293

## E-MonEy: Tinjauan Fiqih KonTEMporEr

## Nunung Nurlaela
Jurusan Perbankan Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta

## Abstract
One  of  the  problems  of  contemporary  islamic  economy  is  the development of non-cash payment instruments, especially e-money. This research is a qualitative study to obtain legal status for non-cash transactions using e-money. Clarity of legal status regarding the use of e-money is of course expected to accelerate the process of adoption of Muslims. The fact of e-money is like a debit card, because the money used in electronic money is consumer money, not debt accompanied by  usury,  so  the  stastus  for  using  electronic  money  is  actually  a “hawalah”  contract.  Electronic  money  in  the  “hawalah”  contract can be called “muhal bih” (debt transferred). Thus, the issuance of cards that function as money like this alloweb by sharia law. So, the administration fee and manufacturing of the cards, allowed too. In addition, there is no “gharar” in this electronic money.
Keywords: e-money,  contemporary  jurisprudence,  sharia  economy,  non- cash transactions.

## pendahuluan a.
Latar Belakang
1.
Instrumen  pembayaran  telah  melompat  sekali  lagi,  melalui perkembangan  instrumen  pembayaran  non-tunai,  yaitu  dari
MUKADDIMAH: Jurnal Studi Islam
instrumen  yang  bersifat stored  value menjadi  e-money. 1 E-money adalah  uang  yang  wujudnya  tak  lagi  kertas  maupun  logam, melainkan berupa data digital yang disimpan dalam memori sebuah kartu. Kartu tersebut dapat digunakan sebagai ganti uang fisik dalam suatu transaksi. E-money dalam hal ini memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang atau jasa.
Keunggulan e-money terletak pada sisi kepraktisan, di mana pembeli  tidak  harus  membawa,  mengeluarkan  dan  menghitung uang  terlebih  dahulu  saat  akan  membayar  barang  atau  jasa  yang diperlukannya. Konsumen hanya cukup membawa satu kartu untuk melakukan pembayaran, dengan cara yang sederhana, yaitu digesek atau  bahkan  cukup  dengan  ditempel  saja.  Sekalipun  demikian, di  balik  keunggulan  e-money  (uang  elektronik)  terdapat  resiko penggunaannya, yaitu hak pemegang kartu menjadi hilang dengan hilangnya  kartu  tersebut,  padahal  dana  yang  tersimpan  adalah milik  pemegang  e-money.  Adapun  kekurangan  kedua  dari  uang elektronik ini adalah tidak semua penyedia barang dan jasa dapat menerima transaksi elektronik, apalagi untuk layanan di pedesaan dan pasar  tradisional.
Berdasarkan keunggulan tersebut yang disertai dengan adanya peningkatan keamanan transaksi, e-money akan berkembang pesat ke depan dan akhirnya bisa mencakup semua jenis transaksi. Bank Indonesia pun telah mempersiapkan regulasinya, seperti Peraturan Bank Indonesia No. 6/30/PBI/2004 yang kemudian dicabut dan digantikan  dengan  peraturan  no.  7/52/PBI/2005. 2 Peraturan  ini diperbaiki  lagi  pada  tahun  2009  yaitu  dengan  diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 3 tentang Uang Elektronik ( Electronic Money ), dan disempurnakan pada tahun 2014
1 Siti Hidayati, Ida Nuryanti, Agus Firmansyah,  Aulia Fadly, Isnu Yuwana Darmawan, Operasional E-Money, (tt: Bank Indonesia, 2006), hal. 1.
2 Ibid ., hal. 38-39.
3 Bank  Indonesia,  Peraturan  Bank  Indonesia  nomor  11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik, (Jakarta: Bank Indonesia, 2009).
295
dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 16/8/PBI/2014 4 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia  nomor 11/12/PBI/2009 tentang    Uang  Elektronik  ( Electronic  Money ),  serta  tahun  2018 dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 5 tentang Uang Elektronik. Untuk itu penting sekali mengetahui bagaimana Islam memandang perkembangan transaksi ekonomi ini.
Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat, Dr. Oni Sahroni, M.A didalam kajiannya terkait “Hukum uang elektronik” menyatakan bahwa e-money yang digunakan saat ini masih mengandung unsur ribawi, sekalipun masih diperbolehkan jika dalam kondisi darurat. Maksud dari darurat tersebut adalah telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga tidak bisa menggunakan jasa kecuali dengan e-money atau uang elektronik tersebut. 6
Rifqi T menyatakan bahwa dalam  konsep keuangan,  uang elektronik  sudah  mencukupi  sebagai  syarat  suatu  benda  yang dapat    difungsikan    menjadi    uang.    Seperti    mudah    disimpan, mudah  di bawa,  tidak mudah  rusak  dan  lain-lain.  Uang  elektronik pun  bisa  membantu peredaran uang  yang  ada  di  suatu  negara, karena    jika    uang    yang    beredar    tidak    mencukupi  kebutuhan perekonomian negara  maka  itu  akan  menyebabkan  perkenomian di negara  tersebut  macet  dan  tidak  bisa  dikendalikan. 7
Afif  Muamar  dan  Ari  Salman  Alparisi  telah  meneliti  bahwa secara umum uang elektronik telah sesuai dengan maqashid syariah. Kesesuaian  ini  didapat  dengan  terpenuhinya  prinsip  memelihara harta  dan  kemaslahatan.  Hanya  saja  perlu  disempurnakan  lagi khususnya  pada  uang  elektronik  yaang unregistered .  E-money jenis  ini  dinilai  belum  sesuai  dengan  maqashid  syariah  karena
4 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia  nomor 11/12/PBI/2009 tentang  Uang Elektronik (electronic money), (Jakarta: Bank Indonesia, 2014).
5 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, (Jakarta: Bank Indonesia, 2018).
6 http://www.depokpos.com/arsip/2017/11/kontroversi-seputar-e-money- halal-atau-haram/, alamat web diakses tanggal 2 Februari 2019.
7 Rifqy Tazkiyyaturohmah, “Transaksi Uang Elektronik Ditinjau dari Bisnis Syariah, (Tesis), UIN Sunan Kalijogo, (Yogyakarta: 2016)., hal. vii.
