Yendra Erison 1 , Hendy Setiawan 2 1 Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan, Indonesia
2 Universitas Selamat Sri Batang, Indonesia
Hak Cipta © 2024 Yendra Erison, Hendy Setiawan DOI: https://doi.org/10.55480/saluscultura.v4i1.150 Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 4(1) 2024, pp. 104-117 | e-ISSN 2807-5447, p-ISSN 2807-5560

## ARTIKEL

## Sekuritas Sosial dan Kemiskinan: Survivalitas Perlindungan Sosial Komprehensif bagi Kesejahteraan Nelayan di Bumi Binangun Kabupaten Kulon Progo D.I. Yogyakarta
Social Securities and Poverty Survival of Comprehensive Social Protection for the Welfare of Fishermen in Bumi Binangun, Kulon Progo Regency D.I. Yogyakarta

## Penulis Korespondensi
Yendra Erison yendra@unisda.ac.id
Histori Artikel Diajukan: 29 Maret 2024 Revisi Akhir: 21 Juni 2024 Disetujui: 25 Juni 2024
Terbit: 30 Juni 2024

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendiskusikan mengenai upaya pemerintah Bumi Binangun Kulon Progo dalam mewujudkan sekuritas sosial komprehensif bagi nelayan. Sebagaimana diketahui bahwa kehidupan nelayan di Kulon Progo telah menyumbang angka kemiskinan wilayah. Sampai saat ini presentase kemiskinan Kulon Progo menjadi tertinggi diantara kabupaten/kota lainnya di DI Yogyakarta. Sektor kehidupan pesisir menjadi penyumbang kemiskinan di Bumi Binangun ini. Oleh karena itu untuk menangani masalah tersebut maka sekuritas sosial bagi nelayan menjadi penting sebagai bentuk perlindungan kehidupan nelayan. Metode penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh melalui sumber data sekunder dengan pertimbangan relevansi dengan kebutuhan penelitian. Setelah itu data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yakni pengumpulan data, pemilahan data, penyajian, hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan sekuritas sosial nelayan Kulon Progo diwujudkan melalui perlindungan sosial berupa bantuan sosial dan jaminan sosial. Pada aspek bantuan sosial, Pemerintah kabupaten Kulon Progo memberikan bantuan baik secara materil maupun non materil. Bantuan materil diwujudkan melaui keuangan, bantuan peralatan nelayan yang menunjang untuk melaut, hingga berbagai pelatihan diklat bagi nelayan. Sementara itu, dalam konteks jaminan sosial Pemerintah Kulon Progo masih mengalami keterbatasan. Hal tersebut terbukti tidak semuanya komunitas nelayan ikut dalam jaminan program BPJS Ketenagakerjaan. Di luar skema bantuan sosial dan perlindungan sosial, Pemerintah Kulon Progo tidak memiliki skema khusus sekuritas sosial yang menyasar ke komunitas nelayan. Ditambah pengembangan sekuritas sosial setempat yang belum akomodatif bagi mereka. Oleh karenannya pada situasi tertentu para nelayan beralih profesi sementara untuk tetap survive di kehidupannya.

## Kata Kunci
Bumi Binangun; Kehidupan Nelayan; Sekuritas Sosial; Perlindungan Sosial

## Abstract
The aim of this research is to discuss the efforts of the Bumi Binangun Kulon Progo government in realizing comprehensive social security for fishermen. As is known, the lives of fishermen in Kulon Progo have contributed to the region's poverty rate. Until now, Kulon Progo's poverty percentage is the highest among other districts/ cities in DI Yogyakarta. The coastal living sector is a contributor to poverty in Bumi Binangun. Therefore, to deal with this problem, social security for fishermen is important as a form of protecting fishermen's lives. This research method uses a qualitative type with a literature study approach. Data was obtained through secondary data sources with consideration of relevance to research needs. After that, the data was analyzed using the Miles and Huberman model, namely data collection, data sorting, presentation, and drawing conclusions. The results of this research show that the development of social security for Kulon Progo fishermen is realized through social protection in the form of social assistance and social security. In the aspect of social assistance, the Kulon Progo district government provides assistance both materially and non-materially. Material assistance is realized through finances, assistance with fishermen's equipment to support fishing, and various training and training for fishermen. Meanwhile, in the context of social security, the Kulon Progo Government still experiences limitations. This proves that not all fishing communities participate in the BPJS Employment program guarantee. Apart from social assistance and social protection schemes, the Kulon Progo Government does not have a special social security scheme targeting fishing communities. Plus the development of local social security is not yet accommodating for them. Therefore, in certain situations, fishermen change professions temporarily to survive in their lives.

## Keywords
Bumi Binangun; Fisherman's Life; Social Securities; Social Protection
Sekuritas Sosial dan Kemiskinan Survivalitas Perlindungan Sosial Komprehensif bagi Kesejahteraan Nelayan...

