## VERPLICHTE PROCUREURSTELLING UNTUK PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT, DAN  BIAYA RINGAN
Eman Suparman Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung email: eman@unpad.ac.id disampaikan 26/5/19 – di -review 29/5/19 – diterima 25/6/19 DOI: 10.25123/vej.3288

## Abstract
Civil  law  suits  according  to  law  should  be  performed  in  a  simple,  quick,  cost  efficient  manner. Notwithstanding that, it is generally  known that the procedure  of filing and completing a civil law suit is not as easy as it seems. Understandably even the Civil Procedural Law made specifically for the Indonesian population (Het Herziene Indonesich Reglement) made available the ruling that parties may appoint legal counsel to represent them before court.  The author addresses this practice before Indonesian  civil  court.  Data was  collected  through  observation  and  interviews.    One  finding  is  that almost 90% of all civil court cases registered involves the use of legal counsels.
Keywords: civil law disputes, civil procedural law, legal counsels

## Abstrak
Penyelesaian  perkara  perdata  menurut  ketentuan  perundang-undangan  harus  dilakukan  dengan sederhana,  cepat  serta  biaya  ringan.  Meskipun  demikian,  disadari  pula  bahwa  beracara  di pengadilan tidaklah mudah. Itu pula sebabnya aturan hukum acara perdata untuk bumiputera (het Herziene  Indonesisch  Reglement)  sekalipun  tidak  mewajibkan  tetap  membuka  peluang  bagi pencari  keadilan  untuk  dibantu  atau  diwakili  seorang  kuasa  hukum.  Di  dalam  tulisan  ini  akan ditelaah  persoalan  pemberian  bantuan  hukum  oleh  pengacara  dalam  praktik  hukum  Indonesia. Data  untuk  tulisan  ini  diperoleh  dari  pengamatan  dan  wawancara.    Satu  temuan  adalah  bahwa dalam hampir 90% lebih perkara perdata, para pihak selalu menggunakan kuasa hukum.
Kata kunci: sengketa perdata, hukum acara perdata, kuasa hukum

## Pendahuluan
Penyelesaian  perkara  yang  cepat  merupakan  syarat  mutlak  bagi  suatu peradilan  yang  baik.  Hal  ini  merupakan  asas  dari  badan  peradilan  Indonesia sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  2  Ayat  (4)  dan  Pasal  4  Ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  (selanjutnya
disebut  dengan  UU  Kekuasaan  Kehakiman)  bahwa:  “Peradilan  dilakukan  dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” 1
Terwujudnya  proses  penyelesaian  perkara  yang  cepat  dalam  sistem peradilan perdata atau pun pidana di Indonesia tidak hanya merupakan harapan para    pencari  keadilan  ( justiciabel) .  Artinya,  tidak  sekedar  para  pihak  dalam perkara perdata serta terdakwa dalam perkara pidana saja yang berkepentingan terhadap berlangsungnya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Akan tetapi  seluruh  masyarakat  bahkan  negara  pun  sesungguhnya  memiliki kepentingan agar proses peradilan dilakukan dengan cepat.
Lebih  dari  itu,  bahkan  lembaga  pengadilan  serta  hakim  yang  memimpin sidang  pun  memiliki  kepentingan  yang  sama,  yaitu  menghendaki  penyelesaian perkara secara cepat. Oleh karena itu, UU Kekuasaan Kehakiman sejak awal telah menetapkan target untuk hal tersebut, yakni: "Pengadilan membantu para pencari keadilan  dan  berusaha  mengatasi  segala  hambatan  dan  rintangan  untuk  dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan." 2
Penyelenggaraan  peradilan  ditujukan  untuk  memenuhi    tuntutan kebutuhan  para  pencari  keadilan    dalam negara    hukum  berdasarkan  kesadaran dan    cita-cita  hukum  masyarakat.  Cita-cita  hukum  masyarakat  itu  adalah  antara lain  biaya  bagi  pencari  keadilan  seringan  mungkin,  penyelesaian  perkara  lebih sederhana dan cepat, serta diselesaikan sepenuhnya melalui  saluran  hukum.
Peradilan  dilaksanakan  oleh  badan  pengadilan  yang  tugasnya  memberi perlindungan  hukum  bagi  yang  memintanya  dengan  mengajukan  tuntutan  hak.
1 Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan  cara  efesien  dan  efektif.  Yang  dimaksud  dengan  “biaya  ringan”  adalah  biaya  perkara yang  dapat  dijangkau  oleh  masyarakat. Namun  demikian  asas  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan  dalam  pemeriksaan  dan  penyelesaian  perkara  di  pengadilan  tidak  mengesampingkan ketelitian  dan  kecermatan  dalam  mencari  kebenaran  dan  keadilan;  Lihat  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, L.N.R.I Tahun 2009 Nomor 157, Penjelasan Pasal 2 Ayat (4). Lihat: Nia Sari  Sihotang,  Penerapan  Asas  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya  Ringan  di  Pengadilan  Negeri Pekanbaru  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Online Mahasiswa FH UNRI Volume III Nomor 2, Oktober 2016, hlm. 2.
2 Asas  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  merupakan  asas  pengadilan  yang  jika  benar-benar diterapkan  maka  akan  memberikan  kenyamanan  bagi  masyarakat  yang  mencari  keadilan. Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,jaminan,  perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil serta  perlakuan  yang  sama  dihadapan  hukum.  Id.  Lihat  juga:  Nia  Sari  Sihotang.  Periksa,  E. Sundari, Praktik Class Action di Indonesia, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm.3.
Apabila  peradilan  tertunda-tunda, penyelesaian perkara menjadi lambat, dan ini berarti keadilan tertunda atau tidak ada keadilan. Cepatnya jalan peradilan serta ringannya  biaya  perkara  tentu  saja  akan  berpengaruh  terhadap  kewibawaan pengadilan. Menurunnya kewibawaan badan pengadilan akan mempunyai akibat negatif terhadap pengembangan dan  pembangunan hukum melalui peradilan.
Dalam  rangka  penyelesaian  perkara  yang  cepat,  perundang-undangan hukum  acara  perdata  tidak  mengatur  tentang  upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh para  pencari  keadilan.    Padahal  dalam  masyarakat  terjadinya  perkara  atau sengketa perdata tidak mungkin dapat dihindarkan. Apabila kebetulan orang yang belum  melek  hukum  terpaksa  harus  beracara  sendiri  kemungkinan    akan menemui berbagai kesulitan. 3
Oleh  sebab  itu,  HIR  membuka  kemungkinan  bagi  para  pencari  keadilan, apabila dikehendaki dapat dibantu atau diwakili oleh  seorang kuasa  sebagaimana yang  tercantum  pada  Pasal  123  Ayat  (1)  HIR.    Seorang  kuasa  yang    baik  dan bertanggung    jawab,  memahami    kewajibannya  serta    menguasai  hukum  acara dengan baik, akan sangat membantu penyelesaian perkara menjadi lebih cepat.
Namun demikian, tidak boleh dilupakan bahwa pemegang peran sentral di dalam seluruh rangkaian proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa perdata di pengadilan adalah hakim. Artinya, meskipun asas "peradilan cepat" telah secara eksplisit dicantumkan di dalam UU Kekuasaan Kehakiman, para pencari keadilan juga telah didampingi atau diwakili oleh seorang kuasa hukum  yang profesional, namun  pada  tingkatan  terakhir,  cepat  atau  lambatnya  proses  penyelesaian perkara  sangat  bergantung  pada  komitmen  dan  kinerja  para  hakim  yang memimpin sidang dan memeriksa perkara bersangkutan.
Bagi hakim yang memimpin sidang serta memeriksa perkara, keberadaan seorang wakil atau kuasa hukum bagi para pihak tentu saja sangat bermanfaat. Hal itu  disebabkan  karena justiciabel yang  belum  pernah  sama  sekali  berhubungan
3 Perolehan  pembelaan  dari  seorang  advokat  atau  pembela  umum (access  to  legal  counsel) adalah hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu  umsur untuk memperoleh  keadilan (access  to  justice) bagi  semua  orang (justice  for  all). Lihat:  Tata  Wijayanta,  Bantuan  Hukum Golongan  Tidak  Mampu  dalam  Perkara  Perdata  di  Pengadilan  Negeri  Yogyakarta, Mimbar Hukum Volume 24, Nomor 1, Februari 2012, hlm. 111.
dengan  pengadilan  dan  harus  berperkara,  sudah  barang  tentu  akan  menemui kesulitan. Sekurang-kurangnya yang bersangkutan akan gugup untuk menghadapi jalannya  sidang.  Oleh  karena  itu,    seorang    wakil  atau  kuasa  hukum  yang mengetahui hukum dengan baik serta mempunyai iktikad baik untuk membantu kliennya, merupakan bantuan yang tidak kecil bagi hakim dalam  memeriksa suatu perkara. 4
Faktor  pengetahuan  hukum  yang  dimiliki  secara  baik  dan  benar  oleh seorang  kuasa  hukum  (advokat),  akan  sangat  menentukan  kualitas keterlibatannya  dalam  penyelesaian  perkara  perdata.  Seorang  hakim  yang memimpin  jalannya  sidang  sangat  mengharapkan  dari  seorang  wakil  atau  kuasa hukum  yang  baik  agar  yang  bersangkutan  hanya  mengemukakan  peristiwa- peristiwa yang relevan saja bagi hukum. Sikap serta bantuan yang demikian yang diberikan  oleh  seorang  kuasa  hukum  di  dalam  jalannya  proses  persidangan perkara diharapkan akan memperlancar jalannya peradilan.

