## Wajah Hukum

## Kebijakan Non Penal Oleh Kepolisian Sektor Kota Baru terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Jenis Sabung Ayam
Islah 1
1 Fakultas Hukum Universitas Batanghari Correspondence email: islah@unbari.ac.id
Abstrak .  Judi  merupakan  penyakit  sosial  yang  mengancam  norma-norma  sosial  yang  nyata  atau  potensial  sehingga  dapat mengancam kelangsungan tatanan sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan non penal terhadap tindak pidana sabung ayam di wilayah hukum Polsek Kota Baru saat ini dan yang akan datang untuk menentukan kebijakan kepolisian yang  berlaku  untuk  memberantasnya.  Dalam  penelitian  ini  Penulis  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  empiris.  Tipe penelitian  dalam  penelitian  ini  yaitu  yuridis  empiris  yang  dilakukan  langsung  ke  kantor  Polsek  Kota  Baru  dengan  spesifikasi penelitian  adalah  deskriptif.  Sumber  data  adalah  penelitian  lapangan  dan  kepustakaan.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan hukum  dengan  teknik  pengumpulan  datanya  dengan  menggunakan  wawancara  dan  analisis  datanya  dilakukan  secara  kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu kebijakan non penal oleh Kepolisian Sektor Kota Baru terhadap pelaku tindak pidana perjudian jenis sabung ayam adalah dilakukan melalui upaya pre-emptive, upaya terfokus untuk mengimbau para pelaku perjudian sabung ayam untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  menahan  diri  dari  perjudian  lebih  lanjut,  yang  dapat  mengganggu  keamanan  dan  ketertiban masyarakat  sekitar.  Kemudian  melakukan  tindakan  preventif  sebagai  dasar  pemberantasan  tindak  pidana  perjudian  di  wilayah hukum  Polres  Kota  Baru.  Selanjutnya  melalui  upaya  represif  adalah  tindakan  langsung  untuk  memberantas  kejahatan,  dengan memberikan tindakan untuk membuat jera pelaku dan tidak mengulangi kejahatannya
Kata Kunci : Kebijakan, Nonpenal, Pelaku, Sabung Ayam
Abstract. Gambling is a social disease that threatens real or potential social norms so that it can threaten the continuity of the social  order.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  non-penal  policy  against  the  criminal  act  of  cockfighting  in  the current and future jurisdiction of the Kota Baru Police to determine the applicable police policy to eradicate it. In this study the author uses empirical juridical research methods. The type of research in this research is empirical juridical which is carried out directly to the Kota Baru Police Office with the research specification being descriptive. Sources of data are field research and literature. This study uses a legal approach  with  data  collection techniques using  interviews and qualitative data  analysis.  The results  of  this  study  are  that  the  non-penal  policy  by  the  Kota  Baru  Sector  Police  against  perpetrators  of  criminal  acts  of cockfighting  gambling  is  carried  out  through  pre-emptive  efforts,  a  focused  effort  to  encourage  cockfighting  gamblers  to  raise awareness and refrain from further gambling, which may disturb the security and order of the surrounding community. Then take preventive action as the basis for eradicating gambling crimes in the jurisdiction of the Kota Baru Police. Furthermore, through repressive  efforts,  direct  action  is  taken  to  eradicate  crime,  by  providing  measures  to  deter  perpetrators  from  repeating  their crimes
Keywords: Policy, Nonpenal, Actors, Cockfighting

## PENDAHULUAN
Ada  banyak  kejahatan  terhadap  negara,  kejahatan  yang  menimbulkan  korban  jiwa,  kejahatan  terhadap ketertiban  umum,  dan  kejahatan  terhadap  ketertiban  umum.  Penjahat  lebih  sering  terjadi  di  antara  orang-orang  yang melanggar  atau  mengganggu  ketertiban  umum.  Contoh  kejahatan  yang  meresahkan  masyarakat  adalah  perjudian. Perjudian  adalah  penyakit  sosial  yang  mengancam  norma-norma  sosial  yang  nyata  atau  yang  dirasakan  dan  oleh karena itu keberlanjutan tatanan sosial.
Oleh karena itu, perjudian dapat menghambat pembangunan negara yang berfokus pada sumber daya manusia. Untuk alasan ini, perjudian harus diperlakukan dengan hati-hati. Upaya rasional semacam itu merupakan pendekatan politik  terhadap  peradilan  pidana.  Hukum  pidana  berfungsi  untuk  memecahkan  masalah-masalah  sosial,  terutama kejahatan  sebagai  penyakit  sosial  dan  sebagai  patologi  sosial  (misalnya  perjudian).  Aparat  penegak  hukum  melihat perjudian sebagai kecanduan yang harus terus berlanjut.
Perjudian dapat dipahami sebagai bertaruh pada aset atau uang (misalnya, bermain kartu dan dadu), bermain liar (misalnya, menebak angka  terakhir pada tiket lotre resmi). Secara  umum, judi adalah permainan  yang menggunakan taruhan,  melibatkan  keberuntungan  dan  membutuhkan  keterampilan  dalam  permainan  untuk  menang.  Jika  seorang pemain  kalah  taruhan  dalam  permainan,  ia  harus  bertaruh  pada  pemain  yang  menang.  Contoh  kegiatan  yang  terlalu banyak digunakan oleh masyarakat adalah sabung ayam. Sabung ayam merupakan salah satu jenis judi yang sudah ada sejak  zaman  dahulu  dan  masih  banyak  digunakan  di  masyarakat.  Sabung  ayam  yang  bisa  dipahami  sebagai  “dua ayam”, sebenarnya memiliki sejarah yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Sabung ayam mengambil bentuk cerita
Islah, Kebijakan Non Penal Oleh Kepolisian Sektor Kota Baru terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Jenis Sabung Ayam
rakyat  dan  dikenal  sebagai  permainan  rakyat  populer  di  berbagai  belahan  dunia  seperti  Kanada,  Taiwan,  Prancis, Indonesia, Jepang, Filipina dan lain-lain.
Sabung ayam adalah suatu hiburan yang populer di banyak wilayah di dunia. Ini juga merupakan tradisi kuno di banyak  negara.  Pada  dasarnya,  sabung  ayam  melawan  ayam  untuk  memenangkan  hadiah.  Namun,  olahraga  ini seringkali tidak disukai oleh pihak berwenang. Pada dasarnya, adalah ilegal dan tidak bermoral untuk melawan burung di  banyak  negara.  Pada  dasarnya,  kekhawatiran  tentang  perjudian  dan  sabung  ayam  telah  menyebabkan  undang- undang yang lebih ketat seputar hobi ini.
Judi  dan  sabung  ayam  adalah  hobi  yang  sama.  Keduanya  melibatkan  perjudian  atas  hasil  pertandingan  antara dua  hewan  biasanya  ayam  jago.  Penjudi  akan  sering  menjanjikan  hadiah  kepada  peserta  di  bawah  umur  untuk meningkatkan  partisipasi.  Hal  ini  meningkatkan  keuntungan  untuk  perjudian  dan  promotor  sabung  ayam.  Selain  itu, para  sabung  ayam  akan  sering  mendandani  ayam  jago  agar  terlihat  lebih  menakutkan.  Taktik  ini  dikenal  sebagai persiapan pertarungan dan digunakan untuk mempengaruhi calon penjudi. Intinya, judi dan sabung ayam adalah hobi yang dipengaruhi oleh promotor korup dan peserta di bawah umur.
Banyak orang menikmati sabung ayam sebagai bentuk hiburan. Namun, sabung ayam sering dipandang sebagai olahraga barbar oleh masyarakat luas. Untuk satu hal, burung yang digunakan dalam sabung ayam biasanya ayam atau ayam buruan. Selain itu, perkelahian itu sendiri juga merupakan urusan berdarah yang dapat menyebabkan cedera fatal bagi  burung  dan  penjudi.  Selain  itu,  berjudi  pada  hasil  pertandingan  antara  dua  hewan  disebut  sebagai  berjudi  pada hasil. Pada dasarnya, sabung ayam dipandang sebagai bentuk perjudian ketika diperiksa dengan cermat.
Banyak  orang  menikmati  judi  dan  sabung  ayam  sebagai  hobi  yang  mirip  dengan  bertaruh  pada  permainan olahraga  atau  turnamen  poker.  Namun,  kedua  aktivitas  tersebut  sering  terlihat  tidak  bermoral  jika  dicermati.  Baik penjudi  maupun  penjudi  sering  menjanjikan  hadiah  untuk  meningkatkan  partisipasi  dalam  hobi  mereka.  Selain  itu, banyak orang akan mendandani  ayam jago  mereka  untuk sabung  ayam agar terlihat  garang  sehingga mempengaruhi calon  penjudi  serta  penggemar  olahraga  yang  tertarik  dengan  kontes  sabung  ayam.  Pada  dasarnya,  hobi  ini  populer karena menawarkan peluang untuk mendapatkan keuntungan tanpa mengorbankan moral atau kesejahteraan warga.
Banyak  permasalahan  yang  muncul  dari  kegiatan  ini  yang  membuat  sebagian  orang  ketagihan  dan  yang melakukannya  tidak  bisa  menghentikan  kegiatan  judinya  dan  akhirnya  kehilangan  banyak  harta.  Jadi,  selain kekurangannya,  hal  itu  dapat  menimbulkan  kerugian  yang  nyata  bagi  masyarakat,  karena  dapat  mengganggu  moral pribadi dan perekonomian seluruh masyarakat. Selain kehilangan kesehatan, kesehatan mental, dan uang, mereka yang terlalu banyak bekerja cenderung terlibat dalam kegiatan lain dan sering terlibat dalam kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, dan korupsi.
Perbuatan perjudian  harus ditindak  karena menurut Bab 16 KUHP perjudian digolongkan sebagai delik sopan dan oleh karena itu perbuatan yang didasarkan pada perbuatan tersebut menimbulkan efek ketertiban umum. Larangan perjudian  dalam  sistem  hukum  Indonesia  tidak  ada  dalam  KUHP,  melainkan  dalam  KUHP.  KUHP  dibahas  dalam Pasal  303  dan  303  bis  KUHP  dan  diperkuat  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1974  tentang  Pengendalian Perjudian,  yang  termasuk  perjudian  dengan  cara  tradisional.  Pasal  303  KUHP  menjelaskan  bahwa  pelaku  perjudian dikenai  sanksi  pidana  berdasarkan  Pasal  303,  yaitu  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  sepuluh  tahun  atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
(1) Dengan  sengaja  menawarkan  atau  memberikan  kesempatan  untuk  permainan  judi  dan  menjadikannya  sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
(2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja  turut  serta  dalam  perusahaan  untuk  itu,  dengan  tidak  peduli  apakah  untuk  menggunakan  kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.
(3) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
Dalam  praktek  menjadikan  perjudian  sebagai  kejahatan,  perjudian  dapat  dianggap  sah  atau  legal  jika  sifat deliknya  dihilangkan  dengan  izin  dari  pejabat  yang  berwenang.  Selanjutnya,  pernyataan  tersebut  didukung  oleh Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1981  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1974,  yang berupaya agar pemerintah daerah dan pusat dapat mencabut izin atau melarang perjudian untuk tujuan atau bentuk apa pun.  Semua  ketentuan  ini  dianggap  sebagai  instrumen  hukum  yang  jelas  untuk  pencabutan  izin  kegiatan  perjudian. Oleh  karena  itu,  dalam  rangka  menjaga  ketertiban  umum  dan  penegakan  hukum,  polisi  memiliki  peran  dalam menanggulangi kejahatan tersebut sebagai penegak dan aparatur negara.
Isu  kejahatan  perjudian  sabung  ayam  terjadi  pada  Rabu,  24  Juni  2020,  di  dekat  desa  Bagan  Pete,  kecamatan Alam  Berajo,  kota  Jambi,  yang  dibakar  oleh  polisi  Kotabaru.  Tepat  ketika  mereka  akan  dibakar,  polisi  Odawara datang  ke  tempat  kejadian  secara  diam-diam.  Selanjutnya,  tim  menggerebek  tempat  yang  diduga  meresahkan masyarakat sekitar. Namun ketika polisi menggeledah taman bermain, para pemain tidak menemukannya, itu kosong. Meski  terlihat  kosong,  Kapolsek  AKP  Kotabaru  Afrito  Marbaro  langsung  memerintahkan  anggotanya  untuk membakar tempat itu. Polisi membakar beberapa kursi,  atap dan teras yang rusak sebelum polisi membakarnya. Api
Islah, Kebijakan Non Penal Oleh Kepolisian Sektor Kota Baru terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Jenis Sabung Ayam
semakin membesar dan akhirnya membakar seluruh tempat. Polisi akan mengambil tindakan tegas terhadap operator perjudian dalam undang-undang yang mereka cakup.
Penggunaan  kebijakan  hukum  dalam  konteks  hukum  pidana  merupakan  salah  satu  cara  untuk  menghadapi persoalan seperti penegakan hukum. Selain itu, karena tujuannya untuk menegakkan hak asasi manusia dan mencapai kesejahteraan  sosial,  kebijakan  hukum  termasuk  dalam  kategori  kebijakan  sosial,  yaitu  segala  upaya  yang  logis  dan wajar untuk mencapai masyarakat yang sejahtera.
Meskipun ada larangan dan ancaman hukum terhadap perjudian, masih banyak pelanggaran terhadap perjudian. Kejadian tersebut disebabkan oleh banyaknya anggota masyarakat yang keinginannya harus dipenuhi dengan berjudi, sebuah pilihan yang harus mereka jalankan walaupun mereka tahu resikonya.

## METODE

## Tipe Penelitian
Penelitian ini merupakan  jenis penelitian  hukum empiris  atau sering disebut dengan penelitian  lapangan, yang memberikan  penilaian  hukum  secara  berkesinambungan  terhadap  apa  yang  sebenarnya  terjadi  di  ranah  sosial. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang berkaitan dengan penerapan atau penerapan kebijakan hukum normatif  melalui  tindakan  dalam  setiap  fenomena  hukum  yang  terjadi  di  lingkungan  sosial. 1 Atau  dapat  dikatakan penelitian  dalam  keadaan  nyata  atau  keadaan  fakta  yang  dialami  oleh  masyarakat,  untuk  mencari  dan  menemukan informasi  dan  fakta  yang  diperlukan,  setelah  memperoleh  bahan-bahan  yang  diperlukan,  setelah  mengidentifikasi masalah yang mengarah pada pemecahannya yang berujung menyelesaikan permasalahan. 2

## Sumber Data
Dalam  penelitian  dengan  pendekatan  hukum,  yang  dipandang  berdasarkan  cara  memperoleh  dan mengumpulkan bahan, digolongkan menjadi dua jenis, yaitu data sekunder dan data primer. Data primer adalah bahan yang diperoleh atas dasar sumber pertama yang berkaitan dengan masalah dan dengan keinginan untuk diteliti secara terstruktur,  yaitu  pihak-pihak  yang  terkait.  Sedangkan  penanggalan  sekunder  melihat  bahan-bahan  yang  digunakan, sedangkan  penanggalan  ketiga  meliputi  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Data  hukum  sekunder  adalah  peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan data hukum tersier adalah jurnal hukum dan beberapa artikel penelitian terkait. 3

## Pendekatan Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  pendekatan  hukum  empiris  digunakan  untuk  memecahkan  masalah  tersebut.  Pendekatan hukum  adalah  bahwa  hukum  dianggap  normatif  atau  harus  dipertimbangkan,  sebagai  sumber  hukum  (tertulis  atau tidak  tertulis  dan  sekunder  atau  primer,  ketiga  atau  sekunder)  digunakan  untuk  membahas  masalah.  Sementara pendekatan  empiris  berlangsung  dengan  mempertimbangkan  hukum  sebagai  realitas  eksistensial,  sosial  dan  budaya, menggunakan data primer yang diperoleh dalam penelitian.
Untuk  itu,  kajian  ini  adalah  tentang  pendekatan  hukum  empiris  terhadap  analisis  akumulasi  masalah  melalui kumpulan  bahan  hukum  pihak  ketiga,  primer  atau  sekunder.  Data  primer  yang  diperoleh  dalam  penelitian  yakni mengenai  kebijakan  non  penal  terhadap  pelaku  tindak  pidana  judi  jenis  sabung  ayam  dalam  wilayah  hukum  Polsek Kota Baru.

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian, data adalah bahan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang terdapat dalam rumusan penelitian.  Oleh  karena  itu,  bahan  harus  dikumpulkan  untuk  memecahkan  masalah.  Jenis  data  dalam  penelitian  ini diklasifikasikan  menjadi  dua  jenis,  yaitu  data  sekunder  dan  data  dengan  menggunakan  metode  pemanfaatan  data melalui  wawancara dengan  sumber yang berkaitan dengan  masalah penelitian. Kemudian selesaikan studi dokumen. Penelitian dokumenter ini diperlukan untuk memperjelas informasi yang diperoleh dan untuk memverifikasi informasi tambahan yang diperlukan dari sumber lain. 4 Upaya tersebut dilakukan melalui pencarian dan pengumpulan informasi, baik  yang  bersifat  sekunder  maupun  primer,  terkait  dengan  kebijakan  penanggulangan  tindak  pidana  perjudian  di wilayah Polres Kota Baru. Selain itu juga dilengkapi dengan pelatihan lapangan bagi penegak hukum dan profesional hukum yang tertarik dengan kejahatan sabung ayam.
1 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134
2 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek , (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm. 15
3 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat , (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 14.
4 Farouk  Muhammad  Dan  H.  Djaali, Metodologi  Penelitian  Sosial  (Bunga  Rampai) ,  (Jakarta  :  PTIK  Press, 2003), hal. 110.
Islah, Kebijakan Non Penal Oleh Kepolisian Sektor Kota Baru terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Jenis Sabung Ayam

## Analisis Data
Analisis  data  adalah  tahap  pengumpulan  dan  pengkategorian  informasi  yang  memungkinkan  penulis  untuk memilih atau mengevaluasi kekuatan terkait atau tidak. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif data  kualitatif,  yang  umumnya  menggunakan  perspektif  rasional,  yaitu  interpretasi,  perbandingan,  deduksi,  dan induksi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kebijakan  Non  Penal  Oleh  Kepolisian  Sektor  Kota  Baru  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Perjudian  Jenis Sabung Ayam
Upaya penanggulangan tindak pidana dengan cara “non penal” merupakan upaya preventif terhadap terjadinya tindak  pidana.  Oleh  karena  itu,  tujuan  utamanya  adalah  memerangi  faktor-faktor  yang  mendukung  terjadinya kejahatan.  Faktor-faktor  yang  berkontribusi,  khususnya,  fokus  pada  masalah  atau  kondisi  sosial  yang  dapat  secara langsung  atau  tidak  langsung  menyebabkan  atau  berkontribusi  pada  kejahatan.  Untuk  itu,  dari  perspektif  makro  dan global  maka  upaya  non  penal  menempati  posisi  kunci  dan  strategis  dalam  semua  upaya  kebijakan  kriminal.  Dalam berbagai kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan topik “Pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap penjahat”, upaya strategis untuk mencegah penyebab kejahatan telah ditekankan. 5
Perjudian  sama  sekali  dilarang  oleh  moral,  agama  dan  tata  krama  dan  jika  dilihat  dari  sudut  kepentingan nasional  dapat  membahayakan  negara,  masyarakat  dan  bangsa.  Perjudian  memiliki  dampak  buruk  yang  dapat merugikan jiwa dan moral masyarakat, khususnya generasi bangsa. Di satu sisi, perjudian merupakan masalah sosial yang  tidak  dapat  diselesaikan  dengan  mudah,  dan  asal  mula  perjudian  telah  ada  sejak  adanya  peradaban  manusia. Sabung  ayam  merupakan  penyakit  manusia  yang  perlu  diberantas,  sehingga  membutuhkan  peran  serta  masyarakat bersama polisi dalam membasmi segala bentuk perjudian untuk memulihkan ketertiban, keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
Sebagian  masyarakat  suka  berjudi  dan  menerimanya,  ada  pula  yang  tidak  suka  dan  tidak  suka  bahkan menghindarinya  karena  menganggap  judi  sebagai  perbuatan  yang  buruk.  Orang-orang  seperti  itu  ingin  hidup  bersih dan baik terhadap semua tindakan yang tidak pantas dan tidak pantas. Jadi, berdasarkan pendapat peneliti, ini adalah opini publik tentang perjudian dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Untuk itu, Hukum muncul dan berkembang dalam ranah sosial, sehingga hukum memegang peranan penting dalam mengatur hubungan antar individu atau antar kelompok.  Tujuan  hukum  adalah  untuk  mewujudkan  keadilan  dalam  kehidupan  masyarakat,  dapat  menciptakan keadilan dan ketertiban.
Terkait isu tindak pidana perjudian Ayam Jago yang terjadi pada Rabu, 24 Juni 2020, kejadian tersebut terjadi di  dekat  Kelurahan  Bagan  Pete  Kec.  Alam  Berajo  Kota  Jambi. Dengan  semakin  menjamurnya  di  Kec.  Alam  Berajo Kota  Jambi  dan  merambah  lapisan  masyarakat  bawah,  wajar  jika  masalah-masalah  tersebut  tidak  lagi  dipandang sebagai  masalah  kecil.  Soal  judi,  lebih  tepatnya  disebut  kriminalitas  dimana  hal  ini  merupakan  tugas  semua  pihak yang terlibat dalam pemberantasannya.
Polsek  Kota  Baru  biasanya  berpatroli  siang  atau  malam  untuk  menjaga  ketertiban  dan  keamanan  masyarakat. Ketika  dia  sedang  berpatroli,  polisi  menjadi  curiga  di  tempat  ramai,  dan  kemudian  ketika  mereka  menyelesaikan penyelidikan,  dia  melakukan  kejahatan  dalam  permainan.  Polisi  kemudian  akan  melakukan  tindakan  represif  berupa pemanggilan  dan  perintah,  namun  jika  kejadian  tersebut  terulang  kembali  akan  dilakukan  tindakan  tegas  untuk memberikan efek jera bagi pelaku.
Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  penulis  dengan  wartawan  dari  Polsek  Kota  Baru  yaitu  bapak  Jefri Simamora tentang Upaya penanggulangan Tindak Pidana Judi di wilayah hukum baru Polres Kota saat ini, kebijakan tersebut telah dilaksanakan oleh Polsek Kota Baru dalam memerangi kejahatan perjudian untuk mencegah perjudian. 6 Mengejutkan  ketika  undang-undang  secara  khusus  menyatakan  bahwa  semua  bentuk  perjudian  dilarang  oleh undang-undang,  tetapi semua bentuk  aktivitas diperbolehkan ketika pemerintah mengizinkan. Perlu  dipahami bahwa perjudian  memiliki  unsur  harapan  untuk  memenangkan  persaingan,  ada  unsur  keberuntungan,  ada  insentif  bagi pemenang dalam hadiah, dan harapan untuk menang lebih besar bila ada aspek keterampilan dan kecerdasan.
Setelah  wawancara  yang  dilakukan  penulis  dengan  informan  kepolisian  Divisi  Kota  Baru  yaitu  bapak  Jefri Simamora  tentang  upaya  peradilan  pidana  pemberantasan  tindak  pidana  perjudian  dalam  wilayah  hukum  kepolisian yang  akan  datang  di  Kepolisian  Sektor  Kota  baru  bahwa  pihak  kepolisian  dalam  melakukan  penanggulangan  tindak pidana  perjudian  sebagai  kejahatan  moral,  yang  tidak  dilaksanakan  oleh  bagian  dari  hukum  pidana,  tetapi  harus dikelola melalui pendekatan sistemik atau terpadu. Oleh karena itu, upaya pemberantasan perjudian juga harus melalui pendekatan pendidikan, moral dan sosial budaya. 7
5 M. Hamdan, Politik Hukum Pidana , (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 20.
6 Melwisren, Wawancara dengan narasumber Afrito Marbaro selaku Kepala Kepolisian Sektor Kota Baru, pada tanggal 29 Maret 2021.
7 Ibid .
Islah, Kebijakan Non Penal Oleh Kepolisian Sektor Kota Baru terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Jenis Sabung Ayam
Upaya  penanggulangan  tindak  pidana  harus  dilakukan  selain  tindak  pidana,  tetapi  tentunya  harus  dilakukan upaya untuk melayani kemajuan masyarakat. Tetapi kesusilaan membuat kebijakan hukum agak sulit karena undang- undang  dan  aturan  kadang-kadang  perlu  berada  di  tempat  yang  tepat,  berdasarkan  standar  dan  norma  dan  standar terkait dengan apa yang dilakukan dengan kesopanan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, sudah  menjadi  tugas  pemerintah  untuk  mengatasi  hal  ini  dengan  membuat  peraturan  yang  dapat  menangani  tindak pidana khususnya tindak pidana perjudian ayam dalam arti moral. Untuk memperbarui KUHP, dimana tentang konsep RUU  KUHP  Tahun  2015  Pasal  506  ayat  (1)  menjelaskan  bahwa  orang  yang  menawarkan  kesempatan  atau  mereka yang menawarkan. untuk bermain dan hidup dengan cara ini, dengan demikian dia dirampas kebebasannya selama 9 tahun.  Ini  harus  ditekankan,  terutama  bagi  orang  yang  memberi  kesempatan  kepada  orang  lain  untuk  bermain.  Di sinilah judi masuk karena ada orang yang memberikan peluang judi.
Undang-Undang  Pengendalian  Perjudian  Nomor  7  Tahun  1974,  yang  mengatur  tentang  hukuman  pidana  bagi penjudi  dan  bandar,  menunjukkan  niat  pemerintah  untuk  menegakkan  hukum,  yang  kemudian  diumumkan  oleh pemerintah  dengan  itikad  baik.  Jika  dilihat  isi  ketentuan  hukum  pidananya,  sangat  jelas  bahwa  perjudian  tidak diperbolehkan  dari  sudut  pandang  pidana  karena  sesuai  dengan  isi  yang  dimaksud  sehingga  dapat  dilihat  bahwa hukuman pidana diterapkan berdasarkan hukum acara pidana. Namun pada kenyataannya, Perjudian telah berkembang dan  sulit  dihilangkan  karena  perjudian  dilakukan  pada  tempat  terbuka,  di  tempat  umum,  sedangkan  permainan  yang disembunyikan,  diatur  dan  dilakukan  dengan  berbagai  cara  oleh  penjudi  nyata  tidak  diperbolehkan.  Upaya  anggota Polres Kota Baru tersebut efektif melalui pendampingan masyarakat dalam memberantas tindak pidana  judi yang ada di wilayah hukum Polres Kota Baru.
Sesuai  wawancara  dengan  Kepolisian  Sektor  Kota  Baru  yaitu  Bapak  Afrito  Marbaro  tentang  kebijakan penegakan  hukum  yang  diterapkan  oleh  lembaga  penegak  hukum  untuk  memerangi  kejahatan  perjudian  ayam  di bawah yurisdiksi Kantor Polisi Kota Baru, menurut bapak Afiro mengatakan bahwa upaya yang dilakukan kepolisian yaitu: 8
1. Upaya Pre-emtif
Upaya  pre-emtif,  berusaha  untuk  mendorong  pemain  sabung  ayam  untuk  menyadarinya  dan  kemudian berhenti  bermain  karena  secara  alami  mengganggu  orang  yang  tidak  aman  dan  tertib.  Adapun  himbauan  yang dilakukan Polres Kota Baru yaitu :
a. Sosialisasi kepada masyarakat
Masih banyak warga yang tidak mengerti bahwa judi adalah kejahatan, hal itu dilakukan untuk menghilangkan dari masyarakat sesuatu yang harus dihindari agar tidak masuk ke dalam permainan.
b. Meningkatkan kesadaran masyarakat
Semua  bentuk  kejahatan  harus  memiliki  undang-undang  yang  mengaturnya.  Tampaknya  orang  masih mengabaikan  hukum.  Misalnya  dalam  kasus  perjudian,  dendanya  masih  relatif  kecil  sehingga  orang  tidak merasa takut saat bermain.
c. Membina hubungan dengan masyarakat
Tujuannya  adalah  untuk  melaksanakan  perlindungan  diri  dengan  tujuan  agar  masyarakat  selalu  berperan  aktif dalam menjaga lingkungan, agar lingkungan tempat tinggal dan bekerja aman dari citra buruk perjudian.
2. Upaya Preventif
Upaya  preventif  terhadap  inisiatif  sebagai  dasar  untuk  pemberantasan  kejahatan  perjudian  di  Polres  Kota Baru. Petugas polisi secara profilaksis melakukan berbagai upaya, antara lain:
a. Melakukan penyuluhan hukum
Untuk  mengurangi  kejahatan  yang  masih  terjadi,  perlu  dilakukan  penyuluhan  hukum  kepada  masyarakat. Penyuluhan hukum merupakan sarana pemberian informasi dan pemahaman tentang norma dan standar hukum, yang  berguna  bagi  terselenggaranya  kesadaran  hukum  masyarakat,  terbentuknya  masyarakat  yang  taat  pada norma hukum yang berlaku.
b. Melakukan pengawasan
Pengawasan polisi dilakukan di tempat ramai, di tempat umum dan di daerah terpencil.
c. Melaksanakan Patroli
Polres  Kota  Baru  telah  menurunkan  personel  kepolisian  untuk  melakukan  patroli  di  kawasan  tersebut.  Hal  ini biasanya  dilakukan  oleh  jajaran  anggota  dan  BABINSA  mencoba  untuk  memberantas  penyakit  masyarakat yang  sudah  merajalela  yaitu  judi  ayam.  Patroli  yang  dilakukan  polisi  biasanya  menyisir  lokasi-lokasi  yang sering dilaporkan masyarakat yang diduga melakukan aktivitas perjudian.
d. Berkoordinasi kepada perangkat desa
8 Ibid .
Islah, Kebijakan Non Penal Oleh Kepolisian Sektor Kota Baru terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Jenis Sabung Ayam
Dalam memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat, Polres Kota Baru berpartisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat, berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk menyebarkan informasi tentang efek perjudian dan bekerja sama untuk melindungi lingkungan.
e. Melakukan Razia
Melakukan razia di berbagai daerah yang  biasa dijadikan  tempat perjudian bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi terjadinya perjudian.
3. Upaya Represif
Pencegahan  adalah  upaya  atau  tindakan  yang  dilakukan  secara  langsung  untuk  menghilangkan  kejahatan dengan mengambil langkah-langkah untuk mencegah agar pelaku tidak mengulangi lagi. Adapun tindakan Represif yang dimaksud adalah sebagai berikut :
a. Menerima laporan atau pengaduan  kegiatan  kriminal di masyarakat dan mengambil tindakan  yang tepat  untuk memungkinkan polisi menggeledah perjudian dan segera menangkap pemain.
b. Melakukan  serangkaian  investigasi  dan  investigasi  terhadap  kejahatan  perjudian  untuk  lebih  memberantasnya, mencegah dan memerangi penjahat serta memberikan kenyamanan kepada masyarakat setempat.
c. Menghentikan pemain dari perjudian dan menyelidiki dan menangkap polisi setempat sebelum mereka pergi ke polisi.
Jika ini berlanjut, kasusnya akan dibawa ke kejaksaan untuk disidangkan, sehingga mereka yang terlibat dalam kejahatan  perjudian  nantinya  dapat  dihukum  melalui  proses  hukum.  Setiap  tindakan  yang  diambil  oleh  lembaga penegak  hukum  untuk  memastikan  keamanan  publik  pasti  akan  disambut  oleh  semua  pihak.  Secara  umum  pola  anti judi ini menekankan pada prinsip bahwa penindakan terhadap segala bentuk pelaku perjudian harus memberikan efek jera,  agar  kejadian  ini  tidak  terulang  kembali,  karena  pelakunya  adalah  masyarakat  umum  dan  apabila  pelakunya diduga itu bisa diberi nama.

## SIMPULAN
Kebijakan  Non  Penal  Oleh  Kepolisian  Sektor  Kota  Baru  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Perjudian  Jenis Sabung  Ayam adalah dilakukan melalui  upaya pre-emptive,  upaya terfokus untuk mengimbau para pelaku perjudian sabung  ayam  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  menahan  diri  dari  perjudian  lebih  lanjut,  yang  dapat  mengganggu keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  sekitar.  Kemudian  melakukan  tindakan  preventif  sebagai  dasar  pemberantasan tindak  pidana  perjudian  di  wilayah  hukum  Polres  Kota  Baru.  Selanjutnya  melalui  upaya  represif  adalah  tindakan langsung  untuk  memberantas  kejahatan,  dengan  memberikan  tindakan  untuk  membuat  jera  pelaku  dan  tidak mengulangi kejahatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta : Sinar Grafika, 2002 Farouk Muhammad Dan H. Djaali, Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai), Jakarta : PTIK Press, 2003 M. Hamdan, Politik Hukum Pidana, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengendalian Perjudian