10.36418/syntax-literate.v6i4.2524 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 4, April 2021
EKSISTENSI KEAMANAN

## SIBER TERHADAP TINDAKAN CYBERSTALKING  DALAM  SISTEM  PERTANGGUNGJAWABAN  PIDANA CYBERCRIME

## Andi Fadilah, Renda Aranggraeni dan Sri Reski Putri
Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga Email: andifadilah186@gmail.com, rendaaranggraeni@gmail.comdan srireskiputri1604@gmail.com

## Abstract
Crime develops along with the development of human civilization, and it can be said that crime was born with the birth of human civilization. The development of crime is also accompanied by the development of the perpetrator of the crime. Therefore, it is necessary to have proper criminal responsibility. The demands of change and the 4.0 industrial revolution have made so many people compete to be able to keep up  with  the  times,  especially  in  terms  of  developing  information  systems  and technology,  this  shows  that  internet  technology  has  become  a  necessity  for socializing and doing business at all levels of society. In addition to the growth of internet  users,  there  is  also  a  trend  of  internet  crimes  (cybercrime)  such  as  cyber stalking, Indonesia is considered the country most at risk of information technology security  attacks,  because  the  Indonesian  criminal  law  does  not  specifically recognize  the  crime  of  stalking.  As  we  all  know  that  currently  there  are  many unsuitable  uses  of  social  media,  use  by  irresponsible  parties,  various  crimes  can occur in cyberspace which is currently also known as cybercrime. The method used in writing is Doctrinal Research, regarding cyber crime if cyber stalking is a form of cyber crime, the regulations regarding cyber stalking in Indonesia  are still very common and lack enforcement, this is because it is difficult to find the perpetrators directly because the majority of the perpetrators use  accounts anonymity on social media and unclear limits on the approval limits for the use of social media accounts in relation to inputting / entering personal data validly by the account owner.

## Keywords: hacking; criminal crime; criminal act; stalking; cyber crime

## Abstrak
Kejahatan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dan dapat dikatakan  bahwa  kejahatan  lahir  bersama  dengan  lahirnya  peradaban  manusia. Perkembangan kejahatan juga diiringi dengan perkembangan pelaku tindak pidana. Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  pertanggungjawaban  pidana  yang  tepat.  Tuntutan perubahan  serta  adanya  revolusi  industri  4.0,  membuat  begitu  banyak  orang berlomba  untuk  dapat  mengikuti  arus  zaman,  terutama  dalam  hal  pengembangan sistem informasi dan teknologi  hal tersebut menunjukkan bahwa teknologi internet sudah menjadi keharusan yang digunakan untuk bersosialisasi dan melakukan bisnis di  semua  tingkat  kalangan.  Selain  pertumbuhan  pengguna  internet  ada  juga  tren
kejahatan  internet  ( cybercrime )  seperti cyber  stalking ,  Indonesia  dianggap  sebagai negara  yang  paling  berisiko  terhadap  serangan  keamanan  teknologi  informasi, karena  hukum  pidana  Indonesia  tidak  mengenal  khusus  tindak  pidana stalking . Sebagaimana  kita  ketahui  saat  ini  banyak  penggunaan  media  sosial  yang  tidak terarah,  penggunaan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab,  berbagai kejahatan dapat terjadi di dunia maya yang saat ini juga dikenal istilah cybercrime . Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  yaitu Doctrinal  Research ,  mengenai kejahatan  siber  jika cyber  stalking merupakan  salah  satu  bentuk  kejahatan cyber crime ,  pengaturan  mengenai cyber  stalking di  Indonesia  masih  sangat  awam  dan minim  penegakan,  hal  ini  dikarenakan  sulitnya  ditemukan  pelaku  secara  langsung karena  mayoritas  dari  pelaku  menggunakan  akun  anonim  pada  media  sosial  serta tidak  jelasnya  mengenai  batasan  persetujuan  akan  penggunaan  akun  media  sosial berkaitan  dengan  peng-inputan/memasukkan  data  pribadi  secara  valid  oleh  pemilik akun.
Kata kunci : peretasan; kejahatan kriminal; tindak pidana; penguntitan; kejahatan siber

## Pendahuluan
Kejahatan  berkembang  seiring  dengan  perkembangan  peradaban  manusia,  dan dapat  dikatakan  bahwa  kejahatan  lahir  bersama  dengan  lahirnya  peradaban  manusia. Perkembangan  kejahatan  juga  diiringi  dengan  perkembangan  pelaku  tindak  pidana. Dengan adanya revolusi industri 4.0, membuat begitu banyak seseorang berlomba untuk dapat  mengikuti  arus  zaman,  terutama  dalam  hal  pengembangan  sistem  informasi  dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, tren menunjukkan bahwa teknologi internet salah satunya  digunakan  untuk  bersosialisasi  dan  melakukan  bisnis  di  semua  tingkat kalangan.  Selain  pertumbuhan  pengguna  internet  ada  juga  tren  kejahatan  internet ( cybercrime )  seperti cyber  stalking ,  Indonesia  dianggap  sebagai  negara  yang  paling berisiko  terhadap  serangan  keamanan  teknologi  informasi,  karena  hukum  pidana Indonesia tidak mengenal khusus tindak pidana stalking . Sebagaimana kita ketahui saat ini  banyak  penggunaan  media  sosial  yang  tidak  terarah,  penggunaan  oleh  pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, berbagai kejahatan dapat terjadi di dunia maya yang saat ini  juga  dikenal  istilah cybercrime . Cybercrime adalah  tindakan  kriminal  yang dilakukan  dengan  menggunakan  teknologi  komputer  sebagai  alat  kejahatan  utama, kejahatan  yang  memanfaatkan  perkembangan  teknologi  komputer  khususnya  internet (Perkasa,  Nyoman  Serikat,  &  Turisno,  2016). Oleh  karena  itu,  perlu  adanya pertanggungjawaban pidana yang tepat.
Cyber  stalking dapat  diterjemahkan  sebagai  penguntitan  melalui  dunia  maya. Menurut Black's Law Dictionary 11th edition , cyber stalking adalah:
“the  act  of  threatening,  harassing,  or  annoying  someone  through  multiple  e-mail messages,  as  through  the  internet,  esp  with  the  intent  of  placing  the  recipient  in  fear that  an  illegal  act  or  an  injury  will  be  inflicted  on  the  recipient  or  a  member  of  the recipient's family or household.”
Terjemahan:
“Tindakan  mengancam,  melecehkan,  atau  mengganggu  seseorang  melalui  berbagai pesan  e-mail,  seperti  melalui  internet,  khususnya  dengan  maksud  menempatkan penerima  dalam  ketakutan  akan  terjadinya  tindakan  ilegal  atau  tindakan  yang  dapat menimbulkan cedera pada penerima atau anggota keluarganya” (Rachmadsyah, 2010).
