## Risalah Hukum, Volume 20, Nomor 2, Desember 2023, 101-111

## Kekuatan  Hukum  Informed  Consent  Dalam  Praktek Euthanasia Di Indonesia
Dewi Atriani 1 , Ade Yusuf Yulianto 2
1 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: dewiatriani@fh.unmul.ac.id 2 Siloam Hospital Balikpapan (SHBP) E-mail: adeyusufyulianto99@gmail.com

## ABSTRACT
The existence of informed consent is a stronghold for doctors to act calmly after the permission of the patient or the patient's family, while euthanasia is defined as the act of "lethal injection" to patients who have suffered greatly with very little or no chance of recovery. The purpose of this research is to find out how the regulation of informed consent, euthanasia and the legal force of informed consent in protecting doctors who practice euthanasia in Indonesia. This research uses a normative method by examining library materials and laws regulating to resolve the legal issues. From this study, it is found that informed consent has  been  regulated  in  Law  No.  17  of  2023  concerning  Health,  Minister  of  Health  Regulation  No. 290/MENKES/PER /III/2008 concerning Consent for Medical Actions and other regulations related to the approval  of  medical  actions,  while  the  regulation  of  euthanasia is  only  limited to  active  euthanasia  in Article 461 of the Criminal Code. The legal force of informed consent cannot protect doctors in the practice of euthanasia in Indonesia, due to the non-fulfillment of the legal requirements of the agreement based on  Article  1320  of  the  Civil  Code  and  the  absence  of  specific  euthanasia  regulations  other  than  the provisions of active euthanasia which are included in criminal acts against life or murder.
Keywords : informed consent; euthanasia; law

## ABSTRAK
Adanya informed consent menjadi benteng sekaligus jalan masuk bagi dokter untuk bertindak dengan tenang  setelah  adanya  izin  dari  pasien  atau  keluarga  pasien,  sementara  euthanasia  diartikan  dengan tindakan “suntik mati” kepada pasien yang sudah sangat menderita dengan peluang sembuh yang kecil atau  tidak  ada  sama  sekali.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  bagaimana  pengaturan  informed consent, euthanasia dan kekuatan hukum informed consent dalam melindungi dokter yang melakukan praktek euthanasia di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan meneliti bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Dari kajian ini ditemukan bahwa informed consent sudah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran dan peraturan lain terkait persetujuan tindakan medis, sedangkan pengaturan euthanasia hanya terbatas pada  euthanasia  aktif  saja  dalam  Pasal  461  KUHP.  Kekuatan  hukum  informed  consent  tidak  dapat melindungi  dokter  dalam  praktek  euthanasia  di  Indonesia,  dikarenakan  tidak  terpenuhinya  syarat  sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan belum adanya regulasi khusus euthanasia selain dari ketentuan euthanasia aktif yang termasuk dalam tindak pidana terhadap nyawa atau pembunuhan.
Kata Kunci: informed consent; euthanasia; hukum

## PENDAHULUAN
Kesehatan merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa. Setiap orang akan berusaha untuk menjaga kesehatannya masing-masing dengan berbagai cara. Apabila kesehatan

