Metode  penelitian  hukum  yang  digunakan adalah  Metode  penelitian  yuridis  normatif  yaitu Dalam  penelitian  hukum  ini,  hukum  dikonsepkan sebagai  apa  yang  ditulis  dalam  peraturan perundang-undangan  (law  in  books)  atau  hukum dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang merupakan  patokan  berperilaku  manusia  yang dianggap  pantas (Asikin,  2013) .  Karakteristik utama  penelitian  hukum  ini  adalah  sumber utamanya  adalah  bahan  hukum  bukan  data  atau fakta  sosial,  karena  dalam  penelitian  hukum normatif  yang  dikaji  adalah  bahan  hukum  yang berisi  aturan-aturan  yang  bersifat  normative (Delfa Violina, 2021) .
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah dengan  jalan  deskriptif  analitis  yang  bdilakukan dalam  rangka  menentukan  isi  atau  makna  atas objek  dalam  produk  hukum  yang  nantinya  akan dijadikan referensi dalam menjawab dan menganalisa  permasalahan  hukum  yang  diteliti. Kemudian,  untuk  teknikm  pengumpulan  data, Penulis  menggunakan  metode  library  research dengan  cara  menginventarisasi  bacaan  terkait penelitian  baik  dari  buku,  artikel  jurnal  dan  lain sebagainya.

## III. RESULT AND DISCUSSION
• Sistem  Lalu  Lintas  Devisa  dan  Sistem  Nilai Tukar di Indonesia
Lalu  Lintas  Devisa  adalah  perpindahan  aset dan  kewajiban  finansial  antar  penduduk  dan bukan  penduduk  termasuk  perpindahan  aset  dan kewajiban  finansial  luar  negeri  antar  penduduk. Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  devisa  adalah aset  dan  kewajiban  finansial  yang  digunakan dalam  transaksi  internasional (Saputro,  2019) . Rezim  devisa  atau  juga  dikenal  dengan  sebutan sistem  devisa  kontrol  adalah  suatu  rezim  yang membatasi pemilikan, penggunaan dan bertransaksi  dengan  menggunakan  mata  uang asing.  Dalam  perjalanan  sejarah  pembangunan perekonomian  Indonesia,  sistem  devisa  kontrol dianut  oleh  pemerintah  sampai  dengan  tahun 1970. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah  No.16  Tahun  1970  pemerintah melonggarkan  pengawasan  devisa  dan  membuka kesempatan  bagi  masuknya  penerimaan  modal asing serta memberikan kebebasan dalam memiliki, menjual, dan membeli mata uang asing
(Nurbaningsih,  2019) .  Terdapat  tiga  sistem  nilai tukar yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah untuk  ditetapkan  sebagai  sistem  nilai  tukar  yang berlaku yaitu:
1.  Sistem  Nilai  Tukar  Tetap  (Fixed  Exchanged Rate);
2.  Sistem  Nilai  Tukar  Mengambang  (Floating Exchanged Rate);
3.  Sistem  Nilai  Tukar  Mengambang  Terkendali (Managed  Floating  Exchanged  Rate)  Secara  garis besar  sistem  nilai  tukar  dapat  dibagi  menjadi  dua sistem, yaitu:
1.  Sistem  nilai  tukar  tetap  (fixed  exchanged  rate), sistem  dimana  nilai  tukar  mata  uang  domestik ditetapkan pada tingkat tertentu terhadap nilai mata uang asing;
2.  Sistem  nilai  tukar  mengambang  (floating exchanged  rate),  sistem  dimana  nilai  tukar  mata uang  domestik  diambangan  terhadap  nilai  mata uang  asing,  atau  sesuai  dengan  pergerakan  pasar dimana  terjadinya  kurs  mata  uang  berdasarkan pada permintaan dan penawaran mata uang asing.
