## PERSEPSI MASYARAKAT ATAS KINERJA DANA DESA PROVINSI JAWA TENGAH Nurhidayati
Program Studi Manajemen Keuangan Negara, Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan – Indonesia
e-mail: nurhidayati@pknstan.ac.id (correspondence author)

## ABSTRACT
Empirically,  the  allocation  of  Village  Funds  has  the  potential  to  increase  the  output  of infrastructure,  health,  and  education,  but  is  considered  unable  to  improve  welfare  yet. Therefore, it is necessary to measure the assessment of the village community itself on the utilization of the Village Fund in their respective  villages. This study aims to obtain the perception of rural communities in the Central Java Province regarding the performance of the Village Fund over the last few years . This research was conducted using a survey method to  measure  people's  perceptions  and  then  presented  descriptively.  Aspects  that  were measured  in  this  survey  are  the  development  of  physical  development,  assistance  to  the community, the adequacy of basic community needs, village apparatus services, as well as accountability, and community participation. As many as 487 respondents from 28 districts in Central Java filled out this survey . The results of the study indicated that during the last period, the village has experienced significant physical development, however, aspects of assistance to the community and services to the community still need to be improved .
Keywords: Perception; Performance; Village Fund
Diterima (Received) : 18-03-2022 Direvisi (Revised) : 14-12-2022 Disetujui (Approved) : 13-01-2023 Dipublikasi (Published) : 01-03-2023
©2023 Copyright (Hak Cipta) : Penulis (Authors) Diterbitkan oleh (Published by) : Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Cendana, Kupang – Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi (This is an open access article under license) : CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## PENDAHULUAN
Dana Desa telah menghasilkan berbagai output sarana dan prasarana publik desa, termasuk  juga  memberikan  dampak  yang  baik  terhadap  kualitas  hidup  masyarakat (Kementerian  Keuangan,  2017).  Di  antaranya  disebutkan  selama  periode  tahun  2014 sampai dengan 2017 telah berhasil dibangun fasilitas fisik berupa jalan, jembatan, pasar desa, dan berbagai fasilitas fisik lainnya. Selain itu, pada periode tersebut, diklaim bahwa gini rasio turun ke angka 0.32 pada tahun 2017 dari sebelumnya 0.34 pada tahun 2014. Persentase  penduduk  miskin  juga  turun  dari  14.09%  menjadi  13.93%.  Besaran  Dana Desa yang dialokasikan juga meningkat dari tahun ke tahun sejak tahun 2014. Rata-rata Dana Desa yang diterima per desa selama beberapa tahun terakhir menunjukkan indikasi peningkatan. Jika pada tahun 2018 per desa rata-rata memperoleh alokasi sekitar Rp800 juta, pada tahun 2019 alokasi Dana Desa rata-rata sebesar Rp933,9 juta. Pada tahun 2020 meningkat menjadi sekitar Rp960,6 juta per desa. Angka ini sudah mendekati Rp1 milar per  desa.  Dengan  besarnya  porsi  ini  pada  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN),  Dana  Desa  perlu  dievaluasi.  Evaluasi  ini  diperlukan  agar  ada  penataan manajemen  desa  untuk  mengelola  uang  milyaran  yang  akan  terus  diterima  desa (Mulyani, 2017). Selain itu evaluasi mendalam diperlukan agar pemanfaatan dana desa lebih opimal dan dikelola dengan baik, apakah semakin tepat sasaran dan masyarakat merasakan manfaat pembangunan dan kerja keras pemerintah. Masyarakat diharapkan juga  turut  berpartisipasi  dalam  mencermati  program  dan  kegiatan  di  desa  (Maharani, 2017).
Alokasi Dana Desa secara empiris berpotensi meningkatkan output infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, serta meningkatkan kinerja perekonomian, namun dianggap belum mampu meningkatkan kesejahteraan (Wibowo et al., 2019). Hal ini didukung oleh Muslihah  (2019)  yang  menyimpulkan  dalam  penelitiannya  bahwa  Dana  Desa memberikan manfaat bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat (Muslihah et al.,  2019).  Banyak  penelitian  lain  yang  membuktikan  tentang  manfaat  Dana  Desa  ini, terutama pada pembangunan pada desa terkait. Akan tetapi, penelitian tersebut banyak yang menggunakan data sekunder baik dari Badan Pusat Statistik atau lainnya dan juga penelitian secara kualitatif (Akbar & Sihaloho (2019) ; Suharyono, (2020) ; Kurniawati et al., (2018) ; Daforsa & Handra  (n.d.)). Belum banyak penelitian yang mengukur penilaian dari masyarakat desa itu sendiri atas pemanfaatan Dana Desa di desanya masing-masing. Selain  itu,  penelitian  sebagian  besar  mengevaluasi  dampak  Dana  Desa  ini  pada perkembangan  pembangunan  secara  fisik  dan  kesejahteraan  masyarakat  atau penurunan  kemiskinan,  belum  banyak  yang  mengukur  aspek  akuntabilitas  dan partisipasi masyarakat desa.
Menurut  data  Ditjen  Perimbangan  Keuangan  (2020),  Provinsi  Jawa  Tengah dengan 29 Kabupaten dan 8.237 Desa adalah penerima Dana Desa terbesar pada tahun anggaran 2020. Pada tahun anggaran 2020, total Dana Desa yang dialokasikan ke desa- desa di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp8,116 trilyun. Sungguh angka yang besar untuk dipertanggungjawabkan. Angka ini pada tahun 2018 adalah sebesar Rp6,7 trilyun yang dialokasikan  kepada  7.809  desa  di  Jawa  Tengah.  Pada  tahun  2019,  jumlah  desa  yang mendapatkan  alokasi  masih  sebanyak  7.809  desa  dengan  total  Dana  Desa  sebesar Rp7,889  trilyun.  Dengan  alokasi  dana  sebesar  itu,  sebanyak  1.636  desa  mengalami peningkatan status desa, 345 desa mengalami penurunan status, dan 5.648 desa tidak mengalami  perubahan  status,  serta  180  desa  tidak  dinilai  karena  data  tidak  lengkap. Sehingga pada tahun 2019, tersisa 15 desa sangat tertinggal di Jawa Tengah. Menariknya, perubahan  besaran  dana  desa  tidak  mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap perubahan  status  desa  (Yulitasari  &  Tyas,  2020).  Penelitian  ini  diharapkan  dapat
melengkapi  hasil  penelitian-penelitian  sebelumnya  yang  sebagian  besar  meneliti  dari aspek Dana Desanya itu sendiri dan aparat desa serta berdasarkan data sekunder.
Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan penilaian kinerja Dana Desa menurut persepsi masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Aspek kinerja Dana Desa meliputi tidak hanya pembangunan fisik, akan tetapi juga aspek pemberdayaan dan akuntabilitas.

