## TUMPANG TINDIH PENGUASAAN TANAH DI WILAYAH IBU KOTA NEGARA “NUSANTARA”
Rikardo Simarmata Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada email: rikardosimarmata@ugm.ac.id disampaikan 22/02/2023 – di -review 05/03/2023 – diterima 17/06/2023 DOI: 10.25123/vej.v9i1.6504

## Abstract
In  August  2019,  the  Central  Government  of  Indonesia  made  an  important  decision  to  choose  East Kalimantan province to be  the location of the new state capital (Nusantara). East Kalimantan was chosen due to its large available state or government-owned land. Some of the large available lands are designated state forest while some others are unregistered land, for which the Government applies formal land tenure system. This article examines the extent to which formal land tenure system has been exercised in land control, land transaction, and land acquisition in the Nusantara through the inquiries on how local individual and group landowners responded to the application of the formal land tenure  system.  Data  collection  was  conducted  through  library  research  and  field  interview.  This research finds that there have been multiple overlapping claims over land rights taking place in the new capital. State, adat law communities, and sultanate are making claims to similar land plots. The overlapping claims arose after the bureaucrats developed a formalistic view or interpretation on state land. This view suggested any unregistered land is state land regardless of actual control and use that are  existing.  This  form  of  interpretation  will  most  probably  influence  the  way  the  bureaucrat implements current regulations concerning the new capital where some stipulations respect customary land rights.
Keywords : land; tenure rights; customary rules; sultanate land; overlapping
Abstrak Salah satu pertimbangan pemerintah pusat untuk memilih lokasi ibu kota negara (IKN) Nusantara yaitu status penguasaan tanah. Kalimantan Timur dipilih karena sebagian besar tanah-tanah yang akan  digunakan  untuk  pembangunan  IKN  dimiliki  oleh  negara/pemerintah  atau  BUMN.  Dengan begitu, tanah-tanah tersebut berada di bawah pengaturan sistem penguasaan formal. Tulisan ini memeriksa  kesahihan  klaim  sistem  penguasaan  formal  atas  di  wilayah  IKN  dengan  menelusuri bagaimana  reaksi  atau  tanggapan  masyarakat  atas  kegiatan  pengendalian  peralihan  hak, penguasaan tanah, dan pengadaan tanah di wilayah IKN. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan  studi  kepustakaan  dan  data  primer  dengan  kunjungan  lapangan  untuk  melakukan wawancara. Penelitian ini menemukan bahwa tanah yang sama juga diklaim sebagai tanah adat dan kesultanan, selain tanah negara. Ada tumpang tindih antara sistem penguasaan tanah yang formal dengan  sistem  penguasaan  tanah  informal.  Tumpang  tindih  ini  diawali  oleh  tafsir  birokrat  atas ‘tanah negara’ yang bercorak formalistik sehingga tidak peka dengan realitas empirik penguasaan tanah. Tafsir ini kelak akan mewarnai bagaimana pemerintah melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam regulasi mengenai IKN yang memerintahkan penghormatan atas tanah-hak-hak atas tanah kepunyaan masyarakat dan masyarakat adat.
Kata kunci:
pertanahan; hak penguasaan; aturan adat; sultan grond; tumpang tindih

## Pendahuluan
Pada  bulan Agustus 2019, pemerintah pusat secara resmi mengumumkan provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu  kota negara yang  baru.  Tiga tahun kemudian,  pemerintah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  mengabsahkan  keputusan ini  yang  ditandai  dengan  pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  3  tahun  2022 tentang  Ibu  Kota  Negara  (UU  IKN).  Ibu  kota  negara  (IKN) akan  dibangun  di  dua kabupaten yaitu Penajam Paser Utara (PPU), dan Kutai Kertanegara.  Luas wilayah yang akan digunakan untuk IKN mencapai 256.142,8 hektar (ha). Areal seluas ini akan  dibagi  kedalam  tiga  kluster  yaitu  Kawasan  Inti  Pusat  Pemerintahan  (KIPP) dengan  luas  6.671,6  ha,  Kawasan  Ibu  Kota  Negara  (KI-IKN)  dengan  luas 49.509,3.181 ha, dan Kawasan Pengembangan IKN (KP-IKN) seluas 199.962,0 ha. 1

