Volume 7, Number 1, February 2024 p-ISSN: 2615-0212 | e-ISSN: 2621-2838 https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/dirasah
Accepted: November 2023 Revised: January 2023 Published : February 2024
Manajemen  Sarana Prasarana dalam Meningkatkan Akreditasi Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kota Sawalunto
Elizasri 1, Joni Putra 2 , Fadriati 3
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia e-mail: lizamarlizto@gmail.com 1 ; joniputrauje@gmail.com 2 ; sumartomanajemen@gmail.com 3

## Abstract
Accreditation of the study program is necessary to make sure it never expires. Because it will affect the outcomes of the study program's continued existence as decided by the National Accreditation Board for Higher Education (BAN-PT). Accreditation preparation is a difficult process that demands collaboration and support from all stakeholders to get a respectable accreditation result. The issue is that many parties—especially the school—do not sincerely support the accrediting process. As a result,  effective  communication  is  necessary  for  everyone  to  show  their  seriousness  and  unity.  To raise the value of  accreditation, this  essay explores how infrastructure management  may enhance accreditation. This study employs a qualitative descriptive analytical methodology. Min 2 Sawalunto City is the research location. Based on the study's findings, it can be concluded that, from planning to  implementation  to  evaluation,  the  majority  of  Sawalunto  City's  Min  2  teachers  believe  that  the facilities and infrastructure management with accreditation achievement in the area is high. As an educator,  manager,  supervisor,  administrator,  leader,  and  motivator,  the  school  principal  has demonstrated good facility and infrastructure management. This has allowed him to create a high- achieving educational institution that meets standards for infrastructure.
Keywords: Infrastructure Management; Accreditation; BAN-PT.

## Abstrak
Program  studi  harus  diakreditasi  untuk  memastikan  bahwa  itu  tidak  akan  berakhir.  karena  akan mempengaruhi keberadaan program studi yang diakui oleh BAN PT. Untuk mendapatkan akreditasi yang menguntungkan, persiapan akreditasi membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari semua pihak. Namun, ada masalah dengan sejumlah orang yang tidak benar-benar mendukung proses akreditasi, terutama sekolah. Oleh karena itu, untuk mendapatkan solidaritas dan keseriusan dari semua pihak, komunikasi yang tepat diperlukan. Dalam artikel ini, kita akan menemukan berbagai cara manajemen infrastruktur  dapat  meningkatkan  akreditasi  untuk  meningkatkan  nilai  akreditasi.  Penelitian  ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di Kota Min 2 Sawalunto. Hasilnya menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  guru  di  Min  2  Sawalunto  berpendapat  tinggi  dalam  hal perencanaan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi.  Sebagai  pendidik,  manajer,  motivator,  pengawas, administrator, pemimpin, dan motivator, kepala sekolah telah menerapkan pengelolaan sarana dan prasarana yang efektif.
Kata Kunci: Manajemen Infrastruktur; Akreditasi; BAN-PT.

## Pendahuluan
Pendidikan  harus  terus  berlanjut  seiring  perkembangan  manusia.  Pendidikan  yang  baik  dan berkualitas  pasti  akan  menghasilkan  sumber  daya  manusia  yang  dapat  memaksimalkan  potensi sumber daya lainnya di negara tersebut. Dr. Kartini Kartono mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci  untuk  pembangunan  masa  depan  (Aprijon,  2014).  Ini  berarti  bahwa  pendidikan  diharapkan dapat  mendorong  setiap  orang  untuk  meningkatkan  kualitas  keberadaannya  dan  memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.
