## KONSEP NEGARA DALAM POLITIK ISLAM DI ERA MODERN
M. Alpi Syahrin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Email: msyahrin@uin-suska.ac.id.
Jufri Hardianto Zulfan Law Firm Darma-Syahriany and Partners Email: jufrihardianto01@gmail.com.
Joni Alizon Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Email: joni_alizon@gmail.com
Musrifah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Email: miusrifah@uin-suska.ac.id.
Nuraini Sahu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Email: nurainisahu1959@gmail.com

## Abstrak
Konstelasi  agama  dan  negara  menjadi  bahan  permbincangan  yang  hangat dikalangan  mereka  yang  berpaham  sekularisme,  agama  dianggap  berbeda dengan  negara  sehingga  mesti  dipisahkan.  Sedangkan  sejarah  mencatat terkhusus  peradaban  Islam  mencapai  puncaknya  melalui  kedekatan  dan ketataan mereka kepada agamanya, dan berbeda dengan apa yang telah dialami oleh  Barat  dimasa  lalunya.  Keberadaan  agama  adalah    menjadi  “fitrah‟  yang menimbulkan  hak  dan  kewajiban  yang  mesti  dijalankan,  sehingga  mengikat zahir dan bathin seluruh manusia untuk melaksanakannya.

## Kata Kunci : Konstelasi Agama, Negara, Pemahaman

## Abstract
The  constellation  of  religion  and  the  state  becomes  a  hot  topic  of  discussion among those who understand secularism, religion is considered to be different from  the  state  so  it  must  be  separated.  While  history  records  specifically  the Islamic  civilization  reached  its  peak  through  their  closeness  and  strictness  to their religion, and in contrast to what the west had experienced in its past. The existence  of  religion  is  to  be  “Fitrah”  which  gives  rise  to  the  rights  and obligations the must be carried out, thus binding the zahir and the hearts of all humans to carry it out.
Keywords: Religious Constellation, State, understanding.

## PENDAHULUAN
Islam  merupakan  suatu  agama  yang  memiliki  kandungan  ajaran-ajaran yang  begitu  sempurna,  dan  serta  memasuki  semua  lini  di  kehidupan  umat manusia,  diantara  berbagai  segi  kehidupan  yang  diatur  oleh  Islam  diantaranya adalah adanya fiqih muamalah, fiqih munaqasah, fiqih ibadah, fiqih zakat, fiqih mawaris,  fiqih  jinayah,  fiqih  siyasah dan  lain  sebagainya  yang  mengatur  dan menaungi  kehidupan  manusia,  sehingga  dalam  Islam  tidak  dikenal  adanya kevakuman  (kekosongan)  hukum,  hal  ini  dikarenakan  para  ulama  dibenarkan untuk  berijtihad  atau  menemukan  hukum  sesuai  dengan  kaidah-kaidah  yang berlaku terhadap suatu persoalan  yang belum ada aturannya  yang dituliskan di dalam Alquran maupun di dalam Hadist.
Penelitian  ini  membahas  mengenai  suatu  yang  berkaitan  dengan fiqih siayasah atau  biasa  disebut  dengan  politik  Islam  yang  mencakupi  kedalamnya terkait  dengan  pemerintahan  dalam  perspektif  Islam,  apa  saja  yang  menjadi dasar-dasar dalam pemerintahan Islam, tujuan di dirikannya suatu negara dalam perspektis  Islam  serta  apa  perbedaan  negara  dalam  pandangan  Islam  dengan negara menurut pandangan kaum-kaum  yang tidak mendasarkan kepada  Islam sebagai asas-asas kenegaraannya.
Jika ditinjau dari sejarah perpolitikan Islam yang paling dikenang adalah terjadinya peristiwa tahkim yang merupakan sebagai bentuk usaha perdamaian politik    antara  Ali  Ibn  Abi  Thalib  dan  Muawiyah  merupakan  awal  peletakan sekte-sekte  dalam  Islam,  sebab  dampak  dari  tahkim,  bukan  hanya  menyentuh persoalan  politik,  melainkan  menyangkut  juga  permasalahan  teologi.  Persolan teologi  yang  menjadi  inti  pembicaraan  para  teolog  pada  masa  itu  berkaitan dengan  akidah  (keyakinan)  orang  yang  terlibat  dalam  tahkim,  apakah  mereka tetap menganut prinsip akidah Islam atau telah menjadi murtad. 1
Perkembangan  pemikiran  tentang  siyasah  juga  semakin  maju  hal  ini dikarenakan  pengalaman  yang  telah  dilalui  serta  munculnya  para  pemikir- pemikir  muslim  yang  brilian  ditambah  lagi  dengan  dekatnya  hubungan  antar negara  serta  adanya  universalisasi  ilmu  pengetahuan  yang  dilakukan  oleh beberapa  khalifah  Islam,  sehingga  pemikiran  tentang  perpolitikan  Islam semakin kaya dan memiliki khazanah yang begitu melimpah banyaknya.
1 Tahkim  adalah  moment  perdamaian  politik  antara  Ali  dan  Muawiyah  setelah wafatnya  khalifah  Utsman  Bin  Affan  Radiallahu‟anhu.  Lebih  lengkap  baca , Sudirman  M. Johan ,  Hukum Tata Negara Islam, Studi Tentang Teori Imamat Mu‟tazilah Menurut Konsepsi Add  al-  Jabbar  Serta  Perbandinganya  Dengan  Teori  Imamat  Sunni  dan  Syiah .  Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim, Pekanbaru, 1995. hal. 1

## PEMBAHASAN

## Pengertian dan Dasar-Dasar Pemerintahan Dalam Pandangan Islam
Bagir  Manan  menguraikan  tentang  pemerintah  dan  pemerintah  dalam arti  administrasi.  Menurutnya,  bahwa  pemerintah  dalam  arti  luas,  mencakup semua alat kelengkapan negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislative dan  yudisial  atau alat-alat kelengkapan negara lainnya yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. 2
Dalam  pengertian  yang  sempit  ( enge  zin )  Bagir  Manan 3 berpandangan bahwa  pemerintah  adalah  cabang  kekuasaan  eksekutif  ( law  applying  organ ). Cabang-cabang  pemerintahan  legislative  dan  yudikatif  dianggap  sebagai tindakan  negara.  Cabang  pemerintahan  eksekutif  mewakili  atau  mengandung dua karakter. Pertama , sebagai alat kelengkapan negara, Kedua, sebagai badan administrasi  negara.  Sebagai  alat  kelengkapan  negara,  cabang  pemerintahan eksekutif bertindak dan untuk atas nama negara. 4
Terkait terminologi, ulama mendefinisikan al-imamah dengan sejumlah defenisi.  Meskipun  berbeda  dari  sisi  kata-kata,  namun  secara  makna  hampir sama. Berikut defenisi imamah secara terminologi: a. Al-Mawardi  mendefinisikan,  “ imamah itu  ditetapkan  untuk  menggantikan tugas  kenabian  dalam  menjaga  agama  dan  menata  dunia  dengannya (agama).” 5
b. Imam Haramain Al-Juwaini
mendefinisikan, “ imamah adalah kepemimpinan sempurna,  yang berkaitan dengan  kalangan khusus  maupun kalangan umum dalam berbagai persoalan agama maupun dunia.” 6
c. An-Nafasi  dalam  Al-„Qaid  mendefinisikan  ,  “ia  ( imamah )  ialah  pengganti Rasul SAW  dalam  menegakkan agama  diseluruh  umat wajib mengikutinya.” 7
d. Al-Allamah Ibnu Khaldun mendefinisian sebagai berikut, “ imamah adalah membawa    (mengatur)  seluruh  umat  berdasarkan  pandangan  syariat  dalam mewujudkan maslahat-maslahat mereka, yang bersifat ukhrowi dan duniawi yang  kembali  kepada ukhrowi. Sebab,  menurut  Syari‟  (pembuat  syariat),
2 Bagir  Manan, Konvensi  Ketatanegaraan .  Dalam,  Muin  Fahmal ,  Peran  Asas-Asas Umum  Pemerintahan Ynag Layak Dalam Mewujudkan  Pemerintahan Yang Bersih , UII Press, 2006, hal. 26
3 Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Ibid, hal. 27 4 Ibid.,
5 Al-Ahkam  As-Sulthaniyyah ,  Ali  Muhammad  Al-Mawardi,  Dalam,  Abdullah  Ad-
Dumaiji, Imamah „Uzhmah, Konsep Kepemimpinan Dalam Islam , Ummul Qura‟, Jakarta, 2016, hal. 38 6 Ghiyatsul Umam Fit Tiyatsidzh zhulm , Abul Ma‟ali Al-Juwaini, Ibid, hal. 39
