## KEBERADAAN CORPORATE GOVERNANCE DAN KONDISI FINANCIAL DISTRESSED TERHADAP
VOLUNTARY DISCLOSURE

## Riesanti Edie Wijaya
Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya Jl. Raya Kalirungkut Surabaya, 60293
Abstract: Voluntary disclosure meant giving information to public either about fi nancial or non-fi - nancial regarding the fi rm’s operations without any legal requirement (Fishman and Hagerty, 1997). Giving information about voluntary disclosure enables all the concerned parties obtaining more re- levant information about the strategies and critical elements of the fi rms. In this study, we  examined the  impact  of  corporate  governance  and  fi nancial  distress  condition  on  the  level  of  voluntary  in- formation  disclosure.  This  research  used  a  sample  of  manufacture  fi rms  listed  in  Indonesian  stock exchange. Based on data processing using sample above, we found that corporate governance and fi nancial distress could be associated with the voluntary disclosure level.
Key words: voluntary disclosure, corporate governance, fi nancial distress.
Berbagai  pihak  yang  berkepentingan  terhadap laporan keuangan memerlukan suatu informasi yang relevan dengan kebutuhan mereka untuk membuat suatu keputusan ekonomis. Untuk memenuhi tujuan tersebut, para pihak berkepentingan sudah barang tentu memerlukan suatu informasi lebih dari sekadar informasi dari laporan keuangan konvensional. Oleh karena  itu,  perusahaan  seharusnya  menyediakan suatu informasi lebih dari yang diwajibkan. Informasi selain  yang  diwajibkan  tersebut  umumnya  dikenal dengan voluntary  disclosure .  Menurut  FASB  (2001), voluntary disclosure memberikan informasi tentang berbagai strategi dan elemen kritis yang memiliki arti penting untuk operasi perusahaan di masa datang.
Berbagai penelitian telah banyak dikembangkan terkait dengan voluntary disclosure . Beberapa  peneliti  mencari  tahu  tentang  berbagai hal yang mempengaruhi luas voluntary disclosure di
beberapa  negara.  Salah  satu  riset  terkait  berbagai faktor  penentu  luas voluntary  disclosure adalah Celik,  Ecer,  &  Karabacak  (2006)  pada  Bursa  Efek Istambul  yang  menemukan  bahwa  luas,  tawaran asing berkorelasi positif dengan luas pengungkapan, sedangkan  struktur  kepemilikan,  profi tabilitas, tingkat investasi asing dan porsi investor institusional berkorelasi negatif dengan luas pengungkapan.
Ada berbagai hal yang memungkinkan untuk diungkapkan dalam voluntary disclosure , ada berita baik  maupun  berita  yang  tidak  baik.  Berita  baik tentunya  akan  meningkatkan  nilai  perusahaan. Hal  ini  dibuktikan  oleh  Penman  (1980)  dalam Chang  (2002)  yang  menemukan  keberadaan  berita baik  memberikan  suatu  insentif  bagi  manajemen untuk  melakukan  pengungkapan  yang  lebih  luas dengan maksud untuk meningkatkan harga saham perusahaan.
Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 13, No.3 September 2009, hal. 395 – 404 Terakreditasi SK. No. 167/DIKTI/Kep/2007

## JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN
Berita  yang  dimiliki  perusahaan  bukan saja  berita  baik.  Ada  juga  berita  yang  kurang menggembirakan, misalnya adanya kondisi fi nancial distress .  Bila  menggunakan  logika,  sudah  barang tentu perusahaan akan berusaha menyimpan rapat- rapat informasi tersebut agar tidak diketahui publik. Pembahasan  tentang  hubungan  antara fi nancial distress merupakan suatu yang menarik untuk dikaji lebih  dalam.  Namun,  masih  sedikit  penelitian  yang mengupas tentang hal tersebut.
Di  sisi  lain,  perusahaan  yang  baik  adalah perusahaan  yang  menerapkan good corporate governance .  Bila  ditelaah  lebih  dalam,  sebenarnya ada  hubungan  antara  pengungkapan  dengan corporate  governance .  Jansen  &  Meckling  (1976) menyatakan positive agency  theory menyediakan suatu  rerangka  yang  menghubungkan  perilaku pengungkapan  dengan corporate  governance . Berbagai  atribut corporate  governance berguna untuk  mengendalikan agency  problem dengan memastikan  bahwa  para  manajer  telah  bertindak sesuai dengan kepentingan para pemegang saham. Dengan  demikian,  berarti voluntary  disclosure memberikan  kontribusi  untuk  menurunkan agency costs yang  berasal  dari  asimetri  informasi  (Lakhal, 2003).
Beberapa penelitian telah mengupas berbagai sisi  tentang voluntary  disclosure ,  namun  masih sedikit  sekali  penelitian  membahas  mekanisme corporate governance dan kondisi fi nancial distress .  Kenyataan  saat  ini,  isu-isu  terkait  dengan keberadaan corporate  governance semakin  marak ditambah dengan kondisi dunia yang memungkinkan perusahaan  untuk  berada  dalam  kondisi fi nancial distress mungkin  bisa  membawa  dampak  terhadap luas voluntary disclosure . Untuk itu, pada penelitian kali ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait  dengan  pengaruh  kondisi fi nancial  distress dan praktik GCG pada luas voluntary disclosure .
Banyaknya penelitian terkait dengan voluntary disclosure tidak terlepas dari kemanfaatan yang  ditawarkan  oleh voluntary  disclosure kepada perusahaan.  Salah  satu  kemanfaatan voluntary
disclosure adalah  menurunkan agency  costs yang timbul  dari  kemunculan  asimetri  informasi  (Lakhal, 2003; Watson, Shrives, & Marston, 2002). Selanjutnya, Haggar, Martin, & Pereira (2008) juga menunjukkan expanded voluntary disclosure yang efektif ternyata menurunkan stock price comovement serta menurunkan adanya kejadian stock price crashes.
Ada berbagai macam pemicu yang memungkinkan perusahaan memilih luas voluntary disclosure mereka.  Celik,  Ecer,  &  Karabacak  (2006) menunjukkan  bahwa  struktur  kepemilikan  dan kinerja  keuangan  merupakan  faktor  penentu  yang mempengaruhi the  disclosure  of  fi nancial  forward looking information.
Lebih  lanjut,  beberapa  peneliti  mempelajari tentang berbagai fenomena terkait dengan keluasan pengungkapan.  Chen,  DeFond,  &  Park  (2002) menemukan bahwa kemungkinan besar perusahaan yang sedang menghadapi ketidakpastian tinggi atas pendapatan masa depan akan melaporkan balance sheet  disclosures .  Hal  ini  juga  diperkuat  dengan pernyataan  Holder-Webb  (2002)  yang  menemukan pada tahun perusahaan mengalami kondisi distress, semua  perusahaan  meningkatkan  pengungkapan mereka.  Lebih  lanjut,  Webb  &  Cohen  (2007) juga  menemukan  rata-rata  manajer  perusahaan yang  sedang  mengalami fi nancial  distress akan meningkatkan  kualitas  pengungkapan  mereka. Temuan-temuan  tersebut  juga  diperkuat  dengan keberadaan signaling  theory yang  menyatakan apabila  perusahaan  sedang  dalam  keadaan  yang baik, perusahaan akan dengan sukarela memberikan signal  kepada  para  investornya  (Watson,  Shrives, &  Marston,  2002).  Lebih  lanjut,  dengan  kehadiran multiple audiences, para manajer mungkin berkeinginan  untuk  mengungkapkan  berita  buruk walaupun  berseberangan  dengan  kehendaknya untuk  meningkatkan  ekspektasi  para  investor, karena adanya konfl ik kehendak untuk melemahkan ekspektasi audiensi yang lain (Einhorn, 2007).
Hasil penelitian Holder-Webb (2002) dibantah oleh  Teoh  &  Hwang  (1990),  serta  Nasir  &  Abdullah (2004). Teoh & Hwang (1990) menemukan, perusahaan
Riesanti Edie Wijaya