## 1. Pendahuluan
Predikat Indonesia sebagai negara maritim dunia nampaknya tidak menjadi jaminan dan alasan untuk kehidupan nelayan yang makmur dan sejahtera. Realitas yang terjadi menunjukkan sifat anomali di mana hampir sebagian besar nelayan hidup dalam perangkap kemiskinan di tengah kekayaan sumber daya kelautan yang melimpah. Tentu sulit dipercaya bagaimana nelayan bisa miskin di laut yang kaya. Berdasarkan catatan dari Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) tahun 2022 menyebutkan bahwa jumlah nelayan miskin ekstrem pada kategori pekerjaan keluarga sebesar 555.720 atau sekitar 8,8% dari total populasi penduduk miskin ekstrem di Indonesia (desil 1) tahun 2022 yaitu 6.289.167 keluarga ( Primadani, 2023 ).
Sebelumnya riset yang dilakukan oleh Zuzy Anna seorang professor dari Fakultas Ilmu Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran dalam data survei sosio ekonomi nasional tahun 2017 menekankan bahwa nelayan menjadi profesi paling miskin di Indonesia. Hasil risetnya menjelaskan bahwa sebanyak 11,34% orang yang bekerja di sektor perikanan tergolong miskin komparasinya lebih tinggi jika dihadapkan dengan sektor pelayanan restoran (5,56%) dan sektor kontruksi bangunan (9,86%) serta sektor pengelolaan sampah (9,62%) ( Anna, 2020 ). Esensi dari data tersebut menekankan bahwa pemerataan dan keadilan sosial ekonomi bagi masyarakat nelayan sampai saat ini belum terwujud.
Sudah banyak studi yang telah menjelaskan bagaimana masyarakat nelayan hidup dalam lingkaran kemiskinan di tengah laut yang begitu kaya. Kalau dilihat dari pendekatan politis, tentu apa yang terjadi pada nelayan tersebut merupakan paradoksal sebagaimana yang terjadi di Papua, Aceh atau wilayah-wilayah kaya sumber daya alam. Papua sampai hari ini masih memiliki presentase kemiskinan teringgi nasional di tengah kelimpahan sumber daya yang dimiliki. Sementara Aceh memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi di Pulau Sumatera ( Lubis, 2024 ).
Studi politis yang dilakukan oleh Setiawan, fenomena tersebut dikenal dengan paradox of plenty atau fenomena kutukan sumber daya ( Ross, 2001 ; Gelb, 1989 ; Auty, 2005 ; Hapsah & Mas’udi, 2012 ; Setiawan & Choirunnisa, 2023 ; Setiawan, 2022 ). Penyebabnya ialah
secara politik sumber daya alam bukan merupakan objek netral dan diam. Itulah mengapa fenomena kemiskinan terjadi di wilayah yang kaya. Sementara itu, dari sisi sosial ekonomi, kemiskinan nelayan disebabkan oleh harga ikan tangkap yang menurun sehingga tidak sebanding dengan biaya produksi penangkapan. Terlebih kehidupan nelayan secara sosial bergantung pada cuaca, sehingga dalam penangkapan ikan tidak setiap hari dilakukan. Artinya ada ketidakpastian yang sebetulnya sudah dialami masyarakat nelayan, mulai dari harga tangkapan ikan yang kurang menggembirakan, cuaca ekstrem, bahkan timpangnya pendapatan dan pengeluaran yang dialaminya. Oleh karenannya, dengan berbagai penyebab tersebut, maka kemiskinan nelayan harus menjadi perhatian serius untuk diperhatikan oleh pemerintah.
Fenomena kemiskinan nelayan bukan hanya menjadi fenomema nasional di Indonesia. Namun, fenomena tersebut secara perlahan telah tersubordinasi di daerah- daerah di mana banyak dijumpai kemiskinan di setiap provinsi atau kabupaten/kota. Misalnya saja kemiskinan yang dialami oleh masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Kulon Progo D.I. Yogyakarta. Berdasarkan data statistik yang ada, kemiskinan masyarakat nelayan di Kabupaten Kulon Progo telah menjadi penyumbang kemiskinan di daerah. Kemiskinan ini menunjukkan bahwa Kabupaten kulon Progo menjadi kabupaten paling miskin di Provinsi DI Yogyakarta dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Gambar 1 merupakan komparasi kemiskinan di kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta dengan angka provinsi dan nasional tahun 2015-2023.
Berdasarkan paparan data statistik di atas dapat dilihat bahwa tingkat presentase kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo paling tinggi diantara kabupaten/kota yang ada di D.I. Yogyakarta, lebih tingi dari rerataan presentase provinsi dan juga lebih tinggi dari angka nasional. Tingkat kemiskinan yang tinggi ini bagi Kabupaten Kulon Progo tentu menjadi pekerjaan besar bagi daerah untuk memetakan dan berbenah di setiap sektor kehidupan sehingga kemiskinan ini bisa diturunkan eskalasinya sehingga dapat mewujudkan kesejahteraaan masyarakat Bumi Binangun. Salah satunya tidak terkecuali pada sektor kehidupan masyarakat nelayan yang ada di Kulon Progo.
Diakui atau tidak tingginya kemiskinan yang dialami Kulon Progo sedikit banyak disumbang oleh sektor kehidupan masyarakaat nelayan yang ada di wilayahnya. Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kulon Progo, pertahun 2023 jumlah nelayan yang ada sebanyak 1.928 nelayan. Jumlah tersebut tersebar pada 12 kapanewon di Kulon Progo dengan rincian 684 nelayan laut dan 1.244 nelayan di perairan umum. Pemetaan yang ada menunjukkan bahwa Kapanewon Temon memiliki jumlah nelayan terbanyak I Kulon Progo, yakni 525 nelayan. Data itu terbagi di mana 300 sebagai nelayan laut dan 226 sebagai nelayan perairan umum. Sementara kapanewon dengan jumlah nelayan terbanyak kedua ada di Kapanewon Galur, di mana ada 298 nelayan dengan klasifikasi 191 nelayan laut dan 107 nelayan perairan umum ( Pramono, 2023 ). Angka tersebut tentu cukup signifikan, di mana dari total populasi Kabupaten Kulon Progo hampir sekitar 2000 keluarga mengandalkan kehidupannya sebagai pencari ikan. Namun, jika dilihat dari data statistik di atas, maka tingginya kemiskinan di Kulon Progo tidak lepas dirasakan oleh kehidupan masyarakat nelayan.
Kepala BPS Kabupaten Kulon Progo mengungkap bahwa tingginya kemiskinan di kabupaten ini secara proporsional disumbang oleh wilayah-wilayah yang
masih terisolir secara geografis dan basis sumber daya yang masih rendah. Hal itu bisa dicermati bahwa dari 8 kalurahan dan 1 kelurahan yang ada, 22 diantaranya memiliki topografi berlereng-lereng dan 10 kalurahan lainnya berada di tepi pantai. Terkhusus bagi wilayah kampung-kampung nelayan tersebut, kemiskinan dipicu oleh keadaan minimnya kapasitas sumber daya manusia, kurangnya kepemilikan modal, serta tidak mahirnya para nelayan dalam penguasaan teknologi perikanan ( Husin, 2021 ). Oleh karena itu dengan realitas yang semikian rumit, maka pemerintah perlu intervensi kehidupan nelayan agar lebih sejahtera. Salah satu bentuk intervensi yang dimaksud tersebut berupa perwujudan sekuritas sosial bagi masyarakat nelayan di Bumi Binangun. Keberadaan sekuritas sosial bagi kehidupan masyarakat nelayan menjadi sangat penting karena dalam dunia kontemporer saat ini mereka sangat memerlukan dukungan dari otoritas setempat. Penguatan sekuritas sosial bagi masyarakat nelayan digadang-gadang mampu mengubah kehidupan nelayan yang naik kelas bahkan bisa mengalami fase yang bersifat resisten dalam kehidupannya.
Penelitian terdahulu yang menganalisis terkait dengan sekuritas sosial pada kehidupan masyarakat nelayan masih terbatas dikaji. Penelitian yang dilakukan oleh
8,21 8,21
8,13 7,65 7,41 8,12 8,64 7,74 7,52 19,34
19,34 18,65
17,12 16,61 17,07
17,69
15,86 15,6 7,7 7,7 7,64 6,98 6,84 7,27 7,69 6,62 6,49 14,55 14,55 14,07
13,43
12,92 13,5 14,04 12,27 11,95
20,04 20,03 20,03
18,3
17,39 18,01 18,38
16,39 16 14,91 13,34 13,02 12,13 11,7 12,28 11,91 11,49 11,04 11,1 10,7 10,12 9,66 9,22 10,19 9,71 9,54 9,36 0 5 10 15 20 25 2015 2016 2017 2018
2019 2020 2021 2022 2023 Sleman Gunungkidul Kota Yogyakarta Bantul Kulon Progo Prov. DIY
Indonesia
Gambar 1. Komparasi Kemiskinan Kulon Progo terhadap Angka Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2015-2023 (Sumber: diolah dari BPS Kulon Progo, 2022 )
Sekuritas Sosial dan Kemiskinan Survivalitas Perlindungan Sosial Komprehensif bagi Kesejahteraan Nelayan...
Amin dkk terkait dengan sekuritas sosial terhadap kehidupan masyarakat miskin di Maluku menunjukkan bahwa kosep sekuritas sosial yang digunakan ialah kearifan lokal. Pada konteks Maluku, mereka memiliki kearifan lokal yang terpelihara di masyarakat di mana kearifan lokal tersebut mampu mengatasi kemiskinan di masyarakat ( Amin et al ., 2019 ). Hal serupa juga dilakukan oleh penelitian ( Hasbi et al ., 2019 ) di mana sekuritas sosial yang dimaksud lebih ditekankan pada bersifat informal. Pada konteks Sulawesi Selatan sekuritas sosial informal diwujudkan melalui praktik yang menerapkan prinsip timbal balik ( situlung-tulung ), saling mencintai ( sipammase-mase ), kepatutan ( assitinajang ), saling mengunjungi ( silokkai ). Tentu keduanya masih menitikberatkan pada sekuritas sosial yang hidup pada kehidupan masyarakat tradisional. Penelitian tersebut tidak secara spesifik merujuk pada masyarakat nelayan, dan konsep sekuritas sosial yang digali dari penelitian tersebut bersifat informal. Sekuritas sosial informal bisa bersumber dari nilai, budaya, ideologi, kearifan lokal, tradisi atau sumber lainnya yang secara turu temurun terpelihara tanpa ada regulasi tertulis. Oleh karenannya, penelitian tersebut memiliki celah dan ruang sehingga tulisan ini bisa melengkapi kekurangan dari penelitian yang sebelumnya.
Selain itu, penelitian tentang sekuritas sosial juga pernah dilakukan oleh ( Tang, 2016 ) terkait dengan Mekanisme Sekuritas Sosial pada Komunitas Nelayan di Pulau-Pulau Kecil dan Pesisir Pantai Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekuritas sosial dalam tataran implementasinya masih belum berhasil karena ada keterbatasan bantuan sosial dari pemerintah. Hal itu membuat ketidak-keterjangkauan masyarakat nelayan miskin, sehingga perlu menciptakan sistem sekuritas sosial yang mampu menjangkau semua masyarakat nelayan. Pada penelitian ini sudah memberikan peta terkait dengan sekuritas sosial formal yang seyogyanya dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian, cakupan pembahasannya kurang begitu komprehensif karena sekuritas sosial memiliki makna yang lebih luas dari sekedar bantuan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini juga memiliki celah sehingga peneliti menganggap penting untuk dilakukan penelitian ini.
Berdasarkan uraian-uraian penelitian terdahulu tersebut maka peneltian ini memiliki setidaknya dua
kebaharuan peneliti, yakni kebaharuan konsep berpikir dan kebaharuan objek penelitian. Konsep sekuritas sosial memiliki dua sifat utama, yakni informal dan formal. Sekuritas sosial informal ialah cara mewujudkan perlindungan sosial yang bersumber pada hukum tidak tertulis. Sementara, sekuritas sosial formal bersumber pada negara sebagai otoritas absah. Di samping itu, sekuritas sosial formal biasa dikenal dengan istiah bantuan publik. Secara sederhana bantuan publik ialah bantuan yang bersumber dari negara dan terbagi ke dalam bantuan sosial dan jaminan sosial. Konsep bantuan publik inilah yang akan dijadikan sebagai pisau analisis peneliti dalam mengurak sekuritas sosial nelayan di Bumi Binangun tersebut. Di sisi yang lain, penelitian sekuritas sosial dengan objek nelayan Kulon Progo belum ada yang mengkajinya. Padahal sekuritas sosial nelayan menjadi penting untuk melihat bagaimana sekutitas sosial pada era dunia kontemporer saat ini dianggap yang Nampak dan berdampak. Oleh karena itu, dengan dua kebaharuan tersebut peneliti akan menetapkan rumusan utama masalah penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini ialah bagaimana sekuritas sosial masyarakat nelayan Bumi Binangun Kulon Progo menciptakan survivalitas kehidupannya? Gambar 2 merupakan peta konsep pemikiran penelitian yang digunakan peneliti.
Gambar 2. Konsepsi pemikiran (Sumber: diolah oleh peneliti, 2024).
Berdasarkan konsep pemikiran penelitian di atas maka dalam tulisan ini akan mendalami bagaimana Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mewujudkan sekuritas sosial formal dalam hal ini ialah bantuan publik yang diberikan ke masyarakat nelayan. Hal tersebut
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 4(1) 2024, pp. 104-117
penting untuk dieksplorasi sehingga survivalitas kehidupan nelayan Kulon Progo bisa diamati pola pergerakannya sampai sekarang. Apalagi sampai saat ini nelayan secara perlahan telah masuk dalam kelompok rentan, sehingga nelayan selalu diidentikkan dengan kemiskinan.

