Dirāsāt:  Jurnal  Manajemen  dan  Pendidikan  Islam ,  Vol.  5,  No.  2,  Desember  2019:  163-177.  ISSN ( Online ): 2550-1038, ISSN ( Print ): 2503-3506. Website: journal.unipdu.ac.id/index.php/dirasat/index. Dikelola oleh Program Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang Indonesia.

## Pesantren Sebagai Penangkal Radikalisme dan Terorisme

## Ari Prayoga, Mohammad Sulhan
UIN Sunan Gunung Djati Bandung Email: ariprayoga@madrasah.id
Abstrak:  Dewasa  ini  pembahasan radikalisme  sering  kali dikaitkan  dengan umat Islam.  Pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  yang  menjadi  pondasi  umat untuk  menyebarkan  perdamaian  dan  memperkenalkan  kepada ukhuwah islāmiyyah di  kalangan  pesantren . Tulisan  ini  bermaksud  menawarkan  gagasan tentang  upaya  meningkatkan  peran  pesantren  sebagai  benteng  untuk  menangkal berkembangnya  paham  maupun  aksi  radikal  di  lingkungan  mereka.  Gagasan  ini dirumuskan  berdasarkan  atas  tiga  hal:  pertama,  filosofi  dan  tradisi  pesantren; kedua, fakta yang ditemukan seputar paham yang berkembang di pesantren; dan ketiga,  analisa  tentang  tahapan  maupun  factor-faktor  yang  bisa  menjadikan seseorang yang memiliki paham radikal bisa terseret ke dalam tindakan radikal. Kata kunci: Pesantren, penangkal radikalisme, faham radikal.
Abstract:  Today  the  discussion  of  radicalism  is  often  associated  with  Muslims. The  pesantren  as  an  Islamic  educational  institution  is  the  foundation  of  the ummah to  spread  peace  and  introduce  to  Islamic  brothers and  sisters  among the pesantren.  This  paper  intends  to  offer  ideas  on  efforts  to  increase  the  role  of pesantren as a stronghold to counter the development of radical understanding and action in their environment. This idea was formulated based on three things: first, the  philosophy  and  tradition  of  pesantren;  second,  facts  found  about  the understanding that developed in pesantren and third, the analysis of the stages and factors  that  can make  someone  who  has a radical  understanding  can  be  dragged into radical actions.
Keywords: Islamic boarding school, antidote to radicalism, radical ideology.

## Pendahuluan
Gerakan-gerakan  Islam  radikal 1 selalu  ada  hubungannya  dengan  cara mereka  memaknai  jihad  terutama  dalam  rangka  melawan  kemungkaran atau  apa  yang  mereka  anggap  ketidakadilan.  Gerakan  Islam  radikal  juga selalu  ada  hubungannya  dengan  agenda  politik  praktis  atau  politik kekuasaan dalam pengertian merebut, mempertahankan atau menghancurkan  kekuasaan  yang  dinilai  akan  menghalangi  tercapainya agenda politik mereka. Dalam rangka merebut kekuasaan, atau mendirikan
1 Radikalisme yang dimaksud disini meliputi (1) kelompok keagamaan yang menggunakan kekerasan  dalam  menyikapi  perbedaan  agama,  (2)  kelompok  keagamaan  yang menginginkan berdirinya Negara  Islam dan  (3) kelompok keagamaan yang menginginkan dikembalikannya  Piagam  Jakarta  atau  menginginkan  agar  negara  diberi  otoritas  untuk memaksakan syariat Islam kepada umat Islam.
Negara Islam mereka tidak segan-segan untuk menggunakan berbagai cara termasuk cara-cara kekerasan dan tindakan kriminal.
Meskipun  bukan  satu-satunya  tempat  untuk  merekrut  pengikut, pesantren  merupakan  salah  satu  tempat  yang  menjadi  sasaran  gerakan redikal  dalam  merekrut  pendukungnya.  Hal  inilah  yang  tampakanya menjadi kekhawatiran Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama, Nasarudin Umar.  Nasaruddin  Umar  dalam  pembukaan  rakernas  Maarif  Nahdlatul Ulama  di  Bandung,  Jumat  22  Januari  2010  mengungkapkan  fenomena kehidupan  keagamaan  yang  perlu  diwaspadai,  yaitu  peningkatan kecenderungan  radikalisasi  keyakinan  beragama.  “Dalam  lima  tahun terakhir,  jumlah  pesantren  yang  radikal  dari  tiga  buah  menjadi  tiga  ratus buah,” katanya. Ia juga memaparkan fakta bahwa 45 persen takmir masjid di  Jakarta  masih  menganggap  Piagam  Jakarta  layak  dipertahankan  dan NKRI bukan bentuk final, 16 persen responden  juga berpendapat Amrozi mati syahid. 2
Secara  historis,  Jawa  Barat  memang  merupakan  salah  satu  daerah yang  pernah  menjadi  basis  perjuangan  untuk  merebut  kekuasaan  dan mendirikan  Negara  Islam 3 .Diduga  sejumlah  umat  Islam  di  Jawa  Barat disadari atau tidak  masih  mengembangkan paham  keagamaan  konservatif khususnya diseputar jihad dan kekuasaan yang bisa dinilai sebagai bentuk legitimasi  dari  penggunaan  kekerasan  atau  yang  sejalan  dengan  cita-cita politik  kelompok  Islam  radikal.  Meskipun  paham  radikal  tidak  selalu melahirkan  aksi-aksi  radikal,  namun  penerimaan  sebagian  masyarakat terhadap  paham  semacam  ini  bisa  dijadikan  titik  masuk  bagi  kelompok radikal untuk memprovokasi mereka untuk melakukan tindakan radikal. 4
Pembahasan tentang filosofi pesantren diambil dari sejumlah literatur yang  membicarakan  tentang  pesantren  khususnya  pesantren  modern Gontor.  Fakta  seputar  paham  yang  berkembang  di  pesantren  diperoleh melalui penelitian survey yang dilakukan oleh penulis sendiri di sejumlah pesantren  di  Bandung. 5 Tahapan  atau  faktor  yang  bisa  menjadikan
2 Lihat NU online, Jumat 22 Januari 2010.
3 Lihat C. Van Dijk, Darul Islam: Sebuah Pemberontakan (Jakarta: Grafitipers, l987).
4 Bukti  bahwa  pesantren  termasuk  salah  satu  lembaga  pendidikan  Islam  yang  rawan  dari ideology teroris bisa ditunjukkan oleh Nasir Abbas melalui simulasi yang diperagakananya di hadapan para santri pada saat melakukan penyuluhan berssama Azyumardi Azra. Dalam simulasi  itu,  ia  bisa  merekrut  santri  dalam  waktu  kurang  dari  10  menit.  Setelah  itu  ia kembalikan  kesadaran  mereka  sambil  menjelaskan  bahwa  teroris  sering  menggunakan metode semacam ini dalam merekrut anggota. Lihat “Group warns  Islamic school student against terrorism”, The Jakarta Post (15 Mei 2010).