berkualitas tinggi tidak akan mengungkapkan berita buruk bila ada, serta perusahaan berkualitas rendah sangat memilih tidak melaporkan kecuali berita baik. Selanjutnya,  Nasir  &  Abdullah  (2004)  menemukan perusahaan  yang  sedang  dalam  kondisi fi nancially distress cenderung untuk mengungkapkan informasi yang  lebih  sedikit  dibandingkan  perusahaan  yang sehat.  Berdasarkan  perbedaan  pendapat  tersebut, peneliti  tertarik  untuk  melihat  pengaruh  kondisi fi nancial distress pada voluntary disclosure .
Selain  adanya  kondisi fi nancial  distress , sebenarnya  keluasan voluntary  disclosure tidak terlepas  dari  keberadaan  mekanisme corporate governance dalam  perusahaan.  Pengaplikasian mekanisme corporate governance tertentu dilaporkan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan  pada  umumnya,  termasuk  transparansi pengungkapan,  serta  luas voluntary  disclosure (Sulliavan, Percy, & Steward, 2007). Tidak hanya itu, sebenarnya teori positive agency juga menyediakan suatu  rerangka  yang  menghubungkan  perilaku pengungkapan  terhadap corporate  governance (Jansen & Meckling, 1976).
Beberapa  penelitian  yang  dilakukan  terkait dengan corporate  governance .  Komposisi  dewan komisaris  seharusnya  juga  melibatkan  pihak  di luar  perusahaan  atau  disebut  dengan  dewan komisaris independen. Keberadaan komisaris independen  yang  dipersyaratkan  oleh  BAPEPAM bukanlah  tanpa  alasan,  apalagi  ada  beberapa studi  yang  membuktikan  nilai  tambah  kehadiran komisaris  independen  tersebut.  Salah  satunya  Choi (2005)  membuktikan  ternyata  dewan  komisaris independen terbukti mempunyai dampak positif dan signifi kan pada kinerja perusahaan. Pengungkapan informasi  yang  dipersyaratkan  maupun  yang  tidak dipersyaratkan  merupakan  salah  satu  cerminan kinerja perusahaan yang dikendalikan oleh manajemen.  Hal  ini  dibuktikan  oleh  Hossain, et  al. (2005) dalam O’Sullivan, Percy, & Steward (2008) yang menemukan persentase dewan komisaris independen sebagai variabel yang signifi kan dalam menjelaskan voluntary  disclosure .  Pernyataan  ini  diperkuat  oleh
temuan  Chen  &  Jaggi  (2000)  yang  membuktikan keterlibatan  dewan  komisaris  independen  pada dewan  komisaris  dapat  memperbaiki  kepatuhan terhadap  berbagai  prasyarat  pengungkapan,  yang mana akan menghasilkan pengungkapan keuangan yang lebih komprehensif.
Pada prinsipnya, keberadaan corporate governance memberikan  garansi  terhadap  kualitas informasi akuntansi melalui seperangkat pengaturan institusional  (Li  &  Qi,  2008).  Salah  satu  organ corporate governance yang bisa memberikan garansi terhadap kualitas informasi akuntansi adalah komite audit. Pada sebagian besar perusahaan-perusahaan besar, dewan komisaris mendelegasikan pengawasan secara langsung terhadap proses akuntansi keuangan pada  komite  audit.  Menurut  Beasley  (1996)  dalam Andersona,  Mansib,  &  Reebc  (2004),  komite  audit memiliki  peranan  penting,  karena  komite  audit terkait  dengan  penetapan  dan monitoring proses akuntansi  untuk  menyediakan  informasi  yang relevan  dan  kredibel  kepada  para stakeholders . Namun,  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nasir &  Abdullah  (2004)  membuktikan  kebalikannya, keberadaan  komite  audit  yang  independen  tidak bisa dikaitkan dengan luas voluntary disclosure .
Selanjutnya,  bila  dilihat  dari  sisi  kredibilitas pelaporan,  sebenarnya  ada  dua  mekanisme  yang bisa  digunakan  untuk  meningkatkan  kredibilitas voluntary disclosure . Salah satu di antaranya adalah keberadaan pihak ketiga yang mampu menyediakan assurance terhadap kualitas pengungkapan manajemen  (Healy  &  Palepu,  2001).  Ada  suatu konsensus bahwa audit eksternal merupakan suatu keystone dari corporate  governance (Cadbury Committee, 1992) dalam O’Sullivan, Percy, & Steward (2008). Dengan demikian, corporate governance yang efektif  membutuhkan  kualitas  auditor  yang  andal. Idealnya, menurut DeAngelo (1981) dalam Chambers & Payne (2008), kantor akuntan publik yang ahli dan independen akan mampu mengidentifi kasi berbagai kesalahan  akuntansi  dan  menggunakan  tekanan terhadap  klien  untuk  membetulkan  berbagai kesalahan  tersebut  serta  melaporkan  informasi

## JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN
akuntansi.  Selanjutnya,  mekanisme  seperti  apakah yang  bisa  digunakan  untuk  mengukur  kualitas auditor. DeAngelo (1981) dalam Francis (2004) yakin bahwa ukuran dari Kantor Akuntan Publik sebagai proksi untuk kualitas ( auditor independence ), karena tidak ada satu pun klien yang penting bagi auditor besar  dan  auditor  memiliki  reputasi  besar  untuk kehilangan  (semua  klien  mereka)  apabila  mereka melakukan misreport .

## HIPOTESIS
H 1 :  Kondisi fi nancial  distress mempengaruhi  luas voluntary disclosure . H 2 :  Proporsi dewan komisaris independen mempengaruhi luas voluntary disclosure . H 3 :  Keberadaan  komite  auditor  mempengaruhi luas voluntary disclosure . H 4 :  Kualitas auditor mempengaruhi luas voluntary disclosure .

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kuantitatif  dengan  data  sekunder  yang  diperoleh dari  BEI  serta Indonesian  Capital  Market  Directory. Populasi  yang  dipergunakan  dalam  penelitian ini  adalah  semua  perusahaan  manufaktur  yang menerbitkan  laporan  keuangan  selama  periode  1 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2007.
Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah purposive  sampling . Dalam  penelitian  ini,  sampel  yang  dipilih  harus memenuhi  kriteria  sebagai  berikut:  (a)  termasuk dalam  sektor  industri  manufaktur  yang  terdaftar di  BEI,  memiliki  laporan  keuangan  lengkap  serta dipublikasikan  di  ICMD  selama  4  tahun  berturut- turut. (b) Mengalami kerugian ( net income negatif) dan  atau  ekuitas  negatif  selama  2  tahun  berturut-
turut.
Pada  penelitian  ini,  pada  awalnya  peneliti memperoleh 157 perusahaan tiap tahunnya. Namun, ada 31 perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan  selama  empat  tahun  berturut-turut, sehingga jumlah perusahaan yang dijadikan sampel per tahunnya menjadi 126 perusahaan.
Ada berbagai jenis data yang bisa digunakan dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan  adalah  panel  data.  Panel  data mempunyai  kelebihan  dibandingkan cross-section atau pure  time  series ,  karena  mampu  mendeteksi dan mengukur berbagai dampak yang tidak dengan mudah  diobservasi  melalui  jenis  data  yang  lain (Gujarati, 2009). Data time series yang dipergunakan mulai  2003  hingga  tahun  2007  yang  nantinya dikombinasikan  dengan  data cross-sectional data pada  126  perusahaan  manufaktur  yang  terpilih menjadi sampel.
Selanjutnya, sampel diklasifi kasikan ke dalam kelompok  perusahaan  yang  tidak  mengalami fi nancial  distress dan  kelompok  perusahaan  yang mengalami fi nancial  distress .  Dari  pengelompokan tersebut, terdapat 44 perusahaan yang digolongkan mengalami fi nancial distress , 40 perusahaan di tahun 2005, 39 perusahaan di tahun 2006, selanjutnya ada 40  perusahaan  yang  sedang  mengalami fi nancial distress di tahun 2007.
Kemudian sampel tersebut diklasifi kasikan lagi ke  dalam  kelompok  perusahaan  yang  diaudit  oleh KAP  Big  Four,  kelompok  perusahaan  yang  diaudit oleh KAP Non-Big Four, kelompok perusahaan yang memiliki  komite  audit,  dan  kelompok  perusahaan yang tidak memiliki komite audit. Ada 62 perusahaan yang  diaudit  oleh  Kantor  Akuntan  Publik  Big-Four, selanjutnya sisanya diaudit oleh Non-Big Four setiap tahunnya.
Ada  beberapa  variabel  operasional  yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini,  antara  lain kondisi fi nancial distress , mekanisme GCG, serta luas voluntary disclosure . Ada berbagai macam cara yang bisa digunakan untuk menentukan kondisi fi nancial distress , di antaranya: Z-Score (Altman, 1968), model
Riesanti Edie Wijaya
Almilia  &  Kristijadi  (2003),  serta  Ross, et  al. (2005). Penggolongan perusahaan yang mengalami fi nancial distress mengacu pada penelitian Pinontoan, Feliana, &  Wijaya  (2009).  Pada  dasarnya,  cara  penentuan fi nancial  distress yang  digunakan  oleh  Pinontoan, Feliana, & Wijaya (2009) menggabungkan cara yang dipergunakan  oleh  Almilia  &  Kristijadi  (2003)  dan Ross, et  al. (2005).  Pada  penelitian  ini,  perusahaan dikondisikan  mengalami fi nancial  distress bila laporan  keuangan  perusahaan  menampakkan  laba bersih  negatif  atau  ekuitas  negatif  selama  2  tahun berturut-turut.
Ada  berbagai  mekanisme  untuk  mengukur praktik  GCG  dalam  perusahaan.  Untuk  penelitian kali  ini,  peneliti  menggunakan  model  yang digunakan sebelumnya oleh Siregar & Utama (2005), yaitu  dengan  menggunakan  3  proksi  dari  praktik corporate governance , yaitu: ukuran kantor akuntan publik  yang  melakukan  audit  atas  perusahaan yang  dijadikan  sampel,  proporsi  dewan  komisaris independen,  serta  keberadaan  komite  audit. Penggunaan  ukuran  KAP  sebagai  salah  satu  proksi adalah  untuk  mengukur  kualitas  audit.  Dengan persepsi,  jika  perusahaan  diaudit  oleh  KAP  Big  4 (KAP  besar)  maka  kualitas  auditnya  tinggi  dan  jika diaudit oleh KAP Non Big 4 (KAP kecil) maka kualitas auditnya rendah.
Voluntary disclosure akan diukur berdasarkan item  dalam checklist pada  perusahaan  selama tahun  observasi. Checklist voluntary  disclosure yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berdasarkan penelitian  Nasir  &  Abdullah  (2004)  yang  mengacu pada checklist yang  dikembangkan  oleh  Meek, Roberts & Gray (1995). Meek, Roberts & Gray (1995) dalam  Nasir  &  Abdullah  (2004)  mengelompokkan total voluntary disclosure menjadi informasi strategis, fi nansial  dan  nonfi nansial  yang  mencerminkan berbagai variasi yang relevan dengan keputusan para pengguna.  Pada  penelitiannya,  Nasir  &  Abdullah (2004)  mengeluarkan  tiga  item  dari checklist yang dikembangkan  oleh  Meek,  Roberts  &  Gray  (1995). Tiga  item  yang  dikeluarkan  meliputi:  aktivitas R&D,  pelaporan  akuisisi,  disposal,  dan  segmentasi,
disebabkan  tidak  semua  item  ada  pada  semua perusahaan yang dijadikan sampel.
Model  analisis  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yang  mengacu  pada  hipotesis  yang digunakan adalah:
VDEXT it = α 0 + α 1 DISTRS + α 2 BOD+ α 3 AUDCOM + α 4 AUDIT + ε
Keterangan:
VDEXT :  Skor luas voluntary disclosure DISTRS :  merupakan dummy  variable ,  dengan nilai 1 untuk perusahaan yang mengalami fi nancial  distress ,  dan  0 untuk perusahaan yang tidak mengalami fi nancial distress .
BOD :  proporsi dewan komisaris independen AUDCOM  :  1  jika  perusahaan  mempunyai  komite audit yang sesuai dengan peraturan BEI dan 0 jika sebaliknya.
AUDIT :  1 jika perusahaan diaudit oleh KAP Big
4 dan 0 jika sebaliknya.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis regresi  berganda.  Sebelum  melakukan  regresi berganda, pengujian hipotesis tentang asumsi klasik juga akan dilakukan, antara lain: heteroskedastisitas dan  autokorelasi  suku  kesalahan  random  dari model  dan  menguji  tingkat  multikolinearitas  antar variabel  independen.  Pada  penelitian  ini,  peneliti menggunakan central limit theorem (CLT), sehingga peneliti  tidak  melakukan  pengujian  normalitas. Menurut  Gujarati  &  Porter  (2009),  apabila  suatu pengujian menggunakan banyak independen dan  secara  identik  variabel-variabel  tersebut berdistribusi random, dengan sedikit pengecualian, distribusi penjumlahan variabel tersebut cenderung berdistribusi normal.

## JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN

## HASIL
Hasil  Pengujian  Multikorelasi,  Autokorelasi, dan Heterokesdastisitas
Pada  penelitian  ini,  peneliti  melakukan uji  multikorelasi.  Dari  pengujian  tersebut,  hasil perhitungan nilai toleransi menunjukkan tidak ada variabel  independen  yang  memiliki  nilai  toleransi kurang dari 0.10. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi  antara  variabel  independen  yang  nilainya lebih dari 95%.
Untuk menguji autokorelasi peneliti menggunakan run test . Menurut Ghozali (2009), run test digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat  korelasi  yang  tinggi.  Jika  antar  residual tidak  terdapat  hubungan  korelasi,  maka  dapat dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Hasil output menampakkan nilai test adalah 0.5526 dengan  probabilitas  0.000  signifi kan  pada  0.05 yang berarti hipotesis nol diterima, sehingga dapat disimpulkan  bahwa  residual  random  atau  tidak terjadi autokorelasi antar residual.
Selanjutnya,  peneliti  melakukan  uji  hetero- skedastisitas.  Tidak  terjadinya  heteroskesdatisitas ditunjukkan  oleh  menyebarnya  titik-titik  baik  di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y pada grafi k scatterplot (Ghozali,  2009).  Pada  pengujian data,  peneliti  menyimpulkan  tidak  terjadi  hetero- skesdatisitas,  karena  penyebaran  titik-titik  berada di  atas  maupun  di  bawah  angka  0  pada  sumbu  Y pada  grafi k scatterplot .  Dengan  demikian,  penulis menyim pulkan  model  layak  dipakai  untuk  mem- prediksi  luas voluntary  disclosure berdasarkan  ma- sukan variabel independen kondisi fi nancial distress , proporsi dewan komisaris independen, keberadaan komite  audit, serta kualitas audit.

## Hasil Analisis Regresi Berganda
Analisis  regresi  berganda  dilakukan  jika terdapat  lebih  dari  satu  variabel  independen  yang bertujuan  untuk  melihat  pengaruh  beberapa
variabel independen secara serentak terhadap satu variabel dependen.

## Tabel 1. Koefi sien Determinasi
Model R-square Adjusted R-square Std. Error of The Estimate 1 0.51 0.043 4.026 Sumber: Data sekunder, diolah (2008) Tabel 1 menunjukkan hasil pengujian determinasi.  Dari  tampilan  Tabel  1,  adjusted  R2 adalah  0.043,  artinya  hanya  4.3%  variasi voluntary disclosure dapat  dijelaskan  oleh  keempat  variabel independen yaitu fi nancial distress , proporsi dewan komisaris  independen,  keberadaan  komite  audit, serta  kualitas  audit.  Sedangkan  95.7%  dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model.
Uji Anova atau F test tampak pada Tabel 2. F hitung yang nampak pada tabel sebesar 6.655 dengan probabilitas  0.000.  Probabilitas  model  jauh  lebih kecil dari 0.05. Oleh karena itu, model regresi dapat digunakan  untuk  memprediksi voluntary  disclosure atau  dapat  dinyatakan  kondisi fi nancial  distress , proporsi dewan komisaris independen, keberadaan komite  audit,  serta  kualitas  audit  secara  serempak berpengaruh terhadap voluntary disclosure .

## Tabel 2.  Hasil Uji Signifi kansi Simultan (ANOVA)
Model Sum of Square df Mean Square F Sig. Regression Residual Total 431.445 4 107.861 6.655 .000 a 8088.172 499 16.209 8519.617 503 Sumber: Data sekunder, diolah (2008). Tabel 3 menunjukkan uji signifi kansi parameter  individual  atau  uji  statistik  t.  dari  Hasil pengujian  tampak  ternyata,  hanya  kualitas  audit yang  mempengaruhi  luas voluntary  disclosure .  Hal ini  ditunjukkan  dari  probabilitas  signifi kansi  untuk audit  sebesar  0.000  yang  berada  di  bawah  0.05. Sedangkan  ketiga  variabel  independen  yang  lain
Riesanti Edie Wijaya
tidak  bisa  dikatakan  mempengaruhi  luas voluntary disclosure . Selanjutnya, persamaan matematis yang dapat  disusun  berdasarkan  pengujian  ini  adalah sebagai berikut:
VDEXT =  11.548 + 0.686 DISTRS + 2.655 BOD + 0.572 AUDCOM+ 1.572 AUDIT

## Tabel 3.  Hasil Uji Parameter Individu
Model Unstandardized Coefﬁ cients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Tole- rance VIF (Constant) 11.548 .659 17.531 .000 DISTR .686 .403 1.703 .089 .916 1.092 BOD 2.655 1.687 1.574 .116 .919 1.088 AUDITCOM .572 .458 1.249 .212 .934 1.070 AUDIT 1.572 .372 4.231 .000 .932 1.073

## Sumber: Data sekunder diolah, 2008.

## PEMBAHASAN
Pada penelitian ini peneliti menggunakan 126 perusahaan  per  tahunnya.  Peneliti  menggunakan empat tahun pelaporan. Dengan demikian, terdapat  504 pooled  fi rm-years yang  digunakan dalam  analisis  mulai  tahun  2004  sampai  dengan 2007. Bila diperhatikan dari hasil penelitian tentang pengaruh  kondisi fi nancial  distress dan  mekanisme GCG memang memiliki pengaruh, namun pengaruh yang  dibuktikan  dalam  pengujian  terbukti  sangat lemah  kekuatannya.  Dengan  demikian,  ada  faktor lain yang jauh mempengaruhi dibandingkan kondisi fi nancial distress dan mekanisme GCG.
Pada  beberapa  penelitian  lain,  di  antaranya: Holder-Webb  (2002),  dan  Webb  &  Cohen  (2007), menunjukkan  adanya  pengaruh  kondisi fi nancial distress terhadap  luas voluntary  disclosure .  Hal  ini dipicu  oleh  adanya  insentif-insentif  hukum  untuk mengungkapkan  berita  buruk  yang  bertujuan untuk  menurunkan expected  legal cost (Skinner,
1994). Selain itu, terkait dengan manfaat voluntary disclosure ,  adalah  pengungkapan mandatory yang kurang  informatif,  menjadikan  insentif  yang  lebih besar untuk mempublikasikan informasi yang tidak tercakup  dalam  laporan  keuangan  (Dedman, et al. 2008).  Namun,  hasil  uji  signifi kansi  parameter individual pada penelitian ini menunjukkan berbeda dengan  temuan  tersebut.  Hasil  empiris  dalam penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh fi nancial  distress pada  luas voluntary  disclosure . Hasil  dari  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Teoh  &  Hwang  (1990)  Nasir  & Abdullah  (2004).  Selanjutnya,  bila  kita  telaah  lebih dalam, sebenarnya keputusan mengungkapkan atau tidak mengungkapkan suatu informasi tidak terlepas dari  keputusan  manusia  seperti  yang  diungkapkan oleh  Watson,  Shives,  &  Marston  (2002).  Keputusan mengungkapkan  suatu  informasi  lebih  luas  bagi perusahaan yang sehat ternyata tidak terbukti dalam penelitian ini. Dengan demikian, tidak adanya bukti yang  mendukung signaling  theory pada voluntary disclosure .
Komisaris  independen  merupakan  salah  satu organ corporate governance yang ada dalam suatu perusahaan dengan keluarnya Surat edaran Bapepam Nomor:  SE03/PM/2000  dan  Peraturan  Pencatatan Efek  Nomor  339/BEJ/07-2001  tgl  21  Juli  2001. Salah satu  ketentuan  dari  aturan  tersebut  adalah  jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jumlah anggota komisaris. Dari data, ternyata ada  135 pooled  fi rm-years (atau  27%)  yang  belum memenuhi  ketentuan  batas  minimal  keberadaan komisaris  independen  dari  504 pooled  fi rm-years . Dengan demikian, sebagian besar perusahaan yang digunakan  dalam  sampel  telah  memenuhi  aturan Bapepam.
Persentase dewan komisaris merupakan variabel  yang  signifi kan  dalam  menjelaskan voluntary  disclosure seperti  yang  diungkapkan oleh Hossain et al. (2005) dalam O’Sullivan, Percy, & Steward  (2008).  Namun,  temuan  tersebut  ternyata tidak  berlaku  di  Indonesia.  Dari  hasil  pengujian, variabel  komisaris  independen  ternyata  tidak

## JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN
berpengaruh  secara  signifi kan  terhadap  luas voluntary  disclosure .  Walaupun,  73%  perusahaan sampel  telah  memenuhi  aturan  Bapepan,  namun ternyata  tidak  mampu  menunjukkan  kinerja  yang nyata.  Ada  berbagai  kemungkinan  yang  mungkin bisa  menjadi  alasan  ketidakefi sienan  komisaris independen tersebut, di antaranya: tingkat independensi  dan  keprofesionalan.  Kemungkinan tersebut  diungkapkan  oleh  Chen,  Fan,  &  Wong (2004)  dalam  Ponnu  (2008),  bahwa  walaupun proporsi komisaris independen tinggi, namun tingkat independen  dan  keprofesionalan  mereka  tidak cukup baik. Bila komisaris independen tidak mampu mempertahankan tingkat independensi mereka dan tidak cukup professional, maka sudah barang tentu kinerja mereka tidak akan efektif. Dengan kata lain, ada kemungkinan perusahaan mengikuti peraturan BAPEPAM hanya untuk formalitas saja.
Keberadaan  komite  audit  pada  perusahaan sebenarnya diharapkan untuk meningkatkan transparansi dan pengungkapan perusahaan. Beasley  (1996)  dalam  Andersona,  Mansib,  &  Reebc (2004)  menemukan  komite  audit  memiliki  peranan penting,  karena  komite  audit  terkait  dengan penetapan  dan monitoring proses  akuntansi  untuk menyediakan  informasi  yang  relevan  dan  kredibel kepada  para stakeholders .  Namun,  hasil  pengujian menunjukkan sesuatu yang berbeda. Pada tabel hasil uji  signifi kansi  parameter  individual  menunjukkan signifi kansi 0.212, yang berada di atas 0.05, sehingga diartikan  tidak  signifi kan.  Temuan  tersebut  sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasir & Abdullah (2004) yang dilakukan di Malaysia. Hal yang patut dipertanyakan di sini adalah kompetensi yang relevan dari para komite audit tersebut. Pertanyaan tersebut perlu dilontarkan, karena fokus pengukuran kualitas komite audit adalah keahlian fi nansial dari komite  audit  (Zhang,  Zhou,  &  Zhou,  2007).  Jadi, walaupun perusahaan telah memiliki komite audit, namun  bila  mereka  tidak  mempunyai  keahlian  di fi nansial,  maka  kemungkinan  besar  mereka  juga tidak  akan  mampu  menghadapi  kompleksitas pelaporan keuangan. Dengan kata lain, keberadaan komite audit menjadi tidak efektif.
Kualitas  auditor  eksternal  merupakan  suatu keystone dari corporate  governance .  Hasil  uji signifi kansi  parameter  kualitas  audit  menunjukkan signifi kansi  di  bawah  0.05.  Hal  ini  menunjukkan adanya  pengaruh  kualitas  audit  terhadap  luas voluntary  disclosure .  Dari  hasil  pengujian  ternyata menunjukkan  kemampuan  Kantor  Akuntan  Publik besar dalam mempengaruhi luas voluntary disclosure . Hal ini sejalan dengan pernyataan Dechow & Schrand (2004)  dalam  Chambers,  Dennis,  &  Payne  (2008) bahwa  Kantor  Akuntan  Publik  telah  membangun suatu reputasi sebagai industry leader yang memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mengidentifi kasi kesalahan  klien  serta  menggunakan  pengaruhnya kepada klien untuk memperbaiki salah saji.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Penelitian  ini  mempelajari  tentang  pengaruh mekanisme  GCG  dan  keadaan fi nancial  distress terhadap  luas voluntary  disclosure .  Studi  ini merupakan pengembangan dari penelitian- penelitian sebelumnya, di antaranya penelitian yang dilakukan  oleh  Nasir  &  Abdullah  (2004).  Namun, peneliti menambahkan kualitas audit sebagai salah satu  komponen  dalam  mekanisme  GCG  dengan harapan  bisa  memperoleh  gambaran  yang  lebih baik tentang mekanisme GCG.
Dari hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa  kondisi fi nancial  distress dan  mekanisme corporate  governance secara  serentak  mampu mempengaruhi  luas voluntary  disclosure pada perusahaan  manufaktur.  Sedangkan  bila  dilihat secara  parsial,  hanya  kualitas  audit  yang  mampu mempengaruhi  luas voluntary  disclosure secara parsial.  Dengan  demikian,  kualitas  audit  yang diproksi dengan KAP big four ternyata mempunyai pengaruh nyata dalam mempengaruhi luas voluntary disclosure dari beberapa mekanisme GCG.

## Saran
Adanya  keterbatasan  data  tentang  Indeks corporate governance menjadikan peneliti menggunakan  model  yang  menggunakan  kualitas audit,  dewan  komisaris  independen,  dan  komite audit  sebagai  proksi  untuk  mengukur  praktik corporate  governance di  perusahaan.  Oleh  karena itu,  peneliti  menyarankan  agar  peneliti  lanjutan menggunakan  proksi  yang  lebih  komprehensif dalam  menentukan  Indeks corporate  governance yang  lebih  baik,  dengan  demikian  hasil  penelitian akan lebih andal.
Penggunaan  ukuran  KAP  (big  4  atau  non- big 4) sebenarnya bukanlah proksi yang sempurna. Terlebih setelah diungkapkannya fakta baru ternyata big six accounting fi rm mungkin tidak menyediakan informasi  yang  berkualitas  lebih  tinggi  dalam lingkungan  ekonomi  tertentu  (Jeonga  &  Rhob, 2004). Sebenarnya ada kriteria yang lebih masuk akal dibandingkan  dengan  ukuran  KAP.  Francis  (2004) mengusulkan the  very  low  incidence  of  outright audit  failures untuk  menentukan  kualitas  audit. Namun,  pemerolehan  data  tersebut  sangat  sulit untuk  diperoleh  di  Indonesia.  Dengan  demikian, apabila  ada  data  yang  menunjukkan  frekuensi kegagalan audit akan lebih baik menggunakan data tersebut sebagai proksi dari kualitas audit.
Penggunaan  indeks voluntary  disclosure terbatas  pada  ada  atau  tidaknya  item voluntary disclosure menurut checklist .  Bila  memungkinkan, penulis  menyarankan  kepada  peneliti  selanjutnya apabila  memungkinkan  juga  mengupas  kualitas pengungkapan voluntary disclosure .

## DAFTAR PUSTAKA
Almilia, L.S. & Kristijadi. 2003. Analisis Rasio Keuangan untuk  Memprediksi  Kondisi Financial  Distress Perusahaan  Manufaktur  yang  Terdaftar  di Bursa  Efek  Jakarta. Jurnal  Akuntansi  dan Auditing Indonesia , Vol.7, No.2, hal.183-206.
Andersona,  R.C.,  Mansib,  S.A.,  &  Reebc,  D.M.  2004. Board  Characteristics,  Accounting  Report Integrity  and  The Cost of  Debt. Journal  of Accounting  and  Economics ,  Vol.37,  pp.315– 342.
Chambers,  Dennis,  &  Payne,  J.  2008.  Audit  Quality and Accrual Reliability: Evidence from The Pre- and Post-Sarbanes-Oxley Periods. Available at: http://ssrn.com/abstract=1124464
Chen,  Charles,  J.P.,  &  Jaggi,  B.  2000.  Association between Independent Non-executive Directors, Family  Control  and  Financial  Disclosures  in Hong Kong. J ournal of Accounting and Public Policy , Vol.19, pp.285-310.
Chen, S., DeFond, M.L. & Park, C.W. 2002. Voluntary Disclosure  of  Balance  Sheet  Information  in Quarterly Earnings Announcement. Journal of Accounting and Economic , Vol.33, pp.229–25.
Celik, O., Ecer, A., & Karabacak, H. 2006. Disclosure of Forward  Looking  Information:  Evidence  from Listed  Companies  on  Istambul. Investment Management and Financial Innovations , Vol.3, No.2, pp.197-216.
Dedman  ,  E.,  Stephen,  W.,  Lin,  J.,  Prakash,  A.J.,  & Chang, C. H. 2008. Voluntary Disclosure and Its Impact on Share Prices: Evidence from The UK Biotechnology  Sector. Journal  of  Accounting and Public Policy , Vol.27, pp.95–216.
Einhorn,  E.  2007.  Voluntary  Disclosure  Under Uncertainty  About  The  Reporting  Objectives. Journal of Accounting and Economics , Vol.43, pp.245–274.
Fishman,  M.J.  &  Hagerty,  K.M.  1997.  Mandatory  VS Voluntary Disclosure in Markets with Informed and Uninformed Customers, Available at: http:// papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_ id=35460  (di- download pada  tanggal  15  Juli 2009).

## JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN
Francis,  J.R.  2004.  What  Do  We  Know  About  Audit Quality? The  British  Accounting  Review ,  Vol.
36, pp.345–368.
Gujarati, D.N. & Porter, D.C. 2009 . Basic Ecometrics.
Fifth Edition. New York: McGraw-Hill. p. 99.
Haggard,  K.S.,  Martin,  X.,  Pereira,  R.  2008.  Does Voluntary  Disclosure  Improve  Stock  Price Informativeness? Financial Management , Vol.37, No.4, pp.747-768.
Healy,  P.M.  &  Palepu,  K.G.  2001.  Information Asymmetry,  Corporate  Disclosure,  and  The Capital  Markets:  A  Review  of  The  Empirical Disclosure  Literature. Journal  of  Accounting and Economics , Vol.31, pp.405–440.
Holder-Webb  &  Marie,  L.  2002.  Strategic  Use  of Disclosure Policy in Distressed Firm. Doctor of Philosophy Dissertation. Texas A & M University.
Disertation . Tersedia di: proquest Information
& Learning.
Jansen,  M.C.  &  Meckling,  W.H.  1976.  Theory  of  the Firm:  Managerial  Behavior,  Agency  Costs  and Ownership  Structure. Journal  of  Financial Economics ,Vol.3, pp.305-360.
Jeonga,  S.W.  &  Rhob,  J.  2004.  Big  Six  Auditors  and Audit  Quality:  The  Korean  Evidence. The International  Journal  of  Accounting ,  Vol.39, pp.175– 196.
Lakhal,  F.  2003.  Earning  Voluntary  Disclosures  and Corporate Governance: Evidence from France. EFMA  2004 Basel  Meetings  Paper .  Available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=500283  (di-download  4  Juni 2009).
Li, H. & Qi, A. 2008. Impact of Corporate Governance on  Voluntary  Disclosure  in  Chinese  Lised Companies. Corporate  Ownership  &  Control , Vol.5, No.2, pp.360-366.
Nasir,  N.M.  &  Abdullah,  S.N.  2004.  Voluntary
Disclosure and Corporate Governance
Among  Financially  Distressed  Listed  Firms  in Malaysia. Financial Reporting, Regulation and Governance .  Available  at:  www.cbs.curtin. edu.au/index.cfm?objectld=55489367-D582- 2975-B8105F3A1FB1979F (di-download 4 April 2009).
O’Sullivan, M., Percy, M., & Stewart, J. 2008. Australian Evidence on Corporate Governance Attributes and  Their  Association  with  Forward  Looking Information  in  The  Annual  Report. Journal Manage Governance , Vol.12, pp.5–35.
Ponnu, C.H. 2008. Corporate Governance Structures and the Performance of Malaysian Public Listed Companies. International  Review  of  Business Research Papers , Vol.4, No.2, pp.217-230.
Pinontoan,  M.,  Feliana,  Y.K.,  &  Widjaja,  R.E.  2009.
Keberadaan  Organ  Corporate  Governance pada Perusahaan yang Mengalami Financially Distressed. Tugas Akhir. Universitas Surabaya.
Ross, S.A., Westerfi eld, R.W. & Jaffe, J. 2006. Corporate Finance Fundamentals . th 7 Edition. New York: McGraw-Hill Companies.
Siregar, S., Veronica, N.P., & Utama, S. 2005. Pengaruh Struktur Kepemilikan Perusahaan dan Praktek Corporate  Governance  terhadap  Pengelolaan Laba  (Earning  Management). Prosiding ,  SNA
VIII Solo.
Teoh, S.H. & Chuang. 1991. Nondisclosure and Adverse Disclosure as Signals of Firm Value. Review of Financial Studies . Vol.4, No.2, pp.283-313(31).
Watson, A., Shrives, P., & Marston, C. 2002. Voluntary Disclosure  of  Accounting  Ratios  in  The  UK. British Accounting Review , Vol.34, pp.289-313.
Webb,  L.H.  &  Cohen,  J.R.  2007.  The  Association between  Disclosure,  Distress,  and  Failure.
Journal of Business Ethics , Vol.75, pp.301–314.