“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 4, No. 2 Juni 2021 e-ISSN: 2614-6002

## Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan & Ekonomi
Journal Hompage: http://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/PK/index

## STUDI TENTANG KINERJA PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BIMA
Hariatih 1
1 Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nobel Indonesia, Makassar Email: ratihhariatih@gmail.com Info Artikel Abstrak Keywords : Kinerja DPRD, Fungsi Pengawasan, Fungsi Penganggaran
Kinerja lembaga legislatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah capaian hasil  aktivitas  DPRD  sesuai  dengan  fungsi  dan  wewenang  sesuai  dengan peraturan  pelaksanaan  yang  telah  ditentukan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisa kinerja DPRD dalam bidang penggaran dan pengawasan APBD dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kinerja lembaga DPRD  tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan jenis  penelitian  fenomenologi.  Jenis  data  penelitian  terdiri  dari  data  primer dan data sekunder. Sumber data penelitian adalah  anggota DPRD Kabupaten Bima,  Sekretaris  DPRD,  LSM  dan  Akademisi.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Analisis  data dilakukan  secara  induktif  berdasarkan  data  yang  diperoleh,  selanjutnya dikembangkan  melalui  hubungan  tertentu  untuk  ditarik  suatu  kesimpulan.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  (1)  Kinerja  DPRD  Kabupaten  Bima dalam  Bidang  Pengaggaran  belum  mencapai  tingkat  yang  diharapkan, sebagaiman  terlihat  dalam  hal  (a)  Dalam  melaksanakan  fungsi  anggaran anggota dewan tidak dapat mengoptimalkan proses penyampaian pembahasan dan pengesahan atas rancangan KUA, PPAS, dan RAPBD menurut kerangka waktu,  dan  konsistensi  dengan  dokumen  oleh  perencanaan  lainnya  dan keberpihakkan  pada  kepentingan  masyarakat;  (b)  Anggaran  daerah  sebagai hasil  proses  perencanaan,  selalu  terlambat  dalam  penetapanya;  (c)  Anggota dewan  pada  umumnya  belum  mengerti  dan  memahami  muatan  RPJMD.  (2)
Kinerja  DPRD  Kabupaten  Bima  dalam  Bidang  pengawasan  belum  mengerti prosedur tugas dan wewenang anggota DPRD, sebagaimana terlihat dalam hal (a)  Anggota  Dewan,  belum  fokus  pada  pengawasan  kebijakan,  karena rendahnya  pengetahuan  tentang  anggaran  pada  umumnya;  (b)  Anggota dewan,  belum  berperan  nyata  sebagai  wakil  rakyat,  dalam  posisi  jika  terjadi penyimpangan  dari  kebijakan  atau  kesepakatan  antara  eksekutif.  (c) Pengawasan  anggota  dewan  lebih  pada  pengawasan  politis  dan  kepentingan partainya.

## PENDAHULUAN
Bergulirnya  ketidakpuasan  daerah  terhadap  pola  pembangunan  yang  berlaku selama pemerintahan orde baru, direspon oleh pemerintah transisi dengan ditetapkannya Undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, perspektif undang-undang yang  lama  telah  menguatkan  dominasi  pemerintah  dibandingkan  pemerintah  daerah, sehingga  pemberian  otonomi  kepada  daerah  tidak  dirasakan  secara  nyata.  Diskursus tentang otonomi daerah yang marak tentang pemberitaan di media massa, telah menjadi semacam  tuntutan  kepada  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  apakah
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 4, No. 2 Juni 2021 e-ISSN: 2614-6002
dapat  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  dalam  peraturan  pemerintahan  atau peraturan  pemerintahan  daerah  sebagai  wakil  rakyat  atau  yang  berkonotasi  negatif hanya  sebagai  simbol.  Kinerja  adalah  suatu  hasil  kerja  yang  dicapai  seseorang  dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman,  dan  kesungguhan  serta  waktu.  Kinerja  mengandung  dua  komponen penting  yaitu:  kompetisi;  berarti  individu  atau  organisasi  memiliki  kemampuan  untuk mengidentifikasikan  tingkat  kinerjanya.  Produktivitas;  kompetisi  tersebut  dapat diterjemahkan  kedalam  tindakan  atau  kegiatan-kegiatan  yang  tepat  untuk  mencapai hasil kinerja atau outcome (Wibowo, 2007).
Salah  satu  aspek  penting  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  dan  desentralisasi adalah  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD).  Untuk  mewujudkan  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  yang  luas,  nyata,  dan bertanggungjawab  diperlukan  manajemen  keuangan  daerah  yang  mampu  mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel (Mardiasmo,  2004).  Peran  dalam  pengawasan  di  tingkat  daerah  adalah  dilakukan  oleh DPRD.  Menurut  UU  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  Pasal  41,  DPRD memiliki  fungsi  yaitu:  legislasi,  anggaran  dan  pengawasan.  Pada  DPRD  pengawasan yang dilakukan bersifat politik, dalam arti pengawasannya berbeda dengan pengawasan fungsional  karena  pengawasan  politik  lebih  ditekankan  pada  laporan  pertanggung jawaban keuangan oleh kepala daerah, sedangkan pengawasan fungsional lebih bersifat audit  yang  terperinci  dan  bersifat  administratif.  DPRD  adalah  lembaga  perwakilan  di daerah tempat  masyarakat  untuk  menyampaikan  aspirasi,  lewat  lembaga  DPRD keluar kebijakan-kebijakan  yang  menjadi  dasar  bagi  eksekutif  dalam  menjalankan  roda pemerintahan, yang diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah.
