## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Voume :18, Nomor : 1 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## Tindak Pidana Diskriminasi Terhadap Anak Akibat Perceraian Orangtua
Oleh:
Syarifuddin 1 E-mail: syarifali1983@yahoo.co.id

## Abstract
Legal protection for children is constitutionally  guaranteed  under  Article 28 paragraph (2) of the 1945 Constitution of  the  Republic  of  Indonesia  and strengthened  through  the  ratification  of the  International  Convention  on  the Rights of the Child, namely the Ratification  of  the  Convention  on  the Rights  of  the  Child  through  Presidential Decree  Number  36  of  1990  concerning the Ratification of the Convention On The Rights  of  The  Child  (Convention  on  the Rights of the Child. The State,
Government, Regional Government, Community,  Family  and  Parents  are obliged and responsible for the implementation  of  child  protection  to ensure  the  fulfillment  of  children's  rights based on their duties and responsibilities. Protection  of  children  must  be  able  to provide  guarantees  for  children  to  live, grow,  develop  in  accordance  with  their dignity,  and  give  children  the  right  to express  and  hear  their  opinions  in accordance  with  their  age  and  level  of intelligence  with  the  principle  of  the  best interests  for  children.  Divorce  done  by parents  has  a  negative  impact  on  the child's  growth  and  development,  both physically and psychologically. Due to the parent's  attitude,  the  child  will  become  a victim  for  quite  a  long  time;  especially when the child is unable to go through the transition from the family condition,it will
1 Dosen Tetap Fakultas Hukum UISU
make  child  victim  of  the  umpteenth  time due  to  the  behavior  /  attitude  of  adults (his own parents). Discrimination  against children  causes  a  child  to  suffer  material or  moral  losses  that  impede  his  social function  so  that  the  offender  can  be convicted of discrimination against children.
Keywords: discrimination, child, divorce

## Abstrak
Perlindungan  hukum  terhadap  anak  dijamin secara  konstitusi  berdasarkan  Pasal  28  ayat (2)  UUD  NRI  Tahun  1945  dan  dikuatkan melalui  Ratifikasi  Konvensi  Internasional tentang Hak Anak, yaitu Pengesahan Konvensi  Hak  Anak  melalui  Keputusan Presiden  Nomor  36  Tahun  1990  tentang Pengesahan Convention  On  The  rights  Of The  Child (Konvensi  Tentang  Hak-hak Anak) 2 .  Negara,  Pemerintah,  Pemerintah Daerah,  Masyarakat,  Keluarga  dan  Orang Tua  berkewajiban  dan  bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak  menjamin  terpenuhinya  hak  asasi  anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan  terhadap  anak  harus  dapat memberikan jaminan anak untuk dapat hidup, tumbuh,  berkembang  sesuai  dengan  harkat dan martabatnya, serta memberikan hak anak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya  dengan  prinsip  kepentingan terbaik  bagi  anak.  Perceraian  yang  dilakukan orangtua memberikan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak, baik secara fisik  maupun  psikis,  disebabkan  akibat  sikap orangtua,  anak  akan  menjadi  korban  dalam waktu  yang  cukup  lama,  terlebih  lagi  ketika anak  tidak  mampu  melewati  masa  transisi dari  kondisi  keluarga  tersebut,  maka  akan menjadikan  anak  korban  kesekian  kalinya akibat prilaku/sikap orang dewasa (orangtuanya  sendiri).    Diskriminasi  terhadap anak mengakibatkan anak mengalami kerugian  baik  materiil  maupun  moril  yang
2 Wuladi, Hukum Perlindungan Anak , Mandar Maju, Bandung, 2009, h. 12

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menghambat fungsi sosialnya sehingga pelaku  dapat  dipidana  karena  perbuatan diskriminasi terhadap anak.
Kata Kunci : Diskriminasi, Anak, Perceraian.

