Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law Maret-2023, Vol.8, No.1, hal.31-48 ISSN(P): 2541-0105 ; ISSN(E): 2541-3910
©2016 Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Palopo. http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal

## Implementasi Mediasi pada Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta
1 Rivalni Thamrin, 2 Abdul Mujib
Program Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta E-mail : 21203011050@student.uin-suka.ac.id Abdul.mujib@uin-suka.ac.id

## Abstract
Before bringing a civil matter to a court of first instance, both parties must first make good faith efforts to resolve the issue amicably or through mediation with the help of a third party. Based on data obtained from the Yogyakarta Religious Court, most of the mediation carried out by these mediators was unsuccessful. This research can be classified as field research. The data in this study were obtained from interviews, documentation related to the problem, scientific articles,  books,  and  the  official  website  of  the  Yogyakarta  Religious  Court.  The  research approach is juridical-empirical/juridical-sociological. The results of this study indicate that the settlement  of  sharia  economic  problems  by  mediation  at  the  Yogyakarta  Religious  Court,  in general,  can  be  compared  to  mediation  efforts  carried  out  in  other  cases,  such  as  divorce  or inheritance disputes. Mediated sharia economy is unsuccessful, and the parties only think about mediation, namely the stages of the procedure that must be passed, without understanding the purpose of the mediation process. So it is necessary to provide socialization to the community regarding mediation and improve quality through training or workshops for mediator judges when conducting sharia economic cases by mediation, especially at the Yogyakarta Religious Court.
Keywords: Sharia Economic Law, Mediation, Religious Court.

## Abstrak
Sebelum membawa masalah perdata ke pengadilan tingkat pertama, kedua belah pihak harus terlebih dahulu melakukan upaya itikad baik untuk menyelesaikan masalah secara damai atau melalui  mediasi  dengan  bantuan  pihak  ketiga.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari Pengadilan Agama Yogyakarta sebagian besar mediasi dilakukan oleh mediator tersebut tidak berhasil. Penelitian ini dapat  diklasifkasikan penelitian lapangan (field research).  Data pada penelitian  ini  didapatkan  dari  hasil  wawancara,  dokumentasi-  yang  terkait  permasalahan, artikel ilmiah, buku dan website resmi pengadilan Agama Yogyakarta. Pendekatan penelitian yakni  yuridis-empiris/yuridis-sosiologis.  Hasil  Penelitian  ini  menunjukan  bahwasanya bahwasanya  penyelesaian  permasalahan  ekonomi  syariah  dengan  mediasi  di  Pengadilan Agama  Yogyakarta  secara  umum  dapat  dibandingkan  dengan  usaha  mediasi  yang dilaksanakan pada kasus-kasus lain, contohnya kasus perceraian atau sengketa waris, Adapun saran terkait penelitian ini dengan melihat hasil data sebagian besar perkara ekonomi syariah yang  dimediasi  tidak  berhasil  serta  para  pihak  hanya  memikirkan  mediasi,  yaitu-  prosedur yang  perlu  dilalui,  tanpa  memahami  tujuan  dilakukannya  proses  mediasi.  Sehingga  perlu untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait mediasi dan meningkatkan kualitas melalui  pelatihan  ataupun  workshop  bagi  hakim  mediator  ketika  melaksanakan  perkara ekonomi syariah dengan mediasi khususnya di Pengadilan Agama Yogyakarta . Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah,Mediasi,Pengadilan Agama

## PENDAHULUAN
Sengketa  ekonomi  syariah  adalah  suatu  permasalahan  yang  terjadi antara  dua  pihak  atau  lebih  bagi  pelaku  ekonomi  yang  aktivitas  usahanya dilaksanakan  sesuai  dengan  prinsip  -  prinsip  syariah.  Ketika  terjadi perbedaan  persepsi  tentang  suatu  kepentingan,  atau  hak  milik  yang  dapat menimbulkan  akibat  hukum  bagi  kedua  pihak  yang  bersengketa  dan menimbulkan sanksi hukum terhadap salah satu dari kedua pihak.
Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilaksanakan melalui dua proses,  yakni  proses  non  litigasi  atau  penyelesaian  sengketa  yang diselesaikan  di  luar  lembaga  peradilan.  Yang  dapat  diselesaikan  dengan beberapa  cara  dan  mekanisme  seperti  musyawarah,  negosiasi,  mediasi, konsultasi,  konsiliasi,  arbitrase,  dan  pendapat  para  ahli.  Sedangkan    secara litigasi  atau  sengketa  yang  diselesaikan  di  lembaga  peradilan.  Khusunya  di Peradilan Agama sengketa  ekonomi syariah dilakukan melalui hukum acara biasa  ataupun  sederhana.  Dan  hakim  memiliki  otoritas  penuh  untuk mengatur  dan  membuat  keputusan.  Ketika  suatu  sengketa  diselesaikan melalui litigasi, hasil akhirnya adalah keputusan yang menguntungkan salah satu pihak 1 atau win-lose solution . 2
Tentu  konsep  yang  hanya  menguntungkan  salah  satu  pihak  bukanlah solusi  yang  tepat.  Oleh  karena  itu  penyelesaian  sengketa  secara  mediasi adalah  salah  satu  opsi  penyelesaian  sengketa  melalui  kesepakatan  damai, yang  dibantu  oleh  mediator  telah  dituangkan  dalam  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  1  Tahun  2016  yang  mengatur  bahwasanya  proses  mediasi sebagai  altenatif  yang  wajib  masuk  dalam  proses  lembaga  peradilan termasuk Peradilan Agama.
Penyelesaian  sengketa  secara  mediasi  pada  dasarnya  diresmikan karena dilatarbelakangi oleh realitas sosial. Dalam perannya sebagai lembaga penyelesaian  sengketa  belum  mampu  memberikan  keadilan,  kepastian hukum dan manfaatnya sesuai dengan harapan masyarakat. Kritik terhadap lembaga  peradilan  diakibatkan  beberapa  faktor,  yakni  lambatnya penyelesaian  jalur  litigasi (waste  of  time) ,  pemeriksaan  sangat  formal (formalistic), sangat  teknik (technically), serta  perkara  yang  masuk pengadilan overloaded . 3 Selain  itu,  karena  putusan  pengadilan  biasanya menghasilkan  pihak  yang  menang  dan  kalah,  sehingga  kepastian  hukum
1 Dr. Mardani, Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah (litigasi dan Non Litigasi) , Pertama (Jakarta: KENCANA, 2020), 86.
2 Win lose solution Merupakan strategi yang bertujuan untuk memperoleh kemenangan dengan keinginan untuk mengalahkan pihak lain yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak lain. Konsep strategi menang kalah tidak dianjurkan karena sering menimbulkan konflik berkepanjangan.
