Perspektif Akuntansi Volume 5 Nomor 1 (Februari 2022), hal. 077-092
ISSN: 2623-0194 (Print), 2623-0186 (Online) Copyright© The Authors(s). All Rights Reserved
Center for Accounting Development and Research (CARD) Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana
DOI: https://doi.org/10.24246/persi.vXiX.p077-092 http://ejournal.uksw.edu/persi
De Galesong : Sustainability Accounting dan Dilema Masyarakat Pesisir
Sultan Syah 1 Universitas Trunojoyo Madura
Latifah Sukmawati Yuniar Universitas Tadulako
Ibrahim Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang
Sri Rahayu Syah Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia Makassar
Received 05/02/2022 Revised 22/03/2022 Accepted 13/04/2022 Abstract. Purpose—Deconstruct economic, social, and environmental realities in coastal communities with a political economy accounting perspective. Design/methodology/approach — A qualitative method with  the  postmodern  paradigm  and  political  economy  accounting perspective.  Findings  —  The  results  of  this  study  found  that  the political  economy  of  accounting  plays  an  important  role  in "transacting" like a coin (metal) which has two different sides. Where on the one hand the actors (fishermen) have economic interests that clash with the preservation of nature and on the other hand, economic and social life still depend on nature as their main source. Thus, the deconstruction  results  offered  can  harmonise  the  relationship between  society  (economy  and  social)  with  nature.  Practical Implications  —  Regional  and  central  governments,  especially  the ministry of marine and fisheries, as well as coastal communities can benefit from sustainability accounting so that economic activities can run  in  harmony  with  social  life  and  environmental  sustainability. Originality/value — the deconstruction results offered come from the genius  local  wisdom  of  coastal  communities  that  are  starting to  be forgotten.  This  paper  tries  to  deconstruct  the  reality  of  coastal communities  in  providing  solutions  without  destroying  the  main
1 sultanakuntan@gmail.com
livelihoods  of  the  community.  The  parameters  applying  the  triple bottom  line  concept  are  that  there  is  harmonisation  between  the economic, social, and environmental aspects.
Keywords: Sustainability, Accounting, Coastal, Abrasion
Abstrak. Tujuan  -  mendekonstruksi  realitas  ekonomi,  sosial,  dan lingkungan  di  masyarakat  pesisir  dengan  perspektif  akuntansi ekonomi politik. Desain/metodologi/pendekatan - Metode kualitatif dengan  paradigma postmodern dan perspektif  akuntansi  ekonomi politik.  Hasil  -  penelitian  ini  menemukan  bahwa  ekonomi  politik akuntansi memainkan peran penting dalam "bertransaksi" seperti koin (logam) yang memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi para pelaku (nelayan) memiliki kepentingan ekonomi yang berbenturan dengan  pelestarian  alam  dan  di  sisi  lain,  kehidupan  ekonomi  dan sosial masih bergantung pada alam sebagai sumber utama mereka. Dengan  demikian,  hasil  dekonstruksi  yang  ditawarkan  dapat menyelaraskan hubungan antara masyarakat (ekonomi dan sosial) dengan  alam.  Implikasi  Praktis  -  Pemerintah  daerah  dan  pusat, khususnya kementerian kelautan dan perikanan, serta masyarakat pesisir  dapat  memperoleh  manfaat  dari  akuntansi  keberlanjutan sehingga  kegiatan  ekonomi  dapat  berjalan  selaras  dengan kehidupan  sosial  dan  kelestarian  lingkungan.  Orisinalitas/nilai  - hasil  dekonstruksi  yang  ditawarkan  berasal  dari  kearifan  lokal jenius masyarakat pesisir yang mulai dilupakan. Artikel ini mencoba mendekonstruksi  realitas  masyarakat  pesisir  dalam  memberikan solusi tanpa menghancurkan mata pencaharian utama masyarakat. Parameter  yang  menerapkan  konsep triple  bottom  line adalah bahwa  ada  harmonisasi  antara  aspek  ekonomi,  sosial,  dan lingkungan.
Kata kunci: Keberlanjutan, Akuntansi, Pesisir, Abrasi

## Pendahuluan
Permasalahan keberlanjutan telah menarik perhatian negara-negara di dunia untuk membahasnya  pada  berbagai  Konferensi  Tingkat  Tinggi  Bumi.  Bahkan  dalam tulisannya, Gray (1992) mengemukakan salah satu tantangan langsung bagi model ekonomi dunia yang berjalan melalui akuntansi dan keuangan konvensional adalah keberlanjutan.  Hal  tersebut  dipicu  oleh    antroposentris  yang  mendorong  manusia untuk  mencapai  tujuan  menguasai  dan  mengendalikan  alam.  Akibatnya,  terjadi konflik kepentingan, antara kepentingan ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan (Harari, 2016) dengan kepentingan lingkungan (Hartatil, 2007). Locus of control permasalahan keberlanjutan (lingkungan) terletak pada pendistribusian laba yang  dilakukan  oleh  pihak  –  pihak  yang  berkepentingan  ( stakeholder ). Pendistribusian laba yang diperoleh masih berfokus pada kepentingan stakeholder
yang  mengutamakan  aspek 2 ekonomi.  Kamayanti  (2016)  menjelaskan  bahwa pendistribusian  laba  sendiri  telah  lama  menjadi  bahan  diskusi  bagi  Tinker  (1980) sebagai penggagas Political Economy Accounting (PEA).