## Kekuatan Hukum Informed Consent Dalam Praktek Euthanasia Di Indonesia (Dewi Atriani)
menurun  atau  sakit  maka  usaha  yang  paling  tepat  adalah  datang  kepada  tenaga kesehatan seperti dokter atau orang yang ahli di bidang kesehatan untuk berkonsultasi perihal  penyakit  yang  diderita.   Hubungan  antara  pasien  dengan  dokter  adalah hubungan seseorang yang mencari pengobatan terhadap orang yang akan memberikan pengobatan  yang  berlandaskan  atas  kepercayaan.  Hubungan  hukum  antara  dokter dengan  pasien,  didasarkan  dari  pola  hubungan vertikal  paternalistik seperti  halnya bapak dan anak yang berpegang pada prinsip “ Father knows best ” , yaitu seorang dokter dianggap lebih mengetahui dan mampu untuk memberikan pengobatan atas penyakit yang diderita oleh pasien. 1 Kedudukan dokter dianggap lebih tinggi daripada kedudukan pasien  dan  dokter  memiliki  peranan  penting  dalam  perawatan  pasien.  Saat  seorang dokter  akan  memberikan  tindakan  untuk  menunjang  perawatan  pasien  diperlukan lembar informed  consent atau  persetujuan  tindakan  medis  yang  menjadi  hal  penting untuk memberikan rasa aman dan rasa kepercayaan diri kepada dokter dalam merawat pasien.  Semua  Tindakan  kedokteran  yang  akan  dilakukan  kepada  pasien  harus mendapatkan  persetujuan  dengan informed  consent ,  mulai  dari  operasi  kecil  hingga operasi besar dan tindakan-tindakan lainnya, dan pasien berhak untuk menyetujui atau menolak tindakan kedokteran yang akan dilakukan.
Dokter berupaya secara maksimal melakukan perawatan yang dilakukan secara hati-hati dan cermat sesuai dengan standar pelayanan serta berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalamannya dalam menangani penyakit. Akan tetapi adakalanya dokter berada di posisi tengah antara menghentikan atau melanjutkan perawatan pasien. Tentu semua dokter ingin pasiennya sembuh, namun tidak semua penyakit ada terapinya dan dapat disembuhkan, sehingga seringkali para dokter menjadi dilema dalam praktek medisnya.
Salah  satu  situasi  khusus  yang  menjadi  dilema  dalam  perawatan  pasien  seperti  saat pasien dalam keadaan sangat menderita karena penyakit kronis atau dari pertimbangan dokter,  kesempatan  untuk  bertahan  hidup  pasien  sangat  kecil  atau  tidak  memiliki peluang sembuh sama sekali, maka pemberhentian tindakan medis akan dilakukan atau menjadi  pertimbangan  dokter.  Tindakan  ini  merupakan  bentuk  dari Euthanasia . Euthanasia berasal dari Bahasa Yunani yang memiliki arti “kematian dengan baik dan mudah”, s ehingga tujuan euthanasia bukan untuk menyebabkan kematian melainkan untuk  mengurangi  penderitaan.  Di  Indonesia euthanasia diartikan  dengan  tindakan “suntik mati” kepada pasien yang sudah sangat menderita dengan peluang sembuh yang kecil atau tidak ada sama sekali. 2
Menurut  Veronica  Komalawati  mengatakan  bahwa euthanasia dapat  dibedakan menjadi 3 jenis: Pertama, Euthanasia aktif, yaitu tindakan secara sengaja yang dilakukan dokter  atau  tenaga  kesehatan  lain  untuk  memperpendek  atau  mengakhiri  hidup  si pasien.  Misalnya,  memberi  tablet  sianida  atau  menyuntikkan  zat-zat  berbahaya  ke tubuh pasien. Kedua, Euthanasia pasif, yaitu dokter atau tenaga kesehatan lain secara sengaja tidak lagi memberikan bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien. Misalnya  tidak  memberikan  bantuan  oksigen  bagi  pasien  yang  mengalami  kesulitan dalam  pernapasan  atau  tidak  memberikan  antibiotika  kepada  penderita  pneumonia
1 Novita  Listyaningrum,  “Informed  Consent  Dalam  Perlindungan  Dokter  Yang  Melakukan  Euthanasia,” Jurnal Advokasi , 6.1 (2016), 72750.
2 Listyaningrum.