3 Ahmad  Musadad,S.H.I.,M.S.I, Alternative  Dispute  Resolution  (Resolusi  Konflik Litigasi) , 2nd ed. (literasi nusantara, 2020), 36.
dianggap  merugikan  salah  satu  pihak  yang  bersengketa.  Namun,  ketika perselisihan  diselesaikan  dengan  proses  mediasi,  tujuan  kedua  belah  pihak dapat  tercapai,  meskipun  hanya  Sebagian.  Penyelesaian  ini  memberikan kepentingan  dua  pihak  yang  mana  putusannya  memiliki  kesepakatan bersama, 4 atau bersifat win-win solution 5 .
Keadaan yang mengarah pada konsepsi mediasi tidak jauh dengan yang terjadi  di  Indonesia.  Akibatnya,  proses  mediasi  menjadi  hal  yang  penting di tengah  beragamnya  perkara  yang  diajukan  ke  lembaga  peradilan.  Sejak pemerintahan  Belanda,  praktik  penyelesaian  konflik  dengan  cara  selain litigasi  telah  dilakukan.  Bahkan  sebelum  pengadilan  mempertimbangkan masalah  tersebut,  langkah  yang  dilakukan  adalah  proses  damai  atau musyawarah.  Aturan  tersebut  pertama  kali  diluncurkan  oleh  pemerintahan Hindia  Belanda  melalui Reglement  Op  De  Burgerlijke  Rechtsvordering  (Rv) Pada  1894. 6 Selain  itu,  pemerintah  telah  mengeluarkan  sejumlah  peraturan melalui penggunaan undang-undang, surat edaran, dan peraturan.
Di bawah ini dipaparkan beberapa alasan mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia.
1. Faktor Ekonomis
Penggunaan  mediasi  sebagai  pendekatan  yang  berbeda  untuk menyelesaikan  konflik  berpotensi  menjadi  metode  yang  lebih  hemat biaya, baik dari segi uang maupun waktu yang dibutuhkan.
2. Faktor ruang lingkup yang dibahas. Proses mediasi memungkinkan diskusi tentang agenda topik yang lebih luas, mencakup semua, dan dapat disesuaikan.
3. Faktor pembinaan hubungan baik, Mediasi  ini  memanfaatkan  teknik  pemecahan  masalah  kooperatif  dan menekankan  pentingnya  menjaga  interaksi  positif  antara  individu (hubungan) baik di masa lalu maupun di tahun-tahun mendatang. 7
Ketika  terjadi  sengketa  di  peradilan,  mediasi  menjadi  instrumen  yang efektif  untuk  mendamaikan  sengketa  tersebut,  khususnya  pada  tingkat banding serta kasasi di Mahkamah Agung. Kesepakatan yang dicapai melalui prosedur  mediasi  untuk  menyelesaikan  perselisihan  tidak  bisa  dilakukan pengajuan banding, yang memastikan bahwa perkara tidak akan bertambah.
4 Nurnaningsi  Amriani, Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  Di Pengadilan , Ed.1 Cet.2 (Jakatra: Rajawali Pers, 2012), 47.
5 Win  win  Solution adalah  kerangka  pikir  dan  hati  yang  selalu  berusaha  memperoleh keuntungan  bersama  dalam  setiap  interaksi  manusia  artinya  penyelesaian  yang  menguntungkan dan memuaskan kedua  pihak    dengan  solusi  win  win  solution  para  pihak  merasa tidak ada  yang menang atau kalah dalam sengketa.
6 Ibid., 137.
7 JONHI  SASSAN,  “Mediasi  Sebagai  Upaya  Menyelesaikan  Perkara  di  Pengadilan Manokwari” (Tesis, Universitas Hasanudin Makassar, 2021).
Oleh sebab itu pengadilan bisa memberikan akses keadilan (acces to justice) secara cepat kepada masyarakat. 8
Selain itu, membuka jalan bagi para pihak untuk memiliki kesempatan yang  lebih  besar  untuk  mencapai  penyelesaian  yang  adil  serta  memuaskan. Orientasi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  pada  reformasi  birokrasi bertanggung  jawab  untuk  menetapkan  aturan-aturan  beracara  mediasi  di pengadilan  selaku  prosedur  menuju  terciptanya  peradilan  Indonesia  yang bermartabat.
Sebelum  diajukan  ke  pengadilan  tingkat  pertama,  setiap  dan  semua masalah perdata harus diusahakan terlebih dahulu untuk diselesaikan secara damai  dengan  bantuan  seorang  mediator. 9 Demikian  pula  ketika penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  di  Pengadilan  Agama  Yogyakarta, semua  kasus  ekonomi  syariah  yang  diajukan  ke  pengadilan  seharusnya berhasil  dilakukan  perdamaian  melalui  proses  mediasi,  tetapi  dalam praktiknya,  sebagian  besar  sengketa  ekonomi  syariah  tidak  berhasil mencapai persetujuan bersama setelah proses mediasi.
Berdasarkan  observasi  awal  yang  diperoleh  dari  Pengadilan  Agama Yogyakarta, diketahui bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta dari  tahun 2020 sampai  dengan  2022  menerima  20  (dua  puluh)  perkara  ekonomi  syariah yang dilakukan mediasi.
Perkara Pertahun Perkara Yang diterima Jumlah Perkara yang Dimediasi Gagal Dimediasi Berhasil Dimediasi 2020 8 5 5 - 2021 11 11 9 2 2022 7 4 4 -
*sumber dari diperoleh dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta.
Pada  table  di  atas,  hanya  2  (dua)  perkara  ekonomi  syariah  yang berhasil  dalam  proses  mediasi  yakni  pada  tahun  2021  dan  sebagian  besar tidak berhasil dilakukan mediasi oleh para hakim mediator maupun mediator non  hakim  tersebut.  Meskipun  demikian,  upaya  untuk  melakukan  mediasi pada  sengketa  ekonomi  syariah  di  pengadilan  Agama  Yogyakarta  bukanlah hal  yang  mudah  dilakukan.  Jika  para  pihak  memiliki  dedikasi  yang  sama terhadap  proses  mediasi,  para  pihak  mampu  berpikir  positif  terhadap  apa yang  disampaikan  oleh  mediator,  serta  memiliki  itikad  baik,  maka  proses
8 Dwi  Wiwik  Subiarti,  “Peran  Mediator  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi Syariah  di  Pengadilan  Agama  Sleman,” Jurnal  Lex  Renaissance 2,  no.  2  (July  24,  2017), doi:10.20885/JLR.vol2.iss2.art8.
9 Nurhalisah  Nurhalisah  and  Irfan  Lewa,  “Peranan  Mediator  dalam  Penyelesaian Sengketa  Kewarisan  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif,” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum , January 31, 2021,
doi:10.24252/shautuna.v2i1.16580.
mediasi  dapat  berjalan  dengan  lancar. 10 Maka  dari  itu  sangat  penting  bagi kita  mengetahui  dan  menganalisis  terkait  implementasi  mediasi  di Pengadilan Agama Yogyakarta pada perkara ekonomi syariah.

