How to cite: Siami,  A.  N.,  &  Sulikah  Asmorowati  (2022)  Pemetaan  Sosial  Ekonomi  Pelaku  Usaha  Hasil  Laut  Desa  Bajo Dalam Program Pemberdayaan Tanah Masyarakat (PTM), Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (1). E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, Special Issue No. 1, Januari 2022

## PEMETAAN SOSIAL EKONOMI PELAKU USAHA HASIL LAUT DESA BAJO DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN TANAH MASYARAKAT (PTM)

## Ayuni Nur Siami, Sulikah Asmorowati
Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia Email: ayuninursiami872@gmail.com, sulikah.asmorowati@fisip.unair.ac.id

## Abstrak
Pelaksanaan  PTM  sebagai  upaya  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  melalui pemanfaatan tanah sebagai modal pengembangan UMKM di Indonesia merupakan langkah  yang  tepat.  Mengingat  kesenjangan  sosial  masih  banyak  terjadi  di Indonesia dan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sudah menjadi budaya, seperti  yang  terjadi  di  Desa  Bajo  Kecamatan  Tilamuta.  Demi  meningkatkan kemandirian  masyarakat  dengan  memanfaatkan  modal  sumberdaya  yang  dimiliki, PTM  dilaksanakan  dan  diterapkan  menurut  ketentuan-ketentuan  yang  ada. Pemetaan sosial  ekonomi  merupakan langkah awal  untuk  menjadi  alat  identifikasi permasalahan sosial ekonomi di Desa Bajo guna menyelesaikan dan mengantisipasi terjadinya  konflik  berkelanjutan.  Pemetaan  sosial  ekonomi  berfokus  pada  subjek reforma  agraria  yakni  pelaku  usaha  pengolahan  hasil  laut.  Hal  ini  dikarenakan olahan hasil laut di Desa Bajo merupakan potensi usaha yang belum terjamah dan belum tertata oleh akses (permodalan, pemasaran, dan lain sebagainnya).
Kata  Kunci :  pemetaan  sosial;  pemberdayaan  tanah  masyarakat;  akses;  sumber  daya; reforma agraria

## Abstract
The implementation  of  PTM as an effort  to  improve the welfare of  the community through the use of land as capital for the development of Micro, Small and Medium Interprises in Indonesia is the right step. Given that social inequalities still occur in Indonesia  and  dependence  on  government  assistance  has  become  a  culture,  as happened in Bajo Village, Tilamuta District. In order to increase the independence of  the  community  by  utilizing  the  available  capital,  PTM  is  implemented  and applied  according  to  the  existing  provisions.  Socio-economic  mapping  is  the  first step  to  become  a  tool  for  identifying  socio-economic  problems  in  Bajo  Village  in order to resolve and anticipate ongoing conflicts. Socio-economic mapping focuses on  the  subject  of  agrarian  reform,  namely  marine  product  processing  business actors. This is because the processed seafood in Bajo Village is a business potential that has not been touched and has not been managed by access (capital, marketing, and so on).
Keywords:  social mapping; community land empowerment; access; resource; agrarian reform

## Pendahuluan
Upaya  untuk  memerangi  kemiskinan,  kesenjangan,  dan  mendorong  masyarakat untuk  lebih  inisiatif  bukan  hanya  tanggungjawab  satu  atau  beberapa  lembaga pemerintahan. Semua pihak tanpa terkecuali harus ikut turun untuk menyelesaikan dan memberikan  solusi  dari  permasalahan  –  permasalahan  ini.  Namun  terkadang  banyak kasus  yang  terjadi  adalah  pemberian  bantuan  tidak  didasarkan  pada  kebutuhan masyarakat  melainkan  hanya  sebatas  menjalankan  program  pemberian  bantuan  tanpa melihat  kondisi  dilapangan.  Akibat  banyaknya  bantuan  baik  tunai  maupun  non  tunai, muncul  sebuah  budaya  baru  yang  menciptakan  ketergantungan  terhadap  bantuan pemerintah.  Namun  tindakan  pemerintah  pun  merupakan  keharusan  untuk  membantu rakyatnya dalam meringankan beban ekonomi.
Oleh karena itu demi membangun kemandirian masyarakat untuk bangkit kembali dengan memanfaatkan lingkungan sekitar, pemberdayaan masyarakat merupakan bagian penting  dan  harus  mengambil  posisi  sebaik  mungkin  mengatasi  permasalahan  yang terjadi.  Pemberdayaan  merupakan  bentuk  kegiatan  dari  pembangunan  berkelanjutan yang menurut (Ife, 1995) memiliki tujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang – orang lemah atau tidak beruntung. Pemberdayaan adalah proses dimana orang menjadi cukup kuat  untuk  berpartisipasi,  berbagi  kendali,  dan  mempengaruhi  peristiwa  dan  institusi yang  mempengaruhi  kehidupan  mereka.  Pemberdayaan  menekankan  bahwa  orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuatan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan  mereka  dan  kehidupan  orang  lain  yang  penting  bagi  mereka (Parsons, Jorgensen, & Hernandez, 1994) .
Namun  untuk  mewujudkan  kemandirian  melalui  pemberdayaan,  harus berdasarkan atas apa yang dimiliki oleh masyarakat dan lingkungannya, serta dukungan stakeholders terkait  untuk  membantu  pengembangannya.  Hanya  saja  yang  menjadi problema  dewasa  ini,  terdapat  keberagaman  sumberdaya,  didukung  oleh  banyaknya program  pemerintah  yang  membantu  pengembangan  potensi  di  suatu  daerah,  belum dapat  dimanfaatkan  sepenuhnya  oleh  masyarakat  lokal.  Kondisi  ini  banyak  terjadi  di beberapa  daerah  di  Indonesia  salah  satunya  di  Desa  Bajo  Kecamatan  Tilamuta Kabupaten  Boalemo,  Gorontalo.  Dibekali  dengan  kekayaan  alam  melimpah  berupa potensi lautan yang sangat menjanjikan, Desa Bajo masih jauh dari kata mandiri dalam hal  pengelolaan  potensi  Desanya.  Letaknya  yang  sangat  strategis  dan  berpotensi  besar untuk  pengembangan  pariwisata  yang  dapat  membantu  meningkatkan  perekonomian masyarakat, seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik dan benar.

