## Wajah Hukum

## Optimalisasi Peran DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

## Sukamto Satoso, Hartati, Helmi
Fakultas Hukum, Universitas Jambi Correspondence: sukamtosatoto@yahoo.com, hartatifh@unja.ac.id, helmi@unja.ac.id.
Abstrak . Indonesia memiliki ribuan regulasi baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.  Peraturan  daerah  lahir  dari  desain  otonomi  daerah  yang  dibentuk  berdasarkan  kebebasan  dan kemandirian  daerah  untuk  mengurus  rumah  tangganya  sendiri.  Hakekat  pembentukan  Perda  ditujukan  untuk memberikan  perlindungan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Namun  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  masih  banyak perda  yang  bermasalah  baik  secara  kualitas  maupun  kuantitas.  Salah  satu  alasan  mengapa  banyak  perda  yang bermasalah adalah kurang optimalnya pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi yang melekat padanya. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahn tersebut perlu pengoptimalan peran DPRD dalam pembentukan  perda.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  empiris  yang  mengunakan  pendekatan deskriptif. Populasi dan sampel penelitian ini adalah DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tujuan dilakukan penelitian  ini  adalah  memberikan  pemahaman  implikasi  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2022  Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan terhadap Perda yang ada saat ini serta memahami pembentukan Perda  dengan  metode  omnibus  law  dan  diharapkan  dapat  menjadi  bahan  evaluasi  bagi  pemerintah  guna mengatasi permasalahan regulasi yang terlalu banyak (overregulated) , tumpang tindih (overlapping). Hasil dari penelitian  ini  adalah  bahwa  dalam  upaya  mengatasi  sejumlah  peraturan  daerah  yang  bermasalah,  metode omnibus  law  merupkaan  terobosan  baru  dalam  penataan  peraturan  daerah.  Penataan  perda  dengan  metode omnibus  law  akan  lebih  efektif  dan  efisien  dalam  penderhanaan  pembentukan  peraturan  daerah  dan pembangunan menghasilkan perda berkualitas dan mengefektifkan penerapan peraturan.
Kata Kunci : Perda, Fungsi DRPD, Omnibus Law
Abstract.  Indonesia  has  thousands  of  regulations  issued  by  both  the  central  government  and  regional governments. Regional regulations were born from the design of regional autonomy which was formed based on the freedom and independence of regions to manage their own households. The essence of the formation of regional  regulations  is  aimed  at  providing  protection  and  welfare  for  the  community.  However,  it  cannot  be denied that there are still many regional regulations that are problematic both in terms of quality and quantity. One of the reasons why many regional regulations are problematic is that regional governments and DPRD are less  than  optimal  in  carrying  out  the  legislative  functions  attached  to  them.  So,  to  solve  this  problem,  it  is necessary to optimize the role of the DPRD in forming regional regulations. This research is empirical juridical research that uses a descriptive approach. The population and sample for this research  is the DPRD of West Tanjung  Jabung  Regency.  The  purpose  of  this  research  is  to  provide  an  understanding  of  the  implications  of Law  Number  13  of  2022  concerning  Regulations  for  the  Formation  of  Legislation  on  existing  Regional Regulations as well as understanding the formation of Regional Regulations using the omnibus law method and it is hoped that this can become evaluation material for the government to overcome the problem of too many regulations  (overregulated),  overlapping  (overlapping).  The  results  of  this  research  are  that  in  an  effort  to overcome  a  number  of  problematic  regional  regulations,  the  omnibus  law  method  is  a  new  breakthrough  in structuring regional regulations. Structuring regional regulations using the omnibus law method will be more effective and efficient in simplifying the formation of regional regulations and development, producing quality regional regulations and making the implementation of regulations more effective.

## Keywords : Regional Regulations, DRPD Functions, Omnibus Law

## PENDAHULUAN
Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahanya menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia Pemerintah  pusat  memberikan  wewenangnya  kepada  Pemerintah  daerah  untuk  menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.
DPRD  merupakan  lembaga  perwakilan  rakyat  daerah  yang  berkedudukan  sebagai  unsur penyelenggara  pemerintahan  wilayah  di  provinsi/daerah  kabupaten/kota  di  Indonesia.  Dalam  pasal 149 ayat (1) Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan terkait dengan fungsi DPRD yaitu:

## Tanjung Jabung Barat
(1) Fungsi pembentukan perda.
(2) Fungsi Anggaran; dan
(3) Fungsi pengawasan.
Dari  ketiga  fungsi  tersebut  dalam    artikel  ini  difokuskan  pada  fungsi  Pembentukan  Peraturan Daerah (Perda).
Fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan DPRD merupakan salah satu fungsi yang sang fundamental dalam penyelengaraan otonomi daerah. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangangnya DPRD membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi daerah  dalam  menyelengarakan  otonomi  daerah  tersebut  sesuai  dengan  kondisi  dan  aspirasi masyarakat  di  daerah  tersebut.  Dari  fungsi  tersebut  DPRD  memiliki  hak  mengajukan  rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan perubahan atas rancangan peraturan daerah.
Posisi  Strategis  DPRD  dalam  pembentukan  Perda  mewajibkan  pemangku  kebijakan  ini  harus memiliki  pemahaman  dan  penguasaan  yang  baik  dalam  penataan  produk  hukum  yang  baik  secara kuliatas  maupun  kuantitas  yang  mampu  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  sebagimana  yang  diatur dalam kaidah penyusunan peraturan daerah. Peraturan daerah yang ditetapkan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan  hierarki  peraturan  perundang-undangan  serta  tidak  boleh  bertentangan  dengan  kepentingan umum.
Menurut Eugen Ehrlich yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo (1984:20), hukum yang baik harus sesuai  dengan  hukum  yang  hidup  di  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  pembentukan  Perda  yang  ideal harus  selalu  berorientasi  pada  nilai,  kepentingan,  kebutuhan,  preferensi,  dan  aspirasi  yang  tumbuh dalam masyarakat.
Dengan demikian, pembentukan Perda sangat kompleks sebab di satu sisi Perda harus memuat nilai  yang  dianut masyarakat;  berdasarkan  kepentingan,  kebutuhan,  dan  aspirasi masyarakat.  Di  sisi lain,  Perda  harus  didasarkan  pada  asas  pembentukan  Perda  dan  Perda  merupakan  penjabaran  lebih lanjut asas-asas hukum dalam materi yang termuat di dalamnya. Selain itu, proses penyusunan Perda juga tidak bisa mengabaikan kepentingan politik di daerah setempat.
Namun  yang  terjadi  dilapangan  bahwa  masih  banyaknya  permasalahan  yang  dialami  daerah dalam  penataan  dan  pembentukan  regulasi  di  tingkat  daerah  yaitu  berupa  perda.  Sebagaimana  pada tahun  2016,  Kementerian  Dalam  Negeri  membatalkan  3.143  peraturan,  1.765  di  antaranya  adalah perda  dan  peraturan  kepala  daerah  (perkada)  yang  dicabut  atau  direvisi  Menteri Dalam  Negeri,  dan 1.267  perda/perkada  kabupaten/kota  yang  dicabut  atau  direvisi  Gubernur.  1  Ribuan  perda  tersebut dianggap  bermasalah  karena  menghambat  pertumbuhan  ekonomi  daerah,  memperpanjang  jalur birokrasi, menghambat proses perizinan, menghambat kemudahan berusaha, dan bertentangan dengan peraturan  perundangundangan  yang  lebih  tinggi.  242  perda  diantaranya  Perda  Provinsi  Jambi  baik perda kabupaten/Kota Jambi.
Perda  dikatakan  bermasalah  apabila  dalam  pengaturannya  ditemui  hal-hal  berupa  konflik, multitafsir,  inkonsisten,  dan  tidak  operasional.4  Suatu  peraturan  dinyatakan  konflik  apabila  terjadi pertentangan  dengan  peraturan  lainnya,  baik  terhadap  peraturan  yang  lebih  tinggi  maupun  yang sederajat.  Multitafsir  apabila  terdapat  ketidakjelasan  pada  tata  Bahasa  atau  penulisan  subyek  dan obyek  yang  diatur  menimbulkan  penafsiran  yang  berbeda-beda  yang  membuat  aturan  tersebut  sulit dimengerti  dan  dilaksanakan  atau  hal  ini  sering  juga  disebut  dengan  kekaburan  norma.  Kemudian Perda dinyatakan inkonsisten apabila terdapat ketentuan atau pengaturan yang tidak konsisten dalam satu  peraturan  perundang-undangan  beserta  turunannya  dan  dinyatakan  tidak  operasional  apabila peraturan yang berlaku tersebut tidak memiliki daya guna. Hal lain yang menjadi maslaah dari perda yang  didaerah  adalah  kuantitas  yang  banyak  namun  tidak  berkualitas  atau  tidak  sesuai  dengan kebutuhan ataupun tidak mampu menjawab permasalah yang ada. Kuantitas Perda ini cederung juga memyumbangkan  permasalah  yaitu  menimbulkan  konflik  satu  dengan  yang  lain  atau  malah mengaburkan ketentuan yang sudah ada.
