## EDUCORETAX

## DAMPAK IMPLEMENTASI PSAK 73: RASIO KEUANGAN, THIN CAPITALIZATION, DAN BOOK TAX DIFFERENCE
Ramiz Firaz 1) , Suryagus Benedictus 2), Amrie Firmansyah 3)*
1) 4132210052_ramiz@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN
2) 4132210033_suryagus@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN
3) amrie@pknstan.ac.id ,  Politeknik Keuangan Negara STAN* *penulis korespondensi

## Abstract
This study aims to review the impact of PSAK 73 on retail companies in Indonesia. The impact of the application of PSAK  73  in  this  study  includes  the  company's  financial  ratios,  book-tax  difference  and  tax  avoidance.  This  study employs a qualitative approach with content analysis. The data and information are sourced from the audited financial statements  of  the  2019  and  2020  retail  sub-sector  companies.  The  data  was  obtained  from  the  Indonesian  Stock Exchange  website.  Based  on  data  availability,  the  sample  to  be  used  in  this  study  consisted  of  10  companies.  The results  show  that  the  implementation  of  PSAK  73  impacts  increasing  asset  and  liability  accounts  which  causes  an increase in the ratio of debt to equity and debt to assets. This increase can increase the cost of capital borne by the company.  In  addition,  increasing  changes  in  the  debt-to-equity  ratio  need  to  be  a  concern  for  several  companies approaching the limits set by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. This study shows that companies need to mitigate the risks associated with implementing the newly enacted financial accounting standards. In addition, this study shows that the Indonesian Institute of Accountants needs to consider the risks borne by companies related to the application of financial accounting standards in Indonesia.
Keywords: Tax, PSAK 73, Financial Ratios, Retail, Accounting Standards, Leasing

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengulas dampak dari penerapan PSAK 73 pada perusahaan ritel di Indonesia. Dampak penerapan PSAK 73 dalam penelitian ini meliputi rasio keuangan perusahaan , book-tax difference dan penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis isi. Data dan informasi bersumber dari laporan keuangan perusahaan sub sektor ritel tahun 2019 dan 2020 yang  telah diaudit. Data diperoleh dari laman web bursa efek  indonesia.  Berdasarkan  ketersediaan  data,  sampel  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  10 perusahaan. Hasil  penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 73 berdampak pada peningkatan akun aset dan liabilitas yang menyebabkan meningkatnya rasio utang terhadap ekuitas dan utang terhadap aset. Peningkatan ini dapat meningkatkan  biaya  modal  yang  ditanggung  perusahaan.  Selain  itu,  peningkatan  perubahan  rasio  utang  terhadap ekuitas  perlu  menjadi  perhatian  bagi  beberapa  perusahaan  yang  mendekati  batasan  yang  ditetapkan  Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu memitigasi risiko terkait dengan penerapan standar akuntansi keuangan yang baru diberlakukan. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa Ikatan Akuntan  Indonesia  perlu  mempertimbangkan  risiko  yang  ditanggung  perusahaan  terkait  dengan  penerapan  standar akuntansi keuangan di Indonesia.
Kata Kunci : Pajak, PSAK 73, Rasio Keuangan, Ritel, Standar Akuntansi, Sewa

## PENDAHULUAN
Leasing adalah salah satu model akuntansi yang sudah lebih dari lima dekade berkembang di  lingkup  internasional  terutama  di  negara-negara  Eropa  (Morales-Díaz  &  Zamora-Ramírez, 2018). Leasing telah menjadi hal yang ditawarkan sebagai cara alternatif untuk pembiayaan suatu barang  (Morales-Díaz  &  Zamora-Ramírez,  2018). Leasing secara  teratur  digunakan  oleh  semua entitas  sebagai  sumber  utama  sebuah  pembiayaan  beberapa  sektor  yang  sangat  memanfaatkan leasing (Morales-Díaz  &  Zamora-Ramírez,  2018).  Menurut  data  yang  disajikan  oleh IFRS Foundation tahun 2016 perusahaan yang mengalami dampak signifikan dari penerapan IFRS 16 kebanyakan bergerak pada sub sektor ritel, penerbangan (pesawat), hotel dan komunikasi (jaringan, dan aset lainnya). Bermula pada tahun 1973, leasing telah berkembang di Indonesia dan kemudian diatur oleh pemerintah satu  tahun kemudian di tahun 1974. Perkembangan leasing di  Indonesia

## EDUCORETAX
Volume 2 No. 1, 2022
dimulai  ketika  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  Menteri  Keuangan,  Menteri  Perindustrian,  dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: KEP-122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974,  Nomor  30  /KPB/I/1974  tanggal  7  Februari  1974,  Tentang  Perizinan  Usaha Leasing  disahkan  sebagai  dasar  untuk  membentuk  lembaga  pembiayaan leasing yang  bertujuan untuk mendorong aktivitas leasing untuk dapat berkembang. Istilah leasing ini sangat tidak familiar di  Indonesia  sampai  pada  pertumbuhan  perekonomian  Indonesia  yang  mulai  berjalan  di  dekade 1990 (Meidawati, 1994). Dengan adanya perkembangan perekonomian di Indonesia, maka bangsa Indonesia dituntut untuk selalu dapat mengikuti arus perkembangan dan memanfaatkan peluang yang  muncul  (Meidawati,  1994). Leasing mengambil  peran  yang  cukup  penting  dalam meningkatkan perekonomian Indonesia sampai sekarang.
Leasing di  Indonesia  terus  menerus  berkembang  beberapa  dekade  ini.  Pada  tahun  2015, total  aset  lembaga  keuangan  di  Indonesia  mencapai  Rp  425,71  trilliun  dan  ekuitas  Rp  96,01 triliun(Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Sementara itu, pada tahun 2019 mengalami kenaikan aset sebesar 20,05% dan ekuitas sebesar 35,85%. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa perkembangan leasing telah  mengalami  pertumbuhan  yang  signifikan  (Otoritas  Jasa  Keuangan,  2020). Perkembangan leasing di Indonesia berjalan dibawah standar aturan yang merupakan konvergensi dari IAS (International Accounting Standard) 17 yaitu PSAK 30 mengenai Akuntansi Sewa Guna Usaha sejak tahun 1994.
Pada  Januari  2016  IASB  mengeluarkan  standar  baru  mengenai  perlakuan  akuntansi transaksi leasing yaitu  IFRS  16  yang  akan  efektif  berlaku  pada  laporan  tahunan  yang  mulai  1 Januari 2019. IFRS 16 memperkenalkan perubahan yang signifikan terkait pengakuan akuntansi leasing .  Di  bawah  aturan  IAS  ( International  Accounting  Standard )  17, leasing harus diklasifikasikan  menjadi  dua  model operating  lease dan financial  lease . Operating  lease yang sebelumnya  diakui  sebagai  beban  yang  ditangguhkan  selama  periode leasing berlangsung sementara dalam model financial lease , lessee mengakui aset yang di- leasing -kan dalam neraca begitu juga dengan hutang. Perubahan standar terkait leasing ini didasari dari isu penerapan model IAS 17 dan SFAS 13 yang telah dikritik oleh para akademik, praktisionis, dan para pengguna yang berpendapat  bahwa  entitas  tidak  melaporkan  semua  kewajiban leasing- nya  dalam  neraca menyebabkan  kurangnya  komparabilitas  laporan  keuangan  entitas  tersebut  (Morales-Díaz  & Zamora-Ramírez, 2018). Standard baru yang diberlakukan mengkapitalisasi operating lease untuk dapat diberlakukan akuntansinya mirip seperti financial lease dan akan diaplikasikan kepada kedua model leasing sesuai  dengan  IFRS 16 tanpa membedakan  antara operating lease dan financial lease dengan beberapa pengecualian (Morales-Díaz & Zamora-Ramírez, 2018). Pengecualian yang dimaksud  adalah  untuk leasing yang  periodenya  tidak  lebih  dari  12  bulan  dan leasing yang ditujukan  untuk  memperoleh  aset  dengan  nilai  rendah  ( low  value  assets )  (Ikatan  Akuntan Indonesia, 2017).
Pengakuan dan penyajian seluruh sewa guna usaha bertujuan untuk mencerminkan keadaan yang  sebenarnya  terkait  dengan  penggunaan/pemanfaatan  aset  dan  liabilitas  yang  melekat  pada aset teridentifikasi (Iswandana et al., 2019). Sebagai respon dari IFRS 16, Dewan Standar Ikatan Akuntan  Indonesia  (DSAK  IAI)  mengeluarkan  PSAK  73  dan  efektif  untuk  dapat  dilaksanakan pada 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan hanya jika perusahaan telah menerapkan terlebih  dahulu  PSAK  72:  Pendapatan  dari  Kontrak  dengan  Pelanggan  (Rosyid  &  Firmansyah, 2021).  Akibatnya,  perubahan  substansial  akan  terjadi  pada  akun  keuangan  penyewa  tergantung pada volume sewa operasi saat ini (Morales-Díaz & Zamora-Ramírez, 2018). Model ini berubah dengan tujuan untuk membuat perlakuan akuntansi operating lease mempunyai efek yang penting terhadap laporan keuangan entitas dengan mengakuinya sebagai aset dan liabilitas baru. Perlakuan

