## IMPLEMENTASI PASAL 1320 KUH PERDATA TERKAIT TRANSAKSI JUAL BELI MOTOR BEKAS TANPA BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) DI KOTA JEMBRANA
Ni Putu Dewi Laurina, Komang Febrinayanti Dantes, Made Sugi Hartono
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { dewi.laurina@undiksha.ac.id , febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id , sugi.hartono@undiksha.ac.id}

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  dan  menganalisa  terkait  implementasi  ketentuan Pasal  1320  KUHPerdata  serta  mengetahui  bagaimana  akibat  hukum  atas  kepemilikan  motor  dari transaksi  jual  beli  bekas  tanpa  Buku  Pemilik  Kendaraan  Bermotor  (BPKB).  Jenis  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris  dengan  sifat  penelitian  deskriptif.  Lokasi  penelitian  ini dilakukan  di  Kota  Jembrana.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dengan  cara  studi dokumen,  observasi  dan  wawancara.  Teknik  penentuan  sampel  yang  digunakan  adalah  teknik Non Probability  Sampling dan  penentuan  subjek  menggunakan  teknik Purposive  Sampling .Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal  1320 KUHPerdata belum terimplementasikan dengan baik. Hal ini masih tercermin dari masih adanya pelaku usaha dan konsumen yang melakukan perjanjian serta tidak sesuai dengan syarat sah perjanjian.  Adapun  akibat  hukum  atas  kepemilikan  motor  dari  transaksi  jual  beli  motor  bekas  tanpa BPKB dapat dilihat pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (2), sudah jelas diatur bahwa kendaraan bermotor harus diregistrasikan dan akan mendapatkan bukti kepemilikin berupa BPKB dan STNK. Jadi apabila tidak memiliki BPKB dan STNK, maka tidak ada bukti kepemilikan yang sah atas motor tersebut.
Kata Kunci  : Implementasi, Syarat sah perjanjian, Jual Beli, Motor Bekas, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

## Abstract
The purpose of this study is to know and analyze the implementation of the Pasal 1320 KUHPerdata to know how the law would result in ownership of motor-used transactions. The type of research used was empirical legal research with a descriptive nature of research. The research site was carried out in the town of Jembrana. The data gathering technique used was by way of document study, observation and interview. The sample control technique used is a nonsampling technique and the subject select uses an observsive sampling. Qualitative techniques for processing and data analysis. As for research results show  that  Pasal  1320  KUHPerdata  has  not  been  properly  implemented.  It  is  still  reflected  in  the agreement  of  business  and  consumer  actors,  which  are  not  compatible  with  the  agreement's  legal requirements.  As  for  the  legal  effect  on  the  ownership  of  motocycle  of  used  used  car  transactions without BPKB can be seen in 2009's section no. 22 of traffic and road transportation Pasal 64 ayat (1) and Pasal 65 ayat (2), it is clear that the motorized vehicle must be registered and will receive ownership evidence of BPKB and STNK. So if it has no BPKB and STNK, there is no proof of legal ownership of the motorcycle.
Keywords :   Implementation, Legal terms of agreement, Sale, Used motor vehicle, Owner's book (BPKB).

## PENDAHULUAN
Kegiatan  jual  beli  menjadi  suatu kegiatan
yang biasa dilakukan dimasyarakat.  Kegiatan  jual  beli  dapat dikatakan  sebagai  salah  satu  pemenuhan kebutuhan  manusia  yang  berawal  dari adanya  perjanjian  yang  akan  mengikat penjual  dan  pembeli.  (Putra,  dkk,  2010: 240).
Sejalan  dengan  asas  atau  prinsip kebebasan  berkontrak  yang  terdapat dalam pasal 1338 KUHPerdata. Para pihak yang  mengadakan  perjanjian  diberikan kebebasan  untuk  mengadakan  perjanjian atau  tidak,  bentuk  perjanjian,  dan  juga  isi perjanjian,  namun  tidak  berarti  dengan bebas  untuk  mengadakan  perjanjian  jual beli  yang  dapat  berakibat  mengganggu ketertiban  umum  dan  moral,  maupun melanggar  aturan  yang  berlaku,  yang diartikan  kebebasan  disini  adalah  para pihak  harus  selalu  berpedoman  pada syarat  sah  perjanjian  yang  diatur  pada pasal 1320 KUHPerdata. Terdapat 4 syarat sah  perjanjian  yang  diatur  pada  Pasal 1320,  yaitu  kesepakatan,  cakap  hukum, suatu  hal  tertentu,  dan  suatu  sebab  yang halal.  Apabila  mengadakan  perjanjian, maka  harus  memenuhi  keempat  syarat tersebut  agar  perjanjian  yang  dilakukan dapat dikatakan sah secara hukum.
