Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021, Hal. 328-333| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3435.328-333

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI BALI
Agung Ananda Putria Elda Sukawati, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali anandaputri0302@gmail.com, idaayuputuwidiati@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Pajak kendaraan termasuk kedalam pendapatan daerah yang dapat menunjang pembangunan melalui anggaran pendapatan serta belanja daerah. Progresif merupakan pajak dimana  pungutannya dengan cara menaikan pajak yang  harus  dibayarkan  sesuai  dengan  ketentuan  objek  pajak.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui penerapan  pajak  progresif  terhadap  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  di  Provinsi  Bali  dan  untuk  mengetahui perlindungan hukum bagi wajib pajak terhadap pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor di Provinsi Bali. Metode  yang  digunakan  adalah penelitian hukum  empiris. Sumber  bahan hukum  primer  didapat  melalui hasil penelitian  dan  dapat  disimpulkan  pengenaan  mengenai  pengenaan  pajak  progresif  kendaraan  dapat meningkatkan  pendapatan  daerah  terhadap  pajak  kendaraan  bermotor  (PKB)  yang  merupakan  bagian  dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Bali yang bertujuan untuk meningkatkan struktur dan infrastruktur yang menunjang kesejahteraan masyarakat daerah. Menekan angka kepemilikan kendaraan pribadi bagi masyarakat sehingga dapat memecahkan permasalahan daerah yaitu kemacetan. Perlindungan hukum bagi wajib pajak progresif sering menjadi permasalahan bagi pemilik kendaraan, dikarenakan seringnya masyarakat tidak  melaporkan  bahwa  kendaraan  tersebut  sudah  berpindah  tangan,  upaya  yang  dapat  dilakukan  ialah memaksimalkan  aparat  dalam  meminimalisir  kesalahan  dari  aparat  dalam  menentukan  pengenaan  pajak progresif sehingga menimbulkan sengketa.
Kata kunci: Pajak Progresif, Perlindungan Hukum, Wajib Pajak

## Abstract
Vehicle  tax  is  included  in  regional  income  that  can  support  development  through  regional  revenue  and expenditure budgets. Progressive is a tax where the levy is by increasing taxes that must be  paid in accordance with the provisions of the tax object. The purpose of this study is to determine the application of progressive tax on  motor  vehicle  taxpayers  in  Bali  Province  and  to  determine  legal  protection  for  taxpayers  against  the imposition of progressive tax on motor vehicles in Bali Province. The method used is empirical legal research. The method used is empirical legal research. Sources of primary legal materials are obtained through research results  and  it  can  be  concluded  that  the  imposition  of  progressive  vehicle  tax  can  increase  regional  income towards motor vehicle tax (PKB) which is part of the Bali Province Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) which aims to improve the structure and infrastructure that support the welfare of the local communit. Reducing  the  number  of  private vehicle  ownership  for  the  community  so  that  it  can  solve  regional  problems, namely congestion. Legal protection for progressive taxpayers is often a problem for vehicle owners, because people often do not report that the vehicle has changed hands.
Keywords: Taxpayers, Progressive Tax, Legal Protection

## I. PENDAHULUAN
Pembangunan  daerah  merupakan  aspek  penting  dalam  pembangunan  nasional    yang  didalamnya meliputi  bidang  sosial  budaya,  kehidupan  beragama,  ekonomi,  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, pertahanan  dan  keamanan,  hukum  dan  aparatur,  pembangunan  wilayah  dan  tata  ruang,  penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal tersebut dapat  diwujudkan  dengan  melalui  pemberian  kewenangan  bagi  daerah  itu  sendiri  untuk  mengatur daerahnya yang  dikenal  dengan  otonomi  daerah sesuai dengan  yang tertuang  dalam  UU No. 23 Thn 2014  Tentang  Pemerintah  daerah.  Mengingat  pembangunan  daerah  merupakan  aspek  penting  yang menjadi acuan terhadap pembangunan nasional.
