## IMPLEMENTASI PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BPR INSUMO SUMBERARTO KEDIRI

## Nurbaedah
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Kadiri, Kediri, Jawa Timur.
Correspondent email : nurbaedah@uniska-kediri.ac.id
| Article History :
| Submission
| Last Revissions | Accepted | Copyedits Approved
: : : :
23 Oktober 2021
17 Desember 2021
20 Desember 2021 21 Desember 2021

## Abstract
Credit activities in the banking sector, especially People's Credit Banks during the COVID-19 pandemic are allegedly experiencing a level of sluggishness and indications of the emergence of credit problems, especially in legal certainty for parties who bind themselves to credit so as to  give  birth  to  achievements  that  must  be  carried  out  in  accordance  with  the  agreed  time period. certain. If there are parties who are found to have violated their achievements or do things that should not have been done outside the agreement, then the violators are declared to have committed wan achievements. The purpose of this study is to find out what settlements can be made if the debtor breaks his promise (wan achievement), and to analyze the obstacles in  credit  settlement  at  PT  BPR  Insumo  Sumberarto  Kediri.  The  research  method  used  is descriptive  analytical  research  method  with  an  empirical  juridical  approach.  The  result  of this research is that the procedure for granting credit at PT BPR Insumo Sumberarto Kediri consists  of  four  stages,  namely  the  credit  application  stage,  the  credit  analysis  stage,  the credit  decision  stage  and  the  credit  disbursement  stage.  Takeover  of  collateral  as  a  credit settlement  process  if  the  debtor  breaks  his  promise  (wan  achievement).  Obstacles  in  credit settlement  at  PT  BPR  Insumo  Sumberarto  Kediri  are  normative  barriers  (related  to  Law Number  8  of  1999  concerning  Consumer  Protection),  internal  barriers  (poor  system performance  from  banking  institutions)  and  external  obstacles  (arising  from  the  debtor himself).
Keywords: Wan Achievement ; Credits; Agreement ; Banking.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 123-134 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Periode awal q tahun 2020 q seluruh q dunia sedang q dilanda wabah yang q mengerikan dan  membuat  seluruh  sendi  lapisan  masyarakat  dunia  menjadi  serba  ketakutan  dan diselimuti  kekhawatiran  yang  begitu  hebat  dengan  adanya  bencana  dunia  yang  disebut corona virus disesase 19 . Indonesia merupakan salah satu Negara yang berdampak sangat buruk  dalam  urusan  penyebaran  covid  19  ini  karena  efek  yang  ditimbulkan  tidak  hanya pada masalah kesehatan namun juga menyebabkan lumpuhnya sektor-sektor riil ekonomi, yang  juga  mengakibatkan  meningkatnya  masalah-masalah  dalam  aspek  hukum  dan kemsyarakatan.  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia q Nomor  12 q Tahun q 2020 q menetapkan x penyebaran  sebuah  virus  corona  disease  2019  menjadi  Bencana  Nasional Non  Alam.  Covid-  19  menimbulkan  banyak  kebijakan  baru  dari  pemerintah  terkait pembatasan kegiatan masyarakat seperti lockdown , social distancing , physical distancing , work from home hingga pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat. 1
Dampak  adanya  covid  19  ini  salah  satunya  menyebabkan  melemahnya perekonomian  Indonesia,  akibat  pembatasan  aktivitas  pada  ruang  gerak  bisnis  yang mengindikasikan banyaknya pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kesepakatan kontrak bisnis  terhambat  atau  bahkan  tidak  berjalan  sesuai  dengan  rencana,  sehingga menimbulkan masalah-masalah  yang harus dicari solusinya. 2 Apabila suatu kesepakatan telah  memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian  sesuai  pasal  1320  KUH  Perdata,  maka berdasarkan  pasal  1338  KUH  Perdata  kesepakatan  tersebut  berlaku  sebagai  Undang- Undang  bagi  para  pihak  yang  membuatnya. 3 Namun,  seiring  dengan  keadaan  pandemi ini,  terdapat  pula  keadaan  dimana  kewajiban  atau  pretasi  tidak  terpenuhi  yang  disebut dengan  ingkar  janji  atau  wanprestasi.  Dampak  hukum  dari  wanprestasi  dapat menyebabkan suatu kontrak dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
Sektor  finansial  salah  satunya  yaitu  perbankan  yang  mengacu  pada  kontrak  kredit juga  menjalankan  kegiatan  usaha  dengan  berbagai  kesepakatan  dan  perjanjian  kredit. Munculnya Pandemi covid 19 ini juga membawa dampak terhadap kebijakan yang harus dipenuhi  oleh  debitur  untuk  membayar  utang  terhadap  kreditur  dengan  jangka  waktu yang telah ditentukan dan disepakati sesuai kontrak kredit tersebut. Wanprestasi tersebut muncul  akibat  dari  ketidakmampuan  debitur  untuk  memenuhi  prestasu  kepada  kreditur. Dalam  transaksi  bisnis  kejadian  wanprestasi  yang  berdampak  luas  terhadap  rencana bisnis  sehingga  merugikan  aspek  finansial  maupun  non  finansial  seperti  nama  baik perusahaan dan kepercayaan masyarakat terhadap bisnis yang dijalankan. 4 Akibat hukum
1 Ida  Bagus  Gede  Manu  Widnyana  Pemaron  and  Ida  Bagus  Putra  Atmadja,  “Penyelesaian  Wanprestasi  Dalam Perjanjian  Kredit  Dengan  Jaminan  Fidusia  Pada  Pt  Bank  Perkreditan  Rakyat  Kita  Di  Badung,” Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 7, no. 7 (2019), https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i07. Hlm14.
