Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Brunei

## Syukri
Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru syukri771980@gmail.com
DOI: 10.46781/al-mutharahah. V20i1.675 Received : 22/05/2023 Revised : 09/06/2023 Accepted
: 12/06/2023
Published : 14/06/2023

## Abstract
The purpose of this research is to analyze Brunei's Islamic Education Policy. The method used in this study is a qualitative method used in this study by document review. This research is called a literature survey, which examines journals, books, research reports, journals and other literature related to the discussions discussed in the research. The results of this study are that basically the education system in Brunei Darussalam starts from kindergarten when children are 5 years old, they are required to enter kindergarten for one year before being accepted into elementary school.  Brunei  Darussalam  new  vocational  schools  were  introduced  after  students  graduated from  junior  high  school.  In  the  upper  secondary  education  system  in  Brunei,  students  can complete  their  education  a  year  faster,  which  lasts  for  two  years.  Furthermore,  in  Brunei Darussalam  after  completing  the high  school  level  students  will  enter  pre-university  education for 2 years.
Keywords: Analysis, Policy, Islamic Education, Brunei.

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  Kebijakan  Pendidikan  Islam  Brunei.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dengan telaah dokumen. Penelitian ini disebut survei literatur, yaitu mengkaji jurnal, buku, laporan  penelitian,  jurnal  dan  literatur  lain  yang  berkaitan  dengan  pembahasan  yang  dibahas dalam penelitian. Adapun hasil penelitian ini adalah Pada dasarnya sistem pendidikan di Brunei Darussalam dimulai sejak Taman Kanak-kanak ketika anak berusia 5 tahun, mereka diwajibkan memasuki TK selama satu tahun sebelum diterima di SD. Brunei Darussalam sekolah kejuruan baru  diperkenalkan  setelah  siswa  tamat  SLTP.  Sistem  pendidikan  menengah  atas  di  Brunei, siswa  dapat  menyelesaikan  pendidikannya  setahun  lebih  cepat,  yaitu  berlangsung  selama  dua tahun. Selanjutnya, di Brunei Darussalam setelah menyelesaikan jenjang SLTA para siswa akan memasuki pendidikan pra universitas selama 2 tahun.
Kata Kunci: Analisis, Kebijakan, Pendidikan Islam, Brunei.

## A. Pendahuluan
Pendidikan  merupakan  indikator  penting  dan  awal  kemajuan  dan  kemunduran suatu  negara.  Pendidikan  menghasilkan  manusia  yang  berkualitas,  kompeten  dalam berbagai bidang, berakhlak dan berkarakter. Oleh karena itu, kemajuan suatu bangsa dapat  dilihat  dari  kualitas  sumber  daya  manusianya 1 .  Sumber  daya  (SDM) didefinisikan sebagai kumpulan orang dalam suatu organisasi yang berkontribusi pada kegiatan  organisasi  atau  semua  keterampilan  atau  potensi  penduduk  yang  tinggal  di area  tertentu  dan  karakteristik  atau  karakteristik  demografis,  sosial  dan  ekonomi mereka yang dapat digunakan untuk tujuan pembangunan 2 .
Begitu  pentingnya  pendidikan  sehingga  suatu  bangsa  dapat  diukur  maju  atau mundurnya  suatu  bangsa,  dengan  bantuan  pendidikan  dapat  menghasilkan  sumber daya  manusia  yang  berkualitas  baik  dari  segi  spiritualitas,  kecerdasan  dan keterampilan serta pendidikan merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa. Jika  hasil  pembelajaran  ini  gagal,  sulit  dibayangkan  bagaimana  kemajuannya.  Bagi suatu  bangsa  yang  menginginkan  kemajuan,  maka  pendidikan  harus  dipandang sebagai  kualitas  pendidikan,  yang  juga  mempengaruhi  perkembangan  bangsa,  dan setiap  negara  memiliki  kondisi  pendidikan  yang  berbeda,  baik  sejarah,  sistem pendidikan maupun politik 3 .
Setiap  pemerintah  nasional  melakukan  berbagai  upaya  untuk  meningkatkan kualitas  pendidikan  nasional  dengan  mengalokasikan  sebagian  tertentu  dari  APBN untuk  bidang  pendidikan,  yang  digunakan  untuk  pembangunan  infrastruktur, pengadaan  dan  peningkatan  lembaga  dan  infrastruktur  pendidikan,  serta  beasiswa. program  untuk  siswa  berprestasi,  dll.  Skala  prioritas  bervariasi  dari  satu  negara  ke negara lain 4 .
Di antara yang juga mendukung kemajuan pendidikan di tanah air adalah sistem pendidikan  yang  diterapkan.  Oleh  karena  itu,  beberapa  negara  terus  mempelajari sistem  pendidikannya  dengan  membandingkan  sistem  pendidikan  negara  lain.  Dan sistem pendidikan yang ideal adalah yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap  anak  untuk  mencapai  jenjang  pendidikan  yang  sama  sesuai  dengan kemampuannya. 5 .Dengan cara ini pembangunan pendidikan merata dan semua orang senang.

