## Juridical Analysis of Unlawful Acts in a Land Grabbing Case Without Ownership Rights

## Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Penyerobotan Tanah Tanpa Kepemilikan Hak
Rohman Hakim 1) ; Bagus Reko Prasetyo 2) ; Muhammad Habibur Rochman 3) ; Vanda Indarsita 4) 1,2,3,4) Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya Email: 1) lemdisindonesia@gmail.com; 2) bagusprasetyo10@gmail.com; 3) habibrohman50@gmail.com; 4) indarsitavanda@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [05 September 2023]
Revised [10 Oktober 2023] Accepted [18 Oktober 2023]

## ABSTRAK
Dalam melakukan suatu perbuatan hukum tentunya juga harus ada pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban  hukum  biasanya  selalu  dihubungkan  dengan  hukum  pidana  yang  dikenal dengan  asas  (Geen  straf  zonder  schuld;  actus  non  facit  reum  nisi  mens  sit  rea)  tidak  dipidana jika tidak ada kesalahan.  Dalam hukum pidana adanya kesalahan merupakan unsur mutlak yang bisa mengakibatkan dimintakan pertanggungjawaban pidana dari si-pelaku delik. Pertanggungjawaban  atas  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  seseorang  itu  adalah  untuk menentukan  kesalahan  dari  tindak  pidana  yang  ia  lakukan.  Pertanggungjawaban  pidana  atau criminal  responsibility,  artinya  orang  yang  telah  melakukan  tindak  pidana  belum  berarti  harus dipidana. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya jika ditentukan kesalahan  padanya.  Tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui dan  menjelaskan  perbuatan  melawan  hukum  dalam  kasus  penyerobotan  tanah  tanpa kepemilikan  hak  dan  untuk  mengetahui  analisis  hakim  dalam  putusan  perkara  Nomor 76.PK.Pdt/2021 tentang penyerobotan tanah. Dalam persengketaan tanah dari pihak yang kalah dalam  persidangan,  Negara  juga  harus  hadir  untuk  memenuhi  rasa  keadilan  bagi  pihak  yang kalah  yang  artinya  pajak  bumi  dan  bangunan  atau  surat-surat  tanah  yang  sudah  dibayar  oleh pihak yang kalah tentunya diganti atau dikembalikan.

## ABSTRACT
When carrying out a legal action, of course there must also be legal responsibility. Legal liability is usually always associated with criminal law which is known as the principle (Geen straf zonder schuld;  actus  non  facit  reum  nisi  mens  sit  rea)  of  not  being  punished  if  there  is  no  mistake.  In criminal  law,  the  presence  of  an  error  is  an  absolute  element  that  can  result  in  criminal  liability being  sought  from  the  perpetrator  of  the  crime.  Responsibility  for  a  criminal  act  committed  by  a person  is  to  determine  the  guilt  of  the  criminal  act  he  committed.  Criminal  responsibility  means that  a  person  who  has  committed  a  criminal  act  does  not  necessarily  have  to  be  punished.  He must be responsible for the actions he has committed if he is determined to be at fault. The aim to be achieved in this research is to find out and explain unlawful acts in cases of land grabbing without  ownership  rights  and  to  find  out  the  judge's  analysis  in  the  decision  in  case  Number 76.PK.Pdt/2021  concerning  land  grabbing.  In  land  disputes  between  parties  who  lose  in  court, the State must also  be present  to fulfill a sense of justice for the losing  party, which means that land and building taxes or land documents that have been paid by the losing party are of course replaced or returned.

## KEYWORDS
Analysis, Unlawful Acts, Land, Ownership Rights
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Jual  beli  tanah  sejatinya  adalah  perbuatan  hukum  perdata  yang  lahir  dari  perjanjian.  Perjanjian sebagai  hukum  perdata  yang  didalamnya  terkandung  hak  dan  kewajiban  masing-masing  tak  ubahnya ibarat  kepingan  mata  uang  logam  yang  memiliki  sisi-sisi  berbeda  namun  tak  terpisahkan,  oleh  hukum memang dikemas sebagai satu kesatuan yang utuh  Bila ditilik lebih jauh cara memperoleh hak milik atas suatu  benda  paling  banyak  terjadi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  584  KUH  Perdata,  adalah penyerahan  atas  dasar  peristiwa  perdata.  Dan  peristiwa  perdata  itu  salah  satunya  adalah  melalui perjanjian. Tak terbantahkan bahwa perjanjian jual beli merupakan peristiwa perdata yang paling sering dilakukan  demi  memperoleh  hak  milik  atas  suatu  benda.  Termasuk  benda  tak  bergerak  berupa  tanah (Isnaeni, 2016).
Fakta menunjukkan, jual beli tanah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat selama ini merujuk kepada Buku III KUH Perdata tentang Perikatan, yang berpijak pada Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian (dalam  hal  ini perjanjian  jual  beli  1457).  Pada  kenyataannya  Pasal  1320  dan  1457  tidak bisa melepaskan  begitu  saja  Buku  II  KUH  Perdata,  karena  perjanjian  selalu  berkait  dengan  benda  atau  hak yang merupakan bagian dari harta kekayaan (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.). Secara de facto , tanah merupakan benda bagian dari hukum harta kekayaan. Begitu juga soal levering atau penyerahan, yang  merupakan  momentum  terpenting  dari  berpindahnya  hak  milik  setelah  transaksi  jual  beli    tanah,
yang ternyata tidak termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan peraturan turunannya. Jadi Undang-Undang Pokok Agraria dan berbagai peraturan turunannya tidak memuat secara jelas dan rinci aturan hukum jual beli tanah yang memberikan kepastian hukum. Dengan demikian maka persoalan hukum peralihan hak atas tanah melalui jual beli masih terlihat ambigu.
Fakta sosial menunjukkan, tidak sedikit konflik tanah baik antar individu maupun antar kelompok (seperti  perusahaan  atau  masyarakat  adat),  berawal  dari  transaksi  tanah  yang  administrasinya  tidak tertib,  yang  sering  kita  dengar  adanya  masyarakat  berkonflik  hanya  gara-gara  adminstrasi  yang  tidak jelas “mana surat tanah mu, ini surat tanah ku” dan lain-lain. Hak-hak dan penguasaan masyarakat atas suatu  bidang  tanah,  baik  secara  perorangan  (individual)  maupun  kelompok  tidak  akan  pernah  terlepas dari pola kekuasaan politik.
Dalam melakukan suatu perbuatan hukum tentunya juga harus ada pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban  hukum  biasanya  selalu  dihubungkan  dengan  hukum  pidana  yang  dikenal  dengan asas  ( Geen  straf  zonder  schuld;  actus  non  facit  reum  nisi  mens  sit  rea )  tidak  dipidana  jika  tidak  ada kesalahan  (Moeljatno,  1993).  Dalam  hukum  pidana  adanya  kesalahan  merupakan  unsur  mutlak  yang bisa  mengakibatkan  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana  dari  si-pelaku  delik.  Pertanggungjawaban atas  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  seseorang  itu  adalah  untuk  menentukan  kesalahan  dari  tindak pidana  yang  ia  lakukan.  Pertanggungjawaban  pidana  atau criminal  responsibility, artinya  orang  yang telah  melakukan  tindak  pidana  belum  berarti  harus  dipidana.  Ia  harus  mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya jika ditentukan kesalahan padanya (Hasbullah F, 2013).
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menjelaskan  perbuatan  melawan  hukum dalam  kasus  penyerobotan  tanah  tanpa  kepemilikan  hak  dan  untuk  mengetahui  analisis  hakim  dalam putusan perkara Nomor 76.PK.Pdt/2021 tentang penyerobotan tanah.