## EDUCORETAX
Volume 2 No. 1, 2022
akuntansi leasing telah menjadi topik kontroversi semenjak US regulator mengeluarkan peraturan terhadap  akuntansi  leasing  pertama  kali  pada  tahun  1949  (Morales-Díaz  &  Zamora-Ramírez, 2018). Čevizović & Mijoč (2019)  menyatakan bahwa implementasi dari IFRS 16 secara signifikan memberikan dampak kepada laporan keuangan lessees.
Pada saat penerapan awal  PSAK 73, perusahaan dapat memilih metode dalam penyajian laporan  keuangannya,  yaitu  metode  retrospektif  pada  setiap  periode  pelaporan  sebelumnya  dan metode  retrospektif  dengan  dampak  kumulatif  (Ikatan  Akuntan  Indonesia,  2020).  Metode retrospektif  untuk  setiap  periode  sebelumnya  mewajibkan lessee menyajikan  kembali  laporan keuangan  untuk  periode  sebelumnya  (Ikatan  Akuntan  Indonesia,  2017).  Disisi  lain,  metode retrospektif  dengan  dampak  kualitatif  tidak  mengharuskan  adanya  penyajian  kembali  laporan keuangan komparatif pada periode-periode sebelumnya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017).
Penerapan PSAK 73 yang dilaksanakan oleh perusahaan di Indonesia tentunya memberikan pengaruh  terhadap  aspek  perpajakan.  Berdasarkan  Undang-Undang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara  Perpajakan  Nomor  28  Tahun  2007,  pembukuan  yang  dilakukan  wajib  pajak  harus diselenggarakan  dengan  cara  atau  sistem  yang  lazim  dipakai  di  Indonesia,  sebagai  contohnya berdasarkan  Standar  Akuntansi  Keuangan,  kecuali  peraturan  perundang-undangan  perpajakan menentukan lain (Undang-Undang RI, 2007). Berdasarkan ketentuan tersebut, adanya perubahan yang disebabkan oleh PSAK 73 juga memberikan dampak pada koreksi fiskal yang harus dilakukan oleh perusahaan di Indonesia.
Saat ini, penerapan PSAK 73 sebagai standar akuntansi keuangan baru tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan perpajakan terkait sewa guna usaha. Ketentuan yang mengatur sewa guna usaha  di  Indonesia  masih  merujuk  pada  KMK-1169/1991  yang  belum  mengalami  pembaruan setelah  3  dekade  lebih  (Keputusan  Menteri  Keuangan,  1991).  Penerapan  PSAK  73  yang memperlakukan  sewa  guna  operasi  (sewa  guna  tanpa  hak  guna  opsi)  sama  dengan  sewa  guna pembiayaan  (sewa  guna  dengan  hak  opsi),  dapat  diperkirakan  bahwa  akan  terdapat  potensi kehilangan penerimaan pajak dari PPh Pasal 23 dan PPN dari transaksi sewa guna operasi. Sektor industri  sub  sektor  ritel  diekspektasikan  menjadi  salah  satu  sektor  yang  menerima  dampak signifikan dari penerapan PSAK 73. Dampak signifikan ini terjadi karena industri sub sektor ritel merupakan  sub  sektor  yang  memanfaatkan  transaksi leasing untuk  memperoleh  sebagian  besar asetnya.  Aspek  kinerja  keuangan  tidak  hanya  menjadi  aspek  yang  berpengaruh,  namun    praktik perpajakan industri sektor ritel juga akan berpengaruh dengan adanya PSAK 73. Praktik perpajakan dimaksud  dapat  meliputi  biaya  kepatuhan,  beban  pembayaran  pajak,  dan  potensi  pengampunan pajak (Iswandana et al., 2019). Menurut laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor memberikan kontribusi sangat besar yaitu 201 triliun rupiah yang mengalami penurunan 18% dari tahun 2019 (Direktorat  Jenderal  Pajak,  2021).  Penurunan  kontribusi  sub  sektor  ritel  terjadi  karena  pandemi Covid-19 yang menyebabkan resesi ekonomi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).
Harmonisasi peraturan perpajakan dari KMK-1169/KMK.01/1991 dengan PSAK 73 juga akan  memberikan  dampak  terhadap  struktur  modal  perusahaan.  PSAK  73  mengharuskan perusahaan untuk  mengakui  transaksi operating lease menjadi  aset  dan liabilitas baru, sehingga akan  mempengaruhi  besarnya  perbandingan  utang  dan  modal  perusahaan  (Ikatan  Akuntan Indonesia,  2017).  PMK  Nomor  169/PMK.010/2015  tentang  Penentuan  Besarnya  Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan mengatur bahwa  besarnya  perbandingan  antara  utang  dan  modal  ditentukan  paling  tinggi  sebesar  empat berbanding satu (4: 1), dikecualikan untuk jenis perusahaan tertentu (Peraturan Menteri Keuangan,

