## LAHAN NGANGGUR TIDAK LAGI TIDUR DENGAN AKAD MUDHARABAH
Nashar nashargalis@gmail.com Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  respon  masyarakat  petani  pada  tanaman  tebu lahan kering, model pembiayaan syari’ahnya, kesesuaian model pembiayaan syariah dengan akad bagi hasil  yang  dilakukan  oleh  pihak  penyandang  dana,  serta  dampak  model  pembiayaan  syari’ah  pada pertanian  tebu  lahan  kering  masyarakat  petani  di  Kecamatan  Pegantenan  Kabupaten  Pamekasan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis analisis diskriptif interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembiayaan syariah dengan memakai akad bagi hasil, atas akad kerjasama  antara  pihak  Pemerintah  dan  pihak  PTPN  dengan  masyarakat  petani  tebu  lahan  kering, ternyata memberikan dampak yang positif atau berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteran para petani tebu lahan kering di Kabupaten Pamekasan khususnya di Kecamatan Pegantenan. Jadi dengan adanya  program  pembudidayaan  tebu  lahan  kering  bisa  memberikan  perubahan  ekonomi  yang signifikan dalam kehidupan petani di wilayah Kecamatan Pegantenan
Kata Kunci : keputusan investasi , pendannaan, pembiayaan syari’ah.

## 1. Pendahuluan
Menjamurnya Bank dan Koperasi yang memakai prinsip syariah di Madura saat ini,  bisa  dikatakan  sudah  puluhan  lembaga  keuangan  yang  berbasis  syariah,  tentunya hal  ini  akan  memberikan  dampak  yang  baik  bagi  masyarakat  yang  membutuhkan pembiayaan  sebagai  modal  kerja  dalam  menjalankan  usahanya.  Lembaga  keuangan syariah dalam memberikan modal usaha bukan saja bergerak pada bidang industri dan perdagangan,  tapi  juga  memberikan  modal  di  bidang  peternakan,  bahkan  sekarang sudah  merambah  pada  bidang  pertanian,yang  menarik  untuk  dikaji  dalam  fenomena yang  terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat,  yaitu  memberikan  modal  usaha  di  bidang pertanian ini bukan lembaga keuangan melainkan sebuah Perusahaan Pemerintah yaitu PTPN  ( Perusahaan  Tanaman  Perkebunan  Nasional ).  Dimana  PTPN  dalam  rangka memenuhi  bahan  pemanis  ( gula  Nasional )  maka  sangat  diperlukan  adanya  kerja  sama dengan  pihak  petani  terutama  bagi  masyarakat  yang  memiliki  lahan  tegalan  yang kurang  produktif  bahkan  bisa  dikatakan  lahan  nganggur.  Dengan  semangat  gerakan penggunaan modal pembiayaan yang berbasis  syariah, tentunya direspon dengan baik oleh  pihak  petani  yaitu  dengan  memnggunakan  akad  pembiayaan  syariah,termasuk modal usahatani masyarakat yang bergerak dalam budidaya tanaman tebu lahan kering, dengan  perkembanganBank  dan  koperasi  syari’ah  serta  BMT  akan  membawa  angin segar  kepada  masyarakat  Indonesia  yang  mayoritas  beragama  Islamkhususnya masyarakat  Madura  yang  dikenal  sebagai  masyarakat  yang  taat  menjalankan  syariat agamanya,  agar  terhindar  dari  unsur  riba.  Masyarakat  akan  merasa  lebih  tenang  dan tentram  jika  usaha  yang  dilakukannya  sudah  sesuai  dengan  aturan  yang  disyari’atkan oleh  agama  Islam.  Masyarakat  juga  akan  lebih  merasakan  keadilan  dalam  ekonomi karena sistem syari’ah mempuyai prinsip keadilan.
Disamping  lembaga  koperasi  yang  sudah  mulai  dikenal  saat  ini,  juga berkembang  lembaga  keuangan  mikro  berupa  BMT  ( Baitul  Maal  wat  Tamwil )  yang merupakan  bagian  dari  koperasi  dan  juga  sebagai  lembaga  pendukung  kegiatan ekonomi  masyarakat  kecil  atau  ekonomi  lemah  dengan  berlandaskan  sistem  ekonomi
syari’ah  Islam.  Badan  hukum  dari  BMT  dapat  berupa  koperasi  untuk  BMT  yang  telah mempuyai  kekayaan  Rp  40  juta  dan  telah  siap  secara  administrasi  untuk  menjadi koperasi  yang  sehat  dilihat  dari  segi  pengelolaan  koperasi  dan  baik  (“ thayyiban ”) dianalisa  dari  segi  ibadah,  amalan  shalihah  para  pengurus  yang  telah  mengelola  BMT secara syari’ah Islam sebelum berbadan hukum koperasi, BMT dapat berbentuk sebagai KSM ( kelompok swadaya masyarakat ) yang dapat berfungsi sebagai pra koperasi. Tidak  bisa  di  elakan  lagi  bagi  pemilik/penyandang  dana  seperti  dalam  sebuah pengelolaan  usahatani  yang  bergerak  dibidang  perkebunan  dan  pertanian  yaitu budidaya  tanaman  tebu  lahan  kering  yang  ada  di  kabupaten  Pamekasan.  PTPN ( Perusahaan  Tanaman  Perkebunan  Nasional )  juga  berkeinginan  untuk  melaksanakan pembiayaan  dengan  yang  syariah  yaitu  dengan  cara  yang  lebih  menguntungkan, tentunya produk yang ditawarkan lebih beragam dibanding dengan akad konvensional salah satunya dengan modal pembiayaan memakai akad mudharabah ( bagi hasil ). Dalam  akad  mudharabah  menggunakan  sistem  bagi  hasilnya  itu  ditentukan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Dengan adanya mekanisme seperti itu, apabila  terjadi  suatu  kerugian  yang  tidak  disebabkan  oleh  kelalaian  pengelola ( mudharib ) maka kerugian akan ditanggung oleh pihak  Penyandang Dana yaitu PTPN. Namun  sebaliknya,  apabila  kerugian  disebabkan  oleh  kelalaian  pihak  pengelola  maka kerugian ditanggung pengelola. Hal tersebut harus dicantumkan di dalam akad, dengan adanya perjanjian seperti itu maka kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.
