## Efektivitas atau Aksesibilitas: Kajian Desain Mal Pelayanan Publik dalam Perspektif Desain Inklusi

## Effectiveness or Accessibility: A Study of Public Service Mall Design in the Perspective of Inclusive Design
Moh Syahru Romadhon Sholeh 1 , I Gusti Ngurah Antaryama 2* , Vincentius Totok Noerwasito 2
1 Architecture Program Pascasarjana, Departemen Arsitektur, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia
2 Departemen Arsitektur, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia
* Corresponding author antaryama@arch.its.ac.id

## Article history
Received: 3 October 2022 Accepted: 22 October 2022
Published: 30 October 2022

## Abstract
The SDG's primary target of providing an inclusive environment has a lot to do with the  quality  of  public  services.  However,  in  terms  of  infrastructure,  there  are  still various shortcomings, especially in implementing designs based on inclusive design. Malang  City,  one  of  the  cities  with  new  public  service  facilities,  chose  an  existing building  to  become  a  public  service  mall.  Issues  that  occur  include  unfriendly circulation, inappropriate space functions and not adequately accommodated mobility of users with special needs, elders and children because there is only one access. This research uses a qualitative approach with observation and interviews as a method and the principle of inclusive design as a research tool. The result of the study from this research is that the Mal Pelayanan Publik Merdeka Kota Malang has not yet become an inclusive public facility.

## Keywords: inclusive design; public service mall; SDGs

## Abstrak
Target  utama  SDGs  untuk  menyediakan  lingkungan  yang  inklusif  sangat  berkaitan dengan kualitas layanan publik. Namun dari segi infrastruktur, masih terdapat berbagai kekurangan, terutama dalam menerapkan desain berbasis desain inklusif. Kota Malang, salah  satu  kota  dengan  fasilitas  pelayanan  publik  yang  baru,  memilih  gedung  yang sudah  ada  untuk  dijadikan  mall  pelayanan  publik.  Permasalahan  yang  terjadi  antara lain  sirkulasi  yang  tidak  bersahabat,  fungsi  ruang  yang  tidak  sesuai  dan  tidak terakomodirnya mobilitas pengguna berkebutuhan khusus, lansia dan anak-anak karena aksesnya hanya satu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi  dan  wawancara  serta  prinsip  desain  inklusif  sebagai  alat  penelitian.  Hasil kajian dari penelitian ini adalah Mal Pelayanan Publik Merdeka Kota Malang belum menjadi fasilitas umum yang inklusif.
Kata kunci: desain inklusif; pusat pelayanan publik; SDGs
__________
Cite this as: Sholeh, M. S. R., Antaryana, I G. N,Noerwasito, V. T. (2022). Efektivitas atau Aksesibilitas: Kajian Desain Mal Pelayanan  Publik  dalam  Perspektif  Desain  Inklusi. Article.  Arsitektura  :  Jurnal  Ilmiah  Arsitektur  dan  Lingkungan  Binaan , 20(2), pp 341-352. doi: https://doi.org/10.20961/arst.v20i2.63330

## ARSITEKTURA
Jurnal Ilmiah Arsitektur dan Lingkungan Binaan ISSN 2580-2976 E-ISSN 1693-3680 https://jurnal.uns.ac.id/Arsitektura/issue/archive Volume 20 Issue 2 October 2022, pages: 341-352 DOI https://doi.org/10.20961/arst.v20i2.63330
Arsitektura : Jurnal Ilmiah Arsitektur dan Lingkungan Binaan, Vol. 20 (2) October  2022: 341-352

## 1. PENDAHULUAN
Dewasa ini kita dihadapkan dengan era di mana segala  sesuatunya  berjalan  begitu  cepat ( Disruption Era ). Mengutip dari tulisan Renald Kasali  (2017),  disrupsi  tidak  hanya  diartikan sebagai  fenomena  perubahan  yang  terjadi hanya  saat  ini,  akan  tetapi  di  masa  yang  akan datang  perubahan  akan  juga  semakin  cepat terjadi  (Lian,  2019).  Era  Disrupsi  dapat diartikan pula sebagai fenomena di mana segala sesuatunya  berjalan  begitu  cepat.  Perubahan- perubahan yang begitu cepat terjadi pada semua aspek  kehidupan,  salah  satunya  adalah persaingan  yang  terjadi  antar  negara,  terlebih negara-negara berkembang dalam menciptakan inovasi  dalam  hal  kualitas  pelayanan  terhadap warganya. Negara-negara berkembang berlomba-lomba  untuk  menjadi  yang  terbaik. Terlebih pada tahun 2015, United Nation (UN) mencanangkan  agenda  global  untuk  negara- negara berkembang dengan nama agenda SDGs ( Sustainable  Development  Goals ).  Program SDGs  yang  dicanangkan  oleh  United  Nation (UN) memiliki tujuan utama yaitu “No One Left Behind” (The  Assistance  of  The  European Union,  2017).  Tujuan  utama  dari  pelaksanaan agenda  pembangunan  berkelanjutan  global  ini adalah  untuk  menekan  angka  kemiskinan, menghilangkan  kesenjangan,  dan  menjaga kelestarian lingkungan.
