## Asep Muhidin
Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Vol. 6  No. 4  (2023).  P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905
Journal website: https://al-afkar.com

## Research Article

## Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah
Berkekuatan Hukum Tetap

## Asep Muhidin
Universitas Islam Bandung, asepapdar@gmail.com
Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY  License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
Received :  May 18, 2023 Revised :  June 21, 2023 Accepted :  July 18, 2023 Available online    :  September 02, 2023
How to Cite:  Asep Muhidin (2023) “Legal Certainty Regarding the Execution of State Administrative Court Decisions That Have Permanent Legal Force”,  al-Afkar, Journal For Islamic Studies, 6(4), pp. 405–428. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i4.782.

## Legal Certainty Regarding the Execution of State Administrative Court Decisions That Have Permanent Legal Force
Abstract. As a rule of law country, Indonesia has regulated the settlement of administrative disputes between legal entities and the government, individuals and the government, and employees and the government  which  are  examined,  resolved  and  decided  by  the  State  Administrative  Court  (PTUN). PTUN decisions that have permanent legal force (inkracht van gewijsde) must be implemented by the party  ordered  in  the  decision.  However,  there  are  still  many  government  officials  who  do  not implement PTUN decisions that have permanent legal force. invitation. Based on Article 116 of Law Number 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 5 of 1986 concerning the State Administrative Court (UU PRATUN), the Head of the State Administrative Court only submits a letter to the President as the holder of the highest government power to order the official to implement the court's decision, and to the people's representative institutions to carry out the oversight function. This method  is  not  effective  because  the  actualization  of  the  President  and  the  DPR  (people's representatives)  has  not  been  found  in  writing  to  warn  officials  who  do  not  comply  with  the  law,

## Asep Muhidin
Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …
causing legal uncertainty. This study aims to find out what obstacles that lead to disobedience or non- implementation of PTUN decisions that have permanent legal force by government officials and what efforts must be made because there is no special field as the executor of the forced execution of PTUN decisions. This research uses a descriptive analysis method and a normative juridical approach. From the  results  of  the  research,  it  was  found  that  the  government  must  have  the  courage  to  make breakthroughs  in  the  institutions  of  the  State  Administrative  Court  so  that  the  decisions  of  PTUN judges  have  value  and  are  respected,  namely  making  rules  regarding  the  establishment  of  special bodies or fields that have duties and functions as executors of PTUN decisions to create and realize the principle of legal certainty in the rule of law for all citizens who are in dispute so that in the future the PTUN decision will no longer be branded as a toothless tiger because the implementation of forced executions by the judiciary and other state security institutions cannot yet be implemented because there  are  no  laws  and  regulations  that  strictly  regulate  the  execution  of  forced  executions  of Administrative Court Decisions State Enterprises by whom and in what procedures.

## Keywords: State Administrative Court, Verdict Execution, Legal certainty
Abstrak.  Sebagai  negara  hukum,  Indonesia  telah  mengatur  penyelesaian  perselisihan  sengketa administrasi  antara  badan  hukum  dengan  pemerintah,  perorangan  dengan  pemerintahan,  dan pegawai dengan pemerintah, yang diperiksa,  diselesaikan, dan diputus oleh Pengadilan  Tata Usaha Negara (PTUN). Putusan PTUN yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) wajib dilaksanakan oleh pihak yang diperintahkan dalam putusan tersebut. Masih banyak ditemukan pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, Pengadilan tidak bisa memberikan tekanan atau daya paksa eksekusi kepada pejabat pemerintah yang tidak  melaksanakan  putusan  yang  telah  in  kracht  van  gewijsde  karena  dibatasi  oleh  peraturan perundang-undangan.  Berdasarkan  Pasal  116  Undang-undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU  PRATUN),  upaya  terakhir  ketua  PTUN  hanya  mengajukan  surat  kepada  Presiden  sebagai pemegang  kekuasaan  pemerintah  tertinggi  untuk  memerintahkan  pejabat  tersebut  melaksanakan putusan  Pengadilan  TUN,  dan  kepada  lembaga  perwakilan  rakyat  untuk  menjalankan  fungsi pegawasan (DPR). Cara tersebut tidaklah efektip karena belum ditemukan aktualisasi Presiden dan DPR (wakil rakyat) menegur secara tertulis kepada pejabat yang tidak taat hukum tersebut, sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apa hambatan tidak dilaksanakannya putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pejabat pemerintahan serta bagaimana upaya yang harus dilakukan karena tidak adanya bidang khusus sebagai pelaksana eksekusi paksa putusan PTUN. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan pendekatan yuridis normatif. Dari  hasil penelitian ditemukan pemerintahan harus berani melakukan  terobosan baru  pada  pranata  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  agar  putusan  Hakim  PTUN  memiliki  nilai  dan dihargai, yaitu membuat aturan tentang pembentukan badan khusus atau bidang yang memiliki tugas dan  fungsi  sebagai  eksekutor  Putusan  PTUN  agar  tercipta  dan  terwujud  asas  kepastian  hukum dinegara  hukum  sehingga  kedepan  putusan  PTUN  tidak  lagi  dicap  sebagai  macan  ompong  karena penerapan ekekusi paksa oleh lembaga peradilan dan lembaga keamanan negara lainnya belum dapat diterapkan, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas pelaksana eksekusi paksa Putusan Pengadian Tata Usaha Negara oleh siapa dan bagaimana tata caranya.
Kata Kunci : Pengadilan Tata Usaha Negara, Eksekusi Putusan, Kepastian Hukum

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  menganut  asas  kepastian  hukum, pemerintah  membentuk  sebuah  badan  pranatan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara dengan  diundangkannya  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali oleh Undang-undang Nomor 51

## Asep Muhidin
Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …
tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan TataUsaha Negara yang memiliki fungsi  memeriksa,  menyelesaikan  dan  memutus  sengketa  administratif  antara masyarakat dengan pemerintah, pegawai dengan pemerintah, maupun badan hukum dengan pemerintah. Peradilan Tata Usaha Negara dilekatkan sebagai kontrol yudsial dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga sengketa yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa tentang keputusan pemerintah, dan tindakan  administrasi  Pemerintahan,  baik  perbuatan  Pejabat  Pemerintahan  atau penyelenggara  negara  lainnya  untuk  melakukan  dan/atau  tidak  melakukan perbuatan konkret.
Dengan  adanya  Pengadilan  yang  memegang  prinsif  sebagai  kontrol  yudsial, yaitu  untuk  melindungi  hak  dan  kebebasan  warga  negara  dari  tindakan maladministratif  pejabat  pemerintahan,  seharusnya  dapat  memberikan  jaminan kepada  para  pencari  keadilan  pasca  putusan  hakim  dan  telah  berkekuatan  hkum tetap (Inkracht Van Gewijsde). Sedangkan tujuan akhir kontrol yudisial atas tindakan administratif adalah memastikan legalitas pejabat pemerintahan dalam melakukan tindakan hukum dan dalam membuat suatu keputusan maupun tindakan. Dengan demikian, melindungi warga dari pelanggaran hukum, hak konstitusional, dan hak- hak  lainnya  sehingga  terwujudlah  sebuah  negara  yang  berdasarkan  hukum sebagaimana  diamanatkan  Pancasila  dan  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-undang  Dasar (UUD) 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.”
Konsep kepastian hukum ditegaskan juga dalam Pasal 28D ayat (1) Undang- undang Dasar (UUD) 1945 yang menyebutkan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan  hukum,”  sehingga  pemerintah  wajib  menjunjung  tinggi  kedudukan warganya  tanpa  kecuali  dalam  menyetarakan  kedudukan  semua  orang  dan  badan hukum dimuka pengadilan seperti yang ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang  menyebutkan  “Segala  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  dihadapan hukum  dan  pemerintahan  wajib  menjunjung  tinggi  hukum  itu  dengan  tidak  ada kecualinya.”
Tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling  baik  (the  best  life  possible)  yang  dapat  dicapai  dengan  supremasi  hukum. Hukum  adalah  wujud  kebijaksanaan  kolektif  warga  negara  (collective  wisdom), sehingga  peran  warga  negara  diperlukan  dalam  pembentukkannya 1 ,  Untuk mewujudkan kepastian hukum dinegara hukum, diperlukan kesadaran setiap warga negara dan penyelenggara pemerintahan.
Dalam menjalankan kewenangannya, Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan  dalam  mengadili,  yaitu  kewenangan  absolut  dan  kewenangan  relatif. Yahya Harahap menerangkan bahwa kewenangan absolut adalah sebagai berikut:
1) Berdasarkan lingkungan kewenangan.
1 George  H.  Sabine,  A  History  of  Political  Theory,  Third  Edition,  (New  York  –  Chicago  –  San Fransisco – Toronto – London; Holt, Rinehart and Winston, 1961), hal. 35-86 dan 88-105 dikutif dalam Modul  Pendidikan  Negara  Hukum  Dan  Demokrasi,  Pusat  Pendidikan  Pancasia  Dan  Konstitusi Mahkamah Konstitusi 2016 Hlm. 8

