## Ilham Marnola

## Evaluasi  Sistem  Irigasi  “Bandar”  di  Nagari  Padang  Gantiang Kabupaten Tanah Datar

## Ilham Marnola
STAIN Gajah Putih Takengon, Aceh Tengah, Aceh Email: ilhamtp2008@gmail.com.
Abstrak . Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan data kondisi pengelolaan/pengendalian lingkungan dan kegiatan  yang  mempengaruhi  sistem  irigasi  “Bandar”  di  Nagari  Padang  Gantiang  dan  mengetahui  peran masyarakat  (P3A,  Pemerintah  Nagari  Padang  Gantiang,  masyarakat  umum)  dalam  pengelolaan  sistem irigasi “Bandar” di Nagari Padang Gantiang.  Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, Dalam penelitian ini, penulis memaparkan kondisi sistem irigasi “Bandar” di Nagari Padang Gantiang, dari segi pengelolaan irigasi. Paparan tersebut dibandingkan dengan standar irigasi yang ada kemudian diambil kesimpulan dan saran. Hasil penelitian menunjukkan besarnya pemborosan pemakaian air irigasi ”Bandar” yang disebabkan oleh  perilaku  oknum  masyarakat  yang  menggunakan  air  irigasi  melebihi  kebutuhannya.  Sedangkan Permasalahan  yang  dihadapi  dalam  hal  pengelolaan  irigasi  adalah  masalah  sampah,  belum  maksimalnya peran  masyarakat dan belum  terlaksananya  sebagian peraturan-peraturan  yang terkait dengan pengelolaan irigasi.
Kata kunci : evaluasi, irigasi, Padang Gantiang

## Pendahuluan
Sesuai  dengan  amanat  konstitusi  tertinggi  Republik  Indonesia,  Undang-Undang Dasar  1945  pasal  33  ayat  3  mengatakan  bahwa:  ”Bumi  dan  air  dan  kekayaan  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dalam butir ayat ini amat jelas dikatakan bahwa air harus dikelola oleh pemerintah yang bertujuan agar mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ada banyak  pengelolaan  sumber  daya  air  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  seperti berbagai PLTA di Indonesia, pengelolaan air bersih oleh PDAM, pemanfaatan sumber air untuk irigasi pengairan sawah dan lainnya.
Sehubungan  dengan  hal  ini,  Pemerintah  Nagari  Padang  Gantiang  sebagai pemerintah  terendah  dalam  wilayah  Republik  Indonesia  khusus  di  Sumatera  Barat, mencoba menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diatas  yaitu dengan melakukan  pengelolaan  sebuah  sistem  irigasi  yang  dikenal  dengan  istilah  sistem  irigasi ”Bandar”. Sistem irigasi ini memanfaatkan aliran Batang Selo yang mengalir membelah Nagari  Padang  Gantiang.  Batang  Selo  yang  berhulu  di  Gunung  Sago  ini  telah dimanfaatkan oleh masyarakat Nagari Padang Gantiang melalui sebuah teknologi irigasi yang ditinggalkan oleh Belanda.
Sistem irigasi ini menjadi penting bagi masyarakat Nagari Padang Gantiang, yang sebagian  besar  masyarakatnya  berprofesi  sebagai  petani,  karena  sistem  irigasi  ini mengairi 55% areal persawahan masyarakat, yaitu seluas 434 ha dari 788 ha luas sawah

## ISSN 2528-1402
Jurnal As-Salam, Vol.1, No. 1, Mei - Agustus 2016
keseluruhan di Nagari Padang Gantiang. Sawah tersebut dapat menghasilkan padi dalam 1 tahun sebanyak 5.161,5 ton.
Berkat  bantuan  sistem  irigasi  ini  masyarakat  Nagari  Padang  Gantiang  mampu memenuhi  kebutuhan  beras  sendiri  bahkan  dapat  juga  mengirim  beras  keluar  daerah Padang Gantiang. Pengelolaan sistem irigasi ini dilakukan dengan partisipasi masyarakat dalam  wadah  P3A  atau  Perhimpunan  Petani  Pemakai  Air.  P3A  adalah  organisasi  yang dibuat  untuk  mempermudah  pekerjaan  pemerintah  dalam  pengelolan  sistem  irigasi dengan melibatkan masyarakat, hal ini diatur oleh pemerintah dengan Instruksi Presiden Republik  Indonesia  nomor  2  Tahun  1984  Tanggal  26  Januari  1984  tentang  Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air.
Namun seiring dengan perjalanan waktu, penulis melihat adanya indikasi masalah yang terjadi dengan sistem irigasi ini. Misalnya, menurunnya kemampuan saluran irigasi ini mengairi sawah dan belum optimalnya peran masyarakat atau P3A dalam membantu pengelolaan  sistem  irigasi  ini.  Permasalahan  ini  akan  menimbulkan  krisis  pangan  jika tidak  segera  diatasi  oleh  pengelola  sistem  irigasi  ini  (Pemerintah  Nagari  Padang Gantiang) atau bagi masyarakat Nagari Padang Gantiang umumnya.
Dengan melihat beberapa fakta tentang permasalahan saluran irigasi yang terjadi, maka  perlu  diadakan  penelitian  tentang  permasalahan-permasalahan  yang  dihadapi  oleh sistem  irigasi  ”Bandar”di  Nagari  Padang  Gantiang  ini,  meliputi  Bagaimana  peran  serta masyarakat  (P3A  dan  masyarakat  umum),  Pemerintah  Nagari  Padang  Gantiang,  dan Subdin  Pengairan  Dinas  Pemukiman  dan  Prasarana  Wilayah  Kabupaten  Tanah  Datar dalam pengelolaan sistem irigasi ”Bandar” ?

