## KEBIJAKAN HUKUM PERIZINAN LINGKUNGAN DALAM KEPENTINGAN INVESTASI DI KOTA BALIKPAPAN
Novi Hari Setyawan 1 , Susilo Handoyo 2 , Suhadi 3
Pascasarjana Magister Hukum Unversitas Balikpapan

## ABSTRAK
Berbagai  bencana  Lingkungan  hidup  silih  berganti,  mulai  kerusakan,  pencemaran,  bencana  alam terjadi dimana-mana, dari tahun ke tahun akumulasi selalu bertambah, kerusakan terumbu karang, hutan, pencemaran  air  (sungai),  darat  dan  udara  sudah  mencapai  pada  taraf yang  amat  mengkhawatirkan. Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu bagaimanakah  kebijakan  perizinan  lingkungan  dalam kepentingan  investasi  di  Kota  Balikpapan.  Tujuan  Penelitian  yaitu untuk  mengetahui  dan menganalisis kebijakan hukum perizinan lingkungan dalam kepentingan investasi di Kota Balikpapan dan model  penyelesiaan  yang  berkaiatan  dengan  perizinan  lingkungan  yang  menimbulkan  segketa lingkungan. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris pendekatan masalah yang  diteliti  dengan  sifat  hukum  yang  nyata  atau  sesuai  dengan  kenyataan  yang  hidup  dalam masyarakat  harus  dilakukan  di  lapangan  dengan  menggunakan  metode  dan  teknik  penelitian lapangan,  mengadakan  kunjugan  kepada  masyarakat  dan  berkomunikasi  dengan  para  anggota masyarakat. Kesimpulan dalam penelitian yaitu k ebijakan perizinan lingkungan dalam kepentingan investasi  di  Kota  Balikpapan  adalah  memberikan  kemudahan  bagi  investor  dalam  melakukan kegiatan  investasi  khususnya  di  Balikpapan  dengan  memberikan  kemudahan  pengurusan  izin usaha bagi investor, hambatan yang ada di kota Balikpapan terhadap pemberian izin lingkungan dalam  kegiatan  usaha  bagi  investor  adalah; pertama kendala  yuridis  dan kedua ;  kendala penyelenggara,  dimana  kendala  ini  yang  dirasakan  oleh  investor  dalam  penerbitan  izinnya membutuhkan waktu yang lama.
Kata Kunci: Kebijakan, Perizinan, Investasi.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Berbagai  bencana  Lingkungan  hidup silih berganti, mulai kerusakan, pencemaran, bencana  alam  terjadi  dimana-mana,  dari tahun ke tahun akumulasi selalu bertambah, kerusakan terumbu karang, hutan, pencemaran  air  (sungai),  darat  dan  udara sudah  mencapai  pada  taraf yang  amat mengkhawatirkan.  Semuanya  itu  berkaitan dengan perilaku manusia yang menempatkan alam sebagai komoditas yang dieksploitasi  tanpa  menghiraukan  daya dukung  lingkungan  yang  bisa  mengalami degradasi 1 .
Salah satu problem modernitas adalah masalah  lingkungan  (ekologis),  beberapa dekade  terakhir  ini  alam  telah  menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan kehidupan umat manusia, walau sesungguhnya  manusialah  yang  menjadi ancaman  paling  serius  terhadap  lingkungan, ketimbang  organisme  atau  makhluk  hidup lainnya.  Solusi  yang  ditawarkan  adalah kebijakan pembangunan yang memperhatikan  adanya  keberlanjutan  yang
1 Absori,  Khudzaifah  Dimyati  dan  Ridwan  “ Makna  dan  Pengeolaan  Lingkungan,  Perspektif  Etik Propetik,  Jurnal  At-Tahrir  STAIN  Ponorogo,  Vol  17 No 2, 2017, hlm 2.
dikenal
dengan ”pembangunan berkelanjutan”.
Pembangunan berkelanjutan pada satu sisi  harus  diletakan  sebagai  kebutuhan  dan aspirasi  manusia  kini  dan  masa  depan. Karena  itu  hak-hak  asasi  manusia  seperti hak-hak  ekonomi,  sosial,  budaya,  dan  hak atas pembangunan dapat membantu memperjelas  arah  dan  orientasi  perumusan konsep  pembangunan  yang  berkelanjutan. Hak  atas  pembangunan  tidak  lepas  dari ketentuan  bahwa  proses  pembangunan haruslah  memajukan  martabat  manusia,  dan tujuan  pembangunan  adalah  demi  kemajuan yang  terus  menerus  secara  berkelanjutan untuk  kesejahteraan  manusia  secara  adil merata.  Masyarakat  internasional  telah mensepakati  pembangunan  berkelanjutan sebagi  model  pembangunan  masa  depan. Demikian  juga  Indonesia  telah  mesepakati adanya action plan berupa  kebijakan pembangunan  berkelanjutan  yang  tidak semata  berorientasi  kepentingan  ekonomi semata tetapi juga masa depan lingkungan 2 . Lingkungan  Hidup  di  Indonesia menyangkut  tanah,  air,  dan  udara  dalam wilayah  negara  Republik  Indonesia.  Semua
2 Absori, Hukum Ekonomi Indonesia, Beberapa Aspek Pengembangan pada Era Liberalisasi Perdagangan, Muhammadiyah University Press Hukum, Surakarta, 2010, hlm 7
media lingkungan hidup tersebut merupakan wadah  tempat  kita  tinggal,  hidup  serta bernafas.  Media  lingkungan  hidup  yang sehat,  akan  melahirkan  generasi  manusia Indonesia saat ini serta generasi akan datang yang sehat dan dinamis.