Pelayanan  publik  sebagai  salah  satu  isu  yang selalu  berkembang  di  masyarakat  menjadi tantangan tersendiri dalam rangka pelaksanaan program SDGs nomor 11 tentang “ Sustainable Cities  and  Communities ”.  Pelayanan  publik selalu  terkait  dengan  aktivitas  pelayanan  dan juga infrastruktur pelayanan. Pelayanan publik merupakan  kegiatan  atau  aktivitas  dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk masyarakat,  baik  dalam  hal  administrasi, barang,  dan  juga  jasa,  serta  diatur  dalam undang-undang
(Pemerintah
Republik Indonesia,  2009).  Infrastruktur  pelayanan publik  dapat  berupa  fisik  maupun  non  fisik. Menurut Hardiansyah (2018), pelayanan administrasi  dapat  diartikan  sebagai  kegiatan atau  aktivitas  pelayanan  kepada  masyarakat yang  berhubungan  dengan  segala  jenis dokumen  yang  bersifat  administratif.  Dari pemahaman  tersebut,  dapat  diketahui  fasilitas pelayanan  administrasi  publik  dapat  berupa fisik  dan  digital,  di  antaranya  yaitu  gedung
pelayanan  per  urusan  administrasi  publik, gedung pelayanan terpadu satu atap, transportasi  keliling, outlet , website , mobile apps , dan model fasilitas yang lain (Hardiansyah,  2018).  Salah  satu  contoh perkembangan pelayanan publik yang menarik untuk dikaji adalah jalannya aktivitas pelayanan dan infrastruktur pelayanan yang ada di Kota Malang.
Kota  Malang  sebagai  kota  yang  memiliki perhatian khusus terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik terus berbenah dan melakukan terobosan-terobosan. Kualitas pelayanan  publik  dapat  dilihat  dari  seberapa banyak  masyarakat  yang  dapat  terlayani  dan juga  terbantu  dalam  melakukan  aktivitas pelayanan publik. Sebagai salah satu perhatian khusus, Pemerintah Kota Malang berkomitmen melaksanakan pembangunan kota yang berbasis inklusif (Sampurno, 2022). Pada awal tahun 2022 Pemerintah Kota Malang meresmikan  Mal  Pelayanan  Publik  Merdeka sebagai sarana dan prasarana aktivitas pelayanan  publik  yang  lebih  terpusat  dan mudah diakses (Fizriyani, 2022). Mal pelayanan publik Kota Malang, memanfaatkan bangunan eksisting sebagai tempat penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Dengan memanfaatkan bangunan yang sudah ada, nilai efektivitas  menjadi  sangat  baik.  Efektif  yang dimaksud dinilai sisi pembiayaan dan penentuan  lokasi.  Pemanfaatan  gedung  yang sudah  ada  dengan  menambahkan  fungsi pelayanan  menyebabkan  Pemerintah  Kota Malang  tidak  perlu  membangun  fasilitas pelayanan  dari  nol.  Akan  tetapi,  di  sisi  lain penggunaan bangunan yang sudah ada sebagai fasilitas pelayanan publik menjadi tidak efektif karena  permasalahan  aksesibilitas. Selain  itu,a muncul persoalan-persoalan baru yang menarik untuk  dikaji,  terlebih  pada  nilai  inklusivitas bangunan publik.
Pada  dasarnya,  implementasi  desain  inklusi menjadi  sebuah  keharusan  dalam  aktivitas perancangan,  terlebih  untuk  bangunan  yang bersifat  publik. Inclusive  Design atau  desain inklusi  dipahami  sebagai  desain  yang  dapat membangun  sebuah  lingkungan  binaan,  hasil karya, model atau jenis komunikasi, sistem, dan juga  hasil  dari  kebijakan  yang  pada  intinya dapat  bekerja  untuk  lebih  banyak  komunitas atau lebih banyak orang (Maisel, 2018). Maisel
(2018)  juga  menambahkan  pada  intinya, apabila  sebuah  desain  dapat  bekerja  pada berbagai  jenis  kemampuan  manusia,  maka desain  akan  lebih  memiliki  nilai  fungsional, tepat guna dan juga memiliki nilai jual (Maisel, 2018).
Desain  Inklusi  menurut Royal  National Institute  of  the  Blind (RNIB,  1995:13)  lebih melihat  pada  hubungan  pengembangan  antara sifat  sosial  dan  desain.  Desain  Inklusi  juga bukan  hanya  sekedar  respons  teknis  terhadap kebutuhan  penyandang  disabilitas  ataupun hanya  sekadar “add-on” dalam  pembuatan desain.  Desain  Inklusi  memiliki  ide  atau gagasan dalam membangun desain untuk lebih memprioritaskan pandangan dan sifat pengguna (Imrie  &  Hall,  2004).  Adapun  di  bawah  ini merupakan  prinsip-prinsip  dari Inclusive Design yang  membedakan  dengan  pendekatan desain lainnya, tabel 1.
Tabel  1. Komparasi  Desain  Inklusi  dengan  non- Desain Inklusi
Desain Inklusi Non-Desain Inklusi Makna  dan  konteks sebagai perhatian utama Lebih  melihat  gaya  dan ornamen Bersifat partisipatif Tidak partisipatif Manusia sebagai orientasi utama Institusi/perusahaan sebagai orientasi utama Pemilik mengajak pengguna untuk memutuskan Kepentingan pemilik yang utama Biaya terjangkau Biaya mahal Pendekatan kepada ‘akar rumput’ Pendekatan  dimulai  dari atas ke bawah Demokrasi Otoriter Melihat  dan  mencari kebaruan Mengikuti berdasarkan kebanyakan Penggunaan  teknologi tepat guna dan berbasis perkembangan Terfokus pada pengembangan  teknologi tinggi Beragam Homogen
Sumber: Diadaptasi dari (Imrie & Hall, 2004)
Pada penelitian sebelumnya, nilai inklusif tidak hanya  berbicara  tentang  bangunan  saja,  akan tetapi  sampai  dengan  lingkup  yang  lebih  luas, yaitu  kota  inklusif.  Kota  inklusif  meliputi seluruh  aspek  yang  dimiliki  oleh  kota  dengan roda gerak yang dinamakan integrasi (Maftuhin, 2017). Pada kesimpulannya, desain inklusi menghasilkan  produk  atau  desain  yang dapat  lebih  merangkul  banyak  orang  dengan berbagai latar belakang dan jenis kebutuhan.
