## THE EFFECT OF REGIONAL ORIGINAL INCOME, GENERAL ALLOCATION FUNDS, AND RESULTS SHARING FUNDS ON CAPITAL EXPENDITURE ALLOCATION WITH ECONOMIC GROWTH AS MODERATING VARIABLES IN EAST JAVA REGENCY/CITY GOVERNMENT 2013-2015

## Sri Cahyaning* ¹
1 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia

## ABSTRACT
This study aims to examine and analyze the effect of Regional Original In - come,  General  Allocation  Funds,  and  Revenue  Sharing  Funds  on  Capital Expenditures and the effect of Regional Original Income, General Alloca - tion Funds, and Revenue Sharing Funds with moderating economic growth on Capital Expenditures. This research was conducted at the Regency/City government in East Java Province. The sampling technique used is satu - rated sampling, and there are 36 districts/cities of East Java as the sample of this study. This study uses the APBD Realization Report and the GRDP Table for the 2013-2015 period as samples. The analytical method used to test the hypothesis in this study is Moderated Regression Analysis (MRA). The results of this study indicate that Regional Original Income, General
Allocation Funds have an effect on capital expenditures in the Regency/City of East Java Province, but the Profit Sharing Fund variable has no effect on capital expenditures. The moderating variable (economic growth) is able to moderate the Profit Sharing Fund variable, but is not able to moderate the Regional Original Income and General Allocation Fund variables on capital expenditures.
Keywords : Capital Expenditure, Regional Original Income, General Alloca - tion Fund, Revenue Sharing Fund, Economic Growth.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  dan  menganalisis  pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil pada Belanja  Modal  serta  pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Aloka - si Umum, dan Dana Bagi Hasil dengan moderasi pertumbuhan ekonomi pada Belanja Modal. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh, dan terdapat 36 kabupaten/kota jawa timur yang menjadi sampel penelitian ini. Penelitian ini menggunakan Laporan Real - isasi APBD dan Tabel PDRB periode 2013-2015 sebagai sample. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian adalah Moderated  Regression  Analysis  (MRA).  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh pada belanja  modal  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Timur,  namun  variabel
JIET (Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan) p-ISSN: 2541-1470; e-ISSN: 2528-1879 DOI:10.20473/jiet.v3i1.7874 Open access under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA)

## RIWAYAT ARTIKEL
Tanggal Masuk: 16 Maret 2018 Tanggal Direvisi: 10 April 2018 Tanggal Diterima:
11 Mei 2018
Tersedia Online : 25 Juni 2018
* Korespondensi: Sri Vahyaning
E-mail: sri.cahyaning@gmail.com
Salama, S. C. U.
Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh pada belanja modal. Variabel modera - si (pertumbuhan ekonomi) mampu memoderasi variabel Dana Bagi Hasil, namun tidak mampu memoderasi variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada belanja modal.
Kata Kunci: Belanja  Modal,  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi Umum,  Dana  Bagi Hasil, Pertumbuhan Ekonomi.

## JEL: O4; P44

## Pendahuluan
Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah itu sendiri yang lebih mengetahui keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Menurut ( Bastian, 2010 ) dengan kebijakan desentralisasi yang diberlakukan di Indonesia saat ini, ruang fiskal daerah kini tersedia. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah kini sama-sama mempunyai kesempatan untuk memperbaiki pelayanan publik yang sebelumnya terabaikan. Jika dana fiskal dikelola dengan hati-hati, ketertinggalan daerah-daerah tertentu dan perbatasan dapat dikurangi. Sistem ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggu - ng jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, serta manfaat bagi masyarakat ( Bas- tian, 2010 ).
Dana yang merupakan potensi yang dimiliki masing-masing daerah adalah pendapatan asli daerah, dalam meningkatkan dana yang diperoleh untuk menjadi sumber pembelanjaan daerah maka pemerintah daerah harus meningkatkan potensi daerah yang dimiliki. Pendapa - tan Asli Daerah berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi pajak, hasil pengelolaan kekyaan bdaerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pengalokasian belanja modal menggu - nakan pendapatan asli daerah untuk peningkatan sarana dan prasarana serta infrastruktur bagi daerah tersebut untuk meningkatkan pembangunan daerah. Jika sarana dan prasarana publik serta infrastruktur daerah meningkat maka Pendapatan Asli Daerah juga akan mening - kat, Alokasi Belanja Modal juga akan meningkat. Penelitian studi yang dilakukan oleh ( Per- mata, 2016 ) dan ( Permatasari, 2015 ) yang membuktikan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.
Perbedaan kemampuan keuangan yang dimiliki setiap daerah dalam hal pendanaan kegiatan pemerintahannya dapat memicu terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah. Sebagai upaya menghadapi ketimpangan fiskal tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan pen - galokasian dana yang diperoleh dari APBN untuk pendanaan kebutuhan rumah tangga daer - ahnya untuk pelaksanaan desentralisasi. Penggunaan Dana Alokasi Umum dalam APBD harus tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningka - tan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan. Untuk menunjang peningkatan sarana dan prasarana publik serta infrastruktur pemerintah menggunakan biaya modal. Pengalokasian dana yang diperoleh dari APBN untuk pemerintah daerah selain Dana Alokasi Umum yaitu Dana Bagi Hasil. Dana Bagi Hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sum - ber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemer - intah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja modal yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Penelitian studi yang dilakukan oleh ( Permatasari, 2015 ) yang membuktikan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Demikian pula dengan hasil studi yang dilakukan oleh ( Heliyanto, 2015 ) menyatakan bahwa DAU dan DBH berpengaruh terhadap Alokasi Be -
lanja Modal.
Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha yang ditujukan untuk mening - katkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka pengangguran, dan meminimalkan ke - timpangan  pendapatan  di  masyarakat.  PDRB  menjadi  salah  satu  indikator  yang  digunakan untuk mengukur kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Perekonomian di suatu wilayah dika - takan tumbuh dan berkembang jika barang dan jasa yang diproduksi pada periode ini lebih besar dibandingkan periode sebelumnya, yang kemudian diturunkan menjadi nilai tambah ( Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2015 ). Semakin banyak sarana dan prasarana pub- lik serta infrastruktur dari belanja modal maka akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membayar pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah dan sudah semestinya mampu meningkatkan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah.
Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel pemoderasi. Tingkat pertumbuhan ekonomi diduga dapat memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi umum dan Dana Bagi Hasil pada Alokasi belanja modal. Semakin tinggi ting - kat pertumbuhan ekonomi suatu daerah seharusnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Alokasi belanja modal. Penelitian studi yang dilaku - kan ( Jaya & Dwirandra, 2014 ) yang membuktikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dan mampu memoderasi pengaruh PAD pada Alokasi Belanja Modal. Demikian pula dengan hasil studi yang dilakukan oleh ( Sugiarthi & Supadmi, 2014 ) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dan mampu memoderasi pengaruh PAD pada Alokasi Belanja Modal. Penelitian studi yang dilakukan (Sugiarthi dan Supadmi, 2014) menyatakan bahwa Pertum - buhan Ekonomi berpengaruh dan mampu memoderasi pengaruh DAU pada Alokasi Belanja Modal. Hal ini menarik perhatian penulis untuk meneliti kembali pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Alokasi belanja modal guna meng - konfirmasi hasil riset  terdahulu.

