Analisis Perbandingan Metode Gross Up Dan Net Sebagai Perencanaan Pajak PPh 21 Terhadap Laba Sebelum Pajak Pada PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOM Finance)

## ABSTRAK
Burhanudin Universitas Serang Raya

## Desi Lisdiana Universitas Serang Raya
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  perbandingan  perhitungan  PPh    21  dengan menggunakan  Metode Gross  up dan net terhadap  Laba  sebelum  Pajak  Perusahaan.  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  dokumentasi  dan observasi  data    PT  Wahana  Ottomitra  Multiartha  Tbk.  (WOM  Finance)  pada  tahun  2009-2013. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah komparatif dengan pendekatan kualitatif.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  dari  metode  perhitungan  PPh  21  dengan  menggunakan metode gross  up dan net didapat  hasil  bahwa  menggunakan  kedua  metode  tersebut  laba  yang dihasilkan lebih kecil dari laba sebelumnya terlihat dari laba sebelum menggunakan metode gross up pada tahun 2013 sebesar Rp. 23.192.000.000,00 setelah menggunakan metode gross up laba sebelum pajak menjadi lebih kecil sebesar Rp. 23.168.594.330,00 dan laba setelah menggunakan metode net sebesar  Rp.  23.169.708.599,00.  Dengan  menggunakan  metode gross  up perusahaan  dapat menghemat sampai dengan Rp. 23.405.670,00 sedangkan dengan menggunakan metode net sebesar Rp.22.291.401,00 .
Kata Kunci: PPh 21, Metode gross up dan net , laba sebelum pajak.

## PENDAHULUAN
Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Sebagian besar dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran sehubungan dengan kegiatan penyelenggaraan negara berasal dari pajak.
Dalam  Rancanagn  ABPN    2014  ini  Pemerintah  menargetkan  pendapatan  negara  naik  10,7 persen  di  banding  APBN  tahun  2013.  Total  rencana  pendapatan  negara  tahun  2014  mencapai  Rp. 1662,5  triliun.  Dari  total  tersebut,  penerimaan  perpajakan  menyumbang  porsi  terbesar  dalam pendapatan  negara  yakni  Rp.  1310,2  triliun,  dengan  total  penerimaan  pajak  sebesar  itu  maka  rasio penerimaan  perpajakan  terhadap  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  atau tax  ratio mengalami peningkatan dari 12,2% di 2013 menjadi 12,6 di tahun 2014 ( www.hukumonline.com ). Menurut Warren et.al., (2008:2) tujuan dari kebanyakan perusahaan adalah memaksimumkan laba  atau  keuntungan.  Laba  adalah  selisih  antara  jumlah  yang  diterima  dari  pelanggan  atas  barang atau jasa yang dihasilkan dengan jumlah yang dikeluarkan untuk membeli sumber daya alam ataupun pengeluaran lainnya dalam menghasilkan barang atau jasa tersebut. Oleh karena itu, perusahaan akan meningkatkan  pendapatan  dan  menekan  beban  seminimal  mungkin  termasuk  beban  pajak  yang merupakan beban yang harus dibayar oleh perusahaan. Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan  berbagai  cara,  mulai  dari  yang  masih  memenuhi  ketentuan  perpajakan  ( lawful )  sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan ( unlawful ) yang berlaku.
Tetapi  masih  banyak  perusahaan  atau  badan  usaha  yang  melakukan  kecurangan-kecurangan untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan  dengan  berbagai  cara,  mulai  dari  penghindaran  pajak  ( tax  avoidance )  sampai  pada penggelapan pajak ( tax evation ). Penggelapan pajak merupakan cara meminimalisasi atau menghapus sama  sekali  utang  pajak  yang  tidak  sejalan  dengan  ketentuan  perundang-undangan  perpajakan, merendahkan  penghasilan  yang  diperoleh,  meninggikan  beban  usaha  atau  melakukan  pembayaran dividen  secara  diam-diam.  Upaya  minimalisasi  dengan  cara  ini,  selain  tidak  sejalan  dengan  prinsip manajemen dan etika bisnis, juga mengandung risiko pelanggaran hukum. Sedangkan penghindaran pajak, walaupun masih mempunyai konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal, namun suatu hal yang jelas berbeda disini, bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Andi Ampa, 2011:2).
Perencanaan  pajak  merupakan  upaya  untuk  menekan  pajak  serendah  mungkin  dengan memanfaatkan pengecualian-pengecualian dan celah-celah perpajakan ( loopholes ) yang diperbolehkan oleh UU No. 17 Tahun 2000 tentang pajak sehingga perencanaan pajak tersebut tidak dianggap  sebagai  pelanggaran  yang  akan  merugikan  wajib  pajak  dan  tidak  mengarah  pada pelanggaran pajak. Adapun isi dari UU No. 17 Tahun 2000 sebagai berikut :
Tabel 1.1

