## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022
e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i3.3220/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Keterlibatan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Maluku Berupa Sasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Muhammad Brillyan Alvayedo 1 , Anna Erliyana 2
1 Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Article Info ABSTRACT Article history: Received : 09 April 2022 Publish : 01 Juli 2022 Indigenous  peoples  in  Maluku  Archipelago  have  a  method  to  conserve  natural resources  in  the  form  of  local  wisdom  called  Sasi.  Sasi  is  an  environmental management  and  the  preservation  of  natural  resources  on  the  land  and  at  the  sea which conducted by the indigenous people of Maluku. The broad scope of Sasi is an activity that prohibits the taking of certain potential products without damaging the environment. Besides law and regulations that regulated by the government in Article 32  of  2009  about  Environmental  Management  and  Preservation,  there  is  a  Sasi customary  law  which  also  regulating  about  the  utilization  and  environmental management of natural resources. With the result that the presence of local wisdom increasingly emphasized that Sasi  is involved in  environmental management  at  the Maluku Archipelago.
Keywords: Local Wisdom,
Sasi,
Maluku,
Environmental Management
Info Artikel ABSTRAK Article history: Diterima : 09 April 2022 Publis : 01 Juli 2022 Masyarakat  adat  di  Kepulauan  Maluku  memiliki  upaya  dalam mengkonservasi sumber daya alam yang berbentuk kearifan lokal yang disebut  dengan  Sasi.  Sasi  merupakan  pengelolaan  dan  perlindungan sumber daya alam di darat dan di laut yang dilakukan oleh masyarakat adat Maluku. Secara garis besar, Sasi adalah kegiatan yang melarang pengambilan  hasil-hasil  potensi  tertentu  tanpa  merusak  lingkungan. Disamping  peraturan  perundang-undangan  yang  diatur  oleh pemerintah dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat hukum adat Sasi yang turut pula  mengatur  pemanfaatan  serta  pengelolaan  kekayaan  alam. Sehingga dengan adanya kearifan lokal tersebut semakin menegaskan bahwa Sasi terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kepulauan Maluku.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## Corresponding Author:
Muhammad Brillyan Alvayedo Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email Korespondensi: brillyanalvayedo@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Eksistensi  hukum  adat  di  berbagai  daerah  di  Indonesia  sampai  saat  ini  masih  terus  digali, ditemukan  dan  diperkenalkan  dalam  rangka  pembentukan  sistem  hukum  nasional.  Pembangunan sistem  hukum  nasional  di  Indonesia  itu  sendiri  meliputi  keragaman  dan  kearifan  lokal  yang menggunakan  sistem  hukum  adat  yang  diatur  oleh  daerah  tersebut  dalam  memperkaya  khasanah sistem  hukum  nasional.  Hal  tersebut  beriringan  dengan  pendapat  Ilham  Bisri  bahwa  “hukum adat
adalah  sistem  aturan  berlaku  dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia  yang  berasal  dari  adat kebiasaan, yang secara turun temurun dihormati dan ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia.”
Tradisi  atau  aturan-aturan  masyarakat  yang  dapat  dikatakan  juga  sebagai  hukum  adat  atau kearifan lokal tersebut telah mewarnai sistem hukum nasional di Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun.  Pengakuan  eksistensi  hukum  adat  sebagai  bagian  dari  sistem  hukum  nasional  di Indonesia pada dasarnya telah diatur di dalam konstitusi Indonesia tepatnya pada Pasal 18B ayat (2) UUD  NRI  Tahun  1945  yang  menyatakan  bahwa  “Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan- kesatuan  masyarakat  hukum  adat  serta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur dalam undang-undang.”
Dalam pelaksanaannya tentu beberapa dari hukum adat atau kearifan lokal tersebut memiliki tekanan  baik  dari  pihak  luar  maupun  pudarnya  sistem  tersebut  dari  dalam.  Namun  kenyataannya, beberapa daerah juga masih mempertahankan tradisi lokal tersebut dan terbilang masih cukup banyak dan  terus  dipraktekkan  hingga  sekarang.  Kearifan  lokal  sendiri ( local  wisdom )  merupakan  bentuk pengetahuan  lokal  ( indigenous  knowledge )  yang  perlu  digali  dan  banyak  dipraktikkan  di  berbagai kawasan  di  Nusantara.  Dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  kearifan  lokal  diakui sebagai  upaya  konservasi  yang  tercantum  di  dalam  Pasal  1  angka  30  Undang-undang  Nomor  32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang  menyatakan  bahwa “Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.”