## Asep Muhidin
Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …
2) Setiap  lingkungan  memiliki  wewenang  untuk  mengadili  yurisdiksi  tertentu atau diverity juridiction.
3) Kewenangan  tertentu  ini  menimbulkan  kekuasaan  mutlak  (absolut)  atau yurisdiksi mutlak (absolut) di setiap lingkungan sesuai dengan subject matter of jurisdiction.
4) Setiap  lingkungan  hanya  berhak  mengadili  hal-hal  yang  telah  ditugaskan kepadanya oleh undang-undang. 2
Kewenangan  absolut  PTUN  ini  tertuang  dalam  Pasal  25  ayat  (5)  Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 47 UU No. 5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  sebagaimana  telah  diubah terakhir oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (UU PRATUN) dan dikuatkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016,  sebagai  pedoman  pelaksanaan  tugas  bagi  Pengadilan  telah  mengubah paradigma  beracara  di  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  pasca  berlakunya  atau diundangkannya  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi pemerintahan (UUAP), salah satunya yaitu memperluas kompetensi Pengadilan Tata Usaha negara.
Adapun kewenangan relatif atau kompetensi relatif adalah kewenangan dari Pengadilan  sejenis  yang  mana  yang  berwenang  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan memutus perkara yang bersangkutan. Kewenangan relatif PTUN terdapat pada Pasal 54 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN yang telah diubah terakhir kali oleh Undang-undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Dalam praktiknya, masih banyak putusan PTUN yang tidak dilaksanakan oleh Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  faktor  yang membuat  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  menghasilkan  produk  bagaikan  macan ompong. Bukan mengapa, karena dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  tidak  bisa  berjalan  sesuai  yang diharapkan. Meskipun Undang-undang telah mengatur eksekusi dalam Pasal 116 ayat (2) UU PRATUN menyebutkan “apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud  pasal  97  ayat  (9)  huruf  a,  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang disengketakan  itu  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  lagi”.  Yang  dimaksud  tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dalam ayat (2) adalah suatu kebijakan hukum yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang disengketakan, di mana setelah 60 (enam puluh)  hari  kerja  kebijakan  tersebut  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  lagi.  Lalu yang menjadi fokus penelitian bagaimana terhadap suatu tindaka pejabat pemerintah
2 M  Yahya  Harahap,  Hukum  Acara  Perdata  tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian,  dan  Putusan  Pengadian,  Sinar  Grafika,  Jakarta,  2005,  hlmn.  181  yang  dikutif  oleh  Ali Abdulah dalam buku Teori & Praktek Hukum cara Peradilan tata Usaha Negara Pasca Amandemen, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, Hlm. 67

## Asep Muhidin
Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …
yang  harus  melakukan  dan/atau  tidak  melakukan  suatu  tindakan?  Tentunya  tidak berlaku eksekusi otomatis tadi.
Pasal  116  ayat  (3)  jika  penggugat  mengajukan  permohonan  kepada  ketua pengadilan  untuk  memerintahkan  tergugat  untuk  mematuhi  putusan  pengadilan, kendala  tetap  ada  jika  tergugat,  dalam  hal  ini  pejabat  Tata  Usaha  Negara,  tetap mempertahankan  ketidakpatuhan  tersebut  keputusan  Pengadilan  Tata  Usaha Negara, maka akan berdampak pada ayat (4), (5), (6), dan (7). Memang dalam Pasal 116 ayat (4), (5), (6), dan (7) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PRATUN secara terang dan jelas kalau yang tidak mau menaati putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pejabat tersebut dikenakan tindakan paksa berupa uang dan/atau sanksi administratif yang diumumkan di media cetak setempat oleh panitera dan dilaporkan kepada Presiden selaku pemegang otoritas tertinggi dan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai badan pengawas.
Namun  timbul  pertanyaan,  apakah  peraturan  perundang-undangan  tentang upaya pemaksaan berupa pembayaran sejumlah uang secara paksa dan/atau sanksi administratif  telah diberlakukan?  Jika tidak  ada  tata  cara,  sulit  untuk  memberikan sanksi kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak bersedia mematuhi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, apalagi meminta kepada Presiden untuk mengambil tindakan.
Penulis  melakukan  penelitian  terhadap  beberapa  putusan,  di  antaranya terhadap putusan nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG, Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.BDG Junto Putusan PTTUN Nomor: 208/B/2020/PT.TUN.JKT, dan Putusan Nomor: 110/G/KI/2019/PTUN-BDG Junto Nomor: 275 K/TUN/KI/2020. Dari sekian banyak putusan di antaranya tiga putusan tersebut ada upaya sampai kepada Presiden Republik Indonesia, namun tidak diindahkan dan Presiden tidak melakukan tindakan  kongkrit,  sehingga  menambah  catatan  bagi  pranata  Peradilan  untuk memperbaharui,  menyempurnakan  materi  peraturan  agar  sebuah  putusan  betul- betul  memiliki  daya  eksekusi  paksa  kepada  pejabat  TUN  dan  pemberian  sanksi kongkrit sebagaimana dsebutkan Pasal 7 ayat (2) huruf L Undang-undang Nomor 30 Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  yang  menyebutkan  “Pejabat pemerintah  memiliki  kewajban;  L.  mematuhi  putusan  Pengadilan  yang  telah berkekatan hukum tetap.”
Dalam penelitian ini, penulis menemukan fakta-fakta tidak dilaksanakannnya putusan  pengadilan  Tata  Usaha  Negara  oleh  pejabat  TUN,  di  antaranya  hambatan tentang  pemahaman  pejabat  TUN  terhadap  teori  negara  hukum  dan  AAUPB; hambatan  teknis,  yakni  kurangnya  pemahaman  mengenai  kriteria-kriteria  putusan yang  dapat  dieksekusi;  hambatan  yuridis  yang  berkenaan  dengan  peraturan perundang-undangan);  hambatan  terkait  dengan  asas-asas  hukum;  keterbatasan kewenangan  hakim;  hambatan  akibat  ketidakpatuhan  pejabat  TUN;  dan  adanya kepentingan politik pejabat.
Di  samping  ketidakpatuhan  pejabat  TUN,  Supandi  juga  melihat  dari  sisi lemahnya sistem eksekusi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang  Peradilan TUN  yang  telah  diubah  oleh  UU  Nomor  51  Tahun  2009  tentang PRATUN  menyebabkan  masyarakat  masih  pesimistis  terhadap  eksistensi  lembaga
410

## Asep Muhidin
Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …
Peradilan  Tata  Usaha  Negara. 3 Sementara  itu,  Arifin  Marpaung  mengakui  bahwa kendala  eksekutif  juga  menyangkut  masalah  antarwaktu  sebagai  akibat  dari perubahan  sistem  pengambilan  keputusan  dari  sistem  sukarela  dan  hierarki pekerjaan  menjadi  sistem  upaya  paksa.  Masalah  ini  diakibatkan  oleh  tidak  adanya ketentuan peralihan yang mengatur peristiwa ini.
Masalah penegakan putusan PTUN merupakan fenomena hukum yang biasa terjadi, sebagaimana dikatakan Paulus Effendi Lotulung bahwa masalah penegakan di  negara  yang  berbeda,  meskipun  diatur  dengan  undang-undang  dan  mekanisme yang  berbeda,  tetap  tidak  memiliki  sarana  pemaksaan  yang  cukup  dari  pihak pengadilan  untuk  secara  efektif  memaksa  badan  atau  pejabat  untuk  mematuhi  isi keputusan. 4
Agar  dapat  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  sebuah  putusan Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dan  menjaga  marwah  pengadilan,  perlu  dibuat peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  adanya  lembaga  pemerintah  atau bidang  yang  secara  khusus  diberi  wewenang  untuk  melaksanakan  upaya  paksa eksekusi atau memaksakan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah  berkekuatan  hukum  tetap  yang  dapat  diselesaikan  dengan  pembentukan lembaga khusus eksekusi, dan optimalisasi peran pengawasan Ketua Pengadilan serta optimalisasi peran pembinaan oleh Presiden dan pengawasan oleh DPR/DPRD selaku lembaga perwakilan.
Dari  segi  subtansi pasal  115  dan 116  UU  No.  5  Tahun 1986  tentang  Peradilan Tata  Usaha  Negara,  yang  sudah  mengalami  perubahan  dengan  dikeluarkannya Undang-Undang  Nomor  9  tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  dan  Undang-undang Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  harus  dilakukan  revisi  kembali terkait isi materiil pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang masih belum  memiliki  daya  paksa  eksekusi  dan  sanksi  tegas  kepada  pejabat  tata  usaha negara yang lalai/tidak melaksanakan putusan Pengadulan Tata Usaha Negara.
Sementara  pejabat  pemerintahan  adalah  orang-orang  pilihan  yang  diseleksi dan  disumpah  untuk  menjalankan  tugas  dan  kewajiban pemerintah  sesuai  dengan peraturan dan mentaati hukum. namun faktanya antara dassein dan dassollen tidak sama  karena  terjadi  pergeseran  moralitas  dan  etik  terhadap  kepatuhan  pejabat pemerintahan.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  ditemukan  permasalahan  yang  dapat diidentifikasi sebagai berikut :
1. Bagaimana pelaksanaan putusan Hakim PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap dihubungkan dengan asas kepastian hukum?
3 Supandi,  Problematika  Penerapan  Eksekusi  Putusan  Peradilan  TUN  Terhadap  Pejabat  TUN Daerah,  makalah  disampaikan  pada  Workshop  tentang  Penerapan  Eksekusi  Putusan  PTUN  Dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah, (LPP-HAN bekerjasama dengan KNH: Jakarta, 2004), Hlm. 1
4 Arifin  Marpaung,  “Pelaksanaan  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Melalui  Upaya Paksa”, (Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga; Surabaya, 2010), Hlm. 7.

## Asep Muhidin
Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …
2. Faktor-faktor  apa  saja  yang  menjadi  kendala  dalam  melaksanakan  eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap?