## Pembahasan
Faktor-faktor  yang  menjadi alasan seseorang untuk memberikan kuasa
Ada  beberapa  faktor  yang  menjadi  alasan  seorang  pencari  keadilan ( justiciabel) untuk  memberikan  kuasa  kepada  seorang  kuasa  hukum ketika  yang bersangkutan harus berperkara di pengadilan. Faktor-faktor dimaksud antara lain sebagai  berikut:  (i)  Kesibukan justiciabel sendiri  oleh  berbagai  urusan  dan kepentingannya  sehari-hari;  (ii)  Kemungkinan  karena  yang    bersangkutan memang  tidak  mampu  atau  tidak  berani  untuk  beracara  sendiri  di  pengadilan negeri; (iii) Boleh jadi karena keyakinan justiciabel sendiri bahwa  dengan diwakili oleh  seorang  kuasa  hukum,  maka  proses  pemeriksaannya  akan  lancar  dan perkaranya akan menang.
4 Di  samping  itu,  juga,  faktor  sarana  prasarana  atau  fasilitas  yang  diberikan  negara  belum mencukupi  bagi  hakim  untuk  dapat  melaksanakan  tugasnya  dalam  mewujudkan  peradilan sederhana,cepat dan biaya ringan. Lalu terdapat pula faktor masyarakat, di mana masyarakat masih  awam  dengan  praktek  peradilan  sehingga  tidak  siap  untuk  beracara.  Lihat:  Pramono Sukolegowo,  Efektivitas  Sistem  Peradilan  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya  Ringan  di  Lingkungan Peradilan Umum,  Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 1 Januari 2008 , hlm. 36.
Apabila  dicoba  untuk  dikualifikasikan,  ketiga  faktor  tersebut  dapat digolongkan  sebagai  faktor  internal.  Mengapa  demikian?  Karena  faktor-faktor tersebut merupakan sesuatu yang timbul dari dalam diri justiciabel sendiri.
Sedangkan di luar diri justiciabel masih dapat ditemukan pula faktor yang lainnya.  Yang  demikian  itu  tentu  saja  dapat  dikategorikan  sebagai  faktor eksternal. 5 Faktor  eksternal  pun  tidak  kalah  pentingnya  dan  akan  turut  pula mempengaruhi  motivasi justiciabel dalam  menentukan  sikapnya.  Faktor-faktor dimaksud  antara  lain:  (i)  Pada  dewasa  ini  ketersediaan  pengacara  atau  advokat yang  memberikan    pelayanan    jasa  hukum  sudah  cukup  banyak;  (ii)  Dalam kehidupan  masyarakat    di  kota-kota  besar    khususnya,    pelayanan    yang    serba cepat  untuk memenuhi berbagai kepentingan, baik barang maupun jasa, hampir merupakan bagian dari kebutuhan hidup setiap orang. Masalah tersebut tentu saja tidak  dapat  dipisahkan  dengan  kondisi  serta  tuntutan  kehidupan  yang  semakin kompleks  sehingga  urusan  dan    kepentingan    dalam  masyarakat  juga  semakin banyak;  (iii)  Selain  karena  alasan  kesibukan,  mewakilkan  kepada  seorang pengacara  untuk    berperkara  di    pengadilan    didasari  pula  oleh  anggapan justiciabel sendiri bahwa para pengacara lebih memahami seluk-beluk  beracara.
Akibat dari kondisi objektif yang disebutkan di atas adalah bahwa tuntutan terhadap  pelayanan  bidang  jasa  di  kota-kota  besar  sudah  menjadi  kebutuhan sehari-hari.  Kesibukan  seseorang  seringkali  menyebabkan  orang  tersebut    tidak sempat  untuk    menyelesaikan  semua  urusan  dan    kepentingannya    sendiri. Demikian  pula  halnya  apabila  yang  bersangkutan  harus  menjadi  pihak  dalam perkara  di  pengadilan,  baik  sebagai  penggugat  maupun  sebagai  tergugat. Pertimbangan  efektivitas  serta  efisiensi  waktu  dalam  proses  berperkara  juga dapat  diatasi  sehingga  dengan  menguasakan  kepada  seorang  pengacara,  maka kegiatan  dari  para  pihak  yang  bersangkutan  sendiri  tidak  terhenti  sama  sekali. Keadaan    seperti  yang  dipaparkan  di  muka  pada  gilirannya  memerlukan
5 Bahwa pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat tidak hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan  masyarakat  akan  pendampingan  Advokat  dalam  setiap  proses  hukum  melainkan lebih dari hal tersebut adalah bagaimana menjadikan masyarakat untuk mengerti hukum dan dapat  mengkritisi  produk  hukum  yang  ada.  Lihat:  Sahuri  Lasmadi,  Peran  Advokat  Dalam Pendampingan Hukum, Jurnal Inovatif, Volume VII Nomor II Mei 2014, hlm. 64.
pelayanan jasa seorang pengacara untuk mewakili penyelesaian  kepentingannya di  pengadilan.
Faktor  lain  yang  turut  pula  menentukan    tingkat  kebutuhan  akan pelayanan  jasa  pengacara  adalah unsur kemampuan dan keberanian dari yang pihak justiciabel untuk maju sendiri sebagai pihak di pengadilan. Pada umumnya, seseorang  tidak  mampu  dan  tidak  berani  untuk  maju  sendiri.    Masalah kemampuan  dalam  hal  ini  bukan  hanya  kemampuan  secara  ekonomis. Kemampuan  yang    diperlukan  untuk    berperkara  yang  terutama  adalah menyangkut  "keterampilan  profesional",  yakni  kemampuan    dalam  hal menjalankan  penyelesaian    perkara  di  persidangan  pengadilan.  Kemampuan dimaksud antara lain meliputi hal-hal berikut:
1. Kemampuan  menyusun  surat  gugatan  atau  permohonan  secara  benar  dan memenuhi syarat;
2. Kemampuan  memberikan jawaban,  baik  secara lisan maupun tertulis;
3. Kemampuan memberikan pembuktian; dan
4. Kemampuan  mengajukan  konklusi  akhir  dan lain-lain.
Sedangkan  kemampuan  ilmiah  khususnya  penguasaan  ilmu  hukum  itu hanyalah  faktor  pendukung  karena  soal  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang hukum terutama merupakan urusan hakim (ius curia novit) 6 dan bukan persoalan kedua belah pihak. Keberanian berperkara adalah keberaian untuk maju sebagai pihak  di  persidangan  dalam  menghadapi    pihak  lawan  di  depan  hakim.  Tidak jarang  terjadi    seseorang  yang  memiliki  kemampuan  tidak  berani  untuk    maju berhadapan dengan pihak lawan di depan sidang  pengadilan. Ada pula kejadian yang  sebaliknya,  seseorang  yang  mempunyai  cukup  keberanian  untuk  maju  di persidangan  akan  tetapi  yang  bersangkutan  tidak  mempunyai    kemampuan pengetahuan hukum yang mendukung keberaniannya itu.
6 Prinsip ius  curia  novit atau curia  novit  jus pada  dasarnya  hanya  teori  dan  asumsi.  Dalam kenyatannya  anggapan  itu  keliru  karena  bagaimanapun  luasnya  pengalaman  seorang  hakim, tidak mungkin mengetahui segala hukum yang begitu luas dan kompleks. Namun, adagium itu sengaja  dikedepankan  untuk  mengokohkan  fungsi  dan  kewajiban  hakim  agar  benar-benar mengadili perkara yang diperiksanya berdasarkan hukum, bukan di luar hukum. Lihat, Yahya Harahap,  Hukum  Acara  Perdata  tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktian  dan Putusan Pengadilan . Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 821-822.
