## MAGISTRA Law Review
Volume 03 Nomor 02, Juli 2022 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev
Penerbit : Program Studi Hukum Program Magister  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia This article is published in a peer-reviewed section of the MAGISTRA Law Review

## JAMINAN KREDIT PADA PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI

## Susilowati
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia * susi_lawyersmg@ymail.com
Sri Mulyani Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

## ABSTRAK
Jaminan  Kredit  pada  Perjanjian  Kredit  Sindikasi  Bank  merupakan  jaminan  yang  penting  dalam pembahasan  utama  Penulisan  Hukum  ini.    Metode  yang  penulis  gunakan  dalam  Penelitian  Hukum  ini Yuridis Normatif, dokumen pedoman dalam penyusunan adalah dokumen hukum  primer dan dokumen hukum  sekunder.  Jaminan  Kredit  pada  Perjanjian  Kredit  Sindikasi  adalah  jaminan  kredit  dengan  hak konsesi  yang  meliputi  pendapatan pengusahaan jalan tol, rekening penampungan, dan klaim asuransi. Jaminan  Kredit  untuk  menjamin  Para  Kreditur  dalam  Sindikasi  Bank  apabila  terjadi  cidera  janji  atau wanprestasi atau kredit macet dari Debitur. Jaminan diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang  Perbankan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  nomor  10  tahun  1998  tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, jaminan diartikan “ keyakinan iktikad  dan  kemampuan  serta  kesanggupan  nasabah  atau  Debitur  untuk  melunasi  hutangnya  atau mengembalikan  pembiayaan  sesuai  yang  diperjanjikan ”. Jaminan  Kredit  juga  diatur  dalam  pasal  1131 KUHPerdata: “ segala  kebendaan  si  berhutang,  baik  yang  bergerak  maupun  tidak  bergerak,  baik  yang sudah  ada  maupun  yang  akan  ada  dikemudian  hari,  menjadi  tanggungan  untuk  segala  perikatan perseorangan ” . Konsesi  adalah  pemberian  hak,  ijin,  atau  tanah  oleh  Pemerintah.  Yang  membedakan Kredit Sindikasi adalah jumlah krediturnya lebih dari satu kreditur. Pembahasan adalah Jaminan Kredit pada Perjanjian Kredit Sindikasi antara PT. TMJ dengan Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BPD Jateng dalam hal pengusahaan Jalan Tol Semarang Solo.
Kata Kunci : Jaminan Kredit; Kredit sindikasi; Pada perjanjian.

## ABSTRACT
Credit  Guarantee  in  the  Syndicated  Bank  Credit  Agreement  is  an  important  guarantee  in  the  main discussion  of  this  Legal  Writing.  The  method  that  the  author  uses  in  this  legal  research  is  normative juridical,  the  guiding  documents  in  the  preparation  are  primary  legal  documents  and  secondary  legal documents.  Credit  Guarantees  in  Syndicated  Credit  Agreements  are  credit  guarantees  with  concession rights  which  include  toll  road  concession  revenues,  escrow  accounts,  and  insurance  claims.  Credit Guarantee to guarantee Creditors in Bank Syndication in the event of default or default or bad credit from the Debtor. Guarantees are regulated in Law number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Law number 10 of 1998 concerning Amendments to Law number 7 of 1992 concerning Banking, guarantees are defined as "faith of faith and ability and ability of customers or debtors to repay the debt or return the financing as agreed. Credit guarantees are also regulated in article 1131 of the Civil Code: "all objects of the debtor, both movable and immovable, both existing and those that will exist in the future, become dependents for all individual engagements". Concession is the granting of rights, permits, or land by the Government.  What  distinguishes  Syndicated  Credit  is  that  the  number  of  creditors  is  more  than  one creditor. The discussion is the Credit Guarantee in the Syndicated Credit Agreement between PT. TMJ with Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI and Bank BPD Central Java in terms of concession of Semarang Solo Toll Road
Keywords: Credit guarantee; On agreement; Syndication credit .
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022

## A. PENDAHULUAN 1. latar Belakang
Untuk  mendukung  pembiayaan  pembangunan  Jalan  Tol,  Perusahaan  Jalan  Tol  yang membangun  Jalan  Tol  Semarang  Solo  membutuhkan  pendanaan  yang  tidak  sedikit,  oleh karenanya  PT. TMJ  berusaha memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut  dengan pembiayaan Kredit Sindikasi dari Para Kreditur BNI, Bank Mandiri, BRI, dan BPD Jateng.
Apakah Jaminan Kredit pada kredit sindikasi? 1 dalam Undang – Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Pokok – Pokok Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 10 tahun 1998 tidak disebutkan secara tegas mengenai Jaminan Kredit. Namun dalam pinjaman  kredit  ada  kewajiban  atau  keharusan  jaminan  kredit  yang  dimohonkan  Debitur sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Perbankan nomor 14 tahun 1967 pasal 24 ayat (1) yang mengatur “Bank umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapapun” dan dalam Undang –Undang nomor 7 tahun 1992 pasal 8 diatur bahwa “ Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan” . 2
Pengertian Kredit Sindikasi menurut HR. Daeng Naja dalam bukunya Hukum Kredit dan Bank Garansi adalah kredit yang diberikan oleh 2 atau lebih lembaga keuangan dengan syarat dan atau ketentuan yang sama bagi peserta sindikasi,  menggunakan dokumentasi yang sama dan diadministrasikan oleh agen yang sama. 3
Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi antara PT. TMJ selaku Debitur dengan Para Kreditur Sindikasi untuk pembiayaan pembangunan Jalan Tol ruas Semarang Solo, Debitur memberikan jaminan berupa:
1) Hak Konsesi Pengusahaan Jalan Tol
2) Seluruh  Tagihan  dan  Pendapatan  dari  Pengusahaan  Jalan  Tol  dan  Pendapatan Usaha Lain selama masa Konsesi
3) Rekening Penampungan
4) Tagihan atas Pendapatan dari Klaim Asuransi
5) Pemberian Kuasa yang tidak dapat ditarik kembali
Apa yang dimaksud dengan Hak Konsesi? adalah pemberian hak, izin, atau tanah oleh pemerintah, perusahaan, individu, atau entitas legal lain. Model konsesi umum diterapkan pada Kemitraan Pemerintah Swasta atau Kontrak Bagi Hasil. Di Indonesia rata – rata masa Konsesi pengoperasian  Jalan  Tol  diatas  30  tahun  karena  mempertimbangkan  pengembalian  modal investasi yang besar. 4
Jaminan Kredit pada Perjanjian Kredit Sindikasi untuk pembangunan Jalan Tol Semarang Solo,  apakah  Hak  Konsensi  dapat  menjadi  Jaminan  Kredit?  Agar  terlindunginya  Para  Kreditur ketika kredit macet, bagaimana penyelesaian sengketa Jaminan Kredit Sindikasi Bank? Hal inilah
1 Muhammad Bahsan, 2007, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8-9
2 Sri Soe Masjchoen, 2003 , Hukum Jaminan di Indonesia  Pokok – Pokok  Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan , Liberty Offset, Yogyakarta, hlm. 23
3 HR. Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.10
4 https://money.kompas.com.read/2021/05/20/121548726/kapan-seharusnya-jalan-tol-di-indonesia- gratis?page=all
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022
yang  membawa  Penulis  untuk  mengangkat  judul  :  Jaminan  Kredit  pada  Perjanjian  Kredit Sindikasi.

