## PAMPAS: Journal Of Criminal Law

## Penanggulangan Badan Narkotika Nasional
Terhadap Penyalahguna Narkotika Yang

## Dilakukan Anak
Mohamad Rayhansyah, Andi Najemi, Dheny Wahyudhi Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia Author’s Email Correspondence: mohamadrayhansyah@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  mengetahui  dan menganalisis  upaya  dan  kendala  penanggulangan  Badan Narkotika  Nasional  terhadap  penyalahguna  narkotika  yang dilakukan  anak  di  kota  jambi.  Penelitian  ini  menggunakan metode  yuridis  empiris.  Hasil  penelitian  adalah  Upaya  BBN dalam  penanggulangan  tindak  pidana  penyalahguna  narkotika yang  dilakukan  anak  di  Kota  Jambi  sudah  sesuai  dengan  apa yangs  seharusnya,  melakukan  penyuluhan,  pencegahan  dan kegiatan operasi dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan  peredaran  gelap  narkotika,  psikotropika,  prekusor  dan bahan adiktif lainnya di wilayah kota Jambi, dan mengacu pada ketenteuan  perundang-undangan.  kendala  yang  dihadapi berupa  masyarakat  masih  belum  paham  mengenai  hukum- hukum bagi pengguna penyalahgunaan narkotika, dan Sebagian masyarakat  masih  binggung  dengan  peraturan  Pemerintah Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Penyalahgunaan  Narkotika. Kurangnya sumber daya manusia, kurangnya biaya, kurangnya subsidi  dari  pemerintah,  kemudian  kurangnya  program rehabilitas,  Kurangnya  peran  serta  masyarakat  dalam membantu memberantas pengguna narkotika.
Kata Kunci: Narkotika, Penegakan Hukum, Penyalahgunaan, Sanksi.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2023-01-24
Accepted: 2023-01-24
Publish:  2023-04-05 KEYWORDS: Abuse, Law Enforcement, Narcotics,
Sanctions.

## ABSTRACT
This article aims to find out and analyze the efforts and obstacles to overcoming the National Narcotics Agency against narcotics abusers committed by children in the city of Jambi. This research uses empirical juridical method. The results of the research are that BBN's efforts in overcoming criminal acts of narcotics abuse by children in Jambi City are in accordance with what they should be, conducting counseling, prevention and operational activities in an effort to eradicate abuse and illicit trafficking of narcotics, psychotropics, precursors and other addictive substances in the city area. Jambi, and refers to the provisions of the legislation. The obstacles faced are that people still do not understand the laws  for  narcotics  abuse  users,  and  some  people  are  still confused  by  Government  Regulation  Number  35  of  2009 concerning  Narcotics  Abuse.  Lack  of  human  resources,  lack  of funds,  lack  of  subsidies  from  the  government,  then  lack  of rehabilitation  programs,  Lack  of  community  participation  in helping eradicate narcotics users.

## A. PENDAHULUAN
Artikel ini membahas tentang Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat khususnya di dunia medis dan di perlukan untuk pengobatan penyakit
tertentu. Namun jika di salahgunakan atau digunakan tidak sesuai  dengan yang di peruntukan  yang  seharusnya  dan  yang  telah  di  sesuaikan  dengan    standar  dari pengobatan     dapat      menimbulkan.    akibat     yang    sangat   merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. 1
Selanjutnya  dampak  dari  penyalahgunaan  narkotika  juga  dapat  mencakup kematian  dini,  kecacatan  fisik,  dan  kerugian  sosial  ekonomi  masyarakat,  maka sangat diperlukan tindakan pencegahan penyalahgunaan narkotika tersebut. Upaya pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan pencegahan primer (untuk tidak mencoba narkoba), pencegahan sekunder (mencegah bagi mereka yang telah  memakai  narkoba  untuk  tidak  menjadi  adiksi)  dan  pencegahan  tersier (melakukan  pemulihan  bagi  mereka  yang  telah  mengalami  adiksi),  hal  dimaksud agar penyalahgunaan narkotika tidak terus meningkat jumlahnya, bahkan harusnya bisa menurunkan angka penyalahgunaan narkotika  jika semua elemen masyarakat bersatu padu atau berperan aktif dalam melakukan pencegahan maupun penegakan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia.
Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bab XIII Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 telah diatur tentang peran serta masyarakat, artinya masyarakat diberi wewenang untuk melaporkan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika kepada penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional (BNN). Hal ini  merupakan  salah  satu  bentuk  wujud  tanggungjawabnegara  atas  perlindungan terhadap warga negaranya adalah dengan memberi jaminan hukum dan tindakan nyata yang melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan. 2
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak memuat aturan  tentang Anak yang menjadi pelaku tindak pidana. 3 Undang-Undang ini memandang anak sebagai subjek yaitu subjek hukum yang wajib dilindungi. Oleh karena itu, di dalam ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak lagi digunakan istilah anak nakal, melainkan digunakan istilah  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum.  Bagi  anak  yang  berkonflik  dengan hukum,  akan  ditempuh  prosedur  peradilan  tersendiri  yang  berbeda  dengan peradilan yang bukan anak atau orang dewasa yang disebut Peradilan Pidana Anak. 4
Berkaitan  dengan  peran  serta  masyarakat  yang  diatur    oleh  hukum  dalam Undang-Undang  ini  memberikan  legitimasi  bagi  masyarakat  untuk  melakukan pencegahan  dan  pemberantasan  Tindak  Pidana  Narkotikadengan  berbagai  cara termasuk berperan dalam melakukan pengawasan peredaran narkotika yang terjadi di  sekitarnya  dan  segera  melakukan  laporan  ke  instansi  yang  berwenang  untuk melakukan  prosedur  pencegahan  dan  penanggulangan  berkaitan  dengan  tindak pidana narkotika yang terjadi.
Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki banyak pelabuhan, oleh karena itu Indonesia menjadi sasaran empuk peredaran gelap narkotika. Selain itu gaya  yang  serba  konsumtif  dan  susahnya  mendapatkan  pekerjaan  yang  layak merupakan  faktor  penyebab  seseorang  menjadi  pengedar  narkotika,  keuntungan
1 Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika” ,  PAMPAS:  Journal  Of  Criminal  Law, Volume  I,  Nomor  1,  2020,  hlm.125, https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314
2 Dheny Wahyudi, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan cyber Crime di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum ,hlm.99. http://scholar.google.com/citations
yang berlipat pun juga bisa di dapat dari bisnis gelap peredaran gelap narkotika ini. Dari keuntungan yang didapat tentu saja merupakan suatu ladang pekerjaan yang tidak baik dan beresiko di mata hukum. 3
Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan  tanpa adanya  pengendalian  sehingga  menjadi  suatu  tindak  pidana  yaitu  tindak  pidana penyalah guna narkotika. 4
Tingkat  penyalahgunaan  narkotika  dalam  masyarakat  sangat  meresahkan semua pihak akibat pengaruh obat ini sangatlah membahayakan, baik dilihat dari bahanya yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Di satu sisi narkotika merupakan  obat  atau  bahan  yang  bermanfaat  di  bidang  pengobatan,  pelayanan kesehatan,  dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan.Namun  di  sisi  lain  dapat menimbulkan efek negatif pada pengguna narkotika yang sangat merugikan apabila dipergunakan  tanpa  adanya  pengendalian  serta  pengawasan  yang  ketat  dan seksama dari berbagai pihak yang secara langsung menanganinya seperti lembaga kepemerintahan Badan Narkotika Nasional.
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik  sintetis  maupun  semisintetis,  yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau perubahan  kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan  ilmu  pengetahuan.  Namun,  di  sisi  lain  dapat  menimbulkan ketergantungan  yang  sangat  merugikan  apabila  dipergunakan  tanpa  adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama.
Narkotika  dan  psikotropika  merupakan  obat  atau  bahan  yang  bermanfaat  di bidang  pengobatan,  pelayanan  kesehatan,  dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan, dan  pada  sisi  lain  dapat  menimbulkan  ketergantungan  yang  sangat  merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat. 5
Pada  dasarnya  peredaran  narkotika  di  Indonesia  apabila  ditinjau  dari  aspek yuridis  adalah  sah  keberadaannya.  Undang-Undang  Narkotika  hanya  melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud.