Berdasarkan hasil pengamatan dalam proses persidangan perkara perdata di  Pengadilan  Negeri  Bandung  selama  beberapa  waktu  yang  lalu,  diketahui  ada suatu  kejadian  yang  melibatkan  seseorang  yang  diduga  hanya  berbekal keberanian, namun  kemudian maju sendiri sebagai pihak dalam perkara perdata di    pengadilan.  Kejadian  tersebut  mengakibatkan  hakim  selaku  pimpinan  sidang terpaksa  harus  berkali-kali  mengarahkan  dan  menegur,  terutama  jika  yang bersangkutan  mengemukakan  hal-hal  yang  tidak  relevan  di  persidangan.  Fakta tersebut  mengindikasikan  bahwa  keberanian  saja  tidak cukup  untuk  dapat  maju sebagai  pihak dalam perkara  perdata  di  pengadilan.  Oleh  karena  itu,  berperkara dengan diwakilkan diharapkan akan membantu hakim dalam menemukan hukum yang tepat  serta  memudahkan hakim dalam mengambil keputusan yang adil dan benar.
Pemberian  kuasa 7 dapat  dilakukan  baik  oleh  penggugat  maupun  oleh tergugat.  Akan  tetapi  yang  menjadi  alasan  para  pencari  keadilan  untuk menguasakan    penanganan    perkaranya    kepada  seorang    kuasa  hukum  sangat beraneka ragam. Tidak ada alasan yang khusus mengapa seseorang memilih untuk menguasakan  penyelesaian  perkaranya  kepada  seseorang.  Secara  umum  dapat diketahui  bahwa  kebanyakan  di  antara justiciabel termasuk    masyarakat  yang awam hukum. Artinya, mereka mewakilkan pengurusan  perkaranya karena tidak mengetahui seluk-beluk beracara di pengadilan.  Meskipun  demikian  ada juga di antaranya yang disebabkan karena alasan  lain, termasuk karena alasan kesibukan dan sebagainya.
Pada masa yang akan datang, kecenderungan menggunakan jasa pengacara sebagai  kuasa  hukum  kemungkinan  bukan  lagi  karena  alasan    kurang    tahu tentang  beracara  di  pengadilan.  Kemungkinan  besar  justru  karena  faktor justiciabel sendiri  yang  memang  tidak  lagi  memiliki  cukup  waktu  untuk mengurusi  kepentingannya  sendiri  atau  mungkin  karena  secara  kuantitas pengacara yang memberikan jasa pelayanan hukum telah semakin banyak.
7 Dalam Pasal 1792 Burgerlijk Wetboek (BW), pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan  pemberian  kekuasaan  kepada  orang  lain  yang  menerimanya  untuk  melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.
Apabila  demikian,  nampaknya  terdapat  korelasi  positif  antara  semakin banyaknya  pengacara  atau  advokat  yang  membuka  praktik  pelayanan  dengan permintaan justiciabel akan  jasa  pelayanan  hukum  tersebut.  Kecenderungan  ini pada  gilirannya  nanti  akan  menjadi  salah  satu    faktor    pendukung  pula  bagi tumbuhnya    lembaga  perwakilan. 8 Demikian  pula  gerakan  bantuan  hukum  bagi masyarakat  miskin  yang  dilakukan  oleh  Lembaga-lembaga  Bantuan  Hukum (selanjutnya  akan  disebut  dnegan  LBH)  atau  Biro  Bantuan  Hukum  (selanjutnya akan  disebut  dengan  BBH),  pada  akhirnya  juga  merupakan  lembaga  perwakilan bagi kelompok masyarakat miskin.
Memang tujuan dari gerakan bantuan hukum itu  bukan  semata-mata agar setiap justiciabel mewakilkan  penanganan  perkaranya.  Akan  tetapi  antara  lain bertujuan    untuk  menumbuhkan  dan  membina    kesadaran    warga  masyarakat akan  hak-haknya  sebagai  subyek  hukum.  Secara  konkret  tujuan  tersebut diwujudkan  berupa    pelayanan  hukum  sekaligus  pendidikan  hukum  bagi  kaum miskin.    Bahkan    pada  perkembangannya,    lembaga    bantuan  hukum  telah meluaskan  pelayanannya  tidak  sekedar  memberikan  nasehat  hukum,  melainkan juga mewakili dan mengadakan pembelaan hukum di muka pengadilan sehingga penegakkan hukum dapat menjamin perolehan keadilan substansial. 9
Namun  sejak  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat (selanjutnya  akan  disebut  dengan  UU  Advokat)  diundangkan,  aktivitas  bantuan hukum terutama yang dikelola oleh BBH atau LBH di berbagai fakultas hukum di universitas  negeri  seluruh  Indonesia  hampir  tidak  dapat  melakukan  aktivitas, terutama  yang    berhubungan  dengan  pembelaan  perkara  pidana  atau  sebagai
8 Yang dimaksud lembaga perwakilan diatas tidak termasuk orang-orang yang menurut hukum materiil  tidak  atau  belum  dapat  bertindak  sendiri  dalam  hubungan  hukum,  dan  tidak  dapat pula menghadap sendiri di muka Hakim, yang mereka itu diwakili oleh walinya atau wakilnya menurut hukum, seperti anak di bawah umur dan orang dewasa yang sakit jiwanya. Lihat: M. Ari Pratomo, Peran Advokat dalam Perkara Perdata , www.aripratomo.com.
9 Nirwan  Yunus  dan  Lucyana  Djafaar,  Eksistensi  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  Dalam Memberikan  Layanan  Hukum  Kepada  Masyarakat  di  Kabupaten  Gorontalo,  Mimbar  Hukum, Volume 20, Nomor 3, Oktober 2008, hlm. 533.
kuasa  hukum  perkara  perdata  di  pengadilan.  Hal  itu  disebabkan  UU  Advokat tersebut secara eksplisit tercantum pada Pasal 31 UU Advokat, yakni: 10
“Mengancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling  banyak  Rp50.000.000,00  (lima  puluh  juta)  rupiah,  kepada  setiap orang  yang  dengan  sengaja  menjalankan  profesi  Advokat  dan  bertindak seolah-olah  sebagai  Advokat,  tetapi  bukan  Advokat  sebagaimana  diatur dalam Undang-undang ini.”
Pasal  di  atas  sangat  jelas  melarang  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS) yang  menjadi  pengelola  (aktivis)  BBH  atau  LBH  disebabkan  yang  bersangkutan adalah seorang dosen atau pengajar fakultas hukum universitas negeri di seluruh Indonesia untuk melakukan kegiatan seperti layaknya seorang advokat di dalam persidangan pengadilan.
Pemberian  bantuan  hukum itu dapat meliputi bantuan hukum  di  dalam pengadilan maupun bantuan hukum di  luar  pengadilan. Bantuan hukum di dalam pengadilan selanjutnya merupakan masalah verplichte procureurstelling . 11 Hal itu berarti  bahwa  secara  langsung  maupun tidak langsung, diminta atau pun tidak, bantuan  hukum  bagi  kaum  miskin  dalam  menyelesaikan  perkaranya    di pengadilan negeri telah merupakan lembaga perwakilan. Sebagai konsekuensinya timbul hak dan kewajiban di antara pihak yang diwakili dengan pihak LBH sebagai kuasa hukumnya. 12 Oleh sebab itu, dalam  hal  ini tidak  ada beban keuangan yang dipikulkan sebagai tanggung jawab pihak  yang  diwakili.
10 Kelahiran Undang-Undang Advokat di satu sisi telah menimbulkan kelegaan bagi para advokat karena  keberadaan  mereka  telah  mendapat  legalitas  untuk  semakin  memperkokoh  peranan dan  fungsinya  sebagai  salah  satu  pilar  penegak  hukum  di  Indonesia,  namun  di  sisi  lain keberadaan  undang-undang  ini  ternyata  juga  menyisakan  kontroversi  baik  dari  segi penetapannya sebagai undang-undang maupun dari muatan materi yang terurai dalam pasal demi pasal. Lihat: Karimatul Ummah, Implikasi UU No.18 Tahun 2003 Terhadap Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum Milik Perguruan Tinggi, Al-Mawarid Edisi XII Tahun 2004, hlm. 56.
11 Berbeda  dengan  RV  (Hukum  Acara  Perdata  bagi  Golongan  Eropa)  mewajibkan  para  pihak mewakilkan kepada orang lain  ( procureur ) dalam beracara dimuka pengadilan. Perwakilan ini merupakan  suatu  keharusan  dengan  akibat  batalnya  tuntutan  hak.  (Pasal  106  (1)  RV)  atau diputus di luar hadir tergugat  (Pasal 109 RV) apabila para pihak ternyata tidak diwakili.