## 2.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  Penelitian  ini  memfokuskan  pada  permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana jaminan kredit pada perjanjian kredit sindikasi PT. TMJ pada pembangunan Jalan Tol Semarang Solo?
2. Bagaimana  penyelesaian  sengketa  apabila  terjadi  kredit  macet  pada  perjanjian  kredit sindikasi Bank ?
3.  Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk  mengkaji  dan  menganalisis  Jaminan  Kredit  yang  diberikan  Debitur  kepada  Para Kreditur  pada Perjanjian  Kredit  Sindikasi  Pengusahaan  Jalan  Tol  Semarang    Solo  sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
2. Untuk  mengkaji  dan  menganalisis  apabila  terjadi  kredit  macet  pada  perjanjian  kredit sindikasi pengusahaan jalan tol Semarang Solo?
4.  Tinjauan Pustaka
1. Perbankan
Sebagaimana  diatur  dalam  Undang – Undang  nomor  10  tahun  1998  tentang Perubahan atas Undang – Undang nomor 7 tahun 1992 tentang  Perbankan pasal 1 ayat (2) : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.
Kegiatan dan Usaha Perbankan meliputi : 5
a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk  giro, deposito, tabungan
b) Memberikan kredit
c) Menerbitkan surat pengakuan hutang
d) Membeli, menjual atau menjamin atas resiko untuk kepentingan nasabahnya
e) Memindahkan uang, dengan surat ataupun wesel atas tunjuk
f) Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening Koran
g) Mendiskonto surat wesel, dan jenis surat berharga lainnya
h) Memberikan jaminan bank
i) Menjalankan usaha  lain yang lazim dilakukan bank umum.
2. Jaminan
Jaminan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan,  J aminan  diartikan  “keyakinan  itikad  dan  kemampuan  serta  kesanggupan nasabah  / Debitur  untuk melunasi  hutangnya  atau mengembalikan  pembiayaan  sesuai yang diperjanjikan”. Jaminan Kredit sebagaimana pasal 1131 KUHPerdata adalah “segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang sudah
5 Thomas Suyatno dan H.A. Chalik, 1999 Dasar – dasar Perkreditan , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 10 – 11
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022
ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.
Jaminan diatur dalam  :
1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
2. Kitab Undang – Undang Hukum Dagang
3. Undang – Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda yang Berkaitan dengan Tanah
4. Undang – Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Jaminan terdiri :
1) Jaminan Perorangan
Hak jaminan perorangan timbul dari perjanjian jaminan antara kreditur (bank) dan pihak ketiga yang diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata.
Perjanjian  jaminan  perorangan  dapat  berupa  penanggung/  borgtocht,  bank garansi,  ataupun  jaminan  perusahaan.  Diatur  dalam  Pasal  1820  KUH  Perdata  : Penanggungan  adalah  persetujuan  dengan  mana  seorang  pihak  ketiga  guna kepentingan si berhutang (debitur) mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan yang berhutang apabila ia tidak memenuhi. 6
2) Jaminan Kebendaan
Jaminan  kebendaan  sebagai  objek  jaminan  hutang,  yang  suatu  waktu  dapat diuangkan  bagi  pelunasan  hutang  debitur,  apabila  debitur  ingkar  janji,  yang memberikan hak atau kedudukan istimewa kepada kreditur / hak preferen.
a. Jaminan Hak Konsensi
Hak Konsensi adalah masa pengusahaan Jalan Tol untuk jangka waktu tertentu dan setiap perpanjangannya sesuai yang diperjanjikan. Jaminan Kredit dalam kredit sindikasi meliputi :
1)  Hak Konsesi Pengusahaan Jalan Tol,
2)  Seluruh  Tagihan  dan  Pendapatan  dari  Pengusahaan  Jalan  Tol  termasuk pendapatan Tol dan usaha lain selama masa konsensi
3)  Rekening Penampungan
4)   Tagihan atas pendapatan dari klaim asuransi
5)  Pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali
b. Pengikatan Jaminan dengan Cessie
Yakni  cara  pengalihan  hak  atas  piutang  dari  kreditur  lama  kepada  kreditur  yang baru,  diatur   dalam   Pasal  613,  Buku  Kedua KUHPerdata  : 7 “Penyerahan  piutang - piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat  akta  otentik  atau  di  bawah  tangan,  dengan  mana  hak – hak  atas kebendaan  dilimpahkan  kepada  orang  lain.  Terhadap cessie sebagai  jaminan hutang, diatur dalam Pasal 1153 KUHPerdata : “Hak gadai atas benda bergerak yang tak  berwujud,  kecuali  surat  tunjuk,  lahir  dengan  pemberitahuan  mengenai
6 H. R. Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi, Op.cit., hlm. 210
7 Suharnoko  dan  Endah  Hartati,  2005, Doktrin  Subrograsi,  Novasi,  dan  Cessie  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Code Civil Perancis dan Common Law, Prenada Media, Jakarta, hlm. 101
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022
penggadaian itu kepada orang yang kepadanya hak gadai itu harus dilaksanakan, dan  debitur  dapat  menuntut  bukti  tertulis  mengenai  pemberitahuan  itu  dan mengenai ijin dari pemberi gadainya” .
c. Pengikatan Jaminan dengan Fidusia
Diatur  dalam  Undang-undang  no.  42  tahun  1999  tentang  Fidusia  yakni pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan benda  yang  hak  kepemilikannya  dialihkan  tersebut  tetap  dalam  penguasaan pemilik  benda.  Diatur  pula  dalam Peraturan  Pemerintah  nomor  21  tahun  2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
Jaminan Fidusia meliputi :
1) Jaminan  fidusia  yang  berkaitan  dengan  tanah  dan  bangunan,  sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda- benda tersebut wajib didaftar.
2) Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) m3 atau lebih.
3) Hipotik atas pesawat terbang
4) Gadai. 8
Subjek Jaminan Fidusia :
1) Pemberi fidusia (debitur) adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia / orang yang berutang.
2) Penerima  fidusia  (kreditur)  adalah  orang  perorangan  atau  korporasi  yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.
Objek Hukum Jaminan Fidusia :
1) Benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud.
2) Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan yaitu bangunan diatas tanah milik orang lain.
Tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah :
a) Untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan.
b) Memberikan  hak  yang  didahulukan  ( prefefern )  kepada  penerima  fidusia terhadap kreditur yang lain.
Eksekusi Jaminan Fidusia :
Asas perjanjian “ pacta sun servanda ” adalah perjanjian yang dibuat oleh  pihak- pihak  yang  bersepakat,  menjadi  undang-undang  bagi  keduanya.  Terhadap perjanjian fidusia  di bawah tangan tidak  dapat dilakukan  eksekusi  namun dapat diajukan  gugatan  perdata  ke  Pengadilan  Negeri  hingga  putusan  berkekuatan hukum tetap.
3. Kredit
Pengertian  Kredit  menurut  Undang-Undang  nomor  10  tahun  1998  tentang Perubahan atas   UU no.7 tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, Pasal 1 Ayat (11): ”Kredit adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dan pihak
8 Ibid, hlm. 38
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022
lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”.
Dalam  KUHPerdata  Kredit  diatur  dalam  Buku  III  tentang  Perikatan,  pasal  1754, kredit:  “Pinjam    meminjam    adalah    persetujuan    dengan    mana    pihak    yang    satu memberikan  kepada  pihak  yang  lain  suatu  jumlah  tertentu  barang-barang  yang menghabis  karena  pemakaian,  dengan  syarat  bahwa  pihak  yang  belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.
Adanya jaminan kredit adalah karena bank ingin mendapatkan suatu kepastian kredit yang diberikan kepada Debitur dapat kembali sesuai syarat – syarat yang disepakati bersama. Dengan adanya jaminan, bank merasa aman, apabila Debitur  wanprestasi atau cidera  janji  dalam  pembayaran  hutang    (mengembalikan  kredit)  tepat  pada  waktunya, bank  masih  dapat  menutup  piutangnya  atau  sisa  tagihan,  dengan  mencairkan  atau menjual barang jaminan yang telah diikatkannya.
4.  Perjanjian
Perjanjian diatur dalam Bab II Buku III KUHPerdata tentang “Perikatan , pasal 1313 - p asal 1351, dimana dalam Pasal 1313 merumuskan pengertian “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.
Syarat sahnya perjanjian yang diatur pasal 1320 KUH Perdata:
a) Adanya persetujuan kehendak antara pihak - pihak yang membuat perjanjian
b) Kecakapan para pihak.
c) Suatu hal atau objek tertentu.
d) Adanya suatu sebab yang halal.
Hapusnya perikatan atau batalnya perjanjian, dalam Pasal 1381 KUHPerdata, karena:
a) Pembayaran
b) Penawaran pembayaran tunai
c) Pembaharuan hutang
d) Perjumpaan utang atau kompensasi
e) Pencampuran utang
f) Pembebasan utang
g) Musnahnya barang yang terutang
h) Batal atau pembatalan
i) Berlakunya syarat pembatalan
j) Lewat waktu atau kadaluarsa
5.  Kredit Sindikasi
Perjanjian  Kredit  Sindikasi  sebagaimana  pasal  1320  KUHPerdata  juncto  pasal  1338 KUHPerdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai  Undang- Undang bagi mereka yang membuatnya.
Pihak  dalam  kredit  sindikasi  terdiri  dari Debitur,  Kreditur,  dan agen sindikasi, agen bank,  arranger, lead manager, agen fasilitas, Lender atau bank-bank   peserta sindikasi kredit.
Dalam Kredit Sindikasi terdiri : 9
9 Sutan Remy Sjahdeini, 2010, Kredit Sindikasi , PT Pustaka Utama Grafiti,  Jakarta, hlm. 13 – 15
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022
1) Lebih dari satu pemberi kredit
2) Jumlah Kredit yang cukup besar
3) Jangka waktunya panjang
4) Bunganya mengambang (floating  rate)
5) Tanggung  Jawab  masing – masing  bank  peserta  hanya  bertanggung  jawab  untuk bagian jumlah kredit yang menjadi  komitmennya.
6) Dokumentasi Kredit dilakukan oleh Agen Bank
7) Publisitas
6.  Kredit Macet
Kredit macet atau wanprestasi atau cidera janji adalah tertundanya pelunasan debitur sebelum  jangka  waktu  berakhir,  keuntungan  yang  seharusnya  diperoleh  bank  dengan bunga yang harus dibayar debitur per bulan, selama jangka waktu perjanjian.
Akibat Hukum Kredit Macet 10
Debitur menanggung kewajiban mengembalikan hutangnya, bunga tetap berjalan dan diperhitungkan,  dapat  saja  agunan  kredit  tidak  mencukupi  untuk  menutup  hutang Debitur, sehingga dieksekusinya harta benda Debitur untuk melunasinya.
Penyelesaian Kredit Macet 11
1) Penjadwalan kembali (rescheduling)
2) Persyaratan  kembali (reconditioning) yakni  perubahan  sebagian  atau  keseluruhan syarat  perjanjian  kredit,  terkait  penjadwalan  pembayaran  dan  jangka  waktu,  tetapi tidak merubah saldo kredit.
3) Penataan kembali (restructuring)
Perubahan  syarat – syarat  kredit,  penambahan  dana  bank,  seluruh  atau  sebagian tunggakan  bunga  menjadi  pokok  kredit  baru,  atau  konversi  menyeluruh  maupun sebagian kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.
4) Penyelesaian kredit macet melalui Badan Urusan Piutang Negara dan Lelang Negara.
5) Melalui Badan Peradilan
6) Melalui Badan Arbritase
7)  Bila terjadi kredit macet atau cidera janji / wanprestasi Debitur,  maka dapat dilakukan pengakhiran Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

