ANALYSIS OF THE ACHIEVEMENT OF NON-TAX STATE REVENUES (PNBP) AT THE MAIN PORT OFFICE OF BELAWAN
Faisal Akbar, Laylan Syafina Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Jl. Wiliam Iskandar Ps.V Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371 Email: swatakbar1@gmail.com , laylansyafina@uinsu.ac.id

## ABSTRACT
In the United States, Non-Tax State Revenue (PNBP) is non-tax revenue; on the contrary, it is the income earned from the society in return for the services rendered by an institution to the public. Currently, the government is trying to optimize PNBP in order to carry out government duties and contribute to national development. This study aims to  determine  whether the target  of Non-Tax State Revenue (PNBP) set  at  the Belawan  Syahbandar Main office has been achieved intensively in the last four (four) years, starting in the 2018-2021 fiscal year, and determine  the  impact  of  meeting  the  target  on  the  regional  economy  (  State  Revenue).  At  the  Belawan Syahbandar  Utama  office,  you  can  pay  cash  (without  tax).  This  research  was  conducted  with  a  qualitative descriptive approach. The results of this study can be concluded that the Non-Tax State Revenue (PNBP) at the Belawan main port office for the last 4 (four) years starting from the 2018-2021 fiscal year has not experienced a  significant  increase.  This  is  because  the  revenues  from  the  types  of  services  offered  have  not  been achieved/realized  properly,  even  tend  to  be  weak  from  the  targets  that  have  been  set  so  that  they  have  not reached the PNBP target.
Keywords: PNBP Achievement, Belawan Main Port Office

## ANALISIS PENCAPAIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA BELAWAN

## ABSTRAK
Dimungkinkan  untuk  menghasilkan  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  tanpa  bergantung  pada perpajakan;  sebagai  gantinya,  pendapatan  ini  dihasilkan  oleh  komunitas  sebagai  imbalan  atas  layanan  yang diberikan oleh agen kepada komunitas. Saat ini, pemerintah sedang berupaya untuk mengoptimalkan PNBP agar dapat melaksanakan semua tugas pemerintahan dan berkontribusi pada pertumbuhan nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk  menganalisis tingkat  intensif  pencapaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari target Penerimaan  Negara  Bukan Pajak (PNBP)  yang ditetapkan di kantor Kesyahbandaran Utama Belawan dalam  4 (empat)  tahun  terakhir,    Tahun  yang  dimulai  dengan  tahun  anggaran  2018-2021,  serta  untuk  mengetahui pengaruh  pencapaian  target  PNBP  (Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak)  di  kantor  Syahbandar  Utama  Belawan dalam  empat  (empat)  tahun  terakhir.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelit ian  ini dapat  disimpulkan  bahwa  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  pada  kantor  Syahbandar  Utama  Belawan selama 4 (empat) tahun terakhir terhitung mulai tahun anggaran 2018-2021 belum mengalami peningkatan yang signifikan, penerimaan dari jenis jasa yang  ditawarkan belum tercapai/realisasi dengan baik, bahkan cenderung lemah dari target yang telah ditetapkan sehingga belum mencapai target PNBP.
Kata kunci: Pencapaian PNBP, Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan

## PENDAHULUAN
Pemerintah sangat  membutuhkan dana  yang besar, terutama  yang berasal dari sumber daya  negara,  yang dapat berupa  penerimaan  negara  bukan  pajak,  agar  dapat  berhasil  melaksanakan  keseluruhan  rencana  pembangunan negara dan pembangunan nasional (PNBP). Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, penerimaan negara bukan  pajak  (PNBP)  adalah  uang  yang  diterima  negara  yang  tidak  diperoleh  melalui  pajak.  PNBP  termasuk sebagai komponen penerimaan negara atau sebagai komponen penerimaan atau penerimaan negara. Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang harus diatur dan dimanfaatkan untuk memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Ini  juga  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  negara  yang paling  fluktuatif.  Meskipun  kuantitas  penerimaan  negara  bukan  pajak  tidak  sebesar  jumlah  uang  dari  sektor pajak,  namun  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap  pembiayaan  belanja  negara  (Muhammad Tahrulloh,  2021).  Penting  untuk  dicatat  bahwa  pelabuhan  utama  Belawan  (KSU)  berfungsi  sebagai  pintu gerbang perekonomian, khususnya di Sumatera Utara. Hal ini menjadi lebih signifikan dalam operasi ekonomi di mana  transportasi  laut  merupakan  pendorong  kegiatan  ekspor  dan  impor  untuk  memiliki  pelabuhan  utama Belawan sebagai pintu masuk
Pelabuhan  Induk  (KSU)  Belawan  yang  merupakan  bagian  dari  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut Kementerian Perhubungan membawahi berbagai jenis PNBP yang tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia.  Tarif  PNBP  yang  Berlaku  di  Pelabuhan  Utama  Belawan  (Indonesia  No.  15  Tahun  2016). Meskipun  seluruh  penerimaan  dari  jasa  yang  diberikan  oleh  Syahbandar  Utama  (KSU)  Belawan  seperti  jasa pelayaran  dan  navigasi  pelayaran,  dan  jasa  kelautan,  disetorkan  langsung  ke  bendahara  pusat  sebagai  PNBP, namun  pemerintah  pusat  menargetkan  seluruh  penerimaan  dari  Pelabuhan  Induk  Belawan  Kepala  Pelabuhan (KSU) setiap tahun. Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, mengatakan bahwa tujuan negara adalah untuk  memaksimalkan  pendapatan  setiap  tahun  (Presiden  Republik  Indonesia,  2018).  Penulis  mendapatkan besaran    tujuan  dan  realisasi  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  dari  pelayanan  navigasi  pelayaran  dan pelayanan  perkapalan  dan  kelautan  dalam  4  (empat)  tahun  sebelumnya  yaitu  dari  tahun  2018  sampai  dengan tahun  2021  dari  Kesyahbandaran  Utama  Belawan  (KSU)  (PNBP).  Besarnya  target  dan  besarnya  Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan melalui pelayaran.
Tabel 1. Target dan Realisasi PNBP dari Pelayanan Navigasi Pelayaran dan Pelayaran dan Pelayanan Maritim pada Syahbandar Utama (KSU) Belawan Tahun Anggaran 2018-2021
No Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) 1 2018 15.132.182.603 15.659.052.058 2 2019 16.230.886.083 13.251.794.647 3 2020 11.615.893.000 13.152.428.781 4 2021 16.284.642.175 13.457.049.811

## Sumber: Faisal Akbar, 2022
Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  di  Pelabuhan  Induk  (KSU)  Belawan  cenderung  turun  dari  2018 hingga 2021, dan tujuan yang ditetapkan tidak selalu tercapai. Berdasarkan tabel data di atas, target penerimaan PNBP tidak terlampaui pada tahun 2019 atau 2021. Target penerimaan tahun 2019 adalah Rp. 16.230.886.083, namun  realisasinya  hanya  Rp.  13.251.794.647.  Begitu  pula  dengan  target  pendapatan  tahun  2021  sebesar  Rp. 16.284.642.175  sedangkan  pendapatan  sebenarnya  hanya  Rp.  13.457.049.811.  Selain  itu,  realisasi  pendapatan antara 2018 dan 2020 melampaui ekspektasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Penulis tertarik untuk mengkaji tantangan yang dihadapi oleh Syahbandar Utama (KSU) Belawan, seperti yang tertera pada judul, sejalan dengan uraian  di  atas “Analisis  Pencapaian  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  di  Kantor  Syahbandar Utama Belawan.”
Menindaklanjuti penjelasan konteks historis  masalah  yang telah diberikan di atas,  maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: (1). Apakah target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di kantor Kesyahbandaran Utama Belawan bisa tercapai? (2). Apa yang mempengaruhi pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di kantor Kesyahbandaran Utama Belawan?.
Setelah  membingkai  masalah,  tujuan  studi  berikut telah  ditetapkan:  (1).  Untuk  mengetahui  tujuan  Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  di  Kantor  Pelabuhan  Utama  Belawan  dapat  tercapai.  (2).  Menilai  dampak pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di kantor pelabuhan induk Belawan.

## TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
PNBP  (Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak)  adalah  istilah  yang  digunakan  untuk  menyebut  semua  pendapatan pemerintah  pusat  yang  tidak  berasal  dari  perpajakan.  Semua  pendapatan  yang  dipungut  negara  dari  jasa  atau manfaat sumber daya untuk hak yang dikuasai oleh pemerintah, serta pendapatan dari badan usaha milik negara bukan pajak lainnya diklasifikasikan sebagai penerimaan negara bukan pajak (Sandra Gani Al Amin, 2015).
PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) adalah uang yang diterima negara yang bukan berasal dari pajak. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah komponen  APBN  yang  meliputi penerimaan dan pengeluaran yang  berasal  dari  penerimaan  atau  sumber  penerimaan  negara.  Selain  penerimaan  pajak,  penerimaan  negara bukan  pajak  (PNBP)  merupakan  salah  satu  sumber  uang  negara  yang  harus  dikuasai  dan  dimanfaatkan  untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas.
Dalam  hal  ini PNBP dikelola oleh  beberapa kementerian/lembaga, terutama untuk PNBP  lainnya, berbeda dengan PNBP yang dikelola oleh satu kementerian, seperti Kementerian Keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Bentuk penerimaan pajak. penjualan real estat. , properti, layanan, pendidikan, dll. Leasing Saat ini, PNBP dikelola oleh lebih dari 3.000 orang. Total ada lebih dari 15.000 jenis dalam klasifikasi PNBP (satuan kerja) dari berbagai jenis dan unit kerja, yang masing-masing diatur oleh peraturan perundang-undangan. Karena perbedaan  jenis  penerimaan  negara  bukan  pajak  (PNBP),  masing-masing  kementerian  dan  lembaga  non- departemen  memerlukan  regulasi  publik  yang  bersifat  pribadi  untuk  kepentingan  badan  dan  mempromosikan pembangunan nasional dan optimalisasi media bebas pajak. negara. Pendapatan Asli Daerah (PNBP).

## Fungsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
PNBP memiliki beberapa fungsi antara lain: (1). Peran budgeter adalah mengelola uang negara yang dihasilkan dari pemberian pelayanan atau penjualan barang-barang negara kepada masyarakat umum oleh kementerian atau lembaga negara. Dimungkinkan untuk menghasilkan uang dengan pajak atau kontribusi, serta melalui cara lain. (2). Peran regulasi, Penerimaan sebagai cara mengatur segala kebijakan pemerintah dari berbagai sudut pandang agar roda pembangunan tetap berputar disebut sebagai fungsi pengaturan. PNBP berasal dari setidaknya empat kelompok  aliran  pendapatan  yang  berbeda:  PNBP  sumber  daya  alam  (SDA),  aset  pemerintah  yang  terpisah, layanan pemerintah langsung dari pengguna layanan tersebut, dan pengelolaan properti pemerintah. Berasal dari sumber daya alam, PNBP adalah ketika negara mengelola sumber daya alam dan karenanya mengeksplorasi dan mengeksploitasi  segalanya  dan  kemudian  negara  berhak  melindunginya.  BUMN  atau  swasta  harus  memiliki prinsip memaksimalkan manfaat sumber daya alam bagi masyarakat dan tentu saja dalam hal keberlanjutan dan keberlanjutan.  Adapun  PNBP  tentang  pengelolaan  sumber  daya  pemerintah,  landasan  filosofisnya  adalah bagaimana  meningkatkan  sumber  daya  pemerintah  agar  dapat  digunakan  untuk  kemaslahatan  rakyat.  Kami menggunakannya  dengan  filosofi  terbaik  dan  tertinggi.  Untuk  PNBP  yang  berasal  dari  badan  pemerintah tersendiri yang berbentuk badan usaha milik pemerintah, penghasilan pemerintah berupa pajak dibebaskan dalam bentuk dividen. Sebagai pemegang saham BUMN, kita berhak atas bagian keuntungan dalam rangka bagi hasil dan  tentunya  bagi  hasil  dan  keputusan,  jika  bagi  hasil  tersebut  dikembalikan  dalam  bentuk  laba  ditahan  untuk memperkuat masing-masing BUMN. Klasifikasi PNBP yang keempat adalah pelayanan gratis, atau dalam hal ini beban  masyarakat  yang  memperoleh  manfaat  dari  pelayanan  pemerintah,  walaupun  tidak  untuk  mencari keuntungan,  tetapi  merupakan  peningkatan  kualitas  pelayanan  itu  sendiri. PNBP  juga  dipengaruhi  oleh perubahan  indikator makroekonomi.  harga  luar negeri  yang  lebih tinggi dan harga  minyak  yang  lebih tinggi di pasar  dunia.  Hal  ini  penting  karena  pembangunan  PNBP  akan  terus  didukung  oleh  minyak  dan  sumber  daya alam  (SDA)  yang  sangat  menguntungkan,  yang  sangat  didorong  oleh  volatilitas  harga.  Harga  minyak  dan  gas rupiah  naik. Indonesia  memiliki  68  kementerian  dan  departemen  yang  mengelola  program  PNBP,  bersama dengan  68  kementerian  dan  lembaga  lainnya.  Ada  enam  (enam)  kementerian  dan  lembaga  yang  memberikan kontribusi  terbesar  terhadap  proyek  PNBP  lainnya.  Keenam  kementerian  dan  lembaga  tersebut  adalah Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  (Kemenkominfo),  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan (Kemendikbud),  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Polri),  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia (Kemenkumham), Kementerian Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

