## ZAKAT KOMODITAS PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF HERMENEUTIKA ETIK
Arif Al Wasim Fakultas Syari’ah dan Hukum  UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo Email: masasim_088@yahoo.com

## ABSTRACT
Zakat is seen as one of solutions to the community socio-economic problems, in this case the distribution of welfare and poverty alleviation. Looking at the context of contemporary Indonesia, zakat for agricultural commodities seems to need a review to be able to ﬁnd its relevance. The majority of farmers who cultivate staple food crops in Indonesia are generally still in the middle to lower economic class, even at the poverty threshold. Hermeneutics is a scientiﬁc instrument that has a primary function  as  a  means  to  better  understand  texts,  symbols  and  phenomena.  With  a better understanding of religious texts and phenomena, an important point will be obtained  to  ﬁnd  the  contextuality  of  religious  teachings  for  today's  life.  In  the perspective of Paul Ricoeur's ethical hermeneutics, zakat can be understood as a religious  ritual  based  on  a  spirit  of  togetherness  towards  independence.  The principle of equitable welfare distribution and professional equality, fosters ethical awareness of the need for the remodeling of niṣâb , so that agricultural commodities have an equivalent value to other commodities in modern economic life. The need for the re-contextualization of the formulation of zakat is an eﬀort to ﬁnd a meeting point for equality and balance of farmers in industrial society.
Keywords  : re-contextualization ,  niṣâb ,    agricultural    commodities , ethical hermeneutics

## A. PENDAHULUAN
Fiqih merupakan produk jurisprudensi Islam  yang  dinamis,  fleksibel  dan  lentur menyesuaikan  dengan  tempat  dan  waktu ( ṣâlih  likulli  makân  wa  zamân ).  Subjek kajian  fiqih  mencakup  segala  bidang kehidupan  masyarakat,  baik  dalam  ranah privat  maupun  sosial,  dari  ritual  ibadah hingga  interaksi  masyarakat.  Rumusan- rumusan fiqih diharapkan mampu menjadi solusi bagi problematika yang berkembang dalam  masyarakat,  baik  problematika sosial, politik, hingga problematika ekonomi.  Salah  satu  rumusan  fiqih  yang
diharapkan  mampu  menjadi  solusi  bagi problematika  sosial  ekonomi  adalah rumusan tentang zakat.
Zakat  adalah  ibadah  dalam  bidang harta  yang  mengandung  hikmah  dan manfaat  yang  demikian  besar  dan  mulia, baik  yang  berkaitan  dengan  orang  yang berzakat ( muzakki ), penerimanya ( mustaḣiq ), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.  Oleh  karena  itu,  zakat ditempatkan  sebagai  pilar  ketiga  agama Islam. Zakat dipandang sebagai salah satu solusi  bagi  problematika  sosial-ekonomi
masyarakat,  dalam  hal  ini  pemerataan
kesejahteraan dan
pengentasan kemiskinan.  Namun  demikian,  kondisi faktual zakat di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Melihat konteks  ke-Indoesia-an  masa  kini,  zakat untuk  komoditas  pertanian  nampaknya memerlukan peninjauan ulang untuk dapat menemukan relevansinya. Mayoritas petani  yang  membudidayakan  tanaman pangan  pokok  di  Indonesia  umumnya masih  berada  dalam  kelas  ekonomi menengah ke  bawah, bahkan berada pada garis  kemiskinan.  Sehingga  perputaran zakat  komoditas  pertanian  seolah-olah stagnan  berada  di  lingkup  masyarakat miskin,  dalam  ungkapan  lain dari masyarakat  miskin  untuk  masyarakat miskin .
Hermeneutika  merupakan  perangkat ilmu  pengetahuan  yang  memiliki  fungsi utama  sebagai  sarana  memahami  teks, simbol, dan fenomena dengan lebih baik. Dengan  pemahaman  yang  lebih  baik terhadap  teks-teks  maupun  fenomena- fenomena keagamaan, maka akan didapatkan  kunci  untuk  menemukan kontekstualitas ajaran-ajaran agama bagi kehidupan  masa  kini.  Artikel  ini  akan mengulas kembali dan mengkaji problematika  fiqih,  dalam  hal  ini  zakat komoditas  pertanian,  dengan  kerangka berpikir  hermeneutika  etik  yang  digagas oleh Paul Ricoeur.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Rumusan-Rumusan Pokok Zakat
Zakat adalah ibadah mâliyyah ijtimâ'iyyah yang  memiliki  posisi  sangat penting,  strategis,  dan  menentukan,  baik dilihat dan sisi  ajaran  Islam maupun dari sisi  pembangunan  kesejahteraan  umat (Mas’udi, Djamil, Hafidhuddin, & Mulia, 2004:  1).  Dalam  al-Qur'  an,  zakat diungkap dengan dua bentuk kata yaitu az- zakâh dan aṣ-ṣadaqah .  Kata az-zakâh dalam  berbagai  konteksnya  disebutkan dalam Al-Qur`an sebanyak 30 kali, 27 kali di  antaranya  disebut  dalam  satu  ayat bersama  shalat,  1  kali  disebut  dalam konteks  yang  sama,  dengan  shalat  tapi tidak  dalam  satu  ayat.  Dari  27  kali  lafaz zakat  yang  ditempatkan  setelah  kalimat salat itu, sembilan kali diungkapkan dalam konteks perintah.
Dikalangan Ulama
terdapat perbedaan  pendapat  tentang  pengertian harta  kekayaan  ( al-mâl ).  Ulama-ulama hanafiyah  mengemukakan  bahwa  al-mal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dimamfaatkan menurut kebiasaan. Di sisi lain, jumhur ulama–ulama Syafi'iyah, Malikiyah  dan  Hanabilah  menyatakan bahwa  termasuk  dalam  kategori al-mâl mamfaat-manfaat,  seperti  manfaat  untuk menempeti  rumah  atau  menguunakan barang. Menurut Wahbah Zuhaili, al-mâl adalah segala sesuatu  yang dimiliki oleh seseorang  atau  sekelompok  orang  yang
bernilai  baik  bersifat  konkrit  ataupun abstrak.