2 Ibid.
3 Anak  Agung  Sri  Indrawati  Shinta  Vinayanti  Bumi,  “Syarat  Subjektif  Sahnya  Perjanjian  Menurut  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (Kuh  Perdata)  Dikaitkan  Dengan  Perjanjian  e-Commerce,” Hukum  Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana , 2017.
4 Frengky Baneftar, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Jaminan Sertifikat Tanah Ditinjau Dari  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996:  Studi  Pada  Bank  Papua  Cabang  Biak,” JIHK 5,  no.  1  (2020), https://doi.org/10.46924/jihk.v5i1.25.
dari  wanprestasi  adalah  pihak  yang  tidak  dapat  melaksanakan  perjanjian  harus  mampu memenuhi tanggungjawabnya untuk mengganti kerugian objek yang telah disepakati dari awal.  Akan  tetapi  adanya  upaya  renegosiasi  dapat  dilaksanakan  dengan  tujuan membatalkan  atau  mengubah  isi  kontrak  yang  disepakati  sebelumnya  dan  tentunya diharapkan adanya itikad baik. 5
Berbicara  mengenai  perkreditan  atau  permodalan,  tentunya  tidak  terlepas  dari lembaga  keuangan,  baik  bank  maupun  lembaga  keuangan  bukan  bank  sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan, pada  saat  ini  harus  lebih  meningkatkan  fungsi  dan  peranannya  agar  semakin  mampu berperan  dalam  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  dan  minat  masyarakat  untuk berperan  aktif  dalam  pembangunan. 6 Menurut  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  perbankan,  pada pasal  1  angka  2  disebutkan  :  “Bank  adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 7
Sebagaimana  Bank  Umum,  Bank  Perkreditan  Rakyat  sebagai  salah  satu  lembaga keuangan  mempunyai  berbagai  macam  kegiatan  usaha,  termasuk  di  dalamnya  dalam kegiatan  usaha  dalam  bidang  pemberian  kredit  kepada  masyarakat,  sebagaimana  diatur dalam pasal 13 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang-undang Nomor 10  Tahun  1998  yang  menyebutkan  bahwa:  “Usaha  Bank  Perkreditan  Rakyat  meliputi pemberian kredit.” 8 Sedangkan pengertian kredit terdapat pada pasal 1 angka 11 Undang- undang  Nomor  10  Tahun  1992  tentang  Perbankan  yang  menyebutkan  sebagai  berikut: “Kredit  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu, berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam-meminjam  antar  Bank  dengan  pihak lain  yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi  utangnya  setelah  jangka  waktu tertentu  dengan  pemberian  bunga.” 9 Bank  dalam  memberikan  bantuan  kredit  akan memperhatikan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya sebagaimana pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyebutkan: “Dalam memberikan  kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan  Prinsip  Syariah,  Bank  Umum  wajib mempunyai  keyakinan  berdasarkan  analisis    yang  mendalam  atau  itikad  baik  dan kemampuan  serta  kesanggupan  Nasabah  Debitur  untuk  melunasi  utangnya  atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud  sesuai dengan yang diperjanjikan.” 10
5 I  B  Eka  Karanantara,  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  and  Ni  Made  Puspasutari  Ujianti,  “Wanprestasi  Yang Dilakukan  Oleh  Pihak  Debitur  Pelaksanaan  Perjanjian  Kredit  Pada  Koperasi  Dana  Rahayu,” Jurnal  Analogi Hukum 2, no. 2 (2020), https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1914.160-164.
