## PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI ADMINISTRATIF DAN DESENTRALISASI POLITIK

## THE OPERATION OF VILLAGE GOVERNMENT IN PERSPECTIVE ADMINISTRATIVE DECENTRALIZATION AND POLITICAL DECENTRALIZATION
Didik G. Suharto
Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta Jalan Ir. Sutami 36A, Surakarta e-mail : didikgsuharto@yahoo.com Diterima: 6 Juli 2012; direvisi: 6 Agustus 2012; disetujui: 10 Agustus 2012

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dalam  perspektif desentralisasi administratif dan politik. Penelitian ini memiliki tipe deskriptif kualitatif. Pembatasan ruang lingkup penelitian meliputi: pembatasan periode waktu, lokasi, dan fokus analisis. Jenis data yang  diperlukan  ialah  data  primer  dan  data  sekunder.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  dengan  cara  teknik  analisis  isi  dan teknik analisis fenomenologi. Uji keabsahan data meliputi: uji validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas,  obyektivitas.  Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian  dapat  dirumuskan  beberapa kesimpulan,  mencakup:  penyelenggaraan  pemerintahan  desa;  perubahan  struktur  dan  fungsi kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; dan kemandirian desa.
Kata kunci : desentralisasi, struktur, fungsi, kemandirian, desa

## Abstract
This research aims to analyze the implementation of the village government organization in political and administrative decentralization perspective. This study is a descriptive qualitative research. The limitation of research scope includes: time period, location, and analysis focus limitation. The types of  data  needed  were  primary  and  secondary  data.  The  data  collection  was  done  using  interview, observation,  and  documentation.  Technique  of  analyzing  data  used  was  content  analysis  and phenomenological  analysis.  The  data  validity  test  includes:  internal  and  external  validity  test, reliability and objectivity test. Based on the result and discussion of research, it can be concluded that,  include:  the  implementation  of  the  village  government  organization;  the  structural  and functional change of institution; and the village self-sufficiency.
Keywords: decentralization, structure, function, self-sufficiency, village

## PENDAHULUAN
Selama ini desa masih sering terabaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Di berbagai aspek kehidupan, khususnya sosial/ekonomi, desa  dan  masyarakatnya  masih  berada  pada  kondisi serba  kekurangan,  jauh  tertinggal  dibanding  kondisi masyarakat  di  perkotaan.  Tata  kelola  pemerintahan desa  dipandang  sangat  menentukan  kemajuan  desa atau  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  desa. Sehingga sudah semestinya pembenahan terhadap tata kelola  pemerintahan  desa  menjadi  fokus  agenda bangsa Indonesia.
Terdapat  tiga  permasalahan  utama  dalam tulisan  ini  (diadopsi  dari  Suharto,  2012a). Pertama , keberadaan desa belum mampu mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  desa.  Eksistensi  desa dianggap ambivalen dan cenderung kabur. UU Nomor 32/2004  tentang Pemerintahan Daerah belum memiliki landasan pijakan kuat untuk mengarah pada
pencapaian  cita-cita  desa  yang  mandiri,  demokratis dan  sejahtera.  Dari  aspek  teoritis,  terdapat  sejumlah ketidakjelasan  dalam  sistem  pemerintahan  desa sekarang  ini.  Misalnya  dalam  hal  kewenangan. Menurut  pasal  206  UU  Nomor  32/2004,  ada  empat urusan pemerintahan desa: (a) Urusan yang sudah ada berdasarkan  hak  asal-usul  desa;  (b)  Urusan  yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya    kepada    desa;  (c)  Tugas  pembantuan dari  pemerintah,  propinsi,  dan/atau  pemerintah kabupaten/kota; dan (d) Urusan pemerintahan lainnya yang  oleh  peraturan  perundang-undangan  diserahkan kepada  desa.  Ketentuan  tersebut  mempunyai  arti bahwa  undang-undang  memberi  amanat  kepada kabupaten/kota  untuk  melakukan  “desentralisasi” kewenangan kepada desa. Menurut teori desentralisasi dan  hukum  tatanegara,  mekanisme  itu  menimbulkan kekacauan  logika  dan  hukum.  Permasalahan  lain adalah  menyangkut  titik  berat  otonomi  pada  daerah kabupaten/kota, yang berimplikasi terhadap dominansi
pemerintah  kabupaten/kota  ke  desa.  Undang-undang Dasar  (UUD)  RI  1945  sebenarnya  tidak  eksplisit mengamanatkan  undang-undang  untuk  menempatkan desa  dalam  sub  sistem  kabupaten/kota,  tetapi  UU Nomor  32/2004  ternyata  menempatkan  desa  dalam sub  sistem  kabupaten/kota.  Desain  penempatan  desa tersebut berdampak terhadap marginalisasi desa.
Kedua ,  struktur  dan  fungsi  kelembagaan pemerintahan  desa  belum  sesuai  kebutuhan  desa  dan masyarakatnya.  Perubahan  struktur  dan  fungsi kelembagaan  yang  sering  terjadi  selama  ini  pada kenyataannya belum memperjelas posisi (kedudukan) dan kewenangan desa. Meskipun perubahan kebijakan desentralisasi berimplikasi terhadap perubahan struktur  dan  fungsi  kelembagaan,  namun  perubahan struktur  dan  fungsi  itu  belum  sesuai  tuntutan organisasi  dan  masyarakat.  Dalam  realitasnya, polemik-polemik  yang terkait  persoalan kelembagaan masih  berulang  kali  terjadi  di  internal  desa  maupun dengan  supra  desa.  Misalnya  soal  kewenangan, keuangan,  dan  pembangunan.  Pelayanan  publik kepada  masyarakat  desa  nyata-nyata  juga  masih banyak  dikeluhkan,  misalnya  dalam  pengurusan administrasi yang berbelit, jam kerja kantor yang tidak jelas,  dan  adanya  pungutan-pungutan.  Beragam persoalan  pemerintahan  desa  itu  pada  intinya bersumber  pada  struktur  dan  fungsi  kelembagaan pemerintahan  desa  yang  masih  “bermasalah”.  Untuk menentukan  struktur  dan  fungsi  kelembagaan  yang sesuai  kebutuhan  masyarakat  atau  organisasi  tidak mudah.  Secara  teoritis,  belum  ada  pedoman  atau ukuran-ukuran  baku  untuk  mengidentifikasi  struktur dan  fungsi  kelembagaan  pemerintahan  desa  yang sesuai  kebutuhan  masyarakat/organisasi.  Juga  belum ada  pengelompokan  bentuk  atau  klasifikasi  desa sebagai  wujud  keberagaman  karakteristik  desa  yang bisa diterima luas.