## Gambar 1 Peta Administrasi Desa Bajo
Berdasarkan  letak  geografis  Desa  Bajo  seperti  yang  terlihat  pada  gambar  diatas, potensi  perikanan  dan  pariwisata  didaerah  ini  memiliki  peluang  yang  besar  untuk dikembangkan.  Sejalan  dengan  jumlah  penduduk  Desa  Bajo  sebanyak  1669  jiwa  yang terdiri  dari  867  penduduk  berjenis  kelamin  laki-laki  dan  806  berjenis  kelamin perempuan, 90% dari total jumlah penduduk tersebut berprofesi sebagai nelayan (Profil Desa  Bajo,  2020).  Sumberdaya  alam  yang  sebanding  dengan  jumlah  sumberdaya manusia  yang  cukup  memadai  bisa  menjadi  modal  utama  dalam  mengembangkan potensi  yang  ada.  Selain  itu,  banyaknya  program  pemerintah  dalam  mendukung pengembangan  sektor-sektor  yang  berpotensi  membantu  tumbuhnya  perekonomian  di Desa  dan  dapat  menyejahterakan  masyarakat,  seharusnya  dapat  dimanfaatkan semaksimal mungkin.
Salah satu program yang mendukung pengembangan potensi sebuah daerah adalah Pemberdayaan  Tanah  Masyarakat  (PTM)  yang  digagas  oleh  Direktorat  Jenderal Penataan  Agraria,  Kementerian  Agraria  Tata  Ruang/  Badan  Pertanahan  Nasional. Program  ini  memberikan  peluang  bagi  masyarakat  Indonesia  untuk  memperoleh  akses dalam mengembangkan potensi yang ada melalui pendayagunakan sertifikat lahan hasil legalisasi aset untuk menjadikan tanah sebagai sumber kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.  Sebagaimana  yang  terkandung  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  yang berbunyi “bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk  sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Berdasarkan pasal tersebut,  maka diterbitkanlah Peraturan Presiden  Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018  tentang  Reforma  Agraria  yang  mengamanatkan  terkait  pelaksanaan asset  reform dan acces reform (Petunjuk Teknis Penanganganan Akses Reforma Agraria, 2021) . Program ini memberikan peluang bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses bantuan  untuk  mengembangkan  potensi  usahanya  dan  mendapatkan  haknya  dari pemerintah  baik  berupa  akses  pasar  yang  berkaitan  dengan  interkoneksi  dengan  dunia usaha  dan  kemitraan,  akses  permodalan,  serta  akses  produksi  yang  berkaitan  dengan
pengembangan teknologi saranan dan prasarana produksi.  Program  ini dapat  dirasakan oleh  seluruh  masyarakat  Indonesia  tanpa  terkecuali  termasuk  mereka  yang  berada  di kawasan  pesisir  pantai  seperti  Desa  Bajo  Kecamatan  Tilamuta.  Desa  Bajo  di  Tahun 2021  telah  memperoleh  program  legalisasi  aset  berupa  redistribusi  tanah  dari  Badan Pertanahan  Nasional  melalui  Kantor  Pertanahan  Boalemo,  yaitu  pembebasan  kawasan hutan  untuk  disertifikatkan.  Jumlah  yang  telah  disertifikatkan  melalui  program redistribusi tanah yaitu sebanyak 135 bidang tanah (BPN Boalemo, 2021).
Menyusul  program  penataan  aset,  dilakukanlah  penataan  akses  untuk  penataan penggunaan  atau  pemanfaatan  tanah  yang  lebih  produktif  disertai  dengan  penataan dukungan sarana dan prasarana yang memungkinkan subjek reforma memperoleh akses ke  sumber  ekonomi (Arisaputra,  2016) .  Namun  sebelum  melakukan  penataan  akses, perlu  dilakukaan  pemetaan  sosial  ekonomi  untuk  mengidentifikasi  dan  menganalisis kebutuhan  masyarakat  Desa  Bajo  agar  sesuai  dengan  potensi  usaha  yang  dapat dikembangkan. Melalui metode pemetaan sosial ekonomi maka permasalahan sosial dan ekonomi dapat diidentifikasi serta dapat diantisipasi dengan melakukan analisis konflik –  konflik  masyarakat  yang  sedang  terjadi  ataupun  akan  terjadi (Sukaris,  2019) . Sehingga dapat diketahui sektor apa saja yang harus ditingkatkan, model pemberdayaan seperti  apa  yang  cocok  untuk  diterapkan,  agar  bantuan  dan  tindakan  yang  dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta berguna dalam pengembangan potensi yang ada dalam jangka waktu yang panjang.