## LANDASAN TEORI

## Perbuatan Melawan Hukum
Secara hukum setiap orang memiliki hak dan kepentingan yang dapat dipertahankan dari siapa saja  yang  dapat  merugikan  atau  melanggar  hak  dan  kepentingan  yang  dimiliki.  Perbuatan  melawan hukum  tidak  dapat  dilepaskan  dengan  adanya  pelanggaran  hak  oleh  seseorang. Recht dalam pengertiannya  yang  paling  dasar  adalah  hak.  Sedangkan  hak  dalam  pengertian  perbuatan  melawan hukum  adalah  suatu  kewenangan  yang  diberikan  oleh  hukum  terhadap  seseorang  dengan  menutup orang lain atas hak tersebut. Ada dua bentuk perumusan hak yang diatur dalam Pasal 1365 hingga 1380 yang  mengatur  perbuatan  melawan  hukum.  Bentuk  pertama  mengatur  tentang  hak-hak  keperdataan yang  hanya  dilihat  secara  kasat  mata  dan  dapat  dinilai  secara  materi.  Hak  tersebut  tercantum  dalam ketentuan perundang-undangan. Misalnya hak kebendaan yang diatur secara tertutup atau hak-hak yang diatur diluar KUH Perdata seperti hak Octroi dan sebagainya. Sedangkan bentuk kedua adalah kerugian yang  berkaitan  dengan  hak  atas  rasa  sakit  atas  tubuh  dan  jiwa.  Seperti  luka,  pembunuhan  dan penghinaan.
Pasal 1365 KUH Perdata menjadi rumusan umum yang mengatur ketentuan tentang perbuatan melawan  hukum,  yang  berbunyi:” Tiap  perbuatan  melanggar  hukum  (onrechtmatige  daad)  yang membawa  kerugian  kepada orang  lain,  mewajibkan  orang  karena  kesalahannya menimbulkan  kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Ada beberapa unsur dalam rumusan Pasal perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, diantaranya:
1.  Harus ada perbuatan
2.  Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum
3.  Pelaku harus mempunyai kesalahan
4.  Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian
5.  Ada hubungan klausal antara perbuatan dengan kerugian.
Menurut  Soetojo,  ada  satu  unsur  lagi  yang  muncul  dari  praktek  peradilan  di  Belanda,  unsur  ini muncul karena adanya jurisprudensi yang dikeluarkan oleh Hoge Raad yang menyatakan bahwa norma yang dilanggar bermaksud untuk melindungi kepentingan atau hak dari korban (Prawirohamidjojo et al., 1979).  Unsur  perbuatan  melawan  hukum  tidak  hanya  berkaitan  dengan  adanya  tindakan  aktif  berbuat, tetapi  juga  dalam  bentuk  pasif  tidak  berbuat  sesuatu  yang  seharusnya  ia  lakukan.  Kategori  ini  bisa disebut by  commission maupun by  omission. Rumusan  Pasal  1365  KUH  Perdata  pada  awalnya  hanya ditujukan untuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan karena kesalahan secara sengaja, sedangkan pada Pasal  1366  KUH  Perdata  merumuskan  perbuatan  yang  dilakukan  karena  kelalaian.  Pasca  putusan  31 Januari  1919,  perluasan  makna  Pasal  1365  ini  pada  akhirnya  mencakup  Pasal  1366  yang  mengatur perbuatan melawan hukum karena kelalaian (Abdulkadir, 2010).
Pengertian  perbuatan  melawan  hukum  oleh  Hoge  Raad  sebelum  tahun  1919  hanya  diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum
dari  si  pembuat  sendiri.  Pengertian  ini  cenderung  meletakkan  penilaian  suatu  perbuatan  berdasarkan perbuatan-perbuatan  yang  diatur dalam  peraturan  perundang-undangan  atau hukum tertulis.  Dalam  hal ini,  pemaknaan  Pasal  1365  KUH  Perdata  hanya  merumuskan  perbuatan  melawan  hukum  sebagai perbuatan  yang  melanggar  hak  orang  lain  atau  bertentangan  dengan  kewajiban  hukumnya  sendiri sebagaimana  yang  tertuang  dalam  hukum  tertulis  (Kitab  Undang-Undang  Perdata).  Hoge  Raad  dalam putusan  Lindenbum v.s Cohen  memberikan  penafsiran  tentang  perbuatan  melawan  hukum  sebagai perbuatan  yang  dilakukan  baik  karena  kesengajaan  atau  kelalaian  seseorang  yang  dapat  mengurangi hak  atau  kepentingan  korban  atau  kewajiban  hukum  pelaku  sendiri.  Perbuatan  tersebut  juga bertentangan  dengan  norma  kesusilaan  atau  kesopanan  tentang  kehati-hatian  dalam  berbuat  yang berpotensi  merugikan  hak  dan  kepentingan  orang  lain  diukur  dari  kepantasan  perbuatan  tersebut menurut pandangan umum masyarakat.
Beberapa  alasan  yang  diberikan  para penganut  ajaran perbuatan  melawan  hukum  secara  luas. Molengraaf salah satu pendukung ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti luas berpendapat bahwa suatu  perbuatan onrechtmatige  daad dilakukan  oleh  seseorang  yang  berbuat  lain  dari  pada  yang sepantasnya dilakukan dalam lalu lintas masyarakat terhadap orang lain. Penafsiran secara luas ini tidak lepas  dari  istilah  teks  asli civil  code Napoleon  dalam  bahasa  Prancis  yang  menyebut tout  fait  illicite  de I’home . Teks civil code dalam bahasa Prancis menyebut perbuatan melawan hukum sebagai illicite yang artinya  tidak  diperbolehkan  ( ongeoorloofd ),  bukan  meyebut illegal yang  berarti  tidak  sah  (menurut Undang-Undang/ onwetting ).  Molengraaff  juga  menyatakan  bahwa  perbuatan  melawan  hukum dimaksudkan  untuk  menghindari  perbuatan  curang  yang  dapat  dilakukan  oleh  seseorang,  dan  hal tersebut merupakan tujuan perumusan Pasal 1401 B.W (1365 KUH Perdata).

## Hak Milik Atas Tanah Ditinjau dari Hukum Agraria
Secara prinsipal, Undang-Undang Pokok Agraria mengatur 2 (dua) hal, yaitu: a.  Peraturan dasar-dasar dan ketentuan pokok agraria, dan b.  Peraturan tentang ketentuan-ketentuan konversi hak atas tanah.
Secara  umum,  pengertian  terjadinya  dan  berakhirnya  hak  milik  atas  tanah  di  atur  di  bagian pertama,  sedangkan  bagian  kedua  mengatur  secara  khusus  mengenai  pengakuan  hak-hak  atas  tanah sebelumnya  untuk  dikonversi  menjadi  hak-hak  atas  tanah  yang  sesuai  dengan  ketentuan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Pokok-Pokok  Agraria  untuk selanjutnya  disebut  UUPA  terdapat  dalam  Pasal  16.  Dalam  hal  hak milik  atas  tanah,  lembaga  konversi mempunyai  peran  yang  amat  penting  dalam  proses  terjadinya  hak  milik  melalui  pengakuan  dan penghormatan  terhadap  hak-hak  pribadi  atas  tanah  terdahulu.  Dalam  rangka  mengakhiri  system dualisme  hukum  tanah  dan  pluralisme  dalam  hukum  adat.  Dengan  demikian,  lembaga  konversi  yang diatur  dalam  ketentuan  UUPA  merupakan  akses  terhadap  kebendaan  hak  milik  pribadi  atas  tanah sebagai dari hak asasi manusia. Hak milik atas tanah dalam UUPA sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat  (1)  sesuai  dengan  memori  penjelasan  UUPA  bahwa  pemberian  sifat  terkuat  dan  terpenuhi  dan terpenuh, tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak tak terbatas dan tidak diganggu.
Lembaga  pengakuan  hak  melalui  konversi  sebagaimana  diatur  dalam  UUPA,  dianggap  sebagai akses  penghormatan  terhadap  hak  milik  pribadi  atas  tanah  yang  merupakan  bagian  dari  hak  asasi manusia.  Sifat  yang  demikian  jelas  bertentangan  dengan  sifat  hukum  adat  dan  fungsi  sosial  (Pasal  6 UUPA)  dari  tiap-tiap  jenis  hak  atas  tanah.  Arti  terkuat  dan  terpenuh  dari  hak  guna  usaha  (HGU),  hak guna bangunan (HGB), dan hak pakai (HP), serta hak-hak lainnya. Hak milik adalah hak turun temurun, yang  artinya  hak  tersebut  dapat  diwariskan  terus  menerus,  dialihkan  kepada  orang  lain  tanpa  perlu diturunkan  derajatnya  haknya.  Salah  satu  kekhususan  hak  milik  adalah  tidak  dibatasi  oleh  waktu  dan diberikan untuk waktu yang tidak terbatas lamanya, yaitu selama hak milik diakui.