Ketiga ,  desain  kebijakan  penyelenggaraan pemerintahan desa belum mengarah kepada perwujudan kemandirian desa. Meskipun secara legal formal  persoalan  kemandirian  desa  tidak  eksplisit dinyatakan  dalam  peraturan  perundang-undangan sebagai  sasaran  yang  harus  dituju,  namun  dari  sisi filosofis,  historis,  dan  strategis,  kemandirian  desa merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting.  Perspektif umum dari penelitian ini  berpandangan  bahwa  faktor struktural  dan  fungsional  kelembagaan  dinilai memiliki  pengaruh  untuk  menjembatani  sejumlah persoalan  yang  telah  diuraikan  di  atas.  Mencermati kondisi  pemerintah  desa  beserta  masyarakatnya, maupun  permasalahan  empiris  dan  teoritis  yang dihadapi  desa  saat  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa desain  kebijakan  desentralisasi  terkait  struktur  dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa pada kenyataannya belum mampu mendorong kemandirian. Beranjak  dari  pemaparan  sebelumnya,  ada  harapan untuk mengevaluasi dan menata sistem penyelenggaraan pemerintahan desa secara menyeluruh.
Penelitian empiris ini secara umum diharapkan mampu  menjawab  permasalahan:  ”bagaimanakah penyelenggaraan  pemerintahan desa  dalam  perspektif desentralisasi administratif dan desentralisasi politik?”.    Oleh  karena  itu,  studi  ini  bertujuan  untuk menganalisis  penyelenggaraan  pemerintahan  desa dalam  perspektif  desentralisasi  administratif  dan desentralisasi  politik.  Analisis  untuk  menjawab permasalahan  penelitian  juga  dikaitkan  dengan persoalan perubahan struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa dan kemandirian desa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini bertipe deskriptif, yang merupakan  reinterpretasi  obyektif  tentang  fenomena- fenomena sosial di seputar permasalahan yang diteliti. Penelitian ini juga bersifat kualitatif, yakni mendasarkan pada  pengamatan-pengamatan lapangan non kuantitatif dan dianalisis dengan cara non statistik. Dilakukan  melalui pengamatan  langsung  dan wawancara yang relatif tidak terstruktur (fleksibilitas, spontanitas, dan terbuka).
Pembatasan ruang lingkup penelitian ditujukan untuk  lebih  memfokuskan  analisis,  menajamkan pokok bahasan,  dan  mendapatkan kedalaman penelitian.  Dari  aspek  batasan  waktu,  ruang  lingkup penelitian  difokuskan    pada  periode  berlakunya  UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan  Daerah dan PP Nomor  72/2005  tentang  Desa.  Meski  demikian, penelitian  juga  memperbandingkan  beberapa  hal terkait  fokus  analisis  dengan  peraturan  perundang- undangan  saat  berlakunya  UU  Nomor  5  tahun  1979 tentang  Pemerintahan  Desa dan  UU  Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan lokasi penelitian  dibatasi  di  Kabupaten  Boyolali  Jawa Tengah,  khususnya  di  Desa  Catur  (Kecamatan Sambi),  Desa  Krasak  (Kecamatan  Teras),  dan  Desa Bendan  (Kecamatan  Banyudono).  Sementara  ruang lingkup  analisis  penelitian  dibatasi  pada  persoalan penyelenggaraan  pemerintahan desa  dalam  perspektif desentralisasi  administratif  dan  desentralisasi  politik, serta mengkaitkannya dengan  perubahan  struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa dan kemandirian desa.
Data-data  yang  dibutuhkan  dikumpulkan melalui  berbagai  cara,  yaitu:  (1)  Wawancara.  teknik wawancara  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara mendalam  ( indepth  interview )  melalui  tanya  jawab secara langsung antara pewawancara dengan informan atau  orang  yang  diwawancarai.  Narasumber  dalam penelitian ditentukan secara purposive ; (2) Observasi. Kegiatan  yang  menjadi  obyek  observasi  adalah berbagai hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa; (3) Dokumentasi.  diantaranya  adalah:  produk  peraturan perundang-undangan  di  tingkat  nasional  (UU,  PP, Keppres,  Kepmen,  dan  lain-lain);  tingkat  daerah (Perda  dan  Keputusan  Bupati);  dan  tingkat  desa (Perdes); risalah-risalah rapat; data pertumbuhan desa
secara  nasional;  data  tentang  situasi  sosial  politik secara  umum;  data  tentang  kondisi  geografis; demografis;  sosial  ekonomi;  dan  kebijakan  daerah Kabupaten Boyolali serta data-data tentang kelembagaan dan proses penyelenggaraan pemerintahan  desa,  termasuk  APBDesa,  RPJMDesa, dan LKPj Kepala Desa.
Analisis data dilakukan melalui dua cara, yaitu teknik  analisis  isi  ( content  analysis )  dan  teknik analisis  fenomenologi.  Teknik  analisis  isi  dan fenomenologi  digunakan  saling  melengkapi  untuk menjawab  permasalahan  penelitian.  Uji  keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility (dilakukan  dengan  memperpanjang  pengamatan, peningkatan  ketekunan  dalam  penelitian,  triangulasi, pemanfaatan  bahan  referensi,  dan member  check ), transferability (melalui  pembuatan  laporan  dengan uraian  rinci,  jelas,  sistematis,  dan  dapat  dipercaya), dependability (melalui  proses  pembimbingan  yang terus  menerus  untuk  mempertahankan  konsistensi), dan confirmability (melalui  proses  pengujian  secara bertahap untuk mendapatkan kebenaran hasil penelitian).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konstruksi  yang  dibangun  dalam  mengatur pemerintahan  daerah  sama  dengan  konstruksi  yang dibangun  dalam  mengatur  pemerintahan  desa. Konstruksi  desentralisasi  tersebut  dapat  didekati  dari perspektif  politik  dan  administratif.  Desentralisasi politik  pada  saat  berlakunya  UU  Nomor  5/1979 tentang  Pemerintahan  Desa  dalam  tataran  regulatif maupun empiris berlangsung dengan sangat minimal. Sebaliknya,  ketika  berlaku  UU  Nomor  22/1999 desentralisasi politik berlangsung dinamis. Sedangkan pada  era  berlakunya  UU  Nomor  32/2004  sampai dengan saat ini, desentralisasi politik dan administratif secara regulatif/empirik dicoba diseimbangkan dengan mengurangi penekanan pada desentralisasi politik. Hal tersebut  juga  didukung  oleh  pendapat  Eko  (2005), USAID DRSP (2006), dan penelitian Zuhro (2009).
