INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 9939-9953 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Diversi Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak
Dodi Darjanto 1 ✉ , Warasman Marbun 2 , Mardani 3
Universitas Krisnadwipayana Email: dodi.darjanto@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Dari berbagai pengertian anak menurut Undang-Undang yang ada di Indonesia tidak ada yang sama dari ukuran batas usia anak, tetapi pada keadaan tertentu dapat dipergunakan mana yang akan di pakai sesuai dengan kondisi seperti pada perkawinan jika anak berusia 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan sedangkan perempuan berumur 16 (enam belas) tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan.  Bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  Putusan  Nomor 28/PID.SUS-Anak/2020/PN.Mre dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mtr. Metode Penelitian adalah Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Azasi Manusia. Bentuk perlindungan hukum bagi anak yang telah ada ialah Diversi, yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 4 Tahun 20142 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Diversi Wajib dilaksanakan pada setiap proses hukum. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Korban Kekerasan Fisik

## Abstract
From the various definitions of children according to existing laws in Indonesia, there is nothing the same as the size of the age limit of children, but in certain circumstances it can be used, which will be used according to conditions such as in marriage if the child is 19 (nineteen) years old for men and while the woman is 16 (sixteen) years old according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. How is the judge's  consideration  in  deciding  Decision  Number  28/PID.SUS-Child/2020/PN.Mre  and  Decision Number 2/Pid.Sus-Child/2019/PN Mtr. Research Methods This research is normative legal research. The result of the research is that Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, as referred to in Article 1 Number 12, states that children, as buds, potential, and young generation successors to the ideals of the nation's struggle, have a strategic role and special characteristics, so that they must be protected from all forms of inhumane treatment that result in violations of human rights. A form of legal protection for children that already exists is diversion, which is contained in Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System and Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia (PERMA RI) Number 4 of 20142 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion in the Child Criminal Justice System. The regulation explains that diversion must be implemented in every legal process. Keywords: Legal Protection, Children Victims of Physical Violence

## PENDAHULUAN
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Diversi adalah pengalihan dari proses pidana formal sebagai alternatif terbaik dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.” Diversi berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undnag -Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
Setiap  orang  yang  hidup  di  dunia  tentu  mempunyai  hak  dan  kewajiban.  Tanpa terkecuali seorang anak yang tinggal bersama dengan kedua orangtuanya. Perlu diketahui bahwa hak anak tertuang dalam konvensi anak-anak PBB pada tanggal 20 November 1989. Hak tersebut juga disahkan oleh negara Indonesia dalam Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak.
Dari berbagai pengertian anak menurut Undang-Undang yang ada di Indonesia tidak ada  yang  sama  dari  ukuran  batas  usia  anak,  tetapi  pada  keadaan  tertentu  dapat dipergunakan mana yang akan di pakai sesuai dengan kondisi seperti pada perkawinan jika anak berusia 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan sedangkan perempuan berumur 16 (enam belas) tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: “Ada sepuluh hak anak yang diakui secara internasional dan nasional yang wajib dipenuhi or angtua. Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan identitas.” Yakni sebagai berikut:
1) Hak Mendapatkan Identitas, Ketika si kecil lahir, ia berhak untuk terdaftar dalam kartu keluarga dan memiliki akta kelahiran. Keduanya menjadi bentuk dokumen legal yang sangat penting untuk kehidupan anak di kemudian hari.
2) Hak  untuk  Mendapatkan  Pendidikan,  Seorang  anak  berhak  untuk  mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan, bagi seorang anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.  Sebab,  negara  sudah  menjamin  haknya  melalui  Undang  Undang Perlindungan Anak. Dalam UU tersebut, negara bertanggung jawab untuk memberi biaya  bantuan  atau  bantuan  cuma-cuma  atau  pelayanan  khusus  bagi  anak  yang berasal dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, serta anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
3) Hak untuk Bermain, Bermain juga merupakan salah satu hak anak yang perlu dipenuhi. Sebab, bermain tak hanya menjadi sarana hiburan semata, tapi juga menjadi cara anak untuk belajar. Selain itu, jika anak tidak bermain, hal ini justru dapat meningkatkan kadar stres anak sehingga ia akan rewel sepanjang hari.
4) Hak  untuk  Mendapatkan  Perlindungan,  Perlindungan  yang  dimaksud  merupakan perlindungan dari berbagai macam ancaman, kekerasan baik fisik maupun psikis, serta hal  lain  yang  membahayakan  anak.  Artinya,  orangtua  wajib  memberikan  bentuk perlindungan baik pada anak laki-laki maupun perempuan demi keamanan dirinya.
5) Hak untuk Rekreasi, Perlu diketahui bahwa anak-anak juga rentan untuk mengalami stres.  Oleh  karena  itu,  anak  juga  berhak  mendapatkan  hak  untuk  rekreasi  dan menyegarkan pikirannya. Hal ini penting dilakukan karena anak yang bebas stres akan memiliki perkembangan yang lebih optimal.
6) Hak  untuk  Mendapatkan  Makanan,  Seorang  anak  berhak  untuk  mendapatkan makanan yang bersih, bergizi, dan sehat. Maka dari itu, orangtua wajib menyediakan makanan bernutrisi setiap harinya untuk anak. Selain itu, seorang anak juga berhak mendapatkan ASI eksklusif selama dua tahun awal kehidupannya.
7) Hak  untuk  Mendapatkan  Jaminan  Kesehatan.,  Anak  wajib  mendapatkan  jaminan kesehatan yang meliputi imunisasi, makanan sehat, posyandu, pemeriksaan gigi setiap 6 bulan sekali, serta pelayanan kesehatan reproduksi remaja.
8) Hak  untuk  Mendapatkan  Status  Kebangsaan.  Anak  juga  berhak  untuk  diakui kewarganegaraannya oleh suatu bangsa secara resmi. Pengakuan ini tertuang dalam penerbitan  dokumen  kewarganegaraan,  yang  meliputi  akta  kelahiran  dan  kartu identitas. Dokumen inilah yang nantinya dapat menjamin anak untuk mendapatkan berbagai pendidikan dan pelayanan kesehatan dari negara.
9) Hak untuk Turut Berperan dalam Pembangunan. Meskipun masih berusia dini, tapi anak-anak  juga  berhak  untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan.  Di  sinilah dibutuhkan peran dari orang tua untuk memperjuangkan pendidikan anak sehingga anak dapat menjadi generasi penerus bangsa.
10) Hak untuk Mendapatkan Kesamaan. Baik bagi anak laki-laki, perempuan, agama apa pun,  suku  bangsa  manapun,  kaya  atau  miskin,  hingga  serta  berkebutuhan  khusus berhak mendapatkan kesamaan. Kesamaan tersebut merujuk pada kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang.
Lalu ada beberapa hak juga yang sudah diatur secara jelas oleh undang- undang dasar kita sebagai dasar negara. Yaitu: Pasal 28D (1) Undang-Undang Dasar 1945 Menyebutkan: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan Kepastian Hukum yang ad il serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dalam Pasal 28D (1) Undang -Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa anak sebagai bagian dari generasi muda adalah merupakan penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa  dan  juga  merupakan  sumber  daya  manusia  (SDM) yang sangat potensial bagi pembangunan nasional.
Bahwa dalam rangka tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin  serta  memelihara  kesatuan  dan  persatuan  bangsa  dalam  wadah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar 1945, diperlukan pembinaan dan pembimbingan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak atau generasi muda dan bangsa di masa mendatang.
Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan  bahwa  perlindungan    anak  dalam  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi  anak  serta  hak-  haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh  dan  berkembang,  serta berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.1  Prinsip-prinsip  perlindungan hukum pidana terhadap anak tercermin dalam Pasal 37 dan Pasal 40 Konvensi hak- hak anak (Convention on the right of the child).
Pada satu sisi yang lain alih-alih ingin melakukan pemberantasan peredaran narkotika, setiap orang yang kedapatan menggunakan narkotika langsung dianggap bersalah tanpa melihat hal-hal lain yang melekat pada diri orang tersebut. Segala hal yang menjadi hak daari  orang  tersebut  dikesampingkan  dan  hanya  melihat  dari  sisi  “pertanggungjawaban pidanya” saja. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya permasalahan baru serta kegelisahan di masyarakat.