## Penyerobotan Tanah

## Proses Hukum Penyerobotan Tanah Dalam Hukum Acara Perdata
Sejak  dahulu  tanah  menjadi  persoalan  dalam  permasalahan  hukum  yang  pelik  dan  kompleks serta  mempunyai  dimensi  yang  luas,  sehingga  tidak  mudah  untuk  diselesaikan  dengan  cepat.  Sebab, tanah  tidak  hanya  berdimesi  yuridis,  tetapi  berdimensi  ekonomi,  politik,  sosial,  religious-magis,  bahkan bagi  Negara  tanah  mempunyai  dimensi  strategis.  Penyelesaian  sengketa  pertanahan  melalui  jalur pengadilan sering memakan waktu yang lama. Bahwa lamanya proses perkara melalui gugatan perdata di Pengadilan dikarenakan apabila Pengadilan Negeri memutus atas gugatan tersebut, pihak yang tidak menerima  atas  putusan  tersebut  dapat  mengajukan  banding  dan  selanjutnya  setelah  berkas  perkara yang  dilakukan  banding  tersebut  dikirim  pengadilan  Negeri  ke  Pengadilan  Tinggi  melalui  Pengadilan Negeri  dan  selanjutnya  oleh Majelis  Hakim Tingkat  Banding  akan mempelajari  berkas  Banding  tersebut kemudian  memutuskannya  melalui  musyawarah  Majelis  Hakim  Banding.  Akan  tetapi  apabila  ternyata
kemudian  ada  pihak  yang  merasa  kurang  puas  atas  putusan  banding  tersebut,  dapat  megajukan keberatan  dengan  cara  mengajukan  Kasasi.  Bahwa  proses  Kasasi  dilakukan  para  Pihak  yang bersengketa  dan  kemudian  oleh  masing-masing  Pihak,  dimana  pemohon  Kasasi  akan  memasukkan Memori  Kasasi,  dan  setelah  pemberkasan  perkara  telah  rampung  maka  dikirim  ke  Mahkamah  Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri dimana perkara itu disidangkan.
Setelah  berkas  diterima  oleh  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  selanjutnya  oleh  Ketua Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  akan  menetapkan  Majelis  Hakim  Agung  untuk  memeriksa  dan megadili serta kemudian memutuskan perkara yang dimohonkan kasasi tersebut. Bahwa apabila ternyata dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ternyata masih juga ada pihak yang merasa tidak adil,  maka  oleh  Undang-Undang  masih  pula  diberikan  upaya  hukum,  upaya  hukum  tersebut  adalah upaya  hukum  luar  biasa  yaitu  Peninjauan  Kembali  (PK),  dan  pemohon  peninjauan  kembali  diberikan waktu selama 180 hari sejak putusan Mahkamah Agung memutuskan perkara  tersebut dengan catatan dalam memori Peninjauan Kembali (PK) tersebut haruslah dilampirkan bukti baru atau bukti yang belum pernah diajukan selama proses Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung atau yang dikenal  dengan  istilah  ‘ Novum ”.  Berikut  adalah  tahapan-tahapan  yang  harus  dilalui  dalam  perkara perdata di dalam proses persidangan:

## Mengajukan Gugatan Penyerobotan Tanah
Gugatan  penyerobotan  tanah  diajukan  melalui  ketua  Pengadilan  Negeri  yang  memiliki  wilayah hukum  meliputi  tempat  tinggal  atau  tempat  kediaman  tergugat.  HIR  tidak  mengatur  secara  khusus, namun  R.Bg  memberikan  prioritas-gugatan  diajukan  melalui  Ketua  Pengadilan  Negeri  yang  wilayah hukumnya  meliputi  benda  bergerak  itu  berada.  Bahwa  yang  paling  prinsip  dalam  pengajuan  surat gugatan tentang penyerobotan tanah, yaitu pemilik atas tanah yang diserobot orang mempunyai alat-alat bukti  yang  kuat  antara  lain,  Sertifikat  atas  tanah  yang  diserobot  atau  Sertifikat  Hak  Milik  (SHM),  Surat- surat  tentang  asal  muasal  tanah  yang  dimilikinya  tersebut  dan  atau  kronologis  perolehan  tanah  yang menjadi  obyek  sengketa.  Hal  tersebut  terkandung  maksud  agar  dalam  proses  perkara  penyerobotan tanah  tersebut  dalam  tahapan  sidang  pembuktian  pemilik  tanah  atau  penggugat  mampu  meyakinkan mejelis  hakim  yang  memeriksa  gugatan  dari  pemilik  tanah  tersebut  dan  selanjutnya  akan  memutuskan sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang diajukan para pihak yang bersengketa.
Demikian pula orang yang melakukan penyerobotan atas tanah yang bukan miliknya, diwajibkan menerangkan apa alasan atau apa yang mendasari penyerobot memasuki, menguasai tanah dimaksud. Hal-hal  ini  sangat  penting  diterangkan  dalam  persidangan  untuk  pentingnya  majelis  hakim  yang memproses  perkara  penyerobotan  tanah  akan  memberikan  pertimbangan-pertimbangan  hukum  dalam putusan perkara nanti.

## Tahap Pemanggilan
Setelah  pengajuan  gugatan  penyerobotan  tanah  yang  merupakan  tindakan  proses  pendaftaran yang  meliputi  registrasi  pembayaran  panjar  perkara  dan  penetapan  majelis  hakim  dengan  Panitera pengganti,  selanjutnya  Ketua  Pengadilan  atau  Wakilnya,  dan  atau  oleh  Majelis  Hakim  yang  akan memeriksa  gugatan  tersebut  segera  menetapkan  hari  sidang  yang  diikuti  dengan  perintah  kepada panitera  atau  juru  sita  untuk  memanggil  kedua  belah  pihak  (penggugat  dan  tergugat),  supaya  hadir  di depan  sidang  pengadilan  pada  waktu  yang  ditentukan  untuk  itu.  Pengertian  panggilan  dalam  hukum acara  perdata  adalah  menyampaikan  secara  resmi  dan  patut  kepada  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melakukan hal-hal yang dimintakan dan diperintahkan Majelis  Hakim.  Kewenangan  melakukan  pangilan  adalah  jurusita  atas  perintah  majelis  hakim  yang didasarkan pada Pasal 12 ayat (1) HIR, hanya panggilan yang dilakukan jurusita secara resmi dan patut yang dianggap sah dan resmi.
Surat  panggilan  disebut  juga  dengan relaas .  Dalam  Hukum  Acara  Perdata, relaas ini dikategorikan  sebagai  akta  autentik.  Dalam  Pasal  165  HIR  dan  Pasal  285  R.Bg  serta  Pasal  1868  BW, disebutkan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dihadapan pegawai umum dalam bentuk yang  ditentukan  oleh  Undang-Undang  yang  berlaku.  Demikian  juga  dengan relaas panggilan.  Dengan demikian  apa  yang  termuat  dalam relaas harus  dianggap  benar,  kecuali  dapat  dibuktikan  sebaliknya. Masalah pemanggilan dan  pemberitahuan  putusan  dimuat  dalam  Pasal  122,388  dan  Pasal  30  HIR dan Pasal  146,  Pasal  798  R.Bg  serta  Pasal  26-28  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  dan  Pasal 138-140  Kompilasi  Hukum  Islam.  Dalam  ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan  ini  dikemukakan teknis pemanggilan para pihak yang berpekara sebagai berikut:
1.  Pemanggilan dalam wilayah yuridiksi
2.  Panggilan di luar wilayah yuridiksi
3.  Pemanggilan di luar negeri
4.  Pemanggilan bagi tergugat yang gaib/tidak diketahui