## Landasan Teori

## Otonomi Daerah
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan peru - bahan dan penyempurnaan terhadap Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan perihal yang sama. Undang- undang ini mengatur otonomi yang didefinisikan sebagai otonomi selu - as-luasnya yang menjadi urusan pemerintah, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Daerah memilih peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, terdapat penengasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala  pemerintah  daer - ah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

## Akuntansi Sektor Publik
Menurut ( Erlina et al. 2015 ) akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatatat peristiwa ekonomi pada organisasi nonprofit atau nirlaba. Secara sederha - na, akuntansi sektor publik ini banyak dipakai oleh organisasi sektor publik, seperti partai poli - tik, masjid, puskesmas, rumah sakit, sekolah atau universitas, lembaga swadaya masyarakat,
Salama, S. C. U.

## dan pemerintah pusat.

## Jenis Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi sektor publik dibedakan atas Akuntansi Pemerintahan dan Akuntansi sosial. Dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi men - genai transaksi ekonomi, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Akuntansi pemerintah dibeda - kan atas akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah yang sering disebut dengan akuntansi keuangan daerah. Akuntansi pemerintah daerah terdiri dari akuntansi pe - merintah provinsi dan akuntansi pemerintah kabupaten/kota. Akuntansi keuangan daerah ini diperlukan sejalan dengan semangat otonomi daerah yang harus mengelola keuangan daer - ah secara terpisah dari pemerintahan pusat sekaligus melaporkan hasilnya secara transparan kepada publik. Akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi khusus untuk diterapkan pada lembaga dalam artian makro yang melayani perekonomian nasional ( Erlina et al., 2015 ).

## Anggaran Daerah
Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang (perencanaan keuangan) untuk menunjukkan per - olehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi ( Yuwono et al., 2005 ). Berdasar- kan penjelasan Undang-undang No.17 Tahun 2003, anggaran adalah alat akuntabilitas ma - najemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan da - lam rangka mencapai tujuan bernegara. Tanpa anggaran, organisasi tidak dapat mengenda - likan pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan atau wajar-wajar saja jika dikatakan bahwa pengelola/pengguna anggaran dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran ( Bastian, 2010 ). Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pe - merintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD mempunyai  fungsi  otorisasi,  perencanaan,  pengawasan,  alokasi,  distribusi,  dan  stabilisasi ( Nordiawan et al., 2007 ).

## Fungsi Anggaran
Fungsi anggaran menurut ( Bastian, 2010 ) sebagai berikut, anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja, anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang, anggaran sebagai alat komunikasi internal yang men- ghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan serta bawahan, anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja, anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan yang efektif serta efisien dalam pencapaian visi organisasi, anggaran merupakan instrumen politik, anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.

## Belanja Modal
Menurut PSAP No. 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran, pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menam - bah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, terma - suk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Sedangkan, menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah
dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk angga - ran belanja modal dalam APBD. Belanja Modal dapat diaktegorikan dalam 5 (lima) kategori utama ( Erlina et al., 2015 ) yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya, belanja modal fisik lainnya.

## Pendapatan Asli Daerah
Menurut  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004,  Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai mod - al dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Daerah yang mempunyai sarana dan prasara yang memadai dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daer- ah tersebut, sehingga akan menambah PAD. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipi - sahkan dan lain-lain PAD yang sah.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  disebutkan  bahwa  pajak  daerah yang selanjutnya disebut  pajak adalah  kontribusi  wajib  kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan ti - dak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebe - sar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah disebutkan bahwa jenis pajak daerah terdiri dari 2 (dua), yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis Pajak provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permu - kaan, Pajak Rokok,. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perde - saan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diber - ikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi daerah dikelompokkan dalam retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu. Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan retribu - si  daerah  adalah  bagian  Pemerintah  Daerah  atas  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daer - ah/BUMD,  bagian  laba  atas  penyertaan  modal  pada  perusahaan  milik  pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah Pendapatan Asli Daerah yang tidak termasuk kategori pajak, retribusi, dan perusahaan daerah.

