1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702

## PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERKAIT PEMANGGILAN NOTARIS DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA
Libryawati Eka Putri, Pujiyono
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: librysudiro@yahoo.com

## Abstract
The  establishment  of  theNotaries  Court  of  Honor  solves  the  confusion  of  the  notaries  when  they need  to  answer to the  law  enforcers  in  the  event of  subpoena  and  investigation  related to  original deeds. This article is to find out the role of the Notaries Court of Honorin the event of subpoena and investigation  by  the  Law  Enforcers  by  providing  related legal  efforts  to  the  Notaries  Public themselves.  This  article  isusing  a  normative  juridical  approach  and  literature  review  research methods.  The  Notaries  Court  of  Honorcomprises  The  Central  Notaries  Court  of  Honorand  The Regional  Notaries  Court  of  Honor.  The  roles  of  the  Regional  Notaries  Court  of  Honorduring  the subpoena  of  criminal  suit  investigation  are  to  give  temporary  consent,  conduct  the  preliminary hearing  with  the  concerned  Notary  Public  prior  to  giving  the  consent  or  dissent  to  the  Law Enforcers  and  also  passively  accompanying  the  concerned  Notary  Public.   In  the  event  of  Notary Public  finding  his  or  herself  placed  unfairly  at  a  disadvantage  by  the  decision  of  the  Regional Notaries Court of Honor, then an appeal should  be addressed by the examining council contesting the Regional Notaries Court of Honorto the State Administrative Procedure Court.

## Keywords:The Notaries Court of Honor;The Summoning of Notary; Criminal, Investigation

## Abstrak
Pembentukan  lembaga  Majelis  Kehormatan  Notaris  menjawab  kebingungan  para  Notaris  dalam menghadapi pemanggilan maupun pemeriksaan para penegak hukum yang berkaitan dengan minuta akta.Artikel ini bertujuan untuk mengetahui peran Majelis Kehormatan Notaris terkait pemanggilan notaris  dalam  pemeriksaan  perkara  pidana  serta  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  Notaris terhadap hal tersebut.  Artikel  ini  menggunakan  jenis penelitian hukum dengan  metode pendekatan penelitian yuridis normatif dan  metode pengumpulan data secara kepustakaan.Majelis Kehormatan Notaris  terdiri  dari  Majelis  Kehormatan  Notaris  Pusat  dan  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah. Peran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terkaitpemanggilan Notaris dalam pemeriksaan perkara pidana  yaitu  untuk  memberikan  persetujuan  sementara  kepada  para  penegak  hukum,  melakukan persidangan pemeriksaan terlebih dahulu kepada Notaris sebelum memberikan persetujuan ataupun penolakan  kepada  para  penegak  hukum  serta  mendampingi  Notaris  secara  pasif.Apabila  Notaris merasa  dirugikan  terhadap  keputusan  dari  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah,  maka  dapat dilakukan  upaya  hukum  pembelaan  diri  di  dalam  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  Majelis Pemeriksa  serta  menggugat  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah  ke  Pengadilan  Tata  Usaha Negara.