Pemetaan  sosial  telah  banyak  dilakukan  oleh  pihak  –  pihak  yang  berkepentingan dalam kaitannya dengan pemberdayaan, maupun telah dibahas dalam banyak penelitian, seperti M. Umar Maya Putra dan Ami Dilham (2017), yang melakukan analisis tentang pemetaan sosial ekonomi di Kecamatan Dumai Timur untuk melihat dan mencari tahu kebutuhan  masyarakat  serta  potensi  sumberdaya  apa  saja  yang  terdapat  dilingkungan sekitar  Kelurahan  Bukit  Timah.  Terdapat  juga  pemetaan  sosial  terhadap  sumberdaya dan aksesibilitas nelayan dalam kebijakan pembangunan wisata pesisir yang dilakukan oleh (Sukmayeti,  2019) ,  dengan  tujuan  penelitian  untuk  mendeskripsikan  sumberdaya masyarakat  nelayan  Desa  Meninting  menurut  wilayah  pemukiman  melalui  peta  sosial, serta  aksesibilitas  nelayan  dievaluasi  menurut  persebaran  spasial  sumber  daya  yang dapat dijadikan sebagai badan utama kebijakan pengembangan kawasan wisata di Desa Meniting. Pemetaan sosial juga dikaji dalam penelitian untuk mendeskripsikan strategi partisipasi masyarakat dan keterkaitannya dengan wilayah (Moliner, Sales, & Sanahuja, 2017) .  Pemetaan  sosial  dalam  kajian  ini  merupakan  suatu  teknik  diagnostik  sosial partisipatif yang akan membuka jalan bagi usulan rencana aksi bersama yang dibagikan antara  sekolah  dan  masyarakat.  Maksud  dan  tujuannya  agar  masyarakat  mendapatkan informasi  tentang  proyek  yang  dilakukan  di  sekolah  serta  partisipasi  komunitas  lokal didalamnya.
Ketiga penelitian sebelumnya, menggunakan pemetaan sosial sebagai bahan kajian maupun  alat  analisis  untuk  mengkaji  fenomena  yang  terjadi  di  tiga  tempat  berbeda sekaligus  yaitu  Kecamatan  Dumai  Timur,  Desa  Meninting,  dan  Valencia-Spanyol. Ketiganya  menggunakan  pemetaan  sosial  sebagai  alat  untuk  mengidentifikasi  aspek
sosial dan aspek geografis secara bersamaan untuk membangun sebuah gambaran yang komprehensif.  Sehingga  menurut  Martinez  dalam (Moliner  et  al.,  2017) masyarakat dapat  menganalisis  dan  mengidentifikasi  kebutuhan  mereka  sendiri  serta  dapat menentukan  kekuatan  dan  kelemahannya  untuk  menemukan  solusi.  Jika  dikaitkan dengan pemetaan sosial  di  Desa Bajo  dalam program  pemberdayaan tanah masyarakat yang  dijalankan  oleh  Kementerian  ATR/BPN,  tentu  selain  dari  aspek  kajiannya, program  ini  melibatkan  komunitas  kecil  yaitu  masyarakat  pedesaan  yang  memiliki aspek kewilayahan tertentu dengan melibatkan unsur geografis.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  berlokasi  di  Desa  Bajo  Kecamatan  Tilamuta  Kabupaten  Boalemo Provinsi  Gorontalo.  Terdiri  dari  dua  dusun,  sebagian  besar  posisi  rumah  masyarakat Desa  Bajo  berada  diatas  laut.  Kepadatan  pemukiman  dan  minimnya  lahan  tidak membuat  produktivitas  masyarakatnya  menurun.  Hal  ini  yang  menjadikan  Desa  Bajo sebagai  lokasi  pemberdayaan  tanah  masyarakat  dan  perlu  dilakukan  pemetaan  sosial untuk  menganalisis  kebutuhan  masyarakat  terkait  pengembangan  potensi  yang  ada khususnya dibidang usaha.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  melakukan  penelitian  ini  yaitu  kualitatif, dimana  penelitian  ini  mencoba  memahami  realitas  sosial  yang  berada  di  Desa  Bajo Kecamatan  Tilamuta.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  observasi  dan wawancara  dengan  jumlah  responden  sebanyak  52  orang.  Sedangkan  data  disajikan berbentuk  data  deskriptif  sehingga  penelitian  ini  disebut  sebagai  penelitian  kualitatif deskriptif  yang  menghasilkan summary penelitian  yang  komprehensif.  Teknik  analisis data yang digunakan berupa strategi analisis konten sebagaimana yang dijelaskan oleh Seixas  dalam (Rosyada, 2020) .

## Hasil dan Pembahasan
A. Program  Pemberdayaan  Tanah  Masyarakat  (PTM)  untuk  Penataan  Akses dalam  Rangka  Memenuhi  Kebutuhan  Pelaku  Usaha  Pendampingan  Reforma Agraria
Program  PTM  merupakan  kegiatan  yang  sebelumnya  dikenal  sebagai pemberdayaan  hak  atas  tanah  yang  bertujuan  untuk  membangun  kepercayaan masyarakat agar lebih mandiri dalam memanfaatkan potensi tanahnya sehingga dapat memiliki nilai tambah yang dampaknya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Suhaimi,  2021) .  Pelaksanaan  program  PTM  di  Desa  Bajo  Kecamatan  Tilamuta merupakan  bagian  dari  reforma  agraria  yang  sebelumnya  telah  dilakukan  yaitu penataan  aset  yang  berupa  redistribusi  tanah  (pelepasan  lahan  kawasan  hutan). Redistribusi  tanah  sendiri  merupakan  cara  penguasaan  tanah  oleh  negara  yang dilakukan  demi  kepentingan  rakyat  dengan  acara  menyediakan  tanah  sebagai  objek reforma  agraria  kepada  yang  berhak  untuk  memilikinya (Doly,  2017) .  Program  ini merupakan bagian dari penataan aset yang dilakukan di Desa Bajo. Oleh karena itu, ini  menjadi  salah  satu  kriteria  yang  membuat  Desa  Bajo  menjadi  lokasi  penataan
akses agar dapat sejalan dengan penataan aset. Selain itu yang mendasari Desa Bajo terpilih  menjadi  lokasi  yang  ditetapkan  dalam  program  PTM  yaitu  potensi  yang dimiliki  dan  antusias  masyarakat  untuk  berkembang.  Sumberdaya  yang  potensial membuat alasan semakin kuat untuk dilakukan pemberdayaan dengan berfokus pada penataan akses terhadap para pelaku usaha yang ada di Desa Bajo dengan mengacu bagi masyarakat yang telah atau belum memiliki sertifikat tanah.