Dalam  pembangunan  ekonomi  nasional  devisa merupakan salah satu alat dan sumber pembiayaan yang  penting  bagi  negara.  Oleh  karena  itu pemilikan  dan  penggunaan  devisa  perlu  dikelola dengan  baik  untuk  memperlancar  lalulintas perdagangan, investasi dan pembayaran kewajiban kepada  pihak  lain  di  luar  negeri.  Sistem  Lalu Lintas  Devisa,  adalah  sistem  yang  mengatur pergerakan  lalu  lintas  devisa  (valuta  asing)  dari suatu  negara  ke  negara  lain (Ratu,  2022) .  Pada dasarnya ada tiga sistem devisa, yaitu : 1. Sistem Devisa Kontrol 2. Sistem Devisa Semi Bebas 3. Sistem Devisa Bebas
Terkait  kewenangan  menetapkan  nilai  tukar Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999  menetapkan  bahwa  sistem  nilai  tukar ditetapkan  oleh  Pemerintah  atas  usulan  dari  Bank Indonesia  dan  pelaksanaan  sistem  nilai  tukar dilakukan  oleh  Bank  Indonesia  sebagai  bank sentral yang bertanggung jawab terhadap kestabilan  nilai rupiah. Untuk melaksanakan  tugas dan  tanggung  jawabnya  itu  Bank  Indonesia berwenang  menetapkan  sasaran  dan  pengendalian moneter, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan  efektifitas  pengendalian  moneter dengan  mengoptimalkan  fungsi  BI,  melaksanakan kebijakan  nilai  tukar,  dan  memiliki  kewenangan dalam mengelola cadangan devisa.
Tujuan  penetapan  nilai  tukar  yaitu  dalam rangka  tercapainya  stabilitas  moneter  dan  dalam mendukung  kegiatan  ekonomi.  Nilai  tukar  yang stabil  diperlukan  untuk  terciptanya  iklim  yang kondusif  bagi  peningkatan  kegiatan  dunia  usaha. Secara  garis  besar,  sejak  tahun  1970,  Indonesia telah  menerapkan  tiga  sistem  nilai  tukar,  yaitu sistem  nilai  tukar  tetap  mulai  tahun  1970  sampai tahun  1978,  sistem  nilai  tukar  mengambang terkendali sejak tahun 1978, dan sistem nilai tukar mengambang  bebas  (free  floating  exchange  rate system) sejak 14 Agustus 1997.
Sistem  ini  mengakibatkan  nilai  tukar  rupiah sepenuhnya  ditentukan  oleh  pasar  sehingga  kurs yang  berlaku  adalah  benar-benar  pencerminan keseimbangan  antara  kekuatan  penawaran  dan permintaan.  Untuk  menjaga  stabilitas  nilai  tukar, Bank  Indonesia  pada  waktu-waktu  tertentu melakukan  sterilisasi  di  pasar  valuta  asing, khususnya  pada  saat  terjadi  gejolak  kurs  yang berlebihan.  Perkembangan  perekonomian  global memberikan  pengaruh  yang  cukup  signifikan terhadap  perekonomian  Indonesia,  sehubungan dengan  hal  tersebut  Bank  Indonesia  berupaya untuk  mengurangi  dampak  dari  krisis  keuangan global  terhadap  pasar  keuangan  domestik.  Salah satu upaya yang dilakukan Bank Indonesia adalah menambah  pasokan  valuta  asing  di  pasar keuangan  domestik  dalam  rangka  menjaga stabilisasi  nilai  tukar  rupiah,  tercapainya  kondisi likuiditas  valuta  asing  yang  cukup  di  pasar keuangan  domestik  akan  memberikan  dorongan positif terhadap pergerakan nilai tukar rupiah.
Stabil  yang  dimaksud  adalah  dalam  konteks nilai  rupiah  terhadap  barang  dan  jasa,  serta terhadap  mata  uang  negara  lain.  Kestabilan  nilai rupiah  terhadap  barang  dan  jasa  diukur  dengan atau  tercermin  dari  perkembangan  laju  inflasi. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur dengan atau tercermin dari perkembangan  nilai  tukar  rupiah  terhadap  mata uang  negara  lain.  Kestabilan  nilai  rupiah  sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan  rakyat.  Kebijakan  moneter  oleh  BI harus  dilakukan  secara  berkelanjutan,  konsisten, dan  transparan  sehingga  dapat  dijadikan  acuan yang  pasti  dan  jelas  bagi  dunia  usaha  dan masyarakat luas.
