E-ISSN: 2746-3591
Email: admin@ceredindonesia.or.id

## 246

## Edukasi Hukum Berkeadilan Gender Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Bagi Pengurus ‘Aisyiyah Di Medan
Atikah Rahmi 1 , Ummi Salamah 2 , Nalil Khairiah 3
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Email: atikahrahmi@umsu.ac.id
Abstact: Violence against women is very disturbing and causes injustice to the victims. Women are often victims of violence, because they are seen as weak and unable to fight the perpetrators. One of the  causes  of  violence  against  women  is  gender  inequality  which  creates  unequal  power  relations between  men  and  women.  Unfortunately,  this  condition  is  often  not  realized  by  women  because  of the  wrong  understanding  of  what  is  considered  as  nature,  which  is  gender.  For  this  reason,  it  is necessary  to  educate  the  public,  so  that  women  no  longer  experience  subordination  which  makes them vulnerable to becoming victims. Thus, violence against women can be minimized. Through the Muhammadiyah  Development  Partnership  Program  (PKPM),  training  is  packaged  that  can  educate MHH 'Aisyiyah administrators’ representatives from branches throughout the city of Medan to better understand gender and violence against women. The method used in this community service activity is  training  which  begins  with  orientation  and  pre-test  to  the  participants.  The  activity  ended  with  a post-test. The post-test results showed an increase in participants' understanding of gender, forms of gender  inequality,  as  well  as  knowledge  about  violence  against  women  and  efforts  to  prevent  and deal with it.
Keyword: education; gender; violence
Abstrak: Kekerasan  yang  terjadi  terhadap  perempuan  sangat  meresahkan  dan  menimbulkan ketidakadilan pada korban. Perempuan kerap menjadi korban kekerasan, karena dianggap sebagai pihak yang lemah dan tidak mampu melawan pelaku. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan salah  satunya  akibat  ketidaksetaraan  gender  yang  menimbulkan  relasi  kuasa  yang  tidak  setara antara laki-laki dan perempuan. Mirisnya, kondisi tersebut kerap kali tidak disadari oleh perempuan karena  pemahaman  yang  salah  tentang  apa  yang  dianggap  sebagai  kodrat,  justru  adalah  gender. Untuk  itu,  perlu  dilakukan  edukasi  kepada  masyarakat,  agar  perempuan  tidak  lagi  mengalami subordinasi yang mengakibatkannya rentan menjadi korban. Dengan demikian, kekerasan terhadap perempuan  dapat  diminimalisir.  Melalui  program  kemitraan  pengembangan  kemuhammadiyahan (PKPM), dikemas pelatihan yang dapat mengedukasi para pengurus MHH ‘Aisyiyah perwakilan dari cabang se-kota Medan untuk lebih memahami tentang gender dan kekerasan terhadap perempuan. Metode  yang  digunakan  dalam  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  adalah  training  yang  diawali dengan  orientasi dan  pre  test kepada  para  peserta.  Kegiatan  diakhiri  dengan  post-test.  Hasil  post- test  menunjukukkan  terjadinya  peningkatan  pemahaman  peserta  tentang  gender,  bentuk-bentuk ketidakadilan  gender,  serta  pengetahuan  mengenai  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  upaya pencegahan serta penanganannya.
Kata Kunci: edukasi; gender; kekerasan

## PENDAHULUAN
Gender  merupakan  konstruksi  sosial  maupun  kultural  yang  dilekatkan  oleh masyarakat  pada  laki-laki  dan  perempuan.  Misalnya  perempuan  lemah  lembut, penyayang,  sabar  dan  tekun.  Sedangkan  laki-laki,  tegas,  berwibawa,  tidak  cengeng dan sebagainya. (Maidin Gultom: 2012). Gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan  perempuan  dalam  peran,  fungsi,  hak,  tanggungjawab  dan  perilaku  yang dikonstruksi  secara  sosial,  budaya  dan  adat  istiadat.  Gender  berbeda  dengan  seks. (Mansur  Fakih:  1996).    Dengan  kata  lain,  gender  adalah  sebuah  istilah  yang menunjukkan  pembagian  peran  sosial  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  mengacu pada  pemberian  ciri  emosional  dan  psikologis  yang  diharapkan  oleh  budaya  tertentu disesuaikan  dengan  fisik  laki-laki  dan  perempuan.  Gender  dibentuk  oleh  manusia, sedangkan  seks  merupakan  pemberian  Allah  yang  membedakan  antara  laki-laki  dan perempuan  secara  fisik.  Perempuan  memiliki  payudara,  vagina  dan  fungsi  reproduksi perempuan  untuk haid, hamil, melahirkan, menyusui yang  secara kodrati tidak dimiliki oleh  laki-laki.  Perbedaan  secara  kodrati  inilah  yang  tidak  dapat  berubah  dan dipertukarkan.  Sementara  gender  merupakan  bentukan  dari  manusia  yang  dapat berubah sesuai tempat dan waktu.