Sebagai  upaya  untuk  memberikan  bantuan  akses  yang  dibutuhkan  oleh masyarakat  Desa  Bajo  yang  menjadi  subjek  reforma  agraria  khususnya  dalam penataan  akses  yaitu  sebanyak  52  kepala  keluarga,  maka  perlu  dilakukan  pemetaan sosial  ekonomi  untuk  langkah  awal.  Kegiatan  ini  berbentuk  verifikasi  data demografi,  geografis,  dan  spasial  serta  informasi  lainnya  terhadap  satu  lokasi  yang ditetapkan  sebagai  kegiatan  penataan  akses  dan  aset.  Melalui  pemetaan  sosial  ini maka  dihasilkan  data  –  data  berupa  potensi  sumberdaya  serta  kondisi  sosial  dan ekonomi. Data tersebut diproses dan dianalisis berdasarkan kebutuhan dan hambatan para pelaku usaha pengolah hasil kelautan.
Pelaksanaan  pemberdayaan  tanah  masyarakat  mengacu  pada  model  yang  telah disepakait  antara  masyarakat,  aparat  desa,  dan  fasilitator  kantor  pertanahan Kabupaten  Boalemo  dengan  melihat  hasil  pemetaan  sosial  dan  mempertimbangkan kebutuhan  masyarakat  melalui  kendala  atau  hambatan  yang  dihadapi  dalam  rangka upaya  mengembangkan  usaha  pengolahan  hasil  laut.  Rekomendasi  terkait  program yang  akan  dilaksanakan  juga  mempertimbangkan  kerentanan  yang  dihadapi  oleh masyarakat  serta  analisis  potensi  yang  ada (Mulyani,  2020) .  Hasil  analisis  dan kesepakatan  yang  dilakukan  di  Desa  Bajo  menetapkan  model  kemitraan ( partnership ) adalah model yang diterapkan dalam pelaksanaan pemberdayaan tanah masyarakat. Model ini dianggap sebagai salah satu strategi pemberdayaan yang dapat memberikan  hasil  yang  maksimal  karena  merupakan  strategi  dimana  dua  atau  lebih sumberdaya  bekerja  ama  menuju  tujuan  yang  sama (Hayati  &  Suparjan,  2017) . Keterlibatan  mitra  ini  harus  didorong  dengan  strategi  pemberdayaan  seperti membangun  relasi,  pendekatan  direktif  dan  non-direktif,  perspektif  kekuatan, motivasi  pencapaian  serta experimental  learning dengan  tujuan  untuk  dapat mengelola bisnis atau usaha secara berkelanjutan, mandiri dan kompetitif (Ahmad & Rahayu,  2018) .  Selain  itu,  ketika  aktor  yang  bekerjasama  sebagai  mitra  memiliki sumberdaya  yang  diunggulkan  dan  memiliki  tujuan  yang  sama  maka  kemitraan dalam  sebuah  pemberdayaan  dinilai  berhasil.  Begitu  pula  jika  kemitraan  dijalankan dengan  menggunakan  kerangka  berfikir  pembangunan  ekonomi  dan  bukan  hanya sebatas  konsep  sosial  yang  berlandaskan  atas  motif  belas  kasihan  maupun kedermawanan, maka kemitraan akan berlangsung secara efektif dan berkesinambungan (Santosa, Prihatini, Purwanto, Jumiati, & Susilo, 2016) .
1. Potensi  Yang  Dimiliki  Desa  Bajo  Kecamatan  Tilamuta  Dan  Hambatan Pengembangannya
Desa Bajo  yang terdiri dari 2 Dusun dan berlokasi di pesisir pantai, memiliki potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang sangat menjanjikan. Berdasarkan
informasi  yang  diperoleh  melalui  pemerintah  desa,  potensi  tersebut  masih  belum mendapatkan  pengembangan  yang  baik  dan  belum  dimanfaatkan  dengan  tepat sehingga  tidak  dapat  membawa  dampak  positif  kepada  masyarakat  desa  itu sendiri. Berikut ini merupakan tabel daftar potensi yang terdapat di Desa Bajo:
Tabel 1 Daftar Potensi SDA dan Sarana Prasarana di Desa Bajo Jenis Potensi Keterangan 1. Potensi Umum • Batas Wilayah Sebelah utara • Batas Wilayah Sebelah selatan
• Batas Wilayah Sebelah timur • Batas Wilayah Sebelah barat
• Pentadu Barat, Tilamuta
• Teluk Tomini, Tilamuta
• Pelabuhan Tilamuta, Tilamuta • Desa Modelomo, Tilamuta
2. Luas Wilayah menurut Penggunaan
• Luas Pemukiman
• Luas kuburan
• Tanah Kering untuk Pemukiman
• Tanah Fasilitas Umum:
➢ Lapangan Olahraga
➢ Perkantoran Pemerintah
➢ TPU
➢ Fasilitas Pasar ➢ Jalan • 18 ha/m 2
• 4 ha/m 2 • 2 ha/m 2 ➢ 1 ha/m 2
➢ 10  x 15 m 2
➢ 2 ha/m 2 ➢ 20 x 30 m 2
➢ 400 m 2
3. Luas Hutan
• Hutan Mangrove
• Kondisi :
• 5 ha/m 2
• 3 ha : baik, 2 ha rusak
4. Iklim
• Curah Hujan
• Jumlah bulan hujan
• Suhu rata-rata harian
• Tinggi tempat dari permukaan laut • 100/200 mm
• 3 bulan
• 45-50 0 C
• 1 mdl
5. Bentangan Wilayah • Desa dataran rendah
• Desa dataran tinggi/pegunungan • 14 ha/m 2 • 8 ha/m 2
6. Peternakan
• Ayam kampung
• Ayam broiler
• Kambing Perkiraan Jumlah populasi • 250 Ekor
• 35 Ekor