MUKADDIMAH: Jurnal Studi Islam
uang  elektronik  ini  tidak  dilengkapi  dengan  PIN  sehingga  masih menimbulkan kemudharatan apabila kartu ini dicuri atau hilang. 8
Hal ini diperkuat oleh Linda Nurhasanah yang berkesimpulan bahwa uang elektronik hukumnya sah sebagai transaksi pembayaran untuk  menggantikan  transaksi  tunai.  Karena  uang  elektronik mempunyai  dasar  hukum  yang  sudah  dikeluarkan  oleh  Bank Indonesia.  Menurut  hukum  Islam  penggunaan  uang  elektronik boleh  digunakan  karena  mempermudah  dalam  bertransaksi  dan memberikan  banyak  manfaat  bagi  penggunanya.  Dalam  Islam tidak disebutkan yang dapat digunakan sebagai alat transaksi jual beli hanya dinar emas, dinar perak dan tembaga saja. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa uang elektronik dapat digunakan sebagai alat transaksi jual beli. 9
Jadi,  terdapat  perbedaan  pendapat  terhadap  keberadaan e-money  ini.  Tentu  saja  memunculkan  masalah  baru,  yaitu kebutuhan akan kejelasan status hukum aplikasinya dalam transaksi keuangan.  Hal  ini  tentu  saja  akan  menjadi  perhatian  penting masyarakat, karena masyarakat akan menuntut kejelasan muamalah yang  akan  dilakukannya,  dalam  hal  ini  perlu  mengetahui  fakta e-money  serta  mengetahui  status  hukumnya.  Tanpa  memahami dengan  benar  prakteknya,  dapat  saja  suatu  fatwa  tidak  tepat meskipun dalilnya  benar.

## rumusan Masalah
2.
Kondisi kontemporer dengan adanya e-money ke dalam bisnis syari’ah penting untuk diteliti lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang masalah  tersebut,  dapat  dirumuskan  masalah  penelitian,  yaitu (1)  apakah  aplikasi  e-money  itu  sudah  sesuai  dengan  pandangan Ekonomi  Islam?  Dan  (2)  bagaimana  kejelasan  status  hukum
8 Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi, Electronic money (e-money)  dalam perspektif  maqashid  syariah,  Journal  of  Islamic  Economics  Lariba  (2017).  vol.  3, issue 2: 75-84, 2017, hal. 75.
9 Linda  Nur  Hasanah.  Kedudukan  Hukum  Uang  Elektronik  (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-Undangan  Dan  Hukum  Islam),  (Skripsi),  Universitas  Islam  Negeri Maulana Malik Ibrahim,  Malang:   2018)., hal. xvii.
e-money ini, sehingga dapat memberikan ketentraman bagi umat Islam karena status kehalalannya. Dua hal tersebut sangat penting karena  dengan  e-money  ini  menjanjikan  kemudahan  transaksi, kondisi  yang  akan  berimbas  pada  tumbuh  dan  berkembangnya ekonomi negara.

## Tujuan penelitian
3.
Berdasarkan  rumusan  masalah,  dapat  dipertajam  menjadi tujuan penelitian, yaitu:
Menganalisis  aplikasi  e-money  terkait  dengan  status a. hukumnya.
Menganalisis bentuk-bentuk transaksi yang memanfaatkan
b.
e-money agar sesuai dengan pandangan ekonomi Islam.

## Batasan Masalah
4.
Makalah ini difokuskan untuk membahas aplikasi e-money, sehingga tidak membahas status hukum fiat money (bank notes), maupun  status  hukum  barang  dan  jasa  yang  ditransaksikan,  serta aspek kelembagaan dari penyelenggara e-money.

## Konsep dan Teori yang relevan
5.
Perhatian pertama adalah mengapa hukum syariat itu perlu untuk digali. Berdasarkan al-Qur’an (21: 107) bisa dipahami bahwa hukum syari’at pasti mengandung maslahat bagi seluruh manusia. 10
Sebuah tatanan nilai universal yang seharusnya bisa diterima oleh seluruh umat manusia dengan sukarela. Fungsi akal adalah untuk memahami  fakta  sebagaimana  adanya,  kemudian  akal  digunakan untuk  memahami  nash-nash  syara’  yang  berkaitan  dengan  fakta tersebut. 11 Langkah  penerapan  syariat  Islam  di  tengah-tengah masyarakat,  perlu  langkah  khusus,  yaitu  setiap  individu  wajib mempelajari  fakta  dengan  teliti,  kemudian  diselesaikan  dengan
10 Muhammad  Nasib  ar-Rifa’i,  Ringkasan  Tafsir  Ibnu  Katsir,  Jilid  3, terjemahan oleh Syihabuddin dari Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hal. 332-333.
11 Muhammad  Ismail,  Fikrul  Islam  (Bunga  Rampai  Pemikiran  Islam) terjemahan oleh Hafidz Abdurrahman dari al-Fikrul al-Islam. (Bogor: al-Azhar Press, 2014), hal. 102-105.
MUKADDIMAH: Jurnal Studi Islam
syariat  Allah  SWT.  Setiap  perkara  yang  menyimpang  dari  Islam harus  dihilangkan,  dan  setiap  perbuatan  yang  diperintahkan  oleh Islam  wajib  diupayakan  untuk  diterapkan. 12 Inilah  poin  penting mengapa  perkara  kontemporer  perlu  dikaji  mendalam,  agar diketahui status hukumnya.
Konsep hidup Islam menyaratkan bagi setiap mukallaf (pihak yang  dibebani  hukum) 13 ,  harus  mengetahui  status  hukum  terkait dengan  perbuatan  maupun  benda-benda,  sebelum  melakukan perbuatan  dan  menggunakan  benda-benda.  Allah  SWT  lah  yang menentukan  status  hukum  atas  perbuatan  dan  benda-benda tersebut, ada yang jelas namun ada juga yang memerlukan ijtihad terlebih dahulu untuk memahaminya.  Perbuatan dan benda yang beraneka ragam tersebut, status hukumnya disederhanakan dengan menyusun kaidah-kaidah fiqh.
