INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 2837-2850 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Peran Guru Dalam Mencegah Dan Mengatasi Terjadinya Perundungan ( Bullying) Di Lingkungan Sekolah
Andryawan 1 , Cindy Laurencia 2 , Maria Phoebe Tjahja Putri 3 ✉
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Email: maria.205220266@stu.untar.ac.id 3 ✉
Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  bertujuan  untuk  menganalisis  peran  guru  dalam  mencegah  dan  mengatasi terjadinya perundungan ( bullying) di lingkungan sekolah. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif  dengan  metode  penelitian  hukum  normatif,  yang  bertumpu  pada  data  sekunder.  Data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen,  dan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Hasil penelitian ini ialah bahwa bahwa guru memiliki peran besar sebagai agen perubahan dalam membentuk karakter dan moral peserta didik. Tantangan muncul terkait tindakan bullying di sekolah, termasuk kasus di mana guru terlibat atau mengabaikannya. Data kasus bullying  yang  meningkat  menunjukkan  perlunya  tindakan  komprehensif.  Program  Teacher Empowerment  Program  (TEP)  memiliki  potensi  besar,  tetapi  implementasinya  masih  terbatas, memerlukan  peningkatan  upaya  pemerintah.  Kritik  terhadap  guru  yang  terlibat  dalam bullying menunjukkan  perlunya  revisi  sistem  pengawasan  dan  penilaian  kinerja  guru.  Perlindungan  hukum, seperti Pasal 8 huruf h Permendikbud No. 82 Tahun 2015, menjadi langkah konkret untuk melindungi peserta didik. Namun, implementasinya belum merata, memerlukan keterlibatan aktif dari semua pihak, termasuk guru, orang tua, dan pihak sekolah.
Kata Kunci: Bullying, Guru, Perlindungan Hukum, Program Anti-bullying

## Abstract
This research was conducted to analyse the role of teachers in preventing and overcoming bullying in the school environment. This type of research uses qualitative research with normative legal research methods, which rely on secondary data. The secondary data used includes primary legal materials, namely Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, and Regulation of the Minister of Education and Culture (Permendikbud) Number 82 of 2015 concerning Prevention and Overcoming Violence in the Education Unit Environment. The result of this study is that teachers have a big role as agents of change in shaping the character and morals of students. Challenges arise regarding bullying in schools, including cases where teachers are involved or ignore it. The increasing data of bullying cases shows the need for comprehensive action. The Teacher Empowerment Programme (TEP) has great potential, but its implementation is still limited, requiring increased government efforts. Criticism of teachers involved in bullying points to the need to revise the system of teacher supervision and performance appraisal. Legal protection, such as Article 8 letter h of Permendikbud No. 82 Year 2015, is  a  concrete  step  to  protect  students.  However,  its  implementation  is  uneven,  requiring  active involvement from all parties, including teachers, parents, and schools.
Keywords: Bullying, Teachers, Legal Protection, Anti-bullying Programme

## PENDAHULUAN
Setiap individu yang terlahir di bumi sudah barang tentu memiliki hak asasi manusia yang  harus  diindahkan/diperhatikan.  Adapun  ketentuan  mengenai  hak  asasi  manusia merujuk pada ketentuan yang terdapat pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948  ( Universal  Declaration  of  Human  Rights  1948)  yang  kemudian  diratifikasi  oleh Indonesia  serta dituangkan  dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Salah satu hak asasi manusia menurut ketentuan tersebut adalah hak untuk memperoleh  pendidikan.  Hak  untuk  memperoleh  pendidikan  dewasa  ini  sudah  menjadi suatu kebutuhan fundamental yang tidak dapat ditawar pemenuhannya. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan fondasi yang sangat penting guna membentuk pribadi seseorang agar  siap  (secara  intelektual  maupun  mental)  dalam  menghadapi  kehidupan  nyata  di masyarakat.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan juga dapat dimaknai sebagai proses, cara dan perbuatan  mendidik.  Salah  satu  institusi  yang  menjadi  tempat  terselenggaranya  proses pendidikan  atau  pengajaran  adalah  sekolah.  Sekolah  sebagai  institusi  penyelenggara
kegiatan proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat interaksi antara guru dan siswa mengemban  peranan  penting  guna  membentuk  siswa-siswi  yang  cerdas  baik  secara intelektual,  moral,  dan  emosional.  Selain  itu,  sekolah  berperan  sentral  terhadap pembentukan kecerdasan moral bagi siswa-siswi peserta didik. Konsep kecerdasan moral menurut Michele Borba, yaitu kecerdasan moral merupakan kemampuan memahami hal yang  benar  dan  yang  salah,  artinya  memiliki  keyakinan  etika  yang  kuat  dan  bertindak berdasarkan  keyakinan  tersebut,  sehingga  orang  bersikap  benar  dan  terhormat  (Irfandi, 2011).