## TINJAUAN PUSTAKA Dana Desa
Saat ini, pemerintah diberikan amanah untuk melaksanakan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa melalui Undang-Undang Dana  Desa.  Pemerintah  diberikan  mandat  untuk  mengalokasikan  Dana  Desa  dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (DPR, 2014). Sejak tahun anggaran 2014 sampai dengan  sekarang,  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  selalu  mengalokasikan khusus untuk Belanja Dana Desa ini. Dalam Undang-Undang tentang Desa tersebut, Dana Desa  dijelaskan  sebagai  dana  yang  bersumber  dari  APBN  yang  ditujukan  bagi  Desa melalui  APBD  Kabupaten.  Transfer  ini  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa  yang  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN), menyebutkan alokasi Dana Desa didasarkan pada alokasi dasar dan alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten.
Menurut  UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  tujuan  penyaluran  dana  desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan  pembangunan  dan  pemberdayaan  desa  menuju  masyarakat  yang  adil, makmur dan sejahtera (Ditjen Perbendaharaan, 2021).

## Kinerja Dana Desa
Kinerja Dana Desa pada penelitian ini diukur dengan indikator pembangunan fisik, bantuan  kepada  masyarakat,  pemenuhan  kebutuhan  dasar  masyarakat,  pelayanan publik,  dan akuntabilitas pengelolaan.  Sesuai dengan Peraturan  Menteri Dalam Negeri (Permendagri)  Nomor  114  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pembangunan  Desa  dan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018  (Kemendagri,  2019)  tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kinerja dana desa dipandang dari sudut pembangunan desa, pembinaan  masyarakat,  dan  bidang  pemberdayaan  masyarakat.  Pengukuran keberhasilan  pada  bidang  pembangunan  desa  antara  lain  dilihat  dari  adanya pembangunan,  pemanfaatan,  dan  pemeliharaan  infrastukrtur  dan  lingkungan  desa, sarana  dan  prasarana  kesehatan,  sarana  dan  prasarana  pendidikan  dan  kebudayaan, sarana  dan  prasarana  ekonomi  serta  pengembangan  usaha  ekonomi  produktif,  dan pelestarian  lingkungan  hidup.  Pada  bidang  pembinaan  masyarakat,  indikator  diukur dengan  adanya  pembinaan  lembaga  kemasyarakatan,  penyelenggaraan  ketenteraman dan ketertiban, pembinaan kerukunan umat beragama, pengadaan sarana dan prasarana olahraga, termasuk juga pembinaan lembaga adat dan kesenian, serta kegiatan lain sesuai dengan  kondisi  masing-masing  desa.  Kinerja  desa  juga  diukur  dari  kegiatan-kegiatan pemberdayaan  masyarakat  seperti  pelatihan  usaha  ekonomi,  pertanian,  dan perdagangan,  pelatihan  dalam  bidang  teknologi  tepat  guna,  pendidikan  dan  pelatihan untuk seluruh perangkat desa termasuk kepala desa, dan tak kalah pentingnya kegiatan terkait peningkatan kapasitas masyarakat.
Di luar ukuran yang jelas kasat mata, kinerja desa perlu juga melihat penerapan good  governance pada  pengelolaan  desa.  Partisipasi,  responsivitas,  dan  akuntabilitas merupakan bagian prinsip good governance , seperti yang dikemukakan United Nations Development Program (Astuti et al., 2021). Good governance ini merupakan syarat mutlak agar  terwujud  sistem  pemerintahan  yang  berpihak  pada  kepentingan  rakyat. Transparansi  yang  berarti  juga  keterbukaan  menekankan  bahwa  anggota  masyarakat mempunyai  hak  serta  akses  yang  sama  untuk  dapat  memperoleh  informasi  proses penganggaran  karena  berhubungan  dengan  aspirasi  dan  kepentingan  orang  banyak (Astuti et al., 2021). Akuntabilitas berhubungan dengan pertanggungjawaban, penjelasan kinerja dan tindakan seseorang atau organisasi kepada pihak yang berkepentingan atas pertanggungjawaban tersebut (Astuti et al., 2021).