## B. Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  survei  ini  adalah  metode  kualitatif  yang  meliputi telaah dokumen. Dalam istilah Creswell mendefenisikan penelitian ini disebut sebagai pencarian  studi  kepustakaan  dengan  mereview  jurnal,  buku,  laporan  penelitian,  dan literatur lain yang sesuai dengan pembahasan yang dikaji dalam penelitian iniPenulis
1 Surti  Nurpita  Sari  Herawati,  ‘Pemerintahan  Sultan  Hassanal  Bolkiah  Dan  Perbankan  Islam  Di  Brunei Darussalam (1984-2015M)’, THAQÃFIYYÃT , 19.1 (2018), 73–94.
2 Haji  Awang,  Asbol  Bin,  and  Haji  Mail,  ‘Dasar-Dasar  Pendidikan  Negara  Brunei  Darussalam  ’, ATIKAN: Jurnal Kajian Pendidikan , 10.1 (2020), 39–56.
3 Fikria Najtama, ‘Perkembangan Islam Di Brunei’, TASAMUH: JURNAL STUDI ISLAM , 10.September (2018), 407–21.
4 Durrotul  Dea  Mahmuda,  Rusli  Baharudin,  and  Syafiatul  Umma,  ‘Otokrasi  Brunei  Darusslam:  Aktualisasi Religiusitas Islam Melalui Legitimasi Politik Masa Kini’, Humanistika , 8.1 (2022), 1–36.
5 Masuriyati  Yahya  and  others,  ‘Sistem  Pendidikan  Negara  Abad  Ke-21  Brunei  Darussalam  Dalam  Melestari Ketamadunan Islam Negara Zikir: Cabaran Dan Harapan’, Afkar , 16.(Januari-Juni (2015), 61–92.
melakukannya. Pertama, melakukan penelusuran literatur yang sesuai dengan materi yang  akan  diteliti.  Kedua,  setelah  data  terkumpul,  penulis  menganalisis  data  sesuai dengan pemahaman penulis saat melakukan penelitian ini.

## C. Pembahasan

## 1. Letak Geografis Negara Brunei Darusalam
Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki absolut berdasar hukum Islam dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan  Kepala  Pemerintahan,  merangkap  sebagai  Perdana  Menteri  dan  Menteri Pertahanan  dengan  dibantu  oleh  Dewan  Penasehat  Kesultanan  dan  beberapa Menteri. Sultan Hassanal Bolkiah adalah sultan yang kini memangku jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan 6 . Kesultanan Brunei telah berdiri sejak abad ke-15 M,  diturunkan  dari  satu  sultan  ke  sultan  lain  sebagai  kepala  Negara  dan  kepala pemerintahan. Brunei Darussalam wilayahnya terletak di Barat Daya pulau Borneo (Sabah). Luas wilayahnya ±5.765 Km2 dengan ibu kotanya Bandar Sri Begawan.
Brunei merdeka dari jajahan Inggris di bawah negara persemakmuran Inggris tanggal  1  Januari  1984.  Brunei  didiami  oleh  beragam  etnis  yang  mayoritas  dua pertiganya  etnik  Melayu  (90%)  muslim;  1/5  etnik  Cina  dan  sisanya  etnik  India. Berunai  Darussalam  memiliki  batas  wilayah  sebagai  berikut.    Di  sebelah  utara berbatasan  dengan  Laut  Cina  Selatan,  sebelah  timur,  selatan,  dan  barat  dengan Negara  bagian  Serawak,  Malaysia.Berdasarkan  letak  astronominya,  Brunei Darussalam  terletak  pada  4°  LU-  5°  LU  dan  114°  BT-  115°  BT.  Luas  wilayah   Brunei Darussalam adalah 5.765² km.