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang dipergunakan penulis adalah deskriptif analisis, dengan metode pendekatan yuridis normatife, yaitu penulis mengkaji faktor-faktor hambatan tidak dilaksanakannya ekekusi putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer seperti peraturan perundang-undangan, yang dianalisa dengan kualitatif, tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis, lisan dan prilakunya. Yang dteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh. 5

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Kepastian Hukum
Kepastian hukum merupakan  salah satu ciri negara demokrasi,  pada zaman modern  konsep  negara  hukum  di  benua  Eropa  dikembangkan  antara  lain  oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte dan lain-lain menggunakan istilah Jerman yaitu “rechtsstaat”. Sedangkan dalam tradisi Anglo-Amerika, konsep negara hukum  dikembangkan  atas  karya  rintisan  A.V.  Dicey  sebagai  “The  Rule  of  Law”. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya “rechtsstaat” mencakup empat unsur penting, yaitu:
1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan tata usaha negara
Sementara itu, A.V. Dicey memaparkan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum, yang disebutnya sebagai “The Rule of Law”, yaitu:
1. Supremacy of law
2. Equality before the law
3. Due process of law
Empat asas “rechtsstaat” yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada  prinsipnya  dapat  dipadukan  dengan  tiga  asas  “The  Rule  of  Law”  yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk mencirikan ciri-ciri negara hukum modern saat ini.  Faktanya,  The  International  Commission  of  Jurist  menambahkan  aturan independensi  dan  imparsialitas  peradilan  ke  dalam  negara  hukum,  yang  saat  ini semakin dianggap mutlak diperlukan di setiap negara demokratis.
Prinsip-prinsip  yang  dianggap  ciri  penting  negara  hukum  menurut  The International Commission of Jurists tersebut yakni:
1. Negara harus tunduk pada hukum
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu
5 Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad,  Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm. 32

## Asep Muhidin
Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …

## 3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak
Utrecht membedakan antara negara hukum formal atau negara hukum klasik dan  negara  hukum  materiel  atau  negara  hukum  modern. 6 Negara  hukum  formal melibatkan konsep hukum formal dan sempit, yaitu hukum dalam arti hukum tertulis dan undang-undang. Dan yang kedua, negara hukum material yang lebih mutakhir, juga  mencakup  konsep  keadilan.  Oleh  sebab  itu,  dalam  buku  Law  in  a  Changing Society Wolfgang Friedman membedakan antara “rule of law ‟ dalam arti formil, yakni dalam arti “organized public power ‟ , dan “rule of law ‟ dalam arti materiel yaitu “the rule of just law ‟ . Pembedaan ini dilakukan untuk menegaskan bahwa, dalam gagasan negara  hukum,  keadilan  tidak  serta  merta  harus  dicapai  secara  substantif,  apalagi pemahaman  masyarakat  tentang  hukum  itu  sendiri  dapat  dipengaruhi  baik  oleh pengertian hukum formal maupun hukum materiel.
Mantan  Hakim  Mahkamah  Konstitusi,  Jimly  Asshiddiqie  membagi  12  (dua belas) prinsip pokok negara hukum (rechtsstaat) yang berlaku di zaman sekarang. 7
1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law) Prinsip  negara  hukum  memiliki  pengakuan  normatif  dan  positif,  yaitu  semua masalah diselesaikan oleh hukum sebagai pedoman tertinggi.
2. Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law) Diakui secara normatif dan ditegakkan secara empiris bahwa setiap orang setara dalam hukum dan pemerintahan.
3. Asas Legalitas (Due Process of Law) Dalam setiap negara hukum, perlu diterapkan berbagai bentuk asas legalitas (due process  of  law),  yaitu  segala  tindakan  pemerintah  harus  berdasarkan  peraturan perundang-undangan tertulis yang sah.
4. Pembatasan Kekuasaan Mengadopsi  asas  desentralisasi  vertikal  atau  desentralisasi  horizontal  untuk membatasi kekuasaan negara dan organ negara.
5. Organ-Organ Eksekutif Independen
Untuk membatasi kekuasaan ini, pengaturan lembaga-lembaga pemerintah yang “independen”  juga  dikembangkan,  seperti  bank  sentral,  organisasi  militer, organisasi kepolisian, dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti  Komisi  Hak  Asasi  Manusia,  Komisi  Pemilihan  Umum,  lembaga Ombudsman,  Komisi  Penyiaran,  dan  lain  sebagainya.  Sebelumnya,  badan, lembaga, atau organisasi ini dianggap hanya berada di bawah kekuasaan eksekutif, namun kini telah berkembang menjadi lembaga independen, dan kepala eksekutif tidak  lagi  memiliki  hak  mutlak  untuk  menentukan  pengangkatan  dan pemberhentian kepemimpinannya.
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak
Ada peradilan yang independen dan tidak memihak. Peradilan yang bebas dan adil seperti  itu  mutlak  harus  ada  dalam  setiap  aturan  hukum.  Dalam  menjalankan
6 Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta: Ichtiar, 1962, Hlmn. 9.
7 Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Papper. Disampaikan dalam Wisuda  Sarjana  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya  Palembang,  23  Maret  2004  dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004

## Asep Muhidin
Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …
tugas  kehakimannya,  hakim  tidak  boleh  dipengaruhi  oleh  siapa  pun  karena kepentingan profesi (politik) atau keuangan (ekonomi).
7. Peradilan Tata Usaha Negara Meskipun  prinsip  independensi  dan  ketidakberpihakan  peradilan  juga diperhatikan oleh Peradilan Tata Usaha Negara, rujukannya yang spesifik sebagai pilar  utama  negara  hukum  patut  mendapat  penekanan  tersendiri.  Dalam  setiap aturan hukum, setiap warga negara harus memiliki kesempatan untuk menggugat keputusan penyelenggara negara dan pelaksanaan oleh penyelenggara negara atas keputusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.
8. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court) Selain keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menjamin keadilan bagi setiap warga negara, negara-negara modern yang berhukum juga pada umumnya mengadopsi  konsep  pembentukan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  sistem ketatanegaraannya.
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia dilindungi oleh Konstitusi dan ditegakkan oleh undang-undang yang  membutuhkan  prosedur  yang  adil.  Secara  luas  mempromosikan perlindungan  hak  asasi  manusia,  dan  mempromosikan  penghormatan  dan perlindungan  hak  asasi  manusia  sebagai  fitur  penting  dari  demokrasi  dan supremasi hukum.
10. Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat) Dianut dan diamalkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat, memastikan penyertaan masyarakat dalam proses membuat keputusan negara, dan menjadikan setiap  undang-undang  dan  peraturan  yang  ditetapkan  dan  dilaksanakan mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare Rechtsstaat) Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.
12. Transparansi dan Kontrol Sosial Setiap  proses  pembuatan  dan  pelaksanaan  hukum  memiliki  transparansi  dan kontrol  sosial  yang  terbuka,  sehingga  dalam  rangka  menjamin  keadilan  dan kebenaran,  kelemahan  dan  kekurangan  yang  terdapat  pada  mekanisme kelembagaan  resmi  dapat  dilengkapi  dengan  partisipasi  langsung  masyarakat (partisipasi langsung).
Perumusan  peraturan  perundang-undangan  memerlukan  asas  kepastian hukum, karena kepastian hukum merupakan asas utama dari berbagai asas negara hukum yang menurut M. Kordela menyebutkan  “The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of  a  defined  group  of  values”. 8 Menurut  Maxeiner,  kepastian  hukum  memiliki  dua fungsi  yaitu,  untuk  membimbing  masyarakat  untuk  menaati  hukum,  dan  untuk melindungi  masyarakat  dari  tindakan  sewenang-wenang  pemerintah  untuk
8 Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, Jurnal Imu Hukum 16, no. 1, 2020, Hlm. 88–100.

## Asep Muhidin
Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …
menggunakan  kekuasaannya  untuk  memberlakukan  dan  menegakkan  aturan hukum. 9
Jan Michiel Otto menerangkan bahwa kepastian hukum didefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: 10
1. Ada  aturan  yang  jelas  (clear),  konsisten  dan  dapat  diakses,  diundangkan  dan disahkan oleh negara (kekuasaan).
2. Pihak  yang  berwenang  (pemerintah)  telah  secara  konsisten  menerapkan  dan mentaati aturan-aturan hukum tersebut.
3. Warga negara pada prinsipnya harus mengatur perilakunya sesuai dengan aturan tersebut.
4. Hakim  yang  independen  dan  tidak  reflektif  (yudisial)  konsisten  menerapkan aturan hukum dalam menyelesaikan sengketa hukum.
5. Penegakan keputusan pengadilan tertentu.
Menurut  Sudikno  Mertukusumo,  kepastian  hukum  merupakan  jaminan bahwa hukum harus dilaksanakan dengan baik. Kepastian hukum menuntut pihak- pihak yang berwenang dan berwibawa untuk bekerja keras mengatur hukum dalam peraturan  perundang-undangan,  menjadikan  aturan-aturan  tersebut  bersifat yudikatif,  yang  dapat  menjamin  kepastian  bahwa  hukum  akan  berfungsi  sebagai aturan yang harus dipatuhi. 11
Pada saat yang sama, Kelsen percaya bahwa hukum adalah sistem normatif. Norma  adalah  pernyataan  yang  menekankan  aspek  “harus”  atau  “harus”,  termasuk aturan  tentang  apa  yang  harus  dilakukan.  Norma  adalah  produk  dan  perilaku manusia yang disengaja. Hukum yang memuat aturan-aturan umum dapat berfungsi sebagai  pedoman  perilaku  individu  dalam  masyarakat,  baik  dalam  hubungannya dengan orang lain maupun dengan masyarakat. Aturan-aturan ini menjadi batasan yang  diberikan  masyarakat  kepada  individu  untuk  membebani  atau  mengambil tindakan.  Adanya  aturan  tersebut  dan  penegakan  aturan  tersebut  menciptakan kepastian hukum.
Gustav  Radbruch  mengungkapkan  hukum  harus  mengandung  3  (tiga)  nilai identitas, yaitu sebagai berikut: 12
1. Asas kepastian hukum (rechtmatigheid), yang meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (gerectigheit), yang meninjau dari sudut filosofis, di mana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility).
Tujuan  hukum  yang  dekat  dengan  kenyataan  adalah  kepastian  hukum  dan kepentingan hukum. Positivisme lebih mengutamakan kepastian hukum, sedangkan fungsionalisme  mengutamakan  kepentingan  hukum,  dan  sekiranya  dapat dikemukakan  bahwa “summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux”, yang
9 Asikin zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta 2012, Hlm.24
10 Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
11 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm. 158
12 Dwika, Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum, http://hukum.kompasiana.com.(02/04/2011), diakses pada 5 Juli 2022