7 Al-„Aqaid An-Nasafiyyah, Ibid ,.
penilaian atas semua permasalahan dunia akan dikembalikan pada maslahat- maslahat ukhrowi. Dalam  menjaga  agama  dan  menata  dunia  denganya (agama).” 8
e. Muhammad Najib Al-Muthi‟ menyatakan, “yang dimaksud imamah adalah kepemimpinan menyeluruh dalam segala urusan dunia dan agama.” 9
Menurut  penulis,  defenisi imamah yang  terbaik,  diantara  defenisi- defenisi  di  atas  adalah  defenisi  Ibnu  Khaldun.  Menurut  pandangan  Prof.  Dr. Abdullah  Ad-Dumaiji,  defenisi  ini  sangat  lengkap.  Lebih  jelasnya  beliau mengatakan, “membawa (mengatur) seluruh umat.” Kalimat ini mengeluarkan kekuasaan para amir, hakim dan lainnya. Sebab, setiap dari mereka ini memiliki batasan-batasannya tersendiri dan kelayakan yang terikat.
“berdasarkan  pandangan  syariat.”  Kalimat  ini  membatasi  kekuasaan imam.  Kekuasaan  imam  harus  terikat  dengan  syariat  Islam.  Defenisi  ini  juga mengandung  kewajiban  (imam)  mengatur  dunia  dengan  aturan  agama,  bukan berdasarkan  keinginan,  syahwat,  ataupun  kepentingan-kepentingan  pribadi. Ikatan  atau  batasan  ini  mengeluarkan  (kekuasaan)  raja.  “Dalam  mewujudkan maslahat-maslahat  mereka,  yang  bersifat ukhrawi dan  duniawi.”  Kalimat  ini menjelaskan cakupan tanggung jawab seorang imam,  yaitu untuk mewujudkan maslahat  agama  dan  dunia,  tidak  hanya  terbatas  pada  salah  satu  maslahatnya saja.
Dalam  tulisan  yang  dirilis  oleh  Salim  Anshori  “ Dasar-Dasar Pemerintahan  Islam  Khilafah  Sejarah”, menyatakan  adapun  ciri-ciri  yang membedakan khas sistem (dasar) negara Islam dengan yang lainnya adalah:
1. Kekuasaan  perundang-undangan  Illahi,  maksudnya  adalah  bahwa  dasar yang  paling  utama  untuk  negara  ini  adalah  bahwa  al-hakamiyah, kekuasaan  legislative  dan  kedaulatan  hukum  tertinggi  berada  di  bawah kekuasaan  Allah  SWT,  dan  bahwa  pemerintahan  kaum  Muslimin  pada dasarnya  dan  pada  hakikatnya  adalah  khilafah  atau  perwakilan,  dan bukannya pemerintahan yang lepas kendalinya, tetapi haruslah berdasar dan  bertindak  dibawah  undang-undang  ilahi  dan  sesuai  Sunnah  Rasul- Nya.
2. Dasar  yang  kedua  adalah  keadilan  antar  umat,  bahwa  semua  rakyatnya mempunyai persamaan hak di hadapan undang-undang Allah yang harus dilaksanakan  atas  mereka  semuanya,  Rosulullah  bersabda:  “ sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu telah binasa disebabkan mereka  itu  melaksanakan  hukuman  atas  orang-orang  yang  hina  dan memaafkan orang-orang yang mulia. Aku bersumpah, demi Allah yang
8 Al-Muqaddimah , Al-Allamah Ibnu Khaldun, Ibid.,
9 Al-Majmu‟  Syahrul  Muhadzdzab ,  An-Nawawi,  dan  lanjutannya  oleh  Muhammad Najib Al-Muthi‟ , Ibid .,
jiwa  Muhammad  berada  padanya,  sekiranya  Fatimah,  puteri Muhammad, melakukan (mencuri) niscaya akan aku potong tangannya. (HR. Bukhari) .
3. Persamaan antar kaum muslimin , yaitu semua kaum muslimin memiliki persamaan  dalam  hak-hak  dengan  sempurna,  tanpa  memandang  warna, suku,  bahasa  atau  tanah  air.  Allah  SWT  terlah  berfirman  dalam  Al- Qur‟an,  “ Sesungguhnya  orang-orang  mukmin  adalah  bersaudara”. (Q.S. Al-Hujurat:10).
4. Tanggung  jawab  pemerintah,  bahwa  pemerintah  dan  kekuasaanya  serta kekayaannya  adalah  amanat  Allah  dan  kaum  muslimin,  yang  harus diserahkan penangananya kepada orang-orang yang takut kepada Allah, bersifat  adil  dan  benar-benar  takut  kepada  Allah  dan  benar-benar beriman.  Nabi  Muhammad  SAW  bersabda,  “ ketahuilah  bahwa  kamu sekalian adalah gembala, dan kamu sekalian akan diminta pertanggung jawabannya  mengenai  gembalaannya:  seorang  pemimpin  (imam) tertinggi  adalah  gembala  untuk  rakyatnya  dan  dia  akan  dimintai pertanggung  jawaban  mengenai  rakyatnya.” (HR.  Bukhari  dalam  Al-
Hikam).
5. Permusyawaratan,  adalah  keharusan  untuk  para  pemimpin  negara  dan pejabat-pejabatnya  untuk  bermusyawarah  dengan  kaum  muslimin  dan mencari keridhaan mereka dengan kaum muslimin, mengikuti pendapat mereka  dan  serta  melaksanakan  sistem  pemerintahan  dengan  cara musyawarah,  Allah  SWT  berfirman:  “ Dan  bermusyawarahlah  dengan mereka dalam urusan mereka .” (QS. Ali-Imran:159).
6. Larangan  mencari  kekuasaan  untuk  diri  sendiri  (kepentingan  pribadi), adalah  orang-orang  yang  mengejar  jabatan  kepemimpinan  di  dalam pemerintahan, secara umum, dan di dalam khilafah, secara khusus, serta berdaya  untuk  itu,  mereka  sesungguhnya  adalah  yang  paling  sedikit keahlian dan kelayakannya untuk itu. Nabi Muhammad SAW bersabda,
“Demi Allah, kami tidak akan menyerahkan jabatan pemerintahan kami kepada  seseorang  yang  memintanya  atau  sangat  antusias  untuk mendudukinya.
7. Tujuan  adanya  negara , yaitu  untuk  menegakkan  agama  dan  mengatur dunia.
8. Untuk  Amar  Ma‟ruf  Nahi  Munkar,  adalah  pada  hakikatnya  telah merupakan  jaminan  untuk  berlangsungnya  secara  sehat,  ialah  bahwa setiap individu dalam masyarakat Islam memiliki hak, dan bahkan wajib mengatakan  yang  benar  dan  mempertahankannya,  berupaya  sungguh- sungguh dalam mencegah kemungkaran, melarangnya dan menghukum kebatilan.  Nabi  Muhammad  SAW  bersabda,  “ Barang  siapa  diantara kamu  melihat  kemungkaran,  hendaklah  ia  mencegahnya  dengan
tangannya; apabila ia tidak mampu, maka hendaknya dengan lidahnya; dan  apabila  ia  tidak  mampu  maka  hendaklah  dengan  hatinya;  dan itulah selemah-lemahnya iman.” (HR. Muslim). 10

## Tujuan Bernegera Dalam Pandangan Islam
Hukum Islam yang telah berhasil menyusun teori itu (teori al-mashlahat al-mursalah) ialah  Imam  Malik  atau  Malik  Bin  Anas  (meninggal  tahun  759) yang  terkenal  sebagai  pendiri  mazhab  Maliki.  Teori  hukumnya  dinamakan al- mashlahat al-mursalah yang dapat  diterjemahkan “untuk  kepentingan umum”. Selanjutnya  dinamakan  istilah:  al-mashlahah.  Menurut  imam  Malik kepentingan  atau  kemaslahatan  umum  adalah  salah  satu  dari  sumber-sumber syariah, dengan tiga syarat, yaitu:
a. Kepentingan  umum  atau  kemaslahatan  umum  itu  bukan  hal  yang berkenaan dengan hal ibadat.
b. Kepentingan  atau  kemaslhatan  itu  harus  selaras  ( in  harmony  with ) dengan  jiwa  syariah  dan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  salah  satu sumber syariah itu sendiri
c. Kepentingan  atau  kemaslahatan  umum  itu  haruslah  merupakan  sesuatu yang esensial (diperlukan) dan bukan hal-hal yang bersifat kemewahan.