Selain itu, pendidikan adalah upaya yang disengaja dan sistematis untuk mendorong, membina, membantu,  dan  membimbing  seseorang  untuk  mengembangkan  potensinya  untuk  meningkatkan kualitas dirinya. Pendidikan adalah upaya untuk mendewasakan manusia seutuhnya (lahir dan batin), baik  oleh  orang  lain  maupun  dirinya  sendiri,  dalam  arti  yang  menuntut  agar  anak-anak  memiliki kemerdekaan  berpikir,  merasa,  berbicara,  dan  bertindak,  serta  percaya  diri  dengan  penuh  rasa tanggung jawab atas semua tindakan dan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari (Basri, 2017).
Pendidikan  dirancang  berdasarkan  perkembangan  dan  potensi  siswa  dan  dipengaruhi  oleh lingkungan mereka. Pendidikan yang diberikan kepada anak-anak sangat penting untuk masa depan bangsa  karena  anak-anak  adalah  penerus  bangsa,  merekalah  yang  akan  membangun  bangsa  untuk berkembang dan maju sehingga tidak tertinggal dari negara lain. Anak yang menerima pendidikan yang komprehensif akan tumbuh dan berkembang dengan baik.
Menurut BAB VII Pasal 42 Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, setiap lembaga pendidikan harus memiliki sarana ygang yang lengkap. Sarana ygang ini termasuk  perabot,  peralatan,  media,  buku  dan  sumber  belajar  lainnya,  bahan  habis  pakai,  dan perlengkapan  lainnya  yang  diperlukan  untuk  menunjang  proses  pembelajaran  yang  teratur  dan berkelanjutan.  Setiap  satuan  pendidikan  harus  memiliki  prasarana  yang  diperlukan  untuk menjalankan  pembelajaran  yang  teratur  dan  berkelanjutan.  Prasarana  ini  harus  mencakup  lahan, kelas, pendidik, pimpinan satuan pendidikan, ruang tata usaha, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, ruang unit produksi, kantin, ruang olahraga, dan tempat bermain (Aprijon, 2014).
Pemerintah  dan  sektor  swasta  telah  berkomitmen  untuk  mewujudkan  tujuan  peningkatan kualitas  sumber  daya  manusia  melalui  berbagai  program  pembangunan  pendidikan  yang  lebih
berkualitas. Mereka menyadari betapa pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan dan betapa pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri.
Sarana  dan  prasarana  sangat  mendukung  dan  memperlancar  proses  pendidikan.  Sarana  dan prasarana  adalah  bagian  integral  dari  proses  pendidikan.  Oleh  karena  itu,  sarana  dan  prasarana pendidikan  tidak  boleh  diabaikan  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan.  Sebaliknya,  mereka  harus dipikirkan dengan cara yang lebih baik untuk  meningkatkan kualitas dan  kuantitasnya di  lembaga pendidikan. Apalagi di era teknologi saat ini, di mana pendidikan harus dapat menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan tuntutan zaman. Dalam suatu organisasi, lembaga, atau lembaga pendidikan, prasarana dan sarana sangat penting.
Tanpa  dukungan,  proses  pendidikan  tidak  akan  berhasil.  Sarana  pendidikan  adalah  semua fasilitas yang diperlukan untuk proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, agar  pencapaian  tujuan  pendidikan  dapat  berjalan  dengan  lancar,  efektif,  teratur,  dan  efektif. Misalnya, gedung, ruang kelas, kursi, meja, dan perangkat pendidikan. Prasarana adalah fasilitas yang secara  tidak  langsung  membantu  proses  pendidikan.  Seperti  kebun,  taman,  jalan,  dan  halaman, semuanya  berfungsi  sebagai  sarana  pendidikan  jika  digunakan  secara  langsung  untuk  mengajar. Misalnya, taman digunakan untuk mengajar biologi atau halaman digunakan untuk olahraga (Mustar, 2014).