Dalam  hal  ini,  Indonesia  tidak  memiliki  definisi  hukum  untuk  kejahatan  siber. Sebenarnya,  Undang-Undang  Nomor  11  (sebelas)  Tahun  2008  sebagai  amandemen Undang-Undang  Nomor  19  (sembilan  belas)  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang administratif. Namun, legislator memasukkan  beberapa  ketentuan  tentang  tindak  pidana  (selanjutnya  dalam  tulisan  ini, disingkat penyebutannya menjadi UU ITE). Ketentuan mengenai kejahatan siber dalam UU  ITE.  Jenis  Kejahatan  dalam  UU  ITE,  seperti  meretas  intersepsi  illegal,  mengotori ( defacing ),  pencurian  elektonik, interference ,  memfasilitasi  tindak  pidana  terlarang, pencuri identitas, merupakan kejahatan yang targetnya menggunakan internet, komputer dan  teknologi.  Sebagaimana  kita  ketahui,  jenis  kejahatan  tersebut  merupakan  bentuk kejahatan  baru,  dan  perkembangan  teknologi  telah  menciptakan  media  baru  untuk memberikan  kebebasan  berekspresi.  Oleh  karena  itu,  legislator  mengatur  ulang kejahatan  dalam  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Sebenarnya, semua  jenis  kejahatan  ini  sudah  diatur  dalam  tindakan  kriminal  lainnya  dan  ini menciptakan apa yang disebut Douglas Huzak sebagai kriminalisasi berlebihan.
Pelanggaran  UU  ITE  didominasi  oleh  publikasi  dan  distribusi  kasus  konten ilegal. Menurut Divisi Kejahatan Siber Kepolisian Nasional Indonesia pada tahun 2017, Kepolisian  Nasional  Indonesia  telah  menyelidiki  1.763  laporan.  Dari  jumlah  itu, penipuan  adalah  yang  tertinggi  dengan  767  kasus  diikuti  oleh  pencemaran  nama  baik dengan 528 kasus dan pornografi dengan 100 kasus. Kalau tidak, peretasan adalah yang terendah yang hanya satu kasus (Putra, 2016).
Berbeda  dari  Indonesia,  di  negara-negara  Asia  Tenggara  lainnya  seperti Singapura  dan  Malaysia,  publikasi  dan  distribusi  konten  ilegal  menggunakan  internet, komputer  dan  teknologi  tidak  dianggap  sebagai  bagian  dari  kejahatan  siber.  Di Singapura,  kejahatan  siber  mencakup  UU  Penyalahgunaan  Komputer  yang  melarang beberapa  jenis  kejahatan  siber  seperti  akses  tanpa  izin,  pengungkapan  rahasia, perusakan  atau  kerusakan  sistem  komputer  atau  data  elektronik,  dan  penipuan komputer.
Konsep  kejahatan  siber  berkembang  dari  kejahatan  komputer.  Ini  kembali  ke tahun 1970-an ketika komputer hanya digunakan oleh orang-orang terbatas yang bekerja di  bidang  keamanan.  Jenis  kejahatan  dunia  maya  yang  pertama  adalah  peretasan, perusakan,  virus  komputer,  intrusi  komputer,  dan  penipuan  identitas.  Kemudian  pada 1980-an  dan  1990-an  ketika  komputer  dan  teknologi  telah  menjadi  lebih  utama  dan karena  komputer  dan  internet  menjadi  lebih  banyak  digunakan,  kejahatan  komputer menjadi lebih sering.
The  Budapest  Convention  on  Cybercrime  2001 memiliki  lingkup  kejahatan dunia  maya  yang  terbatas,  merupakan  konvensi  internasional  pertama  yang  membahas kejahatan  internet  dan  komputer.  Meskipun  konsep  kejahatan  siber  tidak  secara  jelas
menyatakan, konsep cybercrime dapat ditemukan dari ruang lingkup cybercrime . Dalam konvensi  tersebut,  jenis  kejahatan  yang  akan  diklasifikasikan  sebagai  kejahatan  dunia maya  terbatas  pada  empat  kelompok  pelanggaran. Pertama ,  pelanggaran  terhadap kerahasiaan,  integritas,  dan  ketersediaan  data  dan  sistem  komputer  dengan  cakupan pelanggaran adalah akses ilegal, intersepsi ilegal, gangguan data, gangguan sistem, dan penyalahgunaan  perangkat. Kedua ,  pelanggaran  terkait  komputer  dengan  dua  lingkup pelanggaran  pemalsuan  terkait  komputer  dan  penipuan  terkait  komputer.  Pelanggaran ketiga  terkait  dengan  pelanggaran  hak  cipta  dan  hak  terkait,  dengan  ruang  lingkup pelanggaran  terkait  dengan  pelanggaran  hak  cipta  dan  hak  terkait.  Yang  terakhir, pelanggaran  terkait  konten  yang  hanya  terbatas  pada  pelanggaran  yang  terkait  dengan pornografi  anak  (Bunga,  2019).  Disimpulkan  bahwa  kecuali  pornografi  anak,  konsep kejahatan  dunia  maya  di  bawah The  Budapest  Convention  on  Cybercrime 2001  tidak mencakup  kejahatan  lama  dengan  penggunaan  komputer,  internet,  dan  teknologi sebagai media untuk melakukan kejahatan sebagai bagian dari kejahatan dunia maya.
Pada  akhirnya,  UU  ITE  akan  diamandemen.  Pada  tahun  2016  ketika  undang- undang  tersebut  diamandemen,  legislator  merevisi  beberapa  ketentuan  mengenai pelanggaran  pidana,  namun,  mereka  tidak  merevisi  konsep  kejahatan  dunia  maya  itu sendiri. Dengan demikian, amandemen kedua harus dilakukan dengan membatasi ruang lingkup  kejahatan  dunia  maya  yang  hanya  merupakan  kejahatan  yang  berakar  dari kejahatan  komputer  dan  perkembangannya  yang  canggih.  Pasal  29  dinyatakan  bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Pelanggaran terhadap Pasal 27 dan Pasal 29 UU ITE memang dapat  dikenakan  sanksi  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  45  UU  ITE.  Di  dalam pasal-pasal UU ITE di atas, disebutkan beberapa unsur delik yang harus dipenuhi untuk menyatakan  bahwa  tindakan  demikian  dapat  dikenai  akibat  hukum  yaitu  adanya  unsur pelanggaran kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pemerasan dan/ atau  pengancaman,  dan  ancaman  kekerasan  atau  menakut-nakuti  (Octora,  2019). Pembentuk  undang-undang  belum  mengakomodasi  tindakan  penguntitan  dalam  dunia maya ( cyber stalking ), sejauh tindakan pendistribusian informasi elektronik oleh pelaku, tidak  mengandung  unsur  pelanggaran  kesusilaan,  perjudian,  penghinaan/pencemaran nama  baik,  pemerasan  dan/  atau  pengancaman,  dan  ancaman  kekerasan atau menakut- nakuti.
Sosial media dalam hal penggunaan sangat mungkin terjadi seseorang membuat lebih dari satu akun anonim, dengan identitas yang sengaja disamarkan, dan akun sosial media  tersebut  sengaja  dibuat  untuk  mengikuti  seseorang.  Pelaku  menguntit  korban misalnya  dengan  memantau  keseharian  dan  rutinitas  korban,  memperhatikan  tempat- tempat  yang  korban  datangi  secara  rutin,  mengirimkan  pesan,  meminta  ( request ) pertemanan,  dan  berusaha  untuk  dapat  berinteraksi  dengan  korban  di  dunia  nyata. Tindakan  seperti  itu  tidak  akan  menimbulkan  masalah  sejauh  terdapat  persetujuan ( consent ) dari orang yang diikuti.