Secara etimologi, menurut Imam Santoso Ernawi kata kearifan berarti kemampuan seseorang menggunakan pengetahuannya dalam menyikapi suatu kejadian atau situasi, sedangkan lokal berarti ruang  atau  tempat  saat  peristiwa  itu  terjadi.  Kearifan  lokal  atau  hukum  adat  yang  tumbuh  dan berkembang di masyarakat seluruh Indonesia pada dasarnya berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan perbedaan  yang  berasal  dari  tempat  dan  waktu  yang  juga  disebabkan  oleh  tantangan  alam  dan kebutuhan hidup masyarakat  yang berbeda, sehingga pengalamannya dalam memenuhi kebutuhan hidup  memunculkan  berbagai  sistem  pengetahuan  baik  yang  berhubungan  dengan  lingkungan maupun  sosial.  Pendapat  tersebut  sejalan  dengan  pernyataan  Ingold  bahwa  “antara  masyarakat (manusia)  dalam  lingkungan  sekitarnya  (sistem  bisofisik)  atau  ekosistem  dipengaruhi  oleh  sistem budaya  yang  dimilikinya.”  Pada  kenyataannya  kebanyakan  hukum  adat  di  Indonesia  masih memperhatikan lingkungan sekitarnya dan malah ikut menjaga lingkungan tersebut.
Berkaitan dengan hukum lingkungan, paradigma tata kelola lingkungan telah tercantum dalam konstitusi Indonesia tepatnya pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.”  Mengenai  pasal  dalam  konstitusi tersebut, Jimly Asshidiqie berpendapat bahwa Indonesia dapat dikatakan memuat kebijakan hukum di  bidang  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  dengan  kata  lain  Indonesia  menerapkan  Konstitusi Hijau  ( Green  Constitution ).  Dalam  kebijakan  pengelolaan  lingkungan,  pemerintah  mengeluarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terbitnya  undang-undang  tersebut  jika  dilihat  secara  seksama  lebih  ditujukan  untuk  memperkuat perencanaan lingkungan dan penegakan hukum  yang dapat dilihat dari struktur hukum  yang lebih dominan dalam mengatur perencanaan dan penegakan hukum.
Mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebenarnya masyarakat Indonesia khususnya masyarakat adat melalui kearifan lokalnya telah melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, jauh sebelum undang-undang tersebut dikeluarkan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat  Mangunjaya  yang  dimana  menyatakan  bahwa  “kecenderungan  masyarakat  yang memelihara, melindungi sumber daya dan mengelola kawasan hutan seperti lubuk larangan, hutan larangan, hutan nigari dan pendekatan kearifan tradisional yang ada di masyarakat Indonesia, dicatat
dapat membantu upaya konservasi alam dengan prinsip pemanfaatan yang berkelanjutan, sehingga upaya ini perlu dikaji dan dikembangkan untuk menambah usaha membantu pelestarian sumber daya alam dan lingkungan.” Selain dengan masyarakat sendiri yang ikut andil dalam menjaga lingkungan, kebudayaan  juga  berperan  sebagai  kontrol  masyarakat,  yaitu  cara  yang  digunakan  oleh  suatu masyarakat untuk mengembalikan anggota masyarakatnya  yang menyimpang kepada tingkah laku normal  yang  dapat  berupa  sanksi.  Selain  penting  sebagai  alat  pengontrol  sosial,  kebudayaan  juga berfungsi  untuk  melindungi  diri  terhadap  alam,  mengatur  hubungan  antar  manusia,  dan  sebagai wadah perasaan manusia.” Pernyataan tersebut sangat berkaitan erat dengan inti dari penelitan artikel yang akan dibahas yakni mengenai kearifan lokal Sasi yang berasal dari Maluku.
Masyarakat di  Kepulauan Maluku memiliki upaya dalam mengkonservasi sumber  daya alam yang ada dalam bentuk kearifan lokal yang disebut dengan Sasi. Sasi merupakan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di darat dan laut yang dilaksanakan masyarakat adat Maluku yang akhirnya menyebar ke beberapa daerah di Papua Barat. Sasi merupakan salah satu contoh kearifan lokal yang terpelihara dan dipatuhi dalam praktik hukum di masyarakat pesisir dalam bentuk konsep petuanan laut. Konsep Sasi berkaitan dengan hak ulayat karena merupakan pranata yang mengatur sistem  eksploitasi.  “Desa-desa  di  Maluku  yang  letaknya  di  pesisir  memiliki  wilayah  laut  yang menjadi bagian dari petuanan yaitu merupakan perluasan wilayah desa di lautan dengan batas-batas tertentu. Konsep kepemilikan laut dikenal di Haruku, meskipun Sasi juga banyak dibeberapa tempat seperti di Pulau Buru, Seram, Pulau Watubela, Kepulauan Kei, Aru, serta di Pulau Halmahera.”
Menurut pendapat Sahusilawane, Sasi di Maluku merupakan bentuk pengaturan internal ( self- regulatory )  pada  masyarakat  Maluku.  Sasi  sendiri  berfungsi  sebagai  pijakan  atau pedoman  dalam bersikap  dan  bertindak,  baik  dalam  berinteraksi  ditengah-tengah  masyarakat  maupun  pengelolaan lingkungan serta pemanfaatan sumberdaya alam. Sasi adalah tradisi masyarakat yang memiliki nilai hukum  yang  substansif  yaitu  merupakan  larangan  sementara  untuk  tidak  mengambil  hasil  hutan maupun  hasil  laut  sampai  pada  waktu  tertentu.  Pelanggaran  terhadap  ketentuan  sasi  sendiri  akan dikenakan  sanksi  yang  cukup  berat  bagi  yang  melanggar,  dimulai  dari  yang  paling  ringan  berupa teguran dan denda hingga yang terberat (pada masa lalu) berupa hukuman mati.
