## PERLINDUNGAN HUKUM MEREK JASA DI DALAM PERJANJIAN WARALABA ALFAMART

## Acep Cahyadi, Aminah, Novira Maharani Sukma
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: syamaidzarshilham@gmail.com

## Abstract
Franchising is a form of business format in which the first party called the franchiser grants the second party the franchisee the right to distribute goods / services within a specific geographical area and time period by using the brand, logo and operating system owned and developed by the grantor  franchises  that  have  been  proven  successful  and  can  be  utilized  and  /  or  used  by franchisees. The results of this study concluded that Alfamart's Legal Protection in the Alfamart Franchise  Agreement  with  the  enactment  of  priority  rights  (priority  right)  and  exclusive  rights based  on  the  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  20  Year  2016  Regarding  Trademarks and  Geographical  Indications;  The  form  of  the  franchise  agreement  cannot  provide  legal protection for the franchisee, the franchise business provided by PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk to CV. Putra Mas because the franchise business practices that take place have not been based on the principle of freedom of contract as in article 1338 juncto Article 1233 of the Civil Code.

## Keywords: legal protection; service mark; franchise

## Abstrak
Waralaba  merupakan  salah  satu  bentuk  format  bisnis  dimana  pihak  pertama  yang disebut pemberi waralaba memberikan hak kepada pihak kedua yang disebut penerima waralaba untuk  mendistribusikan  barang/jasa  dalam  lingkup  area  geografis  dan periode  waktu  tertentu dengan  mempergunakan  merek,  logo  dan  sistem  operasi  yang dimiliki  dan  dikembangkan  oleh pemberi waralaba  yang telah terbukti  berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh penerima  waralaba.  Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  Perlindungan  Hukum  Milik Alfamart  Dalam  Perjanjian  Waralaba  Alfamart  dengan  berlakunya  asas  hak  prioritas  ( priority right ) dan hak eksklusif berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang  Merek  Dan  Indikasi  Geografis;  Bentuk  perjanjian  franchise  belum  dapat  memberikan perlindungan  hukum  bagi  franchisee,  usaha waralaba  yang  diberikan  oleh  PT.  Sumber  Alfaria Trijaya  Tbk  kepada  CV.  Putra  Mas  dikarenakan  praktek  bisnis  franchise  yang  berlangsung belum  berpijak  pada  asas  kebebasan  berkontrak  sebagaimana  dalam  pasal  1338  juncto  Pasal 1233 KUHPerdata.

