ISSN    : 2302 - 1590
E-ISSN    : 2460 – 190X

## ECONOMICA
Journal of Economic and Economic Education Vol.3 No.1 (1-17)

## PERAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM DAN AGRIBISNIS PEDESAAN DI SUMATERA BARAT

## Sri Maryati
Mahasiswa Prog S3 Ilmu Ekonomi FE Universitas Andalas Staf Pengajar Jurusan IE-FE Universitas Andalas
Kampus Unand Limau Manis Padang email: srie_jayamahe@yahoo.co.id
submited: 2014.05.15 reviewed:2014.07.30 accepted: 2014.10.30 http://dx.doi.org/10.22202/economica.2014.v3.i1.231

## Abstract
Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) is one component of businesses that have a large contribution in creating jobs in Indonesia . Therefore, the existence of Micro, Small and Medium Enterprises ( SMEs ) is very important people who have limited economic resources and skills. This business  is a means to earn a living , and  develop  potential  or  skills  they  possess.  One  type  of  business  that  SMEs  have  an  important  role  in  the economy of the community in West Sumatra is agribusiness. This business was instrumental in encouraging the agricultural  sector,  which  has  the  largest  contribution  with  the  average  contribution  of  23.81%  of  GDP  over the period 2018-2012. Agribusiness development must also be able to boost farmers' income. In conducting its business  SMEs  often  experience  difficulties  and  obstacles,  including  the  issue  of  marketing,  capital,  and management. Approximately 57% of micro and small businesses in Indonesia have difficulty in carrying out its business,  the  main  difficulty  encountered  is  the  difficulty  of  capital  that  is  equal  to  31.11%,  raw  material difficulties of 24.80%, and 24.60% of the marketing difficulties (Central Bureau of Statistics,2010) One of the sources  of  financing  that  can  assist  SMEs  in  overcoming  the  problem  of  capital  is  BPRS.  This  study  aims  to analyze  the  role  of  BPRS  in  the  development  of  SMEs  in  general  and  rural  agribusiness,  especially  in  West Sumatra

## Abstrak
Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  merupakan  salah  satu  komponen  pelaku  usaha  yang  mempunyai sumbangan  cukup  besar  dalam  menciptakan  lapangan  pekerjaan  di  Indonesia.  Oleh  sebab  itu  keberadaan Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  sangat  dibutuhkan  masyarakat  khususnya  masyarakat  dengan kemampuan  ekonomi  dan  keterampilan  yang  terbatas  sebagai  sarana  untuk  mendapatkan    penghasilan,  dan mengembangkan potensi atau keterampilan yang mereka miliki. Salah satu jenis usaha UMKM yang memiliki peran  penting  dalam  perekonomian  masyarakat  di  Sumatera    Barat  adalah  agribisnis  karena  di  daerah  ini sector  pertanian  mempunyai  kontribusi  terbesar  dengan  rata-rata  kontribusi    23,81%  dari  PDRB  selama periode  tahun  2018-2012.  Perkembangan  agribisnis  tentunya  juga  akan  dapat  mendorong  peningkatan pendapatan  petani.  Dalam  menjalankan  usahanya  seringkali    UMKM  mengalami  berbagai  kesulitan  dan hambatan,  diantaranya  adalah  masalah pemasaran, permodalan,  dan  pengelolaan. Sekitar  57%  usaha  mikro dan  kecil  di  Indonesia  mengalami  kesulitan  dalam  menjalankan  usahanya,  dengan  kesulitan  utama  yang dihadapi  adalah  kesulitan  permodalan  yaitu  sebesar  31,11%,  kesulitan  bahan  baku  sebesar  24,80%,  dan kesulitan  pemasaran  sebesar  24,60%  (BPS  Indonesia,  2010). Salah  satu  sumber  pembiayaan  yang  dapat membantu  UMKM  dalam  mengatasi  masalah  permodalan  adalah  BPRS.  Kajian  ini  bertujuan  untuk menganalisa  peran  BPRS  dalam  pengembangan  usaha  UMKM  pada  umumnya  dan  agribisnis  pedesaan khususnya di wilayah Sumatera Barat Keywords : SMEs , Agribusiness, finance, business development and BPRS
©2014 Prodi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI, Padang
PENDAHULUAN Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah  satu  komponen  pelaku  usaha yang  mempunyai  sumbangan  cukup besar  dalam  menciptakan  lapangan pekerjaan di Indonesia ( BPS Indonesia,  2010 ).  Oleh  sebab  itu keberadaan  Usaha  Mikro  Kecil Menengah (UMKM) sangat dibutuhkan  masyarakat  khususnya masyarakat dengan kemampuan ekonomi  dan  keterampilan  yang terbatas.  Peranan  penting  UMKM dalam  kehidupan  masyarakat  adalah sebagai tempat mendapatkan penghasilan,  dan  mengembangkan potensi  atau  keterampilan  yang mereka miliki. Sektor UMKM juga memberikan  kontribusi  yang  sangat penting bagi perekonomian Indonesia  pada  masa  krisis,  dimana UMKM memiliki daya tahan meghadapi  krisis  ekonomi  yang terjadi  karena  UMKM  tidak  banyak memiliki ketergantungan pada faktor eksternal seperti hutang dalam valuta asing,  dan  bahan  baku  impor  dalam melakukan  kegiatan  operasionalnya ( Malik, 2008 ).
Keunggulan  sektor  UMKM
tersebut  menjadi  kekuatan  bagi UMKM dalam mempertahankan usahanya  pada  saat  perekonomian nasional  dilanda  krisis.  Minimnya ketergantungan  UMKM  terhadap hutang  pada  pihak  asing  dan  bahan baku  impor,  membuktikan  bahwa sektor UMKM memiliki kepercayaan diri yang cukup besar dalam membiayai  dan  mengelola  usahanya sendiri  tanpa  melibatkan  campur tangan pihak asing. Maka, dalam hal ini  UMKM  mengandalkan  semua aspek  permodalan  dan  bahan  baku domestik  (dalam  negeri),  sehingga mencerminkan  suatu  usaha  yang
mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya nasional.
Dalam menjalankan usahanya seringkali    UMKM  mengalami berbagai  kesulitan  dan  hambatan, dimana dalam pengembangan usahanya UMKM seringkali menghadapi masalah yang mencakup masalah pemasaran, permodalan, dan pengelolaan.  Sekitar  57%  usaha mikro  dan  kecil  di Indonesia mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya, dengan kesulitan utama yang dihadapi adalah kesulitan  permodalan  yaitu  sebesar 31,11%, kesulitan bahan baku sebesar 24,80%, dan kesulitan pemasaran  sebesar  24,60%  ( BPS Indonesia, 2010 ). Dengan kebijakan Pakto
1988,  BPR  tumbuh  dan  berkembang di  Indonesia,  hal  ini  telah  membuka peluang  baru  bagi  masyarakat  kecil khususnya  di  kawasan  pedesaan untuk  memperoleh  modal  usaha. Selain  itu,  kehadiran  BPR  juga membantu masyarakat yang menginginkan modal atau pembiayaan  dalam    jumlah  yang kecil,  karena  pembiayaan yang diberikan oleh BPR adalah
pembiayaan  yang  difokuskan  pada pembiayaan kecil dan mikro. Akan tetapi sistem
pembiayaan konvensional yang menerapkan  sistem  bunga  seringkali mengakibatkan  UMKM  menghadapi kesulitan dalam
mendapatkan pembiayaan  usaha.  Kecenderungan peningkatan suku bunga bank menyebabkan  pelaku  usaha  UMKM khususnya  dan  masyarakat  yang memiliki  keterbatasan  kemampuan ekonomi  tidak  mampu  lagi  melunasi hutang-hutangnya  pada  pihak  bank, dan  akhirnya  pihak  bank  akan menyita  harta  benda  mereka  untuk melunasi  hutang-hutangnya,  karena
pihak  bank  tentunya  juga  tidak  akan mau dirugikan.