## METODE PENELITIAN Pendekatan Penelitian
Metode  penelitian  kualitatif  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Karena  harus  terjun  ke  lapangan,  maka  penelitian kualitatif  digunakan  untuk  mengkaji  kondisi/gejala  yang  bersifat  alamiah  dimana  peneliti  sebagai  instrumen kuncinya, digunakan teknik pengumpulan data gabungan, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna  daripada  pemulusan  perhitungan  (Sugiyono,  2016).  Untuk  pendekatan  yang  digunakan  peneliti  berupa pendekatan  deskriptif.  Dalam  teknik  deskriptif  ini,  tujuannya  adalah  untuk  memberikan  penjelasan  atas peristiwa-peristiwa yang terjadi selama penelitian berlangsung.

## Sumber Data
Asal informasi yang dipakai dalam penelitian yang dimaksud adalah data primer/mentah dan data sekunder yang didapati dari Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan. Data primer/mentah ialah data yang didhapati dari kantor yang  masih  memerlukan  pengolahan  lebih  lanjut.  Jenis  data  mentah  ini  merupakan  pernyataan  langsung  oleh bendahara  PNBP  terkait  seluruh  pengoperasian  penerimaan  dari  pelayanan  jasa  yang  ditawarkan.  Contoh  file berupa dokumentasi yang sudah ditulis serta hasil percakapan lisan dan tulisaan ya’ng langsung didapatkan dari hasil  wawancara  dengan  pihak  perusahaan  terkait    gambaran  umum  dari  kegiatan  penerimaan.  Untuk  file sekunder  ialah  file  yang  isinya  info-info  dan  diterima  langsung  dari  kantor  yang  tidak  diubah  sama  sekali. Contoh dari file ini yaitu peta konsep karyawan kantor, data rekapitulasi penerimaan dan penyetoran PNBP serta data laporan target dan realisasi PNBP pertahun.

## Teknik Analisis Data
Deskripsi pendekatan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes deskriptif. Tes deskriptif ini merupakan  strategi  untuk  menguji  data  yang  telah  dikumpulkan  dan  dirangkai,  serta  dideskripsikan  dan dianalisis,  guna  memberikan  penjelasan  menyeluruh  bagi  pemecah  masalah  terhadap  tantangan  yang  dihadapi. Tujuan  dari  teknik  tes  deskriptif  ini  adalah  untuk  mengartikulasikan  dan  menjelaskan  data  saat  ini  untuk menyajikan gambaran situasi yang komprehensif. Ini dicapai melalui pengumpulan, kompilasi, dan analisis data yang terkait dengan operasi pendapatan yang dilakukan oleh organisasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Pendapatan, yang sering disebut keuntungan, adalah sejumlah uang yang dikumpulkan melalui penjualan produk atau  penyediaan  layanan  selama  periode  waktu  tertentu  (Renata,  2021).  Tata  cara  penerimaan  di  Kantor Syahbandar Utama (KSU) Belawan telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Ditjen Perhubungan Laut Nomor: HK.103/4/16/DJPL-18  tentang  Tata  Cara  Penerimaan,  Penyetoran,  Penggunaan,  dan  Pelaporan  Non-  Pajak Penerimaan Negara yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