12 Tidak diwajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di Persidangan  dapat  terjadi  secara  langsung  terhadap  pihak  yang  berkepentingan.  Namun berdasarkan  pasal  123  HIR/147  RGB  para  pihak  dapat  meminta  bantuan  atau  mewakilkan kepada seorang kuasa.

## Sistem Peradilan Dua Tingkat
Sebagaimana  diketahui  bahwa  sistem    peradilan  di  Indonesia  menganut sistem  2  (dua)  tingkat.  Disebut  demikian  karena  sistem    yang  ada    terdiri    atas pengadilan  negeri  sebagai  peradilan tingkat pertama (original jurisdiction) dan pengadilan tinggi sebagai peradilan tingkat banding (appellate jurisdiction) .
Untuk  perkara-perkara  perdata,  pada  tingkat  pertama  pengadilan  negeri menerima  surat  gugatan,  mendamaikan,  menerima  jawaban  gugatan,  replik, duplik,  pemeriksaan  alat-alat    bukti    sampai kepada  putusan.  Pengadilan  tingkat pertama  ini    disebut  juga  sebagai  pengadilan judex  facti karena    di  level  ini pengadilan berurusan dengan fakta-fakta.
Sedangkan  pada  pengadilan  tinggi  sebagai  pengadilan  tingkat  kedua  dan terakhir,  perkara  diperiksa  secara  keseluruhan,  baik  dari  segi  peristiwanya maupun  segi  hukumnya.  Pada  tingkat  kedua  ini  pemeriksaan  perkara  disebut dengan  istilah  banding (apel) .  Pada  umumnya,  pihak yang  menggunakan  haknya untuk mengajukan upaya hukum banding kepada pengadilan tinggi adalah pihak yang dikalahkan pada pengadilan negeri. Akan tetapi bukan tidak mungkin  bahwa pihak  yang  dimenangkan  di  tingkat  pengadilan  negeri  pun  masih  menggunakan upaya  hukum  banding  tersebut.  Namun  mengingat  banding  merupakan  upaya hukum  untuk  memperoleh  perbaikan  putusan  yang  lebih  menguntungkan,  dan juga bahwa  banding tidak selayaknya disediakan bagi pihak yang  dimenangkan, maka  kiranya  banding  hanya    diperuntukkan  bagi    pihak    yang  dikalahkan  atau yang merasa  dirugikan.
Hak untuk mengajukan banding bagi pihak yang dikalahkan itu didasarkan pada  putusan  Mahkamah  Agung  yang    menyatakan  bahwa:    "Permohonan banding  itu  hanya    terbatas  pada  putusan  pengadilan  negeri  yang  merugikan pihak    yang  naik    banding,  jadi  tidak  ditujukan  pada  putusan  pengadilan  negeri yang menguntungkan baginya". 13
Memang  pada  asasnya  semua  putusan  akhir  pengadilan  tingkat  pertama dapat dimintakan pemeriksaan ulang oleh pihak  yang bersangkutan, kecuali bila
13 Periksa  lebih  lanjut,  Putusan    Mahkamah    Agung    tanggal  2  Desember  1975  Nomor 281K/Sip/1973;  di dalam  Rangkuman Yurisprudensi II, 1977, hlm. 250.
undang-undang  menentukan  lain  sebagaimana  yang  diatur  pada  Pasal  21  UU Kekuasaan  Kehakiman.  Namun  apabila  demikian,  maka    upaya  banding  dengan sengaja  akan    digunakan  oleh  pihak-pihak  yang    beriktikad  buruk    untuk memperlambat  proses pemeriksaan perkara.
Apabila  terjadi  demikian,  maka  untuk  sampai  memperoleh  putusan terakhir dari Mahkamah Agung (selanjutnya disebut dnegan MA) kadang-kadang dapat  mencapai  waktu  bertahun-tahun. 14 Dalam  waktu  tersebut  pihak  yang dikalahkan dalam peradilan tingkat pertama dengan sengaja berusaha untuk tetap menguasai  dan  menikmati  barang-barang  yang  menjadi  sengketa.  Keadaan    ini tentu saja sangat tidak adil,  terutama  bagi pihak yang seharusnya  memperoleh kemenangan.
Untuk    menghindari  hal-hal    tersebut  di  atas,  tepat  kiranya  apabila pengadilan  negeri  diberi    wewenang    untuk  memberikan  putusan  dalam  tingkat terakhir  atas  perkara-perkara  perdata  yang  nilai  gugatannya  relatif  kecil. Pembatasan ini bertujuan pula untuk membatasi atau memilah perkara yang kecil- kecil supaya tidak dimintakan upaya hukum banding sehingga tidak menghasilkan perkara banding tertimbun dan menambah beban pada pengadilan tinggi.
Pembatasan  ini  pun  pada  gilirannya  akan  sangat  bermanfaat  untuk mempercepat  jalannya  persidangan. 15 Tidak  memberikan  kesempatan  untuk mengajukan  upaya  hukum  banding  terhadap  perkara-perkara  yang  nilai gugatannya relatif  kecil, bukan  berarti tidak memberikan keadilan kepada  para pihak.  Akan tetapi pertimbangannya didasarkan pada risiko dan efisiensi. Artinya,
14 Penyelesaian  perkara  yang  berlarut-larut  akan  mengakibatkan  pencari  keadilan  frustasi  dan tidak  efisien  serta  menyebabkan  lamanya  penyelesaian  proses  sengketa  di  pengadilan  dapat menghambat  pelayanan  kepada  masyarakat  dan  peenyelesaian  singkat  sesuai  asas  welfare state, mengutamakan segi kemanfaatan disbanding dengantujuan peradilan yang lain aberupa kepastian dan keadilan. Lihat: Sulistyo, Penerapan Sistem Peradilan Dua Tingkat untuk PTUN, Tesis S2 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2007, hlm. 102.
15 Bahwa  dalam  rangka  pembatasan  upaya  hukum  Kasasi  dapat  dilakukan  dengan  beberapa upaya di antaranya: melalui pelembagaan lembaga mediasi di pengadilan, melalui pembatasan keberlakuan ketentuan Pasal 30 UU Nomor 14 Tahun 1985, melalui pembatasan jenis perkara, dan  melalui  peningkatan  penerapan  fungsi  pengawasan  oleh  Mahkamah  Agung.  Lihat: Bambang  Sugeng  Ariadi  S,  Johan  Wahyudi  dan  Razky  Akbar,  Pembatasan  Upaya  Hukum Perkara Perdata Guna Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, Jurnal Yuridika Volume 30 No. 1, Januari-April 2015, hlm. 56.
risiko    sebagai    akibat  kesalahan  putusan  yang  mungkin  timbul  dalam  perkara yang    nilainya  relatif  kecil  juga  akan  lebih  kecil  jika  dibandingkan  dengan  risiko penguluran waktu apabila mengajukan upaya hukum banding.

## Kewajiban Memberikan Kuasa Seyogyanya hanya untuk Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Seperti  telah  dipaparkan  di  atas  bahwa  pada  tingkat judex  facti ,  hakim memeriksa    baik    menyangkut  fakta  maupun  hukumnya.  Oleh  karena  itu,  hakim masih  berhadapan  langsung  dengan  para  pihak  yang    berkepentingan.    Sangat logis  apabila  hakim  akan  dapat  mengetahui  lebih  jelas  persoalannya  dan  seluk- beluk peristiwanya dari pihak yang bersangkutan.
Dari  segi  proses  pemeriksaan,  bagi  seorang  hakim  memeriksa  langsung para pihak akan lebih mudah menemukan duduk perkara peristiwa yang menjadi sengketa.  Akan sangat berbeda dengan apabila para pihak menguasakan kepada seorang kuasa hukum, karena pada umumnya seorang  kuasa hukum atau wakil, pada  umumnya  kurang  mendalami  peristiwa  yang  menjadi  sengketa  pihak  yang diwakilinya  secara  rinci.  Atas  dasar  pertimbangan  ini,  nampaknya  keharusan memberikan  kuasa  pada  pengadilan  tingkat  pertama  sesungguhnya  tidak  terlalu mendesak kebutuhannya.
