Jambura Accounting Review, Volume 4 No. 2, Agustus. 2023. Hal. 236 - 249
Jambura Accounting Review
Journal homepage: http//:jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar E-ISSN 2721-3617
Pengaruh  Kesadaran,  Sanksi,  dan  Pelayanan  Fiskus  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Rani Aprilia a , Rusdi b a, b Universitas Pamulang, Jl. Surya Kencana No.1 Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15417
Email : raniaprilia130@gmail.com a , dosen01393@unpam.ac.id b

## INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel: Received 06-08-2023 Revised 25-08-2023
Accepted 26-08-2023

## Kata Kunci:
Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan,
Pelayanan Fiskus, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

## Keywords:
Taxpayer Awareness Tax Sanctions Fiscus Service
Motor Vehicle Taxpayer
Compliance ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  bagaimana  wajib pajak kendaraan bermotor menanggapi kesadaran pajak, sanksi pajak, dan fiskus.  Penelitian  dilakukan  pada  mahasiswa  S1  Akuntansi  Universitas Pamulang. Metode kuantitatif digunakan untuk penelitian ini. Mahasiswa S1  Akuntansi  yang  berkuliah  di  Universitas  Pamulang  dari  semester  1 sampai semester 7 merupakan populasi penelitian. Data primer digunakan untuk  analisis  ini.  Dengan  sampel  acak  berstrata  diperoleh  sampel penelitian  sebanyak  98  mahasiswa  S1  akuntansi  Universitas  Pamulang yang aktif dari semester  1 sampai  7  yang memiliki kendaraan bermotor. Sampel  acak  berstrata  merupakan  kebaruan  penelitian,  dimana  referensi dalam artikel ini tidak ada yang memakai metode tersebut. Analisis regresi linear berganda digunakan di sini untuk penelitian. Temuan menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak pada kendaraan bermotor dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan fiskus sekaligus. Terdapat tidak pengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dari fiskus, namun pengaruh positif dan signifikan dari kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan lebih besar.

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  how  motor  vehicle  taxpayers respond  to  tax  awareness,  tax  sanctions,  and  the  tax  authorities.  The research was conducted on Bachelor of Accounting students at Pamulang University. Quantitative method was used for this research. Bachelor of Accounting students who study at Pamulang University from semester 1 to  semester  7  are  the  study  population.  Primary  data  is  used  for  this analysis. Using a stratified random sample, a sample of 98 undergraduate accounting  students  from  Pamulang  University  who  were  active  from semesters 1 to 7 who owned motorized vehicles were obtained as a sample. The random stratified sample is a novelty of the study, where no references in this article use this method. Multiple linear regression analysis was used here  for the study.  The findings show that the presence of  taxpayers  on vehicles  is  driven  by  taxpayer  awareness,  tax  sanctions,  and  the  tax authorities as well. There is no and no significant effect on motor vehicle taxpayer  compliance  from  the  tax  authorities,  but  the  positive  and
significant effect of taxpayer awareness and tax sanctions is greater.
@2023 Rani Aprilia, Rusdi Under The License CC BY-SA 4.0

## PENDAHULUAN
Pajak  ialah  pembayaran  wajib  kepada  pemerintah  yang  diwajibkan  oleh undang-undang  dan  digunakan  untuk  mendanai  pengeluaran  negara  yang  akan dinikmati  masyarakat secara  tidak langsung.  Dalam  APBD,  pajak dianggap  sebagai retribusi  daerah,  dan  APBD  berperan  penting  dalam  menyediakan  pendanaan  bagi pemerintah  kota.  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  adalah  pajak  daerah  atas kendaraan bermotor. Berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009,  PKB  ialah  pajak  atas  kepemilikan  dan/atau  pengelolaan  kendaraan  bermotor. Semua proses pembayaran PKB ditangani oleh kantor Samsat.
Angkutan  kendaraan  bermotor  merupakan  kebutuhan  penting  dari  waktu  ke waktu,  dengan  meningkatnya  kepemilikan  kendaraan  bermotor  berpotensi meningkatkan  PAD.  Di  Provinsi  Banten  diketahui  bahwa  perkembangan  pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Grafik 1. Jumlah Kendaraan Kab Tangerang (Banten) dalam Unit

## Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Banten 2018-2020
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Banten  (BPS)  menyatakan  jumlah  kendaraan terus  meningkat  dari  tahun  2018  ke  tahun  2020.  APBD  tentu  menjadi  fokus  upaya pemerintah daerah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak terkait kenaikan tersebut.
Grafik 2. Penerimaan PKB Bermotor Banten
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, n.d. 2018-2020
Grafik  2,  mengungkapkan  bahwa  pada  tahun  2020,  Provinsi  Banten mengumpulkan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 2.726.590.125.874, merupakan jumlah terendah yang pernah dipungut; ini adalah 81% dari tujuan APBD untuk  daerah  tersebut.  Dengan  angka  tersebut,  target  APBD  turun  drastis  karena pendapatan tidak sesuai dengan tahun sebelumnya bahkan tidak mencapai 100%. Hal ini bertentangan dengan kepemilikan kendaraan yang terus meningkat. Jika individu siap  membayar  lebih  banyak  pajak,  tidak  akan  sulit  untuk  mencapai  target pengumpulan pajak yang sangat besar.
Studi telah menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak (Y) dapat dipengaruhi oleh  berbagai  faktor,  termasuk  kesadaran  wajib  pajak  (X1),  sanksi  pajak  (X2),  dan pelayanan  fiskus  (X3).  Menurut  penelitian  Astana  &  Lely  (Widiastini,  N,  P  & Supadmi,  N  2020:1646)  penyebab  utamanya  adalah  kesadaran  wajib  pajak  (X1). Seberapa baik seorang wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya menunjukkan tingkat kesadaran diri orang tersebut tentang sifat dan pentingnya sistem pajak. Baik Widiastini  &  Supadmi  (2020)  serta  Widyana  &  Putra  (2020)  menemukan  bahwa kesadaran  wajib  pajak  tentang  perlunya  membayar  pajak  secara  adil  menyebabkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Hormati et. al . (2021) dan Balqis & Rusdi (2020) menyimpulkan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak  tidak  mempengaruhi  kepatuhan  wajib pajak, sehingga kesimpulan ini bertentangan dengan temuan mereka.
Menurut  temuan  Nurlaela  (Widyana,  D,  P  &  Putra,  I  ,  N,  W  2020:42–43), sanksi  pajak  (X2)  merupakan  faktor  kedua.  Memastikan  peraturan  pajak  yang ditetapkan  dipatuhi  diperlukan  adanya  sanksi  pajak  sebagai  alat  pencegahan ketidakpatuhan. Penelitian sebelumnya oleh  Widyana  &  Putra  (2020),  Widiastini  & Supadmi  (2020),  serta  Dharma  &  Astika  (2021)  menunjukkan  bahwa  sanksi  pajak meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak tidak terkait dengan kepatuhan pajak kendaraan bermotor yang lebih besar dalam studi yang dilakukan oleh Rizal (2019), Karlina & Ethika (2020), dan Maulana & Septiani (2022).
Menurut  temuan  Mahardika  (Widyana,  D,  P  &  Putra,  I  ,  N,  W  2020:43), pelayanan  administrasi  perpajakan  (X3)  merupakan  faktor  ketiga.  Layanan  dalam konteks  ini  dapat  mengambil  banyak  bentuk,  termasuk  namun  tidak  terbatas  pada penyediaan  individu  yang  berkualitas  (seperti  petugas  pajak),  pengembangan infrastruktur  pajak  yang  lebih  baik,  dan  penerapan  solusi  teknologi  mutakhir  untuk masalah yang terkait dengan pemenuhan tanggung jawab pajak. Fiskus meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menurut Widyana & Putra (2020) dan Awaloedin, et. al. (2020). Studi tersebut bertentangan dengan temuan Fatmawati & Adi (2022)  dan Juliantari et al . (2021), yang mengindikasikan bahwa otoritas pajak memang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Artikel  ini  telah  memaparkan  konteks  sejarah  di  mana  fenomena  yang melibatkan kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus tampaknya terjadi. Terdapatnya kesenjangan penelitian yang ditunjukkan oleh riset gap. Dimana masih  terdapat  penelitian  dengan  hasil  berpengaruh  dan  tidak  brpengaruh  sehingga masih memiliki hasil yang berbeda antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.  Sehingga  penulis  bersemangat  untuk  menyelidiki  topik  tersebut,  dengan kebaruan penelitian memakai metode sampel acak berstrata, dimana referensi dalam artikel ini tidak ada yang memakai metode tersebut.

## KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

## Teori Atribusi
Penelitian Robbins (Fatmawati & Adi, S 2022:884–85) mengemukakan bahwa atribusi adalah hipotesis tentang alasan-alasan perilaku di mana aktivitas menimbulkan kesan. Prinsip dasar teori atribusi adalah bahwa orang mengaitkan penyebab internal atau  eksternal  dengan  tindakan  orang  lain  berdasarkan  apa  yang  mereka  saksikan. Tingkah laku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya diatur oleh unsur- unsur  internal,  seperti  tingkat  kesadaran,  pengetahuan,  dan  pemahamannya, sebagaimana  dikemukakan  oleh  Karlina  &  Ethika  (2020:145–46).  Seperti  yang dijelaskan  Ramadhan  (2022:601),  besaran  sanksi  untuk  keterlambatan  pembayaran dan efisiensi proses pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh instansi pemerintah adalah dua contoh faktor eksternal tersebut.