Sebuah  permasalahan  mengenai  kejahatan  siber  jika cyber  stalking merupakan salah  satu  bentuk  kejahatan cyber  crime ,  pengaturan  mengenai cyber  stalking di Indonesia  masih  sangat  awam  dan  minim  penegakan,  hal  ini  dikarenakan  sulitnya ditemukan  pelaku  secara  langsung  karena  mayoritas  dari  pelaku  menggunakan  akun anonym  pada  media  sosial  serta  tidak  jelasnya  mengenai  batasan  persetujuan  akan penggunaan akun media sosial berkaitan dengan peng-inputan/memasukkan data pribadi secara  valid  oleh  pemilik  akun.  Sebagaimana  memahami  makna  sebuah  konsep  yang kemudian daripadanya berawal dari sebuah benda ( term ), dikemukakan atau dijelaskan menggunakan  konsep  yang  barulah  muncul  sebuah  norms  (aturan  yang  dapat diberlakukan)  yaitu  dengan  memahami  konsep  sebuah  jaringan  komputer,  data  diri, kejahatan  siber  dan  dapat  diteliti  tentang  hukum  pidana  yang  juga  bagian  dari  hukum publik  mengatur  tindakan  seseorang,  menetapkan  perbuatan  yang  dilarang,  dan menetapkan  sanksi  atas  pelanggaran  dari  perbuatan  itu.  Berdasarkan  asas  legalitas, hukum  pidana  melalui  peraturan  tertulis  menetapkan  tindakan  apa  saja  yang  dilarang, kemudian menetapkan sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Lain halnya dengan pelaku tindak pidana di dunia nyata, pelaku tindak  pidana  di  dunia  maya  melakukan  tindakannya  dengan  perantaraan  sebuah  akun atau  lebih.  Idealnya,  sebuah  akun  haruslah  menjadi  wadah  atau  sarana  tersedianya informasi  elektronik  yang  akurat  tentang  identitas  diri  dari  pengguna  /  pemilik  akun tersebut.  Sebagai  contoh,  seseorang  membuat  akun  e-mail,  yang  dapat  dimanfaatkan untuk  mengirim  dan  menerima  pesan.  Kemudian,  ketika  ia  akan  membuat  akun  sosial media, dirinya diminta untuk mendaftarkan alamat e-mailnya, dan melakukan beberapa langkah verifikasi data sampai akhirnya akun sosial media tersebut dapat ia gunakan.
Kenyataannya  saat  ini  dengan  mudah  seseorang  dapat  membuat  akun  sosial media  secara  anonim,  menggunakan  nama  samaran  sehingga  segala  aktivitas  yang dilakukan atas nama sosial media itu menjadi sulit dipertanggungjawabkan karena tidak jelas,  siapa  sebenarnya  yang  ada  di  balik  akun  tersebut.  Sampai  saat  ini,  pembuatan akun  media  sosial  secara  anonim  di  Indonesia  masih  sulit  dicegah.  Salah  satu penyebabnya adalah karena platform sosial media hanya menyimpan data alamat e-mail pengguna, sehingga dalam hal terjadi penyalahgunaan sosial media oleh akun anonim, penegakan hukum menjadi sulit dilaksanakan.
Pengaturan mengenai akun anonim di dalam UU ITE, terdapat di dalam Pasal 35 Dengan  demikian,  pengaturan  tentang  larangan  pembuatan  akun  anonim  sudah  ada  di dalam sistem hukum Indonesia, hanya saja pengenaan pertanggungjawaban hukum bagi pembuat akun anonim masih sulit dilakukan. Hal ini disebabkan belum terdapat sistem pendataan pengguna internet yang kredibel, di mana setiap orang dapat membuat akun media sosial dengan berbekal identitas palsu, dan sistem elektronik dari aplikasi media sosial saat ini belum menerapkan sistem verifikasi data yang andal, untuk memastikan keaslian identitas pengguna.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang  menggunakan  tiga pendekatan,  yaitu,  pendekatan  perbandingan  ( comparative  approach )  dan  pendekatan konseptual ( conceptual approach ) (Marzuki, 2016), yang akan sedikit diuraikan sebagai berikut:
1. Pendekatan  yang  pertama  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perbandingan ( comparative  approach ),  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  melakukan  dan menelaah terkait undang-undang dan regulasi di negara lain yang telah menerapkan dengan  baik  dan  terstruktur  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  tindakan pengaturan cyberstalking .
2. Pendekatan  kedua  yang  digunakan  pendekatan  konsep  merupakan  pendekatan konseptual  beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang berkembang di dalam ilmu hukum, maka akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian  hukum,  konsep-konsep  hukum,  dan  asas-asas  hukum  yang relevan  dengan  isu  yang  dihadapi.  Pemahaman  akan  pandangan-pandangan  dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi  penulisan ini  dalam membangun suatu  argumentasi  hukum  dalam  memecahkan  isu  yang  dihadapi  berkaitan  dengan tindakan cyberstalking (Marzuki, 2011).

## Hasil dan Pembahasan
A. Tafsir  mengenai  batasan  pengaturan  hukum  cybercrime  dalam  keterikatan pemidanaan dan pembuktian tindak pidana cyberstalking
Dalam  hal  ini,  Indonesia  tidak  memiliki  definisi  hukum  untuk  kejahatan siber.  Undang-Undang  Nomor  11  (sebelas)  Tahun  2008  sebagai  amandemen Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU  ITE)  adalah  undang-undang  administratif.  Namun,  legislator  memasukkan beberapa  ketentuan  tentang  tindak  pidana  (selanjutnya  dalam  tulisan  ini,  disingkat penyebutannya  menjadi  UU  ITE).  Ketentuan  mengenai  kejahatan  siber  dalam  UU ITE.
Tabel 1 Kejahatan yang menargetkan internet, komputer, dan teknologi Jenis Kejahatan Ketentuan dalam UU ITE Meretas ( Hacking ) Pasal 30 Intersepsi illegal Pasal 31 Ayat (1) dan Pasal 31 Ayat (2) Mengotori ( Defacing ) Pasal 32 Pencurian Elektonik Pasal 32 ayat 2 Interference Pasal 33 Memfasilitasi tindak pidana terlarang Pasal 34 Pencuri Identitas Pasal 35
Tabel 2
konten ilegal dengan menggunakan internet, komputer dan teknologi terkait
untuk melakukan kejahatan Jenis Kejahatan Ketentuan dalam UU ITE Ketentuan dalam UU lain Pornografi Pasa 27 ayat 1 UU Pornografi dan KUHP Judi Pasal 27 ayat 2 KUHP Fitnah Pasal 27 ayat 3 KUHP Pemerasan Pasal 27 ayat 4 KUHP Penipuan Pasal 28 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen Ujaran Kebencian Pasal 28 ayat 2 KUHP Harrasment Pasal 29 KUHP
Sebagaimana  tabel  pertama  yang  menganggap  bentuk  kejahatan  baru, sedangkan  tabel  kedua  dianggap  sebagai  kejahatan  lama,  tetapi  perkembangan teknologi telah menciptakan media baru untuk memberikan kebebasan berekspresi. Oleh  karena  itu,  legislator  mengatur  ulang  kejahatan  dalam  Undang-Undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Sebenarnya,  semua  jenis  kejahatan  ini  sudah diatur  dalam  tindakan  kriminal  lainnya  dan  ini  menciptakan  apa  yang  disebut Douglas Huzak sebagai kriminalisasi berlebihan.
