Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 1 – Februari 2021, Hal. 104-108| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3054.104-108

## EKSISTENSI POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR
Ni Nyoman Gabriella Christiawan Putri, A.A. Sagung Laksmi Dewi, I Nyoman Sutama Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Hukum  selalu  bereputasi  seiring  perkembangan  zaman,  hukum  yang  baik  harus  mampu  menyesuaikan fungsinya sesuai tuntutan zaman. Tidak sedikit masyarakat yang minim pengetahuan tentang hukum. Oleh sebab itu  kegiatan  bantuan  hukum  khususnya  bagi  masyarakat  yang  tidak  mampu  serta  awam  di  bidang  hukum semakin  luas  di  masyarakat,  yang  kini  sudah  begitu  berkembang  di  Indonesia.  Adapun  Undang-Undang  yang mengatur  secara  jelas  tentang  bantuan  hukum  ialah  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menjelaskan  kedudukan  Pos  Bantuan  Hukum  (Posbakum)  dalam  memberikan  pelayanan  di PTUN  Denpasar  dan  menjelaskan  fungsi  pemberian  layanan  bantuan  hukum  di  PTUN  Denpasar.  Metode penelitian  yang digunakan  penelitian  hukum  normatif,  dengan  pendekatan  Perundang-Undangan.  Sumber  data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum  dan  dapat  yang  dikutip  dari  literatur.  Setelah  data  terkumpul,  selanjutnya  kemudian  di  analisis dengan  menggunakan  argumentasi  hukum  dan  dengan  logika  berpikir  deduktif  induktif  untuk  mendapatkan jawaban  dari  permasalahan  yang  sedang  diteliti.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) akan menjadi suatu sarana yang efektif untuk dapat  menegakkan  proses  keadilan  dan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat  untuk  mencari  keadilan  terutama masyarakat  yang  tidak  mampu  (miskin),  selanjutnya  fungsi  pemberian  layanan  bantuan  hukum  yaitu  agar masyarakat mendapatkan pemahaman tentang hukum di pengadilan Kata kunci: Kedudukan Posbakum; Fungsi Bantuan Hukum; Keadilan Hukum

## Abstract
Law  always  has  a  reputation  with  the  times,  good  law  must  be  able  to  adapt  its  function  according  to  the demands  of  the  times.  Not  a  few  people  lack  knowledge  of  law.  Therefore,  legal  aid  activities,  especially  for people who cannot afford and laymen in the field of law, are increasingly widespread in society, which has now developed so much in Indonesia. The law that clearly regulates legal aid is Law Number 16 of 2011. This study aims  to  explain  the  position  of  the  Legal  Aid  Post  (Posbakum)  in  providing  services  at  the  Denpasar  State Administrative Court and explain the function of providing legal aid services in Denpasar PTUN. The research method used is normative legal research, with the Legislative Approach. Sources of data used are primary legal materials and secondary legal materials such as statutory regulations, legal theory and can be quoted from the literature. After the data is collected, it  is then analyzed using legal arguments and with the logic of inductive deductive thinking to get answers to the problems being studied. The results showed that the results showed that the position of the Legal Aid Post (Posbakum) would be an effective means of enforcing the justice process and legal  certainty  for  the  community  to  seek  justice,  especially  those  who  are  poor  (poor),  then  the  function  of providing legal aid services is so that the public can get an understanding of the law in court Keywords: Posbakum position; Legal Aid Function; Legal Justice

## I. PENDAHULUAN
Pemerintah sebagai aparatur negara hendaknya dalam menjalankan tugasnya bertindak sesuai dengan norma  hukum  yang  sudah  mengatur  serta  bisa  mengayomi  masyarakatnya  dengan  sebaik-baiknya. Untuk  itu  diperlukannya  pengawasan  terhadap  organ  pemerintahan  agar  dalam  melaksanakan tugasnya  tidak  berbuat  seusai  dengan  kehendak  sendiri.  Dalam  hukum  administrasi  yang  penting adalah tindakan hukum, sebab suatu tindakan hukum akan menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu bagi mereka yang terkena tindakan tersebut (Asyah, 2016) .