Pelaporan  laba  dalam  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  oleh  akuntansi merefleksikan  bahwa  angka  –  angka  yang  tercetak  merupakan  implementasi  dari kejayaan  perusahaan.  Dalam  perspektif Political  Economy  Accounting tidak mempersoalkan  mengenai  laba  tetapi  kebijakan  yang  diadopsi  untuk  penggunaan kebijakan  akuntansi  termasuk  biaya  lingkungan  ( environmental  costs ).  Biaya lingkungan  berpengaruh  negatif  terhadap  besarnya  laba  bersih  (Sari,  2020).  Hal tersebut  membuat  manajemen  dan stakeholder memberikan  perhatian  terhadap biaya lingkungan karena memiliki hubungan erat dengan laba. Biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk Corporate Social Responsibility (Bell dan Lehman,
1999;  Ministry  of  the  Environment  Japan,  2005:Hal.  3;  de  Beer  dan  Friend,  2006; AICPA, 2004 dalam Volosin, 2008: Hal. 3; Cohen dan Robbins, 2011; Ministry of the Environment Japan, 2005) merupakan unit analisis dalam sustainability accounting .
Sustainability  accounting lahir  dari  berbagai  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  Republik  Indonesia (Sukoharsono,  2017)  dan  mewajibkan perusahaan untuk  mengeluarkan  CSR  ( Corporate  Social  Responsibility )  bagi  perusahaan  yang beroperasi di Indonesia (Michella et al., 2017). Salah satu topik menarik untuk diteliti pada  kajian sustainability  accounting mengenai  masyarakat  lokal  khususnya  yang berada di pesisir. Masyarakat pesisir mengalami kasus abrasi pantai sudah menjadi masalah  kontemporer  di  seluruh  dunia  termasuk  Indonesia  yang  telah  terjadi  di berbagai  pulau  (Damaywanti,  2013;  Hernowo,  2012;  Prawiradisastra,  2003; Setyandito  dan    Triyanto,  2007;  Tarigan,  2007).  Salah  satu  pulau  yang  mengalami abrasi  pantai  yaitu  Pulau  Sulawesi  tepatnya  di  sepanjang  pantai  Galesong. 3 Masyarakat  pesisir  yang  berdiam  di  sepanjang  pesisir  pantai  tersebut  telah merasakan dampak dari abrasi tersebut. Walaupun abrasi pantai telah berlangsung lama,  belum  dilakukan  tindakan  untuk  menyelesaikan  persoalan  tersebut  untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat pesisir termasuk nelayan.
Dilema  nelayan  semakin  memuncak  ketika  perekonomian  keluarga  terusik  dan tempat tinggal terancam oleh abrasi. Pembangunan tanggul tidak memberikan solusi yang berguna bagi perekonomian nelayan. Kapal – kapal nelayan yang terbuat dari
2 Memahami  ekonomi  politik  produksi  rekan  membutuhkan  pertimbangan  setidaknya  dua faktor yang saling terkait yaitu faktor ekonomi yang memungkinkan munculnya produksi rekan dan faktor budaya yang unik dalam komunitas produksi rekan yang memiliki potensi untuk menumbangkan kecenderungan global yang berlaku (Birkinbine, 2020)
3 https://makassar.kompas.com/read/2020/01/07/15065931/abrasi-pantai-galesong- sulsel-puluhan-rumah-dan-kuburan-
hilang?page=all,https://mediaindonesia.com/read/detail/288746-abrasi-pantai-galesong- membuat-rumah-penduduk-terancam,
https://news.okezone.com/read/2020/01/08/609/2150794/pantai-galesong-takalar- alami-abrasi-belasan-rumah-warga-terancam-hilang ,
kayu  tidak  bisa  disandarkan  ke  daratan.  Para stakeholder termasuk  perusahaan pengelolaan hasil tangkapan laut (baik skala kecil dan besar) yang berada di daerah tersebut  tidak  banyak  memperhatikan  permasalahan  abrasi  pantai.  Salah  satu tantangan yang dihadapi oleh peneliti adalah masuk ke dalam komunitas lokal dan instansi  yang  memiliki  kebudayaan  sendiri.  Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh Amalia  (2014)  bahwa  budaya  merupakan  fungsi  pengikat  seseorang  pada  suatu masyarakat  dan  sekaligus  sebagai  pembeda  antara  masyarakat  lainnya,  serta memiliki  beberapa  unsur-unsur  yang  mendukung  pembentukannya.  Penelitian mengenai  politik  ekonomi  telah  banyak  dilakukan  oleh  peneliti  pada  berbagai bidang. 4 Hal tidak  mengherankan ketika Tinker (1985) menjelaskan bahwa praktik akuntansi merupakan sarana untuk menyelesaikan konflik sosial, alat untuk menilai persyaratan  pertukaran  antara  konstituen  sosial,  mekanisme  kelembagaan  untuk arbitrase, evaluasi, dan mengadili pilihan sosial.
Akuntansi terus berkembang mengikuti perkembangan pasar (Lassou dan  Hopper, 2016).  Penelitian  mengenai sustainability  accounting telah  banyak  dilakukan  di perusahaan,  namun  masih  sedikit  yang  melakukan  penelitian  akuntansi  pada masyarakat lokal pesisir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai alat pegangan  untuk  penelitian.  Peneliti  menggunakan  paradigma postmodern dan perspektif Political Economy Accounting untuk memperoleh gambaran mengenai apa yang terlihat tetapi mendekonstruksi sesuatu yang melatarbelakangi fenomena yang terjadi.  Oleh  karena  itu,  tujuan  penelitian  ini  adalah  mendekonstruksi  realitas ekonomi, sosial, dan lingkungan pada masyarakat pesisir dengan perspektif Political Economy Accounting .

## Metoda
Menggali  lebih  dalam  sebuah  fenomena  yang  ada  merupakan  tujuan  metode kualitatif. Metode kualitatif berpandangan bahwa hubungan peneliti dengan realitas (fakta) lapangan bersifat independen, bebas nilai, dan tidak bias, serta lebih bersifat subjektif. Metode kualitatif merupakan salah satu model dari penelitian humanistik yang menjadikan manusia sebagai subjek utama dalam sebuah peristiwa. Paradigma yang  digunakan  adalah postmodern yang  dikenal  dengan  dekonstruksi  yang merupakan  karakteristik  mendasar  dan  esensial  (Muhajir,  2000).  Pola  berpikir kontradiksi, kontroversi, paradoks, dan dilematis merupakan pola pikir postmodern .