Dari  adanya  pendapat  di  atas  bahwasannya  sebuah  perlindungan  terhadap tindakan  penguntitan  memiliki  nilai  ekonomis  yang  tinggi,  terlebih  lagi  nantinya berkaitan dengan data pribadi, dengan adanya aktivitas penguntitan, tidak menutup kemungkinan  sebuah  tindakan  seorang  hacker,  yang  bisa  juga  mencoba  mencuri data  pribadi,  salah  satu  tindakan  seseorang  yang  terobsesi  untuk  mengetahui  lebih banyak tentang teknologi komputer, informasi yang ingin digali lebih secara illegal. Selanjutnya  yaitu  mengenai  seseorang  membuat  lebih  dari  satu  akun  anonim, dengan  identitas  yang  sengaja  disamarkan,  dan  akun  sosial  media  tersebut  sengaja dibuat untuk mengikuti  seseorang, berdasarkan pengaturan di Undang-Undang ITE sendiri  tidak  dijelaskan  sampai  mana  dan  seperti  apa  penegakan  hukum  dapat dilakukan  terhadap  pelaku cyber  stalking yang  menggunakan  akun  anonim  pada media  sosial  yang  atas  tindakannya  tersebut  menimbulkan  gangguan  secara  tidak transparan.
Terkait  dengan  kekosongan  hukum  di  atas,  Indonesia  dapat  melihat pengaturan  mengenai  hal  yang  serupa  di  beberapa  negara  lainnya  yaitu  beberapa negara  yang  telah  secara  khusus  mengatur  regulasi cyber  stalking seperti  Amerika Serikat,  Alaska,  Kanada,  Polandia,  Spanyol,  dan  Inggris.  Sama  halnya  di  Amerika (kasus  Rebecca  Schaeffer  1989),  pada  tahun  1990  California  adalah  negara  bagian yang pertama memiliki hukum tentang stalking, dibedakannya aturan dari segi usia pelaku  kejahatan  siber.  Kemudian  disusul  New  York  mengundangkan  Code  Penal
240.25 tahun 1994 dan Australia yang juga mengundangkan UU mengenai stalking pada tahun 1998. Sedang, di Indonesia hanya terbatas pada tindakan pengancaman semata.
Cyber stalking menjadi kejahatan baru dalam dunia teknologi informasi dan merupakan masalah serius yang makin berkembang. Di Amerika Serikat, pada tahun 1990  California  adalah  Negara  bagian  yang  pertama  memiliki  hukum  tentang stalking.  Undang-undang  tersebut  dibuat sebagai  hasil  dari  terjadinya  pembunuhan terhadap  aktris  Rebecca  Schaeffer  oleh  Rober  Bardo  pada  tahun  1989.  Kemudian New  York  mengundangkan  Penal code  240.25  pada  tahun  1992  yang  telah  diubah pada  tahun  1994.  Kemudian  negara-negara  bagian  di  Australia  juga  membuat undang-undang  mengenai  stalking  pada  tahun  1998  dan  Indonesia  baru  mengatur tentang  stalking  dalam  UU  ITE  namun  hanya  masih  terbatas  pada  tindakan pengancamannya  semata.  Hukuman  di  Indonesia  untuk  kejahatan  serius  di  dunia maya  sepertinya  kurang  memberi  efek  jera  (Amanda  Lenhart,  Michele  Ybarra, Kathryn Zickuhr, 2011).
Perbandingan  hukum  terhadap  Indonesia  dan  negara  lain  diharapkan  dapat dilakukan  reform  mengenai  adanya  pengaturan  yang  tidak  jelas  agar  terhadap permasalahan  di  Indonesia  mengenai  pelaku cyber  stalking dapat  terselesaikan dengan  dilakukannya  perbandingan  hukum  dengan  peraturan  di  negara  lain.  Maka tujuan perbandingan hukum yang paling tepat dengan permasalahan yang ada pada pembahasan  ini  ialah Legal  Reform dimana Legal  Reform sendiri  dapat  dilakukan karena  adanya  tiga  keadaan  yang  pertama  reform  dilakukan  ketika  sebuah  norma tidak dapat dieksekusi karena memiliki norma yang tidak jelas, kedua reform akan dilakukan  Ketika  sebuah  norma  tumpang  tindih  dengan  norma  yang  lain.  Ketiga, sebuah  reform  dilakukan  apabila  sebuah  norma  belum  diatur  dan  karena  belum adanya pengaturan norma tersebut sebuah masalah tidak dapat diselesaikan. Dengan adanya  latar  belakang  yang  telah  dipaparkan  untuk  menyelesaikan  masalah mengenai  norma  yang  mengatur  tindakan  cyberstalking  dapat  dilakukan  reform karena belum adanya yang mengatur mengenai sanksi yang pasti, penegakan hukum yang jelas atas tindakan cyber stalking , dimana karena hal tersebut banyaknya kasus yang  mengakibatkan  terganggunya  seseorang,  yang  juga  berkaitan  data  pribadi tanpa persetujuan.
Dari  pendapat  di  atas,  dapat  ditarik  sebuah  kesimpulan  mengenai  tujuan yang  ingin  dicapai,  yaitu  untuk  memahami  hukum  itu  sendiri,  terlebih  lagi perbandingan  yang  bertujuan  untuk  mengasumsikan  persamaan  (berbagai  sistem hukum  sejatinya  ada  persamaan).  Tujuan  yang  pasti  tentu  berkaitan  dengan  cara memformalkan dalam membangun sistem (meninjau), terlebih lagi bertujuan untuk menyatukan  hukum  yang  satu,  karena  terkait  dengan  cyber  stalking,  sejatinya bersifat universal, dapat dijangkau dari berbagai wilayah, tidak hanya di Indonesia.
UU  ITE  akan  diamandemen.  Pada  tahun  2016  ketika  undang-undang tersebut  diamandemen,  legislator  merevisi  beberapa  ketentuan  mengenai pelanggaran  pidana.  Namun,  mereka  tidak  merevisi  konsep  kejahatan  dunia  maya
itu sendiri. Dengan demikian, amandemen kedua harus dilakukan dengan membatasi ruang lingkup kejahatan dunia maya yang hanya merupakan kejahatan yang berakar dari  kejahatan  komputer  dan  perkembangannya  yang  canggih.  Pasal  29  dinyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  berisi  ancaman  kekerasan  atau menakut-nakuti  yang  ditujukan  secara  pribadi.  Pelanggaran  terhadap  Pasal  27  dan Pasal 29 UU ITE memang dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU ITE. Di dalam pasal-pasal UU ITE di atas, disebutkan beberapa unsur delik  yang  harus  dipenuhi  untuk  menyatakan  bahwa  tindakan  demikian  dapat dikenai  akibat  hukum  yaitu  adanya  unsur  pelanggaran  kesusilaan,  perjudian, penghinaan/pencemaran  nama  baik,  pemerasan  dan/  atau  pengancaman,  dan ancaman  kekerasan  atau  menakut-nakuti.  Pembentuk  undang-undang  belum mengakomodasi  tindakan  penguntitan  dalam  dunia  maya  ( cyber  stalking ),  sejauh tindakan pendistribusian informasi elektronik oleh pelaku, tidak mengandung unsur pelanggaran  kesusilaan,  perjudian,  penghinaan/pencemaran  nama  baik,  pemerasan dan/ atau pengancaman, dan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti.
