PEMBERIAN BONUS KEPADA PEKERJA DI PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) DALAM RANGKA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Rani Apriani, S.E., S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. H.S. Ronggowaluyo, Telukjambe, Karawang 41361 rani88_fhunsika@yahoo.com
Naskah diterima: 26 Maret; direvisi: 20 April; disetujui: 30 April

## ABSTRAK
Motivasi  utama  seorang  pekerja  dalam  melakukan  suatu  pekerjaan  adalah  untuk mendapatkan  upah  sebagaimana  yang  diperjanjikan,  namun  terkadang  persoalan upah  menimbulkan  masalah,  salah  satunya  yaitu  ketika  pekerja  merasa  telah menghasilkan  pekerjaan  yang  melebihi  standar  yang  telah  diperjanjikan  namun mendapatkan upah yang sama dengan pekerja yang menghasilkan pekerjaan yang hanya  memenuhi  standar  yang  telah  ditetapkan.  Bonus  dikelompokkan  sebagai pendapatan bukan upah yang diberikan oleh perusahaan guna mendorong pekerja lebih  disiplin,  rajin,  produktif,  dan  dapat  menambah  penghasilan  pekerja  di  PT. Sang  Hyang  Seri  (Persero).  Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji pengaturan  yang  digunakan  PT.  Sang  Hyang  Seri  (Persero)  dalam  pemberian bonus  kepada  pekerjanya  dalam  rangka  meningkatkan  produktivitas  kerja,  dan untuk mengkaji dan mendalami pelaksanaan pemberian bonus di PT. Sang Hyang Seri  (Persero)  dihubungkan  dengan  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2013 tentang Ketenagakerjaan.
Kata Kunci : Upah, Bonus, Produktivitas Kerja.
∽ Pemberian Bonus Kepada Pekerja di PT. Sang Hyang Seri (Persero) Dalam Rangka Meningkatkan  Produktivitas  Kerja  Ditinjau  dari  Undang-undang  Nomor  13  Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ∽ Rani Apriani ∽
GRANTING OF BONUS TO EMPLOYEES IN PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) IN ORDER TO IMPROVE THE WORK PRODUCTIVITY BASED ON LAW NUMBER 13 OF 2003 CONCERNING LABOUR
Rani Apriani, S.E., S.H., M.H
Faculty of Law, University of Singaperbangsa Karawang H.S. Ronggowaluyo Street, Telukjambe, Karawang 41361 rani88_fhunsika@yahoo.com

## ABSTRACT
Workers  primary  motivation  to  do  a  job  is  to  earn  wages  as  agreed  on  the contract,  but  sometimes,  the  wages  has  some  issue,  one  of  which is  when  thethe worker felt that they already produce the job exceed the  standard worker. Bonus classified  as  non-wage  income  provided  by  the  company  in  order  to  encourage workers to be more discipline, industrious, productive, and increase the workers earning in PT. Sang Hyang Seri. The purpose of this research was to examine the rule  used  by PT.  Sang  Hyang  Seri  when giving  bonuses  to  increase  productivity and  to  examine  the  bonus  implementation  in  PT.  Sang  Hyang  Seri  comply  with Act Number 3 on 2013 related with employment.
Keywords : Wage, Bonus, Work Productivity.
∽ Pemberian Bonus Kepada Pekerja di PT. Sang Hyang Seri (Persero) Dalam Rangka Meningkatkan  Produktivitas  Kerja  Ditinjau  dari  Undang-undang  Nomor  13  Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ∽ Rani Apriani ∽

## A. Pendahuluan
Masalah  ketenagakerjaan  di  Indonesia  sangat  besar  dan  kompleks. Dikatakan  besar  karena  menyangkut  jutaan  jiwa  dan  kompleks  karena  masalah ketenagakerjaan  mempengaruhi  sekaligus  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor  yang saling  berinteraksi  mengikuti  pola  yang  tidak  selalu  mudah  untuk  dipahami. Bekerja  merupakan  salah  satu  kebutuhan  yang  paling  mendasar  bagi  setiap manusia.  Bekerja  dala  konsep labour  force adalah  melakukan  kegiatan  dengan maksud  memperoleh  atau  membantu  memperoleh  penghasilan  atau  keuntungan selama  paling  sedikit  satu  jam  dala  satu  minggu  yang  lalu,  dan  waktu  kerja tersebut  harus  beruruytan  dan  tidak  terputus. 1 Guna  melaksanakannya,  maka pemerintah  mengeluarkan  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan,  antara  lain  dinyatakan  bahwa  perlindungan  tenaga  kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjalin kesamaan dan perlakuan  tanpa  diskriminasi  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  peerja  dan keluarganya dalam rangka hubungan industrial yang berkeadilan.
Pasal 27 ayat (2) Undang-Undahg Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menegaskan bahwa setiap warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan.  Oleh  karena  itu,  perlu  diperhatikan  mengenai  salah  satu  hak  yang harus  diterima  oleh  pekerja  yaitu  memperoleh  upah  dari  melaksanakan pekerjaannya.
Setiap  orang  dalam  mempertahankan  kelangsungan  hidupnya  haruslah melaksanakan pekerjaan. Sebelum melaksanakan pekerjaan, maka terlebih dahulu akan  lahir  hubungan  kerja  yang  ditinjau  dari  Undang-undang  Nomor  13  Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Hubungan  kerja  adalah  hubungan  antara pengusaha  dengan  pekerja  atau  buruh  berdasarkan  perjanjian  kerja  yang mempunyai  unsur-unsur  pekerjaan,  upah  dan  perintah.  Berdasarkan  hubungan tersebut  lahirlah  hak  dan  kewajiban  para  pihak  yang  terlibat  di  dalam  perjanjian kerja tersebut (pihak pengusaha dan pekerja). Salah satu kewajiban utma pekerja adalah melakukan pekerjaan, sedangkan kontra prestasi yang diberikan oleh pihak pengusaha  atau  perusahaan  adalah  upah.  Mendapatkan  upah  dikatakan  menjadi faktor utama bagi sebagian besar pekerja yang melakukan pekerjaan karena upah tersebut  dipergunakan  untuk  memenuhi  segala  kebutuhan  hidupnya  serta keluarganya untuk mencapai kesejahteraan hidup.