## EDUCORETAX
Volume 2 No. 1, 2022
2015). Apabila perusahaan melebihi batas empat dibanding satu, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) biaya  pinjaman  yang  dapat  diperhitungkan  dalam  menghitung  penghasilan  kena  pajak  adalah sebesar biaya pinjaman sesuai dengan perbandingan utang dan modal sesuai dengan perbandingan 4:1  (koreksi  fiskal).  Maka  dari  itu  diperlukan  penelitian  terkait  perbedaan  struktur  modal perusahaan sebelum dan setelah implementasi PSAK 73 dan dampaknya pada jumlah PPh Badan Perusahaan di Indonesia.
Penelitian ini bertujuan mengulas dampak penerapan PSAK 73 pada terkait sub sektor ritel yang listed di Bursa Efek Indonesia. Penelitian sebelumnya yang telah mengulas penerapan PSAK 73 yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan kesesuaian dengan standar akuntansi keuangan maupun  rasio  keuangan  (Fitrianti,  2021;  Mashuri  &  Ermaya,  2021;  Permata  &  Andriani,  2021; Prajanto, 2020; Rahmawati, 2021; Rosyid & Firmansyah, 2021; Saing & Firmansyah, 2021; Sandi et al., 2020), perbandingan rasio . Sementara itu, penelitain sebelumnya yang mengulas penerapan PSAK 73 dan dikaitkan dengan aspek perpajakan dilakukan oleh (Ulhaq, 2021). Namun, penelitian Ulhaq  (2021)  dilakukan  dengan  menggunakan  studi  literatur.  Sementara  itu,  penelitian  ini mengulas dampak penerapan PSAK 73 dengan menggunakan perbandingan data perusahaan tahun 2019 (sebelum penerapan PSAK 73) dan data perusahaan tahun 2020 (setelah penerapan PSAK 73)  pada  akun  aset,  liabilitas  dan  ekuitas.  Selain  itu,  peneliain  ini  menyoroti  perubahan  rasio keuangan  yang  terdampak  akibat  adanya  penerapan  PSAK  73.  Tidak  banyak  dari  literatur membahas  atau  mendiskusikan  tentang  dampak  penerapan  PSAK  73  terhadap  pelaksanaan perpajakan  di  Indonesia.  Padahal  aspek  pajak  merupakan  satu  aspek  yang  terpengaruh  dari penerapan standar akuntansi keuangan yang berlaku di satu negara. Menurut implikasi perpajakan dari penerapan IFRS 16 telah muncul dalam beberapa yurisdiksi tertentu seperti contohnya aspek pajak  penghasilan  dan  pajak  pertambahan  nilai  di United  Kingdom (Agarwal,  2019),  walaupun aspek perpajakan akan berbeda yurisdiksi satu dengan yang lainnya (Saptono & Khozen, 2021). Peraturan perpajakan di Indonesia yang mengatur tentang transaksi leasing sudah berlaku selama 3 dekade lamanya.Ulasan atas rasio utang terhadap ekuitas juga dikaitkan dengan peraturan menteri keuangan  atas  penentuan  besarnya  perbandingan  antara  utang  dan  modal  terkait  dengan perhitungan  pajak  penghasilan.  Selanjutnya,  dampak  penerapan  PSAK  73  ini  dikaitkan  atas perbedaan  laba  akuntansi  dan  laba  pajak  ( book  tax  difference ).  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini memberikan ulasan atas dampai penerapan PSAK 73 yang cukup komprehensif.
Penelitian  ini  memiliki  beberapa  kontribusi  pada  literatur  akuntansi  keuangan  terkait dengan topik PSAK 73. Pertama, penelitian ini mengukur dampak penggunaan standar PSAK 73 dengan debt to  equity ratio perusahaan sektor ritel di  Indonesia dan dikaitkan dengan Peraturan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  169/PMK.010/2015 tentang  Penentuan  Besarnya Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan  menjadi empat banding satu (4:1). Kedua, penelitian ini menganalisis perubahan standar akuntansi tekait dengan leasing dengan  Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 1169/KMK.01/1991  Tentang  Kegiatan  Sewa  Guna  Usaha  ( Leasing ).  Ketiga,  penelitian  ini menganalisis dampak pengungkapan leasing on balance sheet terhadap pengenaan pajak menurut aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
Penelitian  ini  menggunakan  10  sampel  perusahaan  listed  di  Bursa  Efek  Indonesia  pada sektor  yang  diekspektasikan  paling  berdampak  dari  pelaksanaan  konvergensi  PSAK  73  yaitu perusahaan  sub  sektor  ritel.  Penggunaan  10  sampel  ini  didasarkan  pada  ketersediaan  laporan keuangan perusahaan ritel yang menerapkan metode retrospektif untuk setiap periode pelaporan sebelumnya.  Kondisi  ini  memberikan  pandangan  yang  realistis  atas  dampak  PSAK  73  terhadap perusahaan dengan sektor yang memanfaatkan sebagian besar pembiayaannya melalui leasing dan

## EDUCORETAX
Volume 2 No. 1, 2022
perlakuan peraturan perpajakan di Indonesia terhadap perubahan standar akuntansi untuk leasing tanpa  mengikutsertakan  faktor  pandemi  Covid-19.  Selain  itu,  penelitian  ini  diharapkan  dapat menjadi pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam penyusunan aturan perpajakan yang berhubungan dengan leasing .

## KAJIAN PUSTAKA PSAK 73 untuk Lessee
Perubahan yang sangat penting diatur dalam PSAK 73 jika dibandingkan dengan PSAK 30 adalah model akuntansi yang baru untuk lessee . Contoh umum sektor dengan volume tinggi sewa operasi  yang  saat  ini  tidak  diakui  dalam  neraca  adalah  ritel  (sewa real  estate ),  maskapai penerbangan (sewa pesawat), hotel (sewa hotel), dan telekomunikasi (jaringan dan aset lainnya) (Morales-Díaz & Zamora-Ramírez, 2018).  Berdasarkan PSAK 73, ketika suatu entitas membuat sebuah kontrak yang mengandung elemen leasing, entitas tersebut harus mengakui aset hak guna dan  kontra  akunnya  yaitu  liabilitas leasing .  Meskipun  dalam  aturannya  terdapat  pengecualian untuk leasing yang periodenya tidak lebih dari 12 bulan dan leasing terhadap aset yang nilainya rendah  (USD  5.000  atau  kurang)  (Morales-Díaz  &  Zamora-Ramírez,  2018).  Pendekatan  ini memberikan dampak secara substansial menambah jumlah dari liabilitas keuangan  dan aset dari lessee .  Liabilitas leasing pada  permulaan  kontrak  diakui  dengan  menghitung  nilai  saat  ini  dari pembayaran leasing di masa yang akan datang selama masa kontrak. Aset hak guna diakui dengan jumlah  yang  sama  besar  dengan  liabilitas leasing ditambah  dengan  elemen  lain  seperti  biaya langsung yang dikeluarkan dalam membentuk kontrak leasing , pembayaran leasing dibayar muka kepada lessor ,  perkiraan  biaya  pembongkaran  dan  restorasi  dan  dikurangi  dengan  insentif  sewa yang diterima oleh lessor . Liabilitas leasing pada pengukuran selanjutnya menambahkan bunga dengan  menggunakan  tingkat  diskonto  bunga  yang  telah  ditentukan  saat  dimulainya leasing (dengan syarat bahwa penilaian Kembali dan perubahan terhadap tingkat diskonto belum terjadi), dan  mengurangi  liabilitas leasing dari  pembayaran  yang  dilakukan.  Akibatnya,  hak  guna  aset mengakibatkan  masalah  penyusutan,  sedangkan  kewajiban  sewa  menghasilkan  masalah  bunga (Hladika & Valenta, 2018). Laporan arus kas l essee juga perlu menyajikan pembayaran tunai atas kewajiban sewa dan beban bunga (Săcărin, 2017). Perbedaan profil beban yang diatur oleh PSAK 73  jika  dibandingkan  dengan  PSAK  30  diekspektasikan  tidak  akan  memberikan  efek  yang signifikan untuk banyak perusahaan dengan kontrak leasing yang mulai dan berhentinya kontrak berada pada periode pelaporan yang berbeda (lintas tahun).

## Aspek Perpajakan
Peraturan  perpajakan  tentang  transaksi leasing diatur  dalam  KMK-1169/KMK.01/1991 Tentang  Kegiatan  Sewa  Guna  Usaha  ( Leasing )  mengacu  kepada  Undang-Undang  Pajak Penghasilan Tahun 1983. Sepanjang tahun 2020 Pemerintah Indonesia dan DPR sepakat untuk dua kali mengamandemen undang-undang perpajakan melalui model omnibus law (Saptono & Khozen, 2021). Hal tersebut ditunjukan dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang terhitung efektif sejak tanggal 29 Oktober 2021. Namun, peraturan  tentang  transaksi leasing tidak  ikut  serta  dalam  harmonisasi  pada  undang-undang tersebut.
Dalam  KMK-1169/KMK.01/1991  Tentang  Kegiatan  Sewa  Guna  Usaha (leasing ),  sewa guna  usaha  atau leasing didefinisikan  sebagai  kegiatan  pembiayaan  dalam  bentuk  penyediaan barang modal baik  secara sewa guna usaha dengan hak opsi ( finance lease ) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi ( operating lease ) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu

## EDUCORETAX
sesuai dengan pembayaran secara berkala. Sewa guna usaha dapat dikatakan sebagai sewa guna usaha yang memiliki hak opsi oleh KMK tersebut harus dapat memenuhi beberapa kriteria.