Aspek  akuntabilitas  menimbulkan  kewajiban  seseorang  untuk  memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja dan/atau tindakan seseorang/ pimpinan suatu  unit  organisasi  kepada  pihak  yang  berhak  atau  yang  berwenang  meminta pertanggungjawaban  (Nafidah  &  Anisa,  2017).  Pelayanan  menunjukkan  kegiatan  atau urutan kegiatan yang terjadi dalam berinteraksi sehingga tercipta kepuasan pihak yang menerima  pelayanan  (Garvera,  2018).  Pelayanan  publik  yang  baik  diberikan  tanpa memandang  status,  pangkat,  dan  golongan  dari  suatu  masyarakat.  Artinya,  seluruh lapisan  masyarakat  mempunyai  hak  yang  sama  untuk  memperoleh  pelayanan  publik tersebut  sesuai  pedoman  tata  laksana  pelayanan  (Agustin,  2015).  Sebagai  penikmat, masyarakat akan menilai sejauh mana pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat desa,  apakah  sesuai  harapan  mereka  atau  belum  memenuhi  harapan.  Masyarakat berharap layanan yang cepat, tidak pandang bulu, dan juga efektif dan efisien.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat desa di wilayah Jawa Tengah secara random. Survei dilaksanakan pada awal tahun 2020 dengan membagikan Googleform untuk selanjutnya diisi oleh responden. Provinsi Jawa Tengah dipilih karena merupakan provinsi penerima terbesar alokasi Dana Desa dengan jumlah desa yang cukup banyak.  Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh  melalui  kuesioner.  Dalam  studi  ini,  sumber  data  diperoleh  dengan menyebarkan  kuesioner  melalui Googleform . Googleform disebarkan  pada  awal  tahun 2020  sampai  dengan  pertengahan  Maret  2020.  Kuesioner  disusun  berdasarkan indikator-indokator  yang  ada  pada  penelitian  sebelumnya  maupun  pada  peraturan terkait. Kuesioner disusun menggunakan skala Likert dengan skala 1 sampai dengan 5, dimana 1 = sangat tidak setuju/sangat tidak baik dan 5 = sangat setuju/sangat baik. Sejak tahun  2014,  desa  sudah  menerima  alokasi  Dana  Desa  dalam  jumlah  yang  signifikan. Penelitian ini mengukur persepsi masyarakat desa atas perkembangan aspek fisik dan non-fisik di desa. Oleh karena adanya alokasi Dana Desa, pembangunan di desa pasti juga dipengaruhi  oleh  kinerja  Dana  Desa  ini,  sehingga  kuesioner  disusun  juga  dengan mengadopsi  salah  satunya  dari  Permendagri  Nomor  114  Tahun  2014  dan  Nomor  20 Tahun 2018 untuk aspek evaluasi penerapan pengelolaan Dana Desa.
Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian ini mengukur persepsi  masyarakat  dalam  skala  Likert.  Responden  yang  mengisi  sejumlah  495  yang tersebar  di  28  Kabupaten  di  Jawa  Tengah.  Responden  yang  mengisi  kuesioner  ini memiliki kriteria bahwa responden sudah tinggal lebih dari 4 (empat) tahun di desa yang menjadi  domisili  pengisian  kuesionernya.  Hasil  survei  yang  dikumpulkan  selanjutnya dilakukan  pengecekan  kelengkapan  pengisiannya.  Terdapat  487  data  responden  yang dinilai  lengkap  dan  valid  untuk  selanjutnya  disajikan  secara  deskriptif.  Dengan
menggunakan formula Slovin, jika jumlah desa di Jawa Tengah yang memperoleh alokasi Dana Desa  sebanyak 7.089 desa,  maka sampel minimal adalah  378 desa. Dengan data responden  sebanyak  487  responden,  sudah  memenuhi  syarat  perhitungan  formula Slovin.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Profil Responden
Responden  yang  mengisi  secara  valid  dan  lengkap  sebanyak  487  responden. Responden tersebar di 28 Kabupaten di Jawa Tengah. Profil lengkap responden disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1 Profil Responden Jenis Kelamin Usia Laki-laki 249 15 s.d. 30 tahun 204 Perempuan 238 30 s.d. 45 tahun 83 di atas 45 tahun 200 Pekerjaan Pendidikan ASN/TNI/POLRI 51 SD/SMP/setara 65 Wiraswasta 76 SMA/D1 206 Karyawan/Buruh 52 D3 65 Petani 12 D4/S1 138 Pelajar/Mahasiswa 108 S2/S3 13 Lainnya 188