Madzhab  Syafi’iyah  berpendapat,  bahwa  “hukum  pokok (hukum  asal)  atas  segala  sesuatu  adalah  mubah  (boleh),  sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”. Pendapat ini ditentang keras  oleh  kalangan  madzhab  Hanafiyah,  yang  mengemukakan kaidah,  bahwa  “hukum  pokok  (hukum  asal)  atas  segala  sesuatu adalah haram, sampai ada dalil yang memerintahkan.” 14 Dalil-dalil inilah  yang  sering  digunakan  sebagai  pondasi  untuk  membangun konsep mu’amalah. Perbedaan kaidah inilah yang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat.
‘Atha  bin  Khalil  mendetailkan  kaidah  yang  masih  umum tersebut,  karena  berpotensi  terjadi  kerancuan  hukum  ketika berhadapan  dengan  transaksi-transaksi  muamalah  kontemporer. Kaidah  yang  dihasilkan  adalah  “hukum  asal  perbuatan  manusia adalah  terikat  dengan  hukum  syara’”  sedangkan  terkait  dengan benda  “hukum  asal  tentang  benda  adalah  mubah/boleh,  selama
12 Ibid ., hal. 98. 13 Yahya Aburrahman, Ta’rifat: Ensiklopedi Istilah Tsaqafah Islamiyah, Jilid 1, (Bogor: al-Azhar Fresh Zone Publising, 2017), hal. 47-51.
14 Asmuni A. Rahman. Qa’idah-Qa’idah Fiqh (Qawa’idul Fiqhiyah), (Jakarta:
Bulan Bintang, 1976), hal. 41-43.
tidak ada dalil yang mengharamkan”. 15 Inilah pendapat yang jernih terkait dengan kaidah fiqh terkait hukum asal suatu perbuatan dan benda-benda.
Pembahasan ini menjadi sangat penting karena menyifati amal perbuatan dengan baik atau buruk, terpuji atau tercela, atau dengan halal  dan  haram  dari  segi  pahala  dan  siksa  merupakan  hak  syara’ yang  telah  diturunkan  Allah  SWT,  bukan  hak  akal  atau  undang- undang yang dibuat oleh manusia. Jadi, mengetahui hukum syara’ adalah wajib bagi seorang muslim sebelum beraktivitas. 16
Ari  Kurniawan  telah  menekankan  bahwa  segala  bisnis perdagangan  yang  berlabel  syariah  harus  menerapkan  prinsip- prinsip hukum Islam dalam muamalah bisnis perdagangan syariah. Manakala  bisnis  perdagangan  syariah  dalam  muamalah-nya  telah menerapkan prinsip hukum Islam dalam pelayanan jasa dan inovasi produk bisnisnya, maka bisnis perdagangan syariah tersebut telah sesuai dengan syariah secara kaffah, begitu pula sebaliknya. 17
pembahasan B. Transaksi Ekonomi dalam islam 1.
Bagian utama yang perlu dibahas adalah hukum jual-beli dan pinjam-meminjam,  yang  keduanya  sangat  terikat  dengan  konsep riba.  Kondisi  transaksi  yang  ada  saat  ini  sebenarnya  merupakan pengembangan  dari  transaksi  klasik,  sekalipun  sangat  mungkin terjadi pengkhususan hukum akibat pengembangannya.

## hukum jual beli
a.
Jual  beli  adalah  pertukaran  harta  dengan  harta  lain, baik  untuk  dimiliki  maupun  dikuasai. 18 Hukum  jual  beli
15 ‘Atha  bin  Khalil.  Ushul  Fiqh  (Kajian  Ushul  Fiqih  Mudah  dan  Praktis), (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), hal. 8-13.
16 Muhammad  Husain  Abdullah,  Mafahim  Islamiyah:  menajamkan Pemahaman Islam, terjemahan oleh M Romli (Bangil: al-Izzah, 2003), hal. 186.
17 Ari  Kurniawan,  Muamalah  Bisnis  Perdagangan  Syariah,  Justitia  Jurnal Hukum, Volume 1 No.1 April 2017, hal. 56-57.
18 Taqiyuddin an-Nabhani, 2015. Sistem Ekonomi Islam (edisi mu’tamadah), (Jakarta: HTI Press), hal. 351.
MUKADDIMAH: Jurnal Studi Islam
adalah  mubah  menurut  al-Qur’an  (2:  275  dan  4:  29),  baik memerlukan tawar menawar maupun tanpa tawar menawar karena sudah jelas ( bay’ al-mu’athah ). 19 Jual beli ini mempunyai beberapa  varian  yang  diperbolehkan  namun  ada  pula  yang dilarang. Jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli kredit dan salam/salaf, sedangkan yang tidak diperbolehkan adalah adanya  dua  akad  dalam  satu  pembelian/penjualan,  curang dalam jual beli, dan riba.
Jual beli secara kredit diperbolehkan dalam Islam, yaitu bentuk jual beli di mana barang diserahkan pada saat akad, sedangkan  harganya  dibayar  setelah  tempo  tertentu,  baik sekaligus maupun dicicil. 20 Harga dalam jual beli jenis ini, baik dibayar  sekaligus  maupun  dicicil,  merupakan  utang  dagang ( dayn ). Salam/salaf  adalah penyerahan harta yang ada untuk mendapatkan harta (barang) lain yang telah jelas spesifikasinya (dideskripsikan) dalam “utang” tertentu sampai suatu masa. 21
Hukum jual beli salam ini adalah  diperbolehkan. 22
Islam  telah  melarang  adanya  syarat  tertentu  dalam satu  transaksi  jual  beli,  sehingga  dengannya  terdapat  dua akad  transaksi  dalam  satu  akad.  Larangan  terkait  dengan muamalah ini sangat tegas. Jual beli yang didalamnya terdapat gharar serta jual beli dengan sistem al-‘inah. 23 Adanya denda dalam transaksi kredit jika terjadi keterlambatan pembayaran dilarang dalam Islam, dan masuk kategori riba. Selain terkait dengan  jual-beli,  aplikasi  e-money  akan  terkait  dengan permasalahan pinjam meninjam.

## hukum pinjam meminjam
2.