## Tabel 2. Jenis Penerimaan di Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan
No Nama Penerimaan Singkatan 1 Layanan Navigasi Pelayaran RAMBU/SBNP 2 Layanan Perkapalan Dan Kepelautan PUPK
Sumber: Faisal Akbar, 2022
Tabel 3. Target Pelayanan Navigasi Pelayaran (RAMBU/SBNP) dan Pelayanan Perkapalan Dan Kepelautan (PUPK) Tahun Anggaran 2018-2021
Tahun Target RAMBU/SBNP PUPK 2018 10.147.570.103 4.498.612.500 2019 13.403.468.908 2.827.417.175 2020 9.412.213.000 2.203.680.000 2021 13.365.500.000 2.919.142.175

## Sumber: Faisal Akbar, 2022
Rekapitulasi PNBP Penerimaan dan Penyetoran PNBP dari setiap tahun tergantung jenis penerimaan di Kantor Kesyahbandaran  Induk  Belawan  dijelaskan  untuk  menjawab  semua  rumusan  masalah  yang  telah  disampaikan oleh penulis.
Tabel  4.  Rekapitulasi  Penerimaan  dan  Penyetoran  PNBP  Kantor  Kesyahbandaran  Utama  Belawan Tahun Anggaran 2018
No Bulan Penerimaan dan Penyetoran (Rp) Jumlah RAMBU PUPK Saldo 8.700 8.700 1 Januari 1.047.483.689 181.936.715 1.229.420.404 2 Februari 960.173.029 203.573.695 1.163.746.724 3 Maret 999.755.455 168.273.475 1.168.028.930 4 April 1.169.125.874 182.545.558 1.351.671.432 5 Mei 1.248.269.547 276.805.420 1.525.074.967 6 Juni 911.792.070 228.001.775 1.139.793.845 7 Juli 1.164.986.192 293.334.399 1.458.320.591 8 Agustus 1.117.926.922 209.521.885 1.327.448.807 9 September 1.002.684.896 203.122.510 1.205.807.406 10 Oktober 1.275.711.244 256.972.245 1.532.683.489 11 November 1.131.745.246 187.902.725 1.319.647.971 12 Desember 1.057.046.595 180.352.197 1.237.398.792 Jumlah 13.086.709.459 2.572.342.599 15.659.052.058
Sumber: Faisal Akbar, 2022
Tabel 5. Rekapitulasi Penerimaan dan Penyetoran PNBP Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan Tahun Anggaran 2019
No Bulan Penerimaan dan Penyetoran (Rp)
Jumlah
RAMBU PUPK 1 Januari 965.607.305 194.039.277 1.159.646.582 2 Februari 725.021.673 169.396.805 894.418.478 3 Maret 896.790.792 226.552.495 1.123.343.287 4 April 878.199.592 182.449.990 1.060.649.582 5 Mei 1.031.981.405 280.196.900 1.312.178.305 6 Juni 607.126.567 99.307.375 706.433.942 7 Juli 1.011.276.311 207.474.120 1.218.750.431