## Kata kunci : perlindungan hukum; merek jasa; waralaba

## A. Pendahuluan
Waralaba merupakan salah satu bentuk format bisnis dimana pihak pertama yang disebut  franchisor  memberikan  hak  kepada  pihak  kedua  yang  disebut  franchisee  untuk mendistribusikan  barang/jasa  dalam  lingkup  area  geografis  dan  periode  waktu  tetentu
mempergunakan  merek,  logo,  dan  sistem  operasi  yang  dimiliki  dan  dikembangkan  oleh franchisor.
Didalam  Pasal 4 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba  menentukan bahwa:  Waralaba  diselenggarakan  berdasarkan  perjanjian  tertulis  antara  pemberi waralaba dengan penerima waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia.
Perjanjian  waralaba  tersebut  merupakan  salah  satu  aspek  perlindungan  hukum kepada  para  pihak  dari  itikad  tidak  baik  dari  pihak  yang  lain.  Hal  ini  dikarenakan perjanjian dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk menegakkan perlindungan hukum bagi para pihak, terlebih  jika terjadi sengketa dikemudian  hari. Melalui perjanjian dapat diketahui  pula  mengenai  posisi  tanggung  jawab  dari  masing-masing  pihak.  (Dianggoro, 2001)
Ketentuan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  42  tahun  2007  tentang  Waralaba menentukan  waralaba  harus  memenuhi  kriteria  sebagai  berikut:  a.  memiliki  ciri  khas usaha; b. terbukti sudah memberikan keuntungan; c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa; d. yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis; e. mudah diajarkan dan  diaplikasikan;  f.  adanya  dukungan  yang  berkesinambungan;  dan  g.  Hak  Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar.
Usaha  waralaba  yang  diberikan  oleh  PT.  Sumber  Alfaria  Trijaya  Tbk  kepada CV.Putra  Mas  dalam  Undang-Undang  Waralaba  tersebut  memberikan  gambaran  bahwa pemberian waralaba adalah suatu bentuk pemberian hak dan atau kewenangan dari suatu pihak  PT.  Sumber  Alfaria  Trijaya  Tbk  (pemberi  waralaba)  kepada  pihak  CV.Putra  Mas (penerima  waralaba)  untuk  suatu  jangka  waktu  tertentu,  menjalankan  usaha,  termasuk menjual  atau  memperdagangkan  produk-produk  dalam  bentuk  barang  dan  jasa,  dengan memanfaatkan  atau  mempergunakan  Hak  Kekayaan  Intelektual,  dengan  imbalan  dalam bentuk pembayaran royalty, sebagaimana diatur dalam perjanjian waralaba tersebut.
Pemberian  waralaba  senantiasa  terkait  pemberian  hak  untuk  menggunakan  dan atau  memanfaatkan  Hak  Kekayaan  Intelektual  tertentu,  yang  dalam  hal  ini  terwujud dalam  bentuk  (Widjaja,  2007)  :  1)  Merek,  baik  yang  meliputi  merek  dagang  maupun merek  jasa ataupun  indikasi asal ( indication of origin ) tertentu;  2)  Suatu bentuk  format, formula, ciri khas,  metode, tata cara, prosedur, sistem dan  lain sebagainya  yang bersifat khas yang terkait dengan dan yang tidak dapat dipisahkan dari setiap output atau produk yang  dihasilkan  dan  selanjutnya  dijual,  diserahkan  atau  diperdagangkan  dengan