## 5.  Pelaksanaan Persidangan
Pelaksanaan  persidangan  adalah  rangkaian  kegiatan  dalam  mengatur  tata  tertib  persidangan yang  dimulai  sebelum  persidangan  sampai  selesainya  persidangan  dilaksanakan  oleh  seorang  petugas yang  khusus  ditunjuk  untuk  melakukan  tugas-tugas  tersebut,  seperti  menyiapkan  perlengkapan persidangan,  menulis  jadwal  persidangan  pada  papan  pengumuman  yang  telah  disediakan  sesuai dengan  urut  pendaftaran  perkara,  memanggil  para  pihak  dan  saksi-saksi  untuk  masuk  ke  dalam  ruang sidang dan sebagainya. Sedangkan pada saat sidang berlangsung dilaksanakan oleh Majelis Hakim itu sendiri. Dalam persiapan berita acara sidang atau disebut dengan process verbal adalah suatu hal yang harus  dipersiapkan.  Berita  acara  sidang  ini  merupakan  akta  autentik  yang  dibuat  secara  resmi  oleh pejabat  yang  berwenang  yang  berisi  tentang  proses  pemeriksaan  suatu  perkara  dalam  persidangan, sebagai dasar Majelis Hakim dalam membuat suatu putusan terhadap perkara yang diadilinya.

## Pembacaan Gugatan
Dalam  tahap  ini  Majelis  Hakim  akan  menanyakan  kepada  penggugat  apakah  ada  perubahan gugatan  atau  tidak,  dan  jika  tidak  adalagi  perubahan  maka  ketua  majelis  hakim  meminta  untuk membacakan  surat  gugatan  yang  diajukan  oleh  Penggugat.  Setelah  pembacaan  surat  gugatan dilaksanakan, Majelis Hakim akan menanyakan kepada Tergugat apakah surat gugatan yang dibacakan itu  sudah  dipahami  atau  belum.  Dan  apabila  tergugat  belum  memahami,  maka  Majelis  Hakim  akan menjelaskan  poin-poin  mana  yang  belum  diketahui/dipahami.  Jika  tergugat  sudah  paham  dengan  isi gugatan  penggugat,  maka  Majelis  Hakim  menanyakan  kepada  tergugat  apakah  ia  akan  menjawab secara  lisan  atau  tertulis.  Apakah  akan  langsung  dijawab  atau  meminta  waktu  kepada  Majelis  Hakim untuk menyusun jawaban secara tertulis lebih dahulu. Dan mulai saat itu juga proses pemeriksaan masuk ke dalam tahap jawab menjawab.

## Jawaban Tergugat
Tahap ini adalah tahap dimana tergugat memberikan bantahan atau pengakuan mengenai dalil- dalil  gugatan  yang  diajukan  oleh  penggugat. Oleh  karena  itu,  jawaban  hendaknya  disusun  berdasarkan pada  dalil-dalil  gugatan  penggugat  agar  mudah  dipahami.  Adapula  jawaban  dilakukan  dengan  terlebih dahulu mengulang dalil gugatan yang hendak dijawab terlebih dahulu baru kemudian memberi dalil-dalil jawabannya.  Jawaban  tergugat  sebenarnya  berkisar  kepada  dua  macam:  (1)  jawaban  tidak  langsung mengenai pokok-pokok perkara yang disebut dengan tangkisan atau eksepsi, (2) jawaban yang langsung mengenai pokok perkara yang sedang berlangsung.
Pembuktian  adalah  suatu  tindakan  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  dalam  suatu  sengketa perdata.  Pembuktian  ini  bertujuan  untuk  menetapkan  hukum  di  antara  kedua  belah  pihak  yang menyangkut  suatu  hak  sehingga  diperoleh  suatu  kebenaran  yang  memiliki  nilai  keadilan.  Tentang kebenaran  tersebut  dalam  acara  perdata  yang  dicari  hakim  adalah  kebenaran  formil,  yakni  hakim dilarang  melampaui  batas  yang  diajukan  oleh  pihak  yang  berperkara.  Ketentuan  Pasal  178  ayat  (3) HIR/Pasal  189  ayat  (3)  RBg/Pasal  50  ayat  (3)  RV,  secara  tegas  melarang  hakim menjatuhkan  putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari yang dituntut.
Disebabkan  pembuktian  itu  ditunjukkan  untuk  menetapkan  hukum  di  antara  kedua  belah  pihak yang  bersengketa,  mengacu  pada  Pasal  163  HIR/283  RBg/186  KUHPerdata  maka  setiap  orang  yang mendalilkan  bahwa  ia  mempunyai  hak  atau  guna  meneguhkan  haknya  sendiri  atau  membantah  suatu hak  orang  lain  menunjuk  pada  suatu  peristiwa  diwajibkan  membuktikan  adanya  hak  atau  peristiwa tersebut.  Dalam  proses  gugat-menggugat,  beban  pembuktian  dapat  ditunjukkan  kepada  penggugat, tergugat,  maupun  pihak  ketiga  yang  melakukan  intervensi.  Prinsip  dasarnya,  siapa  yang  mendalilkan sesuatu maka ia wajib membuktikannya.