5 Jumlah pesantren  yang  ada  di kota  Bandung  adalah  129  pesantren  dengan  jumlah  santri mukim dan kalong (tidak menginap di asrama) sebanyak 27.026 santri (data dari Kandepag Kota Bandung) . Dari 129 pesantren yang ada 73 pesantren atau 57% di antaranya masuk kategori  pesantren  Salafiyah,  35  pesantren  atau  27%  masuk  kategori  Khalafiyah  dan sisanya  21  pesantren  atau  16%  dikategorikan  sebagai  kombinasi.  Tidak  semua  pesantren
DIRASAT: JURNAL MANAJEMEN DAN PENDIDIKAN ISLAM, VOL. 5 NO. 2 (2019) 165
seseorang  yang  berpaham  radikal  benar-benar  terlibat  dalam  aksi-aksi radikalisme  mupun  terorisme 6 diambil  dari  analisa  sejumlah  pakar  yang tertulis di berbagai media maupun buku.

## Filosofi dan tradisi pesantren
Abdurrahman  Wahid  dalam  bukunya  ”Menggerakkan  Tradisi:  Esai-Esai Pesantren  ”  menyebut  tiga  nilai  utama  yang  lazim  dikembangkan  dalam pesantren. Nilai utama yang pertama adalah nilai ibadah , maksudnya, cara memandang  kehidupan  secara  keseluruhan  sebagai  ibadat.  Nilai  kedua yang muncul adalah kecintaan yang tinggi pada ilmu pengetahuan agama. Ilmu  dan  ibadat  lalu  menjadi  identik  sehingga  muncul  kecintaan  yang mendalam pada ilmu-ilmu agama sebagai nilai utama yang berkembang di pesantren.  Kecintaan  ini  dimanifestasikan  dalam  berbagai  bentuk  seperti penghormatan  seorang  santri  yang  sangat  dalam  kepada  ahli-ahli  ilmu agama, kesediaan berkorban dan bekerja keras untuk menguasai ilmu-ilmu tersebut  ,  dan  kerelaan  bekerja  untuk  nantinya  mendirikan  pesantrennya sendiri  sebagai  tempat  menyebarkan  ilmu-ilmu  itu,  tanpa  menghiraukan rintangan  yang  mungkin  akan  dihadapinya  dalam  kerja  tersebut.  Nilai utama  ketiga  yang  berkembang  di  pesantren  adalah  keikhlasan  atau ketulusan bekerja untuk tujuan-tujuan bersama. 7
Para  kiai  seringkali  menghubungkan  ihsan  dengan  watak  ikhlas. Keihlasan  adalah  ajaran  Islam  yang  paling  tinggi,  Kiai  Abdul  Jalil menunjukkan  tiga  tingkatan  ikhlas.  Tingkatan  ikhlas  yang  paling  rendah adalah  keikhlasan  seorang  muslim  yang  melaksanakan  kewajiban- kewajiban  agama  hanya  karena  adanya  perintah.  Tingkatan  ikhlas  kedua adalah  keikhlasan  seorang  muslim  yang  melaksanakan  amalan  ibadah
dijadikan  responden  dalam  penelitian  ini.  Penelitian  ini  hanya  mengambil  sekitar  10 pesantren  saja  dengan  masing-masing  pesantren  diambil  dua  responden  sehingga  jumlah responden  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berjumlah  20  orang.  Pilihan  terhadap  10 buah  pesantren  diambil  secara  purposif  dengan  mempertimbangkan  wilayah,  tempat pesantren  berada  ,  jumlah  santri  yang  menetap  di  pesantren  itu  serta  jenis  atau  type pesantrennya.  Pesantren  yang  dijadikan  responden  diusahakan  tidak  berasal  dari  wilayah kecamatan  yang  sama,  memiliki  santri  yang  cukup  banyak  serta  meliputi  tiga  tipe  yakni tradisional (salafiyah), modern (khalafiyah) dan kombinasi. Dan mengingat paham radikal dalam  Islam  sering  berpusat  pada  ajaran  seputar  jihad,  kekerasan  dan  kekuasaan,  maka fokus  penelitian  ini  juga  seputar  jihad,  kekerasan  dan  kekuasaan  dalam  pandangan pesantren yang berada di sekitar Bandung.
6 PBB  (Perserikatan  Bangsa-Bangsa)  menggambarkan  terorisme  sebagai  berikut:
“ terrorism  as  any  act  intended  to  cause  death  or  serious  bodily  harm  to  civilian  or noncombatants with the purpose of intimidating a population or compelling a government or  an international  organization  to  do  or  abstain from  doing  any act. ” Lihat The Jakarta Post Youth Speak , Vol. 2 (September 2009).
7 Abdurrahman  Wahid, Menggerakkan  Tradisi:  Esai-Esai  Pesantren (Yogyakarta:  LkiS, 2001), 97-100.
bukan  karena  semata-mata  menjalankan  kewajiban  ,  melainkan  karena telah  menjadi  kebutuhan  hidupnya.  Tingkatan  ikhlas  ketiga  adalah keikhlasan  seorang  muslim  yang  mengerjakan  ibadah  ritual  dan  sosial semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. 8
Nilai  keikhlasan  ini  terus  menjadi  karakter  pesantren  meskipun pesantren itu  menamakan diri sebagai pesnatren  modern. Pondok Modern Gontor  menyebut  lima  nilai,  yang  dikembangkannya sebagai Panca Jiwa: jiwa  keikhlasan,  jiwa  kesederhanaan,  jiwa  berdikari  ( self-help ),  jiwa ukhuwwah diniyyah yang demokratis, dan jiwa bebas.
