## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG MAKASSAR VETERAN
Muh. Sabir Rusli, M. Thahir Maloko Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: muhsabirrusli@gmail.com

## Abstrak
Mekanisme  pembiayaan  musyarakah  pada  Bank  Syariah  Indoensia  Tbk  KC Makassar  Veteran  yakni    menggunakan  penggabungan  semua  modal  dari  kedua belah  pihak  antara  bank  dan  juga  nasabah  untuk  dijadikan  modal  usaha  dan dikolola  secara  bersama-sama,  Setiap  pemilik    modal  berhak  turut  serta  dalam menentukan  kebijakan  dalam  melakukan  usaha  yang  akan  di  jalankannya,  dan pelaku usaha yang akan menjalankan usaha agar tercapai tujuan dari kedua belah pihak  sebelum  terjadi  perjanjian  antara  bank  dan  juga  nasabah,  serta  akad  yang akan di perjanjikan harus di uraikan dalam surat perjanjian. Kedua, Ketentuannya telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.8 tahun 2000 serta fatwa DSN-MUI No. 73 tahun 2008. Kedua belah pihak harus lebih memahami akad serta agunan yang akan  di  lakukan  dalam  menjalankan  suatu  usaha  dengan  mempertimbangkan resiko  yang  akan  di  terima,  serta  peningkatan  pengawasan  dari  pihak  bank  agar resiko bisa lebih rendah.
Kata Kunci: Hukum Islam, Pembiayaan, Musyarakah.

## Abstract
The  mechanism  for  musharaka  financing  at  Bank  Syariah  Indonesia  Tbk  KC Makassar  Veterans  is  to  use  the  combination  of  all  capital  from  both  parties between  the  bank  and  the  customer to  be  used  as  business  capital  and  managed together.  carried  out,  and  business  actors  who  will  run  the  business  in  order  to achieve  the  goals  of  both  parties  before  an  agreement  occurs  between  the  bank and the customer, as well as the contract to be agreed upon must be described in the agreement letter. Second, the provisions are in accordance with the DSN-MUI fatwa No. 8 of 2000 and the DSN-MUI fatwa No. 73 of 2008. Both parties must better understand the contract and collateral that will be carried out in running a business  by  considering  the  risks  that  will  be  accepted,  as  well  as  increasing supervision from the bank so that the risk can be lower.
Keywords: Financing, Islamic Law, Musyarakah.

## A. PENDAHULUAN
Pesatnya  perkembangan  ekonomi  di  era  modern  ini  mengakibatkan banyaknya  permintaan  atau  kebutuhan  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat utamanya dalam layanan perbankan syariah yang terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini di tandai dengan bertambahnya jumlah nasabah yang didasari  oleh  keinginan  masyarakat  selaku  pelaku  ekonomi  yang  tahu  akan
pentingnya  layanan  perbankan  syariah  jauh  lebih  bagus  yang  sesuai  dengan kebutuhan dan kondisi nasabah atau masyarakat. 1
Musyarakah  ini  juga  termasuk  dalam  jenis  mudharabah,  hanya  saja mudharabah memiliki landasan atau pedoman sendiri. Konstribusi atau modal atas keuangan  dan  majemen  di  dalamnya  harus  ada  salah  satu  yang  kuat  merupakan sistem  dari  mudharabah,  sendangkan  dalam  musyarakah  modal terbsebut  berasal dari kedua belah pihak dan itulah yang menjadi pembeda dasar dalam sistem akad mudharabah dan musyarakah.
Berbagai  masalah  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  terutama  dibidang ekonomi tidak sesuai harapan dengan kenyataaan yang ada, dengan didirikannya bank syariah masyarakat bisa dengan mudah untuk melakukan aktivitas jual beli, pemasaran,  layanan  jasa,  kegiatan  konsumsi  maupun  hasil  usaha.  Bank  syariah sangat  penting  bagi  pembangunan  khususnya  dalam  bidang  perekonomian  demi peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Seperti  diketahui  masih  banyak masyarakat  memiliki  tingkat  kesejahteraan  yang  masih  rendah  ditambah masyarakat  yang  melakukan  aktivitas  ekonomi  atau  bertransaksi  di  bank konvensional,  dengan  hadirnya  bank  syariah  diharapkan  tingkat  kesejahteraan masyarakat  semakin  membaik  dan  bergerak  positif  yang  tentunya  memiliki pengaruh pada pertumbuhan ekonomi baik secara personal maupun kelompok. 2
Pembiayaan  Musyarakah  pada  PT.  BSI  Tbk  KC  Makassar  Veteran    ini memiliki  produk  turunan  yang  didalamnya  masing-masing  memberikan  syarat untuk nasabah melakukan suatu kesepakatan untuk mendapatkan pembiayaan, ada dua  jenis  produk  yang  sangat  singnifikan  yang  digunakan  oleh  nasabah  di  tiap tahunnya  yakni  musyarakah  muntanaqisah  (MMQ),  akad  yang  mengandung sistem  akad  sewa  menyewa  dan  nantinya  akan  menjadi  kepemilikan  nasabah, kemudian  ada  produk  musyarakah  project  financing,  bank  yang  menentukan modal  yang  akan  diberikan  kepada  nasabah  dan  melakukan  sistem  bagi  hasil dengan catatan nasabah harus melaporkan laporan usaha. Yang menjadi   masalah pada PT. BSI Tbk KC Makassar Veteran utamanya pada Produk MMQ ialah asset nasabah yang dijadikan sebagai agunan kedalam bank itu juga yang harus di sewa oleh nasabah.