## Compliance Theory (Teori Kepatuhan)
Teori kepatuhan, seperti yang didefinisikan oleh (Fatmawati & Adi, S 2022), adalah  teori  yang  mencoba  menjelaskan  mengapa  orang-orang  tertentu  mengikuti norma-norma yang ditetapkan untuk mereka. Wajib pajak patuh pada hukum karena sadar  akan  kewajibannya  dan  mengambil  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk memenuhinya. Wajib Pajak yang melakukan upaya tulus untuk memenuhi tanggung jawab keuangan mereka dengan mengajukan dan membayar pajak mereka tepat waktu membantu negara memenuhi janjinya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pelayanan publik dan menghindari hukuman untuk melakukannya.

## Kesadaran Wajib Pajak
Penelitian  Balqis  &  Rusdi  (2020:347)  mengutip  pernyataan  Rahayu  bahwa “kesadaran  pajak”  mengacu  pada  kesiapan  untuk  memenuhi  tanggung  jawab kenegaraan  seseorang  dengan  membayar  bagian  pajak  yang  adil  untuk  mendukung upaya pembangunan negara. Untuk mengukur kesadaran wajib pajak, peneliti Wardani dan Rumiyatun dalam penelitiannya (Karlina, U & Ethika, M 2020:147) menggunakan banyak  indikator,  antara  lain:  1)  Untuk  memenuhi  komitmen  membayar  pajak, seseorang  harus  menyadari  haknya  dan  adanya  kewajiban  tersebut.  2)  Kepercayaan wajib  pajak  terhadap  pendanaan  untuk  pemerintah  daerah  dan  negara  bagian.  3) Memotivasi masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Lebih lanjut, Utomo &  Iswara  (2021:7–8)  menyatakan  bahwa  indikator  seperti  1)  Pajak  ditentukan  oleh undang-undang bersifat memaksa. 2) Menyisihkan setiap tahun untuk bayar pajak. 3) Pembebasan pajak dan penundaan pajak berdampak buruk bagi pemerintah. 4) Pajak dibayar tepat waktu sesuai kebutuhan.

## Sanksi Perpajakan
Sanksi pajak, sebagaimana didefinisikan oleh Maulana & Septiani (2022:234– 35),  adalah  tindakan  yang digunakan  terhadap  wajib  pajak untuk  mencegah  mereka melakukan pelanggaran hukum. Sanksi pajak seharusnya menjadi pencegah bagi wajib pajak yang lamban membayar iurannya. Indikator pengukuran yang digunakan dalam sanksi perpajakan adalah sebagai berikut, sebagaimana dilaporkan oleh Wardani dan Rumiyatun dalam penelitiannya (Karlina, U & Ethika, M 2020:148): 1) Wajib pajak memahami  dasar  pemikiran  pengenaan  sanksi  pajak  kendaraan  bermotor.  2) Menghukum  pembayar  pajak  dengan  keras  adalah  salah  satu  cara  untuk  memberi pelajaran. 3) Hukuman berat harus dikenakan untuk pelanggaran hak wajib pajak yang terus-menerus. Menurut kajian Rumiyatun dalam penelitiannya (Utomo, G & Iswara, U 2021:8) berikut beberapa metrik yang digunakan untuk menentukan berat ringannya sanksi pajak  1) Disiplin dalam pembayaran pajak memerlukan sanksi. 2) Jika sering terlambat  membayar  pajak,  pemerintah  akan  menindak.  3)  Sanksi  bagi  wajib  pajak harus mencerminkan beratnya keterlambatan pembayaran mereka. 4) Jangan pernah terkena biaya bunga karena terlambat membayar pajak.

## Pelayanan Fiskus
Penelitian  Jatmiko  (Fatmawati  &  Adi,  S  2022:886)  menunjukkan  bahwa penyediaan layanan ini memenuhi berbagai tuntutan wajib pajak. Sebaliknya, otoritas pajak  adalah  pemungut  pajak.  Oleh  karena  itu,  setiap  aktivitas  yang  dilakukan  oleh otoritas  pajak  sebagai  tanggapan  atas,  atau  untuk  mengantisipasi,  permintaan  klien dapat  dianggap  sebagai  layanan  pajak.  Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Fatmawati dalam penelitian (Juliantari et al . 2021) indikator seperti ini digunakan untuk menilai kualitas  pelayanan  pajak:  1)  Kemampuan  petugas  pajak  dalam  melaksanakan pelayanan  perpajakan  dengan  baik.  2)  Petugas  meluangkan  waktu  untuk mengklarifikasi hal-hal yang kurang terkait pajak. (3) Petugas memiliki kemampuan komunikasi yang baik. 4) Petugas dapat memberikan wajib pajak dengan pelayanan yang sederhana. Dharma dan Suardana dalam penelitian (Darmawan, I & Wirasedana, I, W 2022:1763) menemukan bahwa salah satu penentu kualitas pelayanan adalah 1) Menyenangkan  atau  tidaknya  petugas  terhadap  pelanggan.  2)  Data  yang  mudah dicerna  dan  dijelaskan  dengan  baik.  3)  Keahlian  dalam  bidang  subjek.  4)  Masalah ditangani dengan cepat. 5) Layanan yang diberikan memudahkan untuk mendapatkan arahan dan nasihat.

## Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Penelitian  Siti  Kurnia  Rahayu  (Rizal,  A  2019:77)  kepatuhan  dalam  hal perpajakan  ialah  perbuatan  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan  perpajakan  yang berlaku  di suatu  negara.  Menurut  studi  Wardani  dan  Rumiyatun  (Karlina,  U  &  Ethika,  M 2020:147), alat-alat berikut digunakan untuk mengevaluasi variabel kepatuhan wajib pajak: 1) Membayar semua pajak tepat waktu sebagaimana diwajibkan oleh undang- undang.  2)  Jangan  terlambat  dengan  pengajuan  pajak.  3)  Wajib  pajak  memenuhi semua  persyaratan  kualifikasi.  4)  Tanggal  jatuh  tempo  pembayaran  pajak dikomunikasikan  kepada  wajib  pajak.  Kajian  Dewi  (Juliantari et  al .  2021:134)
menunjukkan  bahwa  indikator  kepatuhan  yaitu  1)  Kemampuan  wajib  pajak  dalam membayar  tagihan  pajak  kendaraan  bermotor.  2)  Masih  dimungkinkan  untuk menyelesaikan  semua  kewajiban  terkait  kontribusi  yang  belum  diselesaikan.  3) Adanya  sanksi  administrasi  yang  dapat  dikenakan  kepada  wajib  pajak.  4)  Undang- undang pajak kendaraan harus selalu diikuti.

## Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor.
Kesadaran wajib pajak mengacu pada mentalitas mereka yang telah belajar dan secara  sukarela  memenuhi  tanggung  jawab  perpajakan  mereka  tanpa  tekanan  atau campur tangan eksternal. Kesadaran tentang kewajiban perpajakan wajib pajak akan meningkat sebagai akibatnya, meskipun hanya secara tidak langsung. Baik Dharma & Astika  (2021)  serta  Widiastini  &  Supadmi  (2020)  menunjukkan  bahwa  kesadaran wajib  pajak  tentang  perlunya  membayar  pajak  kendaraan  secara  adil  menghasilkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Widyana & Putra (2020) mencapai kesimpulan yang  sama,  berpendapat  bahwa  peningkatan  kesadaran  wajib  pajak  mengarah  pada kepatuhan  yang lebih  besar. Hipotesis  berikut  dapat diturunkan  dari  informasi  yang diberikan di atas :
H 1 : Kesadaran di kalangan wajib pajak dikatakan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap perpajakan kendaraan bermotor secara positif.

## Pengaruh  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor.
Sanksi  pajak  memastikan  kepatuhan  terhadap  semua  aturan  dan  peraturan pajak yang berlaku. Sanksi pajak dapat dikenakan kepada wajib pajak yang sengaja atau  tidak  sengaja  melanggar  hukum.  Meskipun  ada  sanksi  yang  dapat  digunakan untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak dan memberikan insentif kepada wajib pajak  untuk  memenuhi  kewajiban  pajaknya,  penggunaan  sanksi  tersebut  tidak mungkin dapat meningkatkan kepatuhan tanpa pengenaan sanksi yang berat. Sanksi pajak  meningkatkan  kepatuhan  terhadap  perpajakan  kendaraan  bermotor,  menurut penelitian  yang  dilakukan  oleh  Juliantari et  al .  (2021)  dan  Widiastini  &  Supadmi (2020). Hasil yang sama juga dicapai oleh Dharma & Astika (2021) yang menyatakan bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  atas  kendaraan  bermotor  dapat  ditingkatkan  melalui sanksi perpajakan. Hipotesis berikut dapat diturunkan dari informasi yang diberikan di atas :
H 2 : Sanksi  di  kalangan  wajib  pajak  dikatakan  dapat  meningkatkan  kepatuhan terhadap perpajakan kendaraan bermotor secara positif.