Walaupun undang-undang telah menetapkan  syarat-syarat  sah  perjanjian yang  harus  dipatuhi,  namun  dalam prakteknya masih banyak terjadi penyimpangan jika dilihat dari sudut aspek hukumnya, dapat dipandang bahwa perjanjian yang dimaksud menyimpang itu merupakan perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Permasalahan mulai muncul karena kebutuhan hidup masyarakat yang semakin  meningkat  dan  banyak  pelaku usaha  yang  memberikan  penawaran- penawaran yang dapat membantu konsumen dalam
memenuhi kebutuhannya,  salah  satunya  kendaraan bermotor.  Salah  satunya  seperti  transaksi jual  beli  motor  bekas  tanpa  BPKB. Keinginan  untuk  memiliki  kendaraan  juga didukung dengan kemudahan yang ditawarkan oleh pihak penjual.
Walaupun  demikiaan  hal  tersebut bukanlah hal yang baik, karena dilihat pada
Undang-Undang  No.  22  Tahun  2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan Pasal  64  ayat  (1)  yang  menjelaskan mengenai  Setiap  Kendaraan  Bermotor wajib  diregistrasikan  dan  pada  Pasal  65 ayat  (2)  mengatur  mengenai ,  “Sebagai bukti  bahwa  Kendaraan  Bermotor  telah diregistrasi,  pemilik  diberi  Buku  Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan  Bermotor,  dan  Tanda  Nomor Kendaraan  Bermotor”.  Penerbitan  dan pemberian Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau biasa disingkat BPKB, Surat Tanda  Nomor  Kendaraan  Bermotor  atau biasa disingkat STNK serta Tanda Nomor Kendaraan  Bermotor  atau  biasa  disingkat TNKB  yang  diberikan  kepada  pemilik kendaraan  bermotor  adalah  tanda  bahwa kendaraan bermotor tersebut telah diregistrasi atau didaftarkan oleh kepolisian.
BPKB merupakan buku yang diterbitkan  oleh  Satuan  Lalu  Lintas  Polda yang  dijadikan  sebagai  bukti  kepemilikan kendaraan. BPKB memiliki fungsi sebagai sertifikat kepemilikan kendaraan atau bukti kepemilikan  kendaraan  bermotor.  BPKB sebagai suatu dokumen legitimasi kepemilikan  kendaraan  diterbitkan  oleh Polri  dan  berisi  spesifikasi  atau  identitias kendaraan  bermotor  serta  kepemilikan yang berlaku semasih kendaraan bermotor tidak  berpidah  hak  milik.  BPKB  masih berlaku  hingga  pergantian  hak  milik kendaraan bermotor, jika kendaraan bermotor kepemilikannya berpindah maka BPKB  dibuat  kembali  atas  nama  pemilik baru.  BPKB  tidak  dibawa  pada  saat  saat bepergian menggunakan kendaraan bermotor.  Bukti  kepemilikan  kendaraan bermotor memiliki fungsi sebagai dokumen yang  penting  dan  menjadi  surat  bukti kepemilikan bermotor yang diterbitkan oleh satuan  lalu  lintas  polri  yang  biasa  disebut dengan BPKB. Singkatnya BPKB merupakan    bukti  kepemilikan  kendaraan yang sah.
Setiap kendaraan bermotor haruslah memiliki baik itu BPKB dan STNK sebagai kepemilikan  yang  sah.  Bahkan  BPKB merupakan  bukti  kuat  bahwa  motor tersebut  dimiliki  secara  legal,  walaupun nama  yang  tercantum  berbeda.  Sudah jelas dengan adanya kekurangan tersebut
akan  merugikan  konsumen.  Jika  dalam transaksi  jual  beli  motor  tanpa  memiliki BPKB,  maka  itu  patut  dicurigai.Membeli motor bekas tanpa BPKB akan berdampak negatif  bagi  konsumen,  karena  jika konsumen  membeli  motor  bekas  tersebut tanpa  adanya  surat  yang  lengkap  akan menimbulkan masalah jika suatu saat ada seseorang  yang  mempunyai  dokumen yang  lengkap  dari  motor  tersebut.  Perlu adanya  perjanjian  sebelum  dilakukannya transaksi yang akan menjadi acuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (Ummami, 2019:4).
