PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 3, NOMOR 1 EDISI JANUARI - JUNI 2019 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): Kajian Pemetaan dan Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota  Jayapura, Andika Rante dan Sarlota Arrang Ratang, PP 1 – 7

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pajak  mempunyai  peranan  penting  dalam  membiayai  keperluan  negara  (Vina.dkk,  2010).  Dalam  rangka penyelenggaraan  pembangunan  dan  menunjang  pemerintahan  daerahnya,  pemerintah  daerah  berhak  mengenakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh warga masyarakatnya (Ismail,2011).Kebijakan pemerintah pusat  tentang  otonomi  secara  langsung  mengaharuskan  pemerintah  untuk  mengatur  urusan  rumah  tangga  daerah  itu sendiri. Maka dari hal tersebut pemerintah daerah dituntut untuk lebih bijaksana dalam mengambil suatu keputusan yang menyangkut  dengan  hak-hak  rakyatnya,dalam  arti  lain  pemerintah  daerah    harus    adil    melakukan  pemungatan    pajak daerah dan  retribusi  daerah kepada seluruh warga masyarakatnya. Selain itu pemerintah daerah juga dituntut untuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk mewujudkan pembangunan dan menunjang keperluan pemerintahaan daerah itu sendiri.
Sebagai  daerah  otonomi,  daerah  dituntut  untuk  dapat  mengembangkan  dan  mengoptimalkan  semua  potensi  daerah, yang digalidari dalam wilayah daerah yang bersumber dari PAD tersebut (Mulyadi,2011). Beberapa komponen Pendapatan asli daerah (PAD) adalah: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
Sumber  penerimaan  pajak  daerah  yang  diperoleh  dari  pajak  Kabupaten/Kota  terdiri  dari  pajak  hotel,  pajak  restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C, dan
Andika Rante 1 andika_rante@gmail.com
Sarlota Arrang Ratang 2 ratangsarlota@yahoo.com
1 Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih,
2 Dosen Jurusan Ilmu Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih

## A b s t r a k s i :
Sumber  penerimaan  pajak  daerah  yang  diperoleh  dari pajak  Kabupaten/Kota  terdiri  dari  pajak  hotel,  pajak  restoran,  pajak  hiburan,  pajak reklame, pajak penerangan jalan,pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C, dan pajak parkir  (Andreas dan Firma,2013). Selain pajak  daerah,  retribusi  daerah  juga  penting  dalam  PAD.  Retribusi  daerah  dapat  digolongkan  menjadi  tiga  golongan  yakni  retribusi  jasa  umum  yang terdiri  dari  retribusi  pelayanan  kesehatan,  retribusi  pelayanan  kebersihan,  retribusi  pergantian  biaya  cetak  KTP  dan  akta  catatan  sipil,  retribusi pelayanan  parkir  dijalan  umum,  dan  retribusi  pengujian  kendaraan  bermotor.  Retribusi  jenis  usaha  terdiri  dari  retribusi  terminal  dan  retribusi  rumah potong hewan, sedangkan retribusi perijinan tertentu terdiri dari retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin keramaian, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan, retribusi pemindahan kendaraan bermotor, dan retribusi izin pencari kerja. Alasan peneliti memilih seluruh Kota Jayapura sebagai objek penelitian dikarenakan Kota  Jayapura  memiliki berbagai sumber penerimaan yang sangat  potensi baik dalam  menghasilkan  pajak  daerah  dan retribusi  daerah.  Maka  untuk  menunjang  hal  diatas  diharapkan  pemerintah  daerah  mampu  memberikan  pelayanan  publik  yang  baik,  mendorong pertumbuhan ekonomi,menciptakan lapangan kerja baru, dan memperbaiki pendapatan masyarakat (Mahi,2002). Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). kontribusi pajak daerah terhadap PAD kota Jayapura tahun 2010-2017 yang memberikan kontribusi terbanyak adalah pajak restaurant, Sedangkan kontribusi retribusi daerah yang memberikan kontribusi terbanyak adalah perijinan tertentu yaitu rata-rata 17% 2). Potensi Pajak daerah dan Retribusi daerah  di  Kota  Jayapura,  berdasarkan  analisis overlay pajak  restoran,  pajak  reklame  dan    penerangan  jalan,  2011-2017  memiliki  klasifikasi  prima sedangkan hotel, hiburan dan pajak parkir diklasifikasikan rata-rata prima dan ada satu tahun yaitu 2017 dan 2016 ada masing-masing satu klasiikasi adalah  potensial.  Untuk Pajak  mineral  non logam  diklasifikasikan sebagai terbelakang,  potensial dan  berkembang,  walaupun  lebih banyak dikatakan terbelakang. 3). Usaha-Usaha Dispenda dalam meningkatkan PAD kota Jayapura adalah dengan usaha pokok terdiri dari adanya dasar hukum yang jelas dan tegas, Objek terdata dengan baik, Kesungguhan dan tanggung jawab petugas pemungut, Kontrol yang kontinue dari pejabat yang berwenang dan  adanya peningkatan koordinasi.  Selanjtnya  kedua adalah Usaha  Pendukung  yang  terdiri dari Teknik-teknik  dalam pemungutan, Sosialisasi atau memasyarakatkan peraturan, Meningkatkan sarana dan prasarana kerja dan kemampuan personil Dan yang terakhir adalah Usaha kordinasi.
Kata Kunci : Pemetaan, Optimasilisai, Pajak Retribusi, PAD.