Sementara  itu,  untuk  mengurangi  dampak negatif penerapan  sistem devisa bebas dan sistem
nilai  tukar  mengambang  sebagaimana  yang ditetapkan  dalam  Undang-undang  Lalu  Lintas Devisa  bank  Indonesia  mengeluarkan  beberapa ketentuan. Pertama, ketentuan kewajiban melaporkan transaksi devisa. Kewajiban pelaporan tersebut  diatur  secara  rinci  dalam  Peraturan  Bank Indonesia  yang  menetapkan  kewajiban  pelaporan bagi setiap lalu lintas devisa oleh dan melalui bank dan  lembaga  keuangan  lainnya  mulai  1  Maret 2000.  Untuk  transaksi  di  atas  USD  10,000 dilaporkan per transaksi, sementara untuk transaksi di  bawah  $  10,000  dilaporkan  secara  gabungan. Dalam  laporan  tersebut  dicantumkan  tujuan  dari transaksi devisa yang bersangkutan misalnya untuk (ekspor/impor,  utang  luar  negeri.  Kedua,  untuk mencegah spekulasi dalam mata  uang  asing, Bank Indonesia  menerbitkan  Peraturan  Bank  Indonesia tentang Transaksi Derivatif. Berdasarkan ketentuan  ini  bank  dapat  melakukan  transaksi deravatif  baik  untuk  kepentingan  sendiri  maupun untuk kepentingan nasabah.
Bank  hanya  dapat  melakukan  transaksi derivatif  yang  merupakan  turunan  dari  nilai  tukar, suku  bunga,  dan/atau  gabungan  nilai  tukar  dan suku  bunga.  Transaksi  dimaksud  diperkenankan sepanjang  bukan  merupakan  structured  product yang terkait dengan transaksi valuta asing terhadap rupiah.  Bank  dilarang  memelihara  posisi  atas transaksi  derivatif  yang  dilakukan  oleh  pihak terkait  dengan  bank  serta  dilarang  memberikan fasilitas  kredit  atau  cerukan  (overdraft)  untuk keperluan  transaksi  derivatif  kepada  nasabah termasuk pemenuhan margin deposit dalam rangka transaksi  margin  trading.  Bank  juga  dilarang melakukan  margin  trading  valuta  asing  terhadap rupiah baik untuk kepentingan sendiri maupun tuk kepentingan nasabah.
• Rekomendasi  Kebijakan  Dan  Rekonsepsi Pengaturan  Yang  Mewakili  Kepentingan  Negara Berkembang  Dalam  G20  Terkait  Kebijakan  Di Bidang Lalu Lintas Devisa
Masing-masing  sistem  nilai  tukar  mempunyai kelebihan  dan  kelemahan.  Pemilihan  sistem  yang diterapkan  akan  tergantung  pada  situasi  dan kondisi negara, khususnya :
a. Besarnya cadangan devisa yang dimiliki,
b. Keterbukaan ekonomi,
c. Sistem  devisa  yang  dianut  (bebas,  semi kontrol, atau kontrol),
d. Besarnya  volume  dan  kondisi  (market liquidity) pasar valas
e. domestic
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  nilai  tukar yaitu faktor fundamental dan faktor teknis. Faktor Fundamental  baik  faktor  ekonomi  dan  non ekonomi terkait dengan espektasi pasar dan faktor penawaran.  Sedangkan  faktor  teknis  berkaitan dengan  permintaan  dan  nilai  tukar,  demand, serta kurs.  Aktor  fundamental  ekonomi  menunjukkan pergerakan  kurs  yang  dipengaruhi  oleh  faktor- faktor ekonomi.
Beberapa pendekatan yang dapat dipertimbangkan  oleh  Indonesia  dalam  upaya penetapan kebijakan nilai tukar. Pertama, pendekatan  purchasing  power  parity  (PPP). Pendekatan  ini  menekankan  pada  perbedaan tingkat  inflasi  dalam  negeri  dengan  negara  lain. Kedua,  Pendekatan  real  effective  exchange  rate, yang menekankan pada perkembangan inflasi dari negara-negara  yang  tergolong  mitra  dagang utama.  Ketiga,  fundamental  effective  exchange rate  dan  macro  economic  balance,  yang merupakan pendekatan struktural yang mendeskripsikan  keseimbangan  jangka  panjang nilai  tukar  riil  sebagai  nilai  tukar  yang  berlaku ketika perekonomian berada dalam keseimbangan internal  (aktual  output  mencapai  potential output/full  employment)  dan  eksternal  (saving- investment gap berada pada tingkat yang normal). Terakhir,  pendekatan  behaviour  equilibrium exchange  rate,  yang  berusaha  membangun  dan mencari  benang  merah  antara  perilaku  nilai  tukar riil efektif dengan variabel-variabel ekonomi yang relevan  dengan  mempertimbangkan  unsur-unsur ekonomi  yang  dapat  mempengaruhi  “ekspektasi” pelaku pasar.
