Analisis Pembuktian Pidana Asal dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diatur dalam Undang-Undang: Tinjauan Terhadap Prinsip Hukum dan Implementasi dalam Praktik Hukum di Indonesia
Firman Anugerah, Dominikus Rato, Fendi Setyawan Fakultas Hukum Universitas Jember firmananugerah07@gmail.com, dominikusrato@gmail.com, fendisetyawan.fh@unej.ac.id

## ABSTRACT
Money laundering is a serious threat to the financial stability and integrity of financial institutions in Indonesia. Proving the origin of criminal proceeds in money laundering cases is a primary focus in law enforcement efforts to combat this illegal activity. This paper provides a review of the legal principles underlying the proof of criminal origin in money laundering cases and discusses their implementation in legal practice in Indonesia.Through literature analysis and case studies, the author highlights the complexity of proving criminal origin in the context of money laundering cases. Challenges include difficulty in tracing complex financial transactions, limitations in adequate legal regulations, and the need for international cooperation for effective exchange  of  information  and  evidence.  Additionally,  the  paper  emphasizes  the  importance  of meticulous financial analysis as a key instrument in proving the origin of laundered funds. In the context  of  legal  practice  implementation  in  Indonesia,  this  paper  examines  the  efforts  of  the government and law enforcement agencies in handling money laundering cases. Despite steps taken to enhance law enforcement effectiveness, there are still challenges to be addressed, such as  lack  of  coordination  between  agencies,  protection  of  witnesses  and  informants,  and  the expertise required for complex financial analysis. Considering the relevant legal principles and challenges faced in legal practice in Indonesia, this paper concludes the need for greater efforts to enhance the capacity of law enforcement agencies, improve international cooperation, and strengthen regulatory frameworks to ensure the effectiveness of proving the criminal origin in money laundering cases in Indonesia.
Keywords: money  laundering,  criminal  origin,  legal  principles,  law  enforcement,  Indonesia, financial analysis.

## ABSTRAK
Tindak pidana pencucian uang merupakan ancaman serius bagi stabilitas keuangan dan  integritas  lembaga  keuangan  di  Indonesia.  Pembuktian  pidana  asal  dalam  kasus pencucian uang menjadi fokus utama dalam penegakan hukum untuk menekan aktivitas ilegal ini.  Tulisan  ini  mengadakan  tinjauan  terhadap  prinsip-prinsip  hukum  yang  mendasari pembuktian pidana asal dalam kasus pencucian uang, serta mengulas implementasinya dalam praktik  hukum  di  Indonesia.  Melalui  analisis  literatur  dan  studi  kasus,  penulis  menyoroti kompleksitas  pembuktian  pidana  asal  dalam  konteks  kasus  pencucian  uang.  Kompleksitas tersebut  meliputi  tantangan  dalam  melacak  transaksi  keuangan  yang  rumit,  keterbatasan regulasi  hukum  yang  memadai,  serta  perlunya  kerjasama  internasional  untuk  pertukaran informasi  dan  bukti  yang  efektif.  Selain  itu,  penulis  juga  menyoroti  pentingnya  analisis keuangan  yang  cermat  sebagai  instrumen  kunci  dalam  membuktikan  asal-usul  dana  yang dicuci.  Dalam  konteks  implementasi  praktik  hukum  di  Indonesia,  tulisan  ini  mencermati upaya  pemerintah  dan  lembaga  penegak  hukum  dalam  menangani  kasus  pencucian  uang.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1415 – 1431   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6507
Meskipun telah ada langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum,  masih  terdapat  tantangan  yang  perlu  diatasi,  seperti  kurangnya  koordinasi antarlembaga,  perlindungan  terhadap  saksi  dan  informan,  serta  keahlian  yang  diperlukan dalam melakukan analisis keuangan yang rumit.Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang relevan dan tantangan yang dihadapi dalam praktik hukum di Indonesia, tulisan ini menyimpulkan perlunya upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum, meningkatkan kerjasama internasional, dan memperkuat kerangka regulasi untuk  memastikan  efektivitas  pembuktian  pidana  asal  dalam  kasus  pencucian  uang  di Indonesia.
Kata Kunci: Tindak Pidana, pencucian uang, asal pidana, prinsip hukum, penegakan hukum, Indonesia, analisis keuangan.

## PENDAHULUAN
Pencucian  uang  atau money  laundering diartikan  sebagai  suatu  proses menjadikan hasil kejahatan ( Proceed of crimes ) atau disebut sebagai uang kotor ( dirty money ) yang diubah ke dalam bentuk yang nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang  sah/legal.  Pada  umumnya  pelaku  tindak  pidana  berusaha  menyembunyikan atau  menyamarkan  asal  usul  Harta  Kekayaan  yang  merupakan  hasil  dari  tindak pidana  dengan  berbagai  cara  agar  Harta  Kekayaan  hasil  tindak  pidananya  susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana  Pencucian  Uang  tidak  hanya  mengancam  stabilitas  dan  integritas  sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1
Sutan  Remy  Sjahdeini  mengatakan  bahwatidak  ada  definisi  yang  universal dan  komprehensif  mengenai  tindak  pidana  pencucian  uang  ( money  laundering ), karena  berbagai  pihak  seperti  institusi-institusi  investigasi,  kalangan  pengusaha, Negara-negara  dan  organisasi-organisasi  lainnya  memiliki  definisi-definisi  sendini untuk itu. Akan tetapi beliau mengambil kesimpulan tentang berbagai definisi tentang pencucian uang sebagai berikut: 2
“Pencucian uang atau money laundering adalah rangkaian kegiatan yang  merupakan  proses  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul  uang  tersebut  dari  pemerintah  atau  Otoritas  yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut ke dalam system  keuangan (financial  system) sehingga  uang  tersebut
1 Penjelasan  Umum  atas  Undang  –  Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
2 Sutan Remy Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2004) Hlm.5.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1415 – 1431   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6507
kemudian  dapat  dikeluarkan  dari  system  keuangan  sebagai  uang halal”
Pencucian uang adalah tindak pidana ikutan ( underlying crime ) dari tindak pidana asal ( predicate crime ). Pidana asal tersebut akan menjadi dasar apakah suatu transaksi  dapat  dijerat  dengan  undang-undang  anti  pencucian  uang.  Jika  suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana, maka uang hasil kegiatan tersebut akan dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang. 3 Perbuatan tindak pidana pencucian  uang  sangat  merugikan  masyarakat  dan  Negara  karena  dapat mempengaruhi  stabilitas  perekonomian  nasional  dengan  meningkatnya  berbagai kejahatan. Perbuatan pencucian uang harus dicegah dan diberantas agar intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat  diminimalisasi  sehingga  stabilitas  perekonomian  nasional  dan  keamanan Negara  terjaga.  Maka  upaya  untuk  mencegah  dan  memberantas  praktik  pencucian uang telah menjadi perhatian baik secara nasional maupun internasional. Berbagai upaya  telah  ditempuh  oleh  masing-masing  Negara  untuk  mencegah  dan memberantas praktik pencucian uang termasuk dengan cara melakukan kerja sama internasional baik melalui forum secara bilateral maupun multilateral.