Ketersediaan  narkotika  di  satu  sisi  merupakan  obat  atau  bahan  yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan bermanfaat juga untuk  pengembangan  ilmu  pengetahuan.  Tetapi  di  sisi  lain  narkotika  juga  dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. 6
3 Wilda Aulia M.P, Lilik Puswastuty,Erwin, “Analisis Penerapan Pasal tentang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman”, PAMPAS: Journal Of Criminal Volume  2  Nomor  1,  2021hlm.  86. https://onlinejournal unja.ac.id/Pampas/  article/view /12675
4 Dewi  Utari,  Nys.  Arfa,  “Pemidanaan  Terhadap  Pelaku  Yang  Melakukan  Penyalah  Guna Narkotika”, PAMPAS: Journal Of Criminal Law Volume 1, Nomor 1, 2020, hlm. 138, https://online- journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8313
5 Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus , Cetakan I, Pustaka Setia, Bandung, 2012. hlm. 163.
6 Siswanto S, Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 , Rineka Cipta, Cet.1, Jakarta 2012, hlm.1.
Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan  tetapi  jauh  dari  pada  itu,  dijadikan  ajang  bisnis  yang  menjanjikan  dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda.
Dalam beberapa tahun terakhir  tentu tidak asing dengan peredaran narkotika dalam  berbagai  jenis  di  Indonesia,  permasalahan  ini  adalah  permasalahan  serius yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia, karena generasi kita sudah tentu harus  dijamin  oleh  Negara  sebagai  sebuah  generasi  yang  bebas  pada  jeratan narkotika yang dapat merusak masa depan suatu bangsa.
Perkembangan  kualitas  tindak  pidana  narkoba  tersebut  sudah  menjadi ancaman  yang  sangat  serius  bagi  kehidupan  umat  manusia,  khususnya  generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.  Pada saat ini narkotika sudah merambah kepada setiap kalangan. Bahkan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak sudah sering terjadi sehingga sudah sampai pada tingkatan yang meresahkan masyarakat.
Anak  Sebagai  penerus  bangsa  yang  akan  melanjutkan  pembangunan  yang dianggap memiliki tugas dan wewenang yang sangat penting serta memiliki karakter dan keistimewaan tertentu. Sebagai amanah Tuhan yang diberikan kepada setiap orang tua, maka sebagai orang tua harus memberikan pembelajaran yang sungguh- sungguh sedini mungkin.Ini karena anak memiliki hak atas kehidupan, kemerdekaan serta pengamanan dari siapapun tanpa terkecuali. 7
Tabel
Jumlah kasus penyalahguna narkotika yang dilakukan anak tahun 2018-2020 di
Kota Jambi TAHUN JUMLAH KASUS 2018 34 2019 60 2020 79 JUMLAH 173

## Sumber data : BNN Kota Jambi
Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  adalah  sebuah  Lembaga  Pemerintah  Non Kementerian  (LPNK)  Indonesia  yang  mempunyai  tugas  melaksanakan  tugas pemerintah  di  bidang  pencegahan,  pemberantasan,  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap  psikotropika,  precursor  dan  bahan  adiktif  lainnya  kecuali  bahan  adiktif  untuk tembakau dan alkohol.
Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  sebagaimana  dijelasakan  dalam  Peraturan
7 Abdussalam , Hukum Perlindungan Anak , Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 1
Pemerintah  Nomor  40  Tahun  2013  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 Ayat (30) bahwa, Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya  disingkat  BNN  adalah  Lembaga  Pemerintah  Non  Kementerian  yang bertanggung  jawab  di  bidang  pencegahan  dan  pemberantasan  penyalahgunaan  dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Keberadaan lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut sangat berdampak positif  terhadap  keamanan  masyarakat  khususnya  yang  masih  berada  pada  fase pertumbuhan  pola  pikir  dan  mental  agar  anak  dapat  terhindar  menjadi  pelaku  atau korban  tindak  pidana  narkotika.  Anak  yang  terlibat  atau  terjerumus  dalam  tindak pidana penyalahgunaan narkotika baik sebagai pelaku maupun sebagai korban wajib diberikan pelayanan terbaik melalui upaya rehabilitasi guna memulihkan kembali pada keadaan  semula  yang  normal.Di  Kota  Jambi,  kasus  tindak  pidana  narkotika  marak terjadi. Permasalahan yang terjadi di wilayah Kota Jambi adalah maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan data dari tahun 2019-2020.