Demikian pula jenis perkara yang masuk serta besarnya nilai gugatan yang diajukan  kepada  pengadilan  negeri  sangatlah  beraneka  ragam.  Oleh  sebab  itu, tidak  mungkin semua jenis perkara para pihaknya diwajibkan untuk memberikan kuasa  dalam  penyelesaiannya.  Hal  itu  risikonya  akan  sangat  membebani  pihak pencari keadilan sendiri, terlebih lagi apabila nilai  gugatannya relatif kecil. 16
16 Berkaitan  dengan  keluarnya  PERMA  Nomor  2  tahun  2005  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Gugatan  sederhana.  Dikhawatirkan  ada  efek  samping  yang  mungkin  ditimbulkan  dari implementasi Perma 2/2015 berkenaan dengan kriteria tersebut karena gugatan dengan nilai kecil  belum  tentu  gugatan  sederhana  dari  segi  materi  atau  substansi,  dan  ukuran  kecil menurut MA belum tentu sama dengan ukuran Para Pihak yang bersengketa. Apakah uang Rp. 200  juta  menurut  kita  sama  kecilnya  menurut  orang-orang  kebanyakan? Lihat:  Tri  Legono Yanuarachmadi,  Penyelesaian Gugatan Sederhana  di Pengadilan, Beberapa Catatan  Terhadap PERMA  2/2015, Artikel  pada  Website  BAPMI  (Badan  Arbitrase  Pasar  Modal  Indonesia),  15 Maret 2017 .
Dalam  praktiknya  mungkin  saja  terjadi  nilai  gugatan  suatu  perkara  lebih kecil  jika  dibandingkan  dengan  biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh  pihak  yang bersangkutan  apbila  perkara  itu    ditangani    seorang  kuasa  hukum.    Dalam kejadian    seperti  itu,  keharusan  memberikan  kuasa  malahan  akan  berdampak tidak  menunjang  asas  peradilan  yang  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan.  Bagi siapa pun ketika menilai kesederhanaan atau kerumitan dari suatu perkara karena perkara dengan  nilai  gugatan  kecil  boleh  jadi  sama  rumitnya  dengan  gugatan besar,  atau  mungkin  lebih  rumit,  dan  sebaliknya  perkara  dengan  nilai  gugatan besar ternyata cukup sederhana. 17
Pada  pemeriksaan  banding  penerapan  lembaga  keharusan  memberikan kuasa    juga  untuk  dewasa  ini  masih  belum  dimungkinkan.  Hal  ini  disebabkan antara lain karena dalam  pemeriksaan banding sebagai peradilan tingkat kedua dan  terakhir  masih  dimungkinkan  pemeriksaan  fakta-fakta  di  samping  segi hukumnya.  Oleh  sebab  itu,    para  pihak  yang    berperkara  masih  perlu  diberi kesempatan untuk  mengemukakan  peristiwa-peristiwa atau alasan-alasan yang tidak sempat diajukan pada pemeriksaan tingkat pertama.
Di  samping itu, kesempatan mengajukan upaya hukum banding antara lain dimaksudkan untuk mengoreksi putusan pengadilan negeri. Hal tersebut penting mengingat  tidak  ada  pengadilan  yang  sempurna,  yang  dapat  menjatuhkan putusannya    selalu  tepat,    objektif,    dan  adil.  Oleh  karena  itu,  dalam  praktik, terutama  dalam  lingkungan    peradilan    umum,  senantiasa  banyak  perkara  yang dimintakan  pemeriksaan  ulangan  pada  tingkat  banding  di  pengadilan    tinggi. Lebih-lebih  dalam  perkara  perdata.    Menurut  statistik  perkara  pada  beberapa pengadilan  negeri  di  Jawa  Barat  saja  jumlah  perkara  perdata  yang  dimintakan pemeriksaan  banding  lebih  banyak  daripada  perkara    pidana.    Bahkan    ada seorang hakim senior pada sebuah pengadilan negeri mengemukakan, bahwa:
"…  perkara  perdata  bukanlah    perkara  perdata  kalau  tidak  dimintakan banding". 18
17 Id. 18 Lihat: Sudikno  Mertokusumo , Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di  Indonesia Sejak  1942  dan  apakah  kemanfaatannya  bagi  kita  bangsa    Indonesia,  Disertasi  Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada. Jogjakarta, 1970, hlm. 170.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  penerapan  lembaga  keharusan memberikan  kuasa  pada  tingkat  banding    tampaknya  juga  masih  akan menyulitkan   para pencari keadilan yang    bertempat tinggal di kota-kota  kecil atau  di  daerah-daerah.  Lebih-lebih  mereka  yang  tinggal  di  desa-desa,  sebab  di samping belum tersedia pengacara, pada umumnya para justiciabel di desa-desa belum  memahami  proses  beracara    di  pengadilan  apalagi  harus  menggunakan kuasa hukum.
Untuk itu keharusan memberikan kuasa dewasa ini tampaknya baru tepat apabila diterapkan secara terbatas hanya pada tingkat kasasi. 19 Pertimbangannya karena  pemeriksaan kasasi oleh MA  berbeda dengan  yang  dilakukan oleh judex facti .  MA tidak meneliti putusan secara keseluruhan. Sebagaimana telah dipahami bahwa MA pada tingkat  kasasi hanya memeriksa masalah hukumnya,  sedangkan faktanya  tidak  termasuk  penilaian  MA.  Artinya,  MA  dalam  tingkat  kasasi membatalkan  putusan  atau  penetapan  pengadilan  dari  semua  lingkungan peradilan  karena:  (a)  Tidak  berwenang  atau  melampaui  batas  wewenang;  (b) Salah  menerapkan  atau  melanggar  hukum  yang  berlaku;  (c)  Lalai  memenuhi syarat-syarat  yang  diwajibkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. 20
Di  samping  itu,  dalam  pengajuan  permohonan  kasasi,  undang-undang menentukan  kewajiban  kepada  pemohon kasasi  untuk menyampaikan memori kasasi  yang    memuat  alasan-alasan    diajukannya  permohonan  kasasi  (Pasal    47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto Undang-Undnag Nomor 5 Tahun  2004  (selanjutnya  disebut  dengan  UU  Mahkamah  Agung)). 21 Tanpa
19 Bahwa berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) huruf a UUMA, apabila yang mengajukan permohonan kasasi adalah kuasa, agar permohonan memenuhi syarat, harus berdasarkan surat kuasa yang khusus  dibuat  untuk  itu.  Jadi,  untuk  setiap  tingkat  pemeriksaan,  harus  dibuat surat  kuasa khusus,  yang  terpisah  dan  tersendiri untuk  masing-masing  instansi  pengadilan.  Lihat  Yahya Harahap. Hukum  Acara  Perdata  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktian,  dan Putusan Pengadilan . Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 25.
20 Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2004,  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 1985  Tentang  Mahkamah  Agung,  L.N.RI  Tahun  2004  Nomor  9,  Pasal  30  Ayat  (1) juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, L.N.R.I Tahun 2009 Nomor 3, Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
21 Kewenangan  MA  sebagai  hakim  kasasi  adalah  untuk  menjaga  agar  hukum  tidak  dilanggar, agar tidak salah menerapkan hukum serta menjaga agar cara-cara mengadili dari pengadilan
menyampaikan memori  kasasi, maka permohonan kasasi akan dinyatakan tidak dapat diterima. 22

## Beberapa Yurispudensi yang  Berkaitan  dengan  Pemberian Kuasa
Seperti    telah  dikemukakan  terdahulu,  bahwa    pada  asasnya    para    pihak yang  berperkara  perdata  harus menghadap  sendiri  di persidangan. Akan tetapi apabila  dikehendaki  mereka  dapat  diwakili  oleh  seorang  kuasa  hukum.  Kuasa dapat  diberikan  secara  lisan  atau  secara  tertulis. 23 Kuasa  lisan  diberikan  apabila pihak    yang  bersangkutan    atau    pemberi  kuasa  juga    hadir    secara  pribadi  di persidangan  (Pasal  123  Ayat  (1)  HIR  dan  Pasal  147  Ayat  (1)  Rbg).  Sedangkan kuasa  secara  tertulis, 24 dapat  diberikan    oleh  pemberi  kuasa  meskipun  pemberi kuasa  tidak  hadir  di  persidangan,  namun  harus  secara  tegas  dinyatakan  sebagai Surat Kuasa Khusus.