Tindak  pidana  pencucian  uang  ( money  laundry )  sebagai  suatu  kejahatan ganda bukan tunggal, yang mana bentuk kegiatan dari tindak pidana pencucian uang bersifat follow up crime yaitu kejahatan lanjutan sedangkan kejahatan asalnya disebut predicate offense/core crime atau sebagai unlawful activity yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian uang. Secara harfiah istilah “money  laundering” dalam  bahasa  indonesia  dapat  diterjemahkan  sebagai “pencucian  uang”  atau  dahulu  juga  dikenal  dengan  istilah  “pemutihan  uang”  yang dapat  didefisikan  sebagai  upaya  untuk  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana.
Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (selanjutnya  disingkat UndangUndang TPPU) menyatakan bahwa: “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  sesuai  dengan  ketentuan  dalam UndangUndang ini.” Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana. Sebagai catatan berkenaan dengan definisi tindak pidana umumnya, maka masalah definisi  tindak  pidana  pencucian  uang  menjadi  sesuatu  yang  sangat  penting. Pentingnya menentukan definisi dalam tindak pidana antara lain berkaitan dengan asas lex certa , yaitu nullum crimen sine lege stricta atau tiada suatu kejahatan tanpa peraturan yang jelas dan terbatas. Hal ini juga menyiratkan bahwa ketentuan tindak pidana harus dirumuskan secara jelas dan limitatif atau terbatas, tidak bersifat karet, untuk  menjaga  kepastian  hukum.  Implikasinya  akan  menunjukkan  rumusan  delik,
3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Asal (Predicate Crime). https://suduthukum.com/2017/06/tinjauan-umum-tentang-tindak-pidana.html .  Sudut
Hukum  Portal  Hukum  Indonesia.  Diunggah  tanggal  2  Juni  2017.  Diakses  tanggal  19  Maret 2024.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1415 – 1431   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6507
siapa yang dimaksud sebagai pelaku, lalu apa saja yang dimaksud unsur objektif dan subjektif. 4
Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang masih terdapat beberapa  kendala  yang  perlu  mendapat  perhatian  terutama  dari  segi  peraturan perundang-undangan  yang  menjadi  dasar  bagi  aparat  penegak  hukum  dalam memeriksa dan mengadili pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang, di samping kendala lainnya  yang  berasal  dari  professional  aparat  penegak  hukum  dan  budaya masyarakat.  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  sebagai  salah  satu  kejahatan  yang termasuk dalam kejahatan yang serius (serious crime) juga memiliki kesulitan dalam hal  pembuktian,  karcnalindak  Pidana  Pencucian  uang (Money  Laundering) sebagai kejahatan  yang  mempunyai  ciri  khas  yaitu  bahwa  kejahatan  ini  bukan  merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang  sebagai  kejahatan  yang  bersifat follow  up  crime atau  kejahatan  lanjutan, sedangkan  kejahatan  utamanya  atau  kejahatan  asalnya  disebut  sebagai  predicate offense atau core  crime atau  ada  negara  yang  merumuskannya  sebagai unlawful aciifity yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.  Pasal  69  Undang-Undang  TPPU  menyatakan  bahwa  :  “Untuk  dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Undang-Undang TPPU pada pelaksanaannya belum dapat mempertimbangkan keseimbangan yang objektif antara kepentingan tersangka dan kepentingan masyarakat, keberadaan Pasal 69 undang-undang ini menjadi kendala atau  ketidakjelasan  dan  pertentangan  dalam  undang-undang,  tidak  hanya  dalam hukum subtansi tetapi juga dalam hukum procedural (hukum acara).
Salah  satu  hal  yang  dilakukan  dalam  rangka  mewujudkan  Tujuan  Negara adalah pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah  serangkaian  tindakan  untuk  mencegah  dan  memberantas  tindak  pidana korupsi  melalui  upaya  koordinasi,  supervise,  monitor,  penyelidikan,  penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. 5 Keberadaan  tindak pidana  korupsi  dalam  hukum  positif  Indonesia  sebenarnya  sudah  ada  sejak  lama, yaitu  sejak  berlakunya  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.” 6 Meski  sejak  rezim orde lama, orde baru sampai saat ini di era orde reformasi, upaya pemberantasan korupsi  masih  belum  membuahkan  hasil  yang  dapat  dilihat  dari  data  kuantitatif jumlah perkara korupsi yang ditangani jauh berlipat kali dibandingkan di era orde sebelumnya. 7
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  penulis  tertarik  untuk  menganalisis permsalahan  mengenai Pembuktian  Pidana  Asal  dalam  Kasus  Tindak  Pidana
4 Yenti Ganarsih, Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering) , (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), Hlm. 47 5 Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Pasal 1 ayat (13).
6 Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK , (Jakarta:Sinar Grafika, 2009) Hlm. 8.
7 Marwan Effendy, Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya, (Jakarta:Referensi , 2013) Hlm. 6.
Pencucian  Uang  yang  Diatur  dalam  Undang-Undang:  Tinjauan  Terhadap  Prinsip Hukum  dan  Implementasi  dalam  Praktik  Hukum  di  Indonesia .  Adapun  penelitian tersebut untuk menjawab isu hukum mengenai bagaimana implementasi pembuktian pidana  asal  dalam  kasus  tindak  pidana  pencucian  uang  dilakukan  dalam  praktik hukum di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penulisan ini menggunakan metode  yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder atau data “yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Metode pengumpulan  datanya  melalui  studi  kepustakaan.  kategori  penelitian  yuridis normatif,  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  sebagai  bahan  dasar  untuk  diteliti. Metode  berarti  penyelidikan  yang  berlangsung  menurut  suatu  rencana  tertentu, menempuh jalan tertentu untuk mencapai tujuan yang artinya peneliti tidak bekerja secara  acak-acakan.  Langkah-langkah  yang  diambil  harus  jelas  serta  serta  ada pembatasan  tertentu  untuk  menghindari  jalan  yang  menyesatkan  dan  tidak terkendali. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang terdin atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum  sekunder  berupa  literatur  dan  hasil  penelitan.  Peraturan  Perundang- undangan yang digunakan yakni atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## HASIL PEMBAHASAN
Implementasi pembuktian pidana asal dalam kasus tindak pidana pencucian uang dilakukan dalam praktik hukum di Indonesia,
1. Fungsi dan Tujuan Hukum Acara Pidana.
R.  Soesilo,  berpendapat  bahwa  :  “Hukum  Acara  Pidana  fungsinya adalah  melaksanakan  hukum  pidana  materiil  artinya  memberi  peraturan, cara  bagaimana  Negara  dan  alat-alatnya  dapat  mewujudkan  wewenangnya untuk memidana atau membebaskan pidana. 8
Andi Hamzah menemukan tiga fungsi acara pidana sebagai berikut : 9
a. Mencari dan menemukan kebenaran:
b. Pemberian keputusan oleh hakim, dan,
c. Pelaksanaan keputusan.
Dalam  mewujudkan  wewenang  tersebut  di  atas,  ada  dua  macam kepentingan yang menuntut kepada alat negara, yaitu:
1) Kepentingan  umum,  bahwa  seorang  yang  melanggar  suatu  peraturan hukum  pidana  harus  mendapatkan  pidana  yang  setimpal  dengan kesalahannya untuk mempertahankan keamanan umum, dan
8 R. Soesilo , Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana , Bogor: Politea, 1982) Hlm. 12.
9 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek , (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004) Hlm. 8.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1415 – 1431   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6507
2) Kepentingan  orang  yang  dituntut,  bahwasanya  orang  yang  dituntut perkara Itu harus diperlakukan secara jujur dan adil, artinya harus dijaga jangan sampai orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana, atau apabila ia memang bersalah, jangan sampai ia memperoleh pidana yang terlampau berat, tidak seimbang dengan kesalahannya.
Bambang  Poernomo  menyatakan  bahwa  tugas  dan  fungsi  hukum acara pidana melalui alat perlengkapannya, ialah: 10
a. Untuk mencari dan menemukan fakta menutut kebenaran:
b. Menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan:
c. Melaksanakan keputusan secara adil.
Selain fungsi hukum acara pidana yang telah dijelaskan di atas, maka dapat  dikemukakan  tujuan  dari  hukum  acara  pidana,  sebagaimana  telah dirumuskan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP tahun 1982, bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah:
1) Untuk  mencari  dan  mendapatkan  atau  setidak-tidaknya  mendekati kebenaran  materiil  ialah  kebenaran  yang  selengkap-lengkapnya  dari suatu  perkara  pidana  dengan  menerapkan  ketentuan  hukum  acara pidana secara jujur dan tepat,
2) Untuk  mencari  siapa  pelakunya  yang  dapat  didakwakan  melakukan pelanggaran  hukum  dan  selanjutnya  meminta  pemeriksaan  dan putusan  dari  pengadilan  guna  menentukan  apakah  terbukti  bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan menentukan apakah terbukti bahwa  suatu  tindak  pidana  telah  dilakukan  dan  apakah  orang  yang didakwa itu dapat dipersalahkan,
3) Setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan  dan  akhirnya  putusan  telah  mempunyai  kekuatan  hukum tetap,  maka  hukum  acara  pidana  mengatur  pula  pokok  acara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut.

## 2. Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana
Dalam  kedudukannya  sebagai  instrumen  hukum  publik  yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materiil, maka KUHAP telah memiliki rumusan sistem pembuktian tersendiri. Adapun rumusan sistem pembuktian tersebut adalah untuk mendukung tujuan dari pada hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh atau setidak- tidaknya  mendekati  kebenaran  materiil.  Kebenaran  materiil  adalah kebenaran  yang  selengkap-lengkapnya  dari  suatu  perkara  pidana  dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum,  meminta  :  pemeriksaan  dan  putusan  dari  pengadilan  guna
10 Bambang  Poernomo, Pola    Dasar  Teori  dan  Azas  Umum  Hukum  Acara  Pidana ,  (Yogyakarta,
Liberty, 1998) Hlm.29.
menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan, dan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan.
Untuk  mendukung  implementasi  rumusan  sistem  pembuktian tersebut  harus  berpedoman  pada  asas-asas  yang  berlaku  dalam  proses peradilan  pidana,  seperti  asas  praduga  tidak  bersalah (presumprion  of innocence), asas persamaan dihadapan hukum ( equality before the law ) dan asas  pemeriksaan  akusator.  Pasal  183  KUHAP  menyatakan  bahwa  hakim tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seorang  kecuali  apabila  dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperolch keyakinan bahwa suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang bersalah  melakukannya.  Dengan  demikian  fungsi  alat  bukti  dalam pembuktian  dalam  sidang  pengadilan  sangat  penting  sehingga  sering  kita dengar bahwa suatu tindak pidana yang tidak cukup buku tidak dapat dijatuhi pidana baik denda maupun penjara.
Pasal 184 Ayat (1) KUHAP membatasi alat bukti yang sah diantaranya ialah:
1) Keterangan saksi;
2) Keterangan ahli;
3) Surat;
4) Petunjuk; dan
5) Keterangan terdakwa.

## 3. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.
Pencucian  uang  atau  money  laundering  secara  sederhana  diartikan sebagai  suatu  suatu  proses  menjadikan  hasil  kejahatan (proceed  of  crimes) atau disebut sebagai uang kotor (dirty money) misalnya hasil dari obat bius, korupsi,  penggelapan  pajak,    judi,  penyelundupan  dan  lain-lain  yang dikonversi  atau  diubah  ke  dalam  bentuk  yang  tampak  sah  agar  dapat digunakan dengan aman. 11
Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  atau  disingkat  TPPU  atau  money laundering  adalah  perbuatan  pidana  yang  antara  lain  menempatkan, mentransfer, membayarkan, atau membelanjakan, mengibahkan, menitipkan, membawa  ke  luar  negeri,  menukarkan,  dan  menyembunyikan  atau menyamarkan  objek  berupa  harta  kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. 12
4. Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dikaitkan dengan pembuktian unsur tindak pidana asal ( Predicat crime) .
Pada Pasal 189 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), untuk  dapat  menghukum  terdakwa,  hakim  harus  yakin  atas  dua  alat  bukti yang  disampaikan  penuntut  umum  di  sidang  pengadilan.  Dua  alat  bukti
11 Garnasih, Yenti, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia, Edisi  1 Cetakan 4, (Depok:Rajawali Pers, 2017) Hlm. 15.
12 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 3.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1415 – 1431   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6507
biasanya  disampaikan  untuk  masing-masing  unsur  tindak  pidana. Berdasarkan  Pasal  68  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010,  hukum  acara yang  dipakai  dalam  pembuktian  adalah  hukum  acara  yang  diatur  dalam KUHAP  dan  undang-undang  lain  yang  juga  mengatur  hukum  acara  seperti Undang-Undang TPPU, dan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk tindak pidana asal pembuktian dilakukan oleh jaksa penuntut umum.
Sementara  itu,  dalam  perkara  TPPU  dikenal  adanya  pembuktian terbalik,  yaitu  terdakwa  harus  membuktikan  bahwa  harta  kekayaan  yang terkait dengan perkara itu bukan berasal dari tindak pidana. Unsur yang harus dibuktikan oleh terdakwa, yaitu objek perkara yang berupa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal dari tindak pidana. Untuk unsur lainya tetap harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum.
Teori pembuktian atau sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem  pembuktian  menurut  undang-undang  secara  negatif:  Sistem pembuktian  negatif  “  diperkuat  oleh  prinsip  kebebasan  kekuasaan kehakiman, 13 Indonesia  menganut  sistem  pembuktian  yang  disebut  dengan sistem pembuktian negatif (negatief wettelijk) seperti yang diatur dalam Pasal 183  KUHAP.  Menurut  pasal  ini  untuk  dapat  menghukum  seseorang,  hakim mendasarkan  pada  dua  alat  bukti  yang  sah  menurut  undang-undang,  dan terdapat  keyakinan  hakim,  bahwa  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Dalam  perkembangan  sistem  pembuktian  pidana  juga  mengenal sesuatu  yang  baru,  yakni  sistem  pembalikan  beban  pembuktian  ( Omkering van  het  bewrjslast ).  Sistem  pembalikan  beban  pembuktian  atau  yang  lebih dikenal  masyarakat  dengan  pembuktian  terbalik  merupakan  sistem  yang meletakkan  beban  pembuktian  pada  tersangka. 14 Artinya,  lazimnya  jika merujuk pada KUHAP maka yang berhak membuktikan kesalahan terdakwa ialah jaksa penuntut umum akan tetapi sistem pembuktian terbalik terdakwa (penasihat  hukum)  akan  membuktikan  sebaliknya  terdakwa  tidak  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  yang didakwakan, 15 Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU mengatur tentang pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik. Pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8  Tahun  2010  mengatur  bahwa  untuk  kepentingan  pemeriksaan  di pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 78 Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2010,  hakim  memerintahkan  terdakwa  agar membuktikan,  bahwa  harta  kekayaan  yang  terkait  dengan  perkara  bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana asal yang disebut di Pasal 2 ayat (1),
13 Atmasasmita, Romli, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, (Bandung: Mandar Maju, 1995), Hlm.106.
14 Fahrojih, Ikwan, Hukum Acara Pidana Korupsi , (Malang: Setara Press, 2016) Hlm.80.
15 Hiariej, Eddy O.S.. Teori Dan Hukum Pembuktian . (Jakarta:Erlangga 2012). Hlm. 23.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1415 – 1431   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6507
Dengan demikian, kewajiban terdakwalah untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara TPPU bukan berasal dari tindak pidana asal, misalnya korupsi.
Dalam UU No. 8/2010, harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana  tidak  perlu  dibuktikan  dulu  tindak  pidana  asalnya  untuk  dapat dimulainya  pemeriksaan  tindak  pidana  pencucian  uang,  sehingga  dapat disimpulkan apabila terdapat indikasi adanya dugaan pencucian uang, maka dapat langsung dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku naik dalam paham penyelidikan  maupun  pendidikan  Hal  tersebut  hampir  sama  dengan pembuktian tindak pidana penadahan. Penadahan yang terdapat dalam Pasal 480 KUHP di dalamnya mengandung unsur "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan", yang dalam beberapa yurisprudensi memang  disebutkan  pemeriksaan  tindak  pidana  penadahan  tidak  perlu menunggu  adanya  putusan  mengenai  tindak  pidana  yang  menghasilkan barang tadahan atau hasil kejahatan tersebut.
Perihal dakwaan berkaitan dengan pidana asal ( predicate crime ) pada pencucian uang, Yenti Garnasih berpendapat bahwa tindak pidana pencucian uang  itu  harus  dipandang  sebagai  kejahatan  yang  berdini  sendiri  ( separate offense ),  walaupun  memang  tergantung  pada  tindak  pidana  asalnya.  Maka dari  itu,  pencucian  uang  harus  dimasukkan  ke  dalam  dakwaan  kumulatif dengan pertimbangan jika dijadikan satu-satu, maka upaya pelacakan uang hasil  tindak  kejahatan  dikhawatirkan  semakin  sulit,  padahal  menerapkan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (TPPU)  pada  perkara  kejahatan  asal  adalah agar penerapan perampasan atau uang penggantinya bisa lebih optimal. 16
Dalam  praktik  sering  terjadi  dakwaan  alternatif,  untuk  itu  perlu diperhatikan juga mengapa tidak tepat jika dakwaan pencucian uang disusun secara alternatif. Menurut Van Bemmelen dakwaan alternatif adalah: 17
1. Jika  penuntut  umum  tidak  mengetahui  perbuatan  mana,  apakah  yang satu  atau  yang  lain  yang  akan  terbukti  nanti  di  pesidangan  suatu perbuatan apakah pencurian atau penadahan.
2. Jika  penuntut  umum  ragu,  peraturan  hukum  pidana  mana  yang  akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangan telah nyata tersebut.
Selain teori dalam hal keharusan untuk mendakwa secara sekaligus, terdapat  pula  dalam  ketentuan  Pasal  75  UU  No.  8/2010  sebagai  berikut, "Dalam  hal  penyidik  menemukan  bukti  permulaan  yang  cukup  terjadinya tindak  pidana  Pencucian  Uang  dan  tindak  pidana  asal,  penyidik menggabungkan  penyidikan  tindak  pidana  asal  dengan  penyidikan  tindak pidana Pencucian Uang dan membenitahukannya kepada PPATK."
Ketentuan  pasal  ini  menjelaskan  bahwa  antara  kedua  kejahatan terjadi concursus realis ( meerdade samenlop ) dan hal ini yang menjadi tujuan
16 Yenti Garnasih, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang, ( Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana,2017) Hlm. 95.
17 Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), Hlm 167-170.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1415 – 1431   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6507
untuk apa diterapkannya UU No. 8/2010 yaitu agar pelaku kejahatan tidak hanya dikenakan ketentuan tentang kejahatan asal, tetapi juga diterapkan UU No.  8/2010  karena  pelaku  telah  mengalirkan  atau  menikmati  hasil kejahatannya.  Selain  itu  tujuannya  juga  untuk  merampas  hasil  kejahatan dengan melacak ke mana saja hasil kejahatan itu mengalir dan siapa saja yang menikmatinya,  dengan  tidak  memisahkan  dakwaan,  maka  tujuan  untuk melacak dan merampas lebih cepat dan diharapkan tidak semakin sulit. 18 Dalam hal proses pemerikasan perkara tindak pidana pencucian uang, terdakwa bisa dinyatakan tidak bersalah apabila dalam pemeriksaan memang betul terdakwa melakukan perbuatan menyamarkan harta kekayaan dalam jumlah yang sangat besar tetapi harta tersebut bukan merupakan hasil tindak pidana.  Maka  hasil  kejahatan  atau  pidana  asal  (predicate  crime)  sebagai sumber  tindak  pidana  pencucian  uang  memegang  peranan  yang  dominan dalam pembuktian.
Secara teoretis dikenal 4 (empat) macam teori pembuktian, yaitu: 19 1. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim ( conviction intime ),
2. Teori  pembuktian  berdasarkan  keyakinan  hakim  dalam  batas-batas tertentu atas alasan yang logis ( conviction raisonee ),
3. Teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, dan
4. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat- alat  bukti  dalam  undang-undang  secara  negatif  (negatief  wettelijk stelsel).
Konsekuensi dari beban pembuktian ini adalah terdakwa yang wajib aktif membuktikan, menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana.  Terdakwalah  di  hadapan  sidang  pengadilan  yang  mempersiapkan segala  beban  pembuktian  dan  jika  tidak  dapat  membuktikan,  terdakwa dinyatakan  bersalah  melakukan  tindak  pidana.  Pada  asasnya  teori  beban pembuktian jenis ini dinamakan pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian ( omkering van bewijslast ) yang bersifat absolut atau murni.
Beban  pembuktiannya  diwajibkan  pada  terdakwa  atau  kuasanya, maka pembuktian terbalik jenis ini bersifat absolut (murni) di mana terdakwa dan  atau  penasihat  hukumnya  yang  wajib  membuktikan  ketidakbersalahan terdakwa. Jika beban pembuktian diwajibkan kepada terdakwa, maka hal ini jelas-jelas menggeser asas parduga tidak bersalah menjadi praduga bersalah. Sebab terdakwa berhak untuk diam (the right to remain silent), tidak boleh dipaksa untuk bicara dalam proses persidangan. 20
Pembuktian  terbalik  diatur  dalam  Pasal  77  dan  Pasal  78  UU  No. 8/2010.  Dalam  Pasal  77  UU  No.  8/2010  menjelaskan  bahwa  untuk
18 Yenti Garnasih, Op.Cit Hlm. 97.
19 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),Hlm.277
20 Lilik Mulyadi, asas Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa anti Korupsi (Jakarta: Alumni, 2007), Hlm. 107.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1415 – 1431   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6507
kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Sedangkan dalam  Pasal  78  ayat  (1)  UU  No.  8/2010  menjelaskan  bahwa  hakim memerintahkan  terdakwa  agar  membuktikan  bahwa  harta  kekayaan  yang terkait  dengan  perkara  bukan  berasal  atau  terkait  dengan  tindak  pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8/2010. Di dalam Pasal 78 ayat (2) UU No. 8/2010 dinyatakan terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan  yang  terkait  dengan  perkara  bukan  berasal  dari  tindak  pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.
Pembuktian  terbalik  beban  pembuktiannya  berada  pada  terdakwa. Pada tindak pidana pencucian uang yang harus dibuktikan adalah asal-usul harta  kekayaan  yang  bukan  berasal  dari  tindak  pidana,  misalnya  bukan berasal  dari  korupsi,  kejahatan  narkotika  serta  perbuatan  haram  lainnya. Pasal  77  dan  Pasal  78  UU  No.  8/2010  tersebut  berisi  ketentuan  bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal  dari  tindak  pidana.  Ketentuan  ini  dikenal  sebagai  asas  pembuktian terbalik. Di mana sifatnya sangat terbatas, yaitu hanya berlaku pada sidang di pengadilan, tidak pada tahap penyidikan. Selain itu tidak pada semua tindak pidana, hanya pada serious crime atau tindak pidana berat seperti korupsi, penyelundupan, narkotika, psikotropika atau tindak pidana perbankan. 21 Pada  hakikatnya  pembuktian  terbalik  model  inilah  yang  disebut pembuktian  terbalik  bersifat  absolut  dan  model  ini  merupakan penyimpangan dan hukum pembuktian pada umumnya (konvensional) dan juga  merupakan  suatu  tindakan  luar  biasa  dalam  kerangka  pembuktian. Pembuktian  secara  konvensional  atau  pembuktian  secara  negatif menempatkan  kedudukan  hak  asasi  tersangka  yang  paling  tertinggi, sedangkan  pembuktian  terbalik  khususnya  yang  bersifat  absolut  (murni) memaksa terdakwa untuk berbicara dengan membuktikan kesalahannya.
