Muhammadiyah Law Review 6 (1),Januari 2022, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law

## PERTIMBANGAN HUKUM DITERIMANYA PENGAJUAN PRAPERADILAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK JALAN DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Sonia Citra Lestari, Zainudin Hasan

## Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

## ABSTRAK
Pretrial  as  a  guarantee  for  anyone  who  is  negligence  or  intentional  from  the  attitude  of  law  enforcement,  if  law enforcers are negligent in carrying out their duties, the suspect has the right to file a pretrial. This study discusses how the process of investigating criminal acts of corruption, how the procedure for filing a pretrial against perpetrators of criminal  acts  of  corruption,  how  the  judge's  consideration  in  imposing  pretrial  decisions  against  perpetrators  of criminal  acts  of  corruption.  This  study  uses  a  normative  and  empirical  juridical  approach.  Collecting  data  by  field studies and literature studies. Data analysis was carried out in a qualitative juridical manner, namely the analysis was carried  out  descriptively.  This  pretrial  institution  aims  to  protect  the  suspect's  human  rights  as  regulated  in  the Criminal Procedure Code.
Kata Kunci: Pretrial, Corruption, Human Rights.

## 1. PENDAHULUAN
Peradilan  harus  dilaksankan  untuk  menyeimbangkan  permaslaahan  yang  terjadi  dalam masyarakat, sebagaimana pelaksanaan peradilan dpaat kita temui dlam perundang-undangan yaitu KUHAP,  KUHAP  sebagai  peraturan  dlama  pelaksannan  peradilan  pidana  sehingga  peradilan pidana  dapat  dilaksanakan  dengan  sebaik-baiknya.  Keseimbangan  dlam  melaksnakan  perdailan pidana juga ada Hak yang diberikan kepada si pelaku pidana tersebut yaitu sebagai tersangka guna menjamin Hak Asasi Manusia bagi Tersangka. 1
Pada  dasarnya  manusia  memiliki  kedudukan  sama  dihadapan  hukum,  sehingga  tindakan- tindakan  penangkapan,  penahanan,  penetapan  tersangka,  pengeledahan,  penyitaan,  penghentian penyidikan  dan  penuntutan  tidak  dapat  dilakukan  secara  sewenang-wenang.  Prosedur  tersebut sebagai  perwujudan  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  agar  tidak  dilanggar,  seandainya penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya seperti penangkapan dan penahanan tersebut melanggar ketentuan yang berlaku, maka tersangka berhak mengajukan praperadilan.
*Coresponding author.
E-mail address : danidk159@gmail.com
Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020Universitas Muhammadiyah Metro, Allright reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu HukumUniversitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution4.0 International License
1 Zainudin Hasan.2021 “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tersangka Dalam Status Daftar Pencarian Orang (dpo) Pasca Melakukan Pra Peradilan”. Jurnal Keadilan Progresif. Vol.11 No.2. Bandar Lampung. Hlm 86.

