Agustina adalah dosen Fakultas Bahasa dan Seni UNP, Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131

## Pembelajaran Budaya Alam Minangkabau (BAM) sebagai Wadah Pelestarian Kearifan Lokal: antara Harapan dan Kenyataan

## Agustina
Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang
Abstract: The  wise  proper  efforts  to  preserve  the  local  wisdom  of  Minangkabau culture in West Sumatra are through offering the Minangkabau natural culture as a local  content  subject  in  schools.  This  subject  has  been  taught  for  almost  twenty years. However, the results of teaching this subject do not meet the expectation. To make this subject as a way to preserve the local wisdom, the stake holders should have  the  strong  commitment  in  improving  the  teaching  and  learning  process through  providing  the  learning  equipments  that  are  relevant  with  the  advance  of technology,  preparing  professional  teachers,  proving  good  examples  from  both parents and society, and teaching and using Minangkabau language as the learning materials and the medium of istruction in the process of teaching and learning
Keywords: Minangkabau Culture, Local Wisdom. Preservation, Learning

## PENDAHULUAN
Memperbincangkan kearifan lokal bukanlah suatu hal baru di ranah tercinta ini, tetapi sudah merupakan hal yang ‘usang’ dan ‘berulang-ulang’. Namun begitu, pembicaraan  yang  usang  dan  berulang-ulang  merupakan  hal  penting,  bahkan menentukan  apabila  memang  semakin  disadari  keperluan  dan  kebutuhannya. Setidaknya,  perbincangan  kali  ini  mengasah  kearifan  lokal  kita  akan  ungkapan “ Pasa jalan dek baturuik, lanca kaji dek baulang ”. Menilik  etimologi  frase kearifan  lokal ,  setidaknya  mengacu  pada  dua pengertian, yaitu kebijaksanaan lokal dan kecendekiaan lokal , yang dalam hal ini dimaksudkan pada ” kebijaksanaan atau kecendikiaan masyarakat Minangkabau memandang,  mengarifi,  dan  menyikapi  budaya  serta  adat-istiadatnya  sehingga
Pembelajaran Budaya Alam Minangkabau (BAM) sebagai Wadah Pelestarian Kearifan Lokal: antara Harapan dan Kenyataan ( Agustina )
menjadi  sebuah  keterampilan,  kompetensi,  dan  sikap  ( life  skill )  dalam kehidupannya .
Pelestarian kearifan lokal melalui jalur pendidikan adalah suatu pilihan yang tepat  dan  bijaksana,  karena  melalui  pembelajaran  segala  sesuatu  dapat terencana, terprogram, dan terukur dengan pasti. Apalagi mata pelajaran tersebut termasuk  yang  harus  diajarkan,  bukan  pilihan.  Namun  begitu,  seiring  dengan perjalananya  yang  sudah  diajarkan  sejak  tahun  1994/1995,  perlu  dipertanyakan apakah  mata  pelajaran  (mapel)  Muatan  Lokal,  yang  direncanakan  untuk mewadahi  kearifan  lokal  Minangkabau,  sudah  berjalan  sebagaimana  mestinya sehingga  mampu  sebagai  media  pelestarian  nilai-nilai  budaya  dan  adat-istiadat Minangkabau?  Jika  pendidikan  merupakan  proses  perubahan  dan  proses pendewasaan, maka semestinya di usia 19 tahun Muatan Lokal di Sumatera Barat setidaknya  sudah  tumbuh  menjadi  sosok  yang  sudah  mempunyai  jati  diri  dan mandiri.
Pentingnya  kearifan  lokal  dipertahankan,  bahkan  dilestarikan  tampak  dari kebijaksanaan  pemerintah  secara  nasional  maupun  lokal.  Dalam  dunia pendidikan,  kerarifan  lokal  diwujudkan  dalam  beberapa  mata  pelajaran  yang sesuai dengan lingkungan budaya masyarakat satuan pendidikan itu berada, yang secara nasional lebih lazim disebut sebagai mata pelajaran Muatan Lokal (Mulok).
Di  tingkat  Nasional,  kearifan  lokal  dalam  dunia  pendidikan  termaktub dalam UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 38 ayat 1: “Pelaksanaan  kegiatan  pendidikan  dalam  satuan  pendidikan  didasarkan  atas kurikulum  yang  berlaku  secara  Nasional  dan  disesuaikan  dengan  keadaan  serta kebutuhan  lingkungan  dan  ciri  khas  satuan  pendidikan  yang  bersangkutan.” Ketentuan  itu  dipertegas  kembali  dalam  Permen  No.  28  Tahun  1990  tentang Pendidikan  Dasar,  pada  pasal  14,  yaitu:  “Satuan  pendidikan  dasar  dapat menambah  mata  pelajaran  sesuai  dengan  keadaan  lingkungan  dan  ciri  khas satuan  pendidikan  yang  bersangkutan  dengan  tidak  mengurangi  kurikulum  yang berlaku  secara  nasional  dan  tidak  menyimpang  dari  Pendidikan  Nasional.”  Itulah yang  menjadi  dasar  Mendikbud  menerbitkan  SK  No.  060/U/1993  tentang Kurikulum Pendidikan Dasar yang salah satu komponenya adalah Mulok.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  pemerintah  Sumatera  Barat  setelah mengadakan seminar dan lokakarya bersama praktisi dan pakar pendidikan, tokoh masyarakat,  LKAAM,  dan  anggota  DPRD  Sumatera  Barat,  Kadiknas  Sumbar  (dulu Kakanwil  Depdikbud)  pada  tanggal  1  Februari  1994  mengeluarkan  Surat Keputusan  No.011.08.C.1994  tentang  Kurikulum  Muatan  Lokal  untuk  tingkat Pendidikan  Dasar  (SD  dan  SMP)  dan  mulai  berlaku  efektif  di  seluruh  Sumatera Barat  pada  tahun  pelajaran  1994/1995,  dengan  berisi  5  mata  pelajaran  (mapel): (1)  Budaya  Alam  Minangkabau  (BAM),  (2)  Baca  Tulis  Huruf  Al-Qur’an,  (3)  Baca
Tulis  Huruf  Arab  Melayu,  (4)  Keterampilan  Tradisional  Minangkabau  (KTM),  dan (5)  Keterampilan  Pertanian.  Ketentuan  pelaksanaannya:  (a)  mapel  (3)  sampai  (5) dengan  cara  memilih  satu  di  antara  tiga  mata  pelajaran  tersebut  untuk  SD diajarkan  pada  kelas  IV  s.d.  VI,  yaitu,  sedangkan  mapel  nomor  (2)  disejalankan dengan Pendidikan agama Islam; dan (b) untuk SMP diajarkan pada kelas I s.d. III, yaitu  mata  pelajaran  (1),  (4),  (5),  sedangkan  mata  pelajaran  (2)  dan  (3)  dipilih sesuai dengan kondisi lingkungan yang bersangkutan.
Menelaah  perjalanan  pembelajaran  Mulok  yang  sudah  diberlakuan  sejak tahun 1994 dan dihubungkan dengan tujuan pembelajaran tersebut, maka melalui seminar  uang  diadakan  kaum  akademik  di  FBS  UNP  tahun  2005  disimpulkan bahwa  pembelajaran  Mulok  di  Sumatera  Barat  belum  menampakkan  hasil  yang ‘memadai’,  terutama  dalam  menumbuhkan  dan  melestarikan  kearifan  lokal  bagi generasi  muda  secara  khusus  maupun  masyarakatnya  secara  umum. Kekurangberhasilan  ini  ditilik  dari  beberapa  aspek,  terutama:    (1)  kesiapan melaksanakannya,  antara  lain  menyangkut:  guru,  kurikulum,  materi,  metode, media;  (2)  komitmen  pemerintah  sebagai  pembuat  kebijakan  untuk merealisasikannya;  dan  (3)  keikutsertaan  masyarakat  mendukung  dan mengayominya.
Kurikulum  Mulok  yang  tersusun  secara  terencana  dan  tergradasi  dalam bentuk  KTSP  belum  terwujud  secara  nyata.  Dari  5  mata  pelajaran  Mulok  yang diberlakukan  di  Sumbar,  hanya  BAM  dan  KTM  yang  dominan  diajarkan  (dalam makalah  ini,  yang  dibahas  hanya  BAM).  Baru  beberapa  kota/kabupaten  yang mengemas bahan ajar Mulok BAM mengarah pada kurikulum yang berlaku.
Sejauh  ini, materi  pembelajaran  BAM belum  tergradasi  sesuai  dengan jenjang dan tingkat pendidikan, mana yang layak di SD dan mana pula yang patut di SMP. Begitu juga kemasan materi pembelajaran umumnya masih dalam bentuk buku  teks;  belum  terwujud  dalam  bentuk  buku  ajar.  Begitu juga  dengan metode pembelajarannya,  umumnya  masih  menggunakan  metode  pembelajaran  yang masih  menitikberatkan  pada  pencapaian  tingkat  kognitif;  belum  banyak menyentuh tingkat psikomotorik dan afektif (sikap). Demikian juga dengan media pembelajaran,  umumnya  masih  dalam  bentuk  cerita  yang  abstrak;  belum menyentuh aspek yang kongret dan aktual.
Ujung  tombak  pelaksanaan  pembelajaran  adalah  guru.  Diakui  bersama, guru  BAM dalam  arti  professional  (memenuhi  empat  kompetensi)  belum disiapkan  secara  terencana.  Meskipun  sudah  banyak  upaya  diknas  propinsi  pada awal pelakasanaan Mulok ini, yaitu dengan mengadakan pelatihan dan penataran (Sani,  2007);  tampaknya  hal  tersebut  belum  cukup,  karena  para  guru  butuh pembekalan  dan  pelatihan  lebih  lanjut  dan  rutin  karena  guru-guru  BAM  bukan dari latar belakang pendidikan BAM.
Sebuah  kebijakan  tentu  saja  tidak  akan  bisa  berjalan  sesuai  dengan harapan  apabila  tidak  dikawal  dan  ditindaklanjuti  secara  sungguh-sungguh.  Dari fenomea  tersebut,  tampak  sekali  bahwa  keseriusan pemerintah masih  jauh  dari yang  diharapkan.  Hal  ini  terbukti  dari  tidak  transparannya  perencanaan  dan pembiayaan  yang  rutin  atau  bertahap  untuk  membenahi  pembelajaran  Mulok. Berdasarkan  pertemuan  penulis  dengan  para  guru  BAM  dalam  PLPG  sertifikasi (dari  tahun  2009--2012)  masih  banyak  para  kadisdik  kabupaten/kota  dan  kepsek tidak mematuhi SK No. 011.08.C.1994 yang mengatur jam Mulok minimal 4/6 jam seminggu  dengan  mengurangi  menjadi  2  atau  1  jam  seminggu  dengan mengalihkannya  pada  jam  mata  pelajaran  UN  dan  lain-lain.  Begitu  juga masyarakat ,  belum  dengan  kesadaran  yang  tinggi  mendukung  pembelajaran Mulok, terutama BAM. Hal ini terlihat dari kebingungan peserta mengaplikasikan pembelajaran  yang  diperolehnya  dengan  kenyataan  yang  ada  di  masyarakat. Banyak  ketidaksinkronan  penerapan  nilai-nilai  budaya  dan  adat-istiadat  yang dipelajari  peserta  didik  dengan  yang  terjadi  di  rumah  tangganya  maupun  di masyarakat. Yang lebih tidak lazim lagi adalah, dalam pembelajaran BAM bahasa Minangkabau  tidak  diajarkan  sebagai  salah  satu  materi,  padahal  merupakan bahasa leluhur BAM itu sendiri.