Oleh sebab itu, penelitian artikel ini akan membahas mengenai kearifan lokal masyarakat adat Maluku berupa Sasi serta kedudukan dan keterlibatan Sasi dalam pengelolaan lingkungan hidup di Maluku.  Dengan  demikian,  judul  dari  artikel  ini  adalah  “Tinjauan  Hukum  Kedudukan  dan Keterlibatan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Maluku Berupa Sasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

## 2. METODE PENELITIA
Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang dimana penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma tersebut mencakup asas- asas,  norma,  kaidah  dari  peraturan  perundang-undangan,  perjanjian  dan  juga  doktrin.  Penelitian hukum normaitf dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa baik data primer maupun data sekunder yang berlandaskan dengan asas hukum, prinsip hukum, kasus-kasus dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta hukum adat yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti  yaitu  tinjauan  hukum  kedudukan  dan  keterlibatan  kearifan  lokal  masyarakat  adat  Maluku berupa Sasi dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Dalam  penulisan  penelitian  ini,  menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan dengan  mengkaji  dan  menelaah  ketentuan  yang  telah  ada  khususnya  pada  Undang-Undang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  terhadap  objek  analisis  yaitu  Hukum  Adat  Sasi untuk  menguji  apakah  objek  analisis  tersebut  memiliki  kesesuaian  ataupun  kontrafiktif  dengan peraturan  undang-undangan  yang  digunakan,  serta  untuk  melihat  juga  pada  peraturan  perundang- undangan yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah.
Mengenai  data  yang  diperoleh  baik  itu  data  primer  dan  sekunder,  kemudian  akan  dianalisis secara mendalam untuk mengetahui fakta dan/atau kesesuaian yang ada pada peraturan perundang- undangan yang senyatanya dari masalah yang akan diteliti.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Kearifan Lokal Masyarakat Adat Maluku Berupa Sasi
Upaya pelestarian lingkungan hidup bagi masyarakat Maluku sudah dilaksanakan sejak dulu kala.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  salah  satu  budaya  masyarakat  Maluku  yang  melarang pengambilan  hasil-hasil  potensi  tertentu  dengan  atau  tanpa  merusak  lingkungan.  Kegiatan larangan  pengambilan  hasil-hasil  potensi  ini  oleh  masyarakat  Maluku  dikenal  dengan  sebutan Sasi. Sasi merupakan suatu tradisi masyarakat negeri di Maluku untuk menjaga hasil-hasil potensi tertentu. Apabila Sasi telah dilaksanakan, maka masyarakat dilarang untuk memetik buah-buah tertentu di darat dan mengambil hasil tertentu dari laut selama jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Peranan sasi memungkinkan sumber daya alam untuk terus menerus tumbuh dan berkembang. Dengan kata lain, sumber daya alam hayati dan nabati perlu dilestarikan dalam suatu periode tertentu untuk memulihkan pertumbuhan dan perkembangan demi tercapainya hasil yang memuaskan.
Dilihat dari sejarahnya, Sasi di Maluku telah ada sejak jaman dahulu kala dan merupakan komitmen bersama baik oleh masyarakat maupun oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Hal tersebut didasarkan atas kesadaran bahwa tanpa lingkungan, masyarakat tidak dapat hidup  dengan  layak  sehingga  Sasi  harus  dipertahankan  oleh  generasi  ke  generasi.  Dalam pemeliharaan sumber daya alam, terdapat aturan-aturan yang telah berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang dikenal dengan sebutan Hukum Sasi. Hukum Sasi adalah suatu sistem hukum  lokal  yang  berisikan  larangan  dan  keharusan  untuk  memetik  atau  mengambil  potensi sumber daya alam dari jenis tertentu untuk suatu jangka waktu pendek.
Sistem  Hukum  Sasi  dapat  dikatakan  memiliki  nilai  hukum,  sebab  memiliki  norma  atau aturan  berhubungan  dengan  cara,  kebiasaan,  tata  kelakuan  dan  adat  yang  didalamnya  memuat unsure  tika  dan  norma.  Menurut  Djaatmadja,  nilai-nilai  hukum  yang  substansial  dalam  sistem sasi sebagai inti dari hukum adat tersebut adalah sebagai berikut:
a. Penggunaan hak seseorang secara tepat menurut waktu yang ditentukan;
b. Mencegah timbulnya sengketa antara sesame penduduk negeri;
c. Pemeliharaan dan pelestarian alam lingkungan (laut/darat) demi peningkatan kesejahteraan bersama;
d. Kewajiban untuk memanjakan hasil laut dan darat; dan
e. Mengurangi timbulnya kejahatan yang dibuat berupa pencurian.
