JCRS (JOURNAL OF COMMUNITY RESEARCH AND SERVICE)
Vol. 8 No. 1, April 2024 ISSN (print): 2549-1849 ISSN (online): 2549-3434 Available online at https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jcrs
Optimasi Peran Dinas Pendidikan Kabupaten dalam Sistem Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
1 Puspita Sari, 2 Eka Daryanto, 3 Sukarman Purba, 4 Restu
1,2,3,4 Program Studi Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Medan,
Indonesia
1 puspha2602@gmail.com
Abstract . Pengelolaan BOP PAUD merupakan bagian dari manajemen pembiayaan pendidikan. Dinas pendidikan mempunyai  peran  penting  dalam  pengelolaan    pembiayaan  pendidikan  termasuk  BOP  PAUD.  Riset  kualitatif  ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang peran dinas pendidikan kabupaten dalam pengelolaan BOP PAUD, juga untuk menemukan tantangan dan hambatan serta upaya yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan wawancara, observasi partisipan dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa peran Dinas Pendidikan Kabupaten dalam pengelolaan BOP PAUD yaitu dalam sistem pengendalian internal, sosialisasi dan edukasi, monitoring dan evaluasi serta validasi data satuan PAUD. Adapun tantangan dan hambatannya yaitu keterbatasan sumber daya manusia, perubahan arus informasi dan digitalisasi yang sangat cepat, koordinasi yang lemah dan kurangnya kapasitas manajerial. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tantangan dan hambatan, dengan membangun tim yang solid, penempatan staff sesuai dengan kompetensinya,  komunikasi  cerdas,dan  penegakan  disiplin.  Menindaklanjuti  temuan  pada  penelitian  ini,  Dinas Pendidikan  Kabupaten  membutuhkan  kebijakan  internal  dinas  maupun  pemerintah  daerah  untuk  mengatur pengelolaan  BOP  PAUD.  Serta,  peningkatan  kapasitas  SDM  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  sebagai  upaya  dalam meningkatkan layanan pendidikan yang prima.
Keywords: BOP PAUD, sistem pengelolaan, dinas pendidikan.
Article history : Received: Oct 2023; Revised: Jan 2024; Accepted: Feb 2024; Available online: Apr 2024 How to cite this article : Sari, P., Daryanto, E., Purba, S., Restu. Optimasi Peran Dinas Pendidikan Kabupaten dalam Sistem  Pengelolaan  Bantuan  Operasional  Penyelenggaraan  Pendidikan  Anak  Usia  Dini. Journal  of  Community Research and Service, 8(1).

## 1. Pendahuluan
Pendidikan Anak Usia Dini adalah fondasi awal dari seluruh rangkaian pendidikan. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat (Kemendikbudristek, 2023). Pemerintah sebagai salah satu pihak yang berkewajiban menyelenggarakan  pendidikan,  memberikan  dukungan  kebijakan  dan  sumber  daya  yang  dibutuhkan sehingga pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas. Dalam hal pengelolaan PAUD, pemerintah mengeluarkan  kebijakan  otonomi  daerah,  yang  didalamnya  mengatur  tentang  pembagian  peran  antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah.  Kewenangan  pemerintah  pusat  adalah  menetapkan  standar nasional pendidikan sedangkan pemerintah daerah mengurusi pengelolaan PAUD (Kemendagri, 2023).
Pengelolaan  PAUD  merupakan  serangkaian  kegiatan  dan  proses  yang  dilakukan  untuk  mengatur, mengarahkan dan mengevaluasi sistem PAUD. Pengelolaan PAUD yang dilaksanakan dengan baik dan sistematis akan dapat menggerakkan seluruh komponen sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan  (Kurniawan  et  al.,  2022).  Tujuan  pendidikan  yang  ingin  dicapai  diantaranya  meningkatkan kualitas  pendidikan,  menciptakan  lingkungan  belajar  yang  nyaman  dan  inklusif  sehingga  menghasilkan output pendidikan yang diterima dengan baik di tengah-tengah masyarakat.
Sebuah riset membuktikan bahwa faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan di
suatu  daerah  yaitu  sumber  daya  manusia  dan  pembiayaan  (Stoddard  &  Toma,  2021).  Pembiayaan pendidikan yang merupakan faktor pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan berpengaruh terhadap peningkatan  mutu  pendidikan  (Wardhani  et  al.,  2022).  Karena  peran  dan  fungsi  pembiayaan  ini  begitu penting,  maka  dibutuhkan  suatu  sistem  pengelolaan  pembiayaan  yang  merupakan  bagian  dari  sistem manajemen pendidikan.
Pengelolaan pembiayaan pendidikan harus dapat diupayakan seefektif dan seefisien mungkin untuk meningkatkan  kualitas  belajar  peserta  didik  (Kemendikbudristek,  2022).  Efektivitas  dan  efisiensi pengelolaan  pembiayaan  dalam  pendidikan  merupakan  salah  satu  sumber  daya  yang  secara  langsung menunjang keberhasilan pendidikan. Di samping, besarnya biaya pendidikan yang juga berkorelasi secara positif terhadap peningkatan mutu pendidikan (Mesiono & Haidar, 2020).
Pembiayaan  pendidikan  dapat  bersumber  dari  pemerintah,  masyarakat  maupun  perseorangan. Pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah daerah bergantung pada pengalokasian dana pada setiap daerah. Besarnya anggaran pendidikan kemungkinan besar akan berbeda antara satu daerah dengan lainnya (Kemendikbudristek, 2023). Hal ini sangat bergantung pada prioritas daerah dalam pembangunan di  sektor  pendidikan.  Adapun  pembiayaan  pendidikan  yang  bersumber  dari  pemerintah  berupa  Dana Alokasi Khusus fisik, Dana Alokasi Khusus non fisik dan hibah (Kemendikbudristekri, 2022). Dana alokasi khusus non fisik memuat salah satunya adalah Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), yang pada tingkatan Pendidikan Anak Usia Dini, dikenal dengan istilah Bantuan Operasional Pendidikan PAUD (BOP PAUD).
Berbagai  penelitian  mengenai  pengelolaan  pembiayaan  pendidikan  telah  dilakukan.  Umumnya, penelitian  mengenai pengelolaan pembiayaan pendidikan dilakukan di tingkatan satuan pendidikan. Di antaranya adalah  mengenai pembiayaan pendidikan di sekolah negeri yang bersumber dari dana BOS dan sumbangan masyarakat (Masjhur & Karnati, 2022; Usmany et al., 2019; Ardiyan et al., 2022; Lubis et al., 2021), manajemen pembiayaan pendidikan pada sekolah swasta dengan sumber pembiayaan pendidikan berasal dari BOS dan SPP  (Muspawi & Lukita, 2023), pelaksanaan pembiayaan pendidikan dalam bentuk yayasan  atau pesantren dimana sumber pembiayaan pendidikan adalah SPP (Wahyuni et al., 2021; Maman et al., 2022).
Sebagai bentuk komitmen baik dari pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui bantuan pembiayaan pendidikan, inisiatif pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan dengan mengalokasikan dana pendidikan  ditemukan  juga  belum  berjalan  dengan  baik  untuk  pembangunan  ekonomi  pendidikan berkelanjutan (Ardiyan et al., 2022). Masih kerap ditemukan permasalahan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan  otonomi  daerah,  dimana  masalah  tersebut  bersumber  pada  penataan  atau  pengelolaan pembiayaan  pemerintah  daerah  yang  belum  sempurna  (Rojii,  2019),  permasalahan  pada  sumber  daya manusia yang perlu ditingkatkan kompetensinya dalam hal pengelolaan pembiayaan pendidikan (Regina et al., 2015), pembahasan dalam hal kebijakan penganggaran pendidikan dalam APBN juga pernah diangkat dalam riset terdahulu (Santoso, 2021).
Namun demikian, penelitian mengenai sistem pengelolaan BOP PAUD pada tingkatan dinas kabupaten masih  belum  banyak  dilakukan.  Penelitian  ini  perlu  dilakukan  karena  dapat  memberikan  informasi mengenai sistem pengelolaan pembiayaan BOP PAUD terutama terkait dengan manajemen sistem digital BOP PAUD di tingkatan dinas pendidikan kabupaten. Selain itu, temuan yang diperoleh dapat dijadikan sebagai dasar kebijakan tentang BOP PAUD terutama sistem manajemen digital yang sering kali berubah dan diduga berkontribusi besar pada kegagalan penyerapan BOP PAUD oleh satuan pendidikan. Dengan pertimbangan  tersebut,  penelitian  ini  akan  berfokus  pada  pembahasan  tentang  bagaimana  sistem pengelolaan BOP PAUD yang dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten. Penelitian ini bertujuan selain untuk memberikan informasi yang valid tentang peran dinas pendidikan kabupaten/kota dalam pengelolaan BOP  PAUD,  juga  untuk  menemukan  tantangan  dan  hambatan  serta  upaya  yang  dilakukan  untuk meminimalisir dampak dari tantangan dan hambatan yang ada, dan merumuskan beberapa rekomendasi yang akan menjadi masukan dalam perumusan kebijakan pendidikan selanjutnya.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif  (Morissan,  2019)  menggunakan  metode  studi kasus (Iswadi et al., 2023). Pengumpulan data dan dan informasi dilakukan dengan wawancara, observasi dan  studi  dokumen.  Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Aceh  Tamiang.
Pemilihan responden dengan teknik purposive sampling yakni dengan pemilihan responden berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2019). Responden atau sumber informasi mengenai sistem pengelolaan BOP  PAUD  di  dinas  pendidikan  kabupaten  ini  merupakan  fungsional  yang  menangani  secara  teknis pengelolaan BOP PAUD yaitu kepala seksi peserta didik dan kelembagaan PAUD, operator dan beberapa pelaksana  pengelolaan  BOP  PAUD.  Observasi  yang  dilakukan  merupakan  observasi  partisipan  karena peneliti merupakan pelaksana di Bidang Pembinaan PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang juga. Berikut disajikan prosedur penelitian pada skema di bawah ini:
Gambar 1. Flowchart Metodologi Penelitian.
Dengan pertanyaan: Q 1 :  Bagaimana peran dinas pendidikan kabupaten dalam sistem pengelolaan BOP PAUD?
Q 2 : Apa saja tantangan dan hambatan dinas pendidikan kabupaten dalam mengoptimalkan pengelolaan BOP PAUD?
Q 3 : Bagaimana upaya dinas pendidikan kabupaten dalam memperbaiki sistem pengelolaan BOP PAUD dan meningkatkan efektivitasnya?
Q 4 :  Apa rekomendasi terkait kebijakan pemerintah tentang pengelolaan BOP PAUD?
Prosedur  penelitian  yang  disajikan  pada  gambar  1  ini  dimulai  dengan  rumusan  masalah  yang  ingin digali dalam penelitian. Didasari dengan latar belakang, penelitian-penelitian terdahulu dan kajian literatur pendukung  pengelolaan  BOSP  yaitu  (1)  Permendikbudristek  Nomor  63  Tahun  2022  tentang  Juknis Pengelolaan  Dana  Bantuan  Operasional  Satuan  Pendidikan  (2)  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 204/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (3) Permendagri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah, yang selanjutnya ketiga peraturan ini dijadikan sebagai pedoman dalam perumusan instrumen penelitian dalam observasi dan interview. Langkah selanjutnya, data yang sudah terkumpul dari observasi, studi dokumen dan wawancara disajikan dalam bentuk artikel ilmiah disertai dengan kesimpulan dan rekomendasi terkait dengan kebijakan pengelolaan BOP PAUD secara administrasi maupun sistem digital.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Dana  Bantuan  Operasional  Penyelenggaraan  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  (BOP  PAUD)  merupakan dana  bantuan  operasional  khusus  non  fisik  yang  diperuntukkan  dalam  menyelenggarakan  layanan pendidikan  anak  usia  dini  (Kemendikbudristekri,  2022).  Pada  tahun  2023  ini  penyaluran  bantuan operasional satuan pendidikan memasuki tahun kedua salur langsung, dimana anggaran langsung ditransfer dari pemerintah pusat ke rekening satuan pendidikan (Dirjenpauddikdasmen, 2021).
BOP  PAUD  terdiri  dari  BOP  PAUD  reguler  dan  kinerja.  BOP  PAUD  reguler  digunakan  untuk membiayai  kegiatan  operasional  rutin  dalam  penyelenggaraan  layanan  PAUD  bersifat  non  personalia, artinya tidak digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pribadi personalia. BOP Kinerja digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan khusus, diberikan kepada satuan PAUD yang sudah berstatus sebagai sekolah
penggerak selama tiga tahun berturut-turut, dengan besaran tahun pertama sebesar 100 persen, tahun kedua sebesar  50  persen  dan  tahun  ketiga  sebesar  25  persen.  Setelahnya  dikembalikan  kepada  kebijakan pemerintah daerah dan satuan pendidikan tersebut untuk pembinaan selanjutnya.
Ada perbedaan sistem penyaluran BOP PAUD tahun 2023 dengan tahun sebelumnya. Dimana tahun 2023, BOP PAUD reguler hanya disalurkan sebanyak dua tahap yakni di bulan Januari dan Juni 2023. Sementara  BOP  PAUD  kinerja  disalurkan  sebanyak  satu  tahap  paling  cepat  di  April  2023.  Sistematika penyaluran  BOP  PAUD  juga  dipengaruhi  dengan  persentase  pelaporan  penggunaan  dana,  dimana diwajibkan minimal pelaporan sebesar 50 persen penggunaan dana, jika kurang dari itu maka penyaluran BOP PAUD tahap selanjutnya akan diberhentikan oleh pemerintah pusat (Kemenkeuri, 2022).

## 1. Sistem Pengelolaan BOP PAUD
Dari hasil wawancara dan observasi pengelolaan BOP PAUD di Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang, didapatkan prosedur pengelolaan administrasi BOP PAUD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  3  Tahun  2023.  Pengelolaan  dana  BOP  PAUD  di  tingkatan  pemerintah  daerah meliputi (1) perencanaan dan penganggaran dana BOP PAUD pada pemerintah daerah, (2)  pelaksanaan dan penatausahaan dana BOP PAUD di daerah, (3) pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOP PAUD di daerah, (4) pembinaan dan pengawasan dana BOP PAUD di daerah (Kemendagri, 2023).
Pengelolaan administrasi BOP PAUD di tingkatan dinas pendidikan kabupaten dibagi ke dalam dua model pengelolaan, yang ditetapkan berdasarkan status satuan pendidikan penerima dana BOP, sebagai satuan  pendidikan  negeri  atau  satuan  pendidikan  swasta.  Pengelolaan  BOP  PAUD  secara  detail  dapat dilihat pada bagan di bawah ini.
Gambar 2. Alur BOP PAUD SP Negeri (Sumber: Keuda Kemendagri, 2023).
Gambar 3. Alur BOP PAUD SP Swasta (Sumber: Keuda Kemendagri, 2023).
Dari gambar 2 dan 3 dapat dilihat bahwa tata kelola administrasi BOP PAUD untuk satuan PAUD negeri hampir sama dengan satuan PAUD swasta. Hanya terdapat perbedaan sedikit di antara kedua model tata  kelola  tersebut,  yaitu  terletak  pada  tahap  perencanaan  dan  pelaporan.  Untuk  satuan  PAUD  negeri, perencanaan  anggaran  masuk  dalam  Belanja  Operasi  Jenis  Belanja  Modal  dinas  pendidikan  kabupaten, sementara satuan PAUD swasta masuk dalam Belanja Operasi Jenis Belanja Hibah. Pada tahap pelaporan, satuan PAUD negeri harus melaporkan kepada bendahara dinas pendidikan kabupaten setiap bulan yang kemudian direkap oleh bendahara dinas, sementara untuk satuan PAUD swasta pelaporan penggunaan BOP PAUD hanya dilakukan setiap tahap salur saja.

## a. Perencanaan dan Penganggaran Dana BOP PAUD
Tahap perencanaan dan penganggaran dana BOP PAUD dimulai dari perencanaan dan penganggaran di tingkatan kementerian keuangan RI, dimana besarnya anggaran berdasarkan jumlah peserta didik yang terdaftar  di  dapodik  dengan  valid  dan  memiliki  NISN.  Sementara  itu,  tugas  dinas  pendidikan  pada perencanaan dan penganggaran yaitu menelaah RKAS yang sudah disusun oleh satuan pendidikan untuk selanjutnya dimuat dalam RKA Dinas Pendidikan Kabupaten.

## b. Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana BOP PAUD
Pada tahap ini tugas Dinas Pendidikan Kabupaten adalah merancang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dimana anggaran BOP PAUD yang akan direaliasasikan pada tahun berjalan, dimuat dalam DPA Dinas Pendidikan Kabupaten.
c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana BOP PAUD
Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten membuat rekapan laporan pertanggungjawaban penggunaan BOP PAUD dari satuan pendidikan negeri dan dilaporkan kepada PPK setiap bulan.
d. Pembinaan dan Pengawasan Dana BOP PAUD
Pembinaan  dan  pengawasan  penggunaan  dana  BOP  PAUD  dilaksanakan  dalam  bentuk  kegiatan monitoring dan evaluasi yang dijadwalkan secara berkala oleh tim BOP PAUD dari bidang Pembinaan PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang.

## 2.   Prinsip Pengelolaan BOP PAUD
Pengelolaan  dana  BOP  PAUD  ini  menggunakan  beberapa  prinsip  yakni  fleksibel,  efektif,  efisien, akuntabel,  dan  transparan  (Wahyudin,  2021).  Fleksibel,  dana  dikelola  sesuai  dengan  kebutuhan  satuan pendidikan berdasarkan komponen penggunaan dana. Mengingat bahwa untuk penerimaan BOP PAUD yang tidak diwajibkan, bagi beberapa satuan PAUD di Kabupaten Aceh Tamiang yang tidak membutuhkan
dapat  melakukan  pengembalian  dana  kepada  pemerintah  sesuai  prosedur  dalam  peraturan  yang  sudah ditetapkan pemerintah.
Efektif dan efisien , penggunaan dana BOP PAUD memberikan hasil, pengaruh dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di satuan pendidikan dan dapat meningkatkan kualitas belajar peserta didik dengan  biaya  seminimal  mungkin  dengan  hasil  yang  optimal.  Untuk  mengetahui  tingkat  efektivitas pengelolaan  BOP  PAUD  yang  lebih  valid    memerlukan  instrumen  pengujian  secara  kuantiatif.  Namun dengan keterbatasan penelitian ini, efektivitas dan efisiensi pengelolaan BOP PAUD dapat dirasakan ketika satuan PAUD belum mendapatkan dana, banyak program yang tidak berjalan dengan maksimal dibanding ketika satuan PAUD tersebut sudah menerima kucuran dana selain juga dipengaruhi oleh tngkat urgensi program.
Akuntabel , penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara logis sesuai perundang-undangan. Pemanfaatan aplikasi ARKAS pada satuan pendidikan dan MARKAS pada dinas pendidikan, memudahkan pihak dinas pendidikan memantau perencanaan dan penganggaran pada satuan pendidikan. Penggunaan dana di tingkat satuan pendidikan di Kabupaten Aceh Tamiang sudah sesuai dengan yang semestinya. Hal ini terlihat pada laporan pertanggungjawaban dari satuan PAUD.
Transparan , penggunaan dana dikelola secara terbuka, mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan, dan sesuai kebutuhan satuan pendidikan. Dengan pemanfaatan e-management, setiap lapisan masyarakat dapat mengakses data penerimaan BOP PAUD pada laman https://bop.kemdikbud.go.id/ .

## 3.   Peran Dinas Pendidikan dalam Sistem Pengelolaan BOP PAUD
Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang yang utama dalam sistem pengelolaan BOP PAUD adalah  dengan  sistem  pengendalian  internal,  memastikan  bahwa  bagaimana  supaya  pengelolaan  BOP PAUD berlangsung dengan ideal, sesuai dengan peraturan dan standar yang sudah dibuat oleh pemerintah. Pengendalian  ini  dilakukan  menyeluruh  mulai  dari  perencanaan  dan  penganggaran  sampai  dengan pelaporan  penggunaan  BOP  PAUD.  Kontrol  sistem  ini  adalah  langkah  yang  tepat  sesuai  dengan  riset terdahulu yang telah membuktikan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas organisasi (Martini et al., 2019).
Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang bertanggung jawab terhadap informasi yang diterima oleh satuan  PAUD  sekawasan,  adalah  informasi  yang  terbaru.  Penanggung  jawab  teknis  BOP  PAUD memanfaatkan teknologi komunikasi yaitu whatsapp group sebagai media untuk membagikan informasi terbaru  yang  berkenaan  dengan  kebijakan,  pedoman,  maupun  standar  penyaluran  BOP  PAUD  kepada satuan PAUD sekawasan, dan juga sebagai media berdiskusi jika satuan PAUD menemukan kendala dalam pengelolaan BOP PAUD.
Peran sosialisasi dan edukasi ini sangat penting mengingat cepatnya perubahan kebijakan pendidikan saat  ini.  Sejalan  dengan  hasil  riset  terdahulu  bahwa  sosialisasi  bos  sangat  dibutuhkan  oleh  satuan pendidikan (Masruddin et al., 2022). Pemanfaatan media digital dalam penyampaian kebijakan dari pusat ke  daerah  juga  dapat  menjadi  katalisator  perkembangan  dinas  pendidikan  kabupaten.  Dinas  pendidikan kabupaten berperan sebagai penterjemah kebijakan pusat, menyesuaikan dengan kondisi pendidikan dalam daerahnya, kemudian membuat kebijakan baru sesuai dengan kebutuhan satuan PAUD sekawasan. Jika peran  ini  ditinggalkan,  akan  banyak  terjadi  kesimpangsiuran  informasi  dan  menimbulkan  kebingungan pada satuan PAUD. Informasi dan konsepsi yang salah mengenai kebijakan BOP PAUD akan berdampak pada persentase penyerapan BOP PAUD oleh satuan PAUD dalam kabupaten Aceh Tamiang.
Kegiatan  monitoring  dan  evaluasi,  dilakukan  dengan  mengunjungi  satuan  PAUD  untuk  memeriksa pembukuan  dan  penggunaan  dana  BOP  merupakan  cara  yang  efektif  dalam  melakukan  kontrol  sistem pengelolaan BOP di satuan PAUD. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin di Bidang Pembinaan PAUD Dinas  Pendidikan  Aceh  Tamiang.  Meskipun  berdasarkan  prinsip  manajemen  berbasis  sekolah,  satuan PAUD  memiliki  hak  otonom  dalam  memilih  program  prioritas  untuk  meningkatkan  mutu  layanannya (Mujayaroh & Rohmat, 2020), dinas pendidikan kabupaten mempunyai tanggungjawab untuk meluruskan apabila terjadi kesalahan dalam penggunaan dana BOP di satuan PAUD. Harapannya agar tidak terjadi hal- hal yang melanggar aturan, karena akan merugikan satuan PAUD secara langsung.
Peran Dinas Pendidikan Kabupaten selanjutnya yang tidak kalah penting adalah validasi data satuan PAUD yang ada dalam cakupan kabupatennya. Karena kevalidan data satuan PAUD merupakan syarat mutlak optimasi penyerapan BOP PAUD. Dengan kontrol sistem yang baik, seluruh satuan PAUD yang ada akan lolos mendapatkan BOP PAUD. Kontrol sistem yang dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten melalui manajemen dapodik.
Dapodik  adalah  pangkalan  data,  dimana  data  peserta  didik  dan  lembaga  menjadi  syarat  utama
penerimaan BOP PAUD. Dinas pendidikan kabupaten harus memastikan data peserta didik PAUD dalam dapodik sesuai dengan data real di lapangan. Karena jika terjadi mark up data, saat audit oleh inspektorat dan terjadi temuan, satuan pendidikan tersebut harus mengembalikan dana sebesar data yang di mark up. Selain itu, ada beberapa syarat lain agar satuan pendidikan mendapat BOP PAUD, di antaranya memiliki NPSN  yang  terdata  dalam  dapodik,  telah  melakukan  pemutakhiran  data  pada  aplikasi  dapodik  sesuai dengan  kondisi  di  lapangan  paling  lambat  tanggal  31  Agustus  pada  tahun  anggaran  sebelumnya, memastikan bahwa izin penyelenggaraan pendidikan bagi PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat sudah terinput secara benar dalam dapodik, memiliki rekening bank atas nama satuan pendidikan sudah terinput dengan benar dan valid dalam aplikasi BOP PAUD (Kemendikbudristekri, 2022).

## 4.   Tantangan dan Hambatan dalam Pengelolaan BOP PAUD
Dalam pengelolaan BOP PAUD, Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang menemukan beberapa tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu pertama, keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Tuntutan  kinerja  operator  dinas  yang  tinggi  membuat  jabatan  ini  minim  peminat.  Meskipun  jabatan operator  dinas  sudah  dibagi  per  bidang  untuk  mengurangi  beban  kerja,  namun  banyak  pelaksana  yang menolak diangkat sebagai operator dinas. Jam kerja yang dinamis, tuntutan bahwa operator adalah sosok yang selalu tahu dengan informasi terbaru, resiko kerja yang akan selalu berhadapan dengan pihak berwajib ketika terjadi temuan atau kesalahan penggunaan anggaran pada satuan pendidikan, adalah alasan mengapa jabatan  ini  dihindari  oleh  pelaksana  di  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Aceh  Tamiang.  Di  lain  pihak, keterbatasan  SDM  di  tingkatan  satuan  PAUD  menyebabkan  banyaknya  tumpang  tindih  kerja  operator, dimana seorang operator dapodik memegang lebih dari 3 satuan pendidikan. Hal ini menyebabkan kinerja yang tidak maksimal, dan rawan terhadap kesalahan data.
Tantangan kedua, Perubahan arus informasi dan digitalisasi yang sangat cepat. Kebijakan, program dan sistem  aplikasi  pendidikan  yang  selalu  upgrade  dari  kementerian  menuntut  agar  pelaksana  terutama operator dapodik dan sistem manajemen lain untuk dapat beradaptasi agar tidak tergerus dengan perubahan sistem. Tantangan ketiga, kurangnya koordinasi antara Dinas Pendidikan Kabupaten dengan satuan PAUD. Beberapa  satuan  pendidikan  berada  pada  daerah  yang  sulit  dijangkau  sehingga  cukup  berdampak  pada akses internet, hal ini menyebabkan terlambatnya penyampaian informasi dan proses pendataan saat cut off dapodik, sehingga memungkinkan satuan pendidikan tidak mendapat BOP PAUD. (4) Kurangnya kapasitas manajerial.    Keterlambatan  satuan  PAUD  dalam  penyampaian  laporan  penggunaan  dana  BOP menyebabkan satuan PAUD mendapat sanksi pemotongan dana bantuan, atau bahkan tidak mendapat dana BOP tahap selanjutnya.  Penggunaan dana BOP PAUD yang tidak tertib administrasi akan menjadi temuan inspektorat dan berdampak pada pengembalian anggaran kepada negara. Adanya sanksi dibutuhkan untuk dapat mendisiplinkan kinerja (Suriadi et al., 2022)

## 5.   Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten dalam Memperbaiki Sistem Pengelolaan BOP PAUD
Agar pengelolaan BOP PAUD berjalan dengan maksimal dan mencapai target yang optimal, harus ada upaya-upaya untuk menangani tantangan dan hambatan yang terjadi. Penanggung jawab BOP PAUD dalam bidang  Pembinaan  PAUD  Dinas  Kabupaten  Aceh  Tamiang  telah  membangun  tim  kerja  yang  solid  dan pembagian  job  description  yang  sesuai  sehingga  pelaksana  bekerja  dengan  maksimal.  Penunjukan penanggung jawab kerja disesuaikan dengan kompetensi dan karakter kerja dari masing-masing pelaksana. Kepemimpinan model ini sejalan dengan konsep agile leadership, konsep kepemimpinan yang melayani sesuai digunakan dalam dunia pendidikan (Kisno et al., 2022).
Penunjukan  operator  yang  membutuhkan  kinerja  yang  tinggi  karena  tuntutan  digitalisasi,  dilakukan oleh  pelaksana  yang  mampu.  Namun,  belum  ada  kebijakan  yang  dikeluarkan  terkait  dengan  status  dan keberadaan operator sekolah. Untuk menanggulangi permasalahan kinerja yang tumpang tindih di kalangan operator satuan PAUD den meminimalisir kesalahan, sekaligus menjawab tantangan perubahan informasi yang  sangat  cepat,  dinas  pendidikan  melalui  operator  dapodik  dinas  melakukan  koordinasi  yang  intens kepada  operator  satuan  PAUD  untuk  selalu  menginformasikan  atau  mengingatkan  batas  cut  off  atau pesyaratan dan standar terbaru dari pemerintah. Penggunaan komunikasi interpersonal memiliki hubungan positif terhadap kemauan bekerja sesuai dengan aturan (Bahri et al., 2022).
Untuk  mengurangi  permasalahan  akses  yang  minim  ke  beberapa  satuan  pendidikan,  penanggung jawab dari Tim BOP PAUD selalu menginformasikan berulang hal-hal terkait dengan BOP PAUD dalam whatsapp  group yang  beranggotakan  semua  kepala  satuan  PAUD.  Dengan  demikian,  ketertinggalan informasi bisa ditanggulangi. Penerbitan peraturan terbaru tentang petunjuk teknis pengelolaan BOSP oleh satuan pendidikan, yakni Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 akan mendisiplinkan satuan PAUD dalam  menyerahkan  laporan  pertanggungjawaban  penggunaan  dana  BOP  sesuai  dengan  jadwal  yang
ditetapkan. Karena jika tidak diserahkan tepat waktu berimplikasi terhadap berkurangnya BOP PAUD yang diterima pada tahap selanjutnya.

## 4. Kesimpulan dan Saran
Pengelolaan BOP PAUD yang meliputi empat tahap: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan membutuhkan peran yang  optimal  dari  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  sebagai  pihak  yang  bertanggung  jawab  terhadap pengelolaan  pendidikan  di  tingkatan  kabupaten.  Peran  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  diantaranya  sistem pengendalian internal, sosialisasi dan edukasi, monitoring dan evaluasi serta validasi data satuan PAUD yang berada dalam lingkup kabupatennya. Dalam pengelolaan BOP PAUD ada beberapa tantangan dan hambatan di antaranya keterbatasan sumber daya manusia, perubahan arus informasi dan digitalisasi yang sangat cepat, koordinasi dan kurangnya kapasitas manajerial. Upaya yang dilakukan oleh dinas kabupaten untuk menanggulangi tantangan dan hambatan tersebut yaitu membangun tim yang solid, penempatan staff pelaksana sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya, komunikasi cerdas, penegakan disiplin.
Dari temuan yang diperoleh dalam riset ini ada beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan. Dalam  Pengelolaan  BOP  PAUD,  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  membutuhkan  kebijakan  internal  dinas maupun pemerintah daerah untuk mengatur regulasi ataupun pedoman pengelolaan sebagai bentuk dari sistem  pengendalian  internal  pada  organisasi  pemerintahan  yang  modern.  Peningkatan  kapasitas  SDM Dinas  Pendidikan  Kabupaten  harus  menjadi  perhatian,  sebagai  upaya  dalam  meningkatkan  layanan pendidikan yang prima. Usaha yang dapat ditempuh adalah dengan membangun kemitraan dan kolaborasi dengan perguruan tinggi ataupun pihak lain yang berfokus pada pengembangan pendidikan. Penelitian lebih lanjut  mengenai  sistem  pengelolaan  BOP  PAUD  masih  harus  terus  dilakukan.  Mengingat  kebijakan pemerintah  yang  terus  beradaptasi  dengan  tuntutan  perkembangan  zaman  dan  mengalami  perubahan. Adanya keterbatasan dalam penelitian ini yang hanya membahas tentang peran dinas pendidikan dalam pengelolaan  BOP  PAUD,  memerlukan  kelanjutan  pembahasan  Mengenai  kebijakan  pengelolaan  BOSP misalnya pada model pengelolaan bantuan pendidikan dari pemerintah pusat disejajarkan dengan model- model yang berkembang di dunia dan seterusnya.

## Referensi
Ardiyan, L., Daryanto, E., & Sinaga, O. (2022). Gambaran Pembiayaan Pendidikan pada Jenjang SMP Kabupaten  Deli  Serdang  Di  Masa  Pandemi.  Jurnal  Syntax  Transformation,  3(1),  97–103. https://doi.org/10.46799/jurnalsyntaxtransformation.v3i1.460
Bahri, S., Situmorang, B., & Darwin. (2022). The Impact of Interpersonal Communication, A Creative Mindset, Work Ethics, and Job Satisfaction on The Performance of Junior High School Teachers in Lhokseumawe. Jurnal As-Salam, 6(2), 202–213. https://doi.org/https://doi.org/10.37249/assalam.v6i2.448
Dirjenpauddikdasmen. (2021). Surat Dirjen PAUD Dikdasmen tentang Penyaluran BOSP Langsung ke Rekening Satuan Pendidikan.
Iswadi, I., Karnati, N., & B, A. A. (2023). STUDI KASUS Desain Dan Metode Robert K.Yin. Penerbit Adab. https://books.google.co.id/books?id=FBXAEAAAQBAJ Kemendagri.  (2023).  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satua Pendidikan pada Pemerintah Daerah. Kemendikbudristek.  (2023).  Peraturan  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan Pendidikan.pdf. Kemendikbudristekri.  (2022).  Peraturan  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi Republik  Indonesia  Nomor  63  Tahun  2022  tentang  Petunjuk  Teknis  Pengelolaan  Dana  Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
Kemenkeuri.  (2022).  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  204/PMK07/2022  tentang  Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. 1–60.
Kisno, K., Gultom, S., Purba, S., Darwin, D., Sumaryanto, S., & Sherly, S. (2022). Agile Methodology in  Educational  Leadership:  Scrum.  Proceedings  of  the  7th  Annual  International  Seminar  on
Transformative Education and Educational Leadership, AISTEEL, 1–10. https://doi.org/10.4108/eai.20-9-2022.2324591 Kurniawan, A., Purba, S., Jalal, N. M., Yanto, A., Wahyuni, T. P., & Trianisa, A. (2022). Pengelolaan Pendidikan (Pertama). Global Eksekutif Teknologi.
https://books.google.co.id/books?id=DeOlEAAAQBAJ
Lubis, S. H. H., Daryanto, E., & Sinaga, O. (2021). Efektivitas dan Efisiensi Biaya Pendidikan Selama Masa Pandemi Covid – 19 Pada SMA Di Kabupaten Mandailing Natal. Syntax Idea, 3(12), 2774– 2786. https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i12.1680
Maman,  U.,  Trisnamansyah,  S.,  &  Sulastini,  R.  (2022).  Manajemen  Pembiayaan  Pendidikan  yang Bersumber  dari  Masyarakat  untuk  Meningkatkan  Kinerja  Madrasah  Aliyah  di  Kabupaten  Bandung Barat. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 5(2), 444–451. http://jiip.stkipyapisdompu.ac.id Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. (2019). Sistem Pengendalian Intern Penerintah  atas  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Dana  Desa  di  Kecamatan  Sembawa.  Jurnal Akademi Akuntansi, 2(1), 106–123. https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8364 Masjhur,  K.,  &  Karnati,  N.  (2022).  Pembiayaan  Pendidikan  Formal  Tingkat  Dasar.  Jurnal  Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(1), 212–218. https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.2015 Masruddin,  A,  M.  I.,  Sugianto,  &  Galamba,  J.  G.  (2022).  Sosialisasi  pengelolahan  dana  bantuan operasional sekolah di sma lab school universitas tadulako palu. Jurnal Abdimas Bina Bangsa, 3(2), 348–353. https://doi.org/https://doi.org/10.46306/jabb.v3i2.257 Mesiono, & Haidar. (2020). Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan). Hikmah, 17(2), 61–73.
Morissan. (2019). Riset Kualitatif (Pertam). Prenada Media Group. https://books.google.co.id/books?id=OwPwDwAAQBAJ
Mujayaroh,  &  Rohmat.  (2020).  Pengelolaan  dan  Pengalokasian  Dana  Pendidikan  di  Lembaga Pendidikan. Arfannur: Journal of Islamic Education, 1(1), 41–54.
https://doi.org/10.24260/arfannur.v1i1.151 Muspawi, M., & Lukita, M. (2023). Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Dasar. Lectura : Jurnal Pendidikan, 14(1), 99–110. https://doi.org/10.31849/lectura.v14i1.12237 Regina,  B.,  Soeaidy,  S.,  &  Ribawanto,  H.  (2015).  Implementasi  Kebijakan  Bantuan  Operasional Sekolah di Kota Malang. Jurnal Administrai Publik (JAP), 3(1), 61–66.
Rojii,  M.  (2019).  Problematika  Pembiayaan  Pendidikan  di  Era  Otonomi  Daerah  di  Indonesia [Universitas Muhammadiyah
Sidoarjo]. In Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. http://eprints.umsida.ac.id/id/eprint/6498
Santoso,  M.  S.  A.  F.  (2021).  Analisis  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN)  terhadap Pendanaan  Kebijakan  Pendidikn.  Jurnal  Studi  Ilmu  Pemerintahan  (JSIP),  2(2),  31–36. https://doi.org/https://doi.org/10.35326/jsip.v2i2.1524
Stoddard,  C.,  &  Toma,  E.  F.  (2021).  Intorduction  to  Special  Topic:  Rural  Education  Finance  and Policy. AERA Open, 7(1), 1–6. https://doi.org/10.1177/23328584211011607 Sugiyono.  (2019).  Metode  Penelitian  Pendidikan:  Penekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D. Alfabeta.
Suriadi, W., Hakim, L., & Abdi. (2022). Pengaruh Sanksi Terhadap Kedisiplinan AparaturSipil Negara Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik, 3(1), 157– 172.
Usmany, I. Y. B., Daryanto, E., & Mudjisusatyo, Y. (2019). Analisis Pembiayaan Pendidikan di SDN
106804 Percut Sei Tuan. Jurnal Manajemen Pendidikan, 12(1). https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/em
Wahyudin,  U.  R.  (2021).  Manajemen  Pembiayaan  Pendidikan  (Pendekatan  Prinsip  Efisiensi,
Efektivitas, Transparansi Dan Akuntabilitas). Deepublish.
https://books.google.co.id/books?id=q4Q8EAAAQBAJ Wahyuni, A., Hijaz, M. I. A., & Irawan, I. (2021). Tata Kelola Pembiayaan Pendidikan di Pesantren Modern. Journal Evaluasi, 5(1), 19. https://doi.org/10.32478/evaluasi.v5i1.544 Wardhani,  A.  S.,  Abdullah,  G.,  &  Miyono,  N.  (2022).  Manajemen  Pembiayaan  Pendidikan  dan Peningkatan Mutu Pendidikan. Jurnal Prakarsa Paedagogia, 5(2), 323–332.
https://doi.org/https://doi.org/10.24176/jpp.v5i2.8003