## Thin Capitalization
Thin  Capitalization mengacu  pada  kondisi  dimana  sebuah  perusahaan  dibiayai  dengan jumlah utang yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan jumlah pembiayaan modalnya (Falbo & Firmansyah,  2018;  Taylor  &  Richardson,  2012;  Utami  &  Irawan,  2022).  Skema  pendanaan  ini dipilih oleh beberapa perusahaan berdasarkan pada perlakuan pajak yang berbeda atas biaya bunga dan dividen sebagai beban atau biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto perusahaan (Falbo & Firmansyah, 2018; Utami & Irawan, 2022). Biaya bunga atas utang merupakan beban atau biaya yang dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Di sisi lain, dividen bukanlah merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam penghasilan bruto perusahaan. Alasan ini yang kemudian banyak mendorong banyak perusahaan untuk dapat melakukan skema thin capitalization dalam penghindaran pajak di mana perusahaan akan memaksimalkan pinjaman dari pihak ketiga atau pihak afiliasi ketimbang menambah ekuitasnya (Falbo & Firmansyah, 2018).
Dalam  rangka  menghindari  praktik  penghindaran  pajak  oleh  perusahaan  tersebut. Pemerintah menerbitkan PMK-169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Antara Utang dan Modal  Perusahaan  untuk  Keperluan  Penghitungan  Pajak  Penghasilan   dengan  mengatur  tentang besarnya perbandingan antara utang dan modal dalam rangka penghitungan pajak penghasilan bagi wajib  pajak  yang  modalnya  terbagi  atas  saham  dan  didirikan  atau  berkedudukan  di  Indonesia. Besaran  yang  ditentukan  dalam  aturan  tersebut  adalah  paling  tinggi  empat  banding  satu  (4:1). Peraturan ini juga merupakan perubahan dari aturan KMK-1002/KMK.04/1984 tentang Penentuan Perbandingan Antara Hutang Dan Modal Sendiri Untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan yang  mengatur  perbandingan  utang  dengan  ekuitas  perusahaan  tiga  banding  satu  (3:1). Pembaharuan regulasi tersebut dimaksudkan agar memberikan fleksibilitas perusahaan yang lebih untuk  dapat  berkembang  lebih  maju  dan  juga  mengurangi  praktik  penghindaran  pajak  ( tax avoidance) .

## Book-Tax Difference dan Kualitas Laba
Perusahaan  dalam  menjalankan  proses  bisnis  diwajibkan  menyusun  laporan  keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam satu periode tertentu. Seperti yang telah diatur dalam  PSAK  1,  tujuan  penyusunan  laporan  keuangan  adalah  memberikan  informasi  mengenai posisi  keuangan,  dan  arus  kas  entitas  yang  bermanfaat  bagi  sebagian  besar  kalangan  pengguna laporan keuangan ( stakeholders) dalam pembuatan keputusan ekonomi(Ikatan Akuntan Indonesia, 2019). Jika melihat dari peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, sesuai dengan Pasal 28 ayat  (7)  Undang-Undang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  Nomor  28  Tahun  2007, bahwa    pembukuan  yang  dilakukan  wajib  pajak  harus  diselenggarakan  dengan  cara  atau  sistem yang  lazim  dipakai  di  Indonesia,  misalnya  berdasarkan  standar  akuntansi  keuangan,  kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain (Undang-Undang RI, 2007).
Perlakuan laporan keuangan akuntansi dan perpajakan dalam kondisi tertentu menimbulkan kondisi yang biasa kita kenal sebagai rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan dilakukan untuk  tujuan  perpajakan mengakibatkan laba yang disajikan sesuai  dengan perspektif perpajakan.  Besarnya  perbedaan  laba  ( book-tax  difference )  antara  laporan  keuangan  akuntansi dengan laporan keuangan perpajakan ditentukan oleh tingkat kesesuaian antara standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku di suatu yurisdiksi ( book-tax conformity ) (Rachmawati & Martani,  2017).  Semakin  rendah  tingkat  keterkaitan  standar  akuntansi  keuangan  atas  sebuah pelaporan  dengan  pedoman  pelaporan  laporan  keuangan  perpajakan  memungkinkan  perusahaan secara  bersamaan  melaporkan  laba  yang  berbeda.  Kecenderungan  manajemen  perusahaan

## EDUCORETAX
Volume 2 No. 1, 2022
melaporkan  laba  akuntansi  yang  tinggi  dalam  pasar  modal  bertujuan  untuk  menarik  banyak investor  dan  melaporkan  laba  perpajakan  yang  rendah  untuk  tujuan  penghindaran  pajak  ( tax avoidance ). Tingkat book-tax conformity yang tinggi dapat menurunkan manajemen laba ( earning management ) dan penghindaran pajak ( tax avoidance ) (Tang, 2014).
Freedman (2006) menyatakan bahwa book-tax conformity yang tinggi juga dapat menekan biaya kepatuhan ( compliance cost ) yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi book-tax conformity semakin sedikit  juga kebutuhan perusahaan untuk  membuat  laporan  keuangan  lebih  dari  satu  untuk  kegiatan  akuntansi  dan  perpajakan. Perubahan  dalam  standar  akuntansi  akan  menjadi  tantangan  bagi  pembuat  kebijakan  untuk memutuskan apakah standar akuntansi yang baru tersebut akan juga digunakan dalam penyesuaian pada pedoman penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pajak (Procházka & Molín, 2016).

## Leasing
Kegiatan leasing telah  menjadi  praktik  umum  yang  digunakan  perusahaan  untuk  dapat mendapatkan hak penggunaan suatu aset untuk melaksanakan proses bisnisnya. Menurut Kieso et al.  (2018), leasing adalah  sebuah  perjanjian  yang  tertuang  dalam  sebuah  kontrak  antara lessor dengan lessee. Kontrak  yang  mengatur  hak  dan  kewajiban  yang  mengikat lessor dan lessee terhadap penggunaan sebuah barang oleh lessee yang dimiliki oleh lessor dalam jangka waktu yang ditentukan. Dalam kegiatan ini lessee memiliki kewajiban untuk membayarkan biaya sewa selama periode sewa kepada lessor.
IASB dan FASB selaku pihak yang bertanggungjawab dalam penerbitan Standar Akuntansi telah menyepakati di banyak bidang akuntansi leasing , termasuk transaksi leasing tersebut  yang harus  diungkapkan  dalam  neraca,  bagaimana  mendefinisikan  leasing  dan  bagaimana  kewajiban leasing tersebut diukur. Alasan itulah IFRS 16 diterbitkan pada 1 Januari 2016 untuk menggantikan IAS 17 yang penerapannya mulai efektif 1 Januari 2019. IFRS 16 mengharuskan hampir seluruh transaksi leasing diakui  sebagai finance  lease dengan  beberapa  pengecualian  untuk  transaksi leasing yang masa leasingnya kurang dari 12 bulan dan transaksi leasing untuk aset dengan nilai yang rendah (dibawah $500).
Perubahan  substansial  dari  IFRS  16  dengan  memprediksi  pelaporan  hampir  semua  sewa sebagai aset dan kewajiban dalam neraca (Saptono & Khozen, 2021). Saptono & Khozen (2021) menekankan  bahwa  paradigma  terhadap  pengungkapan leasing dalam  neraca,  dapat mempengaruhi rasio  keuangan krusial  yang berasal  dari neraca entitas dan rasio  utang terhadap ekuitas (DER) dan setiap perjanjian yang berupaya untuk mempertahankan tingkat rasio tertentu yang terkait dengan neraca. Morales-Díaz & Zamora-Ramírez (2018) menyatakan bahwa dampak IFRS 16 akan tergantung pada intensitas sewa yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan. Dengan  demikian,  diskresi  manajemen  perlu  dilakukan  untuk  menghadapi  dampak  yang  timbul dari penerapan IFRS 16.
Tai  (2013)  menyampaikan  bahwa  terdapat  dampak  negatif  dalam  rasio  keuangan  utama perusahaan jika  IFRS 16 diterapkan.  Tai  (2013)  menemukan bahwa  rasio tingkat  pengembalian aset  dan  rasio  utang  terhadap  ekuitas  (DER)  pada  industri  makanan  di  Hongkong,  mengalami kemunduran yang sangat signifikan dibawah berbagai asumsi tingkat diskonto, ketika sewa operasi dikapitalisasi. (Segal & Naik, 2019) mengidentifikasi dampak penerapan IFRS 16 untuk konteks Afrika Selatan dengan enam potensi perubahan dan implikasi. Penelitian tersebut mengidentifikasi pihak-pihak  yang  terkena  dampak  dari  pemberi  pinjaman,  perancang,  dan  sektor  yang  paling berdampak yaitu perbankan dan ritel.
Konvergensi International Financial Reporting Standard (IFRS) di Indonesia dimulai sejak tahun 2008 dimana saat  itu merupakan fase pertama sampai dengan tahun 2021  (Ahalik, 2019).