## Pengaruh  Pelayanan  Fiskus  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor.
Menawarkan bantuan dalam persiapan pajak adalah layanan yang diamanatkan oleh  pemerintah.  Lebih  banyak  orang  akan  bersedia  untuk  mematuhi  petugas  pajak dan membayar uang hasil jerih payah mereka jika mereka mendapatkan layanan yang lebih baik. Menurut studi Widyana & Putra (2020), pelayanan yang ditawarkan fiskus
dapat  meningkatkan  kepatuhan  terhadap  perpajakan  kendaraan  bermotor.  Layanan yang ditawarkan oleh otoritas pajak, seperti yang ditunjukkan oleh Awaloedin et al. (2020), menyebabkan tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor yang lebih tinggi. Hipotesis berikut dapat diturunkan dari informasi yang diberikan di atas:
H 3 : Pelayanan  fiskus  dikatakan  dapat  meningkatkan  kepatuhan  terhadap perpajakan kendaraan bermotor secara positif.

## Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sanksi  Perpajakan,  dan  Pelayanan  Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
Kepatuhan  terhadap  perpajakan  kendaraan  bermotor  dapat  dipengaruhi  oleh beberapa faktor antara lain kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus.  Pemenuhan  kewajiban  perpajakan  akan  meningkat  seiring  meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Jika pembayar pajak menyadari bahwa mereka  menghadapi  hukuman  yang  berat  karena  gagal  mematuhi  kewajiban  pajak mereka,  mungkin  mereka akan  lebih  termotivasi untuk  mengambil  langkah-langkah ini untuk melakukannya. Otoritas pajak yang melakukan tugas juga dapat mendorong pembayar  pajak  untuk  memenuhi  tujuan  tawar-menawar  mereka  dengan  membayar bagian mereka secara adil. Kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus  semuanya  berpengaruh  baik  (simultan)  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak terhadap  pajak  kendaraan  bermotor,  seperti  yang  dipelajari  oleh  Widyana  &  Putra (2020). Hipotesis berikut dapat diturunkan dari informasi yang diberikan di atas:
H 4 : Kepatuhan  terhadap  pajak  kendaraan  bermotor  diduga  dipengaruhi  oleh kesadaran  wajib  pajak,  sanksi  perpajakan,  dan  pelayanan  fiskus  sekaligus (simultan).

## METODE PENELITIAN
Menurut  Hardani et  al .  (2020:254),  metodologi  penelitian  kuantitatif digunakan  untuk  penelitian  ini.  Berbeda  dengan  penelitian  kualitatif  yang mengutamakan  proses  investigasi  di  atas  hasil,  penelitian  kuantitatif  lebih mengutamakan hasil daripada metode. Data primer dikumpulkan melalui pemberian kuesioner kepada mahasiswa aktif S1 Akuntansi semester 1-7 di Universitas Pamulang yang juga memiliki kendaraan bermotor.
Populasi penelitian berjumlah 6.479 orang yang semuanya terdaftar di Program Studi Akuntansi tahun ajaran 2022/2023 terdiri dari semester 1 = 1.513, semester 2 = 396, semester 3 = 1.197, semester 4 = 283, semester 5 = 1.183, semester 6 = 276, dan semester 7 = 1.631. Menurut Husein dalam penelitian (Dharma, I, B, A and Astika, I, B 2021:1622) sampel berdasarkan algoritma slovin diperoleh rumus sebagai berikut : n = N / (1+Ne 2 )
Keterangan: n = jumlah anggota sampel N= jumlah anggota populasi
e = nilai kritis (batas ketelitian 0,1) Perhitungan sampel : N= 6.479 / (1 + 6.479 (0,1) 2 ) = 98,48 = 98 (dibulatkan)
Menurut  Rinaldi, et.  al. (2020:5)  teknik  sampel  yang  masuk  akal  untuk digunakan oleh populasi yang terdiri dari strata ialah teknik stratified random sampling

## Teknik Analisis Data
Analisis dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda. Menurut  Sahir  (2021:52),  regresi  berganda  adalah  metode  analisis  yang  melibatkan penggunaan  dua  atau  lebih  variabel  bebas  untuk  menilai  satu  variabel  terikat. Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus merupakan variabel bebas, sedangkan  kepatuhan  wajib  pajak  di  bidang  pajak  kendaraan  bermotor  merupakan variabel terikat. Persamaan regresi berganda memiliki bentuk berikut :
Y = a + b1X1 + b2X2 + ….+ bnXn
Keterangan:
Y = Variabel terikat X1, X2, X3 = Variabel bebas a = Konstanta (apabila nilai X sebesar 0, maka Y akan sebesar a) b1, b2 = Koefesien regresi (nilai peningkatan atau penurunan)

## HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Analisis Statisktik Deskriptif
Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif Descriptive Statistics Kesadaran Wajib Pajak Sanksi Perpajakan Pelayanan Fiskus Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Valid N (listwise) N 98 98 98 98 98 Minimum 7 7 9 8 Maximum 35 35 45 40 Mean 29,40 29,15 36,11 34,54 Std. Deviation 6,577 6,218 7,957 7,822
Sumber : Output SPSS 24, 2023
Hasil uji diatas menampilkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki rentang  7–35,  dengan  rata-rata  29,40  dan  standar  deviasi  6,577.  Variabel  sanksi perpajakan memiliki rentang 7–35, dengan rata-rata 29,15 dan standar deviasi 6,218. Variabel pelayanan fiskus memiliki rentang 9–45, dengan rata-rata 36,11 dan standar deviasi  7,957.  Dan  variabel  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  memiliki rentang 8-40, dengan rata-rata 34,54 dan standar deviasi 7,822.