Penyaluran dana dengan akad mudharabah ini berupa pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada petani  untuk  membiayai  kebutuhan  modal  kerja,  berdasarkan  prinsip  syari’ah.  Dalam hal  iniPTPN  yang  bertujuan  untuk  mensejahterakan  para  petani  dengan  jalan memberikan  bantuan  modal  kerja  pada  semua  masyarakat  yang  memiliki  lahan  atau mau  menyewa  lahan  untuk  budidaya  tanaman  tebu  lahan  kering.pada  saat  ini  di dukung  oleh  Pemerintah  Daerah  dengan  satu  kebijakan  tanaman  tebu  sebagai  opsi tanaman  tembakau,  mengingat  hal  ini  merupakan  yang  berbeda  dengan  lembaga keuangan  dan  mau  melaksanakan  usaha  investasi  pembiayaan  dengan  memakai  akad Mudharabah.  Sehingga  yang  demikian  akan  sangat  menarik  untuk  dilakukan pengkajian mengenai modal kerja yang diberikan oleh pihak PTPNyang bukan lembaga keuangan kepadamasyarakat petani tebu lahan kering di Kabupaten Pamekasan.
2. Landasan Teori
2.1. Usaha Tani
Tanaman tebu (Saccharum officinarum L) lahan kering merupakan sejenis tanaman rumput-rumputan  ( Graminae )  yang  merupakan  tanaman  asli  tropika  basah,  namun masih  dapat  tumbuh  baik  dan  berkembang  di  daerah  subtropika,  pada  berbagai  jenis tanah  dari  daratan  rendah  hingga  ketinggian  1.400  m  diatas  permukaan  laut  (dpl). Tanaman  tebu  lahan  kering  merupakan  tanaman  opsi  sebagai  tanaman  alternatif  di lahan  kering  (serapan  air  rendah).Pemerintah  Pamekasan  mengajak  para  petani  di Daerah kecamatan untuk segera beralih ke budidaya tanaman tebu.Alasannya, tanaman tersebut prospeknya lebih cerah dibandingkan tanaman tembakau yang harganya sudah tidak stabil dan terus menurun.
Tanaman  tebu  lahan  kering  ini  menurut  hasil  survey  yang  dilakukan  dinas kehutanan  dan  perkebunan  bekerjasama  dengan  PTPN  memiliki  kecocokan  dengan karakter  pertanahan  di  wilayah  Madura  sehingga  petani  diharapkan  lebih menguntungkan  dengan  membudidayakan  tanaman  tebu  lahan  kering  dan  bisa merubah perekonomian masyarakat menjadi lebih baik bagi masyarakat yang memiliki tanah yang tidak lagi produktif untuk tanaman tembakau. Dengan adanya tanaman opsi sebagai  tanaman  alternatif  di  wilayah  yang  tidak  lagi  produktif  untuk  tanaman
tembakau  didukung  oleh political  will pemerintah  melalui  dinas  kehutanan  dan perkebunan,  maka  petani  banyak  yang  merespon  positif  terhadap  tanaman  opsi  ini sebagai usahatani.

## 2.2. Kelayakan Investasi Tanaman Tebu Lahan Kering di Madura
Menurut  Kasmir,  studi  kelayakan  bisnis  adalah  suatu  kegiatan  penelitian  yang dilakukan  secara  mendalam  tentang  rencana  bisnis,  dalam  rangka  menentukan  layak atau  tidaknya  rencana  bisnis  tersebut  untuk  dijalankan.  Layak  dalam  arti  akan memberikan keuntungan tidak hanya terhadap perusahaan yang menjalankannya, akan tetapi bagi investor, kreditor, pemerintah dan masyarakat secara luas.
Pulau  Madura  memang  identik  dengan  Pulau  Garam,  yang  jelas  terasa  asin. Namun saat ini, Pulau Madura juga berpotensi menjadi Pulau Tebu, yang sudah tentu berasa  manis.  Hal  itu,  tak  lepas  dari  hasil  kajian  Pusat  Penelitian  Perkebunan  Gula Indonesia (P3GI), di mana kurang lebih ada lahan seluas 65.000 hektar yang tersebar di Kabupaten  Bangkalan  dan  Sampang  punya  potensi  untuk  budidaya  pengembangan tanaman  tebu.  Bahkan  dari  hasil  uji  coba  penanaman  yang  telah  dilakukan  PG  Candi Baru  Sidoarjo,  di  Kecamatan  Omben,  Ketapang  dan  Jrengik  Kabupaten  Sampang  per hektarnya  mampu  menghasilkan  70  –  90  ton  tebu  siap  giling.  Namun,  tidak  seluruh lahan yang berpotensi akan dimanfaatkan seluruhnya. Kalau 20 ribu ha saja sudah bisa untuk  satu  perusahaan  Gula  (PG).Dengan  rendemen  8,  bisa  menambah  produksi  gula sebesar 700 ribu ton.