## METODE
Penelitian ini dapat diklasifiksikan penelitian lapangan (field research), sumber  data  primer  bersumber  dari  data-data  yang  ditemukan  di  lapangan yakni  hasil  wawancara  dengan  hakim  mediator  dan  mediator  non  hakim Pengadilan  agama  Yogyakarta,  dokumentasi-dokumentasi  yang  terkait permasalahan,  dan  website  resmi  pengadilan  Agama  Yogyakarta.  Sumber data  sekunder  pada  penelitian  ini  antara  lain  sumber  hukum  primer, sekunder dan tersier. Sumber hukum primer yakni Al Qur’an, Hadits, Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia,  Undang-Undang  No  48 tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama  dan  Peraturan  Mahkamah  Agunng Nomor  1  Tahun  2016  tentang  prosedur  mediasi  di  Pengadilan.  Sumber hukum sekunder adalah beberapa buku-buku jurnal yang membahas tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah , mediasi dan Pengadilan Agama. Dan sumber    hukum  tersier  yakni  kamus  bahasa  inggris  dan  kamus  hukum ekonomi syariah.
Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris artinya metode pendekatan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang  hidup  di  dalam  masyarakat  teruatama  yang  berkaitan  dengan penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  melalui  mediasi  di  Pengadilan Agama  Yogyakarta.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  melakukan  observasi awal,  kemudian  wawancara  terstruktur  kepada  para  hakim  mediator maupun  mediator  non  hakim  yang  ada  pada  Pengadilan  Agama  Yogyakarta dan  menganalisisnya.  Data  yang  diperoleh  bersifat  preskriptif-analitik maksudnya  untuk  memberikan  fakta-fakta  pelaksanaan  dan  problematika mediasi pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta.

## PEMBAHASAN
Pelaksanaan  Mediasi  pada  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di  Pengadilan Agama Yogyakarta
Pada  Undang-Undang  No.3  Tahun  2006  terkait  perubahan  atas Undang-Undang  No.  7  Tahun  1989  terkait  Peradilan  Agama  dijelaskan, bahwasanya  kewenangan  peradilan  agama  diperluas,  berdasarkan  Pasal  49 UU  Peradilan  Agama,  “Pengadilan  agama  memiliki  tugas  serta  memiliki
10 Andi Fariana Renny Supriyatni, Model Alternatif Mediasi Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), 46.
kewenangan  melakukan  pemeriksaan,  pemutusan,  penyelesaian  perkara  di tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang:  (1) perkawinan; (2) waris; (3) wasiat; (4) hibah; (5) wakaf; (6) zakat; (7) infak; (8) sedekah; dan (9) ekonomi syariah.” 11
Pada  keterangan  Pasal  49,  dapat  diketahui,  ruang  lingkup  ekonomi syariah meliputi: “  Bank  syariah,  lembaga  keuangan  mikro  syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah,  reksadana syariah, obligasi syariah dan surat  berharga,  sekuritas  syariah,  pembiayaan  syariah,  pegadaian  syariah, dana  pensiun  lembaga  keuangan  syariah,  dan  bisnis  Syariah”. 12 Jika  para pihak  dalam  kegiatan  pembiayaan  terjadi  sengketa  maka  dapat  diajukan melalui mediasi di Pengadilan Agama. 13
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2016 terkait tata cara mediasi di pengadilan. Peraturan ini yakni hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008,  yang mana pada PERMA No.2 Tahun 2008 masih ada banyak kelemahan normatif yang menghambat PERMA  untuk  menggapai  tujuan  maksimal  yang  diharapkan.  Selain  itu, bermacam masukan dari hakim terkait permasalahan PERMA menjadi bahan pertimbangan. 14 Selain  itu  ada  sejarah  yang  melatarbelakangi  mengapa Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) melakukan pengwajiban para pihak  melakukan  mediasi  sebelum  perkaranya  ditetapkan  oleh  hakim, khususnya  kebijakan  MA-RI  untuk  menetapkan  mediasi  pada  tahapan perkara di pengadilan berdasarkan hal-hal sebagai berikut
Pertama-tama, diharapkan bahwa prosedur mediasi akan menyelesaikan masalah dengan jumlah kasus yang terus meningkat. Jika para pihak  dapat  menyelesaikan  perbedaan  mereka  di  antara  mereka  sendiri tanpa  perlu  hakim  memimpin  persidangan,  maka  jumlah  kasus  yang  perlu diselidiki oleh hakim akan berkurang. Dalam hal perbedaan pendapat dapat diselesaikan  secara  musyawarah,  tidak  ada  pihak  yang  mengajukan  kasasi karena  perdamaian  dicapai  melalui  usaha  bersama  dari  kedua  belah  pihak; karenanya,  tidak  ada  yang  akan  mencari  bentuk  ganti  rugi  yudisial  lainnya. Disis  lain,  jikalau  perkara  tersebut  diselesaikan  oleh  hakim,  sehingga keputusannya didasarkan pada pendapat hakim serta penilaiannya terhadap fakta  serta  kedudukan  hukum  para  pihak.  Karena  pendapat  serta  penilaian hakim  tidak  serta  merta  selaras  dengan  pendapat  para  pihak,  khususnya pihak  yang  kalah  dalam  sengketa,  maka  pihak  tersebut  akan  selalu
11 Hendrianto, “Pilihan Sengketa Ekonomi Syariah: Konsep Melalui Litigasi dan Non Litigasi,” Shautuna: Al-Amwal: Journal Of Islamic Economic Law, Vol 6, No.2, September 2021.
12 Syaiful Bahri Bani Samin, “Peran Pengadilan Agama Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,” Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah 3, no. 2 (December 31,
2020): 28–36, doi:10.25299/syarikat.2020.vol3(2).6069.
13 Ibid., 31.
14 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan , 67.
menempuh upaya banding serta kasasi sehingga karena semuanya akhirnya dibawa ke Mahkamah Agung, yang menyebabkan penumpukan perkara
Kedua,  profesi  mediasi  dilihat  selaku  sarana  penyelesaian  sengketa yang lebih efektif. Jika diperbandingkan dengan tahapan litigasi, ini cepat dan ekonomis.  Belum  ditetapkan  melalui  studi  yang  dilakukan  di  Indonesia apakah prosedur mediasi lebih bijaksana dan hemat biaya daripada alternatif proses  litigasi.  Namun  demikian,  jika  berdasarkan  logika  sebagaimana dijabarkan  pada  alasan  pertama  bahwasanya  jikalau  suatu  perkara diputuskan, pihak yang kalah seringkali mengajukan usaha hukum, banding, ataupun  kasasi,  serta  hal  ini  menyebabkan  penyelesaian  perkara  yang berkaitan  memakan  waktu  bertahun-tahun,  mulai  dari  waktu  melakukan pemeriksaan  dan  sampai  ke  tingkat  kasasi  Mahkamah  Agung.  Disisi  lain jikalau  perkara  bisa  diselesaikan  secara  musyawarah,  sehingga  para  pihak dengan sendirinya bisa menerima hasil akhir sebab yakni hasil usaha mereka serta memperlihatkan upaya bersama para pihak. Selain logika sebagaimana sudah  dijabarkan  sebelumnya,  literatur  sering  memaparkan  bahwasanya implementasi  mediasi  ataupun  wujud  penyelesaian  lainnya  mencakup  pada definisi Alternative  Dispute  Resolution (ADR),  yaitu  secara  khusus  tahapan penyelesaian  sengketa  yang  lebih  cepat  serta  murah  daripada  tahapam litigasi.
