## KAJIAN HUKUM  MENGENAI TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ISTERI TERHADAP SUAMI
Oleh Pinondang Universitas Darma Agung, Medan E-mail : pinondang@gmail.com

## ABSTRACT
This psychological action is the wife's torture to her husband due to the loss of respect for the wife  to  her  husband  and  the  wife's  reluctance  to  serve  her  husband's  inner  livelihood. Settlement of this domestic violence case can be done through deliberation or with the court. This  study  aims  to  analyze  the  arrangements  regarding  legal  protection  for  husbands  who are victims of domestic violence, to analyze legal protection efforts against husbands who are victims of domestic violence according to criminal law and to analyze the obstacles faced by the police in dealing with husbands who are victims of violence. in the household. This type of  normative  juridical  research  refers  to  descriptive  analytical,  meaning  that  research includes  research  that  describes,  examines  and  explains  accurately  and  analyzes  laws  and regulations  relating  to  the  protection  of  husbands  who  are  victims  of  domestic  violence. Source of data, Primary legal materials: the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia after the amendment; and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence.  The  Criminal  Code;  Secondary  legal  materials:  journals,  theses,  theses,  books, papers,  on  Criminology  or  Factors  Causing  Domestic  Violence.  Tertiary  Legal  Materials: legal dictionaries, magazines and scientific journals. All legal materials are collected using library research techniques.
Keywords: Crime, Violence, Husband And Wife

## ABSTRAK
Tindakan psikis ini merupakan siksaan isteri kepada suami akibat hilangnya rasa hormat isteri kepada suami serta enggan isteri melayani nafkah batin suami. Penyelesaian Kasusu  KDRT ini  bisa  dilakukan  melalui  cara  musyawarah  ataupun  dengan  Pengadilan.  Penelitian  ini bertujuan  Untuk  Menganalisis  Pengaturan  Mengenai  Perlindungan  Perlindungan  Hukum terhadap Suami yang Menjadi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, Untuk Menganalisis Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Suami yang menjadi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Hukum Pidana dan Menganalisis Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam Penanggulangan  Suami  yang  Menjadi  Korban  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga.  Jenis penelitian  yuridis  normatif  mengacu  kepada    deskriptif  analistis  artinya  bahwa  penelitian termasuk  penelitian  menggambarkan,  menelaah  dan  menjelaskan  secara  tepat  serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan suami yang menjadi  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Sumber  data  ,  Bahan  hukum  primer  : Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  setelah  amandemen;  dan Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;Bahan hukum sekunder : jurnal, tesis, skripsi, buku-buku,  makalah,  mengenai  Kriminologi  atau  Faktor  Penyebab  terjadinya  kekerasan dalam  rumah  tangga.  Bahan  Hukum  Tersier  :kamus  hukum,  majalah  dan  jurnal
ilmiah.Seluruh  bahan  hukum  dikumpulkan  dengan  menggunakan  teknik  studi  kepustakaan (library research) .
Kata Kunci : Tindak Pidana, kekerasan, Suami dan istri

## 1. PENDAHULUAN
Tekanan  lingkungan  untuk  tetap bertahan dalam hubungan itu dan anggapan  bahwa  tindak  kekerasan  itu adalah  akibat  kesalahan  dia.  alasan-alasan di  atas  dengan  istilah  Sindrom  Tawanan (Hostage Syndrome) yaitu gambaran bagi perempuan  yang  terjerat  secara  fisik maupun psikologis oleh norma budaya dan masyarakat.  Keterjeratan  ini  bisa  terjadi dalam  keluarga,  seperti  perempuan  harus mengasuh anak dan suami, serta menganggap  lumrah  perlakuan  kasar suaminya.  Dalam  masyarakat,  perempuan tidak  mempunyai  hak  untuk  menentukan jodoh, sehingga kondisi psikologis perempuan mengalami sindrom ketergantungan  dengan  sistem  nilai  laki- laki.  Pada  awalnya,  konsep  sindrom tawanan inidikembangkan untuk memahami  keberhimpitan  paradoksal  dari tawanan  (perempuan)  pada  penawannya (suami,  masyarakat,  dan  budaya),  dan kemudian diterapkan dalam upaya memahami  situasi  perempuan  sebagai korban.
Akhir-akhir  ini  kekerasan  terhadap suami  meningkat.  Suami  yang  sering dilempar  barang,  piring,  gaji  juga  dikuasi isteri,  disiksa  tidak  makan.  Kebanyakan suami  yang  menjadi  korban  kekerasan dalam rumah tangga tidak melaporkan diri dan  meminta  bantuan.  Tindakan  psikis  ini merupakan  siksaan  isteri  kepada  suami akibat hilangnya rasa hormat isteri kepada suami  serta enggan  isteri  melayani  nafkah batin  suami.  Penyelesaian  Kasusu  KDRT ini bisa dilakukan melalui cara musyawarah  ataupun  dengan  Pengadilan. Jika suami menjadi korban biasanya jarang terungkap  ke  permukaan  berita.  Antara gengsi,  malu  dengan  keluarga,  tidak dipercaya, dan banyak lembaga yang tidak cepat  tanggap  dan  menanggapi  kasus KDRT yang korbannya adalah laki-laki.
