INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 6396-6404 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Hubungan Hukum Internasional Dengan Hubungan Hukum Nasional Dalam Teori Dualisme Yang Dianut Oleh Negara Indonesia
Annisa Bella Puspita Siregar 1 ✉ , Alvira 2 , Rahmi Aidia Syahputri 3 , Silvana Bela Aqila 4 ,
Ratu Emanda Rangkuti 5 , Hanafiz Lubis 6
Fakultas Hukum, Universitas Asahan
Email: annisabellapussiregar@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Hukum Internasional  merupakan  suatu hukum  yang  dipakai untuk mengatur hubungan  kerjasama antar negara di berbagai belahan dunia. Hukum internasional ini juga mengikat suatu negara dalam organisasi  internasional  salah  satunya  yaitu  PBB  (Perserikatan  Bangsa  Bangsa).Sedangkan  hukum nasional  merupakan  suatu  hukum  yang  mengatur  masyarakat  di  suatu  negara,  contonya  negara Indonesia.  Pentingnya  hukum  nasional  dalam  suatu  negara  yaitu  memberikan  aturan  yang  harus dipatuhi  setiap  warganegaranya,  guna  menciptakan  kedamaian,  ketentraman,  keadilan,  dan memberikan  sanksi  bagi  orang  yang  melanggar  peraturan  tersebut.    Menurut  teori  dualisme hubungan hukum internasional dengan hukum nasional merupakan dua hukum yang berbeda dan tidak  saling  memiliki  hubungan  superioritas  atau  subordinasi.  Indonesia  merupakan  negara  yang menganut  teori  dualismek.  Jika  hukum  internasional  menjadi  hukum  nasional  di  Indonesia,  maka hukum internasional tersebut harus ditratifikasi melalui proses domestik atau perjanjian internasional. Di Indonesia, hubungan antar hukum nasioanl dengan hukum internasional tidak di atur secara khusus dalam Undang Undang Dasar 1945. Pemerintah Indonesia mentratifikasi dua konvensi yaitu Konvensi PBB 1982 (UNCLOS 1982) dalam UU Nomor 17 Tahun 1985 yang disahkan pada 31 Desember 1985 dan Persetujuan Paris 2015 dalam UU Nomor 16 Tahun 2016 yang disahkan pada 24 Oktober 2016.
Kata Kunci: Hukum, Iternasional, Nasional, Teori, Dualisme .

## Abstract
International law is a law that is used to regulate cooperative relations between  countries in various parts of the world. This internasinal law also binds a country in internasional organizations,one of which is the UN (United Nations). Meanwhile, national law is a law that regulates society in a country, for example Indonesia the importance of national law in a country is that it provide sanctions for people who violate these rules. According to the dualism theory,the relationship between internasional law and national law are two different laws and are not mutually exclusive has a relationship of superiority or  subordination.  Indonesia  is  a  country  thet  adheres  to  the  dualism  theory.  If  international  law becomes national law in Indonesia, then internasional law must be ratified through domestic processes or internasional agreements. In Indonesia, the relationship between national law and international law is not specifically regulated in the 1945 costitution the Indonesia government ratified two conventions, namely the 1982 UN Convention (UNCLOS 1982) in law Number 17 of 1985 which was ratified on 31 December 1985 and the 2015 Paris Agreement in law Number 16 of  2016 which was ratified on 24 october 2016.
Keyword: Law, International, National, Theory, Dualism.

## PENDAHULUAN
Hukum internasional adalah hukum yang mengatur entitas dalam skala internasional. Hukum  internasional  juga  mengatur  berbagai  struktur  prilaku  organisasi  internasional pada batasan tertentu. Namun pada dasarnya hukum internasional ini digunakan untuk mengatur  hubungan  antarnegara,  dengan  cara  memberikan  hak    dan  kewajiban  yang harus  dipatuhi  oleh  setiap  negara.  Hukum  internasional  didasari  dengan  adanya masyarakat internasional yang terdiri atas negara – negara yang berdaulat dan merdeka tanpa di bawah kekuasaan negara lain, hal ini juga merujuk dalam hukum antar negara yang  menunjukkan  pada  kompleks  kaedah  dan  asas  yang  mengatur  hubungan  antar masyarakat di satu negara dengan negara lain.
Awalnya,  beberapa  dari  sarjana  hukum  mengemukakan  pendapatnya  mengenai definisi dari hukum internasional tersebut, di antaranya yaitu dikemukakan oleh Grotius dalam  bukunya  yang  berjudul  “De  Jure  Belli  ac  Pacis”  (Perihal  Perang  dan  Damai). Menurutnya  hukum  dan  hubungan  internasional  didasarkan  pada  kemauan  dan persetujuan antar semua negara, dan ini ditunjukkan demi kepentingan negara yang ingin menjalin kerja sama antar negara satu dengan negara lainnya. Hal ini juga  menimbulkan keuntungan maupun kerugian  bagi negara – negara yang  saling menjalin kerja sama.
Hukum nasional adalah sebuah peraturan yang berlaku di suatu  negara yang harus dipatuhi  oleh  rakyat  di  negara  tersebut.  Hukum  nasional  mengatur  hubungan  antar warganegara  dengan  warganegara,  dan  warganegara  dengan  negaranya.  Terwujudnya
suatu  sistem  hukum  nasional  meliputi  beberapa  aspek  yaitu,  pembangunan  materi hukum,pembangunan  budaya  hukum,lembaga  dan  aparatur,  serta  penyempurnaan proses prosedur dan mekanisme pembentukan hukum. Hukum nasional berlaku disemua negara contohnya di negara Indonesia, hukum nasional di Indonesia sangat penting dan bersumber pada Pancasila maupun Undang – Undang Dasar 1945.
Penyusunan hukum nasional di Indonesia dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,yang dimana penyusunan tersebut dilakukan secara strategis untuk menjadi grand design yang memicu upaya pembangunan hukum jangka panjang. Sistem hukum nasional ini  diharapkan  untuk  bisa  menjamin  tegaknya  kekuasaan  hukum  dan  hak – hak  asasi manusia  berdasarkan  keadilan  dan  kebenaran.  Oleh  sebab  itu  sistem  hukum  nasional harus memiliki jaminan berupa: (1) Perlindungan hak dan kewajiban rakyat indonesia; (2) Kepastian  hukum  dan  keadilan  bagi  semua  pihak;  (3)  Transparansi  dan  akuntabilitas pelayanan publik

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  suatu  sarana  pokok  yang  mengembangkan  ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh sebab itu tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis,  dann konsisten. Penelitian hukum  mengenal adanya dualisme, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.
Peter Mahmud Maezuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menentukan suatu aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.
Mukti Fajar dan Yulianto  Ahmad menejelaskan bahwa penelitian hukum empiris ialah penelitian  hukum  yang  pada  kenyataannya  dibuat  dan  ditetapkan  oleh  manusia  yang hidup  dalam  masyarakat.  Kehadiran  hukum  dimasyarakat  tidak  terlepas  dari  peranan masyarakat disekitarnya, keadaan sosial masyarakat dan prilaku masyarakat yang terkait dengan lembaga hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. HUKUM INTERNASIONAL
Hukum  internasional  adalah  hukum  yang  mengatur  bagian  aktivitas  entitas  yang berskala internasional. Mulanya hukum internasional ini didefinisikan sebagai pelaku yang melakukan  hubungan  antar  negara.  Namun,  sejalan  dengan  perkembangan  hubungan internasional  tiap  negara  juga  harus  terlibat  dalam    mengurusi  prilaku  dari  organisasi internasional  yang  dimana  terdapat  negara – negara  maju    yang  bergabung  di  dalam
organisasi internasional tersebut.
Hukum internasional juga merupakan keseluruhan kaedah – kaedah atau asas – asas yang mengatur hubungan atau permasalahan yang melintasi batas negara dengan negara lain.  Yang  menjadi  suatu  konsep  hukum  internasional  ini  yaitu,  berlaku  apabila  telah diterima  sebagai  suatu  ketentuan  yang  mengatur  ataupun  memberi  peraturan  bagi masyarakat  internasional  itu  sendiri.  Dalam  bukunya  J.G.  Strake  yang  berjudul”An introduction  to  Internasional  Law”  mendefinisikan  bahwa  hukum  internasional  sebagai sekumpulan hukum (body of  law) yang sebagian besar terdiri dari asas – asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan negara – negara satu sama lain.