## 2. Sosial Budaya Brunei Darusalam
Sekitar dua pertiga penduduk Brunei adalah Melayu (66,3%). Etnis minoritas utama  yang  mendominasi  perekonomian  negara  adalah  Tionghoa  (Han),  yang merupakan sekitar 11,2% dari populasi. diikuti oleh masyarakat adat/hari (3,4%) dan kelompok  etnis  lain  (19,1%).  Kelompok  etnis  ini  juga  mewakili  bahasa  utama: Melayu,  yang  merupakan  bahasa  resmi,  dan  Cina.  Bahasa  Inggris  juga  digunakan secara  luas  dan  ada  komunitas  ekspatriat  yang  cukup  besar  dengan  banyak  orang Inggris  dan  Australia 7 .Islam  ialah  agama  resmi  Brunei  (67%),  dan  Sultan  Brunei merupakan  kepala  agama  negara  itu.  Agama-agama  lain  yang  dianut  termasuk agama  Buddha  ( terutamanya  oleh  orang  Tiong  Hoa [13%]),  agama  Kristen  (10%), serta agama-agama orang asli (dalam komunitas-komunitas yang amat kecil [10%]) .

## 3. Kondisi Ekonomi
Perekonomian kecil yang kaya ini merupakan perpaduan antara perdagangan dalam dan  luar  negeri,  peraturan  pemerintah,  kesejahteraan  dan  tradisi  desa.  Produksi  minyak dan gas alam menyumbang hampir setengah dari produk domestik bruto. Pendapatan dari tenaga  kerja  asing  meningkatkan  pendapatan  dari  produksi  dalam  negeri 8 .  Kerajaan menyediakan semua layanan medis dan mensubsidi beras dan perumahan. Para pemimpin Brunei  khawatir  integrasi  ke  dalam  ekonomi  global  akan  semakin  mempengaruhi  kohesi
6 Abd Ghofur, ‘Islam Dan Politik Di Brunei Darussalam’, TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Bergama , 7.1 (2015), 53–69.
7 Hairunnas Isnaini, Septemiarti, ‘Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Di Berunei’, Jurnal Pendidikan Dan Konseling , 5.1 (2023), 4967–73.
8 Athoillah Islamy and Afina Aninnas, ‘Zakat and Tax Relations in Muslim Southeast Asian Countries ( Comparative Study of Zakat and Tax Arrangements in Indonesia ’, Li Falah-Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam , 4.2 (2020), 102–14.
sosial,  meskipun  Brunei  telah  memainkan  peran  penting  dalam  transisi  tersebut    sebagai ketua forum APEC pada tahun 2000. Rencana masa depan termasuk meningkatkan tenaga kerja,  mengurangi  pengangguran,  memperkuat  industri  perbankan  dan  pariwisata,  dan secara  umum  memperluas  basis  ekonomi.  Royal  Brunei  Airlines,  sistem  penerbangan nasional, berencana menjadikan Brunei sebagai pusat pariwisata internasional antara Eropa dan  Australia/Selandia  Baru.  Ini  juga  menawarkan  layanan  ke  tujuan  paling  penting  di Asia 9 .Perekonomian Brunei Darussalam bertumpu pada sektor minyak dan gas bumi yang memiliki  salah  satu  pendapatan  nasional  tertinggi  di  dunia  Satuan  mata  uangnya  adalah dolar  Brunei  yang  setara  dengan  dolar  Singapura.  Selain  mendukung  sektor  minyak  dan gas,  pemerintah  Brunei  berupaya  mendiversifikasi  sumber  daya  ekonominya  untuk meningkatkan perdagangan dan industri.

## 4. Sistem Pemerintahan Brunei Darusalam
Kerajaan Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki  absolut  berdasar  hukum  islam  dengan  Sultan  yang  menjabat  sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri  Pertahanan  dengan  dibantu  oleh  Dewan  Penasihat  Kesultanan  dan beberapa Menteri. Sultan Hassanal Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam wangsa yang sama sejak abad ke-15, ialah kepala negara serta pemerintahan Brunei. Baginda dinasihati  oleh  beberapa  majelis  dan  sebuah  kabinet  menteri,  walaupun  baginda secara  berkesan  merupakan  pemerintah  tertinggi.  Media  amat  memihak  kerajaan, dan kerabat kerajaan melestarikan status yang dihormati di dalam negeri.

