## POLITIK DAN PERDAGANGAN KOLONIAL BELANDA DI PONTIANAK

## POLITICS AND TRADE DUTCH COLONIAL IN PONTIANAK

## Hasanuddin
Balai Pelestarian Nilai Budaya Manado Jalan Katamso, Bumi Beringin Lingkungan V Manado e-mail: anwar_hasanuddin@yahoo.com
Naskah Diterima: 7 Maret 2016 Naskah Direvisi:5 April 2016 Naskah Disetujui:3 Mei  2016

## Abstrak
Pontianak  mendapat  perhatian  kolonial  Belanda  setelah  Inggris  melakukan  perdagangan di  Kalimantan  Barat.  Persaingan  dagang  antara  Belanda  dan  Inggris  membawa  pengaruh  bagi perdagangan  di  Pontianak.  Kemajuan  perdagangan  menarik  perhatian  kolonial  Belanda  untuk menguasai  Pontianak.  Kolonial  Belanda  membatasi  kekuasaan  Sultan  Pontianak  melalui perjanjian-perjanjian membawa dampak sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Eksploitasi kolonial Belanda  melahirkan perubahan-perubahan baru  dalam hubungan kekuasaan kongsi-kongsi  Cina dan monopoli perdagangan di Pontianak. Kolonial Belanda semakin mempertegas kekuasaannya di  Pontianak  setelah  Inggris  mengesahkan  James  Brooke  sebagai  wakil  pemerintahannya  di Kalimantan  Utara.  Terdapat  interelasi  yang  dinamis  antara  perubahan  struktur  politik  dan ekonomi  terhadap  perubahan  sosial  masyarakat  di  Pontianak.  Hubungan  komunikasi  melalui jaringan  perdagangan  antarpulau  telah  mendorong  para  pedagang  sebagai  komunitas  baru membentuk  dan  mendirikan  perkampungan  suku  bangsa  di  Pontianak.  Hubungan  yang  dinamis antara  Pontianak  dengan  daerah-daerah  di  Kalimantan  Barat  terutama  Sambas,  Mempawah, Landak, Sanggau, Sintang, Matan, dan Sukadana telah membawa kemajuan politik dan ekonomi Pontianak  sebagai  pusat  perdagangan  dan  pemerintahan  Residen  Kalimantan  Barat.  Penelitian ini  menggunakan  metode  sejarah  yaitu  studi  pustaka  dengan  mengumpulkan  data-data  sejarah, dengan  menguraikan  suatu  peristiwa  ke  dalam  bagian-bagiannya  dalam  rangka  memahami kebijakan politik dan perdagangan kolonial Belanda di Pontianak.
Kata Kunci: Pontianak, politik, perdagangan, kolonial Belanda.

## Abstract
Pontianak had an attention of Dutch colonial after British trade in West Kalimantan. Trade competition  between  the  Netherlands  and  the  United  Kingdom  had  an  impact  on  trade  in Pontianak.  The pprogress attract the attention of Dutch colonial to master Pontianak. The Dutch Colonial control the power of the Sultan of Pontianak through agreements and bring the impact in the  social,  political,  economic,  and  cultural.  Dutch  colonial  exploitation  brought  changes  in  the power  relations  of  chinesse  allied  and  the  monopoly  of  trade  in  Pontianak.  The  Dutch  colonial emphasized rule in  Pontianak after United Kingdom endorses James Brooke as a representative government  in  North  Kalimantan.There  is  a  dynamic  interrelation  changes  in  political  and economic that brought change social structures in Pontianak. The communication links through a network of inter-island  trade has prompted traders as new  communities formed and founded the settlement of ethnic groups in Pontianak. The dynamic relationship between Pontianak and West Kalimantan areas such as Sambas, Mempawah, Landak, Sanggau, Sintang, Matan, and Sukadana has  brought  political  and  economic  progress.And  declared  Pontianak  as  a  center  of  commerce and  government  Resident  West  Kalimantan.  This  study  uses  the  history  of  the  literature  by collecting  historical  data,  describing  an  event  into  its  parts  in  order  to  understand  the  political and trade policies of the colonial Dutch in Pontianak.
Keywords : Pontianak, trade, Dutch Colonial.
Patanjala Vol. 8  No. 2 Juni  2016: 203 - 218 204

## A. PENDAHULUAN
Pontianak merupakan sebuah wilayah kerajaan tradisional di Kalimantan Barat  yang  relatif  sukses  menyerap berbagai  bentuk  perjumpaan  budaya  dan kuasa  dengan  kawasan  sekitarnya  di
Nusantara. Dalam dinamika sejarah Nusantara,  Pontianak  tampaknya  tidak pernah  sepenuhnya  mengalami  proses peminggiran yang membuatnya kehilangan peran  dan  identitas  ketika nation-state
Indonesia dibentuk oleh gelombang gerakan  nasionalisme.  Namun,  sebagai- mana  juga  telah  dialami  oleh  banyak lokalitas  di  Nusantara  bahwa  masa  VOC ( Vereenigde  Oost-lndische  Compagnie ) dan  Pemerintah  Hindia  Belanda  telah membawa  pengaruh  dalam  formasi  sosial, politik, ekonomi, dan budaya.
Kalimantan  Barat  menjadi  perhatian utama  bagi  Inggris  untuk  menguasai perdagangannya  pada  abad  ke-17.  Faktor ini  menarik  perhatian  VOC  melakukan perdagangan di Kalimantan Barat. Pontianak  mendapat  perhatian  khusus VOC  pada  akhir  abad  ke-18,  kemudian melakukan  ekspansi  melalui  perjanjian atau  kontrak  dengan  Pontianak  pada tanggal 5 Juli 1779 (Veth, 1854: 260-262).
Pontianak mengalami kemajuan perdagangan  setelah  para  pedagang  Bugis, Melayu, Cina, Sanggau, Sukadana, Mempawah,  dan  Sambas  ke  Pontianak (Veth,  1854:  254-255).  Letak  Pontianak yang  strategis  berada  di  muara  Sungai
Kapuas  dan  Sungai  Landak  sebagai  pintu gerbang  ke  daerah-daerah  pedalaman  di Kalimantan  Barat.  Selain  itu,  berada  di antara jalur perdagangan Selat Malaka dan merupakan  daerah  transit  perdagangan baik  dari  timur  maupun  barat  Nusantara,
terutama Singapura sebagai pusat perdagangan setelah jatuhnya Malaka.
Hubungan  antara  kota  dan  daerah- daerah  sekitar  ( city  periphery )  bagi Pontianak  dengan  Sambas,  Sukadana, Sanggau, Mempawah, Landak dan daerah- daerah  di  Kalimantan  Barat  menempatkan Pontianak  sebagai  pusat  perdagangan  dan pusat  pemerintahan  Keresidenan  Borneo
West.  Letak  Pontianak  diperkuat  oleh pendapat Charles M. Cooley bahwa dalam hubungan  lalu  lintas  perdagangan,  pusat kerajaan  yang  terletak  di  muara  atau  di pertemuan  sungai  mengalami  kemajuan  di bidang  perdagangannya  (Poesponegoro dan Notosusanto, 1984: 213).
Setelah  Pemerintah  Hindia  Belanda menanamkan pengaruh politik dan ekonominya  di  Pontianak  dan  kemudian mengikat  Sultan Pontianak dalam  hubung- an  perjanjian  tahun  1819,  1822  dan  1823 untuk menguasai Pontianak (Kartodirdjo et al. ,  1973:  209-215).  Pemerintah  Hindia Belanda  menempatkan  Pontianak  sebagai vasal dengan mendapat keuntungan melalui bea, cukai dan monopoli perdagangan,  serta  hak  politik  untuk mengatur kekuasaan Pontianak. Kegiatan perdagangan maritim mengalami  problem  ketika  munculnya kegiatan  para  bajak  laut  atau  perompak dari  orang-orang  Melayu  dan  Bugis  yang telah  bermukim  di  Pontianak  (Kartodirdjo et  al. ,  1971:  134).  Bajak  laut  disebut sebagai  orang  yang  melakukan  berbagai tindakan kekerasan di laut, tanpa mendapat wewenang dari pemerintah untuk melakukan  tindakan  perompakan  (Lapian, 2011: 163).
Kemajuan perdagangan di Pontianak menjadikan  persaingan  dagang  antara Inggris  dan  kolonial  Belanda.  Ketika masuknya  pengaruh  Inggris  tahun  1811  di Pontianak, kemudian James Brooke menduduki  Serawak  tahun  1841,  menye- babkan Pemerintah Hindia Belanda mengambil langkah-langkah untuk memperkuat  kekuasaannya  di  Pontianak (Lapian, 2012: 20-21). Pontianak  dan  hubungannya  dengan kolonial Belanda merupakan suatu
rekonstruksi  atau  penggambaran  bagai- mana  keterkaitan  institusi  politik  kolonial Belanda  dengan  perdagangan  di  Pontianak yang  mengalami  perkembangan  melalui proses sejarah.
Penulisan  ini  mencoba  menjawab permasalahan  bagaimana  hubungan  politik Pontianak  dengan  kolonial  Belanda,  dan
bagaimana  kebijakan  politik  kolonial Belanda khususnya perdagangan di Pontianak. Kajian  ini  fokus  pada  periode  masa kolonial  Belanda,  karena  merupakan  suatu masa  penting  dalam  sejarah  Indonesia. Proses ini menyebabkan terjadinya benturan  di  satu  pihak  antara  lokalisme, regionalisme,  dan  nasionalisme,  serta kolonialisme  di  pihak  lain.  Konteks  inilah yang  melandasi  untuk  menggambarkan kembali  sejarah  Pontianak  pada  masa kekuasaan  kolonial  Belanda.  Beberapa sejarawan  seperti  Sartono  Kartodirdjo (1984)  menyatakan  bahwa  pada  masa kolonial  Belanda  dan  khususnya  abad  ke- 19  merupakan  periode  pergolakan  sosial, hal  ini  dapat  dilihat  pada  disertasinya The Peasants Revolt Banten in 1888 (Pemberontakan  Petani  Banten  tahun 1888).  Selain  itu,  A.B.  Lapian  (2011) dalam  disertasinya  tentang  kawasan  laut Sulawesi abad ke-19 berjudul Orang Laut- Bajak  Laut-Raja  Laut:  Sejarah  Kawasan Laut  Sulawesi  Abad  XIX ,  menyatakan bahwa  dalam  periode  tersebut  sangat  erat kaitannya  dengan  keadaan  sekarang.  Hal itu disebabkan perluasan wilayah kekuasaan  Hindia  Belanda  erat  kaitannya dengan  kondisi  sekarang  yang  meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia  dengan  bentuk  otonominya sendiri.  Demikian  pula,  Edward  L. Poelinggomang  (2002)  dalam  disertasinya Makassar  Abad  XIX,  Studi  tentang Kebijakan Perdagangan Maritim , menyatakan  bahwa  kebijakan-kebijakan Pemerintah  Hindia  Belanda  dalam  menata perdagangan  lebih  berdasarkan    prinsip- prinsip  merkantilisme  ketimbang  ekonomi liberal.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan  metode  sejarah  yaitu  melalui beberapa tahap,
pertama adalah mengumpulkan data-data sejarah ( heuristik ),
dilakukan dengan proses menemukan sumber-sumber sejarah. Oleh karena periode penelitian  ini  mencakup  masa  kolonial
Belanda   maka sumber primer berupa arsip- arsip dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)  seperti  arsip Koloniaal  Verslag (KV),  perjanjian  atau  kontrak  dengan kolonial  Belanda,  serta  surat  kabar.  Adapun sumber  sekunder  berupa  buku-buku  hasil kajian  tentang  pelayaran  dan  perdagangan Pontianak didapatkan di perpustakaan.
Sumber-sumber  primer  yang  telah dikumpulkan  harus  dikoreksi  ulang,  sebab titik  tolak  semua  karya  sejarah  adalah mengenal penggunaan sumber primer maupun  sekunder  (Gottshalk,  1986:  35- 40). Selain  itu,  landasan  utama  metode sejarah  adalah  bagaimana  menangani  bukti- bukti  sejarah  yang  sesuai  dengan  pokok permasalahan  yang akan ditulis. Sumber itu dapat  berupa  arsip  dan  surat-surat   pribadi. Bukti-bukti ini dipelajari kemudian dipertimbangkan,  mana  yang  sesuai  dengan pokok  masalah  (Frederick  dan  Soeroto, 1984:  13-14).  Langkah  ini  dilaksanakan mengingat  bahwa  setiap  keterangan   tidak luput  dari  arti  subjektif.  Selanjutnya dilakukan  kritik  sumber  baik  otentitas  atau keabsahan  sumber  sebagai  kritik  ekstern maupun kredibilitas sumber tersebut sebagai kritik  intern  (Kuntowijoyo,  1995:  100). Kemudian  dilakukan  interpretasi  dengan merangkai, menghubungkan, dan menerang- kan  data-data  yang  ada  kaitannya  dengan permasalahan  yang  dikaji  dapat  menjadi sebuah  historiografi  (Kartodirdjo,  2014:  1- 2).