Tingkat  peradaban  manusia  yang semakin hari semakin berkembang membuat kita senantiasa berurusan dengan lingkungan yang semakin  hari  sulit  untuk  dihindari. Lingkungan  sebagai  sumber  daya  alam merupakan aset yang dapat mensejahterakan masyarakat  serta  lingkungan  hidup  yang baik  dan  sehat  merupakan  hak  asasi  setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan  dalam  Pasal  28H  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Disamping itu, Lingkungan sebagai sumber daya alam juga merupakan  amanat  Pasal  33  ayat  (3)  UUD NRI  Tahun  1945  yang  menyatakan  bahwa, bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat 3 .
3 Supriyadi, 2005, Hukum Lingkungan Di
Indonesia Sebuah Pengantar. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.4
Lingkungan  hidup  dalam  perspektif teorItis  dipandang  sebagai  bagian  mutlak dari  kehidupan  manusia,  tidak  terlepas  dari kehidupan  manusia  itu  sendiri 4 .  Menurut Michael Allaby, lingkungan hidup sebagai“ the  phsycal,  chemical  and  biotic condition surrounding and organism ” (lingkungan fisik, kimia, kondisi masyarakat sekelilingnya  dan  organism  hidup).  Dalam kamus  hukum,  lingkungan  hidup  diartikan sebagai,  “ thetotally  of  phsycal,  economic, cultural, aesthetic and social cirscumstancesand  factors  wich  surround and  affect  the  desirability  and  value atpoperty  and  which  also  effect  the  quality of  peoples  lives ”  (Keseluruhan  lingkungan fisik,  ekonomi,  budaya,  kesenian  dan lingkugan sosial  serta  beberapa  faktor  di sekeliling yang memengaruhi niliai kepemilikan dan kualitas kehidupan masyarakat) 5 .
Salah satu instrument konkrit pengelolaan  lingkungan  hidup  adalah  izin. Izin  dalam  arti  luas  (perizinan)  ialah  suatu persetujuan  dari  penguasa  berdasarkan undang-undang  atau  peraturan  pemerintah, untuk  dalam  keadaan  tertentu  menyimpang
4 Siahaan N.H.T., Hukum Lingkungan , Pancuran Alam, Jakarta, 2009, hlm. 2
5 Champbell, Hendri, Blach’s Law Dictionary , USA, St. Paul, Minn, West PublishingCo, 1991, hlm 369
dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan”.  Makna  hukum  yang  dapat ditemukan  dalam  izin  menurut  pendapat  di atas adalah adanya perkenan untuk melakukan sesuatu yang semestinya dilarang,  sehingga  akan  dapat  ditemukan dalam  berbagai  wujud  perizinan,  seperti izin, dispensasi, lisensi, konsesi, rekomendasi, dan lain sebagainya 6 . Menurut W.F.  Prins  dan  R.  Kosim  Adisapoetra,  izin diartikan dengan perbuatan pemerintah yang memperkenankan  suatu  perbuatan  yang tidak  dilarang  oleh  peraturan  yang  bersifat umum” 7 . Selanjutnya, Sjachran Basah sebagaimana  dikutip  I  Made  Arya  Utama, menyatakan,  izin  sebagai  perbuatan  Hukum Administrasi  pemerintah  bersegi  satu  yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur  yang  ditetapkan  dalam  peraturan perundang-undangan yang berlaku 8 .
Izin  merupakan  alat  pemerintah  yang bersifat  yuridis  preventif,  dan  digunakan
6 I  Made  Arya  Utama, Sistem  Hukum  Perizinan Berwawasan  Lingkungan  HidupDalam  Mewujudkan Pembangunan  Daerah  yang  Berkelanjutan  (Studi Terhadap  Pemerintahan  diWilayah  Pemerintah Daerah Provinsi Bali), Disertasi, Program Pascasarjana Unpad, Bandung,2006, hlm. 120.
7 W.F. Prins dan R, Kosim Adisapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara ,Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hlm. 72.
8 I Made Arya Utama, ibid, hlm. 121.
sebagai instrument administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Karena itu,  sifat  suatu  izin  adalah  preventif,  karena dalam instrument izin, tidak bisa dilepaskan dengan  perintah  dan  kewajibanyang  harus ditaati  oleh  pemegang  izin. 9 Selain  itu, fungsi  izin  adalah  represif.  Izin  dapat berfungsi sebagai instrument untuk menanggulangi masalah lingkungan disebabkan  aktivitas  manusia  yang  melekat dengan dasar perizinan. Artinya, suatu usaha yang  memperoleh  izin  atas  pengelolaan lingkungan,  dibebani  kewajiban  untuk melakukan  penanggulangan  pencemaran atau perusakan lingkungan  yang timbul atas aktivitas kegiatan usahanya.
Perizinan merupakan wujud keputusan pemerintah dalam hukum administrasi  negara.  Sebagai  keputusan pemerintah,  maka  izin  adalah  tindakan hukum pemerintah berdasarkan kewenangan publik yang membolehkan atau memperkenankan  menurut  hukum  bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan  sesuatu  kegiatan 10 .  Instrumen perizinan  diperlukan  pemerintah  untuk
9 Lihat, dalam N.H.T. Siahaan, op., cit, hlm. 239.
10 Philipus  M.  Hadjon  dan  Tatiek  Sri Djatmiati, Tata Perizinan Pada Era OtonomiDaerah , Makalah, Surabaya, Nopember 2001, hlm. 1.
mengkokritkan wewenang pemerintah.