Berdasarkan masalah yang ada pada PT. BSI Tbk KC Makassar Veteran, yang  memotivasi  peneliti  mengangkat  judul  ini  adalah  Produk  yang  ada  dalam bank  syariah  utamanya  Produk  MMQ  sudah  sesuai  dengan  hukum  Islam  namun sistem yang di pakai dalam produk tersebut masih melanggar sistem hukum Islam dikarenakan  agunan  yang  di  serahkan  oleh  nasabah  kepada  pihak  bank  namun bank  menyewakan  kembali  agunan  tersebut  kepada  nasabah  untuk  mendapatkan pembiayaaan. 3
1 Sohrah, Prinsip  Ekonomi  Dalam  Islam,  Al-Qadau :  Jurnal  Peradilan  dan  Hukum Keluarga Islam, Volume 1 No 2 http://scholar.google.co.id/
2 Nur Taufik Sanusi, Syari'ah: Antara Hukum Dan Moral , Vol 20 No 1, 2020, Al-Risalah http://repositori.uin-alauddin.ac.id/
3 Abdi  Wijaya  “ Hukum Islam Dan Sengketa  Ekonomi Syari’ah (Telaah  UU  N0.  3/2006 dan UU N0. 50/2009)”  Al-Daulah: Jurnal  Hukum  Pidana dan Ketatanegaraan,  Volume 7, No.  2 http://scholar.google.co.id/
Dengan demikian, sangatlah penting bagi pelaku perbankan dan  ekonomi memahami  hal-hal  apa  yang  dilarang  atau  tidak  sesuai  dengan  aturan  syariah, dengan  hadirnya  akad  musyarakah  ini  sangatlah  menjamin  kehidupan  ekonomi masyarakat utamanya yang memiliki keinginan untuk berinvestasi atau melakukan usaha namun memiliki modal yang kecil. 4

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian lapangan  ( field  research )  yaitu  salah  satu  penelitian  kualitatif,  dimana  peneliti turun  langsung  untuk  mengumpulkan  data,  dengan  pendekatan  penelitian  yang digunakan  adalah:  Yuridis,  Emperis  dan  syariat.  Selanjutnya  metode pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.  Sedangkan  tehnik  pengelolaan  dan  analisis  data  yang  dilakukan adalah  dengan  satu  kali  tahap,  yaitu  pengelolaan  data,  analisa  data  penarikan kesimpulan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Mekanismes  Pelaksanaan  Pembiayaan  Musyarakah  Muntanaqisah  di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. KC Makassar Veteran
Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra  musyarakah)  untuk  menggabungkan  modal  dan  melakukan  usaha  secara bersama  dalam  suatu  kemitraan,  dengan  nisbah  pembagian  hasil  sesuai  dengan kesepakatan,  sedangkan  kerugian  ditanggung  secara  proporsional  sesuai  dengan kontribusi modal. 5
Akad  musyarakah  muntanaqisah  pada  pelaksanaan  pembiayaan  di  bank syariah  indonesia  dilakukan  dengan  mekanisme  menggabungkan  semua  modal dari kedua belah pihak antara bank dan juga nasabah untuk dijadikan modal usaha dan dikolola secara bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan  kebijakan  dalam  melakukan  usaha  yang  akan  di  jalankannya,  dan pelaku usaha yang akan menjalankan usaha agar tercapai tujuan dari kedua belah pihak. 6
Produk  Musyarakah  Mutanaqishah  (MMQ)  telah  diterapkan  oleh  beberapa Bank Syariah yang meliputi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memiliki suatu aset tertentu  melalui  pembiayaan  berbasis  kemitraan  bagi  hasil antara  pihak  Nasabah dan Bank yang pada akhir perjanjian seluruh aset yang dibiayai tersebut menjadi milik Nasabah.