## EDUCORETAX
Volume 2 No. 1, 2022
Konvergensi IFRS ini merupakan bentuk komitmen Indonesia sebagai salah satu negara anggota G20 yang negara-negara anggota G20 telah membuat IFRS menjadi standar akuntansi yang global (Ahalik, 2019). IFRS 16 kemudian dikonvergensi menjadi PSAK 73 diterbitkan  pada 8 Juni 2017 dan mulai efektif berlaku 1 Januari 2020 dengan penerapan dini 1 Januari 2019 untuk perusahaan yang menerapkan PSAK 72 : Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

## METODE
Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk menggali isu isu mengenai konvergensi IFRS dikaitkan dengan penerapan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penelitian akan dilaksanakan menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  pendekatan  analisis  isi.  Pendekatan  analisis  isi merupakan  suatu  langkah  yang  ditempuh  untuk  memperoleh  keterangan  dan  isi  dari  teks  yang disampaikan  dalam  bentuk  lambang.  Data  dan  informasi  yang  digunakan  sebagai  dasar  kajian bersumber dari laporan keuangan perusahan yang telah diaudit. Hasil dari analisis akan selanjutnya dijadikan  sebagai  pertimbangan  dalam  menentukan  analisis  berikutnya.  Data  yang  digunakan merupakan  data  sekunder  pada  laporan  keuangan  perusahaan  pada  sub  sektor  yang  terdampak paling  signifikan  dari  penerapan  konvergensi  PSAK  73  tahun  buku  2020  (sudah  menerapkan PSAK  73 ) yang  bersumber  dari www.idx.co.id .  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini sejalan dengan Adriansyah et al. (2022), Budiman & Firmansyah (2021), Kurniawan & Firmansyah (2021), Putra & Firmansyah (2021), Razak & Firmansyah (2021), Saing & Firmansyah (2021), dan Tama & Firmansyah (2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Dampak  dari  Penerapan  PSAK  73  Terhadap  Posisi  Keuangan  dan  Rasio  Keuangan Perusahaan Sektor ritel
PSAK 73 mengatur perlakuan akuntansi leasing yang berbeda dengan standar terdahulunya, yaitu PSAK 30. Perubahan standar akuntansi yang paling signifikan terjadi pada sisi lessee karena PSAK  73  mengharuskan lessee untuk  mengakui  aset  hak  guna,  yang  akan  berakibat  kepada kenaikan  jumlah  aset  perusahaan,  dan  mengakui  liabilitas  sewa  yang  akan  berakibat  kepada kenaikan jumlah liabilitas perusahaan. Kenaikan jumlah aset dan liabilitas pada perusahaan akan mempengaruhi beberapa rasio keuangan perusahaan dan juga akan berdampak pada laporan posisi keuangan perusahaan. Dampak penerapan PSAK 73 terhadap laporan posisi keuangan  disajikan sebagai berikut:
Tabel 1 Ringkasan Perubahan Laporan Posisi Keuangan Perusahaan sebelum dan sesudah perubahan retrospektif PSAK 73 Emiten Aset Liabilitas Ekuitas Sebelum Sesudah Perubahan Sebelum Sesudah Perubahan Sebelum Sesudah Perubahan ACES 6,641,808     7,301,977 9.94% 1,965,507 2,711,918 37.98% 4,676,301 4,613,928 -1.33% AMRT 23,992,313   24,548,060 2.32% 17,108,006   17,663,753 3.25% 6,884,307 6,884,307 0.00% MAPA 4,108,278     4,888,035 18.98% 1,053,002     1,873,485 77.92% 3,055,276 3,014,550 -1.33% HERO 6,054,384     6,437,307 6.32% 2,387,822     3,073,919 28.73% 3,666,562 3,666,562 0.00% MIDI 4,990,309     5,180,531 3.81% 3,769,310     3,959,532 5.05% 1,220,999 1,220,999 0.00% MAPI 13,937,115   17,914,473 28.54% 6,566,570   10,784,049 64.23% 7,370,545 7,130,424 -3.26% MLPL 15,283,901   17,445,450 14.14% 9,665,922   12,125,109 25.44% 5,617,979 5,320,341 -5.30% RALS 5,649,823     6,376,757 12.87% 1,480,893     2,207,827 49.09% 4,168,930 4,168,930 0.00% RANC 952,496     1,109,593 16.49% 404,693        561,790 38.82% 547,803 547,803 0.00% ZONE 538,644        611,144 13.46% 233,342        312,897 34.09% 305,302 298,247 -2.31% Mean 82,149,071   91,813,327 11.76% 44,635,067   55,274,279 23.84% 37,514,004   36,866,091 -1.73%
Sumber: data diolah

## EDUCORETAX
Informasi  yang  ada  pada  Tabel  1  menunjukkan  bahwa  penerapan  akuntansi  sewa  baru mempengaruhi  laporan  posisi  keuangan  masing-masing  perusahaan  sub  sektor  ritel.  Seluruh perusahaan sub  sektor ritel  mengalami  kenaikan pada akun aset  dan kewajiban dengan rata-rata perubahan pada akun aset sebesar 11,76% dan rata-rata perubahan pada liabilitas sebesar 23,84%. Selain itu, secara rata-rata ekuitas mengalami penurunan sebesar 1,73%. Perubahan aset terbesar dialami  oleh  MAPI  yaitu  mengalami  kenaikan  sebesar  28.54%,  sedangkan  perubahan  liabilitas tersebar dialami oleh MAPA yang mengalami kenaikan sebesar 77.92%. Hasil penelitian ini sejalan dengan  analisis  IFRS  16  (IASB,  2017),  yang  menunjukkan  bahwa  penerapan  standar  akuntansi baru  terkait  sewa  akan  berdampak  pada  peningkatan  aset  dan  kewajiban  dalam  laporan  posisi keuangan.  Pada  akun  ekuitas  hanya  beberapa  perusahaan  sub  sektor  ritel  yang  mengalami perubahan namun tidak signifikan. Dari 10 perusahaan sub sektor ritel yang menerapkan perubahan retrospektif PSAK 73, hanya 5 perusahaan sub sektor ritel yang memiliki dampak terhadap akun ekuitasnya. MLPL mengalami perubahan yang paling signifikan dengan perubahan ekuitas -5,30% yang disebabkan oleh perubahan pada jumlah laba ditahan.
Berdasarkan hasil tinjauan penerapan PSAK 73 untuk masing-masing perusahaan pada sub sektor ritel, diperoleh informasi bahwa perusahaan mengalami peningkatan yang signifikan pada laporan posisi keuangan pada akun aset dan liabilitas. Peningkatan ini disebabkan oleh klasifikasi sewa  yang  sebelumnya  diklasifikasikan  sebagai  sewa  operasi  menjadi  satu  akun  dengan  sewa pembiayaan, sehingga transaksi sewa tersebut harus diakui dalam laporan posisi keuangan pada akun aset dan liabilitas.