Hal-hal  yang  diperlukan  atau  dibutuhkan  itu  merupakan  upaya  yang berkaitan  dengan  dengan  lima  tujuan  hukum  Islam  seperti  yang  telah dirumuskan  oleh  al-Syatibi  yaitu  untuk  melindungi  agama,  kehidupan,  akal, keturunan dan harta benda. 11 S. Mahmassani mengemukakan tiga  contoh    dari al-mashlahah yaitu  (1)  kewajiban  membayar  pajak  untuk  golongan  hartawan untuk  anggaran  belanja  negara,  (2)  penyitaan  barang-barang  hasil  curian  atau hasil  tindak  pidana  seseorang  terhadap  hukum  dan  (3)  melenyapkan  tawanan pihak Islam apabila mereka digunakan sebagai “perisai” oleh musuh yang non- muslim. 12
Syekh  Prof.  Dr.  Abdullah  Ad-Dimaiji  menuliskan  dalam  kitabnya “ Imamah Al-Uzhmah ,‟inda Ahlussunnah Wal jamaah ”, imamah dan kekuasaan di  dalam  Islam  hanyalah  sebagai  sarana,  bukan  tujuan.  Sarana  untuk  meraih tujuan-tujuan  tertentu.  Dengan  kemampuan  istimewa  yang  dimiliki  imam,  ia bisa  mewujudkan  dan  menunaikan  apa  yang  tidak  mampu  dilakukan  individu
10 https://Bacasejarahkita.blogspot.com. Lihat juga, www. Salimanshori. Diakses pada tanggal, 08 Agustus, 2019, pukul 21.13 Wib
11 Subhi  Mahmassani. The  Philosopy  Of  Juripredence  in  Islam .  Lebih  lengkap  lihat, Muhammad  Tahir  Azhary, Negara  Hukum  Suatu  Studi  Tentang    Prinsip-Prinsipnya  Dilihat Dari  Segi  Hukum  Islam,  Implementasinya  Pada  Periode  Negara  Madinah  Dan  Masa  Kini , Kencana, Jakarta, Cet-5, 2015, hal 9
12 Ibid ., hal. 10
dari  kaum  muslimin.  Inti  dari  tujuan-tujuan  imamah  adalah  menegakkan perintah  Allah  di  muka  bumi  sesuai  yang  Dia  syariatkan, amar  ma‟ruf  nahi munkar ,  memerintahkan  segala  kebajikan,  menyebarkan  kabaikan  dan mengangkat  nilai  kebajikan,  mencegah  segala  kemungkaran,  melenyapkan segala  kerusakan,  menghentikan  kerusakan  dan  para  pelaku  kerusakan.  Inilah tujuan  imamah  dalam  Islam.  Allah  menjelaskan  tujuan  ini  dalam  kitab- Nya: “(yaitu)  orang  yang  jika  kami  beri  kedudukan  di  bumi,  mereka melaksanakan  sholat,  menunaikan  zakat,  dan  menyuruh  berbuat  ma‟ruf  dan mencegah  dari  yang  munkar,  dan  kepada  Allah  lah  kembali  segala  urusan .” (QS. A- Hajj:41).
Tujuan dan sasaran-sasaran imamah ini seperti yang nampak jelas dalam defenisi Ahlus Sunnah wal Jamaah sebelumnya tercermin pada dua tujuan dasar besarnya, yaitu:
a. Iqamatuddin atau  menegakkan  agama 13 ,  yang  dimaksud  agama  adalah kebenaran,  yaitu agama Islam. Inilah tujuan utama dan  yang paling utama, sebagaimana dijelaskan oleh  Ibnu Himam, “tujuan pertama imamah adalah menegakkan  agama.  Maksudnya,  menjadikan  agama  sebagai  syiar  nyata sebagaimana  yang  diperintahkan,  seperti  ikhlas  dalam  menjalankan ketaatan,  menghidupkan  As-Sunnah,  dan  mematikan  Bid‟ah,  agar  seluruh hamba melaksanakan ketaatan kepada Allah.” 14 Dengan demikian, menjaga agama  dengan  makna  seperti  hal  tersebut  tercermin  dalam  pada  langkah- langkah berikut:
Pertama; menyebarkan  dan  mendakwahkan  Islam  dengan  pena, lisan  dan  senjata,  menyebarkan  dan  mendakwahkannya  kepada  internal umat  Islam,  juga  kepada  masyarakat-masyarakat  lain  yang  tidak  menganut Islam, dan menjelaskan hakikat-hakikat agama ini secara jernih dan murni.
Kedua; menolak  dan  memerangi  segala  syubhat,  bid‟ah,  dan kebatilan, yaitu menempuh segala cara agar agama terjadi dari apa pun yang merusaknya, baik yang berkaitan dengan akidah maupun yang lain. Fuqaha telah  mengisyaratkan  makna  ini.  Abu  Ya‟la  menuturkan,  “Imam berkewajiban  menjaga  agama  berdasarkan  asas-asas  yang  disepakati  oleh salaful  ummah,  para  pendahulu  umat.  Ketika  ada  pemilik  subyhat  yang menyimpang  dari  agama,  maka  imam  harus  menjelaskan  hujjah  dan kebenaran  kepadanya,  serta  memberlakukan  kewajiban  dan  hudud  yang diperlukan agama tetap terjaga dari segala kekeliruan dan umat terjaga dari segala kesalahan.” 15
13 Menjaga dalam pengertian menjaga agama serta juga melaksanakannya
14 Al-Musamarah , Kamal bin  Abu Syaraf, Syahrul Muyasarah , Kamal bin Himam, Op Cit , hlm. 90 15 Al-Ahkam As-Suthaniyyah , Abu Ya‟la, Ibid. , hal. 92-96

## b. Menata dunia dengan agama
Tujuan  imamah  yang  kedua  adalah  menata  dunia  dengan  agama, atau  menata  kehidupan  ini  dengan  hukum  yang  diturunkan  Allah  SWT. Seperti  penegakan  hukuman  dan  hudud,  penegakan  hukuman  dan  hudud jelas  merupakan  bagian  dari  memutuskan  perkara  dengan  hukum  yang diturunkan Allah adalah menata dan mengatur segala persoalan hidup sesuai kaidah,  prinsip,  dan  hukum-hukum  syariat  yang  tertera  secara  nash  atau disimpulkan dari nash-nash yang ada sesuai kaidah ijtihad yang tepat.
Hudud adalah bagian dari memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan  Allah,  namun  memutuskan  perkara  dengan  hukum  yang diturunkan  Allah  tidak  sebatas  menegakkan  hudud  saja,  seperti  yang dibayangkan  banyak  orang.  Melalui  sejumlah  ayat  dalam  Al-Quran,  Allah menjelaskan  kaidah  mendasar  terkait  konsep  hukum  dalam  Islam.  Allah SWT berfirman: “ menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah .” 16
Allah yang berkuasa dan mengatur. Apapun yang ada di alam ini berada di bawah kendali dan aturan-Nya. Kekuasaan mutlak hanya milik Allah semata, bukan yang lain. Untuk itu, setiap muslim wajib memahami kaidah ini dengan baik, dan menerapkannya dengan sebaik-baiknya. Sebab, kaidah ini merupakan substansi agama Islam dan konsekuensi kalimat tauhid La ilaha illallah . Tiada iman  tanpa  mengimami  hal  ini.  Para  pemimpin  dan  imam  tidak  lain  hanyalah lembaga-lembaga  eksekutif  yang  menjalankan  hukum-hukum  Allah  atas  para hamba-Nya  dan  menata  mereka  dengan  syariat-Nya.  Tanpanya,  kondisi  umat manusia tidak akan menjadi lebih baik.
1). Universalitas Risalah Nabi Muhammad SAW
Satu  hal  lain  yang  wajib  diimani  adalah  risalah  Muhammad  SAW bersifat universal dan menyeluruh untuk memenuhi segala tuntutan hidup, dan risalah ini merupakan risalah penutup dan relevan untuk seluruh umat manusia hingga  hari  kiamat  nanti.  Allah  SWT  berfirman: “pada  hari  ini  telah  Aku sempurnakan agamamu  untukmu, dan telah Aku  cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan  telah  aku  ridhai  Islam  sebagai  agamamu.” (Al-Ma‟idah:3).  Dalam  ayat lain  juga  disebutkan,  “ Tidak  ada  sesuatupun  yang  kami  luputkan  di  dalam kitab,  kemudian  kepada  Tuhan  mereka  dikumpulkan .”  (Al-An‟am:38),  juga disebutkan,  “ Dan  kami  turunkan  Kitab  (Al-Qur‟an)  kepadamu  untuk menjelaskan  segala  sesuatu,  sebagai  petunjuk,  serta  rahmad  dan  kabar gembira bagi orang yang berserah diri (Muslim).” (An-Nahl:89).
2). Aspek-Aspek Kehidupan Manusia
Pertama, aspek-aspek yang bersifat permanen berkaitan dengan hakikat manusia itu sendiri. Aspek ini secara mutlak tidak berubah meskipun situasi dan
16 Disebutkan  dalam  tiga  ayat; Surah  Al-An‟am ayat  57, Surah  Yusuf ayat  40,  dan Surah Yusuf ayat 67.
kondisi  mengalami  perubahan.  Untuk  aspek  ini,  syariat  menyebutkan  hukum- hukum  rinci,  detail,  dan  jelas,  seperti  hukum-hukum  keluarga,  syair-syiar agama, dan semacamnya.
Kedua ,  aspek  yang  inti  dan  tujuannya  sebenarnya  bersifat  permanen, namun bentuk dan caranya mengalami perubahan seiring perubahan waktu dan tempat. Untuk aspek jenis ini, syariat menyebutkan hukum-hukum menyeluruh dan kaidah-kaidah umum yang menjaga bagian permanennya, misalnya, sistem perekonomian  negara,  kurikulum  pendidikan,  manajeman  birokrasi,  peraturan lalu lintas, undang-undang lalu lintas dan sebagainya.
Ketiga, perkara-perkara  duniawi  murni,  seperti  cara  pengembangan pertanian, industry, mengetahui unsur-unsur suatu materi dan pemamfaatannya untuk  kemakmuran  bumi  dan  seluruh  aktivitas  umat  manusia  yang  tidak  ada kaitannya  dengan  halal  atau  haram,  dan  tidak  ada  pautannya  dengan  petunjuk atau kesesatan. Untuk seluruh persolan ini Allah menyerahkan kepada manusia untuk berijtihad, meneliti, dan bekerja dibidang tersebut sesuai tingkat akal dan pemikiran yang dicapai,  inilah  yang dinyatakan Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya: “Kalian lebih mengetahui urusan-urusan dunia kalian.” 17

## Agama dan Negara di Era Modern
Pada  bagian  ini  penulis  hendak  mengemukakan  adanya phobia 18 terhadap  keberadaan  agama  yang  disandingkan  dengan  negara,  padahal  dalam konsep  Islam,  Islam  telah  telah  mengatur  dan  menyusupi  seluruh  dan  segala seluk  beluk  kehidupan  manusia  dan  alam  semesta,  lalu  dari  mana  muncul phobia ini.
Phobia  terhadap  bersandingnya  agama  dan  negara  merupakan  sejarah kelam yang dialami oleh sebagian bangsa dan negara di Benua Eropa, ketika itu kekuasaan  tertinggi  berada  pada  majelis  dewan  gereja  yang  berhak  untuk mengambil  segala  keputusan  untuk  segala  urusan  umum. 19 Dan  hal  ini
17 HR.  Muslim,  Kitab; Keutamaan-keutamaan ,  Bab; kewajiban  melakukan  apa  yang dilakukan  Nabi  Muhammad  SAW,  secara  Syar‟I,  bukan  masalah-masalah  duniawi ,  Hadits nomor 2363 (IV/1836), Ibnu Majah, Kitab; Gada i, Bab; 15, Hadist nomor 1471(II/825), Ahmad dalam Al musnad (III/152), Ibid, hal. 107-116 18 Adalah rasa takut pada suatu hal atau fenomena berlebihan. Hal ini akan berdampak pada emosi sesesorang. Phobia biasanya disebabkan karena seseorang mengalami trauma masa lalu  dan  biasanya  trauma  itu  membekas  didalam  kesadarannya,  lebih  lengkap  lihat, http://nasional.sindonews.com, diakses pada tanggal 9 Agustus 2019
19 Zaman  kegelapan.  (historiografi)  merupakan  zaman  antara  runtuhnya  kekaisaran Romawi  dan  Renaisans  atau  muncul  kembali  peradaban  lama.  Di  saat  kegelapan,  segala keputusan  pemerintah  dan  hukum  negara  tidak  diambil  berdasarkan  demokrasi  di  parlemen seperti  ketika  zaman  kekaisaran  Romawi.  Kwputusan  tersebut  diambil  oleh  dewan  Gereja. Tidak  setiap  individu  berhak  berpendapat,  karena  pada  zaman  itu  yang  berhak  mengeluarkan
kebalikan  dari  sejarah  peradaban  Islam  yang  mengedepankan  musyawarah dalam  mengambil  keputusan  dan  hubungan  negara  dan  agama  merupakan hubungan  yang  tidak  dapat  dipisahkan,  jadi  sebenarnya  orang-orang  yang berpaham sekulerisme 20 merupakan mereka-mereka yang meniru dan memiliki pemikiran  yang  sama  dengan  korban  di  era  atau  masa  kegelapan  di  sebagian jazirah Eropa dimasa yang lampau.