B. Perlindungan  hukum  atas  tindak  pidana  cyberstalking  dalam  ranah  hukum pidana di Indonesia
Dari  segi  bahasa,  kejahatan  itu  sendiri  berasal  dari  dasar  jahat  yang mendapat  awalan  “ke”  dan  akhiran  “an”  yang  dalam  kamus  umum  Bahasa Indonesia, kejahatan memiliki makna yakni sifat yang jahat, perbuatan jahat seperti mencuri (Utomo, 2020). Sampai saat ini, tindakan cyberstalking tanpa adanya unsur pelanggaran  kesusilaan,  perjudian,  penghinaan/  pencemaran  nama  baik,  pemerasan dan/ atau pengancaman, dan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti, belum dapat dikenai  hukuman.  Unsur  “mengganggu”  belum  menjadi  dasar  yang  cukup  untuk mengenakan  sanksi  pidana  bagi  pelaku.  KUHP  tidak  mendefinisikan  secara  jelas dan  rinci  mengenai  kejahatan.  Adapun  berkaitan  dengan  makna  kejahatan,  KUHP telah mengatur sejumlah delik kejahatan dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 KUHP. Dari beberapa ahli dan/atau pakar hukum pidana mendefinisikan kejahatan berdasarkan  pemikiran  mereka  masing-masing,  salah  satunya  adalah R.  Soesilo. Definisi  atau  makna  “Kejahatan”  menurut  R.  Soesilo  dalam  karya  buku  yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal  Demi  Pasal”,  yakni  pandangan  untuk  membedakan  makna  dan/atau  definisi kejahatan menjadi dua sudut pandang yaitu sudut pandang secara yuridis dan sudut pandang  dari  segi  sosiologis.  Dilihat  dari  sudut  pandang  segi  yuridis, menurut Soesilo, pengertian  kejahatan adalah  suatu  perbuatan  dan/atau  tingkah  laku  yang bertentangan  dengan  undang-undang  ataupun  aturan  yang  telah  dibuat  dan diterapkan.  Dilihat  dari  sudut  pandang  segi  sosiologis,  definisi  kejahatan  adalah serangkaian  perbuatan  dan/atau  tingkah  laku  yang  selain  merugikan  si  penderita, juga  sangat  merugikan  masyarakat  yaitu  berupa  hilangnya  keseimbangan, ketentraman  dan  ketertiban.  Sedangkan,  pandangan  Soedjono  Soekanto  dimana kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa
yang telah ditentukan kaidah hukum, secara tegas yakni perbuatan yang melanggar larangan  yang  telah  ditetapkan  dalam  kaidah  hukum  serta  tidak  memenuhi  atau melanggar  perintah-perintah  yang  ditetapkan  dalam  kaidah  hukum  yang  berlaku  di kehidupan  bermasyarakat  yang  bersangkutan  bertempat  tinggal  dan/atau  menetap (Christianto, 2016).
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  dapat  ditarik  konklusi  bahwa  pengertian kejahatan  jika  dilihat  dari  sudut  pandang  hukum,  maka  anggapan  bahwa  adanya kejahatan  secara  umum  yakni  terdapat  suatu  perbuatan  yang  jelas  bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan dan sebagai akibatnya akan dikenai sanksi, hal tersebut juga dapat dikatakan bahwasannya bagaimanapun jelek  dan  buruknya  suatu  perbuatan,  sepanjang  perbuatan  itu  tidak  dilarang  dalam perundang-undangan.
Jika  diteliti  lebih lanjut,  pelaku  cyberstalking  biasanya  melakukan  tindakan seperti berikut:
1) Membuat  akun  sosial  media  anonim,  menggunakan  nama  samaran,  dan mengoperasikan akun tersebut dengan sengaja untuk menguntit orang lain.
2) Mengirimkan  pesan  kepada  korban,  di  mana  isi  pesan  berupa  ajakan  untuk berinteraksi atau bahkan bertemu, pernyataan perasaan, dan sebagainya.
3) Pelaku  mengikuti  semua  informasi  yang  ditulis  oleh  korban  /  sasarannya, melalui akun sosial media milik korban.
4) Pelaku  secara  berulang-ulang  membuat  akun  anonim  yang  baru  jika  akun sebelumnya  terdeteksi/dicurigai  melakukan  perbuatan  yang  mengganggu (misalnya: korban mengirimkan report / pengaduan kepada pengelola platform , korban melakukan block akun pelaku karena merasa terganggu.)
Pelaku bertujuan membuat korban mau berinteraksi dengannya, atau apabila korban  menolak,  pelaku  kemudian  melanjutkan  tindakan  untuk  membuat  korban merasa kesal, terganggu atau marah atau bereaksi (Lamintang, 2019).
Di bawah hukum pidana Federal, cyber bullying dan trolling mungkin ilegal. Ini  karena  ada  undang-undang  yang  membuat  penggunaan  internet  untuk mengancam, melecehkan atau menyebabkan pelanggaran, ilegal [Criminal Code Act 1995 (Cth) s 474.17]. Hukuman maksimum untuk pelanggaran ini adalah tiga tahun penjara.  Di  mana  penggunaan  internet  untuk  mengancam,  melecehkan  atau menyebabkan pelanggaran juga melibatkan berbagi materi seksual pribadi, hukuman maksimal  adalah  lima  tahun  penjara.  Meskipun  ada  ketentuan  undang-undang, penuntutan  pelanggaran  jenis  penguntit  sangat  sulit.  Tidak  hanya  harus  ada setidaknya  dua  contoh  perilaku  yang  terbukti  tetapi  elemen  mental  dari  niat  untuk menyebabkan  kerugian  atau  menciptakan  rasa  takut  harus  ditegakkan  oleh  jaksa penuntut  (dalam  setiap  kasus  diandalkan).  Kebijakan  polisi  adalah  untuk memperingatkan pelaku dalam kasus pertama dan ini, dalam sebagian besar kasus, adalah cara yang efektif untuk menangani masalah tersebut.
Pelanggaran  kriminal,  tuduhan  menguntit/ cyberstalking harus  dibuktikan tanpa keraguan. Sebaliknya, aplikasi untuk perintah intervensi hanya mensyaratkan
bahwa  ada  bahaya  pada  keseimbangan  probabilitas.  Selain  itu,  syarat  hukuman penjara  untuk  menguntit  jarang  terjadi,  perintah  intervensi  berpotensi  menawarkan periode perlindungan yang lebih lama daripada hukuman yang dijatuhkan.
Jika kita melihat pengaturan yang terstruktur dari Alaska, terdapat di dalam The  Alaska  Network  on  Domestic  Violence  &  Sexual  Assault.  Alaska  Stalking Laws at a Glance, Tindakan menguntit dibebankan sebagai pelanggaran ringan kelas A  di  Alaska,  dihukum  hingga  satu  tahun  penjara  dan  denda  1000  USD,  tetapi menguntit  tingkat  pertama  (faktor  yang  memberatkan)  jika  berkaitan  dengan tuduhan  kejahatan  yang  jauh  lebih  serius  dengan  hukuman  penjara  5  tahun.  Di Alaska juga terdapat ketentuan khusus yang diatur di dalam Alaska’s Stalking Laws, yang  di  dalamnya  diatur  tindakan  pencegahan  beserta  tindakan  pembuktian  guna mencari tahu pelaku dari kejahatan cyberstalking. Sedangkan di Indonesia berkaitan dengan aktivitas pelaku yang sama sekali tidak mendistribusikan konten melecehkan kesusilaan, menghina atau mencemarkan nama baik, memeras dan/atau mengancam, ataupun menakut-nakuti. Maka, pelaku tidak dapat dikenai tindakan hukum karena masih  terdapat  ketidakjelasan,  apakah  tindakan  demikian  dapat  dikategorikan sebagai  pelanggaran  hukum.  Berbagai  kasus  cyberstalking  terjadi  di  berbagai elemen,  warga  negara,  pemerintah,  perbankan  dan  sebagainya  yang  menimbulkan gangguan  di  tengah-tengah  masyarakat.  Pelaku  melaksanakan  dengan  berbagai modus  sehingga  dirinya  tidak  terkena  jerat  hukum,  khususnya  hukum  pidana,  dan tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  menimbulkan kerugian bagi korban.