Salah  satu  alasan  mengapa  banyak  perda  yang  bermasalah  adalah  kurang  optimalnya pemerintah  daerah  dan  DPRD  dalam  menjalankan  fungsi  legislasi  yang  melekat  padanya. Optimalisasi peran DPRD adalah hasil kerja yang dicapai oleh DPRD sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Indikator pengukuran kinerja organisasi publik adalah efektivitas, responsivitas, akuntabilitas. 5 Indikator tersebut dapat dilihat pada penataan perda dalam suatu daerah.
Pada  tahun  2022,  telah  diterbitkan  suatu  perubahan  atas  peraturan  perundang-undangan
mengenai  pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Adapun  perubahan  yang  dimaksud  tersebut adalah  Undang  Undang  Nomor  13  Tahun  2022  Tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Undang  Undang Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Adapun  perubahan yang  terdapat  di  dalam  UU  tersebut  salah  satunya  adalah  mengenai  harmonisasi,  pembulatan,  dan pemantapan Peraturan Daerah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, hal tersebut sebagaimana yang  telah  diatur  di  dalam  Pasal  97D  UU  Nomor  13  Tahun  2022  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengandung  suatu  pemaknaan  bahwasanya  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota berlaku mutatis mutandis.
Tanjung  Jabung  Barat  adalah  kabupaten  di  provinsi  Jambi,  Indonesia.  Luas  wilayahnya 5.009,82  km²  dengan  populasi  326.530  jiwa  pada  tahun  2022.7  Ibukotanya  ialah  Kuala  Tungkal, bagian  dari  kecamatan  Tungkal  Ilir.  Kabupaten  ini  terbagi  menjadi  13  kecamatan  dan  memiliki  20 kelurahan serta 114 desa. Setelah memasuki usianya yang ke-34 dan seiring dengan bergulirnya Era Desentralisasi  daerah,  di  mana  daerah  di  beri  wewenang  dan  keleluasaan  untuk  mengurus  rumah tangganya sendiri, maka kabupaten Tanjung Jabung sesuai dengan Undang-undang No.54 Tanggal 4 Oktober  1999  tentang  pemekaran  wilayah  kabupaten  dalam  Provinsi  Jambi  telah  memekarkan  diri menjadi  dua  wilayah  yaitu  :  1.  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  Sebagai  Kabupaten  Induk  dengan Ibu  kota  Kuala  Tungkal  2.  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  Sebagai  Kabupaten  hasil  pemekaran dengan Ibu kota Muara Sabak.
Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  sebagai  salah  wilayah  otonom  di  Indonesia  yang menyelenggarakan  suatu  pemerintahan  daerah  sebagaimana  yang  termaktum  di  dalam  Undang Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  juga  menjadikan  suatu  isu  tersebut sebagai suatu urgensitas di dalam membangun suatu skema kerja dalam hal optimalisasi pembentukan perda sebagai produk hukum daerah sebagaimana yang telah diatur menurut Menurut UU Perubahan Kedua  Atas  UU  PPPU  dan  sebagaimana  yang  diuraikan  dalam  tulisan  ini  bahwa  terdapat  42  Perda Provinsi Jambi baik kabupaten/kota menjadi beberapa dari perda yang dicabut oleh kemendagri.
Sehingga  dalam  hal  mencapai  penataan  Perda  yang  baik  secara  kuliatas  dan  kuantitas diperlukan  peningkatan  kinerja  DPRD  yang  efektivitas,  responsivitas,  akuntabilitas  dalam pembentukan perda. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan pendekatan omnibus law.  Omnibus  law  menjadi  pilihan  yang  tepat  dalam  upaya  penataan  perda  tersebut,  mengingat pembahasannya  yang  multisektor  dan  menggabungkan  banyak  peraturan  yang  dapat  mendorong efisiensi  dan  harmonisasi  hukum.9  Pada  Focus  Group  Discussion  (FGD)  yang  dilakukan  oleh  Tim PKM  FH  Universitas  Jambi  mengenai  pembentukan  perda  dengan  metode  omnibus  law  di  DPRD Tanjung  Jabung  Barat  pada  tanggal  20  juni  2023  yang  dihadiri  oleh  Anggota  DPRD  Kabupaten Tanjung  Barat,  unsur  organisasi  perangkat  daerah  (OPD)  Tanjung  Jabung  barat,  mahasiswa  baik strata  1  (S1)  dan  Strata  3  (S3/Doktor)  dari  fakultas  Universitas  Jambi  dan  unsur  organisasi Kepemudaan (OKP).