Tindakan  ini  dilakukan  melalui  penerbitan keputusan tata usaha negara.
Mengenai  perizinan  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (UU-PPLH)  pada  Pasal 36  ayat  (1)  setiap  usaha  dan/atau  kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib  memiliki  izin  lingkungan.  Pada  ayat (2)  izin  lingkungan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  diterbitkan  berdasarkan keputusan kelayakan  lingkungan  hidup sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  31  atau rekomendasi  UKL-UPL.  Pada  ayat  (3)  izin lingkungan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  wajib  mencantumkan  persyaratan yang  dimuat  dalam  keputusan  kelayakan lingkungan  hidup  atau  rekomendasi  UKL- UPL.  Pada  ayat  (4)  izin  lingkungan diterbitkan  oleh  menteri,  gubernur,  atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
Berdasarkan  hal  di  atas,  izin  usaha atau  kegiatan  tidak  dapat  diterbitkan  jika tidak  dilengkapi  dengan  izin  lingkungan. Selain itu, untuk mendapatkan izin lingkungan  harus  menempuh  prosedur  dan memenuhi  persyaratan  tertentu.  Menurut Pasal 123 Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  menyatakan,  “Segala izin  dibidang  pengelolaan  lingkungan  hidup yang  telah  dikeluarkan  oleh  Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke  dalam  izin  lingkungan  paling  lama  1 (satu)  tahun  sejak  Undang-Undang  ini ditetapkan”.  Penjelasan  Pasal  ini,  “Izin dalam ketentuan ini, misalnya, izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah  ke  laut,  dan  izin  pembuangan  air limbah ke sumber air”.
Pengaturan  izin  lingkungan  dan pentaatannya  merupakan  upaya  menuju pembangunan  yang  berkelanjutan  atau dalam ilmu ekonomi lingkungan  dinamakan “ greening  business  management ”. Greening business management adalah strategi pengelolaan  lingkungan  yang  terpadu  yang meliputi  pengembangan  struktur  organisasi, sistem dan budidaya dalam suatu kompetensi  hijau  dengan  cara  menerapkan dan  mentaati  seluruh  peraturan  tentang pengelolaan lingkungan, termasuk pengelolaan bahan baku, pengolahan limbah, penggunaan sumber daya alam yang efektif, penggunaan teknologi produksi yang menghasilkan limbah minimal serta menerapkan komitmen kesadaran
lingkungan  bagi  seluruh  karyawan  dalam organisasinya.
Kota Balikpapan sebagai kota industri telah mengalami perkembangan dan pembangunan di berbagai bidang. Perkembangan  kota  yang  terjadi  di  Kota Balikpapan terlihat dengan semakin berkembangnya  perekonomian  di  segala sektor,  Industri,  perdagangan,  pendidikan dan  jasa.  Perkembangan  kota  yang  ditandai dengan  pembangunan  berbagai  sarana  dan prasarana  fisik  sebagai  penunjang  aktivitas penduduk kota disatu sisi merupakan simbol kemajuan  peradaban  manusia  terutama penduduk  kota  yang  cenderung  mengikuti perkembangan  zaman,  namun  di  sisi  lain pembangunan  lingkungan  perkotaan  yang telah dan sedang saat ini juga menimbulkan berbagai  dampak  negatif  yang  akhirnya dapat  mengakibatkan  terjadinya  penurunan kualitas lingkungan. Hal ini ditandai dengan semakin  banyaknya  bermunculan  masalah lingkungan di perkotaan.
Untuk menjaga kondisi lingkungan di Kota  Balikpapan,  maka  setiap  usaha  atau kegiatan  wajib  memiliki  izin  lingkungan yang  menjadi  penentu  bagi  pelaku  usaha yang  ingin  mendirikan  usaha.  Sehingga, tanpa izin lingkungan maka izin usaha tidak akan diberikan yang merupakan amanat dari
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  27  Tahun  2012  Tentang  Izin Lingkungan.
Namun  kenyataannya  di  lapangan hingga  saat  ini  masih  banyak  kekurangan yang  mewarnai  pelaksanaan  pemberian  Izin lingkungan di Kota Balikpapan, yaitu:
1.  Masih  banyak  pembangunan  kegiatan usaha dan industri di Kota  Balikpapan yang tidak memiliki izin lingkungan.
2.  Penerapan  sanksi  terhadap  pelaku usaha  yang  tidak  memiliki  izin lingkungan  di  Kota  Balikpapan  hanya berbentuk  teguran  lisan  dan  tertulis, hal  ini  tentu  saja  tidak  menimbulkan efek jera.
3. Penyusunan izin lingkungan dilakukan pada  saat  kegiatan  sudah  mulai, yangseharusnya  sudah  harus  disusun dan  mendapatkan  keputusan  dari instansi yangbertanggung jawab sebelum  kegiatan  konstruksi  usaha atau kegiatan yangbersangkutan dilaksanakan.
4.  Penerbitan  izin  usaha  kepada  orang atau  badan  usaha  yang  usaha  dan/atau kegiatannya  wajib  memiliki  amdal atau  UKL/UPL  namun  dalam  syarat proses  penerbitannya  tidak  memiliki izin lingkungan.