Memberikan  pinjaman  kepada  orang  yang membutuhkan  adalah  sunah.  Mencari  pinjaman  hukumnya
19 Fauzan  al-Banjari,  2016.  Panduan  Penulisan  Akad  Bisnis  Syariah, (Banjarmasin: Klinik Bisnis Syariah), hal. 69-71.
20 Ibid., hal. 83.
21 Taqiyuddin., hal. 351-352.
22 Fauzan., hal. 94.
23 Ibid., hal. 79-82.
juga sunah, bukan makruh. 24 Di sisi lain, syariah telah melarang riba,  berapapun  jumlahnya,  baik  sedikit  maupun  banyak. 25
Sifat yang tampak pada riba adalah adanya suatu keuntungan yang diambil oleh pemakan riba, yang sebetulnya  merupakan hasil  dari  eksploitasi  atas  tenaga  orang  lain,  karena  dijamin mendatangkan untung, tidak mungkin rugi. 26 Terkait dengan pinjam meminjam ini, ada empat hal yang terkait, yaitu qardh , wakalah , wadi’ah , dan hawalah .
Qardh adalah salah satu bentuk salaf, yaitu memberikan harta kepada orang lain untuk kemudian minta dikembalikan. Qardh ini  hukumnya  mubah. 27 Salah  satu  ketentuan  dalam qardh ini adalah harta yang dipindahkan kepemilikannya, dari kreditor kepada debitor, harus dimiliki oleh kreditor atau telah diijinkan oleh pemilik harta tersebut. 28 Qardh menjadi riba, jika ada tambahan atas pinjaman tersebut atau adanya denda jika tidak melunasi sesuai kesepakatan waktunya. Tambahan yang  dibolehkan  sebagaimana  maksud  dari  pengembalian yang  lebih  baik  tidak  boleh  disyaratkan  sejak  awal,  tetapi murni inisiatif debitor. 29
Wakalah hukumnya  adalah  boleh  ( jaiz ). Wakalah merupakan  tindakan  seseorang  menyerahkan  urusannya kepada  orang  lain  pada  urusan  yang  dapat  diwakilkan,  agar orang  lain  tersebut  mengerjakan  urusannya  itu  pada  saat hidupnya orang yang mewakilkan. Wakalah ini bisa dilakukan tanpa ujrah (upah) maupun boleh pula dengan ujrah ( wakalah bi al-ujrah ). 30
Wadi’ah hukumnya  boleh. Wadi’ah adalah  harta  yang dititipkan oleh pemiliknya kepada orang lain untuk disimpan,
24 Taqiyuddin., hal. 254
25 Ibid., hal. 251.
26 Ibid., hal. 252.
27 Dwi  Condro  Triono,  Ph.D.,  Ekonomi  Islam  Madzhab  Hamfara,  Jilid  II (Ekonomi Pasar Syariah), (Yogyakarta: Irtikaz, 2017), hal. 318.
28 Fauzan., hal. 127.
29 Ibid. Hal. 130.
30 Ibid., hal. 140-144.
MUKADDIMAH: Jurnal Studi Islam
tidak  sampai  pada tasharuf (mengelola).  Jika  sampai  harta tersebut dikelola atau digunakan, maka sudah bukan masuk kategori wadi’ah lagi,  sekalipun  diijinkan  oleh  pemiliknya. Jika  ada  izin  untuk  mengambil  atau  menggunakan  manfaat dari  harta  tersebut,  sementara  zat  hartanya  tetap  atau  tidak berubah,  maka  akad  tersebut  harusnya  adalah  akad  pinjam pakai,  sedangkan  jika  izinnya  berupa  boleh  mengonsumsi, menjual,  dan  lain  sebagainya,  namun  menjamin  untuk menyerahkan harta itu ketika pemilik harta memintanya, maka akad tersebut adalah akad utang, baik qard maupun dayn . 31
Hawalah merupakan  pengalihan  hak  dari  satu tanggungan  ke  tanggungan  lain,  yaitu  orang  menanggung suatu hak memindahkan tuntutan dari orang yang menuntut hak  kepadanya,  kepada  orang  lain  yag  terdapat  haknya. Hawalah tidak dikategorikan sebagai akad yang menyaratkan adanya ridla dari masing-masing pihak sehingga tidak perlu terdapat ijab dan qabul padanya. 32
aplikasi E-Money dalam Transaksi Keuangan 3.
E-Money sering pula disebut dengan Electronic Cash, Digital Money, Digital Cash, Electronic Currency , ataupun Digital Currency . Penggunaan uang elektronik pun sudah semakin meluas, misalnya untuk pembayaran tiket kereta Commuter Line , layanan transportasi seperti  bis  TransJakarta,  dan  pembayaran  tol.  Contoh  layanan e-money yang bisa digunakan oleh masyarakat dan telah memiliki sertifikasi dari Bank Indonesia, seperti: (1) diterbitkan oleh bank (Mandiri:  Indomaret  Card,  GazCard,  E-Toll,  dan  E-Cash;  BCA: Flazz  dan  Sakuku;  BNI:  TapCash;  Bank  Permata:  BBM  Money; CIMB:  Rekening  Ponsel;  dan  Bank  National  Nobu:  Nobu E-Money),  (2)  diterbitkan  oleh  Operator  Selular  (Telkomsel: T-Cash Tap; Indosat Ooredoo: Dompetku; dan XL: Tunaiku), dan (3) diterbitkan oleh lembaga non-bank (Doku: Doku Wallet; Skye Mobile Money: Skye Card; Artajasa: MYNT).
31 Fauzan., hal. 146-150.
32 Taqiyuddin., hal. 348-350.
Pengertian e-money mengacu pada definisi yang dikeluarkan oleh Bank  for  International  Settlement (BIS)  dalam  salah  satu publikasinya pada bulan Oktober  1996. 33 Dalam publikasi tersebut e-money  didefinisikan  sebagai  produk stored-value atau prepaid dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronis yang dimiliki seseorang.