Untuk  itu,  masyarakat  dan pelaku  usaha  berskala  ekonomi mikro dan kecil membutuhkan sistem pembiayaan  yang  lebih  mendukung pada keberhasilan usaha yaitu dengan  sistem  bagi  hasil.  Jenis transaksi  seperti  ini  dapat  dilakukan oleh perbankan syariah yang merupakan lembaga keuangan dengan  prinsip  operasional  yang
didasarkan  pada  konsep  syariah Islam,  yang  mengharamkan  adanya bunga (riba), dan menerapkan sistem bagi  hasil  ( profit  loss  sharing )  pada setiap transaksinya ( Antonio, 2001 ). Peran BPRS ( Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  ) dalam memberikan pembiayaan berdasarkan  golongan  pembiayaan pada  sektor  ekonomi  di  Indonesia, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

## Tabel 1.

## Pembiayaan  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  (BPRS) berdasarkan
Golongan Pembiayaan  Tahun  2008-2014 (Rp Juta)
GOLONGAN PEMBIAYAAN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* g (%) Usaha Kecil dan Menengah 657,359 833,076 1,115,962 1,547,205 2,080,094 2,620,263 2,579,797   31,87 Porsi dari Total Pembiayaan (%) 52.31 52.50 54.16 57.82 58.54 59.10 58.33 2,47 Selain Usaha Kecil dan Menengah 599,291 753,843 944,475 1,128,725 1,473,426 1,813,230 1,842,877   24,79 Porsi dari Total Pembiayaan (%) 47.69 47.50 45.84 42.18 41.46 40.90 41.67 -3,03 Total 1,256,650 1,586,919 2,060,437 2,675,930 3,553,520 4,433,492 4,422,674 28,67
Sumber:  Statistik Perbankan Syariah, 2014 Catatan : *: data sampai Januari 2014
g =  Pertumbuhan Rata-rata  tahun 2008-2013 (%) Dari  tabel  di  atas  tampak bahwa  selama  periode  2008-2014
telah terjadi kenaikan jumlah pembiayaan  yang  diberikan  oleh BPRS  terhadap  sektor  usaha  kecil dan  menengah,  dimana  pertumbuhan rata-rata  pembiayaan  untuk  UMKM selama  periode  tahun  2008-2010 adalah 31,87 % dan untuk pembiayaan selain UMKN bertumbuh  dengan  24,75%.  Dari  sisi porsi pembiayaan, UMKM
mendapatkan pembiayaan yang lebih besar  dibandingkan  selain  UMKM. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  BPRS
memiliki  peran  dalam  mendorong usaha ini.
Di  Sumatera  Barat,  UMKM juga  menunjukan  andil  yang  sangat besar dalam membangkitkan
ekonomi  di  Sumatera  Barat.    Lebih kurang  56  ribu  UMKM  di  Sumbar menjadi pengerak
ekonomi masyarakat, dimana 88 persen diantaranya,  dalam  bentuk  usaha kecil  menengah  sederhana.  Mereka berperan  sebagai  sumber  pendapatan yang menghidupkan aktifitas ekonomi  masyarakat  di  daerah  ini. ( www.kliksumbar.com , 9/19/2014)
Kondisi terburuk dialami oleh UMKM  pada  saat  terjadinya  gempa yang  mengguncang  Sumatera  Barat pada  bulan  September  tahun  2009. Peristiwa tersebut telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian daerah, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia  memperkirakan  sebanyak 80%  UMKM  menderita  kerugian miliaran  rupiah  ( Ekonomi  Neraca, 2010 ).
Meskipun  pada  tahun  2010 telah  terjadi  pemulihan  ekonomi  , namun  menurut  Bank  Indonesia aktivitas ekonomi pada 2010 tersebut lebih  banyak  didorong  oleh  dana bantuan  yang  terus  mengalir  ke Sumatera  Barat,  pada  kondisi  riilnya aktivitas  ekonomi  di  Sumatera  Barat memang  sangat lambat bahkan cenderung mundur atau tidak bergerak sebagai akibat dari terjadinya  bencana  gempa  bumi  dan tsunami. Untuk memacu pertumbuhan  ekonomi  daerah  ini lebih  cepat,  maka  upaya  pertama yang harus dilakukan adalah memaksimalkan pemberdayaan UMKM. (Haluan, Senin, 06 Oktober 2014).
Melihat kondisi UMKM yang masih  dihadapkan  pada  banyak permasalahan,  ditambah  lagi  dengan terjadinya gempa yang menyebabkan UMKM semakin sulit untuk mengembangkan usahanya. Terutama sebagai masyarakat muslim yang menginginkan transaksi yang  halal  tanpa  bunga  dan  sesuai dengan  syariah  agama  Islam,  pilihan pembiayaan yang tepat adalah dengan  menggunakan  pembiayaan produktif melalui instrumen perbankan syariah yaitu Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
Studi    ini    mengkaji  tentang bagaimana  peran  Bank  Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam pengembangan  Usaha  Mikro  Kecil Menengah  (UMKM)  di  Sumatera Barat  dengan  menganalisis  kajian yang  pernah  dilakukan  di  wilayah Sumatera Barat. Selanjutnya, penelitian  ini  diharapkan  akan  dapat memberikan  manfaat  bagi  pihak terkait  yaitu  pemerintah  daerah,
BPRS  dan  para  pengamat  topik terkait  sebagai  suatu  masukan  dalam menetapkan kebijakan mengenai penerapan pembiayaan berbasis syariah untuk meningkatkan pertumbuhan  Usaha  Mikro  Kecil Menengah, dan sumbangan wawasan pemikiran  secara  akademis  guna meningkatkan  kajian  sejenis  di  masa mendatang.

## METODE PENELITIAN
Kajian  ini  menggunakan  metode analisa  deskriptif-kualitatif  berbasis kajian kepustakaan ( library research ). Analisa deskriptif kualitatif  merupakan     analisis  yang didasarkan pada pemetaan permasalahan  yang  terdapat  dalam dua variabel kasus  yang  kemudian  dicari  titik korelasinya.  Korelasi  tersebut  bisa dalam bentuk mengkonfirmasi, menolak, dan sependapat
berdasarkan  pada  pengumpulan  data yang dilakukan oleh peneliti.
Sedangkan studi kepustakaan
merupakan instrument penelitian
dengan mengumpulkan berbagai macam  literatur    baik  dalam  bentuk jurnal,  buku,  prosiding,  working paper,  maupun  sumber  data  lainnya yang  memiliki  keterkaitan  dengan permasalahan dalam kajian ini.
Memberikan pembiayaan
UMKM merupakan skala usaha  yang  paling  besar  jumlahnya di  Indonesia,  berdasrkan  jumlah tenaga  kerja  yang  digunakan  dalam
menjalankan  usaha  BPS  Indonesia (2009)  mengemukakan  pengertian usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah sebagaiman  dapat  dilihat  pada  tabel dibawah ini.