Segala  pemeliharaan  sumber  daya  alam  diawasi  oleh  lembaga-lembaga  adat  seperti  raja, kepala soa, saniri, kewang, dan marinyo. Adapun lembaga-lembaga tersebut memiliki pengertian dan fungsinya masing-masing, diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Raja  atau  kepala  pemerintahan  negeri  adalah  pimpinan  lembaga  adat  atau  biasa  dikenal dengan ketua adat yang bertugas untuk memimpin desa yang dibantu oleh saniri negeri dalam memberikan keputusan. Sebagai ketua adat, raja berwenang dalam menentukan pelaksanaan tutup dan buka Sasi, selain itu raja juga ikut mengatur berbagai permasalahan desa baik dalam bentuk tenaga atau pikiran.
b. Kepala  Soa  adalah  pimpinan  atau  perwakilan  dari  suatu  Soa.  Kepala  Soa  bertugas  dalam membantu raja dalam menangani berbagai permasalahan adat istiadat dan budaya di dalam negeri  seperti  perkawinan,  pengangkatan  anak  dan  lainnya.  Kepala  Soa  berfungsi  sebagai pembantu raja dalam melaksanakan tata pemerintahan dan menyelenggarakan musyawarah dalam  masyarakat.  Selain  itu,  Kepala  Soa  berfungsi  untuk  menampung  dan  menyalurkan
aspirasi  dan  pendapat  masyarakat  di  dalam  Soa-nya.  Masing-masing  Kepala  Soa  memiliki wilayah Soa yang artinya wilayah kekuasaannya terhadap sumber daya dusun tersebut.
c. Saniri atau Saniri Negeri adalah lembaga adat di tingkat negeri atau kampung  yang terdiri dari  tokoh  adat,  tokoh  agama  dan  perwakilan  dari  masing-masing  Soa  (marga  atau  klan). Lembaga  ini  bersifat  legislatif  dan  bertugas  mengambil  keputusan-keputusan  yang dilaksanakan oleh raja dan masyarakat. Selain itu, hal-hal penting  yang akan dilaksanakan oleh raja terlebih dulu harus meminta persetujuan dari Saniri Negeri, jika ditolak maka tidak boleh  dijalankan.  Lembaga  adat  Saniri  Negeri  berfungsi  untuk  melakukan  pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut.
d. Kewang merupakan perwakilan dari masing-masing Soa. Fungsinya seperti polisi negeri yang memiliki tugas dan wewenang untuk menjaga dan mengawasi lingkungan dan wilayah darat dan  laut  juga  wilayah  Sasi.  Disebut  juga  dengan  polisi  adat,  Kewang  bertugas  melakukan pengontrolan di wilayah darat dan laut agar mencegah masyarakat melakukan pelanggaran sasi  dan  merusak  sumber  daya  alam.  Selain  itu,  Kewang  juga  bertugas  untuk  mengawasi wilayah  permukiman.  Jika  masyarakat  melanggar  hukum  Sasi,  hendaknya  melaporkannya kepada Kewang. Laporan tersebut akan dibicarakan dan dibahas dalam rapat dengan Kewang- kewang yang lain dan menghadirkan pelaku yang melanggar. Kewang dapat diartikan sebagai badan  yang  bertugas  sebagai  penegak  hukum  adat,  hak  kepemilikan,  pengelolaan  dan pemanfaatan sumber daya alam serta mengamankan desa.
e. Marinyo  memiliki  tugas  untuk  menyampaikan  berita  dari  raja  atau  ketua  adat  kepada anggota  lembaga  adat  lainnya  dan  kepada  masyarakat  yang  bertugas  menyampaikan informasi  yang  telah  disetujui  dan  disepakati  oleh  raja  dalam  bentuk  pengumuman  resmi baik  secara  lisan  maupun  tulisan  dan  mengantarkan  surat-surat  panggilan  kepada masyarakat  yang  membuat  tindakan  kejahatan  berupa  melanggar  aturan  di  dalam  negeri untuk menghadap anggota pemerintah negeri. Penyampaian informasi oleh Marinyo dikenal dengan  sebutan  titah.  Titah  merupakan  penyampaian  informasi  dengan  cara  Marinyo berjalan  mengelilingi  desa  sambal  berteriak.  Tujuan  titah  yaitu  untuk  menyampaikan informasi dari kepala adat kepada masyarakat mengenai musyawarah yang dilakukan oleh Kewang.
Setelah melihat dari klasifikasi beserta pengertian dan fungsi dari masing-masing lembaga adat tersebut dapat dilihat bahwa yang lebih berperan dalam pemeliharaan sumber daya alam ini adalah Kewang beserta anak buahnya yang berfungsi sebagai polisi hutan. Kewang memegang peranan  penting  dikarenakan  merupakan  salah  satu  unsur  pemerintahan  yang  bertugas  untuk menjaga lingkungan baik di darat maupun di laut dari tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Dalam pelaksanaannya, terdapat dua istilah penting di dalam Sasi yaitu Buka Sasi dan Tutup Sasi.  Buka  Sasi  adalah  saat  masyarakat  diperbolehkan  untuk  memanen  atau  mengambil  suatu sumber  daya  yang  sedang  disasi.  Sedangkan  Tutup  Sasi  adalah  Ketika  sumber  daya  tersebut dilarang untuk dipanen dan akan dilindungi kembali oleh Hukum Sasi. Sasi akan dibuka sesuai waktu yang telah ditentukan dan dimulai dengan upacara adat yang dihadiri oleh Kepala Kewang, para  Saniri  Negeri  serta  masyarakat  desa.  Pembukaan  Sasi  akan  diputuskan  dalam  rapat  yang dihadiri oleh lembaga Kewang, Raja, Saniri Negeri dan tokoh agama. Rapat ini dilakukan Ketika waktu  pembukaan  Sasi  telah  dekat.  Pembukaan  Sasi  dilakukan  secara  resmi  dengan pemberitahuan  langsung  oleh  lembaga  Kewang  melalui  salah  seorang  Marinyo  dengan  cara berteriak sambal berkeliling desa agar diketahui oleh masyarakat.