• 50 Ekor
7. Perikanan
a. Budidaya Ikan Laut & Payau
➢ Karamba : 10 Unit
➢ Pancing : 60 Unit
➢ Pukat : 40 Unit
b. Budidaya Ikan Air Tawar
➢ Karamba
c. Jenis Ikan & Produksi
➢ Tuna
➢ Tongkol/Cakalang
➢ 2 ton/th
➢ 10 ton/th
➢ 25 ton/th
➢ 5 ton/th
➢ Tenggiri ➢ Belanak
➢ Cumi ➢ Gurita
➢ Sarden
➢ Baronang
➢ Kembung
➢ Ikan Ekor Kuning
➢ Kerapu/Sunuk
➢ Teripang
➢ Barabara
➢ Layur
➢ Udang/lobster
➢ Tembang
➢ Ikan Batu
➢ 5 ton/th ➢ 5 ton/th
➢ 4 ton/th
➢ 2 ton/th
➢ 1 ton/th
➢ 7 ton/th
➢ 1 ton/th
➢ 3 ton/th
➢ 2 ton/th
➢ 4 ton/th
➢ 1 ton/th
➢ 3 ton/th
➢ 3 ton/th
➢ 2 ton/th ➢ 2 ton/th ➢ 1 ton/th ➢ 25 ton/th
8. Sumber Air Bersih • PAM 1 Unit • Depot Isi ulang
Pemanfaatan 445 Kepala Keluarga 445 Kepala Keluarga 9. Sungai Keterangan Kondisi Tercemar/Pendangkalan/Baik 10. Potensi Wisata • Laut (luas 1 ha)

## Tingkat Pemanfaatan
Pasif
(Sumber: Data Primer Pemerintah Desa Bajo Tahun 2021)
Berdasarkan tabel 1 tersebut diperoleh data bahwa potensi laut yang dimiliki Desa Bajo sangat besar. Namun keberadaan potensi tersebut belum sejalan dengan kualitas  pengelolaan  dan  pengembangannya.  Potensi  ikan  segar  yang  mencapai 113 ton per tahun masih sebatas pada perikanan tangkap dan budidaya sedangkan pengelolaan  hasil  ikan  belum  banyak  dilakukan.  Belum  adanya  kelompok pengelolaan hasil laut yang berjalan aktif dan lembaga legal yang menaunginya.
Pada  saat  penelitian  dilakukan,  salah  satu  informan  yang  merupakan  aparat desa  menyebutkan  beberapa  potensi  usaha  hasil  ikan  yang  belum  mendapatkan pendampingan  khususnya  terkait  perolehan  akses.  Sebagian  besar  akses  yang didapatkan  oleh  masyarakat  merujuk  pada  bantuan  tunai  maupun  non  tunai  yang bertujuan  meringankan  beban  ekonomi  tetapi  bukan  pada  pengembangan  usaha yang  dimiliki.  Sehingga  bantuan  yang  diterima  seringkali  digunakan  pada kebutuhan  habis  pakai  yang  bersifat  konsumtif.  Sehingga  untuk  mengantisipasi meningkatnya  budaya  konsumtif  yang  dimiliki  masyarakat,  perlu  dilakukan identifikasi potensi usaha yang dimiliki untuk dapat dikembangkan sesuai dengan kemampuan SDM di Desa Bajo salah satunya untuk pengelolaan hasil laut.
Pemetaan sosial yang dilakukan di Desa Bajo memperoleh data potensi usaha pengelolaan hasil laut sebanyak 52 Kepala Keluarga. Pelaku usahanya merupakan ibu – ibu pesisir yang suaminya berprofesi sebagai nelayan. Pengelolaan hasil laut ini  merupakan  usaha  sampingan  untuk  dapat  membantu  perekonomian  keluarga.
Potensi usaha yang menjadi fokus dari 52 Kepala Keluarga tersebut dan hambatan yang ditemui dalam pengembangannya dapat dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 2 Potensi Usaha dan Hambatannya Jenis Potensi Usaha Jumlah Pelaku Usaha Hambatan Pengembangan Ikan Asin 31 Orang 1. Belum adanya lembaga legal yang menaungi usaha 2. Tidak adanya akses pemasaran offtaker, dan akses permodalan untuk meningkatkan produktivitas 3. Belum adanya izin usaha 4. Belum adanya izin P-IRT dan label halal untuk membantu penjualan ke market modern (potensi ikan asin dan abon ikan) 5. Keterbatasan modal untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas produk 6. Belum adanya penggunaan teknologi tepat guna untuk membantu proses produksi Abon Ikan
6 Orang
Souvenir Kerajinan Kulit Kerang
15 Orang
(Sumber: Data Lapangan Hasil Pemetaan Sosial)
Data diatas diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dilapangan terhadap 52  pelaku  usaha.  Pemilihan  informan  didasarkan  pada  informasi  yang  diperoleh melalui  pemerintah  desa  tentang  pelaku  usaha  di  Desa  Bajo  berfokus  pada pengolahan hasil laut. Hambatan yang terdapat pada data tersebut merupakan hal – hal  yang  menghambat  proses  perkembangan  ketiga  usaha  pengolahan  hasil  laut, dimana poin pertama terletak pada legalitas kelompok dan lembaga resmi dan sah secara  hukum  yang  dapat  menjadi  wadah  aktivitas  kelompok  usaha  tersebut. Karena  menurut  informasi  dari  pemerintah  desa  bahwa  di  Desa  Bajo  belum  ada Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDES)  maupun  Koperasi  resmi  yang  terbentuk khusus  untuk  membantu  pengembangan  usaha  pengolahan  hasil  laut.  BUMDES maupun  koperasi  merupakan  akses  yang  dibutuhkan  oleh  pelaku  usaha  di  Desa Bajo.
