## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## Studi Komparasi Kebijakan Pengaturan Desain Industri Di Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual

## Haydar Khakim, Widhi Handoko
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Email: haydarkhakimmm@gmail.com

## Abstract
One embodiment of ideas that have economic values and rights that need protection is Industrial Design. Industrial  designs  are  not  only  regulated  by  developing  countries  like  Indonesia,  but  also  developed countries such as South Korea. It is hoped that the regulation of industrial designs in South Korea can be used  as  a  reference  for  Indonesia  in  reforming  the  law  on  intellectual  property  rights  in  the  field  of industrial design in the future. This article uses the normative yuidic method, namely research on positive legal principles in legislation by using a statutory approach, concepts, and comparisons using secondary data  sources.  The  research  results  of  this  article  include:  First,  the  policy  of  protecting  the  law  on industrial design in Indonesia is currently still regulated in the UUDI (still valid for 20 years). Second, the intellectual  property  rights law  policy  in protecting  industrial  designs from the perspective  of legal reform in the future is expected to make regulations in South Korea a comparison.
Key words: industrial design regulations; indonesia; south korea; legal reform.

## Abstrak
Salah satu perwujudan ide yang memiliki nilai dan hak ekonomi yang membutuhkan perlindungan adalah Desain  Industri.  Desain  Industri  tidak  hanya  diatur  oleh  Negara-negara  berkembang  seperti  Indonesia, tetapi  juga  Negara  Maju  seperti  Korea  Selatan.  Pengaturan  Desain  Industri  di  Negara  Korea  Selatan diharapkan  dapat  dijadikan  acuan  Indonesia  dalam  melakukan  pembaharuan  hukum  Hak  Kekayaan Intelektual bidang Desain Insustri di periode yang akan datang. Artikel ini menggunakan metode yuidis normatif  yaitu  penelitian  terhadap  asas  hukum  positif  dalam  perundang-undangan  sengan  mengunakan pendekatan  undang-undang,  konsep,  dan  perbandingan  menggunakan  sumber  data  sekunder.  Hasil penelitian dari artikel ini meliputi: Pertama, kebijakan perlindungan hukum Desain Industri di Indonesia saat ini masih diatur dalam UUDI (masih berlaku sejak 20 tahun lamanya). Kedua, kebijakan hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam perlindungan Desain Industri dalam perspektif pembaharuan hukum di masa yang akan datang diharapkan menjadikan aturan di Korea Selatan sebagai bahan pembanding.
Kata kunci: pengaturan desain industri; indonesia; korea selatan; pembaharuan hukum.

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Ide  merupakan  suatu  hal  yang  mendasar  dalam  kehidupan  manusia,  dalam  hal  ini perwujudannya  dapat berupa  kreativitas-kreativitas  tanpa  batas. Hasil  dari perwujudan sebuah ide ini  menimbulkan  sebuah  hak  bagi  penciptanya  yang  disebut  sebagai  Hak  Kekayaan  Intelektual

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
(selanjutnya disebut HKI). Primadina Yunita menyebutkan HKI “merupakan hak yang berasal dari hasil  kegiatan  kreatif  suatu  kemampuan  daya  pikir  manusia  yang  diekspresikan  kepada  khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi” (Yunita, 2019).
Lebih luas, Sagar Kishor Savale dan Varsha Kishor Savale mendefinisikan HKI sebagai hak hukum  yang dihasilkan dari proyek intelektual dalam  aspek  ilmu pengetahuan,  industri,  seni serta sastra. Hak-hak ini melindungi pencipta dan produsen dengan memberi mereka hak terbatas waktu tertentu untuk mengontrol penggunaannya (Savale., Savale, 2016). Tidak jauh berbeda, Trias Palupi Kusumaningrum  menyebutkan  “HKI  pada  dasarnya  merupakan  hak  eksklusif  yang  diberikan negara kepada para kreator, inventor, atau pencipta atas temuannya yang mempunyai nilai komersil baik langsung secara otomatis atau melalui pendaftaran” (Kurnianingrum, 2017).
Hak  yang  dihasilkan  kekayaan  intelektual  dalam  sebuah  perwujudan  ide  tidak  hanya  hak hukum,  melainkan  juga  hak  ekonomi.  HKI  hakekatnya  dapat  dieksploitasi  oleh  pencipta  untuk menndapatkan suatu keuntungan. HKI bisa diperjual belikan, diserahkan, maupun dilisensikan bagi pihak  ketiga,  Ranti  Fauza  Mayana  menyebutkan  terdapat  tiga  komersialisasi  HKI  yaitu  (Mayana, 2014):
a. Lisensi  non-eksklusif:  hak  yang  diterima  oleh penerima  lisensi  untuk  memanfaatkan  maupun memakai HKI;
b. Lisensi  eksklusif:  hak  yang  diterima  oleh  penerima  lisensi  atas  hak  yang  eksklusif  seperti jangka  waktu,  lokasi,  serta  industri  yang  telah  ditentukan.  Pemberi  lisensi  disini mempertahankan kepemilikannya  atas  HKI  tidak  berhak  untuk  memberi  lisensi  kepada  pihak lain dibawah eksklusivitas yang telah disepakati kepada penerima lisensi sebelumnya.
c. Alih  kepemilikan  atau  penjualan:  HKI  dalam  hal  ini  dipindahtangankan  dari  pemberi  ke penerima. Penerima disini merupakan pemilik baru HKI yang memiliki hak terkait penggunaan HKI.
Salah  satu  perwujudan  ide  yang  memiliki  nilai  dan  hak  ekonomi  yang  membutuhkan perlindungan adalah Desain Industri. Perlindungan desain industri hakekatnya tidak terbatas hanya di suatu negara saja, tetapi juga lintas negara seiring dengan semakin bebasnya perdagangan yang telah  melintasi  batas-batas  teritorial  sebuah  negara.  Mulanya,  pemikiran  perlindungan  di  bidang perindustrian  ini  timbul  dari sekelompok profesional  yaitu patent  lawyers pada Viena  World  Fair 1873.  Kebutuhan  atas  perlindungan  ini  kemudian  diejawantahkan  dalam  suatu  konvensi  di  Paris
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
tanggal 20 Maret 1883 yang dikenal dengan The Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Konvensi  Paris) yang  kemudian  diikuti  dengan  adanya Agreement  on  Trade  Related Aspect  of  Intellectual  Property  Right (Perjanjian  TRIPs) (Donandi,  2019) . Ketentuan  Desain Industri dalam Konvensi Paris tercantum pada Article 5 Quinquies (Industrial Designs), Article 11 (Invention,  Utility  Models,  Industrial  Designs,  Marks:  Temporary  Protection  at  Certain International  Exhibitions), dan Article  12  (Special  National  Industrial  Property  Services).
Sedangkan pengaturan desain industri dalam TRIPs dapat dilihat dalam Section 4 Article 25 dan 26 terkait  persyaratan  perlindungan  dan  perlindungan  yang  pada  intinya  membahas  mengenai keharusan  negara  anggota  untuk  memberikan  perlindungan  desain  industri  yang  baru  atau  asli dibuat  sendiri.  Kebaruan  dalam  hal  ini  adalah  adanya  perbedaan  yang  signifikan  dengan  desain sebelumnya.  Selain  itu,  perlindungan  dilakukan  untuk  mencegah  pihak  ketiga  yang  tidak bertanggungjawab  untuk  melakukan  penjualan,  pembuatan,  atau  melakukan  impor  barang  yang dimiliki  oleh  pemilik  desain  industri  dimana  perlindungan  dapat  dilakukan  pengecualian  serta jangka waktu minimal 10 tahun.
Hal-hal  pokok  yang  dapat  dipetik  dalam  Perjanjian  TRIPs  dan  Konvensi  Paris  yaitu (Maulana, 2010):
a. Perlindungan  terhadap  Desain  industri  adalah  desain  industri  yang  “baru”  maupun  “orisinal” , dan/ atau “yang secara signifikan berbeda” dengan desain industri sebelumnya .
b. Pemegang hak desain industri memiliki hak terkait “pembuatan, penjualan, ataupun melakukan impor” serta upaya pencegahan pihak lain untuk melakukan hak-hak tersebut tanpa adanya izin dari pemegang hak Desain Industri.
c. Ketentuan  mengenai  harus  diaturnya  jangka  waktu  minimal  perlindungan  yaitu  10  tahun  oleh Negara anggota Konvensi Paris.
Indonesia sebagai salah satu Negara anggota kedua konvensi tersebut termasuk baru mengatur Desain  Industri  ke  dalam  sebuah  undang-undang,  yang  mana  baru  pada  tahun  2000  disahkan Udnag-  Udnag  No.  31  Taun  2000  tentang  Desain  Industri  (selanjutnya  disebut  UUDI).  Pasal  1 angka  1  UUDI  pada  intinya  menjelaskan  bahwa  Desain  Industri  merupakan  sebuah  komposisi mengenai konfigurasi, bentuk, maupun komposisi warna atau garis atau gabungan dari hal tersebut sehingga berbentuk tiga atau dua dimensi yang memberikan impresi estetis dan dapat diwujudkan dalam  pola  tiga  atau  dua  dimensi  serta  dapat  dipakai  untuk  menurunkan  sebuah  barang,  produk, kerajinan tangan, maupun komoditas industri. Secara singkat, “desain industri atau industrial desain