4 Darusalam  Syamsuddin, Transformasi  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Al-Qadau:  Jurnal Peradilan dan Keluarga Islam, Volume 2, No 1 http://scholar.google.co.id/
5 Hadi  Daeng  Mapuna, Pembentukan  dan  Perkembangan  Hukum  Islam  Pada  Masa Kodifikasi dan Imam-Imam Mujtahid , Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol 7, No. 1 1 http://scholar.google.co.id/
6 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah …, h. 90-91. lihat juga Muhamad, Sistem & Prosedur  Operasional  Bank  Syariah (Cet.1;  Yogyakarta:  UII  Press,  2000),  h.  10.  juga  dalam Muhamad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 27-28
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abd. Malik  selaku Operational &  Staff  SME  Beliau  mengatakan:  ”sebelum  terjadi  perjanjian  antara  bank  dan juga  nasabah,  nasabah  yang  ingin  melakukan  kerja  sama  dengan  menggunakan akad  musyarakaha  muntanaqisah  harus  mengetahui  terlebih  dahulu  tentang  akad yang  ingin  di  lakukan,  kemudian  bank  wajib  meminta  dan  mengisi  formulir permohonan  pembiayaan  musyarakah  dengan  syarat  dan  ketentuan  yang  sesuai dengan  ketetapan  bank,  Setelah  itu  bank  menaggapi  permohonan  yang  diajukan oleh  nasabah  dengan  menentukan  porsi  modal  yang  akan  dilakukan  oleh  kedua belah pihak.” 7
a. Proses Permohonan Pembiayaan Musyarakah Muntanaqisah di PT. BSI Tbk. KC Makassar Veteran.
Permohonan  Pembiayaan  Merupakan  tahap  awal  dari  proses    pembiayaan, permohonan  pembiayaan  dilakukan  secara  tertulis  oleh  nasabah  kepada  officer bank.  Inisiatif  pengajuan  pembiayaan  biasanya  datang  dari  nasabah  yang kekurangan modal. Tidak mesti dari nasabah, tetapi juga dapat muncul dari officer bank.  Hal-hal  yang  dijadikan  acuan  untuk  menindak  lanjuti  sebuah  permohonan pembiayaan antara lain: 8
1) Trend Usaha
2) Peluang bisnis
3) Reputasi bisnis perusahaan atau perorangan
4) Reputasi manajemen
Apabila  sebuah  permohonan  pembiayaan  dapat  ditindak  lanjuti,  maka  dapat diteruskan dengan pengumpulan data dan investigasi. Namun apabila permohonan pembiayaan  ditolak,  maka  harus  segera  dilakukan  tanpa  menunda-nunda  waktu. Penolakan dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan untuk efisiensi waktu.
Berikut  ini  mekanisme  musyarakah  muntanaqisah  pada  bank  syariah indonesia Tbk. KC Makassar Veteran: 9
1) Nasabah  yang  ingin  melakukan  pembiayaan  Musyarakah  Muntanaqisah wajib mengetahui terlebih dahulu tentang akad yang ingin di lakukan.
2) Bank  wajib  meminta  nasabah  untuk  mengisi  formulir  permohonan pembiayaan musyarakah, dan pada formulir tersebut wajib diinformasikan mengenai  usaha  yang  ditawarkan  untuk  dibiayai,  Jumlah  kebutuhan  dan investasi, Jangka waktu investasi.
3) Proses  Dalam  proses  permohonan  pembiayaan  musyarakah  dimaksud, bank wajib melakukan analisis mengenai: Kelengkapan administrasi yang disyaratkan,  KTP,  NPWP  nasabah  atau  NPWP  perusahaan,  Surat  izin usaha (SIUP, SITU, TDP), Agunan sertifikat tanah atau bangunan, Sumber bayar  dari  usaha  harus  dilihat  dari  rata-rata  pendapatan  perhari  sampai dengan perbulan.
7 Abd  Malik,  SO  Bank  Syariah  Indonesia  cabang  veteran  makassar, Wawancara, Makassar, 15 Sep 2021.
8 Sunarto  Zulkifli, Panduan  Praktis  Transaksi  Perbankan  Syari‟ah ,  (Jakarta:  GMP, 2003), h. 154.
9 Andi, BO Bank Syariah Indonesia cabang veteran makassar, Wawancara, Makassar, 15 Sep 2021.
4. Bank menyampaikan tanggapan atas permohonan dimana sebagai maksud sebagai tanda adanya tahapan penawaran dan penerimaan.