## Risalah
Hukum, Volume 20, Nomor 2, Desember 2023, 101-111
berat,  atau  dengan  mencabut  peralatan  yang  membantunya  untuk  bertahan  hidup. Ketiga, Auto euthanasia yaitu seorang pasien menolak secara tegas dengan sadar untuk menerima  perawatan medis dan  ia  mengetahui  bahwa  itu  akan  memperpendek atau mengakhiri  hidupnya.  Pasien  membuat  pernyataan  tertulis  atas  penolakannya.  Auto euthanasia pada dasarnya adalah euthanasia atas permintaan sendiri. 3
Hal-hal  lain  mengenai  alasan  untuk  dilakukan euthanasia dapat  karena  ekonomi, keadaan pasien yang menderita berkepanjangan atau beban berat yang dipikul keluarga selama  pasien  dirawat.  Sampai  saat  ini euthanasia di  Indonesia  masih  menjadi  pro- kontra karena dianggap tindakan terlarang yang melanggar hak asasi manusia dengan merenggut nyawa seseorang. Di sisi lain, euthanasia dinilai baik karena menghentikan penderitaan pasien akibat penyakitnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah adanya informed  consent  atau  persetujuan  tindakan  medis  dapat  melindungi  dokter  dalam praktek euthanasia . Oleh karena itu perlu adanya pembahasan mengenai regulasi dan kekuatan hukum informed consent dalam tindakan euthanasia yang ada di Indonesia.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  atau  doktrinal. Penelitian  hukum  doktrinal  disebut  juga  sebagai  penelitian  kepustakaan  atau  studi dokumen  karena  penelitian  ini  dilakukan  atau  ditujukan  hanya  pada  peraturan- peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. 4 Peraturan maupun bahan- bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dokumen  yang  berkaitan dengan informed consent dan euthanasia di Indonesia.

## PEMBAHASAN

## Pengaturan Informed Consent dan Euthanasia Di Indonesia
Informed consent atau persetujuan tindakan medis adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga pasien atas rencana tindakan medis yang diajukan oleh dokter setelah pasien menerima informasi yang cukup untuk dapat membuat persetujuan atau penolakan.  Persetujuan  ini  bisa  dalam  bentuk  lisan  maupun  tulisan.  Pada  hakikatnya informed  consent  adalah  suatu  proses  komunikasi  antara  dokter  dengan  pasien mengenai  kesepakatan  tindakan medis  yang  akan  dilakukan dokter  terhadap  pasien. 5 Dengan  adanya  informed  consent,  setiap  orang  (pasien)  berhak  menentukan  sendiri untuk menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut  secara  lengkap. Informed  Consent atau  persetujuan  tindakan  medis  di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan yaitu:
1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dalam Pasal 293 yang berisi:
3 Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Kedokteran (Bandung: Mandar Maju, 2001), p. 97.
4 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif , Raja Grafindo Persada (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), p. 14.
5 Achmad  Bu sro,  “Aspek  Hukum  Persetujuan  Tindakan  Medis  (Inform  Consent)  Dalam  Pelayanan Kesehatan,” Law, Development and Justice Review , 1.1 (2018), 1 – 18.

## Kekuatan Hukum Informed Consent Dalam Praktek Euthanasia Di Indonesia (Dewi Atriani)
(1)  Setiap tindakan Pelayanan Kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan harus mendapat persetujuan.
(2)    Persetujuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan  setelah  Pasien mendapat penjelasan yang memadai.
(3)  Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup: a.     diagnosis;
b.    indikasi;
c.     tindakan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan dan tujuannya;
d.    risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;
e.     alternatif tindalan lain dan risikonya;
f.        risiko apabila tindakan tidak dilakukan; dan
g.     prognosis setelah memperoleh tindakan.
(4)  Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara tertulis ataupun lisan.
(5)  Persetujuan  tertulis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  harus  diperoleh sebelum dilakukannya tindakan yang invasif dan/ atau mengandung risiko tinggi.
(6)  Persetujuan  tindakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  dan  ayat  (5) diberikan oleh Pasien yang bersangkutan.
(7)  Dalam hal Pasien yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak cakap memberikan persetujuan, persetqiuan tindakan dapat diberikan oleh yang mewakili.
(8)  Persetqjuan  tertulis  melakukan  tindakan  Pelayanan  Kesehatan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) ditandatangani oleh Pasien atau yang  mewakili  dan  disaksikan  oleh  salah  seorang  Tenaga  Medis  atau  Tenaga Kesehatan.
(9)  Dalam hal keadaan Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak cakap dan memerlukan tindakan Gawat Darurat, tetapi tidak ada pihak yang dapat dimintai persetujuan, tidak diperlukan persetujuan tindakan.
(10)  Tindakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (9)  dilakukan  berdasarkan kepentingan  terbaik  Pasien  yang  diputuskan  oleh  Tenaga  Medis  atau  Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan kepada Pasien.
(11) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diinformasikan kepada Pasien setelah Pasien telah cakap atau yang mewakili telah hadir.
(12)  Ketentuan  mengenai  tata  cara  persetujuan  tindakan  Tenaga  Medis  dan  Tenaga Kesehatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (11)  diatur dengan Peraturan Menteri.
2.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  No.  290/MENKES/PER/III/2008 tentang  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran,  dalam  Pasal  1  telah  mendefinisikan Informed  Consent ,  yang  berbunyi:  “Persetujuan  Tindakan  kedokteran  adalah persetujuan  yang  diberikan  oleh  pasien  atau  keluarga  terdekat  setelah  mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.”
3.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  No.  1419/MENKES/PER/X/2005 tentang  Penyelenggaraan  Praktik  Dokter  dan  Dokter  Gigi,  dalam  Pasal  17 menyatakan:

## Risalah
Hukum, Volume 20, Nomor 2, Desember 2023, 101-111
(1)  Dokter atau dokter gigi dalam memberikan pelayanan tindakan kedokteran atau kedokteran  gigi  terlebih  dahulu  harus  memberikan  penjelasan  kepada  pasien tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan.
(2)   Tindakan  kedokteran  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  harus  mendapat persetujuan dari pasien.
(3)  Pemberian penjelasan dan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
4.  Kode  Etik  Rumah  Sakit  Indonesia  (KODERSI)  Tahun  2022,  dalam  Pasal  20  tentang Persetujuan Tindakan Medik, menyatakan “Rumah sakit wajib meminta persetujuan atau  penolakan  pasien  sebelum  melakukan  tindakan  medik.  Persetujuan  pasien hanya  diberikan setelah pasien  mendapat  dan  memahami  informasi  yang  meliputi diagnosis dan tata cara Tindakan medis, tujuan Tindakan medis, alternatif tindakan, risiko, dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap Tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.”
5. Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran Konsil Kedokteran Indonesia Tahun 2006, menjabarkan  pengertian  dari  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran  atau  Kedokteran Gigi:
a. Adalah  persetujuan  pasien  atau  yang  sah  mewakilinya  atas  rencana  tindakan kedokteran  atau  kedokteran  gigi  yang  diajukan  oleh  dokter  atau  dokter  gigi, setelah menerima informasi yang cukup untuk dapat membuat persetujuan.
b. Persetujuan  tindakan  kedokteran  atau  kedokteran  gigi  adalah  pernyataan sepihak  dari  pasien  dan  bukan  perjanjian  antara  pasien  dengan  dokter  atau dokter gigi, sehingga dapat ditarik kembali setiap saat.
c. Persetujuan  tindakan  kedokteran  atau  kedokteran  gigi  merupakan  proses sekaligus hasil dari suatu komunikasi yang efektif antara pasien dengan dokter atau dokter gigi, dan bukan sekedar penandatanganan formulir persetujuan.
Adanya regulasi terkait informed consent tersebut menunjukan legalitas dan pentingnya keberadaan informed consent dalam hukum Kesehatan di Indonesia. Informed consent penting sebagai pemenuhan hak pasien dan perlindungan hukum kepada dokter. Hak pasien diatur dalam UU No. 17 Tahun 2023 dalam Pasal 276 yang menyatakan bahwa Pasien  mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  informasi  mengenai  Kesehatan  dirinya, mendapatkan  penjelasan  yang  memadai  mengenai  Pelayanan  Kesehatan  yang diterimanya, meminta pendapat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain, dan berhak untuk  menolak  atau  menyetujui  tindakan  medis,  kecuali  untuk  tindakan  medis  yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau Wabah.
Pentingnya  informed  consent  ini  sejalan  dengan  pendapat  dari  J.  Guwandi  yang membahas tujuan adanya Informed consent untuk : 6
a. Melindungi  pasien  terhadap  segala  tindakan  medis  yang  dilakukan  tanpa sepengetahuan pasien;
6 J  Guwandi  and  J  Guwandi, Rahasia  Medis , Jakarta,  Balai  Penerbit  Fakultas  Kedokteran  Universitas Indonesia (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2005), p. 32.
Kekuatan Hukum Informed Consent Dalam Praktek Euthanasia Di Indonesia (Dewi Atriani)
b. Memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  akibat  yang  tidak  terduga  dan bersifat  negatif,  misalnya  terhadap  risk  of  treatment  yang  tak  mungkin dihindarkan  walaupun  dokter  sudah  mengusahakan  semaksimal  mungkin  dan bertindak dengan sangat hati-hati dan teliti.