## KAJIAN PEMETAAN DAN OPTIMALISASI POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA  JAYAPURA
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 3, NOMOR 1 EDISI JANUARI - JUNI 2019 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): Kajian Pemetaan dan Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota  Jayapura, Andika Rante dan Sarlota Arrang Ratang, PP 1 – 7
pajak  parkir    (Andreas  dan  Firma,2013).Selain  pajak  daerah,  retribusi  daerah  juga  penting  dalam  PAD.  Retribusi  daerah dapat digolongkan menjadi tiga golongan yakni retribusi jasa umum yang terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan  kebersihan,  retribusi  pergantian  biaya  cetak  KTP  dan  akta  catatan  sipil,  retribusi  pelayanan  parkir  dijalan umum,dan  retribusi  pengujian  kendaraan  bermotor.  Retribusi  jenis  usaha  terdiridari  retribusi  terminal  dan  retribusi  rumah potong hewan, sedangkan retribusi perijinan tertentu terdiri dari retribusi izin mendirikan bangunan,retribusi izin keramaian, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan, retribusi pemindahan kendaraan bermotor, dan retribusi izin pencari kerja.
Alasan peneliti memilih seluruh Kota Jayapura sebagai objek penelitian dikarenakan Kota Jayapura memilikiberbagai sumber  penerimaan  yang  sangat  potensi  baik  dalam  menghasilkan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah.  Maka  untuk menunjang  hal  diatas  diharapkan  pemerintah  daerah  mampu  memberikan  pelayanan  publik  yang  baik,  mendorong pertumbuhan  ekonomi,  menciptakan  lapangan  kerja  baru,dan  memperbaiki  pendapatan  masyarakat  (Mahi,2002).Karena dengan hal tersebut  akan menciptakan peningkatan penerimaan atau pendapatan daerah itu sendiri hal tersebut didukung oleh Riza l(2011) menjelaskan salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak salah satunya adalah faktor  ekonomi.  Dalam  hal  ini  dapat  dilihat  dari  Pertumbuhan  PAD  dan  retribusi  Daerah,  potensi  menggunakan  analisis Overlay dan strategi apa saja yang akan diambil untuk meningkatkan PAD Kota Jayapura.

## B. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penulisan yang  akan dikemukakan adalah :
a) Untuk  menganalisis  pertumbuhan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  ,  penerimaan  pajak  ,  retribusi  daerah  di  Kota Jayapura tahun 2010-2017 .
b) Untuk menganalisis  potensi pemetaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura.
c) Untuk  menganalisis  usaha  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota  Jayapura  dalam  mengoptimalkan    Pendapatan  Asli Daerah Kota Jayapura.

## METODE PENELITIAN

## A. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan diKota Jayapura dengan pertimbangan bahwa  Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Kota Jayapura selama periode tahun 2010 hingga tahun 2017 secara umum terus mengalami peningkatan, pajak daerah dan retribusi daerah  sebagai  salah  satu  komponen  PAD  juga  memiliki  peran  yang  relatif  penting  terhadap    keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan   daerah.