b. Perjanjian
Perjanjian  adalah  perjanjian  adalah  “persetujuantertulis  atau  dengan  lisan yang  dibuat  oleh  dua  pihak  atau  lebih,  masing-masing  bersepakat  akan  mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.” 10
Dalam  Ilmu  Hukum  juga  menjelaskan  bahwa  perjanjian  adalah  “persetujuan yang  dibuat  oleh  dua  pihak  atau  lebih,  tertulis  maupun  lisan,  masing- masingsepakat  untuk  mentaati  isi  persetujuan  yang  telah  dibuat  bersama. “Menurut  Pasal  1313  KUH  Perdata,  “Suatu  persetujuan  adalah  suatu  perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” 11
Proses  perjanjian  yang  akan  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  setelah menerima  tanggapan  dari  bank  maka  asset  yang  di  jadikan  sebagai  agunan  oleh nasabah  di  beli  oleh  bank  atau  menjadi  kepemilikan  bank.  Untuk  mendapatkan asset itu kembali nasabah wajib menyewa asset tersebut dari bank menggunakan akad  ijarah  bi at-tamlik.  Sebagaimana  dengan  hasil  wawancara  dengan  ibu  Andi Ferbriana Widyastuti selaku BO & service opertacion beliau mengatakan : ”dalam proses  perjanjian  berlangsung  semua  informasi  tentang  akad  yang  akan  di perjanjikan  harus  di  uraikan  dalam  surat  perjanjian,  dengan  kata  lain  mulai  dari pembagian modal, asset yang akan di jadikan sebagai agunan, proses penyewaan asset,  pembagian  keuntungan,  serta  resiko  yang  nantinya  akan  terjadi  dalam proses  perjanjian  tersebut,  tentunya  dengan  hasil  kesepakatan  bersama  antara kedua belah pihak”. 12
Adapun tahapan perjanjian sebagai berikut: 13
1. Perjanjian pembiayaan MMQ, dimana nasabah dan bank melakukan suatu perjanjian  kerja  sama  dalam  kepemilikan  suatu  asset  yang  mana  ketika akad  ini  berlangsung  asset  dari  nasabah  akan  berpindah  tangan  kepada bank,  Pada  waktu  penandatanganan  akad  antara  para  nasabah  dan  bank, pada  kontrak  akad  tersebut  wajib  diinformasikan:Tanggal  dan  tempat melakukan akad, Definisi dan inti  pembiayaan musyarakah muntanaqisah, Usaha yang dibiayai, Posisi para nasabah dan bank adalah sebagai pemilik modal, Hak dan kewajiban bank dan para pihak/pengelola, Investasi yang ditanamkan, dijamin atau tidak, Jumlah uang yang akan disetorkan/diinvestasikan  oleh  para  pihak,  Jangka  waktu  pembiayaan, Pembagian  keuntungan  adalah  sesuai  nisbah  bagi  hasil  yang  disepakati, sedangkan  pembagian  kerugian adalah  proporsional  sesuai  sharing  modal masing-masing  dan  tidak  berubah  sepanjang  jangka  waktu  investasi  yang disepakati,  Metode  penghitungan  profit  sharing  atau  revenue  sharing,
10 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Ikthasar  Indonesia ,  (Jakarta:Balai Pustaka, 2005), h. 458.
11 Sudarsono, Kamus Hukum , (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 363.
12 Abd  Malik  ,  SO  Bank  Syariah  Indonesia  cabang  veteran  makassar, Wawancara, Makassar, 15 Sep 2021.
13 Andi , BO Bank Syariah Indonesia cabang veteran makassar, Wawancara, Makassar, 15 Sep 2021.
Status penjaminan pembiayaan revenue sharing, Definisi atas kondisi force majeur  yang  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  acuan  bahwa  bank  tidak  akan mengalami kerugian (dirugikan) oleh faktor-faktor yang bersifat spesifik
2. Bank dan para pihak wajib menyetorkan dana sebesar nominal yang ditulis dalam formulir permohonan dimaksud, sebagai bukti investasi tunai bukan utang  serta  menegaskan  jumlah  investasi  yang  sesuai  dengan  proporsi yang disepakati.
3. Dengan  asumsi  bank  adalah  sebagai sleeping  partner ,  maka  bank  wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan usaha dimaksud.
4. Bank  wajib  meminta  pengelola  untuk  melaporkan  angka  basis  bagi  hasil ( share  base )  berdasarkan  laporan  keuangan  yang tervalidasi  dengan  baik, termasuk  di  dalamnya  penentuan  komponen-komponen  biaya  yang mengacu kepada standar yang baku, terutama untuk skema profit and loss sharing, untuk menghindari ketidakpastian dalam kontrak yang berpotensi merugikan salah satu pihak.
5. Bank  wajib  memiliki  standar  prosedur  untuk  menetapkan  tindakan  yang diambil  dalam  rangka rescheduling ,  kewajiban  yang  belum  terselesaikan dalam hal pembiayaan bersifat revenue sharing
c. Bagan perbandingan Syariah dan Konvensional Banyak masyarakat yang memahami bahwa tidak ada perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Masyarakat kebanyakan berpikir perbedaannya  hanya  dari  segi  istilah  atau  penyebutan.  Namun  sebenarnnya banyak  perbedaan  antara  bank  syariah  dengan  bank  konvensional.  Adapun perbedaannya antara lain yaitu: 14
Tabel Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional Aspek Bank Syariah Bank Konvensional 1 2 3 Legalitas Akad syariah Akad konvensional Struktur Organisasi Penghimpunan dana dan penyaaluran  dana  harus  sesuai dengan  fatwa  Dewan  Pengawas Syariah. Tidak terdapat dewan sejenis. Bisnis dan usaha yang dibiayai • Melakukan  investasi  investasi yang  halal  saja  hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. • Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa. • Berorientasi  pada  keuntungan ( profit oriented ) dan kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat.
• Investasi  yang  halal  dan haram profit oriented.
• Hubungan dengan nasabah  dalam  bentuk
hubungan kreditordebitur. • Memakai perangkat
bunga.
14 Amir  Machmud,  dkk, Bank  Syariah  Teori  Kebijakan  dan  Studi  Empiris  di  Indonesia (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010) h. 9.
