Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021, Hal.366-371| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI : https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3442.366-371

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG KARTU E-MONEY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI NON TUNAI
I Kadek Ary Astrawan, I Nyoman Putu Budiartha & Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia aryastrawan98@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, puspaniwapong@gmail.com

## Abstrak
Perkembangan teknologi membawa perubahan pada sistem transaksi tunai dengan transaksi pembayaran digital.  Salah  satu  alat  pembayaran  digital  yang  dimaksud  adalah  uang  elektronik  atau  yang  dikenal dengan E-Money. Meskipun pada awalnya banyak keraguan akan keamanan sistem pembayaran ini, Bank Indonesia  menjawabnya  dalam  peraturan  Nomor  20/6/PBI/2018  dengan  mengatur  prinsip-prinsip perlindungan  konsumen  termasuk  di  dalamnya  penggantian  kerugian  terhadap  masalah  finansial meskipun  mekanismenya  belum  begitu  efektif.  Ketidakefektifan  yang  dimaksud  adalah  adanya  potensi penafsiran  yang  berbeda  dalam  peraturan  tersebut.  Ada  dua  fokus  dalam  kajian  ini  yaitu  tentang invesitagis  mekanisme  pengaturan  hukum  terhadap  pemilik  kartu  dana  ( E-money )  dalam  melakukan transaksi  digital  dan  mekanisme  perlindungan  hukumnya  apabila  terjadi  kerugian  finansial  karena kehilangan kartu dana ( E-Money). Terkait masalah tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji kebijakan tersebut, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.  Setelah  proses  analisis,  hasil  yang  ditemukan  adalah  penggantian  kerugian  yang tercantum  dalam  peraturan  di atas hanya  bisa  dijalankan  jika  kerugian merupakan  kegagalan  sistem E- Money pihak  penerbit.  Tentunya,  hal  ini  mengabaikan  prinsip  perlindungan  konsumen  karena  sebagai penerbit, Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian pemilik E-Money . Kata Kunci: E-money (uang elektronik) , perlindungan hukum, transaksi   non-tunai.

## Abstract
Technological  developments  have  brought  changes  to  payments  in  the  form  of  cash  in  the  form  of conventional metal and paper, which have now developed in the form of electronic payment instruments. One  means  of  payment  with  an  electronic  or  non-cash  system  is  by  using  an  E-Money  card.  Through Bank  Indonesia  Regulation  Number  20/6  /  PBI  /  2018,  regulations  have  been  stated  regarding  the application  of  consumer  protection  principles  which  also  regulate  the  financial  loss  compensation mechanism but have not clearly and in detail how the compensation mechanism is. In this case there is a blur  of  norms  by  the  ambiguity  of  this  regulation  which  causes  different  interpretations  between  one institution  and  another.  There  are  two  focuses  on  this  research,  about  investigation  of  the  legal regulatory  mechanism  against  fund  card  (E-money)  owners  in  conducting  digital  transactions  and  the legal  protection  mechanism  in  the  event  of  financial  loss  due  to  loss  of  fund  card  (E-Money).  The research  method  used  in  this  paper  is  the  normative  legal  research  method,  namely  researching  legal principles and examining written regulations. In conclusion, compensation for E-Money can only be done if it is the damage of the issuer. Banks as electronic money issuers are not responsible for the losses of E- Money owners where this rule violates consumer protection principles.