Sebagaimana  yang  diketahui  bahwa  dalam  masyarakat,  kepentingan  individu  dan  kepentingan sekelompok  masyarakat  saling  berdampingan  bahkan  sering  terjadinya  benturan  antara  kepentingan tersebut  sehingga  menimbulkan  terjadinya  suatu  sengketa,  negara  hukum  menghendaki  segala tindakan  penguasa  yang  mempunyai  dasar  hukum  yang  jelas  berdasarkan  hukum  tertulis  maupun berdasarkan  hukum  tidak  tertulis.  Pada  dasarnya  negara  hukum  bertujuan  untuk  memberikan
perlindungan  hukum  bagi  setiap  rakyatnya (Azhari,  2012) .  Salah  satu  bentuk  perlindungan  hukum terhadap  rakyatnya  ialah  sebagaimana  yang  dapat  kita  ketahui bahwa  dalam  Pasal  24 ayat (2)  UUD 1945  mengatur  tentang  kekuasaan  kehakiman  yang  diselenggarakan  olehMahkamah  Agung  dan Badan peradilan dibawahnya serta oleh Mahkamah Konstitusi.
Peradilan  Tata  usaha  Negara  (Peratun)  sebagai  salah  satu  lingkungan  peradilan  yang  bertujuan untuk  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  sebagai  pencari  keadilan  atas  tindakan pemerintah  yang  sewenang-wenang.  Sedangkan  fungsi  dari  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  adalah melaksanakan  pengawasan  terhadap  perbuatan  pemerintah  atau  administrasi  negara,  agar  dalam melaksanakan fungsinya senantiasa selaras dengan hukum, sehingga tidak merugikan hak-hak rakyat. Keberadaan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  ini  merupakan  suatu  langkah  untuk  menghadapi kemungkinan  adanya  benturan  atau  perselisihan.  Penjabaran  makna  perlindungan  hukum  bagi rakyatnya  oleh  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  salah  satunya  adanya  kemudahan  dalam  bentuk pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) (Fauzi & Ningtyas, 2018) .
Bantuan  hukum  adalah  salah  satu  upaya  mengisi  hak  asasi  manusia  terutama  bagi  masyarakat miskin di  Indonesia.  Oleh karena  adanyaperkembangan  hukum,  kegiatan  bantuan  hukum  khususnya untuk masyarakat yang tidak mampu serta awam di bidang hukum tampak semakin luas di kalangan masyarakat.  Seperti  yang  telah  diketahui  bahwa  keberadaan  program  pemberian  layanan  bantuan hukum adalah salah satu cara untuk mendapatkan keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu. Oleh sebab itu, tujuan bantuan hukum perlu diperluas, tidak saja terbatas pada bantuan hukum individual, tetapi  juga  struktural.  Karena  masalah  pelanggaran  HAM  seringkali  menindas  masyarakat  miskin terutama  yang  berada  di  pedesaan.  Karena  itu,  bantuan  hukum  harus  diartikan  sebagai  salah  satu upaya membebaskan masyarakat miskin dari struktur yang menindas mereka.