Pekerja  yang  melakukan  pekerjaan  yang  diperjanjikan,  maka  pekerja  akan mendapatkan  upah  yang  diperjanjikan.  Mengingat  bahwa  upah  sangat  penting, Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  memberikan perlindungan terhadap upah. Hal ini secara tegas diamanatkan di dalam Pasal 88 ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  yang menyatakan  bahwa  “Setiap  perkerja  atau  buruh  berhak  untuk  memperoleh penghaslan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
Motivasi  utama  seorang  pekerja  bekerja  dalam  suatu  perusahaan  adalah untuk mendapatkan upah sebagaimana yang telah diperjanjikan, namun terkadang persoalan  upah  menimbulkan  masalah,  salah  satunya  yaitu  seorang  pekerja mengeluh  karena  pekerja  merasa  telah  menghasilkan  pekerjaan  yang  melebihi standar (yang diperjanjikan) namun pekerja mendapatkan upah yang sama dengan
1 Basir Barthos, Manajemen Sumber Daya Manusia , (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 17.
∽ Pemberian Bonus Kepada Pekerja di PT. Sang Hyang Seri (Persero) Dalam Rangka Meningkatkan  Produktivitas  Kerja  Ditinjau  dari  Undang-undang  Nomor  13  Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ∽ Rani Apriani ∽
pekerja  yang  menghasilkan  pekerjaan  yang  hanya  memenuhi  standar  yang  telah ditetapkan. Tentunya pekerja tersebut akan menuntut penghasilan yang lebih dari hasil  kerjanya  itu,  dengan  adanya  bonus  maka  penghasilan  pekerja  akan bertambah.  Tentunya  hal  ini  dapat  mengatasi  masalah  ketidakadilan  tersebut. Selain  itu,  hal  tersebut  juga  dapat  menimbulkan  kepuasan  kerja  bagi  pekerja, tetapi dengan adanya bonus ini, maka tentunya akan menambah pengeluaran dan biaya bagi perusahaan.
Adapun  dengan  berkembangnya  masalah-masalah  tersebut,  maka  jumlah tunjangan menjadi besar dari upah pokok yang diterima oleh seorang pekerja. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan salah pengertian di dalam hubungan kerja yang akhirnya akan mengganggu hubungan antara pengusaha dengan pekerja.
Setiap  perusahaan  sangat  memperhatikan  peningkatan  produktivitas,  mutu dan  kemampuan  serta  perlindungan  kerja  para  pekerjanya,  tidak  terkecuali  PT. Sang  Hyang  Seri  (Persero)  dalam  menjalankan  usahanya.  Masalah  mengenai penghasilan  di  PT.  Sang  Hyag  Seri  (Persero),  memang  merupakan  masalah sensitive.  Dari  segi  perusahaan,  upah  yang  diberikan  pada  pekerja  merupakan pengeluaran, namun dari segi pakerja jumlah penghasilan yang diterima sangatlah penting guna memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidupnya.
B. Perumusan Masalah
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pengaturan dalam pemberian bonus kepada pekerja di PT. Sang  Hyang  Seri  (Persero)  dalam  rangka  meningkatkan  produktivitas kerja?
2. Bagaimanakah  peaksanaan  pemberian  bonus  di  PT.  Sang  Hyang  Seri (Persero)  dihubungkan  dengan  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakarjaan?

## C. Tujuan Penelitian
Sejalan  dengan  pokok  permasalahan  tersebut,  maka  tujuan  penelitian adalah:
1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan yang digunakan PT. Sang Hyang  Seri  (Persero)  dalam  pemberian  bonus  kepada  pekerjanya  dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja.
2. Untuk  mengetahui  dan  memahami  pelaksanaan  pemberian  bonus  di  PT. Sang Hyang Seri (Persero) dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
D. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode pedekatan  normatif,  spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  yaitu  deskriptif. Penarikan  kesimpulan  dari  hasil  penelitian  yang  sudah  dikumpulkan  dilakukan dengan  metode  analisis  normatif  kualitatif.  Normatif  yaitu  mempergunakan sumber-sumber  data  sekunder  saja  yaitu  peraturan  perundang-undangan, keputusan-keputusan  pengadilan,  teori-teori  hukum  dan  pendapat-pendapat  para sarjana hukum terkemuka. 2 Kualitatif karena merupakan proses analisis data tanpa menggunakan rumus dan angka-anga  yang berasal dari informasi-informasi hasil studi  kepustakaan  yaitu  data  yang  diambil  dari  instansi-instansi  terkait  dengan masalah  yang  dibahas  yaitu  “Pemberian  Bonus  Kepada  Pekerja  di  PT.  Sang
2 Ronny H. Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum , (Semarang: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 9.
∽ Pemberian Bonus Kepada Pekerja di PT. Sang Hyang Seri (Persero) Dalam Rangka Meningkatkan  Produktivitas  Kerja  Ditinjau  dari  Undang-undang  Nomor  13  Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ∽ Rani Apriani ∽
Hyang  Seri  (Persero)  Dalam  Rangka  Meningkatkan  Produktivitas  Kerja  Ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”.
E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis
Pembangunan  ketenagakerjaan  dilaksanakan  dalam  rangka  pembangunan manusia  Indonesia  seutuhnya.  Oleh  sebab  itu,  pembangunan  ketenagakerjaan dilaksanakan  untuk  mewujudkan  manusia  dan  masyarakat  yang  sejahtera,  adil, makmur  dan  merata,  baik  materiil  maupun  spiritual.  Hal  ini  sesuai  dengan Pembukaan  dan  Batang  Tubuh  UUD  NRI  Tahun  1945  yang  mengatur  tentang ketenagakerjaan. 3 Dalam  melakukan  pekerjaa  ada  beberapa  makna  yang  dapat diperoleh  oleh  pekerja.  Menurut G.  Kartasapoetra dan Rience  G.  Widianingsih , beberapa  makna  yang  dapat  diperoleh  oleh  pekerja  tersebut,  dapat  ditinjau  dari beberapa segi, yaitu: 4
1. Ditinjau  dari  segi  individu,  merupakan  gerak  daripada  bahan  pikiran setiap  orang  guna  memelihara  kelangsungan  hidup  badaniah  dan rohaniah;
2. Ditinjau dari segi sosial, yaitu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memuaskan kebutuhan masyarakat;
3. Ditinjau dari segi spiritual, merupakan hak dan kewajiban manusia dalam memulihkan dan mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Salah satu bentuk perlindungan bagi pekerja adalah perlindungan ekonomis yaitu  suatu  jenis  perlindungan  yang  berkaitan  dengan  usaha-usaha  untuk memberikan  kepada  pekerja  suatu  penghasilan  yang  cukup  dalam  memenuhi keperluan  sehari-hari  baginya  serta  keluarganya,  termasuk  dalam  hal  pekerja tersebut  tidak  mampu  bekerja  karena  sesuatu  di  luar  kehendaknya.  Perlindungan ini disebut dengan Jaminan Sosial. 5
Sebagai  langkah  awal  untuk  menentukan  hak  dan  kewajiban  pekerja maupun pengusaha, terlebih dahulu ditentukan perjanjian kerja. Istilah perjanjian kerja  sebenarnya  tidak  dikenal  di  dalam  KUHPerdata  yang  ada  adalah  perikatan atau verbintenis sesuai Pasal 1233 dan persetujuan atau overeenkomst sesuai Pasal 1313. Di Indonesia istilah mengenai verbintenis diterjemahkan dalam 3 (tiga) arti yaitu  perikatan,  perhutangan  dan  perjanjian;  sedangkan  istilah overeenkomst diterjemahkan dalam 2 (dua) arti yaitu perjanjian dan persetujuan. 6
Pasal  1  angka  21  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  menjelaskan  bahwa  Perjanjian  Kerja  Bersama  (PKB)  adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara  serikat pekerja/serikat buruh atau  beberapa  serikat  pekerja/serikat  buruh  yang  tercatat  pada  instansi  yang bertanggung  jawab  di  bidang  ketenagakerjaan  dengan  pengusaha  atau  beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban  kedua  belah  pihak.  Perjanjian  Kerja  Bersama  juga  mencantumkan mengenai pengaturan pemberian pengupahan.