5.  Pemrakarsa  jarang  sekali  melakukan
konsultasi publik
dengan masyarakatyang  akan  terkena  dampak dari  kegiatan  pembangunan  usaha yang akandilakukan.
Jenis  usaha  dan/atau  kegiatan  yang wajib  amdal  atau  UKL/UPL  di  kota Balikpapan  dalam  menjalankan  kegiatan usahanya  telah  memiliki  izin  usaha,  namun ada  beberapa  kegiatan  usaha  yang  telah memiliki izin usaha dalam proses penerbitan izin usahanya tidak memiliki izin lingkungan,  sebagaimana  yang  diwajibkan dalam  Pasal  40  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UU- PPLH)  yang  menjelaskan  bahwa  izin lingkungan  merupakan  persyaratan  untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
Berkaitan  dengan  pemberian  izin usaha  kepada  orang  atau  badan  usaha  yang tidak  memiliki  izin  lingkungan,  pemerintah Kota  Balikpapan  sebagai  instansi  yang berwenang  memberikan  izin  usaha  tersebut turut  bertanggungjawab  terhadap  masalah lingkungan yang timbul di Kota Balikpapan.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  dalam  latar  belakang masalah, maka dalam penelitian ini
permasalahan yang diteliti adalah
Bagaimanakah kebijakan perizinan lingkungan  dalam  kepentingan  investasi  di Kota Balikpapan?

## C. Tujuan Penelitian
Untuk menjaga kondisi lingkungan di Kota  Balikpapan,  maka  setiap  usaha  atau kegiatan  wajib  memiliki  izin  lingkungan yang  menjadi  penentu  bagi  pelaku  usaha yang  ingin  mendirikan  usaha.  Sehingga, tanpa izin lingkungan maka izin usaha tidak akan diberikan yang merupakan amanat dari Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  27  Tahun  2012  Tentang  Izin Lingkungan,  maka  tujuan  penelitian  ini adalah:  untuk  mengetahui  dan  menganalisis kebijakan  hukum  perizinan  lingkungan dalam  kepentingan  investasi  di  Kota Balikpapan  dan  model  penyelesiaan  yang berkaiatan  dengan  perizinan  lingkungan yang menimbulkan segketa lingkungan.

## D. Metode Penelitian
Pendekatan  masalah  yang  digunakan oleh  penulis  adalah  pendekatan  yuridis empiris  pendekatan  masalah  yang  diteliti dengan  sifat  hukum  yang  nyata  atau  sesuai dengan  kenyataan  yang  hidup  dalam masyarakat  harus  dilakukan  di  lapangan dengan  menggunakan  metode  dan  teknik penelitian  lapangan,  mengadakan  kunjugan
kepada  masyarakat  dan  berkomunikasi dengan para anggota masyarakat.

## II. PEMBAHASAN
Regulasi kebijakan perizinan lingkungan
Salah  satu  upaya  pencegahan pencemaran,  perusakan  dan  kerusakan lingkungan  itu  adalah  melalui  kebijakan sistem  perizinan  lingkungan 11 .  Persoalan penting  yang  terkait  dengan  ini  ada  pada perizinan  dan  sistemnya,  seperti  tidak ketatnya persyaratan perizinan, penyalahgunaan  dan  pelanggaran  izin, tidak  adanya  izin  bagi  kegiatan  dan  atau usaha  serta  tidak  sinkronnya  kebijakan perizinan  dengan  masalah  lingkungan hidup  di  daerah  yang  bersangkutan. Demikian  pula  diandaikan,  bahwa  bila sistem  perizinan  ditetapkan  berdasarkan peraturan  (hukum  positif)  ditambah kebijakan  Pemda  yang  berpihak  kepada kepentingan  lingkungan  hidup  (pro- ekosistem)  melalui  sistemperizinannya, maka  masalah  pencemaran,  perusakan dan  kerusakan  lingkungan  hidup  tidak
11 Takdir Rahmadi,2011,Hukum Lingkungan di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.108- 111
akan terjadi.
Menurut  Spelt  dan  Ten  Berge  izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa  berdasarkan  UU  atau  Peraturan Pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang  dari  ketentuan  larangan perundang-undangan  (izin  dalam  arti sempit) 12 .  Kemungkinan  seseorang  atau suatu  pihak  untuk  melakukan  suatu kegiatan tertentu tertutup kecuali diizinkan  oleh  pemerintah.  Pemerintah dengan keputusan izinnya
memperkenankan sesuatu yang sebetulnya  tidak  boleh  dilakukanIzin memperoleh kekuatan normatifnya hanya dari  pemerintah  dan  karenanya  juga diawasi oleh Pemerintah sebagai pemberi izin.
Jadi pemerintahlah agen utama dalam hal perizinan sekaligus aktor yang berpotensi  mengubah:  yang  tidak  boleh menjadi  boleh,  dan  yang  sudah  diizinkan bisa  saja  dicabut  kembali  izinnya.  Suatu perbuatan  atau  kegiatan  yang  diizinkan sering  dianggap  sebagai  perbuatan  atau tindakan  yang  dilarang  oleh  aturan.  Izin yang dikeluarkan untuk ini diinterpretasikan
12 N.M.  Spelt  &  J.B  .J.Mten  Berge,1993, Pengantar  Hukum  Perizinan,  Penerbit  Yuridika, Surabaya,hlm.2-3.
sebagai  “pembolehan”  terhadap  perbuatan yang sebenarnya dilarang. Konotasi izin lalu menjadi  negatif.  Yang  dimaksud  adalah dilarang manakala tidak ada izinnya.
