## FIQH SOSIO-KULTURAL: INTERKONEKSI ANTARA PERADABAN TEKS DAN PERUBAHAN KONTEKS

## Fathorrahman
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. Marsda Adi Sucipto Yogyakarta , Email: fathur_2000@yahoo.com

## Abstract
To understand and explain the building of Islamic law (fiqh) should not be fixated  on  the  traditional  topics  of  fiqh  evolved  in  an  sich.  But  as enrichment  in  fiqh  useable  insights  such  as  the  social  sciences.  Socio- cultural fiqh is a paradigm that try to combine between the fiqh that tend to normative and socio-cultural regions that lot to empirically grounded. This kind  of  fiqh  is  important  to  analyze  the  various  fiqh  issues  when  dealing with  social  realities  and  problems  of  society  has  changed,  so,  building Islamic  law  contains  norms  and  worldview-that  developed  in  the community  can  be  appreciated  as  a  process  of  strengthening  and enrichment  of  fiqh  in  the  modern  era.  It  is,  as  is  done  by  many  previous muslim scholars of fiqh that also incorporate elements of socio-cultural as a  means  for  determining  the  direction  and  the  view  of  Islamic  law.  This paper  tries  to  analyze  deeper  socio-cultural  significance  of  fiqh  as  a means to develop the study of fiqh ( tsarwah al fiqhiyah ). At least, through this  paper,  we  want  to  describe  how  the  socio-cultural  theory  of  fiqh  in response to people's habits, one side needs related to the text and on the other hand it can not be separated from the context.

## Abstrak
Untuk  memahami  dan  menjelaskan  bangunan  hukum  Islam  (fiqh)  tidak  harus terpaku  pada  topik-topik  tradisional  yang  berkembang  dalam  fiqh  an  sich. Namun  sebagai  pengayaan  dalam  fiqh  bisa  digunakan  wawasan  lain  seperti ilmu-ilmu  sosial.  Fiqh  sosio-kultural  merupakan  paradigma  yang  mencoba memadukan antara wilayah fiqh yang cenderung normatif dengan wilayah sosio- kultural  yang  banyak  berpijak  kepada  empiris.  Fiqh  model  ini  penting  untuk menganalisis berbagai persoalan fiqh ketika berhadapan dengan realitas sosial dan  problem  kemasyarakatan  yang  berubah,  supaya,  bangunan  hukum  Islam— yang berisi norma dan cara pandang—yang berkembang dalam masyarakat bisa diapresiasi  sebagai  proses  penguatan  dan  pengayaan  fiqh  di  era  modern.  Hal ini, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh ulama-ulama fiqh terdahulu yang turut memasukkan elemen sosio-kultural sebagai sarana untuk menentukan arah dan  pandangan  hukum  Islamnya.  Tulisan  ini  mencoba  mengupas  lebih mendalam signifikansi fiqh sosio kultural sebagai sarana untuk mengembangkan
kajian  fiqh  ( tsarwah  al  fiqhiyah ).  Setidaknya,  melalui  tulisan  ini,  penulis  ingin menggambarkan  cara  kerja  teori  fiqh  sosio-kultural  dalam  merespon  berbagai kebiasaan masyarakat, yang satu sisi perlu berkaitan dengan teks dan di sisi lain tidak bisa lepas dari konteks.
Kata Kunci : fiqh, sosio-kultural, normatif, empiris.