## Dana Bagi Hasil
Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daer - ah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelak -
Salama, S. C. U.
sanaan desentralisasi.  Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapa - tkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, dana bagi hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Pemerintah menetapkan alokasi Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam sesuai dengan penetapan dasar perhitungan dan daerah penghasil. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, PPh Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, PPh Pasal 21, Sedangkan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, pertambangan panas bumi.

## Dana Alokasi Umum
Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pu - sat dan Daerah, menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum merupakan block grants yang diberikan kepada semua Kabupaten/Kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan distribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuan - gan, menjelaskan bahwa jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan oleh APBN. Untuk daerah provinsi menerima sebesar 10% dari DAU yang ditetapkan, sedangkan kabupaten/kota sebesar 90%. Selanjutnya dari jumlah DAU 90% yang ditujukan untuk kabupaten dan kota, maka setiap kabupaten dan kota akan mendapatkan DAU sesuai dengan hasil perhitungan “Formula DAU” yang ditetap - kan berdasarkan Celah Fiskal dan Alokasi Dasar.
( ) ( )
DAU Alokasi Dasar AD Celah Fiskal CF = +

## (1)
Alokasi Dasar (AD) dihitung berdasarkan realisasi gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) daer - ah tahun sebelumnya (t-1) yang meliputi gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang melekat sesuai dengan peraturan penggajian PNS yang berlaku. Celah Fiskal (CF) merupakan selisih dari kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal.

## Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi, yang berarti perluasan kegiatan ekonomi, adalah satu-satun - ya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan ker - ja baru ( Boediono, 2010 ). Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pembanguan sarana dan prasarana, antara lain sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekono- mian  internasional,  kapasitas  pemerintah  daerah,  pengeluaran  pemerintah  dan  dukungan pembangunan. Dalam pemerintah daerah, pembangunan sarana dan prasarana berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi ( Darwanto & Yustikasari 2007 ). Bahkan salah satu ind - ikator makro ekonomi yang pada umumnya digunakan untuk mengukur kineja ekonomi di suatu negara. Sedangkan untuk tingkat wilayah, Propinsi maupun Kabupaten/Kota, digunakan
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai produk barang dan jas a akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi didalam suatu wilayah atau daerah pada periode tertentu (biasanya satu tahun) tanpa memperhitung - kan kepemilikan dan PDRB perkapita adalah hasil pembagian Produk Domestik Regional Bru - to dengan jumlah penduduk pertengahan tahun ( Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2008 ).

## Hipotesis
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber dana yang didapatkan iuran langsung dari masyarakat seperti retribusi, pajak dan lain sebagainya. Pendapatan yang diperoleh daerah digunakan untuk menunjang sarana dan prasarana publik serta infrastruktur yang baik. Jika pembangunan berbagai sa - rana dan prasarana publik serta infrastruktur dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang dikeluarkan pemerintah daerah melalui  biaya belanja modal berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Permata (2016) membuktikan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Demikian pula dengan hasil studi yang dilakukan oleh Permatasari (2015) menyatakan bahwa PAD ber - pengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal. Begitu juga dengan hasil studi yang dilakukan He - liyanto (2015) yang membuktikan bahwa PAD berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.
H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal

## Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Modal
Sumber pendapatan yang penting yang didapatkan daerah selain PAD adalah Dana Perimbangan. Salah satunya adalah Dana Alokasi Umum, merupakan transfer dari APBN pe - merintah pusat ke pemerintah daerah dalam membantu keuangan daerah dalam mengatur atau mengurus sendiri keuangannya untuk tujuan desentralisasi. Pemerintah daerah masih banyak yang membutuhkan dana bantuan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan sarana dan prasarana publik serta infrastruktur dalam meningkatkan pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan tujuan dari Dana Alokasi Umum yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahter - aan masyarakat yang semakin baik. Hal ini memberikan indikasi yang kuat bahwa belanja mod - al akan dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum. Sehingga dapat disimpulkan jika Dana Alokasi Umumnya tinggi maka Belanja Modal juga akan tinggi. Permatasari (2015) yang membuktikan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Demikian pula dengan hasil studi yang dilakukan oleh Heliyanto (2015) menyatakan bahwa DAU berpengaruh terha - dap Alokasi Belanja Modal.

## H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal

## Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal
Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daer - ah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksa - naan desentralisasi. Dana Bagi Hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Dana Bagi Hasil juga merupakan penunjang pemerintah daerah untuk memenuhi sarana dan prasarana publik serta infrastruktur daerah menggunakan belanja modal. Hal ini dapat disimpulkan jika belanja modal naik maka Dana Bagi Hasil juga naik. Wandira (2013) yang membuktikan bah - wa DBH berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Demikian pula dengan hasil studi yang dilakukan oleh Heliyanto (2015) menyatakan bahwa DBH berpengaruh terhadap
Salama, S. C. U.