Bantuan akses yang akan diupayakan untuk diberikan pada para pelaku usaha pengolahan  hasil  laut  harus  melalui  proses  pemetaan  sosial  untuk  melihat kapasitas SDM untuk mengelola SDA, dan kesesuaian kondisi dengan kebutuhan program.  Sehubungan  dengan  pemberdayaan  tanah  masyarakat  yang  merupakan bagian dari program gugus tugas reforma agraria yang dibentuk oleh kementerian ATR/BPN, maka harus dilakukan peninjauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi sebelum memberikan akses bantuan bagi 52 pelaku usaha tersebut.

## 2. Kondisi Sosial dan Ekonomi Pelaku Usaha Desa Bajo
Melihat  potensi  yang  ada  di  Desa  Bajo,  dapat  dijelaskan  bahwa  sebagian besar masyarakatnya berpenghasilan menengah kebawah. Dimana penghasilan ini diperoleh  dari  pekerjaan  sebagai  nelayan  ikan  tangkap.  Ukuran  jumlah penghasilan yang diterima, berdasar pada banyak faktor, diantaranya kepemilikan perahu  pribadi,  kondisi  alam  dan  cuaca  yang  menjadi  penghambat  para  nelayan untuk  melaut  mencari  ikan,  ketersediaan  ikan  diwilayah  kabupaten,  dan  lain sebagainya. Ketidakpastian ini yang menyebabkan masyarakat Desa Bajo sebagian besar  masih  bergantung  pada  bantuan  sosial  dari  pemerintah  seperti  PKH,  BLT, BPNT,  dan  lain  –  lain.  Berikut  rincian  kebutuhan  dari  kegiatan  ekonomi masyarakat Desa Bajo.

## Tabel 3
Rincian Pemasukan dan Pengeluaran Masyarakat Desa Bajo Kegiatan Ekonomi Masyarakat Desa Bajo Rincian Pengeluaran Penghasilan Rata – Rata per KK Rp. 300.000 – Rp. 3.500.000 Hasil Produksi Sekali Melaut per Kelompok 3 – 15 Kg atau 2 – 5 Box Biaya Produksi yang Dibutuhkan Rp. 30.000 – Rp. 150.000 Bantuan dari Pemerintah BLT, BPNT, PKH, Perahu, Sarana Prasarana Tanggungan Ekonomi per KK Rp. 7.000.000 – Rp. 10.000.000
(Sumber: Data Primer, 2021)
Data  diatas  menggambarkan  kondisi  ekonomi  masyarakat  Desa  Bajo  yang cukup  memprihatinkan.  Dimana  pengeluaran  per  bulan  dikatakan  lebih  besar daripada  pemasukan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  terhadap  informan,  beberapa cara  memenuhi  kebutuhan  yang  tidak  mencukupi  adalah  dengan  mengharapkan bantuan pemerintah ataupun mengerjakan usaha sampingan berupa mengolah hasil laut.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat Desa Bajo rata – rata belum dapat memenuhi kebutuhan dan ada juga yang masih pada level kekurangan,  namun  ada  juga  yang  sudah  pada  bagian  berkecukupan.  Kehidupan ekonomi  di  Desa  Bajo  juga  dikatakan  masih  terdapat  kesenjangan.  Oleh  karena itu,  dalam  mengambil  kebijakan  untuk  untuk  program  yang  akan  dilaksanakan oleh pemerintah di Desa ini, harus diawali dengan peninjauan lokasi dan pemetaan ekonomi untuk menelaah dan mempelajari kebutuhan masyarakat.
Kehidupan  sosial  di  Desa  Bajo  patut  diapresiasi.  Hal  ini  karena  Desa  Bajo merupakan tempat  bernaungnya suku Bajo dimana mereka merupakan kelompok yang  memiliki  budaya  dan  adat  istiadat  tersendiri.  Perilaku  gotong  –  royong  dan kegiatan  keagamaan  masih  sangat  dijunjung  tinggi.  Kegiatan  sosial  lainnya  yang mempererat  ikatan  kekeluargaan  satu  sama  lain  masih  sering  dilakukan.  Hal  ini tentu  juga  didukung  oleh  kondisi  pemukiman  yang  cukup  padat  dan  jenis
pekerjaan  yang  seringkali  mengharuskan  berkelompok  sehingga  membuat masyarakat saling berinteraksi dengan mudah.

## B. Analisis Kebutuhan Para Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Laut Desa Bajo
Potensi dan hambatan pengembangan sumberdaya, serta kondisi ekonomi sosial masyarakat  merupakan  data  akurat  untuk  dijadikan  ajuan  melihat  kebutuhan  para pelaku  usaha  pengolahan  hasil  laut.  Mengingat  yang  menjadi  informan  dalam observasi  penelitian  ini  merupakan  pelaku  usaha  pengolahan  hasil  laut,  sehingga kebutuhan  yang  menjadi  fokus  dari  bagian  ini  adalah  kebutuhan  akses  untuk membantu pengembangan usaha terkait yaitu usaha pengolahan ikan asin, abon ikan, dan  kerajinan  souvenir  dari  kulit  kerang.  Ketiga  jenis  usaha  ini  seperti  yang dijelaskan  pada  bagian  1  terkait  hambatan  yang  dialami  atau  keterbatasan  yang dimiliki  para  pelaku  usaha  dalam  mengembangkan  usahanya,  sangat  membutuhkan solusi  dari  permasalahan  –  permasalahan  tersebut.  Mengingat  potensi  ini  dapat berkembang  menjadi  produk  UMKM  (Usaha  Mikro  Kecil  Menengah)  yang  dapat membantu meningkatkan perekonomian serta menjadikan masyarakat lebih mandiri, maka  penting  untuk  memberikan  akses  yang  dibutuhkan  oleh  para  pelaku  usaha khususnya yang bergerak dalam pengolahan hasil laut di Desa Bajo.
