PERAN TIM PEMBIMBING IBADAH HAJI INDONESIA PEREMPUAN DALAM MANAJEMEN PELAYANAN HAJI (STUDI DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH)
Lily Awanda Faidatin 1* , Maryono 2 , Ashari Mujamil 3
1 Program Studi Pengkajian Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta, Indonesia, 2 Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia,
3 Program Studi Studi Islam, Pasrasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia.
*Corresponding Author: Nama Penulis: Lily Awanda Faidatin Alamat: Email: lily.awanda22sps@mhs.uinjkt.ac.id ARTICLE INFO

## ABSTRAK
Kata Kunci: Manajemen Pelayanan; Haji; Petugas TPIHI Perempuan.
Submitted: 29-09-2023
Accepted: 29-10-2023
Permasalahan  pelayanan  haji  secara  periodik  menuntut optimalisasi  kinerja  satuan  tugas  dan  kelembagaan penyelenggara  ibadah  haji.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  dan  menganalisis  manajemen  pelayanan  haji  di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam penelitian ini antara lain integrasi  pelayanan  haji  yang  dilakukan  dan  peran  petugas TPIHI  perempuan  dalam  pelayanan  penyelenggaraan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi lapangan yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif model induktif dan dibantu dengan  teori  manajemen  pelayanan  publik.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa pelayanan tersebut melalui 3 tahap yaitu pra  operasional,  pelaksanaan,  dan  pasca  pelaksanaan  ibadah haji. Integrasi pelayanan diawali dengan pola rekrutmen dan pelatihan  yang  sistematis  sehingga  petugas  haji  memiliki kapabilitas dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah haji, peran  TPIHI  perempuan  dalam  manajemen  pelayanan  haji dibuktikan dengan kontribusinya mulai dari penetapan tujuan hingga evaluasi pelayanan. Pada kenyataannya, petugas TPIHI perempuan  sangat  dibutuhkan  ketika  membimbing  jamaah haji perempuan, terutama bimbingan masalah kewanitaan dan pendampingan  bagi  jamaah  haji  perempuan  yang  berangkat
Creative  Commons  Non  Comercial  CC-BY-NC:  This  work  is  licensed  under  a  Jurnal  MD:  Jurnal  Manajemen  Dakwah Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which  permits  non-comercial  use,  reproduction,  and  distribution  of  the  work  whitout  further  permission  provided  the original work is attributed as spesified on the Jurnal MD: Jurnal Manajemen Dakwah and Open Access pages.
Keyword s:
Service Management; Hajj; Female TPIHI Officer.
tanpa mahram ketika menunaikan ibadah haji.

## ABSTRACT
The  problem  of  periodic  Hajj  services  requires optimizing  the  performance  of  the  task  force  and institutional  organizers  of  the  Hajj  pilgrimage.  This study aims to determine and analyze the management of Hajj services at the Regional Office of the Ministry of  Religious  Affairs  of  Central  Java  Province.  The points  of  interest  in  this  research  include  the integration of Hajj services carried out and the role of female TPIHI officers in the implementation services. This research is a qualitative with a field study method that  uses  data  collection  techniques  in  the  form  of observation,  interviews,  and  documentation.  Data analysis  used  descriptive  analysis  of  the  inductive model  and  assisted  by  the  theory  of  public  service management. The results showed that the service was through 3 stages: pre-operational, implementation, and post-implementation  of  the  pilgrimage.  Service integration  begins  with  a  systematic  recruitment  and training pattern so that Hajj officers have the capability to  carry  out  services  to  pilgrims.The  role  of  female TPIHI  in  the  management  of  Hajj  services  is evidenced  by  their  contribution,  from  goal  setting  to service evaluation. In reality, female TPIHI officers are needed  when  guiding  female  pilgrims,  especially guidance on feminine issues and assistance for female pilgrims who leave without a mahram while doing the Hajj.

## Pendahuluan
Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tidak terlepas dari unsur-unsur di  luar  ritual  pelaksanaannya,  salah  satunya  yaitu  organisasi  penyelenggara haji.  Realitanya,  manajemen  pelayanan  ibadah  haji  Indonesia  setiap  tahun memiliki  permasalahan  yang  selalu  muncul  dan  sulit  untuk  diselesaikan (Nahrawi,  Syaukani,  &  Pusat  Litbang  Kehidupan  Beragama  (Indonesia), 2009). Permasalahan ini menuntut proses manajerial yang dinamis, dengan sistem  pengembangan  yang  tidak  berhenti  begitu  saja  ( never-ending
improvement )  dari  berbagai  lingkup/sektor  mencakup  aspek  konseptual sampai dengan teknis. Sejalan dengan asas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yaitu mengedepankan kemanfaatan dan kemaslahatan dengan prinsip profesionalitas,  transparansi,  dan  akuntabilitas  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah,  maka  indikator  kesuksesan  penyelenggaraan  ibadah  haji  dapat tercapai dengan optimalisasi manajemen pelayanan terhadap jemaah haji.
Peran  petugas  haji  menjadi  sektor  penting  karena  sebagai  pengarah dalam  kesuksesan  ( mabrur- nya)  ibadah  haji.  Idealnya,  untuk  memperoleh petugas  haji  yang  profesional  diperlukan  sistematika  rekrutmen  disertai mekanisme  pengelolaan  yang  permanen  dan  berorientasi  jangka  panjang. Untuk  menjawab  permasalahan  ini,  Kementerian  Agama  Republik Indonesia (Kemenag RI) selaku institusi penyelenggara ibadah haji memiliki andil  sebagai leading  sector dengan  mengupayakan  proses  rekrutmen  dan pembinaan  secara  profesional.  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama Provinsi  Jawa  Tengah  (Kanwil  Kemenag  Provinsi  Jawa  Tengah)  sebagai institusi  perpanjangan  Kemenag  RI  di  tingkat  wilayah  memiliki  tanggung jawab atas serangkaian manajemen penyelenggaraan haji di Embarkasi/Debarkasi  Solo  (SOC).  Melalui  bidang  Penyelenggara  Haji  dan Umrah  (PHU),  selain  aspek  bimbingan,  pembinaan,  pelayanan,  serta manajemen  sistem  informasi,  kebijakan  teknis  harus  terus  diupayakan (Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, 2019). Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk meningkatkan kapabilitas petugas haji demi tercapainya manajemen pelayanan haji yang optimal.
Pasalnya, selama ini penyelenggaraan ibadah haji Indonesia khususnya di  Provinsi  Jawa  Tengah  masih  mengedepankan  sosok  laki-laki  sebagai pelaksana sentral, dalam hal ini terbukti secara kuantitas jumlah petugas haji
yang mendampingi jemaah haji. Jumlah petugas haji perempuan khususnya Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) asal Provinsi Jawa Tengah pada  keberangkatan  Tahun  1440H/2019M  hanya  sebanyak  7  dari keseluruhan  petugas  sejumlah  172  orang.  Jumlah  tersebut  berbanding terbalik  dengan  jemaah  haji  yang  mayoritas  berjenis  kelamin  perempuan yaitu  sebanyak  18.139  jemaah  (53,36%),  sedangkan  jemaah  haji  laki-laki berjumlah 15.857 (46,64%) (Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa  Tengah,  2019).  Kesenjangan  tersebut  tentu  menjadi  penting  untuk dievaluasi  karena  dikhawatirkan  dapat  memunculkan  permasalahan  pada saat pembinaan dan pelayanan.
Secara  teoretis,  sistem  dan  manajemen  pelayanan  yang  baik  berpijak pada  2  (dua)  aspek,  yaitu:  (1)  ketertiban  dan  kelancaran  proses  pelayanan secara  efektif  dan  efisien;  serta  (2)  kepuasan  yang  diperoleh  pihak  yang dilayani  (Moenir,  2010).  Manajemen  penyelenggaraan  ibadah  haji  harus bernilai  mutu  yang  unggul  ( ihsan ),  mempertahankan  kepercayaan  ( amanah ), dan menegakkan keadilan ( ‘adl ) (Kamaruding et al., 2017). Dari sini, dapat diarahkan  kepada  peran  pemerintah  sebagai  birokrasi  penyelenggara  haji untuk  senantiasa  menggunakan  prinsip  transparansi,  akuntabilitas,  dan paritisipatif  dalam  pelayanannya  (Anisyah,  2013).  Sejalan  dengan  teori tersebut,  penelitian  terdahulu  terkait  manajemen  pelayanan  ibadah  haji memiliki kajian-kajian khusus yang menjadi bagian dari 2 (dua) aspek di atas.