## Alokasi Belanja Modal.

## H3 : Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Alokasi Belanja Modal
Pertumbuhan ekonomi yang baik bagi suatu daerah berpengaruh terhadap pemban - gunan daerah. Pembangunan daerah yang baik yaitu bisa dikategorikan meningkatkan sara - na dan prasarana publik serta infrastruktur daerah. Jika pembangunan sarana dan prasarana publik serta infrastruktur daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini juga mempengaruhi alokasi belanja modal karena sarana dan prasarana publik serta infrastruktur daerah dibelanjakan menggunakan belanja modal. Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi fak - tor penentu terjadinya pengaruhnya PAD terhadap Belanja Modal. Jaya & Dwirandra (2014) yang  membuktikan  bahwa  Pertumbuhan  Ekonomi  berpengaruh  dan  mampu  memoderasi pengaruh PAD pada Alokasi Belanja Modal. Demikian pula dengan hasil studi yang dilakukan oleh Sugiarthi & Supadmi (2014) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dan mampu memoderasi pengaruh PAD pada Alokasi Belanja Modal. Jadi dapat disimpulkan per - tumbuhan ekonomi dapat memoderasi atau berpengaruh hubungan antara Pendapatan Asli Daerah pada alokasi belanja modal.
H4 :Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh pada hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Alokasi Belanja Modal
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Alokasi Belanja Modal
Pemerintah daerah masih banyak yang membutuhkan dana bantuan dari pemerin - tah pusat untuk meningkatkan sarana dan prasarana publik dalam meningkatkan pembangu - nan daerah. Pembangunan daerah yang baik yaitu bisa dikategorikan meningkatkan sarana dan prasarana publik serta infrastruktur daerah. Pertumbuhan ekonomi yang baik bagi suatu daerah berpengaruh terhadap pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi faktor penentu terjadinya pengaruhnya DAU terhadap Belanja Modal. (Sugiarthi dan Supadmi 2014) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dan mampu memoderasi pen - garuh DAU pada Alokasi Belanja Modal. Jadi dapat disimpulkan pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi atau berpengaruh hubungan antara Dana Alokasi Umum pada Alokasi Belanja Modal.

## H5 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh pada hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Alokasi Belanja Modal

## Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan antara Dana Bagi Hasil dengan Alokasi Belanja Modal
Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pemba - ngunan dan memenuhi belanja modal. Dana Bagi Hasil merupakan penunjang daerah untuk memenuhi sarana dan prasarana publik serta infrastruktur dalam pembangunan daerah. Pem - bangunan daerah yang baik yaitu bisa dikategorikan meningkatkan sarana dan prasarana pub - lik serta infrastruktur daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi faktor penentu terjadinya pengaruhnya Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. Jadi dapat disimpulkan pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi atau berpengaruh hubungan antara Dana Alokasi Umum pada
Alokasi Belanja Modal.
H6 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh pada hubungan antara Dana Bagi Hasil dengan Alo - kasi Belanja Modal

## Metode Penelitian

## Populasi dan Sampel
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemu - dian ditarik kesimpulannya ( Sugiyono, 2015 ). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD seluruh Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota untuk tahun 2013-2015 dan Produk Domestik Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut dan sampel yang diambil dari populasi diharapkan betul-betul repre - sentatif atau mewakili populasi ( Sugiyono, 2015 ). Metode pengambilan sampel yang digu- nakan adalah metode sampling jenuh atau sensus. Berdasarkan metode sampling jenuh atau sensus, diperoleh sampel sebanyak 29 Kabupaten dan 8 Kota dari 38 Kabupaten/Kota anggota populasi dan jumlah observasi sebanyak 108 yang diperoleh dari 36 Kabupaten/Kota dikali 3 tahun periode 2013 – 2015.

## Definisi Operasional Variabel

## Variabel Dependen

## Belanja Modal
Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal untuk masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat dalam Laporan Realisasi APBD Tahun 2013-2015.

## Variabel Independen
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nilai Indikator variabel pendapatan asli daerah diukur dengan:
Pendapatan Asli Daerah = Pendapatan Pajak Daerah + Pendapatan Retribusi Daerah + Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
tan
tan tan tan tan
Pendapa Asli Daerah Pendapa Pajak Daerah Pendapa Retribusi Daerah Pendapa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain lain Pendapa Asli Daerah
= + + -

## (2)

## Dana Alokasi Umum (DAU)
Berdasarkan  UU No.  33 Tahun  2004, Dana  Alokasi  Umum (DAU) adalah  dana  yang
Salama, S. C. U.
berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan an - tar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desen - tralisasi. Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat dalam Lapo - ran Realisasi APBD Tahun 2013-2015.

## Dana Bagi Hasil
Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dia - lokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebu - tuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, dana bagi hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Dana Bagi Hasil untuk mas - ing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat dalam Laporan Realisasi APBD Tahun 2013-2015.

## Variabel Moderating

## Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  suatu  ukuran  kuantitatif  yang  menggambar - kan perkembangan suatu perekonomian daerah dalam suatu tahun tertentu. Pertumbuhan ekonomi  salah  satu  indikator  keberhasilan  pembangunan,  makin  tingginya  pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi mer - upakan dasar untuk pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan ru - mus :
Pertumbuhan Ekonomi PDRB PDRB PDRB t t t 1 1 = - - - (3)
Keterangan :
PDRB t = Pendapatan Domestik Regional Bruto periode t.
PDRB t 1 - = Pendapatan Domestik Regional Bruto periode tahun  sebelumnya t-1.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kuantitatif. Sumber Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yaitu data yang di - kumpulkan oleh pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kun - coro 2003). Data tersebut bersumber dari Laporan Realisasi APBD Tahun 2013- 2015 seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang diperoleh dari website Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita se - bagai  pengukur  Pertumbuhan  Ekonomi  Tahun  2013-2015  seluruh  Pemerintah  Kabupaten/ Kota di Jawa Timur diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik (BPS) melalui website.