Pemanfaatan bangunan eksisting sebagai sarana dan  prasarana  baru  dalam  aktivitas  pelayanan publik akan sangat memenuhi nilai efektivitas, dan  akan  menghemat  anggaran  pemerintah tentunya. Akan tetapi, disisi lain tantangan yang dihadapi  adalah  persoalan  apakah  bangunan yang  dimanfaatkan  kembali  tersebut,  dapat mengakomodasi  berbagai  kebutuhan  sesuai dengan  fungsi  barunya,  khususnya  perihal aksesibilitas. Dalam implementasinya, mengutip  dari  penelitian  terdahulu,  masih banyak  lingkungan  publik  dan  fasilitas  umum yang  belum  dapat  menyediakan  akses  sesuai dengan  standar  (Hayati  dkk.,  2017).  Hal  yang sama  juga  yang  terjadi  pada  penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Malang.
Pada dasarnya, Mal Pelayanan Publik merupakan  salah  satu  kategori  bangunan gedung umum. Bangunan gedung umum adalah bangunan  yang  dimanfaatkan  oleh  masyarakat umum,  meliputi  fungsi  sosial,  budaya  bahkan komersial  (Menteri  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat,  2017).  Dengan  demikian, bangunan atau fasilitas pelayanan publik harus mudah  diakses  dan  dapat  diandalkan  dalam keadaan apapun dan oleh siapa pun (Pemerintah Republik Indonesia, 2020).
Permasalahan  yang  paling  menjadi  sorotan setelah  digunakannya  atau  dimanfaatkannya bangunan  eksisting  menjadi  sarana  dan prasarana baru adalah perihal akses. Pada Mal Pelayanan Publik Merdeka Kota Malang hanya ada satu akses untuk menuju lantai pelayanan, sehingga  pengguna  layanan  yang  memiliki kebutuhan  khusus,  orang  tua  dan  juga  anak- anak  akan  memiliki  hambatan  tersendiri menuju  lantai  pelayanan,  seperti  pada  gambar 1.
Gambar 1 . Akses utama menuju Mal Pelayanan

## Publik Merdeka Kota Malang
Berdasarkan  isu  dan  permasalahan  yang  ada terkait  dengan  pelayanan  publik  di  Kota
Arsitektura : Jurnal Ilmiah Arsitektur dan Lingkungan Binaan, Vol. 20 (2) October  2022: 341-352
Malang . Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengkaji bangunan mal pelayanan publik di Kota Malang dari perspektif desain inklusi. Pemilihan desain inklusi  sebagai  pendekatan  kajian  ditujukan untuk lebih melihat secara detail apakah hanya aspek aksesibilitas saja yang menjadi permasalahan  dan  juga  apakah  Mal  Pelayanan Publik  Merdeka  Kota  Malang  sudah  menjadi fasilitas publik yang inklusif.

## Persepsi pengguna sebagai dasar kajian
Penelitian  ini  membahas  inklusivitas  fasilitas pelayanan  publik  dengan  cara  menggali pengalaman ruang pengguna fasilitas pelayanan publik. Pengalaman ruang selalu hadir dari apa yang  manusia  rasakan  pada  lingkungan  atau bangunan.  Pengalaman  arsitektur  sejatinya tidak  hanya  terbentuk  dari  visual  yang ditangkap oleh indera penglihatan manusia saja, kedekatan dengan objek, akan membentuk rasa material,  pergerakan  dan  juga  pemahaman terhadap  objek  bangunan  yang  terbentuk  dari semua  indra  (Pallasmaa,  2007).  Lingkungan memiliki  banyak  aspek  atau  unsur  baik  visual maupun non-visual  yang  dapat  ditangkap  oleh indera  manusia.  Dengan  kata  lain,  lingkungan atau  bangunan  sebagai  pemberi  pesan  dan manusia  sebagai  penerima  pesan  (Gambar  2) (Grütter,  2020).  Proses  persepsi  atau  juga pengalaman lingkungan manusia, terjadi melalui  berbagai  indra.  Banyak  faktor  yang membentuk proses persepsi dan proses tersebut dapat  terjadi  dengan  mekanisme  fisik,  kimia, dan  biologis  (Grütter,  2020).  Pemrosesan informasi  yang  diserap  melalui  organ  indra manusia  sangat  kompleks  dan  berbeda  pada setiap individu. Bahkan, ketika kita mengamati hal  yang  sama,  kita  melihatnya  dengan  cara yang berbeda.
Gambar 2 . Lingkungan sebagai pesan “ sender ” dan manusia sebagai penerima pesan “ receiver’ Sumber: Grütter, 2020
Hasil  dari  kajian  ini  mengarah  pada  sebuah pokok  perhatian  dalam  penyediaan  fasilitas pelayanan  publik  yang  tidak  hanya  memiliki nilai  efektif,  melainkan  juga  dapat  diakses. Dalam  artian  lain,  desain  harus  memiliki aksesibilitas yang baik sehingga dapat bermanfaat  untuk  lebih  banyak  orang.  Desain atau rancangan harus dapat melihat keragaman manusia  sebagai  pengguna,  sarana  dan prasarana, organisasi ruang, wayfinding , penataan ruang, penataan lingkungan, dan juga perabot yang digunakan (Maisel, 2018).
Penelitian  ini  juga  mencoba  melihat  sejauh mana  prinsip-prinsip  desain  inklusif  yang dijelaskan pada teori-teori di paragraf sebelumnya, mampu diterapkan sampai dengan ranah  teknis  pada  desain  bangunan  publik. Terlebih  pada  prinsip  “partisipatif/berorientasi pada pengguna”. Dengan melihat implementasi prinsip  pada  ranah  teknis,  diharapkan  lebih mudah untuk mengkonfirmasi data-data persepsi pengguna sehingga dapat menjelaskan kurang  dan  lebihnya  nilai  efektivitas  ataupun aksesibilitas  bangunan  mal  pelayanan  publik. Penelitian  ini  juga  melihat  sejauh  mana bangunan  mal  pelayanan  publik  mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan pengguna, pada aspek aksesibilitas.