## Gambar 1: Peta wilayah IKN
1 Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara, https://ikn.go.id/storage/buku-saku-ikn-072121.pdf, dan Vivi Yulaswati dan Angelina Sallista (ed), Kajian Awal Aspek Sosial. Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur, Kementerian PPN/Bappenas, 2019, hlm. 2&9.
Kalimantan  Timur  (Kaltim)  dipilih  sebagai  lokasi  IKN  karena  dinilai memenuhi sebagian besar dari  tujuh kriteria yang disiapkan. Ketujuh kriteria itu adalah  tersedia  lahan  luas  milik  pemerintah/BUMN,  secara  geografis  berlokasi ditengah wilayah Indonesia, potensi konflik sosial rendah karena memiliki budaya terbuka  terhadap  pendatang,  daya  dukung  tanah  dan  air  baku,  memenuhi parameter  pertahanan  dan  keamanan,  bencana  alam  yang  minimal,  dan  dekat dengan  kota  eksisting  yang  sudah  berkembang.  Kriteria  pertama  yakni  tersedia lahan luas milik pemerintah/BUMN terkait dengan kemudahan perolehan tanah. 2 Berkaitan dengan kriteria ketersediaan tanah, menurut data yang dikeluarkan oleh Kantor  Wilayah  Kementerian  Agraria  &  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional (Kementerian ATR/BPN) Kaltim, dari 256.142,8 ha yang dialokasikan untuk IKN, sebanyak  191.968  ha  merupakan  kawasan  hutan.  Sisanya  berupa  Areal Penggunaan Lain (APL) dan Sungai/Perairan. Kawasan APL sendiri mencapai luas 102.991,8  ha.  Sampai  dengan  tahun  2022  tanah  terdaftar  di  kawasan  APL  baru sebanyak  37.695  bidang  atau  seluas  42.026,  18  ha.  Tanah-tanah  ini  terdaftar sebagai milik individu dan badan hukum dengan hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan hak wakaf. Sedangkan tanah-tanah yang belum terdaftar mencapai luas 60.965,62 ha. 3
Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendaftaran dan pengadaan tanah mengartikan ‘ tanah negara ’ sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan tidak dilekati suatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat  dan/atau  bukan  merupakan  aset  milik  negara/daerah. 4 Tidak  sedikit birokrat yang berpandangan bahwa dengan pengertian  di atas, tanah-tanah tidak
2 Id.
3 Kementerian  Agraria  &  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Kantor  Wilayah  Provinsi Kalimantan Timur, Isu Strategis terkait Pertanahan di IKN, tanpa tahun, hlm. 2,4-5.
4 Pengertian  seperti  diatas  dapat  dilihat  pada  Peraturan  Pemerintah  R.I.  No.  18  Tahun  2021 tentangHak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, L.N.R.I. Tahun 2021 No. 28, Pasal 1 angka 2, Peraturan Pemerintah R.I. No. 19 Tahun 2021  tentang Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum,  L.N.R.I. Tahun 2021 No. 29, Pasal 2 angka 8, dan Peraturan Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan  Nasional  R.I.  No.  6  Tahun  2018  tentang  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap, B.N.R.I Tahun 2018 No. 501, Pasal 1 angka 4.
terdaftar merupakan tanah negara. 5 Bila menggunakan cara pikir seperti ini maka tanah  tidak  terdaftar  seluas  60.965,62  ha  di  IKN,  merupakan  tanah  negara.  Jika ditambah  dengan  191.968  ha  kawasan  hutan  maka  luas  tanah  yang  berada    di bawah  penguasaan  negara/pemerintah  di  wilayah  IKN  mencapai  252.933,62  ha. Angka ini secara gamblang membenarkan anggapan pemerintah pusat, seperti yang diwakili  oleh  kriteria  pertama  penentuan  ibu  kota  negara  yang  baru,  bahwa  di wilayah  IKN  terdapat  banyak  tanah  yang  dikuasai  oleh  negara/pemerintah. Berangkat dari pemikiran ini pemerintah melakukan serangkaian kegiatan di IKN yang terkait dengan pertanahan. Dua kegiatan yang penting untuk disebutkan yaitu pengamanan tanah negara sebagai aset, dan pengadaan tanah. 6
Pengamanan  aset  tanah  dilakukan  dengan  memasang  plang  atau  patok untuk  menandai  batas-batas  KIPP  seluas  6.671,6  ha.  Kegiatan  ini  dilakukan  oleh Kanwil  ATR/BPN  Kaltim,  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara (PPU) dengan didampingi kantor kecamatan, dan kantor kelurahan  untuk tanah- tanah  yang  terletak  dalam  APL.  Untuk  kawasan  hutan  dilakukan  oleh  Direktorat Jenderal  Penegakan  Hukum,  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan (KLHK). Adapun kegiatan pengadaan tanah dilakukan dengan menyediakan tanah bagi belasan kegiatan  seperti pembuatan jalan, jembatan, perkantoran, dermaga, dan bendungan. 7
Pemasangan  plang  atau  patok  menuai  reaksi  dari  sejumlah  individu  dan kelompok yang menyatakan dirinya sebagai pemilik tanah. Sebagai pemilik tanah
5 Sebagai  contoh  dapat  dilihat  pada  kasus  Gregorius  Jeramu,  seorang  petani  dari  Manggarai Timur, Nusa  Tenggara  Timur.  Jaksa Penuntut  Umum  (JPU)  mendakwa  Gregorius melakukan perbuatan korupsi karena menerima ganti kerugian untuk pembangunan terminal di Manggarai Timur. JPU pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kupang menganggap tanah yang diklaim oleh Gregorius untuk mendapatkan ganti kerugian adalah tanah negara karena belum terdaftar atau belum diterbitkan sertipikat. Lihat dalam Rosis Adir, https://floresa.co/2023/03/17/dakwaan-untuk-gregorius-jeramu-dalam-kasus-terminal- kembur-argumen-hakim-yang-berbeda-dengan-isi-dokumen-pemerintah-kabupaten- manggarai-timur/, 17 Maret, 2023.
6 Kegiatan  lain  terkait  pertanahan  yaitu  pembuatan  regulasi  oleh  Kementerian  ATR/BPN, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten mengenai pembekuan perolehan dan peralihan tanah,  dan  pelaksanaan  inventarisasi  penguasaan,  pemilikan,  pemanfaatan,  dan  penggunaan tanah oleh Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Kalimantan Timur.
7 Informasi mengenai kegiatannya dapat dilihat pada Muhammad Ridwan, https://ekonomi.bisnis.com/read/20220928/45/1582060/pembangunan-ikn-dimulai-ini- daftar-proyek-yang-mulai-dikerjakan, Jam 09.12 WIB, 28 September, 2022.
mereka  mengherankan  mengapa  tidak  ada  sosialisasi  sebelumnya.  Kalapun diadakan,  sudah  sangat  terlambat. 8 Mereka  mengaku  sudah  menguasai  dan memiliki tanah tersebut dengan jangka waktu yang bervariasi, dari mulai 8 tahun sampai yang sudah turun-temurun. 9
Reaksi yang sama, yaitu mempertanyakan kegiatan pemerintah yang tidak mempertimbangkan  keberadaan  pemilik  tanah  sebenarnya,  juga  terjadi  pada kegiatan pengadaan tanah. Contohnya dapat dilihat pada pembangunan bendungan Sepaku  Semoi  di  kecamatan  Sepaku,  PPU.  Sejak  mulai  dibangun  pada  Juli  2020, pengadaan tanah untuk bendungan ini dipersoalkan oleh dua kelompok yaitu ahli waris sultan Adjie Mohammad Parikesit (1924-2018) 10 , dan Lembaga Adat Dayak Paser.  Keduanya    mengklaim  sebagai  pemilik  yang  sah  dari  tanah-tanah  yang digunakan untuk membangun bendungan. Kelompok pertama menggunakan dalil tanah kesultanan sedangkan kelompok kedua dalil tanah adat.
Munculnya  reaksi  menolak  dan  mempertanyakan  oleh  orang-orang mengaku sebagai pemilik tanah terhadap pemasangan plang/patok dan pengadaan tanah di wilayah IKN, menjelaskan dua hal penting mengenai realitas historis dan sosiologis penguasaan dan pemilikan tanah di Kalimantan Timur. Pertama, proyek pembangunan  berskala  besar  biasanya  diikuti  dengan  munculnya  sengketa penguasaan dan kepemilikan tanah. Sebelum proyek IKN sudah berlangsung dua gelombang kebutuhan tanah dalam skala luas  oleh proyek-proyek pembangunan yang  direspon  dengan  munculnya  klaim-klaim  kepemilikan  tanah.  Gelombang pertama  berlangsung  pada  dekade  70an  sampai  dengan  90an.  Pada  periode  ini pemerintah  pusat  dan  daerah  membutuhkan  tanah  untuk  lokasi  transmigrasi, membangun jalan, kantor pemerintahan dan mendirikan pabrik berskala nasional
8 Sucipto, https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/02/27/masuk-kawasan-inti-ikn- kebun-dan-rumah-warga-di-sepaku-mulai-dipatok?status=sukses_login&status_login=login, Jam 13.56 WIB, 27 Februari, 2022.
9 Problematika  Ibu  Kota  Nusantara:  Patok  Sudah  Terpasang  Sosialisasi  Tak  Kunjung  Datang, https://jeo.kompas.com/problematika-ibu-kota-nusantara-patok-sudah-terpasang-sosialisasi- tak-kunjung-datang,  Jam  05.59  WIB,  9  Juni,  2022,  dan  David  Oliver  Purba, https://regional.kompas.com/read/2022/02/28/102014478/pemerintah-mulai-patok- kawasan-inti-ikn-di-sepaku-puluhan-rumah-warga-dan?page=all, Jam 10.20 WIB, 28 Februari, 2022.
10 Dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Pnj.
seperti PT. Pupuk Kalimantan Timur, 11 termasuk kebutuhan tanah untuk dijadikan areal perkebunan sawit dengan Hak Guna Usaha.
Gelombang kedua berlangsung pada periode paruh pertama tahun 2000-an. Pada periode ini tanah dibutuhkan untuk penyelenggaraan  usaha pertambangan, kehutanan  skala  kecil,  perkebunan  sawit,  dan  pembangunan  infrastruktur.  Salah satu yang menjadi ciri dari periode ini yaitu besarnya magnitude klaim kepemilikan tanah akibat euforia reformasi dan desentralisasi. 12
Kedua, pengadaan  tanah  diikuti  oleh  tumpang  tindih  klaim  penguasaan. Negara/pemerintah menganggap tanah-tanah yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan untuk kepentingan merupakan tanah negara karena para penggarap atau  orang-orang  yang  mengklaim  sebagai  pemilik,  tidak  bisa  menunjukan  bukti kepemilikan,  terutama  dalam  bentuk  sertipikat.  Orang-orang  tersebut  dianggap hanya  melakukan  penguasaan  atas  tanah  namun  tidak  memilikinya.  Dalam beberapa hal, pemikiran ini mendekati konsep domein verklaring . 13 Di pihak lain orang-orang  yang  tanahnya  akan    diambil  mendalilkan  tanah  tersebut  sebagai kepunyaanya  dengan  alasan  melakukan  penguasaan  efektif  dan  atau  memiliki bukti-bukti kepemilikan. Penguasaan dan pemilikan itu diatur dan dilegitimasi oleh aturan-aturan non-negara atau yang sering disebut sebagai informal atau de facto land  tenure  system .  Kedua  klaim  penguasan  atau  pemilikan  tanah  yang  tumpang tindih ini bersifat saling menegasikan. Klaim tanah negara mendelegitimasi klaim tanah  perseorangan  dan  sebaliknya  klaim  tanah  perseorangan  mendelegitimasi klaim tanah negara.
11 Ruth  Daroesman,  An  Economic Survey  of  East  Kalimantan,  Bulletin  of  Indonesian  Economic Studies, 15(3), 1979, hlm. 52, dan Rikardo Simarmata, Indonesian Law and Reality in the Delta: A Socio-Legal Inquiry into Laws, Local Bureaucrats and Natural Resources Management in the Mahakam Delta, East Kalimantan, Leiden University Press, 2012, hlm. 211.
12 Christopher Barr et al., Decentralization of Forest Administration in Indonesia: Implications for forest sustainability, economic development and community livelihoods, Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, 2006 , hlm. 122.
13 Konsep domein  verklaring diberlakukan  pada  periode  pemerintahan  Hindia  Belanda  lewat Agrarische Wet 1870. Konsep ini mendalilkan bahwa semua tanah yang tidak bisa dibuktikan sebagai tanah milik menjadi tanah milik negara.  Lihat dalam Putri Agus Wijayanti, Tanah dan Sistem  Perpajakan  Masa  Kolonial  Inggris,  Tarawang,  Yogyakarta,  2001,  hlm.  30,  dan  Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 41-42.
Tulisan  ini  berangkat  dari  dua  argumen  yang  mendasari  penjelasan  dan analisa  yang  akan  dipaparkan  kemudian. Pertama, tumpang  tindih  klaim kepemilikan  pada  kasus  pembangunan  IKN  merupakan  sejarah  yang  berulang. Seperti  sudah  disebutkan,  hal  yang  sama  sudah  terjadi  pada  dua  gelombang sebelumnya. Pengulangan tumpang tindih klaim menyiratkan adanya faktor-faktor konstan  yang  menjadi  penyebab  dalam  tiga  gelombang  yang  disebutkan.  Dalam kajian  literatur,  tumpang  tindih  antara  penguasaan  formal  dan  informal  adalah situasi yang terelakan setelah adanya kontestasi memperebutkan legitimasi. 14
Kedua, tafsir mengenai ‘ tanah negara ’ sangat mempengaruhi cara birokrat melaksanakan  ketentuan-ketentuan  mengenai  pertanahan  di  wilayah  IKN.  Tafsir atas ketentuan dan cara melaksanakannya telah memunculkan jarak antara sistem penguasaan  formal,  pada  satu  sisi,  dan  mekanisme  informal,  pada  sisi  lain,  yang berujung dengan tumpang tindih klaim penguasaan.
Literatur-literatur  mengenai  penguasaan  dan  pemilikan  tanah  di  negara- negara yang sedang berkembang, menjelaskan eksistensi ragam sistem pengaturan ( normative system ). Secara garis besar sistem pengaturan tersebut terbagi kedalam formal land tenure system , dan informal land  tenure system . Sistem yang terakhir disebut juga sebagai de facto land tenure system . Seperti kata Franz dan Keebet von Benda-Beckmann dalam Moeliono bahwa dalam kenyataannya sistem penguasaan atas  sumber  daya  alam  diatur  oleh  sistem  yang  berbeda  pada  saat  yang  sama. 15 Sistem penguasaan atas tanah yang formal bersandar dan dilegitimasi oleh hukum negara.  Sedangkan  sistem  informal  didasarkan  pada  aturan-aturan  yang  berasal dari luar negara seperti hukum adat atau kebiasaan. 16
Antar  sistem  penguasaan  tersebut  berlangsung  interaksi  yang menyebabkan sistem penguasaan yang bekerja bersifat kompleks. Interaksi yang bersifat  konfliktual  dapat  mendatangkan  tumpang  tindih.  Situasi  ini  terjadi manakala  bidang  tanah  yang  sama  diklaim  sebagai  objek  penguasaan  atau
14 Ruth. S. Meinzen-Dick dan Rajendra Pradhan, Legal Pluralism and Dynamic Property Rights, CAPRi Working Paper No. 2, 2002, hlm. 27.
15 Moira Moeliono, The Drums of Rural: Land tenure and the Making of Place in Manggarai, West Flores, Indonesia, disertasi doktoral pada University of Hawaii, 2000.
16 John W. Bruce, Review of Tenure Terminology’, Tenure Brief No. 1, Juli 1988 , hlm. 1-2.
pemilikan oleh lebih dari satu subjek. Para subjek mendasarkan klaim penguasaan dan pemilikannya dari sistem aturan yang berbeda. Klaim berbasis sistem formal bermula dari deklarasi kedaulatan negara  atas sumberdaya  alam yang tidak saja melahirkan  kewenangan  menguasai  tapi  bahkan  untuk  memiliki. 17 Metode  ini dibesarkan  oleh  pemerintahan  kolonial  yang  diteruskan  oleh  pemerintahan nasional  negara-negara  merdeka. 18 Menurut  Franz  von  Benda-Beckmann  konflik karena  tumpang  tindih  tersebut  menyoal  legitimasi  keberlakuan  sistem penguasaan  yang pada akhirnya menentukan  siapa  yang memilik hak atas tanah dan bagaimana hak tersebut dapat dilaksanakan. 19
Tulisan  ini  menggambarkan  persoalan-persoalan  yang  dihadapi  dalam menerapkan  sistem  penguasaan  tanah  formal  di  wilayah  IKN.  Hal  pertama  yang dibahas  adalah  peraturan  perundangan  pertanahan  yang  mengatur  mengenai aspek pertanahan di IKN dengan fokus pada pendaftaran dan perolehan tanah oleh pemerintah.  Kemudian  pembahasan  diteruskan  dengan  menggambarkan implementasi peraturan perundang-undangan tersebut. Hal berikut yang dibahas adalah  reaksi  penolakan  dan  sikap  mempertanyakan  dari  orang-orang  yang mengklaim  sebagai  pemilik  tanah  kepada  kegiatan  pelaksanaan  aturan  hukum. Selain  itu  digambarkan  sistem  penguasaan  informal  yang  dijadikan  dasar  untuk menolak dan mempertanyakan legitimasi pelaksanaan sistem formal. Selanjutnya tulisan ini memaparkan dan menganalisis tafsir aparatur pemerintah untuk istilah ‘ tanah negara ’ yang menentukan kekuatan legitimasi sistem penguasaan informal dan  nasib  pelaksanaan  ketentuan-ketentuan  penghormatan  hak-hak  masyarakat dan masyarakat adat atas tanah dalam peraturan perundang-undangan mengenai IKN.
Pengumpulan data untuk tulisan ini dilakukan dengan metode penelusuran dokumen,  dan  kunjungan  lapangan  dengan  melakukan  wawancara.  Kunjungan lapangan  dilakukan  selama  lebih  kurang  10  hari  yang  berlangsung  dari  Minggu
17 Fronz von Benda-Beckmann, Mysteries of Capital or Mystification of Legal Properties, European Journal of Anthropology , 41, 2003, hlm. 187-191.
18 Id.
Keempat Juni sampai dengan Minggu Pertama Juli tahun 2022. Jumlah responden yang  diwawancara  sebanyak  9  orang.  Berikut  informasi  umum  mengenai  profil responden:

## Tabel 1: Profil Responden
No  Kalangan Instansi/kedudukan Jumlah   Lokasi wawancara 1 Birokrat Kanwil ATR/BPN Kaltim, Kantor Pertanahan PPU 2 org • Kota Samarinda • Kec. Penajam, PPU 2 Masyarakat   Tokoh adat, pemilik tanah, ahli waris kesultanan 7 org • Kelurahan Sepaku, Kelurahan Pemaluan, dan Kelurahan Sepan, PPU • Kota Samarinda
Sumber: wawancara dengan responden dilakukan di tempat kerja atau di rumah kediaman.
Wilayah  kelurahan  Pemaluan,  Sepan  dan  Sepaku  masuk  ke  dalam  kluster KIPP  IKN.  Selama  melakukan  perjalanan  ke  kelurahan  Sepaku,  Pemaluan,  dan Sepan, Penulis berkesempatan melihat lokasi tanah dan hutan yang masuk ke dalam wilayah  IKN  termasuk  melihat  patok-patok  batas  wilayah  IKN  dan  informasi mengenai tanah-tanah dijual atau disewakan.

