Pemeliharaan Harta Anak Yatim oleh Wali (Studi Kasus di

## Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya)
Khairuddin Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Khairuddin.fs@ar-raniry.ac.id Rina Safrida Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh rinasafrida@gmail.com
Abstrak : Hukum  Islam  memerintahkan  agar  wali  anak  yatim  tidak  membuat sewenang-wenang  kepada  anak  yatim  dan  hartanya.  Karena  anak  merupakan bagian  dari  generasi  muda  sebagai  salah  satu  sumber  daya  manusia  yang memiliki peranan strategis dalam pembentukan sebuah keluarga menjadi lebih baik.  Wali  dilarang  berlaku  zalim  terhadap  anak  yatim.  Aturan  perundang- undangan  mewajibkan  wali  untuk  membuat  daftar  hartanya  supaya  tidak bercampur harta anak yatim dengan harta si wali, dan dalam Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  diatur  tentang  larangan menggunakan  dan  memakan  secara  berlebihan,  memindahkan  dan  menjual harta  anak  yatim.  Akan  tetapi  realita  masyarakat,  khususnya  di  Kecamatan Tangan-Tangan  Kabupaten  Abdya,  pemeliharaan  atas  harta  anak  yatim  tidak dilaksanakan  sebagaimana  ditentukan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat problematika pemeliharaan harta anak yatim oleh wali di Kecamatan Tangan- Tangan  Kabupaten  Abdya,  dan  tinjauannya  menurut  hukum  Islam.  Metode
yang  digunakan  adalah  studi  kasus  (case  study).  Subjek  dalam  penelitian  ini yaitu Keuchik, imam masjid dan beberapa pihak terkait lainnya di Kecamatan Tangan-Tangan  Kabupaten  Abdya.  Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan observasi  dan  wawancara.  Hasil  penelitian  yaitu  pemerliharaan  harta  anak yatim  dilakukan  oleh  pihak  keluarga  dari  pihak  ayah  atau  pihak  ibu  anak. Proses  penetapan  wali  anak  yatim  tidak  ada.  Pihak  wali  dapat  menggunakan dan  membelanjakan  harta  anak,  baik  kepentingan  anak  maupun  kepentingan keluarga.  Praktek  pemeliharaan  harta  tidak  dicatatkan  dalam  daftar  harta. Bentuk  kelalaian  wali  dalam  memelihara  harta  anak  yatim  ada  dua,  yaitu menggunakan  harta  anak  secara  berlebihan,  dan  tidak  membuat  daftar  harta anak.  Dari  sisi  hukum  Islam,  pemeliharaan  harta  anak  yatim  di  Kecamatan Tangan-Tangan cenderung tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena wali  menggunakan  harta  anak  yatim  secara  berlebihan.  Saran  peneliti hendaknya  masyarakat  memperdalam  ilmu  agama  Islam,  khususnya menyangkut pemeliharaan harta anak yatim.

## Kata Kunci : Pemeliharaan, harta, anak yatim
Abstract : Islamic law instructs the orphan guardians not to make arbitrary to orphans  and  their  possessions.  Because  children  are  part  of  the  young generation  as  one  of  the  human  resources  that  have  a  strategic  role  in  the formation  of  a  family  is  better.  Guardians  are  prohibited  from  wrongdoing against orphans. The rules of legislation require the Guardian to make a list of his property so as not to mix the treasures of the orphans with  the property of the Guardian, and in Law No. 1 the year 1974 on marriage is governed about the  prohibition  to  use  and  consume  excessively,  move  and  sell  the  property  of orphans. But the reality of society, especially in the subdistrict of the hands of Abdya District, the maintenance of the property of orphans is not carried out as specified.  This  research  aims  to  see  the  problem  of  maintenance  of  orphans  ' property  by  Guardians  in  the  Sub-district  hands  of  Abdya  District,  and  its review according to Islamic law. The method used is the case study. The subject in this study was Keuchik, Imam of the mosque and some other related parties in  the  sub-district  hands  of  Abdya  district.  Data  collection  techniques conducted observations and interviews. The results of the study of the orphan's treasures  are  carried  out  by  the  family  party  from  the  father's  party  or  the mother's  party.  The  orphaned  Guardian's  assignment  process  does  not  exist. The Guardian may use and spend the child's property, both the child's interest and family interest. Property maintenance practices are not recorded in the list of treasures. Form of the custodian's negligence in maintaining the property of orphans  there are two, namely using the property of  children excessively, and does  not  make  a  list  of  children's  possessions.  In  terms  of  Islamic  law,  the maintenance  of  the  property  of  orphans  in  sub-district  hands  tends  not  to
comply  with  the  provisions  of  Islamic  law,  because  the  guardians  use  the property of orphans excessively. Advice researchers should society deepen the science  of  Islamic  religion,  especially  concerning  the  maintenance  of  the property of orphans.