Laki-laki  dianggap  manusia  kuat perkasa,  dan  macho  yang  tidak  boleh menangis,  dan  harus  menahan  luka  dan tidak mau melawan. Demi isteri dan anak- anak.  Sebagai  posisi  kepala  rumah  tanga laki-laki biasanya berkuasa atas keluarganya seperti perlindungan, perekonomian,  dan  kebutuhan  lainnya. Jarang  sekali  memang  dalam  penelitian, suami  menjadi  korban  kekerasan  dalam rumah  tangga  yang  dilakukan  oleh  isteri untuk mendapatkan perlindungan hukum.
Seorang  isteri  bernama  Arminah (43  tahun)  di  Sukabumi,  membacok suaminya  Maman  yang  kerap  meminta jatah berhubungan badan dengan suaminya,  karena  stress  melahirkan  dan belum  KB.  Terhadap  suami  yang  menjadi korban  memang  mulai  menonjol  beberapa tahun  ini,  diakibatkan  kekerasan  fisik, kekerasan  seksual,  psikis,  ekonomi  juga banyak merupakan faktor tertinggi.
Di  Bali  juga,  Betsy  diancam melakukan  tindak  kekerasan  fisik  dengan mencakar  suaminya  hingga  luka  Rico Boyke  Hallatu.  Betsy  diduga  melanggar pasal 44 ayat 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Pemukulan  oleh  suami  terhadap  istri, sebagai  tindakan  membela  diri    yang  juga berarti  pembalasan,  UU  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah    Tangga    tidak membahasnya. Itu wilayah KUHP, misalnya Pasal 49 yang menyebut tindakan pembelaan  diri  tak  dapat  dipidana. Perempuan  dalam  amarah  itu  menendang suaminya  hingga  terjatuh.  Suami  bangkit, membela  diri,  dan  terjadilah  pemukulan terhadap  istri.  Bahkan  UU  ini  tidak membedakan jenis kelamin korban.
Dengan  adanya  latar  belakang tersebut di atas, maka penulis lebih tertarik mengangkat  penelitian  skripsi  ini  dengan Judul  : “ Kajian  Hukum    Mengenai
Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Isteri Terhadap Suami”. 2. TINJAUAN PUSTAKA 1. Pengertian Tindak Pidana

## Kekerasan dalam Rumah Tangga
Pasal  1  ayat  (1),  yang  menyebutkan kekerasan dalam rumah tangga adalah: “setiap  perbuatan  terhadap  seseorang, terutama  perempuan,  yang  berakibat timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan/atau penelantaran  rumah  tangga  termasuk ancaman  untuk  melakukan  perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara  melawan  hukum  dalam  lingkup rumah tangga.
2. Bentuk Perlindungan Hukum
terhadap  Suami  yang  Menjadi
Korban  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga yang dilakukan oleh Isteri Dalam  Undang-undang  Nomor  23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga mengatur sanksi pidana tentang kewajiban Negara  dalam  memberikan  perlindungan hukum kepada suami yang menjadi korban kemudian  melapor.  Pengertian  korban menurut Undang-undang ini yang diuraikan  dalam  Pasal  1  angka  2  yaitu: “Orang  yang  mengalami  kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.
Korban  menurut  Undang-undang  ini adalah socially weak victims yaitu mereka yang  memiliki  kedudukan  sosial  lemah sehingga  menyebabkan  menjadi  korban kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Suami yang  menjadi  korban  kekerasan  dalam rumah tangga pasti mengalami penderitaan yang  sangat  beragam  seperti  psikis sehingga  perlindungan  yang  diberikan kepada suami yang juga beragam bentuknya.
Perlindungan  oleh  penegak  hukum bersifat  pelayanan  konsultasi,  mediasi, pendampingan  dan  rehabilitasi  sehingga tidak  kepada  tahap  litigas.  Permohonan
untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:
a. Korban atau keluarga korban
b. Teman korban
c. Kepolisian
d. Relawan pendamping
e. Pembimbing rohani Perintah perlindungan dapat diberikan  dalam  waktu  1  tahun.  Sesuai pasal  32  ayat  1  dan  2  UU  No  23  Tahun 2004  diajukan  7  hari  sebelum  berakhir berlakunya. Untuk memberikan perlindungan  kepada  korban  kepolisian dapat  menangkap  pelaku  dengan  bukti permulaan  yang  cukup  karena  telah melanggar perintah perlindungan.
Penangkapan  yang  disertai  surat  perintah penahanan  dalam  waktu  1x24  jam  (Pasal 36 ayat 1 dan 2)

## 3. METODE PENELITIAN
Untuk  membahas  permasalahan yang  telah  dirumuskan  dan    dibatasi sebagaimana  yang  diatas,  maka  dalam metode    penyusunan  dan  penyelesaian peneliti dalam penelitian akan dipergunakan metode dan teknik penelitian sebagaimana dibawah ini . Jenis penelitan  ialah Yuridis Normatif . sumber data  yang  digunakan  dalam  peneltian  ini adalah  bahan  Hukum  Sekunder  :  buku- buku  rujukan  yang  relevan,  hasil  karya tullis  ilmiah,  dan  berbagai  makalah  yang berkaitan.  Metode  Penelitian  kepustakaan ( Library  Research ).  Metode  Analisis  Data diperoleh  melalui  kegiatan  penelitian  baik primer  maupun  sekunder  akan  dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif,  yaitu  dengan  menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya .
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Kekerasan dalam
Rumah  Tangga  yang  dilakukan Isteri kepada Suami menurut
Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2004
tentang
Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Sistem  hukum    di    Indonesia belum   menjamin   perlindungan    terhadap korban  KDRT.  Berdasarkan  pertimbangan inilah  dibentuk  undang-undang  khusus, yaitu    UU    Nomor    23  Tahun  2004.  Pada Pasal    1    angka    2    dinyatakan    bahwa Penghapusan    Kekerasan    dalam  Rumah Tangga    merupakan    jaminan    yang diberikan    oleh    negara    untukmencegah terjadinya    kekerasan    dalam    rumah tangga,    menindak    pelaku    kekerasan dalam  rumah    tangga,  dan    melindungi korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga.
Jelas  bahwa  hukum  positif  juga melarang  tindak    KDRT  dan  harus dihapuskan,    bahkan    pelakunya    diancam dengan    hukuman    tertentu    yang disesuaikan  dengan  sejauh  mana  tindak kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban.  Asas  yang  digunakan  dalam UU
Nomor 23 tahun 2004 yaitu
penghormatan    hak  asasi        manusia; keadilan        dan        kesetaraan        gender, non- diskriminasi,dan perlindungan korban.
Dalam  konteks  ini,  suami  yang dituduh  sebagai  pelaku  kekerasan  juga harusnya    mendapat    hak    perlindungan. Boleh  jadi,  kekerasan  yang  ia  lakukan terhadap istri berawal dari adanya kekerasan yang dilakukan istri. Oleh sebab itu,  konstruksi    hukum    semacam    ini belum    diatur    secara    tegas    dalam undang-undang  penghapusan    Kekerasan dalam  Rumah  Tangga.    Semua    regulasi yang  dimuat  adalah  ketika  pihak  korban melapor    dan    secara    langsung    ia ditetapkan    sebagai    korban    kekerasan, sementara  pihak  yang  terlapor  disematkan sebagai  pihak  pelaku.  Sementara  tindak lanjut  dan  penelusuran    sebab    awal    dari adanya    hubungan    timbal    balik kekerasan    tersebut  tidak    disebutkan secara  tegas  dalam  undang-undang.
Undang-undang ini mengatur ancaman pelaku dan juga diatur  mengenai beberapa    hak    korban    kekerasan.    Pasal 10  UU  No.   23 Tahun 2004 menyatakan ada 5 (lima) hak para korban KDRT, yaitu:
a) Perlindungan      dari      pihak keluarga,     kepolisian,     kejaksaan, pengadilan,  advokat,    lembaga sosial,    atau    pihaklainnya      baik sementara    maupun  berdasarkan penetapan  perintah  perlindungan dari pengadilan
b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
c) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
d) Pendampingan  oleh  pekerja  sosial dan  bantuan  hukum  pada  setiap tingkat  proses      pemeriksaan sesuaidengan ketentuan peraturan   perundang-undangan. e) Pelayanan bimbingan rohani 2. Bentuk-Bentuk
Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  Menurut Hukum Positif Menurut  Pasal  5  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga  setiap  orang  dilarang  melakukan kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap orang  dalam  lingkup  rumah  tangganya, dengan cara :
1. Kekerasan Fisik
2. Kekerasan Psikis
3. Kekerasan Seksual
4. Penelantaran Rumah Tangga 3. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah
Tangga  yang  dilakukan  isteri kepada suami
Kekerasan  terhadap  perempuan sering  kali  disebut  juga  sebagai  kekerasan berbasis  gender  karena  kekerasan  lebih mudah  terjadi  akibat  dari  ketiseimbangan posisi  tawar  antara  perempuan  dan  laki- laki. Dengan kata lain perempuan mengalami  kekerasan  akibat  kontruksi peran  yang  disandangnya.  Menempatkan perempuan di posisi yang lebih rendah. Kekerasan  terhadap  laki-laki  bisa terjadi  di  mana  saja,  kapan  saja,  dan  oleh siapa  saja.  Tetapi  ternayata  banyak kekerasan  terjadi  di  rumah  tangga,  dan kebanyakan dari kekersan tersebut
dilakukan  oleh  si  isteri    mempunyai hubungan khusus dengan korban misalnya suaminya sendiri.