3 Marsono, Susunan  Dalam  Satu  Naskah  UUD  1945  dengan  Perubahan-Perubahannya 1999-2002, (Jakarta: CV. Ekojaya, 2002), hlm. 23.
4 Gunawi  Kartasapoetra  dan  R.G.  Widianingsih, Pokok-pokok  Hukum  Perburuhan ,  Cetakan  Ke-1, (Bandung: Armico, 1982), hlm. 2.
5 Zainal Asikin (ed), Dasar-Dasar Hukum Perburuhan , (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 97.
6 Koko Kosidin, Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan , (Jakarta: CV. Mandar Maju, 1999), hlm. 54.
∽ Pemberian Bonus Kepada Pekerja di PT. Sang Hyang Seri (Persero) Dalam Rangka Meningkatkan  Produktivitas  Kerja  Ditinjau  dari  Undang-undang  Nomor  13  Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ∽ Rani Apriani ∽
Tujuan kebijakan penyusunan struktur dan skala upah adalah demi pemerataan agar  tidak  terjadi  kesenjangan  pekerja  level  atas  maupun  pekerja  pad  level terbawah. Struktur upah mengelompokkan beberapa jabatan yang memiliki bobot yang setara dalam satu golongan jabatan ( Grade atau level ), sedangkan skala upah menentukan  nilai  maksimum  dan  nilai  minimum  dari  golongan  jabatan  yang didasarkan pada pasar pengupahan. 7
Membuat struktur dan skala upah harus mempertimbangkan kesiapan teknis dan kemampuan pembiayaan masing-masing perusahaan sehingga nantinya upah terendah  dalam  struktur  tersebut  lebih  tinggi  dari  upah  minimum  yang  berlaku. Unsur-unsur  dari  perjanjian  kerja  menurut  R.  Subekti  yang  dipadukan  dengan ketentuan  Pasal  1601a  KUHPerdata,  terjemahan  R.  Subekti 8 adalah  sebagai berikut:
1. Melakukan pekerjaan tertentu;
2. Di bawah perintah;
3. Dengan upah;
4. Dalam waktu tertentu.
Upah adalah pembayaran  yang diterima pekerja selama pekerja melakukan pekerjaan  atau  dipandang  melakukan  pekerjaan. 9 Secara  sederhana,  upah  dapat diartikan  sebagai  pembayaran  atau  imbalan  yang  wujudnya  dapat  bermacam- macam,  yang  dilakukan  atau  diberikan  oleh  seseorang  atau  suatu  kelembagaan atau  instansi  terhadap  orang  lain  atau  usaha,  kerja  dan  prestasi  kerja  atau pelayanan ( servicing ) yang telah dilakukan. 10
Upah  merupakan  imbalan  finansial  langsung  yang  dibayarkan  kepada pekerja  berdasarkan  jam  kerja,  jumlah  barang  yang  dihasilkan  atau  banyaknya pelayanan  yang  diberikan. 11 Fungsi  upah  bagi  pekerja  adalah  merupakan  salah satu  sarana  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  diri  dan  keluarganya  secara langsung.  Disamping  upah  mempunyai  fungsi  sosial,  upah  harus  mampu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. 12
Setiap  pekerja  akan  mendapatkan  upah  apabila  ia  melakukan  pekerjan, namun  tentunya  para  pekerja  ini  terkadang  melakukan  pekerjaan  yang  melebihi standar pekerjaannya. Untuk pekerjaan tersebut, biasanya perusahaan memberikan bonus  bagi  para  pekerjanya.  Bonus  merupakan  imbalan  yang  bukan  termasuk komponen  upah.  Bonus  diartikan  sebagai  pemberian  pendapatan  tambahan  bagi pekerja yang hanya diberikan setahun sekali bila syarat-syarat terpenuhi. 13
Hal  mengenai  pengelompokkan  upah  dan  non  upah  tersebut  diatur  secara jelas  di  dalam  Surat  Edaran  Menteri  Tenaga  Kerja  Republik  Indonesia  Nomor: SE-07/MEN/1990  tentang  Pengelompokkan  Komponen  Upah  dan  Pendapatan Non  Upah.  Surat  Edaran  ini  merupakan  peraturan  yang  masih  tetap  berlaku
7 Edytus Adisu, Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman Menghitung Gaji Pokok, Uang Lembur, Gaji Sundulan,  Intensif-Bonus-THR,  Pajak  atas  Gaji,  Iuran  Pensiun  Pesangon,  Iuran  Jamsostek/Dana  Sehat, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 29.
8 Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja , (Jakarta: RajaGrafindo, 1992), hlm. 34.
9 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan , (Jakarta: Djambatan, 1987), hlm. 127.
10 G.  Kartasapoetra, Hukum  Perburuhan  di  Indonesia  Berlandaskan  Pancasila ,  (Jakarta:  Sinar Grafika, 1994), hlm. 94.
11 Sadono Sukino, Pengantar Teori Ekonomi , (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 350.
12 Sri  Warjiati, Hukum  Ketenagakerjaan,  Keselamatan  Kerja  dan  Perlindungan  Upah  Pekerja Wanita, (Bandung: Tarsiti, 1998), hlm. 19.
13 Achmad S Ruky, Manajemen Penggajian dan Pengupahan Untuk Karyawan Perusahaan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 185.
∽ Pemberian Bonus Kepada Pekerja di PT. Sang Hyang Seri (Persero) Dalam Rangka Meningkatkan  Produktivitas  Kerja  Ditinjau  dari  Undang-undang  Nomor  13  Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ∽ Rani Apriani ∽
sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan.
