## Bongaya Journal for Research in Accounting
Volume 1 Nomor 2 Oktober 2018. Hal 37-45. e-ISSN: 2615-8868 Homepage: https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/index.php/BJRA
ANTISIPASI ATAS KERENTANAN PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH MELALUI PENATAAN KEMBALI PERAN BI  SEBAGAI PENGAWAS JASA KEUANGAN BERBASIS EKONOMI ISLAM SESUAI UU NO. 21 TAHUN 2011
Yudi Akhmad Sadeli Akuntansi, STIEM Bongaya, Email : yudi.tinulu@gmail.com
©2018 –Bongaya Journal for Research Accounting STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ ).

## Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis peran  dari  BI  dalam    menjalankan  tugas  pengaturan  dan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan di Indonesia sesuai dengan UU No.21 Tahun 2011 sebagai wujud antisipasi kerentanan sistem keuangan di Indonesia dan untuk menganalisis implementasi dari pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan yang akan dilaksanakan BI sesuai dengan UU No.21 Tahun 2011 sebagai wujud antisipasi kerentanan sistem keuangan di Indonesia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Indonesia berkedudukan sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2011  Pasal  40  ayat  1  dan  2.  BI  sendiri  memiliki  independensi  yang  dapat  diharapkan  mengatur  dan mengawasi  LK  tanpa  intervensi  dan  mampu  lebih  tegas  guna  stabilitas  jalannya  lembaga  keuangan, sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2011 pasal  2.Implementasi dari fungsi pengaturan dan pengawasan yang  dilaksanakan  BI  sesuai  dengan  UU  No.  21  Tahun  2011  bersifat  independen.  Pada  Undang- Undang  No  21  Tahun  2011  tentang  BI  pasal  66  ayat  2  sendiri  disebutkan  bahwa  Bank  Indonesia, menteri  Keuangan,  dan  Bapepam-LK  menyampaikan  laporan  atas  pelaksaan  fungsi,  tugas  dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada  BI.  BI sendiri memiliki implementasi dalam mengatur  dan  mengawasi  sektor  perbankan  yang  merupakan  pengalihan  dari  tugas  Bank  Indonesia, sektor  pasar  modal,  perasuransian,  dana  pensiun  dan  lembaga  pembiayaan  syariah  yang  merupakan pengalihan dari Bapepam-LK.
Keywords: Bank  Indonesia;  Lembaga  pembiayaan  syariah;  Lembaga  Keuangan;  Stabilisasi Ekonomi Islam; UU No.21 Tahun 2011; Pengawasan

## PENDAHULUAN
Perekenomian Indonesia dipandang banyak  kalangan  telah  membuahkan  sejumlah prestasi  (Syukron,  2013).  Namun  juga,  di  sisi lain  perekonomian  Indonesia  masih  memiliki sejumlah  tantangan  yang  harus  dihadapi.  Salah satu tantangan yang dimaksud berada pada sektor keuangan  dalam  menggerakkan  perekonomian berupa  dana  atau  permodalan.  Hingga  saat  ini,
dirasakan akses kepada lembaga-lembaga keuangan  khususnya  kelompok  menengah  ke bawah masih cukup terbatas (Nasihin, 2012).
Kerentanan atas, lembaga keuangan dalam dinamika  masyarakat  yang  cepat  berkembang seperti  saat  ini,  memainkan  peran  yang  krusial dalam kehidupan sehari-hari (Syukron, 2013).
Lembaga  keuangan  membutuhkan  suatu terobosan  untuk  pemberdayaan  dan  penataan sistem  keuangan,  sehingga  dapat  menjaga
( Diterima : 26-Juli-2018; di revisi: 12-Agustus-2018; dipublikasikan : Oktober-2018)
stabilitas  perekonomian.  Tujuan  utama  dari terbentuknya  sistem  keuangan  adalah  untuk menghimpun dana dari masyarakat dan mendistribusikannya  kepada  peminjam,  lalu dipergunakan untuk membiayai produksi dan/atau  untuk  mendorong  sistem  perdagangan, sehingga  ekonomi  masyarakat  tersebut  dapat berkembang dan meningkat.