Jumlah kasus tindak pidana narkotika di Kota Jambi yang telah dipaparkan di atas kasus yang berhasil ditangani oleh Polda Jambi bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Jambi. Yang menjadi kekhawatiran tertinggi adalah jika tindak pidana narkotika tersebut nantinya tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun juga oleh anak. Oleh sebab itulah dibutuhkan peranan BNN terutama dalam hal pencegahan sejak dini terhadap anak selaku generasi penerus bangsa.
Dalam  hal  ini,  pentingnya  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  penyalahguna narkotika  oleh  BNN  harus  segera  diikuti  dengan  penyediaan  penyidik  yang berpengalaman, khususnya di BNN Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini juga berlaku bagi  BNN  Kota  Jambi  agar  angka  kasus  tindak  pidana  narkotika,  terutama  yang dilakukan oleh anak di Kota Jambi tidak semakin meningkat.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, “yaitu penelitian yang dilakukan  terhadap  fakta  hukum  yang  ada  dengan  melakukan  penelitian  secara langsung  ke  lapangan  untuk  mengetahui  pelaksanaan  dan  permasalahan  yang timbul”. 8 Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara  dan observasi.

## C. PEMBAHASAN
1. Upaya  Penanggulangan  Oleh  BNN  Terhadap  Penyalahguna  Narkotika Yang Dilakukan Anak di Kota Jambi
Perkara  tindak  pidana  narkotika  telah  banyak  ditangani  oleh  aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya  diharapkan  mampu  menjadi  faktor  penangkal  terhadap meningkatnya  perdagangan  gelap  serta  peredaran  narkotika,  tapi  dalam kenyataannya  justru  semakin  intensif  dilakukan  penegakan  hukum,  semakin meningkat  pula  peredaran  serta  perdagangan  gelap  narkotika  tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun
8 Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141.
dan  diberlakukan,  namun  demikian  kejahatan  yang  menyangkut  narkotika  ini belum  dapat  diredakan.  Kasus-kasus  terakhir  ini  telah  banyak  bandar-bandar dan  pengedar  narkoba  tertangkap  dan  mendapat  sanksi  berat,  namun  pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.
Adapun tugas dari Badan Narkotika Nasional menurut Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yaitu :
a.  Mampu  membuat  dan  melaksanakan  kebijakan  nasional  tentang pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika
b.  Memberantas guna mencegah peredaran penyalahgunaan narkotika
c.  Berkoordinasi  dengan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia perihal  pencegahan  dan  pemberantasan  serta  peredaran  gelap narkotika
d.  Meningkatkan  kemampuan  Lembaga  rehabilitasi  medis  dan  sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun pemerintah
e.  Mampu  memberdayakan  masyarakat  dalam  hal  pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
f.  Mengarahkan,memantau,  serta  meningkatkan  kegiatan  di  masyarakat dalam hal pencegahan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika
g.  Menjalin  kerja  sama  bilateral  dan  multilateral,  baik  regional  maupun internasional,  untuk  mencegah  serta  memberantas  peredaran  gelap narkotika
h.  Mengembangkan laboratorium narkotika dan precursor narkotika
i.  Melakukan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan
j.  Membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan tugas dan wewenang.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  narkotika, Badan  Narkotika  Nasional  diberi  kewenangan  besar,  salah  satunya  yaitu mencegah  dan  memberantas  penyalahgunaan  serta  peredaran  gelap  narkotika dan prekursor narkotika, selain itu Badan Narkotika Nasional juga berkuasa serta berhak  melakukan  penyelidikan,  penyidikan  penyalahgunaan  narkotika  serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
BNN  Kota  Jambi  memiliki  peranan  melakukan  penyuluhan,  pencegahan dan  kegiatan  operasi  dalam  upaya  pemberantasan  penyalahgunaan  dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya di wilayah  kota  Jambi,  dan  mengacu  pada  ketenteuan  perundang-undangan, melakukan koordinasi pemanduan dan standar metode dalam upaya rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya, baik dari segi aspek sosial maupun medis untuk dijadikan acuan bagi lembaga / badan-badan resmi yang menyelenggarakan rehabilitasi terhadap korban  penyalahgunaan  narkotika,  psikotropika,  prekusor  dan  bahan  adiktif lainnya. 9
Dalam  rangka  lebih  mengefektifkan  pencegahan  dan  pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Undang-Undang Narkotika mengatur  mengenai  penguatan  kelembagaan  yang  sudah  ada  yaitu  Badan