Keywords : Maintenance, property, orphans, guardians

## PENDAHULUAN
emeliharaan  harta  secara  bahasa,  pemeliharaan  berarti  proses,  cara, perbuatan  memelihara,  penjagaan,  dan  perawatan.  Sedangkan  harta adalah  barang  (uang  dan  sebagainya)  yang  menjadi  kekayaan,  atau barang milik seseorang, dan bisa juga diartikan sebagai kekayaan berwujud dan tidak  berwujud  yang  bernilai  dan  yang  menurut  hukum  dimiliki  perusahaan (Pustaka Phoenix, 2009: 90 dan 471).
Jadi,  yang  dimaksud  dengan  pemeliharaan  harta  adalah  suatu  proses, tindakan  dalam  bentuk  menjaga,  memelihara,  melakukan  perawatan  terhadap suatu barang, uang dan kekayaan lainnya yang intinya merupakan hak milik. Anak yatim diartikan sebagai keturunan kedua, atau manusia yang masih kecil. Sedangkan  kata  “yatim”  berarti  tidak  beribu  atau  tidak  berayah  lagi  (karena ditinggal  mati).  Sedangkan  kata  “anak  yatim”  berarti  anak  yang  sudah  tidak berbapak  lagi  (Tim  Pustaka  Phoenix,  2009:  11  dan  584).  Dalam  pembahasan ini,  yang  dimaksud  dengan  anak  yatim  adalah  seorang  anak  yang  tidak mempunyai  orang  tua,  khususnya  ayah  yang  telah  meninggal  dunia.  Namun, anak  yang  dimaksud  di  sini  adalah  anak  yang  masih  kecil  dan  belum  mampu untuk  mengurus  sebuah  harta,  karena  berkaitan  dengan  pemeliharaan  atas hartanya.
Wali  berarti  orang  yang  menurut  hukum  (agama,  adat)  diserahi  kewajiban mengurus anak  yatim  serta hartanya, sebelum anak itu dewasa. Wali bisa juga berarti orang  yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak, atau  pengasuh  pengantin  perempuan  pada  waktu  menikah  (yaitu  yang melakukan  janji  nikah  dengan  pengantin  laki-laki)  (Pustaka  Phoenix,  2009: 550).
Namun,  yang  dimaksud  dengan  wali  dalam  hal  ini  adalah  orang  yang menurut  hukum  diserahi  kewajiban  untuk  memelihara  harta  anak  yang  telah ditinggal oleh ayahnya (anak yatim), yaitu wali nasab.
Al-Quran  memberikan  perhatian  terhadap  anak  yatim.  Bagi  para  wali, diharamkan memakan harta anak yatim, kecuali dengan cara yang ma’ruf . Wali yang zalim atas harta anak yatim bisa diartikan wali mengusai, mengambil, dan memakan  harta  anak  secara  berlebihan.  Kemudian  wali  membelanjakan  harta bukan untuk kepentingan anak, serta tidak memberikan harta ketika anak telah mencapai  usia  dewasa.  Dalam  surat  al-Nisā’  ayat  10,  dijelaskan  bahwa  orang
P
yang memakan harta anak  yatim  secara berlebihan masuk dalam kategori  wali yang zalim.
Menurut  hukum  Islam  anak  merupakan  calon  generasi  muda  yang memerlukan  pembinaan  dan  perlindungan  dalam  rangka  menjamin pertumbuhan  dan  perkembangan  anak,  baik  fisik,  psikis,  mental  serta  sosial anak.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  perhatian  yang  cukup  besar  dari  keluarga atau  wali.  Orang  tua  atau  wali  anak  harus  memenuhi  hak-hak  anak  dengan maksimal, melalui pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.
