## KONSEP WALKABILITY INDEX DAN PENANGANAN FASILITAS PEJALAN KAKI PADA KAWASAN JALAN PERKOTAAN DI INDONESIA
Dwiky Erlangga 1 , Dewi Handayani 2 dan Syafi’i 3
1 Mahasiswa Magister Teknik Sipil, Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta Email: dwiky202@gmail.com
2 Pengajar Magister Teknik Sipil, Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta Email: dewi@ft.uns.ac.id
3 Pengajar Magister Teknik Sipil, Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta Email: syafii@uns.ac.id

## ABSTRACT
Walkability Index (WI) is a method to assess the walkability level on pedestrian facilities with the main components of:  safety  and  security,  convinience  and  attractiveness,  as  well  as  government  policies.  Generally,  this  method  is utilized to review the pedestrian facilities walkability in urban areas, particularly in CBD (Central Business District) which is the hub for activities center, such as economic, business, education, healthcare, transit to tourism areas. The rapid  development  of  activities  leads  to  the  increasing  number  of  visitors  in  those  areas,  such  as  on  Jalan  Slamet Riyadi, Surakarta. This condition needs to be balanced with the availability of adequate facilities and infrastructure, one of them is the sidewalks to facilitate the pedestrian movement from one place to another. Indonesia did not have any assessment criteria for sidewalks in terms of scoring even though some variables on WI have already existed in the Circular Letter of the Minister of Public  Works  and  Public Housing 02/SE/M/2018  on the Guidelines for Pedestrian Facility  Planning.  This  paper  presents  the  recommendation  of  assesment  and  category  based  on  the  regulation  in Indonesia. It is expected to benefit the determination of priority on pedestrian facility handling in the field. Literature study  as  the  foundation  of  this  paper  attempts  to  accomodate  the  pedestrian  facility  variables  contained  in  the regulation of Indonesia using the scoring method with several recommendations in the category of handling, with the basis of WI analysis method. The results of the analysis show that there are 3 variables that need to be considered more in the planning criteria for sidewalk in Indonesia that affect the determination of handling recommendation including the supporting and additional facilities, facilities for disabled pedestrians, and the needs of wide space for pedestrians.
Keywords: infrastructure, pedestrian facilities, scoring, pedestrian, walkability index

## ABSTRAK
Walkability  Index (WI)  adalah  metode  penilaian  tingkat  kenyamanan  berjalan  pada  fasilitas  pejalan  kaki  dengan komponen  utama:  keamanan dan  keselamatan,  kenyamanan  dan  daya  tarik,  serta  dukungan  kebijakan pemerintah. Secara  umum  metode  ini  digunakan  untuk  meninjau  kelayakan  fasilitas  pejalan  kaki  di  wilayah  perkotaan, terutama pada kawasan CBD ( Central Business District ) yang menjadi penghubung pusat aktivitas, seperti kawasan perekonomian,  bisnis,  pendidikan,  kesehatan,  transit  hingga  pariwisata.  Perkembangan  aktivitas  yang  cukup  pesat membuat  jumlah  pengunjung  di  kawasan  tersebut  bertambah,  seperti  halnya  Jalan  Slamet  Riyadi  Kota  Surakarta. Kondisi  ini  perlu  diimbangi  dengan ketersediaan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai,  salah  satunya  fasilitas  jalur pedestrian  yang  dapat  memudahkan  pejalan  kaki  untuk  berpindah  tempat  dari  satu  lokasi  ke  lokasi  yang  lainnya. Indonesia  belum  memiliki  kriteria  penilaian  jalur  pejalan  kaki  secara scoring meskipun variabel-variabel  pada  WI beberapa  telah  ada  pada  SE  Menteri  PUPR  02/SE/M/2018  tentang  Pedoman  Perencanaan  Fasilitas  Pejalan  Kaki. Makalah  ini  akan  menyampaikan  rekomendasi  penilaian  dan  kategori  berdasarkan  regulasi  di  Indonesia  dengan harapan bermanfaat bagi penentuan prioritas penanganan infrastruktur fasilitas pedestrian di lapangan. Studi literature sebagai dasar makalah ini berusaha mengakomodir variable-variabel perencanaan fasilitas pedestrian yang terdapat pada  regulasi  di  Indonesia  dengan  metode  penilaian  ( scoring )  dengan  rekomendasi  kategori  penanganan,  dengan dasar  metode  analisis  WI.  Hasil  analisis  memperlihatkan  terdapat  3  variabel  yang  perlu  mendapat  perhatian  lebih dalam kriteria perencanaan pedestrian di Indonesia yang dapat mempengaruhi penentuan rekomendasi penanganan yaitu fasilitas pendukung atau pelengkap, fasilitas pejalan kaki berkebutuhan khusus, dan kebutuhan lebar ruang bagi pejalan kaki.
Kata kunci: Infratruktur, Fasilitas Pedestrian, Penilaian, Pejalan Kaki, Walkability Index

## 1. PENDAHULUAN
Pejalan  kaki  merupakan  istilah  dalam  transportasi  yang  digunakan  untuk  menjelaskan  orang  berjalan  di  lintasan pejalan  kaki,  baik  di  pinggir  jalan,  trotoar,  lintasan  khusus  ataupun  jalur  penyeberangan  jalan.  Rubenstein  (1992) mengatakan bahwa pejalan kaki adalah pergerakan atau sirkulasi atau perpindahan orang dari satu tempat titik asal ( origin )  ke  tempat  lain  sebagai  tujuan  ( destination )  dengan  berjalan  kaki.  Berjalan  kaki  adalah  sebuah  sarana sederhana dalam sistem transportasi yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, sarana berjalan kaki sangat efektif digunakan karena dapat menelusuri beberapa lokasi yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan bermotor . Pada saat ini, sebagian  besar  fasilitas  pejalan  kaki  diberbagai  wilayah  kurang  mendapatkan  perhatian  khusus  dari  pemerintah. Fungsi pedestrian jalan seolah-olah tidak berkerja secara maksimal dalam penggunaan dan peruntukannya. Kebijakan yang diambil saat ini lebih berpihak pada pengguna kendaraan bermotor. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya proyek pelebaran  jalan  dan  pembangunan  jalan  layang  di  beberapa  kawasan  perkotaan.  Padahal  disebutkan  dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009, bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat.