Table Perbedaan Bagi Hasil dengan Bunga. 15 Bagi hasil Bunga 1 2 Penentuan  bagi  hasil  dibuat  sewaktu perjanjian  dengan  berdasarkan  kepada untung/rugi. Penentuan  bunga  dibuat  sewaktu perjanjian  tanpa  berdasarkan  kepada untung/rugi. 1 2 Jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan. Jumlah keuntungan yang telah dicapai. Jumlah persen bunga berdasarkan. Jumlah uang (modal). Bagi hasil tergantung pada hasil proyek. Jika  proyek  tidak  mendapat  keuntungan atau  mengalami  kerugian,  resikonya ditanggung kedua belah pihak. Pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa diambil pertimbangan apakah  proyek  yang  dilaksanakan pihak kedua untung atau rugi. Jumlah  pemberian  hasil  keuntungan meningkat  sesuai  dengan  peningkatan keuntungan yang didapat. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat ganda. Penerimaan/pembagian keuntungan adalah bagi hasil. Pengambilan pembayaran bunga adalah haram.
2. Ketentuan Pembiayaan Musyarakah Muntanaqisah Dalam Hukum Islam
Ketentuan pembiayaan musyarakah muntanaqisah dalam hukum  Islam diatur sebagai berikut:

## A. Al-quran
Di  dalam  perbankan  syariah,  pembiayaan  yang  diberikan  kepada  pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah dan aturan yang digunakan yaitu sesuai  dengan  hukum  Islam. 16 Berikut  berapa  landasan  hukum  Islam  al-Qur’an mengenai pembiayaan:
a. QS Al- Baqarah/2:275
ٰذ  ِّۗ ِ سَمْلا  َنِم  ُنٰطْيَّشلا ُهُطَّبَخَتَي  ْيِذَّلا ُم ْوُقَي اَمَك  َّلَِا  َن ْوُم ْوُقَي  َلَ اوٰب ِ رلا  َن ْوُلُكْأَي  َنْيِذَّلَا
ُعْيَبْلا اَمَّنِا ا ْْٓوُلاَق  ْمُهَّنَاِب  َكِل
َم  ٗهَءۤاَج  ْنَمَف ِّۗاوٰب ِ رلا َمَّرَح َو َعْيَبْلا ُ هاللّٰ  َّلَحَا َو ۘاوٰب ِ رلا ُلْثِم
ِّۗ ِ هاللّٰ ىَلِا ْٓٗه ُرْمَا َو  َِّۗفَلَس اَم  ٗهَلَف ى ٰهَتْناَف  ٖهِ ب َّر  ْنِ م ٌةَظِع ْو
َن ْوُدِل ٰخ اَهْيِف ْمُه ۚ  ِراَّنلا ُب ٰحْصَا  َكِٕى ٰۤلوُاَف َداَع ْنَمَو ( : ة رقبلا ۲۷۵ )
Terjemahnya:
“Orang-orang  yang memakan  riba  tidak dapat  berdiri melainkan  seperti berdirinya  orang  yang  kemasukan  setan  karena  gila.  Yang  demikian  itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah  menghalalkan  jual  beli  dan  mengharamkan  riba.  Barangsiapa mendapat  peringatan  dari  Tuhannya,  lalu  dia  berhenti,  maka  apa  yang telah  diperolehnya  dahulu  menjadi  miliknya  dan  urusannya  (terserah)
15 Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya (Jakarta: PT Jayakarta Agung Offset, 2010) h. 32.
16 Ismail, Perbankan Syariah , (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011),  h. 105.
kepada  Allah.  Barangsiapa  mengulangi,  maka  mereka  itu  penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. 17
Dalam  surah  Shad  (38)  ayat  24,  pengertian  musyarakah  adalah  lafal  al- khulathâ’ diartikan syarukâ’atau Syirkah yakni orang-orang yang mencampurkan harta  mereka  untuk  dikelola  bersama.  Menurut  pendapat  imam  mujtahid  yang empat berpendapat tentang ayat diatas yaitu: Hanafiah menyetujui (membolehkan) keempat macam Syirkah. Syafi’iah melarang syirkah Abdan, sirkah mufawadhah, wujuhdan  membolehkan  syirkah  ’inan.  Malikiyah  membolehkan  syirkah’inan, syirkah  abdan,  dan  syirkah  mufawadhah  dan  melarangsyirkah  wujuh.  Hanabilah memboleh kansyirkah ’inan, wujuh dan abdan melarang syirkah mufawadhah. 18 b. QS Shaad/38:24
َلَع ْمُهُضْعَب ىِغْبَيَل ِءْٓاَطَلُخْلٱ َنِ م ا ًريِثَك َّنِإ َو ۖ ۦِه ِجاَعِن  ٰىَلِإ  َكِتَجْعَن ِلاَؤُسِب  َكَمَلَظ ْدَقَل َلاَق
َنيِذَّلٱ  َّلَِإ  ٍضْعَب  ٰى َّنَأ ُدۥُواَد َّنَظ َو ِّۗ ْمُه اَّم ٌليِلَق َو ِت َٰحِل َّٰصلٱ ۟اوُلِمَع َو ۟اوُنَماَء
َباَنَأ َو اًعِكاَر  َّرَخ َو ۥُهَّب َر  َرَفْغَتْسٱَف ُهَّٰنَتَف اَم
Terjemahnya:
Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta  kambingmu  itu  untuk  ditambahkan  kepada  kambingnya.  Dan sesungguhnya  kebanyakan  dari  orang-orang  yang  berserikat  itu sebahagian  mereka  berbuat  zalim  kepada  sebahagian  yang  lain,  kecuali orang-orang  yang  beriman  dan  mengerjakan  amal  yang  saleh;  dan  amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka  ia  meminta  ampun  kepada  Tuhannya  lalu  menyungkur  sujud  dan bertaubat. 19