Kewenangan otonomi daerah ini direalisasikan dengan diberikannya daerah kebebasan dalam mengatur daerahnya dan adanya pembatasan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang didasari  pada  pada  prinsip  demokrasi.  Dalam  pelaksanaanya  daerah  otonom  tidak  terlepas  dari pengawasan  pemerintah  pusat  dalam  suatu  kebijakan  atau  keputusan  daerah  harus  diambil  sesuai
dengan  konsep  hukum  public,  yang  dimana  wewenangnya  terdiri  atas  setidaknya  beberapa  bagian- bagian  penting  yaitu  dampak,  pengaturan  hukum  dan  formalitas  didalamnya  ( Philipus  M.  Hadjon, 1997: 16 ).
Pajak  menurut Halim  (2004) adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  Negara  berdasarkan  undang- undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal  balik  (kontra  prestasi)  yang langsung  dapat  ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk  membayar  pengeluaran  umum. Mangkoesoebroto  (1993) menyatakan  pajak  adalah  suatu  pungutan  hak  prerogative  pemerintah, pungutan  tersebut  didasarkan  pada  undang-undang,  pungutannya  dapat  dipaksakan  kepada  subjek pajak di mana tidak dapat balas jasa secara langsung terhadap penggunanya.
Pajak daerah adalah bagian penting pendapatan daerah yang paling besar pengaruhnya untuk mengisi kas daerah melalui APBD dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam UU No. 23 Thn  2014  pasal  157  menjelaskan  sumber  pendapatan  daerah  berupa:  hasil  daerah,  hasil  retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, dana pemimbangan dan  lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah.  Dalam  upaya  untuk  mengatasi  kesenjangan  pemerintah harus  mampu  memberikan  terobosan  dalam  mendisiplinkan  anggaran  dengan  melalui  peningkatan penerimaan  pajak  secara  progresif  yang  adil  dan  jujur.  Menurut Yudartha  (2016) pajak  daerah merupakan salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada daerah oleh pemerintah pusat dalam meningkatkan  penerimaan  kemudian  berkontribusi  dalam  pendapatan  asli  daerah.    Penerapan  pajak kendaraan bermotor di Indonesia, pertama kali pada pajak rumah tangga tahun 1908. Ada empat dasar pengenaannya  pajak  dari  rumah  tangga,  dua  diantarnya adalah  mengenai  jumlah  dan  macam  sepeda motor serta jumlah dan macam mobil (Samudra, 2015:91).
Pembiayaan  dalam  upaya  pemungutan  pajak  progresif  dapat  digali  dari  pendapatan  asli daerah  yang  salah  satunya  bersumber  dari  hasil  pajak  daerah.  Pengaturan  mengenai  pajak  dan retribusi  daerah  diatur  dalam  UU  No.  28  Thn  2009  Tentang  Pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  yang didalamnya  berisi  kontribusi  wajib  yang  ditujukan  kepada  daerah  yang  tertuang  oleh  badan  pribadi yang  bersifat  memaksa  berdasar  pada  Undang-Undang  dengan  tidak  mendapat  imbalan  secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pemanfaatan potensi pemungutan pajak dalam hal ini ialah Provinsi Bali sepenuhnya menjadi kewenangan  sesuai  dengan  dinamikanya  yang  berupa  demografi,  sosio  kultural,  dan  perkembangan ekonomi  yang  menunjuk  ke  arah  dinamis.  PERDA  Provinsi  Bali  No.  1  Thn  2011  mengenai  pajak daerah  dijelaskan  pada  BAB  I  pasal  1  ayat  (9)  kendaraan  yang  disebut  PKB  merupakan  pajak  atas kepunyaan kendaraan bermotor. Selain itu di ayat (2)  juga diuraikan kendaraan bermotor merupakan kendaraan  beroda  yang  dioperasikan  di  semua  jalan  darat,  dan  digerakkan  oleh  peralatan  teknik berupa motor atau peralatan yang menunjang lainnya.