## Sumber: diolah dari kuesioner (2021)
Dari  Tabel  1,  responden  laki-laki  dan  perempuan  tidak  terlalu  berbeda  jauh jumlahnya. Akan tetapi dari sisi usia responden, didominasi oleh kelompok usia muda (15 sampai dengan 30 tahun) dan kelompok usia tua (di atas 45 tahun). Jika ditinjau dari sisi pekerjaan atau profesi responden, kelompok petani sangat sedikit, wiraswasta juga cukup  banyak.  Sebagian  besar  responden  kelompok  usia  muda  adalah pelajar/mahasiswa.  Sedangkan  untuk  pekerjaan  lainnya,  diisi  cukup  beragam  oleh responden, dari profesi guru honorer sampai dengan ibu rumah tangga. Dominasi level pendidikan responden adalah SMA/D1 dan D4/Sarjana. Akan tetapi masih ada juga yang masih lulusan SD dan sedikit yang berpendidikan S2/S3. Beragamnya pekerjaan/profesi maupun pendidikan responden, menggambarkan kondisi desa masa kini bahwa desa itu tidak lagi didominasi oleh masyarakat yang fokus pada sektor pertanian/agraris. Sektor pertanian bukan lagi sektor penyokong perekonomian di desa.

## Uji Validitas dan Reliabilitas
Item  kuesioner  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  sebanyak  30  pertanyaan dengan 487 responden. Untuk menguji validitas tiap item pertanyaan ini, dilakukan uji validitas terhadap tiap item kuesioner.
Tabel 2

## Uji Validitas
No R Hitung Keterangan No R Hitung Keterangan 1. 0,517 Valid 16. 0,599 valid 2. 0,517 Valid 17. 0,619 valid 3. 0,608 Valid 18. 0,644 valid 4. 0,513 Valid 19. 0,645 valid 5. 0,605 Valid 20. 0,556 valid 6. 0,567 Valid 21. 0,640 valid 7. 0,596 Valid 22. 0,525 valid 8. 0,629 Valid 23. 0,711 valid 9. 0,614 Valid 24. 0,730 valid 10. 0,572 Valid 25. 0,667 valid 11. 0,573 Valid 26. 0,680 valid 12. 0,495 Valid 27. 0,715 valid 13. 0,561 Valid 28. 0,710 valid 14. 0,339 Valid 29. 0,695 valid 15. 0,580 Valid 30. 0,745 valid
Sumber: diolah dari hasil kuesioner (2021)
Selanjutnya, dari hasil uji validitas, butir-butir pertanyaan yang valid kemudian dianalisis  reliabilitasnya.  Uji  reliabilitas  dilakukan  untuk  mengukur  keandalan  dan konsistensi  kuesioner  yang  digunakan.  Metode  yang  digunakan  untuk  mengukur reliabilitas  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  Cronbach’s  Alpha.  Hasil  pengujian reliabilitas atas seluruh pertanyaan menunjukkan bahwa instrumen penelitian reliabel dengan nilai Cronbach’s Alpha 0,944 dimana sudah melebihi nilai minimal 0,7.

## Analisis Deskriptif
Indikator  kuesioner  mencakup  pembangunan  sarana/prasarana  fisik,  bantuan kepada masyarakat, kecukupan kebutuhan pokok, pelayanan desa, dan akuntabilitas.