## UU No. 17 Tahun 2000 Pasal 4 ayat (1) OBYEK PAJAK
Undang-undang  ini  menganut  prinsip  pemajakan  atas  penghasilan  dalam  pengertian  yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya  yang dapat  dipergunakan untuk  konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut.
Pengertian  penghasilan  dalam  undang-undang  ini  tidak  memperhatikan  adanya  penghasilan dari  sumber  tertentu,  tetapi  pada  adanya  tambahan  kemampuan  ekonomis.  Tambahan kemampuan  ekonomis  yang  diterima  atau  diperoleh  wajib  pajak  merupakan  ukuran  terbaik mengenai  kemampuan  wajib  pajak  tersebut  untuk  ikut  bersama-sama  memikul  biaya  yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.
Dilihat  dari  mengalirnya  tambahan  kemampuan  ekonomis  kepada  wajib  pajak,  penghasilan dapat dikelompokan menjadi:
- Penghasilan dari pekerjaaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas  seperti gaji, honorarium,  penghasilan  dari  praktek  dokter,  notaris,  aktuaris,  akuntan,  pengacara, dan sebagainya;
- Penghasilan dari usaha dan kegiatan
- Penghasilan  dari  modal,  yang  berupa  harta  gerak  ataupun  harta  tak  gerak  seperti bunga,  deviden,  royalti,  sewa,  keuntungan  penjualan  harta  atau  hak  yang  tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya;
- Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah dan lain sebagainya.
Dilihat  dari  penggunaannya,  penghasilan  dapat  dipakai  untuk  konsumsi  dan  dapat  pula ditabung untuk menambah kekayaan wajib pajak.
Perencanaan pajak ( tax planning ) yang dapat dilakukan perusahaan sangat banyak macamnya, antara lain perencanaan pajak ( tax planning ) untuk Pajak Penghasilan Pasal 21. Menurut Pasal 21 UU PPh, Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan,  dan  pembayaran  lain  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun  sehubungan  dengan pekerjaan  atau  jabatan,  jasa,  dan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi  Subjek  Pajak  dalam negeri.
Perhitungan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  terdapat  beberapa  metode  yang  bisa  digunakan, Gross  Method , Net  Method ,  dan Gross  Up  Method .  Metode Gross  Up merupakan  salah  satu  upaya perencanaan pajak yang legal dalam peraturan perpajakan.
1. Gross Method (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Karyawan)
Merupakan  metode  pemotongan  pajak  dimana  karyawan  menanggung  sendiri  jumlah pajak  penghasilannya,  yang  biasanya  dipotong  langsung  dari  gaji  karyawan  yang bersangkutan.
2. Net Method (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Perusahaan)
Merupakan  metode  pemotongan  pajak  dimana  perusahaan  menanggung  pajak karyawannya.
3. Gross-Up Method (Tunjangan pajak yang di gross up)
Merupakan  metode  pemotongan  pajak  dimana  perusahaan  memberikan  tunjangan  pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan.

## TINJAUAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Perencanaan  merupakan  suatu  keputusan  spesifik  yang  dibuat  oleh  manajer  perusahaan, pemanfaatannya  dirancang  untuk  digunakan  di  masa  akan  datang,  di  dalamnya  terdapat  strategi, taktik  dan  operasi  yang  akan  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  perusahaan.  Salah  satu  hasil  yang paling  penting  dari  proses  perencanaan  adalah  “strategi  perusahaan”,  kemudian  berlanjut  menjadi suatu  perencanaan  khusus  yang  disebut  “manajemen  strategis”,  yaitu  proses  manajemen  yang mencakup  pernyataan  perusahaan  dalam  membuat  rencana  strategis  dan  kemudian  bertindak berdasarkan  rencana  tersebut.  Fungsi-fungsi  spesifik  manajemen  yang  digunakan  dalam  mengelola perusahaan menurut Batheman (2008) adalah:
1. Planning, adalah  proses  menetapkan  sasaran  dan  tindakan  yang  perlu  untuk  mencapai  sasaran tersebut,  yang berarti bahwa manajer harus terlebih dahulu memikirkan dengan matang sasaran dan  tindakan  yang  akan  dilakukan  perusahaan  dengan  didasarkan  pada  metode,  rencana  atau logika dan bukan berdasarkan perasaan.
2. Organizing, adalah proses mempekerjakan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam cara terstruktur  guna  mencapai  beberapa  sasaran,  dengan  kata  lain organizing merupakan  proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya di antara organisasi.
3. Leading, adalah  proses  mengarahkan  dan  mempengaruhi  aktivitas  yang  berkaitan  dengan pekerjaan  dari  anggota  kelompok  atau  seluruh  organisasi  yang  terdiri  dari  mengarahkan, mempengaruhi dan memotivasi karyawan untuk melaksanakan tugas yang penting.
4. Controlling, adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan.
Zain  (2008)  menjelaskan  manajemen  pajak  sebagai  sarana  untuk  memenuhi  kewajiban perpajakan  dengan  benar  tetapi  jumlah  pajak  yang  dibayar  dapat  ditekan  serendah  mungkin  untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Secara teoritis, tax planning merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari: planning, implementation dan control.
Apabila  dihubungkan  dengan  fungsi-fungsi  spesifik  manajemen,  perencanaan  memenuhi  kewajiban perpajakan  ( tax  planning )  termasuk  ke  dalam  salah  satu  fungsi-fungsi  spesifik  manajemen,  yaitu fungsi planning dimana  dalam  menetapkan  proses  menetapkan  perencanaan  penyusutan  strategi penghematan pajak, manajer terlebih dahulu harus memikirkan dengan matang sasaran dan tindakan yang didasarkan pada penelitian dan pengumpulan ketentuan peraturan perpajakan, sehingga manajer dapat  memenuhi  kewajiban  perpajakan  perusahaan  secara  lengkap,  benar  dan  tepat  waktu.  Apabila perencanaan pajak ( tax planning ) perusahaan tidak baik atau memiliki kelemahan-kelemahan, maka sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  perusahaan  tidak  dapat  dimanfaatkan  secara  optimal.  Hal  tersebut mengakibatkan terjadinya pemborosan yang sebenarnya dapat dicegah. Apabila pemborosan tersebut terjadi  terus-menerus,  maka  penghasilan  perusahaan  lama  kelamaan  akan  semakin  menurun  yang
pada akhirnya tidak dapat bersaing dengan kompetitornya, sehingga kelangsungan hidup perusahaan menjadi terancam.