Izin juga tidak sama dengan pembiaran.  Kalau  ada  suatu  aktivitas  dari anggota masyarakat yang sebenarnya dilarang oleh peraturan perundang- undanganyang  berlaku,  tetapi  ternyata  tidak dilakukan  penindakan  oleh  aparatur  yang berwenang,  pembiaran  seperti  itu  buka berarti  diizinkan.  Itu  adalah  tindakan  ilegal. Ini  banyak  terjadi  dalam  realita,  meskipun akibatnya belum tentu buruk bagi lingkungan.Pembiaran  itu  bukanlah  esensi izin.  Untuk  dapat  dikatakan  sebagai  izin harus  ada  keputusan  yang  konstitutif  dari aparatur  yang  berwenang  menerbitkan izin. 13
Dalam  kaitannya  dengan  izin  di bidang  lingkungan  hidup,  motif  nya  adalah untuk  menjamin  terlindunginya  kualitas lingkungan  hidup  melalui  pengendalian (sturen)  perilaku  atau  aktivitas-aktivitas tertentu  dari  masyarakat  pada  umumnya. Berkaitan  dengan  ini,  Michael  Kloepfer berpendapat  bahwa  izin  lingkungan  adalah alat  kontrolyuridis  administratif  terhadap
13 Y.Sri  Pudyatmoko,  2009,  Perizinan  problem dan upaya pembenahan, Grasindo, Jakarta, hlm.8
setiap  kegiatanatau  usaha  yang  di  dalam peraturan  perundang-undangan  disebutkan sebagai  harus  mempunyai  izin.  Tujuannya ialah  untuk  melindungi  kualitas  lingkungan melalui pengendalian perilaku.
Izin  lingkungan  tidak  hanya  sekedar instrumen hukum berupa penetapan Pemerintah  saja,  melainkan  yang  terutama adalah  perilaku.  Izin  mempunyai  urgensi tertentu,  yaitu  sebagai  landasan  hukum (legal  base),  instrumen  untuk  menjamin kepastian  hukum,  sebagai  instrumen  untuk melindungi  kepentingan,  dan  sebagai  alat bukti dalam hal ada klaim. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(UUPPLH) secara eksplisit menyebut perizinan  sebagai  bagian  dari  instrumen pencegahan  pencemaran,  perusakan  dan kerusakan  lingkungan  hidup.  Salah  satunya ialah  izin  lingkungan  yaitu  izin  yang diberikan.
Kepada  setiap  orang  yang  melakukan usaha  dan/atau    kegiatan  yang  wajib  amdal atau  UKL-UPL  dalam  rangka  perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan    hidup  sebagai prasyarat  untuk  memperoleh  izin  usaha dan/atau kegiatan yaitu:
1. Pertama, setiap orang dapat memperoleh  izin  ini,  yaitu  orang
perseorangan  atau  badan  usaha,  baik yang  berbadan  hukum maupun  yang tidak berbadan  hukum  (Pasal  1  butir 32).  Keduanyabukan  pembeda  dalam memperoleh  izin  itu,  karena  dianggap sama  akibatnya  bagi  lingkungan  hidup. Filosofinya  ialah,  setiap  orang  punya kepentinganyang  sama  atas  lingkungan dan karenanya menjadi subjek bagi izin.
2. Kedua,  izin  ini  diberikan  tidak  kepada semuausaha  atau  kegiatan.  Hanya  yang wajibmemiliki AMDAL (Analisis Mengenai  DampakLingkungan)  atau yang wajib memiliki UKL-UPL (Upaya Pengelolaan  Lingkungan  Hidup-Upaya Pemantauan  Lingkungan  Hidup)  yang wajib  mempunyai  izin  lingkungan. Batasan  yangditentukan  aturan  ini cukup jelas. Tolok ukur untuk menentukan  apakah  suatu  kegiatan wajib  Amdal  atau  UKLUPL  ditentukan dalam  Pasal  22  ayat  (2)  serta  Pasal  34 dan  35  (yang  ditindaklanjuti  dengan Permen  No.  5  Tahun  2012  tentang Kegitan yang Wajib Amdal dan Permen LH  No.  13  Tahun  2010  tentang  UKL- UPL dan SPPL).
3. Ketiga,  izin  tersebut  dikaitkan  dengan upaya  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup,  bukan  demi  semata-
mata  sahnya  suatu  perbuatan.Dengan demikian,  logis  bahwa  lingkungan hidup  dilindungi  dan  dikelola  juga melalui mekanisme perizinan. UUPPLH implisit  menyatakan  bahwa  tercemar dan  tidaknya  atau  rusak  dan  tidaknya lingkungan  hidup  tergantung  pada perizinan.
Selain itu, untuk menjamin pelestarian fungsi  lingkungan  hidup,  setiap  perusahaan yang  bergerak  dalam  berbagai  bidang kegiatan,  diwajibkan  melakukan  hal-hal sebagai berikut:
1. Perusahaan wajib memiliki AnalisisMengenai  Dampak  Lingkungan Hidup  (Pasal  22  ayat  (1),dan  (2),Pasal 23  ayat  (1)  dan  (2),  Pasal  24Pasal  25, Pasal  26  ayat  (1),  (2),  (3)dan  (4),  Pasal 27,  Pasal  28  (1),  (2),(3)  dan  (4),  Pasal 29  ayat  (1),  (2)  dan(3),  Pasal  30  ayat (1),  (2)  dan  (3),Pasal  31,  Pasal  32  (1),
(2) dan (3)dan pasal 33 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan  Hidup).  Analisis  mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai  dampak  besar  dan  penting suatu  usaha  dan  /  atau  kegiatan  yang direncanakan  pada  lingkungan  hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaran usaha dan atau kegiatan.