Seseorang  baru  dapat  diwajibkan mengeluarkan zakat menurut kesepakatan ulama  apabila  tersebut  memenuhi  syarat: (1) Merdeka, menurut kesepakatan ulama, zakat  tidak  wajib  atas  hamba  sahaya karena  hamba  sahaya  tidak  mempunyai hak  milik.  Begitu  juga, mukâtab (hamba sahaya  yang  dijanjikan  akan  dibebaskan oleh  tuannya  dengan  cara  menebus dirinya);  (2)  Islam,  menurut  ijma' (konsensus) ulama, zakat tidak wajib atas orang  kafir  karena  zakat  merupakan ‘ibâdah mahḍah ; (3)  Baligh dan berakal;
(4)  Harta  yang  dikeluarkan  adalah  harta yang  wajib  dizakati;  (5)  Harta  yang dizakati telah mencapai niṣâb atau senilai dengannya; (6) Harta yang dizakati adalah milik penuh;  (7) Kepemilikan harta telah mencapai setahun ( ḣaul ), menurut hitungan qamariyah ;  (8)  Harta  tersebut bukan merupakan harta hasil hutang; dan (9)  harta  yang  akan  dizakati  melebihi kebutuhan  pokok  (Zuhaili,  1985:  738- 750).
Berdasarkan  Q.S.  At-Taubah:  60, para  ulama  ahli  tafsir  sepakat,  bahwa distribusi  zakat  hanya  diberikan  kepada delapan golongan ( ṡamâniyat aṣnâf ) yang meliputi:
1) Fuqarâ` ,  yaitu  orang-orang  yang mempunyai  harta  sedikit,  kurang  dari satu niṣâb , atau mereka yang terdesak
kebutuhan  ekonominya  tetapi  tetap menjaga  diri  tidak  mau  meminta- minta. Faqir adalah orang yang sangat memerlukan  bantuan  keluasan  mata pencaharian,  bukan  hanya  sekedar orang  yang  tidak  dapat  mencukupi kebutuhannya (Zuhri, 2012: 25).
2) Masâkîn ,  yaitu  orang-orang  yang mempunyai  mata  pencaharian,  tetapi tidak  memadai  untuk  memenuhi keperluan sehari-hari. Atau orang yang mempunyai  kekayaan  melebihi  dari yang  dipunyai  oleh  orang  fakir,  atau orang  yang  mempunyai  pekerjaan tetapi  penghasilannya  hanya  bisa mencukupi  setengah  lebih  sedikit  dari kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain, faqîr dan miskin hanya  berbeda sifatnya, tetapi tidak berbeda dari segi jenisnya,  yaitu  jenis  kelompok  orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya (Zuhri, 2012: 28).
3) ‘Âmil , yaitu orang yang bekerja untuk memungut  zakat  dari  wajib  zakat, membukukan hasil pemungutan zakat, menyimpan harta zakat, dan membagi- bagikan  harta  zakat  kepada  mereka yang berhak (Zuhri, 2012: 29).
4) Mu`allaf ,  yaitu  orang  yang  perlu dijinakkan hatinya supaya masuk dan mantap  di  dalam  Islam.  Atau  orang- orang  yang  dikhawatirkan  memusuhi dan  mengganggu  kaum  muslim  atau orang  yang  diharapkan  memberi
bantuan  kepada  kaum  muslimin (Zuhri, 2012: 29).
5) Riqâb ,  menurut  jumhur  ahli  tafsir adalah  budak  yang  berstatus  sebagai mukatab,  mereka  diberi  bagian  zakat untuk  mengentaskan  mereka  dari sistem  perbudakan.  Ia  diberi  zakat sesuai  dengan  kadar  yang  bisa menolongnya untuk membayar angsuran  kemerdekaannya  supaya segera  selamat  dari  perbudakan. Namun  ia  boleh  diberi  zakat  dengan syarat, yaitu:
(a) Perjanjian kitabahnya memang benar; (b) beragama  Islam;  (c) ia  memang tidak mempunyai  harta  untuk  membayar angsuran  kitabahnya;  dan  (d)  bukan budak  mukatab  dari  orang  yang memberi zakat (Al-Jaziry, 1972: 506).
6) Ghârim ,  yaitu  orang  yang  punya hutang untuk keperluannya sendiri dan dana  dari  zakat  diberikan  untuk membebaskannya dari hutang.
Dengan  demikian  bagi ghârimî n cukup diberikan bagian zakat sekedar untuk membayar hutangnya, apabila ia mempunyai  sebagian  uang  untuk membayar  hutangnya,  maka  ia  hanya diberi sebagian sisa hutangnya (Zuhri, 2012: 30).
7) Sabîlillah . Sabîlillah pada  masa  Nabi
Muhammad  Saw  dipahami  dengan jihâd  fî  sabîlillâh ,  namun  dalam perkembangannya sabîlillâh tidak
hanya  terbatas  pada  jihad,  namun mencakup semua program dan
kegiatan yang memberikan kemaslahatan pada umat Islam. Dalam beberapa  literatur  ditegaskan  bahwa sabîlillâh tidak  tepat  hanya  dipahami jihad,  karena  katanya  umum,  jadi termasuk semua kegiatan yang bermuara  pada  kebaikan  seperti mendirikan  benteng,  memakmurkan masjid,  termasuk  mengurus  mayat. Bahkan  termasuk  di  dalamnya  para ilmuwan yang melakukan tugas untuk kepentingan  umat  Islam,  meskipun secara  pribadi  ia  kaya  (Mas’udi  dkk.,
2004: 25).
8) Ibnu  Sabîl , dapat  diartikan  dengan perantau (musafir).Tetapi musafir (Ibnu  Sabil)  yang  mendapat  bagian dari zakat adalah orang musafir bukan karena  maksiat.  Dia  kekurangan  atau kehabisan  belanja  dalam  perjalanan, mungkin  karena  uangnya  hilang, karena  dicopet  atau  sebab-sebab lainnya. Zakat yang diberikan umpamanya tiket pesawat, kapal laut, mobil  dan  alat  transportasi  lainnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi,  ditambah  dengan  biaya makan  dalam  perjalanan  (Hasan, 2006: 102).
Dalam  syari’at  Islam  dikenal  dua macam  zakat,  yaitu zakât fiṭrah dan zakât mâl .  Zakat  fitrah  adalah  zakat  yang
diwajibkan  pada  akhir  puasa  ramadhan. Hukumnya wajib atas setiap orang muslim, kecil atau dewasa, laki-laki atauperempuan, budak atau merdeka. Sedangkan zakat mal adalah bagian dan harta kekayaan seseorang atau  badan  hukum  yang  wajib  diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai  jumlah  minimal  tertentu  dan setelah  dimiliki  selama  jangka  waktu tertentu pula.