Tabel 2 . Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan Jumlah
Tenaga Kerja Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia No. Klasifikasi Skala Usaha Jumlah Tenaga Kerja 1. Usaha Mikro 1-4 orang 2. Usaha Kecil 5-19 orang 3. Usaha Menengah 20-99 orang Sumber: Statistik Indonesia, 2009
Berdasarkan  asset  yang dimiliki  dan  penjualan,  maka Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah (2008), mengemukakan pengertian  usaha  mikro,  usaha kecil, dan usaha menengah adalah sebagai berikut:
1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan. Memiliki kekayaan  bersih  paling  banyak Rp. 50 juta tidak termasuk tanah dan  memiliki  hasil  penjualan tahunan  paling  banyak  Rp.
300juta.
2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi  produktif  yang  berdiri sendiri,  yang  dilakukan  oleh perorangan  atau  badan  usaha yang  bukan  merupakan  anak perusahaan  atau  bukan  cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai,  atau  menjadi  bagian baik  langsung  maupun  tidak langsung  dari  usaha  menengah atau  usaha  besar.  Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak  Rp.  500  juta  tidak termasuk  tanah  dan  bangunan atau  memiliki  hasil  penjualan tahunan  lebih  dari  Rp.  300  juta
sampai  dengan  paling  banyak Rp. 2,5 miliar.
3) Usaha  menengah  adalah  usaha ekonomi  produktif  yang  berdiri sendiri,  yang  dilakukan  oleh orang  perseorangan  atau  badan usaha  yang  bukan  merupakan anak  perusahaan  atau  cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,  atau  menjadi  bagian baik  langsung  maupun  tidak langsung  dengan  usaha  kecil atau  usaha  besar  dengan  jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan  tahunan.  Memiliki kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp. 500  juta  sampai  dengan  paling banyak  Rp.  10  miliar  tidak termasuk  tanah  dan  bangunan atau  memiliki  hasil  penjualan tahunan lebih dari Rp. 2,5 miliar sampai  dengan  paling  banyak Rp. 50 miliar.
Ada  dua  pandangan  yang mencoba
menjelaskan tentang penyebab sulit berkembangnya
UMKM di Indonesia yaitu:
(Zahro,2010)
1) Pandangan  Kultural,  menurut pemikiran  kelompok  ini  Usaha kecil  (ekonomi  rakyat)  kurang berkembang  karena  adanya  nilai –nilai atau tradisi suatu
kelompok masyarakat yang memang tidak mampu mendinamisasi keadaan masyarakat. Hal ini yang menyebabkan UMKM tidak bisa berkembang dan kurang diminati oleh masyarakat. Banyak  UMKM  yang  hidup  di bawah  rata-rata    bahkan  hidup dalam  kemiskinan  karena  tidak sanggup beradaptasi dengan masyarakat.  Sifat  malas  dan tidak memiliki etos kerja menyebabkan timbulnya kemiskinan  yang  tinggi,  karena dengan  menganggur  tidak  akan memperoleh pendapatan, sehingga  kemiskinan  semakin banyak. Solusi yang bisa ditawarkan  adalah  perlu  adanya suatu usaha yang dapat membangkitkan semangat orang-orang seperti ini agar mau bekerja, diantaranya dengan terciptanya  lapangan  kerja  yang mampu menampung sesuai dengan keterampilan yang mereka  miliki  dan  upah  yang memadai, sehingga bisa memenuhi kebutuhannya. 2) Pendekatan  Struktural,  menurut
pandangan  ini  UMKM  sulit berkembang  disebabkan  oleh sruktur sosial-ekonomi masyarakat  yang  timpang,  yang menyebabkan adanya
sekelompok  tertentu  yang    sulit bahkan UMKM tidak bisa mengembangkan usahanya. Karena pengaruh struktur perekonomian  Indonesia  yang belum  jelas  dan  terjadi  resesi yang  benyebabkan  banyaknya pengangguran  sebagai  akibat terjadinya kenaikan biaya produksi  sedangkan  selera  pasar menurun karena terjadinya inflasi,maka  perusahaan  banyak yang  melakukan  PHK.  Untuk mengatasi masalah prekonomian yang  seperti  ini  perlu  dilakukan penataan  dan  penguatan  struktur sosial-ekonomi
masyarakat secara signifikan. Termasuk dalam  struktur  sosial-ekonomi adalah permasalahan yang berhubungan dengan pelaku ekonomi, kekuasaan , dan kondisi politik

## PEMBAHASAN
Temuan  Empiris:    Peran  BPRS dalam  Pengembangan  UMKM  di Sumatera Barat
1) Gambaran Umum wilayah dan Potensi Ekonomi Sumatera Barat
Gambaran  umum  perekonomian Sumatera Barat dapat dilihat pada table di bawah ini.
Tabel 3. Konstribusi  Lapangan Usaha pada PDRB  Atas Dasar HargaBerlaku (ADHB) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 s/d 2012 (%)
Sumber: BPS Sumbar, 2013.
Dari  tabel  3  dapat  dilihat  bahwa kontributor terbesar dalam perekonomian Sumatera Barat adalah sector pertanian, yang didukung oleh sector  perdagangan,  pengangkutan, hotel & restoran, sektor
pengangkutan  dan  komunikasi  serta jasa-jasa. Dengan pertumbuhan  rata- rata  6%  selama  peride  waktu  2008- 2012, sedangkan pertumbuhan sektor pertanian  untuk  periode  yang  sama adalah  4,18%.  Angka  pertumbuhan ini termasuk yang
rendah dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya.  Adapun  lapangan  usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha pengangkutan dan komunikasi yakni sebesar
8,63%.
2) Kajian Peran PT. Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah Ampek Angkek Candung dalam Pengembangan UMKM Kabupaten Agam PT. Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah  (BPRS)  Ampek  Angkek
Candung hadir sejak tahun 1999. Hal ini  merupakan  hikmah  sekaligus berkah  pasca  krisis  ekonomi  dan moneter tahun 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis
ekonomi dan moneter sejak Juli 1997 telah menimbulkan beragam  dampak negatif  yang  sangat  hebat  terhadap sendi  kehidupan  masyarakat,  tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi  tersebut,  industri  perbankan nasional  yang didominasi oleh bank- bank konvensional mengalami krisis.
Diawali  dengan  tujuan  untuk mengurangi ruang gerak para
N0 Lapangan Usaha 2008 2009 2010 2011* 2012** Rata-rata 1 Pertanian 24.49 23.95 23.94 23.66 23.01 23.81 2 Pertambangan & Penggaliaan 3.32 3.33 3.17 2.97 2.9 3.14 3 Industri Pengolahan 12.12 12.09 11.69 11.39 11.15 11.69 4 Listrik, gas & air bersih 1.22 1.17 1.06 0.98 0.95 1.08 5 Bangunan 5.56 5.63 6.3 6.58 6.68 6.15 6 Perdagangan, hotel & restoran 17.66 17.84 17.74 18.02 18.45 17.94 7 Pengangkutan dan Komunikasi 15.06 15.21 15.38 15.62 15.89 15.43 8 Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 4.88 4.93 4.74 4.52 4.52 4.72 9 Jasa-jasa 15.69 15.86 15.97 16.26 16.45 16.05 Total PDRB 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
rentenir  yang  berada  di  daerah Kecamatan  Ampek  Angkek  dan
Candung, maka para perantau masyarakat Ampek Angkek Candung di  Jakarta  dan  Bandung  bertekad untuk  mendirikan  satu  BPR  sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat  setempat.  Berkat  kerja keras  dari  para  pendiri  sejak  tahun 1996,  akhirnya  Bank  Indonesia mengeluarkan Surat  Izin  Usaha dengan No. SK 32/57/KE/Dir tanggal  14  Mei  1999 sebagai  bank
yang  beroperasi  berdasarkan  prinsip Syariah  dengan  nama  PT.  BPR Syariah  Ampek  Angkek  Candung sebagaimana  tercantum  dalam  Akta Notaris H. Sofyan, SH No. 1 tanggal 2  Februari  1998.  PT  BPR  Syariah Ampek  Angkek  Candung  secara resmi  mulai  beroperasi  sejak  tanggal 12 Juli 1999.