Keywords: Legal Protection, Electronic Money (e-money) Non-Cash Transactions

## I. PENDAHULUAN
Hari  ini,  perkembangan  teknologi  berperan  besar  terhadap  pergeseran  pola  kehidupan masyarakat,  tidak  terkecuali  cara  masyarakat  berinteraksi  antar  sesama.  Salah  satu  bukti perubahan nyata yang acap kali kita temui, atau mungkin kita bagian darinya adalah pergeseran penggunaan  alat  pembayaran  yang  tadinya  berupa  uang  fisik  (logam/kertas)  menjadi  uang digital atau elektronik yang dikenal dengan E-money ( Sunaryo, 2009 )
Dalam  praktiknya  E-Money  (uang  elektronik)  menggunakan  alat  yang  dinamakan Stored  Value  Card  (kartu  penyimpan  dana)  atau  lebih  dikenal  dengan  kartu  prabayar.  Perihal penggunaan jenis alat pembayaran ini diatur terpisah dari jenis alat pembayaran lainnya seperti Debit Card (kartu debit), Credit Card (kartu kredit), dan Automated Teller Machines Card (kartu ATM). Transaksi pembayaran dengan E-money biasanya dilakukan  dengan  cara menempelkan kartu  ke  sensor  yang  telah  disediaan  oleh  penjual  sehingga  dapat  dilakukan  pemotongan  dana yang  tersimpan  pada  kartu  elektronik.  Sistem  pembayaran  seperti  ini  sangatlah  memudahkan konsumen  untuk  melakukan  transakasi  pembayaran  dan  konsumen  yang  bukan  nasabah  Bank penerbit  E-money  juga  dapat  mendapat  manfaatnya  karena  alat  ini  dapat  diterbitkan  oelh lmbaga  non-bank  serta  kepemilikannya  tidak  harus  melalui  proses  otorisasi  dari  pihak  bak sebagai penerbit E-money (Purnomo  et al., 2012 ). Sistem seperti  ini  dapat mengurangi potensi tindak  kejahatan  karena  konsumen  tidak  perlu  membawa  uang  dalam  jumlah  yang  banyak ( Hermansyah,  2012 ).  Apabila  dana  tersimpan  habis,  maka,  pengisian  ulang  dapat  dilakukan. Pada  dasarnya  sifat E-Money merupakan  alat  prabayar  yang  sepenuhya  merupakan  kuasa konsumen  dan  bukan  simpanan  nasabah  yang  dilindungi  sepenuhnya  oleh  bank,  maka, kehilangan  dan  bentuk  kerugian  terhadap  konsumen  umumnya  merupakan  tanggungjawab mereka sepenuhnya.
Terkait  persoalan  transaksi  pembayaran  digital,  Bank  Indonesia  sebagai  lembaga pengatur  keuangan  berkewajiban  menjamin  sistem  tersebut  dapat  dijalankan  dengan  efektif, efisien,  dan  aman.  Perlu  diingat  bahwa  rasa aman  dan  nyaman  pada  pengguna  merupakan  hal utama  yang  harus  dilindungi  disamping  perlindungan  terhadap  pelaku  usaha.  Tidak  adanya proses  otorisasi  menjadikan  kemanan  transaksi  melalui E-money menjadi  rentan  terhadap kebocoran  ataupun  penyalahgunaan  alat  oleh  pihak  ketiga  yang,  tentu  saja,  berpotensi menimbulkan  kerugian  bagi  pengguna E-money .  Perlindungan  hak  terhadap  keamanan  dan kenyamanan  penggunaan E-Money oleh  pemilik  mestinya  menjadi  perhatian  utama  agar mencapai sasaran yang diinginkan oleh lembaga perbankan dalam meningkatkan efisiensi dalam bertransaksi  menggunakan  layanan  perbankan.  Sehingga  perlindungan  hukum  diperlukan  oleh pemilik E-Money untuk  menjamin  kepastian  hukum  serta  kesetaraan  kedudukannya  dengan penerbit E-Money , termasuk dalam kasus kehilangan, pencurian, atau penyalahgunaan  kartu E- Money yang berujung pada kerugian.