Jalan raya yang melewati pusat perkotaan di Indonesia umumnya dilengkapi dengan jalur pejalan kaki, terutama pada kawasan CBD ( Central Business District ) yang menjadi penghubung pusat aktivitas, seperti kawasan perekonomian, bisnis, pendidikan, kesehatan, transi t hingga pariwisata. Perkembangan aktivitas yang cukup pesat membuat jumlah pengunjung di  kawasan  tersebut  bertambah,  Seperti  halnya  Jalan  Slamet  Riyadi  Kota  Surakarta.  Kondisi  ini  perlu diimbangi  dengan  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai,  salah  satunya  fasilitas  jalur  pedestrian  yang dapat memudahkan pejalan kaki untuk berpindah tempat dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya.
Maka dalam mewujudkan kondisi jalur pejalan kaki yang baik di kawasan Jalan perkotaan, perlu adanya penilaian konkrit  terhadap  tingkat  kenyamanan  berjalan  kaki  atau  yang  dikenal  dengan Global Walkability  Index. Konsep penilaian ini sangat diperlukan karena dapat mengidentifikasi secara spesifik karakteristik jalur pejalan kaki sehingga memudahkan  dalam  menyusun  item-item  perbaikan.  Saat  ini  belum  ada  penilaian  tingkat  kenyamanan  terhadap penggunaan  fasilitas  pejalan  kaki  yang  sesuai  dengan  karakteristik  pejalan  kaki  yang  ada  di  indonesia.  Meskipun banyak  beberapa  penelitian  yang  menggunakan  konsep Global Walkability  Index diberbagai  kota  di  Indonesia. Pemerintah  hanya  menerbikan  Surat  Edaran  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  rakyat  (SE  Menteri  PUPR 02/SE/M/2018) tentang Pedoman Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki. Peraturan ini hanya mendeskripsikan kriteria perencanaan. Maka, tujuan dari penelitian ini adalah melakukan studi literature atau kajian pustaka, agar mengetahui persamaan  dan  perbedaan  kriteria  penilaian  fasilitas  pejalan  kaki  berdasarkan Global  Walkability  Index ,  dengan kriteria perencanaan fasilitas pejalan kaki berdasarkan SE Menteri PUPR 02/SE/M/2018. Sehingga tingkat efektifitas dari masing-masing variabel dapat diketahui, apakah beberapa variabel yang terdapat pada Global Walkability Index sesuai dengan karakteristik penilaian pejalan kaki di Indonesia atau tidak. Tindak lanjut dari kajian efektivitas variabel adalah diharapkan adanya desain konsep penilaian tingkat kenyamaan berjalan kaki yang sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia, agar memudahkan dalam menentukan prioritas utama terhadap rekomendasi penanganan fasilitas pejalan kaki.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## Konsep Walkability
Berjalan kaki adalah sebuah sarana sederhana dalam sistem transportasi yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, sarana berjalan kaki sangat efektif digunakan karena dapat menelusuri beberapa lokasi yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan bermotor. Walkability index adalah salah satu metode yang di gunakan dalam menilai kualitas lingkungan terkait aktivitas berjalan kaki, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam perbaikan fasilitas pejalan kaki (Natalia et al , 2017). Selain itu konsep walkability berperan dalam menekan emisi karbon suatu perkotaan, dimana sebagaian besar  orang  akan  lebih  tertarik  menggunakan  moda  berjalan  kaki  daripada  menggunakan  kendaraan  bermotor (Keyvanfar et al , 2018).
Proses  penilaian  indeks  kenyamanan  berjalan  melibatkan  sembilan  parameter  yang  digunakan  berdasarkan parameter global  walkability  index (Krambeck,  2006)  antara  lain  Konflik  jalur  pejalan  kaki  dengan  moda transportasi  lainnya,  ketersediaan  jalur  pejalan  kaki,  ketersediaan  penyeberangan,  keselamatan  penyeberangan, perilaku  pengendara  kendaraan  bermotor, amenities (kelengkapan  pendukung),  infrastruktur  penunjang  kelompok penyandang  cacat,  kendala/hambatan,  serta  keamanan  dari  kejahatan  (Minhas,  2017).  Metode  yang  sama  juga dilakukan oleh Yoppy (2013) serta Ridhani dan Christanto (2015) dalam menentukan indeks kenyamanan berjalan. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Ridhani dan Christanto (2015), hasil menunjukan Jalan Medan Merdeka
memiliki skor walkability yang paling rendah, yakni 64. Tingkat walkability “ waiting to walk ” menjelaskan kondisi trotoar secara umum perlu ditingkatkan untuk mencapai fungsi optimal.
Istilah walkability mencerminkan keseluruhan kondisi berjalan pada suatu daerah. Menurut NZ, Transport Agency (2007)  pedestrian  planning  and  design  guide,  walkability  adalah  kondisi  sejauh  apa  suatu  lingkungan  memiliki kesan  ramah  lingkungan  terhadap  para  pejalan  kaki. Victoria  Transport  Policy  Institute (2014)  mengemukakan walkability memperhitungkan beberapa parameter, yakni kualitas fasilitas, konektivitas jalur, kondisi jalan, pola tata guna  lahan,  dukungan  masyarakat,  kenyamanan,  serta  rasa  aman  saat  berjalan. Walkability dapat  dievaluasi  pada skala lokasi, ruas jalan, ataupun skala lingkungan. Secara umum walkability memperhitungkan sebagai berikut: 1. Kualitas jaringan jalur pejalan kaki (trotoar, penyeberangan).