## C. HASIL DAN BAHASAN

## 1. Hubungan  Pontianak  dengan  VOC dan EIC
Inggris  mulai  menaruh  perhatian terhadap  perdagangan  di  Kalimantan  Barat, setelah  pedagang  Inggris  memberitakan tentang potensi ekonomi di wilayah tersebut. Pada  tahun  1611,  Inggris  membuka  kantor dagangnya di Sukadana. Kegiatan
perdagangan  Inggris  mendorong  VOC terlibat  dalam  perdagangan  di  Kalimantan Barat.  VOC  mengadakan  perdagangan  lada dan  intan  di  Landak.  Pontianak  menjadi perhatian  VOC  setelah  pedagang  Bugis, Melayu,  dan  Cina  melakukan  perdagangan.
Patanjala Vol. 8  No. 2 Juni  2016: 203 - 218
206
Setiap  tahunnya  pedagang  Cina  dengan menggunakan  jung  menyinggahi  Pontianak. Jung-jung  Cina  memuat  kain,  dan  ketika mengangkut  barang  dagangan,  utamanya emas (Heidhues, 2008: 37).
Posisi  perdagangan  yang  dikuasai
Sultan  Pontianak,  Syarif  Abdurrahman membawa perkembangan politik dan ekonomi  bagi  Pontianak.  Bea  dan    cukai yang dipungut Pangeran Laksamana sebagai  syahbandar  merupakan  pendapatan ( revenuen )  yang  besar,  sehingga  secara ekonomis membawa kemajuan Pontianak.
Kemajuan  perdagangan  Pontianak mendorong  Sultan  Syarif  Abdurrahman melakukan  ekspansi  terutama  menguasai Sanggau. Pada 26 Maret 1778,  atas bantuan VOC, Pontianak berhasil menguasai Sanggau. Hubungan Pontianak dengan VOC semakin  kuat  setelah  Gubernur  Jenderal
VOC,  Reinier  de  Klerk  mengutus  Willem Adrian  Palm  untuk  melakukan  hubungan perdagangan  dan  keamanan  dengan  Sultan Pontianak,  sekaligus  Palm  diangkat  sebagai perwakilan  VOC  di  Pontianak.  (Veth, 1854:260).
Pada 5 Juli 1779, VOC mengajukan kontrak  pertama  kali  kepada  Sultan  Syarif Abdurrahman.  Kontrak  memuat  kepen- tingan  VOC  dengan  mengatur  dan  meng- ikat  kerajaan  melalui  setiap  pengangkatan sultan  dan  pembesar kerajaan lainnya  harus sepengetahuannya.  Sultan  tidak  diharuskan lagi  menarik  pajak,  baik  ekspor  maupun impor,  hak  monopoli  atas  harga-harga komoditas  perdagangan  ditentukan  oleh VOC,  serta  para  pedagang  Pontianak  dan Sanggau  harus  memiliki  pas  atau  surat  izin berdagang.  Begitu  pula  para  pendatang Jawa,  Melayu,  Bali,  Bugis,  dan  Cina  yang ingin  menetap  di  Pontianak  dan  Sanggau harus  sepengetahuan  VOC  (Borneo-West 16/26, 5 Juli 1779; Veth, 1854: 260-262).
Campur  tangan  VOC  dalam  urusan intern kerajaan membawa Pontianak terlibat  dalam  pertikaian  politik  dan ekonomi  antarkerajaan.  Pada  tahun  1784, Sultan  Pontianak,  Syarif  Abdurrahman berusaha  menaklukkan  Mempawah  dan meminta  bantuan  kepada  VOC.  Hal  ini
disebabkan  Mempawah  dianggap  sebagai salah  satu  faktor  penghalang  kemajuan perdagangan  di  Pontianak.  Begitu  pula konflik antara Pontianak dengan  Sukadana yang  disebabkan  mengalirnya  komoditas perdagangan  dari  daerah  hulu  Sungai Kapuas ke Sukadana, sehingga pemasukan bea  dan  cukai  semakin  berkurang  di Pontianak (Kartodirdjo, 1993: 284-285).
Permintaaan Sultan Pontianak kemudian  disetujui  Residen  Pontianak  J.J Klagman. Langkah pertama adalah menye- rang  Sukadana.  Kepentingan  VOC  ikut menyerang Sukadana, karena Sultan Sukadana tidak mengakui supremasi VOC, dan  juga  adanya  intervensi  VOC  untuk menguasai  perdagangan  Sukadana  dari kekuasaan Inggris. VOC kemudian mengirim  armadanya  bersama  pasukan Pontianak  dipimpin  Syarif  Kasim  (putra sulung  Sultan  Pontianak)  menyerang Sukadana.  Pada  tahun  1786,  Pontianak bersama  VOC  berhasil  menaklukkan Sukadana. Sultan Sukadana, Ahmad Kaharudin  bersama  kerabat  kerajaan  dan para  pengikutnya  berhasil  melarikan  diri, sehingga  Sukadana  jatuh  dalam  kekuasaan Pontianak  (Veth,  1854:  273-274).  Sultan dan kerabat Kerajaan Sukadana mengungsi ke  daerah  Kayung  Matan  (Kartodirdjo,
1993: 286). Setelah jatuhnya kekuasaan Sukadana,  mendorong  kembali  Sultan Pontianak  menaklukkan  Mempawah.  Pada tahun  1787,  pasukan  Pontianak  dipimpin Syarif  Kasim  dan  dukungan  tiga  armada laut VOC dari Batavia menyerang Mempawah  dan  berhasil  ditaklukkan. Syarif  Kasim  kemudian  diangkat  sebagai Panembahan  Mempawah  dengan  daerah bawahan VOC (Veth, 1854: 274-277).
VOC  mulai  menegaskan  pengaruh- nya  terhadap  Pontianak  karena  jaringan perdagangan  yang  telah  dilakukan  Sultan Pontianak.  Pontianak  menjadi  tempat persinggahan  pedagang  untuk  mengangkut emas,  lada,  dan  intan.  Beberapa  pedagang di antaranya dari Bugis, Melayu, dan Cina telah  bermukim  di  Pontianak.  Mereka menetap di daerah pesisir pantai dan muara
sungai.  Sebagian  besar  pedagang  bermu- kim  di  sepanjang  Sungai  Kapuas,  Sungai Landak,  dan  daerah  pesisir  pantai  sebagai kawasan perdagangan (Veth, 1854: xxxi).
Hubungan  Pontianak  dengan  VOC telah  membawa  keuntungan  bagi  VOC, secara  perlahan  menggeser  otoritas  Sultan Pontianak  dengan  memeroleh  kekuasaan politik  dan  penghasilan  dari  upeti  serta laba  perdagangan.  Pada  tahun  1799,  VOC mengalami  kebangkrutan  akibat  korupsi yang  berdampak  pada  krisis  keuangannya. Pada  tahun  1811, East  India  Company (EIC)  atau  Kompeni  Dagang  Inggris menggantikan VOC di Pontianak.
Sebelumnya,  pada  tahun  1808,  J. Burn  seorang  kapten  kapal  dan  pedagang Inggris  menetap  di  Pontianak.  Burn menjelaskan lebih lengkap tentang keadaan Pontianak dan daerah sekitarnya. Wilayah- nya  penuh  dengan  kekayaan  alam,  dan semuanya  terdapat  emas.  Sejumlah  besar emas dikelola oleh koloni  orang  Cina, dan setiap  tahunnya  diekspor  sekitar  setengah juta  sterling.  Laporan  J.  Burn  menarik Thomas  Stamford  Raffles  menguasai Pontianak.  Kemudian  Raffles  mengirim surat  kepada  Sultan  Pontianak,  Syarif Kasim untuk memberikan informasi mengenai    keadaan  di  Borneo  Barat (Heidhues, 2008:36).
Munculnya  bajak  laut  dipimpin
Pangeran  Anom  dan  Ilanun  Abdul  Rasyid menyebabkan  perdagangan  mengalami penurunan  di  Pontianak.  Mereka  sering merompak  kapal-kapal  yang  masuk  ke Pontianak.  Pada  14  Februari  1811,  Sultan Syarif  Kasim  menyurati  Raffles  dan meminta  bantuan  untuk  mengatasi  bajak laut  tersebut.  Raffles  mengirim  armada lautnya ke Pontianak dan berhasil menumpas  para  bajak  laut.  Setelah  itu Pontianak  mulai  aman  dan  perdagangan kembali stabil. Tindakan Raffles membantu Sultan Pontianak untuk menanamkan  pengaruhnya  dan  kepen- tingan perdagangan. Selain itu mengaman- kan pedagang Inggris yang sering mengalami  perompakan  di  Pontianak (Gallop et al ., 1991: 132-134).
Pada  tahun  1816,  terjadi  pergolakan kongsi-kongsi Cina yang menguasai tambang-tambang emas di wilayah
Pontianak.  Kongsi-kongsi  Cina  menolak diterapkannya  penarikan  bea  dan  cukai ekspor  terutama  emas.  Hal  ini  disebabkan produksi  tambang-tambang  emas  yang dikuasainya  mulai  menurun  (Ricklefs, 2009:  306).  Dalam  menghadapi  perma- salahan  kongsi Cina,  terjadi pula peralihan kekuasaan  antara  E I C   kepada  Pemerintah Hindia Belanda di Batavia.

