## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 3, Februari 2023, Hal 987 − 995 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i3.2889

## Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Undang-Undang HPP, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Herti Diana Hutapea * , Amran Manurung, Kristiani Sihotang
Fakultas Eonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas HKBP Nommensen, Medan Jl. Sutomo No.4A, Perintis, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara Email: 1,* herti.hutapea@uhn.ac.id, 2 amran.manurung@uhn.ac.id, 3 kristiani.sihotang@student.uhn.ac.id Email Penulis Korespondensi: herti.hutapea@uhn.ac.id Submitted: 09/01/2023 ; Accepted: 24/02/2023 ; Published: 25/02/2023
Abstrak –Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia. Total pelaku  UMKM mencapai 64,2 juta sedangkan jumlah Pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak hanya 2,31 juta atau 3,6% dan kepatuhan Wajib Pajak hanya 15 %. Maka dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satu upaya  yang dilakukan  oleh  Pemerintah bersama DPR    dengan lahirnya  undang-undang  harmonisasi peraturan  perpajakan  (UU HPP) no.7 tahun 2021.Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM atas UU HPP dan untuk  mengetahui pengaruh sosilisasi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Data Penelitian ini adalah data Primer dengan memberikan kuisioner secara langsung dan secara online menggunakan google form kepada UMKM di Sumatera Utara. Teknik pengambilan  sampel  menggunakan  metode  purposive  sampling.  Dan  uji  hipotesis  yang  digunakan  adalah  analisis  regresi berganda.Hasil menunjukkan bahwa Persepsi WP UMKM atas UU HPP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM. Wajib Pajak UMKM yang berpersepsi positif  atas UU HPP menerima keputusan tersebut sehingga kepatuhan wajib pajak  UMKM  juga  positif.  Sedangkan  sosialisasi  perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  WP  UMKM.  Hal  ini dikarenakan wajib pajak UMKM mengikuti undangan sosialisasi pajak dari Direktorat Jendaral pajak (DJP), dan  sebagian besar sampel  penelitian  adalahUMKM  binaan    DJP,  sehingga  sosialisasi  hanya  bersifat  formalitas,  materi  yang  diperoleh  hanya didengarkan dan wajib pajak UMKM lebih antusias mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan keterampilannya. Penelitian  ini  diharapkan  dapat  dijadikan  sebagi  sumber  informasi  bagi  wajib  pajak  UMKM  dalam  membuat  keputusan  atas persepsi wajib pajak  atas UU HPP yang akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dan pengembangan teori perpajakan.
Kata Kunci : Persepsi; UU HPP; Sosialisasi; Kepatuhan ; UMKM
Abstract– The low level of MSME taxpayer compliance is one of the causes of not optimal tax revenue in Indonesia. The total MSME actors reached 64.2 million while the number of MSME actors registered as taxpayers was only 2.31 million or 3.6% of MSMEs registered as taxpayers was only 15%, which means that the level of MSME taxpayer compliance is still low. So in order to increase taxpayer compliance, one of the efforts made by the Government together with the DPR was the issuance of the Law on the Harmonization of Tax Regulations (UU HPP) no.7 years 2021. The purpose of this study was to determine the effect of MSME taxpayers' perceptions of the HPP law and to determine the effect of tax socialization on taxpayer compliance. This research data is primary data by providing questionnaires directly and online using the Google form to MSMEs in North Sumatra. The sampling technique used purposive sampling method. And the hypothesis test used is multiple regression analysis. The results show  that  the  perceptions  of  MSME  taxpayer  on  the  HPP  Law  have  a  positive  and  significant  effect  on  MSME  Taxpayer compliance.  MSME  taxpayers  who  have  a  positive  perception  of  the  HPP  Law  accept  the  decision  so  that  MSME  taxpayer compliance is also positive. Meanwhile, tax socialization has no effect on MSME taxpayer  compliance. This is because MSME taxpayers follow the tax socialization invitation from Direktorat Jendaral pajak (DJP), and most of the research samples are DJP assisted MSMEs, so the socialization is only a formality, the material obtained is only listened to and MSME taxpayers are more enthusiastic about participating in training related to development his skills.It is hoped that this research can be used as a source of information  for  MSME taxpayers  in  making decisions on  taxpayer  perceptions of  the  HPP  Law  which  will  affect  the level  of taxpayer compliance and the development of taxation theory.
Keywords : Perception; HPP Law; Socialization; Compliance MSME

## 1. PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan  utama  negara  yang  memberikan  kontribusi  besar  dalam  upaya peningkatan penerimaan negara selain peneriman Negara non pajak seperti pemanfaat sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan  kekayaan  Negara  yang  dipisahakan, dan  lain-lain  serta  hibah.  Pajak  memiliki  peran  aktif  untuk  dapat meningkatkan  pembangunan  nasional  melalui  pemungutan  yang  dilakukan  terhadap  wajib  pajak  orang  pribadi maupun  wajib  pajak  badan.  Hal  ini  terlihat  dalam  Anggaran  Penerimaan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  dimana penerimaan pajak menjadi salah satu penerimaan dalam negeri yang terbesar. Besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaannya pula yang salah satunya dari pajak.
Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan pajak di  Indonesia,  tidak  terkecuali  UMKM.  Menurut  Menteri  Koperasi  dan  UKM  (Menkop  UKM)  Teten  Masduki mengatakan  kontribusi  pajak  UMKM  masih  rendah  terhadap  penerimaan  pajak  nasional.  Oleh  karena  itu,  ia mendorong para pelaku UMKM untuk patuh membayar pajak karena Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM hanya 0,5 persen dari omzet. Dan pelaku UMKM merupakan potensi wajib pajak yang sangat besar.
Jumlah UMKM mencapai 64,2 juta unit atau 99,9 persen dari populasi pelaku usaha dengan kontribusi terhadap PDB  sebesar  61,7  persen,  akan  tetapi,  meski  jumlah  wajib  pajaknya  sudah  meningkat,  kontribusi  pajak  UMKM tercatat  masih  sangat  rendah.(https://money.kompas.com/read/2021/09/16/191249026/menkop-kontribusi-pajak-