## Dampak dari Penerapan PSAK 73 Terhadap Rasio Keuangan Perusahaan Sektor Ritel
Tabel  2  menggambarkan  perubahan  rasio  keuangan  utama  perusahaan  yang  terpengaruh atas perubahan jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan.
Tabel 2 Ringkasan Perubahan Rasio Keuangan Perusahaan sub sektor ritel sebelum dan sesudah perubahan retrospektif PSAK 73 Saham DER DAR ROE ROA Sebelum Sesudah Perubahan Sebelum Sesudah Perubahan Sebelum Sesudah Perubahan Sebelum Sesudah Perubahan ACES 42.03% 58.78% 16.75% 29.59% 37.14% 7.55% 15.41% 14.02% -1.39% 21.89% 16.75% -5.14% AMRT 248.51% 256.58% 8.07% 71.31% 71.96% 0.65% 4.75% 4.64% -0.11% 16.54% 8.07% -8.47% MAPA 34.47% 62.15% 27.68% 25.63% 38.33% 12.70% 16.72% 14.05% -2.67% 22.48% 27.68% 5.20% HERO 65.12% 83.84% 18.71% 39.44% 47.75% 8.31% -0.47% -0.44% 0.03% -0.77% 18.71% 19.48% MIDI 308.71% 324.29% 15.58% 75.53% 76.43% 0.90% 4.07% 3.92% -0.15% 16.63% 15.58% -1.05% MAPI 89.09% 151.24% 62.15% 47.12% 60.20% 13.08% 8.35% 6.49% -1.85% 15.79% 62.15% 46.36% MLPL 172.05% 227.90% 55.85% 63.24% 69.50% 6.26% -6.81% -5.97% 0.84% -18.54% 55.85% 74.39% RALS 35.52% 52.96% 17.44% 26.21% 34.62% 8.41% 11.47% 10.16% -1.31% 15.54% 17.44% 1.90% RANC 73.88% 102.55% 28.68% 42.49% 50.63% 8.14% 5.82% 5.00% -0.82% 10.12% 28.68% 18.55% ZONE 76.43% 104.91% 28.48% 43.32% 51.20% 7.88% 9.51% 8.38% -1.13% 16.78% 28.48% 11.70% Mean 114.58% 142.52% 27.94% 46.39% 53.78% 7.39% 6.88% 6.03% -0.86% 11.65% 27.94% 16.29%

## Sumber: data diolah
Tabel 2 menunjukkan rasio solvabilitas (DER dan DAR) dan rasio profitabilitas (ROE dan ROA)  pada  10  perusahaan  di  sektor  ritel.  Rasio  solvabilitas  keuangan  yang  memiliki  pengaruh paling  signifikan  terhadap  penerapan  PSAK  73  adalah  ROE  dengan  rata-rata  perubahan  rasio sebesar 27,94%. Hal ini diduga terjadi akibat transaksi sewa operasi dengan standar akuntansi yang baru  harus  diakui  dalam  laporan  posisi  keuangan  khususnya  aset  dan  liabilitas  perusahaan, sehingga meningkatkan nilai akun aset dan liabilitas. Peningkatan aset dan liabilitas disebabkan karena perusahaan-perusahaan sub sektor ritel memiliki sewa operasi jangka panjang yang cukup besar karena jumlah sewa bangunan untuk mendukung operasi perusahaan. Rasio utang terhadap

## EDUCORETAX
ekuitas (DER) merupakan salah satu rasio keuangan yang penting untuk pengambilan keputusan bagi pengguna laporan keuangan. Tabel 2 juga menunjukkan bahwa masing-masing perusahaan tersebut  mengalami  peningkatan  jumlah  akun  liabilitas  yang  signifikan  dan  mempengaruhi komposisi  utang  yang  lebih  besar  dari  jumlah  modal  yang  dimiliki  perusahaan.  Kenaikan  ini menjelaskan bahwa perusahaan memperoleh lebih banyak pendanaan perusahaan melalui hutang daripada modal. Rasio utang terhadap aset perusahaan (ROA) pada perusahaan subsektor ritel juga mengalami  peningkatan.  Peningkatan  ini  perlu  menjadi  perhatian  perusahaan  karena  sebagian besar   kreditur dan investor lebih mementingkan  perusahaan dengan debt  ratio yang lebih  kecil untuk  memberikan  jaminan  yang  lebih  tinggi  atas  dana  yang  telah  diinvestasikan  kreditur  dan investor.
Penerapan  PSAK  73  juga  mempengaruhi  rasio  profitabilitas  perusahaan.  Berdasarkan Tabel 2, diperoleh informasi bahwa terdapat perubahan pengembalian atas aset dan pengembalian atas ekuitas perusahaan sub sektor ritel. Berbeda dengan rasio struktur utang, rasio kinerja operasi cenderung memberikan hasil yang bervariasi pada perusahaan sub sektor ritel karena penentuan rasio kenerja operasi menggunakan laba bersih perusahaan dan dalam menghitung rasio ini laba bersih perusahaan tidak berdampak besar pada penerapan akuntansi sewa baru.

## Aspek  Perpajakan pada  Perubahan  Rasio  Utang  Terhadap  Ekuitas  yang  disebabkan  oleh penerapan PSAK 73
Di Indonesia bunga atas utang yang dapat menjadi pengurang penghasilan yang diakui oleh perpajakan bergantung pada sebearapa besar perbandingan jumlah utang dan ekuitas perusahaan tersebut,  apabila  melebihi  rasio  4:1  maka  bunga  atas  utang  yang  dapat  menjadi  pengurang pendapatan hanya sebatas bunga atas utang yang memenuhi rasio tersebut. Pembatasan atas bunga dan  rasio  ini  diatur  dalam  PMK  Nomor  169/PMK.010/2015  tentang  Penentuan  Besarnya Perbandingan  antara  Utang  dan  Modal  Perusahaan  untuk  Keperluan  Penghitungan  Pajak Penghasilan.
Dari data yang disajikan dalam Tabel 2, rasio keuangan utama yang paling berubah secara signifikan adalah perubahan rasio utang terhadap ekuitas. Perubahan rasio utang terhadap ekuitas pada perusahaan sub  sektor  ritel  yang listed di Bursa Efek  Indonesia mengalami  kenaikan yang signifikan dengan rata-rata perubahan sebesar 27,94%. Perusahaan yang memiliki perubahan rasio utang terhadap ekuitas (DER) terbesar adalah MAPI dengan perubahan rasio dari 89,09% menjadi 151,24%.  Sementara  itu,  perusahaan  yang  memiliki  perbandingan  rasio  utang  terhadap  ekuitas terbesar adalah MIDI dengan rasio utang terhadap ekuitas sebelum penerapan PSAK 73 sebesar 308,71% (3,09 : 1) menjadi 324,29% (3,24 : 1). Perubahan rasio utang terhadap ekuitas ini harus menjadi  perhatian  untuk  beberapa  perusahaan  yang  hampir  mendekati  batas  standar  rasio  yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Walaupun rasio utang terhadap ekuitas merupakan rasio keuangan utama dengan perubahan yang  paling  signifikan  daripada  rasio  keuangan  utama  lainnya,  perubahan  rasio  utang  terhadap ekuitas semua perusahaan ritel terbuka di Indonesia yang dijadikan sebagai sampel tidak ada yang melebihi  batas  standar  rasio  utang  terhadap  ekuitas  empat  banding  satu  yang  ditetapkan  oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

## Dampak Penerapan PSAK 73 Terhadap Book-Tax Difference
Peraturan  perpajakan  mensyaratkan  bahwa  laporan  keuangan  perusahaan  harus  taat  asas terhadap undang-undang perpajakan. Hal ini mengakibatkan laporan keuangan perusahaan yang telah  disusun  oleh  perusahaan  dengan  Standar  Akuntansi  yang  berlaku  (PSAK)  harus  dapat disesuaikan kembali untuk tujuan perpajakan. Penyesuaian tersebut akan dilakukan dengan proses rekonsiliasi  fiskal.  Peraturan  perpajakan  di  Indonesia  yang  mengatur  tentang leasing tidak