## 2. Kebijakan  Politik  dan  Perdagangan Kolonial Belanda
Setelah  kolonial  Hindia  Belanda kembali  berkuasa  di  Nusantara,  langkah- langkah yang diterapkan adalah merekstrukturisasi  hubungannya  dengan penguasa lokal. Di Pontianak, pada 21 Juli 1818  berlangsung  periode  baru  dalam hubungan  Pontianak  dengan  kolonial Belanda.  Kolonial  Belanda  mulai  mendiri- kan kantor dan tangsi permanen, kemudian menyatakan  kekuasaannya  di  Pontianak (Heidhues, 2008: 35).
Awal  abad  ke-19,  Pontianak  menjadi pintu gerbang bagi para pedagang pribumi, Eropa  dan  Cina.  Aktivitas  pedagang  Cina berhubungan dengan  usaha  kongsi-kongsi Cina  di  Mandor  dan  Monterado.  Setiap tahunnya  lebih  dari  15  jung  Cina  ke Pontianak.  Jung  Cina  umumnya  mengang- kut buruh-buruh  pertambangan  yang ditempatkan  pada  kongsi  Lanfang  di Mandor.  Mereka  juga  membawa  berbagai komoditas  barang  dari  Cina.  Jung-jung Cina  setelah  berlabuh  beberapa  bulan  di Pontianak,  kembali  berlayar  ke  Cina dengan  memuat  sejumlah  besar  emas. Selain  dari  Cina,  terdapat  dari  Siam dengan  jumlah  yang  kecil  (Heidhues, 2008: 61).
Peraturan  cukai  bagi  orang  Cina bersama  jung  yang  masuk  ke  pelabuhan Pontianak membayar pajak imigrasi sebesar  satu  gulden  per  orang,  sedangkan orang  Cina  yang  kembali  ke  Negeri  Cina harus  membayar  pajak  keluar  sebesar  lima belas gulden (Heidhues, 2008: 62).
Patanjala Vol. 8  No. 2 Juni  2016: 203 - 218 208 Usaha kongsi Cina sebagai penghasil  emas  dan  lada  mendorong kolonial  Belanda  untuk  menguasainya. Kolonial  Belanda  memerintahkan  kepada kongsi-kongsi Cina untuk mengakui kekuasaannya. Namun, kongsi-kongsi Cina menolak  dan  tidak  mengakui  kekuasaan kolonial Belanda di Pontianak (Kartodirdjo et al. , 1971: 134). Penangkapan orang-orang Cina akibat penyelundupan candu menimbulkan kemarahan  kongsi  Langfang  di  Mandor. Pada  akhir  tahun  1819,  kongsi  Lanfang  di
Mandor  menyerang  tangsi  militer  kolonial Belanda  di  Pontianak.  Namun,  penye- rangan  kongsi  Lanfang  kemudian  berhasil ditumpas  oleh    militer  kolonial  Belanda (Veth,  1856:  80-81;  Alqadrie,  dkk.,  1984: 71-72).  Peristiwa  penyerangan  kongsi Lanfang  membawa  dampak  bagi  perda- gangan  karena  hanya  sedikit  kapal  dagang berlabuh di Pontianak (Veth, 1856: 428).
Dampak pemberontakan kongsi
Lanfan g di Mandor menyebabkan kolonial Belanda mengambil kebijakan untuk membubarkan  perkongsian Langfang, serta menempatkan  seluruh  wilayahnya  di  bawah kekuasaan kolonial Belanda. Setelah dihapuskannya  kongsi  Cina  mengakibatkan orang-orang Cina kehilangan tempat berpijak.  Mereka  memilih  migrasi  ke Pontianak  untuk  membuka  perdagangan (Vleming, 1926: 257). Pada  12  Januari  1819,  Pemerintah Hindia Belanda diwakili Komisaris Nahuys mengajukan  perjanjian  kepada Sultan  Pontianak,  di  antaranya  kekuasaan atas  kerajaan  dilaksanakan  oleh  Sultan
Pontianak  bersama  kolonial  Belanda;  dan semua  penghasilan  dari  Pontianak  dibagi rata  antara  Sultan  Pontianak  dengan kolonial Belanda. Penghasilan pajak ekspor-impor  penjualan  candu,  monopoli perdagangan  garam,  dan  pajak  orang  Cina dikuasai oleh kolonial Belanda (Kartodirdjo et  al. ,  1973:  209;  Alqadrie et al. , 1984: 37- 39).
Kesepakatan perjanjian bagi kolonial Belanda dianggap sebagai
legitimasi  politiknya  untuk  mengatur
Kerajaan Pontianak dan orang-orang Cina, serta  monopoli  perdagangan  garam  dan candu di Pontianak. Pada  tahun  1819,  Pangeran  Syarif Usman dinobatkan menjadi Sultan Pontianak.  Peralihan  kekuasaan  kerajaan merupakan  jalan  bagi  kolonial  Belanda untuk  memperkecil  kekuasaan  Sultan Pontianak. Pada 16 Agustus 1819, kolonial Belanda  kembali  mengajukan  perjanjian dengan Sultan Pontianak. Perjanjian memuat  bahwa  kolonial  Belanda  berhak menentukan  calon  sultan  dan  para  pem- besar  kerajaan  (Pasal  1).  Pemasukan  dari penyewa  tanah,  pajak,  pajak  perorangan, emas, intan, cukai barang ekspor,
penjualan  candu,  pegadaian, dan monopoli garam  dikuasai  oleh  kolonial  Belanda (Pasal  6,  7).  Pada  pasal  12,  Sultan Pontianak menyerahkan kewenangan orang-orang  Cina  dan  Eropa  kepada kolonial Belanda (Kartodirdjo et  al .,  1973: 209-213).
Gambar 1. Sultan Pontianak bersama Residen dan Assiten Residen Pontianak menghadiri perayaan ulang tahun Kerajaan Pontianak. Sumber: “Nomor Soeltan Pontianak”, Panji Pustaka , No. 15 Tahun IV, 23 Februari 1926.
Kekuasaan  Sultan  Pontianak  sema- kin  dibatasi,  dan  berlakunya  peraturan pajak  ( belasting )  yang  dibebankan  pendu- duk  dan  penyerahan  wajib  ( verplichte leveranties ) pajak per kepala menyebabkan kehidupan  penduduk  semakin  terbebani. Sultan  Pontianak  tidak  pernah  menarik pajak  kepada  penduduk,  namun  adanya perjanjian  tersebut  mengakibatkan  pendu- duk  harus  menyetor  pajaknya  kepada petugas  pajak  ( collector )  bagi  penduduk disebutnya “tukang cukai”.
Walaupun orang-orang Cina berada di bawah  kekuasaan  kolonial  Belanda,  tetapi pedagang  Cina  menguasai  perdagangan emas.  Pada  tahun  1822,  produksi  tambang emas hampir semuanya diangkut ke Negeri Cina.  Sisanya  dalam  jumlah  terbatas dibawa  para  pedagang  Inggris  melalui barter  dengan  candu,  tekstil,  dan  besi. Produksi  emas  juga  diangkut  ke  Jawa melalui  pengangkutan  perahu  Bugis  dan dijual tunai atau ditukarkan dengan minyak, tembakau,  dan  pakaian  (Heidhues,  2008:
35). Monopoli perdagangan yang diterapkan  kolonial  Belanda  disebabkan persaingan  dagangnya  dengan  Inggris. Kebijakan  kolonial  Belanda  membawa dampak  bagi  perdagangan  Inggris  yang mengalami  penurunan,  terutama  melalui publikasi  14 Februari  1824 tentang pelabuhan bebas. Kebijakan kolonial Belanda  bertujuan  untuk  mengimbangi kekuatan Inggris yang menguasai Singapura  dan  berkembang  sebagai  pela- buhan  bebas  tahun  1819  (Polinggomang,
2002: 60-61).
Pontianak  sebagai  pusat  kegiatan perdagangan  terutama  keluar  masuknya barang  dagangan  dilengkapi fasilitas perdagangan, di antaranya terdapat gudang- gudang  berfungsi  tempat  penyimpanan barang ( pakhuis ). Dalam laporan  keuangan Sultan  Pontianak,  10  Juni  1820  tercantum bahwa Pangeran Bendahara  Syarif Ahmad, telah  menerima  tarif  pajak  sebanyak  60 gudang dan  setiap  gudangnya  dipungut  50 ringgit.  Jumlah  penghasilan  pajak  sewa gudang  sebesar  3.000  ringgit  diserahkan kepada  Sultan  Pontianak  atas  perintah Pemerintah  Hindia  Belanda  ( Besluit 18 Nopember 1820, No.19). Kebijakan tersebut diambil Pemerintah Hindia Belanda  agar  Pontianak  dapat  bersaing dengan  Singapura. Pada 16 Desember 1822, Pemerintah Hindia  Belanda  kembali  mengikat  Sultan
Pontianak  melalui  perjanjian  antara  lain Sultan  Pontianak  tidak  lagi  mendapatkan sebagian  dari  penghasilan  pajak  dan  bea cukai  di  pelabuhan,  tetapi  hanya  diberikan
tunjangan f 42.000  setiap  tahunnya  (Pasal 1).  Pada  pasal  4,  Sultan  Pontianak diharuskan memerintahkan penduduk untuk  menanam  kopi,  lada,  kapas,  dan produksi  komoditas  perdagangan  lainnya (Kartodirdjo et al. , 1973: 213-214).
Perjanjian  tersebut  menggambarkan kolonial  Belanda  hanya  perhatian  pada pemasukan pajak, bea, dan cukai. Kewenangan  Sultan  Pontianak  bersama kolonial  Belanda  atas  pemasukan  pajak dan  bea  dan  cukai  dibagi  sama  rata, kemudian  diganti  oleh  kolonial  Belanda yang  hanya    membayar  kesetiaan  Sultan Pontianak dengan pembayaran yang memadai dari hasil pajak yang dikumpulkan dari orang-orang Cina.
Sebagai  imbalannya  Sultan  Pontianak mendapat  penghasilan  sebesar f 42.000 setiap tahunnya. Pemerintah Hindia Belanda telah memeroleh kekuasaan untuk memungut cukai atas ekspor-impor, memberlakukan  pajak  kepala  bagi  orang Cina, menguasai hak-hak monopoli penjualan  ( pacht ),  terutama  candu  dan monopoli garam (Heidhues, 2008: 68).
Suasana  perdagangan  di  Pontianak mengalami  kemerosotan  akibat  penutupan kongsi  Lanfang,  dan  pergolakan  antara kongsi-kongsi  Cina,  sehingga  pelabuhan
Pontianak tidak banyak mendapat pemasukan  bea  dan  cukai  dari  kapal dagang.  Pada  tahun  1823,  kapal-kapal yang berlabuh di Pontianak mulai kembali normal (Veth, 1856: 428).