Pergeseran  penekanan  desentralisasi  politik dan  desentralisasi  administratif  dari  sudut  regulatif maupun empirik saat sekarang dapat dilihat antara lain dari  mekanisme  pemilihan  perangkat  desa.  Dari  sisi desentralisasi  politik  mengalami  penurunan  muatan karena  penduduk  desa  lebih  terbatas  mewujudkan kedaulatan dalam memilih pemimpin. Di sisi berbeda, bobot  desentralisasi  administrasi  semakin  bertambah karena dengan  melalui  mekanisme  pemilihan ujian/seleksi,  proses  bisa  berjalan  efektif  dan  efisien, rendah  konflik,  dan  kualitas  calon  lebih  mudah diarahkan.  Demikian  pula  dalam  hal  mekanisme pemilihan dan tugas/fungsi BPD.  Pengangkatan atau pengisian  sekretaris desa  dari PNS kurang lebih  juga membawa  implikasi  semacam  itu.  Desentralisasi politik  semakin  melemah,  desentralisasi  administratif semakin menguat. Dalam kaitan pengaturan pengelolaan  tanah bengkok dan  perubahan  sistem
penggajian  kepala  desa/perangkat  desa,  bisa  pula dimaknai dari sudut pandang pergeseran desentralisasi politik dan desentralisasi administratif.
Lemahnya  eksistensi  desa  dikarenakan  desa tidak  memiliki  sumber  daya  memadai  untuk menggerakkan  kesempatan/peluang  yang  menjadi nilai  lebih  desentralisasi.  Persoalan  pokoknya, posisi/kedudukan  desa  yang  tidak  jelas.  Kedudukan desa  sejak  UU  Nomor  1  tahun  1945  tentang Kedudukan Komite nasional Indonesia Daerah sampai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  terakhir (UU  Nomor  32  tahun  2004),  tidak  memiliki  posisi yang  kuat.  Pondasi  yang  mendasari  kedudukan  desa tidak  kuat/jelas.  Regulasi-regulasi  yang  pernah  ada berkontribusi  atas  desain  kedudukan  desa  yang  tidak jelas.  Ketidakjelasan  kedudukan  desa  berpengaruh terhadap aspek-aspek yang lain. Kedudukan desa akan sangat menentukan kewenangan desa, hubungan desa dengan  supra  desa,  susunan  pemerintahan  desa, maupun sumber ‐ sumber keuangan desa.
UU Nomor 5/1979 menempatkan desa sebagai obyek  pemerintah.  Undang-undang  ini  menjadi  alat kontrol negara terhadap masyarakat lokal, dengan cara menciptakan  keseragaman  desa  di  seluruh  Indonesia untuk  memudahkan  pengawasan  dan  pengaturan. Perspektif desa administratif ( local state government ) sangat  menonjol  dalam  UU  Nomor  5/1979.  Undang- undang tersebut  di kritik oleh banyak pakar (Antlov, 2001;  Santoso,  2003;  Eko  (ed.),  2005;  Manan, 2004; Tjondronegoro,  1999;  dan  Mas’oed,  2003)  memiliki berbagai kelemahan.
UU  Nomor  22/1999  tentang  Pemerintahan Daerah  merubah  secara  radikal  sistem  pemerintahan desa.  Menurut  pasal  5  UU  Nomor  22/1999, kewenangan  desa  mencakup:  (1)  Kewenangan  yang sudah  ada  berdasarkan  hak  asal-usul  desa;  (2) Kewenangan  yang  oleh  peraturan  perundang- perundangan  yang  berlaku  belum  dilaksanakan  oleh daerah  dan  pemerintah;  dan  (3)  Tugas  pembantuan dari  pemerintah,  pemerintah  propinsi,  dan/atau pemerintah kabupaten. Sedangkan urusan pemerintahan  desa  menurut  UU  Nomor  32/2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  pasal  206  meliputi:  (a) Urusan  yang  sudah  ada  berdasarkan  hak  asal-usul desa;  (b)  Urusan  yang  menjadi  kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada  desa;  (c)  Tugas  pembantuan  dari  pemerintah, pemerintah propinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota;  dan  (d)  Urusan  lainnya  yang  oleh peraturan  perundang-perundangan  diserahkan  kepada desa.
Namun, dalam realitasnya kewenangan berdasarkan hak  asal-usul  desa  dapat  dikatakan tidak ada.  Kewenangan  berdasarkan  hak  asal-usul  desa sudah  terlanjur  hilang,  terutama    setelah  berlakunya penyeragaman  bentuk  desa  oleh  UU  Nomor  5/1979. Urusan-urusan  yang  senyatanya  telah  dilaksanakan desa  cenderung  merupakan  urusan  rutin,  turun temurun, dan telah menjadi kebiasaan dilakukan oleh pemerintah  desa  sejak  lama.  Ketentuan  kewenangan
yang  tidak  jelas  serta  implementasinya  yang cenderung  seadanya,  menyebabkan  masa  depan kemandirian desa tidak jelas pula.