## A.  PENDAHULUAN
Anak  merupakan  amanah  sekaligus karunia  Tuhan  sebagai  generasi  bangsa  dan negara,  yang  senantiasa  harus  dilindungi karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus  dijunjung  tinggi.  Hak  asasi  anak merupakan  bagian  dari  hak  asasi  manusia yang  termuat  dalam  Pasal  28  (2)  UUD  NRI Tahun  1945  dan  Konvensi  Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak  Anak.
Pasal  20  UU  RI  No.  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  23  tahun 2002  tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( UU PA  )  menyebutkan  :  Negara,  Pemerintah, Pemerintah  Daerah,  Masyarakat,  Keluarga, dan  Orang  Tua  atau  Wali  berkewajiban  dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan  Perlindungan  Anak.    Pasal tersebut menegaskan bahwa Pemerintah dan Orang  tua  berkewajiban  untuk  pemenuhan hak  anak  secara  biologis,  psikis,  sosial, maupun  kultural.  Anak  berada  dalam  kondisi yang  rentan  dan  sangat  tergantung  pada orang dewasa, kerentanan tersebut menimbulkan  sejumlah  resiko  yang  besar dihadapi  anak,  salah  satunya  ialah  menjadi korban  kekerasan,  perlakuan  salah,  dan diskriminiasi  dari  Negara  dan  Orang  Tua. Konflik  yang  terjadi  pada  orang  dewasa berpotensi besar pada pemenuhan hak anak, disebabkan  kurangnya  kesadaran  Orang  Tua terhadap  masalah    yang  lebih  prioritas  harus
dilindungi  dan  dipenuhi  untuk  masa  depan seseorang.
Pemahaman  masyarakat  mengenai pentingnya  masa  depan  anak  sebagai manusia  yang  melekat  dalam  dirinya  Hak Asasi  Manusia  secara  utuh  masih  belum menjadi  prioritas  bagi  semua  Orang  Tua. Orang  Tua  yang  berkonflik  dalam  rumah tangga  sering  tidak  memikirkan  kepentingan terbaik  bagi  anak  ketika  terjadi  perselisihan atau konflik rumah tangga. 3 Proses perceraian Orang  Tua  bukan  merupakan  langkah  akhir dalam  penyelesaian  masalah  rumah  tangga, karena  akan  menimbulkan  masalah  baru khususnya bagi Anak dan Orang Tua sendiri, bahkan  tidak  sedikit  kasus  diskriminasi  hak anak yang berdampak pada pemidanaan bagi orang  Tua. Orang Tua  sering menjadi  pelaku terhadap diskriminasi hak anak yang mengakibatkan  trauma  fisik  maupun  psikis sehingga  berpengaruh  buruk  terhadap  masa depan  anak  yang  menghambat  fungsi  sosial dan  tumbuh  kembang  anak  di  masa mendatang,  terlebih  ketika  konflik  tersebut menimbulkan penderitaan dan/atau kesengsaraan yang berkepanjangan terhadap anak.
Kedudukan anak dalam hukum pidana  meliputi  ketidak  mampuan  dalam pertanggungjawaban pidana, rehabilitasi, pelayanan dan hak anak dalam hukum acara pidana. 4 Pasal  10  UU  PA  memberikan jaminan  dan  hak  terhadap  anak  untuk
3 Helmawati, Pendidikan  Keluarga  Teoritis  dan Praktis ,  Remaja  Rosdakarya,  Bandung,  2014,  h.
146.
4 Akmaluddin Syahputra, Perwalian Anak Dalam  Bingkai  Hukum ,  CitaPustaka  Media Perintis dan MUI SUMUT, Bandung, 2014, h. 27.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menyatakan dan didengar pendapatnya sesuai  dengan  tingkat  kecerdasan  dan usianya  demi  pengembangan  dirinya  yang sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan,  telah  jelas  bahwa  setiap  anak berhak  untuk  menentukan  pilihannya  sesuai dengan  tingkat  kecerdasan  dan  usianya, namun antara teori dan praktek masih sangat bertentangan,  dimana  sebahagian  besar orang  tua  yang  bercerai  sering  menjadikan anak  sebagai  objek  yang  harus  dikuasai seperti  barang,  hal  ini  menyebabkan  anak dihadapkan  pada  situasi  dan  kondisi  yang seharusnya  belum  dilalui  anak  berdasarkan usianya.    anak  yang  berada  di  lingkungan konflik  rumah  tangga  selalu  mendapatkan perlakuan  salah  dan  diskriminasi,  sehingga tidak  dapat  memenuhi  amanah  peraturan perundang-undangan  yang  menjamin  hak anak  untuk  hidup,  tumbuh  dan  berkembang secara  optimal  sesuai  dengan  usia  dan tingkat kecerdasannya.
Prinsip  perlindungan  anak  meliputi nondiskriminasi,  kepentingan  terbaik  bagi anak, hak hidup, perkembangan, dan penghargaan  terhadap  pendapat  anak.  Hal inilah  yang  dijamin  dan  dilindungi  undang- undang serta menjadi kewajiban semua pihak untuk  melindunginya.  Ketidakadilan  dan perlakuan  salah  yang  dilakukan  oleh  orang tua  disebabkan  ego  masing-masing  pihak dengan  mengesampingkan  hak  anak  sesuai amanah undang-undang, 5 mengakibatkan anak  menjadi  korban  kesekian  kali  dari prilaku  dan  sikap  orang  tua  yang  lebih mengutamakan masa depan pribadinya
5 Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum terhadap  Anak  dan  Perempuan ,  Refika  Aditama, Bandung, 2014, h. 70.
masing-masing  dibandingkan  masa  depan anak.
Tanggungjawab penyelenggaraan perlindungan  anak 6 merupakan  kewajiban Ayah  dan  Ibu,    pada  dasarnya  keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mendidik  dan  mengasuh  anak,  namun  ketika terjadi  perceraian  dan  masing-masing  pihak saling mempertahankan hak untuk mengasuh anak, demi menjaga ketertiban dan memberikan  kepastian  hukum    terhadap  hak asuh anak, maka pengadilan dalam putusannya memberikan jaminan atas perlindungan  anak  dari  perebutan  hak  asuh anak.  Pasal  330  ayat  (1)  dan  (2)  KUHP memberikan kepastian hukum dan perlindungan  terhadap  anak  untuk  diasuh secara  sah  sesuai  dengan  aturan  hukum, sehinggabagi  setiap  orang  yang  menarik anak yang belum cukup umur dari kekuasaan yang  menurut  undang-undang  ditentukan atas  dirinya,  dapat  dipidana  paling  lama  7 tahun,  dan  apabila  anak  tersebut  belum berumur  12  tahun,  dijatuhkn  pidana  paling lama 9 tahun. Berdasarkan Pasal 330 KUHP, maka mengambil kuasa asuh anak dari orang yang  sah  juga  merupakan  tindak  pidana, termasuk jika dilakukan oleh salah satu orang tuanya dan / atau keluarga dari orang tuanya, maupun  pihak  lain.  Meskipun  Pasal  330 KUHP memberikan kepastian hukum terhadap  pemegang  hak  asuh  anak,  namun tidak serta merta orang tua dapat memisahkan,  menghalang-halangi  dan  /  atau membatasi  hak  anak  untuk  berinteraksi  dan berkomunikasi  dengan  salah  satu  orang tuanya,  karena  hak  anak  untuk  tetap
6 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak , Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 38.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
mendapatkan  perhatian  dari  kedua  orang tuanya, taanpa harus dilibatkan dalam kondisi dan  /  atau  situasi  perceraian  orang  tuanya. Hal  ini  juga  diatur  dalam  Pasal  14  UU  PA yang  menegaskan  bahwa  anak  berhak  untuk diasuh  oleh  orang  tuanya,  kecuali  jika  ada alasan  dan  /  aturan  hukum  yang  sah menunjukkan  bahwa  pemisahan  itu  adalah demi  kepentingan  terbaik  bagi  anak  dan merupakan  pertimbangan  terakhir.  Pasal tersebut  diatas  tegas  menyatakan  anak berhak  diasuh  orangtuanya,    jika  harus dipisahkan,  maka  harus  dibuktikan  bahwa pemisahan  itu  demi  kepentingan  terbaik  bagi anak  dan  harus  ada  putusan  pengadilan tentang  pertimbangan  hukum  oleh  hakim bahwa  pemisahan  itu  untuk  kepentingan terbaik  bagi  anak  dan  merupakan  upaya terakhir.  Jadi  jelas,  pemisahan  anak  dengan salah  satu  orangtuanya  haruslah  dilakukan secara  objektif  dan  memenuhi  syarat  dan ketentuan  dalam  undang-undang,  bahwa pemisahan  itu  demi  kepentingan  terbaik  bagi anak,  bukan  untuk  dank  arena  kepentingan terbaik salah satu orang tuanya.
Anak yang dipisahkan dari salah satu orang tuanya berdasarkan ketentuan undang- undang  melalui  putusan  pengadilan,  tetap berhak untuk bertemu langsung, berhubungan  pribadi  secara  tetap  dengan kedua  orang  tuanya,  kemudian  anak  berhak mendapatkan  pengasuhan,  pemeliharaan, perlindungan  erta  hak  lainnya  dari  kedua orangtuanya. Prilaku orang tua yang bertentangan  dengan  Pasal  14  UU  PA berdampak  pada  tindak  pidana  yang  dapat dihukum  sesuai  dengan  Pasal  76  A  Jo  Pasal 77  UU  PA,  namun  harus  dapat  dibuktikan bahwa  perbuatan  orang  tua  tersebut  secara
diskriminatif  mengakibatkan  anak  mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga dapat  menghambat  fungsi  sosial  anak,  maka pelaku  akan  dipidana  penjara  paling  lama  5 (lima)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp. 100.000.000,-.
Pembuktian  dalam  hukum  acara pidana  Indonesia    masih  ada  pengaruh kolonial terutama terhadap budaya penyidikan 7 terhadap  tindak  pidana  yang dilakukan  salah  satu  orang  tua  sehingga menyebabkan  anak  diperlakukan  secara diskriminatif memang tidak dengan pembuktian  secara  fisik,  namun  dilakukan pembuktian  tersebut  secara  psikis,  karena yang  dilihat  adalah  psikologi  dan  psikosial anak  yang  diperlakukan  dengan  diskriminasi sehingga  terhambat  fungsi  sosial  anak. Dalam  hukum  pidana,  keterangan  ahli  diatur dalam  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP    yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan  pidana  salah  satunya  adalah keterangan  ahli.  Dimana  seseorang  yang menjadi ahli haruslah sesuai dengan rumusan Pasal 1 angka 28 KUHAP.
Peran  keterangan  ahli  dalam  tindak pidana  diskriminasi  terhadap  anak  sangatlah penting  sehingga  membuat  terang  suatu perkara  pidana  guna  pemeriksaan  dalam membuktikan  seseorang  bersalah  atau  tidak dengan didasarkan keyakinan hakim juga.
7 Syaiful  Bakhri, Dinamika  Hukum  Pembuktian Dalam  Capaian  Keadilan ,  RajaGrafindo  Persada, Depok, 2018. H. 24

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## B.  PENUTUP

## 1.  KESIMPULAN
Pengaturan  hukum  mengenai  diskriminasi terhadap  anak  yang  menjadi  korban  akibat perceraian  orang  tua  didasarkan  pada  Pasal 14  juncto  Pasal  76  A  juncto  Pasal  77  UUPA, dimana  disebutkaan  bahwa  setiap  anak berhak  untuk  diasuh  oleh  orang  tuanya,  dan mendapatkan  hak  lainnya  dari  kedua  orang tuanya,  jika  pemisahan  dilakukan  terhadap anak,  haruslah  dijadikan  sebagai  upaya terakhir  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan dengan mempertimbangkan kepentingan  terbaik  bagi  anak.  Diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian  secara  materill  dan  moril  sehingga menghambat  fungsi  sosial  anak,  maka  dapat dipidana  penjara  paling  lama  5  tahun  dan  / atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,-.
Hambatan yang dihadapi dalam pembuktian tindak pidana diskriminasi terhadap  anak  adalah  kurangnya  alat  bukti untuk  mengungkap  tindak  pidana  tersebut, karena  pembuktian  yang  dapat  dilakukan terhadap  tindak  pidana  diskrminasi  terhadap anak hanya dengan mendengarkan keterangan  ahli  untuk  tindak  pidana  tersebut. Selanjutnya  kurangnya  pemahaman  aparat penegakk  hukum  sebagai  hambatan  dalam upaya  membuktikan  adanya  tindak  pidana diskriminasi terhadap anak, sebab penegakan hukum  di  Indonesia  masih  mengedepankan pembuktian secara fisik terhadap suatu tindak pidana.

## 2.  Saran
2.1. Agar  orang  tua  yang  bercerai  lebih mengutamakan  kepentingan  terbaik  bagi anak  demi  menjamin  masa  depan  anak
sesuai dengan prinsip dasar konvensi hak anak.
2.2. Implementasi  UUPA  harus  diterapkan dengan sebaik-baiknya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian orangtua. 2.3. Perlu penguatan Stakeholder terkait
penyelesaian  tindak  pidana  diskriminasi terhadap demi menjamin tumbuh kembang anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Daftar Bacaan :
A.  Buku
Akmaluddin, Perwalian  Anak  Dalam  Bingkai
Hukum ,
Ciptapustaka
Media
Perintis, Bandung, 2014.
Helmawati, Pendidikan  Keluarga  Teoritis  dan Praktis , Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014. Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap  Anak  dan  Perempuan ,
Refika Aditama, Bandung, 2014. Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap  Anak ,  Refika  Aditama, Bandung, 2008. Syaiful Bakhri, Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan ,  RajaGrafindo  Persada, Depok, 2018.
Wuladi, Hukum Perlindungan Anak , Mandar Maju, Bandung, 2009.

## B.  Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang
Perlindungan Anak.
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-hak Anak