Perluasan  undang-undang  memungkinkan  perintah  intervensi  untuk memberikan  alternatif  untuk  penuntutan.  Seperti  halnya  pelanggaran  kriminal, tuduhan  menguntit  harus  dibuktikan  tanpa  keraguan,  sehingga  dalam  hal  terjadi penyalahgunaan  sosial  media  oleh  akun  anonim,  penegakan  hukum  menjadi  sulit dilaksanakan.  Larangan  pembuatan  akun  anonim  belum  ada  dalam  sistem  hukum Indonesia,  dan  pengenaan  pertanggungjawaban  hukum  bagi  pembuat  akun  anonim masih  sulit  dilakukan.  Hal  ini  disebabkan  belum  terdapat  sistem  pendataan pengguna internet yang kredibel, di mana setiap orang dapat membuat akun media sosial  dengan  berbekal  identitas  palsu,  dan  sistem  elektronik  dari  aplikasi  media sosial  saat  ini  belum  menerapkan  sistem  verifikasi  data  yang  andal,  untuk memastikan  keaslian  identitas  pengguna.  Oleh  karena  itu,  dengan  digunakan comparative  approach,  conseptual  approach  agar  memiliki  fungsi  yang  sama terhadap  pertanggungjawaban  pidana  kejahatan  cyberstalking,  dengan  metode pembanding  dikaitkan  dengan  beberapa  konsep  yang  ada  akan  memberikan justifikasi  atas  dilakukannya  perbandingan  berkaitan  tindakan  preventif  dan pertanggungjawaban  terhadap  pelaku  kejahatan  cyberstalking  yang  ditinjau  dari sistem hukum, ekonomi, sosial, budaya. Kebijakan penanggulangan kejahatan siber yang  diharapkan  oleh  kongres  PBB  adalah  melakukan  kriminalisasi  terhadap penyalahgunaan  teknologi  informasi.  Selanjutnya  dalam  uraian  PBB  dikemukakan bahwa ketentuan hukum pidana tersebut hanya boleh dilakukan dalam kasus-kasus
serius,  terutama  yang  berkaitan  dengan  data  yang  sangat  sensitif  atau  informasi rahasia yang dilindungi oleh hukum. Berdasarkan pada penjelasan dari PBB tersebut dan  juga  karena  kebutuhan  bangsa  Indonesia  untuk  membangun,  sejak  21  April 2008,  bangsa  Indonesia  memasuki  babak  baru  dalam  pengaturan  mengenai penggunaan  teknologi  informasi  dan  transaksi  elektronik  yaitu  adanya  pengesahan Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang kemudian  diundangkan  menjadi  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3 (LN Republik Indonesia  Tahun  2008  Nomor  58;  TLN  Republik  Indonesia  Nomor  4843)  dan langkah  pemerintah  untuk  melindungi  keamanan  siber  suatu  negara  dengan membuat  badan  siber  sandi  negara  (BSSN)  pada  tahun  2017,  guna  menanggulangi peningkatan kejahatan siber.
Dalam  hal  pelajaran  yang  dapat  diambil  dari  negara  pembanding  sebagai bentuk metode pendekatan komparatif. Bahwasannya, Alaska tidak sekedar tindakan penegakan  secara  represif,  tetapi  juga  secara  preventif,  bahwa  di  berbagai stakeholder  saling  berkesinambungan,  dan  mendukung.  Sebagai  contoh,  Alaska memasukkan sebuah kurikulum dalam pembelajaran di sekolah-sekolah, agar warga negaranya turut serta memahami ruang lingkup siber, dalam hal ini juga memahami adanya  kejahatan  siber  yang  semakin  hari  semakin  berkembang.  Oleh  sebab  itu, Alaska  dapat  dikenal  sebagai  negara  maju  yang  multipower.  Semakin  hari  dunia siber  semakin  maju,  namun  juga  sangatlah  rawan,  banyak  diminati,  karena kemudahan  akses  dan  kecepatan,  sedangkan  di  Indonesia  tidak  diimbangi  dengan keamanan  siber  yang  baik,  hanya  saja  jika  terjadi  suatu  kejahatan  siber  seperti cyberstalking  yang  berakibat  cyber  harassment  barulah  tindakan  represif  berjalan, dan  itu  masih  juga  sulit  diakomodir,  karena  regulasi  yang  kurang  memadai  dan mejelaskan  secara  detail  sanksi  dan  jenis  tindakan  seperti  apa  yang  dapat  diberi hukuman.
Penetrasi  internet  melalui  cyberspace  telah  menyemai  adanya  deliberasi nilai-nilai  demokrasi  seperti  halnya  kesukarelaan  ( voluntarism ),  kesamaan ( egalitarian ), maupun juga praktik berjejaring ( networking ) menyebar dan diterima secara  meluas  dalam  masyarakat.  Masyarakat  pun  dengan  mudah  dan  cepat  dapat membentuk  peer  group  berdasarkan  kesamaan  minat  maupun  isu  spesifik  tertentu. Selain  itu  pula,  suara  minoritas  yang  selama  ini  termarjinalkan  dalam  praktik majoritarian  pada  sistem  demokrasi  konvensional,  mendapatkan  tempat  untuk mengartikulasikan  kepentingan  dan  identitasnya.  Adanya  ruang  yang  dinamis  dan heterogen  itulah  yang  membuat  publik  ramai  menjadi  netizen  secara  aktif  maupun pasif  dalam  lingkup  ruang  siber.  Oleh  adanya  keadaan  tersebut  hal  ini mencerminkan  bahwasanya  lahirnya  norma  mengenai  data  pribadi  dikarenakan adanya  pergeseran  sarana  komunikasi  yang  lahir  melalui  jaringan  internet  yang menjadi  tak  terbatas,  sehingga  dalam  dunia  maya  tersebut  sangatlah  mungkin terdapat  banyak  pihak  yang  melakukan  berbagai  kegiatan  tanpa  memperhatikan kepentingan orang lain bahkan norma-norma yang ada yang memicu kerugian bagi
pihak  lain,  oleh  karenanya  dengan  adanya  keadaan  tersebut  dibutuhkan  peraturan guna  mengakomodir  serta  menjadi  pagar  terhadap  kepentingan  masing-masing individu.