Perbedaan  dan  pembagian  gender menimbulkan  berbagai  ketidakadilan  baik terhadap  laki-laki  maupun  perempuan.  Ketidakadilan  Gender berupa  pembatasan peran,  pemikiran  atau  perbedaan  perlakuan  berimplikasi  pada  terjadinya  pelanggaran atas pengakuan hak asasi, persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Kekerasan berbasis  gender  merupakan  tindakan  yang  berlandaskan  atas  asumsi  gender  atau seksual  tertentu.  Kekerasan  gender  yang  terjadi  melibatkan  laki-laki  dan  perempuan, sementara korbannya adalah perempuan akibat relasi yang timpang di antara mereka. Dalam  perspektif  feminisme,  kekerasan  terhadap  perempuan  disebut  dengan kekerasan  berbasis  gender.  (Bambang  Rudi  Harnoko:  2012).  Gender  memiliki  peran pada permasalahan yang muncul, sehubungan dengan perempuan korban kekerasan, baik di dalamm rumah tangga dan maupun di masyarakat. Kekerasan berbasis gender menimbulkan  situasi  dan  kondisi  yang  berbeda  dengan  kejahatan  lainnya,  karena pelaku  memanfaatkan  korban  untuk  memenuhi  keinginannya.  (Komariah  Emong Sapardjaja: Lies Sulistiani: 2019).
Kekerasan masih saja dialami perempuan, hingga hari ini, terutama kekerasan yang  terjadi  dalam  rumah  tangga,  tradisi  yang  masih  mengagungkan  laki-laki  dan menganggap  perempuan  adalah  makhluk  lemah,  serta  istri  yang  harus  menurut  dan tunduk pada suami, menjadi senjata ampuh berlangsungnya tindak kekeraan tersebut. (Maidin  Gultom:  2012).  Berdasarkan  laporan  Komnas  Perempuan  pada  bulan  Maret
tahun  2020,  dipaparkan  bahwa  jumlah  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan meningkat  hingga  6%.  Pada  tahun  2019  kekerasan  terhadap  perempuan  sebesar 431.471,  meningkat  dari  kasus  sebelumnya  sebesar  406.178.  Komnas  Perempuan: 2020)  Dalam  3  tahun  terakhir  (2016-2019)  CATAHU  Komnas  Perempuan  juga memperlihatkan bahwa kekerasan seksual di ranah privat/personal meningkat menjadi peringkat  kedua  tertinggi  setelah  kekerasan  fisik.  Kekerasan  seksual  tertinggi  di ranah  privat  ini  adalah  inscest  (perkosaan  oleh  orang  yang  memiliki  hubungan  darah dengan korban) yang berjumlah 1.210 kasus selama tahun 2017. Pelaku inses tertinggi adalah  ayah  kandung  sebanyak  425  kasus  kemudian  paman  sebanyak  322  kasus (Komnas Perempuan: 2020).
Kerentanan  perempuan  menjadi  korban  kekerasan  semakin  tinggi  pada  masa pandemi  covid-19.  Keterpurukan  ekonomi,  PSBB,  KdR,  BdR,  terbatasnya  akses bantuan,  menyebabkan  ketegangan  dalam  rumah  tangga  yang  memperburuk  konflik dan  berimplikasi  terhadap  meningkatnya  kasus  KDRT  yang  terjadi  terhadap perempuan.  Komnas Perempuan dalam laporannya menunjukkan bahwa perempuan mengalami  kerentanan  beban  kerja  berlipat  ganda  dan  mengalami  violence (kekerasan), yang umumnya terjadi pada perempuan yang berpenghasilan kurang dari 5  juta  rupiah  perbulan.  pekerja  informal  usia  antara  31-40  tahun,  telah  menikah. (Komnas Perempuan: 2020). Kekerasan yang terjadi dengan berbagai motif, kekerasan dalam  rumah  tangga,  kekerasan  seksual,  kekerasan  berbasis  gender  online  yang merupakan ancaman besar bagi masyarakat. Penggunaan internet untuk media sosial selama  masa  pandemik  semakin  marak  dan  pesat.  Aktivitas  masyarakat  banyak dilakukan  di  rumah,  namun  tidak    menutup    kemungkinan    semakin    besar    pula terjadinya  kekerasan    berbasis    gender  online  (KBGO)    dalam    media    sosial. Berdasarkan  data  Komnas  Perempuan  dalam  CATAHU  2021  tercatat  bahwa  pada 2020  kasus  KBGO  mengalami  lonjakan,  yaitu sekitar  940  yang    pada   2019    tercatat 241  kasus. (Nurhayati: 2020).