## Tinjauan Pustaka

## A. Evaluasi
Dalam buku Evaluasi Program yang ditulis oleh Farida Yusuf (1989), dikemukan berbagai pendapat para ahli seperti, evaluasi sebagai proses menyediakan informasi untuk pembuat  keputusan  yang  dikemukakan  oleh  Cronbach,  Stufflebearn,  dan  Alkin. Sedangkan  Provus,  pencetus  Discrepancy  Evaluation,  mendefinisikan  evaluasi  sebagai proses penentuan perbedaan apa yang ada dengan suatu standar untuk mengetahui apakah ada selisih. Akhir-akhir ini telah dicapai sejumlah konsensus antara evaluator tentang arti evaluasi  antara  lain  yaitu:  penilaian  atas  manfaat  atau  guna.  Komite  untuk  standar evaluasi  ( Joint  Committee )  yang  terdiri  atas  17  anggota  yang  mewakili  12  organisasi sehubungan dengan evaluasi  menyatakan sebagai  berikut, evaluasi  ialah penelitian  yang sistematik atau yang teratur tentang manfaat atau guna beberapa obyek.
Tujuan  evaluasi  adalah  mendapatkan  informasi  yang  dapat  di  gunakan  dalam memberikan penilaian tentang kegiatan yang dilakukan (S, Hamid Hasan, 1992). Dalam situasi  lain,  dimana  orang  yang  melakukan  evaluasi  dan  orang  yang  berwenang mengambil  keputusan,  evaluator  tidak  berhak  mengambil  keputusan.  Evaluator  hanya

## Ilham Marnola
berhak  memberikan  masukan  kepada  orang  yang  berwenang  mengambil  keputusan. Masukan  tersebut  dapat  saja  berupa  saran  untuk  mengambil  keputusan.  Meskipun demikian, keputusan tetap berada di tangan orang yang berwenang.
Dari  pengertian-pengertian  yang  dikemukan  oleh  para  ahli  diatas  dapat disimpulkan,  bahwa  evaluasi  adalah  suatu  proses  untuk  menyediakan  informasi  tentang sejauh  mana  suatu  kegiatan  tertentu  telah  dicapai,  bagaimana  perbedaan  pencapaian tersebut  dengan  suatu  standar  tertentu  untuk  mengetahui  apakah  ada  selisih  diantara keduanya,  serta  bagaimana  manfaat  yang  telah  dicapai  bila  dibandingkan  dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh.

## B. Sistem irigasi
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi, menyatakan bahwa irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air  irigasi  untuk  menunjang  pertanian  yang  jenisnya  meliputi  irigasi  permukaan,  irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
Sarana  irigasi  adalah  sarana-sarana  yang  digunakan  dalam  pemanfaatan  irigasi atau sarana penunjang penggunaan air irigasi. Dalam PKDPU 2007, sarana irigasi dibagi kepada:
1. bendungan/waduk/resevoir/embung/situ dan tampungan air;
2. bangunan utama (bendung/ intake dan lain-lain)l
3. saluran (induk, primer, sekunder, tersier, pembuang/drainase, suplesi dan lain-lain);
4. bangunan  pelengkap  lainnya  (bangunan  bagi/sadap,  pintu  air,  gorong-gorong,  talang, siphon, pintu bilas, jembatan dan jalan inspeksi, got dan lain-lain)
Sedangkan  dalam  Buletin  Sarana  Pertanian  Edisi  Desember  2004,  disebutkan beberapa macam sarana irigasi, yaitu:
1. Embung  adalah  bangunan  kolam  dengan  ukuran  relatif  jauh  lebih  kecil  dibanding waduk  yang  berfungsi  untuk  menampung  air  permukan  ( run-off )  dari  suatu  areal tangkapan  air  yang  tidak  terlalu  luas  di  musim  penghujan,  kemudian  dimanfaatkan airnya pada musim kemarau pada saat diperlukan.
2. Check-dam  adalah  bangunan  pengendali  sedimen  hasil  erosi  yang  dibangun  pada jurang  /  alur  drainase  alami  menyerupai  bendung  sehingga  selain  berfungsi  sebagai pengendap meterial dan partikel kasar tanah, air yang ada dapat dimanfaatkan untuk keperluan irigasi, budidaya ikan, keperluan domestik, dll
3. Bendungan  adalah  usaha  untuk  menaikkan  tinggi  permukaan  air,  mengarahkan  air sungai  dengan  cara  membendung  sungai  mengumpulkannya  dengan reservoar sebelum dialirkan ke saluran pembawa.
5. Dam  parit  adalah  bangunan/dam  yang  ditempatkan  pada  alur-alur  hidrologi  alam untuk menekan laju run-off dan menampungnya untuk dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi.
6. Jaringan  irigasi  adalah  saluran  dan  bangunan  yang  merupakan  satu  kesatuan  dan diperlukan  untuk  pengaturan  air  irigasi  yang  mencakup  penyediaan,  pengambilan, pembagian.
7. Jaringan tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kuarter dan saluran pembuang, berikut saluran bangunan turutan serta pelengkapnya.
8. Jaringan  utama  adalah  jaringan  irigasi  yang  berada  dalam  satu  sistem  irigasi,  mulai dari  bangunan  utama  (bendung/  bendungan)  saluran  induk  /  primer,  saluran  sekuder dan bangunan sadap serta bangunan pelengkapnya.
9. Saluran  sekunder  adalah  saluran  pembawa  air  irigasi  yang  mengambil  air  dari bangunan bagi di saluran primer yang berada dalam jaringan irigasi.