Proses  pembentukkan  moral  pada  institusi  sekolah  nyatanya  belum  berjalan sebagaimana  yang  diharapkan.  Misalnya,  tidak  jarang  masih  kerap  ditemukan  adanya siswa-siswi yang saling ejek (bahkan mengarah pada tindakan bullying) dengan sesamanya yang  berbeda  baik  secara  latar  belakang,  status  sosial,  SARA,  dan  sebagainya.  Realitas bahwa Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural senyatanya masih belum dipahami secara baik oleh setiap orang, tanpa terkecuali juga siswa-siswi di sekolah. Kondisi faktual tersebut berimplikasi pada kemungkinan setiap orang berinteraksi dengan orang lain yang berbeda  dengan  dirinya.  Perbedaan  tersebut  mengakibatkan  kesatuan  tatanan  normatif menjadi  kerap  dipermasalahkan,  dimana  tidak  jarang  suatu  pandangan  moral  saling bertentangan satu sama lain
Terminologi mengenai moral kerap dikaitkan dengan “baik atau buruknya manusia sebagai manusia”. Ruang lingkup moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Norma-norma moral merupakan tolok ukur yang digunakan oleh  masyarakat  untuk  menentukan  benar/salahnya  suatu  sikap  dan  tindakan  manusia dilihat dari segi baik/buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas. Maka dari itu, moral perlu ditanamkan kepada setiap manusia sedini mungkin, misalnya dimulai di lingkungan keluarga maupun sekolah.
Meskipun kecerdasan moral sudah dimulai sedari bangku sekolah, namun masih kerap dijumpai  terjadinya  perundungan  di  lingkungan  sekolah.  Pembekalan  kecerdasan  moral seperti  sikap  toleransi,  empati,  dan  pengendalian  diri  yang  saat  ini  digalakkan  dalam lingkungan sekolah nyatanya masih belum mampu membendung terjadinya perilaku tidak toleran  antar  siswa-siswi.  Fenomena  tersebut  berujung  pada  terjadinya  tindakan penindasan terhadap  pihak yang  dianggap lemah. Tindakan penindasan yang dilakukan oleh pihak yang merasa dominan/superior terhadap pihak lain yang dianggap lebih lemah tentu  akan  menimbul  rasa  tidak  nyaman,  sakit  hati,  atau  bahkan  trauma  bagi  korban. Tindakan penindasan semacam ini dikenal dengan istilah perundungan ( bullying).
Banyak  faktor  yang  dapat  menjadi  latar  belakang  terjadinya  perilaku  bullying, termasuk: (a) aspek keluarga, seperti kurangnya perhatian dan pengawasan terhadap anak- anak  dalam  lingkungan  keluarga,  ketidakharmonisan  keluarga,  seringnya  konflik,  dan minimnya komunikasi antara orang tua dan anak; (b) faktor lingkungan sekolah, seperti rendahnya  sikap  toleransi  antar  siswa-siswi,  lambannya  pengawasan  guru,  minimnya pemahaman  mengenai bullying,  serta  kurang  diresponnya  tindakan  bullying  oleh  pihak sekolah; (c) faktor pergaulan, beberapa siswa sengaja melakukan tindakan bullying terhadap siswa lainnya agar ia dapat diterima dalam komunitas siswa tertentu; (d) faktor lingkungan sosial, seperti kondisi ekonomi keluarga; (e) faktor media massa, tayangan dari televisi dan media internet dapat memengaruhi siswa-siswi yang memiliki kecenderungan untuk meniru perilaku yang mereka saksikan (termasuk bullying) (Firmansyah, 2021), hal ini juga didukung oleh hasil sebuah penelitian yang menunjukan bahwa televisi (sebagai media audio visual) memiliki  kemampuan  untuk  menguasai  94%  saluran  masuknya  pesan  atau  informasi  ke dalam jiwa seorang manusia melalui penglihatan maupun pendengaran (Wildan,2011) ; (f) faktor individu, seperti kontrol diri yang rendah, kurangnya sikap empati, dan kurangnya keterampilan sosial.
Perilaku bullying dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk, yakni di antaranya: (a) Fisik (memukul, menampar, mendorong, menggigit, mencakar, atau pelecehan seksual); (b) Non fisik (mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, atau memanggil dengan julukan atau kecacatan fisik); (c) Cyber (melalui media elektronik); (d) Kontak non verbal langsung (mata cerah, menjulurkan lidah, ekspresi wajah mengejek, kata-kata kasar atau intimidasi, atau intimidasi fisik); (e) Kontak non verbal tidak  langsung (diam, fitnah, sengaja diabaikan atau dipojokkan, atau mengirim pesan yang bersifat teror); (f) Kontak verbal (pelecehan, panggilan telepon bersyarat, atau panggilan telepon asli).