Beberapa  peneliti terdahulu yang melakuan penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu Rosita, (2017) mengkaji tentang eksistensi pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum di Pengadilan  Agama  Kelas  I-B  Watampone.  Peneliti  lain  mengungkapkan  bahwa  nilai  sosial  yang sifatnya  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  Bengkulu  khususnya,  dan  masyarakat  (bangsa) Indonesia  umumnya  mengenai  manfaat  daya  guna  Pemberian  Bantuan  Hukum  terhadapmasyarakat tidak  mampu (Prabowo,  2014) .  Dalam  pelaksanaan  pemberian  layanan  hukum  oleh  posbakum terhadap  masyarakat  kurang  efektif,  karena  dipengaruhi  oleh  hambatan  biaya (Rajagukguk,  2016) . Namun deiketahui sampai saat ini masih terdapat masalah dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat,  terutama  pada  masyarakat  kurang  mampu.  Oleh  sebab  itu  penelitian  ini  dilakukan bertujuan  untuk  menjelaskan  kedudukan  Pos  Bantuan  Hukum  (Posbakum)  dalam  memberikan pelayanan  di  PTUN  Denpasar  dan  menjelaskan fungsi  pemberian  layanan  bantuan  hukum  di  PTUN Denpasar

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan Perundang- Undangan.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan dapat yang dikutp dari literatur. Setelah data terkumpul,  selanjutnya  kemudian  di  analisis  dengan  menggunakan  argumentasi  hukum  dan  dengan logika berpikir deduktif induktif untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti (Sugiyono,  2013) .  Bahan  hukum  primer  diperoleh  melalui  pemahaman  dengan  membaca  dan menganalisis  UU  Nomor  5  Tahun  1986  diadakan  perubahan  dengan  UU  Nomor  9  Tahun  2004  dan perubahan  kedua  UU  Nomor  51  tahun  2009  tentang  PERATUN  dan  UU  Nomor  16  Tahun  2011 tentang Bantuan Hukum. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui pengkajian kepustakaan ( Library Reseach ) yakni dengan membaca buku-buku hukum dan juga sumber dari internet yang berhubungan dalam permasalahan ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kedudukan  Pos  Bantuan  Hukum  (Posbakum)  dalam  Memberikan  Pelayanan  di  PTUN Denpasar
Eksistensi  berasal  dari  kata bahasa  latin  yaitu existere yang  berarti  muncul,  ada,  timbul,  memiliki keberadaan aktual,  kedudukan,  ataupun  fungsi.  Sedangkan  bantuan  hukum  merupakan  suatu  media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai  dengan  kaedah  hukum  yang  berlaku.  Hal ini  didasari  oleh  arti pentingnya  perlindungan
hukum bagi setiap manusia sebagai subyek hukum untuk dapat menjamin adanya penegakan hukum yang baik. Bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal usul,  keturunan,  warna  kulit,  ideologi,  keyakinan  politik,  kaya  miskin,  agama,  dan  kelompok  orang yang dibelanya.
Posbakum  adalah  suatu  pusat  layanan  yang  dibentuk  oleh  setiap  pengadilan  agar  dapat memberikan  layanan  hukum  berupa  informasi,  konsultasi,  dan  advis  hukum,  serta  pembuatan dokumen  hukum  yang  dibutuhkan.  Frans  Hendra  Winarta  menyatakan  bahwa,  “bantuan  hukum merupakan  jasa  hukum  yang  khusus  diberikan  kepada  fakir  miskin  yang  memerlukan  pembelaan secara  cuma-cuma,  baik  di  luar  maupun  di  dalam  pengadilan,  secara  pidana,  perdata  dan  tata  usaha negara,  dari  seseorang  yang  mengerti  seluk  beluk  pembelaan  hukum,  asas-asas  dan  kaidah  hukum, serta  hak  asasi  manusia”.  Posbakum  merupakan  pusat  layanan  bantuan  hukum  berupa  pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan atau permohonan di PTUN, sejak lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Posbakum  merupakan  salah  satu  kebijakan  pemerintah  untuk  memberikan  layanan  hukum  bagi masyarakat  yang  kurang  mampu  (miskin),  sekaligus  sebagai  bentuk  konsekuensi  negara  Indonesia sebagai negara hukum. Terbitnya UU Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum adalah jawaban bahwa  negara  Indonesia  dalam  mendukung  terwujudnya  akses  kemudahan  hukum  bagi  masyarakat miskin sesuai prinsip Hak Asasi Manusia. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, kehadiran Posbakum sebagai  tempat  layanan  hukum  disetiap  pengadilan,  termasuk  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Denpasar  memiliki  peran  yang  sangat  strategis  dalam  memberikan  layanan  bantuan  hukum.  Hal  ini dikarenakan Posbakum merupakan pemberi layanan bantuan hukum pertama yang mendekatkan akses hukum dan keadilan bagi masyarakat miskin.