## 2. METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  dengan  observasi  dan  interview sebagai  metode,  serta  prinsip  desain  inklusi sebagai  alat  ujinya.  Kegiatan  observasi dilakukan  dalam  rangka  pengambilan  data secara  langsung  pada  objek  rancangan  dan lingkungan  objek  rancangan  yang  sudah terbangun,  serta  melakukan  wawancara  secara langsung  untuk  menggali  informasi  lebih mendalam  berdasarkan  persepsi  pengguna melalui  pertanyaan-pertanyaan  terkait  amatan (Niezabitowska, 2018).
Penelitian  ini  memilih  Mal  Pelayanan  Publik Merdeka  Kota  Malang  sebagai  objek  amatan. Penelitian  ini  dilakukan  melalui  beberapa tahap.  Tahap  pertama,  melakukan  kajian literatur  terkait  teori  dan  objek  penelitian dengan  mempertimbangkan  kaitannya  dengan prinsip-prinsip Inclusive Design . Tahap kedua, melakukan  observasi  pada  bangunan  mal pelayanan  publik  Kota  Malang  dan  interview
Sholeh, M. S. R., Antaryana, I G. N,Noerwasito, V. T.,  Efektivitas atau Aksesibilitas ...
untuk menggali informasi-informasi di lapangan  baik  dari  amatan  secara  langsung maupun wawancara kepada pengguna layanan. Tahap ketiga, menganalisis hasil observasi dan wawancara dengan dikembalikan pada prinsip- prinsip teori Inclusive Design.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Observasi dan interview
Observasi  dilakukan  dengan  memilih  prioritas utama  sebagai  objek  amatan,  di  antaranya sebagai berikut:
a. Manusia dan aktivitasnya
b. Bangunan secara fisik
c. Lingkungan.
Dalam  penelitian  tesis  perancangan  ini, penentuan  narasumber  wawancara  ditetapkan berdasarkan  pengguna  fasilitas  pelayanan publik  dengan  pengelompokan  usia,  di antaranya sebagai berikut:
Kelompok Pegawai:
a. Usia Lanjut
b. Usia Muda
Kelompok Pengguna:
a. Usia Lanjut
b. Usia Muda
c. Anak-anak
d. Berkebutuhan Khusus
Di  bawah  ini  dijelaskan  beberapa  narasumber pengguna  fasilitas  pelayanan  publik  yang mewakili  kelompok  pengguna  berdasarkan usia,  pekerjaan  dan  juga  kebutuhan  tertentu (Tabel 2).
Tabel 2. Daftar Narasumber Wawancara
No. Nama Pekerjaan Usia Keterangan 1. SP PNS 47 Penyelenggara 2. DAK PNS 29 Kelompok Pegawai (Usia Muda) 3. RDY PNS 25 Kelompok Pegawai (Usia Muda) 4. RAL PNS 31 Kelompok Pegawai (Usia Muda) 5. STH Akademisi 62 Kelompok Pengguna (Usia Lanjut) 6. DFU Surveyor 24 Kelompok Pengguna (Usia Muda) No. Nama Pekerjaan Usia Keterangan 7. AS Juru Parkir 45 Kelompok Pengguna (Disabilitas) 8. THF Konselor PLD 35 Kelompok Pengguna (Tuna Netra)
Penentuan  delapan  narasumber  di  atas, didasarkan pada ragam usia dan latar belakang untuk mewakili setiap kelompok pengguna mal pelayanan publik. Implementasi dari observasi dan  interview  menjadi  bahan  konfirmasi  atau klarifikasi  satu  dengan  yang  lain,  baik  yang didapatkan  dari  amatan  secara  langsung, maupun yang didapatkan dari hasil interview.
Penelitian ini memilih beberapa prinsip desain inklusi  sebagai  alat  kajian  baik  observasi maupun interview.
Tabel 3. Penentuan Prinsip Sebagai Alat Kaji
Prinsip Desain Inklusi Observasi dan Interview Makna dan konteks sebagai perhatian utama - Bersifat partisipatif V Manusia sebagai orientasi utama V Pemilik mengajak pengguna untuk memutuskan - Biaya terjangkau - Pendekatan kepada ‘akar rumput’ - Demokrasi - Melihat dan mencari kebaruan V Penggunaan teknologi tepat guna dan berbasis perkembangan V Beragam -
Penelitian ini tidak menggunakan prinsip secara keseluruhan sebagai alat kaji, melainkan dipilih beberapa  prinsip  yang  relevan  dengan  isu fasilitas pelayanan publik. Tabel 3, merupakan penentuan  prinsip  yang  digunakan  sebagai dasar melakukan observasi dan interview serta pembahasan hasil. Prinsip-prinsip yang digunakan di antaranya adalah:
a. Bersifat partisipatif
b. Manusia sebagai orientasi utama
c. Melihat dan mencari kebaruan
d. Penggunaan teknologi tepat guna dan berbasis perkembangan
3.2 Pembahasan hasil temuan dengan prinsip teori desain inklusi
Mal  Pelayanan  Publik  Merdeka  Kota  Malang menjadi  salah  satu  fasilitas  pelayanan  publik baru  di  Kota  Malang.  Pemanfaatan  gedung
Arsitektura : Jurnal Ilmiah Arsitektur dan Lingkungan Binaan, Vol. 20 (2) October  2022: 341-352
eksisting  dengan  fungsi  baru  sebagai  mal pelayanan secara tidak langsung menyebabkan berbagai  persoalan  baru.  Persoalan-persoalan baru timbul disebabkan karena banyak aktivitas yang  tidak  bisa  secara  maksimal  terwadahi akibat  ruang  eksisting  tidak  sesuai  dengan program  ruang  fungsi  barunya.  Di  sisi  lain fungsi  penunjang  aktivitas  pelayanan  juga kurang maksimal bisa mengakomodasi berbagai kegiatan pengguna layanan.