## Analisis Regresi Linear Berganda
Tabel 2. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig B Std. Error Beta 1  (Constanta) -0,168 1,504 -0,112 0,911 Kesadaran Wajib Pajak 0,625 0,100 0,526 6,247 0,000 Sanksi Perpajakan 0,417 0,108 0,332 3,855 0,000 Pelayanan Fiskus 0,115 0,062 0,117 1,865 0,065
a. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Sumber : Output SPSS 24, 2023
Berikut persamaan regresi yang diturunkan dari Tabel 2:
Y = -0,168 + 0,625 X1 + 0,417 X2 + 0,115 X3
Oleh karena itu, kesimpulan berikut dapat dibuat dari temuan uji regresi linear berganda penelitian ini :
a. Jika  nilai  seluruh  variabel  independen  dianggap  0,  maka  nilai  konstanta  yang dihasilkan  adalah  -0,168  yang  dapat  diartikan  sebagai  penurunan  variabel dependen sebesar 0,168 satuan.
b. Nilai  koefisien  regresi  X1  adalah  0,625  yang  dapat  diartikan  peningkatan  satu satuan  pada  X1  menghasilkan  kenaikan  sebesar  0,625  satuan  pada  Y  dengan asumsi variabel konstan.
c. Nilai  koefisien  regresi  X2  adalah  0,417  yang  dapat  diartikan  peningkatan  satu satuan  pada  X2  menghasilkan  kenaikan  sebesar  0,417  satuan  pada  Y  dengan asumsi variabel konstan.
d. Nilai  koefisien  regresi  X3  adalah  0,115  yang  dapat  diartikan  peningkatan  satu satuan  pada  X3  menghasilkan  kenaikan  sebesar  0,115  satuan  pada  Y  dengan asumsi variabel konstan.

## Uji Simultan (F)
Tabel 3. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 5114,334 3 1704,778  195,425  0,000 b Residual 820,003 94 8,723 Total 5934,337 97
a. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor b. Predictors: (Constant), Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib  Pajak, Sanksi Perpajakan Sumber : Output SPSS 24, 2023
Hasil uji diatas menampilkan bahwa nilai sig < 0,05 dan F hitung 195,425 > F
tabel  2,70.  Oleh  karena  itu,  Ha  diterima  dan  menolak  H0,  menunjukkan  bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus semuanya mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara simultan.
Uji Koefisien Determinasi ( R 2 )
Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary Model R R Square Adjust R Square Std. Error of the Estimate 1 0,928 a 0,862 0,857 2,954
a. Predictors: (Constant), Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak,   Sanksi Perpajakan Sumber : Output SPSS 24, 2023
Hasil uji diatas menampilkan nilai R square yang disesuaikan sebesar 0,862, atau  86,2%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  86,2%  dari  hubungan  yang  diamati  dapat dikaitkan dengan kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan fiskus tentang kepatuhan wajib  pajak  kendaraan  bermotor,  sedangkan  13,8%  sisanya  dapat  dikaitkan  dengan variabel lain.