Pertama, penelitian  tentang  pelayanan  administrasi  jemaah  di  kantor Kemenag  dengan  Sistem  Komputerisasi  Haji  Terpadu  (SISKOHAT) (Munawaroh  et  al.,  2017).  Penelitian  tersebut  berfokus  pada  efektivitas SISKOHAT  dalam  aktivitas  pelayanan  ibadah  haji  dan  umrah,  serta membahas  faktor  pendukung  dan  penghambat  penerapannya. Kedua, penelitian  tentang  manajemen  bimbingan  ibadah  haji  di  Kelompok
Vol. 9, No. 1 Juni 2023
Bimbingan  Ibadah  Haji  (KBIH)  dalam  upaya  pelayanan  prima  terhadap jemaah haji (Pahlijan, et al., 2016). Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada  manajemen  pelayanan  di  KBIH  Bintaldam  III/Siliwangi  dengan berdasar  pada  aspek  regulasi,  akuntabilitas,  prosedur  kerja,  fasilitas,  serta aspek  budaya  pelayanan  dalam  meningkatkan  kualitas  manajemen pelayanan. Ketiga ,  penelitian  tentang  manajemen  pelayanan  ibadah  haji berdasarkan  aspek  pembinaan,  pelayanan,  dan  perlindungan  di  sektor Kemenag  regional/wilayah  (Ansar  &  Musin,  2021).  Hasilnya,  manajemen pelayanan  ibadah  haji  di  Kantor  Kemenag  Kabupaten  Konawe  telah dilaksanakan dengan baik melalui cara formal dan informal.
Dari ketiga penelitian tersebut, peneliti mengetahui bahwa manajemen pelayanan  haji  menjadi  kajian  yang  berkelanjutan  dengan  terbukanya kesenjangan empiris dan praktis. Salah satu kesenjangan empirisnya terlihat pada  kurangnya  perhatian  terhadap  petugas  haji  khususnya  perempuan sebagai  bagian  manajemen  pelayanan  haji,  sehingga  diperlukan  kajian  yang lebih  luas.  Selain  itu,  secara  praktis  bimbingan  terhadap  jemaah  haji perempuan secara khusus dipandang perlu dalam menghadapi pelaksanaan ibadah haji yang mengharuskan ketahanan fisik seperti thawaf, sa’i, dan wukuf .
Terlebih,  permasalahan  kewanitaan  berupa haid dan istihadhah yang  bisa terjadi  sewaktu-waktu  memerlukan  perhatian  khusus  sehingga  dirasa  lebih nyaman apabila bimbingan dilakukan oleh petugas haji perempuan.
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memosisikan diri dengan membatasi  pada  manajemen  pelayanan  yang  diselenggarakan  oleh  Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah dengan pokok pembahasan mencakup: (1) bagaimana manajemen pelayanan haji tersebut dapat terintegrasi?; dan (2) bagaimana peran Petugas TPIHI perempuan dalam manajemen pelayanan haji,  khususnya  dalam  membimbing  jemaah  haji  perempuan?  Dengan
demikian,  penelitian  ini  diharapkan  mampu  memberikan  sumbangsih terhadap  optimaliasi  pelayanan  jemaah  haji  supaya  lebih  memperhatikan aspek kualitas serta proporsi kuantitas Petugas TPIHI perempuan.

## Metode Penelitian
Tulisan  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  berjenis  studi  lapangan dengan  berdasar  data  lapangan  yang  terhimpun  menggunakan  teknik pengumpulan  data  berupa  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi  (Nata, 2000). Teknik pengumpulan data wawancara dan observasi dilakukan untuk mengumpulkan data primer dengan mengamati secara seksama atas jawaban dari  pertanyaan-pertanyaan  penelitian  (Purhantara,  2010).  Dengan  objek penelitian  berupa  manajemen  pelayanan  Petugas  TPIHI  perempuan  di Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2019,  penelitian  ini  dilakukan  selama  Bulan Desember 2019 sampai dengan Bulan Mei 2020.
Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengakomodir berbagai subjek penelitian, antara lain pihak Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah Bidang PHU, Petugas TPIHI perempuan, dan jemaah haji perempuan. Penentuan subjek  penelitian  sebagai  sumber  data  primer  dilakukan  dengan  teknik purposive sampling yang disesuaikan dengan tujuan penelitian Moleong (2013), sehingga diperoleh 2 informan dari Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah Bidang PHU; 3 informan Petugas TPIHI perempuan yang mewakili TPIHI asal Kabupaten Batang, Kota Klaten, dan Kota Surakarta; serta 4 informan jemaah  haji  perempuan  yang  berasal  dari  Kabupaten  Demak,  Kabupaten Kebumen, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Temanggung.
Penelitian ini juga didukung oleh data sekunder berupa dokumentasi regulasi  Kemenag  RI  khususnya  Dirjen  PHU,  regulasi  Kanwil  Kemenag Provinsi  Jawa  Tengah  Embarkasi/Debarkasi  Solo  (SOC)  Tahun  2019, Rencana  Strategis  Kanwil  Kemenag  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2015-
Vol. 9, No. 1 Juni 2023
2019,  dan  dokumen  lain  yang  menunjang  pembahasan.  Maka  dari  itu, kredibilitas data penelitian dapat terpenuhi dengan menggunakan triangulasi teknik, triangulasi sumber, serta bahan referensi berupa transkrip wawancara dan  dokumen  otentik  (Sugiyono,  2012).  Data  penelitian  yang  terkumpul kemudian  dianalisis  untuk  memudahkan  penyajian  dan  penyampaian  hasil penelitian Arikunto (2006), menggunakan analisis deskriptif model interaktif yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles et al., 2014).

## Hasil dan Pembahasan

## Pelayanan Ibadah Haji di Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah
Penyelenggaraan ibadah haji memerlukan manajerial yang melibatkan banyak  pemangku  kepentingan  dengan  persiapan  secara  profesional  dan bertanggung jawab. Hal ini bertujuan untuk memenuhi tujuan ibadah secara syariat,  yakni  menegakkan  rukun  Islam  yang  ke-lima  sekaligus  memenuhi kebutuhan jemaah haji. Pelayanan yang optimal merupakan salah satu faktor terpenting  yang  menjadi  tolok  ukur  keberhasilan  serta  kepuasan  dan kepercayaan  jemaah  haji  atas  kinerja  petugas  (Simbolon  &  Imsar,  2021). Pelayanan  ibadah  haji  oleh  Kanwil  Kemenag  Provinsi  Jawa  Tengah  secara khusus  dilakukan  oleh  Bidang  PHU  dengan  beberapa  fungsinya,  yaitu:  (1) merencanakan  dan  melaksanakan  kebijakan  teknis  di  bidang  PHU;  (2) memberikan  pelayanan  mulai  dari  pendaftaran  sampai  aspek  teknis penyelenggaraan;  serta  (3)  menyusun  dan  mengevaluasi  laporan  (Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, 2019).
Pada keberangkatan haji Tahun 1440H/2019M, Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat ke tiga dalam penerimaan kuota haji, yakni sebanyak 33.996 jemaah (Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah,
2019).  Provinsi  Jawa  Tengah  memperoleh  kuota  haji  reguler  sejumlah 30.225 orang dan kuota Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) sejumlah 254 orang  yang  ditetapkan  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Agama  RI  Nomor 29  Tahun  2019  tentang  Penetapan  Kuota  Haji  Tahun  1440H/  2019M. Kemudian, melalui Keputusan Menteri Agama RI Nomor 176 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Tambahan Tahun 1440H/ 2019M, diperoleh kuota tambahan haji reguler sejumlah 381 orang, sehingga kuota haji reguler secara  keseluruhan  berjumlah  30.606  orang.  Adapun  jemaah  yang diberangkatkan  sejumlah  30.456  orang  dikarenakan  beberapa  jemaah terkendala kesehatan saat dilakukan pemeriksaan di Embarkasi Solo dengan risiko tinggi, sehingga tidak diperkenankan mengikuti penerbangan.