## 2. Metode
Penelitian ini didesain oleh peneliti dengan jenis kualitatif dengan menganut paradigma kontruktivisme. Desain tersebut dipilih agar mampu memunculkan penjelasan dan penganalisaan terkait fenomena yang terjadi sekaligus memberikan interpretasi pada makna yang berkembang sesuai dengan data informasi penelitian ( Rakhman & Haryadi, 2020 ). Jenis penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik yaitu, pertama latar alamiah, sehingga data informasi yang diperoleh bersifat kesatuan utuh. Kedua, manusia sebagai instrument utama, sehingga terjadi keterhubungan antara peneliti dan data informasi di lapangan. Terakhir, yakni analisis kualitatif dilakukan secara induktif diperoleh dari beberapa teknik pengumpulan data yang berorientasi pada arah proses dibandingkan hasil ( Sahroni et al ., 2019 ). Metode dan jenis penelitian tersebut dipilih oleh peneliti dengan alasan untuk membuka ruang bagi setiap data dan informasi yang didapatkan, sehingga rumusan masalah penelitian akan dijawab sedetail mungkin dengan pertimbangan banyak data yang relevan. Selain itu peneliti juga mempertimbangan pendalaman analisis data sehingga diharapkan mampu memberikan interpretasi data analisis mendalam dalam penelitian ini hingga mengantarkan hasil penelitian yang valid dan akurat.
Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dimulai pada 1 Desember 2023 sampai 10 Maret 2024. Peneliti mengambil lokus penelitian yakni terkait sekuritas sosial pada masyarakat nelayan di Bumi Binangun Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu, objek yang digunakan dalam penelitian ini ialah kehidupan masyarakat nelayan di Kulon Progo. Objek ini dipilih dengan setidaknya dua alasan rasional dan ilmiah. Pertama, penelitian yang mengambil objek nelayan Bumi Binangun dengan menggunakan konsep sekuritas sosial masih terbatas dikaji. Kedua, kehidupan masyarakat nelayan Bumi Binangun menyumbang kemiskinan Kulon Progo sehingga wilayah ini masuk tertinggi diantara
kabupaten/kota lainna di D.I. Yogyakarta. Konsep sekuritas sosial menjadi tema menarik untuk diulas karena sampai saat ini kabupaten tersebut masih bertengger dengan presentase kemiskinan tertinggi di provinsi. Selain itu, ruang lingkup dari penelitian ini adalah sekuritas sosial pada masyarakat nelayan Bumi Binangun Kulon Progo. Ruang lingkup ini perlu ditekankan dalam penelitian ini, karena untuk menghindari analisa yang melebar dan agar tetap bisa fokus pada rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, di mana peneliti bertumpu pada data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan studi literature denhan menggali informasi mulai dari berita, majal, koran, media, surat kabar, dokumen dan laporan resmi pemerintah, dan juga data-data literature lainnya yang relevan seperti buku, jurnal, dan kliping. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif Miles dan Huberrmen. Menurut Miles dan Huberman (1994) , teknik analisis kualitatif meliputi koleksi data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Istilah sekuritas sosial pertama kali lahir di negara-negara Eropa, dan kemudian dalam praktiknya berkembang di setiap masyarakat negara sebagai mekanisme perlindungan sosial untuk menyelamatkan dan menolong setiap kelompok masyarakat yang menghadapi kesulitan dan keterhambatan sosial ekonomi ( Amin et al ., 2019 ). Sekuritas sosial menjadi bagian dari pengaman sosial masyarakat terkhusus pada kelompok-kelompok yang dinilai memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi. Pada konteks masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi tersebut, maka sekuritas sosial sengaja diciptakan dan dikontruksi untuk meminimalisir dan mengurangi dampak dari resiko kerentanan tersebut. Oleh karenanya, dalam konteks sekuritas sosial formal, maka keterlibatan pemerintah dalam mengintervensi setiap keterhambatan dan kesulitan sosial ekonomi wajib dilakukan dengan orientasi pada perwujudan kesejahteraan.
Sebagaimana kondisi nelayan di Kabupaten Kulon Progo, di mana kehidupan masyarakat bahari di Bumi Binangun masih mengalami masalah kemiskinan.
Sekuritas Sosial dan Kemiskinan Survivalitas Perlindungan Sosial Komprehensif bagi Kesejahteraan Nelayan...
Bahkan dengan keterbatasan sumber daya manusia yang ada dan didukung oleh lemahnyan penguasaan informasi dan teknologi bagi para nelayan justru membuat kehidupan nelayan mengalami keterhambatan sosial ekonomi sehingga mereka memerlukan penguatan sekuritas sosial. Bagi masyarakat nelayan keberadaan sekuritas sosial menjadi bagian yang sangat menentukan eksistensi mereka, terlebih belum ada satu kepastian khusus bagi mereka terkit dengan pemberian kepastian jarring pengaman bagi mereka. Akibat ketidak-adaan jarring pengaman yang bersifat keberlanjutan tersebut, sering banyak dijumpai nelayan mengalami masalah kemiskinan. Tulisan ini akan mengurai menjadi empat subbab bahasan, yakni dengan terkait sekuritas sosial nelayan. Sekuritas sosial diterjemahkan dalam istilah bantuan publik, yang meliputi bantuan sosial dan jaminan sosial bagi nelayan. Setiap bentuk sekuritas sosial tersebut kemudian diurai dari lini pendidikan-kesehatan, dan sosial-ekonomi terkhusus bagi nelayan di Bumi Binangun.