Bentuk-bentuk  kekerasan  yang  dilakukan suami:
1. Kekerasan  Fisik  Ringan,  seperti: mencubit,  mendorong,  menjambak, meludahi, dan mencakar.
2. Kekerasan fisik berat, seperti menendang,  memukul  dengan  tangan atau benda, menyulut, menampar.
3. Kekerasan  psikologis  ringan  seperti menghina,  merendahkan  isteri  dan mencaci maki dengan kata kasar.
4. Kekerasan  psikologis  berat,  seperti melarang  beraul  dengan  lingkungan sekitar,  mengancam  akan  menyakiti dengan  kekerasan  fisik,  seksual  dan ekonomi,
5. Kekerasan  seksual  ringan,  dengan memanggil julukan berbau seksual
6. Kekerasan  seksual  berat,  seperti menaksa  hubungan  seksual  ketika isteri tidak mengingingkannya
7. Kekerasan ekonomi ringan
8. Kekerasan  ekonomi  berat  seperti mengambil  tanpa  persetujuan  dan melarang isteri bekerja namun menelantarkan.
Tabel. 1
Kajian  Latar  Belakang  Kekerasan  yang dilakukan kepada suami Latar Belakang Kekerasan Keterangan Faktor ekonomi  Ketidakmampuan pelaku secara ekonomi Faktor perselingkuhan Adanya  perselingkuhan salah  satu  pihak  yang dilakukan  suami  atau isteri yang menjadi penyebab kekerasan fisik, penelantaran rumah tangga serta kekerasan seksual Penyimpangan seksual Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan seperti pengalaman sewaktu kecil dari
lingkungan pergaulan
dan faktor genetik
Berdasarkan pengamatan dari kriminologi,  ada  5  (lima)  penyebab  utama yang  diungkap  oleh  survei  yaitu  kesulitan ekonomi,  ketidakpatuhan,  perilaku  buruk, rasa  cemburu  dan  tingkat  pendidikan perempuan yang menjadi korban kekerasan.
4. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap  Suami  Yang  Menjadi Korban Kekerasan Dalam

## Rumah Tangga Menurut Hukum
Pidana
Perlindungan  hukum  tetap  bisa ditegakan  sebagaimana  yang  tertuang dalam Undang-undang Penghapusan
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  nomor  23 Tahun  2004  yang  mengatur  pemberian sanksi hukuman dan perlindungan. Sosialisasi  dari  UU  ini  dilanjutkan  oleh kecamatan  dan  sector  terkait  seperti Polsek, perangkat desa, pemuka masyarakat,  penyuluhan  bagi  suami  dan isteri tentang KDRT.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  dan penelitian  dengan  beberapa  orang  korban KDRT  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa ada  beberapa  bentuk  faktor  terjadinya KDRT terhadap suami, yakni berawal dari isteri  yang  bekerja,  sedangkan  suami tinggal  menjaga  anak  dan  membersihkan rumah. Namun sampai pada masa perkawinan,  isteri  selalu  emosi  dan memaki suami dengan mengatakan bahwa pengangguran dan tidak sanggup membiayai rumah tangga. Kekerasan yang dilakukan oleh isteri ini sangat berdampak pada  psikologis  bagi  diri  yaitu  suami merasa trauma binggung mau berbuat apa, sering  melamun  dan  juga  pengen  bunuh diri.
Adapun  bentuk  perlindungan  terhadap korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Pencegahan (preventif)
2. Perlindungan  (represif),  adalah  segala upaya yag ditujukan untuk memberikan rasa aman dan memenuhi
hak-hak  korban  yang  dilakukan  oleh pihak  keluarga,  pelayanan  terpadu, advokat,  lembaga  sosial,  kepolisian, kejaksaan,  pengadilan  atau  pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
3. Pendampingan, berupa advokasi, bimbingan rohani guna penguatan diri korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak untuk menyelesaikan  permasalahan  yang dihadapi.
4. Reintegrasi  Sosial  adalah  :  proses mempersiapkan masyarakat dna korban  yang  mendukung  penyatuan kembali  korban  ke  dalam  lingkungan keluarga,  pengganti  keluarga  yang dapat  memberikan  perlindungan  dan pemenuhan kebutuhan korban.
Bentuk  perlindungan  suami  sebagai korban    kekerasan    selanjutnya    yaitu dalam    bidang    pelayanan    kesehatan. Dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan kepada  korban,    tenaga  kesehatan    harus memeriksa    kesehatan    korban    sesuai dengan    standar    profesinya,  membuat laporan    tertulis    hasil    pemeriksaan terhadap korban  dan visum  et  repertum.
5. Hambatan Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga Di Polres Binjai Korban atau keluarganya mencabut laporan yang sudah diajukan ke Kepolisian, jumlahnya sekitar 70%. Hal ini disebabkan  telah  terjadinya  perdamaian atau  kesepakatan  antara  pelaku  dan korban/keluarganya.  Selain  itu,  masih terdapat  laporan-laporan  yang  tidak  dapat diteruskan  untuk  diproses  karena  setelah dilakukan  penyelidikan  ternyata  adalah laporan  palsu.Dari  hasil  pengamatan diperoleh gambaran bahwa sejak didirikannnya  Ruang  Pelayanan  Khusus (RPK)  di  setiap  Polresta/Polres,  kasus- kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat ditangani  secara  terpisah  dengan  kasus- kasus  tindak  pidana  umum.  Kemudian dengan  diundangkannya  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga,  maka  kekerasan  dalam  rumah tangga  tidak  digolongkan  pada  tindak pidana  umum  lagi  dan  tidak  lagi  diproses berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sejak adanya Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 seluruh  kasus  yang  berkaitan  dengan kekerasan  yang  terjadi  dalam  ruang lingkup  rumah  tangga  ditangani  berdasar undang-undang tersebut.