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
merupakan  kreasi  berupa  desain  yang  memberi  kesan  estetis  yang  dipergunakan  dalam  lingkup dunia industri” (Hadiarianti, 2019). Desain industri merupakan sebuah puncak dari adanya revolusi di bidang industri yang bermula dari ide, penciptaan produk, serta proses manufaktur yang dimulai awal  abad  ke  18  di  Inggris.  Desain  industri  dipandang  sebagai  “dunia  baru”  yang  menyebabkan kelahiran “era mesin sebagai sinergi antara seni terapan dan ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan menciptakan dan mengembangkan nilai–nilai estetis, ergonomis, dan fungsional terkait barang yang diproduksi (Banindro, 2018).
Pengaturan  Desain  Industri  hakekatnya  merupakan  landasan  untuk  melindungi  beraneka macam pelanggaran di bidang Desain Industri, seperti pembajakan, penjiplakan, atau peniruan atas Desain  Industri.  Tidak  hanya  itu,  dengan  diaturnya  Desain  Industri  dalam  suatu  undang-undang akan membangkitkan aktivitas kreatif dari  pendesain  secara terus  menerus  untuk  membuat desain yang baru, sehingga ekonomi di suatu Negara akan tumbuh cepat sesuai dengan Penjelasan Umum UUDI. Desain Industri tidak hanya diatur oleh Negara Negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga  Negara  Maju  seperti  Korea  Selatan.  Korea  Selatan  sebagai  Negara  maju  telah  lebih  dulu mengatur  perlindungan  bagi  Desain  Industri.  Sebagai  Negara  yang  menganut  dimokrasi  liberal, Korea  Selatan  memiliki  tujuan  untuk  membangun  kesejahteraan  bersama  dan  membangun paguyuban ekonomi Korea yang memiliki tujuan untuk mendapatkan kemajuan substansial dengan cara kerja sama yang saling menguntungkan (Sudirman, 2018).
Menurut Annissa Valentina dan Ratna Istriyani “Korea Selatan dapat dikatakan sebagai kiblat atas semangat modernitas dan berusaha menjadi negara maju baru, khususnya di Asia” (Valentina, Annissa.,  &  Istriyani,  2013).  Salah  satu  cara  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  adalah  dengan menguatkan  perlindungan  HKI  di  bidang  Desain  Industri.  Asian  Info  sebagaimana  dikutip  oleh Ririn Darini menyebutkan (Darini, 2010):
“Pada  tahun  2005  Korea  Selatan  telah  berubah  menjadi  negara  industri  yang  utama.  Di samping merupakan pemimpin dalam akses internet kecepatan tinggi, semikonduktor memori, monitor layar datar, telepon genggam, Korea Selatan juga menduduki peringkat pertama dalam pembuatan  kapal,  ketiga  dalam  produksi  ban,  keempat  dalam  serat  sintetis,  kelima  dalam otomotif, dan keenam dalam industri baja. Negara ini juga berada pada peringkat ke-12 dalam PDB  nominal,  tingkat  pengangguran  rendah,  dan  pendistribusian  pendapatan  yang  relatif merata.”
Korea  Selatan  memiliki  departemen  yang  melindungi  Kekayaan  Intelektual  yang  disebut KIPO (Korean Intellectual Property Office), termasuk juga dalam hal melindungi Desain Industri.
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Dilihat dari sejarahnya, Desain Industri di Korea Selatan dilindungi mulai pada tahun 1908. Saat itu perlindungan Desain Industri masih disamakan dengan perlindungan Paten dimana pada tahun 1949 Korea Selatan mendirikan Lembaga Paten dan undang-undang paten diberlakukan. Kemudian baru pada  tahun  1961  Undang-Undang  Desain  Industri  diberlakukan.  Selanjutnya,  tahun  1977  Kantor Kekayaan  Intelektual  Korea  (KIPO)  didirikan  sebagai  kantor  independen  di  bawah  Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi.