Pada  Pasal  107  Kompilasi  Hukum  Islam,  batas  waktu  perwalian terhadap anak adalah sampai berumur 21 tahun atau belum menikah. Sedangkan perwalian  anak  yang  mesti  dijalankan  oleh  wali  meliputi  perwalian  terhadap diri  dan  harta  kekayaannya.  Bila  wali  tidak  mampu  berbuat  atau  lalai melaksanakan  tugas  perwaliannya,  maka  pengadilan  agama  dapat  menunjuk salah  seorang  kerabat  untuk  bertindak  sebagai  wali  atas  permohonan  kerabat tersebut.  Pasal  109  dinyatakan  bahwa  pengadilan  agama  dapat  mencabu  hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas  permohonan  kerabatnya  bila  wali  tersebut  pemabuk,  penjudi,  pemboros, gila dan melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga ditetapkan bahwa wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang  yang  berada  di  bawah  perwaliannya  dengan  sebaik-baiknya  dan berkewajiban  memberikan  bimbingan  agama,  pendidikan  dan  keterampilan lainnya  untuk  masa  depan  orang  yang  berada  di  bawah  perwaliannya.  Wali bertanggungjawab  terhadap  harta  orang  yang  berada  di  bawah  perwaliannya, dan  mengganti  kerugian  yang  timbul    sebagai  akibat  kesalahan  atau kelalaiannya.  Kemudian,  wali  juga  berkewajiban  menyerahkan  seluruh  harta orang  yang  berada  di  bawah  perwaliannya,  bila  yang  bersangkutan  telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga dijelaskan  tentang  perwalian  anak.  Ketentuan  perwalian  anak  dalam  Undang- Undang  Perkawinan  dimuat  dalam  Pasal  50  sampai  dengan  Pasal  54.  Intinya bahwa  perwalian  tersebu  meliputi  pribadi  anak  yang  bersangkutan  dan  harta bendanya.  Namun  demikian,  dalam  realita  yang  terjadi  di  masyarakat, khususnya di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), pemeliharaan  atas  harta  anak  yatim  tidak  dilaksanakan  sebagaimana  yang dianjurkan  dan  ditetapkan  menurut  norma  hukum  seperti  telah  dikemukakan sebelumnya.
Meski ada aturan tegas  tentang pemeliharaan harta anak, namun dalam realita  masyarakat  Kecamatan  Tangan-Tangan,  praktek  pemeliharaan  harta anak  yatim  hanya  sebatas  pengelolaan  harta  untuk  kepentingan  keluarga  dan anak tersebut. Belum ada data yang peneliti dapatkan tentang adanya wali yang membuat daftar harta anak. Sebagaimana disebutkan oleh beberapa warga Desa
Suak  Labu,  seperti  Hasan,  Mina,  dan  Warman  (nama  samaran).  Intinya disebutkan  bahwa  praktek  pengelolaan  dan  pemeliharaan  harta  anak  yatim biasanya  tidak  dicatatkan.  Harta  benda  anak  sebagai  warisan  yang  ditinggal orang tua bisa langsung diusahakan oleh wali anak. Bahkan harta tersebut bisa digunakan wali untuk  keperluannya, sebab dia lah  yang merawat  dan menjaga anak yatim, memberi makan, hingga pada usia tertentu anak akan disekolahkan.

## PEMBAHASAN
Sejauh  observasi  yang  penulis  lakukan,  memang  ditemukan  beberapa anak  yatim  dipelihara  oleh  keluarganya.  Di  antaranya  yaitu  Aldi  (anak  yatim piatu Gampong Adan, berumur 16 tahun), Aan (anak  yatim  piatu Gampong  Ie lhob, berumur 18 tahun), dan Musa (anak yatim piatu Gampong Adan, berumur 15 tahun). Ketiga anak yatim ini dijaga dan dirawat oleh keluarganya.
Informasi  yang  diperoleh  bahwa  ketiga  anak  tersebut  orang  tuanya meninggal dunia lantaran sakit. Harta benda anak dikelola wali tidak dicatatkan, karena telah menjadi kebiasan dalam masyarakat.
Secara  umum,  faktor-faktor  yang  menyebabkan  wali  belum  atau  lalai melakukan  kewajibannya  berdasarkan  hukum  adalah  karena  beberapa  hal, sesuai dengan jenis dan bentuk kelalaian wali itu sendiri. Jenis kelalaian wali di sini diarahkan hanya pada dua persoalan saja, yaitu tentang tindakan wali dalam menggunakan  dan  memakan  harta  anak  yatim,  serta  lalai  dalam  hal  tidak membuat  daftar  harta    anak    dan    mencatatnya  sebagai    tanggung    jawab sepenuhnya  terhadap  anak  yang  berada  di  bawah  perwaliannya.