## Tabel 3
Penilaian Indikator Keseluruhan Indikator Skor Penilaian Pembangunan fisik 3,712 Bantuan kepada masyarakat 3,559 Kecukupan kebutuhan pokok 3,936 Pelayanan aparat desa 3,611 Akuntabilitas 3,614

## Sumber: diolah dari hasil kuesioner (2021)
Pada Tabel 3, secara keseluruhan persepsi penilaian masyarakat desa terhadap kinerja  desa  dalam  aspek pembangunan  fisik  pemberian  bantuan  kepada  masyarakat, pemenuhan kebutuhan pokok atau dasar, pelayanan aparat desa, serta akuntabilitas dan
peran  serta  masyarakat,  bernilai  cukup  baik,  di  atas  3,00.  Akan  tetapi,  secara  detil, kecukupan  kebutuhan  pokok  memperoleh  penilaian  tertinggi  3,969  dan  yang memperoleh penilaian terendah adalah aspek bantuan kepada masyarakat dengan nilai 3,559.

## Analisis Deskriptif Menurut Kabupaten
Indikator  kuesioner  mencakup  pembangunan  sarana/prasarana  fisik,  bantuan kepada masyarakat, kecukupan kebutuhan pokok, pelayanan desa, dan akuntabilitas per kabupaten.

## Tabel 4
Penilaian Persepsi Masyarakat Per Kabupaten Kabupaten Pembangunan Fisik Bantuan kepada masyarakat Kesejahteraan/ kecukupan kebutuhan masyarakat Pelayanan Akuntabilitas dan peran serta masyarakat Banyumas 3,829 3,738 4,060 3,731 3,676 Batang 3,654 3,458 4,071 3,714 3,733 Blora 3,473 3,125 3,659 3,182 3,218 Boyolali 3,867 3,948 3,854 3,990 3,933 Brebes 3,600 3,552 3,313 3,344 3,350 Cilacap 3,686 3,875 3,750 3,554 3,571 Demak 3,960 3,888 3,900 3,475 3,374 Grobogan 3,000 3,563 3,875 3,219 3,250 Jepara 3,537 3,349 4,342 3,783 3,474 Karanganyar 4,056 3,259 4,139 3,874 3,711 Kebumen 4,058 3,826 4,056 3,891 4,071 Kendal 4,280 4,088 4,075 3,788 4,160 Klaten 3,735 3,466 3,993 3,632 3,641 Kudus 3,711 3,299 4,056 3,604 3,089 Magelang 3,540 3,546 4,083 3,638 3,613 Pati 3,350 3,156 3,250 2,781 2,450 Pekalongan 3,680 3,450 4,050 3,613 3,653 Pemalang 3,833 3,500 3,667 3,396 3,310 Purbalingga 4,015 3,817 4,038 3,699 4,062 Purworejo 3,829 3,625 4,161 3,938 4,129 Rembang 3,400 3,625 3,625 3,813 4,300 Semarang 4,036 3,966 4,341 3,955 3,964 Sragen 3,850 3,552 4,292 3,813 3,683 Sukoharjo 3,728 3,382 4,184 3,842 3,706 Tegal 2,743 2,670 3,125 2,670 3,057 Temanggung 3,559 3,490 3,917 3,490 3,300 Wonogiri 4,000 3,859 4,188 3,828 3,825 Wonosobo 3,920 3,583 4,150 3,857 3,880

## Sumber: diolah dari hasil kuesioner (2021)
Jika  ditinjau  dari  Tabel  4,  yang  memperoleh  skor  rata-rata  penilaian  persepsi masyarakatnya  untuk  seluruh  indikator  di  bawah  3,0  adalah  Kabupaten  Tegal  dan
Kabupaten  Pati.  Sedangkan  persepsi  masyarakat  dengan  nilai  di  atas  4,0  adalah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal. Kemudian, secara keseluruhan aspek, yang memperoleh skor penilaian persepsi paling rendah adalah aspek akuntabilitas di wilayah Kabupaten  Pati  dengan  skor  2,450.  Aspek  yang  mendapat  penilaian  di  atas  3,0  untuk seluruh  kabupaten  adalah  aspek  kecukupan  pemenuhan  kebutuhan  dasar.  Hal  ini menggambarkan  bahwa  secara  umum  masyarakat  desa  sudah  tercukupi  kebutuhan dasarnya dari kebutuhan pangan sampai dengan kesehatan.