## Prosedur Pengumpulan Data
Prosedur/teknik yang digunakan untuk memperoleh data adalah dengan teknik do - kumentasi.  Teknik  dokumentasi  dilakukan  melalui  website  Dirjen  Perimbangan  Keuangan Pemerintah Daerah (www.djpk.depkeu.go.id) dan website Badan Pusat Statistik (BPS) (www. bps.go.id) yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder berupa Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang disajikan/dipublikasikan.

## Teknik Analisis
Dalam menguji hipotesis yang diajukan, penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda dan regresi interaksi. Dalam persamaan regresi melalui regresi interaksi atau sering disebut dengan Moderated Regresion Analysis (MRA) sebagai berikut ( Ghozali, 2006 ):
( ) ( ) ( )
Y a b X b X b X b X X b X X b X X e
1 1 2 2 3 3 4 1 4 5 2 4 6 3 4 # # # = + + + + + + +
(4)
Keterangan :
Y = Alokasi Belanja Modal
a = Konstanta
b 1 6 - = Koefisien Regresi
X 1 = Pendapatan Asli Daerah
X 2 = Dana Bagi Hasil
X 3 = Dana Alokasi Umum
X 4 = Pertumbuhan Ekonomi
X X 1 4 # = Interaksi Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi
X X 2 4 # = Interaksi Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi
X X 3 4 # = Interaksi Dana Bagi Hasil dan Pertumbuhan Ekonomi
e = Error Estimate

## Hasil dan Pembahasan
Uji Asumsi Klasik

## Uji Normalitas
Tabel 1: Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
zed Residual Unstandardi N 108 Mean 0E-7 Normal Parametersa,b Std. 82271350,7 Deviation 3434769 Absolute ,070 Most Extreme Positive ,070 Differences Negative -,057 Kolmogorov-Smirnov Z ,731 Asymp. Sig. (2-tailed) ,658
Note: a* Test distribution is Normal; b* Calculated from data

## Sumber : Data Diolah
Berdasarkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0.658 lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.
Salama, S. C. U.

## Uji Multikolinieritas

## Tabel 2: Hasil Uji Multikolinearitas  Coefficientsa
Model Collinearity Statistic Tolerance VIF (Constant) PAD ,844 1,184 DAU ,868 1,153 1 DBH ,839 1,192 Pertumbuhan Ekonomi ,893 1,120

## Sumber : Data Diolah
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai VIF untuk seluruh variabel diatas lebih kecil dari 10 dan keseluruhan angka tolerance mendekati 1, sehingga dapat dikatakan regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari multikonieritas.

## Uji Autokorelasi

## Tabel 3: Hasil Uji Autokorelasi Model Summaryb
Model Durbin-Watson 1 1,601
Sumber : Data diolah
a. Predictors: (Constant), DBH x PE, DAU, PAD, Pertumbuhan Ekonomi, DBH, PAD x PE, DAU x PE

## b. Dependent Variable: Alokasi Belanja Modal
Hasil  uji  gejala  autokorelasi  pada  tabel  menunjukkan  nilai  Durbin  Watson  sebesar 1.601 berdasarkan interval nilai statistik Durbin Watson, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif pada model regresi penelitian ini. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Durbin Watson 1.601 berada dalam interval -2 < 1.601 < 2.

## Uji Heterokedastisitas
Tabel 4: Uji Heterokedastisitas Coefficientsa
Model Sig. 1 (Constant ,279 PAD ,591 DAU ,745 DBH ,469 Pertumbuhan Ekonomi ,442 PAD x PE ,550 DAU x PE ,630 DBH x PE ,063
a* Dependent Variable: ABS_RES Sumber : Data diolah
Dependent Variable: ABS_RES Sumber : Data diolahBerdasarkan Tabel 4 menunjukkan nilai Sig. untuk masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolute residual lebih besar dari 0,05, jadi data tidak mengandung heteroskedastisitas.

## Analisis Koefesien Korelasi dan Koefesien Determinasi

## Tabel 5: Koefisien Korelasi Dan Koefisien Determinasi
Model R R-Squared Adjusted RSquared Std. Estimate Error of the 1 ,953a ,908 ,902 79177885,597111
a. Predictors: (Constant), DBH x PE, DAU, PAD, Pertumbuhan Ekonomi, DBH, PAD x PE, DAU x PE
b.  Dependent Variable: Alokasi Belanja Modal

## Sumber : Data diolah
Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan seberapa erat hubungan antara variabel be - bas (variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Bagi Hasil (X3), Pertumbuhan Ekonomi (X4), PAD x Pertumbuhan Ekonomi (X1 x X4), DAU x Pertumbuhan Ekonomi (X2 x X4), DBH x Pertumbuhan Ekonomi (X3 x X4), besarnya nilai koefisien korelasi sebesar 0.953 adalah sangat erat atau sangat kuat.
Nilai koefisien determinasi atau R2 digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemam - puan model dalam menerangkan variasi variabel tak bebas (Y) yaitu 0.908. Hal ini berarti se - besar 90.8% Alokasi Belanja Modal (Y) dapat dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Bagi Hasil (X3), Pertumbuhan Ekonomi (X4), PAD x Per - tumbuhan Ekonomi (X1 x X4), DAU x Pertumbuhan Ekonomi (X2 x X4), DBH x Pertumbuhan Ekonomi (X3 x X4). Sedangkan sisanya 9.2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model yang diteliti.