Berbeda dengan informed consent yang diatur dalam beberapa regulasi dan memiliki dasar hukum yang kuat, euthanasia di Indonesia masih minim dibahas. Kata euthanasia sendiri berasal dari kata Yunani “ eu ” yang berarti baik atau mudah dan kata “ thanatos ” yang berarti kematian. Arti etimologis dari kata ini adalah “kematian yang baik”. Dengan kata  lain euthanasia berarti  “memberikan  jalan  kematian  kepada  seseorang  yang dengan sukarela memintanya untuk membebaskan dirinya dari penderitaan yang tidak dapat diubah dan yang dianggap tidak dapat ditoleransi oleh orang itu sendiri”.
Pengertian euthanasia menurut Euthanasia Studi  Grup  dari  KNMG  Holland  (Ikatan Dokter Belanda), yakni: Euthanasia dengan sengaja tidak melakukan sesuatu ( nalaten ) untuk  memperpanjang  hidup  seorang  pasien  atau  sengaja  melakukan  sesuatu  untuk memperpendek atau mengakhiri hidup seorang pasien, dan semua ini dilakukan khusus untuk kepentingan pasien itu sendiri. Sejak abad ke-19, terminologi euthanasia dipakai untuk  menyatakan  penghindaran  rasa  sakit  atau  peringanan  bagi  orang  yang  sedang menghadapi kematian dengan pertolongan dokter. 7
Belanda adalah negara pertama di dunia yang telah melegalkan euthanasia pada tahun 2001, lalu diikuti Belgia setahun kemudian. Proses permohonan euthanasia pun sangat panjang.  Pemohon  harus  mendapatkan  konseling  dengan  psikolog  dalam  periode tertentu, diberikan cukup waktu untuk berpikir.  Lalu harus mendapatkan sertifikat dari setidaknya dua orang dokter yang menyatakan bahwa kondisi pasien sudah tidak bisa tertolong.  Setelah  proses  itu  dilewati  baru  diajukan  ke  pengadilan  untuk  mendapat keputusan. Di Swiss, euthanasia masih dipandang illegal walaupun di negara itu terdapat tiga  organisasi  yang  mengurus  permohonan  tersebut.  Organisasi-organisasi  tersebut menyediakan  konseling dan  obat-obatan  yang  dapat  mempercepat  kematian.  Di Asia hanya  Jepang  yang  pernah  melegalkan  Voluntary Euthanasia yang  disahkan  melalui Keputusan Pngadilan Tinggi pada Kasus Yamaguchi di tahun 1962.  Di Indonesia sendiri, belum ada hukum yang mengatur secara jelas mengenai praktek euthanasia , akan tetapi di  penghujung  tahun  2004,  suami  Ny.  A  mengajukan  permohonan euthanasia ke Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  untuk  mengakhiri  penderitaan  istrinya,  namun permohonan itu ditolak oleh pengadilan. 8
Bila dilihat aspek manfaat dan dampak dari euthanasia pada pasien dengan dokter yang merawatnya  pada  saat  perawatan di  ruangan Intensif  Care  Unit  (ICU) rumah  sakit, penderitaan  fisik  dan  psikologis  berkepanjangan  telah  dirasakan  oleh  pasien.  Oleh karena  itu  kematian  atau  mengakhiri  penderitaan  tersebut  tampak  lebih  melegakan, sehingga beberapa orang berpendapat bahwa kematian terkadang membawa manfaat dengan  mengurangi  atau  menghentikan  penderitaan  tersebut.  Dampak  negatif  dari
7 Ameln Fred, Kapita Selekta Hukum Kedokteran , Jakarta: Grafikatama Jaya (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1991), p. 132.
8 J  Gunawadi, Hukum  Medik  (Medical  Law) , Balai  Penerbit  Fakultas  Kedokteran  Universitas  Indonesia (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2010), p. 30.