## Pembahasan
Dari  keseluruhan  aspek  yang  dinilai  oleh  responden,  pembangunan  fisik memperoleh nilai yang cukup baik, meskipun masih di bawah nilai 4 dalam skala 5. Akan tetapi  merupakan  indikator  terbaik  daripada  indikator  yang  lain.  Hal  ini  mendukung penelitian-penelitian yang lain, dimana manfaat Dana Desa terhadap pembangunan fisik fasilitas publik di desa memang sangat signifikan, seperti pembangunan jalan, jembatan, pasar desa, posbindu, saluran air, drainase, dan fasilitas publik lainnya (Akbar & Sihaloho, (2019) ; Wibowo et al., (2019)  ; Richard et al., (2016) ; Putra Marvianto et al.,( n.d.)). Hal ini juga didukung dengan laporan pemerintah c.q. Kementerian Keuangan dalam Buku Pintar  Dana  Desa  bahwa  lebih  dari  80%  Dana  Desa  terserap  untuk  kegiatan pembangunan  fisik.  Untuk periode-periode  awal  Dana  Desa  hal  tersebut  dirasa  cukup wajar. Akan tetapi untuk tahun-tahun ke depan, pemerintah desa perlu bersinergi dengan masyarakat desa untuk merencanakan kegiatan desa dengan baik agar Dana Desa dapat terserap optimal kepada hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan desa. Jika pada periode- periode  awal  banyak  terserap  pada  aspek  fisik,  tahun  ke  depan  perlu  dipikirkan  ke pembangunan non-fisik masyarakat desa disertai pertanggungjawaban yang tepat.
Aspek  pemenuhan  kebutuhan  dasar  masyarakat  menduduki  penilaian  terbesar kedua setelah aspek pembangunan fisik. Penelitian Muslihah et al., (2019) membuktikan bahwa  Dana  Desa  berpengaruh  kepada  kesejahteraan  masyarakat.  Akan  tetapi  hal  ini berbeda dengan penelitian Wibowo et al.,  (2019)  yang menyatakan  bahwa Dana Desa tidak berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini perlu dikaji lebih  lanjut,  apakah  memang  kesejahteraan  atau  kecukupan  kebutuhan  masyarakat tersebut  memang  dibantu  pemenuhannya  dari  Dana  Desa  atau  dari  usaha  sendiri masyarakat.  Akan  tetapi  hasil  ini  cukup  melegakan  karena  secara  umum  kebutuhan masyarakat akan pangan dan kesehatan cukup baik. Ditinjau lebih detil per kabupaten, untuk aspek kecukupan kebutuhan dasar tidak ada yang nilainya di bawah 3,00.
Indikator  yang  memperoleh  penilaian  paling  rendah  adalah  indikator  adanya bantuan  kepada  masyarakat.  Lebih  lanjut,  aspek  bantuan  kepada  masyarakat  yang dinyatakan  dalam  butir  pernyataan  kuesioner  adalah  terkait  bantuan  fasilitas  kerja kepada  masyarakat,  bantuan  untuk  peningkatan  peluang  kerja,  bantuan  biaya pendidikan,  dan  bantuan  fasilitas  kesehatan  (termasuk  bantuan  iuran  BPJS).  Relatif kecilnya penerimaan masyarakat akan bantuan ini sejalan dengan apa yang disampaikan pemerintah,  bahwa  80%  lebih  Dana  Desa  saat  ini  dialokasikan  ke  pembangunan  fisik (kondisi  sampai  dengan  survei  dilakukan).  Meskipun  secara  realisasi  tahun  2020, terdapat  perubahan  kebijakan  untuk  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  desa.  Arah kebijakan  Dana  Desa  2021  juga  difokuskan  ada  aspek  pemulihan  perekonomian  desa, antara  lain  penguatan  program  padat  karya  tunai  dan  jaring  pengaman  sosial  berupa BLT, pemberdayaan UMKM dan sektor usaha pertanian, peningkatan produktifitas dan transformasi ekonomi desa melalui desa digital, dan pengembangan potensi desa melalui peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (Ditjen Perimbangan Keuangan, 2021).
Indikator atau aspek yang juga perlu diperhatikan adalah aspek pelayanan kepada masyarakat  dan  akuntabilitas  termasuk  keterlibatan  peran  serta  masyarakat.  Pada penelitian ini, aspek pelayanan kepada masyarakat mendeskripsikan apakah aparat desa terlihat lebih bertanggung jawab, apakah pelayanan kepada warga semakin cepat, ramah, dan  tidak  berbelit-belit,  serta  adanya  kepedulian  aparat  terhadap  warga.  Aspek akuntabilitas dijabarkan sebagai perwujudan  apakah terdapat  informasi  tentang Dana Desa  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  yang  dipasang  dan  diinformasikan kepada warga, apakah dalam perencanaan penggunaan Dana Desa meminta aspirasi dari masyarakat,  apakah  aparat  desa  Menyusun  penggunaan  Dana  Desa  berdasarkan kebutuhan warga, dan apakah terdapat permintaan masukan atas hasil penggunaan Dana Desa. Pada aspek ini, meskipun secara rata-rata provinsi memperoleh skor penilaian di atas  3,614,  masih  terdapat  kabupaten  yang  responden  warga  desanya  memberikan penilaian di bawah 3,00.
Indikator  pelayanan  publik  sangat  penting  dalam  menjaga  kepercayaan masyarakat  terhadap  kinerja  aparat  desa.  Pelayanan  publik  yang  baik  ditunjang  oleh kedisiplinan  aparat  desa  sehingga  akan  menghasilkan  kepercayaan  warga  desa  yang bermuara  pada  hubungan  aparat  dan  warga  desa  yang  harmonis.  Pelayanan  kepada warga  desa  ini  didasarkan  pada  prinsip  kesederhanaan,  kejelasan  dan  kepastian, keamanan,  keterbukaan,  efisiensi,  ekonomis,  keadilan,  dan  ketepatan  waktu  dalam pelayanan (Garvera, 2018).
Menurut  Nur  et  al.,  (2019),  kompetensi  aparat  desa,  pemanfaatan  teknologi informasi,  dan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  berpengaruh  terhadap akuntabilitas  Dana  Desa.  Hal  ini  didukung  oleh  studi  Budiarto  et  al.,  (2020),  dimana kompetensi  aparat  pengelola  desa,  partisipasi  masyarakat,  dan  sistem  pengendalian internal mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
Jika ditinjau per kabupaten, hampir seluruh kabupaten memperoleh skor di atas 3,00 untuk aspek pembangunan fisik dan bantuan kepada masyarakat, kecuali Kabupaten Tegal. Hal ini menarik karena Kabupaten Tegal masuk 5 (lima) besar kabupaten di Jawa Tengah yang memperoleh alokasi Dana Desa di Jawa Tengah. Jika digali lebih lanjut dari profil responden, responden warga desa di Kabupaten Tegal ini hanya dari 6 (enam) desa saja, dan ada 2 (dua) desa yang cenderung memperoleh nilai lebih kecil dibanding desa lainnya, yaitu Desa Karangjati dan Desa Cangkring. Studi lebih lanjut terhadap kedua desa ini layak untuk dilaksanakan.
Kabupaten Pati juga mendapatkan penilaian yang tidak terlalu baik untuk aspek pelayanan  kepada  masyarakat  dan  akuntabilitas,  yaitu  2,781  untuk  pelayanan  kepada masyarakat  dan  2,450  untuk  aspek  akuntabilitas.  Responden  Kabupaten  Pati  hanya berasal dari 2 (dua) desa yaitu Desa Mantingan dan Desa Sidomukti. Studi kepada 2 (dua) desa ini juga layak untuk ditindaklanjuti.