Ketiga,  penggelaran  mediasi  harapannya  bisa  mengembangkan  akses para pihak terhadap rasa keadilan. Rasa keadilan dapat dicapai bukan hanya melalui  tahapan  litigasi,  namun  juga  melalui  tahapan  para  pihak  berunding dengan  itikad  baik  ketika  upaya  mencapai  mufakat.  Karena  mediasi  kini menjadi  bagian  dari  sistem  peradilan  formal,  sehingga  masyarakat  yang menelusuri keadilan pada dasarnya serta para pihak yang bersengketa pada khususnya  sekarang  mempunyai  kesempatan  untuk  mencari  penyelesaian sengketanya  melalui  cara  mufakat  setelah  musyawarah  dengan  bantuan mediator.  Sekalipun  para  pihak  yang  berselisih  telah  melakukan pembicaraan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan sebelum salah satu dari  mereka  membawa  masalah  tersebut  ke  pengadilan,  Mahkamah  Agung tetap  memandang  perlu  guna  meminta  mereka  melaksanakan  upaya perdamaian dengan pihak-pihak yang bersengketa dengan bantuan mediator. Perihal ini bukan saja karena ketetapan hukum yang berlaku yakni Herziene Indonesich  Reglement  (HIR) serta  Rechtreglement  voor  de  Buitengewesten ( RBg) mengamanatkan  bahwa  hakim  harus  lebih  dulu  berupaya  melakukan perdamaian  para  pihak  yang  bersengketa  sebelum  tahapan  putusan  dapat dimulai,  namun  juga  sebab  pandangan  bahwasanya  suatu  penyelesaian memberikan kesempatan.
Keempat, mengintegrasikan tahapan mediasi ke dalam struktur sistem peradilan  memiliki  potensi  untuk  mendukung  dan  meningkatkan  peran
lembaga peradilan ketika proses penyelesaian konflik. Pada masa lalu, fungsi lembaga  peradilan  yang  paling  dominan  yakni  fungsi  memutus.  Namun dengan  pemberlakuan  PERMA  terkait  mediasi,  harapannya  fungsi  konsiliasi ataupun  mediasi  bisa  beroperasi  beriringan  dengan  fungsi  memutuskan, sehingga  tercipta  hubungan  yang  lebih  merata  dan  seimbang  antara keduanya.  PERMA  terkait  Mediasi  harapannya  bisa  mendorong  perubahan prosedur  pandang  para  aktor  ketika  tahapan  peradilan  perdata,  termasuk hakim  serta  advokat,  agar  lembaga  pengadilan  bukan  hanya  menentukan, namun  juga  melakukan  perdamaian  perselisihan.  PERMA  terkait  Mediasi memberikan arahan guna mencapai tujuan perdamaian. 15
Pelaksanaan  mediasi  pada  perkara  ekonomi  syariah  merupakan  suatu hal  yang  wajib  dilakukan  jika  masuk  ke  pengadilan  agama,  sesuai  dengan ketentuan  pada  pasal  10  Peraturan  Mahkamah  Agung  tahun  2016.  Pada ketentuan  tersebut  menyatakan  bahwa  hakim  wajib  terlebih  dahulu mengupayakan  perdamaian  sebelum  memeriksa  perkara  ekonomi  syariah yang  diajukan  ke  pengadilan.  Ketentuan  ini  tidak  boleh  di  abaikan  karena putusan  pengadilan  dapat  batal  demi  hukum  jika  prosedur  mediasi  tidak dilakukan.
Jika  dibandingkan  dengan  jenis  permasalahan  lain,  seperti  yang menyangkut  perkawinan,  khususnya  yang  menyangkut  perceraian,  konflik ekonomi  syariah  lebih  dapat  diselesaikan  dengan  sukses  melalui  mediasi. Kasus-kasus  yang  melibatkan  perceraian  sangat  menantang  karena  sifat emosional  dan  pribadi  dari  konflik  tersebut.  Di  sisi  lain,  situasi  yang melibatkan ekonomi syariah diyakini lebih sederhana sebab hakim memiliki pengalaman  sebelumnya  dalam  menengahi  konflik  dan  kemampuan  yang unggul  untuk  menyelesaikan  masalah  ekonomi  syariah.  Kemudian,  kasus ekonomi  syariah  juga  lebih  terukur,  contohnya  dari  segi  nilai  gugatan  akan mempermudah  jikalau  kurang  dari  Rp.  100.000.000,-  (seratus  juta  rupiah) dengan  agunan  mencakup  sertifikat  tanah  ataupun  benda  yang dipersamakan  nilainya.  Ini  adalah  salah  satu  contoh  bagaimana  kasus ekonomi  syariah  menjadi  lebih  terukur.  Mudahnya  konflik ekonomi  syariah dapat  dimediasi  juga  dipengaruhi  oleh  budaya  malu.  Ketika  para  pihak mengetahui  bahwa  mereka  memiliki  masalah  keuangan  di  pengadilan, mereka seringkali merasa malu, dan akibatnya, mereka ingin menyelesaikan masalah tersebut secepat mungkin. 16
Mediasi  yakni  selaku  wujud  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan (non-litigation  process).  Jikalau  diperbandingkan  dengan  tahapan  litigasi
15 Dr.  Ismail  Rumada,  MH,  “Efektivitas  Pelaksanaan  Mediasi  Di  Pengadilan  Negeri,” December  24,  2022,  https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/component/k2/item/5-efektivitas- pelaksanaan-mediasi-di-pengadilan-negeri.html.
16 Liliek  Kamilah,  “Mediasi  Sebagai  Salah  satu  Penyelesaian  Sengketa  di  Pengadilan Agama,” Jurnal Perspektif no 1 (2010): 26.