Berdasarkan  jiwa  dan  semangat  di  atas,  Pondok  Modern  Gontor menanamkan  empat  moto  yang  diharapkan  dapat  dimiliki  oleh  para santrinya.  Adapun  empat  motto  tersebut  adalah  sebagai  berikut:  berbudi baik,  berbadan  sehat,  berpengetahuan  luas  dan  berpikiran  bebas.  Pondok Modern  Gontor  melihat  bahwa  di  antara  semangat  kebebasan,  seperti diuraikan  sebelumnya,  kebebasan  berpikir  merupakan  yang  paling fundamental. Akan tetapi, berpikiran bebas ini tidak harus dimaknai bebas sebebas-bebasnya,  tanpa  prinsip  dan  dasar.  Sebaliknya,  kebebasan  di  sini dipandang sebagai simbol  kematangan  dan kedewasaan, dan itupun  harus dilakukan setelah seseorang berbudi tinggi dan memiliki pengetahuan luas. Laksana  mujtahid,  seseorang  harus  berakhlak  mulia  dan  menguasai  ilmu, baru  dibolehkan  berijtihad.  Berdasarkan  motto  ini,  Nurcholish  Madjid menilai Pondok Modern Gontor sebagai lembaga pendidikan “liberal.” 9

## Nasionalisme dan Demokrasi di Pesantren
Semangat  kebangsaan  atau  nasionalisme  adalah  semangat  yang  pada umumnya  dipelihara  oleh  kalanngan  pesantren.  “ Ḥubb  al-waṭan  min  al- īmān ” adalah  hadis  yang  popular  di  kalangan  umat  Islam.  Nahdlatul Ulama (NU), organisasi masa tempat sebagian besar pesntren di Indonesia menyatakan  afiliasinya,  dalam  sejarah  berdirinya  didasarkan  atas  tiga fondasi,  yang  salah  satunya  adalah  semangat  kebangsaan.  Ketiga  fondasi itu  adalah:  kebangkitan  bangsa  ( nahdlatul  wathan), membangun kecerdasan  bangsa  ( tashwirul  afkar) dan  kebangkitan  ekonomi  bangsa ( nahdlatu al-tujjar).
Seperti  diuraikan  sebelumnya,  Pondok  Modern  Gontor  juga memberikan  perhatian  yang  sangat  besar  terhadap  masalah  ini.  Ini tercermin,  misalnya,  dari  penerimaan  mereka  terhadap  Pancasila,  yang menjadi  Dasar  Negara  Indonesia.  Menurut  K.H.  Imam  Zarkasyi, 10 hubungan  antara  agama  dan  Pancasila  sudah  jelas,  di  mana  sila  pertama,
8 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai (Jakarta: LP3ES, 1982), 146-147.
9 Nurcholish  Madjid, Islam,  Kemodernan  dan  Keindonesiaan (Bandung:  Mizan,  1988), 208. 10 Panitia Penyusun, K.H. Imam Zarkasyi dari Gontor (t.tp: t.p., t.th), 446-7.
“Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,”  menjiwai  seluruh  empat  sila  lainnya. Karena  Tuhan  Yang  Maha  Esa  itu  satu  sesuai  dengan  keyakinan  umat Islam,  maka  sila  itu  sesungguhnya  adalah  tauhid.  Jadi  tidak  ada  yang salah.  Yang  terpenting,  baginya,  bukan  sekadar  membicarakan  Pancasila, tetapi  menghayati  dan  mengamalkannya,  dan  mengamalkan  Pancasila tidak lain dan tidak bukan adalah mengamalkan agama itu sendiri. Begitu juga  sebaliknya,  yang  menyimpang  dari  Pancasila  akan  mendapatkan hukuman dari Yang Maha Esa.
Ketika Pondok Modern Gontor dituduh tidak Pancasilais, K.H. Imam Zarkasyi  malah balik bertanya, sila  mana  yang tidak ada di pesantren  ini. Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dipraktikkan  setiap  hari,  keadilan  juga dilaksanakan  dengan  menegakkan  disiplin yang sama  terhadap siapa pun, tak  terkecuali  putra  kiai  sendiri.  Bahkan  sila  Persatuan  Indonesia  telah meresapi  pesantren  ini  sebelum  ikrar  Sumpah  Pemuda,  dengan menempatkan para santri yang berasal dari berbagai suku dan daerah tidak dalam satu kelompok. Semua itu dimaksudkan untuk menyamakan tarikan nafas bahwa Indonesia itu satu, sekaligus sebagai sikap anti-kesukuan.
Konsekuensi  dari  penerimaan  Pancasila  dan  NKRI  adalah menjalankan  dan  mengamalkannya  yang  diwujudkan  dalam  berbagai kegiatan.  Jika  di  pesantren  tertentu,  Pancasila  dan  Indonesia  haram dinyanyikan,  dan  Merah  Putih  dilarang  dikibarkan,  di  Pondok  Modern Gontor  malah  sebaliknya.  Indonesia  Raya selalu  mengawali  kegiatan  dan upacara  penting,  yang  dilanjutkan  dengan  hymne  „Oh  Pondokku.‟ Demikian  pula  Merah  Putih,  yang  selalu  dikibarkan  dan  disandingkan dengan  bendera  pesantren  yang  berwarna  Merah  Putih  Hijau.  Tak terkecuali  Pancasila,  yang  selalu  mendahului  kegiatan  kepramukaan  atau upacara peringatan hari-hari nasional.
Jadi,  hubungan  agama  dan  negara  seperti  itu,  jika  diamati  dari  pola pemikiran  yang  ada,  dapat  dikelompokkan  ke dalam  bentuk akomodasionis,  sebagai  imbangan  dari  bentuk  integralis  dan  sekularis. 11
Semboyan  “Berdiri  di  atas  dan  untuk  semua  golongan”  tidak  hanya berlaku  dalam  bidang  keagamaan,  tetapi  juga  berlaku  dalam  bidang politik.  Pada  saat  yang  sama,  pesantren  Gontor  tidak  mengarahkan  atau membatasi  santri  pada  karier  tertentu,  sehingga  politik  juga  termasuk bidang  yang  sah  untuk  dilakoni.  Karena  itu,  menjadi  politisi  tidak diharamkan,  dan  afiliasi  politik  santri  menjadi  netral,  dalam  arti  bahwa mereka  bebas  memilih  partai  yang  disukai  sesuai  dengan  pertimbangan masing-masing.  Namun,  sikap  netral  itu  juga  harus  dibarengi  dengan semangat ukhuwwah , bahwa perbedaan afiliasi tetap dalam persaudaraan.
11 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara (Jakarta: UI Press, 1993), 1-2; Ahmad Tafsir, “Negara  Sekuler  Yang  Mementingkan  Agama,”  dalam  „Ali  „Abdur  Raziq, Khilafah  dan Pemerintahan dalam Islam , terj. Afif Muhammad (Bandung: Pustaka, 1985), v-vi.
Berdasarkan prinsip itu, para alumni Pondok Modern Gontor tersebar dalam  berbagai  partai  politik  yang  ada,  seperti  Partai  Golongan  Karya, Partai  Persatuan  Pembangunan,  Partai  Keadilan  Sejahtera,  Partai Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  dan  lain  sebagainya.  Dengan  memasuki partai-partai  itu,  mereka  tetap  membawa  jiwa ukhuwwah di  samping semangat  sebagai  perekat  umat.  Aspek  penting  lain  dalam  politik  adalah kepemimpinan.  Melalui  berbagai  kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh berbagai  organisasi,  para  santri  ditempa  untuk  siap  menjadi  pemimpin, sehingga semboyan  yang  diungkapkan  di Gontor adalah  “siap  memimpin dan  siap  dipimpin.”  Dalam  semboyan  itu  terkandung  makna,  bahwa kekuasaan  bukanlah  segala-galanya.  Bahwa  pengabdian  itu  tidak  selalu muncul  dari  pemimpin,  anggota  pun  dapat  memberikan  pengabdiannya. Namun, ketika terpilih sebagai pemimpin, alumni Pondok Modern Gontor harus siap menerimanya sebagai amanah.