## 2. Kerangka Teori
Permasalahan  tersebut  kemudian  akan  dianalisis  menggunakan  dua  Teori,  yaitu: pertama, Teori  Perlindungan  Hukum  HKI  oleh  Robert  C.  Sherwood  yang  intinya  perlindungan  HKI  harus memenuhi lima teori yaitu;  1. Teori  penghargaan (konsensi  terhadap  karya intelektual yang telah diproduksi  oleh  pencipta  atau  pendesain  penemu  atau  sehingga  ia  harus  dianugrahi  penghargaan ( reward )  sebagai  obat  jerih  atas  upaya  kreatifnya  terkait  penciptaan  karya  intelektual) , 2. Teori pemulihan (pencipta atau penemu yang telah mempertaruhkan biaya, waktu, maupun tenaga untuk menciptakan karya intelektual harus mendapatkan pemulihan terjait apa yang telah dikeluarkan) , 3. Teori  insentif (pengembangan  kreativitas  harus  dibarengi  dengan  pemberian  insentif  kepada  para penemu  atau  pendesain), 4. Teori  Risiko (adanya  risiko  yang  memungkinkan  orang  lain  dapat menemukan  atau  memperbaiki  HKI  yang  telah  diciptakan) , dan  5. Teori  Stimulus  Pertumbuhan Ekonomi (dengan dilindunginya HKI dimungkinkan akan semakin menumbuhkan serta membangun ekonomi  kea  rah  yang  lebih  baik)  (Raganatha,  2017). Kedua, Teori  Perbandingan  Hukum  Van Apeldorn  yang  mana  mencari  persamaan  maupun  perbedaan  dengan  melakukan  penguraian  serta penelitian  terkait  fungsi  hukum  serta  faktor-faktor  non-hukum  apa  saja  yang  mempengaruhinya (Wartiningsih., Winarwati Indien., & Yurilanti, 2019).

## 3. Permasalahan
Permasalahan  yang  akan  diangkat  setelah  diuraikannya  later  belakang  tersebut  adalah: pertama, Bagaimana  kebijakan  perlindungan  hukum  Desain  Industri  di  Indonesia  saat  ini?  dan kedua, Bagaimana  kebijakan  hukum  HKI  dalam  perlindungan  Desain  Industri  dalam  perspektif pembaharuan hukum di periode yang akan dating?

## 4. Landasan Orisinalitas Penulisan
Setelah  dilakukan penelusuran, belum  ditemukan tulisan  yang  memiliki kajian  sama  dengan Studi  Komparasi  Kebijakan Pengaturan Desain  Industri  di  Indonesia  dan  Korea  Selatan dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual . Namun, terdapat beberapa