Pelayanan ibadah haji di Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah ini disajikan dalam bentuk tahapan pelayanan dan menitikberatkan pada aspek petugas haji. Adapun pelayanan tersebut dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap pra-operasional, tahap pelaksanaan ibadah haji, dan tahap pasca pelaksanaan ibadah haji.
Tahap Pertama, yaitu pra-operasional penyelenggaran ibadah haji, yang mana  dalam  tahap  ini  pihak  Kanwil  Kemenag  Provinsi  Jawa  Tengah melakukan  beberapa  aktivitas/kegiatan  dalam  upaya  memperlancar manajemen  pelayanan  pada  taraf  perencanaan,  koordinasi,  dan  konsolidasi sebelum  diberangkatkannya  jemaah  haji  ke  tanah  suci.  Adapun  kegiatan tersebut  meliputi  inventarisasi  data  jemaah  haji,  mengadakan  pertemuan institusi  penyelenggara  haji,  dan  menetapkan  satuan  tugas  berupa  Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH).
Untuk  memperlancar  serangkaian  agenda  penyelenggaraan  ibadah haji,  Kanwil  Kemenag  Provinsi  Jawa  Tengah  secara  rutin  mengadakan pertemuan  dengan  melibatkan  perwakilan  Kemenag  di  tingkat  regional
Vol. 9, No. 1 Juni 2023
Kabupaten/Kota.  Pertemuan  mulai  dilakukan  pada  setiap  awal  tahun dengan  pembahasan  berupa  perencanaan  program  dan  penyusunan anggaran.  Selanjutnya,  hasil  tersebut  divalidasi  pada  tingkat  kanwil  untuk diajukan ke pusat, yang mana dalam urusan anggaran ini kemudian disahkan oleh  DPR  menjadi  Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran  (DIPA)  (Sa’idun, Wawancara, 2020).
Selain  itu,  pihak  Kementerian  Agama  juga  menggandeng  beberapa stakeholder di antaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan,
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pemerintah Daerah, serta pengamanan jemaah  dari  pihak  TNI  dan  Polri.  Upaya  selanjutnya  yaitu  pembentukan satuan  tugas  PPIH  sebagaimana  yang  tertuang  pada  Keputusan  Kepala Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  1542 Tahun 2019. Satuan tugas tersebut dilantik secara langsung oleh Gubernur Jawa  Tengah,  daftarnya  tercantum  dalam  Keputusan  Direktorat  Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Nomor 237 Tahun 2019.
Tahap  Kedua, yaitu  tahap  pelaksanaan  ibadah  haji,  Kanwil  Kemenag Provinsi  Jawa  Tengah  membaginya  menjadi  masa  keberangkatan  yaitu Tanggal 4 Juli - 5 Agustus 2019 dan masa kepulangan Tanggal 16 Agustus - 15 September 2019. Seluruh rangkaian acara tersebut berlangsung di Asrama Haji Donohudan. Terdapat sejumlah rangkaian acara pembuka (tanggal 4 - 6 Juli 2019) selama masa keberangkatan, di antaranya yaitu pengukuhan satuan tugas oleh ketua PPIH, istighatsah bersama, dan rapat koordinasi. Kemudian, pemberangkatan  jemaah  haji  dilakukan  mulai  tanggal  7  Juli  2019.  Dalam pelaksanaannya,  terdapat  kegiatan  evaluasi  mingguan  yang  diadakan  setiap hari  Kamis  dimulai  tanggal  11  Juli  -  4  Agustus  2019.  Serupa  dengan  masa keberangkatan,  masa  kepulangan  jemaah  juga  diawali  dengan  kegiatan  doa bersama,  kemudian  dilanjutkan  pengukuhan  satuan  tugas  dan  apel
koordinasi  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  16-17  Agustus  2019.  Rapat koordinasi juga berlangsung selama prosesi kepulangan jemaah haji sampai tanggal 15 September 2019.
Tahap Ketiga, yaitu pasca pelaksanaan ibadah haji, kegiatan manajerial pelayanan haji menekankan pada penyusunan dan penyampaian laporan dari satuan  tugas  PPIH.  Kegiatan  tersebut  juga  disertai  dengan  rapat  evaluasi bersama setelah pelaksanaan ibadah haji dilakukan yang dihadiri oleh panitia penyelenggara  dan  perwakilan  stakeholder  (Fatah,  Wawancara,  2020). Terdapat  rekomendasi  yang  dibahas  saat  evaluasi,  di  antaranya  yaitu rekomendasi  kepada  para  petugas  supaya  menyampaikan  laporan  sesuai dengan ketentuan, cepat, dan tepat waktu. Selain itu, mulai tahun kemarin (2018)  petugas  diminta  menyampaikan  laporannya  secara online ,  namun masih banyak yang melaporkan menggunakan sistem manual. Rekomendasi lainnya  yaitu  pada  peningkatan  sarana  dan  prasarana  di  Asrama  Haji Donohudan  serta  pengadaan  pembekalan  teknis  dan  administratif  bagi calon PPIH sebelum operasional penyelenggaraan haji (Sa’idun, Wawancara, 2020).

## Integrasi; Sistem Rekrutmen dan Pelatihan Petugas Haji
Petugas  haji  menjadi  garda  depan  dengan  memiliki  tanggung  jawab terhadap pelayanan jemaah haji, yang dalam hal ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu  petugas  dalam  satuan  PPIH  dan  petugas  yang  menyertai  jemaah  haji (Ditjen PHU Kemenag RI, 2012). PPIH sendiri terbagi menjadi tiga yakni PPIH  Pusat,  PPIH  wilayah  yang  memiliki  embarkasi  dan  non  embarkasi, serta  PPIH  di  Arab  Saudi  (Keputusan  Direktur  Jenderal  Penyelenggaraan Haji  dan  Umrah  Nomor  17  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Rekrutmen Petugas  Haji  Indonesia,  2019).  Adapun  PPIH  Embarkasi,  yaitu  panitia penyelenggara  haji  yang  memberikan  pelayanan  umum  terkait  akomodasi,
Vol. 9, No. 1 Juni 2023
konsumsi,  kemudian  bimbingan  ibadah,  dan  kesehatan  yang  diangkat  satu tahun  sekali  dan  menjadi  penyelenggara  haji  di  embarkasi  keberangkatan haji.  Unsurnya  terdiri  dari  Kemenag,  Kepolisian,  Dinas  Kesehatan,  Dinas Bea Cukai, Kejaksaan, dan unsur lainnya (Sa’idun, Wawancara, 2020).
Di  sisi  lain,  PPIH  juga  bertugas  untuk  memberikan  perlindungan kepada  jemaah  haji,  dalam  hal  ini  tidak  hanya  berbentuk  administratif, melainkan juga aspek teknis, fisik dan mental jemaah haji, mengingat ibadah haji  dilaksanakan  dalam  waktu  yang  lama.  Sebagai  bentuk  perlindungan kewarganegaraan,  jemaah  haji  dibekali  dokumen  berupa  paspor  dan  visa sebelum  keberangkatan.  Dokumen  tersebut  merupakan  dokumen  pertama yang harus dimiliki oleh jemaah haji. Selain itu, jemaah haji diberi alat-alat pelindung  diri  (APD)  yang  fungsinya  untuk  kesehatan.  Kemudian  juga dibekali motivasi dan relaksasi supaya jemaah haji tidak jenuh dan kesakitan saat  berada  di  hotel  atau  pesawat  dengan  perjalanan  selama  10-11  jam dengan posisi duduk (Fatah, Wawancara, 2020).