DPRD  yang  salah  satu  fungsinya  adalah  pengawasan  memiliki  andil  dalam mengawal dan mengawasi agar tujuan dari penyusunan APBD dapat terlaksana dengan baik,  tetapi  DPRD  belum  menunjukkan  kinerja  yang  diharapkan,  Anggaran  untuk DPRD  dalam  jumlah  besar  tanpa  perhitungan  yang  rasional  dan  proporsional.  Di beberapa  daerah  ditemui  anggaran  DPRD  yang  berjumlah  sekitar  60%  ke  atas  dari Pendapatan Asli Daerah. Bahkan ada kabupaten yang anggaran untuk DPRD mencapai 100% sampai 135% dari PAD. Hal ini dinilai jelas tidak etis dan tidak rasional. Karena DPRD dalam kedudukannya sebagai wakil rakyat, jika menggunakan 100% PAD untuk keperluan  kegiatannya,  berarti  tidak  menyisakan  penggunaan  anggaran  untuk kepentingan  pelayanan,  perlindungan,  dan  pemberdayaan  masyarakat  sebagai  tugas umum yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
Fenomena  gelombang  tuntutan  yang  dilakukan  oleh  berbagai  elemen  mahasiswa dan aktivis pro demokrasi terhadap lembaga legislatif kita dari pusat hingga ke daerah paling tidak didasari atas beberapa alasan Pertama: Lembaga legislatif yang diharapkan sebagai  “wasit”  dalam  penyelanggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  itu  malah terlibat  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme.  Kedua:  Lembaga  legislatif  di  banyak  daerah ternyata tidak dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. Ketiga: Para wakil rakyat itu ternyata tidak dapat menampung dan menyalurkan aspirasi konstituennya. Keempat:
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 4, No. 2 Juni 2021 e-ISSN: 2614-6002
Para wakil rakyat itu cenderung kepada kekuasaan (power oriented), dan kelima: Secara keseluruhan kinerja lembaga legislatif berada pada posisi yang mengecewakan.
Pencapaian dari suatu kinerja dinilai berdasarkan indikator tertentu yang menjadi pertimbangan  utama,  maka  dari  itu  analisis  standar  belanja  perlu  dibuat  dengan mengacu pada standar satuan harga untuk  mencapai  prestasi  kerja berdasarkan standar pelayanan  minimal.  Penyusunan  dan  Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  dilakukan  secara  terintegrasi  untuk  seluruh  jenis  belanja  guna melaksanan  kegiatan  pemerintahan  yang  didasarkan  pada  prinsip  alokasi  dana.  Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya penguatan kapasitas aparatur yang terlibat langsung  dalam  penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  dan mengawasi penggunaannya.
Hasil penelitian yang dilakukan Sutriyantihadi (2004) untuk melihat atau menilai kinerja  badan  legeslatif  (DPR),harus  berangkat  dari  fungsi-fungsi  atau  peran  yang dilaksanakan  oleh  DPR  artinya  apakah  kinerja  DPR  itu  telah  sesuai  dengan  fungsinya selaku  badan  legeslatif,  jika  fungsi  itu  dilaksankan  dengan  baik,maka  dengan sendirinya,secara sesederhan dapat dikatakan kinerja dengan baik. Menurut Mardiasmo (2004)  Penggunaan  indikator  kinerja  sangat  penting  untuk  mengetahui  apakah  suatu aktivitas  atau  program  telah  dilakukan  dengan  secara  efisien  dan  efektif  yang  pada dasarnya  terdapat  dua  hal  yang  dijadikan  sebagai  indikator  kinerja  yaitu:  (1)  Kinerja Anggaran (Anggaran Policy) adalah alat atau instrument yang dipakai oleh DPRD untuk megevaluasi kinerja kepala daerah. Alat tersebut berupa strategi makro dan policy yang tertuang  dalam  Properda  dan  Renstrada.  (2)  Anggaran  Kinerja  adalah  alat  atau instrument  yang  dipakai  oleh  kepala  daerah  untuk  mengevaluasi  unit-unit  kerja  yang ada dibawah kendali kepala daerah selaku manajer eksekutif.