9 Wawancara dengan Amirudin, Badan Narkotika Nasional Kota Jambi, Jambi, Tanggal 10 Oktober 2021.
Narkotika  Nasional  (BNN).  Pembentukan  BNN  didasarkan  pada  Peraturan Presiden  Nomor  83  Tahun  2007  tentang  Badan  Narkotika  Nasional,  Badan Narkotika  Provinsi,  dan  Badan  Narkotika  Kabupaten/Kota.  Dalam  Peraturan Presiden  ini,  BNN  merupakan  lembaga  non  struktural  yang  berkedudukan  di bawah  dan  bertanggung  jawab  langsung  kepada  Presiden,  yang  hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi.
Hadirnya  badan  narkotika  nasional  yang  ada  di  kota  jambi  diharapkan mampu  meningkatkan  pencegahan  dan  pemberantasan  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika  mengingat  bahwa  jumlah penyalahguna narkotika di kota jambi jumlahnya tidak sedikit, dengan itu sangat diperlukan perhatian khusus dari Badan Narkotika Nasional Kota Jambi. 10
Penyalahgunaan yang dilakukan oleh anak, tentunya di pengaruhi dengan banyak hal, dalam hukum pidana ada tiga kategori pelaku kejahatan, Mereka yang menyuruh melakukan perbuatan, Mereka yang turut serta melakukan perbuatan, Mereka yang menganjurkan orang lain yang melakukan perbuatan dengan empat cara  atau  daya  (dengan  janji,  dengan  menyalahgunakan  kekuasaan/martabat, dengan kekerasan/ancaman, kekerasan atau penyesatan, dan dengan memberi kesempatan,  sarana,  atau  keterangan).  Ketiga  kategori  itu  tidak  berlaku sepenuhnya bagi seorang anak karena dilihat dari segi usia dan perkembangan fisiknya, hanya perbuatan yang termasuk kategori pertama dan ketiga yang dapat menempatkan anak sebagai subjek kejahatan. 11
Peranan  badan  narkotika  nasional  kota  jambi  dalam  menjalankan  fungsi pencegahan tindak pidana narkotika, dibagi menjadi upaya preventif dan upaya represif, yaitu:
1.  Preventif  adalah  upaya  pencegahan  yang  dilakukan  secara  dini.  Badan Narkotika Nasional (BNN) kota jambi melakukan upaya preventif dengan cara melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan Narkotika, memberikan  penyuluhan  tentang  jenis  dan  bahaya  penyalahgunaan Narkotika, dan mengajak masyarakat untuk turut serta berperan aktif dalam mengawasi orang-orang yang berada di sekelilingnya dan melaporkan apabila mengetahui  adanya  penyalahgunaan  narkotika  maupun  peredaran  gelap narkotika
2. Represif, merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen Kepolisian dalam proses penyidik yang  meliputi  pengintaian,  penggerbekan,  dan  penangkapan  guna menemukan pengguna maupun pengedar Narkotika beserta bukti-buktinya.