## C. Kelembagaan Pengelola Irigasi
1. Dinas  Irigasi  Departemen  Pekerjaan  Umum  (Subdinas  Pengairan  Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah)
Lembaga ini bertugas memberikan pembinaan dan pengarahan kepada para petani bekerjasama dengan aparat dan instansi terkait di daerah, yaitu dengan jalan memberikan kursus dan pelatihan anggota kelompok tani dan anggota perkumpulan petani pemakai air tentang  teori  dan  praktek  bagaimana  cara  mengoperasikan  pintu,  alat  ukur  serta  cara teknis  pemeliharaan  saluran  dan  bangunan  irigasi  di  lapangan,  sebagai  mitra  kerja  dan usaha  dalam  memanfaatkan  jaringan  irigasi,  sehingga  para  petani  mendapat  jaminan penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan tanaman setiap musim tanam. Fungsi lainnya dari instansi ini adalah pengambilan keputusan dalam pembangunan saluran irigasi.

## 2. Pemerintah Daerah (Pemerintah Nagari)
Berdasarkan  Instruksi  Presiden  RI  No.2  tahun  1984  tentang  pembinaan  P3A,  di daerah  tingkat  I,  di  daerah  tingkat  II,  kecamatan  dan  desa  kegiatan  pembinaan  P3A dilakukan  oleh  gubernur,  bupati,  camat  dan  kepala  desa  dibantu  oleh  Dinas  Pekerjaan Umum  atau  instansi  Pekerjaan  Umum/pengairan  dan  dinas  pertanian  atau  instansi pertanian.

## 3. Perkumpulan Petani Pemakai Air
Menurut  Keputusan  Mentri  Dalam  Negeri  No.50  tahun  2001  Tentang  Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air menyatakan bahwa Perkumpulan petani pemakai  air  yang  selanjutnya  disingkat  P3A  adalah  istilah  umum  untuk  kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah Petani Pemakai Air dalam suatu daerah pelayanan irigasi pada tingkat tersier atau desa yang dibentuk oleh petani sendiri secara demokratis, termasuk  kelembagaan  lokal  pengelola  air  irigasi.  Wadah  ini  bersifat  sosial-ekonomi, budaya, dan berwawasan lingkungan. P3A dibentuk dari, oleh, dan untuk Petani Pemakai Air secara demokratis,  yang pengurus  dan anggotanya terdiri dari unsur  petani pemakai air. Wilayah  Kerja P3A  ditetapkan berdasarkan hamparan lahan  yang mendapat  air dari
jaringan  irigasi  yang  dikelola  dengan  prinsip  satu  kesatuan  pengelolaan  irigasi,  sesuai dengan kesepakatan dan penetapan dari para anggota.

## 4. Masyarakat umum pemakai air
Masyarakat  umum  pemakai  air  atau  biasa  juga  diistilahkan  dengan  Petani Pemakai  Air  adalah  semua  petani  yang  mendapat  nikmat  dan  manfaat  secara  langsung dari  pengelolaan  air  dan  jaringan  irigasi  termasuk  irigasi  pompa  yang  meliputi  pemilik sawah,  pemilik  penggarap  sawah,  penggarap/penyakap,  pemilik  kolam  ikan  yang mendapat air dari jaringan irigasi, dan pemakai air irigasi lainnya.

## D. Manajemen irigasi
Pengelolaan  atau  manajemen  irigasi  merupakan  upaya  pemanfaatan  air  secara rasional  agar  dapat  memenuhi  sebesar-besarnya  kepentingan  masyarakat.  Konsep pengelolaan irigasi mendukung pembaharuan kelembagaan dan operasi untuk menunjang pengelolaan  secara  terpadu.  Dalam  pengelolaan  irigasi  ini  juga  termasuk  pengelolaan sumber air.
Tujuan  pengelolaan  sumber-sumber  air  irigasi  adalah  tercapainya  suatu  sistem pengelolaan sumber air irigasi secara efisien dan efektif. Hal ini memerlukan pelaksanaan pengawasan  dan  pemberian  air  irigasi  dalam  jumlah  besar,  alokasi  air  irigasi  ke  daerah pelayanan  dan  pemakai  air  irigasi,  pengoperasian  bangunan-bangunan  utama, pengelolaan  kualitas  air  irigasi,  pengendalian  dan  pengelolaan  banjir,  dan  pemeliharaan lingkungan sungai serta termasuk pembinaan kepada masyarakat.
Mengingat  kompleksnya  penanganan  pengelolaan  sumber  daya  air  yang didasarkan pada pendekatan wilayah sungai, pemerintah (Efendi Pasandaran, 1988) telah mengeluarkan  Peraturan  Menteri  No.67/PRT/1993  tentang  Panitia  Tata  Pengaturan  Air (PTPA) provinsi daerah tingkat I. PTPA provinsi mempunyai fungsi membantu gubernur dalam  melaksanakan  wewenang  koordinasi  Tata  Pengaturan  Air  (TPA)  meliputi  hal-hal sebagai berikut:
1. penetapan  rencana  prioritas  penggunaan  air/atau  sumber  air  didasarkan  pada pemikiran  pemanfaatan  yang  efektif  dan  efisien  dalam  rangka  mewujudkan  hemat air;
2. penetapan  urutan  prioritas  penggunaan  air  dan/atau  sumber  air  di  dalam  rencana perlindungan, pengembangan dan penggunaan sumber air tersebut secara efektif dan efisien;
3. pengaturan  pengguanaan  air  dan/atau  sumber  air  yang  berdaya  guna  dan  berhasil guna serta hemat air;
4. pengaturan  cara  pembuangan  air  limbah  beserta  bahan  limbah  lainnya  sesuai peraturan yang berlaku;
5. pengaturan  pembangunan  bangunan  pengairan  maupun  bangunan  lain  pada  sumber air guna memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat;
6. pengaturan terhadap masalah-masalah lain yang mungkin timbul.
Selain  6  bentuk  pengelolaan  air  (manajemen  irigasi)  diatas,  Muhammad  Amron menambahkan  seperti  yang  terdapat  pada  Efendi  Pasandaran  (1988),  bahwa    kegiatan manajemen  irigasi  dalam  bentuk  fisik  akan  meliputi  upaya  pengoperasian  pintu-pintu untuk mengalirkan air sampai ke lokasi pemanfaatannya. Diharapkan pemberian tersebut terukur,  baik  jumlah  maupun  mutunya,  sehingga  air  dapat  dimanfaatkan  secara  efektif dan  efisien  dengan  hasil  yang  optimum.  Untuk  dapat  melaksanakan  kegiatan  fisik tersebut, maka perlu kegiatan-kegiatan seperti:
1. penyusunan pada pemanfaatan dan rencana pemanfaatannya;
2. penetapan rencana pembagian/alokasi air irigasi, baik pada saat rendah air (low flow) maupun air tinggi ( high flow );
3. pelaksanaan pemanfaatan dan pembagian air;
4. pemantauan dan evaluasi.
Gede  Sedana  juga  menawarkan  beberapa  solusi/penanggulangan  dari  3  masalah yang dihadapi dalam pengelolaan irigasi diatas, yaitu:
1. penerapaan berbagai teknik konservasi lahan;
2. pengukuran kembali luas areal irigasi untuk selanjutanya ditetapkan besar pembagian air  iriigasi,  peningkatan  pengetahuan  dan  kesadaran  petani  dalam  pemanfaatan  air secara efektif dan efisien dan pemberian status badan hukum;
3. peningkatan  kualitas  air  irigasi  melalui  perbaikan  sistem  pembuangan  limbah  oleh industri  ke  sungai,  pemberian  sangksi  yang  tegas  kepada  pihak  yang  melanggar ketentuan yang telah dibuat dan dengan peningkatan kesadaran anggota masyarakat itu sendiri dalam pembuangan sampah dan limbah lainnya ke sungai;

## Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  yaitu  penelitian  yang  dimaksudkan untuk  mengumpulkan  dan  memaparkan  informasi  suatu  gejala  yang  ada.  Penelitian  ini dilakukan  di  Nagari  Padang  Gantiang  Kecamatan  Padang  Ganting  Kabupaten  Tanah Datar.
Data penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. data primer hasil wawancara dengan Subdin Pengairan Dinas Kimpraswil Kab. Tanah Datar, Pemerintah Nagari  Padang  Gantiang, GP3A Ampek Jurai,  masyarakat  Padang Gantiang;
2. data sekunder dari Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Andalas dan dari
Subdin Pengairan Kab Tanah Datar.
Populasi  pada  penelitian  ini  meliputi  Subdin  Pengairan  Dinas  Pemukiman  dan Prasarana  Wilayah  Kabupaten  Tanah  Datar,  Pemerintah  Nagari  Padang  Gantiang, Gabungan  Perkumpulan  Petani  Pemakai  Air  “Ampek  Jurai”  dan  Masyarakat  Nagari Padang  Gantiang.  Penetapan  sumber  data  ini  menggunakan  teknik  penarikan  sampel purposive . Seperti terlihat pada tabel 1 berikut.

## Ilham Marnola
Tabel 1. Sumber Data No Jenis Subjek Penelitian Jumlah Subjek Penelitian 1 Subdin Pengairan Kab Tanah Datar 3 orang 2 Pemerintah Nagari Padang Ganting 3 orang 3 GP3A Ampek Jurai 3 orang 4 Masyarakat Padang Gantiang 3 orang Jumlah 12 orang
Tahap-tahap yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Tahap Pra Lapangan,  Tahap  Pekerjaan  Lapangan  dan  Tahap  Analisis  Data.  Dalam  penelitian  ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:
1. wawancara;
2. observasi;
3. dokumentasi.
Pengolahan data hasil penelitian untuk aspek pengelolaan sistem irigasi “Bandar” adalah  menggunakan  Metoda  Perbandingan  Tetap.  Metoda  Perbandingan  Tetap  ini membandingkan  secara  tetap  antara  satu  datum  dengan  datum  yang  lain,  dan  kemudian secara  tetap  membandingkan  kategori  dengan  kategori  lainnya.  Setelah  datum  itu dibandingkan, kemudian diambil kesimpulan tentang sistem irigasi “Bandar”.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

## A. Bangunan irigasi
Irigasi “Bandar” adalah sebuah irigasi  yang terdapat di Nagari Padang Gantiang memanfaatkan  aliran  Batang  Selo.  Sistem  irigasi  ini  menjadi  begitu  penting  bagi masyarakat  Nagari  Padang  Ganting,  yang  sebagian  besar  masyarakatnya  berprofesi sebagai  petani,  karena  sistem  irigasi  ini  mengairi  56  %  areal  persawahan  masyarakat, yaitu seluas 434 ha dari 788 ha luas sawah keseluruhan di Nagari Padang Ganting. Sawah tersebut  dapat  menghasilkan  padi  dalam  1  tahun  sebanyak  5161,5  ton.  Pada  umumnya sawah  yang  mendapat  pengairan  irigasi  ”Bandar”  dapat  diolah  2  kali  setahun,  bahkan sebagian  kecil  ada  yang  sampai  3  kali  setahun.  Berkat  bantuan  sistem  irigasi  ini masyarakat Nagari Padang Ganting mampu memenuhi kebutuhuan beras sendiri bahkan dapat juga mengirim beras keluar daerah Padang Gantiang.
Dari hasil analisis data diperoleh bahwa tingkat efisiensi jaringan irigasi “Bandar” adalah  284  %  (2,84)  didapat  dari  persentase  perbandingan  antara  Debit  kebutuhan  air irigasi  sekarang,  yaitu  debit  air  yang  masuk  di  Bangunan  Intake  Qreal  =  1,48  m3/det dengan Debit air irigasi  rencana  yang penulis peroleh dari data Subdin Pengairan Dinas Kimpraswil  Kabupaten  Tanah  Datar  (Qrenc  =  0,5208  m3/det).  Dengan  kata  lain,  pada irigasi  ini  terjadi  ketidak  efektifan  karena  persentasenya  melewati  angka  100%  atau
“boros”  dan  cenderung  rasio  kelebihan  air  rata-rata  sebesar  1,84  dari  kebutuhan  untuk irigasi persawahan di Nagari Padang Gantiang.
Perbedaan antara besarnya  air  yang masuk di  Bangunan  Intake irigasi  “Bandar” dengan  masih  sulitnya  mendapatkan  air  di  bagian  hilir  irigasi  “Bandar”  (Jorong  Koto Alam),  diyakini  telah  terjadi  pemakaian  air  yang  boros  melebihi  dari  kebutuhan  air irigasi.  Berdasarkan  pengamatan  penulis  dan  informasi  dari  kepala  Subdin  Pengairan Dinas Kimpraswil  Kabupaten Tanah Datar, Yose Vikar, B.E (2008) memang daerah ini terindikasi terjadi pemborosan pemakaian air seperti untuk usaha perikanan yang terletak antara  Saluran  irigasi  “Bandar”  dan  Batang  Selo,  dimana  pembuangan  air  langsung  ke Batang Selo sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk sawah irigasi.