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 3, Februari 2023, Hal 987 − 995 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i3.2889
umkm-masih-sangat-rendah). Jumlah Pelaku UMKM yang terdaftar sebagai  wajib pajak hanya  2,31juta atau 3,6% UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak hanya  15%(Dian Kurniati, 2022)
Maka dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah bersama DPR  dengan lahirnya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP) no. 7 tahun 2021 yang telah  disyahkan  oleh  Bapak  Presiden  Joko  Widodo    pada  tanggal  29  Oktober  2021  yang  telah  berlaku  per  Januari 2022. Undang-undang HPP ini terdiri dari sembilan bab itu memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (KUP),  Pajak  Penghasilan  (PPh),  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN),  Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai(Setiadi, 2022).
UU HPP ini  mengatur dua hal utama yaitu asas dan tujuan. UU ini diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. Sedangkan tujuan dibentuknya UU  ini  adalah  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  perekonomian  yang  berkelanjutan  dan  mendukung  percepatan pemulihan  ekonomi,  mengoptimalkan  penerimaan  negara  guna  membiayai  pembangunan  nasional  secara  mandiri menuju  masyarakat  Indonesia  yang  adil,  makmur,  dan  sejahtera,  mewujudkan  sistem  perpajakan  yang  lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.
Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati  bahwa Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan  (HPP)  disahkan  tidak  untuk  membebani  rakyat.  Sebaiknya, UU  HHP justru memberikan  keberpihakan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan juga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Salah satu kebijakan yang menujukkan keberpihakan kepada  UMKM adalah  dukungan yang diperoleh sektor UMKM.
Salah satu dampak  UU HPP ini terhadap UMKM adalah pengenaan lapisan tarif Pajak Penghasilan (PPh) dan perubahan  penghasilan  tidak  kena  pajak  bagi  Wajib  Pajak  yang  dikenakan  PPh  berdasarkan  PP  23  Tahun  2018. Perubahan lapisan tarif PPh OP. di UU PPh no. 36 Tahun 2008  diatur bahwa untuk penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 50 juta dikenakan tarif PPh sebesar 5%. Pada perubahan UU PPh, disebutkan bahwa penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 60 juta dikenakan tarif PPh sebesar 5%.
Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi UMKM orang pribadi dalam bentuk pengenaan pajak yang lebih rendah(Irawan,  2021).  Dan  dalam  UU  HPP,  menyatakan    bahwa  UMKM  akan  mendapat  insentif    berupa  batasan penghasilan bruto tidak kena pajak untuk UMKM hingga lima ratus juta rupiah  setahun.  Batasan peredaran bruto tidak kena pajak berarti bahwa UMKM yang beromzet hingga lima ratus juta rupiah juta dalam setahun tidak perlu membayar  PPh  final  dengan  0,5%.  Jika  beromzet  melebihi  lima  ratus  juta  rupiah,  penghitungan  pajaknya  hanya dilakukan pada omzet yang di atas lima ratus juta rupiah.
Dampak lain UU PPH terhadap UMKM adalah perubahan NIK menjadi NPWP. Melalui Undang-undang HPP, NIK akan langsung difungsikan sebagai NPWP. Hal ini tertuang dalam UU HPP Pasal 2. Langkah tersebut diambil untuk  menyederhanakan  administrasi  perpajakan.  Walau  begitu,  para  pemilik  NIK  tidak  langsung  diwajibkan membayar pajak. Pemilik NIK baru wajib dikenakan pajak ketika penghasilannya lebih dari Penghasilan Tidak Kena Pajak  (PTKP)(Fitriawati,  2022).  Dan  dampak  yang  lain  terhadap  UMKM  adalah  dengan  naiknya  tarif    PPN  yang sebelumnya tarif 10% dengan masa berlaku 1 Januari 1984-1 Maret 2022 sekarang naik menjadi 11% yang berlaku pada tanggal 1 April 2022.
Kepatuhan wajib pajak di Sumatera Utara belum optimal. Salah satu faktor tersebut disebabkan oleh persepsi wajib Pajak. Menurut Lubis dalam  Rahmatul Hanik, (2021) menyatakan bahwa persepsi adalah bagaimana seseorang mengimprestasikan  atau  melihat  suatu  peristiwa  objek  serta  manusia.  Dengan  kata  lain  persepsi  adalah  tingkat pemahaman seseorang ketika melihat suatu informasi sesuai dengan sudut pandang orang tersebut.
UU HPP ini dibuat dengan tujuan  untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung  percepatan  pemulihan  ekonomi,  mengoptimalkan  penerimaan  negara  guna  membiayai  pembangunan nasional  secara  mandiri  menuju  masyarakat  Indonesia  yang  adil,  makmur,  dan  sejahtera,  mewujudkan  sistem perpajakan  yang  lebih  berkeadilan  dan  berkepastian  hukum,  melaksanakan  reformasi  administrasi,  kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak(Setiadi, 2022). Persepsi wajib pajak tentang UU PPH  merupakan proses dimana wajib pajak menorganisasi, menginterpretasi, dan mengolah peraturan tersebut. Oleh karena itu, bagaimana persepsi wajib pajak atas penererapan UU PPH terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
Persepsi Wajib pajak terhadap UU HPP mengatur UMKM akan mendapat insentif  berupa batasan penghasilan bruto tidak kena pajak untuk UMKM hingga lima ratus juta rupiah  setahun. Dimana UMKM yang mempunyai omzet lima  ratus  juta  kebawah  tidak  dikenakan  pajak  atau  tidak  membayar  PPh,  dan  dengan  lahirnya  undang-undang menunjukkan keberpihakan kepada UMKM dan dukungan yang diharapkan dapat meningkatkan daya tahan dan daya saing  usaha  UMKM  di  Indonesia  sehingga  mendorong  wajib  pajak  UMKM  dalam  melaporkan  kewajiban perpajakanya.
Upaya  yang  lain  yang  dilakukan  oleh  direktorat  Jendral  Pajak  untuk  meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak adalah dengan sosialisasi.Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah  pengetahuan  kepada  masyarakat  dan  khususnya  wajib  pajak  agar  mengetahui  tentang  segala  hal  mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat(Kusuma Wardani Erma Wati, 2018) . Sosialisasi perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan  merupakan  suatu  upaya  Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk  memberikan  pengertian,  informasi,  dan pembinaan  kepada  masyarakat  pada  umumnya  dan  wajib  pajak  pada  khususnya  mengenai  segala  sesuatu  yang