Berikut  ini  diketengahkan  beberapa  putusan  pengadilan,  terutama  yang berkaitan  dengan  masalah    pemberian    kuasa    atau    perwakilan.  Putusan pengadilan    di  bawah    ini  terutama  sekali  yang    menyangkut    masalah-masalah, antara lain: formalitas  dalam membuat Surat Kuasa Khusus; sahnya Surat  Kuasa Khusus; dan tentang akibat  dari  salah menerapkan hukum mengenai Surat Kuasa Khusus.    Putusan-putusan  tersebut  di  bawah  ini  seluruhnya  dikutip  dari  Varia Peradilan (Majalah Hukum Ikatan Hakim  Indonesia)  masing-masing  dari Nomor
yang  lebih  rendah  tidak  disalahgunakan.  Dengan  kata  lain,  MA  hanya  menilai  masalah penerapan  hukum  yang  dijalankan  oleh  pengadilan  sebelumnya,  apakah  sudah  tepat dilaksanakan.  Lihat:  Emmy  Sri  Mauli  Tambunan,  Pembatasan  Permohonan  Kasasi  Dalam Penerapannya  (Undang-Undang  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2004  Pasal  45a  Ayat  2, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.14 Nomor 1 Tahun 2014 , hlm. 17.
22 Putusan  Mahkamah Agung  tanggal  30-1-1971 Nomor 696K/Sip/1970  dan  Putusan MA tgl 4 September 1971 Nomor  694K/Sip/1971,    dalam  Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972. hlm. 136-137.
23 Pasal 1793 Ayat 1 BW , bahwa: “Sebagai suatu tindakan hukum, pemberian kuasa tidak terikat pada suatu bentuk, bisa diberikan secara lisan atau tertulis.”
24 Namun  terdapat  sejumlah  ketentuan  undang-undang  yang  mewajibkan  suatu  kuasa  terikat pada  bentuk  tertentu.  Antara  lain  Pasal  1171  BW  menentukan  Kuasa  memberikan  Hipotik harus dibuat dengan suatu akta otentik. Kuasa Untuk menghadiri RUPS harus secara tertulis dengan  surat  kuasa  (tercantum  pada  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007,  Perseroan Terbatas, L.N.R.I Tahun 2007 Nomor 106).  Kuasa menerima hibah mesti dengan akta otentik (Pasal 1683 BW).
19  Tahun    II    April  1987,  Nomor  27  Tahun  III  Desember  1987,  dan  Nomor  28 Tahun III Januari 1988:

## 1. Putusan  tentang   formalitas  dalam  membuat Surat Kuasa  Khusus
Kasus    posisinya  pada  pokoknya  sebagai  berikut:    Bahwa    Surat  Kuasa Khusus,    baik  dari  penggugat    I  maupun  dari  penggugat  II,  masing-masing tertanggal  5  April 1983 dan 10 April 1983 yang menjadi dasar bagi kuasa  para penggugat  untuk  mengajukan  gugatan  ternyata  tidak  memuat  hal-hal  sebagai berikut:
a) Tidak  menyebutkan dengan tegas dan jelas  secara khusus kedudukan pihak yang  digugat  selaku  apa  dalam  perkara  ini.  Apakah  sebagai    tergugat  atau sebagai  pemohon  ataukah  sebagai  terbantah.  Demikian  pula  kedudukan pemberi kuasa;
b) Tidak    menyebutkan  dengan  tegas  dan  jelas  secara  khusus  yurisdiksi  hukum pengadilan mana gugatan ini akan diajukan; dan
c) Tidak    menyebutkan  dengan  tegas  dan  jelas    secara  khusus  mengenai  pokok sengketa.  Apakah  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  ataukah wanprestasi.  Demikian  pula  dasar  gugatannya  apakah  berdasarkan    suatu perjanjian  tertentu atau tidak. Hal ini sama  sekali tidak jelas. Atas dasar kasus posisi  di  atas,  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  dengan    Putusan  Nomor 516/1983/G    tanggal    31  Januari  1984    berpendapat    bahwa  Surat  Kuasa Khusus  dari  Penggugat I  dan  Penggugat II masing-masing  tertanggal 5 April 1983  dan  10  April  1983  di  atas  tidak  memenuhi  persyaratan  sebagai  suatu Surat Kuasa Khusus.
Pertimbangan    hukum  Pengadilan    Negeri  dalam  menjatuhkan  putusan tersebut  adalah    sebagai    berikut:  Bahwa  menurut  hasil  Rapat  Kerja  MA- Departemen  Kehakiman  dan  Pengadilan  Tinggi  se-Indonesia  tahun  1982,  Surat Kuasa  Khusus yang  akan  dipergunakan  dalam   pemeriksaan  di  pengadilan,  pada pokoknya harus berisi antara lain:
1) Nama para pihak;
2) Pokok    sengketa   dan/atau  obyek  sengketa;
3) Nama  Pengadilan  Negeri  dalam  wilayah  hukum  mana  gugatan  tersebut diajukan; dan
4) Apakah  Surat  Kuasa  Khusus  tersebut    juga  berlaku  untuk    mengajukan banding/kasasi serta apakah diberikan dengan hak substitusi.
Pengadilan  Tinggi  Jakarta  dengan  Putusan  Nomor  398/Pdt/1984,  tanggal 20 Desember 1984 telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  di  atas dan menguatkan  Putusan  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31  Januari 1984 Nomor 516/1983/G.
Mahkamah    Agung      RI    dalam    putusannya      Nomor  2339  K/Pdt/1985, tanggal    18  Desember  1986    telah    membatalkan      putusan judex    facti ,  karena dinilai    telah    salah    menerapkan    hukum.  Selanjutnya  MA  berpendapat:  “Bahwa Surat Kuasa Khusus dari  Penggugat  I  semula dan  Penggugat II semula  adalah telah sah dan memenuhi syarat sebagai Surat Kuasa Khusus.”
Pertimbangan  hukum MA antara  lain  sebagai berikut:
Bahwa  Pasal 123 HIR tidak mewajibkan adanya penyebutan dengan tegas nama Pengadilan  Negeri dalam wilayah  hukum mana gugatan  harus  diajukan.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 2339 K/Pdt/1985  di atas menunjukkan bahwa  di  dalam  sistem  perundang-undangan  dikenal  adanya hierarchie (tata urutan). Ada peraturan perundangan-undangan yang mempunyai tingkatan  lebih tinggi  ada  pula  yang  lebih  rendah.    Keadaan    ini  merupakan    suatu  sistem  yang tidak  menghendaki  atau membenarkan atau  membiarkan adanya pertentangan atau  konflik    di    dalamnya.  Peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  rendah tidak boleh    bertentangan    dengan  peraturan  yang    lebih  tinggi  dalam  mengatur hal yang sama.  Jika sampai terjadi pertentangan atau konflik, peraturan yang lebih tinggi  akan  mengesampingkan  atau  mengalahkan  peraturan  yang  lebih  rendah dan  peraturan  yang  lebih  tinggi  yang  akan  didahulukan.  Hal  ini  dibuktikan  oleh putusan MA di  atas.
Bahwa judex  facti telah  menjadikan hasil Rapat Kerja Mahkamah Agung- Departemen Kehakiman dan Pengadilan Tinggi se -Indonesia Tahun 1982 (Raker MA- Dep.Keh.1982) sebagai  dasar  dalam  menjatuhkan putusannya. Akan  tetapi kemudian  dibatalkan    oleh  MA,  karena    hasil    Raker  tersebut    dalam  sistem
perundang-undangan  kita    tingkatannya    lebih  rendah  dari  HIR.  Oleh  karena  itu, Mahkamah  Agung  menggunakan  Pasal  123  HIR  sebagai  dasar  hukum  untuk membatalkan  putusan judex  facti .  Dari  putusan  MA  tersebut    terkandung  suatu asas hukum Lex Superior  Derogat  Legi Inferiori . 25
2. Putusan  tentang    sahnya  Surat    Kuasa    Khusus  untuk    mengajukan perkara perdata.
Kasus  posisinya  singkatnya sebagai berikut :
Bahwa di atas materai tempel yang dilekatkan di atas Surat Kuasa Khusus dari  penggugat  tertanggal  21  Oktober  1984,  tidak  dibubuhi  tanggal,  bulan,  dan tahun yang menunjukkan saat materai itu dipergunakan.
Atas dasar kasus  posisi di atas, Pengadilan  Negeri  Jakarta Pusat dengan Putusan    Nomor  598/Pdt.G./1984    tanggal  17  April  1985  berpendapat    bahwa Surat  Kuasa Khusus tersebut tidak  memenuhi  syarat sahnya sebagai Surat Kuasa Khusus. Hal  ini  disebabkan jika di atas  materai tempel tidak dibubuhi  tanggal, bulan,  dan  tahun  berarti  tidak  memenuhi  ketentuan  Aturan  Bea  Materai  1921 (ABM 1921). Akibatnya, pengadilan tidak perlu mempertimbangkan adanya  Surat Kuasa Khusus  tersebut. Oleh karena itu, Surat Kuasa Khusus tersebut tidak dapat dijadikan  sebagai  dasar  hukum  bertindaknya  kuasa  penggugat  untuk menandatangani dan mengajukan gugatan.