Posmodernisme  melihat  realitas  sebagai  problematis  yang  selalu  perlu inquired, discovered, dan  cenderung  kontroversial.  Hal  ini  dipandang  penting  mengingat
4 Penelitian pada industri biodiesel  (Naylor dan  Higgins, 2017), listrik (Warren dan  Seal, 2018),  batu  bara  (Montrone  et  al.,  2021),  politik  (Alexandre  et  al.,  2022),  pendidikan (Bessant  et  al.,  2017),  akuntansi  (Lassou  dan    Hopper,  2016),  akuntansi  pemerintahan (Lassou dan  Hopper, 2016), sektor publik dan privatisasi (Montrone et al., 2021) bahkan merambat pada usaha kecil milik keluarga (Ahmed dan Uddin, 2018)
penelitian berada pada lintas disiplin ilmu dan hendak melakukan dekonstruksi atas permasalahan yang terjadi.
Political Economy Accounting (PEA) diperkenalkan pertama kali oleh Tinker (1980) melalui artikel yang berjudul Towards a political economy of accounting: an empirical illustration  of  the  cambridge  controversies. Tinker  (1980)  mencoba  menghadirkan sebuah  kajian  ekonomi  dan  politik  dalam  menganalisis  perusahaan  berdasarkan informasi akuntansi yang tersedia. Dalam artikel ini, peneliti menggunakan perspektif Political  Economy  Accounting sebagai  alat  analisis  dari  pendekatan  kritis  yang dikombinasikan  antara  kajian  ekonomi,  sosial-budaya,  dan  lingkungan,  yang dielaborasi  dengan  kearifan  lokal  dalam  memecahkan  persoalan  di  lapangan. Penelitian  ini  mengambil  sebuah  kasus  abrasi  yang  terjadi  di  Galesong  dan  unit analisis merupakan komponen dasar dari studi kasus. Unit analisis penelitian ini ingin melihat permasalahan abrasi pantai di Galesong Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan.
Penelitian ini mengambil fokus triple bottom line (ekonomi, sosial, dan lingkungan) pada  masalah  abrasi  di  Galesong.  Peneliti  ingin  menggali  lebih  dalam  dan mendekonstruksi realitas ekonomi, sosial, dan lingkungan pada masyarakat pesisir dengan  perspektif  akuntansi  ekonomi  politik.    Penelitian  ini  menggunakan  data primer  yang  diperoleh  langsung  di  lapangan  melalui  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi. Kategori informan yang diwawancarai terbagi menjadi dua yaitu aktor formal, meliputi pegawai Dinas Budidaya Air Payau, serta aktor informal, meliputi masyarakat  pesisir  yang  tinggal  di  sepanjang  pantai  Galesong.  Dengan  demikian, subjektivitas  dan  intersubjektivitas  data  terakomodasi  dengan  kategorisasi  kedua sumber  data  primer  tersebut.  Adapun  data  sekunder  merupakan  data  tambahan sebagai elaborasi data primer.
Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dokumen dan materi audio- visual.  Wawancara  ( interview )  dilakukan  dengan tidak  terstruktur  mengalir  sesuai topik  –  topik  yang  hendak  ditanyakan  pada  informan.  Peneliti  mewawancarai informan  secara  acak  dan  berulang.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini yaitu: Mengumpulkan data–data hasil temuan lapangan dan literatur yang ada berupa data primer dan data sekunder. Kemudian, menafsirkan data –data baik data primer maupun sekunder yang kemudian dikaitkan dengan landasan teori, dan yang terakhir menarik kesimpulan dari pemaknaan atas data – data yang ada.

## Hasil dan Pembahasan

## Hasil
Dusun Beru Desa Palalakkang merupakan salah satu dusun yang mengalami abrasi pantai dan telah membangun tanggul untuk menahan ombak dan abrasi. Pada satu kesempatan,  peneliti  berjumpa  dengan  salah  satu  nelayan  yang  berada  di  dusun tersebut  dan  peneliti  mempertanyakan  maksud  keberadaan  tanggul  tersebut mengapa hanya ada di dusun ini saja.  Di dekat tanggul itu peneliti bertanya kepada nelayan, adapun jawaban informan adalah
“apa yang pernah terjadi di sini Daeng Ngitung. Mengapa tanggul ini buat ? Nelayan  iu  menjawab  “tanggul  ini  baru  saja  selesai  dikerjakan”.  Peneliti “Apakah sebelumnya pernah terjadi abrasi?” Nelayan : Ya, bahkan tempat kita  berdiri  saat  ini  (bibir  pantai)  dahulunya  terdapat  rumah!  rumahnya saudara saya  yang  terkena  abrasi.  Di  tempat  ini sampai  ke  sana  (sambal menunjuk  ke  arah  laut)  merupakan  pemukiman  warga.  Hal  itulah menyebabkan  mengapa  ada  tanggul  beton  ini  karena  terjadi  abrasi (angngokoki antama pa'rasangang dalam bahasa daerah)”