Kata Kunci: Majelis Kehormatan Notaris; Pemanggilan Notaris; Pemeriksaan,  Pidana
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702

## A. Pendahuluan
Pemerintah  sebagai  pemegang  kekuasaan  rakyat  yang  dipercayakan,  mempunyai tugas  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  umum.  Pelayanan  negara  ini  dibagi menjadi  dua  bidang  besar  yaitu  pelayanan  masyarakat  dalam  bidang  hukum  publik  dan pelayanan masyarakat dalam bidang hukum perdata.(Harris & Helena, 2017)
Untuk  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  dalam  melayani  masyarakat  tersebut diperlukan organ negara. Pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum publik dilakukan  oleh  pemerintah  pelaksana  (eksekutif)/  Pejabat  Tata  Usaha  Negara/  Pejabat Administrasi  Negeri/  Pegawai  Negeri.  Sedangkan  pelayanan  kepada  masyarakat  umum dalam  bidang  hukum  perdata  di  dalam  organ  negara  disebut  pejabat  umum.(Harris  & Helena, 2017)
Dalam  pertimbangan  hukum  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang perubahan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  bahwa  Negara Republik  Indonesia  sebagai  negara  hukum  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menjamin  kepastian,  ketertiban,  dan  perlindunga hukum  bagi  setiap  warga  negara  bahwa,  untuk  menjamin  kepastian,  ketertiban,  dan perlindungan  hukum  dibutuhkan  alat  bukti  tertulis  yang  bersifat  autentik  menegnai perbuatan,  perjanjian,  penetapan,  dan  peristiwa  hukum  yang  dibuat  dihadapan  atau  oleh pejabat  yang  berwenang,  bahwa  Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  menjalankan  profesi dalam memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.(Handoko, 2019)
Keberadaan  jabatan  Notaris  sebagai  salah  satu  pejabat  umum  sangat  populer  dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas di Indonesia. Dalam perkembangannya masyarakat Indonesia dalam melakukan suatu perbuatan, perjanjian ataupun penetapan maka akan lebih memilih  untuk  menggunakan  jasa  Notaris  karena  produk  (dalam  hal  ini  akta)  yang dikeluarkan  oleh  seorang  Notaris  merupakan  suatu  alat  bukti  tertulis  yang  bersifat  otentik dan dianggap sebagai alat bukti yang sempurna. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai  upaya  negara  untuk  menciptakan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi  anggota masyarakat.(Sulihandari, 2013)
Akta  otentik  adalah  suatu  akta  yang  dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh Undang-Undang yaitu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.)
Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan notary , sedangkan dalam bahasa Belanda  disebut  dengan van  notaris ,  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  lalu
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                    ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
lintas hukum.(HS, 2018)Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  UUJN  Perubahan atau  berdasarkan  undang-undang  lainnya.(Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris, n.d.)
Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,perjanjian, dan penetapan  yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  akta  otentik,  sepanjang  pembuatan  akta tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. (Hermawan & Chalim, 2017)
Dalam  praktik  ditemukan  kenyataan  bahwa  ada  akta  notaris  yang  dipermasalahkan oleh  pihak-pihak  yang  tercantum  dalam  akta  ataupun  pihak  lainnya  yang  berkepentingan dengan  akta  tersebut.  Selain  itu,  tidak  jarang  Notaris  menjadi  pihak  yang  turut  serta melakukan  atau  membantu  melakukan  suatu  tindak  pidana  berkaitan  dengan  akta  yang dibuatnya.
Proses  pemeriksaan  perkara  pidanaterdiri  dari  4  (empat)  tahapan  yaitu  Tahap Penyelidikan,  Tahap  Penyidikan,  Tahap  Penuntutan  dan  Tahap  Pemeriksaan  di Pengadilan.(Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum Acara  Pidana,  n.d.)Dalam  proses  tersebut  di  dalamnya  akan  terdapat  proses  pembuktian yang  menekankan  pada  alat  bukti  yang  berdasarkan  Pasal  184  KUHAP,  yaitu  Keterangan saksi,  Keterangan  ahli,  Surat,  Petunjuk,  dan  juga  Keterangan  terdakwa.Notaris  yang dipanggil  sebagai  saksi  dipandang  perlu  kehadirannya  dalam  pemeriksaan  perkara  pidana, dalam  kapasitas  sebagai  pejabat  umum  yang  membuat  akta  autentik,  sehingga  diperlukan kesaksiannya  terhadap  apa  yang  dilihat,  didengar  dan  bukti-bukti  pendukung  dalam pembuatan  akta  autentik  tersebut,  apakah  dalam  prosesnya  terindikasi  adanya  perbuatan pidana atau tidak.