Kasus bullying yang menyita perhatian publik baru-baru ini contohnya seperti kasus anak SD yang diejek karena orang tuanya merupakan single parent, karena perlakuan yang diterima oleh anak tersebut mengakibatkan si anak nekat untuk mengakhiri hidup dengan cara menggantung diri (Nadhiroh, 2023). Kasus bullying lainnya juga pernah terjadi kepada siswa SMP di Cilacap, dimana seorang siswa SMP mengalami luka-luka berat pada bagian tubuhnya  akibat  tindakan  perundungan  yang  dilakukan  oleh  siswa  lain  pada  suatu komunitas  (Rachmawati,2023).  Perilaku bullying  juga  dialami  oleh  seorang  siswi  SD  di Gresik,  dimana  mata  siswi  tersebut  ditusuk  hingga  mengakibatkan  kebutaan  secara permanen (Purwanto,2023). Kasus lain juga dialami oleh siswi SMA di Langkat, dimana siswa tersebut diolok-olok dan disertai dengan tindakan penarikan hijab hingga hijab dari siswi tersebut  terlepas  dan  mengakibatkan  rambut  siswi  tersebut  terurai  di  khalayak  umum.
Selain  itu  juga  terdapat  perilaku  pelecehan  seksual  yang  dialami  oleh  siswi  tersebut (Rahyuni,2023).
Dengan maraknya kasus bullying dewasa ini yang semakin marak, pendidikan moral dan etika tidak bisa hanya berhenti pada teori semata, melainkan harus disertai dengan figur atau panutan yang mampu memberikan keteladanan. Kehadiran figur panutan yang baik menjadi aspek krusial dalam pengembangan pendidikan moral dan akhlak yang mulia pada anak-anak usia dini. Pasalnya, anak-anak pada usia tersebut memiliki kecenderungan untuk meniru perilaku orang lain daripada hanya mendengarkan penjelasan, terutama dari lingkungan sekitarnya seperti orang tua, guru, maupun teman sebaya (Hasanah,2015).
Guru sebagai fasilitator dalam proses peralihan ilmu pengetahuan dari sumber belajar ke peserta didik (Ningsih dkk., 2023) memegang peran yang signifikan dalam membimbing, memberikan arahan, dan memberikan nasihat kepada siswa mengenai hal-hal yang positif untuk  mencapai  tujuan  hidup  yang  optimal  adalah  kewajiban  guru.  Guru  diharapkan memberikan  pengajaran  dan  panduan  sehingga  siswa  memiliki  pemahaman  tentang perilaku yang dianggap baik dan buruk. Guru memiliki tanggung jawab untuk memberikan nasehat  dan  bimbingan  kepada  siswa  yang  membutuhkan,  terutama  dalam  menangani kasus-kasus bullying yang muncul di lingkungan sekolah. Selain itu, guru juga diharapkan membentuk karakter siswa dan menjalin hubungan positif dengan mereka (Adiyono,2022).
Berdasarkan Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, sejalan dengan fungsi dari guru, kedudukan guru sebagai tenaga profesional memiliki tujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan  bertanggung  jawab.  Sehingga  peran  guru  tidak  hanya  mendidik  siswa  tetapi  juga membina akhlak dan perilaku siswa-siswi.
Maka dari itu, diperlukan peranan guru di lingkungan sekolah secara komprehensif untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai benar dan salah serta sebagai salah satu langkah preventif  guna  mencegah  tindakan bullying.  Diperlukan  kerjasama  dari  berbagai  pihak, termasuk guru sebagai pelaksana pendidikan karakter bagi siswa, agar pendidikan karakter ini membuahkan hasil. Pendidikan karakter bertujuan untuk membantu siswa memahami diri mereka sendiri sehingga mereka dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Salah satu aspek penting dari  pendidikan  karakter adalah membiasakan  siswa dengan konsep baik  dan  buruk  dalam  berbagai  hal  di  kehidupan  sehari-hari.  Pendidikan  karakter mengemban  tanggung  jawab  dalam  membentuk  kepribadian  siswa.  Dengan  adanya
pendidikan karakter, siswa tidak hanya akan memiliki pengetahuan yang luas, tetapi juga akan  memiliki  kecerdasan  emosional.  Hal  tersebut  akan  membantu  mereka  mengatasi masalah  secara  bijaksana  tanpa  menimbulkan  ketersinggungan  dengan  sesamanya (Junindra,2022).
Peran  guru  dalam  mengatasi bullying  di  institusi  pendidikan  melibatkan  berbagai metode dan pendekatan yang berbeda. Peran guru dalam menghadapi perilaku bullying di lingkungan sekolah sangat signifikan dan melibatkan berbagai strategi. Meskipun demikian, fokus utamanya tetap tertuju pada upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindakan bullying, terutama di dalam institusi pendidikan. Oleh karena itu, kajian dalam tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagaimana guru berkontribusi dalam mencegah terjadinya  tindakan bullying  di  lingkungan  pendidikan,  dengan  berfokus  kepada  peran mereka dalam meminimalisir fenomena bullying.
Tujuan penelitian ini ialah  untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana peran guru  dalam  mencegah  dan  menanggulangi  terjadinya  tindakan bullying  di  lingkungan sekolah serta upaya yang dapat dilakukan guna mengatasi permasalahan tersebut.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  artikel  ini  adalah  metode penelitian  hukum  normatif,  yang  bertumpu  pada  data  sekunder.  Data  sekunder  yang digunakan meliputi  bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak,  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen,  dan  Peraturan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Permendikbud)  Nomor  82  Tahun  2015  tentang Pencegahan  dan  Penanggulangan  Tindak  Kekerasan  di  Lingkungan  Satuan  Pendidikan. Selain itu, juga digunakan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum yang berkaitan  dengan  tindakan bullying  di  Indonesia.  Selain  bahan  hukum,  Penulis  juga menggunakan bahan non hukum berupa informasi yang diperoleh dari media online. Kajian dalam tulisan ini bersifat preskriptif sebagaimana hakikat dari penelitian hukum yang pernah diutarakan  oleh  (Marzuki,2017),  dimana  penelitian  hukum  haruslah  melahirkan  suatu preskripsi yang diharapkan dapat menjadi solusi pemecahan atas isu hukum yang sedang ditangani.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran Guru dalam Mencegah dan Mengatasi Terjadinya Tindakan Bullying di Lingkungan

## Sekolah
Guru sebagai figur sentral yang mempunyai tugas utama mentransformasi individu yang (awalnya) belum terdidik menjadi individu yang lebih baik dari sebelumnya. Predikat lebih baik di sini dapat dimaknai sebagai individu yang memiliki pemahaman tentang nilai- nilai,  ketaatan  sosial,  dan  integritas  moral,  sehingga  mereka  mampu  berintegrasi  dalam masyarakat dengan kualitas hidup yang lebih baik (Junaidi,2019). Nilai-nilai toleransi dan menghargai  keberagaman  merupakan  salah  satu  kunci  yang  perlu  ditumbuhkan  dan dipupuk oleh guru kepada anak didiknya dalam memerangi tindakan bullying di lingkungan sekolah.
Pemahaman  yang  diberikan  guru  pun  tidaklah  cukup  hanya  sekedar  teori,  tetapi membutuhkan  model  atau  keteladanan  yang  dapat  dijadikan  sebagai  role  model. Keberadaan figur keteladanan yang baik sangat penting dalam proses pendidikan moral dan akhlakul karimah. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki karakter serta nilai-nilai moral  yang  baik  agar  dapat  menjadi  model  atau  teladan  serta  memberikan  contoh bagaimana menerapkan nilai-nilai karakter kepada peserta didiknya.
Figur  guru  memiliki  peranan  penting  untuk  menghadapi  pelaku bullying  dengan kesabaran dan menghindari penggunaan pertanyaan yang bersifat interogatif. Selain itu, menjaga harga diri siswa, memberikan perlakuan penuh pengertian, dan bertanya tentang motif  tindakan  yang  dilakukan  oleh  siswa  pelaku bullying  terhadap  korban  merupakan bagian dari pendekatan ini (Adiyono,2022). Guru juga perlu mengajak pelaku bullying untuk turut  merasakan  bagaimana  jika  tindakan bullying  itu  menimpa  dirinya  sendiri  (sebagai korban bullying). Hal ini dimaksudkan agar dapat terbangun rasa empati dalam diri mereka dan toleransi dengan sesama. Selain itu, guru juga mencoba mengidentifikasi kelebihan dan bakat  positif  dari  pelaku bullying  yang  mungkin  dimilikinya,  serta  mengarahkan kemampuan tersebut ke dalam bidang lain yang lebih positif guna mengembangkan bakat siswa yang bersangkutan.
Pendekatan  guru  terhadap  siswa  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  metode,  salah satunya adalah dengan pendekatan psikologis. Dalam menerapkan pendekatan ini, guru perlu  memiliki  kemampuan  untuk  mengidentifikasi  situasi  dan  kebutuhan  yang  muncul selama  proses  pembelajaran.  Lewat  keahlian  psikologis  yang  dimilikinya,  guru  dapat menciptakan  lingkungan  belajar  yang  kondusif  dan  efisien  guna  mencapai  kesuksesan dalam proses pembelajaran. Pengetahuan guru terhadap kondisi psikologis siswa sangat penting untuk dimiliki dalam rangka menumbuhkan rasa kecintaan guru terhadap siswa dan
memudahkan guru  dalam menentukan metode dan pendekatan yang tepat (Basruddin, 2018).  Pendekatan  psikologis  juga  menimbulkan  rasa  kedekatan  antara  peserta  didik dengan guru.
Saat ini, semakin marak terjadinya kasus dimana oknum guru yang menjadi pelaku dalam tindakan bullying terhadap siswa dan tidak jarang juga terjadi kasus dimana para guru cenderung mengabaikan tindakan bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Hal ini tentu  sangat  ironis  mengingat  profesi  guru  yang  selama  ini  melekat  dengan  istilah “Pahlawan tanpa tanda jasa”. Tindakan ini memunculkan delik kelalaian akibat guru maupun entitas yang berkaitan turut melakukan ataupun mengabaikan dan melakukan pembiaran terhadap tindakan bullying tersebut. Guru yang ikut serta dalam melakukan tindakan tidak bermoral  tersebut  menandakan  bahwa  guru  tersebut  telah  gagal  dalam  mengemban profesinya se bagai “subjek refleksi” bagi peserta didiknya. Pengabaian terhadap tindakan bullying yang  dilakukan  guru  juga  dapat  diartikan  bahwa  guru  tersebut  “turut membenarkan”  tindakan  tercela  yang  dilakukan  peserta  didiknya.  Pengabaian  atau pembiaran  terhadap  tindakan bullying  ini  memiliki  konsekuensi  hukum  dan  sosial  yang serius.
Melihat  dari  kasus-kasus  yang  sedang  marak  terjadi  sekarang  ini,  maka  dapat dikatakan bahwa para guru masih belum menjalankan perannya dengan baik. Perlu peran guru sebagai wali kelas lebih lanjut yang sangat besar dan dominan karena perannya yang spesifik mengawasi dan mengkoordinasi peserta didik di kelasnya dan agar korban dapat terbuka karena wali kelas mewakili orang tua dan kepala sekolah dalam lingkungan kelas. Terlebih seorang wali kelas harus mampu memberikan konseling kepada para siswa yang membutuhkan  bantuan,  termasuk  mengatasi  peserta  didik  yang  terlibat  dalam bullying. Sehingga  wali  kelas  diharapkan  dapat  mengenal  lebih  jauh  dan  memahami  tiap-tiap karakter para peserta didik dalam kelas.
KPAI mencatat pada trisemester tahun 2023, kasus bullying sudah mencapai 87 kasus, serta masih banyak kasus lainnya yang tidak teradukan ke KPAI. KPAI juga merilis Informasi mengenai peningkatan jumlah kasus bullying mencatat adanya 1.138 insiden kekerasan fisik dan psikologis yang disebabkan oleh perilaku bullying. Data yang terdapat dalam laporan Perlindungan  Anak  periode  2016-2020  mengungkapkan  bahwa  dalam  kategori "pendidikan," khususnya kasus bullying, sekitar 480 anak telah menjadi korban kekerasan di lingkungan sekolah (Prasetyo,2023). UNICEF juga menunjukkan bahwa 41% anak di bawah usia 15 tahun di Indonesia masih mengalami bullying di lingkungan sebaya mereka. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengeluarkan data terkait kasus bullying pada tahun 2023. Dalam rentang waktu Januari hingga September, terdapat 23 insiden bullying yang tercatat.
Dari jumlah tersebut, 50% terjadi di tingkat SMP, 23% di tingkat SD, 13,5% di tingkat SMA, dan 13,5% di tingkat SMK. Kejadian paling banyak terjadi di tingkat SMP dan melibatkan pelaku baik sesama siswa maupun dari kalangan pendidik. Dalam beberapa kasus tersebut, satu insiden bullying telah menyebabkan korban jiwa (Rosa,2023).
Bullying merupakan masalah serius yang menjadi implikasi dari kondisi kesenjangan yang  memprihatinkan  di  sekolah.  Kesenjangan  tersebut  dapat  berupa  kesenjangan ekonomi, status sosial, fisik, etnis, budaya, akses teknologi, dan masih banyak lagi. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketidakadilan  dan ketidakmerataan di  antar siswa, sehingga membuat beberapa oknum merasa memiliki kekuasaan di atas siswa lainnya. Sehingga hal ini  dapat  memicu  terjadinya  perilaku  bullying  di  sekolah.  Dalam  situasi  saat  ini  dimana dibutuhkan suatu sistem anti-bullying, pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih terhadap isu bullying ini dan membentuk program ataupun upaya untuk mencegah dan mengatasi kasus bullying di instansi-instansi pendidikan lewat sarana guru. Namun, pada kenyataannya, program atau upaya tersebut masih terbatas dan tidak merata di seluruh sekolah.  Bahkan,  inisiatif  untuk  membentuk  program  pencegahan  dan  penyelesaian bullying seringkali berasal dari organisasi nirlaba.
Oleh  karena  itu,  pemerintah  perlu  segera  merealisasikan  upaya  untuk  mengatasi kesenjangan  tersebut  dan  mengimplementasikan  program-program anti-bullying  yang efektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif bagi semua siswa. Salah satu contoh program tersebut adalah anti bullying Teacher Empowerment Program (TEP) yang merupakan program yang dibentuk oleh Yayasan Semai Jiwa Amini. Yayasan Semai  Jiwa  Amini  merupakan  organisasi  nirlaba  yang  secara  intens  memantau  isu-isu bullying dan kerap aktif terlibat dalam penelitian mengenai bullying, serta selama beberapa tahun terakhir giat mempromosikan gerakan anti-bullying. Yayasan Semai Jiwa Amini juga telah  banyak  melaksanakan  program anti-bullying  pada  berbagai  tingkatan  sekolah  di beberapa wilayah (Ariesto,2009).
Program anti bullying  Teacher Empowerment Program (TEP) menitikberatkan pada peran guru terhadap pemberantasan tindakan bullying karena didasari pemikiran bahwa guru  memiliki  peranan  sebagai  agen  perubahan  yang  bertanggung  jawab  untuk mengajarkan  nilai-nilai  positif  kepada  siswa-siswanya.  Program  ini  bertujuan  untuk memastikan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi para siswa. Pelaksanaan dari program anti  bullying  Teacher  Empowerment  Program  (TEP)  ini  adalah  dengan memberikan pelatihan kepada para guru mengenai nilai-nilai dan membentuk jaringan dan sistem anti-bullying  di  sekolah.  Program  ini  juga  mencakup  pembentukan  kelompok pendukung  siswa  untuk  meminimalisir  kesenjangan  antar  siswa.  Sehingga  perealisasian
upaya  dan  program anti-bullying  perlu  semakin  digencarkan  saat  ini  untuk mengoptimalkan peran guru dalam mencegah dan mengatasi terjadinya tindakan bullying di lingkungan sekolah.
Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Bullying di Lingkungan Sekolah Sejumlah  langkah  preventif  perlu  dilakukan  melalui  perlindungan  hukum  dengan tujuan  untuk  mencegah  tindakan bullying.  Contohnya,  dibentuknya  Peraturan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 82 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Tindak Kekerasan di Sekolah, yang bertujuan memberikan perlindungan kepada siswa dari tindakan kekerasan yang disebabkan oleh perilaku bullying di lingkungan sekolah. Beberapa ketentuan yang dijelaskan dalam Permendikbud ini dapat ditemukan dalam Pasal 8 Bab IV. Menurut regulasi ini, satuan pendidikan memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan langkah-langkah  pencegahan  kekerasan.  Tindakan  tersebut  mencakup  pembentukan lingkungan  yang  bebas  dari  kekerasan,  pelaporan  dugaan  kekerasan  kepada  orang tua/wali, penerapan Prosedur Operasi Standar (POS) terkait kekerasan, kerjasama dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan ahli pendidikan untuk mencegah kekerasan, serta  pembentukan  tim  pencegahan  tindak  kekerasan  yang  melibatkan  kepala  sekolah, perwakilan  guru,  perwakilan siswa, dan perwakilan  orang tua/wali. Selain  itu, diwajibkan pemasangan  papan  layanan  pengaduan  kekerasan  di  lingkungan  satuan  pendidikan (Sabiila,2021).
Isi  dari  Permendikbud  No.  82  Tahun  2015,  khususnya  di  Pasal  10  Bab  V, mengamanatkan  satuan  pendidikan  untuk  melakukan  upaya  penanggulangan  terhadap kekerasan, yang mencakup memberikan pertolongan kepada korban, melaporkan tindak kekerasan  kepada  orang  tua/wali  peserta  didik,  mengidentifikasi  fakta-fakta  kejadian kekerasan, menindaklanjuti kasus, berkoordinasi dengan pihak terkait, memastikan hak dan fasilitasi peserta didik, memberikan rehabilitasi dan/atau fasilitasi kepada peserta didik, serta melaporkan  insiden  tersebut  kepada  Dinas  Pendidikan  dan  aparat  penegak  hukum setempat (Sabiila,2021). Dalam Pasal 11 Bab VI, Permendikbud No. 82 Tahun 2015 mengatur berbagai sanksi yang bisa diberikan, termasuk satuan pendidikan yang dapat memberikan sanksi kepada peserta didik berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan tindakan edukatif lainnya yang bersifat pembinaan. Di sisi lain, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat  dapat  memberikan  sanksi  kepada  pendidik,  seperti  teguran  lisan,  teguran tertulis,  pengurangan  hak,  pemberhentian  sementara/tetap  dari  jabatan  sebagai pendidik/tenaga  kependidikan,  atau  pemutusan/pemberhentian  hubungan  kerja (Sabiila,2021).