Upaya  penghapusan  kekerasan  pada  perempuan  menjadi  hal  yang  sangat penting   sehubungan dengan gerakan sosial (social movement) di tingkat nasional dan internasional dalam bentuk “ Three Ends ”. Three ends merupakan gerakan sosial yang mengkampanyekan  komitmen  dan  aksi  untuk  menghapuskan  kekerasan  pada perempuan  dan  anak ( End Violence  Against  Women  and  Children ), perdagangan manusia  ( End  Human  Trafficking ),  kesenjangan  ekonomi  ( End  Barriers  to  Economic Justice ).  (NL.  Meilani  &  Hesti  Asriwandari : 2019).  Penegakan  hukum  dan  keadilan menjadi dambaan bagi masyarakat miskin, perempuan dan anak yang sering menjadi korban  ketidakadilan  dan  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Berbagai  kasus  kekerasan
terhadap  perempuan  dan  anak  semakin  meningkat  setiap  hari.  Fakta-fakta  mengenai Kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  tentu  sangat  memprihatinkan. Kelompok perempuan menjadi kelompok yang rentan mengalami ekslusi sosial. Situasi ini  tidak  terlepas  dari  struktur  sosial  yang  patriarkhis  yang  belum  berpihak  pada kepentingan  dan  kebutuhan  perempuan.  Ekslusi  sosial  menyebabkan  perempuan terbatasi  aksesnya  pada  hak-hak  dasar  sebagai  warga  negara  yang  tertuang  dalam konstitusi.  Akibatnya  perempuan  mengalami  diskriminasi  dan  kekerasan  berbasis gender mulai dari lingkup keluarga, masyarakat dan berbagai sektor kehidupan.
Sebagai  organisasi  yang  sudah  berkiprah  di  tingkat  nasional,  Aisyiyah berkomitmen  untuk  dapat  memecahkan  berbagai  masalah  masyarakat,  termasuk masalah  kekerasan  terhadap  perempuan.  Aisyiyah  dianggap  mampu  menjadi  agen pencegahan  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  mempunyai  perspektif  kesetaraan gender.  Karena  ‘Aisyiyah  memiliki  basis  hingga  di  tingkat  ranting  yang  dapat mensosialisasikan pemahaman tentang kesetaraan gender sebagai upaya pencegahan kekerasan  terhadap  perempuan.  Peran  ‘Aisyiyah  sebagai  organisasi  perempuan Persyarikatan  Muhammadiyah  telah  berkontribusi  memajukan  perempuan  Indonesia dalam  berbagai  bidang  kehidupan,  baik  bidang  pendidikan,  kesehatan,  ekonomi, kesejahteraan  sosial,  penyadaran  hukum,  pendidikan  politik  dan  pemberdayaan perempuan. Majelis hukum dan HAM (MHH) Aisyiyah merupakan salah satu di antara majelis-majelis  di  ‘Aisyiyah  dituntut  untuk  semakin  meningkatkan  perannya  pada bidang-bidang hukum. MHH ‘Aisyiyah mempunyai komitmen dan tanggungjawab dalam memecahkan  berbagai  permasalahan  masyarakat,  bangsa  dan  negara,  khususnya berkaitan dengan ketidakadilan terhadap perempuan dan anak serta pelanggaran hak asasi manusia yang semakin meningkat intensitasnya baik di tingkat nasional maupun global.