Untuk  itu,  ada  beberapa  hal  yang  dapat dilakukan  dalam  rangka  menjaga  nilai  tukar rupiah dalam sistem devisa bebas, yaitu: a.  Pemerintah  harus  memperkuat  fundamental ekonomi seperti mengembangkan sektor ekonomi rakyat,  memperkuat  pasar  domestik,  investasi seimbang di sektor riil dan pasar keuangan. b.  Mengefektifkan kewajiban pelaporan transaksi valuta asing.
c.  Mencegah  spekulan  melalui  peraturan  dan pengaturan transaksi d.  derivatif dan transaksi rupiah antara penduduk.
e.  Pihak  yang  ingin  bertransaksi  valuta  asing senilai  10.000  dolar  atau  lebih  harus  memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
Arus penanaman modal asing adalah kebutuhan  yang  tidak  dapat  dielakan  sebagai  hal penting  bagi  pembangunan  berbagai  sektor  di negara  berkembang.  Pengaturan  terkait  hal  ini diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2007  Tentang  Penanaman  Modal  Asing.  Namun, sejauh  ini  dalam  substansinya  belum  mampu merespon  kehadiran  bentuk  penanaman  modal multinasional  atau  PNM  sebagaimana  telah dibahas  oleh  Sumantoro  sejak  Tahun  1987  lalu. Trend  bisnis  yang  sedang  marak  diminati masyarakat dunia misalnya trading forex (Ratu, S. A.,  Resnawati,  S.,  2022) .  Bentuk  joint  venture adalah  pilihan  dalam  bisnis  yang  bentuk  pasarnya adalah  crossborderless  ini.  Dalam  pengaturan mengenai  perdagangan  berjangka  dapat  dilihat bahwa  bentuk  perusahaan  PB  dapat  berupa Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  dan  PMA  yang kepemilikan sahamnya patungan baik dimiliki oleh WNI dan/atau Badan Hukum  Indonesia dan WNA dan/atau  Badan  Hukum  Asing.  Faktanya  badan hukum  asing  ini  pemegang  sahamnya  dapat perseorangan/WNA,  Coorporate,  atau  Coorporate Group  yang  oleh  Sumantoro  diklasifikasikan sebagai Penanaman Modal Perusahaan Multinasional/PMN (Saravistha, 2022) . Perusahaan-perusahaan  pialang  forex  besar yang  memiliki  integritas  tinggi  yang  telah disebutkan  sebelumnya  merupakan  pialang  yang status  badan  hukumnya  bukan  badan  hukum Indonesia.  Namun,  memiliki  status  personalitas dinegara asalnya masing-masing. Hal ini disebabkan  karena  Instrumen  Hukum  Penanaman Modal  di  Indonesia  belum  menjangkau  PMN (Sumantoro, 1987) . Perusahaan-perusahaan Pemasok Jasa Trading Forex tersebut tergolong ke dalam bentuk perusahaan global. Maka, kendatipun  tidak  terdaftar  di  Indonesia,  tetapi karena  sifatnya  yang  crossborderless,  sehingga tetap  saja  dapat  memiliki  market  di  Indonesia. Dalam  GATS,  perusahaan  ini  diklasifikasikan sebagai  model  cross  border  supply, (Hartiana, 2016) yang  tidak  membutuhkan  adanya  mobilitas fisik  pemasok  jasa.  Bahkan,  dapat  diakses  secara pribadi  oleh  konsumen  dari  seluruh  dunia  secara langsung  yang  walaupun  diblokir  negara,  hanya dengan  menggunakan  Virtual  Private  Network atau  VPN.  Tentu  saja  pemblokiran  perusahaan trading  asing  akan  mempengaruhi  reputasi pemerintah Indonesia.
Model  trend  bisnis  lainnya  yaitu  kehadiran
Startup  Company.  Terdapat  setidaknya  tiga bidang  startup  yang  paling  diminati  dan  cukup menjanjikan  yaitu  Pertama,  yang  bergerak  di bidang  ekonomi  dan  perdagangan.  Hal  ini dibuktikan  dengan  mulai  masifnya  kemunculan perusahaan-perusahaan startup e-commerce. Kedua,  adalah  di  bidang  keuangan  digital  atau financial  technology,  yang  juga  terbilang  mulai eksis  di  berbagai  kalangan  karena  penggunaan aplikasi  mobile  yang  praktis  dan  cukup  mudah dimengerti penggunaannya. Regulasi yang menjadi  landasan  yuridis  startup  sebenarnya tergantung dari jenis usahanya. Untuk usaha yang bergerak  di  bidang  fintech,  tentunya  akan  tunduk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan  Transaksi  Pembayaran,  Surat  Edaran BI Nomor 18/22/DKSP Tentang Penyelenggaraan
Layanan  Keuangan  Digital,  Peraturan  BI  Nomor 18/17/PBI/2016 Tentang Uang Elektronik. Namun,  semua  jenis  transaksi  di  pasar  digital berbasis  internet  akan  selalu  berurusan  dengan  e- commerce dan fintech (Saravistha D. B., 2022).