Karakteristik  nasabah  pembiayaan UMKM  dari  PT.  BPRS  Ampek
Angkek  Candung  dilihat  dari  jenis kelamin, tingkat umur, satus perkawinan,  tingkat  pendidikan,  dan lamanya pengalaman mengelola usaha.  Dari  hasil  analisis  terhadap nasabah  pembiayaan  PT.  BPRS Ampek Angkek Candung  ditemukan bahwa:
a) Nasabah  pembiayaan  berjenis kelamin laki–laki sebesar
55,33%    dan  sebesar  44,67% berjenis kelamin perempuan.
b) Nasabah  pembiayaan  UMKM dari  PT.  BPRS  Ampek  Angkek Candung paling banyak berumur antara 41-50 tahun, yaitu 42,72%,    dan  kemudian  31,07% nasabah  pembiayaan  UMKM
berusia  antara  31–40  tahun,  dan yang paling sedikit adalah responden  nasabah  pembiayaan yang  berusia  >60  tahun  yaitu
sebesar  3,88%  dari  keseluruhan nasabah pembiayaan. c) Berdasarkan  status  perkawinan, ditemukan bahwa sebesar 90,29% responden nasabah pembiayaan berstatus sudah menikah, 6,79% nasabah pembiayaan berstatus belum menikah,  dan  sebesar  2,92% responden  nasabah  pembiayaan
berstatus duda atau janda. d) Berdasarkan  tingkat  pendidikan, hasil  studi  menemukan  bahwa sebagian besar tingkat pendidikan  nasabah  pembiayaan UMKM  dari  PT.  BPRS  Ampek Angkek Candung adalah berpendidikan SLTA, yakni sebesar 57,28%, sedangkan yang berpendidikan SLTP adalah sebesar 28,16%, kemudian, sebesar 5,83% responden nasabah pembiayaan berpendidikan  SD,  dan  sebesar 4,85% nasabah pembiayaan berpendidikan sarjana, serta berpendidikan  diploma  sebesar 3,88%. e) Dari lamanya pengalaman
mengelola usaha ditemukan bahwa  sebagian  besar  nasabah pembiayaan  UMKM  dari  PT. BPRS  Ampek  Angkek  Candung memiliki pengalaman mengelola usaha  antara  1  sampai  5  tahun, yakni sebesar 50,46%. Sedangkan yang memiliki pengalaman  dalam  mengelola usaha selama 5 - 10 tahun adalah sebesar  40,78%.  Selanjutnya, sebesar 4,86% nasabah pembiayaan memiliki pengalaman  mengelola  usaha selama  10  -  15  tahun,  dan  yang sebesar  0,9%  baru  mengelola usaha  selama  kurang  dari  1 tahun.
Selanjutnya untuk melihat karakterisktik usaha nasabah pembiayaan  UMKM  dari  PT.  BPRS
Ampek  Angkek  Candung  ,  dilihat dari faktor jenis  usaha, status tempat usaha, status  kepemilikan usaha, dan status  hukum  usaha.  Dengan  hasil analisis sebagai berikut:
a) Sebagian  besar  jenis  usaha nasabah  pembiayaan  UMKM dari  PT.  BPRS  Ampek  Angkek Candung adalah usaha perdagangan, yakni sebesar 49,51% , sebesar 20,39% memiliki  usaha  dibidang  jasa. Selanjutnya,  sebesar  18,45% memiliki usaha dibidang kerajinan  rumah  tangga,  dan yang  memiliki  usaha  di  bidang pertanian  9,71%  dan  perikanan sebesar  1.94%  dari  keseluruhan nasabah.
b) Berdasarkan status  tempat  usaha ditemukan bahwa sebagian besar nasabah  pembiayaan  bank  ini telah  memiliki  tempat  usaha sendiri,  yakni  sebesar  85,44% dan  sebesar  14,56%  lainnya mempunyai  tempat  usaha  yang disewa.
c) Dari  status  kepemilikan  usaha menunjukkan  bahwa  mayoritas merupakan  milik  sendiri  yakni sebesar  97,08%    dan  hanya 2,92%  nasabah  yang  mengelola usahanya  dengan  melakukan kemitraan dengan pihak lain.
d) Berdasarkan status hukum usaha studi menemukan bahwa sebagian besar nasabah pembiayaan  UMKM  dari  PT.
BPRS  Ampek  Angkek  Candung tidak  memiliki  izin  usaha  yaitu sebesar  68%  dan  sebesar  32.  % responden  memiliki  izin  usaha dalam menjalankan usahanya.
e) Dilihat  dari  jumlah  modal  awal yang  dimiliki  untuk  memulai
usaha, maka
nasabah pembiayaan  UMKM  dari  PT.
BPRS  Ampek  Angkek  Candung memiliki  modal  awal  untuk memulai  usaha  dengan  jumlah Rp1.000.000,0 – Rp5.000.000,00.  yaitu  sebesar 49,51%.  dan  sebesar  17,48% nasabah  memiliki  modal  awal antara Rp5.000.000,00 – Rp10.000.000,00, dan yang memiliki modal awal lebih besar dari Rp15.000.000,00 yaitu sebesar 6.80% f) Dari  jumlah  tenaga  kerja  yang dipekerjakan  ditemukan  bahwa sebagian besar nasabah
pembiayaan  UMKM  dari  PT.
BPRS  Ampek  Angkek  Candung mempunyai  tenaga  kerja  1  –  5 orang dalam menjalankan usahanya, yakni sebesar 87,38%, sedangkan 9,70% mempekerjakan    6  –  10  orang tenaga  kerja  dalam  menjalankan usahanya,  dan  yang  memiliki tenaga  kerja  lebih  dari  10  orang yaitu adalah sebesar 2,92%.
Karakteristik pembiayaan yang  diberikan  oleh  PT.  BPRS
Ampek  Angkek  Candung  terhadap nasabah  UMKM  didasarkan  pada jenis,  jumlah  dan  jangka  waktu pembiayaan produktif yang diberikan,  dengan  hasil  analisis sebagai berikut: a) 91,26% nasabah menerima pembiayaan modal kerja, sedangkan sebanyak 8,74%
nasabah  menerima  pembiayaan investasi.