Sangat penting bagi sebuah sekolah untuk mengelola sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Sebuah sekolah dengan sarana dan prasarana yang baik juga akan memiliki manajemen  atau  pengelolaan  yang  baik  untuk  mendukung  proses  belajar.  Selain  itu,  diharapkan tersedianya sumber daya pendidikan yang memadai secara kuantitatif, kualitatif, dan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, fasilitas tersebut harus dapat digunakan seoptimal mungkin untuk mendukung proses pendidikan dan pengajaran, baik untuk  guru sebagai  pendidik maupun untuk  siswa sebagai pelajar. Oleh karena itu, manajemen sarana dan prasarana bertanggung jawab untuk mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dan berarti selama proses pendidikan (Mulyasa, 2003, p. 50). Dengan demikian, manajemen sarana dan prasarana memiliki kemampuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan bagi siswa dan guru.
Permendiknas No. 24 Tahun 2007, Pasal  1 menetapkan bahwa standar sarana dan prasarana sekolah  dasar/madrasah  ibtidaiyah  (SD/MI),  sekolah  menengah  pertama/madrasah  tsanawiyah (SMP/MT),  dan  sekolah  menengah  atas/madrasah  aliyah  (SMA/MA)  harus  memenuhi  standar minimum sarana dan prasarana. Penilaian akreditasi sekolah harus memenuhi standar minimum ini.
Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dikenal sebagai akreditasi. Sebagai bagian dari sistem  pendidikan  nasional,  madrasah  diwajibkan  untuk  terus  berupaya  meningkatkan  kualitas pendidikan agar dapat melahirkan lulusan yang berkualitas tinggi yang mampu bersaing dan mampu menghadapi  tantangan  zaman.  Akreditasi  adalah  upaya  untuk  memastikan  bahwa  sistem pembelajaran, sarana dan prasarana, kurikulum, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan memenuhi standar. Dengan demikian, penyeleggaraan pendidikan menghasilkan hasil pendidikan yang buruk, yang merupakan pemborosan waktu, tenaga, dan biaya.
Dalam  peringkat  ini,  yang  dimaksudkan  adalah  posisi  suatu  sekolah  dibandingkan  dengan sekolah  lain  dan  dibandingkan  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Sekolah- sekolah dapat bersaing untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka dengan memberikan predikat A, B, atau C.
Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia  menyatakan  bahwa  Akreditasi Sekolah tahun 2003 adalah suatu proses penilaian kelayakan suatu sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan 13 dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah.  Menurut Suharsimi (2001:256), akreditasi  adalah  penilaian  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  terhadap  sekolah  swasta  untuk menentukan peringkat pengakuan kelayakan.
Berdasarkan  pemahaman  ini,  akreditasi  sekolah  dapat  didefinisikan  sebagai  proses  menilai kualitas  setiap  sekolah  dengan  membandingkan  keadaan  sekolah  dengan  kriteria  yang  telah ditetapkan.  Jika  keadaan  sekolah  lebih  besar  atau  sama  dengan  standar,  maka  sekolah  tersebut dinyatakan terakreditasi. Jika keadaan sekolah lebih kecil, maka sekolah tersebut tidak terakreditasi.
Akreditasi didefinisikan sebagai suatu proses penilaian kualitas dengan menggunakan standar mutu  yang  ditetapkan  dan  terbuka.  Dalam  konteks  akreditasi  sekolah,  akreditasi  sekolah  dapat didefinisikan  sebagai  proses  penilaian  kualitas  sekolah,  baik  negeri  maupun  swasta,  dengan menggunakan standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga akreditasi. Selanjutnya, hasil penilaian digunakan sebagai dasar untuk mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan lembaga yang bersangkutan.
Pembicaraan tentang sumber daya pendidikan di Indonesia selalu dikaitkan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, ayat 1 dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa "Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi  fisik  (Kompri,  2014),  Oleh  karena  itu,  tanggung  jawab  manajemen  sarana  dan  prasarana pendidikan adalah untuk mengatur dan memastikan bahwa sarana dan prasarana tersebut berfungsi dengan baik dan berarti selama proses pendidikan.
Perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventaris, dan penghapusan dan penataa n adalah semua bagian dari pekerjaan pengelolaan ini.  Meskipun  MIN  2  Kota  Sawalunto  adalah sekolah dengan akreditasi  "B", beberapa fasilitas dan prasarana masih kurang, terutama dalam hal peralatan dan kebutuhan air. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang manajemen fasilitas sekolah untuk meningkatkan akreditasi sekolah.

## Metode Penelitian.
Penelitian  ini  adalah  jenis  studi  kasus  (Sugiyono,  2013),  menggunakan  metode  penelitian kualitatif  deskriptif  (Sukmadinata,  2013),  dan  teknik  pengumpulan  datanya  adalah  observasi (Arikunto,  2016).  Peneliti  menggunakan  observasi  langsung,  wawancara  (peneliti  menggunakan teknik  wawancara  tak  terstruktur  (Mulyana,  2008),  dokumentasi,  dan  menggunakan  metode deskriptif.  Dengan menggunakan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh data langsung dari  tempat  penelitian,  seperti  laporan  tertulis,  peraturan,  laporan  kegiatan,  foto-foto,  rekaman kegiatan, dan data yang relevan dengan penelitian. Teknik dokumentasi ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan, memperkuat, dan menguji setiap hasil wawancara dan observasi.
Untuk  menganalisa  data  yang  telah dikumpulkan,  penulis  menggunakan  teknik analisa  data kualitatif.  Data  kualitatif  adalah data  yang  berupa  informasi,  atau  lampiran dari   observasi,   juga uraian   dalam   bentuk  bahasa yang kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk  mendapatkan kejelasan terhadap  suatu  kebenaran  atau  sebaliknya. Analisa  data  dalam  penulisan  ini  dilakukan secara   bertahap,   setelah   data   terkumpul kemudian   dilakukan   pengkategorian   data secara
rinci, sehingga data yang telah ada bisa dipilih-pilihkan.  Analisa  data  ini  dilakukan pada saat dan setelah dilapangan,analisadan pengumpulan data dilakukan secaraberulang-ulang

## Temuan dan Pembahasan.

## Perencanaan Sarana dan Prasarana
Siapa  pun  yang  memfasilitasi  atau  membiayai  pengadaan  fasilitas  pendidikan  sekolah  juga harus  dipertimbangkan  saat  menentukan  sarana  pendidikan  sekolah.  Pihak  sekolah  dapat  meminta pengadaan  sumber  daya  pendidikan  kepada  lembaga  tingkat  atas,  seperti  pemerintah  melalui Kementerian  Agama  provinsi,  kabupaten,  atau  kota.  Mereka  juga  dapat  meminta  komite  sekolah untuk mengajukan RAPBM (Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Madrasah) pada awal tahun akademik, atau mereka dapat meminta sumbangan dari masyarakat. Jika pengajuan pengadaan sarana pendidikan  tersebut  hanya  sebagian  yang  disetujui,  maka  perlu  menentukan  sekala  prioritas  atau sarana yang paling penting dan mendesak yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan. Untuk memudahkan identifikasi, daftar pengadaan sarana harus diurutkan mulai dari nomor terkecil untuk sarana atau fasilitas yang paling penting atau mendesak, dan kemudian diikuti oleh sarana lain sesuai dengan urutan yang sesuai.
Perencanaan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  pada  hakikatnya  mempengaruhi  akreditasi sekolah  sehingga  dapat  meningkatkan  kinerja  personel  sekolah  dan  meningkatkan  kualitas pendidikan. Kinerja para pemimpin pendidikan, khususnya kepala sekolah, sangat berpengaruh pada seberapa baik akreditasi sekolah berjalan.  Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah didasarkan pada beberapa tujuan, menurut Harun (2009:86): “(a) perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana  karena  berkembangnya  kebutuhan  sekolah,  (b)  perencanaan  untuk  penggantian  barang- barang  yang  rusak,  dihapuskan,  atau  hilang,  dan  (c)  perencanaan  sarana  dan  prasarana  untuk persediaan barang”.