Adapun petugas yang menyertai jemaah yakni di antaranya merupakan susunan  PPIH  Kloter  yang  terdiri  dari  TPHI  atau  yang  dikenal  Ketua Kloter,  TPIHI,  TKHI,  serta  TPHD  dan  TKHD  yang  merupakan  petugas daerah.  Secara  lebih  lanjut  pembagiannya  yaitu  TPHI  satu  orang,  TPIHI satu  orang,  dan  TKHI  terdiri  dari  tiga  orang,  satu  dokter  dan  dua  para medis.  Selain  itu,  di  kloter  terdapat  TPHD  yang  diangkat  oleh  gubernur, bupati  atau  wali  kota  untuk  pelayanan  umum,  bimbingan  ibadah,  dan pelayanan kesehatan (Sa’idun, Wawancara, 2020).
Untuk  meningkatkan  profesionalitas  dalam  pelayanan  terhadap jemaah  haji,  maka  diperlukan  serangkaian  rekrutmen  petugas  haji  yang mengedepankan kompetensi, komitmen, loyalitas, serta totalitas. Umumnya, sistem  rekrutmen  petugas  haji  terbagi  ke  dalam  2  (dua)  metode,  yaitu:  (1)
rekrutmen  internal,  calon  petugas  haji  diambil  dari  karyawan  atau  pegawai Kemenag  yang  memiliki  kompetensi;  dan  (2)  rekrutmen  eksternal,  yang mana  calon  petugas  haji  berasal  dari  kalangan  umum  yang  memenuhi kualifikasi dan mengikuti seleksi (Anggia, 2020).
Terdapat beberapa alur seleksi dalam proses rekrutmen calon petugas haji, di antaranya yaitu seleksi di tingkat regional kabupaten/kota dan seleksi di tingkat wilayah provinsi. Seleksi dimulai dari seleksi berkas, yang mana di Provinsi  Jawa  Tengah  sendiri  dilaksanakan  secara  serentak  pada  Februari 2019.  Bersamaan  dengan  itu,  dilaksanakan  juga  sosialisasi  untuk  menjaring sebanyak  mungkin  calon  petugas  haji  dengan  menyebarluaskan  informasi seleksi  petugas  haji  seperti  melalui media  sosial ,  Kantor  Urusan  Agama (KUA), serta melalui kementerian agama kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah.  Tes  seleksi  di  tingkat  kabupaten/kota  dilaksanakan  Tanggal  25 Februari, sedang tingkat provinsi dilaksanakan pada Tanggal 5 Maret 2019. Semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah naungan Kemenag RI dapat mengikuti  tes  seleksi  mulai  tingkat  kabupaten/kota,  sedangkan  selainnya seperti  dari  pondok  pesantren  dan  ormas  Islam  seleksinya  di  tingkat provinsi (Rahmawati, Wawancara, 2020).
Calon  petugas  haji  yang  memenuhi  kriteria  dapat  mengikuti  seleksi tulis di masing-masing Kemenag kabupaten/kota dan bagi yang lolos seleksi dapat mengikuti seleksi di tingkat provinsi dengan seleksi tulis berbasis CAT serta  seleksi  wawancara  berdasarkan  pilihan  posisi  di  awal  pendaftaran. Setelah dinyatakan lolos dari serangkaian seleksi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, para petugas haji diwajibkan mengikuti pelatihan integrasi yang merupakan  pembinaan  bagi  seluruh  petugas  menjelang  penyelenggaraan ibadah haji. Zainal Fatah menuturkan, pelatihan dilaksanakan selama 10 hari terhitung  sejak  26  Maret  hingga  4  April  2019  (Fatah,  Wawancara,  2020).
Vol. 9, No. 1 Juni 2023
Fitrotun  Rahmawati,  salah  satu  peserta  pelatihan  menuturkan  bahwa  yang mengikuti  pelatihan  waktu  itu  sekitar  475  orang,  terdiri  dari  TPHI  (ketua kloter)  95  orang,  TPIHI  (pembimbing  ibadah)  95  orang,  dan  TKHI (petugas kesehatan) 285 orang (Rahmawati, Wawancara, 2020).
Penyelenggaraan  pelatihan  tersebut  diupayakan  untuk  menunjang modal  kedisiplinan  bagi  petugas  haji  selain  menjadi  prosedur  baku  yang diinstruksikan oleh Kemenag RI. Dalam hal ini, pengembangan kapabilitas petugas  haji  diperlukan  untuk  meningkatkan  profesionalitas  dan proporsionalitas  serta  kompetensi  yang  dimiliki  (Yusica,  2019).  Pelatihan tersebut  diisi  dengan  berbagai  bentuk  kegiatan  yang  diproyeksikan  agar petugas  haji  dapat  menyesuaikan  kondisi  selama  penyelenggaraan  ibadah haji, mulai dari ketentuan ibadah haji, standar layanan terhadap jemaah haji, hingga studi kasus di lapangan, turut menjadi muatan dasar yang diberikan saat  pelatihan  integrasi.  Dalam  bentuk  pelatihan  ini,  petugas  haji  diminta untuk  membuat  Rencana  Kerja  Operasional  (RKO)  selama  41  hari perjalanan haji sebagai syarat kelulusan pelatihan. Setelah diskusi, kemudian dilaksanakan  praktik haji  dan  umrah  dengan  urutan  ritualnya,  pada pos-pos tertentu terdapat pertanyaan seputar RKO yang pengujinya adalah pembimbing di tanah suci. (Almukaromah, Wawancara 2020) .
Adanya  aspek  kemitraan  yang  terbangun  dari  berbagai  unsur  lintas kementerian serta prosedur yang kompleks, menjadikan perlunya koordinasi yang kuat dalam pelaksanaan pelayanan kepada jemaah haji (Safroni, 2016). Di sisi lain, perbedaan komposisi petugas haji khususnya petugas kloter yang terdiri dari unsur kementerian agama, lembaga pendidikan, dan masyarakat umum  dengan  lolos  seleksi,  menjadikan  adanya  perbedaan  pelayanan  yang diterima  oleh  jemaah  haji.  Maka  dari  itu,  adanya  integrasi  antar  petugas bertujuan  untuk  mengoptimalkan  pelayanan  terhadap  jemaah  haji.  Dalam
praktiknya  di  embarkasi/debarkasi,  petugas  haji  juga  bersinergi  dengan Ketua  Regu  (Karu)  dan  Ketua  Rombongan  (Karom)  untuk  membantu jemaah haji dalam melaksanakan ibadah haji sesuai syariat.

## Pembahasan

## Manajemen  Pelayanan  Ibadah  Haji  di  Kanwil  Kemenag  Provinsi Jawa Tengah
Manajemen pelayanan haji harus dilakukan dengan efektif, efisien, dan semaksimal  mungkin  untuk  meningkatkan  kepuasan  jemaah  haji  dan kelancaran  ibadah  haji  (Fitri  &  Nurani,  2023).  Untuk  melaksanakan manajemen pelayanan yang baik, dapat dilakukan menggunakan optimalisasi sistem  administrasi  dan  manajerial  yang  baik,  sistematis  dan  tepat  sasaran. Terdapat  beberapa  aktivitas  manajemen  pelayanan  secara  umum,  di antaranya yaitu: (1) menetapkan sasaran pelayanan; (2) menetapkan metode atau  cara  dalam  proses  pelayanan;  (3)  melakukan  kegiatan  pelayanan  dan mengatasi masalah yang muncul saat pelayanan; (4) melakukan pengawasan atau  pengendalian  selama  pelayanan  berlangsung;  serta  (5)  mengevaluasi pelaksanaan tugas/pekerjaan (Moenir, 2010).
1. Menetapkan Sasaran Pelayanan
Aktivitas ini dilakukan dengan merumuskan konsep pelayanan sesuai dengan  tujuan  yang  diharapkan,  yaitu  terselenggaranya  serangkaian kegiatan  ibadah  haji.  Aktivitas  ini  dilaksanakan  dengan  perencanaan secara  kolektif  yang  dilakukan  oleh  Bidang  PHU  bersama  beberapa pihak  terkait,  di  antaranya  Kemenag  regional  kabupaten/  kota.  Salah satu  rencana  yang  disusun  adalah  pengelompokan  jemaah  haji  dalam kelompok  terbang  (kloter),  rombongan,  dan  regu.  Dalam pengelompokannya, 1 regu terdapat 10 orang, 11 dengan ketua regunya.
