Muhammadiyah Law Review  5 (1), Januari 2021, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law

## PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN PASAL 363 AYAT (1) KE-5 KUHP YANG

## MENJUNJUNG TINGGI KEADILAN

## AHMAD HANDOKO

## Pengacara Ahmad Handoko Law Office

## ABSTRACT
Pencurian terdiri dari dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.  Unsur  objektif  tindak pidana  pencurian terdiri dari perbuatan  mengambil,  objeknya  suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda,  yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya  milik orang  lain.  Kasus  pencurian  yang banyak terjadi pada akhir-akhir ini semakin membuat  resah masyarakat  karena  cara  yang  dilakukan  juga  terus  mengalami  perkembangan.  Sebagiamana peristiwa hukum yang terjadi di daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 119/Pid/2019/PN Liwa. Permasalahan yang akan di uriakan dalam penelitian ini  adalah  mengenai  implementasi  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  pencurian  alat petukangan  berdasarkan  Pasal  363  Ayat  (1)  Ke-5  KUHP  yang  memberikan  keadilan  kepada masyarakat.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  dengan pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dan  bahan  lainnya  terkait  dengan  permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan  hakim  mutlak  dan  tidak  dicampuri  oleh  pihak  lain.  Hal  ini  di  sebabkan  untuk menjamin  agar  putusan  pengadilan  benar-benar  obyektif.  Kebebasan  hakim  untuk  menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Kata kunci: Pencurian, Pertimbangan Hakim, Keadilan.

## 1. PENDAHULUAN
Salah  satu  jenis  kejahatan  yang  menonjol  adalah  kejahatan  terhadap  harta  benda  yaitu pencurian.  Pengertian  pencurian  adalah pengambilan  properti milik orang lain secara tidak sah tanpa  seizin  pemilik.  Pelaku  tindak  pidana pencurian  ini  biasa  disebut  dengan  pencuri  dan tindakannya  oleh  masyarakat sering  dikenal  dengan  istilah  mencuri.  Pencurian  terdiri  dari dua  unsur  yaitu unsur  objektif dan unsur subjektif.   Unsur objektif   tindak  pidana   pencurian terdiri  dari  perbuatan  mengambil, objeknya adalah suatu benda, dan  unsurnya  keadaan *Coresponding author. E-mail address Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Pertimbangan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kuhp Yang Menjunjung Tinggi Keadilan Ahmad Handoko
yang menyertai  atau melekat  pada benda,  yaitu  benda  tersebut  sebagian  atau seluruhnya  milik orang   lain.   Unsur subjektif dari tindak pidana pencurian antara  lain  adalah  adanya  maksud, yang ditujukan  untuk memiliki,  dan dengan melawan  hukum. 1
Kasus  pencurian  yang  banyak  terjadi  pada  akhir-akhir  ini  semakin  membuat  resah masyarakat  karena  cara  yang  dilakukan  juga  terus  mengalami  perkembangan.  Pada  awalnya pencurian  dilakukan  dengan  cara-cara  yang  konvensional  seperti  merusak  pintu,  jendela, melompati  pagar  rumah  sampai  dengan  melewati  atap  rumah,  akan  tetapi  dalam perkembangannya  pencurian dilakukan  dengan  terang-terangan  bahkan  dilakukan  lebih  dari seorang,  tidak lagi  di  tempat  sepi  akan  tetapi  di  keramaian pun  tidak luput  menjadi  sasaran pencurian. 2
Sebagiamana  peristiwa  hukum  yang  terjadi  di  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri  Liwa dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Liwa  Nomor  119/Pid/2019/PN  Liwa,  “mengambil  barang sesuatu,  yang  seluruhnya  atau  sebagian  kepunyaan  orang  lain,  dengan  maksud  untuk  dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:
Berawal pada hari Rabu tanggal13 Maret 2019 sekira pukul 14:00 wib, saat itu terdakwa lewat di depan sebuah rumah di  Pemangku Sembayung Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit Kabupaten  Lampung  Barat,  dan  melihat  kalau  ada  tukang  bangunan  yang  sedang  mengerjakan pekerjaan  pembangunan  sebuah  rumah,  dan  saat  itu  tukang  sedang  memotong  kayu  dengan menggunakan mesin Serkel, saat itulah timbul niat terdakwa untuk mengambil alat tersebut, dan pada malam harinya dengan berjalan kaki dari rumah terdakwa di Seranggas, terdakwa menuju rumah yang tadi siang terdakwa lihat sedang ada tukang yang bekerja, setelah sampai terdakwa mengecek  keadaan  disekitar  rumah  dan  setelah  dirasa  aman,  terdakwa  langsung  mencongkel gembok pintu rumah dengan menggunakan obeng yang memang sudah terdakwa persiapkan dari rumah, setelah pintu dapat dibuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan mencari alat-alat pertukangan yang dilihat terdakwa tadi siang, dan tak lama kemudian terdakwa menemukan alat- alat pertukangan yang dicarinya didekat tumpukan semen dan keramik.
Selanjutnya terdakwa memasukan 1 (satu) buah serkel, 1 (satu) buah Bor, 1 (satu) buah Gerindan dan 1 (satu) buah alat pencetak Batako kedalam 1 buah karung, lalu terdakwa keluar dan langsung  membawa  alat-alat  pertukangan  tersebut  ke  rumah  terdakwa,  dan  berselang  3  hari kemudian  terdakwa  mengiklankan  alat-alat  pertukangan  tersebut  di  media  sosial Facebook terdakwa  dengan  harga  Rp.650.00.00,-  (enam  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah)  selang  sehari
1 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2012 , hlm, 3
2 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 170.