Peneliti kembali bertanya Apakah ada kaitannya dengan kapal pengeruk pasir seperti yang ramai diberitakan? Kata Nelayan “bukan, kapal tersebut keberadaan baru saja melakukan aktivitas pengerukan pasir. Tanggul ini sudah dikerjakan sebelum kapal itu datang” Di tempat yang berbeda peneliti menemui nelayan lain yang mengatakan “seingat saya, dahulu untuk dapat sampai ke pantai harus berjalan sekitar sekitar 200 meter”  Dampak  yang  ditimbulkan  seperti  mempercepat  proses  abrasi  pantai, merusak  ekosistem  laut,  dan  menghilangkan  mata  pencaharian  nelayan  setempat. Abrasi sendiri telah sampai ke daratan tempat tinggal dan pemakaman masyarakat. Cara yang lazim digunakan untuk mencegah terjadinya abrasi pantai adalah membuat tanggul di sepanjang pantai. Seperti tanggul yang ada di belakang pemukiman nelayan yang  memiliki  tinggi    2  meter,  lebar 2  meter,  dan  panjang    150  meter. Berdasarkan  informasi  yang  diberikan  Nelayan 5 jumlah  anggarannya  yang dibutuhkan untuk membangun tanggul seperti itu, sebesar Rp 3.000.000.0000,- s/d Rp 4.000.000.000,- Adapun gambar tanggul yang berada di belakang rumah Daeng Emba adalah sebagai berikut :
5 Percakapan nomor 23 tanggal 18 September 2018 Menit 00:34:17 s/d 00:34:23
Sumber : Dokumentasi Lapangan (2019) 6

## Gambar 1. Tanggul Pemecah Ombak
Peneliti bertemu dengan Pak Ilham Mone salah satu pegawai pada Balai Observasi Perikanan Air Payau Kabupaten Takalar membahas mengenai abrasi. Menyampaikan apa  yang  disampaikan  oleh  Daeng  Ngitung  mengenai  rumah  keluarganya  yang terkena abrasi. Adapun penjelasan Daeng Mone mengenai keadaan pantai pada masa lalu dan saat ini adalah sebagai berikut :
“Jadi  sudah  cocok  itu,  kalau  di  pala’lakkang  tanahnya  jauh  sekali  keluar, karena  di  daerah  sini  saja,  itu  pulau  Sanrobengi  di  sini  pak  -  sambil memberikan  perkiraan  jarak,  orang  bisa  berenang  ke  sebelah  saking dekatnya,  sekarang  sudah  tidak  bisa.  Sebenarnya  daerah  sini  merupakan tanjung yang mencolok keluar pak. Abrasi yang membuat itu terputus. Ada yang  tersisa  sedikit  itu  anggaplah  sebagai  pulau  karena  terpisah  dengan daratan.  Padahal  dahulu  itu  bersambung  dengan  daratan.  Jadi  banyak  di daerah sana itu pemilik tanah kehilangan tanahnya karena sudah menjadi laut.  hehehe...  terbukti  pak  ketika  mau  peresmian  pelabuhan.  Di  sini  kan perencanaan pelabuhan kapal penumpang. Ternyata banyak pendangkalan itu  ke  arah  sanro  bengi  sehingga  kapal  itu  ragu  masuk  ke  situ,  akhirnya pelindo putuskan tidak jadi itu”
Menurut  informasi  yang  diperoleh  dari  Daeng  Mone,  Perusahaan  Pelabuhan Indonesia (Pelindo) memperkirakan biaya operasional untuk pengerukan pasir saja mesti  dibutuhkan  sekitar  Rp  40.000.000  s/d  Rp  60.000.000    per  tahun.  Hal  itu disebabkan karena di perairan selat Makassar khususnya di Galesong memiliki dua tipe ombak yaitu pada musim badai (musim barat) bulan November s/d Maret ombak menarik yang menyebabkan abrasi dan pada musim timur bulan April s/d November itu membentuk daratan yang menyebabkan sedimentasi.
6 Gambar 1 diperoleh tanggal 23 September 2018  dan gambar 2 diperoleh pada tanggal 10 Februari 2019 di Dusun Beru Desa Pala’lakkang, serta gambar 3 diperoleh pada tanggal 25 April 2018
2 1
Adapun gambar pemecah ombak yang dibuat oleh pihak balai observasi perikanan air payau Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut :
Sumber : Dokumentasi Lapangan (2018) 7
Gambar 2. Pemecah Ombak  Pada bagian belakang Kantor Balai Observasi Perikanan Air Payau Desa Boddia Kabupaten Takalar
Untuk mengatasi hal tersebut, pihak balai observasi perikanan air payau Kabupaten Takalar  membuat  tanggul  pemecah  ombak  sekitar  50  meter  ke  arah  laut.  Peneliti bertanya “tentukan biayanya tidak sedikit kan pak, buat pancang itu?.”Iya” jawaban singkat oleh Daeng Mone. Lalu peneliti mempertanyakan biaya pembuatan pancang pemecah  ombak “kalau  bapak  dengar  dengar,  anggaran  untuk  membuat  pancang pemecah ombak itu berapa itu ?”. jawab Daeng Mone “sekitar 25 juta satu kali keluar tapi jaraknya itu sekitar 200 pak. 200 meter ada lagi, keluar lagi, 200  meter ada lagi keluar lagi kita di belakang kantor ini ada 3 pemecah ombak keluar. nah, ternyata anu, ternyata  sangat  membantu  sekali.  sekalipun  pada  musim  musim  bulan  ini  ternyata tidak ini lagi”

## Pembahasan
Ada banyak manfaat dan strategi pemanfaatan mangrove (Ali, 2015; Damayanti et al., 2020;  Dinilhuda  et  al.,  2018;  Edyanto,  2019;  Gumilar,  2012;  Jerowaru  et  al.,  2022; Juhri et al., 2021; Kepel et al., 2019; Krisnandi et al., 2021; Pakedai dan  Raya, 2014; Senoaji  dan    Hidayat,  2017;  Suleman  et  al.,  2018;  Utomo  et  al.,  2018;  Yuliani  dan Herminasari, 2017). Selain untuk pemecah ombak (Baeda et al., 2016; Maolani et al., 2021), mangrove dapat  menjadi  tempat  bertelur  ikan  dan  kepiting  (rajungan).