## Pengadaan Sarana dan Prasarana
Menurut hasil penelitian, pengadaan sarana dan prasarana di MIN 2 Kota Sawalunto dilakukan sesuai dengan perencanaan kebutuhan yang sudah ditetapkan. Sebelum pengadaan dilakukan, sekolah membuat proposal. Jenis barang yang diminta, jumlah satuannya, merek  dan tipenya, dan taksiran harganya harus dicantumkan secara jelas dalam proposal pengadaan. Pengadaan sarana dan prasarana untuk sekolah melalui pembelian langsung dari toko-toko sarana dan prasarana yang tersedia secara luas.
Pengadaan adalah proses yang dilakukan untuk menyediakan semua jenis fasilitas pendidikan yang  sesuai  dengan  kebutuhan  untuk  mencapai  tujuan  sekolah.  Menurut  Soetjipto  (2010:171), "pengadaan  adalah  kegiatan  untuk  menghadirkan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  dalam  rangka menunjang pelaksanaan tugas-tugas sekolah". Dalam konteks sekolah, pengadaan mencakup semua kegiatan yang dilakukan dengan cara menyediakan semua kebutuhan barang atau jasa berdasarkan hasil  perencanaan  dengan  maksud  untuk  menunjang  kegiatan  pembelajaran  agar  berjalan  secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
Untuk  menjaga  kualitas  fasilitas  yang  ada,  diperlukan  perbaikan.  Perbaikan  adalah  proses pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan memperbaiki atau mengganti instrumen yang baik di antara instrumen sarana dan prasarana yang rusak atau dengan memperbaiki satu unit sarana dan  prasarana  secara  keseluruhan.  Pada  akhirnya,  satu  atau  beberapa  unit  sarana  dan  prasarana tersebut akan dapat digunakan.

## Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Beberapa karyawan ditunjuk oleh kepala MIN 2 Kota Sawalunto untuk memelihara sarana dan prasarana sekolah secara insidental dan rutin. Jika ada kerusakan pada sarana dan prasarana, hal itu akan dilaporkan kepada kepala sekolah dan diputuskan apakah perlu diperbaiki atau diganti dengan sarana  dan  prasarana  tersebut  oleh  atasan  berwenang.  Pemerintah,  donatur,  dan  komite  sekolah memberikan dana untuk pemeliharaan.
Kepala sekolah setiap jenjang pendidikan bertanggung jawab atas penggunaan atau penggunaan sarana dan prasarana sekolah. Untuk memastikan kegiatan tersebut berjalan lancar, kepala sekolah yang  memiliki  wakil  bidang  sarana  dan  prasarana  atau  petugas  yang  bertanggung  jawab  atas penanganan sarana dan prasarana sekolah diberi tugas untuk menyusun jadwal untuk melakukannya. "Penggunaan  barang  habis  pakai  harus  secara  maksimal  dan  dipertanggungjawabkan  pada  tiap triwulan sekali, sedangkan barang tetap dipertanggungjawabkan satu tahun sekali", kata Suryosubroto (2010:116). Terdapat beberapa jenis pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, baik dari segi sifat maupun waktunya. Ini termasuk pemeliharaan sehari-hari, yaitu membersihkan ruang dan perlengkapannya, dan pemeliharaan berkala, yaitu pengecekan, pencegahan, perbaikan ringan, dan perbaikan berat.

## Penghapusan Sarana dan Prasarana
Penghapusan sarana dan prasarana di MIN 2 Kota Sawalunto dilakukan jika memenuhi syarat- syarat  tertentu,  seperti:  sarana  sudah  tua  atau  rusak  berat,  membutuhkan  biaya  yang  besar  untuk diperbaiki, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini, dan dicuri, terbakar, atau musnah oleh bencana alam. Dalam kebanyakan kasus, penghapusan dilakukan dengan dua cara: dimusnahkan atau dilelang kepada guru dan karyawan sekolah.