Kebijakan Represif atau upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota  Jambi  dalam  penegakan  hukum  pidana  tindak  pidana  narkotika  yang dilakukan  anak  yaitu  dengan  melakukan  upaya  penyelidikan  dan  penyidikan terhadap pelaku-pelaku penyalahgunaan narkotika dan jaringannya.
Terhadap  penyalahgunaan  narkotika  oleh  anak  BNN  Kota  Jambi,  tidak hanya mempertimbangkan keadaan psikis anak (kejiawaan) namun juga keadaan
10 Wawancara dengan Agus Setiawan, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Jambi,  Tanggal 4 Juli 2021
11 Wawancara  dengan  hairudin,  staff  pemberantasan  Badan  Narkotika  Nasional  Kota  Jambi, Tanggal 4 Juli 2021.
fisiknya.  Dilihat  dari  segi  psikis  pertumbuhan  jiwa  anak  belum  sempurna  dan matang, sehingga fungsi bathinnya belum sempurna juga. Melalui keadaan yang demikian  ini,  anak  belum  cukup  mempunyai  kematangan  psikis  untuk mempertimbangkan  keadaan  dan  konsekuensi dari  perbuatannya,  sedang  dari segi  fisik  anak  belum  kuat  melakukan  pekerjaan  karena  fisiknya  masih  lemah, sehingga tidak atau kurang tepat bila harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.
Selain itu peranan badan narkotika nasional kota jambi dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkotika oleh anak adalah Memberdayakan masyarakat dalam  pencegahan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika  dan Prekursor  Narkotika,  disini  badan  narkotika  nasional  memainkan  perannya untuk  mengajak,  masyarakat  turut  serta  dalam  pencegahan  penyalahgunaan narkotika oleh anak.
Permasalahan  narkoba  di  Indonesia  mengalami  peningkatan,  baik  pada konteks pengguna, variasi dan jumlah narkoba yang digunakan hingga konteks korbannya. Anak-anak dalam proses perkembangannya sangat rawan, sehingga seringkali terpengaruh oleh lingkungan tempat anak tersebut bersosialisai. Pada hakekatnya,  segala  bentuk  penanganan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum termasuk  juga  ketika  berhadapan  dengan  perkara  narkotika  maka  harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak”.
Untuk  setiap  anak  penyalaguna  narkotika  akan  selalu  diarahkan  untuk dilakukan  rehabilitasi,  Rehabilitasi  terhadap  pecandu  narkotika  meupakan proses  pengobatan  untuk  membebaskan  pecandu  dari  ketergantungan, rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasi pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.
Adapun  Jenis-Jenis  Rehabilitasi  atau  Istilah  rehabilitasi  dalam  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari 2 (dua) yaitu:
1.  Rehabilitasi  medis  yaitu  proses  kegiatan  pengobatan  secara  terpadu  untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika,sesuai Pasal  1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Rehabilitasi Sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental  maupun  sosial,  agar  bekas  pecandu  narkotika  dapat  Kembali melaksanakan  fungsi  sosial  dalam  kehidupan  masyarakat,  sesuai  Pasal  1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## 2. Kendala BNN Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Yang Dilakukan Anak di Kota Jambi