## B.  METODE PENELITIAN
1.  Jenis Penelitian
Metode Pendekatan yang Penulis gunakan pada penulisan ini adalah yuridis normatif dengan  meneliti  dari  data  primer  atau  data  sekunder,  namun  mencakup  pula  bahan hukum  primer,  sekunder,  atau  bahkan  tersier.    Dalam  penulisan  hukum  yang  Penulis lakukan ini, Penulis menggunakan data sekunder.
2.  Pendekatan  Penelitian
Penelitian  hukum  normatif  mencakup  penelitian  terhadap  azas – azas  hukum, sistematika  hukum,  sinkhronisasi  hukum,  sejarah  hukum,  dan  bisa  juga  perbandingan hukum.  Pada penelitian hukum normatif yang diteliti mencakup bahan pustaka atau data
10 Muchdarsyah Sinungan, 2002, Manajemen Dana Bank , Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 280
11 Muchammad Djumhana, 1993, Hukum Perbankan di Indonesia , PT. Citra Aditya, Bandung, hlm. 385
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022
sekunder,  namun  dapat  pula  mencakup  bahan  hukum  primer,  sekunder,  atau  bahkan tersier. 12
3.  Lokasi Penelitian PT. TMJ
4.  Sumber Data, dengan Bahan Hukum Primer:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang Undang Hukum Dagang
- Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang – Undang  Nomor 10 Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Pemerintah No. 21 Th 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pendaftaran Jaminan Fidusia
- Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  139  Tahun  2000    tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia
5. Teknik Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  secara  sekunder  adalah  penelitian  pustaka.  Bahan  hukum yang digunakan dalam pengumpulan data adalah bahan hukum primer yang merupakan data sekunder.
6.  Teknik Analisis Data
Pada analisa data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian dalam memberi jawaban terhadap masalah yang diteliti, sebelum analisis data dilakukan, terlebih dahulu diadakan pengumpulan data, kemudian dianalisis secara kualitatif dan ditafsirkan secara logis dan sistematis.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemberian Pengusahaan Jalan Tol Semarang Solo oleh Pemerintah kepada PT. TMJ yang  merupakan  anak  perusahaan  dari  PT  JM  (Persero)  Tbk  dimulai  dari    pemberian  hak pengusahaan Jalan Tol  oleh Pemerintah kepada PT. JM Persero Tbk berdasarkan Perjanjian Pengusahaan  Jalan  Tol  Nomor  269/PPJT/XII/Mn/2006  tanggal  15  Desember  2006,  yang kemudian  dialihkan  kepada  PT.  TMJ  yang  merupakan  Perusahaan  swasta  yang  bergerak khusus di bidang pengusahaan Jalan Tol Semarang  Solo dengan Akta Perjanjian Pengalihan Pengusahaan  Jalan  Tol  Ruas  Semarang  Solo  nomor  04  tanggal  3  Desember  2008,  serta peraturan perundang – undangan yang berlaku.
Dalam  pengusahaan  Jalan  Tol  PT.  TMJ  yang  memperoleh  hak  pengelolaan  dan pengusahaan Jalan Tol Semarang Solo (Hak Konsensi) dari Pemerintah yang diatur melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Departemen Pekerjaan Umum didasarkan pada Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Nomor 269/PPJT/XII/Mn/2006 tanggal 15 Desember 2006 dan Akta
12 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum , Universitas Indonesia UI-Press, Jakarta, hlm. 53
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022
Perjanjian  Pengalihan  Pengusahaan  Jalan  Tol  Ruas  Semarang  Solo  nomor  04  tanggal  3 Desember 2008.
Hak  Konsensi menurut  Wikipedia.org  adalah  pemberian  hak,  izin,  atau  tanah oleh pemerintah, perusahaan, individu, atau entitas legal lain. Model Konsensi umum diterapkan pada kemitraan pemerintah swasta (KPS) atau kontrak bagi hasil. 13
Dalam Pengusahaan Jalan Tol Semarang Solo PT. TMJ diberikan kewenanganmeliputi pendanaan, perencanaan tehnik, konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Tol Ruas Semarang Solo.
Dalam  pembangunan  Jalan  Tol  Semarang  Solo  PT.  TMJ  membutuhkan  dana  yang tidak sedikit dalam pelaksanaan pembangunannya yang terbagi menjadi 5 (lima) ruas yaitu Ruas Tembalang Ungaran, Ruas Ungaran - Bawen, Ruas Bawen - Salatiga, Salatiga - Boyolali, Boyolali – Karanganyar dengan total perkiraan biaya sebesar 6,7 trilyun.
Dikarenakan pembiayaan cukup besar, PT. TMJ mengajukan pinjaman kredit sindikasi kepada  sindikasi  4  (empat)  perbankan  yaitu  Bank  BNI,  Bank  Mandiri,  Bank  BRI,  dan  Bank Pembangunan  Daerah  Jawa  Tengah  (BPD  Jateng)  dengan arranger Bank  BNI,  dengan pengikatan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi nomor 21 tanggal 11 Desember 2009 dengan memperoleh pembiayaan sebesar 70% dari nilai proyek atau sebesar 4,7 trilyun.
Dalam  kredit  sindikasi  yang  Penulis  bahas  pada  Penulisan  Hukum  ini,  berkaitan dengan Jaminan Kredit pada Perjanjian Kredit Sindikasi antara  PT. TMJ selaku Debitur dengan Para Kreditur yakni Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, dan BPD Jateng.
Dalam  jaminan  kredit  pada  perjanjian  kredit  sindikasi  yang  Penulis  bahas  pada Penulisan Hukum ini, berkaitan dengan jaminan kredit, perjanjian, dan kredit sindikasi yang diberikan  PT.  TMJ  selaku  Debitur  kepada  Para  Kreditur  sesuai  peraturan  perundang – undangan yang berlaku.
Sebagai obyek jaminan hutang yang lazim digunakan dalam suatu utang – piutang, secara umum jaminan kredit perbankan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu jaminan perorangan (penanggungan utang) dan jaminan kebendaan. Berdasarkan ketentuan UU no. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menjelaskan bahwa jaminan kebendaan terdiri dari barang bergerak dan tidak  bergerak, dan barang bergerak terdiri atas yang berwujud dan yang tidak berwujud. 14