## PERTIMBANGAN HUKUM DITERIMANYA PENGAJUAN PRAPERADILAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK JALAN DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Sonia Citra Lestari, Zainudin Hasan
Dasar  dalam  pengajuan  Pra  peradilan  harus  sebagai  penegak  hukum  dapat  memiliki persamaan  penegertian  tentang  pra  peradilan  tersebut,  dalam  penegakan  hukum  berbicara  ppra peradilan  artinya  yaitu  belum  memasuki  peradilan,  yang  artinya  bahwa  dalam  persidangannya yang diperiksa belum memasuki pokok perkaranya, akan tetapi hanya bersifat administrative dari proses  penerapan  dalam  melaksanakan  proses  penetapan  tersangka  tersebut,  sehingga  dalam penetapan  tersangka  tidak  ada  kesewenang-wenangan,  sehingga  penerapan  administrative  harus dilaksankan penegak hukum dlam menetapkan seseorang menjadi tersangka, guna menjamin hak- hak tersangka tersebut, sebagaimana di dalam KUHAP telah di muat dari hak-hak tersangka.. 2
Sebagaimana  yang diatur di  Bab  X  Bagian Kesatu  mulai  pasal  79 sampai  dengan pasal  83 KUHAP, Pihak-pihak yang dapat mengajukan praperadilan adalah sebagai berikut:
a. Pelaksanaan  Pemeriksaan  dalam  sah  tidaknya  penangkapan  atau    disertai  dengan alasanPermintaan  pemeriksaan  tentang  sah  atau  tidaknya  suatu  penangkapan  atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga.(pasal 79 KUHAP).
b. Permintaan  untuk  memeriksa  sah  atau  tidaknya  suatu  penghentian  penyidikan  atau penuntutan  dapat  diajukan  oleh  penyidik  atau  penuntut  umum  atau  pihak  ketiga  yang berkepentingan  kepada  ketua  pengadilan  negeri  dengan  menyebutkan  alasannya  (PASAL 80 KUHAP).
c. Permintaan  ganti  kerugian  dan  atau  rehabilitasi  akibat  tidak  sahnya  penangkapan  atau penahanan  atau  akibat  sahnya  penghentian  penyidikan  atau  penuntutan  diajukan  oleh tersangka  atau  pihak  ketiga  yang  berkepentingan  kepada  ketua  pengadilan  negeri  dengan menyebut alasannya (pasal 81 KUHAP). 3
Seiring perkembangan zaman, kewenangan praperadilan meluas melalui putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  21/PUU/XII/2014  yang  diputus  tanggal  28  April  2015  dengan  menambah kewenangan praperadilan tentang :
1. Memeriksa sah tidaknya penetapan tersangka.
2. Memeriksa sah tidaknya penyitaan.
3. Memeriksa sah tidaknya penggeledahan. 4
2 Ismi  Rahmawati,  Bambang  Hartono,  Zainudin  Hasan, “Akibat  Hukum  Putusan  Praperadilan  Terhadap  Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat DPRD Tulang Bawang (Studi Putusan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk)” Fundamental; Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.10 No. 1, 2021, Hlm.7.
3 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl7035/praperadilan
4 Tristam  P.Moeliono dan Widati  Wulandari, “Asas  Legalitas  Dalam  Hukum  Acara  Pidana  Kritikan Terhadap Putusan  MK tentang Praperadilan”, Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum,  Volume  22,  Nomor  4,  Oktober 2015, hlm.596.

## PERTIMBANGAN HUKUM DITERIMANYA PENGAJUAN PRAPERADILAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK JALAN DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Sonia Citra Lestari, Zainudin Hasan
Kewenangan  praperadilan  sudah  pasti  menimbulkan  perbedaan  pendapat  dan  pandangan, khususnya  diantara  para  hakim.  Karena  terdapat  hakim  yang  menolak  gugatan  praperadilan mengenai  sah  tidaknya  penetapan  tersangka,  dan  ada  juga  hakim  yang  sama  sekali  tidak menganggap penetapan status tersangka merupakan obyek praperadilan.
Proses Pemeriksaan Praperadilan :
1. Pra  peradilan  dipimpin  oleh  Hakim  Tunggal  yang  ditunjuk  oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera (Pasal 78 ayat (2) KUHAP).
2. Pada  penetapan  hari  sidang,  sekaligus  memuat  pemanggilan  pihak  pemohon  dan  termohon pra peradilan.
3. Dalam  waktu  7  (tujuh)  hari  terhitung  permohonan  pra  peradilan  diperiksa,  permohonan tersebut harus diputus.
4. Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan apabila  disetujui  oleh  termohon.  Kalau  termohon  menyetujui  usul  pencabutan  permohonan tersebut, Pengadilan Negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut.
5. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan sedangkan pemeriksaan pra peradilan  belum  selesai  maka  permohonan  tersebut  gugur.  Hal  tersebut  dituangkan  dalam bentuk penetapan. 5

## 1) METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Serta pendekatan empiris merupakan penelitian yang mengungkapkan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang dilakukan melalui observasi dan pengkajian terhadap pola perilaku yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan empiris ini dilakukan melalui cara penelitian dan pengumpulan data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini. Analisa data dilakukan secara yuridis kualitatif yaitu analisis yang
5 Sumber: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008, hlm. 54-56.
PERTIMBANGAN HUKUM DITERIMANYA PENGAJUAN PRAPERADILAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK JALAN DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Sonia Citra Lestari, Zainudin Hasan
dilakukan secara deskriptif.

## 2) HASIL DAN PEMBAHASAN

## a) Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Bahwa pada hakekatnya pranata praperadilan yang diatur dalam Bab X bagian kesatu KUHAP dan Bab  XII  bagian  kesatu  KUHAP  merupakan  sarana  untuk  mengawasi  secara  horizontal  terhadap penggunaan  wewenang  oleh  aparat  penegak  hukum  (Penyelidik,  Penyidik,  dan  Penuntut  Umum) sebagaimana yang dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU- XII/2014 tanggal 28 April 2015.
Pra peradilan  aadalah suatu  bentuk  dalam melaksanakan keabsahan dari  penegak hukum  sebagai peemegang  wewenang  dalam  menjamin  Hak  Asasi  Manusia  seluruh  Warga  negara  Indonesia, dimana  Tindakan  yang  harus  dilakukan  oleh  penegak  Hukum  sebagaimana  di  atur  dalam perundang-undangan  yang  berlaku.  Penegak  Hukum  sebagai  pemegang  wewenang,  maka  ada Tindakan  yang  diberikan  kepada  pemegang  wewenang  tersebut,  seperti  misalnya  upaya  paksa untuk  melaksnaakan  upaya  hukum  tersebut,  sehingga  untuk  itu  ada  pembatasan  terhadap pemegang  wewennang  tersebut  yaitu  dengan  carap  ra  peradilan.  mengingat  penetapan  status tersangka  seseorang  adalah  “kunci  utama”  dari  tindakan  selanjutnya  yang  dapat  dilakukan  oleh aparat  penegak  hukum  (Penyidik  dan  Penuntut  Umum)  berupa  upaya  paksa,  baik  berupa pencegahan,  penggeledahan,  penyitaan  maupun  penahanan.  Terkait  proses  penyidikan  pelaku tindak pidana korupsi,  Polda  Lampung berpedoman kepada Peraturan Kepala  Kepolisian Negara Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2019  Tentang  Penyidikan  Tindak  Pidana  sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11. Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: Bunyi Pasal 5 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 :
(1) penyelidikan dilakukan berdasarkan :
a. Laporan dan/ atau pengaduan
b. Surat perintah penyelidikan
(2) Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi surat perintah.
Bunyi Pasal 6 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 :
(1) Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara:
a. pengolahan TKP
PERTIMBANGAN HUKUM DITERIMANYA PENGAJUAN PRAPERADILAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK JALAN DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Sonia Citra Lestari, Zainudin Hasan
b. pengamatan (observasi)
c. wawancara (interview)
d. pembuntutan (surveillance)
e. penyamaran (under cover)
f. pelacakan (tracking)
g. penelitian dan analisis dokumen.
(2) Sasaran penyelidikan meliputi:
a. orang
b. benda atau barang
c. tempat
d. peristiwa/kejadian
e. kegiatan.
Bunyi Pasal 7 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 :
1. Sebelum melakukan penyelidikan, penyelidik wajib membuat rencana penyelidikan.
2. Rencana penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Penyidik, paling sedikit memuat:
a. surat perintah penyelidikan.
b. jumlah dan identitas Penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan.
c. objek, sasaran, dan target hasil penyelidikan.
d. kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan.
e. peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan.
f. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan.
g. kebutuhan anggaran penyelidikan.
Bunyi Pasal 8 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 :
(1) Penyelidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi:
PERTIMBANGAN HUKUM DITERIMANYA PENGAJUAN PRAPERADILAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK JALAN DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Sonia Citra Lestari, Zainudin Hasan
a. tempat dan waktu.
b. kegiatan penyelidikan.
c. hasil penyelidikan.
d. hambatan.
e. pendapat dan saran.
3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh ketua tim penyelidik.
Bunyi Pasal 9 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 :
1) Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga:
a. tindak pidana.
b. bukan tindak pidana.
2) Hasil gelar perkara yang memutuskan:
a. merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan
b. bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan
c. perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.
3) Dalam  hal  atasan  Penyidik  menerima  keberatan  dari  pelapor  atas  penghentian  penyelidikan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  b,  dilakukan  gelar  perkara  untuk  menentukan kegiatan penyelidikan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Bunyi Pasal 10 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 :
1) Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:
a. Penyelidikan
b. dimulainya penyidikan
c. upaya paksa
d. pemeriksaan
e. penetapan tersangka
f. pemberkasan
PERTIMBANGAN HUKUM DITERIMANYA PENGAJUAN PRAPERADILAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK JALAN DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Sonia Citra Lestari, Zainudin Hasan
g. penyerahan berkas perkara
h. penyerahan tersangka dan barang bukti
i. penghentian penyidikan.
2) Dalam hal penyidikan tindak pidana ringan dan pelanggaran, kegiatan penyidikan, terdiri atas:
a. pemeriksaan
b. memberitahukan  kepada  terdakwa  secara  tertulis  tentang  hari,  tanggal,  jam  dan  tempat sidang
c. menyerahkan berkas ke pengadilan
d. menghadapkan terdakwa berserta barang bukti ke sidang pengadilan.
3) Penyidik  dalam  melaksanakan  kegiatan  penyidikan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), harus melaksanakan registrasi administrasi penyidikan.
4) Registrasi  administrasi  penyidikan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3),  dilakukan  secara terpusat.
5) Setiap  perkembangan  penanganan  perkara  pada  kegiatan  penyidikan  tindak  pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diterbitkan SP2HP.
Bunyi Pasal 11 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 :
Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dilakukan apabila:
a. belum ditemukan tersangka dan/atau barang bukti.
b. pengembangan perkara.
c. belum terpenuhi alat bukti. 6