Zakat  fitrah  dibayarkan  dengan bahan pangan. Menurut mazhab Maliki, Syafi’i  dan  Hanbali,  zakat  yang dikeluarkan menurut para ulama adalah sebesar satu ṣâ’ ḣijâz (1 ṣâ’ = 4 mud, 1 mud  =  675  gr)  atau  kira-kira  setara dengan  3,5  liter  atau  2.6  kg  makanan pokok  (tepung,  kurma,  gandum,)  atau yang  biasa  dikonsumsi di  daerah   yang bersangkutan.  Dalam  pandangan  fiqih Mazhab  Hanafi  zakat  yang  dibayarkan adalah  satu ṣâ' ‘Iraq ,  (setara  dengan 3800  gram  atau  3,8  kg).  Madzhab Hanafi  memperbolehkan  membayar zakat  fitrah  dengan  harga  atau  uang yang  senilai  dengan  bahan  makanan yang  dibayarkan,  sedangkan  madzhab Syafi'i,  Maliki,  dan  Hanbali  tidak memperbolehkan.
Dalam  rumusan  fiqih  tentang  zakat mal, harta yang wajib dizakati diklasifikasikan  menjadi  6  (enam)  yaitu (1) Nuqûd (simpanan  harta  berharga) yang meliputi emas dan perak; (2) ‘Uruḍ
at-tijârah
(pertambahan omzet perdagangan); (3) Ma’dan (hasil
pertambangan  emas  &  perak);  dan  (4) Rikâz (temuan harta emas dan perak). (5) Mâsyiyah (hewan  ternak)  yang  meliputi unta, sapi, kerbau, & kambing; (6) Zurû’ (hasil  pertanian  yang  berupa  tanaman pangan  pokok)  yang  berupa  bebijian ( hubûb )  seperti,  padi,  gandum,  dan kacang-kacangan;  serta  buah-buahan ( ṡamar )  yang  meliputi  anggur  dan kurma.  Imam  Abu  Hanifah  dan  Ahmad bin Hanbal menambahkan madu sebagai aset  yang  wajib  dizakati  (Zuhaili,  1985: 758).
Zakat  memiliki  dua  aspek  penting dalam  pelaksanaannya,  yaitu ḣaul dan niṣab.  Ḣaul adalah  kepemilikan  yang sempurna  atas  aset  atau  komoditas selama 1 tahun penuh. Komoditas hewan ternak, simpanan barang berharga (emas dan/atau  perak)  dan  pertambahan  omzet perdagangan  disyaratkan haul untuk dikeluarkan  zakatnya.  Komoditas  hasil pertanian  ( zurû’ dan ṡamar ),  barang tambang  ( ma’dan )  dan  barang  berharga temuan  ( rikâz )  tidak  disyaratkan ḣaul . Zakat  komoditas  pertanian  dibayarkan pada  saat  panen,  sedangkan ma’dan dan rikâz dikeluarkan  zakatnya  pada  saat ditemukan  dan  telah  dikeluarkan  dari dalam tanah. Niṣâb adalah kadar minimal harta  benda,  aset,  atau  komoditas  yang wajib dikeluarkan  zakatnya.  Niṣâb
masing-masing komoditas adalah sebagai berikut :
1. Niṣâb emas  adalah  85  gram  emas murni  (20  dinar)  dan  nisab  perak adalah 200 dirham (setara dengan 595 gram  perak).  Kadar  zakatnya  sebesar
2,5% (Zuhaili, 1985: 761).
2. Ma’dan (hasil  pertambangan)  dan rikâz (temuan harta emas & perak dari peninggalan  orang-orang  jahiliyah). Nisab ma’dan yaitu 20 dinar emas (85 gram) atau 200 dirham perak zakatnya 2,5%. Untuk harta rikaz adalah sebesar 20%  dari  rikas  yang  ditemukan (Zuhaili, 1985:784).
3. ‘ Urûḍ at - tijârah (pertambahan  omzet harta  perniagaan) niṣâb -nya  setara dengan  20  dinar  (85  gram)  emas  atau 200  dirham  perak.  Zakat  ini  dihitung setelah bebas dari kewajiban keuangan, seperti hutang dan biaya-biaya operasional.  Kadar  zakat  yang  harus dikeluarkan  adalah  1/40  atau  2,5% (Zuhaili, 1985: 792).
4. Niṣâb biji-bijian  atau  buah-buahan dihitung seteleh hasil panen dibersihkan dari  tangkai  dan  batangnya.  Niṣâbnya zurû’ dan ṡamar ialah  5 wasaq ,  atau setara dengan 720 kg. Kecuali pada padi dan gandum dan selain keduanya yang disimpan  berikut  kulitnya.  Maka  dari setiap 2 wasaq harus ditambah 1 wasaq, sehingga  nisab  keduanya  menjadi  10 wasaq.  Akan  tetapi  jika  kulitnya
dibersihkan,  maka  nisabnya  sama seperti  semula  yaitu  5  wasaq.  Kadar zakatnya  adalah  5  %  setelah  dikurangi biaya  produksi,  atau  10  %  jika  tidak dikurangi biaya produksi (Zuhaili, 1985: 812).
5. Niṣâb binatang  ternak  ( mâsyiyah ) berbeda-beda menurut jenis
komoditasnya  (Zuhaili,  1985:  837- 846).
a. Niṣâb unta  adalah  5  (lima)  ekor. Artinya, jika seseorang telah memiliki  unta  sebanyak  5  ekor, maka ia wajib untuk mengeluarkan zakat.  Semakin  bertambah  jumlah unta  yang  ia  miliki,  maka  kadar yang harus dikeluarkanpun bertambah. Kadar zakat untuk unta dapat dilihat pada tabel 1.
b. Sapi,  Kerbau,  dan  Kuda,  ketiga jenis  hewan  tersebut  memiliki niṣâb yang  sama,  yaitu  30  ekor. Artinya, jika seseorang telah memiliki  30  ekor  sapi  atau  kerbau atau  kuda,  maka  dikeluarkan zakatnya  berupa  1  ekor  anak sapi/kerbau berumur 1 s.d. 2 tahun. Seiring  bertambahnya  ternak  yang dimiliki,  maka  kada  zakatnya  juga bertambah. Kadar zakat untuk sapi, kerbau, dan kuda dapat dilihat pada tabel 2.
c. Kambing  atau  Domba. niṣâb -nya adalah  40  ekor.  Artinya,  ketika seseorang sudah memiliki kambing atau domba berjumlah 40
ekor, maka wajib baginya mengeluarkan zakat berupa 1 ekor
kambing.  Seiring  bertambahnya jumlah kambing atau domba yang dimiliki, maka kadar zakatnya juga bertambah.  Kadar  zakat  untuk kambing/domba dapat dilihat pada tabel 3.
d. Unggas    dan  ikan, niṣâb -nya  tidak dihitung  berdasarkan  jumlahnya, tetapi  dihitung  sebagai  komoditas perdagangan, jadi dihitung berdasarkan pada skala usaha yang dilakukan. Nisabnya setara dengan 20 dinar. Jika 1 dinar = 4,25 gram emas,  maka  20  dinar  =  85  gram emas.