Mal  Pelayanan  Publik  Merdeka  Kota  Malang secara  eksisting  berada  pada  satu  bangunan dengan  pusat  perbelanjaan.  Di  bawah  ini merupakan  zona  eksisting  dari  Mal  Pelayanan Publik  Merdeka  Kota  Malang,  lihat  pada gambar  3.  Pada  Gambar  3,  diilustrasikan  Mal Pelayanan Publik Merdeka Kota Malang berada pada  bagian  lantai  atas  pusat  perbelanjaan. Sirkulasi atau aksesibilitas baik untuk kendaraan  dan  juga  manusia,  menjadi  satu dengan  pusat  perbelanjaan.  Akses  utama menuju  lantai  pelayanan  menjadi  satu  dengan pusat  perbelanjaan  yang  hanya  diakomodasi dengan  transportasi  vertikal  berupa  tangga berjalan (Eskalator).
Gambar 3. Zonasi eksisting bangunan MPP Merdeka Kota Malang
a. Bersifat Partisipatif
Berdasarkan prinsip Inclusive Design “Bersifat Partisipatif”,  Mal  Pelayanan  Publik  Merdeka Kota  Malang  di  dalam  pengadaannya  secara tidak  langsung  mempertimbangkan  kebutuhan
publik.  Seperti  yang  disampaikan  oleh  salah satu narasumber di dalam penelitian ini,
“…Mal  pelayanan  merdeka  ini  dipilih berlokasi  disini  karena  berada  tepat  di sebelah  timur  titik  nol  Kota  Malang,  dan lokasi  dipilih  karena  kawasan  ini  menjadi kawasan  pusat  aktivitas  masyarakat  dan juga pusat aktivitas pemerintahan…”
SP, 11:30 WIB, 14 Maret 2022
Dengan  dipilihnya  lokasi  yang  strategis  pada wilayah  yang  menjadi  pusat  aktivitas  publik, Mal  Pelayanan  Publik  Merdeka  Kota  Malang menjadi  lebih  mudah  untuk  dicapai  dan  juga ditemukan.  Di  sisi  lain  Mal  Pelayanan  Publik Merdeka  Kota  Malang  juga  memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam mencapai fasilitas  pelayanan  dengan  kendaraan  umum atau  transportasi  kota.  Walaupun  secara langsung  tidak  melibatkan  masyarakat  dalam menentukan  pemilihan  lokasi,  keputusan pemilihan  lokasi  bernilai  baik  dan  tepat  pada gambar 4.
Selain itu,  dengan  tidak  melibatkan  partisipasi publik secara langsung, persoalan aksesibilitas menjadi  kendala  yang  paling  terlihat.  Dengan ditandai pada sirkulasi bagian depan atau drop off bangunan,  sirkulasi  tidak  secara  baik dibedakan  antara  sirkulasi  pengguna  dengan sirkulasi kendaraan. Akses menuju lantai dasar pelayanan  yang  memiliki  elevasi  cenderung tinggi,  hanya  ada  tangga  sebagai  media sirkulasinya  pada  gambar  5. Ditinjau  dari  segi aksesibilitas,  keadaan  eksisting  yang  hanya terdapat tangga  sebagai  media  sirkulasi  sangat menyulitkan  pengguna  berkebutuhan  khusus, orang tua, dan juga anak-anak.
Gambar 5. Drop Off MPP Merdeka Kota Malang
Pemilihan  bangunan  eksisting  sebagai  tempat fasilitas pelayanan publik secara tidak langsung
menyesuaikan fungsi bangunan yang sudah ada sehingga  faktor-faktor  pendukung  dalam berlangsungnya aktivitas pelayanan yang lancar menjadi  tidak  bisa  terpenuhi  dengan  baik. Selain  itu,  kebutuhan  pelayanan  publik  sangat kompleks, melibatkan  banyak  orang,  dan  juga berbagai macam latar belakang serta kemampuan.  Dengan  demikian,  banyaknya pengunjung  dari  berbagai  latar  belakang seharusnya  juga  disertai  dengan  fasilitas- fasilitas yang baik dan sesuai fungsinya.
b. Manusia Sebagai Orientasi Utama
Mal  Pelayanan  Publik  Merdeka  Kota  Malang menjadi  sebuah  terobosan  baru  fasilitas pelayanan  publik  yang  terintegrasi  dengan pusat  perbelanjaan.  Integrasi  yang  dibangun antara  mal  pelayanan  publik  dengan  pusat perbelanjaan  secara  tidak  langsung  juga  dapat menyokong  aktivitas  ekonomi  yang  ada  pada pusat  perbelanjaan.  Dengan  dimanfaatkannya fasilitas oleh berbagai elemen masyarakat, Mal Pelayanan Publik Merdeka Kota Malang harus siap  dengan  berbagai  latar  belakang  dan  juga jenis kemampuan pengguna. Akan tetapi, pada aspek kemudahan pengguna dalam berorientasi dan  mencapai  lantai  pelayanan,  pengguna
Gambar 4 . Lokasi MPP Merdeka Kota Malang Sumber: Google Earth (2022)
Arsitektura : Jurnal Ilmiah Arsitektur dan Lingkungan Binaan, Vol. 20 (2) October  2022: 341-352
cenderung  mengalami  kesulitan  karena  tidak ada  penanda  atau signage yang  secara  jelas mengarahkan pengguna menuju lantai pelayanan.
Gambar 6. Lobby MPP Merdeka Kota Malang
Maisel  (2018)  menjelaskan  di  dalam  bukunya bahwa signage yang tepat membantu pengguna dengan mengorientasikan diri mereka di dalam ruang,  menemukan  tujuan  mereka,  dan mengidentifikasi  lokasi  utama  di  sepanjang jalan baik  di  dalam  maupun  di  luar  bangunan. Pada  Mal  Pelayanan  Publik  Merdeka,  sangat minim  keberadaan signage yang  membantu pengguna layanan pada gambar 6.
Berkaitan dengan prinsip desain inklusi tentang “Manusia  sebagai  orientasi  utama”,  Mal Pelayanan Publik Merdeka Kota Malang belum melihat prinsip tersebut sebagai orientasi utama dalam  desain.  Karena  keputusan  desain terbentur  dengan  kondisi  eksisting  bangunan dan juga fungsi bangunan sebelumnya.