## Risalah Hukum, Volume 20, Nomor 2, Desember 2023, 101-111
euthanasia adalah  bentuk  keberatan  hati  nurani  yang  harus  di  limpahkan  ke  tenaga medis saat memilih untuk melanjutkan atau menghentikan perawatan pasien atas dasar permintaan pasien sendiri yang menginginkan euthanasia . 9
Sebelumnya telah disebutkan bahwa euthanasia terbagi atas 3 jenis, yaitu euthanasia aktif, euthanasia pasif dan auto euthanasia . Namun hingga saat ini, pengaturan terkait euthanasia hanya  sebatas  pada euthanasia aktif,  yaitu  dalam  Pasal  461  KUHP  yang berbunyi:  “Setiap  Orang  yang  merampas  nyawa orang  lain  atas  permintaan  orang  itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) t ahun”. Walaupun tidak ada kata euthanasia dalam Pasal 461 KUHP tersebut, namun penafsiran pasal tersebut sebagai regulasi euthanasia diperoleh dari bagian Penjelasan Pasal 461 KUHP, yaitu:
“Ketentuan ini mengatur Tindak Pidana yang dikenal dengan eutanasia aktif. Meskipun eutanasia  aktif  dilakukan  atas  permintaan  orang  yang  bersangkutan  yang  dinyatakan dengan  kesungguhan hati, namun perbuatan  tersebut  tetap  diancam dengan  pidana. Hal ini berdasarkan suatu pertimbangan karena perbuatan tersebut dinilai bertentangan dengan  moral  agama.  Di  samping  itu  juga  untuk  mencegah  kemungkinan  yang  tidak dikehendaki, misalnya, oleh pelaku Tindak Pidana justru diciptakan suatu keadaan yang sedemikian  rupa  sehingga  timbul  permintaan  untuk  merampas  nyawa  dari  yang bersangkutan. Ancaman pidana di sini tidak ditujukan terhadap kehidupan seseorang, melainkan  ditujukan  terhadap  penghormatan  kehidupan  manusia  pada  umunnya, meskipun dalam kondisi orang tersebut sangat menderita, baik jasmani maupun rohani. Jadi motif pelaku tidak r elevan untuk dipertimbangkan dalam Tindak Pidana.”
Berdasarkan  Penjelasan  Pasal  461  KUHP,  tindakan euthanasia aktif  dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap nyawa atau dianggap pembunuhan meskipun dilakukan atas  permintaan  orang  yang  bersangkutan.  Hal  ini  tentu  berbeda  dengan  niat  awal euthanasia untuk  menghilangkan  penderitaan  dan  membawa  kematian  yang  mudah bagi pasien, sedangkan dalam KUHP motif pelaku tidak dipertimbangkan dalam tindak pidana euthanasia aktif tersebut.
Selain itu, sampai saat ini aturan euthanasia di Indonesia hanya sebatas euthanasia aktif saja. Belum ada regulasi mengenai euthanasia pasif atau auto euthanasia , padahal di lapangan banyak Tindakan pasien yang menyerupai euthasia pasif atau auto euthanasia . Contohnya,  tindakan  pasien  atau  keluarga  pasien  yang  menolak  melanjutkan pengobatan  atau  memaksa  meminta  pulang  padahal  kondisi  kesehatannya  tidak memungkinkan untuk lepas dari perawatan dokter dan bila perawatan medis dihentikan dapat mengancam nyawa pasien.
Realita bahwa masih sedikitnya pembahasan euthanasia di ranah hukum Indonesia dan hanya terbatas pada euthanasia aktif saja, menimbulkan celah dan kekosongan hukum mengenai adanya euthanasia pasif atau auto euthanasia . Harapannya ke depan segera lahir regulasi yang spesifik mengenai praktek euthanasia sehingga tidak hanya sebatas aturan larangan euthanasia aktif berdasarkan Penjelasan Pasal 461 KUHP.
9 Ewan C Goligher and others, “Physician -Assisted Suicide and Euthanasia in the Intensive Care Unit: A Dialogue on Core Ethical Issues,” Critical Care Medicine , 45.2 (2017), 149.