untuk  mengajukan  perselisihan,  mediasi  dipandang  jauh  lebih  bijaksana, lugas, pribadi, dan hemat biaya. Akibatnya, ini menjadi metode yang semakin populer  untuk  penyelesaian  sengketa  komersial.  Secara  sederhana  dapat dijelaskan  bahwa  mediasi  adalah  suatu  bentuk  penyelesaian  konflik  yang berlangsung dalam suasana tenang dan mencakup adanya pihak ketiga yang netral  (mediator)  yang  bekerja  guna  menelusuri  penyelesaian  yang  bisa diterima oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Penggunaan mediasi dalam proses  hukum  dikodifikasikan  sebagai  bagian  dari  hukum  perdata  dengan tujuan  untuk  meningkatkan  efektivitas  sistem  peradilan  yang  berkaitan dengan penyelesaian konflik.. 17
Hal pertama yang akan diupayakan dalam rangka penyelesaian masalah melalui  sistem  peradilan  adalah  dengan  melakukan  upaya  perdamaian. Mediasi  yakni  selaku  pendekatan  yang  bisa  ditempuh  ketika  upaya mewujudkan  perdamaian.  Bahkan  dalam  hukum  Islam,  perdamaian  sangat dianjurkan  karena  akan  mencegah  putusnya  silaturahmi  (hubungan  kasih sayang) dan akan mengakhiri permusuhan antara pihak yang bersengketa. 18
Adapun  dasar  hukum  diadakan  perdamaian  bisa  terlihat  pada  Q.S  An-Nisa ayat 35 :
َا  ْنِ م اًمَكَح ا ْوُثَعْباَف اَمِهِنْيَب  َقاَقِش ْمُتْف ِخ  ْنِا َو
ِلْه َو  ٖه ْنِ م اًمَكَح ِرُّي  ْنِا ۚ اَهِلْهَا اًح َلَْصِا آَدْي َخ اًمْيِلَع  َناَك َ هاللّٰ  َّنِا ۗ اَمُهَنْيَب ُ هاللّٰ ِقِ ف َوُّي ْيِب ا ًر ٣٥
“Jika  kamu  (para  wali)  khawatir  terjadi  persengketaan  di  antara keduanya,  utuslah  seorang  juru  damai  dari  keluarga  laki-laki  dan  seorang juru  damai  dari  keluarga  perempuan.  Jika  keduanya  bermaksud  melakukan islah  (perdamaian),  niscaya  Allah  memberi  taufik  kepada  keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.” 19
Petunjuk  untuk  berdamai  yang  ditemukan  pada  ayat  ini  tidak  jauh berlainan  dengan  gagasan  di  balik  serta  proses  mediasi.  Dalam  pengaturan ini,  hakim  menunjuk  hakim  lain  yang  untuk  memenuhi  syarat  sebagai mediator  profesional  yang  mana  harus  memenuhi  kualifikasi  tertentu  serta dianggap  memiliki  kemampuan  untuk  mengidentifikasi,  melalui  proses negosiasi,  solusi  yang  adil  serta  jujur  serta  bisa  diterima  oleh  kedua  belah pihak  guna  menjembatani  kehendak  atau  harapan  para  pihak  yang bersengketa,  perihal  ini  berdasarkan  aturan  yang  ditetapkan  pada  PERMA No. 1 Tahun 2016 untuk proses mediasi.
17 Suﬁarina  Suﬁarina,  “Buah  Simalakama  Pengaturan  Prosedur  Mediasi  Di  Pengadilan Terhadap Penyelesaian Kepailitan Ekonomi Syariah Di Indonesia,” ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 5, no. 1 (October 25, 2019): 27, doi:10.36913/jhaper.v5i1.88.
18 Muhammad  Saifullah, Mediasi  dalam  tinjauan  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  di Indonesia (Semarang: Walisongo Press, 2009), 58.
19 Ibid., 63.

## Tahap Pra Mediasi
Pengadilan  Agama  Yogyakarta  mempunyai  tugas  serta  wewenang melakukan pemeriksaan, memutus serta menyelesaikan perkara pada tingkat pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  dalam  bidang: perkawinan,  waris,  hibah,  zakat.  ,  wakaf,  infaq,  shadaqah,  serta  ekonomi syariah.  Perihal  ini  telah  diatur  pada  pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2006  terkait  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 terkait Peradilan Agama. 20
Secara umum mediasi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan solusi  bagi  para  pihak,  termasuk  setiap  orang  yang  mengajukan  perkara ekonomi  syariah  di  pengadilan  Agama,  jika  ada  yang  kesulitan  serta  tidak mendapati  kesepakatan,  yang  mana  mereka  datang  ke  pengadilan  dengan tujuan  melakukan  penyelesaian  masalah.  Penyelesaian  perkara  di pengadilan, khususnya melalui tahap pra mediasi, tahap mediasi, serta tahap persidangan, tahap mediasi ini merupakan tahap dalam mencari kesepakatan serta persetujuan tanpa putusan hakim. 21
Pada  tahap  ini,  yang  disebut  tahap  pra-mediasi,  adalah  tugas  hakim yang memeriksa perkara guna mewajibkan para pihak yang hadir pada hari pertama persidangan untuk mengikuti proses  mediasi. jika salah satu pihak tidak hadir pada waktu sidang pertama, maka dapat dilakukan pemanggilan sekali  lagi  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  acara.  Pada  perihal  ini  terdapat lebih  dari  satu  pihak,  mediasi  tetap  dilakukan  setelah  pemanggilan dilaksanakan secara sah dan patut, walaupun tidak semua pihak hadir dalam proses  mediasi. 22 Hal  ini  sesuai  dengan  pasal  17  PERMA  No.  1  Tahun 2016 terkait  prosedur  mediasi  di  pengadilan  mewajibkan  para  pihak  hadir  pada sidang pertama.
Selanjurnya,,  hakim  pemeriksa  perkara  akan  menjelaskan  tahapan mediasi  kepada  para  pihak  yang  terlibat.  Informasi  tersebut  telah dicantumkan  pada  formulir  penjelasan  yang  disampaikan  ketua  majelis tentang  KMA  No.108/KMA/SK/VI/2016  mencakup  definisi  serta  manfaat mediasi,  kewajiban  para  pihak  hadir  pada  pertemuan  mediasi  secara langsung, serta akibat hukum atas perilaku yang tidak beritikad baik selama tahapan  mediasi,  ada  penambahan  biaya  jika  menggunakan  jasa  mediator non  hakim  yang  buka  pegawai  pengadilan,  pilihan  untuk  menindaklanjuti persetujuan  perdamaian  melalui  akta  perdamaian  ataupun  gugatan pencabutan,  serta  kewajiban  para  pihak  guna  melakukan  tanda  tangan
20 “Pengadilan Agama Yogyakarta,” 12 November, https://www.pa-yogyakarta.go.id.
21 Sri Murtinah, Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, November 4, 2022.
22 Wuri Astuti, Wawancara dengan non hakim mediator, November 4, 2022.
formulir  terkait  penjelasan  mediasi. 23 dari  penjelasan  tersebut,  penulis berpendapat  bahwa  penting  untuk  para  pihak  dalam  memahami  prosedur mediasi  serta  konsekuensi  yang  akan  terjadi  jika  mereka  tidak  menghadiri mediasi  serta  memastikan  bahwa  para  pihak  menganggap  serius  proses mediasi dan akan mencegah mereka bersikap acuh tak acuh.
Setelah  para  pihak  diberi  penjelasan  proses  mediasi  oleh  hakim  yang memeriksa  perkara,  mereka  melakukan  penandatanganan  formulir penjelasan  mediasi.  Yang  telah  dilakukan  persiapan  oleh  hakim  pemeriksa perkara  dan  berisi  pernyataan  yang  menunjukkan  bahwasanya  para  pihak telah  mendapat  keterangan  lengkap  tentang  tata  cara  mediasi  dari  hakim pemeriksa  perkara,  memiliki  pemahaman  yang  kuat  tentang  tata  cara mediasi, dan bersedia mengikuti mediasi dengan baik. 24
Hal ini selaras dengan aturan pada pasal 17 ayat (8)  serta (9) PERMA NO.1  TAHUN  2016  yang  menjelaskan  bahwa  hakim  pemeriksa  perkara menyerahkan pernyataan yang berisi penjelasan mediasi kepada para pihak secara  lengkap  dari  hakim  pemeriksa  dan  memahami  dengan  baik  tentang prosedur  mediasi,  serta  bersedia  mengikuti  proses  mediasi  dengan  itikad baik.