Untuk  mencapai  suatu  sistem  perbankan, otoritas-otoritas yang berkegiatan di dalam kedua sistem  tersebut  harus  juga  kuat,  dan  antisipatif terhadap  goncangan-goncangan  yang  terjadi. Goncangan-goncangan  tersebut  erat  kaitannya dengan era globalisasi yang semakin berkembang  di  mana  lembaga  keuangan  dan perbankan relatif terbuka.
Di  Indonesia  sendiri  kejutan  tersebut terjadi pada akhir tahun 90-an, di mana Indonesia mengalami  krisis  ekonomi  dan  moneter  yang membuat  rupiah  terdepresiasi  terhadap  US$ secara  tajam.  Pada  saat  itu  terbesit  dalam pemikiran  BJ.Habibie  untuk  memperkuat  status independensi  dari  Bank  Indonesia  sebagai  suatu lembaga  (Ali,  2003). Hal  tersebut  didasari pemikiran  bahwa  Bank  Indonesia  sebagai bankers of bank telah melakukan berbagai upaya positif  untuk  mengembalikan  peran  bank-bank umum  kepada  fungsinya  sebagai  i ntermediary institution dan mendorong terjadinya penggabungan  ( merger )  tehadap  bank-bank swasta  untuk  kepentingan  efektifitas  managerial dan permodalan (Ali, 2003).
Ide  pemisahan  fungsi  pengawasan  dari bank  sentral  ini  datang  dari  Helmut  Schlesinger, mantan  Gubernur  Bundesbank  (bank  sentral Jerman) yang pada waktu penyusunan RUU bank Indonesia  (kemudian  menjadi  Undang-Undang
No. 23 Tahun 1999) bertindak sebagai konsultan, yang mengadopsi pola bank sentral Jerman yang tidak  mengawasi  bank  (Sitompul,  2005). Gagasan  tersebut  lalu  dikenal  dengan  gagasan pembentukan  BI  yang  memiliki  tugas  untuk melakukan  pengawasan  sektor  jasa  keuangan berbasis ekonomi islam.
Konsep  dari  BI  sendiri  adalah  merupakan suatu  transformasi  dari  lembaga  pengawasan sektor  keuangan,  di  mana  merupakan  sebuah lembaga  pengawasan  jasa  keuangan  berbasis ekonomi islam yang meliputi industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana  pensiun  dan  asuransi  (Syukron,  2012).  BI ini memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap  bank  dan  perusahaan  sektor  jasa keuangan  berbasis  ekonomi  islam  lainnya termasuk di dalamnya perusahaan asuransi, dana pensiun, modal ventura, perusahaan pembiayaan, serta  badan-badan  lain  yang  menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.
Proses  globalisasi  dalam  sistem  keuangan dan  pesatnya  kemajuan  di  bidang  teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan  sistem  keuangan  yang  sangat kompleks,  dinamis,  dan  saling  terkait  antar-sub sektor  keuangan  baik  dalam  hal  produk  maupun kelembagaan.  Adanya  lembaga  jasa  keuangan berbasis ekonomi islam yang memiliki hubungan kepemilikan  di  berbagai  sub  sektor  keuangan (konglomerasi)  telah  menambah  kompleksitas transaksi  dan  interaksi  antar  lembaga  jasa keuangan  berbasis  ekonomi  islam  di  dalam sistem keuangan.
Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor  jasa  keuangan  berbasis  ekonomi  islam, yang  meliputi  tindakan  moral  hazard,  belum
Yudi Akhmad Sadeli , Antisipasi Atas Kerentanan Pada Lembaga Pembiayaan Syariah Melalui Penataan Kembali Peran BI  Sebagai Pengawas Jasa Keuangan Berbasis Ekonomi Islam Sesuai UU no. 21 tahun 2011 | 39
optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan berbasis ekonomi islam, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan (Syukron, 2013).
