## TINJAUAN BUKU: REPROGRAMMING THE WORLD
CYBERSPACE AND THE GEOGRAPHY OF THE GLOBAL ORDER
Hardi Alunaza SD 1 dan Anggi Putri 2
1 Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura hardi.asd@fisip.untan.ac.id
2 Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Judul : Reprogramming the World Cyberspace and the Geography of the Global Order Editor : P.J. BLOUNT Penerbit : International Relations Publishing, Bristol

## Tebal
: 218 Halaman
Penulis menggunakan pendekatan berlapis dalam melakukan penelitian sehingga buku ini terdiri dari dua bagian yang diselingi dengan satu interlude. Terdapat dua fokus pada penelitian yang dilakukan penulis dalam menulis buku ini yaitu merujuk kepada interaksi dinamis antara perbatasan negara dengan dunia maya, kemudian juga berfokus kepada medium pembangunan dan pemfasilitasan informasi transnasional dan global dalam lanskap teknologi arus komunikasi. Sedangkan tujuan inti dari penelitian penulis adalah untuk menjawab pertanyaan apakah, bagaimana dan mengapa cyberspace mengubah ruang tata kelola internasional. Pada bagian pertama dalam buku ini penulis mencoba untuk mengartikulasikan geografi cyberspace, kemudian dilanjutkan dengan bagian kedua terdapat pengamatan tentang bagaimana dua ruang dapat berinteraksi dengan melapisi geografi-cyber ke geografi internasional.
Penulis di dalam buku melakukan penelitian dengan meyakini bahwa cyberspace menciptakan geografi yang memfasilitasi respasialisasi dunia, dimana penciptaan ruang ini memiliki korelasi yang cukup kuat dengan jaringan ruang nyata yang menciptakan suatu penyangga dan persimpangan baru dengan cyberspace dari ruang internasional menuju ruang global. Penulis juga meneliti cyberspace sebagai faktor endogen dan politik yang tertanam di dalam sistem global. Penulis menyatakan bahwa dalam memahami perkembangan politik ataupun hukum dalam skala global dapat dilakukan dengan melihat bagaimana cyberspace membentuk pengalaman sosial di ruang dunia melalui interoperabilitas. Inter-konektivitas yang terjadi antara aktor non-negara ataupun masyarakat internasional adalah salah satu konsekuensi yang disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi yang utamanya adalah internet (Nursita, 2019).
Bagian pertama dalam buku ini berfokus pada penjelasan mendetail tentang cyberspace. Terdapat deskripsi geografi spasial cyberspace dalam manifestasi teknis dan narasi konseptual yang dominan dalam memahami cyberspace tersebut. Hal ini sangat diperlukan dalam memahami gagasan penulis tentang cyberspace yang mengubah perbatasan dan memprogram ulang dunia. Kemudian penulis juga mencoba untuk menjelaskan arsitektur dari teknis internet yang berbeda dari cyberspace dan mengeksplorasi konseptualisasi yang berhubungan dengan cyberspace. Dalam bagian pertama di buku ini penulis mencoba memberikan definisi cyberspace yang dipahami sebagai perpaduan antara teknologi komunikasi khususnya internet dan ranah sosial yang telah berkembang cukup pesat dalam ruang komunikatif yang dibentuk oleh teknologi itu sendiri.
Bagian interlude dalam buku ini memiliki argumen bahwa cyberspace mengubah geografi serta tata kelola internasional menjadi geografi dan tata kelola global yang dapat dioperasikan. Maka pada bagian ini terdapat paparan yang mengeksplorasi konsep perbatasan serta perubahan arti dalam konsep tersebut. Bagian ini juga membahas mengenai cyberspace yang mengubah batas dan konten geografisnya diikuti paparan yang
mengungkap bahwa pengodean ulang perbatasan dapat mengubah tatanan dunia yang dibuktikan dengan menggunakan konsep nomos. Cyberspace dapat memberikan pengaruh terhadap tindakan individu seperti mengubah cara individu mengalami dan mendekati ruang yang mereka tempati. Pergeseran geografi ini tidak menghapus batas, akan tetapi dapat mengubah konten beserta maknanya sehingga dapat menyebabkan suatu pergeseran dalam struktur tata kelola yang mendasari dan mendukung batas tersebut.
Bagian kedua di dalam buku ini memuat pembahasan yang berusaha menyelidiki bagaimana perubahan sifat teritori cyberspace dengan memeriksa bagaimana Cyberspace dapat mengubah konflik internasional. Penulis mencoba untuk menganalisis bagaimana hukum internasional menangani perang secara tradisional serta melihat celah-celah yang dapat diamati dalam rezim sentrifugal suatu negara, dilanjutkan dengan analisis peran dari konsep internasional terhadap pelucutan senjata serta pencegahan dalam membatasi konflik dunia maya. Kemudian pembahasan akan berkenaan dengan penggunaan peretasan Sony Korea Utara untuk menunjukkan bagaimana politik internasional menjadi tidak teritorialisasi dan didistribusikan di cyberspace.