Terkait  masalah  diatas,  Bank  Indonesia  telah  mengatur  hukum  perihal  E -money yang mana  telah  mengalami  tiga  kali  perubahan.  Peraturan  yang  dimaksud  adalah  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  11/12/PBI/2009  tentang  Uang  Elektronik  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2016  Nomor  179,  Tambahan  Lembaga  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5925)  yang  kemudian  digantikan  oleh  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  18/17/PBI/2016, namun,  kedua  peraturan  tersebut  belum  mengatur  perihal  prinsip  perlindungan  konsumen khususnya  pada  mekanisme  penggantian  kerugian  finansial  kepada  pengguna.  Barulah  pada perubahan  terakhir  (Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  20/6/PBI/2018)  hal-hal  berkenaan penerapan  prinsip  perlindungan  konsumen  diatur,  dimana  diantaranya  ialah  mengenai mekanisme  penggantian  kerugian  finansial  kepada  pengguna  yang  dapat  dilihat  pada  Pasal  43 ayat  (2)  huruf  c.  Kendatipun,  peraturan  yang  dimaksud  belumnya  menyentuh  area  yang terperinci,  contohnya  ketika  pengguna  kehilangan  kartu E-Money bukan  karena  kelalaian  atau kesalahannya  sendiri  melainkan  adanya  keadaan  tidak  terduga  seperti  pencurian  atau perampokan ( Miru, 2015 ).
Beberapa  penelitian  terdahaulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini,  yang  membahas mengenai  perlindungan  hukum  bagi  nasabah  pemegang  E-money  yang  diterbitkan  oleh  bank ( Haryana,  2016 ).  Dalam  penelitiannya  ditemukan  bahwa  ada  beberapa  upaya  hukum  bagi pemegang  E-money  yakni  upaya  hukum  preventif  dan  upaya  hukum  represif.  Hukum  adalah kumpulan peraturan atau kaidah yang dipaksakan penerapannya dalam kehidupan manusia yang mengakibatkan adanya sanksi bila melanggar hukum tersebut ( Sudikno, 1996 ). Menurut, Sitorus (2018) adanya  perlindungan  hukum  yang  kosong  terhadap  pemegang  kartu  uang  elektronik
ketika  hilang,  hal  ini  disebabkan  karena  kartu  e-money  tidak  terigistrasi  makan  hal  tersebut bukan  tanggungjawab  ari  pihak  bank.  Sedangkan,  dalam  penelitian Dayi  (2018) memaparkan bahwa adanya perlindungan  hukum bagi pemegang uang  elektronik  ditinjau  dari POJK Nomor 1/POJK.07/2013  Tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan.  Dari  penjelasan beberapa penelitian terdahulu, kemudian peneliti  menyimpulkan bahwa tidak adanya peraturan yang  jelas  dan  tegas  perihal  peraturan  berakibat  pada  penafsiran  beragam  pada  berbagai lembaga (bank dan  non-bank). Perlindungan terhadap  konsumen sebagai pemegang  kartu dana uang  elektronik  menjadi  hal  penting  yang  harus  diperhatikan  dengan  begitu  kompleksnya permasalahan  yang  menyangkut  perlindungan  hukum  ini  serta  dalam  rangka  menyambut perdagangan  bebas  kedepannya.  Sebagaimana  telah  disampaikan  dalam  diskusi  sebelumnya maka  terdapat  dua  fokus  dalam  kajian  ini  yaitu  tentang  invesitagis  mekanisme  pengaturan hukum  terhadap  pemilik  kartu  dana  ( E-money )  dalam  melakukan  transaksi  digital  dan mekanisme  perlindungan  hukumnya  apabila  terjadi  kerugian  finansial  karena  kehilangan  kartu dana ( E-Money).