mempergunakan  merek  dagang,  merek  jasa  atau  indikasi  asal  tersebut  diatas,  yang dinamakan dengan rahasia dagang.
Dalam  penelitian  ini  dirumuskan  dua  permasalahan,  yaitu:  1)  Bagaimana implementasi  perlindungan  hukum  terhadap  merek  milik  Alfamart  dalam  perjanjian waralaba Alfamart , 2) Apakah perjanjian waralaba (PT. Sumber Al Faria Trijaya dan CV. Putra Mas) sudah sesuai dengan PP Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.
Teori pengayoman ini dikemukakan oleh suhardjo (Mantan Menteri Kehakiman). Teori  ini  pada  intinya  menegaskan;  Tujuan  hukum  adalah  untuk  mengayomi  manusia baik  secara  aktif  maupun  pasif.  Secara  aktif  dimaksudkan  sebagai  upaya  untuk menciptakan  suatu  kondisi  kemasyarakatan  yang  manusiawi  dalam  proses  yang berlangsung  secara  wajar.  Pasif  adalah  mengupayakan  pencegahan  atas  upaya  yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil.
Selanjutnya  terkait  dengan  fungsi  hukum  Sohardjo  mengemukakan  pula  bahwa fungsi  hukum  adalah  untuk  mengayomi  atua  melindungi  manusia  dalam  bermasyarakat, dan  berbangsa,  serta  bernegara,  baik  jiwa  dan  badannya  maupun  hak-hak  pribadinya, yaitu hak azasinya, hak kebendaannya maupun hak perorangannya
Fakta  menunjukkan  bahwa  belum  banyak  hasil penelitian  yang  berkaitan dengan obyek  penelitian  baik  dalam  bentuk  laporan,  skripsi,  tesis  maupun  disertasi.  Namun khusus  untuk  penelitian  hukum,  dengan  keterbatasan  kemampuan  penulis  untuk menelusuri  hasil-hasil  penelitian  di  bidang  hukum,  ada  beberapa  penelitian  tentang penerapan  doktrin  persamaan  pada  “Perlindungan  Hukum  Merek  Jasa  Di  Dalam Perjanjian Waralaba Alfamart”
Berdasarkan  hasil  penelusuran,  penulis  mendapat  penelitian  dalam  bentuk  jurnal yang ditulis oleh  Fajar Nurcahya Dwi Putra  di tahun  2014  dengan  judul  “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek”, yang mengungkapkan  satu  pokok  permasalahan,  yaitu:  Bagaimana  perlindungan  hukum  bagi pemegang hak atas merek (Putra 2014).
Jurnal  yang  ditulis  oleh  Maria  Oktoviani  Jayapurwanty  pada  tahun  2013  dengan judul  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Merek  Dagang  Asing  Yang  Ada  Di Indonesia”  yang  mengungkapkan  dua  permasalahan  yaitu:  pertama  bagaimana pengaturan  merek  dagang  asing  di  indonesia.  kedua  bagaimana  perlindungan  hukum
terhadap  pemegang  merek  dagang  terkenal  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan merek di indonesia (Jayapurwanty, 2013).
Jurnal  yang  ditulis  oleh  Yulia  Widiastuti  Hayuningrum  pada  tahun  2015  dengan judul  “Perlindungan  Hak  Ekonomi  Terhadap  Penggunaan  Merek  Dalam  Perjanjian Waralaba”  yang  mengungkapkan  dua  permasalahan  yaitu:  pertama  bagaimana perlindungan  hak  ekonomi  pemberi  waralaba  atas  penggunaan  merek  dalam  perjanjian waralaba.  Kedua  bagaimana  pemberi  waralaba  mengeksploitasi  hak  ekonomi  atas penggunaan merek dalam perjanjian waralaba (Hayuningrum & Roisah, 2015).