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
tulisan yang dapat dijadikan referensi maupun acuan dalam penulisan artikel ini, seperti: Pertama, Zico  Armanto  Mokoginta  yang  meneliti  mengenai  perlindungan  hukum  terkait  desain  industri berdasarkan UUDI (Mokoginta, 2017). Kebaharuan dalam artikel ini adalah fokus studi yang tidak hanya  pada  pengaturan  di  Indonesia,  melainkan  adanya  perbandingan  hukum dari  regulasi  terkait desain  industri  yang  ada  di  Korea  Selatan. Kedua, Yuliasih  yang  pada  penelitiannya  membahas mengenai  perlindungan  desain  industri  dalam  Putusan  Nomor  35  Pk/Pdt.Sus-HKI/2014)  yang dikaitkan dengan teori keadilan milik John Rawls (Yuliasih, 2015). Unsur kebaharuan dalam artikel ini adalah adanya pembahasan menyeluruh terkait regulasi di Indonesia dan Korea Selatan, bukan hanya dalam satu putusan pengadilan. Ketiga, D.  Sulistianingsih, Bagas Nurtyantyono, dan Satata yang  menulis  mengenai  komplikasi  serta  permasalahan-permasalahan  desain  industri  yang  ada  di Indonesia  (Sulistianingsih,  Dewi.,  &  Satata,  2019).  Artikel  ini  dibandingkan  penelitian  Dewi Sulistianingsih dan Bagas Bilowo Nurtyantyono Satata memiliki kebaharuan terkait objeknya, yaitu adanya perbandingan hukum terkait pengaturan desain industri di Indinesia dan Korea Selatan yang bertujuan untuk pembaharuan hukum HKI di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  merupakan  aplikasi  dari  sebuah  pendekatan  ilmiah  di  sebuah  riset  problem  dalam mendapatkan penjelasan yang bermanfaat serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan (Rukin, 2019). Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas  hukum  positif  yang  berbentuk  perundang-undangan  sebagai  hukum  tertulis.  Bertara  dengan kekhususan  dan  corak  penelitian  hukum  normatif,  terdapat  5  metode  atau  cara  pendekatan,  yaitu: Pendekatan  Konsep , Pendekatan  Sejarah/  histori , Pendekatan  Perundang-undangan , Pendekatan Perbandingan , serta  Pendekatan  Kasus  (Sukiyat.,  Suyanto.,  &  Effendi,  2019).  Namun,  dalam  artikel tentang Studi Komparasi Kebijakan Pengaturan Desain Industri di Indonesia dan Korea Selatan dalam Prespektif  Pembaharuan  Hukum  HKI  ini  menggunakan  metode pendekatan  undang-undang,  konsep, dan  perbandingan.  Selain  itu,  dapat  dikatakan  bahwa  penelitian  hukum  normatif  merupakan  suatu penelitian  yang  memiliki  tujuan  mencari  data  yang  didokumentasikan  yang  disebut  sebagai  sumber data  sekunder  (terdiri  dari  bahan-bahan  hukum:  primer,  sekunder,  dan  tersier)  (Diantha,  2013). Nantinya,  seluruh  data  yang  didapat  pada  akhirnya  ditelaah  menggunakan  metode  analisis  kualitatif yang memiliki sifat induktif berdasarkan data yang telah didapatkan, kemudian diperluas dengan pola hubungan tertentu sehingga menjadi sebuahhipotesis (Fitrah, Muh., 2017).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kebijakan Perlindungan Hukum Desain Industri Di Indonesia Saat Ini
Sebagai bagian dari HKI, perlindungan Desain Industri (selanjutnya disebut DI) bersendikan adanya    gagasan  serta  anggapan bahwa DI lahir  karena adanya tak  kemampuan  cipta,  kreativitas, karsa,  dan  rasa  yang  dipunyai  oleh  manusia,  dengan  demikian  DI  merupakan  produk  peradaban manusia  (Nashiruddin,  2019).  Sebagai  produk  yang  dibuat  oleh  manusia,  Dina  Widyaputri Kariodimedjo  menjebutkan  bahwa Industrial  Design (DI)  merupakan  dimensi  estetis  serta ornamental dari sebuah produk, yang mencakup dari bentuk tiga maupun dua dimensi. Secara luas. DI  diaplikasikan  pada  kerajinan  maupun  produk  industri  seperti  jam,  perhiasan,  peralatan  rumah tangga, kedokteran, dan masih banyak lagi (Kariodimedjo, 2010).
DI  tidak  saja  sebagai  segmen  dari  HKI,  namun  DI  juga  memiliki  ambisi  yang  mendasar, yaitu: “a. produk-produk harus memuaskan masyarakat dari segi ergonomi, b. produk-produk harus memenuhi  kebutuhan  alami  manusia  akan  keindahan,  gaya,  dan  status  sosial”  (Hurst,  2016). Kebijakan  perlindungan  hukum  DI  oleh  pemerintah  Indonesia  mulanya  diatur  dalam  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1984  tentang  Perindustrian  yang  masih  membahas  perindustrian  secara umum, dalam undang-undang tersebut DI diatur dalam 3 pasal, yaitu dalam Pasal 17 (perlindungan DI  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah),  Penjelasan  Pasal  17  (definisi  dari  DI),  serta  Pasal  25 (ketentuan pidana bagi setiap ornag yang melakukan pelanggaran terhadap DI).
Selang 16 tahun kemudian, Indonesia mengundangkan DI ke dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UUDI). Perlindungan DI di Indonesia hanya dapat berlaku apabila pemilik DI mengajukan Permohonan ke Dirjen HKI, dalam hal  ini  permohonan  saja  tidak  cukup  untuk  mendapatkan  hak  DI,  pemohon  harus  memenuhi ketentuan  Pasal  2  sampai  dengan  Pasal  4  UUDI  yang  intinya  menjelaskan  mengenai  beberapa kriteria perlindungan Hak DI, yaitu:
a) Perlindungan diberikan pada desain yang baru. Kebaruan disini apabila di tanggal penerimaan, DI tersebut tidak memiliki kesamaan dengan desain yang telah ada sebelumnya.
b) Sebuah  DI  tidak  dianggap  telah  diumumkan  bila  jangka  waktu  maksimal  6  bulan  sebelum Tanggal Penerimaannya ditayangkan dalam suatu pameran resmi baik bersifat nasional maupun internasional  serta  telah  digunakan  untuk  penelitian,  pendidikan,  atau  pengembangan  di wilayah Indonesia.
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
c) Perlindungan tidak dapat diberikan kepada desain yang bertentangan dengan ketertiban umum, peraturan yang berlaku, agama, maupun kesusilaan.
Adapun  dua  asas  yang  dianut  oleh  UUDI  adalah  asas  kebaruan  (disini  asas  kebaruan dibedakan  dengan  asas  orisinal  yang  berlaku  dalam  Hak  Cipta)  dan  asas  pendaftaran  pertama. Menurut  penjelasan  umum,  "baru"  atau  "kebaruan"  adalah  sebuah  pendaftaran  yang  diajukan pertama  kali  oleh  pemilik  DI.  Sedangkan  pengertian  "orisinal"  memiliki  arti  bahwa  produk  yang didaftarkan adalah asli dari orang yang menciptakan produk tersebut. Selanjutnya, asas pendaftaran pertama memiliki arti bahwa yang akan mendapatkan perlindungan DI adalah orang yang pertama mengajukan permohonan hak, bukan pendesain produk. Hal ini merupakan pengejawantahan Pasal 7  ayat  (1)  UUDI  yang  intinya  menjelaskan  mengenai  apabila  DI  dibuat  dalam  lingkup  pekerjan, maka  pemegang  hak  adalah  dinas  tempat  pencipta  menciptakan  DI  kecuali  diperjanjikan  lain sebelumnya.
Sama dengan perlindungan HKI lainnya, DI memiliki jangka waktu dalam perlindungannya, yaitu 10 tahun  yang  dihitung  sejak  tanggal Penerimaan yang dicatat dalam  Daftar  Umum  DI  dan diumumkan dalam Berita Resmi DI. Selain mendapatkan perlindungan selama 10 tahun, pemegang Hak  DI  memiliki  hak  eksklusif,  seperti:  melakukan  pelarangan  terhadap  orang  lain  yang  tidak dengan  persetujuannya  memakai,  membuat,  mengimpor,  menjual,  mengedarkan  barang  dan/atau mengekspor  produk  yang  telah  didaftarkan  Hak  DInya  kecuali  untuk  hajat  pendidikan  serta penelitian yang tidak merugikan pemegang Hak  DI  tersebut.  Lebih dari  itu, UUDI juga  mengatur adanya pengalihan hak dan lisensi, pembatalan, penyelesaian sengketa, serta ketentuan pidana
Pengaturan  Desain  industri  yang  berlaku  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari  ketentuan  TRIPs Agreement. Menurut Pranadita, DI dalam TRIPs Agreement dan UUDI memiliki perbedaan dalam perlindungannya, yaitu (Pranadita, 2018):
No Desain Produk Industri dalam TRIPs Agreement Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 1 Pasal 25 Persyaratan Untuk Perlindungan ayat (1) Anggota Wajib memberikan perlindungan terhadap karya ciptayang  berupa  desain  produk industri  yang  baru  atau  asli.  Anggota dapat  menetukan  bahwa  suatu  desain
Pasal 1 (1) Desain  Industri  adalah  suatu  kreasi  tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna,  atau  garis  dan  warna,  atau  gabungan daripadanya yang berbentuk  tiga dimensi atau dua  dimensi  yang  memberikan  kesan  estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
tidak  baru  atau  asli  apabila  desain yang  bersangkutan  tidak  secara  jelas berbeda  dari  desain  atau  kombinasi beberapa  desain  yang  sudah  terkenal. Anggota  dapat  menetapkan  bahwa perlindungan  yang  diberikan  tidak mencakup desain yang sangat tergantung pada pertimbangan- pertimbangan teknis atau fungsi
atau  dua  dimensi  serta  dapat  dipakai  untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Pasal 2
(1) Hak  Desain  Industri  diberikan  untuk  Desain Industri yang baru.
(2) Desain  Industri  dianggap  baru  apabila  pada Tanggal  Penerimaan,  Desain  Industri  tersebut tidak  sama  dengan  pengungkapan  yang  telah ada sebelumnya.
(3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain  Industri  yang  sebelum:  a.  tanggal penerimaan;  atau  b.  tanggal  prioritas  apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. 2 Pasal 25 ayat (2) Anggota  wajib  menjamin  bahwa persyaratan untuk memperoleh perlindungan  terhadap  desain  tekstil, terutama  berkaitan  dengan  biaya, pemeriksaan atau pengumuman, tidak menghambat  secara  tidak wajar
kesempatan untuk memperoleh perlindungan dimaksud. Anggota dapat memenuhi kewajiban ini melalui peraturan perundang- undangan tentang desain industri atau hak cipta
Pengejawantahan  Pasal  25  ayat  (2)  ini  masih terbagi  menjadi  dua  peraturan,  yaitu  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  2000  tentang  Desain Industri  dan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014 tentang Hak Cipta
3 Pasal 26 Perlindungan ayat (1)
Pemilik  suatu  desain  produk  industri yang  dilindungi  mempunyai  hak untuk  mencegah  pihak  ketiga  yang tidak  memperoleh  ijin  darinya  untuk membuat,  menjual  atau  mengimpor benda yang mengandung atau memuat desain  yang  merupakan  salinan,  atau secara  substansial  merupakan  salinan dari  desain  yang  dilindungi,  apabila tindakan-tindakan  tersebut  dilakukan untuk tujuan komersial.
Pasal 9 (1)  Pemegang  Hak  Desain  Industri  memiliki  hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang  dimilikinya  dan  untuk  melarang  orang  lain yang  tanpa  persetujuannya  membuat,  memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan  barang  yang  diberi  Hak  Desain Industri.
4. Pasal 26 ayat (2) Anggota dapat menetapkan
pengecualian  secara  terbatas  atas
Pasal 9 (2)  Dikecualikan  dari  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702 perlindungan yang diberikan terhadap desain  produk  industri,  sepanjang pengecualian dimaksud
tidak bertentangan  secara  tidak wajar dengan  tata  cara  pendayagunaannya secara  normal  dari  desain  produk industri  yang  dilindungi  dan  tidak mengurangi secara tidak wajar kepentingan  sah  pemilik  dari  desain yang dilindungi, dengan memperhatikan  kepentingan  sah  dari pihak ketiga. Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri.
5 Pasal 26 ayat (3) Jangka  waktu  perlindungan  yang diberikan  tidak  boleh  kurang  dari  10 (sepuluh) tahun Pasal 5
(1)  Perlindungan  terhadap  Hak  Desain  Industri diberikan  untuk  jangka  waktu  10  (sepuluh)  tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan.
Dikaitkan dengan Teori Perlindungan Hukum HKI oleh Robert C. Sherwood maka penjelasan diatas dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Teori  Penghargaan : konsensi  terhadap  karya  intelektual  yang  telah  diproduksi  oleh  pencipta atau pendesain penemu atau sehingga ia harus dianugrahi penghargaan ( reward ) dengan adanya perlindungan selama 10  tahun serta adanya ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 54 yaitu pelanggaran  terhadap  Pasal  9 yaitu memakai,  mengimpor,  menjual,  dan mengedarkan baeang yang  diberi  hak  DI  tanpa  persetujuan  pemilik  hak  dapat  dipidana  dengan  pidana  penjara maksimal 4 tahun maupun pidana denda maksimal Rp 300.000.000 dan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8, 23 atau 32 dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal 1 tahun maupun denda maksimal Rp 45.000.000.
2. Teori Pemulihan:  pencipta  atau  penemu  yang  telah  mempertaruhkan  biaya,  waktu,  maupun tenaga  untuk  menciptakan  karya  intelektual  harus  mendapatkan  pemulihan  terkait  apa  yang telah  dikeluarkan  dengan  memperoleh  hak  eksklusif  setelah  apa  yang  ia  keluarkan,  seperti: melakukan  pelarangan  terhadap  orang  lain  yang  tidak  dengan  persetujuannya  memakai, membuat, mengimpor, menjual, mengedarkan barang dan/atau mengekspor produk yang telah didaftarkan Hak DI nya kecuali untuk hajat pendidikan serta penelitian yang tidak merugikan pemegang Hak DI tersebut.
3. Teori  Insentif: insentif  dapat  dilihat  dari  diaturnya  lisensi  serta  pengalihan  hak  atas  hak  DI. Lisensi  yang  dimaksud  dalam  UUDI  merupakan  otorisasi  yang  dianugerahkan  kepada