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  pada  Pasal  66 sebelum  adanya  Judicial  Rieview  ke  Mahkamah  Konstitusi,  pada  Pasal  66  ayat  (1) menyatakan ketika Notaris dipanggil untuk proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum atau  hakim  maka  harus  dengan  mendapat  persetujuan  dari  Majelis  Pengawas  Daerah. Namun dalam Pasal 66 A Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pemanggilan Notaris dalam proses pemeriksaan  perkara  pidana  harus  mendapat  persetujuan  dari  Majelis  Kehormatan  Notaris baik dalam kedudukan sebagai saksi maupun tersangka.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                    ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Pembentukan  Majelis  Kehormatan  Notarissebagai  perlindungan  hukum  terhadap Notaris  dalam  kaitannya  menjaga  isi  akta  dan  untuk  menjawab  kebingungan  para  notaris dalam  menghadapi pemanggilan  maupun pemeriksaan  para penegak hukum  yang  berkaitan dengan minuta akta. Notaris dipersilahkan membuka isi akta tanpa merasa menyalahi aturan jika sudah memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.(Saputri, 2017)
Berdasarkan  uraian  dalam  latar  belakang  tersebut,  maka  dalam  penulisan  ini  akan mengkaji  mengenai  bagaimana  peran  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah  terkait pemanggilan  Notaris  dalam  pemeriksaan  perkara  pidana  serta  upaya  hukumyang  dapat dilakukan oleh Notaris terhadap keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah
Permasalahan-permasalahan tersebut akan dikaji dengan teori kewenangan dan teori perlindungan  hukum.  Teori  kewenangan  berasal  dari  terjemahan  bahasa  Inggris,  yaitu authority  of  theory ,    istilah  yang  digunakan  dalam  bahasa  Belanda,  yaitu Theorie  van  het gezag. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan.Wewenang merupakan  lingkup  tindakan  hukum  publik,  lingkup  wewenang  pemerintah,  tidak  hanya meliputi  wewenang  membuat  keputusan  pemerintah  ( bestuur ),  tetapi  meliputi  wewenang dalam  rangka  pelaksanaan  tugas,  dan  memberikan  wewenang  serta  distribusi  wewenang utamanya diterapkan dalam peraturan perundang-undangan.(HS, 2013)
KUHAP  telah  memberikan  wewenang  kepada  penyidik  untuk  melakukan penyidikan,  hal  tersebut  yang  dikatakan  sebagai  kewenangan.Penyidik  mempunyai wewenang  melakukan  pemanggilan  terhadaptersangka  maupun  saksiyang  dianggap  perlu untuk  diperiksa.Dan  sudah  merupakan  kewajiban  pihak  pihak  tersebut  datang  untuk memenuhi panggilan tersebut.
Sedangkan  Menurut  Satjipto  Rahardjo,  perlindungan  hukum  adalah  memberikan pengayoman  terhadap  hak  asasi  manusia  (HAM)  yang  dirugikan  orang  lain  dan perlindungan  itu  diberikan  kepada  masyarakat  agar  dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang diberikan oleh hukum.(Rahardjo, 2000)
UUJN  telah  memberikan  suatuprosedur  khusus  dalam  penegakan  hukum  dan perlindungan  terhadap  Notaris  yangdituangkan  dalam  Pasal  66  UUJN  yang  menetapkan bahwa  pemanggilan dan pemeriksaan Notaris oleh   Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim harus melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.
Artikel  ini  diharapkan  mampu  memberikan  manfaat  baik  secara  teoretis  yaitu sumbangan  pemikiran  bagi  ilmu  pengetahuan  di  bidang  kenotariatan  terkait  pemanggilan notaris  dalam  pemeriksaan  perkara  pidana.  juga  sebagai  bahan  referensi  bagi  kepentingan akademis  sebagai  bahan  tambahan  kepustakaan  bagi  pengembangan  ilmu  hukum.  Serta
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                    ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
memiliki  kegunaan  praktis  yang  dapat  memberi  manfaat  bagi  peneliti  maupun  praktisi hukum dalam memahami ilmu hukum khususnya hukum kenotariatan.