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini  menggunakan yuridis Normatif, pendekatan normatif dapat meliputi pendekatan  konseptual,  pendekatan  undang-undang,  pendekatan  kasus,  dan  pendekatan perbandingan.  (Syamsuddin,  2007)  Metode  penelitian  dengan  teknik  pendekatan  ini maksudnya  penelitian  yang  mengacu  pada  studi  kepustakaan  yang  ada  ataupun  terhadap data  sekunder  yang  digunakan.  Sedangkan  bersifat  normatif  maksudnya  penelitian  hukum yang  bertujuan  untuk  memperoleh  pengetahuan  normatif  tentang  hubungan  antara  satu peraturan dengan peraturan lain (Ashshofa, 2004).

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Implementasi  Perlindungan  Hukum  Milik  Alfamart  Dalam  Perjanjian  Waralaba Alfamart
Sama  dengan  hak  milik  intelektual  lainnya,  hak  merek  sebagai  hak  kebendaan immateril  juga  dapat  beralih  atau  dialihkan.  Ini  suatu  bukti  bahwa  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  telah  mengikuti  prinsip- prinsip  hukum  benda  yang  dianut  oleh  seluruh  negara  di  dunia  dalam  penyusunan undang-undangmereknya.  Sebagai  kebendaan  immateril,  merek  harus  pula  dihormati sebagai  hak  pribadi  pemakainya.  Wujud  dari  penghormatan  hak  pribadi  itu  adalah diakuinya  oleh  undang-undang  tentang  keberadaan  hak  milik,  apakah  itu  hakmilik  atas benda  materiil  maupun  hak  milik  atas  benda  immateriil  seperti  hak  merek.  Hak  milik sebagai  hak  kebendaan  yang  paling  sempurna  tentu  saja  jika  dibandingkan  dengan  hak kebendaan  yang  lain  memberikan  kenikmatan  yang  sempurna  pula  kepada  pemiliknya. Salah  satu  wujud  pengakuan  dari  hak  kebendaan  yang  sempurna  itu  adalah diperkenankannya oleh undang-undang hak kebendaan itu beralih atau dialihkan oleh si pemilik. (Badrulzaman, 1983)
Perlindungan  Merek  tersebut  merupakan  salah  satu  bentuk  perlindungan perjanjian  waralaba  untuk  membuat  iklim  persaingan  usaha  yang  sehat  di  Indonesia. Dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis (UU Merek 2016) menggantikan UU No. 15 tahun 2001 (UU Merek 2001). Keseriusan pemerintah  dalam  mengoptimalkan  perlindungan  Merek  di  Indonesia  diharapkan  dapat memberikan  kepastian  hukum  bagi  para  pemiliki  Merek  terdaftar  di  Indonesia  serta memberikan percepatan terhadap pendaftaran Merek di Indonesia
Tiga  fungsi  merek  tersebut,  menyebabkan  perlindungan  hukum  terhadap  merek menjadi  begitu sangat bermakna. Sesuai dengan  fungsi  merek, sebagai tanda pembeda, maka  seyogianya  antara  merek  yang  dimiliki  oleh  seseorang  tak  boleh  sama  dengan merek yang dimiliki oleh orang lain.
Tujuan  bagi  pemilik  merek  Alfamart  dalam  menggunakan  merek  jasanya  adalah untuk  memantapkan  pertanggungjawaban  pihak  produsen  atas  kualitas  barang  yang diperdagangkan  selain  itu  dimaksudkan  untuk  mengawasi  batas-batas  teritorial perdagangan  suatu  jenis  barang  tertentu  dengan  merek  tersebut,  nilai  suatu  barang menjadi penting di mata konsumen.
Merek  perlu  dilindungi  karena  merupakan  kekayaan  immaterial  yang  dapat mendatangkan keuntungan ekonomi yang tinggi atau bernilai mahal.Hal ini dapat terjadi apabila  digunakan  untuk  memasarkan  suatu  produk  tertentu.  (Purwandoko,  2002) Kualitas tingginya suatu produk ditandai oleh merek terkenal (yang melekat pada barang dagangan).  Namun,  untuk  membahas  tentang  perlindungan  hukum  Perjanjian  waralaba Alfamart tersebut, terlebih dahulu penulis mengemukakan beberapa fungsi strategis dari Perjanjian waralaba Alfamart yaitu sebagai berikut:
1. Fungsi  Sosial  Ekonomi,  sektor  ini  antara  lain  menyediakan  barang  dan  jasa  bagi konsumen,  menyumbangkan  lebih  dari  sebagian  pertumbuhan  ekonomi  serta kontributif perolehan devisa negara.
2. Fungsi  Sosial  Politik,  sektor  ini  juga  sangat  penting  terutama  dalam  penyerapan tenaga  kerja  serta  upaya  pengentasan  kemiskinan,  karena  sifat  sebarannya  dan keterkaitannya  yang  erat  dengan  sektor  pertanian  juga  sangat  potensial  untuk mendorong kemajuan ekonomi pedesaan.
Melihat potensi dan fungsinya yang sangat strategis tersebut, maka kontribusi dari pemerintah  yakni  dengan  memberikan  perlindungan  hukum  baik  itu  perlindungan hukum preventif maupun perlindungan hukum represif.

## 1. Perlindungan hukum Preventif
Perlindungan  hukum preventif merupakan  sebuah  bentuk  perlindungan  yang mengarah  pada  tindakan  yang  bersifat  pencegahan.Tujuannya  adalah  mengurangi peluang  terjadinya  pelanggaran  merek  dagang.  (Utomo,  2010)  Langkah  ini difokuskan pada pengawasan pemakaian merk, perlindungan terhadap hak eksklusif pemegang  hak  atas  merk  dagang  dan  menganjurkan  kepada  setiap  Perjanjian waralaba  Alfamart  agar  hak  atas  merk  tersebut  mendapat  perlindungan  hukum.