## Pengertian Perencanaan Pajak
Suatu perencanaan pajak yang tepat merupakan hasil dari tindakan penghematan atau tax saving dan  penghindaran  pajak  atau tax  avoiadance. Zain  (2008)  mengidentifikasi  pajak  dengan perencanaan pajak dan mendefinisikan sebagai berikut:
Perencanaan pajak adalah tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang  tekanannya  kepada  pengendalian  setiap  transaksi  yang  ada  konsekuensi  pajaknya.  Tujuannya adalah  bagaimana  pengendalian  tersebut  dapat  mengefisiensi  jumlah  pajak  yang  akan  ditransfer  ke pemerintah,  melalui  apa  yang  disebut  sebagai  penghindaran  pajak  ( tax  avoiadance )  dan  bukan penyelundupan pajak ( tax evasion ) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Dari  pengertian  tersebut  terlihat  bahwa  perencanaan  pajak  melalui  penghindaran  pajak merupakan  satu-satunya  cara  legal  yang  dapat  ditempuh  oleh  wajib  pajak  dalam  rangka mengefisienkan  pembayaran  pajaknya.  Ide  dasarnya  adalah  usaha  mengatur  lebih  dahulu  semua aktivitas perusahaan  guna menghindarkan dampak perpajakan sebanyak  mungkin,  atau dengan kata lain peluang untuk perencanaan pajak yang efektif, terdapat lebih besar kemungkinannya apabila hal tersebut  dipertimbangkan  sebelum  transaksi  tersebut  dilaksanakan,  dibandingkan  dengan  apabila pertimbangannya dilakukan setelah transaksi. Dalam hal ini tentunya sangat tergantung kepada para manajer,  sampai  sejauh  mana  para  manajer  tersebut  mewaspadai  secara  konstan  alternatif-alternatif penghematan  pajak  pada  setiap  tindakan  yang  akan  diambilnya.  Dapat  disimpulkan  bahwa  suatu perencanaan  pajak  yang  efektif  tidak  tergantung  kepada  seorang  ahli  pajak  yang  profesional,  akan tetapi  sangat  tergantung  kepada  kesadaran  dan  keterlibatan  para  pengambil  keputusan  akan  adanya dampak  pajak  yang  melekat  pada  setiap  aktivitas  perusahaannya.  Perencanaan  pajak  berfungsi sebagai  mengestimasi  jumlah  pajak  dimasa  yang  akan  datang  yang  dibayar  secara  formal  maupun material,  dan  melakukan  efisiensi  pajak  tidak  semata-mata  dengan  menghindari  pajak,  tetapi  juga menghindari  sanksi-sanksi  atas  kesalahan  dan  kelalaian  atas  pelaksanaan  kewajiban  pajak.  Fungsi pelaksanaan  pajak  dilakukan  dengan  melaksanakan  hasil  perencanaan  pajak  baik  dari  aspek  formal maupun material sebaik mungkin.
Perencanaan  pajak  umumnya  selalu  dimulai  dengan  meyakinkan  apakah  suatu  transaksi  atau kejadian  mempunyai  dampak  perpajakan.  Apabila  kejadian  tersebut  mempunyai  dampak  pajak, apakah  dampak  tersebut  dapat  diupayakan  untuk  dikecualikan  atau  dikurangi  jumlah  pajaknya. Selanjutnya, apakah pembayaran pajak tersebut dapat ditunda.
Pada dasarnya, perencanaan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut:
a. Tidak  melanggar  ketentuan  perpajakan,b.  Secara  bisnis  dapat  diterima,  dan  c.  Bukti-bukti pendukungnya memadai.
Aspek-aspek dalam Tax Planning
a. Formal dan Administratif
- Kewajiban mendaftarkan diri untuk  memperoleh Nomor Pokok WajibPajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP);
- Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan;
- Memotong dan/atau memungut pajak;
- Membayar pajak;
-MenyampaikanSurat Pemberitahuan.
b. Aspek Material
Basis  penghitungan  pajak  adalah  objek  pajak.  Dalam  rangka  optimalisasi alokasi  sumber dana,  manajemen  akan  merencanakan  pembayaran  pajak yang  tidak  lebih  dan  tidak kurang. Untuk itu, objek pajak harus dilaporkansecara benar dan lengkap.
Tahapan Tax Planning
a. Menganalisis informasi yang ada (analyzing the existing data base)
b. Membuat  satu  atau  l ebi h  model  kemungkinan  juml ah  paj ak (designing  one  or  more possible tax plans)
c. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak (evaluating a tax plan)
d. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (debugging the tax plans)
e. Memutakhirkan rencana pajak (updating the tax plan)