## 3.1. Bantuan Sosial Pendidikan-Kesehatan bagi Masyarakat Nelayan Bumi Binangun
Dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan, sektor pendidikan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang produksi dan kegiatan perekonomian lainnya. Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan yang berkelanjutan, karena melalui pendidikan dapat terlaksana kegiatan pembangunan, sehingga mempunyai peluang terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup. Maka, makna dari pendidikan adalah kehidupan masyarakat akan semakin berkualitas. Dibandingkan dengan perekonomian (nasional) secara keseluruhan, semakin tinggi kualitas hidup suatu negara, semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan dan kesejahteraannya. Semakin tinggi kualitas hidup maka semakin banyak investasi pada sumber daya manusia yang berkualitas juga akan berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi nasional ( Safira et al ., 2019 ).
Namun jika melihat dari sisi pendidikan anak-anak nelayan hingga hari ini cukup memperihatinkan. Berdasarkan tren yang berkembang bagi anak-anak nelayan, yang mana anak-anak nelayan pada umumnya sangat dimanjakan karena jika ikut melaut, maka mereka akan mendapatkan uang yang sering digunakan untuk
bersenang-senang, selain itu juga menjadi faktor penghambat mereka untuk bersekolah karena faktor sosial budaya masyarakat nelayan itu sendiri. Masih beranggapan bahwasanya bersekolah bukanlah sesuatu yang menjanjikan perbaikan taraf hidup, karena ada juga masyarakat yang bersekolah namun ternyata ujung- ujungnya melaut juga. Sehingga prinsipnya lebih baik bekerja dan mencari uang daripada menghabiskan waktu untuk bersekolah ( Khobir, 2019 ). Oleh karena itu, upaya Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam memperhatikan penguatan jaminan sosial secara menyeluruh tidak lepas dari terciptanya jaminan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat nelayan. Aspek jaminan pendidikan dan kesehatan sangat penting bagi kelompok nelayan di Kulon Progo agar mereka dapat bertahan dari guncangan sosial ekonomi.
Atas dasar itu bentuk komitmen dan keseriusan Pemerintah
Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kulon Progo. Hal ini terlihat pada bulan Juli 2021, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo akan merealokasi bantuan langsung tunai (BLT). Siswa merupakan salah satu instrumen yang akan menjadi sasaran prioritas dalam penyaluran bantuan, baik ditingkat SD, SMP dan SMA sederajat. Adapun dalam penyalurannya akan dilakukan secara bertahap, yaitu Penyaluran tahap pertama dilaksanakan pada Januari 2021, tahap kedua dilaksanakan pada April 2021. Sedangkan, tahap ketiga dilaksanakan pada Juli 2021. Terakhir, tahap keempat dilaksanakan pada Oktober 2021. Sedangkan berdasarkan data Dinsos P3A Kulon Progo, keluarga penerima manfaat (KPM) di Bumi Binangun yang telah mendapatkan BLT pelajar tahap pertama sebanyak 29.121 KK. Sementara itu, tahap kedua telah menyasar 30.804 KK ( Bambang, 2021 ).
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo menyediakan anggaran Rp934 juta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023. Anggaran tersebut dialokasikan untuk beasiswa sekolah masyarakat miskin di Bumi Binangun. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kulonprogo, Restu Dewandaru mengatakan bahwa program beasiswa tersebut akan diberikan kepada siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 4(1) 2024, pp. 104-117
Pertama (SMP). Dalam kesempatan itu, Restu menegaskan bahwa beasiswa miskin tersebut akan diberikan setiap tahun sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan. Diharapkan dengan begitu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kulonprogo akan meningkat ( Razaq, 2023 ).
Tidak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2023 memberikan beasiswa kepada 828 pelajar dari keluarga miskin dalam upaya mencegah anak putus sekolah. Menurut Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Bapak Arif Prastowo, pemerintah daerah mengalokasikan dana sekitar Rp409 juta untuk memberikan bantuan beasiswa miskin (BSM) masing-masing Rp1,35 juta kepada 303 pelajar SMP. Dalam kesempatan itu Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo juga menyampaikan bahwa menyelaraskan program bantuan pendidikan dengan Program Indonesia Pintar (PIP), yang menyediakan bantuan mulai dari Rp450.000 per siswa setiap tahunnya ( Mahfudah, 2023 ).
Berdasarkan penjelasan di atas menegaskan bahwa bentuk komitmen dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam memperbaiki tingkat pendidikan di Kabupaten Kulon Progo. Sehingga dengan banyaknya program dan jenis bantuan pendidikan yang dihadirkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mampu menyadarkan masyarakat khususnya masyarakat di Bumi Binangun yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan akan pentingnya pendidikan bagi keehidupan mereka yang jauh lebih baik di masa mendatang. Sejatinya pendidikan formal atau non- formal berperan penting dalam memfokuskan pada tingkat kemiskinan jangka panjang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterkaitan antara pendidikan dan kemiskinan sangatlah besar, karena pendidikan dapat memfasilitasi pembangunan melalui penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas kerja dan membuka peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik serta mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Melalui pendidikan, seseorang juga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya harkat dan martabat dirinya sebagai makhluk hidup. Hal ini terlihat dari semangatnya
untuk melakukan upaya mencerdaskan anak bangsa ( Agustina & Rahayu, 2022 ).
Selain pendidikan, kesehatan juga tidak kalah penting dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan yang bertujuan untuk memberantas penyakit dan meningkatkan kesehatan dan gizi untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan dengan demikian meningkatkan produktivitas individu. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo telah menunjukan kepeduliannya terhadap kesehatan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo. Hal ini terlihat bahwa pada tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo gelontorkan APBD sebesar Rp23,5 miliar untuk jaminan kesehatan warga miskin. Kepala UPT Jaminan Kesehatan Kulonprogo, Sugianti mengatakan jaminan kesehatan tersebut diberikan khusus untuk segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Pemda ( Pramono, 2023 ). Selanjutnya, sebanyak 1.770 warga kurang mampu di Kabupaten Kulon Progo mendapatkan bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bersumberkan dari APBD Kabupaten Kulon Progo ( Husin, 2023 ).
Berdasarkan penjelasan diatas merupakan bentuk nyata yang dihasilkan dari kinerja Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kulon Progo D.I Yogyakarta. Jadi disini dapat kita simpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo sangat memperhatikan nasib rakyatnya sendiri baik untuk hari ini maupun untuk investasi sumber daya manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu berbagai ragam bantuan telah di rasakan oleh masyarakat Kabupaten Kulon Progo, baik itu bantuan di bidang pendidikan maupun di bidang kesehatan. Karena sesungguhnya pendidikan dan kesehatan merupakan dua faktor yang saling berkaitan dan saling berhubungan yang mampu memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan manusia di masa sekarang dan yang akan datang. Atas dasar itu, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menampakkan komitmen dan keseriusannya dalam menuntaskan permasalahan tersebut. Sehingga terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat Kulon Progo yang sehat dan berkualitas di masa yang akan datang. Namun demikian, secara rinci Pemerinth
Sekuritas Sosial dan Kemiskinan Survivalitas Perlindungan Sosial Komprehensif bagi Kesejahteraan Nelayan...
Kabupaten Kulon progo belum memiliki skema bantuan khusus di bidang pendidikan dan kesehatan bagi nelayan setempat. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kulon Progo masih menyamaratakan kelompok rentan sehingga skema bantuan sossialnya pun dianggap sama. Padahal kerentanan kelompok nelayan memerlukan perhatian khusus agar mereka mampu hidup setara dalam berbagai lini kehidupan kemasyarakatan. Oleh karenannya diharapkan ke depannya Pemerintah Kabupaten Kulon progo mampu mendesain skema khusus bantusan sosial kesehatan pendidikan pagi keluarga nelayan setempat.