Dalam  hal  ini,  prinsip  subsidiaritas  secara teoritis bisa menjadi pertimbangan. Prinsip subsidiaritas  didefinisikan  sebagai  prinsip  bahwa segala  masalah  seharusnya  diselesaikan  pada  tingkat paling  kecil/rendah,  kecuali  ada  alasan  yang memaksakan masalah tersebut perlu diselesaikan pada tingkat yang lebih luas. Norton (1997), Smith (1985), Leonard  (1983),  dan  Ditjen  PMD  (2007)  melihat pentingnya  prinsip  subsidiaritas  yang  mendekatkan pembuatan keputusan kepada tingkat lokal. Selain itu, terdapat  beberapa  kriteria dalam rangka  mewujudkan proporsionalitas dalam pembagian urusan pemerintahan  digunakan  kriteria,  yaitu:  kriteria eksternalitas,  kriteria  akuntabilitas,  dan  kriteria efisiensi.  Aspek-aspek  tersebut  selama  ini  belum dilaksanakan secara konsisten.
Secara  normatif,  terdapat  sejumlah  perubahan regulatif  pada  saat  berlakunya  UU  Nomor  32/2004 dengan  peraturan  perundang-undangan  sebelumnya (UU  Nomor  22/1999  dan  UU  Nomor  5/1979).  Pada prinsipnya,  dalam  ketiga  periode  undang-undang belum dapat mewujudkan kedudukan desa yang kuat. Desa tetap menjadi sub-ordinasi pemerintah kabupaten,  yang  pada  kasus-kasus  tertentu  menjadi sasaran  eksploitasi  pemerintah  supra  desa.  Realitas semacam  itu  tidak  berbeda  jauh  dibanding  kondisi desa  sejak  pada  masa  kolonial  (Ali,  2007,  Marbun, 1988).  Ketika  berlaku  UU  Nomor  22/1999  dan  UU Nomor 32/2004, kebebasan (otonomi) desa terhambat oleh  kewenangan,  kapasitas,  dan  akses  sumber  daya yang  tidak  berpihak  kepada  desa.  Jadi,  meskipun perubahan dalam regulasi berdampak pada perubahan struktur  dan  fungsi  kelembagaan  pemerintahan  desa, tetapi dampaknya terhadap praktik di masyarakat tidak seluruhnya  berpengaruh  signifikan.  Sebagai  bagian dari  lembaga  formal  kenegaraan,  perubahan  struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa berhubungan erat dengan desain peraturan perundang- undangan.  Setiap  perubahan  klausul  dalam  peraturan perundang-undangan berpotensi merubah struktur dan fungsi kelembagaan.
Terkait perubahan struktur dan fungsi kelembagaan  pemerintahan  desa,  ada  beberapa perubahan ketentuan terkait penyelenggaraan pemerintahan  di  desa  yang  dapat  dipetakan  menjadi tujuh aspek, yaitu: struktur (unsur) pemerintahan desa; kepala desa; sekretaris desa, kepala dusun, dan kepala urusan;  lembaga  perwakilan  (BPD);  peraturan  desa; keuangan desa; serta kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa (Suharto, 2012a).
Perubahan  atas  komposisi  (unsur)  dan  hirarki lembaga pemerintahan desa bisa menimbulkan potensi konflik  terkait  perubahan  orientasi  kerja  perangkat desa  dan  kemungkinan  penurunan  kinerja  aparat pemerintahan  desa.  Perubahan  pertanggung-jawaban, masa  kerja,  dan  kesejahteraan  kepala  desa  bisa membawa  permasalahan  terkait  perubahan  orientasi
kepala desa yang cenderung ke atas, penentangan atas perubahan  masa  kerja  dan  sistem bengkok yang menyebabkan  berkurangnya  penghasilan  kepala  desa. Selanjutnya, perubahan status sekretaris desa menjadi PNS  dan  perubahan  SOTK  sekretaris  desa,  kepala urusan  dan  kepala  dusun  menimbulkan  sejumlah permasalahan  seperti  penetapan  status  kepegawaian yang  belum  jelas,  potensi  ambivalensi  pelaksanaan tugas  antara  kepada  kepala  desa  dengan  camat  atau tata  kerja  sekretaris  desa  yang  lebih  berorientasi kepada pemerintah di atasnya, berkurangnya kreativitas  dalam  membangun  wilayah,  potensi konflik dan kecemburuan sosial antara sekretaris desa dengan  perangkat  desa  lain,  serta  berkurangnya eksistensi  posisi  sekretaris    desa  di  hadapan  kepala urusan dan kepala dusun. Namun terdapat pula potensi dampak  positifnya,  yakni  sistem  administrasi  desa semakin berkembang baik.
Dalam hal perubahan nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mekanisme rekrutmen anggota, dan perubahan tugas/fungsi bisa menyebabkan  permasalahan  terkait  berkurangnya kedaulatan  rakyat  dalam  memilih  anggota  BPD  dan menyalurkan  aspirasinya,  dominansi  elit-elit  lama  di pemerintahan  desa,  dan  berkurangnya  akuntabilitas kerja  anggota  BPD  terhadap  masyarakat,  serta eksistensi  BPD  menjadi  lemah.  Dalam  konteks tersebut,  akuntabilitas  perangkat  desa  (termasuk kepala desa) juga semakin berkurang. Kepala desa dan perangkat  desa  cenderung  berorientasi  kepada pemerintah kabupaten daripada stakeholders di desa. Sedangkan  perubahan  istilah  dan  mekanisme penyusunan  peraturan  desa  dapat  menimbulkan masalah dalam hal birokratisasi penyusunan peraturan desa, keterbatasan keleluasaan desa, dan kemungkinan rendahnya  penyerapan  aspirasi  masyarakat  dalam peraturan desa. Berkenaan perubahan bagi hasil/perimbangan  keuangan  dan  sumber  pendapatan desa, terdapat potensi masalah seperti konsistensi dan komitmen untuk memberikan  bagi hasil/perimbangan keuangan  lebih  layak  kepada  desa  tidak  terpenuhi, potensi penurunan pendapatan desa, dan kemungkinan berkurangnya  keleluasaan  desa  dalam  mengelola anggaran. Potensi masalah yang timbul dari perubahan komposisi  penghasilan  kepala  desa/perangkat  desa adalah  kemungkinan  penurunan  penghasilan  kepala desa  dan  perangkat  desa,  kesenjangan  penghasilan kepala  desa  dan  perangkat  desa,  kecenderungan berkurangnya  motivasi  kepala  desa.  Perubahan kedudukan keuangan kepala  desa dan  perangkat  desa pada garis besarnya telah menggeser arah desentralisasi politik menuju desentralisasi administrasi.