b) Jumlah pembiayaan UMKM adalah berkisar antara Rp5.000.000,00 – Rp10.000.000,00 diberikan kepada 42,72% nasabah. Sedangkan,  jumlah  pembiayaan lebih  besar  dari  Rp20.000.000,00
diberikan kepada 24,26% nasabah. Jumlah pembiayaan antara Rp15.000.000,00– Rp20.000.000,00 sebanyak 5,83% dari jumlah keseluruhan nasabah. c) 97,08%, jangka waktu pembiayaan yang diberikan adalah dengan jangka waktu 1 – 3
tahun,  dan  sisanya  2,92%  dengan jangka waktu lebih dari  3 tahun. Hasil estimasi dari dengan menggunakan pendekatan ekonometrik khususnya metode regresi  linier  berganda  dapat  dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 4. Hasil Estimasi Studi Sumber: Pengolahan data lapangan. Dari  hasil  estimasi  di  atas  tampak bahwa ketiga variabel independen mempunyai  nilai  sig.  Lenih  kecil  dari 0,050.  Hal  ini  berarti  bahwa  semua variabel independen
berpengaruh signifikan  terhadap  variabel  dependen. Persamaan  structural  dari  hasil  estimasi tersebut adalah;
Y=7,540+5,344PP+0,546A–2,354L (3,832) (2,807)   (2,044)  (-2,504)
Hasil  estimasi  ini  menunjukkan bahwa pembiayaan produktif yang diberikan  oleh  PT.  BPRS  Ampek  Angkek Candung  kepada  nasabah  pembiayaan Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (PP), berpengaruh signifikan dan positif terhadap  nilai  produksi  UMKM  (Y).  Hal ini  ditunjukkan  dengan  nilai  koefisien regresi  sebesar  5,344  dan  nilai  t-test sebesar 2,807 nilai ini lebih besar daripada nilai t-tabel (1,980). Nilai koefisien regresi sebesar 5,344 berarti bahwa dengan asumsi cateris  paribus ,  jika  terjadi  peningkatan pembiayaan produktif sebesar 1 unit satuan
(rupiah),  maka  akan  meningkatkan  nilai produksi  usaha  sebesar  5,344  unit  satuan (rupiah).
Besarnya  aset  usaha  (A)  yang dimiliki oleh nasabah pembiayaan UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap  nilai  produksi  usaha  (Y).  Hal  ini ditunjukkan  oleh  nilai  koefisien  regresi sebesar  0,546,  dan  nilai  t-test  sebesar 2,044.  Jika  terjadi  peningkatan  aset  usaha sebesar  1  unit  satuan  (rupiah),  maka  akan meningkatkan nilai produksi usaha sebesar 0,546  unit  satuan  (rupiah),  dengan  asumsi cateris  paribus .  Hal  ini  berari  bahwa dengan  semakin  meningkatnya  aset  usaha yang  dimiliki  oleh  nasabah  pembiayaan UMKM,  maka  akan  semakin  meningkat pula nilai produksi usahanya.
Jumlah  tenaga  kerja  (L)  yang bekerja pada nasabah pembiayaan UMKM berpengaruh signifikan dan negatif terhadap  nilai  produksi  usaha  (Y).  Hal  ini ditunjukkan  oleh  nilai  koefisien  regresi sebesar  -2,354,  dan  tanda  negatif  yang berarti  bahwa  banyaknya  tenaga  kerja
Model Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF (Constant) 7.540E7 1.968E7 3.832 .000 pembiayaan produktif 5.344 1.904 .775 2.807 .006 .065 15.364 asset usaha .546 .267 .350 2.044 .044 .169 5.921 tenaga kerja -2.354E7 9.401E6 -.472 -2.504 .014 .140 7.158 R 0,713 R 2 0,509 F test 34,160
a. Dependent Variable: nilai produksi
berpengaruh negatif terhadap nilai produksi  usaha.  Jika  terjadi  peningkatan atau penambahan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan  oleh  nasabah  pembiayaan UMKM  sebanyak  1  unit  satuan  (orang), maka  akan  menurunkan  nilai  produksi usaha  mereka  sebesar  2,354  satuan (rupiah).  Dengan  kata  lain,  semakin banyaknya  tenaga  kerja  akan  semakin menurunkan  nilai  produksi  usaha.  Hal  ini dikarenakan  usaha  berskala  mikro,  kecil dan menengah sehingga kapasitas produksi sangat  terbatas.  Penambahan  tenaga  kerja seringkali  menjadi  beban  dalam  usaha karena  keterbatasan  dalam  peningkatan skala usaha.
Dari hasil estimasi  ini dapat  dilihat bahwa  hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh Herry  dkk  (2006),  serta  Malik  dan Siringongingo (2007) yang mengemukakan bahwa  perkuatan  permodalan  usaha  mikro kecil menengah  yang diberikan oleh pihak perbankan dan jumlah aset usaha berpengaruh signifikan dan positif terhadap  nilai  produksi  usaha  UMKM. Namun,  yang  membedakan  dengan  hasil penelitian sebelumnya adalah pada penelitian  ini  tenaga  kerja  berpengaruh signifikan  dan  negatif  terhadap  nilai produksi usaha mikro kecil menengah.
Selanjutnya,  dari  hasil  estimasi ditemukan  nilai  koefisien  determinasi  (R²) sebesar  0,509.  Hal  ini  berarti  perubahan secara rata-rata variabel besarnya pembiayaan  produktif  yang  diberikan  oleh PT.  BPRS  Ampek  Angkek  Candung kepada  nasabah  pembiayaan  UMKM  (K), variabel  besarnya aset  usaha  yang dimiliki oleh  nasabah  pembiayaan  (A),  dan banyaknya tenaga kerja  yang dipekerjakan (L)  secara  bersama-sama  mempengaruhi nilai  produksi  usaha  sebesar  50,9%. Sedangkan,  sebanyak  49,1%  dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diikutsertakan dalam penelitian.
Dari  hasil  uji  F  diperoleh  nilai  F- test sebesar 34,160 dengan nilai signifikansi  sebesar  0,000.    Nilai  ini  lebih besar dari pada nilai F-tabel (2,68), hal ini berarti bahwa variabel besarnya pembiayaan  produktif  (K),  variabel  aset
usaha  (A),  dan  variabel  tenaga  kerja  (L) secara bersama-sama mempengaruhi variabel nilai produksi usaha (Y).
Dari hasil penelitian dapat dirumuskan implikasi kebijakan yang perlu dilakukan oleh pihak perbankan,
pemerintah dan pelaku usaha dalam upaya pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM),  sebagai berikut: 1. Meningkatkan  pembiayaan  produktif terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dengan kerjasama  antara  Pemerintah  daerah dan pihak perbankan untuk menyalurkan  pembiayaan  produktif untuk UMKM. 2. Pihak  perbankan  sebagai  penyalur pembiayaan  produktif  untuk  UMKM diharapkan dapat memberikan keringanan,  dan  kemudahan  dalam proses  pembiayaan  tersebut.  Prosedur yang  mudah,  tingkat  margin  yang rendah,  dan  pelayanan  yang  baik  dari pihak  perbankan  akan  meningkatkan akses  pelaku  usaha  UMKM  ke pembiayaan perbankan
3. Perlu  adanya  peningkatan  peranan Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah dalam  mengembangkan  usaha  rakyat. Kehadiran  Bank  Pembiayaan  Rakyat Sayariah  khususnya  di  daerah-daerah pedesaan  akan  sangat  membantu masyarakat  dalam  mengembangkan usaha mereka.
4. Diperlukan  peningkatan  pendidikan dan  keterampilan  terhadap  tenaga kerja agar dapat meningkatkan kualitas  tenaga  kerja,  sehingga  dapat menghasilkan  produksi  yang  lebih banyak  dan  mempunyai  kualitas  yang tinggi.
3) Alternative  Sumber  Pembiayaan Mikro di Sumatera Barat
Di  Sumatera  Barat  saat  ini  terdapat  7 BPRS  dari  109  BPR,  disamping  itu  ada lembaga pembiayaan berskala mikro yang peroperasi  di  tengah  masyarakat  baik lembaga  keuangan  formal  maupun  non formal. Berikut akan dikemukakan berbagai  alternative  pembiayaan  mikro formal di wilayah ini,
a) Lembaga
Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A); pendirian
lembaga  ini  diprakarsai  oleh  Masril Koto  pada  tahun  2007,    pemuda  putus sekolah  ini  memiliki  semangat  untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, tidak hanya  bagi  keluarganya  tetapi  juga masyarakat  di  desanya,  Koto  Tinggi Kecamatan  Baso  Kabupaten  Agam  . LKMA  yang  pertama  didirikannya bernama  LKMA  Prima  Tani,  lembaga pembiayaan yang tumbuh dari semangat  kebersamaan  untuk  maju bersama dalam wadah koperasi, lembaga  ini  sangat  berperan  sebagai sumber  pembiayaan  bagi  petani  untuk mengembangkan usaha produktif.