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
pemegang Hak DI kepada pihak lain lewat sebuah perjanjian berlandaskan pada pemberian hak (tidak dialihkan) untuk mendapatkan manfaat secara ekonomi dari suatu DI dengan syarat dan jangka waktu tertentu.
4. Teori  Risiko:  adanya  risiko  yang  memungkinkan  orang  lain  dapat  menemukan  atau memperbaiki  HKI  yang  telah  diciptakan,  yang  mana  hal  ini  dapat  dikaitkan  dengan  adanya Pasal 2 dan Pasal 7 UUDI.
5. Teori  Stimulus  Pertumbuhan  Ekonomi:  dengan  dilindunginya  HKI  dimungkinkan  akan semakin  menumbuhkan  serta  membangun  ekonomi  kearah  yang  lebih  baik.  Hal  ini sebagaimana  telah  dijelaskan  dalam  penjelasan  umum  UUDI  yang  pada  paragraph  pertama menyebutkan: “Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satunya dengan memanfaatkan peranan DI yang merupakan bagian dari HKI.”

## 2. Kebijakan  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  Dalam  Perlindungan  Desain  Industri  Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Di Periode Yang Akan Datang
Sebelum  menguraikan  lebih  lanjut  terkait  kebijakan  hukum  HKI  dalam  Perlindungan  DI dalam perspektif pembaharuan hukum di periode yang akan dating, kiranya perlu menguraikan arti dari  kata-kata  tersebut.  Sebagaimana  dituliskan  dalam  KBBI  versi  daring,  Kebijakan  merupakan suatu  rangkaian  konsep  yang  menjadi  garis  besar  atau  garis  haluan,  serta  dasar  rencana  dalam pelaksanaan suatu  kegiatan.  Terkait dengan  HKI  yang aturan hukumnya seringkali tertinggal  dari apa  yang  telah  dipraktikkan  dikalangan  industri,  perlu  dilakukan  sebuah  kebijakan  baru  untuk memperbaiki norma hukum yang telah tertinggal. Norma hukum harus segera memberikan respon terkait perkembangan sosial yang berjalan pesat. Norma hukum perlu memiliki sikap dan sifat yang dinamis  dan  juga  adaptif  dalam  memberikan  reaksi  terkait  perkembangan  sosial  (Rahmatullah, 2015). Kebijakan pengaturan dan  perlindungan HKI di  Indonesia saat  ini  merupakan kewenangan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual sebagai unsur pelaksana di bawah Kementrian Hukum dan HAM (Alumni FH UI 1992, 2017).
Salah  satu  cara  sebagai  masukan  untuk  memperbaiki  kebijakan  terkait  HKI  khususnya  DI adalah adanya perbandingan dengan negara lain. Sofian menjelaskan, studi yang tidak saja melihat substansi  hukum  tetapi juga  harus memahami dari sudut  filosofis hukum  itu  sendiri  dapat disebut sebagai  perbandingan  hukum  (Sofian,  2018).  Beberapa  manfaat  yang  dapat  diambil  dalam