Menurut  Harun  (2009:88),  "Penghapusan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  adalah  kegiatan meniadakan  barang-barang  milik  negara/daerah  dari  daftar  inventaris."  Dengan  kata  lain, penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap  tidak  berfungsi  sebagaimana  yang  diharapkan,  terutama  untuk  kepentingan  pelaksanaan pembelajaran.
Penghapusan  inventaris  tidak  boleh  mengganggu  tugas  sehari-hari  dan  harus mempertimbangkan  penggantinya,  Kepala  sekolah  dan  karyawannya  harus  mengelompokkan  dan mencatat  semua  barang  yang  akan  dihapus.  Kemudian,  mereka  mengajukan  usulan  penghapusan beserta lampiran jenis barang yang akan dihapus ke Kementerian Agama setelah SK dari kantor pusat tentang penghapusan barang sesuai berita acara yang ada. Barang-barang ini dapat dihapus melalui pemusnahan  atau  pelelangan.  Tujuan  penghapusan  sarana  dan  prasarana  sekolah  adalah  untuk mencegah atau membatasi kerugian yang lebih besar, mengurangi biaya, membebaskan lembaga dari tanggung jawab pengamanan, dan mengurangi beban inventarisasi.
Berdasarkan paparan data diatas menunjukkan bahwa manajemen sarana dan prasarana MIN 2 Kota  Sawalunto  cukup  untuk  meningkatkan  hasil  akreditasi,  sebagian  besar  guru  di  MIN  2  Kota Sawalunto  berpendapat  bahwa  Manajemen  Sarana  dan  Prasarana  dengan  Pencapaian  Akreditasi sangat  baik  dalam  hal  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi.  Kepala  sekolah  telah  melakukan manajemen  sarana  dan  prasarana  dengan  baik.  Sebagai  seorang  pemimpin,  mereka  memiliki  jiwa kepemimpinan  sebagai  pendidik,  manajer,  motivator,  supervisor,  administrator,  leader,  dan
motivator.  Mereka  melakukan  ini  untuk  memastikan  bahwa  institusi  pendidikan  berkualitas  tinggi dan berprestasi serta memenuhi standar sarana dan prasarana.
Hasil analisis menunjukkan bahwa kepala sekolah dan staf sarana dan prasarana menganalisis kebutuhan dan fungsi, melakukan perencanaan sebelum tahun ajaran baru, dan membuat  proposal pengembangan.  Perencanaan  sesuai  prosedur  adalah  faktor  pendukung  manajemen  sarana  dan prasarana dalam meningkatkan akreditasi.
Selain itu, adanya dukungan dari semua anggota staf sekolah.Terlihat bahwa tidak hanya kepala sekolah dan karyawan tata usaha yang mengelola sarana dan prasarana di MIN 2 Kota Sawalunto, tetapi juga seluruh siswa dan guru berpartisipasi dalam mengelola sarana dan prasarana dengan cara yang awet dan tahan lama. Dengan cara ini, kita dapat menghemat biaya pengadaan dan pemeliharaan dalam kasus barang rusak.
Pemahaman  tentang  sarana  dan  prasarana  akan  membantu  pengambil  kebijakan  di  sekolah memahami  bagaimana  sarana  dan  prasarana  dapat  digunakan  untuk  mendukung  terselenggaranya proses  belajar  mengajar,  agar  tujuan  pendidikan  dapat  dicapai  secara  maksimal.  Menurut  Harun (2009:85), manajemen sarana dan prasarana adalah keseluruhan proses yang terdiri dari perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya proses belajar mengajar, agar tujuan pendidikan dapat dicapai. Selain itu,  temuan  ini  menunjukkan  bahwa  fenomena  latar  belakang  pencapaian  akreditasi  berhubungan dengan  sarana  dan  prasarana,  meskipun  banyak  faktor  pendukung  akreditasi  menjadi  lebih  baik. Selain  itu,  hasil  lapangan  menunjukkan  bahwa  penilaian  guru  tentang  Manajemen  Sarana  dan Prasarana memenuhi standar yang cukup. Ini menunjukkan bahwa Manajemen Sarana dan Prasarana di MIN 2 Kota Sawalunto masih membutuhkan peningkatan.