## Pembahasan

## Regulasi Pertanahan dan Implementasinya

## Materi Regulasi
Saat ini pengaturan mengenai aspek pertanahan di IKN terdapat dalam UU Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN,  Peraturan Pemerintah Nomor  12 Tahun 2023 tentang  Pemberian  Perizinan  Berusaha,  Kemudahan  Berusaha,  dan  Fasilitasi Penanaman  Modal  bagi  Pelaku  Berusaha  di  Ibu  Kota  Nusantara  (PP  Perizinan Berusaha),  dan  Peraturan  Presiden  Nomor  65  Tahun  2022  tentang  Perolehan Tanah  dan  Pengelolaan  Pertanahan  di  Ibu  Kota  Nusantara  (Perpres  Pertanahan IKN).  Namun,  ketiganya  bukanlah  regulasi  yang  pertama  kali  mengatur  aspek pertanahan  di  IKN.  Sebelumnya,  sudah  ada  2  produk  hukum  daerah  dan  1 peraturan  pemerintah  pusat.  Produk  hukum  pertama  yaitu  Peraturan  Bupati Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  Nomor  22/2019  tentang  Pengawasan  dan Pengendalian  Transaksi  Jual  Beli  dan  Peralihan  Hak  atas  Tanah  di  Lokasi  IKN
(Perbup  Pengawasan).  Selanjutnya  diberlakukan  Peraturan  Gubernur  Provinsi Kaltim  Nomor  6/2020  tentang  Pengendalian  Peralihan,  Penggunaan  Tanah  dan Perizinan Pada Kawasan Calon Ibu Kota Negara dan Kawasan Penyangga (Pergub Pengendalian  Tanah).  Satu-satunya  regulasi  yang  dibuat  oleh  pemerintah  pusat yaitu  Surat  Edaran  Direktorat  Jenderal  Pengaturan  Hak  dan  Pendaftaran  Tanah Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 3/SE-40O.HR.O2/II/2022  tentang  Pembatasan  Penerbitan  dan  Pengalihan  Hak Atas Tanah di Wilayah Ibu Kota Negara (SE Pembatasan). Surat edaran ini muncul sehari sebelum UU IKN diberlakukan.
Pengawasan  dan  pembatasan  penguasaan  dan  peralihan  tanah  yang dimaksud  dalam  Perbup  Pengawasan,  Pergub  Pengendalian  dan  SE  Pembatasan ditujukan untuk memastikan tersedianya tanah dengan harga yang terjangkau pada saat  diperlukan  untuk  persiapan,  pembangunan,  pemindahan  ibu  kota,  dan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  khusus  IKN.  Kekawatiran  mengenai ketersediaan  tanah  cukup  beralasan  mengingat  terus  maraknya  aksi-aksi pendudukan dan pembelian tanah untuk tujuan spekulasi menjelang dan setelah pengumuman lokasi IKN yang baru. 20
Perbup  Pengawasan  memerintahkan  camat  dan  lurah/kepala  desa  untuk melakukan  pengawasan  dan  pengendalian  dengan  cara  melakukan  pemantauan, sosialisasi, dan melaporkan perkembangan transaksi jual beli atas tanah di wilayah masing-masing. Selain itu ditentukan bahwa transaksi hak atas tanah harus dengan persetujuan  bupati.  Perbup  ini  tampaknya  dimaksudkan  untuk  berlaku  diluar kawasan  kehutanan  karena  hanya  memberikan  tugas  kepada  Bupati,  camat, dan kepala desa/lurah.
Pergub Pengendalian juga bermaksud melakukan pengendalian penggunaan dan peralihan hak atas tanah namun dengan cakupan subjek dan obyek yang lebih luas.  Pergub  ini  memberikan  perintah  kepada  bupati/walikota,  camat,  PPAT,
20 Bagaimana spekulasi tanah mengimbas pada kenaikan harga tanah di IKN dapat dilihat dalam sejumlah  pemberitaan  media.  Lihat  Nahda  Rizki  Utami,  https://news.detik.com/berita/d- 6309815/jubir-menteri-atr-banyak-mafia-tanah-bermunculan-di-ikn-nusantara,  Jam  13.37 WIB,  24  September,  2022,  dan  https://koran.tempo.co/read/editorial/471370/serbuan- spekulan-tanah-di-ikn?usefree=true, 28 Januari, 2022.
notaris, dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan. Pergub ini  mengatur  mengenai  pemberian  atau  perpanjangan  izin  atau  rekomendasi, penggarapan  atau  penguasaan  tanah,  serta  peralihan  hak  atas  tanah.  Izin, rekomendasi  serta  penggarapan  atau  penguasaan  berkaitan  dengan  kawasan hutan, sedangkan peralihan hak untuk tanah yang berada diluar kawasan hutan.
Pergub  Pengendalian  melarang  Bupati  PPU,  Bupati  Kukar,  dan  Walikota Balikpapan  untuk  memberikan  izin  baru,  perpanjangan,  dan  rekomendasi  di wilayah calon IKN kecuali untuk kepentingan pemerintahan. Perintah yang sama diberikan  kepada  pimpinan  perangkat  daerah  yang  menyelenggarakan  urusan perizinan. Disaat yang sama, Pergub memerintahkan ketiga kepala daerah ini untuk melakukan  pengawasan,  pencegahan  dan  pelarangan  terhadap  penggarapan  dan penguasaan  tanah  dalam  kawasan  hutan  yang  tidak  memiliki  izin.  Tidak  lupa, Pergub  ini  yaitu  memerintakan  ketiga  kepala  daerah  untuk  memberikan perlindungan  dan  penghormatan  kepada  hak  atas  tanah  masyarakat  lokal  dari praktik diskriminasi, eksploitasi dan segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Untuk camat dan PPAT, Pasal 4 ayat (1b) Pergub ini memerintahkan untuk tidak  membuat/menguatkan/mengesahkan  akta  dan/atau  bentuk  lain  yang bermaksud untuk melegalisasi perbuatan hukum dalam rangka peralihan hak atas tanah  dan  pelepasan  tanah  yang  bertujuan  menguasai  tanah  secara  berlebihan, tidak  wajar  dan  terindikasi  spekulatif.  Dengan  alasan  yang  sama,  Pergub  ini membatasi notaris untuk membuat akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) serta legalisasi dan waarmerking surat dibawah tangan. Masih dengan alasan yang sama, lurah/kepala desa juga diminta untuk tidak mengesahkan surat yang menerangkan penguasaan atau kepemilikan.
Berbeda  dengan  Perbup  Pengawasan  dan  Pergub  Pengendalian  yang melarang peralihan hak atas tanah bila tidak disetujui oleh Bupati, atau terindikasi tidak wajar atau spekulatif, SE Pembatasan mengenakan larangan tanpa syarat. SE ini melarang kepala Kantor Pertanahan PPU dan Kukar untuk menerbitkan hak atas tanah,  dan  atau  mencatat  pendaftaran  akta/perjanjian  dalam  rangka  pengalihan
hak  dalam  areal-areal  yang  masuk  dalam  deliniasi  wilayah  IKN.  Larangan  yang sama ditujukan kepada camat, PPAT, dan notaris.
Adapun lurah/desa dilarang untuk membuat surat keterangan tanah yang dimaksudkan  sebagai  keterangan  atas  penguasaan  dan  kepemilikan.  Sebagai tambahan, untuk keperluan pembuatan surat keterangan tanah, lurah/kepala desa diwajibkan  untuk  mendapatkan  rekomendasi  dari  Kantor  Pertanahan  setempat untuk memastikan  bidang  tanah  tidak  termasuk  dalam deliniasi  wilayah  IKN.  SE menentukan bahwa larangan-larangan tersebut akan berlaku sampai terbentuknya Otorita  Ibu  Kota  Negara.  Pemerintah  membentuk  Otorita  IKN  pada  Maret  2022 lewat Peraturan Presiden No. 62/2022.
Ketentuan-ketentuan  mengenai  pengendalian  peralihan  hak  atas  tanah seperti yang diatur dalam Pergub Pengendalian disinggung sepintas dalam UU IKN dengan menentukan bahwa pengalihan hak atas tanah (HAT) di wilayah IKN harus dengan persetujuan kepala Otorita IKN. 21 Pembatasan peralihan HAT dipersempit untuk hanya yang melalui jual-beli. Dengan norma ini maka UU IKN menambahkan satu  norma  baru  mengenai  persyaratan  peralihan  HAT  yaitu  persetujuan  dari kepala  Otorita.  Perpres  Pertanahan  IKN  menguatkan  ketentuan  ini. 22 Dalam Perpres  ini  tidak  terdapat  norma  mengenai  pembatasan  bagi  camat,  PPAT  atau lurah/kepala  desa  untuk  membuat  atau  mengabsahkan  akta  otentik  atau  akta dibawah tangan. Begitu juga norma yang melarang kepala Kantor Pertanahan untuk menerbitkan HAT.
PP  Perizinan  Berusaha  mengatur  lebih  lanjut  mengenai  penguasaan  dan pemilikan  hak  atas  tanah  oleh  Otoritas  IKN.  Didalamnya  diatur mengenai  jangka waktu dan prosedur pemberian, perpanjangan, pembaruan, dan pengajuan kembali hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB) dan hak pakai yang diberikan diatas  tanah  HPL.  Dalam  hal  ini  yang  bertindak  sebagai  pemegang  HPL  adalah
21 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur, No. 6 Tahun 2020, Pengendalian Peralihan, Penggunaan Tanah  dan  Perizinan  pada  Kawasan  Calon  Ibu  Kota Negara  dan  Kawasan  Penyangga,  Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 No. 7, Pasal 16 ayat (2).
22 Peraturan Presiden R.I., No. 63 Tahun 2022, Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara, L.N.R.I. Tahun 2020 No. 5, Pasal 20 ayat (1).
Otorita  IKN. 23 PP  ini  menguatkan  norma  yang  sudah  diatur  oleh  beberapa peraturan perundang-undangan terdahulu yaitu pemberian sekaligus jangka waktu HGU,  HGB  atau  hak  pakai,  yaitu  dengan  menggabungkan  pemberian  dan perpanjangan  atau  perpanjangan  dan  pembaruan. 24 Selain  itu,  PP  Perizinan Berusaha  juga  meneruskan  norma  yang  mengatakan  bahwa  jangka  waktu  HGU, HGB, dan hak pakai dapat diberikan untuk siklus kedua setelah dilakukan evaluasi terhadap  pemanfaatan  dan  penggunaan  tanah  pada  siklus  pertama. 25 Satu  siklus HGU berjangka waktu 95 tahun sedangkan HGB dan hak pakai 80 tahun.
Selain  mengatur  mengenai  pengendalian  peralihan  HAT,  UU  IKN,  PP Perizinan Berusaha, dan Perpres Pertanahan IKN juga mengatur materi-materi lain seperti perolehan tanah, kewenangan otorita IKN sebagai  subjek pemegang HAT dan  hak  pengelolaan  (HPL),  prosedur  perolehan,  jangka  waktu  dan  pengajuan kembali HGU, HGB, dan hak pakai diatas HPL, dan pengendalian penggunaan HAT. UU IKN dan Perpres Pertanahan meneruskan norma standar yang menjadi muatan legislasi  nasional  yaitu  keharusan  untuk  menghormati  hak-hak  atas  tanah masyarakat  dalam  rangka  melaksanakan  kegiatan  pembangunan  dan  penerbitan hak  atau  izin.  Kedua  peraturan  ini  menentukan  bahwa  hak  masyarakat  atau masyarakat  adat  atas  tanah  harus  dipertimbangkan  dalam  melakukan  perolehan tanah,  penetapan  tanah  sebagai  barang  milik  negara  (BMN)  atau  aset  dalam penguasaan  (ADP),  serta  untuk  perolehan  HAT  dan  HPL  oleh  Otorita  IKN. 26 Menariknya, dalam PP Perizinan Berusaha norma standar tidak dimunculkan lagi.
23 Peraturan  Pemerintah  R.I.,  No.  12  Tahun  2023,  Pemberian  Perizinan  Berusaha,  Kemudahan Berusaha, dan Fasilitasi Penanaman Modal bagi Pelaku Berusaha di Ibu Kota Nusantara, L.N.R.I. Tahun 2023 No. 37, Pasal 16 s/d Pasal 21.
24 Misalnya Undang-Undang R.I. No. 25 Tahun 2007, Penanaman Modal, L.N.R.I. Tahun 2007 No. 67, Pasal 22 ayat (1), dan Peraturan Pemerintah R.I. No. 18, Tahun 2021, Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Hak atas Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, L.N.R.I. Tahun 2021 No. 28, Pasal 26 ayat (2). Beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 yang membolehkan HGU, HGB dan hak pakai diberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus telah dibatalkan oleh putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  21-22/PUU-V/2007  karena  dinilai  bertentangan  dengan Pasal 33 Ayat (2) dan (3), Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28A dan Pasal 28C UUD 1945.
25 Peraturan Pemerintah R.I., No. 12 Tahun 2023, supra 23, Pasal 18 ayat (6).
26 Undang-Undang R.I. No. 3 Tahun 2022, Ibu Kota Negara, L.N.R.I. Tahun 2022 No. 41, Penjelasan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 30 ayat (1) UU IKN, dan Peraturan Presiden R.I., No. 63 Tahun 2022, supra No. 22, Pasal 3 ayat (3), dan Pasal 4 ayat (3).
Sekalipun  masih  belum  konkrit  menentukan  cara  atau  proses  untuk mempertimbangkan hak masyarakat dan masyarakat adat atas tanah, UU IKN dan Perpres  Pertanahan  IKN  membuka  mata  dengan  keberadaan  hak-hak  atas  tanah masyarakat  yang  bersumber  dari  sistem  penguasaan  informal.  Hal  ini  diperkuat dengan  ketentuan  Pasal  19  ayat  (2)  Perpres  ini  yang  menyinggung  tanah  tidak terdaftar  dalam  konteks  pengendalian  peralihan  HAT. 27 Tanah  tidak  terdaftar menunjuk pada bidang-bidang tanah yang belum menjadi objek kegiatan kadastral.

## Implementasi Regulasi
Pemerintah  daerah  dan  pemerintah  pusat  melakukan  beberapa  tindakan konkrit  dengan  tujuan  melaksanakan  Perbup  Pengawasan,  Pergub  Pengendalian dan  SE  Pembatasan.  Sesuai  dengan  intensi  kedua  regulasi  ini,  pelaksanaan dimaksudan  untuk  mengendalikan  penguasaan  tanah  dan  peralihan  hak. Pemerintah  Provinsi  mengkomunikasikan  larangan  untuk  memproses  peralihan hak  kepada  para  kepala  desa/lurah  dan  camat.  Konkritnya  kepala  desa/lurah dilarang  menandatangani  surat  pelepasan  hak,  para  camat  dan  PPAT  dilarang untuk  membuat  akta  jual  beli  (AJB)  serta  notaris  dilarang  membuat  Perjanjian Perikatan Jual beli (PPAJB).
Menurut amatan kepala Kantah kabupaten PPU, awalnya larangan ini tidak efektif karena  dua  sebab.  Pertama,  tidak  ada  ukuran  yang  jelas  untuk  perolehan tanah  yang  dikategorikan  bersifat  spekulatif.  Kedua,  awalnya  Pemprov  tidak berkomunikasi  dengan  Kanwil  BPN  dan  Kementerian  ATR/BPN  pusat. 28 Komunikasi yang diperlukan ini akhirnya dilakukan. Sebagai hasilnya, Kementerian ATR/BPN melakukan dua langkah konkrit yaitu menerbitkan SE Pembatasan, dan men-set up sistem. Secara otomatis sistem akan mengirim notifikasi setiap kali ada permohonan  peralihan  hak  yang  obyeknya  berlokasi  di  wilayah  IKN  yang dideliniasi.  Kantah  atau  Kanwil  seketika  akan  menghentikan  pelayanan pendaftaran tanah setelah menerima notifikasi itu. Sistem ini dikenal luas sebagai pembekukan atau di- freez .
27 Peraturan Pemerintah R.I., No. 12 Tahun 2023, supra 25, Pasal 19 ayat (2).
28 Wawancara ACW, Kepala kantor pertanahan PPU, 8/7/2022.
Salah satu aksi membekukan pelayanan pendaftaran tanah oleh Kantah yang sering disebut-sebut oleh masyarakat adalah pembatalan kegiatan PTSL pada 6.100 bidang tanah di beberapa kelurahan pada kecamatan Sepaku. Di kelurahan Sepaku sendiri pembatalan dilakukan pada 1.600 bidang. Seluruh bidang tanah berlokasi di kawasan pemukiman dan ladang. Beberapa penduduk lokal di kecamatan Sepaku juga mempunyai pengalaman pribadi dengan pembekuan. Mereka sudah bertahun- tahun  memohonkan  pendaftaran  tanah  ke  Kantah  Penajam  namun  belum mendapatkan sertipikat. Mereka menguasai tanah dengan bukti surat segel. 29
Pengendalian  dengan  cara  membatasi  atau  bahkan  membekukan  layanan peralihan dan pendaftaran tanah, tidak sepenuhnya berjalan efektif. Informasi yang didapatkan  dari  beberapa  penduduk  kelurahan  Sukaraja  menyingkap  dalam praktik  transaksi  tetap  berjalan  dengan  akta  dibawah  tangan  dengan  diawali kwitansi  jual  beli.  Sertipikat  akan  diserahkan  kepada  pembeli  bila  pembayaran sudah dilunasi. 30
Pengendalian  juga  dilakukan  dengan  cara  pemasangan  patok  batas  dan plang  sebagai  bagian  dari  deliniasi  Kawasan  Inti  Pusat  Pemerintahan  (KIPP). Kantah PPU, Kutai Kertanegara dan Kanwil melakukan pematokan dan pemasangan di  kawasan  APL.  Direktorat  Jenderal  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan,  Kementerian  LHK  melakukannya  untuk  kawasan  hutan.  Kantah  dan Kanwil  memasang  patok  dan  plang  di  50  titik.  Patok  batas  terbuat  dari  semen berwarna  biru  dan  putih.  Disampingnya  dipasang  plang  bertuliskan ,  “Batas Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, Dilarang Merusak ” . Untuk yang dikerjakan oleh KLHK,  terdapat  plang berwarna  putih  merah  dengan  tulisan,  “Kawasan  ini Merupakan Hutan Negara yang Ditetapkan sebagai Lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara”. Selain itu terdapat informasi mengenai aturan hukum yang ber bunyi, “Dilarang  Memasuki,  Melakukan  Kegiatan,  Menggunaka n  dan/atau  Menduduki
29 Sucipto,  https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/06/05/suara-lirih-masyarakat-adat- di-tepian-ikn, Jam 10:48 WIB, 7 Juni, 2022.
30 Wawancara dengan warga kelurahan Sukaraja, 2/7/2022.
Kawasan Hutan secara Tidak Sah”. Plang juga menginformasikan sanksi hukum bila melanggar larangan.
Kepala  Kantah  PPU  menjelaskan  bahwa  patok  dan  plang  yang  dipasang bukan merupakan tanda kepemilikan melainkan batas luar KIPP. Namun, kegiatan itu tetap saja melahirkan perasaan bingung dan kawatir dikalangan pemilik tanah. Mereka  bingung  karena  pemasangan  itu  dianggap  bertolak  belakang  dengan pernyataan presiden Joko Widodo bahwa pembangunan IKN tidak akan mengambil tanah-tanah  masyarakat.  Anggapan  itu  berasal  dari  cari  mereka  memahami penyataan Presiden yang mengatakan bahwa pemerintah akan membangun tempat berkumpul, sarana adat, dan rumah adat di wilayah IKN. 31 Mereka juga bertanya- tanya  apakah  kegiatan  berkebun  dilahan  sendiri  dianggap  sebagai  tindakan ‘merusak’ seperti yang dimaksud oleh kalimat dalam plang.
Penduduk  lokal  yang  menguasai  tanah  dengan  surat  segel  kawatir pemasangan patok dan plang akan mengubah tanah-tanah mereka menjadi tanah negara.  Penduduk  asli  seperti  Orang  Paser  Balik  menyimpan  rasa  kawatir  lebih besar karena mereka tidak memiliki bukti-bukti kepemilikan tanah. Mereka merasa tidak bernasib sebaik para transmigran yang sudah memegang sertipikat. 32

## Sanggahan untuk Sistem Penguasaan Formal
Menguatnya  klaim  tanah  negara  oleh  pemerintah  dan  harga  tanah  yang meroket  di  wilayah  IKN,  direspon  dengan  merebaknya  klaim  penguasaan  tanah dengan  dalil  adat  dan  kesultanan.  Klaim-klaim  itu  ditujukan  pada  tanah  negara maupun tanah hak serta areal hutan yang sudah dibebani izin kehutanan. Klaim ini mendalilkan  bahwa  bidang-bidang  tanah  tersebut  merupakan  tanah  adat  atau tanah kesultanan. Dua klaim ini memang mendominasi sistem penguasaan tanah informal di Kalimantan Timur. 33
31 Wawancara ACW, supra No. 28.
32 Wawancara Sd, kepala adat kelurahan Sepaku, 2/7/2022.
33 Laurens Bakker, Who Owns the Land? Looking for Law and Power in Reformasi East Kalimantan, disertasi  doktoral  pada  Redboud  Universiteit  Niejmegen, 2009,  hlm.  93-94, https://escholarship.org/uc/item/1dm5393d,
Dalil  adat  berargumen  bahwa  perolehan  hak  atas  tanah  dengan  cara membuka/merintis hutan, pewarisan, jual-beli, atau pemberian, diatur oleh hukum adat atau hukum kebiasaan. Tanah-tanah tersebut merupakan karena penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan seluruh maupun sebagian masih diatur oleh  sistem  hukum  adat.  Tanah  tersebut  dapat  dimiliki  oleh  satu  orang  atau bersama-sama. 34 Untuk wilayah IKN, dalil ini umumnya digunakan oleh penduduk asli  seperti  orang  Paser,  Dayak  dan  Kutai. Kelompok  lain  yang menggunakannya adalah para pendatang seperti orang Bugis dan Banjar yang nenek moyang mereka telah tiba di Kalimantan Timur pada abad ke-17 dan ke-19. 35
Adapun  dalil  kesultanan  digunakan  oleh  para  keturunan  atau  ahli  waris sultan-sultan Kutai, atau oleh mantan pejabat atau pegawai kesultanan. Kelompok ini mengaku memperoleh tanah dengan cara mendapatkan hibah atau waris dari sultan.  Tanah  kesultanan  adalah  bidang-bidang  tanah  yang  berasal  dari  warisan atau  pemberian  oleh  sultan-sultan  Kutai  Kertanegara  Ing  Martadipura  (Kutai Kertanegara)  kepada  keturunanya  ( pengempuan )  atau  kepada  orang-orang  yang berjasa kepada kesultanan ( limpah kemurahan ). 36
Tulisan ini membatasi tanah adat pada hanya yang dikuasai oleh orang Paser Balik yang tinggal di kelurahan Sepan, Pemaluan, dan Sepaku. Untuk wilayah IKN yang di kabupaten PPU, kelompok ini dianggap sebagai penduduk asli (Wijaya et al., 2020; Wijaya, 2022). 37 Saat ini warga kelompok ini menguasai dan mengusahakan tanah-tanah adat yang mereka gunakan sebagai ladang dan kebun. Lahan lain yang juga mereka klaim sebagai tanah adat adalah bagian dari areal izin kehutanan atau
34 Rikardo Simarmata et al., Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara  Timur ’,  laporan  penelitian,  Kementerian  Agraria&Tata  Ruang/Badan  Pertanahan Nasional, 2021, hlm., 49-51.
35 Rikardo Simarmata, supra No. 11, hlm., 32-33, dan Laurens Bakker, supra No. 33, hlm., 151-152.
36 Muhammad Nazdir dan Prapti Ramadhani, Status Hukum Tanah Grant Sultan Kutai Kertanegara Ing Martadipura dalam Sistem Hukum Indonesia, De Facto, Vol. 4 Nomor 2, 245-261, 2018, hlm. 252.
37 Untuk wilayah IKN yang di Kabupaten Kutai Kertanegara penduduk aslinya adalah orang Kutai. Lihat dalam Wijaya, Akhmad et al., Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur,  draf  laporan,  Yayasan  Bumi,  01,  2020,  hlm.15,  Akhmad  Wijaya,  Aspek  Tenurial  dan Keberadaan  Masyarakat  (Hukum)  Adat  di  IKN,  dipresentasi kan  pada  FGD  ‘Pertanahan  dan Masyarakat Adat di IKN, 25 April, 2021, hlm. 7 dan Yulaswati dan Sallista (ed), supra No. 2, hlm., 9.
HGU.  Mereka  menganggapnya  sebagai  tanah  adat  karena  merasa  tidak  pernah melepaskannya kepada pihak lain.
Klaim kesultanan ditujukan kepada seluruh tanah yang berlokasi di wilayah IKN.  Menurut  peta  yang  digunakan  oleh  sebagian  ahli  waris  kesultanan  Kutai Kertanegara,  seluruh  wilayah  IKN  masuk  kedalam  tanah  ahli  waris  sultan Parikesit. 38 Dengan  begitu,  klaim  ini  ditujukan  pada  tanah  terdaftar  dan  tidak terdaftar  dalam  APL,  serta  kawasan  hutan.  Senada  dengan  klaim  adat,  para  ahli waris kesultanan merasa tidak pernah menyerahkan tanah-tanah warisan kepada negara.
Uraian berikut berisi penjelasan lebih lanjut mengenai klaim tanah adat dan tanah kesultanan dengan mengemukakan dasar-dasar klaim dan beberapa contoh kasus.

## Klaim Tanah Adat
Orang Paser Balik yang tinggal di kelurahan Sepan, Pemaluan, dan Sepaku, beranggapan  bahwa  sebelum  dimiliki  oleh  para  transmigran,  perusahaan pemegang HGB dan HGU serta pemilik izin kehutanan, tanah-tanah yang berlokasi di IKN saat ini merupakan tanah milik nenek moyang mereka dengan status tanah adat. 39 .  Kepala  adat  kelurahan  Pemaluan  mengisahkan  kehadiran  perusahaan- perusahaan  kayu  pada  penghujung  60-an.  Perusahaan  mengambil  kayu  yang berlokasi didekat pemukiman, ladang, kebun atau hutan adat masyarakat. Mereka menduga, pemerintah berpikiran tidak ada penduduk yang tinggal atau menguasai areal izin yang akan diberikan. 40
Pengambilan  tanah-tanah  adat  oleh  pemerintah  berlanjut  ke  pertengahan tahun  70-an  dan  80-an.  Pada  pertengahan  70-an,  pemerintah  mengambil  ladang dan  hutan  orang-orang  Paser  Balik  untuk  diserahkan  kepada  peserta transmigrasi. 41 Tanah-tanah  penduduk  lokal  makin  berkurang  setelah  sebagian
38 Wawancara AI, juru bicara keluarga ahli waris Kesultanan Kutai, 6/7/2022.
39 Yulaswati dan Sallista (ed), supra No. 37, hlm., 13.
40 Wawancara Jb, kepala adat kelurahan Pemaluan, 2/7/2022), dan YS, kepala adat kelurahan Sepan, 3/7/2022.
41 Wawancara Sd, supra 32.
dijual kepada para peserta trasmigran. 42 Pada dekade 80-an pemerintah kembali mengambil tanah adat untuk diberikan kepada perusahaan sebagai areal HGU.
Sekalipun  tanah-tanah  yang  disebut  diatas  saat  ini  sedang  dikuasai perusahaan dan perorangan, lonjakan nilai tanah dan kekawatiran  akan menjadi kaum  terpinggir  di  ibu  kota  yang  baru,  telah  membangunkan  pemikiran  orang- orang Paser Balik untuk mengklaimnya kembali dengan dalil tanah adat. Penduduk kelurahan Sepan telah selesai memetakan wilayah adat nya dengan bantuan Badan Registrasi Wilayah Adat, sebuah lembaga swadaya masyarakat berbasis di Bogor. Luas wilayah adat mereka mencapai 10.000 ha dengan 110 ha dialokasikan sebagai hutan  adat.  Mereka  mengklaim  hutan  adat  sebagai  tanah  ulayat.  Secara  de  jure hutan adat itu saat ini berada dalam areal izin usaha pengusahaan hasil hutan kayu- hutan  tanaman  industri  (IUPHHK-HTI).  Namun,  bila  jangka  waktu  izin  telah berakhir mereka membayangkan tanah akan dikembalikan ke mereka.
Kepala  adat  kelurahan  Sepan  menjelaskan  bahwa  saat  ini  mereka memberlakukan  hukum  adat  diatas  wilayah  adat  yang  sudah  dipetakan.  Belum lama  ini  mereka  menghukum  seorang  pendatang  yang  memperjualbelikan  lahan kepada orang-orang luar seluas 180 ha dengan cara dikavling-kavling. 43 Ini adalah contoh pendudukan kawasan hutan untuk tujuan spekulasi. Lahan itu terletak di lokasi yang diklaim sebagai wilayah adat. Sebagai hukum mereka meminta orang itu untuk menarik kembali tanah-tanah kavling yang sudah dijual. 44
Sebelumnya,  orang  Paser  Balik  di  kelurahan  Pemaluan  sudah  menggarap areal  izin  PT.  ITCI  Hutan  Manunggal  (PT.  IHM)  seluas  300-an  hektar. 45 PT.  IHM
42 Wijaya et al. supra No. 37, hlm.,19.
43 Ini adalah contoh pendudukan kawasan hutan untuk tujuan spekulasi. Mengenai merebaknya spekulasi  tanah  tanah  dalam  khutan  produksi  dan  hutan  produksi  yang  dapat  dikonversi  di wilayah  IKN  lihat  misalnya  dalam  Fransica  Cristy  Rosana  dan  Ali  Akhmad  Nur  Hidayat, https://bisnis.tempo.co/read/1554124/spekulan-tanah-marak-di-ikn-ada-pejabat-disebut- kuasai-40-ribu-hektare, Jam 11.43 WIB, 26 Januari, 2022.
44 Wawancara YS, supra No. 40.
45 PT. IHM memegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri (IUPHHK- HTI) melalui surat keputusan Menteri  Kehutanan Nomor 184/KPTS-II/1996. Perusahaan ini pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000 karena  menanam  sawit  secara  illegal  seluas  120  ha  dikawasan  Taman  Hutan  Raya  Bukit Soeharto.  Lihat  dalam  https://balikpapan.prokal.co/read/news/234645-pt-agro-indomas- didenda-rp-1-miliar.html, Jam 08.28, 27 Juli 2018.
memegang  izin  usaha  pemanfaatan  hasil  hutan  kayu  hutan  tanaman  industri (IUPHHK-HTI)  melalui  surat  keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor  184/KPTS- II/1996. Jarak batas areal izin PT. IHM dengan pemukiman penduduk hanya sekitar 150 m. Orang Paser Balik menanam kelapa sawit di lahan sekitar 300-an ha itu. Bagi orang  Paser  Balik,  membudidayakan  tanaman  keras  seperti  sawit  dan  karet, menandai pergeseran dari pertanian gilir balik ke komoditas padi ladang. Pihak PT. IHM tidak keberatan dengan tindakan orang Paser Balik menguasai dan menanam areal  izinnya.  Perusahaan  juga  mempersilahkan  masyarakat  untuk  mengurus legalitas penguasaan. 46
Klaim tanah adat juga berlangsung di kawasan APL seperti yang terjadi pada kasus  pembangunan  bendungan  Sepaku  Semoi,  dan  HGB  PT.  ITCI.  Bendungan Sepaku Semoi berada di kecamatan Sepaku, PPU. Bendungan ini menempati lahan seluas 378 ha yang terbagi kedalam 414 bidang. Lembaga Adat Dayak Paser (LADP) mempersoalkan  pengadaan  tanah  pada  pembangunan  bendungan  ini.  Mereka keberatan  dengan  keputusan  pelaksana  pengadaan  tanah  yang  memasukan  PT. Agro Indomas sebagai salah satu Pihak Yang Berhak sehingga berhak mendapatkan ganti kerugian. Menurut pimpinan LADP, sebagian areal HGU perusahaan itu adalah tanah ulayat. Karena itu seharusnya ganti kerugian diberikan kepada masyarakat adat  selaku  pemilik  yang  sah.  PT.  Agro  Indomas 47 pernah  tersangkut  dalam  dua kasus  penyerobotan  lahan  dan  perkebunan  sawit  illegal.  Kasus  pertama penyerobotan tanah-tanah eks transmigrasi milik masyarakat seluas 227 ha. Kasus kedua, menanam tanaman sawit tanpa hak dalam kawasan Taman Hutan Rakyat Bukti Soeharto seluas 120 ha.
46 Wawancara Jb, supra No. 40.
47 Perusahaan ini pernah tersangkut dalam dua kasus penyerobotan lahan dan perkebunan sawit illegal. Kasus pertama penyerobotan tanah-tanah eks transmigrasi milik masyarakat seluas 227 ha. Kasus kedua, menanam tanaman sawit tanpa hak dalam kawasan Taman Hutan Rakyat Bukti Soeharto seluas 120 ha. Lihat lebih lengkap dalam https://detakkaltim.com/index.php/2018/05/31/terungkap-pt-agro-indomas-belum-punya- hgu-camat-sepaku-sesalkan/, 31 Mei, 2018, dan https://balikpapan.prokal.co/read/news/234645-pt-agro-indomas-didenda-rp-1-miliar/, Jam 08.28, 27 Juli ,2018.
Pada  kasus  yang  lain,  peduduk  desa  Telemow  dan  Maridan  menolak pemberian tanah sebagai hak guna bangunan (HGB) seluas 490 ha kepada PT. ITCI. Sebagian  besar  dari  areal  itu  adalah  milik  penduduk  desa  yang  digunakan  dan diusahakan  untuk  pemukiman  dan  ladang.  Dalam  praktiknya  PT.  ITCI  hanya mampu menggunakan tanah seluas 88,55 ha. 48
Pengguna klaim adat tidak hanya penduduk asli tetapi juga orang-orang dari luar  komunitas.  Modus  yang  disering  digunakan  oleh  orang  luar  yaitu  mengaku sebagai keturunan leluhur orang Paser Balik. Mereka mengaku sebagai ahli waris yang ingin mengurus kepemilikan tanah. Salah satu objek klaim yang favorit ialah areal-areal  izin  yang  sedang  tidak  digarap  perusahaan,  dan  direncanakan  untuk dilepas sebagai kawasan hutan.
Klaim  tanah  adat  sudah  sampai  menyulut  perlombaan  di  internal masyarakat adat. Dalam satu desa/kelurahan bisa ada dua sampai tiga kepala adat. Misalnya, kelurahan Sepan saat ini mempunyai 3 kepala adat, dan hanya 1 orang yang  diangkat  sesuai  persyaratan  adat  yaitu  berdasarkan  garis  keturunan. 49 Masing-masing  kepala  adat  mengklaim  sebagai  pemilik  kewenangan  yang  sah untuk mengurusi tanah-tanah adat.
Mayoritas tanah-tanah adat di kelurahan Sepaku, Pemaluan dan Sepan yang masuk  dalam  wilayah  IKN  sudah  dimiliki  perseorangan.  Tanah-tanah  tersebut digunakan  untuk  pemukiman,  ladang,  dan  kebun.  Hak  penguasaan  diperoleh melalui pewarisan, jual beli, sewa atau pinjam meminjam. 50 Penguasaan komunal yang jumlahnya tidak berlangsung dilahan yang berfungsi sebagai hutan. 51
Walau  perolehannya  masih  melalui  mekanisme  hukum  adat,  namun pengadministrasian  tanah-tanah  adat  yang  dimiliki  perorangan  hampir  tidak melibatkan  kepala  adat.  Pengadministrasian  dilakukan  oleh  pemerintah desa/kelurahan dengan menerbitkan surat segel. Kepala adat tidak membubuhkan
48 Lihat dalam https://kaltim.prokal.co/read/news/390635-sengketa-lahan-ditindaklanjuti- pemkab-lakukan-rdp-warga-adat-dengan-perusahaan, Jam 11.02, 13 September, 2021.
49 Wawancara IP&N, pasangan suami-istri tinggal di kelurahan Sepan, 3/7/22.
50 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara & Badan Registrasi Wilayah Adat, Profil Masyarakat Adat dan Situasi Tenurial Wilayah Adat di Kawasan IKN Kabupaten Penajam Paser Utara- Kalimantan Timur, 2023, hlm. 20.
51 Id.
tanda  tangan  pada  dokumen  Berita  Acara  Pemeriksaan,  Surat  Pernyataan  Tidak Sengketa,  dan  Surat  Pernyataan  Penguasaan  tanah  Negara.  Otoritas  yang membubuhkan  tanda  tangan  adalah  ketua  RT  dan  kepala  desa/lurah.  Mereka semua  adalah  perangkat  pemerintahan  desa. 52 Sekalipun  kewenangan  publik pimpinan  adat  tidak  lagi  berfungsi,  namun  para  pemilik  tanah  ini  masih menggunakan  hukum  adat/kebiasaan  untuk  melakukan  transaksi  dan menyelesaikan  sengketa.  Di  kelurahan  Pemaluan,  kepala  adat  berperan  sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa, dan memberi rekomendasi untuk jual beli lahan.