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
melakukan  perbandingan  hukum  adalah  sebagai:  a)  patokan  adanya  unifikasi,  kodifikasi, pembaharuan, maupun harmonisasi hukum; b) merupakan ilmu penolong bagi Hukum Perdata; dan c)  untuk  mengetahui  asas-asas  hukum  umum  yang  didasarkan  atas  hukum  internasoonal  (Arief, 2013).
Perbandingan  hukum  yang  akan  dilakukan  dalam  artikel  ini  adalah  perlindungan  DI  di Indonesia dan Korea Selatan. Korea selatan memiliki aturan yang ketat terkait HKI karena sangat berpengaruh bagi hubungan ekonomi koperatif dengan mitra dagang. Sejak 1987, pemerintah Korea Selatan menerapkan reformasi mendasar untuk memperkuat perlindungan HKI. Korea Selatan telah mengalami kemajuan ekonomi, budaya dan teknologi yang menyebar ke seluruh dunia, dan merek Korea  termasuk  yang  paling  dapat  dikenali  di  dunia.  Korea  telah  berubah  secara  strategis  dari peniru  menjadi  innovator  terkait  DI.  Salah  satu  tonggak  terbaru  dalam  konteks  ini  adalah penyusunan  pedoman  desain  nasional  tahun  2012,  yang  juga  disebut  sebagai  K-design.  K-design merumuskan identitas desain nasional “K-design DNA” dengan mengumpulkan contoh-contoh dari arsitektur  tradisional,  furnitur,  keramik,  desain  fesyen,  hingga  desain  modern  dari  elektronik, otomotif, furnitur, kemasan, dan material rancangannya (Schelwach, Sven., & Jeon, 2017). Sukarni dalam hal ini menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Korea berkembang sangat pesat karena adanya kebijakan serta regulasi pemerintahnya yang mengutamakan dan mengedepankan DI. Korea menerapkan design leading  countries agar  lebih maju di  sektor  industri. Bahkan, Korea  memiliki lembaga  tersendiri  yaitu Korean  Industrial  Design  Promotion yang  bertugas  untuk  melakukan promosi  dan  juga  riset  terkait  desain  produk.  Perhatian  terhadap  desain  juga  dilakukan  dengan adanya  alokasi  dana  riset  yang  sangat  besar  untuk  jangka  waktu  5-10  tahun  dengan  kosekwensi harus ada kontribusi yang nyata untuk pengembangan ekonominasional Korea (Sukarmi, 2016) .
DI di Korea Selatan diundangkan pada tanggal 31 Desember 1961 dengan Law No. 951 yang terakhir  diubah pada  9 Juni  2009 dengan  Undang-Undang  No.  9764.  Law  No.  9764  memiliki  10 Bab dengan 88 Pasal. Beberapa definisi yang penting dalam Law No. 9764 adalah sebagai berikut:
a. "desain" berarti bentuk, pola, warna atau kombinasi dari semuanya itu dalam suatu barang yang menghasilkan kesan estetika dalam pengertian penglihatan; hal yang sama berlaku untuk bagian dari artikel dan gaya kaligrafi kecuali Pasal 12 Undang-undang ini berlaku;
b) (i bis ) "gaya  kaligrafi"  berarti  naskah  (termasuk  angka,  tanda,  simbol,  dll.)  yang  dibuat  dalam bentuk fitur umum untuk digunakan dalam pencatatan, penandaan, atau pencetakan;
c) "desain terdaftar" berarti desain yang pendaftaran desainnya telah diberikan;
d) "pendaftaran desain" berarti pendaftaran desain yang diperiksa atau belum diperiksa;
e) "registrasi  desain  yang  diperiksa"  berarti  registrasi  dari  suatu  desain  yang  tunduk  pada pemeriksaan apakah benar-benar memenuhi syarat untuk pendaftaran;
Dilansir  dari  website  resmi Korean  Intellectual  Property  Office  (KIPO), persyaratan  untuk mendaftarkan  desain  harus  memenuhi:  a)  kebaruan,  b)  kreativitas,  c)  penerapan  industri,  d)  tidak melanggar  konsep  kebaruan  yang  diperbesar,  dan  e)  sistem  first-to-file  yang  berarti  jika  ada  dua atau  lebih  aplikasi  yang  memenuhi  persyaratan  di  atas,  maka  hanya  aplikasi  pertama  yang  dapat didaftarkan. Hal ini senada dengan Pasal 6 Law No. 9764, setiap DI di Korea Selatan hakekatnya dapat didaftarkan, kecuali desain tersebut mengandung hal-hal sebagai berikut:
(1) desain  yang  identik  atau  serupa  dengan  bendera  nasional,  lambang  nasional,  bendera  militer, dekorasi,  perintah  prestasi,  lencana  dan  medali  organisasi  publik,  bendera  nasional  dan lambang nasional negara asing, atau karakter atau indikasi organisasi internasional;
(2) desain yang makna atau isinya dapat melanggar ketertiban umum atau moralitas;
(3) desain yang dapat menimbulkan kebingungan atas artikel yang terkait dengan bisnis orang lain; dan
(4) desain yang hanya terdiri dari bentuk yang penting untuk mengamankan fungsi barang.
Seseorang yang  ingin  mendaftarkan desain harus mengajukan permintaan untuk pendaftaran desain  dengan  memenuhi  persyaratan  sebagai  berikut:  (a)  nama  dan  alamat  pemohon  (dan,  jika berbentuk badan hukum, nama dan alamat bisnis), (b) nama dan alamat tempat tinggal atau bisnis agen,  jika  ada  (dan,  jika  badan  hukum,  nama  dan  alamat  bisnis  dan  nama  pengacara  paten  yang ditunjuk),  (c)  artikel  terkait  objek  desain  yang  berisi  apakah  permohonan  tersebut  merupakan permohonan  untuk  pendaftaran  desain  independen  atau  pendaftaran  desain  serupa,  (d)  nomor pendaftaran  atau  aplikasi  dari  desain  utama,  (e)  nama  dan  alamat  pencipta  desain.  Permohonan pendaftaran  Desain  yang  sudah  diperiksa  atau  Permohonan  Pendaftaran  Desain  yang  belum diperiksa harus disertai dengan gambar atau gambar yang di dalamnya dicantumkan hal-hal sebagai berikut  untuk setiap  Desain;  (a)  barang  yang  menjadi objek  desain;  (b)  penjelasan  tentang desain dan  esensi  ciptaan;  dan  (c)  nomor  seri  desain.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  subjek  dari permohonan  DI  ada  dua,  yaitu  orang  perorangan  dan badan  hukum  dengan  mencantumkan  nama pencipta desain tersebut.
Asas  perlindungan  yang  digunakan  di  Korea  Selatan  sama  dengan  di  Indonesia,  yaitu perlindungan bagi pendaftar pertama (first to file) yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yaitu dalam hal  dua  atau  lebih  permohonan  registrasi  desain  yang  berkaitan  dengan  desain  yang  sama  atau serupa diajukan pada tanggal yang berbeda, maka hanya pemohon dengan tanggal penerimaan yang

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
lebih  awal  yang  dapat  memperoleh  registrasi  desain  untuk  desain  tersebut dengan Jangka Waktu  Hak  Desain  adalah 15  tahun  setelah  tanggal  pendaftaran  pendiriannya  (Pasal  40  Law  No. 9764).
Hal-hal  lain  yang  diatur  dalam  Law  No.  9764  adalah  terkait  pengalihan  hak  DI  yang menggunakan  lisensi  baik  eksklusif  maupun  non  eksklusif,  diaturnya  secara  rinci  terkait  biaya pendaftaran, perlindungan bagi pemegang hak DI, serta sanksi bagi para pelanggar. Menurut Law No.  9764,  seseorang  yang  melakukan  salah  satu  tindakan  berikut  dikenakan  denda  administratif tidak melebihi 500.000 won apabila melanggar ketentuan Pasal 88:
Selain  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  Law  No.  9764  juga  mengatur  hal-hal  sebagai  berikut (Ahn, Sun-Woo., & Chae, 2019):
Sistem desain Kekhususan di setiap system Desain serupa Sebuah  sistem  yang  melindungi  terhadap  tiruan  atau salinan desain tepat ketika pencipta membuat aplikasi sebagai  desain  terdaftar  atau  desain  utama  pencipta yang dimodifikasi dalam bentuk,  gambar, warna,  dll, terdaftar. Komponen Desain Sistem  terdaftar  tunggal,  sebagai  artikel  yang  dijual dan  digunakan  dalam  sepasang  artikel  oleh  entitas komersial dalam kasus kesatuan keseluruhan. Desain rahasia Suatu sistem yang merahasiakan status, dalam hal ada permintaan dari pemohon, mulai dari hari pendaftaran penetapan  hak  desain  sampai  tiga  tahun  setelah  itu, dan  pasal  tersebut  tidak  dimuat  dalam  Berita  Resmi DI. Sistem publikasi awal Sebuah  sistem  yang  mempromosikan  pencegahan, jika  pemohon  memintanya,  dari  aplikasi  yang diposting  sebelum  pendaftaran,  yang  mencegah investasi  yang  tumpang  tindih,  studi,  dll.,  Dengan tujuan ketiga. Pemeriksaan preferensial Sistem  pemeriksaan  sebelumnya:  jika  aplikasi memenuhi  elemen  tetap,  ia  melakukan  pemeriksaan dalam sistem 2 bulan Sistem registrasi non-substuntif Sebuah  sistem yang  secara drastis mengurangi  waktu yang dibutuhkan  untuk penguapan elemen  substantif, seperti  kreativitas  baru  saat  ini,  dll,  sebagai  bagian dari  produk  yang  meliputi  kain,  wallpaper,  dan produk plastik,  tingkat pendaftaran  yang  tinggi dapat diatur kembali dengan memeriksa elemen dasar
Sistem aplikasi multi-kelas
Sistem  yang  mengurangi  pengeluaran  seperti  biaya