## II. METODE PENELITIAN
Metode  yang  dipakai  merupakan  kajian  hukum  normatif  yang  beracuan  pada  peraturan  dalam undang-undang  yang  dianalisa  dengan  sistematis  ( Efendi  &  Ibrahim,  2016 ),  serta  mempelajari terori-teori  serta  asas-asas  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  terkait.  Teknik pengumpulan  data  menggunakan  pendekatan  dokumentasi  dimana  data  dikumpulkan  dengan melibatkan bahan yang terdapat pada dokumen  hukum atau literatur terkait. Sedangkan analisa masalah  dilakukan  dengan  melakukan  pendekatan  perundang-undangan  dimana  kajian  ini memanfaatkan  pengkajian  terhadap  regulasi  serta  undang-undang  terkait  isu  hukum  yang menjadi perhatian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Kartu  E-Money  Dalam  Melakukan Transaksi Non Tunai
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  3/2004  tentang  Bank  Indonesia,  institusi  ini  memiliki  kuasa untuk  menentukan  alat  pembayaran  yang  berlaku  dalam  rangka  penjagaan  serta  pengaturan terhadap efisiensi, efektifitas, dan keamanan sistem pembayaran yang ada di Indonesia. Terkait hal  ini,  kemunculan  dan  kemajuan  teknologi  berdampak  pada  lahirnya  perubahan-perubahan dalam  sistem  pembayaran,  salah  satunya  adalah  dengan  berkembangnya  sistem  pembayaran elektronik  (Electronic  Payment).  Bertindak  sebagai  bank  pusat  yang  ada  di  Indonesia,  Bank Indonesia memiliki andil terhadap keputusan dan penentuan kebijakan moneter untuk mengatur sistem pembayaran, termasuk didalamnya tentang penggunaan E-Money. Perihal ini telah diatur dalam PBI No. 16/08/PBI/2014. E-Money diputuskan sebagai salah satu alat pembayaran demi tujuan kemudahan  dan bukan untuk  menggantikan fungsi uang secara keseluruhan sebagai alat pembayaran yang sah. Oleh karenanya pemegang  kartu E-money  hendaklah  menggunakan alat ini sesuai dengan kadar kebutuhan.
Dalam  PBI  No.16/1/PBI/2014,  Bank  Indonesia  telah  mengatur  perihal  perlindungan terhadap  pengguna  jasa  sistem  pembayaran  dimana  didalamnya  mencakup  perlindungan terhadap  pengguna  E-money.  Hal  tersebut  tentang  perlindungan  hak  konsumen  pengguna  jasa sistem  pembayaran  memiliki  keterkaitan  dengan  Undang-Undang  No.  8/1999  dalam  masalah yang sama. Dalam rincian-rincian terkait, Bank Indonesia juga mngeluarkan beberapa peraturan menyangkut  penyelenggaraan  sistem  pembayaran  elektronik  dengan  kartu  (Debit  card,  ATM Card, E-money) seperti:
1. PBI  No.  6/30/PBI/2004,  No.  7/52/PBI/2005,  dan  No.  11/11/PBI/2009  tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
2. PBI Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas PBI Nomor 11/11/PBI/2009
3. PBI No. 10/8/PBI/2008 tentang Perubahan PBI No. 7/52/PBI/2005
4. PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money), dan
5. PBI  Nomor  10/4/PBI/2008  tentang  Laporan  Penyelenggaraan  Kegiatan  Alat Pembayaran  Menggunakan  Kartu  oleh  BPR  (Bank  Perkreditan  Rakyat)  serta  lembaga non-Bank
Terkhusus kepada peraturan terhadap kegiatan transaksi dengan E-Money diatur dalam PBI No. 11/12/PBI/2009  tentang  Uang  Elektronik  oleh  Bank  Indonesia  dengan  kewenangannya  selaku bank  pusat  di  Indonesia.  Peraturan  terkait  terdapat  pula  dalam  Surat  Edaran  No. 11/11/DASP/2009  tentang  Uang  Elektronik.  Kedua  regulasi  tersebut  mengatur  tentang  perihal mekanisme  (tata  cara  dan  syarat)  dan  hal-hal  lain  dalam  pelaksanaan  penyelenggaraan pembayaran  dengan  E-money  demi  kenyamanan,  keamanan  dan  kelancaran  kegiatan  dengan sistem digital (E-money).
2. Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Kartu  E-Money  Apabila  Terjadi  Kerugian Akibat Hilangnya Kartu E-Money
Mengenai uang  elektronik  yang  hilang  maupun  dicuri, segala akibat kehilangan ataupun dicuri merupakan  tanggung  jawab  penuh  pemilik  uang  elektronik  dan  pemilik  uang  elektronik  tidak dapat melakukan pemblokiran. Tidak seperti tabungan dalam rekening nasabah, jika hilang atau dicuri  kartu  dana  (E-money)  tidak  dapat  dicari  keberadaannya  karena  tidak  adanya  proses otorisasi  yang  melibatkan  kode  verifikasi  serta  tidak  memungkinakan  dilakukan  pelacakan terhadap penggunaannya karena sifatnya di  luar jaringan (offline). Oleh  karenanya, pemakaian E-money  sebagai  alat  bayar  elektronik  berpotensi  terdhadap  timbulnya  masalah  yang  kadang merugikan  konsumen  selaku  pengguna  uang  elektronik.  Ketidaksadaran  dan  ketidaktahuan konsumen akan faedah dan manfaat jasa dan/atau barang yang dipakai acap kali berujung pada kerugian yang selama ini diderita konsumen ( Tumantra, 2016 )
Pada  dasarnya,  perlindungan  hukum  dapat  dilakukan  oleh  penerbit  uang  elektronik dengan  menerapkan  sistem  perlindungan  dengan  memaksimalkan  akses  konsumen  terhadap informasi  terkait  barang  dan  jasa  yang  digunakan,  memperketat  keamanan  penyelenggaraan kegiatan terkait jasa/barang, dan memamksimalkan pelayanan terhadap kepastian hokum kepada konsumen  mengingat tujuan dasar dari hukum  ialah  menyediakan jaminan keamanan termasuk dalam hal ini dalam pelayanan kegiatan pembayaran terhadap konsumen dengan E-money.
Bank  sebagai  sebuah  badan  keuangan  memiliki  izin  untuk  melakukan  pengumpulan dana  dalam  bentuk  tabungan  dan  penyaluran  dana  tersebut  kepada  masyarakat  yang membutuhkannya.  Keberlangsungan  dan  keberadaan  Bank  sebagai  sebuah  badan  keuangan sangatlah  bergantung  kepada  harapan  dan  keyakinan  nasabah  terhadap  produk  jasa  yang ditawarkan. Hal ini menjadi sangat fundamental dan krusial bagi Bank karena masyarakat pada dasarnya memiliki kebebasan untuk memilih badan penyedia jasa keuangan lainnya (non-bank) yang dipercaya atau bahkan menginvestasikan kelebihan dana yang mereka miliki dalam bentuk aset (fisik dan non-fisik).
Hubungan  antara  nasabah  (konsumen)  dan  bank  sebagaimana  disebutkan  diatas merupakan  hubungan  non-kontraktual.  Namun,  dalam  pelaksanaan  kegiatan  perbankan hubungan  lain  yang  kontraktual  juga  menjadi  hal  mendasar  lainnya  dan  fundamental  dalam menjaga hubungan baik dengan nasabah. Pada pelaksanaannya, hubungan jenis ini diwujudkan dalam  bentuk  perjanjian  tertulis  yang  baku  antara  bank  dengan  nasabah.  Dalam  hal  ini,  isi perjanjian  umumnya  dibuat  oleh  pihak  yang  memiliki  posisi  tawar  lebih  tinggi  seperti  bank untuk  pihak  lainnya  (nasabah)  dan  kemudian  disetujui  kedua  belah  pihak  dengan  bukti  tanda tangan  masing-masing  pihak  sebagai  bentuk  kesaksian  dan  kesanggupan  serta  kesediaan tanggung jawab atas kesepakatan pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian.
Meskipun  begitu,  dalam  kasus  penyelenggaraan  kegiatan  pembayaran  dengan  kartu dana  pembayaran  (E-money),  konsumen  (nasabah  dan  non-nasabah)  tidak  memiliki perlindungan hukum untuk melakukan tuntutan dan meminta pertanggungjawaban kepada pihak terkait Bank (pegawai, mitra, dan pejabat) akan perihal seperti kerusakan serta kehilangan kartu
karena  kelalaian  dan  kesalahan  pemilik,  kerugian  finansial  akibat  kesalahan  dalam  prosedur transaksi, dan penyalahgunaan kartu akibat pencurian data oleh pihak tidak berwenang.