Pada pembahasan FGD tersebut membahas mengenai kualitas dan kuantitas perda yang dinilai bahwa  adanya  obesitas  regulasi  sehingga  diharuskan  adanya  penataan  sebagai  langkah  mengatasi permasalahan regulasi yang ada. Dari pembahasan tersebut menekankan urgensi penggunaan metode omnibus law dalam hal penyusunan suatu perda.
Berdasarkan  uraian  tersebut  artikel  ini  akan  membahas  tentang  “Optimalisasi  Peran  DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat”. Tujuan dari penelitian adalah  Meningkatkan  pemahaman  tentang  pembentukan  peraturan  daerah  bagi  anggota  DPRD Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat.  Sehingga  DPRD  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  mengetahui implikasi  UU  PPP  terbaru  terhadap  Perda  yang  ada  saat  ini  dan  yang  terdampak  serta  memahami pembentukan  Perda  dengan  metode  omnibus  law  dan  penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat  menjadi bahan  evaluasi  bagi  pemerintah  guna  mengatasi  permasalahan  regulasi  yang  terlalu  banyak ( overregulated ), tumpang tindih ( overlapping ).

## METODE
1. Metode Pendekatan
Teknik  penelitian  yuridis  empiris  diterapkan  dalam  penelitian  ini.  penelitian  hukum mengenai  pemberlakuan  atau  implementasi  ketentuan  normative  secara  rill  pada  setiap  peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.

## Tanjung Jabung Barat
2. Ruang Lingkup atau Objek Kajian
Ruang Lingkup atau Objek Kajian Penelitian ini adalah:
a. Otonomi Daerah;
b. Landasan utama peran DPRD
c. Pembentukan peraturan daerah;
d. Efektif dan efisien omnibus law;
e. Penataan Peraturan Daerah.
3. Bahan Data
Data  primer  dan  data  sekunder  merupakan  dua  bentuk  informasi  yang  diperlukan  untuk kajian hukum empiris. Yang dimaksud dengan “data primer” adalah informasi yang dikumpulkan dari  sumber-sumber  lapangan,  seperti  (1)  lokasi  atau  wilayah  tempat  penelitian  dilakukan,  (2) informan yang memberikan informasi melalui  analisis data yang telah dikumpulkan oleh penulis sebagaimana yang digunakan untuk melengkapi data primer.

## 4. Tempat Penelitian
Penelitian  juga  dilakukan  di  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  dengan  Populasi  pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data
a. Data  primer  berasal  dari  bahan-bahan  hukum  yaitu  UU  No.  1945,  Undang  Nomor  23  Tahun 2014;; dan UU No. 24 Tahun 2011;
b. Data  sekunder  merupakan  data  penunjang  dari  data  primer  yang  dapat  membantu  dalam menganalisis  dan  memahami  data  primer,  yaitu  berasal  dari  buku-buku  ilmiah,  skripsi,  tesis, disertasi.
6. Teknik Analisis
Setelah  data  terkumpul  maka  data  diolah  dan  dilakukan  analisis  kualitatif,  khususnya pembahasan  yang  dilakukan  dengan  menggabungkan  penelitian  kepustakaan  dan  penelitian lapangan secara interpretasi dan pembahasan secara menyeluruh.

## HASIL
Peraturan  daerah  lahir  dari  desain  otonmi  daerah  yaitu  bentuk  kebebasan  dan  kemandirian daerah  untuk  mengurus  rumah  tangganya  sendiri.  Pembentukan  peraturan  daerah  tidak  bisa dilepaskan dari ilmu perundang-undangan. Namun, dalam penerapan Gesetzgebungslehre tidak dapat dilepaskan  dengan  ketentuan  filsafati  dan  sosial.  Pendekatan  filsafati  diarahkan  untuk  mendalami nilai-nilai  ideal  yang  bersumber  dari  falsafah  negara,  sedangkan  pendekatan  sosial  diorientasikan untuk mengalih nilai emprikal dalam masyarakat. Pembentukan. Pembentukan peraturan daerah tidak semata-mata  ditujukan  untuk  melegitimasi  tindakan  pemerintah,  namun  lebih  jauh  daripada  itu hakekakat Perda ditujukan untuk memberikan perlindungan dan membawa kesejahteraan masyarakat. karena sejatinya peraturan yang baik adalah peraturan yang mampu mensejetahterahkan masyarakat. Terdapat  beberapa  kriteria  yang  harus  dipenuhi  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan yaitu:
1. secara idil mentransformasi nilai Pancasila;
2. Bersumber dari UUD Tahun 1945;
3. Pembentukannya dilakukan berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan;
4. Materi muatannya memuat asas-asas;
5. Responsif terhadap aspirasi masyarakat
6. Harmonis dengan peraturan perundang-undangan diatasnya;
7. dapat dipahami;
8. lengkap;