Demikian pula usaha Sultan Pontianak  untuk  meningkatkan  kembali perdagangan di Pontianak dilakukan dengan  mengirim  surat  tanggal 17 Januari 1826  kepada  Gubernur  Jenderal,  Baron  van Capellen  di  Batavia.  Sultan  Pontianak melaporkan  masalah  orang-orang  Cina  di Mandor, dan meminta bantuan van Capellen untuk  membuka  kembali  kongsi-kongsi Cina  di  Mandor  (Gallop et  al .,  1991:134). Tujuan Sultan Pontianak agar kongsi-kongsi Cina dapat kembali menghasilkan emas dan lada,  sehingga  komoditas  tersebut  dapat mengalir ke Pontianak.
Patanjala Vol. 8  No. 2 Juni  2016: 203 - 218 210
Pada  tahun  1828,  penjualan  temba- kau Jawa dan Cina menghasilkan keuntungan f 3.384  melalui  pemungutan cukai f 1 per keranjang tembakau Jawa, f 5 per  pikul  tembakau  Cina  yang  dibuat  di Jawa,  dan f 8  per  pikul  tembakau  Cina murni.  Selama  tahun  1828  sekitar f 9.098,98  disetorkan  kepada  kas  kolonial Belanda (Veth, 1871: 15-16).
Hasil  cukai  ekspor-impor  selama tahun  1828 berjumlah f 42.333,41. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.  Faktor  ini  disebabkan  adanya larangan bagi pengangkutan candu di mana setiap  petinya  dapat  menghasilkan  pema- sukan  cukai  bagi  kolonial  Belanda  (Veth, 1871:17).
Pada tahun 1833, Pemerintah Hindia Belanda mengalami krisis keuangan, akibat penghasilan  yang  diterima  di  Kalimantan Barat  tidak  seimbang  dengan  biaya  yang dikeluarkan.  Pemerintah  Hindia  Belanda melalui  Komisaris  Kalimantan,  Francis mengambil kebijakan untuk menyelesaikan krisis  keuangannya  dengan  mengeluarkan Resolusi 18 Februari 1833 No. 39. Resolusi ini  memuat  6  pasal  yang  tujuannya  agar membatasi  pengeluaran  anggaran  belanja. Mulai  1  Juni  1834,  Pemerintah  Hindia Belanda  hanya  menempatkan  pos-pos militernya di Pontianak dan Sambas, di luar dari  kedua  kota  tersebut  cukup  didirikan pos-pos kecil (Veth, 1856: 135-136).
Pemerintah  Hindia  Belanda  juga mengeluarkan  peraturan  tentang  kebijakan tarif  ekspor-impor  pedagang  pribumi  dan asing di Pontianak. Setiap kapal wankang Cina  dari  Kanton  berkapasitas muatan  besar  dipungut  pajak  2.070 ropijen .  Kapal  jung  Cina  berkapasitas muatan  kecil  dipungut  1.270 ropijen ,  dan kapal  jung  dari  Siam  dipungut  800
ropijen . Selain itu, untuk barang komoditas dari Nusantara dibawa pedagang  pribumi  ke  Pontianak  dikenai pajak  impor  berdasarkan  nilai  barang. Barang  candu  setiap  1  peti  berisi  40
(bentuknya  sebesar  bola)  dipungut  pajak 100 ropijen ,  1  pikul  timah/besi  pajak  2 ropijen ,  1  pikul  lada  pajak  4 ropijen ,  1
pikul  gambir  pajak  1 ropijen ,  1  pikul kapas/lumut  laut  pajak  ½ ropijen ,  100 potong  rotan  hutan  pajak  1 ropijen ,  1 kati  sarang  burung  putih  jenis  terbaik pajak  2 ropijen ,  1  pikul  sarang  burung hitam  pajak  20 ropijen ,  1  pikul  jenis  kayu gaharu pajak 30 ropijen , 1 pikul gula putih pajak  1 ropijen ,  dan  1  pikul  gula  jawa  ½ ropijen .  Untuk  komoditas  cengkeh,  pala, bunga  pala,  dan  kayu  manis  dipungut  6 pet ,  kain  Jawa  dan  benang  kain  Jawa  4 pet ,  sedangkan  semua  komoditas  Eropa tanpa membedakan jenis barang 6 pet , dan jenis  komoditas  yang  tidak  disebutkan  di atas  dipungut  6 pet .  Komoditas  yang dibebaskan  pajaknya  adalah  garam,  intan, emas,  dan  perak.  Penghasilan  keseluruhan tarif  impor  dari  pedagang  setiap  tahunnya dibagi antara Sultan Pontianak  dan
Pemerintah  Hindia  Belanda  (Veth,  1856:
43).
Kegiatan  pedagang  Inggris  telah lama  melakukan  hubungan  dagang  dengan Pontianak.  Komoditas  wol  dan  kain  yang dipasarkan pedagang Inggris sangat diminati  di  pasaran  Pontianak.  Kolonial Belanda  mengambil  tindakan  untuk membatasi  produk  Inggris  dari  Singapura masuk  ke  Pontianak.  Kemudian  dikeluar- kan  kebijakan  Resolusi  18  Februari  1833 tentang  tarif  ekspor-impor  tinggi  bagi komoditas  wol,  dan  jenis  kain  lainnya. Setelah  diberlakukannya  Resolusi  terse- but,  para  pedagang  Inggris  mulai  jarang berdagang    di  Pontianak.  Hasilnya  barang dagang  wol  dan  kain  mulai  langka  di Pontianak,  kondisi  ini  juga  dialami  hampir di seluruh Nusantara. Dalam usaha mengatasi  kelangkaan  wol  dan  kain, Gubernur  Jenderal  Joan  Chretian  Baud mengeluarkan  Resolusi 14  Nopember  1834 tentang  pembangunan  pabrik  tekstil  di Batavia,  Semarang,  dan  Surabaya.
Pada  tahun  1850,  terjadi  perang kongsi-kongsi  Cina  di  Monterado.  Perang kongsi  ini  membawa  dampak  penuh kesengsaraan bagi orang-orang Cina. Sebagian besar orang-orang Cina mengungsi ke  Pontianak,  sehingga  sejak  saat  itu penduduk Pontianak mulai menaruh
perhatian  terhadap  orang  Cina  dan  adat istiadatnya.  Kemudian  kolonial  Belanda mengambil  kebijakan  dengan  membubarkan seluruh  perkongsian  Cina,  serta  menempat- kan seluruh  wilayahnya di bawah kekuasaan kolonial Belanda (Heidhues, 2008: 83-88).
Sebelum  terjadi  perang  kongsi  Cina, jalur  perdagangan  Pontianak  –  Sambas  – Singapura  merupakan  jalur  yang  paling banyak  diminati  pedagang.  Sebagian  besar para pedagang mengangkut  komoditas emas dan  lada  dipasarkan  ke  Singapura  dan
Batavia.  Setelah  penutupan  kongsi-kongsi Cina  oleh  kolonial  Belanda  membawa dampak menurunnya perdagangan di Pontianak, Sambas, dan Singapura (Heidhues, 2008: 37). Penutupan  kongsi-kongsi  Cina  juga membawa  dampak  bagi  para  imigran  dari Negeri  Cina  dilarang  masuk  ke  wilayah Kalimantan  Barat.  Tahun  1856,  kebijakan baru dikeluarkan kolonial Belanda mengizinkan  masuknya  imigran  Cina  dalam jumlah  terbatas.  Kolonial  Belanda  mulai menyadari  bahwa  para  imigran  Cina mempunyai  pengaruh  positif  bukan  saja kepada  orang  Dayak  mengajarkan  sistem pertanian  yang  baik,  tetapi  juga  orang  Cina berdagang  secara  lebih  adil,  daripada  yang dilakukan oleh para pedagang Melayu, Bugis, dan  Arab.  Pada  awal  tahun  1856  dan  Maret 1857,  terdapat  imigran  Cina  yang  datang  ke Pontianak  sejumlah  169  jiwa.  Tahun  1858, yang  datang  123  imigran  Cina,  dan  hampir semuanya  memilih  bermukim  di  Pontianak (Heidhues, 2008: 135).
Pada  akhir  abad  ke-19,  kegiatan perdagangan Pontianak mengalami kemajuan setelah  berbagai  komoditas  perdagangan seperti  emas,  intan,  kopra,  karet,  lada,  dan sarang  burung    didatangkan  dari  daerah- daerah  pedalaman  atau  hulu.  Dinamisnya perdagangan Pontianak menarik para pedagang bukan hanya singgah di pelabuhan, tetapi juga menetap dan mengembangkannya menjadi perkampungan.
Gambar 2. Perkampungan pedagang, 1935 Sumber: KITLV-174776. Sultan Pontianak menetapkan wilayah tersendiri bagi para pedagang untuk mendirikan permukiman. Sebagaimana dijelaskan  Veth  (1854:  17)  bahwa  para pedagang  mendirikan permukiman di  sekitar Sungai Kapuas dan sepanjang Sungai Kapuas Kecil  yang  letaknya  paralel  sebelah  timur Keraton  Kadriah  sebagai  pusat  kerajaan. Tidak  mengherankan  di  Pontianak  banyak dijumpai  perkampungan  pedagang  yang sesuai nama daerah asalnya, seperti Kampung Bugis, Tambelan, Banjar, Serasan, Sampit, Bangka, Belitung, Kuantan, Kamboja, Saigon, dan Bansir. Dampak  dari  berbagai  perkampungan pedagang  telah  memberi  nuansa  berkem- bangnya  kehidupan  sosial  yang  lebih  multi- kultur. Sebagai gambaran, penduduk Pontianak  berjumlah  20.989  jiwa,  di antaranya  233  orang  Eropa,  7.085  adalah orang  Cina,  dan  212  adalah  orang  Arab (Cabaton,  2015:  362).  Begitu  pula  tahun 1826, banyak orang Bugis datang bermukim untuk  berdagang.  Mereka  menunjukkan sikap yang patuh terhadap pungutan pajak- pajak.  Mereka  tidak  peduli  dan  mengang- gapnya  sebagai  uang  muka  yang  dapat mereka  peroleh  dari  keuntungan  perda- gangannya  dengan  orang-orang  Cina  dan penduduk pedalaman (Veth, 1871: 18-19).
Komposisi penduduk Pontianak yang heterogen kemudian menjadi dinamis dalam  kemajuan  dan  perluasan  Pontianak. Demikian  pula  jaringan  perdagangan
Pontianak  dengan  daerah-daerah  sekitar- nya  di  Kalimantan  Barat,  seperti  Sambas, Mempawah,  Landak,  Sanggau,  Kubu,
Patanjala Vol. 8  No. 2 Juni  2016: 203 - 218 212
Sintang  Matan,  dan  Sukadana  telah menempatkan  Pontianak  sebagai  pusat perdagangan  dan  pemerintahan  Residen Kalimantan Barat.