Ketika manajemen sarana dan prasarana pendidikan bekerja dengan baik, mereka bertanggung jawab  untuk  mengatur  dan  menjaga  sarana  dan  prasarana  pendidikan  sehingga  dapat  memberikan kontribusi  secara  optimal  dan  berarti  pada  jalannya  proses  pendidikan.  Kegiatan  pengelolaan  ini mencakup  perencanaan,  pengadaan,  pengawasan,  penyimpanan  inventarisasi,  penghapusan,  dan penataan. Sekolah yang baik harus bersih, rapi, dan indah, yang menciptakan kondisi yang ideal untuk siswa.
Akreditasi  sekolah  harus  menilai  dan  mengevaluasi  standar  berikut:  isi,  proses,  kompetensi lulusan,  pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  sarana  dan  prasarana,  pengelolaan,  pembiayaan,  dan penilaian  pendidikan.  Akreditasi  madrasah  dapat  didefinisikan  sebagai  proses  penilaian  kualitas madrasah, baik negeri maupun swasta, dengan menggunakan standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah  atau  lembaga  akreditasi.  Hasil  penilaian  ini  digunakan  sebagai  dasar  untuk mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan di institusi tersebut (Departemen  Agama  RI,  2005,  5-6).  Selain  itu,  temuan  ini  menunjukkan  bahwa  fenomena  latar belakang pencapaian akreditasi berhubungan dengan sarana dan prasarana, meskipun banyak faktor pendukung akreditasi menjadi lebih baik. Selain itu, hasil lapangan menunjukkan bahwa penilaian guru  tentang  Manajemen  Sarana  dan  Prasarana  memenuhi  standar  yang  cukup.  Ini  menunjukkan bahwa  Manajemen  Sarana  dan  Prasarana  di  MIN  2  Kota  Sawalunto  masih  membutuhkan peningkatan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen sarana dan prasarana adalah komponen yang sangat  penting  yang  harus  diperhatikan  untuk  meningkatkan  dan  meningkatkan  akreditasi  MIN  2 Kota  Sawalunto.  Peneliti  menemukan  sebelas  indikator  yang  digunakan  untuk  menganalisis Manajemen Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Akreditasi di MA Darul Ihsan. Mereka adalah
sebagai berikut: (1) analisis fungsi dan kebutuhan sarana dan prasarana, (2) perencanaan anggaran, (3)  membuat  proposal,  (4)  kuitansi  pengadaan  dan  surat  hibah,  (5)  pencatatan  barang  di  kelas,  di ruang  guru  dan  Kepala  Sekolah,  (6)  pencatatan  barang  di  perpustakaan,  UKS,  dan  toilet,  (7) pencatatan barang di UKS dan toilet, dan (8) jadwal kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana, (9) anggaran pemeliharaan, (10) pemilahan barang, dan (11) penghapusan
Faktor-faktor berikut mendukung peningkatan akreditasi manajemen sarana dan prasarana: (1) Perencanaan sesuai prosedur, yang dapat dilihat dari pengalaman penulis dengan kepala sekolah dan staf sarana dan prasarana yang menilai kebutuhan dan fungsi, melakukan perencanaan sebelum tahun ajaran  baru,  dan  membuat  proposal  pengadaan;  dan  (2)  Aturan  dan  kedisiplinan  dalam  kearsipan. Selanjutnya, catat semua barang di  kelas. (3) Dukungan dari semua anggota staf sekolah. Terlihat bahwa tidak hanya kepala sekolah dan staf tata usaha yang mengelola sarana dan prasarana di MIN 2 Kota Sawalunto, tetapi semua siswa dan guru berpartisipasi dalam mengelola sarana dan prasarana dengan cara yang awet dan tahan lama. Dengan cara ini, kita dapat menghemat biaya pengadaan dan pemeliharaan dalam kasus barang rusak.