Pajak  diciptakan  untuk  menciptakan  kesejahteraan  dan  keadilan  kepada  seluruh  masyarakat dengan  salah  sifat  yaitu  memaksa  tanpa  ada  timbal  balik  secara  langsung.  Salah  satu  daerah  yang berupaya  untuk  mewujudkan  keadilan  sosial  melalui  sektor  pajak  adalah  Provinsi  Bali  melalui penerapan  pajak  progresif  bagi  kendaraan  bermotor  tahun  2016,  salah  satu  faktor  penting  dalam penerapan pajak progresif adalah untuk mengurangi kemacetan daya beli masyarakat akan kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum ( Ni Wayan Supriliyani & I Putu Dharmanu  Yudharta, 2018 ). Pajak kendaraan bermotor (PKB) yang menjadi sumber pemasukan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Provinsi  Bali,  yang  dimana  dalam  Surat Edaran  Gubernur  Bali  Nomor  119/1718/Dispenda,  tanggal  6  April  2011  tentang  Sosialisasi  Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), mulai pada bulan Juni  2014  diterapkannya  tarif  pajak  progresif  bagi  kendaraan  bermotor.  Upaya  pengenaan  pajak progresif  ini  bertujuan  untuk  menekan  angka  kepemilikan  kendaraan  pribadi  dan  mengatasi  tingkat kemacetan lalu lintas yang hampir terjadi disetiap jalan besar di Kota Denpasar ( Gede Wiriya Kusuma & Desak Putu Dewi Kasih, 2016 ). Salah satu jenis pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan terbesar  dari  sektor  pajak  adalah  pajak  kendaraan  bermotor  yaitu  pajak  atas  kepemilikan  dan/atau penguasaan  atas  kendaraan  bermotor.  Pajak  kendaraan  bermotor  ini  sangat  berpengaruh  terhadap sumber  pendapatan  asli  daerah,  yang  berguna  untuk  membiayai  pelaksanaan  tugas  rutin  pemerintah daerah.  Hasil  pemungutan  pajak  kendaraan  bermotor  ini  berfungsi  untuk  pembangunan  daerah Provinsi  yang  selanjutnya  diserahkan  kepada  kabupaten/kota  dana  perimbangan  dalam  bentuk  Dana Bagi Hasil ( Ida Bagus Agung Daparhita & Anak Agung Ayu Tini Rusmini Gorda, 2018 ).
Berdasarkan  pada  uraian  penjelasan  diatas  maka  tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk mengetahui pengenaan pajak progresif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bali dan untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  bagi  wajib  pajak  terhadap  pengenaan  pajak  progresif kendaraan bermotor di Provinsi Bali.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  kedalam  penelitian  hukum  empiris,  yang  di  dalam  penulisan  ini  terdapat penelitian  mengenai  pemberlakuan  atau  pelaksanaan  ketentuan  pengaturan  hukum  yang  ada  secara nyata  pada  setiap  peristiwa  hukum  yang  terjadi  di  lingkungan  masyarakat.  Acuan  pada  penelitian adalah bagaimana sistem penerapan ketentuan normative pada peristiwa yang menyangkut hukum dan yang menjadi hasilnya ( Mahmud Marzuki, 2005 ). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah data primer dan data sekunder, yang dalam proses pencarian dan pengumpulannya berbeda-beda dalam  cara memperolehnya. Data primer  dalam penulisan ini  didapat dari atau dikumpulkan  dengan cara  melakukan  wawancara  dengan  narasumber  serta  terdapat  beberapa  responden  yang  dapat memperkuat  data  dalam  penulisan  ini.  Data  primer  juga  didapat  dengan  cara  observasi  langsung  di kantor UPTD, Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Badung. Penelitian ini  dapat  dikategorikan  sebagai  penelitian  hukum  empiris  dikarenakan  dalam  pengkajiannya dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mengkaji bahan-bahan hukum dibidang Pemerintah Daerah dan Hukum Pajak Daerah khususnya. Bahan-bahan hukum yang digunakan  dalam penelitian ini didapat dari bahan bacaan  hukum keperdataan, hukum pajak dan beberapa bacaan yang memiliki keterkaitan  dengan  perpajakan.Keseluruhan  hasil  yang  telah  diperoleh  baik  dari  bahan  acuan  primer dan  sekunder  akan  diolah  dengan  menggunakan  teknik  penyusunan  data  secara  sistematis  dan dihubungkan  satu  dengan  yang  lainnya.  Data  akan  diolah  secara  kualitatif  dan  penyajian  data dilakukan secara deskriptif dan sistematis.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengenaan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Pemungutan  pajak  yang  dilakukan  negara  didasari  oleh  pengaturan  hukum  yang  jelas  dan  sah,  yang artinya  dimana  pejabat  negara  atau  yg  berwenang  berhak  melakukan  perampasan  kekayaan  warga negaranya dengan menaati segala ketentuan yang ada sebagai bentuk wajib pajak,  sebagaimana diatur dalam  pasal  23A  UUD  NRI  1945  yang  berbunyi    pajak  dan  pungutan  yang  bersifat  memaksa  yang ditujukan untuk negara seperti yang diatur dalam Undang-Undang.