Penanaman  pohon  bakau  pada  hutan  kawasan mangrove wajib  dijaga keberadaannya,  karena  bukan  tidak  mungkin  pohon  bakau  yang  sudah  besar nantinya  akan  ditebang  untuk  dijadikan  kayu  bakar  atau  arang  yang  kualitasnya terkenal bagus. Untuk melihat lebih jauh manfaat bakau dapat dilihat pada gambar 3 sebagai berikut:
7 Gambar diperoleh pada tanggal 26 November 2018
Sumber : Courtesy of miss Idalia Machuca, (2013)
Gambar 3. Pentingnya Mangrove
Dalam masyarakat pesisir di Galesong terdapat kekuasaan yang memainkan peran dan pengaruh yang berperan dalam pengambilan keputusan. Mereka adalah pemilik modal  yang  terbagi  atas dua  golongan  yaitu  pemilik  modal  (papalele)  dan  pemilik kapal  (juragang).  Kedua  pihak  ini  yang  memainkan  peran  dalam  proses pendistribusian laba pada nelayan. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir sangat bergantung  terhadap  kedua  pihak  tersebut  untuk  menjaga  kelangsungan  hidup. Untuk melakukan tindakan membutuhkan cost dalam setiap aktivitas yang mayoritas diperoleh  dari  kedua  pihak  tersebut.  Kecuali  nelayan  telah  pulang  melaut  dan memperoleh  hasil  pembagian  yang  melebihi  biaya  melaut,  maka  nelayan  memiliki uang sendiri. Laba ditentukan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelum melaut. PEA memandang bahwa terdapat hubungan patron dan klien antara pemilik modal  dengan  nelayan  yang  membuat  mereka  memiliki  ikatan  yang  lebih  kuat daripada  sekedar  hubungan  pemilik  modal  dan  agen.  Oleh  karena  itu  untuk mendapatkan  empati,  masyarakat  pesisir  terlebih  dahulu  melakukan  pendekatan kepada para pemilik modal dan pemilik kapal
Ketika telah mendapatkan legitimasi dari kedua pihak tersebut, permasalahan abrasi dapat  diselesaikan  dengan  swadaya  masyarakat.  Selanjutnya  untuk  memecahkan permasalahan  abrasi  pantai  adalah  melakukan  penanaman  bakau 8 ( mangrove )  di
8 Mangrove didefinisikan sebagai varietas komunitas pantai tropik dan subtropik berupa pepohonan atau semak-semak yang tumbuh di daerah yang terkena pasang surut air laut. Mangrove tidak  hanya  tertuju  pada satu  jenis spesies  tertentu,  tetapi  mencakup  semua
sepanjang  pesisir  pantai. Mangrove adalah  spesies  tropis  pohon  atau  semak  yang telah beradaptasi untuk hidup di daerah pesisir. Daeng Mone menyampaikan kepada peneliti bahwa kisaran harga pohon bakau antara Rp 1.500 s/d Rp 2.000 per pohon. Berbagai  macam  jenis  pohon  bakau  yang  dapat  dijadikan  sebagai  mitigasi 9 untuk abrasi  laut  maupun  sedimentasi.  Untuk  itu  perlu  diketahui  mengenai  zonasi mangrove yang menjelaskan urutan empat jenis berbeda bakau ditemukan di darat. Dari  daratan mangrove buttonwood ditanam  jauh  dari  air,  lalu mangrove putih, kemudian mangrove hitam dan mangrove merah ditanam terdekat ke air.
Adapun perbandingan biaya antara tanaman bakau dengan pemecah ombak adalah sebagai berikut :

## Tabel 1. Perbandingan Biaya Pembuatan Tanggul Untuk Mitigasi
Keterangan Ukuran Pemecah Ombak Total Tanggul Panjang 150 Meter Lebar 2 Meter Tinggi 2 Meter Rp 2.000.000.000 s/d Rp 3.000.000.000 Pancang pemecah ombak Panjang 50 Meter (3 lapis dengan jarak antara pemecah ombak masing - masing 25 meter Rp 75.000.000 Pohon Bakau Rp 2.000 x 10.000 pohon 2.500 meter (jika pohon bakau disusun sebanyak 5 lapis dengan jarak masing - masing pohon 50 cm) Rp 20.000.000
Sumber : Data Lapangan Diolah (2018)
Pemberdayaan Mangrove Dengan Tetap Menjaga Kelestariannya
Minimnya  informasi  yang  sampai  pada  masyarakat  pesisir  dan  komunikasi  yang dibangun  oleh  pihak  yang  terkait,  membuat mangrove tidak  dianggap  “penting”. Padahal hutan mangrove dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dan sebagai mitigasi  abrasi  serta  sedimentasi.  Informasi  mengenai  perhitungan  nilai  dan  biaya dari  hasil  pemanfaatan  hutan mangrove ,  perlu  diperhitungkan  dengan  matang. Pemanfaatan hutan mangrove dapat dilakukan apabila hutan telah terbentuk (ada). Perhitungan  tersebut  dapat  mendukung  kehidupan  sosial  dan  ekonomi  sekaligus sustainabilitas alam yang berjalan secara harmoni. Perhitungan nilai dan biaya dapat dihitung  dari  hasil  pemanfaatan  hutan mangrove dapat  dilakukan  dengan  2  (dua) metode, yaitu
pohon-pohon atau semak-semak di suatu kawasan yang terkena pasang surut air laut dan membentuk suatu komunitas. Bakau merupakan jenis yang dominan menyusun ekosistem mangrove dan  umum  ditemukan di garis pantai, yang cenderung lebih dekat ke laut dari pada  ke  darat.    Bakau  atau Rhizophora sp.,  merupakan  salah  satu  spesies  penyusun kawasan mangrove .
9 Mitigasi adalah  suatu  rangkaian  upaya  yang  dilakukan  untuk  meminimalisir  risiko  dan dampak  bencana,  baik  melalui  pembangunan  infrastruktur  maupun  memberikan kesadaran dan kemampuan dalam menghadapi bencana

## Perhitungan Potensi Sumber Daya Mangrove
Metode ini dilakukan untuk menghitung potensi sumber daya mangrove yang bisa didapatkan dari pemanfaatan optimal seluruh luas lahan mangrove . Dari perhitungan ini  dapat  diketahui  potensi  profit  yang  bisa  didapatkan  jika  pemanfaatan  hutan mangrove dilakukan optimal.