2. Konektivitas jaringan jalur pejalan kaki (seberapa baik trotoar dan jalur pejalan kaki lainnya saling terhubung, dan seberapa baik pejalan kaki dapat mengakses tempat tujuan secara langsung).
3. Keamanan (seberapa aman yang dirasakan orang saat berjalan).
4. Kepadatan dan aksesibilitas (jarak antara lokasi destinasi umum, seperti rumah, toko, sekolah, dan taman).
Berdasarkan Global  Walkability  Index (Krambeck,  2006),  terdapat  beberapa  komponen  yang  mendukung  tingkat walkability , yaitu: 1. Keamanan dan keselamatan
Komponen dalam aspek penilaian keamanan dan keselamatan adalah konflik di jalur pejalan kaki, keamanan dari tindak kejahatan, keselamatan penyeberang jalan, dan perilaku pengendara kendaraan bermotor terhadap pejalan kaki.
2. Kenyamanan dan daya tarik bagi pejalan kaki Komponen  dalam  aspek  penilaian  kenyamanan  dan  daya  tarik  bagi  pejalan  kaki  adalah  kelengkapan  fasilitas, infrastruktur bagi penyandang cacat, pemeliharaan dan kebersihan, hambatan terhadap aktivitas pejalan kaki, dan ketersediaan infrastruktur penyeberangan.
3. Kebijakan dan peraturan yang mendukung
Komponen akhir yang dibutuhkan adalah peraturan pemerintah yang mendukung improvisasi pada infrastruktur pejalan kaki yang berkaitan dengan pelayanan. Komponen tersebut yaitu tingkat pendanaan dan sumber daya kota terhadap perencanaan pejalan kaki, desain perkotaan yang terkait dengan pejalan kaki pedoman yang sudah ada serta menambahkan pedoman yang relevan yang tidak termasuk dalam daftar, lampiran data yang tersedia tentang kecelakaan  pejalan  kaki  pada  bahan  survei.  Masukkan  estimasi  proporsi  insiden  lalu  lintas  yang  melibatkan pejalan  kaki,  upaya  penjangkauan  publik  untuk  mengedukasi  pejalan  kaki  atau  pengemudi  di  jalan  terhadap keamanan  pejalan  kaki,  dan  Ketersediaan  undang-undang  yang  mengatur  tentang  keberadaan  pedestrian  jalan terkait pelaksanaannya.

## Regulasi Fasilitas Pejalan Kaki di Indonesia
Regulasi yang menjadi kriteria dalam perencanaan fasilitas pejalan kaki yang ada di Indonesia yaitu Pd 03-2017-B (SE  Menteri  PUPR  02/SE/M/2018)  tentang  pedoman  perencanaan  fasilitas  pejalan  kaki.  Beberapa  variabel walkability yang ditinjau adalah 1. Ketentuan teknis terdiri dari ketentuan umum jalur pejalan kaki (trotoar), kemiringan memanjang dan melintang trotoar, pelandaian trotoar, permukaan datar pada pelandaian pengaturan jalan masuk, trotoar pada jembatan dan terowongan, Jalur yang digunakan bersama, koneksi dengan halte/tempat pemberhentian sementara.
2. Penyeberangan pejalan kaki terdiri dari penyeberangan sebidang, jalur penyeberangan tidak sebidang
3. Fasilitas  pejalan  kaki  berkebutuhan  khusus  terdiri  dari  kebutuhan  lebar  ruang  bagi  pejalan  kaki,  persyaratan pelandaian, passing place (tempat untuk saling mendahului/ berpapasan), penyediaan informasi bagi pejalan kaki yang memiliki keterbatasan, dan lajur pemandu.
4. Fasilitas pejalan kaki pada areal pekerjaan konstruksi terdiri dari lebar minimal jalur, pemisahan fasilitas pejalan kaki.
5. Fasilitas  pendukung  atau  pelengkap  terdiri  dari  rambu  dan  marka,  pengendali  kecepatan,  lapak  tunggu,  lampu penerangan fasilitas pejalan kaki, pagar pengaman, pelindung/ peneduh, jalur hijau, tempat duduk, tempat sampah, halte/tempat pemberhentian bis, drainase, dan bolar.