## 2.3. Pembiayaan
Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak  lain  selain  Bank,  berdasarkan  prinsip  syariah.  Penyaluran  dana  dalam  bentuk pembiayaan  didasarkan  pada  kepercayaan  yang  diberikan  oleh  pemilik  dana  kepada pengguna  dana.  Pemilik  dana  percaya  kepada  penerima  dana,  bahwa  dana  dalam bentuk  pembiayaan  yang  diberikan  pasti  akan  terbayar.  Penerima  pembiayaan mendapat  kepercayaan  dari  pemberi  pembiayaan,  sehingga  penerima  pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.
Didalam perbankan syariah istilah pembiayaan berbeda dengan kredit yang ada di  bank  konvensional,  dalam  perbankan  syariah, return atas  pembiayaan  tidak  dalam bentuk  bunga  akan  tetapi  bisa  berbentuk  bagi  hasil,  margin  atau  ujroh  sesuai  dengan akad-akad  yang  disediakan  di  Bank  syariah.  Bank  syariah  menyalurkan  dananya kepada  nasabah  dalam  bentuk  pembiayaan.Sifat  pembiayaan  bukan  utang  piutang, tetapi  merupakan  investasi  yang  diberikan  bank  kepada  nasabah  dalam  melakukan usaha.Pembiayaan  yang  diberikan  oleh  bank  syariah  berfungsi  membantu  masyarakat dalam  memenuhi  kebutuhan  dalam  meningkatkan  usahanya.  Masyarakat  merupakan individu,  pengusaha,  lembaga,  badan  usaha,  dan  lain-lain  yang  membutuhkan dana.Adapun fungsi pembiayaan antara lain:
2.4. Mudharabah
a. Pengertian Mudharabah
Mudharabah adalah  penanaman  dana  dari  pemilik  dana (shohibul  maal) kepada pengelola  dana (mudharib) untuk  melakukan  kegiatan  usaha  tertentu,  dengan pembagian  menggunakan  metode  bagi  hasil (profit  sharing) atau  metode  bagi pendapatan (revenue  sharing) antara  kedua  belah  pihak  berdasarkan  nisbah  yang  telah disepakati  sebelumnya. Mudharabah merupakan  wahana  utamabagi  lembaga  keungan Islam  untuk  memobilisasi  dana  masyarakat  dan  untuk  menyadikan  berbagai  fasilitas, antara lain fasilias pembiayaan, bagi para pengusaha.Definisi lain menyatakan investasi
mudharabah yaitu  pembiayaan  yang  disalurkan  oleh  Bank  syariah  kepada  pihak  lain untuk  usaha  yang  produktif.  Adapun  menurut  Syafi’I  Antonio mudharabah adalah sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan  seluruh  (100%)  modal,  sedangkan  pihak  lain  sebagai  pengelola.Menurut Dwi  Suwiknyo mudharabah adalah  akad  kerja  sama  usaha  antara  dua  pihak;  pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana)  bertindak  selaku  pengalola.  Keuntungan  usaha  ini  dibagi  antara  mereka  sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.
b. Landasan Hukum Mudharabah
Menerapkan  sistem  bagi  hasil  dan  perdagangan,  sebagai  landasan  hukumnya dari akad syariah mudharabah diantaranya adalah sebagai berikut
1) Al-qur’an
Surat an-Nisa’ , al-Jumu’ah ,  dan al-Baqarah mempunyai  makna  yaitu  sama- sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan suatu upaya perjalanan usaha.
Q.S. an-Nisa’ (4) : 29 :
َﺮَﺗ ﻦَﻋ ًة َﺮ َٰﺠِﺗ  َنﻮُﻜَﺗ نَأ ٓ ﱠﻻِإ ِﻞ ِﻄَٰﺒۡﻟﭑِﺑ ﻢُﻜَﻨ ۡﯿَﺑ ﻢُﻜَﻟ َٰﻮ ۡﻣَأ ْا ٓﻮُﻠُﻛ ۡﺄَﺗ  َﻻ ْاﻮُﻨَﻣاَء َﻦﯾِﺬﱠﻟٱ ﺎَﮭﱡﯾَﺄَٰٓﯾ ٖ ضا ﺎ ٗﻤﯿ ِﺣ َر  ۡﻢُﻜِﺑ  َنﺎَﻛ َ ﱠ ٱ  ﱠنِإ  ۚۡﻢُﻜَﺴُﻔﻧَأ ْا ٓﻮُﻠُﺘ ۡﻘَﺗ  َﻻ َو  ۚۡﻢُﻜﻨ ِّﻣ ٢٩ Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.
Selain surat an-Nisa’ , yang dijadikan landasan juga adalah surat al-Jumu’ah : (62) : 10, al-Muzammil (73) : 20, serta al-Baqarah mempunyai makna yang sama yaitu mendorong kaum muslimin untuk melakukan suatu upaya kegiatan usaha.