## 2. Fungsi Pemberian Layanan Bantuan Hukum di PTUN Denpasar
Dalam  pasal  28  d  menyebutkan  bahwa  negara  menjamin,  melindungi,  dan  memberikan  kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa fakir  miskin  memiliki  hak  konstitusi  untuk  diwakili  dan  dibela  oleh  negara  melalui  advokat  atau pembela umum (legal service), sehingga jaminan setiap orang untuk mendapat perlakuan yang sama di  hadapan  hukum  sebagai  pencerminan  asas  equality  protection,  m aka  negara  telah  mengeluarkan UU  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Program  Bantuan  Hukum  (UUBH),  dalam  pasal  1  menyatakan bahwa  pemberian  bantuan  hukum  adalah  jasa  hukum  yang  diberikan  oleh  pemberi  bantuan  hukum secara  cuma-cuma  kepada  penerima  bantuan  hukum,  yaitu  masyarakat  miskin.  Selanjutnya  dalam pasal  1  angka  3,  dalam  SEMA  No.  10  Tahun  2010  tentang  Pedoman  Bantuan  Hukum  menjelaskan bahwa Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan di setiap Pengadilan, termasuk PTUN  Denpasar  yang  bertujuan  untuk  membantu  dan  membela  masyarakat  miskin  demi mendapatkan keadilan. Kehadiran Posbakum saat ini disebut sebagai sebuah terobosan penting yang merupakan  pengembangan  dari  konsep-konsep  bantuan  hukum  yang  telah  dilakukan  pemerintah sebelumnya.  Keberadaannya  merupakan  bentuk  implementasi  tanggung  jawab  negara  Indonesia sebagai negara hukum. Keberadaan Pembentukan Posbakum dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) disetiap  pengadilan  tingkat  pertama  dalam  memberikan  layanan  bantuan  hukum.  Untuk  tertibnya pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum,  khususnya  mereka  yang  menempati  Posbakum  di  dalam suatu  pengadilan,  seharusnya  dilakukan  oleh  tenaga-tenaga  yang  profesional.  Hal  ini  dimaksudkan agar tujuan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin tercapai.
Sesuai  dengan  hasil  wawancara  dengan  petugas  posbakum  di  PTUN  Denpasar  yaitu  dengan Bapak Ida Bagus Suteja Putra, SH dan Bapak Ida Bagus Nyoman Bala Nugraha, SH selaku advokat di PTUN Denpasar, dapat disimpulkan bahwa kedudukan pos bantuan hukum (Posbakum) ialah sebagai berikut:
1. Memberikan  informasi  tentang  tugas  serta  kedudukan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Denpasar, ketika  adanya  masyarakat  yang  ingin  mengajukan  gugatan  ke  PTUN  Denpasar  agar  mengerti dengan jelas tentang kewenangan PTUN Dernpasar dalam hal kepastian obyek sengketa agar tidak salah  ketika  mengajukan  gugatan,  misalnya  seringkali  gugatan  dengan  objek  sengketa  Sertifikat Hak  Atas  Tanah,  yang  seharusnya  diselesaikan  terlebih  dahulu  di  Pengadilan  Perdata  mengenai sengketa kepemilikannya akan tetapi justru diajukan ke PTUN Denpasar, sedangkan sesungguhnya yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut ialah keabsahan  sertifikat hak atas tanah tersebut.