## Uji Parsial (T)
Tabel 5. Hasil Uji Statistik T Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig B Std. Error Beta 1  (Constanta) -0,168 1,504 -0,112 0,911 Kesadaran Wajib Pajak 0,625 0,100 0,526 6,247 0,000 Sanksi Perpajakan 0,417 0,108 0,332 3,855 0,000 Pelayanan Fiskus 0,115 0,062 0,117 1,865 0,065
a. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Sumber : Output SPSS 24, 2023
Berikut  ini  dapat  ditarik  kesimpulan  dari  hasil  uji  t  atau  pengujian  hipotesis parsial yang ditunjukkan pada tabel 5:
a. X1 dan X2 masing-masing t hitung 6,247 & 3,855 > t tabel 1,986 dan niali sig < 0,05,  disimpulkan  bahwa  H1  benar  dan  H0  salah  yang  menunjukkan  bahwa pengaruh  positif  dan  signifikan  kesadaran  wajib  pajak  dan  sanksi  perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
b. X3 t hitung 1,865 < t tabel 1,986 dan niali sig > 0,05, disimpulkan bahwa H1 salah dan H0 benar yang menunjukkan bahwa tidak pengaruh positif dan tidak signifikan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## Pembahasan
Berdasarkan  temuan  penelitian,  ditetapkan  bahwa  H 1 didukung,  bahwa mahasiswa  S1  Akuntansi  Universitas  Pamulang  lebih  mungkin  untuk  mematuhi
kewajiban pajak kendaraan bermotornya jika mereka lebih sadar mengenai kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak. Studi Widiastini & Supadmi (2020) serta Dharma & Astika (2021) mengungkapkan hasil yang serupa tentang dampak kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan. Widyana & Putra (2020) mendapatkan hasil yang serupa, dengan  mengatakan  bahwa  wajib  pajak  yang  memiliki  kesadaran  lebih  besar kemungkinannya untuk mengikuti aturan terkait pajak. Penelitian ini mengkonfirmasi prediksi  teori  atribusi  dan Compliance  Theory (Teori  Kepatuhan).  Kepatuhan  wajib pajak, menurut  hipotesis  kepatuhan, didasarkan pada  kesadaran wajib  pajak  tentang tugas  perpajakannya,  yang  didasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Menurut teori atribusi, kesadaran wajib pajak merupakan aspek internal yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.
Berdasarkan  temuan  penelitian,  ditetapkan  bahwa  H 2 didukung  bahwa mahasiswa  S1  akuntansi  di  Universitas  Pamulang  jauh  lebih  mungkin  untuk  tepat membayar  pajak  kendaraan  bermotor  ketika  ditetapkan  sanksi.  Temuan  ini  sama dengan  penelitian  Juliantari et  al .  (2021)  serta  Widiastini  &  Supadmi  (2020), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor sanksi perpajakan. Dharma & Astika (2021)  sampai  pada  kesimpulan  yang  sama,  berpandangan  bahwa  peningkatan hukuman terkait kendaraan bermotor akan memberikan efek agar wajib pajak patuh. Topik  penelitian  ini  konsisten  dengan  teori  atribusi  dan Compliance  Theory (Teori Kepatuhan).  Untuk  memastikan  wajib  pajak  tidak  mengabaikan  tanggung  jawab perpajakannya, teori atribusi memasukkan sanksi perpajakan sebagai salah satu faktor eksternal  yang  dapat  mempengaruhi  perilaku,  sedangkan  teori  kepatuhan  dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan membayar pajak tepat waktu.
Berdasarkan  temuan  penelitian,  ditetapkan  bahwa  H 3 tidak  didukung, pelayanan  fiskus  yang  diberikan  kepada  mahasiswa  S1  akuntansi  di  Universitas Pamulang tidak mampu dijadikan faktor pengukur kepatuhan. Studi Fatmawati & Adi (2022),  yang  menunjukkan  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  tidak  dipengaruhi  oleh kualitas pelayanan pajak. Demikian pula, Juliantari et al . (2021) menemukan bahwa tingkat  kepatuhan  di  antara  wajib  pajak  tidak  dipengaruhi  oleh  kualitas  layanan. Hasilnya juga tidak setuju dengan teori atribusi. Unsur-unsur eksternal, seperti suasana hati dan sifat pribadi seseorang saat melakukan pembayaran terlepas dari apakah wajib pajak menyetujui atau tidak layanan yang diberikan.
Hasil penelitian ini mendukung H 4 menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap pajak  kendaraan  bermotor  diduga  dipengaruhi  oleh  kesadaran  wajib  pajak,  sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus sekaligus (simultan).

## SIMPULAN, KETERBATASAN & SARAN

## Simpulan
Dilihat dari studi pada mahasiswa jurusan akuntansi di Universitas Pamulang, peneliti menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dan ancaman sanksi perpajakan secara  positif  signifikan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor,
namun  otoritas  itu  sendiri  tidak  memiliki  peran  (tidak  berpengaruh).  Hasil  lain kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat dipengaruhi secara simultan melalui kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus.

## Keterbatasan
Dalam  penelitian  ini  terdapat  batasan  dalam  teknik  pemilahan  informasi. Pemilahan informasi berupa kuesioner yang disebarluaskan melalui struktur Google, sehingga  dapat  dibayangkan  bahwa  tanggapan  yang  diberikan  oleh  responden  tidak mencerminkan keadaan sebenarnya sejauh menyelesaikan jajak pendapat  yang  telah diberikan  oleh  peneliti.  Jadi  peneliti  tidak  bisa  menjamin  secara  langsung  bahwa jawaban  yang  diberikan  oleh  responden  selama  mengisi  survey  adalah  benar-benar jawaban yang wajar.