Untuk  dapat  mengukur  kinerja  organisasi,  harus  diketahui  ukuran  keberhasilan, sehingga  indicator  ukuran  kinerja  itu  tentu  dapat  mereflesikan  tujuan  dan  misi organisasi yang bersangkutan, karena itu berbeda yang satu dengan yang lain. Dwiyanto (1995) mengemukakan ada lima indikator untuk menilai kinerja organisasi publik yaitu: produktifitas,  kualitas  layanan,  responsivitas,  responsibilitas  dan  akuntanbilitas, sehingga  mampu  mewujudkan  lembaga  sebagaimana  keinginan  sehingga  kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban diatur dalam Undang-undang. Hal mana perwakilan rakyat daerah dalam melaksanakan fungsi legislatif sebagai penjelmaan dari kedaulatan rakyat. Menurut  David Apter (1985) fungsi pertama badan legislatif adalah sistem  demokrasi  mewakili  rakyat  dan  membuat  undang-undang,  dalam  konteks Indonesia funsi lembaga legislative di daerah( DPRD) secara eksplisit dituangkan dalam undang-undang  Nomor  27  tahun  2009,  yakni  fungsi  legislative,  fungsi  anggaran,  dan fungsi  kontrol,  dua  fungsi  yang  pertama  legislasi  dan  anggaran,  menenmpatkan hubungan  kekuasaan  horizontal  antara  DPRD  dan  kepala  daerah,  sedangkan  fungsi kontrol  menempatkan  hubungan  kekuasaan  yang  vertikal  dimana  DPRD  diberi wewenang  untuk  mengontrol  pelaksanaan  tugas-tugas  eksekutif  dalam  menjalankan tugas-tugas  pemerintah,  pelaksanaan  pembangunan  dan  pembinaan  kemasyarakatan  di daerah.
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 4, No. 2 Juni 2021 e-ISSN: 2614-6002
Pelaksanaan  fungsi  DPRD  yakni:  (1)  Fungsi  legislasi,  merupakan  kewenangan membentuk  peraturan  Daerah(PERDA),  implementasi  fungsi  baik  DPRD  maupun kepala  daerah  diberi  hak  untuk  mengajukan  rancangan  PERDA  guna  dibahas  untuk mendapatkan  persetujuan  bersama  antara  DPRD  dan  kepala  Daerah,  DPRD menggunakan  hak  inisiatif  mengajukan  usul  Rancangan  PERDA  sebagai  bentuk tanggung jawabnya mewakili rakyat untuk penyelenggaraan otonomi daerah. (2) Fungsi anggaran,  merupakan  kewenangan  DPRD  untuk  menetapkan  APBD  bersama  kepala daerah. Fungsi ini merupakan bagian dari kebijakan publik yang didesain dalam bentuk program-program  pembangunan  dengan  pembiayaan  APBD,  dan  (3)  Fungsi  kontrol, adalah  kewenangan  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  peraturan perundang-undangan  serta  kebijakan  yang  dilaksanakan  pemerintah  daerah. Pengawasan  (kontrol)  pihak  DPRD  terhadap  kebijakan  pemerintah  hanya  mencapai tingkatkan output suatu program.
Fokus penelitian ini adalah mempelajari Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Bima dalam  bidang  penggaran  dan  pengawasan  terhadap  keuangan  daerah  (APBD).  Dengan harapan  hasil  penelitian  ini  dapat  memberikan  informasi  mengenai  peranan  DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan menilai kinerja DPRD. Disamping itu, penelitian ini dapat memberi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya peranan DPRD dalam pengawasan keuangan  daerah  dan  dalam  rangka  mewujudkan good  governance. Sehingga  DPRD diharapkan  dapat  membuat  program  yang  berkontribusi  pada  peningkatan  kualitas  dan kapabilitasnya.  Pengawasan  adalah  segala  kegiatan  dan  tindakan  untuk  memastikan bahwa  pelaksanaan  suatu  kegiatan  tidak  menyimpang  dari  rencana  dan  tujuan  serta rencana  yang  telah  ditetapkan  (Baswir,  dalam  Indriani  &  Baswir,  2003).  Pengawasan juga  diartikan  sebagai  suatu  proses  pegamatan  seluruh  kegiatan  organisasi  untuk menjamin  agar  pelaksanannya  berjalan  sesuai  rencana  ditentukan  (Sondang  dalam Robinson, 2006). Sedangkan pengawasan keuangan daerah merupakan semua tindakan untuk  memastikan  pengelolaan  keuangan  daerah  agar  sesuai  dengan  peraturan  dan tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Pengawasan  tidak  hanya  dilaksanakan  pada  tahap implemetasi  dan  evaluasi  tetap  juga  pada  tahap  perencanaan  (Mardiasmo,  2001). Pengawasan keuangan daerah bukanlah tahap  yang terpisah dari siklus anggaran tetapi merupakan bagian pelengkap pada tahap perencanaan hingga tahap pelaporan.
Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu organisasi terhadap  kinerja  bawahan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  atau  menilai  apakah  kerja yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang- undangan  yang  berlaku,  Indikator  Kinerja  Utama  merupakan  ukuran  keberhasilan  dari suatu  tujuan  dan  sasaran  strategis  kinerja  Dewan  Kabupaten  Bima  dalam  pengawasan anggaran  dalam  Pemerintah  Daerah.  Hasil  dari  penelitian  ini  dimaksud  untuk  melihat pencapaian  kinerja  legislatif  dalam  fungsinya  sebagai  fungsi  penganggaran  dan  fungsi pengawasan dan melihat fenomenologis kinerja anggota DPRD di Kabupaten Bima.