## Penelitian yang mengkaji Global Walkability Index di Indonesia
Tabel 1. Beberapa penelitian yang mengkaji penilaian Global Walkability Index di Indonesia
No Peneliti Lokasi penelitian Hasil Keterangan 1 Yoppie (2013) Depok Banyaknya hambatan di jalur pejalan kaki sehingga pejalan kaki kesulitan untuk beraktivitas Berdasarkan Global Walkability Index, variabel kebutuhan fasilitas pejalan kaki standar minimal lebar trotoar berbeda yaitu 1 m, sedangkan pada SE Menteri PUPR
02/SE/M/2018 adalah 1,5 m, sehingga kedua variabel tidak berkorelasi terhadap rekomendasi penanganan 2 Ramadhany (2014) Surabaya Terdapat hambatan pejalan kaki yang mengurangi lebar trotoar Berdasarkan Global Walkability Index, variabel kebutuhan fasilitas pejalan kaki standar minimal lebar trotoar berbeda yaitu 1 m, sedangkan pada SE Menteri PUPR
02/SE/M/2018 adalah 1,5 m, sehingga kedua variabel tidak berkorelasi terhadap rekomendasi 3 Ridhani dan Christanto (201 5 ) Jakarta Banyak segmen trotoar di wilayah penelitian memiliki skor indeks parameter ketersediaan jalur khusus disabilitas atau disability infrastructure dengan kondisi yang sangat buruk Berdasarkan Global Walkability Index, v ariabel kebutuhan fasilitas pejalan kaki standar minimal lebar trotoar untuk disabilitas berbeda yaitu 1 m, sedangkan pada SE Menteri PUPR 02/SE/M/2018 adalah 300 m, sehingga kedua variabel tidak berkorelasi terhadap rekomendasi penanganan 4 Erna et al., (2015) Malang Hambatan berjalan berjalan di beberapa titik koridor serta minimnya fasilitas pejalan kaki untuk disabilitas Berdasarkan Global Walkability Index, variabel kebutuhan fasilitas pejalan kaki standar minimal lebar trotoar berbeda yaitu 1 m, sedangkan pada SE Menteri PUPR 02/SE/M/2018 adalah 1,5 m, sehingga kedua variabel tidak berkorelasi terhadap rekomendasi penanganan. Kemudian berdasarkan Global Walkability
Index, variabel standar minimal lebar trotoar untuk disabilitas berbeda yaitu 1 m, sedangkan pada SE Menteri PUPR 02/SE/M/2018 adalah 300 m, sehingga kedua variabel tidak berkorelasi terhadap rekomendasi penanganan 5 Christiana (2017) Jakarta Fasilitas pelengkap yang minim sebagai penunjang aktivitas berjalan Berdasarkan Global Walkability Index, variabel kebutuhan fasilitas pelengkap pejalan kaki untuk standar kelengkapanya berbeda dengan SE Menteri PUPR 02/SE/M/2018, sehingga kedua variabel tidak berkorelasi terhadap rekomendasi
Vol. 4 No. 1, September 2020
No Peneliti Lokasi penelitian Hasil Keterangan 6 Hafnizar et al., (2017) Banda Aceh Minim tersedianya infrastruktur penunjang kelompok penyandang cacat serat terjadi hambatan berjalan karena aktivitas PKL sehingga mengurangi lebar efektif trotoar Berdasarkan Global Walkability Index, variabel kebutuhan fasilitas pejalan kaki standar minimal lebar trotoar untuk disabilitas berbeda yaitu 1 m, sedangkan pada SE Menteri PUPR 02/SE/M/2018 adalah 300 m, sehingga kedua variabel tidak berkorelasi terhadap rekomendasi penanganan. Kemudian berdasarkan Global Walkability Index, variabel
kebutuhan fasilitas pejalan kaki standar minimal lebar trotoar berbeda yaitu 1 m, sedangkan pada SE Menteri PUPR 02/SE/M/2018 adalah 1,5 m, sehingga kedua variabel tidak berkorelasi terhadap rekomendasi 7 Tanan et al (2017) Bandung Terdapat hambatan permananen dan sementara yang mengurangi lebar efektif trotoar Berdasarkan Global Walkability Index, variabel kebutuhan fasilitas pejalan kaki standar minimal lebar trotoar berbeda yaitu 1 m, sedangkan pada SE Menteri PUPR
02/SE/M/2018 adalah 1,5 m, sehingga kedua variabel tidak berkorelasi terhadap rekomendasi 8 Endarwatie t al., (2018) Malang Terjadi hambatan berjalan karena terjadi konflik antara pejalan kaki dan pedagang Berdasarkan Global Walkability Index, variabel kebutuhan fasilitas pejalan kaki standar minimal lebar trotoar berbeda yaitu 1 m, sedangkan pada SE Menteri PUPR 02/SE/M/2018 adalah 1,5 m,
sehingga kedua variabel tidak berkorelasi terhadap rekomendasi penanganan 9 Triantoro (2018) Makassar Terdapat hambatan pejalan kaki yang mengurangi lebar trotoar serta kurangnya fasilitas pendukung Berdasarkan Global Walkability Index, variabel kebutuhan fasilitas pelengkap pejalan kaki untuk standar kelengkapanya berbeda dengan SE Menteri PUPR 02/SE/M/2018, sehingga kedua variabel tidak berkorelasi terhadap rekomendasi. Kemudian berdasarkan Global Walkability Index, variabel kebutuhan fasilitas pejalan kaki standar minimal lebar trotoar berbeda yaitu 1 m, sedangkan pada SE Menteri PUPR
02/SE/M/2018 adalah 1,5 m, sehingga kedua variabel tidak berkorelasi terhadap rekomendasi 10 Rachmi et al., (2019) Padang Kebutuhan lebar trotoar yang minim dan tidak sesuai standar, salah atu segmen memiliki lebar 1,33 m Berdasarkan Global Walkability Index, variabel kebutuhan fasilitas pejalan kaki standar minimal lebar trotoar berbeda yaitu 1 m, sedangkan pada SE Menteri PUPR 02/SE/M/2018 adalah 1,5 m, maka kedua variabel tidak berkorelasi
Vol. 4 No. 1, September 2020