## 2. Perlindungan hukum Represif
Pengertian perlindungan hukum Represif adalah perlindungan yang dilakukan untuk  menyelesaikan  atau  menanggulangi  suatu  peristiwa  atau  kejadian  yang  telah terjadi, yaitu berupa pelanggaran hak atas merk.
Dalam  perlindungan represif ,  maka  pemberian  sanksi  yang  jelas  dan  tegas bagi pelaku pelanggaran  merk sesuai dengan Undang-Undang Merek  yang berlaku, juga  harus  dilaksanakan  oleh  aparat  penegak  hukum  secara  tegas  dan  konsisten. Dengan  konsisten  ini  akan  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  khususnya  bagi pemegang hak atas merk dagang.
2. Perjanjian  waralaba  (PT.  Sumber  Al  Faria  Trijaya  dan  CV.  Putra  Mas)  sesuai dengan PP Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba
Hak  Merek  adalah  hak  eksklusif  yang  diberikan  negara  kepada  pemilik  merek yang  terdaftar  dalam  daftar  umum  merek  untuk  jangka  waktu  tertentu  menggunakan sendiri  merek  tersebut  atau  memberi  izin  kepada  sesorang  atau  beberapa  orang  secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan. Hak Ekslusif dapat memperkuat posisi  market  yang  kuat,  mengembalikan  investasi,  meningkatkan  penjualan  dan kekuatan dalam bernegosiasi, memberikan image yang positif bagi perusahaan, maupun meningkatkan kesempatan untuk memperoleh konsumen. (Hertyanti, 2012)
Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas dapat diartikan bahwa hak atas merek itu diberikan  pengakuannya  oleh  negara.  Dalam  hal  ini  Merek  Alfamart  termasuk  merek
yang  terkenal,  maka  perlindungan  hukum  dapat  dilakukan  secara  preventif  terhadap kepemilikan atas merek. Selain itu, terdapat juga perlindungan hukum secara represif.
M.  Yahya  Harahap  mengatakan  bahwa  Perlindungan  hukum  terhadap  pemilik merek meliputi penggunaan atau eksploitasi merek yang terdiri dari (Harahap, 1996):
1) Melindungi penggunaan hak eksklusif merek, meliputi:
a) Mempergunakan  tanda  merek  sebagai  logo,  label,  atau  gambar  dalam  surat menyurat,  pada  barang  atau  jasa,  pada  kemasan  (packaging)  dalam  advertensi atau promosi.
b) Menikmati  secara  ekslusif  manifestasi  yang  lahir  dari  merek,  meliputi  goodwill atau  well-known,  reputasi  tinggi  ( high  reputation ),  indikasi  sumber asal/geografis,  sentuhan  kultural  ( cultur  attachment )  dan  sentuhan  keakraban ( familiar attachment ).
2) Melindungi  hak  eksklusif  mempergunakan  merek  sebagi  alat  eksploitasi memperoleh keuntungan dalam perdagangan, meliputi:
a) Memasarkan barang atau jasa dalam perdagangan nasional, regional, dan global;
b) Menyimpan  barang  yang  dilindungi  merek,  asal  tidak  bertentangan  dengan ketentuan monopoli dan spekulasi untuk menaikkan harga;
c) Mensuplai barang;
d) Mengekspor barang.
3) Melindungi  hak  mempeluas  wilayah  dan  segmen  pemasaran,  sesuai  dengan  sistem pasar atau perdagangan bebas dan dilakukan sesuai dengan prinsip persaingan bebas, jujur, dan sehat.
4) Melindungi pengalihan  atau transfer merek dalam bentuk:
a) Transfer berdasarkan titel umum sesuai dengan ketentuan hukum waris;
b) Transfer dalam segalam bentuk taransaksi yang dibenarkan oleh Undang-Undang (menjual, menggunakan, dan menghibahkan);
c) Dalam  bentuk  lisensi,  memberi  ijin  kepada  orang  lain  atau  badan  hukum  untuk menggunakannya.
Perlindungan  hukum dengan  menggunakan  sistem konstitutif dalam  menentukan hak  atas  merek  pada  dasarnya  lebih  menjamin  kepastian  hukum.  Tetapi  perlu  juga dicermati  bahwa  perekonomian  di  Indonesia  lebih  digerakkan  oleh  industri  rumahan ( home  industry )  yang  telah  memeprlihatkan  dan  mempertahankan  eksistensinya. (Marthani,  2013)  Oleh  karena  itu  seharusnya  produk-produk  dalam  negeri  harus dilindungi  keberadaannya  sehingga  haknya  terpenuhi.  Dengan  demikian  kerjasama perjanjian  waralaba  dapat  membantu  meningkatkan  pengusaha  pemilik  merek  produk- produk dalam negeri untuk memperoleh hak atas mereknya.
Pasal  20  perjanjian  waralaba  antara  PT. Sumber  Al  Faria  Trijaya  dan  CV.  Putra Mas disebutkan :
1. Penerima  waralaba  wajib  untuk  menggunakan  merek  jasa  milik  pemberi  waralaba dalam setiap aktifitas gerai.
2. Penerima  waralaba  berhak  tidak  diperkenankan  dengan  cara  apapun  menjual, mendaftarkan  atau  mengalihkan  merek  jasa  tersebut,  sehingga  seolah-olah  menjadi milik penerima waralaba atau pihak ketiga.
3. Pemberi  waralaba  berhak  setiap  saat,  berdasarkan  atas  kebijakannya  sendiri melakukan  perubahan  dan/atau  modifikasi  terhadap  setiap  bagian  merek  jasa, termasuk tetapi tidak terbatas pada huruf, logo dan warna.
Pemberian  izin  penggunaan  merek  dagang  tersebut  diberikan  dalam  rangka penjualan  produk  yang  di  Franchise  kan  tersebut.  Atas  pemberian  izin  penggunaan mererk  dagang  tersebut  biasanya  Franchisor  memperoleh  suatu  bentuk  pembayaran royalty  di  muka  dan  selanjutnya  Franchisor  memperoleh  keuntungan  (yang  sering  juga disebut dengan royalty berjalan) melalui penjualan produk yang di Franchise kan kepada Franchisee.  Dalam  bentuk  yang  sederhana  ini,  Franchise  produk  dan  merek  dagang seringkali mengambil bentuk keagenan distributor atau lisensi penjualan.
Perjanjian  atau  sering  disebut  juga  dengan  kontrak  pada  prinsipnya  merupakan hubungan  hukum  antara  beberapa  pihak  yang  sepakat  untuk  melakukan  perbuatan hukum tertentu. Disamping itu pula kontrak sebagai suatu perjanjian akan mengikat para pihak  dan  dapat  dipaksakan  secara  hukum  (Kian,  CatherineTay  Swee  &  Chim,  Tang See, 1987).
Sebagaimana  dalam  Pasal  1233  KUHPerdata,  yang  menyatakan  bahwa  setiap perikatan dilahirkan dari :
1) Perjanjian;