2. Setiap  usaha  dan  /  atau  kegiatan  yang tidak  termasuk  dalam  kriteria  wajib Amdal, wajib memiliki Upaya
Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan Upaya  Pemantauan  Lingkungan  Hidup yang  disebut  UKL-UPL  (Pasal  34  ayat (1) dan (2), Pasal 35 ayat(1), (2) dan (3)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup).
3. Perusahaan wajib melakukan pengelolaan  bahan  berbahaya  dan beracun.  Pengelolaan  bahan  berbahaya dan  beracun  meliputi  :Menghasilkan, Mengangkut,
Mengedarkan, Menyimpan,  Menggunakan  dan  atau
Membuang. Pengelolaan
Bahan Berbahaya  dan  Beracun  serta  Limbah Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  (  Pasal 58  ayat  (1)  dan  (2),  Pasal  59  ayat  (1),
(2),  (3),  (4),  (5),  (6)  dan  (7)  Undang-
Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Disamping kewajiban itu, perusahaan juga dilarang melanggar  Baku  Mutu  dan  Kriteria
Baku  Kerusakan  Lingkungan  Hidup  (
Pasal  20  ayat  (1),(2),  (3),  (4)  dan  (5), Pasal  21  ayat  (1),(2),  (3)  dan  (4)  UU
No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ). Kebijakan lingkungan dalam mendorong  Investasi  di  daerah  pasca otonomi daerah
Pelaksanaan desentralisasi pada dasarnya  adalah  pengalihan  sebagai  fungsi- fungsi  pemerintahan  pusat  yang  dapat ditangani  oleh  Pemerintah  Daerah.  Namun tidak  semua  fungsi-fungsi  tersebut  dapat dialihkan, tetapi ada yang cukup didelegasikan,  atau  yang  harus  tetap ditangani  secara  langsung  oleh  pemerintah pusat. Desentralisasi selalu dipandang sebagai  suatu  solusi  parsial  terhadap sejumlah  permasalahan  berkaitan  dengan stabilitas  dan  pertumbuhan  ekonomi  dalam suatu negara demokrasi.
Bagi  suatu  negara  yang  besar, desentralisasi  adalah  suatu  cara  untuk merasionalisasikan  barang  publik  (public goods)  dan  eksternalitas  (manfaat  bagi masyarakat) yang berbeda-beda untuk setiap daerah. Desentralisasi juga dipandang sebagai  upaya  untuk  membedakan  dengan
rezim  penguasa  sebelumnya  yang  dianggap terlalu sentralisasi sehingga tidak memberikan  kesempatan  kepada  daerah untuk  berkembang.  Bagi  negara  dengan beragam  etnisitas,  desentralisasi  merupakan sarana  untuk  menyatukan  keanekaragaman ini 14 .
Oleh karenanya untuk dapat melaksanakan  otonomi  daerah  sebagaimana yang  telah  ditentukan  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  maka kewenangan  pemerintahan  yang  diserahkan kepada  daerah  dalam  rangka  desentralisasi harus  disertai  dengan  penyerahan  dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.
Kebijakan Pemerintah Pusat berkeinginan  memberikan  pinjaman  dana kepada
Pemerintah Daerah, untuk
membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan inprastruktur, agar para investor berkeinginan menginvestasikan  modalnya  ke  daerah. khususnya  daerah  Kabupaten  dan  Kota
14 Umar  Juoro,  “Desentralisasi,  Demokrasi dan  Pemulihan  Ekonomi”,  dalam JurnalDemokrasi dan  Ham , Vol.  2,  No.  2,  Juni-September  2002,  hlm. 7.
memiliki wewenang dalam bidang penanaman  modal.  Artinya  Pemerintah Daerah  berwenang  menarik  investasi  ke daerahnya  untuk  melihat  peluang  investasi bisnis di daerah-daerah yang prospektif.
Peran  Pemerintah  Kabupaten  dan Kota,  antara  lain  lebih  kepada  pemberian izin  (legalisasi),  pengelolaan  langsung sumber  pembiayaan  dan  investasi  bisnis serta pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana, kualitas penunjang pelayanan sumber  pembiayaan  dan  investasi  bisnis  di daerah  terutama  yang  prosfektif.  Bahkan sesungguhnya  Pemerintah  Kabupaten  dan Kota memiliki kewenangan yang sangat luas mengelola sumberdaya nasional yang tersedia  di  daerahnya,  dan  daerah-daerah tersebut dapat langsung mengadakan kerjasama  yang  saling  menguntungkan dengan  lembaga/badan  di  luar  negeri, termasuk  melakukan  pinjaman  dari  sumber luar  negeri 15 ,  sepanjang  tetap  berkordinasi dengan  Pemerintah  Pusat.  Dengan  begitu daerah otonom dapat melaksanakan kegiatan investasi  dan  sumber-sumber  pembiayaan termasuk perizinan/legalisasinya yang dilaksanakan  oleh  daerah,  dalam  arti
15 Wimpy  S.  Tjetjep, Dari  Gunung  Api  Hingga Otonomi  Daerah ,  Yayasan  MediaBhakti  Tambang, Jakarta, 2002, hlm. 269-270.
termasuk Pemerintah Daerah, dunia usaha/pengusaha  dan  asosiasi  pengusaha  di daerah.