Terdapat dua alasan pembukaan Sasi laut yaitu yang pertama adalah permintaan pasar atau pembeli  yang  ditujukan  untuk  kebutuhan  ekonomi.  Kedua  adalah  untuk  kebutuhan  konsumsi masyarakat  sehari-hari  dan  keperluan  sosial  masyarakat  seperti  pembangunan  atau  perbaikan masjid atau gereja, fasilitas-fasilitas desa dan perayaan hari-hari besar keagamaan. Pembagian
hasil dari buka Sasi diberikan kepada masyarakat, namun hasil yang diberikan kepada masjid atau gereja, raja, kewang, anak yatim piatu dan para janda besarnya dua kali lebih banyak daripada jatah masyarakat umum.
Walaupun cenderung melindungi wilayah perairan, Sasi juga mengatur tata cara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di daratan yang disebut dengan Sasi Darat. Bentuk Sasi ini mengatur pengelolaan, pemanenan hingga pembagian hasil dari perkebunan atau hasil-hasil hutan seperti  kelapa,  sagu,  rotan,  pala,  kenari, durian,  pinang,  cengkeh,  atau  tanaman-tanaman  yang dianggap  berharga  oleh  masyarakat.  Sasi  darat  cenderung  lebih  mengatur  hasil  perkebunan sehingga  sistem  pemanfaatan  dan  pembagian  hasil  Ketika  buka  Sasi  (panen)  akan  diambil kembali oleh pemiliknya, selanjutnya digunakan untuk dikonsumsi atau dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup. Aturan Sasi hanya diberlakukan untuk tanaman-tanaman berumur panjang dan bersifat  musiman.  Salah  satu  jenis  tanaman  yang  seringkali  di  Sasi  adalah  kelapa  dan  sagu. Kelapa merupakan salah satu tanaman yang dianggap berharga oleh masyarakat karena seluruh bagian  dari  pohonnya  dapat  digunakan  dan  sagu  adalah  salah  satu  bahan  pangan  masyarakat sehari-hari.
Kondisi  geografis  Maluku  yang  menunjukkan  bahwa  kelautan  dan  perikanan  merupakan sumber kekayaan daerah dan mayoritas masyarakatnya berpencaharian di bidang perikanan dan kelautan.  Luasnya  area  laut  sangat  menuntut  perhatian  besar  dalam  rangka  mengelola  dan menjaga  keberlanjutan  potensi  dan  produksi  sumber  daya  alam  tersebut.  Hal  tersebut  sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang berbunyi sebagai berikut:
“Pengelolaan ruang Laut dilakukan untuk:
a. Melindungi  sumber  daya  dan  lingkungan  dengan  berdasar  pada  daya  dukung  lingkungan dan kearifan lokal;
b. Memanfaatkan  potensi  sumber  daya  dan/atau  kegiatan  di  wilayah  Laut  yang  berskala nasional dan internasional; dan
c. Mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi, dan jasa.” Selanjutnya  diatur  juga  mengenai  hak,  kewajiban  dan  peran  serta  masyarakat  dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu pada Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang- undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menyatakan  bahwa  “melakukan  kegiatan  pengelolaan  Sumber  Daya  Pesisir  dan  Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.  Kedua  pasal  dalam  undang-undang  tersebut  secara  inplisit  mengakui  praktek pengelolaan  sumber  daya  perikanan,  sebagai  contohnya  adalah  Sasi  yang  merupakan local knowledge yang  telah  dilakukan  secara turun-temurun.  Karena  laut  dianggap  sebagai  property milik bersama ( communal property ) Sasi bersifat strategi konservasi kelautan berbasi masyarakat ( community-based marine resources conservation ).
Sasi merupakan bentuk aturan atau larangan yang bersifat sementara dan mulai ditetapkan pada saat Sasi telah ditutup. Saat Sasi telah ditutup, masyarakat hanya boleh melintas di area yang di Sasi, tidak diperbolehkan mengambil hasil dari wilayah yang sedang di Sasi. Adapun sanksi diberikan  dengan  tujuan  tidak  hanya  sekedar  memberikan  trauma  atau  perasaan  jera  bagi pelanggar, namun untuk mendidik sang pelanggar untuk tidak melakukan hal yang sama. Sanksi yang dikenakan berupa sanksi adat dan sanksi spiritual. Sanksi adat dapat berupa sanksi moral dan fisik dari masyrakat dan sanksi berupa denda, sedangkan sanksi spiritual adalah sanksi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaan masyarakat. Sanksi sendiri diberikan sebagai bentuk dari penyelesaian atau tindak lanjut dari aturan-aturan yang telah dibuat. Sanksi pada Sasi terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:
1) “Sanksi Ringan, berupa denda dan sanksi sosial.
2) Sanksi berat, berupa sanksi spiritual yang dipercayai oleh masyarakat setempat.”
Berikut merupakan bentuk-bentuk pelanggaran beserta sanksi secara garis besar yang telah diklasifikasikan mengenai aturan apa yang diterapkan pada Sasi beserta sanksi yang dikenakan yaitu sebagai berikut:
a. Masuk  ke  wilayah  Sasi  atau  melakukan  aktivitas  penangkapan  di  dalam  wilayah  Sasi, sanksinya adalah membayar denda uang dan membersihkan desa atau tempat beribadah;
b. Menyalakan perahu bermotor di wilayah Sasi, sanksinya adalah membayar denda uang;
c. Menggunakan  alat  tangkap  yang  berbahaya  seperti  bom,  pukat  harimau  atau  racun  seperti potassium, sanksinya adalah membayar denda uang dan dikucilkan oleh masyarakat;
d. Mengambil atau memanen sumber daya apapun di wilayah Sasi sebelum waktunya, sanksinya adalah  denda  uang  yang  seharga  denga  napa  jenis  biota  diambil,  alat-alat  yang  digunakan untuk mengambil benda yang disasikan disita. Dipercayai juga bahwa orang  yang  mencuri tersebut akan terkena penyakit parah atau kematian;
e. Menghilangkan  atau  mencabut  tanda  Sasi,  sanksinya  adalah  diarak  keliling  desa  agar menimbulkan efek jera dan dipercaya terkena kerasukan, lumpuh atau terkena penyakit yang parah; dan
f. Membuang  sampah  di  wilayah  Sasi,  sanksinya  adalah  membayar  denda  uang  dan membersihkan desa atau tempat beribadah.
3.2. Kedudukan dan Keterlibatan Sasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Maluku Lingkungan hidup pada dasarnya adalah kesatuan ruang dan semua benda,  daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan  dan  manusia  serta  makhluk  lainnya.  Dalam  hubungan  dengan  lingkungan  hidup, makhluk hidup atau manusia memiliki tempat untuk hidup. Tempat untuk hidup dikenal dengan istilah  habitat.  Habitat  dari  makhluk  hidup  atau  manusia  bisa  lebih  dari  satu  dan  didalamnya habitat  itu  manusia  memiliki  cara  tersendiri  untuk  hidup  dan  mempertahankan  kelangsungan hidupnya.  Karena  itu  manusia  perlu  mengelola  lingkungannya,  agar  kelangsungan  hidupnya dapat dipertahankan dari generasi ke generasi.
Dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup,  sesuai  dengan  Pasal  1  angka  2  Undang-undang Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkunan  Hidup  menyatakan bahwa  “Perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  adalah  upaya  sistematis  dan  terpadu yang  dilakukan  untuk  melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  dan  mencegah  terjadinya pencemaran hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang  meliputi  perencanaan,  pemanfaatan,  pengendalian,  pemeliharaan,  pengawasan,  dan penegakan hukum.”
Menurut  Beratha,  berbagai  usaha  masyarakat  untuk  mengelola  dan  mempengaruhi lingkungan  telah  dilakukan  mereka  yang  dimanfaatkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  mereka. Upaya  pengelolaan  tersebut  dibantu  pula  oleh  berbagai  macam  alat,  modal,  teknologi,  bahan kimia, prasarana dan saran penunjang lainnya yang telah masuk sampai ke desa-desa. Keadaan ini disamping memberikan hasil yang positif, tetapi patut diwaspadai dan dijaga segi negatifnya sehingga  perlu  dipikirkan  langkah  penyesuaian  antara  permintaan  sumber  daya  alam  tersebut sebagai akibat dari pertambahan penduduk yang makin meningkat.
Disamping  peraturan  perundang-undangan  yang  diatur  oleh  pemerintah  mengenai pengelolaan  lingkungan  hidup,  terdapat  pula  peraturan  yang  bersifat  hukum  adat  yang dikeluarkan untuk mengatur pemanfaatan serta pengelolaan kekayaan alam. Peraturan ini adalah wujud  kepedulian  pemerintah  desa  bahkan  masyarakat  untuk  menjaga  dan  melestarikan lingkungan  alam  yang  mereka  miliki.  Salah  satu  aturan  atapun  norma  tersebut  adalah  Sasi. Peranan Sasi adalah sebagai wadah pengamanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan serta mendidik  dan  membentuk  sikap  dan  perilaku  masyarakat  yang  merupakan  suatu  upaya  untuk memelihara  tata  krama  hidup  bermasyarakat  termasuk  upaya  pemerataan  dan  pembagian pendapatan dari sumber daya alam kepada seluruh masyarakat atau warga masyarakat setempat.
Oleh karena itu, Sasi mempunyai peranan sebagai nilai budaya masyarakat, maka perlu terjaga kelestarian kearifan lokal tersebut.
Dalam pemanfaatan pengelolaan lingkungan hidup, terdapat beberapa peran Sasi yang dapat dihubungkan kemanfaatannya dengan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun manfaat Sasi pada lingkungan adalah sebagai berikut:
1) Sasi  Darat/  Sasi  Hutan,  manfaatnya  adalah  lingkungan  alam  di  darat  seperti  tanaman perkebunan dan hutan dalam kondisi baik, sehingga meski kondisi topografi negeri Maluku berupa perbukitan dan gunung, namun kondisi tersebut tidak pernah mengakibatkan longsor dan banjir. Lalu masyarakat merasa aman akan kepemilikan tanaman dari pencurian;
2) Sasi Laut, manfaatnya adalah terumbu karang dan karang yang ada di pantai masih terawatt dengan baik, dan ekosistem bakau masih tumbuh terawat dengan baik;
3) Sasi Sungai atau Kali, manfaatnya adalah sungai menjadi bersih terbebas dari sampah rumah tangga.  Sepanjang  sungai  pohon-pohon  masih  terawatt  dan  tumbuh  dengan  baik  sehingga dapat mengurangi  laju  erosi  pada  saat musim  hujan  dan  mengurangi  masuknya  lumpur  ke sungai sehingga mengurangi pendangkalan sungai.
Peran Sasi dalam pemeliharaan lingkungan hidup dapat dilihat dari penerapan sanksi yang diberlakukan oleh Sasi. Penerapan sanksi tersebut merupakan salah satu langkah yang baik bagi pemeliharaan lingkungan karena dapat mendatangkan efek jera bagi yang melanggar, sehingga berdampak pada psikologis masyarakat  yang melanggar maupun pada masyarakat lainnya dan mengakibatkan pelanggaran menjadi berkurang. Penggunaan alat tradisional (jaring sederhana) yang digunakan dalam panen adalah untuk lebih menghindari kerusakan yang ditimbulkan pada saat panen berlangsung yang dapat berakibat pada perkembangan sumberdaya alam selanjutnya.
Adapun  dalam  pengendalian  lingkungan  hidup,  peran  Sasi  adalah  dimulai  dari  sistem kebijaksanaan  melalui  penataan  aturan-aturan  dan  tata  cara  pelaksanaan,  pemanfaatan, pengembangan,  pemeliharaan,  pemulihan,  pengawasan  yang  berwawasan  lingkungan  hidup sehingga keseimbangan lingkungan menjadi terjaga dengan sumber daya alam yang terkandung di  dalamnya  dapat  dirasakan  oleh  generasi  berikutnya.  Hal  tersebut  merupakan  sebuah  sistem hukum  yang  digunakan  secara  turun-temurun  dan  berhasil  dilestarikan  dengan  tetap  tidak meninggalkan unsur-unsur kebudayaan di dalamnya dan menjunjung tinggi nilai kemasyarakatan yang melekat di daerah Maluku.

## 4. KESIMPULAN
Sasi merupakan kearifan lokal masyarakat Maluku yang telah dilaksanakan sejak jaman dahulu secara turun temurun. Tradisi dan budaya Sasi secara garis besar memiliki definisi yaitu  melarang pengambilan hasil-hasil potensi tertentu dengan atau tanpa merusak lingkungan. Dengan kata lain, peranan  Sasi  memungkinkan  sumber  daya  alam  untuk  terus  menerus  tumbuh  dan  berkembang. Melalui kearifan lokal Sasi, masyarakat sangat menghargai dan tidak sembarangan dalam mengambil sumber  daya  alam  di  Maluku.  Sasi  dapat  dikatakan  juga  sebagai  sebuah  sistem  hukum  karena mengandung nilai hukum pada pelaksanaannya. Hal tersebut disebabkan oleh Sasi memiliki norma atau  aturan  yang  berhubungan  dengan  cara,  kebiasaan,  tata  kelakuan  dan  adat  yang  didalamnya memuat unsur etika dan norma.
Hasil dari penelusuran penelitan mengenai sistem hukum pada Sasi menyatakan bahwa antara hukum  adat  dan  hukum  positif  mengenai  pengelolaan  lingkungan  hidup  memiliki  keterkaitan  erat antara satu dengan yang lain. Dampak yang ditimbulkan dari keterkaitan tersebut adalah kedua sistem hukum yang digunakan sama-sama memiliki keuntungan dan tujuan yang berdampak baik yaitu salah satunya melindungi sumber daya alam yang ada. Secara khusus, dampak yang ditimbulkan oleh Sasi adalah bahwa masyarakat adat dapat memperoleh hasil laut yang sangat memuaskan akibat sistem buka tutup yang ada pada Sasi dan satu hal yang menjadi fokus penelitian adalah lingkungan dapat terjaga dengan baik.
Sasi juga berperan dalam mendidik dan membentuk sikap dan perilaku masyarakat Maluku yang pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk memelihara tata krama hidup bermasyarakat. Sasi juga memiliki fungsi sebagai upaya pemerataan dan pembagian pendapatan dari sumber daya alam kepada seluruh  masyarakat  setempat.  Penerapan  sanksi  pada  sistem  hukum  Sasi  dapat  dianggap  sebagai pemeliharaan  lingkungan  hidup  yang  dijalankan  dengan  ketentuan  sanksi  yang  telah  diatur sedemikian rupa sehingga menciptakan kedisiplinan yang diterapkan oleh masyarakat Maluku yang menggunakan Sasi. Tidak hanya sampai disitu, Sasi juga berperan sebagai pengendalian lingkungan hidup  yang  ditunjukkan  dengan  penataan  aturan-aturan  dan  tata  cara  pelaksanaan,  pemanfaatan, pengembangan,  pemeliharaan,  pemulihan,  dan  pengawasan  yang  berwawasan  lingkungan  hidup sehingga keseimbangan lingkungan menjadi terjaga dengan sumber daya alam yang dapat dirasakan oleh  generasi-generasi  berikutnya.  Kondisi  alam  dan  lingkungan  yang  masih  terawat  baik  pada wilayah  Maluku  yang  menggunakan  Sasi  dan  terciptanya  hubungan  yang  baik  antar  masyarakat merupakan cerminan keberhasilan Sasi dalam pengelolaan lingkungan hidup.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan terima kasih saya sampaikan sebagai penulis kepada berbagai pihak yang telah memberikan masukan dan dukungan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Terkhusus kepada orang tua, dosen, sahabat, teman-teman dan para pihak yang telah membantu memberikan masukan melalui diskusi  yang  bersedia  untuk  merelakan  waktunya  demi  saling  bertukar  pikiran  dalam  penulisan artikel ini. Penulis akhirnya dapat menyelesaikan dengan sangat baik dan tepat waktu. Besar harapan penulis  agar  segala  pemikiran  dan  pemahaman  yang  tertuang  dalam  artikel  memiliki  manfaat kedepanya  dalam  pengembangan  ilmu  pengetahuan  hukum  khususnya  terkait  dengan  hukum  tata negara yang berkaitan dengan peradilan administrasi negara.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Asshiddiqie,  Jimly  Asshiddiqie,  Jimly. Green  Constitution  Nuansa  Hijau  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009. Bisri, Ilham. Sistem Hukum Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers, 2014. Djaatmadja,  B. Harmonisasi  Hukum  Pengelolaan  Sumberdaya  Kelautan  dalam  Kerangka Desentralisasi . Jakarta: Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007. Iskandar, Johan. Manusia Budaya dan Lingkungan . Bandung: Humaniora Utama Press, 2001. Mangunjaya, M. Fachruddin dan Ahmad Sudirman Abbas. Khazanah Alam: Menggali Tradisi Islam untuk Konservasi . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009. Pattinama, W. dan M. Pattipeilohy. Upacara Sasi Ikan Lompa di Negeri Haruku . Ambon: Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2003.
Pelly, Usman dan Asih Menanti. Teori-teori Sosial Budaya . Jakarta: Dirjen Dikti Depdikbud, 1994.
Sahusilawane. Pemulihan  dan  Penataan  Kembali  Budaya  Sasi  di  Maluku .  Ambon:  Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Maluku, 2004.

## Jurnal dan Karya Ilmiah
Asrul,  Mohammad  Gamal  Rindarjono,  dan  Sarwono.  “Eksistensi  Sasi  dalam  Pengelolaan
Lingkungan  Hidup  dan  Peran  Serta  Masyarakat  di  Negeri  Haruku  Kabupaten  Maluku Tengah Provinsi Maluku”, Jurnal EcoGeo Vol. 3 No. 1 (2017) .
E,  Lestari dan Satria A. “Peranan Sistem Sasi dalam Menunjang Pengelolaan Berkelanjutan Pada Kawasan  Konservasi  Perairan  Daerah  Raja  Ampat”, Buletin  Ilmiah  MARINA  Sosek Kelautan dan Perikanan Vol. 1 No. 2 (2015) . Etlegar, D. Tesis. Peran Lembaga Adat Sasi dalam Pengelolaan Sumberdaya Dusun di Negeri Allang Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah . Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2013.
Herlina, Nina. “Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia”,
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol. 3 No. 2 (2017) .
Judge, Zulfikar dan Marissa Nurizka. “Peranan Hukum Adat Sasi Laut dalam Melindungi Kelestarian Lingkungan di Desa Eti Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat”, Lex Jurnalica Vol. 6 No. 1 (2008) . MS,  Zulkarnain. Tesis. Studi Kebijakan Sistem Perizinan Penangkapan Ikan di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku . Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2007.
Persada,  Nadia  Putri  Rachma  Fachrudin,  M.  Mangungjaya,  dan  Imran  SL  Tobing.  “Sasi  Sebagai Budaya Konservasi Sumber Daya Alam di Kepulauan Maluku”, Jurnal Ilmu dan Budaya Vol. 41 No. 59 (2018) . Sofyaun, A. Tesis. Analisis Kelembagaan Sasi dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap di Kecamatan Seram Timur . Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2012. Ummanah. “Sasi Laut Komunitas Nelayan di Maluku Tenggara, Provinsi Maluku”, Jurnal Ilmiah Pariwisata Vol. 18 No. 3 (2013) .