Bahwa Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak tidak seharusnya dibawa ke peradilan pidana tetapi harus diselesaikan dengan non code penal, tetapi penyelesaiannya di utamakan diversi. Penyelesaian perkara untuk anak yang diterapkan melalui diversi untuk memberikan  sifat  pembinaan,  tetapi  bukan  untuk  menghukum.  Jadi  aturan  hukum mengenai  diversi  sudah  jelas  tetapi  faktanya  di  lapangan  penerapan  diversi  di  abaikan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian Ini Termasuk Dalam Bentuk Penelitian Yuridis Normatif. Hal ini disebabkan karna  dalam  penelitian  ini  yang  akan  diteliti  merupakan  norma  tertulis  dan  akan menggunakan  referensi  kepustakaan.  penelitian  hukum  normatif  karna  penelitian  ini dikonsepsikan  dan  dikembangkan  atas  dasar  peraturan  perundang-undangan.  Dari  data sekunder tersebut akan dibagi dan diuraikan kedalam tiga bagian yaitu:
1) Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  bersifat  mengikat  berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan terhadap  bahanhukum  primer  antara  lain  literatur-literatur,  hasil  penelitian,  artikel- artikel ilmiah, baik dari koran maupun internet.
3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhaap bahan hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder,  anatara  lain  kamus  hukum,  ensiklopedia  dan kamus bahasa.
Sebagai cara menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis normatif kualitatif Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari  peraturan-peraturan  yang  ada  sebagai  norma  hukum  positif.  Sedangkan  kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penelitian azas-azas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan monografis dan responden.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Menjaga Tumbuh Kembang Anak
Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah  sebagai  berikut:  "Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."
Menurut  Pasal  1  angka  15  a  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Nomor 35/2014), kekerasan adalah :
"Kekerasan  adalah  setiap  perbuatan  terhadap  Anak  yang  berakibat  timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaraan, termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan kemerdekaan secara melawan hukum."
Pasal  76  c  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014,  yaitu:  "Setiap  orang  dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak." Pasal 80 (1) UU Nomor 35 Tahun 2014, yaitu:"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 c, dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  3  (tiga)  Tahun  6  (enam)  bulan  dan/atau  denda  paling  banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)." Selain itu, apabila mengakibatkan luka berat maka pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta ruapiah)
Anak  pada  usia  remaja  merupakan  fase  usia  yang  rentan  untuk  terjerumus  dalam penggunaan narkoba yang dianggap sebagai sesuatu yang baru dan menantang. Remaja juga menjadi mudah tergoda ketika dalam keadaan frustasi atau depresi sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini Remaja adalah kelompok usia yang rentang dipengaruhi narkoba. Padahal sosialisasi anti narkoba sudah dikampanyekan oleh berbagai pihak. Narkoba menjadi ancaman serius masa depan manusia. Oleh karena itu, semua pihak perlu menjauhkan remaja dari narkoba.
Berbagai faktor dapat mengakibatkan remaja menggunakan atau menyalahgunakan narkoba. Pertama kali menggunakan narkoba, biasanya dimulai dengan mudahnya akses dalam  konsumsi  alkohol.  Penggunaan  yang  berkelanjutan  terjadi  karena  perasaan  tidak aman  atau  keinginan  untuk  diterima  di  kehidupan  sosialnya.  Remaja  akan  memutuskan sesuatu tanpa memikirkan konsekuensinya, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk mengambil resiko besar dengan menggunakan narkoba.
Maraknya narkotika dan obat-obatan terlarang telah banyak mempengaruhi mental dan sekaligus pendidikan bagi para generasi muda saat ini. Masa depan bangsa yang besar ini  bergantung sepenuhnya pada upaya pembebasan kaum  muda  dari  bahaya narkoba. Penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja seringkali berawal dari coba-coba. Namun bila sudah kecanduan akan sangat sulit untuk mengobati kecanduan tersebut.
Untuk  itu  ada  cara  mudah  yang  dapat  dilakukan  orang  tua  dalam  membimbing putra/putrinya agar terhindar dari narkoba, yaitu :
a) Selektif dalam Pergaulan., Pergaulan yang salah bisa menyebabkan kita terperosok sehingga  kita  harus  berhati-hati  dengan  teman-teman  kita  sendiri.  Kita  pun  harus berani mengatakan tidak pada narkoba serta meninggalkan kawan-kawan kita yang
dapat merusak kita. Carilah teman yang baru jika teman yang lama hanya berupaya menjerumuskan kita ke lubang yang dalam.
b) Jangan Pernah Mencoba. Kesalahan terbesar semua remaja pengguna narkoba adalah mereka pernah mencoba. Sekali anda mencoba, anda telah menjadi pengguna dan akan kecanduan. Anda tidak akan pernah menjadi pecandu narkoba jika anda tidak pernah mencoba. Oleh karena itu jangan pernah mencoba menggunakan narkoba.
c) Miliki Hobby dan Aktivitas Positif ; Isilah masa remaja yang penuh antusiasme dengan menyalurkan hobby yang positif misalnya dengan olahraga, melukis, menulis, dan lain sebagainya.  Hal  ini  selain  meningkatkan  keterampilan,  juga  membatasi  lingkungan pergaulan pada orang-orang yang memiliki ide dan kreasi yang positif pula. Orang yang  tidak  memiliki  kesibukan  lebih  mudah  untuk  diajak  melakukan  hal-hal  yang negatif termasuk menggunakan narkoba.

## 2. Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum
Anak merupakan entitas yang wajib untuk dilindungi dan dijunjung tinggi hak-haknya oleh setiap negara di dunia. Komitmen Indonesia dalam memberikan perlindungan anak tercermin dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab anak tersebut karena dari sisi psikologis dan kemampuan berpikir anakanak masih belum terbentuk secara sempurna. Oleh karena itu, perlu ada suatu mekanisme yang secara terstruktur  melindungi  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  atau  Anak  yang  Berhadapan dengan Hukum (ABH) tanpa mengsampingkan kepentingan korban dan masyarakat. Hal inilah yang menjadi latar belakang timbulnya diversi.
Kenakalan anak (juvenile delinquency) tidak sama dengan kejahatan orang dewasa. Penanggulangan kenakalan anak harus bertolak dari pemahaman yang tepat. Pemahaman ini utamanya didasarkan dengan melihat faktor penyebab mengapa anak menjadi nakal. Anak menjadi pelaku tindak pidana selalu meningkat, dalam kasus- kasus tertentu, anak yang  menjadi  pelaku  menjadi  perhatian  khusus  bagi  aparat  penegak  hukum.  Salah  satu solusi  yang  dapat  ditempuh  dalam  penanganan  perkara  tindak  pidana  anak  adalah pendekatan restorative juctice, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi).
Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke  proses  di  luar  peradilan  pidana.  Diversi  merupakan  kebijakan  yang  dilakukan  untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Adanya diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses
peradilan,  menghindarkan  anak  dari  perampasan  kemerdekaan,  mendorong  masyarakat untuk berpartisipasi serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
Pemberian  perlindungan  oleh  negara  tidak  hanya  dalam  melindungi  anak  sebagai korban maupun saksi, namun juga dalam memastikan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum menerima perlindungan hukum yang memadai.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA)  merupakan  pedoman  dasar  dalam pemberian perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, kendatipun masih memberikan batasan mengenai kualifikasi anak sebagai pelaku tindak pidana yang berhak untuk menjalani proses diversi. ( https://doi.org/10.24843/KP.2020.v42.i03.p04 )
Diversi  dilakukan  untuk  memberikan  perlindungan  dan  rehabilitasi  (protection  and rehabilitation) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.  Dan  Diversi  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  dilaksanakan  oleh  ketiga komponen sistem peradilan pidana  di Indonesia mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.  Diversi  atau  pengalihan  yang  dikenal  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak berperan sebagai upaya penanggulangan kenakalan anak. Diversi menghindari anak belajar perilaku jahat, memperbaiki hubungan anak dengan masyarakat, menghindari stigmatisasi/ cap jahat pada anak.
Beberapa hal ini menegaskan diversi sebagai upaya penanggulangan kenakalan anak (juvenile  delinquency)  perspektif  kriminologi.  Hasil  studi  menunjukan  bahwa  pengaturan mengenai perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tertuang di berbagai peraturan  perundang-  undangan,  khususnya  undang-undang  yang  mengatur  tentang kesejahteraan  anak,  perlindungan  anak,  hak  asasi  manusia,  dan  sistem  peradilan  pidana anak. Diversi merupakan bentuk perlindungan hukum bagi anak   yang berkonflik dengan hukum. Dengan demikian, penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat kepolisian, kejaksaan dan pemeriksaandi pengadilan wajib mengupayakan diversi.
Dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  bahwa  terhadap  anak  adalah  anak  yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana.
“Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang yang telah berumur 12 tahun tetapi  belum  berumur  18  tahun  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana;  Anak  yang menjadi  korban  adalah  anak  yang  belum  berumur  18  (delapan  belas  tahun)  yang mengalami  penderitaan  fisik,  mental  dan  atau  kerugian  ekonomi  yang  disebabkan tindak pidana.”
“Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat
penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.”
Berdasarkan  Undang-Undang  RI  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  Pasal  20,  Dalam  hal  tindak  pidana  dilakukan  oleh  anak  sebelum    genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak  melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak.
Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan  Anak  yang  Belum  Berumur  12  (Dua  Belas)  Tahun.  Dalam  hal  anak  belum berumur  12  tahun  melakukan  atau  diduga  melakukan  tindak  pidana,  maka  penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkanan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejateraan sosial.
Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut:
1) Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun;
2) Dan bukan pengulangan tindak pidana;
Selanjutnya  selain  ketentuan  tersebut,  berlaku  pula  terhadap  anak  yang  didakwa melakukan  tindak  pidana  yang  diancam  pidana  penjara  dibawah  7  (tujuh)  tahun  dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) (Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak))
Bahwa terkait penahanan terhadap anak (Pasal 32 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) adalah sebagai berikut:
• Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana;
• Penahananan dapat dilakukan dengan syarat:
• Umur anak 14 (empat belas) tahun;
• Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun atau lebih Penahanan terhadap anak tentunya berbeda pula dengan terdakwa
{dewasa}  dan  terhadap  penahanan  terhadap  anak  yang  berkonflik  hukum  tersebut yakni sebagai berikut:
1) Penahanan oleh Penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum,  selama  8  (delapan)  hari;  sedangkan  terhadap  terdakwa  dewasa  20  hari dengan perpanjangan 40 (empat puluh) hari;
2) Penahanan oleh Penuntut Umum, paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh  Hakim  selama  5  hari  sedangkan  terhadap  terdakwa  dewasa  20  Hari  dan diperpanjang selama 30 hari;
3) Penahanan Hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh Ketua PN, sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari.
3. Pengaturan Peraturan Perundang-undangan yang ada dan penerapannya Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child)
yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang  kesemuanya  mengemukakan  prinsip-prinsip  umum  perlindungan  anak,  yaitu  non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.
Aparat  penegak  hukum  yang  terlibat  dalam  penanganan  ABH  agar  tidak  hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana  Anak  atau  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  berkaitan  dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA)  diundangkan  atau  1  Agustus  2014  (Pasal  108  UU Nomor 11 Tahun 2012).
Ketua  Mahkamah  Agung  RI  Muhammad  Hatta  Ali  menandatangani  Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan  Diversi  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  bahkan  sebelum  Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan.