Pembuktian  terbalik,  menerapkan  asas  praduga  bersalah  terhadap terdakwa,  ketentuan  ini  tidak  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Lilik Mulyadi, asas praduga bersalah relatif cenderung  dianggap  sebagai  pengingkaran  asas  yang  bersifat  universal khususnya asas praduga tidak bersalah. Pada dasarnya, asas praduga tidak bersalah  merupakan  asas  fundamental  dalam  negara  hukum. Konsekuensinya,  setiap  orang  yang  didakwa  melakukan  tindak  pidana mendapatkan  hak  untuk  tidak  dianggap  bersalah  hingga  terbukti kesalahannya dengan tetap berlandaskan kepada pembuktian pada penuntut umum,  norma  pembuktian  yang  cukup  dan  metode  pembuktian  harus mengikuti cara-cara yang adil. 22
21 Sutan Remy Sjahdeini, "Memburu Aset Koruptor dengan Menebar Jerat Pencucian Uang," , https://www.hukumonline.com/berita/a/memburu-aset-koruptor-dengan-menebar-jerat- pencucian-uang-hol12317/ diakses 19 Maret 2024.
22 Lilik Mulyadi, Op,cit, Hlm. 105.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1415 – 1431   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6507
Dalam  konteks  kajian  asas  pembuktian  terbalik  dalam  TPPU ditekankan dan ditegaskan bahwa walaupun UU No. 8/2010 menganut asas pembuktian terbalik, namun tidak diberlakukan untuk kesalahan tersangka atau  terdakwa.  Hal  ini  jelas  disebutkan  dalam  ketentuan  Pasal  77  UU  No. 8/2010  tersebut  bahwa  terdakwa  wajib  membuktikan  harta  kekayaannya bukan  merupakan  hasil  tindak  pidana.  Berarti  dalam  konteks  mi  bukan terhadap kesalahan pelaku melainkan pembuktian terbalik ditujukan kepada kepemilikan harta si pelaku. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pemberlakuan asas  pembuktian  terbalik  dalam  UU  No.  8/2010  tidak  mengarah  kepada pelanggaran hak asasi manusia sebab tidak ditujukan terhadap pembuktian kesalahan pelakunya. 23
Beban  pembuktian  terbalik  ada  pada  terdakwa  bukan  pada  Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pembuktian terbalik dibagi 2 (dua): 24
1. Pembuktian terbalik berimbang yang diturunkan,
2. Pembuktian  terbalik  berimbang  yang  dipertajam  atau  dinaikkan (absolut/murni).
Pembuktian  terbalik  terbatas/berimbang  atau  disebut  juga pembuktian  terbalik  keseimbangan  kemungkinan.  Dikatakan  pembuktian terbalik  berimbang  karena  walaupun  terdakwa  dibebankan  membuktikan tetapi  JPU  juga  tetap  berkewajiban  membuktikan  alat-alat  bukti  yang dimilikinya.  Dikatakan  pembuktian  biasa  (konvensional)  sesuai  ketentuan Pasal 66 KUHAP, apabila penuntut umum yang harus membuktikan kesalahan terdakwa  dengan  mempersiapkan  alat-alat  bukti  sebagaimana  ditentukan dalam  undang-undang  dan  terdakwa  dapat  menyangkal  keabsahan  dani alatalat bukti dan beban pembuktian dari penuntut umum sesuai ketentuan Pasal  66  KUHAP.  Dikatakan  pembuktian  terbalik  apabila  beban pembuktiannya  berada  pada  terdakwa,  yang  dapat  dilihat  dalam  berbagai perundang-undangan, misalnya dalam Pasal 77 UU No. 8/2010.
Beban  pembuktian  dalam  pembuktian  terbalik  keseimbangan kemungkinan  dibebankan  kepada  terdakwa  atau  penasihat  hukumnya  dan penuntut  umum  wajib  samasama  membuktikan  keabsahan  alat-alat  bukti. Terdakwa  berkewajiban  membuktikan  alat-alat  bukti  yang  diajukannya  di persidangan  demikian  pula  bagi  penuntut  umum  juga  berkewajiban membuktikan  keabsahan  alat-alat  bukti  yang  diajukannya  di  sidang pengadilan. 25
Pembuktian  terbalik  bersifat  terbatas  atau  berimbang  mewajibkan terdakwa atau penasihat hukumnya dan penuntut umum saling membuktikan kesalahan  atau  kebenaran  dan  terdakwa.  Ketentuan  pembuktian  terbalik dalam  beberapa  perundang-undangan  berbeda-beda  pengaturannya,  ada yang dibebankan kepada terdakwa (absolut), ada yang bersifat terbatas dan
23 Ibid.
24 Ibid.
25 Ibid.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1415 – 1431   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6507
berimbang bahkan ada yang dikhususkan untuk pembuktian harta kekayaan dan ada pula yang dikhususkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.
Ketentuan tersebut terdapat dalam beberapa perundang-undangan di Indonesia  yang  menganut  asas  pembuktian  terbalik  pada  UU  No.  8/2010, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  dan  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor $ Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
• Penggabungan/pembarengan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal.
Terkait  dengan  penegakan  bukum  tindak  pidana  korupsi  yang berbarengan  dengan  tindak  pidana  pencucian  uang  dikenal  sebagai
Concurcus Realis. Concurcus Realis adalah seseorang melakukan beberapa perbuatan  pidana,  dan  masing-masing  perbuatan  itu  berdiri  sendiri. Sebagai  suatu  tindak  pidana  (hal  ini  tidak  perlu  sejenis  dan  tidak  perlu berhubungan).
Hukum pidana mengenal 3 (tiga) jenis perbarengan tindak pidana yaitu: 26
1) Perbarengan peraturan (concurcus idealis) ;
2) Perbuatan Berlanjut ( vorgezette handelings), dan
3) Perbarengan Perbuatan (concurcus realis).
Uraian dari jenis-jenis perbarengan tindak pidana, sebagai berikut:
1) Perbarengan peraturan ( concurcus idealis ) atau cendaaadse semenloop adalah  jika  terdapat  suatu  perbuatan  yang  meskipun  dicakup  dalam lebih dari suatu perumusan perbuatan pidana secara yuridis dipandang sebagai suatu perbuatan. 27 Ketentuan yang mengatur adalah Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2) Perbuatan Berlanjut ( vorgezette handelings ) “ adalah terjadi beberapa perbuatan  pidana  bertalian  satu  dengan  lainnya  sehingga  harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut. Ketentuan yang mengatur adalah Pasal 64 KUHP.
3) Perbarengan Perbuatan ( concurcus realis )
adalah dimana perbarengan perbuatan terjadi apabila seseorang yang melakukan dua atau lebih tindak pidana sehingga karenanya ia secara hukum  dipandang  telah  melanggar  dua  atau  lebih  tindak  pidana sehingga karenanya ia secara hukum dipandang telah melanggar dua atau  lebih  aturan  pidana,  atau  dengan  kata  lain  seorang  melakukan beberapa  perbuatan  yang  tidak  ada  hubunganya  satu  sama  lain  dan
26 Ali, Mahrus, Dasar – dasar hukum Pidana. (Jakarta, Sinar Grafika,2012) Hlm. 135.
27 JE Sahetapy&Agustibus Pohan (ed). Hukum Pidana . (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007) Hlm.
176.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1415 – 1431   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6507
masing  masing  perbuatan  itu  merupakan  tindak  pidana  yang  berdiri sendiri. 28
Selanjutnya,  jika  dilihat  dari  uraian  di  atas  maka  tindak  pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (tindak pidana korupsi) termasuk pada  perbarengan  perbuatan  pidana  ( concurcus  realis ). 29 Dalam  Pasal  75 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dann Pemberantasan Pencucian Uang juga dinyatakan bahwa | dalam hal penyidik menemukan  bukti  permulaan  yang  cukup  terjadinya  Tindak  Pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak  pidana  asal  dengan  penyidikan  tindak  pidana  pencucian  uang  dan memberitahukannya  kepada  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi Keuangan  (PPATK).  Dengan  demikian  dari  ketentuan  pasal  tersebut, penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal dapat dilakukan perbarengan secara bersamaan.
TPPU  selalu  didahului  dengan  terjadinya  tindak  pidana  lain  (tindak pidana  asal).  TPPU  merupakan  bentuk  penyertaan  partisipasi,  khususnya kelanjutan  dari  suatu  tindak  pidana,  tanpa  adanya  pidana  asal  yang mendahuluinya tidak dapat terjadi perbuatan pidana pencucian uang. Hal ini dikarenakan  pencucian  uang  bertujuan  untuk  membersihkan  uang  haram dari hasil kejahatan agar menjadi uang yang sah.
Mengenai  kejahatan  asal (predicate  crime) menurut  Stephen  R.  Koll mengklasifikasikan pidana asal (predicate offence) sebagai berikut: 30
a. Kejahatan  (tindak  pidana)  itu  adalah  kejahatan  yang  menyebabkan uang/dana itu:
b. Kejahatan  (tindak  pidana)  itu  berhubungan  dengan  perdagangan narkotika,
c. Kejahatan  (tindak  pidana)  itu  melibatkan  pelanggaran-pelanggaran serius  terhadap  tatanan  internasional  yang  memerlukan  transfer  uang yang banyak (seperti perdagangan senjata dan terorisme),
d. Kejahatan  (tindak  pidana)  itu  berhubungan  dengan organized criminalenterprise/activities ,
e. Kejahatan (tindak pidana) itu menyerang secara serius kredibilitas bank dan lembaga keuangan lainnya.
Di  Indonesia  sendiri  telah  merumuskan  dalam  ketentuan  hukum positif mengenai cakupan tindak pidana asal (predicate crime) yang terdapat pada  Pasal  2  UU  No.  8/2010,  yaitu  antara  lain:  korupsi,  narkotika, perdagangan  orang,  terorisme,  dan  penculikan.  Sebagaimana  dijabarkan  di atas,  jenis  tindak  pidana  asal  yang  dirumuskan  secara  yuridis  dalam  pasal
28 Ali, Mahrus. Op. Cit. Hlm.136.
29 Junaidi  Muhammad,  Dkk. Peisahan  Penyidikan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (Money Laundering)  dari  Tindak  Pidana  Korupsi  Sebagai  Tindak  Pidana  Asal (Predicat  Crime). USU  Law Journal. 2018. Hlm.147
30 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana (Bandung: Citra aditya Bakti, 2003) Hlm. 170.
tersebut  merupakan  sumber  asal  kejahatan  sedangkan  perbuatan  lanjutan untuk  menyamarkan  atau  menyembunyikan  hasil  kejahatan  adalah selanjutnya  dikualifikasikan  sebagai  kejahatan  perbuatan  pencucian  uang ( money laundering ).
Berkaitan  dengan  rumusan  definisi  mengenai  pelaku  pasif  tersebut, yang  palmg  penting  adalah  pembuktiannya.  Hal  ini  dikarenakan  proses pembuktian di persidangan merupakan suatu tahap yang sangat menentukan suatu  tindak  pidana  yang  didakwakan  dapat  terbukti  atau  tidak.  Proses pembuktian  atau  membuktikan  mengandung  maksud  dan  usaha  untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Pembuktian mengandung arti bahwa benar  suatu  peristiwa  pidana  telah  terjadi  dan  terdakwalah  yang  bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya. 31
Aparat  penegak  hukum  pasti  akan  mengalami  kesulitan  dalam membuktikan seorang pelaku pasif pencucian uang benar-benar melakukan perbuatan  pencucian  uang.  Kendala  yang  timbul  dalam  pembuktian sebetulnya  sudah  dimulai  pada  tahap  penyelidikan.  Dalam  hal  ini  terkait laporan  dari  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK). Tanpa adanya laporan dari PPATK akan sulit bagi penyidik untuk menemukan tindak pidana pencucian uang karena laporan yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan hanya diberikan kepada PPATK.