Pada dasarnya perlindungan terhadap keamanan pengguna terkait hal-hal tersebut dapat dilakukan  dengan  mengatur  ketentuan  kaidah-kaidah  perjanjian  baku  dan  segala  hal  ikhwal terkait  prinsip  dasar,  sifat,  penentuan  kewajiban  dan  hak  yang  diatur  memalui  peraturan perundang-undangan (perlindungan preventif). Selain  itu, apabila terjadi  kasus sengketa  dalam kegiatan  penyelengaraan  pembayaran  melalui  uang  elektronik,  pihak  Bank  dapat  menempuh jalan  penyelesaian  dengan  pendekatan  non-litigasi  (musyawarah)  dan  litigasi  (melalui  proses peradilan) dimana hal ini merupakan perwujudan perlindungan represif terhadap hak konsumen. Sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  peraturan  penyelengaraan  kegiatan  pembayaran dengan  kartu  dana  (E-money)  yang  diatur  oleh  Bank  Indonesia  belum  menyentuh  area  yang terperinci sehingga masih ada kasus dimana kerugian yang dirasakan oleh pemegang kartu tidak dapat  dipertanggungjawabkan,  maka,  dalam  perjanjian  dan  peraturan  baku  perlu  ditegaskan mengenai  batasan-batasan  kewajiban  dan  hak  pengguna  guna  terciptanya  perlindungan  hukum yang  maksimal  terhadap  konsumen.  Perincian  hal  terkait  hak  konsumen  yang  dimaksud,  yang dapat  dituangkan  dalam  perjanjian  dan  peraturan  baku  yang  dikeluarkan  contohnya memasukkan  penjaminan  keamanan  yang  meliputi  otentifikasi  kartu  bagi  pemilik  dengan menerapkan  enkripsi  data  pengguna  agar  terlindungi  dari  pihak-pihak  tidak  berwenang,  Bank juga  dapat  menentukan  ambang  batas  jumlah  penyimpanan  dana  oleh  konsumen  dalam  usaha mengurangi potensi kerugian apabila terjadi penyalahgunaan kartus serta melakukan sosialisasi dan  edukasi  kepada  konsumen  mengenai  hal  ikhwal  terkait  penggunaan  kartu  dana  (E-money) sebagai  alat  pembayaran.  Kemudian,  badan  atau  lembaga  yang  tidak  melakukan  atau memasukkan  hal-hal  diatas  dapat  dituntut  atau  dimintai  pertanggungjawabannya  sebagaimana aturan yang berlaku terkait penggunaan uang elektronik setelah dilakukan perbaikan.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  diatas  peneliti  kemudian  menarik  kesimpulan  bahwa  Pengaturan hukum bagi pemilik uang elektronik sebagai alat pembayaran non tunai apabila terjadi kerugian akibat  hilangnya  kartu E-Money sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 20/6/PBI/2018 belum diatur secara maksimal  meskipun  dalam penggunaannya uang  elektronik memberikan  banyak  manfaat  dan  dapat  mempermudah  dalam  transaksi  namun  apabila  uang elektronik  hilang  atau  dicuri  tidak  akan  mendapat  penggantian  kerugian  maupun  pemblokiran. Pemberian  pergantian  uang  elektronik  hanya  dapat  dilakukan  apabila  hal  tersebut  merupakan kerusakan  dari  penerbit.  Kemudain  Bank  sebagai  penerbit  uang  elektronik  tidak  bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengguna uang elektronik apabila uang elektronik hilang ataupun  dicuri,  segala  akibat  kehilangan  ataupun  dicuri  merupakan  tanggung  jawab  penuh pemilik  atau  pemegang  uang  elektronik  dan  pemilik  uang  elektronik  tidak  dapat  melakukan pemblokiran  yang  mana  dapat  dikatakan  bahwa  peraturan  ini  melanggar  prinsip  perlindungan konsumen.