Mengenai  regulasi  terhadap  keamanan  siber  di  Alaska,  bahwasannya tindakan  yang  dilakukan  Alaska  dengan  memberdayakan  departemen  dan  lembaga federal  dengan  otoritas  hukum  yang  diperlukan  dan  sumber  daya  untuk  mengatasi kejahatan  siber.  Untuk  itu,  berkaitan  dengan  apa  yang  sudah  dijembatani  oleh Pemerintah Alaska, menjadikan warga negaranya paham dan aware terhadap ruang lingkup  kejahatan  siber,  karena  kesadaran  dari  masyarakat  itu  juga  yang  menajdi kunci utama, mereka berpandangan bahwa ruang siber juga salah satu tokoh utama adanya  campur  tangan  human,  manusia  itu  sendiri,  maka  bagaimana  meraka  bisa saling  mengerti  dan  menjaga  satu  sama  lain,  dan  melindungi  data  pribadi  sendiri, dengan berbagai pemahaman yang mereka ketahui.
a. Pengertian Eksistensi
Menurut  kamus  besar  Bahasa  Indonesia  Eksistensi  adalah  keberadaan, kehadiran  yang  mengandung  unsur  bertahan.  Sedangkan  secara  etimologis, eksistensialisme  berasal  dari  kata  eksistensi,  eksistensi  berasal  dari  bahasa Inggris  yaitu excitence ;  dari  bahasa  latin existere yang  berarti  muncu,  ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Dari kata ex berarti keluar dan sistere yang berarti  muncul  atau  timbul.  Beberapa  pengertian  secara  terminologi, yaitu pertama,  apa  yang  ada,  kedua,  apa  yang  memiliki  aktualitas  (ada),  dan  ketiga adalah  segala  sesuatu  (apa  saja)  yang  di  dalam  menekankan  bahwa  sesuatu  itu ada. Berbeda dengan esensi yang menekankan kealpaan sesuatu (apa sebenarnya sesuatu  itu  seseuatu  dengan  kodrat  inherennya  (Bagus,  2016).  Pemahaman secara  umum,  eksistensi  berarti  keberadaan.  Akan  tetapi,  eksistensi  dalam kalangan  filsafat  eksistensialisme  memiliki  arti  sebagai  cara  berada  manusia, bukan lagi apa yang ada, tapi, apa yang memiliki aktualisasi (ada).
b. Pertanggungjawaban Pidana Cybercrime
Pengaturan  tindak  pidana  siber  di  Indonesia  juga  dapat  dilihat  dalam  arti luas dan arti sempit. Secara luas, tindak pidana siber ialah semua tindak pidana yang  menggunakan  sarana  atau  dengan  bantuan  sistem  elektronik.  Itu  artinya semua tindak pidana konvensional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”)  sepanjang  dengan  menggunakan  bantuan  atau  sarana  sistem elektronik  seperti  pembunuhan,  perdagangan  orang,  dapat  termasuk  dalam kategori tindak pidana siber dalam arti luas. Demikian juga tindak pidana dalam Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2011  tentang  Transfer  Dana  (“UU  3/2011”) maupun  tindak  pidana  perbankan  serta  tindak  pidana  pencucian  uang  dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang  Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU TPPU”).
UU  ITE  mengatur  tindak  pidana  siber  formil,  khususnya  dalam  bidang penyidikan.  Pasal  42  UU  ITE  mengatur  bahwa  penyidikan  terhadap  tindak pidana dalam UU ITE dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) dan ketentuan dalam  UU  ITE.  Artinya,  ketentuan  penyidikan  dalam  KUHAP  tetap  berlaku sepanjang  tidak  diatur  lain  dalam  UU  ITE.  Kekhususan  UU  ITE  dalam penyidikan antara lain : Penyidik yang menangani tindak pidana siber ialah dari instansi  Kepolisian  Negara  RI  atau  Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  (“PPNS”) Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Penyidikan  dilakukan  dengan memperhatikan  perlindungan  terhadap  privasi,  kerahasiaan,  kelancaran  layanan publik, integritas data, atau keutuhan data.
Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan  dugaan  tindak  pidana  harus  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum acara  pidana.  Dalam  melakukan  penggeledahan  dan/atau  penyitaan  sistem elektronik,  penyidik  wajib  menjaga  terpeliharanya  kepentingan  pelayanan umum.  Ketentuan  penyidikan  dalam  UU  ITE  dan  perubahannya  berlaku  pula terhadap penyidikan tindak pidana siber dalam arti luas. Sebagai contoh, dalam tindak  pidana  perpajakan,  sebelum  dilakukan  penggeledahan  atau  penyitaan terhadap server bank, penyidik harus memperhatikan kelancaran layanan publik, dan  menjaga  terpeliharanya  kepentingan  pelayanan  umum  sebagaimana  diatur dalam UU ITE dan perubahannya. Apabila dengan mematikan server bank akan mengganggu pelayanan publik, tindakan tersebut tidak boleh dilakukan.
c. Tindak Pidana Cyberstalking
Pentingnya  memahami  makna  dari  tindak  pidana.  Tindak  Pidana menurut  kuliah  Didik  Endro  Purwoleksono  yakni  suatu  aktivitas,  perbuatan, tindakan, gerakan yang melanggar aturan pidana. Istilah tindak pidana, memang dari pandangan ahli para pakar hukum pidana belum juga adanya keseragaman, penggunaan istilah perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan kriminil  atau  delik.  Didik  Endro  Purwoleksono  dalam  bukunya  Hukum  Pidana menggunakan  istilah  tindak  pidana,  beberapa  alasan  yaitu  :  semua  undang- undang  sudah  menggunakan  istilah  tindak  pidana,  misalnya  Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,  Undang-Undang  Kesehatan  pun  dengan  tegas  dalam  Pasal  85 menyebutkan  tindak  pidana.  Tindak  pidana  merupakan  terjemahan  dari  Bahasa Belanda  “ Strafbaar  Feit ”  yang  dalam  bahasa  Inggris  dari  kata Criminal  Act = Offense (Purwoleksono,  2016) . Dengan munculnya internet muncul jenis  dunia yang baru yang sebelumnya tidak pernah dikenal oleh manusia yaitu dunia yang disebut  “virtual  world”  atau  dunia  maya.  Disebut  dunia  maya  karena  dunia tersebut  tidak  seperti  dunia  dimana  kita  hidup  sekarang  ini  dan  melakukan kegiatan. Dunia di mana kita sekarang hidup bersifat physical (fisik), sedangkan virtual world atau dunia maya bersifat non physical (non fisik). Virtual world ini juga sering disebut pula cyberspace (ruang siber) (Sitompul, 2018). Dunia maya atau cyber space merupakan dunia yang tanpa batas atau batas-batasannya tidak dapat  terlihat  dengan  jelas.  Karena  sifatnya  yang border  less atau  tanpa  batas
tersebut  tersebut  maka  dunia  maya  kerap  kali  tidak  memberikan  perlindungan privasi  kepada  penggunanya.  Hal  ini  yang  kemudian  membuat cyber  crime berkembang dengan cepat sejalan dengan perkembangan teknologi salah satunya adalah cyber  crime yang  menyangkut  kejahatan  terhadap  privasi.  Kejahatan terhadap  privasi  yang  dilakukan  di  dunia  maya  ini  disebut cyberstalking .
" cyberstalking " adalah:
1. Tindakan mengancam, melecehkan, atau mengganggu seseorang;
2. Melalui  internet,  dengan  maksud  membuat  korban  takut  akan  tindakan ilegal  atau  luka.  Namun  seperti  halnya  dengan  kejahatan-kejahatan komputer  pada  umumnya,  maka  definisi cyberstalking belum  ada  yang sudah  diterima  secara  universal. Stalking sendiri  memiliki  arti  “ harass somebody  persistently:  to  harass  somebody  criminally  by  persistent, inappropriate, and  unwanted  attention,  e.g.  by  constantly  following, telephoning, e-mailing, or writing to him or her ”.