Penelitian  mengenai  Majelis  Kehormatan  Notaris  pernah  dikaji  dan  ditulis  dalam beberapa  jurnal  yaitu  Anang  Alfiansyah dalam  Jurnal Hukum  Kenotariatan (Vol. 1, No. 1, Januari  2019)  dengan  judul  Peran  Majelis  Kehormatan  NotarisTerhadap  Terbukanya Rahasia  Jabatan  Notaris  Dalam  Menjalankan  Jabatan  Publik.  Fokus  permasalahan  yang dikaji  adalah  apakah  terbukanya  kerahasiaan  jabatan  Notaris  merupakan  suatu  perbuatan melawan  hukum.  Serta  peranan  dari  Majelis  Kehormatan  Notaris  dalam  memberikan perlindungan  hukum  bagi  Notaris  terkait  dengan  adanya  suatu  keadaan  yang  membuat terbukanya  kerahasiaan  jabatan  Notaris.(Alfiansyah,  2019).  Evi  Apita  Maya  dalam JurnalIUS (Vol. 5, No. 2, Agustus 2017) dengan judul Kedudukan dan Kewenangan Majelis Kewenangan  Notaris  Dalam  Pembinaan  Notaris.  Fokus  permasalahan  yang  dikaji  adalah batasan  kedudukan  dan  kewenangan  antara  Majelis  Pengawas  dan  Majelis  Kewenangan Notaris  dalam  pembinaan  terhadap  Notaris.(Maya,  2017).  Udi  Hermawan  dan  Munsyarif Abdul Chalimdalam Jurnal Akta (Vol. 4, No. 3, September 2017) dengan judul Kewenangan Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah  Dalam  Memberikan  Persetujuan  Terhadap Pemanggilan  Notaris  Oleh  Penegak  Hukum.  Fokus  permasalahan  yang  dikaji  adalah pelaksanaan  kewenangan  Majelis  Kehormatan  Notaris  dalam  memberikan  persetujuan terhadap  pemanggilan  Notaris  oleh  penegak  hukum  untuk  kepentingan  penyidikan  dan peradilan,  kendala  atau  hambatan  Majelis  Kehormatan  Notaris  dalam  memberikan persetujuan  terhadap  pemanggilan  Notaris  oleh  penegak  hukum  untuk  kepentingan penyidikan dan peradilan serta solusinya.(Hermawan & Chalim, 2017)
Jurnal-jurnal  tersebut  memiliki  fokus  kajian  yang  sedikit  berbeda  dengan  fokus  kajian penelitian  yaitu  dalam  hal  peran  Majelis  Kehormatan  Notaris  dalam  pemanggilan pemeriksaan perkara pidana dan  upaya  hukum  yang dapat dilakukan oleh Notaris terhadap keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  merupakan  penelitian  yang  menyajikan  bagaimana  cara  atau langkah-langkah  yang  harus  diambil  dalam  suatu  penelitian  secara  sistematis  dan  logis sehingga  dapat  dipertanggung  jawabkan  kebenarannya,  oleh  sebab  itu  metode  penelitian memegang  peranan  penting  dalam  kegiatan  penelitian  dan  penyusunan  suatu  karya  ilmiah, dengan metode penelitian akan terlihat jelas bagaimana suatu penelitian itu dilakukan.(Diah & Philips, 2014)
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                    ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Dalam  artikel  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  dengan  metode  pendekatan penelitian  yuridis  normatif  meliputi  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum,  sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini adalah menggunakanmetode  penelitian  kepustakaan  ( library  research ).Setelah  semua  data  yang berkaitan dengan  artikel  ini dikumpulkan, disusun secara sistematis kemudian ditarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus, yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam artikel ini.

## C. Hasil Dan Pembahasan
Majelis  Kehormatan  Notaris  adalah  suatu  badan  yang  mempunyai  kewenangan untuk  melaksanakan  pembinaan  Notaris  dan  kewajiban  memberikan  persetujuan  atau penolakan  untuk  kepentingan  penyidikan  dan  proses  peadilan,  atas  pengambilan  fotokopi Minuta  Akta  dan  pemanggilan  Notaris  untuk  hadir  dalam  pemeriksaan  yang  berkaitan dengan  Akta  atau  Protokol  Notaris  yang  berada  dalam  penyimpanan  Notaris.(Harris  & Helena, 2017)
Ketentuan  pelaksana  mengenai  Majelis  Kehormatan  Notaris  diatur  secara  jelas dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 yang dikeluarkan  pada  tanggal  5  februari  2016.  Adapun  isi  dari  peraturan  Menteri  Hukum  dan HAM  tersebut  mengatur  mengenai  kedudukan  Majelis  Kehormatan  Notaris,  struktur organisasi dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris.
Majelis  Kehormatan  Notaris  terdiri  atas  Majelis  Kehormatan  Notaris  Pusat  dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Beranggotakan 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur pemerintah, Notaris, dan akademisi.
Majelis  Kehormatan  Notaris  Pusat  dibentuk oleh  Menteri  dan  berkedudukan  di  Ibu Kota Negara Republik Indonesia, sedangkan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di ibu kota Provinsi.
Tugas  Majelis Kehormatan Notaris Pusat adalah melaksanakan pembinaan terhadap Majelis  Kehormatan  Wilayah  yang  berkaitan  dengan  tugasnya.  Adapun  fungsi  Majelis Kehormatan  Notaris  Pusat  adalah  melakukan  pengawasan  terhadap  Majelis  Kehormatan Notaris  Wilayah.  (Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  HAM  Nomor  7  Tahun  2016  tentang Majelis Kehormatan Notaris, n.d.)
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                    ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah  tugas  dan  fungsinya  adalah  melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim serta memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris  untuk  hadir  dalam  penyidikan,  penuntutan,  dan  proses  peradilan.  Dan  memberikan perlindungan  kepada  Notaris  terkait  dengan  kewajiban  Notaris  untuk  merahasiakan  isi Akta.(Maya, 2017)
1. Peran  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah  terkait  pemanggilan  Notaris  dalam pemeriksaan perkara pidana.
Didalam  ketentuan  Pasal  66  A  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  tercipta institusi  baru  yang  memiliki  tugas  dan  fungsi  yang  sama  dengan  Majelis  Pengawas Daerah,  yaitu  Majelis  Kehormatan  Notaris  (MKN).  Bahwa  untuk  kepentingan  proses peradilan,  penyidik,  penuntut  umum  atau  hakim  berwenang  mengambil  fotokopi  Akta dan/atau  surat-surat  yang  dilekatkan  pada  Minuta  Akta  atau  Protokol  Notaris  dalam penyimpanan  Notaris  serta  memanggil  Notaris  untuk  hadir  dalam  pemeriksaan  yang berkaitan  dengan  Akta  atau  Protokol  Notaris  yang  berada  dalam  penyimpanan  Notaris diperlukan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.
Peran  Majelis  Kehormatan  Notaris  terkait  pemanggilan  Notaris  dalam pemeriksaan perkara pidana adalah sebagai berikut:(Pihang, Safa’at, & Sucipto, 2016)
a) Majelis  kehormatan  notaris  berwenang  untuk  memberikan  persetujuan  sementara kepada para penegak hukum;
Berdasarkan  Pasal  12  Peraturan  Kementerian  Hukum  dan  Ham  Nomor  7 Tahun  2016  tentang  Majelis  Kehormatan  Notaris  bahwa  dalam  melaksanakan tugsanya  Majelis  Kehormatan  Notaris  dibantu  oleh  Majelis  Pemeriksaan  serta Sekretariat Majelis Kehormatan Notaris.
Dijelaskan  dalam  Pasal  27  Permenkumham  tersebut  pemberian  persetujuan kepada para penegak hukum dalam pemanggilan Notaris terkait pemeriksaan perkara pidana  dilakukan  dalam  hal  adanya  dugaan  tindak  pidana  berkaitan  dengan  minuta akta,  belum  gugur  hak  menuntut  berdasarkan  ketentuan  tentang  daluwarsa  dalam peraturan  perundang-undangan  di  bidang  hukum  pidana,  adanya  penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih, adanya dugaan pengurangan atau  penambahan  atas  minuta  akta,  dan  adanya  dugaan  Notaris  melakukan pemunduran tanggal (antidatum).