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
aplikasi,  dll;  Aplikasi  ini  terbatas  pada  pendaftaran desain  ujian  non-subtantial,  dan  menerapkan  desain 20 kelas dalam satu formulir aplikasi Sistem  pemberian  desain  bagian  awal jika sebuah artikel Sistem yang memungkinkan desain untuk didaftarkan terkait  dengan  bagian  artikel  (misalnya,  pegangan cangkir kopi, gantungan bingkai kaca, dll.)
Terkait  dengan  Teori  Perbandingan  Hukum  Van  Apeldorn  yang  mana  mencari  persamaan maupun  perbedaan  dengan  melakukan penguraian  serta  penelitian  terkait  fungsi hukum  serta  faktor- faktor  non-hukum  apa  saja  yang  mempengaruhinya,  maka  dapat  dituliskan  bahwa  pengaturan  DI  di Korea Selatan dibandingkan Indonesia memiliki persamaan dan perbedaan, yaitu sebagai berikut:
Pembeda Korea Selatan Indonesia Definisi "desain"  berarti  bentuk,  pola, warna atau kombinasi dari semuanya itu dalam suatu barang yang menghasilkan kesan estetika dalam pengertian penglihatan;  hal  yang  sama berlaku  untuk  bagian  dari  artikel dan  gaya  kaligrafi  kecuali  Pasal
12 Undang-undang ini berlaku.
DI  yang dapat dilindungi  adalah desain  industri  yang  “baru” (new) atau  “orisinal” (original), dan/ atau “yang secara signifikan berbeda”  dengan  desain  industri sebelumnya (significantly  differ from known design). Subjek yang berhak memperoleh  Hak  Desain Industri orang  perorangan  dan  badan hukum  dengan  mencantumkan nama pencipta desain tersebut. Pendesain  atau  yang  menerima hak  DI  sebagaimana  dimaksud dari Pendesain. Jangka waktu perlindungan 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh ) tahun Persyaratan memperoleh perlindungan Harus memenuhi: a) kebaruan, b) kreativitas, c) penerapan industri, d) tidak melanggar konsep kebaruan yang diperbesar, dan e) sistem  first-to-file  dan  tidak mengandung hal-hal: desain yang identik atau serupa dengan bendera nasional, lambang nasional, bendera militer, dekorasi, perintah prestasi, lencana  dan  medali  organisasi publik,  bendera  nasional  dan lambang  nasional  negara  asing, atau karakter atau indikasi organisasi internasional; a) Memiliki  sifat  yang  baru  serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan serta agama.
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
desain  yang  makna  atau  isinya dapat melanggar ketertiban umum  atau  moralitas;  b)  desain yang dapat menimbulkan kebingungan  atas  artikel  yang terkait  dengan  bisnis  orang  lain; dan  c)  desain  yang  hanya  terdiri dari  bentuk  yang  penting  untuk mengamankan fungsi barang. Asas perlindungan First-to-file system First-to-file system
Adanya  perbandingan  hukum  diharapkan  adanya  pembaharuan  hukum  yang  secara  istilah bermakna  “pemurnian,  peningkatan,  pengembangan,  modernisasi  hukum,  atau  yang  semakna dengannya”  (Nur,  2018).  Pembaruan  hukum  kiranya  diperlukaan  karena  Terdapat  kelemahan prosedural  substansi  Undang-Undang  DI,  yaitu:  1.  Sifat  “kebaruan  dan  orisinalitas”  di  DI  yang terdaftar  pada  Dirjen  HKI kenyataanya masih banyak yang belum terpenuhi  karena beberapa produk telah diproduksi oleh beberapa perusahaan, baik di Indonesia ataupun di luar negeri; 2. Terdapat sikap “itikad tidak baik” dari pemohon hak DI karena sengaja mendaftarkan desainnya yang tidak memenuhi persyaratan  “kebaruan  dan  orisinalitas”  (Citrawinda,  2018).  Rezim  hukum  HKI  hanyalah  diciptakan oleh  suatu  kebijakan,  maka  sebenarnya  tergantung  bagaimana  para  pembuat  kebijakan  mereka-reka hukum  HKI  tersebut agar dapat  melindungi tidak hanya  pemegang  HKI  tetapi juga  pihak-pihak  lain yang terkait (Hawin, M., & Riswandi, 2020).
Kebijakan  hukum  HKI  dalam  perlindungan  DI  dalam  perspektif  pembaharuan  hukum  di  masa yang akan datang diharapkan dapat seperti negara Korea Selatan, yang mana pendaftaran tidak hanya terfokus pada kebaruan dan orisinalitas saja namun DI harus memenuhi: a) kebaruan, b) kreativitas, c) penerapan industri,  dan tidak mengandung hal-hal seperti: a) desain yang identik atau serupa dengan bendera  nasional,  lambang  nasional,  bendera  militer,  dekorasi,  perintah  prestasi,  lencana  dan  medali organisasi  publik,  bendera  nasional  dan  lambang  nasional  negara  asing,  atau  karakter  atau  indikasi organisasi  internasional;  b)  desain  yang  makna  atau  isinya  dapat  melanggar  ketertiban  umum  atau moralitas;  c)  desain  yang  dapat  menimbulkan  kebingungan  atas  artikel  yang  terkait  dengan  bisnis orang  lain;  dan  d)  desain  yang  hanya  terdiri  dari  bentuk  yang  penting  untuk  mengamankan  fungsi barang. Pembaharuan  penting dilakukan, karena masih adanya kelemahan dalam  UUDI,  yaitu  multi- interpretasi di  berbagi pihak.  Penerapan  kebaruan  diharapkan  akan  meminimalisasi  terjadinya  multi- interpretasi DI di periode yang akan datang.