## Proses Hukum Penyerobotan Tanah Dalam Hukum Acara Pidana
Tahapan-tahapan dalam memproses penyerobotan dalam tahap proses peradilan pidana adalah sebagai berikut:
1.  Adanya laporan atau pengaduan
Peradilan  pidana  diawali  dengan  adanya  laporan  atau  pengaduan  yang  dimana  pelapor melaporkan  seseorang  yang  dianggap  telah  melakukan  kejahatan.  Bahwa  laporan  terhadap penyerobotan  tanah  diawali  dengan  pelaporan  kepada  pihak  kepolisian  atau  pegawai  negeri  sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Pasal 9 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
2.  Merupakan tindak pidana aduan.
Bahwa  laporan  penyerobotan  tanah  secara  langsung  dilaporkan  oleh  pemilik  tanah  kepada pihak  kepolisian,  kemudian  oleh  pihak  kepolisian  akan  menerima  laporan  dimaksud  dan  selanjutnya
laporan  tersebut  diserahkan  kepada  bagian  yang  menangani  laporan  tersebut  untuk  selanjutnya dilakukan pemeriksaan atas laporan penyerobotan tanah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif.  Dalam penelitian  ini,  penulis  menganalisis  mengenai  analisis  yuridis  perbuatan  melawan  hukum dalam  kasus penyerobotan  tanah  tanpa  kepemilikan  hak  dalam  studi  kasus  Putusan  Perkara  Mahkamah  Agung Nomor  76.PK.Pdt/2021.  Dalam  penelitian  ini  peneliti  ingin  mengetahui  bagaimanakah  pengaturan perbuatan  melawan  hukum  dalam  kasus  penyerobotan  tanah  tanpa  kepemilikan  hak  serta bagaimanakah  analisis  hakim  dalam  putusan  Perkara  Nomor  76.PK.Pdt/2021  tentang  penyerobotan tanah.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)  dan pendekatan  kasus  (case  approach)  sebagai  data.  Pendekatan  kasus  dalam  penelitian  normatif mempunyai  tujuan  untuk  mempelajari  penerapan  norma-norma  atau  kaidah  hukum  yang  dilakukan dalam praktik hukum. Dalam pendekatan perundang-undangan (statute approach) undang-undang yang digunakan  yaitu  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata),  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang nomor 51 PRP tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya.
Jenis  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer  yaitu  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 51  PRP  Tahun  1960  tentang  Larangan  Pemakaian  Tanah  Tanpa  Izin  yang  Berhak  atau  Kuasanya. Bahan  hukum  sekunder  berupa  semua  publikasi  tentang  hukum  yang  bukan  merupakan  dokumen- dokumen  resmi.  Bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk  maupun penjelasan  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum  tersier  meliputi  Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.
Metode  pengumpulan  terhadap  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik kepustakaan, yaitu dengan cara mencari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, makalah, risalah  melalui  media  cetak  atau  media  elektronik.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis interpretasi  antara  lain  interpretasi  gramatikal  yang  dilakukan  dengan  menganalisis  peraturan perundang-undangan  yang  diwujudkan  melalui  putusan  hakim  terkait  penyerobotan  tanah  tanpa kepemilikan hak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 76.PK.Pdt/2021
Isi  dalam  putusan  perkara  Mahkamah  Agung  Nomor  76.PK.Pdt/2021  mengenai  pihak  Pemohon Peninjauan  Kembali  yang  melakukan  pelaporan  pihak  Termohon  Peninjauan  Kembali  mengenai penyerobotan tanah. Pemohon Peninjauan Kembali (PK) yang mendaftarkan perkara ini adalah:
HADI  SUROYO ,  bertempat  tinggal  di  Jalan  Jendral  Sudirman,  Nomor  82,  RT.  006/RW.002, Kelurahan  20  Ilir  D-I,  Kecamatan  Ilir  Timur,  Kota  Palembang.  Dalam  hal  ini  memberikan  kuasa kepada  Rozaliah,  S.H.,  dan  kawan-kawan,  Para  Advokat  pada  Kantor  Hukum  Rozaliah,  S.H.,  & Rekan,  berkantor  di  Jalan  Terusan,  Nomor  835,  RT.17/RW.3,  Kelurahan  Sukajaya,  Kecamatan Sukarami, Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2020.
SUNARDI ,  Bertempat  tinggal  di  Jalan  Panca  Usaha,  Lorong  Wakaf  I,  Nomor  2509  A,  RT. 053/RW.012,  Kelurahan  5  Ulu,  Kecamatan  seberang  Ulu  I,  Palembang.  Termohon  Peninjauan Kembali.
Tanah  yang  menjadi  obyek  sengketa  terletak  di  Desa  Babatan  Saudagar,  Kecamatan  Pemulutan, Kabupaten  Ogan  Ilir.  Sebelumnya  para  Pemohon  Peninjauan  Kembali  dan  Termohon  Peninjauan Kembali  telah  melakukan  proses  persidangan  untuk  perkara  perdata  mengenai  perbuatan  melawan hukum  dimana  adanya  penggunaan  obyek  tanah  yang  tidak  memiliki  izin  dan  menjadi  obyek  sengketa untuk kedua belah pihak. Sidang tersebut telah menghasilkan keputusan oleh hakim yang termuat dalam Putusan  Pengadilan  Tinggi  Palembang  tanggal  28  Februari  2019,  Putusan  Nomor  2/PDT/201/PT  PLG dan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 2 Oktober 2018, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Kag.
Berdasarkan  surat-surat  yang  bersangkutan,  Penggugat  dalam  gugatannya  memohon  kepada Pengadilan Negeri Kayuagung untuk memberikan putusan sebagai berikut:
Primair:
1.  Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2.  Menyatakan  sebagai  hukum  (a)  sebidang  tanah  berikut  yang  ada  diatasnya  milik  Penggugat yang Penggugat beli dengan Mat Ali bin Bastiar ahli waris almarhum  Bastiar bin Ahyat, dengan luas  230  meter  x  30  meter  (lebar  sebelah  utara  230  meter,  lebar  sebelah  selatan  230  meter, panjang sebelah timur 30 meter dan panjang sebelah barat 30 meter) dengan batas-batas:
- Sebelah utara rencana jalan pribadi;
- Sebelah selatan dengan jalan lingkar selatan;
- Sebelah timur dengan tanah Bastiar bin Ahyat (alm);
- Sebelah barat dengan tanah Bastiar bin Ahyat (alm);
dan (b) sebidang tanah yang ada diatasnya milik Penggugat yang Penggugat beli dengan Rusli, S.H., M.Si., dengan luas 30 x 22 meter (lebar sebelah utara 22 meter, lebar sebelah selatan 22 meter, panjang sebelah timur 30 meter, panjang sebelah barat 30 meter) dengan batas-batas:
- Sebelah utara tanah rencana jalan pribadi;
- Sebelah selatan tanah Jalan Lingkar Selatan;
- Sebelah timur dengan tanah Sunardi;
- Sebelah barat dengan tanah Jalan Desa;
adalah sah secara hukum milik Penggugat, oleh karenanya harus diserahkan dan diberikan atau dikembalikan  oleh  Tergugat  kepada  Penggugat  secara  utuh  tanpa  syarat dengan  segala  akibat hukumnya.
3.  Menyatakan  dan  atau  menetapkan  sebagai  hukum  bukti  surat-surat  tanah  milik  Tergugat  yang menjadi dasar kepemilikan tanah Tergugat yang terletak di Dusun III, Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir luas kurang lebih 272 x 34 meter tidak mempunyai kekuatan hukum;
4.  Menyatakan  sebagai  hukum  perbuatan  hukum  Tergugat  adalah  perbuatan  yang  melanggar hukum ( onrechtmatige daad );
5.  Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
Merasa  tidak  puas  dengan  hasil  putusan  tersebut,  maka  pihak  Tergugat  mengajukan  eksepsi  yang pada pokoknya:
1.  Gugatan Penggugat kurang pihak;
2.  Dalil gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dan tidak jelas;
3.  Gugatan Penggugat adalah cacat hukum;
Terhadap  gugatan  tersebut  Tergugat  mengajukan  gugatan  balik  (rekonvensi)  yang  dalam gugatannya  memohon  kepada  Pengadilan  Negeri  Kayuagung  untuk  memberikan  putusan  sebagai berikut:
1.  Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2.  Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3.  Menyatakan  tanah  yang  terletak  di  Desa  Babatan  Saudagar,  Kecamatan  Pemulutan  Ilir, Kabupaten  Ogan  Ilir  Sunardi  telah  membeli  tanah  dari  Bastiar  Bin  Ahyat/Suami  Hodijah  alias Keting  di  hadapan  Notaris  KMS.  Abdullah,  S.H.,  M.H.,  yang  dibuatkan  dalam  Akta  Pengikatan Jual  Beli  Nomor 51  tanggal  24  Juli  1996  dan  Surat  Ukur  Nomor  23/1997  tanggal  11  November 1997, seluas 7650 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Sariyem;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Jang;
- Sebelah  selatan  berbatas  dengan  tanah  Ismail/milik  Penggugat  Rekonvensi  dan  sekarang terkena Jalan Lingkar Selatan;
- Sebelah barat berbatas dengan jalan setapak; adalah milik Penggugat Rekonvensi dan orang yang memperoleh darinya sah menurut hukum;
4.  Menyatakan jual beli/pengoperan hak yang dilakukan Penggugat Rekonvensi dengan Bastiar bin Ahyat/Suami  Hodijah  alias  Keting  yang  diterangkan  dalam  Akta  Pengikatan  Jual  Beli  Nomor  51 tanggal  24  Juli  1996  yang  dibuat  dihadapan  Notaris  KMS.  Abdullah,  S.H.,  M.H.,  dan  terhadap akte  pengoperan  dari  Penggugat  Rekonvensi  kepada  orang-orang  yang  memperoleh  darinya adalah sah menurut hukum;
5.  Menyatakan  alas  hak  objek  sengketa  yang  dijadikan  dasar  oleh  Tergugat  Rekonvensi  untuk mengakui objek sengketa yaitu:
- Surat Keterangan Usaha atas tanah Nomor 593/05/I/1990 tanggal 17 Januari 1990;
- Surat  Pengoperan  Tanah  Usaha  Nomor  593/216/Kecamatan  Pemul/2011  dari  Mat  Ali  bin Bastiar ke Sunardi tanggal 25 November 2011 di hadapan Camat Pemulutan Kabupaten OI atas nama Bahrus Syarif Magister Saint;
- Surat Pernyataan/Kuasa tanggal 25 November 2011 dari ahli waris Alm. Bastiar bin Ahyat ke Mat Ali bin Bastiar;
- Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. Bastiar bin Ahyat tanggal 14 April 2012;
- Surat  Pengoperan  Tanah  Usaha  pada  tanggal  23  Februari  2012  Nomor  594/15/Kecamatan Pemul/2012  yang  dibuat  di  hadapan  Bahrus  Syarif,  S.Pd.,  M.Si.  Camat  Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir;
- Surat  Keterangan  Hak  Usaha  Atas  Tanah  Nomor  593/05/I/1990,  tanggal  19  Januari  1990 atas  nama  Bastiar  bin  Ahyat  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa  Pemulutan  Ilir  Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Surat  Pengoperan  Tanah  Hak  Usaha  Nomor  593/2017/Kecamatan  Pemul/2011  tanggal  25 November 2011;
adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6.  Menyatakan  sah  dan  berharga  sita  jaminan  yang  diletakkan  Juru  Sita  Pengadilan  Negeri Kayuagung terhadap tanah objek sengketa yang terletak di Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Ogan Ilir, seluas 7650 m² sebagaimana diterangkan dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 51 tanggal  24  Juli  1996  dan  Surat  Ukur  Nomor  23/1997  tanggal  11  November  1997,  di  hadapan Notaris KMS. Abdullah, S.H., M.H., dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Sariyem;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Jang;
- Sebelah  selatan  berbatas  dengan  tanah  Ismail/milik  Penggugat  Rekonvensi  dan  sekarang terkena Jalan Lingkar Selatan;
- Sebelah barat berbatas dengan jalan setapak;
adalah  milik  Penggugat  Rekonvensi  dan  orang  yang  mendapat  darinya  yang  sah  menurut hukum;
7.  Menghukum  Tergugat  Rekonvensi  untuk  membayar  kerugian  materiil  yang  dialami  Penggugat sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh  juta  rupiah)  yang  dibayarkan  Tergugat  Rekonvensi  secara  tunai  dan  sekaligus  paling lambat 10 (sepuluh) hari putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum;
8.  Menghukum Tergugat Rekonvensi atau pihak-pihak lain yang mendapat hak daripadanya untuk merobohkan  dan  mengosongkan  objek  sengketa  dan  menyerahkannya  kepada  Penggugat Rekonvensi  dan  terhadap  orang-orang  yang  mendapat  darinya  dalam  keadaan  baik  dan  aman tanpa  beban  apapun,  paling  lambat  10  (sepuluh)  hari  setelah  putusan  perkara  ini  mempunyai kekuatan hukum tetap;
9.  Menyatakan  putusan  perkara  ini  dapat  dilaksanakan  terlebih  dahulu/serta  merta,  walaupun  ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
10.  Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
Merasa  tidak  puas  dengan  hasil  putusan  yang  ada,  penggugat  mengajukan  banding  di  Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 2/PDT/2019/PT PLG, tanggal 28 Februari 2019 yang amarnya sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kayuagung  tanggal  2  Oktober  2018  Nomor 29/Pdt.G/2017/PN. Kag, yang dimihonkan banding tersebut;
- Menghukum  Pembanding  semula  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  dalam  kedua  tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Dikarenakan  pihak  tergugat  tidak  puas  dengan  hasil  putusan  majelis  hakim,  maka  pihak  tergugat mengajukan  kasasi.  Kasasi  diartikan  adalah  salah  satu  upaya  hukum  biasa  yang  dapat  diminta  oleh salah satu atau kedua belah pihak  (terdakwa atau penuntut) terhadap suatu putusan pengadilan tinggi. Terdakwa  atau  penuntut  umum  dapat  mengajukan  kasasi  bila  merasa  belum  puas  dengan  isi  putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung. Selanjutnya pihak tergugat ini d isebut sebagai “Pemohon Kasasi” melawan pihak penggugat selanjutnya disebut ‘Termohon Kasasi”.
Terdapat beberapa pertimbangan dari hakim dalam putusan kasasi ini, beberapa hal tersebut ialah: Menimbang,  bahwa  sesudah  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  3468  K/Pdt/2019  tanggal  2 Desember  2019  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  tersebut  diberitahukan  kepada Pemohon  Peninjauan  Kembali  pada  tanggal  7  Juli  2020  kemudian  terhadapnya  oleh  Pemohon Peninjauan  Kembali  dengan  perantaraan  kuasanya,  berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  tanggal  29 Juli  2020  sebagaimana  ternyata  dari  Akta  Pernyataan  Permohonan  Peninjauan  Kembali  Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.KAG  yang  dibuat  oleh  Panitera  Pengadilan  Negeri  Kayuagung,  permohonan tersebut  diikuti  dengan  memori  peninjauan  kembali  yang  memuat  alasan-alasan  yang  diterima  di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juli 2020;
Menimbang,  bahwa  permohonan  peninjauan  kembali a  quo berserta  alasan-alasannya  telah diberitahukan  kepada  pihak  lawan  dengan  seksama,  diajukan  dalam  tenggang  waktu  dan  dengan cara  yang  ditentukan  dalam  Undang-Undang,  oleh  karena  itu  permohonan  peninjauan  kembali tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  memori  peninjauan  kembali  yang  diterima  tanggal  20  Juli  2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan  bahwa  terdapat  suatu  kekhilafan  Hakim  atau  suatu  kekeliruan  yang  nyata  kemudian memohon putusan sebagai berikut:
1.  Menerima  permohonan  peninjauan  kembali  dari  Pemohon  Peninjauan  Kembali  dahulu Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi;
2.  Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3468 K/Pdt/2019 tanggal 2 Desember 2019;
Mengadili Sendiri:
1.  Menguatkan  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Palembang  Nomor  2/Pdt/2019/PT  PLG  tanggal  28 Februari  2019 juncto Putusan  Pengadilan  Negeri  Kayuagung  Nomor  29/Pdt.G/2017/PN  Kg tanggal 2 Oktober 2018;
2.  Menghukum  Termohon  Peninjauan  Kembali  dahulu  Penggugat/Pembanding/Pemohon  Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
Menimbang,  bahwa  tehadap  memori  peninjauan  kembali  tersebut,  Termohon  Peninjauan  Kembali telah  mengajukan  kontra  memori peninjauan  kembali  pada  tanggal 18  Agustus  2020  yang  menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
Menimbang,  bahwa  setelah  meneliti  secara  seksama  memori  peninjauan  kembali  tanggal  29  Juli 2020  dan  kontra  memori  peninjauan  kembali  tanggal  13  Agustus  2020,  Mahkamah  Agung berpendapat sebagai berikut:
Bahwa telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan Judex Jurist yang menyatakan gugatan  Penggugat  tidak  dapat  diterima  atas  dasar  Penggugat  Konvensi  tidak  menggugat  pihak penjual atau ahli warisnya atau menjadikan saksi dalam perkara a quo . Yang dimaksud Judex Jurist adalah  merupakan  pengadilan  tingkat  Kasasi  atau  Peninjauan  Kembali  (PK)  di  Mahkamah  Agung (MA)  yang  memeriksa  hukum  dan  tidak  lagi  memeriksa  fakta  dan  bukti-bukti  perkara  sedangkan Judex Factie artinya hakim-hakim di Pengadilan Tinggi yang memeriksa ulang bukti-bukti dan fakta- fakta hukum yang terjadi (Hukum Online, 2022) Namun, dari pemeriksaan persidangan Judex Factie dapat  diketahui  bahwa  Mat  Ali  bin  Bastiar  putra  dari  Bastiar  bin  Hayat,  pemilik  asal  kedua  bidang tanah  sengketa  telah  dihadirkan  menjadi  saksi.  Dengan  demikian, Judex  Factie tidak  melakukan kesalahan  penerapan  hukum  acara  dalam  memeriksa  perkara a  quo .  Oleh  karena  itu  pemeriksaan Judex  Factie yang  menolak  gugatan  konvensi  dan  mengabulkan  gugatan  rekonvensi  dapat dibenarkan dan dikuatkan;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  Mahkamah  Agung  berpendapat  bahwa terdapat  cukup  alasan  untuk  mengabulkan  permohonan  Peninjauan  Kembali  dari  Pemohon Peninjauan  Kembali:  HADI  SUROYO  dan  membatalkan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  3468 K/Pdt/2019  tanggal  2  Desember  2019  serta  Mahkamah  Agung  akan  mengadili  kembali  perkara  ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Termohon  Peninjauan  Kembali  berada  di  pihak  yang  kalah  maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;
Memperhatikan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
MENGADILI:
- Mengabulkan  permohonan  Peninjauan  Kembali  dari  Pemohon  Peninjauan  Kembali  HADI  SUROYO tersebut;
- Membatalkan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  3468  K/Pdt/2019  tanggal  2  Desember  2019  yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 2/PDT/2019/PT PLG tanggal 28 Februari 2019  yang  menguatkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kayuagung  Nomor  29/Pdt.G/2017/PN  Kag tanggal 2 Oktober 2018;