Konsumen  yang  membeli  motor bekas tanpa BPKB memberikan pernyataan bahwa mereka membeli motor tersebut  karena  motor  tersebut  akan dibawa  kesawah  maupun  ke  ladang, membeli dengan harga murah merupakan penawaran yang sangat menggiurkan bagi para  konsumen.  Jika  membeli  motor dengan  surat-surat  yang  lengkap  akan lebih mahal dan akan membuat konsumen berfikir kembali untuk membelinya. Karena tidak  semua  petani  memiliki  keuangan yang  stabil,  maka  mereka  lebih  memilih untuk  membeli  motor  bekas  tanpa  BPKB karna lebih murah. Namun ada konsumen jual beli motor bekas tanpa BPKB merasa dirugikan,  karena  tidak  lama  setelah membeli  motor  tersebut  motor  ditarik kembali  karena  akan  diambil  oleh  pemilik sahnya.  Konsumen  yang  membeli  motor bekas  tersebut  tidak  bisa  membuktikan bahwa  motor  bekas  yang  sudah  dibelinya adalah miliknya karena tidak memiliki bukti sah  (BPKB),  konsumen  hanya  memiliki bukti  pembayaran  dari  transaksi  jual  beli motor bekas tersebut. Dengan diambilnya motor  bekas  tersebut,  uang  konsumen dikembalikan  namun  tidak  sepenuhnya dan  ada  juga  yang  tidak  dikembalikan sama  sekali  karena  diambil  paksa  oleh pemilik sahnya.
Dari  kasus  yang  ada  terlihat  bahwa perjanjian yang dilakukan oleh penjual dan pembeli patut dipertanyakan apakah sudah sesuai  dengan  syarat  sahnya  perjanjian yang  telah  diatur  dalam  Pasal  1320  KUH Perdata dilihat dari objek yang diperjanjikan tidak memiliki BPKB. Adapun penelitian yang dilakukan berjudul
“IMPLEMENTASI PASAL 1320
KUHPERDATA  TERKAIT  TRANSAKSI JUAL  BELI  MOTOR  BEKAS  TANPA BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) DI

## KOTA
JEMBRANA”.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  jenis  penelitian  empiris,  dengan mengacu  pada  suatu  kenyataan  hukum, yang  dapat  diamati  di  dalam  kehidupan nyata.  Dalam  penelitian  empiris  bertitik tolak dari data dasar berupa data langsung yang  didapatkan  dari  masyarakat  melalui penelitian  lapangan.  Pengertian  hukum empiris merupakan suatu metode penelitian  hukum  yang  berupaya  untuk melihat hukum secara nyata atau meneliti cara  kerja  hukum  dimasyarakat  (Efendi dan Ibrahim, 2018: 149).
Penelitian ini bersifat dekskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan  pemecahan  masalah  yang ada berdasarkan data dan dalam menyajikan  data  tersebut  kemudian  akan di  analisa.  Penelitian  deskriptif  ialah menggambarkan  yaitu  menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab  suatu  gejala  tertentu  (Umar, 2014:  24).  Dalam  mendukung  penulisan penelitian ini dapat digunakan sumber data yang  terdiri  dari  dua  jenis  data  yaitu  data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer bersumber  dari  penelitian  lapangan  yang dilakukan  dengan  melakukan  observasi langsung  dan  wawancara  kepada  penjual dan  pembeli  motor  bekas  tanp  BPKB  di Kota Jembrana. Data sekunder merupakan data  yang  bersumber  dan  diperoleh  dari studi  pustaka  berupa  hasil  penelitian, literatur-literatur,  buku  dan  yang  lain-lain. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan menggunakan 3 jenis pengumpulan  data  yaitu  teknik  studi dokumen,  teknik  observasi,  dan  teknik wawancara.
Teknik  sampling  merupakan  teknik yang  digunakan  seorang  peneliti  dalam mengambil  sampel  penelitian  yang  akan diteliti.  Pengambilan  sampling  merupakan teknik  mengambil  suatu  sampel  yang representatif dari populasi, bertujuan untuk memperoleh sampel yang dapat berfungsi
sebagai contoh dari populasi yang sebenarnya  (Subana  dan  Rahadi,  2015: 25). Teknik sampling yang peneliti gunakan adalah Non Probability Sampling dengan teknik purposive sampling . Purposive  sampling merupakan  teknik pengambilan sampel yang sumber datanya diambil  dengan  pertimbangan  tertentu. Pertimbangan  tertentu  diartikan  dengan dipilihnya  orang  tertentu  yang  dianggap paling  mengerti  atau  orang  yang  paling tahu  tentang  apa  yang  akan  kita  inginkan atau harapkan, sehingga akan memudahkan  dalam  meneliti  objek  yang sedang  diteliti  (Sugiyono,  2010:  53).  Data yang  diperoleh  baik  berupa  data  primer maupun  sekunder  dikelompokkan  dan disusun  secara  sistematis.  Selanjutnya data  tersebut  dianalisis  secara  kualitatif dengan menggunakan pendekatan deduktif  yaitu  menarik  kesimpulan  yang berdasarkan dari data penelitian kepustakaan, kemudian digunakan sebagai bahan perbandingan untuk membahas data lapangan, dan pendekatan induktif yaitu menarik kesimpulan  yang  berasal  dari  data  yang diperoleh  dari  hasil  data  lapangan  yang dilakukan dengan pertanyaan dan wawancara, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum (Ali, 2011: 105).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  Pasal  1320  KUH  Perdata Terkait Transaksi Jual Beli Motor Bekas
Tanpa Buku Pemilik Kendaraan
Bermotor (BPKB) Di Kota Jembrana
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan,  diketahui  bahwa  Perjanjian yang  dilakukan  oleh  konsumen  dilakukan secara lisan, dimulai dari adanya penawaran  objek  serta  harga  yang kemudian  disepakati  secara  lisan  oleh pihak  konsumen  dan  penjual.  Usia  dari pihak konsumen maupun penjual rata-rata berumur 40-an.Dari pernyataan konsumen maupun penjual mereka tidak mengetahui adanya  aturan  yang  mengatur  mengenai perjanjian seperti Pasal 1320 KUH Perdata yaitu  syarat  sah  perjanjian.  Makadari  itu mereka  berani  mengambil  resiko  untuk membeli  maupun  menjual  motor  bekas tanpa BPKB karena harga yang murah.