No Peneliti Lokasi penelitian Hasil Keterangan 11 Safitri, R., dan Amelia, R. (2019) Pangkalpinang Belum tersedianya infrastruktur penunjang kelompok penyandang cacat Berdasarkan Global Walkability Index, variabel kebutuhan fasilitas pejalan kaki standar minimal lebar trotoar untuk disabilitas berbeda yaitu 1 m, sedangkan pada SE Menteri PUPR 02/SE/M/2018 adalah 300 m, sehingga kedua variabel tidak berkorelasi terhadap rekomendasi penanganan 12 Worwor et al., (2019) Manado Minim atau belum tersedianya infrastruktur penunjang kelompok penyandang cacat, sehingga variabel tersebut tidak dapat dinilai Berdasarkan Global Walkability Index, variabel kebutuhan fasilitas pejalan kaki standar minimal lebar trotoar untuk disabilitas berbeda yaitu 1 m, sedangkan pada SE Menteri PUPR 02/SE/M/2018 adalah 300 m, sehingga kedua variabel tidak berkorelasi terhadap rekomendasi penanganan 13 Arifin et al., (2020)  Makassar Ketersediaan infrastruktur penyandang disabilitas masih minim Berdasarkan Global Walkability Index, variabel kebutuhan fasilitas pejalan kaki standar minimal lebar trotoar untuk disabilitas berbeda yaitu 1 m, sedangkan pada SE Menteri PUPR 02/SE/M/2018 adalah 300 m, sehingga kedua variabel tidak berkorelasi terhadap rekomendasi penanganan 14 Agradiana (2020) Jakarta Minim ketersediaan fasilitas pelengkap serta terdapat beberapa hambatan berjalan yang membuat lebar trotoar menjadi menyempit yaitu lubang saluran drainase dan kebersihan jalur pedestrian Berdasarkan Global Walkability Index, variabel kebutuhan fasilitas pelengkap pejalan kaki untuk standar kelengkapanya berbeda dengan SE Menteri PUPR 02/SE/M/2018, sehingga kedua variabel tidak berkorelasi terhadap rekomendasi. Kemudian berdasarkan Global Walkability Index, variabel kebutuhan fasilitas pejalan kaki standar minimal lebar trotoar berbeda yaitu 1 m,
sedangkan pada SE Menteri PUPR 02/SE/M/2018 adalah 1,5 m, maka kedua variabel tidak berkorelasi 15 Salean, S. T., dan Sinaga, A. J., (2020) Jakarta Minimnya fasilitas pendukung atau pelengkap Berdasarkan Global Walkability Index, variabel kebutuhan fasilitas pelengkap pejalan kaki untuk standar kelengkapanya berbeda dengan SE Menteri PUPR
02/SE/M/2018, sehingga kedua variabel tidak berkorelasi terhadap rekomendasi
Sumber: Analisa data kajian pustaka

## 3. METODE PENELITIAN
Secara umum proses penilaian tingkat kenyamanan berjalan kaki atau Walkability Index , dimulai dari menyiapkan kebutuhan  jumlah  personil  lapangan,  form  peniaian,  serta  peralatan  pendukung  survei  lainnya.  Kemudian menentukan pembagian segmen jalur pedestrian, misalkan panjang jalan Slamet riyadi secara keseluruhan yang akan
disurvei  adalah  4  km,  dibatasi  dan  dibagi  masing-masing  persegmen  sepanjang  400  m  dengan  total  10  segmen. Pembagian segmen sepanjang 400 km berdasarkan teori kemampuan maksimum orang berjalan kaki dalam waktu 5 menit,  teori  ini  juga  digunakan  oleh  Wibowo  dan  Chalermpong  (2010),  serta  Tanan  (2017)  pada  penelitiannya dalam menentukan besaran kemampuan berjalan. Pada masing-masing segmen dilakukan survei perhitungan jumlah pejalan  kaki  saat  jam  sibuk, baik  weekday  maupun  weekend.  Pada  waktu  yang  sama  juga  dilakukan  survei  utama dengan  penilaian  tingkatan scoring berupa  survei  keamanan  dan  kenyamanan  saat  berjalan,  untuk  sub  variabel penilaian  survei  dukungan pemerintah,  dilakukan dengan  pemberian  form  kuesioner pertanyaan  tentang  dukungan pemerintah  terhadap  proses  pengadaan  dan  pemeliharaan  fasilitas  pejalan  kaki.  Hasil  akhir  dari  kedua  penilaian survei  utama dikalikan  jumlah  pejalan kaki dan  dibagi dengan  panjang  segmen,  sehingga  kriteria  kelayakan index dapat ditentukan.
Pada  penelitian  ini,  dilakukan  analisis  data  dengan  mengkaji  teori  penggunaan Global  Walkability  Index ,  dalam penilaian tingkat kenyamanan berjalan pada fasilitas pejalan kaki, serta meninjau Pd  03-2017-B  (SE  Menteri  PUPR 02/SE/M/2018) sebagai pedoman kriteria dalam perencanaan fasilitas pejalan kaki di Indonesia. Kedua teori tersebut diuraikan  dan  dilakukan  analisis  perbandingan  variabel,  sehingga  persamaan  dan  perbedaan  pada  karakteristik variabel  dapat  ditentukan.  Kemudian  meninjau  beberapa  kajian  putaka  dari  beberapa  penelitian  yang  membahas penggunaan Global  Walkability  Index ,  terhadap  beberapa  persamaan  metode  dan  variabel  yang  digunakan  dalam proses  penilaian.  Hasil  dari  uraian  perbandingan  variabel  dan  analisis  kajian  pustaka,  diharapkan  mampu menghasilkan hipotesis terhadap efektifitas penggunaan Global Walkability Index dalam penanganan fasilitas pejalan kaki di Indonesia.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Perbandingan Variabel
Beberapa perbandingan variabel yang memiliki persamaan pada kriteria pedoman perencanaan fasilitas  pejalan  kaki berdasarkan  Pd  03-2017-B  (SE  Menteri  PUPR  02/SE/M/2018)  dan  variabel scoring Global  Walkability  Index (Krambeck, 2006), adalah :
Tabel 2. Perbandingan persamaan dan perbedaan variabel penilaian Global Walkability Index dan SE  Menteri  PUPR 02/SE/M/2018