6 Wahyunindyawati  Wahyunindyawati  and  Dyana  Sari,  “Bank  Dan  Lembaga  Keuangan  Lain  (Bank  and  Other Financial Institutions),” SSRN Electronic Journal , 2018, https://doi.org/10.2139/ssrn.3089260.
7 OJK, Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan , Otoritas Jasa Keuangan , 2015. Hlm. 33-40.
8 Andrew Shandy Utama, “Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia,” UNES Law Review 2, no. 3 (2020), https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.121.
9 Pemerintah  Indonesia,  “Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  1998,” Lembaran  Negara Republik Indonesia , 1998. Hlm 67-69
10 Ibid.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 123-134 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Walaupun  ketentuan  pada  pasal  8  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998 menyebutkan tentang prinsip pemberian kredit oleh Bank Umum, namun ketentuan pada pasal  8  tersebut  juga  berlaku  bagi  Bank  Perkreditan  Rakyat,  sebagaimana  telah  diatur berdasarkan pasal 15 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun  1998. 11 Dalam  prakteknya,  Bank  sebagai  kreditur  tidak  mau  memberikan  kredit tanpa  adanya  jaminan  dari  nasabah  debitur.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menekan  resiko mengingat bahwa dalam hubungan kredit ini, pihak pemberi kredit memberikan pinjaman kepada penerima kredit dengan harapan pinjaman itu dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk  kemajuan  usaha  debitur  dan  pada  saat  yang  ditentukan  pinjaman  itu  harus dikembalikan kepada kreditur. 12 Oleh karena itu, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan modal, agunan dan prospek usaha dan nasabah debitur demi keamanan modal dan kepastian hukum bagi pemberi modal (Bank). Perbankan dalam memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya atau masayarakat perlu memperhatikan  5  C  yakni Character , Capacity , Capital , Collateral ,  and Condition  Of Economic . 13 Hal ini dilakukan oleh pihak perbankan agar dalam proses penyaluran kredit tidak terjadi masalah kredit yang macet, sehingga perlu kehati-hatian pihak penyedia jasa keuagan khususnya perbankan.
PT  BPR  Insumo  Sumberarto  Kediri  dalam  pelaksanaan  kegiatan  operasionalnya juga  terdampak  akibat  adanya  covid  19  ini.  Salah  satu  masalah  yang  sedang  dialami adalah  adanya  resiko  peningkatan  jumlah  wanprestasi  di  perusahaan,  yaitu  kondisi dimana debitur mengalami kesulitan dalam membayarkan pinjamannya. Keadaan dimana dalam suatu perjanjian tidak ditetapkan batas waktu  untuk  melaksanakan prestasi,  maka kreditur  harus  lebih  dahulu  menagih  pelaksanaan  prestasi  tersebut.  Kreditur  harus memberikan  peringatan  atau  teguran  kepada  debitur  agar  yang  bersangkutan melaksanakan prestasi tersebut. Bentuk teguran ini disebut somasi. 14 Sebagai pihak yang menghadapi  masalah,  bank  memiliki  kebebasan  untuk  menentukan  lembaga  mana  yang akan  dipilih  untuk  penyelesaian  wanprestasi  dengan  nasabahnya. 15 Mekanisme penyelesaian  kasus  wanprestasi  terdapat  2  (dua)  macam  yaitu  melalui  jalur  litigasi  dan nonlitigasi.  Dalam  menangani  wanprestasi,  pimpinan  bank  harus  tetap  berpegang  pada pedoman  pokok  penanganan  kredit  bermasalah,  yaitu  usaha  penyelamatan  kredit  secara maksimal.  Upaya  penyelamatan  kredit  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  restrukturisasi kredit.  Restrukturisasi  kredit  dapat  melalui  penjadwalan  kembali,  persyaratan  kembali, dan  penataan  kembali.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan
11 Ifa Latifa Fitriani, “Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional,” Jurnal Hukum & Pembangunan 47, no. 1 (2017), https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.138.
12 Fitri  Ayu  Ranti  and  Hudi  Asrori  S,  “Penyelesaian  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Kredit  Di  Bank  Bri  Kcp Jombang Kota,” Jurnal Privat Law 7, no. 1 (2019), https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30144.