Dalam UU No.21 Mengenai BI disebutkan  tentang  perlunya  dicapai  mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani  permasalahan  yang  timbul  dalam sistem  keuangan  sehingga  dapat  lebih  menjamin tercapainya  stabilitas  sistem  keuangan.  Hal  itu juga dimaksudkan agar pengaturan dan pengawasan  terhadap  keseluruhan  kegiatan  jasa keuangan  berbasis  ekonomi  islam  dengan dilakukan secara terintegrasi.
Dalam  UU  No.  21  tahun  2011  juga terdapat fungsi BI, yaitu mengawasi aturan main yang  sudah  dijalankan  dari  forum  stabilitas keuangan,    menjaga  stabilitas  sistem  keuangan, melakukan pengawasan non-bank dalam struktur yang  sama  seperti  sekarang,  pengawasan  bank keluar dari otoritas Bank Indonesia sebagai bank sentral  dan  dipegang  oleh  lembaga  baru (Nasihin, 2012).
Seiring  dengan  perkembangan  lembaga tersebut  nantinya  tujuan  dalam  pembentukan  BI sendiri  adalah  untuk  wewenang  Bank  Indonesia dalam  melaksanakan  kebijakan  moneter  secara berkelanjutan,  konsisten,  dan  transparan  dengan mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di  bidang  perekonomian;  untuk  mengatasi kompleksitas  keuangan  global  dari  ancaman krisis;  untuk  menciptakan  satu  otoritas  yang lebih  kuat  dengan  memiliki  sumber  daya manusia dan tenaga ahli yang mencukupi.
Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman  D.  Hadad  sendiri  terdapat  4  (empat) pilar  sektor  keuangan  global  yang  menjadi
agenda  BI  (Setyawan,  2012).  Pertama,  kerangka kebijakan yang kuat untuk menanggulangi krisis. Kedua,  persiapan  resolusi  terhadap  lembaga- lembaga keuangan  yang  ditenggarai bisa berdampak  sistemik.  Ketiga,  lembaga  keuangan membuat  surat  wasiat  jika  terjadi  kebangkrutan sewaktu-waktu  dan  keempat  transparansi  yang harus dijaga (Andriansyah, 2009).
Dalam  kegiatannya,  BI  akan  memiliki kaitan  yang  sangat  erat  dengan  Bank  Indonesia dalam  merumuskan  ketentuan  yang  berkaitan dengan pengawasan, serta membutuhkan keterangan  dan  uraian  dari  Bank  Indonesia mengenai  data-data  makro  yang  diperlukan. Keberadaan BI sebagai suatu lembaga pengawasan  sektor  jasa  keuangan  berbasis ekonomi  islam  di  Indonesia  perlu  mendapat perhatian,  oleh  karena  itu  harus  dipersiapkan dengan  baik  segala  hal  untuk  mendukung keberadaan BI tersebut. Undang-Undang tentang BI  pada  dasarnya  memuat  ketentuan  tentang organisasi  dan  tata  kelola  (governance)  dari lembaga  yang  memiliki  otoritas  pengaturan  dan pengawasan  terhadap  sektor  jasa  keuangan berbasis ekonomi islam (Daniar, 2014).
Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk  jasa  keuangan  berbasis  ekonomi  islam, cakupan  dan  batas-batas  kegiatan  lembaga  jasa keuangan  berbasis  ekonomi  islam,  kualifikasi dan  kriteria  lembaga  jasa  keuangan  berbasis ekonomi islam, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang  sektor  jasa  keuangan  berbasis ekonomi  islam  dan  lain  sebagainya  yang menyangkut  transaksi  jasa  keuangan  berbasis ekonomi  islam  diatur  dalam  undang-undang sektoral tersendiri, yaitu Undang-Undang tentang
perbankan,  pasar  modal,  usaha  perasuransian, dana pensiun, dan peraturan perundang- undangan  lain  yang  terkait  dengan  sektor  jasa keuangan  berbasis  ekonomi  islam  lainnya (Dewianty, 2012).
Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian di  atas,  dipandang  perlu  untuk  sebuah  analisis mengenai dapat lebih dalam menelaah BI sebagai bagaian  dari  kebijakan  publik,  sebagai  antisipasi kerentanan sistem keuangan di Indonesia melalui pengawasan  terhadap  lembaga  keuangan  lainnya berdasarkan UU No 21. Tahun 2011.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  maka dilakukan  penelitian  dengan  tujuan  untuk menganalisis  peran  dari  BI  dalam    menjalankan tugas  pengaturan  dan  pengawasan  terhadap Lembaga  Keuangan  di  Indonesia  sesuai  dengan UU  No.21  Tahun  2011  sebagai  wujud  antisipasi kerentanan  sistem  keuangan  di  Indonesia  serta Untuk menganalisis implementasi dari pelaksanaan  fungsi  pengaturan  dan  pengawasan yang  akan  dilaksanakan  BI  sesuai  dengan  UU No.21  Tahun  2011  sebagai  wujud  antisipasi kerentanan sistem keuangan di Indonesia.

## METODE

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  adalah  Metode penelitian  deskriptif,  metode  deskriptif  adalah metode  yang  digunakan  untuk  menggambarkan atau  menganalisa  suatu  hasil  penelitian  tetapi tidak  digunakan  untuk  membuat  kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2011:29)..

## Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah peran dari BI dalam    menjalankan  tugas  pengaturan  dan pengawasan  terhadap  Lembaga  Keuangan  di
Indonesia  sesuai  dengan  UU  No.21  Tahun  2011 sebagai  wujud  antisipasi  kerentanan  sistem keuangan di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran BI di Indonesia
BI sebagai lembaga independen. Maksudnya  adalah  lembaga  yang  bertugas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan bebas dari  campur  tangan  pihak  manapun  kecuali  untuk hal-hal  yang  disebutkan  secara  tegas  dalam  UU. Lebih jauh dalam penjelasan umum UU disebutkan  bahwa  BI  dalam  menjalankan  tugas dan kedudukannya berada di luar pemerintah. Jadi, seharusnya  tidak  terpengaruh  oleh  pemerintah (independen).  Meski  secara  normatif  disebutkan bahwa  BI  adalah  lembaga  independen,  pada beberapa  kalangan  masih  timbul  keraguan  akan independensi BI tersebut (Daniar, 2014).
Lebih  lanjut  mengutip  dari  pernyataan Jonker  Sihombing,  mengenai  penyatuan  fungsi pengaturan  dan  pengawasan,  disebutkan  bahwa penyatuan  fungsi  pengaturan  dan  pengawasan kegiatan jasa  keuangan berbasis ekonomi islam di sektor  perbankan,  pasar  modal,  perasuransian, dana  pensiun,  lembaga  pembiayaan  syariah,  serta lembaga  jasa  keuangan  berbasis  ekonomi  islam lainnya  pada  satu  tangan  dapat  memiliki  nilai efisiensi,  mengingat  pengawasan  atas  berbagai kegiatan di maksud selama dekade terakhir berada di tangan terpisah (Sihombing, 2012).
Dalam melakukan pengawasan BI berwenang  melakukan  pemeriksaan,  penyidikan, perlindungan  konsumen  hingga  pemberian  sanksi bagi  suatu  jasa  keuangan  berbasis  ekonomi  islam. Perlindungan  yang  diberikan  oleh  BI  mencakup pencegahan kerugian konsumen, pelayanan
Yudi Akhmad Sadeli , Antisipasi Atas Kerentanan Pada Lembaga Pembiayaan Syariah Melalui Penataan Kembali Peran BI  Sebagai Pengawas Jasa Keuangan Berbasis Ekonomi Islam Sesuai UU no. 21 tahun 2011 | 41 pengaduan konsumen yang  dirugikan,  dan pembelaan  hukum  (Nasihin,  2012).  Dalam melakukan  pembelaan  hukum,  BI  berwenang mengajukan  gugatan  untuk  memperoleh  kembali harta  kekayaan  milik  konsumen  yang  dirugikan atau  mengajukan  gugatan  ganti  kerugian  sebagai pelanggaran  akibat  pelanggaran  atas  perundang undangan  di  sektor  jasa  keuangan  berbasis ekonomi  islam.  Dengan  demikian  dalam  upaya memberikan  perlindungan  yang  lebih  baik  bagi konsumen  (dalam  hal  terjadi  pengaduan),  BI berwenang  melakukan  tindakan-tindakan  mulai dari menerima pengaduan, memfasilitasi penyelesaian pengaduan, memeriksa dan menyelidik  BI,  pelaku  dan/atau  penunjang  jasa keuangan  berbasis  ekonomi  islam,  mengajukan gugatan  pengembalian  harta  kekayaan  pihak  yang dirugikan,  mengajukan  gugatan  ganti  rugi  hingga menetapkan sanksi administratif dan memerintahkan  atau  melakukan  tindakan  tertentu kepada  BI  untuk  menyelesaikan  pengaduan konsumen  yang  dirugikan  BI  yang  dimaksud (Kusumaningtuti, 2009).
Peran BI dalam Menjalankan Tugas Pengaturan  dan  Pengawasan  Menurut  UU No.  21  Tahun  2011  Sebagai  Antisipasi Kerentanan Sistem Ekonomi Islam
Jika dikaji lebih mendalam fungsi tugas dan wewenang  BI  dengan  Bank  Indonesia  telah berbeda dan memiliki suatu susunan yang berbeda organisasi  dan  telah  diatur  oleh  Undang-Undang, di  mana  sesuai  dengan  isi  UU  Nomor  21  Tahun 2011 tentang BI pasal 40 ayat 1, yang berbunyi:
“ Dalam hal Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya  memerlukan  pemeriksaan khusus  terhadap  bank  tertentu,  Bank Indonesia  dapat  melakukan  pemeriksaan
langsung  terhadap  bank  tersebut  dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada BI” (Kusumaningtuti, 2009)
Pada  dasarnya  wewenang  pemeriksaan terhadap  bank  adalah  wewenang  BI.  Namun, dalam  hal  Bank  Indonesia  melaksanakan  fungsi, tugas, dan wewenangnya membutuhkan informasi  melalui  kegiatan  pemeriksaan  bank, Bank  Indonesia  dapat  melakukan  pemeriksaan secara  langsung  terhadap  bank  tertentu  yang masuk systemically  important  bank dan/atau bank  lainnya  sesuai  dengan  kewenangan  Bank Indonesia di bidang macroprudential (Dewianty, 2012) . Ini  adalah  pembatasan  kewenangan pengaturan  dan  pengawasan  antara  BI  dan  Bank Indonesia,  di  mana  pada  sisi microprudential BI berwenang  dan  pada macroprudential Bank Indonesia yang memiliki wewenang.
Untuk  kelancaran  kegiatan  pemeriksaan oleh  Bank  Indonesia,  pemberitahuan  secara tertulis  dimaksud  paling  sedikit  memuat  tujuan, ruang  lingkup,  jangka  waktu,  dan  mekanisme pemeriksaan. Untuk pemeriksaan secara langsung,  sejatinya  nanti  Bank  Indonesia  akan merekomendasikan  BI  untuk  melakukannya secara  berkala  maupun  pada  saat-saat  yang dianggap  perlu  (Setyawan,  2012).  Selanjutnya, BI  akan  juga  dapat  melakukan  pemeriksaan terhadap  perusahaan  induk,  perusahaan  anak, pihak-pihak  terkait,  pihak  terafiliasi  dan  juga debitur  bank.  Pihak-pihak  tersebut wajib memberikan  kepada  tim  pemeriksa  Bank Indonesia yang berkenaan dengan  a) Keterangan dan  data  yang  diminta;  b)  Kesempatan  untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  usahanya,
c)  Hal-hal  lain  yang  diperlukan  (Sihombing, 2011).
Dengan adanya kewenangan yang dimiliki BI  untuk  membuat/  menetapkan  peraturan pelaksanaan dari tugas pengaturan dan pengawasan  kegiatan  jasa  keuangan  berbasis ekonomi  islam  dimaksudkan  agar  BI  dapat bertindak independen secara  nyata. Kewenangan tersebut  identik  dengan  yang  sebelumnya dimiliki  Bank  Indonesia  serta  kewenangan  yang dimiliki  Bapepam-LK  sebagai self  regulatory organization (Nasihin,  2012) . Ketentuan  ini secara  implisit  dimaksudkan  untuk  mendukung keberadaan  BI  sebagai  lembaga  baru  yang sanggup  melaksanakan  fungsi  dan  tugasnya dengan tetap mempertahankan independensinya.
Dalam  kenyataanya  peran  BI  untuk membantu  ekonomi  islam  sekalipun  harus  tetap berkoordinasi  dengan  BLPS,  dan  Kementrian Keuangan,  baik  melalui  forum  Koordinasi Stabilitas  Sistem  Keuangan  (KSSK)  maupun  di luar  forum  tersebut.  Keberadaan  Forum  ini meskipun dimaksudkan hanya sebatas koordinasi namun  dalam  pelaksaannya  dpat  saja  mereduksi independensi  yang  disandang  BI,  terutama apabila dilihat beberapa Pasal pada UU tersebut, yakni: a) ketentuan pada Pasal 45 ayat (1) c yang menyatakan bahwa KSSK membuat rekomendasi kepada  setiap  anggota  untuk  melaksanakan tindakan  dan/  atau  membuat  kebijakan  dalam rangka  memelihara  stabilitas  sistem  keuangan, dan    b)  ketentuan  pada  Pasal  44  ayat  (3)  yang menyatakan  bahwa  pengambilan  keputusan dalam  rapat  KSSK  dilakukan  berdasarkan musyawarah  untuk  mufakat  (Sihombing,  2011). Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak hanya dilakukan dalam hal
musyawarah  untuk  mufakat  tidak  tercapai. Bagaimanaun  juga,  pelaksanaan  musyawarah untuk  mufakat  dalam  kadar  tertentu  dapat mengurangi independensi masing-masing lembaga yang harus bermusyawah tersebut.
Mengingat  ketentuan  pada  UU  yang menyebutkan  bahwa  lembaga  BI  hanya  1  (satu) dari  4  (empat)  anggota  KSSK,  maka  suara  BI dalam  setiap  konsultasi  maupun  koordinasi  pada tingkat  KSSK  menjadi  hanya  sebagian  kecil dibandingkan  dengan  pendapat  dan  suara anggota  lainnya  dalam  forum  tersebut  (Pradityo, 2011).  Suka  atau  tidak  suka,  ketentuan  ini  dapat mereduksi  independensi  BI  terutama  apabila selalu diusahakan tercapainya musyawarah untuk mufakat pada keputusan-keputusan yang strategis.
Implementasi    dari  Fungsi  Pengaturan  dan Pengawasan oleh BI Sesuai Dengan UU No. 21 Tahun  2011  Sebagai  Antisipasi  Kerentanan Sistem ekonomi Islam
Pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap masing-masing bank pelaksana didasarkan pada ketentuan perundang- undangan  yang  berlaku,  dan  kehadiran  Bank Indonesia dalam fungsi pengaturan dan pengawasan  ini  tiak  dapat  diartikan  sebagai upaya untuk meniadakan independensi perbankan  yang  diperiksa.  Bank  Indonesia merupakan  lembaga  yang  independen  menurut peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, walau  di  masa  lampau  Pemerintah  sering  lupa memahami  makna  independensi  Bank  Indonesia tersebut (Kusumaningtuti, 2009).
Secara  signifikan  peran  dari  BI  dan  BI sendiri  menurut  Undang-Undang  Nomor  21
Yudi Akhmad Sadeli , Antisipasi Atas Kerentanan Pada Lembaga Pembiayaan Syariah Melalui Penataan Kembali Peran BI  Sebagai Pengawas Jasa Keuangan Berbasis Ekonomi Islam Sesuai UU no. 21 tahun 2011 | 43
Tahun 2011 telah terpisah. Dalam pasal 69 ayat 1 huruf  a  menekankan  bahwa  tugas  Bank Indonesia  dalam  mengatur  dan  mengawasi  bank sebagaimana  dimaksud  Pasal  8  huruf  c  yang dialihkan  ke  BI  adalah  tugas  pengaturan  dan pengwasan yang berkaitan dengan microprudential sebagaiman  dimaksud  undang- undang  ini.  Sebaliknya,  Bank  Indonesia  tetap memiliki  tugas  pengaturan  perbankan  terkait macroprudential.