Bahtiar  Effendy  menuliskan,  tidak  bisa  dipungkiri  setidaknya  hingga kini  bahwa  Indonesia  merupakan  negara  suatu  negara  yang  mayoritas penduduknya  memeluk  agama  Islam.  Dalam  konteks  politik,  seperti  halnya negara-negara  lain  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam  Misalanya Turki,  Pakistan,  dan  Libya  dan  Indonesia  mengalami  kesulitan  yang  serius, bagaimana  membangun  hubungan  politik  antar  agama  (Islam)  dan  negara. Kesulitan  itu,  seperti  pernah  dipetakan  oleh  Zifirdaus  Adan  dari  Griffith University,  kemudian  mengerucut  pada  dua  perdebatan  pokok. Pertama, kelompok  yang  menghendaki,  adanya  kaitan  formal  antara  Islam  dan  negara, baik  dalam  bentuk  negara  Islam,  Islam  sebagai  agama  negara,  atau  negara memberlakukan  ajaran  Islam. Kedua ,  kelompok  yang  menetang  kaitan  antara Islam dan negara dalam bentuk apapun. 21
Konstruksi paradigma keagamaan yang berbeda ini ternyata membentuk sistem  aplikasi  dalam  konteks  politik  yang  berbeda  pula.  Jauh  sebelum  masa kemerdekaan,  pada  tahun  1931  Masehi.  M.  Natsir,  salah  seorang  tokoh modernis,  telah  memberikan  ketagasan  secara  konseptual  bahwa  Islam merupakan  konsep  aturan  yang  utuh,  dari  urusan  rumah  tangga  hingga  aturan bernegara.  Bahkan  beliau  mengatakan,  “gerakan  kebangsaan  akan  mencapai tujuannya  dengan  diperolehnya  kemerdekaan.  Sedangkan  bagi  umat  Islam, perjuangan mereka tidak akan terhenti disitu. Mereka tetap akan terus menerus melakukan  perjuangan  selama  negeri  mereka  belum  diatur  menurut  susunan hukum kenegaraan Islam.” 22
Fathi  Osman  juga  menyampaikan,  “mengatalan  bahwa  Islam  (hanya) berurusan  dengan  spiritual,  tanpa  ada  pengaruhnya  dalam  (persoalan) masyarakat dan negara, barangkali sama tidak realistisnya dengan mengatakan
pendapat  keputusan  adalah  para  ahli  agama  katolik,  lebih  lengkap  lihat,  http://wikipedia.org. Diakses pada tanggal 9 Agustus 2019 Pukul 17.24 Wib
20 Orang-orang yang memiliki pemahaman bahwa agama dan negara merupakan suatu ketentuan yang berbeda dan tidak bisa disatukan, dan pemikiran ini keliru dan tidak benar
21 Lebih lengkap lihat, Bahtiar Effendy, Teologi Baru Politik Islam, Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi, Galang Press, Yogyakarta, 2001, hal. vii
22 Ibid., hal. ix
bahwa  Islam  menyediakan  sebuah  sistem  sosial,  ekonomi,  dan  politik  yang komprehensif dan menyeluruh.” 23
Teori  pemikiran  formalistic-legalistik,  penerapan  syariat  Islam  harus formalistic-legalistik  melalui  institusi  negara,  disampaikan  oleh  Habib  Riziq Shihab,  Ketua  Front  Pembela  Islam.  Beliau  mengemukakan  bahwa  syariat Islam  secara  formal  harus  diperjuangkan  dan  secara  substansial  mesti diamalkan.tidak  ada  gunannya  memperjuangkan  formalitas  sedangkan substansialnya  ditinggalkan.  Begitu  juga  sebaliknya,  ia  tidak  setuju  bila mengatakan  yang penting substansialnya, formalitas tidak perlu. Justru dengan formalisasi,  maka  substansi  akan  diamalkan.  Ia  juga  menyitir  pendapat  Imam Al-Ghazali  yang  berbicara  tentang  tata  negara  Islam,  bahwa  “ agama  adalah pondasi, pemerintah sebagai penjaganya. Apa-apa yang tidak ada pondasinya pasti  rubuh  dan  apa-apa  yang  tidak  dijaga  pasti  hilang.” karenanya,  menurut Beliau, jangan memisahkan agama dengan kekuasaan, tetapi jadikan kekuasaan untuk  menjaga  agama.  Berbicara  kekuasaan  berarti  berbicara  formalistic, sedangkan  berbicara  agama  adalah  substansial.  Sebagai  contoh,  ulama menyerukan umat Islam  agar tidak meminum minuman khamar, tetapi umara‟ tidak  diikut  sertakan  dalam  masalah  ini  dengan  terus  mengizinkan  pabrik khamar ;  bagaimana  jadinya.  Lantas,  bagaimana  substansi  itu  bisa  dijalankan bila formalistiknya tidak diperjuangkan. 24
Perlunya  memahami  sejarah  akan  mengiring  pola  fikir  manusia  secara baik  dan  sesuai  dengan  kebenaran  sejarahnya  tersebut  dengan  dalil  yang  kuat dan  benar,  apa  yang  dikatakan  oleh  Thomas  Carlyle  adalah  ungkapan  yang paling  tepat  beliau  mengatakan  “ the  history  of  the  world  is  but  biography  of great man” sejarah adalah tak lebih dari merupakan kumpulan biografi orang- orang  besar.  Orang-orang  Barat  setiap  kali  menyebut  nama  Baghdad  maka mereka  akan  senantiasa  diingatkan  oleh  buku  yang  berjudul Thausand  one Night  (Alfu  Lailah  wa  Lila) ,  yakni  kisah  seribu  satu    malam  yang  dinisbatkan kepada  Khalifah  Harun  Ar-Rasyid.  Kisah  itu  menggambarkan  khalifah  Islam dimasa  Abbasiyah  itu  sebagai  sosok  yang  kerjanya  hanya  bersenang-senang, foya-foya  dan  selalu  dikelilingi  oleh  wanita.  Sosok  glamour  dan  tidak  peduli lingkungan  serta  rakyatnya  dan  itu  semua  hanya  dusta  mereka  terhadap  diri Harun  Al-Rasid.  Ada  sisi  terang  yang  tidak  diungkap  oleh  orang-orang  Barat yang  tidak  suka  kepada  Islam.  Harun  Ar-Rasyid  adalah  sosok  khalifah  yang agung. Dia memiliki kepribadian yang kuat dan kemauan yang tinggi, selain itu dikenal  sebagai  ahli  ibadah.  Dalam  satu  riwayat  disebutkan  bahwa  setiap  hari dia  tidak  pernah  kurang  melakukan  shalat  sebanyak  seratus  rakaat.  Tahun-
23 Fathi  Osman, “Parameters  Of  The  Islamic  State ”,    Arabia: The  Islamic  World Review , No. 17, Januari, 1983, Ibid ., hal. 3 24 Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad , Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia , Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hal. 20-21
tahunnya ia bagi dua, setahun untuk berjihad dan setahun lagi untuk ibadah haji ke  Baitullah.  Keilmuan  Harun  Al-Rasyid  sengaja  digelapkan  oleh  beberapa sejarawan  diluar  Islam  dan  para  khalifah  kaum  muslimin  ditatap  dengan pandangan gelap. 25
Ada kisah menarik takkala Harun mengirimkan jam sebagai hadiah pada Chalemagne seorang penguasa di  Eropa. Jam  yang setiap jamnya berbunyi itu disangka oleh orang-orang Eropa bahwa didalam jam tadi ada jinnya sehingga mereka  merasa  ketakutan.  Philip  K.  Hitti  mengatakan  bahwa  jarak  peradaban antara kaum muslimin dibawah pimpinan Harun jauh melampaui peradaan yang ada pada orang-orang Kristen pimpinan Chalemagne. 26

## Prinsip-Prinsip Negara Hukum Dalam Perspektif Islam
Karena  Ibnu  Khaldun  tidak  merinci  apa  dan  bagaimana  substansi siyasah diniyah itu, maka analisis ini bertujuan kecuali untuk kerangka siyasah diniyah dalam  teori  Ibnu  Khaldun  itu,  juga  untuk  mengembangkan  pengertian nomokrasi  Islam  itu  sendiri.  Selanjutnya,  melalui  studi  ini  diharapkan  dapat diketahui  bagaimana  sesungguhnya  prinsip-prinsip  umum  negara  hukum menurut  AlQuran  dan  Sunnah.  Apabila  manusia  berkuasa  di  bumi,  maka kekuasaan itu diperolehnya sebagai suatu pendelegasian kewenangan dari Allah SWT. ( delegation of authority ), karena Allah SWT. Adalah sumber dari segala kekuasaan. Al-Quran menegaskan bahwa Allah sebagai pemilik kekuasaan dan Dia  dapat  dilimpahkan  kepada  siapa  saja  yang  Dia  kehendaki,  demikian  pula Dia mampu merenggut kekuasaan dari siapa saja yang Dia kehendaki (QS. Ali- Imran/3:26).  Dengan  demikian  kekuasaan  yang  dimiliki  manusia  hanyalah sekedar amanah dari Allah SWT. Yang Maha Kuasa dan kekuasaan manusia itu bersifat nisbi (relative) dan temporer, yang kelak harus dipertanggungjawabkan kepadaNya. 27 Prinsip-prinsip umum nomokrasi tersebut adalah sebagai berikut:
a) Prinsip  Kekuasaan  Sebagai  Amanah,  perkataan  amanah  tercantum dalam  Al-Quran  Surah  An-Nisa‟,  yang  diterjemahkan  sebagai  berikut:
“ sesungguhnya  Allah  memerintahkan  kamu  menyampaikan  amanah kepada yang berhak menerimanya dan memerintahkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi  pengajaran  yang  sebaik-baiknya  kepadamu.  Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”.