## 3.2. Skema Bantuan Publik Sosial-Ekonomi Pemerintaah Kulon Progo kepada Masyarakat Nelayan
Pada hakikatnya nelayan merupakan kelompok masyarakat yang masih perlu diberdayakan dan perlu ditingkatkan harkat dan martabatnya. Secara umum kehidupan nelayan selalu digambarkan terbelakang, baik dari segi mata pencaharian maupun cara berpikir dan sikap tradisional. Dilihat dari tingkat keparahannya, kemiskinan di industri perikanan mencakup kemiskinan infrastruktur fisik di desa-desa nelayan, yang secara umum masih berada pada tingkat yang sangat kecil ( Manggabarani, 2016 ).
Hanya denagn bertumpu dan mengandalkan bakat dan keterampilan yang diperoleh dari orang tua nelayan secara alami yang diwariskan dari generasi ke generasi, karena lokasi usaha mereka berada atau dekat wilayah pesisir. Istri-istri nelayan pun umumnya tidak memiliki pekerjaan untuk menambah pendapatan keluarga. Para istri ini lebih mementingkan perannya sebagai ibu rumah tangga. Karena dia tidak mempunyai keahlian khusus yang bisa digunakan untuk menambah penghasilan suaminya melalui penangkapan ikan ( Ridha, 2017 ).
Banyak ditemukan sampai detik ini mengharuskan nelayan masih memiliki keterbatasan dalam teknologi penangkapan ikan. Misalnya penggunaan alat tangkap yang sederhana dan wilayah operasi yang terbatas. Selain itu juga terlihatnya kehidupan sehari-hari masyarakat nelayan dalam mencari ikan masih sederhana dengan alat seperti perahu, sampan dan dayung, mereka harus mendayung perahu di tengah lautan, yang tak mampu melepaskan diri dari macam dampak badai laut, hanya untuk mencari secuil makanan demi menghidupi keluarganya. pada kondisi tersebut, pertanda nelayan
masih mempunyai kehidupan yang relatif sulit dalam hal kehidupan ekonomi keluarga ( Wijayanti, 2013 ).
Oleh karena itu, citra kemiskinan nelayan itu sesungguhnya suatu ironi, mengingat Indonesia mempunyai wilayah laut yang sangat luas, lebih besar dibandingkan wilayah daratan. Banyak sumber daya laut yang memiliki potensi ekonomi tinggi yang perlu dimanfaatkan untuk menjamin kesejahteraan nelayan dan keluarganya ( Retnowati, 2011 ). Akan tetapi kondisi tersebut bertolak belakang dengan kondisi ekonomi masyarakat nelayan. Sehingga kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan, agar masyarakat nelayan merasa di perhatikan, merasa dipedulikan baik itu dari segi pendidikan, kesehatan maupun ekonomi ( Imron, 2003 ). Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo selalu berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan khususnya. Hal in sesuai dengan kinerja yang diberikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo terhadap para nelayan di Kulon Progo. Pada bulan September tahun 2022 ratusan nelayan Kulonprogo diusulkan mendapatkan bantuan sosial khusus dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Ratusan nama itu kini sudah diverifikasi, diajukan, dan rencananya mulai cair pada Oktober. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Pelelangan Ikan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kulonprogo, Wakhid Purwosubiantoro menerangkan ada 431 nelayan Kulonprogo yang diajukan sebagai penerima bantuan sosial khusus dampak kenaikan harga BBM. Ratusan calon penerima bansos tersebut merupakan nelayan di sepanjang pesisir Kulonprogo ditambah sejumlah nelayan air tawar seperti nelayan di Waduk Sermo ( Janati, 2022 ).
Selanjutnya, pada hari Jum’at tanggal 30 bulan Desember tahun 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo kembali menyerahkan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan pada Sarasehan Nelayan Kulon Progo di Rumah Makan Yu Gun Laguna Glagah. Penyerahan bantuan sarana penangkapan ikan dalam rangka meningkatkan semangat nelayan di Kabupaten Kulon Progon dalam menangkap ikan di laut dan meningkatkan produksi perikanan tangkap. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Gambar 3 .
Gambar 3. Penyerahan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan ( Dinas Kelautan dan Perikanan Kulonprogo, 2023 ).
Tidak hanya itu, bentuk tekad dan komitmen Pemerintah Kabupaten Kulun Progo dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan. Melalui dana keistimewaan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kulon Progo kembali memberikan bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk kelompok usaha bersama nelayan supaya hasil tangkap meningkat. Selain itu, DKP juga memberikan peningkatan kapasitas nelayan berupa pendampingan, bimbingan teknis dan pelatihan, untuk meningkatkan motivasi dan semangat dalam menangkap ikan di laut ( Hasanudin, 2024 ).
Dari data di atas jelas bahwasanya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, tidak heran jika Kabupaten Kulon Progo sering mendapatkan kunjungan studi banding dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Pemerintah Kota Malang, maupun Pemerintah Provinsi Papua. Sebagai daerah otonomi, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memang patut dijadikan sebagai daerah percontohan bagi daerah yang ada di Indonesia atas komitmen dan keseriusan pemerintahannya dalam menuntaskan semua permasalahan di daerah Kulon Progo demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kulon Progo.