Berkaitan  dengan  kewenangan  untuk mengatur perbankan di atas, didalamnya melekat pula  tindakan-tindakan  yang  berkaitan  dengan merger,  konsolidasi,  akuisisi,  sistem  informasi bank  dan  sistem  pelaporan  atas  aktivitas  bank yang  telah  diterbitkan  izin  usahanya  (Daniar, 2014).  Dengan  demikian  meskipun  pengawasan perbankan  berada  di  tangan  BI,  Bank  Indonesia masih mempunyai kewenangan monitor aktivitas bank  dalam  kaitan  perizinan  yang  telah diberikan.
Pada  Undang-Undang  No  21  Tahun  2011 tentang  BI  pasal  66  ayat  2  sendiri  disebutkan bahwa  Bank  Indonesia,  menteri  Keuangan,  dan Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga Keuangan  menyampaikan  laporan  atas  pelaksaan fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  kepada  BI.  Hal  tersebut mengandung makna, bahwa ketentuan ini dimaksudkan  agar  Dewan  Komisioner  dapat menjalankan  fungsi,  tugas,  dan  wewenangnya secara  efektif  pada  saat  fungsi,  tugas,  dan wewenang  tersebut  beralih  ke  BI  dari  Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
Oleh  karena  itu,  Bank  Indonesia  akan  tetap mengawasi  kegiatan  transfer  dana  dan  kegiatan
lainnya yang berkaitan dengan sistem pembayaran tersebut.  Jika  dilihat  dengan  seksama  sebenarnya tidak  ada  yang  salah  dengan  kebijakan  di  atas sepanjang  koordinasi  di  antara  kedua  lembaga dimaksud. Dengan demikian akan jelas mana yang akan  diatur  dan  diawasi  oleh  BI,  dan  mana  yang akan  diatur  dan  diawasi  oleh  Bank  Indonesia. Pemerintah  juga  memahami  bahwa  proses peralihan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang dari Bapepam-LK dan Bank Indonesia ke BI harus dilakukan  dengan  cermat  dan  hati-hati.  Dengan demikian  diharapkan  akan  dapat  mengurangi gejolak  yang  mungkin  timbul  dalam  lingkungan internal  institusi  lama  maupun  di  lingkungan industri masing-masing secara keseluruhan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  dan pembahasan  maka  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai  berikut  :  Peran  dari  BI  dalam menjalankan  tugas  pengaturan  dan  pengawasan terhadap  Lembaga  Keuangan  di  Indonesia menurut  UU  No.  21  Tahun  2011  merupakan tugas  pengaturan  dan  pengawasan  atas  lembaga jasa  keuangan  berbasis  ekonomi  islam  yang sebelumnya telah dilakukan oleh Bank Indonesia dan  Bapepam-LK.  Dalam  kaitan  mengatur  dan mengawasi  perbankan,  maka  Bank  Indonesia berkedudukan  sesuai  dengan  UU  No.  21  Tahun 2011 Pasal  40  ayat  1  dan  2.  BI  sendiri  memiliki independensi  yang  dapat  diharapkan  mengatur dan mengawasi LK tanpa  intervensi dan mampu lebih  tegas  guna  stabilitas  jalannya  lembaga keuangan, sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2011 pasal 2.
Implementasi  dari  fungsi  pengaturan  dan pengawasan yang dilaksanakan BI sesuai dengan
UU  No.  21  Tahun  2011  bersifat  independen.
Pada Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang BI  pasal  66  ayat  2  sendiri  disebutkan  bahwa Bank Indonesia, menteri Keuangan, dan Bapepam-LK menyampaikan laporan atas pelaksaan fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) kepada  BI. BI sendiri memiliki implementasi dalam mengatur dan mengawasi sektor perbankan yang merupakan pengalihan dari tugas Bank Indonesia,  sektor  pasar  modal,  perasuransian, dana  pensiun  dan  lembaga  pembiayaan  syariah yang  merupakan  pengalihan  dari  Bapepam-LK. Dengan  independensi  yang  dimiliki,  maka  BI tidak  hanya  mengawasi  dan  mengatur  demi stabilitas perekonomian, namun juga memberikan  perlindungan  terhadap  konsumen dengan  memberikan  pelayanan  sesuai  BAB  VI UU No. 21 Tahun 2011 tentang BI.