## UPAYA PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL MELALUI PEMBELAJARAN BAM

## Komitmen Pemprop, Pemkab/Pemko, dan Kadiknas
Ditinjau  dari  legalitasnya,  sangat  jelas  bahwa  pemberlakuan  pelestarian kearifan  lokal  merupakan  sebuah  kewajiban  dan  keharusan  yang  dilindungi  oleh undang-undang  dan  peraturan.  Persoalannya  sekarang  adalah  seberapa  besar komitmen para pembuat dan pelaksana kebijakan itu untuk merealisasikannya?
Pelestarian  kearifan  lokal  melalui  pendidikan,  berarti  melaksanakan pembelajaran  nilai-nilai  budaya  dan  adat  istiadat  secara  sadar  dan  terencana. Karena  itu,  sejatinyalah  pengembangan  dan  pengawasan  pembelajaran  Mulok direncanakan  secara  sungguh-sungguh  dan  terprogram  oleh  pemerintah. Pemerintah  dalam  hal  ini  dimulai  dari  atas,  seperti  Gubernur,  Bupati/Walikota yang  oleh  Kadisdikbud  yang  akhirnya  bermuara  pada  kepala  sekolah  dan  guru. Komitmen  dan  keseriusan  pemerintah  dalam  perencanaan  pembelajaran  Mulok tidak  hanya  bernuansa  politis  sehingga  tidak  sebatas  retorika  saja.  Pemerintah juga mengeluarkan Perda atau setidaknya berupa penyuluhan dan himbauan yang mendukung  pelaksanaan  dan  penerapan  kearifan  lokal,  supaya  terjadi kesinkronan  penerapannya  oleh  peserta  didik  di  masyarakat.  Sebagai  contoh,  di Popinsi Banten ada Perda tentang larangan ke luar malam bagi perempuan dalam jadwal  tertentu,  atau  di  Aceh  ada  razia  bagi  perempuan  yang  memakai  pakaian
ketat dan akhir-akhir ini Perda tentang aturan duduk di boncengan sepeda motor bagi perempuan.
Dalam  hal  ini,  DPRD  juga  turut  mengesahkan  dan  mengawal  beberapa peraturan dan program yang dibuat pemerintah. Di samping itu, DPRD juga turut mempertanyakan bahkan mendesak supaya terlaksananya program-program yang telah  dibuah  oleh  diknas  dan  sekolah  serta  usulan-usulan  dari  masyarakat  dan pakar pendidikan yang kompeten.

## Perangkat Pembelajaran yang Relevan
Dari  perencanaan  dan  pembiayaan  yang  terprogram  dengan  melibatkan tenaga-tenaga  yang  kompeten  akan  terwujud  perangkat  pembelajaran  yang sempurna,  sehingga  perangkat  pembelajaran,  seperti:  kurikulum,  materi  ajar, metode, media, dan evaluasi pembelajaran dikemas sesuai tuntutan dalam KTSP.
Karena pembelajaran BAM lebih menjurus pada pembinaan sikap mental dan keterampilan  hidup  yang  bersifat  lokal,  maka  pembenahan  perangkat pembelajaran  ini  harus  mengacu  pada  ranah  afektif  dan  psikomotorik  yang disesuaikan dengan tingkatan dan jenjangan pendidikan peserta didik.

## Tingkat SD
Materi  BAM  lebih  diutamakan  pada  keterampilan  dasar  dan  mengenal konsep adat-istiadat dalam bentuk kongkret. Artinya, materi yang diajarkan harus bisa dipraktikkan oleh siswa sehingga menjadi keterampilan dalam kehidupannya. Materi  yang  bersifat  konsep  harus  dapat  diaplikasikannya  dalam  kehidupan sehari-hari, misalnya dalam membelajarkan materi mamak atau pangulu , peserta didik  harus  tahu  siapa-siapa  saja mamak dan pangulu nya  dan  bagaimana  ia berperilaku  pada mamak dan pangulu nya.  Pada  tahap  ini,  belum  perlu  diajarkan sifat-sifat  dan  syarat-syarat  menjadi pangulu ,  karena  pada  tingkatan  ini  masih abstrak bagi peserta didik. Di kelas IV misalnya, dari segi keterampilan antara lain: bersopan santun dengan menerapkan Sumbang Duo Baleh dan aneka permainan rakyat;  sedangkan  dari  segi  konsep:  pengenalan  tentang mamak  jo  kamanakan dalam  arti  apa  fungsi mamak terhadap kamanakan dan  apa  kewajiban kamanakan terhadap mamak .  Di  Kelas  V,  keterampilan  yang  dituntut  misalnya menerapkan  sopan  santun Kato  nan  Ampek dan  mampu  menarikan  beberapa tarian  tradisional  (minimal  yang  umum);  sedangkan  dari  segi  konsep  mengerti tentang induak bako dan anak pisang dengan mengenal fungsi dan peran masing- masingnya.  Di  kelas  VI,  mengenal  dan  mengerti  aneka  masakan  tradisional  dan alat  transportasi  tradisonal;  sedangkan  dari  segi  konsep  mengenal  bentuk,  jenis, dan  fungsi  rumah  gadang,  rangkiang,  dan  mengenal  wilayah  dan  sejarah Minangkabau.

## Tingkat SMP/MTs
Pada  tingkatan  ini  materi  pembelajaran  lebih  diutamakan  pada keterampilan-keterampilan yang bersifat lebih tinggi dan pengenalan konsep yang lebih  abstrak.  Pada  tahap  ini,  materi  tentang  syarat-syarat pangulu dan  batas wilayah, tungku tigo sajarangan, tali tigo sapilin , yang dirumuskan secara abstrak dalam bentuk mamangan atau perumpamaan sudah dapat diajarkan dengan cara tetap mencarikan  pemaknaannya  secara kongkret,  Demikian juga, tentang sastra Minangkabau,  yang  sarat  dengan  pantun  dan  gurindam,  serta pasambahan dan patatah-patitiah . Akan tetapi, keterampilan-keterampilan dasar yang diperoleh di SD tetap dikembangkan ke arah yang lebih tinggi dan sempurna.
Perwujudan  keterampilan-keterampilan  serta  konsep-konsep  tersebut menjadi  kompetensi  yang  nantinya  menjadi  bagian  dari  kehidupan  peserta  didik tidak terlepas dari pengemasan matei pembelajaran yang dituangkan dalam buku ajar.  Materi  ajar  yang  baik  dan  efektif  adalah  yang  mampu  menjadi  mediasi pencapaian  tujuan  pembelajaran.  Untuk  pembelajaran  yang  bersifat  afektif  dan psikomotorik,  metode  dan  media  pembelajaran  serta  alat  ukur  evaluasi  yang digunakan sangatlah menuntut pada pengukuran yang bersifat unjuk kerja, baik di kelas mapun di luar kelas. Semua ini harus terencana dengan baik dan tercantum dalam buku ajar.

## Guru yang Profesional
Guru  sebagai  agen  pembelajaran  sekaligus  agen  pembaruan,  tidak  dapat ditampik  lagi  kehadirannya  secara  penuh  dalam  perwujudan  pelestarian  kearifan lokal  bagi  peserta  didik  secara  khusus  dan  generasi  muda  Minangkabau  secara umum. Dalam hal ini tentu saja guru yang memiliki empat kompetensi guru, yaitu kompetensi profesi, kompetensi pedagogik, kompetensi individu, dan kompetensi sosial.
Untuk  memenuhi  tuntutan  guru  yang  professional,  Jurusan  Bahasa  dan Sastra  Indonesia  dan  Daerah  FBSS  UNP  telah  membuka  Konsentrasi  Pendidikan BAM,  yang  mewisuda  sekitar  tiga  ratus  lulusannya.  Mereka  tidak  hanya dipersiapkan menjadi guru BAM saja, tetapi juga mampu menjadi guru pada mata pelajaran  Mulok  lainnya.  Namun,  guru  yang  berkualitas  apabila  tidak  dilengkapi dengan  kurikulum,  perangkat,  serta  sarana  dan  prasarana  pembelajaran  yang relevan juga tidak akan mampu mewujudkan hasil pembelajaran yang berkualitas pula.
Untuk  guru-guru  BAM  yang  ada  sekarang  ini,  yang  memang  berasal  dari latar  belakang  jurusan  yang  berbeda-beda  ini,  jika  kadisdik  dan  kepsek  punya perencanaan  pengembangan  guru-gurunya,  maka  Konsentrasi  Pendidikan  BAM
UNP mampu melayaninya dalam beberapa program antara lain: (a) penataran dan pelatihan  1  minggu,  1  bulan,  3  bulan,  dan  6  bulan;  program  kualifikasi  dan penyetaraan dari tguru tamatan D2 ke S1 dan dari SMTA ke S1. Sekali lagi, semua itu bergantung pada kemauan para pengambil keputusan.

## Penggunaan Bahasa Minangkabau
Karena  pembelajaran  BAM  merupakan  pembelajaran  yang  bersifat  lokal, maka selayaknyalah bahasa yang digunakan bahasa Minangkabau sebagai bahasa leluhur masyarakat lokal tersebut. Baik dalam pelaksanaan pembelajaran maupun dalam buku ajar, hendaknya dikemas dalam bahasa Minangkabau.
Mengapa  harus  bahasa  Minangkabau?  Secara  sosiolinguistik,  bahasa  tidak bisa dilepaskan dari budaya sekaligus cara berfikir masyarakatnya, karena bahasa dan  kebudayaan  selalu  terealisasi  secara  tumpang  tindih.  Hal  ini  sesuai  dengan konsep  kebudayaan  yang  kedua,  yakni  bahasa  sebagai  perspektif  dinamika masyarakat.  (Ohoiwutun,  1997:79).    Ketiga  aspek  tersebut  oleh  Valdes  (1995:1) disebut  sebagai  “tripartit”,  yaitu  bahasa  identik  dengan  kebudayaan  dan mencerminkan  pola  pikir  masyarakatnya.  Bahasa,  pikiran,  dan  kebudayaan merupakan satu rangkaian kesatuan yang bergulir terus dalam satu alur yang tak terbatas di dalam kehidupan masyarakatnya. Bagaimana mungkin ungkapan “ Alun takilek  alah  takalam” dapat  dimaknai  dengan  baik  sesuai  dengan  maksud  yang sesungguhnya dari ungkapan tersebut oleh peserta didik jika dalam pola pikirnya diset dengan struktur bahasa Indonesia menjadi “Belum terkilat sudah terkelam” ? Alangkah  naif  apabila  bahasa  Minangkabau  tidak  menjadi  bagian  penting  dalam pembelajaran  BAM  di  sekolah;  dan  akan  lebih  naïf  lagi  apabila  BAM  diajarkan dengan bahasa milik bangsa dengan budaya yang berbeda (Thamsin, 2007).
Kepentingan  bahasa  dalam  sebuah  pemahaman  kearifan  lokal,  dapat  kita lihat  dari  pilihan  mata  pelajaran  Mulok  di  daerah  lain.  Di  Jawa  Barat  Muloknya antara lain bahasa Sunda, di Jawa Tengah dan Jawa Timur diajarkan bahasa Jawa, dan  di  Bali  diajarkan  Bahasa  Bali.  Mengapa  di  Sumatera  Barat  kebudayaan lokalnya diajarkan dalam bahasa nasional?
Barangkali  perlu  kita  menyadari  kembali  bahwa  memelihara  bahasa  ibu atau bahasa nasional, bahkan bahasa lainnya merupakan hak azazi manusia secara Linguistik.  Selain  meruapakan  hak  pribadi,  juga  merupakan  hak  etnis  dalam mengekspresikan  dirinya,  sehingga  selalu  lestari  sepanjang  hayat  etnis  tersebut. Sangat  menarik  direnungkan  pernyataan  Skutnabb-Kangas  (1995:7)  sebagai berikut:
“Di  dalam  masyarakat  yang  beradab,  sudah  harus  tidak  perlu diperdebatkan lagi hak untuk mempertahankan dan
mengembangkan  bahasa  ibu  seseorang,  karena  itu  adalah  hal  yang
Pembelajaran Budaya Alam Minangkabau (BAM) sebagai Wadah Pelestarian Kearifan Lokal: antara Harapan dan Kenyataan ( Agustina )
mendasar  dan  merupakan  ‘hak  azazi  linguistik’  ( linguistic  human right )”.
Bahkan, pernyataan yang lebih keras lagi dari Breton (2009), yaitu: “Pembunuhan bahasa ( linguicide ), apakah itu disengaja ataupun tidak disengaja  (misalnya  melalui  system  pendidikan  yang  berat  sebelah pada salah satu bahasa) merupakan suatu alat jitu untuk menghabisi kelompok  etnis  ( ethnocide ),  dan  merupakan  suatu  tindakan menelanjangi  atau  mencukur  habis  suku-suku  bangsa  dari  nilai-nilai luhur  budaya  mereka  –suatu  praktik  yang  dijalankan  kaum  penjajah di  masa  lampau  dan  masih  merupakan  tujuan  setengah  dari pemerintahan-pemerintahan yang tidak mengenal hak-hak kelompok etnis (minoritas) di wilayahnya”.
Karena  itulah  kepentingan  bahasa  Minangkabau  dalam  melestarikan kearifan  lokal  Minangkabau  ini  dijadikan  sebagai  bahasa  pengantar  dalam pembelajaran  BAM  khususnya  dan  Mulok  umumnya  sangat  menentukan keberhasilan penanaman dan pelestarian kearifan lokal.

## Dukungan Lembaga Informal dan Nonformal
Peran  keluarga  dan  masyarakat  serta  lembaga  nonformal  lainnya  tidak kalah  pentingnya  untuk  melestarikan  kearifan  lokal  bagi  peserta  didik.  Nilai-nilai kearifan  lokal  yang  telah  didapatkan  di  bangku  pendidikan  hendaknya  relevan dengan  nilai-nilai  yang  dialaminya  di  rumah  tangga  dan  di  masyarakat.  Tidak sedikit  generasi  muda  kita  merasa  frustasi  dengan  kenyataan  kehidupan  yang dialaminya  dewasa  ini  di  tengah  keluarga  dan  masyarakat  yang  tidak mengindahkan  dan  tidak  memedulikan  lagi  nilai-nilai  budaya  dan  adat-istiadat. Kenyataan  tersebut  merupakan  “racun”  dalam  dunia  pendidikan,  yang  dapat mengakibatkan  mereka  tumbuh  kelak  menjadi  manusia-manusia  yang  tidak beradab.
Sampai  saat  ini,  banyak  kalangan  masih  meyakini  bahwa  penyebab kerusakan  mental  generasi  miuda  tidak  terlepas  dari  peran  orang-orang  di sekelilingnya,  apakah  itu  sebagai  orang  tua,  guru,  tokoh-tokoh  masyarakat, agama,  pejabat,  karyawan,  atau  pun  masyarakat  umum.  Semua  komponen tersebut  dituntut  memberikan  “teladan”  yang  baik  pada  peserta  didik  dan generasi muda, baik dalam berbicara, berpakaian, bersikap, dan beretika, maupun berestetika,  supaya  nilai-nilai  kearifan  lokal  yang  diperolehnya  di  bangku pendidikan  sinkron  dengan  apa  yang  ada  di  masyarakat.  Secara  fakta,  dalam  hal kecerdasan  banyak  kalangan  mengakui  bahwa  peserta  didik  adalah  generasi- generasi  muda  yang  jauh  lebih  cerdas  daripada  generasi  dahulu.  Namun,  amat disayangkan  kecerdasan  mereka  tidak  diiringi  dengan  pendidikan  mental  dan
moral  yang  seimbang,  sehingga  tidak  heran  mereka  menjadi  ajang  kedongkolan dan  buah  bibir  para  orang  tua.  Sesungguhnya,  salah  satu  solusinya  adalah menanamkan  nilai-nilai  kearifan  lokal  yang  dimulai  dari  para  orang-orang  yang lebih tua dari mereka dengan cara memberikan contoh teladan yang baik.

## SIMPULAN DAN SARAN
Salah  satu  upaya  yang  sangat  bijak  dan  tepat  untuk  melestarikan  kearifan lokal adalah jalur pendidikan, yakni melalui mata pelajaran muatan lokal. Supaya pembelajaran lokal dapat memenuhi tuntutan sebagai wadah pelestarian kearifan lokal, yang terutama sekali diperlukan adalah komitmen para pembuat kebijakan untuk  merealisasikannya  (bukan  retorika),  perangkat  pembelajaran  yang  relevan dengan tuntutan zaman, guru yang provisional, keteladanan yang baik dari orang tua  dan  masyarakat,  serta  menggunakan  bahasa  Minangkabau  sebagai  sarana pembelajarannya,  karena  kepentingan  menempatkan  bahasa  lokal  dalam pembelajaran budaya ibarat memandang mata uang dari dua sisi yang berbeda; di satu sisi budaya, di sisi sebelahnya bahasa (Agustina, 2007).
Namun  begitu,  agar  konsep-konsep  yang  diajukan  ini  tidaklah  berlebihan perlu disimak dan direnungkan pernyataan yang diungkapkan oleh Nursaid (2007) bahwa  “Pembelajaran  budaya  lokal  bukanlah  untuk  menanamkan  rasa kedaerahan  yang  berlebihan,  arogansi  kultural  lokal,  apalagi  khauvinisme;  akan tetapi  justru  untuk  memperkuat  akar  pijakan  individu  maupun  sosial”  dalam budayanya  sendiri,  yang  pada  akhirnya  memperkokoh  budaya  dan  ketahanan nasional .

## DAFTAR RUJUKAN
Agustina. 2007. “Bahasa Minangkabau: Khasanah BAM yang ‘Terlupakan’”, dalam Menuju  Pembelajaram  BAM  yang  Berkualitas (Editor  Andi).  Padang: Sukabina Offset.
Breton,  Roland  J.L.  2009.  “Can  English  be  Dethroned?”,  http:/www.org. courier/2009_04/Uk/doss11.htm.
Nursaid.  2007.  “Pemikiran  Awal  tentang  Rekonstruksi  Gradasi  Abstraksi Pembelajaran  BAM”,  dalam Menuju  Pembelajaran  BAM  yang  Berkualitas (Editor Agustina). Padang: Sukabina Offset.
Ohoiwutun,  Paul.  1990.  “Observasi  Interaksi  Verbal  dalam  Kelas”  dalam Catatan Lapangan . Jakarta: FPBS IKIP Jakarta.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  No.  28  Tahun  1990  tentang Pendidikan Dasar. Jakarta: Balai Pustaka.
Pembelajaran Budaya Alam Minangkabau (BAM) sebagai Wadah Pelestarian Kearifan Lokal: antara Harapan dan Kenyataan ( Agustina )
Skutnabb-Kangas,  Tove  (ed)  1995. Multilingualism  for  All .  Lisse:  Swets  & Zeitlinger.
SK. Mendikbud No. 060/U/1993. Tentang Kurikulum Pendidikan Dasar. SK. Kakanwil Depdikbud No. 011/08/C/1994. Tentang Kurikulum Muatan Lokal.
Thamsin,  Andria  Chatri.  2007.  “Pembelajaran  BAM  sebagai  Sugesti  dan Rekontruksi  Sosial  Masyarakat  Minangkabau  pada  Era  Global”,  dalam Menuju  Pembelajaram  BAM  yang  Berkualitas (Editor  Agustina).  Padang: Sukabina Offset.
UU No. 2 Tahun 1989. Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka.
Valdes, Joice Merrill (ed.) 1995. Culture Bound . Cambridge: Cup.