## B. Metode Analisis
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan  cara  mengumpukan,  mengklasifikasikan  data,  menginterprestasikan  data,  dan  menjabarkan  data  sehingga memberikan  gambaran  yang objektif  dari  masalah yang  telah dianalisis melalui wawancara dan observasi.  Selain itu penelitian  ini  juga  menggunakan  analisis  kuantitatif  yang  digunakan  dalam  menghitung  efisiensi  dan  efektifitas  pajak daerah dan retribusi daerah, serta kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah pada pendapatan asli daerah. Berikut analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:
1. Untuk melihat dan menganalisis pertumbuhan PAD, Pajak Daerah dan Retribusi daerah digunakan rumus:
Gx = Xt – X(t-1)   x 100 %
X (t-1)
Di mana: Gx  = Laju Pertumbuhan Xt   = tahun tertentu Xt-1  = tahun sebelumnya
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 3, NOMOR 1 EDISI JANUARI - JUNI 2019 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): Kajian Pemetaan dan Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota  Jayapura, Andika Rante dan Sarlota Arrang Ratang, PP 1 – 7
2. Untuk  menentukkan  potensi  penerimaan  jenis  pajak  dan  jenis  retribusi  dilakukan  pendekatan  menggunakan analisis Overlay. (Jaya:1996,29-30):
KontribusiPertumbuhan wXi ≥ 1 (tinggi) wXi  <  1 (rendah) wXi ≥ 1 (tinggi) Prima Berkembang gXi    <  1 (rendah) Potensial Terbelakang Sumber (Jaya:1996,29-30)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Laju pertumbuhan sektor pajak dan Retribusi daerah Kota Jayapura
Tabel 1. Rata-rata Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Kota Jayapura Tahun 2010-2016

## Sumber Data : Diolah (2018)

## B. Kontribusi sektor pajak dan Retribusi daerah Kota Jayapura Terhadap PAD
Tabel 2. Rata-rata Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi terhadap PAD Kota Jayapura Tahun 2010 – 2017

## Sumber Data : Diolah (2018)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 Pajak Hotel 0 31 27 16 16 14 28 (3) 18 2 Pajak Restorant 0 10 20 25 33 19 27 18 22 3 Pajak Hiburan 0 47 103 112 64 7 0.5 -1,6 47 4 Pajak Reklame 0 25 12 4 9 15 13 19 14 5 Pajak Penerang Jalan 0 26 2 24 21 20 2,6 12 15 6 Pajak Parkir 0 66 13 90 17 44 -7,4 100 46 7 Pajak Mineral bukan logam 0 -71 -36 28 -84 -100 -100 15 -50 8 Pajak BPHTB 0 0 506 35 48 6 0,9 18 88 9 Jasa Umum 0 11 (79) 249 (25) 16 (11) 2 32 10 Jasa Usaha 0 (3) (7) 271 11 8 5 13 43 11 Perizinan Tertentu 0 12 28 40 (10) 12 (33) 7 8 Rata-rata % Tahun Pa ja k Re tr ib usi No Jenis Pajak dan Retribusi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 Pajak Hotel 12 12 13 11 10 10 12 11 13 2 Pajak Restorant 19 17 16 15 15 17 20 21 20 3 Pajak Hiburan 2 2 4 6 8 7 7 6 6 4 Pajak Reklame 5 5 4 4 3 3 3 3 4 5 Pajak Penerang Jalan 13 14 11 11 10 11 10 10 12
6 Pajak Parkir 0 1 1 1 1 1 1 1 1
7 Pajak Mineral bukan logam 9 22 11 11 1 0 0 0 8 8 Pajak BPHTB 0 3 13 14 15 14 14 15 12 9 Jasa Umum 20 18 3 8 5 5 4 4 10
10 Jasa Usaha 1 1 1 2 2 2 2 2 2
11 Perizinan Tertentu 20 18 19 20 13 14 8 9 17 No TABEL 4.5 RATA-RATA KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI TERHADAP PAD KOTA JAYAPURA TAHUN 2010-2017 Tahun Re tr ib usi Jenis Pajak dan Retribusi Pa ja k rata-rata
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 3, NOMOR 1 EDISI JANUARI - JUNI 2019 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): Kajian Pemetaan dan Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota  Jayapura, Andika Rante dan Sarlota Arrang Ratang, PP 1 – 7

