## WARÔNG KUPI SEBAGAI PUBLIC SPHERE DAN PENGARUHNYA
TERHADAP SOCIAL MOVEMENT MASYARAKAT DI KABUPATEN ACEH BARAT
Saiful Asra, M. Soc. Sc Yudhi Fahrimal, M. I. Kom
Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Teuku Umar
Email: saifulasra82@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  find  out  how  the  representation  of  Warong  Kupi  as  a  Public  Sphere among  the  people  of  West  Aceh  District.  Using  a  qualitative  approach  based  on constructivist paradigm, this research would like to find out how the subjective meaning of representation warong kupi in aceh and its relation with social movement of society. The object of research studied in this research is coffee shop as public sphere facility itself and involving parties that have been determined by base method in writing this research. The results  obtained  from  this  research  is  Warong  kupi  ultimately  became  the  arena  of discourse various themes of conversation. The topics of Kupi  warong talks became very diverse ranging from politics, social, economic, and so forth. However, the political theme dominates the discourse of  warong kupi in Aceh Barat. This is due to the interest of the people of West Aceh on the polit ical theme, although in contrast not all West Aceh people boast of their political literacy level.
Keyword :: Public Sphere, Warong Kupi,  Politic of Representation.

## 1. PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Bagi  masyarakat  Aceh  khususnya  masyarakat  di  Kabupaten  Aceh  Barat Warong Kupi menjadi  bagian  yang  tidak  bisa  dipisahkan  dan  menyatu  menjadi  elemen  budaya. Warong Kupi mewujud sebagai sarana interaksi sosial masyarakat. Warong Kupi menjadi tempat “penjamuan resmi” tamu dan teman yang datang berkunjung hal ini dikarenakan fungsinya sebagai tempat penyedia wisata kuliner. Bahkan dalam era ke-kinian, Warong Kupi menjadi  ikon  dan branding bagi  Aceh,  sehingga  memunculkan  pameo  “Ke  Aceh wajib Ngopi ”.
Mereka  yang  datang  ke Warong  Kupi memiliki  latar  belakang  yang  beragam berdasarkan  status  ekonomi,  pekerjaan,  bahkan  agama. Warong  Kupi tidak  hanya menawarkan sajian kopi khas Aceh dan penganan seperti kue dan nasi saja. Seiring dengan perkembangan  teknologi  komunikasi  dan  informatika, Warong  Kupi di  Aceh  juga menyediakan fasilitas televisi dan wifi . Melalui penambahan fasilitas wifi membuat orang- orang  dapat  mengakses  informasi  melalui  internet.  Dengan  karakteristik  kecepatan  dan interaktifitas  yang  dimiliki  oleh  internet  berdampak  pada  semakin  dinamisnya  arena diskursif  masyarakat  di Warong  Kupi. Artinya,  topik  pembicaraan  tidak  hanya  seputar
masalah  pribadi,  ekonomi,  dan  agama  namun  juga  menjurus  kepada  masalah-masalah pemerintahan dan politik baik tingka lokal, nasional, bahkan internasional.
Hal yang menarik dari Warong Kupi bukanlah penampilan secara fisik melainkan isi perbincangan dari setiap peserta yang datang (Longgeita Br. Pinem, 2013). Warong Kupi menjadi tempat produksi, reproduksi, dan pertarungan wacana. Di Warong Kupi, interaksi masyarakat dilakukan melalui pertukaran simbol-simbol. Simbol-simbol dirangkai dalam sebuah  wacana  yang  menghegemoni,  sehingga  dalam  perbincangan  di Warong  Kupi peserta merasa tidak sadar bahwa pikiran dan sikapnya sedang digiring kepada satu sikap tertentu.
Peserta  yang  ikut  berdiskusi  di Warong  Kupi disatukan sense  of  belong ,  yaitu, perasaan  yang  dipersatukan  oleh  kepentingan, interest ,  dan  kebutuhan  sehingga  pada akhirnya tercipta satu isu bersama dan kesatuan tekad untuk menciptakan social movement . Biasanya social movement efektif berlaku bagi isu-isu seputar politik, pemerintahan, dan ketimpangan ekonomi yang diciptakan oleh rezim. Namun, untuk konteks Kabupaten Aceh Barat  sedikit  lebih  unik.  Isu-isu  sedikit  lebih  dinamis,  perbicangan Warong  Kupi didominasi  oleh  topik  seputar corporate  social  responsibility (CSR)  dan  transaksi  Batu Akik ( Agate ). Topik ini muncul mengingat di Kabupaten Aceh Barat telah berdiri sebanyak 13 (tiga belas) perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, pertambangan, jasa, dan perbankan. Total dana CSR yang tersedia dari seluruh perusahaan untuk tahun 2015 adalah sejumlah Rp34 milyar (acehbaratkab.go.id/07 Februari 2015).
Sebagai  sarana  produksi  dan  reproduksi  wacana, Warong  Kupi memegang  peran sentral  mengikuti  pemikiran  Jurgen  Habermas  sebagai public  sphere .  Konseptualisasi public  sphere secara  umum  merupakan  ranah  publik  yang  merujuk  kepada  gagasan “keruangan” yang menyediakan arena terbuka atau forum yang kurang lebih otonom untuk debat  publik.  Akses  untuk  ruang  ini  bebas  dan  adanya  jaminan  terhadap  kemerdekaan berkumpul,  berserikat,  dan  berpendapat  (McQuail,  2011).  Sejalan  dengan  meningkatnya intensitas diskusi dan berjalannya waktu, proses-proses yang terjadi di dalam ruang publik nantinya  akan  memengaruhi  kebijakan-kebijakan  politik  di  masyarakat  melalui pembentukan  opini  publik.  Melalui  opini  publik,  pada  akhirnya  tercipta  sebuah  gerakan sosial ( social movement ) di masyarakat. Social movement merupakan respon dari gejalan sosial  yang  ada.  Gejala-gejala  sosial  itu  bisa  berupa  kebijakan  pemerintah  atau  kondisi sosial dan agama masyarakat. Gerakan sosial dimaksudkan bisa sebagai mendukung atau mengkritisi kebijakan pemerintah.
Dalam hal inilah penelitian ini mendapatkan  signifikansinya. Keberadaan Warong Kupi sebagai bagian dari tradisi dan budaya  masyarakat  Aceh, khususnya di Aceh Barat membuat peran Warong Kupi sebagai sarana produksi wacana mendapatkan tempat untuk berkembang.  Penelitian  ini  akan  mengkaji  peran Warong  Kupi sebagai  ruang  publik dimana  berbagai  elemen  berinteraksi  dan  menciptakan  satu  isu  bersama  sehingga melahirkan sebuah gerakan sosial ( social movement ) yang berguna bagi masyarakat Aceh Barat.

## Rumusan Masalah
Masalah  utama  yang  ingin  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  peran Warong Kupi sebagai public sphere dan pengaruhnya terhadap social movement melalui produksi wacana masyarakat di Kabupaten Aceh Barat, dengan indikator pertanyaan:
1. Bagaimana representasi Warong Kupi sebagai publicsphere bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Barat?
2. Bagaimana  peran Warong  Kupi terhadap social  movement masyarakat  di Kabupaten Aceh Barat?
3. Bagaimana proses produksi wacana oleh masyarakat di Warong Kupi ?

## Tujuan Penelitian
Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah melihat representasi warong kupi di Aceh Barat sebagai publicsphere sebagaimana konsep yang jelaskan oleh Habermas. Pada tahap selanjutnya akan dilihat pula keterkaitan antara warong kupi dengan gerakan sosial di masyarakat Aceh Barat. Untuk membatasi ruang lingkup masalah yang dikaji, maka akan dijabarkan tujuan khusus dari riset ini, yaitu:
1. Menganalisis makna warong kupi bagi masyarakat Aceh Barat.
2. Menganalisis  peran warong  kupi sebagai  bagian publicsphere dan  relasinya dengan gerakan sosial masyarakat.
3. Menganalisis  dinamika  produksi  dan  reproduksi  wacana  pada  kalangan komunitas warong kupi di Aceh Barat.

## Manfaat Penelitian
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  bagi  perkembangan pemikiran dan dialektika kajian  ruang publik ( publicsphere )  khususnya dalam  kaitannya dengan warung kopi. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sintesa bagi  pemahaman  publik  terhadap  makna  kehadiran  warung  kopi  bagi  masyarakat  Aceh khususnya masyarakat Aceh Barat. Manfaat lain yang diharapkan lahir dari riset ini adalah terakomidirnya  suara  dan  kepentingan  politik  masyarakat  bawah  –mayoritas  anggota warung kopi –dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

## 2. LITERATUR REVIEW
Konsep Public Sphere Jurgen Habermas
Kajian  mengenai public  sphere telah  menjadi  pembahasan  utama  dalam  berbagai literatur politik, komunikasi, sosiologi, dan budaya kontemporer. Diskursus public sphere menjadi  sangat  digemari  oleh  karena  kemampuan  konsep  ini  merekam  “ke-ada-an” individu dan merekatkanya dengan lingkungan sosial dimana individu tersebut hidup dan berkembang.  Kemunculan  terminologi publicsphere sendiri  tidak  dapat  dilepaskan  dari penggagas kajian ini, seorang filsuf berkebangsaan Jerman, bernama Jurgen Habermas. Dalam perspektif Habermas, public sphere dimaknai sebagai “ruang” di mana setiap individu  dapat  masuk  dan  turut  serta  dalam  percakapan  tanpa  tekanan  dari  pihak  lain. Habermas  mengatakan  bahwa public  sphere merupakan  suatu  wilayah  kehidupan  sosial kita dimana apa yang disebut opini publik terbentuk. Akses kepada ruang publik terbuka bagi semua warganegara. Sebagian dari ruang publik terbentuk dalam setiap pembicaraan di mana pribadi-pribadi berkumpul untuk membentuk suatu “publik”. Bila publik menjadi besar,  komunikasi  ini  menuntut  suatu  sarana  untuk  diseminasi  dan  pengaruh;  zaman sekarang surat kabar dan majalah, radio dan televisi menjadi media ruang publik (Kim dan Kim, 2008).
Habermas mengemukakan teori mengenai ruang publik demokratis tersebut dalam bukunya The Structural Transformation of the Public Sphere (1962). Habermas menandai perkembangan ruang publik pada abad ke-17 dan ke-18 serta kemundurannya pada abad keduapuluh. Dalam karyanya tersebut, Habermas mengajukan “ the project of Enlightment ” (proyek pencerahan) dengan merekonstruksi ruang publik yang demokratis di mana alasan
yang mungkin menang adalah bukan alasan instrumental seperti yang halnya dipraktekkan di  masa  modern  melainkan  alasan  kritis  yang  mewakili  tradisi  demokratis  terbaik.  Ia mendefinisikan ruang publik “ as a domain of uncoerced conversation oriented toward a pragmatic accord ” (Habermas, 1962, trans. Burger 1989).
Secara  sejarah  versi  pertama  dari  ranah  atau  ruang  publik  terutama  lahir  diwakili oleh kedai kopi pada abad ke-18 atau kelompok debat di mana partisipan aktif di kehidupan politik  bertemu,  berdiskusi,  dan  membentuk  proyek  politik.  Peranan  pentingnya  adalah untuk mengawasi pemerintah atas opini publik yang disiarkan dan berpengaruh. Alat utama komunikasinya adalah melalui percakapan pribadi secara langsung, perkumpulan publik, dan  media  cetak  skala  kecil  (McQuail,  2011).  Sebagai  konsep  ruang  publik,  Habermas berpendapat:
“Sehubungan  dengan  penjajahan  di  ruang publik  oleh pasar  yang  penting,  apa yang saya pikirkan adalah (bahwa)… di bawah tekanan pemilik saham yang haus akan keuntungan yang tinggi, campur tangan terhadap kepentinga fungsional dari ekonomi pasar ke dalam ‘logika internal’ dari produksi dan presentasi pesan yang membawa  pada  kesalahan pada  penetapan  yang  tersembunyi  dari  satu  kategori komunikasi terhadap kategori yang lain: isu wacana politik menjadi berasimilasi dan  terserap  ke  dalam  model  dan  konteks  hiburan.  Selain  personalisasi, dramatisasi peristiwa, penyerderhanaan masalah yang rumit, dan polarisasi yang gamblang  atas  konflik  yang  mempromosikan  privatisasi  sipil  dan  emosi  anti- politik.” (Habermas, 2006)
Dalam konstruksi pemikiran Habermas, ruang publik adalah bagian dari masyarakat warga  ( civil  society ).  Masyarakat  warga  ( civil  society )  dipahami  sebagai  masyarakat otonom yang mempunyai hak untuk menentukan diri dan mengorganisasi diri, maka ruang publik  dipahami  sebagai  kondisi  yang  memungkinkan  bagi  masyarakat  untuk  turut berpartisipasi. Ruang publik itu sendiri kiranya dapat dipahami sebagai kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan dialog rasional (Kushendrawati, 2011).
Dalam penelitian Habermas mengenai bangkitnya demokrasi, konsep ruang publik sebenarnya bisa ditelusuri mulai dari tradisi Yunani Klasik. Dalam zaman ini, ruang publik (yang menjadi lawan dari ruang privat atau oikos ) adalah “ruang” bagi setiap pribadi untuk berusaha  memenuhi  kebutuhan  atau  kepentingan  pribadinya.  Dalam  tradisi  negara  polis seperti Yunani saat itu, ruang publik memang baru dibatasi hanya bagi warga negara yang bebas  atau  warga  polis.  Ruang  publik  identik  dengan  diskusi-diskusi  terbuka.  Realiasasi keberadaan ruang publik pada masa Yunani klasik adalah agora , dimana ia menjadi tempat cerdik pandai berkumpul membicarakan berbagai masalah bersama.
Ruang publik terkadang diidentikkan dengan dunia politik, dalam arti bahwa topik yang  paling  krusial  dibicarakan  adalah  masalah-masalah  politik  atau  masalah-masalah yang  berhubungan  dengan  kepentingan  umum.  Dalam  ruang  publik  tidak  dikehendaki adanya  eksklusivitas  atau  ketertutupan.  Karakteristik  yang  paling  menonjol  dalam  ruang publik  berlangsungnya  tindakan  komunikatif  antar  anggota  masyarakat.  Ruang  publik menjadi sarana dimana diskursus diproduksi dan direproduksi oleh anggota yang terlibat. Dalam konsep Habermas, aksi-aksi politik yang dihasilkan dari ruang publik merupakan aksi-aksi yang kemudian diperhatikan oleh pihak pengambil keputusan.

## Teori Social Movement
Social  movement atau  gerakan  sosial  merupakan  suatu  organisasi  informal  yang mungkin mencakup unit-unit yang terorganisasikan secara formal yang bertujuan mencapai tujuan-tujuan tertentu (Soekanto, 1993). Gerakan sosial seperti kerusuhan pemberontakan,
sektarisme dapat diklasifikasikan sebagai gerakan keagamaan karena gejala-gejala tersebut pada umumnya cenderung untuk berhubungan dengan gerakan-gerakan yang diilhami oleh agama  atau  menggunakan  cara-cara  agama  untuk  mewujudkan  tujuan-tujuan  mereka. Kebanyak pergolakan cenderung memiliki segi-segi yang bercorak keagamaan (Kartodirjo, 1992 dalam Simanjuntak, 2005).
Gerakan sosial pada dasarnya dapat dianggap sebagai proses dinamika intern dalam masyarakat-masyarakat lokal dan regional. Orang masuk menjadi anggota suatu  gerakan sosial karena terpikat oleh kemungkinan perubahan tiba-tiba dalam kehidupannya. Suatu gerakan sosial dapat dijadikan alat pembawa perubahan (Simanjuntak, 2005).
Sebagai  aktivitas  yang  berhubungan  langsung  dengan  masyarakat,  gerakan  sosial menjadi  tindakan  kolektif  yang  terorganisir  dan  ditujukan  sebagai  bentuk  transformasi struktur  sosial.  Menurut  Eisentadt  (1986)  setidaknya  ada  empat  bentuk  gerakan  sosial, yaitu:
1. Gerakan yang berorientasi pada pencapaian umum yang tidak secara langsung berhubungan  dengan  kepentingan  konkret  suatu  kelompok  artikulasi  tertentu, melainkan  mengetengahkan  diterapkannya  prinsip-prinsip  keadilan  yang  lebih luas.
2. Gerakan pembaharuan yang mengubah kelembagaan politik  sentral; misalnya, perluasan hak pilih pada kelompok khusus.
3. Gerakan  ideologis,  yakni,  gerakan  totalitas  yang  biasanya  mengarah  pada pengembangan segenap masyarakat atau pemerintahan yang benar-benar baru.
Proses  gerakan  sosial  dapat  dipahami  sebagai  proses  yang  luar  biasa,  kasar,  dan merupakan  gerakan  terpadu.  Sebab-sebab  gerakan  sosial  tidak  hanya  dipahami  sebagai epristiwa kontemporer atau manisfestasi frustasi marginal atau kegelisahan saja. Gerakan sosial  dapat  terjadi  karena  berbagai  pergeseran  (anomali)  sosial  atau  ketimpangan  yang fundamental terutama perjuangan antar-elite, maupun konflik golongan yang lebih dalam dan menyebar luas (Simanjuntak, 2005).
Salah satu ilmuwan tahap awal mempelajari tentang social movement adalah Hebert Blumer,  yang  mengindentifikasikan  siklus  hidup  gerakan  sosial  dalam  empat  tahap.  Ke- empat  tahap  tersebut  digambarkan  dalam  adanya  gejolak  sosial,  kegembiraan  popular, formalisasi, dan pelembagaan (De la Porta & Diani 2006). Pada tahap selanjutnya, tahap- tahap ini telah berganti istilah namun tema dasar tetap cenderung konstan. Saat ini ke-empat tahap ini dikenal sebagai (Christiansen, 2009):
1. Tahap Emergence ,  tahap  pertama  dari  siklus  hidup  gerakan  sosial  ini  dikenal seperti  apa  yang  dikatakan  Blumer,  sebagai  panggung  "gejolak  sosial"  (De  la Porta  &  Diani,  2006).  Dalam  tahap  ini,  gerakan-gerakan  sosial  tidak terorganisasikan  dengan  baik.  Jika  pun  ada  sifatnya  sangat  sedikit.  Tahap  ini juga dianggap sebagai meluasnya ketidakpuasan (Macionis, 2001 dan Hopper,
1950).  Gerakan  sosial  berlangsung  dari  adanya  rasa  tidak  senang  terhadap kebijakan  atau  kondisi  sosial,  tetapi  mereka  cenderung  pasif  dan  tidak mengambil tindakan apapun untuk memperbaiki keluhan mereka.
2. Tahap Coalecence. Pada  tahap  ini,  gerakan  sosial  telah  mengatasi  beberapa kendala yang banyak yang tidak pernah diatasi. Seringkali, kerusuhan sosial atau ketidakpuasan lewat tanpa pengorganisasian atau mobilisasi luas.
3. Tahap Bureucratization .  Tahap  ini,  didefinisikan  oleh  Blumer  sebagai "formalisasi," (De la Porta dan Diani, 2006) ditandai dengan tingkat yang lebih tinggi  dari  organisasi  dan  strategi  berbasis  koalisi.  Dalam  tahap  ini,  gerakan
sosial telah memiliki beberapa keberhasilan bahwa mereka telah meningkatkan kesadaran bahwa strategi terkoordinasi diperlukan di semua aspek.
4. Tahap Decline .  Tahap  terakhir  dalam  siklus  hidup  gerakan  sosial  adalah penurunan, atau "pelembagaan." Penurunan tidak berarti kegagalan bagi gerakan sosial sekalipun. Sebaliknya, Miller (1999) berpendapat, ada empat cara di mana gerakan sosial dapat menurun, yaitu, Represi, Kooptasi, Sukses, dan Kegagalan.

## Konsep Wacana
Konsep wacana tidak bisa dilepaskan dari pemikiran sentral Michel Foucault (1972, 1979,  1980, 1990)  yang  melihat  realitas  sosial  sebagai  arena  diskursif  ( discursive  field ). Foucault mengatakan bahwa setiap masa memiliki padangan yang berbeda, atau susunan konseptual  yang  menentukan  sifat  pengetahuan  dalam  masa  tersebut.  Karakter pengetahuan dalam masa tersebutlah yang dikatakan Foucault sebagai epstem atau formasi diskursif. Pandangan  masing-masing  masa  bersifat  ekslusif  dan  tidak  sesuai  dengan pandangan dari masa-masa yang lain, menjadikannya tidak mungkin bagi manusia dalam suatu  masa  untuk  berpikir  layaknya  manusia  dari  masa  yang  lain  (Littlejohn  dan  Foss, 2011).
Epistem atau cara pikir tidak ditentukan oleh manusia, tetapi susunan diskursif utama pada  saat  itu.  Susunan  diskursif  ini  merupakan  cara-cara  mengungkapkan  gagasan  yang ditanamkan,  dan  apa  yang  manusia  ketahui  tidak  dapat  dipisahkan  dari  susunan  wacana yang digunakan untuk mengungkapkan pengetahuan tersebut. Menurut Foucault, wacana mencakup naskah tertulis, tetapi juga mencakup bahas lisan dan bentuk-bentuk non-verbal (Littlejohn dan Foss, 2011).
Dari pemikiran Foucault, wacana menjadi wilayah kompetisi dimana institusi yang diorganisasikan  serta  proses-proses  sosial  diberi  makna  dalam  cara-cara  yang  khas. Merujuk pemahaman tersebut, wacana dimaknai sebagai cara yang tersedia untuk berbicara dan  menulis  guna  menghasilkan  makna  dimana  kekuasaan  ikut  beroperasi  di  dalamnya guna  menghasilkan  dampak  tertentu  (Weedon,  1987).  Dalam  terminologi  Foucault,  di dalam setiap wacana selalu melekat kekuasaan ( power ) dan pengetahuan ( knowledge ). Menurut Foucault (1979), kekuasaan ( power ) selalu berimplikasi pada pengetahuan ( knowledge ). Begitupun sebaliknya, tidak ada pengetahuan yang tidak berkorelasi dengan kekuasaan. Bagi Foucault (1980), tidak ada pengetahuan yang dapat dibentuk tanpa sistem komunikasi, akumulasi, serta pengorganisasian catatan yang tidak lain merupakan bentuk kekuasaan yang memiliki koherensi dengan bentuk-bentuk kekuasaan lainnya.
Hal  terpenting  yang  patut  dicatat  dalam  memahami  wacana  adalah  beroperasinya proses  inklusi/eksklusi.  Formasi  wacana  untuk  tidak  pernah  merupakan  sekedar  urutan pernyataan  sebagaimana  lazimnya  ditemukan  dalam  pemahaman  klasik  kita  tentang gagasan,  buku,  sekolah  dan  semacamnya.  Dalam  setiap  wacana  selalu  ada  sistem  yang mengorganisasikan pengetahuan (dan karena itu “kebenaran”, dan karena itu pula “realitas sosial”)  dalam  sebuah  hierarkhi.  Susunan  hierarkhi  inilah  yang  secara  sistematis menempatkan  apa-apa  saja  yang  dianggap  patut  –tak  patut,  benar-salah,  betu-keliru  ke dalam makna-makna partikular menurut definisi dan aturan yang beroperasi dalam wacana itu (Sparingga, 1997).
Dalam  pandangan  Hamad  (2006)  bahwa  komunikasi  yang  terjadi  dalam  ruang  publik dilakukan  dalam  rangka  menciptakan  “realitas  lain”  atau  realitas  kedua  melalui pembentukan  sebuah  wacana  sebagai  “pengganti”  dari  realitas  atau  kenyataan  pertama. Cara  yang  ditempuh  dalam  pembentukan  wacana  itu  adalah  suatu  proses  yang  disebut sebagai konstruksi realitas.

## Gambar 1. Proses Konstruksi Realitas Melalui Discourse
Berdasarkan penelitian Hamad (2004) dinyatakan bahwa proses konstruksi realitas oleh  pelaku (2) dimulai  dengan  adanya  realitas  pertama  berupa  keadaan,  benda,  pikiran, orang, peristiwa, dan sebagainya (1) . Secara umum, sistem komunikasi adalah faktor yang memengaruhi sang pelaku dalam membuat wacana. Dalam sistem komunikasi libertarian, wacana  yang  terbentuk  akan  berbeda  dalam  sistem  komunikasi  yang  otoritatian.  Secara lebih khusus, dinamika internal dan eksternal (4) yang mengenai diri si pelaku konstruksi tentu  saja  sangat  mempengaruhi  proses  konstruksi.  Ini  juga    menunjukkan  bahwa pembentukan  wacana  tidak  berada  dalam  ruang  vakum.  Pengaruh  itu  bsia  datang  dari pribadi si pembuat dalam bentuk kepentingan idelais, ideologis, dan sebagainya maupun dari kepentingan eksternal khalayak sasaran sebagai pasar, sponsor, dan sebagainya (5) . Untuk  melakukan  konstruksi  realitas,  pelaku  konstruksi  memakai  suatu  strategi tertentu (6) .  Tidak  terlepas  dari  pengaruh  eksternal  dan  internal,  strategi  konstruksi  ini mencakup  pilihan  bahasa  mulai  dari  kata  hingga  paragraf;  pilihan  fakta  yang  akan dimasukkan/dikeluarkan  dari  wacana  yang  populer  disebut  strategi framing ,  dan  pilihan teknik  yang  menampilkan  wacana  di  depan  publik  atau  teknik agenda  setting  (7) . Selanjutnya,  hasil  dari  proses  ini  adalah  wacara  ( discourse )  atau  ralitas  yang dikonstruksikan (8) berupa  tulisan,  ucapan,  atau  artefak.  Oleh  karena discourse yang terbentuk ini telah dipengaruhi oleh berbagai faktr, kita dapat mengatakan bahwa di balik wacana  itu  terdapat  makna  dan  citra  yang  di-inginkan  serta  kepentingan  yang  sedang diperjuangkan (9) .

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini berparadigma konstruktivistik, yaitu, sebuah paradigma yang meyakini bahwa  individu-individu  selalu  berusaha  memahami  duania  di  mana  mereka  hidup  dan bekarja (Lincoln et al , 2011; Mertens, 2010). Individu-individu ini selalu berusaha untuk
mengembangkan  makna-makna  subjektif  atas  pengalaman-pengalaman  mereka.  Dalam paradigma  konstruktivistik,  peneliti  berupaya  merekam  sebanyak  mungkin  pandangan- pandangan  individu  (objek)  penelitian  dan  bagaimana  individu  tersebut  memberikan makna atas semua realitas dan pengalaman subejktif yang mereka alami (Cresswel, 2014).
Metodologi yang peneliti pilih untuk merekam makna subjektif representasi warong kupi dan relasinya dengan gerakan sosial masyarakat adalah metodologi kualitatif dengan tipe narative  research ,  metodologi  ini  mengharuskan  peneliti  untuk  mempelajari kehidupan  individu-individu  dan  meminta  seseorang  atau  sekolompok  individu  untuk menceritakan  kehidupan  mereka  (Riessman,  2008).  Informasi  ini  kemudian  dikonstruksi kembali  oleh  peneliti  dalam  kronologi  naratif  melalui  komparasi  dan  mencari  titik  temu antara pengalaman informan dengan pengalaman peneliti (Cresswel, 2014).
Teknik utama yang dipakai dalam pengumpukan data ini adalah teknik wawancana. Wawancara  dilakukan  dalam  dua  metode,  yaitu,  mewawancarai  individu-individu  dan melaksanakan  wawancara  melalui focus  group  discusion .  Hal  ini  dilakukan  untuk mendialogkan  beragam  pengalaman  individu  dan  membanding  data  personal  dan  data kelompok yang sesuai dengan tujuan penelitian.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Representasi Warong Kupi Sebagai Public Sphere
Geliat masyarakat Aceh khsususnya masyarakat Aceh Barat meminum kopi semakin meningkat,  apa  lagi  pasca-gempa  dan  tsunami  menerjang  Aceh.  Proses  modernisasi warong kupi pun semakin terlihat. Namun, minum kopi semacam menjadi “ritual wajib” bagi masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh dapat menghabiskan waktu sehari suntuk untuk menikmati  kopi  di warong  kupi .  Hal  ini  secara  kasat  mata  terlihat  tidak  produktif, mengingat waktu yang dihabiskan hanya untuk minum kopi. Dalam pandangan masyarakat Aceh hal ini justru punya makna lain. Seperti yang dikatakan oleh Informan 1 (budayawan Aceh Barat) sebagai berikut:
“warong kupi itu semacam rumah kedua bagi masyarakat Aceh. Di sini mereka bisa menikmati  kopi  yang  memang  kesukaannya.  Tapi  yang  paling  penting  adalah mereka bisa mempererat silaturahmi. Semua orang ada di warong kupi. Dari latar belakang  yang  berbeda.  Mulai  pejabat  daerah,  tukang  becak,  anggota  dewan, dosen, mahasiswa.” (Wawancara, 5 Maret 2016)
Esensi warung  kopi bagi  masyarakat  Aceh  Barat  tidak  hanya  sekedar  tempat menikmati minuman kopi, namun lebih dari itu di warong kupi mereka bisa menyambung silaturahmi  dengan  teman-teman  dan  sahabat.  Tamu-tamu  yang  berasal  dari  luar  daerah pun mereka jamu di warong kupi . Hal ini menjadi semacam ritual “wajib” bagi setiap tamu yang berkunjung dari luar kota.
Warong  kupi telah  menjadi  simbol  budaya,  sekaligus  identitas  kolektif  sebuah masyarakat  di  Aceh  (khusus  Aceh  Barat).  Tak  berlebihan,  jika  harian  Kompas  (2011) penah  menulis “Aceh  Negeri  1001  Warung  Kopi,” untuk  menegaskan  vitalnya keberadaan  warung  kopi  di  sana. Warong  kupi memiliki  ikatan  yang  kuat  dengan masyarakat  Aceh  (khususnya  laki-laki).  Untuk  melihat  kekuatan  ini,  seorang  Pahwalan Nasional  berasal  dari  Meulaboh,  Teuku  Umar  Johan  Pahlawan  dalam  satu  satu  rencana penyerangan ke benteng Belanda pernah berujar, “ Singoh beungoh geutanyoe akan ta jiep kupi  di  Meulaboh,  atawa  lon  akan  syahid” (red-Besok  kita  akan  minum  kopi  di  kota Meulaboh atau saya akan syahid). Namun, sayangnya  hal ini tidak pernah terjadi karena Teuku Umar tertembak di Pantai Suak Indrapuri dalam perjalanannya dan pasukan menuju benteng Belanda.
Dari aspek historis, tradisi minum kopi di Aceh sudah ada sejak masa kerajaan Islam Aceh.  Sebagian  sejarawan  meyakini  tradisi  ini  merupakan  budaya  imporan  dari  Dinasti Turki Usmani (Khilafah Islamiyah) yang saat itu juga memiliki tradisi yang sama (Cowan, 2005; Zed, 2010; Yoffie dan Bijlani, 2013).
Kita  ketahui  bahwa  Kerajaan  Islam  Aceh  Darussalam  dahulu  memiliki  hubungan yang  sangat  erat  dengan  kekhalifahan  Islam  Turki  Usmani,  hubungan  erat  ini  pula  yang akhirnya  menyebabkan  terjadinya  asimilasi  (percampuran)  budaya.  Tradisi  minum  kopi masyarakat  Aceh  di  era  sekarang  ini  merupakan  bagian  dari  pertemuan  Aceh  dengan peradaban lama Turki Usmani yang Islam ketika itu, maka sangat relevan bila kemudian saya  memilki  inisiatif  bagaimana  agar  pengaruh  dari  tradisi  minum  kopi  di  Aceh  kita kembalikan  ruhnya  sebagai  titik  tolak  bagaimana  melihat  perdaban  Aceh  masa  depan berkaca  pada  peradaban  awal  Aceh  yg  telah  bersentuhan  dengan  Turki  Usmani  sebagai ’Kekhalifahan Islam’ di masa lalu (Ried, 2005; Graf et al, 2010) Dengan demikian, tradisi minum kopi dengan segala topik komunikasinya mestinya bisa  diarahkan  ke  dalam  wacana  peradaban  impian  Aceh  di  masa  depan  dengan  tetap berlandaskan  pada  frame  (kerangka)  dasar  nilai-nilai  Islam.  Hal  ini  tentu  sangat  mudah dilakukan,  mengingat  fasilitas  warung  kopi  di  Aceh  yang  semakin  lengkap  setelah mayoritas  warung  kopi  di  Aceh  menyediakan  fasilitas  internet  (WiFi)  gratis  bagi  para pelanggan  yang  dengannya  berbagai  informasi  penting  bisa  sangat  mudah  dan  cepat didapatkan. Dengan ini, remaja-remaja Islam di Aceh bisa melihat dunia dari meja warung kopi. Mereka juga tidak memiliki kendala jika hendak beribadah di warung  kopi, sebab, meskipun  saat  ini  warung  kopi  di  Aceh  didirikan  jauh  dari  mesjid  namun  disana menyediakan  mushalla.  Begitu  juga  diskusi-diskusi  yang  sangat  berkembang  disana mestinya bisa lebih terarah ke hal-hal yang positif dan produktif, jadi warung kopi bukan lagi sebatas tempat nongkrong menghabiskan waktu pada hal-hal yang tidak bermanfaat tanpa makna yang bahkan justru akan menyemarakkan Aceh sebagai serambi Mekah yang sedang membangun peradaban Islam baru.
Jumlah pengunjung warong kupi setiap hari selalu banyak. Masyarakat Aceh dapat menghabiskan waktu hampir 24 jam di warong kupi . Melihat kondisi ini tidak jarang kritik dilontarkan oleh berbagai pihak, salah satunya adalah Prof. Dr. Farid Wajdi, MA, Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Menurut Prof. Farid, Aceh sedang dilanda bencana yang lebih besar dari ledakan bom atom Horoshima dan Nagasaki, karena generasi muda Aceh kini hanya menghabiskan waktu di warung kopi.
“Di dunia ini hanya di Aceh yang 80 persen generasi muda menghabiskan waktu di warung  kopi  siang  dan  malam.  Ini  musibah  yang  lebih  besar  dari  bom  atom  di Jepang.” (Serambi Indonesia, 22 Maret 2016)
Pernyataan Prof. Farid tersebut lantas saja mendapat protes keras dari “penghuni” warung  kopi.  Bagi  para  pemrotes,  kehidupan  di  warong  kupi  bukanlah  kehidupan sederhana  dan  tidak  seperti  pernyataan  Prof.  Farid.  Seperti  yang  dikemukakan  oleh Informan 4 (wartawan salah satu media nasional).
“saya hidup di warung kopi karena memang di sini sekretariat kami (baca: media). Di  warung  kopi  kami banyak  mendapat  informasi  tentang peristiwa  hari  ini.  Apa lagi warung kopi menyediakan fasilitas wifi yang memudahkan kami untuk mengirim berita ke kantor yang di Jakarta dengan cepat. Jadi, tidak ada alasan orang-orang memandang sinis kami. Mereka tidak tahu apa yang kami kerjakan” (Wawancara, 3 April 2016)
Hal yang sama juga dikatakan oleh Informan 7 yang masih menjadi mahasiswa di salah  satu  perguruan  tinggi  di  Meulaboh.  Menurutnya,  warong  kupi  telah  banyak membantu  dia  dalam  mengerjakan  tugas.  Dengan  fasilitas  yang  dimiliki  warong  kupi, mahasiswa dapat dengan mudah mempelajari berbagai hal yang terkait dengan tugas-tugas mata kuliah. Di samping itu, mahasiswa juga menggunakan warong kupi sebagai tempat diskusi berbagai hal dari mulai politik, sosial, ekonomi, bahkan hal remeh temeh. Namun, Informan  7  sepakat  jika  sebagai  mahasiswa  tidak  boleh  menghabiskan  waktu  24  jam  di warong  kupi  mengingat  ada  tugas  lain  yang  masih  menjadi  tanggung  jawab  mahasiswa seperti kuliah.
Untuk melihat representasi warong kupi sebagai public sphere secara konprehensif, maka peneliti menganggap penting untuk melakukan pemetaan topik-topik yang menjadi diskursus dalam warong kupi. Namun, sebelumnya, peneliti akan memaparkan tipe warong kupi.  Hal  ini  penting  dilakukan  karena  –perbedaan  tipe  warong  kupi  akan  berhubungan dengan topik yang dibicarakan oleh pengunjung.
Berdasarkan  hasil  observasi  peneliti  terhadap  warong  kupi  di  Kota  Meulaboh, terdapat tiga tipe warong kupi di Meulaboh, yaitu, (1) Warong kupi tradisional. (2) Warong kupi semi-modern; (3) Warong kupi modern. Warong kupi tradisional merupakan warong kupi  yang  mempertahankan  konsep  tradisional,  seperti  bangunan  yang  masih menggunakan  papan  dan  kayu,  atap  menggunakan  seng  atau  daun  rumbia,  serta  cara penyajian  kopi  yang  masih  tradisional.  Warong  kupi  tipe  ini  biasanya  didominasi  oleh pengunjung laki-laki. Tipe ini bisa dijumpai di warong kupi di sekitar wilayah Suak Ribee. Warong kupi semi-modern. Tipe ini telah memodifikasi tampilan warong kupi-nya.
Seperti  telah  memasang  wireless  fidelity  (WiFi)  dan  desain  yang  sudah  sedikti  modern dengan tidak lagi berdindang kayu atau papan. Di sini pengunjung sudah sedikit beragam, meskipun  masih  terlihat  dominasi  laki-laki.  Di  samping  itu,  jenis  pekerjaan  seperti wartawan  dan  mahasiswa  lebih  banyak  memanfaatkan  tipe  warong  kupi  ini  mengingat kepentingan mereka terhadap akses internet dan harga yang murah.
Warong  kupi  modern  merupakan  tipe  warong  kupi  yang  secara  total  menerapkan konsep modernitas di warong kupi-nya. Selain memasang WiFi, warong kupi modern tidak lagi menggunakan teknik menyaring saat membuat kopi seperti lazimnya di warong kupi tradisional  dan  semi-tradisional.  Di  warong  kupi  modern,  penyajian  kopi  sudah menggunakan  mesin  Drill  kopi.  Di  samping  itu,  makanan  yang  disajikan  juga  sudah beragam  dan  modern.  Tipe  Warong  kupi  seperti  ini  lebih  banyak  dikunjungi  oleh  anak- anak muda yang lebih suka dengan suasanan dan view bagus untuk berfoto. Pengunjung warong kupi modern ini juga sudah sangat beragam, terkadang didominasi oleh perempuan. Pasca-tsunami, kebiasaan warong kupi bukan lagi menjadi hak dominasi laki-laki.
Musibah gempa dan  tsunami  telah  ikut mengubah tatanan sosial dan budaya masyarakat Aceh (Shah dan Cordozo, 2014; Marthoenis et al, 2016). Hal yang paling tampak adalah dari  kebiasaan  para  perempuan  Aceh  duduk  di  warong  kupi.  Dalam  perspektif  public sphere  dan  gender,  keberadaan  perempuan  ini  dianggap  sebagai  sebuah  bentuk  egaliter sebagaimana konsep public sphere. Tidak adanya lagi dominasi satu pihak (baca: laki-laki) di warung kopi. Kehadiran warong kopi modern  telah pulah menyingkap ketabuan  yang sejak turun temurun dipelihara oleh masyarakat Aceh bahwa perempuan “haram” duduk di warong kupi (Tifferet et al, 2013).
Fenomena  perempuan  di warong  kupi memperlihatkan  bahwa  pemaknaan  dan konstruksi  perempuan  dilakukan  secara  serempak  oleh  kebudayaan,  pasar  dan  agama. Ketiga  kekuatan  tersebut  secara  serempak  menunjukkan  supremasi  dan  penguasaan  atas perempuan  melalui  kepemimpinan  politik,  modal  dan  moral.  Ketiganya  saling berkontestasi dalam kepentingannya untuk menguasai perempuan. Kontestasi dihadirkan melalui  proses  mempertautkan  kontruksi  dan  reinterprestasinya  dalam  representasi,  lihat
saja dalam beragam imaji visual warong kupi , perempuan hanya hadir di warong kupi yang telah  berhasil  mereprsentasi  kemodern,  bukan  kedai  kopi  yang  masih  sebagai  simbol konservasi  tradisi.  Representasi  ini  yang  kemudian  menjadi  arena  pertarungan  antara modal,  pasar  dan  negara.  Instabilitasnya  tetap  terjaga  karena  kepentingan  dalam  satu kepentingan, menjadi alat untuk melanggengkan otoritasnya dan laki-laki atas perempuan Aceh.  Namun,  kontesasi  ketiganya  selalu  dinamis,  tidak  ada  satu  pihak  yang  bertahan dalam posisi dominan yang stabil.
Informan  12  seorang  mahsiswi  di  salah  satu  perguruan  tinggi  di  Meulaboh mengatakan bahwa ia memilih warong kupi tertentu sebagai tempat “nongkrong” dengan teman-temannya. Faktor pemilihan warong kupi ini didasarkan pada suasana yang nyaman, memiliki spot foto yang indah dan menarik, memiliki makanan yang variatif, serta harga yang  terjangkau.  Ditambahkan  oleh  Informan  12  bahwa  ketersediaan  jaringan  WiFi menjadi alasan lainnya ia dan teman-temannya duduk di warong kupi.
Pemilihan  warong  kupi  modern  oleh  para  perempuan  juga  disebabkan  oleh  tidak banyaknya  laki-laki  yang  “nongkrong”  di  tempat  tersebut.  Hal  ini  diungkapkan  oleh Informan 13 bahwa mereka merasa risih jika banyak pengunjung laki-laki di warong kupi. Biasanya laki-laki lebih memilih “ngopi” di warong kupi tradisional atau semi-tradisional karena  suasana  yang  lebih  santai  dan  dapat  duduk  selama  berjam-jam.  Berbeda  dengan perempuan, mereka lebih tertarik duduk di warung kopi yang punya suasana yang private.
Setelah memetakan tipe warong  kupi di Meulaboh, peneliti  akan mendeskripsikan keberagaman  topik  yang  menjadi  wacana  pengunjung  warong  kupi  di  meulaboh. Berdasarkan observasi berperan serta yang peneliti lakukan, maka didapatkan bahwa topik yang  dibicarakan  oleh  pengunjung  warong  kupi  tidaklah  monoton.  Sifat  dari  topik  ini adalah  dinamis  dalam  arti  bahwa  topik-topik  ini  tidak  terlebih  dahulu  terencana  untuk dibicarakan, melainkan mengalir begitu saja mengikuti dinamika diskusi pesertanya. Bisa saja topik yang berawal dari ekonomi akan berakhir pada aspek agama.
Berdasarkan analisis naratif yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa banyak hal yang dibicarakan ketika para peserta atau pengunjung warong kupi berkumpul di satu meja. Bisa  jadi  topik  antar-meja  pun  berbeda.  Interaksi  ini  sebenarnya  tanpa  disadari mengandung  pesan-pesan  sosial  yang  bersifat  positif.  Adapun  topik-topik  yang  sering dibicarakan di warong kupi adalah:
1. Agama dan Kepercayaan. Topik seputar agama ada dalam diskusi warong kupi hal ini karena masyaralat Aceh Barat yang mayoritas beragama Islam menyadari pentingnya aspek agama dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi mengenai topik agama ini pun bisa dalam berbagai dimensi.  Tidak  seperti  ceramah di mesjid- mesjid  atau meunasah Aceh  pada  umumnya.  Diskusi  ke-agamaan  di warong kupi lebih menyentuh pada aplikasi agama terhadap kehidupan bermasyarakat. Para  pengunjung warong  kupi bisa  saja  berdiskusi  dengan  merespon  berbagai hal namun tetap mengaitkannya dengan agama. Mereka membahas bagaimana kehidupan  beragama  mereka  kedepannya  agar  lebih  baik  lagi  dan  lain sebagainya.
2. Politik, Sosial, dan Ekonomi. Masyarakat Aceh Barat adalah masyarakat yang melek  politik-sosial-ekonomi.  Bisa  saja  ini  dipengaruhi  oleh  keberadaan beberapa  perguruan  tinggi  di  Aceh  Barat.  Banyak  kajian  telah  menempatkan bahwa  keberadaan  perguruan  tinggi  atau  lembaga  pendidikan  di  suatu  daerah akan meningkatkan aspek kepekaan masyarakat pada kondisi politik, sosial, dan ekonomi.  Di warong  kupi pembahasan  mengenai  politik,  sosial,  ekonomi berlangsung  secara  dinamis.  Beragam  perdebatan  bisa  muncul  ini.  Suatu gagasan  bisa  dibantah  dengan  tegas  oleh  seseorang  atau  kelompok  lainnya. Bahkan  gerakan  sosial  masyarakat  banyak  dibentuk  di  diskusi warong  kupi .
Wacana-wacana seputar pemutasian pejabat, korupsi, dana CSR, konflik agraria masyarakat dan perusahaan kepala sawit, dan lain sebagainya menghiasi diskusi warong kupi .
3. Teknologi Informasi dan Komunikasi. Teknologi tidak bisa dipisahkan dengan manusia, banyak hal yang bisa kita lakukan dengan teknologi, bisa untuk sarana informasi dan komunikasi juga, semuanya tidak terlepas dari teknologi. Hal ini juga sering dibicarakan ketika para pengunjung seperti wartawan dan mahasiswa datang  ke warong  kupi. Sambil  menikmati  secangkir  kopi,  terkadang  ide-ide tulisan muncul, mereka menganggap kopi adalah sumber inspirasi.
4. Pendidikan  dan  Ilmu  Pengetahuan.  Mahasiswa  sepulang  kuliah  dan “ngopi” bersama  teman-temannya  di warong  kupi sering  kali  membahas  mata  kuliah yang  tadi  diajarkan  oleh  dosen,  tidak  lepas  dari  kewajiban  mereka  untuk melanjutkan  pendidikan.  Mereka  bisa  membuat  kegiatan  ”ngopi” yang  lebih bermanfaat seperti belajar santai sambil “ngopi”.
5. Hobi dan Seni. Hobi dan seni juga sudah menjadi rutinitas sehari hari, pada saat “ngopi”, masalah hobi dan seni juga tidak luput dibicarakan. Seperti hobi musik, memodif  sepeda  motor,  dan  menggambar.  Para  pengunjung  biasanya  saling bertukar pendapat tentang dunia otomotif khususnya sepeda motor.
6. Hal-hal remeh temeh. Dalam hal ini para pengunjung biasanya membicarakan kondisi  lingkungan  sekitar  yang  sifatnya  remeh  temeh,  seperti  perempuan, fashion,  kemanan,  cuara,  dan  lain  sebagainya.  Sistem  keamanan  perumahan tempat tinggalnya yang kurang ketat dan mereka berencana untuk memberikan masukan yang lebih baik kepada satpamnya. Cuaca sekarang yang sering panas dan  tiba  tiba  mendung  lalu  turun  hujan  tidak  luput  dari  pembicaraan  mereka, saling  mengingatkan  agar  menjaga  kesehatan  dan  tiba  tiba  ada “cewek” yang melintas  dan  berganti  lagi  tema  pembicaraan  tentang  wanita  idaman  mereka masing  masing  begitu  seterusnya,  tema  sosial  yang  mereka  bicarakan  selalu berganti secara spontan tergantung siapa yang memulai pembicaraan
Tabel 2. Karakteristik Warong Kupi dan Pengunjung Warong Kupi
di Kabupaten Aceh Barat No Tipe Warong Kupi Karakteristik Karakteristik Pengunjung 1 Tradisional  Desain warong kupi menggunakan papan dan kayu.  Menyeduh kopi menggunakan saringan.
 Kudapan tradisional.
 Tanpa WiFi.  Harga murah  Didominasi laki- laki
 Latar pekerjaan beragam
 Latar pendidikan
beragam
 Diskusi topik politik, sosial, dan agama 2 Semi-modern  Desain warong kupi semi permanen  Menyeduh kopi menggunakan saringan  Ada fasilitas WiFi dan TV  Kudapan tradisional
 Harga murah
 Didominasi laki-
laki  Latar pekerjaan (wartawan, aktivis sosial,dan
mahasiswa)  Diskusi dengan topik (politik,
sosial, agama, budaya, lingkungan) 3 Modern  Bangunan permaenen  Ornamen indah untuk spot foto  Kudapan modern dengan menu beragam  Fasilitas WiFi, TV, Live Music, Game arena  Harga relatif mahal  Pengunjung beragam (laki-laki dan perempuan)  Latar pekerjaan mahsiswa dan pelajar  Diskusi tentang lingkungan sekitar Sumber: diolah dari hasil penelitian, 2016
Dalam  budaya  masyarakat  Aceh, warong  kopi hadir  sebagai  representasi publicsphere sebagai  mana  yang  dikemukakan  oleh  Habermas  (2006).  Bagi  kebanyakan  masyarakat Aceh Bara memandang warong kupi sebagai sarana atau tempat melakukan interaksi sosial. Melalui  media  secangkir  kopi,  mereka  dapat  berdiskusi  berpanjang  lebar,  membuang waktu luang, merancang gerakan, atau hanya sekedar bersilaturahmi antar-sesama teman dan kerabat.
Dalam konteks ke-kini-an, latar belakang jenis kelamin dan pekerjaan menjadi kabur dan sangat luntur bagi pengunjung warong kupi . Jika dalam masyarakat tradisional Aceh dahulu, hanya kaum Ayah dan laki-laki saja yang dianggap berhak duduk dan menikmati kopi  di warong  kupi .  Anak  perempuan  atau  kaum  ibu  dianggap  “haram”  untuk  duduk sekedar menikmati  kopi di warong kupi . Hal ini menjadikan warong kupi sebagai ruang publik yang egaliter.
Penting  pula  di-ingat  sebuah  konsep  egaliter  yang  lebih  esensial  dari  pemikiran Habermas,  yaitu,  egaliter  dalam  kesamaan  hak  untuk  berbicara  tanpa  dominasi  dan intervensi. Artinya, setiap orang memiliki hak yang sama dalam berkomunikasi di ruang publik.    Melihat  fenomena  yang  terjadi  pada warong  kupi di  Meulaboh,  bahwa  sikap egaliter wacana ini tidak muncul. Kalau pun muncul hanya ketika adanya kesamaan latar belakang  peserta  diskusi,  seperti  sama-sama  mahasiswa,  sama-sama  aktivis,  atau  sama- sama  perempuan.  Jika  dalam  diskusi  terlibat  seseorang  yang  ditokohkan  oleh  peserta lainnya  atau  setidaknya  dianggap  “senior”  maka  konsep  egaliter  ini  tidaklah  mewujud. Dominasi “senioritas” dan tokoh menyelimuti diskursus di warong kupi . Warong kupi tidak hanya mampu menjadi ruang publik bagi masyarakat Aceh Barat, jika kita tarik lebih jauh warong kupi menjema menjadi sebuah komoditas dalam perilaku konsumerisme  global.  Pemikiran  ini  berdasarkan  pada  fenomena  dunia  yang  sedang menggandrungi  kopi  sebagai  sebuah  gaya  hidup. Dalam  politik  ekonomi  global,  sesuatu yang  dapat  menjadi  komoditi  dan  dibutuhkan  oleh  masyarakat  serta  mampu  mendulang keuntungan yang besar akan diproduksi terus menerus.
Melihat budaya di warong kupi dalam perspektif budaya konsumerisme, konsumsi tidak lagi diartikan semata sebagai satu lalu lintas kebudayaan benda, akan tetapi menjadi sebuah panggung sosial yang didalamnya makna-makna sosial diperebutkan, di dalamnya pula  terjadi  perang  posisi  di  antara  anggota-anggota  masyarakat  yang  terlibat  (Piliang, 2011) .  Dalam  konteks  inilah,  duduk  di warong  kupi menjadi  sebuah  budaya  dan  gaya hidup.  Tren  minum  kopi  atau nongkrong di warong  kupi menjadi  rutinitas  “wajib”  oleh masyarakat  Aceh  Barat,  khususnya  para  aktivis,  mahasiswa,  dosen,  agamawan,  bahkan elite politik lokal. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh George Ritzer (2006) bahwa warong kupi sama dengan cafe dan restoran cepat saji merupakan bentuk hegemoni kaum kapitalis (pemilik modal), hanya saja untuk konteks lokal konsep yang dikemukakan
oleh  Ritzer  ini  masih  terbuka  untuk  diperdebatkan.  Namun,  esensi  dari  pergeseran  gaya hidup, khususnya di warong kupi modern telah menjadikan masyarakat sebagai konsumer yang perlu dipenuhi hasrat dan keinginannya.
Melihat esensi warong kupi di masyarakat Aceh Barat, maka laiklah kita mneyebut warong kupi sebagai publicsphere . Warong kupi bukan hanya ruang fisik, melainkan suatu ruang  sosial  yang  diproduksi  oleh  tindakan  komunikatif. Warong  kupi menjadi  ruang dimana masyarakat terlibat dalam deliberasi dialogal mengenai isu-isu publik. Di samping itu, warong  kupi menjadi  arena  dimana  masyarakat  melakukan  pembicaraan  yang  “tak terikat secara institusional”. Melalui dialog-dialog dan pertukaran wacana di warong kupi , individu  mengaitkan  apa  yang  ada  dalam  dirinya  dengan  apa  yang  ada  dalam  publik (masyarakat)  dimana  ia  berada.  Pembicaraan  sehari-hari  di warong  kupi bahkan menjembatani ranah politik dengan ranah private.

## Warong Kupi dan Gerakan Sosial Masyarakat
Bagi  masyarakat  Aceh  Barat,  minum  kopi  di warong  kupi menjadi  budaya  dan rutinitas yang sulit untuk dilepaskan. Di warong kupi berbagai tema diskursus dibicarakan. Di warong kupi pula sebuah gekaran masyarakat dirancang untuk merespon suatu realitas. Bagaimana gerakan sosial ini mewujud dari warong kupi ?
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari berbagai tema yang dibicarakan di warong kupi ,  tema  politik-lah  yang  paling  banyak  menjadi  wacana.  Seakan  adegium  bahwa manusian  sebagai zoon  politicon mendapatkan  tempatnya  di warong  kupi ini.  Bagi komunitas  di warong  kupi ,  berbicara  politik  membuat  kopi  semakin  nikmat  untuk diminum. Pembicaraan politik menjadi sangat cair dan seolah mudah dicerna oleh mereka. Pembicaraan politik ini melampaui batas-batas pekerjaan dan latar pendidikan. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa seorang tukang becak bisa saja berbicara politik dengan berapi-api memakai  perspektifnya.  Lantang  suaranya  mengalahkan  seorang  mahasiswa  yang notabenenya –meminjam istilah Gramsci (2013) –sebagai intelektual organik.
Jika  kebanyakan  dialog  di warong  kupi hanya  berakhir  ketika  masing-masing individu berpamitan untuk pulang, atau dalam tahap yang paling ekstrim tidak ada tindak lanjutnya. Berbeda dengan komunitas warong kupi di Aceh Barat. Isu-isu sosial dan politik di respon dengan sangat baik, bahkan menghadirkan pihak yang langsung terkait dengan isu tersebut.
Dalam observasi yang peneliti lakukan, suatu komunitas mahasiswa terlibat diskusi dengan perwakilan Serikat Buruh guna merespon Pemberhentian Hak Kerja (PHK) secara sepihak para buruh perusahaan tambang batubara yang beroperasi di Meulaboh. Dari arah dialog  yang  peneliti  terlibat  di  dalamnya,  dapat  disimpulkan  bahwa  mereka  akan melakukan aksi demonstrasi untuk menyatakan sikap penolakan atas PHK yang dijalankan oleh perusahaan.
Dalam sebuah wawancara, Informan 2 seorang aktivis yang bekerja di suatu lembaga swadaya  masyarakat  (LSM)  mengatakan  bahwa  meskipun warong  kupi menjadi  tempat strategis untuk menghimpun kekuatan guna melakukan gerakan sosial, namun untuk isu- isu sensitif tidak mungkin dilakukan di warong kupi .
“Memang warong kupi menjadi tempat yang enak untuk ngobrol-ngobrol mengenai isu politik. Kadang-kadang kami juga merancang aksi di warong kupi. Tapi kadang untuk  isu-isu  yang  sensitif,  yang  menyangkut  perlunya  keamanan  diri,  kami  ndak bicara  di  warong  kupi.  Biasa  banyak  intel  yang  duduk  di  warong  kupi.” (wawancara, 18 April 2016)
Seturut  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh  Informan  2  tersebut,  maka  gerakan sosial  yang  dihadirkan  di warong  kupi merupakan  gerakan  sosial  sebagai  politik perlawanan (Tarrow dalam Suharko, 2006). Gerakan  sosial seperti ini terjadi jika rakyat biasa, sering bergabung dengan para warga yang lebih berpengaruh, menggalang kekuatan untuk melawan para elite, pemegang otoritas, dan pihak-pihak lawan lainnya. Perlawanan seperti ini biasanya muncul ketika kesempatan dan hambatan politik tengah berubah dan menciptakan  dorongan  bagi  aktor-aktor  sosial  yang  kurang  memiliki  sumberadya  pada dirinya  sendiri.  Ketika  perlawanan  didukung    oleh  jaringan  sosial  yang  kuat,  serta digaungkan  oleh  resonansi  kultural  dan  simbol-simbol  aksi,  maka  politik  perlawanan mengarah ke interaksi yang berkelanjutan dengan pihak-pihak lawan.
Gerakan sosial masyarakat dalam terminologi politik perlawanan ini terjadi sebagai refleksi atas sikap dan aksi kolektif. Aksi kolektif ini bisa mewujud ketika orang-orang di warong  kupi mengidektikkan  tujuan  individu  menjadi  tujuan  bersama.  Musuh  individu menjadi  musuh  bersama.  Dengan  menciptakan  musuh  bersama  ini,  secara  cepar  sebuah gerakan sosial sebagai politik perlawanan mewujud.
Masyarakat  Aceh  Barat  yang  dinamis,  lebih  peka  terhadap  perkembangan  isu-isu politik. Para intelektual seperti mahasiswa juga tidak mau kalah mengambil bagian dalam proses  diskusi  di warong  kupi .  Mereka  menjadi  kaum  pandit  yang  memahami  teori  dan mencoba  mencari  lahan  “praktik”  dalam  menghimpun  kekuatan  menolak  setiap penyelewengan wewenang oleh elite. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh  Informan 3 (seorang mahasiswa) bahwa ia senang terlibat dalam diskusi di warong kupi . Dalam diskusi itu  ia  dapat  mengemukakan  berbagai  pendapatnya  terhadap  suatu  isu.  Di  samping  itu  ia dapat mengonstruksi ulang realitas dari informasi yang diterima dalam diskusi tersebut.
“aku sering ikut diskusi di warong kupi. Kadang kami rancang aksi di warong kupi. Misalnya kayak kemarin, kami demo di DPRK waktu peringatan Hari Buruh, itu kan kami  rancang  aksinya  di  warkop....  enak  di  warkop,  banyak  orang-orang  aktivis yang kita kenal. Banyak ilmu juga dibagi sama orang tu.” (Wawancara, 3 Mei 2016)
Dalam  setiap  gerakan  sosial  di  masyarakat  Aceh  Barat,  mahasiswa  lebih  banyak terlibat baik sebagai aktor intelektual yang merancang aksi, sebagai koordinator aksi, atau bahkan  sebagai  pelaksana  aksi.  Gerakan  yang  meraka  lakukan  tidak  jarang  pula  berakir dengan pembakaran ban mobil. Bagi mahasiswa yang berdemonstrasi, mereka mendapat kepuasan bathin karena menganggap telah membantu dan berbuat untuk masyarakat luas yang ditindas oleh negara.
Gerakan  sosial  di warong  kupi ini  terbentuk  berdasarkan  pola  partisipasi  dan kesukarelaan  peserta  dialog.  Tanpa  partisipasi  dan  kesukarelaan  sangat  mustahil  dapat terwujud sebuah gerakan sosial. Isu-isu politik yang banyak didiskusikan oleh pengunjung warong  kupi telah  membantuk  sebuah public  opinion .  Opini  publik  ini  sangat  berguna dalam mengonstruksi realitas dan kepentingan bersama. Opini publik bermain dalam aras afektif  atau  sikap.  Jika  sikap  masyarakat  telah  tersentuh,  maka  dalam  praktiknya  akan sangat mudah menggerakkan masyarakat untuk melakukan politik perlawanan.
Satu  hal  yang  menjadi  temuan  menarik  dalam  riset  ini  adalah  gerakan  sosial masyarakat di Aceh Barat lahir dari rahim politik identitas. Politik identitas ini berkaitan dengan kesadaran masing-masing individu masyarakat tentang kedudukan mereka sebagai bagian objek penindasan. Mahasiswa dan aktivis menggunakan politik identitas ini untuk mempersatukan masyarakat dalam gerakan.
Politik  identitas  ini  tidak  selama  mengandung  makna  yang  baik.  Dalam  kondisi tertentu seperti gerakan sosial yang sarat kepentingan tertentu, penggunaan politik identitas ini dapat menjebak masyarakat  sebagai objek politisasi. Namun, masyarakat  Aceh Barat yang awam belum mampu melihat dan menganalisis kondisi “permainan” ini. Hal ini dapat disebabkan oleh masih minimnya  literasi politik masyarakat  Aceh Barat  khsusunya bagi orang-orang  yang  berada  dalam  perekonomian  menengah  ke  bawah.  Masyarakat  dalam golongan ekonomi ini menjadi objek politisasi karena ketidaktahuannya terhadap dinamika politik yang berkembang. Oleh karenanya, literasi politik perlu digalakkan bagi masyarakat Aceh Barat sehingga tidak mudah dipolitisi dalam politik identitas.

## 5. KESIMPULAN
Warong kupi menjadi salah satu tempat atau  sarana  yang penting bagi masyarakat Aceh  Barat. Warong  kupi bukan  hanya  merepresntasikan  kebiasaan  masyarakat  Aceh Barat,  namun  telah  menjadi  budaya  yang  sangat  melekat  dalam  kehidupan  mereka. Berbagai  bentuk  kegiatan  dan  aktivitas  dapat  terjadi  di warong  kupi .  Hal  ini  terjadi dikarenakan telah terjadi pergeseran makna pada fungsi tempat warong kupi . Warong kupi tidak  hanya  menjadi  ranah  domestik  bagi  laki-laki,  telah  menjadi  sarana  bagi  kaum perempuan untuk mengaktualisasikan diri mereka sebagai bagian dari manusia modern.
Warong kupi juga menjadi arena diskursus beragam tema pembicaraan. Topik-topik pembicaraan warong  kupi sangat  beragam  mulai  dari  politik,  sosial,  ekonomi,  dan  lain sebagainya. Namun, tema politik lah  yang mendominasi diskursus warong kupi di Aceh Barat. Hal ini disebabkan oleh ketertarikan masyarakat Aceh Barat terhadap tema politik, meskipun  secara  kontras  tidak  semua  masyarakat  Aceh  Barat  membanggakan  tingkat literasi politiknya.
Sebagai public sphere , warong kupi telah hadir dalam menjamin kebebasan perilaku, tindakan,  dan  refleksi  mandiri  masyarakat  Aceh  Barat.  Mereka  tidak  terkungkung  oleh kondisi  materiil  dan  jaringan-jaringan  kekuatan  negara.  Kondisi  ini  sangat  ideal  bagi menciptakan civil society dalam komunitas lokal.
Diskursus politik ini telah berhasil dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh Barat dalam melahirkan  sebuah  gerakan  sosial.  Meskipun  gerakan  sosial  tidak  serta  merta  lahir  dari masyarakat  karena  masih  adanya  pengaruh  mahasiswa  dan  aktivis  yang  membangkitkan identitas dalam melawan musuh bersama. Namun, sikap permisif masyarakat Aceh Barat untuk  mau  terlibat  dalam  gerakan  sosial  patut  diberi  penghargaan.  Hal  ini  berarti masyarakat Aceh Barat menyadari akan pentingnya perjuangan bagi kemerdekaan mereka dari penindasan negara melalui aparatusnya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Acehbaratkab.go.id. 2015. Dana Tjslp/ Csr Perusahaan Tahun 2015 di Kabupaten Aceh Barat. Diakses tanggal 15 April 2015, pukul 09.15 WIB.
Christiansen,  Jonathan.  2009. Four  Stages  of  Social  Movements .  EBSCO  Research
Starters:
EBSCO Publishing Inc.
Cowan,  Brian  William.  2005. The  Social  Life  of  Coffee:  the  Emergence  of  the  British Coffeehouse .
Creswell, John W. 2014. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Fourth Edition) . Thousand Oak-CA: SAGE Publication.
Eisenstad, S.N. 1986. Revolusi dan Transformasi Masyarakat . Jakarta: Rajawali.
De la Porta, D. dan Diani, M. 2006. Social movements: An introduction (2nd Ed ). Malden MA: Blackwell Publishing.
Dryzek,  John  S.  1990. Discursive  Democracy:  Politics,  Policy,  and  Political  Science. Cambridge: Cambridge University Press.
Gee,  James  Paul.  2000. An  Introduction  to  Discourse  Analysis;  Theory  and  Method .
London- New York: Routledge.
Graf,  A.,  Schroter,  S.,  Wieringa,  E.  2010. Aceh:  History,  Politics  and  Culture .  ISEAS– Yusof   Ishak Institute.
Habermas, Jurgen. 2006. Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Enjoy  an  Epistemic  Dimension?  The  Impact  of  Normative  Theory  on  Empirical Research. Communication Theory. Vol. 16 (4), hal. 411-426.
______________. 2007. Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategorisasi Masyarakat Bourjuis . Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Hamad,  Ibnu.  2004. Konstruksi  Realitas  Politik  di  Media  Massa;  Sebuah Study  Critical Discourse Analysis . Jakarta: Granit.
___________. 2006. Komunikasi Sebagai Wacana. Jurnal Mediator, Vol. 7, No. 2 .
Lincoln,  Y.S.,  Lynham  S.  A.,  dan  Cuba  E.G.  2011. Paradigmatic  Controversies, Contradictions, and emerging Confluences Revisited. Dalam N.K. Denzin dan Y.S. Lincon . The SAGE Handbook of Qualitative Research (Edisi ke-4) . Thousand Oak- CA: SAGE Publication.
Littlejohn,  Stephen  W.  dan  Karen  A.  Foss.  2011. Teori  Komunikasi (Penj.  M.  Yusuf Hamdan). Jakarta: Salemba Humanika.
Longgeita Br. Pinem, Milda. 2013. Kedai Kopi: Ruang Publik Strategis Bagi Masyarkat di Tanah Karo, Sumatera Utara. Jurnal Sosiologi USK, Vol. 4, No. 2, hal. 1-18.
Marthoenis, M., M.Kes, D.S.Y., Aichberger, M.M.C., Schouler-Ocak, M.M. 2016. Mental
Health in Aceh - Indonesia: A Decade after the Devastating Tsunami 2004 , Asian Journal of Psychiatry.
McQuail, Denis. 2011. Teori Komunikasi Massa (Penj. Putri Iva Izzati). Jakarta: Salemba Humanika.
Mertens, D.M., 2010. Research adn Evaluation in Education and Psycology: Integrating Diversity with Quantitative, Qualitative, and Mix Methods (Edisi ke-3) . Thousand Oak-CA: SAGE Publication.
Miles, M.B dan Huberman, A.M. 2001. Analisis Data Kualitatif (Penj. Tjetjep Rohendi). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Pinem,  Milda  Longgeita  Br.  2013.  Kedai  Kopi:  Ruang  Strategi  Bagi  Masyarakat  Tanah Karo,   Usmatera Utara. Jurnal Sosiologi USK, Vol. 4, No. 2.
Reid,  Anthony.  2005. Asal  Mula  Konflik  Aceh:  Dari  Perebutan  Pantai  Timur  Sumatera hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Riessman,  C.K.  2008. Narative  Methods  for  the  Human  Science .  Thousand  Oak-CA: SAGE   Publication.
Ritzer, Geroge. 2006. McDonalization: The Reader . London: Pine Forge Press.
Simanjuntak, Peninna. 2005. Gerakan Sosial Sebagai Peristiwa Sejarah . Jurnal Historisme Edisi No. 21, hal. 46-55.
Shah,  Ritesh  dan  Mieke  Lopez  Cardozo.  2014. Education  and  Social  Change  in  Post- Conflict and  Post-Disater  Aceh , Indonesia. International  Journal  of  Educational Development   38.
Soekanto, Soerjono. 1993. Kamus Sosiologi . Jakarta: Grafindo Persada.
Suharko. 2006. Gerakan Sosial Baru di Indoensia: Repertoar Gerakan Petani. Journal Ilmu Sosial dan ilmu Politik Volume 10, Nomor 1 .
Tifferet,  Sigal,  Neta  Shani,  dan  Haim  Cohen.  2013.  Gender  Differences  in  The  Status Consumption of Coffee. Human Ethology Bulletin 28 (2013):3 .
Weedon, C. 1987. Feminist Practice and Postructuralist Theory . Oxford: Basil Blackwell.
Yoffie, David B dan Bijlani, Tanya. 2013. “Coffee Wars in India: Cafe Coffee Day Takes on the Global Brands”. Journal Harvard Business School, August 8.
Zed,  Mestika.  2010.  Dilema  Ekonomi  Melayu:  Dari  Melayu  Kopi  Daun  Hingga Kapitalisme Global. TINGKAP Vol. VI, No. 2.