Dilihat  dari  jenis  kelalaian  wali  atas  tindakannya  dalam  menggunakan dan memakan harta anak yatim, disebabkan oleh dua faktor umum, yaitu faktor kurangnya pengetahuan keagamaan dan kurangnya sosialisai pemerintah.

## A. Kuranganya Pengetahuan Keagamaan
Kaitan dengan faktor pertama ini, masyarakat belum mengetahui secara keseluruhan  mengenai  batasan-batasan  hak  dan  kewajiban  wali  dalam menggunakan  harta  anak  yatim,  serta  tidak  mengetahui  sejauhmana tanggungjawabnya  dalam  mengelola  harta  tersebut.  Menurut  beberapa informasi,  bahwa  masyarakat  secara  umum  tidak  mengetahui  tanggung  jawab wali  terhadap  anak  yatim,  khususnya  dalam  mengelola  dan  memelihara  harta bendanya.  Faisal  selaku  Tengku  Imum  Gampong  Adan  menyebutkan  bahwa dalam  bidang  keagamaan  seperti  shalat,  puasa  dan  lainnya,  masyarakat  umum mengerti  tentang  prakteknya.  Namun,  dalam  masalah-masalah  agama  tertentu, seperti persoalan keluarga, khususnya dalam hal pengelolaan dan pemeliharaan harta  anak  yatim  belum  semuanya  mengetahui.  Wali  memandang  bahwa memakan harta anak dan membelanjakannya merupakan hal yang wajar, karena hal  tersebut  sebagai  imbangan  atas  tugas  merawat,  mendidik,  dan  memberi makan anak yatim itu.
Argumen  umum  masyarakat  yang  biasa  dinyatakan  bahwa  pengasuhan dan  perawatan  anak  yatim  bagian  dari  tanggung  jawab  wali.  Dalam  hal  harta anak  tersebut,  wali  boleh  memakannya,  meskipun  harta  itu  nantinya  habis ketika  anak  telah  mencapai  umur  dewasa.  Pernyataan  ini  diungkapkan  oleh beberapa warga, di antaranya Ahmadi dan Royan, warga Gampong Suak Labu, serta Nasir dan Nur warga Gampong Adan.

## B. Kurangnya Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Sebab  kedua  bahwa  tidak  ada  sosialisai  atas  peraturan  perundang- undangan  mengenai  kewajiban  dan  tanggung  jawab  wali  terhadap  anak  yatim dan  hartanya.  Undang-Undang  memang  menyebutkan  bahwa  wali  boleh  saja menggunakan  harta  warisan  tersebut  demi  kelangsungan  hidup  mereka  jika keadaan  mendesak,  misalnya  ketika  kehidupan  perekonomian  si  wali  memang tidak  memungkinkan  memberi  kehidupan  yang  baik  bagi  si  anak.  Dalam konteks  seperti  itu,  wali  bisa  menggunakan  sedikit  saja  harta  warisan  anak untuk  menunjang  kehidupan  mereka.  Namun  demikian,  undang-undang menentukan  pula  bahwa  wali  berkewajiban  untuk  menanggung  kerugian  yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.
Ketentun-ketentuan umum peraturan perundang-undangan tersebut bagi sebagian  besar  masyarakat  Kecamatan  Tangan-Tangan  belum  mengetahuinya. Hal  ini  pernah  diutarakan  oleh  Aswadi  (nama  samaran),  dan  M.Ali    masing- masing  sebagai  Keuchik  Gampong  Adan  dan  Keuchik  GampongIe  Lhob Kecamatan  Tangan-tangan  Kabupaten  Abdya.  Intinya  disebutkan,  masyarakat kurang  mengetahui  beberapa  kewajiban  yang  mesti  dipikul  oleh  oleh  wali.  Di samping  itu,  masyarakat  juga  tidak  mengetahui  sejauhmana  hak-haknya  atas harta  anak.  Hal  ini  semua  disebabkan  oleh  faktor  kurangnya  sosialisasi ketentuan  undang-undang,  baik  dari  pihak  pemerintah  daerah,  maupun  dari lembaga-lembaga tertentu yang mengurusi tentang itu.