Secara  umum  produk  e-money  dapat  dibagi  menjadi  dua bagian, yaitu (1) card-based product dan (2) sotfware-based product . Produk  e-money  yang  saat  ini  lebih  berkembang  adalah  berbasis kartu  ( card-based  product ),  sedangkan software-based product masih  relatif  kurang  dikenal  dan  sejauh  ini  belum  ada  rencana pengembangan oleh institusi yang akan mengembangkan e-money. Selain itu, di negara-negara yang sudah memiliki produk e-money yang  cukup  maju  sekalipun, software-based  product masih  relatif kurang berkembang. 34
Nilai uang dalam e-money akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran, baik berupa prepaid products maupun access  products .  Kartu  kredit  dan  kartu  debet  tidak  bisa dikategorikan  sebagai  e-money,  karena  sifatnya  yang  merupakan access  products bukan prepaid  products .  Secara  umum  perbedaan karakteristik  antara  “ prepaid  product ”  dan  “ access  product ”  adalah sebagai berikut:
Nilai  uang  dalam prepaid  product (e-money)  tercatat  dalam instrumen e-money, atau sering disebut dengan stored value . Dana yang tercatat dalam e-money sepenuhnya berada dalam penguasaan konsumen dan pada saat transaksi, perpindahan dana dalam bentuk electronic  value  dari  kartu  e-money  milik  konsumen  kepada terminal merchant dapat  dilakukan  secara  off-line.  Dalam  hal  ini verifikasi cukup dilakukan pada level merchant ( point of sale ), tanpa harus terhubung secara on-line dengan komputer penerbit.
33 Implications for Central Banks of the Development of Electronic Money, Bank for Internatonal Settlements, Basle, October 1996, hal. 1.
34 Siti., hal. 6.
Perbedaan  dengan  kartu  debet  dan  kartu  kredit  adalah dana sepenuhnya berada dalam pengelolaan bank, yaitu perlu ada otorisasi  dari  bank  saat  nasabah  melakukan  pembayaran.  Pada saat transaksi, instrumen kartu digunakan untuk melakukan akses secara on-line ke komputer penerbit untuk mendapatkan otorisasi melakukan pembayaran atas beban rekening nasabah, baik berupa rekening  simpanan  (kartu  debet)  maupun  rekening  pinjaman (kartu kredit). Setelah di-otorisasi oleh penerbit, rekening nasabah kemudian  akan  langsung  didebet.  Dengan  demikian  pembayaran dengan menggunakan kartu kredit dan kartu debet mensyaratkan adanya komunikasi on-line ke komputer issuer.
Selain  dua  macam  produk  e-money  tersebut,  saat  ini telah  bermunculan  inovasi  produk-produk  pra-bayar  yang secara  fungsional  mirip  dengan  e-money,  namun  secara  teknis, karakteristiknya berbeda dengan karakteristik e-money. Contohnya adalah  model  prabayar  yang  umumnya  dikembangkan  oleh perusahaan  telekomunikasi  dimana  nilai  uang  tidak  disimpan di  dalam  kartu  (bukan  stored  value)  melainkan  disimpan  dalam server  data  base  perusahaan  telekomunikasi  yang  menerbitkan kartu  pra-bayar  tersebut.  Dalam  hal  ini  perintah  perpindahan dana  untuk  pembayaran  harus  dilakukan  secara  on-line  ke  server penerbit melalui short messaging services (SMS). Model prabayar ini  sebenarnya  adalah  pengembangan  dari  bentuk  pulsa  yang kemudian  dikembangkan  untuk  dapat  digunakan  untuk  berbagai macam  pembayaran.
Bagian lain yang perlu diperhatikan adalah teknik representasi nilai  uang.  Berdasarkan  teknik  yang  digunakan  untuk  merekam dan  memanipulasi  data  elektronis  yang  merupakan  representasi ‘nilai uang’ yang terkandung di dalamnya, produk e-money dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (1) balance-base product dan (2) note- base  product . Balance-based  product adalah  teknik  yang  digunakan untuk  memanipulasi  data  dalam  konsep  ini  menerapkan  prinsip yang  biasa  digunakan  dalam  proses  pembukuan  dimana  setiap transaksi yang terjadi akan diperlakukan sebagai proses debit atau
305
kredit  yang  kemudian  akan  mempengaruhi  saldo  yang  terdapat di dalam e-money. Prinsip note-based product ini adalah merekam ‘ banknotes ’ yang di-represantasi dalam bentuk ‘ serial number ’. Setiap serial number mewakili ‘ bank-notes ’ dalam pecahan (denominasi) tertentu yang bersifat unik dan mempunyai nilai yang tetap (tidak dapat ditukar ke denominasi yang lebih kecil).  Jumlah saldo yang tersimpan  merupakan  total  seluruh  denominasi  ‘ bank-notes ’  yang direkam.  Pada  saat  terjadi  transaksi,  ‘ bank  note ’  dalam  bentuk serial  number  inilah  yang  ditransfer  atau  dipindahkan.  Desain ini  mempunyai  kelemahan  apabila  si  pemilik  tidak  mempunyai jumlah  denominasi  yang  persis  sama  dengan  nilai  transaksi  yang akan  dilakukan,  maka  pemilik  kartu  tentu  dirugikan  sekalipun sangasedikit nilainya.
Proses transaksi aspek teknis lainnya yang perlu diperhatikan terkait dengan tingkat keamanan adalah mekanisme transaksi dengan menggunakan  e-money.  Transaksi  pembayaran  dengan  e-money pada prinsipnya dilakukan melalui pertukaran data elektronik antar dua media komputer dari pihak yang bertransaksi yaitu antara kartu konsumen  dan  terminal merchant dengan  menggunakan  protokol yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Pertukaran  data  elektronik ini  dapat  dilakukan  melalui  kontak  langsung  ( contact )  atau  tidak langsung ( contactless) dengan bantuan alat yang disebut card-reader . Jenis-jenis transaksi dengan e-money, secara umum meliputi:
Penerbitan  ( a. issuance )  dan  pengisian  nilai  uang  ( top-up atau loading ).  Pengisian  nilai  uang  dilakukan  terlebih dahulu oleh penerbit sebelum dijual kepada ke konsumen. Konsumen  kemudian  dapat  melakukan  pengisian  ulang (top up). Pengisian ulang dapat dilakukan melalui ATM dan terminal-terminal  pengisian  ulang  yang  telah  dilengkapi peralatan  khusus  oleh  penerbit.  Proses  pengisian  ulang melalui  ATM/terminal  pada  umumnya  telah  dirancang agar  dapat  langsung  mempengaruhi/mendebet  rekening nasabah  yang  telah  ’link’  dengan  kartu  e-money  milik konsumen.  Proses  pengisian  ulang  pada  umumnya
dilakukan  secara  on-line  dengan  koneksi  langsung  ke komputer penerbit, namun demikian dimungkinkan pula pengisian dilakukan secara offline yang mana penyelesaian transaksi  oleh  penerbit  dilakukan  setelah  saldo  di  kartu bertambah.  Dalam  beberapa  kasus,  untuk  produk e-money  yang  “reloadable”  dimungkinkan  pula  bersaldo negatif ( overdraft ) dimana pada saat ada penagihan, dana tersebut akan ditalangi dari rekening nasabah yang telah diperjanjikan sebelumnya.