Pada  ketentuan  Pasal  8  huruf  h  dari  Permendikbud  No.  82  Tahun  2015,  dijelaskan mengenai  kewajiban  membentuk  tim  pencegahan  tindak  kekerasan  dengan  keputusan kepala  sekolah.  Tim  ini  terdiri  dari  beberapa  pihak  yang  bertanggung  jawab  dalam mencegah dan menangani tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Pasal 8 huruf h menyatakan bahwa kepala sekolah wajib membentuk tim pencegahan tindak kekerasan dengan  keputusan  kepala  sekolah  yang  terdiri  dari  kepala  sekolah,  perwakilan  guru, perwakilan  siswa,  dan  perwakilan  orang  tua/wali.  Tim  ini  memiliki  peran  utama  dalam menciptakan  lingkungan  pendidikan  yang  aman,  nyaman,  dan  bebas  dari  perilaku kekerasan. Tugas mereka adalah melibatkan pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan, menjamin  keselamatan  peserta  didik,  mensosialisasikan  upaya  pencegahan  kekerasan, menjalin  kerjasama  dengan  berbagai  pihak  terkait,  serta  melakukan  pengawasan  dan evaluasi  terhadap  implementasi  langkah-langkah  pencegahan  kekerasan  di  lingkungan pendidikan.  Melalui  ketentuan  ini,  diharapkan  setiap  institusi  pendidikan  mampu menyediakan perlindungan optimal bagi peserta didik dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung serta bebas dari tindak kekerasan.
Ketentuan Pasal 8 huruf h dari Permendikbud No. 82 Tahun 2015 memberikan dasar hukum  yang  jelas  dan  tegas  terkait  pembentukan  tim  pencegahan  tindak  kekerasan  di lingkungan satuan pendidikan. Langkah ini dianggap sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi semua peserta didik. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan setiap satuan pendidikan dapat memberikan perlindungan optimal kepada peserta didik dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung serta bebas dari  tindak  kekerasan.  Perlindungan  hukum  yang  sifatnya  preventif  merupakan  upaya pencegahan  terjadinya  perbuatan-perbuatan  yang  merugikan  atau  melanggar  hukum sebelum  perbuatan  tersebut  terjadi.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  semua  pihak  yang terlibat, termasuk guru, orang tua, dan pihak sekolah, untuk mengambil langkah-langkah preventif  dan  intervensi  yang  diperlukan  untuk  mencegah  dan  mengatasi bullying  di sekolah.
Permendikbud ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi siswa dari tindakan kekerasan dan bullying di lingkungan sekolah. Permendikbud No. 82 Tahun 2015 masuk dalam rekomendasi regulasi yang disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk menciptakan lingkungan  sekolah  yang aman dan nyaman. Dengan adanya Permendikbud No. 82 Tahun 2015, diharapkan lingkungan sekolah dapat menjadi tempat yang  aman,  nyaman,  dan  kondusif  bagi  seluruh  peserta  didik.  Regulasi  ini  memberikan landasan  hukum  yang  jelas  dan  tegas  terkait  pencegahan  dan  penanggulangan  tindak
kekerasan  di  lingkungan  satuan  pendidikan,  serta  menegaskan  komitmen  pemerintah dalam melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  guru  memiliki peran besar sebagai agen perubahan dalam membentuk karakter dan moral peserta didik. Tantangan muncul terkait tindakan bullying di sekolah, termasuk kasus di mana guru terlibat atau  mengabaikannya.  Data  kasus bullying  yang  meningkat  menunjukkan  perlunya tindakan komprehensif. Program Teacher Empowerment Program (TEP) memiliki potensi besar, tetapi implementasinya masih terbatas, memerlukan peningkatan upaya pemerintah. Kritik  terhadap  guru  yang  terlibat  dalam bullying  menunjukkan  perlunya  revisi  sistem pengawasan dan penilaian kinerja guru.
Perlindungan  hukum,  seperti  Pasal  8  huruf  h  Permendikbud  No.  82  Tahun  2015, menjadi  langkah  konkret  untuk  melindungi  peserta  didik.  Namun,  implementasinya belum merata, memerlukan keterlibatan aktif dari semua pihak, termasuk guru, orang tua, dan pihak sekolah. Kritik konstruktif dapat diarahkan pada perluasan program edukasi, penguatan monitoring, evaluasi rutin, dan peningkatan keterlibatan orang tua. Respon bijaksana  terhadap  kritik  diharapkan  dapat  meningkatkan  implementasi  kebijakan  ini, menciptakan  lingkungan  pendidikan  yang  aman,  nyaman,  dan  bebas  dari  kekerasan, sesuai  dengan  rekomendasi  dari  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI). Keseluruhan,  Permendikbud  No.  82  Tahun  2015  memberikan  landasan  solid  untuk membangun lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan peserta didik di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiyono, et.al. “Peran Guru Dalam Mengatasi Perilaku Bullying.” Jurnal Al -Madrasah, Vol.6, No.3, Juli Tahun 2022.
Aji  Prasetyo,  “Soal  Bullying.2023.  Haruskah  Belajar  dari  Korea  Selatan?”,  tersedia  di https://www.hukumonline.com/stories/article/lt64868f4b2fb91/soal-bullying-- haruskah-belajar-dari-korea-selatan, diakses pada tanggal 7 November 2023.
Amanda  Naviraa,  et.al.  “Pencegahan  Perundungan  di  Sekolah  Peran  Melalui  Program Roadmap  of  Outstanding  Edu cators.”  Jurnal  Riset  Pendidikan  dan  Pembelajaran
Lucerna, Vol.3, No.2, November Tahun 2023.
Anggraini Noviana. “Peran Guru dalam Mengatasi Perilaku Bullying pada Peserta Didik Kelas  IV  SD  Negeri  Banding  Kecamatan  Rajabasa  Kabupaten  Lampung  Selatan.”
Skripsi Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2021.
Asdrian Ariesto, et.al. “Pelaksanaan Program Antibullying Teacher Empowerment Program (TEP) di Sekolah (Studi Deskriptif Program Teacher Empowerment Program pada Guru  di  SMA  "X"  Jakarta  Selatan.”  Skripsi  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik Universitas Indonesia, Tahun 2009.
Bayu Kusumo Dwi Laksono, et.al. “Pendidikan Karakter Moral dan Toleransi Siswa.” Edu
Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol.3, No.1, April Tahun 2023.
Ela Zain Zakiyah, et.al., “Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying.”
Jurnal Penelitian & PPM Universitas Padjadjaran, Vol.4, No.2, Juli Tahun 2017.
Fatichatun Nadhiroh.2023. “Kisah Menyayat Hati Siswa SD Gantung Di ri Gegara Di-bully Tak Punya Ayah”, tersedia di https://www.detik.com/jatim/berita/d -6598000/kisah- menyayat-hati-siswa-sd-gantung-diri-gegara-dibully-tak-punya-ayah, diakses pada 26 Oktober 2023.
Finta Rahyuni, “Pilu Siswi SMA di Langkat Dibully Teman hingga Disdik Bertindak”, tersedia di https://www.detik.com/sumut/berita/d-6984032/pilu-siswi-sma-di-langkat- dibully-teman-hingga-disdik-bertindak, diakses pada 26 Oktober 2023.
Fitriawan Arif Firmansyah. “Peran Guru Dalam Penanganan dan Pencegahan Bullying di Tingkat Sekolah Dasar.” Jurnal Al Husna, Vol.2, No.3, Desember Tahun 2021.
Hidayat, Rahmat dan Abdillah. Ilmu Pendidikan Konsep, Teori, dan Aplikasinya. (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2019).
Jemmi Purwodianto. 2023. “ Mata siswi SD di Gresik ditusuk hingga buta-Perundungan di
Indonesia sudah darurat”, tersedia di
https://www.bbc.com/indonesia/articles/czr1xkdvk8jo,  diakses  pada  26  Oktober 2023.
Junaidi,  Harimawan.  Sukses  Menjadi  Guru  Humoris  dan  Idola  yang  Dikenang  Siswa Sepanjang Masa. (Yogyakarta: Araska, 2019)
Marzuki,  Peter  Mahmud.  Penelitian  Hukum.  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2017).
Nikita  Rosa,  "Data  Kasus  Bullying  di  Sekolah,  FSGI:  50%  di  Jenjang  SMP",  tersedia  di https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6962155/data-kasus-bullying-di-sekolah- fsgi-50-di-jenjang-smp, diakses pada tanggal 7 November 2023.
Ni  Putu  Sayuri  Dewi,  et.al.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Bullying  di Lingkungan Sekolah.” Jurnal Kertha Desa, Vol.10, No.8, Tahun 2022.
Rachma wati. 2023. “Kasus Bullying Siswa SMP di Cilacap Dipicu karena Korban Gabung
Geng Lain”, tersedia di https://amp.kompas.com/regional/read/2023/09/27/182800778/kasus-bullying- siswa-smp-di-cilacap-dipicu-karena-korban-gabung-geng-lain,    diakses  pada  26 Oktober 2023.
Shidarta. Moralitas Profesi Hukum (Sebuah Tawaran Kerangka Berpikir). (Bandung: Refika Aditama, 2006).
Syahidah  Izzata  Sabiila.  2021.  “Permendikbud  Nomor  82  Tahun  2015  Penanggulangan Kekerasan  di  Sekolah,  Ini  Isinya",  tersedia  di  https://news.detik.com/berita/d- 5873578/permendikbud-no-82-tahun-2015-penanggulangan-kekerasan-di- sekolah-ini-isinya, diakses pada tanggal 13 November 2023.
Indonesia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  82  Tahun  2015  tentang Pencegahan  dan  Penanggulangan  Tindak  Kekerasan  di  Lingkungan  Satuan Pendidikan.