## 2) Al-Hadits
َلﺎَﻗ ُﮫﱠﻧَأ ﺎَﻤُﮭْﻨَﻋ ُﷲ  َﻲ ِﺿ َر  ِسﺎﱠﺒَﻋ  ُﻦْﺑا ى َو َر : ُﻣ  َلﺎَﻤْﻟا  َﻊَﻓَد اَذِﺈِﺒِﻠﱠﻄُﻤْﻟا  ِﺪْﺒَﻋ  ُﻦْﺑ  ُسﺎﱠﺒَﻌْﻟا ﺎَﻧُﺪِّﯿَﺳ  َنﺎَﻛ ِﮫِﺑ  ُﻞُﻠْﺴَﯾ  َﻻ  ْنَﺄِﮭِﺒ ِﺣﺎَﺻ ﻰَﻠَﻋ َط َﺮَﺘْﺷِا ًﺔَﺑ َرﺎَﻀ
َﻎَﻠَﺒَﻓ  َﻦَﻤَﺻ ﻚﻟ۠ذ  َﻞَﻌَﻓ  ْنِﺈَﻓ ٍﺔَﺒْط َر ِﺪَﺒَﻛ  َتاَذ ًﺔﱠﺑاَد ِﮫِﺑ ي ِﺮَﺘْﺸَﯾ  َﻻ َو ﺎًﯾِدا َو ِﮫِﺑ َل ِﺰْﻨَﯾ  َﻻ َو ا ًﺮ ْﺤَﺑ ِﷲ َل ْﻮُﺳ َر ُﮫُط ْﺮُﺷ ﷺ ُه َزﺎ َﺟَﺄَﻓ . Artinya  :  “Di  riwayatkan  dari  Ibnu  Abbas  bahwa  Sayyidina  Abbas  Bin  Abdul  Mutallib  jika memberikan dana ke mitra usaha secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa  mengarungi  lautan,  menuruni  lembah  yang  berbahaya  atau  membeli  ternak,  jika melayani  pelaturantersebut  yang  bersangkutan  bertanggung  jawab  atas  dana  tersebut, disampaikan  syarat-syarat  tersebut  kepada  Rasulullah  SAW.  dan  Rasulullahpun membolehkannya”. (HR. Thabrani).
ﮫْﻨَﻋ ﺔﻠﻟا ﻲﺿر ٍﺐْﯿَﮭُﺼْﻨَﻋ : ﻲِﺒﻧَأ نأ ﷺ َلﺎَﻗ ) : ُﺔَﻛ َﺮَﺒْﻟا  ﱠﻦِﮭْﯿِﻓ  ٌث َﻼَﺛ : ٍﻞ َﺟَأ ﻰَﻟِﺈُﻌْﯿَﺒْﻟا , ُﺔَﺿ َرﺎَﻘُﻤْﻟا َو , ِﺖْﯿَﺒْﻠِﻟ ِﺮْﯿِﻌﱠﺸﻟﺎِﺑ  ِّﺮُﺒْﻟا ُﻂﻠ ْﺧ َو , ِﻊْﯿَﺒْﻠِﻟ  َﻻ .( ﻦﺑا هؤر
ﻌﺿ دﺎﻨﺳﺄﺑ ﮫﺟﺎﻣ
ﻒﯿ .
Artinya  :  “Dari  Sholeh  Bin  Shuhaib  dari  bapaknya  Rasulullah  SAW.  bersabda,  tiga  hal  yang  di dalamnya terdapat keberkatan: 1. Jual beli secara tangguh, 2. Muqaradhah(Mudharabah), 3. Dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk di jual” (HR. IbnuMajah).

## 2.5. Bagi  hasil
Bagi  hasil  adalah  bentuk return (perolehan  aktivitas  uasaha)  dari  kontrak investasi,  dari  waktu  ke  waktu  tidak  pasti  dan  tidak  tetap  pada  Bank  Islam.  Besar- kecilnya  perolehan  kembali,  tergantung  pada  hasil  usaha  yang  sebenarnya  di  peroleh Bank  Islam.pengertian  yang  lain  dinyatakan  bahwa  bagi  hasil  adalah  pembagian  atas hasil  usaha  yang  telah  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  melakukan  perjanjian  yaitu pihak  nasabah  dan  pihak  Bank  syari’ah.Dari  pengertian  ini  bisa  disimpulkan  bahwa bagi  hasil  merupakan  distribusi  beberapa  bagiandari  laba  yang  telah  dilakukan  oleh pihak-pihak  yang  melakukan  perjanjian  yaitu  pihak  nasabah  sebagai  pengelola  dana ( mudharib ) dan pihak Bank syariah sebagai pemilik modal ( sholibul maal ).
Dalam sistem budidaya tanaman tebu lahan kering, bagi hasil merupakan suatu mekanisme investasi yang dilakukan oleh pihak PTPN dengan masyarakat petani dalam upaya  untuk  memperoleh  hasil  dan  membagikannya  kembali  kepada  petani  atau pengelola dana sesuai dengan kontrak yang disepakati bersama di awal kontrak antara PTPN dan masyarakat petani tebu. Dimana besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua  belah  pihak  ditemukan  sesuai  dengan  kesepakatan  bersama,  dan  harus  terjadi dengan adanya kerelaan oleh masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

## 3. Pembahasan
Pembahasan  dari  temuan  penelitian  ini,  pada  Pembiayaan  modal  kerja  pada tanaman tebu lahan kering merupakan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat petani  tebu  untuk  membiayai  modal  kerja  usahanya  berdasarkan  prinsip-prinsip syariah, yang dijadikan acuan oleh PTPN mengenai konsep syariah dalam memberikan modal, khususnya pembiayaan modal kerja pertanian tebu lahan kering. Dalam hal ini berlandaskan  pada  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  No.  07/DSN-MUI/IV/2000 tentang  pembiayaan  mudharabah,dengan  ketentuan  pertama  pembiayaan  telah dilaksanakan dari poin 1 (satu) sampai poin 9 (sembilan), hanya poin 10 (sepuluh) yang tidak diatur dalam perjanjian pembiayaan tersebut. Kedua mengenai rukun dan syarat pembiayaan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  fiqih  dan  juga  dalam  fatwa  DSN  sudah terpenuhi,  dan  ketiga  mengenai  ketentuan  hukum  yang  dipersyaratkan  juga  telah dinyatakan  dalam  kontrak  perjanjian  yang  telah  disepakati  dan  ditandatangani  oleh kedua belah pihak.