Transaksi  pembayaran  dengan  menggunakan  kartu b. e-money,  dilakukan  dengan  mekanisme  sebagai  berikut: (1)  konsumen  meng-insert/mengarahkan  kartu  ke terminal  merchant;  (2)  terminal merchant memeriksa kecukupan  saldo  e-money  terhadap  nominal  yang  harus dibayar;  (3)  jika  saldo  di  dalam  kartu  e-money  lebih besar  dari  nominal  transaksi,  terminal  memerintahkan kartu  untuk  mengurangi  saldo  pada  kartu  sejumlah nominal  transaksi;  (4)  kartu  milik  konsumen  kemudian memerintahkan  terminal  untuk  menambah  saldo  pada terminal sebesar nominal transaksi.
Deposit  dan
c. Collection .  Deposit/Refund  adalah  layanan terhadap  nasabah  pemegang  e-money  untuk  dapat melakukan  refund  atau  penyetoran  kembali  dana  pada e-money  yang  tidak  terpakai/masih  tersisa  untuk didepositkan  ke  dalam  rekeningnya.  Proses  “collection” adalah  penyetoran  uang  elektronik  yang  diterima oleh  merchant  dari  konsumen  kepada  penerbit  untuk dimasukkan ke dalam rekening merchant . hukum Syara’ Terkait E-Money
4. Fakta uang elektronik atau e-Money a.
E-money  (uang  elektronik)  wujudnya  tidak  lagi berbentuk  fisik,  melainkan  berupa  data  digital  yang disimpan  dalam  memori  sebuah  kartu  yang  praktis  dibawa ke mana-mana. E-money bervariasi, sebagian mengharuskan
penggunanya mempunyai rekening di sebuah bank tertentu, namun  ada  pula  yang  dijual  bebas.  Melalui  kartu  e-money yang  dibeli  dengan  uang  fisik  sesuai  nilai  yang  diinginkan, bisa  digunakan  untuk  melakukan  transaksi,  yaitu  cukup dengan  melakukan  tapping  atau  gesek  di  kasir  pembayaran sebuah  merchant.
Menurut  Bank  Indonesia,  uang  elektronik  adalah alat  pembayaran  yang  memenuhi  unsur:  (1)  diterbitkan atas  dasar  nilai  uang  yang  disetor  oleh  pemegang  kepada penerbit;  (2)  nilai  uang  disimpan  secara  elektronik  dalam suatu  media  seperti  server  atau  chip;  (3)  alat  pembayaran kepada pemegang yang bukan penerbit uang elektronik itu; dan (4) nilai uang elektronik itu bukan merupakan simpanan sebagaimana disebut dalam undang-undang perbankan.
Secara umum uang elektronik dibedakan dua jenis yaitu: (1) uang elektronik bentuk kartu yang di dalamnya identitas pemegang terdaftar dan tercatat pada penerbit atau teregistrasi; dan  (2)  uang  elektronik  bentuk  kartu  yang  tanpa  identitas pemegang.  Ada  pula  uang  elektronik  yang  menggunakan telepon seluler sebagai medium penyimpanannya.

## Status hukum uang elektronik b.
Mengenai status hukum uang elektronik dapat dilihat dari  tiga  aspek,  yaitu:  (1)  aspek  fisik  kartu  elektronik, (2)  aspek  gharar  dalam  penerbitan  kartu,  dan  (3) aspek  penggunaannya.
Aspek fisik kartu elektronik
1) Uang elektronik (e-money) adalah alat yang berfungsi sebagai uang. Di dalamnya ada nominal uang yang disimpan dalam  kartu  tersebut.  Bank  Indonesia  menyatakan  uang elektronik bukan merupakan simpanan, sebagaimana lazimnya dalam  perbankan,  namun  hakikatnya  tetap  merupakan simpanan.  Berdasarkan  fakta  ini,  maka  uang  elektronik  ini tidak berbeda dengan fakta kartu debit. Bank mengeluarkan
kartu debit karena pemilik kartu tersebut mempunyai deposit di bank tempat kartu debit tersebut dikeluarkan. Pemegang kartu debit bisa menggunakannya untuk melakukan transaksi karena ada deposit uang yang disimpan di bank penerbit kartu Debit tersebut. Hukum kartu debit sendiri adalah boleh.
Jadi,  penerbitan  kartu  yang  berfungsi  sebagai  uang seperti ini boleh. Demikian juga biaya administrasi, termasuk pembuatan  fisik  kartunya,  mengikuti  kebolehan  penerbitan kartu. Kebolehannya ini disebabkan karena kesamaan dengan akad hawalah pada  bank  ketika  mentransfer  uang  tertentu yang dikenai biaya administrasi per transaksi senilai nominal tertentu. Biaya administrasi ini dibenarkan, karena merupakan akad  ijarah,  dalam  bentuk  layanan  yang  diberikan.  Karena merupakan  akad  hawalah,  uang  elektronik  ini  dalam  akad hawalah bisa disebut muhal bih (hutang yang dipindahkan).