Dilihat  dari  sisi  jenis  kelalaian  wali  dalam  hal  tidak  membuat  daftar harta    anak  dan  mencatatnya,  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  yaitu  sebagai tidak  adanya  sosialisasi  tentang  kewajiban  membuat  daftar  harta  anak.  Faktor ini  tampak  sama  seperti  uraian  sebelumnya,  di  mana  pihak  pemerintah  dan instansi  terkait  kurang  bahkan  tidak  melakukan  sosialisasi  tentang  aturan perwalian,  khususnya  keharusan  mencatatkan  dalam  bentuk  daftar  harta  anak yatim.  Sosialisasi  merupakan  suatu  proses  dimana  orang-orang  mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh satu aturan tertentu (Anies S. Basamalah dalam Zepri Dwi Yuwono, 2015: 6).
Kaitan dengan sosialisasi pencatatan daftar harta benda anak, tentu dapat berpengaruh atas kesadaran masyarakat dalam melaksanakan perbuatan hukum tersebut. Masyarakat secara langsung dapat memanifestasikan aturan perwalian berdasarkan  undang-undang.  Untuk  itu,  atas  dasar  kurangnya  sosialisasi tersebut, menjadi salah satu sebab tidak dicatatkannya harta benda anak yatim.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penyebab  terejadinya  kelalaian  wali  di KecamatanTangan-Tangan  dapat  dikatakan  beragam  bentuk,  kuranganya pengetahuan keagamaan, kurangnya sosialisasi ketentuan peraturan perundang- undangan,  faktor  Ekonomi,  kurang  bertanggungjawab  tehadap  anak  yatim. Faktor  wali  lalai  dapat  diketahui  dari  beragam  faktor  dalam  melaksanakan kewajiban  dan  tanggung  jawab  terhadap  harta  benda  anak  yatim,  mulai  dari kurangnya  pengetahuan  hukum  Islam  di  kalangan  masyarakat  tentang  hukum perwalian, juga karena kurangnya sosialisasi terhadap peraturan-peraturan yang ada.  Adanya  anggapan  mempersulit  wali  dan  menganggap  tidak  penting pencatatan harta faktor ini terjadi karena adanya  anggapan wali terhadap  tidak pentingnya  catatan  harta  anak  yang  berada  di  bawah  perwaliannya.  Wali menganggap  tidak    pentingnya  pembuatan  daftar  harta  dan  pencatatan  harta anak  tersebut  karena  menurut  masyarakat  harta  anak  yang  di  bawah perwaliannya tidak perlu untuk dicatatkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Majid Mahmud Mathlub, Al-Wajīz fī Aḥkām al-Usrah al-Islamiyyah, ed. In, Panduan  Hukum  Keluarga  Sakinah, terj:  Harits  Fadhli&  Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005. Abu  Bakar  Jabir  al-Jazairi, Minhāj  al-Muslim, ed.  In, Minhajul  Muslim; Pedoman  Hidup  Harian  Seorang  Muslim, terj:  Ikhwanuddin  &Taufik Aulia Rahman, Jakarta: UmmulQura, 2016.
Amiur  Nurudin  dan  Azhari  Akmal  Taringan, Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.
1/1974 sampai KHI , Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2012.
Anies  S.  Basamalah,  “ Perilaku  Organisasi  Memahami  dan  Mengelola  Aspek Humaniora  dalam  Organisasi ,  dimuat  dalam  Zepri  Dwi  Yuwono, “Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kediri”. Artikel Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri , 2015. Muhammad  Taufiq  Makarao,  dkk, Hukum  Perlindungan  Anak  Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga , Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
Sayyid, Sabiq, FiqhusSunnah , ed. In, FiqihSunnah , terj: AsepSobari, cet. 5, jilid 3, Jakarta: al-I’tishom, 2012.
Syofian  Siregar, Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Dilengkapi  Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS , Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2013.
Wahbah  Zuhaili, AL-Fiqh  al-Islāmī  wa  Adillatuh, ed.  In, Fiqih  Islam: Pernikahan  Talak,  Khuluk,  Mengila’  Istri,  Li’an,  Zuhar  dan  Masa
Iddah, terj: Abdul Hayyie al-Kattani , Jakarta: Gema Insani, 2011. Wawancara dengan Geuchik, Imam masjid, Tokoh masyarakat, Keluarga dekat, Anak yatim, Orang tua anak, Wali anak yatim di 4 Desa yaitu Ie Lhob, Kuta  Bakdrien,  Suak  Labu,  Adan  di  Kecamatan  Tangan-Tangan Kabupaten Abdya.