## 2) Undang-undang.
Waralaba  merupakan suatu perjanjian  yang bertimbal  balik karena, baik pemberi waralaba  maupun penerima waralaba keduanya  berkewajiban untuk  memenuhi prestasi tertentu.
Dari rumusan yang diberikan tersebut dapat kita uraikan hal-hal sebagai berikut :
1. Waralaba  merupakan sutau Perikatan Rumusan tersebut menyatakan bahwa sebagai suatu  perikatan,  waralaba  tunduk  pada  ketentuan  umum  mengenai  perikatan  yang diatur dalam Kitab Undang –Undang Hukum Perdata, buku Ke III.
2. Waralaba  melibatkan  hak  untuk  memanfaatkan  dan  atau  menggunakan  hak  atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha.
Maka  demikian  pula  halnya  dengan  perjanjian  franchise  yang  lahir  karena diperjanjikan  menjadi  hukum  bagi  franchisee  dan  franchisor  dalam  suatu  sistem  bisnis franchise  yang  dijalankan.  Dengan  kata  lain  semua  perjnjian  (termasuk  perjanjian franchise/franchise  agreement),  demi  tujuan  kepastian  hukum  maka  menjadi  undang- undang  bagi  para  pihak.  Tentu  saja  ketentuan-ketentuan  yang  diperjanjikan  di  dalam franchise agreement tersebut dapat dipaksakan bagi para pihak yang terikat di dalamnya, yaitu franchisor yang di satu sisi sebagai pengguna/penyewa lisensi milik franchisor.