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 3, Februari 2023, Hal 987 − 995 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i3.2889
berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik  media  cetak  seperti  surat  kabar,  majalah  maupun  media  audio  visual  seperti  radio  atau  televisi  (Hartana  & Merkusiwati,  2018).  Sosialisasi  Undang-undang  HPP  tentang  batasan  penghasilan  bruto  tidak  kena  pajak  untuk UMKM  hingga  lima  ratus  juta  rupiah    setahun  sangatlah  penting  bagi  UMKM,  karena  undang-undang  ini  dapat menciptakan keadilan dan keberpihakan kepada seluruh masyarakat kecil secara khusus UMKM sehingga mendorong UMKM dalam melaporkan kewajiban keperpajakannya. Dan Sosialisasi  tentang kenaikan tarif PPN dari  tarif 10% menjadi 11%.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk    mengetahui  pengaruh  Persepsi  Wajib  Pajak  UMKM  atas  UU  HPP  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan pengaruh  sosilisasi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM  di  Sumatera  Utara.  Kegunaan  penelitian  ini  secara  Teoritis  adalah  hasil  penelitian  ini    adalah  diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refrensi untuk penelitian selanjutnya dan secara Praktis adalah hasil penelitian ini  adalah diharapkan dapat memberikan masukan kepada  para  pelaku  UMKM,  mengenai    persepsi  wajib  pajak,  sosialisasi  perpajakan  atas  undang-undang  HPP  dan Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk mengetahui sejauh mana Persepsi Wajib Pajak, sosialisasi atas  undang- undang HPP mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
Teori kepatuhan (compliance theory ) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap  perintah  atau  aturan  yang  diberikan.  Menurut(Manda  Sari  dan  Ngadiman,  2021)  kepatuhan  mengenai perpajakan  merupakan  tanggung  jawab  kepada  Tuhan,  bagi  pemerintah  dan  rakyat  sebagai  Wajib  Pajak  untuk memenuhi  semua  kegiatan  kewajiban  perpajakan  dan  melaksanakan  hak  perpajakannya.  Kepatuhan  Wajib  Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
Sebenarnya kepatuhan pajak diharapkan kesadaran secara sekarela yang mencakup tingkat  kesadaran untuk tunduk terhadap peraturan perpajakan atau undang-undang perpajakan disertai dengan aktivitas tindakan wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak mencakup tidak hanya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan apa yang tersurat dalam undang-undang perpajakan termasuk melakukan apa yang tersirat dalam undang-undang tersebut.
Sampai saat ini hal terkait perpajakan masih menjadi hal yang tidak biasa bagi para pelaku UMKM. Dengan adanya  undang-undang  harmonisasi  peraturan  perpajakan  ini,  diharapkan  dapat  meningkatkan  kepatuhan  secara sukarela pelaku UMKM.
UU  HPP  memiliki  ruang  lingkup  yaitu      pengenaan  lapisan  tarif  Pajak  Penghasilan  (PPh)  dan  perubahan penghasilan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak yang dikenakan, perubahan NIK menjadi NPWP dan kenaikan tarif PPN sedangkan ruang lingkup UU HPP yang tidak dibahas dalam penelitian ini yaitu Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai.
Penelitian  tentang  persepsi  wajib    pajak  atas  peraturan  pemerintah  dan  sosialisasi  sudah  banyak  dilakukan Anton Robiansyah1, (2020); Ni Made at.al, (2022),  tetapi penelitian tentang persepsi wajib Pajak UMKM  atas UU HPP dan sosialisasi  yang berdampak langsung terhadap UMKM belum ada dilakukan, karena penerapan UU HPP ini baru diimplentasikan pada awal tahun 2022. Maka dari uraian diatas  peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi wajib pajak atas UU HPP dan sosialiasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib Pajak UMKM di Sumatera Utara.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Kerangka Dasar Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu data yang diukur dengan skala numerik. Sedangkan untuk prosedur pengumpulan data dilakukan melalui proses penyebaran kuesioner kepada responden.
Pajak memiliki peran dominan bagi negara karena pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar (Olivia Jessica Yusuf Kastolani, 2017). Pembangunan dapat terlaksana sesuai yang direncanakan, apabila penerimaan pajak dapat mencapai target. Lahirnya UU HPP  mengatur dua hal utama yaitu asas dan tujuan. UU HPP  diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional.
Sedangkan  tujuan  dibentuknya  UU  HPP  adalah  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  perekonomian  yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.
Pada tanggal  29 Oktober 2021, UU HPP disyahkan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu bapak Presiden Joko  Widodo,  dan  baru  efektif  diterapkan  pada  awal  januari  2022.  Sehingga  peneliti  ingin  mengetahui  bagaimana pengaruh  persepsi  wajib  pajak  UMKM  atas    PP  HPP  dan  sosialisasi  Perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM. Maka, berdasarkan uraian diatas digambarkan kerangka penelitian sebagai berikut:

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 3, Februari 2023, Hal 987 − 995 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i3.2889
Gambar 1. Kerangka Penelitian
1. Pengaruh  Persepsi Wajib Pajak UMKM atas UU HPP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Persepsi wajib Pajak merupakan proses dimana wajib pajak mengorganisasi, menginterpretasi, dan mengelola materi yang  diterima  dari  lingkungan.  Maka  persepsi  wajib  pajak  merupakan  tanggapan  wajib  pajak  terhadap  peraturan perpajakan yang menyatakan apakah wajib pajak tersebut mengetahui, memahami dan menerapkan peraturan tersebut sesaui dengan kebijakan perpajakan yang dibuat pemerintah.
UU HPP ini dibuat dengan tujuan  untuk meningkatkan  pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung  percepatan  pemulihan  ekonomi,  mengoptimalkan  penerimaan  negara  guna  membiayai  pembangunan nasional  secara  mandiri  menuju  masyarakat  Indonesia  yang  adil,  makmur,  dan  sejahtera,  mewujudkan  sistem perpajakan  yang  lebih  berkeadilan  dan  berkepastian  hukum,  melaksanakan  reformasi  administrasi,  kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak(Setiadi, 2022).
Persepsi wajib pajak tentang UU PPH  merupakan proses dimana wajib pajak menorganisasi, menginterpretasi, dan mengolah peraturan tersebut. Oleh karena itu, bagaimana persepsi wajib pajak atas penererapan UU PPH terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Persepsi Wajib pajak UMKM atas  materi tentang peraturan baru yang diberlakukan bagi pelaku UMKM seperti UU HPP tentang wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp  500  juta  setahun  tidak  dikenakan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  dan  pengenaan  lapisan  tarif  pajak  penghasilanyang awalnya 50.000.000, menjadi 60.000.000 dan batas atas tarif sebelumnya 30% menjadi 35%, perubahan NIK menjadi NPWP dan kenaikan Tarif PPN.
UU  HPP  baru  disyahkan  oleh  Bapak  Presiden  Republik  Indonesia  per  tanggal  29  Oktober  2021,  dan  baru diterapkan  diawal  Januari  2022,  Penelitian  tentang  Persepsi  Wajib  Pajak  sudah  beberapa  kali  dilakukan,  seperti penelitian (Anton Robiansyah1), 2020; Fitrilia Ariyanti, 2021; Rahmatul Hanik, 2021) menyatakan bahwa persepsi wajib pajak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian yang sama ditemukan oleh Syaputra,  (2019)  dan  Irawati  &  Sari,  (2019)  bahwa  persepsi  berpegaruh  terhaap  kepatuhan  wajib  Pajak.  Tetapi Penelitian  tentang  Persepsi  wajib  Pajak  UMKM  atas  UU  HPP  belum  pernah  dilakukan,  sehingga  peneliti  tertarik untuk meneliti persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Maka diharapkan dengan adanya konsep atau pola pikir yang positif  atas UU PPH ini, maka akan mempengaruhi tindakan atau pelaksanaan, sehingga tindakan akan  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Dari  uraian  diatas  dirumuskan  hipotesis  penelitian  pertama adalah :
H 1 :  Persepsi  Wajib Pajak UMKM  atas UU HPP  berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 2. Pengaruh  Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Sosialisasi  perpajakan    merupakan  upaya  dari  Direktorat  Jenderal  Pajak(DJP)  untuk  memberikan  pengertian, informasi  dan pembinaan kepada masyarakat  dan Wajib Pajak mengenai segala sesuatu  yang berhubungan dengan perpajakan secara khusus dengan adanya undnag-undang atau peraturan terbaru.
Sosialisasi  UU  HPP  yang  dilakukan  oleh  DJP  bertujuan  memberikan  pemahaman  tentang  UU  HPP  secara khusus  yang  berdampak  kepada  UMKM.  Sosialisasi  tersebut  terdiri  dari  sosialisasi  pengenaan  lapisan  tarif  pajak penghasilanyang awalnya 50.000.000, menjadi 60.000.000 dan batas atas tarif sebelumnya 30% menjadi 35%, batasan bawah untuk penghasilan yang dikenakan pajak sebesar lima ratus juta rupiah , perubahan NIK menjadi NPWP dan kenaikan tarif PPN. Penelitian tentang sosialisi perpajakan sudah banyak dilakukan, seperti hasil penelitian (Wardani & Wati, 2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal yang sama juga ditemukan (Afeni Maxuel; Anita Primastiwi, 2021; Firmansyah et al., 2022; G. Tegoeh Boediono 1*,  2018;  Venti,  2021) yang  menyebutkan  bahwa  sosialisasi    pajak  berpengaruh  postif  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak.  Sosialisasi  perpajakan  diharapkan  mampu  menggugah  kesadaran  wajib  pajak.  Hal  yang  sama  dinyatakan penelitian  (Lianty  et  al.,  2017;  Vionita  &  Kristanto,  2018)  yang  mengatakan  bahwa  sosialisasi  pajak  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.  Tetapi penelitian tentang sosialisasi  UU HPP ini belum pernah dilakukan karena masih baru dan penerapannya pada awal tahun 2022. Maka dari uraian diatas dirumuskan hipotesis penelitian: H 2 : Sosialisasi  perpajakan  berpengaruh Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
2.2 Populasi dan Sampel Penelitian
Data  dalam  penelitian  ini  data  Primer  yang  diperoleh  dengan  memberikan  kuisioner  (angket)  kepada  UMKM  di Sumatera  Utara.  Kuesioner  yang  digunakan  secara  langsung  dan  secara  online  menggunakan  google  form.  Data sekunder  diperoleh  melalui  metode  kepustakaan  dan  metode  dokumentasi.  Penelitian  ini  memiliki  populasi  yang