9. Dipublikasikan;
10. Menggunakan bahasa hukum yang baik dan benar.
Selain hal tersebut, perancangan dan pembentukan Perda sendiri juga didasarkan atas beberapa hal, yakni:
1. Perda dibentuk atas dasar perintah undang-undang;
2. Perda dibentuk dalam rangka menjabarkan lebih lanjut ketentuan undang-undang;
3. Perda dibentuk atas penyelenggaraan otonomi daerah atau kebutuhan daerah. Uraian  diatas  menjelaskan  bahwa  perda  berfungsi  sebagai  instrument  hukum  dalam
menjalankan  otonomi  daerah,  sebagai  peraturan  pelaksana  dari  undnagundang,  sebagai  pengaturan kekhususan  daerah  dan  sebagai  instrument  pembangunan  dalam  meningkatkan  kesejahreaan  rakyat didaerah  dan  kesuanya  itu  dilakukan  dengan  ketentuan  yang  berlaku  yaitu  produk  hukum  daerah (perda)  harus  selaras  dengan  Undang-undang  diatasnya  dan  dalam  pembentukanya  harus  mengikuti kaidah dan kriteria penyusunan peraturan perundang-undangan.
Disamping  itu  produk  hukum  yang  dihasilakn  daerah  (perda)  itu  sangat  bergantung  pada seberapa  optimal  DPRD  dalam  melaksnakan  fungsinya  dengan  memenuhi  indikator  kinerja  yang efektif,renponsif dan akuntabel. Untuk itu salah satu hal yang harus dipersipakan adalah pemahaman DPRD selaku pemangku kebijakan untuk membentuk perda dengen metode omnibus law ini. Karena tidak  dapat  dipungkiri  kualitas  dan  kemampuan  DPRD  dalam  penguasaan  legal  Drafing,  proses pembentukan Perda yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu
(1) Perencanaan;
(2) Penyusunan;
(3) Pembahasan;
(4) Pengesahan atau Penetapan;
(5) Pengundangan;
(6) Penyebarluasan akan sangat mempengaruhi kualitas dari perda yang dihasilkan.
Sebagaiamana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa Indonesia adalah satu negara yang memiliki kuantitas  peraturan  perundang-undangan  yang  banyak  dan  diantaranya  peraturan  perundang- undangan tersebut banyak pula yang bermasalah yang tidak memenuhi kriteria peraturan perundang- undangan.  Terdapat  beberapa  faktor  yang  menjadi  penyebab  munculnya  permasalah  perda  yang dihasilkan oleh daerah yaitu:
1. Masih terbatasnya kemampuan dalam membuat Perda. Dalam beberapa kasus, banyak Perda yang meniru Perda di daerah lain, tanpa menyesuaikan dengan situasi lokal di daerah tersebut. Hal ini berdampak  pada  sulitnya  pelaksanaan  suatu  Perda  karena  ketidaksesuaian  situasi  dan  kondisi setiap daerah.
2. Ketidaksesuaian  Perda  dengan  kebutuhan  masyarakat  dan  daerah.  Hal  ini  berdampak  pada timbulnya  Perda  yang  diskriminatif  SARA.  Dalam  beberapa  kasus  lain,  pembuatan  Perda  tidak sesuai  rencana  dan  tidak  disepakati  dalam  Properda  (Program  Peraturan  Daerah)  atau  Prolega (Program Legislasi Daerah).
3. Kurangnya  pemahaman  substansi  dan  konteks  Perda  oleh  pembuat  kebijakan,  baik  pemerintah daerah,  DPRD  maupun  tim  yang  ditunjuk.  Hal  ini  terlihat  dari  jumlah  Perda  yang  dibatalkan sepanjang tahun 2010-2014, yaitu 1.501 Perda oleh pemerintah pusat.