Dari  perspektif  teoritis,  untuk  membahas  dan menganalisis  struktur  dan  fungsi  kelembagaan pemerintahan  desa  agar  lebih  efektif  dalam mendorong  kemandirian  desa,  dapat  dicermati  dari pendekatan  pembangunan  lembaga.  Pemerintahan desa,  mengacu  konsepsi  Henry  Mintzberg  tentang lima  bagian  pokok  atau  fungsi  dari  organisasi  bisa
diidentikkan  sebagai operating  core . Operating  core menjalankan  pekerjaan  pokok  organisasi  – input , pengolahan, output ,  tugas  dukungan  langsung  yang terkait dengan memproduksi barang atau jasa. Fungsi- fungsi dalam organisasi yang disampaikan Mintzberg (1979)  sebaiknya  ada  pada  setiap  organisasi, meskipun  tidak  harus  selalu  ada  dalam  struktur organisasi  dan  hanya  dilaksanakan  oleh  personil secara fungsional.
Pilihan  struktur  sederhana  bagi  kelembagaan pemerintahan  desa  tersebut  dipandang  tepat  jika didasari  karakteristik  subyek,  obyek,  lingkungan, tugas  dan  fungsi,  serta  kemampuan  keuangan  desa. Karakter  aktor  (aparat  pemerintahan  desa)  dari  sisi kuantitas  maupun  kualitas  terbatas.  Demikian  pula sasaran  dari  pelayanan  dari  pemerintahan  desa (masyarakat)  juga  tidak  terlalu  kompleks.  Sedangkan tugas/fungsi pemerintahan desa tidak terlalu rumit/kompleks.  Sementara  kemampuan  keuangan desa  terbatas.  Hal-hal  tersebut  menjadi  pertimbangan pemilihan  struktur  sederhana.  Karena  struktur sederhana juga memiliki kelemahan-kelemahan maka perlu  dikombinasikan  dengan  struktur  fungsional. Sehingga  meskipun  struktur  kelembagaan  berbentuk sederhana, tapi bersifat fungsional.
Kurang  berfungsinya  kelembagaan  desa, berpengaruh  terhadap  upaya  pembangunan  lembaga. Untuk  itu,  pembangunan  lembaga  diperlukan  untuk memberdayakan  pemerintahan  desa.  Pembangunan lembaga  dapat  dirumuskan  sebagai  perencanaan, penataan,  dan  bimbingan  dari  organisasi-organisasi baru atau yang disusun kembali yang (a) mewujudkan perubahan-perubahan  dalam nilai-nilai,  fungsi-fungsi, teknologi-teknologi fisik, dan/atau sosial, (b) menetapkan, mengembangkan, dan melindungi hubungan-hubungan  normatif  dan  pola-pola  tindakan yang  baru,  dan  (c)  memperoleh  dukungan  dan kelengkapan  dalam  lingkungan  tersebut  (Eaton, 1986:24). Ada dua kelompok variabel atau faktor yang penting  untuk  membimbing  kegiatan  pembangunan lembaga.  Yaitu  variabel-variabel  lembaga  yang  pada dasarnya  menyangkut  organisasi  itu  sendiri,  dan variabel-variabel  kaitan  yang  berhubungan  terutama dengan hubungan-hubungan ekstern.
Dalam konteks model  pembangunan lembaga, aspek  politik  dianggap  strategis  karena  akan menghasilkan produk yang berupa regulasi (peraturan perundang-undangan).  Persoalan  regulasi  ini  penting bagi  desa,  karena  pemerintahan  desa  menjadi  bagian dari struktur (organisasi) formal kenegaraan. Intervensi  atas  peraturan  perundang-undangan  akan memberikan  pengaruh  signifikan  bagi  desa.  Sebagai contoh,  regulasi atas penguatan kedudukan desa dapat berdampak  pada  kewenangan,  keuangan, dan sumber daya yang  lain,  kualitas  program,  termasuk kemandirian  desa.  Aspek  politik  dapat  dikatakan sebagai  respon  kebijakan  atau  alat  “intervensi”  dari pemerintahan supra desa.
Kemandirian  desa  tidak  hanya  persoalan pemberian  pengakuan  dan  kesempatan  kepada  desa
untuk mengatur urusan rumah tangga dan kepentingan masyarakat setempat,  namun juga dukungan- dukungan  yang  lain.  UU  Nomor  32/2004  telah memberi  pengakuan  terhadap  kewenangan/hak  asal- usul  desa.  Hak  asal  usul  masyarakat  desa  sebagai kesatuan masyarakat hukum mencakup; hak membentuk peraturan atau tata nilai; hak membentuk lembaga-lembaga yang berfungsi menyusun peraturan maupun yang melaksanakan peraturan; hak merumuskan  kepentingan-kepentingan  masyarakat sendiri, yaitu kepentingan dalam aspek keagamaan/kepercayaan  dan  adat  istiadat  dan kepentingan  kemasyarakatan  (kepemerintahan);  hak atas  sumber-sumber  daya  di  dalam  teritorialnya, terutama  air  dan  tanah;  serta  hak  menentukan pemimpin sendiri.  Dalam konteks ini, hal-hal tersebut dirumuskan  dalam  dua  pengelompokan,  yakni desentralisasi  yang  bersifat  dan  memiliki  tujuan administratif/ekonomi (kemandirian administratif/ekonomi;  dilihat  dari  struktur  dan komposisi  APBDesa,  keleluasaan  desa  dalam mengelola pendapatan desa, aset dan usaha desa, serta kemandirian ekonomi masyarakat dalam pembangunan  atau  keswadayaan);  dan  politik (kemandirian politik; dilihat dari proses rekrutmen/pembinaan  aparatur,  pertanggung-jawaban aparatur,  perwujudan  hak-hak  politik/partisipasi masyarakat, kemandirian dalam pembuatan kebijakan, kebebasan dalam mengekspresikan hak asal-usul desa dan adat istiadat) (Suharto, 2012a).