## C. Analisis Overlay Untuk Identifikasi Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam PAD Kota Jayapura

## Tabel 3. Klasifikasi Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Jayapura Tahun 2011 – 2017

## Sumber data: diolah (2018)
Identifikasi  terhadap  jenis  pajak  dan  retribusi    Kota  Jayapura  dilakukan  dengan  melihat  pertumbuhan  dan kontribusinya.Hasil  perhitungan  pertumbuhan  dan  kontribusi  tersebut  dilakukan  matrik  berdasarkan analisis  overlay sehingga menghasilkan klasifikasi; prima, potensial, berkembang dan terbelakang.Dan berdasarkan analisis overlay pajak restoran, pajak reklame dan  penerangan jalan, 2011-2017 memiliki klasifikasi prima sedangkan hotel, hiburan dan pajak parkir  diklasifikasikan  rata-rata  prima  dan  ada  satutahun  yaitu  2017  dan  2016  ada  masing-masing  satu  klasiikasi  adalah potensial. Untuk Pajak mineral non logam diklasifikasikan sebagai terbelakang, potensial dan berkembang, walaupun lebih banyak dikatakan terbelakang.
Retribusi  jasa  umum,  dan  perizinan  tertentu  dalam  perhitungan analisis  overlay masuk  pada  kategori  prima  dan potensial lain halnya dengan jasa usaha masuk kategori  prima.
Dari  matrik  berdasarkan analisis  overlay dalam  upaya  peningkatan  penerimaan  PendapatanAsli  Daerah  Kabupaten Jayapurasebagai berikut:
a). Mencermati  pertumbuhan  dan  kontribusi  jenis-jenis  Pendapatan  Asli  Darah  (PAD)  mengalami  fluktuasi  di  Kota Jayapura, maka perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dari setiap Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar  mengalami  peningkatan  pertumbuhan  yaitu  dengan;(a)  melakukan  perhitungan  potensi  setiap  jenis  Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena berdasarkan pengamatan dilapangan penetapan target pendapatan setiap jenis  PAD masih dilakukan  secara incremental sehingga  belum  mengambarkan  potensi  yang  sebenarnya.  (b)  melakukan  sinergi antaraPemerintah  Kota  Jayapura  danDPRD  Kota    Jayapura  melalui  koordinasi  dankomunikasi  dalam  meningkatkan pendapatan jenis PAD.
b). Dari hasil perhitungan analisis overlay dapat diketahui pertumbuhan dan kontribusi jenis PAD diKota Jayapura sebagian besar  teridentifikasi  prima.Halini  sudah  cukup  bagus  tetapi  perlu  dilakukan  Peningkatan  untuk  yang  berkembang dilakukan  peningkatan kontribusi terhadap total pendapatannya seiring dengan tingkat pertumbuhan total pendapatan masing-masing jenis PAD.Peningkatan untuk yangterbelakang melalui peningkatan pertumbuhan dan kontribusi seiring dengan peningkatan total pendapatan masing-masing jenis PAD.
c). Pengelolaan    sumber    pendapatan    daerah    seperti    pajak      hiburan,  pajak  reklame,  pajak  parkir,  pajak  air  tanah, pendapatan  denda  pajak,  pendapatan  denda  retribusi  dan  penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelatihan  perlu diidentifikasi  karena  banyak  sumber-sumber  pendapatan  yang  belum  dikelola  secara  tepat,serta  pengawasan  yang belum efektif oleh pemerintah sehingga dalampemungutan pajak belum maksimal, Badan Layanan Umum Daerah perlu ditingkatkan  pengelolaan  manajemen  dan  pengelolaan  keuangan  secara  terbuka,  sehingga  dapat  memberikan kontribusi bagi Pendapatan Daerah.