## B. Pengelolaan sistem irigasi

## 1. Konsep neraca air
Neraca air/alokasi air adalah penjatahan air untuk berbagai keperluan pada daerah aliran sungai dalam memenuhi kebutuhan air bagi para pengguna air dari waktu ke waktu dengan  memperhatikan  kualitas  dan  kuantitas  air  berdasarkan  asas  kemanfaatan  umum, keseimbangan dan kelestarian.
Di sistem irigasi “Bandar”, neraca air yang dilakukan dalam bentuk penjadwalan pembagian air irigasi, yang disesuaikan dengan berbagai aspek, yaitu: jadwal pengolahan lahan  dan  iklim.  Jadwal  pengolahan  lahan  dibuat  bersama  dengan  komponen  terkait tertuang  dalam  “Plakat  Turun  Ka  Sawah”,  yang  menjadi  acuan  pembagian  air  oleh Subdin  Pengairan  dalam  hal  ini  adalah  oleh  PPA  (Penjaga  Pintu  Air).  Hal  ini disampaikan oleh Juru Pengairan Irigasi “Bandar”, Darwin. Beliau menambahkan bahwa bentuk  penjadwalan  lainnya  adalah  pembagian  air  harian  per  jorong,  dimana  untuk Jorong  Rajo  Dani  dan  Jorong  Koto  Gadang  jatah  airnya  adalah  pada  siang  hari, sedangkan  Jorong  Koto  Alam  dan  Jorong  Koto  Gadang  Hilir  jatah  airnya  adalah  pada malam hari.
Namun  ternyata masih ada keluhan tentang pembagian air ini  yang disampaikan oleh  Nazaruddin,  Jon  Hendri  (Masyarakat  Umum)  dan  Zulkifli  (GP3A),  hal  ini  terjadi terutama pada daerah Hilir, Jorong Koto Alam  dan Jorong Koto Gadang  Hilir. Masalah ini disebabkan oleh masih ada oknum masyarakat yang tidak mematuhi aturan pembagian air  tersebut.  Syafrudin,  Kaur  Pembangunan  Pemerintah  Nagari  Padang  Gantiang  (2008) dan Zulkifli, anggota GP3A Ampek Jurai menceritakan bahwa akibat tidak taat peraturan pembagian air ini, bisa menyebabkan perkelahian dan perselisihan. Walaupun demikian, semenjak penambahan tinggi Bendung Batang Selo sehingga debit air irigasi meningkat, keluhan pembagian air sudah berkurang, tapi masih ada. Seperti saat ini ketika beberapa masyarakat  Jorong  Koto  Alam  ingin  memanfaatkan  waktu  sebelum  musim  tanam  padi tiba  dengan  membuat  “kolam  sawah”,  namun  kesulitan  untuk  mendapatkan  air,  seperti penuturan Jon Hendri, masyarakat umum.

## Ilham Marnola
Selain  dengan  pembagian  air  ketika  cuaca  normal,  juru  pengairan  (Pejaga  Pintu Air)  juga  harus  bisa  mengatur  neraca  air  ketika  musim  hujan,  sehingga  air  tidak melimpah-limpah  keluar  saluran  yang  dapat  mengakibatkan  kerusakan  bangunan  irigasi itu  sendiri  selain  juga  besarnya  debit  sedimentasi  yang  dibawa.  Hal  ini  juga  diingatkan oleh Jon Hendri.

## 2. Operasi dan pemeliharaan jaringan
Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk  kegiatan  membuka-menutup  pintu  bangunan  irigasi,  menyusun  rencana  tata tanam,  menyusun  sistem  golongan,  menyusun  rencana  pembagian  air,  mengumpulkan data,  memantau,  dan  mengevaluasi.  Sedangkan  pemeliharaan  jaringan  irigasi  adalah upaya  menjaga  dan  mengamankan  jaringan  irigasi  agar  selalu  dapat  berfungsi  dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
Operasi  dan  pemeliharaan  jaringan  irigasi  “Bandar”  Padang  Ganting  adalah  di bawah  tanggung  jawab  Subdin  Pengairan  dan  dalam  hal  ini  adalah  Kasi  Operasi  dan Pemeliharaan  Jaringan  dibantu  oleh  beberapa  tenaga  teknis  yaitu  Juru  Pengairan  dan Penjaga Pintu Air (PPA).
Tugas  operasi  dan  pemeliharaan  jaringan  tentu  tidak  hanya  tugas  Kasi  Operasi dan  Pemeliharaan  Jaringan,  tapi  juga  melibatkan  komponen  lainnya,  seperti  Pemerintah Nagari, GP3A Ampek Jurai dan Masyarakat umum. Untuk pemeliharaan jaringan, seperti yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, dan juga ditegaskan kembali oleh Kepala Subdin Pengairan, Yose Vikar, B.E,  bahwa  pemerintah  (Subdin  Pengairan)  hanya  bertanggung  jawab  pada  jaringan Primer dan Sekunder,  sedangkan untuk  jaringan   Tersier dan Kuarter menjadi tanggung jawab petani (P3A).
Pemeliharaan  irigasi  “Bandar”  juga  belum  berjalan  dengan  baik.  Hal  itu  terkait dengan  permasalahan  sedimentasi,  yang  merupakan  salah  satu  bentuk  pemeliharaan saluran irigasi. Dimana tumpukan sedimen banyak terdapat pada saluran irigasi ini.