Beriringan dengan reformasi terbentuklah daerah-daerah otonom yang diberi kewenangan dan kebebasan  untuk  mengatur  daerahnya  sendiri  dengan  batasan-batasan  yang  sudah  ditetapkan  oleh Undang-Undang  dan  dalam  pelaksanaannya  diawasi  langsung  oleh  pemerintah  pusat.  Pelaksanaan otonomi daerah ini bertujuan untuk  memaksimalkan  hasil yang akan  dicapai oleh pemerintah daerah dan  menghindari  kerumitan  yang  akan  menghambat  apabila  semuanya  masih  diatur  sendiri  oleh negara.  Dengan  demikian  pembangunan  dan  pembentukan  kebijakan  daerah  dapat  dilakukan  sesuai dengan  potensi  daerah  masing-masing  dan  tetap  diatur  oleh  UU  dan  diawasi  langsung  oleh  negara ( Widjaja, 2002 ).
Kewenangan  dalam  melakukan  pemungutan  pajak  yang  dilakukan  dengan  paksa  perlu diberikan  pengawasan  yang  lebih  agar  tidak  terjadi  kesewenang-wenangan.  Pemerintah  juga  harus memberikan  batas-batas  dalam  pemungutan  pajak  tersebut  agar  dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan koridor-koridor  hukum  yang  berlaku.  Membayar  pajak  merupakan  aspek  yang  menjadi  kewajiban wajib  yang  harus  dilakukan  oleh  warga  negara  tetapi  juga  menjadi  hak  warga  negara  atas pembangunan nasional dari pembayaran pajak tersebut.
Subjek  yang  dapat  dikenakan  pajak  adalah  orang  individu  itu  sendiri  atau  perusahaan  yang memiliki benda bergerak di dalamnya seperti kendaraan bermotor ( Siahaan, 2006: 142 ). Subjek yang dijadikan  pajak  kendaraan  bermotor  yang  dikuasai  oleh  pribadi  atau  badan-badan  tertentu,  sebagai berikut;  subjek  pajak  pemilik  kendaraan  bermotor,  pemilik  dan  penguasa  kendaraan,  subjek  yang hanya  menguasai  tapi  tidak  memiliki  kendaraan  dengan  penggerak  motor.  Ketiga  butir  itu  memiliki makna  yaitu  wajib  melakukan  pembayaran  berupa  pajak  kendaraan  sehingga  dapat  dikenakan  pajak kendaraan bermotor.