Dikaitkan dengan
teori pembangunan, maka upaya untuk mengoptimalkan  perwujudan  pelaksanaan investasi  di  daerah,  salah  satu  pendekatan yang  dapat  dikembangkan  adalah  melalui pengembangan invesment  and  business networking yaitu  pendekatan  jaringan  kerja bisnis  dan  investasi.  Untuk  efektifnya  suatu jaringan kerja bisnis dan investasi di daerah, diperlukan persyaratan, antara lain:
1. Something to Offer
Setiap daerah harus bisa menawarkan sesuatu  kepada  daerah  lainnya  danatau negara  lainnya  (terutama  di  negara tetangga). Sesuatu yang ditawarkanmerupakan suatu potensi yang dimiliki atau yang menjadi
keunggulandaerah dan merupakan
potensi  ciri  khas  daerah.  Sehingga  setiap daerahdapat  menawarkan  potensi  yang berbeda.
2. Motivation to Network
Setiap daerah harus memiliki motivasi yang tinggi untuk
mengembangkan  jaringan  kerja  bisnis  di daerahnya  dengan  daerah  lain  dan  atau dengannegara lainnya.  Untuk mendorong
timbulnya semangat motivasi ini, didaerah  harus  ditumbuh-kembangkan business  society .  Dalam  hal  ini  setiap daerah harus bisa mengembangkan secara sungguh-sungguh faktor-faktor yang dapat  memotivasi  keinginan  membentuk jaringan kerja bisnis daninvestasi.
3. Climate for Network
Iklim yang kondusif bagi pengembangan  jaringan  kerja  investasi bisnis,  harus  diciptakan  dan  dipelihara setiap daerah, dengan memperhitungkan lingkungan  strategis  yang  berpengaruh, termasuk  semakin  tajamnya  persaingan antar  daerah  dan  antar  negara.  Fasilitas dan  kemudahan  harus  diciptakan  setiap daerah.
4. Bonding
Di  setiap  daerah  harus  ada  faktor perekat dalam pengembangan jaringankerja  investasi  dan  bisnis  ini. Untuk  itu  daerah  harus  mendorong  dan memfasilitasi  dunia  usaha  di  daerah, serta  membentuk  dan  mengembangkan investment and business society network .  Kemudian  Pemerintah  Daerah harus  mendorong  tumbuhnya  dinamika dunia  usaha  daerah  untuk  bekerjasama mengembangkan faktor-faktor yang dapat  meningkatkan  hubungan  jaringan
kerja investasi yang ada.
5. Strategic Planning
Untuk  mengimplementasikan  secara berkesinambungan jaringan kerjainvestasi  dan  bisnis,  diperlukan adanya perencanaan strategis pengembangannya.  Oleh  karena  itu setiap  daerah  secara  sinergi  dengan seluruh  unsur-unsur  terkait  menyusun perencanaan strategis.
Dalam
penyusunan perencanaan strategis jaringan  kerja  tersebut  Pemerintah Daerah  harus  berperan  lebih  aktif termasuk  mencari  mitra  bisnis  yang strategis dalam bidang investasi.
Oleh  karena  itu  pengembangan kebijakan investasi di daerah harus dapat mengembangkan potensi di daerah dengan menangkap peluang dalam mengelolal  potensi  sumber  daya  alam. Untuk  itu,  Perumusan  suatu  kebijakan hukum  investasi  khusus  di  daerah  ada beberapa aspek dasar yang harus dicermati adalah:
1. sistem ekonomi yang dianut
sebagaimana  yang  telah  ditetapkan dalam UUD atau konstitusi;
2. prinsip  atau  asas,  dan  hukum internasional  yang  berkaitan  dengan investasi  yang  disepakati  dalam
berbagai  konvensi  serta  perjanjian internasional; dan
3. dasar  teori  yang  dipilih  sebagai landasan  konsep  kebijakan  yang bersumber  pada  teori-teori  hukum investasi  yaitu  teori-teori  ekonomi pembangunan  dan  teori-teori  hukum investasi tentang perusahaan transnasional  yang  berkaitan  dengan investasi.
Dasar  itulah  seharusnya  di  daerah, khusunya  di  Kota  Balikpapan  dalam melakukan kebijakan setidaknya memberikan  kesempatan  bagi  investor dalam menanamkan modalnya di Balikpapan. Sejak dikeluarkannya kebijakan pencabutan izin gangguan oleh pemerintah, pada September 2017 Pemerintah  Kota  Balikpapan  sudah  tidak menarik  retribusi  izin  gangguan  kepada pelaku  usaha.  Kebijakan  itu  dikeluarkan untuk  mempermudah  investor  ataupun pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  untuk  memiliki  usaha  di  kota maupun Kabupaten.
Atas  dasar  pencabutan  izin  gangguan tersebut,  memberikan  kemudahan  bagi investor dalam melakukan kegiatan investasi khususnya di Balikpapan sehingga mempermudah urus izin usaha bagi investor,
selain itu, pemerintah kota balikpapan dalam memberikan  kebijakan  lingkungan  dalam mendorong  investasi,  memberikan  satu  kali izin yaitu:  izin  mendirikan  bangunan,  izin lingkungan  dan  izin  gangguan.  Dengan mengurus satu izin, maka sudah mencangkup  tiga  perizinan.   hal  tersebut harus  dilakukan  karena  ada  perizinan  yang terkait  dengan  beberapa  undang-undang yang berbeda, misalnya amdal, UU Lingkungan  Hidup,   amdal  lalu  lintas,   dan UU Lalu Lintas 16 .