25 Lihat, Imam As-Suyuti, Tarikh Khulafa, Sejarah Penguasa Islam, Khulafa‟uurasyidin,  Bani  Umayyah,  Bani  Abbasiyah, Pustaka  Al-Kautsar,  Jakarta,  Cet-10, 2013, hal. XIII-XIV
26 Lihat, Philip K. Hitti :, History Of The Arab , Halaman 298: “ maka tidak heran jika jam buatan kaum muslimin saat itu dianggab ada jinnya”. Ibid , hal. XIV 27 Op. Cit , hal. 103-105
Apabila ayat tersebut dirumuskan dengan menggunakan metode pembentukan  garis  hukum  sebagaimana  diajarkan  oleh  Hazairin  dan dikembangkan  oleh  Sayti  Thalib,  maka  dari  ayat  tersebut  dapat  ditarik dua  garis  hukum  yaitu: Pertama, manusia  diwajibkan  menyampaikan amanah atau amanat kepada yang berhak menerimanya, kedua , manusia diwajibkan  menetapkan  hukum  dengan  adil.  Perkataan  amanah  yang dalam bahasa Indonesia disebut “amanat” dapat diartikan “titipan” atau “pesan”. Dalam kontek “kekuasaan negara” perkataan amanah itu dapat dipahami sebagai suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu kekuasaan dapat disebut sebagai “mandate” yang bersumber atau  berasal  dari  Allah Azza  Wa  Jalla .  Karena  dalam  nomokrasi  Islam kekuasaan adalah amanah dan setiap amanah wajib disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, maka kekuasaan wajib disampaikan kepada  mereka  yang  berhak  menerimanya,  dalam  arti  dipelihara  dan dijalankan  atau  diterapkan  dengan  sebaik-baiknya  sesuai  dengan prinsip-prinsi  nomokrasi  Islam  yang  digariskan  dalam  A-Quran  dan dicontohkan dalam tradisi Nabi. 28
b) Prinsip Musyawarah, dalam Al-Qur‟an ada dua ayat yang menggariskan prinsip  musyawarah  sebagai  salah  satu  prinsip  dasar  dalam  nomokrasi Islam.  Ayat  pertama  dalam  Surah  Al-  Syura/42:38  “adapun  urusan kemasyarakatan  diputuskan  dengan  musyawarah  antara  mereka”.  Ayat ini  menggambarkan  bahwa  dalam  setiap  persoalan  yang  menyangkut masyarakat  atau  kepentingan  umum  Nabi  selalu  mengambil  keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya. Dalam sebuah Hadist Nabi digambarkan sebagai orang yang paling banyak melakukan musyawarah 29 .  Beliau  melakukan  hal  ini,  karena  prinsip  musyawarah adalah  merupakan  suatu  perintah  dari  Allah  sebagaimana  digariskan dalam  ayat  yang  kedua  dengan  tegas  menyebutkan  perintah  itu  dalam Al-Qur‟an,  Surah  Ali  Imran/3:159, “Dan  bermusyawarahlah  engkau
wahai
Muhammad dengan mereka dalam setiap urusan kemasyaratakan”.
c) Prinsip  keadilan,  merupakan  prinsip  ketiga  dalam  nomokrasi  Islam. Seperti halnya musyawarah, perkataan keadilan juga bersumber dari Al-
Qur‟an.  Cukup  banyak  ayat-ayat  A-Qur‟an  yang  menggambarkan
28 Op.  Cit, hal.  106-107.  Lihat  juga,  Sudirman  M.  Johan,  “ Reaktualisasi  Fiqh Syafi‟iyah” , Suska Press, Pekanbaru, 2013. hal. 5-12 29 Kata  musyawarah  berasal  dari  Bahasa  Arab,  dari  kata asyara . Lihat, Louis Ma‟luf al-Yasu‟I,  al-Munjid  (Beirut:al-Mutba‟ah  al-Katulikiyah),  hal.  419.  Muhammad  al-Buraey dalam Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan (Jakarta:Rajawali, 1986), hal. 89., mencatat: “sedemikian penting prinsip syura dalam syariat, sehingga surat ke empat puluh dua diberi nama asy-Syuura”.
tentang  keadilan.  Dalam  hubungan  paragraph  ini  akan  dikutip  dan dibicarakan beberapa  ayat  yang relevan dengan topik ini. Dalam Surah An-Nisa‟/4:135  perkataan al-qist merupakan  sinonim  perkataan keadilan:  “ Wahai  orang-orang  yang  beriman,  jadilah  kamu  orang- orang  yang  benar-benar  penegak  keadilan,  (qawwaamin  bii  al-qisti), menjadi  saksi  karena  Allah  biarpun  terhadap  dirimu  sendiri,  atau  ibu bapak  dan  kaum  kerabatmu.  Jika  ia  kaya  ataupun  miskin,  maka  Allah lebih  tahu  kemaslahatannya.    Maka  janganlah  kamu  mengikuti  hawa nafsu  karena  ingin  menyimpang  dari  kebenaran.  Dan  jika  kamu memutar  balikkan  kata-kata  atau  enggan  menjadi  saksi,  maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Dari  ayat  tersebut  di  atas  sekurangnya  dapat  ditarik  tiga  garis  hukum yaitu:
1. Menegakkan keadilan adalah kewajiban orang-orang yang beriman
2. Setiap mukmin  apabila ia menjadi  saksi  ia diwajiban menjadi  saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan adil
3. Manusia  dilarang  mengikuti  hawa  nafsunya  dan  manusia  dilarang menyewengkan kebenaran.
Dalam  ayat  lain,  Allah  mengulangi  lagi  kewajiban  manusia menegakkan  keadilan  dan  menjadi  saksi  yang  adil.  Ayat  ini  tercantum dalam  al-Qur‟an,  Surah  al-Maidah/5:8: 30 Hai  orang-orang  yang beriman,  hendaknya  kamu  menjadi  saksi  yang  lurus  karena  Allah, menjadi  saksi  yang  adil  dan  janganlah  karena  kebencianmu  terhadap suatu kaum menyebabkan kamu tidak adil. Bersikap adil, karena adil itu lebih  dekat  kepada  takwa  dan  bertawakallah  kepada  Allah,  karena sesungguhnya Allah sangat mengetahui yang kamu lakukan.
d) Prinsip  persamaan,  dalam  Islam  antara  lain  dapat  dipahami  dari  al- Qu‟an,  Surah  al-Hujurat/49:13,  “ Hai  manusia,  sesungguhnya  kami menciptakan  kamu  dari  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  dan menjadikan  kamu  berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku  supaya  kamu saling  kenal-mengenal.  Sesungguhnya  orang  yang  paling  mulia  disisi Allah  ialah  orang-orang  yang  paling  bertakwa  diantara  kamu sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal.”
Prinsip  persamaan  telah  ditegaskan  pula  dalam  Sunnah  Rasul. Ada dua hadist beliau yang perlu diperhatikan dalam kontels ini, ketika Nabi  menunaikan  haji  yang  terakhir  beliau  menyampaikan  pidato perpisahan  anatara  lain: 31 “sesungguhnya  leluhurmu  adalah  satu  yaitu
30 Dalam  hukum  acara  Islam,  kesaksian  adalah  salah  satu  alat  bukti.  Karena  itu kesaksian yang adil akan menghasilkan keputusan hakim yang adil.
31 Diucapkan Nabi pada haji terakhir ( al-haj al-wada ) beliau tahun 10 H.
Adam.  Karena  itu  tidak  ada  perbedaan  antara  Arab  dan  bukan  Arab, antara  orang  yang  berkulit  merah  dengan  orang  yang  berkulit  hitam, kecuali  karena  takwanya  kepada  Allah.” Hadist  kedua  berbunyi:
“ sesungguhnya manusia itu sama rata seperti gigi sisir.”