## Saran
Disarankan penelitian ke depan dapat mengarahkan pemeriksaan perbandingan dengan  harapan  dapat  menambah  faktor  penanda  lain  yang  terkait,  sehingga  dapat lebih  mempengaruhi  variabel  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  dengan perkembangan mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pamulang.

## DAFTAR PUSTAKA
Awaloedin, D, T., E. Indriyanto, & L. Meldiyani. (2020). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,  Tarif  Pajak,  Dan  Pelayanan  Fiskus  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor.” Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora 5(2):217–33. doi: 10.47313/pjsh.v5i2.950.
Balqis,  A.,  &  Rusdi.  (2020).  “Pengaruh  Kesadaran  Pajak,  Subjective  Norm,  Dan Media  Sosial  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pengguna  Media  Sosial.” Proseding Seminar Nasional Akuntansi (SENA) III 3(1):345–51.
Darmawan,  I,  W.,  &  P.  Wirasedana,  I,  W.  (2022).  “Pemahaman  Perpajakan, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kualitas Pelayanan Dan Kepatuhan Wajib Pajak  Kendaraan  Bermotor.” E-Jurnal  Akuntansi 32(7):1757–70.  doi: 10.24843/EJA.2022.v32.i07.p07.
Dharma, I, B, A, S., & P. Astika, I, B. (2021). “Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan,
Sanksi  Perpajakan,  Kesadaran  Dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor.” E-Jurnal Akuntansi 31(7) : 1615–31. doi:
10.24843/EJA.2021.v31.i07.p01.
Fatmawati, S., & W. Adi, S. (2022). “Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus,  Tingkat  Pemahaman  Pajak,  Tingkat  Pendapatan  Dan  Sanksi  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak  Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada SAMSAT Kota Surakarta).” Jurnal  Ekonomi
Dan Bisnis 11(1):883–90. doi: https://doi.org/10.34308/eqien.v11i1.800.
Hardani, et.  al .  (2020). Metode  Penelitian  Kualitatif  Dan  Kuantitatif .  Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
Hormati, C, E., C. Kewo, & F. Wuryaningrat, N. (2021). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak  Dan  Kualitas  Pelayanan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor  Di  Kantor  SAMSAT  Kota  Tomohon.” Jurnal  Akuntansi  Manado (JAIM) 2(1):98–104. doi: 10.53682/jaim.v2i1.532.
Juliantari,  N.  K.  A.,  Sudiartana.  I.M.,  &  N.  L.  G.  M.  Dicriyani.  (2021).  “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar.” Jurnal Kharisma 3(1):128–39.
Karlina,  U,  W.,  &  H.  Ethika,  M.  (2020).  “Pengaruh  Pengetahuan  Wajib  Pajak, Kesadaran  Wajib  Pajak,  Dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Kendaraan  Bermotor.” Jurnal  Kajian  Akuntansi  Dan  Auditing 15(2):143–54. doi: 10.37301/jkaa.v15i2.30.
Maulana,  M,  D.,  &  D.  Septiani.  (2022).  “Pengaruh  Layanan  Samsat  Keliling,  E- Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” Jurnal  Akuntansi 14(2):231–46.  doi:  https://doi.org/10.28932/ jam.v14i2.4538.
Ramadhan, E. K. (2022). “Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Banten Tahun 2020.” Owner: Riset & Jurnal Akuntansi 6(1):600–607.
Rinaldi,  A. et.  al .  (2020). Statistika  Inferensial  Untuk  Ilmu  Sosial  Dan  Pendidikan . Bogor: IPB Press.
Rizal,  A,  S.  (2019).  “Pengaruh  Pengetahuan  Wajib  Pajak,  Kesadaran  Wajib  Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor.” Jurnal  Ilmiah  Akuntansi Universitas Pamulang 7(1):76–90. doi: 10.32493/jiaup.v7i1.2508.
Sahir, S, H. 2021. Metodologi Penelitian . Jogyakarta: KBM Indonesia.
Utomo,  G,  P.,  &  S.  Iswara,  U.  (2021).  “Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sanksi Perpajakan,  Dan  Program  Pemutihan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor.” Jurnal  Ilmu  Dan  Riset Akuntansi 10(4):1–21.
Widiastini,  N,  P,  A.,  &  L.  Supadmi,  N.  (2020).  “Pengaruh Kesadaran  Wajib  Pajak,
Sanksi,  Kualitas  Pelayanan  Dan  Sosialisasi  Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor.” E-Jurnal Akuntansi
30(7):1645. doi:
10.24843/EJA.2020.v30.i07.p03.
Widyana, D, P, G., & A. Putra, I , N, W. (2020). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan  Fiskus,  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak
Kendaraan Bermotor.” E-Jurnal Akuntansi 30(1):39–55. doi: 10.24843/EJA.2020.v30.i01.p04.