## MENGADILI KEMBALI:
Dalam Konvensi: Dalam Eksepsi: - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara:
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Dalam Rekonvensi:
1.  Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk sebagian;
2.  Menyatakan  perbuatan  Tergugat  Dalam  Rekonvensi/Penggugat  Dalam  Konvensi  yang  secara tanpa  hak  mengakui  tanah  terperkara  sebagai  miliknya  adalah  perbuatan  melawan  hukum ( onrechtmatige daad );
3.  Menyatakan tanah yang terletak di Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Ogan Ilir, seluas 7650 m²  sebagaimana  diterangkan  dalam  Akta  Pengikatan  Jual  Beli  Nomor  51  tanggal  24  Juli 1996 dan Surat Ukur Nomor 23/1997 tanggal 11 November 1997, di hadapan Notaris KMS. Abdullah, S.H., M.H., dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Sariyem;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Jang;
- Sebelah  selatan  berbatas  dengan  tanah  Ismail/milik  Penggugat  Rekonvensi  dan  sekarang terkena Jalan Lingkar Selatan;
- Sebelah barat berbatas dengan jalan setapak; adalah  sah  menurut  hukum  milik  Penggugat  Dalam  Rekonvensi  dan  orang  yang  memperoleh darinya;
4.  Menyatakan  jual  beli/pengoperan  hak  yang  dilakukan  Penggugat  Dalam  Rekonvensi  dengan Bastiar bin Ahyat/suami Hodijah alias Keting yang diterangkan dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor  51  tanggal  24  Juli  1996  yang dibuat dihadapan  Notaris  KMS  Abdullah,  S.H.,  M.H.,  dan terhadap  akta  pegoperan  dari  Penggugat  Dalam  Rekonvensi  kepada  orang-orang  yang memperoleh darinya adalah sah menurut hukum;
5.  Menyatakan  alas  hak  objek  sengketa  yang  dijadikan  dasar  oleh  Tergugat  Dalam  Rekonvensi mengakui objek sengketa yaitu:
- Surat Keterangan Usaha atas tanah Nomor 593/05/I/1990 tanggal 17 Januari 1990;
- Surat  Pengoperan  Tanah  Usaha  Nomor  593/216/Kecamatan  Pemul/2011  dari  Mat  Ali  bin Bastiar ke Sunardi tanggal 25 November 2011 di hadapan Camat Pemulutan Kabupaten OI atas nama Bahrus Syarif Magister Saint;
- Surat Pernyataan/Kuasa tanggal 25 November 2011 dari ahli waris Alm. Bastiar bin Ahyat ke Mat Ali bin Bastiar;
- Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. Bastiar bin Ahyat tanggal 14 April 2012;
- Surat  Pengoperan  Tanah  Usaha  pada  tanggal  23  Februari  2012  Nomor  594/15/Kecamatan Pemul/2012  yang  dibuat  di  hadapan  Bahrus  Syarif,  S.Pd.,  M.Si.  Camat  Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir;
- Surat  Keterangan  Hak  Usaha  Atas  Tanah  Nomor  593/05/I/1990,  tanggal  19  Januari  1990 atas  nama  Bastiar  bin  Ahyat  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa  Pemulutan  Ilir  Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Surat  Pengoperan  Tanah  Hak  Usaha  Nomor  593/2017/Kecamatan  Pemul/2011  tanggal  25 November 2011;
tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap objek sengketa;
6.  Menghukum  Tergugat  Dalam  Rekonvensi/Penggugat  Dalam  Konvensi  ataupun  orang  lain  yang mendapat  hak  dari  padanya  untuk  tunduk  dan  taat  serta  mematuhi  isi  putusan  Hakim  yang berkekuatan  hukum  tetap  untuk  mengosongkan  objek  sengketa  serta  menyerahkan  tanah kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik tanpa syarat dan tanpa ada paksaan;
7.  Menolak  gugatan  Penggugat  Dalam  Rekonvensi/Tergugat  Dalam  Konvensi  untuk  yang  selain dan yang selebihnya;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021  oleh  Prof.  Dr.  Takdir  Rahmadi,  S.H.,  LL.M.,  Hakim  Agung  yang  ditetapkan  oleh  Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H.,  M.H.,  Hakim-hakim  Agung  sebagai  Hakim  Anggota  dan  diucapkan  dalam  sidang  terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.
Adapun untuk biaya Peninjauan Kembali dengan rincian sebagai berikut:
1. M e t e r a i…………….Rp.      6.000,00
2. R e d a k s i…………….Rp.     10.000,00
3. Administrasi PK……….Rp. 2.480.000,00 Jumlah…………………Rp. 2.500.000,00