Pertimbangan  hukum  Pengadilan  Negeri  dalam  menjatuhkan  putusan tersebut adalah sebagai berikut:
Bahwa  Surat  Kuasa  Khusus  untuk  mengajukan  gugatan  perdata  itu  harus memenuhi syarat sahnya suatu Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud oleh Pasal 123 HIR juncto Surat Edaran MA Nomor 01/1971 jo ABM 1921.
Berdasarkan  pertimbangan  hukum  di  atas,  Pengadilan      Negeri      Jakarta Pusat      dengan  Putusan  Nomor  598/PDt/G/1984,  tanggal  17  April  1985 menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima.
25 Sudikno  Mertokusumo,  Mengenal  Hukum  (Suatu  Pengantar),  Liberty,  Jogjakarta,  1986,  hlm. 70.
Putusan    Pengadilan    Jakarta  Pusat  itu    kemudian  dimohonkan pemeriksaan banding pada Pengadilan Tinggi  DKI Jakarta.
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusannya Nomor 304/Pdt/1985/PT.DKI  berpendapat  bahwa  sahnya  Surat  Kuasa  Khusus  untuk berperkara di  pengadilan  tidak tergantung pada pembubuhan tanggal, bulan, dan tahun di atas materai tempel dalam Surat Kuasa Khusus  yang bersangkutan. Akan tetapi  apakah  Surat  Kuasa  tersebut  telah  memenuhi  syarat  sebagai  Surat  Kuasa Khusus untuk berperkara di muka pengadilan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 123 Ayat (1) HIR juncto Surat Edaran MA Nomor 2/1959 tanggal 19 Januari 1959.
Pertimbangan  hukum  Pengadilan  Tinggi  Jakarta  dalam  menjatuhkan putusannya adalah  sebagai  berikut:
Bahwa  dalam Surat Kuasa Khusus dari  penggugat  tertanggal 21 Oktober 1984  kepada  kuasanya  telah    menyebutkan    dengan    konkrit  pokok  sengketa antara  kedua belah pihak, juga mengenai para pihaknya. Oleh karena itu,  Surat Kuasa  Khusus  tersebut  telah  sah  menurut  hukum,  sehingga  kuasa  penggugat karenanya      berhak    dan    berkuasa  untuk  membuat  dan  menandatangani    surat gugatan.
Atas dasar pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan  Nomor  304/Pdt/1985/PT.DKI  tanggal  31  Agustus  1985  membatalkan Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor 598/Pdt/G/1984 tanggal 17 April 1985. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut dimohonkan  pemeriksaan Kasasi  kepada MA.
MA  dalam Putusannya  berpendapat bahwa  Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta tidak  salah  menerapkan hukum.  Oleh karena meskipun di atas materai  tempel tidak  dibubuhi tanggal, bulan, dan tahun  penandatanganan Surat Kuasa Khusus tersebut,  akan  tetapi  Surat  Kuasa  Khusus  itu  telah  dibubuhi    tanggal,    sehingga Surat Kuasa Khusus tersebut sah.
Atas dasar hal tersebut, MA menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI  Jakarta    ternyata  tidak  bertentangan  dengan  hukum    dan/atau  undang- undang.   Maka dengan Putusannya  Nomor  292 K/Pdt/1986 tanggal 18 Mei 1987
Mahkamah  Agung    menjatuhkan  Putusan:  Menolak  permohonan  kasasi  yang diajukan oleh pemohon kasasi.
Dalam  kasus  syarat  sahnya  Surat  Kuasa  Khusus  ini  penulis  sependapat dengan  pendirian  MA  yang  dalam  putusannya  tidak  sependapat  dengan Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat.  Bahwa  pada  dasarnya  pembubuhan  tanggal, bulan,  dan  tahun  di  atas  Surat  Kuasa  Khusus  itu  tidak  harus  dilakukan  di  atas materai tempel saja. Akan tetapi dapat juga dibubuhkan pada bagian lain di atas Surat Kuasa Khusus itu.  Pembubuhan tanggal, bulan, dan tahun pada bagian lain selain  di  atas  materai  tempel  Surat  Kuasa  Khusus  tersebut  harus pula    dianggap sebagai bukti yang  menunjukkan  saat materai itu dipergunakan. 26
Pembubuhan materai tempel di atas Surat Kuasa Khusus sebagai salah satu alat bukti tertulis yang diajukan dalam acara perdata sesungguhnya hanya untuk memenuhi ketentuan Pasal 23  ABM 1921. Menurut Sudikno Mertokusumo: "Hal ini  tidak  berarti  bahwa  materai  itu  merupakan  syarat  sahnya  perjanjian. Perjanjian    sendiri  tetap  sah  tanpa  materai". 27 Ini  berarti,  bahwa  perjanjian pemberian  kuasa  antara  pemberi  kuasa  dengan  penerima  kuasa  telah  sah, sehingga penerima kuasa dari  penggugat  berwenang untuk menandatangani  dan mengajukan gugatan.
3. Putusan  tentang  satu  Surat  Kuasa  Khusus    yang  dipakai  untuk mengajukan dua perkara perdata yang berbeda.
Kasus posisinya singkatnya adalah sebagai berikut:
Bahwa    penggugat    dengan  memberikan    Surat    Kuasa  Khusus    Nomor 38/1980  tertanggal  11  Januari  1980    telah  mengajukan  gugatan  perdata  di Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh  dengan  Register  perkara    Nomor  74/1979/G.
26 Bahwa  materai  bukan  merupakan  syarat  sahnya  perjanjian.  Fungsi  materai  hanya  terbatas sebagai kontribusi wajib yang harus dilunasi warga negara untuk setiap pembuatan dokumen tertulis  menurut  perundang-undangan.  Sedangkan  jika  dokumen  tertulis  tidak  dibubuhkan materai untuk dijadikan alat bukti dalam persidangan, maka sang pemilik dokumen tersebut memiliki kewajiban berupa bea materai yang harus dilunasi. Karena dokumen tersebut tidak dapat memiliki kekuatan legalitas sebagai alat bukti dalam persidangan.
27 Sudikno Mertokusumo,  Supra No 25 , hlm.123.
Perkara ini  telah selesai diperiksa dan diputuskan oleh  Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 28  April 1982.
Bahkan  putusan  tersebut  juga  telah  selesai  diperiksa  dan  diputus  oleh Pengadilan  Tinggi  Banda  Aceh  dalam  tingkat  Banding  pada  tanggal  15    Agustus 1983 dengan  Nomor 185/1982/PT.
Kemudian  dengan  Surat    Kuasa    Khusus  Nomor  38/1980  tersebut  pada tanggal    11  Januari  1980  penggugat  juga  telah  mengajukan  lagi  gugatan  baru  di Pengadilan  Negeri Banda  Aceh  dengan Register perkara  Nomor 59/1981/G.
Perkara  ini  telah  selesai  diperiksa  dan  diputus    oleh  Pengadilan  Negeri Banda Aceh. Selanjutnya perkara ini pun dimohonkan pemeriksaan Banding pada Pengadilan  Tinggi  Banda  Aceh  dengan  Register  Nomor  185/1984/G/PT.  Setelah selesai  diperiksa  dan  diputuskan    pada  Pengadilan  Tinggi  Banda  Aceh,  lalu perkara ini  pun dimohonkan pemeriksaan Kasasi kepada  MA.
Dalam  tingkat Kasasi,  Mahkamah Agung  berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi  Banda  Aceh  telah  salah  menerapkan  hukum  tentang  Surat  Kuasa  Khusus. Hal ini terbukti bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor 38/1980 tertanggal 11 Januari 1980 adalah untuk mengajukan perkara dengan Register Nomor 74/1979/G. Akan tetapi    ternyata  Surat  Kuasa  Khusus  tersebut  di  atas  dipakai  lagi  untuk mengajukan  perkara  perdata  di  Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh  dengan  Register perkara Nomor 59/1981/G.
Pengadilan    Tinggi  Banda  Aceh  juga  telah  keliru  dengan    berpendapat bahwa: Karena amar putusan terakhir  dalam perkara  Nomor 74/1979/G adalah gugatan   tidak dapat diterima, maka belum berarti perkara tersebut  mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Oleh karenanya, Surat Kuasa Khusus Nomor 38/1980 tanggal  11  Januari  1980  masih  dapat  dijadikan  dasar  hukum  oleh  penggugat dalam perkara  Nomor 59/1981/G.
Pendirian  Mahkamah  Agung  di  atas  didasarkan    pada  alasan    bahwa meskipun  dalam  perkara  Nomor  59/1981/G  dan  dalam  perkara  Nomor 74/1979/G  kemungkinan    jenis  sengketanya    sama,  akan  tetapi  perkaranya berlainan.