8 Agustus 943.267.128 246.973.755 1.190.240.883 9 September 841.457.649 205.969.220 1.047.426.869 10 Oktober 879.569.002 352.289.590 1.231.858.592 11 November 931.839.682 245.009.260 1.176.848.942 12 Desember 930.560.714 199.438.040 1.129.998.754 Jumlah 10.642.697.820 2.609.096.827 13.251.794.647
Sumber: Faisal Akbar, 2022
Tabel 6. Rekapitulasi Penerimaan dan Penyetoran PNBP Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan Tahun Anggaran 2020
No Bulan
Penerimaan (Rp) Jumlah
RAMBU PUPK 1 Januari 819.487.961 222.790.065 1.042.278.026 2 Februari 841.271.111 214.648.990 1.055.920.101 3 Maret 836.107.774 268.007.980 1.104.115.754 4 April 952.032.373 155.926.130 1.107.958.503 5 Mei 746.382.573 147.044.315 893.426.888 6 Juni 859.252.205 177.364.225 1.036.616.430 7 Juli 931.096.086 225.774.305 1.156.870.391 8 Agustus 900.404.448 279.387.345 1.179.791.793 9 September 1.001.435.647 272.657.585 1.274.093.232 10 Oktober 932.710.646 171.881.975 1.104.592.621 11 November 904.412.210 155.073.190 1.059.485.400 12 Desember 921.068.807 216.210.795 1.137.279.602 Jumlah 10.645.661.881 2.506.766.900 13.152.428.781
Sumber: Faisal Akbar, 2022
Tabel 7. Rekapitulasi Penerimaan dan Penyetoran PNBP Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan Tahun Anggaran 2021
No Bulan Penerimaan dan Penyetoran (Rp) Jumlah RAMBU PUPK 1 Januari 881.331.295 129.950.705 1.011.282.000 2 Februari 995.886.856 166.884.965 1.162.771.821 3 Maret 1.062.020.997 243.414.580 1.305.435.577 4 April 909.104.552 171.310.755 1.080.415.307 5 Mei 925.780.130 163.592.205 1.089.372.335 6 Juni 853.269.216 217.048.625 1.070.317.841 7 Juli 1.054.289.638 161.293.620 1.215.583.258 8 Agustus 955.903.668 197.040.195 1.152.943.863 9 September 933.171.915 153.841.750 1.087.013.665 10 Oktober 850.364.278 163.318.080 1.013.682.358 11 November 956.064.611 175.149.845 1.131.214.456 12 Desember 940.690.850 196.326.480 1.137.017.330 Jumlah 11.317.878.006 2.139.171.805 13.457.049.811
Sumber: Faisal Akbar, 2022