Meskipun TPPU telah berdiri sebagai delik sendiri yang terlepas dari pidana  asal,  TPPU  merupakan  bentuk  penyertaan  partisipasi,  khususnya kelanjutan dari suatu tindak pidana sehingga tidak mustahil ada inkonsistensi dan  timbul  kejanggalankejanggalan  apabila  dikaitkan  dengan  sistem pendanaan  untuk  delik  Apabila  dalam  pemeriksaan  perkara  TPPU berdasarkan  predicate  crime  yang  sudah  terbukti  dan  diputus  oleh pengadilan  yang  sudah  berkekuatan  hukum  tetap  atau  setidaknya  sudah diputus oleh pengadilan tingkat pertama, maka dasar pemeriksaanya menjadi semakin  jelas  karena  terbukti  telah  terjadi  TPPU  tersebut.  Di  samping  itu materi  pemeriksaan  di  pengadilan  atas  tindak  pidana  asal  tersebut  dapat dijadikan rujukan untuk melakukan pemeriksaan perkara TPPU.
Di  sisi  lain,  kurangnya  kerjasama  dengan  lembaga  penyedia  jasa keuangan baik lembaga keuangan berupa bank maupun non bank yang tidak melapor  kepada  PPATK.  Untuk  itu  kejahatan  asal  ( predicate  crime )  harus dibuktikan  terlebih  dahulu.  Bagaimana  pun  kejahatan  asal  adalah  suatu bentuk  kejahatan  yang  bana  diberantas  sehingga  cepat  atau  lambat  jika perbuatan tersebut terbukti sebagai tindak pidana asal, maka harus diadili. Dengan  terbuktinya  tindak  pidana  asal,  maka  akan  mempermudah pemeriksaan  TPPU.  Untuk  itu  diperlukan  optimalisasi  penegakan  hukum, kemudian diberlakukan sanksi yang tegas bagi penyedia jasa keuangan yang tidak kooperatif dengan PPATK terkait pelaporan.

## KESIMPULAN
Bahwa  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  sebagai Independent  Crime dapat terepresentasi jika dilakukan interpretasi sistematis antara Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, serta Pasal 69 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang. Yang mana, dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dalam undang- undang tersebut terdapat satu unsur delik yang tidak dapat dipisahkan dengan delik pencucian  uang,  yakni  “diketahui  atau  patut  diduganya  merupakan  hasil  tindak pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)"  Adapun  Pasal  69 memproyeksikan  bagian  parsial  dari  model  pembuktian  delik  pencucian  uang. Mengenai pembuktian tindak pidana Pencucian Uang dapat dilakukan dengan :
a. memisahkan berkas perkara dengan tindak pidana asal:
b. menggabungkan berkas perkara dengan tindak pidana asal: atau
c. membuktikan  perkara  tindak  pidana  pencucian  uang,  tanpa  harus  terlebih dahulu  dibuktikan  perihal  tindak  pidana  asalnya.  Adapun  pada  poin  (c) tersebut,  merepresentasikan  kedudukan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang sebagai sebuah independent crime .
Bahwa  tindak  pidana  pencucian  uang  sebagai follow  up  crime dapat terepresentasi dengan memproyeksikan tindak pidana pencucian uang yang terjadi secara faktual. Yang mana, terhadap terjadinya tindak pidana pencucian uang secara faktual  dikenal  sebuah  pameo  bahwa  tidak  mungkin  terjadinya  tindak  pidana pencucian uang tanpa terlebih dahulu terjadi tindak pidana asal ( money laundering without predicate crimes ), karena tindak pidana pencucian uang merupakan upaya untuk  membuat  tersembunyikan  atau  tersamarkannya  harta  kekayaan  hasil kejahatan ( proceed of crime ).

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ali, Mahrus, Dasar – dasar hukum Pidana . (Jakarta, Sinar Grafika,2012).
Andi  Hamzah, Hukum  Acara  Pidana  Dalam  Teori  dan  Praktek ,  (Jakarta  :  Ghalia Indonesia, 2004).
Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 1993).
Atmasasmita, Romli,  Kapita  Selekta  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi, (Bandung: Mandar Maju, 1995).
Bambang  Poernomo, Pola    Dasar  Teori  dan  Azas  Umum  Hukum  Acara  Pidana , (Yogyakarta, Liberty, 1998).
Barda  Nawawi  Arief, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana (Bandung:  Citra  aditya  Bakti, 2003).
Darwan Prinst, Hukum acara Pidana dalam Praktik (Jakarta: Djambatan, 1998).
Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK , (Jakarta:Sinar Grafika, 2009).
Fahrojih, Ikwan, Hukum Acara Pidana Korupsi, (Malang: Setara Press, 2016).
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1415 – 1431   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6507
Hiariej, Eddy O.S.. Teori Dan Hukum Pembuktian . (Jakarta:Erlangga 2012).
JE Sahetapy&Agustibus Pohan (ed). Hukum Pidana . (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007).
Lilik Mulyadi, Asas Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa anti Korupsi (Jakarta: Alumni, 2007).
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang  Pengadilan  Banding,  Kasasi  dan  Peninjauan  Kembali .  (Jakarta:  Sinar Grafika, 2002), Marwan Effendy, Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya ,(Jakarta:Referensi,2013).
R. Soesilo, Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana , Bogor: Politea, 1982).
Sutan Remy Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme , (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2004).
Yenti Ganarsih, Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering), (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009).

## Jurnal dan Website
Sutan Remy Sjahdeini, " Memburu Aset Koruptor dengan Menebar Jerat Pencucian Uang ," , https://www.hukumonline.com/berita/a/memburu-aset-koruptor- dengan-menebar-jerat-pencucian-uang-hol12317/  diakses 19 Maret 2024. https://suduthukum.com/2017/06/tinjauan-umum-tentang-tindak-pidana.html . Sudut Hukum Portal Hukum Indonesia. Diunggah tanggal 2 Juni 2017.
Diakses tanggal 19 Maret 2024.

## Undang - Undang
Undang – Undang Republik Indonesia tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang  Nomor  8  tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.