## 3. Keterlibatan Komponen Pengelolaan Irigasi
Pengelolaan  irigasi  partisipatif  adalah  penyelenggaraan  pengelolaan  irigasi  yang berbasis  peran  serta  petani  dalam  proses  penyelenggaraan  sejak  pemikiran  awal, pengambilan  keputusan  dan  pelaksanaan  kegiatan  pada  tahap  perencanaan,  rehabilitasi, pembangunan,  peningkatan,  operasi,  pemeliharaan,  pengamanan  dan  konservasi. Pengelolaan  irigasi  partisipatif  ini  bisa  dilakukan  ketika  komponen-komponen  irigasi menjalankan  tugas  masing-masing  terkait  dengan  pengelolaan  irigasi  dan  memiliki kerjasama antar lembaga.
Pada sistem Irigasi ”Bandar“ ada beberapa komponen dalam pengelolaan irigasi, yaitu:
1. Subdin Pengairan Dinas Kimpraswil Kabupaten Tanah Datar
Menurut  kepala  Subdin  Pengairan  Dinas  Kimpraswil  Kabupaten  Tanah  Datar, Yose Vikar, B.E, bahwa Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, yang mengatakan Subdinas Pengairan  bertanggung jawab pada  jaringan  Primer  dan  Sekunder,  sedangkan  untuk  jaringan  Tersier  dan  Kuarter menjadi tanggung jawab petani (P3A). Namun kalaupun ada petani yang kesulitan dalam pemeliharaan jaringan Tersier dan Kuarter, Subdinas Pengairan siap membantu.
Dalam  pembuatan  kebijakan  pengelolaan  irigasi,  menurut  Yuskal  Mustafa,  S.T, Kasi  Operasi  dan  Pemeliharaan  Jaringan,  dibagi  kedalam  2  kelompok  yaitu  jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek alur kebijakannya adalah laporan dari pengamatan  masyarakat  kemudian  dilaporkan  kepada  Juru  Pengairan  untuk  selanjutnya dibawa ke Balai  Air dan kemudian diterus dan ditindaklanjuti oleh Subdinas Pengairan. Sedangkan untuk jangka panjang adalah dimulai dari usulan masyarakat yang selanjutnya dibahas pada MUSREMBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan) tingkat kecamatan untuk  selanjutnya  dibawa  ke  MUSBANG  (Musyawarah  Pembangunan)  di  tingkat Kabupaten dan kemudian baru dibahas dan ditindak lanjuti oleh Subdinas Pengairan.
Selain  itu  beliau  menambahkan  bahwa  Subdin  Pengairan  juga  berusaha melakukan  pembinaan  terhadap  GP3A  dan  P3A  yang  ada  di  Nagari  Padang  Gantiang, namun  hal  itu  masih  terkendala  dari  masyarakat  itu  sendiri.  Yuskal  Mustafa,  S.T,  Kasi Operasi  dan  Pemeliharaan  Jaringan  mengatakan,  bahwa  ketika  diadakan  pertemuan dengan  masyarakat  yang  tergabung    GP3A  dan  P3A,  kehadiran  petani  sangat  sedikit dibandingkan dari Subdin Pengairan itu sendiri.

## 2. Pemerintah Nagari Padang Gantiang
Pemerintah  Nagari  Padang  Gantiang  sebagai  pemerintahan  terendah  juga memiliki peran dalam pengelolaan irigasi “Bandar” tersebut. Diantaranya menurut Wali Nagari  Padang  Gantiang,  Sy  Dt  Marajo,  adalah  bersama  BPRN  (Badan  Perwakilan Rakyat  Nagari)  telah  membuat  beberapa  Peraturan  Nagari  yang  terkait  dengan  Irigasi “Bandar”  diantaranya  tentang  iuran  irigasi  “Sagantang  Baniah,  Sagantang  Padi”. Syafrudin, kaur Pembangunan Pemerintah Nagari Padang Gantiang menambahkan bahwa juga  ada  peraturan  nagari  tentang  larangan  menanam  tanaman  keras,  seperti  Kelapa, Pisang  di  sepanjang  badan  saluran,  peraturan  nagari  tentang  gotong  royong  irigasi “Bandar” yang diadakan rutin 2 x dalam setahun dan peraturan nagari tentang larangan membuang sampah dan aliran limbah rumah tangga langsung ke saluran irigasi “Bandar”.
Namun pelaksanaan dari peraturan nagari tersebut ternyata tidak maksimal, hal itu diakui sendiri oleh Wali Nagari Padang Gantiang. Disebabkan karena keterbatasan tenaga untuk  melaksanakan  peraturan  nagari  tersebut  dan  juga  masyarakat  masih  banyak  yang kurang paham tentang Pernag dan pentingnya irigasi “Bandar” ini.