UU  berkaitan  dengan  rangkaian  UU  lain yaitu seperti UU Bank Indonesia, UU Perbankan, UU  Lembaga  Penjamin  Simpanan  merupakan suatu  Undang-Undang  yang  engalihkan  tugas dan kewenangan dalam mengatur dan mengawasi  lembaga  keuangan  yang  ada  di Indonesia. UU No. 21 Tahun 2011 tentang BI ini membuat  BI  memiliki  status  independensi  dan mengatur  pengalihan  tugas  yang  selama  ini dilaksanakan BI dan Bapepam-LK yang mendominasi  dalam  mengatur  dan  mengawasi lembaga keuangan. Namun, UU sendiri memiliki suatu  kelemahan  di  mana  belum  mengatur mengenai perbankan syariah, keterbatasan kewenangan  dalam  status  independensinya  dan bagaimana  UU  mampu  melindungi  konsumen sendiri.

## DAFTAR RUJUKAN
Andriansyah,  Y.  (2009).  Kinerja  Keuangan
Perbankan  Syariah  di  Indonesia  dan Kontribusinya bagi Pembangunan Nasional. La  Riba  Jurnal  Ekonomi  Islam Vol III, No.2 , 181-196.
Ali,  F.  (2003). Politik  Bank  Sentral  Posisi Gubernur Bank Indonesia dalam
Mempertahankan  Independensi. Jakarta:
LSPEU.
Daniar.  (2014).  Transmisi  Kebijakan  Moneter Syariah:  Sebuah  Analisa. FALAH  Jurnal ekonomi Syariah , 90-102.
Dewianty,  S.  (2012).  Sistem  Lembaga Keuangan  Syariah. Economic:  Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol 2, No.1 , 41-70.
Irmayanto,  J.  (2012). Bank  dan  Lembaga Keuangan. Jakarta: Universitas Trisakti. Kep Menkeu No.1169/LMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha.
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal
246
Kusumaningtuti.  (2009). Peranan  Hukum dalam  Penyelesaian  Krisis  Perbankan  di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo
Persada.
Undang-Undang No. 2 Tahun 1992
Undang-Undang No.8 Tahun 1995
Undang-Undang No.13 Tahun 1968 Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
Nasihin,  M.  (2012). Segala  Hal  tentang Hukum Lembaga Pembiayaan. Yogyakarta.
Pandia,  F.  (2014). Lembaga  Keuangan. Jakarta: Rhineka Cipta.
Pradityo, R. (2011). Belum Dibentuk, Idependensi  BI  Diragukan. Yogyakarta:
Universitas Gajah Mada.
Setyawan,  A.  B.  (2012). Pengertian  BI  untuk
Mata Kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Jakarta: Gunadarma. Sihombing,  J.  (2011). Butir-Butir  Hukum Perbankan. Jakarta: Redcarpet Studio. _______.  (2012). Otoritas  Jasa  Keuangan, Konsep  Regulasi  dan  Implementasi. Jakarta: Universitas Pelita Harapan.
Yudi Akhmad Sadeli , Antisipasi Atas Kerentanan Pada Lembaga Pembiayaan Syariah Melalui Penataan Kembali Peran BI  Sebagai Pengawas Jasa Keuangan Berbasis Ekonomi Islam Sesuai UU no. 21 tahun 2011 | 45
Sitompul, Z. (2005). Problematika Perbankan. Bandung: Books Terrace& Library. Syariffudin.  (2012). Bank  Sentral. Jakarta:
Universitas Gunadarma.
Syukron,  A.  (2013).  Dinamika  Perkembangan
Perbankan Syariah di Indonesia. Economic:  Jurnal  Ekonomi  dan  Hukum Islam, Vol. 3, No.2 , 28-53.
Zaini,  Z.  D.  (2012). Independensi  Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah. Bandung:  IKAPI  CV  Keni
Media.