Saat  kepolisian  menerima  laporan mengenai  klasus  kekerasan  dalam  rumah tangga,  aparat  kepolisian  harus  segera menerangkan  mengenai  hak-hak  korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendamping.  Selain  itu,  sangat  penting pula bagi pihak Kepolisian untuk memperkenalkan  identitas  mereka  serta menegaskan bahwa kekrasan dalam rumah tangga  adalah  sebuah  kejahatan  terhadap kemanusiaan  sehingga  seudah  menjadi kewajiban dari kepolisian untuk melindungi korban.
Setelah  menerima  laporan  dari korban  mengenai  terjadinya  kekerasan dalam  rumah  tangga  ,  langkah-langkah yang harus diambil kepolisian adalah:
a) Memberikan
perlindungan sementara pada korban b) Meminta surat penetapan pemerintah perlindungan dari korban
c) Melakukan penyidikan Sehingga  dengan  adanya  jaminan seperti  ini  hendaknya  para  korban  dari kekerasan  dalam  rumah  tangga  tidak  lagi takut  untuk  mengungkapkan  kekerasan sebenarnya  menimpanya.  Dan  segera untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian agar kekerasan yang menimpanya dapat segera diselidiki sesuai dengan  peraturan.  Sehingga  tidak  lagi menjadi  suatu  yang  disimpan-simpan  dan tertutup dari masyarakat. Tidak menganggap bahwa aparat kepolisian akan menimbulkan  permasalahan  baru  dalam rumah  tangga  yang  mengalami  konflik tersebut.
Polisi  sebagau  kepolisian  juga harus melaksanakan  tugasnya sesuai dengan  peraturan  dalam  penanganan korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga diatur  dalam  pasal  16  sampai  20  Dalam Undang-UNdang  Nomor  23  Tahun  2004. Apabila aparat kepolisian sudah menjalankan fungsinya dengan baik, maka diharapkan  korban  dari  kekrasan  dalam rumah  tangga  tidak  lagi  malu  untuk melaporkan  tindak  kekerasan  yang  terjadi terhadap dirinya.
Tujuan hukum acara pidana adalah mencari keadilan dan mendapatkan kebenaran materil, yakni kebenaran sebenar-benarnya dari suatu perkara pidana  dengan  menerapkan  kebenaran materiil  dengan  tujuan  mencari  siapa pelaku atas suatu pelanggaran hukum, dan meminta  pemeriksaan  dan  putusan  dari peradilan guna menemukan apakah terbukti  bahwa  suatu  tindak  pidana  ialah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.
Berdasarkan itu, Pasal 184
KUHAP  menempatkan  kedudukan  saksi dalam  proses  peradilan  pidana  yang mempunyai  kontribusi  yang  sangat  besar dalam upaya menegakan keadilan sehingga  perlu  diketahui  bagaimanakah bentuk  perlindungan  hukum  terhadap perempuan  pelapor  selaku  saksi  korban kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Pada korban  kekerasan  seksual,  contohnya. Pemaksaan  hubungan  seksual  dengan orang  lain  dengan  tujuan  komersil  atau tujuan tertentu yang mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan  akan  sembuh  sama  sekali, menggalami  gangguan  jiwa  korban  tidak berani melapor.
Hambatan  yang  dihadapi  penyidik dalam  kekerasan  dalam  rumah  tangga menurut hasil wawancara dengan Zulhemi, S.H  selaku  kepala  urusan  administrasi (KAURMIN)  di  Polres  Binjai,  tentang hambatan-hambatan  apa  yang  dihadapi oleh penyidik Polres Binjai dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah  tangga  bahwa  hambatan  pada
umumnya  tidak  ada  karena  setiap  perkara itu  masuk  didalam  catatan  kepolisian. Hambatan  yang  spesialis  besar  itu  tidak ada,  sementara  hambatan  yang  kecil  itu saksasi  seperti  misalnya  sikorban  ingin melaporkan  bahwa  telah  terjadi  kekerasan yaitu  dipukuli,  setelah  diproses  visumnya tidak  kuat,  kemudian  saksi-saksinya  tidak ada dan kemudian tidak menyatakan benar dari  hasil  psikologi  suami/sipelaku  bahwa tidak  ada  nampak  terjadinya  kekerasan. Jadi  sebagian  besar  hambatan-hambatan penyidik  dalam  kasus  kekerasan  dalam rumah tangga itu tidak ada.