## 3.3. Jaminan Pendidikan, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan Masyarakat Nelayan Bumi Binangun
Upaya pemerintah Kabupaten Kulon Progo di dalam mewujudkan penguatan sekuritas sosial yang komprehensif tidak lepas dari penciptaan jaminan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat nelayan. Aspek jaminan pendidikan dan jaminan kesehatan merupakan satu kebutuhan mutlak bagi kelompok nelayan di Kulon Progo agar mereka mengalami satu titik survivalitas terhadap guncangan sosial ekonomi. Oleh karena itu jaminan pendidikan dan kesehatan yang diberikan melalui ragam skema di Kulon Progo telah menunjukkan titik harapan kesadaran terhadap pentingnya membangun kesejahteraan nelayan setempat. Hal ini berangkat atas satu kondisi kritis di mana banyak nelayan yang masuk dalam ruang kemiskinan, sehingga melalui skema jaminan pendidikan dan kesehatan tidak hanya sebatas membuat para nelayan survive dan mentas dari keterkukungan ekonomi, namun juga mampu mandiri dan bersaing menghadapi rivalitas gejolak sosial ekonomi yang tidak menentu. Terlebih sebagain besar masyarakat nelayan di Kulon Progo dilihat secara kualitas sumber daya manusia masih cukup lemah. Oleh karenannya pendidikan kenelayanan dan diikuti oleh jaminan kesehatan mereka diharapkan akan menciptakan kehidupan mereka yang lebih sejahtera dan maju.
Perhatian pemerintah setempat melalui Dinas Perikanan dan Kelautan terhadap komunitas nelayaan di Bumi Binangun sampai saat ini masih dilakukan. Apalagi ada dukungan yang sangat potensial di mana kucuran dana keistimewaan dari Provinsi D.I. Yogyakarta. Merujuk pada data yang dirilis oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DI. Yogyakarta, di taun 2016 silam pernah diadakan bimbinan teknis Basic Safety Training (BST) di Tegal Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dilakukan selama 4 hari di Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP). Peserta bimbingan teknis tersebut sebanyak 30 orang yang tersebar dari Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul. Tujuan diadakan pelatihan tersebut yang paling utama ialah memberikan satu kemampuan dan keterampilan bagi nelayan dalam menghadapi kondisi yang tidak terduga ketika melaut. Di samping itu baik secara teoritis dan praktis para nelayan ini mampu meningkatkan kemampuannya sebagai nelayan sehingga
Sekuritas Sosial dan Kemiskinan Survivalitas Perlindungan Sosial Komprehensif bagi Kesejahteraan Nelayan...
dalam kondisi apapun mereka bisa survive ( Dinas Kelautan dan Perikanan D.I. Yogyakarta, 2016 ).
Di samping itu selain diberikan fasilitas diklat teknis bagi nelayan, terkhusus masyarakat nelayan Kulon Progo juga diberikan pelatihan yang diorientasikan pada peningkatan hasil tangkapan ikan. Salah satunya ialah mendorong para nelayan Kulon progo untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bagi nelayan itu sendiri. Dinas kelautan dan Perikanan Kulon Progo memberikan pelatihan khusus demi meningkatkan SDM nelayan sehingga perikanan setiap tahunnya selalu meningkat. Data DKP Kulon Progo menyebut bahwa perikanan tangkap tahun 2022 sekitar 2.190 ton, dan diupayakan meningkat di tahun 2023 sebesar 2.450 ton. Pelatihan yang diberikan untuk meningkatkan SDM neleyan oleh DKP Kulon Progo ialah mengoperasikan kapal bsar dan alat pelacak ikan ( Widodo, 2023 ). Upaya tersebut menjadi bagian dari pendidikan bagi nelayan dalam kerangka peningkatan hasil tangkapan ikan yang akan didapatkan.
Meningkatnya tangkapan ikan itu kemudia akan berimplikasi pada peningkatan pendapatan nelayan sehingga dalam kondisi tersebut nelayan mengalami fase hidup yang berkecukupan dan dijauhkan dari spektrum kemiskinan. Oleh karena itu, jaminan pendidikan bagi nelayan Kulon Progo sebagai bagian dari perwujudan sekuritas sosial diwujudkan melalui berbagai bentuk pelatihan dan diklat teknis yang yang dikomandoi oleh DKP sehingga melalui hal tersebut mampu meningkatkan kapasitas SDM nelayan Bumi Binangun di dalam mendapatkan perikanan tangkap.
Gambar 4. Pelatihan Nelayan untuk Tingkatkan SDM Nelayan Kulon Progo (Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kulon Progo, 2024 ).
Gambar 4 menunjukkan tekad dan komitmen Pemerintah Kulon Progo dalam memberikan jaminan khusus bagi nelayan setempat. Bahkan menariknya, Pemerintah Kulon Progo juga mengadakan program magang nelayan bagi 20 nelayan untuk dilatik secara intens. Tujuannya ialah untuk membangun satu regenarsi profesi nelayan yang handal bagi nelayan- nelayan muda. Hal ini tentu menjadi tameng bagi rasa kekhawatiran jangan sampai profesi nelayan ini dianggap tidak menjanjikan bahkan tidak mendapat perhatian oleh pemerintah. Oleh karenaa itu pelatihaan magang nelayan ini para nelayan-nelayan terpilih dilatih untuk menekuni profesi nelayan dari hulu hingga hilir sehingga mampu melahirkan nelayan yang memiliki resistensi terhadap berbagai kondisi yang mengguncang kehidupan nelayan ( Handoko, 2024 ).
Sementara itu selain sekuritas sosial nelayan dalam bentuk jaminan pendidikan pelatihan, di Kulon Progo juga telah menfasilitasi para nelayan Bumi Binangun tersebut dengan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Tujuannya ialah untuk memberikan satu kepastian bagi nelayan di bidang kesehatan khususnya sebagai pekerja nelayan. Jaminan kesehatan ini sebagai perwujudan pemerintah untuk memberikan satu kepastian bagi nelayan khususnya yang berkaaitan dengan kesehatan, baik itu kecelakaan, meninggal dunia, maupun akses pelayanan serta jaminan mereka setelah tidak bekerja lagi karena usia lansia. Terlebih jaminan kesehatan nelayan menjadi penting dalam penguatan sekuritas sosial mengingat kondisi nelayan khususnya nelayaan tradisional berada dalam titik rawan ekonomi, sehingga jaminan ini menjadi penting untuk memastikan kehidupan mereka bisa bertahan. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI telah meluncurkan bantuan premi asuransi bagi nelayan (BPAN) sebagai bentuk perlindungan bagi individu nelayan yang memastikan keberlangsungan kegiatan usaha penangkapaan ikan. Artinya bantuan BPAN ini digulirkan untuk memberikan jaminan agar usaha nelayan masih tetap bisa berjalan ( Dinas Kelautan dan Perikanan Kulon Progo, 2017 ). Namun demikian, program BPAN dari
Kementerian KKP tersebut dalam tataran implementasinya tidak memiliki kemampuan untuk menjangkau setiap nelayan yang ada sehingga tidak berdampak secara signifikan ( Permatasari et al ., 2020 ). Hal tersebut juga berlaku di Kulon progo, di mana mulai
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 4(1) 2024, pp. 104-117
dari aspek sosialisasi, pendataan, verifikasi, validasi, pengusulan, penetapan, hingga pengajuan klaim pembayaran kurang begitu komprehensif. Pada akhirnya kebijakan ini dinilai kurang efektif karena baik secara teknis dan implementatif masih banyak keterbataasan baik dari dinasnya maupun saran kebijakannya.
Selain itu, ada juga program perlindungan kesehatan ketenagakerjaan bagi nelayaan yakni melaui keikutsertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Bagi nelayan kecil menjai anggota BPJS tidak mudah, terlebih keterbatasan ekonomi nelayan membuat mereka pasrah. Anggota nelayan Bogowonto Kulon Progo, yakni Suroto menyampaikan bahwa kelompok nelayan mereka tidak bisa menjangkau BPJS dan juga jenis asuransi lainnya karena keterbatasan ekonomi ( Ant, 2016 ). Mereka tidak mampu untuk membayar iuran setiap bulannya sehingga ini tentu menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Pemerintah setempat harus merespon situasi tersebut di mana mereka supaya bisa mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja hingga jaminan hari tua nelayan di daerah.
Berdasarkan data yang dirilis oleh Tribun Jogja menyebut bahwa per Desember 2022 baru ada sekitar 260 nelayan Kulon Progo yang terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan ( Putri, 2022 ). Angka itu ditargetkan bertambah 300 di tahun berikutnya. Sementara jumlah regenerasi nelayan di Kulon Progo hampir sekitar 2000 nelayan. Oleh karena itu program BPJS Ketenagakerjaan yang ada belum sepenuhnya mengakomodir para nelayan yang ada ( Fakhruddin, 2020 ). Data dari KKP Kabupaten Kulon Progo di tahun 2024 akan ada 100 nelayan setempat yang mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan. Sementara sisanya belum terakomodasi oleh jaminan ketenagakerjaan. Hal demikian menunjukkan bahwa setiap sekuritas sosial yang ada belum sepenuhnya mampu mengkover bahkan memberikan kepastian pada kehidupan nelayan. Padahal sekuritas ini menjadi sangaat penting bgi nelayan, mengingat pekerjaan mereka bertaruh dengan keselamatan nyawa. Kondisi yang demikian maka tidak mengherankan apabila kemiskinan di Kabupaten Kulon progo menjadi kemiskinan paling tinggi di Provinsi DI Yogyakarta. Menariknya kantong-kantong kemiskinan di bumi Binangun tersebut tersebar merata di wilayah
pesisir pantai. Artinya dengan kata lain, kemiskinan itu justru berada dalam ruang masyarakat nelayan ( Suprobo, 2021 ). Oleh karena itulah maka penguatan perwujudan sekuritas sosial bagi mereka baik berupa jaminan kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan menjadi penting bagi mereka. Diharapkan dengan perhatian serius dari pemerintah setempat kepada warga-warga pesisir melalui penguatan sekuritas sosial nelayan mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Kulon Progo. Hal tersebut berangkat dari realitas bahwa kemiskinan warga di wilayah pesisir Kulon progo menjadi penyumbang provinsi sehingga angka kemiskinan D.I. Yogyakarta masih dibayangi Kulon Progo.

## 3.4. Jaminan Sosial Ekonomi-Sosial dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
Hal lain yang tidak kalah penting dalam membicarakan sekuritas sosial nelayan ialah adanya jaminan sosial ekonomi. Kebutuhan akan jaminan sosial ekonomi dari pemerintah tentu sangat diharapkan baagi masyarakat nelayan. Terlebih kehidupan nelayan hampir semuanya menggantungkan diri pada kondisi cuaca. Maka tidak heran apabila banyak sekali dijumpai bahwa profesi nelayan menjdi rofesi “musiman” yang selalu ditentukan oleh berbagai faktor. Banyak sekali kehidupan nelayan dalam waktu-waktu tertentu mereka beralih profesi sementara waktu. Misalnya banyak kita jumpai nelayan beralih profesi sebagai petambak udang, petani sayur, pedagang, bahkan beberapa diantara mereka tidak bekerja. Hal tersebut tentu disebabkan oleh faktor cuaca ekstrem, hasil tangkapan minim, atau bahkan nilai jual tangkapan ikan tidak sebanding dengan modal yng dikeluarkan. Oleh karena it untuk memastikan agar kehidupan nelayan bisa berjalan dengan normal maka injeksi jaminan sosial ekonomi menjadi penting. Terlebih jaminan sosial ekonomi bagi nelayan menjadi stimulan bagi mereka untuk tetap bertahan di tengah kondisi yang tidak stabil ( Jati, 2015 ).
Begitu halnya di Kabupaten Kulon Progo, di mana alih profesi nelayan ke mata pencaharian lain sudah biasa. Hal ini berangkat dari sati titik kesadaran apabila dalam kondisi yang tidak menentu tetap dipertahankan, maka justru kehidupan para nelayan akan terpuruk. Mereka memiliki tanggungan yang masih berat ulai istri, anak, sandang, pangan hingga kebutuhan lainnya. Oleh
Sekuritas Sosial dan Kemiskinan Survivalitas Perlindungan Sosial Komprehensif bagi Kesejahteraan Nelayan...
karenanya alih profesi sementara ini sebagai bentuk reaktif nelayan bahwa jaminan sosial ekonomi belum sepenuhnya mereka dapatkan. Bila dirunut dalam konteks sekuritas sosial, pada dasarnya sekuritas sosial itu ditujukan untuk menciptakan perlindungan sosial. Pada tataran implementatif, konsep perlindungan sosial ini yang masuk dalam jaminan sosial meliputi JKN, Jamsostek, JKK, JP, JHT, JKM hingga Jaminan JKP ( Dewi, 2023 ). Namun demikian, tidak semuanya jaminan sosial tersebut didapatkan khusus bagi kehidupan nelayan.
Di Kulon Progo sendiri belum ada skema khusus jaminan sosial ekonomi yang dikembangkan secara mandiri dan inovatif. Program jaminan sosial ekonomi akan selalu menginduk padaa kebijakan nasional, misalnya BPJS ketenagakerjaan. Hanya masyarakat nelayan yang menjadi peserta BPJS Keternagakerjaan yang bisa menikmati jaminan sosial ekonomi. Itupun, cakupanya masih terbaatas karena tidak semua nelayan menjadi peserta dari program tersebut. Mereka apaabilaa dibebani pada iuaran setiap bulannya merasa berat, terlebih penghasilan mereka tidak menentu dan tergantung pada situasi kondisi alam ( Sutarmi, 2016 ). Oleh karenanya secara tidak langsung pembangunan sekuritas sosial yang terpotret pada masyarakat nelayan Kulon Progo terjadi pendikotomian akses yang cukup jelas.
Gambar 5. Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan pada Nelayan (Sumber:
Dinas Kelautan dan Perikanan Kulon Progo, 2024 )
Hanya mereka-mereka yang mau membayar dan memiliki uang untuk menjadi anggota program tersebut. Situasi ini secara tidak langsung telah
mengekslusifitaskan kehidupan nelayan dari narasi besar sekuritas sosial yang selalu diwacanakan terbuka akses untuk semua. Namun, faktanya masih banyak kelompok nelayan yang belum terakomodasi dalam program tersebut menjadi catatan kritis bagi pemerintah untuk mengembangkan sekuritas sosial yang inklusif dan berkeadilan.
Gambar 5 menunjukkan kegiatan sosialisasi manfaat dan program serta penyerahan simbolis kartu kepesertaan BPJS Keteenagakerjaan. Pada acara tersebut para nelayan dari Yogyakarta, dihadirkan di Jakarta bertempat di UPT TPI karangwun, BPJS Kantor Cabang Jakarta. Setidaknya ada 1000 nelayan yang didatangkan, dan hanya 260 nelayan Kulon Pogo yang telah menerima karti BPJS Ketenagakerjaan. Sementara jumlah nelayan Kulon Progo ada sekitar 2000-an sehingga kepesertaan mereka masih jauh dari harapan. Oleh karena itu pemerintah setempat harus menggali dan membuat kebijakan alternatif dalam membangun sekuritas sosial yang memungkinkan mereka bisa terentaskan dari situasi kemiskinan