Sedangkan  1  kloter  terdiri  dari  8  rombongan,  dalam  rombongan terdapat 4 regu. Dari satu kloter tersebut, sudah terbagi juga jemaah haji yang  tua  dan  yang  muda  sehingga  masing-masing  jemaah  haji  dapat saling membantu (Fatah, Wawancara, 2020).
Dari 1 kloter tersebut, jumlah petugas haji pendamping yang berasal dari Kemenag dan petugas haji daerah hanya sebanyak 5 orang. Dengan menerapkan prinsip ta’awun (tolong menolong), pengelompokan jemaah haji berdasarkan klasifikasi tersebut dirasa penting supaya kesempurnaan ibadah  haji  dapat  tercapai  oleh  seluruh  jemaah  haji  satu  sama  lain. Sistematika pengelompokan jemaah haji berdasarkan klasifikasi usia dan kesehatan  dijadikan  alternatif  solusi  untuk  mengurangi  kemungkinan yang tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh petugas haji. Begitu juga dalam hal pembagian kelompok berdasarkan klasifikasi pendidikan dan pekerjaan yang diharapkan dapat membantu kelancaran pelaksanaan ibadah  haji  dengan  saling  membantu  sesama  jemaah  haji  apabila mengalami kendala.
2. Menetapkan Cara yang Tepat,
Petugas haji di antaranya TPHI, TPIHI, dan TKHI yang kemudian tergabung dalam kloter, turut serta berperan dalam penetapan cara atau metode  pelayanan.  Melalui  pelatihan  yang  telah  terintegrasi  selama  10 hari,  petugas  haji  menerima  pembekalan  berupa  penyampaian  materi, praktik di lapangan, focus group discussion (FGD), hingga pembuatan RKO yang  secara  keseluruhan  sangat  penting  sebagai  dasar  pemecahan masalah  termasuk  di  dalamnya  aktivitas  penetapan  metode  pelayanan apabila ditemui permasalahan haji di lapangan (Qomariyah, Wawancara,
2020).
3. Melaksanakan Pekerjaan dan Menyelesaikan Masalah ,
Aktivitas ini dalam manajemen pelayanan dinilai menjadi tolok ukur atau  acuan  dari  kesuksesan  peribadatan  haji  itu  sendiri.  Adapun pelayanan yang pertama kali diterima oleh jemaah haji saat di embarkasi adalah  pemantapan  manasik.  Kegiatan  tersebut  dilaksanakan  setiap selesai Shalat Maghrib dan Subuh di Masjid Al-Mabrur yang berlokasi di Komplek  Asrama  Haji  Donohudan.  Selain  kegiatan  pemantapan manasik  oleh  TPIHI,  jemaah  haji  juga  menerima  paspor,  gelang identitas, serta living cost sebagai bentuk tanggung jawab PPIH dalam hal memberikan perlindungan terhadap jemaah haji. Serangkaian pelayanan yang  diberikan  kepada  jemaah  haji  saat  di  Embarkasi  Donohudan dilakukan secara kolektif sesuai dengan kloter masing-masing.
Proses  keberangkatan  sendiri  dilaksanakan  secara  rombongan dengan pengawalan dari Polri dan Satgas PPIH hingga tiba di Gedung Angkasa Pura Logistik dan selanjutnya menuju Apron yang juga dikawal oleh Security Bandara Internasional Adi Soemarmo Boyolali. Jemaah haji yang  telah  berkumpul,  sejak  tiba  di  bandara  turut  didampingi  secara penuh  oleh  petugas  kloter  kemudian  diberangkatkan  menggunakan Maskapai  Garuda  Indonesia  sebagai  layanan  transportasi  bagi  jemaah haji  Indonesia  di  setiap  tahunnya.  Selain  pendampingan  bersifat  ritual yang diberikan pada saat jemaah haji berada di pesawat, pendampingan yang  tak  kalah  penting  lainnya  yang  juga  diberikan  di  pesawat  adalah pendampingan  psikologis  untuk  jemaah  haji  agar  tetap  dalam  kondisi yang nyaman selama perjalanan.
Setibanya  di  tanah  suci,  setiap  kloter  dikoordinasikan  oleh  petugas kloter  sesuai  dengan  perannya  masing-masing.  Seperti  halnya  TPHI yang berperan sebagai koordinator umum seluruh kegiatan jemaah haji, TPIHI  untuk  membimbing  peribadatan  jemaah  haji,  serta  TKHI  juga
paramedis berperan dalam melakukan pelayanan kesehatan jemaah haji, petugas-petugas  tersebut  secara  sistematik  dan  terstruktur  memberikan pelayanan  kepada  jemaah  haji  dengan  profesional.  Standar  pelayanan yang  secara  lengkap  telah  diatur  oleh  PPIH  seperti  melalui  Buku  Saku Akomodasi,  Buku  Saku  Konsumsi,  Buku  Saku  Transportasi,  Buku Pedoman  Layanan  Kesehatan,  serta  Buku  Panduan  Manasik  Haji  dan Umrah.  Buku  tersebut  diberikan  sejak  jemaah  haji  masih  mengikuti manasik di KBIH maupun kecamatan masing-masing untuk membantu jemaah haji dalam melaksanakan ibadahnya (Sa’idun, Wawancara, 2020).
4. Mengendalikan Kegiatan atau Proses Pelayanan
Mengacu pada RKO dan disesuaikan dengan kebutuhan jemaah haji, secara  hierarki  struktural  pada  dasarnya  memang  menjadi  tanggung jawab  PPIH.  Pola  kerja  sama  yang  terbangun  secara  proporsional  dan dilakukan  dengan  waktu  yang  tertib  seperti  melaksanakan  rapat  rutin, pada  dasarnya  dapat  membantu  petugas  haji  untuk  mengendalikan kegiatan  jemaah  haji.  Seperti  saat  berlangsungnya  manasik,  baik  di KBIH  maupun  kecamatan  dan  kabupaten,  petugas  haji  juga bertanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa  jemaah  haji  dapat  secara totalitas mengikuti serangkaian proses ibadah haji.
5. Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas atau Pekerjaan
Kegiatan evaluasi dilakukan setelah seluruh jemaah haji serta petugas haji  khususnya  PPIH  Arab  Saudi  menyelesaikan  tugasnya  dan  kembali ke  tanah  air.  Khususnya  evaluasi  penyelenggaraan  ibadah  haji  Tahun 2019  di  Embarkasi/Debarkasi  Solo  (SOC),  dilaksanakan  selama  3  hari mulai dari Tanggal 29 September hingga 01 Oktober 2019 berlokasi di Hotel  Paragon,  Solo  (Kemenag  Kabupaten  Jepara,  2020).  Pada kesempatan  tersebut,  evaluasi  berfokus  untuk  menyelesaikan  masalah-
masalah  pada  peribadatan  haji  baik  yang  merupakan  masalah  baru maupun masalah yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu evaluasi  yang  secara  khusus  oleh  Kanwil  Kemenag  Provinsi  Jawa Tengah  ditujukan  kepada  petugas  haji  yaitu  pentingnya  membangun komunikasi serta kerja sama yang profesional dan proporsional sesama petugas haji (Sa’idun, Wawancara, 2020).
Berbagai  evaluasi  terhadap  seluruh  pelayanan  selama  proses penyelenggaraan  ibadah  haji  maupun  evaluasi  atas  petugas  haji  yang terlibat  dan  berinteraksi  langsung  dengan  jemaah  haji,  pada  prinsipnya merupakan  bagian  dari  usaha  untuk  mengoptimalkan  pelayanan terhadap jemaah haji itu sendiri. Keselarasan antara materi manasik haji dengan  kondisi  ibadah  haji  serta  keseragaman  materi  manasik  yang dapat  diterapkan  di  seluruh  kantor  wilayah  kementerian  agama  se- Indonesia,  sejatinya  menjadi  penting  untuk  dipahami  seluruh  elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji sebagai muatan utama dari kelancaran ibadah haji. Karena pada dasarnya, sebagai sistem yang berjalan  secara  dinamis,  proses  penyelenggaraan  ibadah  haji  tentu membutuhkan  penyesuaian  temporal  berdasarkan  kondisi  objektif jemaah  haji  yang  kemudian  dituangkan  melalui  regulasi  dan  kebijakan, baik  yang  menyangkut  pelayanan  umum  maupun  pelayanan-pelayanan lainnya.