Pada  tahap  ini  juga  para  pihak  akan  memiliki  kesempatan  untuk memilih  seorang  mediator  baik  hakim  mediator  atau  mediator  non  hakim dari  daftar  mediator  yang  sudah  tercatat  di  Pengadilan  Agama  Yogyakarta. Akan  ada  jangka  waktu  yang  diberikan  kepada  para  pihak  guna  melakukan pemilihan  mediator  dari  daftar  mediator  yang  ada  di  Pengadilan  Agama Yogyakarta.  Perihal  ini  sesuai  dengan  pasal  19  ayat  (1)  PERMA  NOMOR  I TAHUN 2016 yang menyatakan bahwasanya para pihak memiliki hak untuk melakukan  pemilihan  satu  atau  lebih  mediator  yang  tercantum  pada  daftar mediator  yang  tercatat  di  pengadilan.  dan  para  pihak  menyerahkan  kepada hakim  yang  melakukan  pemeriksaan  untuk  memilih  mediator  yang berwenang melakukan mediasi. 25

## Tahap Proses Mediasi
Pada  dasarnya  upaya  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  melalui jalur  mediasi  sama  dengan  upaya  mediasi  yang  dilakukan  pada  perkara lainnya.  Yang  mana  tetap  berusaha  menghilangkan  perbedaan  atau perselisihan antara para pihak yang dipimpin oleh mediator. Dan mayoritas perkara  ekonomi  syariah  yang  dibawa  ke  Pengadilan  Agama  Yogyakarta
23 Nur Ahmad Ghozali, Wawancara dengan Non Hakim Mediator, November 4, 2022.
24 Wuri Astuti, Wawancara dengan non hakim mediator.
25 “PERMA_1_2016_Prosedur_Mediasi.Pdf,” n.d.
yakni  tentang  pelanggaran  atas  perjanjian  hutang  piutang  baik  antar individu, individu dan perusahaan , ataupun antar perusahaan. 26
Pada  awal  proses  mediasi  yang  disebut  dengan  “penyerahan  resume” telah ditentukan pada Pasal 24 ayat (1) NOMOR 1 TAHUN 2016 bahwa dalam waktu  paling  lambat  5  (lima)  hari  terhitung  sejak  penetapan  sebagaimana yang  dimaksud  pada  pasal  20  ayat  (5),  para  pihak  dapat  mengirimkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator. Resume perkara merupakan dokumen yang dibuat oleh para pihak yang menjelaskan duduk perkara dan usulan perdamaian. Hal ini sesuai dengan interpretasi yang peneliti dapatkan setelah menganalisis hasil wawancara. Jadi pada pertemuan pertama agenda mediasi  di  Pengadilan  Agama  Yogyakarta    para  pihak  bertemu  dengan mediator  yang  sudah  ditetapkan  sebelumnya  dan  meminta  agar  para  pihak membuat  resume  perkara  yang  nantinya  akan  dibahas  pada  pertemuan mediasi berikutnya. 27
Setelah  kedua  belah  pihak  menyerahkan  resume  perkara  kepada mediator,  maka  selanjutnya  mediator  melakukan  proses  mediasi  dan mediator  akan  memastikan  bahwa  cakupan  materi  pembahasan  selama konferensi  mediasi  tidak  membatasi  diri  pada  posita  dan  petitum  gugatan. Meskipun  demikian,  mediator  memiliki  kemampuan  untuk  masuk  lebih dalam  ke  masalah  yang  dihadapi  para  pihak,  dan  terlebih  lagi  dengan kesepakatan  para  pihak,  mediator  memiliki  kemampuan  untuk menghadirkan tokoh masyarakat jika diperlukan. Kewenangan baik mengikat maupun  tidak  mengikat  atas  penjelasan  dan/atau  penilaian  ahli  dan/atau tokoh  masyarakat  tersebut. 28 Para  pihak  perlu  lebih  dulu  mencapai kesepakatan.  Jangka  waktu  tahapan  mediasi  dibatasi  paling  lama  30  (tiga puluh)  hari  ketika  dikeluarkannya  perintah  untuk  melaksanakan  mediasi. Namun  demikian,  jangka  waktu  tersebut  bisa  diperpanjang  untuk  waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari apabila kedua belah pihak menyetujuinya. Setelah para pihak dan mediator menyelesaikan proses mediasi, tahap berikutnya  adalah  mediator  menarik  kesimpulan  dari  mediasi  yang  telah dilakukan. Hasil mediasi yang telah dilakukan  bisa diklasifikasikan  atas tiga kategori, yakni:
1.) Mediasi  yang  berhasil  mencapai  kesepakatan.  Dalam  hal  ini,  mereka memiliki pilihan untuk mencabut gugatan atau dikuatkan dalam akta perdamaian.
26 Sri Murtinah, Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.
27 Sri Murtinah, Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama
28 Sri Murtinah,
2.) Mediasi  yang  berhasil  mencapai  kesepakatan  perdamaian  sebagian. Ada dua macam perjanjian perdamaian parsial, yang pertama  adalah perjanjian  antara  penggugat  dan  sebagian  tergugat,  dan  yang  kedua adalah  perjanjian  tentang  sebagian  dari  keseluruhan  obyek  perkara atau gugatan.
3.) Mediasi  tidak  berhasil  ataupun  tidak  dapat  dilaksanakan.  Menurut PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016, PASAL 32 menerangkan bahwasanya mediasi  dianggap  tidak  berhasil  dalam  hal  tercapainya  persetujuan apabila  para  pihak  tidak  menghasilkan  kesepakatan  dengan  batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah perpanjangannya serta para pihak dinyatakan tidak beritikad baik dengan alasan bahwasanya para  pihak  menghadiri  pertemuan  mediasi.  Namun,  mereka  tidak mengajukan  dan/atau  bereaksi  terhadap  resume  perkara  pihak  lain, dan  tidak  menandatangani  rancangan  perjanjian  perdamaian  yang telah disepakati tanpa alasan yang sah. 29
Bagi hakim mediator, yang menjadi kendala pada proses mediasi adalah keterbatasan  waktu  karena  memiliki  tanggung  jawab  lain  untuk menyelesaikan  tugas  sebagai  pemutus  perkara.  Terbatasnya  waktu  hakim mediator terkait adanya jumlah perkara yang harus diselesaikan sehingga hal terssebut  menjadikan  hakim  mediator  melakukan  mediasi  belum  optimal dan penanganan yang lambat.