## 3. Kebijakan Pelayaran Niaga
Peraturan perdagangan sangat menentukan  kebijakan  Pemerintah  Hindia Belanda,  dalam  usahanya  untuk  menyukses- kan  eksploitasi,  persaingan  dagang  dengan
Inggris,  dan  kemajuan  perdagangan  dan pelabuhan Singapura.
Pemerintah  Hindia  Belanda  menyadari Singapura  dapat  mengancam  stabilitas  politik dan  ekonomi  kekuasaannya.  Pemerintah Hindia Belanda membuka beberapa pelabuhan untuk  perdagangan  internasional  dan  pela- buhan  bebas.  Pelabuhan  Pontianak  mulai dibangun  pada  tahun  1825,  untuk  mencegah mengalirnya  komoditas  perdagangan  yang diangkut ke Singapura.
Kesuksesan  Singapura  tidak  hanya memicu Pemerintah Hindia Belanda membuka pelayaran  internasional,  tapi  juga  pelabuhan bebas. Pada 1 Januari 1834, Pemerintah Hindia Belanda  membuka  pelabuhan  bebas  bagi Pontianak  untuk  dapat  bersaing  dengan Singapura (Dick, 1988: 406-407). Perdagangan di  pelabuhan  tidak  dikenakan  bea  cukai, kecuali  bea  pelabuhan  (Kartodirdjo et  al., 1971: 38). Pelabuhan Pontianak kembali dikunjungi  para  pedagang,  namun  setelah kolonial  Belanda  menerapkan  peraturan pelayaran niaga yang  ketat, serta pajak  ekspor dan  impor  yang  tinggi  mengakibatkan pelabuhan  Pontianak  hanya  sekadar  sebagai pos-pos  depan  saja.  Kebijakan  pelabuhan bebas  tidak  bertujuan  untuk  menjadikan Pontianak sebagai pesaing Singapura, melainkan  upaya  untuk  menyelamatkan kepentingan politiknya.
Setelah  Inggris  memperluas  pengaruh politiknya  di  Brunei  dan  Serawak,  James Brooke  diangkat  menjadi  Gubernur  Serawak oleh  Sultan  Brunei  pada  tahun  1841. Kemudian  tahun  1845,  Pemerintah  Inggris  di Singapura mengesahkan James Brooke sebagai wakil  pemerintahannya  di  Kalimantan  Utara. Kondisi  ini  menyebabkan  kolonial  Belanda
semakin memperkuat kekuasaannya di
Pontianak  agar  dapat  mencegah  masuknya pengaruh  Eropa  di  Pontianak  (Kartodirdjo et al. , 1973: 162-165).
Pada  tahun  1849,  kolonial  Belanda mengganti  sebutan  Keresidenan  Pantai  Barat Borneo  dengan  ibu  kota  Pontianak  menjadi Keresidenan  Borneo  Barat  ( wester-afdeeling van  Borneo )  untuk  menunjukkan  bahwa kekuasaan kolonial Belanda tidak terbatas pada wilayah pantai saja, walaupun pejabat kolonial Belanda  sangat  jarang  masuk  ke  daerah pedalaman Pontianak (Lapian, 2012: 21).
Setelah  tiga  belas  tahun  kebijakan pelabuhan  bebas  diberlakukan,  Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Surat Keputusan  Gubernur  Jenderal  No.  32  tanggal 27  April  1847  tentang  peraturan  pelaksanaan pendataan kapal dan perahu yang berlabuh dan bertolak di pelabuhan, batas wilayah pelabuhan, kegiatan ekspor-impor, dan pelayaran niaga (Poelinggomang, 2002: 79).
Pemerintah Hindia Belanda mengeluar- kan  kebijakan  bagi  jenis  kapal  atau  perahu layar  pedagang  pribumi  diwajibkan  untuk memiliki dokumen surat izin berlayar tahunan ( jaarpas ).  Kebijakan  ini  bertujuan  untuk mengontrol  pelayaran  pribumi  dan  mencegah tindakan  perompakan  terhadap  kapal-kapal Belanda dan Eropa (Sulistiyono, 2012: 103).
Wangkang-wangkang Cina  menjadi pasar yang menguntungkan atas barang-barang yang dibawa dan kembali mengangkut muatan penuh, wankang menjadi dasar perdagangan di Pontianak.  Perdagangan  mengalami  kemajuan setelah  perahu-perahu  dari  Brunei  kembali mengangkut  kamper,  sarang  burung,  dan barang-barang  lain  yang  disukai  oleh  orang Cina (Veth, 1871: 19).
Dibukanya  Pontianak  sebagai  pela- buhan  bebas  menarik  para  pedagang  pribumi dan  asing  keluar  masuk  pelabuhan  Pontianak. Hubungan  perdagangan  antara  Pontianak  dan Sambas,  pada  tahun  1843  tercatat  32  kapal yang  masuk  dari  Sambas  dengan  muatan  592 ton,  dan  keluar  menuju  Sambas  tercatat  47 kapal  dengan  muatan  530  ton.  Tahun  1847 terjadi peningkatan sebanyak 39 kapal dengan muatan  364  ton  yang  masuk,  dan  keluar tercatat  33  kapal  dengan  muatan  386  ton.
Tahun  1850  terjadi  peningkatan  kapal  masuk dan  muatan  dengan  jumlah  69  kapal  dan memuat 925 ton, dan keluar sebanyak 59 kapal dan memuat 485 ton (Veth, 1854: 30).
Demikian  pula  kapal  dari  Sukadana yang berlabuh di Pontianak tahun 1843 tercatat 9  kapal  dengan  muatan  31  ton,  dan  keluar menuju  Sukadana  tercatat  8  kapal  dengan muatan 21 ton. Tahun 1847 terjadi peningkatan berjumlah  25  kapal  dengan  muatan  139  ton, keluar sebanyak 18 kapal dengan muatan 103 ton.  Tahun  1850  terjadi  peningkatan  dengan jumlah  31  kapal  dan  memuat  92  ton,  dan keluar berjumlah 15 kapal dan memuat 28 ton barang (Veth, 1854: 94).
Kapal asing yang berlabuh di pelabuhan Pontianak tahun 1843 tercatat 16 kapal dengan muatan  1.561,5  ton,  dan  keluar  tercatat  19 kapal dengan muatan 1.888,5  ton. Tahun 1847 terjadi  peningkatan  dengan  24  kapal  memuat 2.125 ton, dan keluar tercatat 20 kapal memuat 2.038,5 ton. Tahun 1850 tercatat 16 kapal dan memuat 1. 580 ton dan keluar tercatat 18 kapal dan memuat 1.624 ton (Veth, 1854: 20).
Keluar  masuknya  kapal  pedagang pribumi  dan  asing  memberi  kontribusi  bagi pemasukan  pajak  ekspor-impor  melalui  tarif barang dan tarif pajak mengalami pasang surut. Tahun  1843  jumlah  pajak  ekspor-impor sebesar f 1.118.568,  tahun  1844  mengalami peningkatan  sebesar f 1.279.820,  tahun  1845 mengalami  penurunan  sebesar f 1.148.086, dan    mengalami    peningkatan  tahun  1846 sebesar f 1.669.730, dan  tahun  1847  sebesar f 2.041.046 (Veth, 1854: 20-21).
Gambar 3. Bongkar muat barang di pelabuhan Pontianak, 1915.
Sumber: KITLV-75665.
Hegemoni  politik  Pemerintah  Hindia Belanda    menjadi  dasar  yang  kokoh  dalam mempertahankan monopoli perdagangan. Keuntungan  perdagangan  dihasilkan  melalui
pemungutan  pajak  ekspor-impor.  Kegiatan perdagangan  menjadi  lebih  terbuka  setelah tahun 1850 dikeluarkan Undang-Undang Tarif merevisi  perbedaan  pajak  impor.  Penarikan pajak  bagi  pedagang  Belanda  dibebankan cukai  6%,  sedangkan  Inggris  dan  pedagang asing  lainnya  ditarik  cukai  12%  (Veth,  1856: 543-544).
Pada  tahun  1857,  pelayaran  niaga Pontianak mendapat perhatian kolonial
Belanda  dengan  menambah  jalur  pelayaran sekali sebulan yaitu jalur Batavia – Pontianak – Sambas  (Polinggomang,  2002:  164-165). Penambahan  jalur  pelayaran  baru  disebabkan meningkatnya  perhatian  pedagang  Inggris  di Kalimantan Barat.
Pada  tahun  1860,  Pemerintah  Hindia Belanda  melalui Cores  de  Vries atau Stoompaketvaart membuka  jalur  pelayaran Makassar  –  Banjarmasin  –  Pontianak  – Sambas  setelah  mendapat  subsidi.  Pada  tahun 1860-1865 Cores  de  Vries membuka  jalur barat  Singapura  –  Batavia  –  Pontianak  – Sambas, sedangkan jalur timur melalui Banda –  Makassar  –  Banjarmasin  –  Surabaya  – Semarang  –  Batavia  –  Pontianak  –  Sambas (Polinggomang, 2002: 113,126).
Kegiatan perdagangan mengalami kemajuan  setelah  Inggris  juga  mendirikan perusahaan  pelayaran  berbendera  Belanda, yaitu Nederlandsch-Indische Stoomboot Maatschappij (NISM).  Perusahaan  NISM disewa  Pemerintah  Hindia  sejak  tahun  1865 sampai 1890.
Jalur  pelayaran  Pontianak  mengikuti jalur  yang  telah  dilakukan Cores  de  Vries (Polinggomang,  2002:  114-117).  Kemudian Pemerintah  Hindia  Belanda  mengeluarkan surat  keputusan  tanggal  15  Juli  1888  tentang pembentukan  sebuah  perusahaan  angkutan negara.  Pada  4  September  1888  dibuka perusahaan Koninklijke Paketvaart Maatschappij disingkat  KPM  (Polinggomang, 2002: 121). Jalur pelayaran KPM tahun 1889-
1894 masih mengikuti jalur pelayaran Cores de Vries dan NISM di Pontianak. Jalur pelayaran paling  menarik  perhatian  KPM  adalah pesatnya  pelayaran  Singapura  dan  Pontianak melalui pelayaran pribumi.
Patanjala Vol. 8  No. 2 Juni  2016: 203 - 218
214 Faktor ini mendorong KPM mengambilalih jalur pelayaran tersebut.
Kemudian  dituangkan  dalam  kontrak  tahun 1889,  dan  berlaku  1  Januari  1891.  Jalur pelayaran Pontianak terdapat pada jalur No. 6 untuk  pelayaran  rute  Batavia  –  Belitung  – Pontianak  dengan  waktu  pelayaran  empat minggu  sekali.  Pada  tanggal  17  Januari  1891 jalur tersebut baru diberlakukan dengan biaya f 8 (Campo, 1992: 74). Perluasan jalur pelayaran ke  Singapura  dibuka  dengan  rute  pelayaran Batavia  –  Pontianak  –  Sambas  –  Singapura. Dibukanya jalur baru Singapura telah memberi potensi  bagi  kemajuan  KPM  yang  bertujuan mempersempit  gerak  pelayaran  pribumi  dan swasta  di  Pontianak.  Pontianak  menjadi pelabuhan  singgah  bagi  kapal-kapal  dari Makassar, Surabaya, Banjarmasin ke Singapura.  Pontianak  juga  menjadi  salah  satu bandar  bagi  komoditas  kayu  besi,  lada,  intan, dan emas (Campo, 1992: 645).
KPM  kemudian  mendapat  keistime- waan dari Pemerintah Hindia Belanda,  seperti memonopoli  pengiriman  barang-barang  milik Pemerintah Hindia Belanda, pengiriman surat, dan  perjalanan  pegawai  Pemerintah  Hindia Belanda.  Sejak  itu  KPM  telah  mendominasi pelayaran dengan menyinggahi 225 pelabuhan di Nusantara.
Meski KPM memiliki monopoli pelayaran  di  Nusantara,  tetapi  pelayaran  yang dikuasai pedagang Bugis tetap menjadi saingan
KPM.  Beberapa  kapal  Bugis  yang  semula menguasai  pelayaran  niaga,  secara  perlahan mengangkut  kopra  secara  estafet.  Monopoli pengangkutan  antarpulau  yang  dilakukan pedagang  Bugis  semakin  kuat  setelah munculnya  perdagangan  kopra  (Asba,  2007: 134-135).  Data  ini  menunjukkan  bahwa armada  pelayaran  pedagang  Bugis,  masih bertahan  bahkan  mengalami  perkembangan selama  masuknya  KPM.  Kapal  layar  dapat beroperasi  baik  di  jalur  pelayaran  KPM maupun  di  pelabuhan  kecil  yang  sulit dijangkau KPM.