Oleh  karena  itu  bila  dilihat  dari  teori  hubungan  antara  agama  dan negara, Gontor sebenarnya cenderung ke pemikiran bersatunya agama dan negara.  Tapi  agama  yang  dimaksud  di  sini  bukan  dalam  arti  institusinya tapi  dalam  arti  nilainya.  Adapun  bila  dilihat  dari  teori  tentang  hubungan penguasa  dan  rakyat,  pesantren  ini  mendukung  dan  mempraktekkan kedaulatan rakyat atau demokrasi dalam kehidupan mereka. Secara umum kiranya  bisa  dikatakan  bahwa  paham  dan  sikap  politik  pondok  Gontor adalah moderat, demokratis dan non partisan.

## Fakta Problematik Seputar Pandangan Pesantren
Bila dilihat dari filosofi pesantren, maka fakta seputar pandangan kalangan pesantren seputar jihad,  kekerasan dan  kekuasaan bisa dipandang sebagai fakta yang problematik. Fakta-fakta seputar pandangan kalangan pesantren tentang jihad, kekerasan dan kekuasaan mungkin bisa disebut inconvenient truth (kenyataan  yang  tidak  enak,  problematik).  Problematika  pandangan pesantren  seputar  jihad  bisa  dilihat,  misalnya,  25%  kalangan  pesantren menyetujui  bahwa  untuk  kepentingan  dakwah,  umat  Islam  perlu mempersiapkan  diri  dengan  kekuatan  senjata.  Kalangan  pesantren  juga banyak  yang  menilai  mereka  yang  terlibat  dalam  tindakan  terorisme sebagai mujahid. 35% dari mereka setuju bila Osama bin Laden (pimpinan al-Qaeda)  yang  dianggap  bertanggungjawab  atas  serangan  Word  Trade Center  (WTC)  pada  11  September  2001  disebut  pejuang  atau  mujahid. Meskipun sudah  divonis  dan  dihukum  mati  karena terbukti terlibat dalam tindakan  terorisme  di  Indonesia,  Amrozi,  Imam  Samudra,  dan kelompoknya  masih  pantas  disebut  pejuang/  mujahid  menurut  10% kalangan pesantren.
Problematika  pandangan  pesantren  seputar  kekerasan  dalam  agama bisa  dilihat  misalnya  pada  pandangan  kalangan  pesantren  tentang hukuman  bagi  murtad,  pezina,  pencuri,  jamaah  Ahmadiyah  serta  kaum
Kristiani. Banyak kalangan pesantren (40%) yang masih mempertahankan pendapat  lama  yang  membolehkan  orang  murtad  untuk  dihukum  mati. Pandangan  konservatif  ini  mengakibatkan  mereka  terkadang  bersikap ambivalen.  Di  satu  sisi,  misalnya,  mereka  mendukung  bahwa  tidak  ada paksaan  dalam  agama,  tetapi  di  sisi  lain,  mereka  juga  menyetujui  adanya hukuman  mati  terhadap  orang  murtad.  Padahal  pendapat  ini  disamping sudah  banyak  yang  menyangkal  atau  mengkritisinya  karena  tidak  sejalan dengan hak asasi manusia juga sebenarnya tidak sejalan dengan semangat yang  diajarakan  oleh  Alquran.  75%  dari  mereka  juga  setuju  bila  pezina dihukum  cambuk  atau  rajam.  65%  dari  mereka  setuju  bila  pencuri dihukum dengan hukuman potong tangan.
Terhadap  aliran  Ahmadiyah,  80  %  kalangan  pesantren  setuju menyebut  aliran  ini  sebagai  aliran  yang  sesat  dan  menyesatkan  dan karenanya  tidak  berhak  menyebut  dirinya  sebagai  muslim.  40%  diantara mereka bahkan berpendapat bahwa mengusir atau menghancurkan jamaah Ahmadiyah  dan  aliran  sesat  lainnya  merupakan  bagian  dari  amar  makruf nahi munkar.
Kekerasan  bernuansa  agama  juga  bisa  muncul  dalam  masalah pembangunan  tempat  ibadah  agama  lain  terutama  pembangunan  gereja. 65%  kalangan  pesantren  setuju  bila  gereja  atau  tempat  beribadah  orang Kristen/ Katolik yang dibangun tanpa izin harus dihancurkan atau ditutup. Dilihat  dari  luar,  persoalan  teknis  perizinan  tampak  seperti  persoalan utamanya,  tapi  kalau  dilihat  lebih  jauh  persoalannya  sebenarnya  tidak semata  teknis  perizinan  tapi  memang  adanya  sikap  penolakan  terhadap kahadiran  gereja.  35%  kalangan  pesantren  berpandangan  bahwa  Umat Islam  harus  menolak  permohonan  izin  membangun  gereja  di  wilayah. Pandangan  seperti  meskipun  tidak  selalu  membuahkan  kekerasan  fisik, tapi  yang  jelas  menunjukkan  adanya  sikap  intoleransi  dalam  agama. Intoleransi  ini  terlihat  juga  pada  ketidaksiapan  kalangan  pesantren  untuk sekedar  mengucapkan  selamat  natal  atau  menghadiri  undangan  perayaan natal. 80% kalangan pesantren menyetujui pandangan yang melarang umat Islam  mengucapkan  selamat  natal  atau  menghadiri  undangan  perayaan natal yang diselenggarakan oleh umat Kristiani.
Kekerasan  atas  nama  agama  juga  bisa  muncul  dari  sensitifitas  umat Islam  terhadap  apa  yang  mereka  anggap  sebagai  penghinaan  terhadap Islam,  Alquran  atau  Nabi  Muhammad.  70%  kalangan  pesantren menyatakan  persetujuannya  untuk  menghukum  mati  orang-orang  yang melakukan  penghinaan  terhadap  Islam,  Alquran  atau  Nabi  Muhammad. Pandangan  diskriminatif  juga  masih  tampak  di  dunia  pesantren. Ditemukan  bahwa  85%  dari  mereka  menyetujui  bila  Islam  mestinya dijadikan syarat bagi  kepala  negara. 70 % kalangan pesantren juga setuju bila  non-Muslim  di  Indonesia  diperlakukan  sebagai  kafir dhimmī. 40%
kalangan  mereka  juga  tidak  setuju  bila  wanita  maju  menjadi  kepala negara.