## 2. Pokok-Pokok Hermeneutika Etik Paul Ricoeur
Interpretasi  atau  penafsiran  dalam perspektif  Paul  Ricoeur  terdiri  atas penguraian  makna  yang  tersembunyi dari  makna  yang  terlihat,  pada  tingkat makna yang tersirat dalam makna literer. Simbol dan interpretasi menjadi konsep yang  saling  berkaitan  satu  sama  lain. Interpretasi  muncul  dimana  makna umumnya berada, dan dalam interpretasilah pluralitas makna termanifestasikan (Bleicher, 2003: 376). Sebagai  perangkat  interpretasi  yang produktif,  Ricoeur  menerapkan  teori ‘pengambilan  jarak’  ( distanciation ) yang  mengalienasi  dan  keterikatan ( belonging ). Interpretasi dilakukan dengan  cara  berusaha  melawan  distansi kultural,  dimana  interpreter  mengambil jarak agar ia dapat melakukan interpretasi  dengan  baik,  meskipun distansi kultural tidak steril dari asumsi- asumsi  dan  prasangka-prasangka  (E. Sumaryono, 1999: 107).
Untuk  memahami  teks,  diperlukan penggabungan antara pemahaman ( verstehen/understanding ) dan penjelasan ( erklaren/explanation ). Keduanya dibutuhkan untuk membongkar  makna  yang  terkandung dalam  teks.  Dengan  pemahaman  akan diperoleh  pengertian  makna  parsial secara keseluruhan, sementara penjelasan akan  memperjelas  jajaran  posisi  dan makna.  Dengan  demikian,  membaca adalah  menafsirkan  dan  menafsirkan adalah  memahami  dan  menjelaskan (Almirzanah,  2011:  66).  Integrasi  antara pemahaman  dan  penjelasan  dalam  satu proses  penafsiran  meliputi  tiga  momen penting, yaitu:
Pertama, proses  menafsirkan  teks berawal  dengan  menebak  atau  mengira- ngira  makna  teks  (kata-kata),  karena pembaca  sebenarnya  tidak  mempunyai akses untuk mengetahui maksud pengarang.  Inilah  proses  pemahaman paling  awal  dan  pembaca  mencoba memahami  makna  teks  secara  umum, belum  sampai  mendetail (pre-reflective understanding). Pada  momen  awal  ini, teks kemungkinan menyuguhkan beragam  makna.  Pemahaman  dalam posisi  ini  adalah  pemahaman  pada  level semantik.
Kedua, mencari penjelasan kritis dan metodis  menyangkut  pemaknaan  awal yang  dihasilkan  melalui pre-reflective
understanding .  Pemahaman  itu  bisa  saja divalidasi,  dikoreksi  atau  diperdalam dengan mempertimbangkan struktur objektif  teks.  Pemahaman  mendetail harus diperoleh melalui momen penjelasan metodis (argumentatif
rasional).  Pemahaman  dalam  posisi  ini adalah pemahaman pada level refleksi.
Ketiga, apa yang disebut appropriation yaitu  proses  memahami diri  sendiri  di  hadapan  dunia  yang diproyeksikan  teks  dan  merupakan puncak  dari  proses  penafsiran  di  mana seseorang  menjadi  lebih  memahami dirinya  sendiri.  Pada  momen  ini  terjadi dialog antara pembaca dan teks (Almirzanah,  2011:  203).  Pemahaman dalam posisi ini adalah pemahaman pada level eksistensial.
Teori  hermeneutika  Paul  Ricoeur dikenal
sebagai “hermeneutika fenomenologis”.  Untuk  memahami  teks, penafsir  harus  dapat  menangkap  makna intensional  teks  (bukan  intensi  penulis), keterarahan  kesadaran  yang  terkandung dalam teks. Makna-makna universal yang terkandung  dalam  teks  menimbulkan refleksi  filosofis  yang  menghubungkan makna  dengan  kehidupan  penafsir. Hermeneutika juga melibatkan eksistensialisme, karena penafsiran membawa  refleksi  tentang  eksistensi penafsir. Pemahaman yang utuh terhadap teks  ditempuh  melalui  jalan  melingkar
dari  teks  melalui  eksistensialisme  dan fenomenologi  menuju  makna  filosofis teks (Hardiman, 2015: 245).
3. Zakat Komoditas Pertanian
dalam  Perspektif  Hermeneutika Etik 1. Zakat dalam Level Semantik
Zakat  secara  etimologis  berarti tumbuh
berkembang, atau bertambah.  Kadang-kadang  juga dimaknai sebagai penyucian, pujian, atau  kebaikan.  Dalam  pandangan Wahbah Zuhaili, semua arti kebahasaan  zakat  tersebut  dapat diterapkan dalam praktik pelaksanaannya dimana pembayaran zakat  dipandang  sebagai  ritual  yang akan  menyucikan  harta,  menjadikan harta lebih tumbuh dan berkembang, dan  mendatangkan  lebih  banyak kebaikan,  baik  terhadap  harta  itu sendiri  ataupun  pemiliknya.  Dalam terminologi  fiqih,  zakat  dimaknai sebagai  ritual  kebendaan  ( ibadah maliyah ) mendermakan harta tertentu,  dalam  jumlah  tertentu, dengan cara-cara  tertentu, dan diterimakan  kepada  orang-orang tertentu (Zuhaili, 1985: 2/730).
Spirit fundamental yang mendasari pelaksanaan zakat sebagai ‘ ibâdah  mâliyah adalah  distribusi kesejahteraan.  Orang-orang  kaya ( aghniyâ` )  yang  memiliki  harta
berlebih berkewajiban mendermakan sebagian  hartanya  kepada  orang- orang kurang mampu yang membutuhkan  ( mustaḣiq ).  Dalam pelaksanaannya,  kewajiban  zakat ditunaikan sekali dalam setiap siklus produksinya.  Dalam  hal  ini,  untuk komoditas  pertanian  nabati  zakat ditunaikan  ketika  panen,  sementara komoditas pertanian hewani
(peternakan), dan perdagangan ditunaikan setiap satu tahun.
Dalam  ketentuan  syari’at  zakat dibedakan  menjadi  dua,  yatu zakat fiṭrah dan zakat  mal .  Perbedaan mendasar  antara zakat  fitrah dan zakat mal diantaranya adalah: pertama waktu pelaksanaannya, dimana zakat fitrah wajib ditunaikan menjelang  hari  raya,  sedangkan zakat  mal  tidak  terikat  dengan  hari raya. Kedua adalah jenis dan bentuk pembayarannya, dimana zakat fitrah ditunaikan  dalam  bentuk  bahan pangan, sementara zakat mal ditunaikan  dalam  bentuk  komoditas yang  terkait  dengan  asset  kekayaan muzakki . Meski demikian ada perbedaan dalam pandanga madzhab fiqih  tentang  bahan  pangan  yang digunakan  untuk  menunaikan  zakat. Dalam  pandangan  fiqih  jumhur, zakat fitrah dibayarkan dengan bahan pangan  pokok  setempat  ( qût  al-
balad )  dan  tidak  dapat  diganti dengan  uang,  sementara  dalam pandangan Abu Hanifah dan ulama- ulama Hanafiyah, zakat fitrah hanya dapat  dibayarkan  dengan  gandum ( hinṭah ),  kurma  ( ṡamar ),  anggur ( zabîb ) atau gandum merah ( sya’îr ).
Jika  tidak  tersedia  dapat  digantikan dengan  uang  (Zuhaili,  1985:  2/909- 911).  Pendayagunaan  zakat  pada dasarnya bertujuan untuk memberikan  dan  melanggengkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat,  termasuk  usaha-usaha yang  mengarah  ke  situ,  maka  dapat menjadi  bagian  dari  pendayagunaan zakat  dilihat  dari  sisi maqâṣid  asy- syari'ah (Djamil, 2004: 12).
Komoditas yang wajib dibayarkan  zakatnya  adalah  asset simpanan  dalam  bentuk  emas,  perak dan  uang  ( naqd );  barang  yang diperdagangkan  ( ‘urûḍ  at-tijârah ); hasil budi daya peternakan ( mâsyiyah ); hasil bumi atau budi daya pertanian ( zurû’ dan tamar ); dan hasil tambang dan barang temuan ( ma’dan dan rikâz ).  Dari  ayat-ayat  Al-Qur`an dan  hadits-hadits  nabawiyyah  yang menjadi  dalil  dan  landasan  hukum zakat, nampak bahwa komoditas yang terkena wajib zakat disinggung dalam konteks yang umum, yaitu semua hasil usaha  yang  menghasilkan  kekayaan.
Komoditas  zakat  yang  disebutkan merupakan  contoh  komoditas  yang berkembang  di  masa  Rasulullah. Sementara  itu,  komoditas  zakat  yang tidak disebutkan dalam teks dalil dapat dapat diakomodasi melalui keumuman lafazh Al-Qur`an.(Maryani, 2011) 2. Zakat dalam Level Refleksi Dilihat  dari  jenis  dan  bentuk pembayaran  zakat,  tampak  adanya perbedaan asas yang mendasari zakat fitrah dan zakat  mal .  Zakat  fitrah dilandasi oleh  asas konsumtif,
dimana mustahiq
berhak mengonsumsi  bahan  pangan  yang memang habis dalam sekali pakai. Di sisi  lain,  zakat  mal  dilandasi  oleh asas produktifitas, dimana komoditas yang  dibayarkan  merupakan  asset yang  dapat  berkembang,  yang  jika dikelola dengan baik dapat mendatangkan hasil yang lebih baik, dan dapat mengangkat kesejahteraan mustahiq .  Sebagai  contoh,  untuk komoditas  ternak,  zakat  ditunaikan dalam  bentuk  ternak  bakalan  yang belum  memenuhi  syarat  untuk dipotong.  Jika dibandingkan  dengan kriteria  ternak  yang  layak  potong untuk pelaksanaan ritual qurban dan aqiqah ,  dapat  dilihat  perbedaan kriteria  fisiologis  dan  morfologis dimana ternak yang digunakan untuk membayar zakat adalah ternak betina
menjeleang  dewasa,  di  sisi  lain ternak yang digunakan untuk qurban dan aqiqah adalah ternak jantan yang sudah dewasa.
Konsensus  ulama  menyepakati adanya kewajiban zakat pada komoditas pertanian, meskipun mereka  berbeda  pendapat  tentang detil  ketentuannya.  Imam  Abu Hanifah  berpendapat  bahwa  zakat wajib untuk semua jenis barang yang dikeluarkan oleh tanah, tanpa memdandang  sedikit  atau  banyak, selain kayu,  ganja, dan  bambu  parsi (bambu  yang  dijadikan  sebagai pena).  Secara  umum,  zakatnya adalah sepersepuluh. Kewajiban zakat  terhadap  tanaman  dan  buah- buahan  yang dikeluarkan oleh tanah tidak  disyaratkannya  haul.  Hal  ini disebabkan didalamnya terdapat unsur biaya (pajak). Oleh karena itu imam Abu Hanifah mengambil zakat ini  (sepersepuluh)  secara  paksa  dan diambil dari tirkah dan wajib sebagai hutang  juga  terhadap  tanah  anak kecil,  orang  gila  dan  tanah  wakaf (Zuhaili, 1985: 2/805).
Dalam  perspektif  fiqih  mazhab Hanafi, cakupan zakat pertanian jauh lebih  luas  dibandingkan  rumusan zakat dalam madzhab fiqih yang lain. Mazhab  Hanafi  memandang  bahwa zakat  tidak  hanya  diwajibkan  atas
tanaman  pangan  pokok,  melainkan seluruh  hasil  bumi  yang  secara sengaja ditanam dan dibudidayakan. Dengan  demikian,  segala  jenis  hasil bumi yang merupakan hasil pengolahan  atau  pembudidayaan wajib  dizakati.  Namun  demikian, dalam  pandangan  mereka  ada  tiga jenis  hasil  bumi  yang  dikecualikan untuk tidak dizakati. Ketiga jenis itu adalah haṭâb (kayu  bakar), hasyîsy
(rumput)  dan qaṣb  fârisiy (bambu dan sejenisnya).
Illat dari pengecualian ketiga jenis hasil bumi ini  dari  zakat  adalah  tidak  adanya nilai guna komoditas tanaman tersebut pada konteks dirumuskannya sistem zakat. Dengan kata  lain,  tanaman-tanaman  tersebut memang  jarang  ditanam  untuk dimanfaatkan secara langsung.
Terminologi  yang  paling  sederhana untuk  membahasakan  spesifikasi kewajiban  zakat  dari  hasil  bumi menurut  perspektif  mazhab  Hanafi adalah "segala tanaman yang sengaja ditanam sebagai wujud pemanfaatan tanah  dengan  tujuan  budi  daya pertanian” (Hanif, 2012).
Imam  Malik  dan  Imam  Syafi’i berpendapat  bahwa  makanan  yang wajib  dizakati  adalah  semua  yang dapat  dimakan  dan  dapat  disimpan seperti  bebijian,  dan  buah  kering.
Yang  dimaksud    dengan  makanan adalah sesuatu yang dijadikan makanan  pokok  oleh  manusia  pada kondisi  normal,  bukan  pada  waktu ḍarûrat .  Oleh  karena  itu  hasil  bumi seperti pala, kemiri,  dan  kenari, tidak ada kewajiban zakat atasnya sekalipun dapat disimpan, karena bukan merupakan  makanan  pokok.  Imam Ahmad  ibn  Hanbal  berpendapat bahwa  biji-bijian  yang  memiliki  sifat tetap  dan  kering  yang  memiliki  nilai ekonomis  menurut  masyarakat,  maka wajib  dizakati.  Komoditas  tersebut dapat berupa makanan  pokok (seperti gandum,  sorgum,  padi  dan  jagung); biji-bijian (seperti kacang dan kedelai),  aneka  tanaman  bumbu (seperti  pala  dan  jinten),  dan  dapat pula  berupa  aneka  sayur  yang berbentuk  bebijian,  seperti  lada  dan biji kol (Permono, 2005: 173).
Menurut  Wahbah  al-Zuhaili, diwajibkannya  zakat  atas  komoditas pertanian  ialah  karena  tanah  yang ditanami  bisa  berkembang  dan mengalami pertambahan nilai, yakni dengan  tanaman  yang  diproduksi dari  tanah  tersebut.  Ada  kewajiban yang harus dikeluarkan darinya, baik kewajiban  sepersepuluh  maupun kewajiban pajak. Seandainya tanaman itu diserang hama sehingga rusak,  maka  tidak  ada  kewajiban
sepersepuluh (bagi tanah ‘usyriyyah ) atau  kewajiban  pajak  (bagi  tanah kharajiyah )  karena  tanah  tersebut
tidak berkembang akibat tanamannya  rusak.  Apabila  tanah
‘usyriyyah yang dulunya bisa ditanami,  kemudian tidak  bisa ditanami maka di dalamnya tidak ada kewajiban sepersepuluh. Sebaliknya, apabila tanah yang ditanami tersebut merupakan tanah kharajiyyah (objek pajak),  di  dalamnya  tetap  ada kewajiban pajak karena diperkirakan ( taqdîri) ada  tanaman  yang  tumbuh dari  tanah  tersebut  (Zuhaili,  1985: 2/801). Dengan kata lain, kewajiban zakat  dalam  komoditas  pertanian tidak terkait langsung dengan komoditasnya saja, tetapi juga terkait dengan  kepemilikan  tanah  sebagai asset yang terus mengalami pertambahan nilai.
3. Zakat dalam Level Eksistensial Percaya dan memahami merupakan sebuah hubungan
sirkular. Dalam bahasa Paul
Ricoeur,  “ Kita  harus  memahami supaya  dapat  percaya,  tetapi  kita harus percaya supaya dapat memahami ”.  Dalam  pandangan
hermeneutika Bultman, kepercayaan penafsir merupaka pre- suposisi yang memungkinkan penafsir  dapat  memehami  teks-teks
sakral. Keimanan
akan mengantarkan  kepada  pemahaman terhadap  kitab  suci.  (Hardiman, 2015:  246).  Interpretasi  sangat tergantung  pada  kondisi  individual dari teks. Simbol-simbol  itu sendiri memberikan  makna  dan  bekerja bersama-sama dengan inisiatif pembaca  untuk  menguraikannya. Hermeneutika  mengajak  pembaca untuk bersama-sama berperan dalam  dinamika  teks  yang  menjadi subjek  yang  dibaca.  Hanya  melalui peran  bersama  itulah  pemahaman masuk  ke  dalam  dimensi  kritik  dan akhirnya  menjadi  hermeneutika. Pembaca  yang memahami tidak akan sampai  pada  kedekatan  dengan  apa yang  dikatakan  oleh  teks  apabila  dia tidak hidup di dalam aura dari hal-hal yang  dipahaminya  sebagai  teks. Lingkaran hermeneutika bergerak dari pra-pemahaman, melewati penafsiran, dan berusaha sampai kepada pemahaman yang lebih mendalam.
Dilihat dari spirit dan landasannya, zakat merupakan kewajiban  syari’at  yang  melekat dalam  setiap  aspek  yang  menjadi sumber-sumber  kekayaan.  Dalam konteks  ke-Indonesia-an  masa  kini, kewajiban zakat tidak hanya melekat pada  komoditas  barang,  melainkan juga  melekat  pada  komoditas  jasa,
ataupun  penghasilan  profesi.  Tanpa mengesampingkan  dalil-dalil  syar’i yang ada dalam teks-teks Al-Qur`an dan  hadits,  pemahaman  terhadap esensi  dan  spirit  yang  terkandung dalam  zakat,  akan  menumbuhkan kewajiban  etik  untuk  menunaikan zakat  sebagai  ritual ibadah  maliyah yang  mendatangkan  kebaikan  pada diri maupun asset yang dimiliki oleh setiap muslim.
Dalam tata
masyarakat agrikultural,  kehidupan  masyarakat pada umumnya relatif sederhana dan mengandalkan interaksi dengan alam. Pertanian dan peternakan merupakan pekerjaan pokok. Kebutuhan masyarakat  tarhadap  bahan  pangan hanya disediakan oleh para petani dan peternak. Kebutuhan pokok konsumsi masyarakat  sangat  ditentukan  oleh sejauh  mana  lahan  pertanian  dan peternakan  yang  digarap  dengan memadai.  Sebagai  pemegang  kuasa atas  kebutuhan  pokok  masyarakat tersebut,  posisi  petani  dan  peternak berada dalam kelas masyarakat  yang mempunyai  kemampuan  ekonomi. Bahkan  sangat  mungkin  para  petani dan peternak  memegang kunci kebijakan  dalam  distribusi  bahan pangan.  Keluasan  lahan,  banyaknya komoditas  pertanian  dan  peternakan yang  mereka  miliki,  dan  kebijakan
distribusi  menjadi  simbol  kekayaan dan kekuasaan seorang petani (Aminah, 2008).
Dalam teori tentang masyarakat modern  dan  kapitalisme,  Werner Sombart  (1863-1941)  sebagaimana dikutip  Aminah  (2008),  membagi tahap-tahap perkembangan masyarakat  kapitalis  menjadi  4 tahap. Pertama tahap pra- kapitalisme, kedua tahap kapitalisme menengah, ketiga tingkat kapitalisme tinggi, dan keempat tingkat kapitalisme  akhir.  Pada  tingkat masyarakat pra kapitalisme, kehidupan  ekonomi  masih  bersifat komunal,  struktur  sosial  masih bertumpu  pada  komoditas  pertanian agrikultural, kebutuhan manusia relatif  masih  sederhana,  produksi belum terarah dengan baik, cenderung seluruhnya ditujukan untuk diri sendiri. Dalam masyarakat kapitalisme  menengah,  kehidupan ekonomi walau masih komunal tetapi telah memperlihatkan ciri-ciri individualisme,  struktur  pertanian dan industri mulai berimbang. Dalam masyarakat  kapitalisme  tinggi,  ciri masyarakat komunal mulai menghilang,  paham  individualisme lebih  menonjol,  struktur  ekonomi bertumpu kepada industri dan perkotaan,  dan  sebagian  kebutuhan
industri  ditujukan  untuk  kebutuhan pasar. Tingkatan
terakhir, masyarakat  kapitalisme  tahap  akhir, ditunjukan oleh ciri-ciri sikap individualisme yang sangat dominan, industri  meluas  ke  padat  modal, kegiatan produksi sangat berorientasi kepada pasar (Aminah, 2008).
Pemetaan  tersebut  setidaknya memberi  gambaran  bahwa  ada perbedaan antara peradaban agrikultural dan peradaban
industrial.  Dilihat  dari  karakteristik sosial  ekonominya, Masa Nabi  jelas masuk dalam peradaban agrikultural. Sementara  masyarakat  Indonesia masa  kini  telah  masuk  dalam peradaban industrial. Meskipun lahan  pertanian  masih  cukup  luas, tetapi  pemanfaatan  lahan  dan  budi daya  pertanian  cenderung  lebih banyak  untuk  memenuhi  kebutuhan industri.  Hasil  panen  komoditas pertanian  umumnya  tidak  disimpan sebagai cadangan bahan pangan oleh pera  petani,  melainkan  dijual  secara bebas dan hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi
kebutuhan  biaya  hidup  petani. Berkembangnya sektor industri secara pesat dengan diiringi teknologi yang canggih, menjadi ciri utama  sebuah  peradaban  modern. Jenis  pekerjaan,  kebutuhan,  dan
ditambah dengan kondisi usaha yang kompetitif  menjadikan  penilaian masyarakat peradaban industri terhadap  ukuran  kekayaan  dan kesehateraan berbeda dengan masyarakat  peradaban  agrikultural (Aminah, 2008).
Syari’at  zakat  tidak  ada  yang bersifat  mutlak,  karenanya  harus bersifat  dinamis  dan  kontekstual. Dalam pandangan Masdar F. Mas’udi,  satu  paket  syari’at  untuk mencapai tujuan dalam waktu tertentu,  belum  tentu  cocok  untuk masa  yang  lainnya.  Unsur  syari’at yang  bersifat  strategis  dan  primer, memiliki  tingkat  kesesuaian  yang lebih  tinggi  dalam  menghadapi berbagai macam perubahan dibandingkan  dengan  syari’at  yang sekunder, apalagi tersier. Makna dari kesesuaian  di  sini  adalah  metode yang  tepatuntuk  mencapai  tujuan, parameternya  adalah  ruh  syari’at, yakni  kemaslahatan  (kesejahteraan dan  keadilan)  hidup  umat  manusia sebagai  makhluk  yang  diciptakan denganfitrah dan kodrat kemanusiaan  yang  sama  (Mas’udi dkk., 2004: 127-129).
Setidaknya  ada  dua  hal  yang perlu mendapatkan perhatian, untuk melakukan rekontekstualisasi rumusan fiqih terhadap zakat
komoditas  pertanian,  yaitu  kondisi
geografis dan kondisi sosial masyarakat. Kondisi geografis
sangat berpengaruh terhadap teknik, biaya,  kualitas,  dan  produktivitas komoditas pertanian. Oleh karenanya  berpengaruh  terhadap harga  pasarnya.  Kondisi  geografis kawasan  Timur  Tengah  dimana fiqih zakat dirumuskan tentu berbeda dengan kondisi geografis di Indonesia.  Kawasan  Timur  Tengah yang  umumnya  berupa  gurun  pasir dengan suhu cukup tinggi, kelembaban  udara  dan  curah  hujan rendah, komoditas pertanian merupakan  komoditas    istimewa dengan  harga  yang  tinggi.  Hal  ini tentu  berbeda  dengan  kondisi  di Indonesia  yang  hangat  dan  lembab, dimana  komoditas  pertanian  lebih mudah  dibudidayakan,  sehingga komoditas pertanian bukanlah barang  istimewa  yang  mempunyai harga jual tinggi.
Pemahaman terhadap zakat sebagai kewajiban agama yang kental dengan  unsur  sosial-ekonomi  harus pula berubah, baik secara konseptual ataupun operasional, mengikuti perubahan dan dinamika masyarakat.
Pemahaman dan rumusan fiqih klasik terhadap paradigma zakat
konvensional  cenderung  menafikan
pemerataan keadilan pada masyarakat industrial, dan jutru bertolak belakang dengan  spirit  dan  tujuan  zakat  itu sendiri.  Jika  pada  masa  Nabi  s.a.w., golongan masyarakat mampu disimbolkan  dengan  atribut-atribut fisik dan penguasaan terhadap sektor agrikultural,  maka  golongan  mampu masa  modern  ini  mesti  disimbolkan dengan  atribut-atribut  fisik  dan penguasaan  terhadap  sektor  industri. Di  Indonesia,  ukuran  kekayaan  dan kemiskinan,  dapat  mengacu  kepada indikator-indikator  kemiskinan  yang dirumuskan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan tetap mempertimbangkan rumusan- rumusan fiqih.
Dengan melihat konteks budaya masyarakat  industrial,  khususnya gaya  hidup  dan  motif  para  petani dalam  mengembangkan  budi  daya pertanian,  dalam  kaitannya  dengan zakat  komoditas  pertanian,  perlu perumusan  ulang  terhadap niṣâb
hasil pertanian. Dengan mempertimbangkan nilai jual
komoditas pertanian, kondisi masyarakat  petani  di  Indonesia masih  jauh  dari  kesejahteraan. Sebagai  contoh,  jika  diasumsikan bahwa masa tanam padi di Indonesia berkisar  4  bulan,  dalam  satu  tahun panen  dilakukan  sebanyak  3  kali
panen. Niṣâb hasil  panen  padi sebesar  720  kg  dan  harga  padi  Rp 5.800,-/kg,  maka  berdasarkan  nilai uang  yang  diperoleh  petani  padi (sebagai bahan pangan pokok mayoritas)  di  Indonesia  dalam  satu tahun, batas niṣâb -nya setara dengan uang senilai Rp 12.500.000,- sementara kewajiban zakatnya sebesar  5%  (jika  diuangkan  setara dengan Rp 625.000,-). Berbeda jauh dengan  batas niṣâb dan  kadar  zakat komoditas  yang  lain,  dimana  jika dihitung  dengan  acuan  harga  emas, maka  nilai  batas niṣâb -nya  dapat mencapai  Rp  50.000.000,-.  Dengan perspektif  metrologi,  batas niṣâb hasil pertanian dalam rumusan fiqih adalah  5 wasaq yang  setara  dengan kurang lebih 720 kg. Jika
dikonversikan dengan
memperhitungkan jumlah hari dalam setahun, akan diperoleh angka 2 kg, yang  dapat  diasumsikan  sebagai kebutuhan  bahan  pangan  harian untuk setiap individu.
Kebutuhan terhadap rekontekstualisasi perumusan  zakat  merupakan  salah satu  usaha  untuk  menemukan  titik temu keadilan dan kesetaraan petani dalam  masyarakat  industrial.  Dalam konteks  zakat,  rekontekstualisasi  ini diantaranya berkaitan dengan besaran niṣâb, yang idealnya
ditentukan dengan tidak membedakan  petani  dengan  profesi lainnya.  Besaran niṣâb ditentukan dengan  ukuran  yang  universal  dan berlaku  menyeluruh  bagi  semua kelompok masyarakat, misalnya berdasarkan  nilai  emas  sebagai ukuran kekayaan yang universal dan konstan,  atau  ditentukan  dengan harga  bahan  pangan  pokok  yang berlaku di masyarakat. Sudah barang tentu masing-masing ukuran memiliki  konsekuensinya  sendiri- sendiri.  Apabila niṣâb ditentukan dengan harga emas, maka batas niṣâb komoditas  pertanian  akan  naik,  dan akan  terjadi  penurunan  jumlah penerimaan  zakat,  karena  masih banyak petani yang belum memenuhi kriteria kaya .  Sebaliknya  jika niṣâb ditentukan  dengan  harga  bahan pangan pokok sebagai produk utama pertanian, maka batas niṣâb komoditas  yang  lain  akan  menukik tajam,  dan  dengan  sendirinya  akan terjadi  kenaikan  penerimaan  zakat, karena  batas  minimum  kriteria kekayaan seseorang juga menurun.

## C. SIMPULAN
Dalam  perspektif  hermeneutika  etik Paul  Ricoeur,  zakat  dapat  difahami sebagai  sebuah  ritual  keagamaan  yang dilandasi  oleh  semangat  kebersamaan
menuju  kemandirian.  Zakat  merupakan ritual  keagamaan  yang  dengannya  umat Islam dapat saling bahu membahu dalam pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Dalam konteks masyarakat  masa  kini,  kewajiban  zakat tidak  hanya  melakat  pada  komoditas barang,  melainkan  juga  pada  komoditas jasa  dan  penghasilan  profesi.  Tanpa mengesampingkan dalil-dalil syar’i yang ada  dalam  teks-teks  Al-Qur`an  dan hadits,  pemahaman  terhadap  esensi  dan spirit yang terkandung dalam zakat akan menumbuhkan  kewajiban  etik  untuk
melaksanakan  tata  kelola  zakat  dengan baik,  sebagai  sebuah  ritual  keagamaan yang akan mengantarkan kepada kesejahteraan bersama. Asas pemerataan keadilan dan kesetaraan profesi ,
menumbuhkan  kesadaran  etis  akan perlunya  rekontestualisasi niṣâb ,  agar komoditas pertanian memiliki nilai yang setara  dengan  komoditas  lainnya  dalam kehidupan  ekonomi  modern. Wallahu a’lam. []
***

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Jaziry, A. (1972). Kitab al-Fiqh ‘ala- Mazahib al-Arba’ah . Beirut: Dar al- Fikr.
Almirzanah, S. (2011). Upaya Integrasi Hermeneutik  dalam  Kajian  al-
Qur`an  dan  Hadis:  Teori  dan Aplikasi (2  ed.;  S.  Syamsuddin, Ed.). Yogyakarta: Lembaga Penerbitan UIN Sunan Kalijaga. Aminah, S. (2008). Zakat dalam Konteks Keindonesiaan (Sebuah Upaya Rekontekstualisasi). SOSIO- RELIGIA , 7 (3), 707–719.
Bleicher,  J.  (2003). Hermeneutika Kontemporer: Hermeneutika Sebagai Metode, Filsafat, dan Kritik (A. N. Permata,
Penerj.).
Yogyakarta: Fajar Pustaka.
Djamil, F. (2004). Pendekatan Maqasid al- Syari’ah  Terhadap  Pendayagunaan Zakat.  Dalam  H.  Abidin  (Ed.), Reinterpretasi  Pendayagunaan  ZIS
Menuju Efektivitas Pemanfaatan
Zakat,  Infak,  dan  Sedekah .  Jakarta:
Piramedia. E.  Sumaryono.  (1999). Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat .
Yogyakarta: Kansius.
Hanif, F. (2012, November 9).
Problematika  Zakat  Hasil  Bumi dalam  Konteks  Indonesia  (Hasil Muktamar Fiqih Kontekstual PCINU Mesir) . Diambil dari nuncenterkairo.blogspot.com/2012/
11/problematika-zakat-hasil-bumi- dalam.html?m=1
Hardiman, F. B. (2015). Seni Memahami:  Hermeneutika  dari Schleiermacher  sampai  Derrida .
Yogyakarta: Kanisius.
Hasan,  M.  A.  (2006). Zakat  dan  Infak .
Jakarta: Prenada Media Group.
Maryani.  (2011).  Problematika  Materi
Zakat dan Pemberdayaannya. Nalar Fiqih , 3 (1), 75–88.
Mas’udi, M. F., Djamil, F., Hafidhuddin,
D., & Mulia, M. (2004). Reinterpretasi  Pendayagunaan  ZIS Menuju  Efektivitas  Pemanfaatan Zakat,  Infak,  dan  Sedekah (H. Abidin, Ed.). Jakarta: Piramedia.
Permono, S. H. (2005). Formulasi Zakat
Menuju Kesejahteraan Sosial .
Surabaya: Aulia.
Zuhaili,  W.  (1985). Al-Fiqh  al-Islamy wa Adillatuh (2 ed.). Damascus: Dar al-Fikr.
Zuhri,  S.  (2012). Zakat  Kontekstual . Semarang: Bima Sejati.