13 OJK, Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan .
14 Putra PM Siregar and Ajeng Hanifa Zahra, “Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 Sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?,” Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan , 2020.
15 Meike  Binsneyder  and  Abraham  Ferry  Rosando,  “Akibat  Hukum  Pengalihan  Hak  Tanggungan  Tanpa Sepengetahuan  Kreditur  Dalam  Tinjauan  Asas  Keseimbangan  Dan  Itikad  Baik  Dalam  Putusan  Pengadilan,” Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune 3, no. 1 (2020), https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i1.3052.
menganalisis prosedur pengajuan kredit di  PT BPR Insumo Sumberarto  Kediri. 16 Untuk mengetahui  dan  menganalisis  penyelesaian  yang  dapat  dilakukan  oleh  PT  BPR  Insumo Sumberarto,apabila  debitur  ingkar  janji  (wan  prestasi).  Untuk  mengetahui  dan menganalisis  hambatan-hambatan  dalam  penyelesaian  kredit  di  PT  BPR  Insumo Sumberarto Kediri.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  yang  peneliti  pakai  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  hukum empiris  dengan  menggunakan  fakta-fakta  empiris  yang  diambil  dari  perilaku  manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. 17 Lokasi penelitian dalam penelitian penelitian ini yaitu di PT  BPR  Insumo  Sumberarto  Kediri  jalan  Urip  Sumoharjo  No.  106  Kediri.  Data-data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  antara  lain  data  primer  (secara  langsung  dari lapangan  berdasarkan  dari  responden  dan  narasumber)  dan  data  sekunder  (mempelajari dan  mengumpulkan  data  yang  berhubungan  dengan objek penelitian) yaitu 1) bahan hukum primer (KUHP, UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen), 2) bahan  hukum  sekunder  (kepustakaan),  dan  3)  bahan  hukum  tersier  (petunjuk  maupun penjelasan  terhadap  hukum  primer  dan  sekunder).  Untuk  mengumpulkan  data  tersebut digunakan  tehnik  interview  dan  observasi. Teknik  pengolahan  dan  analisa  data menggunakan metode kualitatif yaitu data primer dan data sekunder yang telah terkumpul disusun  kembali  secara  urut  dan  teratur  untuk  kemudian  dianalisis  secara      sistematis agar   mencapai   kejelasan masalah yang dicapai. 18 Data yang diperoleh secara rinci dan jelas kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Prosedur Pengajuan Kredit di PT. BPR Insumo Sumberarto Kediri
Pelaksanaan pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. BPR Insumo Sumberarto Kediri melalui Proses pengajuan kredit meliputi :
a. Permohonan kredit.
Untuk  mendapatkan  kredit  terlebih  dahulu  calon  nasabah  diharuskan  mengajukan permohonan  kredit. 19 Dalam  mengajukan  permohonan  kredit,  biasanya  calon debitur menyampaikan dokumen-dokumen (surat permohonan, KTP, KK, slip gaji, SK  Pengangkatan  Kerja,  NPWP,  dll).  Suatu  permohonan  kredit  dituntut  adanya kejelasan dan kelengkapan dalam berkas permohonan kreditnya.
16 Lina Maya Sari, Lukuk Musfiroh, and Ambarwati, “Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pademi Covid-19,” Jurnal Mutiara Madani 08, no. 1 (2020).
17 Dr. M.A. Lexy J. Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi),” PT. Remaja Rosda Karya , 2019, https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055.
18 Sugiyono, Metode Peneiltian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D , Alfabeta Bandung , 2018.
19 I Made Adi Guntara and Ni Made Ari Yuliartini Griadhi, “Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank Dalam Menyalurkan Kredit,” Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 8 (2019).
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 123-134 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
b. Analisa kredit.
Analisis  kredit  yang  dilakukan  petugas  bank  meliputi  analisis  5  C  yaitu  analisis watak,  kemampuan,  modal,  kondisi  atau  prospek  usaha  dan  jaminan  merupakan tahap  yang  penting  dalam  penentuan  keputusan  yang  akan  diambil  oleh  bank terhadap permohonan kredit. 20 Tahap ini dilakukan setelah permohonan kredit yang membutuhkan  data-data  yang  dapat  menunjang  kegiatan  tersebut.  Dalam melakukan  analisis  kredit  menggunakan  pedoman  atau  dasar  penilaian  yang ditentukan bank
c. Keputusan kredit.