No Variabel dari Global Walkability Index Variabel dari SE Menteri PUPR 02/SE/M/2018 yang bisa dijadikan acuan dalam penilaian Global Walkability Index Hasil analisis perbandingan penilaian antara Global Walkability Index dan SE Menteri PUPR 02/SE/M/2018
Penilaian antara
Global Walkability Index dan SE Menteri PUPR 02/SE/M/2018 yang berkorelasi 1 Konflik di jalur pejalan kaki Ketersediaan Bolar atau pagar pengaman trotoar Penilaian Global Walkability Index diberi keterangan gambar tingkatan konflik antara kendaraan dan pejlan kaki, sedangkan pada SE PUPR ditinjau berdasarkan penempatan pagar pengaman dengan tinggi 90 cm, berjarak 0,6 m dari tepi jalan
Ya (penilaian dengan scoring tingkatan gambar melalui GWI berkorelasi terhadap rekomendasi penanganan pada kriteria SE Menteri PUPR 02/SE/M/2018) 2 Keamanan dari tindak kejahatan Ketersediaan penerangan jalan Penilaian Global Walkability Index diberi keterangan gambar tingkatan zona keamanan wilayah yang ditentukan oleh aparat keamanan setempat, sedangkan pada SE PUPR ditinjau berdasarkan ketersediaan penerangan jalan yang terletak setiap 10 meter dengan tinggi maksimal 4 meter Ya (penilaian dengan scoring tingkatan gambar melalui GWI berkorelasi terhadap rekomendasi penanganan pada kriteria SE Menteri PUPR 02/SE/M/2018) 3 Keselamatan Ketersediaan fasilitas Penilaian Global Walkability Ya (penilaian dengan
Vol. 4 No. 1, September 2020
No Variabel dari Global Walkability Index Variabel dari SE Menteri PUPR 02/SE/M/2018 yang bisa dijadikan acuan dalam penilaian Global Walkability Index Hasil analisis perbandingan penilaian antara Global Walkability Index dan SE Menteri PUPR 02/SE/M/2018 Penilaian antara Global Walkability Index dan SE Menteri PUPR 02/SE/M/2018 yang berkorelasi penyeberang jalan penyeberangan Index diberi keterangan gambar tingkatan keberadaan aktivitas kendaraan terhadap kemampuan menyeberang bagi pejalan kaki, kondisi dan waktu yang di butuhkan pejalan kaki untuk menyeberang kurang dari 10 detik, dan waktu yang dibutuhkan pejalan kaki menyeberang di persimpangan lampu lalu lintas kecepatan menyeberang > 1,0 m/detik, sedangkan pada SE PUPR ditinjau berdasarkan kecepatan kendaraan di lokasi penyeberangan rata-rata < 20 km/jam, dan arus kendaraan di lokasi penyeberangan rata-rata < 300 kend/jam
scoring tingkatan gambar melalui GWI berkorelasi terhadap rekomendasi penanganan pada kriteria SE Menteri PUPR 02/SE/M/2018) 4 Perilaku pengendara kendaraan bermotor terhadap pejalan kaki Keberadaan rambu peringatan dan speed bump Penilaian Global Walkability Index diberi keterangan gambar tingkatan perilaku pengendara kendaraan bermotor terhadap pejalan kaki, sedangkan pada SE PUPR ditinjau berdasarkan ketentuan jarak rambu    dari lokasi peringatan maksimum 50
m, serta pemasangan speed bump dengan kecepatan kendaraan sekitar 30 km/jam Ya (penilaian dengan scoring tingkatan gambar melalui GWI
berkorelasi terhadap rekomendasi penanganan pada kriteria SE Menteri PUPR 02/SE/M/2018) 5 Kelengkapan fasilitas Fasilitas pendukung atau pelengkap Penilaian Global Walkability Index diberi keterangan
ketersediaan 5 jenis fasilitas yang menjadi tolak ukur penilaian antara lain peneduh, pohon, lampu jalan, bangku, dan toilet umum, sedangkan pada SE PUPR ditinjau berdasarkan ketersedian rambu dan marka, speed bump, lapak tunggu, lampu penerangan fasilitas pejalan kaki, pagar pengaman atau bolar, peneduh,
jalur hijau, tempat duduk, tempat sampah, halte, drainase
Tidak (GWI hanya meninjau 5 kelengkapan fasilitas sedangkan pada SE Menteri PUPR 02/SE/M/2018 meninjau 11 fasilitas) 6 Infrastruktur bagi penyandang cacat Fasilitas pejalan kaki berkebutuhan khusus Penilaian Global Walkability
Index diberi keterangan ketersediaan fasilitas penyandang cacat dengan lebar minimal 1 m secara keseluruhan pada trotoar, serta diberi keterangan gambar tingkatan penilaian kondisi fasilitas tersebut, sedangkan pada
Tidak (meskipun penilaian pada GWI menggunakan keterangan tingkatan scoring gambar, akan tetapi standar minimal lebar trotoar untuk disabilitas berbeda
Vol. 4 No. 1, September 2020
No Variabel dari Global Walkability Index Variabel dari SE Menteri PUPR 02/SE/M/2018 yang bisa dijadikan acuan dalam penilaian Global Walkability Index Hasil analisis perbandingan penilaian antara Global Walkability Index dan SE Menteri PUPR 02/SE/M/2018 Penilaian antara Global Walkability Index dan SE Menteri PUPR 02/SE/M/2018 yang berkorelasi
SE PUPR ditinjau berdasarkan ketersediaan trotoar dengan lebar minimal 300 m, ramp memiliki kemiringan 8%, dan luas blok atau ubin peringatan 600 mm yaitu 1 m. sedangkan pada SE Menteri PUPR 02/SE/M/2018 adalah 300 m) 7 Pemeliharaan dan kebersihan Kondisi kemiringan perkerasan pada permukaan jalur pedestrian dan ketersediaan tempat sampah Penilaian Global Walkability Index diberi keterangan gambar tingkatan kondisi perkerasan dan kebersihan trotoar, sedangkan pada SE PUPR ditinjau berdasarkan kondisi perkerasan dengan kemiringan permukaan 2-4 % , serta letak tempat sampah setiap 20 meter serta pada titik-titik pertemuan Ya (penilaian dengan scoring tingkatan gambar melalui GWI