Selaku    Kasat  Lantas  Polres  Jembrana, beliau  menyatakan  bahwa  sulit  untuk membuktikan  atau  menemukan  sebuah motor  memiliki  BPKB  atau  tidak,  karena yang  dibutuhkan  saat  berkendara  adalah STNK. Beliau menyatakan bahwa memang tidak  ada  pasal  yang  mengatur  mengenai sanksi  kendaraan  bermotor  yang  tidak memiliki  BPKB,  yang  ada  hanya  sanksi apabila tidak membawa atau tidak memiliki STNK.  Namun  pihak  Kepolisian  Polres Jembrana  telah  melakukan  tindakan  lain seperti  sosialisasi  dimasyarakat  baik  itu didesa mengenai mengikuti aturan berlalulintas beserta kelengkapannya baik itu  surat-surat  dan  SIM.  Pihak  Kepolisian Lalulintas  secara  rutin  di  setiap  tahun melaksanakan operasi keselamatan, operasi patuh, operasi zebra yang merupakan tindakan yang dilakukan pihak kepolisian  dalam  menegakkan  hukum  di jalan dengan mengikuti aturan berlalulintas beserta  kelengkapannya,  namun  untuk penegakan  motor  tanpa  BPKB  sangat jarang dan hampir tidak pernah dilakukan. Jika  dianalisis  dari  ketentuan  syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :
1.  Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya Kesepakatan merupakan kesesuaian,  kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian  atau  pernyataan  kehendak dari  yang  mengadakan  perjanjian  atau pernyataan  kehendak  yang  disetujui antara  masing-masing  pihak.  Unsur- unsur  kesepakatan  yang  dimaksud dalam hal ini yaitu (Wahyuni, 2019: 34):
a)  Adanya penawaran yaitu pernyataan pihak yang menawarkan.
b)  Adanya penerimaan yaitu pernyataan  pihak  yang  menerima penawaran.
Jika dilihat dari perjanjian yang telah dilakukan  oleh  pihak  penjual  dan pembeli, kesepakatan sudah dilakukan, kesepakatan  dilakukan  secara  lisan yang sebelumnya dilakukan penawaran jenis barang dan harga, hingga adanya pembayaran atau pelunasan dan barang  sampai  kepada  konsumen. Kesepakan  pada  perjanjian  tersebut dianggap terpenuhi sejauh kesepakatan
yang  dilakukan  oleh  pihak  penjual  dan pembeli bukan karena paksaan, kekhilafan,  atau  penipuan.  Sebagai syarat  pertama  untuk  suatu  perjanjian adalah  adanya  kemauan  yang  bebas agar perjanjian tersebut dapat dikatakan sah,  namun  perjanjian  akan  dianggap tidak  sah  atau  tidak  ada  apabila  telah terjadi  paksaan  ( dwang ),  kekhilafan ( dwaling ),  atau  penipuan  ( bedrog ) (Subekti, 2010: 135).
2.  Kecakapan  untuk  membuat  suatu perikatan Kecakapan  dalam  bertindak  adalah
kemampuan untuk melakukan perbuatan  hukum.  Orang-orang  yang akan mengadakan
perjanjian merupakan  orang  yang  cakap  dan memiliki  wewenang  untuk  melakukan perbuatan  hukum.  Untuk  usia  yang dianggap  dewasa  atau  cakap  hukum diatur  dalam  Pasal  330  KUH  Perdata yang  mengatur  bahwa  orang  yang dinyatakan  belum  dewasa  merupakan mereka yang belum mencapai umur 21 tahun (Pranisa, dkk, 2021: 227).