Bantuan  akses  untuk  memenuhi  kebutuhan  para  pelaku  usaha  pengolahan  hasil laut,  berdasarkan  potensi  dan  tinjauan  terhadap  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat Desa Bajo tahun 2021, dapat dideskripsikan sebagai berikut:
a) Peningkatan  kapasitas  kelembagaan  yang  dituju  merupakan  kelembagaan koperasi.  Tujuannya  agar  terjadi  pendekatan  secara  sistematis  dalam  merancang pengembangan  kapasitas  strategi  dan  kegiatan  penataan  akses  reforma  agraria dengan  tujuan  pencapaian  menjadi  lembaga  yang  efektif,  efisiensi  an berkelanjutan. Sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dengan mengikuti  model  pemberdayaan  yang  dilakukan  maka  Kantor  Pertanahan Boalemo  sebagai  penyelenggara  program  menggandeng  Dinas  Koperasi  UMKM Perindustrian  dan  Perdagangan  (KUMPERINDAG)  untuk  menindaklanjuti pembentukan  koperasi  dan  melakukan  legalisasi  terhadap  kelompok  pengolahan hasil laut di Desa ini.
b) Pendampingan  usaha  dibutuhkan  untuk  memastikan  perkembangan  usaha  yang dimiliki  masyarakat  yaitu  abon  ikan,  ikan  asin,  dan  kerajinan  souvenir  berbahan kulit  kerang,  agar  mendapatkan  pelatihan  dari  tenaga  yang  kompeten  dengan memanfaatkan  sumberdaya  yang  dimiliki  yaitu  berupa  lahan  dan  alam  sekitar. Kegiatan  yang  dilakukan  oleh  fasilitator  berupa  mendampingi  kelompok pengolahan  hasil  laut  Desa  Bajo  dalam  mengajukan  bantuan  akses  pelatihan kepada  dinas  terkait  yang  menjadi  mitra  dalam  program  ini  diantaranya  dinas kumperindag kabupaten boalemo, dan dinas kelautan dan perikanan.
c) Peningkatan  keterampilan  merupakan  bagian  dari  pendampingan  usaha  dengan berfokus  pada  pelaku  usaha  untuk  meningkatkan  kemampuannya.  Berfokus  pada kelemahan  yang  dimiliki,  maka  pelaku  usaha  diharapkan  dapat  terpicu  untuk meningkatkan  keterampilannya  agar  dapat  mengembangkan  usaha  yang  dimiliki.
Keberadaan pemetaan sosial  ekonomi adalah untuk melihat kebutuhan kelompok usaha sehingga pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka.
d) Penggunaan  teknologi  tepat  guna  menjadi  sangat  penting  melihat  perkembangan dunia  usaha  yang  semakin  maju.  Tentunya  dalam  penggunaan  teknologi  harus disesuaikan  dengan  aspek  lingkungan,  keetisan,  kebudayaan  sosial  dan  ekonomi masyarakat  yang  menjadi  subjek  dari  program  pemberdayaan  tanah  masyarakat yaitu para pelaku usaha di Desa Bajo.
e) Diversifikasi  usaha  adalah  sebuah  kebutuhan  penunjang  untuk  membantu memperluas  pasar.  Mengikuti  perkembangan  pasar  yang  luas  agar  produk  tidak terbatas  pada  pasar  lokal  sehingga  perlu  dilakukan  diversifikasi  yaitu  dengan menciptakan  produk  yang  beragam  dari  hasil  olahan  bahan  mentah  yang dihasilkan.
f) Kebutuhan selanjutnya dari segi akses permodalan. Hal ini bisa diperoleh dengan pemanfaatan  lahan  yang  telah  disertifikatkan  oleh  kantor  pertanahan  Kabupaten Boalemo  selaku  pemegang  peranan  penting  dalam  program  pemberdayaan  tanah masyarakat. Sertifikat gratis yang telah diberikan melalui kantor pertanahan dapat dimanfaatkan  untuk  mendapatkan  akses  permodalan  dari  lembaga  –  lembaga financial seperti lembaga perbankan maupun non perbankan.
g) Fasilitas  akses  pemasaran offtaker menjadi  kunci  dalam  menjaga  nilai  dari  harga suatu produk, transparansi bisnis dan kualitas produk. Karena dengan memperoleh fasilitas  akses  pemasaran offtaker, pelaku  usaha  pengolahan  hasil  laut  di  Desa Bajo  tidak  perlu  berurusan  dan  terpengaruh  dengan  perantara  atau middleman. Pemasaran offtaker dapat  memperluas  pasar  dan  memberikan  kemudahan  serta kesempatan bagi para pelaku UMKM dan di Desa Bajo untuk dapat berkembang.