## Klaim Tanah Kesultanan
Seorang  juru  bicara  yang  menikahi  cucu  perempuan  sultan  Parikesit menjelaskan bahwa seluruh tanah di wilayah IKN merupakan milik para ahli waris atau keturunan sultan Parikesit. Sultan Parikesit sendiri memiliki tanah dari hasil pembagian dari sultan Adji Muhammad Alimuddin kepada 6 orang anaknya. Sultan Parikesit  sendiri adalah anak  bungsu dengan dua anak yaitu pengeran Yudo dan pangeran  Puger.  Saudara  sultan  Parikesit  seperti  M.  Yasin,  pangeran  Sosro, pangeran Mangku, pangeran Karta mendapatkan warisan tanah dilokasi yang lain. Kelompok lain dari ahli waris kesultanan, yaitu Enam Pemangku Hibah, mengklaim tanah  negara  seluas  120.000  ha  di  wilayah  IKN  sebagai  tanah  para  ahli  waris kesultanan.  Lokasinya  terbentang  di  Sepaku  dan  Semoi  di  Kabupaten  PPU  dan Samboja di kabupaten. 53
Sejumlah pihak mempersoalkan dasar klaim diatas karena kesultanan Kutai Kertanegara  dianggap  sudah  menyerahkan  kekuasaan  kepada  pemerintah Indonesia  pada  tahun  1950.  Penyerahan  berlangsung  setelah  seluruh  anggota federasi  kesultanan  Kalimantan  Timur  yaitu  Bulungan,  Sambaliung,  dan  Gunung Tabur  bergabung  kedalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  pada
52 Wawancara YS, supra No. 44.
53 Lihat  pada  Odie  Krisno,  https://daerah.sindonews.com/berita/1469527/174/kerabat- kesultanan-kutai-hadirkan-bukti-baru-soal-lahan-pembangunan-ikn?showpage=all, Jam 21.32 WIB, 13 Desember, 2019.
Agustus 1950. 54 Dalam NKRI kesultanan Kutai dianugerahi status sebagai daerah swapraja dan daerah istimewa.
Ahli  waris  kesultanan  Kutai  memiliki  cara  tersendiri  untuk  menjelaskan peristiwa  bergabungnya  kesultanan  Kutai  ke  NKRI.  Menurut  mereka  yang diserahkan  sultan Parikesit kepada presiden Soekarno pada peristiwa itu adalah kekuasaan politik, bukan wilayah. Dengan begitu, wilayah eks kesultanan dan tanah yang  terdapat  didalamnya  tidak  ikut  serta  diserahkan  dan  dengan  begitu  tetap menjadi milik keperdataan sultan atau ahli warisnya. Berikut kutipan penjelasan salah seorang juru bicara ahli waris sultan Parikesit. 55
“Karena bukan  penyerahan  wilayah,  ahli  waris  tidak  kehilangan  hak kebendaanya atau keperdataanya atas tanah-tanah yang masuk dalam eks wilayah kesultanan Kutai.”
Bila  mengacu  pada  sistem  penguasaan  tanah  yang  berlaku  pada  era Kesultanan  Kutai  (1300-1950),  tanah-tanah  warisan  yang  disebutkan  diatas menunjuk pada tanah pengempuan . Tanah ini dimiliki oleh sultan untuk kemudian dihibahkan atau diwariskan kepada keturunannya. Ini adalah tanah pusaka yang diturunkan  oleh  sultan  kepada  para  keturunannya.  Selain  tanah  pengempuan, terdapat  juga  tanah  limpah  kemurahan,  tanah  tajaran,  tanah  Huma,  dan  tanah diam. 56 Tanah limpah kemurahan berasal dari pemberian sultan kepada individu atau kelompok yang telah berjasa kepada kesultanan untuk dipakai sebagai tempat tinggal  dan  dimanfaatkan.  Tanah  limpah  kemurahan  dibuktikan  dengan  surat dengan stempel kerajaan yang ditulis dengan aksa Arab Gundul. 57
Hal kedua yang dijadikan argumen bagi klaim tanah kesultanan adalah jasa- jasa sultan untuk pemerintahan Hindia Belanda dan NKRI. Sultan Aji Moehammad Sulaiman  (1838-1899)  pernah  meminjamkan  uang  kepada  pemerintah  Hindia Belanda untuk keperluan pembangunan Terusan Suez. Pada waktu itu pemerintah
54 Burhan Magenda, The Surviving Aristrocy in Indonesia: Politics in Three Provinces of the Outer Island. (Volumes I and II), Cornell University, U.M.I., 1991 , hlm. 164.
55 Wawancara AI, supra 38.
56 Muhammad Nazdir dan Prapti Ramadhani, supra No. 36, hlm., 251-252.
57 Id, hlm., 254.
kesulitan  keuangan  sehabis  perang  Diponegoro  (1825-1830).  Sultan  Parikesit memberikan  uang  kepada  pemerintah  Indonesia  untuk  melunasi  hutang-hutang kepada  pemerintah  Belanda  sebagai  bagian  dari  kesepakatan  Konferensi  Meja Bundar (KMB).
Klaim tanah kesultanan didasarkan pada  sejumlah alat bukti seperti surat bukti bayar pajak, akta hibah waris, silsilah keturunan, peta, dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan, dan instansi pemerintah. Bukti-bukti ini telah digunakan untuk keperluan  mengajukan  gugatan ke pengadilan baik untuk perkara  pidana,  perdata  ataupun  tata  usaha  negara.  Dari  banyak  perkara,  satu berujung pada kemenangan para ahli yaitu pada kasus Cemara Rindang. Pada kasus ini Mahkamah Agung lewat putusan Nomor 639/PK/PDT/2010 menetapkan para penggugat yaitu ahli waris dari Achmad bin H. Abdul Karim, sebagai pemilik yang syah atas tanah seluas 25.650m2 yang berlokasi di Pasar Klandasan, Balikpapan. Tanah tersebut berasal dari pemberian sultan Raden Aria Sastro Manggolo kepada kakek para penggugat karena jasanya sebagai imam (penghulu) dan guru agama. 58 Saat  putusan  diketuk,  tanah  sengketa  sebenarnya  berstatus  sebagai  aset  daerah yang  diatasnya  dibangun  kompleks  pertokoan  yang  dipinjampakaikan  oleh Pemeritah  Kota  Balikpapan  kepada  103  penyewa.  Untuk  melaksanakan  putusan pengadilan Pemkot membayarkan ganti rugi sebesar Rp. 51,726 miliar kepada para ahli waris. 59
Klaim  kesultanan  pada  tanah-tanah  yang  terletak  di  wilayah  IKN  telah berlangsung beberapa kali. Salah satunya klaim pada tanah yang digunakan untuk pembangunan  bendungan  Sepaku-Semoi.  Ahli  waris  sultan  Parikesit  mengklaim sebagai  pemilik  asal  yang  sah  atas  tanah  seluas  378  ha  di  lokasi  proyek.  Tanah tersebut berada di 3 kelurahan yang ada di kecamatan Sepaku, PPU. Klaim ini sudah diperiksa  oleh  pengadilan  negeri  Panajam  pada  tahun  2020. 60 Bertindak  sebagai
58 Meigy Citra Oetomo, Penyelesaian Sengketa Tanah Grant Sultan Kutai Kertanagara di Cemaran Rindang di Kecamatan Balikpapan Timur (Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor  639/PK/PDT/2010),  tesis  master  pada  Program  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, 2013, hlm. 65.
59 Lihat putusan Mahkamah Agung Nomor 639/PK/PDT/2010, dan Id.
60 Bertindak sebagai penggugat yaitu Pangeran Haryo Adiningrat, dan sebagai tergugat gubernur Kaltim, Kantah PPU, Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, Camat Kecamatan Sepaku, Kepala Desa
penggugat  ialah  Pangeran  Haryo  Adiningrat,  dengan  tergugat  gubernur  Kaltim, Kantah PPU, Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, Camat Kecamatan Sepaku, Kepala Desa  Tengin  Baru,  Kepala  Desa  Sukomulyo,  dan  Kepala  Desa  Argo  Mulyo.  Dalam perkara bernomor 64/Pdt.G/2020/PN Pnj ini ahli waris mendalilkan bahwa para Tergugat  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  yang  menyebabkan  Penggugat tidak tercatat sebagai Pihak Yang Berhak dalam pengadaan tanah sehingga tidak menerima  ganti  kerugian.  Pengadilan  menolak  dalil  dan  permintaan  Penggugat dengan  alasan  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  memeriksa  dan  mengadilnya. Putusan  ini  dikuatkan  dalam  putusan  banding  oleh  pengadilan  tinggi  Samarinda dengan nomor 41/PDT/2021/PT SMR. 61
Motif  sesungguhnya  dibalik  klaim  tanah  kesultanan  bukanlah  untuk mendapatkan kembali tanahnya. Karena itu, para ahli waris tidak menolak izin atau hak  yang  diterbitkan  oleh  pemerintah,  namun  mereka  berharap  ada  pengakuan atas  jasa-jasa  Sultan  yang  diwujudkan  dengan  memberikan  kompensasi.  Mereka ingin mendapat perlakuan seperti dahulu Sultan mendapat royalti dari pemerintah Hindia  Belanda  dari  hasil  pengusahaan  hutan  dan  tambang.  Kompensasi  yang didapatkan akan dibagi dengan pemilik hak limpah kemurahan dengan pembagian 1/5:4/5 untuk ahli waris kesultanan dan pemilik tanah limpah kemurahan. Motif sesungguhnya klaim tanah kesultanan dapat dilihat pada kutipan pernyataan salah seorang juru bicara ahli waris sultan Parikesit, dibawah ini: 62
“Kami  minta  dari  pemerintah  pusat,  tolonglah  hargai  kerabat  yang mempunyai hak disana, tolong dilibatkan dalam pekerjaan. Orang-orang kita itu yang penting perut, selesai, yang penting mereka makan”.
Birokrat  daerah  dan  instansi  pertanahan  di  Kaltim  umumnya  berpikiran bahwa kepemilikan atas tanah-tanah eks kesultanan Kutai telah beralih ke tangan NKRI setelah penyerahan kekuasaan pada tahun 1950. Karena itu mereka sinikal dalam  menanggapi  klaim  tanah  kesultanan  di  wilayah  IKN.  Kepala  Kantor
Tengin Baru, Kepala Desa Sukomulyo, dan Kepala Desa Argo Mulyo. Lihat dalam perkara nomor 64/Pdt.G/2020/PN Pnj., supra 10.
61 Lihat putusan perkara Nomor 41/PDT/2021/PT SMR.
62 Wawancara AI, supra No. 55.
Pertanahan PPU melihat ada pola pada klaim tanah kesultanan yaitu ditujukan pada tanah-tanah yang akan atau sedang dipakai untuk kegiatan proyek pembangunan. Contohnya  pembangunan  bendungan  Sepaku-Semoi  yang  diklaim  sebagai  tanah- tanah  milik  keturunan  sultan  Parikesit.  Kepala  Kantor  Pertanahan  PPU berkomentar  demikian, “ahli  waris  selalu  menunjuk  lokasi -lokasi  yang  sedang berlangsung atau sudah ada pembangunan setiap kali diminta menunjukan tanah- tanah eks kesultanan”.
Pemerintah  menemui  kesulitanan  untuk  mengklarifikasi  bukti-bukti kepemilikan  tanah  eks  kesultanan.  Dokumen-dokumen  kepemilikan  yang disampaikan tidak memadai digunakan untuk melakukan proses kadastral. Lokasi dan  luas  tanah  sulit  diverifikasi.  Informasi  lokasi  hanya  menyebutkan  nama wilayah.  Batas-batas  sangat  umum  dengan  hanya  menyebut  nama  sungai  atau gunung  sebatas  batasnya. 63 Kantor  pertanahan  bahkan  terhalang  melakukan forensik atas dokumen-dokumen kepemilikan yang disampaikan karena sudah di- laminating .