Dari  aspek  struktur  dan  komposisi  Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) desa, kontribusi PAD desa terhadap seluruh pendapatan desa di desa lokasi penelitian  tampak  masih  sangat  minim  dan  terbatas. Rendahnya PAD desa terutama disebabkan terbatasnya  kepemilikan  tanah  kas  desa  ( bengkok ). Pemerintah desa dan masyarakat desa pada realitasnya tidak  mempunyai  banyak  kesempatan  membiayai pembangunan dari APBDesa karena kondisi keuangan yang  serba  kekurangan.  Tingginya  jumlah  maupun persentase bantuan/subsidi pendanaan dari pemerintah supra  desa  terhadap  anggaran  desa  selama  ini memperlihatkan telah terjadi ketimpangan anggaran di desa  sehingga  menjadikan  desa  dalam  posisi tergantung (dependen).  Menyangkut pengelolaan aset dan usaha desa, pemerintah desa belum bisa maksimal mandiri mengelola dan mendapat hasilnya. Kepemilikan  aset  dan  usaha  desa  masih  sangat terbatas.  Pengelolaan  aset  selain  tanah  kas  ( bengkok ) dan  usaha  desa  belum  dapat  menjadi  sumber pemasukan andalan bagi desa, pemerintah desa belum bisa  maksimal  mandiri  mengelola  dan  mendapat hasilnya.  Sementara  itu,  kemandirian  ekonomi masyarakat dalam  pembangunan desa rata-rata sudah berkembang  baik.  Terbukti  antara  lain  dari  tingkat swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayahnya cenderung  terus  meningkat.  Kemandirian  masyarakat tersebut  dipengaruhi  oleh  potensi  masyarakat. Sedangkan potensi masyarakat banyak ditentukan oleh sosial ekonomi masyarakat.
Gambaran  mengenai  kemandirian  politik  desa terutama terlihat melalui karakteristik pemerintah desa dan  BPD.  Persoalan  rekrutmen  (pengisian)  aparat pemerintah  desa  dan  BPD  pada  era  sekarang  lebih menekankan  pada  desentralisasi  administratif.  Hal tersebut ditandai oleh model rekrutmen sebagian besar lembaga-lembaga  tersebut  yang  tidak  lagi  melalui pemilihan  langsung  oleh  masyarakat,  tapi  melalui sistem  pengangkatan  atau  melalui  dewan  pemilih. Dari  segi  efektivitas  pemerintahan,  realitas  tersebut akan  bermanfaat  karena  meminimalisir  ”kegaduhan” politik  dari  banyak  orang/pihak  dan  mengalihkannya ke  sedikit  orang/pihak.  Namun  hal  itu  berdampak negatif terhadap berkurangnya kemandirian (kedaulatan)  politik  desa/masyarakat.  Sebab  setiap masyarakat tidak bisa menyampaikan pilihan politiknya  dengan  langsung.  Di  bagian  lain,  terdapat campur  tangan  pemerintah  supra  desa  dalam pembinaan  aparatur  pemerintah  desa.  Pembinaan kepada aparat pemerintah desa bukan hanya dilakukan pemerintah  kecamatan,  tapi  juga  dilakukan  langsung oleh pemerintah kabupaten. Pembinaan yang dilakukan  pemerintah  supra  desa  kepada  aparat pemerintah desa selama ini berhubungan dengan tugas yang  diamanatkan  dalam  peraturan  perundang- undangan.  Pembinaan  tersebut  dimaksudkan  untuk memperlancar  tugas-tugas  pemerintahan  di  desa. Artinya, pemerintah berusaha menjalankan desentralisasi  administratif  melalui  peningkatan efektivitas pemerintahan desa.
Orientasi pertanggung-jawaban aparatur pemerintah desa yang lebih condong bergeser ke atas (supra desa) berdampak pada pergeseran penyelenggaraan pemerintah desa ke arah desentralisasi  administratif.  Pergeseran  pertanggung- jawaban  kepala  desa  dari  BPD  ke  bupati,  pergeseran pertanggung-jawaban administrasi kepegawaian sekretaris  desa  dari  kepala  desa  ke  bupati,  dan pergeseran  pertanggung-jawaban  tugas  kepala  urusan dari  sekretaris  desa  ke  kepala  desa,  merupakan  bukti bahwa  perspektif  desentralisasi  administrasi  semakin menguat,  yang  berdampak  terhadap  berkurangnya kemandirian politik desa (kalangan bawah). Orientasi pertanggung-jawaban yang lebih besar ke pemerintah kabupaten bisa dimaknai sebagai bentuk pengurangan kedaulatan desa.
Terkait kebebasan dalam pembuatan kebijakan, mekanisme  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang diharapkan menjadi pintu masuk bagi penyampaian aspirasi (aspek demokratisasi) masyarakat, saat ini justru menyebabkan  keputus-asaan  masyarakat  karena perencanaan  pembangunan    melalui  Musrenbangdes seringkali  tidak  jelas  implementasinya.  Hal  tersebut bisa terjadi disebabkan, pada kenyataannya desa tidak memiliki cukup dana untuk membiayai pembangunan. Permasalahan  lain,  terdapat  ketidak-sesuaian  antara hasil  Musrenbangdes  yang  bersifat  spasial  dengan hasil  yang  bersifat  sektoral  di  tingkat  daerah,  dan ketiadaan  akses  ke  elit  pengambil  kebijakan  untuk
mempengaruhi keputusan kebijakan alokasi pendanaan.
Dalam  hal  kebebasan  mengekspresikan  hak asal-usul  desa  dan  adat  istiadat,  regulasi/peraturan perundang-undangan  telah  memberikan  kesempatan untuk melaksanakannya. Baik dalam batasan konseptual  desa  maupun  ketentuan  normatifnya, peraturan  perundang-undangan  pada  era  UU  Nomor 32/2004  dan  UU  Nomor  22/1999  mengakui  dan menghormati  adat  istiadat  dan  lembaga  adat,  serta mengamanatkan untuk menetapkan berbagai kebijaksanaan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat  dan lembaga adat  di wilayah  desa.  Dalam  konteks  regulasi  tersebut, kemandirian politik desa, khususnya untuk mengekspresikan hak asal-usul dan adat istiadat desa, sudah  terjamin.  Persoalannya,  struktur  dan  kondisi yang  ada  tidak  memungkinkan  optimalisasi  atas pelaksanaan hak asal-usul dan adat istiadat desa. Gaya dan  tuntutan  hidup  masyarakat  pada  kenyataannya telah  berkontribusi menggusur  eksistensi adat istiadat yang dahulu ada. Perspektif masyarakat dalam melihat adat  istiadat  sudah  bergeser  dari  hal  yang  bersifat filosofis ke hal pragmatis.