## Analisa Putusan
Berdasarkan  hasil  putusan  dalam  perkara  yang  dijelaskan  sebelumnya,  bahwa  pada  awalnya pihak  penggugat menang  dalam  persidangan  dan  pihak  tergugat merasa  kalah  akhirnya pihak  tergugat mengajukan banding yang digelar oleh Pengadilan Tinggi dan menang dalam sidang banding. Dari pihak pembanding  merasa  kalah  dan  tidak  puas  hasil  putusan  tersebut  maka  mengajukan  kasasi  kepada pengadilan Mahkamah Agung. Majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi. Merasa tidak puas  dengan  putusan  tersebut,  pihak  Termohon  Kasasi  mengajukan  Permohonan  Peninjauan  Kembali dengan  perantaraan  kuasanya  pada  Pengadilan  Mahkamah  Agung.  Yang  pada  akhirnya  pemohon Peninjauan  Kembali  dikabulkan  oleh  majelis  hakim.  Karena  termohon  Peninjauan  Kembali  dalam gugatannya  tidak  dapat  diterima  karena  Penggugat  tidak  menggugat  pihak  penjual  atau  ahli  warisnya atau menjadikan saksi dalam perkara a quo dari tanah yang dibelinya. Dari pihak Permohon Peninjauan Kembali dalam pemeriksaan persidangan Mahkamah Agung menghadirkan Mat Ali bin Bastiar putra dari Bastiar  bin  Hayat  pemilik  asal  kedua  bidang  tanah  sengketa  dihadirkan  menjadi  saksi.  Berdasarkan pertimbangan  dan  bukti  yang  diberikan  dari  pihak  permohon  Peninjauan  Kembali,  diputuskan  bahwa pihak  pengadilan  mengabulkan  permohonan  Pemohon  Peninjauan  Kembali  dan  membatalkan  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  3468  K/Pdt/2019  tanggal  2  Desember  2019  yang  membatalkan  Putusan Pengadilan Tinggi  Palembang  Nomor 2/PDT/2019/PT  PLG  tanggal  28 Februari 2019  yang  menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Kag tanggal 2 Oktober 2018.
Berkaitan  dengan  putusan  diatas,  penulis  menyimpulkan  bahwa  pihak  penggugat  melakukan suatu perbuatan hukum dimana salah satu kategori dalam perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan  hukum  karena  kelalaian  yang  terdapat  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata.  Hal  ini  jelas  bahwa Termohon  Peninjauan  Kembali  dahulu  Penggugat/Pembanding/Pemohon  Kasasi  sebelumnya  dalam melakukan  suatu  transaksi  jual  beli/pengoperan  tanah  obyek  sengketa  tanpa  mengetahui  kejelasan secara  pasti  pemilik  sah  yang  menguasai  dari  tanah  sengketa  tersebut.  Dari  perbuatan  yang  dilakukan penggugat tersebut maka dapat dikatakan sebagai salah satu unsur kelalaian yang diperbuatnya.
Dari  perbuatan  melawan  hukum  tersebut  dapat  dipersamakan  dengan  teori Adequate Veroorzaking yang  dikemukakan oleh  Van  Kries,  yang  menyatakan  bahwa  suatu  hal  adalah  sebab  dari suatu akibat bila menurut pengalaman masyarakat dapat diduga, bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu  (Setiawan,  1999)  Menurut  teori  ini  seseorang  yang  melakukan  perbuatan  hukum  hanya bertanggungjawab untuk kerugian, yang selayaknya diharapkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Pembahasan  diatas  terhadap  penyelesaian  perkara  kasus  sengketa  tanah  tersebut,  yang diserobot dan diduduki secara melawan hukum tanpa kepemilkan hak berdasarkan Studi Kasus Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 76.PK.Pdt/2021, maka oleh penulis menyimpulkan sebagai berikut:
1.  Dalam  penyelesaian  permasalahan  penyerobotan  tanah  tanpa  kepemilikan  hak  dapat  dilakukan terlebih  dahulu  dengan  cara  musyawarah  atau  mediasi  untuk  mencapai  kesepakatan  secara  damai antara  para  pihak  yang  bersengketa.  Bila  permasalahan  tersebut  tidak  bisa  dilakukan  secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka pihak-pihak yang berperkara tersebut bisa mengajukan permohonan  terhadap  perbuatan  melawan  hukum  pada  pengadilan  yang  berwenang  dalam  perkara sengketa tersebut.
2.  Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dahulu Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Penggugat Dalam Rekonvensi  dalam  Putusan  Perkara  Mahkamah  Agung  Nomor  76.PK.Pdt/2021  dalam  persidangan oleh  majelis  hakim  dalam  putusannya  dikabulkan.  Sehingga  pihak  Termohon  Peninjauan  Kembali dahulu  Penggugat/Pembanding/Pemohon  Kasasi  untuk  membayar  seluruh  biaya  yang  timbul  dalam perkara  persidangan  mengenai  objek  tanah  yang  disengketakan.  Sesuai  Pasal  1365  KUHPerdata yang  berbunyi  :”Tiap  perbuatan  melanggar  hukum,  yang  membawa  kerugian  kepada  seorang  lain, mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti  k erugian  tersebut”. Maka dalam memberi ganti kerugian dalam kasus penyerobotan tanah tanpa kepemilikan hak, besar kecil  kerugian  tergantung  pada  surat  gugatan  yang  diajukan  dalam  pokok  tuntutannya  yang  dapat diukur mengenai besar kecilnya objek yang disengketakan, proses lamanya perkara, biaya yang telah dikeluarkan dalam penyelesaian perkara maupun biaya immateril. Dan juga bisa dikenakan Pasal 2 Jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa izin
yang  berhak  atau  kuasanya  dapat  dipidana  dengan  hukuman  kurungan  selama-lamanya  3  (tuga) bulan.