## Strategi Umum Perencanaan Pajak
a. Tax saving
Tax  saving merupakan  upaya  efisiensi  beban  pajak  melalui  pemilihan  alternatif pengenaan  pajak  dengan  tarif  yang  lebih  rendah.  Misalnya,  perusahaanyang  memiliki penghasilan  kena  pajak  lebih  dari  Rp.  100.000.000,00  dapat  melakukan  perubahan pemberian natura kepada karyawan m enj adi  t unj angan dal am bentuk uang.
b. Tax avoidance
Tax  avoidance merupakan  upaya  efisiensi  beban  pajak  dengan  menghindari  pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaanyang  masih  mengalami  kerugian,  perlu  mengubah  tunjangan  karyawan dalam  bentuk  uang  menjadi  pemberian  natura  karena  natura  bukan  merupakan  objek pajak PPh Pasal21.
c. Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan
Dengan  menguasai  peraturan  pajak  yang  berlaku,  perusahaan  dapat  menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa:
- Sanksi administrasi: denda, bunga, atau kenaikan;
- Sanksi pidana: pidana atau kurungan.
d. Menunda pembayaran kewajiban pajak
Menunda  pembayaran  kewajiban  pajak  tanpa  melanggar  peraturan  yang  berlaku  dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan  faktur  pajak  keluaran  hingga  batas  waktuyang  diperkenankan,  khususnya untuk  penjualan  kredit.  Dalam  hal  ini,  penjual  dapat  menerbitkan  faktur  pajak  pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.
e. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran  pajak yang dapat dikreditkan  yang  merupakan  pajak  dibayar  dimuka.  Misalnya,  PPh  Pasal  22  atas pembelian  solar  dan/atau  impor  dan  Fiskal  Luar   Negeri  atas  perjalanan  dinas  pegawai. Dalam  kredit  pajak  PPN  (Pajak  Masukan),  Pengusaha  Kena  Pajak  dapat  menggunakan dokumen  lain  yang  fungsinya  sama  dengan  faktur  pajak  standar,  seperti  SPPB  atau Surat  Perintah  Pengiriman  Barang  ( delivery  order )  yang  dikeluarkan  oleh  Bulog  untuk penyaluran  tepung  terigu,  PNBP  (Faktur  NotaBon  Penyerahan)yang  dikeluarkan  oleh Pertamina  untukpenyerahan  BBM  dan/atau  bukan  BBM,  dan  tanda  pembayaran  atau kuitansi telepon.

## Perencanaan Pajak Untuk Mengefisienkan Beban Pajak
Beberapa strategi yang digunakan dalan mengefisienkan beban pajak adalah :
a. Pemilihan Bentuk Badan Usaha antara pemilihan bentuk PT atau CV.
b. Memilih  lokasi  perusahaan  atau  melakukan  penanaman  modal  di  bidang  usaha  tertentu  dan atau di bidang tertentu  yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan.
c. Mengambil  keuntungan  yangg  sebesar-besarnya  dari  pengecualian  atau  pengurangan  atas
Penghasilan Kena Pajak. Seperti apabila diketahui bahwa Penghasilan Kena Pajak perusahaan besar dan akan mengakibatkan pajak terhutang besar, sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba
perusahaan  untuk  penelitian  dan  pengembangan,  biaya  pendidikan,  biaya  training  yang  boleh dikurangi dari penghasilan kena pajak.
d. Penempatan modal perusahan kepada perseroan terbatas lebih menguntungkan kalau besarnya modal  yang  disetor  paling  rendah  25  %.  Apabila  modal  yang  ditempatkan  kurang  dari  25  %  maka dividen yang dibagi dari perusahan akan dikenakan pajak.
e. Memberikan tunjangan kepada karyawan  dalam bentuk uang atau natura / kenikmatan dapat dipilih sebagai alternatif untuk mengefisienkan pajak.
f. Pemilihan metode penilaian persediaan dengan metode Average daripada FIFO. Karena pada kondisi  perekonomian  yang  cenderung  mengalami  inflasi,  penetapan  metode  Average  akan menghasilkan HPP lebih tinggi dari pada FIFO. Dengan HPP lebih tinggi, akan mengakibatkan laba kena pajak akan semakin rendah.
g. Untuk  pendanaan  aktiva  tetap  lebih  menguntungkan  secara  leasing  dengan  hak  opsi dibandingkan pembelian langsung.
h. Pemilihan metode penyusutan jika prediksi laba cukup besar sebaiknya menggunakan metode saldo  menurun.  Tapi  jika  pada  awal  investasi  tidak  dapat  memberikan  keuntungan,  maka  metode garis lurus lebih menguntungkan.
i. Menghindari  pengenaan  pajak  dengan  cara  mengarahkan  transaksi  pada  yang  bukan  objek
pajak.
j. Mengoptimalkan  kredit  pajak.  Jangan  sampai  kredit  pajak  tersebut  menjadi  biaya  pajak karena  akan  merugikan.Apabila  pajak  yang  telah  dibayar  dimuka,  dikreditkan,  maka  kredit  pajak akan dapat kembali 100 %. Tetapi apabila pajak yang telah dibayar dimuka dibiayakan, maka pajak yang sudah dibayar hanya kembali 75 %.
k. Penundaan pembayaran kewajiban pajak sampai akhir batas jatuh tempo.
l. Menghindari lebih bayar untuk menghindari kerugian finansial dan menghindari pemeriksaan
pajak.