berkorelasi terhadap rekomendasi penanganan pada kriteria SE Menteri PUPR 02/SE/M/2018) 8 Hambatan terhadap aktivitas pejalan kaki Kebutuhan lebar ruang bagi pejalan kaki Penilaian Global Walkability Index diberi keterangan gambar tingkatan hambatan yang menghalangi pejalan kaki beraktivitas, serta ketersediaan lebar trotoar minimal 1 m, sedangkan pada SE PUPR ditinjau berdasarkan lebar efektif trotoar untuk berjalan minimal 1,5 m baik ketika terjadi hambatan ataupun tidak Tidak (meskipun penilaian pada GWI menggunakan keterangan tingkatan
scoring gambar, akan tetapi standar minimal lebar trotoar berbeda yaitu 1 m. sedangkan pada SE Menteri PUPR 02/SE/M/2018 adalah 1,5 m) 9 Ketersediaan infrastruktur penyeberangan Ketersediaan fasilitas penyeberangan Penilaian Global Walkability Index diberi keterangan ketersediaan jumlah fasilitas penyeberangan, sedangkan pada SE PUPR ditinjau berdasarkan letak penyeberangan 90 meter dari lampu sinyal lalu lintas atau berada pada jarak >180 meter dari titik penyeberangan yang lain, kecuali pada daerah CBD atau lokasi yang membutuhkan
Ya (penilaian dengan scoring tingkatan ketersediaan fasilitas melalui GWI berkorelasi terhadap rekomendasi penanganan pada kriteria SE Menteri PUPR 02/SE/M/2018)
Sumber: Analisa data kajian pustaka
Variabel yang berpengaruh pada proses scoring hanya membutuhkan data survei lapangan, yang terdiri dari survei keamanan dan kenyamanan, serta survei dukungan badan publik atau pemerintah. Pada penilaian survei dukungan pemerintah, variabel-variabel pertanyaan bersifat umum sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan antara penilaian Global walkability Index dan SE Menteri PUPR 02/SE/M/2018. Hasil analisis perbandingan pada sub variabel survei keamanan dan kenyamanan, menunjukan hanya 6 variabel yang berkorelasi, sedangkan 3 variabel tidak berkorelasi karena  terdapat  perbedaan  yang  sangat  signifikan,  dari  beberapa  kriteria  standar  ketetapan  perencanaan  atau penilaiannya.
Pada  proses  penilaian  variabel  survei  material  terdiri  dari  survei  kondisi  fisik  fasilitas  atau  infrastruktur,  survei dukungan  pemerintah  atau  badan  publik,  dan  survei  karakteristik  pejalan  kaki.  Pada  proses  ini  variabel digunakan sebagai  keterangan  data  pendukung  yang  berpengaruh  terhadap  rekomendasi  penanganan  fasilitas.  Data-data  yang dibutuhkan mencakup detail karakteristik dari penilaian variabel yang telah dilakukan pada scoring survei lapangan. Sehingga tidak dilakukan perbandingan penilaian antara penilaian Global walkability Index dan SE  Menteri  PUPR 02/SE/M/2018.

## Penelitian yang mengkaji Global Walkability Index di Indonesia
Setianto  dan  Joewono  (2016)  menganalisis  beberapa  metode  penilaian walkability dengan  melakukan  pendekatan secara  subjektif  dan  obyektif.  Pendekatan  subyektif  mengutamakan  pengalaman  berjalan  kaki  dari  para  individu pejalan  kaki  Nyagah  (2015).  Berbagai  kelengkapan  maupun  karakteristik  dari  lingkungan  di  sekitar  diukur  secara subyektif  dengan  cara  mengumpulkan  persepsi  responden  terkait  infrastruktur  pejalan  kaki.  Adapun  pendekatan obyektif,  masih  menurut  Nyagah  (2015),  yang  umumnya  mengevaluasi  dampak  dari  ciri  kota  terhadap  kegiatan berjalan  kaki. Hasil  evaluasi  dari  40  metode  yang  dikaji  menghasilkan  pemilihan  penilaian  walkability  yang  bisa diterapkan  sebagai  alternatif  penanganan  penanganan  fasilitas  pejalan  kaki  di  indonesia,  yaitu Global  Walkability Index.
Hasil beberapa penelitian menunjukan beberapa variabel yang tidak berkorelasi anatara Global Walkability Index dan SE Menteri PUPR 02/SE/M/2018,  sebagaimana analisa yang tercantum pada sub bab kajian pustaka, maka adanya perbedaan  standar  kriteria  perencanaan  atau  penilaian,  sehingga  berpengaruh  pada  penentuan  rekomendasi penanganan.

## 5. KESIMPULAN
Variabel yang berpengaruh pada proses scoring hanya membutuhkan data survei lapangan, yang terdiri dari survei keamanan dan kenyamanan, serta survei dukungan badan publik atau pemerintah. Hasil  analisis  perbandingan  pada variabel  survei  keamanan  dan  kenyamanan,  menunjukan  hanya  6  variabel  yang  berkorelasi  yaitu  konflik  di  jalur pejalan  kaki,  keamanan  dari  tindak  kejahatan,  keselamatan  penyeberang  jalan,  perilaku  pengendara  kendaraan bermotor  terhadap  pejalan  kaki,  pemeliharaan  dan  kebersihan,  dan  ketersediaan  infrastruktur  penyeberangan. Kemudian terdapat 3 variabel yang tidak berkorelasi karena terdapat perbedaan yang sangat signifikan, dari beberapa kriteria standar ketetapan perencanaan atau penilaiannya, yaitu fasilitas pendukung atau pelengkap, fasilitas pejalan kaki berkebutuhan khusus, dan kebutuhan lebar ruang bagi pejalan kaki.

## DAFTAR PUSTAKA
Agradiana,  P.,  (2020).  “Tingkat  Preferensi  Pedestrian  dan Walkability  Koridor  Jalan di Kota  Tua  Jakarta”. Jurnal Ilmiah Penelitian MarKa , Vol. 3(2), 68-82. Arifin, M., Rasyid, A., & Osman, W. (2020). “Walkability index of real estate housing in Makassar”. ICCE 2019 , Vol. 419 (012107).
