## PENDAHULUAN
Penerapan prinsip good govenanceis a must dalam pemerintahan  yang  transparan  dan
bertanggungjawab  merupakan  salah satu ciri dari dilaksanakannya transformasi dan reformasi. Transformasi dan reformasi  dilakukan dengan  mengatur  kembali  peraturan perundang-undangan sebagai landasan  hukum  keuangan  negara, penataan kelembagaan keuangan negara, Penataan ulang sistem pengelolaan  keuangan  negara  dan
Pengembangan sumber daya manusia
di bidang keuangan negara.
negara, Penataan ulang sistem pengelolaan  keuangan  negara  dan Pengembangan  sumber  daya  manusia di bidang keuangan negara.
Transformasi dan reformasi pengelolaan  keuangan  negara  mulai dilakukan  dengan  dikeluarkannya  paket perundang-undangan yaitu Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang keuangan negara, Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan  negara  dan  Undang- undang  Nomor  15  tahun  2004  tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

## TUGAS DAN KEWENANGAN PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Oleh : HERYANTO SIJABAT, S.H., M.H. *)

## ABSTRACT
Treasury officials are government officials who perform duties and authority in the management of state finances. The official legal consequences should generally be  subject  to  the  regulations  governing  public  administration.  Based  on  the  legal paradigm  in  public  administration,  Treasury  officials  in  exercising  its  authority  is limited to the period or the time limit  of authority, regional  or local authority and the enactment  of  the  field  or  the  material  scope  of  authority.  Prohibition  of  abuse  of authority  by  officials  repertory  includes  a  ban  on  the  activity  exceeds  authority, prohibition of mixing up authority and the prohibition on acting arbitrarily.
Keywords : Authority, Officials Pembendaharaan State .

## ABSTRAK
Pejabat  Perbendaharaan  merupakan  pejabat  pemerintahan  yang  melakukan tugas  dan  kewenangan  dalam  pengelolaan  keuangan  negara.  Akibat  hukumnya pejabat  tersebut  harus  tunduk  secara  umum  kepada  peraturan  yang  mengatur tentang  administrasi  pemerintahan.  Berdasarkan  paradigma  dalam  hukum administrasi pemerintahan,  Pejabat  Perbendaharaan  dalam melaksanakan kewenangannya  dibatasi  dengan  masa  atau  tenggang  waktu  wewenang,  wilayah atau  daerah  berlakunya  wewenang  dan  cakupan  bidang  atau  materi  wewenang. Larangan  penyalahgunaan  Wewenang  oleh  pejabat  perbendaharaan  meliputi adanya pelarangan aktifitas melampaui wewenang, pelarangan mencampuradukkan Wewenang dan pelarangan untuk bertindak sewenang-wenang.
Kata Kunci : Kewenangan, Pejabat, Pembendaharaan Negara.
*) Widyaiswara  Madya  Pusdiklat  Anggaran  dan  Perbendaharaan  Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Keuangan Kementerian Keuangan
undang  Nomor  15  tahun  2004  tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Alasan-alasan dilakukannya transformasi  dan  reformasi  pengelolaan keuangan  negara  antara  lain  fungsi perencanaan  yang  belum  tegas  benang merahnya dengan penganggaran, institusi  penganggaran  yang  terbelah antara anggaran rutin dan
pembangunan, anggaran yang
berorientasi  pada  input  bukan  output atau outcomes,
landasanpelaksanaanhakbujetlegislatif yang belumtersedia, fungsi financial management yang tidakterpadu, danfungsioperasional yang belum optimal  ( let  the  managers  manage ), dukunganpembiayaanalternatif yang belum tersedia setelah independensi BI, penyelenggaraan  fungsi treasury (kas, piutang, utang, investasi, aset lain) yang jauhdari optimal, tanggungjawab kementerian / lembaga terhadap penggunaan  anggaran  belum  cukup tegas, belum tersedia standar akuntansi bagi  pelaporan  keuangan  pemerintah, laporan keuangan hanya meliputi realisasi  anggaran  dan  penyajiannya sangat  lambat  dan  yang  terakhir  fungsi pemeriksaan  yang  kurang  efektif  dan tumpang tindih.
Penegasan tugas dan kewenangan  pejabat  perbendaharaan
yang merupakan pejabat yang melakukan  pengelola  keuangan  negara pada  kementerian/lembaga  diperjelas agar  tidak  tumpang  tindih.  Hal  ini  diatur dalamperaturan  Pemerintah  Nomor  45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pejabat perbendaharaan adalah Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran  (KPA),  Pejabat  Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat
Penandatangan  Surat  Perintah  Bayar (PPSPM),  Bendahara  Umum  Negara (BUN),  Bendahara  Penerimaan,  dan Bendahara Pengeluaran.
Dalam  prakteknya  para  pejabat perbendaharaan memiliki “phobia” ketika melaksanakan tugas dan kewenangannya  dikarenakan  tidak  ada jaminan  hukum  dalam  pelaksanaan tugasnya.  Seluruh  keputusan  yang diambil  oleh  pejabat  perbendaharaan dapat diseret ke ranah pidana khususnya tindak pidana korupsi walaupun  sebenarnya  masih  ranah administrasi pemerintahan.
Tugas  dan  Kewenangan  Pejabat Perbendaharaan Negara 1.  Pengguna Anggaran.
Pengguna Anggaran (PA)merupakan  seorang  pejabat  yang menjadi pemegang kewenangan
penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Menteri dan Pimpinan Lembaga  selaku  penyelenggara  urusan tertentu dalam
pemerintahan merupakan  PA  atas  bagian  anggaran (BA) yang disediakan untuk penyelenggaraan  urusan  pemerintahan yang menjadi tugas dan kewenangannya.  Khusus  untuk  Menteri Keuangan,  selain  sebagai  PA  atas bagian  anggaran  untuk  Kementerian Keuangan,  juga  bertindak  selaku  PA atas  bagian  anggaran  yang  bukan merupakan bagian anggaran Kementerian  Negara/Lembaga  tertentu contohnya Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (999).
Selanjutnya
Menteri dan Pimpinan  Lembaga  bertanggung  jawab secara  formal  dan  materiil  kepada
Presiden  atas  pelaksanaan  kebijakan anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang dikuasainya.Yang dimaksud dengan pertanggung  jawaban  formal  dari  PA adalah tanggung jawab atas
pengelolaan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Sedangkan    Tanggung  jawab  materiil adalah tanggung jawab atas penggunaan  anggaran  dan  hasil  yang dicapai  atas  anggaran  negara  yang telah  diterimanya.  Pengguna  Anggaran (PA) memiliki wewenang untuk
menunjuk  kepala  Satuan  Kerja  yang melaksanakan  kegiatan  Kementerian Negara/Lembaga sebagai Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) dan menetapkan  Pejabat  Perbendaharaan lainnya.  Termasuk  Pengguna  Anggaran (PA)  dapat  melimpahkan  kepada  KPA penetapan pejabat perbendaharaan lainnya  atau  untuk  hal  tertentu,  PA dapat  menunjuk  pejabat  selain  kepala Satuan Kerja sebagai KPA.
2.  Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
KPA  yang  ditetapkan  oleh  PA diberikan  tugas  dan  wewenang  dalam rangka  pelaksanaan  anggaran  berupa penyusunan  DIPA,  menetapkan  pejabat perbendaharaan  lainnya  (PPK,  PPSPM, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Pengeluaran  Pembantu),  menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan  kegiatan  dan  anggaran, menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan  dan  rencana  pencairan  dana, melakukan tindakan yang mengakibatkan  pengeluaran  anggaran Belanja  Negara,  melakukan  pengujian tagihan  dan  perintah  pembayaran  atas beban  anggaran  negara,  memberikan supervisi,  konsultasi,  dan  pengendalian pelaksanaan  kegiatan  dan  anggaran, mengawasi  penatausahaan  dokumen dan  transaksi  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan  kegiatan  dan  anggaran
serta  menyusun  laporan  keuangan  dan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Sama  halnya  dengan  PA  yang bertanggungjawab  secara  formal  dan materil  kepada  Presiden,  KPA  juga memberikan pertanggungjawaban secara  formal  dan  materiil  kepada  PA atas pelaksanaan Kegiatan yang berada dalam penguasaannya. Tanggung jawab formal tersebut merupakan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan  wewenang  KPA  sedangkan  untuk pertanggungjawaban merupakan tanggung jawab atas penggunaan anggaran  dan  keluaran  ( output )  yang dihasilkan atas beban anggaran negara.

## 3.  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Defenisi Pejabat Pembuat Komitmen  (PPK)  agak  berbeda  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  tahun 2013 dan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun  2010  dan  perubahannya.  Pasal  1 angka  23  PP  Nomor  45  tahun  2013 menerangkan  yang  dimaksud  dengan Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK) adalah pejabat  yang  diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran  belanja  negara.Sedangkan dalam  Pasal  1  angka  7  Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 pendefenisian Pejabat Pembuat
Komitmen  merupakan  pejabat  yang bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
Apabila dilihat dari defenisi perundangan yang diatas maka pengertian  PPK  dalam  PP  nomor  45 tahun  2013  memiliki  pengertian  yang lebih  luas  dibandingkan  Perpres  Nomor 54  tahun  2010  yaitu  PPK  diberikan mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan  pengeluaran  anggaran belanja  negara  (belanja  gaji,  belanja barang,  belanja  modal,  belanja  sosial, hibah, bayar utang dan belanja lain-lain) bukan  hanya  bertanggungjawab  atas pelaksanaan pengadaan barang jasa. 4.  Bendahara Umum Negara
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2004  menetapkan  Menteri  Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).  Menteri  Keuangan  selaku  BUN dapat  mengangkat  Kuasa  BUN.  BUN memiliki tugas dan wewenang yaitu : a.  membuka  Rekening  Kas  Umum Negara  untuk  menampung  seluruh penerimaan  negara  dan  membayar seluruh  pengeluaran  negara  pada bank sentral.
b.  melaksanakan penerimaan dan pengeluaran  Kas  Negara  dalam rangka  pengendalian  pelaksanaan anggaran negara.
c.  memerintahkan  penagihan  Piutang Negara kepada pihak ketiga sebagai penerimaan anggaran.
d.  melakukan pembayaran tagihan pihak  ketiga  sebagai  pengeluaran anggaran.

## 5.  Bendahara Penerimaan.
Jika  dibutuhkan  dalam  satuan kerja, Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengangkat  Bendahara  Penerimaan. Bendahara  Penerimaan  memiliki  tugas untuk  menerima  dan  menyimpan  uang Pendapatan  Negara  yang  diterimanya. Selanjutnya uang tersebut disetorkan ke rekening  Kas  Negara  secara  periodik. Bendahara Penerimaan diwajibkan untuk  menatausahakan  dan  membuat laporan pertanggungjawaban atas
penerimaan uang yang diterimanya. 6.  Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran
Pembantu.
Tugas  Bendahara  Pengeluaran melaksanakan  fungsi  kebendaharaan atas  uang  persediaan  yang  dikelolanya.
Bendahara Pengeluaran dalam pekerjaan  dapat  dibantu  oleh  satu  atau lebih Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan tujuan untuk meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi pelaksanaan anggaran belanja.
Bendahara  Pengeluaran  dapat melakukan pembayaran dari dana Uang
Persediaan. Pembayaran dilakukan atas permintaan dari Pejabat Pembuat Komitmen  atas  nama  Kuasa  Pengguna Anggaran. Bendahara Pengeluaran dapat  menolak  permintaan  pembayaran apabila dokumen pendukung tidak lengkap,  benar  dan  sah.  Bendahara Pengeluaran  juga  memiliki  kewajiban untuk  memungut  dan  menyetorkan pajak atas setiap transaksi yang dilakukannya.  Atas  uang  persediaan yang dikelolannya
Bendahara
Pengeluaran diharuskan membuat laporan pertanggungjawaban yang diserahkan  kepada  Kuasa  BUN  dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Tugas  dan  Kewenangan  Pejabat Perbendaharaan  Negara  Ditinjau  Dari Undang-Undang  Nomor  30  Tahun
2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Undang-undang  Nomor  30  tahun 2014 menegaskan administrasi Pemerintahan  merupakan  tata  laksana dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan  oleh  badan  danatau  pejabat pemerintahan.
Para pejabat pemerintahan dalam  pelaksanaan tugas dan  kewenangannya  bertindak  dalam ranah hukum publik dan keputusan yang dikeluarkan merupakan ketetapan tertulis.  Tugas  dan  kewenangan  yang dilakukan  dapat  melakukan  atau  tidak
melakukan  sesuatu  sesuai  dengan jabatannya.