## Metode Penghitungan PPh Pasal 21
Saat  diluncurkannya  program  reformasi  perpajakan  di  tahun  1983,  sejak  itu  pula berkembang  pemikiran  dari  wajib  pajak  untuk  mengefisienkan  pajak  yang  harus  menjadi  beban perusahaan.    Menurut  Chairil  Anwar  Pohan  (2011:91)  Setidaknya  ada  3  metode  yang  biasanya digunakan  dalam  perhitungan  pajak  penghasilan  Pasal  21  oleh  perusahaan  dalam  menjalankan perencanaan pajak, yaitu:
a. Gross Method (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Karyawan)
Merupakan  metode  pemotongan  pajak  dimana  karyawan  menanggung  sendiri  jumlah  pajak penghasilannya,  yang  biasanya  dipotong  langsung  dari  gaji  karyawan  yang  bersangkutan. Biasanya dilakukan pada perusahaan yang baru berdiri.
b. Net Method (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Perusahaan)
Merupakan  metode  pemotongan  pajak  dimana  perusahaan  menanggung  pajak  karyawannya. Sebagaimana dimaksud dalam Kep. Dirjen Pajak No. 31/PJ./2008 Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat  (I),  Penghasilan  yang  dipotong  PPh  Pasal  21  dan/atau  PPh  Pasal  26  termasuk  pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun  yang  diberikan  oleh  bukan  Wajib  Pajak,  Wajib  Pajak  yang  dikenakan  Pajak penghasilan  yang  bersifat  final;  atau  Wajib  Pajak  yang  dikenakan  Pajak  Penghasilan berdasarkan  norma  penghitungan  khusus (deemed  profit). Selanjutnya  pada  Pasal  8  ayat  2 menegaskan  bahwa  Pajak  Penghasilan  yang  ditanggung  oleh  pemberi  kerja,  termasuk  yang ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan.
c. Gross-Up Method (Tunjangan pajak yang di gross up)
Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak  yang akan dipotong dari karyawan. Perhitungan
tunjangan pajak diformulasikan untuk menyamakan jumlah pajak  yang akan dibayar dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya.
Perbedaan prinsipil antara Net Method dengan Gross-Up Method adalah sebagai berikut.
a. Bahwa  pada  Metode Net besarnya  PPh  Pasal  21  yang  ditanggung  oleh  perusahaan  tersebut tidak  dimasukkan  sebagai  tunjangan  pajak  di  SPT  PPh  Pasal  21,  sedangkan  pada  Metode gross  up, besarnya  tunjangan  pajak-  Pasal  21  tersebut  dimasukkan  sebagai  elemen penghasilan dari tunjangan pajak yang dicantumkan di SPT PPh Pasal 21.
Bahwa pada Metode Net , besarnya PPh Pasa1 21 yang ditanggung oleh Perusahaan tidak bisa dibiayakan (non deductible) sedangkan pada Metode gross up seluruh tunjangan pajaknya bisa dibiayakan (deductible
Kepastian Hukum Metode Gross Up
Terminologi  Metode gross  up ini  yang  terkait  dengan  metode  perhitungan  PPh  pasal  21  memang tidak dimuat dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan maupun Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri  Keuangan.  Kalaupun  istilah  itu  dipakai,  hanya  penggunaannya  terbatas  pada  pengenaan pajak penghasilan yang terkait dengan PPh Pasa1 23.
a. Per.  Dirjen  pajak  No.  64/PJ/2009  Penetapan  jumlah  Pajak  Penghasilan  Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan berupa Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusif Telkom yang harus dibayarkan Pemerintah kepada Telkom merupakan Objek Pajak, yang dihitung dengan metode gross up.
b. Private  ruling  Surat  Dirjen  Pajak  No.  S.  1149/PJ.312/2004  tentang  Pajak  Penghasilan  atas bunga  (kupon)  tetap  Obligasi  Negara  Dalam  Valas  dengan  metode gross  up yang pengenaannya dengan melakukan gross up terhadap pembayaran bunga tersebut.
Hingga  saat  ini  tidak  ada  ketentuan  yang  mengatur  konsistensi  perhitungan  PPh  pasal  21  dengan metode gross  up dimaksud  padahal  aplikasi  metode  ini  sudah  menjadi  salah  satu  model  dan  opsi kebijakan perpajakan yang diterapkan di banyak perusahaan.
Semua pihak, baik fiskus maupun wajib pajak telah meyakini dan bahkan banyak yang sudah hapal  di  luar  kepala  tentang  prinsip taxability-deductibility yang  dijabarkan  dalam  Pasal  4  ayat  1 (taxable income) dan Pasal 4 ayat 3 (nontaxable income) serta Pasal 6 ayat 1 (deductible expenses) dan  Pasal  9  ayat  1 (nondeductible  expenses). Dalam  hubungan  kerja  antar  perusahaan  dengan karyawan,  mekanisme  prinsip  tersebut  berlaku,  jika  di  karyawan  merupakan  penghasilan (taxable income), maka  di  perusahaan  boleh  menjadi  biaya. (deductible  expense), atau  sebaliknya  jika  di karyawan  merupakan  bukan  penghasilan (non-taxable  income), maka  diperusahaan  menjadi  bukan biaya (non-deductible expense).
Semua  penghasilan  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apa  pun  yang  sudah  dikenakan  pajak (bukan  PPh  final)  dapat  dibiayakan  menjadi  pengurang  penghasilan  dalam  laporan  keuangan  fiskal atau SPT PPh Badan. Dalam pengertian penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan tersebut termasuk  tunjangan.  Jadi  sebenarnya  landasan  hukum  pemberian  tunjangan  pajak  yang  dalam perlakuan  pajaknya  diakui  sebagai  biaya deductible itu  sudah  jelas,  secara  eksplisit  tertuang  dalam Pasal 4 UU PPh, sesuai dengan makna prinsip taxability-deductibility. Artinya bilamana penghasilan (dari  tunjangan  pajak)  karyawan  tersebut  sudah  dipajaki  dan  disetorkan  ke  Kas  Negara  serta  sudah dilaporkan  dalam  SPT  PPh  Pasal  21,  maka  bagi  pemberi  kerja  atas  pengeluaran  (biaya  tunjangan pajak) tersebut dapat dibiayakan menjadi pengurang penghasilan dalam laporan keuangan fiskal atau SPT PPh Badan. Tentu dengan catatan, transaksi tersebut didukung dengan adanya penjurnalan biaya tunjangan pajak didalam pembukuan wajib pajak serta juga tercantum dalam slip gaji karyawan.