Pada  saat  pendiriannya  LKMA  memili modal  sebesar  Rp  15.000.000  dari penjualan  saham  yang  berharga  Rp 100.000,-  dan  pada  saat  ini  telah memiliki  asset  senilai  Rp  250  Milyar degan lebih dari 500 unit dan menyerap tenaga  kerja  lebih  dari  1.500  orang anak keluarga petani di seluruh wilayah Sumatera Barat.  Berbagai  penghargaan juga  telah  diraih  seperti  “danamon Award”  dan  “Indonesia  Berpresatsi Award”. Kesuksesan ini tentunya tidak diraih dengan mudah,
banyak tantangan  dan  hambatan  yang  telah berhasil  dilewati,  kesuksesan  ini  juga tidak  terlepas  dari  peran  berbagai lembaga pendukung, diantaranya
AFTA merupakan yayasan yang didirkan oleh Alumni Fakultas
Pertanian  Universitas  Andalas,  peran para pemuka adat dan masyarakat juga tidak  dapat  diabaikan  begitu  saja.
Bahkan  mesjid  menjadi  media  penting untuk membicarakan berbagai permaslahan dalam bisnis lembaga ini.
b) Kredit Mikro Nagari (KMN): merupakan pembiayaan yang bersumber  dari  dana  APBD  Propinsi
Sumatera  Barat  pada  periode  2007- 2010,  dana  yang    dialokasikan  untuk setiap  nagari  adalah  sebesar  Rp 300.000,-  dengan  target  penerima
adalah  Rumah  Tangga  Miskin  (RTM), dimana tujuan penyaluran KMN adalah untuk  memberikan  stimulasi  tambahan modal usaha bagi keluarga miskin baik secara berkelompok maupun individual di  tingkat  nagari  agar  mereka  mampu mengembangkan usaha mereka menjadi  usaha  yang  mandiri  dan berkelanjutan,  dimana  jumlah  nagari dan  kelurahan  di  Sumatera  Barat adalah  ±  800.  Namun  Program  ini terhenti  pada  tahun  2011  karena banyak  dana  pembiayaan  yang  macet. Hal  ini  disebabkan  oleh  lembaga  yang mengelola di nagari kurang berkompeten  dalam  mengelola  dana. Dari 19 kota kabupaten, yang membentuk  lembaga  khusus  untuk mengelola  dana  ini  hanya  kabupaten Agam dengan mendirikan BMT Madani  yang  berbasis  masjid  di  setiap nagari di wilayah ini. Di daerah lainnya KMN dikelola oleh POKJA
(Kelompok  Kerja)  yang  dibentuk  oleh Nagari dengan tenaga pengelola berasal  dari  masyarakat  nagari  yang pada  umumnya  belum  berpengalaman mengelola lembaga keuangan. Akibatnya  program  ini  belum  dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan.
c) BMT  (Baitul  Maal  Wat  Tamwil)  – KJKS  (Koperasi  Jasa  Keuangan Syariah); Sejarah keberadaan BMT di Indonesia tidak terlepas dari dibentuknya  Yayasan  Inkubasi  Bisnis Usaha  Kecil  (YINBUK).  Yayasan  ini dibentuk  sekitar  bulan  Maret  tahun 1995  melalui  prakarsa  dari  Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) beserta Bank Muamalatyang
merupakan  bank  pertama  di  Indonesia dengan  prinsip  syariah.  Sedangkan untuk di Sumatera Barat, khususnya di kabupaten  Agam  dan  Kota  Padang lembaga  ini  merupakan  lembaga  yang dibentuk pasca penyaluran KMN.
Dari hasil evaluasi, program pengelolaan KMN/KMK yang
dilakukan  oleh  lembaga  pengelola ternyata  kurang  efektif,  karena  tenaga pengelola  pada  lembaga  pengelola KMN  tidak  memiliki  kompetensi  yang memadai. Berkaca dari program tersebut  yang  mengalami  kegagalan, maka  Pemerintah  Kota  Padang  pada tahun  2010  merealisasikan  alokasi anggaran  Kredit  Mikro  Kelurahan (KMK) melalui Koperasi Jasa Keuangan  Syariah  Baitul  Maal  Wat Tamwil (KJKS-BMT) Padang Amanah Sejahtera.    Lembaga  ini  merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi  berdasarkan  prinsip-prinsip syariah yang menyelenggarakan
simpan  pinjam  dalam  bentuk  koperasi jasa keuangan syariah, yang memadukan  kegiatan  ekonomi  dan sosial masyarakat.
Pada  tahun  2010  tersebut  Pemerintah Kota  Padang  merealisasikan  anggaran KMK  melalui  KJKS  BMT  di  54 kelurahan, dengan masing-masing kelurahan  memperoleh  dana  sebesar Rp 300.000.000,- dengan jumlah keseluruhan untuk 54 kelurahan sebesar  Rp  16.200.000.000,-.  Alokasi dana  anggaran  ini  berasal  dari  APBD Provinsi  Sumatera  Barat  dan  Kota Padang.  Hingga  saat  ini  pemda  kota masih  berkomitmen  untuk  mendukung peran  lembaga  ini  dalam  mendorong UMKM dan masyarakat miskin di kota ini. Untuk itu pemerintah kota menempatkan dua orang tenaga pengelola yang terlatih dalam pengelolaan lembaga keuangan khususnya koperasi yang biaya gajinya dibayarkan  oelh  APBD  kota  Padang. Sejalan  dengan  itu,  MES  (Masyarakat Ekonomi  Syariah)  Provinsi  Sumatera Barat  juga  mendorong  pendirian  satu desa  satu  BMT  di  wilayah  Sumatera Barat  dengan  dukungan  pelatihan  bagi tenaga pengelola.
d) LPN (Lumbung Pitih Nagari);
merupakan lembaga yang dibentuk dan tumbuh berkembang di tengah
masyarakat local sejak zaman
pemerintahan  Belanda.  Dan  di  era gubernur Azwar Annas, LPN ditata dan dibenahi  menjadi  lembaga  formal  di Nagari  (bentuk  pemerintahan  terendah di  Minang  Kabau).  Namun  dengan aturan  Deregulasi  Perbankan  maka LPN  menjadi  BPR,  akan  tetapi  di  era otonomi  daerah  setelah  kembali  ke konsep  Nagari,  maka    LPN  kembali tumbuh  di  dalam  masyarakat    Minang Kabau.
Model  organisasi  LPN  pasca  otonomi daerah  ini  meniru    koperasi  dimana masyarakat yang ingin menjadi anggota  harus  menyetorkan  sejumlah dana untuk simpanan wajib. Manajemen  LPN  direkrut  dari  anggota masyarakat  desa  dengan  pengendalian internal  dilakukan  oleh  pengurus  LPN. Pengurus desa tidak bertanggung jawab dalam  pengawasan  LPN.  Sedangkan Supervisi  dan  pengawasan  eksternal dilakukan  oleh  Pemerintah  Propinsi dengan pendampingan dari Bank Pembangunan Daerah.
e) BAZNAS (Badan amil Zakat Nasional): adalah lembaga yang menghimpun  dana  zakat,  infak  dan sadaqah serta waqaf tunai dari masyarakat. Di kota Padang, penyaluran  dana  dilakukan  melalui program  yang  disebut  dengan  DBU (Dana  Bantuan  Usaha).  Merupakan dana  yang  disalurkan  untuk  usaha produktif  dan  dikembalikan  tanpa imbalan  (balas  jasa)  pada  pengeolala dana  alam  hal  ini  BAZNAS  kota Padang.  Kajian  yang  dilakukan  oleh Rezki  (2014)  memperlihatkan  bahwa dana  DBU  ini  lebih  banyak  disalurkan untuk usaha perdagangan karena perputarannya cepat dan pengembaliannya lancer.