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 3, Februari 2023, Hal 987 − 995 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i3.2889
berjumlah  2.860.563  UMKM  sehingga  persentase  kelonggaran  yang  digunakan  adalah  10%.  Jika  dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode slovin, maka jumlah minimum yang diperoleh ialah :
= 2.860.563
1 + 2.860563 (0.1) 2
= 2.860.563 28.606
= 99,99 Responden
Berdasarkan  hasil  perhitungan  slovin,  populasi  yang  dijadikan  sampel  berjumlah  100  UMKM.  Menurut (Sugiono,  2017),  Teknik  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pengambilan  sampel  berbasis  pada  non probability sampling dengan menggunakan metode simple sampling purposive dengan kriteria sampel yang digunakan adalah  wajib  pajak  Orang Pribadi  UMKM  bukan Badan  dan  UMKM  yang  sudah  melakukan  kegiatan  perpajakan. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian besar adalah UMKM binaan DJP Sumatera utara I.

## 2.3 Teknik Analisis Data
Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis.  Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan metode analisis regresi berganda

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Deskripsi Data
Data penelitian ini merupakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuisioner  kepada wajib pajak orang pribadi UMKM  yang sudah melakukan kegiatan perpajakan dan sudah memiliki NPWP.  Sebagian besar sampel penelitian ini adalah  UMKM binaan DJP Sumatera Utara I. Kuisioner  disebarkan berjumlah 140 kuisioner dan kuisioner yang Kembali 109 dan  yang dipakai sesuai dengan sampel yaitu 100 WP Orang pribadi UMKM. Profil responden  dalam  penelitian  ini  dibagi  berdasarkan  beberapa  karakteristik  usia,  jenis  kelamin,  pendidikan  terakhir, jenis usaha berikut:
Tabel 1 . Profil responden Keterangan Jumlah Persentase(%) Responden 100 100 Usia 1. < 21 Tahun
2. 22 – 34 Tahun
3. 35 – 44 Tahun
4. 55 – 64 Tahun
0 44 49 7
0 44 49 7 Total 100 100 Jenis Kelamin 1. Laki-Laki 2. Perempuan 36 64 36 64 Total 100 100 Pendidikan Terakhir 1. SMP
2. SMA/SMU/SMK
3. S1 4. S2 0 61 37 2 0
61 37 2 Total 100 100 Jenis Usaha 1. Industri 2. Jasa 3. Perdagangan
15 19 66 15 19 66 Total 100 100
Berdasarkan tabel diatas  bahwa total responden sebanyak 100 WP Orang Pribadi UMKM dengan karakteristik usia responden yang paling banyak adalah usia 35-44 tahun yaitu sebanyak 49 Orang, sedangkan usia <21 Tahun tidak ada. Wajib Pajak UMKM paling banyak adalah berjenis kelamin Perempuan yaitu sebanyak 64 orang, dan pendidikan terakhir yang paling banyak adalah  SMA/SMU/SMK yaitu sebanyak 61 Orang, sedangkan yang pendidikan terakhir SMP tidak ada. Jenis usaha yang paling dikerjakan oleh Wajib Pajak UMKM adalah Perdagangan, disusul jenis usaha jasa kemudian industry.