Sesuai  dengan  Undang-undang
Nomor 30 tahun 2014, Pejabat Perbendaharaan  merupakan  pejabat pemerintahan  yang  melakukan  tugas dan  kewenangan  dalam  pengelolaan keuangan  negara.  Akibat  hukumnya pejabat  tersebut  harus  tunduk  secara umum kepada peraturan yang mengatur tentang administrasi pemerintahan.
Dalam administrasi pemerintahan Pejabat  Perbendaharaan  memiliki  hak dan kewajiban. Hak-hak antara lain : 1.  Melaksanakan  Kewenangan  yang dimiliki berdasarkan ketentuan
peraturan  perundang-undangan  dan
Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik. 2.  Menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan
Kewenangan yang dimiliki.
3.  Menetapkan  Keputusan  dan  atau tindakan  berbentuk  tertulis  atau elektronis.
4.  Menerbitkan  atau  tidak  menerbitkan, mengubah,  mengganti,  mencabut, menunda, dan ataumembatalkan Keputusan’
5.  Menggunakan
Diskresi sesuai dengan tujuannya. 6.  Mendelegasikan  dan  memberikan Mandat kepada Pejabat
Pemerintahan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.
7.  Menunjuk  pelaksana  harian  atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabatdefinitif berhalangan, 8.  Menerbitkan  Izin,  Dispensasi,  dan atau Konsesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
9.  Memperoleh  perlindungan  hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya.
10. Memperoleh  bantuan  hukum  dalam pelaksanaan tugasnya.
11. Menyelesaikan Sengketa Kewenangan  di  lingkungan  atau wilayah kewenangannya.
12. Menyelesaikan  Upaya  Administratif yang diajukan masyarakat  atas Keputusan yang dibuatnya.
13. Menjatuhkan sanksi administratif kepada  bawahan  yang  melakukan pelanggaran.
Sedangkan  Kewajiban  Pejabat Perbendaharaan Negara adalah :
a.  Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya. b.  Mematuhi Asas-asa Umum Pemerintahan  yang  Baik  dan  sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
c.  Mematuhi  persyaratan  dan  prosedur pembuatan Keputusan dan/atau
Tindakan.
d.  Mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi.
e.  Memberikan Bantuan Kedinasan kepada  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan yang memintabantuan
untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan
tertentu.
f.  Memberikan  kesempatan  kepada
Warga  Masyarakat  untuk  didengar pendapatnya sebelummembuat Keputusan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
g.  Memberitahukan kepada Warga Masyarakat  yang  berkaitan  dengan Keputusan yang menimbulkan kerugian  paling  lama  10  (sepuluh) hari  kerja  terhitung  sejak  Keputusan ditetapkan dan atau dilakukan.
h.  Menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan.
i.  Memeriksa  dan  meneliti  dokumen Administrasi  Pemerintahan,  serta membuka
akses dokumenAdministrasi  Pemerintahan kepada  Warga  Masyarakat,  kecuali ditentukan lain oleh undangundang.
j.  Menerbitkan  Keputusan  terhadap permohonan Warga Masyarakat,
sesuai dengan hal-hal yang
diputuskan dalam keberatan/ banding.
k.  Melaksanakan  Keputusan  dan/atau
Tindakan  yang  sah  dan  Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan  oleh  Pengadilan,  pejabat yang  bersangkutan,  atau  Atasan Pejabat.
l.  Mematuhi  putusan  Pengadilan  yang telah berkekuatan hukum tetap.
Salah satu indikator bahwa Pejabat  Perbendaharaan  Negara  telah melakukan  administrasi  pemerintahan adalah  melaksanakan  asas-asas  umum pemerintahan  yang  baik.  Asas-asas umum  pemerintahan  yang  baik  meliputi adanya  kepastian  hukum,  kemanfaatan, ketidakberpihakan,  kecermatan,  tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan,  kepentingan  umum  dan pelayanan  yang  baik.  Termasuk  juga berlaku  asas-asas  yang  berlaku  dalam pengelolaan keuangan negara. Contohnya  :  Pejabat  Perbendaharaan dilarang  mengeluarkan  atau  belanja apabila  anggaran  tidak  tersedia  dalam Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran (DIPA).  Azas  umum  yang  lain  seperti Pejabat  Perbendaharaan  diharuskan tidak  boleh  membayar  barang  jasa apabila  barang  jasa  tersebut  belum diterima  kecuali  untuk  hal-hal  yang diatur  oleh  peraturan  seperti  sewa kantor.  Penggunaan  sewa  kantor  baru
dapat  digunakan  jika  negara  telah membayar  terlebih  dahulu  biaya  sewa kantor tersebut kepada penyedia.
Berdasarkan  paradigma  dalam hukum administrasi pemerintahan,Pejabat  Perbendaharaan dalam  melaksanakan  kewenangannya dibatasi  dengan  masa  atau  tenggang waktu  wewenang,  wilayah  atau  daerah berlakunya  wewenang  dan  cakupan bidang atau materi wewenang.Larangan penyalahgunaan Wewenang oleh pejabat perbendaharaan meliputi
adanya  pelarangan  aktifitas  melampaui wewenang, pelarangan mencampuradukkan  Wewenang  dan pelarangan  untuk  bertindak  sewenang- wenang.
Pejabat  Perbendaharaan  dapat melakukan  diskresi  dalam  pengelolaan keuangan negara dengan alasan adanya ketentuan peraturan perundang- undangan  yang  memberikan  suatu pilihan.  Termasuk  juga  jika  perundang- undangan tidak mengatur, tidak lengkap atau  tidak  jelas.  Diskresi  dapat  juga dilakukan  jikakarena  adanya  stagnasi pemerintahan  guna  kepentingan  yang lebih luas.
Pelaksanaan kewenangan diskresi
Pejabat Perbendaharaan diawasi  oleh  Aparat  Pengawasan  Intern Pemerintah  (APIP).  APIP  itu  sendiri  di Kementerian/Lembaga  biasanya  adalah
tugas  pokok  dan  fungsi  dari  Inspektorat Jenderal. Hasil pengawasan dari Inspektorat Jenderal dapat berupa rekomendasi  tidak  terdapat  kesalahan, terdapat  kesalahan  administratif  atau terdapat  kesalahan  administratif  yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
Yopie menjelaskan bahwa secara prinsip  penyalahgunaan  kewenangan dalam administrasi pemerintahan tidaklah  sama  dengan  unsur  melawan hukum  khususnya  dalam  tindak  pidana korupsi.  Karenanya  kedua  unsur  ini dipisahkan dalam Undang-Undang Tindak  Pidana  Korupsi.  (Yopie  Morya Immanuel Patiro : 176)
Jika  dilihat  dalam  pasal  21 Undang-undang  Nomor  30  tahun  2014, penetapan adanya penyalahgunaan kewenangan  yang  dilakukan  pejabat perbendaharaan dalam pengelolaan keuangan negara dimintakan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Putusan  PTUN  dapat  diajukan  banding kepada  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha Negara dan menjadi putusan final.
Fathudin  menyebutkan  bahwa penyalahgunaan  wewenang  memang menuai  kontroversi  apakah  menjadi domain  hukum  administrasi  negara dengan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara yang  memiliki  kompetensi  absolutnya atau  langsung  ditarik  ke  ranah  hukum
pidana  dalam  hal  ini  Peradilan  Umum.
Pertanggungjawaban  pidana  pemegang jabatan  dalam  sistem  hukum  Indonesia, terutama kaitannya dengan tindak pidana korupsi, masih mendua di dalam mengedepankan asas pidana lex specialis systematic atau logische specialiteit terhadap administratif  penal law dan  masih  menerapkan  Undang-
Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  sebagai lex  specialis .  (Fathudin : 125).

## Kesimpulan :
1.  Segala
Keputusan Pejabat Perbendaharaan  dalam  pengelolaan keuangan  negara  termasuk  dalam
ranah administrasi pemerintahan
sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014.
2.  Pejabat Perbendaharaan dalam pengelolaan keuangan
negara
memiliki  diskresi  untuk  kelancaran pembayaran
sesuai dengan
peraturan yang belaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Fathudin , Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Perspektif Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2014  Tentang Administrasi Pemerintahan), Jurnal  Cita  Hukum.  Vol.  II  No.  1 Juni 2015.
Yopie  Morya  Immanuel  Patiro, Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi, CV. Keni Media,
Bandung, 2012.