## D. Simpulan
Implementasi  Perlindungan  Hukum  Milik  Alfamart  Dalam  Perjanjian  Waralaba Alfamart dengan berlakunya asas hak prioritas (priority right) dan hak eksklusif berdasarkan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  Dan  Indikasi Geografis  bahwa  perjanjian  franchise  milik  alfamart  dalam  perjanjian  waralaba  alfamart perlindungan  hukum  dapat  dilakukan  dengan  Perlindungan  hukum  Secara  preventif,  dan Perlindungan  hukum  Secara  represif.  Keseriusan  pemerintah  dalam  mengoptimalkan perlindungan Merek di Indonesia diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pemiliki  Merek  terdaftar  di  Indonesia  serta  memberikan  percepatan  terhadap  pendaftaran Merek di Indonesia. Perjanjian waralaba (PT. Sumber Al Faria Trijaya dan CV. Putra Mas) sudah sesuai dengan PP Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.
Bentuk  perjanjian  franchise  belum  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  bagi franchisee,  Usaha waralaba  yang  diberikan  oleh  PT.  Sumber  Alfaria  Trijaya  Tbk  kepada
CV.Putra  Mas  dalam  Undang-Undang  Waralaba  tersebut  memberikan  gambaran bahwa pemberian  waralaba  adalah  suatu  bentuk  pemberian  hak  dan  atau  kewenangan dari suatu pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (pemberi waralaba) kepada pihak CV.Putra Mas  (penerima  waralaba) untuk  suatu  jangka  waktu  tertentu,  dikarenakan  praktek  bisnis franchise  yang  berlangsung  belum  berpijak  pada  asas  kebebasan  berkontrak  sebagaimana dalam  pasal  1338  juncto  Pasal  1233  KUHPerdata,  yaitu  sebagai  Perikatan  seperti  diatur dalam  buku  III  KUHPerdata  yang  timbul  dari  perjanjian  sesuai  dengan  pasal  1313 KUHPerdata  dan  kebanyakan  dilakukan  di  bawah  tangan  saja  bukan  dilakukan  dengan Notariil  yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  otentik  serta  kebanyakan  tidak didaftarkan. Perjanjian Franchise selain sebagai bentuk perjanjian lisensi merupakan bentuk perjanjian standar atau baku karena draft yang ada dibuat secara sepihak oleh Franchisor.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Ashshofa, Burhan. (2004). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rineka Cipta.
Catherine Tay Swee Kian, Tang See Chim. 1987.  Contract law :  a  Layman's  Guide. Singapore:
Times Books International
Darus  Badrulzaman,  Mariam.  (1983). Mencari  Sistem  Hukum  Benda  Nasional .  Bandung: Alumni.
Dianggoro, Wiratmo. (2001). Pembaharuan UU Merek dan Dampaknya bagi Dunia Bisnis. Vol. Vol. 2.
Dwi  Putra,  Fajar  Nurcahya.  (2014).  “Perlindungan  Hukum  Merek  Jasa  Di  Dalam  Perjanjian Waralaba Alfamart.” Fakultas Hukum Untag Surabaya .
Jayapurwanty,  Maria  Oktoviani.  (2013).  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Merek
Dagang Asing Yang Ada Di Indonesia.”
Suryo  Utomo,  Tomi.  (2010). Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  Di  Era  Global .  Yogyakarta: Graha Ilmu.
Syamsuddin. (2007). Operasionalisasi Penelitian Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo.
Widjaja,  Gunawan.  (2007). Franchise  Dalam  Perspektif  Hak  Kekayaan  Intelektual .  Jakarta: Rajawali Press.

## UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN:
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba .
Pasal 4 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba .
Pasal 1233 KUHPerdata .
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis .

## JURNAL:
Eka  Marthani,  Shanti.  (2013). “Implementasi  Perlindungan  Merek  Kolektif  Dalam  Model  One Village One Product (OVOP).” Tesis. Jakarta: Program Studi Pasca Sarjana Kekhususan Hukum Ekonomi Universitas Indonesia.
Hayuningrum,  Yulia  Widiastuti,  dan  Kholis  Roisah.  (2015).  “Perlindungan  Hak  Ekonomi Terhadap  Penggunaan  Merek  Dalam  Perjanjian  Waralaba.” Jurnal  Law  Reform 11  (2): 255–63.
Hertyanti, Oktiana Indi.  (2012). “Arti Penting Pendaftaran Merek Untuk Perdagangan Barang Dan Jasa: Studi Pendaftaran Merek Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Tengah.” Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.