Pihak  penjual  dan  pihak  pembeli telah  cakap  hukum  untuk  melakukan perbuatan  hukum  karena  merupakan orang yang telah dewasa dimana pihak penjual  dan  pihak  pembeli  telah melebihi batas umur 21 tahun dan telah kawin.  Selain  itu  pihak  penjual  dan pihak  pembeli  tidak  sedang  berada dibawah pengampuan dan dalam keadaan  jiwa  yang  sehat.  Jadi  dari syarat kecakapan telah terpenuhi.
3.  Suatu pokok persoalan tertentu Suatu  hal  tertentu  merupakan  objek dari  suatu  perikatan  atau  isi  dari perikatan  yaitu  merupakan  prestasi yang  harus  dilakukan  debitur.  Prestasi itu  harus  dapat  ditentukan  menurut ukuran  yang  obyektif,  seperti  penualan suatu  barang  tertentu  menurut  harga yang  telah  ditentukan  (Priyono,  2019: 434). Objek dari perjanjian adalah objek yang akan diperjanjikan dapat ditentukan  jenis  dan  dapat  dihitung, selain itu objek juga dapat diperdagangkan.  Dalam  menentukan jasa  sebagai  objek  perjanjian,  maka harus ditentukan secara jelas dan tegas mengenai  bentuk  jasa  yang  harus
dilakukan  oleh  salah  satu  pihak. Sedangkan  dalam  objek  perjanjian merupakan perihal tidak berbuat sesuatu,  didalam  perjanjian  harus dijelaskan mengenai hal apa saja yang harus  tidak  dilakukan  oleh  para  pihak. Ini  merupakan  bentuk  syarat  sahnya perjanjian yang bersifat objektif.
(Windari, 2014: 18).
Yang  dapat  menjadi  objek  menurut Pasal  1320  KUH  Perdata  diatur  pada Pasal 1332 dan 1334 KUHPerdata yaitu dapat diperdagangkan, objek yang jelas (ditentukan  jenisnya),  jumlah  dapat dihitung,  bisa  barang  yang  akan  ada dikemudian  hari,  bukan  warisan  yang belum  terbuka  (Windari,  2014:  17). Objek yang diperjanjikan dalam perjanjian  yang  dilakukan  oleh  penjual dan pembeli adalah kendaraan bermotor  terlepas  dari  tanpa  adanya BPKB.  Jika  ditinjau  dari  Pasal  1320 KUH  Perdata  objek  tersebut  dapat dikatakan  sah  semasih  bukan  barang hasil  curian  dan  barang  gadaian. Namun jika dilihat dari ketentuan Pasal 1865  KUH    Per  yang  menyatakan bahwa,  “Setiap  orang  yang  mengaku mempunyai  suatu  hak,  atau  menunjuk suatu  peristiwa  untuk  meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak  orang  lain,  wajib  membuktikan adanya  hak  itu  atau  kejadian  yang dikemukakan itu” dan pada Pasal  1866 KUH Perdata yang mengatur mengenai alat  pembuktian  meliputi:  bukti  tertulis; bukti  saksi;  persangkaan;  pengakuan; sumpah.  Dari ketentuan  pasal  tersebut jika  dilihat  dari  pada  Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan  Angkutan  Jalan  atau  disingkat  UU LLAJ Pasal 64 ayat (1) yang menjelaskan mengenai Setiap Kendaraan Bermotor wajib untuk diregistrasikan dan pada Pasal 65 ayat (2) mengatur mengenai, “Sebagai bukti bahwa  Kendaraan  Bermotor  telah diregistrasi, pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan  Bermotor,  Surat  Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Tanda  Nomor  Kendaraan  Bermotor”.
Dilihat dari ketentuan tersebut, seharusnya  kendaraan  bermotor  harus memiliki  surat-surat  lengkap  seperti
BPKB, STNK, dan TNKB untuk membuktikan bahwa kendaraan tersebut  sudah  diregistrasikan.  Apabila tidak  memeliki  BPKB,  maka  pembeli tidak dapat membuktikan hak kepemilikan  atas  motor  tersebut.  Jika memang  penjual  akan  menjual  motor yang  awalnya  tidak  memiliki  BPKB tersebut
seharusnya penjual membuatkan  BPKB  Duplikat  terlebih dahulu  agar  tidak  ada  kerugian  yang akan timbul dikemudian hari.