## Pertimbangan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian
Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kuhp Yang Menjunjung Tinggi Keadilan Ahmad Handoko
kemudian  ada  orang  dari  Pesisir  Barat,  Krui  menawar  alat-alat  pertukangan  yang  terdakwa iklankan dan sepakat dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah menerima pembayaran  terdakwa  kembali  ke  rumahnya  dan  uang  hasil  penjualan  alat-alat  pertukangan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa, ketika terdakwa mengambil barang-barang milik saksi  korban tidak ada meminta izin  terlebih  dahulu  dari saksi  korban selaku pemiliknya yang sah dan akibat  kejadian tersebut saksi  korban mengalami  kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima  juta  rupiah).  Perbuatan  terdakwa  tersebut  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP. 3
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut  diatas,  adapun  permasalahan  dalam  karya ilmiah  ini  mengenai  implementasi  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  pencurian  alat petukangan  berdasarkan  Pasal  363  Ayat  (1)  Ke-5  KUHP  yang  memberikan  keadilan  kepada masyarakat .

## 2. METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis normatif.  Pendekatan  masalah  secara  yuridis  normatif  dimaksudkan  untuk  memperoleh pemahaman  tentang  pokok  bahasan  yang  jelas  mengenai  gejala  dan  objek  yang  sedang  diteliti yang  bersifat  teoritis  berdasarkan  atas  kepustakaan  dan  literatur  yang  berkaitan  dengan permasalahan yang akan dibahas.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh  pihak  lain.  Hal  ini  di  sebabkan  untuk  menjamin  agar  putusan  pengadilan  benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman  pada  batasan  maksimum  dan  juga  minimum  serta  kebebasan  yang  dimiliki  harus berdasarkan  rasa  keadilan  baik  terhadap  terdakwa  maupun  masyarakat  dan  bertanggung  jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk alat bukti  yang dihadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya.
Gunanya  agar  hakim  dapat  membuktikan  bahwa  terdakwalah  yang  melakukan  tindak pidana tersebut.  Namun  apabila alat bukti  yang dihadirkan di  dalam persidangan berbeda tidak berkaitan  dengan  alat  bukti  satu  dengan  alat  bukti  yang  lainnya  hal  itu  dapat  menimbulkan ketidakyakinan  pada  hakim.  Adapun  Tindak  pidana  adalah  perbuatan  melakukan  atau  tidak
3 Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 119/Pid/2019/PN Liwa