## 2. Saran
Melalui kajian ini, peneliti ingin menyampaikan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait yang diharapkan dapat membantu memperbaiki regulasi keuangan di Indonesia. Pertama, diharapkan kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  Bank  Indonesia  sebagai  pihak  yang  berwenang  hendaklah mengatur kegiatan terkait pembayaran dengan uang elektronik harus menambahkan detail yang tegas  dan  jelas  dalam  peraturan  yang  dikeluarkan  demi  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan dan  kerugian  finansial  yang  mungkin  menimpa  konsumen  sebagi  pemilik  kartu  dana.  Dengan begitu  keamanan,  kenyamanan,  effektifitas,  dan  efesiensi  penggunaan  uang  elektronik  sebagai alat pembayaran alternatif dapat terjamin. Kedua, kepada pihak penerbit uang elektronik (Bank dan Non-bank) untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada calon konsumen akan hakikat
E-money berdasarkan  kaidah-kaidah  yang  berlaku  untuk  mencegah  dan  meminimalisir penyalahgunaan  kartu  dalam  transaksi  non-tunai  oleh  konsumen  karena  ketidaktahuan  dan ketidaksadaran mereka akan hal ikhwal terkait E-money . Ketiga, Bagi konsumen yang memiliki kartu  dana  elektronik,  merupakan  hal  yang  penting  untuk  memahami  dan  mempelajari  secara terperinci  kekurangan  yang  ada  pada  sistem  pembayaran  dengan E- moneydemi  mencegah terjadinya  kesalahan  dan  kelalaian  dalam  penggunaan  kartu  dana  elektronik  pada  transaksi pembayaran yang dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi pemegang kartu . Keempat, Perlu adanya  pengawasan  dan  supervisi  oleh  pihak  otoritas  penyedia  jasa  keuangan  kepada  setiap pihak  yang  terkait  dalam  pelaksananan  kegiatan  penggunaan  uang  elektronik  dalam  transaksi pembayaran  non-tunai  di  Indonesia  agar  tercipta  keamanan,  kenyamanan,  effektifitas,  dan efesiensi dalam transaksi pembayaran dengan uang elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA
Dayi,  H.  (2018). Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Uang  Elektronik  ditinjau  dari  POJK Nomor  1/POJK.07/2013  Tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  (Studi Tentang Klaim Ganti-Rugi Kartu Rusak) . Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Efendi,  J.,  &  Ibrahim,  J.  (2016).  Metode  Penelitian  Hukum:  Normatif  dan  Empiris.  Kencana, Jakarta.
Haryana,  F.  S.  (2016). Perlindungan  Hukum  Bagi  Nasabah  Pemegang  Kartu  E-Money  Yang Diterbitkan Oleh Bank . Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Airlangga. Hermansyah.  (2005). Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia .  Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta.
Miru,  A.  (2011). Prinsip-prinsip  Perlindungan  Hukum  Konsumen  –  Ahmadi  Miru .  PT  Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Purnomo,  S.  D.,  Serfiyani,  C.  Y.,  Hariyani,  I.,  &  Simatur,  Z.  (2012). Untung  dengan  kartu kredit, kartu ATM-Debit, & uang elektronik . Visimedia, Jakarta. Sitorus,  R.  F.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Pemegang  Kartu  Uang  Elektronik  Ketika  Hilang. Novum: Jurnal Hukum , Vol.5 (2).
Sudikno, M. (1996). Mengenal hukum suatu pengantar. Liberty, Yogyakarta. Sunaryo, S. (2009). Hukum Informasi dan Elektronik . Rineka Cipta, Jakarta. Turmantara, F. (2016). Hukum Perlindungan Konsumen . Setara Press, Malang.