d). Jenis  Pajak  yang  merupakan  salah  satu  jenis  PAD  yang  memiliki  laju  pertumbuhan  tinggi  dan  juga  merupakan  jenis pajak yang paling berpotensi untuk dikembangkan diKota Jayapura.Untuk itu perlu diadakan pendataan kembali subjek dan  objek  subjek  dan  objek  jenis  pajak  yang  sudah  ada  sehingga  dapat  diketahui  potensi  yangsebenarnya  melalui
P K P K P K P K P K P K P K 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 Pajak Hotel 31 12 27 13 16 11 16 10 14 10  28 12  (3) 11  PRIMA PRIMA
PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA POTENSIAL
2
Pajak Restorant 10 17 20 16 25 15 33 15 19 17 27 20 18 21 PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA 3
Pajak Hiburan 47 2 103 4 112 6 64 8 7 7 0.5 7 -1,6 6 PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA POTENSIAL
4 Pajak Reklame
25 5 12 4 4 4 9 3 15 3 13 3 19 3 PRIMA PRIMA
PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA 5 Pajak Penerang Jalan 26 14 2 11 24 11 21 10 20 11 2,6 10 12 10 PRIMA PRIMA
PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA 6 Pajak Parkir 66 1 13 1 90 1 17 1 44 1 -7,4 1 100 1 PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA
PRIMA POTENSIAL PRIMA 7 Pajak Mineral bukan logam -71 22 -36 11 28 11 -84 1 -100 0 -100 0 15 0 POTENSIAL POTENSIAL PRIMA POTENSIAL TERBELAKANG TERBELAKANG BERKEMBANG 8 Pajak BPHTB 0 3 506 13 35 14 48 15 6 14 0,9 14  18 15 POTENSIAL PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA POTENSIAL PRIMA 9 Jasa Umum 11  18 (79) 3    249 8    (25) 5 16 5 (11) 4    2 4    PRIMA POTENSIAL PRIMA POTENSIAL PRIMA POTENSIAL PRIMA 10 Jasa Usaha (3) 1 (7) 1    271 2    11 2 8 2 5 2    13 2    PRIMA POTENSIAL POTENSIAL PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA 11 Perizinan Tertentu 12  18 28 19  40 20  (10) 13 12 14  (33) 8    7 9    PRIMA PRIMA
PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA KLASIFIKASI TAHUN NO JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI PA JA K RE T RI B U S I 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 3, NOMOR 1 EDISI JANUARI - JUNI 2019 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): Kajian Pemetaan dan Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota  Jayapura, Andika Rante dan Sarlota Arrang Ratang, PP 1 – 7
pemutakhirandatasubjek  danobjekpajak.Selainitu  proses  penetapan  target  seharusnya  memperhatikanpotensi yangsebenarnya  sehingga  pemerintah  akan  terpacu  untuk  mencapai  target  tersebut  dan  dapat  meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian ini
e). Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ferida  Sulistyawati(2014)  meneliti  tentang  Analisis potensi pajak daerah sebagai sumber Pendapatan asli daerah di Kota Metro, Hasil penelitian ini menunjukkan analisis overlay  bahwapajakrestorankategoi  prima.  Tetapi  bertolak  belakang  dengan  Pajak  bumi  danbangunan  di  Kota  Metro yang  kategori  prima  sebab  hasil  penelitian  di  Kota  Jayapura  menunjukkan  bahwa  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  masuk dalam kategori berkembang bukan prima.