Menurut  Iman  Soepomo,  bonus  dapat  diterapkan  pada  perusahaan  yang menerapkan  sistem  upah  potongan  dan  sistem  pembagian  keuntungan.  Setiap perusahaan  mempunyai  ketentuan  yang  berbeda-beda  dalam  pengaturan pemberian  besarnya  bonus  kepada  setiap  pekerja.  Pada  umumnya  pembagian besarnya  bonus  diatur  bedasarkan  kesepakatan  antara  pengusaha  dengan  pekerja yang biasanya dicantumkan dalam Perjanjian Kerja Bersama. 14

## F. Hasil Pembahasan
1. Pengaturan  yang  Digunakan  PT  Sang  Hyang  Seri  (Persero)  dalam Pemberian  Bonus  Kepada  Pekerja  dalam  Rangka  Meningkatkan Produktivitas Kerja
Setiap  perusahaan  akan  selalu  berupaya  agar  para  pekerja  yang  terlibat dalam kegiatan perusahaan dapat memberikan prestasi dalam bentuk produktivitas kerja  yang  tinggi  untuk  mewujudkan  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Prodiktivitas merupakan  salah  satu  faktor  utama  bagi  perusahaan  dalam  mencapai  tujuan perusahaan.  Produktivitas  pekerja  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  baik  yang berhubungan  dengan  pekerja  itu  sendiri  maupun  faktor  lain  seperti  pendidikan, pelatihan,  keterampilan,  disiplin,  sikap  dan  etika  kerja,  motivasi,  gizi  dan kesehatan,  tingkat  penghasilan,  jaminan  sosial,  lingkungan  dan  iklim  kerja, teknologi, sarana produksi, manajemen dan kesempatan berprestasi. 15
Seorang  pekerja  dikataan  produktif  jika  ia  mampu  menghasilkan  keluaran ( output )  yang  lebih  banyak  dari  pekerja  lain  untu  satuan  waktu  yang  sama.  Jadi bila  seorang  pekerja  mampu  menghasilkan  produk  sesuai  dengan  standar  yang ditentukan  dalam  satuan  waktu  yang  lebih  singkat,  maka  pekerja  tersebut menunjukkan tigkat produktivitas yang lebih baik atau lebih tinggi. Produktivitas kerja  pekerja  yang  tinggi  adalah  idaman  setiap  manager  disetiap  perusahaan. Tetapi bukan hal yang mudah untuk meningkatkan produktivitas kerja pekerjanya. Menuntut  terus  menerus  pekerja  tanpa  melihat  kondisi  mereka  bukanlah  hal bijaksana,  malah  dapat  membuat  pekerja  patah  semangat  atau  kondisi  fisiknya menurun.  Produktivitas  kerja  akan  terwujud  jika  ada  pekerja  mempunyai kemampuan  dalam  menyelesaikan  pekerjaan  yang  menjadi  tanggung  jawab masing-masing.  Oleh  karena  itu  pimpinan  harus  dapat  memberikan  suatu dorongan atau motivasi pada para pekerja.
Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan menyatakan  bahwa  setiap  pekerja  berhak  untuk  mendapatkan  peletihan  kerja. Setiap  perusahan  selalu  melakukan  pelatihan  kerja  secara  rutin  dan  berjenjang terhadap  para  ekerjanya,  hal  ini  sering  dilakukan  oleh  setiap  perusahaan  untuk memberikan  suatu  motivasi  agar  para  pekerja  dapat  meningkatkan  kemampuan, produktivitas  dan  kesejahteraannya.  Produktivitas  kerja  ditentukan  oleh sejauhmana  pekerja  dapat  beerja  secara  maksimal,  sedangkan  kinerja  dapat maksimal  jika  kebutuhan-kebutuhan  pekerja  dapat  terpenuhi  dengan  baik sehingga  akan  menciptakan  kepuasan  dalam  bekerja.  Salah  satu  penentu  dari kepuasan  kerja  tersebut  yaitu  terpenuhinya  tunjangan-tunjangan  kerja.  Setiap
14 Imam Soepomo, o.p. cit ., hlm. 182.
15 Muchdarsyah  Sinungan, Produktivitas  Apa  dan  Bagaimana, (Jakarta:  Bumu  Aksara,  2009),  hlm. 19.
∽ Pemberian Bonus Kepada Pekerja di PT. Sang Hyang Seri (Persero) Dalam Rangka Meningkatkan  Produktivitas  Kerja  Ditinjau  dari  Undang-undang  Nomor  13  Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ∽ Rani Apriani ∽
perusahaan  perlu  meningkatkan  produktivitas  kerja  pekerjanya  guna  mencapai tujuan  perusahan  yaitu  memperoleh  keuntungan  yang  sebesar  mungkin  dan  juga berharap  untuk  meminimumkan  biaya  yang  dikeluarkan  guna  menjaga kelangsungan hidupnya.
Perusahaan  melakukan  berbagai  upaya  untuk  dapat  meningkatkan produktivitas  kerja  para  pekerjanya  yaitu  dengan  memberikan  imbalan  atas  jasa yang  telah  dikeluarkan  oleh  pekerja  pada  perusahaan.  Memperoleh  imbalan  atas jasa yang telah dikeluarkan oleh pekerja pada perusahaan adalah salah satu tujuan pekerja  melakukan  pekerjaan.  Upah  merupakan  salah  satu  komponen  penting dalam  pelayanan  bidang  ketenagakerjaan  sebab  upah  adalah  pembayaran  yang diterima pekerja selama pekerja melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Upah diberikan kepada pekerja apabila ia melakukan pekerjaan, namun tentunya  para  pekerja  ini  terkadang  melakukan  peerjaan  yang  melebihi  standar pekerjaannya.  Untuk  pekerjan  tersebut,  biasanya  perusahaan  memberikan  bonus bagi para pekerjanya.
Bonus  merupakan  imbalan  yang  bukan  termasuk  komponen  upah.  Pada dasarnya  pemberian  bonus  kepada  pekerja  mempunyai  tujuan  untuk meningkatkan  produktivitas  kerja  para  pekerja  guna  tercapainya  kesejahteraan pekerja.  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan menyatakan  bahwa  meningkatkan  produktivitas  kerja  dalam  lingkup  kerja  yang aman dan sehat merupakan suatu cara untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Kebijakan  dalam  pengaturan  pemberian  bonus  untuk  setiap  perusahaan berbeda-beda.  Perusahaan  dapat  melakukan  pengaturan  pemberian  bonus  atas dasar  kesepakatan  antara  perusahan  dengan  pekerja  yang  biasanya  dicantumkan dalam  Perjanjian  Kerja  Bersama  dan  dapat  pula  berdasarkan  atas  keputusan direksi yang dicantumkan dalam Surat Keputusan Direksi.