4.  Suatu sebab yang tidak terlarang Dalam  perjanjian,  untuk  melihat sahnya  causa  dari  suatu  persetujuan ditentukan  pada  saat  perjanjian  itu dibuat.  Jika  dalam  perjanjian  tanpa causa  yang  diperbolehkan  akan  batal demi hukum kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Apabila suatu
perjanjian  dilakukan  tanpa  sebab,  atau yang  telah  dibuat  karena  suatu  sebab yang  palsu  atau  terlarang  maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan,  hal  ini  diatur  dalam  Pasal 1335  KUH  Perdata  (Priyono,  2019: 435).  Syarat  ini  memiliki  dua  fungsi yaitu:  perjanjian  harus  memiliki  sebab dan sebab tersebut harus diperbolehkan,  tanpa  adanya  syarat- syarat  ini  maka  perjanjian  akan  batal demi  hukum  (Priyono,  2019:  435).  Hal tersebut  mengacu  pada  ketentuan Pasal  1335  KUH  Perdata  yang  pada dasarnya mengatur bahwa suatu perjanjian  yang  dibuat  dengan  causa yang  tidak  diperbolehkan,  palsu  atau bahwa  tanpa  kausa  apapun  harus dinyatakan batal demi hukum (Agustina, dkk, 2012:99).
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan, terlihat  bahwa  perjanjian  tersebut  tidak memiliki  sebab  yang  terlarang,  karena kesepakatan  telah  dilakukan  tanpa paksaan ataupun ada maksud lain dari mengadakan  perjanjian  tersebut  yang dapat  merugikan  salah  satu  pihak. Semasih  dalam  perjanjian  tersebut diperjanjikan  bukan  objek  atau  barang curian,  gadai  dan  tidak  bermaksud dilakukan untuk merugikan atau menipu salah satu pihak. jadi karna para pihak sudah sepakat serta sudah mengetahui resiko  membeli  atau  menjual  motor
tanpa  BPKB  dan  juga  mengetahui maksud  atau  tujuan  dari  diadakannya perjanjan  tersebut  bukan  karena  untuk merugikan  salah  satu  pihak  maka perjanjian tersebut dianggap memenuhi unsur  sebab  yang  tidak  terlarang  atau sebab yang sah.
Lalu  apabila  dilihat  dari  tiga  teori dasar implementasi hukum menurut Lawrence  M.  Friedman  untuk  melihat efektif tidaknya penegakan hukum tergantung  pada  sistem  hukum  yang mencangkup tiga komponen yaitu, substansi  hukum  ( substance  of  the  law ), struktur  hukum  ( structure  of  law ),  dan budaya  hukum  ( legal  culture )  (Sudjana,
2019:82). Pertama, ada substansi hukum yang biasanya  menjadi  penentu  untuk  melihat dapat  atau  tidaknya  sebuah  hukum dilaksanakan.  Substansi  hukum  dapat diartikan  produk  hukum  yang  dihasilkan berupa  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku,  memiliki  kekuatan  yang mengikat  dan  akan  dijadikan  pedoman bagi  para  aparat  penegak  hukum.  Dalam hal syarat sah perjanjian, telah jelas diatur pada  Pasal  1320  KUH  Perdata  serta aturan-aturan lain yang menyangkut mengenai  BPKB  pada  Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan  Jalan  dan  gadai  pada  Pasal 1150 sampai Pasal 1160 KUH Perdata. Teori sistem hukum yang kedua yaitu struktur hukum yang merupakan salah satu dasar  atau  elemen  nyata  dari  sistem hukum  yang  akan  menunjukkan  tentang bagaimana suatu hukum dijalankan menurut ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan  di  Kota  Jembrana,  terlihat  jelas bahwa  dari  pihak  Kepolisian  Polres Jembrana yang masih sulit untuk menemukan  adanya  transaksi  jual  beli motor  bekas  tanpa  BPKB  di  Kota Jembrana.  Namun  tindakan  lain  seperti sosialisasi dimasyarakat, operasi keselamatan, operasi patuh, operasi zebra merupakan tindakan yang dilakukan pihak kepolisian  dalam  menegakkan  hukum  di jalan dengan mengikuti aturan berlalulintas beserta  kelengkapannya,  namun  untuk penegakan  motor  tanpa  BPKB  sangat jarang dan hampir tidak pernah dilakukan.
Jadi  terlihat  dari  penegakan  hukum  yang dilakukan  dari  aparat  kepolisian  masih belum terlaksana dengan baik.
Selanjutnya  yang  terakhir  adalah budaya  hukum  yang  merupakan  sikap manusia,  baik  itu  masyarakat  maupun aparat  penegak  hukum  terhadap  hukum dan  sistem  hukum  yang  berlaku.  Budaya hukum erat kaitannya dengat adat kebiasaan,  opini,  cara  bertindak  dan berfikir
masyarakat mengenai kesadarannya  terhadap  hukum.  Untuk mencapai suatu budaya hukum yang baik, maka  sangat  diperlukannya  kesadaran hukum  yang  tinggi  dari  masyarakat. Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Kota Jembrana, dapat dikatakan bahwa baik itu konsumen maupun penjual masih memiliki kesadaran  hukum  yang  rendah.  Hal  ini terbukti  dari  kurangnya  pengetahuan konsumen dan penjual terkait adanya KUH Perdata  mengenai  syarat  sah  perjanjian pada  Pasal  1320  KUH  Perdata  serta  UU LLAJ.  Seharusnya  pihak  konsumen  lebih meningkatkan kehati-hatian dalam mengadakan perjanjian agar tidak dirugikan kemudian hari.