## Kesimpulan
Pemetaan  sosial  dilakukan  untuk  memberikan  solusi  dari  permasalahan  yang  di hadapi dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan ataupun program. Di Desa Bajo pemetaan sosial dilakukan dalam rangka untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat khususnya  para  pelaku  usaha  pengolah  hasil  laut  dalam  upaya  pengembangannya. Pemetaan  sosial  ekonomi  dalam  program  pemberdayaan  tanah  masyarakat  adalah bagian awal dari proses  penataan akses pasca penataan aset di Desa Bajo. Program ini diberikan  untuk  membantu  pelaku  usaha  pengolah  hasil  laut  di  Desa  Bajo  agar  dapat mengembangkan usahanya dengan cara memperoleh akses yang dibutuhkan.
Akses  yang  dimaksud  adalah  hasil  dari  analisis  yang  dilakukan  terhadap  data potensi  sumberdaya  dan  data  sosial  ekonomi.  Sebelum  menentukan  akses  apa  yang dibutuhkan, telah dilakukan analisis dan kajian melalui informasi data potensi, ekonomi dan  sosial.  Sehingga  bantuan  yang  diberikan  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  ada  di masyarakat.  Hal  ini  untuk  mengantisipasi  adanya  bantuan  yang  tidak  tepat  sasaran. Berikut akses yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha diantaranya:
1. Akses peningkatan kapasitas kelembagaan
2. Akses pendampingan usaha
3. Akses peningkatan keterampilan
4. Akses penggunaan teknologi tepat guna
5. Akses diversifikasi usaha
6. Akses permodalan
7. Akses pemasaran offtaker
Pelaksanaan  pemberdayaan  tanah  masyarakat  di  Desa  Bajo  bisa  saja  mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya jika terdapat faktor – faktor seperti kantor pertanahan Kabupaten  Boalemo  tidak  maksimal  dalam  perannya,  minimnya  koordinasi  antar stakeholders yang berperan didalamnya, minimnya partisipasi dan antusias masyarakat, tersumbatnya  akses  informasi,  serta  kurangnya  profesionalitas  pelaku  pemberdayaan. Sehingga  agar  tercapai  keberhasilan  dalam  pelaksanaanya,  faktor  –  faktor  diatas  harus dihindari  dengan  cara  menyusun  strategi  yang  dapat  diterapkan  dalam  program pemberdayaan  tanah  masyarakat  di  Desa  Bajo  Kecamatan  Tilamuta  dengan  mengacu pada hambatan dan potensi yang ada.

## BIBLIOGRAFI
Ahmad, Faizal, & Rahayu, Ety. (2018). Model Kemitraan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro  Pedesaan. Jurnal  Ilmu  Kesejahteraan  Sosial  (Journal  of  Social  Welfare) , 19 (2), 145–158. Google Scholar
Arisaputra,  Muhammad  Ilham.  (2016).  Access  Reform  dalam  kerangka  Reforma Agraria  untuk  mewujudkan  keadilan  sosial. Perspektif:  Kajian  Masalah  Hukum Dan Pembangunan , 21 (2), 83–96. Google Scholar
Doly,  Denico.  (2017).  Kewenangan  Negara  Dalam  Penguasaan  Tanah:  Redistribusi Tanah Untuk Rakyat (The Authority Of The State In Land Tenure: Redistribution Of  Land  To  The  People). Negara  Hukum:  Membangun  Hukum  Untuk  Keadilan Dan Kesejahteraan , 8 (2), 195–214. Google Scholar
Hayati,  Beti  Nur,  &  Suparjan,  S.  (2017).  Kemitraan  sebagai  Strategi  Pemberdayaan Masyarakat  dalam Program  CSR Batik Cap Pewarna Alami di  PT. Semen Gresik Pabrik Tuban. Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) , 11 (1), 43–50. Google Scholar
Ife, James William. (1995). Community development: Creating community alternatives- vision, analysis and practice . Longman Australia. Google Scholar
Moliner,  Odet,  Sales,  Auxiliadora,  &  Sanahuja,  Aida.  (2017).  Social  mapping  in  the context of a community-build day: Strategy to strengthen links with community in a  small  rural  school. Procedia-Social  and  Behavioral  Sciences , 237 ,  305–310. Google Scholar
Mulyani,  Iwed.  (2020).  Potensi  Dan  Tantangan  Pemberdayaan  Masyarakat  Lahan Gambut. Komunitas , 11 (1), 1–20. Google Scholar
Parsons, Ruth J., Jorgensen, James D., & Hernandez, Santos H. (1994). The integration of social work practice . Cengage Learning. Google Scholar
Rosyada,  Dede.  (2020). Penelitian  Kualitatif  Untuk  Ilmu  Pendidikan .  Prenada  Media. Google Scholar
Santosa,  Siswoyo  Hari,  Prihatini,  Dewi,  Purwanto,  Agung,  Jumiati,  Aisah,  &  Susilo, Djoko.  (2016).  Pengembangan  pola  kemitraan  dalam  rangka  pengentasan kemiskinan di Jawa Timur. UNEJ E-Proceeding , 601–611. Google Scholar
Suhaimi,  Ahmad.  (2021).  Pendampingan  dan  Akses  Modal  sebagai  Strategi  Access Reform  dari Tanah Pelepasan Kawasan Hutan di  Kabupaten Barito Kuala. Jurnal Pertanahan , 11 (1). Google Scholar
Sukaris, Sukaris. (2019). Social-Mapping Sebagai Landasan Perencanaan Pemberdayaan  Masyarakat  Berkelanjutan. Jurnal  Riset  Entrepreneurship , 2 (1),
52–61. Google Scholar
Sukmayeti,  Avi.  (2019).  Pemetaan  Sosial  terhadap  Sumberdaya  dan  Aksesibilitas Nelayan  dalam  Kebijakan  Pembangunan  Wisata  Pesisir. Society , 7 (2),  125–145. Google Scholar

## Copyright holder:
Ayuni Nur Siami, Sulikah Asmorowati (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: