POLITIK IDENTITAS ETNIS DAN REPRESENTASI PRAKTEK KEKUASAAN SIMBOLIS DALAM HARMONISASI ANTAR ETNIS
Gesit Yudha 1 , Tin Amalia Fitri 2 , Isti Arini Universitas Islam Negeri Raden Intan gesit@radenintan.ac.id , amalia.tin@gmail.ac.id, istiarini@radenintan.ac.id

## Abstrack
After the New Order in 1998, the enactment of regional autonomy required each region to  carry out empowerment. This dimension has become a gap in local democratization to dominate local political power, whose main goal is to make efforts that focus on symbolic power as an effort to strengthen  inter-ethnic  harmonization,  not  vice  versa  to  dominate  power  for  certain  ethnicities and even control economic resources in the area. . The approach used in this article is a qualitative method.  The  literature  study  is  used  primarily  to  trace  the  development  of  the  politicization  of identity  in  election  politics  with  inter-ethnic  harmonization.  The  reality  on  the  ground  that  the results  of  local  political  democratization describe  certain  ethnic  actors  (groups)  as  rulers  who have authority in the management of both interests and regional policies are still far from what is expected in the management of inter-ethnic harmonization which tends to override the term ethnic immigrants,  this  is  what  ultimately  leads  to  conflict  both  conflicts  of  interest  and  inter-ethnic conflicts  due  to  the  gap.  Therefore,  the  role  of  certain  ethnic  groups  that  win  local  political contestations has awareness in building inter-ethnic harmonization. Basically, the ethnicity of the dominant actor will show respect and build relations between ethnic groups to build togetherness, if the actor feels he has power over the practices carried out so that it is necessary to build joint communication and establish a joint strategy to build the region in realizing dynamic local politics and reflecting multiculturalism.

## Keyword: Identity Politics, Local Wisdom, Ethnic Harmonization

## Abstrak
Pasca orde baru pada tahu 1998 berlakunya otonomi daerah, mengharuskan tiap-tiap daerah untuk melakukan pemberdayaan. Dimensi itu menjadi celah dalam demokratisasi lokal untuk melakukan dominasi  kekuasaan  politik  lokal,  yang  pada  tujuan  utamanya  adalah  melakukan  upaya  yang mempusatkan  pada  kekuatan  simbolis  sebagai  upaya  dalam  penguatan  harmonisasi  antar  etnis bukan  sebaliknya  melakukan  dominasi  kekuasaan  untuk  etnis  tertentu  saja  bahkan  menguasai sumber  daya  ekonomi  di  daerah  tersebut.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah metode kualitatif. Studi literatur digunakan terutama untuk menelusuri perkembangan politisasi identitas  dalam  politik  pemilu  dengan  harmonisasi  antar  etnis.  Kenyataan  di  lapangan  hasil demokratisasi politik lokal menggambarkan para aktor (kelompok) etnis tertentu sebagai penguasa yang memiliki wewenang dalam pengelolaan baik kepentingan maupun kebijakan daerah masih jauh  apa  yang  diharapkan  dalam  pengelolaan  harmonisasi  antar  etnis  cenderung mengesampingkan istilah etnis pendatang, inilah yang pada akhirnya menimbulkan konflik baik
konflik  kepentingan  maupun  konflik  antar  etnis  akibat  kesenjangan  itu.  Maka  dari  itu,  peran kelompok  etnik  tertentu  yang  memenangi  konstestasi  politik  local  memiliki  kesadaran  dalam membangun  harmonisasi  antar  etnis.  Pada  dasarnya  etnisitas  aktor  yang  dominan  akan menunjukan respeknya dan terbangunnya relasi antar antor etnis untuk membangun kebersamaan, apabila actor merasa memiliki kuasa atas praktek yang dilakukan sehingga diperlukan membangun komunikasi bersama dan menjalin strategi bersama membangun daerah dalam mewujudkan politik local yang dinamis dan mencerminkan multikulturalisme.

## Keyword : Politik Identitas, Kearifan local, Harmonisasi etnik

## 1. Pendahuluan
Implikasi otonomi daerah tidak semuanya bersifat positif. Kendati demikian system sentralisasi sudah tidak ada, namun warisannya dalam bentuk intoleransi dan diskriminasi antara kelompok pendatang  dan  pribumi  masih  sangat  mungkin  menguat,  hal  ini membawa  isu  ‘Putera  Daerah’. Berikutnya  menguatnya  kantong-kantong  kekuasaan  otoriter  di  kelompok  tertentu  ( local strongmen ).  Maka  dengan  demikian  seharusnya  peran  kelompok  etnik  yang  memenangi  dalam kontestasi  pemilu  memiliki  kesadaran  dalam  membangun  kebersamaan  dan  terwujudnya komunikasi  bersama  dan  menjalankan  pembangunan  asas  dasar  kearifan  local  yang  ada  untuk mewujudkan politik local yang dinamis harmonisasi antar etnis.
Multikulturalisme  dalam  sebuah  percakapan  yang  menghadapkan  identitas  sebagai  sebuah kekhususan  budaya  dan  kebutuhan  untuk  menghadirkan  integrasi  social  yang  memungkinkan kelompok etnis dan budaya yang beragam itu dapat membangun sebuah kehidupan bersama yang lebih  masuk  akal.  Praktek  ini  merupakan  artikulasi  dari  kekuatan  identitas  etnis  dan  relasi antaretnik yang dilakukan actor ketika memhami obyektifitas etnisitas melalui yang tercermin dari kondisi dan kedudukan kelompok identitas etnik. Oleh karena itu, umumnya actor  yang terlibat adalah mereka yang memahami dinamika sejarah dan kebudayaan etnisitasnya.
Pengakuan  otoritas  actor  menyebabkan  actor  memiliki  modal  simbolik  dan  budaya  yang  tidak diragukan lagi. Adapun simbolik yang dimiliki actor, seperti keturunan bangsawan (golongan atas dari  pelapisan  social  tradisional),  ketua  paguyuban  etnik,  ketua  organisasi  masyarakat,  dn dosen/guru.  Sementara  itu,  modal  budaya  yang  dimilik  actor  seperti  gelar  pendidikan  tinggi, memiliki komitmen terhadap pendidikan, dan pengetahuan yang luas terhadap sejarah dan
kebudayaan  etniknya.  Maka  perbedaan  basis  identitas  actor  ketika  mendefinisikan  eksistensi etnisitas  tersebut  menyebabkan  terbangunnya  relasi  antaraktor  (juga  disebut  relasi  antaretnik) dalam bentuk penyatuan (afiliasi) dan pemisahan (deasiliasi) yang tidak jarang melibatkan massa berbasis etnisitas ke dalam praktek ini. Disinilah tampak bagaimana actor mereproduksi identitas etnik untuk kepentingan masa (kolektif) di satu sisi dan kepentingan diri actor pada sisi lain. Dari sisi kepentingan massa kolektif, actor akan mencerminkan representasi kelompok kolektif yang bertujuan untuk memperlihatkan dan memberi bentuk pada realitas penyatuan. Pendekatan yang digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  metode  kualitatif.  Studi  literatur  digunakan  terutama  untuk menelusuri perkembangan politisasi identitas dalam politik pemilu dengan harmonisasi antar etnis. Dalam  upaya  memberikan  gambaran  mengenai  fenomena  yang  dapat  muncul  dari  politisasi identitas  dan  penguatan  dalam  harmonisasi  antar  etnis,  studi ini  merujuk  pada  literatur-literatur politik identitas yang kemudian dijadikan perspektif untuk memahami gejala-gejala serupa.

## 2. Persfektif Teori

## Konsep Dasar Identitas sebagai Sebuah Konstruksi Sosial
Sejatinya dasar mengenai politik identitas yakni keberadaan sikap politik yang tefokus sub kelompok  tertentu  dan aktivitas  berdasarkan  klasifikasi  kategori  ras,  gender,  etnisitas,  orientasi budaya,  dan  identifikasi  politik  lainnya.  Isunya  pada  orientasi  politik  kelompok  sub-nasional melihat perbedaan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Di luar itu, politik identitas juga dapat mengacu  pada identitas  kebangsaan  atau identitas  diri  (self-identity)  yang  melintasi  batas-batas etnik atau nasionalisme, misalnya isu wanita dan imigran. 1
Politik identitas adalah ciri yang tidak dapat dihindari dari demokrasi liberal, sebab sistem politik  itulah  yang  memberikan  ruang  bagi  tumbuhnya  upaya-upaya  kelompok  dalam mengartikulasikan  kepentingan  dan  tujuannya.  Namun  identitas  dalam  demokrasi  memuat masalah lain, karena identitas kelompok lebih bersifat memberi batasan ketimbang membebaskan individu. 2
Selain itu, dalam demokrasi deliberatif yang mengutamakan dialog, klaim politik identitas tidak  selalu  mendukung  nilai-nilai  kebebasan  dan  keadilan,  tetapi  juga  klaim  yang  dapat
1 Howard J. Wiarda, Political culture, political science, and identity politics: an uneasy alliance (Farnham, Surrey, UK ; Burlington, VT: Ashgate, 2014), h.57.
2 Amy Gutmann, Identity in Democracy (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2003), h.1.
mengancam  atau  merusak  nilai-nilai  tersebut. 3 Permasalahan  lainnya  dari  perjuangan  politik identitas  ialah  siapa  yang  memberikan  hak  kepada  kelompok  yang  mengatasnamakan  identitas, misalnya agama atau etnis? Sementara etnis dan agama adalah konsep yang dibangun secara sosial. Artinya, konsepsi dan batasan identitas dapat ditafsirkan secara beragam, sehingga menimbulkan ambiguitas  terkait  kepentingan  dan  tujuan  siapakah  yang  diemban  dalam  perjuangan  politik identitas? 4
Menurut Iris Young 5 , kelompok sosial di dalam masyakat tidak hanya diikat oleh atribut- atribut  yang  bersifat  ekternal  yang  melekat  pada  diri  mereka  namun  juga  diikat  oleh  apa  yang disebut dengan a sense of identity . Sekalipun seseorang tidak memiliki ciri-ciri kondisi objektif (warna kulit, jenis kelamin, umur, ras, etnis, kelas, wilayah, dan sebagainaya) yang sama dengan sebagian besar orang dalam kelompok tersebut, dengan adanya rasa kesamaan identitas, dia tetap dapat  diakui  dan  mengakui  dirinya  sebagai  bagian  dari  identitas  kelompok  itu.  Rasa  kesamaan identitas  tersebut  dapat  tumbuh  dalam  diri  individu  maupun  kelompok  dikarenakan  terdapat keterkaitan latar belakang historis dan kultural di antara keduanya sehingga hal tersebut mampu mengikat individu melampaui hal-hal atributif yang menajadi ciri dari identitas. Oleh karena itu, identitas (baik kelompok maupun individu) di sini diartikan sebagai bentuk-bentuk khas narasi- narasi budaya yang menciptakan adanya persamaan dan perbedaan di antara diri kita dengan orang lain  yang  dengan  stabil  menafsirkan  posisi  sosial  mereka 6 .  Sementara  politik  identitas  dengan demikian  berarti  pemanfaatan  identitas  individu  maupun  kelompok  untuk  kepentingan- kepentingan politik tertentu.
Kerkaitan dengan konsep-konsep identitas, Isin dan Wood membedakan konsep identias menjadi  dua  kelompok  utama.  Pertama  kelompok  essentialist,  yang  melihat  identitas  sebagai manifestasi  dari  perbedaan  yang  sangat  jelas  atau  dalam  istilah  Young  disebut  sebagai  kondisi objektif seseorang yang berkaitan dengan gender, ras, kelas, etnisitas, atau orientasi sosial. Kedua, kelompok  yang  mengembangkan  pandangan  konstruktif  yang  tidak  melihat  identitas  sebagai
3 Avigail Eisenberg dan Will Kymlicka, ed., Identity Politics in the Public Realm: Bringing Institutions Back In , Ethnicity and Democratic Governance Series (Vancouver: UBC Press, 2011), h.2.
4 David Ingram, Rights, democracy, and fulfillment in the era of identity politics: principled compromises in a compromised world , New critical theory (Lanham, Md: Rowman & Littlefield, 2004), h.55.
5 Young, I. M., Justice and the Politics of Difference. (Pricetown: Pricetown University Press, 1990), h.1.
6 Nira Yuval-Davis, Gender & nation , Politics and culture (London ; Thousand Oaks, Calif: Sage Publications, 1997), h.23.
sesuatu yang tetap dan tidak berubah 7 . Pandangan kedua tentang identitas ini lebih mengedepankan pada  pemahaman  bahwa  upaya  pembentukan  identitas  seseorang  akan  selalu  bersifat  adaptif terhadap  perkembangan  zaman.  Identitas  tidak  bersifat  tetap  dan  tidak  pernah  stabil  melainkan identitas dapat berubah sewaktu-waktu bahkan adakala identitas yang pada suatu saat dimaknai sebagai  pembeda  dirinya  dengan  kelompok  lain,  di  lain  kesempatan  identitas  tersebut  dapat menjadi  hal  yang  menandakan  persamaan  dirinya  dengan  kelompok lain.  Paham kedua  tentang identitas ini memercayai bahwa identitas selalu bersifat relasional, tidak pernah selesai, dan sedang dalam  proses  pembentukan.  Isin  dan  Wood  menjelaskan  bahwa  konsepsi  identitas  yang  non- esensial di atas berpotensi untuk membuka celah guna memahami lebih baik mengapa kelompok mempunyai perasaan yang sangat kuat akan identitas mereka dan mengapa mereka menggunakan identias  mereka  dalam  perjuangan  mendapatkan  pengakuan.  Calhoun  Craigh  dalam  bukunya Social Theory and the Politics of Identity yang dikutip oleh Isin dan Wood menyatakkan bahwa terdapat kemungkinan negatif dari politik identitas.
Apabila identifikasi identitas selalu dimaknai sebagai esensialisme, maka konstruksi sosial yang  demikian  dapat  menjadi  ekslusionarisme  yang  merupakan  akibat  dari  konstruksi  identitas kelompok  yang  sangat  dramatis.  Selanjutnya  berkaitan  dnegan  primordiamisme,  menurut Geertz 8 pola-pola  berbeda  terkait  sentimen  primordial  terdiri  dari  lima  pola.  Pertama,  satu kelompok dominan dan berjumlah sedikit, seperti Siprus dengan Yunani dan Turki. Kedua, satu kelompok sentral berdasarkan kedaerahan, seperti Jawa lawan kelompok luar Jawa. Ketiga, dua kelompok yang hampir seimbang kedudukannya, seperti kelompok Melayu dan Cina di Malaya. Keempat,  pola  gradasi  berupa  kelompok  besar,  kelompok  medium,  dan  kelompok  kecil  dalam suatu negara, seperti di Filipina dan Nigeria. Kelima, terjadi fragmentasi etnis yang menyebabkan terbentuknya berbagai kelompok kecil, seperti di kebanyakan negara Afrika. negara dan cerminan negara  demokrasi.  Pentingnya  mengelolaan  isu  primordialisme  di  negara-negara  plural sesungguhnya  tidak  lain  ditujukan  untuk  tercapainya  integrasi  nasional.  Myron  Weiner 9 dalam Flinkle  mengetengahkan  sebuah  kualifikasi  sifat  yang  selajutnya  digunakan  ketika membicarakan  salah  satu  bentuk  dari  masalah  integrasi.  Ia  mengetengahkan  beberapa  bentuk integrasi yaitu, pertama,
7 Engin F. Isin dan Patricia K. Wood, Citizenship and identity , Politics and culture (London ; Thousand Oaks, Calif: Sage, 1999), h.12.
8 Geertz, C., The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in the New States. In C. Geertz, Old Societies and New States (New York: The Free Press, 1965).
9 Weiner, M., Integrasi Politik dan Pembangunan Politik. In Y. Muhaimin, & C. MacAndrews, Masalah- masalah Pembangunan Politik (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1977).
Integrasi Nasional. Istilah integrasi ini berkaitan dengan pluralitas di dalam suatu nation-state yang sebetulnya bangunan nation-state ini terdiri dari berbagai macam bangsa yang memiliki budaya, bahasa, nilai, dan sistem politiknya masing-masing.
Keragaman  di  dalam nation-state ini  sesungguhnya  dicirikan  dengan  dengan  tingginya loyalitas budaya yang dijunjung tinggi oleh masing-masing budaya yang mana pada masa sebelum menjadi nation-state, loyalitas ini terbelenggu oleh kekuatan kolonial untuk kepentingan kolonial. Oleh karena itu, Weiner mengemukakan setidaknya ada dua strategi yang dapat dilakukan untuk membangun integrasi nasional di tengah tingginya loyalitas budaya, (1) melakukan eliminasi atas ciri-ciri budaya khas masyarakat minoritas menjadi budaya nasional, biasaya mengintegrasikannya menjadi  udaya  yang  dominan.  Cara  ini  sering  disebut  dengan  kebijakan  asimilasi,  atau  (2) membangun loyalitas nasional tanpa perlu melakukan eliminasi terhadap budaya subordinate, atau yang lebih dikenal dengan kebijakan unity in diversity . Bentuk kedua adalah Integrasi Teritorial. Intergrasi ini berkaitan dengan terdapatnya satu kewenangan sentral yang dapat mengakomodasi seluruh kepentingan kelompok dalam satu territorial tersebut. Ketiga, Integrasi Nilai yang dalam pengertian  sederhana  diartikan  sebagai  terdapatnya  prosedur  yang  mudah  diterima  untuk melakukan resolusi konflik. Keempat, Integrasi Elit dan Masa. Integrasi ini  berhubungan dengan bagaimana menyatukan elit dan masa yang mana diketahui bahwa elit dan masa memiliki tujuan dan nilai yang berbeda. Kelima, Perilaku Integratif yang berkaitan dengan kapasitas dan kesiapan individu untuk bekerja bersama dengan orang lain dalam sebuah organisasi yang memiliki tujuan tertentu  untuk  sebuah  pencapaian  dalam  sebuah  masyarakat  modern.  Perilaku  integrated  yang dimiliki  individu  tersebut  menjadi  faktor  yang  penting  dalam  mendukung  pembangunan  suatu bangsa 10 .

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1 Politik Identitas : Dari Persfektif hingga Pelaku
Politik  identitas  mendapat  tempat  yang  teristimewa  dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Dalam studi pasca kolonial mengenai politik identitas sudah lama digeluti. Pemikir seperti Ania Loomba, Homi  K.  Bhabha dan  Gayatri C Stivak adalah nama-nama yang biasa dirujuk. Mereka di rujuk karena  sumbangsihnya  dalam  meletakkan  politik  identitas  sebagai  ciptaan  wacana  sejarah  dan
10 Weiner, M., h.48-49.
budaya.  Sementara  dalam  literatur  ilmu  politik,  politik  identitas  dibedakan  secara  tajam  antara identitas politik ( Political Identity ) dengan politik identitas  (political of identity). 11
Pemaknaan  bahwa  politik  identitas  sebagai  sumber  dan  sarana  politik  dalam  pertarungan perebutan kekuasaan politik sangat dimungkinkan dan kian memuka dalam praktek politik sehari- hari.  Karena  itu  para  ilmuwan  yang  bergelut  dalam  wacana  politik  identitas  berusaha  sekuat mngkin  untuk  mencoba  menafsirkan  kembali  dalam  logika  yang  sangat  sederhana  dan  lebih opersaional.  Misalnya  saja  Castells 12 politik  identitas  merupakan  partisipasi  indvidual  pada kehidupan sosial yang lebih ditentukan oleh budaya dan psikologis seseorang. Identitas merupakan proses kontruksi dasar dari budaya dan psikotural dari seorang individu  yang memberi arti dan tujuan hidup dari individu tersebut, karena terbentuknya identitas adalah dari proses dialog internal dan interaksi sosial.
Dalam  diskursus  teoritis  politik  identitas,  terdapat  perdebatan  dua  kubu  besar  ketika mendefinisikan  identitas,  yakni  kubu  yang  berpaham  komunitarianisme  dengan  liberalism (Habermas dan Hardiman 2009). 13
Bagi  peganut  liberalism,  individu  adalah makhluk  bebas  yang  tidak  terkaitkonteks  kultural konkretnya ( unencumbered self ). Atas dasar tersebut, penganut liberalise berpandangan bila kita mengabstraksi  individu  itu  dengan  menyingkirkan  ciri-ciri  konkretnya  yang  berasal  dari komunitasya, kita akan mendapatkan sebuah gambaran abstrak universal tentang “manusia pada umumnya”  yang  bersih  dari  ciri-ciri  dan  nilai-nilai  yang  berasal  dari  komunitas,  tradisi,  dan identitas kolektifnya.
Individu atau subyek yang tidak bersituasi ini hanya memiliki ciri universal yang sama, yaitu kemampuannya memilih tujuan-tujuan menurut preferensi-preferensi individualnya. 14 Selanjutnya, dengan memakai konsep subyek etis dan subyek hukum, penganut liberalisme beranggapan  bahwa  subyek  etis  mengacu  pada  suatu  identitas  yang  ditentukan orientasi kultural
11 “Political identity merupakan kontruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek didalam ikatan suatu komunitas, politik sedangkan political identity mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas ( basik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana politik.” (t.t.).
12 Manuel Castells dan Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, ed., The Network Society: From Knowledge to Policy (Washington, DC: Johns Hopkins Center for Transatlantic Relations, 2006), h.6-7.
13 “Michael Sandel adalah tokoh atau ilmuwan yang mewakili kubu komunitarianisme. Berbeda dengan neo marxis, kubu ini lebih memilih mengolah isi kritik pada ranah teori politik, dalam pijaknnya teoritisnya, para peneliti komunitarian lebih menghubungkan diri pada Aristoteles, Hegel, Rousessau, A. Tocquevilee di =bandingkan KarlMarx. Sementara itu, tokoh yang mewakili penganut, tokoh inspirasi kaum liberalism adalah I. Kant. T. Hobbes. J. S. Mill dan Montesque.” (t.t.).
14 Francisco Budi Hardiman, Demokrasi deliberatif: menimbang negara hukum dan ruang publik dalam teori diskursus Jurgen Habermas (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009), h.182.
dan  arah-arah  keyakinan  religious.  Jadi,  subyek  tidak  bersangkutan  dengan  identitas private seseorang yang dapat berubah melalui perubahan orientasi hidup, melainkan bersangkutan dengan identitas publik.

## 4.2 Konstruksi Teori Politik Identitas dan Multikulturalisme sebagai Alternatif
Sejatinya Politics  Identity menggambarkan  suatu  proses  dialog  untuk  memahami  identitas sendiri,  dalam  suatu  kenyataan  social,  politik  identitas  merupakan  suatu  keniscayaan.  Untuk memahami  politik  identitas  memerlukan  bingkai  pemahaman  dialog  menginternalisasi  dan ekternalisasi (eksterior) dan eksternalitasasi-internalitas (interior) 15 .
Dalam  memahami  politik  identitas  dalam  pemahaman  ekterior  merupakan  realitas  dari struktur  obyektif  yang  ada  dilapisan  masyarakat.  Keberadaan  masyarakat  yang  beranekaragam kultur  dari  berbagai  background  identitas  yang  berbeda,  dari  etnik,  ras,  agama  maupun  jenis kelamin merupakan suatu keadaan lapisan social yang tak bisa dikesampingkan keadaanya.
Adanya  perbedaan  alami  ini  medorong  setiap  individu  untuk  membangun  reaksi  sosial  di antara  idividu  masing-masing  dalam  arena  kehidupan  (baik  sosial,  ekonomi,  maupun  politik). Adapun relasi yang dibangun tersebut bisa saja melekat ( embedded ) dengan identitas alami yang dimiliki  (agama,  etnik,  gender),  tapi  dapat  juga  terlepas  dari  konteks  identitas  yang  ada sebelumnya.  Bahkan,  dari  relasi  yang  dibangun  tersebut,  tida  menutup  kemungkinan  lahirnya “identitas baru” dengan ciri dan karateristik yang sama sekali berbeda dengan identitas-identitas yang ada sebelumnya.
Sementara  itu,  pemahaman  interior,  yang  menekankan  politik  identitas,  merupakan  bagian dari diri pelaku sosial. Tindakan sosial atau politik yang dilakukan aktor senantiasa mewakili atau dipengaruhi  kepentingan-kepentingan  identitas  asal  aktor  tersebut.  Berangkat  dari  uraian  dan pemahaman  eksterior  dan  interior  tersebut,  maka  pembentukan  identitas  (etik,  agama,  dan sebagainya) senantiasa bertitik tolak pada habitus yang memiliki aktor.
Dalam Purwanto 16 , multikulturalisme didefinisikan oleh banyak kalangan sebagai sebagai sebuah
15 Berger dan Luckman, Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan (Jakarta: LP3ES, 1990).
16 Purwanto, “Politik Identitas Dan Resolusi Konflik Transformatif.,” Jurnal Review Politik, 1, no. 1 (Juni 2015): h.76.
kepercayaan yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok etnik atau budaya ( ethnic and cultural groups ) dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip co-existence yang  ditandai oleh kesediaan  untuk  menghormati  budaya  lain  adalah  sebuah  tema  yang  relatif  baru  dibicarakan  di negeri  ini.  Sebagai  sebuah      tema,      multikulturalisme      dibicarakan      umumnya      dalam kerangka  mengunjungi  kembali  ( revisiting )  dan  menemukan  kembali  ( reinventing )  gagasan- gagasan  yang  lebih  masuk  akal  tentang  bagaimana  sebuah  masyarakat  majemuk  di  Indonesia ini dapat dikembangkan dalam sebuah konsepsi masyarakat “warna-warni” yang tidak saja berciri partisipatoris namun juga emansipatoris.
Konsepsi dasarnya yakni menggali suatu jawaban mengenai tentang kelompok etnik dan budaya yang  seharusnya  menempatkan  dirinya  pada  posisi  kehidupan  universal  dalam  sebuah  identitas masyarakat dan memuat nilai demokrasi, keadilan, persamaan dan kebebasan.  Ihwal, mengenai suatu  pertanyaan  besar  mengenai  kelompok  etnik  dan  budaya  yang  berbeda  denominasinya  itu disatu  pihak  memiliki  kesanggupan  untuk  memelihara identitas  kelompoknya  dan  di  pihak  lain mampu  berinteraksi  dalam  ruang  bersama  yang  ditandai  oleh  kesediaan  untuk  menerima pluralisme dan toleransi (mengakui dan menghormati perbedaan).
Pada  awalnya  merupakan  bukan  perkara  sederhana,  dalam  ketidaksederhanaan  perkara  yang pertama  kesadaran  bersama  di  wujudkan  dalam  suatu  ruang  yang  memberikan  kebebasan, kebersamaan untuk melakukan suatu pemahaman yang seragam dan mengundang berbagai lapisan berbeda dalam menemukan kebutuhan bersama dan mewujudkan suatu penyatuan ketingkat yang lebih tinggi.
Dalam  proses  yang  kedua  tidak  terjadi  dalam  kedaan  ruang  terisolasi  dari  berbagai  persoaln ketidakmerataan,  ketidakadilan  menganai  cara  sumber-sumber  politik  dan  ekonomi  itu dialokasikan dan didistribusikan dalam masyarakat nasional dan internasional. Ketiga , perubahan yang  berlangsung  di  tataran  global   mendiktekan   agenda-agenda   politik   dan   ekonomi baru  yang  mempersempit  kesempatan  untuk  mendefiniskan  kembali  gagasan-gagasan  dasar tentang negara (serba-) bangsa ( the idea of Indonesian ( multi -) nation-state ) tanpa mengindahkan gagasan-gagasan dan praktek-praktek materialismerasional yang dibawa serta oleh ekonomi pasar global.
Kaitannya  dengan  konstruksi  multikulturalisme  memfasilitasi  pemahaman  yang  lebih  baik  dan mengeliminasi  ketegangan  dikotomis  tentang  realitas  ganda  atau  ragam  di  sekitar  etnisitas  dan budaya.  Jelas,  multikulturalisme  tidak  pernah  dimaksudkan  untuk  menghilangkan  kekhususan ( specifity )  dari  sebuah  ciri  etnik  atau  budaya;  tidak  juga  dimaksudkan  untuk  meleburnya  ke dalam  sebuah  keumuman  ( generality ).  Dengan  definisi  seperti  ini,  multikulturalisme  dalam pandangan Purwanto 17 adalah, sebuah formasi sosial yang membukakan jalan bagi dibangunnya ruang-ruang  bagi  identitas  yang  beragam  dan  sekaligus  jembatan  yang  menghubungkan  ruang- ruang itu untuk sebuah integrasi.
Menata Politik Etnisitas Kebangkitan politik etnisitas di ranah lokal sebagaimana dijelaskan diatas, tentu  saja  butuh  pencermatan  yang  lebih  serius.  Karena  kalau  tidak,  akan  terjadi  gesekan  dan pertentangan yang maha dahsyat untuk Indonesia ke depan. Karena itu Indonesia yang plural dari sisi  etnisitas  menimbulkan  pertanyaan  dapatkan  masyarakat  yang  multi-etnik  ada  tanpakonflik yang berarti dikalangan kelompok-kelompok etnis yang berbeda?Jawaban atas pertanyaan di atas adalah  demokrasi  konsosiasional.  Karena  demokrasi  konsosiasional  menyarankan  agar  semua aktor  yang  ada  di  dalam  masyarakat  melakukan  kerjasama  antara  etnisitas.  Demokrasi konsosiasional mengharapkan berbagai kelompok etnis itu salingmerembes secara teritorial dan genetika.  Sedangkan  dari  sudut  pandang  politik  Demokrasi  konsosiasional 18 berusaha menciptakan  suasanaharmonis  antar  etnis  dengan  menerapkan  dua  nilai  penting,  yakni. Pertama,tidak  terdapat  susunan  kelompok  hirarkis  sehingga  tidak  ada  kelompok  yang  dominan atau yang mengeksploitir yang lainnya. Kedua, terdapat pembagian kekuasaan politik yang sama dan  semua  kelompok etnis terwakili  secara  proporsional  di  dalam  strukur  kekuasaan.  Dua  nilai yang ditawarkan dalam demokrasi konsosiasional tentu saja membutuhkan prasyarat dan aturan main  yang  harus  ditaati  oleh  semuakomunitas  yang  begitu  plural  pembilahan  SARA-nya  di beberapa  lokal.  Ada  empat  prasyarat  menurut  Lijphart 19 dalam  mempraktekkan  demokrasi konsosiasional di ranah lokal. Pertama, kemampuan dan kemauan untuk mengakui bahaya-bahaya instabilitas  yang  merupakan  inheren  dalam  masyarakat  yang  tingkat  fragmentasi  dan  polarisasi sosialnya tinggi. Kedua, memerlukan adanya komitmen untuk memelihara nation-state yang ada.
17 Purwanto, h.77.
18 Arend Lijphart dan Carlos H. Waisman, ed., Institutional design in new democracies: Eastern Europe and Latin America , Latin America in global perspective (Boulder, Colo: Westview Press, 1996), h.258-268.
19 Arend Lijphart, “Comparative Politics and the Comparative Method,” American Political Science Review 65, no. 3 (September 1971): 682–93, https://doi.org/10.2307/1955513.
Artinya para tokoh masyarakat harus mempunyai keinginan untuk mencegah adanya kemungkinan disintegrasi daerah. Ketiga ada kemampuan untuk mengangkat persoalan antar sub kultur masing- masing cleavages ke tingkat yang lebih tinggi. Keempat ada  kemampuan untuk menempa usaha mencari penyelesaian yang tepat guna memenuhi tuntutan dari masing-masing sub kultur, dengan ditemukannya  aturanmain  yang  jelas  serta  pada  tingkat  kelembagaan  yang  tepat.  Aturan  main merupakan  hal  yang  sangat  esensial  dalam  demokrasi  konsosiasional.  Adapun  aturan  mainnya mencakup: Politics is not a game,it is a business. Artinya proses politik hendaknya ditujukan untuk mencapaihasil, bukan untuk melihat siapa yang kalah dan yang menang; Agree todisagree. Artinya setiap  sub  kultur  harus  mengakui  ada  perbedaan  yang  tajam  dalam  hal-hal  tertentu,  misalnya ideologi, sehingga tidak perlu ada pemaksaan dari satu ideologi atas ideologi yang lain; Summit mooting.  Yang  dimaksudkan  disini  adalah  diplomasi  pada  tingkat  puncak.  Memang  akan  ada peranan  yang  besar  dari  para  pemimpin,  akan  tetapi  hal  ini  ditujukan  untuk  meredam  konflik sehingga tidak meluas. Peranan mereka adalah menemukan persamaan supaya tercapai konpromi; Proportionality .  Artinya  sub-kultur  akan  memperoleh  porsi  kekuasaan  dan  konsekuensi- konsekuensinya  sesuai  dengan  proporsi  kekuatan  yang  dimiliki; Depolitization .  Artinya,  bahwa dalam  memberikan  argumen  hendaknya  argumen.  tersebut  tidak  selalu  diwarnai  oleh  sentimen politik  agar  emosi  massa  dapat  diredam;  Secrecy.  Maksudnya  adalah  bahwa  para  tokoh  harus mampu membatasi dan menjaga kerahasiaan dari apa yang telahdiputuskan tidak perlu dibawa ke masyarakat,  dengan  demikian  sentimenpolitik  dapat  dikurangi  dan  negosiasi  mudah  untuk dilaksanakan.  Model  demokrasi  konsosiasional  ala  Arend  Lijhart 20 cocok  untuk  pengelolaan politik  identitas  Indonesia  ke  depan.  Tawaran  ini  membuka  kebekuan  dan  sekat-sekat  politik primordial sedang marak di ranah lokal. Pengadopsian demokrasi konsosiasional akan mengikis pandangan oposisi biner yang selama ini dijalankan oleh para elit untuk menggapai kekuasaan bisa diminimalisir. Politik itnisitas yang di bangun di atas pondasi politik perbedaan tidak lagi sebagai sesuatu  yang  terpisah  ataudari  yang  lain  dan  masing-masing  berdiri  sendiri.  Homi  K  Bhabha 21 menganjurkan  terjadi  ruang  negosiasi  identitas  cultural  yang  mencakup  perjumpaan  dan pertuakaran budaya untuk menghasilkan pengakuan timbal-balik.Tawaran Bhabha menarik, hanya saja belum terbukti. Sementaratawaran Arend  Lijhart dengan demokrasi konsosiasional terlepas dari  cacat  bawaannya  sudah  teruji  dalam  penataan  politik  identitas  khususnya  di  Eropa  Barat,
20 Lijphart, h.694.
21 Homi K. Bhabha, The location of culture (London ; New York: Routledge, 1994).
misalnya  di  Negara  Kanada,  Belgia  dan  Swis.  Bahkan  Vanden  Berghe  mengemukakan  bahwa Swis adalah contoh terbaik bagi keharmonisan etnistitas. Selanjutnya dengan nada berkelar Van den Berghe mengatakan “jika negara ini tidak ada, maka negara ini perlu ditemukan”. Ia berkata demikian karena kemampuan Swis dalam menata negaranya yang multi etnis.

## 4.3 Praktik Dominasi Kekuasaan Simbolis dan Harmonisasi Etnik
Semangat  otonomi  daerah  yang  telah  dilaksanakan  sejak  Januari  2001  adalah  pengalihan kewenangan  pusat  kepada  daerah  untuk  mengelola  kegiatannya  secara  otonom.  Pengalihan kekuasaan  ini  diharapkan  dapat  mendorong  proses  kebijakan  publik  menjadi  lebih  partisipatif, transparan,  dan  akuntabel  serta  membuat  pemerintah  daerah  menjadi  lebih  responsif  terhadap kebutuhan  dan  dinamika  lokal 22 .  Hal  yang  sama  tentunya  berlaku  juga  bagi  pemerintah  pusat, apalagi pascapemilu presi den 2014. Ancaman utama pemerintahan baru tentunya adalah stabilitas. Untuk itu, pencegahan konflik adalah isu strategis yang harus dijadikan perhatian. Apalagi, konflik yang terjadi di Indonesia umumnya bermula dari skala lokal.
Dalam kenyataannya praktik ini merupakan dari kekuatan identitas etnik dan relasi antaretnik yang dilakukan seorang actor tatkala memahami obyektivikasi etnisitas melalui hal yang tercermin dari kondisi dan kedudukan kelompok etnis. Pada dasarnya actor yang terlibat yakni yang memahami dinamika historis dan kebudayaan etnisitasnya, seperti tokoh kelompok etnis dan kampus. Dengan kata lain praktik ini menjelaskan aspek bahwa setiap actor harus memahami dinamika sejarah dan kebudayaan etnisitasnya sebelum memasuki ranah ini. Dalam hal ini actor politik, pengusaha dan massa tidak banyak terlibat dalam hal ini.
Maka yang seharusnya terjadi dalam politik local mengenai identitas etnik juga berkaitan dengan tujuan untuk memunculkan toleransi dan menjaga harmonisasi etnik seperti yang dikatakan Agnes Heller 23 memiliki  pandangan  yang  lebih  spesifik  mengenai  politik  identitas  itu  sendiri.  Heller menilai bahwa politik identitas adalah strategi politik yang memfokuskan pada pembedaan sebagai kategori  utamanya.  Menurutnya  politik  identitas  dapat  memunculkan  toleransi  dan  kebebasan,
22 Agus Dwiyanto, Reformasi tata pemerintahan dan otonomi daerah , Cet. 1 (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, 2003), h.7-8.
23 Ubed Abdilah S, Politik identitas etnis: pergulatan tanda tanpa identitas , Cet. 1 (Magelang: Indonesiatera, 2002).
namun  di  lain  pihak,  politik identitas juga  akan  memunculkan  pola-pola intoleransi,  kekerasan, dan pertentangan etnis.
Kemala  Chandrakirana 24 dalam  artikelnya  “Geertz  dan  Masalah  Kesukuan”  menuturkan  bahwa politik identitas biasanya digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik dengan sebutan kami bagi “orang asli” yang menghendaki kekuasaan dan mereka bagi “orang pendatang” yang harus melepaskan kekuasaan. Jadi, singkatnya politik identitas sekedar untuk dijadikan alat untuk menggalang politik guna rnemenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya. Pendapat tersebut juga sekaligus  mengelaborasi  kemungkinan  kedua  yang  dikemukakan  oleh  Heller  perihal  pola intoleransi maupun pertentangan etnis.
Maka  dalam  hal  ini  unsur-unsur  kearifan  lokal  dapat menjadi  landasan  bagi  pemerintah  daerah untuk memahami dinamika lokal sehingga partisipasi public daerah pun semakin besar. Hal ini karena  umumnya  masyarakat  daerah  masih  memegang  teguh  adat  dan  budaya  lokal.  Jika pemerintah daerah mengerti kearifan lokal yang ada di wilayahnya, dengan sendirinya partisipasi masyarakat  akan  meningkat.  Masyarakat  akan  merasa  diperhatikan  dan  dimengerti  oleh pemimpinnya. Disini, semangat otonomi daerah berperan ketika masyarakat daerah  benar-benar berpartisipasi dalam penentuan kebijakan publik di daerahnya sendiri. Semakin terlibatnya publik dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan, berarti terwujudnya harmonisasi etnik.
Karenanya integrasi antara otonomi daerah dengan kearifan local memiliki korelasi sangat penting terbangunnya memberdayakan masyarakat, khususnya bidang perekonomian masyarakat. Dalam praktik  dominasi  kekuasaan  simbolis,  seseorang  yang  memiliki  wewenang  juga  dapat mendistribusikan dalam kebersamaan ekonomi itu sendiri, jika perekonomian berjalan baik maka akan sejahtera dan terjalinlah komunikasi baik antar etnik di suatu daerah tersebut. Karena aspek kebersamaan  dalam  perekonomian  dilakukan  dan  muncullah  harmonisasi  etnik.  Akan  tetapi, apabila  hal  itu  diabaikan  dapat  menimbulkan  ketidakadilan  dan  ketidakharmonisan  dalam masyarakat.
Walaupun  seluruh  daerah  di  Indonesia  sudah  memiliki  pemimpin,  masih  saja  ada  daerah  yang miskin atau tidak diperhatikan. Karena itulah, otonomi daerah memerlukan kearifan lokal. Harus ada transformasi paradigma kemajemukan dan multikulturalisme dengan kearifan lokal masing-
24 Chandakirana, K.. Geertz. Politik dan Masalah Kesukuan . Jakarta. Prisma No. 2/1969.1989
24 Chandakirana dan K. Geertz, Politik dan Masalah Kesukuan. (Jakarta: Prisma, 1989).
masing ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Semangat  otonomi daerah bukanlah egosentrisme, tetapi bagaimana daerah mampu mandiri dalam mengatur masalah rumah tangganya sendiri sehingga mampu meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Kearifan lokal harus  jadi  bagian  dari  budaya  bangsa  yang  dilandasi  oleh  semangat  persatuan  dan  kesatuan. Kehadiran  budaya  merupakan  salah  satu  bagian  tak  terpisahkan  dari local  wisdom. pentingnya teori damai dari Galtung 25 yang menyatakan bahwa kondisi tanpa kekerasan bukan hanya bersifat personal  atau  langsung,  melainkan  juga  bersifat  struktural  atau  tidak  langsung.  Galtung  juga menekankan  bahwa  kondisi  damai  adalah  kondisi  tanpa  kekerasan  dan  ketidakadilan  sosial  di dalam masyarakat.
Jika  kondisi  ini  dapat  terwujud,  niscaya  konflik  tidak  akan  terjadi.  Ketika  masyarakat  daerah memiliki  partisipasi  yang  tinggi,  kegiatan  ekonomi  juga  terkena  dampaknya.  Untuk  itu, pemerintah  daerah  harus  melakukan  pengelolaan  pembangunan  daerah  berbasis  pemberdayaan ekonomi,  yang  antara  lain  meliputi  pengembangan  kemitraan  ekonomi  dan  pemberdayaan ekonomi rakyat 26 .
San  Afri  Awangi,  Guru  Besar  Universitas  Gadjah  Mada,  menjelaskan  mengenai  substansi ekonomi  kerakyatan  yang  mensyaratkan  adanya  partisipasi  seluruh  anggota  masyarakat  dalam proses  pembentukan  produksi  nasional.  Selain  itu,  kegiatan  pembentukan  dan  pembagian  hasil produksi    nasional     harus    di    bawah     pimpinan     dan    pengawasan     masyarakat 27 . Karena itu, pelaksanaan otonomi daerah sangat koheren dengan semangat ekonomi kerakyatan, yang membuat masyarakat daerah mandiri, bahkan mampu berswasembada.
Arbi  Sanit  pun  mengatakan  bahwa  pemberdayaan  masyarakat  merupakan  prasyarat  utama dalam  mengimplementasikan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  di  mana  pembangunan  mulai tahap perencanaan hingga pengawasan melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat mendorong  proses  demokratisasi  berjalan  lancar  dengan  prinsip  dasar  partisipasi,  kontrol, transparansi,  dan  akuntabilitas.  Pemberdayaan  masyarakat  dalam  deskripsi  yang  dimaksud meru pakan upaya untuk mentransformasikan segenap potensi pertumbuhan masyarakat menjadi
25 Johan Galtung, Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization (Oslo, London: International Peace Research Institute ; Sage Publications, 1996), h.15.
26 Isran Noor, Politik otonomi daerah untuk penguatan NKRI (Jakarta? Seven Strategic Studies, 2012), h.18- 19.
27 Noor, h.35-36.
kekuatan nyata masyarakat, untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan di dalam arena segenap aspek kehidupan 28 .
Sebagai  basis  dari  kehidupan  masyarakat  maka  penguatan  ekonomi  rakyat,  di  samping pematangan  budaya  dan  pemantapan  agama,  adalah  langkah  mendasar  untuk  memberdayakan masyarakat.  Pengembangan  ekonomi  dan  nilai  itu  berguna  bagi  kemandirian  serta  penguatan posisi tawar masyarakat untuk berhadapan dengan kekuatan negara 29 .
28 Arbi Sanit, Reformasi politik , Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h.32.
29 Sanit, h.33.

## Kesimpulan
Relasi antara otonomi daerah dengan local wisdom (kearifan local) memiliki keterkaitan yang  sangat  relevan  dengan  terwujudnya  pemberdayaan  masyarakat  dalam  berbagai  bidang. Dalam praktik  dominasi kekuasaan simbolis, actor memiliki wewenang untuk mendistribusikan berbagai hal dalam kebersamaan. Jika itu terjalin maka akan sejahterah dan terjalinnya komunikasi baik antar etnik itu sendiri tidak ada istilah yang lebih mendominasi. Karena aspek kebersamaan dalam  berbagai  hal  dilakukan  dan  muncullah  harmonisasi  etnik.  Akan  tetapi,  apabila  hal  itu diabaikan dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakharmonisan dalam masyarakat.
Maka  dalam  hal ini  unsur-unsur  kearifan  lokal  dapat  menjadi  landasan  bagi  pemerintah daerah untuk memahami dinamika lokal sehingga partisipasi public daerah pun semakin besar. Hal ini  karena  umumnya  masyarakat  daerah  masih  memegang  teguh  adat  dan  budaya  lokal.  Jika pemerintah daerah mengerti kearifan lokal yang ada di wilayahnya, dengan sendirinya partisipasi masyarakat  akan  meningkat.  Masyarakat  akan  merasa  diperhatikan  dan  dimengerti  oleh pemimpinnya. Disini, semangat otonomi daerah berperan ketika masyarakat daerah benar-benar berpartisipasi dalam penentuan kebijakan publik di daerahnya sendiri. Semakin terlibatnya publik dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan, berarti terwujudnya harmonisasi etnik

## Daftar Pustaka
Berger  dan  Luckman. Tafsir  Sosial  atas  Kenyataan:  Risalah  tentang  Sosiologi  Pengetahuan . Jakarta: LP3ES, 1990.
Bhabha, Homi K. The location of culture . London ; New York: Routledge, 1994.
Castells,  Manuel,  dan  Paul  H.  Nitze  School  of  Advanced  International  Studies,  ed. The  Network Society:  From  Knowledge  to  Policy .  Washington,  DC:  Johns  Hopkins  Center  for Transatlantic Relations, 2006.
Chandakirana dan K. Geertz. Politik dan Masalah Kesukuan. Jakarta: Prisma, 1989.
Dwiyanto,  Agus. Reformasi  tata  pemerintahan  dan  otonomi  daerah .  Cet.  1.  Yogyakarta:  Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, 2003.
Eisenberg,  Avigail,  dan  Will  Kymlicka,  ed. Identity  Politics  in  the  Public  Realm:  Bringing Institutions Back In . Ethnicity and Democratic Governance Series. Vancouver: UBC Press, 2011.
Galtung,  Johan. Peace  by  Peaceful  Means:  Peace  and  Conflict,  Development  and  Civilization . Oslo, London: International Peace Research Institute ; Sage Publications, 1996.
Geertz, C. The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in the New States. In C. Geertz, Old Societies and New States . New York: The Free Press, 1965.
Gutmann, Amy. Identity in Democracy . Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2003.
Hardiman,  Francisco  Budi. Demokrasi  deliberatif:  menimbang  negara  hukum  dan  ruang  publik dalam teori diskursus Jurgen Habermas . Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009.
Ingram,  David. Rights,  democracy,  and  fulfillment  in  the  era  of  identity  politics:  principled compromises  in  a  compromised  world .  New  critical  theory.  Lanham,  Md:  Rowman  & Littlefield, 2004.
Isin,  Engin  F.,  dan  Patricia  K.  Wood. Citizenship  and  identity .  Politics  and  culture.  London ; Thousand Oaks, Calif: Sage, 1999.
Lijphart, Arend. “Comparative Politics and the Comparative Method.” American Political Science Review 65, no. 3 (September 1971): 682–93. https://doi.org/10.2307/1955513.
Lijphart,  Arend,  dan  Carlos  H.  Waisman,  ed. Institutional  design  in  new  democracies:  Eastern Europe and Latin America . Latin America in global perspective. Boulder, Colo: Westview Press, 1996.
“Michael  Sandel  adalah  tokoh  atau  ilmuwan  yang  mewakili  kubu  komunitarianisme.  Berbeda dengan  neo  marxis,  kubu  ini  lebih  memilih  mengolah  isi  kritik  pada  ranah  teori  politik,
dalam  pijaknnya  teoritisnya,  para  peneliti  komunitarian  lebih  menghubungkan  diri  pada Aristoteles,  Hegel,  Rousessau,  A.  Tocquevilee  di  =bandingkan  KarlMarx.  Sementara  itu, tokoh yang mewakili penganut, tokoh inspirasi kaum liberalism adalah I. Kant. T. Hobbes. J. S. Mill dan Montesque.,” t.t.
Noor,  Isran. Politik  otonomi  daerah  untuk  penguatan  NKRI .  Jakarta?  Seven  Strategic  Studies, 2012.
“Political identity merupakan kontruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek didalam ikatan suatu  komunitas,  politik  sedangkan  political  identity  mengacu  pada  mekanisme  politik pengorganisasian identitas ( basik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana politik.,” t.t.
Purwanto. “Politik Identitas Dan Resolusi Konflik Transformatif.,” Jurnal Review Politik, 1, no. 1 (Juni 2015).
Sanit, Arbi. Reformasi politik . Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
Ubed  Abdilah  S. Politik  identitas  etnis:  pergulatan  tanda  tanpa  identitas .  Cet.  1.  Magelang: Indonesiatera, 2002.
Weiner,  M. Integrasi  Politik  dan  Pembangunan  Politik.  In  Y.  Muhaimin,  &  C.  MacAndrews, Masalah-masalah Pembangunan Politik . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1977. Wiarda,  Howard  J. Political  culture,  political  science,  and  identity  politics:  an  uneasy  alliance .
Farnham, Surrey, UK ; Burlington, VT: Ashgate, 2014.
Young, I. M. Justice and the Politics of Difference. Pricetown: Pricetown University Press, 1990. Yuval-Davis,  Nira. Gender  &  nation .  Politics  and  culture.  London ;  Thousand  Oaks,  Calif:  Sage Publications, 1997.