## Saran
Dari hasil pembahasan diatas tentang perbuatan melawan hukum tanpa kepemilikan hak (Studi Kasus Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 76.PK.Pdt/2021), saran penulis sebagai berikut:
1.  Bahwa Penggugat sebelum menggugat tergugat haruslah mengetahui dan memahami terlebih dahulu secara  jelas  bukti  kepemilikan  surat-surat  yang  dimilikinya  dalam  perolehannya  dari  pihak  pemilik tanah,  apakah  perolehannya  langsung  dari  pemilik  tanah  yang  sah  atau  tidak.  Apabila  dalam melakukan  transaksi  jual  beli/pengoperan  tanah  pihak  pembeli  harus  mengetahui  terlebih  dahulu status penjualnya, letak objek tanahnya, bukti surat-surat yang dimiliki oleh penjual, apakah langsung dari  tangan  penjual  atau  selaku  ahli  warisnya.  Dan  untuk  meyakinkan  tanah  tersebut  tidak  dalam persengketaan,  pihak  pembeli  bisa  menanyakan  kepada  pihak  desa  dengan  menanyakan  asal muasal  tanah  tersebut  yang  bisa  dilihat  dalam  buku  krawangan  desa/botekan  desa/leter  C  desa. Setelah tahu kejelasan tanah tersebut pihak pembeli dan  pihak penjual bisa melakukan transaksi jual beli/pengoperan  tanah  dengan  dibuatkan  akta  pengikatan  jual  beli  yang  dibuat  dihadapan  Notaris yang  selanjutnya  bisa  diajukan  permohonan  sertifikat  kepada  Kantor  Agraria  Tata  Ruang/  Badan Pertanahan Nasional untuk menjamin kepastian hukum.
2.  Dalam  persengketaan  tanah  dari  pihak  yang  kalah  dalam  persidangan,  Negara  juga  hadir  untuk memenuhi  rasa  keadilan  bagi  pihak  yang  kalah  yang  artinya  pajak  bumi  dan  bangunan  atau  surat- surat tanah yang sudah dibayar oleh pihak yang kalah tentunya diganti atau dikembalikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir, M. (2010). Hukum Perdata Indonesia . Citra Aditya Bakti. Hasbullah F,  S. (2013). Direksi  Perseroan  Terbatas  Serta  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi .  Citra Aditya Bakti.
Hukum Online. (2022). Judex Factie dan Judex Jurist dalam Praktik Peradilan . https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-judex-factie-dan-judex-jurist-dalam-praktik- peradilan-lt61f193261cc1a/
Isnaeni, M. (2016). Perjanjian Jual Beli . PT. Refika Aditama. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Moeljatno. (1993). Asas-asas Hukum Pidana . Rineka Cipta. Kitab Undang-Undang Perdata. Prawirohamidjojo, Soetojo, & Pohan, M. (1979). Onrechtmatige Daad . Djumali. Setiawan, R. (1999). Pokok-Pokok Hukum Perikatan . Putra A. Dardin.