Penetapan  tarif  progresif  untuk  kendaraan  yang  digerakan  motor  sesuai  dengan  yang dijelaskan  dalam Perda Provinsi  Bali  No. 1 Thn 2011 pasal 7 ayat (1) yaitu;  kepemilikan kendaraan
motor  pertama  dikenakan  1,5%  ,  kepemilikan  kendaraan  bermotor  kedua  dan  seterusnya,  kendaraan kedua  dikenakan  sebesar  2%,  ketiga  dikenakan  2,5%,  keempat  dikenakan  sebesar  3%,  kelima dikenakan sebesar 3,5%., kepemilikan pada huruf B berdasar pada atas nama kepemilikan pribadi atau alamat  yang  memiliki  kesamaan  dengan  yang  sudah  ada  sebelumnya,  dikecualikan  terhadap kepemilikan kendaraan roda 2 tidak dikenakan pajak secara progresif.
Pajak daerah dan retribusi ialah semua kendaraan beroda beserta dengan gandengannya yang digunakan  di  semua  jalur  darat  dan  digerakan  dengan  motor  atau  sejenisnya  yang  memiliki  fungsi mengubahnya  menjadi  tenaga  gerak  bagi  kendaraan,  termasuk  alat-alat  besar  yang  dalam pengoperasiannya menggunakan roda dan tidak melekat secara permanen dan bisa dioperasikan di air.
Alasan dikenakannya pajak terhadap kendaraan bermotor dikarenakan penggunaan jalan raya menimbulkan  biaya  langsung  dan  tidak  langsung  terhadap  pengelolaannya.  Untuk  alokasi  dana  atas perbaikan jalan maka diterbitkanlah pengaturan mengenai pengenaan pajak bagi kendaraan bermotor. Secara  subjektif,  mereka  yang  memiliki  tanggungan  atas  pajak  bisa  saja  mengakui  hanya  memiliki satu kendaraan bermotor agar yang bersangkutan terhindar dari pengenaan pajak progresif kendaraan.
Kecurangan  atas  kepemilikan  jumlah  kendaraan  bermotor  dapat  disiasati  dengan  Perda Provinsi Bali No. 1 Thn 2011 sebagai landasan hukum normatif yang jelas, diharapkan bisa menjadi acuan  dalam  penindakan  dan  pemberian  pajak  progresif  bagi  mereka  yang  memiliki  kendaraan bermotor  lebih  dari  satu  dan  bisa  lebih  efektif  dan  efisien  dalam  upaya  pemungutan  pajak  tersebut. Sebagaimana  diketahui  bahwa  pajak  merupakan  sumber  dana  yang  digunakan  oleh  negara  sebagai operasional  dalam  rangka  menjaga  dan  memelihara  kedaulatannya,  sesuai  dengan  konsep  hukum bernegara, negara memiliki kewenangan untuk memungut pajak. Indonesia merupakan negara hukum yang  dimana  dalam  hal  ini  artinya  setiap  orang  dapat  menikmati  haknya  dengan  damai,  disitulah pentingnya negara memungut pajak harus berdasar pada Undang-Undang dan disitu juga diatur unsur pemaksaan dalam pemungutannya.
Indonesia  adalah  negara  yang  sangat  memperhatikan  HAM  warga  negaranya  maka  dalam pemungutannya agar tidak melanggar HAM maka segala pemungutan pajak yang diperuntukan untuk negara  pelaksanaanya  harus  sesuai  dengan  Undang-Undang,  apabila  pelaksanaanya  tidak  sesuai dengan  Undang-Undang  maka  dapat  dikatakan  itu  sebagai  perampokan.  Pajak  progresif  merupakan sistem  pemungutan  pajak  dengan  menaikan  persentase  pajak  yang  dimana  pembayarannya  harus sesuai  dengan  objek  pajak,  sistem  pajak  yang  dapat  dikenakan  progresif  ialah  penghasilan  perbulan dan  pajak  kendaraan  dengan  penggerak  motor.  Kebijakan  pengenaan  tarif  pajak  bagi  kendaraan bermotor  juga  ditujukan  untuk  memecah  tingkat  kemacetan  di  daerah  dengan  diberikannya kewenangan  kepada  daerah  untuk  mengatur  biaya  pengenaan  pajaknya  sesuai  dengan  peredaran kendaraan motor di daerah tersebut.