Hal-hal  yang  dijadikan  dasar  oleh  PTPN  dalam  pemberian  pembiayaan  modal kerja melalui Dinas Pentanian dan Perkebunan Kabupaten Pamekasan antara lain:
a. Dari  segi  pengelolaannya.  Kebutuhan  modal  kerja  masing-masing  dari  petani pasti  berbeda  sesuai  dengan  lahan  yang  di  peruntukkan  pada  tanaman  tebu. Salah satu yang menjadi pertimbangan dalam menentukan pemberian modal ini yaitu segi penggarapan awal, kalau lahan yang diperuntukkan merupakan lahan yang  masih  baru  memulai  penggarapannya  dimana  lahannya  masih  banyak ditumbuhi  pohon-pohon  maka  berbeda  biaya  modal  dengan  lahan  yang  sudah siap  untuk  ditanami  tebu  dan  pihak  PTPN  sudah  bisa  menentukan  seberapa banyak jumlah kebutuhan petani tersebut untuk mendapat bantuan modal.
b. Skala  luasnya  lahan.  Besarnya  kebutuhan  modal  kerja  tanaman  tebu  sangat tergantung  kepada  skala  luas  lahannya  yang  mau  ditanami  tebu.  Semakin  luas lahannya yang mau ditanami tebu, kebutuhan modal akan semakin besar. Besar kecilnya  luas  lahan  mempengaruhi  terhadap  jumlah  bantuan  modal  kerja petanidari PTPN sesuaiakan kebutuhan modal kerja petani.
c. Lokasi  tempat  usaha.  Harus  sesuai  dengan  lahan  yang  diperuntukaan  untuk tanaman  tebu,  dan  sesuai  dengan  petunjuk  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Pamekasan,  yaitu  daerah  atau  lahan  yang  nganggur  dan  kurang  produktif
karena  kurangnya  resapan  airnya.  Lokasi  ini  juga  menjadi  salah  satu  aspek pertimbangan  yang  dijadikan  dasar  PTPN  dalam  memberikan  pembiayaan modal kerja.
d. Prospek  tanaman tebu. Usaha tani tanaman tebu tentunya mempunyai  prospek kedepan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan pemanis yang dibutuhkan oleh  masyarakat.  Bahwa  usaha  tersebut  diyakini  mampu  memberikan keuntungan  di  masa  yang  akan  datang  baik  bagi  petani  maupun  pihak  PTPN, dan tentunya usahatersebut tidak dilarang dalam Islam.
e. Amanah.Petani penerima pembiayaan modal kerja harus memiliki sifat jujur dan amanah.Petani  harus  memiliki  sifat  terpujiselama  menjadi  anggota  kelompok tani  maupun  individutidak  pernah  melakukan  perbuatan  yang  kurang  baik dalam kehidupan masyarakat.
Akad yang digunakan adalah akad mudharabah muqayyadah di mana pembagian porsi  keuntungan  (bagi  hasil)  disesuaikan  dengan  kesepakatan  waktu  melaksanakan akad. Mudharabah  muqayyadah ini  merupakan  kerjasama  antara  pihak  PTPN  sebagai ( shahibul  maal )  dengan  petani  tebu  sebagai  ( mudharib )  dalam  budidaya  tanaman  tebu lahan  kering,  PTPN  bertindak  sebagai  pemilik  dana  dan  petani  bertindak  selaku pengelola  dana.  Dalam  pelaksanaannya  menggunakan  akad mudharabah  muqayyadah , pemberian pembiayaan ini mempunyai akad yang berlaku dalam pembatasan atas jenis usaha, waktu dan tempat  usaha,  sehingga  jenis  dan ruang usaha yang akan dilakukan oleh mudharib (petani  penerima  pembiayaan)  sudah  ditentukan  diawal  akad,dengan demikian  pihak  PTPN  selaku Shahebul  Maal lebih  mudah  dalam  melakukan  kegiatan monitoring terhadap usaha tanaman tebu yang dilakukan petani sebagai Mudharib . Bagi  hasil  adalah  pembagian  atas  hasil  usaha  yang  telah  dilakukan  oleh  pihak- pihak  yang  melakukan  perjanjian  yaitu  pihak  PTPN  dan  pihak  petani.  Dalam  hal  ini terdapat  dua  pihak  yang  melakukan  perjanjian  usaha.  Maka  hasil  atas  usaha  yang dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  atau  salah  satu  pihak,  akan  dibagi  sesuai  porsi masing-masing  pihak  yang  melakukan  akad  perjanjian.  Pembagian  hasil  usaha  tani antara  petani  dan  pihak  PTPN  ditetapkan  menggunakan  nisbah.  Nisbah  yaitu prosentase  yang  disetujui  oleh  kedua  belah  pihak  yang  menentukan  bagi  hasil  atas usaha yang dikerjasamakan yaitu budidaya tanaman tebu lahan kering.