Banyak  juga  kalangan  pesantren  yang  secara  tidak  langsung menyetujui pandangan teroris yang menganggap Indonesia masuk wilayah dār  al-ḥarb (wilayah  perang)  atau  bukan dār  al-islām (wilayah  damai) . Jumlah mereka yang mendukung pandangan ini cukup signifikan yakni 25 persen.  Dalam  fikih  klasik,  seorang  Imam  berkewajiban  untuk mendakwahkan  Islam  kepada  orang-orang  non-Muslim.  Pilhan  bagi  non- Muslim  yang  menjadi  sasaran  dakwah  kalau  tidak  mau  menerima  Islam hanya ada dua: tunduk sebagai kafir dhimmī dengan jizyah atau diperangi. Dalam  fikih  klasik  juga  ditemukan  pandangan  yang  pada  dasarnya membagi  dunia  hanya  kepada  dua  yakni  Darul  Islam  dan  Darul  Harbi. Kalau  bukan  wilayah  damai  berarti  wilayah  perang.  Meskipun  sistem khilafah  yang  sering  diusung  oleh  Hizbu  Tahrir  Indonesia  (HTI) cenderung  teokratis,  namun  dukungan  umat  Islam  terhadap  khilafah  ini cukup  tinggi.  Dukungan  in  ternyata  tidak  selalu  dibarengi  dengan penolakan  terhadap  Pancasila.  Terbukti,  meskipun  45%  kalangan pesantren  mendukung  ,  namun  hanya.  25%  saja  yang  menolak  Negara Pancasila sebagai bentuk final cita-cita politik umat Islam.
Problem  yang  muncul  seputar  penyelenggaraan  negara  juga  terlihat dalam pandangan kalangan pesantren berikut ini. 85% kalangan pesantren menghendaki  agar  negara  ikut  bertanggung  jawab  dalam  melarang, menutup  atau  membubarkan  aliran  keagamaan  yang  sudah  dinilai  sesat oleh  Majlis  Ulama  Indonesia  (MUI).  70%  kalangan  pesantren menghendaki  negara  ikut  bertanggung  jawab  agar  umat  Islam menjalankan syariat agamanya.

## Fakta Positip yang Bisa Dijadikan Modal
Meskipun  pandangan  yang  disebutkan  di  atas  menandakan  sisi problematik  atau  sisi  konservatif  dari  kalangan  pesantren,  namun  hasil survey  juga  menunjukkan  sisi  positip  yang  bisa  dikembangkan  dari pandngan  pesantren.  Misalnya,  pada  saat  mereka  ditanya  tentang  mana jihad yang lebih paling penting,  jihad akbar atau ijihad asghar , 95% dari mereka  menjawab  bahwa jihad  akbar lebih  penting.  Seluruh  pimpinan pesantren  (100%)  bahkan  setuju  bahwa  memerangi  kebodohan, kemiskinan,  keterbelakangan  umat  Islam  adalah  jihad  yang  diperlukan untuk  masa  kini.  Seluruh  pimpinan  pesantren  (100%)  juga  setuju  bila dalam agama tidak dibolehkan adanya paksaan. Artinya orang tidak boleh dipksa  masuk  agama  tertentu  atau  dipaksa  keluar  dari  agama  tertentu. Agama  memang  perlu  diamalkan  dengan  kesadaran,  bukan  dengan kekerasan.  Agama  memang  wajar  bila  didakwahkan  tetapi  dakwah  itu mesti dengan hikmah bukan dengan pedang.
Dukungan  terhadap  demokrasi  dan  nasionalisme  juga  tinggi.70% kalangan  pesantren  setuju  bahwa  demokrasi  tidak  bertentangan  dengan ajaran Islam. 80% berpandangan bahwa nasionalisme  bisa bersinergi atau sejalan  dengan  semangat  ajaran  Islam.  60  %  kalangan  pesantren  juga setuju  untuk  menjadikan  Negara  Pancasila  sebagai  bentuk  final  cita-cita politik umat Islam di Indonesia.

## Tahapan  Yang  Dilalui  Seorang  Untuk  Menjadi  Radikal  dan  Faktor yang Mempengaruhinya
Sebagaimana  dijelaskan  dimuka  bahwa  penelitian  ini  didasarkan  pada asumsi  semakin  banyak  umat  Islam  yang  mendukung  ideologi  politik kelompok radikal maka potensi konflik dan kekerasan akan semakin tinggi dan  masa  depan  ideologi  Pancasila  dan  demokratisasi  di  Indonesia  akan semakin suram. Dan seperti membenarkan sinyalemen yang dikemukakan oleh Dirjen Bimas Islam, Nasarudin Umar, bahwa paham yang dianut oleh kelompok  radikal  ternyata  mendapat  dukungan  dari  sebagian  kalangan pesantren.
Berangkat  dari  asumsi  di  atas,  maka  jelas  bahwa  penelitian  survey yang  dilakukan  di  sejumlah  pesantren  di  sekitar  Bandung  menemukan fakta-fakta  problematik  yang  berkaitan  dengan  pandangan  sejumlah pimpinan  pesantren.  Ada  persetujuan  atau  dukungan  signifikan  dari kalangan  pesantren  terhadap  paham  yang  dianggap  radikal.  Memang belum  tentu  orang  atau  kelompok  yang  memiliki  paham  radikal  akan melakukan  tindakan  radikal.  Diperlukan  tahapan  atau  faktor  lain  yang menjadikan seseorang berani atau terpaksa bertindak radikal atau menjadi teroris. Menurut Noor Huda Ismail, peneliti tentang kekerasan politik yang juga alumni pesantren Ngruki Jawa Tengah, secara sosiologis, keterlibatan Muslim  sebagai  terrorist  bisa  melalui  berbagai  tangga/tahapan  pergaulan sosial.