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 3, Februari 2023, Hal 987 − 995 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i3.2889

## 3.2 Validitas dan Reliabilitas
Uji  Kualitas  data  dilakukan  dengan  uji  validitas  dan  realibilitas.  Uji  validitas  digunakan  untuk  mengukur  sah  atau tidaknya  suatu  kuesioner  dan    uji  reliabilitas  merupakan  alat    yang  digunakan  untuk  mengukur  kuesioner  yan merupakan indikator dari variabel atau konstruk.berikut Hasil Uji Validitas dan Realibitas:
Tabel 2 . Hasil uji Validitas Variabel No item r hitung r Tabel Keterangan Persepsi Wajib Pajak UMKM atas  UU HPP 1 0,792 0.195 Valid 2 0,661 0.195 Valid 3 0,826 0.195 Valid 4 0,833 0.195 Valid 5 0,915 0.195 Valid 6 0,915 0.195 Valid 7 0,868 0.195 Valid 8 0.875 0.195 Valid 9 0,869 0.195 Valid 10 0,859 0.195 Valid 11 0,716 0.195 Valid Sosialisasi Perpajakan 1 0,801 0.195 Valid 2 0,831 0.195 Valid 3 0,874 0.195 Valid 4 0,795 0.195 Valid 5 0.917 0.195 Valid 6 0,913 0.195 Valid 7 0,935 0.195 Valid Kepatuhan  Wajib Pajak UMKM 1 0,658 0.195 Valid 2 0,762 0.195 Valid 3 0,779 0.195 Valid 4 0,704 0.195 Valid 5 0,855 0.195 Valid 6 0,863 0.195 Valid 7 0,763 0.195 Valid 8 0,923 0.195 Valid 9 0,939 0.195 Valid 10 0,878 0.195 Valid
Dari hasil tabel diatas menyatakan bahwa Semua variabel dalam uji ini dikatakan valid dan reliable. Varibel dikatakan valid karena pengujian validitas r-hitung ≥ r-tabel (0,195).
Tabel 3 . Uji Reliabilitas Variabel Item Pertanyaan  Nilai Cronbach’S Alpha  Keterangan Persepsi Wajib Pajak UMKM atas  UU HPP 11 0,953 Realiabel Sosialisasi Perpajakan 7 0,945 Realiabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 10 0,923 Realiabel
Dan  hasil uji reliabilitas setiap variabel  menunjukkan pernyataan memiliki Cronbach’s Alpha. 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item penyataan masing-masing varibel dalam kuisioner tersebut reliable.

## 3.2 Uji Asumsi Klasik
1.  Uji Normalitas
Hasil uji normalitas  dilakukan dengan Uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai signifikan Asymp Sig (2-tailed) sebesar 0,452 nilai tersebut lebih besar dari 0.05, hal tersebut berarti bahwa data terdistribusi normal.
2. Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan  Uji  Glejser  bahwa  tidak  ada  satupun  variabel  independen  yang  signifikan  secara  statistika mempengaruhi variabel dependen. Hal ini terlihat dari probalitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.
3. Uji Multikolinieritas
Berdasarkan hasil uji multikolineritas yang ditunjukkan bahwa variabel  Persepsi WP UMKM atas UU HPP dan Sosialisasi Perpajakan mempunyai nilai tolerance lebih besar dari 0.10 dan mempunyai nilai VIF kurang dari 10 sehingga layak digunakan dalam penelitian karena data tidak terdapat masalah multikolineritas atau terbebas dari multikolineritas.

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 3, Februari 2023, Hal 987 − 995 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i3.2889