Untuk melihat atau menilai kinerja, badan legislatif (DPRD), harus berangkat dari fungsi-fungsi atau peran yang dilakukan oleh DPRD, artinya apakah kinerja DPRD itu
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 4, No. 2 Juni 2021 e-ISSN: 2614-6002
telah  sesuai  dengan  fungsinya  selaku  badan  legislatif  jika  fungsi-fungsi  itu  dilakukan dengan  baik  maka  dengan  sendirinya,  secara  sederhana  dapat  dikatakan  kinerja  juga baik.  Menurut  Mardiasmo  (2011)  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DPRD  terhadap eksekutif dimaksud agar terdapat jaminan terciptanya pola pengelolaan anggaran daerah yang terhindar dari prakti-praktik kolusi, korupsi dan nepoisme (KKN), baik mulai dari proses  perencanaan,  pengesahan,  pelaksanaan  serta  pertanggung  jawabnya.  Disamping DPRD  mengawasi  secara  langsung  tentang  mekanisme  anggaran,  DPRD  juga menggunakan  aparat  pengawasan  eksternal  pemerintah,  yang  independen  terhadap lembaga  eksekutif  di  daerah  yaitu  Badan  Pemeriksaan  Keuangan  (BPK).  Pengawasan merupakan  tahap  integral  dengan  keseluruhan  tahap  pada  penyusunan  dan  pelaporan APBD.  Sehingga  pengawasan  diperlukan  pada  setiap  tahap  bukan  hanya  pada  tahap evaluasi saja.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  penelitian fenomenologi. Jenis data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data  penelitian  adalah  anggota  DPRD  Kabupaten  Bima,  yakni  anggota  DPRD  yang terpilih  kembali  dan  berpengalaman.  Dari  45  orang  jumlah  anggota  DPRD  Kabupaten Bima, yang dijadikan sebagai informan penelitian dan telah diwawancarai berjumlah 10 orang,  terdiri  dari  komisi  anggota  1,  komisi  2,  komisi  3,  komisi  4,  dan  anggota  badan anggaran  dari.  Selain  infoman  dari  anggota  DPRD,  informan  lain  dari  penelitian  ini adalah  Sekretaris  DPRD,  LSM  dan  Akademisi.  Selain  menggunakan  wawancara, pengumpulan  data  juga  munggunakan  observasi/pengamatan  dan  studi  kepustakaan. Sementara  teknik  pengumpulan  data  yang  lain  juga  menggunakan  teknik  dokumentasi guna  mendukung  data  primer.  Teknik  analisis  data  dilakukan  secara  induktif berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan melalui hubungan tertentu untuk  ditarik  suatu  kesimpulan.  Teknik  analisis  data  secara  kualitatif  bertujuan  untuk memberikan  interpretasi/penafsiran  atas  fakta-fakta  dalam  suatu  fenomena  alamiah secara apa adanya (Moleong, 2004).

## PEMBAHASAN

## Kinerja DPRD dalam Fungsi Penganggaran
Salah  satu  peran  DPRD  menurut  perundang-undangan  nomor  32  tahun  2004 adalah  fungsi  pengaggaran,  Dalam  fungsi  penganggaran  DPRD  memiliki  kewenangan untuk  menyetujui  atau  menolak  dan  menetapkan  RAPBD  yang  diajukan  oleh  pihak eksekutif  menjadi  APBD,  pengetahuan  DPRD  terhadap  mekanisme  penyusunan anggaran mulai dari tahap pengetahuan DPRD sampai pada tahap pertanggung jawaban serta  pengetahuan  DPRD,  tentang  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur mengelola keuangan  daerah APBD.
Proses  penganggaran  diawali  APBD  dari  pembahasan  kebijakan  Umum,  APBD (KUA),  pembahasan  rancangan  APBD  yang  diajukan  oleh  kepala  daerah,  sampai pelaksanaan  dan  pertanggung  jawaban  peraturan  daerah  tentang  APBD  seiring  proses
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 4, No. 2 Juni 2021 e-ISSN: 2614-6002
pelaksanaan  APBD,  Anggota  DPRD  juga  berwenang  melakukan  pengawasan  kinerja pemerintah  daerah  didalam  pendayagunaan  sumberdaya  APBD  dari  perspektif  politik, oreintasi  dasar  dari  peranan  DPRD  dalam  pengaggaran  daerah  saat  ini  berhadapan dengan  isu-isu  krusial  pemerintahan  daerah  yang  berkaitan  dengan  penanggulangan kemiskinan,  peningkatan  aksebilitas  dan  kualitas  pelayanan  dasar  dibidang  pendidikan dan kesehatan, serta pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.