Tahap  pertama,  sejumlah  individu  memiliki  keyakinan  yang  kuat bahwa  mereka  adalah  korban  dari  ketidakadilan.  Mereka  kemudian mencoba  mencari  solusi.  Pada  saat  solusi  tidak  didapatkan  mereka mencoba  naik  ke  tahapan  atau  tangga  berikutnya.  Pada  tahap  kedua, mereka  mencoba  mengidentifikasi  factor  ekternal  yang  dinilai bertanggung jawab atas ketidak adilan yang mereka hadapi. Mereka yakin bahwa faktor eksternal itu memiliki agenda untuk menghancurkan mereka secara  sistematik.  Kesimpulan  ini  memiliki  dua  implikasi  penting. Pertama,  mereka  adalah  orang-orang  jelek  ( bad  people ),  oleh  karenanya penggunaan kekerasan terhadap mereka bisa dibenarkan.( justified ). Kedua mereka  kemudian  diberi  label  sebagai  “ evil ”  (setan)  yang  berarti
menempatkan mereka sebagai subhumans (bukan lagi manusia). 12 Mereka yang  berkumpul  di  tangga  kedua  ini  kemudian  berbaur  dengan  mereka yang  memiliki  perasan  sama.  Mereka  kemudian  mengarahkan kemarahannya  terhadap  musuh  bersama.  Pada  tahap  ketiga,  muncullah ikatan  moral  kelompok (group’s  moral  bond) .  Mereka  mendiskusikan bagaimana  mempersiapkan  mental  dan  fisik  sebelum  terlibat  dalam aktifitas  kekerasan  fisik  terhadap  musuh.  Diskusi  ini  dilakukan  secara sembunyi.  Pimpinan  terus  menekankan  pentingnya  loyalitas  terhadap organisasi  dan  berusaha  mengisolasi  diri  dari  masyarakat.  Proses rekrutmen sesungguhnya terjadi pada tangga atau tahapan keempat. Di sini terroris  membagi  dunia  menjadi  dua  bagian  yang  saling  bertentangan yakni mereka versus kami. Mereka hanya mengenal orang yang berada di selnya  tidak  mengenal  sel  lain.  Pada  tahap  kelima,  anggota  yang  terpilih dilatih  untuk  melaksanakan  serangan  terror.  Di  sisni  tidak  ada  lagi kesempatan  atau  peluang  untuk  turun  kembali.  Mereka  menerima perlakuan spesial  dari pimpinannya. Misalnya, mereka diberi  kesempatan untuk  menengok  keluarga  atau  meninggalkan  pesan  untuk  mereka sebagaimana yang dilakukan oleh Dani Dwi Permana. 13
Itulah  sebabnya,  Musthafa  Abd  Rahman,  dalam  tulisannya  yang berjudul Mengapa  Penganut  Al-Qaeda  Tidak  Surut? sembari  mengakui bahwa  ideology  atau  proyek  jihadi  yang  menjadi  faktor  penting,  ia menyebut  beberapa  variable  atau  persepsi  keliru  terkait  dengan  faktor yang  menjadikan  seseorang  menjadi  radikal,  atau  lebih  tepatnya  menjadi teroris.  Wacana  variabel  yang  selama  ini  dipercaya  sebagai  faktor-faktor bagi  bersemainya  radikalisme  menurutnya  tidak  tepat.  Variabel  pertama adalah  bersemainya  radikalisme  sering  dikaitkan  dengan  kemiskinan  dan kebodohan.  Wacana  ini  sangat  dipercaya  di  dunia  Barat  dalam memandang fenomena kekerasan dan radikalisme selama ini.
Akan  tetapi,  realita  di  lapangan,  mereka  yang  tertarik  bergabung dengan  jaringan  Al-Qaeda  sebagian  besar  justru  berasal  dari  keluarga berada,  kelas  atas  atau  menengah,  dan  mengenyam  pendidikan  modern. Contohnya  adalah  pria  asal  Nigeria,  Umar  Farouk  Abdulmutallab,  yang berupaya  meledakkan  pesawat  Northwest  Airlines  yang  gagal  saat mendarat  di  Detroit  dari  Amsterdam  pada  25  Desember  2009. Abdulmutallab  adalah  putra  seorang  bankir  kaya  di  Nigeria.  Ia  juga dikenal cerdas, mengenyam pendidikan di London sebelum belajar bahasa Arab di Yaman.
12 Sebelum  tahun  1537,  saat  Paus  Paul  III  menyatakan  bahwa  orang-orang  Indian  juga memiliki jiwa seperti manusia, mereka dipandang layaknya binatang buas yang sah untuk diburu. Lihat Jennie S. Bev, “Doubt and why good people do bad things,” The Jakarta Post (September 23, 2010).
13 Noor Huda Ismail, The Jakarta Post Youth Speak , Vol. 2 (September 2009).
Agen  ganda  Al-Qaeda  asal  Jordania,  Humam  Khalil  Abu-Mulal  al- Balawi,  berprofesi  sebagai  dokter  dan  terkenal  pintar  sehingga  mendapat beasiswa  dari  Pemerintah  Jordania  saat  belajar  kedokteran  di  Turki.  Al Balawi melakukan aksi serangan bom bunuh diri yang menewaskan tujuh agen  CIA  di  pangkalan  AS  di  Provinsi  Khost,  Afganistan  Timur,  30 Desember 2009.
Secara  strata  sosial  ekonomi,  Abdulmutallab  dan  Al  Balawi  sama seperti  pendahulunya,  Muhammad  Atta  dan  Ziad  al  Jarrah  (pelaku serangan  teroris  11  September  2001  di  AS)  dan  juga  sebelumnya,  pucuk pimpinan  Osama  bin  Laden  dan  Ayman  Thawahiri.  Bahkan,  pendiri Tanzim  Al-Qaeda,  Sheikh  Abdullah  Azzam,  yang  berasal  dari  Palestina adalah  seorang  profesor  universitas  Islam  internasional  di  Islamabad, Pakistan.  Karena  itu,  masalah  utama  bukan  karena  soal  kaya  dan  miskin atau  pintar  dan  bodoh,  melainkan  lebih  pada  doktrin  dari  mentor  atau keyakinan sehingga mereka rela melakukan serangan bunuh diri .
Variabel kedua, teks-teks ajaran agama dan kurikulum sekolah agama di  dunia  Islam  kerap  dituduh  sebagai  faktor  pendorong  perilaku radikalisme.  Wacana ini  dipercaya cukup kuat di  dunia Barat dan bahkan juga di dunia Islam. Karena itu, para ulama terkemuka Islam sering turun tangan  dengan  memberi  penafsiran  yang  moderat  atas  teks-teks  ajaran agama  agar  dapat  mengeringkan  sumber  kekerasan  dan  radikalisme. Namun  yang  mengejutkan,  sebagian  besar  loyalis  Al-Qaeda  papan  atas berlatar  belakang  pendidikan  sipil  modern,  bukan  salaf  (agama).  Mereka tidak belajar di lembaga pendidikan Al Azhar di Mesir atau sekolah agama di  Arab  Saudi  dan  Pakistan,  tetapi  di  lembaga  pendidikan  Barat  seperti Abdulmutallab,  Al  Balawi,  dan  Muhammad  Atta.  Karena  itu,  persoalan bukan  pada  teks  ajaran  agama  atau  kurikulum  sekolah  agama,  melainkan kondisi sosial politik yang buntu di sebagian besar dunia Arab dan Islam. Kebuntuan kondisi sosial politik itu membuka peluang lahirnya penafsiran radikal  terhadap  teks-teks  ajaran  agama  dalam  upaya  mencari  legitimasi untuk  mengubah  keadaan.  Hal  itu  bisa  dilihat  pada  karya-karya  Sayyid Qutub  di  Mesir  dan  Abul  Ala  Maududi  di  Pakistan.  Karya-karya  Sayyid Qutub khususnya sering dijadikan referensi kelompok-kelompok radikal.