Prinsip  persamaan  dalam  nomokrasi  Islam  mengandung  aspek luas.  Ia  mencakup  persamaan  dalam  segala  bidang  kehidupan. Persamaan itu melipti bidang hukum, politik, ekonomi, sosial dan lain- lain.  Persamaan  dalam  bidang  hukum  memberikan  jaminan  akan perlakuan  dan  perlindungan  hukum  yang  sama  terhadap  semua  orang tanpa  memandang  kedudukannya,  apakah  ia  dari  kalangan  kaya  atau dari  kalangan  yang  biasa  saja.  Prinsip  ini  telah  di  tegakkan  oleh  Nabi Muhammad  SAW.  Sebagai  Kepala  Negara  Madinah.  Ketika  ada sementara pihak yang menginginkan dispensasi karena tersangka berasal dari  kelompok  elit.  Nabi  bersabda:  “ Demi  Allah,  seandainya  Fatimah putriku  mencuri    tetap  akan  ku  potong  tangannya.” Hadist  ini menunjukkan  bahwa  hukum  harus  diberlakukan  terhadap  siapa  saja, tanpa memandang latar belakang keturunan atau kedudukannya.
e) Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dalam nomokrasi  Islam, dalam nomokrasi  Islam hak-hak asasi manusia bukan hanya  diakui  tetapi  juga  dilindungi  sepenuhnya.  Karena  itu,  dalam hubungannya  ini  ada  dua  prinsip  yang  sangat  penting  yaitu  prinsip pengakuan  hak-hak  asasi  manusia  dan  prinsip  perlindungan  terhadap hak-hak  tersebut.  Prinsip-prinsip  itu  secara  tegas  telah  dijelaskan  di dalam  al-Qur‟an  antara  lain  dalam  surah  al-Isra/17:70, “Dan sesungguhnya  kami  telah  memuliakan  anak-anak  Adam  kami  tebarkan mereka  di  darat  dan  di  laut  serta  kami  anugerahi  mereka  rezeki  yang baik-baik  dan  kami  lebihkan  mereka  dengan  kelebihan  yang  sempurna daripada kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.”
Yang dimaksud dengan anak-anak Adam di sini adalah manusia keturunan  Nabi  Adam.  Ayat  di  atas  dengan  jelas  menjelaskan    dan mengekspresikan  kemulaian  manusia  di  dalam  teks  al-Qur‟an  disebut karamah (kemuliaan).  Mohammad  Hasbi  Asy-Shiddieqy  membagi karamah itu kedalam tiga kategori yaitu: pertama , kemulian pribadi atau karamah  fardiyah , kedua ;  kemulaian  masyarakat  atau karamah ijtimaiyah ,  dan ketiga; kemuliaan  politik    atau karomah  siyasiyah . Dalam  kategori  pertama,  manusia  dilindungi  baik  pribadinya  maupun hartanya.  Dalam  kategori  kedua,  status  persamaan  manusia  dijamin sepenuhnya  dan  dalam  kategori  ketiga,  nomokrasi  Islam  meletakkan hak-hak  politik    dan  menjamin  hak-hak  itu  sepenuhnya  bagi  setiap warga  negara,  karena  kedudukannya  yang  di  dalam  Al-Qur‟an  disebut “khalifah tuhan di bumi”.
Proklamasi  Al-Qur‟an  melalui  ayat-ayat  tersebut  di  atas mengandung  prinsip  pengakuan  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia sebagai  hak-hak  dasar  yang  dikaruniakan  Allah  kepadanya.  Pengakuan dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  tersebut  dalam  nomokrasi  Islam ditekankan  pada  tiga  hal  yaitu,  (1)  persamaan  manusia,  (2)  martabat manusia,  (3)  kebebasan  manusia.  Dalam  persamaan  manusia sebagimana telah dijelaskan dalam paragraph  yang lalu al-Qur‟an telah menggarsikan  dan  menetapkan  suatu  status  atau  kedudukan  yang  sama bagi  semua  manusia.  Karena  itu,  al-Qur‟an  menentang  dan  menolak setiap bentuk perlakuan dan sikap yang mungkin dapat menghancurkan prinsip persamaan, seperti diskriminasi dalam segala bidang kehidupan, feodalisme, kolonialisme, dan sebagainya. f) Prinsip  peradilan  bebas,  prinsip  ini  berkaitan  erat  dengan  prinsip keadilan  dan  persamaan.  Dalam  nomokrasi  Islam  seseorang  hakim memiliki  kewenangan  yang  bebas  dalam  makna  setiap  keputusan  yang ia  ambil  bebas  dari  pengaruh  siapapun.  Hakim  wajib  menerapkan prinsip  keadilan    dan  persamaan  terhadap  siapapun.  Al-Qur‟an menetapkan    suatu  garis  hukum: “Bila  kamu  menetapkan  hukum  di antara manusia maka hendaklah kamu tetapkan dengan adil.” 32
Putusan  hakim  harus  mencerminkan  rasa  keadilan  hukum terhadap  siapapun.  Seseorang  yuris  Islam  terkenal  Abu  Hanifah bependapat bahwa kekuasaan kehakiman harus memiliki kebebasan dari segala macam  bentuk  tekanan dan  campur tangan kekuasaan eksekutif, bahkan  kebebasan  tersebut  mencakup  pula  wewenang  hakim  untuk menjatuhkan  putusannya  kepada  penguasa    apabila  ia  melanggar  hak- hak  rakyatnya.  Prinsip  peradilan  bebas  dalam  nomokrasi  Islam  bukan hanya  sekedar  ciri  bagi  suatu  negara  hukum,  tetapi  merupakan  suatu yang harus dilaksanakan bagi setiap hakim. Peradilan bebas merupakan persyaratan bagi tegaknya prinsip keadilan dan persamaan hukum. g) Prinsip  perdamaian,  salah  satu  tugas  pokok  yang  dibawa  Rasulullah melalui  ajaran  Islam  ialah  mewujudkan  perdamaian  untuk  seluruh manusia  di  muka  bumi  ini.  Arti  perkataan  Islam  itu  sendiri  kecuali penundukan diri  kepada  Allah , keselamatan, kesejahteraan dan pula ia mengandung  makna  yang  dirindukan  (didambakan)  oleh  setiap  orang yaitu  perdamaian.  Islam  agama  perdamaian.  Al-Qur‟an  dengan  tegas menyeru  kepada  yang  beriman  agar  masuk  ke  dalam  perdamaian: “Wahai  orang-orang  yang  beriman  !  masuklah  kamu  semua  dalam
32 Al-Qur‟an Surah An-Nisa /4:57.
perdamaian”. Bahkan salah satu dari nama Allah adalah perdamaian. 33
Nomokrasi  Islam  harus  ditegakkan  atas  dasar  prinsip  perdamaian. Hubungan dengan negara-negara lain harus dijalin dan berpegang pada prinsip  perdamaian.  Pada  dasarnya  sikap  permusuhan  atau  perang merupakan  sesuatu  yang  terlarang  dalam  al-Qur‟an.  Perang  hanya merupakan  suatu  tindakan  darurat  dan  bersifat  defensif  atau  membela diri.
h) Prinsip  kesejahteraan,  prinsip  kesejahteraan  dalam  nomokrasi  Islam bertujuan  mewujudkan  keadilan  sosial  dan  keadilan  ekonomi  bagi seluruh  anggota  masyarakat  atau  rakyat.  Tugas  itu  di  bebankan  kepada penyelenggara negara dan masyarakat. Pengertian keadilan sosial dalam nomokrasi  Islam  bukan  hanya  sekedar  pemenuhan  kebutuhan  materil atau kebendaan saja, akan tetapi mencakup pula pemenuhan kebutuhan spiritual  dari  seluruh  rakyat.  Negara  berkewajiban  memperhatikan  dua macam  kebutuhan  itu  dan  menyediakan  jaminan  sosial  untuk  mereka yang  kurang  atau  tidak  mampu.  Al-Qur‟an  telah  menyediakan  sumber- sumber  dana  untuk  jaminan  sosial  bagi  anggota  masyarakat  dengan berpedoman  pada  prinsip  keadilan  sosial  dan  keadilan  ekonomi.