## Pengujian Hipotesis
Uji F
Tabel 6: Hasil Perhitungan Uji F F Sig. 141,009 0,000

## Sumber : Data diolah
Hasil uji F menunjukkan bahwa seluruh variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Bagi Hasil (X3), Pertumbuhan Ekonomi (X4), PAD x Pertumbuhan Ekonomi (X1 x X4), DAU x Pertumbuhan Ekonomi (X2 x X4), DBH x Pertumbuhan Ekonomi (X3 x X4) berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal (Y). Hal ini tampak pada uji F sebesar 141,009 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari α = 0,05.
Salama, S. C. U.

## Analisis Regresi Moderat

## Tabel 7: Uji t
Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -188896732,627 180107646,152 -1,049 ,297 PAD ,440 ,112 ,977 3,939 ,000 DAU ,614 ,228 ,665 2,690 ,008 DBH -,073 ,112 -,037 -,655 ,514 Pertumbuhan Ekonomi 3211060072,550 3432168790,886 ,238 ,936 ,352 PAD x PE -1,297 1,889 -,176 -,687 ,494 DAU x PE -6,859 4,355 -,585 -1,575 ,118 DBH x PE 4,271 1,132 ,274 3,774 ,000 a. Dependent Variable: Alokasi Belanja Modal

## Sumber : Data diolah
Dari data Tabel 7 di atas persamaan regresi yang didapat adalah:
, , , , , , ( ) , ( ) , ( ) Y X X X X X X X X X X e 188896732 627 0 440 0 614 0 614 3211060072 550 1 297 6 859 4 271
1 2 3 4 1 4 2 4
3 4 # # #
= - + + - + - - + + (5)
Dari persamaan regresi di atas dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Nilai konstanta (a) sebesar – 188.896.732,627 menunjukkan bahwa Alokasi Belan - ja Modal (Y) akan mengalami penurunan sebesar – 188.896.732,627, jika Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Bagi Hasil (X3), Pertumbuhan Ekonomi (X4), PAD x Pertumbuhan Ekonomi (X1 x X4), DAU x Pertumbuhan Ekonomi (X2 x X4), DBH x Pertum - buhan Ekonomi (X3 x X4) bernilai konstan atau sama dengan nol. 2) Nilai koefisien Pendapa - tan Asli Daerah (b1) sebesar 0,440 menunjukkan bahwa jika variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) naik satu satuan, maka akan mengakibatkan peningkatan Alokasi Belanja Modal sebesar 0,440 dan diasumsikan untuk variabel Dana Alokasi Umum (X2), Dana Bagi Hasil (X3), Pertum - buhan Ekonomi (X4), PAD x Pertumbuhan Ekonomi (X1 x X4), DAU x Pertumbuhan Ekonomi (X2 x X4), DBH x Pertumbuhan Ekonomi (X3 x X4) bernilai konstan atau sama dengan nol. 3) Nilai koefisien Dana Alokasi Umum (b2) sebesar 0,614 menunjukkan bahwa jika variabel Dana Alokasi Umum (X2) naik satu satuan, maka akan mengakibatkan peningkatan Alokasi Belanja Modal sebesar 0,614 dengan asumsi variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Bagi Hasil (X3), Pertumbuhan Ekonomi (X4), PAD x Pertumbuhan Ekonomi (X1 x X4), DAU x Pertumbu - han Ekonomi (X2 x X4), DBH x Pertumbuhan Ekonomi (X3 x X4) bernilai konstan atau sama dengan nol. 4) Nilai koefisien Dana Bagi Hasil (b3) sebesar - 0,073 menunjukkan bahwa jika variabel Dana Bagi Hasil (X3) naik satu satuan, maka akan mengakibatkan penurunan Aloka - si Belanja Modal sebesar - 0,073 dengan asumsi Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Pertumbuhan Ekonomi (X4), PAD x Pertumbuhan Ekonomi (X1 x X4), DAU x Per -
tumbuhan Ekonomi (X2 x X4), DBH x Pertumbuhan Ekonomi (X3 x X4) bernilai konstan atau sama dengan nol. 5) Nilai koefisien PAD x Pertumbuhan Ekonomi (X1 x X4) (b5) sebesar -1,297 menunjukkan bahwa jika variabel (PAD x Pertumbuhan Ekonomi) (X5) naik satu satuan, maka akan mengakibatkan penurunan pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Alokasi Belanja Mod - al sebesar -1,297 dengan asumsi variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Bagi Hasil (X3), Pertumbuhan Ekonomi (X4), DAU x Pertumbuhan Ekonomi (X2 x X4), DBH x Pertumbuhan Ekonomi (X3 x X4) bernilai konstan atau sama dengan nol. 6) Nilai koefisien DAU x Pertumbuhan Ekonomi (X2 x X4), (b6) sebesar - 6,859 menunjukkan bahwa jika variabel (DAU x Pertumbuhan Ekonomi) (X5) naik satu satuan, maka akan mengakibatkan penurunan pengaruh Dana Alokasi Umum pada Alokasi Belanja Modal sebesar - 6,859 dengan asumsi variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Bagi Hasil (X3), Pertumbuhan  Ekonomi  (X4), PAD x  Pertumbuhan  Ekonomi  (X1 x X4), DBH x Pertumbuhan Ekonomi (X3 x X4) bernilai konstan atau sama dengan nol. 7) Nilai koefisien DBH x Pertumbu - han Ekonomi (X3 x X4) (b7) sebesar 4,271 menunjukkan bahwa jika variabel (DBH x Pertumbu - han Ekonomi) (X5) naik satu satuan, maka akan mengakibatkan peningkatan pengaruh Dana Bagi Hasil pada Alokasi Belanja Modal sebesar 4,271 dengan asumsi variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Bagi Hasil (X3), Pertumbuhan Ekonomi (X4), PAD x Pertumbuhan Ekonomi (X1 x X4), DAU x Pertumbuhan Ekonomi (X2 x X4), bernilai konstan atau sama dengan nol.