Akibat  Hukum  Atas  Kepemilikan  Motor Dari  Transaksi  Jual  Beli  Motor  Bekas
Tanpa Buku Pemilik Kendaraan

## Bermotor (BPKB)
BPKB merupakan sebuah buku yang dikeluarkan  atau  diterbitkan  oleh  Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor dan berfungsi sebagai Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor  bagi  warga  masyarakat  yang ingin  memiliki  suatu  kendaraan  bermotor. Penerbitan  BPKB  hanya  dapat  dilakukan oleh  Satuan  Lalu  Lintas  Polri.  BPKB berfungsi sebagai sebagai tanda pengenal kendaraan  bermotor,  baik  kendaraan bermotor  itu  berada  dijalan  maupun sedang  tidak  dioprasikan  maupun  dalam keadaan rusak sekalipun. BPKB juga salah satu  surat  berharga  yang  dimiliki  oleh seseorang  dan  memiliki  jaminan  hukum yang kuat.
Jika dilihat dari objek yang diperjanjikan dalam perjanjian yang dilakukan oleh penjual dan pembeli adalah kendaraan  bermotor  terlepas  dari  tanpa adanya BPKB. Jika ditinjau dari Pasal 1320
KUH  Perdata  objek  tersebut  dapat dikatakan sah semasih bukan barang hasil curian  dan  barang  gadaian.  Namun  jika dilihat  dari  ketentuan  Pasal  1865  KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “Setiap orang  yang  mengaku  mempunyai  suatu hak,  atau  menunjuk  suatu  peristiwa  untuk meneguhkan  haknya  itu  atau  untuk membantah  suatu  hak  orang  lain,  wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang  dikemukakan  itu”  dan  pada  Pasal 1866  KUH  Perdata  yang  mengatur mengenai  alat  pembuktian  meliputi:  bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah.
Mengetahui  adanya  penjual  motor tanpa surat kelengkapan kendaraan bermotor  tidak  mencerminkan  Undang- Undang  No.  22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat Pasal 64  ayat  (1)  yang  menjelaskan  mengenai kendaraan  bermotor  diwajibkan  untuk diregistrasikan dan pada Pasal 65 ayat (2) menyatakan bahwa, “Sebagai bukti bahwa Kendaraan  Bermotor  telah  diregistrasi, pemilik  diberi  Buku  Pemilik  Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,  dan  Tanda  Nomor  Kendaraan Bermotor”.  Hal  tersebut  sudah  jelas  telah menyalahi  aturan.  Karena  tanpa  adanya surat  kelengkapan  kendaraan  bermotor salah  satunya  adalah  BPKB,  maka  motor bekas  tersebut  tidak  memiliki  identitas yang jelas baik itu dari keaslian kendaraan bermotor  maupun  kepemilikan  kendaraan bermotor  tersebut.  Tanpa  adanya  surat kelengkapan  kendaraan  bermotor  seperti BPKB  dan  STNK,  maka  keaslian  motor tersebut  akan  dipertanyakan  dan  apabila terkena  razia  atau  pemeriksaan  akan dikenakan  sanksi  tilang  karena  tidak memiliki  STNK.  Dalam  hal  pembuktian atas kepemilikan motor tersebut tidak bisa dibuktikan  oleh  pembeli  karena  tidak adanya bukti kepemilikan berupa BPKB.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan pemaparan dari pembahasan  yang  telah  diuraikan  diatas, maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut :
1.  Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dalam  hal  transaksi  jual  beli  motor bekas  tanpa  BPKB  belum  berjalan
dengan  baik  karena  mengacu  pada perluasan  syarat  objektif  sahnya perjanjian  sebagaimana  ditentukan dalam  Pasal  1332  KUH  Perdata, Pasal  1334  KUH  Perdata,  Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 64 ayat (1) UU LLAJ, Pasal 65 ayat (2) UU LLAJ maka  setiap  kebendaan  dibuktikan kepemilikannya  dengan  bukti  surat sebagai  tanda  registrasi,  sehingga dalam  hal  transaksi  jual  beli  motor bekas harus disertakan dengan bukti alas berupa BPKB.