Disisi  lain  mediasi  dinyatakan  tidak  dapat  dilakukan  dalam  hal  sebagai berikut:
a.) Mencakup harta, kekayaan, ataupun kepentingan yang jelas-jelas  ada hubungannya  dengan  pihak  lain  yang  tidak  termasuk  selaku  pihak dalam gugatan, ataupun termasuk dalam gugatan tetapi tidak pernah menghadiri  persidangan,  ataupun  termasuk  dalam  gugatan  dan menghadiri  persidangan  namun  belum  pernah  hadir  ketika  tahapan mediasi.
b.) Mencakup  kewenangan  kementerian/lembaga/lembaga  di  tingkat pusat/daerah  dan/atau  Badan  Usaha  Milik  Negara/Daerah  yang bukan  pihak  yang  berperkara,  kecuali  para  pihak  yang  berperkara yang  terkait  dengan  pihak  tersebut  sudah  mendapat  persetujuan tertulis  dari  kementerian/lembaga/lembaga  tersebut  dalam pusat/daerah  dan/atau  Badan  Usaha  Milik  Negara/Daerah  guna melakukan pengambilan keputusan pada tahapan mediasi.
c.) Para  pihak  tidak  beritikad  baik karena  tidak  hadir  dalam  pertemuan mediasi meskipun telah dipanggil dua kali berturut-turut tanpa alasan yang  sah,  menghadiri  pertemuan  mediasi  pertama  namun  tidak
29 Mawaddah  Warohmah,  “PERANAN  MEDIATOR  DALAM  MEMEDIASI  PERKARA  WARIS DI PENGADILAN AGAMA MEDAN,” n.d.
pernah menghadiri pertemuan selanjutnya walaupun sudah dipanggil secara  dua  kali  berturut-turut  tanpa  alasan  yang  sah,  dan  karena berulang kali tidak hadir yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah. 30
Kendala  lain  yang  dihadapi  mediator  pada  proses  mediasi  di  Pengadilan Agama  Yogayakarta  adalah  ketidakhadiran  salah  satu  pihak  atau  kedua pihak, hal ini sesuai dengan penjelasan pada point c di atas  dan sebagaimana diatur  dalam  pasal  7  ayat  (1)  Peraturan  Mahkamah  Agung    jika  para  pihak tidak  hadir  maka  dinyatakan  tidak  beritikad  baik  oleh  mediator  sehingga kendala  tersebut  semakin  memperkecil  kemungkinan  keberhasilan  mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta.

## Penetapan Mediator
Mediator memiliki bagian dalam proses pengambilan keputusan selama prosedur mediasi. Fungsi yang dimiliki seorang mediator ketika menetapkan berhasil  atau  tidaknya  suatu  mediasi  juga  yakni  selaku  faktor  yang  sangat penting.  Seorang  mediator  diharapkan  memiliki  keterlibatan  aktif  ketika menjembatani  berbagai  pertemuan  antara  pihak-pihak  yang  berkonflik. Tanggung  jawab  utama  mediator  adalah  mengatur  sesi,  kepemimpinan  dan pengelolaan  pertemuan  tersebut,  pemeliharaan  dan  pemeliharaan keseimbangan  tahapan  mediasi,  serta  desakan  agar  para  pihak  mencapai kesepakatan. Berikut ini adalah sifat-sifat penting yang melekat pada seorang mediator:
1. Netral
2. Membantu para pihak
3. Tanpa  menggunakan  cara  memutus  ataupun  memaksakan  sebuah penyelesaian. 31
Oleh  karena  itu,  satu-satunya  tanggung  jawab  mediator  adalah memberikan  bantuan  kepada  pihak-pihak  yang  terlibat,  tanpa mengintervensi atau memaksakan pandangan atau penilaian mereka sendiri terhadap  masalah  yang  sedang  dimediasikan  kepada  para  pihak.  Pada kenyataannya,  mediator  melakukan  percakapan  pribadi  dengan  masing- masing  pihak.  Mediator  pertama-tama  harus  mendapatkan  kepercayaan pihak  yang  berselisih  agar  berhasil  menyelesaikan  konflik.  Ada  banyak  hal berbeda  yang  dapat  dilaksanakan  mediator  guna  membangun  kepercayaan, seperti  memperkenalkan  diri  serta  menunjukkan  kesamaan  mereka  dengan pihak-pihak  yang  berkonflik.  Kesejajaran  ini  dapat  berkaitan  dengan
30 Muhammad  Saifullah, Mediasi  dalam  tinjauan  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  di Indonesia (Semarang: Walisongo Press, 2009), 12.
31 Alternative Dispute Resolution (Resolusi Konflik Litigasi) , 67.
hubungan keluarga, latar belakang pendidikan, keyakinan agama, pekerjaan, hobi, atau hal lain yang dianggap dapat mendekatkan kedua belah pihak. 32
Terkait  perkara  ekonomi  syariah  di  Pengadilan  Agama  Yogyakarta mediator dari perkara ekonomi syariah  yakni  hakim yang bukan mencakup dalam majelis hakim perkara tersebut melainkan hakim mediator yang sudah memiliki serfikat mediator atau melibatkan mediator non hakim profesional yang  memiliki  profesi  beragam  antara  lain  Pengacara,  Akademisi,  Badan Penasehat  Pembinaan  dan  Pelestarian  Perkawinan  (BP4)  dan  lain sebagainya. 33
Berikut  dilampirkan  tabel  perkara  ekonomi  syariah  yang  dilakukan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta dari tahun 2020 hingga 2022. 34
NO NO PERKARA CATATAN AMAR HASIL MEDIASI BERHASIL TIDAK BERHASIL 2020 1 286/Pdt.G/2019/PA.YK DIKABULKAN Tidak Berhasil 2 168/Pdt.G/2019/PA.YK DIKABULKAN Tidak Berhasil 3 357/Pdt.G/2019/PA.YK DIKABULKAN Tidak Berhasil 4 563/Pdt.G/2019/PA.YK DIKABULKAN Tidak Berhasil 5 361/Pdt.G/2020/PA.YK DIKABULKAN Tidak Berhasil 2021 1 119/Pdt.G/2021/PA.YK DAMAI Berhasil 2 370/Pdt.G/2020/PA.YK DIKABULKAN Tidak Berhasil 3 431/Pdt.G/2020/PA.YK DIKABULKAN Tidak Berhasil 4 438/Pdt.G/2020/PA.YK DIKABULKAN Tidak Berhasil 5 262/Pdt.G/2020/PA.YK DIKABULKAN Tidak Berhasil 6 193/Pdt.G/2021/PA.YK DIKABULKAN Tidak Berhasil 7 638/Pdt.G/2020/PA.YK DIKABULKAN Tidak Berhasil
32 Ibid., 69.
33 Sri Murtinah, Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.
34 “Register perkara ekonomi syariah Pengadilan Agama Yogyakarta.”
8 349/Pdt.G/2021/PA.YK DIKABULKAN Tidak Berhasil 10 392/Pdt.G/2021/PA.YK DAMAI Berhasil 11 499/Pdt.G/2021/PA.YK DIKABULKAN Tidak berhasil 2022 1 386/Pdt.G/2021/PA.YK DIKABULKAN Tidak Berhasil 2 27/Pdt.G/2022/PA.YK DIKABULKAN Tidak Berhasil 3 661/Pdt.G/2021/PA.YK DIKABULKAN Tidak Berhasil 4 1/Pdt.G.S/2022/PA.YK DIKABULKAN Tidak Berhasil
Ket : Sumber data sudah diolah
Sesuai  tabel  laporan  mediasi  di  Pengadilan  Agama  Yogyakarta  dari tahun 2020 sampai 2022 hanya 2 perkara yang berhasil mediasi.