Apabila stalking itu  dilakukan  dengan  menggunakan  internet  maka perbuatan stalking tersebut  disebut  cyberstalking. Cyberstalking juga  sering disebut cyber harassement . Pelaku kejahatan cyberstalking disebut cyberstalker . Perbuatan stalking pada  umumnya  menyangkut  perbuatan harassing (menggangu)  dan threatening (mengancam)  yang  dilakukan  oleh  seseorang secara  berulang-ulang  atau  terus  menerus.  Gangguan  atau harassment melalui internet  dapat  dilaksanakan  antara  lain  dalam  bentuk  pengiriman  email  yang bersifat abusive , yaitu kata-kata yang menyerang dengan kasar, berisi ancaman (bersifat threatening ) atau berisi kata-kata cabul ( obscene ) yang dilakukan oleh seseorang  kepada  orang  lain.  Bahkan  dengan  berkembangnya  situs  jejaring sosial seperti facebook dan twitter hal semacam ini juga dilakukan melalui situs jejaring sosial tersebut.

## Kesimpulan
Dari pemaparan dalam pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa memahami  hukum  itu  sendiri,  terlebih  lagi  perbandingan  yang  bertujuan  untuk mengasumsikan  persamaan  (berbagai  sistem  hukum  sejatinya  ada  persamaan).  Tujuan yang  pasti  tentu  berkaitan  dengan  cara  memformalkan  dalam  membangun  sistem (meninjau),  terlebih lagi  bertujuan  untuk menyatukan  hukum  yang  satu,  karena  terkait dengan cyber  stalking ,  sejatinya  bersifat  universal,  dapat  dijangkau  dari  berbagai wilayah, tidak  hanya  di  Indonesia.  Bahwasannya  keberadaan  data  pribadi  di  Indonesia belum begitu menjadi urgensi jika dibanding dengan keberadaan data pribadi di Alaska, hal  ini  tercermin  dari  bagaimana  suatu  regulasi  mengatur  mengenai  data  pribadi tersebut,  jika  dibandingkan  dengan  Alaska  dalam  norma  yang  mengatur  terhadap  data pribadi  di  Indonesia  tidak  menjelaskan  secara  rinci  mengenai  batasan  perlindungan terhadap  data  pribadi  sehingga  dalam  penegakannya  seringkali  tidak  dapat mengakomodir  kejahatan  maupun  pelanggaran  yang  melibatkan  penggunaan  data pribadi  sehingga  seseorang  menjadi  korban,  lain  halnya  dengan  Alaska  yang  dalam
penjelasan  diatas  dijelaskan  bahwa  batasan  pembolehan  terhadap  data  pribadi  menjadi masalah yang serius dalam hal perlindungannya, hal ini bukan tanpa maksud dan tujuan melainkan  banyak  hal  yang  menggunakan  dasar  hukum  dalam  melakukan  kegiatan hubungan  bisnis  maupun  tindakan  hukum  yang  melibatkan  data  pribadi,  karena kejahatan  siber  fokus  utamanya  yaitu  pencurian  data,  baik  data  negara  maupun  data perseorangan.  Pengaturan  di  Indonesia  hanya  menjelaskan  data  pribadi  berupa ketentuan  bahwa  penggunaan  setiap  informasi  melalui  media  elektronik  yang menyangkut  data  pribadi  seseorang  harus  dilakukan  atas  persetujuan  orang  yang bersangkutan. Dalam norma tersebut menjadi tidak jelas mengenai dimana batasan data pribadi  yang  dapat  dilindungi  dari  adanya  pengaturan  tersebut.  Utamanya  terhadap pembuatan  akun-akun  anonim,  tidak  ada  batasan  yang  lebih  dan  kuat,  setiap  orang berhak  bebas,  selama  mereka  dapat  menjangkaunya.  Oleh  sebab  itu  dari  adanya kekosongan  norma  mengenai  batasan  pribadi  haruslah  dilakukan legal  reform guna membuat  suatu  norma  yang  dapat  mengakomodir  sebuah  permasalahan  hukum  yang sama  di  dua  sistem  hukum  yang  berbeda.  Selanjutnya,  mengenai  pengaturan  di Indonesia  berupa  tindakan  preventif  suatu  pemerintah  dalam  kasus  kejahatan  siber, karena  di  Indonesia  kesadaran  dari  warga  negara  yang  kurang  akan  pentingnya perlindungan  dan  keamanan  siber,  sehingga  bentuk-bentuk  kejahatan  seperti  peretasan sangat mudah dilakukan.

## BIBLIOGRAFI
Amanda  Lenhart,  Michele  Ybarra,  Kathryn  Zickuhr,  Myeshia  Price  Feeney.  (2012).
Online  Harassment,  Digital  Abuse,  And  Cyberstalking  in  America. Center  for Innovative Public Health Research . https://doi.org/10.1080/21670811.2020.1811743
Bagus,  Lorens.  (2016). Kamus  Filsafat .  Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka  Utama. Google Scholar
Bunga,  Dewi.  (2019).  Legal  Response  to  Cybercrime  in  Global  and  National Dimensions. Padjadjaran Journal of Law , 6 (1), 69–89. Google Scholar
Christianto,  Hwian.  (2016).  Norma  Kesusilaan  sebagai  batasan  penemuan  hukum progresif  perkara  kesusilaan  di  Bangkalan  Madura. Jurnal  Hukum  Dan Pembangunan E Journal , 46 (1), 1–22. Google Scholar
Lamintang,  P.  A.  F.  (2019). Dasar  Dasar  Hukum  Pidana  di  Indonesia .  Jakarta:  Sinar Grafika. Google Scholar
Marzuki,  Peter  Mahmud.  (2011). Penelitian  Hukum (11th  ed.).  Jakarta:  Kencana Prenadamedia Group. Google Scholar
Marzuki,  Peter  Mahmud.  (2016). Penelitian  Hukum, Edisi  Revisi,  Cetakan  Ke-12. Jakarta: Kencana. Google Scholar
Octora,  Rahel.  (2019).  Problematika  Pengaturan  Cyberstalking  (Penguntitan  Di  Dunia Maya) Dengan Menggunakan Annonymous Account Pada Sosial Media. Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi , 11 (1), 77–96. Google Scholar
Perkasa, Roy Eka, Nyoman Serikat, P., & Turisno, Bambang Eko. (2016). Perlindungan Hukum  Pidana  Terhadap  Konsumen  Dalam  Transaksi  Jual/Beli  Online  (E- Commerce) Di Indonesia. Diponegoro Law Journal , 5 (4), 1–13. Google Scholar
Purwoleksono,  Didik  Endro.  (2016).  Hukum  Pidana. Airlangga  University  Press.
Google Scholar
Putra, M. Andika. (2016). Atasi Masalah Dunia Maya, Polri Kembangkan Subdit Cyber Crime . Retrieved from cnnindonesia.com/nasional/20161230213242-20-
183250/atasi-masalah-dunia-maya-polri-kembangkan-subdit-cyber-crime
Rachmadsyah,  Shanti.  (2010). Cyber-stalking:  kejahatan  melakukan  pengintaian melalui penggunaan . Retrieved from https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4bd5f301cea84/cyberstalking/
Sitompul,  Josua.  (2018). Landasan  Hukum  Penanganan  Cybercrime  di  Indonesia .
Retrieved from www.hukumonline.com
Utomo,  Anandito.  (2020). Definisi  Kejahatan  Dan  Jenis  –  Jenis  Kejahatan  Internet . Retrieved from www.hukumonline.com

## Copyright holder :
Andi Fadilah, Renda Aranggraeni dan Sri Reski Putri (2021)
First publication right : Journal Syntax Literate
This article is licensed under: