## Pertanggungjawaban Pidana Promosi Saham Yang
Menyebabkan Terjadinya Manipulasi Pasar Dengan Melibatkan Public Figure

## Adelia Putri Marina
Adelia.putri.marina-2017@fh.unair.ac.id

## Universitas Airlangga

## Abstract
This article aims to Criminal liability for stock promotion that causes market manipulation by companies involving Public Figures, and Legal protection for investors who are harmed due to stock promotion actions that result in market manipulation. In connection with the phenomenon of stock promotion actions, it is deemed necessary to study in which case this stock promotion leads to a criminal act of market manipulation as referred to in the Capital Market Law, as amended by Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector. so that the perpetrators can be charged with the provisions of Article 91 and their criminal sanctions. In addition, the application of criminal sanctions is not sufficient to accommodate the interests of the victims, in this case the investors who are harmed. As an effort to recover investors' losses from stock promotion actions that result in market manipulation, investors can submit applications for restitution and illegal returns of profits and compensation funds.
Keywords: Stock Promotion; Market Manipulation; Public Figures;
investor protection.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana promosi saham yang menyebabkan terjadinya manipulasi pasar oleh perusahaan yang melibatkan Public Figure, dan perlindungan hukum bagi investor yang dirugikan akibat tindakan promosi saham yang berakibat terjadinya manipulasi pasar. Berkaitan dengan fenomena tindakan promosi saham perlu dikaji dalam promosi saham yang mengarah pada tindak pidana manipulasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sehingga para pelakunya dapat dijerat ketentuan Pasal 91 beserta sanksi pidananya. Selain itu, penerapan sanksi pidananya tidak cukup untuk mengakomodir kepentingan korban dalam hal ini investor yang dirugikan. Sebagai upaya untuk pengembalian kerugian investor atas tindakan promosi saham yang berakibat terjadinya manipulasi pasar maka pengajuan permohonan restitusi dan pengembalian keuntungan secara tidak sah dan dana kompensasi dapat dilakukan investor. Kata Kunci: Promosi Saham; Manipulasi Pasar; Public Figure ; Perlindungan Investor.

## Jurist-Diction
Volume 7 No. 2, April 2024
How to cite:
Adelia Putri Marina ‘Pertanggungjawaban Pidana Promosi Saham Yang Menyebabkan Terjadinya Manipulasi Pasar Dengan Melibatkan Public Figure’ (2024) Vol. 7 No. 2 Jurist- Diction
Histori artikel: Submit 9 Januari 2024; Diterima  08  Februari 2024; Diterbitkan 19 April 2024.
DOI:
10.20473/jd.v7i2.56447
p-ISSN: 2721-8392
e-ISSN: 2655-8297

## 190 Adelia Putri: Pertanggungjawaban Pidana Promosi...

## Pendahuluan
Sehubungan dengan investasi, media sosial sering digunakan para investor untuk berinteraksi dan mencari informasi mengenai sentimen publik terhadap perusahaan dimana dia akan berinvestasi. Langkah tersebut dijadikan pertimbangan bagi investor dalam membuat keputusan investasi. Namun hal ini sering kali dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksi kecurangan, sebagai contoh fenomena Saham Pom-Pom yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan. Saham pom pom , merupakan saham yang di pompa dengan cara melebih-lebihkan informasi positif, yang kebenarannya belum tentu dapat dibenarkan. Praktik ini ditujukan untuk menghasut masyarakat membeli saham dengan memberikan kesan positif kondisi dari sebuah perusahaan. Pihak yang biasanya dilibatkan dalam praktek ini adalah perusahan sekuritas, komunitas saham, public figure hingga influencer , tujuannya tidak lain untuk mempengaruhi massa dan membentuk opini publik, yang berpeluang mendorong aksi beli.
Kondisi yang terjadi sekarang adalah banyak ditemukan dari kalangan public figure saling merekomendasikan atau mempromosikan saham dengan menunjukan portofolio saham mereka kepada publik melalui media sosial. Promosi saham sendiri dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masih belum diatur, karena merupakan fenomena yang baru saja terjadi akhir-akhir ini. Hakikatnya melakukan promosi atas saham diperbolehkan sejauh perbuatan promosi tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku dan tidak merugikan orang lain.
Namun lain halnya apabila rekomendasi atau promosi tersebut mengandung unsur manipulatif atau merugikan hak pihak lain di dalamnya. Bahwa informasi yang disampaikan adalah palsu atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, tentu hal ini akan mengarah kepada penyesatan. Melihat dari karakteristik dari praktik saham pom pom , dengan diberikannya informasi positif berlebih kepada masyarakat terkait suatu perusahaan tertentu, dan kebenaran atas informasi tersebut tidak dapat dipastikan, maka muaranya akan timbul suatu Gambaran Semu atau menyesatkan dapat dikategorikan sebagai bentuk praktik Manipulasi pasar. Manipulasi Pasar sendiri diartikan sebagai, “the illegal practice of raising or lowering a security’s
price by creating the appearance of active trading”. 1
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut “Undang-Undang PPSK”), tidak mendefinisikan manipulasi pasar dan hanya menjelaskan mengenai unsur apa saja yang dapat dikategorikan sebagai bentuk manipulasi pasar.  Menurut Pasal 91 yang berbunyi: “Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Penyelenggara Pasar sebagai berikut:
a. Transaksi Efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan;
b. Penawaran jual atau penawaran beli Efek pada harga tertentu, Pihak tersebut juga telah bersekongkol dengan Pihak lain yang melakukan penawaran beli atau penawaran jual Efek yang sama pada harga yang kurang lebih sama; dan/ atau
c.  Tindakan atau transaksi lain yang berkaitan dengan Efek.
Adapun bentuk dari pemenuhan unsur gambaran semu atau menyesatkan dalam pasal dimaksudkan apabila 3 (tiga) unsur di atas dipenuhi. Namun bentuk dari “persekongkolan” atau “tindakan atau transaksi lain” dalam kedua syarat tersebut memiliki makna yang luas, sehingga belum terdapat ketentuan yang secara langsung dan jelas yang dapat menjerat pihak yang mempromosikan atau yang memerintahkan promosi saham yang menyebabkan kerugian pihak lain.
Fenomena yang demikian, menimbulkan pertanyaan apakah perbuatan public figure yang mempromosikan atau yang diminta untuk mempromosikan saham yang menimbulkan kerugian investor dapat dikategorikan sebagi bentuk penyertaan dalam perbuatan manipulasi pasar. Sehingga perlu dikaji bentuk penyertaan dan pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

## 192 Adelia Putri: Pertanggungjawaban Pidana Promosi...
Sebagai konsekuensinya pemenuhan pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan pada perusahaan sebagai pelaku promosi saham yang berakibat terjadinya manipulasi pasar tidak hanya terbatas pada pemidanaan saja sebagaimana diatur dalam UU Pasar Modal, tetapi pemulihan kerugian investor sebagai korban. Pembayaran restitusi dalam hal ini dapat dijadikan sebagai upaya pemberian perlindungan hukum bagi investor yang dirugikan atas tindakan promosi saham yang berakibat terjadinya manipulasi pasar. Dengan merujuk Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan  Korban  yang    mendefinisikan  restitusi  sebagai  ganti  kerugian  yang  diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas dan sekaligus regulator pasar modal telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 65 /Pojk.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Kerugian Investor Di Bidang Pasar Modal.  Regulasi mengenai ganti kerugian bagi investor di pasar modal dengan bentuk pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi atau dikenal sebagai Disgorgement dan Disgorgement fund .
Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan konseptual, untuk menjawab permasalahan terkait pertanggungjawaban pidana promosi saham yang menyebabkan terjadinya manipulasi pasar oleh perusahaan yang melibatkan public figure dan perlindungan hukum bagi investor yang dirugikan akibat tindakan promosi saham yang berakibat terjadinya manipulasi pasar.

## Pertanggungjawaban Pidana Promosi Saham Yang Menyebabkan Terjadinya Manipulasi Pasar Yang Melibatkan Public Figure
Berkaitan dengan promosi saham, memang dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia belum diatur apakah saham dapat dijadikan sebagai obyek dari tindakan promosi. Saham merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang
dalam suatu perseroan (PT). 2 Yang apabila dikaitkan dengan definisi barang dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bahwa: “Barang merupakan setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupuan tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha”. Dari definisi barang tersebut, dapat dimaknai bahwa saham merupakan salah satu obyek perdagangan dalam konteks barang bergerak yang tidak berwujud, sehingga saham termasuk dalam obyek dari perdagangan. Dalam dunia  perdagangan tentunya tindakan promosi barang lazim dilakukan sebagai upaya memikat daya beli para konsumen. Sehingga dapat dimaknai bahwa promosi saham dapat dilakukan namun tidak boleh bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan hak orang lain.
Selanjutnya merujuk pada Black’s Law Dictionary manipulasi pasar diartikan sebagai, “the illegal practice of raising or lowering a security’s price by creating the appearance of active trading”. 3 Tindakan manipulasi pasar adalah merupakan serangkaian tindakan yang maksudnya untuk menciptakan gambaran yang keliru dan menyesatkan tentang adanya perdagangan yang aktif, keadaan pasar atau harga dari satu efek di bursa efek, melakukan jual beli yang tidak mengakibatkan terjadinya perubahan pemilik penerima manfaat, atau transaksi semu. 4
Dalam praktiknya, perbuatan manipulasi pasar ini dilakukan para pelakunya baik secara langsung dengan melakukan transaksi efek dengan peralihan kepemilikan atas efek maupun secara tidak langsung tanpa adanya transaksi efek. Praktik transaksi semu ini, transaksi ini tentu tidak memenuhi ketentuan dan konsep jual beli yang sah menurut hukum yang berlaku, karena praktik ini tidak diikuti dengan peralihan kepemilikan atas efek yang diperjualbelikan. Penekanan pada tidak adanya pengalihan pemilik penerima manfaat atas saham ini perlu
2 Mas Rahma, Hukum Pasar Modal (Kencana 2019).[121]
3 Bryan A. Garner, Op cit .[982].
4 Hamud M. Balfas, ‘Kejahatan di Bidang Pasar Modal: Sebuah Perkenalan’[sn].(1994) 24 Jurnal Hukum & Pembangunan).[211].

## 194 Adelia Putri: Pertanggungjawaban Pidana Promosi...
ditekankan bukan hanya karena ini merupakan suatu syarat untuk terjadinya transaksi semu tetapi untuk mengingatkan bahwa dalam transaksi semu unsur tidak adanya pengalihan uang tidak diperhatikan. 5
Apabila dilihat dari sudut pandang hukum pidana, pelanggaran dan kejahatan di pasar modal merupakan salah satu bagian dari tindak pidana ekonomi dalam artian luas. Tindak pidana ekonomi merupakan bagian dari hukum pidana, yang merupakan corak tersendiri, yaitu corak ekonomi. 6 Adapun pelanggaran dan kejahatan dalam pasar modal terdiri dari 3 (tiga) bentuk:

## 1. Penipuan/ fraud
Tindakan penipuan dalam ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal merupakan bentuk khusus dari penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, karena  keduanya  sama-sama mengatur mengenai perbuatan menipu atau mengelaibui orang lain dengan tujuan untuk mengambil keuntungan atau menghindari kewajiban. Adapun unsur dalam Pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal sebagai berikut:
a. Mengelabui dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan atau cara apapun turut serta menipu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau pihak lain
b. Membuat pernyataan tidak benar mengenai informasi atau fakta material atau tidak mengungkapkan fakta yang material dengan maksud:
• Menguntungkan atau menghindarkan kerugian
• Mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek; dan/atau
• Mempengaruhi pihak lain untuk menggunakan jasanya guna mengelola investasi, dengan menyerahkan dana dan/atau efek untuk dikelola.
2. Perdagangan orang dalam/ Insider trading
Pada dasarnya insider trading merupakan transaksi efek yang dilakukan orang dalam (insider) berdasarkan informasi orang dalam belum dibuka kepada
5 ibid .[211].
6 Andi Hamzah: Hukum Pidana Ekonomi, (Erlangga 1983).[1]
publik (non public information). 7 Insider trading sendiri diatur dalam Pasal 95 hingga Pasal 99 Undang-Undang Pasar Modal, yang secara implisit dapat diklasifikasikan tiga unsur utama yang terdapat dalam perdagangan orang dalam yang meliputi:
a. Informasi;
b. Orang dalam;
c. Transaksi yang dilarang.
3. Manipulasi Pasar/ market manipulation
Manipulasi pasar pada prinsipnya adalah tindakan menciptakan gambaran semu terhadap kegiatan perdagangan efek yang berpengaruh kepada harga efek maupun keadaan pasar. Manipulasi pasar juga telah atur dalam Pasal 91 hingga Pasal 93 Undang-Undang Pasar Modal.
Subyek dari ketentuan ketiga kejahatan diatas, adalah setiap pihak, yang diartikan setiap orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Sehingga bukan hanya individu saja yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana bagi yang melanggar ketentuan pasal ini, melainkan korporasi juga, baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum juga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana berdasarkan konsep pertanggungjawaban korporasi.
Selain itu melihat dari perumusan unsur manipulasi pasar dalam Pasal 91, ketentuan ini merupakan delik materiel. Delik materiel atau materiel delict itu merupakan delik yang dianggap selesai ketika akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang telah timbul. Konsekuensi dari delik materiel ini adalah, dalam hal pelaku telah melakukan serangkaian perbuatan yang tercantum dalam unsur suatu pasal namun akibat dari perbuatan tersebut tidak muncul, maka ia tidak dapat dimintai pertanggung jawaban. Maka dari itu sejalan dengan ketentuan Pasal 91 maka, akibat dari timbulnya gambaran semu mengenai keadan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek harus nyata-nyata terjadi terlebih dahulu untuk dapat

## Adelia Putri: Pertanggungjawaban Pidana Promosi...
dikatakan bahwa pelaku telah melakukan manipulasi pasar.
Suatu tindak pidana tentunya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsurnya, yang dikenal sebagai unsur subyektif dan obyektif dari suatu ketentuan pidana. Unsur subyektif dalam Pasal 91 ini dianggap sebagai kesengajaan sebagai maksud yang merupakan perwujudan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku semata- mata dimaksudkan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek. Unsur dengan maksud dalam ketentuan Pasal 91 harus dibuktikan oleh penuntut umum, karena unsur ini tercantum dan disyaratkan di dalamnya. Selain dari pada unsur subyektif, unsur obyektif juga berperan dalam pembuktian suatu tindak pidana. Sedang yang dimaksud dengan unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. 8
Ketentuan  Pasal  91  ini  tidak  mencantumkan  secara  spesifik  dalam  hal perbuatan bagaimana yang dikatakan sebagai perbuatan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan. Pasal ini hanya mengatur bahwa segala perbuatan baik langsung atau tidak langsung secara dengan tujuan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan. Sehingga dalam pembuktiannya penuntut umum perlu menjabarkan kausalitas dari perbuatan pelaku dengan timbulnya suatu akibat terciptanya gambaran semu atau menyesatkan bagi kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek. Terkait sanksi pidana mengenai manipulasi pasar dalam Undang-undang Pasar Modal, tertuang dalam Pasal 104 UU Pasar Modal yang berbunyi bahwa “Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”
Tindakan manipulasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Undang- Undang Pasar Modal, telah dijelaskan sebelumnya bahwa perumusan ketiga
8 ibid.
pengaturan tersebut merupakan delik materiel. Yang berakibat bahwa delik tersebut dikatakan selesai dan terpenuhi ketika perbuatan dari pelaku tersebut benar-benar menimbulkan suatu akibat yang dilarang dalam unsur pasal. Sehingga memerlukan suatu penilaian apakah tindakan atau perbuatan dari pelaku dapat dianggap sebagai suatu penyebab dari akibat yang timbul. Berkenaan dengan penilaian semacam itu di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah timbul apa yang disebut causaliteitslear atau ajaran mengenai sebab dan akibat, yang secara umum mempermasalahkan yaitu hingga beberapa jauh suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai penyebab dari suatu keadaan atau hingga berapa jauh sesuatu keadaan itu dapat di pandang sebagai suatu akibat dari sesuatu tindakan, dan sampai di mana seseorang yang telah melakukan tindakan tersebut dapat diminta pertanggung jawaban menurut hukum pidana. 9
Sehingga dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tidak setiap tindakan dengan sendirinya dapat dianggap sebagai penyebab dari timbulnya suatu akibat. Hal ini sejalan dengan fenomena yang akan dibahas penulis mengenai promosi saham. Bahwa tidak serta merta tindakan promosi saham dapat menimbulkan suatu akibat terjadinya manipulasi pasar. Perlu dikaji lebih lanjut dalam keadaan bagaimana dan kapan tindakan promosi saham ini dapat dikatakan sebagai tindakan manipulasi pasar.
Diperlukan faktor lain, untuk dapat menjadikan suatu tindakan promosi saham dianggap sebagai penyebab timbulnya akibat manipulasi pasar. Dalam hal promosi yang dilakukan oleh public figure atau seseorang  tidak melanggar aturan atau ketentuan yang berlaku, dan informasi yang disampaikan dalam promosi tersebut juga dapat dibenarkan keabsahannya, walaupun nyatanya terdapat akibat terjadi manipulasi pasar, tindakan promosi saham yang dilakukan dalam hal ini tidak dapat dikatakan sebagai suatu penyebab terjadinya manipulasi pasar. Hal ini dikarenakan nilai dari dilakukannya promosi saham ditujukan hanya terbatas pada untuk menyampaikan informasi mengenai saham, dan tidak ada unsur melanggar
9 P.A. F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Citra Aditya Bakti 2013) .[193].

## 198 Adelia Putri: Pertanggungjawaban Pidana Promosi...
hukum atau unsur manipulatifnya. Jikalau memang dari tindakan promosi saham ini menyebabkan timbulnya suatu akibat, akibat yang dimaksud adalah kemungkinan meningkatnya transaksi beli atas saham yang dipromosikan bukan akibat manipulasi pasar. Sehingga secara natural saham tersebut akan aktif diperjual belikan dan mempengaruhi harga dari saham tersebut. Dalam kondisi ini public  figure tidak dapat dipersalahkan atas tindakan promosi saham yang dilakukan, karena memang tindakan tersebut sesuai dengan aturan dan tidak melanggar hukum, sehingga tidak ada hubungan kausalitas di antara tindakan promosi saham dengan akibat terjadinya manipulasi pasar.
Lain halnya apabila tindakan promosi saham dilakukan dengan faktor tambahan lain, yaitu dengan cara manipulatif. Bahwa para pihak baik yang mempromosikan maupun orang yang memerintahkan untuk mempromosikan, memberikan atau menyampaikan data dan informasi mengenai perusahaan dari saham tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Maka atas perbuatan manipulatif ini menyebabkan penyesatan kepada masyarakat mengenai keadaan perdagangan atau harga dari saham yang bersangkutan. Yang kemudian diikuti pula akibat lainnya bahwa, masyarakat akan berbondong-bondong melakukan transaksi pada saham yang dipromosikan, karena merasa tergiur dengan informasi yang dimanipulatif. Sehingga secara tidak langsung akibat dari naiknya transaksi saham menjadi aktif menyebabkan pula terjadinya manipulasi pasar.
Atas penjelasan sebelumnya promosi saham dengan unsur manipulatif secra tidak langsung menyebabkan terjadinya manipulasi pasar. Dalam promosi saham melibatkan tiga pihak yaitu, public figure sebagai yang menyampaikan informasi, perusahaan yang memberikan informasi sekaligus yang memerintahkan promosi, dan masyarakat sebagai konsumen. Berkaitan dengan pertanggungjawaban atas tindakan promosi saham yang menyebabkan manipulasi pasar, untuk menilai pertanggungjawaban pidana perusahaan maka perlu terlebih dahulu dibahas dalam fenomena ini siapakah pihak yang dimaksud sebagai pihak yang memberikan perintah promosi saham. Apakah perusahaan sebagai korporasi ataukah seseorang dalam perusahaan tersebut. Suatu perintah nyatanya harus diwujudkan melalui
perorangan, terlepas bahwa perintah tersebut dikehendaki oleh perusahaan atau tidak. Perusahaan sebagai subyek korporasi tidak bisa berbuat sendiri memberikan perintah, maka dalam melaksanakannya harus ada seseorang sebagai representasi perusahaan untuk menyampaikan perintah tersebut.
Kegiatan promosi saham ini memang tidak serta merta dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas akibat timbulnya manipulasi pasar. Apabila seseorang yang memerintahkan dilakukannya promosi ini, melakukan perintahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilakukan tidak melanggar hukum, maka harus dianggap bahwa dalam diri seseorang tersebut tidak ada kesalahan yang timbul karenanya, dan oleh karenanya ia tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Namun apabila perintah tersebut diikuti dengan unsur manipulatif bahwa informasi yang diberikan kepada public  figure tidak sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang ada, maka tindakan perintah tersebut dapat berpotensi menjadi salah satu penyebab timbulnya akibat manipulasi pasar. Akibat manipulasi pasar ini memang bukan merupakan akibat langsung dari tindakan promosi saham (manipulatif) namun, tindakan memerintahkan promosi saham (manipulatif) ini dapat dianggap sebagai sebab atau syarat yang paling berperan dari timbulnya akibat manipulasi pasar itu sendiri.
Lebih jelasnya, bahwa dalam perbuatan promosi saham yang berakibat timbulnya manipulai pasar, terdapat pihak dan peran yang terlibat dari timbulnya akibat manipulasi pasar ini adalah:
1. Seseorang yang memerintahkan promosi saham, yang secara sengaja membuat dan memberikan informasi palsu atau tidak benar untuk dipromosikan kepada masyarakat dengan sarana melalui public figure .
2. Public figure yang secara sengaja dan sadar menyampaikan informasi palsu atau tidak benar tersebut kepada masyarakat.
3. Masyarakat yang kurang hati-hati dalam menyikapi promosi saham manipulatif dengan cara berbondong-bondong melakukan transaksi jual beli atas saham tersebut.
Ketiganya memang merupakan syarat dari suatu sebab terjadinya akibat manipulasi

## 200 Adelia Putri: Pertanggungjawaban Pidana Promosi...
pasar, namun diantara syarat-syarat yang ada itu Seseorang yang memerintahkan promosi saham, yang secara sengaja membuat danmemberikan informasi palsu atau tidak benar untuk dipromosikan kepada masyarakat dengan sarana melalui public figure yang paling berperan menjadi penyebab timbulnya suatu akibat manipulasi pasar. Karena apabila seseorang yang menyuruh lakukan promosi saham tersebut tidak memberikan perintahnya, maka promosi saham pun tidak akan dilakukan oleh public  figure , dan masyarakat pun tidak perlu waspada akan fenomena promosi saham tersebut.
Sehubungan dengan hal ini sebelumnya telah dijelaskan bahwa seseorang yang memerintahkan promosi saham, yang secara sengaja atau sadar memberikan informasi palsu atau tidak benar untuk dipromosikan kepada masyarakat dengan sarana  melalui  public  figure  yang  paling  berperan  menjadi  penyebab  timbulnya suatu akibat manipulasi pasar. Karena apabila seseorang yang menyuruh lakukan promosi saham tersebut tidak memberikan perintahnya, maka promosi saham pun tidak akan dilakukan oleh public figure, dan masyarakat pun tidak perlu waspada akan fenomena promosi saham tersebut.
Sehingga karenanya unsur dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek telah terpenuhi. Maka demikian seseorang yang memerintahkan tindakan promosi saham ini berdasarkan ketentuan Pasal 104 Undang-Undang PPSK yang bersangkutan dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).” Atas ancaman pidana yang dapat dijatuhkan padanya, kemudian siapakah sebenarnya yang kemudian dapat dimintai pertanggungjawaban dalam perbuatan memerintahkan promosi saham ini. Untuk menjawab pertanyaan ini maka perlulah merujuk konsep pertanggung jawaban pidana korporasi karena perbuatan ini melibatkan perusahaan sebagai korporasi.
Hal yang perlu dianalisis terlebih dahulu adalah seseorang yang memberikan perintah promosi saham ini berkedudukan sebagai apa,  dan apakah ia memiliki
dasar wewenang untuk memerintahkan promosi saham tersebut kepada public figure . Setelah hal ini telah diketahui maka perlulah merujuk teori vicarious liability atau pertanggungjawaban pengganti, bahwa pertanggung-jawaban pidana yang dapat dialihkan atau dibebankan kepada orang lain atas pidana yang terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan.
Apabila dalam hal ini seseorang yang memerintahkan melakukan perbuatan promosi saham kepada public figure dalam lingkup pekerjaannya, maka karenanya pertanggungjawaban pidananya dapat dialihkan kepada pihak dalam hal ini perjabat dalam perusahaan yang memberikan kewenangan kepadanya. Hal ini dikarenakan hubungan antara yang memerintahkan promosi saham dengan yang meemberikan kewangan untuk memerintahkan promosi saham bersifat subordinasi antara pemberi kerja dengan pekerjanya. Sehingga atas hubungan subordinasi tersebut dapat dijadikan sebagai suatu dasar pembebanan pertanggungawban pidana kepada seseorang atas perbuatan orang lain. Maka demikian pertanggung jawaban pidananya dibebankan kepada pemberi kewenangan untuk memerintahkan promosi saham kepada public figure.
Namun dengan terlibatnya peran public  figure dalam tindakan promosi saham, tidak sertamerta public  figure juga dapat dijerat ketentuan yang sama dengan perusahaan sebagai penyertaan manipulasi pasar. Perlu diperhatikan bahwa apakah dalam hal ini public figure merupakan bagian dari ‘pihak’ yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Pasar Modal. Dalam hukum pidana modern, ancaman pidana ditujukan kepada orang perseorangan (natuurlijke persoon) atau korporasi (korporatie). 10 Yang secara umum di representasikan dengan dua istilah “barang siapa” atau “setiap orang”. Namun, Adakalanya ancaman pidana ditujukan kepada subyek hukum dengan ”kualitas” tertentu. 11 Seperti halnya subyek hukum dalam ketentuan Undang-Undang Pasar Modal yang dirumuskan “setiap pihak”.
10 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan System Pemidanaan(Politik Hukum Dan Pemidanaan) [sn] (2008).[19].
11 ibid .[20].

## 202 Adelia Putri: Pertanggungjawaban Pidana Promosi...
Merujuk ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang PPSK, menyatakan bahwa : “Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi”. Dalam bunyi pasal tersebut tidak ada penjelasan dalam hal ini orang perseorangan yang dimaksud apakah perorangan dalam lingkup pasar modal ataukah juga termasuk orang perorangan secara luas, termasuk perorangan di luar pasar modal.
Ketidak jelasan ini akan membuat kerancuan dalam penerapan pasal bagi pihak yang melakukan pelanggaran di bidang pasar modal, dan membuat kewenangan OJK selaku otoritas di bidang pasar modal juga menjadi kabur, apakah OJK memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran di bidang pasar modal bagi pelaku diluar pihak pasar modal. Mengingat tindakan promosi saham di sini melibatkan public figure yang hakikatnya tidak memiliki keterikatan atau hubungan dalam kegiatan di bidang pasar modal.
Dikarenakan adanya ketidakjelasan konsep orang perorangan dalam pengertian Pihak di Undang-Undang Pasar Modal maka perlu merujuk ketentuan orang perorangan dalam hukum pidana di Indonesia. Orang perorangan atau Natuurlijke persoon merupakan orang dalam bentuk manusia sebagai suatu individu. Konsep ini tidak mengkhususkan seseorang dalam konteks yang memiliki kualitas atau jabatan tertentu, sehingga secara luas tiap manusia dianggap sebagai perorangan. Merujuk ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa orang perorangan dalam kaitannya sebagai “pihak” dalam Undang-Undang Pasar Modal juga berlaku bagi perorangan dalam artian luas. Sehingga dalam hal public figure diduga telah melakuakn pelanggaran di pasar modal maka ia juga dapat di kategorikan sebagai pihak yang dimaksud dalam dan Undang-Undang Pasar Modal dapat diberlakukan ketentuan pidana dan sanksi pidana.
Keterlibatan public  figure dengan menyampaikan promosi saham ini hakikatnya tidak berkaitan langsung dengan upaya manipulatif yang terkandung dalam isi konten promosi. Mengingat public figure disini bekerja secara profesional yang tindakan promosinya di dasarkan atas kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian dengan pihak pemberi kerja (perusahaan yang memerintahkan promosi).
Terlebih lagi kapasitanya hanya pada menyampaikan informasi dalam konten kepada publik, yang belum tentu juga ia mengetahui apakah informasi yang dimuat dapat di benarkan ataukah terdapat unsur manipulatifnya. Sehingga tidak serta merta public  figure juga dapat turut dimintai pertanggung jawaban atas muatan konten yang ia sampaikan.
Selain itu, public figure tidak dalam kapasitasanya untuk mengetahui bahwa terdapat kemungkinan akibat yang timbul mengenai kerugian yang di derita oleh investor atas informasi dalam konten yang di sampaikan. Karena tidak semua public figure memiliki pengetahuan dan jejak pendidikan yang mumpuni untuk mengetahui mekanisme dari investasi dan kegiatan di bidang pasar modal. Sehingga penting untuk memeperhatikan ada tidaknya unsur kesalahan dalam public figure.
Kesalahan disini diartikan sebagai bentuk kesengajaan, bahwa public figure mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukan beserta akibat yang akan di timbulkan akibat perbuatannya. Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam wet. 12 (de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte wil), sedangkan menurut yang lain, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet ( de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestanddelen ). 13
“Dalam praktik penganut teori-teori tersebut sampai pada hasil yang sama... kesengajaan dilihat dalam hubungan keseluruhan, yaitu berbuat dengan kesengajaan termasuk akibat dan keadaan yang menyertainya, pada hakikatnya tidak ada perbedaan”. 14 Biasanya dalam teori yang diajarkan, bahwa dalam kesengajaan ada tiga corak, yaitu:
1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan;
12 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 2018).[186].
13 ibid.
14 ibid .[186].

## Adelia Putri: Pertanggungjawaban Pidana Promosi...
3. dolus eventualis. 15
Untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur kesengajaan, “... 1. Harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai. 2. Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa. 16 Dalam hal ini penuntut umum harus membutkikan bahwa public figure dalam menyampaikan muatan informasi dalam promosi saham apakah memiliki motif menyampaikan informasi palsu sehingga karenanya  ia juga memiliki tujuan untuk menyesatkan atau menipu para investor dan masyarakat. Selain itu juga perlu dibuktikan apakah keberadaan motif dalam batin public figure dengan perbuatan menyampaikan muatan informasi yang palsu kepada masyarakat tersebut memiliki hubungan kausal satu sama lain, sehingga dapat dinilai dalam hal ini public  figure memiliki tujuan untuk menipu atau menyesatkan mengenai keadaan pasar.
Apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi maka bisa dikatakan bahwa public figure disini tidak memiliki kesengajaan untuk melakukan penipuan maupun kesengajaan untuk memanipulasi pasar, oleh karenanya ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atas kerugian yang diderita oleh korban dalam hal ini adalah investor. Sebaliknya dalam hal kedua syarat tersebut dapat dibuktikan bahwa public  figure memiliki motif untuk menyampaikan informasi palsu dan memiliki tujuan bahwa perbuatannya ditujukan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan, dan menipu pihak lain di pasar modal, maka atas kesalahaan yang dilakukannya ia dapat dijerat ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Sebagai contoh:

## 1. Ilustrasi A
Dadang merupakan artis terkenal di Indonesia yang memiliki 10 juta orang pengikut di akun sosial media miliknya. Pada suatu hari Dadang di hubungi oleh PT. Indojaya yang merupakan perusahaan food and baverage
15 ibid .[191]. 16 ibid .[187].
terkenal di Indonesia, dan menawarkan kontrak iklan dengan Dadang untuk mempromosikan saham PT Indojaya. Adapun dalam kontrak perjanjian, Dadang hanya dibebani kewajiban untuk menyampaikan informasi yang telah disusun dan dibuat oleh pihak perusahaan. Kemudian pada pada hari yang ditentukan,
Dadang mengunggah sebuah video yang didalamnya Dadang memberikan informasi saham PT Indojaya sesuai dengan instruksi yang diberikan Perusahaan.
Dalam ilustrasi ini, perbuatan Dadang murni dapat dikatakan sebagai perbuatan promosi sebagai profesional public figure , tampa ada unsur melawan hukum. Terlepas apakah dikemudian hari informasi yang di sampaikan merugikan pihak lain karena ditemukan unsur manipulatif pada muatan konten yang disampaikan, dadang tetap tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana karena tidak adanya unsur kesalahan yang melekat pada dirinya. Kesengajaan untuk menipu atau memanipulasi pasar tidak terpenuhi karena dadang tidak memiliki motif lain selain dari pada melakukan pekejaannya untuk melakukan promosi. Sehingga tidak dapat hubungan kausal antara motif, perbuatan dengan tujuan untuk menipu atau memanipulasi pasar.
Adapun mengenai muatan konten manipulatif yang ia sampaikan tidak bisa dibebankan pertanggungjawabnnya kepada dadang. Mengingat konten dibuat oleh perusahaan, dan Dadang hanya menyampaikan tampa tau kebenaran dari isi kontennya, sehingga pertanggungjawban dari kebenaran konten mutlak terletak pada perusahaan.
Hal ini memang terdapat kekuranghati-hatian dalam diri Dadang dalam melaksanakan pekerjaannya, dan dimungkikan juga Dadang turut menjadi korban dalam upaya manipulatif PT Indojaya, karena atas manipulatif promosi saham yang melibatkan dirinya, dapat merugikan karirnya dalam rangka menjaga kepercayaan para pengikutnya, dan hal ini juga berpotensi menimbulkan kerugian imateriel atas keuntungan yang mungkin akan dia dapatkan dalam menjalankan pekerjaannya.
Dalam kajian viktimologi terdapat presfektif dimana korban bukan saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan

## Adelia Putri: Pertanggungjawaban Pidana Promosi...
dalam terjadinya kejahatan. 17 Tanggungjawab disini tidak diartikan selalu dengan pertanggungjawaban pidana, namun bisa dimaknai sebagai pertanggung jawban moral dan semacamnya. Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. 18 Berkaitan dengan ini ditinjau dari prespektif keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan merujuk pendapat Ezzat Abdel Fatta, maka Dadang dapat dikategotikan sebagi Provocative Victims. Bahwa ketidak hati-hatian perbuatan Dadang dalam mempromosikan saham dengan secara tidak langsung memicu terjadinya kejahatan.

## 2. Ilustrasi B
Dudung merupakan artis terkenal di Indonesia yang memiliki 12 juta orang pengikut di akun sosial media miliknya. Pada suatu hari Dadang di hubungi oleh PT. Jiwaku yang merupakan perusahaan Asuransi terkenal di Indonesia, dan menawarkan kontrak iklan dengan Dadang untuk mempromosikan saham PT Jiwaku. Fakta lain, Dudung juga merupakan pemegang saham minoritas dari PT Jiwaku. Kemudian dalam kontrak perjanjian antara dadang dan PT Jiwaku, terdapat klausul pembagian keuntungan dalam hal terdapat kenaikan harga saham PT Jiwaku setelah dilakukan promosi oleh Dadang. Kemudian sesuai dengan hari yang disepakati Dadang mengunggah video di media sosial miliknya yang didalamnya berisikan informasi saham PT Jiwaku.
Dalam ilustrasi ini, dapat di nilai bahwa tindakan mempromosikan saham oleh Dudung memenuhi unsur kesalahan melakukan tindak pidana. Motif ini tergambarkan dalam fakta bahwa ia juga merupakan bagian dari pemegang saham minoritas dari PT Jiwaku. Sehingga secara tidak langsung fakta tersebut mendorong dilakukannya perbuatan mempromosikan saham. Terlepas dari apakah informasi dalam konten yang ia sampaikan diketahui mengandung
17 ‘Tinjauan Teori Mengenai Korban Tindak Pidana Dalam Ketidaktransparanan Informa- si’ (Repository Universitas Pasundan  http://repository.unpas.ac.id/15327/3/9.%20BAB%20II.pdf diakses pada 19 Juli 2021.
unsur manipulatif atau tidak, Dudung sepatutnya mengetahui kebenaran dari informasi yang ia sampaikan mengingat dia juga bagian dari pemegang saham Perusahaan tersebut.
Selain itu, pembagian keuntungan dalam perjanjian keduanya juga dapat dianggap sebagai bagaian tujuan Dudung melakukan promosi saham, karena dengan promosi saham yang ia lakukan mencapai target dalam perjanjian, maka ia akan turut mendapatkan keuntungan atas akibat kenaikan harga tersebut. Dan secara otomatis atas naiknya harga saham secara melawan hukum tersebut, juga akan menguntungkannya karena Dudung juga turut mrmiliki saham dalam perusahan tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Dudung memiliki unsur kesengajaan sebagai kemungkinan atau dolus eventuais bahwa “...menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:
1. Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat keadaan yang merupakan delik
2. Sikap terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul, ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani dipikul resikonya. 19
Bahwa Dudung mengetahui kemungkinan akibat terjadinya manipulasi pasar walaupun akibat tersebut tidak dikehendaiknya. Hal ini terbukti dari pengalaman dan pengetahuannya sebagai salah satu investor atau pemegang saham pada sebuah perusahaan, sehingga dikatakan ia cukup mengerti mekanisme investasi dan kaitannya dengan resiko terjadinya pelanggaran di bidang pasar modal atau investasi. Selain itu sikap terhadap kemungkinan terjadinya manipulasi pasar tersebut, tidak ada upaya dari dudung untuk mencegah akibat yang mungkin tidak dikehendaki tersebut. Sehingga karenanya atas perbuatan promosi dengan unsur manipulatif yang ia lakukan, Dudung juga dapat turut dimintai pertanggungjawbaan pidana.
Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh public figure , kurang tepat untuk memasukan public  figure sebagai pelaku penyertaan dalam tindakan manipulasi
19 Moeljatno, Op Cit .[190]

## 208 Adelia Putri: Pertanggungjawaban Pidana Promosi...
pasar atas akibat promosi saham. Dikarenakan dalam konsep penyertaan antara pelaku satu dengan pelaku lainnya harus ada meeting of mind untuk melakukan perbuatan pidana bersama-sama, dalam hal ini yaitu mempromosikan saham dengan tujuan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan atas kondisi pasar atau harga saham (manipulasi pasar). Melihat kapasitas dan perbuatan yang dilakukan oleh public figure disini hanya terbatas untuk menyampaikan suatu informasi yang telah dimanipulasi oleh pemberi perintah. Sehingga cukup sulit untuk membuktikan apakah serangkaian perbuatannya dengan menyampaikan informasi palsu tersebut merupakan inti dari sifat melawan hukum perbuatan yang menjadi syarat mutlak yang tercantum dalam Pasal 91 Undang-Undang PPSK.
Untuk  mengkategorikan  perbuatan  public  figure  dengan  ‘sengaja’ menyampaikan informasi palsu kepada publik, sebagai perbuatan penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Undang-Undang PPSK maupun penipuan dalam Pasal 378 KUHP. Bahwa :
Pasal 90 UU PPSK
Dalam kegiatan perdagangan Efek atau kegiatan pengelolaan investasi, setiap Pihak dilarang dengan sengaja baik secara langsung atau tidak langsung:
a. Mengelabui dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan atau cara apapun, sehingga Pihak lain terpengaruh untuk: 1. Membeli Efek; 2. Menjual Efek; 3. Menahan Efek; dan/atau 4. Menggunakan jasanya untuk mengelola investasi, dengan menyerahkan dana dan/atau Efek untuk dikelola, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau Pihak lain; dan /atau
b. Membuat pernyataan tidak benar mengenai Informasi atau Fakta Material atau tidak mengungkapkan fakta yang material dengan maksud: 1. Menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain; 2. Mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek; dan/atau 3. Mempengaruhi Pihak lain untuk menggunakan jasanya guna mengelola investasi, dengan menyerahkan dana dan/atau Efek untuk dikelola.
Pengaturan penipuan dalam Pasal 90 UU PPSK ini, unsur kesengajaan secara eksplisit dicantumkan dalam bunyi pasal, sehingga serangkaian perbuatan pelaku harus diliputi dengan kesengajaan sebagai maksud untuk menipu atau mengelabui pihak lain di pasar modal. Selain itu merujuk ketentuan dalam Pasal 378 KUHP unsur kesengajaan juga disyaratkan dalam kesengajaan sebagai maksud, sehingga tepat kiranya untuk memaknai perbuatan menipu atau melabuhi pihak lain dalam Pasal 90 Undang-Undang PPSK, harus dilakukan dengan kesengajaan sebagai maksud.
Pasal penipuan dalam Undang-Undang PPSK ini sejalan dengan bunyi ketentuan penipuan dalam Pasal 378 KUHP, bahwa unsur subyektif dan unsur obyektif dari penipuan telah dijabarkan tiap deliknya. Kejahatan ini termasuk pada delik formil-materiil, selain terpenuhi unsur delik juga mensyaratkan timbulnya akibatnya.  Akibat di sini digambarkan bahwa korban telah memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Sehingga berkaitan dengan tindakan promosi saham disini penting untuk memperhatikan apakah telah ada nyatanya pihak yang tertipu dan membeli saham yang dipromosikan oleh public figure. Pembuktian  public figure telah melakukan tindak pidana penipuan penting untuk melakukan 2 (dua) macam pemeriksaan, yaitu : 1. untuk membuktikan bahwa semua unsur  perbuatan sudah dipenuhi  dan adanya unsur kesengajaan. Pasal penipuan dalam Undang-Undang Pasar Modal ini tidak dirumuskan secara jelas bagaimana unsur subyektif dan unsur obyektif dari penipuan, sehingga perlu untuk merujuk ketententuan penipuan dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi:
“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun”.
Kejahatan ini termasuk pada delik formil-materiil, selain terpenuhi unsur delik juga mensyaratkan timbulnya akibatnya. 20 Akibat di sini digambarkan bahwa
20 Harjono Mintaroem, Sampe Randa Tumanan, dan Tilly Rampen, Buku Ajar  Kejahatan Terhadap Nyawa dan Harta Kekayaan [sn] (2005).[54]

## 210 Adelia Putri: Pertanggungjawaban Pidana Promosi...
korban telah memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Sehingga berkaitan dengan tindakan promosi saham disini penting untuk memperhatikan apakah telah ada nyatanya pihak yang tertipu dan memebeli saham yang dipromosikan oleh public figure. Pembuktian public figure telah melakukan tindak pidana penipuan penting untuk melakukan 2 (dua) macam pemeriksaan, yaitu: 1. untuk membuktikan bahwa semua unsur  perbuatan sudah dipenuhi  dan adanya unsur kesengajaan. 21
Melihat dalam perumusan pasal, kesengajan yang dimaksud dalam pasal ini adalah kesengajaan yang meliputi keseluruhan unsur perbuatan yang dicantumkan pasal, bahwa sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, sengaja untuk menggerakan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau mengtiadakan suatu piutang, dan sengaja untuk mengunakan sarana nama palsu, tipu muslihat atau serangkian kebohongan.
Unsur subyektif  ‘dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak’ diwujudkan sebagai unsur kesengajaan sebagai maksud bahwa tindakan yang dilakukan ditujukan untuk mendatangkan keuntungan bagainya entah  dalam bentuk intensif yang akan diterima public  figure apabila dalam tindakan promosinya menyebabkan kenaikan harga pada saham ataupun karena naiknya harga saham akibat promosi saham yang dilakukan menimbulkan keuntungan secara langsung baginya, karena ia termasuk pemegang saham dari perusahaan yang dipromosikan.
Unsur obyektif yang terpenuhi adalah sarana penipuan tersebut dilakukan public figure dengan cara ‘akal dan tipu muslihat’. ..Akal cerdik” atau tipu muslihat = suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal akan tertipu. 22 Dengan menyampaikan informasi yang tidak benar dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya melalui media sosial miliknya menyebabkan timbulnya penyesatan sehingga orang dapat tertipu dengan kondisi yang telah dimanipulasi.
21 ibid .[55] 22 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarn- ya Lengkap Pasal Demi Pasal (Politeia 1995).[261]
Dan tujuan penipuannya ditujukan agar ‘orang supaya memberikan sesuatu barang’. Yang diartikan bahwa masyarakat menyerahkan uangnya untuk membeli saham atau berinvestasi di perusahaan yang dipromosikan. Terpenuhinya unsur Pasal 378 KUHP mengakibatkan public  figure dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama- lamanya 4 (empat) tahun. Atau ketentuan Pasal 90 jo Pasal 104 Undang-Undang Pasar Modal, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

## Perlindungan Hukum Bagi Investor terjadi Manipulasi Pasar akibat Promosi Saham  menggunakan Public Figure
Kaitannya dengan tindakan promosi saham yang berakibat terjadinya manipulasi pasar, tentunya dalam hal ini sangat di mungkinkan banyak investor yang mengalami kerugian. Dan pemenuhan pertanggungjawaban pidana melalui pemidanaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada para pelaku promosi saham yang berakibat terjadinya manipulasi pasar hanya terbatas pada upaya retributive justice. Akibatnya kepentingan pengembalian kerugian investor sebagai korban disini tidak diakomodir didalamnya. Sehingga perlu dikaji lebih lanjut apa saja upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban yaitu investor yang dirugikan atas tindakan promosi saham yang berakibat terjadinya manipulasi pasar.
1. Restitusi sebagai Pemidanaan dalam Upaya Pengembalian Kerugian
Korban Promosi Saham yang Menyebabkan Manipulasi Pasar.
Berbicara mengenai korban, investor atau masyarakat yang dirugikan akibat pelanggaran di pasar modal khususnya manipulasi pasar, dapat dikategorikan sebagai korban tindak pidana. Hal ini dikarenakan timbul suatu penderitaan kepadanya atas kerugian yang dialami akibat pelanggaran di pasar modal . Sejalan dengan pengertian korban dalam peraturan perundang-undangan yang memberlakukan rezim hukum pidana di dalamnya seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan

## 212 Adelia Putri: Pertanggungjawaban Pidana Promosi...
Korban, pada ketentuan Pasal 1 angka 3 bahwa: “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
Menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sendiri tidak mengkhususkan tindak pidana apa saja yang pada korbannya berhak untuk memperoleh restitusi. Dalam ketentuan Pasal 7A Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Sanksi dan Korban hanya menjelaskan bahwa:
Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
a.  Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
b.  Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
c.  Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
Dengan demikian dapat dimaknai bahwa tindak pidana yang dimaksud dalam
Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban, merupakan segala bentuk tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti halnya tindak pidana di bidang pasar modal, seperti manipulasi pasar, penipuan dan lainnya.
Dalam  hal  pelaku  teridentifikasi  melakukan  tindak  pidana  dan  korban terbukti mengalami kerugian, maka timbul kewajiban bagi pelaku untuk melakukan pemenuhan restitusi yang dapat berupa membayarkan sejumlah uang atas kerugian yang diderita, pembayaran atas perawatan medis yang dilakukan korban dan lain- lain. Namun pemenuhan restitusi tersebut harus terlebih dahulu pelaku dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Dalam ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, pemberian hak restitusi bagi korban tindak pidana dapat berbentuk:
1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
3. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
Bahwa bersamaan dengan berjalannya pembuktian tindak pidana manipulasi pasar dalam persidangan, ataupun setelah putusan hakim yang menyatakan bahwa
terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana manipulasi pasar, investor dapat mengajukan permohonan restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, dengan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Yang kemudian atas permohonan restitusi tersebut LPSK akan melakukan telahaan untuk dapat tidaknya permohonan tersebut diajukan kepada penuntut umum (dalam hal diajukan sebelum penuntutan), atau pada kepaniteraan (dalam hal diajukan setelah ada putusan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah). Pemberian restitusi ini sendiri merupakan pidana tambahan yang diputus oleh hakim kepada terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukan. Sehingga bagi tiap- tiap pelaku baik Perusahaan maupun public figure yang dinyatakan dalam putusan hakim telah terbukti melakukan tindak pidana, dan karenanya ia juga turut dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran sejumlah restitusi kepada korban. Maka lahir kewajiban pada para pelaku untuk membayarkan sejumlah nominal yang tercantum pada putusan kepada korban. Namun terdapat kelemahan dari sistem restitusi bahwa keberadaan restitusi bergantung pada putusan perkara tindak pidananya. Apabila hakim tidak memutus pelaku (terdakwa) bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, atau dalam hal hakim telah menyatakan terdakwa bersalah namun tidak dibebankan pada terdakwa pidana tambahan berupa pembayaran restitusi, maka restitusi juga tidak dapat diberikan pada korban. Hal ini tentu kurang mempertibangkan kepentingan perlindungan dari korban, yang secara nyata-nyatanya mengalami kerugian dan tindak pidana manipulasi pasar tersebut terjadi.
Kelemahan lainnya terlihat bahwa, tidak ada “alat pemaksa” bagi pelaku untuk membayar restitusi yang ditetapkan oleh pengadilan baik karena keenggan- an pelaku atau pelaku memang tidak mampu membayarnya. 23 Sehingga dalam hal pelaku ‘gagal’ membayarkan restitusi, tidak dapat mengubah bentuk restitusi menjadi kompensasi. Hal ini dikarenakan pemberian kompensasi hanya untuk
23 Mahrus Ali dan Ari Wibowo, ‘Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana’(2018) 33 Yuridika..[21]

## 214 Adelia Putri: Pertanggungjawaban Pidana Promosi...
korban pelanggaran HAM yang berat dan korban tindak pidana terorisme saja. Faktor ini mencerminkan bahwa dalam pemberlakukan restitusi yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia kurang maksimal dalam mengakomodir perlindungan korban tindak pidana.

## 2. Pemulihan Kerugian Investor Akibat Promosi Saham Yang Menyebabkan Manipulasi Pasar Melalui Sistem Disgorgement Fund.
Konsep disgorgement dan disgorgement fund dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /Pojk.04/2020 Tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Kerugian Investor Di Bidang Pasar Modal, diberlakukan dengan pertimbangan dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan, serta untuk mewujudkan kegiatan jasa keuangan yang adil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, sesuai dengan Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Upaya ini ditujukan sebagai bentuk pemulihan atau remedial yang dapat digunakan sebagai dasar pembentukan dana kompensasi kerugian investor yang akan dikembalikan kepada investor yang dirugikan maupun pengembangan industri pasar modal. Dan juga untuk memastikan agar pihak yang melakukan pelanggaran tidak dapat menikmati keuntungan yang diperolehnya secara tidak sah melalui pengalihan atau pencairan asetnya yang ada pada lembaga jasa keuangan. Sehingga perintah pengembalian keuntungan tidak sah ini hanya terbatas bagi para pelaku pelanggaran dibidang pasar modal dalam hal ini juga termasuk pada tindak pidana manipulasi pasar, penipuan dan perdagangan orang dalam. Tindak pidana yang diatur diluar undang-undang pasar modal seperti penipuan dalam KUHP tidak diakomodir didalamnya.
Menurut Pasal 1 angka 2 POJK, Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dan Dana  Kompensasi  Kerugian  Investor  Di  Bidang  Pasar  Modal  mendefinisikan bahwa:
“Pengembalian Keuntungan Tidak Sah merupakan perintah Otoritas Jasa
Keuangan untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari secara tidak sah oleh Pihak yang melakukan dan/atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan di bidang pasar modal”.
Pengembalian Keuntungan Tidak Sah ini bersifat memaksa (dwingen recht), sehingga melekat kewajiban bagi pihak yang diperintahkan untuk mematuhi ketentuan yang tertulis dalam perintah tersebut. Bahkan apabila tidak dibayarkan dapat dilakukan ‘upaya paksa’ melalui pengadilan. 24
Berdasarkan Pasal 2 POJK ini kewenangan untuk  menetapkan pengembalian keuntungan tidak sah ada pada OJK, dengan mengeluarkan Perintah tertulis terhadap Pihak yang melakukan dan/atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pihak yang dimaksud dalam ketentuan POJK ini adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Hal ini menunjukan luasnya cakupan subyek hukum yang dapat dikenakan ketentuan pengembalian keuntungan yang tidak sah, karena tidak hanya berlaku bagi manusia naturlijk  person saja melainkan juga badan hukum recht persoon.
Perintah tertulis ini dimaknai sebagai perintah secara tertulis untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan. Selain itu perintah pengembalian keuntungan tidak sah dalam Penetapan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan OJK mengenai terbuktinya pelanggaran di pasar modal yang disengketakan. Adapun muatan  isi dari penetapan pengembalian keuntungan tidak sah mencantumkan:
1. Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang dilanggar.
2. Waktu terjadinya pelanggaran
3. Ringkasan pelanggaran
4. Jumlah pengembalian keuntungan tidak sah.
24 Nikmah Mentari, ‘Pemberian Ganti Rugi Investor Di Pasar Modal Melalui Disgorgement Fund’ Tesis pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya(Repository Uni- versitas Airlangga 2019).[3].

## 216 Adelia Putri: Pertanggungjawaban Pidana Promosi...
Kaitannya untuk menentukan besaran pengembalian keuntungan tidak sah ini, OJK diharapkan untuk memperhatikan asas proposionalitas bahwa penentuan besaran jumlah pengembalian keuntungan tidak sah disesuaikan antara hubungan kerugian yang dialami investor dan juga keuntungan yang diterima oleh pelaku, sehingga dengan demikian unsur keadilan dapat dimaksimalkan baik dari kepentingan korban dalam hal ini investor maupun dari pihak pelaku.
Sehubungan dengan sanksi administratif dalam perintah tersebut dapat diartikan sebagai sikap OJK yang menyatakan terbuktinya dilanggar ketentuan dalam pasar modal, untuk dijadikannya dasar pemberian perintah pengembalian keuntungan tidak sah. Di sini OJK hanya dapat menjatuhkan sanksi administratif karena OJK sebagai SRO ( self regulatory organization ) bukanlah lembaga peradilan, yang dapat menjatuhkan sanksi pidana. Kewenangan OJK untuk menjatuhkan sanksi administratif juga dilimitasi oleh Undang-Undang Pasar Modal, meliputi:
a. Peringatan tertulis;
b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c. Pembatasan kegiatan usaha;
d. Pembekuan kegiatan usaha;
e. Pencabutan izin usaha;
f. Pembatalan persetujuan;
g. Pembatalan pendaftaran.
Selain itu, OJK berdasarkan Pasal 8 POJK ini memberikan kewenangan kepada OJK untuk melakukan pemblokiran rekening lain, dan/atau pemindah-bukuan aset dari pihak yang dikenakan pengembalian keuntungan tidak sah. Pemblokiran ini dimaksudkan sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban pengembalian keuntungan tidak sah. Bagi pihak yang belum melakukan pembayaran atas perintah pengembalian keuntungan tidak sah, maka konsekuensi hukum yang terjadi adalah dicairkannya aset dalam rekening Efek dan/atau rekening lain  yang diblokir untuk pelunasan kewajiban pengembalian keuntungan tidak sah.
Konsekuensi tersebut akan berbeda, apabila pelaku tidak melakukan pembayaran atas seluruh jumlah pengembalian keuntungan tidak sah. Merujuk pada ketentuan Pasal  9 POJK terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan dalam
hal tidak dilakukannya perintah dalam penetapan pengembalian keuntungan tidak sah. OJK dapat melakukan tindakan:
a. Memproses lebih lanjut ke tahap penyidikan sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
b. Mengajukan gugatan perdata sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Mengajukan permohonan pernyataan kepailitan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
Tindakan pada huruf  b dan c dapat dimaknai bahwa penyelesaian sengketa dengan sistem pengembalian keuntungan tidak sah ini dinyatakan tidak berhasil, sehingga berlaku penyelesaian secara eksternal (external dispute resolution) melalui persidangan di pengadilan. Dalam  hal OJK mengajukan gugatan perdata sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dilakukan sebagai bentuk pemberian perlindungan hukum untuk investor yang dirugikan.
Kemudian,  mengenai  dana  kompensasi  kerugian  investor  ini  didefinisikan sebagai dana yang dihimpun dari pengenaan pengembalian keuntungan tidak sah dengan tujuan untuk diadministrasikan dan didistribusikan kepada investor yang dirugikan dan memenuhi syarat untuk mengajukan klaim. Sehingga dana yang diperoleh dari pengembalian keuntungan yang tidak sah kemudian dikumpulkan dan didistribusikan kepada investor yang dirugikan. Untuk dapat dibentuknya dana kompensasi kerugian investor, maka dana yang dihimpun dari pengenaan pengembalian keuntungan tidak sah dinilai fisibel, dengan mempertimbangkan:
1. Jumlah Pengembalian Keuntungan Tidak Sah yang tertagih.
2. Rencana biaya operasional untuk pelaksanaan Dana Kompensasi Kerugian Investor.
3. Identifikasi awal ada atau tidak adanya investor yang dirugikan.
Hal ini ditujukan agar dana kompensasi kerugian investor dapat ditindaklanjuti pada tahap administrasi dan pendistribusian dana kompensasi kerugian investor oleh pihak administrator kepada investor yang berhak.
Mekanisme dari penyelelesaian dengan sistem ini, investor yang merasa menjadi korban atas tindakan  promosi saham yang menyebabkan terjadinya

## 218 Adelia Putri: Pertanggungjawaban Pidana Promosi...
manipulasi pasar, dapat melakukan laporan kepada OJK selaku otoritas Pasar modal.  Hal ini sesuai Pasal 9  huruf d Undang-Undang OJK, bahwa OJK berwenang pengawasan pasar modal,  selanjutnya  dalam menyikapi laporan tersebut, OJK  dapat memberikan perintah tertulis kepada pihak-pihak yang dinilai telah terbukti melakukan manipulasi pasar. Nantinya hal ini termuat dalam penetapan pengembalian keuntungan tidak sah, beserta sanksi dan besaran jumlah pengembalian keuntungan tidak sah.
Mekanisme pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi ini merupakan mekanisme penyelesaian di luar acara (schikking), sehingga dalam proses penilaian terbukti atau tidaknya pelanggaran pasar modal tersebut murni dilakukan oleh OJK dan tanpa campur tangan lembaga peradilan. Lembaga peradilan akan berperan, dalam hal pelaku, tidak melakukan kewajiban yang diperintahkan sesuai penetapan. Hal ini ditujukan sebagai bentuk pemberian upaya paksa bagi pelaku tidak melakukan perintahnya, baik dengan mekanisme gugatan keperdataan maupun pengajuan kepailitan.
Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan berdasarkan POJK Nomor
1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, Setiap sengketa yang terjadi pada sektor jasa keuangan termasuk pasar modal dapat dilakukan melalui penyelesaian secara internal (internal dispute resolution) dan penyelesaian secara eksternal (external dispute resolution). Upaya menyelesaikan terlebih dahulu pada tahap internal.
Sejalan dengan pengaturan pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi kerugian investor di pasar modal, tindakan promosi saham yang menyebabkan terjadinya manipulasi pasar, pada pelaku yang terlibat baik perusahaan yang memberikan perintah promosi, maupun public figure yang mempromosikan, dapat di berikan perintah pengembalian keuntungan tidak sah oleh OJK apabila memang telah terbukti bahwa serangkaian tindakannya merupakan tindak pidana yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal. Namun keberadaan public figure hakikatnya bukan merupakan bagian dari pihak dalam kegiatan pasar modal. Sehingga dimungkinkan muncul pertanyaan bahwa apakah dalam hal ini
OJK memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi atau sekedar memberikan perintah kepada pihak diluar lingkup pasar modal.
Menanggapi hal ini perlulah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) POJK Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Kerugian Investor Di Pasar Modal, menyatakan bahwa: “Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan Pengembalian keuntungan tidak sah terhadap pihak yang melakukan dan/atau pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal”.
Subyek yang dimaksud disni adalah ‘pihak yang melakukan dan/atau pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran’. Dalam POJK ini tidak mendefinisikan pihak yang dimaksud siapa, sehingga perlu merujuk ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 /Seojk.04/2021 Tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Kerugian Investor Di Bidang Pasar Modal, yang mengartikan pihak sebagai orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pihak ini diartikan secara luas, dengan syarat bahwa pihak yang dijatuhi perintah pengembalian keuntungan tidak sah ini memiliki kapasitas telah melakukan atau menyebabkan terjadinya pelanggaran. Singkatnya dalam hal public figure dinilai OJK telah terbukti melakukan tindak pidana di pasar modal, maka OJK berwenang untuk mengeluarkan surat perintah pengembalian keuntungan tidak sah.
Hal ini juga diperkuat dengan kewenangan OJK dalam melaksanaan tugas pengawasan yang tercantum dalam Pasal 9 huruf g Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan, bahwa OJK  mempunyai wewenang: “menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.” Sehingga dapat dimaknai bahwa dalam perbuatan promosi saham yang menyebabkan terjadinya manipulasi pasar OJK juga memiliki wewenang untuk menjatuhkan perintah pengembalian keuntungan tidak sah kepada public figure yang telah terbukti telah melakuakan tindak pidana promosi saham.

## 220 Adelia Putri: Pertanggungjawaban Pidana Promosi...

## Kesimpulan
Bahwa tindakan promosi saham menggunakan public figur oleh perusahaan tidak serta merta dapat menjadi penyebab terjadinya manipulasi pasar. Diperlukan unsur lain untuk dapat menjadikan suatu tindakan promosi saham dianggap sebagai penyebab timbulnya akibat manipulasi pasar, yaitu dengan cara manipulatif. Unsur manipulatif inilah yang dapat menjadi musabab akibat terjadinya manipulasi pasar, karena adanya hubungan kausal antara dilakukannya promosi saham dengan memanipulatif informasi dengan terjadinya manipulasi pasar. Penerapan sanksi pidana atas tindakan promosi saham yang berakibat terjadinya manipulasi pasar, belum cukup untuk mengakomodir kepentingan korban dalam hal ini investor yang dirugikan.
Sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian investor atas tindakan promosi saham yang berakibat manipulasi pasar, yang dapat dilakukan oleh investor adalah pengajuan permohonan restitusi dan pengembalian keuntungan secara tidak sah dan dana kompensasi. Restitusi merupakan bagian dari pemidanaan terhadap manipulasi pasar, mengacu pada putusan hakim. Dalam hal pengajuan pengembalian keuntungan secara tidak sah dan dana kompensasi juga dapat dilakukan oleh investor sebagai alternatif lain dengan mengesampingkan proses peradilan pidananya.

## Daftar Bacaan

## Buku
Badan Pembinaan Hukum Nasional, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan System Pemidanaan(Politik Hukum Dan Pemidanaan) [sn] (2008).
Bryan Garner A.: Black’s Law Dictionary (St. Paul, Thomson West 2004).
Andi Hamzah: Hukum Pidana Ekonomi (Erlangga 1983).
P.A. F Lamintan, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Citra Aditya Bakti 2013).
Harjono Mintaroem, Sampe Randa Tumanan, dan Tilly Rampen Buku  Ajar Kejahatan Terhadap Nyawa dan Harta Kekayaan, [sn] (2005).
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 2018).
Mas Rahma, Hukum Pasar Modal (Kencana 2019).
R Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar- komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Politeia 1995).

## Jurnal
Hamud M. Balfas, ‘Kejahatan di Bidang Pasar Modal: Sebuah Perkenalan’ [sn].
(1994) 24 Jurnal Hukum & Pembangunan.
Mahrus Ali dan Ari Wibowo, ‘Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana’(2018) 33 Yuridika.

## Laman
‘Tinjauan Teo ri Mengenai Korban Tindak Pidana Dalam Ketidaktransparanan Informasi’ (Repository Universitas Pasundan  http://repository.unpas. ac.id/15327/3/9.%20BAB%20II.pdf  diakses pada 19 Juli 2021.

## Adelia Putri: Pertanggungjawaban Pidana Promosi...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--