𝐕 𝐍𝐠 = 𝐋 𝐗 𝐁 𝐓
Keterangan
𝑉 𝑁𝑔 = Nilai Nursery Ground L     = Luas 𝐵 𝑇 = Biaya Tambak
Sebagai  simulasi  dalam  memberikan  nilai  ekonomi  pada  hutan  mangrove  dapat menggunakan pendekatan biaya tambak. Untuk pembuatan kolam tambak diketahui nilai Nursery Ground Rp 10.000/m 2 untuk 38.000 ekor udang. Jika 1 Hektar (Ha) = 10.000 m 2 , dengan luas tambak dikeluarkan 4,31 Ha dan biaya pembuatan tambak yang  dikeluarkan  setiap  5  tahun  (umur  ekonomis  tambak),  maka  manfaat  hutan mangrove sebagai Nursery Ground adalah:
Rp 10.000/m 2 x 10.000 m 2 = Rp 100.000.000 : 5 Tahun = Rp 20.000.000/ Ha
Nilai hutan mangrove sebagai nursery ground dapat dihitung hanya untuk hutan mangrove yang masih utuh, yaitu ;
4,31 Ha x Rp 20.000.000/ Ha = Rp 86.200.000
Kami  tidak  menyarankan  untuk  pemanfaatan mangrove untuk  dikonversi  menjadi batang  kayu  olahan  dengan  alasan  apapun.  Hal  tersebut  menjadi  celah  rusaknya hutan mangrove .  Hutan  mangrove  pada  daerah  –  daerah  pesisir  khususnya  yang mengalami abrasi dipandang mendesak untuk dilaksanakan penanaman. Dibutuhkan kerja  sama  dan  kesadaran  berbagai  pihak,  dan  perlu  dilakukan  tindakan  cepat mengingat  abrasi  terus  berlangsung.  Peneliti  menyarankan  apabila  kegiatan penanaman dilakukan pada wilayah pesisir Galesong, sebaik pada musim timur yakni bulan  April  sampai dengan  November.  Alasannya  pada  bulan  tersebut di  Galesong ombak membentuk sedimentasi, ketika beberapa bulan ditanam pohon bakau telah memiliki akar yang kuat dan menancap ke tanah. Tentu hal tersebut hanya berlaku di sekitar  wilayah  pantai  Galesong  dan  tidak  untuk  digeneralisasi  pada  tempat  yang berbeda. Dibutuhkan penelitian yang lain untuk penentuan waktu penanaman bakau pada tempat yang hendak ditanami bakau.
Dengan  demikian  harmonisasi  antara  alam,  manusia,  ekonomi  ( triple  bottom  line ) dapat  berjalan  dengan  selaras.  Nelayan  terhindar  dari  masalah  abrasi  pantai sekaligus memperoleh nilai plus dari bakau yang  merupakan rumah bagi ikan dan kepiting.  Pemenuhan  kebutuhan  dasar  nelayan  dapat  memacu  masyarakat  untuk menjaga  kelestarian  alam  khususnya  wilayah  pesisir.  Proyek  ini  bersifat  jangka panjang  dan  membutuhkan  peran  dari  semua  pihak  khususnya  perusahaan  dan pemerintah.  Perusahaan  dan  pemerintah  yang  berminat  melakukan  investasi lingkungan  /  mengeluarkan  biaya  lingkungan  dapat  memanfaat  laporan
keberlanjutan yang dihasilkan oleh sustainability accounting yang berlandaskan pada triple  bottom  line .  Salah  satu  item  yang  perlu  diungkapkan  dalam  pelaporan sustainability  reporting yang  menggunakan  standar  GRI  adalah  keberadaan masyarakat  lokal.  Masyarakat  lokal  diatur  dalam  GRI  413  yang  mengungkapkan mengenai  operasi  dengan  keterlibatan  masyarakat  lokal,  penilaian  dampak,  dan program pengembangan.

## Simpulan
Hasil  kajian  dengan  menggunakan  PEA  dalam  memahami  distribusi  laba  pada masyarakat  pesisir  terpusat  pada  pemilik  modal  (papalele)  dan  pemilik  kapal (juragang) yang merefleksikan kekuasaan dan memainkan peran pada daerah pesisir di Galesong. PEA berusaha menilai dan mengkritisi praktek keadilan dibalik angka (laba) yang diperoleh nelayan secara menyeluruh. Angka pendapatan yang diperoleh nelayan erat kaitannya dengan kepedulian untuk memperhatikan lingkungan, karena aspek sosial masih terikat hubungan emosional patron klien (dengan pemilik modal dan  pemilik  kapal)  dan  berusaha  mempertahankan  kelangsungan  hidup  keluarga dengan  mengharapkan  kelebihan  dari  bagi  hasil  setelah  dikurangi  perongkosan selama  melaut  (aspek  ekonomi).  Dengan  demikian,  harmonisasi  antara  aspek ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan  ( triple  bottom  line )  sulit  terealisasi  apabila kebutuhan pokok masih belum terpenuhi dengan layak.
Adapun  permasalahan  abrasi  perlu  dilakukan  penanganan  di  sepanjang  pesisir pantai, dengan menanam bakau. Bakau tidak seperti tanggung yang terbuat dari batu yang  hanya  memiliki  fungsi  sebagai  penahan  ombak,  tetapi  dapat  menjadi  tempat bertelur  ikan  dan  kepiting.  Dengan  demikian  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat dan pesisir pantai ikut terjaga, serta alam lestari. Orisinalitas / nilai - hasil dekonstruksi  yang ditawarkan  berasal  dari  kearifan  lokal  masyarakat  pesisir  yang jenius  yang  mulai  terlupakan.  Makalah  ini  mencoba  mendekonstruksi  realitas masyarakat  pesisir  dalam  memberikan  solusi  tanpa  merusak  mata  pencaharian utama  masyarakat.  Parameter  penerapan  konsep triple  bottom  line adalah  adanya keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Keterbatasan  penelitian  terletak  pada  waktu  dan  biaya  yang  dimiliki  oleh  peneliti. Saran bagi peneliti selanjutnya, agar melakukan penelitian dalam bidang akuntansi untuk  memperdalam  kajian  terkait  daerah  pesisir  dengan  melakukan  kolaborasi berbagai disiplin ilmu lain.

## Daftar Pustaka
Ahmed, S., & Uddin, S. (2018). Toward a political economy of corporate governance change and stability in family business groups: A morphogenetic approach. Accounting, Auditing and Accountability Journal, 31(8), 2192–2217. https://doi.org/10.1108/AAAJ-01-2017- 2833
Alexandre, F., Bação, P., & Veiga, F. J. (2022). The political economy of productivity growth.
European Journal of Political Economy, 102185. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2022.102185 Ali, M. (2015). Pemanfaatan ruang kawasan pesisir sebuah " keniscayaan " ? Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2015, October 2015, 1–10.
Amalia, T. H. (2014). Konsep Penetapan Harga Jual Papalele Dalam Lingkup Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Maluku. Brawijaya.
Baeda,  A.  Y.,  Klara,  S.,  &  Muliyati,  R.  (2016).  Mitigasi  Bencana  Tsunami  di  Pantai  Losari Makassar , Sulawesi Selatan. Jurnal Penelitian Enjiniring (JPE), 20(1), 21–27.
Bell, F., & Lehman, G. (1999). Recent Trends in Environment Accounting: How Green Are Your Account. Accounting Forum.
Bessant, J., Farthing, R., & Watts, R. (2017). The Precarious Generation ; A Political Economy of Young People. University of California Press.
Birkinbine,  B.  J.  (2020).  Political  Economy  of  Peer  Production.  The  Handbook  of  Peer Production, 33–43. https://doi.org/10.1002/9781119537151.ch3
Cohen, N., & Robbins, P. (2011). Green Business: An A-to-Z Guide. In Thousand Oaks,. SAGE Publications Inc.
Courtesy of miss Idalia Machuca. (2013). Mangroves (Issue August).
Damayanti, C., Amukti, R., & Suyadi, S. (2020). Potensi Vegetasi Hutan Mangrove untuk Mitigasi Intrusi  Air  Laut  di  Pulau  Kecil.  Oseanologi  Dan  Limnologi  Di  Indonesia,  5(2),  75. https://doi.org/10.14203/oldi.2020.v5i2.313
Damaywanti, K. (2013). Dampak Abrasi Pantai terhadap Lingkungan Sosial ( Studi Kasus di Desa Bedono , Sayung Demak ). Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan 2013, 363–367.
de Beer, P., & Friend, F. (2006). Environmental accounting: A management tool for enhancing corporate environmental and economic performance. Ecological Economics, 58(3), 548– 560. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2005.07.026
Dinilhuda,  A.,  Akbar,  A.  A.,  &  Jumiati,  J.  (2018).  Peran  Ekosistem  Mangrove  Bagi  Mitigasi Pemanasan Global. Jurnal Teknik Sipil, 18(2). https://doi.org/10.26418/jtsft.v18i2.31233 Edyanto,  C.  H.  (2019).  Sistem  Pertahanan  Kombinasi  Untuk  Melindungi  Kota  Pantai  Dari Bahaya  Tsunami.  Jurnal  Sains  Dan  Teknologi  Indonesia,  17(2),  7–14. https://doi.org/10.29122/jsti.v17i2.3426
Gray, R. (1992). Accounting And Environmentalism: An Exploration Of The Challenge Of Gently Accounting  For  Accountability,  Transparency  And  Sustainability.  Accounting Organizatoion and Society, Vol. 17(No. 5), Hal. 399-425.
Gumilar,  I.  (2012).  Partisipasi  Masyarakat  Pesisir  Dalam  Pengeloalaan  Ekosistem  Hutan Mangrove Berkelanjutan di Kabupaten Indramayu. Jurnal Akuatika, Vol. III, Hal. 198 211.
Handiyono  Michella,  Y.,  Sukoharsono  Eko,  G.,  &  Saraswati,  E.  (2017).  THE  ROLE  OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE TOWARD COMPANY STOCK PRICE CRASH  RISK.  Russion  Journal  of  Algricultural  and  Socio-Economic  Sciences,  8(68). https://doi.org/10.18551/rjoas.2017-08.23
Harari, Y. N. (2016). Homo Deus_ A Brief History of Tomorrow. Harper Collins Publisher.
Hartatil, A. Y. (2007). Lingkungan Hidup dan Liberalisasi Perdagangan : Upaya Mencari Jalan Tengah. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Vol. 11(November), Hal. 193-208.
Hernowo,  R.  A.  (2012).  Penanggulangan  Abrasi  Pantai  Utara  Jawa  Barat  Di  Pantai  Dadap Kabupaten Indramayu Dengan Kajian Penanganan Struktur dan Non-Struktur. KoNTekS 6, November, 45–52.
Jerowaru, K., Barat, N. T., Hadi, A., Wahyuni, D., Safitri, N., Jannah, N. R., & Gifari, M. (2022). Rehabilitasi Lahan Mangrove Sebagai Strategi Mitigasi Bencana Alam di Desa. 1–6.
Juhri, T., Tan, A., Siregar, L. H., Dharmawangsa, U., & Dharmawangsa, U. (2021). PERANAN EKOSISTEM  HUTAN  MANGROVE  PADA  MIGITASI  BENCANA  BAGI  MASYARAKAT PESISIR PANTAI. November, 27–35.
Kamayanti,  A.  (2016).  Metodologi  Konstruktif :  Riset  Akuntansi  Membumikan  Religiositas (Adji Dedi Mulawarman (ed.); Catakan Pe). Yayasan Rumah Peneleh.
Kepel, T. L., Ati, R. N. A., Daulat, A., Rustam, A., Suryono, D. D., Sudirman, N., & Hutahaean, A. A. (2019). Cadangan Karbon Ekosistem Mangrove di Sulawesi Utara dan Implikasinya Pada Aksi Mitigasi Perubahan Iklim. Jurnal Kelautan Nasional, 14(2), 87–94.
Krisnandi, R., Hanafi, M. N., Ramli, V. V., & Prabowo, I. A. (2021). Pemanfaatan Citra Landsat 8 Dan Data Dem untuk Mengetahui Tingkat Kerentanan Dan Mitigasi Banjir Rob Di Daerah PPekalongan Jawa Tengah. ReTII, 2021(November), 408–416.
Lassou, P. J. C., & Hopper, T. (2016). Government accounting reform in an ex-French African colony: The political economy of neocolonialism. Critical Perspectives on Accounting, 36,
39–57. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2015.10.006
Maolani,  R.  A.,  Nuryati,  I.,  Tinggi,  S.,  Asuransi,  M.,  Tinggi,  S.,  Asuransi,  M.,  Mangrove,  H.,  & Eksperimen,  M.  (2021).  MITIGASI  RISIKO  DALAM  MENUNJANG  PERTUMBUHAN TANAMAN MANGROVE : SURVEI PELESTARIAN HUTAN. 8(2), 31–38.
Ministry of the Environment Japan. (2005). Environmental Accounting Guidelines Ministry of the Environment. Ministry of the Environment Japan, February.
Montrone, L., Ohlendorf, N., & Chandra, R. (2021). The political economy of coal in India  – Evidence  from  expert  interviews.  Energy  for  Sustainable  Development,  61,  230–240. https://doi.org/10.1016/j.esd.2021.02.003
Muhajir, N. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif (Keempat, C). Rake Sarasih.
Naylor, R. L., & Higgins, M. M. (2017). The political economy of biodiesel in an era of low oil prices.  Renewable  and  Sustainable  Energy  Reviews,  77(February),  695–705. https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.04.026
Pakedai, K. T., & Raya, K. K. (2014). Arahan Kebijakan Pengelolaan Hutan Mangrove: Kasus Pesisir  Kecamatan  Teluk  Pakedai,  Kabupaten  Kuburaya,  Provinsi  Kalimantan  Barat. Jurnal Geografi : Media Informasi Pengembangan Dan Profesi Kegeografian, 11(1), 43– 57. https://doi.org/10.15294/jg.v11i1.8039
Prawiradisastra, S. (2003). Permasalahan Abrasi Di Wilayah Pesisir Kabupaten Indramayu. Alami, Vol. 8(No. 2), 4–46.
Sari,  M.  R.  (2020).  Green  Accounting  berfokus  pada  perlakuan  akuntansi  dan  pelaporan informasi atas pengorbanan aset-aset ekonomi perusahaan untuk biaya tanggung jawab sosial  dan  lingkungan.  Https://Ppmschool.Ac.Id/En/Dampak-Green-Accounting- Terhadap-Kinerja-Keuangan/.
Senoaji,  G.,  &  Hidayat,  M.  F.  (2017).  PERANAN  EKOSISTEM  MANGROVE  DI  KOTA  PESISIR BENGKULU  DALAM  MITIGASI  PEMANASAN  GLOBAL  MELALUI  PENYIMPANAN KARBON (The Role of Mangrove Ecosystem in the Coastal City of Bengkulu in Mitigating Global Warming through Carbon sequestration). Jurnal Manusia Dan Lingkungan, 23(3),
327. https://doi.org/10.22146/jml.18806
Setyandito, O., & Triyanto, J. (2007). Analisa Erosi Dan Perubahan Garis Pantai Pada Pantai Pasir Buatan Dan Sekitarnya Di Takisung, Propinsi Kalimantan Selatan. Jurnal Teknik Sipil, Vol. 7(No. 3), Hal. 224-235.
Sukoharsono, E. G. (2017). Dialog Imajiner Luca Pacioli dan Luca Serius : Green Accounting di Indonesia. September, 1–14.
Suleman,  Y.,  Rachman,  T.,  Departemen,  M.,  Kelautan,  T.,  Hasanuddin,  U.,  Departemen,  D., Kelautan, T., & Hasanuddin, U. (2018). Tinjauan degradasi lingkungan pesisir dan laut kota  makassar  terhadap  kebijakan  pengelolaan  kawasan  pesisir.  Seminar  Sains  Dan Teknologi Kelautan, Gedung CSA Kampus Fakultas Teknik UNHAS Gowa, 27(September 2018), 26–32.
Tarigan, M. S. (2007). Perubahan Garis Pantai Di Wilayah Pesisir Perairan Cisadane, Provinsi Banten. Makara Sains, Vol. 11(No. 1), Hal. 49-55.
Tinker, T. (1980). Towards a political economy of accounting: an empirical illustration of the Cambridge controversies. Accounting, Organizations and Society.
Tinker, T. (1985). Paper Prophets : A Social Critique Of Accounting. Praeger Piblisers.
Utomo, B., Budiastuty, S., & Muryani, C. (2018). Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove Di Desa Tanggul Tlare Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Jurnal Ilmu Lingkungan, 15(2), 117. https://doi.org/10.14710/jil.15.2.117-123
Volosin, E. (2008). Environmental Accounting. GRIN Verlag.
Warren, L., & Seal, W. (2018). Using investment appraisal models in strategic negotiation: The cultural  political  economy  of  electricity  generation.  Accounting,  Organizations  and Society, 70, 16–32. https://doi.org/10.1016/j.aos.2018.04.001
Yuliani,  S.,  &  Herminasari,  N.  S.  (2017).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Hutan Mangrove Di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi. Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan, 6(2), 42–53. https://doi.org/10.21009/jgg.062.04