Dalam  situasi  demikian  DPRD  selalu  dituntut  untuk  mencari  upaya  perbaikan pemerintah  daerah  dari  sisi  pengelolaan  keuangan  daerah.  Anggota  DPRD,  sebagai wakil  rakyat  diharapkan  mampu  merepresentasikan  aspirasi  dan  kepentingan  warga kedalam  proses  pengaggaran  daerah.  Ethos  dan  hasil  kerja  anggota  DPRD,  yang demikian  akan  meningkat  kepastian  modal  politik  yang  memang  dibutuhkan  anggota DPRD  dan  struktur  politik  pendukungnya.  Sehubungan  dengan  fungsi  penganggaran oleh  DPRD,  hasil  wawancara  dengan  salah  satu  anggota  banggar  DPRD  Kabupaten Bima yang menyatakan bahwa:
„‟Fokus  sorotan  DPRD  dalam  ketidaktepatan  waktu  menyampaikan  Kebijakan Umum  APBD  (KUA)  oleh  eksekutif  terhadap  DPRD,  dan  keterlambatan penyampaian SKPD yang dimana tahun 2015 ini merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan  jangka  menegah  daerah  (RPJMD)  yang  terakhir  dari  2011-2015 dikabupaten  Bima.  Itu  berarti  untuk  mewujudkan  semua  agenda  pembangunan, diharapkan kinerja dari pihak eksekutif dan legislatif, ketepatan waktu yang harus disesuaikan jadwal penyampainnya”.
Hal  senadapun  disampaikan  oleh  anggota  dewan  Edi  Muhlis,  S.sos.  pada  rapat penetapan APBD tahun 2015, yang menyatakan:
“rapat  paripurna  beberapa  kali  ditunda,  lantaran  ada  beberapa  fraksi  yang  tidak mampu  menyelesaikan  tugas  masing-masing  fraksi,  alasannya,  karena  banyak anggota fraksi  yang tidak masuk kerja, sehingga waktu  pembahasan tidak cukup ditingkat fraksi maupun komisi”.
Dalam  mengimplementasikan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  Tentang Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  dan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan menjabarkan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan  daerah  untuk  kurun  waktu  5  (lima)  tahun.  Rancangan  Pembangunan Jangka  Menegah  daerah  (RPJMD)  merupakan  penjabaran  visi,  misi,  dan  program Bupati  ke  dalam  Strategi  Pembangunan  Daerah,  Kebijakan  Umum  Pembangunan Daerah, Program Prioritas Bupati dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi landasan dan Pedoman bagi  semua  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD),  lembaga-lembaga  vertikal  di daerah,  dunia  usaha,  dan  lembaga  non  pemerintah,  serta  seluruh  masyarakat  luas Kabupaten  Bima,  maka  dalam  proses  penyusunannya  juga  telah  mencerminkan keterlibatan  pihak-  pihak  terkait.  Perumusan  Rancangan  RPJMD  Kabupaten  Bima Tahun  2011-2015,  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  serta  amanat  peraturan perundang-undangan  dilakukan  oleh  Badan  Perencananan  Pembangunan  Daerah (Bappeda)  dengan  memberikan  masukan  kepada  Kepala  Daerah  terpilih  serta
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 4, No. 2 Juni 2021 e-ISSN: 2614-6002
mengakomodir kebutuhan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RPJMD.

## Pembahasan Kebijakan Umum APBD
Penyusunan  kebijakan  umum  APBD  (KUA),  merupakan  tahapan  perencanaan pembangunan  untuk  menghasilkan  dokumen  yang  berisi  kebijakan  bidang  pendapatan belanja,  dan  pembiayaan  serta  asumsi  yang  mendasarinya  untuk  periode  satu  tahun, sebagai  perincian  lebih  teknis  dari  dokumen,  Rancangan  Kerja  Pembangunan  Daerah (RKPD),  kebijakan  pembangunan  tahunan  yang  didukung  oleh  penganggaran dituangkan dalam  kebijakan umum APBD (KUA),  yang merupakan implementasi dari Rancangan  Kerja  Pembangunan  Daerah  (RKPD).  Dengan  sumber  penganggaran  dari dana  APBD  sebagai  acuhan  dalam  penyusunan  Plafon  dan  Prioritas  Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).
Kebijakan Umum APBD (KUA), termasuk formulasi kebijakan anggaran (Budget policy formulation ), yang  dimaksud  sebagai  acuhan  dalam  perencanaan  operasional anggaran  serta  pedoman  penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja    Daerah. Adapun  tujuan  dari  penyusunan  Kebijakan  Umum  APBD,  adalah:  (1)  Memperjelas capaian  kinerja  pemerintah  daerah  dalam  satu  tahun  anggaran;  (2)  Memperbesar penyusunan  perencanaan  operasional  anggaran  ( Budget  opertion  planning );  (3) Memperlancar  pencapaian  visi,  misi,  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan  dalam RPJMD  serta  dokumen  perencanaan  lainnya;  dan  (4)  Menjadi  petunjuk  dan  pedoman dalam  penyusunan  APBD  serta  menjadi  dasar  penyusunan  program  /  kegiatan  untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran.