Dalam tahap keputusan kredit, bank mengambil keputusan atas permohonan kredit apakah  disetujui  atau  ditolak.  Adapun  yang  menjadi  bahan  pertimbangan  dalam pengambilan  keputusan  tersebut  adalah  hasil  analisis  kredit.  Bank  dalam memberikan  putusan  persetujuan  kredit  mencantumkan  ketentuan-ketentuan kredit. 21
d. Pencairan kredit.
Pencairan  kredit  dapat  dilakukan  setelah  instruksi  pencairan  kredit  ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Adapun syarat untuk menerbitkan intruksi pencairan kredit  adalah  adanya  surat  perjanjian  yang  sah,  semua  dokumen  yang  ditetapkan dalam  putusan  kredit  telah  lengkap  dan  sah  serta  telah  memberikan  perlindungan bagi bank, serta semua biaya yang berkaitan dengan pemberian kredit telah dilunasi nasabah.  Kredit  dapat  dibayarkan  apabila  semua  persyaratan  sudah  dipenuhi. Dalam pemenuhan persyaratan tersebut, terdapat dokumentasi yang dilakukan bank demi keamanan kredit. 22

## 2. Upaya  Penyelesaian  yang  Dapat  Dilakukan  oleh  PT.  BPR  Insumo  Sumberarto

## Kediri Apabila Debitur Ingkar Janji (Wan Prestasi)
Penyelesaian  yang  dapat  dilakukan  oleh  PT.  BPR  Insumo  Sumberarto,  apabila debitur  ingkar  janji  (wan  prestasi)  adalah  pengambilalihan  agunan  sebagai  proses penyelesaian kredit. Debitur menyerahkan agunan untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk melunasi jumlah kewajiban kredit dan sisanya dikembalikan kepada Debitur dan bilamana kurang debitur wajib menambahkan kekurangannya karena perjanjian kredit belum berakhir.
Kredit  bermasalah  pada  mulanya  diawali  terjadinya  wanprestasi  (ingkar  janji), dimana  debitur  tidak  mau  atau  tidak  mampu  memenuhi  janji  yang  telah  dibuatnya dalam  Perjanjian  Kredit. 23 Wanprestasi  dianggap  sebagai  suatu  kegagalan  untuk
20 Fredy  Jehantana,  “Pengaruh  Analisis  5c  Terhadap  Kebijakan  Kredit  Pada  KPN  Werdhi  Yasa,” Jurnal Akuntansi Profesi 10, no. 1 (2019), https://doi.org/10.23887/jap.v10i1.21037.
21 Fitriani, “Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional.”
22 Baneftar,  “Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Kredit  Perbankan  Dengan  Jaminan  Sertifikat  Tanah  Ditinjau  Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996: Studi Pada Bank Papua Cabang Biak.”
23 Sultan Saiful, Hukum Bisnis , Business Law , Create Spaces.Com , 2018.
melaksanakan  janji  yang  telah  disepakati  disebabkan  debitur  tidak  melaksanakan kewajiban  tanpa  alasan  yang  dapat  diterima  oleh  hukum.  Atau  dapat  juga  dikatakan debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi, tidak tunai memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, atau keliru memenuhi prestasi. 24
Pemerintah  dalam  rangka  mengatasi  kesulitan  pelaksanaan  perjanjian  telah melakukan  penanggulangan  bencana  dengan  mengeluarkan  peraturan  terbaru  yakni Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  11/POJK.03/2020  tentang  Stimulus Perekonomian  Nasional  Sebagai  Kebijakan Counter  cyclical Dampak  Penyebaran Corona Virus Disease 2019 saat Pandemi COVID-19 berlangsung Peraturan ini dibuat untuk  mengantisipasi  melonjaknya  jumlah  kredit  bermasalah  selama  pandemi berlangsung. 25 Dengan  diberlakukannya  peraturan  tersebut,  PT.  BPR  Insumo Sumberarto  Kediri  menerapkan  peraturan  tersebut  dan  membuat  pedoman  dan kebijakan dampak penyebaran COVID-19.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  11/POJK.03/2020  tentang  Stimulus Perekonomian  Nasional  Sebagai  Kebijakan Countercyclical Dampak  Penyebaran Corona  Virus  Disease 2019  menjelaskan  bahwa  penetapan  kualitas  asset  kredit  pada BPR  bagi  debitur  yang  terkena  dampak  penyebaran coronavirus  disease 2019 (COVID-19)  termasuk  debitur  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  adalah  dengan plafon  paling  banyak  Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah)  yang  dilihat  pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi  hasil/ujrah. 26 Menurut penjelasan  Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 11/POJK.03/2020  tentang  Stimulus  Perekonomian  Nasional  sebagai  kebijakan Counter cyclical dampak penyebaran corona virus disease 2019, debitur yang terkena dampak  penyebaran  COVID-19  termasuk  debitur  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah adalah  “Debitur  yang  mengalami  kesulitan  untuk  memenuhi  kewajiban  pada  Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain  pariwisata,  transportasi,  perhotelan,  perdagangan,  pengolahan,  pertanian,  dan pertambangan.” 27
Debitur PT. BPR Insumo Sumberarto Kediri tidak jarang melakukan wanprestasi perjanjian  kredit.  Debitur  pada  PT.  BPR  Insumo  Sumberarto  Kediri  dapat  dikatakan wanprestasi  perjanjian  kredit  apabila  debitur  tersebut  melakukan  satu  atau  lebih kejadian  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  14  Perjanjian  Kredit.  Debitur  yang melakukan  wanprestasi  saat  pandemi  COVID-19  berlangsung  tidak  ada  yang
24 Karanantara,  Budiartha,  and  Ujianti,  “Wanprestasi  Yang  Dilakukan  Oleh  Pihak  Debitur  Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Dana Rahayu.”