“…Lokasi  sudah  strategis,  menarik  juga karena menjadi satu dengan pusat perbelanjaan.  Akan  tetapi  yang  menjadi kendala bagi kami, adalah tentang
pengadaan  akses  yang  memadai  untuk semua pengguna, karena dengan menggunakan  bangunan  yang  sudah  ada, akses secara vertikal hanya ada satu, yaitu eskalator saja…”
SP, 11:30 WIB, 14 Maret 2022
Sesuai dengan kutipan hasil wawancara di atas, kendala  utama  disebabkan  karena  pemangku kepentingan  yang  bertanggung  jawab  pada penyelenggaraan mal pelayanan publik terhalang  kondisi  eksisting  bangunan.  Sampai pada saat  penelitian  ini  disusun,  akses menuju lantai  pelayanan  hanya  ada  satu,  yaitu  tangga berjalan  atau  eskalator.  Kondisi  tersebut  akan sangat  menyulitkan  pengguna  pelayanan  yang
berkebutuhan  khusus,  orang  lanjut  usia  dan juga anak-anak.
“…Persoalan  paling  menjadi  kendala selama aku bekerja di sini itu soal sirkulasi vertikal,  hanya  ada  eskalator  atau  tangga berjalan sebagai akses utama menuju lantai pelayanan. Sehingga sirkulasi vertikal yang ada di sini belum bisa memberikan hak yang sama  terhadap  pengguna  berkebutuhan khusus,  orang  tua  dan  juga  anak-anak. Keadaan  itu  akan  menyulitkan  mereka  jika tidak ada pendamping. Menurutku, pemilihan  jenis  transportasi  di  dalam gedung  untuk  memenuhi  elemen  sirkulasi vertikal sangatlah penting…”
DAK, 14:00 WIB, 14 Maret 2022
Berpusat pada pengguna dalam Desain Inklusi memiliki  arti  dan  tujuan  untuk  merespons seluas  mungkin  kebutuhan  pengguna.  Dengan demikian,  semua  orang  yang  menggunakan fasilitas publik memiliki hak yang sama dalam beraktivitas sehari-hari secara mandiri (Fletcher dalam (Hayati dkk., 2017).
Gambar 7. Ruang Pelayanan MPP Merdeka
Dalam rangka merespons kebutuhan pengguna berkebutuhan  khusus,  Mal  Pelayanan  Publik Kota  Malang  menyediakan  kursi  roda  untuk membantu  dalam  aktivitas  pelayanan,  lihat gambar  7.  Akan  tetapi,  hal  tersebut  bertolak belakang  dengan  keadaan  akses  pada  mal pelayanan  yang  hanya  ada  satu,  sehingga  alat bantu  yang  disediakan  tersebut  hanya  sekadar menjadi  aksesoris  saja  tanpa  memiliki  fungsi yang maksimal.
c. Melihat dan mencari kebaruan
Kota  Malang  sebagai  salah  satu  kota  prioritas yang  harus  menyelenggarakan  pelayanan publik  dalam  bentuk  mal  pelayanan,  dalam
perjalanannya membuat terobosan baru dengan cara menyatukan mal pelayanan publik dengan pusat perbelanjaan. Terintegrasinya mal
pelayanan  publik  dengan  pusat  perbelanjaan diharapkan dapat lebih
mudah menginformasikan  kepada  masyarakat  tentang adanya fasilitas pelayanan  baru  milik  kota.  Di sisi  lain  terintegrasinya  fasilitas  pelayanan publik  dengan  pusat  perbelanjaan  menjadi aspek  pendukung  dalam  hal  pertumbuhan ekonomi  kota.  Hal  tersebut  terjadi  karena kegiatan  publik  semakin  terpusat  pada  satu kawasan.
Inovasi baru di dalam rancangan mal pelayanan publik Kota  Malang  dengan  mengintegrasikan fasilitas  pelayanan  dan  pusat  perbelanjaan menjadi  satu  memberikan  dampak  positif  dari sisi kegiatan  sosial  dan  ekonomi.  Akan  tetapi, dari  inovasi  baru  yang  dihasilkan  tentang terintegrasinya  mal  pelayanan  publik  dengan pusat  perbelanjaan,  dibarengi  juga  muncul persoalan  baru.  Integrasi  dalam  desain  inklusi memiliki  arti  dan  tujuan  untuk  merespon berbagai  mode  pergerakan  manusia  (Maisel, 2018).  Seperti  yang  disampaikan  oleh  salah satu narasumber wawancara,
“…Sejauh ini, karena mal pelayanan publik merdeka  menjadi  satu  dengan  pusat perbelanjaan,  persoalan  parkir  dan  akses yang baik menjadi tidak terpenuhi.
Ditambah  juga  sirkulasi  untuk  kendaraan dan  manusia  tidak  secara  jelas  ada  pada area  luar  bangunan.  Ditambah  lagi,  pada area  main  entrance  hanya  ada  tangga sebagai akses…”
DAK, 14:00 WIB, 14 Maret 2022
Persoalan baru yang muncul dari terintegrasinya dua fasilitas menjadi satu adalah permasalahan  parkir.  Pada  Mal  Pelayanan Publik  Merdeka  Kota  Malang  yang  terjadi adalah  penggunaan  bahu  jalan  sebagai  ruang parkir  sehingga  keadaan  tersebut  sangat membahayakan pengguna (Gambar 8).
Ditambah lagi, lalu lintas pada jalan depan mal pelayanan sangatlah ramai dan padat.