## Hipotesis Penelitian
Untuk memecahkan masalah yang ada maka perlu suatau hipotesis sehingga suatu penelitian dan pemecahan  masalah  akan  lebih  terarah.  Hipotesis  merupakan  jawaban  sementara  terhadap  rumusan masalah  penelitian,dimana  rumusan  masalah  penelitian  telah  dinyatakan  dalam  bentuk  pernyataan
(sugiyono,  2009:  96).  Hipotesis  tersebut  diuji  (dibuktikan)  kebenarannya  atau  ketidak  benarannya lewat  pengumpulan  dan  penganalisaan  data  penelitian.  Adapun  hipotesis  yang  dikemukakan  adalah sebagai berikut :
H 1 :    terdapat  perbedaan  yang  signifikan  perhitungan  PPh  21  dengan  menggunakan metode grossup terhadap  laba sebelum pajak perusahaan
H 2 : terdapat perbedaan yang signifikan perhitungan PPh 21 dengan menggunakan metode net terhadap  laba sebelum pajak perusahaan

## Kerangka Pemikiran

## METODOLOGI PENELITIAN
populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  karyawan  PT.  WOM  Finance.  Dari  sampel  lima  tahun  diatas diambil sampel untuk masing-masing tahun yaitu sebagai berikut:
1. Pegawai tetap dengan sampel 10 orang karyawan dengan kriteria sampel sebagai berikut:
a. Pegawai tetap dengan posisi manajer.
b. Pegawai tetap berdasarkan pendidikan.
c. Pegawai tetap berdasarkan masa kerja.
2. Pegawai tetap dengan sampel 20 orang karyawan dengan kriteria sampel sebagai berikut:
a. Pegawai  tetap dengan posisi staff.
b. Pegawai berdasarkan status PTKP.
c. Pegawai berdasarkan NPWP.
d. Pegawai berdasarkan lembur
Operasional Variabel Gross Up method Perencanaan pajak pph 21 Laba Sebelum Pajakperusahaan Perbandingan perhitungan pph 21 Net method
Variabel Definisi Indikator Skala Sumber Metode Gross Up (variabel X 1 ) metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan  pajak yang  jumlahnya sama besar dengan  jumlah pajak  yang  akan dipotong dari karyawan. =          PKP X tarif progresif Lapisan tertinggi yang dikenakan tanpa persen Rasio Saddam (2013) Metode Net (variabel X 2 ) metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya Tunjangan pajak = Beban pajak yang ditanggung perusahaan Rasio Saddam (2013) Laba Sebelum Pajak Perusahaan (variabel Y) laba dari operasi berjalan sebelum cadangan  untuk pajak penghasilan Laba/Rugi sebelum pajak= total seluruh pendapatan – total seluruh beban nominal   Meiliya (2013)

## Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis komparatif, adapun pengujian yang dilakukan meliputi, Uji Normalitas, Uji Homogenitas, Paired Sampel T Test HASIL

## Uji normalitas
Uji  normalitas  dilakukan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi,  variabel  independen  dan dependen  berdistribusi  normal  atau  tidak  model  regresi  yang  baik  adalah  yang  memiliki  distribusi normal/mendekati normal.
Uji normalitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan analisis grafik (anaisis normal Q-Q plot of regresion) dengan dasar pengambilan keputusan :
1. Jika  data  menyebar  disekitar  garis  diagonal  dan  penyebaran  mengikuti  garis  diagonal  maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika  menyebar  jauh  dari  garis  diagonal  atau  tidak  mengikuti  arah  garis  diagonal  maka  model regresi  tidak  memenuhi  asumsi  normalisasi.  Dan  analisis  statistik  (Shapiro-Wilk)  dengan ketentuan:

## Uji Normalitas Shapiro-Wilk
Tests of Normality labasetelahnet Kolmogorov-Smirnov a Shapiro-Wilk Statistic df Sig. Statistic df Sig. labasetelahgrossup 1 .242 5 .200 * .888 5 .346 labasetelahnet .242 5 .200 * .888 5 .346
*. This is a lower bound of the true significance.

## a. Lilliefors Significance Correction
Tabel di atas menunjukan hasil uji Shapiro Wilk dan Liliefors.  Nilai p value (sig) liliefors 0,200 pada  2  kelompok  dimana  >  0,05  maka  berdasarkan  uji  liliefors,  data  tiap  kelompok  berdistribusi normal.  P value uji Shapiro wilk  pada kelompok 1 (laba setelah gross up ) sebesar 0,346> 0,05 dan pada kelompok 2 (laba setelah net ) sebesar 0,346> 0,05. Karena semua > 0,05 maka kedua kelompok sama-sama berdistribusi normal berdasarkan uji Shapiro wilk.

## Hasil Uji Homogenitas

## Uji Homogenitas
Test of Homogeneity of Variance Levene Statistic df1 df2 Sig. Labasetelahgrossup Based on Mean .000 1 8 1.000 Based on Median .000 1 8 1.000 Based on Median and with adjusted df .000 1 8.000 1.000 Based on trimmed mean .000 1 8 1.000
Dari hasil output di atas diketahui signifiaksi sebesar 1.000. Karena nilai  signifakasi lebih besar dari  0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kedua  kelompok  data  mempunyai  varian  sama  atau homogen.  Angka levene  statistic menunjukan  semakin  kecil  nilainya  maka  semakin  besar homogenitasnya.

## 1.3.1 Uji Paired Sample t-test
Paired Samples Test Paired Differences t df Sig. (2- tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean Pair 1 labasebelumgrossup - labasetelahgrossup 16553380,000  4368344,804  1953583,186  8,473 4 ,001 Pair 2 labasebelumnet - labasetelahnet 15739623,400  4151614,549  1856658,469  8,477 4 ,001
Dengan melihat hasil nilaisig (2 tiled) atau p value. Nilai p value di atas sebesar 0,001 dimana < 0,05. Karena < 0,05 maka perbedaan bermakna tidak signifikan. Dengan demikian hipotesis ditolak karena < 0,05.
Besarnya  perbedaan  rerata  atau  mean  kedua  kelompok  ditunjukan  pada  kolom  mean,  yaitu 16553380,000.  Dimana  mean  kelompok  pertama  (labasetelahgrossup)  memiliki  rerata  atau  mean yang lebih tinggi dari kelompok kedua (labasetelahnet).

## KESIMPULAN
Berdasarkan hail analisis yang telah dilakukan mengenai analisis perbandingan metode gross up dan net sebagai  perencanaan  pajak  PPh  21  terhadap  laba  sebelum  pajak  pada  PTWahana  Ottomitra Multiartha tbk. (wom finance) maka diperoleh kesimpiluan sebagai berikut:
1. Setelah  dihitung  dengan  menggunakan  metode gross  up dan net didapat  hasil  bahwa menggunakan  kedua  metode  tersebut  laba  yang  dihasilkan  lebih  kecil  dari  laba  sebelumnya terlihat  dari  laba  sebelum  menggunakan  metode  gross  up  pada  tahun  2013  sebesar  Rp.
23.192.000.000,00  setelah  menggunakan  metode  gross  up  laba  sebelum  pajak  menjadi  lebih kecil  sebesar  Rp.  23.168.594.330,00  dan  laba  setelah  dilakukan  menggunakan  metode  net sebesar  Rp.  23.169.708.599,00.  Dengan  menggunakan  metode gross  up perusahaan  dapat menghemat  sampai  dengan  Rp.  23.405.670,00  sedangkan  dengan  menggunakan  metode net sebesar Rp.22.291.401,00 .
2. Dari hasil uji dengan menggunakan uji paired sample t-test di dapat hasil bahwa kedua metode tersebut  baik gross  up maupun net sama  tidak  memiliki  perbedaan  karena  hasil  yang  didapat tidak  signifikan  dengan  melihat  nilai  sig  (2  tailed)  atau  p  value.  Nilai  p  value  sebesar  0,001 dimana  <  0,05.  Karena  <  0,05  maka  perbedaan  bermakna  tidak  signifikan.  Tetapi  kelompok pertama  (labasetelahgrossup)  memiliki  mean  lebih  tinggi  dari  kelompok  kedua  pada  kolom mean, yaitu 16553380,000.