## Jaminan Kredit
Obyek  jaminan  kredit  yang  diberikan  PT.  TMJ  selaku  Debitur  kepada  Para  Kreditur Sindikasi, diatur dalam Perjanjian Kredit Sindikasi no. 21 tanggal 11 Desember 2009 terutama pada  pasal  12  tentang  Jaminan  yang  mengatur  kepastian  jaminan  guna  ketertiban pembayaran  lunas  hutang  Debitur  kepada  Para  Kreditur  dengan  tepat  waktu,  Debitur memberikan jaminan hak kebendaan berupa:
1) Hak Konsensi Pengusahaan Jalan Tol, berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol yang diikat secara notariil berupa Akta Pengalihan Hak Pengelolaan Jalan Tol yang diserahkan secara cessie, untuk Keperluan Penjaminan.
13 http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konsesi&oldid=8265310
14 Muhammad. Bahsan, 2007, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia , Op.cit, hlm. 108
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022
2) Seluruh tagihan dan pendapatan dari Pengusahaan Jalan Tol, termasuk Pendapatan Jalan Tol Dan Pendapatan Usaha Lain selama  Masa Konsensi yang diikat secara fidusia, dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari Nilai Proyek atau sebesar 6,7 trilyun yang didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
3) Rekening Penampungan yang akan dibentuk terdiri dari Rekening Pengumpulan, Rekening Pembayaran  Hutang,  Rekening  Cadangan  Pembayaran  Hutang,  Rekening  Dana  Lebih, Rekening  Operasional,  Rekening  Konstruksi,  Rekening  Operasional  yang  ada  di  Para Kreditur  maupun  Rekening  yang  dimiliki  oleh  Debitur  di  Bank  lain  untuk  menampung pendapatan Tol (selain Rekening Penampungan) apabila yang diikat dalam bentuk Akta Pengalihan (Cessie untuk keperluan Penjaminan).
4) Tagihan  atas  pendapatan  dari  klaim  asuransi,  Bank  Garansi  atas  penggantian  dana (kompensasi) dari Pemerintah yang secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari nilai proyek atau sebesar 6,7 trilyun dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai Ketentuan dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
5) Pemberian  kuasa  yang  tidak  dapat  ditarik  kembali  kepada  Para  Kreditur  untuk mengalihkan hak pengusahaan Jalan Tol kepada Pihak Ketiga dan atau menunjuk Pihak Ketiga Operator Jalan Tol sebagai Pelaksana dari Ketentuan Pengalihan Hak Pengelolaan Jalan Tol (Cessie sebagai Hak Konsensi).
Jika  karena  sebab  apapun  jaminan  yang  diserahkan  oleh  Debitur  kepada  Para Kreditur menjadi tidak sah atau berkurang nilainya, sehingga tidak cukup untuk menjamin seluruh  hutang,  maka  Debitur  wajib  untuk menyerahkan  jaminan  pengganti  atau  jaminan tambah yang bentuk dan nilainya harus disetujui oleh Para Kreditur.
Jaminan merupakan suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang, yaitu berupa jaminan perseorangan dan jaminan kebendaan atau jaminan hak kebendaan yang diserahkan oleh Debitur kepada Kreditur sebagai akibat dari suatu hubungan perjanjian utang piutang atau  perjanjian  kredit  atau  perjanjian  yang  lain.  Kebendaan  tertentu  diserahkan  Debitur kepada  Para  Kreditur  yang  dimaksudkan  sebagai  tanggungan  atas  pinjaman  atau  fasilitas kredit yang diberikan Para Kreditur kepada Debitur sampai Debitur melunasi pinjamannya tersebut. Apabila Debitur wanprestasi, jaminan tertentu tersebut akan dinilai dengan uang, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk pelunasan seluruh atau sebagian dari pinjaman atau utang Debitur kepada Krediturnya. Dengan kata lain jaminan berfungsi sebagai sarana untuk menjamin pemenuhan pinjaman atau hutang Debitur seandainya Debitur wanprestasi sebelum sampai jatuh tempo pinjaman atau hutangnya berakhir. 15
Dalam  Perjanjian  Kredit  Sindikasi  ini  Debitur  selain  memberikan  jaminan  hak kebendaan juga memberikan pernyataan dan penjaminan Debitur yang meliputi:
1) Status  Debitur  adalah  perseroan  terbatas  dan  memiliki  kewenangan  untuk  mengelola harta  kekayaannya  dan  melakukan  kegiatan  usahanya  dalam  hal  ini  hak  pengusahaan Jalan Tol Ruas Semarang Solo.
2) Debitur  memiliki  kewenangan  untuk  membuat,  menandatangani,  melaksanakan  hak- haknya  dan  memenuhi  kewajiban-kewajibannya  berdasarkan  dokumen  transaksi, Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dan dokumen proyek.
15 Rachmadi Usman, 2008, Hukum Jaminan Keperdataan , Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 69
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022
3) Pihak yang membuat dan menandatangani dokumen transaksi atas nama Debitur adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk menandatangani semua transaksi untuk dan atas nama Debitur.
4) Semua  dokumen  transaksi  merupakan  Perjanjian  yang  mengikat  dan  merupakan kewajiban  yang  sah  dan  mengikat  menurut  hukum  bagi  Debitur  yang  dapat  dimintai pertanggungjawaban berdasarkan semua ketentuan dalam dokumen transaksi.
5) Perjanjian  yang  ditandatangani  oleh  Debitur  tidak  melanggar  Undang-Undang  dalam Pelaksanaan  hak-haknya  dan  segala  hal  yang  dilakukan  dalam  pemenuhan  terhadap kewajiban  Debitur  berdasarkan  dokumen  transaksi,  perjanjian  pengusahaan  jalan  tol, proyek dan tidak melanggar hukum.
6) Setiap  dan  semua  perijinan,  persetujuan  dan  atau  pengumuman  yang  diwajibkan  oleh instansi yang berwenang atau yang disyaratkan dalam anggaran dasar Debitur termasuk persetujuan dari Para Pemegang Saham, Dewan Komisaris atau Krediturnya dalam rangka pembuatan  dokumen  transaksi,  PPJT  dan  dokumen  proyek  telah  dilakukan  Debitur berdasarkan perijinan yang berlaku.
7) Debitur tidak memiliki perkara Pidana maupun Perdata, PTUN atau tuntutan dan sengketa yang berlangsung.
8) Pada saat  ditandatanganinya Perjanjian Kredit  Sindikasi ini Debitur tidak sedang dalam keadaan dinyatakan Cidera Janji atau Wanprestasi, yang merugikan usaha dan keuangan Debitur.
9) Kondisi  keuangan  Debitur  tidak  merugikan  keuangan,  kekayaan  atau  kegiatan  usaha Debitur sampai dengan tanggal Perjanjian Kredit Sindikasi ditandatangani.
10) Anggaran dasar Debitur tidak ada perubahan.
11) Susunan  pemegang  saham  pada  saat  tanggal  ditandatanganinya  Perjanjian  Kredit Sindikasi  ini,  susunan  Pemegang  Saham  Debitur  dan  besarnya  kepemilikan  kekayaan adalah sah.
12) Laporan keuangan Debitur yang diserahkan Debitur kepada Para Kreditur melalui Agen Fasilitas mencerminkan keadaan keuangan yang wajar.
13) Debitur mempunyai Hak atas barang jaminan yang sah atas semua aset yang dijaminkan kepada Para Kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi ini.