Sumber-sumber  dana  tersebut  antara  lain:  zakat,  infaq,  sadaqah,  hibah dan  waqaf,  dengan  tidak  menutupi  kemungkinan  bagi  pendapatan- pendapatan negara dari sumber-sumber lain, seperti pajak, bea, dan lain- lain. Dalam  nomokrasi  Islam  keadilan  sosial  dan  keadilan  ekonomi dimaksud  untuk  mencegah  terjadinya  penimbunan  harta  di  tangan seseorang  atau  sekelompok  orang  sementara  anggota  masyarakat lainnya  mengalami  kemiskinan.  Salah  satu  misi  Islam  adalah memerangi  kemiskinan,  sekurangnya  menghilangkan  kesenjangan antara  golongan  orang-orang  yang  mampu  dan  golongan  yang  kurang mampu. Pendirian Al-Qur‟an mengenai  kedudukan harta adalah bahwa harta  milik  seseorang  mempunyai  fungsi  sosial  karena  itu  bukan merupakan  kepemilikan  yang  bersifat  mutlak.  Al-Qur‟an  menegaskan bahwa di dalam harta milik golongan hartawan itu ada hak orang-orang yang  membutuhkannya  karena  keadaan  ekonominya  yang  lemah  atau tidak mampu, baik ia memintanya dengan tegas atau tidak. 34
i. Prinsip  ketaatan  rakyat,  bagaimana  hubungan  antara  pemerintah  dan rakyat, Al-Qur‟an telah menetapkan suatu prinsip yang dapat dinamakan dengan  prinsip  ketaatan  rakyat.  Prinsip  itu  ditegaskan    di  dalam  surah
33 Al-Qur‟an  antara  lain Surah  al-  An‟aam /6:66: Yunus /10:32:al-Kafirun/109:29: al- Hajj /22:6 dan 62.
34 Al-Qur‟an Surat al-Ma‟arij . Lihat pula Al-Qur‟an Surat Adz-Zariyat /51:19.
an-Nisa/4:59  yang berbunyi: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya serta orang-orang yang berwenang di  antara  kamu.  Apabila  kamu  berbeda  pendapat  tentang  sesuatu  hal, maka  kembalikanlah  ia  kepada  Allah    (al-Qur‟an)  dan  Rasul-Nya (Sunnah)  jika  kamu  benar-benar  beriman  kepada  Allah  dan  hari kemudian.  Yang  demikian  itu  lebih  utama  bagimu  dan  lebih  baik akibatnya.”
Hazairin  menafsirkan  “menaati  Allah”  ialah  “tunduk  kepada ketetapan-ketetapan  Allah”,  “menaati  Rasul”  ialah  tunduk  kepada ketetapan-ketetapan  Rasul  yaitu  Nabi  Muhammad  saw.  Dan  “menaati ulil  amri”  ialah  tunduk  kepada  ketetapan-ketetapan  petugas  kekuasaan masing-masing dalam lingkungan tugas kekuasaannya. Ketatapan Allah dijumpai  dalam  Al-Qur‟an  dan  ketetapan-ketetapan  Rasul  dijumpai dalam Sunnah. Hazairin menamakan ketetapan-ketetapan Rasul sebagai supplemen  bagi  ketetapan-ketetapan  Allah,  “dalam  arti  kepada  Rasul diberikan  hak  interpretasinya  berupa  hak  memberikan  penjelasan dengan perkataan atau dengan perbuatan atau dengan cara lain”. Adapun ketetapan-ketetapan  ulil  amri  dalam  arti  sebagai  petugas-petugas kekuasaan  negara,  menurut  Hazairin  ada  dua  macam,  yaitu :  pertama ; ketetapan  yang  merupakan  pemilihan  atau  penunjukan  garis-garis hukum setepat-tepatnya “untuk dipakaikan kepada sesuatu perkara atau kasus  yang  dihadapi”,  baik  yang  bersumber  dari  al-Qur‟an  maupun Sunnah  Rasul. Kedua; ketetapan  yang  merupakan  garis  hukum  yang baru  “bagi  keadaan  baru  menuntut  tempat  dan  waktu,  dengan berpedoman  pada  al-Qur‟an  dan  Sunnah.  Kategori  ini  dinamakan  hasil ijtihad  dengan  menggunkan al-ra‟yu .  Sesungguhnya    termasuk  dalam kelompok  ulil  amri  bukan  hanya  mereka  yang  memiliki  kewenangan atau  kekuasaan  negara  saja,  tetapi  juga  para  sarjana  muslim-terutama para  sarjana  hukum  Islam  yang  memenuhi  syarat  untuk  melakukan ijtihad.  Dari  pemikiran-pemikiran  mereka  dapat  dilahirkan  seperangkat kaidah-kaidah  hukum  yang  baru  yang  tidak  terdapat  baik  di  dalam  al- Qur‟an maupun dalam Sunnah Rasul.

## KESIMPULAN
Dasar-dasar  negara  dalam  perpektif  Islam  memiliki  8  (delapan)  dasar yang  kesemua  hal  tersebut  memiliki  fungsi  internal  yang  berlaku  untuk  umat Islam  sendiri,  dan  berfungsi  juga  secara  eksternal  yang  mengatur  hubungan antar  ummat  yang  berbeda  agama,  dan  juga  mengatur  hubungan  antar  negara, serta bersikap adil terhadap semua warga negara dan bersikap adil juga terhadap seluruh  manusia  dan  berbuat  baik  kepada  alam,  diantara  dasar-dasar  tersebut adalah:  a).  kekuasaan  perundang-undangan  Illahi,  b).  persatuan  antar  kaum
muslimin,  c).  permusyawaratan,  d).  tanggung  jawab  pemerintah,  e).  keadilan antar umat, f). larangan mencari kekuasaan untuk kepentingan pribadi, h). amar ma‟ruf  nahi  munkar,  i).  Dan  yang  menjadi  tujuan  dari  negara  adalah iqomatuddin (menegakkan agama), dengan cara berjuang dengan lisan, dengan tulisan  dan  dengan  kekuatan,  kemudian  menolak  segala  bentuk  subhat,  bidah dan  mencegah  kerusakan  ataupun  kemudharatan.  Kemudian  tujuan  yang selanjutnya  adalah siayasah  ad-dunya ,  yaitu  mengatur  dunia,  dengan  cara universalitas  ajaran  Islam  dan  menata  segala  aspek-aspek  kehidupan  manusia, sehingga  keberadaan  agama  dengan  negara  secara  umum  dan  khusus  sejalan, yang bermuara kepada kemakmuran sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur‟an Al-Huda Abdullah Ad-Dumaiji, Imamah „Uzhmah, Konsep Kepemimpinan Dalam Islam , Ummul Qura‟, Jakarta, 2016
Fathi  Osman, “Parameters  Of  The  Islamic  State ”,    Arabia: The  Islamic  World Review , No. 17, Januari, 1983 Muin  Fahmal ,  Peran  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Layak  Dalam Mewujudkan  Pemerintahan  Yang Bersih , 2006
Muhammad  al-Buraey  dalam Islam  Landasan  Alternatif  Administrasi
Pembangunan Rajawali, Jakarta, 1986 Muhammad  Tahir  Azhary, Negara  Hukum  Suatu  Studi  Tentang    Prinsip- Prinsipnya  Dilihat  Dari  Segi  Hukum  Islam,  Implementasinya  Pada Periode  Negara  Madinah  Dan  Masa  Kini ,  Kencana,  Jakarta,  Cet-5,
2015
Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad , Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif
Tata Hukum Indonesia , Ghalia Indonesia, Bogor, 2006 Imam As-Suyuti, Tarikh Khulafa, Sejarah Penguasa Islam, Khulafa‟uurasyidin,  Bani  Umayyah,  Bani  Abbasiyah, Pustaka  Al- Kautsar, Jakarta, 2013 Sudirman M. Johan ,  Hukum Tata  Negara Islam, Studi Tentang  Teori  Imamat Mu‟tazilah  Menurut  Konsepsi  Add  al-  Jabbar  Serta  Perbandinganya Dengan  Teori  Imamat  Sunni  dan  Syiah .  Universitas  Islam  Negeri Sulthan Syarif Kasim, Pekanbaru, 1995
Sudirman M. Johan, “ Reaktualisasi Fiqh Syafi‟iyah” , Suska Press,  Pekanbaru,
2013
https://Bacasejarahkita. Amar  Ma‟ruh  Nahi  Mungkar ,  blogspot.com,  Diakses tanggal 08 Agustus 2019
http://wikipedia.org, Pengertian  Zaman  Kegelapan ,    Diakses  pada  tanggal  9 Agustus 2019
http://nasional.sindonews.com, Phobia , diakses pada tanggal 9 Agustus 2019