## Tafsir ‘tanah negara’
Seperti sudah disebutkan bahwa Ruth S. Meinzen-Dick, Rajendra Pradhan dan  Franz  von  Benda-Beckmann  melihat  tumpang  tindih  penguasaan  atas  tanah didorong  oleh  keinginan  mendapatkan  legitimasi.  Dalam  soal  ini  legitimasi diharapkan  membuat  orang lain  dapat  menerima  klaim  penguasaan.    Tulisan  ini memahami tafsir aparatur pemerintah atas istilah ‘tanah negara’ menjadi sebagai salah satu cara menguatkan legitimasi sistem penguasaan formal.  Pada saat yang sama, tafsir ini dapat melemahkan legitimasi penguasaan informal.
Dalam  keterangan  resmi  yang  dirilis  pada  10  Maret  2022,  presiden  Joko Widodo  memerintahkan  kementerian  terkait  untuk  tidak  hanya  mengetatkan tetapi juga menghentikan layanan penerbitan dan peralihan hak-hak atas tanah di wilayah IKN. 64 Perintah ini merupakan satu dari empat arahan yang disampaikan
63 Muhammad Nazdir dan Prapti Ramadhani, supra, No. 56, hlm., 255
64 Lihat dalam Mutia Yuantisya dan Rr. Ariyani Yakti Widiyastuti, https://bisnis.tempo.co/read/1569452/4-arahan-jokowi-soal-pembangunan-ikn-dari-setop- alih-hak-tanah-hingga, Jam 21:19 WIB, 10 Maret 2022.
dalam surat tersebut. Tujuannya, untuk mengendalikan peralihan hak tanah yang dilakukan dengan jual beli. Surat arahan ini dibuat berjarak sebulan setelah UU IKN diberlakukan dan sebelum Perpres Pertanahan IKN.
Arahan presiden itu senafas dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya  seperti  pemasangan  patok  dan  batas  untuk  mendeliniasi  KIPP,  dan pembatalan proses PTSL di beberapa kelurahan di kecamatan Sepaku, PPU.  Pada saat yang sama penduduk asli yang tidak memegang bukti kepemilikan atau hanya memiliki  surat  segel,  terus  kawatir  akan  kehilangan  tanahnya.  Semua  ini memunculkan  pertanyaan ,  “ mengapa  ini  bisa  terjadi  disaat  ada  ketentuan  dalam regulasi IKN yang mengharuskan pemerintah untuk menghormati hak masyarakat dan masyarakat adat atas tanah? Jawabannya ada pada tafsir aparatur pemerintah mengenai istilah ‘ tanah negara ’ .
Cukup banyak kalangan aparatur pemerintah berpandangan bahwa semua tanah dalam APL yang statusnya tidak terdaftar merupakan tanah negara. Ada 3 alasan  mengapa  tanah-tanah  tidak  terdaftar  dianggap  sebagai  tanah  negara. Pertama , tanah-tanah tersebut belum dilekati sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf,  tanah  ulayat,  atau  tidak  berstatus  sebagai  barang  miliki  negara/daerah. Kedua , tanah-tanah tersebut tidak termasuk sebagai tanah bekas milik adat karena tidak  pemiliknya  tidak  bisa  menunjukan  bukti-bukti  kepemilikan  sebagaimana dimaksud oleh Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 65 Bukti-bukti dimaksud seperti grosse akta, akta pemindahan hak otentik atau bawah tangan, risalah lelang, atau bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan yang diterbitkan sebelum tahun 1961. Ketiga , bukti-bukti kepemilikan  yang  dijadikan  alas  hak  oleh  pemilik  atau  penggarap  tanah  berupa surat  keterangan  tanah,  sejak  tahun  1960-an  telah  diposisikan  sebagai  petunjuk awal saja oleh lembaga peradilan. 66
65 Oloan Sitorus, Bersama Kanwil BPN Provinsi Maluku: 2 Tahun yang Berharga, ATR/BPN Press, 2021, hlm. 20.
66 Rikardo Simarmata, Orientasi Negara dalam Pendaftaran Tanah Adat, The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 1-39.
Aktivitas penguasaan nyata seperti yang dilakukan oleh orang Pasir Balek dan  penduduk  pendatang  selama  bergenerasi  di  lokasi  IKN  tidak  menghapuskan status  tanahnya  sebagai  tanah  negara  atau  menjadikannya  sebagai  tanah  hak. Orang-orang  tersebut  dianggap  sebagai  penggarap  tanah  negara.  Sebagai  bukti untuk  penggarapan  tersebut  pemerintah  menerbitkan  surat  segel.  Nama  resmi surat  tersebut  adalah  Surat  Pernyataan  Penguasaan  Tanah  Negara  (SPPT).  Oleh hukum  pertanahan,  surat  segel  atau  SPPT  yang  diterbitkan  oleh  kantor desa/kelurahan  dan  atau  kecamatan,  ditempatkan  sebagai  dokumen  yang difungsikan untuk menerangkan kebenaran  surat bukti hak. Ketentuan semacam ini  dapat  ditemukan  misalnya  pada  Surat  Edaran  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Nomor 9/SE/VI/2013 tentang Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat, poin 3 huruf b. Untuk Kalimantan Timur, pengadministrasian tanah-tanah negara yang sedang digarap oleh seseorang diatur dalam Keputusan Gubernur Kaltim No. 31/1995  tentang  Pedoman  Penertiban  Surat  Keterangan  Penguasaan  dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di Atas Tanah Negara. 67
Anggapan  bahwa  tanah-tanah  tidak  terdaftar  adalah  tanah  negara  terasa lebih  kuat  pada  tanah-tanah  eks  kesultanan.  Seperti  disebutkan,  para  birokrat menganggap  tanah-tanah  kesultanan  telah  diserahkan  untuk  dikuasai  oleh pemerintah  nasional.  Lagipula,  mereka  mendapati  bahwa  para  ahli  waris  sultan atau orang-orang yang menerima hadiah/hibah tanah dari sultan tidak melakukan penguasaan  efektif  atas  tanah-tanah  yang  diklaim.  Begitu  tebalnya  anggapan  ini sampai-sampai  mengabaikan  dua  fakta  normatif,  yaitu:  i)  sebagai,  tanah-tanah dengan  klaim  kesultanan  dapat  dikoversi  menjadi  tanah  hak  milik  menurut ketentuan  Pasal  II  Ketentuan-Ketentuan  Konversi  UUPA,  dan  (ii)  ada  putusan lembaga  peradilan  yang  memenangkan  klaim  tanah  kesultanan.  Misalnya  kasus Cemara Rindang seperti sudah digambarkan sebelumnya.
Tafsir  tanah  negara  seperti  diatas  akan  sangat  mungkin  mempengaruhi implementasi  ketentuan  mengenai  penghormatan  hak  masyarakat  atau
67 Rikardo Simarmata,  Gejala Informalitas pada Tanah Garapan, Law Reform, Vol. 4 (2), 39-60, 2009, hlm. 7, dan Rikardo Simarmata, supra No. 35, hlm., 214-215.
masyarakat hukum adat atas tanah di wilayah IKN. Bagi masyarakat yang tanahnya tidak  terdaftar,  terbuka  kemungkinan  untuk  diakui  sebagai  penggarap,  bukan sebagai  pemilik  apalagi  pemegang  hak.    Dimasa  mendatang,  ini  bisa  berdampak pada  kegiatan  pendaftaran  dan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum. Pertama ,  Otorita  IKN  akan  sangat  restriktif  dalam  memberikan  persetujuan peralihan hak. Kedua, pemilik tanah tidak terdaftar akan menerima besaran ganti kerugian dibandingkan pemilik tanah terdaftar.