## Pertimbangan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian
Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kuhp Yang Menjunjung Tinggi Keadilan Ahmad Handoko
melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut  dilarang  dan  diancam  pidana  oleh  peraturan  perundang-undangan,  harus  juga  bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. 4
Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan  yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi: Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Penyelidikan dan penyidikan.
b. Penuntutan.
c. Pelaksanaan putusan.
d. Pemberian jasa hukum
e. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981  mengenai Kitab Undang- undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  menyatakan  bahwa  putusan  pengadilan  adalah pernyataan  hakim  yang  diucapkan  dalam  sidang  pengadilan  terbuka,  yang  dapat  berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur undang- undang ini. Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika di dalam persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana. oleh karena itu, dalam persidangan hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.  Dari rumusan- rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu
a. Unsur tingkah laku.
b. Unsur melawan hukum.
c. Unsur kesalahan.
d. Unsur akibat konstitutif.
e. Unsur keadaan yang menyertai.
f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana.
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
i. Unsur objek hukum tindak pidana.
j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 5
4 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006, hlm. 152-153.
5 Solahuddin , KUHP, KUHAP dan KUHPdt, Visimedia,  Jakarta, 2008, hlm. 54.

## Pertimbangan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian
Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kuhp Yang Menjunjung Tinggi Keadilan