## Asep Muhidin
Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …
artinya  adalah  hukum  yang  keras  dapat  melukai,  kecuali  keadilan  yang  dapat menolongnya.  Oleh  karena  itu,  meskipun  keadilan  bukanlah  satu-satunya  tujuan hukum, namun tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan. 13
Kepastian mengacu pada peristiwa (keadaan), kondisi atau peraturan tertentu. Hukum harus bersifat pasti dan adil. Tentu sebagai pedoman perilaku dan keadilan, karena  kode  etik  harus  mendukung  perintah  yang  dianggap  wajar.  Hukum  hanya dapat berfungsi jika adil dan ditegakkan dengan pasti. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, bukan secara sosiologis. 14 Menurut Roeslan Saleh bahwa 15 “tentu saja menggali dan menemukan nilai- nilai hukum yang baik dan benar yang sesuai dengan Pancasila dan “According to the law  of  civilizied  nations.”  Sehingga  dengan  memaknai,  menjelmakan  nilai-nilai hukum yang baik dan benar, kepastian hukum akan terwujud bagi semua pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Suatu  Putusan  Hakim  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  akan  mewujudkan kepastian  hukum  apabila  dalam  pelaksanaan  putusan  tersebut  benar-benar dilaksanakan  dengan  rasa  mempedomani  bahwa  hukum  adalah  aturan  yang memaksa  kita  untuk  melaksanakannya.  Akan  tetapi,  bila  masih  ditemukan pengabaian dari pejabat tata usana negara tidak melaksanakan putusan PTUN, maka dapat  disimpulkan  bahwa  hukum  belum  dimaknai  utuh  oeh  penyelenggara  TUN yang  merupakan  orang-orang  pilihan  untuk  mengatur  dan  melaksanakan  sistem pemerintahan.
Selain itu, menurut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang diwakili oleh salah satu Hakim, Ayi Solehudin, S.H., M.H pada wawancara di kantor Pengadilan TUN Bandung hari Rabu, 18 Mei 2022 menyampaikan bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengawasi pelaksanaan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pihak yang harus atau diperintahkan dalam putusan terebut masih terbatas, karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih jauh  terkait  keterlibatan  pengadilan  PTUN  secara  langsung  dan  dibatasinya  ruang lingkup wewenang oleh Undang-undang.
Pengadilan Tata Usaha Negara bukan lembaga pelaksana eksekusi langsung terhadap  Putusan  PTUN,  hanya  memeriksa,  mengadili,  menyelesaikan  dan memutuskan sengketa administrasi. Adapun pelaksanaan putusannya dikembalikan kepada  niat  dan  i’tikad  dari  orang  atau  badan  hukum  yang  diperintahkan  dalam putusan terebut, dan Pengadilan TUN tidak bisa melakukan/memaksakan eksekusi paksa  karena  dibatasi  oleh  Undang-undang.  Ayi  Solehudin  pun  menjabarkan keterbatasan  tersebut  dalam  Undang-undang  Peradilan  Tata  Uaha  Negara,  kami (PTUN) hanya bertugas mengawasi apakah putusan tersebut (PTUN) dilaksanakan atau tidak, apabila tidak kami (PTUN) hanya menyampaikan surat kepada Presiden. Permasalahan ini (tidak dilaksanakan putusan PTUN yang Inkcraht) sudah menjadi pembahasan antar hakim pada acara diskusi reboan (diskusi zoom setiap hari rabu)
13 Dominikus  Rato,  Filsafat  Hukum  Mencari:  memahami  dan  memahami  hukum,  Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hlm 59
14 Dominikus  Rato,  Filsafat  Hukum  Mencari:  Memahami  dan  Memahami  Hukum,  Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hlm.59
15 Roeslan Saleh, op.cit, hlm. 45

## Asep Muhidin
Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …
seluruh hakim PTUN dengan narasumber dari Mahkamah Agung, sehingga didapat masukan-masukan  dari  para  haki  dalam  zoom  rabuan  itu  di  antaranya  dalam pelaksanaan  putusan  dikembalikan  kepada  Kementerian  Dalam  Negeri  dengan membentuk  bidang  khusus  dengan  terlebih  dahulu  merubah  dan/atau  membuat peraturannya. 16
Pengadilan  tidak  akan  mengetahui  apakah  suatu  Putusan  benar-benar dilaksanakan atau tidak, karena masyarakat jarang ada yang memberitahukan, serta petugas  PTUN  pun  masih  terbatas,  tidak  bisa  melakukan  pengawasan  secara langsung  karena  dibatasi  oleh  Undang-undang.  Singkatnya  bahwa  pelaksanaan Putusan PTUN dikembalikan kepada niat baik dari orang yang diperintahkan dalan putusan,  meskipun  yang  menang  telah  mengajukan  permohonan  eksekusi,  akan menjadi  sia-sia  karena  Pengadilan  PTUN  tidak  memiliki  kewenangan  sebagai eksekutor, hanya sebatas menerbitkan surat penetepan eksekusi.

## Eksekusi  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Yang  Telah  Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dapat  dieksekusi  apabila  telah berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan tersebut sudah tidak diajukan upaya hukum oleh  pihak  yang  merasa  keberatan  dan/atau  putusan  kasasi  di  Mahkamah  Agung sebagai  lembaga  peradilan  tertinggi  (supreme  court)  yang  bertugas  untuk mengoreksi/mengevaluasi pertimbangan hukum (judex juris) putusan pengadilan di bawahnya.
Putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap dapat mengikat semua orang (erga  omnes)  khusus  untuk  sengketa  yang  melibatkan  kepentingan  publik  atau dengan  penyelenggara  pemerintahan,  layaknya  kekuatan  peraturan  perundang- undangan, hal ini yang membedakan dari putusan pengadilan umum dalam perkara perdata yang hanya mengikat para pihak yang berperkara. Selain itu, putusan PTUN yang  berkekuatan  hukum  tetap  (inkracht  van  gewijsde)  juga  mempunyai  kekuatan mengikat  yang  wajib  dipatuhi  dan  dilaksanakan  oleh  pihak  yang  dibebankan kewajiban di dalam putusan yang bersifat condemnatoir.
Pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum tetap  wajib  dilaksanakan,  kecuali  terdapat  alasan  yang  sah  untuk  tidak melaksanakannya. Alasan yang sah antara lain :
1. Terhadap obyek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan.
2. Terhadap obyek putusan sedang diletakkan sita jaminan.
3. Terhadap  obyek  putusan  sedang  menjadi  obyek  gugatan  dalam  perkara  lain. Serta alasan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam  pelaksanaannya,  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  tidak dimungkinkan adanya upaya paksa eksekusi dengan menggunakan aparat keamanan negara  atau  aparat  penegak  hukum  seperti  kepolisian  maupun  juru  sita,  seperti halnya dalam pelaksanaan putusan Pengadilan pidana dan peradilan perdata. Tetapi
16 Wawancara dengan perwakilan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan salah satu Hakim  yang  mewakili  PTUN  Bandung,  Ayi  Solehudin  diruang  rapat  ketua  Pengadilan  Tata  Usaha Negara Bandung.

## Asep Muhidin
Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …
istimewanya  dalam  pelaksanaan  Putusan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara dimungkinkan adanya campur tangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Dalam hal ini Presiden sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab dalam pembinaan pegawai negeri sipil/aparatur pemerintahan. Presiden sebagai kepala pemerintahan yang  bertanggung  jawab  dalam  pembinaan  aparatur  pemerintahan,  tentunya  juga bertanggung  jawab  agar  setiap  aparatur  pemerintahan  dapat  mentaati  semua peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  termasuk  mentaati  putusan Pengadilan TUN sesuai dengan prinsip negara hukum. 17
Campur  tangan  Presiden  dalam  pelaksanaan  putusan  Peradilan  Tata  Usaha Negara  memang  diperlukan,  mengingat  pelaksanaannya  tidaklah  semudah pelaksanaan putusan peradilan pidana ataupun peradilan perdata. Hal ini disebabkan karena  yang menjadi tergugat dalam sengketa tata usaha negara selalu badan atau pejabat  tata  usaha  negara.  Dalam  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  yang bersifat  kondemnatoir,  berisi  penghukuman  kepada  tergugat  dalam  hal  ini  adalah badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara  untuk  melaksanakan  suatu  kewajiban  yang berupa:
1. Pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan;
2. Pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru;
3. Membayar ganti rugi
4. Memberikan rehabilitasi
Untuk  melaksanakan  putusan  Pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum tetap dalam hukum acara perdata dilakukan oleh jurusita, sedangkan dalam hukum  acara  PTUN  dilakukan  dengan  surat  tercatat  (Pasal  116  ayat  (1)  Undang- Undang  PRATUN).  Dalam  hukum  acara  PTUN  tidak  dikenal  adanya  upaya  paksa (eksekusi  paksa)  menggunakan  alat  keamanan  negara  dan  juru  sita  pengadilan, sehigga sangat rawan terjadi pembangkangan hukum oleh pejabat TUN.
Lebih lanjut mengenai pelaksanaan putusan pengadilan TUN dalam Pasal 116 UU PRATUN disebutkan:
1. Salinan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap, dikirimkan  kepada  para  pihak  dengan  surat  tercatat  oleh  panitera  pengadilan setempat  atas  perintah  ketua  pengadilan  yang  mengadilinya  dalam  tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari;
2. Dalam  hal  empat  bulan  setelah  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  yang  tetap  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dikirimkan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97  ayat  (9)  huruf  a,  maka  KTUN  yang  disengketakan  itu  tidak  mempunyai kekuatan hukum;
3. Dalam  hal  tergugat  ditetapkan  harus  melaksanakan  kewajiban  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah tiga bulan  ternyata  kewajiban  tersebut  tidak  dilaksanakan  maka  penggugat mengajukan  permohonoan  kepada  ketua  pengadilan  sebagaiman  dimaksud
17 Abdullah Rozali, Hukum Kepegawaian, Jakarta, Penerbit CV Rajawali, 1986, Hlm 34