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan analisis di atas maka penelitian ini dapat disimpulkan secara mendasar terkait dengan pembangunan sekuritas sosial komprehensif bagi nelayan bumi Binangun Kulon progo. Pada aspek bantuan sosial pendidikan dan kesehatan, tekad Pemerintah Kulon Progo sudah ada arah kesadaran dalam penguatan bantuan nelayan di bidang tersebut. Hanya saja belum ada skema khusus dari bantuan sosial kesehatan pendidikan yang ditujukan dan diprioritaskan bagi keluarga nelayan. Padahal mereka sangat membutuhkan bantuan tersebut agar mereka bisa menjamin kesehatan keluarganya dan anak-anak nelayan tidak putus sekolah. Sementara itu, dari aspek bantuan sosial ekonomi, upaya tersebut sudah nampah di mana sekurits sosial itu diwujudkan melalui bantuan paket peralatan nelayan untuk menangkap ikan. Bantuan- bantuan dalam bnetuk fisik tersebut sangat berguna bagi sustainibilitas pekerjaan nelayan ketika menangkap ikan di laut.
Di sisi lain, dari aspek jaminan sosial kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan bagi nelayan juga sudah dilakukan. Namun, hanya saja program tersebut masih
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 4(1) 2024, pp. 104-117
terbatas dan tidak mengakomdasi semua keluarga nelayan di Kulon Progo. Apalagi untuk mengikutsertakan nelayan dalam kepesertaan BPJS ketenagakerjaan yang mewajibkan mereka iuran perbulan. Mereka merasa berat di tengah situasi ekonomi sosial mereka yang terbatas. Oleh karenanya kebijakan program yang dikembangkan dalam rangka penguatan sekuritas sosial perlu dilakukan kebijakan alternative di masa mendatang. Terakhir dari aspek jaminan sosial pendidikan juga belum ada skema khusus yang memang di khusskan bagi keluarga nelayan Bumi Binangun. Oleh karena itu penguatan sekuritas sosial nelaya Kulon Progo harus menjadi perhatian khusus dan serius jika kehidupan nelayan Bumi Binangun bisa naik kelas. Pada akhirnya dengan naik kels kehidupan para nelayan ini diharapkan mampu mereduksi kemiskinan di Kulon Progo yang masih cukup tinggi.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yakni terkhusus Choirunnisa yang telah mendorong terwujudnya tulisan ini sampai selesai. Teruntuk keluarga besar institusi Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan Jawa Timur dan Universitas Selamat Sri Batang Jawa Tengah saya ucapkan terima kasih sehingga kolaborasi penelitian ini berjalan lancar sampai selesai. Semoga tulisan ini mampu memberikan referensi bagi penelitian-penelitian di waktu yang akan datang.

## Referensi
Agustina, M. T., & Rahayu, P. P. (2022). Makna Pentingnya Pendidikan Anak bagi Masyarakat Nelayan. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 4 (4), 6378-6386. Crossref | Google Scholar
Amin, S., Ahmad, I., Maricar, F., & Abdulrahman, S. (2019). Local Wisdom as a Social Security Instrument for the Poor in North Maluku, Indonesia. Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture, 11 (1), 32–46. Crossref | Google Scholar
Anna, Z. (2020). Nelayan Memang Miskin, tapi Riset Buktikan Mereka Tetap Bahagia. The Conversation . Retrieved from https:// theconversation.com/nelayan-memang-miskin-tapi-riset-buktikan- mereka-tetap-bahagia-136496 .
Ant. (2016). Faktor Ekonomi, Nelayan Kulonprogo Tak Dapat Menjangkau BPJS. Okezone . Retrieved from https://news.okezone.com/read/ 2016/04/25/510/1371624/faktor-ekonomi-nelayan-kulonprogo- tak-dapat-menjangkau-bpjs .
Auty, R. M. (2005). Resource abundance and economic development . Oxford university press. Crossref | Google Scholar
Bambang, J. (2021). Pelajar Jadi Salah Satu Prioritas Penyaluran BLT. Sorot . Retrieved from https://kulonprogo.sorot.co/berita-8911- link.html .
BPS Kulon Progo. (2022). Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta (Ribu Jiwa), 2019-2021. BPS Kulon Progo . Retrieved from https://kulonprogokab.bps.go.id/indicator/ 23/454/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di- provinsi-d-i-yogyakarta.html .
Dewi, R. (2023). Jenis-Jenis Perlindungan Sosial di Indonesia Beserta Program, Tujuan, dan Anggarannya. Tempo . Retrieved from https:// koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/482699/jenis-
perlindungan-sosial-di-indonesia-beserta-program-tujuan-dan- anggarannya .
Dinas Kelautan dan Perikanan D.I. Yogyakarta. (2016). Nelayan DIY Mendapat Bimbingan teknis Basic Safety Training (BST) di Tegal. Dinas Kelautan dan Perikanan D.I. Yogyakarta . Retrieved from https:/ /dislautkan.jogjaprov.go.id/informasi/nelayan-diy-mendapat- bimbingan-teknis-basic-safety-training-bst-di-tegal .
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo. (2017). Program Asuransi Nelayan Kabupaten Kulon Progo. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo . Retrieved from https:// dkp.kulonprogokab.go.id/detil/50/program-asuransi-nelayan- kabupaten-kulon-progo .
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo. (2023). DKP serahkan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo . Retrieved from https:// dkp.kulonprogokab.go.id/detil/438/dkp-serahkan-bantuan-sarana- penangkapan-ikan .
Fakhruddin, M. (2020). DKP Kulon Progo Kesulitan Regenerasi Nelayan. Republika . Retrieved from https://news.republika.co.id/berita/ q7aper327/dkp-kulon-progo-kesulitan-regenerasi-nelayan .
Gelb, A. (1989). Oil Windfalls: Blessing or Curse . Oxford University Press. Google Scholar
Handoko, T. (2024). Magang Nelayan Kulonprogo, 20 Orang Dilatih 2 Hari di Laut. Harian Jogja . Retrieved from https:// jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/03/12/514/1167734/ magang-nelayan-kulonprogo-20-orang-dilatih-2-hari-di-laut .
Hapsah, M. A., & Mas’udi, W. (2012). Paradoks Desentralisasi dan Kesejahteraan: Kalimantan Timur Kaya Tapi Miskin. Jurnal Desentralisasi, 10 (1), 17–38. Crossref | Google Scholar
Hasanudin, U. (2024). Nelayan Kulonprogo Dapat Bantuan Dana Keistimewaan. Harian Jogja . Retrieved from https:// jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/02/29/514/1166386/ nelayan-kulonprogo-dapat-bantuan-dana-keistimewaan .
Hasbi, H., Mahmud, T., & Hayat, A. (2019). Sekuritas Sosial Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Pada Komunitas Nelayan Pulau Kecil (Kasus Pulau Salemo, Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Liukang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan). Jurnal Penelitian Dan Kesejahteraan Sosial Kemensos, 01 (02), 69–80. Google Scholar
Husin, J. (2021). Ternyata, Ini Penyebab Angka Kemiskinan di Kulon Progo Tertinggi se-DIY. JPPN. Retrieved from https://jogja.jpnn.com/bakul- sanggul/363/ternyata-ini-penyebab-angka-kemiskinan-di-kulon- progo-tertinggi-se-diy .
Husin, J. (2023). Ribuan Warga Kulon Progo dapat Bantuan Premi BPJS Kesehatan dari APBD. JPPN . Retrieved from https://jogja.jpnn.com/ jogja-terkini/6486/ribuan-warga-kulon-progo-dapat-bantuan- premi-bpjs-kesehatan-dari-apbd .
Imron, M. (2003). Kemiskinan dalam masyarakat nelayan. Jurnal masyarakat dan budaya, 5 (1), 63-82. Crossref | Google Scholar
Janati, C. D. (2022). Ratusan Nelayan Kulonprogo Bakal Terima Bansos Khusus Bulan Depan. Harian Jogja . Retrieved from https:// jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/09/19/514/1112288/ ratusan-nelayan-kulonprogo-bakal-terima-bansos-khusus-bulan- depan .
Jati, Y. W. (2015). Hasil Tangkapan Minim, Nelayan di Kulon Progo Beralih Profesi. Bisnis . Retrieved from https://ekonomi.bisnis.com/read/ 20151214/99/501507/hasil-tangkapan-minim-nelayan-di-kulon- progo-beralih-profesi .
Khobir, A. (2019). Transformasi Pendidikan Pesantren dalam Perspektif KH. Sahal Mahfudh. Edukasi Islamika, 4 , 42–61. Crossref | Google Scholar
Lubis, I. H. (2024). Ini 5 Provinsi Termiskin di Pulau Sumatera Menurut Data BPS 2024, Tempat Tinggalmu Termasuk Gak?. Dewantara News . Retrieved from https://www.dewantaranews.com/nasional/
Sekuritas Sosial dan Kemiskinan Survivalitas Perlindungan Sosial Komprehensif bagi Kesejahteraan Nelayan...
89912001304/ini-5-provinsi-termiskin-di-pulau-sumatera- menurut-data-bps-2024-tempat-tinggalmu-termasuk-gak .
Mahfudah. (2023). Pemkab Kulon Progo Berikan Beasiswa kepada 828 Pelajar dari Keluarga Miskin. Antara News . Retrieved from https:// jogja.antaranews.com/berita/638388/pemkab-kulon-progo- berikan-beasiswa-kepada-828-pelajar-dari-keluarga-miskin .
Manggabarani, I. (2017). Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan yang Bermukim di Pesisir Pantai (Studi Kasus Lingkungan Luwaor Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene). AGROVITAL: Jurnal Ilmu Pertanian, 1 (1), 27-33. Crossref | Google Scholar
Miles, B. M., Huberman, A. M., & Saldana, J. (1994). Qualitative Data Analysis a Method Sourcebook. In H. Salmon (Ed.), SAGE Publication (Edition 3, Vol. 7, Issue 1) . SAGE Publications. Google Scholar
Permatasari, L., Suharso, P., & Hartanto, W. (2020). Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) pada Masyarakat Pesisir Pantai Puger Kabupaten Jember. JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial, 14 (1), 225-231. Crossref | Google Scholar
Pramono, A. (2023). Rp23,5 Miliar APBD Kulonprogo Digelontorkan untuk Kesehatan Warga Miskin. Harian Jogja . Retrieved from https:// jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/02/06/514/1125513/ rp235-miliar-apbd-kulonprogo-digelontorkan-untuk-kesehatan- warga-miskin .
Pramono, A. Y. (2023). Baru 130 Nelayan di Kulon Progo Memiliki NIB. Harian Jogja . Retrieved from https://jogjapolitan.harianjogja.com/ read/2023/07/18/514/1142167/baru-130-nelayan-di-kulonprogo- memiliki-nib .
Primadani, A. E. T. (2023). Nelayan dalam Bingkai Kemiskinan Ekstrem.
Kumparan . Retrieved from https://kumparan.com/afi-erdika/ nelayan-dalam-bingkai-kemiskinan-ekstrem-1zypcoEbwa0 .
Putri, S. C. (2022). 60 Nelayan di Kulon Progo Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Tribun Jogja . Retrieved from https:// jogja.tribunnews.com/2022/12/25/260-nelayan-di-kulon-progo- terlindungi-bpjs-ketenagakerjaan .
Rakhman, M. A., & Haryadi, H. (2020). Dinamika Peran Ngo Lingkungan Hidup Dalam Arena Politik Lokal Di Provinsi Jambi. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 4 (4). Crossref | Google Scholar
Razaq, A. H. (2023). Kabar Baik, Pemkab Kulonprogo Gelontor Ratusan Juta Untuk Beasiswa Warga Miskin. Harian Jogja . Retrieved from h t t p s : / / j o g j a p o l i t a n . h a r i a n j o g j a . c o m / r e a d / 2023/05/03/514/1134015/kabar-baik-pemkab-kulonprogo- gelontor-ratusan-juta-untuk-beasiswa-warga-miskin .
Retnowati, E. (2011). Nelayan indonesia dalam pusaran kemiskinan struktural (perspektif sosial, ekonomi dan hukum). Perspektif, 16 (3), 149-159. Crossref | Google Scholar
Ridha, A. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan di Kecamatan Idi Rayeuk. Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis, 8 (1), 646-652. Google Scholar
Ross, M. L. (2001). Does oil hinder democracy?. World politics, 53 (3), 325-361. Crossref | Google Scholar
Safira, S., Djohan, S., & Nurjanana, N. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang infrastruktur pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi kalimantan timur. Forum Ekonomi, 21 (2), 211–216. Google Scholar
Sahroni, A., Freddy Prisanto, G., Febrina Ernungtyas, N., & Lintangdesi Afriani, A. (2019). “Politik Tanpa Mahar”: Semiotika Jargon Komuniaksi Partai Nasional Demokrat di Era Demokrasi Biaya Tinggi. Jurnal Semiotika, 13 (2), 146–152. Crossref | Google Scholar
Setiawan, H. (2022). The paradox of plenty challenges in regional development in Aceh after two decades of special autonomy. Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies, 2(1), 1-16. Google Scholar
Setiawan, H., & Choirunnisa, C. (2023). The paradox of special autonomy: Why does wealth make Papua poor? Paradoks otonomi khusus:
Mengapa kekayaan dapat memiskinkan Papua?. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 36 (3), 408-20. Crossref | Google Scholar
Suprobo, H. Y. (2021). Kantong Kemiskinan di Kulonprogo Bertebaran di Wilayah Pesisir. Harian Jogja . Retrieved from https:// jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/12/30/514/1092108/ kantong-kemiskinan-di-kulonprogo-bertebaran-di-wilayah-pesisir .
Sutarmi. (2016). Nelayan Bogowonto Minta Difasilitasi Asuransi Keselamatan Kerja. Antara News . Retrieved from https:// jogja.antaranews.com/berita/339162/nelayan-bogowonto-minta- difasilitasi-asuransi-keselamatan-kerja .
Tang, M. (2016). Mekanisme Sekuritas Sosial Pada Komunitas Nelayan Di Pulau-Pulau Kecil Dan Pesisir Pantai Sulawesi Selatan. Walasuji: Jurnal Sejarah Dan Budaya, 7 (2), 273–284. Crossref | Google Scholar Widodo. (2023). DKP Kulon Progo Berikan Pelatihan Tingkatkan Kapasitas SDM Nelayan. Elshinta . https://elshinta.com/news/ 289712/2023/01/05/dkp-kulon-progo-berikan-pelatihan- tingkatkan-kapasitas-sdm-nelayan .
Wijayanti, L. (2013). Strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan kecamatan pademawu kabupaten pamekasan. Agriekonomika, 2 (2), 139-152. Crossref | Google Scholar