## 3. GP3A Ampek Jurai
GP3A  Ampek  Jurai  adalah  gabungan  dari  4  P3A  yang  ada  di  Nagari  Padang Gantiang. Beberapa P3A yang ada, menurut Kepala Subdin Pengairan Dinas Kimpraswil Kabupaten  Tanah  Datar,  Yose  Vikar,  B.E,  memiliki  beberapa  prestasi  seperti  sebagai P3A  terbaik  tingkat  Provinsi  Sumatera  Barat  di  tahun  2003.  Selain  itu  keistimewaan lainnya adalah adanya orang yang ditugaskan mengatur pembagian air di saluran Tersier dan Kuarter yang dikenal dengan “Siak Bandar”.
Dalam  bentuk  pemberdayaan  masyarakat,  menurut  Zulkifli  (anggota  GP3A)  ada beberapa  tugas  dari  GP3A  yaitu  mengkoordinir  masyarakat  pengguna  air  irigasi, penanggung  jawab  saluran  Tersier  dan  Kuarter.  Dengan  adanya  GP3A  dan  P3A  ini memang  masyarakat  dapat  terlihat  partisipasinya,  baik  karena  terkait  dengan  peraturan perundang-undangan juga dengan telah semakin cerdasnya masyarakat. Keinginan untuk mengaktifkan  para  petani  dalam  wadah  GP3A  dan  P3A  ini  terlihat  dari  peran  yang dilakukan  oleh  Subdin  Pengairan  dengan  diadakannya  latihan  pembinaan  GP3A  dan pemberian bobot kerja 10% proyek irigasi kepada GP3A dalam bentuk KSO (Kerja Sama Operasional) serta peran Pemerintah Nagari sebagai fasilitator dari GP3A dan P3A.
Namun peran GP3A dan P3A yang ada dibawahnya saat ini terlihat tidak begitu aktif, hal itu diakui Zulkifli dan Amdanur dari pengurus GP3A itu sendiri. Ada  beberapa kendala diantaranya adalah tidak begitu antusiasnya masyarakat akan keberadaan GP3A ini, terlihat dari kehadiran masyarakat setiap gotong royong yang diprakarsai oleh GP3A. Kendala lainnya adalah menurut M. Natsir, Ketua GP3A Ampek Jurai adalah minimnya dana  operasional  baik  yang  berasal  dari  pemerintah  atau  pun  dari  swadaya  masyarakat anggota P3A. Walaupun untuk dana swadaya telah disepakati dan diatur dalam Peraturan Nagari  “Sagantang  Baniah,  Sagantang  Padi”  namun  pengumpulannya  masih  sulit dilakukan.

## 4. Masyarakat Umum
Irigasi  “Bandar” adalah  urat  nadi  kehidupan di  Nagari Padang Gantiang, karena menurut  Yusrizal,  Kaur  Kesra  Pemerintah  Nagari  Padang  Gantiang,  mengatakan  bahwa hasil panen padi melebihi kebutuhan nagari. Memang dengan adanya irigasi “Bandar” ini banyak  aspek  kehidupan  di  Nagari  Padang  Gantiang  yang  memanfaatkan  air  irigasi  ini. Abdullah, salah seorang masyarakat Padang Gantiang mengatakan bahwa bisa dikatakan tidak  ada  orang  yang  tidak  menggunakan  air  irigasi  “Bandar”  ini.  Bahkan  beliau menambahkan bahwa “lah banyak urang gadang dek banda ko”.
Adapun  bentuk  keterlibatan  masyarakat  dalam  sistem  irigasi  Bandar  ini diantaranya  adalah  gotong  royong,  pemeliharaan  bangunan  irigasi,  iuran  swadaya. Namun  masih  ada  sebagian  masyarakat  yang  tidak  ikut  berpartisipasi  dalam  gotong royong  tersebut,  atau  sekedar  “mambasuah  kaki”  yaitu  sekedar  bekerja  sebentar  lalu pulang, hal ini diakui oleh Subdin Pengairan, Pemerintah Nagari dan GP3A maupun dari masyarakat  umum.  Ada  banyak  penyebab  diantaranya  adalah  menurut  Zulkifli,
rendahnya  kepahaman  masyarakat  tentang  pentingnya  irigasi,  Nazaruddin  punya  alasan lain yaitu bahwa ada sebagian masyarakat  yang memang tidak punya sawah irigasi, dan datang  sekedar  berpartisipasi  saja,  sedangkan  Jon  Hendri  mengatakan  bahwa  hal  itu terjadi  karena  saluran  sudah  banyak  yang  diberi  pasangan  batu  di  kelilingnya,  sehingga mengurangi  bobot  pekerjaan  dan  juga  masyarakat  beranggapan  bahwa  saluran  irigasi “Bandar” sudah ada orang yang digaji untuk mengurusnya.
Iuran swadaya “Sagantang Baniah, Sagantang Padi” adalah salah satu bentuk lain partisipasi masyarakat. Iuran yang diminta setelah panen ini, dibeberapa tempat ada yang berjalan  dan  ada  juga  yang  tidak  berjalan.  Syafruddin,  Kaur  Pembangunan  Pemerintah Nagari  Padang  Gantiang  yang  juga  mantan  ketua  P3A,  mengatakan  bahwa  P3A pimpinannya  dulu  pernah  mengumpulkan  iuran  tersebut  dan  mampu  menghidupi  P3A. Lain  halnya  dengan  pengakuan  Zulkifli,  anggota  GP3A,  ada  masyarakat  yang  ketika diminta  iurannya  justru  “ma  adoan  tinju”  atau  menantang  anggota  P3A  yang  meminta iuran tersebut.
Permasalahan  yang  hari  ini  dihadapi  pada  sistem  irigasi  “Bandar”  adalah peningkatan pemahaman dan pemberdayaan masyarakat terkait dengan irigasi ini. Maka perlu  ada  sebuah  pendekatan  untuk  meningkatan  pemahaman  dan  pemberdayaan masyarakat  ini  yaitu  melalui  pendekatan  Keislaman  dan  Adat,  seperti  yang  diusulkan oleh  Amdanur,  karena  2  hal  ini  masih  dipegang  teguh  oleh  masyarakat  Nagari  Padang Gantiang.  Namun  pihak-pihak  terkait  juga  harus  mampu  mendukung  upaya  tersebut sehingga upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui irigasi “Bandar” ini dapat tercipta.
Dari  uraian  yang  telah  penulis  berikan  dapat  disimpulkan  beberapa  hal  terkait dengan  aspek  pengelolaan  irigasi  “Bandar”,  yaitu:  sistem  irigasi  ini  telah  memiliki konsep  neraca  air  namun  masih  ada  permasalahan  pada  pembagian  air  sesuai  dengan konsep  neraca  air,  di  mana  daerah  hilir  sering  mengalami  kesulitan  air,  operasi  dan pemeliharan  jaringan  irigasi  “Bandar”  juga  telah  dilakukan  dengan  melibatkan masyarakat  umum  walaupun  masih  ada  oknum  masyarakat  yang  melakukan  tindakan pelanggaran  dalam  pemeliharaan  irigasi  ini.  Keterlibatan  komponen  pengelolaan  irigasi juga  telah  tampak  pada  sistem  irigasi  ini  seperti  terlihat  dengan  keberhasilan  salah  satu wadah petani, P3A yang pernah menjadi P3A berprestasi di tingkat Provinsi, namun juga masih  ada  permasalahan  terkait  keterlibatan  komponen  pengelolaan  irigasi  ini,  seperti masih belum berperan maksimalnya P3A sebagai wadah pemberdayaan petani.