Masih  banyak  kendala  yang  dihadapi oleh  investor  terutama  dalam  hal  perizinan yang selama ini dirasakan oleh pengusaha di daerah. Pemangkasan izin ini perlu dilakukan terobosan di daerah agar mempermudah  laju  investasi  di  daerah, sementara kebijakan yang sedikit memberikan  kemudahan  bagi  investor adalah menyangkut dicabutnya izin gangguan lingkungan (HO) sehingga Pemerintah  Kota  Balikpapan  tidak  lagi mewajibkan  bagi  investor  untuk  mengurus izin gangguan lingkungan.
16 http://balikpapan.prokal.co/read/news/219559- permudah-izin-usaha.html

## III. PENUTUP
1. Kesimpulan
1. Kebijakan perizinan lingkungan dalam  kepentingan  investasi  di  Kota Balikpapan adalah memberikan kemudahan  bagi  investor  dalam melakukan kegiatan investasi khususnya  di  Balikpapan  dengan memberikan  kemudahan  pengurusan izin  usaha  bagi  investor,  selain  itu, pemerintah  Kota  Balikpapan  dalam memberikan  kebijakan  lingkungan dalam mendorong investasi,
memberikan satu kali izin yaitu  izin mendirikan bangunan, izin lingkungan.  Dengan  mengurus  satu izin,  maka  sudah  mencangkup  tiga perizinan.
2. Faktor  yang  menghambat  pemberian perizinan lingkungan di Kota Balikpapan  Secara  garis  besar  dapat diketahui, bahwa hambatan yang ada di kota Balikpapan terhadap pemberian  izin  lingkungan  dalam kegiatan  usaha  bagi  investor  adalah; pertama kendala  yuridis  dan kedua ;
kendala penyelenggara, dimana kendala  ini  yang  dirasakan  oleh investor  dalam  penerbitan  izinnya membutuhkan waktu yang lama.
2. Saran
1. Diupayakan  seharusnya  pemerintah dalam  memberikan  izin  lingkungan kepada  investor  lebih  pro  aktif, artinya  bahwa  pemerintah  harus memberikan akses kemudahan dalam penerbitan  izin  lingkungan  kepada investor  dengan  mudah  dan  melalui satu  atap  sehingga  memangkas sistem birokrasi.
2. Pemerintah  Kota  Balikpapan  harus melakukan rekontruksi regulasi dengan memberikan kemudahan pemberian  izin  lingkungan  serta memperbaiki  mekanisme  birokrasi dengan  memangkas  kendala  yuridis dan kendala penyelenggaraan pemberian izin lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Absori,  Khudzaifah  Dimyati  dan  Ridwan. 2017.    “ Makna  dan  Pengeolaan Lingkungan, Perspektif Etik Propetik ,  Jurnal  At-Tahrir  STAIN
Ponorogo, Vol 17 No 2, hlm 2.
Absori,  2010, Hukum  Ekonomi  Indonesia, Beberapa Aspek Pengembangan
pada  Era  Liberalisasi  Perdagangan ,
Muhammadiyah  University  Press Hukum, Surakarta, hlm 7.
Supriyadi,  2005, Hukum  Lingkungan  Di Indonesia  Sebuah  Pengantar. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.4.
Siahaan  N.H.T.,  2009, Hukum  Lingkungan , Pancuran Alam, Jakarta, hlm. 2
Champbell,  Hendri, 1991 Blach’s  Law Dictionary ,  USA,  St.  Paul,  Minn, West PublishingCo, , hlm 369.
I  Made  Arya  Utama,  2006, Sistem  Hukum Perizinan  Berwawasan  Lingkungan HidupDalam Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan (Studi Terhadap Pemerintahan diWilayah Pemerintah Daerah  Provinsi  Bali), Disertasi, Program Pascasarjana Unpad,
Bandung, hlm. 120.
W.F. Prins dan R, Kosim Adisapoetra, 1978,
Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara ,Pradnya  Paramita,  Jakarta, hlm. 72.
Philipus  M.  Hadjon  dan  Tatiek  Sri
Djatmiati,  2001, Tata  Perizinan Pada Era Otonomi Daerah , Makalah,  Surabaya,  Nopember,  hlm.
1.
Takdir  Rahmadi,  2011,  Hukum  Lingkungan di  Indonesia,  RajaGrafindo  Persada, Jakarta, hlm.108-111.
N.M.  Spelt  &  J.B  .J.Mten  Berge,  1993, Pengantar Hukum Perizinan, Penerbit  Yuridika,  Surabaya,  hlm.2-
3.
Y.Sri Pudyatmoko, 2009, Perizinan problem dan  upaya  pembenahan,  Grasindo, Jakarta, hlm.8
Umar Juoro,2002, “Desentralisasi, Demokrasi dan Pemulihan Ekonomi”,  dalam JurnalDemokrasi dan  Ham , Vol.  2,  No.  2,  Juni-
September, hlm. 7.
Wimpy  S.  Tjetjep,  2002, Dari  Gunung  Api Hingga  Otonomi  Daerah ,  Yayasan Media  Bhakti  Tambang,  Jakarta,
2002, hlm. 269-270.
http://balikpapan.prokal.co/read/news/21955 9-permudah-izin-usaha.html