Christiana, N. E., (2017). “ Pengembangan Jalur Pejalan Kaki Dengan Konsep Walkable City Koridor Dukuh Atas Jakarta  Berdasarkan  Preferensi  Pengguna ”.  Skripsi,  Fakultas  Teknik  Sipil  dan  Perencanaan,  Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.
Endarwati,  M.,  Setyawan,  A.,  dan  Marison,  O. (2018).  “Penilaian  Walkability  Score  Index  pada  Pusat  Pelayanan dalam Menuju Kota Malang Berkelanjutan”. Prosiding Seminar Nasional Kota Berkelanjutan 2018, Tangerang Selatan, 3 Mei 2018, 174-194.
Erna,  W.,  Antariksa.,  Surjono.,  dan  Amin,  S.L.  (2015).  “Convenience  Component of  Walkability  in  Malang  City Case  Study  The  Street  Corridors  Around  City  Squares”.  Proceeding  International  Conference  Intelligent Planning Towards Smart Cities 2015, Surabaya, 3-4 November 2015, 587-592.
Hafnizar, Y., Izziah., dan Saleh, S.  M. (2017). “Pengaruh Kenyamanan Terhadap Penerapan Konsep Walkable  di Kawasan Pusat Kota Lama”. Jurnal Teknik Sipil Universitas Syiah Kuala , Vol. 1(1), 271-284
Keyvanfar, A., Ferwati, M. S., Shafaghat, A., dan Lamit, H. (2018). “A Path Walkability Assessment Index Model for  Evaluating  and  Facilitating  Retail  Walking  Using  Decision-Tree-Making  (DTM)  Method”. Sustainability (Switzerland) , Vol. 10(4).
Krambeck,  Holly  V.  (2006).  “ The  Global  Walkability  Index” .  Thesis.  Dept.  of  Civil  and  Environmental Engineering,    Urban  Studies  and  Planning  -  Master's  degree,  Massachusetts  Institute  of  Technology, Cambridge.
Minhas,  P.,  and  Poddar,  A.  (2017).  “Walkability  Index  by  Global  Walkability  Index  Method”. International Research Journal of Engineering and Technology , Vol. 04(07), 2957-2963. Nyagah,  Peris.  2015.  “ A  Multi  Procedural  Approach  to  Evaluating  Walkability  and  Pedestrian  Safety ”. Dissertations,  Department  of  Civil  and  Environmental  Engineering  and  Construction,  Doctor  of  Philosophy  - Civil and Environmental Engineering, University of Nevada, Las Vegas.
NZ, Transport Agency. (2007). Pedestrian Planning and Design Guide . Land Transport New Zealand, Wellington. Rachmi, K. A., Eriawan, T., dan Miro, F. (2019). “Penilaian Tingkat Kenyamanan Berjalan Pada Jalan Raden Saleh Kota Padang Sebagai Kawasan Perkantoran”. Jurnal FTSP Universitas Bung Hatta , Vol. 1(3).
Ramadhany., A. (2014). “Kajian Jalur Pedestrian Pada Kawasan Wonokromo Surabaya”. Jurnal Academia ITS. Ridhani, C., dan Christanto, J. (2015). “Walkability Index of Sidewalk in Poros Medan Merdeka-Thamrin-Sudirman Jakarta”. Jurnal Bumi Indonesia , Vol. 4(3).
Safitri,  R.,  dan  Amelia,  R.  (2019).  “Walkability  Index  in  Commercial  Area  of  Pangkalpinang  City”. Jurnal Infrastruktur , Vol. 5(2), 79-83.
Salean, S. T., dan Sinaga, A. J., (2020). “Analisis Koridor Jalur Pejalan Kaki di Jalan Kh. Masmansyur (Dari Stasiun Karet Sampai Citywalk Sudirman) Jakarta Pusat Berdasarkan Persepsi Pengguna”. Jurnal Ilmiah Plano Krisna , Vol. 15(1), 63-78
SE  Menteri  PUPR  02/SE/M/2018.  (2018). Pedoman  Perencanaan  Fasilitas  Pejalan  Kaki .  Kementerian  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta.
Setianto, S., dan Joewono, T. (2016). “Walkability Assessment Methods for City Area in Indonesia”. Proceedings of the  19  th  International  Symposium  of  FSTPT  Islamic  University  of  Indonesia,  Yogyakarta,  11-13  October 2016, 396-405.
Tanan, N., Wibowo, S. S., dan Tinumbia, N. (2017). “Pengukuran Walkability Index pada Ruas Jalan di Kawasan Perkotaan”. Jurnal Jalan-Jembatan , Vol. 34(2), 115–127.
Triantoro,  H.  (2018).  “ Kajian  Tingkat  Walkability  Pada  Jalur  Padestrian  di  Jalan  Utama  Pusat  Kota  Makassar Studi  Kasus  :  Makassar  :  Jalan  Penghibur,  Jalan  Ujung  Pandang,  Jalan  Riburane  dan  Jalan  Ahmad  Yani ”. Skripsi. Fakultas Teknik, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Hasanuddin, Makassar.
Victoria  Transport  Policy  Institute.  (2015). Evaluating  Non-Motorized  Transport  Techniques  for  Measuring Walking and Cycling Activity and Conditions . TDM Encyclopedia, Victoria. Wibowo, S. S., dan Chalermpong, S. 2010. “Characteristics of Mode Choice within Mass Transit Catchments Area”. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies ,Vol 8, 1261-1274. Worwor, D. V., Kumurur, V. A., dan Lefrandt, L. I. R. (2019). Urban Walkability di Kota Manado (Studi Kasus: Kec. Mapanget). Jurnal Spasial , Vol. 6(1), 178-186. Yoppie,  R.  (2013).  “ Analisis  Walkability  Index  Pada  Kawasan  Pendidikan  Jalan  Margonda  Depok” .  Skripsi. Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Indonesia, Depok.