Dalam  proses  penegakan  hukum  terhadap  penyalahgunaan  narkotika  yang dilakukan oleh anak tentunya terdapat kendala, Salah satunya adalah masyarakat masih  belum  paham  mengenai  hukum-hukum  bagi  pengguna  penyalahgunaan narkotika,  dan  Sebagian  masyarakat  masih  binggung  dengan  peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika. Kurangnya sumber  daya  manusia,  kurangnya  biaya,  kurangnya  subsidi  dari  pemerintah, kemudian  kurangnya  programrehabilitas,  karena  tidak  setiap  tahun  program rehabilitas dibentuk, kalau program rehabilitas belum selesai pengguna narkotika yang  direhabilitas  tidak  ada  tempat  lagi,  dan  kalau  ditangkap  oleh  polisi,  tidak
semua polisi tau jalur mana yang harus ditempuh, seharusnyaada proses hukum yang  terpadu,  dari  pihak  medis  dan  pihak  hukum  bersama-sama  mengambil kesimpulan  apa  yang  harus  dilakukan,bagi  pengguna  akan  direhabilitasi, sedangkan  bagi  pengedarnyaakan  diberikan  hukum  pidana  dan  direhabilitasi, rehabilitasi  itu  dipotong  dengan  masa  tahanan.  tidak  semua  pemakai  narkoba mau mengakui, walaupun sudah terbukti bersalah masih saja mengelak dan tidak mau  mengakui  perbuatanya,  kurangnya  penyuluhan,  sosialisasi  dan  kurangnya lembaga yang melayani pemulihan. 12
Kurangnya peran serta masyarakat dalam membantu memberantas pengguna narkotika  itu  masyarakat  sangat  diharapkan  untuk  memberi  laporan  bila  ada rekan  yang  terlibat  dalam  pengedaran  ataupun  penggunaan  narkotika.  Apabila masyarakat melapor, maka si pemakai tersebut akan ditindaklanjuti dengan cara di rehabilitasi, serta dalam peran masyaraat dalam hal ini akan lebih sedikit bagi pelaku kejahatan narkotika tersebut, dan perlu adanya sosialisai di setiap sekolah agar anak dari kecil beranjak ke dewasa tau bahaya pengguna narkba dan apa efek bagi penggunanya. khususnya untuk rutan seperti kendala BNN bagi anak belum memadai dari pihak kepolisian itu sendiri harus menempatkan bagi pelaku tindak pidana narkotika ke bapas atau grasia ada juga teknik peredaran narkotika yang berubah-ubah  kerap  menjadi  salah  satu  kendala  yang  seringkali  dialami  oleh penyidik.  Para  pelaku  tindak  pidana  narkotika  seringkali  menghindari  jajaran polisi dengan cara mengubah cara dan pola dalam peredaran narkotika.
Para  pelaku  yang  saling  terikat  juga  menjadi  kendala.  Karena  mengungkap sebuah jaringan sangat susah dan diatur dengan sangat rapi oleh para pelakunya. Saling  terikatnya  tiap pelaku  disini  maksudnya  adalah  banyaknya  pihak  dalam peredaran narkotika tersebut. Psikotropika, dan Zat Adktif lainnya di tempat yang mudah  dibaca  di  lingkungan  kerjanya.  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam penegakan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Jambi pada intinya  yaitu  jaringan  yang  dimaksud  jaringan  disini  apabila  salah  satu  pelaku tertangkap maka yang lain akan ikut tenggelam dan kendala yang lain yaitu pelaku narkotika  biasanya  membeli  atau  bertemu  dengan  si  pengedar  dengan  cara privasi  atau  sulit  untuk  diketahui  seperti  contoh  pernah  terjadi  yaitu menggunakan kode bahwa barang itu didekat bak sampah dan peraturan Hukum, Penegak  Hukum,  Sarana  dan  Fasiitas,  Masyarakat  dan  Budaya  Hukum  belum mendukung dalam efektifitas penegakan Hukum dalam tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak sebab masih ada peraturan Hukum saat ini belum bisa mendukung  dalam  tindak  pidana  narkotika  yaitu  hal-hal  yang  barubaru  ini muncul  seperti  jenis  Narkotika  yang  baru  seperti  tembakau  Gorilla,  karena  itu maka penegakan hukum tidak bisa berjalan dengan lancar untuk mengatasi tindak pidana tersebut sebeb belum ada peraturan di dalam Undang-undang.