## B. Fatwa Ulama
Ketentuan pembiayaan musyarakah dalam hukum  Islam diatur dalam, Fatwa DSN-MUI  No.  8/DSN-MUIIIV/2000  tentang  Musyarakah  dan  Fatwa  DSN-MUI No.73/DSN-MUIlXI/2008  tentang  Musyarakah  Mutanaqisah  dengan  penjelasan sebagai berikut: 20
Karakteristik  musyarakah  muntanaqisah,  Adapun  karakteristik  Musyarakah muntanaqisah yaitu:
1. Modal  usaha  dari  para  pihak  (Bank  Syariah  Lembaga  Keuangan,  Syariah [LKS])  dan  nasabah)  harus  dinyatakan  dalam  bentuk  hishshah.  Terhadap modal  usaha  tersebut  dilakukan  tajzi'atul  hishshah;  yaitu  modal  usaha dicatat sebagai hishshah (portion) yang terbagi menjadi unit-unit hishshah.
2. Modal  usaha  yang  telah  dinyatakan  dalam  hishshah  tersebut  tidak  boleh berkurang selama akad berlaku secara efektif.
3. Adanya  wa'd  (janji).  Bank  Syariah/LKS  berjanji  untuk  mengalihkan seluruh hishshahnya secara komersial kepada nasabah dengan bertahap.
4. Adanya  pengalihan  unit  hishshah  Setiap  penyetoran  uang  oleh  nasabah kepada Bank Syariah/LKS, maka nilai yang jumIahnya sama dengan nilai
17 Kementerian  Agama  RI, Al-Qur`an  dan  Terjemahan (Solo:  Tiga  Serangkai,  2012),h. 48.
18 Khudori Soleh, Fikih kontekstual Perspektif Sufi-Sufi Falsafi (Jakarta:PT.Pertja, 1999), h. 66.
19 Departemen  Agama  RI, Al-Qur‟an  dan  Terjemahannya (Jakarta:  CV.Darus  Sunah, 2009), h.455.
20 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.166.
unit  hishshah,  secara  syariah  dinyatakan  sebagaipengalihan  unit  hishshah Bank  Syariah/LKS  secara  komersial  (naqlul  hishshah  bil'iwadh), sedangkan  nilai  yang  jumlahnya  lebih  dari  nilai  unit  hishshah  tersebut, dinyatakan sebagai bagi hasil yang menjadi hak Bank Syariah/LKS.
5. Prinsip Prinsip yang digunakan dalam produk ini adalah akad Musyarakah Mutanaqishah.Syirkah  dalam  akad  Musyarakah  Mutanaqishah  adalah syirkah  al-  'inan.  Kegiatan  penyaluran  dana  dalam  bentuk  pembiayaan berdasarkan  Musyarakah  Mutanaqishah  berlaku  persyaratan  yakni: Berlaku  ketentuan  hukum/prinsip  syariah  sebagaimana  yang  diatur  dalam fatwa  DSN-MUI  No.08/DSN-MUI/lV  /2000  tentang  Pembiayaan Musyarakah,  Setelah  seluruh  proses  pengalihan  selesai,  seluruh  porsi modal  (hishshah)  Bank  Syariah/LKS  beralih  kepada  nasabah,  Pendapatan Musyarakah  Mutanaqishah  berupa  bagi  hasil  dapat  berasal  dari  Nisbah keuntungan  (bagi  hasil)  ditetapkan  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak dandapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan modal; 21
6. Proyeksi keuntungan dalam pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah dapat didasarkan  pada  pendapatan  masa  depan  ( future  income )  dari  kegiatan Musyarakah Mutanaqishah, pendapatan proyeksi ( projected income ) yang didasarkan  kepadapendapatan  historis  ( historical  income )  dari  kegiatan Musyarakah Mutanaqishah atau dasar lainnya yang disepakati. Para pihak dapat  menyepakati  nisbah  keuntungan  tanpa  menggunakan  proyeksi keuntungan;
7. Dalam  hal  kegiatan  usaha  Musyarakah  Mutanaqishah  menggunakan prinsip  sewa  menyewa  (ijarah),  maka  obyek  yang  dibiayai  dengan  akad Musyarakah Mutanaqishah dapat diambil manfaatnya oleh nasabah seJaku pengguna atau pihak lain dengan membayar ujrah yang disepakati. Apabila nasabah  menggunakan  obyek  Musyarakah  Mutanaqishah,  maka  nasabah adalah  pihak  yang  mengambil  manfaat  dari  obyek  tersebut  (intifa'bil ma'jur) dan karenanya harus membayar ujrah
Dalam  hal  kegiatan  usaha  Musyarakah  Mutanaqishah  menggunakan  prinsip sewa  menyewa  (ijarah)  dan  obyek  ijarah  yang  dibiayai  dalam  proses  pembuatan pada  saat  akad  ( indent ),  maka  seluruh  rincian  kriteria,  spesifikasi,  dan  waktu ketersediaan  obyek  harus  disepakati  dan  dinyatakan  secara  jelas,  baik  kualitas maupun kuantitasnya ima'luman mawshufan mundhabithan munafiyan lil jahalah) dalam akad sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian (gharar) dan perselisihan (niza');  Dalam  hal  kegiatan  usaha  Musyarakah  Mutanaqishah  menggunakan prinsip  sewa  menyewa  (ijarah),  obyek  pembiayaan  Musyarakah  Mutanaqishah boleh diatas.