## 4. Perkembangan Komoditas Perdagangan
Perdagangan  semakin  dinamis  setelah terlibatnya para pedagang Cina yang memiliki
hubungan  dagang  dengan  kolonial  Belanda dan pedagang Cina di Singapura. Paling utama adalah  tersedianya  berbagai  komoditas  yang dibutuhkan  pasar  domestik  dan  internasional mendorong  terciptanya  jaringan  perdagangan yang lebih luas di Pontianak.
Kemajuan  perdagangan  di  Pontianak didukung  oleh  faktor  komoditas  perdagangan yang menarik para pedagang untuk memasarkannya  ke  Singapura  dan  Jawa. Beberapa  komoditas  adalah  emas  dan  intan, serta  komoditas  hutan  dan  pertanian  yang diproduksi dari hulu, seperti lada ( Piper nigrum L ),  kopra,  kelapa  ( Cocos  nucifera ),  rotan  ( sp. Daemonorops  Draco ),  tengkawang  ( Shorea spp ),  sarang  burung,  gambir  ( Uncaria  gambir Roxb. ),  pinang  ( Areca  catechu ),  lilin,  getah perca, dan sagu ( Metroxylon sago Rottb ).
Selain  komoditas  perdagangan  dari Pontianak,  terdapat  juga  komoditas  dari  luar dipasarkan  di  Pontianak  utamanya  sutera  dan guci  dari  Cina.  Komoditas  lainnya  dari  Cina adalah manik-manik, besi, dan panci-panci dari tembaga.  Kesemuanya  termasuk  barang mewah  dan  salah  satunya  adalah  guci  warna hijau  dengan  tinggi  18  inchi  dan  mempunyai hiasan-hiasan naga Cina bernilai f 400 (Purcell, 1865: 21).
Komoditas  perdagangan  yang  terdapat di  Pontianak  selain  emas,  intan  dari  Landak menjadi komoditas utama bagi pedagang asing dan  pribumi  ke  Pontianak.  Produksi  intan sebagian besar dipasarkan  ke  Singapura, Jawa dan  Madura. Pada tahun 1836-1848 produksi intan  mengalami  pasang  surut.  Salah  satu faktor  turunnya  penghasilan  intan  adalah pergolakan  kongsi-kongsi  Cina,  dan  konflik antara  orang-orang  Cina  dengan  Melayu  dan Dayak.  Tahun  1836,  jumlah  ekspor  intan sebesar 5.473 karat dengan nilai ekspor sebesar f 110.601.  Tahun  1840  mengalami  penurunan sebesar  3.484  karat  dengan  nilai  ekspor f 92.552.  Tahun  1844  mengalami  penurunan sebesar  3.980  karat  dengan  nilai  ekspor f 80.875.  Tahun  1848  dengan  nilai  ekspor f 67.200 (Veth, 1856: 75).
Komoditas  gula  sebagai  bahan  baku dari  tanaman  tebu  juga  diminati  pedagang. Tingginya  permintaan  gula  menarik  perhatian kolonial  Belanda  membangun  pabrik-pabrik
gula.  Pada  6  Juni  1837,  terdapat  kerja  sama pembangunan  pabrik  gula  antara  kolonial Belanda  dengan  Sultan  Pontianak  diwakili Pangeran  Bendahara  melalui  Notaris  Crouse. Pabrik  gula  dinamakan  "Pengharapan"  dan letaknya  berada  di  tepian  Sungai  Kapuas. Pengelolaan  bahan  baku  dari  tebu  di  bawah pengawasan  Residen  Pontianak  dan  Pangeran Bendahara.  (Veth,  1856:  555).  Pembangunan pabrik  gula  membawa  dampak  positif  bagi terciptanya  kesempatan  kerja  bagi  penduduk seperti  pengangkutan,  penebangan  tebu,  dan berbagai pekerjaan pabrik.
Kelapa  ( Cocos  nucifera )  adalah salah satu komoditas  ekspor utama Pontianak. Pada tahun 1850, kelapa pertama kali diperkenalkan orang-orang Bugis di daerah pesisir Pontianak, khususnya  di  sekitar  Sungai  Kakap,  Sungai Rengas,  Jungkat  sampai  Peniti.  Orang  Bugis banyak  mendapat  keuntungan  dari  usaha kelapa. Selain orang Bugis, perkebunan kelapa juga  dikelola  oleh  orang  Arab  dan  Melayu. Kelapa  diolah  menjadi  minyak  kelapa  dan  di ekspor ke Jawa. Tahun 1870, orang Cina mulai menaruh  perhatian  dan  saingan  bagi  orang Bugis  sebagai  pedagang  eceran.  Pada  tahun 1873,  minyak  kelapa  diekspor  ke  Singapura, dan  tahun  1876  Singapura  menjadi  tujuan utama  pemasaran.  Beberapa  tahun  kemudian minyak  bumi  menggantikan  minyak  kelapa yang  dipergunakan  untuk  lampu,  sehingga kelapa  diekspor  dalam  bentuk  kopra  dan diproses menjadi minyak kelapa di Singapura. Pada  tahun  1889,  proses  kopra  ke  minyak kelapa  beralih  ke  Pontianak  setelah  dibangun dua  pabrik  minyak  kelapa  di  Pontianak (Heidhues, 2008: 158-159).
Tahun  1891,  tanaman  kelapa  di Pontianak berjumlah 97.898 pohon.
Banyaknya  usaha  budidaya  kelapa  men- jadikan  daerah  Kalimantan  Barat  sebagai pengekspor  kopra  terbesar  kedua  setelah
Makassar.  Pemasaran  kopra  umumnya dikuasai para pedagang Cina, dan seringkali  pengusaha  Cina  dari  Singapura memborong  kopra  melalui  pedagang  Cina di Pontianak. Kopra yang telah dikumpulkan  di  gudang-gudang  pelabuhan Pontianak, kemudian dikirim ke Singapura dan Jawa (Asba, 2007: 51).
Ekspor  kopra  tahun  1900  berjumlah 4.339 ton, dan meningkat tajam tahun 1910 sebesar  23.125  ton.  Pada  tahun  1920 mengalami  peningkatan  sebesar  31.464 ton,  dan  tahun  1930  terjadi  peningkatan ekspor  cukup  signifikan  sebesar  71.726 ton.  Peningkatan  ekspor  kopra  disebabkan penduduk  mulai  membuka  lahan  baru untuk  pengembangan  usaha  perkebunan kelapa. Ekspor kopra mencapai puncaknya pada  tahun  1939  sebesar  90.610  ton. Tingginya produksi kopra menarik pedagang  Cina  dan  Melayu  mendirikan industri minyak kelapa  (Bohn, 1986: 57). Pedagang  Cina  menaruh  perhatian terhadap komoditas kelapa setelah membeli  kebun-kebun  kecil  milik  orang Bugis.  Perkebunan  kelapa  orang  Cina terbesar  di  Pontianak,  Siantan,  dan  pesisir pantai  Pontianak.  Kemudian  dikembang- kan  dan  menjadi  produsen  terbesar  di daerah  pesisir  utara  Pontianak.  Tahun 1915,  orang  Cina  berhasil  mengambil  alih posisi  orang  Bugis  sebagai  penghasil kelapa  terbesar  di  seluruh  Kalimantan Barat  (Heidhues,  2008:  160).  Pemasaran kopra  dijual  secara  bebas,  namun  untuk ekspor  ditangani  oleh Coprafonds agar dapat  memenuhi  kepentingan  penghasil kopra  dalam  pemasaran  ke  luar  Pontianak (Harmsen, 1947: 28).
Komoditas  lada  ( Piper  nigrum  L ) merupakan  komoditas  utama  bagi  petani Cina. Perkebunan lada mengalami peningkatan  tahun  1880-an  di  Pontianak,
Monterado,  Landak,  dan  di  perbukitan Sambas,  terutama  di  dekat  Bengkayang. Petani  Cina  lebih  berpengalaman  dalam mengembangkan tanaman  lada  dibanding- kan  dengan  petani  lainnya.  Tahun  1892, jenis  lada  putih  yang  mempunyai  nilai harga  lebih  tinggi  mulai  dibudidayakan. Kalimantan  Barat  menjadi  pengekspor terbesar  kedua  lada  putih  setelah  Bangka Belitung (Heidhues, 2008: 161).
Ekspor  lada  dalam  tahun  1900 tercatat 38 ton, dan tahun 1910  sebesar  856 ton. Bahkan ekspor lada mencapai puncaknya  tahun  1920  sebesar  1.913  ton.
Namun,  setelah  tahun  1930  mengalami
Patanjala Vol. 8  No. 2 Juni  2016: 203 - 218
216
penurunan ekspor sejumlah  1.188  ton,  dan tahun  1940  sebesar  665  ton  (Bohn,  1986: 31).  Penurunan  ekspor  lada  disebabkan banyak  petani  lada  cenderung  mengalihkan usahanya  dalam  penanaman  karet.  Bahkan pada tahun  1935,  harga  lada  di  pasar  dunia anjlok,  sehingga  petani  lada  beralih  pada komoditas  karet  menguntungkan  karena harganya semakin mahal.
Komoditas  karet ( Hevea  basiliensis )
mengambil  alih  peran  utama  ekspor kelapa. Pada tahun 1907, mulai diusahakan penanaman bibit tanaman karet di Kalimantan  Barat.  Mulai  tahun  1910-an sebagian  besar  lahan  digunakan  untuk perkebunan  karet.  Pada  tahun  1920-an, pedagang  Cina  mengambil  bagian  dalam usaha  budidaya  perkebunan  karet.  Hasil produksi  karet  mencapai  puncaknya  pada akhir  tahun 1930 (Heidhues, 2008: 163).
Komoditas karet merupakan tanaman ekspor  penting  di  Kalimantan  Barat,  pada tahun  1927  nilai  ekspor  karet  mencapai f 30  juta  (Asba,  2007:  53).  Tahun  1937 jumlah nilai ekspor sebesar f 41 juta dengan produksi  70  persen  dari  karet,  dan  22 persen dari kopra. Pada tahun 1936, jumlah ekspor  karet  secara keseluruhan di Nusantara  mencapai  330.000  ton,  di mana 70.000 ton diekspor dari Kalimantan  Barat  (Bohn,  1986:  30).  Pada tahun 1939 jumlah ekspor karet mengalami  penurunan  sebesar  37.418  ton, akibat timbulnya krisis ekonomi.
Tanaman  karet  diusahakan  orang Melayu dan Cina di tepi pantai dan sungai. Pengangkutan  produksi  karet  di  daerah hinterland sebagai  penghasil  karet  di sekitar  Sungai  Kapuas  dan Sungai Landak menuju pelabuhan Pontianak. Usaha pengangkutan karet sebagian besar diangkut  oleh  kapal  Nirub  dan  Pontianak Riviervoer . Perdagangan karet di Pontianak  dijual  secara  bebas, tetapi untuk pemasaran  ke  luar  negeri  dimonopoli  oleh maskapai  N.I Rubberfonds (Harmsen, 1947: 27) .
Kegiatan  perekonomian  Pontianak hampir  secara  keseluruhan  dikuasai  oleh pedagang  Cina  dengan  membiayai  dan
mengekspor komoditas perdagangan. Beberapa  pedagang    Cina   yang    mempu- nyai    modal    besar  mengusahakan  angkut- an  laut  dan  sungai,  serta  pengumpul  hasil bumi  dari  pedagang  perantara.  Pedagang Cina  yang  modalnya  kecil  umumnya sebagai  pedagang  perantara  di  daerah pedalaman.
Pedagang  Cina  memegang  peran penting  dalam  kemajuan  perdagangan  di Pontianak. Secara perlahan mereka mengambil alih peranan pedagang  pribumi seperti  Arab,  Melayu,  dan  Bugis  sebagai pedagang  perantara  di  pedalaman.  Tidak mengherankan mereka menguasai perdagang- an maritim dan sungai,  serta  monopoli  hasil bumi di pedalaman.
Bergesernya  kegiatan  ekonomi  di kalangan  pedagang  Cina  tidak  terlepas  dari kebijakan  Pemerintah  Hindia  Belanda  yang memberi  kesempatan  dan  keistimewaan perdagangan.  Pedagang  perantara  Cina mengumpulkan  lada,  kopra,  dan  karet  di pedalaman,  dan membawanya  ke Pontianak kemudian dipasarkan ke perusahaan- perusahaan dagang milik Pemerintah Hindia Belanda, seperti Perusahaan Borneo Sumatra ( Borsumij ) dan Perusahaan
Jacobson  Van  den  Berg  &  Co.  Selain  itu, beberapa  komoditas  juga  dijual  kepada pedagang Cina dari Singapura.