Rumusan  muhal  bih  ini  harus  memenuhi  empat syarat:  (1)  utang  tersebut  merupakan  piutang  pemegang uang  elektronik  ( mihil )  kepada  penerbit  uang  elektronik ( muhal ‘alayh ); (2) utang tersebut harus merupakan hutang yang mengikat ( laazim ), bukan hutang yang tidak mengikat ( jaa’iz ), seperti harga barang saat dalam tenggat khiyaar ; (3) Jenis,  kadar,  nilai,  dan  tenggatnya  sudah  maklum,  dan  (4) sesuatu yang bisa ditukar atau dialihkan. Berdasarkan keempat syarat  tersebut  status  uang  elektronik  tersebut  terpenuhi. Karena itu, sebagai muhal bih yang dipergunakan dalam akad hawalah ini, uang elektronik ini pun jelas-jelas sah.
Aspek 2) gharar dalam penerbitan kartu.
Gharar (ketidakjelasan)  adalah  apa  yang  diragukan diantara  dua  hal  yang  bisa  terjadi  secara  bersamaan,  atau kemungkinan besar, lebih dikhawatirkan di antara keduanya. Gharar dapat didefinisikan sebagai kondisi yang tidak jelas, bisa  terjadi  atau  tidak,  atau  sesuatu  yang  dampaknya  tidak jelas, tidak diketahui apakah akan terjadi atau tidak. Dari fakta e-money,  jika  dikaitkan  dengan  definisi gharar ,  maka    jelas
uang elektronik ini tidak mengandung aspek gharar. Pasalnya, nilai nominal yang bisa digunakan sama persis, sebagaimana yang didepositokan.
Adapun  biaya  administrasi,  dalam  konteks  ini, merupakan jasa yang dibolehkan karena adanya layanan yang diperoleh oleh pemegang uang elektronik tersebut. Kalaupun ada gharar sebenarnya  terjadi  jika  uang  elektronik  tersebut dikeluarkan oleh pihak kedua, bukan pihak ketiga. Pasalnya, karena  pihak  ke  dua  adalah  penerbit  langsung,  sedangkan pihak ketiga adalah rekanan, yang saat itu bekerjasama dengan pihak ke dua.
Mengenai  biaya  pembuatan  kartu  dan  biaya administrasi, ini sebenarnya merupakan nilai optional. Bukan nilai  yang  tertera  di  dalam  kartu.  Faktanya,  pembuatan dan  biaya  administrasi  dalam  kartu  itu  sendiri  sebenarnya terpisah dari hawalah-nya. Misalnya, penjual kartu e-Money menjual kartu e-Money seharga Rp 50.000 tetapi isinya hanya Rp 25.000. Nilai uangnya Rp 25.000, sedangkan Rp 25.000 lainnya merupakan biaya administrasi.
Ketika kerjasama tersebut berakhir, uang tersebut tidak akan  bisa  digunakan  dalam  kaitannya  dengan pedagang
( merchant ) atau pihak ke tiga. Kalaupun ini dianggap gharar , yang pasti nilai nominal uang pemegang kartu tersebut tetap tidak hilang. Jadi, sebenarnya tidak bisa juga di sebut gharar .
Aspek penggunaannya
3)
Fakta  e-money  adalah  seperti  kartu  debit,  karena uang  yang  gunakan  didalam  uang  elektronik  adalah  uang konsumen,  bukan  utang  yang  disertai  riba,  maka  stastus penggunaan uang elektronik ini sebenarnya merupakan akad hawalah.  Alasannya  adalah  sebagaimana  kartu  debit  yang dikeluarkan  oleh  bank,  kartu  tersebut  bisa  digunakan  oleh pemegang kartu berdasarkan nominal uang yang dia miliki di bank. Penggunaan kartu debit oleh pemegang kartu tersebut
sesungguhnya  merupakan  penggunaan  dana  yang  dimiliki sendiri,  bukan  menggunakan  dana  yang  dimiliki  orang lain.  Hal  yang  sama  sebenarnya  juga  terjadi  dalam  konteks uang  elektronik.
Hanya saja status penggunaan kartu debit ini berbeda dengan kartu kredit. Pengguna kartu kredit bisa menggunakan kartu  tersebut  untuk  melakukan  transaksi  tidak  didasarkan pada  jumlah  nominal  dana  atau  uang  yang  dimiliki.  Status akad penggunaan kartu kredit adalah akad utang. Status akad penggunaan kartu debit adalah akad hawalah, walaupun akad itu sendiri dibangun berdasarkan utang.
Pengguna kartu debit sebenarnya melakukan transaksi dengan  memindahkan  dana  yang  dimilikinya  kepada  pihak lain, melalui pihak ke-tiga (bank). Dana yang dimiliki nasabah tersebut  tersimpan  di  bank,  kemudian  memerintahkan kepada  bank  (yang  meminjam  uang  atau  mendapat  titipan uang nasabah) tersebut untuk mentransfer kepada pihak lain. Karena itu di dalam hawalah itu, sebenarnya juga ada utang, tetapi yang berutang bukan nasabah sebagai pengguna kartu debit, melainkan bank.
Hawalah adalah akad memindahkan utang tanggungan (piutang)  kepada  pihak  lain.  Ini  adalah  fakta  hawalah. Berdasarkan fakta hawalah dan uang elektronik, maka hukum uang  elektronik  dan  penggunaannya  adalah  sama  dengan hukum  hawalah  itu  sendiri,  sehingga  penggunaan  uang elektronik adalah boleh.
Akad  hawalah  ini  diperbolehkan  dengan  tiga  syarat, yaitu (1) dilakukan terhadap utang yang sudah tetap, sebagai tanggungan pihak bank atau penerbit kartu; (2) kedua utang, baik yang ditanggung maupun yang akan di bayarkan sama; dan  (3)  adanya  keridhaan  orang  yang  menjadi  pemilik  hak (muhil),  yaitu  pengguna  uang  elektronik,  bukan  keridhaan pihak bank (muhal ‘alayh).