## Asep Muhidin
Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …
dalam ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut;
4. Jika tergugat masih tetap tidak mau melaksanakan, ketua pengadilan mengajuka hal ini kepada instansi atasannya menurtu jenjang jabatan;
5. Instansi  atas  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (4),  dalam  waktu  dua  bulan setelah  menerima  pemberitahuan  dari  ketua  pengadilan  harus  sudah memerintahkan  pejabat  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (3)  melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
6. Dalam  hal  instansi  atasan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (4),  tidak mengindahkan  ketetuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (5),  maka  ketua pengadilan  mengajukan  hal  ini  kepada  presiden  sebagai  pemegang  kekuasaan pemerintah  tertinggi  untuk  memerintahkan  pejabat  tersebut  melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
Cara  eksekusi  seperti  ini  disebut  dengan  eksekusi  otomatis.  Sebaliknya, apabila terdapat adanya eksekusi jenis kedua, maka diterapkanlah ketentuan Pasal 116  ayat  (3)  sampai  dengan  ayat  (6)  yaitu,  dengan  cara  adanya  surat  perintah  dari ketua  pengadilan  yang  ditujukan  kepada  pejabat  TUN  yang  bersangkutan  untuk melaksanakan eksekusi putusan pengadilan tersebut, dan apabila tidak ditaati, maka ketua  pengadilan  mengajukan  hal  ini  kepada  instasi  atasan  pejabat  TUN  tersebut menurut  jenjang  jabatan,  yang  dapat  diteruskan  sampai  kepada  Presiden  sebagai pemegang  kekuasaan  pemerintahan  tertinggi  untuk  memerintahkan  pejabat  TUN tersebut  melaksanakan  eksekusi  putusan  pengadilan  itu,  cara  eksekusi  seperti  ini disebut dengan eksekusi hirarkis.
Ditinjau dari sudut kepastian hukum, masih terdapat kelemahan dalam Pasal 116 UU PTUN ini adalah ketiadaan aturan lebih lanjut mengenai persoalan bagaimana cara  melaksanakan  perintah  Presiden  tersebut,  sanksi  atas  kemangkiran badan/pejabat  tata  usaha  negara,  serta  mekanisme  proses  dari  perintah  presiden dimaksud.  Ketiadaan  aturan  lebih  lanjut  atau  turunan  sebagaimana  didelegasikan oleh Undang-undang kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, ini tentunya  berakibat  kepada  tidak  adanya  kepastian  hukum  dan  menimbulkan kebingungan  bagi  para  pencari  keadilan  di  Pengadilan  Tata  Usah  Negara  apabila putusannya hanya sebuah goresan tinta dalam kertas.
Dalam penelitian ini, penulis melaakukan penelitian terhadap Putusan nomor 110/G/KI/2019/PTUN-BDG  Junto  nomor  :  275  K/TUN/KI/2020  Junto  Putusan Peninjauan  Kembali  (PK)  Nomor  112  PK/TUN/2021  berawal  dari  Putusan  Komisi Informasi  Publik  nomor  :  1045/PTSN-MK.A/KI-JBR/1X/2019.  Adalah  salah  satu putusan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  (inkracht  van  gewijsde),  sengketa tersebut berawal dari permintan informasi publik salah satu masyarakat Kabupaten Garut kepada Inspektort Kabupaten Garut, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau  saat  ini  telah  diubah  namanya  menjadi  Laporan  Hasil  Audit  (LHA) pemerintahan desa yang ada di Kabupaten Garut tahun 2017-2020. Alasan permintaan laporan  hasil  pemeriksaan  tersebut  sebagai  bentuk  tanggunggjawab  pengelolaan keuangan  negara  oleh  pemerintahan  desa  kepada  publik/masyarakat,  dan  adanya potensi  kerugian  keuangan  desa  yang  tidak  dikembalikan.  Adapun  menurut

## Asep Muhidin
Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …
Inspektorat  Kabupaten  Garut  bahwa  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Tersebut merupakan  dokumen  rahasia  negara  karena  didalamnya  terdapat  rahasia  pihak ketiga,  dan  dikhawatirkan  adanya  penyalahgunaan  terhadap  laporan  hasil pemeriksaan  tersebut.  Karena  Pemerintah  Kabupaten  Garut  tidak  melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu, masyarakat mengajukan penetapan eksekusi kepada keta PTUN, tetapi tetap tidak dan Ketua PTUN menyampaikan surat kepada  Presiden  dan  DPRD  Kabupaten  Garut,  namun  tidak  diindahkan  oleh  yang bersangkutan  sampai  harus  mengajukan  gugatan  kepada  Presiden  RI  karena  tidak melakukan perintah Pengadila memerntahkan pejabat TUN melaksanakan putusan Pengadilan. Selain itu, adanya upaya pidana yang melaporkan pejabat TUN kepada pihak kepolisian sebagaimana diatur Pasal 216 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Kedua adalah Putusan 34/G/2020/PTUN.BDG Setelah pengadilan Tata Usaha Negara  Bandung  memutus  dengan  putusan  Nomor  34/G/2020/PTUN.BDG  yang mengabulkan gugatan para penggugat, namun dalam pelaksanaan putusan tersebut, Kepala  Desa  Gebang  Kulon  tersebut  meskipun  diperintahkan  oleh  Putusan  PTUN yang  telah  inkracht  van  gewijsde  tidak  dilaksanakan  yang  memaksa  pemohon mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua PTUN, akan tetapi tidak memiliki arti  karena  tidak  memliki  daya  paksa  eksekusi  dikarenakan  PTUN  tidak  memiliki lembaga  eksekutorial.  Alasan  Kepala  Desa  Gebang  Kulon  Kecamatan  gebang Kabupaten Cirebon tidak melaksanakan putusan PTUN tersebut karena tidak adanya kecocokan dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya pada pemerintahan desa, dan adanya perbedaan politik. Sehingga perangkat desa karena merasa telah ada putuan yang melegalkannya untuk bekerja di Desa gedang kulon, maka menganggap putusan kepala desa tersebut secara otomatis dianggapnya gugur atau batal.
Ketiga  Putusan  nomor  13/G/2020/PTUN.BDG  Junto  Putsan  Nomor  : 208/B/2020/PT.TUN.JKT.  Meskipun  telah  berkekuatan  hukum  tetap,  surat keputusan  penetapan  pemenang  pemilihan  Pilkades  tidak  dicabut  dan/atau dibatalkan  oleh  Bupati  Kabupaten  Bandung  Barat  (KBB).  Namun  setelah  adanya desakan masyarakat dengan berbekal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, akhirnya penghitungan suara diulangi oleh Panitia Pilkades  Girimukti  di  GOR  Desa  Girimukti  pada  Kamis  30  Juni  2022  sesuai  amar putusan  PTUN  Jakarta.  Hasilnya  pun  terdapat  perubahan  jumlah  suara  dari  calon kades nomor urut 2 yakni Asep Sugilar dari 1.811 menjadi 1.765 suara. Sementara suara Encep  Komarudin  sebagai  penggugat  dalam  putusan  13/G/2020/PTUN.BDG  Junto Putsan Nomor : 208/B/2020/PT.TUN.JKT tetap tidak berubah yakni 1.805 pemilih.
Dari  tiga  putusan  PTUN  yang  menjadi  fokus  penelitian,  peneliti menyimpulkan bahwa pada Pengadilan Tata Usaha Negara belum memiliki bidang khusus  sebagai  pelaksana  eksekusi  paksa  putusan  TUN  yang  telah  berkekuatan hukum  tetap,  sehingga  potensi  sangat  besar  mengalami  kendala  karena  undang- undang belum ada yang mengatur upaya eksekusi paksa dengan menggunakan aparat penegak  hukum  sebagai  eksekutorial  atau  bidang  eksekusi  pada  Pengadilan  Tata Usaha Negara.
Selain itu adanya pelaksanaan putusan bukan karena perintah dalam putusan tersebut dengan niat dan i’tikad baik dari pihak yang diperintahkan dalam putusan