## 3.3 Analisis Regresi Berganda
Berikut Hasil analisis regeresi berganda:
Tabel 4 . Hasil analisis Regresi Berganda Variabel Terikat Variabel Bebas B t-hitung P-Value Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM (Y) X1 0,258 4.122 0.000 X2 -363 1.844 0,068 Konstanta R R2 Adjusted R2 24,254 0,456 0,208 0,192
Hasil  Uji  regresi  berganda  menggunakan  Uji  T  (T-Test)  untuk  menguji  apakah  dua  sampel  yang  tidak berhubungan  memiliki  nilai  rata-rata  yang  berbeda  (Ghozali,  2013).  Pengujian  ini  dilakukan  dengan  melihat  nilai probabilitas dimana jika nilai signifikan ≤ 0.05 maka bisa dikatakan signifikan atau hipotesis yang diajukan didukung, sebaiknya jika nilai signifikan > 0.05 maka dikatakan tidak signifikan atau hipotesis yang diajukan tidak didukung. Uji t digunakan untuk menghitung  seberapa besar pengaruh  persepsi wajib pajak UMKM atas UU HPP dan sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Maka berdasarkan tabel3 Diatas disimpulkan bahwa : 1. Pengaruh Persepsi WP UMKM atas UU HPP terhadap keapatuhan WP UMKM memiliki nilai t hitung > t tabel (4.122 > 1.984)dengan  tingkat signifikan 0.00 ( 0,00 < 0,05) maka  Hipotesis pertama di terima
2. Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  memiliki  nilai  t hitung >  t tabel (1.844< 1.984) dengan tingkat sgnifikan 0,068 (0,068>0,05) maka hipotesis kedua di tolak Hasil pengujian koefisien Determinasi (R 2 ) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan varians dari  variabel  dependen (Ghozali 2018). Nilai koefisien determinasi  adalah nol sampai dengan satu. Nilai R 2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan  untuk  memprediksi  variasi  variabel  dependen,  (Ghozali,  2018).  Berdasarkan  Tabel  diatas  bahwa  nilai koefisien  determinasi 𝑅 2 sebesar 𝑅 2 =0.208.  Nilai  tersebut  berarti  seluruh  variabel  independen,yaitu  Persepsi  WP UMKM  atas  UU  HPP,  Sosialisasi  Perpajakan  secara  keseluruhan  mempengaruh  kepatuhan  WP  UMKM  sebesar 20,8% sedangkan sisanya 79,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pengetahuan, sangsi, system perpajakan, pemeriksaan Pajak, tanggungjawab moral, dll yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
1. Pengaruh Persepsi WP UMKM atas UU HPP terhadap Kepatuhan WP UMKM Berdasarkan hasil pengujian  bahwa variabel Persepsi WP UMKM atas UU HPP  memiliki hasil uji t sebesar 4.122 lebih besar dari T tabel 1.984 (4.122 > 1.984) dengan  tingkat signifikan 0.00 ( 0,00 < 0,05) maka  dapat disimpulkan bahwa Persepsi WP UMKM atas UU HPP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM, hal ini berarti bahwa hipotesis pertama di terima. Persepsi  WP merupakan suatu  tindakan atau sikap sesesorang untuk mengorganisasikan, menginterprestasi, mengalami dan mengolah isyarat yang ditujukan pada suatu informasi. Wajib Pajak UMKM yang berpresepsi positif  atas UU HPP menerima keputusan tersebut sehingga kepatuhan wajib pajak UMKM juga positif. Persepsi  Wajib Pajak positif dilakukan oleh wajib pajak yaitu dengan menerima dan percaya bahwa  UU  HPP  tersebut  WP  UMKM  akan  lebih  mudah  memuenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Berdasarkan  teori kepatuhan  pajak,  bahwa  kepatuhan  pajak  dibagi  menjadi  dua  yaitu  kepatuhan  formal  dan  kepatuhan  material. Kepatuhan  formal  adalah  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak  memenuhi  kewajiban  secara  formal  sesuai  dengan undang-undang perpajakan dengan benar, jelas dan lengkap. Berdasarkan kuisioner yang diisi oleh WP UMKM yang mengisi setuju dan sangat setuju menunjukkan bahwa kepatuhan WP UMKM sudah baik. UU HPP yang berdampak langsung dengan UMKM yaitu UU HPP Tentang wajib pajak orang pribadi UMKM yang memiliki peredaran bruto sampai  dengan  Rp  500  juta  setahun  tidak  dikenakan  Pajak  Penghasilan  (PPh),  dimana  adanya  undang-undang  ini sangat memberikan   manfaat bagi UMKM yang mempunyai peredaran bruto atau omzet dibawah 500 juta dibebaskan dari PPh. Kebijakan. Perubahan Batas bawah Penghasilan kena pajak  sebesar Rp.60.000.000 yang sebelumnya adalah Rp.  50.000.000,  Perubahan  Batas  atas  Penghasilan  kena  Pajak  diatas  Lima  Milyar  dikenakan  Tarif    35  %  yang sebelumnya diatas 500 juta dengan tarif 30%, perubahan NIK menjadi NPWP, Perbahan Tarif PPN dari 10% menjadi 11%.  Dengan  adanya  UU  HPP  merupakan  bentuk  keberpihakan  Pemerintah  terhadap  masyarakat  berpenghasilan rendah serta menguatkan pelaku sector UMKM. Berdasarkan uraian diatas bahwa persepsi WP UMKM atas UU HPP berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM.
2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan WP UMKM Berdasarkan hasil pengujian bahwa  variabel sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajin Pajak UMKM memiliki nilai t sebesar 1.844 lebih kecil dari t tabel sebesar 1.984 (1.844< 1.984) dengan tingkat sgnifikan 0,068 (0,068>0,05) maka  hipotesis  kedua  di  tolak.  Artinya  bahwa  sosialisasi  perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  WP UMKM. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu para pemilik UMKM menghadiri undangan sosialisasi perpajakan DJP, karena sebagian besar sampel adalah binaan DJP hanyalah sebagai  formalitas, materi  yang didapatkan hanya

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 3, Februari 2023, Hal 987 − 995 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i3.2889
didengarkan  saja  tanpa  dipraktekkan.  Pemiliki  UMKM  lebih  antusias  pada  pelatihan  yang  terkait  dengan pengembangan Skill mereka. Selain itu, sosialisasi dilakukan pada hari kerja, dengan kesibukan pelaku UMKM dihari kerja  sehingga  para  pemiliki  UMKM  kadang  tidak  terlalu  memperhatikan  atau  kurang  megena  bagi  wajib  pajak UMKM dan sosialisasi perpajakan juga dilakuakan melalui media yang menyediakan infomasi yang bersifat umum sehingga kurang mengena bagi wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ainul & Susanti, 2021;  Siahaan  et  al.,  2018)  yang  menyatakan  bahwa  sosialisasi  perpajakan  tidak  berpengauh  terhadap  kepatuhan Wajib Pajak.

## 4.KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  disimpulkan  bahwa  persepsi  WP  UMKM  atas  UU  HPP  berpengaruh  positif signifikan  terhadap  kepatuhan  WP  UMKM  dan  sosialisasi  Perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  WP UMKM. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagi sumber informasi bagi wajib pajak UMKM dalam membuat keputusan atas persepsi wajib pajak  atas UU HPP yang akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dan pengembangan teori perpajakan.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Saya  ucapkan  terimakasih  atas  dukungan  pihak-pihak  yang  membantu  menyelesaikan  penelitian  ini,  Terimakasih kepada Universitas HKBP Nommensen, Pengelola Jurnal Ekuitas dan pihak-pihak yang tidak disebutkan namanya.