## Penutup
Tesis  bahwa perolehan tanah yang sekarang ditetapkan  sebagai IKN  akan lebih  mudah  karena  sebagian  besar  tanah  dimiliki  oleh  negara/pemerintah  atau BUMN  tidak  sepenuhnya  terbukti.  Sikap  pemilik  tanah  yang  mempersoalkan, mempertanyakan dan bahkan menggugat ke pengadilan tindakan dan keputusan pemerintah  terkait  pengendalian  dan  pengadaan  tanah,  didasari  oleh  anggapan bahwa  tanah-tanah  tersebut  berada  di  bawah  penguasaan  mereka.  Klaim penguasaan  tersebut  mendapat  legitimasi  dari  sistem  penguasaan  informal. Eksistensi  dan  kontestasi  antara  sistem  penguasaan  formal  dan  informal  ini merupakan  faktor  konstan  yang  memungkinkan  berulangnya  tumpang  tindih penguasaan tanah di Kalimantan Timur seperti yang sangat berpotensi terjadi di wilayah IKN.
Tafsir  ‘tanah  negara’  oleh  aparatur  pemerintah  akan  berorientasi  untuk menguatkan legitimasi sistem penguasaan formal. Implikasinya, legitimasi sistem penguasaan  informal  akan  menipis  atau  hilang.  Pada  akhirnya,  ini  akan mempengaruhi  implementasi  ketentuan-ketentuan  dalam  peraturan  perundang- undangan IKN mengenai penghormatan hak atas tanah masyarakat dan masyarakat hukum adat.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Barr,  Christopher,  et  al.,  Decentralization  of  Forest  Administration  in  Indonesia: Implications for forest sustainability, economic development, and community
livelihoods,  Center  for  International  Forestry  Research  (CIFOR),  2006, https://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BBarr0601.pdf
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan  Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Djambatan, Jakarta, 2007. Burhan Magenda , The Surviving Aristrocy in Indonesia: Politics in Three Provinces of the Outer Island. (Volumes I and II), U.M.I ., Cornell University, 1991. Meigy Citra Oetomo, Penyelesaian Sengketa Tanah Grant Sultan Kutai Kertanegara di  Cemara  Rindang  di  Kecamatan  Balikpapan  Timur  (Analisis  Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agunng Nomor 56/PK/PDT/1995, Tesis pada Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013. Oloan  Sitorus,  Bersama  Kanwil  BPN  Provinsi  Maluku:  2  Tahun  yang  Berharga. ATR/BPN Press, 2021.
Putri  Agus  Wijayanti,  Tanah  dan  Sistem  Perpajakan  Masa  Kolonial  Inggris, Tarawang, Yogyakarta, 2001.
Rikardo Simarmata, Indonesian Law and Reality in the Delta: A Socio-Legal Inquiry into  Laws,  Local  Bureaucrats  and  Natural  Resources  Management  in  the Mahakam Delta, East Kalimantan, Leiden University Press, 2012.
Jurnal:
Bruce,  John  W., Review  of  Tenure  Terminology,  Tenure  Brief, Number  1,  July  1998, https://minds.wisconsin.edu/bitstream/handle/1793/22013/73_tb1.pdf?seq uence=1&isAllowed=y
Food  Agricultural  Organization  (FAO),  Land  Tenure  and  Rural  Development,  Land Tenure  Studies  3,  Food  Agricultural  Organization,  Rome,  2002, http://pdf.wri.org/ref/fao_02_land_tenure.pdf.
Meinzen-Dick, Ruth. S. dan Rajendra Pradhan, Legal Pluralism and Dynamic Property
Rights, CAPRi Working Paper No. 2, January 2002,
https://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/127262/file name/127473.pdf
Muhammad Nazdir dan Prapti Ramadhani, Status Hukum Tanah Grant Sultan Kutai Kertanegara  Ing  Martadipura  dalam  Sistem  Hukum  Indonesia,  Jurnal  De Facto, Vol. 4(2), 245-261, 2018.
Rikardo Simarmata, Gejala Informalitas pada Tanah Garapan, Law Reform, Vol. 4 (2), 39-60, 2009, https://doi.org/10.14710/lr.v4i2.697
Rikardo  Simarmata,  Orientasi  Negara  dalam  Pendaftaran  Tanah  Adat,  The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies, Vol. 1, No. 1, 2021.
Ruth  Daroesman,  An  Economic  Survey  of  East  Kalimantan,  Bulletin  of  Indonesian Economic Studies, 15(3), 43-82, 1979, https://doi.org/10.1080/00074917912331333591
von Benda-Beckmann, Fronz, Mysteries of Capital or Mystification of Legal Properties,
European  Journal  of  Anthropology,  41,  hlm.,  187-191,  2003, http://www.focaal.box.nl/previous/14_Bendabeckmann.pdf
Artikel Media Online : https://ikn.go.id/storage/buku-saku-ikn-072121.pdf
https://floresa.co/2023/03/17/dakwaan-untuk-gregorius-jeramu-dalam-kasus- terminal-kembur-argumen-hakim-yang-berbeda-dengan-isi-dokumen- pemerintah-kabupaten-manggarai-timur/
https://ekonomi.bisnis.com/read/20220928/45/1582060/pembangunan-ikn- dimulai-ini-daftar-proyek-yang-mulai-dikerjakan https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/02/27/masuk-kawasan-inti-ikn- kebun-dan-rumah-warga-di-sepaku-mulai- dipatok?status=sukses_login&status_login=login https://jeo.kompas.com/problematika-ibu-kota-nusantara-patok-sudah- terpasang-sosialisasi-tak-kunjung-datang https://regional.kompas.com/read/2022/02/28/102014478/pemerintah-mulai- patok-kawasan-inti-ikn-di-sepaku-puluhan-rumah-warga-dan?page=all https://news.detik.com/berita/d-6309815/jubir-menteri-atr-banyak-mafia- tanah-bermunculan-di-ikn-nusantara https://koran.tempo.co/read/editorial/471370/serbuan-spekulan-tanah-di- ikn?usefree=true https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/06/05/suara-lirih-masyarakat- adat-di-tepian-ikn https://bisnis.tempo.co/read/1554124/spekulan-tanah-marak-di-ikn-ada- pejabat-disebut-kuasai-40-ribu-hektare https://detakkaltim.com/index.php/2018/05/31/terungkap-pt-agro-indomas- belum-punya-hgu-camat-sepaku-sesalkan/
https://balikpapan.prokal.co/read/news/234645-pt-agro-indomas-didenda-rp-1- miliar/
https://kaltim.prokal.co/read/news/390635-sengketa-lahan-ditindaklanjuti- pemkab-lakukan-rdp-warga-adat-dengan-perusahaan
https://daerah.sindonews.com/berita/1469527/174/kerabat-kesultanan-kutai- hadirkan-bukti-baru-soal-lahan-pembangunan-ikn?showpage=all
https://kaltim.tribunnews.com/2016/04/22/pemkot-putuskan-bayar-ganti-rugi- cemara-rindang-pada-ahli-waris
https://bisnis.tempo.co/read/1569452/4-arahan-jokowi-soal-pembangunan-ikn- dari-setop-alih-hak-tanah-hingga
Laporan:
Ahmad Wijaya, Aspek Tenurial dan Keberadaan Masyarakat (Hukum) Adat di IKN, dipresentasikan  pada  FGD  ‘Pertanahan  dan  Masyarakat  Adat  di  IKN,  25 April, 2021.
Ahmada Wijaya et al., Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, Draf laporan, Yayasan Bumi, 01, 2020.
Bakker, Laurens, Who Owns the Land? Looking for Law and Power in Reformasi East Kalimantan, disertasi doktoral pada Redboud Universiteit Niejmegen, 2009. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan  Pertanahan  Kalimantan  Timur,  Isu  Strategis  terkait  Pertanahan  di Wilayah IKN, tanpa tahun.
Levang,  Patrice,  Mangroves,  Shrimps  and  Punggawa  A  Historical  Analysis  of  the Development of the Mahakam Delta, laporan penelitian tidak dipublikasikan, 2002.
Moira  Moeliono,  The  Drums  of  Rural:  Land  tenure  and  the  Making  of  Place  in Manggarai,  West  Flores,  Indonesia,  disertasi  doktoral  pada  University  of Hawaii, 2000.
Rikardo  Simarmata  et  al.,  Inventarisasi  dan  Identifikasi  Tanah  Ulayat  di  Provinsi Bali  dan  Nusa  Tenggara  Timur,  laporan  penelitian,  Kementerian Agraria&Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2021.
Vivi Yulaswati dan Angelina Sallista (ed), Kajian Awal Aspek Sosial. Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur, Kementerian PPN/Bappenas, 2019.

## Peraturan perundang-undangan:
Undang-Undang  Pokok  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan  Pemerintah  No.  18  Tahun  2021  tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak  atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
Peraturan  Pemerintah  No.  19  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Peraturan  Presiden  Nomor  63  Tahun  2022  tentang  Perolehan  Tanah  dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara.
Peraturan Menteri Agraria &Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Keputusan  Bersama  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  /Kepala  Badan  Pertanahan Nasional,  Menteri  Dalam  Negeri, dan Menteri Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal dan  Transmigrasi  Nomor 25/SKB/V/2017,  Nomor  590-3167-A Tahun  2017  dan  Nomor  34  tahun  2017  tentang  Pembiayaan  Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Peralihan, Penggunaan Tanah dan Perizinan pada Kawasan Calon Ibu Kota Negara dan Kawasan Penyangga.
Keputusan  Gubernur  Kaltim  No.  31/1995  tentang  Pedoman  Penertiban  Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di Atas Tanah Negara.
Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pengawasan dan Pengendalian Transaksi  Jual Beli dan Peralihan Hak atas Tanah di Lokasi Ibu Kota Negara.
Surat  Edaran  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  9/SE/VI/2013  tentang Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat.
Surat  Edaran  Direktorat  Jenderal  Pengaturan  Hak  dan  Pendaftaran  Tanah Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor  3/SE-40O.HR.O2/II/2022  tentang  Pembatasan  Penerbitan  dan Pengalihan Hak Atas Tanah di Wilayah Ibu Kota Negara

## Putusan Pengadilan:
Putusan Mahkamah Agung Nomor 639/PK/PDT/2010. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 41/PDT/2021/PT SMR. Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Pnj