Dalam  rangka  melaksanakan  pendekatan  diversi  sebagai  perlindungan  bagi anak yang berkonflik dengan hukum sesempurna mungkin perlu kita memahami hambatan penerapan perlindungan anak untuk diatasi seefektif mungkin. Adapun kendala  yang  ditemui  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  menggunakan pendekatan diversi ini di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan P2TP2A
12 Wawancara dengan Khamirudin, Staff Badan Narkotika Nasional Kota Jambi, Tanggal 28 Juli 2021.
di Kabupaten Batanghari adalah sebagai berikut:
1. Pemahaman masyarakat terhadap diversi masih kurang
Proses sosialisasi penting dilakukan supaya aturan hukum tersebut dapat difungsikan secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Akibat yang akan muncul apabila suatu produk hukum tidak disebarluaskan kepada lapisan masyarakat luas adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan tersebut, sehingga banyak masyarakat yang tidak memahami dan melaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan tersebut. Menurut Bapak Mustafa yang merupakan salah satu Penyidik Anak di Kepolisian Resort Batanghari, menjelaskan bahwa: salah satu kendala utama dalam pendekatan diversi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan diversi. Masyarakat masih menganggap anak yang melakukan kejahatan harus dihukum dengan hukuman penjara. Karena masyarakat masih merasakan ketidakpuasan dalam penyelesaian melalui diversi serta menganggap diversi hanya berpihak pada pelaku.
2. Tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak Penyelesaian perkara pidana anak dalam mekanisme sistem peradilan pidana, dimulai dari tingkat Penyidikan di Kepolisian, Penuntutan di tingkat Kejaksaan, Hakim pada tingkat Pemeriksaan di Persidangan. namun jika tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, maka diversi tidak akan berhasil dilakukan pada tingkat mana pun. Akibatnya diversi gagal dan kasus tetap dilanjutkan dengan sesuai sistem peradilan pidana anak.

## D. SIMPULAN
Upaya  BNN  dalam  penanggulangan  tindak  pidana  penyalahguna narkotika yang dilakukan anak di Kota Jambi, dilakukan melalui upaya preventif dan represif melakukan penyuluhan, pencegahan dan kegiatan operasi dalam upaya  pemberantasan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika, psikotropika,  prekusor  dan  bahan  adiktif  lainnya  di  wilayah  kota  Jambi,  dan mengacu  pada  ketenteuan  perundang-undangan,  melakukan  koordinasi pemanduan  dan  standar  metode  dalam  upaya  rehabilitasi  terhadap  korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya, baik dari segi aspek sosial maupun medis untuk dijadikan acuan bagi lembaga atau badan-badan resmi yang menyelenggarakan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya. Kendala BNN dalam penanggulangan tindak pidana narkotika oleh anak adalah masyarakat  masih  belum  paham  mengenai  hukum-hukum  bagi  pengguna penyalahgunaan narkotika, dan Sebagian masyarakat masih binggung dengan Peraturan Pemerintah Nomor  35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kurangnya sumber  daya  manusia,  kurangnya  biaya,  kurangnya  subsidi  dari  pemerintah, kemudian kurangnya program rehabilitas, kurangnya peran serta masyarakat dalam membantu memberantas pengguna narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Narkotika. UU Nomor 35 Tahun 2009. LNRI Tahun 2009 Nomor 143, TLNRI Nomor 5062.
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Anak. UU Nomor 11 Tahun 2012. LNRI Tahun 2015 Nomor 153, TLNRI Nomor 5332.

## Buku
Abdussalam. Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Restu Agung, 2007.
Marzuki, Peter Mahmud. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2006.
S, Siswanto. Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Cet.1. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
Yamin, Muhammad. Tindak Pidana Khusus, Cetakan I. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

## Jurnal
M.P,  Wilda  Aulia,  Lilik  Puswastuty,  Erwin.  “Analisis  Penerapan  Pasal  tentang  Tidak Melaporkan  Adanya  Tindak  Pidana  Narkotika”.  Golongan  1  Bukan  Tanaman, PAMPAS:  Journal  Of  Criminal  Volume  2  Nomor  1,  2021.  https://online- journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12675
Rahayu, Sri Dewi, Yulia Monita. “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika”. PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Volume 1, Nomor 1, 2020. https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314
Utari, Dewi, Nys. Arfa. “Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalah Guna Narkotika”.  PAMPAS:  Journal  Of  Criminal  Law  Volume  1,  Nomor  1,  2020. https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/8313/9891
Wahyudi,  Dheny.  “Perlindungan Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan  cyber  Crime  Di Indonesia”.  Jurnal Ilmu Hukum. http://scholar.google.com/citations