## Perjanjian
Perjanjian kredit sindikasi yang akan Penulis kaji secara yuridis normatif ini, berpedoman pada undang-undang yang mengatur perjanjian yang merupakan satu kesatuan dari kredit sindikasi antara PT. TMJ selaku Debitur dengan Para Krediturnya yakni:
1) Perjanjian  Pengusahaan  Jalan  Tol  Nomor  269/PPJT/XII/Mn/2006  tanggal  15  Desember 2006.
2) Perjanjian Pengalihan  Pengusahaan  Jalan  Tol  Ruas  Semarang  Solo  Nomor  04  tanggal  3 Desember 2008.
3) Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 21 tanggal 11 Desember 2009 yang dibuat Notaris Imas Fatimah Notaris di Jakarta.
4) Akta  Perjanjian  Pengelolaan  Rekening  Penampungan  nomor  23  tanggal  11  Desember 2009  yang  dibuat  Notaris  Imas  Fatimah,  SH  Notaris  dan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT) di Jakarta.
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022
Perjanjian Kredit Sindikasi akan berlaku efektif apabila Debitur telah memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
1) Telah menyerahkan feasibility study atas proyek dari Konsultan Independent.
2) Telah menyerahkan dokumen proyeksi cashflow yang telah disetujui dan ditandatangani pemegang saham Debitur untuk menunjukkan pemenuhan Self Financing selama masa konstruksi proyek.
3) Telah menyerahkan salinan dokumen perusahaan termasuk dokumen perijinan / legalitas usaha dan AMDAL sesuai ketentuan yang berlaku.
4) Telah  menyerahkan  Surat  Pernyataan  Kesediaan  Debitur  untuk  menunjuk  konsultan pengawas kredit dan melakukan tender untuk pemilihan konsultan pengawas kredit.
5) Telah  menandatangani  Perjanjian  Pembagian  Hasil  Jaminan  dan  dokumen  jaminan mengenai pengikatan jaminan.
6) Telah menyerahkan  salinan  Bussiness  Plan  yang telah  disetujui  oleh  BPJT  atau  Instansi yang berwenang mengelola Jalan Tol.
7) Telah  membuka  rekening  penampungan  dan  menandatangani  perjanjian  pengelolaan rekening penampungan.
8) Telah membuka rekening konstruksi agen fasilitas.
9) Telah  menyerahkan  salinan  perjanjian – perjanjian  pembangunan  dengan  kontraktor terkait dengan Jalan Tol Ruas Semarang Solo.
10) Telah menyerahkan asli perjanjian pengusahaan Jalan Tol.
11) Debitur telah menyerahkan asli polis asuransi sehubungan dengan proyek.
12) Telah menyerahkan salinan persetujuan pemerintah dalam hal ini Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), atas penempatan atau peletakkan tagihan atas klaim asuransi berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) sebagai jaminan sebagai obyek Jaminan Fidusia untuk kepentingan kredit dan penambahan klausula Banker’s Clause.
13) Debitur  telah  menyerahkan  salinan  surat  permohonan  dan  salinan  penerimaan  surat permohonan tersebut mengenai permohonan klarifikasi kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), bahwa pengalihan atau pemindahan hak pengusahaan Jalan Tol kepada Para Kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal ini termasuk pengalihan atau pemindahan kepada Perusahaan yang ditunjuk oleh Para Kreditur dalam hal terjadi Cidera Janji oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi ini.
14) Terdapat  konfirmasi  tertulis  dari  independen  legal  advisor  yang  ditunjuk  oleh  Para Kreditur yang menyatakan bahwa syarat-syarat efektif dokumentasi telah terpenuhi.