## Peran Petugas TPIHI Perempuan dalam Manajemen Pelayanan Haji
Berdasarkan  data  yang  diperoleh,  jumlah  petugas  TPIHI  perempuan di  Jawa  Tengah  hanya  7  orang,  dan  menarik  untuk  mengetahui  seberapa efektif  dan  efisien  pelaksanaan  ibadah  haji  dengan  kualifikasi  minimal petugas  TPIHI  perempuan.  Terdapat  peraturan  dari  Kemenag  RI  yang menerangkan  bahwa  apabila  dalam  satu  provinsi  atau  daerah  embarkasi
minimal  ada  12  (dua  belas)  kloter,  maka  dapat  merekrut  1  (satu)  petugas TPIHI perempuan. Maka dari itu, Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah hanya bisa merekrut petugas haji perempuan sejumlah 7 orang dikarenakan jumlah  kloter  hanya  sebanyak  86  kelompok.  Sejauh  ini,  petugas  haji perempuan  hanya  terbatas  pada  posisi  TPIHI,  selain  petugas  dinas kesehatan pada posisi TKHI. Untuk ketua kloter memang diharuskan laki- laki,  tidak  harus  haji  tapi  diutamakan  yang  sudah  haji.  Kemudian pembimbing  ibadah  bisa  laki-laki  atau  perempuan  dan  harus  sudah  haji. Sementara  TKHI  tidak  ada  ketentuan  apakah  banyak  laki-laki  atau perempuan, tergantung pada hasil seleksi (Sa’idun, Wawancara, 2020).
Keterlibatan  petugas  TPIHI  perempuan  terlihat  pada  manajemen pelayanan  secara  umum  sebagaimana  yang  dijabarkan  dalam  pembahasan sebelumnya.  Sebagai  petugas  pendamping  yang  bahkan  telah  menyertai jemaah haji  sejak  sebelum  keberangkatan,  petugas  TPIHI  perempuan berperan untuk membangun komunikasi, koordinasi, dan kerja sama dengan sesama  petugas  kloter,  juga  dengan  petugas  lain seperti  TPHD,  PPIH Embarkasi,  PPIH  Pusat,  PPIH  Arab  Saudi, serta  dengan  lembaga pemerintahan  dan  non-pemerintahan  lainnya.  Pekerjaan  tersebut dilaksanakan bersama-sama, sehingga bisa melaksanakan tugas dengan baik, saling  membantu,  saling  mengisi,  sehingga  jemaah merasa  mendapatkan perhatian dan pelayanan dengan baik (Qomariyah, Wawancara, 2020).
Ibadah  haji  yang  tidak  seutuhnya  fokus  pada  pelayanan peribadatan semata  menjadikan  PPIH  termasuk  PPIH  Kloter  memiliki  tugas  dan tanggung  jawab  yang  besar.  Petugas  TPIHI  perempuan  yang menyertai jemaah  haji  sejak  di  embarkasi  hingga  kembali  ke debarkasi,  selain memastikan bahwa jemaah haji dapat secara sempurna melaksanakan rukun, wajib,  dan sunnah dalam  ibadah  hajinya, petugas  TPIHI  perempuan  juga
Vol. 9, No. 1 Juni 2023 Jurnal MD: Jurnal Manajemen Dakwah
memiliki  peran  untuk  mengawal jemaah  haji  secara intens dalam  menerima pelayanan  umum  lainnya.  Hal tersebut  menjadi  catatan  penting  untuk dilakukan  oleh  petugas,  mengingat  kemampuan  setiap  jemaah  haji khususnya jemaah  haji  perempuan  yang  berbeda,  terlebih  jika  menghadapi suatu permasalahan selama pelaksanaan ibadah haji.
Perlu bimbingan  serta  dampingan  yang  dalam  hal  ini  dilakukan  oleh petugas TPIHI Perempuan untuk menjaga kesempurnaan ibadah haji yang tengah  dilakukan.  Sebagaimana  saat  terjadi haid dan flek yang seringkali menjadikan  jemaah  haji  perempuan  kebingungan  dalam menunaikan ibadahnya  karena  telah  mengkonsumsi  obat  penunda haid atau  terhadap jemaah  haji  perempuan  yang  berangkat  tanpa mahram dan rawan  akan terjadinya kontak fisik dengan jemaah haji lainnya. Sehingga peran aktif dari petugas TPIHI perempuan dalam memberikan bimbingan serta dampingan terhadap  jemaah  haji  khususnya  dalam menyelesaikan  permasalahan  yang dialami,  menjadi  sangat  penting  agar jemaah  haji  tidak  menuai  kekeliruan dan dapat menjaga ke- maqbul -an serta ke- mambrur -an ibadahnya.
Petugas  haji  yang  berangkat  dari  berbagai  latar  belakang  sejatinya turut  memberi  pengaruh  pada  pembinaan  yang  diberikan  kepada  jemaah haji. Sebagaimana  TPIHI  yang  berasal  dari  penyuluh  agama,  telah memberikan  pendampingan  manasik  hingga  di  tingkat  kecamatan, biasanya  Kemenag  memperkenalkan  petugas  kepada  calon jemaah haji  di  KBIH  untuk  selanjutnya  memberikan  pendampingan  saat manasik (Almukaromah,  Wawancara,  2020).  Hal  tersebut  berbanding terbalik  dengan  petugas  TPIHI  perempuan  yang  bukan  merupakan penyuluh  agama  seperti  berlatar  belakang  seorang  guru  atau  pengawas. Petugas  yang  demikian  baru  akan  memulai  tugasnya  pada  saat  manasik  di tingkat kabupaten dan saat di embarkasi. Pendampingan yang dilakukan-pun
tidak  se- intens oleh  petugas  TPIHI  perempuan  yang  berlatar  belakang penyuluh agama.
Pendampingan  terhadap  jemaah  haji  sudah  dimulai  saat  di  bandara. Satu kloter terdapat 358 jemaah, kemudian dikondisikan untuk naik pesawat dengan  tertib,  duduk  dengan  tertib,  dan  dipandu  doa-doa  sebelum berangkat. Saat di perjalanan, misalkan sudah sampai miqat maka selanjutnya dipandu untuk menyempurnakan ihram . Pada waktu shalat juga disampaikan dan  dibimbing  dalam  pelaksanaannya  (Almukaromah,  Wawancara,  2020). Petugas  TPIHI  perempuan  juga  berperan  terhadap  penjagaan  serta penguatan kesehatan mental jemaah haji khususnya jemaah haji perempuan yang  menunaikan  ibadah  haji  tanpa mahram atau  jemaah  haji  perempuan dengan kondisi kesehatan yang beresiko tinggi.
Petugas TPIHI perempuan yang bertugas selama kurang lebih 40 hari di tanah suci, selain bertanggungjawab terhadap persoalan-persoalan seputar peribadatan  jemaah  haji  juga  bertugas  membantu  ketua  regu  (karu)  dan ketua  rombongan  (karom)  dalam  mengkoordinir  jemaah  haji.  Status keberangkatan  jemaah  haji  yang  tak  tentu  bersama  dengan mahram -nya, jemaah  menyandang  status  janda,  dan  sebagainya,  menjadikan  pelayanan peribadatan  terlebih  saat  jemaah  haji  sedang  menunaikan  rukun  dan  wajib haji  dijalankan  secara  kolektif  bersama  dengan  kloter  masing-masing. Biasanya,  sebelum  ibadah  sudah  diatur  dan  dibimbing  bersama  (Warsinah, Wawancara,  2020).  Adapun  misalnya  terdapat  kekhawatiran  atas  kasus hilangnya  jemaah  haji  saat thawaf karena  berdesakan,  jemaah  haji  yang berangkat  tanpa mahram atau  berstatus  janda  diajak  bergandengan tangan dan  berada  di  barisan  belakang  bersama  Karu  supaya  lebih  aman (Tindrasasi, Wawancara, 2019).