Perubahan  struktur  dan  fungsi  kelembagaan pemerintahan desa pada kenyataannya bukan menjadi faktor tunggal yang mempengaruhi kemandirian desa. Beberapa perubahan struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan  desa  memang  memberikan  dampak terhadap kemandirian desa, namun sebagian diantaranya  tidak  berdampak  signifikan.  Persoalan kemandirian  desa  seringkali  justru  diakibatkan  oleh faktor-faktor di luar  struktur dan fungsi kelembagaan.
Dalam  hal  mencermati  persoalan  kemandirian desa, akan relevan bila melihat pendapat Smith (1985) bahwa  pelaksanaan  desentralisasi  bukan  semata-mata suatu  proses  teknik,  administrasi,  demi  efisiensi  dan efektivitas,  melainkan  merupakan  proses  interaksi yang  dinamik  dari  berbagai  faktor,  yang  sering  sulit untuk  diperhitungkan  terlebih  dahulu  yang  sering disebut  sebagai process  of  political  interaction . Pendapat  Smith  tersebut  tidak  berbeda  jauh  dengan pernyataan  Cheema  dan  Rondinelli  (1983:92)  yang menyebutkan bahwa desentralisasi adalah konsekuensi dari  keputusan  politik  dan  administratif.  Sehingga, selain  melibatkan  aksi-reaksi  antara  sisi  “agensi  dan struktur”,  terdapat  satu  variabel  yang  menentukan yaitu  variabel  supra  desa  (pemerintah  tingkat  atas) yang  berperan  besar  dalam  mendesain  desentralisasi desa.
Hasil  penelitian  ini  menekankan  bahwa pelaksanaan  desentralisasi  perlu  memperhatikan karakter,  kapasitas,  potensi,  dan  kebutuhan  setempat. Sehingga desentralisasi atau penyerahan kewenangan/urusan  tidak  diberlakukan  sama  untuk setiap desa. Demikian pula tidak semua desa memiliki bentuk  yang  sama.  Berdasarkan  hasil  dari  penelitian, maka  bentuk-bentuk  desa  yang  dirumuskan  harus memenuhi  prinsip-prinsip  sebagai  berikut  (Suharto dkk., 2012b).
1. Memungkinkan pengakomodasian terhadap keragaman desa. Sehingga konsep yang disusun harus  mempunyai  pendekatan optional  village , bukan default  village (desa  baku).  Di  sisi  lain, keragaman  desa  tidak  mengesampingkan  fungsi dan peran negara (pemerintah)  dalam menjamin negara  kesatuan,  pembangunan  bangsa,  dan kesejahteraan masyarakat.
2. Menghindari  terjadinya  marginalisasi  terhadap desa (terutama masyarakatnya). Sehingga bentuk desa yang disusun tidak menyebabkan kepentingan  atau  kebutuhan  masyarakat  desa terabaikan. Sebaliknya, pemerintahan dan pembangunan desa dapat lebih terjamin.
3. Di desa menjamin adanya dua prinsip, local self- government dan self-governing  community . Sementara yang berstatus local state government berubah menjadi kelurahan.
4. Hubungan  interdependensial  berlangsung  dalam relasi  kekuasaan,  kewenangan,  keuangan  serta sosio-psikologis  yang  proporsional  antara  desa dan supra-desa merupakan hal penting.
5. Menjamin  implementasi  desentralisasi  politik dan desentralisasi administratif/ekonomi, sehingga  dapat  mewujudkan  kemandirian  desa (perspektif politik dan administratif/ekonomi).
Berdasar  hal  tersebut,  dapat  disampaikan pilihan bentuk-bentuk desa sebagai berikut:
1. Desa otonom. Merupakan desa yang menjalankan perspektif  desentralisasi politik dan desentralisasi  administratif.  Desa-desa  yang memiliki  potensi,  kapasitas,  karakter,  dan kebutuhannya  memadai  dikembangkan  menjadi desa otonom dengan menyelenggarakan urusan/kewenangan berdasarkan prinsip subsidiaritas serta kriteria eksternalitas, akuntabilitas,  dan  efisiensi.  Desa  otonom mendapatkan  akses  terhadap  sumber  daya (SDM,  keuangan,  dan  saran/prasarana)  yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan.  Hubungan  pemerintahan  dengan supra desa bersifat interdependensial.
2. Desa administrasi (kelurahan). Desa administrasi dikembangkan  dari  desa  yang  kurang  memiliki potensi,  kapasitas,  karakter,  atau  kebutuhan memadai.  Desa  administrasi  merupakan  desa yang  menjalankan  perspektif    desentralisasi administratif,  dan  tidak  menjalankan  perspektif desentralisasi  politik.  Desa administrasi menjadi bagian (sub-ordinasi) dari struktur pemerintahan supra desa.
3. Desa  semi  otonom.  Desa  semi  otonom merupakan pilihan bagi desa yang dari perspektif desentralisasi  politik  masih  kuat  (misal  adanya adat  istiadat  atau  hak  asal-usul  yang  masih bertahan),  tetapi  dari  perspektif  desentralisasi administratif/ekonomi  (misal  kapasitas  dan potensi ekonomi desa) tidak memadai. Sehingga dalam  desa  semi  otonom  terdapat  dua  struktur desa, yakni desa administrasi yang
menyelenggarakan desentralisasi administratif/ekonomi,  dan  desa  adat  yang menyelenggarakan  desentralisasi  politik.  Desa adat  dan  desa  administrasi  memiliki  hubungan sejajar  dan  bersifat  interdependensial.  Desa administrasi dalam desa semi otonom merupakan bagian/sub  ordinasi  dari  pemerintahan  supra desa.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  penelitian,  maka dapat  dirumuskan  beberapa  simpulan. Pertama , esentralisasi  politik  pada  saat  berlaku  UU  Nomor 5/1979  dalam  tataran  regulatif  maupun  empiris berlangsung  dengan  sangat  minimal.  Ketika  berlaku UU Nomor 22/1999 desentralisasi politik berlangsung dinamis.  Sedangkan pada  era  berlakunya  UU  Nomor 32/2004, desentralisasi politik dan administratif secara regulatif/empirik  dicoba  diseimbangkan  dengan mengurangi penekanan pada desentralisasi politik.