Pemberian  bonus  dapat  dilakukan  perusahaan  berdasarkan  kinerja  bisnis perusahaan dan kinerja perorangan. Ukuran kinerja bisnis yang ada di perusahaan tergantung  atas  kebijakan  perusahaan.  Bonus  dapat  berdasarkan  porsi  tetap tertentu  dari  laba  bersih  perusahaan,  tetapi  pada  umumnya  bonus  diberikan  atas dasar pertumbuhan laba bersih, pertumbuhan laba operasional bersih dan lainnya. Bonus  dapat  memberikan  tanggung  jawab  dan  dorongan  kepada  para  pekerja dalam  menjalankan  pekerjaannya.  Besarnya  bonus  yang  telah  ditetapkan manajemen  dibagikan  kepada  para  pekerja  dengan  jumlah  yang  tidak  sama  rata, sebab didasarkan atas kinerja masing-masing individu.
Untuk  pengaturan  pemberian  bonus  berdasarkan  atas  keputusan  Direksi yang dicantumkan di dalam Surat Keputusan Direksi mempunyai kekuatan hukum yang  harus  dijalankan.  Surat  Keputusan  Direksi  merupakan  suatu  keputusan tertulis  yang  dilakukan  oleh  dewan  pimpinan  perusahaan  dalam  menetapkan sesuatu  berdasarkan  berbagai  pertimbangan  guna  tercapainya  tujuan  perusahaan. Pekerja akan merasa puas terhadap bonus yang dierimanya apabila sesuai dengan prestasi atau kinerjanya.
Bonus  di  PT  Sang  Hyang  Seri  (Persero)  bertujuan  menciptakan  kondisi yang  menunjang  budaya  produktif,  memacu  motivsi  kerja,  serta  mencerminkan keadilan sesuai keahlian, kompetensi dan kontribusi pekerja terhadap perusahaan. Pengaturan  yang  digunakan  PT.  Sang  Hyang  Seri  (Persero)  dalam  pemberian bonus  kepada  pekerjanya  dalam  rangka  meningkatkan  produktivitas  kerja  yaitu berdasarkan  Surat  Keputusan  Direksi  yang  dibuat  atas  kebijakan  Direksi  yang
∽ Pemberian Bonus Kepada Pekerja di PT. Sang Hyang Seri (Persero) Dalam Rangka Meningkatkan  Produktivitas  Kerja  Ditinjau  dari  Undang-undang  Nomor  13  Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ∽ Rani Apriani ∽
sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Pengaturan pemberian bonus di PT. Sang  Hyang  Seri  (Persero)  diatur  di  dalam  Surat  Keputusan  Direksi  PT.  Sang Hyang  Seri  (Persero)  tentang  Pembagian  Jasa  Produksi  Bagi  Pegawai  PT.  Sang Hyang Seri (Persero).
Pekerja  di  PT.  Sang  Hyang  Seri  (Persero)  beranggapan  bahwa  bonus  yang mereka  terima  merupakan  pembayaran  yang  diterima  dari  hasil  keuntungan perusahaan,  oleh  sebab  itu  setiap  pekerja  selalu  berusaha  untuk  meningkatkan keuntungan  perusahaan  setiap  tahunnya.  Semakin  besar  keuntungan  yang diperoleh perusahaan maka akan semakin besar bonus yang diterima oleh pekerja. Bonus di PT. Sang Hyang Seri (Persero) dibayar berdasarkan prestasi perusahaan dan  produktivitas  kerja  yang  ditunjukan  para  pekerja.  Tiap-tiap  pekerja memperoleh bonus dalam jumlah yang berbeda-beda sebab perolehan bonus yang diterima  pekerja  diseduaikan  dengan  jabatan  dan  kinerja  dari  masing-masing pekerja. Bonus di PT. Sang Hyang Seri (Persero) diberikan dalam bentuk uang. Pemberian  bonus  merupakan  cara  PT.  Sang  Hyang  Seri  (Persero)  dalam berbagai  keuntungan  dengan  para  pekerjanya.  Jika  perusahaan  mengalami kerugian, maka para pekerja dan perusahaan akan menanggungya secara bersama- sama.  Perusahan  dan  para  pekerja  merupakan  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan. Kedua unsur tersebut terwujud dalam satu kesatuan yang utuh.
Adapun  mekanisme  yang  dilakukan  dalam  memberikan  bonus  kepada pekerjanya  yaitu  setelah  memperoleh  hasil  laporan  keuangan  dan  mengetahui berapa  besarnya  keuntngan  yang  diperoleh  perusahaan  maka  Direksi  akan menetapkan  berapa  besarnya  bonus  yang  pantas  diterima  oleh  pekerja  sesuai dengan  kinerja  yang  dilakukan  pekerja,  lalu  Direksi  menyelenggarakan  Rapat Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  tahunan  yang  diadakan  dalam  jangka  waku  6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
Umumnya  Surat  Keputusan  Direksi  tentang  pembagian  jasa  produksi  bagi pegawai  PT.  Sang  Hyang  Seri  (Persero) ini  biasanya  dibuat  pada  bulan Juni  dan pelaksanaan  pembagian  bonus  biasaya  dilakukan  satu  bulan  setelah  surat keputusan  direksi  ini  dibuat  yaitu  pada  bulan  Juli.  Penetapan  pemberian  bonus akan  dicantumkan  di  dalam  Surat  Keputusan  Direksi  setelah  diselenggarakannya RUPS. Dengan kata lain pemberian bonus kepada pekerja di PT. Sang Hyang Seri (Persero) selalu atas dasar Surat Keputusan Direksi.
Penggunaan  kewenangan  yang  diberikan  kepada  Direksi  PT.  Sang  Hyang Seri  (Persero)  harus  dilaksanakan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  tujuan pemberian  kewenangan  itu  sendiri.  Keputusan  Direksi  mengenai  pembagian bonus  selalu  dilaksanakan  dengan  baik  tiap  tahunnya.  Efektivitas  dari  Surat Keputusan  Direksi  terhadap  peningkatan  produktivitas  kerja  para  pekerja  di  PT. Sang Hyang Seri (Persero) sangan berpengaruh kepada kesejahteraan pekerja.
Dalam penyusunan Surat  Keputusan Direksi, dilakukan oleh Direksi engan selalu  berpedoman  bahwa  tugas  Direksi  adalah  melakukan  pengurusan  terhadap perusahaan  demi  kepentingan  dan  tercapainya  tujuan  perusahaan  serta  mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar  pengadilan. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persroan Terbatas menerangkan bahwa Direksi didefinisikan sebagai  organ  Perseroan  yang  berwenang  dan  bertanggung  jawab  penuh  atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
∽ Pemberian Bonus Kepada Pekerja di PT. Sang Hyang Seri (Persero) Dalam Rangka Meningkatkan  Produktivitas  Kerja  Ditinjau  dari  Undang-undang  Nomor  13  Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ∽ Rani Apriani ∽
Keputusan yang dilakukan Direksi harus dijalankan oleh para pekerja sebab keputusan  Direksi  mempunyai  kekuatan  yang  cukup  besar,  hal  ini  dikarenakan Direksi  mempunyai  kedudukan  yang  paling  tinggi  di  dalam  perusahaan  yang terlibat  secara  langsung  di  dalam  melakukan  pekerjaan.  Selain  itu  Direksi  harus mempertanggungjawabkan  pelaksanaan  tugasnya  kepada  pemegang  saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Direksi mempunyai wewenang untuk mengatur perusahaan agar perusahaan dapat  berkembang  dengan  baik  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  belaku. Selain  mempunyai  wewenang,  Direksi  mempunyai  tanggung  jawab  atas penguruan  perseroan  yang  wajib  dilaksanakan  dengan  itikad  baik  dan  penuh tanggung jawab.
Oleh karena anggota Direksi dapat diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali maka kebijakan Direksi yang ada di perusahaan memiliki perbedaan.  Terdapat  beberapa  kelemahan  di  dalam  pembagian  bonus  jika pengaturan  pemberian  bonus  diatur  di  dalam  Surat  Keputusan  Direksi, diantaranya  yaitu  jika  anggota  Direksi  diganti  maka  pada  umunya  kebijakan mengenai  pengaturan  pemberian  bonus  di  perusahaan  tersebut  akan  diganti  pula sebab setiap manusia mempunyai sifat yang berbeda-beda.
2. Pelaksanaan  Pemberian  Bonus  di  PT  Sang  Hyang  Seri  (Persero) Dihubungkan  Dengan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan
Pada  dasarnya  pekerja  dan  perusahaan  sama-sama  menginginkan terciptanya hubungan kerja yang harmonis agar kepentingan masing-masing pihak dapat  terwujud.  Pekerja  menginginkan  peningkatan  kesejahteraan  sementara perusahaan menginginkan keuntungan dan terkendalinya kelangsungan usahanya. Di  setiap  perusahaan,  baik  pada  skala  kecil,  menengah  dan  besar  imbalan  balas jasa  kepada  pekerja  selalu  merupakan  hal  fundamental  bagi  pekerja  perusahaan bersangkutan  dan  di  zaman  serba  modern  ini  ilmu  pengetahuan,  teknologi, organisasi,  transportasi  terus  berkembang  ditambah  lagi  dengan  pemikiran  kritis terhadap  keadilan  sosial  dalam  hubungan  antar  mannusia  maka  isu  balas  jasa makin kompleks. 16
Dalam  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan dijelaskan  bahwa  upah  adalah  hak  pekerja  yang  diterima  dan  dinyatakan  dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang- undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik  Indonesia  Nomor  SE-07/MEN/1990  menyatakan  bahwa  upah  adalah imbalan  dasar  yang  dibayarkan  kepada  pekerja  menurut  tingkat  atau  jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
Di samping pemberian upah kepada pekerja, pekerja juga diberi bonus dapat memberikan  tanggung  jawab  dan  dorongan  kepada  para  pekerja  dalam menjalankan  pekerjaannya.  Surat  Edaran  Menteri  Tenaga  Kerja  Republik Indonesia  Nomor  SE-07/MEN/1990  menyatakan  bahwa  bonus  adalah  bukan bagian  dari  upah,  melainkan  pembayaran  yang  diterima  pekerja  dari  hasil keuntungan  atau  karena  pekerja  menghasilkan  hasil  kerja  lebih  besar  dari  target
16 Tulus  T.  H.  Tambunan, Perekonomian  Indonesia  Beberapa  Masalah  Peting ,  (Jakarta:  Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 7.
∽ Pemberian Bonus Kepada Pekerja di PT. Sang Hyang Seri (Persero) Dalam Rangka Meningkatkan  Produktivitas  Kerja  Ditinjau  dari  Undang-undang  Nomor  13  Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ∽ Rani Apriani ∽
produksi  yang  normal  atau  karena  peningkatan  produktivitas  dan  besarna pembagian bonus diatur berdasarkan kesepakatan.
Jika  dilihat  dari  undang-undang  tersebut,  bahwa  pengaturan  pemberian bonus  kepada  pekerja  tidak  diatur  secara  tegas.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari pernyataan  dalam  Pasal  1  angka  31  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  yang  menyataan  bahwa  kesejahteraan  pekerja  adalah suatu pemenuhan kebutuhan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
Seperti yang kita ketahui dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  menyatakan  bahwa  hubungan  kerja mempunyai  unsur  pekerjaan,  upah  dan  perintah.  Maka  secara  otomatis  dapat diketahui bahwa bonus termasuk suatu cara untuk mensejahterakan pekerja yang terdapat  di  luar  hubungan  kerja.  Walaupun  Undang-undang  Nomor  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur mengenai pemberian bonus, tetapi undang-undang ini mengatur secara tegas mengenai pemberian pengupahan, yaitu Pasal 91 ayat (1).
Dari  penjelasan  Pasal  91  ayat  (1),  dapat  diketahui  bahwa  perusahaan  tidak boleh memberikan besarnya upah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian maka perusahaan dalam memberikan upah kepada pekerjanya harus tetap memperhatikan ketentuan pengupahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dikarenakan  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenaga- kerjaan  tidak  mengatur  secara  tegas  mengenai  pemberian  bonus  kepada  pekerja, maka  dipakailah  Surat  Edaran  Menteri  Tenaga  Kerja  Republik  Indonesia  Nomor SE-07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah sebagai dasar dalam pemberian bonus.  Hal ini menyebaban pengaturannya diserahkan  kepada  pihak  perusahaan  masing-masing,  maka  untuk  setiap perusahaan akan memiliki pengaturan yang berbeda-beda dalam pemberian bonus. Pemberian  upah,  tunjangan,  ataupun  bonus  di  PT.  Sang  Hyang  Seri (Persero) mempunyai tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) salah satunya  yaitu untuk meningkatkan produktivitas para pekerjanya. Peran  bonus  terhadap  produktivitas  kerja  para  pekerja  PT.  Sang  Hyang  Seri (Persero)  sangat  besar  dan  dapat  dilihat  degan  terciptanya  kondisi  yang menunjang  budaya  kerja  produktivitas,  terpacunya  motivasi  kerja  serta tercerminya  keadilan  sesuai  keahlian,  kompetensi  dan  ontribusi  pekerja  terhadap perusahaan.  Pemberian  bonus  kepada  pekerja  dirasakan  agar  dapat  sangat bermanfaat oleh perusahaan terutama dalam produktivitas kerja para pekerja yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. 17
Berdasarkan  Risalah  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  PT.  Sang Hyang Seri (Persero) pada tanggal 27 Juni 2007, besarnya pembagian bonus atau yang sering disebut pembagian jasa produksi pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) untuk  tahun  buku  2006  bagi  pekerja  PT.  Sang  Hyang  Seri  (Persero)  Kantor Regional  I  Sukamandi-Subang  yang  tertuang  di  dalam  Surat  Keputusan  Direksi PT  Sang  Hyang  Seri  (Persero)  Nomor  73/SHS.01/Kpts/VII/2007  tentang Pembagian  Jasa  Produksi  Tahun  Buku  2006  Bagi  Pekerja  PT.  Sang  Hyang  Seri (Persero).