Hambatan dalam penanganan kekerasan  dalam  rumah  tangga  dimulai pada  saat  penyidikan.  Penyidik  Polisi (Polri)  menghadapi  kendala  karena  masih kuatnya  anggapan  masyarakat  bahwa kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah persoalan  pribadi  atau  persoalan  rumah tangga,  sehingga  tidak  layak  dicampuri oleh  orang  lain  atau  polisi.  Perempuan (istri) karena memiliki perasaan hati nurani yang  lembut  dan  kentalnya  adat  budaya timur, menjadi tidak tega memberi batasan kepada  suami  atau  mantan  suami  dengan melaporkan  perbuatannya  kepada  polisi, meskipun telah menyakiti dan menyiksanya  baik  secara  fisik,  maupun psikis.
Pada  umumnya  fenomena  kasus kekerasan dalam rumah tangga mempunyai  spesifikasi  sendiri,  antara  lain sebagai berikut:
1. Terjadinya  tindak  kekerasan  lebih banyak  diketahui  oleh  pelaku  dan korban  saja,  sehingga  kurang  adanya saksi  maupun  alat  bukti  lainnya  yang memenuhi pasal 183dan 184 KUHAP.
2. Pihak  korban  enggan  melaporkan kasusnyaa  karena  merasa  tabu  dan beranggapan akan membuka aib keluarga  sendiri  terutama  terhadap kasus yang berhubungan dengan seksual.
3. Bagi  korban  yang  mau  melapor  dan perkaranya  memenuhi  syarat,  formil maupun  materiil,  tidak  jarang  berusaha mencabut  kembali,  karena  merasa  ia
sangat  memerlukan  masa  depan  bagi anak-anaknya dan masih menginginkan rumah tangganya dapat dibangun kembali.
4. Keterlambatan  laporan  dan  korban  atas terjadinya  kasus  kekerasan  dalam rumah tangga, akan berpengaruh terhadap  tingkat  kesukaran  penyidik dalam  melakukan  proses  penyidikan, terutama pengumpulan saksi dan barang bukti.
Berikut  akan  diuraikan  satu  per satu  hambatan  dalam  penanganan  kasus kekerasan  dalam  rumah  tangga,  sebagai berikut.
1. Hambatan  yang  datang  dari  korban dapat terjadi karena
a. Korban  tidak  mengetahui  bahwa tindakan  kekerasan  yang  dilakukan oleh  suami  merupakan  perbuatan perbuatan  pidana  atau  perbuatan yang  dapat  dihukum.  Oleh  karena itu,  korban  tidak  melaporkan  tindak kekerasan yang dialaminya;
b. Korban membiarkan tindakan
kekerasan  terhadap  dirinya  sampai berlarut-larut.
Hal ini bisa disebabkan  oleh  korban  berpendapat bahwa tindakan suami akan berubah;
c. Korban berpendapat apa yang dialaminya adalah takdir atau nasibnya  sebagai  istri.  Hal  ini  dapat terjadi  karena  adanya  pendapat bahwa  seorang  istri  harus  “bekti” (setia dan mengabdi) pada suami;
d. Korban  mempunyai  ketergantungan secara  ekonomi  pada  pelaku  tindak kekerasan;
e. Korban mempertahankan status sosialnya,  sehingga  kalau  sampai tindak  kekerasan  yang  terjadi  dalam rumah  tangganya  diketahui  oleh orang lain, akan memperburuk status sosial keluarganya didalam masyarakat;
f. Korban  takut  akan  ancaman  dari suami;
g. Korban  khawatir  keluarga  akan menyalahkan dirinya karena
dianggap  tidak  dapat  menyelesaikan masalah rumah tangganya sendiri;
h. Korban terlambat melaporkan tindakan  kekerasan  yang  dialami,
sehingga  bukti-bukti  fisik  sudah hilang.
2. Hambatan dapat dilakukan oleh keluarga  korban,  karena  kekerasan dalam  rumah  tangga  adalah  aib keluarga  yang  harus  ditutupi  agar  tidak diketahui oleh masyarakat. Alasan yang lain  adalah  karena  tindak  kekerasan yang  terjadi  dalam  rumah  tangga merupakan urusan domestik atau urusan intern keluarga.
i. Hambatan  yang  lain  datang  dari masyarakat.  Memang  masih  ada
pendapat yang menganggap
kekerasan  dalam  rumah  tangga adalah urusan keluarga bukan merupakan  kejahatan  yang  dapat diselesaikan  melalui  jalur  hukum. Pendapat  demikian  masih  mewarnai berbagai kalangan
dalam masyarakat,
3. sehingga  akan  merupakan  hambatan bagi penegakan hukum dibidang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
4. Hambatan dari negara
a. Hambatan  ini  berupa  ketentuan bahwa  biaya  visum  et  repertum harus  dikeluarkan  oleh  korban.  Bagi korban  yang  tidak  mampu,  hal  ini merupakan hambatan dalam mencari keadilan.
b. Selain  itu  dimasukkannya  kekerasan fisik,  psikis  dan  seksual  yang dilakukan  oleh  suami  terhadap  istri, kedalam delik aduan, sangat membatasi ruang gerak istri. Meskipun  dalam  undang-undang tidak disebutkan delik aduan absolut atau  delik  aduan  relatif  tetap  saja menempatkan istri pada posisi subordinatif.  Hal  ini  tercantum dalam  pasal  51,  52  dan  53  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004. Padahal pada awalnya sudah ditentukan  bahwa  kekerasan  dalam rumah  tangga  merupakan  suatu
delik,  suatu  perbuatan  pidana  yang dapat diproses secara hukum.
Adapun  hasil  penelitian  tentang jumlah  kekerasan  dalam  rumah  tangga yang  dilaporkan  Polres  Binjai    selama  3 tahun  terakhir  yaitu  tahun  2018-2020  dan dapat dilihat pada Tabel I berikut ini:
Tabel. 2
Bentuk Kekerasan No Bentuk Kekerasan Jumlah 1 Pencabulan 9 Kasus 2 Perceraian 6  Kasus 3 Kekerasan Seksual Terhadap Anak 4 Kasus 4 Kekerasan Terhadap Isteri 42 Kasus 5 Penganiayaan 8 Kasus 6 Perselingkuhan 9 Kasus 7 Kekerasan Dalam Rumah Tangga 20 Kasus 8 Kekerasan Dalam Pacaran 18 Kasus 9 Perkosaan 6 Kasus 10 Pelecehan Seksual 19 Kasus Jumlah 141 Kasus
Dari  data  Tabel.  2  diatas  terlihat bahwa perempuan korban kekerasan dalam rumah  tangga  sudah  mulai  memberanikan diri  untuk  membuka  mulut  bercerita tentang  kekerasan  yang  dialami  serta berjuang  merebut  kembali  hak-haknya sebagai  perempuan.  Atas  dasar  itu  untuk mewujudkan  tugas  pokoknya  maka  polisi menindak tegas pelaku dan menyelesaikannya  ke  meja  hijau  untuk mempertanggungjawabkan.

## 5. SIMPULAN
Simpulan
1. Pengaturan
Mengenai
Perlindungan Hukum terhadap
Suami yang  Menjadi Korban Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga adalah masuk kategori Pasal 44 UU Penghapusan Kekerasan dalam
rumah  tangga  dimana  melibatkan kekerasan  fisik  dan  psikis  dimana menampar,  memukul,  meludahi
pasangannya sehingga menimbulkan  luka  lebam,  gigi patah dan suami mengalami tindak pidana. 2. Upaya Perlindungan Hukum
Terhadap  Suami  yang  menjadi Korban  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga  menurut  Hukum  Pidana upaya  pemenuhan  hak-hak  korban, berupa pelayanan
hukum, kesehatan, dan pelayanan
psikologis.  Bentuk  perlindungan tersebut ditetapkan dalam Pasal 10, Pasal  16  ayat  (1),  Pasal  17,  Pasal 21  ayat  (1),  Pasal  23,  Pasal  25, Pasal  35,  dan  Pasal  36,  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga.
3. Kendala  yang dihadapi Kepolisian dalam Penanggulangan Suami yang Menjadi  Korban  Kekerasan  dalam Rumah  Tangga  adalah  suami  yang menjadi korban malu untuk melaporkan  apa  yang  diperbuat isterinya  sehinga  banyak  suami menutupi  kejadian  ini.  Masalah kekerasan  yang  dilakukan  oleh isteri terhadap suami ini merupakan persoalan internal keluarga  semata  tetapi  persoalan yuridis  pula,  karena  itu  perlu adanya  sikap  tenggang  rasa  dan apresiatif  antara  suami  dan  istri agar dihindari kekerasan tersebut.

## Saran
1. Sebaiknya dilakukan  penyuluhan- penyuluhan hukum tentang kekerasan  yang  dilakukan  oleh suami  terhadap  istri  keseluruh lapisan  masyarakat    harus  selalu dilakukan,  hendaknya  dilakukan oleh  aparat  penegak  hukum  yang memahami  betul  pengetahuan tentang  kekerasan  dalam  rumah tangga, apa dampak dan perbuatan  tersebut  dan  sanksi pidana  yang  dijatuhkan  bagi pelaku  sesuai  dengan  ketentuan
Undang-undang  nomor  23  tahun 2004.
2. Sebaiknya pihak pemerintah, aparat  penegak  hukum  maupun anggota  masyarakat  hendaknya lebih  berpartisipasi  secara  aktif dan  bertanggung  jawab  terhadap masalah  perlindungan  hukum, bagi  korban  kekerasan  yang dilakukan  oleh  suami  terhadap istri. Ditunjang dengan peningkatan  kualitas  jati  diri dengan  mendalami  ajaran  agama dan meningkatkan kadar iman dan takwa  bagi  setiap  individu  dalam hal  mengembangkan  kepribadian sehingga  lebih  berpikir  dalam melakukan suatu tindak
kejahatan.
3. Sebaiknya  Persepsi  masyarakat bahwa  kekerasan  yang  dilakukan oleh  suami  terhadap  istri  itu persoalan  internal  keluarga,  kini mulai  berubah  bahwa  kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap  istri  itu  tindak  pidana, sehingga  pola  penyelesaiannya juga  bergesr  dari  penyelesaian secar  biasa  yang  dilakukan  oleh suami  atau  anggota  keluarga  dan masyarakat ke penyelesaian hukum,untuk  itu  para  anggota keluarga  dapat  menahan  diri terhadap  sikap  kekerasan  dalam bentuk apapun.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku
Moeljatno, 2008, Azas-azas Hukum Pidana,Rineka Cipta, Jakarta. Soeroso, Moerti Hadiarti., 2010, Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis, Sinar Grafika,
Jakarta.
Luhulima,  Achie  ed.  2000. Pemahaman Bentuk-bentuk  Tindak  Kekerasan
Terhadap Perempuan dan Alternatif  Pemecahannya .  Jakarta: Kelompok Kerja “Convention
Wacth”  Pusat   Kajian  Wanita  dan Jender Universitas Indonesia Abdulsyani, 1987. Sosiologi Kriminalitas , Bandung; CV Remadja Karya.
Suaedy  Ahmad,  2000. Kekerasan  Dalam Perspektif  Pesantren ,  Jakarta  : Grasindo Arif,  Barda  Nawawi,  1998. Beberapa Aspek  Kebijakan  Penegakan  Dan Pengembangan  Hukum  Pidana ,
Bandung :Citra Aditya Bakti. Atmasasmita, Romli,2007. Teori Dan Kapita Selekta Krimonologi ,
Bandung:Rafika Aditama.
Bosu,  B.  1982. Sendi-Sendi  Kriminologi ,
Surabaya :Usaha Nasional. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1993. Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta :Balai Pustaka Ediwarman, 1994. Asas-Asas Kriminologi , Medan :USU Prees Ediwarman,dkk, 2010. Monograf Kriminologi Fakih,  Mansour,2004. Masyarakat  Sipil Untuk Transformasi Social, Pergolakan Ideology LSM Indonesia, Yogyakarta  :Pustaka Pelajar.
Harkrisnowo  Harkristuti,1996. Kekerasan Terhadap  Perempuan  (Tinjauan Segi Krimonologi Dan Hukum). Semarang :Universitas Diponegoro Kejadian Informasi Pendidikan dan
Penerbitan  Sumatera  Jurnalisme (tidak)  Ramah  Gener  KIPPAS, Medan, 2001, halaman I.
Muladi  &  Barda  Nawawi  Arief,  1992.
Bunga  Rampai  Hukum  Pidana , Bandung :Alumni
Muladi,1998. Teori-Teori  Dan  Kebijakan Pidana , Bandung :Edisi Revisi
Mutashim,  Khalis,  2007 Jangan  Lupa Wahai Muslimin , Jakarta :Alifbata
Moeljatno, 2002. Asas-asas Hukum Pidana , Jakarta :Rineka Cipta Nawal  El  Saadawi,  Perempuan  dalam budaya Patriarki, Jgjakarta: Pustaka Pelajar, 2001, halaman 2.
Soeroso,  Hadiati  Moerti,  2010. Kekerasan
Dalam  Rumah  Tangga ,  Jakarta :Sinar Grapika
Stephan  Hurwitz,  1986. Kriminologi, Disadur Oleh L. Moeljatno, Jakarta :Bina Aksara Sudarto,  1983. Hukum  Pidana  Dan Perkembangan Masyarakat , Bandung :Alumni Suhendhi,R, 1981. KUHP Dan Penjelasannya .  Surabaya  :Usaha Nasional W.A  Bonger,  1962. Pengantar  Tentang Kriminologi Terjemahan R.A Koenoen, Jakarta :PT. Pembangunan

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2000 Tentang  Serikat  Pekerja/Serikat Buruh,  Lembaran  Negara  Tahun 2000 Nomor 131. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran  Negara  Tahun  2003 Nomor 39.

## C. Internet/Kamus Hukum/Jurnal
Dahliana, diakses
dalam
situs
https://repository.ar-
raniry.ac.id/id/eprint/7042/1/Dahlia na.pdf pada tanggal 27 Juni 2020 Hadi,  Gilang  Kusuma, Perlindungan Hukum  terhadap  Suami  sebagai Korban  Kekeerasan  dalam  Rumah Tangga, Jurnal  FH-    Universitas Negeri  Surakarta    diakses  dalam 62106-ID-perlindungan-hukum- terhadap-suami-sebaga.pdf  diakses tanggal 20 Maret 2020. La  Jamma, Perlindungan  Korban Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga dalam  Hukum  Pidana  Indonesia,
Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi  Islam  IAIN  Ambon, dalam
40828-ID-perlindungan- korban-kekerasan-dalam-rumah- tangga-dalam-hukum-pidana- indonesia.pdf  pada  tanggal  20 Maret 2020.
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/huku m-pidana/647-kekerasan-dalam- rumah-tangga-kdrt-persoalan- privat-yang-jadi-persoalan- publik.html diakses  tanggal  20 Maret 2020.
https://bali.tribunnews.com/2019/10/08/ba nyak-juga-suami-jadi-korban-kdrt- sang-istri-ini-kasus-paling- menonjol?page=2 diakses  tanggal 08 Juli 2020.