## Asep Muhidin
Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …
PTUN tersebut, melainkan karena adanya ancaman pidana dan desakan masyarakat (publik). Sehingga apabila penjabat negara tidak taat hukum melainkan harus adanya penerapan sanksi pidana serta tekanan publik (masyarakat), maka nyatalah terjadi pergeseran  moralitas  pejabat  pemerintahan  dan  hilangnya  ruh  dari  pemaknaan kepastian  hukum  terhadap  lembaga  yang  memproduksi  hukum  di  negara  yang menjunjung tinggi hukum sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara
Dari  permasalahan  diatas,  Presiden  semestinya  membentuk  peraturan Presiden mengenai tata cara pelaksanaan pemberian sanksi dan teguran agar jelas, terkait  hal  ini  akan  memberikan  kepastian  hukum  dan  keadilan  bagi  para  pencari keadilan (justicia bellen). Karena dalam perkara seperti ini, seperti yang disebutkan oleh  Frank  B  Cross  bahwa  sekelumit  persoalan  hukum  yang  yang  terjadi  dalam peraturan  perundang-undangan  pada  dasarnya  bisa  bersumber  dari  2  (dua)  hal, pertama Cross berasumsi bahwa pembentuk UU sengaja membiarkan ruang abu-abu atau celah hukum tersebut dan memberikan kebebasan kepada pelaksana UU untuk menafsirkannnya  atau  memberikan  ruang  untuk  adanya  penyempurnaan  melalui diskursus  akademik  yang  terjadi  diruang-ruang  keilmuwan  sehingga  menemukan solusi dari ketidaktahuan dari pembentuk UU yang memiliki kemampuan terbatas. Kedua,  maksud  dari  adanya  kekosongan  hukum  atau  celah  multitafsir  atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut dapat juga dipandang karena pembentuk UU yakin akan ada lembaga yang memiliki kewenangan inheren dengan fungsi  kelembagaannya  untuk  mengontrol  peraturan  perundang-undangan  yaitu pengadilan sehingga pembentuk UU yakin ketidaksempurnaan aturan tersebut akan menjadi kewajiban hakim Pengadilan untuk memparipurnakannya melalui putusan Pengadilan.
Dalam hemat penulis, cara berpikir Cross bisa saja benar, namun belum tentu sepenuhnya  bisa  menjadi  jawaban  atas  persoalan hukum  yang  terjadi  di  Indonesia khususnys sebagai negara yang menganut sistem hukum pancasila namun dominan dengan  karakteristik  sistem  hukum  eropa  kontinental,  di  mana  peran  putusan Pengadilan hanya menjadi acuan sekunder dalam pembentukan hukum di Indonesia, berbeda  dengan  cara  berpikir  yang  dianut  di  negara-negara  anglo  saxon  di  mana perkembangan hukum mereka dilandasi dari kasus yang disidangkan dipengadilan dan  putusan  Pengadilan  yang  dijadikan  sebagai  preseden.  Untuk  itu  di  Indonesia yang menganut sistem hukum pancasila dengan kekentalan nuasa eropa kontinental keberadaan aturan hukum yang jelas tegas dan lugas adalah keniscayaan. Sebab cara berpikir  hukum  kita  menempatkan  aturan  hukum  sebagai  sumber  primer  dalam berhukum.
Dengan  demikian,  apabila  terus  terjadi  adanya  pembangkangan  terhadap pelaksanaan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, maka bukan tidak mungkin  Pengadian  Tata  Usaha Negara  akan  kehilangan  marwah sebagai lembaga peradilan yang memiliki makna pemberi keadilan kepada semua orang.
Dampak  dari  adanya  pejabat  TUN  tidak  melaksanakan  putusan  PTUN  yang telah  berkekuatan  hukum  tetap,  tentu  sangat  buruk  terhadap  implementasi  asas kepastian hukum, di mana hukum haruslah ditaati oleh setiap orang, bukan untuk dilalaikan. Sehingga saat ini nampak adanya pergeseran ahlak dan moral pejabat TUN

## Asep Muhidin
Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …
yang  merupakan  orang-orang  pilihan  untuk  menjalankan  pemerintahan,  sehingga perlu adanya pengaturan tegas oleh pimpinan pejabat tertinggi, yaitu Presiden.

## Faktor Yang Menjadi Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Putusan PTUN Beserta Upaya Hukum Pemenang
Prinsip  adanya  peradilan  TUN,  untuk  menempatkan  kontrol  yudisial  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia. Bila suatu putusan PTUN tidak memiliki kekuatan eksekutorial, bagaimana mungkin hukum  dan  masyarakat  dapat  mengawasi  jalannya  pemerintah  yang  dilaksanakan oleh  pejabat-pejabat  TUN.  Masalah  ketidakpatuhan  badan  atau  pejabat  tata  usaha negara  dalam  melaksanakan  putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dikemukakan pula  oleh  Supandi  dalam  penelitian  disertasinya,  masih  sering  terjadi  putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak dilaksanakan/dipatuhi oleh Pejabat Tata Usaha  Negara  yang  bersangkutan,  sehingga  dapat  menimbulkan  ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. 18
Peradilan  TUN  sebagai  lembaga  tempat  mencari  perlindungan  hukum  bagi rakyat  ternyata  sering  tidak  mampu  memberikan  kepuasan  kepada  rakyat  sebagai pencari keadilan atas kemenangan yang diperolehnya dalam suatu perkara. Hal ini dikarenakan rumusan norma yang mengatur tentang eksekusi dalam UU Peradilan Tata  Usaha  Negara  masih  memiliki  tingkat  kelemahan  tertentu  dalam  rumusan norma pelaksanaannya, dan sering menemui kendala dalam pelaksanaannya. Karena norma  penegakannya  masih  lemah,  pejabat  TUN  sering  menggunakan  ini  sebagai alasan untuk tidak mengikuti putusan pengadilan TUN.
Peran PTUN  dalam  praktik  penyelesaian  sengketa  “administrasi pemerintahan”  di  Indonesia,  karena  kurangnya  lembaga  eksekutif  dan  lemahnya landasan  hukum,  maka  putusan  PTUN  tidak  bersifat  wajib.  Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara juga tidak secara jelas mengatur pelaksanaan putusan PTUN,  sehingga  pelaksanaan  putusan  tersebut  sebenarnya  tergantung  pada  itikad baik  badan  atau  pejabat  Tata  Usaha  Negara.  Keadaan  ini  sangat  memprihatinkan karena asas kontrol yudisial terhadap pemerintah dengan dibentuknya peradilan tata usaha negara telah kehilangan maknanya dalam birokrasi negara Indonesia. 19 Selain ketidakpatuhan pejabat, Supandi juga melihat dari sisi lemahnya sistem eksekusi  yang  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang Peradilan TUN yang telah diubah oleh UU Nomor 51 Tahn 2009 tentang perbahan Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  TUN  yang  menyebabkan masyarakat  masih  pesimistis  terhadap  eksistensi  lembaga  Peradilan  Tata  Usaha Negara. 20
18 Supandi,  Kepatuhan  Pejabat  Dalam  Menaati  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara”, (Disertasi Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara; Medan), 2005, Hlm. 266
19 Mohammad Afifudin Soleh, Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap, (Mimbar Keadilan; Jurnal Ilmu Hukum), Februari 2018. PALAR (Pakuan Law Review) Volume 06, Nomor 02, Juli-Desember 2020, Halaman 42-66
20 Supandi, Problematika Penerapan Eksekusi Putusan Peradilan TUN Terhadap Pejabat TUN Daerah,  makalah  disampaikan  pada  Workshop  tentang  Penerapan  Eksekusi  Putusan  PTUN  Dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah, (LPP-HAN bekerjasama dengan KNH: Jakarta, 2004), Hlm. 1.

## Asep Muhidin
Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …
Arifin Marpaung berpendapat bahwa kendala eksekutif juga terkait dengan isu antar waktu, sebagai akibat dari perubahan rezim penegakan pengambilan keputusan dari sistem sukarela dan hierarki jabatan menjadi sistem tindakan koersif. Masalah ini muncul karena tidak adanya peraturan peralihan yang mengatur acara tersebut. Berbeda dengan Hukum Acara Perdata fungsi Pengadilan adalah sebagai pelaksana terhadap  putusan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  sedangkan  di dalam  Hukum  Acara  Peratun  berdasarkan  ketentuan  Pasal  119  UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, fungsi Ketua Pengadilan hanya melaksanakan fungsi pengawasan (toezicht fungtie).
Penegakan putusan PTUN merupakan fenomena hukum yang umum, seperti yang  dikatakan  oleh  Paulus  Effendi  Lotulung,  meskipun  terdapat  perbedaan peraturan dan mekanisme penegakan hukum di berbagai negara, namun tetap tidak ada  sudut  pandang  cara  yang  efektif  untuk  memaksa  instansi  atau  pejabat  terkait untuk mematuhi isi keputusan. 21
Pada hakikatnya penegakan putusan (enforcement) adalah cara dan syarat alat kekuasaan  negara  untuk  membantu  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dalam melaksanakan putusan hakim pengadilan manakala pihak yang kalah tidak bersedia menaati substansi putusan dalam waktu yang ditentukan. Dalam pasal 115 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PRATUN membatasi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang relevan dengan pelaksanaan yaitu putusan yang telah diterima oleh para pihak atau tidak diajukan lagi suatu upaya hukum (banding atau kasasi). Putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan, atau putusan pengadilan yang masih mendapat upaya hukum.
Faktanya  penyelenggara  pemerintahan  atau  pejabat  pemerintahan  yang diperintahkan dalam putusan pengadilan agar melaksanakan putusan PTUN masih ditemukan  adanya  pembangkangan  huukum  (contemf  of  court)  dan  tidak melaksanakannya. Sehingga akibat dari adanya pembangkangan hukum oleh pejabat pemerintahan  merupakan  adanya  sebuah  pergeseran  kepatuhan  dan  ketaatan penyelenggara  administrasi  negara  yang  merupakan  orang-orang  pilihan  dari  yang dipilih.
Menurut  Ismail  Rumadan,  permasalahan  yang  teridentifikasi  dalam pelaksanaan putusan PTUN adalah: 22
1. Mekanisme  penegakan  hukum  yang  digunakan  masih  fluktuatif,  belum  ada penyelesaian  akhir  dalam  hal  penegakan  putusan  pengadilan  TUN  yang berkekuatan hukum tetap, dan Presiden serta DPR tampak bungkam atas last resort  yang  dikeluarkan  oleh  Ketua  PTUN.  Model  pelaksanaan  organisasi tingkat tinggi juga menghadapi masalah seperti itu, tetapi belum diterapkan.
21 Arifin  Marpaung,  “Pelaksanaan  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Melalui  Upaya Paksa”, (Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga; Surabaya, 2010), Hlm. 7.
22 Paulus Effendi Lotulung, “Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia Dibandingkan Dengan Peradilan  Administrasi  Yang  Berlaku  Di  Berbagai  Negara”,  dalam  Mengakji  Kembali  Pokok-Pokok Pikiran Pembentukan Perdailan Tata Usaha Negara, LPP-HAN, Jakarta, 2003, Hlm. 64. PALAR (Pakuan Law Review) Volume 06, Nomor 02, Juli-Desember 2020, Halaman 42-66

## Asep Muhidin
Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …
2. Mengenai uang paksaan, uang paksaan itu dikumpulkan dari siapa, berapa yang harus  dibayar,  dan  kalau  dipungut  dari  instansi  pemerintah  atau  instansi pejabat TUN, dari mana sumber dananya.
3. Pelaksanaan  putusan  pengadilan  TUN  terkait  dengan  pelaksanaan  otonomi daerah, khususnya bagi bupati atau walikota sebagai pejabat TUN, yang tidak pernah  mengakui dirinya sebagai bawahan  gubernur,  karena  otonomi  daerah maka  perilaku  tersebut  hanya  dapat  dilaksanakan  lagi  sebagaimana  presiden atau menteri.
Beberapa fakta yang menjadi faktor lemah dalam penegakan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu: Pertama, belum adanya aturan hukum yang memaksa pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, jika pejabat TUN yang bersangkutan tidak melaksanakan  putusan  pengadilan,  maka  hakim  tidak  berani  memasukkan pembayaran uang paksa. Ketiga, faktor kepatuhan pejabat TUN dalam menjalankan putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap.  Keempat,  adanya  pergeseran moral pejabat tata usaha negara di mana seharusnya pejabat TUN adalah orang yang terpilih  dan  taat  hukum  sehingga  menjadi  pejabat  pemerintahan,  namun  faktanya berbeda, yakni tidak memaknai sebagai pejabat publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kendala Penegakan Putusan TUN secara ontologis, putusan hakim memiliki objek kajiannya sendiri, yaitu penerapan hukum terhadap fakta-fakta yang memuat fakta-fakta tersebut atau sengketa yang timbul darinya. Putusan hakim mempunyai kekuatan  hukum  tetap,  dan  apabila  pemberi  perintah  dalam  putusan  itu  tidak melaksanakannya, berarti putusan itu sia-sia dan tidak mempunyai kepastian hukum. Meskipun  putusan  hakim  adalah  undang-undang  atau  undang-undang,  namun mengikat para pihak.
Ada juga beberapa hambatan yang mewarnai pelaksanaan putusan pengadilan TUN  selama  kurun  waktu  berlaku  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1986  Tentang Peradilan Tata Usaha Negara hingga berlakunya Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan pertama dan perubahan kedua  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara. Hambatan-hambatan  itu  berupa  hambatan  tentang  pemahaman  Pejabat  TUN terhadap  Teori  Negara  Hukum  dan  AAUPB,  hambatan  teknis,  hambatan  Yuridis, hambatan yang terkait dengan pemberlakuan asas-asas hukum, pengaruh otonomi daerah dan ketidak taatan pejabat TUN.
Berikut  di  antaranya  hambatan  yang  dterjadi  saat  ini  dalam  melaksanakan putusan PTUN :
1. Hambatan Tentang Pemahaman  Pejabat TUN terhadap Teori Negara Hukum dan AAUPB.
Untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa, perlu dipahami teori  negara  hukum  yang  demokratis.  Negara  hukum  yang  demokratis  dapat dicapai melalui perimbangan kekuasaan dalam kerangka pembagian kekuasaan negara.  Hambatan  PTUN  dalam  menjalankan  fungsi  pengawasannya  adalah tidak  diterapkannya  teori  negara  hukum  demokrasi.  Penulis  berpendapat

## Asep Muhidin
Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …
bahwa  selain  kurangnya  pemahaman  teori  negara  hukum  yang  demokratis, kurangnya pemahaman yang benar tentang teori hukum administrasi nasional oleh  pemerintah  dan  departemen  peradilan  juga  menjadi  faktor  penghambat pembangunan  negara  hukum  yang  demokratis  dan  melaksanakan  fungsi pengawasan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Proses  pelaksanaan  putusan Pengadilan TUN sebelum dilakukan revisi Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 melalui  Undang-Undang  No.  9  Tahun  2004,  dilaksanakan  berdasarkan  teori floating  execution.  Seperti  telah  disinggung  sebelumnya,  penerapan  floating execution ini terkait dengan asas-asas hukum administrasi, dan tentunya juga membutuhkan  harga  diri,  yaitu  kesadaran  lembaga  atau  pejabat  administrasi negara  untuk  aktif  melaksanakan/menaati  putusan  pengadilan  TUN  sesuai dengan keinginan pemerintah. Diperlukan juga adanya pengawasan efektif dari lembaga  perwakilan  rakyat  untuk  memantau  sikap  pemerintah  dalam melaksanakan kewajibannya akan tetapi faktanyan pengawasan tersebut tidak pernah  dilakukan.  Penerapan  teori  floating  execution  temyata  tidak  diikuti dengan  adanya  kesadaran  dari  badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara berdasarkan prinsip self respect.
2. Hambatan Tekhnis
Teknologi  yang  terkait  dengan  pemrosesan  perkara.  Salah  satu  penyebab hambatan  tersebut  adalah  kurangnya  pemahaman  tentang  kriteria  putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga pejabat  pengadilan terkadang tidak memasukkan dalam putusan unsur-unsur penting yang sebenarnya diperlukan dalam  penegakan,  seperti  perintah  untuk  membatalkan  putusan  yang  telah dinyatakan  batal.  Atau  juga  karena  pertimbangan  dan  penetapan  yang dijatuhkan kepada tergugat tidak jelas, seperti adanya penetapan suatu putusan baru tanpa pertimbangan terlebih dahulu apakah penggugat memenuhi syarat- syarat  tergugat  untuk  mengeluarkan  putusan  tersebut.  Hal  ini  dapat menimbulkan kesulitan bagi tergugat dalam menjalankan putusan pengadilan karena putusan yang dikeluarkan tidak memenuhi syarat.
3. Hambatan Yuridis (Mengenai Peraturan Perundang-undangan) Hambatan yuridis berkaitan dengan ketentuan hukum yang menjadi dasar putusan  penegakan,  khususnya  dasar  kewenangan  hakim  untuk  menetapkan sanksi moneter dan administrasi yang bersifat memaksa berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Prosedur  pelaksanaan  juga menemui kendala karena tidak adanya aturan pelaksanaan. Yos Johan Utama juga menyoroti faktor yuridis sebagai penghambat penegakan putusan PTUN. Beberapa faktor hukum ini dapat diringkas dalam rincian berikut:
a. Sistem  penegakan  keputusan  yang  diberikan  oleh  hukum  acara  Peratun didasarkan  pada  model  “ketaatan  moral  atau  kesadaran  hukum”  (legal awareness) daripada model “ketaatan yuridis”.
b. Sistem  pemberlakuan  penegakan  putusan  tidak  ditempatkan  pada sistem pengakhiran  yang  tepat  atau  pro  infiltrasi  pada  pengadilan  perdata  dan pidana  yang  dilengkapi  dengan  perangkat  yang  dapat  memaksa terdakwa/pejabat untuk mematuhi atau menegakkan putusan.

## Asep Muhidin
Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …
c. Sistem pelaksanaan ganti rugi yang diatur dalam PP No. 43 Tahun 1991 dan Keputusan  Menteri  Keuangan  RI  No.  1129/KM.01/1991  tentang  Tata  Cara Pembayaran  Ganti  Rugi  pelaksanaan  Putusan  PTUN  sangat  rumit  dan merupakan pasal karet karena pelunasan ganti rugi sangat dimungkinkan untuk ditunda-tunda sampai beberapa tahun anggaran.
d. Secara hukum, tidak ada keseimbangan antara penggugat dan tergugat, dan penggugat memiliki posisi tawar yang sangat lemah ketika tergugat/pejabat tidak mematuhi putusan.
4. Hambatan Terkait dengan Asas-Asas Hukum. Sulitnya implementasi tersebut di atas juga tidak terlepas dari pengaruh prinsip penegakan yang umumnya dianut oleh berbagai negara, yaitu pencabutan atau perubahan  keputusan  hanya  dapat  dilakukan  oleh  pejabat  itu  sendiri  (asas contrarius  actus).  Dalam  kaitan  dengan  berlakunya  asas  ini,  tergugat menggunakan  kesempatan  untuk  menunda  atau  bahkan  tidak  melaksanakan pencabutan keputusan yang diperintahkan pengadilan. Berdasarkan berlakunya asas contrarius actus tidak ada pejabat lain yang berwenang untuk melakukan pencabutannya,  kecuali  ia  sendiri,  sehingga  pencabutannya  tidak  akan  dapat diselesai  kan  oleh  siapapun  kecuali  dengan  tergugat  itu  sendiri.  Penggunaan asas ini memang dilatar belakangi suatu prinsip, bahwa suatu keputusan TUN hanya  boleh  diterbitkan  atau  dibatalkan  oleh  pejabat  atau  badan  yang berwenang, sehingga sekalipun atasan dari pejabat itu selama tidak mempunyai kewenangan,  maka  tidak  dapat  menerbitkan/membatalkan  ke  putusan  TUN yang  menjadi  ke-wenangan  bawahannya.  Pandangan  ini  mengakibatkan kebuntuan  terhadap  pelaksanaan  eksekusi  putusan  pengadilan,  sementara atasannya  sendiripun  tidak  dapat  berbuat  apa-apa  kecuali  menganjurkan tergugat untuk melaksanakan putusan kalau ia menghendaki.
5. Hambatan dari segi Keterbatasan kewenangan Hakim Hakim  juga  tidak  diperbolehkan  untuk  melakukan  eksekusi,  seperti mengeluarkan keputusan yang dijatuhkan dalam penjatuhan hukuman. Asas ini sering  disebut  dengan  “hakim  (pengadilan)  tidak  boleh  menduduki  kursi pemerintahan”, yang artinya hakim tidak boleh mengambil alih tugas pejabat untuk membalikkan/mengubah putusan PTUN. Karena itu, pencabutan hanya bisa menunggu pejabat terkait.
6. Hambatan Akibat Perubahan Sistem Otonomi Daerah Kelemahan pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada masa  yang  lalu  diperparah  pula  oleh  realitas  perkembangan  hukum menyangkut  pemerintahan  dan  otonomi  daerah  yang  diatur  dalam  Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Status pemerintahan provinsi  dan  kabupaten/kota  tidak  lagi  bersifat  hierarkis,  sehingga  Gubernur tidak  lagi  berada  di  atas  Bupati/Walikota.  Situasi  ini  telah  menyebabkan pengawasan  yang  tidak  memadai  dalam  hal  penulisan  dan  pelaporan  surat secara hierarkis.