25 Siregar and Zahra, “Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 Sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?”
26 Dhevi  Nayasari  Satradinata  and  Bambang  Eko  Muljono,  “Analisis  Hukum  Relaksasi  Kreadit  Saat  Pandemi Corona  Dengan  Kelonggaran  Kredit  Berdasarkan Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor 11/POJK.03/2020,” Jurnal Sains Sosio Humaniora 4, no. 2 (2020), https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.11009.
27 Abdul Kholiq and Rizqi Rahmawati, “Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19,” El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business 3, no. 2 (2020), https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i2.2472.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 123-134 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
menyelesaikan  perselisihan  melalui  pengadilan.  Debitur  yang  wanprestasi  akan diberikan surat teguran oleh kreditur setelah melewati batas pembayaran. Debitur PT. BPR  Insumo  Sumberarto  Kediri  yang  telah  ditetapkan  melakukan  wanprestasi  dapat diselesaikan dengan 2 cara yaitu penyelamatan dan penyelesaian kredit. Penyelamatan dan penyelesaian kredit  akan dilakukan pihak BPR apabila terjadi kredit bermasalah. Penyelamatan  adalah  suatu  langkah  penyelesaian  kredit  bermasalah  melalui perundingan  kembali  antara  kreditur  dan  debitur  dengan  memperingan  syarat-syarat pengembalian kredit tersebut diharapkan debitur dapat memiliki kemampuan kembali untuk  menyelesaikan  kredit  itu.  Pengertian  penyelesaian  kredit  adalah  langkah penyelesaian  kredit  bermasalah  melalui  lembaga  hukum  seperti  Pengadilan  atau Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara atau badan lainnya dikarenakan langkah penyelamatan sudah tidak dimungkinkan kembali. 28
Tujuan  penyelesaian  kredit  melalui  lembaga  hukum  ini  adalah  untuk  menjual atau  mengeksekusi  benda  jaminan  Upaya  yang  dapat  dilakukan  PT.  BPR  Insumo Sumberarto  Kediri  terhadap  debitur  yang  telah  melakukan  wanprestasi  perjanjian kredit  pada  bulan  Maret  2020  sampai  Agustus  2021  adalah  Restrukturisasi  Kredit. Restrukturisasi  kredit  bermasalah  adalah  suatu  upaya  penyelamatan  kredit  perbankan dan  juga  upaya  menyehatkan  kembali  keuangan  nasabah  peminjam  termasuk penyehatan  asset  bank  sehingga  dengan  lancarnya  kembali  pembayaran  kredit  oleh nasabah  peminjam  maka  akan  tercipta  suatu  penyelamatan  dan  penyehatan  di  kedua sisi  yaitu  bank  selaku  kreditur  dari  segi  penyelamatan  kredit  dan  penyehatan  asset bank  dan  dari  sisi  nasabah  peminjam  penyehatan  kembali  kelangsungan  usahanya sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. 29
3. Hambatan-hambatan  dalam  Penyelesaian  Kredit  di  PT.  BPR  Insumo Sumberarto Kediri
a. Hambatan Normatif
Timbul  dari  peraturan  mengenai  lembaga  perbankan  dan  perjanjian  kredit  yang berlaku.  Peraturan  mengenai  lembaga  perbankan  tersebut  dikaitkan  dengan Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yang berlaku  apabila  lembaga  perbankan  melanggar  kewajiban  dan  larangan  peraturan perundang-undangan secara perdata yang dapat merugikan konsumen. 30
b. Hambatan internal
Timbul  dari permasalahan dalam lembaga perbankan meliputi  sistem kinerja  yang kurang  bagus  dari  lembaga  perbankan,  namun  para  karyawan  PT.  BPR  Insumo