Pengetahuan  tentang  anggaran  sebagai    proses  untuk  menyusun  rencana pendapatan  dan  belanja  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Kebijakan  Umum  Anggaran (KUA)  merupakan  bagian  dari  dokumen  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  yang berfungsi  sebagai  pedoman  dalam  merencanakan  pembangunan  dan  pengambilan kebijakan di  Daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan  Ir.Suryadin anggota DPRD kabupaten Bima komisi III (Tiga), menyatakan:
“Dokumen  perencanaan  pembangunan  mempuanyai  fungsi  strategis  karena menyangkut pilihan terhadap program kegiatan dan kebijakan  yang dilaksanakan oleh  pemerintah  daerah,  oleh  karena  itu  setiap  anggota  DPRD  seharusnya  lebih memahami  dan  mengerti  tentang  penganggaran,  yang  seharusnya  dibekali  oleh SDM  dan  berbagai  pengalaman  yang  berkaitan  dalam  penganggaran  yang  mesti dimiliki oleh setiap anggota DPRD”.
Pengetahuan dewan tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap  mekanisme  penyusunan  anggaran  mulai  dari  tahap  perencanaan  sampai  pada tahap  pertanggungjawaban  serta  pengetahuan  dewan  tentang  peraturan  perundangan yang  mengatur  pengelolaan  keuangan  daerah  (APBD).  Pengetahuan  dewan  tentang anggaran  erat  kaitannya  dengan  fungsi  penganggaran  dan  fungsi  pengawasan  yang dimiliki oleh anggota dewan. Fungsi penganggaran menempatkan anggota DPRD untuk selalu ikut dalam proses anggaran bersama-sama dengan eksekutif. Fungsi pengawasan
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 4, No. 2 Juni 2021 e-ISSN: 2614-6002
DPRD  memberikan  kewenangan  dalam  pengawasan  kinerja  eksekutif  dalam pelaksanaan  APBD.  Dalam  situasi  demikian  anggota  DPRD  dituntut  memiliki keterampilan  dalam  membaca  “anggaran”  serta  memiliki  kemampuan  terlibat  dalam proses anggaran didaerah sehingga DPRD dapat bekerja secara efektif dalam melakukan pengawasan  terhadap  pelaksanaan  anggaran.  Hal  senadapun  dilontarkan  oleh  dosen STISIP (Sekolah Tinggi Ilmu Politik) Bima Syarif Ahmad, M.Si menyatakan:
“Bahwa buruknya kinerja DPRD dalam pemahaman tentang anggaran, merupakan kendala  dalam  menyusun  dan  menyepakati  APBD,  yang  seharusnya  tingkat pendidikan  dan  pengalaman  politik  lebih  diproritaskan  dalam  merekrut  setiap calon  anggota  legislatif  yang  akan  diusung  oleh  partai  politik.  Karena  kemajuan pembangunan  didasari  pada  tingkat  sumber  daya  manusia,  bagaimana  anggota dewan melaksanakan tuntutan rakyat jikaulah visi, misi dan sasaran pembangunan daerah  tidak  diketahui  oleh  anggota  dewan  Kabupaten  Bima  yang  pada umumnya”.
Proses  alokasi  anggaran  bukan  sekedar  proses  administrasi,  tetapi  juga  politik. Memastikan  anggaran  sesuai  prioritas  harus  dilakukan  oleh  DPRD  sejak  penyusunan rencana  jangka  menengah  daerah  hingga  proses  KUA  dan  PPAS.  Hal  ini  dilakukan untuk  mengetahui  dan  mengidentifikasi  dengan  jelas  alokasi  dana  dalam  anggaran pemerintah daerah dengan harapan agar tidak terjadi penyelewengan.

## Kinerja  DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
Pengawasan  anggaran  meliputi  seluruh  siklus  anggaran,  mulai  dari  tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggung jawaban. secara sederhana pengawasan anggaran  merupakan  proses  pengawasan  terhadap  kesesuaian    perencanaan  anggaran dan  pelaksaannya  dalam  melaksanakan  pembangunan  daerah.  Pengawasan  terhadap pelaksanaan  perlu  dilakukan.  hal  ini  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  seluruh kebijakan  publik  yang  terkait  dengan  siklus  anggaran  dilaksanakan  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  berorentasi  pada  perioritas  publik. pengawasan  anggaran  secara  yuridis  telah  diatur  baik  ditingkat  undang-undang, peraturan pemerintah maupun dalam peraturan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah.  Dalam  konteks  pengelolaan  keuangan,  pengawasan  terhadap  anggaran dijelaskan  dalam  peraturan  pemerintah  nomor  58  tahun  2005  tentang  pengelolaan keuangan  daerah  pasal  132  yang  menyatakan  bahwa  DPRD  melakukan  pegawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD.
Fungsi  pengawasan  terhadap  APBD  harus  berpihak  kepada  kepentingan masyarakat  dan telah tepat  sasaran sehubungan dengan hal  tersebut  salah  satu  anggota komisi III, Drs. Mustahid menyatakan bahwa:
“Pengawasan  terhadap  APBD  lebih  bersifat  normatif,  sepanjang  tidak  ada permasalahan  atau  pelaporan  tentang  anggaran  APBD.pengawasan  APBD  harus ternsparansi  karena  ini  merupakan  ketentuan  publik  sehingga  masyarakat  juga berhak  mengawasi  APBD,karena  tugas  DPRD  yang  melekat  pada  kerja  dan kinerja pemerintah”.
Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa  proses  pengawasan  dibutuhkan  pengetahuan  dan pengalaman  dewan  tentang  anggaran  sangatlah  penting,  sehingga  proses  pengawasan
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 4, No. 2 Juni 2021 e-ISSN: 2614-6002
APBD  lebih  trasparansi,  dan  akuntanbel  karena  selama  ini  masih  ada  ketertutupan dalam  pelaksanaan  program  atau  proyek,  dengan  contoh  kasus  yang  kita  lihat  dalam ketentuan panpres Nomor 54 tahun 2009  yang mengharuskan ada papan nama proyek, kenyataan tidak selalu ada
“Jangankan masyarakat anggota dewanpun kadang tidak menegetahui ada proyek dilokasi itu”.
Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu tentang  kebijakan  publik,  dan  proses  pembentukannya.  Ketersediaan  informasi  seperti itu, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa  memberikan  hasil  yang  optimal  bagi  masyarakat  serta  mencegah  terjadinya kecurangan  dan  manipulasi  yang  hanya  akan  menguntungkan  salah  satu  kelompok ,masyarakat  saja  secara  tidak  proporsional.  Berkenaan  pada  tingkat  kepuasan,  dalam kinerja  DPRD  dalam  melaksanakan  fungsi  pengawasan  tersebut,  informan  dari akademisi,  mengatakan  belum  puas,  dikarenakan  pada  umumnya  anggota  legislatif sekarang  ini  belum  memahami  fungsinya  sebagai  wakil  rakyat.  Menurut  Mardiasmo (2004),  transparansi  merupakan  keterbukaan  pemerintah  dalam  membuat  kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.
Penyusunan  KUA-PPAS  dan  RAPBD  Tahun  2015  tersebut,  mengacu Permendagri  Nomor  37  Tahun  2014  yang  merupakan  dokumen  tahunan  daerah digunakan  sebagai  pedoman  dan  arahan  untuk  menyusun  Rancangan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (RAPBD).  Dokumen  tersebut  juga  sebagai  pedoman yang  dijadikan  dasar  dalam  penyusunan  RAPBD  agar  APBD  untuk  dijalankan berdasarkan  fungsinya  sebagai  instrumen  pendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan  dasar otorisasi  anggaran  dalam  mendukung  penyelenggaraan  tugas-tugas  pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten  Bima Tahun 2012 tercatat sebesar 5,90% atau mengalami  peningkatan  dibanding  tahun  2011  5,63%.  Pada  tahun  2013,  pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 6,19% dan pada tahun 2014  diatas 6,21%, sehingga pada tahun  pada  tahun  2015  diperidiksikan  mencapai  diatas  6,21%.  Dengan  kenaikan  ini seharusnya  masyarakat  pada  tingkat  pendidikan  dan  kesehatan  sudah  mengalami kemajuan, yang dilihat dari kesehatan tidak adanya lagi anak-anak yang menderita gizi buruk,  kematian  ibu  melahirkan  dikarenakan  lambat  penanganannya,  dan  dilihat  dari pendidikan masih banyak anak-anak yang putus sekolah karena tidak mampu membayar uang  sekolah,  hal  ini  menjadi  keperihatinan,  maka  seharusnya  pemerintah  perlu melakukan langkah-langkah untuk menagani masalah ini, dalam laporan LKPJ Bupati, harusnya menjelaskan sekurang-kurang pencapain target dan sasaran program sehingga dapat terukur secara kualitatif dan kuantitatif.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan  bahwa  (1)  Kinerja  DPRD  Kabupaten  Bima,  dalam  Bidang  Pengaggaran belum  mencapai  tingkat  yang  diharapkan,  sebagaiman  terlihat  dalam  hal  (a)  Dalam
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 4, No. 2 Juni 2021 e-ISSN: 2614-6002
melaksanakan  fungsi  anggaran  anggota  dewan  tidak  dapat  mengoptimalkan  proses penyampaian  pembahasan  dan  pengesahan  atas  rancangan  KUA,  PPAS,  dan  RAPBD menurut  kerangka  waktu,  dan  konsistensi  dengan  dokumen  oleh  perencanaan  lainnya dan  keberpihakkan  pada  kepentingan  masyarakat;  (b)  Anggaran  daerah  sebagai  hasil proses  perencanaan,  selalu  terlambat  dalam  penetapanya;  (c)  Anggota  dewan  pada umumnya  belum  mengerti  dan  memahami  muatan  RPJMD.  (2)  Kinerja  DPRD Kabupaten  Bima  dalam  Bidang  pengawasan  belum  mengerti  prosedur  tugas  dan wewenang anggota DPRD, sebagaimana terlihat dalam hal (a) Anggota Dewan, belum fokus  pada  pengawasan  kebijakan,  karena  rendahnya  pengetahuan  tentang  anggaran pada umumnya; (b) Anggota dewan, belum berperan nyata sebagai wakil rakyat, dalam posisi  jika  terjadi  penyimpangan  dari  kebijakan  atau  kesepakatan  antara  eksekutif.  (c) Pengawasan anggota dewan lebih pada pengawasan politis dan kepentingan partainya.