## 5. Sistem Kurikulum Brunei Darusalam
Model  kurikulum  sekolah  Brunei  Darussalam  adalah  model  yang  berpusat pada  mata  pelajaran.  Jumlah  mata  pelajaran  yang  diajarkan  pada  setiap  jenjang pendidikan, mulai dari TK hingga SMA, berkisar antara 7 hingga 9 mata pelajaran. Pada saat yang sama, ada 12 jurusan di sekolah pra-universitas 10 . Dewasa ini, dalam perkembangan kurikulum  lembaga  pendidikan  profesi  telah  dikembangkan  bahan kajian  yang  berkaitan  dengan  standar  kualifikasi  kerja  (kompetensi)  yang  penting bagi tuntutan dunia usaha. Hasil pengembangan tersebut saat ini diimplementasikan dalam lembaga pendidikan profesi, yang dikendalikan bersama oleh  sekolah  dan  dunia  usaha.  Menariknya,  bahasa  Inggris  diajarkan  dari  taman kanak-kanak hingga kelas 1-3 sekolah dasar 11 .
Penggunaan dwibahasa mulai dari sekolah menengah (kelas 4-6 sampai SMA), namun  beberapa  mata  pelajaran  harus  diajarkan  dalam  bahasa  Melayu,  seperti pelajaran agama Islam, seni dan kerajinan, dan Melayu Islam Berjaya (MIB). di sisi lain, matematika, sejarah, sains, dan geografi diajarkan dalam bahasa Inggris.
9 Nafi  Mubarok  and  Kata  Kunci,  ‘Sistem  Pemerintahan  Di  Negara-Negara  Rumpun  Melayu’, Sosio Yustisia , 1.1 (2021), 127–55.
10 Novidya Yulanda, ‘Perbandingan Kurikulum Social Studies Di Korea Selatan Dan Brunei Darussalam’, Research and Development Journal Of Education , 5.2 (2019), 26–38.
11 Ampuan  Haji,  Brahim  Bin,  and  Ampuan  Haji,  ‘Sistem  Pendidikan  Negara  Abad  Ke-21 :  Isu  Dan Cabaran  Di  Brunei  Darussalam’, SOSIOHUMANIKA:  Jurnal  Pendidikan  Sains  Sosial  Dan  Kemanusiaan , 6.November (2013), 197–208.