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
b) Majelis  kehormatan  notaris  melakukan  persidangan  pemeriksaan  terlebih  dahulu kepada  notaris  sebelum  memberikan  persetujuan  ataupun  penolakan  kepada  para penegak hukum.
Dalam    melakukan  pemeriksaan  terhadap  Notaris  tersebut,  Ketua  Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mmbentuk Majelis Pemeriksa yang terdiri dari 3 (tiga) orang yang merupakan anggota dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.
Pemanggilan  terhadap  Notaris  dilakukan  melalui  surat  yang  ditandatangani oleh Ketua Majelis Kehormatan Wilayah.
Notaris  wajib  hadir  memenuhi  panggilan  Majelis  Pemeriksa  dan  tidak  boleh diwakilkan.  Dalam  hal  Notaris  tidak  hadir  setelah  dipanggil  secara  sah  dan  patut sebanyak  2  (kali)  berturut-turut,  Majelis  Pemeriksa  dapat  mengambil  keputusan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim.(Adjie, 2017)
c) Majelis  kehormatan  notaris  dapat  mendampingi  Notaris  dalam  proses  pemeriksaan perkara pidana.
Pendampingan  yang  dilakukan  oleh  Majelis  Kehormatan  Notaris  tersebut bersifat  pasif  yaitu  hanya  memberikan  keyakinan  kepada  Notaris  ada  yang mendampingi  sehingga  Notaris  yakin  dan  percaya  diri  ketika  harus  berhadapan dengan para aparat penegak hukum.
2. Upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  Notaris  terhadap  keputusan  Majelis Kehormatan  Notaris  Wilayah  terkait  pemanggilan  notaris  dalam  pemeriksaan perkara pidana.
Definisi  upaya  hukum  sendiri  adalah  hak  terdakwa  atau  penuntut  umum  untuk tidak  menerima  putusan  pengadilan  yang  berupa  perlawanan  atau  banding  atau  kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang / KUHAP.(Muhammad Amin, 2009).
Notaris  yang  dipanggil  oleh  penyidik,  penuntut  umum  dan  hakim  dalam  proses pemeriksaan  perkara  pidana  dapat  melakukan  upaya  hukum.  Adapun  bentuk-bentuk upaya hukum tersebut antara lain:
a) Pembelaan diri
Notaris  berhak  untuk  membela  diri  dalam  pemeriksaan  dan  sidang  Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Penyampaian pembelaan diri dibuat secara tertulis dan jika  Notaris  menginginkannya  ia  dapat  melampirkan  surat  bukti  dan  keterangan- keterangan pihak-phak tertentu yang menguatkan pembelaannya.
b) Menggugat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah ke Pengadilan Tata Usaha Negara
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                    ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Jika  Notaris  merasa  dirugikan  atau  hak-haknya  diabaikan  oleh  Majelis Kehormatan Notaris Wilayah untuk memperoleh  pemeriksaan yang transparan, adil, dan  berimbang  dn  diputuskan  oleh  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah  untuk memenuhi  panggilan  tersebut,  maka  Notaris  dapat  menggugat  Majelis  Kehormatan Notaris  Wilayah  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  setempat.  Adanya gugatan  tersebut,  Notaris  tidak  perlu  (dulu)  untuk  memenuhi  keputusan  Majelis Kehormatan  Notaris  wilayah  tersebut  samapai  ada  keputusan  yang  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  dari  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  jika  banding  dari Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara,  dan  jika  kasasi  sampai  ada  putusan Mahkamah Agung.(Adjie, 2017)
Hal  ini  berdasar  pada  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan.
Pasal 48:
“Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa sengketa tata usaha negara, setelah semua upaya hukum (berupa keberatan administrasi dan banding)  telah  ditempuh.”(Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, n.d.)
Pasal 67 ayat (1):
“Bahwa  Penggugat  dapat  mengajukan  permohonan  agar  pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha  Negara  sedang  berjalan,  sampai  ada  putusan  pengadilan  yang memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.”(Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, n.d.)