Kasus tersesatnya jemaah haji yang kerap terjadi merefleksikan bahwa
prinsip  perlindungan  dalam  penyelenggaraan  ibadah  haji  harus  diimbangi dengan  rumusan  pelayanan  yang  lebih  mengakomodir  jemaah  haji  secara luas.  Penjaminan  keamanan  jemaah  haji  dalam  beribadah  utamanya  dalam menjalankan  rukun  serta  wajib  haji  secara  tertib,  harus  pula  disadari  oleh petugas  TPIHI  perempuan  sebagai  bentuk  perwujudan  tanggung  jawab moral,  selain  tanggung  jawab  tersebut  merupakan  tanggung  jawab  petugas perlindungan  jemaah  (linjam)  atau  petugas  pengamanan  yang  terdiri  dari jajaran  kepolisian  dan  tentara,  yang  secara  khusus  memiliki  tugas  untuk melindungi jemaah haji.
Di  samping  itu,  salah  satu  faktor  kesuksesan  pelayanan  jemaah  haji adalah  psikologi  jemaah,  yang  mana  untuk  mengatasinya  diperlukan kemampuan  psikologi  komunikasi  (Kohar  et  al.,  2022).  Kondisi  psikologis jemaah  haji  perempuan  yang  cenderung  panik  seperti  saat  tersesat menjadikan  tugas  TPIHI  perempuan  semakin  berat.  Selain  harus menjalankan  kewajiban  untuk  membimbing  jemaah  haji  pada  kloter  yang didampingi,  juga  harus  memberikan  perlindungan  terhadap  jemaah  haji perempuan  yang  tersesat  dengan  mengantarkan  kembali  ke  pemondokan. Jika keadaan yang demikian terus menerus terjadi sementara jumlah petugas TPIHI  perempuan tetap  minim,  maka  akan  mengganggu  kenyamanan  dan kelancaran  peribadatan  jemaah  haji  perempuan  dan  berisiko  terhadap tingkat ke- mabrur -an jemaah haji yang bersangkutan.
Upaya-upaya  dalam  pelayanan  terhadap  jemaah  haji  tidak  lepas  dari berbagai  hal  yang  perlu  dilakukan  perbaikan  karena  masih  terjadi  beragam permasalahan  termasuk  yang  menyangkut  peribadatan  jemaah  haji. Sebagaimana  permasalahan  yang  bahkan  setiap  tahun  terjadi  dan  dialami oleh mayoritas jemaah haji perempuan dengan usia subur adalah keluarnya darah haid , istihadhah , juga flek yang kemudian menimbulkan keraguan dalam
menjalankan  ibadah  haji.  Pasalnya,  kondisi  tersebut  terjadi  bahkan  setelah para  jemaah  haji  perempuan  mengonsumsi  obat  penunda haid yang dipercaya dapat membantu melancarkan jemaah haji dalam beribadah. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu tugas besar bagi TPIHI perempuan untuk  memberikan  bimbingan  ibadah  kepada  jemaah  haji  yang udzur dan tidak memiliki kemampuan untuk mengatasinya.
Dalam  kasus  tersebut,  petugas  TPIHI  perempuan  berupaya  untuk menjelaskan  dengan  menggunakan  prinsip al-talfiq atau al-laqth ,  yang  mana pengguna  obat  penunda  haid  dapat  tetap  sah  dalam  melaksanakan  shalat dan thawaf ,  namun  tetap  diharuskan  untuk  mandi  besar  terlebih  dahulu.
Dengan  prinsip  tersebut,  tidak  ada  yang  harus  dibayarkan  sebagai  akibat penggunaan  obat  penunda haid (Fajriyah,  2020).  Adanya  masa  menstruasi dengan keluarnya darah haid , kemudian istihadhah , ataupun flek yang dialami jemaah haji perempuan, selain menjadi tanggung jawab pribadi jemaah haji perempuan juga merupakan tanggung jawab petugas kloter. Formulasi yang dirumuskan  dan  diberlakukan  oleh  PPIH  dalam  mengawal  kelancaran ibadah  haji  melalui check  list ibadah  harian,  menjadikan  para  petugas termasuk  petugas  TPIHI  perempuan  harus  secara  disiplin  melakukan kontrol dan monitor terhadap para jemaah haji yang terhalang udzur syar’i .
Selain  perannya  pada  saat  pelaksanaan  ibadah  haji,  petugas  TPIHI perempuan  secara  rutin  mengadakan  kegiatan  pertemuan  yang  khusus diikuti oleh jemaah haji perempuan. Hal tersebut sebagai bentuk atau upaya dari  pengendalian  serta  pengawasan  terhadap  ibadah  jemaah  haji.  Pada forum tersebut, jemaah haji perempuan secara penuh berkesempatan untuk menyampaikan  dan sharing perihal  kendala  selama  menjalankan  prosesi ibadah haji. Hal ini sangat membantu petugas haji untuk menerapkan fungsi pengawasan pada peribadatan jemaah haji. Termasuk pembimbing manasik
di tingkat kecamatan, sebaiknya juga perlu diberi pembekalan seperti materi dan metode penyampaiannya (Almukaromah, Wawancara, 2020).
Adapun  permasalahan  yang  dialami  oleh  jemaah  haji  salah  satunya pada aspek kesehatan, terdapat jemaah haji yang harus menggunakan kursi roda  atau  kondisi  lainnya  (Utami,  Wawancara,  2020).  Selain  itu,  evaluasi yang menyangkut kinerja petugas haji termasuk petugas TPIHI perempuan merujuk  pada  keberadaannya  yang  minim,  namun  bertanggung  jawab terhadap  jemaah  haji  yang  juga  di  dominasi  oleh  perempuan.  Fakta empirisnya,  perempuan  juga  memiliki  hak  yang  sama  untuk  menerima pelayanan saat ibadah haji sebagaimana jemaah haji laki-laki, sehingga perlu penambahan petugas haji perempuan untuk mengoptimalkan pelayanan bagi jemaah haji perempuan (Zulaikha, 2021). Mengingat sebagian besar jemaah haji  merupakan  perempuan,  namun  di  antaranya  banyak  yang  tidak mengetahui  istilah istihadhah,  haid, dan  semacamnya  (Almukaromah,
Wawancara, 2020). Lebih lanjut, petugas perempuan perlu untuk menemani jemaah  haji  yang  janda  dan  sudah  tua  ( sepuh ),  atau  yang  berangkat  tanpa mahram (Nurhidayati, Wawancara, 2020).
Berbagai asumsi terhadap peran petugas TPIHI perempuan di sektor publik  termasuk  dalam  hal  penyelenggaraan  ibadah  haji,  pada  dasarnya memang  tidak  jauh  dari  kondisi  sosiologis  masyarakat  atau  negara  asal. Indonesia  sebagai  negara  multikultural  dengan  masyarakatnya  yang majemuk,  dalam  praktik  kehidupan  sehari-hari  juga  bisa  dikatakan  lekat akan  nilai-nilai  patriarki  yang  jika  ditelisik  secara  lebih  jauh,  tentu  dapat merugikan pihak-pihak tertentu seperti halnya perempuan. Terlebih, dalam pelaksanaan  kegiatan  ibadah  haji,  kompleksitas  permasalahan  perempuan dalam  melaksanakan  peribadatan  menjadi  salah  satu  hal  yang membutuhkan respon cepat sesuai ketentuan syariat.