Menurut  Andi  Tenri  Padang  hukum  internasional  merupakan  bagian  dari  hukum yang mengatur berbagai aktivitas pada skala internasional. Awalnya, hukum internasional diartikan  sebagai  hubungan  ataupun  prilaku  antar  negara,  namun  dengan  adanya perkembangan pola hubungan antar negara yang saat ini semakin kompleks, maka definisi dari hukum yang satu ini pun juga meluas. Menurutnya hukum internasional saat ini juga bersangkutan dengan struktur serta prilaku organisasi internasional yang memiliki batasan tertentu termasuk ke dalamnya perusahaan multinasional maupun individu.
Subjek  hukum  internasional  yaitu:  negara,  organisasi  internasional,  palang  merah internasional,  tahta  suci  vatikan,  pemberontak,  dan  individu.  Hukum  internasional  juga memiliki  peran  yang  dimana  menurut  pendapat  Aristoteles  hukum  internasional  ini memiliki peran untuk mencapai sebuah keadilan. Dengan adanya hukum tersebut setiap orang dapat menerima apa yang sudah menjadi hak miliknya. Teori yang dimaksud adalah teori etis. Hukum internasional  memiliki 2 jenis yaitu:
1. Hukum Internasional Regional
Yaitu hukum yang berlaku pada batas daerah lingkungannya, contohnya seperti Hukum Internasional Amerika (Amerika Latin) yaitu sebuah konsep landasan kontinen (Continental Shelf) dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut (Conservation Of The  Living  Resources  Of  The  Sea)  yang  awal  mulanya  tumbuh  di  benua  Amerika sehingga menjadi hukum internasional umum.
2. Hukum Internasional Khusus
Yaitu suatu kaidah khusus yang berlaku bagi negara – negara tertentu seperti konvensasi Eropa mengenai HAM sebagaimana cerminan keadaan, kebutuhan, taraf perkembangan dan tingkat integritas yang berbeda – beda .
Dari  berbagai  definisi – definisi  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  hukum internasional itu dibentuk atas adanya hubungan antar negara yang menjadi subjek atau  pelaku  di  hukum  internasional  tersebut.  Pada  abad  XIX  hukum  internasional
berkembang sangat pesat, beberapa faktor yang mendukung perkembangan hukum internasional antara lain:
a. Konverensi  wina  1815,  yang  mengatakan  bahwa  orang – orang  Eropa  berjanji untuk selalu menggunakan prinsip – prinsip hukum internasioanl dalam hubungan internasional.
b. Banyaknya  perjanjian  di  bidang  perang,  netralitas,  peradilan  dan  arbirase,  di antaranya.Konferensi perdamaian (1856)
c. Konferensi Jenewa (1864)
d. Konferensi Den Haaq (1899)
e. Perang dunia pertama diakhiri Perjanjian Versailles.Hal ini memicu berdirinya Liga Bangsa – Bangsa.
3. Berkembangnya  perundingan – perundingan  multilaterasi  yang  juga  melahirkan ketentuan – ketentuan hukum baru.
Pada abad XX perkembangan hukum internasional mengalami perubahan yang sanagt signifikan. Perubahan itu di pengaruhi oleh beberapa factor antara lain:
a. Lahirnya  negara – negara  baru  yang  memicu  meningkatnya  hubungan antarbangsa.
b. Perkembangan IPTEK yang memicu untuk saling bekerja sama dalam berbagai bidang demi meningkatnya masyarakat negaranya masing – masing.
c. Munculnya perjanjian – perjanjian baru yang dibuat baik bersifat bilateral, regional maupun global. Seperti Perjanjian Briad Kellocg Pact (1928) di mana perjanjian itu melarang penggunaan perang sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional.
d. Banyaknya organisasi – organisasi internasional yang berdiri seperti Perserikatan Bangsa – Bangsa  (United Nations Organization). Organisasi ini memiliki badan – badan  khusus  dalam  kerangka  Perserikatan  Bangsa – Bangsa  dalam  berbagai bidang.

## B. HUKUM NASIONAL
Hukum nasioanl adalah suatu hukum yang ada dan berlaku di setiap negara untuk memberikan peraturan yang wajib di patuhi oleh rakyatnya. Contonya negara Indonesia, Indonesia memiliki 3 perpaduan sistem hukum, yaitu: sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Indonesia menganut hukum agama, yang dimana Indonesia merupakan negara  dengan  mayoritas  agama  islam.  Maka  dari  itu  hukum  islam  berlaku  di  bidang kekeluargaan, perkawinan, dan pewarisan. Selanjutnya, Indonesia menganut hukum Eropa Continental (Civi Law) yang dimana hukum ini berupa peraturan perundang – undangan,
kebiasaan, dan yurisprudensi. Negara – negara yang menganut hukum Eropa Continental ini juga menjunjung tinggi konstitusi dalam hirarki peraturan perundang – undangan.
Hukum  adat  juga  berlaku  di  Indonensia,  yang  di  mana  hukum  ini  bermula  dari kebiasaan – kebiasaan  masyarakat yang ada  di Indonesia. Dalam buku Mirza Nasution yaitu Politik Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (2015), sistem hukum nasional adalah sistem hukum yang dicita – citakan. Dimana sistem hukum tersebut akan berubah menjadi sistem hukum Indonesia jika mulai berlaku. Hukum nasional juga biasa disebut dengan  hukum  positif  (ius  coustitutum)  yang  dimana  hukum  ini  berlaku  di  waktu  dan tempat tertentu  dalam wilayah suatu negara. Menurut N. Algra dan K. Van Duyvendak, istilah lain dari hukum positif adalah hukum yang berlaku. Maka dari itu, hukum nasional adalah hukum yang berlaku khusus diwilayah negara yang berdaulat.

## C. ALIRAN DUALISME
Dualisme  berasal  dari  kata  latin  yaitu  duo  (dua),  yang  dimana  aliran  dualisme  ini merupakan aliran filsafat yang menyatakan bahwa realistis dua subtansi yang berlainan arah dan saling bertolak belakang. Dualisme merupakan ajaran yang mempercayai bahwa alam  ini  terbagi  menjadi  dua  hakekat,  yaitu  hakekat  rohani  dan  hakekat  materi.  Dua hakekat tersebut berdiri sendiri secara bebas dengan adanya persamaan asasi dan pribadi. Gambaran dari hakekat tersebut dapat ditunjukkan pada diri manusia, konsep dualisme ini membedakan pada bangsa yang miskin dan kaya, golongan masyarakat yang mangkin mengikuti perkembangan zaman.
Thomas Hyde memperkenalkan  istilah dualisme pada tahun 1700, ia menyatakan bahwa antara materi dan pikiran ini merupakan dua hal yang berbeda secara subtansinya. Plato (427-374 SM) adalah salah seorang penganut aliran dualism. Ia menyatakan bahwa dunia ini ada dari pengalaman yang berwarna, semua itu tak lain hanya refleksi dari dunia pikiran.  Dunia  bersifat  bayangan  dan  merupakan  tiruan  dari  idea  yang  sesungguhnya. Perubahan  yang  terjadi  disebabkan  peniruan  bayangan  yang  tidak  sempuna  dari  idea. Plato  mengakui  ada  dua  subtansi  yang  tidak  saling  membutuhkan  satu  sama  lain  dan berdiri masing -  masing.
Aliran  dualisme  bersumberkan  pada  teori  yang  memiliki  daya  ikat  bahwa  hukum internasional bersumber pada kemauan negara, namun hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua perangkat hukum yang terpisah. Menurut teori dualisme hukum internasional dan hukum nasional memiliki karakter ataupun sistem yang berbeda secara intrinsic (intrinsically). Karena melibatkan banyak sistem hukum domestic, teori dualisme ini terkadang juga disebut teori pluralistik yang dimana sikap saling mengerti, memahami,
dan menghormati perbedaan – perbedaan yang ada.
Triepel  merupakan  seseorang  yang  menganut  aliran  dualism  yang  menguraikan pendapatnya berdasarkan kedua sistem hukum:
1. Subjek hukum nasional adalah individu, namun subjek hukum internasional adalah negera.
2. Sumber  hukum  nasional  adalah  kehendak  setiap  negara,  dan  sumber  hukum internasional adalah kehendak umum negara.
3. Asas  pokok  hukum  nasional  adalah  asas/norma  dasar  konstitusi  positif,  sedangkan asas pokok hukum internasional adalah perjanjian antar negara yang mengikat suatu hukum di dalamnya.
Hukum internasional tidak bisa memaksakan sebuah negara untuk mematuhi hukum tersebut,  karena  sebuah  negara  sudah  memiliki  hukum  nasional  yang  menjadi  sebuah aturan tersendiri dalam negara tersebut. Konsep dari aliran dualisme ini menggunakan teknik  trasposisi  yang  dimana  penerapan  hukum  internasional  harus  mengkuti  proses legislasi  untuk  mengubah  hukum  internasional  menjadi  bagian  dari  hukum  nasional. Berbeda  halnya  dengan  aliran  monisme,  aliran  ini  menganggap  bahwa  hukum internasional merupakan satu kesatuan dengan hukum  nasional. Namun, konsep aliran monisme ini hakikatnya mengikat atas dasar delegasi kekuasaan dan bukan atas dasar hukum internasional.

## D. HUBUNGAN  HUKUM  INTERNASIONAL  DENGAN  HUKUM  NASIONAL  INDONESIA DALAM ALIRAN DUALISME
Hukum  nasional  memiliki  kedudukan  yang  sangat  tinggi  di  banding  hukum internasional. Pengaruh dari hukum internasional terhadap hukum nasional terjadi pada beberapa tahapan, yaitu: transformasi, delegasi, dan harmonisasi. Pada tahap transformasi merujuk pada proses pengangkatan aturan hukum internasional ke dalam hukum nasional, sedangkan  delegasi  merujuk  pada  pendelegasian  wewenang  kepada  lembaga internasional untuk mengatur masalah tertentu. Di sisi lain yaitu harmonisasi yang dimana sesuatu yang mencoba atau mencapai keselarasan antara hukum internasioanl dengan hukum nasional.
Menurut teori dualisme, hukum internasional dan hukum nasional  merupada dua sistem  hukum  yang  berbeda  dan  tidak  saling  memiliki  hubungan  superioritas  atau subordinasi. Maka dari itu kedua sistem hukum ini tidak secara otomatis saling berdampak satu sama lain, artinya hukum internasional harus ditrasposisikan ke dalam hukum nasional melalui  proses  domestik  atau  perjanjian  internasional.  Di  Indonesia,  hubungan  antar
hukum nasioanl dengan hukum internasional tidak di atur secara khusus dalam Undang Undang Dasar 1945.
Artinya  negara – negara  yang  menganut  teori  dualisme  ini  memerlukan  langkah khusus untuk mengubah hukum internasional menjadi hukum nasional, contohnya seperti melalui  proses  legislasi  oleh  badan  legislatif  nasional.  Jika  terjadi  konflik  antara  hukum internasional dengan hukum nasional dalam aliran dualisme, maka dari itu hukum yang didahulukan ialah hukum nasional. Ini menunjukkan bahwa hukum internasional dibawah naungan hukum nasional. Berlakunya hukum internasional ketika satu negara terikat dalam organisasi internasional ataupun perjanjian internasioal.
Namun,  didalam  perjanjian  hukum  internasional  jika  terjadi  konflik  di  salah  satu negara yang terikat  dalam perjanjian internasional tersebut  maka hukum nasional juga berlaku  didalamnya.  Untuk  menwujudkan  landasan  hukum  yang  sangat  kuat  dalam hubungan hukum internasonal,  pemerintahan Indonesia  mengesahkan dan meratifikasi dua konvensi tersebut dengan undang – undang No 1 Tahun 1982 yang ditetapkan pada 25 Januari 1982.
1. KONVENSI PBB 1982 (UNCLOS 1982)
Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS ditandatangani oleh 117 negara, yaitu  salah  satunya  adalah  negara  Indonesia  pada  tanggal  10  Januari    1982.  Jika dibandingkan  dengan  konvensi  jenwa  1958  tentang  hukum  laut,  UNCLOS  1982 mengatur  rezim  hukum  laut  secara  lengkap.  Namun,  bagi  Indonesia  konvensi  ini mempunyai  arti  penting  yang  dimana  baru  pertama  kalinya  asas  negara  kepulauan tersebut  diperjuangkan  dan  diresmikan  oleh  masyarakat  Internasional.  Pengakuan resmi  asas  negara  kepulauan  tersebut  merupakan  rangka  dalam  mewujudkan  satu kesatuan wilayah sesuai dengan Deklarasi Djuanda 13  Desember 1957 dan wawasan nusantara. Pemerintah telah meratifikasi atau mengesahkannya dalam hukum nasional dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 yang disahkan pada 31 Desember 1985.
2. PERSETUJUAN PARIS 2015
Pemerintah  Indonesia  telah  menandatangani  persetuajuan  paris  atas  konvensi Kerangka Kerja PBB dalam perubahan iklim (UNFCCC) pada  22 April 2016 di New York, Amerika  Serikat.  Penandatanganan  tersebut  ditindak  lanjuti  dalam  kesepakatan konferensi  para  pihak    ke-21  (COP  21)  UNFCCC  pada  12  Desember  2015  di  Paris, Perancis.  Persetujuan Paris merupakan  perjanjian internasional mengenai  perubahan iklim  yang  bertujuan  untuk  menahan  kenaikan  suhu  rata – rata  global.  Selain  itu, Persetujuan  Paris  diarahkan  sebagai  peningkatan  kemampuan  adaptasi  terhadap dampak negatif perubahan iklim dan pembangunan rendah emisi, tanpa mengancam
produksi pangan.  Pemerintah Indonesia telah meratifikasi persetujuan tersebut dengan UU Nomor 16 Tahun 2016 yang disahkan pada 24 Oktober 2016

## SIMPULAN
Apabila hukum internasional ingin masuk ke dalam hukum nasional harus melewati proses  transpormasi.  Hubungan  hukum  internasional  dengan  hukum  nasional menimbulkan  untung  dan  rugi  pada  setia  negara  yang  ada  di  dalam  organisasi internasional.  Aliran  dualisme  yang  dianut  oleh  negara  Indonesia  memisahkan  hukum nasional dengan hukum internasional. Aliran dualisme ini dapat menjadi pedoman ditiap – tiap negara yang memahami perbedaan - perbedaan yang ada di negara – negara lain. Adanya hubungan hukum internasional dengan hukum nasional ialah terjadinya sebuah perjanjian antar negara satu dengan negara lainnya. Jika perjanjian yang dilakukan oleh negara satu dengan negara lain yang menimbulkan konflik, maka Konflik tersebut bisa diberikan  sanksi  dengan  menggunakan  hukum  internasional  dan  hukum  nasional  di negara yang sedang mengalami konflik.

## DAFTAR PUSTAKA
Fajar  Mukti  &  Yulianto  Achmad,  2007.  Dualisme  Penelitian  Hukum,  Pensil  Komunika,

## Yogyakarta.
Firdaus. “Kedudukan Hukum Internasional  dalam Sistem Perundang -Undangan Nasional Indonesia”. Jurnal Ilmu Hukum, 8 (1)
Mochtar  Kusumaatmadja  dan  Etty  R.  Agoes.  2003.Pengantar  Hukum  Internasional(edisi Kedua). Bandung:Putra Abardin,
Peter Mahmud Marzuki 2009. Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta Starke,J.G.Pengantar Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.
Zainuddin Ali,2010. Metode Penelitian Hukum Sinar Grafika,Jakarta,