Khusus  bagi  kendaraan  yang  dioperasikan  di  jalur  umum,  termasuk  alat-alat  berat  industry hanya  dikenakan  pajak  sesuai  dengan  nilai  jual  kendaraan  tersebut.  Dana  yang  didapat  dari  pajak tersebut  akan  dialokasikan  ke  daerah  itu  sendiri  dengan  sasaran  pembangunan  dan  pemeliharaan sarana  dan  prasarana  serta  pengadaan  dan  pemeliharaan  modal  transportasi  umum  yang  dapat dinikmati  langsung  oleh  warga  daerah  tersebut.  Hal  ini  dikenal  dengan  earmarking  yang  artinya kewajiban pemerintah daerah mengalokasikan pembayaran pajak bagi kepentingan masyarakatnya.
Pemungutan  pajak  bagi  masyarakat  telah  mengalami  pembaharuan,  dengan  pembaharuan dalam  hal  administrasi  perpajakan,  kualitas  disetiap  pelayanannya  dan  diimbangi  dengan diberlakukannya pengawasan yang struktur yang jelas dan efektif dan didukung oleh berbagai elemen yang  berbasis  pada  fungsi  dan  sumber  daya  manusia  yang  profesional.  Umumnya  disetiap pelaksanaan  pemungutan  terhadap  pajak  harus  didasari  oleh  sistematis  yang  menjadi  acuan  ukuran adil atau tidaknya suatu pungutan pajak tersebut.
Faktor yang  menjadi acuan  kuat agar penagihan  dan pembayaran atas pajak dapat dilakukan secara  maksimal  adalah  kepatuhan  dari  wajib  pajak  dalam  pelaksanaan  kewajibannya.  Upaya  yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada wajib pajak sehingga dapat menimbulkan kepatuhan dalam pembayarannya. Karena kualitas  dari  pelayanan  itu  sendiri  merupakan  tingkat  keunggulan  untuk  memenuhi  keinginan pelanggan,  dan  mereka  mengharapkan  kinerja  yang  lebih  baik  dan  efisien  dalam  proses pembayarannya.
Dasar  dari  penetapan  pajak  kendaraan  berpenggerak  motor  yaitu  hasil  dari  nilai  jual kendaraan  bermotor,  yaitu  nilai  jual  kendaraan  bermotor  ditentukan  harga  pasar  kendaraan  tersebut
pada  umumnya,  yaitu  rata-rata  harga  yang  diperoleh  dari  beberapa  sumber  yang  dapat  dipercaya. Harga  pasaran  umum  disini  adalah  harga  pada  minggu  bulan  desember  tahun  pajak  sebelumnya. Penghitungan  dasar  atas  pengenaan  pajak  tersebut  ditetapkan  oleh  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri atas  dasar  pertimbangan  dari  Menteri  Keuangan  dengan  acuan  penghitungan  dasar  pengenaan  pajak dan akan ditinjau kembali setiap tahunnya.

## 2. Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Progresif Pada Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
Mengacu  pada  hasil  wawancara  penulis  dengan  Ibu  Ni  Putu  Damayanti,  SM.  Pegawai  bagian Pelayanan  Pajak  Progresif  di  UPTD  Samsat  Badung  menjelaskan  kendala  yang  sering  terjadi dilapangan  dan  yang  menjadi  faktor  penghambat  dalam  pengenaan  pajak  terhadap  kendaraan  yang telah dijual oleh tangan pertama atau pemilik sebelumnya akan tetapi  pemilik kedua tidak melakukan balik nama atas kendaraan tersebut. Hal ini menyebabkan petugas mengambil kebijakan dengan cara mencari informasi mengenai kepemilikan kendaraan sebelum jatuh kepada pihak yang berikutnya.