2. Tugas  posbakum  yang  lain  adalah  terkait  dengan  permohonan  bantuan  hukum  lebih  ditujukan kepada masyarakat yang tidak mampu (masyarakat miskin) untuk mendapatkan perlakuan secara layak  dan mandiri  dengan syarat  disertai  keterangan dari  Lurah atau  Kepala  Desa  setempat  yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memang tidak mampu (miskin), baru kemudian akan dinilai oleh Pengadilan apakah permohonan tersebut layak atau tidak untuk dibebaskan dari biaya perkara (permohonan  beracara  dengan  Cuma-Cuma/Prodeo)  ketika  sengketa  tersebut  nantinya  akan disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.
3. Apabila  permohonan  beracara  cuma-cuma  (prodeo)  yang  dimohonkan  oleh  warga  masyarakat dinyatakan  layak  oleh  Pengadilan  maka  Posbakum  akan  berperan  untuk  membantu  masyarakat tersebut nantinya ketika bersidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.
Adapun Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014  Tentang  Pedoman  Pemberian  Layanan  Hukum  Bagi  Masyarakat  tidak  mampu  di  Pengadilan diatur dalam:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Pasal 27 ayat (1).
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi ManusiaPasal 4.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang AdvokatPasal 22 ayat (1).
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Masyarakat  yang  kurang  mampu  serta  awam  pengetahuannya  dalam  hukum  yang  ingin mengajukan  perkaranya  ke  pengadilan  seringkali  dihadapkan  pada  aturan  dan  bahasa  hukum  yang sulit di mengerti. Baik pada tahap litigasi maupun non litigasi yang keseluruhannya harus dilakukan sesuai  peraturan  hukum  yang  berlaku,  apabila  permohonan  dinyatakan  tidak  dapat  diterima  (niet ontvan  kelijkeverklard)  atau  bahkan  ditolak  oleh majelis  hakim  di  pengadilan  padahal  hanya karena permohonan  tersebut  tidak  memenuhi  aspek  prosedural  hukum.  Berdasarkan  UUD1945  dalam ketentuan Pasal 28 d ayat (1) menyatakan dengan tegas bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  di  hadapan hukum.”
Bantuan  hukum  akan  sangat  bermanfaat  jika  diberikan  oleh  orang  yang  memahami  hukum. Pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum  menurut  Undang-Undang  Bantuan  Hukum  hanya  dilakukan oleh  pemberi  bantuan  hukum  yang  telah  memenuhi  persyaratan.  Persyaratan  untuk  dapat  disebut sebagai  pemberi  bantuan  hukum  antara  lain  berbadan  hukum,  terakreditasi,  memiliki  kantor  yang tetap,  memiliki  pengurus,  dan  mempunyai  program  bantuan  hukum.Sering  sekali  bantuan  hukum diasosiasikan  oleh  masyarakat  sebagai  belas  kasihan  bagi  si  miskin.  Seharusnya,  bantuan  hukum jangan hanya dilihat dalam arti yang sempit tetapi juga dalam arti yang luas. Selain membantu orang miskin  bantian  hukum  juga  merupakan  gerakan  moral  yang  memperjuangkan  Hak  Asasi  Manusia (HAM ) (Lamarani, 2014) .
Adapun  persyaratan  pemberian  bantuan  hukum  untuk  dapat  memperoleh  Bantuan  Hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut :
1. Mengajukan permohonan secara tertulis identitas Pemohon
2. Menyerahkan dokumen yang berhubungan dengan perkara.
3. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah / kepala desa.
4. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti KKM, Jamkesmas, dan yang lainnya.
5. Surat  Pernyataan  tidak  mampu  membayar  jasa  advokat  yang  dibuat  dan  ditandatangani  oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua PTUN Denpasar (Mustafa, 2011) .