## DAFTAR PUSTAKA
Ampa, Andi. (2011). “ Implementasi Tax Planning”. Makasar: Universitas Hasanudin.
Batheman,  Thomas  S,  Scott  A.  Snell.  2008.  “ Manajemen  Kepemimpinan  dan  Kolaborasi  dalam Dunia yang Kompetitif (terjemahan)”. Jakarta: Salemba Empat.
Direktorat Jenderal Pajak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta Aturan Pelaksanaannya.
Direktorat Jenderal Pajak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
Hardika,  Nyoman  Sentosa.  (2007). “Perencanaan  Pajak  Sebagai  Strategi  Penghematan  Pajak” , Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan, Vol. 3, No. 2, Hal 103-112, Juli.
Hidayat,  Anwar.  (2014).Uji  statistika  http://stastikian.blogspot.com//04/paired-t-test-dengan- spss.html?m=1.
Hussin,  Saddam.  (2013).“Analisis  Perbandingan  Perhitungan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Metode Gross,  Net,  Dan  Gross  Up  Dan  Dampaknya  Terhadap  Beban  Pajak  Penghasilan  Badan Koperasi Satya Ardhia Mandiri (Kosami)”.
Indonesia Tax Review. (2009). “Akuntansi PPh Pasal 21 Tahun 2009” , Volume II/Edisi 14.
Kasirin, (2012). “Perpajakan” . Serang-Banten: CV. Cahaya Minolta.
Mahmud, Hasmin. (2013).“Penerapan Metode Gross Up Dalam Penghitungan PPh Pasal 21 Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak”.
Mardiasmo. (2009). “Perpajakan”. Edisi Revisi, Andi: Yogyakarta.
Meiliya,  Imroatus,  Sholikhah.  (2013).“Analisis  Penerapan  Metode Gross  Up Dalam  Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Sebagai Upaya Perencanaan Pajak (Studi Pada Pt. Pg. Rajawali I Unit Pg. Krebet Baru Malang).
Metode  Perhitungan  Pph21  Gross,  Net,  Gross-Up  &  Non  Gross-Up . Http://Www.Hr- Qu.Com/News/Metode-Perhitungan-Pph21-Gross-Net-Gross-Up-Non-Gross-Up.Html.
Nazir, Moh. (2011). Metode Penelitian . Bogor: Ghalia Indonesia.
Omposunggu, Arles. (2011). “Cara Legal Siasati Pajak” , Puspa Swara, Jakarta.
Peraturan  Direktorat  Jenderal  Pajak  Nomor:  Per-31/Pj/2009  tentang  Pedoman  Teknis  Tata  Cara Pemotongan,  Penyetoran,  Dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Dan/Atau  Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Ri  Nomor  162/Pmk.011/2012  Tentang  Penyesuaian  Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak Yang Ditetapka Pada Tanggal 22 Oktober 2012.
Pohan,  Chairil  Anwar.  (2011). “Optimizing  Corporate  Tax  Management:  Kajian  Perpajakan  Dan Tax Planning-Nya Terkini” , Bumi Aksara, Jakarta.
Pusatlayananpajak.blogspot.com, Rumus Gross up tahun 2009.
Resmi, Siti. (2009). “Perpajakan: Teori Dan Kasus Buku Satu Edisi Lima” , Salemba Empat, Jakarta.
Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D), (2009). Bandung: CV. Alfabeta.
Suandy, Erly. (2009). “Perencanaan Pajak Edisi 4” , Salemba Empat, Jakarta.
Sahilatua,  Priska  Febriani.  (2013).  “Penerapan  Perencanaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak”.
Stice, Stice, dan Skousen. (2004). Financial Accounting Standard Board , Jakarta: Erlangga. Strategi Dalam Perencanaan Pajak . Http://Informasilive.Blogspot.Com/Search/Label/Pajak .
Susanto,  Irene.  (2007).“Analisis  Penggunaan  Metode  Gross  Up  Sebagai  Alternatif  Dalam Perhitungan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Terhadap  Tingkat  Profitabilitas  Perusahaan (studi kasus pada PT. X Bandung)”.
Waluyo. (2008) “Perpajakan” , Salemba Empat, Jakarta.
Warren, Dkk. (2008). “Pengantar Akuntansi” , Buku Satu, Edisi 21, Salemba Empat, Jakarta. Wild, John J., Subramanyam K.R., & halsey, Robert F. (2005). Financial Statment Analysis, Jakarta: Erlangga.
Www.Kompasiana.Com . (2012). Pengertian Dan Manfaat Perencanaan
Pajak. Http://Binajasakonsultanpajak.Blogspot.Com/11/Company-Directory.Html .
Zain, Muhammad. (2008). “Manajemen Perpajakan” , Salemba Empat, Jakarta.