## A. Pendahuluan
Al-Qur’an  sebagai  kitab  suci  yang  dipercaya  sebagai  sumber  rujukan  utama pelaksanaan  berbagai  ketentuan  yang  diperintahkan  dan  dilarang  oleh  Allah,  baik  yang berhubungan  dengan  Allah  ( hablun  min  Allah )  maupun  yang  berhubungan  dengan manusia ( hablun min An nas ), terdiri dari berbagai macam karakteristik ayat, yaitu ayat muhkamat dan  ayat musytabihat . 1 Dalam  ayat muhkamat termuat  berbagai  ketentuan universal  yang  banyak  berkaitan  dengan  nilai-nilai  luhur  dan  zat  serta  sifat  Allah, sedangkan  dalam ayat musytabihat termuat ketentuan partikular yang berkaitan dengan hukum-hukum yang praktis sebagai pedoman bagi pelaksanaan berbagai ketentuan yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah tersebut. 2
Untuk  menjelaskan  kerangka  hukum  praktis  seperti  yang  ditegaskan  dalam  ayat musytabihat —yang  menjadi  turunan  konsepsional  dari  ayat musytabihat —dibutuhkan pedoman  lanjutan  seperti  yang  ditegaskan  di  berbagai  ayat  yang  banyak  membahas tentang  tata  cara  pelaksanaan  hukum  praktis  tersebut.  Hukum  praktis  yang  berkaitan dengan  ibadah mahdlah —yang  mempunyai  jalinan  langsung  kepada  Allah—seperti salat,  puasa,  zakat,  haji,  menjadi  poin  krusial  yang  seringkali  ditegaskan  dan diperintahkan  bagi  manusia.  Tidak  terkecuali  hukum  praktis  yang  berkaitan  dengan ibadah muamalah —yang  mempunyai  jalinan  antar  sesama  makhluk  Allah—seperti tolong  menolong,  saling  menghargai  perbedaan,  saling  memaklumi  berbagai  kelebihan dan kelemahan, dan bersikap komplementer yang harus ditunjukkan antar invidu. 3
Dalam  pelaksanaan  hukum  praktis  yang  berhubungan  dengan  ibadah mahdlah maupun  ibadah  ghairu mahdhah ( muamalah )  seringkali  terentang  beragam  perbedaan
1 Yusuf  al-Qaradlawi, Membumikan  Syariat  Islam:  Keluwesan  Aturan  Ilahi  untuk  Manusia (Bandung: Arrasy, 2003), hlm.. 28
2 Ibid, hlm. 50
3 Muh,  Shagir  Abdullah, Perkembangan  Ilmu  Fiqh  dan  Tokohnya  di  Asia  Tenggara (Solo:  CV. Ramadlani, 1985), hlm. 87
antara  satu  kelompok  dengan  yang  kelompok  lain. 4 Namun,  perbedaan  tersebut  tidak mengingkari makna sentra keberagamaan  yang berafiliasi  kepada ruang ketauhidan dan mengakui  keesaan  Allah  serta  pengakuan  kepada  Muhammad  sebagai  Rasul-Nya. Perbedaan tersebut banyak melingkupi seputar wilayah teknis, prosedur, mekanisme, tata cara,  pola  baru,  yang  nyaris  beriringan  dengan  kebiasaan  setempat.  Dan  tidak  jarang perbedaan tata cara pelaksaan hukum praktis yang beriringan dengan kebiasaan setempat mengalami  titik  resistensi  yang  sangat  krusial.  Bahkan,  tidak  segan  sekelompok  lain yang tidak melaksanakan ketentuan hukum praktis yang sama dengan kelompok lainnya melabelkan identitas kemurtadan, kekafiran, keingkaran, dan lain-lainnya yang dikemas dalam bahasa hukum seperti bid’ah, khurafah, takhayul , dan lain sebagainya. 5 Sehingga, kebuntuan  saling  menghargai  terhadap  munculnya  perbedaan  seringkali  berdampak kepada  konflik  horisontal  yang  merugikan  berbagai  sektor  lain  yang  sebenarnya  tidak mempunyai  hubungan  langsung  dengan  titik  masalah  yang  ditimbulkan. 6 Padahal,  apa yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok yang mempunyai tata cara yang beriringan dengan  kebiasaan  setempat  mempunyai  niat  yang  sama  untuk  melestarikan  ketentuan hukum praktis sebagaimana yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah. Dan tidak ingin mengenyampingkan prinsip utama untuk sama-sama menegakkan hukum Allah di muka bumi.