Pelaksanaan  pembiayaan  musyarakah  ditinjau  dalam  hukum  Islam,
Musyarakah  mutanaqisah  merupakan  produk  turunan  dari  akad  musyarakah. Musyarakah  Mutanaqisah  adalah  bentuk  akad  kerjasama  dua  pihak  atau  lebih dalam  kepemilikan  suatu  aset,  yang  mana  ketika  akad  ini telah  berlangsung  aset salah  satu  kongsi  dari  keduanya  akan  berpindah  ke  tangan  kongsi  yang  satunya, dengan  perpindahan  dilakukan  melalui  mekanisme  pembayaran  secara  bertahap.
21 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.166-170.
Bentuk  kerjasama  ini  berakhir  dengan  pengalihan  hak  salah  satu  pihak  kepada pihak lain. 22
Produk  Musyarakah  Mutanaqishah  (MMQ)  telah  diterapkan  oleh  beberapa Bank Syariah yang meliputi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memiliki suatu aset tertentu  melalui  pembiayaan  berbasis  kemitraan  bagi  hasil antara  pihak  Nasabah dan Bank yang pada akhir perjanjian seluruh aset yang dibiayai tersebut menjadi milik  Nasabah.  Contoh  dalam  prakteknya,  ketika  Bank  dan  Nasabah  ingin memiliki suatu aset akhirnya mereka bekerjasama dalam modal dengan persentase yang telah terkontrak. Kemudian Nasabah melakukan pengangsuran dana menurut modal  kepemilikan  aset  yang  dimiliki  oleh  bank.  Maka  terjadilah  perpindahan kepemilikan  aset  dari  bank  kepada  Nasabah  menurut  jumlah  dana  yang  telah diangsur  kepada  Bank.  Sampai  akhirnya  semua  aset  kepemilikan  bank  telah berpindah  ke  tangan  ke  Nasabah.Produk  Musyarakah  Mutanaqishah  dapat diaplikasikan  bentuk  pembiayaan  yang  bersifat  produktif  maupun  konsumtif. Jenis  pembiayaan  ini  dapat  diaplikasikan  untuk  tujuan  pembiayaan  kepemilikan aset seperti rumah maupun kendaraan baik baru maupun lama.
Dalam  akad  Musyarakah  Mutanaqisah  terdapat  akad  pokok  yaitu musyarakahdan akad pelengkap yaitu al-bai’ dan ijarah yang didalamnya terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh yang melakukan kontrak/akad. Rukun akad Musyarakah mutanaqisah adalah: 23
a. Syarik  adalah  mitra,  yakni  pihak  yang  melakukan  akad  syirkah (musyarakah).
b. Hishshah  adalah  porsi  atau  bagian  syarik  dalam  kekayaan  musyarakah yang bersifat musya’.
c. Musya’  adalah  porsi  atau  bagian  syarik  dalam  kekayaan  musyarakah (miliki  bersama  secara  nilai  dan  tidak  dapat  ditentukan  batas-batasnya secara fisik.
Ketentuan khusus dalam Musyarakah Mutanaqishah yaitu: 24
a. Aset  Musyarakah  Mutanaqisah  dapat  di-ijarah-kan  kepada  syarik  atau pihak lain.
b. Apabila  aset  Musyarakah  menjadi  obyek  Ijarah,  maka  syarik  (nasabah) dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujrah yang disepakati.
c. Keuntungan yang diperoleh dari ujrah tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang  telah  disepakati  dalam  akad,  sedangkan  kerugian  harus  berdasarkan proporsi  kepemilikan.  Nisbah  keuntungan  dapat  mengikuti  perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para syarik.
d. Kadar/Ukuran  bagian/porsi  kepemilikan  aset  Musyarakah  syarik  (LKS) yang berkurang akibat pembayaran oleh syarik (nasabah), harus  jelas dan disepakati dalam akad.
e. Biaya perolehan aset Musyarakah menjadi beban bersama sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli.