Konsep  PNM  baik  dalam  perusahaan  jasa trading,  Startup  maupun  model  perusahaan  bisnis lainnya  menjadi  isu  penting  yang  wajib  dibahas dalam G20. Sebagai Subjek Hukum Internasional, Indonesia  telah  sepakat  mengenai  WTO,  GATT, GATS  dan  berbagai  instrumen  perdagangan internasional  lainnya  yang  telah  menyepakati bentuk  Cross  Border  Supply  sebagai  salah  satu bentuk bisnis. Dalam penanaman modal di bidang perusahaan  jasa  trading,  melalui  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1994  Tentang  Pengesahan Agreement  Establishing  The  World  Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi  Perdagangan  Dunia  yang  selanjutnya disebut  “UU  Ratifikasi  WTO”)  dan  sepakat dengan  124  negara  lainnya  untuk  bersama-sama membangun  sistem  multilateral  yang  terbuka melalui  perdagangan  yang  bebas  hambatan (Butho,  2011) .  Selain  itu,  dari  segi  keamanan rekonsepsi  pengaturan  di  bidang  perdagangan internasional  yang  lintas  batas  juga  krusial  guna mencegah  economic  crimes  yang  berpotensi menjadi  lahan  pencucian  uang (Swardhana, 2020) .

## IV. CONCLUSION
Kebijakan  nilai  tukar  berdampak  berbeda terhadap  sektor-sektor  dalam  perekonomian.
Sektor  ekspor  akan  memburuk  apabila  dalam jangka  waktu  cukup  panjang  nilai  mata  uang terlalu  tinggi  (over-valued)  dibandingkan  dengan mata  uang  asing.  Sebaliknya  nilai  mata  uang yang  terlalu  rendah  secara  berkepanjangan, berdampak  negatif  bagi  sektor-sektor  yang banyak  bergantung  pada  impor.  Perubahan  nilai tukar  juga  memiliki  dampak  yang  berbeda  bagi perekonomian.  Perubahan  nilai  tukar  secara signifikan memperburuk kinerja keuangan debitur  (borrower)  dan  meningkatkan  jumlah kredit  macet  (non-performingloan).  Kebijakan nilai  tukar  yang  tidak  tepat  dapat  mempengaruhi terjadinya  pelarian  modal  ke  luar  negeri  dan memicu terjadinya rush terhadap perbankan.
Dalam pemilihan sistem nilai tukar beberapa pandangan  perlu  diperhatikan  Suatu  negara hendaknya  berupaya  meningkatkan  fleksibilitas nilai  tukar  mata  uangnya.  Pendapat  ini  banyak disampaikan  oleh  pengambil  kebijakan  di  negara yang  selama  periode  1997-1999  berperang melawan  spekulan  di  pasar  devisa,  seperti Thailand,  Korea  Selatan,  Indonesia,  Rusia,  dan Brasil.  Negara-negara  ini  mengalami  kesulitan mempertahankan  nilai  tukar  mata  uangnya  pada level  tertentu  karena  besarnya  biaya  yang  telah dikeluarkan  dan  tanpa  hasil  yang  jelas.  Bila  nilai tukar mata uang diambang- bebaskan maka tidak perlu  mempertahankan  nilai  tukar  pada  level tertentu.
Pemerintah sebaiknya mempersiapkan kelembagaan  yang  menunjang  sistem  nilai  tukar tetap.  Preposisi  ini  timbul  dari  keberhasilan beberapa  negara  mengatasi  gejolak  arus  modal, seperti  Argentina  dan  Hong  Kong  dengan menganut  sistem  currency  board.  Selain  itu, dimulainya pemberlakuan mata uang Euro pada 1 Januari  1999  untuk  sebelas  Negara  yang tergabung dalam Uni Eropa, mendorong diterapkannya  dolarisasi,  yaitu  pemakaian  dolar Amerika  Serikat  sebagai  nilai  tukar  resmi  di berbagai negara. Ini merupakan salah satu bentuk sistem  monetary  union.  Selain  itu,  bergerak menuju ke salah satu kelompok sistem nilai tukar yaitu  bebas  mengambang  atau  tetap,  sementara pilihan  sistem  di  antara  keduanya  (intermediate regime)  seperti  target  zone  semakin  sulit dipertahankan

## REFERENCES
Asikin, A. dan Z. (2013). Pengantar Metode Penelitian
Kebijakan G20 Sebagai Nafas Baru Bagi Lalu Lintas Devisa di Era Crossborderless Dalam Hukum Perdagangan Internasional
Hukum . Jakarta: Raja grafindo Persada.