17 Muchdarsyah Sinungan, o.p. cit ., hlm. 29.
∽ Pemberian Bonus Kepada Pekerja di PT. Sang Hyang Seri (Persero) Dalam Rangka Meningkatkan  Produktivitas  Kerja  Ditinjau  dari  Undang-undang  Nomor  13  Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ∽ Rani Apriani ∽
Berdasarkan  Risalah  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  PT.  Sang Hyang  Seri  (Persero)  Nomor  RIS-35/D4.MBU/2008  tanggal  30  Juni  2008, besarya  pembagian  bonus  atau  pembagian  jasa  produksi  untuk  tahun  buku  2007 bagi pekerja PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I Sukamandi Subang yang  tertuang  di  dalam  Surat  Keputusan  Direksi  PT.  Sang  Hyang  Seri  (Persero) Nomor 100/SHS.01/Kpts/VII/2008 tentang Pembagian Jasa Produksi Tahun Buku 2007  Bagi  Pekerja  PT  Sang  Hyang  Seri  (Persero)  sebagaimana  dijelaskan berdasarkan Tabel 1 tentang Tahun Buku 2006-2007.
Tabel 1 Unit Kerja: Kantor Regional I Tahun Buku 2006 dan 2007 No Jabatan Perhitungan Jasa Produksi Tahun Buku 2006 Perhitungan Jasa Produksi Tahun Buku 2006 1. Manajer Wilayah 5 x Gaji/Penghasilan 5 x Gaji/Penghasilan 2. Deputi 4,5 x Gaji/Penghasilan 4,5 x Gaji/Penghasilan 3. Kepala UBD Khusus 4,5 x Gaji/Penghasilan 4,5 x Gaji/Penghasilan 4. Kepala Bagian 4 x Gaji/Penghasilan 4 x Gaji/Penghasilan 5. Kepala UBD 4 x Gaji/Penghasilan 4 x Gaji/Penghasilan 6. Kepala Satgas 3,5 x Gaji/Penghasilan 3,5 x Gaji/Penghasilan 7. Kepala Sub Bagian 3,5 x Gaji/Penghasilan 3 x Gaji/Penghasilan 8. Kepala Seksi 3 x Gaji/Penghasilan 2,5 x Gaji/Penghasilan 9. Pelaksana 3 x Gaji/Penghasilan 2,5 x Gaji/Penghasilan Sumber: Surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero)
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa besarnya bonus yang didapatkan oleh pekerja tiap tahunnya tidaklah sama. Hal ini disebabkan karena dalam pembagian bonus  kepada  pekerja  dilihat  dari  hasil  keuntungan  yang  diraih  oleh  PT.  Sang Hyang Seri (Persero) tiap tahunnya. Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham  (RUPS)  PT.  Sang  Hyang  Seri  (Persero)  tanggal  22  Juni  2009  tentang Persetujuan  Laporan  Tahunan  dan  Pengesahan  Laporan  Keuanan  Tahun  Buku 2008  telah  ditetapkan  antara  lain  pemberian  Jasa  Produksi  Tahun  Buku  2008 kepada  Pekerja  PT.  Sang  Hyang  Seri  (Persero)  Kantor  Regional  I  Sukamandi Subang  yang  tertuang  di  dalam  Surat  Keputusan  Direksi  PT  Sang  Hyang  Seri (Persero)  Nomor  148/SHS.01/Kpts/VII/2009  tentang  Pembagian  Jasa  Produksi Tahun  Buku  2008  Bagi  Pekerja  PT.  Sang  Hyang  Seri  (Persero)  sebagaimana dijelaskan berdasarkan Tabel 2 tentang Tahun Buku 2008.
Tabel 2 Unit Kerja: Kanto Regional I Tahun Buku 2008 No Jabatan Perhitungan Jasa Produksi Tahun Buku 2006 1. General Manajer KR I 3 x Gaji/Penghasilan 2. Senior Manajer 2,5 x Gaji/Penghasilan 3. Manajer/ Kabag KR I 2 x Gaji/Penghasilan 4. Manajer cabang 2 x Gaji/Penghasilan 5. Junior Manajer 1,5 x Gaji/Penghasilan 6. Assmen/Kasubag 1,5 x Gaji/Penghasilan 7. Supervisor, Kasl & Pelaksana 1,5 x Gaji/Penghasilan Sumber: Surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero)
∽ Pemberian Bonus Kepada Pekerja di PT. Sang Hyang Seri (Persero) Dalam Rangka Meningkatkan  Produktivitas  Kerja  Ditinjau  dari  Undang-undang  Nomor  13  Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ∽ Rani Apriani ∽
Dari tabel 1 dan 2 dapat dilihat bahwa sebutan untuk jabatan yang terdapat di  PT.  Sang  Hyang  Seri  (Persero)  Kantor  Regional  I  Sukamandi  Subang mengalami  perbedaan.  Hal  ini  disebabkan  karena  perusahaan  melakukan perubahan  terhadap  struktur  organisasi  perusahaannya  pada  tahun  2008. Walaupun  terjadi  perubahan  terhadap  sebutan  yang  ada  tetapi  pada  intinya memiliki  arti  yang  sama.  Contohnya  jabatan  Manajer  Wilayah  dan  jabatan General  Manajer  KR  I  adalah  Jabatan  yang  sama. 18 Dengan  adanya  bonus,  para pekerja  selalu  berupaya  agar  perusahaan  mendapatkan  sejumlah  keuuntungan setiap  tahunnya,  sebab  jika  perusahaan  tidak  mendapatkan  keuntungan  maka pekerja tidak akan mendapatkan bonus guna meningkatkan produktivitas kerja.