Gambar 8. Ruang Pelayanan MPP Merdeka Sumber: Google Earth (2022)
d. Penggunaan  teknologi  tepat  guna  dan berbasis perkembangan
Mal  Pelayanan  Publik  Merdeka  Kota  Malang sebagai  fasilitas  pelayanan  publik  baru  sudah melakukan  berbagai  terobosan.  Salah  satu contohnya  adalah  penerapannya  pada  aspek teknologi.  Transformasi  model  pelayanan sangat  berkembang  dengan  ditandainya  model pelayanan berbasis teknologi. Model pelayanan secara  sistem  mempermudah  masyarakat dengan  diintegrasikannya  banyak  urusan administrasi publik dalam bentuk online . Akan tetapi, hal tersebut juga masih memiliki kendala bagi  masyarakat  yang  masih  belum  mengikuti perkembangan teknologi.
Penerapan  teknologi  pada  aktivitas  pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Merdeka Kota Malang  masih  diterapkan  pada  model  sistem pelayanan, tetapi belum menerapkan teknologi di  dalam  desain  atau  infrastruktur  secara  fisik mal pelayanan.
“…Infrastruktur fisik buat kami sebenarnya sudah  cukup  membantu,  walaupun  masih banyak  PR.  Yang  menjadi  perhatian  kami sebenarnya  adalah  lingkungan  sekitar, kecenderungan  masyarakat  kita  masih bingung  bagaimana  bersikap  pada  teman- teman  berkebutuhan  khusus.  Jadi  adanya fitur teknologi akan membantu banget buat kami.  Secara  mandiri  bisa  menentukan orientasi dan kebutuhan…”
THF, 16:30 WIB, 14 Maret 2022
Pemanfaatan  atau  penerapan  teknologi  pada infrastruktur  fisik  memberikan  dampak  sangat baik untuk berlangsungnya aktivitas pelayanan. Penerapan  teknologi  yang  berbasis  kebutuhan pengguna  membantu  berlangsungnya  aktivitas
Arsitektura : Jurnal Ilmiah Arsitektur dan Lingkungan Binaan, Vol. 20 (2) October  2022: 341-352
pelayanan  sesuai  dengan  beragam  kebutuhan pengguna.  Salah  satu  contohnya  adalah pengalaman  narasumber  dari  kelompok  tuna netra  pada  kutipan  di  atas.  Pengalaman  yang terjadi adalah pengadaan papan digital di dalam kampus  yang  berisikan  informasi  tentang segala aktivitas pelayanan dan juga daftar ruang pelayanan  pada  saat  narasumber  melakukan studi  di  salah  satu  negara.  Adanya  fitur teknologi tersebut sangat membantu pengguna tuna  netra,  di  mana  memanfaatkan  suara sebagai  alat  untuk  berorientasi.  Walaupun demikian,  hal  tersebut  harus  tetap  didukung dengan infrastruktur secara fisik pada sirkulasi fasilitas  publik.  Penggunaan  teknologi  tepat guna  dalam  desain  inklusi  juga  dapat diilustrasikan dalam bentuk membangun ruang atau  bangunan  yang  dapat  diakses  PWD (People With Disabilities), memperkaya pengalaman  anak-anak,  dan  ramah  terhadap kebutuhan  orang  tua,  merupakan  sebuah investasi  yang  baik  (Duren,  2021).    Investasi yang  dimaksud  adalah  desain  yang  nantinya menerapkan  teknologi  juga  akan  memberikan kebermanfaatan  bagi  semua  orang  tanpa terkecuali.
Penerapan  teknologi  pada  desain  fasilitas publik  dapat  diterapkan  pada  berbagai  elemen arsitektur.  Mal  pelayanan  publik  sebagai fasilitas  publik  dapat  memanfaatkan  teknologi sebagai penguat identitas bangunan publik.
“…Kalau  ngomongin  fasilitas  pelayanan publik,  yang  jadi  perhatian  saya  itu  ada  dua, pertama tentang  desain  bangunan yang kedua tentang  penerapan  teknologi  pada  bangunan publik.  Dari  dua  hal  itu,  pasti  akan mempermudah pengguna layanan atau masyarakat  umum  dalam  aktivitas  layanan publik.  Teknologi  disisi  lain  mempermudah proses pelayanan juga dapat menjadi penguat identitas bangunan publik dan menjadi simbol milik kota…”
STH, 14:30 WIB, 10 Maret 2022
Mal  Pelayanan  Publik  Merdeka  Kota  Malang pada intinya hanya menerapkan teknologi pada model  atau  sistem  pelayanan,  tetapi  belum menerapkan  teknologi  ke  dalam  desain  atau infrastruktur fisik fasilitas pelayanan publik.

## 4. KESIMPULAN
Kajian  yang  dilakukan  pada  Mal  Pelayanan Publik Merdeka Kota Malang dinilai dari empat prinsip  pilihan Inclusive Design, yaitu  bersifat partisipatif;  manusia  sebagai  orientasi  utama; melihat dan mencari kebaruan; dan penggunaan teknologi tepat guna yang berbasis perkembangan.  Kajian  ini  mengarahkan  pada beberapa  kalimat  permasalahan  sebagai  hasil kajian,  di  antaranya  adalah  pertama,  Mal Pelayanan  Publik  Merdeka  Kota  Malang memiliki permasalahan utama yaitu aksesibilitas;  kedua,  persoalan  aksesibilitas ditandai  dengan  hanya  ada  satu  akses  yang dapat  digunakan  oleh  pengguna  menuju  ruang pelayanan sebagai konsekuensi dari pemanfaatan bangunan yang sudah ada; ketiga, masalah  aksesibilitas  menyebabkan  timbul persoalan-persoalan yang lain, seperti masalah sirkulasi, disfungsi pada ruang, ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan juga tidak terakomodasi dengan baik aktivitas pelayanan oleh pengguna berkebutuhan khusus, orang tua, dan juga anak- anak;  keempat,  dengan  hanya  ada  satu  akses berupa  eskalator  (tangga  berjalan)  akan menyulitkan  pengguna  berkebutuhan  khusus, orang tua dan juga anak-anak untuk beraktivitas secara mandiri pada fasilitas pelayanan; kelima, dengan hanya ada satu akses yang dimiliki Mal Pelayanan  Publik  Merdeka  Kota  Malang, menyulitkan  pengguna  dalam  berorientasi  dan juga  membahayakan  pengguna  jika  terjadi keadaan darurat.