## Pembahasan
Berdasarkan  analisis  data,  penulis  menghitung  seliisih/perbandingan  antara  tujuan  penerimaan  RAMBU  dan PUPK  dengan  realisasi  penerimaan  RAMBU  dan  PUPK  Tahun  Anggaran  2018-2021  yang  terjadi  di  kantor Kesyahbandaran Induk Belawan.
Tabel 8. Selisih Target Penerimaan RAMBU dengan Realisasi RAMBU Tahun Anggaran 2018-2021 Pada kantor Kesyahbandaran Utama Belawan
Tahun Target RAMBU (Rp) Realisasi RAMBU (Rp) Selisih (Rp) Keterangan 2018 10.147.570.103  13.086.709.459 2.939.139.356 Pada  tahun  2018,  target yang ditetapkan dapat tercapai, dan dalam beberapa  kasus  cenderung melampaui  target,  namun hal  ini  tidak  serta  merta berarti tahun tersebut berhasil  karena  realisasi yang  diperoleh  mungkin masih  lemah  atau  kurang
tinggi dari target.
2019 13.403.468.908  10.642.697.820 2.760.771.088 Karena terdapat ketidaksesuaian antara tujuan  dan  kenyataan  di tahun  2019,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  target PNBP pendapatan dari jasa navigasi  laut  tahun  ini tidak terpenuhi. 2020 9.412.213.000 10.645.661.881 1.233.448.881 Pada  tahun  2020,  tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan sukses, bahkan dapat mengungguli  atau  bahkan melampaui  tujuan  yang telah  ditetapkan.  Namun dapat  dikatakan bahwa tingkat realisasi  yang  yang diperoleh  masih  kurang atau kurang optimal 2021 13.365.500.000  11.317.878.006 2.047.621.994 Di  tahun  2021,  terdapat selisih antara target dengan realisasi  yang  membuat penerimaan  jasa  navigasi pelayaran  tidak  mencapai target  PNBP,  maka  bisa disadari  masih  jauh  dari target yang telah ditetapkan.
Tabel 9. Selisih Target Penerimaan PUPK dengan Realisasi PUPK Tahun Anggaran 2018-2021 Pada kantor Kesyahbandaran Utama Belawan
Tahun Target PUPK (Rp) Realisasi PUPK (Rp) Selisih (Rp) Keterangan 2018 4.498.612.500 2.572.342.599 2.412.269.901 Ketika terjadi disparitas antara  tujuan  dengan  apa yang  sebenarnya  terjadi, pendapatan  pelayaran  dan jasa kelautan tidak mencapai target PNBP tahun  2018,  meskipun  tidak meleset  dari  target  yang telah ditetapkan sebelumnya. 2019 2.827.417.175 2.609.096.827 218.320.348 Dapat dikatakan bahwa penerimaan  dari  pelayaran dan  jasa  kelautan  tidak melebihi target PNBP tahun 2019, karena adanya
ketidaksesuaian antara target  dan  realisasi  tahun 2019. 2020 2.203.680.000 2.506.766.900 303.086.900 Pada  tahun  2020,  tujuan yang  telah  ditetapkan  dapat tercapai  dengan  baik,  dan mereka bahkan dapat mengungguli  atau  bahkan melampaui tujuan yang telah  ditetapkan.  Namun dapat dikatakan bahwa tingkat realisasi yang dicapai  masih  kurang  atau kurang tinggi. 2021 2.919.142.175 2.139.171.805 779.970.370 Pada  tahun  2021  terjadi disparitas antara tujuan dengan hasil yang sebenarnya, sehingga pendapatan  pelayaran  dan jasa  kelautan  kurang  dari target  PNBP,  atau  bahkan masih  jauh  dari  target  yang telah ditetapkan untuk kantor itu sendiri.
Dari  berbagai  penampakan  yang  sudah  terlihat  diatas  yang  telah  pecahkan  oleh  peneliti  terlihat  bahwa penerimaan  Jasa  Navigasi  Pelayaran  (RAMBU/SBNP)  dan  Jasa  Perkapalan  Dan  Kepelautan  (PUPK)  Tahun Anggaran  2018-2021  masih  belum  terealisasikan  dengan  baik  sehingga  target  yang  ditetapkan  masih  belum mencapai  target  PNBP.  Untuk  meningkatkan  penerimaan  PNBP  kantor  Kesyahbandaran  harus  lebih meningkatkan fasilitas, pelayanan dan kerja sama dengan prima agar penerimaan PNBP dapat tercapai dan lebih optimal.
Karena  pemerintah  kini  sedang  merencanakan  pertumbuhan  di  berbagai  sektor,  PNBP  memainkan  fungsi yang  sangat vital  bagi  negara. Karena kebutuhan  dan  harapan  masyarakat terus berkembang pada tingkat  yang mengkhawatirkan,  menawarkan  layanan  berkualitas  tinggi  tidak  diragukan  lagi  merupakan  salah  satu pertimbangan  terpenting  dalam  memberikan  layanan  pajak.  Dalam  hal  memberikan  pelayanan  prima  dan mengatasi berbagai tantangan yang sering terjadi selama pelayanan, menerapkan praktik tata kelola yang baik di kantor  pusat  Kesyahbandaran  Belawan  adalah  salah  satu  metode  yang  paling  efektif  untuk  melakukannya. Dengan diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola yang baik oleh staf, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang sederhana dan mampu menyelesaikan segala kesulitan atau keluhan yang mungkin dialami.