Variabel  ketiga  sering  dikatakan  bersemainya  perilaku  radikalisme bagi  para  pemuda  Arab  dan  Muslim  lantaran  mereka  menolak  atau  tidak mampu  berintegrasi  dengan  kehidupan  modern  yang  didominasi peradaban  Barat.  Namun,  kasus  Abdulmutallab,  Al-Balawi,  dan Muhammad  Atta adalah mereka produk pendidikan  modern  dan beberapa waktu  hidup  di  negara  Barat  atau  di  lingkungan  yang  berorientasi  ke Barat,  seperti  Al-Balawi  yang  beberapa  tahun  hidup  di  Turki. Persoalannya  bukan  hubungan  Islam  dan  modernitas,  tetapi  lebih  pada perasaan  inferior,  krisis  identitas,  dan  rasa  kesia-siaan  sehingga  mereka bergabung dengan Al-Qaeda.
Variabel  keempat  adalah  masalah  kerancuan  semantik.  Pejabat  dan media  Barat  sering  mengidentikkan  Tanzim  Al-Qaeda  dengan  paham konservatif atau salaf. Padahal, tidak semua penganut paham salaf dengan sendirinya  anggota  Al-Qaeda.  Jika  AS  dan  Barat  memvonis  semua penganut paham salaf adalah Tanzim  Al-Qaeda, maka  mereka tidak akan memenangi  peperangan  karena  harus  berhadapan  dengan  jutaan  manusia di  Afganistan,  Pakistan,  Yaman,  Somalia,  dan  negara  lain.  Padahal, anggota  jaringan  Al-Qaeda  jumlahnya  ratusan  di  setiap  negara.  Jika  ada penganut  salaf  klasik  bergabung  dengan  jaringan  Al-Qaeda,  maka  ia  bisa disebut Salafi Jihadi dan sudah meninggalkan paham salaf klasiknya.
Karena itu, AS dan Barat harus membedakan antara pengikut jaringan Al-Qaeda  dan  lainnya  sehingga  dalam  memburu  mereka  tidak  salah sasaran,  agar  tidak  menambah  musuh  dan  semakin  menuai  kebencian terhadap  AS.  Analis  Timur  Tengah  asal  Inggris,  Patrick  Seale, mengatakan,  AS  dan  Barat  hendaknya  tidak  hanya  menggunakan pendekatan  militer atau menggelontorkan bantuan  ke  negara tertentu atau membuka  latihan  antiteroris  di  Pakistan  dan  Yaman  dalam  menghadapi jaringan  Al-Qaeda,  tetapi  juga  memberi  prioritas  pada  pendekatan  politik dan  ekonomi.  Menurut  Seale,  tingginya  angka  pengangguran  di  dunia Arab dan Islam, adanya rezim  korup dan  diktator, serta tiadanya keadilan mengantarkan  banyak  pemuda  Arab  dan  Islam  mengangkat  senjata melawan  AS  dan  sekutunya. Di  Yaman  misalnya,  problema  tidak  hanya ada  pada  jaringan  Al-Qaeda,  tetapi  juga  pada  pemerintah  Presiden  Ali Abdullah Saleh yang harus lebih membuka keran demokrasi, menegakkan keadilan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. 14

## Upaya  Peningkatan  Peran  Pesantren  dalam  Menekan  Tumbuhnya Gerakan Radikalisme dan Terorisme Di Indonesia
Secara  sosiologis,  ada  kemiripan  antara  gerakan  kaum  teroris  dengan gerakan  mereka  yang  meganut  ideology  totalitarian  di  Barat  seperti fascism  dan komunisme. Kemiripan itu  menurut Munajat bisa dilihat dari tiga  sisi.  Pertama,  kedua  gerakan  ini  menggunakan  bahasa  pengawal  , pembela  /pelindung/kaum  revolusioner  untuk  mendefinisikan  dirinya  dan mengunakan bahasa kaum imperialis, kapitalis, kolonialis untuk menyebut musuhnya. Kedua, kedua gerakan ini sama-sama menggunakan kekerasan tanpa pandang bulu. Pada dasarnya tidak berbeda cara pembunuhan  yang dilakukan  oleh  Adolf  Hitler  dan  bin  Laden.  Ketiga,  mereka  sama-sama mengagungkan  kematian.  Jose  Millan  Astray,  seorang  jendral  pro  Nazi
14 Musthafa  Abd  Rahman,  “Mengapa  Penganut  Al-Qaeda  Tidak  Surut?,” KOMPAS, 17 Januari 2010.
DIRASAT: JURNAL MANAJEMEN DAN PENDIDIKAN ISLAM, VOL. 5 NO. 2 (2019) 175
mengekploitasi  konsep viva  la  muerta, atau  “long  live  death,”  sementara bin Laden mengeksploitasi konsep syahid atau martyrdom. 15
Penjelasan  di  atas  menunjukkan  bahwa  aksi  radikalisme  dan terorisme  bisa  terjadi  karena  berbagai  faktor  salah  satunya  memang doktrin  keagamaan.  Tetapi  doktrin  keagamaan  bukan  menjadi  faktor utama. 16 Kalangan pesantren memang masih banyak yang memegang cara pandang  keagamaan  salaf  yang  konservatif.  Cara  pandang  salaf  yang konservatif  memang  bisa  menyulitkan  mereka  yang  hidup  dalam  Negara kebangsaan  seperti  Indonesia.  Tetapi  karena  factor  yang  paling  penting adalah bagaimana mencari kebuntuan dalam menghadapi persoalan politik dan  ekonomi,  maka  pesantren  sebenarnya  bisa  ikut  berperan  dalam mengurangi  radikalisme  di  Indonesia  bila  mereka  bisa  ikut  berpartisipasi dalam  pembangunan  politik  yang  demokratis  dan  pembangunan  ekonomi berorientasi  kerakayatan  yang  bermuara  pada  keadilan  dan  kesejahteraan rakyat Indonesia.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  kelompok  radikal  dan  teroris  selalu menentang  cara-cara  demokratis  dalam  mengatur  kehidupan  bersama. Oleh  karena  itu  dukungan  yang  kongkrit  terhadap  proses  demokratisasi yang  ada  di  Indonesia  akan  sangat  membantu  dalam  menekan  kelompok radikal.  Sebab  seradikal  apapun  ideologi  suatu  gerakan,  bila  mereka menghormati prinsip-prinsip demokrasi yang didalamnya termasuk prinsip hukum  dan  hak asasi  manusia, maka sebenarnya sudah tidak  lagi radikal. Sebab  prinsip  demokrasi  mengajarkan  masyarakat  untuk  bermusyawarah atau  bernegosiasi  dalam  mengatur  wilayah  publik.  Prinsip  demokrasi mangajarkan  masyarakat  untuk  bisa  menerima  hanya  sebagian  dari  apa yang  diinginkannya.  Prinsip  demokrasi  mengajarkan  masyarakat  bahwa dalam  urusan  pengaturan  Negara,  kedaulatan  mesti  diserahkan  kepada rakyat.  Prinsip  demokrasi  mengajarkan  masyarakat  untuk  bebas menentukan  pilihan  hidup  sesuai  dengan  hati  nuraninya  dan  toleran terhadap perbedaan.