22 Naf’an, Pembiayaan musyarakah (Cet 1; Yogyakarta : Graha Ilmu,2014), h. 97.
23 Ismail, Pe rbankan Syariah , (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011),  h. 110.
24 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.166-170.
f. Jika  terjadi  perselisihan  di  antara  para  pihak,  maka  penyelesaiannya dilakukan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan sesuai prinsip syariah.

## D. KESIMPULAN
Setelah penulis melakukan penelitian dan menganalisis data yang ditemukan di  lapangan  serta  beberapa  data  pendukung  lainnya,  maka  dapat  ditarik kesimpulan  sebagai  berikut:  Mekanisme  pembiayaan  musyarakah  pada  Bank Syariah  Indoensia  Tbk  KC  Makassar  Veteran  yakni  menggunakan  mekanisme Penggabungan semua modal dari kedua belah pihak antara bank dan juga nasabah untuk  dijadikan  modal  usaha  dan  dikelola  secara  bersama-sama,  Setiap  pemilik modal  berhak  turut  serta  dalam  menentukan  kebijakan  dalam  melakukan  usaha yang  akan  di  jalankannya,  dan  pelaku  usaha  yang  akan  menjalankan  usaha  agar tercapai tujuan dari kedua belah pihak sebelum terjadi perjanjian antara bank dan juga  nasabah,  dala  proses  perjanjian  kedua  belah  pihak  harus  mengetahui  semua informasi  tentang  akad  yang  akan  di  perjanjiakan  harus  diuraikan  dalam  surat perjanjian. Ketentuan pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Indonesia Tbk KC  Makassar  Veteran  berdasarkan  al-quran  dan  fatwa  DSN-MUI  No.  8/DSN- MUIIIV/2000  tentang  Musyarakah  serta  fatwa  DSN-MUI  No.73/DSN- MUIlXI/2008  tentang  Musyarakah  Mutanaqisah  yang  dapat  disimpulkan  bahwa seluruh  kebijakan  dan  ketentuan  dari  akad  tersebut  telah  sesuai  dengan  landasan hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Departemen  Pendidikan  Nasional. Kamus  Besar  Ikthasar  Indonesia .  Jakarta:
Balai Pustaka, 2005.
Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah . Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
Ismail. Perbankan Syariah , Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011. Kementerian  Agama  RI. Al-Qur`an  dan  Terjemahan .  Solo:  Tiga  Serangkai, 2012.
Machmud,  Amir. Bank  Syariah  Teori  Kebijakan  dan  Studi  Empiris  di Indonesia , Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010.
Naf’an. Pembiayaan musyarakah Cet 1; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
Remi  Sjahdeini,  Sutan. Perbankan  Syariah  Produk-produk  dan  Aspek-aspek Hukumnya . Jakarta: PT Jayakarta Agung Offset, 2010.
Soleh.  Khudori Fikih  kontekstual  Perspektif  Sufi-Sufi  Falsafi. Jakarta:  PT. Pertja, 1999.
Sudarsono. Kamus Hukum . Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
Syafi’I,  Antonio  Muhammad. Bank  Syariah , Sistem  &  Prosedur  Operasional Bank Syariah (Cet.1; Yogyakarta: UII Press, 2000), Muhamad, Teknik Perhitungan  Bagi  Hasil  dan  Profit  Margin  pada  Bank  Syariah. Yogyakarta: UII Press, 2004.
Zulkifli,  Sunarto. Panduan  Praktis  Transaksi  Perbankan  Syari‟ah .  Jakarta: GMP, 2003.

## Jurnal:
Mapuna,  Hadi  Daeng.  “Pembentukan  dan  Perkembangan  Hukum  Islam  Pada Masa  Kodifikasi  dan  Imam-Imam  Mujtahid” .  Al-Daulah:  Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan , Vol 7, No. 1 (2018). Sanusi, Nur Taufik. “Syari'ah: Antara Hukum Dan Moral”. Al Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol.20 No.1 (2020). Sohrah . “Prinsip  Ekonomi  Dalam  Islam”. Al-Qadau:  Jurnal  Peradilan  dan Hukum Keluarga Islam , Volume 1 No 2 (2014). Syamsuddin,  Darusalam. “Transformasi  Hukum  Islam  di  Indonesia”. Al- Qadau: Jurnal Peradilan dan Keluarga Islam . Volume 2, No 1 (2015). Wijaya, Abdi. “Hukum Islam Dan Sengketa Ekonomi Syari’ah (Telaah UU N0. 3/2006 dan UU N0. 50/2009)”. Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan , Volume 7, No. 2 (2018).

## Wawancara:
Abd Malik, SO Bank Syariah Indonesia cabang veteran makassar, Wawancara, Makassar, 15 Sep 2021
Andi,  BO  Bank  Syariah  Indonesia  cabang  veteran  makassar,  Wawancara, Makassar, 15 Sep 2021