## Penutup
Penelitian tentang "Manajemen Sarana Prasarana dalam Meningkatkan Akreditasi MIN 2 Kota Sawalunto"  di  Madrasah  Ibtidaiyah  Negeri  (MIN)  2  Kota  Sawalunto  menunjukkan  bahwa:  1) Manajemen  sarana  dan  prasarana  Madrasah  Ibtidaiyah  Negeri  (MIN)  2  Kota  Sawalunto  berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan akreditasi. 2) Perencanaan sarana dan prasarana Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Kota Sawalunto telah dilakukan dengan baik dan mampu meningkatkan akreditasi. Selain itu, secara keseluruhan memenuhi persyaratan yang berlaku, termasuk pelaporan persyaratan,  pengolahan  data,  dan  penetapan  kebutuan  dana  analisis  kebutuahan.  Dalam  hal pengadaan  dan  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  Madrasah  Ibtidaiyah  Negeri  (MIN)  2  Kota Sawalunto,  prioritas  pengadaan  ditetapkan  sesuai  dengan  kebutuhan,  sehingga  waktu  pelaksanaan dapat  dianggap  kondisional.  Dalam  hal  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana,  Madrasah  Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Kota Sawalunto melakukan pemeliharaan rutin.

## Daftar Pustaka
Aprijon. (2014). Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Guru SLTP. Menara Riau: Jurnal .
Badan  Akreditasi  Nasional  Sekolah/Madrasah.(2009). Kebijakan  dan  Pedoman  Akreditasi Sekolah/Madrasah . Jakarta: Depdiknas.
Departemen  Agama  RI.  (2005). Pedoman  Akreditasi  Madrasah. Jakarta:  Direktorat  Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
E.Mulyasa. (2004). Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Hamiyah,  Nur,dan      Mohammad      jauhar.  (2015). Pengantar  Manajemen  Pendidikan  di  Sekolah . Jakarta: Prestasi pustaka.
Harun, Cut Zahri. (2009). Manajemen Sumber Daya Pendidikan . Yogyakarta: Pena Persada Desktop Publisher
Kompri.    (2014). Manajemen   Pendidikan 2 . Bandung:  Alfabeta.Matin dkk. Manajemen  Sarana dan  Prasarana Pendidikan   Konsep   dan   Aplikasinya. Jakarta:   PT   Rajagrafindo   Persada.
Matin et al.(2016) .Manajemen  Sarana  dan Prasarana     Pendidikan     Konsep     dan Aplikasinya . Jakarta:  PT  Rajagrafindo Persada.
Mulyasa.    (2004). Manajemen    Berbasis    Sekolah:  Konsep,          Strategi          dan          Implementasi . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Jannah,  M.  (2010). Optimalisasi  Manajemen  Sarana  dan  Prasarana  dalam  Meningkatkan  Mutu Pembelajaran di MTs .
Mulyasa, E. (2003). Manajemen Berbasis Sekolah,. Bandung: Remaja Rosda Karya.
Mustar, M. (2014). Manajemen Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers.
Syukur, F. (2011). Manajemen Pendidikan Berbasis Pada Madrasah. Semarang: Pustaka Rizki Putra. Suryosubroto. (2010). Manajemen Pendidikan Sekolah. Jakarta: Rineka Cipta Soetjipto dan Raflis Kosasi. (2009). Profesi Keguruan . Jakarta: Rineka Cipta.
Usman, Husaini. (2009). Manajemen (Teori, Praktik dan Riset Pendidikan) .Jakarta: Bumi Aksara.