## D. SIMPULAN
Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas yaitu: Pertama, kebijakan  perlindungan  hukum  Desain  Industri  di  Indonesia  saat  ini  diatur  dalam UUDI. Perlindungan Desain Industri di Indonesia hanya dapat berlaku apabila pemilik Desain Industri mengajukan  Permohonan  ke  Dirjen  HKI,  dalam  hal  ini  permohonan  saja  tidak  cukup  untuk mendapatkan hak Desain Industri, pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 UUDI.
Kedua, kebijakan  hukum  HKI  dalam  perlindungan  Desain  Industri  dalam  perspektif pembaharuan hukum di periode yang akan datang diharapkan dapat seperti negara Korea Selatan, yang mana  pendaftaran  tidak  hanya  terfokus  pada  kebaruan  dan  orisinalitas  saja  namun  Desain  Industri harus  memenuhi:  a)  kebaruan,  b)  kreativitas,  c)  penerapan  industri,    dan  tidak  mengandung  hal-hal seperti:  a)  identik  atau  serupa dengan bendera nasional,  lambang  nasional,  bendera  militer,  dekorasi, perintah prestasi, lencana dan medali organisasi publik, bendera nasional dan lambang nasional negara asing,  atau  karakter  atau  indikasi  organisasi  internasional;  b)  melanggar  ketertiban  umum  atau moralitas;  c)  menimbulkan  kebingungan  terkait  dengan  bisnis  orang  lain;  dan  d)  hanya  terdiri  dari bentuk yang penting untuk mengamankan fungsi barang.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Alumni  Fakultas  Hukum Universitas  Indonesa 1992. (2017). Profesi Hukum Bukan Sekedar  Pengacara Hakim. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Arief, B. N. (2013). Komparasi Hukum Pidana. Jakarta: Grafindo Persada.
Banindro, B. S. (2018). Kapsel: Pengkajian Desain, Seni Rupa, Budaya, dan media . Yogyakarta: Institut Seni Indonesa Yogyakarta.
Citrawinda, C. D. (2018). NA Perat Per UU Desain Industri. Jakarta: BPHN RI.
Diantha, I. M. P. (2013). Medotologi Pnelitian Huukm Normatif . Jakarta: Kencana.
Donandi, S. (2019). Hukum HKI Indonesia . Yogyakarta: Publisher Deepublish.
Fitrah,  Muh.,  &  L.  (2017). Metode  Penelitian  Kualitatif,  Studi  Kasus,  &  Tindakan  Kelas. Sukabumi:
Jejak.
Hadiarianti,  V.  S.  (2019). Memahami  Regulasi  terkait  Karya  Intelektual .  Jakarta:  Universitas  Katolik

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Indonesia Atma Jaya.
Hawin,  M.,  &  Riswandi,  B.  A.  (2020). Isu-Isu  Penting  HKI  Indonesia. Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Hurst, K. S. (2016). Prinsip-Prinsip Perancangan Teknik. Jakarta: Erlangga.
Maulana, I. B. (2010). ABC Desain Industri Praktek serta Teori Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti. Mayana,  R.  F.  (2014). Perlindungan  Industrial  Desaign  Indonesia .  Jakarta:  Gramedia  Widiasarana Indonesia.
Nur, M. T. (2018). Meraih Hukum Pidana Ideal serta Pembaruan Hukum Pidana Nasional. Deepublish: Deepublish.
Pranadita,  N.  (2018). Prinsip  Syariah  Perlindungan  HKI  dan  Implementasinya  pada  Negara Kesejahteraan. Yogyakarta: Deepublish.
Raganatha,  B.  S.  (2017). Perlindungan  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  Terhadap  Komunitas  Seni Hand  Lettering  “Surakarya”  dalam  Rangka  Pengembangan  Industri  Kreatif  di  Kota  Surakarta. Semarang: Universitas Diponegoro.
Rahmatullah, I. (2015). Aset HKI Sebagai Jaminan di dunia Perbankan. Yogyakarta: Deepublish. Rukin.  (2019). Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Boddia  Sulawesi  Selatan:  Yayasan  Ahmar  Cendikia Indonesia.
Sofian, A. (2018). Hukum Pidana dalam Ajaran Kausalitas. Jakarta: Prenadamedia Group.
Sukiyat.,  Suyanto.,  &  Effendi,  P.  (2019). Pedoman  Penulisan  Tugas  Akhir. Surabaya:  Jakad  Media Publishing.
Wartiningsih.,  Winarwati  Indien.,  &  Yurilanti,  R.  (2019). Buku  Ajar  Perbandingan  Hukum. Surabaya: Sucopindo Media Pustaka.
Yunita, P. (2019). HAKI dan Masyarakat Ekonomi ASEAN . Malang: Cempluk Aksara.

## Artikel Jurnal:
Ahn, S.W., & Chae, S.Z. (2019). Comparative study on Design Protection Acts. International Association of Societies Design Research . For providing design consultancy aid in ROK Context. international Association of Societies Design Research, -, 325-334.
Darini, R. (2010). Park Chung-Hee Dan Keajaiban Ekonomi Korea Selatan. Jurnal Mozaik.
Kariodimedjo, D. W. (2010). Perlindungan Hak Terkait, Hak Cipta, dan Desain Industri. Jurnal MH.
Kurnianingrum,  T.  P.  (2017).  Salah  Satu  Jaminan  Kredit  Perbankan  yaitu  Hak  Kekayaan  Intelektual.

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702

## Negara Hukum .
Mokoginta, Z. A. (2017). Perlindungan Hukum DI Berdasarkan UUUDI. Jurnal Lex Crimen.
Nashiruddin,  A.  (2019).  Kepastian  Hukum  Perlindungan  Pemegang  Hak  DI  Bagi  UMKM  Indonesia.
Jurnal Aktualita .
Savale, S.K. Savale, V. K. (2016). IPR. Journal Pharmacy  Sciences .
Schelwach, Sven., & Jeon, C. (2017). Coemporary Traditi South Korea’s Design Identity. Journal AODR. Sudirman,  A.  (2018). Taktik Pengaruh  & Persuasi Pemerintahan Lee  Myung  Bak di  Korsel  dan Korut.

## Jual Wecana Politik.
Sukarmi. (2016). Perlindungan DI Bagi Usaha MIkro, Kecil dan Menengah Berkeadilan Sosial. JPH . Sulistianingsih, Dewi., & Satata, B. B. N. (2019). Problematik dan Dilema Desain Industri di Indonesia.
JSH.
Valentina, Annissa., & Istriyani, R. (2013). Gelombang Globalisasi ala Korea Selatan. Jurnal Pemikiran Sosiologi .
Yuliasih.  (2015).  Perlindungan  Hukum  DI    Menurut  Teori  Keadilan  John  Rawls  (Studi  Kasus  Putusan Nomor 35 Pk/Pdt.Sus-HKI/2014). Jurnal Norarius.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undnag-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Indonesia)
Law No. 9764 (Korea Selatan).