Penerapan  pemberian  bantuan  hukum  bagi  rakyat  tidak  mampu,  tidak  hanya  sebatas  memenuhi kebutuhan  masyarakat  akan  pendampingan  dalam  setiap  proses  hukum  di  pengadilan,  tetapi  juga menjadikan masyarakat untuk dapat mengerti hukum secara jelas.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan diatas, hasi penelitian dapat disimpulkan bahwa Diperlukan  adanya  itikad  baik  dari  aparat  penegak  hukum  dan  para  pencari  keadilan  untuk  dapat memanfaatkan akses keadilan melalui pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Tata Usaha  Negara  tersebut.  Dengan  adanya  sinergi  tersebut,  maka  kedudukan  Pos  Bantuan  Hukum (Posbakum)  akan  menjadi  suatu  sarana  yang  efektif  untuk  dapat  menegakkan  proses  keadilan  dan kepastian  hukum  bagi  masyarakat  untuk  mencari  keadilan  terutama  masyarakat  yang  tidak  mampu
(miskin), yang kedua fungsi pemberian layanan bantuan hukum yaitu agar masyarakat mendapatkan pemahaman  tentang  hukum  di  pengadilan.  Selain  itu  mereka juga  bisa menghemat  uang,  waktu  dan tenaga  dengan  adanya  layanan  bantuan  hukum  dari  Posbakum  ini.  Pengadilan  tentu  sangat  terbantu dengan adanya layanan pemberian bantuan hukum ini karena masyarakat yang datang ke persidangan biasanya  sudah  memiliki  dan  mempersiapkan  dokumen-dokumen  yang  dibutuhkan,  dengan  harapan proses berperkara bisa lebih lancar agar tercapai asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

## 2. Saran
Adapun yang disarankan peneliti terkait penelitian ini adalah diharapkan kepada aparatur pengadilan dapat  membantu  kinerja  Pos  Bantuan  Hukum  (Posbakum)  terutama  dalam  bentuk  sosialisasi  atau pemberian  pemahaman  kepada  masyarakat  khususnya  yang  tidak  mampu  mengingat  keberadaan posbakum sendiri kenerjanya sangat terbatas oleh waktu, yaitu di Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar hanya masuk setiap hari senin dan kamis saja, sedangkan diluar hari tersebut tidak dapat terakomodir, apabila ada masyarakat yang memerlukan bantuan hukum kepada posbakum, yang kedua  agar  kiranya  keberadaan  Posbakum  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Denpasar  juga  harus ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai misalnya selain adanya buku catatan atau buku register  juga  harus  ditunjang  dengan  adanya  fasilitas  komputer  dan  printer  agar  ketika  masyarakat meminta  data  dan  kejelasan  tentang  permasalahannya  bisa  diberikan  dalam  bentuk  data  yang  jelas bukan  sekedar  penjelasan  dalam  bentuk  lisan,  sehingga  masyarakat  dapat  lebih  mengerti  serta memahami dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Asyah,  N.  (2016).  Eksistensi  Perlindungan  Hukum  Warga  Negara  Terhadap  Tindakan  Pemerintah  dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 2 (1), 44–54 . Azhari, A. F. (2012). Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 19 (4), 489–505 .
Fauzi,  S.  I.,  &  Ningtyas,  I.  P.  (2018).  Optimalisasi  Pemberian  Bantuan  Hukum  Demi  Terwujudnya  Access  to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin. Jurnal Konstitusi , 15 (1), 50–71.
Lamarani,  H.  F.  (2014).  Pemberian  Bantuan  Hukum  Pada  Masyarakat  Kurang  Mampu  oleh  Pemerintah. Lex Administratum , 2 (3), 19–29. Mustafa, B. (2011). Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia . Citra Aditya Bakti. Prabowo,  A.  (2014).  Peran  Pos  Bantuan  Hukum  (Posbakum)  di  Pengadilan  Agama  Bengkulu  Kelas  I  A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014. Jurnal Qiyas , 2 (2), 197–209.
Rajagukguk, T. (2016). Efektifitas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Sebagai Pemberi Layanan Bantuan Hukum Cuma-Cuma pada Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Jurnal Fakultas Hukum , 3 (1), 1–15. Rosita. (2017). Eksistensi Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kelas I B Watampone . 16 (1), 250–260.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif . Alfabeta.