## Kredit Sindikasi
Perjanjian  Kredit  Sindikasi  antara  PT.  TMJ  selaku  Debitur  dengan  Para  Kreditur Sindikasi yang terdiri Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank Jateng dibuat berdasarkan Akta Perjanjian Kredit sindikasi no. 21 tanggal 11 Desember 2009.
PT.  TMJ  atau  Debitur  memberikan  Jaminan  Kredit  kepada  Para  Kreditur  secara sindikasi, yang diikat secara notariil baik dengan Cessie maupun Fidusia dan akan dibagikan secara prorata kepada Para Kreditur sebagai Kreditur Preferen yang memegang jaminan atas hak konsensi, seluruh tagihan dan pendapatan dari Pengusahaan Jalan Tol dan pendapatan
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022
usaha lain selama masa konsesi. Pendapatan usaha lain selama masa Konsensi Pengusahaan Jalan Tol antara lain pendapatan dari pengusahaan rest area , iklan, dll.
Kedudukan  Para  Kreditur  dalam  perjanjian  kredit  sindikasi  ini  semuanya  sebagai Kreditur Preferen artinya  tiap  -  tiap  kreditur  memiliki  hak  yang  sama  untuk  memperoleh pelunasan terhadap piutangnya, pelunasan dilakukan tergantung dari besar kecilnya jumlah piutang atau jumlah kredit yang diberikan Para Kreditur kepada Debitur (PT. TMJ).
Berdasarkan ketentuan Pasal 1136 KUH Perdata, yang menyebutkan “ Para Kreditur dengan  hak  didahulukan  yang  mempunyai  tingkatan  sama,  dibayar  secara  berimbang”, artinya semua orang berpiutang yang tingkatnya sama dibayar menurut keseimbangan, bila diantara mereka mempunyai piutang - piutang yang tingkatannya sama, maka pelunasannya dilakukan secara proporsional (sama rata sesuai porsi), yaitu berdasarkan perimbangan besar kecilnya kredit yang diberikan Para Kreditur Sindikasi.
Tujuan  Kredit  Sindikasi  ini adalah  untuk membiayai 70%  (tujuh  puluh  persen)  dari proyek jalan tol ruas Semarang Solo selama masa konstruksi dari sejak awal pembangunan konstruksi  sampai  dengan  akhir  masa  operasional  yang  digunakan  untuk  membiayai konstruksi selama masa konstruksi terhitung sejak tanggal pengoperasian. Sisanya sebesar 30%  (tiga  puluh  persen)  dari  konstruksi  ditanggung  atau  dibiayai  oleh  Debitur  sesuai ketentuan  dalam  Perjanjian  Kredit  Sindikasi.  Tanpa  mengurangi  kewajiban  Debitur sebagaimana  Perjanjian  Kredit  Sindikasi  Debitur  wajib  menyediakan  dana  sendiri  untuk keperluan pembiayaan proyek minimum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai proyek.
Apabila terjadi kenaikan biaya dalam proyek dan atau kekurangan dana tunai ( cash deficience )  oleh  karena  sebab  apapun,  biaya  operasional  dan  atau  pemenuhan  kewajiban Debitur kepada Para Kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi , maka tambahan biaya tersebut wajib disediakan oleh Debitur, Pemegang Saham dan atau pihak lain dalam bentuk setoran modal dan atau pinjaman yang sifatnya subordinat dari Kredit  Sindikasi ini, tanpa bunga dan agunan.
Dalam  hal  terdapat  Kreditur  yang  lalai  untuk  menyetorkan  dananya  yang menjadi bagian komitmennya maka Agen Fasilitas maupun para Kreditur lainnya yang tidak lalai tidak bertanggung jawab menyediakan dana yang merupakan bagian pembiayaan Kreditur yang lalai tersebut.
Dalam  hal  terjadi  kondisi  kelalaian  salah  satu  Kreditur,  Para  Kreditur  yang  lain berupaya  memberikan  solusi  kepada  Debitur  dengan  alternatif  solusi  Para  Kreditur  yang tidak  lalai  untuk  mengambil  porsi  komitmen  dari  Kreditur  yang  lalai  tersebut  dengan persetujuan  Kreditur  Mayoritas,  dalam  hal  ini  Kreditur  Mayoritas  atau  yang  memberikan komitmen lebih besar dari para kreditur yang lain yakni Bank Mandiri.