## D. PENUTUP
Kegiatan perdagangan awalnya dikuasai  oleh  Sultan  Pontianak  melalui Pangeran Laksamana yang bertugas  sebagai syahbandar  dan  penghubung  kepentingan para  pedagang,  mengatur  pajak  masuk  dan keluar pelabuhan, serta mengawasi pelayaran  dan  perdagangan.  Munculnya persaingan  dagang  antara  Belanda  dan Inggris  menyebabkan kolonial  Hindia Belanda  mengambil  kebijakan  monopoli perdagangan di  Pontianak.
Setelah masuknya kekuasaan kolonial Hindia  Belanda,  kemudian  menerapkan kekuasaan  politik  dan  ekonominya  melalui berbagai perjanjian dengan Sultan Pontianak. Kesepakatan perjanjian  mengun- tungkan kolonial Hindia Belanda dan segera
melakukan  berbagai  tindakan  eksploitasi yang dapat mendatangkan berbagai keuntungan,  baik  berupa  monopoli  perda- gangan,  penyerahan  wajib,  maupun  pajak pelabuhan  dan  ekspor-impor.  Dampak  dari perjanjian-perjanjian  mengakibatkan  kekua- saan  Sultan  Pontianak  melalui  sumber- sumber  produksi  beralih  pada  kolonial Hindia  Belanda.  Kebijakan  kolonial  Hindia Belanda memperlihatkan upaya membangun kekuasaan politik dan ekonominya.
Kolonial Hindia Belanda pada prinsipnya  membatasi  kekuasaan  Sultan Pontianak pada urusan-urusan yang
langsung  berhubungan  dengan  kepentingan politik  dan  perdagangan.  Kebijakan  perda- gangan dikuasai terutama penghasilan pajak, bea  dan  cukai  yang  dipungut  di  pelabuhan, dan kebijakan monopoli perdagangan  untuk menguasai Pontianak dari pengaruh Inggris.