## PENUTUP
Setelah  peneliti  mendapatkan  keputusan  dari  penelitian  tersebut,  peneliti  menyimpulkan  bahwa  Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  di  kantor  Syahbandar  Induk  Belawan  tidak  meningkat  banyak  selama  4  (empat) tahun terakhir, dimulai dari tahun anggaran 2018-2021.
Pada  tahun  2018  target  RAMBU  yang  ditetapkan  dapat  tercapai  bahkan  cenderung  melebihi  dari  target namun  belum  tentu  dikatakan  baik  karena  bisa  jadi  realisasi  yang  dicapai  masih  lemah/kurang  tinggi.  Serta terdapat  selisih  antara  target  dengan  realisasi  PUPK  yang  membuat  penerimaan  pada  jasa  perkapalan  dan kepelautan tidak mencapai target PNBP, bahkan masih belum bisa meningkat dengan sempurna.
Di tahun 2019, terdapat selisih antara target dengan realisasi RAMBU sehingga bisa dikatakan penerimaan pada jasa navigasi pelayaran tidak mencapai target PNBP. Dan juga terdapat selisih antara target dengan realisasi PUPK sehingga bisa dikatakan penerimaan pada jasa perkapalan dan kepelautan tidak mencapai target PNBP.
Pada  tahun  2020  target  RAMBU  yang  ditetapkan  dapat  terealisasikan  dengan  baik  bahkan  cenderung melebihi  dari  target  yang  telah  ditetapkan.  Namun,  realisasi  yang  dicapai  bisa  dikatakan  masih  lemah/kurang tinggi.  Untuk  PUPK  target  yang  ditetapkan  dapat  terealisasikan  dengan  baik  bahkan  cenderung  melebihi  dari target yang telah ditetapkan. Namun, realisasi yang dicapai bisa dikatakan masih lemah/belum cukup tinggi.
Di  tahun  2021,  terdapat  selisih  antara  target  dengan  realisasi  RAMBU  yang  membuat  penerimaan  jasa navigasi pelayaran tidak mencapai target PNBP, bahkan untuk melebihi dari target masih terlalu jauh dari target yang  sudah  ditetapkan.  Sama  halnya  PUPK  terdapat  selisih  antara  target  dengan  realisasi  yang  membuat
penerimaan pada jasa perkapalan dan kepelautan tidak mencapai target PNBP, bahkan tidak cukup meroket dari yang sudah diharapkan.
Hal  ini  disebabkan  masih  belum  tercapainya/terwujudnya  akseptabilitas  yang  tepat  dari  jenis  pelayanan yang diberikan, bahkan cenderung tertinggal dari target yang telah ditetapkan. Selisih antara target penerimaan RAMBU  dan  PUPK  dengan  realisasi  penerimaan  tahun  anggaran  2018-2021  belum  menyempit,  dan  target PNBP belum terpenuhi setiap tahun. Pelayanan publik yang berkualitas akan menjadi aspek yang semakin vital dalam  menyelenggarakan  pelayanan  perpajakan,  seiring  dengan  berkembangnya  kebutuhan  dan  tuntutan masyarakat  yang  semakin  cepat.  Menerapkan  prinsip-prinsip  tata  kelola  yang  baik  di  kantor  Kesyahbandaran Utama Belawan adalah cara terbaik untuk  menghasilkan  layanan  yang  berkualitas dan  menyelesaikan  berbagai masalah yang sering muncul dalam layanan. Masyarakat akan mendapatkan manfaat dari berbagai  layanan dan akan  mampu  mengatasi semua kesulitan dan keluhan  yang  ada  jika staf  mengadopsi prinsip-prinsip  tata kelola yang baik.
Dari kesimpulan yang telah di jelaskan di atas, maka penulis mencoba untuk memberikan sedikit saran yang mungkin  dapat  menjadi  sebagai  bahan  pertimbangan  bagi  kantor  Kesyahbandaran  Utama  Belawan.  Kantor diharapkan harus lebih meningkatkan fasilitas, pelayanan dan kerja sama dengan prima agar penerimaan PNBP dapat tercapai dan lebih optimal guna untuk meningkatkan efektivitas kinerja anggaran.

## DAFTAR RUJUKAN
Amin,  S.  G.  Al.  (2015). Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Pencapaian  Target  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak  (Pnbp)  Pada  Upt  Balai  Konservasi  Tumbuhan  Kebun  Raya  Purwodadi .  Malang.  UIN  Maulana Malik Ibrahim.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2016). Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Perhubugan. PP RI No 15 Tahun 2016. Jakarta. Renata,  T.  (2021). Analisa  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Pada  Kantor  Kesyahbandaran  Dan  Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai . Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pajak. 1 (1), 1–5.
Sugiyono, S. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta. Muhammad Tahrulloh, dkk  (2021). Analisis Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang Tahun Anggaran 2016-2020. Gorontalo Fisheries journal. 4 (1), 14–26.