Poin penting Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) tersebut bahwa “Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi” yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat anyar dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana
di Indonesia. Disamping itu juga, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI)  ini  memuat  tata  cara  pelaksanaan  diversi  yang  menjadi  pegangan  Hakim  dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi dalam keadilan restoratif pada sistem penerapan  diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan  anak,  merupakan  implementasi  sistem  dalam  keadilan  restoratif  untuk memberikan  keadilan  dan  perlindungan  hukum  kepada  anak  yang  berkonflik  dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggun Diversi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara nonformal.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak (SPPA), Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk:
1) Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3) Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 4 tahun 2014  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  adalah  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, Musyawarah menjelaskan tentang Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak  dan  orang  tua/wali,  korban  dan/atau  orang  tua/walinya,  Pembimbing Kemasyarakatan,  Pekerja  Sosial  Profesional,  perawakilan  dan  pihak-pihak  yang  terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Untuk mempermudah dan mempercepat dalam pemberantasan tindak pidana narkotika tersebut dimana tanpa harus adanya pembuktian kesalahan kepemilikan maka penerapan asas yang terdapat  di  dalam  Undang-Undang  Narkotika  yaitu  penerapan  asas  atau  prinsip  strict liability dapat diberlakukan. Pengertian dari asas atau prinsip tersebut yang ada didalam Undang-Undang  Narkotika  adalah  adanya  suatu  pertanggungjawaban  mutlak  dengan tanpa adanya pembuktian kesalahan. gjawaban pidana anak.
Selain itu strict liability dapat diartikan bahwa si pembuat yang telah memenuhi unsur- unsur dalam rumusan undang-undang yang mana tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Didalam Undang-Undang Narkotika tersebut bahwasannya pengaturan dengan mengambil beberapa Pasal yaitu Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 115 ayat (1), menerapkan asas strict liability
berdasarkan unsur kriminalisasi didalam Pasal tersebut, yang salah satu perbuatannya hanya kedapatan membawa barang tersebut dapat dikenakan Pasal tersebut, pengkriminalisasian tindakan  tersebut  dapat  merugikan  orang  yang  melakukan  perbuatan  itu  tanpa  adanya pembuktian kesalahan.
Sesungguhnya, apabila kita meihat rentetan peraturan perundang- undangan yang ada dalam mengakomodir perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum tentu saja apa yang kita harapkan untuk tidak memidanakan anak selaku penerus bangsa akan  terlaksana.  Namun  khusus  untuk  anak  yang  berhadapan  dengan  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan jadi berbeda keadaannya, dimana apabila melihat  dalam  uraian  diatas  bahwa  Undang-Undang  Narkotika  hanya  melihat  dari  sisi perbuatan yang melawan hukum.
4. Peran  Negara  dalam  mengatasi  peredaran  narkotika  dan  pencegahan  agar  anak terhindar dari Narkotika
Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba diperlukan upaya yang terpadu dan komprenhensif  yang  meliputi  upaya  preventif,  represif,  terapi  dan  rehabilitasi  Penyebab terjadinya  penyalahgunaan  narkoba  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  yang  saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu:
1) Faktor letak geografi Indonesia;
2) Faktor ekonomi;
3) Faktor kemudahan memperoleh obat;
4) Faktor keluarga dan masyarakat;
5) Faktor kepribadian;
6) Faktor fisik dari individu yang menyalahgunakannya.
Pemeritah  berupaya  dalam  mengatasi  penyalahgunaan  narkotika  dengan  cara membuat Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP). BNN  adalah  lembaga  pemerintah  non  kementrian  yang  berkedudukan  di  bawah  dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.  Sedangkan BNNP merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan  tugas,  fungsi,  dan  wewenang  Badan  Narkotika  Nasional  dalam  wilayah Provinsi. Perlindungan hukum bagi Andesta bin Rusimin dan Risky Arya Wisandi.
Penerapan  peraturan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika terhadap Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  (PERMA  RI)  Nomor  4  Tahun  2014 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dalam
pelaksanaannya  tidak  mengubah  pandangan  Hakim  dalam  putusannya.  Kesalahan  anak sebagai penyalah guna narkotika dinilai lebih penting dijadikan alasan untuk menghukum namun tidak melihat sisi bahwa anak dianggap belum layak untuk dikategorikan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Diversi  sebagai  sebuah  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  anak  yang  berhadapan dengan hukum tidak juga bermanfaat bagi anak dimana hal tersebut dikesampingkan oleh hakim.  Dalam  perkara  ini  hal  yang  mendasari  oleh  hakim  dalam  menjatuhkan  hukuman adalah unsur kessalahan dimana anak dianggap adalah dikaegorikan sebagai subjek hukum yang  benar  dan  mampu  mempertanggungjawabkan  perbutannya,  sehingga  unsur kesalahan beserta pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada andesta dan risky.
Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa anak merupakan masa depan suatu bangsa.
Perlindungan  terhadap  kehidupan  anak  merupakan  bentuk  keharusan  bagi  suatu bangsa untuk menjamin hak setiap anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Peran guru disekolah adalah mengawasi anak didiknya disekolah. Peran orangtua harus monitor anaknya secara terus menerus agar terhindar dari narkoba.
Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 4 tahun 2014,  dijelaskan  bahwa  diversi  diberlakukan  terhadap  anak  yang  telah  berumur  12  (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi yang mewajibkan fasilitator untuk dapat memberikan kesempatan kepada:
a) Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan;
b) Orang tua / wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan;
c) Korban/  anak  korban/  orang  tua/  wali  untuk  memberikan  tanggapan  dan  bentuk penyelesaian yang diharapkan.

## SIMPULAN
Berikut adalah Kesimpulan yang diteliti penulis adalah:
1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus  cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan  terjadinya  pelanggaran  Hak  Azasi  Manusia.  Bentuk  perlindungan
hukum  bagi  anak  yang  telah  ada  ialah  Diversi,  yang  tertuang  didalam  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor  4  Tahun 2014  tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Diversi Wajib dilaksanakan pada setiap proses hukum. Pada hakekatnya anak adalah tonggak harapan kemajuan bangsa. Tetapi kenyataannya, banyak di antara pemuda kita yang terjerat godaan narkotika  dan inilah yang harus kita atasi.
2) Pertimbangan  hukum  terdapat  kontradiksi  antara  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2014 Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA)  dan  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA)  menyebabkan  timbulnya ketidakpastian  hukum  dan  menyebabkan  hilangnya  masa  depan  anak  tersebut. Bahwa  oleh  karena  sudah  ada  ketentuan  secara  Operasional  untuk  pelaksanaan Diversi  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  termasuk  pelaku  anak tindak  Pidana  Narkotika  maka  dikedepankan  diversi  sebagai  pelaksanaan penyelesaian  perkara.  Sehingga  sesuai  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Soedaryo  Soimin,  Hukum  Orang  dan  Keluarga  Perspektif  Hukum  Perdata  Barat/BW- Hukum Islam& Hukum Adat, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Semarang. Soedjono Dirdjosisworo, Penanggulangan Kejabatan, Alumni, Bandung, 1983.
Syafruddin  Hasibuan,  Penerapan  Hukum  Pidana  Formal  Terhadap  Anak  Pelaku  Tindak Pidana Oleh Marlina  dalam Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Kesan  Pesan  Sahabat  Menyambut  70  Tahun  Muhammad  Daud,  Medan,  Pustaka Bangsa Press.
Halodoc.  Jakarta,  ketahui  10  hak  anak  yang  wajib  dipenuhi  orang  tua,  03  juni  2022, Yogyakarta,  laras  media  prima,  uud  1945  dan  amandemennya.  Penjelasan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak-hak Anak.
O. C. Kaligis, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, PT Alumni, Bandung 2006.
S.E.D.  RESIMARAN.  Diversi  Dalam  Sistem  Peradilan  Anak  Di  Tingkat  Pengadilan  dan Permasalahannya. 7 september 2023 jurnal hukum.
Hari  sasangka,  Narkotika  dan  Psikotropika  dalam  hukum  pidana,  Mandar  Maju, Bandung,2003.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  (SEMA  RI)  Nomor  4  Tahun  2010 Tentang  Penempatan  Penyalahgunaan,  Korban  Penyalahgunaan,  dan  Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
Penjelasan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak-hak Anak.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  Teori-Teori  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana,  Alumni,
Bandung, 1984.
Kanwil maluku, 29 maret 2021.Rehabilitasi Sosial dan Tantangan Bagi Pecandu Narkotika di Masyarakat).