## b) Prosedur Mengajukan Praperadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014 yang memperluas objek praperadilan  dimana  penetapan  tersangka  juga  termasuk  menjadi  salah  satu  objek  yang  dapat diajukan  gugatan  permohonan  praperadilan,  maka  penasehat  hukum  mengambil  langkah  untuk mengajukan  permohonan  praperadilan.  Lembaga  yang  berwenang  dalam  mengawasi  kerugian negara ada beberapa aturan yang mengaturnya diantara lain :
1) Pasal  6  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2006  tentang  Badan Pemeriksa Keuangan
6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
PERTIMBANGAN HUKUM DITERIMANYA PENGAJUAN PRAPERADILAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK JALAN DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Sonia Citra Lestari, Zainudin Hasan
2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 Tahun 2012

## 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016
Dalam menentukan adanya kerugian keuangan Negara sebagaimana dalam rumusan Pasal 2 dan  Pasal  3 a  quo sebagaimana  dalam  Pasal  32 ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian  keuangan  Negara”  adalah  kerugian  yang  sudah  dapat  dihitung  jumlahnya  berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. maka Mahkamah Agung Repbulik  Indonesia  khusus  membuat  aturan  yang  berlaku  diinternal  para  hakim  agung,  Hakim Banding  dan  Hakim  Tingkat  Pertama,  terkait  perhitungan  kerugian  keuangan  negara  dalam perkara Tindak Pidana Korupsi agar para Hakim Agung dan Hakim Judex Facti (Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Banding) berpandangan sama dalam menilai suatu bukti  yang membuktikan adanya kerugian keuangan negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat  Edaran  MA  (sema)  No  4  tahun  2016 yang  dalam  poin  (6)  menyatakan “instansi  yang  berwenang  menyatakan  ada  tidaknya  kerugian  keuangan  negara  adalah Badan Pemeriksa  Keuangan yang  memiliki Kewenangan  Konstitusional, sedangkan  instansi  lainnya seperti  badan  pengawas  keuangan  dan  pembangunan/inspektorat/satuan  kerja  perangkat  daerah tetap  berwenang  melakukan  pemeriksaan  dan  audit  pengelolaan  keuangan  negara.  Hanya  saja, tidak  berwenang  atau  men-declare  adanya  kerugian  keuangan  negara.  Dalam  hal  tertentu,  hakim berdasarkan  fakta  persidangan  dapat  menilai  adanya  kerugian  negara  dan  besarnya  kerugian negara”. Dalam  perkara  ini  penasehat  hukum  tersangka  mendalilkan  bahwa  penetapan  tersangka tidak  memenuhi  rumusan  alat  bukti  yang  cukup  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  184 KUHAP,  didalam  persidangan  penasehat  hukum  membuktikan  dengan  alat  bukti  formil  yang berupa surat penetapan, surat berita acara, serta mengajukan ahli hukum pidana, ahli perusahaan, dan hal-hal lain yang menunjang pembuktian penetapan tersangka tersebut tidak memenuhi syarat.
Untuk  menjamin  hak-hak  tersangka  maka  tersangka/penasehat  hukum  nya  dapat mengajukan  permohonan  praperadilan  dengan  prosedur  sebagai  berikut:  Membuat  surat permohonan  secara  tertulis  yang  ditujukan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri,  Permohanan diregister  dalam  perkara  praperadilan,  Ketua  Pengadilan  Negeri  segera  menunjuk  Hakim  dan Panitera, dan Permeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal.
c) Pertimbangan  Hakim  Dalam  Mengabulkan  Praperadilan  Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana Korupsi
Setelah memeriksa dan mempelajari alat bukti surat baik yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh Termohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi Termohon selaku Penyidik
PERTIMBANGAN HUKUM DITERIMANYA PENGAJUAN PRAPERADILAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK JALAN DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Sonia Citra Lestari, Zainudin Hasan