Karena  peraturan  tersebut  berbentuk  perintah,  maka  pelaksanaan mediasi  dalam  perkara  ekonomi  syariah  di  Pengadilan  Agama  Yogyakarta telah  berhasil  dilaksanakan.  Oleh  karena  itu,  pelaksanaan  mediasi  juga menjadi  syarat  utama  serta  faktor  penentu  apakah  suatu  perkara  akan dilanjutkan ke tahap persidangan ataupun diselesaikan pada tahap mediasi.
Keputusan yang dicapai melalui mediasi adalah keputusan yang diambil oleh  para  pihak  yang  terlibat  selama  proses  mediasi,  yang  berlangsung secara  tertutup  dan  tanpa  partisipasi  pihak  lain.  Peran  mediator  dalam mediasi terbatas pada pihak ketiga yang netral yang menawarkan saran dan pendapat.  Meskipun  putusan  persidangan  merupakan  kesimpulan  yang dicapai  setelah  mempertimbangkan  pemikiran  dan  pendapat  kedua  belah pihak, namun pada akhirnya diputuskan oleh majelis hakim.

## PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  yang  dikemukakan  bahwasanya  Mediasi yakni upaya untuk menemukan solusi dan kesepakatan tanpa ada pihak yang merasa  kalah  ataupun  menang,  yang  melibatkan  pihak  ketiga  atau  disebut mediator.  Implementasi  mediasi  pada  sengketa  ekonomi  syariah  di Pengadilan  Agama  Yogyakarta    pada  umumnya  sama  dengan  pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan dalam perkara lain contohnya perkara perceraian serta  sengketa  waris.  Dan  kesimpulannya  bahwa  implementasi  mediasi  di Pengadilan  Agama  Yogyakarta  belum  optimal  karena  terdapat  beberapa faktor antara lain keterbatasan waktu bagi hakim mediator karena memiliki tanggung  jawab  lain  untuk  menyelesaikan  tugas  sebagai  pemutus  perkara,
ketidakhadiran  para  pihak  dan  untuk  Pelaksanaan  mediasi  dilaksanakan dengan melalui dua tahapan, yakni tahapan pra mediasi serta tahapan proses mediasi  dan  menurut  peneliti  pelaksanaan  mediasi  di  Pengadilan  Agama Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan PERMA NO 1 TAHUN 2016 dengan melibatkan hakim mediator dan mediator non hakim yang telah tersertifikasi dan professional di bidangnya.
Adapun saran terkait penelitian ini dengan melihat hasil data  sebagian besar  sengketa  ekonomi  syariah  yang  dilakukan  mediasi  tidak  berhasil, perlunya  menambah  jumlah  mediator  non  hakim  agar  penanganan  perkara ekonomi syariah berjalan dengan cepat, serta lembaga berperan aktif dalam menjalin  kerjasama  dengan  aliansi  atau  komunitas  yang  fokus  pada  bidang mediasi.  Dan  perlu  untuk  memberikan  sosialisasi  kepada  masyarakat  luas terkait  pentinganya  mediasi  pada  lembaga  peradilan  jika  terjadi  sengketa maka  proses  mediasi  merupakan  alternatif  penyelesaian  sengketa  ekonomi syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku : Ahmad Musadad,S.H.I.,M.S.I. Alternative Dispute Resolution (Resolusi Konflik Litigasi) . 2nd ed. literasi nusantara, 2020. Dr. Ismail Rumada, MH. “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri,” December 24, 2022. https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/component/k2/item/5- efektivitas-pelaksanaan-mediasi-di-pengadilan-negeri.html. Dr. Mardani. Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah (litigasi dan Non Litigasi) . Pertama. Jakarta: KENCANA, 2020. Liliek Kamilah. “Mediasi Sebagai Salah satu Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama.” Jurnal Perspektif no 1 (2010). Muhammad Saifullah. Mediasi dalam tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia . Semarang: Walisongo Press, 2009. Nurnaningsi Amriani. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan . Ed.1 Cet.2. Jakatra: Rajawali Pers, 2012.
“PERMA_1_2016_Prosedur_Mediasi.Pdf,” n.d.
Suﬁarina, Suﬁarina. “Buah Simalakama Pengaturan Prosedur Mediasi Di Pengadilan Terhadap Penyelesaian Kepailitan Ekonomi Syariah Di Indonesia.” ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 5, no. 1 (October 25, 2019): 41. doi:10.36913/jhaper.v5i1.88.
Warohmah, Mawaddah. “PERANAN MEDIATOR DALAM MEMEDIASI PERKARA WARIS DI PENGADILAN AGAMA MEDAN,” n.d.

## Sumber Artikel Jurnal Online
Dwi Wiwik Subiarti, “Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman,” Jurnal Lex Renaissance 2, no. 2 (July 24, 2017), doi:10.20885/JLR.vol2.iss2.art8.
Hendrianto, “Pilihan Sengketa Ekonomi Syariah: Konsep Melalui Litigasi dan Non Litigasi,” Shautuna: Al-Amwal: Journal Of Islamic Economic Law, Vol 6, No.2, September 2021.
Liliek  Kamilah.  “Mediasi  Sebagai  Salah  satu  Penyelesaian  Sengketa  di Pengadilan Agama.” Jurnal Perspektif no 1 (2010).
Liliek  Kamilah.  “Mediasi  Sebagai  Salah  satu  Penyelesaian  Sengketa  di Pengadilan Agama.” Jurnal Perspektif no 1 (2010). Suﬁarina,  Suﬁarina.  “Buah  Simalakama  Pengaturan  Prosedur  Mediasi  Di Pengadilan  Terhadap  Penyelesaian  Kepailitan  Ekonomi  Syariah  Di Indonesia.” ADHAPER:  Jurnal  Hukum  Acara  Perdata 5,  no.  1  (October 25, 2019): 41. doi:10.36913/jhaper.v5i1.88.
Warohmah,  Mawaddah.  “PERANAN  MEDIATOR  DALAM  MEMEDIASI PERKARA WARIS DI PENGADILAN AGAMA MEDAN,” n.d.
Sumber Tesis JONHI SASSAN, “Mediasi Sebagai Upaya Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Manokwari” (Tesis, Universitas Hasanudin Makassar, 2021).

## Sumber Undang-Undang
Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi UU  Nomor  3  Tahun  2006  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
Sumber Website Dr.  Ismail  Rumada,  MH.  “Efektivitas  Pelaksanaan  Mediasi  Di  Pengadilan Negeri,” December 24, 2022. https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/component/k2/item/5- efektivitas-pelaksanaan-mediasi-di-pengadilan-negeri.html. https://www.pa-yogyakarta.go.id.
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/payog yakarta/kategori/ekonomi-syari-ah-1.html.com.