Cara  penentuan  bagi  hasil  didasarkan  pada  kesepakatan  antara  kedua  belah pihak  yaitu  pihak  PTPN  dan  pihak  petani.  Kemudian  pihak  PTPN  memberikan penawaran  awal  tentang  nisbah  bagi  hasil  dari  pembiayaan  modal  kerja tersebut.Misalkan bagi hasil yang ditawarkan 40:60 artinya bagi hasil untuk PTPN 40% dan  bagi  hasil  untuk  pengelola  60%.  Penawaran  ini  tergantung  kesepakatan  antara pihak  PTPN  dengan  Petani  tebu  lahan  kering,  tidak  terpaku  pada  yang  ditawarkan PTPN  sebelumya  karena  petani  berhak  menentukan  nisbah  bagi  hasil  yang  akan disepakatinya.
Untuk  penawaran  PTPN  biasanya  ada  yang  40:60,  34:66,  30:70  dan  ada  yang 50:50.  Namun  itu  bisa  berubah  tergantung  pada  kesepakatan  petani  dan  pihak  PTPN pada waktu melakukan akad.Petani berhak menentukan berapa besaran bagi hasil yang disanggupinya.Kesepakatan  itu  terjadi  pada  saat  akad  ditandatangani,  dan  besarnya prosentase bagi hasil harus tertera dalam kontrak akad.
Setelah Petani  menerima bantuan pembiayaan  modal kerja, maka petani  terikat dengan  perjanjian  yang  telah  disepakati  dan  mempunyai  kewajiban  untuk  mematuhi akad  kerjasama  tersebut  beserta  bagi  hasil  yang  di  perjanjikan  dengan  pihak  PTPN. Petani dan pihak PTPN melaksanakan bagi hasil setelah selesai pelaksanaan panen dan sudah dipasarkan serta penghasilannya sudah diterima oleh kedua belah pihak.
Usaha  meminimalkan  resiko  yang  mungkin  terjadi,  pihak  PTPN  melakukan langkah-langkah  sebagai  berikut: pertama, PTPN  melakukan  kontrol  secara  berkala terhadap usaha yang dilakukan petani baik secara langsung maupun secara perwakilan yang  dipercaya  pihak  PTPN  yaitu  Pemerintah  Daerah  melalui  Dinas  Perkebunan  dan Kehutanan Kabupaten Pamekasan. Pengawasan dan penyuluhan harus dijalankan demi menjaga  perkembangan  dari  pertumbuhan  tanaman  tebu,  sehingga  masyarakat  tidak dirugikan  dengan  tanaman  baru  yaitu  tanaman  tebu.  Sehingga  secara  otomatis  pihak perusahaan  juga  terhindar  dari  kerugian. Kedua, ikut  memasarkan  hasil  panen  yang dihasilkan  oleh  petani  yaitu  memediasi  antara  pihak  petani  dan  pihak  perusahaan, karena pihak petani belum tahu cara dan sistem penjualan hasil panennya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara pemberian modal kerja, PTPN \sesuai dengan  syariah,  rukun  dalam  transaksi mudharabah  muqayyadah ini  telah  terpenuhi, yaitu; pertama, transaktor.  Transaktor  dalam  pemberian  modal  kerja  yaitu  kedua  belah pihak yang terlibat yaitu PTPN sebagai pemilik dana (shohibul maal) dan Petani sebagai pihak  pengelola  dana (mudharib) .  Kedua  belah  pihak  telah  memenuhi  kriteria kompetensi beraktivitas. Kriteria kompetensi tersebut antara lain mampu membedakan yang baik dengan yang buruk dan tidak sedang mengalami keadaan tercekal dan pailit.
Kedua, objek mudharabah  muqayyadah .  Objeknya  dalam  pemberian  modal  kerja akad mudharabah  muqayyadah ini  yaitu  modal  dan  usaha.  PTPN  menyerahkan  modal sebagai  objek mudharabah dan  Petani  menyerahkan  kerjanya  (usaha)  sebagai  objek mudharabah .  Modal  yang  diberikan  oleh  pihak  PTPN  yaitu  berbentuk  barang  yang dibutuhkan  oleh  petani  yang  jumlahnya  di  kalkulasi  dengan  jumlah  uang  yang dibutuhkan oleh petani sebagai modal kerja ( usaha ). Ketiga, ijab  dan  qabul.  Persetujuan  pihak  PTPN  dengan  pihak  petani  terwujud dalam prinsip rela sama rela (an-taraddin minkum) . Dalam hal ini, PTPN dan petani rela bersepakat  dalam  akad mudharabah  muqayyadah .PTPN  setuju  dengan  peranannya memberikan  dana  ( modal ),  sedangkan  petani  setuju  memberikan  kerjanya  serta  antara pihak  PTPN  dan  pihak  Petani  juga  sepakat  dengan  besarnya  porsi  bagi  hasil sebagaimana  yang  tercantum  dalam  perjanjian  transaksi  ( akad ).  Akad  yang  ada berbentuk  perjanjian  tertulis  hitam  di  atas  putih  dan  memiliki  kekuatan  hukum  yang mengikat kedua belah pihak dengan segala ketentuannya.