## Usaha-Usaha Dispenda Dalam Pemungutan

## 1) Usaha Pokok
Yang dimaksud dengan usaha pokok adalah usaha yang dilakukan dalam rangka pemungutan dan peningkatan PAD antara lain adalah :
a. Adanya dasar hukum yang jelas dan tegas
Untuk dapat berjalannya suatu pungutan, hendaklah didukung oleh peraturan yang memuat secara tegas dan rinci tentang  objek  pemungutan,  subjek  pungutan,  tata  cara  pelaksanaan,  tarif  dan  sanksinya  agar  dalam pelaksanaannya  tidak  mengalami  hambatan.  Jika  dalam  peraturan  yang  belum  diatur  secara  tegas  dan  rinci  hal tersebut  diatas  dapat  disempurnakan  dengan  melahirkan  Petunjuk  Pelaksanaan  (Juklak)  atau  Petunjuk  Teknis (Juknis) untuk pelaksanaan peraturan tersebut.
b. Objek terdata dengan baik
Sebelum  dilakukan  pemungutan  terhadap  PAD   hendaknyapotensi  objek  PAD  telah  terdata  dengan  baik.  Hal  ini dapat digunakansebagai alat untuk mengukur apakah objek PADtersebut sudah memenuhi aspek ekonomis dan aspek teknis.
c. Kesungguhan dan tanggung jawab petugas pemungut Dalam  hal  ini  ketegasan  dan  perbinaan  dari  atasan  terhadap  bawahan  sebagai  petugas  pemungut  sangat diperlukan,  agar  bawahan  tidak  merasa  terbebani  melainkan  merasa  diberi  kepercayaan  untuk  menjalankan tugasnya, sehingga akan menimbulkan rasa tanggung jawab dan kebanggaan dalam melaksanakan tugasnya.
d. Kontrol yang kontinue dari pejabat yang berwenang Walaupun  tugas  sudah  dibagikan  kepada  para  bawahan,  bukan  berarti  tanggung  jawab  telah  berpindah  kepada bawahan.Oleh sebab itu untuk mengetahui apakah suatu tugas sudah berjalan sebagaimana mestinya, diperlukan kontrol  yang  kuntinue  dari  pejabat  yang  berwenang.  Disamping  itu  bawahan  yang  diberi  tugas  akan  merasakan bahwa tugas yang dilakukannya diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas organisasi.
e. Adanya peningkatan koordinasi
Dalam  rangka  meningkatkan  penerimaan  PAD,  kordinasi  dengan  berbagai  pihak  sangat  diperlukan,  sehingga diharapkan semua pihak dapat mendukung kebijaksanaan tentang upaya peningkatan Pendapatan Daerah.Dalam hal  ini  misalnya  dengan  instansi  terkait  dan  aparat  yang  mungkin  dapat  mendukung  pelaksanaan  tugas  yang dilaksanakan.

## 2) Usaha Pendukung
Untuk kelancaran pemasukan pendapatan daerah diperlukan usaha pendukung yang antara lain sebagai berikut :
a. Teknik-teknik dalam pemungutan
Dalam  pelaksanaan  pemungutan  PAD  terlebih  dahulu  harus  diketahui  subjek  atau  orang  yang  akan  membayar pungutan/  tersebut.  Ada  beberapa  hal  yang  menyebabkan  orang  mau  membayar  kewajibannya,  diantaranya dikarenakan  oleh  rasa  takut,  rasa  segan  atau  malu  terkena  sanksi  ataupun  hal-hal  yang  akan  merusak  citranya sendiri.  Sebagai  petugas  pemungut  harus  jeli  mengkategorikan  hal-hal  yang  akanmenyebabkan  orang  akan membayar kewajibannya tersebut.
b. Sosialisasi atau memasyarakatkan peraturan Upaya pendukung lainnya yaitu dengan cara memasyarakatkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang PAD, guna meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajibannya.
c. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja dan kemampuan personil Dinas Pendapatan Daerah yang merupakan suatu organisasi yang berwenang melaksanakan dan mengurus bidang pendapatan daerah. Seperti pajak, retribusi
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 3, NOMOR 1 EDISI JANUARI - JUNI 2019 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): Kajian Pemetaan dan Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota  Jayapura, Andika Rante dan Sarlota Arrang Ratang, PP 1 – 7
dan  semua  penerimaan  lainnya  yang  menjadi  sumber  pendapatan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku, berkewajiban dan berupaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah setiap tahunnya.
3) Usaha kordinasi
Dalam upaya melaksanakan koordinasi, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Melibatkan  Kepala  Daerah  dan  unsur  Muspida  lainnya  untuk  menegakkan  Peraturan  Perundang-undangan  yang berlaku.
b. Meningkatkan  peranan  Dinas/instansi/lembaga  yang  langsung  mempunyai  sumber  pendapatan  daerah  untuk mengelola  sumber-sumber  tersebut  baik  dalam  rangka  intensifikasi  maupun  ekstensifikasi  dibawah  koordinasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura.
c. Mendorong  lebih  aktif  peranan  instansi  penunjang  dan  instansi  pendukung  untuk  secara  bersama-sama  ikut memikirkan dan secara terkoordinasi mengupayakan peningkatan pendapatan daerah.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferida Sulistyawati(2014) meneliti tentang Analisis potensi pajak  daerah  sebagai  sumber  Pendapatan  asli  daerah  di  Kota  Metro,  bahwa  makaperlu  dilakukan  intensifikasi  dan ekstensifikasi  pendapatan  dari  setiap  jenispajakdaerah  agar  mengalami  peningkatan  pertumbuhan  dengan  mengurangi fluktuasinya.