Mekanisme yang dilakukan dalam pembatasan konflik dunia maya tidaklah dilengkapi untuk menempatkan batasan substantif pada senjata siber. Cyberspace dapat mencabut wilayah dari pemerintahan dengan konflik bersenjata internasional. Konflik internasional yang diproses melalui cyberspace juga dapat menjadi de-teritorial. Secara dramatis melalui subversi perbatasan teritorial, cyberspace mengubah konteks dalam konflik internasional dan secara tidak langsung dapat dikatakan konflik bersenjata yang dipahami dalam sistem internasional memiliki keterkaitan dengan geografi teritorial. Konsep perang dunia maya yang mencabut konflik dari keterkaitan teritorial membuat penerapan norma-norma yang ditujukan untuk mengendalikan kekerasan internasional terbilang tidak efektif.
Ibrahim R menjelaskan dalam tulisannya bahwa ditemui beberapa perbedaan pendapat tentang yurisdiksi hukum cyberspace. Ia meyakini
bahwa pada umumnya orang-orang yang menggunakan internet tidaklah terikat akan hukum serta pemerintah pun tidak dapat campur tangan dalam urusan yang dilakukan di internet, sedangkan pelanggaran yang dilakukan di internet seperti penyalahgunaan yang dilakukan dengan unsur kejahatan semakin marak terjadi dalam setiap tahunnya (Ibrahim, 2003). Penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang dalam ruang cyber tentu akan memberikan dampak seperti kerugian terhadap pihak-pihak lain baik dalam moral atau material. Pasalnya memang terdapat hukum yang dapat digunakan dalam mengatur ataupun menyelesaikan perkara di dunia maya dimana hal itu tentu telah dimuat dalam hukum nasional negara-negara di dunia, akan tetapi kebebasan akses yang dapat dilakukan oleh manusia di cyberspace dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang dapat membuat hukum-hukum tersebut diabaikan.
Dunia seharusnya tidak bisa lagi menyepelekan tren yang muncul di dunia maya. Banyak terdapat kegiatan tradisional yang mulai bergeser ke arah domain baru ini. Seperti yang dijelaskan oleh Mbanaso dan Dandaura dalam tulisannya bahwa evolusi ekonomi digital yang didorong oleh pengetahuan digital atau akses yang tidak terbatas terhadap ruang informasi membuat sebagian besar negara berusaha untuk mendominasi hal tersebut. Begitu juga dengan revolusi industri diikuti dengan eksploitasi peluang yang besar di cyberspace membuat hal ini dapat memisah-misahkan negara bangsa. Hal ini disebabkan oleh suatu fakta yang menyatakan bahwa dunia maya telah menjadi titik fokus baru dalam berbagai hal seperti inovasi, jejaring sosial, perusahaan bahkan kriminalitas dan peperangan (Mbanaso and Dandaura, 2015).
Pemrograman ulang yang dilakukan cyberspace terhadap pemerintahan internasional dijelaskan melalui metafora pembuatan hukum yang dijadikan lensa analitis dalam menunjukkan cara yang dilakukan oleh cyberspace dalam mengubah proses pada sistem internasional. Cyberspace yang dijadikan alat untuk melakukan pemrograman ulang dunia menjadi kosmopolis digital akan sangat mudah untuk diketahui, akan tetapi terdapat kaitan yang cukup erat dalam merestrukturisasi urusan global
yang sejalan dengan nilai-nilai kosmopolitan tersebut dengan pengaturan yang ada di dalam ruang siber. Cyberspace memiliki kemampuan yang tidak membutuhkan campur tangan dari pihak negara untuk merekonseptualisasikan ruang global dan menghubungkan setiap individu di dalamnya.

## Daftar Pustaka
Mbanaso, U. M. and Dandaura, E. S. (2015) ‘The Cyberspace: Redefining A New World’, IOSR Journal of Computer Engineering, 17(3), pp.
2278–661. doi: 10.9790/0661-17361724.
Nursita, R. D. (2019) CYBERSPACE: PERDEBATAN, PROBLEMATIKA, SERTA PENDEKATAN BARU DALAM TATA KELOLA GLOBAL, Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs. doi:
10.21111/DAULIYAH.V4I1.2934.
R, I. (2003) ‘Jurisdiksi Dunia Maya (Cyberspace) Dalam Sistem Hukum Nasional Abad XXI’, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Universitas Islam Indonesia (Islamic University of Indonesia), 10(24), pp. 119–127. doi: 10.20885/iustum.vol10.iss24.art10.