## DAFTAR SUMBER

## 1. ANRI
Borneo-West No.16/26, tanggal 5 Juli 1779. Besluit  van  Gouverneur-Generaal  van Nederlandsch-Indie, tanggal 18 Nopember 1820 Nomor 19.

## 2. Arsip yang Diterbitkan
Kartodirdjo, Sartono et al . 1971. Laporan Politik Tahun 1837 (Staatkundig Overzicht van Nederlandsch  Indie,  1837). Penerbitan
Sumber-Sumber  Sejarah  No.  4.  Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
Kartodirdjo, Sartono et al . 1973.
Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda  Tahun  1839-1848. Penerbitan Sumber-Sumber  Sejarah  No.  5.  Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
Besluit 18 Nopember 1820, No.19

## 3. Buku
Alqadrie, Syarif Ibrahim et al . 1984.
Sejarah  Sosial  Daerah  Kotamadya Pontianak. Jakarta:  Depdikbud,  Proyek Inventarisasi  dan  Dokumentasi  Sejarah Nasional.
Asba, A. Rasyid. 2007.
Kopra  Makassar  Perebutan  Pusat  dan Daerah: Kajian Sejarah Ekonomi
Politik  Regional  di  Indonesia .  Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia.
Bohn, A.H. 1986. West  Borneo  1940-Kalimantan  Barat 1950. Tilburg : Drukkerij  Uitgeverij  H.
Gianotten B.V.

## Cabaton, Antonie. 2015.
Jawa,  Sumatra  &  Kepulauan  Lain  di Hindia  Belanda .  Yogyakarta:  Penerbit Ombak.
Campo, J.N.F.M. A. 1992.
Koninklijke  Paketvaart  Maatschappij: Stoomvaart  en  staatsvorming  in  de Indonesische archipel 1889-1914. Hilversum: Verloren.
Dick, Howard W. 1988.
”Perdagangan  Antar  Pulau,  Penginteg- rasian  Ekonomi  dan  Timbulnya  Suatu Perekonomian  Nasional”,  Anne  Booth et al. (eds.), Sejarah Ekonomi
Indonesia. Jakarta:  LP3ES.  Hlm.  399-
434.
Frederick,  William  H.  &  Soeri  Soeroto  (eds).
1984. Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi. Jakarta:
LP3ES.
Gallop, Annabel Teh et al . 1991.
Surat  Emas  Raja-Raja  Nusantara . Jakarta:  Yayasan  Lontar  kerjasama London: British Library.
Gottshalk, Louis. 1986. Mengerti Sejarah . Nugroho Notosusanto (terj.). Jakarta: UI Press.
Harmsen,    H.J.    West-Borneo    Kalimantan Barat   12   Mei   1947. Uitgave  West-Borneo  Raad  en  R.V.D Pontianak .  West- Borneo: Drukkerij.
Heidhues,  Mary  Somers.  2008.
Penambang    Emas,    Petani,    dan Pedagang  di  “Distrik  Tionghoa” Kalimantan  Barat. Jakarta:  Yayasan Nabil.
Kartodirdjo, Sartono. 1984. Pemberontakan  Petani  Banten  1888. Jakarta: Pustaka Jaya.
Patanjala Vol. 8  No. 2 Juni  2016: 203 - 218 218
Kartodirdjo, Sartono. 1993. Pengantar  Sejarah  Indonesia  Baru: 1500-  1900  Dari  Emporium  Sampai Imperium. Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama.
Kartodirdjo, Sartono. 2014. Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Pener- bit Ombak.
Kuntowijoyo. 1995.
Pengantar  Ilmu  Sejarah .  Yogyakarta: Benteng.
Lapian, Adrian B. 2011.
Orang  Laut,  Bajak  Laut,  Raja  Laut: Sejarah  Kawasan  Laut  Sulawesi  Abad XIX . Jakarta: Komunitas Bambu.
Lapian, Adrian B. 2012. “Hindia  Belanda:  Pembentukan  Wila- yah  dan  Perbatasannya”, Indonesia dalam  Arus  Sejarah:  Masa  Pergerakan Kebangsaan. Jakarta:  Ichtiar  Baru  van Hoeve  kerjasama  Kementerian  Pendi- dikan dan Kebudayaan. Hlm. 7-41.
Lontaan,  J.U.  1975. Sejarah  Hukum  Adat  dan  Adat  Istiadat Kalimantan  Barat. Pontianak:  Pemda Tingkat I Kalimantan Barat.
Mu’jizah.  2009. Iluminasi  Dalam  Surat-Surat  Melayu Abad  Ke-18  dan  Ke-19. Jakarta: Kepustakaan  Populer  Gramedia  bekerja sama École franςaise d’ Extrême-Orient, Pusat  Bahasa-Departemen  Pendidikan
Nasional, KITLV-Jakarta. Poelinggomang, Edward L. 2002. Makassar  Abad  XIX:  Studi  Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim.
Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia kerjasama    Yayasan    Adikarya  IKAPI,
dan The Ford Foundation.
Poesponegoro,  Marwati  Djoened  dan  Nugroho Notosusanto. 1984. Sejarah Nasional Indonesia III. Jakarta: Balai Pustaka.
Purcell, Victor. 1865. The Chinese in Southeast Asia . London: Oxford University Press.
Rahman, Ansar. 2000. Syarif  Abdurrahman  Alqadrie  Perspek- tif  Sejarah  Berdirinya  Kota  Pontianak. Pontianak: Pemerintah Kota Pontianak.
Ricklefs, M.C. 2009. Sejarah  Indonesia  Modern .  Jakarta: Serambi Ilmu Pustaka.
Sulistiyono, Tri Sulistiyono. 2012. “Dinamika  Kemaritiman  Dan  Integrasi Negara  Kolonial”, Indonesia  dalam Arus  Sejarah,  Kolonisasi  dan  Perla- wanan . Jakarta:  Ichtiar Baru  van Hoeve bekerja  sama  dengan  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI.  Hlm.
87-125.
Veth,  P.J.  1854.
Borneo’s  Wester  Afdeeling,  Geogra- phisch,  Statistisch,  Historisch,  voor atgegaan door een algemene  schets des gangsche  eilands. I.  Zaltbommel:  Joh. Nomanen Zoon.
Veth,  P.J. 1856.
Borneo’s  Wester  Afdeeling,  Geogra- phisch,  Statistisch,  Historisch,  vooraf- gegaan  door  een  algemene  schets  des gangschen eilands. II. Zaltbomrnel: Joh. Nomanen Zoon.
Veth,  P.J. 1871.
“Verslag  Over  De  Residentie  Borneo’s Westkust  1827-1829”, Tijdschrift  voor Nederlandsch-Indie (TNI).
Vleming, J.L. 1926. Het Chineesche Zakenleven in Nederland Indie. Weltevreden: Landsdukkerij.

## 4. Majalah
Panji Pustaka.
”Nomor  Soeltan  Pontianak”,  No.  15 Tahun IV, 23 Februari 1926.