Persoalannya,  tidak  semua pengurus MHH  Aisyiyah  yang  berlatar  belakang sarjana  hukum,  sehingga  banyak  permasalahan  perempuan  dan  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  tidak  dipahami  oleh  mereka.  Mereka  juga  belum sepenuhnya memahami bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi adalah  akibat  sistem  dan  kultur  di  masyarakat  yang  belum  berperspektif  keadilan gender. Para pengurus Aisyiyah majelis hukum dan HAM harusnya dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat agar tidak melakukan victim blaming yaitu menyalahkan  korban.  Sehingga  mereka  dapat  memberikan  penanganan  yang maksimal terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Berdasarkan hal tersebut, dosen  Fakultas  Hukum  UMSU  mengadakan  pengabdian  masyarakat,  dengan  skim PKPM  UMSU  mendesain  pelatihan  gender  dan  pencegahan  kekerasan  terhadap
perempuan  kepada  pengurus  ‘Aisyiyah  Majelis  Hukum  dan  HAM  di  Medan,  dengan melibatkan peserta dari pengurus majelis hukum dan HAM dari daerah kota Medan dan cabang-cabang  di  Medan.  Maksud  dari  kegiatan  ini  yaitu,  untuk  meningkatkan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran tentang makna kesetaraan gender sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan.
Tujuan kegiatan ini antara lain:
1.  Meningkatkan  pengetahuan  dan  pemahaman  para  pengurus  majelis  hukum  dan HAM  ‘Aisyiyah  tingkat  cabang  mengenai  gender  dan  bentuk-bentuk  ketidakadilan gender
2.  Meningkatkan  kesadaran  dan  daya  kritis  para  pengurus  Majelis  Hukum  dan  HAM ‘Aisyiyah di tingkat cabang mengenai kekerasan terhadap perempuan
3.  Mensosialisasikan informasi kepada warga ‘Aisyiyah di tingkat cabang dan ranting mengenai gender dan kekerasan terhadap perempuan.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  ini  berupa  edukasi berbentuk  pelatihan  dengan  model  diskusi  interaktif,  dan study  case untuk  menggali pengetahuan  peserta  sehingga  dengan  mudah  dapat  terjadi transfer  of  knowledge kepada  peserta  mengenai  materi  gender  bedanya  dengan  kodrat,  bentuk-bentuk ketidakadilan  gender  dan  bentuk-bentuk  kekerasan  yang  terjadi  pada  perempuan. M enurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) edukasi sama artinya dengan (perihal) pendidikan.  Pendidikan  dari  kata  didik,  artinya  memelihara  dan  memberi  latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Secara implisit, Menurut  Notoaddmojo  (2003),  edukasi atau  disebut  juga  dengan  pendidikan merupakan  segala  upaya  yang  direncanakan  untuk  mempengaruhi  orang  lain  baik individu,  kelompok,  atau  masyarakat  sehingga  mereka  melakukan  apa  yang diharapkan  oleh  pelaku  pendidikan .  Intinya, Edukasi  merupakan  suatu  proses pengubahan  sikap  dan  tata  laku  seseorang  atau  kelompok  orang  dalam  usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.
Pelatihan dilakukan dengan diskusi interaktif, menggunakan media metaplane, video  dan  roleplay.  Masing-masing  peserta  diberikan  pretes  di  awal  pelatihan  dan postes diakhir kegiatan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman para  peserta  tentang  gender,  bentuk-bentuk  ketidakadilan  gender  dan  kekerasan terhadap perempuan.