Banyaknya  kuantitas  regulasi  di  Indonesia  yang  kerap  sekali  menimbulkan  tumpang  tindih antara  peraturan  perundangan  yang  satu  dengan  peraturan  perundangan  lainya  yang  kemudian membuat  peraturan  perundang-undangan  tersebut  sulit  untuk  dilaksanakan  bahkan  tidak  memiliki daya  guna.  Permasalah  tersebut  juga  menjadi  soroton  dalam  tata  penyelengaraan  pemerintahan, termasuk  Presiden  Negara  Republik  Indonesia  Jokowi  Widodo,  di  tahun  2017  mengeluhkan permasalahan  tersebut.  Atas  permasalahan  tersebut,  Presiden  Jokowi  mengusulkan  untuk  membuat suatu  undang-undang  yang  mencabut  maupun  mengubah  kententuan  undang-undang  sekaligus sebagai  Langkah  penyederhanaan  peraturan  perundang-undangan.  Berdasarkan  cara  pembentukan Perundang-undangan yang disebutkan oleh Presiden Jokowi Widodo tersebut adalah metode omnibus law.  permasalah-permasalah  tersebut  menunjukkan  bahwa  pemangku  kebijak  masih  gagal  dalam menjalankan  perannya  dalam  penyelengaraan  pembentukan  regulasi  salah  satunya  dalam pembentukan regulasi di daerah.
Undang-undang  Nomor  13  tahun  2022  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan fokus  dalam  menambahkan  beberapa  penyempurnaan  peraturan  pembentukan  perundang-undangan dalam pembentukan antara lain:
a) Menambahkan dan mengatur teknis metode omnibus;
b) Memperbaiki kesalahan teknis setelah proses persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pegesahan dan pengundangan;
c) Memperkuat keterlibatan serta partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningfull participation);
d) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara elektronik;
e) Perubahan  sistem  pendukung  dari  peneliti  menjadi  pejabat  fungsional  lain  yang  ruang  lingkup tugasnya berkaitan dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
f) Mengubah teknik penyusunan Naskah Akademik,
g) Mengubah teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
Pengaturan  ini  memberikan  kepastian  pedoman  baku  dan  standar  yang  mengikat  semua lembaga  yang  berwenang  membentuk  peraturan  perundangundangan.  Penggunaan  metode  omnibus law dalam pembentukan peraturan daerah menjadi suatu urgensi dikarena kuantitasnya yang semakin bertambah  yang  kemudian  cenderung  menimbulkan  disharmonisasi  antara  perda-perda  tersebut. metode  omnibus  law  ini  memiliki  beberapa  kelebihan  diantaranya  kefisienan  waktu,penataan perundang-undangan yang terpadu, lebih rapi dan harmonis serta lebih mudah dimengerti.
Dengan diadaptasinya metode omnibus law dalam penataan perda, diharapkan dapat mengatasi konflik perda baik vertikal maupun horizontal secara cepat, efektif dan efisien. Penggunaannya dalam penataan  perda  diharapkan  mampu  mereformasi  rantai  birokrasi  yang  berbelit-belit,  meningkatkan koordinasi  antar  instansi  terkait  karena  telah  diatur  secara  terpadu,  serta  adanya  jaminan  kepastian hukum dan perlindungan hukum berdasarkan produk legislasi daerah yang lebih berkualitas16 dalam pengadaptasian  metode  omnibus  law  ini  dalam  pembentukan  Perda  tentunya  harus  mempersiapkan beberapa  hal,  karena  metode  ini  merupakan  metode  pembentukan  peraturan  perundang-undangan yang sangat kompleks dan memiliki pengaruh yang besar terhadap hasil luarannya.
Kembali  kepada  peran  Strategis  DPRD  dalam  pembentukan  Perda  sebagaimana  yang  sudah dijelaskan  bahwasanya  DPRD  dituntut  untuk  dapat  melaksanakan  perannya  secara  optimal  yaitu menghasilkan produk hukum yang efektif dan efesien dalam penataan perda yang memiliki kualitas dan kuantitas yang baik. Guna mengoptimalisasi fungsi legislasi yang memiliki posisi sangat vital di dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  tersebut,  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  sebagai salah satu daerah otonomom yang merupakan bagian dari pemerintahan provinsi Jambi dituntut untuk segera  melaksanakan  upaya  terobosan  bagi  perancangan  maupun  pembentukan  Peraturan  Daerah yang mampu mengakomodasi kebutuhan hukum yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara optimal dan tidak overcapacity sebagaimana yang telah terjadi sebelumnya.
Pembahasan mengenai metode Omnibus law dalam pembentuka perda di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah mulai dilaksanakan salah satu kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan FGD  yang  melibatkan  pimpinan  DPRD,  anggota  DPRD,  OPD,  OKP,  dan  perwakilan  mahasiswa dengan TIM PKM FH universitas Jambi sebagaimana juga yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dari FGD  tersebut  disepakati  bahwa  metode  omnibus  law  dalam  pembentukan  perda  menjadi  suatu terobosan  baru  dalam  memebentuk  perda  sekali  sebagai  langkah  dalam  mendorong  optimalisasi DPRD  Tanjung  Jabung  Barat  dalam  melaksanakan  peranya  sebagai  penyelengara  pemerintahan daerah dalam hal pembentukan perda. Terdapat beberapa masukan dalam FGD tersebut diantaranya: 1. Metode  omnibus  law  menjadi  menjadi  satu  Langkah  DPRD  dalam  menciptkan  peraturan  daerah yang  memberikan  kesejahteraan  kepada  masayarakat  Tanjung  Jabung  Barat  dengan beriorintasikan  pada  penyerdahanaan  aturan  yang  memudahkan  masyarakat  dan  menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya.