2.  Akibat hukum dari kepemilikan motor dari  transaksi  jual  beli  motor  bekas tanpa  BPKB  dilihat  dari  ketentuan Pasal  1865  KUH    Perdata  serta
Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 65 ayat
(2) pada UU LLAJ mengatur
mengenai setiap kebendaan dibuktikan  kepemilikannya  dengan bukti  surat  sebagai  tanda  suatu kendaraan bermotor telah diregistrasi, yaitu berupa BPKB. Jadi apabila  tidak  memiliki  BPKB,  maka tidak ada bukti kepemilikan yang sah atas  motor  tersebut.  Karena  tanpa adanya surat kelengkapan kendaraan  bermotor  salah  satunya adalah  BPKB,  maka  motor  bekas tersebut tidak memiliki identitas yang jelas baik itu dari keaslian kendaraan bermotor maupun kepemilikan kendaraan bermotor tersebut
Adapun  saran  yang  dapat  peneliti sampaikan berkaitan dengan transaksi jual beli  motor  bekas  tanpa  Buku  Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB):
1.  Untuk masyarakat selaku konsumen semestinya wajib cermat dan berhati- hati dalam melakukan suatu perjanjian  jual  beli.  Karena  apabila sudah  melakukan  perjanjian  akan menimbulkan perikatan yang mewajibkan  para  pihaknya  untuk memenuhi  hak  dan  kewajiban  dari perjanjian  tersebut.  Maka  sebagai konsumen haruslah berhati-hati agar dapat menghindari timbulnya kerugian  karena  terlalu  tergiur  akan tawaran yang menggiurkan.
2.  Untuk pelaku usaha agar
memberikan  produk  yang  baik  dan aman  kepada  konsumen  agar  tidak
ada kerugian yang timbul dikemudian hari.  Dengan  menjual  motor  bekas tanpa  BPKB  merupakan  hal  yang beresiko  karena  sudah  jelas  motor tersebut  bisa  saja  hasil  dari  tindak kejahatan. Memberikan produk yang sesuai  dengan  aturan  merupakan tindakan yang aman agar tidak timbul kerugian baik itu dari pihak konsumen maupun pelaku usaha.
3.  Untuk penegak hukum harus melakukan upaya lebih untuk memberikan pengarahan atau pembinaan kepada masyarakat bahwa pentingnya surat kelengkapan  kendaraan  bermotor.
Upaya pengawasan juga perlu dilakukan dalam mempertegas aturan
yang ada untuk menindaklanjuti adanya motor tanpa surat kelengkapan bermotor.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Zainuddin.  (2011). Metode  Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Agustina,  Rosa,  dkk.  (2012). Hukum Perikatan  (Law  of  Obligations). Denpasar: Pustaka Larasan.
Efendi,  Jonaedi,  dan  Johnny  Ibrahim.
(2018).  Metode  Penelitian  Hukum Normatif dan Empiris. Depok: Prenadamedia Group. Pranisa, Komang Srishti, Komang Febrinayanti  Dantes,  dan  Ketut Sudiatmaka. (2021). Analisis Keabsahan Perjanjian Dalam Transaksi  Elektronik  Melalui  Media Facebook Advertising Ditinjau Berdasarkan  Undang-Undang  No. 19  Tahun  2019  Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang No.  11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. e-Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 4 No. 2
Priyono,  Ery  Agus.  (2019).  Berlindungan Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam Perjanjian E-Commerce. Diponegoro Private Law Review Vol. 4, No. 1.
Putra,  Erick  Sanjaya,  Budiartha,  dan
Sukaryati Karma. (2019). Perlindungan  Konsumen  terhadap Konsumen  dalam  Jual  Beli  Barang
Melalui E-Commerce. Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1, No. 2. Subana  dan  Moersetyo  Rahadi.  (2015).
Statistik Pendidikan. Bandung: Pusaka Setia. Subekti.  (2010). Pokok-Pokok  Hukum Perdata . Jakarta: Intermasa. Sudjana. (2019). Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence M Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan  Desain  Tata  Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2000. Al Amwal Vol. 2, No. 1 . Ummami,  Luthfi  Khoirul.  (2019).  Skripsi:
Praktik Jual Beli Motor Bekas Tanpa Kelengkapan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Perspektif Tinjauan Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  dan  'Urf  di
Kota  Ponogoro,  Fakultas  Syari’ah, Universitas  Islam  Negeri  Maulana Malik Ibrahim Malang. Umar,  Husein.  (2014). Metode  Penelitian Untuk  Skripsi  Dan  Tesis  Bisnis. Jakarta: Rajawali Press Wahyuni, Sri. (2019). Skripsi: Perlindungan
Hukum  Bagi  Pelaku  Usaha  Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem Pre Order (PO)  Jual  Beli  Online  Menurut Hukum  Positif  dan  Hukum  Islam,
Fakultas  Syari’ah,  Universitas  Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang.
Windari,  Ratna  Artha.  (2014 ).  Hukum Perjanjian. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata ( Burgerlijk Wetbook voor Indonesie) .
Pemerintah  Indonesia.  2009.  Undang-
Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan.
Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2009  Nomor  96. Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  5025. Sekretariat Negara. Jakarta.