Walaupun Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanya  membahas  masalah  besar  dan  komposisi  upah  dan  tidak  secara  spesifik membahas  masalah  bonus,  akan  tetapi  pengaturan  yang  digunakan  PT.  Sang Hyang  Seri  (Persero)  dalam  rangka  pemberian  bonus  kepada  pekerjanya  tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Hal  ini  dikarenakan  pengaturan  yang digunakan  oleh  PT.  Sang  Hyang  Seri  (Persero)  dalam  rangka  pemberian  bonus dilakukan  dengan  adil  tanpa  ada  diskriminasi  sesuai  dengan  Pasal  6  Undang- undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Direksi  PT.  Sang  Hyang  Seri  (Persero)  dikatakan  adil  dikarenakan  dalam menentukan  berapa  besarnya  bonus  yang  layak  diterima  oleh  pekerja,  Direksi tidak  menetapkan  bahwa  besarnya  jumlah  yang  diterima  oleh  setiap  pekerja dengan  jumlah  yang  sama  besarnya.  Dalam  menetapkan  berapa  besarnya  jumlah bonus  yang  layak  diterima  oleh  pekerja,  Direksi  melihat  dari  kinerja  ataupun usaha  yang  dilakukan  oleh  pekerja  sehingga  perusahaan  mendapatkan keuntungan. PT. Sang Hyang Seri (Persero) selalu menegaskan bahwa jika usaha yang  dilakukan  pekerja  agar  perusahaan  mendapatkan  keuntungan  relatif  sedikit maka  bonus  yang  akan  diterima  pekerja  tersebut  akan  sedikit,  semakin  besar usaha  yang  dilakukan  pekerja  agar  perusahaan  mendapatkan  keuntungan  maka semakin besar pula bonus yang diterima pekerja.
G. Penutup
1. Kesimpulan
a. Pengaturan  yang  digunakan  PT.  Sang  Hyang  Seri  (Persero)  dalam pemberian  bonus  kepada  pekerjanya  dalam  rangka  peningkatkan produktivitas  kerja  adalah  berdasarkan  kebijakan  direksi  yang  sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan anggaran dasar.
b. Pelaksanan  pemberian  bonus  di  PT.  Sang  Hyang  Seri  (Persero)  tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Saran
a. Pengaturan  yang  digunakan  dalam  pemberian  bonus  kepada  pekerja disarankan  diatur  dalam  bentuk  peraturan  perusahaan  ataupun  di dalam  kesepakatan  kerja  bersama,  sebab  jika  pengaturan  yang digunakan  dalam  pemberian  bonus  kepada  pekerja  berdasarkan kebijakan direksi maka dikhawatirkan direksi melakukan hal-hal yang
18 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Gamal  Selaku  Pejabat  PT.  Sang  Hyang  Seri  (Persero),  pada tanggal 29 Januari 2010 pukul 10.00 WIB.
∽ Pemberian Bonus Kepada Pekerja di PT. Sang Hyang Seri (Persero) Dalam Rangka Meningkatkan  Produktivitas  Kerja  Ditinjau  dari  Undang-undang  Nomor  13  Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ∽ Rani Apriani ∽
seenaknya dalam menetapkan besarnya bonus yang akan diterima oeh pekerja.
b. Sebaiknya  di  dalam  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  diatur  pula  mengenai  bonus  guna  meningkatkan produktivitas kerja para pekerja.
H. Daftar Pustaka
1. Buku dan Artikel
Adisu, Edytus. Hak Karyawan Atas  Gaji dan Pedoman Menghitung Gaji Pokok, Uang  Lembur,  Gaji  Sundulan,  Intensif-Bonus-THR,  Pajak  atas  Gaji,  Iuran Pensiun  Pesangon,  Iuran  Jamsostek/Dana  Sehat. Jakarta:  Forum  Sahabat. 2008.
Asikin,  Zainal  (Ed). Dasar-dasar  Hukum  Perburuhan .  Jakarta:  RajaGrafindo Persada. 2004.
Barthos, Basir. Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
Djumadi. Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja . Jakarta: RajaGrafindo. 1992.
Hasil  Wawancara  Bapak  Gamal  Pejabat  PT.  Sang  Hyang  Seri  (Persero)  Pada Tanggal 29 Januari 2010. Pukul 10.00 WIB.
Kartasapoetra,  G. Hukum  Perburuhan  di  Indonesia  Berlandaskan  Pancasila , Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
Kartasapoetra,  Gunawi.,  dan  R.G.  Widianingsih. Pokok-pokok  Hukum Perburuhan . Cetakan Ke-1. Bandung: Armico. 1982.
Kosidin,  Koko. Perjanjian  Kerja,  Perjanjian  Perburuhan  dan  Peraturan Perusahaan . Jakarta: CV. Mandar Maju. 1999.
Marsono. Susunan  Dalam  Satu  Naskah  UUD  1945  dengan  Perubahan- Perubahannya 1999-2002. Jakarta: CV. Ekojaya. 2002.
S.  Ruky.  Achmad. Manajemen  Penggajian  dan  Pengupahan  Untuk  Karyawan Perusahaan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2001.
Sinungan,  Muchdarsyah. Produktivitas  Apa  dan  Bagaimana. Jakarta:  Bumi Aksara. 2009.
Soemitro, Ronny H. Metodologi Penelitian Hukum . Semarang: Ghalia Indonesia. 1998.
Soepomo, Imam. Pengantar Hukum Perburuhan . Jakarta: Djambatan. 1987.
Sukino, Sadono. Pengantar Teori Ekonomi . Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2001.
Tambunan,  Tulus  T.  H. Perekonomian  Indonesia  Beberapa  Masalah  Penting , Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
Warjiati,  Sri. Hukum  Ketenagakerjaan,  Keselamatan  Kerja  dan  Perlindungan Upah Pekerja Wanita. Bandung: Tarsiti. 1998.
2. Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 .
UUD Tahun 1945. Naskah Asli;
∽ Pemberian Bonus Kepada Pekerja di PT. Sang Hyang Seri (Persero) Dalam Rangka Meningkatkan  Produktivitas  Kerja  Ditinjau  dari  Undang-undang  Nomor  13  Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ∽ Rani Apriani ∽
________________. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
1945 , UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen.
________________.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
________________.Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas.
________________.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
________________Surat  Edaran  Menteri  Tenaga  Kerja  R.I  Nomor  SE- 07/MEN/1990  tentang  Pengelompokkan  Komponen  Upah  dan  Pendapatan Non Upah.