Alasan  dan  tujuan  yang  dijadikan  acuan  dari  pengenaan  pajak  progresif  ialah  untuk mengontrol  dan  mengurangi  jumlah  kendaraan  setiap  tahunnya.  Dengan  adanya  pajak  progresif  ini diharapkan dapat menekan kepemilikan kendaraan bermotor bagi masyarakat. Masalah-masalah yang pada  umumnya  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  mengenai  pajak  progresif  ini  adalah  para  wajib pajak memiliki kendaraan lebih dari satu tetapi dalam  penguasaannya yang sekarang hanya memiliki satu kendaraan.
Berdasarkan hasil  wawancara terhadap Ibu Komang Ratnawati, SH.  Yang berstatus sebagai Pegawai  Bagian  Pelayanan  Progresif  di  UPTD  Kabupaten  Badung,  Apabila  terjadi  hal  yang  seperti dipaparkan di atas maka sangat  mungkin akan terjadi  sengketa terhadap suatu pajak. Sengketa pajak terjadi  apabila  individu  yang  menjadi  wajib  pajak  menolak  atas  penetapan  pajak  yang  sudah ditentukan  oleh  fiskus  atau  pegawai  pemerintah  sebagaimana  telah  diberi  wewenang  atas  penetapan pajak.
Dengan  maraknya  sengketa  pajak,  perlu  adanya  perlindungan  hukum  bagi  mereka  yang menjadi  subjek  wajib  pajak.  Perlindungan  hukum  ialah  memberikan  pengayoman  kepada  mereka yang  dirugikan  akibat  terjadinya  sesuatu  hal  yang  merugikan  salah  satu  pihak  dan  dapat  menuntut pihak  yang  merugikan  mereka  baik  itu  secara  materiil  atau  kekerasan  fisik,  sehingga  semua  dapat menikmati  semua  kebijakan  dan  rasa  adil  atas  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum  kepada  setiap masyarakat ( Satjipto Rahardjo, 1986 )
Maka ada dua macam klasifikasi dalam perlindungan hukum itu sendiri yang dapat dilakukan yaitu: perlindungan  hukum  yang bersifat preventif  yaitu subjek  hukum  diberikan  kewenangan untuk menyatakan  keberatan  atas  suatu  hal  atau  pendapat  sebelum  terjadi  keputusan  pemerintah. Perlindungan  hukum  yang bersifat represif bertujuan  untuk  menyelesaikan sengketa, penanganannya dilasanakan langsung oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi negara di Indonesia. Prinsip terhadap  konsep  perlindungan  hukum  terhadap  tindakan  atau  kelalaian  yang  dilakukan  pemerintah dalam  upaya  pemberian  suatu  kebijakan  bersumber  pada  konsep  mengenai  pengakuan  dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Saran
Berdasarkan paparan penelitian makan disimpulkan beberapa poin yaitu:
1. Dapat  disimpulkan  bahwa,  pengenaan  tarif  terhadap  pajak  progresif  pada  Pajak  Kendaraan dengan  penggerak  motor  menyebabkan    terjadinya  penambahan  terhadap  pendapatan  yang didapat  oleh  daerah  dan  dijadikan  sebagai  pemasukan  pendapatan  asli  daerah.  Dan  dapat meningkatkan  APBD  Provinsi  Bali  sekaligus  dapat  memecah  kemacetan  yang  terjadi  di  daerah selama ini, serta menjadi bagian  dari upaya pengurangan kendaraan dengan penggerak  motor di Provinsi  Bali,  dan  masyarakat  diharapkan  lebih  banyak  yang  menggunakan  sarana  umum  yang sudah disiapkan oleh pemerintah.