## EDUCORETAX
Volume 2 No. 1, 2022
mengalami  perubahan  sejak  diterbitkan  pertama  kali  pada  tahun  1991.  Berbeda  halnya  dengan standar akuntansi yang telah mengalami perubahan beberapa kali untuk transaksi leasing hingga sampai saat ini IFRS 16 di konvergensi menjadi PSAK 73. Salah satu perbedaan standar perpajakan dan standar akuntansi adalah standar PSAK 73 tidak lagi mengakui beban sewa operasi berbeda dengan  peraturan  perpajakan  di  Indonesia  yang  masih  mengakui  adanya  beban  sewa  operasi. Kondisi ini dapat menyebabkan adanya adanya perbedaan laba akuntansi dan laba pajak.
Tabel 3 menunjukkan perubahan selisih absolut laba akuntansi dan laba perpajakan per 31 Desember  2019  dan  31  Desember  2020.  Selisih  absolut  yang  didapatkan  dari  perhitungan  data menunjukan  hasil  yang  signifikan  pada  dua  periode  dilakukannya  penelitian.  Perubahan  yang signifikan ini merepresentasikan book-tax difference terjadi pada perusahaan sub sektor ritel dalam jumlah  yang  besar.  Disisi  lain,  perubahan  selisih  absolut  laba  akuntansi  dan  laba  perpajakan cenderung  memberikan  hasil  yang  bervariasi  pada  perusahaan  sub  sektor  ritel.  Perubahan  yang bervariasi ini dapat mengindikasikan bahwa adanya perubahan selisih absolut laba akuntansi dan laba perpajakan pada perusahaan sub sektor ritel tidak secara mutlak diakibatkan oleh penerapan PSAK  73  di  Indonesia,  mengingat  adanya  perbedaan  perlakuan  atas  ketentuan leasing dalam konteks perpajakan dan standar akuntansi telah lama terjadi.
Tabel 3 Ringkasan Perubahan Selisih Absolut antara Laba (Rugi) Akuntansi dan Laba (Rugi) Perpajakan (Dalam Juta Rupiah) Emiten 31 Desember 2019 31 Desember 2020 Perubahan Selisih Absolut Akuntansi Perpajakan Selisih Absolut Akuntansi Perpajakan Selisih Absolut ACES 1,262,710 1,303,597                 40,887 923,336 1,036,197                 112,861              71,974 AMRT 1,453,898      1,273,842               180,056 1,388,967 1,301,674                   87,293 - 92,763 MAPA 951,265         838,404               112,861 - 9,074             3,761                   12,835 - 100,026 HERO -  43,124 - 421,416               378,292   -  1,027,133 - 749,149                 277,984 - 100,308 MIDI 270,473         265,275                   5,198        261,024         294,435                   33,411              28,213 MAPI 1,625,502 - 61,837            1,687,339 - 723,806           61,925                 785,731 - 901,608 MLPL - 499,001 - 634,186              135,185 - 769,027 - 457,476                 311,551            176,366 RALS 733,161         539,138               194,023 - 181,445 - 272,361                   90,916 - 103,107 RANC 64,038           39,988                 24,050          94,284           76,099                   18,185 -5,865 ZONE 68,425           50,250                 18,175 - 44,495 - 33,075                   11,420 - 6,755
Sumber: data diolah

## PENUTUP Simpulan
Penerapan PSAK 73 berdampak pada laporan posisi keuangan perusahaan sub sektor ritel karena  perusahaan  mengalami  peningkatan  pada  akun  aset  dan  liabilitas.  Peningkatan  aset  dan kewajiban akan mendorong peningkatan rasio keuangan utama terkait kinerja operasi dan struktur utang.  Rata-rata  perubahan  rasio  utang  terhadap  aset  (DAR)  pada  perusahaan  sub  sektor  ritel meningkat  sebesar  7,39%.  Rasio  ini  sejalan  dengan  peningkatan  rasio  utang  terhadap  ekuitas (DER)  dengan  rata-rata  sebesar  27,94%.  Selain  rasio  solvabilitas,  rasio  kinerja  operasi  juga mengalami peningkatan. Rata-rata perubahan rasio pengembalian atas aset (ROA) pada perusahaan sub  sektor  ritel  meningkat  sebesar  16,29%  sedangkan  rata-rata  rasio  pengembalian  atas  ekuitas (ROE) menurun sebesar -0,86%.
PSAK  73  diduga  juga  menambah  jarak  perbedaan  antara  standar  akuntansi  dan  standar perpajakan, walaupun adanya perbedaan ketentuan pengaturan leasing dalam konteks perpajakan dan akuntansi di  Indonesia telah lama terjadi. Perbedaan yang disebabkan oleh PSAK  73 selain

## EDUCORETAX
Volume 2 No. 1, 2022
semakin menambah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membuat 2 laporan keuangan juga berpengaruh  terhadap  peraturan  yang  berlaku.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  penerapan PSAK 73 tidak mempengaruhi secara tunggal perubahan selisih absolut laba akuntansi dan laba perpajakan pada perusahaan sub sektor ritel. Selain itu, peningkatan signifikan pada rasio utang terhadap  ekuitas  tidak  melebihi  batasan  yang  ditetapkan  oleh  Kementerian  Keuangan,  namun beberapa  perusahaan  perlu  memperhatikan  kondisi  ini  karena  adanya    peningkatan  yang  cukup signifikan ini semakin mendekati batasan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

## Saran
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan.  Data  dan  informasi  pada  penelitian  ini  hanya menggunakan  data  dan  informasi  dari  perusahaan  sub  sektor  ritel  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia  dan  melaporkan  perubahan  retrospektif  PSAK  73,  selain  itu  data  dan  informasi sepanjang  tahun  2020  juga  dipengaruhi  adanya  pandemi  Covid-19  di  Indonesia,  sehingga penelitian  ini  tidak  dapat  menggambarkan  kondisi  yang  ideal  untuk  seluruh  perusahaan  di Indonesia. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sektor lain, setelah atau sebelum pandemi Covid-19, untuk membandingkan hasil penelitian dengan hasil penelitian ini atau menggunakan lebih banyak data untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.
Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan harus memitigasi risiko terkait penerapan PSAK 73, yang secara signifikan meningkatkan struktur utang perusahaan. Peningkatan rasio utang juga  menyebabkan  peningkatan cost  of  capital perusahaan.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  gambaran  penerapan  PSAK  73  dan  tambahan  informasi  dalam  berinvestasi  bagi investor dan kreditur khususnya pada sub sektor ritel untuk mengambil keputusan investasi. Selain itu,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  perbedaan  standar  akuntansi  dan peraturan  perpajakan  yang  disebabkan  oleh  penerapan  PSAK  73,  sehingga  dapat  menjadi pertimbangan  Pemerintah  Indonesia  khususnya  Kementerian  Keuangan  dalam  pembuatan kebijakan atau peraturan perpajakan.  Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi Ikatan  Akuntan  Indonesia  terkait  dengan  peningkatan  keandalan  penerapan  standar  akuntansi untuk kegiatan sewa ( leasing ) sehingga penerapan standar akuntansi di Indonesia diharapkan dapat mengurangi risiko yang ditanggung perusahaan dalam implementasinya.

## DAFTAR PUSAKA
Adriansyah, R. T., Pangestu, R., & Firmansyah, A. (2022). Penerapan ISAK 16 pada perjanjian konsesi jasa: studi kasus PT Indonesia Power POWER. Journal of Law, Administration, and Social Science , 2 (1), 69–80. https://doi.org/10.54957/jolas.v2i1.161 Agarwal, R. (2019). Accounting for leases—tax
implications . https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report-international/insight-accounting-for-leases- tax-implications
Ahalik, A. (2019). Perbandingan standar akuntansi sewa PSAK 30 sebelum dan sesudah adopsi IFRS serta PSAK 73. Jurnal ASET (Akuntansi Riset) , 11 (1), 169–177. https://doi.org/10.17509/jaset.v11i1.17612
Budiman, M. A., & Firmansyah, A. (2021). Implementasi akuntansi zakat dan infak/sedekah pada BAZNAZ Kabupaten Tegal. Journal of Law, Administration, and Social Science , 1 (2), 73– 83. https://doi.org/10.54957/jolas.v1i2.100
Čevizović, I., & Mijoč, I. (2019). Implications of the new accounting model for leases. Ekonomski Vjesnik  -  Econviews , 32 (1),  195–208.  https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/ekonomski- vjesnik/article/view/8074 Direktorat Jenderal Pajak. (2021). Laporan Tahunan 2020 .

