## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU TANI UNTUK DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DI KECAMATAN PAKISJAYA KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2021
Riki 1*) ; Abdal 2) ; Wawan Setiawan Abdillah 3)
1) subagjariki10200@gmail.com (UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
2) abdal@uinsgd.ac.id (UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
3) wansabdillah.80@uinsgd.ac.id (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) *penulis korespondensi

## Abstract
The  farmer  card  progranation  policy  is  one  of  the  government's  efforts  to  keep  the  distribution  of  subsidized fertilizers on target. The problems of implementing the Farmer Card include the use of farmer cards that have not been optimally carried out by farmers, it needs to take a longer time in redeeming subsidized fertilizers because the  EDC  system  is  complicated  and  sometimes  often  experiences  errors.  Another  problem  is  the  facilities  and infrastructure that still need to be improved. The purpose of this study was to see the distribution of subsidized fertilizers from the implementation of the farmer card program policy in Pakisjaya District. In this study, there are seven indicators used to see the performance of policy implementation, namely: Access, Scope, Frequency, Bias, Accuracy of services, Accountability and Suitability of programs with needs. The method used is a qualitative research  method  with  a  descriptive  approach.  Data  collection  was  carried  out  by  interview,  observation, documentation  and  triangulation/combined.  The  results  showed  that  from  seven  implementation  performance indicators, the Pakisjaya District Agricultural Extension Center has carried out the farmer card program quite well. This  can  be  seen  from  the  distribution  of  subsidized  fertilizers  has  been  evenly  distributed  to  almost  100%, although the distribution of farmer cards has not been 100% because they have to go through such a complicated bureaucracy. However, it is not a barrier, the process of distributing subsidized fertilizers can still be done because farmers have been registered with the RDKK.
Keywords: Policy Implementation, Farmer Card Program, Subsidized Fertilizer Distribution

## Abstrak
Kebijakan progran kartu tani merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga agar pendistribusian pupuk bersubsidi  tepat  sasaran.  Masalah  dari  penerapan  Kartu  Tani  diantaranya  penggunaan  kartu  tani  yang  belum maksimal  dilakukan  oleh  para  petani,  perlu  membutuhkan  waktu  yang  lebih  lama  dalam  penebusan  pupuk bersubsidi karena  sistem EDC  yang  rumit dan  terkadang  sering mengalami eror.  Masalah lain yakni  sarana dan prasarana yang masih perlu  dilakukan pembenahan. Tujuan penelitian  ini adalah untuk  melihat distribusi  pupuk bersubsidi dari implementasi kebijakan program kartu tani di Kecamatan Pakisjaya. Dalam penelitian ini ada tujuh parameter yang dipakai untuk mengestimasi kemampuan implementasi kebijakan yaitu: Akses, Cakupan, Frekuensi, Bias, Ketepatan layanan, Akuntabilitas dan Kesesuaian program dengan kebutuhan. Metode yang digunakan yakni metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Pengumpulan  data  dilaksanakan  dengan  wawancara, observasi,  dokumentasi  dan  triangulasi/gabungan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  dari  tujuh  indikator  kinerja implementasi, Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Pakisjaya sudah menjalankan program kartu tani dengan cukup baik. Hal itu bisa dilihat dari pendistribusian pupuk bersubsidi  sudah merata hampir mencapai 100%, walaupun pendistribusian kartu tani belum 100% dikarenakan harus melewati birokrasi yang begitu rumit. Namun itu tidak menjadi  penghalang,  proses  distribusi  pupuk  bersubsidi  masih  bisa  dilakukan  karena  petani  sudah  terdaftar  di RDKK.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Program Kartu Tani, Distribusi Pupuk Berubsidi

## PENDAHULUAN
Terkenal  sebagai  negara  araris,  Indonesia  memiliki  penduduk  yang  sebagian  besar pekerjaanya adalah petani, dimana saat ini jumlah petani petani di Indonesia mencapai 38 juta orang, dengan 70% diantaranya ialah petani yang berusia diatas 40-45 tahun (Priatmojo, 2021). Kemudahan  petani  dalam  melakukan  transaksi  pendistribusian  pupuk  bersubsidi  merupakan salah  satu  dukungan  pemerintah  dalam  penyediaan  faktor  input  usaha  tani.  Permasalahan seperti pupuk, benih dan harga merupakan faktor kesejahteraan petani yang harus diutamakan (Dahiri  &  Nasution,  2018).  Berangkat  dari  hal  tersebut  menjaga  dan  meningkatkan  hasil
pertanian  sangatlah  ditentukan  oleh  pupuk.  Pupuk  merupakan  satu  dari  banyaknya  bagian penting  dalam  kegiatan  pertanian,  dimana  dengan  adanya  pupuk  tanaman-tanaman  akan tumbuh  dengan  baik,  oleh  karena  itu  pupuk  dianggap  penting  didalam  pertanian.  Saat  ini keberadaan pupuk masih sulit didapatkan dibeberapa daerah, padahal pupuk sendiri merupakan salah satu aspek penting. Sulit didapatnya pupuk disebabkan mahalnya harga pupuk yang dijual dipasaran, yang dimana hal tersebut berdampak pada meningkatnya biaya pertanian. Berangkat dari situasi tersebut, Pemerintah mengambil tindakan dengan mengeluarkan sebuah kebijakan untuk  melakukan  distribusi  subsidi  pupuk,  dimana  diharapkan  agar  subsidi  pupuk  dapat dijangkau  oleh  seluruh  petani,  terkhususnya  petani  dikalangan  menengah  ke  bawah.  Tujuan dari diadakannya program pupuk bersubsidi tidak lain ialah untuk menjaga dan meningkatkan hasil panen disektor pertanian, dalam hal ini produktivitas ditentukan oleh jenis pupuk seperti UREA, NPK, Organik dan SP-36 (Dalimunthe et al., 2021, p. 665).
Menurut  Permentan  Nomor  47  Tahun  2018  tentang  Alokasi  Dan  Harga  Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019, pupuk bersubsidi didefinisikan  sebagai  benda  atau  zat  untuk  kebutuhan  petani  atau  kelompok  petani  dibidang pertanian yang bersifat sebagai barang pengadaan dan kemudian distribusinya pula mendapat subsidi dari pemerintah (PERMENTAN No 47/Permentan/SR.310/11/2018, 2018, p. 5).
Tabel 1. Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021 JENIS PUPUK ALOKASI (TON) PERSEN UREA 4.166.669 39,5 % NPK 2.662.000 25,3 % SP 36 640.812 6,1 % Formula Khusus 17.000 0,2 % ZA 784.144 7,4 % Organik Cair 1.500.000 14,2 % Organik Granul 770.850 7,3 %
Sumber  :  Permentan  Nomor  49  Tahun  2020  Tentang  Alokasi  Dan  Harga  Eceran  Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 ( PSP Pertanian | F A Q , n.d.) Peraturan presiden dan peraturan menteri merupakan beberapa aturan yang mengatur pupuk  bersubsidi  oleh  karena  itu  pupuk  merupakan  sebagai  barang  dalam  pengawasan. Beberapa  diantaranya  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor:  15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Selain itu juga dibahas  dalam  Perpres  Nomor  77  Tahun  2011  tentang  perubahan  atas  peraturan  Presiden Nomor  77  Tahun  2005  tentang  Penetapan  Pupuk  Bersubsidi  Sebagai  Barang  Dalam Pengawasan.
Tabel 2. Harga Eceran Tertinggi (HET) Tahun 2021 JENIS PUPUK HARGA UREA Rp. 2.250; per kg NPK Rp. 2.300; per kg SP 36 Rp. 2.400; per kg Formula Khusus Rp. 3.300; per kg ZA Rp. 1.700; per kg Organik Cair Rp. 20.000; per liter Organik Granul Rp. 800; per kg
Sumber  :  Permentan  Nomor  49  Tahun  2020  Tentang  Alokasi  Dan  Harga  Eceran  Tertinggi Pupuk  Bersubsidi  Sektor  Pertanian  Tahun  Anggaran  2021  Pasal  12  (Menteri  Pertanian Republik Indonesia, 2020a)
Dalam  rangka  mendukung  pertanian  Indonesia  Pemerintah  Indonesia  melalui Kementerian  Pertanian  mengeluarkan  Program  Kartu  Tani.  Pada  pasal  17  ayat  2  Permentan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Alokasi dan HET (Harga Eceran Tertinggi) Pupuk Bersubsidi Sektor  Pertanian  Tahun  Anggaran  2020  penggunaan  kartu  tani  ditegaskan  (PERMENTAN NOMOR 01 TAHUN 2020 Ed.Pdf, 2020, p. 13). Kartu Tani adalah kartu debit tabungan multi fungsi yang terintegrasi dengan SIMPI (Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia). Kartu Tani  tersebut  dapat  digunakan petani untuk  transaksi  jasa keuangan secara umum dan dapat juga dimanfaatkan untuk pembelian pupuk subsidi.  Terlebih dari itu kartu tani juga bisa untuk mengakses pendistribusian bantuan dan  edukasi  pemerintah,  serta berbagai  informasi seperti harga saprotan dan komoditi serta stok pupuk bersubsidi diberbagai wilayah.
Kementerian  Pertanian  yang  mengagas  program  kartu  tani  diharapkan  dapat mengefisienkan  pupuk  bersubsidi  dalam  pendistribusiannya,  dengan  sasaran  pemberian bantuan pupuk bersubsidi yakni petani-petani kecil sebagai tujuan akhir program kartu tani ini. Secara khusus memang kartu tani ini dirancang untuk petani-petani kecil yang dimana Pulau Jawa adalah daerah pertama yang memulai impementasi program Kartu Tani tersebut. Dalam pengimplementasiannya  ada  perbankan  sebagai  pihak  yang  memiliki  peran  penting  dalam pelaksanaan kartu tani dilapangan. Kartu tani yang mulai di uji coba tahun 2017-2018 ini pada pelaksanaannya  bekerjasama  lewat  Kementerian  Pertanian  dan  tiga  bank  BUMN  dalam menerbitkan  kartu  tani  yang  telah  dimaksudkan  diatas.  Tiga  bank  tersebut  antara  lain  Bank Mandiri di Jawa Barat, BNI di Jawa Timur, sedangkan Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Banten bekerjasama dengan BRI (Gunawan & Pasaribu, 2020, p. 132).
Wujud perlindungan pemerintah kepada para petani seperti yang diwasiatkan oleh UU No 19 Tahun 2003 mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan latarbelakang diimplementasikannya  program  kartu  tani.    Kartu  tani  menjadi  salah  satu  kebijakan  yang memanfaatkan teknologi sebagai upaya dalam menangani masalah-masalah tersebut, terutama dalam hal pemasokan, pengawasan dan distribusi pupuk bersubsidi. Sesuai dengan Permentan Nomor    47/Permentan/SR.310/11/2018  tentang  Alokasi  dan  HET  Pupuk  Bersubsidi  Sektor Pertanian  Tahun  Anggaran  2019  pada  pasal  13  ayat  2  dan  3  disebutkan  bahwa  “penyaluran bersubsidi  dapat  dilakukan  dengan  kartu  tani;  penerapan  pendistribusian  pupuk  bersubsidi dengan memanfaatkan kartu tani dilakukan pada wilayah kabupaten/kota tertentu sebagai uji coba.
Pada  tahun  2019,  pemerintah  belum  mewajibkan  penggunaan  kartu  tani  di  seluruh Indonesia. Program kartu tani yang diinisiasi mulai tahun 2016, pelaksanaanya dilakukan secara bertahap dimana pada tahun 2017 kartu tani baru diterapkan di Pulau Jawa diantaranya Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Provinsi DI Yogyakarta. Selanjutnya pada tahun 2018, program ini diperluas di 10 provinsi di luar Pulau Jawa, yaitu Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Selatan (Sumsel), Lampung, Kalimantan Barat (Kalbar),  Kalimantan  Selatan  (Kalsel),  Sulawesi  Selatan  (Sulsel),  Bali,  dan  Nusa  Tenggara Barat (NTB). Sehubungan dengan telah dilakukannya uji coba di beberapa lokasi pada tahun 2017-2018,  maka  perlu  dilakukan  evaluasi  terkini  untuk  mendapatkan  tambahan  informasi terkait penggunaan kartu tani (Gunawan & Pasaribu, 2020).
Kabupaten Karawang sendiri yang dijuluki sebagai daerah lumbung padi nasional yang memsurplus  beras  1,5  ton  pertahun  dan  menjadi  terbesar  setelah  Kabupaten  Indramayu. Berangkat dari hal tersebut bahwa Karawang memang mempunyai produktivitas pertanian yang begitu melimpah (Amalina et al., 2018, p. 93). Dengan julukan lumbung padi tersebut tentunya perihal pupuk menjadi suatu hal yang penting untuk menjaga pertanian didaerahnya. Kabupaten
Karawang merupakan salah satu daerah yang menerapkan Kartu Tani, yang dimana diharapkan dapat  memperkecil  kasus  penyimpangan  dalam  distribusi  pupuk  bersubsidi.    Diterapkannya kartu  tani  bertujuan  guna  mewujudkan  distribusi,  pengendalian  dan  pengawasan  pupuk bersubsidi yang transparan dan tepat sasaran kepada para petani yang memang berhak untuk menerimanya sesuai dengan asas 6 (enam) Tepat.  Hal tersebut seperti yang telah ditetapkan oleh keputusan menteri melalui Permendagri No 15/M-Dag/Per/4/2013 mengenai Pemasokan dan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dimana prinsip 6 (enam) Tepat (Tepat  Jumlah,  Tepat  Waktu,  Tepat  Tempat,  Tepat  Mutu  dan  Tepat  Harga)  serta  pemberian layanan perbankan bagi petani di Kabupaten Karawang.
Dalam  hal  implementasi,  terdapat  beberapa  pihak  yang  berkerjasama  untuk  bisa mewujudkan  keberhasilan  implementasi  program  kartu  tani  ini  yakni  petani,  kios  pengecer, pemerintah, pihak Bank dan tentunya kementrian pertanian. Untuk bisa mendapatkan kartu tani, syaratnya para petani bergabung terlebih dahulu ke dalam kelompok tani dan menyerahkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) kepada ketua kelompok tani yang sudah terdaftar dalam e-rdkk. Jika data sudah cocok dengan e-rdkk maka kartu tani dapat dicetak oleh pihak BNI atau BRI yang  nantinya  kartu  tani  bisa  dibagikan  kesetiap  petani.  Kemudian  kartu  tani  dimanfaatkan sebagai alat transaksi dalam penebusan pupuk subsidi dikios yang telah ditentukan pemerintah sebagai kios pengecer resmi.
Pada  Lampiran  II  Permentan  No:  67/Permentan/SM.050/12/2016  telah  dibahas, Rencana  Definitif  Kelompok  Tani  (RDK)  ialah  rencana  kerja  usaha  tani  dari  kelompok  tani untuk periode satu tahun yang berisi rincian kegiatan mengenai potensi wilayah, sumber daya, sasaran produktivitas, pembagian kerja, pengorganisasian serta kesepakatan pengelolaan usaha tani bersama, yang nantinya RDKK menjadi penjabaran lebih lanjut dari RDK. Sementara itu RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) ialah mesin yang didesain khusus untuk mewujudkan kebutuhan sarana produksi dari berbagai sumber seperti subsidi, permodalan dan swadana  petani  (Permentan  RI  No  67  SM.050/12/2016  Tentang  Pembinaan  Kelembagaan Petani, 2016, p. 40)
Hadirnya  kartu  tani  disebagian  masyarakat  justru  meninggalkan  problemalitas. Masalahnya, separuh bagian masyarakat menilai bahwa munculnya kartu tani malah membuat petani  semakin  pelik.  Lebih-lebih  dalam  hal  ini  mengenai  pembuatan  kartu  tani  sebagai ketentuan  transaksi  penebusan  pupuk  bersubsidi.  Melihat  kondisi  tersebut  rasanya  sangat disayangkan  sekali,  padahal  program  kartu  tani  pada  januari  2021  digadang-gadang  akan berjalan  efektif  oleh  Kementan  Republik  Indonesia.  Berangkat  dari  permasalahan  tersebut, lumrah sekali apabila publik memperhatikan atau menyorotkan efektifitas kemunculan program kartu tani ini. Mengamati realitas tersebut pemerintah melalui Kementan secara logis akan terus berusaha  melakukan  pembenahan  dan  perbaikan  dalam  mengaplikasikan  penggunaan  kartu tani. Teristimewa dalam hal ini yakni memelihara kredibilitas transparansi dan tanggungjawab proses  pendistribusian  pupuk  bersubsidi  sampai  ke  tangan  para  petani.  Kartu  Tani  sendiri dikeluarkan  oleh  pihak  perbankan  untuk  digunakan  dalam  transaksi  penebusan  pupuk bersubsidi melalui mesin electronic data Capture (EDC) di pengecer resmi.(Ningsih, 2020, p. 4)
Masalah  dari  penerapan  program  kartu  tani  diantaranya  penggunaannya  yang  belum dapat  dilakukan  bagi  sebagian  petani  dalam  memanfaatkannya,  kurangnya  sosialisasi  dan bimbingan  dari  pelaksana  untuk  pengelolaan  kartu  tani  dalam  hal  ini  pendistribusian  pupuk bersubsidi. Perlu dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompetensi dalam penerapan kartu tani dibidangnya ini, sehingga penerpan kartu tani dapat berjalan dengan baik. Selain itu perlu membutuhkan waktu yang lebih lama dalam penebusan pupuk bersubsidi karena sistem EDC (Electronic Data Capture) yang rumit dan terkadang sering mengalami eror. Masalah yang lain
yakni sarana dan prasarana yang masih perlu dilakukan pembenahan, sehingga pendistribusian kartu tani dapat dilakukan secara optimal.
Penelitian  mengenai  Implementasi  Kebijakan  Program  Kartu  Tani  untuk  Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang dilakukan berdasarkan latar belakang  di  atas.  Penelitian  ini  berbeda  dengan  beberapa  penelitian  sebelumnya,  seperti penelitian yang dilakukan oleh (Wahid et al., 2021) pada bulan Januari-Maret 2021 yang lebih membahas  Problematika  Implementasi  Program  Kartu  Tani  dan  cakupan  penelitiannya  juga hanya di area aktivitas BPP (Balai Penyuluh Pertanian) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Dan pengkajian ini juga berbeda dengan riset yang dilakukan oleh (Kurniawati & Kurniawan Andri, 2017) yang lebih condong kepada kelompok sasaran yakni petani tentang persepsinya mengenai  kartu  tani  tersebut.  Penelitian  ini  lebih  mengarah  pada  indikator-indikator  yang genting  mempengaruhi  implementasi  kebijakan.  Penelitian  ini  tidak  hanya  menjelaskan permasalahan  tetapi  jauh  dari  itu  mencoba  untuk  menganalisis  ketepatan  dan  kesesuaian progam  dengan  kebutuhan.  Pendapat  Ripley  1986  dalam  (Purwanto,  2015)  mengungkapkan bahwa  jika  suatu  kebijakan  dikeluarkan  lewat  instrumen  material  semacam  subsidi,  bantuan cuma-cuma atau gratis, hibah dan lain-lain yang tujuannya tidak lain buat membantu kelompok sasaran tertentu dan termasuk kebijakan distributif yang ingin dievaluasi. Maka parameter yang dipakai untuk memperhitungkan dan mengevaluasi kapasitas policy output pada penelitian ini yakni menggunakan model implementasi kebijakan menurut Erwan Agus Purwanto (Purwanto, 2015,  pp.  105–110),  yang  dimana  ada  tujuh  parameter  yang  bisa  dipakai  untuk  melihat kemampuan penerapan atau implementasi kebijakan yakni: 1) Akses; 2) Cakupan; 3) Frekuensi; 4)  Bias;  5) Service  delivery (Ketepatan  layanan);  6)  Akuntabilitas;  7)  Kesesuaian  program dengan kebutuhan.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  melihat  distribusi  pupuk  bersubsidi  dari  implementasi kebijakan program kartu tani di Kecamatan Pakisjaya. Dalam hal ini peneliti melakukan analisis dari  implementasi  kebijakan  yang  sedang  berlangsung.  Sajian  situasi  dan  kondisi  dalam implementasi kebijakan program kartu tani seperti kelebihan dan kekurangannya akan peneliti sajikan sebagai informasi mengenai perihal tersebut. Nantinya sajian informasi tersebut dapat menjadi  acuan  pada  pihak-pihak  terkait  terkhususnya  dalam  hal  ini  pemerintah  Kabupaten Karawang selaku daerah yang memiliki potensi pertanian yang luas untuk bisa memperbaiki atau  merencanakan  informasi  baru  mengenai  tata  cara  atau  langkah-langkah  dalam pendistribusian pupuk bersubsidi lewat program kartu tani ini. Tetapi untuk bisa mewujudkan itu semua, terutama bisa menciptakan pelayananan atau pendistribusian pupuk bersubsidi yang efektif dan efisien lewat program kartu tani perlu adanya analisis kelemahan dan kelebihan serta saran sebagai bahan masukan-masukan tersebut.

## KAJIAN PUSTAKA Administrasi Publik
Administrasi publik didefinisikan sebagai sebuah kerjasama dalam melengkapi kepentingan publik yang dilaksanakan oleh sekelompok orang atau lebih melalui pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan agar dapat mewujudkan hasil akhir  yang efektif dan efisien (Pasolog, 2019, p. 9).  Sementara  David  H.  Rosenbloom  (2005)  dalam  (Pasolog,  2019,  p.  9),  mengungkapkan bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintah dibidang dibidang legislatif dan eksekutif, melalui  penggunaan  teori-teori  dan  proses  politik,  manajemen  dan  hukum  agar  fungsi pengaturan  dan  pelayanan  publik  tercapai  maka  hal  tersebut  dapat  didefinisikan  sebagai administrasi publik. Sesuatu yang merespon public business (permasalahan manajemen usaha- usaha masyarakat) dan public affairs (permasalahan implementasi persoalan masyarakat) pada intinya merupakan tanggapan dari disiplin ilmu administrasi negara/publik. Berangkat dari hal tersebut  bahwa  dapat  dikatakan  melalui  intervensi  pemerintah  diluar  intervensi  sosial  dan
swasta  didalamnya  maka  hal  tersebut  merupakan  jawaban  atas  masalah  publik  yang memerlukan kerjasama pemecahan masalah kolektif bukan perorangan (Warsono et al., 2019).

## Kebijakan Publik
Jika  dilihat  dari  sudut  pandang  perpektif  instrumental  maka  kebijakan  publik  dapat dijelaskan sebagai alat penggerak pemerintah dalam upayanya menciptakan Public values atau nilai-nilai kemasyarakatan (Purwanto, 2015, p. 64). Menurut Nugroho dalam (Meutia, 2017, p. 3),  kebijakan  publik  memiliki  ciri  khas  tertentu  yakni;  pertama,  sesuatu  yang diimplementasikan  dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  nasional  karena  mudah  dipahami maknanya dan kedua, sesuatu yang ukurannya jelas yaitu bisa diukur sejauh mana perwujudan haluan yang sudah diregulasi itu dapat diimplementasikan.

## Implementasi Kebijakan
Implementasi  kebijakan  hakikatnya  merupakan  aktivitas  untuk  menyalurkan  produk kebijakan  ( to  deliver  policy output)  yang  dijalankan  para  pelaksana  kebijakan  untuk  pihak tujuan atau target ( target group ) selaku usaha untuk menghasilkan misi kebijakan (Purwanto, 2015, p. 21). Implementasi kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai suatu usaha atau upaya tindakan  dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  yang  diinginkan  oleh  beberapa  aspek  yakni: alternatif  ,  benar,  kepuasan,  kebutuhan,  koordinasi,  tepat  waktu,  hemat,  pengambilan keputusan,  penerapan  dan  evaluasi  kebijakan  serta  tanggungjawab.  Implementasi  kebijakan dirancang untuk bisa memenuhi kebutuhan dan keingian publik, hal itu dilatarbelakangi agar bisa meminimalkan pemanfaatan sumber daya secara benar dan tepat (Meutia, 2017, p. 80).

## E-Goverment
E-goverment didefinisikan sebagai alat bantu dalam memanfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk bisa mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih efisien. Berangkat dari hal tersebut, bahwa kita bisa lihat terdapat dua makna utama yakni pemanfaatan teknologi sebagai alat  bantu  seperti  komputer  dan  internet,  dan  kedua  tujuan  akhirnya  adalah  mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien.(Sosiawan, 2008)
Di dalam implementasinya dilapangan e-Goverment merupakan pemanfaatan internet yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik dengan tujuan akhir memberikan pelayanan  yang  cepat  sesuai  kebutuhan  dan  keinginan  masyarakat  (Hidayat,  2018).  Melalui pemerintah  e-Goverment  dibuat  untuk  bisa  meningkatkan  jasa  pelayanan  dengan menghubungkan  informasi  dan  komunikasi,  seperti  komputerisasi,  internet  dan  jaringan. Berangkat dari hal tersebut e-Goverment diciptakan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan transfaransi penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik. Sedangkan pengembangan e-Goverment menurut Inpres RI Nomor 3 Tahun 2003 dapat dijelaskan sebagai upaya  peningkatan  mutu  pelayanan  publik  secara  efektif  dan  efisien  dalam  rangka mengembangkan pengelolaan kepemerintahan berasas elektronik (INPRES RI Nomor 3 Tahun 2003, n.d.).

## Program Kartu Tani
Kartu tani merupakan kartu yang diperuntungkan kepada petani Indonesia agar data petani dan pendistribusian pupuk bersubsidi yang diterimanya dapat terbaca saat penggunaanya pada mesin EDC ( Electronic Data Capture ), dimana lewat kartu tani diharapkan agar pendistribusian pupuk  bersubsidi  tepat  sasaran  (Wahid  et  al.,  2021).  Melalui  dosis  anjuran  Dinas  Pertanian terkait, luas lahan dan kebutuhan pupuk setiap petani merupakan faktor yang disesuaikan untuk alokasi  pupuk  yang  terima  setiap  petani.  Penyedian  pupuk,  memperoleh  keringanan  Kredit Usaha Rakyat sampai akumulasi hasil panen merupakan kegiatan yang dapat membantu para petani  lewat  program  kartu  tani  ini.  Selain  itu  anggaran  APBN  yang  merupakan  anggaran pemerintah untuk pendistribusian pupuk bersubsidi dapat di monitor lewat kartu tani ini juga (Pertanian, n.d.).

## Volume 2 No. 2, 2022

## e-RDKK
RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) ialah mesin yang didesain khusus untuk  mewujudkan  kebutuhan  sarana  produksi  dari  berbagai  sumber  seperti  subsidi, permodalan dan swadana petani  (Permentan RI  No 67 SM.050/12/2016  Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, 2016, p. 40).  Berdasarkan Permentan RI No 10 Tahun 2020 RDKK dapat dijelaskan sebagai alat yang digunakan untuk memesan pupuk bersubsidi kepada para kios tani penjual pupuk subsidi yang sah lewat cara manual dan/atau menggunakan sistem elektronik, selain  itu  RDKK  disusun  oleh  hasil  musyawarah  anggota  kelompok  tani  dalam  rangka memenuhi  kebutuhan  pupuk  bersubsidi  untuk  satu  tahun  (Menteri  Pertanian  Republik Indonesia, 2020b).
Sistem  e-RDKK  Kementrian  Pertanian  adalah  sistem  aplikasi  yang  dibangun  oleh Kementrian  Pertanian  berbasis  web  yang  merupakan  sarana  penginputan  e-rdkk  berupa  data kelompok tani, data petani, kios pengecer, nama penyuluh pertanian lapangan dan kuota pupuk bersubsidi,  yang  dikelola  Dinas/OPD  (Organisasi  Perangkat  Daerah)  yang  menangani penyuluhan pertanian di kabupaten/kota dan dapat dimanfaatkan oleh pihak perbankan dalam penerbitan kartu tani.

## METODE Lokasi dan waktu
Pelaksanaan riset ini dilaksanakan pada area kerja Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Pakisjaya  Kabupaten  Karawang.  Model  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif dipilih karena memiliki kedalaman serta kecocokan analisis dalam menyampaikan fenomena dan kenyataan dari distribusi pupuk bersubsidi sebagai bentuk implementasi program kartu tani di kecamatan Pakisjaya  kabupaten  Karawang.  Menganalisis  implementasi  program  kartu  tani  dan permasalahan  distribusi  pupuk  bersubsidi  di  cakupan  kerja  Balai  Penyuluh  Pertanian Kecamatan Pakisjaya merupakan tujuan dari penelitian ini. Selanjutnya agar bisa memberikan informasi secara khusus mengenai fenomena implementasi program kartu tani untuk distribusi pupuk bersubsidi maka metode untuk menetukan lokasi adalah secara purposive .

## Penentuan Informan
Metode Snowball sampling merupakan gaya penetapan sampel yang dipakai dalam riset ini. Dimana hal itu dimaksudkan agar informasi yang  didapat sesuai dengan tema penelitian karena informan yang dipilih adalah informan yang kompatibel.  Oleh karena itu tujuan dan sasaran dari  penelitian  ini  harus  disesuaikan  dengan  penetuan  informan.  Komponen  yang  dapat mempresentasikan  fenomena,  memberikan  informasi  akurat,  dan  karakteristik  dalam kemajemukan  objek  penelitian,  serta  aktivitas  individu  dan  kelompok  merupakan  informan yang dipilih sebagai kompenen penelitian ini. Informan penelitian ini berupa narasumber atau partisipan  dari  Petani,  Ketua  Kelompok  Tani,  Kios  Tani  Resmi,  Kepala  Balai  Penyuluh Pertanian dan Petugas Penyuluh Lapangan yang berkecimpung dengan program Kartu Tani di Kecamatan Pakisjaya.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  atau  metode  pengumpulan  data  yang  dipakai  dalam  riset  ini  diperoleh  dari  hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi atau gabungan.

## Observasi
Observasi sebagai metode pengumpulan data, jika dipadanankan dengan metode yang berbeda,  observasi  memiliki  ciri  yang  lebih  spesifik,  dimana  observasi  selain  tidak  terpisah pada orang lain juga tidak terpisah pada fenomena-fenomena alam yang lain (Sugiyono, 2017, p. 106). Mengamati subjek dan objek penelitian merupakan tujuan dari observasi, dimana hal itu nantinya peneliti bisa paham situasi dan kondisi yang sesungguhnya dilapangan. Selain itu
peneliti  memposisikan  dirinya  diluar  sistem  yang  diamati  karena  observasi  ini  bersifat pengamatan non-partisipatif.

## Wawancara
Jika peneliti mau melaksanakan studi pendahuluan maka wawancara ini sebagai teknik pengumpulan data yang bisa digunakan buat mendapatkan problemalitas yang akan diselidiki nantinya,  selain  itu  juga  wawancara  dapat  dilakukan  jika  peneliti  mau  memahami  hal-hal mengenai  responden  secara  mendalam  dan  ingin  mengetahui  sedikit  atau  banyaknya  jumlah responden (Sugiyono, 2017, p. 114).

## Dokumentasi
Tulisan  kejadian  yang  telah  terjadi  merupakan  dokumentasi.  Dokumentasi  bisa berbentuk  gambar,  tulisan,  maupun  karya-karya  bersejarah  seseorang.  Sebuah  riset  jika didukung  oleh  dokumen-dokumen  tersebut  akan  lebih  kredibel  hasilnya  untuk  memperkuat hasil dari observasi atau wawancara.

## Triangulasi / gabungan
Di  dalam  metode  pengumpulan  data,  triangulasi  diinterpretasikan  seperti  penyatuan data  yang  bersifat  mengintegrasikan  dari  beragam  metode  pengumpulan  data  atau  informasi dan asal muasal informasi yang sudah ada (Sugiyono, 2017, p. 125).

## Teknik Analisis Data
Sementara  untuk  pengolahan  serta  metode  analisis  atau  kajian  informasi  akan  dilakukan dengan mengacu pada teori Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2017, p. 132)  yang terdiri atas empat komponen, dimana dikatakan bahwa kegiatan didalam analisis data kualitaif harus  dilaksanakan  secara  terus  menerus  dan  berlangsung    secara  interaktif  sampai  tuntas, sehingga  data  yang  dihasilkan  berisifat  jemu  atau  tidak  berpotensi  untuk  diteliti  kembali. Kegiatan dalam analisis data, yakni:

## Pengumpulan Data (Data Collection)
Akumulasi  informasi  dalam  riset  kualitatif  dilaksanakan  melalui  sistem  observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi)

## Reduksi Data (Data Reduction)
Reduksi data ialah pengolahan data melalui cara memilah-milah dan merangkum data dari  hasil  penelitian  agar  lebih  relevan  dan  bermakna  sebagai  bentuk  tahapan  analisis. Pemilihan  data  dilakukan  dengan  menentukan  data  yang  bisa  dipahami  menuju  arah permasalahan penelitian.

## Penyajian Data (Data Display)
Tahapan penelitian yang bertujuan menguraikan data yang berbentuk naratif atau matrix secara tersusun dan sudah direduksi merupakan penyajian data.

## Menarik Kesimpulan (Conclusion drawing/verification)
Peneliti pada tahap ini menarik kesimpulan dari data-data yang perlu digarisbawahi dan bisa mempermudah peneliti dalam mengolah data yang nantinya berpengaruh untuk menjawab rumusan-rumusan masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani untuk Distribusi Pupuk Bersubsidi di  Kecamatan  Pakisjaya  Kabupaten  Karawang  Tahun  2021  dilakukan  dengan  menggunakan model implementasi kebijakan menurut Erwan Agus Purwanto (Purwanto, 2015, pp. 105–110), yang dimana ada tujuh parameter yang bisa dipakai dalam melihat kemampuan implementasi kebijakan yaitu: 1) Akses; 2) Cakupan; 3) Frekuensi; 4) Bias; 5) Service delivery (Ketepatan layanan); 6) Akuntabilitas; 7) Kesesuaian program dengan kebutuhan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

## Volume 2 No. 2, 2022

## Akses
Indikator akses ini dimanfaatkan agar memberikan informasi mengenai kemudahan akses yang masyarakat terima dari para implementer kebijakan atau program, selain itu juga untuk mengetahui kemudahan jangkauan yang kelompok sasaran terima dari program atau pelayanan yang diberikan.
Dari  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  lokasi  kantor  UPTD  Pertanian  Pakisjaya  berada dijalan utama Kecamatan Pakisjaya dan hal tersebut menandakan bawah lokasi kantor sangat mudah  ditemukan.  Selain  itu  dalam  hal  sosialisasi  mengenai  program-program  pertanian, terutama program kartu tani ini sudah dapat dikatakan terakses dengan baik. Para petani selaku kelompok sasaran mempunyai kemudahan untuk bisa bertemu dengan para penyuluh pertanian. Para penyuluh pertanian setiap minggunya mengunjungi para petani untuk berbicara mengenai permasalahan dilapangan. Ataupun sebaliknya para petani juga bisa datang langsung ke kantor BPP  Pakisjya  untuk  musyawarah  mengenai  permasalahan  pertanian  yang  sedang  dihadapi. Untuk  program  kartu  tani  sendiri,  diseminasi  atau  pemasyarakatan  dilaksanakan  oleh  pihak penyuluh    pertanian  Kecamatan  Pakisjaya  yang  datang  ke  setiap  desa  untuk  melakukan sosialisasi ke para ketua kelompok tani, dan kios pengecer. Program kartu tani ini diharapkan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, karena program ini terbuka bagi berbagai etnis, agama, dan golongan.
Jaringan sosial antara penyuluh, ketua kelompok tani, kios pengecer melalui media digital membuat  komunikasi  mudah  terakses,  dibuktikan  dengan  adanya  group  watsapp  untuk pemberian informasi dan musyawarah secara online. Secara menyeluruh pendistribusian pupuk bersubsidi sudah dapat dikatakan cepat melalui sistem EDC (Electronic Data Capture), akan tetapi dalam keadaan ini mesti menitikberatkan bahwa sistem EDC terkadang suka mengalami eror dan jika terjadi eror maka proses pendistribusian dilakukan secara manual. Di kecamatan Pakisjaya sendiri  dari  jumlah sepuluh  kios  pengecer resmi pupuk bersubsidi, hanya  ada  satu kios yang melakukan transaksi melalui mesin EDC, selebihnya kios-kios mengalami eror pada mesin-mesin EDC nya. Pihak BPP Pakisjaya dan Dinas Pertanian Kabupaten Karawang sudah mengetahui  masalah  tersebut  dan  sedang  dalam  proses  perbaikan.  Para  pemilik  kios  tani sangatlah diuntungkan jika transasksi penebusan pupuk bersubsidi menggunakan mesin EDC. Hal itu dikarenakan dengan mesin EDC pelayanan menjadi lebih cepat dan  pendataan untuk laporannya  lebih akurat untuk setiap transaksi. Namun hal ini bertolakbelakang pada sebagian kelompok sasaran pada program kartu tani ini yakni para petani. Sebagian para pertani ada yang mengeluhkan penebusan pupuk bersubidi menjadi ribet dengan adanya kartu tani, karena harus menebus pupuk di satu kios yang telah ditentukan, kuota pupuk juga dibatasi setiap orangnya, dan harga pupuk yang terus mengalami kenaikan.
Dari sisi aksebilitas yang bersumber dari temuan diatas bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa  program  kartu  tani  untuk  distribusi  pupuk  bersubsidi  di  Kecamatan  Pakisjaya  sudah dikatakan  mudah  terakses  dan  cukup  baik,  namun  perlu  digarisbawahi  dalam  hal  ini  yakni masalah mesin EDC yang sering mengalami eror mengakibatkan penebusan pupuk oleh para petani harus dilakukan secara manual.

## Cakupan
Parameter ini dimanfaatkan demi menjawab pertanyaan seberapa dominan (petani) selaku pihak  bidikan  dapat  digapai  dari  program  kartu  tani  di  Kecamatan  Pakisjaya  Kabupaten Karawang.  Di  Kecamatan  Pakisjaya  tidak  ada  kriteria-kriteria  tertentu  dalam  mendapatkan kartu  tani  dan  penebusan  pupuk  bersubsidi,  yang  terpenting  seseorang  memiliki  sawah  atau lahan,  baik  itu  lahan  pribadi  maupun  hanya  lahan  gadai  atau  garapan  saja.  Dalam  hal  ini, seseorang hanya bisa mendapatkan kuota pupuk bersubsidi dengan takaran 2 hektare untuk 1 kartu  tani.  Jika  seorang  petani  mempunyai  lahan  sawah  lebih  dari  2  hektare,  maka  secara otomatis  kebutuhan  pupuknya  juga  lebih  dari  jumlah  yang  telah  ditentukan.  Jika  ada
permasalahan  seperti  ini,  seorang  petani  bisa  meminjam  kuota  pupuk  kepada  petani  yang sedang tidak menggarap sawah ataupun ke petani yang masih memiki kuota pupuk yang sudah tidak digunakan olehnya.
Kepala  UPTD  Pertanian  Kecamatan  Pakisjaya,  Ahmad  Solihin  mengungkapkan  bahwa Untuk  pendistribusian  pupuk  bersubsidi  sudah  dapat  dikatakan  100%  terlayani,  sedangkan untuk  pendistribusian  kartu  tani  belum  merata  100%,  hal  itu  dikarenakan  kartu  tani  harus melewati birokrasi yang rumit. Namun yang terpenting semua petani sudah terdata di RDKK. Jadi  walaupun  kartu  tani  belum  ada,  tapi  sudah  terdaftar  di  RDKK  maka  proses  transaksi penebusan pupuk bersubsidi bisa menggunakan KTP saja.
Tabel 3
Data Kecamatan Pakisjaya
Per tanggal 13 November 2021
NO DESA KELOMPOK TANI KIOS PENGECER
PENDAFT-
ARAN KARTU TANI KARTU BELUM
DIBAGIKAN KARTU TERDIS- TRIBUSI SISA % 1 TELUKBUYUNG 8 1 627 627 445 182 71% 2 TELAGAJAYA 8 1 620 619 409 210 66% 3 TELUKJAYA 9 2 630 615 421 194 68% 4 TANAHBARU 11 1 649 640 462 178 72% 5 SOLOKAN 12 1 624 620 549 71 89% 6 TANJUNGBUNGIN 8 2 343 343 306 37 89% 7 TANJUNGMEKAR 6 1 299 299 202 97 68% 8 TANJUNGPAKIS 3 1 380 380 280 100 74% JUMLAH 65 10 4172 4143 3074 1069 74%
Sumber : Balai Penyuluh Pertanian (Pakisjaya, 2021)
Penilaian program kartu tani jika dilihat dari sisi efektifitas kebijakan yakni bahwa  program kartu  tani  untuk  penebusan  pupuk  bersubsidi  di  Kecamatan  Pakisjaya  Kabupaten  Karawang sudah  efektif  walaupun  pendistribusian  kartu  tani  belum  mencapai  100%  dikarenakan  harus melewati  sistem  birokrasi  yang  rumit,  namun  hal  ini  tidak  terlalu  menjadi  penghalang  yang terpenting semua petani sudah terdata di RDKK.

## Frekuensi
Pertanyaan mengenai  seberapa sering para petani  selaku kelompok sasaran mendapatkan pelayanan seperti yang dijanjikan oleh program kartu tani ini lewat para implementer, dalam hal  ini  pihak  UPTD  Pertanian  Pakisjaya  dan  kios  pengecer  adalah  pihak  yang  mempunyai peran. Di dalam bukunya Purwanto 2015 menegaskan bahwa untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan atau program berhasil, maka pelayanannya itu tidak hanya diberikan sekali namun  berulangkali dan karena itu parameter keseringan ini amat  krusial  dan releven demi memahami peristiwa tersebut.
Pada  program  kartu  tani  di  Kecamatan  Pakisjaya  pendistribusian  kartu  tani  dilakukan setahun  2  kali,  yakni  pada  bulan  juli  dan  oktober.  Sedangkan  untuk  pendsitribusian  pupuk bersubsidi  dilakukan  setiap  bulannya.  Hal  itu  dikarenakan  setiap  bulan  kuota  pupuk  di  kios harus  mencukupi  kebutuhan  petani,  baik  itu  untuk  lahan  persawahan  maupun  perkebunan sayuran.  Dari  hasil  wawancara  dengan  kepala  UPTD  Pertanian  Pakisjaya  ditemukan  bahwa untuk  masalah  adanya  keterlambatan  pendistribusian  kartu  tani  itu  memang  karena  adanya birokrasi  yang  rumit,  kami  hanya  menunggu  dari  pihak  atas  yakni  Dinas  Pertanian  maupun pihak  Bank  Mandiri  selaku  pihak  yang  mendistribusikan  kartu  tani.  Sedangkan  kasus
keterlambatan pendistribusian pupuk bersubsidi sudah tidak ada, karena setiap kios pengecer dan kami sudah melakukan antisipasi dengan melakukan stok pupuk sebelum masa tanam.
Dari  sisi  jumlah  pelaksanaan  program  kartu  tani  di  Kecamatan  Pakisjaya  yang  telah diimplementasikan sejak tahun 2020 dengan frekuensi implementasi pendistribusian kartu tani rata-rata dalam satu tahun sebanyak dua kali dan frekuensi pendistribusian pupuk bersubsidi setiap  bulannya  sudah  dapat  mencukupi  kebutuhan  pupuk  untuk  petani  yang  berada  di Kecamatan Pakisjaya ini.

## Bias
Parameter  bias  ini  dimanfaatkan  demi  menjawab  pertanyaan  apakah  program  kartu  tani yang  dialokasikan  oleh  para  pelaksana  pelayanannya  terjadi  penyimpangan  atau  tidak  dari sasaran masyarakat yang telah ditentukan. Melalui observasi, wawancara dan dokumen yang diamati oleh peneliti lakukan bahwa tidak ada penyimpangan baik itu pendistribusian kartu tani maupun pendistribusin pupuk bersubsidi melalui kartu tani. Hal itu diperjelas oleh Ali Akbar selaku  ketua  kelompok  tani  Desa  Solokan  bahwa  semua  petani  bisa  menikmati  pupuk bersubsidi,  walaupun  ada  sebagian  petani  yang  belum  mempunyai  kartu  tani  tetapi  petani tersebut telah tercatat di RDKK maka transaksi masih bisa dilakukan melalui KTP saja.
Selanjutnya untuk penebusan pupuk bersubsidi dimasing-masing kios pengecer juga tidak ditemukan adanya penyimpangan, setiap petani memiliki jumlah kuota pupuk yang sama sesuai luas lahan yang dimiliki, dan setiap petani juga sudah tertib menebus pupuk dimasing-masing kios yang telah ditentukan.
Jika  dilihat  dari  kejadian  tersebut  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  dalam  penetuan target kelompok sasaran maupun pendistribusian pupuk bersubsidi kepada para petani dalam program kartu tani di Kecamatan Pakisjaya ini tidak terjadi bias atau penyimpangan.
Gambar 1. Prosedur pendaftaran e-RDKK, Publikasi dan Pemanfaatan Kartu Tani
Sumber: Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian 2021 ( PSP Pertanian | F A Q , n.d.)

## Service delivery (Ketepatan layanan)
Parameter  ini  dipakai  untuk  memperkirakan  apakah  bantuan  yang  dialokasikan  dalam implementasi program kartu tani dilaksanakan tepat waktu atau tidak. Program kartu tani adalah agenda  yang  mengakomodasi  negara  dan  petani  agar  pendistribusian  pupuk  bersubsidi  tepat sasaran.  Terdapat  asas  6  tepat  dari  aturan  kementrian  pertanian  Indonesia,  yakni  tepat  jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat harga.
Dari pengamatan peneliti, program kartu tani sejatinya tidak terlambat dilaksanakan. Hal tersebut karena program kartu tani yang diinisiasi sejak tahun 2016, tahun 2017 di uji coba di
pulau  jawa,  tahun  2018–2019  dilakukan  evaluasi  dan  baru  pada  tahun  2020  diwajibkan penggunaannya diseluruh indonesia ini dapat menangani masalah pengadaan, pengawasan, dan distribusi pupuk bersubsidi sejak tahun di lakukannya uji coba, dan secara bertahap dilakukan evaluasi.

## Akuntabilitas
Indikator ini digunakan untuk melihat pertanggungjawaban yang dilakukan Balai Penyuluh Pertanian  Kecamatan  Pakisjaya  sebagai  implementer  program  kartu  tani  dan  pendistribusian pupuk  bersubsidi  menggunakan  kartu  tani.  Dalam  pengamatan  peneliti,  para  petani mendapatkan haknya, seperti mendapatkan kartu tani, pupuk bersubsidi, dan pelayanan keluhan petani  oleh  pihak  penyuluh.  Tidak  ada  pengurangan  jumlah  pupuk  bersubsidi  disetiap  kios, kalau  melebihkan  itu  hanya  sebagai  antisipasi,  tetapi  secara  keseluruhan  sudah  mencukupi kebutuhan pupuk para petani. Dari sisi penggunaan data laporan dan dana, pihak BPP Pakisjaya sudah melaksanakannya sesuai regulasi yang berlaku.

## Kesesuaian program dengan kebutuhan.
Dalam menilai apakah beragam produk kebijakan alias program yang didapat oleh pihak tujuan  sebenarnya  sudah  sesuai  dengan  keperluan  mereka  atau  tidak,  maka  indikator  ini digunakan untuk menilai hal tersebut. Jika dilihat dilapangan bahwa program kartu tani tidak semata-mata  menjawab  ketertiban  pendistribusian  pupuk  bersubsidi  dan  melindungi  hak subsidi bagi para petani, akan tetapi juga sebagai solusi dari kasus kelangkaan pupuk bersubsidi, pendataan petani yang kurang akurat, mengajukan pinjamana kredit usaha, dan kartu tani juga bisa digunakan sebagai tabungan.
Kemudian  secara  keseluruhan  untuk  mengetahui  pengukuran  kinerja  indikator  dalam Implementasi Program Kartu Tani untuk Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang Tahun 2021 bisa diamatai pada tabel di bawah ini.
Tabel 3. Rekapitulasi Pengukuran Kemampuan Parameter Dalam Implementasi Program Kartu Tani untuk Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Pakisjaya
Kabupaten Karawang Tahun 2021-2022 No Parameter Kategori Evaluasi 1 Akses Cukup Terealisasi 2 Cakupan Cukup Terealisasi 3 Frekuensi Terealisasi 4 Bias Terealisasi 5 Service Delivery (Ketepatan Layanan) Terealisasi 6 Akuntabilitas Terealisasi 7 Kesesuaian Program dengan Kebutuhan Terealisasi
Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2022
Jika dilihat dari tabel rekapitulasi tersebut, bahwa bisa dikatakan terdapat 5 parameter yang  terlaksana  dan  2  sisanya  adalah  indikator  cukup  terlaksana  dari  pengukuran  kinerja program  kartu  tani  untuk  distribusi  pupuk  bersubsidi  di  Kecamatan  Pakisjaya  Kabupaten Karawang.  Berangkat  dari  hal  tersebut  bisa  diambil  kesimpulan  bahwa  berdasarkan  hasil observasi, wawancara dan informasi yang didapat, selanjutnya di ukur dengan tujuh indikator implementasi kebijakan yakni; akses, cakupan, frekuensi, bias, ketepatan layanan, akuntabilitas dan kesesuaian program dengan kebutuhan maka implementasi kebijakan program kartu tani untuk distribusi pupuk bersubsidi sudah terlaksana.

## PENUTUP Simpulan
Hasil  analisis  dan  pembahasan  mengenai  Implementasi  Program  Kartu  Tani  untuk Distribusi  Pupuk  Bersubsidi  di  Kecamatan  Pakisjaya  Tahun  2021  dapat  peneliti  ambil
kesimpulan  bahwa  implementasi  sudah  terlaksana  jika  dilihat  dari  hasil  data,  observasi,  dan wawancara yang diukur oleh tujuh indikator yakni akses, cakupan, frekuensi, bias, ketepatan layanan,  akuntabilitas  dan  kesesuaian  program  dengan  kebutuhan.  Pertama,  aksesibilitas program  melihat  bahwa  kebijakan  program  kartu  tani  di  Kecamatan  Pakisjaya  belum  cukup baik  dan  sulit  terakses,  karena  mesin  EDC  yang  sering  mengalami  eror  untuk  transaksi penebusan pupuk bersubsidi. Kedua, jika kita tengok dari efektifitas kebijakan, maka walaupun pendistribusian kartu tani belum mencapai 100% dikarenakan harus melewati sistem birokrasi yang  rumit  dapat  dinilai  bahwa  program  sudah  efektif,  namun  hal  ini  tidak  terlalu  menjadi penghalang  yang  terpenting  semua  petani  sudah  terdata  di  RDKK.  Selanjutnya,  frekuensi pelaksanaan  program  kartu  tani  rata-rata  satu  tahun  diberikan  2  kali  dan  frekuensi pendistribusian  pupuk  bersubsidi  setiap  bulannya  sudah  dapat  mencukupi  kebutuhan  pupuk untuk  petani.  Pada  indikator  bias  tidak  menemukan  adanya  penyimpangan  dalam  penentuan target kelompok sasaran maupun pendistribusian pupuk bersubsidi kepada para petani dalam program  kartu  tani  di  Kecamatan  Pakisjaya  ini.  Ketepatan  layanan  pada  program  kartu  tani sejatinya  hampir  tepat  atau  tidak  terlambat  dilaksanakan.  Hal  tersebut  karena  program  kartu tani yang diinisiasi sejak tahun 2016, tahun 2017 di uji coba di pulau jawa, tahun 2018–2019 dilakukan evaluasi dan baru pada tahun 2020 diwajibkan penggunaannya diseluruh indonesia ini dapat  menangani  masalah pengadaan, pengawasan, dan distribusi  pupuk bersubsidi sejak tahun di lakukannya uji coba, dan secara bertahap dilakukan evaluasi. Dari sisi akuntabilitas, petani mendapatkan haknya, seperti mendapatkan kartu tani, pupuk bersubsidi, dan pelayanan keluhan  petani  oleh  pihak  penyuluh.  Selanjutnya  tidak  ditemukannya  pengurangan  jumlah pupuk  bersubsidi  disetiap  kios,  kalau  melebihkan  itu  hanya  sebagai  antisipasi,  tetapi  secara keseluruhan sudah mencukupi kebutuhan pupuk para petani. Dari sisi penggunaan data laporan dan dana, pihak BPP Pakisjaya sudah melaksanakannya sesuai regulasi yang berlaku. Terakhir mengenai kesesuain progam dengan kebutuhan menunjukan bahwa program kartu tani bukan cuma menjawab ketertiban pendistribusian pupuk bersubsidi dan melindungi hak subsidi bagi para petani, akan tetapi juga sebagai solusi dari kasus kelangkaan pupuk bersubsidi, pendataan petani  yang  kurang  akurat,  mengajukan  pinjamana  kredit  usaha,  dan  kartu  tani  juga  bisa digunakan sebagai tabungan.

## Saran
Saran dari penulis kepada pihak terkait terutama pihak implementer kebijakan program kartu  tani  pertama  perlu  adanya  evaluasi  terkait  birokrasi  yang  terbilang  rumit  dan mengakibatkan  proses  pendistribusian  kartu  tani  membutuhkan  waktu  yang  sangat  lama. Selanjutnya  mengenai  mesin  EDC  yang  sering  mengalami  eror  dan  bahkan  tidak  berfungsi dengan  baik,  permasalahan  tersebut  berpengaruh  penting  pada  proses  transaksi  penebusan pupuk bersubsidi yang mengakbitkan transaksi harus dilakukan secara manual.
Kepada  Balai  Penyuluh  Pertanian  Kecamatan  Pakisjaya  Kabupaten  Karawang diharapkan bisa memajukan program yang belum terlaksana seutuhnya, supaya misi menjaga pendistribusian pupuk bersubsidi yang tepat sasaran dapat diwujudkan secara konsisten setiap tahunnya dan menjadi prestasi Balai Penyuluh Pertanian Pakisjaya Kabupaten Karawang.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalina, Binsasi,  sulistio D., & Purnaweni, H. (2018). Gema Publica. Ejournal.Undip.Ac.Id,
3(1), 64–75. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/gp/article/view/21290
Dahiri, & Nasution, M. (2018). Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan dan Pemberdayaan Desa Melalui Program Padat  Karya Tunai di Desa (PKTD). Buletin APBN, 3(14), 3–8. https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/buletin-apbn/public- file/buletin-apbn-public-63.pdf
Dalimunthe, L. S., Humaizi, H., & Kadir, A. (2021). Implementasi Distribusi Pupuk Bersubsidi
Di Desa Natambang Roncitan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan. Perspektif, 10(2), 664–677. https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.5059
Gunawan,  E.,  &  Pasaribu,  S.  (2020).  Persepsi  Petani  Dalam  Implementasi  Program  Kartu Farmers  ’  Perception  in  the  Farmer  Card  Program  Implementation  in  Supporting Distribution of Subsi-. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan, 28(2), 55–68.
Hidayat, A. (2018). Bunga Rampai Sistem Informasi Manajemen Publik. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Menteri Pertanian Republik Indonesia, Pub. L. No. Nomor 49 Tahun 2020, 23 (2020). Menteri Pertanian Republik Indonesia, Pub. L. No. 10 tahun 2020, 16 (2020). INPRES  RI  Nomor  3  Tahun  2003,  Pub.  L.  No.  Inpres  RI  Nomor  3  Tahun  2003,  Kaos  GL Dergisi 21.
Kurniawati,  E.  K.,  &  Kurniawan  Andri.  (2017).  Persepsi  Masyarakat  Terhadap  Penggunaan Kartu  Tani.  Persepsi  Masyarakat  Terhadap  Penggunaan  Kartu  Tani  Di  Kabupaten  Pati, 53(9), 1689–1699.
PERMENTAN No 47/Permentan/SR.310/11/2018, Pub. L. No.
47/PERMENTAN/SR.310/11/2018,  Kementerian  Pertanian  Republik  Indonesia  21 (2018).
PERMENTAN Nomor 01 Tahun 2020 ed.pdf, Pub. L. No. 01 tahun 2020, 22 (2020). Meutia, I. F. (2017). Analisis Kebijakan Publik (M. NIzar (Ed.)). CV. Anugrah Utama Raharja. Ningsih,  G.  M.  (2020).  Bhirawa  Opini  "Kartu  Tani  Stop  Susahkan  Petani.pdf  (p.  4).
https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/bhirawa/kartu-tani-stop-susahkan-petani.html
Pakisjaya, B. P. P. (2021). Data base Kartan Pakisjaya.
Pasolog, H. (2019). Teori Administrasi Publik. In Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents. Alfabeta Bandung.
Pertanian, K. (n.d.). Penggunaan Kartu Tani Untuk  Penebusan  Pupuk  Bersubsidi. Selasa, 29 Sep 2020. Retrieved June 2, 2022, from http://cybex.pertanian.go.id/artikel/94633/penggunaan-kartu-tani-untuk-penebusan- pupuk-bersubsidi/
Priatmojo,  G.  (2021).  Jumlah  Menipis,  Sepuluh  Tahun  Kedepan  Petani  Indonesia  Terancam
Punah - Suara Jogja. Kamis, 3 Juni 2021.
https://jogja.suara.com/read/2021/06/03/185103/jumlah-menipis-sepuluh-tahun-kedepan- petani-indonesia-terancam-punah
PSP Pertanian | F A Q. (n.d.). Retrieved June 6, 2022, from https://psp.pertanian.go.id/f-a-q/ Purwanto, E. A. (2015). Implementasi Kebijakan Publik. Gava Media.
Permentan RI No 67 SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, Pub. L. No. 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016, 78 (2016).
Sosiawan,  E.  A.  (2008).  Tantangan  Dan  Hambatan  Dalam  Implementasi  E-Government  Di Indonesia.
2008 (semnasIF), 99–108.
http://103.23.20.161/index.php/semnasif/article/view/760
Sugiyono.  (2017).  Metode  Penelitian  Kualitatif  (S.  Y.  Suryandari  (Ed.);  3rd  ed.).  Alfabeta Bandung.
Wahid, A. A., Gayatri, S., & Prayoga, K. (2021). Problematika Impelementasi Program Kartu Tani Di. 5(3), 691–705.
Warsono,  H.,  Astuti,  R.  S.,  &  Marom,  A.  (2019).  Buku  Ajar  Teori  Administrasi.  FISIP Universitas Diponegoro.