## Penutup
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan terhadap sistem irigasi ”Bandar” di Nagari Padang Gantiang dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
Belum berjalannya secara maksimal peraturan nagari terkait dengan irigasi ”Bandar” ini, seperti Peraturan Nagari tentang larangan membuang sampah atau limbah rumah tangga
Ilham Marnola
ke saluran irigasi, larangan menanam tanaman keras di badan saluran irigasi, penggunaan air  sebatas  kebutuhan  dan  mematuhi  jadwal  pembagian  air,  gotong  royong  rutin,  dan iuran  swadaya  untuk  pengelolaan  irigasi  ”Bandar”  serta  Belum  maksimalnya pemberdayaan masyarakat (termasuk P3A) pada pengelolaan sistem irigasi ”Bandar”.

## B. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  dan  hasil  penelitian  yang  telah  dilaksanakan,  diajukan saran-saran sebagai berikut:
1. masyarakat  diharapkan  paham  dan  mengerti  akan  pentingnya  irigasi  ”bandar”  ini baik melalui tindakan tidak membuang sampah atau limbah rumah tangga kesaluran irigasi,  tindakan  tidak  menanam  tanaman  keras  di  badan  saluran  irigasi,  tindakan menggunakan air sebatas kebutuhan dan mematuhi jadwal pembagian air, mengikuti gotong  royong  rutin,  tindakan  membayar  iuran  swadaya  untuk  pengelolaan  irigasi ”Bandar”, dan lain lainnya;
2. perlunya  pengelolaan  irigasi  dilakukan  dengan  pendekatan  Islam  dan  adat  karena kultur  masyarakat  Padang  Gantiang  yang  masih  memegang  erat  kedua  aspek tersebut;
3. Pemerintah  Nagari  Padang  Gantiang  beserta  aparaturnya  diharapkan  mampu mengawasi  pelaksanaan  Peraturan  Nagari  khususnya  yang  terkait  dengan  irigasi ”Bandar” ini.

## Daftar Pustaka
Bambang  Prasetyo  dan  Lina  Miftahul  Jannah.  2005. Metode  Penelitian  Kuantitatif. Rajawali Press. Jakarta.
Bappenas. 2008. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 .
www.bappenas.go.id/.../&view=455/UUD45%20amandemen%204.pdf. Diakses Januari 2008.
Deptan.  2007.  Buletin  Sarana  Pertanian  Edisi  Desember  2004.  www.deptan.go.id/ bsp/buletin/bab5.pdf. Diakses September 2007.
Hasan, Hamid. 1992. Evaluasi Hasil Belajar. PPTK. Jakarta.
Irsyad. 1999. Manajemen Proyek. DIP UNP. Padang.
Kementerian  dalam  Negeri.  2007. Keputusan  Mentri  Dalam  Negeri  No.50  tahun  2001 Tentang  Pedoman  Pemberdayaan  Perkumpulan  Petani  Pemakai  Air” http://ls.bkd.sulsel.go.id/download.php?nmfile=Pedoman%20Pemberdayaan%2 0Perkumpulan%20Petani%20Pemakai%20Air.pdf. Diakses September 2007.
Kurnia,  Ganjar.  1997. Hemat  Air  Irigasi. Pusat  Dinamika  Pembangunan  Universitas Diponegoro. Bandung.
Pasandaran, Efendi.1991. Irigasi di Indonesia. LP3ES. Jakarta.
Pasandaran, Efendi. 1988. Irigasi, Kelembagaan dan Ekonomi. PT Gramedia. Jakarta.
PU.  2007.  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  nomor  2  Tahun  1984  Tanggal  26 Januari 1984,
http://sda.pu.go.id/hukum/hukum/data/produk%20hukum/ PERATURAN%20PEMERINTAH/INSTRUKSI%20PRESIDEN%202- 1984.pdf. Diakses September 2007.
PemerintahRepublik  Indonesia.  2006.  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 20  Tahun  2006  tentang  Irigasi.  www.bpkp.go.id/unit/hukum/pp/2006/020- 06.pdf. Diakses September 2007.
Sudjiono,  Anas.  1998 .  Pengantar  Evaluasi  Pendidikan. PT  Raja  Grafindo  Persada. Jakarta.
Suripin. 2004. Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air. Penerbit Andi. Yogyakarta.
Yusuf, Farida. 1989. Evaluasi Program. P2LPTK. Jakarta.