## EDUCORETAX
https://pajak.go.id/sites/default/files/2021-10/Laporan Tahunan DJP 2020 - Bahasa.pdf Falbo,  T.  D.,  &  Firmansyah,  A.  (2018).  Thin  capitalization,  transfer  pricing  aggresiveness, penghindaran  pajak. Indonesian  Journal  of  Accounting  and  Governance , 2 (1),  1–28. https://doi.org/10.36766/ijag.v2i1.11
Fitrianti,  J.  (2021). Analisis  Persamaan  dan  Perbedaan  PSAK  107  dan  PSAK  73 [Universitas Gadjah Mada]. http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/199373
Freedman,  J.  (2006). Defining  taxpayer  responsibility :  in  support  of  a  general  anti-avoidance principle defining taxpayer responsibility : in support of a general anti-avoidance principle (University  of  Oxford  Faculty  of  Law  Legal  Studies  Research  Paper  Series). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=900043
Hladika, M., & Valenta, I. (2018). Analysis of the effects of applying the new IFRS 16 Leases on the financial statements (Economic and Social Development: Book of Proceedings;). Ikatan  Akuntan  Indonesia.  (2017).  PSAK  73:  Sewa.  In Standar  Akuntansi  Keuangan .  Ikatan Akuntan Indonesia.
Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan. In Standar Akuntansi Keuangan . Ikatan Akuntan Indonesia.
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  (2020).  PSAK  73:  Sewa.  In Standar  Akuntansi  Keuangan .  Ikatan Akuntan Indonesia.
Iswandana, R. M., Agritansia, P. P., & Suwardi, E. (2019). Konvergensi IFRS16 leases: potensi implikasi  dan  kebijakan  perpajakan  bagi  sektor  industri  telekomunikasi. Accounting  and Business Information Systems Journal , 7 (4), 1–28. https://jurnal.ugm.ac.id/abis/article/view/58807
Keputusan Menteri Keuangan. (1991). Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) . https://api.ddtc.web.id/detail/generate_pdf?id=12422&type=peraturan&filename=Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1169/KMK.01/1991.pdf
Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2018). Intermediate accounting: IFRS Edition, 3rd Edition . John Wiley & Sons, Inc.
https://www.google.co.id/books/edition/Intermediate_Accounting/VXH5twEACAAJ?hl=en Kurniawan, A., & Firmansyah, A. (2021). Implementation of PSAK 71 In Indonesia mutual fund investment in insurance subsector companies. Jambura Equilibrium Journal , 3 (2), 94–111. https://doi.org/10.37479/jej.v3i2.11136
Mashuri,  A.  A.  S.,  &  Ermaya,  H.  N.  L.  (2021).  Penerapan  standar  akuntansi  PSAK  73  leases terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di bursa efek. Jurnal MONEX , 10 (1), 26–43. https://doi.org/10.30591/monex.v10i1.2177
Meidawati,  N.  (1994).  Perkembangan  leasing  di  Indonesia. Economic  Journal  of  Emerging Markets , 2 , 49–57. https://doi.org/10.20885/ejem.v2i1.6567
Morales-Díaz, J., & Zamora-Ramírez, C. (2018). The impact of IFRS 16 on key financial ratios: a new methodological approach. Accounting in Europe , 1–29. https://doi.org/10.1080/17449480.2018.1433307 Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Statistik lembaga pembiayaan 2015 . https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/lembaga- pembiayaan/Documents/Buku Statistik Lembaga Pembiayaan 2015.pdf Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Statistik Lembaga Pembiayaan 2019 . https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/lembaga-pembiayaan/Pages/Buku- Statistik-Lembaga-Pembiayaan-2019.aspx

## EDUCORETAX
Volume 2 No. 1, 2022
Peraturan  Menteri  Keuangan.  (2015). Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  169/PMK.010/2015 tentang  Penentuan  Besarnya  Perbandingan  antara  Utang  dan  Modal  Perusahaan  untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan . https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/169~PMK.010~2015Per.pdf
Permata,  I.  D.,  &  Andriani,  A.  F.  (2021).  Bagaimana  dampak  PT  Citilink  Indonesia  dalam menerapkan PSAK 73
tentang sewa? Jurnalku , 1 (3), 210–221. https://doi.org/10.54957/jurnalku.v1i3.46
Prajanto,  A.  (2020).  Implementasi  PSAK  73  atas  sewa  terhadap  kinerja  keuangan  pada  BUMN yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Auditing , 1 (2), 1– 8. http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/jaka/article/view/4277
Procházka,  D.,  &  Molín,  J.  (2016).  Book-tax  conformity :  the  review  of  recent  research  and  its implication  for  the  IFRS  adoption  in  Europe. EJournal  of  Tax  Research , 14 (1),  96–115. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2835711
Putra, I. K. A. J., & Firmansyah, A. (2021). Evaluasi kebijakan akuntansi biaya pinjaman atas aset tetap  di  Indonesia. JUARA  (Jurnal  Riset  Akuntansi) , 11 (2),  274–298.  https://e- journal.unmas.ac.id/index.php/juara/article/view/2924
Rachmawati, N. A., & Martani, D. (2017). Book-tax conformity level on the relationship between tax reporting aggressiveness and financial reporting aggressiveness. Australasian Accounting, Business and Finance Journal , 11 (4), 86–101.
Rahmawati, S. (2021). Penerapan PSAK 73 pada perusahaan pertambangan yang terdapat di Bursa
Efek Indonesia periode 2019. Jurnalku , 1 (1), 15–29.
http://jurnalku.org/index.php/jurnalku/article/view/19
Razak, N. A., & Firmansyah, A. (2021). Penyajian laporan keuangan bank syariah di Indonesia : sudah sesuai  dengan PSAK 101? Syi`ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking , 5 (2), 143–159. https://doi.org/10.35448/jiec.v5i2.10290
Rosyid,  M.  I.  F.,  &  Firmansyah,  A.  (2021).  Implementasi  PSAK  73  terkait  sewa  Pada  PT Telekomunikasi  Indonesia  Tbk. Bilancia :  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Bilancia , 5 (1),  26–37. http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/article/view/941 Săcărin, M. (2017). IFRS 16 “ Leases ” – consequences on the financial statements and financial indicators. Audit Financiar , 1 (145), 114–122.
https://doi.org/10.20869/AUDITF/2017/145/114
Saing,  H.  J.,  &  Firmansyah,  A.  (2021).  The  impact  of  PSAK  73  implementation  on  leases  in Indonesia telecommunication companies. International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) , 5 (3), 1033–1049. http://jurnal.stie- aas.ac.id/index.php/IJEBAR/article/view/2804
Sandi,  Y.  B.,  Sanjaya,  A.  W.,  &  Firmansyah,  A.  (2020). Implikasi  Penerapan  Dini  PSAK  73 Tentang Sewa (Leases) Pada PT Unilever Indonesia TBK (pp. 311–338). Adab. Saptono, P. B., & Khozen, I. (2021). Income tax and VAT issues concerning lease after IFRS 16 convergence in Indonesia. The Indonesian Journal of Accounting Research , 24 (2), 259–288. https://doi.org/10.33312/ijar.538
Segal, M., & Naik, G. (2019). The expected impact of the implementation of International Financial Reporting Standard (IFRS ) 16 – Leases. Journal of Economic and Financial Sciences , 12 (1), 1–12. https://doi.org/10.4102/jef.v12i1.207
Tai,  B.  Y.  (2013). Constructive  capitalization  of  operating  leases  in  the  Hong  Kong  fast-food industry . 3 (1), 128–142. https://doi.org/10.5296/ijafr.v3i1.3270
Tama,  S.  B.,  &  Firmansyah,  A.  (2021).  Perbedaan  perlakuan  pendapatan  dari  kontrak  dengan
Volume 2 No. 1, 2022
pelanggan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72 di Indonesia. Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi , 5 (3), 270–280. https://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/article/view/1392
Tang, T. Y. H. (2014). Does book-tax conformity deter opportunistic book and tax reporting? An international
analysis. European Accounting Review , 37–41.
https://doi.org/10.1080/09638180.2014.932297
Taylor,  G.,  &  Richardson,  G.  (2012).  International  corporate  tax  avoidance  practices:  evidence from  Australian  firms. International  Journal  of  Accounting , 47 (4),  469–496. https://doi.org/10.1016/j.intacc.2012.10.004
Ulhaq, A. R. D. (2021). Studi literatur mengenai  dampak penerapan PSAK 73 terhadap koreksi fiskal dan perpajakan badan di Indonesia dari sisi penyewa. Jurnal Ilmiah Bidang Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik , 1 (2), 84–108. https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JAA/article/view/1331
Undang-Undang RI. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  Tentang  Ketentuan  Umum Dan Tata Cara Perpajakan . https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_28.pdf Utami, M. F., & Irawan, F. (2022). Pengaruh thin capitalization dan transfer pricing aggressiveness terhadap penghindaran pajak dengan financial constraints sebagai variabel moderasi. Owner , 6 (1), 386–399. https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.607