Kajian  desain  yang  dilakukan  pada  Mal Pelayanan  Publik  Kota  Malang  dengan pendekatan  desain  inklusi pada  penelitian  ini memberi  gambaran  bahwa  fasilitas  pelayanan publik  tidak  cukup  hanya  memenuhi  nilai efektif dan efisien saja, tetapi harus memenuhi nilai  aksesibilitas.  Dari  kajian  yang  dilakukan juga dapat diformulasikan beberapa permasalahan-permasalahan yang menjadi hasil penelitian dan mengarah pada pembuktian bahwa  Mal  Pelayanan  Publik  Merdeka  Kota Malang  belum  menjadi  fasilitas  publik  yang inklusif. Perwujudan lingkungan inklusif harus melibatkan  semua  pemangku  kepentingan  dan partisipasi masyarakat untuk dapat menghasilkan lingkungan yang inklusif. Di sisi lain,  penerapan  desain  inklusif  tidak  berhenti pada  desain  standar  saja,  tetapi  juga  harus
dipastikan  bagaimana  implementasi  desain  di lapangan harus sesuai dengan fungsinya.

## KONTRIBUSI PENULIS
Melihat  fenomena  terobosan-terobosan  baru dalam  reformasi  birokrasi  yang  dilakukan pemerintah,  terutama  dalam  hal  peningkatan kualitas  pelayanan  publik,  penulis  pertama (MSRS) memiliki ide untuk meneliti bagaimana infrastruktur pelayanan publik dapat mengakomodasi  berbagai  macam  pengguna dengan  ragam  kemampuan  (inklusif).  Penulis kedua (IGNA)  dan  ketiga  (VTN)  memberikan arahan,  bimbingan  serta  dukungan  data-data baik  berupa  referensi  dan  juga  pengalaman secara teknis bagaimana infrastruktur pelayanan  publik  seharusnya  bekerja  untuk berbagai jenis kemampuan pengguna.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penelitian  ini,  yang  merupakan  bagian  awal dari  penelitian  tesis  penulis,  dapat  terlaksana dengan  baik  dan  lancar  berkat  dukungan  dari berbagai  pihak.  Peneliti  mengucapkan  terima kasih kepada  Pemerintah  Kota  Malang,  dalam hal  ini  Dinas  Tenaga  Kerja  PMPTSP  yang sudah memberikan izin dan memberi data-data untuk  melakukan  penelitian  di  Mal  Pelayanan Publik Merdeka Kota Malang. Tidak lupa juga terima  kasih  kepada  seluruh  narasumber wawancara  yang  bersedia  menjadi  perwakilan pengguna fasilitas pelayanan publik.

## REFERENSI
Duren,  N.  L.  de.  (2021). Cities  as  Spaces  for Opportunities  for  All:  Building  Public Spaces  for  People  with  Disabilities, Children,  and  Elders. Inter-American
Development Bank. Fizriyani,  W.  (2022). Kota  Malang  Soft Launching Mal Pelayanan Publik Merdeka . Www.Republika.Co.Id. https://www.republika.co.id/berita/r54prl 380/kota-malang-soft-launching-mal- pelayanan-publik-merdeka .  Diakses:  18
Mei 2022
Grütter,  J.  K.  (2020).  Basics  of  Perception  in
Architecture.  In Basics  of  Perception  in Architecture . https://doi.org/10.1007/978- 3-658-31156-8
Hardiansyah.  (2018).  Kualitas  Pelayanan Publik  Konsep  Dimensi  Indikator  dan
Implementasinya. Gava  Media ,  250. http://repository.usu.ac.id/bitstream/1234 56789/23790/4/Chapter I.pdf
Hayati,  A.,  Bararatin,  K.,  Indrawan,  I.  A.,  & Muchlis,  N.  (2017).  Studi  Aksesibilitas Halte  Bus  Trans  Menuju  Lingkungan Inklusif. EMARA:  Indonesian  Journal  of
Architecture , 3 (2), 91–97. https://doi.org/10.29080/emara.v3i2.175
Imrie, R., & Hall, P. (2004). Inclusive Design | Designing  and  Developing  Accessible Environments. In Spon Press .
Lian,  B.  (2019).  Revolusi  Industri  4.0  Dan Disrupsi,  Tantangan  Dan  Ancaman  Bagi Perguruan  Tinggi. Prosiding  Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Pgri Palembang 12 Januari 2019 , 2 , 364–370. Maftuhin,  A.  (2017). Mendefinisikan  Kota Inklusif:  Asal-Usul,  Teori  dan  Indikator . 93–103.
https://doi.org/10.14710/tataloka.19.2.93-
103
Maisel, J. L., Steinfeld, E., Basnak, M., Smith, K., & Tauke, M. B. (2018).
PocketArchitecture:  Technical  Design Series Inclusive Design . Routledge.
Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat. (2017). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik  Indonesia  No.  14/PRT/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung .
Niezabitowska,  E.  D.  (2018). Research Methods  and  Techniques  in  Architecture (1st  ed.).  Routledge  Taylor  and  Francis Group.
Pallasmaa,  J.,  Perez-Gomez,  A.,  &  Holl.,  S.
(2007). Questions of Perception- Phenomenology  of  Architecture. William Stout Publishers.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2009). UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang “Pelayanan Publik.” Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas . Sampurno,  M.  (2022). Sebanyak  59 Usulan  di
Musrenbang  Disabilitas untuk  Wujudkan Malang Kota Inklusi .
Arsitektura : Jurnal Ilmiah Arsitektur dan Lingkungan Binaan, Vol. 20 (2) October  2022: 341-352
Radarmalang.Jawapos.Com. https://radarmalang.jawapos.com/malang -raya/kota-malang/16/02/2022/sebanyak- 59-usulan-di-musrenbang-disabilitas- untuk-wujudkan-malang-kota-inklusi/ . Diakses: 18 Mei 2022