## REFERENCES
Afeni  Maxuel;  Anita  Primastiwi.  (2021).  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan Dan  Sanksi   Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm ECommerce. JRMB, Volume 16, No. 1, Juni 2021 . Ainul, N. K. I. K., & Susanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Sistem E-filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial , 15 (1), 9–19. https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18004
Anton  Robiansyah1),  P.  P.  M.  E.  S.  S.  (2020).  Pengaruh  Persepsi  Wajib  Pajak  Atas   Pemahaman  Peraturan Perpajakan,   Akuntabiltas  Pemerintah,  Kesadaran  Wajib   Pajak  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan   Wajib  Pajak. I- FINANCE Vol.06 No. 01 Juni 2020 .
Dian Kurniati. (2022, November 22). Dorong Kepatuhan Pajak,  UMKM perlu Simflikasi dan Pendampingan. DDTC News. Firmansyah, A., Keuangan, P., Stan, N., Akuntansi, H. M., Tarumanagara, U., Trisnawati, E., & Akuntansi, M. (2022). Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI Fitriawati, S. (2022). Dampak UU  HPP bagi Masyarakat. Akanakah Positif Atau Negatif? Pajak.Com. https://www.pajak.com/pwf/dampak-uu-hpp-bagi-masyarakat-akanakah-positif-atau-negatif/
Fitrilia Ariyanti, P. (2021). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan PP NO. 23 Th.2018,  Pemahaman Perpajakan Dan Sistem Administrasi Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Sektor UMKM pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara Periode 2021). In AKRUAL Jurnal Akuntansi dan Keuangan (Vol. 3, Issue 2).
G. Tegoeh Boediono 1*, R. S. 2 , dan S. H. (2018). Analisis Pengaruh Sosialisasi  Perpajakan Terhadap Kepatuhan  Wajib Pajak Dengan Kesadaran  Sebagai Variabel Mediasi. Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis, 3 (1), 2018, Hal : 22 - 38 . Hartana, I. M. G., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi , 1506. https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i02.p26 Irawan, F. (2021). Pelatihan Melalui Web Seminar Dampak UU HPP Terhadap Pelaku UMKM Di Era Pandemi. Pengmasku , 1 (1), 22–28. https://doi.org/10.54957/pengmasku.v1i1.60
Irawati, W., & Sari, A. K. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi Barelang , 3 (2), 104–114. https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1223
Kusuma Wardani Erma Wati, D. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan  Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai  Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di  KPP Pratama Kebumen).
Lianty, M., Hapsari, D. W., & K, K. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer, 9(2), 55–65. https://doi.org/10.23969/jrak.v9i2.579 Manda Sari dan Ngadiman, P. (2021). Pengaruh Tax Relaxation, Morale, Incentive Terhadap Tax Compliance Pasca Covid-19. Ni Made Meisintia Indrayani; Nyoman Kusuma AdnyanaMahaputra;IMade Sudiartana. (2022).  Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas  Penerapan  PP  NO.  23  TH.2018,   Pemahaman  Perpajakan  Dan  Sistem  Administrasi  Modernisasi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan Wajib PAJAK (Studi Kasus Sektor UMKM pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara Periode 2021). Jurnal Kharisma.
Olivia  Jessica  Yusuf  Kastolani,  Moh.  D.  A.  (2017).  Pengaruh  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dan  Pemeriksaan  Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Diponegoro Journal Of Accounting, 6 (23), 1–10.
Rahmatul Hanik. (2021). Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Keadilan, Dan  Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm  Pada Masa Covid 19 (Studi Pada UMKM Di Kota Blitar Terkait PMK 9 Tahun 2021) . Setiadi. (2022). Harmonisasi UU HPP Perpajakan Indonesia Dengan Tax Center Jilid 2. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya , Vol. 7, No (1). Siahaan, S., Bengkulu, U., Supratman, J. W., Limun, K., Bangkahulu, M., Kunci, K., Perpajakan, K., Perpajakan, S., Fiskus, P., Perpajakan, S., & Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan. (2018). The Influences Of Tax Awareness, Tax Socialization, Fiscus Servicing And Tax Sanctions On Obedience Of Personal Taxes Obligatory . 8 (1), 1–13.

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 3, Februari 2023, Hal 987 − 995 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i3.2889
Sugiono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D – MPKK . Alfabeta.
Syaputra, R. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pemahaman Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan  Menengah  Dengan  Sosialisasi  Perpajakan  Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Magister Akuntansi Trisakti , 6 (2), 121–144. https://doi.org/10.25105/jmat.v6i2.5560 Venti,  A.  S.  (2021).  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan  Dan  Pengetahuan  Perpajakan   Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi Usahawan  Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. Simposium Nasional PerpajakanVol.1 No.1 Tahun 2021 .
Vionita, & Kristanto, S. B. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Adanya Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Bagi Prospective Taxpayer. Jurnal Akuntansi Kontemporer (JAKO) , 10 (2), 81–91.
Wardani,  D.  K.,  &  Wati,  E.  (2018).  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dengan  Pengetahuan Perpajakan  Sebagai  Variabel  Intervening  (Studi  Pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  KPP  Pratama  Kebumen). Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen , 7 (1). https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358