2. Dalam pembetukan perda diharapkan melibatkan partisipasi masyarakat Tanjung Jabung Barat
3. Metode omnibus law tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan sehingga dalam hal ini DPRD perlu melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam hal penyususan perda dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terkhusus masyarakat kalangan bawah. Sehingga terobosan yang dilakukan Pemerintah ini tidak merupakan hal yang sia-sia.
4. Pemahaman metode omnibus law masih menjadi hal urgen untuk diberikan baik kepada pemangku kebijakan  itu  sendiri  maupun  masyarakat  sehingga  tidak  ada  penolakan-penolakan  sebagaimana hal yang sudah terjadi pada saat lahirnya Undang-Udang Cipta Kerja.
5. DPRD diharapkan segera menyelesaikan permasalahan perda Di Tanjung Jabung Barat.
Beberapa  masukan  tersebut  mengambarkan  perlunya  peran  yang  optimal  dari  DPRD  dalam menciptakan  perda  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  dengan  melibatkan  partisipasi masyarakar itu sendiri dalam pemebentukan perda tersebut.
Kemudian  dengan  hadirnya  Undang-undang  Cipta  Kerja  yang  juga  berimplikasi  terhadap beberapa klaster salah satunya kewenangan daerah dalam menjalankan otonominya melalui beberapa perubahan  dan  pecabutan  ketentuan  yang  berlaku  sebelumnya.  Dan  dalam  Undang-undang  tersebut juga  memerintah  setiap  Perda  diseleraskan  dengan  Undang-undang  tersebut  sebagi  peraturan perundangundangan  yang  lebih  tinggi.  Sehingga  dalam  hal  ini  DPRD  sebagai  pemangku  kebijakan pembetukan perda harus mengoptimalkan peranya dalam membentuk perda sebagai aturan pelaksana
yang sesuai dengan kebutuhan dan tetap sasaran yang mampu menjawab permasalahan yang ada. Dan Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  sendiri  terdapat  3  titik  fokus  perancangan  peraturan  daerah diantaranya :
a. Rencangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah;
b. Rancangan peraturan daerah tentang desa; dan
c. Rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah.
Hasil  FGD  yang  dilakukan  oleh  Tim  FH  Universitas  Jambi  dengan  DPRD  Tanjung  Jabung Barat  dalam  hal  penerapan  metode  Omnibus  law  ini,  daerah  perlu  melakukan  inventarisasi keseluruhan  Perda  dan  Perkada  dengan  menggunkan  perumpunan  kelembagaan  dimana  hasil inventarisis tersebut harus memuat Perda dan Perkada yang tidak sesuai lagi dengan PP dan UU Cipta Kerja,  sehingga  Perda  dan  Perkada  tersebut  harus  dicabut  ataupun  dibentuk  baru,  ataupun  harus dilakukan perubahan sehingga nantinya menciptakan suatu perda baru yang merumpun suatu bidang dan kelembagaan yang sejenis.
Tujuan  dari  perumpunan  tersebut  adalah  untuk  memberikan  kemudahan  dalam  perencanaan, pelaksanaan dan penegakan regulasi dan untuk memudahkan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan  yang  meminimalisir  bahkan  menghilangkan  timbulnya  konflik  kewenangan  maunpun antar  aturan.  Namun  adakalnaya  Penggunaan metode Omnibus  Law  ini  dalam  penataan  Perda tidak harus  melakukan  perubahan  jika  aturan  yang  berlaku  memang  tidak  bermasalah,  tapi  membentuk yang  baru  berdasarkan  sistem  perumpunan,  jadi  tidak  seperti  yang  dilakukan  pada  UU  Cipta  Kerja yang masih  “membiarkan”  UU  terdampak  tetap  berlaku,  sehingga  menimbulkan  kesulitan terutama dalam pemahaman dan pelaksanaan.

## SIMPULAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  memang  memiliki  kuantitas  regulasi  dengan jumlah  yang  banyak.  Hal  ini  juga  menjadi  sorotan  dalam  penyelengaraan  pemerintahan  termasuk Presiden  Jokowi  Widodo  di  tahun  2017  mengeluhkan  permasalahan  tersebut.  Lahirnya  UU  Cipta Kerja  menjadi  salah  satu  produk  hukum  yang  dibentuk  dengan  metode  penyederhanaan  peraturan perundang-undangan yang sekarang ini dikenal dengan omnibus law.
Metode omnibus law dapat dikatakan sebagai terobosan baru dalam penataan produk hukum di Indonesia  termasuk  secara  khusus  dalam  hal  pembentukan  peraturan  daerah.  Metode  omnibus  law dipandang  sebagai  solusi  penyusunan  suatu  regulasi  hukum  karena  berfungsi  untuk  mensinkronkan suatu  peraturan  perundang-undangan  dimana  dalam  hal  ini  terkait  pembentukan  perda  yang  dapat mempermudah penempatan subtansi dalam mengharmonisasi suatu regulasi/kebijakan hukum dengan memperhatikan  aspek-aspek  penentuan  bidang  perumpunan  yang  nantinya  akan  menjadi  suatu regulasi hukum yang mencakup keseluruhan suatu regulasi hukum yang sebidang dan dapat menjadi suatu sistem regulasi hukum yang berkembang dalam pemerintahan daerah.
DPRD  sebagai  pemangku  kebijakan  yang  memilili  posisi  strategis  dalam  pembetukan  perda tentunya harus mempertimbangkan hal ini guna juga dalam mendorong optimalisasi peran dari DPRD tersebut  untuk  menghasilkan  penataan  produk  hukum  yang  baik  secara  kualitas  dan  kuantitas.  Pada tanggal  20  Juni  2023  lalu  DPRD  Tanjung  Jabung  Barat  melakukan  FGD  dalam  membahas  hal  ini yang  juga  merupakan  respon  positif  darri  DPRD  dalam  menanggapi  kebijakan  ini.  Dari  hasil  FGD tersebut disepakati bahwa metode omnibus law menjadi suatu terobosan baru yang diharapkan dapat mendorong  DPRD  dalam  melaksanakan  peranya  untuk  menciptakan  penataan  Perda  yang  efektif dann efesien baik secara kualitas dan kuantitas.
Dalam  hal  penerapan  metode  Omnibus  law  ini,  daerah  perlu  melakukan  inventarisasi keseluruhan  Perda  dan  Perkada  dengan  menggunkan  perumpunan  kelembagaan  dimana  hasil inventarisis tersebut harus memuat Perda dan Perkada yang tidak sesuai lagi dengan PP dan UU Cipta Kerja,  sehingga  Perda  dan  Perkada  tersebut  harus  dicabut  ataupun  dibentuk  baru,  ataupun  harus dilakukan perubahan sehingga nantinya menciptakan suatu perda baru yang merumpun suatu bidang dan kelembagaan yang sejenis.

## DAFTAR PUSTAKA
Karya Ilmiah / Jurnal Bayu  Dwi  Anggono,  Omnibus Law Sebagai  Teknik  Pembentukan  UndangUndang  Peluang  Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundangundangan Indonesia, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9,
No.1 , (2020)
Dhezya,  Pengaturan  Metode  Omnibus  Dalam  Undangundang  Nomor  13  Tahun  2022  Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal JAPHTN-HAN Volume 2, No.1 , (2023) Helmi, Penataan Peraturan Daerah dengan Metode Omnibus Law : Urgensi dan Mekanisme. Undang, Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 , (2021)
Sufriyadi, andi. Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. JIKH Vol. 15, No. 2 , (2021)
Wicipto  Setiadi,  “Simplifikasi  Regulasi  dengan  Menggunakan  Metode  Pendekatan  Omnibus Law ”, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9, No.1 , (2020)
Widoyo, Rakhmat. Optimalisasi Fungsi Dprd Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Dikota Pekalaongan), Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12, No. 4 , (2019).

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor:  03/MEN/1998  tentang  Tata Cara  Pelaporan  Dan Pemeriksaan Kecelakaan.

## Website
https://news.detik.com/berita/d-3238417/mendagripublikasikan-3143-perda-yang-dicabut-atau- direvisi-pemerintah https://setkab.go.id/kemendagri-resmi-umumkan-3-143- perda-yangdibatalkan https://www.unja.ac.id/tim-pkm-fh-gelar-fgdpembentukan-perda-metode-omnibus-law-di-dprd- tanjabbar 18

## Laporan Pemerintah
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, “Daftar Perda/Perkada dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang Dibatalkan/Direvisi”.
Admin. Memahami Tahapan dan Penerapan Peraturan Daerah Sesuai Kaidah-MAMPU.