28 Pemaron and Atmadja, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Kita Di Badung.”
29 Sari, Musfiroh, and Ambarwati, “Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pademi Covid-19.”
30 Wahyu  Simon  Tampubolon,  “Upaya  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Ditinjau  Dari  Undang  Undang Perlindungan Konsumen,” Jurnal Ilmiah 04, no. 01 (2016).
Sumberarto  Kediri  bekerja  dengan  baik  dan  bertanggung  jawab  atas  pekerjaan masing-masing sehingga hambatan internal ini dapat terhindarkan.
c. Hambatan  Eksternal
Timbul  dari    debitur    itu    sendiri,    yaitu    adanya    perbuatan    melawan    hukum terhadap  perjanjian  kredit  yang  telah  disepakati  oleh  pihak  PT.  BPR  Insumo Sumberarto Kediri dengan debitur. Hambatan-hambatan eksternal tersebut meliputi :
1. Debitur sudah tidak ada karena meninggal / tidak jelas alamatnya (minggat) dan tidak ada ahli warisnya
2. Debitur mempunyai kewajiban di berbagai lembaga keuangan;
3. Debitur beritikad tidak baik dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya;
4. Usaha  milik  debitur  mengalami  penurunan  penghasilan  atau  bahkan  usahanya gagal atau rugi
5. Jaminan menyusut, nilainya lebih kecil dari nilai kewajiban debitur; dan
6. debitur  lalai,  kurang  memahami,  dan/atau  tidak  memperhatikan  isi  dari perjanjian kredit.
7. Kemampuan  debitur  rendah  untuk  pemenuhan  kewajiban  karena  banyaknya kebutuhan dari pihak debitur untuk kepentingan yang lain.
8. Perjanjian  kredit  tidak  disertai  dengan  perjanjian  jaminan,  sehingga  kesulitan dalam penyelesaian kewajiban debitur

## D. KESIMPULAN
Saat terjadinya peristiwa bencana dunia covid 19 mempengaruhi kinerja perbankan khususnya dalam hal penyaluran kredit, yang berdampak pada prosedur pengajuan kredit hingga  masalah  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  debitur  khususnya  problematika  yang terjadi di PT. Insumo Sumberarto Kediri. Hasil penelitian menjukkan bahwa : 1) Prosedur pengajuan  kredit  di  PT  BPR  Insumo  Sumberarto  Kediri  ada  empat  tahapan  yaitu  tahap permohonan  kredit,  tahap  analisis  kredit,  tahap  keputusan  kredit  dan  tahap  pencairan kredit. 2) Masalah penyelesaian yang dapat dilakukan oleh PT BPR Insumo Sumberarto, apabila debitur ingkar janji ( wan prestasi ) adalah pengambilalihan agunan sebagai proses penyelesaian  kredit.  Debitur  menyerahkan  agunan  untuk  dijual  dan  hasilnya  digunakan untuk  melunasi  jumlah  kewajiban  kredit  dan  sisanya  dikembalikan  kepada  Debitur  dan bilamana  kurang  debitur  wajib  menambahkan  kekurangannya  karena  perjanjian  kredit belum  berakhir.  3)  Hambatan-hambatan  dalam  penyelesaian  kredit  di  PT  BPR  Insumo Sumberarto  Kediri,  melalui  hambatan  normatif  terkait  Undang-Undang  Nomor  8  tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  dan  hambatan  internal  mengenai  sistem  kinerja yang  kurang  bagus  dari  lembaga  perbankan,  Hambatan  eksternal  (hambatan  timbul  dari debitur).
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 123-134 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
Lexy  J.  Moleong,  Dr.  M.A.  “Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (Edisi  Revisi).” PT.  Remaja Rosda Karya , 2019. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055.
OJK. Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan . Otoritas Jasa Keuangan , 2015.
Saiful, Sultan. Hukum Bisnis , Business Law . CreateSpaces.Com, 2018.
Sugiyono. Metode Peneiltian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D . Alfabeta Bandung , 2018.

## Jurnal :
Fitri Ayu Ranti, and , Hudi Asrori S. “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Di Bank  BRI  KCP  Jombang  Kota.” Jurnal  Privat  Law 7,  no.  1  (2019). https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30144.