Dukungan  yang  tinggi  terhadap  demokrasi,  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI),  Pancasila  dan  nasionalisme,  juga  bisa dijadikan  modal  oleh  pesantren  untuk  menangkal  munculnya  gejala radikalisme  di  lingkungan  pesantren.  Gagasan  demokrasi  didukung  oleh 70%  kalangan  pesantren,  gagasan  NKRI  didukung  oleh  75%  kalangan pesantren  ,  gagasan  tentang  Pancasila  sebagai  ideology  Negara  didukung oleh 60% kalangan pesantrten , gagasan nasionalisme didukung oleh 80% kalangan  pesantren.  Pandangan  kalangan  pesantren  yang  menganggap
15 Munajat, “Debunking myths of terrorism,” The Jakarta Post (September 8, 2009).
16 Ahmad Najib Burhani menolak agama dimasukkan sebagai salah satu factor pendorong terorisme,  pendorong  terorisme  menurutnya  bukan  agama  tapi  ideologi.  Lihat  Ahmad Najib Burhani, “Globalized and localized terrorism”, The Jakarta Post (June 8, 2010).
perbedaan  pendapat  di  kalangan  umat  Islam  mestinya  menjadi  rahmat karena  akan  menjadikan  umat  memiliki  banyak  pilihan,  juga  bisa dijadikan entri poin untuk mendorong budaya toleran terhadap perbedaan. Sembilan puluh persen kalangan pesantren menetujui sikap ini.
Pesantren  juga  perlu  mendidik  santrinya  bahwa  berjuang  atau berjihad  melawan  kedzaliman  atau  ketidakadilan  tidak  harus  dilakukan dengan  cara  terror  yang  hanya  akan  membuat  orang  yang  tidak  berdosa ikut  menjadi  korban.  Kedzaliman  tidak  harus  dilawan  dengan  cara-cara kekerasan. Kedazaliman harus dilawan dengan upaya penegakkan hukum. Perjuangan  politik,  termasuk  perjuangan  untuk  mendirikan  Negara  Islam bagi  yang  menganggapnya  masih  perlu,  bisa  dilakukan  tanpa  kekerasan yakni  dengan  cara-cara  demokratis.  Oleh  karena  itu  perjuangan  untuk mendirikan Negara Islam mesti bisa dilakukan dengan cara yang fleksibel yang sekiranya tidak melanggar konstitusi maupun hak asasi manusia.
Kemudian  mengingat  kelompok  teroris  pada  umumnya  sudah termakan  dengan  pandangan  bahwa  Barat  selalu  dalam  situsai  konflik dengan  dunia  Islam,  maka  pesantren  juga  bisa  menjadi  lembaga pendidikan  yang  membuktikan  bahwa  hidup  berdampingan  dengan  dunia Barat  bukan  sesuatu  yang  mustahil.  Program  pertukaran  santri  atau mahasiswa bisa menjadi salah satu pintu masuk yang bisa diupayakan oleh pesantren  untuk  mengurangi  stigma  negatif  umat  Islam  terhadap  Barat maupun Barat terhadap Islam.

## Kesimpulan
Sebagaimana  yang  sudah  disebutkan  dalam  pembahasan  sebelumnya, upaya  mengoptimalkan  peran  pesantren  dalam  menangkal  gerakan radikalisme  dan  terorisme  bisa  dilakukan  dengan  cara  meningkatkan wawasan  pesantren  melalui  kajian-kajian  yang  lebih  komprehensif  yang tidak  hanya  menyangkut  pemikiran  aqidah  dan  fikih  semata  tapi  juga menyangkut pemikiran filsafat dan tasawuf.
Kepada  pesantren  juga  perlu  diperkenalkan  teologi  yang  lebih inklusif, akomodatif,dan lebih toleran terhadap perbedaan pandangan atau pendapat. Pengembangan budaya demokrasi yang mendapatkan dukungan tinggi  dari  pesantren  perlu  terus  dipertahankan  dan  dikembangkan  lebih lanjut  dengan  cara  memperkuat  alasan-alasan  teologis  yang  bisa digunakan. Pesantren  juga perlu dikembangkan sebagai pusat budaya dan pertumbuhan  ekonomi  supaya  kalangan  pesantren  bisa  merasa  lebih menyatu  dengan  lingkungan  sekitarnya,  tidak  teralienasi  oleh  kehidupan modern.  Adalah  penting  untuk  melibatkan  pesantren  dalam  politik kebangsaan  atau  politik  kerakyatan.  Adalah  penting  untuk  memberikan kesempatan  dan  peran  kepada  pesantren  dalam  ikut  membangun  bangsa. Adapun  keterlibatan  pesantren  dalam  politik  praktis  sebaiknya  dihindari. Sejarah  sering  mencatat  bahwa  masuknya  pimpinan  pesantern  pada
wilayah  politik  kekuasaan  atau  wilayah  politik  praktis  sering  membawa kemunduran atau kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pesantren.[]

## Daftar Pustaka
Abd  Rahman,  Musthafa.  “Mengapa  Penganut  Al-Qaeda  Tidak  Surut?,” KOMPAS, 17 Januari 2010.
Bev, Jennie S. “Doubt and  why good people  do bad things,” The Jakarta Post (September 23, 2010). Burhani, Ahmad Najib. “Globalized and localized terrorism”, The Jakarta Post (June 8, 2010). Dhofier,  Zamakhsyari. Tradisi  Pesantren:  Studi  Tentang  Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: LP3ES, 1982. Ismail,  Noor  Huda. The  Jakarta  Post  Youth  Speak ,  Vol.  2  (September 2009). Madjid,  Nurcholish. Islam,  Kemodernan  dan  Keindonesiaan .  Bandung: Mizan, 1988. Munajat.  “Debunking  myths  of  terrorism,” The  Jakarta  Post (September
8, 2009).
Panitia Penyusun. K.H. Imam Zarkasyi dari Gontor. t.tp: t.p., t.th. Sjadzali, Munawir. Islam dan Tata Negara . Jakarta: UI Press, 1993. Tafsir,  Ahmad.  “Negara  Sekuler  Yang  Mementingkan  Agama,”  dalam „Ali  „Abdur  Raziq, Khilafah  dan  Pemerintahan  dalam  Islam ,  terj. Afif Muhammad. Bandung: Pustaka, 1985.
Van  Dijk,  C. Darul  Islam:  Sebuah  Pemberontakan .  Jakarta:  Grafitipers, l987.
Wahid,  Abdurrahman. Menggerakkan  Tradisi:  Esai-Esai  Pesantren. Yogyakarta: LkiS, 2001.