## HASIL
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  melalui  skim  Program  Kemitraan Pengembangan  Muhammadiyah  (PKPM)  dengan  judul  Edukasi  Hukum Berkeadilan  Gender  Sebagai  Upaya  Pencegahan  Kekerasan  Terhadap Perempuan Bagi Pengurus Majelis Hukum dan HAM “Aisyiyah, diselenggarakan di Aula an Nisa Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) Kota Medan. Peserta kegiatan ini berjumlah  33  orang  yang  meliputi;  pengurus  majelis  hukum  dan  HAM  Kota  Medan sebanyak 5 orang, pengurus majelis hukum dan HAM di tingkat cabang sebanyak 28 orang. Masing-masing  cabang  mengutus  1  (satu)  orang  peserta . Kegiatan  ini  dimulai dengan  melakukan  sosialisasi  program  dengan  Pimpinan  Wilayah  Aisyiyah  Majelis Hukum dan HAM, Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Medan. Sosialisasi secara langsung dilakukan  dengan  mengadakan  pertemuan  bersama  Ketua  PDA,  ibu  Dra.  Kholissani Nasution  Melalui  pertemuan  ini  disampaikan  maksud  dan  tujuan  yaitu  sebagai  tindak lanjut  dari  penandatanganan  kerjasama  pada  bulan  Februari  2021  terkait  program edukasi  hukum  berkeadilan  gender  untuk  penanganan  kasus  kekerasan  terhadap perempuan  dan  anak. Persiapan  dilakukan  mulai  dari  pendataan  peserta  yang  terdiri  dari Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Majelis Hukum dan HAM sebanyak 5 orang dan pengurus Majelis Hukum  dan  HAM  di  tingkat  cabang.  Ada  30  cabang  ‘Aisyiyah  di  Medan,  sedangkan  yang mendaftar sebagai peserta sebanyak 28 orang. Artinya, ada 2 (dua) cabang ‘Aisyiyah di Medan yang  tidak  mengirimkan  anggota  MHH  nya  untuk  mengikuti  kegiatan  ini.  Dengan  demikian, jumlah peserta sebanyak 33 orang. Untuk kelancaran komunikasi, Ketua Tim membuat Whats App group, sehingga informasi dapat disampaikan dengan cepat dan jelas.
Penyelenggaraan  kegiatan  dimulai  dengan  acara  pembukaaan  dan  orientasi kegiatan,  masing-masing  peserta  diminta  untuk  memperkenalkan  dirinya  dan  apa harapannya  setelah  mengikuti  pelatihan  ini.  Peserta  diberikan  pre  test  dan  post  test yang  merupakan  instrumen  quisioner  yang  merupakan  evaluasi  kegiatan.  Masing- masing  peserta  diberikan  waktu  5  menit  untuk  mengisi  intrumen  dimaksud.  Jumlah instrument  sebanayak  10  pertanyaan.  Setelah  mengisi  pre  test,  kegiatan  dilanjutkan dengan pelatihan. Adapun materi yang disampaikan meliputi:
a.  Pengenalan Gender
b.  Bentuk-Bentuk  Ketidakadilan  Gender,  meliputi;  subordinasi,  stereotype  (pelabelan negatif), marginalisasi, violence (kekerasan), beban ganda berlebihan,
c.  Kekerasan terhadap Perempuan dan Perlindungan Hukumnya,
d.  Urgensi Advokasi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan
e.  Diskusi Kelompok
f.  Rencana Tindak Lanjut
Kegiatan  ini  diselenggarakan  selama  1  (satu)  hari  penuh,  diisi  oleh  2  (dua) orang  fasilitator.  Dengan  model  diskusi  interaktif,  disampaikan  melalui  media  meta plan, slide power point dan video. Kegiatan diselingi dengan ice breaker dan menonton video “The Imposible Dream” dan video “kisah nyata kasus KDRT”.
Gambar 1. Penyampaian Materi
Setelah  selesai  semua  materi  disampaikan,  sekitar  Pukul  14.30  wib,  peserta dibagi dalam 5 kelompok, untuk membahas kasus yang diberikan oleh fasilitator. Hasil diskusi  kelompok  kemudian  dituliskan  di  kertas  plano  dan  dipresentasikan  ke  depan. Para peserta begitu antusias berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan yang berawal dari ketidakadilan gender.
Gambar 2. Peserta melakukan Diskusi kelompok
Gambar 3. Peserta mempresentasikan hasil diskusinya
Di  akhir  kegiatan,  peserta  diminta  untuk  menuliskan  rencana  tindak  lanjut kegiatan.  Peserta  juga  dibagikan  post  test  untuk  mengukut  tingkat  pemahaman mereka, pasca pelatihan.

## Gambar 4. Pengisian Post test dan RTL
Berdasarkan  hasil  pre  test  dan  post  test  didapatkan  terjadinya  peningkatan pengetahuan  peserta  kegiatan  mengenai  gender,  bentuk  ketidakadilan  gender  dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan.