Oleh  karena  itu, Surat Kuasa  Khusus  untuk  perkara Nomor 74/1979/G tidak dapat dipakai lagi untuk  mengajukan gugatan perkara  Nomor  59/1981/G.
Atas  dasar  pertimbangan  hukum  di  atas,  Mahkamah  Agung  dengan putusannya  Nomor  4052K/  Pdt/1985    tanggal  25  Maret  1987  menyatakan gugatan penggugat tidak  dapat diterima.
Dari  Putusan MA Nomor 4052  K/Pdt/1985 tanggal  30 April 1987 di atas, terkandung    suatu  asas  bahwa  "satu  Surat  Kuasa  Khusus  hanya  untuk    satu perkara".    Artinya,  seorang  penggugat  hanya  dapat    mengajukan    gugatan  untuk satu  perkara    perdata    dengan  satu  Surat  Kuasa  Khusus.  Oleh  sebab  itu,  jika seorang  penggugat  hendak  mengajukan  lagi  perkara  perdata  yang  baru,  yang bersangkutan  harus  membuat  lagi  Surat  Kuasa  Khusus  yang  baru,  walaupun orangnya tetap kuasa semula.
Pembatalan   putusan judex facti oleh  MA dalam putusan tersebut di atas disebabkan judex facti telah salah dalam menerapkan hukum tentang Surat Kuasa Khusus.  Hal  ini  terbukti  setelah  diketahui  bahwa  penggugat    pemberi  kuasa khusus    Nomor  38/1980  untuk    perkara  Nomor  74/1979/G    telah  meninggal dunia  tanggal  5  Mei  1980.    Ini  berarti  Surat  Kuasa  Khusus  Nomor  38/1980 tertanggal    11  Januari  1980  telah  berakhir  sejak    saat  meninggalnya  pemberi kuasa. Oleh karena itu,  penerima kuasa sama sekali tidak berwenang lagi menjadi kuasa untuk  dan atas nama pemberi kuasa dalam perkara  dengan register Nomor 59/1981/G.

## Penutup
Verplichte  procureurstelling dalam  sistem  peradilan  perdata  di  Indonesia yang  masih  berdasarkan  HIR  dan  Rbg,  sampai  sekarang  belum  diatur  secara eksplisit  oleh  perundang-undangan  hukum  acara  perdata  apa  pun.  Berbeda dengan  RV  (Hukum  Acara  Perdata  bagi  Golongan  Eropa)  yang  mewajibkan  para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain  ( procureur ) dalam beracara di muka pengadilan.  Perwakilan  ini  merupakan  suatu  keharusan (mandatory) dengan akibat  batalnya  tuntutan  hak  (Pasal  106  (1)  RV)  atau  diputus  di  luar  hadir
tergugat  (Pasal 109 RV) apabila para pihak ternyata tidak diwakili oleh seorang kuasa (procureur).
Dalam  perkembangannya  terdapat  kecenderungan  yang  menuju  ke  arah itu, jika mencermati Pasal 44 Ayat (1) huruf a UU Mahkamah Agung, sebagaimana dijelaskan  oleh  Yahya  Harahap,  bahwa  apabila  yang  mengajukan  permohonan kasasi adalah kuasa, agar permohonan memenuhi syarat, harus berdasarkan surat kuasa yang khusus dibuat untuk itu. Jadi, untuk setiap tingkat pemeriksaan, harus dibuat   Surat  Kuasa  Khusus,  yang  terpisah  dan  tersendiri   untuk  masing-masing instansi pengadilan. Hal itu didukung juga oleh Yurisprudensi MA melalui Putusan Nomor  51  K/Pdt/1991.  Jika  sejak  semula  pemberi  kuasa  telah  memberi  kuasa kepada  seseorang  untuk  bertindak  mewakili  sejak  peradilan  tingkat  pertama, banding, dan kasasi, surat kuasa itu tidak valid dipergunakan pada tingkat kasasi. Oleh karena itu, harus dibuat lagi surat kuasa yang khusus pada tingkat kasasi.
Berdasarkan observasi yang dilakukan di berbagai persidangan pengadilan, telah tampak bahwa meskipun untuk berperkara perdata di peradilan umum atau peradilan  agama  itu  tidak  ada  keharusan  untuk  mewakilkan  kepada  seorang kuasa,  namun  faktanya  sebagian  besar justiciabelen sudah  diwakili  kepentingan beracaranya oleh seorang advokat sebagai kuasa hukum.

## Daftar Pustaka
Buku: E.  Sundari,  Praktik Class  Acti on  di  Indonesia,  Cahaya  Atma  Pustaka,  Yogyakarta,
2015.
Hartono  Soerjopratiknjo,  Perwakilan  Berdasarkan  Kehendak,  Seksi  Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Jogjakarta, 1982.
Martiman  Prodjohamidjojo,  Penasihat  dan  Bantuan  Hukum    Indonesia,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
R. Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1981. Retnowulan  Sutantio,  Hukum  Acara    Perdata  dalam    Teori  dan  Praktik,  Alumni, Bandung, 1980.
R.M. Sudikno Mertokusumo,  Sejarah Peradilan  dan  Perundang- undangannya di Indonesia  sejak  1942  dan  Apakah  Kemanfaatannya  bagi  Kita  Bangsa Indonesia, Yogyakarta, 1971.
________ _____,  Meningkatkan  Kesadaran  Hukum  Masyarakat,  Liberty, Yogyakarta, 1981
_____________, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Liberty, Jogjakarta, 1984
_____________, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Jogjakarta, 1985 _____________, Mengenal Hukum (suatu pengantar), Liberty, Jogjakarta, 1986. Sulistyo,  Penerapan  Sistem  Peradilan  Dua  Tingkat  untuk  PTUN,”  Tesis  S2  Ilmu Hukum USU, 2007.
Supomo,  Hukum  Acara  Perdata  Pengadilan  Negeri,  Pradnya  Paramita,  Jakarta,
1972.
Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
Jurnal:
Bambang Sugeng  Ariadi  S, Johan  Wahyudi  dan  Razky  Akbar,  Pembatasan  Upaya Hukum  Perkara  Perdata  Guna  Mewujudkan  Asas  Sederhana,  Cepat,  dan Biaya Ringan, Jurnal Yuridika Volume 30 No. 1, Januari-April 2015 .
Emmy  Sri  Mauli  Tambunan,  Pembatasan  Permohonan  Kasasi  Dalam Penerapannya  (Undang-Undang  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2004 Pasal 45a Ayat 2), Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.14 No.1 Tahun 2014.
Karimatul  Ummah,  Implikasi  UU  No.18  Tahun  2003  Terhadap  Keberadaan Lembaga  Bantuan  Hukum  Milik  Perguruan  Tinggi,  Al-Mawarid  Edisi  XII Tahun 2004.
Nia  Sari  Sihotang,  Penerapan  Asas  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya  Ringan  di Pengadilan  Negeri  Pekanbaru  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Online Mahasiswa FH UNRI Volume III Nomor 2, Oktober 2016.
Nirwan  Yunus  dan  Lucyana  Djafaar,  Eksistensi  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH) Dalam  Memberikan  Layanan  Hukum  Kepada  Masyarakat  di  Kabupaten Gorontalo, Mimbar Hukum, Volume 20, Nomor 3, Oktober 2008.
Pramono Sukolegowo, Efektivitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan  di  Lingkungan  Peradilan  Umum,  Jurnal  Dinamika  Hukum  Vol.  8 No. 1 Januari 2008.
Sahuri  Lasmadi,  Peran  Advokat  Dalam  Pendampingan  Hukum , Jurnal  Inovatif, Volume VII Nomor II Mei 2014.
Tata Wijayanta, Bantuan Hukum Golongan Tidak Mampu dalam Perkara Perdata di  Pengadilan  Negeri  Yogyakarta,  Mimbar  Hukum  Volume  24,  No.  1, Februari 2012.
Tri  Legono  Yanuarachmadi,  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  di  Pengadilan, Beberapa Catatan Terhadap PERMA 2/2015, Artikel pada Website BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia), 15 Maret 2017.
Lain-lain: Varia Peradilan (Majalah Hukum  IKAHI)   No. 6 Tahun I Maret 1986. Varia Peradilan No.7 Tahun I April 1986. Varia Peradilan No.19 Tahun II April 1987. Varia Peradilan No.27 Tahun III Desember 1987. Varia Peradilan No.28 Tahun III Januari 1988. Rangkuman Yurisprudensi II, 1977 dan Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972.