## Kesimpulan
Pelayanan  ibadah  haji  di  Kanwil  Kemenag  Provinsi  Jawa  Tengah dilaksanakan  secara  sistematis  dan  terintegrasi  termasuk  melalui  pola rekrutmen serta pelatihan bagi petugas haji. Upaya tersebut menjadi jawaban atas  permasalahan  pelayanan  kepada  jemaah  haji  mulai  dari  keberangkatan sampai  kepulangan.  Temuan  penelitian  ini  memberikan  konklusi  bahwa kesuksesan  pelayanan  ibadah  haji  turut  dipengaruhi  oleh  sumber  daya manusia (petugas haji) yang kompeten, memiliki kapabilitas, profesionalitas, dan proporsional dalam kuantitas. Artinya, penelitian ini secara empiris dan praktis berimplikasi terhadap keluasan pengkajian pada bidang Manajemen Dakwah  yang  di  dalamnya  mencakup  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia serta Manajemen Haji dan Umrah.
Manajemen pelayanan ibadah haji di Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah  ditinjau  dari  5  (lima)  tahapan  pelayanan  mulai  dari  perencanaan hingga  evaluasi,  dalamnya  terdapat  peran  petugas  pembimbing  TPIHI perempuan  yang  dinilai  sangat  membantu  kebutuhan  jemaah  haji. Mengingat  kondisi  bahwa  jumlah  jemaah  haji  perempuan  lebih  banyak dibandingkan jemaah haji laki-laki serta berbanding terbalik dengan jumlah TPIHI  yang  mendampingi  jemaah  haji,  maka  diperlukan  pembenahan regulasi  tentang  penambahan  kuantitas  petugas  TPIHI  perempuan  sebagai upaya optimalisasi manajemen pelayanan ibadah haji yang merata.

## Referensi
Anggia, N. (2020). Sistem Rekrutmen Petugas Haji Daerah Oleh Biro Bina Mental  Spiritual  Pada  Sekretariat  Daerah:  Studi  Di  Daerah  Istimewa Yogyakarta. Jurnal Manajemen Dakwah , 6 (2).
Anisyah, N. N. (2013). Peran Negara Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji. Jurusan Ilmu Politik Fisip Universitas Brawijaya .
Ansar, T., & Musin, Y. (2021). Manajemen Pelayanan Ibadah Haji Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten  Konawe,  Sulawesi  Tenggara. Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora , 03 (01).
Arikunto,  S.  (2006). Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktis .  Jakarta: Rineka Cipta.
Ditjen  PHU  Kemenag  RI.  (2012). Buku  Pintar  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji .
Jakarta.
Fajriyah, I. M. D. (2020). Buku Saku Manasik Haji Perempuan . Jakarta Barat: Ditjen PHU Kemenag RI.
Fitri, S. A., & Nurani, K. (2023). Analisis Manajemen Pelayanan Haji Dalam Meningkatkan  Kepuasan  Jamaah  Pada  Kementerian  Agama Kabupaten Sijunjung. JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 1 (2), 229–238.
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. (2019a). Fungsi Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah. Diambil 7 Februari 2020, dari https://jateng.kemenag.go.id/unitkerja/hajiumrah
Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi  Jawa  Tengah.  (2019b).
Laporan  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  Embarkasi/Debarkasi  Solo  (SOC) Tahun 1440 .
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. (2019c). Materi Raker: Moderasi Beragama untuk Kebersamaan Umat .
Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi  Jawa  Tengah.  (2019d).
Pengumuman  Rekrutmen  Petugas  Haji  Nomor:  09/Pan/Rekrutmen  Ptgs- Hj/03/2019  tentang  Ralat  Pengumuman  Petugas  Haji  yang  Dinyatakan Lulus  Tes  Administrasi,  Kompetensi  (Computer  Assited  Test)  dan  Praktek Tingkat  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun 1440 H/ 2019 M .
Kemenag  Kabupaten  Jepara.  (2020).  Evaluasi  Penyelenggaraan  Haji  Agar Tetap  Baik  dan  Memuaskan.  Diambil  14  Agustus  2021,  dari http://jepara.kemenag.go.id/struktur- organisasi/read/evaluasipenyelenggaraan-haji-agar-tetap-lebih-baik- dan-memuaskan
Keputusan  Direktur  Jenderal  Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah  Nomor  17  Tahun 2019 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Indonesia . (2019).
Kohar,  W.,  Basra,  S.  M.,  &  Efrizal.  (2022).  Dakwah  Haji:  Psikologi Komunikasi  Petugas  Haji  di  Arab  Saudi. Al  Irsyad:  Jurnal  Bimbinngan Konseling Islam , 13 (1), 50–63.
Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  &  Saldana,  J.  (2014). Qualitative  Data Analysis, A Methods Sourcebook (3 ed.; T. R. Rohidi, Penerj.). USA: Sage Publication.
Moenir,  H.  A.  S.  (2010). Manajemen  Pelayanan  Umum  Di  Indonesia .  Jakarta:
Bumi Aksara.
Moleong,  L.  J.  (2013). Metodologi  Penelitian  Kualitatif (31  ed.).  Bandung:  PT Remaja Rosdakarya.
Munawaroh,  Z.,  Mudhofi,  M.,  &  Susanto,  D.  (2017).  Efektivitas  Sistem Informasi  dan  Komputerisasi  Haji  Terpadu  (SISKOHAT)  dalam Penyelenggaraan  Ibadah  Haji. Jurnal  Ilmu  Dakwah , 35 (2),  225. https://doi.org/10.21580/jid.v35i2.1608
Nahrawi,  M.  N.,  Syaukani,  I.,  &  Pusat  Litbang  Kehidupan  Beragama (Indonesia) (Ed.). (2009). Manajemen pelayanan haji di Indonesia (Cet. 1.). Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
Nata, A. (2000). Metodologi Studi Islam . Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Pahlijan,  R.  R.,  Sarbini,  A.,  &  Sadiah,  D.  (2016).  Manajemen  Pelayanan Prima dalam Meningkatkan Kualitas Manajemen KBIH. Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah , 1 (4), 373–389.
https://doi.org/10.15575/tadbir.v1i4.146
Purhantara,  W.  (2010). Metode  Penelitian  Kualitatif  untuk  Bisnis .  Yogyakarta: Graha Ilmu.
Safroni, M. L. (2016). Kemitraan Negara, Industri, Dan Masyarakat Dalam Pelayanan Ibadah Haji Di Indonesia. DIA: Jurnal Administrasi Publik ,
14 (2), 141–164.
Simbolon, N. N., & Imsar. (2021). Manajemen Pelayanan Haji dan Umroh di  Kantor  Kementerian  Agama  Sumatera  Utara. Jurnal  Pendidikan Tambusai , 5 (3).
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah . (2019).
Jurnal MD: Jurnal Manajemen Dakwah
Yusica,  T.  N.  (2019).  Aktivitas  Pengembangan  Kompetensi  Sumber  Daya
Manusia Dalam Pengelolaan Pelayanan Ibadah Haji. Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah) , 17 (2), 113–126.
https://doi.org/10.15575/anida.v17i2.5038
Zulaikha,  S.  (2021).  Optimalisasi  Pelayanan  Haji  terhadap  Jamaah Perempuan. Multazam , 1 (1).

## Wawancara
Almukaromah.  (2020,  Mei  6). Wawancara  Petugas  TPIHI  Perempuan  Asal Kabupaten Batang . Fatah, Z. (2020, April 3). Wawancara Kepala Seksi Pembinaan Haji dan Umrah Bidang PHU Kanwil Kemenag Jawa Tengah .
Nurhidayati.  (2020,  Maret  14). Wawancara  Jemaah  Haji  Perempuan  Asal Kabupaten Kebumen .
Qomariyah,  N.  (2020,  April  10). Wawancara  Petugas  TPIHI  Perempuan  Asal Kota Klaten .
Rahmawati, F. (2020, April 9). Wawancara Petugas TPIHI Perempuan Asal Kota Surakarta . Sa’idun, Muh. (2020, Mei 5). Wawancara Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah .
Tindrasasi,  E.  (2019,  Desember  7). Wawancara  Jemaah  Haji  Perempuan  Asal Kabupaten Demak .
Utami, S. (2020, April 29). Wawancara Jemaah Haji Perempuan Asal Kabupaten Temanggung .
Warsinah. (2020, April 7). Wawancara Jemaah Haji Perempuan Asal Kabupaten Rembang .