Kasus  uang  elektronik  ini  jelas  bahwa  dengan  dana yang ada di pihak bank atau penerbit, utang yang ada di pihak bank  kepada  pengguna  tadi  adalah  fix.  Kemudian  dalam konteks  pengguna  uang  elektronik  apa  yang  digunakan/ dipindahkan kepada pihak lain, jelas sesuai dengan batas limit yang dimilikinya di rekening bank atau penerbit kartu, tidak lebih. Jika sampai melebihi limit, secara otomatis sistem akan menolak. Syarat ketiga, yaitu adanya keridhaan ini jelas ada ketika  pihak  pengguna  uang  elektronik  ini  memindahkan dananya pada pihak lain, yaitu dengan memerintahkan kepada pihak bank/penerbit ( muhal ‘alaiyh ) untuk melakukan transfer pembayaran  tersebut.  Dengan  terpenuhinya  tiga  syarat  ini jelas  bahwa  penggunaan  uang  elektronik  ini  merupakan bentuk akad hawalah yang boleh. Karena itu, meski basisnya adalah pemindahan utang, berbeda hukumnya dengan kartu kredit. Karena itu penggunaan uang elektronik ini boleh dan tidak dilarang di dalam islam.
Akad hawalah tidak bisa diterapkan dalam kasus kartu kredit, karena tidak ada utang yang dipindahkan. Muhal ‘alaih
(bank atau penerbit) adalah pihak yang mempunyai utang dan piutang, dengan besar yang belum tetap. Karena itu hukum penggunaan kartu debit dan kredit tersebut berbeda.

## Simpulan dan Saran C. Simpulan
1. Uang elektronik, baik yang penggunanya terdaftar ataupun a. tidak, berfungsi sebagaimana uang, yang dapat digunakan untuk  transaksi  ekonomi,  karena  merupakan  simpanan sebagaimana kartu debet, sehingga boleh digunakan.
Tidak  terjadi  kasus  gharar  di  dalam  uang  elektronik  ini, b. karena telah jelas nilai nominalnya dengan yang disimpan. Mengenai  uang  administrasi  dan  pembuatan  kartu, hukumnya boleh sebagaimana akad ijarah.
MUKADDIMAH: Jurnal Studi Islam
Proses di dalam transaksi dengan e-money menggunakan c. prinsip  hawalah,  sehingga  e-money  yang  polanya sebagaimana  kartu  debit  diperbolehkan,  namun  jika polanya adalah kartu kredit maka tidak diperbolehkan.

## Saran dan Diskusi
2.
Perlu  pendetailan  untuk  setiap  produk  e-money,  baik a. yang  diterbitkan  oleh  bank  ataupun  lembaga  keuangan non- bank.
Implementasi  e-money  terhadap  UMKM  perlu  diteliti,
b. karena arah perkembangan transaksi ke depan lebih banyak menggunakan e-money.

## DaFTar puSTaKA
Abdullah, Muhammad H, 2003. Mafahim Islamiyah: Menajamkan Pemahaman  Islam,  terjemahan  oleh  M  Romli,  al-Izzah, Bangil.
Abdurrahman,  Asmuni.  Qa’idah-Qa’idah  Fiqih  (Qawa’idu Fiqhiyah). Bulan Bintang, Jakarta.
Abdurrahman, Yahya, 2017. Ta’rifat: Ensiklopedia Istilah Tsaqafah Islamiyah, Jilid 1, al-Azhar Fresh Zone Publishing, Bogor.
Ar-Rifa’i, Muhammad N, 2004. Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3, terjemahan oleh Syihabuddin dari Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsr Ibnu Katsir, Gema Insani Press, Jakarta.
Banjari,  Fauzan,  2016.  Panduan  Penulisan  Akad  Bisnis  Syariah. Klinik Bisnis Syariah, Banjarmasin.
Bank for Internatonal Settlements, 1996. Implications for Central Banks of the Development of Electronic Money, Basle.
Bank  Indonesia,  2009.  Peraturan  Bank  Indonesia  nomor  11/12/
PBI/2009  tentang    Uang  Elektronik  (electronic  money), Jakarta.
Bank  Indonesia,  2014.  Peraturan  Bank  Indonesia  nomor  16/8/ PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor  11/12/PBI/2009  tentang    Uang  Elektronik (electronic money), Jakarta.
Bank  Indonesia,  2018.  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  20/6/ PBI/2018 tentang Uang Elektronik, Jakarta.
Hasanah,  Linda  N.,  2018.  Kedudukan  Hukum  Uang  Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai  (Analisis  Melalui  Pendekatan  Perundang-Undangan Dan  Hukum  Islam),  (Skripsi),  Universitas  Islam  Negeri Maulana Malik Ibrahim,  Malang.
MUKADDIMAH: Jurnal Studi Islam
Hidayati,  Siti,  dkk.  2006.  Operasional  E-Money,  Bank  Indonesia, tt.
Ismail, Muhammad, 2014. Fikrul Islam (Bunga Rampai Pemikiran Islam). Terjemahan oleh Hafidz Abdurrahman dari al-Fikru al-Islam . Al-Azhar Press, Bogor. Khalil,  ‘Atha,  2003. Ushul  Fiqih  (Kajian  Ushul  Fiqih  Mudah  dan
Praktis) .  Terjemahan  oleh  Yasin  as-Siba’i  dari Taisir  al-
Wushul ila al-Ushul (2000). Pustaka Thariqul Izzah, Bogor.
Kurniawan, A, 2017. Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah, Justitia
Jurnal Hukum, Volume 1 No.1 April 2017.
Muamar A., Ari Salman Alparisi, 2017. Electronic money (e-money) dalam  perspektif  maqashid  syariah,  Journal  of  Islamic Economics Lariba (2017). vol. 3, issue 2: 75-84.
Nabhani, Taqyuddin. 2002. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif  Islam;  Terjemahan  oleh  Maghfur  Wachid,  dari An-Nidlamu  al-Iqtishadi  fi  al-Islam;  edisi  mu’tamadah. Surabaya: Risalah Gusti.
Tazkiyyaturohmah,  R.,  2016.  “Transaksi  Uang  Elektronik Ditinjau dari Bisnis Syariah, (Tesis), UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta.
Triono,  D.C.,  2017.  Ekonomi  Islam  Madzab  Hamfara,  Jilid  II (Ekonomi Pasar Syariah), Irtikaz, Yogyakarta. http://www.depokpos.com/arsip/2017/11/kontroversi-seputar- e-money-halal-atau-haram/,  alamat  web  diakses  tanggal  2 Februari 2019.