Disamping  lembaga  keuangan  formal  di atas,  terdapat  berbagai  bentuk  dan  pola pembiayaan non  formal  di  Sumatera Barat yang  dikelola  secara  individual  oleh anggota  masyarakat.  Mulai  dalam  bentuk arisan  (julo-julo)  hingga  dalam  bentuk
pinjaman  harian,  mingguan  dan  bulanan. Dimana  nilai  bunga  atau  balas  jasa  yang harus dibayar oleh peminjam sangat besar. Bentuk  dan  pola  pembiayaan  ini  beragam sesuai  dengan  wilayah  dan  kondisi  daerah dimana pembiayaan tersebut beroperasi. Di kawasan  pesisir  misalnya,  pembiayaan dilakukan  harian,  diberikan  pada  saat melaut  dan  harus  dikembalikan  setelah hasil  tangkpan  terjual.  Sedangkan  di daerah pertanian diberikan pada saat tanam lalu  harus  dibayar  pada  saat  panen. Sedangkan  di  daerah  perdagangan  lebih bervariasi  bentuk  dan  jangka  waktu pembiayaannya.
Dari  uraian  di  atas,  dapat  dilihat bahwa  berbagai  bentuk  dan  sumber pembiayaan dari lembaga keuangan formal dan  non  formal  di  Sumatera  Barat merupaan dinamika dan sekaligus tantangan  bagi  BPRS  di  wilayah  ini. Meskipun jumlah BPRS di Sumatera Barat baru  7  Unit,  tidakmenutup  kemungkinan bagi BPRS yang ada ini untuk memperluas jangkauan layanan dengan menjadi lembaga  keuangan  mikro  formal  yang  ada ditengah-tengah  masyarakat  sebagai  mitra. Dan  bahka  tidak  tertutup  peluang  untuk menggandeng    para  pelempar  uang (pembiayaan  non  formal)  sebagai  mitra dengan memberikan pelatihan dan peningkatan  pengawasan  tentunya.  Agar pola pembiayaan dan simpanan “bajapuik” yang  selama  ini  telah  dikenal  masyarakat Sumatera  Barat  dapat  terus  ditumbu kembangkan di era ekonomi yang semakin terbuka dan kompetitif.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  studi  dapat  dibuat kesimpulan sebagai berikut:
1) Nasabah yang mendapatkan
pembiayaan  produktif  adalah  berjenis kelamin  laki-laki  dengan  tingkat  umur yang  berkisar  antara  41  –  50  tahun., mayoritas  nasabah  telah  menikah,  dan berpendidikan
SLTA, dengan
pengalaman  mengelola  usaha  antara  1 sampai 5 tahun.
2) Berdasarkan  karakteristik  usaha,  pada umumnya  nasabah  pembiayaan  BPRS mempunyai usaha di bidang perdagangan, usaha milik sendiri dengan  tempat  usaha  yang  juga  milik sendiri  dimana  mayoritas  responden dalam  menjalankan  usahanya  tidak memiliki izin usaha resmi.
3) Berdasarkan  karakteristik  aset  usaha, pada  umumnya  nasabah  pembiayaan memiliki  modal  awal  dalam  memulai usahanya adalah sebesar Rp1.000.000,00 – Rp5.000.000,00. 4) Berdasarkan jumlah tenaga kerja  yang dipekerjakan pada umumnya memiliki tenaga kerja dengan jumlah 1-5 orang.
5) Berdasarkan  karakteristik  pembiayaan produktif  yang  diberikan  mayoritas pembiayaan  produktif  yang  diberikan adalah  pembiayaan modal  kerja, berkisar antara Rp5.000.000,00– Rp10.000.000,00,  dan  jangka  waktu pembiayaan  yang  diberikan  pada umumnya adalah antara 1 – 3 tahun.
6) Besarnya  pembiayaan  produktif  (K), aset  usaha  yang  dimiliki  UMKM  (A), dan jumlah tenaga kerja (L) mempengaruhi  nilai  produksi  usaha UMKM (Y) secara signifikan.
7) Pembiayaan  produktif  dan  aset  usaha berpengaruh  signifikan  dan  positif terhadap nilai produksi usaha.
Sedangkan,  banyaknya  tenaga  kerja berpengaruh  signifikan  dan  negatif terhadap nilai produksi usaha.
8) Lembaga  pembiayaan  alternative  di Sumatera  Barat  dapat  dijadikan  mitra oleh  BPRS  Sumatera  Barat  agar jangkauan  layanan  dapat  diperluas dalam rangka mendukung terwujudnya “financial inclusive”.

## Rekomendasi
Diperlukan  kerjasama  antara  pemerintah daerah  dan  lembaga  keuangan  untuk mengembangkan  pembiayaan  bagi  Usaha Mikro  Kecil  Menengah  UMKM  di Sumatera  Barat,  khususnya  Kabupaten Agam.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan pemberian bantuan permodalan dan pengembangan usaha secara terus- menerus.
Hasil  studi  ini  menunjukkan  bahwa tenaga  kerja  berpengaruh  negatif  terhadap nilai  produksi  usaha  UMKM,  untuk  itu diperlukan  dukungan  dan  bantuan  dari pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan  untuk  mengadakan  program pendidikan  dan  pelatihan  dalam  upaya meningkatkan  kualitas  dan  produktifitas tenaga kerja.
Pelaku  usaha  juga  harus  berusaha mengelola  usaha  dengan  lebih  profesional dan  memenuhi  aspek  legalitas  usaha  agar memudahkan bagi pihak pemerintah maupun lembaga keuangan untuk melakukan  berbagai  usaha  pemberdayaan dan bantuan permodalan
Sampai  tahun  2012,  baru  terdapat  7 BPRS untuk wilayah Sumatera Barat  yang terdiri dari 7 kota dan 12 Kabupaten, untuk itu perlu didorong pertambahan BPRS agar layanan perbankan syariah dapat menjangkau  masyarakat  Sumatera  Barat yang mayoritas adalah penduduk beragama Islam,  demikian  juga  dengan  jangkauan layanan  untuk  UMKM  di  wilayah  ini. Disamping  itu  BPRS  juga  bisa  bermitra dengan  lembaga  keuangan  mikro  formal yang ada di daerah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

## 10.22202/economica.2014.v3.i1.231
Adrimas.  1993. Ekonomi  Pembangunan .
Yogyakarta:  Pusat  Antar  Universitas (PAU)  Studi  Ekonomi  Universitas Gadjah Mada.
Agung.  I  Gusti,  Pasay.  Haidy,  dan
Suguharso. 1994. Teori  Ekonomi Mikro Suatu Analisis Produksi Terapan . Jakarta:  Lembaga  Penerbit  Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Antonio,  Muhammad  Safi’i.  1999. Bank Syariah  bagi  Bankir  dan  Praktisi Keuangan . Jakarta: Tazkia Institute. Antonio,  Muhammad  Safi’i.  2001. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik . Jakarta: Gema Insani.