Sistem  bagi  hasil  yang  diperjanjikan  sesuai  dengan  kesepakatan  kedua  belah pihak dan tertera dalam akad yang telah ditandatangani.Sebelum disepakati porsi bagi hasil  tersebut  pihak  PTPN  memberikan  penawaran  kepada  Petani.Dengan  nisbah sebesar  40%:60%  artinya  40%  keuntungan  pihak  PTPN  ( shahibul  maal )dan  60% keuntungan  Petani  sebagai  pengelola  ( mudharib )atau  ada  juga  nisbahnya  sebesar 34%:66%  ada  juga  nisbahnya  sebesar  30%:  70%  dan  bahkan  bisa  50%:50%.  petani  bisa melakukan  penawaran  sesuai  dengan  kehendak  petani  dan  tidak  terikat  terhadap penawaran pihak PTPN sebelum ditandatanganinya akad.
Sebelum  menyetujui  nisbah  keuntungan,  pihak  PTPN  melakukan  analisa terhadap petani.Analisa tersebut meliputi 5C (character, capasity, capital, commitment, dan collateral) .PTPN  menilai  karakter  dari  petani  yang  akan  diberikan  pembiayaan  modal kerja.  Sifat dan kepribadian petani,  kejujurannya serta watak petani dinilai. Mulai dari berkas  pengajuannya  melalui  kelompok  tani  yang  diisi  dengan  keadaan  yang sebenarnya menunjukkan bahwa petani tersebut jujur, dan nilainya akan sama dengan setelah dilakukan survei dari pihak PTPN.
Kemampuan petani juga dinilai dalam menjalakan usaha dalam membudidayakan  tanaman  tebu  lahan  kering.Seberapa  besar  petani  tersebut  mampu mengelola  usaha  tanaman  tebu  yang  dibiayai  PTPN  serta  nantinya  mampu  merawat tanaman  tebu  sampai  masa  panen  sehingga  modal  yang  diberikan  bisa  memberikan keuntungan  dan  bisa  mengangkat  perekonomiannya.  Selain  itu  petani  juga  memiliki
komitmen  dari  apa  yang  diperjanjikan  dalam  akad.  Petani  berkomitmen  menjalankan usahanya  dengan  baik  dan  juga  berkeinginan  kuat  untuk  meningkatkan  kesejahteraan keluarga dengan usaha tani tanaman tebu lahan kering.
Selain itu PTPN juga akan menilai luasnya lahan yang akan ditanami tebu dalam perjanjian  kerjasama  tersebut.  Luas  lahan  ini  selain  untuk  mengikat  petani  juga digunakan  PTPN  sebagai  analisa  awal  dalam  memenuhi  kebutuhan  bahan  baku  gula atau  stok  yang  harus  dipenuhi  oleh  pihak  PTPN  dalam  memenuhi  kebutuhan  gula secara  Nasionalapabila  luas  pertanian  sudah  mencukupi  untuk  produksi  gula  selama satu  tahun  sudah  cukup  maka  pihak  PTPN  tidak  akan  melaksanakan  kontrak  baru dengan  petani  lain  tapi  kalau  masih  belum  memenuhi  stok  kebutuhan  gula  nasional maka  secepatnya  pihak  PTPN  akan  melakukan  kerjasama  lagi  dengan  pihak  yang belum melakukan kerjasama untuk memenuhi stok kebutuhan gula Nasional.

## 4. Penutup
Berdasarkan pada temuan penelitian dan pembahasan dari sudut kajian per item pertanyaan  yang  di  ajukan  kepada  para  petani  tebu  atau  pengelola  dana  ( Mudharib ). Tentang  akad  sistem  bagi  hasilnya  akad  mudharabah,cara  menentukan  besar  kecilnya bagi  hasil  serta  kesesuaian  akad  bagi  hasil  dengan  ajaran  Islam,  dapat  disimpulkan sebagai berikut :
a. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah muqayyadah di mana pembagian porsi  keuntungan  (bagi  hasil)  disesuaikan  dengan  kesepakatan  waktu melaksanakan  akad. Mudharabah  muqayyadah ini  merupakan  kerjasama  antara pihak PTPN sebagai ( shahibul maal ) dengan petani tebu sebagai ( mudharib ) dalam budidaya  tanaman  tebu  lahan  kering.  Dalam  pelaksanaannya  menggunakan akad mudharabah  muqayyadah di  mana  pemberian  pembiayaan  ini  mempunyai akad yang berlaku dalam pembatasan atas jenis usaha, waktu dan tempat usaha, sehingga  jenis  dan  ruang  usaha  yang  akan  dilakukan  oleh mudharib (petani penerima  pembiayaan)  sudah  ditentukan  diawal  akad.  Dengan  demikian  pihak PTPN selaku Shahebul Maal lebih mudah dalam melakukan kegiatan monitoring terhadap usaha tanaman tebu yang dilakukan petani sebagai Mudharib .
b. Cara  penentuan  bagi  hasil  didasarkan  pada  kesepakatan  antara  kedua  belah pihak  yaitu  pihak  PTPN  sebagai  (shahibul  maal)dan  pihak  petanisebagai (mudharib).  Kemudian  pihak  PTPN  memberikan  penawaran  awal  tentang nisbah bagi hasil dari pembiayaan modal kerja tersebut. Misalkan bagi hasil yang ditawarkan  40:60  artinya  bagi  hasil  untuk  PTPN  40%  dan  bagi  hasil  untuk pengelola  60%.  Penawaran  ini  tergantung  kesepakatan  antara  pihak  PTPN dengan Petani tebu lahan kering, tidak terpaku pada apa yang ditawarkan PTPN sebelumya  karena  petani  berhak  menentukan  nisbah  bagi  hasil  yang  akan disepakatinya.
c. Dari hasil penelitian diatas, akad kerjasama antara PTPN dengan pengeloladana (mudharib) sudah  sesuai  dengan yang disyariatkan islam.  Sebab kedua-duanya sudah  melaksanakan  akad  yang  ditentukan  oleh  syariat  islam,  misalnya  dalam menentukan  bagi  hasil  meskipun  persentasenya  berbeda  akan  tetapi  yang  jelas diawal  perjanjian  kerjasama  usaha  tersebut  sudah  disepakati  dan  yang  pasti sudah saling menerima hasil kesepakatan tersebut.