yang menerangkan bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon dilakukan belum ada audit kerugian keuangan Negara, diperoleh dari fakta hukum bahwa tidak ada satupun bukti surat tentang adanya audit kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK RI, BPKP, maupun akuntan lain yang ditunjukan dalam penetapan tersangka terhadap pemohon.
Alasan Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon karena ada dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, maka menurut Hakim bukti permulaan yang cukup dalam tindak pidana korupsi haruslah menyertai audit atau perhitungan kerugian keuangan Negara yang dikeluarkan oleh instansi yang sah dalam hal ini adalah BPK ataupun BPKP maupun instansi lainnya sesuai dengan putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan,  maka  penulis  menarik kesimpulan  bahwa dalam  proses  penyidikan  Polda  Lampung  berpedoman  kepada  Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.  Dengan  ini  Polda  Lampung  telah  melaksanakan  serangkaian  penyidikan  sesuai  prosedur diantaranya:  Menerbitkan  Surat  Perintah  Penyidikan,  Surat  Perintah  Dimulainya  Penyidikan, Pemanggilan dan pemeriksaan, dan Permohonan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
Penasehat  hukum  melakukan  pengajuan  permohonan  praperadilan  sebagai  berikut:  Membuat surat  permohonan  secara  tertulis  yang  ditujukan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri,  Permohanan diregister  dalam  perkara  praperadilan,  Ketua  Pengadilan  Negeri  segera  menunjuk  Hakim  dan Panitera, dan Permeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal
Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 31/PUU-X/2012, dalam perkara Tindak Pidana Korupsi  proyek  Jalan  di  Kabupaten  Lampung  Timur  ini  bukti-bukti  yang  sudah  ada  juga  tidak dapat  menunjukan  adanya  audit  resmi  dari  Kantor  BPK  yang  dipersangkakan  kepada  Pemohon, seharusnya  hal  ini  merupakan  hal  mendasar  yang  harus  dimiliki  secara  formal  oleh  penyidik sebagai  landasan  atau  ancaman  dalam  proses  penyidikan  untuk  membuktikan  adanya  kerugian keuangan  Negara.  Oleh  karena  itu,  Hakim  mengabulkan  permohonan  praperadilan  untuk seluruhnya kepada pemohon.
PERTIMBANGAN HUKUM DITERIMANYA PENGAJUAN PRAPERADILAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK JALAN DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Sonia Citra Lestari, Zainudin Hasan

## Daftar Pustaka
Pedoman Teknis  Administrasi  dan Teknis  Peradilan Pidana Umum  dan Pidana Khusus, Buku  II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008.

## Jurnal
Ismi  Rahmawati,  Bambang  Hartono,  Zainudin  Hasan, “Akibat  Hukum  Putusan  Praperadilan Terhadap  Penetapan  Tersangka  Dugaan  Melakukan  Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Sekretariat DPRD Tulang Bawang (Studi Putusan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk)” Fundamental; Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.10 No. 1, 2021.
Tristam    P.Moeliono  dan  Widati    Wulandari, “Asas  Legalitas  Dalam  Hukum  Acara  Pidana Kritikan  Terhadap  Putusan    MK  tentang  Praperadilan”, Jurnal    Hukum    Ius    Quia    Iustum, Volume  22,  Nomor  4,  Oktober 2015
Zainudin  Hasan.2021 “Analisis  Putusan  Hakim  Terhadap  Tersangka  Dalam  Status  Daftar Pencarian Orang  (dpo)  Pasca Melakukan Pra Peradilan”. Jurnal  Keadilan  Progresif.  Vol.11 No.2. Bandar Lampung.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 Tahun 2012 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014
Surat Edaran MA (sema) No 4 tahun 2016
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2019  Tentang Penyidikan Tindak Pidana
Internet
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl7035/praperadilan