## PENUTUP

## A. Simpulan
Bertolak dari hasil analisa data dan penjelasan penelitian pada Bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan:
1. Setelah di analisa bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD kota Jayapura tahun 2010-2017 yang memberikan kontribusi  terbanyak  adalah  pajak  restaurant  yaitu  rata-rata  20%  dan  pajak  parkir  yang  memberikan  kontribusi paling sedikit terhadap PAD Kota Jayapura rata-rata sebesar  1%.Sedangkan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD kota Jayapura tahun 2010-2017 yang memberikan kontribusi terbanyak adalah perijinan tertentu yaitu rata- rata 17% dan jasa usaha yang memberikan kontribusi paling sedikit terhadap PAD Kota Jayapura rata-rata sebesar 2%.
2. Untuk  melihat  potensi  Pajak  daerah  dan  Retribusi  daerah  di  Kota  Jayapura,  berdasarkan  analisisoverlaypajak restoran, pajak reklame dan  penerangan jalan, 2011-2017 memilikiklasifikasiprima sedangkan hotel, hiburan dan pajak  parkir  diklasifikasikan  rata-rata  prima  dan  ada  satu  tahun  yaitu  2017  dan  2016  ada  masing-masing  satu klasiikasi  adalah  potensial..  Untuk  Pajak  mineral  non  logam  diklasifikasikan  sebagai  terbelakang,  potensial  dan berkembang, walaupun lebih banyak dikatakan terbelakang.
3. Usaha-Usaha Dispenda dalam meningkatkan PAD kota Jayapura adalah dengan usaha pokok terdiri dari adanya dasar  hukum  yang  jelas  dan  tegas,  Objek  terdata  dengan  baik,  Kesungguhan  dan  tanggung  jawab  petugas pemungut, Kontrol yang kontinue dari pejabat yang berwenang dan adanya peningkatan koordinasi.  Yang kedua adalah  Usaha  Pendukung  yang  terdiri  dari  Teknik-teknik  dalam  pemungutan,  Sosialisasi  atau  memasyarakatkan peraturan, Meningkatkan sarana dan prasarana kerja dan kemampuan personil Dan yang terakhir adalah Usaha kordinasi.

## B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran dalam penelitian ini antara lain:
1. Melihat pertumbuhannya pajak reklame dan retribusi perizinan tertentu yang paling rendah dalam pertumbuhannya maka pemerintah harus lebih memperhatikan pada sektor pajak ini baik dalam teknik pengumpulan atau penarikan pajak  dan  usaha-usaha  lainnya  agar  ditahun  mendatang  dapat  meningkatkan  pertumbuhannnya  dalam peningkatan  PAD Kota Jayapura.
2. Hasil  analisis  Overlay  menunjukkan  bahwa  Untuk  Pajak  mineral  non  logam  diklasifikasikan  sebagai  terbelakang dan  berkembang,  walaupun  lebih  banyak  dikatakan  terbelakang,  maka  disarankan  agar  lebih  lagi  melihat sebenarnya bisa dinaikkan statusnya menjadi prima dengan melihat  Kota Jayapura sangat Kaya akan SDA yang apabila lebih ditingkatkan lagi penarikan pajak ini maka kedepan pajak ini akan masuk dalam kategori Prima.
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 3, NOMOR 1 EDISI JANUARI - JUNI 2019 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): Kajian Pemetaan dan Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota  Jayapura, Andika Rante dan Sarlota Arrang Ratang, PP 1 – 7