## Ahmad Handoko
Hakim  dalam  pertimbangannya  juga  harus  memperhatikan  hal  yang  memberatkan  dan meringankan  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Pasal  8  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa: Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap pelaku  tindak  pidana  pencurian  juga  harus  mempertimbangkan  latar  belakang  dan  sebab-sebab terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Apabila terdakwa memiliki latar belakang sebagai orang miskin hingga dirinya terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini  akan  menjadi  alasan  bagi  hakim  untuk  memperingan  sanksi  pidana  penjara  yang  akan dijatuhkan, tetapi apabila terdakwa melakukan pencurian sebagai mata pencaharian atau mencuri agar bisa mendapatkan uang untuk melakukan hal-hal negatif seperti mabuk-mabukan tentu hal ini akan dijadikan hakim sebagai alasan untuk memperberat sanksi pidana penjara pada putusan yang  akan  dijatuhinya.  Apabila  terdakwa  saat  melakukan  pencurian  untuk  mempermudah pencurian, hakim dapat memperberat sanksi pidana penjara pada putusan yang akan dijatuhinya.
Dasar pertimbangan yang utama dan pertama bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian melihat dari beberapa faktor, diantaranya :
a. Kesalahan pembuat pidana.
b. Motif dan tujuan tindak pidana.
c. Cara melakukan tindak pidana.
d. Sikap batin pembuat tindak pidana.
e. Riwayat hidup dan keadaan sosial pembuat tindak pidana.
f. Sikap dan tindakkan pembuat setelah melakukan tindak pidana.
g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
i. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.
j. Apakah tindak pidana itu dilakukan dengan berencana atau tidak.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat hal-hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh Hakim dalam memperberat dan memperingan sanksi pidana penajara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, alasan-alasan tersebut adalah:
Alasan yang meringankan :
a. Belum pernah dihukum atau residivis.
Dengan  maksud  bahwa  terdakwa  sebelum  melakukan  tindak  pidana,  terdakwa  tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sebelumnya. Hal ini menjadi
Pertimbangan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kuhp Yang Menjunjung Tinggi Keadilan Ahmad Handoko
catatan  pertimbangan  sendiri  bagi  hakim  untuk  menjatuhkan  putusan  terhadap terdakwa sebagai dasar yang meringankan sanksi pidana.
b. Sopan dalam persidangan.
Saat  persidangan  berlangsung,  semua  orang  yang  ada  di  dalam  ruang  persidangan termasuk terdakwa harus berlaku sopan dan patuh dalam bersikap, bertutur kata yang baik, serta menaati smua peraturan yang ditetapkan saat persidangan berlangsung. Itu semua  merupakan  nilai  tersendiri  bagi  hakim  sebagai  pertimbangan  putusan  untuk meringankan penjatuhan sanksi pidana.
c. Adanya sikap terus terang dalam persidangan.
Selama  pertanyaan  yang  diajukan  di  dalam  persidangan  terdakwa  menjawab  secara terus terang dan tidak berbelit, maka hal tersebut dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk meringankan sanksi pidana  yang akan dijatuhkan. Karena jawaban yang terus terang tersebut  akan  mempermudah hakim dalam  memeriksa dan mengadili  perkara yang dihadapkannya.
d. Adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya.
Setelah  terdakwa  mengakui  perbuatannya  dan  menyasali  perbuatannya  yang  sudah dilakukannya, serta terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, maka hal ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.
e. Belum sempat menikmati hasil curian.
Apabila  terdakwa  diketahui  belum  menikmati  hasil  curiannya  karena  sudah  lebih dahulu  ditangkap,  hal  ini  dapat  dijadikan  pertimbangan  bagi  hakim  untuk memperingan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepadanya. Apabila terdakwa belum sempat  menikmati  hasil  curiannya  maka  barang  itu  dipastikan  akan  masih  utuh  dan dapat  dijadikan  barang  bukti  dipengadilan  dan  mempermudah  pembuktian  di persidangan.
f. Mengembalikan barang hasil curiannya.
Apabila terdakwa dapat mengembalikan hasil curiannya kepada korban, hal ini dapat dijadikan  pertimbangan  oleh  hakim  untuk  meringankan  sanksi  pidana  yang  hendak dijatuhkan  kepada  terdakwa.  Hal  ini  dikarenakan  penderitaan  atau  kerugian  yang dialami  korban  dapat  dikurangi  karena  barang  yang  dicuri  oleh  terdakwa  bisa dikembalikan.
g. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
Hal ini dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim agara terdakwa tidak terlalu lama mendekam  di  dalam  penjara  mengingat  terdakwa  adalah  sebagi  tulang  punggung
Pertimbangan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kuhp Yang Menjunjung Tinggi Keadilan Ahmad Handoko
keluarga.  Diharapkan  dengan  hukuman  penjara  yang  dijatuhkan  pada  dirinya membuatnya menyesal dan tidak lagi melakukan tindak pidana.
h. Terdakwa mencuri karena himpitan ekonomi
Hal  ini  dijadikan  pertimbangan  oleh  hakim  mengingat  terdakwa  bukanlah  penjahat yang  sebenarnya.  Terdakwa  mencuri  dikarenakan  terdesaknya  untuk  memenuhi hidupnya. Oleh karena itu hakim menjadikan hal ini sebagai alasan untuk memperingan sanksi  pidana  penjara  yang  hendak  dijatuhkan  agar  terdakwa  tidak  terlalu  lama mendekam  di  dalam  penjara  dan  tidak  terlalu  lama  bergaul  dengan  sesama  napi  di dalam penajara yang akan dikhawatirkan akan merusak diri terdakwa.
i. Nilai atau harga benda yang menjadi objek pencurian tidak terlalu tinggi.
Apabila objek pencurian yang dinilai tidak terlalu tinggi, maka dapat dijadikan suatu pertimbangan hakim sebagai alasan dalam meringankan sanksi pidana dalam putusan yang  hendak  dijatuhkan  kepada  terdakwa.  Hal  ini  dirasa  tidak  adil  apabila  seorang pelaku tindak pidana pencurian yang mencuri barang-barang yang nilai atau harganya murah dijatuhi hukuman yang berat. Selain itu, objek atau benda yang dicuri memiliki nilai atau harga yang relatif rendah atau murah maka kerugian yang dialami krban pun juga tidak seberapa berat.
Begitu juga sebaliknya, berdasarkan ketiga putusan yang dijabarkan di  atas terdapat alasan yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memperberat menjatuhkan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhinya, yaitu :
a. Perbuatan tersebut meresahkan masyarakat.
Semua tindak pidana akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat termasuk tindak pidana  pencurian.  Terjadinya  tindak  pidana  pencurian  di  suatu  tempat  akan menimbulkan  keresahan  pada  masyarakat,  khususnya  pada  masyarakat  di  sekitar terjadinya  tindak  pidana  tersebut.  Keresahan  tersebut  timbul  karena  masyarakat khawatir  akan  menjadi  korban  tindak  pidana  pencurian  berikutnya.  Keresahan  yang dialami  masyarakat  harus  dijadikan  pertimbangan  bagi  hakim  dalam  mengambil putusan  terdakwa.  Hal  tersebut  dijadikan  pemberatan  untuk  mencegah  terjadinya pengulangan kejadian yang sama dan memberi rasa aman kepada masyarakat.
b. Terdakwa tidak sopan di dalam persidangan.
Sesuai  dengan  Pasal  176  KUHP,  apabila  terdakwa  berlaku  tidak  sopan  di  dalam persidangan maka pemeriksaan pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa. Hakim juga akan dapat memperberat putusan yang akan dikeluarkan kepada terdakwa.
c. Terdakwa tidak mengakui perbuatan pidana (mungkir).

## Pertimbangan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian
Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kuhp Yang Menjunjung Tinggi Keadilan Ahmad Handoko
Sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 17 ayat (2)  Saat persidangan berlangsung, terdakwa yang telah terbukti bersalah tidak mengakui perbuatannya.
d. Menimbulkan kerugian materiil bagi korban.
Sangat jelas tindak pidana pencurian akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi pihak  yang  menjadi  korban.  Korban  akan  kehilangan  harta  benda  yang  dimiliknya akibat  dicuri  oleh  pelaku.  Maka  hal  ini  dijadikan  pertimbangan  bagi  hakim  sebagai alasan  pemberat  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana  penjara  dalam  putusan  terhadap pelaku tindak pidana.
e. Hasil curian
Seperti pelaku diketahui hasil dari mencuri dipergunakan untuk berfoya-foya, pelaku mencuri  sebagai  mata  pencahariannya.  Maka  hal  ini  dijadikan  pertimbangan  hakim sebagai  alasan  pemberat  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana  penjara  dalam  putusan terhadap pelaku tindak pidana
f. Tindak pidana lain.
Seperti pelaku diketahui bahwa ada tindak pidana lain yang dilakukan sebelum pelaku melakukan  tindak  pidana  pencurian  tersebut.  Hal  ini  dapat  dijadikan  pertimbangan hakim  sebagai  alasan  pemberat  dalam  menjatuhakn  sanksi  pidana  penjara  dalam putusan terjadap pelaku tindak pidana.
g. Riwayat hidup.
Riwayat  hidup  terdakwa  juga  dapat  menjadi  dasar  pertimbangan  bagi  hakim  untuk dijadikan  sebagai  alasan  pemberat.  Apabila  dikethui  terdakwa  mempunyai  riwayat hidup yang buruk dan diketahui sering terlibat dalam aksi kejahatan maka hal ini akan dijadikan sebagai pemberat oleh hakim menjatuhkan putusan.
h. Hilangnya nyawa
Pada tindak pidana pencurian, apabila sampai menghilangkan nyawa orang lain hakim dapat memberikan pemberatan sanksi yang akan dijatuhkan. Dan itu termasuk pelaku telah melakukan tindak pidana pencurian.
i. Unsur berencana
Pada tindak pidana pencurian, apabila para pelaku tindak pidana sudah merencanakan atau mempersiapkan untuk melancarakan perbuatannya, maka hal ini akan dijadikan sebagai pemberat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan.
Melihat  dasar  hukum  pertimbangan  hakim  dalam  menindak  Perkara  Nomor 119/Pid.B/2019/PN Liwa, Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah:
a) Tidak dapat mengembalikan hasil curiannya karena sudah dinikmati atau sudah dijual.
b) Menunjukkan sikap berbelit-belit dalam memberi keterangan di  persidangan.
Pertimbangan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kuhp Yang Menjunjung Tinggi Keadilan Ahmad Handoko
c) Menimbulkan kerugian materiil bagi korban.
d) Perbuatan tersebut meresahkan masyarakat.
e) Adanya  unsur  berencana  sebelum  melakukan  tindak  pidana  pencurian    dengan kekerasan dengan maksud untuk mempermudah aksi pencurian.
Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah :
a) Adanya sikap terus terang dalam persidangan.
b) Adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya.
c) Sopan dalam persidangan.
d) Belum pernah dihukum atau residivis.
e) Himpitan ekonomi yang memaksa korban untuk mencuri.
f) Belum sempat menikmati hasil curiannya.
g) Adanya tanggung jawab sebagai tulang punggung utama dalam  keluarga.
h) Mengembalikan barang hasil curiannya.
Hal-hal tersebut harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Putusan Hakim merupakan tindakan  akhir  dari  Hakim  di  dalam  persidangan,  menentukan  apakah  dihukum  atau  tidak  si pelaku,  jadi  putusan  Hakim  adalah  pernyataan  dari  seorang  hakim  dalam  memutuskan  suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan: “Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana  yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau  pelepasan  dari  segala  tuntutan  hukum  dibuat  dalam  bentuk  tertulis  dengan  tujuan menyelesaikan perkara. 6
Sistem hukuman pidana dalam KUHP pada dasarnya masih mempertahankan paradigma retributif, yaitu memberikan pembalasan yang sesuai untuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan masih fokus pada penuntutan pelaku kejahatan, belum memperhatikan pemulihan kerugian. dan penderitaan para korban hilang karena kejahatan. Paradigma retributif dengan tujuan untuk memberikan  efek  jera  bagi  pelaku  untuk  tidak  mengulangi  kejahatan  lagi  dan  mencegah masyarakat melakukan kejahatan.
Penggunaan  paradigma  retributif    belum  mampu  memulihkan  kerugian  dan  penderitaan yang dialami korban. Meskipun pelaku telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, kondisi korban  tidak  bisa  kembali  normal.  Dengan  kelemahan  ini,  muncul  gagasan  tentang  sistem
6 Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan , Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 127
Pertimbangan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kuhp Yang Menjunjung Tinggi Keadilan Ahmad Handoko
hukuman yang berorientasi pada pemulihan korban dan penderitaan korban, yang disebut keadilan restoratif, karena korban adalah pihak yang paling dirugikan karena kejahatan.

## 4. PENUTUP
Adapun kesimpulan dalam karya ilmiah ini hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk menjamin agar  putusan  pengadilan  benar-benar  obyektif.  Kebebasan  hakim  untuk  menentukan  berat ringannya  sanksi  pidana  penjara  juga  harus  berpedoman  pada  batasan  maksimum  dan  juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan agar dalam menjatuhkan sanksi pidana, seorang Hakim harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang memberikan rasa keadilan baik bagi korban, terdakwa maupun masyarakat sehingga dapat tercipta suatu kepastian hukum.

## Daftar Pusataka
Atmasasmita,  Romli. Sistem  Peradilan  Pidana  Kontemporer, Prenada  Media  Group,  Jakarta,
2010.
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2012
Mulyadi, Lilik. Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan , Mandar Maju, Bandung, 2007
Nawawi Arief, Barda. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006
Solahuddin , KUHP, KUHAP dan KUHPdt, Visimedia,  Jakarta, 2008
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Kitab Undang Undang Hukum Pidana
Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 119/Pid/2019/PN Liwa