Dalam kaitan ini, perbedaan pelaksanaan hukum praktis yang terjadi di Indonesia seringkali berkembang kepada wilayah sosial yang lain dan berbuntut kepada prasangka yang  sangat  ekstrem  seperti  bentuk  penistaan  agama,  aliran  sesat,  dan  pembubaran keyakinan.  Padahal,  diakui  atau  tidak,  ketentuan  hukum  praktis  yang  dibentuk  dan berkembang  pada  awal  masa  Islam  merupakan  konsensus  yang  telah  menjadi living tradition suatu  masyarakat  tertetu  mengenai  Hukum  Islam.  Seperti  ijmak  ulama Madinah, ijmak ulama Mekkah, ijmak ulama  Basrah, dan ijmak ulama Kufah. 7 Masing- masing  konsensus  (ijmak)  berdampak  kepada  keputusan  yang  berbeda-beda  dalam melaksanakan ketentuan hukum praktisnya. Keputusan yang berbeda-beda tersebut tidak pernah mengarah kepada tindak saling menyalahkan apalagi penyesatan. Bahkan, dalam
4 Muhammad Alwi al-Maliki, Syariat Islam : Pergumulan Teks dan Realitas (Yogyakarta: Elsaq, 2003), hlm.. xiii
5 Mahsun  Fuad ,  Hukum  Islam  Indonesia,  Dari  Nalar  Partisipatoris  hingga  Emansipatoris (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 109
6 Ibid, hlm. 210
7 Juhaya S. Praja, Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Praktek (Bandung: PT Remaja Rosda karya, 1994), hlm. 226
sejarahnya,  Hukum  Islam  yang  berisi  berbagai  ketentuan  praktis  yang  terdiri  dari berbagai hasil konsensus para ulama masing-masing kota tersebut mengalami kekayaan khazanah pemikiran hukum Islam yang berkembang pesat. 8
Apa yang terjadi pada cara masing-masing ulama Madinah, Mekkah, Kufah, dan Basrah  tersebut  berkembang  sebagai  embrio  lahirnya  peradaban  fiqh.  Embrio  ini kemudian  dilanjutkan  oleh  para  pendukung  atau  kelompok  masing-masing  sehingga berakumulasi  menjadi  cara  pandang,  aliran,  dan  sistem  kepercayaan  yang  diakui  oleh masyarakat di berbagai belahan dunia hingga kini. Sehingga tidak heran, bila di berbagai belahan  dunia  terdapat  banyak  perbedaan  pelaksanaan  ketentuan  hukum  praktis  dan bahkan  disesuaikan  dengan  spirit  lokalitas  yang  ada.  Secara  prinsipil  pelaksanaan ketentuan  hukum  praktis  tidak  akan  pernah  lepas  dari  lima  karakteristik  yang berkembang dalam pelaksanaan hukum Islam, yaitu, pertama, hukum Islam yang bersifat ilahi tetapi manusiawi ( wadl’i ) sekaligus. Kedua, hukum Islam bersifat absolut sebagai titah  Tuhan  tetapi  sekaligus  relatif  dalam  pelaksanaannya  dalam  ruang  dan  waktu. Ketiga, hukum  Islam bersifat  universal  tetapi  sekaligus bersifat  local, keempat ,  hukum Islam  bersifat  abadi  tetapi  sekaligus  sementara,  dan kelima, hukum  Islam  bersifat harfiyah sekaligus maknawiyah . 9
Dari lima karakteristik yang dimiliki oleh hukum Islam tersebut, maka, sejatinya ketentuan  hukum  praktis  yang  patut  dikembangkan  di  berbagai  tempat  maupun  daerah perlu  mencerminkan  khazanah  lokalitas  yang  sama-sama  mempunyai  kebiasaan  yang telah lama ada dan berkembang. Dengan cara demikian, ketentuan Allah yang ditegaskan dalam  berbagai  ayat  al-Qur’an  seperti  yang  tertera  pada  surah  al-Maidah  ayat  4  dan  5 bahwa tiap  muslim wajib menegakkan  hukum  Islam sekaligus percaya akan kebenaran dan  keadilan  hukum  Allah,  dapat  dijalankan  dengan  mudah  dan  benar  tanpa  ada  rasa yang memberatkan.
Untuk  menegakkan  hukum  Islam—sebagaimana  dititahkan  Allah  dalam  ayat tersebut  dan  beberapa  ayat  lain  dalam  al-Qur’an—tentu    membutuhkan  formulasi  yang tepat  bagi  pengembangan  hukum  Islam di  dunia modern.  Disadari atau tidak, semangat zaman yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Islam saat ini berbeda dengan semangat zaman  yang  terjadi  pada  saat  hukum  Islam  pertama  kali  ditetapkan.  Perbedaan  tersebut ditentukan  oleh  berbagai  variabel  penentu  sehingga  arah  hukumnya  dapat  dipastikan
8 Mun’im A Sirry, Pengantar Sejah Fiqh (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm.. 200
9 Yudin Wahyudi, Ushul Fiqh Versus Hermeneutika , (Yogyakarta: Nawesea Press, 2007), hlm. 78
selalu  mengalami  penyesuaian.  Di  antara  beberapa  variabel  penting  yang  melingkupi penyesuaian  ketentuan  hukum  praktis  tersebut  adalah  masa,  lokasi,  situasi  ( being  and time )—sebagaimana ditegaskan dalam sebuah kaidah fiqh. 10
Dapat  dipastikan  pula  berbagai  ketentuan  hukum  yang  dulu  pernah  diterapkan dalam  kehidupan  masyarakat  banyak  mengalami  perubahan,  baik  secara  subyektif maupun objektif. sebagaimana disinggung di atas, bahwa salah satu karakterstik  hukum Islam  adalah  selain  bersifat  universal  juga  bersifal  lokal.  Maka,  unsur  lokalitas  dalam pengembangan hukum  Islam menjadi sebuah poin penting yang harus dicermati bahkan layak dijadikan sebagai starting point untuk membentuk model hukum praktis baru yang sesuai  dengan  semangat  kekinian.  Pertimbangan  penting  lainnya  adalah  bahwa  hukum yang  ditetapkan  harus  sesuai  dengan  spisit  dasar  keadilan  dan  kewajiban  hukum  yang harus  dipatuhi  oleh  ummat  Islam.  Rumusan  fiqh  yang  berbasis  kepada  karakterisktik lokalitas  menjadi  salah  satu  landasan  bagi  terbentuknya  khazanah  kekayan  fiqh  yang dinamis di era modern.

## B. Nalar Lokalitas Sebagai Pendekatan Konsepsi Fiqh
Lokalitas  merupakan  salah  satu  unsur  kajian  sosio-kultural  yang  berkedudukan sebagai  instrumen dalam mengimplementasikan nilai-nilai  fundamental. Unsur  lokalitas berhubungan dengan nilai-nilai, harapan-harapan, dan kepercayaan yang terwujud dalam perilaku  masyarakat  dalam  mempersepsikan  sebuah  hukum,  termasuk  hukum  Islam. Maka dari itu, unsur lokalitas sangat terbuka bagi perubahan atau adaptasi,  yaitu ketika diterapkan  pada  masyarakat  yang  memiliki  nilai-nilai  dan  persepsi  hukum  yang berlainan. 11
Lokalitas sebagai salah satu spirit pengembangan ketentuan hukum praktis yang sesuai  dengan  perkembangan  zaman  diperlukan  untuk  merancang  bangunan  keilmuan yang  diramu  melalui  konsep  dan  kerangka  teori  yang  bisa  mensinergikan  antara ketentuan  hukum  praktis  yang  telah  ditegaskan  dalam  al-Qur’an  (universal)  dan ketentuan  hukum  yang  berkesesuaian  dengan  perkembangan  zaman  (partikular). Setidaknya, rancangan formulasi tersebut menjadi code of conduct dalam pengembangan
10 Al Maliki, Syariat Islam : Pergumulan Teks dan Realitas, hlm. xiii
11 Ali  Sodiqin,  “Antropologi  Hukum  Sebagai  Pendekatan  dalam  Penetapan  Hukum  Islam”, makalah  seminar  “Metode  Istimbath  Hukum  Islam”  yang  diselenggarakan  oleh  Jurusan  Perbandingan Mazhab  dan  Hukum,  Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  pada  tanggal  18 Desember 2011.
tata cara, prosedur, dan pijakan pelaksanaan ketentuan baru agar rumusan hukum praktis yang akan diterapkan tidak serampangan dan tidak keluar dari prinsip-prinsip dasar yang ditegaskan dalam al-Qur’an. 12
Rancangan  formulasi  tersebut  bisa  mengikuti  alur  pemikiran  fiqh  seperti  yang telah digagas oleh para ilmuan fiqh klasik. Mereka telah banyak memberikan kontribusi pemikiran  secara  cerdas  dalam  pengembangan  kajian  hukum  Islam.  Secara  substantif, apa  yang  ditawarkan  oleh  para  ilmuwan  fiqh  tersebut  banyak  memberikan  porsi  yang cukup besar bagi pengembangan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat,  termasuk  di  Indonesia.  Harapan  yang  ditegaskan  oleh  para  ilmuwan  fiqh tersebut  adalah,  pendekatan  ini  bisa  menjadi  jalan  tengah  atau  pemikiran  moderat  dari kecenderungan pemikiran tentang pemberlakuan hukum Islam yang ada di Indonesia.
Untuk mengupayakan pembentukan jalan tengah melalui pemikiran moderat agar tidak  rentan  dari  serangan  berbagai  kelompok  yang  masih  berjibaku  untuk memberlakukan hukum Islam, baik sebagai dasar pengembangan peraturan daerah yang berbasis  syariah—seperti  yang  disuarakan  oleh  kalangan  muslim  di  banyak  daerah— maupun  sebagai  dasar  hukum  di  Indonesia  yang  ingin  mengganti  hukum  nasional, membutuhkan penyepadanan konseptual yang berpijak kepada konteks sosial dan kultur masyarakat  Indonesia.  Di  berbagai  daerah  terdapat  konteks  sosial  yang  beragam  yang perlu diakomodasi sebagai sarana yang saling melengkapi dalam pembentukan ketentuan hukum praktis yang baru. 13
Melalui  cara  demikian,  perancangan  formulasi  fiqh  yang  kontekstual  diyakini sebagai  pemikiran  yang  moderat.  Hal  ini  sekaligus  untuk  memperoleh  respon  yang partisipatoris dari berbagai kalangan tokoh adat yang selama ini menjadi penjaga gawang tatanan  lokalitas  yang  sarat  dengan  warisan  leluhur  dan  nilai-nilai  kearifan. 14 Tidak menutup  kemungkinan  pula,  bila  tokoh  adat  yang  selalu  setia  untuk  melestarikan pelaksanaan  hukum  Islam  yang  berbaur  dengan  tata  cara  adat-istiadat,  menjadi  tokoh pendamping  yang  dapat  meyakinkan  pengikutnya  bahwa  perumusan  ketentuan  hukum praktis  yang  baru,  yang  mensinergikan  antara  unsur  lokalitas  dengan  universalitas—
12 Anang  Haris  Himawan, Epistemologi  Syara’:  Mencermati  format  baru  Fiqh  Indonesia, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 98
13 Masnun, Hukum  Islam  dan  Dinamika  Sosial, Disertasi  Program  Pascasarjana  UIN  Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011, hlm.. 235
14 Abu Uyasid, Islam Akomodatif (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 2
seperti  yang  ditegaskan  dalam  al-Qur’an—tidak  akan  menyimpang  dari  prinsip  dasar hukum Islam sebagaimana yang tercantum dalam sumbernya.
Upaya  ini  bukanlah  sesuatu  cara  yang  tidak  mempunyai  dasar  historis  maupun normatif.  Secara  metodologis,  konsepsi  fiqh  dengan  pendekatan  ini  bergerak  dari ketentuan  hukum  yang  berbasis  kepada ‘urf (adat  kebiasaan),  sebagai  salah  satu  cara kerja istinbathi yang pernah dilakukan oleh para ulama mazhab terdahulu.  Hingga kini, cara kerja istinbathi tersebut masih up to date untuk selalu dikembangkan sebagai dasar perumusan  ketentuan  hukum  praktis  baru.  Selain  itu,  ketentuan  lain  yang  harus diperhatikan  adalah  perumusan  ketentuan  hukum  harus  melewati ijmak (konsensus) secara  kolektif  yang  dilakukan  oleh  kelompok  otoritatif  dan  memiliki  kualifikasi  di bidangnya  masing-masing.  Kelompok  ini  tidak  hanya  terdiri  dari  kalangan  agamawan yang  menguasai  kitab  klasik  ( turats ),  melainkan  juga  ilmuwan  dan  cendekiawan  lain yang  mempunyai  beragam  latar  belakang  keilmuaan,  baik  yang  berafiliasi  kepada  ilmu kealaman maupun ilmu humaniora. 15
Setidaknya  upaya  pengintegrasian  cara  kerja  pengetahuan  yang  lintas  disipilin akan  menghasilkan  sistem  pembagian  pengetahuan  berdasarkan  keahliannya  masing- masing dalam merespon dan menganalisis sebuah permasalahan yang muncul. 16 Disadari atau  tidak,  beragam  persoalan  yang  muncul  dalam  kehidupan  masyarakat  terdiri  dari jenis  dan  karakteristik  kasus  yang  berbeda-beda.  Persoalan  tersebut  berkaitan  dengan masalah  keperdataan,  kepidanaan,  agama,  sosial,  politik,  tehnologi,  kesehatan,  budaya, dan  lain  sebagainya.  Sehingga,  untuk  mengamati  dan  mencermati  perkembangan masalah  yang  dilatar  belakangi  oleh  berbagai  jenis  dan  karakteristik  kasus  tersebut diperlukan representasi personal yang mumpuni dengan pengetahuannya.
Dalam  konteks  perancangan  formulasi  fiqh  yang  berbasis  kepada  kearifan  lokal atau sosio-kultural  dengan menggunakan  cara kerja  yang akomodatif terhadap berbagai unsur  pengetahuan  maka,  ketentuan  hukum  praktis  yang  akan  dimunculkan  bisa  sesuai dengan  tuntutan  zaman  yang  tengah  dan  selalu  berkembang. 17 Pada  masing-masing tingkatan,  masalah  yang  bermunculan  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat,  segenap upaya  yang  dimunculkan  melalui  latar  belakang  pengetahuan  yang  beragam,  nuansa
15 Minhaji, Islamic  Law  and  Local  Tradition:  A  SosiohistoricalAapproach (Yogyakarta:  Kurnia Kalam Semesta, 2008), hlm.  56
16 Ibid , hlm. 76
17 Al Maliki, Syariat Islam, … hlm.. xiii
kearifan lokal selalu responsif dengan perubahan sekaligus memperhatikan prinsip dasar yang ditegaskan oleh Allah melalui ayat-ayat al-Qur’anNya.

## C. Dari Orientasi Teks Menuju Konteks
Salah satu kesalahan sebagian besar ulama dalam rentetan sejarah perkembangan Islam  di  abad  pertengahan  adalah  selalu  memposisikan  proses  penetapan  hukum  Islam hanya bersumber ilmu tekstual murni ( al ‘ulum al-naqliyah ). Bahkan kesalahan tersebut menyebar  ke  berbagai  ruang  dan  waktu,  termasuk  di  Indonesia  Sehingga,  posisi demikian  mereproduksi  absoluditas  pemikiran  yang  otoriter  dalam  merumuskan  kajian fiqh  yang  meregulasi  aturan-aturan  hukum  Islam  baru  yang  bisa  bersinergi  dengan perubahan  zaman.  Kondisi  ini  berdampak  kepada  kerangka  berpikir  puluhan  bahkan ratusan generasi ummat Islam yang selalu merujukkan kajian fiqh kepada al-Qur’an dan hadits an  sich .  Walaupun  realitasnya,  di  dalam  ketentuan  tersebut  tidak  ditemukan jawaban dan solusi yang bisa memecahkan problem ummat. Hal yang cukup ironis, dalil- dalil  yang  diambil  dalam  al-Qur’an  dan  hadits  untuk  merumuskan  sebauh  ketentuan hukum Islam selalu kontradiktif dengan semangat zaman yang berubah. Sehingga, wajar bila produk  hukum  Islam  yang selalu  dimunculkan bernuansa positifistik, artifisial, dan subyektif sesuai dengan hasrat kepentingannya.
Produk  hukum  Islam  yang  dirumuskan  dari  peradaban  teks an  sich selalu dijadikan  keputusan  final  dan  dianggap  sudah  jelas  dan  tegas  sekaligus  menutup  diri untuk  menggunakan  pendekatan  lain—yang  bernuansa  kontekstual—untuk  memperluas proses penetapan hukum Islam. Kondisi ini selalu melahirkan permasalahan klasik yang sampai  sekarang  masih  menimbulkan  ikhtilaf  berkepanjangan,  yaitu  berkaitan  dengan kemampuan  adaptabilitas  hukum  Islam  dengan  realitas.  Kesan  yang  selalu  hadir  ke tengah permukaan adalah hukum Islam dianggap kaku ( rigid ) ketika berhadapan dengan perubahan zaman. hukum Islam yang dirumuskan berdasarkan peradaban teks dianggap ampuh menjawab berbagai tantangan zaman. Padahal, bila dicermati lebih lanjut, apakah mungkin sebuah pengetahuan yang dirumuskan zaman dahulu bisa menjawab persoalan masa  kini  yang  dalam  rentang  perjalanannya  selalu  mengalami  perubahan?  Pertanyaan ini harus direnungkan kembali oleh generasi selanjutnya, terutama kalangan akademisi di berbagai  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam  (PTAI).  Tujuannya  agar  problem  klasik  yang membatasi  kajian  fiqh  kepada  sumber  teks  sebagai  barometer  utama  dalam menyelesaikan permasalahan ummat Islam bisa diatasi dengan baik.
Oleh  karena  itu,  tradisi  ijtihad  yang  menjadi  mekanisme  penetapan  hukum Islam—sebagaimana  yang  pernah  dilakukan  oleh  Imam  Mazhab—perlu  mengubah paradigma  lama  kepada  paradigma  baru  dengan  pendekatan-pendekatan  sosio-kultural. Pendekatan  ini  mengetengahkan  kerangka  metodologis  untuk  mencapai  kemaslahatan yang  ingin  dicapai  oleh  suatu  hukum,  landasan  teoretik  untuk  menganalisis  berbagai persoalan sekaligus menganalisis cara pandang yang tepat untuk melihat persoalan yang ada,  sekaligus    definisi  operasional  yang  melibatkan  kasus-kasus  kemanusiaan  yang meliputi beragam peristiwa.
Pendekatan sosio-kultural,  seperti  yang ditegaskan dalam beberapa disiplin ilmu social—sosiologi,  antropologi,  psikologi,  budaya—bertujuan  untuk  mendapatkan deskripsi  yang  jelas  dalam  proses  penetapan  hukum  dalam  al-Qur’an  dan  penerapan hukum Islam dalam realitas. Dengan begitu berbagai ketentuan hukum Islam yang ingin ditetapkan  betul-betul  sesuai  dengan  perkembangan  zaman.  Setidaknya,  pendekatan  ini juga  bisa  digunakan  untuk  menganalisis  dua  hal, pertama ,  mengapa  sebuah  aturan hukum  Islam  diterapkan  dan  apa  kaitannya  dengan  realitas?  Apakah  realitas  ikut mempengaruhi  sebuah  ketentuan  wahyu  dan  sejauhmana  pengaruh  tersebut  terlihat dalam  pengaturan  hukum  Islamnya. Kedua, menjelaskan  bagaimana  tujuan  umum ( maqashid asy syari’ah )  dari  ajaran  al-Qur’an  yang  berhubungan  dengan  situasi-situasi spesifik. 18
Kedua  pertanyaan  tersebut  bisa  dijelaskan  melalui  sebuah  pendekatan  yang mengacu  kepada  sosio-kultural.  Dalam  perspektif  sosio-kultural,  hukum  Islam  adalah bagian  integral  dari  kebudayaan  secara  keseluruhan,  dan  karena  itu  dipelajari  sebagai produk  dari  interaksi  sosial  yang  dipengaruhi  oleh  aspek-aspek  kebudayaan  yang  lain seperti,  politik,  ekonomi,  ideologi,  religi,  dan  lain-lain.  Di  sisi  lain,  hukum  Islam  juga dipelajari  sebagai  proses  social  yang  berlangsung  dalam  kehidupan  masyarakat. 19 Oleh karena  itu,  hukum  Islam  dalam  perspektif  antropologi  bukan  semata-mata  berwujud peraturan  yang  diciptakan  oleh  pihak-pihak  tertentu  yang  dianggap  otoritatif,  seperti
18 Situasi-situasi  spesifik  ini  berkaitan  dengan  perubahan  masa  antara  masa  klasik,  medieval, modern,  dan  post-modern  yang  masing-masing  darinya  mempunyai  karakteristik  perkembangan  dan peristiwa yang berbeda-beda. Maka, untuk melihat situasi tersebut harus menggunakan cara pandang yang berlaku  di  setiap  masa  tersebut.  Supaya,  rumusan  hukum  yang  ditetapkan  bisa  sinergis  dengan  tuntutan atau semangat zamannya
19 Sally  F  Moore, Law  as  Process,  An  Anthropological  Approach (London:  Routledge&Kegan Paul  Ltd,  1978),  hlm.  81.  Sebagaiman  diuraikan  dalam,  Ali  Sodiqin,  “Antropologi  Hukum  Sebagai Pendekatan dalam Penetapan Hukum Islam”.
negara,  agama,  organisasi,  maupun  sebuah  perkumpulan  tertentu,  tetapi  juga  hukum Islam wujudnya sebagai  peraturan-peraturan lokal yang bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat ( customary law/folk law ), termasuk pula di dalamnya mekanisme-mekanisme pengaturan  dalam  masyarakat  ( self  regulation )  yang  juga  berfungsi  sebagai  sarana pengendalian social ( legal order ).
Melalui  pendekatan  sosio-kultural  ini,  atmosfir  kajian  hukum  Islam  yang dikembangkan akan memberikan dampak positif dan dinamika yang progresif. Berbagai persoalan yang ada tidak hanya didekati dengan kacamata lama, yang lebih berorientasi kepada  teks,  namun  mengeksplorasi  pendekatan  baru  yang  lebih  responsif  dengan perkembangan  zaman.  Menurut  penulis,  di  masa  yang  akan  datang,  pendekatan  sosio- kultural  dapat  menjadi role  of  model dalam  kajian  keislaman,  terutama  yang  berkaitan dengan  kajian  hukum  Islam.  Secara  epistemologis,  pendekatan  ini  memberikan kebebasan berfikir dalam melakukan ijtihad, sebagai landasan untuk merumuskan hukum Islam yang responsif, adaptif, dan akomodatif.
Secara  epistemologis,  pendekatan  sosiokultural  mengacu  kepada  pengetahuan sosiologi  dan  antropologi  sebagai raison  de’tre yang  secara  otoritatif  banyak memperkenalkan teori-teori tentang sosio-kultural. Dalam kaitan ini, teori-teori yang ada di  dalam  dua  pengetahuan  tersebut  bisa  dikembangkan  sebagai  landasan  untuk memahami dan merefleksikan bangunan hukum Islam. Harapannya, hukum Islam dapat bergumul dalam realitas sosial yang sarat dengan perubahan dan perkembangan zaman.

## D. Penutup
Berbagai kalangan pemikir Islam banyak yang menegaskan bahwa bahwa hukum Islam  adalah  universal,  yang  tidak  hanya  cocok  dan  relevan  bagi  komunitas  muslim, tetapi  juga  menjadi  rahmat  bagi  seluruh  makhluk.  Namun,  asumsi  ini  harus  diikuti dengan cara berfikir paradigmatik yang relevan dengan realitas sosial yang berkembang. Tujuannya  agar  semangat  universalitas  yang  terdapat  dalam  hukum  Islam  tidak kontradiktif  dengan  fakta  sosial  yang  terdapat  di  setiap  zaman.  Terutama,  di  kalangan pergurun tinggi islam yang concern dengan kajian hukum Islam. Pada tahap selanjutnya, diharapkan  kajian  hukum  Islam  mengalami  pengkayaan  metodologis,  pencerahan teoretik,  dan  perkembangan  paradigmatik  yang  berfungsi  sebagai social  order dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk melakukan melakukan hal itu, tentu kita harus merubah
cara pandang akademik dalam merumuskan  hukum  Islam. Di mana, cara pandang yang harus digunakan adalah yang cara adaptable dengan semangat zaman.
Dalam  hal  ini,  pendekatan  sosio-kultural  sangat  memberikan  sumbangsih  yang besar  bagi  pengkayaan  metodologis,  pencerahan  teoretik,  dan  perkembangan paradigmatik  tersebut.  Dalam  pendekatan  sosio-kultural  ini,  tidak  hanya  menempatkan sumber  teks  sebagai  penetapan  hukum  Islam  yang  absolut,  namun,  sumber  yang berangkat  dari  konteks  (realitas)  turut  berperan  sebagai main  resource dalam  dinamika penetapan  hukum  Islam.  Hal  ini  menjadi  tugas  bersama  dan  tantangan  ke  depan  yang harus  dilakukan  oleh  kalangan  akademisi  di  pergurun  tinggi  keislaman.  Supaya,  kajian hukum  Islam  yang  berkembang  di  dalamnya  betul-betul  memberikan  sumbangsih  yang berarti bagi tegaknya nilai-niali kemanusiaan yang universal.
Posisi  pergurun  tinggi  islam  menjadi  wilayah  strategis  dalam  mengembangkan paradigma  keilmuan  di  bidang  studi  keislaman,  khususnya  yang  berkaitan  dengan rancang  bangun  hukum  Islam.  Pergurun  tinggi  Islam  menjadi  salah  satu  institusi  yang paling  memungkinkan  untuk  merefleksi  dan  mereproduksi  beragam  model  pendekatan, model  paradigma,  dan  model  metodologi  yang—salah  satunya—berhubungan  dengan studi keislaman. Setidaknya, model pemikiran yang berkutat di wilayah pergurun tinggi keislaman  bisa  dikembangkan  pada  wilayah  kesadaran  kritis  dan  evaluatif  ketika merefleksikan bangunan pemahaman keagamaan yang diajarkan di dalamnya.  Sehingga dapat terhindar dari cara pandang evangelich yang terkesan monologis-ekesklusif dalam mengkaji studi keagamaan dan hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Muh, Shagir, Perkembangan Ilmu Fiqh dan Tokohnya di Asia Tenggara, Solo: CV. Ramadlani, 1985.
al Maliki, Muhammad Alwi, Syariat Islam : Pergumulan Teks dan Realitas, Yogyakarta: Elsaq, 2003.
al Qardlawi, Yusuf, Membumikan Syariat Islam: Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia, Bandung: Arrasy, 2003.
Asmin,  Yudian  Wahyudi, Ushul  Fiqh  Versus  Hermeneutika ,  Yogyakarta:  Nawesea Press, 2007.
Fuad, Mahsun , Hukum Islam Indonesia, dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris, Yogyakarta: LKiS, 2005.
Himawan, Anang Haris Epistemologi Syara’: Mencermati Format Baru Fiqh Indonesia , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000.
Minhaji,  Ahmad, Islamic  Law  and  Local  Tradition:  a  Sosiohistorical  Approach, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2008.
Praja, Juhaya S., Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Praktek, Bandung: PT Remaja Rosda Karya,, 1994.
Sally  F  Moore, Law  as  Process,  An  Anthropological  Approach, London: Routledge&Kegan Paul Ltd, 1978.
Sirry, Mun’im A, Pengantar Sejarah Fiqh, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
Sodiqin, Ali “Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan dalam Penetapan Hukum Islam”, makalah  seminar  “Metode  Istimbath  Hukum  Islam”  yang  diselenggarakan  oleh Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, 18 Desember 2011
Taher, Masnun “Hukum Islam dan Dinamika Sosial” disertasi tidak diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
Uyasid, Abu, Islam Akomodatif, Yogyakarta: LKiS, 2004.