## Pembahasan

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah memi - liki pengaruh secara parsial terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, hal ini dapat diketahui dari uji t sebesar 3,939 dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari α = 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur bergantung kepada Pendapatan Asli Daerah untuk membelanjakan modal yang digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dengan tu - juan menunjang sarana dan prasarana publik yang baik serta infrastruktur yang meningkatkan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan potensi yang dimiliki masing- masing daerah, dalam meningkatkan dana yang diperoleh untuk menjadi sumber pembelan - jaan daerah maka pemerintah daerah harus meningkatkan potensi daerah yang dimiliki. Jika pembangunan berbagai sarana dan prasarana publik dapat ditingkatkan maka Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh juga semakin meningkat. Karena peningkatan sarana dan prasara - na dibelanjakan melalui belanja modal. Jadi semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah semakin tinggi juga alokasi belanja modal yang diperoleh. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Permata, 2016) yang  membuktikan bahwa PAD berpengaruh signifikan terha - dap Alokasi Belanja Modal. Demikian pula dengan hasil studi yang dilakukan oleh (Permatasa- ri 2015) menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

## Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Modal
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh secara parsial terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, hal ini dapat diketahui uji t sebesar 2,690 dengan nilai signifikan 0,008 lebih kecil dari α = 0,05. Hal ini menunjukkan Dana Alokasi Umum yang diperoleh transfer dari APBN pemerin - tah pusat ke pemerintah daerah untuk tujuan membantu keuangan daerah demi pelaksanaan
Salama, S. C. U.
desentralisasi, digunakan pemerintah daerah untuk membelanjakan modalnya. Dalam men - galokasikan belanja modal tidak terlepas dari Dana Alokasi Umum karena tujuan dari Dana Alokasi  Umum  yaitu  peningkatan  pelayanan  dan  kesejahteraan  masyarakat  yang  semakin baik. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah masih banyak yang membutuhkan dana bantuan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan sarana dan prasarana publik serta in - frastruktur dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diperoleh semakin besar pengalokasian belanja modalnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Permatasari (2015) yang membuktikan bahwa DAU berpengaruh signifikan ter - hadap Alokasi Belanja Modal. Demikian pula dengan hasil studi yang dilakukan oleh Heliyanto (2015) menyatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

## Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal
Berdasarkan  hasil  penelitian  didapatkan  bahwa  variabel  Dana  Alokasi  Umum  tidak memiliki  pengaruh  secara  parsial  terhadap  Alokasi  Belanja  Modal  pada  Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, hal ini dapat diketahui uji t sebesar -0,655 dengan nilai signifikan 0,514 lebih besar dari α = 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil yang bersumber pajak dan kekayaan daerah dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presen - tase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang dimi - liki oleh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tidak berpengaruh pada Alokasi Belanja Modal. Dana Bagi Hasil yang merupakan dana yang berasal dari APBN transfer pemerintah pusat ke pemerintah  daerah,  tidak  digunakan  pemerintah  daerah  untuk  membelanjakan  modalnya. Sehingga  pemerintah  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Timur  tidak  menggantungkan  belanja modalnya menggunakan DBH dapat dikatakan daerah sudah mandiri dalam membiayai kebu - tuhan daerahnya tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan studi yang dilakukan Wandira (2013) yang membuktikan bahwa DBH berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Demikian pula dengan hasil studi yang dilakukan oleh Heliyanto (2015) menyatakan bahwa DBH berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan antara

## Pendapatan Asli Daerah dengan Alokasi Belanja Modal
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi sebagai Vari - abel Moderating tidak mampu dalam memoderasi Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, hal ini dapat diketa - hui uji t sebesar -0,687 dengan nilai signifikan 0,494 lebih besar dari α = 0,05. Hal ini menun - jukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating tidak mampu dalam me - moderasi Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Alokasi Belanja Modal. Belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah, seh - ingga pembangunan berbagai sarana dan prasarana publik serta infrastruktur dapat mening - katkan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi tidak dapat menjadi faktor penentu terjadinya pengaruhnya PAD terhadap alokasi belanja Modal. Hal ini karena pemerintah daer - ah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masih belum maksimal walaupun meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitas sudah tercapai. Kurang tepat sasarannya program pemerintah karena tidak ditunjang adanya aspek sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat mengakibatkan tujuan pertumbuhan ekonomi masih belum tercapai. Program pemerintah daerah yang sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga tujuan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur akan ter - capai. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan studi yang dilakukan Jaya & Dwirandra ( 2014)
yang  membuktikan  bahwa  Pertumbuhan  Ekonomi  berpengaruh  dan  mampu  memoderasi pengaruh PAD pada Alokasi Belanja Modal. Demikian pula dengan hasil studi yang dilakukan oleh Sugiarthi & Supadmi (2014) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dan mampu memoderasi pengaruh PAD pada Alokasi Belanja Modal.

## Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Alokasi Belanja Modal
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi sebagai Varia - bel Moderating tidak mampu dalam memoderasi Hubungan antara Dana Alokasi Umum den - gan Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, hal ini dapat diketahui uji t sebesar -1,575 dengan nilai signifikan 0,118 lebih besar dari α = 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating tidak mampu dalam memod - erasi Hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Alokasi Belanja Modal. Hal ini disebabkan fungsi Dana Alokasi Umum sebagai equalization grant yaitu untuk menetralisasi ketimpan - gan kemampuan keuangan yang diperoleh daerah menyebabkan kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu daerah Kabupaten/Kota yang menggantungkan keuangan daerahnya dengan Dana Alokasi Umum ini. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan studi yang dilakukan Sugiarthi & Supadmi ( 2014) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dan mampu memoderasi pengaruh DAU pada Alokasi Belanja Modal.

## Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan antara Dana Bagi Hasil dengan Alokasi Belanja Modal
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi sebagai Varia - bel Moderating mampu dalam memoderasi Hubungan antara Dana Bagi Hasil dengan Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, hal ini dapat diketahui uji t sebesar 3,774 dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari α = 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating mampu dalam memoderasi Hubungan antara Dana Bagi Hasil dengan Alokasi Belanja Modal. Proses Dana Bagi Hasil (DBH) merupa - kan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja modal. Tetapi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tidak mengalokasikan belanja modal dari Dana Bagi Hasil, Dana Bagi Hasil ini digunakan untuk membiayai pembelanjaan daerah lainnya selain belanja modal. Hal ini disebabkan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari potensi-potensi sumber daya alam dan pajak yang diperoleh daerah untuk membiayai biaya selain belanja modal memiliki tujuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi karena dalam memenuhi pertumbuhan ekonomi tidak harus meningkatkan sarana dan prasarana publik ser - ta infrastruktur. Melalui pembelanjaan daerah selain belanja modal, pertumbuhan ekonomi akan berjalan efektif dan efisien ketika berpijak pada perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alo - kasi Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa nilai uji F sebesar 141,009 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari α = 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa naik dan turunnya  Alokasi Belanja Modal yang diperoleh oleh Kabupaten/Kota dipengaruhi oleh naik dan turunnya Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota dan dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan hasil tersebut
Salama, S. C. U.
dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Ha - sil secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dimoderasi dengan pertumbuhan ekonomi. Dari hasil penelitian ini secara bersama-sama menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil mampu member - ikan gambaran yang cukup bahwa pemerintah daerah mampu bertanggung jawab sebagai bagian dari kekuasaan  pemerintahan daerah dalam hal mengelola sumber keuangan yang diperoleh untuk tujuan meningkatkan sarana dan prasarana dalam meningkatkan kesejahter - aan masyarakat.

## Simpulan dan Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  sebelumnya  dapat  ditarik  beberapa kesimpulan  guna  menjawab  rumusan  masalah.  Beberapa  kesimpulan  tersebut  terdiri  dari: 1) Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh secara parsial terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013- 2015. 2) Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh secara parsial terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015. 3) Dana Bagi Hasil berpengaruh dan mampu dimodera - si Pertumbuhan Ekonomi terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015. 4) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak berpen - garuh dan tidak mampu dimoderasi Pertumbuhan Ekonomi terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015. 5) Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama berpengaruh terhadap alokasi be - lanja modal dimoderasi dengan pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015. Saran bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat mem - berikan informasi pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah, mening - katkan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil untuk pengalokasian belanja modal untuk peningkatan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah di Kabu - paten/Kota Provinsi Jawa Timur dimana berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PAD, DAU dan DBH memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap alokasi be - lanja modal.

## Daftar Pustaka
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2008). “PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2006- 2008.” Bandung.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur.  (2015).  “PDRB  Menurut Kabupaten/Kota  Tahun 2010-2014.” Surabaya.
Bastian, Indra. (2010). Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar . Ketiga. Jakarta: Erlangga.
Boediono. (2010). Ekonomi Indonesia Mau ke Mana?, Kumpulan Esai Ekonomi . Jakarta: Kepu- takaaan Populer Gramedia.
Darwanto, dan Yulia Yustikasari. (2007). “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.”
Erlina, Omar Sakti Rambe, dan Rasdianto. (2015). Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta: Salem- ba Empat.
Ghozali, I. (2006). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS . Semarang: Univer- sitas Diponegoro.
Heliyanto, Firnandi. (2015). Pengaruh PAD, DAU, DAK Dan DBH Terhadap Pengalokasian Ang - garan Belanja Modal: Studi Pada Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur. Jurnal Ilu dan Riset Akuntansi, 4 (3), 24 - 40.
Jaya, I Putu Ngurah Panji Kartika, dan A.A.N.B. Dwirandra. (2014). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemodera - si.” E-Journal Akuntansi Universitas Udayana 1 (1), 79–92.
Kuncoro, Mudrajad. (2003). Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi . Jakarta: Erlangga.
Nordiawan, D. I. S. Putra, dan M. Rahmawati. (2007). Akuntansi Pemerintahan . Jakarta: Salem- ba Empat.
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran.
Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Paragraf 61,62,63,64,65,78,79,80,81,83.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuan - gan daerah.
Permata, Zhara Saski Widoasri. (2016). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan (Dp) Terhadap Belanja Modal.” STIESIA Surabaya.
Permatasari, Isti. (2015). “Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabu - paten/Kota Jawa Timur.” STIESIA Surabaya.
Sugiarthi, Ni Putu Dwi Eka Rini, dan Ni Luh Supadmi. (2014). “Pengaruh PAD, DAU, DAN SILPA Pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi” 32 (2), 477–95.
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta. 37
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten - tang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Wandira, Arbie Gugus. (2013). “Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal” 2 (33).
Yuwono, S., T.A. Indrajaya, dan Hariyandi. (2005). Penganggaran Sektor Publik . Malang: Bayu- media Publishing. https://www.bps.go.id. Badan Pusat Statistik .