## Apabila Debitur Cidera Janji / Wanprestasi / Lalai / Kredit Macet
Pembayaran angsuran kredit dilakukan melalui rekening pengumpulan sebagaimana yang  telah  ditentukan  dalam  Akta  Perjanjian  Kredit  Sindikasi,  dimana  diatur  pembayaran angsuran  dihitung  setelah  biaya-biaya  yang  lain  dibayarkan.  Apabila  pelunasan  kredit  ini macet atau cidera janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur, maka Para Kreditur Sindikasi dapat menuntut jaminan hak kebendaan yang telah diberikan oleh PT. TMJ sebagai jaminan kredit sindikasi.
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022
Apabila  harta  benda  Debitur  dijual  lelang  tidak  mencukupi  untuk  menutup  sisa hutang  yang  belum  terbayar,  maka  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1131  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata, terhadap debitur wajib menanggung kekurangan tersebut. 16
Dalam  pelaksanaan  eksekusi jaminan  kredit, pemberi  jaminan kredit  atau PT.  TMJ menyerahkan  hak  kebendaan  yang  menjadi  obyek  jaminan  kredit.    Jika  pemberi  jaminan kredit  tidak  menyerahkannya  pada  waktu  eksekusi  dilaksanakan,  Para  Kreditur  selaku penerima  jaminan kredit, berhak mengambil  hak kebendaan  yang menjadi obyek jaminan dan  apabila  perlu  dapat  meminta  bantuan  pihak  yang  berwenang  untuk  mengambilnya. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda obyek jaminan kredit dengan cara yang  bertentangan  dengan  ketentuan  tersebut  diatas  dan  peraturan  perundangan  yang berlaku adalah batal demi hukum.
Akibat  Hukum  Kredit  Macet  bagi  Debitur,  Debitur  akan  menanggung  beban  wajib mengembalikan  hutangnya  yang  semakin  besar.  Selain  nasabah  tidak  dapat  melunasi kreditnya, bunga akan tetap berjalan dan diperhitungkan. Oleh karena beban hutang yang semakin besar, dapat saja agunan kredit tidak mencukupi untuk menutup hutang debitur, sehingga  berakibat  pada  disita  atau  dieksekusinya  harta  benda  debitur  yang  lain  untuk melunasi kewajibannya.
Bagi  Bank,  Kredit  macet  berakibat  pada  terganggunya  kesehatan  bank.  Bank  akan mengalami kekurangan dana yang dapat menimbulkan kesulitan besar jika terjadi penarikan tabungan  dan  deposito  nasabahnya,  dan  Persoalan  tersebut  mengurangi  kepercayaan masyarakat terhadap bank. Bank yang tidak mampu melakukan kewajibannya menyebabkan dicabut ijin usahanya / dilikuidasi Pemerintah. 17
Dalam  hal  hasil  eksekusi  melebihi  nilai  penjaminan,  maka  penerima  jaminan kredit/penerima manfaat wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi jaminan kredit/Debitur, dan apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan hutang, debitur tetap bertanggung jawab atas hutang yang belum terbayar.  Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam pengaturan mengenai jaminan sebagaimana diatur dalam Akta Perjanjian Kredit Sindikasi pasal 12 tentang jaminan yang pada ayat (12.4) menyatakan bahwa : "Jika karena sebab apapun jaminan yang diserahkan oleh Debitur kepada Para Kreditur menjadi tidak sah atau berkurang nilainya sehingga tidak cukup untuk menjamin seluruh hutang, maka Debitur wajib  untuk  menyerahkan  jaminan  pengganti  atau  jaminan  tambahan  yang  bentuk  dan nilainya harus dapat disetujui oleh Para Kreditur.
Apabila terjadi cidera janji, Agen Fasilitas tidak diwajibkan untuk mengambil tindakan apapun  untuk  memastikan  apakah  kejadian  kelalaian  telah  terjadi,  namun  Agen  Fasilitas terlebih dahulu menerima pemberitahuan tertulis dari Para Kreditur.
Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan salah satu pihak kepada pihak lain baik karena kesengajaan atau kelalaian. 18
Agen  Fasilitas  tidak  diwajibkan  untuk  mengajukan  suatu  tuntutan  hukum  atau perkara hukum ke Pengadilan manapun terhadap Debitur atas terjadinya kejadian kelalaian berdasarkan  dokumen  jaminan,  kecuali  agen  fasilitas  telah  mendapat  penggantian  biaya
16 Mariam Darus Badrulzaman, 1991, Perjanjian Kredit Bank , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 89
17 Muchdarsyah Sinungan, 2002, Manajemen Dana Bank , Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 280
18 http://www.surialaw.com>news>wanprestasi-cidera-janji
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022
yang  telah  atau  mungkin  dikeluarkannya  sehubungan  dengan  pengajuan  tuntutan  atau perkara  tersebut  dari  Para  Kreditur  secara  proporsional  sesuai  jumlah  komitmen  yang diberikan Para Kreditur.
Ada  beberapa  cara  Penyelesaian  Kredit  Macet dalam  kredit  sindikasi  yang  dapat dilakukan oleh pihak bank dalam menyelesaikan kredit macet, yaitu :
1) Penjadwalan kembali (rescheduling)
Pihak bank mengadakan kesepakatan dengan debitur tentang perubahan syarat – syarat kredit  seperti  jadwal  pembayaran,  jangka  waktu  kredit  dan  perubahan  besarnya angsuran.
2) Persyaratan kembali (reconditioning)
Menyangkut perubahan sebagian atau keseluruhan syarat – syarat perjanjian kredit, tidak terbatas  pada  penjadwalan  pembayaran  dan  jangka  waktu,  namun  tidak  menyangkut perubahan saldo kredit.
3) Penataan kembali (restructuring)
Penataan kembali tersebut menyangkut pada perubahan syarat – syarat kredit tentang penambahan jumlah kredit, seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru  atau  konversi  menyeluruh  maupun  sebagian  kredit  menjadi  penyertaan  dalam perusahaan.
4) Melalui Badan Urusan Piutang Negara dan Lelang Negara
Penyelesaian kredit macet dapat juga dilakukan melalui lembaga yang  khusus bagi kredit yang  menyangkut  kekayaan  Negara  atau  proyek-proyek  pemerintah  yang  sumber dananya berasal dari APBN atau APBD.
5) Melalui Badan Peradilan
Untuk menyelesaikan kredit macet, pihak bank dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atau permohonan eksekusi grosse akta. Selain ke Pengadilan Negeri, pihak bank dapat  juga mengajukan  permohonan kepailitan ke  Pengadilan  Niaga  di  wilayah  hukum Debitur atau obyek sengketa.
6) Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbritase Para pihak, yaitu bank dan debitur dapat juga menyelesaikan permasalahan kredit macet melalui badan arbitrase yang mereka pilih sendiri. 21
Agen  Fasilitas  bertindak  untuk  kepentingan  Para  Kreditur,  namun  Agen  Fasilitas  tidak menanggung dan tidak  harus menanggung kewajiban apapun kepada Para Kreditur selain yang telah ditentukan dan dinyatakan dalam dokumen transaksi.
Agen  Fasilitas tidak  bertanggung  jawab  atas  adanya kegagalan  dari  setiap  pihak  dalam melaksanakan  kewajiban – kewajiban  pihak – pihak  tersebut  berdasarkan  Dokumen Transaksi yang telah dibuatnya.
Agen Jaminan  adalah pihak  yang  paling bertanggung jawab  apabila terjadi  wanprestasi dalam  pelaksanaan  kredit  sindikasi  tersebut.    Hal  itu  disebabkan  Agen  jaminan  yang mengurus segala jaminan kredit dan yang berhubungan dengan itu.
Agen jaminan dalam hal ini Bank BNI mengatur dan mengurus segala obyek jaminan kredit dari sebelum dieksekusinya Jaminan Kredit sampai pada saat ketika harus dieksekusi, karena kelalaian atau kredit macet  atau cidera janji  atau wanprestasi  dari Debitur.  Agen Jaminan yang  memastikan  bahwa  obyek  jaminan  diikat  secara  sah  yang  memudahkan  dalam  hal
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022
Debitur di eksekusi. Disamping itu, Agen Jaminan harus memastikan bahwa jaminan dalam proses  eksekusi  dapat  dicairkan  dan  dibagi  secara  sama  /  prorata  menurut  jumlah  kredit masing - masing Para Kreditur yang telah menjadi komitmennya.
Agen  Jaminan,  juga  memiliki  tugas  dalam membantu  Debitur  dalam  penyimpanan  dan pengadministrasian  serta pemutakhiran  seluruh  dokumen  jaminan  sindikasi,  asuransi  atas jaminan  kredit, verifikasi barang  jaminan  dan  laporan Appraisal sebagai  pihak  yang melakukan penilaian terhadap seluruh jaminan kredit yang dijaminkan Debitur kepada para Kreditur Sindikasi .
Bank  BNI  sebagai  mitra  usaha,  yang  dalam  pengurusan  kredit  sindikasi  sebagai  Agen Jaminan  yang melakukan fungsi utama sebagai koordinator dalam hal pemenuhan syarat- syarat dan kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Sindikasi antara PT. TMJ  atau  Debitur  dengan  Para  Kreditur  Sindikasi  yang  harus  dipenuhi  dengan  baik  oleh Debitur sampai dengan seluruh fasilitas kredit sindikasi yang diberikan lunas.