Keputusan  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah  yang  dapat  diajukan  ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu:(Adjie, 2017)
1) Jika  keputusan  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah  tersebut  merugikan Notaris, misalnya dalam tata cara dan prosedur pemeriksaan terhadap diirnya tidk  transparan  atau  tidak  berimbang  atau  tidak  diberi  kesempatan  untuk membela diri.
2) Jika Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sejak menerima surat permohonan dari Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam jangka waktu 30 hari sejak surat  permohonan  tersebut  diterima  tidak  bersidang  untuk  melakukan pemeriksaan.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                    ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702

## D. Simpulan
Peran  Majelis  Kehormatan  Notaris  terkait  pemanggilan  Notaris  dalam  pemeriksaan perkara  pidana  adalah  memberikan  persetujuan  sementara  kepada  para  penegak  hukum, melakukan  persidangan  pemeriksaan  terlebih  dahulu  kepada  notaris  sebelum  memberikan persetujuan  ataupun  penolakan  kepada  para  penegak  hukum,  serta  mendampingi  Notaris dalam proses pemeriksaan perkara pidana.
Notaris  yang  dipanggil  oleh  penyidik,  penuntut  umum  dan  hakim  dalam  proses pemeriksaan  perkara  pidana  dapat  melakukan  upaya  hukum  keberatan.  Adapun  bentuk- bentuk  upaya  hukum  tersebut  antara  lain  pembelaan  diri  saat  pemeriksaan  oleh  Majelis Pemeriksa dan menggugat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah ke Pengadilan Tata Usaha Negara

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie,  H.  (2017). Memahami:  Majelis  Pengawas  Notaris  (MPN)  Dan  Majelis  Kehormatan Notaris (MKN) . Bandung: Refika Aditama.
Alfiansyah, A. (2019). Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Terbukanya Rahasia Jabatan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Publik. Jurnal Hukum Kenotariatan , 1 .
Diah, S., & Philips. (2014). Metode Penelitian Hukum . Bandung: Alphabeta.
Handoko,  W.  (2019). Dominasi  Negara  Terhadap  Profesi  Notaris  Antara  Ide  Dan  Realitas . Bogor: Roda Publika Kreasi.
Harris, F., & Helena, L. (2017). Notaris Indonesia . Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja.
Hermawan,  U.,  &  Chalim,  M.  A.  (2017).  Kewenangan  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah Dalam  Memberikan  Persetujuan  Terhadap  Pemanggilan  Notaris  Oleh  Penegak  Hukum. Jurnal Akta , 3 .
HS, S. (2013). Penerapan Teori  Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi . Jakarta:  Rajawali Pers.
HS, S. (2018). Peraturan Jabatan Notaris . Jakarta: Sinar Grafika.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .
Maya, E. A. (2017). Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Pembinaan Terhadap Notaris.
JurnalIUS , V . Retrieved from
http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/viewFile/455/pdf_43
Muhammad Amin. (2009). Etika Profesi Notaris Sebagai Pejabat Publik . Jakarta: Bina Cipta.
Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  HAM  Nomor  7  Tahun  2016  tentang  Majelis  Kehormatan
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                    ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## Notaris .
Pihang,  H.  L.  N.,  Safa’at,  R.,  &  Sucipto.  (2016).  Peran  Majelis  Kehormatan  Notaris  Dalam Memberikan Persetujuan Kepada Penegak Hukum Ketika Memeriksa Notaris Yang Diduga Melakukan  Pelanggaran  Hukum  Pidana  Saat  Menjalankan  Jabatanannya  Sebagai  Notaris (Studi Kasus Di Majelis Kehormatan Notaris, Jakarta). Jurnal Hukum .
Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Saputri,  I.  S.  (2017). Peran  Majelis  Kehormatan  Notaris  Dalam  Pembinaan  Notaris  Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 . Universitas Lampung.
Sulihandari, H. (2013). Prinsip- Prinsip Dasar Profesi Notaris . Jakarta: Dunia Cerdas.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris .
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi Pemerintahan .
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana .