Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 115-127 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
Kedudukan Hukum Sertifikat Hak Milik dalam Sengketa Pertanahan: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Gto

## Abdillah Mallo
Pascasarjana Magister Hukum,  Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia, Jl. Drs. Achmad Nadjamuddin, Limba U Dua, Kota Selatan, Kota Gorontalo, Gorontalo 96138
E-mail: abdillahmallo2008@gmail.com

## Sumiyati B.
Pascasarjana Magister Hukum,  Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia, Jl. Drs. Achmad Nadjamuddin, Limba U Dua, Kota Selatan, Kota Gorontalo, Gorontalo 96138
E-mail: sumiyatiumi677@gmail.com

## Nur Insani
Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia, Jl. Drs. Achmad Nadjamuddin, Limba U Dua, Kota Selatan, Kota Gorontalo, Gorontalo 96138 E-mail: dhinilaw@gmail.com

## ABSTRACT
Land is one of the valuable natural resources that is highly beneficial to humans, thus necessitating specific regulation by the government. It serves as the foundation for societal development and is considered  an  enduring  asset  for  a  community  with  rightful  ownership  of  the  land.  However, disputes over land have arisen among communities. The existence of land can lead to conflicts over land  rights,  requiring  parties  involved  to  present  evidence  based  on  applicable  regulations.  The objective of this research is to examine and analyze the legal status of the land ownership certificate as evidence in the verdict of the District Court of Gorontalo City  No. 2/Pdt.G/2020/PN Gto. This study employs a normative legal method with legislative and conceptual approaches. The research findings  indicate  that  the  legal  strength,  based  on  legal  considerations  in  the  District  Court's decision, is related to the certificate of land ownership No. 00561/Desa Moutong. This certificate, held by the claimant, was deemed legally non-binding due to the unlawful possession of the disputed land without the consent and knowledge of the plaintiff and other heirs, as evidenced by a statement issued during a meeting in 1989, attended by local village authorities. Therefore, the defendant was proven to have acted against the law.
Keywords: Legal Position; Certificate of Ownership; Land Dispute.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 115-127 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)

## ABSTRAK
Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi manusia, maka perlu adanya pengaturan khusus terkait pertanahan oleh pemerintah. Tanah juga merupakan sebuah dasar bagi  Pembangunan  Masyarakat  dalam  kehidupan  serta  memiliki  sifat  kekal  dengan  suatu Masyarakat yang memiliki hak atas tanah tersebut. Namun tanah ini juga sudah dianggap sebagai salah  satu  sumber  sengketa  antar  Masyarakat  lainnya.  Eksistensi  tanah  dapat  menimbulkan terjadinya  sengketa  perebutan  hak  atas  sebidang  tanah.  Sehingga  dalam  proses  pembuktian,  para pihak harus mampu menampilkan bukti berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum sertifikat hak milik atas tanah  sebagai alat bukti pada Putusan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo No. 2/Pdt.G/2020/PN Gto. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan  konseptual.  Adapun  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kekuatan  hukum berdasarkan pertimbangan hukum  tersebut  yakni  Putusan Pengadilan Negeri  Kota Gorontalo  No. 2/Pdt.G/2020/PN  Gto  terhadap  surat  keterangan  dalam  hal  ini  surat  pernyataan  bagi  harta  pada Tahun  1989  yang  dihasilkan  dari  hasil  musyawarah  telah  ditandatangani  dan  bersesuaian  dengan keterangan  saksi  hidup  serta  memenuhi  asas  pemerintahan  yang  baik,  karena  pada  saat  itu  juga dihadiri  oleh  pemerintah  desa  setempat,    dan  menyatakan  bahwa  sertifikat  tanda  bukti  hak  milik nomor  00561/Desa  Moutong  atas  nama  pemegang  hak  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  yang mengikat  karena penguasaan tanah objek sengketa tersebut  tanpa seizin dan sepengetahuan pihak penggugat  beserta  ahli  waris  lainnya,  sehingga  tergugat  terbukti  melakukan  perbuatan  melawan hukum.
Kata Kunci: Kedudukan Hukum; Sertifikat Hak Milik; Sengketa Pertanahan.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 115-127 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)

## PENDAHULUAN
Tanah  adalah  sumber  kehidupan  baik  bagi  manusia,  hewan,  tumbuh- tumbuhan  dan  lainnya.  Khususnya  bagi  manusia,  dalam  rangka  meningkatkan Pembangunan di Indonesia, maka peran lahan untuk memenuhi kebutuhan sangat meningkat,  guna  diperuntukkan  sebagai  tempat  tinggal  maupun  kegiatan  usaha (Camalia & Taupiqqurrahman, 2021).
Warga negara Indonesia memiliki hak atas tanah yang diakui oleh negara, baik  mereka  berdomisili  di  dalam  maupun  di  luar  wilayah  Negara  Republik Indonesia. Identitas yang terdaftar sebagai warga negara Indonesia menjadi syarat utama  untuk  memperoleh  hak  atas  tanah  (Abon  et  al.,  2022).    Namun,  untuk mendapatkan  hak  atas  tanah  tersebut  harus  melalui  prosedur  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melalui pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan surat atau bukti otentik terhadap hak atas tanah tersebut.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- pokok Agraria (UUPA) memiliki tujuan utama untuk mengakhiri dualisme hukum agraria di Indonesia. Pada masa sebelum UUPA, terdapat dua sistem hukum agraria yang  berlaku  di  Indonesia,  yaitu  hukum  agraria  barat  yang  diperkenalkan  oleh pemerintah  kolonial  Belanda  dan  hukum  adat  yang  berlaku  di  masyarakat  lokal. Dalam hal ini, hukum agraria yang didasarkan pada hukum barat memiliki tujuan pengaruh  dari  pemerintah  jajahan.  Pasal  33  ayat  3  Undang  Undang  Dasar  1945 (UUD  1945)  Indonesia  menyatakan  bahwa  "Bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar- besarnya  demi  kemakmuran  rakyat."  Prinsip  ini  menegaskan  kontrol  dan pengelolaan  sumber  daya  alam  oleh  Negara  dengan  tujuan  utama  untuk kesejahteraan rakyat (Fadhillah et al., 2021).
Dalam konteks bahan tambang, prinsip ini mencerminkan kepemilikan dan pengelolaan sumber daya tambang oleh Negara, yang seharusnya diarahkan untuk kepentingan  nasional  dan  kesejahteraan  rakyat  secara  umum.  Hak  atas  bahan tambang  di  tubuh  bumi  diakui  sebagai  hak  nasional  yang  dimiliki  oleh  bangsa Indonesia sebagai kesatuan, bukan hak golongan tertentu (Abon et al., 2022).
Masyarakat Indonesia sampai saat ini masih bergantung pada usaha-usaha yang bersifat agraris. Oleh karena itu, tanah menjadi suatu tumpuan dan  harapan bagi masyarakat guna melangsungkan kehidupan. Tanah memiliki arti yang penting karena semua kegiatan terutama pada bagian pembangunan senantiasa memerlukan tanah. Upaya tersebut tergambar pada berbagai langkah dan usaha oleh pemerintah terhadap  pengendalian,  penguasaan,  kepemilikan  dan  pengalihan  hak  atas  tanah guna  tercapainya  ketertiban  dan  pengelolaan  tanah  tersebut.  Hal  tersebut merupakan sarana demi terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia salah satunya yakni terwujudnya Masyarakat yang adil dan Makmur.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 115-127
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid
ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
Adapun  kewenangan  untuk  mengatur  penguasaan  dan  penggunaan  tanah dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan oleh rakyat.  Pasal 4 ayat 1 UUPA menyatakan bahwa atas dasar hak menguasai dari  negara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2,  ditentukan  adanya  berbagai macam hak atas suatu permukaan bumi yang disebut tanah. Hak-hak tersebut dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan  orang  lain,  serta  badan-badan  hukum.  Pemberian  hak  atas  tanah  ini didasarkan  pada  hak  menguasai  tanah  oleh  negara,  sesuai  dengan  prinsip-prinsip agraria yang mengatur penguasaan dan penggunaan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.    Untuk  itu,  adanya  UUPA  tidak  menjadi  dasar  tidak  akan terjadinya  suatu  permasalahan  menyangkut  tanah.  Tanah  menjadi  salah  satu persoalan  yang  kompleks  dan  terus  ada,  hingga  persoalan  yang  timbul  adalah kepastian hukum hak atas tanah (Muhammad et al., 2018).
Pasal  19  ayat  1  UUPA  (Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria) menegaskan pentingnya pendaftaran tanah untuk  menjamin  kepastian  hukum.  Pasal  tersebut  menyatakan  bahwa  "untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah  Republik  Indonesia  menurut  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dengan peraturan  pemerintah."  Keberadaan  bukti  otentik  ini  menjadi  penting  untuk melindungi hak-hak pemilik tanah dan memberikan dasar hukum yang kuat dalam kasus  persengketaan  atau  gangguan  hak  atas  tanah  oleh  pihak  lain.  Pendaftaran tanah  juga  membantu  menciptakan  data  yang  akurat  dan  terkini  mengenai kepemilikan  tanah  di  suatu  wilayah,  yang  dapat  digunakan  sebagai  dasar  untuk perencanaan  pembangunan  dan  pengembangan  wilayah.  Selanjutnya,  ditegaskan pula pada Pasal 19 ayat 2, bahwa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat  1  meliputi  beberapa  hal,  diantaranya:  (1)  Pengukuran,  perpetaan,  dan pembukuan  tanah;  (2)  Pendaftaran  hak-hak  atas  tanah  dan  peralihan  hak-hak tersebut;  (3)  Pemberian  surat-surat  tanda  bukti  hak,  yang  berlaku  sebagai  alat pembuktian yang kuat (Andrijasari et al., 2022).
Dalam  hukum  agraria,  terdapat  penegasan  mengenai  perlindungan  dan jaminan kepastian hukum bagi hak milik tanah melalui pendaftaran tanah atau recht kadaster, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian diperbaharui oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1974. Peraturan ini merupakan implementasi dari Pasal 19 UUPA dan berfungsi sebagai penyempurnaan UUPA, bertujuan untuk menjamin kepastian hukum  dan  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  tanah  yang  telah didaftarkan, dilengkapi dengan alat bukti yang kuat berupa sertifikat. Penetapan ini sesuai  dengan  konsideran  Peraturan  Pemerintah,  yang  mendorong  peningkatan pembangunan  nasional  yang  berkelanjutan  demi  mencapai  kepastian  hukum  di bidang  pertanahan.  Pendaftaran  tanah  juga  memiliki  tujuan  untuk  memberikan kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada  pemegang  hak  atas  tanah, rumah, dan hak-hak lain yang terdaftar, sehingga jika terjadi sengketa, pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan statusnya sebagai pemegang hak yang sah. (Kusuma et al., 2017).
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 115-127
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid
ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat 1, terkait dengan pendaftaran hak atas tanah, disebutkan bahwa terhadap pendaftaran hak atas tanah diberikan sertifikat hak atas tanah. Sertifikat ini dianggap sebagai tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya (Taqiyyah & Winanti, 2020). Artinya bahwa sertifikat hak atas tanah memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagai alat pembuktian.  Pengakuan  hak  atas  tanah  yang  dikonkritkan  melalui  terbitnya sertifikat  hak  atas  tanah  menjadi  sangat  penting,  dikarenakan  oleh  beberapa  hal, diantaranya (Sumiati & Kadaryanto, 2021):
1. Pendaftaran  tanah  dan  penerbitan  sertifikat  hak  atas  tanah  memberikan kejelasan terhadap status suatu tanah. Ini penting untuk meletakkan dasar hukum  yang  kuat  dan  memberikan  kepastian  kepada  pemilik  tanah  serta pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tanah.
2. Pendaftaran  tanah  menciptakan  kepastian  hukum  terhadap  objek  hak, termasuk  letak  tanah,  batas-batas  tanah,  dan  luas  bidang  tanah.  Hal  ini menjadi  langkah  efektif  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa  tanah, menciptakan rasa tenang, dan memberikan kepastian kepada pemilik tanah.
3. Sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat dalam kasus  sengketa.  Ini  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  pemilik tanah,  memastikan  kejelasan  hak  kepemilikan,  dan  menghindari  sengketa dengan pihak-pihak tertentu.
4. Pemilik  tanah  dengan  sertifikat  dapat  melakukan  berbagai  perbuatan hukum, seperti menyewakan tanah atau menggunakannya sebagai jaminan utang.  Sertifikat  hak  atas  tanah  juga  memberikan  nilai  ekonomis,  karena tanah dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan ekonomi.
5. Sertifikat  hak  atas  tanah  membantu  mencegah  kepemilikan  tanah  yang berlebihan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Ini  dapat  mengurangi  risiko  akumulasi  tanah  oleh  pihak  tertentu dan mendukung prinsip keadilan distribusi tanah.
Sertifikat hak atas tanah memiliki dua sisi, yaitu sisi keperdataan dan sisi yang merupakan bentuk keputusan atau penetapan ( beschikking ) yang diterbitkan oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  sebagai  pejabat  Tata  Usaha  Negara.  Hal  ini mencerminkan  bahwa  sertifikat  hak  atas  tanah  memiliki  dimensi  hukum  perdata dan  administratif.  Dengan  demikian,  gugatan  terhadap  sertifikat  hak  atas  tanah dapat diajukan baik ke peradilan umum (mengenai aspek keperdataan) maupun ke PTUN (mengenai aspek administratif). Keberhasilan gugatan akan tergantung pada bukti  dan  argumen  yang  diberikan  di  muka  pengadilan.  Pihak  yang  ingin menggugat  sebaiknya  berkonsultasi  dengan  ahli  hukum  untuk  mendapatkan panduan yang tepat sesuai dengan kasusnya.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 115-127
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid
ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
Fenomena  yang muncul melibatkan  gugatan  terhadap  sertifikat  hak  milik tanah yang menjadi subjek sengketa di Kabupaten Bone Bolango. Saat ini, objek tanah  tersebut  memiliki  dua  dokumen  kepemilikan,  yaitu  sertifikat  dan  surat pernyataan harta. Gugatan dilakukan oleh ahli waris pemilik surat pernyataan, yang kemudian  menggugat  sertifikat  hak  atas  tanah  nomor  561/Moutong  tanggal  31 Desember  2017.  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  Kabupaten  Bone  Bolango seharusnya  menjadi  pihak  dalam  perkara,  tetapi  tidak  dilibatkan.  Pengadilan memutuskan  bahwa  surat  pernyataan  bagi  harta  tersebut  sah  secara  hukum, mengungguli  kedudukan  sertifikat  hak  atas  tanah.  Keputusan  ini  menunjukkan ketidakpastian hukum dalam sertifikat hak atas tanah, tidak sesuai dengan Undang- Undang  Pokok  Agraria  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997.  Oleh karena itu, penelitian dilakukan untuk mengkaji kedudukan hukum sertifikat hak milik  tanah  sebagai  alat  bukti  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Kota  Gorontalo Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Gto.

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normatif,  merupakan  suatu  pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma atau peraturan hukum dan dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder    (Irwansyah, 2020).  Seringkali  dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis  didalam  peraturan perundang  undangan  atau  hukum  dikonsepkan  sebagai  kaidah  norma  yang merupakan patokan berperilaku manusia.
Penelitian ini berkaitan langsung dengan Kedudukan Hukum Sertifikat Hak Milik  Atas  Tanah  sebagai  alat  bukti  pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kota Gorontalo  No.  2/Pdt.G/2020/PN  Gto,  dengan  menggunakan  metode  pendekatan yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif  dengan menggunakan pendekatan perundang undangan ( statute approach ) dan pendekatan konseptual  ( Conseptual  Approach ).  Pendekatan  penelitian  yang  menggunakan sumber data sekunder, terutama bahan hukum primer dan sekunder, dengan metode pengumpulan data dalam bentuk studi dokumen, sering disebut sebagai penelitian hukum dokumen atau penelitian hukum pustaka. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif (Efendi, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kedudukan  hukum  terhadap  sertifikat  hak  milik  atas  tanah,  seperti  yang terkandung dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo No. 2/Pdt.G/2020/PN Gto., dapat dikaji berdasarkan beberapa aspek, diantaranya:
1. Dalam  konteks  legalitas,  penilaian  hakim  dapat  melibatkan  pertimbangan terhadap  argumen  dari  pihak  yang  bersengketa.  Ini  termasuk  melihat keberadaan surat keterangan kepemilikan dan sertifikat hak milik atas tanah. Hakim mungkin akan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 115-127
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid
ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
pertanahan, seperti UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) dan peraturan pelaksanaannya.
2. Kepastian hukum dalam konteks pertanahan dapat mencakup pemahaman terhadap regulasi yang mengatur pertanahan, khususnya UUPA. Kepastian hukum  juga  dapat  dikaitkan  dengan  peran  Kantor  Pertanahan  Nasional dalam menerbitkan sertifikat hak atas tanah. Sertifikat ini dianggap sebagai bukti konkret dan sah mengenai kepemilikan tanah, yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya.
3. Dalam  konteks  alat  pembuktian,  sertifikat  hak  milik  atas  tanah  dianggap sebagai bukti yang kuat dan sah mengenai hak atas tanah. Penerapan pasal 19  UUPA  yang  menekankan  pentingnya  pendaftaran  tanah  untuk menciptakan  kepastian  hukum  dapat  memperkuat  kedudukan  sertifikat sebagai alat pembuktian.
4. Aspek ini mempertimbangkan bagaimana proses perolehan surat keterangan kepemilikan tanah dapat menghasilkan sertifikat hak milik atas tanah yang memiliki kekuatan hukum. Ini melibatkan prosedur pendaftaran tanah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pasal  5  UUPA  (Undang-Undang  Pokok  Agraria)  memang  menegaskan bahwa dasar yuridis pembentukan UUPA berasal dari hukum adat. Pada dasarnya, UUPA mengakui dan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum adat dalam sistem hukum  agraria  nasional.  Dalam  konteks  ini,  surat  keterangan  kepemilikan  tanah yang  bersumber  dari  hukum  adat  dapat menjadi  bukti  yang  dapat  diakui,  selama memenuhi kriteria tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum agraria dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pantas, 2018).
Pasal 19 UUPA menegaskan bahwa surat tanda bukti hak, seperti sertifikat hak atas tanah, dianggap sebagai alat bukti pembuktian yang terkuat mengenai data fisik dan data yuridis yang terkandung di dalamnya. Kekuatan pembuktian sertifikat hak  atas  tanah  tergantung  pada  kesesuaian  data  yang  tercantum  dalam  sertifikat dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Ini menunjukkan pentingnya konsistensi dan akurasi dalam proses pendaftaran tanah.
Pasal  32  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  menekankan  bahwa pembuatan sertifikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan harus didukung dengan proses pendaftaran yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Proses ini melibatkan pencatatan dan verifikasi data fisik dan yuridis tanah (Pantas, 2018).
Pertimbangan  hakim  dalam  menghadapi  sengketa  tanah,  terutama  terkait dengan bukti-bukti kepemilikan yang tumpang tindih atau ganda, dapat bervariasi tergantung  pada  pendekatan  yang  diambil  dalam  sistem  pembuktian  yang diterapkan dengan rincian berikut:
1. Hakim  mendasarkan  keputusannya  pada  alat-alat  bukti  yang  diakui  oleh hukum positif, seperti yang tercantum dalam undang-undang atau peraturan
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 115-127
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid
ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
yang berlaku. Sistem ini menitikberatkan pada ketaatan pada norma hukum yang telah ditetapkan, dan putusan hakim didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dibuktikan dengan cara yang jelas dan tegas (Ningrum, 2014, p. 48).
2. Hakim  menggunakan  keyakinan  pribadi  dan  pemikirannya  sendiri  dalam menilai bukti-bukti yang diajukan. Dalam konteks sengketa tanah, ini dapat melibatkan  pertimbangan  hakim  terhadap  kompleksitas  kasus  dan keakuratan bukti-bukti yang ada. Namun, kebijakan ini dapat menimbulkan subjektivitas  dan  memerlukan  kehati-hatian  agar  tidak  melanggar  prinsip keadilan dan kepastian hukum (Wahid & Yunanto, 2016, p. 69).
3. Hakim memiliki keleluasaan tertentu untuk menggunakan alat bukti selain yang  diatur  dalam  undang-undang  jika  dianggap  diperlukan  untuk menyelesaikan sengketa tanah yang kompleks. Meskipun tetap dalam batas- batas tertentu, kebijakan ini memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk mengambil  keputusan  yang  adil  dan  berkepastian  (Wahid  &  Yunanto, 2016).
4. Hakim  memandang  pentingnya  keberadaan  bukti-bukti  yang  sah  dan ditetapkan  oleh  undang-undang.  Namun,  keyakinan  hakim  juga  dapat memberikan  nilai  tambah  pada  pembuktian  dan  memperkuat  kekuatan hukum putusan (Wahid & Yunanto, 2016).
Perkara  pembuktian  dalam  perkara  hak  atas  tanah  dalam  suatu  putusan pengadilan  haruslah  diputus  dan  disertai dengan alasan-alasan  dan  dasar  putusan yang memuat pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang sesuai dengan asas-asas  hukum atau  sumber  hukum  yang  menjadi  dasar  dalam  mengadili  suatu perkara  tersebut.  Argumentasi  hakim  dalam  sebuah  pertimbangan  hakim  sendiri menjadi  pertanggungjawaban  hakim  terhadap  Masyarakat  atas  putusan  yang ditetapkan,  hal  tersebut  berkaitan  dengan  pihak  yang  berperkara  dan  pengadilan, sehingga  argumentasi  hakim  dalam  pertimbangan  hakim  tersebut  memiliki  nilai objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sistem  pembuktian  secara  negatif  yang  diterapkan  dalam  kasus  ini menekankan  pada  pembuktian  yang  didasarkan  pada  alat  bukti  tertentu,  seperti surat keterangan kepemilikan dan sertifikat hak milik atas tanah. Namun, penting untuk dicatat bahwa penggunaan surat keterangan kepemilikan dan sertifikat hak milik atas tanah sebagai alat bukti tidak selalu menjadi jaminan utama atau tunggal bagi  hakim.  Bahwa  putusan  hakim  dalam  kasus  sengketa  tanah  seringkali bergantung  pada  fakta-fakta  dan  bukti-bukti  spesifik  yang  muncul  selama persidangan.  Oleh  karena  itu,  kedua  belah  pihak  harus  mempersiapkan  dan menyajikan  bukti-bukti  dengan  cermat  untuk  mendukung  argumen  mereka  di hadapan pengadilan.
Sementara itu, surat keterangan dalam hal ini adalah surat pernyataan bagi harta  dianggap  absah  karena  para  pihak  penggugat  termasuk  para  saksi  yang
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 115-127 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
mendukung  dalam  kasus  tersebut  bisa  membuktikan  terkait  dengan  proses penerbitan  yang  sesuai  dengan  prosedur  yang  ada.  Hal  tersebut  diketahui  oleh kepala  desa,  camat  dan  saksi  lainnya.  Sehingga  dalam  hal  ini  bukti  tersebut dianggap  memenuhi  asas  hukum  yakni  asas  pemerintahan  yang  baik  atau  asas kecermatan.  Oleh  karena  itu,  sistem  pembuktian  ini  memiliki  tujuan  untuk melindungi pemilik asal tanah, berdasarkan bukti yang ditampilkan dan prosedur mendapatkan  hak  tersebut.  Oleh  karena  itu,  sistem  pembuktian  berdasarkan undang-undang  secara  negatif  ini  bertujuan  untuk  melindungi  pemilik asal  tanah tersebut dengan bukti yang benar sebagaimana prosedur yang telah ada.
Dengan  demikian,  analisis  kekuatan  hukum  berdasarkan  pertimbangan hukum  tersebut  yakni  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kota  Gorontalo  No. 2/Pdt.G/2020/PN Gto terhadap surat keterangan dalam hal ini surat pernyataan bagi harta pada Tahun 1989 yang dihasilkan dari hasil musyawarah telah ditandatangani dan  bersesuaian  dengan  keterangan  saksi  hidup  hidup  serta  memenuhi  asas pemerintahan yang baik, karena pada saat itu juga dihadiri oleh pemerintah desa setempat.  Selanjutnya  menyatakan  sertifikat  tanda  bukti  hak  milik  nomor 00561/Desa Moutong atas nama pemegang hak tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
Lebih  lanjut,  dalam  persoalan  tersebut  ada  beberapa  hal  terkait pertimbangan  hukum  yang  harus  dijabarkan,  diantaranya:  (1)  Bahwa  masing- masing pihak, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat memiliki argumentasi dalam  mempertahankan  alat  bukti  yang  dibawa  dalam  persidangan  sebagai  bukti kepemilikan hak atas tanah; (2) Bahwa penggugat tidak menyebutkan secara jelas atas tanah objek sengketa, kecuali surat pernyataan bagi harta Tanggal 17 Oktober Tahun  1989;  (3)  Objek  sengketa  tanah  adalah  milik  ahli  waris  yakni  ayah  pihak penggugat,  maka  penguasaan  tanah  oleh  pihak  tergugat  adalah  tanpa  seizin  dan sepengetahuan  penggugat  serta  ahli  waris  lainnya,  maka  cukup  beralasan mengabulkan gugatan penggugat berdasarkan bukti dan keterangan saksi hidup.
Jika  dihubungkan  dengan  teori  hak,  Teori  hak  dari  Hobbes  menekankan bahwa  hak-hak  individu  saling  berkaitan  satu  sama  lain  (Saphiro,  2006;  Djatah, 2021). Dalam kasus sengketa tanah, hak individu untuk memiliki dan menggunakan tanah  dapat  saling  bersinggungan  dan  berkaitan  dengan  hak  individu  lainnya. Hakim dapat mempertimbangkan dampak keputusan terhadap hubungan hak-hak individu  yang  terlibat  dalam  kasus  tersebut.  Hak  sebagai  dasar  kepastian  hukum dapat  menjadi  pertimbangan  penting  dalam  putusan  hakim.  Dalam  konteks sengketa tanah, hakim dapat mempertimbangkan apakah keputusan yang diambil akan memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak individu yang bersangkutan. Dengan merujuk pada teori hak Hobbes, hakim dapat mengembangkan argumentasi pemikiran  yang  melibatkan  konsep  hak  individu,  kodrat,  kendali,  dan  kepastian hukum  dalam  merespons  kasus-kasus  sengketa  tanah.  Ini  memberikan  dasar filosofis  yang  memandu  pertimbangan  hukum  dan  memberikan  landasan  moral bagi  keputusan  hakim  dalam  menjaga  hak-hak  individu  dalam  konteks  hukum alamiah.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 115-127
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid
ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
Relevansi teori hak kepemilikan dan pertimbangan hakim dalam kasus ini dapat dilihat dari upaya melindungi hak penguasaan yang terkandung dalam surat keterangan  atau  surat  pernyataan  bagi  harta.  Dalam  persidangan,  penting  untuk membuktikan  bahwa  surat  pernyataan  atau  surat  keterangan  tersebut  didapatkan sesuai dengan prosedur yang benar dan memenuhi asas umum pemerintahan yang baik, seperti asas kecermatan. Jika dapat dibuktikan, hakim cenderung melihatnya sebagai bentuk pemenuhan hak penguasaan yang sah. Dalam kasus ini, penilaian hakim akan dipengaruhi oleh sejauh mana pihak yang memiliki surat keterangan atau  surat  pernyataan  dapat  membuktikan  bahwa  prosedur  penerbitan  dan keberadaan hak penguasaan sesuai dengan persyaratan hukum. Sertifikat hak milik atas tanah tetap menjadi faktor penting, dan keabsahannya akan diukur berdasarkan pemenuhan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) memang memiliki tanggung jawab yang besar  terkait  dengan  penerbitan  dan  pengelolaan  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah. Namun, proses pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah oleh pengadilan negeri tidak selalu  mengindikasikan  kesalahan  atau  kelalaian  yang  dilakukan  oleh  BPN. Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah oleh pengadilan negeri biasanya melibatkan proses  pengadilan  yang  mendalam.  Pengadilan  akan  melakukan  penelitian  dan mempertimbangkan  bukti-bukti  yang  diajukan  untuk  menentukan  apakah pembatalan  tersebut  benar-benar  diperlukan.  Keputusan  pengadilan  tidak  selalu menunjukkan  kesalahan  BPN,  tetapi  bisa  saja  melibatkan  pihak-pihak  lain  yang terlibat dalam transaksi tanah. Bahwa tidak semua pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah  menunjukkan  kesalahan  BPN.  Pengadilan  bisa  memutuskan  untuk membatalkan sertifikat atas dasar pelanggaran hukum, sengketa kepemilikan, atau masalah  lain  yang  melibatkan  pihak-pihak  yang  terlibat.  Namun,  BPN  tetap bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  putusan  pengadilan  dan  memastikan ketaatan terhadap ketentuan hukum (Hidayat, 2016).
Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo No. 2/Pdt.G/2020/PN  Gto,  dijelaskan  bahwa  sertifikat  tanda  bukti  hak  milik  nomor 00561/Desa Moutong atas nama pemegang hak tidak mempunyai kekuatan hukum yang  mengikat.  Secara  yuridis,  kedudukan  hukum  sertifikat tersebut  sebagai  alat bukti kepemilikan tanah dari para penggugat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum  yang  mengikat.  Artinya,  sertifikat  tersebut  tidak  lagi  diakui  sebagai dokumen  yang  sah  untuk  membuktikan  kepemilikan  tanah  oleh  pemegang  hak. Putusan Pengadilan Negeri menyatakan bahwa sertifikat hak milik tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi dari  putusan  tersebut,  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  dapat  melakukan pembatalan atau pencabutan terhadap sertifikat tersebut.
Pembatalan  sertifikat  hak  atas  tanah  membawa  konsekuensi  hukum  bagi pemegang  hak,  dalam  hal  ini  para  penggugat.  Akibatnya  adalah  hilangnya  hak kepemilikan dan penguasaan atas bidang tanah yang tercantum dalam sertifikat hak atas tanah tersebut. Konsekuensi ini sesuai dengan sistem pendaftaran tanah dengan pendekatan publikasi negatif yang mengandung unsur positif, sebagaimana diatur dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA).  Pembatalan  sertifikat  menjadi
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 115-127 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
langkah  yang  diambil  apabila  terdapat  kesalahan  atau  pelanggaran  hukum  yang signifikan.  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  memiliki  kewenangan  untuk melaksanakan  pembatalan  atau  pencabutan  sertifikat  hak  atas  tanah  berdasarkan putusan  pengadilan.  Tindakan  ini  dilakukan  untuk  menjaga  integritas  sistem pendaftaran tanah dan memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, penggugat (pemegang  sertifikat)  akan  kehilangan  hak  kepemilikan  tanah  tersebut  sesuai dengan  putusan  pengadilan,  dan  sertifikat  hak  atas  tanah  dapat  dibatalkan  oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai implementasi dari keputusan pengadilan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  yang  telah  diuraikan  di  atas,  dapat  ditarik  beberapa kesimpulan terkait kedudukan hukum surat keterangan hak tanah (surat pernyataan bagi harta) dan sertifikat hak milik atas tanah yakni secara yuridis, surat keterangan hak  tanah  mendapatkan  pengakuan  secara  adat  dan  dianggap  sebagai  alat  bukti kepemilikan  hak  atas  tanah,  asalkan  memenuhi  syarat-syarat  tertentu  dan  sesuai dengan  prosedur  penerbitan.  Menurut  Pasal  19  UUPA  dan  Peraturan  Pemerintah yang  berlaku,  sertifikat  hak  milik  atas  tanah  dianggap  sebagai  alat  bukti kepemilikan  yang  terkuat  asalkan  proses  penerbitan  dilakukan  sesuai  dengan prosedur, data fisik, data yuridis dan fakta di lapangan. Dalam konteks penelitian ini,  terdapat  potensi  ketidakpastian  hukum  terkait  sertifikat  hak  milik  atas  tanah akibat pertimbangan hakim dan bukti yang mungkin tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, terdapat kompleksitas dalam kedudukan hukum surat keterangan hak tanah dan sertifikat hak milik atas tanah, terutama jika terjadi ketidaksesuaian antara  putusan  pengadilan,  bukti  yang  disajikan,  dan  interpretasi hukum yang diterapkan oleh hakim.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  yang  sebesar-besarnya  kepada  semua  pihak  yang  telah mendukung  dan turut  berkontribusi  dalam  penelitian  ini.  Keberhasilan  penelitian ini  tidak  terwujud  tanpa  bantuan  dan  kerjasama  dari  berbagai  pihak.  Saya  ingin menyampaikan  penghargaan  yang  tulus  kepada  semua  yang  telah  memberikan waktu,  wawasan,  dan  dukungan  dalam  proses  penelitian  ini.  Terima  kasih  juga kepada  tim  pengelola  Al-Mujtahid:  Journal  of  Islamic  Family  Law  yang  telah menerima artikel ini untuk dipublikasikan.

## REFERENSI
Abon, M. A., Dantes, K. F., & Adnyani, N. K. S. (2022). Akibat Hukum Peralihan Hak  Atas  Tanah  Waris  Berdasarkan  Pasal  20  Ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria.
Jurnal Komunitas Yustisia , 5 (3), 64–80. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51871
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 115-127 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
Andrijasari,  I.,  Cengkeng,  A.,  &  Sirajuddin,  S.  (2022).  Analisis  Penyelesaian Sengketa Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Ganda Di Kota Batu. Legal
Spirit , 5 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.31328/ls.v5i2.3627
Camalia, T., & Taupiqqurrahman, T. (2021). STATUS TANAH ULAYAT ATAS HAK  GUNA  USAHA  YANG  TELAH  BERAKHIR  (BERDASARKAN PERATURAN  PEMERINTAH  NOMOR  18  TAHUN  2021). De  Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum , 6 (2), 423–432.
https://doi.org/10.30596/delegalata.v%vi%i.7784
Djatah,  S.  (2021).  Dari  Anarki  ke  Hirarki:  Eksposisi  Gagasan  Thomas  Hobbes Sebagai Rujukan Teori Realisme. Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional , 6 (02), 170–193.
Efendi, J. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, Prena Media Group .
Fadhillah, T. E., Ismail, I., & Rinaldi, Y. (2021). Status Tanah Yang Diperoleh Oleh Badan  Hukum  Melalui  Jual  Beli  Tanah  Milik  Adat  Di  Hadapan  Pejabat Pembuat Akta Tanah ( Ppat ). DELEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum , 6 (38), 174–190. https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v6i1.5215
Hidayat,  R.  A.  (2016).  Analisis  Yuridis  Proses  Pembatalan  Sertifikat  Hak  Atas Tanah Pada Kawasan Hutan. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan , 4 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.12345/ius.v4i2.304
Irwansyah. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel.
In Mirra Buana Media .
Kusuma, D. A., Rodliyah, R., & Sahnan, S. (2017). Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai  Alat  Bukti  Hak  Yang  Kuat. Jurnal  IUS  Kajian  Hukum  Dan Keadilan , 5 (2), 309–321.
Muhammad, N., Agustian, R. A., & Salfutra, R. D. (2018). Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Pemegang Surat Tanda Bukti Atas Tanah Berupa Sertifikat Hak Milik Ditinjau Dari Hukum Agraria. PROGRESIF: Jurnal Hukum , 12 (1), 2028–2047. https://doi.org/https://doi.org/10.33019/progresif.v12i1.955
Ningrum, H. R. S. (2014). Analisis hukum sistem penyelesaian sengketa atas tanah berbasis  keadilan. Jurnal  Pembaharuan  Hukum , 1 (2),  219–227. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/jph.v1i2.1481
Pantas, R. P. (2018). Kajian Hukum Terhadap Badan Pertanahan Nasional Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah. LEX PRIVATUM , 6 (8).
Saphiro, I. (2006). Evolusi Hak dalam Teori Liberal . Yayasan Obor Indonesia.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 115-127
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid
ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
Sumiati, H., & Kadaryanto, B. (2021). Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Hukum Pertanahan Indonesia. YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum , 7 (2), 135–145.
Taqiyyah, M. A., & Winanti, A. (2020). Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Atas Tanah Ganda Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
Jurnal  Justisia:  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Perundang-Undangan  Dan  Pranata Sosial , 5 (1), 77–93. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v5i1.7272 Wahid,  A.,  &  Yunanto,  M.  (2016).  ALAT  BUKTI  SURAT  DALAM PENYELESAIAN  PERKARA  PERDATA  PADA  PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG (Studi Kasus Putusan No. 45/Pdt. G/2013/PN Tmg). Diponegoro Law Journal , 5 (3), 1–6. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12563