## SIMPULAN DAN SARAN
Aspek  pembangunan  fisik  cukup  berkembang  pesat  dengan  adanya  Dana  Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar (kesejahteraan) dan pembangunan  fisik  memperoleh  persepsi  penilaian  cukup  baik  dari  responden  yang merupakan warga desa setempat.  Sedangkan aspek bantuan  kepada masyarakat desa, aspek  pelayanan  publik,  dan  aspek  akuntabilitas  perlu  lebih  diperhatikan  walaupun secara rata-rata penilaian juga di atas nilai 3,00, karena jika ditinjau per kabupaten masih terdapat kabupaten yang warga desanya memberikan skor penilaian di bawah 3,00.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menyebarkan  kuesioner  kepada  responden, meskipun ada bagian pertanyaan terbuka yang juga diisi oleh responden. Tidak semua
desa di lingkup wilayah JawaTengah terdapat respondennya. Penelitian lanjutan dapat dilakukan per desa atau per kabupaten secara lebih spesifik dengan responden yang lebih banyak lagi per desa. Aspek yang perlu digali lebih dalam adalah aspek terkait pelayanan perangkat  desa,  dampak  secara  perilaku  kepada  masyarakat  desa,  partisipasi masyarakat, dan juga akuntabilitas pengelolaan desa.
Penelitian ini juga hanya menyajikan secara deskriptif persepsi masyarakat. Akan jauh  lebih  bermakna  jika  dilakukan  studi  lanjutan  untuk  menguji  keterkaitan  antar variabel maupun pengaruhnya.