## DAFTAR PUSTAKA
[1]. Andreas Suryo Adi dan Firma. 2013 . Analisis Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Sleman . Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis.8(2); pp 55-65. Bhuno Agung. 2005. Statistik Penelitian Dengan SPSS . Yogjakarta. Andi Ofset.
[2]. Badan Pusat Statistik Nasional. 2012. Data Keuangan seluruh Kabupaten di Indonesia . Jakarta.
[3]. Daniel Ho, Wong.2009. “AStudyofHongkong Tax Complience Ethics” . http://www.google.e-journal.com. Diunduh 13, 5, 2013
[4]. Diana.2013. Influence Of Local Tax And Local Retributions Toward The Local Financial Independence. http://www.google.com. Diunduh13, 5, 2013
[5]. Ebimobowei, Peter.2013. A Causalty Analysis between Tax Auditand Tax Compliencein Nigeria. European Journal of Businessan Management. 5(2).
[6]. Evi Apriani.2011. Penagruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Kota Tasikmalaya (Studikasuspada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya) .http://jounal.unsil.ac.id. Diunduh 9, 6, 2013.
[7]. FakhrulIkhsan Nugroho. 2010. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pedapatan Asli Daerah (Analisis terhadap Kota Batu periode Januari 2008 - Juni 2010). http://library.um.ac.id. Diunduh 13, 5, 2013
[8]. Ferida Sulistyawati (2014) meneliti tentang Analisis potensi pajak daerah \sebagai sumber Pendapatan asli daerah di Kota Metro,
[9]. Ismail Tjip. 2011. Paradigm Change of Local Tax. Journal of administrative Science and Organization .18 (1).Pp 34-42.
[10]. ImamMuklis.2010. PengaruhPajakDaerahdalamMeningkatanPendapatanAsliDaerah .SeminarRegionalPerpajakanpadaUniversitasNegeriMalang.http://wordpress.com. Diunduh 21, 6, 2013.
[11]. Krisna Arta Anggar (2013) tentang Analisis Pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningatan PAD sekabupaten Bali.
[12]. JeffrieG. Murphy. 2012. Marxism and Retribution . Philosofy&PublicAffairs.2(3).Pp 217- 243.http://www.jstor.org. Diunduh 1, 8, 2013.
[13]. Junius Nanda Purna Ebtawan (2012) meneliti tentang Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak  Daerah Terhadap  Pendapatan Asli Daerah di Kota Madiun Tahun 2002-2011
[14]. Mahi Raksaka .2002. Managing Local Revenue in Indonesia. Journalof Georgia University, Atlanta.
[15]. Marteen,etall.2001. Partisan Influence on the Local Tax Burdeninthe Netherland . Public Choise. Pp 351-363.
[16]. Mardiasmo. Perpajakan .1999. EdisiKetiga.Bulaksumur. Andi Yogjakart
[17]. MagdalenaLetsoin.2010. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merauke Tahun2006-2010. LaporanPraktek Kerja Lapangan pada Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis  Unika  Soegijapranata,  Semarang.http://eprints.unika.ac.id Diunduh 12, 5, 2013.
[18]. Mulyadi Soamole. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (studi diKabupaten Kepulauan Sula). http://Ejournal.unsrat.ac.id.Diunduh 13, 5, 2013.
[19]. Pangestu Djarwanto. Statistik Induktif . 2005. EdisiKelima. BPFEUGM. Yogjakarta.
[20]. Vina, Rizal Efendi, Ratna Juwita. 2010. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuasin . http://eprints.mdp.ac.id. Diunduh 11, 5, 2013.
[21]. Robert A Simanjuntak. 2002. Evaluation Criteriaan the Effortsto Increase Local Tax Base A Case Study of Indonesia Decentralizing Era . Journal of Georgia State University. Atalanta.
[22]. Rizal Fariq Mustofa. 2011. Determinant of Tax Compliencein Asia: A Case Of Malasya . European Journal of Social Science. 24(1). Pp: 7-32 [23]. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis. EdisiKe15. Bandung . CV Alvabeta.
[24]. Waliludin, Husein.2013. The Influence Of Local Taxes And Leveis Towards Expenditure Allocation In Gorontalo. IJRRAS, 15(2).Pp: 1-12.
[25]. Yenni DelRosa. 2012. Analisis Efektivitasdan Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan . E-Jurnal Pelangi STKIP PGRISumbar, 4(2).