Butho, Z. A. (2011). Ratifikasi  WTO Dan Dampaknya Pada  Pembangunan  Dan  Pembaharuan  Hukum Ekonomi  Indonesia  (Suatu  Tinjauan  Ontologis). Jurnal Keadilan Progresif , 2 (2).
Delfa  Violina,  R.  S.  (2021).  Perlindungan  Hukum
Terhadap Konsumen Pengguna Teknologi Finansial  Berbasis  Peer  to  Peer  Lending  Syariah di  Indonesia. Ajudikasi :  Jurnal  Ilmu  Hukum , 5 (1), 17–34.
Hartiana,  A.  (2016).  Prinsip-Prinsip  GATS  (General Agreement  on  Trade  In  Services)  Terhadap Perdagangan Jasa Pendidikan Tinggi, , Desember. Jurnal Magister Hukum Udayana , 5 (4), 757–765. Indradewi,  A.  A.,  Siswanto,  C.  A.,  Soejono,  J.  H., Haryono,  L.  C.,  &  Mangkang,  M.  A.  E.  (2022). Tinjauan  Kewajiban  Dan  Perlindungan  Hukum
Oleh Penyelenggara Platform Equity
Crowdfunding Dalam Aplikasi LandX. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum , 6 (1), 105–124.
Martiniasih,  N.,  &  B.  S.  (2022).  Harmonisasi Kewenangan  Bank  Indonesia  dan  Otoritas  Jasa Keuangan Terkait Penerapan Regulatory Sandbox dalam  Inovasi  Berbasis  Fintech  di  Indonesia. Jurnal  Indonesia  Sosial  Teknologi , 3 (8),  837– 851.
Nurbaningsih,  E.  (2019). Problematika  Pembentukan
Peraturan Daerah (Aktualisasi Wewenang Mengatur  Dalam  Era  Otonomi  Luas) .  Depok: Rajawali Press.
Ratu, S. A., Resnawati, S., & S. (2022). Status Hukum Resolusi  Dewan  Keamanan  PBB  Dalam  Ranah Hukum  Nasional  Indonesia. Ajudikasi :  Jurnal
Ilmu Hukum , 6 (1), 19–36.
Saputro,  P.  S.  (2019).  Perancangan  Sistem  Monitoring Absensi  Pelaporan  Lalu  Lintas  Devisa  (LLD) Perusahaan  (Studi Kasus:  Bank  Indonesia. JUSIBI:  Jurnal  Sistem  Informasidan  E-Bisnis ,
1 (6).
Saravistha,  D.  B.,  &  H.  (2021).  Establishment  Process Of  Responsive  Regional  Regulation  In  Handling The COVID-19 In Bali. In Proceeding International  Conference  Faculty  of  Law , 1 (1),
146–159.
Saravistha,  D.  B.,  &  S.  (2022).  Juridic  Aspects  of Startup  Company  in  the  Era  of  the  Industrial Revolution  and  the  Trend  of  Digitalization  of Trade. Jurnal Hukum Prasada , 9 (2), 123–129.
Saravistha,  D.  B.  (2022).  Urgensi  Strategi  Sosialisasi Nawacita  sebagai  Langkah  Konkret  Mewujudkan HAM  versi  Pancasila  dalam  Pemikiran  Bung Karno. Jurnal Pancasila dan Bela Negara , 2 (2). Suarnatha, I. K. G. (2020). Penguatan Pengaturan Daya Saing  Usaha  Mikro  kecil  Menengah  (UMKM) Lokal  Dalam  Penyelenggaraan  Perdagangan  Jasa Pariwisata. Disertasi  Program  Doktor  Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana .
Sumantoro. (1987). Kegiatan Perusahaan
Multinasional:  Problema  Politik,  Hukum  dan Ekonomi  Dalam  Pembangunan  Nasional .  Jakarta: PT. Gramedia.
Swardhana,  G.  M.  (2020).  Kebijakan  Kriminal  Dalam Menghadapi  Perkembangan  Kejahatan  Cyber Adultery. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa , 14 (2), 87–95.