## D. PENUTUP

## Kesimpulan
Jaminan Kredit pada Perjanjian Kredit Sindikasi antara PT. TMJ dengan Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI dan BPD Jateng diatur dalam Perjanjian Kredit Sindikasi no. 21 tanggal 11 Desember 2009 dimana dalam jaminan tersebut meliputi Hak Konsesi, seluruh tagihan dan pendapatan yang berasal dari pengusahaan Jalan Tol, rekening penampungan tol dan klaim asuransi.
Perjanjian  Kredit  Sindikasi  yang  mengatur  jaminan  kredit  dan  segala  hal  yang berkaitan  dengan  pemberian  kredit  sindikasi  dari  Para  Kreditur  kepada  Debitur  dengan jaminan  kredit  yang  diberikan  dari  Debitur  kepada  Para  Kreditur  untuk  mengantisipasi apabila terjadi kelalaian atau cidera janji atau wanprestasi atau kredit macet Debitur dalam hal ini PT. TMJ selaku Perusahaan Pengusahaan Jalan Tol Semarang Solo.

## Saran
Pada  prinsipnya  perjanjian  yang  mengatur  jaminan  kredit  pada  perjanjian  kredit sindikasi sudah melindungi kepentingan Para Kreditur yakni Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI dan BPD Jateng serta PT. TMJ selaku Debitur.
Hak Konsensi termasuk jaminan kebendaan dalam  pengusahaan Jalan Tol yang, telah digunakan  sebagai  jaminan  kredit  dalam  kredit  sindikasi  yang  diikat  secara  notariil  sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku dan untuk menghindari resiko yang akan ada dikemudian hari serta untuk menjadikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian  kredit  sindikasi  alangkah  baiknya  untuk  diperjelas  pengaturan  hukumnya,  agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam jaminan kredit pada perjanjian kredit sindikasi.

## DAFTAR PUSTAKA
HR. Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
Mariam Darus Badrulzaman, 1991, Perjanjian Kredit Bank , Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
Muchammad Djumhana, 1993, Hukum Perbankan di Indonesia , PT. Citra Aditya, Bandung
Muchdarsyah Sinungan, 2002, Manajemen Dana Bank , Bumi Aksara, Jakarta
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022
Muhammad Bahsan, 2007, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Rachmadi Usman, 2008, Hukum Jaminan Keperdataan , Jakarta, Sinar Grafika
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum , Universitas Indonesia UI-Press, Jakarta
Sri  Soe  Masjchoen,  2003 ,  Hukum  Jaminan  di  Indonesia  Pokok – Pokok  Hukum  Jaminan  dan Jaminan Perorangan , Liberty Offset, Yogyakarta
Suharnoko dan Endah Hartati, 2005, Doktrin Subrograsi, Novasi, dan Cessie dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nieuw Nederlands Burgerlijk  Wetboek, Code Civil Perancis dan Common Law, Prenada Media, Jakarta
Sutan Remy Sjahdeini, 2010, Kredit Sindikasi , PT Pustaka Utama Grafiti,  Jakarta
Thomas Suyatno dan H.A. Chalik, 1999 Dasar – dasar Perkreditan , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
Kitab Undang – Undang Hukum Dagang
Undang – Undang nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok – Pokok Perbankan
Undang – Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
Undang – Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol nomor 269 / MPJT / XII / Mn / 2006 tanggal 15 Desember 2006 yang dibuat Departemen Pekerjaan Umum
Akta Perjanjian Pengalihan Pengusahaan Jalan Tol Ruas Semarang Solo nomor 04 tanggal 3 Desember 2008
Akta Perjanjian Kredit Sindikasi nomor 21 tanggal 11 Desember 2009 yang dibuat Notaris Imas Fatimah, SH Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konsesi&oldid=8265310.  (diakses  pada  tanggal  17 Mei 2022)
https://money.kompas.com.read/2021/05/20/121548726/kapan-seharusnya-jalan-tol-di- indonesia-gratis?page=all. (diakses pada tanggal 17 Mei 2022)