## Tabel 1. Proposisi Jawaban Peserta Hasil Pre-Test
No Pertanyaan Jawaban Peserta Ya Tidak 1 Mengetahui makna gender 10 23 2. Mengetahui bentuk-bentuk ketidakadilan gender 2 31 3. Mengetahui perbedaan antara gender dan kodrat 8 25 4. Mengetahui mengapa gender dipermasalahkan 10 23 5. Mengetahui bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan 6 27 6 Mengetahui  contoh-contoh  kasus  kekerasan  terhadap perempuan 7 26 7 Mengetahui aturan hukum yang melindungi perempuan 8 25 8 Mengetahui  faktor  penyebab  terjadinya  kekerasan terhadap perempuan 7 26 9 Mengetahui dampak kekerasan terhadap perempuan 10 23 10 Mengetahui  mengapa  penting  melakukan  Advokasi penanganan kasus KekerasanTerhadap Perempuan 14 19 Tabel 2. Proposisi Jawaban Peserta Hasil Post Test No Pertanyaan Jawaban Peserta Ya Tidak 1 Dapat menjelaskan makna gender dengan benar 30 3 2. Dapat  memberikan  contoh  bentuk-bentuk  ketidakadilan gender 19 14 3. Dapat menyebutkan perbedaan antara gender dan kodrat 33 0 4. Dapat menjelaskan mengapa gender dipermasalahkan 31 2 5. Dapat  menjelaskan  bentuk-bentuk  kekerasan  terhadap perempuan 33 0 6 Dapat  memberikan  contoh-contoh  kasus  kekerasan terhadap perempuan 33 0 7 Dapat  menyebutkan  aturan  hukum  yang  melindungi 32 1
perempuan 8 Dapat menjelaskan faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan 28 5 9 Dapat  menjelaskan  dampak  kekerasan  terhadap perempuan 29 4 10 Dapat  menjelaskan  urgensi  advokasi  penanganan  kasus kekerasan terhadap perempuan 28 5
Tabel  2  menunjukkan  terjadinya  perubahan  pengetahuan  peserta  pelatihan mengenai  gender  dan  bentuk-bentuk  kekerasan.  Sebelum  mendapatkan  materi pelatihan, hanya 10 orang (30,31%) peserta yang mengetahui makna gender. Setelah mendapatkan  materi,  30  orang  (90,91%)  peserta  dapat  menjelaskan  dengan  benar makna gender, yaitu  perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak,  tanggungjawab  dan  perilaku  yang  dikonstruksi  secara  sosial,  budaya  dan  adat istiadat. Artinya terjadi peningkatan pengetahuan sebesar 60,6%.
Point  kedua  dari  pertanyaan  dalam  pretest  ditemukan  hanya  6,06%  yang memahami bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Setelah mendapatkan materi, 57,58% peserta  mengetahui  bentuk-bentuk  ketidakadilan  gender,  yaitu;  subordinasi (dinomorduakan),  stereotype  (pelabelan  negatif),  marginalisasi  (peminggiran),  double bourden (beban ganda berlebihan), violence (kekerasan). Terjadi peningkatan sebesar 51,52%. Pada pertanyaan ketiga, sebelum mendapatkan materi, hanya 24,25%, tetapi setelah  mendapatkan  materi,  seluruh  peserta  (100%)  dapat  membedakan  antara gender  dan  kodrat  dengan  menyebutkan  contoh.  Artinya,  terjadi  kenaikan  sebesar 75,75%.  Untuk  pertanyaan  keempat,  sebelum  diberikan  materi,  hanya  30,31%  yang memahami  mengapa  gender  dipermasalahkan.  Tetapi  setelah  diberikan  materi, 93,94%  peserta  mampu  menjelaskan  alasan  gender  dipermasalahkan.  Peningkatan pengetahuan mengalami kenaikan sebesar 63,63%.
Mengenai  bentuk-bentuk  kekerasan  terhadap  perempuan  yang  merupakan pertanyaan  kelima,  hanya  6  orang  (18,19%)  peserta  yang  mampu  memahaminya. Setelah  diberikan  materi,  seluruh  peserta  (100%)  dapat  memberikan  contoh  bentuk kekerasan  terhadap  perempuan.  Dengan  demikian,  terjadi  peningkatan  pemahaman sebesar  81,81%.  Pertanyaan  keenam  tentang  contoh-contoh  kasus  kekerasan terhadap  perempuan,  sebelum  diberikan  materi  hanya  21,22%  peserta  yang  mampu memahaminya. Namun setelah diberikan materi, seluruh peserta mampu menceritakan contoh-contoh  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  yang  terjadi  di  masyarakat. Terjadi peningkatan pengetahuan peserta sebesar 78,78%.