## DAFTAR PUSTAKA
After David E. 1985. Pengantar Analisa Politik. Jakarta: LP3ES Swasta, Basu. 2002. Manajemen Pemasaran . Jakarta: Lyberti. Deddi Noordiwan. 2006. Akunatnsi Sektor Publik . Jakarta: Salemba Empat.
Dwiyanto Agus, 1995. Reformasi Birokrasi Public Indonesia. Yogyakarta:  Pusat Study Kependudukan dan Kebijakan. Universitas Gajah Mada.
Ferdinant  Nuru  dan  Lydia  Mawikere  2013,  Pengaruh  Latar  Belakang  dan  Pengalaman Politik  Terhadap  Kinerja  Dewan  Dalam  Pengawasan  APBD,  Jurnal Accountanbility Vol 2 no 1, Juni 2003.
Ghozali  Imam,  2011,  Aplikasi  Analisis  Multivaret,  Semarang  :  BP  Universitas Dipenegoro.
Halim  Abdul.2012,  Akuntansi  Sektor  Publik.  Akuntansi  keuangan  Daerah,  Jakarta Selatan, Salemba Empat.
Haryadi Agus et,al 2003, Bilameral Bukan Federal  kelompok DPD di MPR
Jaka  Winarna  Dan  Sri  Murni  2006,  Pengaruh  Personal  Background  Dan  Pengetahuan Tentang  Anggaran  terhadap  Peran  DPRD  Dalam  pengawasan  Keuangan Daerah.Jurnal Symposium Akunatnsi X 2007 di Unhas.
Josep  RawoKaho,  1991,  Perspektif  Otonomi  Daerah  NKRI  (Identitas  yang mempengaruhi penyelenggara), Rajawali Jakarta.
Jufri  Darma  Dan  Ali  Fikri  2012,  pengaruh  Pengetahuan  Dewan  tentang  anggaran terhadap, pengawasan Keuangan daerah partisipasi  Nomor 1 Juni 2012.
Kartiwa  H.A,2009.  Implementasi  peran  dan  fungsi  DPRD  Dalam  mewujudkan GoodGovernance, Pascasarjan Universitas Padjajaran Bandung.
Krina,  2003,  Indikator  dan  alat  ukur  princip  Transparansi  partisipasi  dan akuntanbilitas,(Web htpp///www goodgoverance.com).
Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
La Palambora, J.1974, Politcs With In National. Engelewood Cliffs, Prentice Hall Inc.
Laksono  Agung,2009,  Fungsi  DPR-RI  Pasca  perubahan  UUD  1945,  Dalam  Jurnal majelis
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 4, No. 2 Juni 2021 e-ISSN: 2614-6002
Mardiasmo,  2001,  Pengawasan,  pengendalian,  dan  Pemeriksaan  Kinerja  pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, Andi Jokjakarta
_________,  2003,  Konsep  Ideal  Akuntanbilitas  Dan  Transparansi  Organisasi  Layanan Publik, Majalah Swara MEP, Jokjakarta.
Moleong, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung PT Remaja Rosta Karya. Mudyahardjo Redja, 2009, Pengantar Pendidikan Jakarta Rajawali Press Jakarta, Sastroadmodjo,Sujiono,1995, Perilaku politik , Semarang,IKIP Semarang  Press. Sanit Arbi,1995, Sistem Politik Indonesia, Rajawali press Jakarta.
Sopana  Dan  Mardiasmo  2003,  Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat  dan  Transparansi Kebijakan  Publik  terhadap  hubungan  penegetahuan  dewan  tentang  anggaran dengan  pengawasan  keuangan  daerah  symposium  nasional  akuntansi  VI  16-17 oktober Surabaya.
________  dan  Isa  Wahyudi  2005,  Pengaruh  Akunatanbilitas  Publik,  Partisipasi Masyarakat  Transparansi  Kebijakan  Publik  terhadap  hubungan  pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah, Malang Corruption Watch,(MCM).
________  ,2004  Menyoal  Anggaran  Publik,  dalam  pesangon  Gate,  bulletin  suara korban, Malang Coorporation Watch,edisi 1 Maret 2004.
Silver  D,  2005,  Creating  Transparancy  for  public  Companies,  Market  place  Publik relation strategis,Rajawali Jakarta.
Subakti  Ramlan  A,  dkk,2002  Peran  DPRD  Untuk  mencapai  Tujuan  dan  Perspektif daerah  Tentang  pelaksanaan  Desentralisasi,  Universitas  Andalas,  Regional University Research, on Decentralization in Indonesia.
Tonobessy Rudi, 2011,Memotret Kinerja DPRD, Blok Spoot diunduh Januari 2015.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah.
Yudoyono,  Bambang,  2002.  Optimalisasi  Peran  DPRD  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela/jendela3.htm .