Baneftar,  Frengky.  “Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Kredit  Perbankan  Dengan  Jaminan Sertifikat Tanah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996: Studi Pada Bank Papua Cabang Biak.” JIHK 5, no. 1 (2020). https://doi.org/10.46924/jihk.v5i1.25. Binsneyder,  Meike,  and  Abraham  Ferry  Rosando.  “Akibat  Hukum  Pengalihan  Hak Tanggungan  Tanpa  Sepengetahuan  Kreditur  Dalam  Tinjauan  Asas  Keseimbangan  Dan Itikad Baik Dalam Putusan Pengadilan.” Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune 3, no. 1 (2020). https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i1.3052.
Fitriani, Ifa Latifa. “Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional.” Jurnal Hukum & Pembangunan 47, no. 1 (2017). https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.138.
Guntara,  I  Made  Adi,  and  Ni  Made  Ari  Yuliartini  Griadhi.  “Penerapan  Prinsip  5C  Sebagai Upaya  Perlindungan  Terhadap  Bank  Dalam  Menyalurkan  Kredit.” Kertha  Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 8 (2019).
Jehantana,  Fredy.  “Pengaruh  Analisis  5c  Terhadap  Kebijakan  Kredit  Pada  KPN  Werdhi Yasa.”
Jurnal Akuntansi Profesi 10, no. 1 (2019).
https://doi.org/10.23887/jap.v10i1.21037.
Karanantara,  I  B  Eka,  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  and  Ni  Made  Puspasutari  Ujianti.
“Wanprestasi  Yang  Dilakukan  Oleh  Pihak  Debitur  Pelaksanaan  Perjanjian  Kredit  Pada Koperasi Dana Rahayu.” Jurnal Analogi Hukum 2, no. 2 (2020). https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1914.160-164.
Kholiq,  Abdul,  and  Rizqi  Rahmawati.  “Dampak  Implementasi  Restrukturisasi  Pembiayaan Terhadap  Likuiditas  Bank Syariah Pada Situasi  Pandemi Covid-19.” El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business 3,
no. 2 (2020). https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i2.2472.
Pemaron,  Ida  Bagus  Gede  Manu  Widnyana,  and  Ida  Bagus  Putra  Atmadja.  “Penyelesaian Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Kredit  Dengan  Jaminan  Fidusia  Pada  PT  Bank Perkreditan  Rakyat  Kita  Di  Badung.” Kertha  Semaya :  Journal  Ilmu  Hukum 7,  no.  7 (2019). https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i07.p14.
Sari,  Lina  Maya,  Lukuk  Musfiroh,  and  Ambarwati.  “Restrukturisasi  Kredit  Bank  Daerah  X Pada Masa Pademi Covid-19.” Jurnal Mutiara Madani 08, no. 1 (2020).
Satradinata, Dhevi Nayasari, and Bambang Eko Muljono. “Analisis Hukum Relaksasi Kreadit Saat  Pandemi Corona  Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor  11/POJK.03/2020.” Jurnal  Sains  Sosio  Humaniora 4,  no.  2  (2020). https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.11009.
Shandy  Utama,  Andrew.  “Perkembangan  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia.” UNES  Law Review 2, no. 3 (2020). https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.121.
Shinta  Vinayanti  Bumi,  Anak  Agung  Sri  Indrawati.  “Syarat  Subjektif  Sahnya  Perjanjian Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (Kuh  Perdata)  Dikaitkan  Dengan Perjanjian e-Commerce.” Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana , 2017. Siregar,  Putra  PM,  and  Ajeng  Hanifa  Zahra.  “Bencana  Nasional  Penyebaran  COVID-19 Sebagai  Alasan  Force  Majeure,  Apakah  Bisa?” Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara Kementerian Keuangan , 2020.
Wahyu  Simon  Tampubolon.  “Upaya  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Ditinjau  Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” Jurnal Ilmiah 04, no. 01 (2016). Wahyunindyawati, Wahyunindyawati, and Dyana Sari. “Bank Dan Lembaga Keuangan Lain (Bank  and  Other  Financial  Institutions).” SSRN  Electronic  Journal ,  2018. https://doi.org/10.2139/ssrn.3089260.

## Peraturan Perundang-undangan :
Pemerintah  Indonesia.  “Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  1998.”
Lembaran Negara Republik Indonesia , 1998.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 123-134 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Implementasi Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BPR Insumo Sumberarto Kediri