Pertanyaan  selanjutnya  mengenai  aturan  hukum  yang  melindungi  perempuan, sebelum  disampaikan  materi,  hanya  24,25%  peserta  mengetahuinya,  namun  setelah diberikan materi, meningkat menjadi 93,94% peserta yang memahaminya, peningkatan
sebesar 69,69%. Untuk pertanyaan point 8, hasil pre test menunjukkan hanya 21,22% yang  memahami  faktor  terjadinya  kekerasan  terhadap  perempuan.  Tetapi  setelah dilakukan pelatihan, 84,85% peserta lebih mengerti bahwa faktor terjadinya kekerasan terhadap  perempuan,  salah  satunya  karena  budaya  patriarki.  Pertanyaan  kesembilan menunjukkan hanya 30,31 % dari peserta yang mengetahui bagaimana dampak yang dialami  perempuan  akibat  kekerasan,  sebelum  diberikan  materi.  Namun  setelah dipaparkan  bahwa  kekerasan  menimbulkan  dampak  yang  buruk  terhadap  fisik  dan psikologis  perempuan,  pemahaman  peserta  meningkat  sebanyak  87,88%.  Artinya terjadi peningkatan sebesar 57,57%.
Untuk  pertanyan  terakhir  mengenai  pentingnya  advokasi  penanganan  kasus kekerasan  terhadap  perempuan,  terjadi  peningkatan  pengetahuan  setelah  diberikan materi  sebesar  42,42%.  Kegiatan  penguatan  kapasitas  kepada  pengurus  ‘Aisyiyah Majelis  Hukum  dan  HAM  menjadi  efektif  untuk  dapat  melaksanakan  advokasi  hukum secara  berkelanjutan  dan  berkesinambungan.  Ke  depan  diperlukan  kegiatan penguatan  kapasitas  yang  dapat  dilakukan  misalnya  berupa  teknik  konseling bersprektif korban  dan  berkeadilan  gender serta teknik  dasar-dasar  advokasi  menjadi kebutuhan dasar bagi para kader di kelompok sadar hukum. Sebagaimana disebutkan dalam  tulisan  Nevey  Farida  Andriani  (2020),  dengan  kegiatan  peningkatan  kapasitas terhadap  kader  kelompok  sadar  hukum  ini  diharapkan  dapat  melakukan  advokasi secara  tepat,  efisien  dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  yang  berpresprektif  korban serta berkeadilan gender.
Gambar 5. Penyerahan sertifikat secara simbolis dan foto bersama

## KESIMPULAN
Ketidakadilan  gender  dan  kekerasan  terhadap  perempuan  yang  terjadi  karena struktur sosial yang dibangun oleh masyarakat dan dapat dirubah dengan memberikan edukasi  kepada  semua  pihak  dan  memiliki  komitmen  terhadap  keadilan  dan perlindungan kelompok rentan. Sosialisasi tentang gender dan pencegahan kekerasan terhadap  perempuan  seyogianya  dilakukan  secara  kontinyu,  sehingga  dapat
meningkatkan  pengetahuan  masyarakat  dan  mengeliminir  terjadinya  kekerasan terhadap perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Fakih, M. (2008). Analisis gender dan transformasi sosial . Insist Press.
Gultom, M. (2014). Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan,  Bandung:  Refika Aditama
Hayati, N. (2021). Media Sosial Dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19. HUMAYA:  Jurnal  Hukum,  Humaniora,  Masyarakat,  dan  Budaya , 1 (1),  43- 52.
Harnoko,  B.  R.  (2012).  Dibalik  tindak  kekerasan  terhadap  perempuan. MUWAZAH:  Jurnal Kajian Gender , 2 (1).
Meilani,  N.  L.,  &  Asriwandari,  H.  (2019).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Terjadinya Kekerasan  Pada  Perempuan  Di  Kota  Pekanbaru. Jurnal  Keluarga  Berencana , 4 (1),
46-60.
Notoatmodjo, S. (2003). Pendidikan dan perilaku kesehatan.
Nevey Varida Andrini (2020). Pendampingan Kelompok Sadar Hukum Dalam Menjalankan Advokasi  Hukum  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  dan  Anak  di  Kabupaten  Jember. Warta Pengabdian Universitas Jember, vol 14 2020
Subhan, Z. (2015). Al-Qur’an dan Perempuan . Jakarta: Prenada Media.
https://komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan- catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020