Artika,  Ida  Bgs  Eka, Peranan  Bank Perkreditan  Rakyat  (  BPR  )  Dalam
Menggerakkan  Kegiatan  Usaha  Mikro,
Kecil Dan Menengah Di Nusa
Tenggara  Barat, Media  Informasi Ilmiah  Universitas  Islam  Al-Azhar, AVESINA, Vol 2 Nomor 2,  Desember 2010, ISSN  : 2086 – 8960 Azriani, Z, Harianto & Nunung Nuryatono,
2008, Peranan Bank Perkreditan Rakyat  Terhadap  Kinerja  Usaha  Kecil di Sumatera Barat, Forum Pascasarjana Vol.  31  No.  3  Juli  2008:  173-188,  IPB Bogor.
Badan  Pusat  Statistik  Indonesia.  2009.
Survei Industri Mikro dan Kecil 2009 .
Badan  Pusat  Statistik  Sumatera  Barat.
2010. Sumatera  Barat  dalam  Angka Tahun 2010 . Bank Indonesia .2010. Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2010. ---------------------- 2014,
Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2014.
Baskara,  I  Gde  Kajeng,  2013, Lembaga Keuangan  Mikro  Di  Indonesia, jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 18, No. 2, Agustus 2013, FEB Universitas Udayana, Denpasar-Bali. Case.  K,  Fair.R.  2003. Prinsip-Prinsip Ekonomi Mikro, Edisi Ketujuh . Indonesia: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
Dernburg.Thomas,  Dougall.Duncan.  1982. Ekonomi  Makro  Perhitungan,  Analisis, dan Kebijaksanaan Perekonomian . Jakarta Pusat: Erlangga.
Ekonomi  Neraca  2010. Dampak  Ekonomi Gempa  Sumatera  Barat. Diakses  pada tanggal 11 November 2010.
Firdaus, Muhammad. 2004. Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif .  Jakarta : Bumi Aksara. Gandhiar,  Nova,  2013. Peran  Kredit  BPR
Bank Pasar Pada Perkembangan UMKM  Di  Kota  Pontianak, Jurnal Curvanomic ,Vol 2, No 2. Pontianak.
Ghozali,  Imam.  2005. Aplikasi  Analisis Multivariate  Dengan  Program  SPSS. Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Gujarati,  Damodar.  2005.  Ekonomertika
Dasar. Jakarta : Erlangga.
Gusman, Hadi. 2010. Persepsi Mahasiswa Ekonomi terhadap Perbankan Syariah
(Studi Kasus pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas) . Skripsi: Universitas Andalas, Padang. Hamdan, Wijaya. 2006. Analisis Komparatif  Resiko  Keuangan  Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional  dan  BPR  Syariah .  Jurnal
Manajemen dan Bisnis Sriwijaya Vol. 4
No. 7 Juni 2006. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2010.
Herry dkk. 2006. Studi Peningkatan Peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam Pembiayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Sumatera Barat . Jurnal Penelitian kerjasama antara Bank Indonesia dan Centre for Banking Research Universitas Andalas. Diakses pada tanggal 20 Desember 2010.
-------------2009, Kajian Pelaksanaan Penyaluran KMN di Sumatera Barat, BAPPEDA Sumatera Barat.
Husein, Umar. 1996. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis .
Yogyakarta: Liberty.
Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah. 2008. Statistik Usaha Mikro Kecil Menengah tahun
2007-2008 . Laudin, Afriadi. 2010. Kebijakan
Pengembangan Industri Sumatera Barat . Bukittinggi: Workshop Pengembangan  Industri  Elektronika  di Luar Pulau Jawa dan Batam. Lembaga  Pengkajian  Koperasi  dan  UKM.
2006. Kajian Dampak Program
Perkreditan dan Perkuatan permodalan Usaha Kecil Menengah terhadap Perekonomian Daerah . Jurnal
Pengkajian  Koperasi  dan  UKM  No.  1 tahun  2006.  Diakses  pada  tanggal  25 Desember 2010.
Malik,  Rachmawati  dan  Siringongingo, Hotniar. 2007. Analisis Pengaruh Kredit,  Aset,  dan  Jumlah  Pegawai terhadap  Pendapatan  Usaha  Kecil Menengah  (UKM)  Penenrima  Kredit Bank Perkreditan Rakyat . Jurnal Ekonomi Universitas Gunadarma. Malik, Tajuddin. 2008. Pengaruh Pemberian Kredit Kepada Sektor Usaha Mikro,  Kecil, Dan Menengah Terhadap
Kinerja Keuangan Perbankan Di
Sulawesi  Selatan. Jurnal  STIE  LPI, September  2008  Vol.  5  N0.2:  65-75. Diakses pada 7 Oktober 2010.
Mankiw,  Gregory.  2003. Teori  Makro Ekonomi . Jakarta: Erlangga.
Nachrowi,  Djalal  dkk.  2005. Penggunaan Teknik  Ekonometri .  Jakarta  :  PT.  Raja Grafindo Persada.
Nicholson,  Walter.  2002. Mikro  Ekonomi Intermediate  dan  Aplikasinya,  Edisi Kedelapan . Jakarta: Erlangga. Ocky,  Farah  Margaretha.  2007. Pengaruh Bank
Relationship terhadap Profitabilitas  Perusahaan  di  Indonesia. Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol. 3 No.3
Desember 2007: 237-252. Diakses pada tanggal 12 Januari 2011.
Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan Ekonomi  Islam  (P3EI).  2008. Ekonomi Islam . Jakarta: Rajawali.
PT. BPRS Ampek Angkek Candung. 2011.
Laporan Keuangan 2008-2009 . Safitri, Fera. 2009. Analisis Peranan Pembiayaan Mikro oleh BMT Agam Madani Terhadap Pendapatan Pengusaha Industri Kecil di Kabupaten Agam . Skripsi: Universitas Andalas. Padang. Samuelson, Nordhaus. 2004. Ilmu Makro Ekonomi, Edisi Tujuh Belas . Jakarta: PT. Media Global Edukasi.
Sari,  Zurnelia,  2013, Analisis  Kinerja Program
Penanggulangan
Kemiskinan  Melalui  KJKS  BMT (Studi  Pada  Kota  Padang, UNP,
Padang,
Singarimbun. M , Effendi. S. 1989. Metode Penelitian Survai . Jakarta: LP3ES.
Statistik Indonesia. 2009.
Sugianto, Catur. 1994. Ekonometrika Terapan, Edisi Pertama . Yogyakarta: BPFE.
Sumitro, Warkum. 1996. Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga- lembaga Terkait (Bamui dan Takaful) di Indonesia . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Survei Industri Mikro dan Kecil. 2010.
Industri Mikro dan Kecil Indonesia tahun 2010 .
Todaro, Michael P. 1998. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Keenam . Jakarta: Erlangga. Walpole,  E.  Ronald.  1995. Pengantar
Statistika . Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama.
Zahro,  Binti  Inazatuz,  2010, Peranan
Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah
(Lkms)  Serta  Pengaruhnya  Terhadap
Usaha  Mikro,Kecil  Dan  Menengah (Umkm)Sebagai Penggerak Perekonomian Di Indonesia, FEB Universitas Airlangga, Surabaya. Zain, Yunus.dkk. 2007. Skema Pembiayaan Perbankan Daerah Menurut  Karakteristik  UMKM  pada Sektor  Ekonomi  Unggulan  di  Sulawesi
Selatan .  Jurnal  penelitian  Universitas Hasanuddin. Makassar.