## 6. Sistem Pendidikan di Brunei Darusalam
Sejak  tahun  2008,  Brunei  telah  mulai  melakukan  transisi  kepada  system pendidikan  baru  yang  disebutkan  sebagai  SPN21,  akronim  dari  system  pendidikan Negara abad ke 21 12 . SPN21 adalah system pendidikan dirancang untuk memberikan kesempatan dan kelulusan bagi para siswa untuk mencapai setatus pendidikan yang tinggi  sesuai  dengan  kemampuan  akademik  mereka  masing-masing,  sebagaimana misi  meo  (kementrian  pendidikan)  adalah  untuk  memberikan  pendidikan  yang menyeluruh untuk mencapai potensi yang penuh bagi semua 13 .
Sistem  ini  mulai  diterapkan  pada  siswa  tahun  7  (menengah  pertama)  tahun ajaran 2008, yaitu para lulusan ujian PSR 2007 ( semacam unas sd). Kemudian pada tahun 2009 dilakukan transisi bagi siswa tahun 1 dantahun 4 kepada system ini dan akan diterapkan sepenuhnyapada tingkat dasar pada tahun 2011 14 .
a. Pra-pendidikan,
Anak berusia 5 tahun disarankan untuk memasuki pra-pendidikan dasar. Bahkan  pada  lembaga    pendidikan  pra-sekolah  swasta  bisa  di  bawah  3 tahun.Kurikulum  pada  tingkat  ini  meliputi  kelas-kelas  bahasa  dasar  serta aritmatika,  kewarganegaraan,  dasarpelajaran  agama  islam  ,  pendidikan jasmani,  dan  pengembangan  bakat  yang  semuanya  diajarkan  dengan menggunakan unsur-unsur sekitarnya. Pelajaran diadakan pelajaran diadakan secara informal. Tidak ada periode waktu alokasi khusus per pelajaran karena pengajaran terintrgrasi dan disalurkan melalui aktivitas anak-anak.
b. Pendidikan Dasar
Pendidikan  dasar  berdasarkan  SPN21  dibagi  menjadi  2  tingkat:  tingkat bahwa  (tahun  1  hingga  tahun  )  dan  tingkat  atas  (  tahun  hingga  tahun  6). Semua sisa menjalani kurikulum yang sama pada tahun 1 hingga tahun 3. Bagi siswa  yang  ingin  memasuki  sekolah  arab  maka  harus  melewati  ujian  masuk sekolah  arab  pada  tahun  4.  Saat  mengakhiri  masa  pendidikan  dasar,  semua siswa  termasuk  yang  mengikuti  sekolah  arab,  menjalani  ujian  penilailan sekolah  rendah  (psr)  sebelum  memasuki  sekolah  menegah.  Siswa  yang  gagal dalapsrakan diikutkan dalam ujian pengulangan 15 .
c. Pendidikan Menegah
Di dalam SPN21, pendidikan menegah adalah pendidikan 4 atau 5 tahun. Semua  siswa  mengikuti  kurikulum  yang  sama  pada  tahun  7  hingga  tahun  8. Pada akhir tahun 8, para siswa mengkuti ujian penilaian menegah bahwa yang diujikan  pada  tahun  ke-3  menegah  bahwa  berdasarkan  hasil  pengujian kemajuan  pelajar,  siswa  akan  di  arah  kan  ke  program  pendidikan  menegah umum 4 atau 5 tahun ( tahun 9 hingga tahun 10 atau tahun 9 hingga tahun 11), dan program pendidikan terapan 5 tahun ( tahun 9 hingga tahun 11). Selain itu
12 Helmiati  Susiba,  Hairunnas,  ‘Analisis  Kebijakan  Kurikulum  Sistem  Pendidikan  Nasional  (  SPN)-21: Peluang Dan Tantangannya Bagi Pendidikan Islam Di Brunei Darussalam’, Geneologi PAI Jurnal Pendidikan Agama Islam , 9.2 (2022), 210–19. 13 Hasbi  Abduh,  ‘Perbandingan  Pendidikan  Di  Negara  Brunei  Darussalam  Dan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia’, Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam , 5.1 (2016), 1–22.
14 Amran  Khaidir  Fadil,  Suhendra,  ‘Analisis  Kebijakan  Pendidikan  Negara-Negara  Asean  Dalam Mendukung  Suistanable  Developments  Goal’, Islamika:Jurnal  Keislaman  Dan  Ilmu  Pendidikan ,  5.1  (2023), 279–95.
15 Muhammad Yusran, ‘Kurikulum Pendidikan Islam Di Thailand Dan Brunei Darussalam (Kajian Pada Jenjang Pendidikan Pesantren)’, Jurnal Al-Risalah , 15.1 (2019), 131–80.
juga  terdapat  program  pendidikan  khusus  yang  diperuntukkan  bagi  siswa berkata  tau  berkecerdasan  tinggi  dalam  bidang    olahraga,  music,  seni petunjukan, dan seni rupa.
Di  samping  juga  menyediakan  program  pendidikan  berkeperluang khusus  yang  ditunjukan  untuk  siswa  yang  kurang  penglihatan  dan pendegaran,  atau  cacat  mental,cacat  fisik,  atau  mempunyai  kesulitan pembelajaran  yang  khusus 16 .Siswa  diberikan  kesempatan  untuk  beralih program  semisal  dari  program  pendidikan  4  tahun  keprogram  pendidikan menengah  atau  sebaliknya,  namun  tetap  dengan  pertimbangan  hasil pencapaian  pembelajaran  dan  syarat-syarat  yang  ditentukan.  Siswa  yang hendak  mengakhiri  masa  pendidikannya  akan  mengikuti  ujian  BCGCE peringkat  O  diakhiri  tahun  10  bagi  yang  mengikuti  program  pendidikan menengah  4  tahun,  atau  akhirtahun  11  untuk  siswa  program  pendidikan menengah 5 tahun.
d. Pasca pendidikan  menengah
1) Technical Collage.
2) SekolahKejuruan.
e. PendidikanTinggi
1) Technical & Engineering Colleges.
2) Perguruan tinggi keperawatan pengiraan anak putri rashidah.
3) InstitutTeknologi Brunei (ITB).
4) Universitas Brunei Darusalam.

## D. Simpulan
Pada  dasarnya  sistem  pendidikan  di  Brunei  Darussalam  dimulai  sejak  Taman Kanak-kanak  ketika  anak  berusia  5  tahun,  mereka  diwajibkan  memasuki  TK  selama satu  tahun  sebelum  diterima  di  SD.  Brunei  Darussalam  sekolah  kejuruan  baru diperkenalkan setelah siswa tamat SLTP. Sistem pendidikan menengah atas di Brunei, siswa  dapat  menyelesaikan  pendidikannya  setahun  lebih  cepat,  yaitu  berlangsung selama  dua  tahun.  Selanjutnya,  di  Brunei  Darussalam  setelah  menyelesaikan  jenjang SLTA para siswa akan memasuki pendidikan pra universitas selama 2 tahun.
16 Mahmuda, Baharudin, and Umma.