## DAFTAR RUJUKAN
Agustin,  M.  (2015).  Kinerja  Aparatur  Desa  Dalam  Memberikan  Pelayanan  Kepada Masyarakat Di Desa Petani Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. In Jom FISIP (Vol. 2, Issue 1).
Akbar, M. T., & Sihaloho, E. D. (2019). The Impact of Village Fund Program in Developing Physical Infrastructure: Case on Construction Value Across Provinces in Indonesia. Media Trend , 14 (2), 194–200. https://doi.org/10.21107/mediatrend.v14i2.4841 Astuti,  P.,  Widayanti,  R.,  &  Damayanti,  R.  (2021).  Tranparansi  dan  Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa  dalam  Pencapaian  Good  Governance:  Studi  Kasus  Desa Cepogo,  Kabupaten  Boyolali. Jurnal  Maksipreneur:  Manajemen,  Koperasi,  Dan Entrepreneurship , 10 (2), 164. https://doi.org/10.30588/jmp.v10i2.628 Daforsa, F., & Handra, H. (n.d.). Analysis of village fund management in poverty alleviation at  Pasaman  Regency,  West  Sumatra.  In Jurnal  Perspektif  Pembiayaan  dan Pembangunan Daerah (Vol. 6, Issue 6).
Ditjen Perbendaharaan. (2021). Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, Dan Prioritasnya. Retrieved December 12, 2021,
from https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951- dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html Ditjen  Perimbangan  Keuangan.  (2020).  Dana  Desa  -  Kemenkeu.  Retrieved  January  10,
2022,  from  https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/09/7.- DANA-DESA.pdf
Ditjen Perimbangan Keuangan. (2021, February). Kebijakan Dana Desa 2021. Retrieved
December 15, 2021,
from https://djpk.kemenkeu.go.id/wp- content/uploads/2021/02/Kebijakan-Dana-Desa-2021.pdf
Garvera,  Rindu  R.  (2018).  Kinerja  Aparat  Desa  Dalam  Pelayanan  Publik  di  Desa Nagarapageuh  Kecamatan  Panawangan  Kabupaten  Ciamis.  Fisip  Universitas Galuh.
Kurniawati, S., Ramdhani Djayusman, R., & Lukman, A. (2018). The Influence of Village Funds (Vol. 39, Issue 1). http://www.republika.co.id
Maharani,  P.  (2017,  July  28).  Pemerintah  evaluasi  Dana  Desa  agar  pemanfaatan  lebih optimal. Retrieved December 31, 2021, from https://www.merdeka.com/peristiwa/pemerintah-evaluasi-dana-desa-agar- pemanfaatan-lebih-optimal.html
Mulyani,  S.  (2017,  August  09).  Sri  Mulyani  jelaskan  pentingnya  program  Dana  Desa. Retrieved  January  12,  2022,  from  https://nasional.tempo.co/read/898320/sri- mulyani-jelaskan-pentingnya-program-dana-desa
Muslihah, S., Octavana Siregar, H., Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Jl ProfDrMrDrs Notonegoro, D., & Akuntansi YKPN Jl Gagak Rimang, A. (2019). Dampak Alokasi Dana  Desa  Terhadap  Pembangunan  Dan  Kesejahteraan  Masyarakat  Desa  Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta . 7 (1), 85–93.
Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. Akuntabilitas , 10 (2). https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936
Nur, M., Sawitri, A., & Prastiti, D. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. In Jurnal Akuntansi Aktual (Vol. 6, Issue 2).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. (2019, August 1). Pengelolaan Keuangan Desa. Retrieved December 15, 2021, from https://kemendagri.go.id/arsip/detail/9954/permendagri-no-20-tahun-2018 \
Pintar, B., Desa, D., & Rakyat, U. K. (n.d.). A Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Indonesia Dana Desa .
Putra  Marvianto,  R.,  Wahyono,  M.,  &  Desa  Mojogede  Kecamatan  Balongpanggang Kabupaten,  A.  (n.d.). Efektivitasi  Pengelolaan  Dana  Desa  Dalam  Peningkatan Pembangunan  Fisik  Desa  (Study  Di  Desa  Mojogede  Kec  Balongpanggang  Kab Gresik) . Richard, O., Allokendek, C., Kimbal, M. L., & Undap, G. (n.d.). Peran Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Pembangunan Infrastruktur Di Desa Darunu Kecamatan Wori . Setyo Budiarto, D., Dwi Setyaningrum, A., Purnama Sari, R., PGRI Yogyakarta, U., Tersedia Pada, A., & Pengelolaan Dana Desa dan Faktor Anteseden yang Mempengaruhinya, A.  (2020).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  dan  Faktor  Anteseden  yang Mempengaruhinya Sitasi.
Manajemen
Dan Akuntansi , 23 (2). https://doi.org/10.35591/wahana
Suharyono,  S.  (2020).  Evaluasi  Penggunaan  Dana  Desa  dan  Alokasi  Dana  Desa. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , 20 (2), 648. https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.963
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014. (2014). Desa. Retrieved January 15, 2022, from https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf
Wibowo,  H.,  Mulya,  I.  T.,  &  Mujiwardhani,  A.  (2019).  Jurnal  Anggaran  dan  Keuangan Negara  Indonesia  Dampak  Alokasi  Dana  Desa  Bagi  Pembangunan  Daerah  Dan Kesejahteraan  Masyarakat  Impact  of  Village  Fund  Allocations  for  Regional Development and Community Welfare. In Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) (Vol. 1, Issue 2). https://anggaran.e-journal.id/akurasi Yulitasari, Y., & Tyas, W. P. (2020). Dana Desa dan Status Desa di Provinsi Jawa Tengah.
Journal  of  Regional  and  Rural  Development  Planning , 4 (2),  74–83. https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.2.74-83