Jadi cara penentuan bagi hasil di atas sudah sesuai dengan konsep syariah dilihat dari rukunnya yaitu:
1) Transaktor, yang bertransaksi adalah PTPN sebagai (shohibul maal) dengan petani tebu sebagai (mudharib).
2) Ada objek dalam akad mudharabah muqayyadah, yaitu modal dan usaha
3) Ada kesepakatan Ijab dan qabul (berupa penandatangan akad kerjasama).

## Daftar Pustaka
Ahmad bin Husaimi Sy. Syarah: Fathul Qurrib Al-Mujib (sangkokuruh: Al-Hurumain, 2015. Amang, B. Perkembangan Ekonomi Pertanian Nasional 1969-1994 , (Jakarta: Perhepi, 1995).
An-Nabawi,  Taqiyuddin. Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif  Perspektif  Islam. Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
Antonio,  M.  Syafi’i. Bank  Syariah:  Analisis  Kekuatan,  Peluang,  Kelemahan  dan  Ancaman . Yogyakarta: Ekonosia, 2002.
Arikunto, Suharsimi. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta, 2010. Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008. Badan  Agribisnis  Departemen  Pertanian.  1999. Investasi  Agribisnis  Komoditas  Unggulan Tanaman Pangan dan Holtikultura .Kanisius.Yogyakarta. Dahlan, Ahmad. Pengantar Ekonomi Islam . Purwokerto: STAIN Press, 2010. Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahnya. Bandung: CV. J-Art, 2005. Halim, Abdul. 2005. Analisis Investasi . Jakarta. Salemba Empat. Hasbi, Ramli. Teori Dasar Akuntansi Syariah. Jakarta: Renaisan, 2005. Hermanto F. 1993. Ilmu Usahatani . Jakarta. Penebar Swadaya.
Hub  De  jonge, Madura  dalam  empat  zaman:  Pedagang,  perkembangan  ekonomi,  dan  Islam. (Jakarta: Gramedia, 1989)
Ifham,  Ahmad  Sholihin. Pedoman  Umum  Lembaga  Keuangan  Syariah .  Jakarta:    PT.  Gramedia Pustaka Utama, 2010.
Iska, Syukri. Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi. Yogyakarta: Fajar Media Press. 2012.
Ismail. Keuangan dan Investasi Syariah: Sebuah Analisa Ekonomi . tt: Sketsa, 2010. Karim, Adiwarman. Ekonomi Mikro Islami, Jakarta: Rajawali Press, 2010. Kasmir. Pengantar Manajemen Keuangan . Jakarta: Kencana, 2010. M Mankiw, Gregory. Pengantar Ekonomi Mikro Edisi Tiga. Jakarta: Salemba Empat, 2011. Muhammad. Teknik  Perhitungan  Bagi  Hasil  dan  Profit  Margin  pada  Bank  Syariah .  Yogyakarta: UII Pres, 2004.
Muthaher, Osmad. Akuntansi Perbankan Syariah . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012. Nunir,  Misbahul  dan  A.  Djalaluddin. Ekonomi  Qur’ani,  Doktrin  Reformasi  dalam  Al-qur’an.
Malang: UIN Malang Press, 2006.
Nurhayati, Fitri dan Ika Saniyati R. Koperasi Syariah . Surakarta: PT. Era Intermedia, 2008. Patilima, Hamid. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2005. Prastowo,  Dwi.,  dan  Rifka  Julianty. Analisis  Laporan  Keuangan  Konsep  dan  Aplikasi , Yogyakarta. UPP STIM YKPN, 2008.
Radar Madura (Jawa Pos) 2/9/2001 dan 22/9/2001
Rifqi,  Muhammad. Akuntansi  Keuangan  Syariah:  Konsep  dan  Implementasi  PSAK  Syariah . Yogyakarta: P3EI Press, 2008.
Rivai, Veithzal, dan Arifin Arvian. Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
Salvatore, Dominick. Teori dan Soal Mikroekonomi. Jakarta: Erlangga, 2006. Soekartiwi.  Soeharjo  A.  Dillon  JL.  Hardaker  JB.  2000 .  Ilmu  Usahatani  dan  Penelitian  untuk Pengembangan Petani Kecil . Jakarta. UI.Press. Sukirno, Sadono. Ekonomi Mikro,Teori Pengantar , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005. Suprayitno, Eko. Ekonomi Mikro Perspektif Islam, Malang: UIN Malang Press, 2008.
Suwiknyo,  Dwi. Pengantar  Akuntansi  Syariah:  Lengkap  dengan  Kasus-kasus  Penerapan  PSAK Syariah Untuk Perbankan Syariah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Syeh  A. Ianatul  Ahkam,  Islamic  Banking:  Sebuah  Teori  Konsep  dan  Aplikasi (Jakarta,  Bumi Aksara, 2010
Wiroso. Akuntansi Transaksi Syariah . Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2011.
Yahya, R. Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer . Jkt: Erlangga, 2009. Zainuddin. Hukum Perbakan Syariah , Jakarta: Sinar Grafika, 2008.