2. Dapat  disimpulkan  bahwa,  perlindungan  Hukum  bagi  Wajib  Progresif  pada  Pengenaan  Pajak Kendaraan  Bermotor  sering  mengalami  kendala  dikarenakan  Wajib    Pajak    kendaraan  yang sudah  berpindah  tangan    tapi  belum  melakukan  pembalikan  nama  atas  kendaraan  itu  sendiri, sehingga  data atas kepemilikan tidak  dihapus dan tidak berubah sehingga menyebabkan  wajib
pajak tidak perlu untuk  membayar pajak kendaraan bermotor yang sudah tidak lagi dimilikinya. Upaya yang bisa  dilakukan atau ditempuh wajib pajak adalah hanya tertuju belum maksimalnya kinerja  petugas  terkait  dari  pajak  terhadap  wajib  pajak    dan  sering  terjadinya  kesalahan  dari aparat pajak dalam menentukan pengenaan pajak  sehingga menimbulkan sengketa antara aparat pajak  dengan  wajib  pajak,  perlindungan  wajib  pajak  diselesaikan  secara  preventif  yaitu  dengan cara  mengajukan  keberatan  atas  dasar  ketidakpuasan  kepada  pihak-pihak  yang  terkait didalamnya  dan  cara  represifnya  yaitu  melalui    Pengadilan  Pajak  dengan  mengajukan  tuntutan atas dasar terjadinya sengketa pajak.
2. Saran
1. Diharapkan  pengaturan  mengenai  sistematis  dan  prosedur  pemungutan  pajak  progresif  terhadap kendaraan  dengan  penggerak  motor  di  Provinsi  Bali  diharapkan  instansi  yang  menaungi mengenai  samsat  lebih  mengoptimalkan  pelayanan  dan  pengecekan  pembaruan  data  kendaraan bermotor dan diharapkan petugas terkait lebih mengayomi masyarakat yang mengalami sengketa pajak  kendaraan.  Masyarakat  disini  sebagai  individu  wajib  pajak  atas  kendaraan  diharapkan melaporkan kepemilikan kendaraan apabila sudah berpindah tangan atau telah dijual.
2. Diharapkan  masyarakat  taat  dan  segera  memberikan  laporan  terhadap  status  kendaraan  apabila sudah  berpindah  tangan  atau  dijual.  Bagi  pemerintah  terkait  di  bidang  samsat  diharapkan pelayanan  yang  lebih  optimal  dan  mengayomi  masyarakat  dan  lebih  profesional  dalam menginput  data  kepemilikan  kendaraan  dari  masyarakat  yang  menjadi  individu  wajib  pajak disini.

## DAFTAR PUSTAKA
Daparhita, I. B. A., & Gorda, A.  A.  A. T. R. (2018). Efektivitas Pemberlakuan Tarif Progresif Bagi Pajak Kendaraan Bermotor Guna Meningkatkan Penerimaan Pajak. Analisis Hukum , Vol 1 (1). Hadjon, P. M. (1997). Tentang Wewenang, jurnal Yuridika. Yuridika Surabaya , Vol 7 , 5–6. Halim, A. (2004). Manajemen Keuangan Daerah . (UPP) AMP YKPN. Yogyakarta.
Kusuma, G. W., & Kasih, D. P. D. (2016). Dampak Pengenaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Wajib Pajak (Khususnya Di Provinsi Bali). Kertha Negara , Vol 4 (8). Marihot P. Siahaan,2006, Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan  Pajak dengan Surat Paksa , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Marzuki, P. M. (2015). Penelitian Hukum . Prenada Media. Jakarta. Mangkoesoebroto, & Guritno. (1993). Ekonomi Publik (Edisi 3). BPFE Yogyakarta. Rahardjo, S. (1986). Ilmu Hukum . Alumni. Bandung.
Supriliyani,  N.  W., &  Yudharta,  I. P.  D.  (2018).  Dinamika  Implementasi  Kebijakan  Pajak  Progresif Kendaraan  Bermotor  Provinsi  Bali  Berdasarkan  Peraturan  Daerah  No  8  Tahun  2016  (Studi Kasus : Kota Denpasar). Adhum , Vol 8 (1). Widjaja, H. (2002). Otonomi dan Daerah Otonom . Rajawali Pers. Jakarta. Yudartha,  I.  P.  D.  (2009). Analisis  Potensi  Penerimaan  Pajak  Daerah  Di  Kabupaten  Banyuwangi (Suatu studi tentang pajak hotel dan restoran) . Universitas Jember.