## Asep Muhidin
Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …

## 7. Hambatan Akibat Ketidak Patuhan Pejabat TUN
Dalam  disertasinya,  Supandi  berpendapat  bahwa  sistem  penegakan  sukarela berdasarkan  kesadaran  pejabat  TUN  berperan  sangat  penting  dalam menghambat penegakan putusan pengadilan TUN. Dalam hal ini, Mahkamah berkesimpulan  bahwa  putusan  tidak  dapat  dilaksanakan  karena  beberapa faktor, antara lain:
a. Kepatuhan dan kesadaran hukum pejabat rendah.
b. Terdapat kepentingan pejabat.
c. Ada  kesalahpahaman  visi  dalam  pelaksanaan  wewenang  jabatan  bahwa tindakan  atau  kelalaian  pejabat  tidak  untuk  kepentingan  publik,  dan lembaga publik dianggap sebagai milik pribadi mereka. Dalam menghadapi sengketa  di  pengadilan,  sebagai  pihak  yang  berperkara,  baik  penggugat maupun  tergugat,  pasti  ada  yang  menang  dan  kalah.  Sebagai  pihak  yang menang,  dia  ingin  segera  melaksanakan  putusan  pengadilan  agar  bisa menikmati buah kemenangan. Bahkan, pihak penggugat yang merupakan pihak  pemenang  terkadang  tidak  dapat  menikmati  hasil  dari  perkara tersebut karena pihak tergugat yaitu pejabat atau badan tata usaha negara tidak mau melaksanakan putusan PTUN.
Langkah-langkah  dan  upaya  hukum  yang  tersedia  dalam  hal  tidak dilaksanakannya putusan PTUN oleh pejabat atau badan tata usaha negara adalah sebagai berikut:
1. Upaya Pidana
Pihak  yang  diyatakan  menang  dalam  perkara  dapat  menempuh upaya  pidana  dengan  melaporkan  pejabat  atau  Badan  Tata  Usaha Negara  sebagai  pihak  terlapor  kepada  Pihak  Kepolisian  Negara  RI dengan menerapkan atau menggunakan dasar hukum Pasal 216 KUHP. Di  sisi  lain  pentingnya  sanksi  delik  mengenai  penyelenggaraan peradilan  atau  terhadap  contempt  of  court  (pebangkangan  hukum) dapat diterapkan dalam upaya pembentukan self respect dan kesadaran hukum  Pejabat  Tata  Usaha  Negara.  Bentuk  dari  contempt  of  court  di antaranya  adalah  pemidanaan  terhadap  orang  yang  tidak  mentaati perintah pengadilan yang dapat merendahkan kekuasaan, kewibawaan dan kehormatan pengadilan.
2. Upaya Perdata
Selain  upaya  pidana  sebagaimana  tersebut  di  atas  pihak  yang menang  perkara  dapat  pula  menempuh  upaya  perdata  dengan menerapkan atau menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata sebagai dasar gugatan.

## SIMPULAN
Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap belum dapat dilaksanakan secara maksimal oleh pejabat penyelenggara pemerintahan  yang  diperintahkan  dalam  putusan,  dan  pelaksanaan  ekekusi  paksa oleh  lembaga  peradilan  dan  lembaga  keamanan  negara  lainnya  pun  belum  dapat

## Asep Muhidin
Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …
diterapkan, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengatur bagaimana pelaksana eksekusi paksa putusan Pengadian Tata Usaha Negara. Pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan PTUN yang telah berkekuatan  hukum  tetap  tidak  diberikan  sanksi  administratif  oleh  atasan  pejabat pemerintah, sehingga tidak mencerminkan asas kepastian hukum di negara hukum. Meskipun campur tangan presiden sebagai kepala pemerintahan dalam rangka upaya memaksa  telah  dilibatkan  dan  diatur  dalan  Pasal  116,  akan  tetapi  campur  tangan Presiden belum pernah terjadi dan dilaksanakan oleh Presiden dan pengadilan jarang menyampaikan surat kepada Presiden.
Saran yang diberikan oleh penulis yaitu perlu dibuatnya peraturan perundang- undangan  yang  mengatur  adanya  lembaga  pemerintah  atau  bidang  yang  secara khusus  diberi  wewenang  untuk  melaksanakan  upaya  paksa  atau  memaksakan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap yang dapat diselesaikan dengan pembentukan lembaga khusus eksekusi, dan optimalisasi peran pengawasan Ketua Pengadilan serta optimalisasi peran pembinaan oleh Presiden dan pengawasan oleh DPR/DPRD selaku lembaga perwakilan. Dari segi subtansi pasal 115 dan 116 UU No. 5 Tahun 1986, yang sudah mengalami perubahan dengan  dikeluarkannya  UU  No.  9  tahun  2004  dan  UU  No.  51  Tahun  2009  harus dilakukan revisi terkait isi pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang masih belum memiliki daya paksa dan sanksi tegas kepada pejabat tata saha negara yang lalai melaksanakan putusan Pengadulan Tata Usaha Negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah Rozali, Hukum Kepegawaian, Jakarta, Penerbit CV Rajawali, 1986. Arifin  Marpaung,  “Pelaksanaan  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Melalui
Upaya  Paksa”,  (Disertasi  Program  Pascasarjana  Universitas  Airlangga; Surabaya, 2010).
Asep  Muhidin,  Mahasiswa  Program  Studi  Magister  Ilmu  Hukum  Universitas  Islam

## Bandung, tahun 2021
Asikin zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta 2012. Cst  Kansil,  Christine  ,  S.T  Kansil,  Engelien  R,  Palandeng  dan  Godlieb  N  Mamahit,

## Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009.
Dominikus  Rato,  Filsafat  Hukum  Mencari:  memahami  dan  memahami  hukum,
Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010. Dwika, Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum,
http://hukum.kompasiana.com.(02/04/2011), diakses pada 5 Juli 2022.
George H. Sabine, A History of Political Theory, Third Edition, (New York – Chicago – San Fransisco – Toronto – London; Holt, Rinehart and Winston, 1961), hal. 35- 86 dan 88-105 dikutif dalam Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi, Pusat Pendidikan Pancasia Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi 2016.
Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Papper. Disampaikan dalam  Wisuda  Sarjana  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004.

## Asep Muhidin
Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara …
Marpaung,  “Pelaksanaan  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Melalui  Upaya Paksa”,  (Disertasi  Program  Pascasarjana  Universitas  Airlangga;  Surabaya, 2010).
M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian,  dan  Putusan  Pengadian,  Sinar  Grafika,  Jakarta,  2005,  hlmn.  181 yang  dikutif  oleh  Ali  Abdulah  dalam  buku  Teori  &  Praktik  Hukum  cara Peradilan  tata  Usaha  Negara  Pasca  Amandemen,  Prenadamedia  Group, Jakarta, 2015.
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
Mohammad  Afifudin  Soleh,  Eksekusi  Terhadap  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  Yang  Berkekuatan  Hukum  Tetap,  (Mimbar  Keadilan;  Jurnal  Ilmu Hukum), Februari 2018. PALAR (Pakuan Law Review) Volume 06, Nomor 02, Juli-Desember 2020.
Paulus Effendi Lotulung, “Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia Dibandingkan Dengan  Peradilan  Administrasi  Yang  Berlaku  Di  Berbagai  Negara”,  dalam Mengakji  Kembali  Pokok-Pokok  Pikiran  Pembentukan  Perdailan  Tata  Usaha Negara,  LPP-HAN,  Jakarta,  2003,  Hlm.  64.  PALAR  (Pakuan  Law  Review) Volume 06, Nomor 02, Juli-Desember 2020
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008.
Samudra  Putra  Indratanto,  Nurainun,  and  Kristoforus  Laga  Kleden,  Jurnal  Imu Hukum 16, no. 1, 2020.
Supandi, Problematika Penerapan Eksekusi Putusan Peradilan TUN Terhadap Pejabat TUN  Daerah,  makalah  disampaikan  pada  Workshop  tentang  Penerapan Eksekusi  Putusan  PTUN  Dalam  Kaitannya  dengan  Pelaksanaan  Otonomi Daerah, (LPP-HAN bekerjasama dengan KNH: Jakarta, 2004.
Supandi, Kepatuhan Pejabat Dalam Menaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara”, (Disertasi Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara; Medan), 2005. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta: Ichtiar, 1962. Undang-undang Dasar (UUD) 1945
Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  yang telah diubah terakhir kali oleh Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2016  Tentang  Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016.
Wawancara dengan perwakilan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan salah satu Hakim yang mewakili PTUN Bandung, Ayi Solehudin diruang rapat ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, 18 Mei 2022