## DAFTAR PUSTAKA
Abduh,  Hasbi,  ‘Perbandingan  Pendidikan  Di  Negara  Brunei  Darussalam  Dan  Negara Kesatuan Republik Indonesia’, Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam , 5.1 (2016), 1 – 22
Awang,  Haji,  Asbol  Bin,  and  Haji  Mail,  ‘Dasar -Dasar  Pendidikan  Negara  Brunei Darussalam ’, ATIKAN: Jurnal Kajian Pendidikan , 10.1 (2020), 39 – 56
Ghofur,  Abd,  ‘Islam  Dan  Politik  Di  Brunei  Darussalam’, TOLERANSI:  Media Komunikasi Umat Bergama , 7.1 (2015), 53 – 69
Haji, Ampuan, Brahim Bin, and Ampuan Haji, ‘Sistem Pendidikan Negara Abad Ke-21 : Isu  Dan  Cabaran  Di  Brunei  Darussalam’, SOSIOHUMANIKA:  Jurnal  Pendidikan Sains Sosial Dan Kemanusiaan , 6.November (2013), 197 – 208
Herawati, Surti Nurpita Sari, ‘Pemerintahan  Sultan Hassanal Bolkiah Dan  Perbankan Islam Di Brunei Darussalam (1984- 2015M)’, THAQÃFIYYÃT , 19.1 (2018), 73 – 94
Islamy,  Athoillah,  and  Afina  Aninnas,  ‘Zakat  and  Tax  Relations  in  Muslim  Southeast Asian  Countries  (  Comparative  Study  of  Zakat  and  Tax  Arrangements  in Indonesia ’, Li Falah-Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam , 4.2 (2020), 102 – 14
Isnaini,  Septemiarti,  Hairunnas,  ‘Analisis  Kebijakan  Pendidikan  Islam  Di  Berunei’, Jurnal Pendidikan Dan Konseling , 5.1 (2023), 4967 – 73
Khaidir Fadil, Suhendra, Amran, ‘Analisis Kebijakan Pendidikan Negara -Negara Asean Dalam  Mendukung  Suistanable  Developments  Goal’, Islamika:Jurnal  Keislaman Dan Ilmu Pendidikan , 5.1 (2023), 279 – 95
Mahmuda,  Durrotul  Dea,  Rusli  Baharudin,  and  Syafiatul  Umma,  ‘Otokrasi  Brunei Darusslam:  Aktualisasi  Religiusitas  Islam  Melalui  Legitimasi  Poli tik  Masa  Kini’, Humanistika , 8.1 (2022), 1 – 36
Mubarok,  Nafi,  and  Kata  Kunci,  ‘Sistem  Pemerintahan  Di  Negara -Negara  Rumpun Melayu’, Sosio Yustisia , 1.1 (2021), 127 – 55
Najtama, Fikria, ‘Perkembangan Islam Di Brunei’, TASAMUH: JURNAL STUDI ISLAM , 10.September (2018), 407 – 21
Susiba,  Hairunnas,  Helmiati,  ‘Analisis  Kebijakan  Kurikulum  Sistem  Pendidikan Nasional ( SPN)-21: Peluang Dan Tantangannya Bagi Pendidikan Islam Di Brunei Darussalam’, Geneologi PAI Jurnal Pendidikan Agama Islam , 9.2 (2022), 210 – 19
Yahya,  Masuriyati,  Che  Zarrina,  Fakulti  Usuluddin,  Universiti  Islam,  Sultan  Sharif, Jalan  Pasar,  and  others,  ‘Sistem  Pendidikan  Negara  Abad  Ke -21  Brunei Darussalam  Dalam  Melestari  Ketamadunan  Islam  Negara  Zikir:  Cabaran  Dan Harapan’, Afkar , 16.(Januari-Juni (2015), 61 – 92
Yulanda,  Novidya,  ‘Perbandingan  Kurikulum  Social  Studies  Di  Korea  Selatan  Dan Brunei Darussalam’, Research and Development Journal Of Education , 5.2 (2019),
Yusran,  Muhammad,  ‘Kurikulum  Pendidikan  Islam  Di  Thailand  Dan  Brunei Darussalam  (Kajia n  Pada  Jenjang  Pendidikan  Pesantren)’, Jurnal  Al-Risalah ,  15.1 (2019), 131 – 80