Kedua , perubahan struktur dan fungsi kelembagaan  pemerintahan  desa  pada  prinsipnya mengikuti konstruksi atau titik tekan arah desentralisasi  (perspektif  administratif  dan  perspektif politik).
Ketiga ,
kemandirian desa
dapat dikelompokkan menurut kemandirian
administratif/ekonomi  (dilihat  dari  struktur  dan komposisi  APBDesa,  keleluasaan  desa  dalam mengelola pendapatan desa, aset dan usaha desa, serta kemandirian ekonomi masyarakat dalam pembangunan  atau  keswadayaan);  dan  kemandirian politik  (dilihat  dari  proses  rekrutmen/pembinaan aparatur,  pertanggung-jawaban  aparatur,  perwujudan hak-hak  politik/partisipasi  masyarakat,  kemandirian dalam  pembuatan  kebijakan,  kebebasan  dalam mengekspresikan hak asal-usul desa dan adat istiadat).
Keempat , pergeseran penekanan pada desentralisasi administratif secara signifikan mengurangi    kemandirian  politik,  tetapi  tidak  secara signifikan meningkatkan kemandirian administratif.
Kelima ,  pelaksanaan  desentralisasi  desa  perlu memperhatikan  karakter,  kapasitas,  potensi,  dan kebutuhan  setempat.  Terdapat  variasi  bentuk-bentuk desa dengan prinsip: memungkinkan pengakomodasian terhadap keragaman desa; menghindari  terjadinya  marginalisasi  terhadap  desa (terutama  masyarakatnya);  menjamin  adanya  prinsip local  self-government dan self-governing  community ; menjamin hubungan interdependensial yang berlangsung  dalam  relasi  kekuasaan,  kewenangan, keuangan  serta  sosio-psikologis  yang  proporsional antara desa dan supra-desa; dan menjamin implementasi  desentralisasi  politik  dan  desentralisasi administratif/ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Madekhan.  2007. Orang  Desa,  Anak  Tiri Perubahan . Malang: Averroes Press Antlov, Hans dan Sven Cedderoth. 2001.
Kepemimpinan Jawa: Perintah Halus, Pemerintahan Otoriter . Jakarta: Yayasan Obor Cheema, G. Shabbir dan Dennis A. Rondinelli. 1983. Decentralization  and  Development:  Policy Implementation  in  Developing  Countries .
Beverly Hills : Sage Publication
Ditjen  PMD;  Direktorat  Pemerintahan  Desa  dan Kelurahan Depdagri. 2007. “Naskah Akademik RUU tentang Desa”. Jakarta
Eaton, Joseph W. (ed.). 1986. Pembangunan Lembaga dan  Pembangunan  Nasional;  dari  Konsep  ke Aplikasi . Jakarta: UI-Press
Eko,  Sutoro.  (ed.).  2005. Manifesto  Pembaharuan Desa,  Persembahan  40  tahun  STPMD “APMD”. Yogyakarta: APMD Press
_______.  2005.  “Masa  Lalu,  Masa  Kini  dan  Masa Depan  Otonomi  Desa”,  dalam  Wignosubroto,
Soetandyo  dkk., 2005, Pasang  Surut Otonomi Daerah, Sketsa Perjalanan 100 Tahun . Jakarta: Institue for Local Government. Leonard,  David  K.  1983.  “Interorganizational
Linkages
for Decentralized Rural Development:  Overcoming  Administrative Weakness,”  dalam  G.  Shabbir  Cheema,  dan Dennis  A.  Rondinelli  (eds.). Decentralization and  Development,  Policy  Implementation  in Developing Countries . California: Sage Publication, Inc. Manan,  Bagir.  2004. Menyongsong  Fajar  Otonomi Daerah .  Yogyakarta:  Pusat  Studi  Hukum Fakultas Hukum UII. Marbun,  BN.  1988. Proses  Pembangunan  Desa,
Menyongsong  tahun  2000 .  Cetakan  Keempat
(edisi revisi). Jakarta: Penerbit Erlangga.
Mas’oed,  Mohtar.  2003. Politik,  Birokrasi  dan Pembangunan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Mintzberg, Henry. 1979. “The Five Basic Part of the Organization”,  dalam  Jay  M.  Shafritz,  Ott  J. Steven, Classics  of  Organization  Theory . Fourth  Edition.  USA:  Wadsworth  Publishing Company. Norton, Alan. 1997. International Handbook of Local and  Regional  Government,  A  Comparative Analysis  of  Advanced  Democracies .  UK: Edward Elgar Publishing Limited. Santoso,  Purwo.  2003.  “Menuju  Tata  Pemerintahan dan  Pembangunan  Desa  dalam  Sistem Pemerintahan Daerah: Tantangan bagi DPRD,” dalam  Abdul  Gaffar  Karim  (ed.).  2003. Kompleksitas  Persoalan  Otonomi  Daerah  di Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Smith,  Brian  C.  1985. Decentralization:  The Territorial  Dimension  of  the  State .  London: George Allen and Unwin.
Suharto, Didik G. 2012a. Dampak Perubahan Struktur dan  Fungsi Kelembagaan  Pemerintahan Desa terhadap  Kemandirian  Desa .  Disertasi.  Tidak dipublikasikan.
_______;  Pawito;  dan  Muktiyo  Widodo.  2012b. Pengembangan Otonomi Desa dengan Pendekatan Desentralisasi . Laporan Penelitian Hibah Fundamental. Tidak dipublikasikan.
Tjondronegoro,  Soediono  MP.  1999. Keping-keping Sosiologi  dari  Pedesaan .  Jakarta:  Ditjen  Dikti
Depdikbud. USAID DRSP. 2006. “ Desentralisasi 2006: Membedah Reformasi Desentralisasi di Indonesia ”. Ringkasan Laporan. Agustus 2006. Zuhro,  R.  Siti  dkk.  2009. Demokrasi  Lokal : Perubahan  dan  Kesinambungan  Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali . Yogyakarta: Ombak.