## Kekuatan Hukum Informed Consent Dalam Praktek Euthanasia Di Indonesia (Dewi Atriani)

## Kekuatan Hukum Informed Consent Dalam Praktek Euthanasia Di Indonesia
Banyaknya regulasi mengenai informed consent telah menunjukan urgensi keberadaan informed  consent  dalam  setiap  tindakan  medis.  Dengan  adanya informed  consent , pasien  terlindungi  dari  kemungkinan  tindakan  medis  yang  dilakukan  tanpa sepengetahuannya  atau  yang  tidak  diperlukan.  Sedangkan  bagi  dokter, informed consent bertujuan  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  risiko  tuntutan  terkait kegagalan tindakan medis walaupun pelayanan maksimal sudah diberikan. 10
Informed consent memiliki kekuatan hukum yang valid dan kuat, namun berbeda halnya bila  informed  consent  dikaitkan  dengan  praktek euthanasia .  Mengingat  hukum  di Indonesia  hanya  mengakui  adanya euthanasia aktif  yang  digolongkan  dalam  tindak pidana terhadap nyawa atau pembunuhan. Untuk menganalisis adanya kekuatan hukum informed  consent dalam praktek euthanasia ,  maka  informed  consent harus dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian, sebagai berikut:
1. Kesepakatan antara mereka yang mengikatkan dirinya. Kesepakatan antara kedua belah pihak haruslah berupa kesepakatan yang bebas, kesepakatan yang bebas ini artinya  kesepakatan  tersebut  benar-benar  atas  kemauan  sukarela  dari  para  pihak yang mengadakan perjanjian bukan karena cacat pada kehendak (wilsgebreken). 11 Cacat  pada  kehedak  terjadi  apabila  seseorang  telah  melakukan  suatu  perbuatan hukum,  padahal  kehendak  tersebut  terbentuk secara  tidak sempurna dari  adanya paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling), atau  penipuan (bedrog), penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden). Hal terkait cacat kehendak ini diatur dalam Pasal 1321-1328 KUH Perdata.Pemenuhan atas syarat sepakat ini dapat dilihat dari adanya  kesepakatan  antara  dokter  dan  pasien  atas  tindakan euthanasia . Kesepakatan ini sebelumnya didahului dengan pertukaran informasi secara timbal balik antara para  pihak  yang  akan  terlibat  perjanjian.  Informasi  yang  disampaikan pasien atau  keluarga/pihak  yang  mewakili  ialah mengenai sakit dan  keluhan  yang dialami  pasien  dengan  jujur  dan  apa  adanya,  sedangkan dokter  menyampaikan informasi mengenai  prosedur  dan/atau  pengobatan  yang  telah  dan  akan direncanakan, risiko tindakan, manfaat tindakan, prognosis penyakit, dan alternatif terapi  lain.  Tentu  dalam  pertukaran  informasi  ini,  dokter  telah  mengupayakan kesembuhan pasien secara maksimal, sehingga bila pasien/keluarga pasien meminta euthanasia itu sudah dengan alasan/pertimbangan yang matang melihat dari kondisi pasien yang menderita atas sakitnya.  Setelah terjalin komunikasi dan persetujuan antara dokter dan pasien maka para pihak telah ada kesepakatan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan medis ( euthanasia ).
Akan tetapi, dalam Penjelasan Pasal 461 KUHP, menyatakan “Meskipun eutanasia aktif dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan yang dinyatakan dengan kesungguhan hati, namun perbuatan tersebut tetap diancam dengan pidana.” Yang berarti  meskipun  telah  ada  kesepakatan  dari  pasien/keluarga  pasien  untuk
10 “Infor med Consent Bukanlah Sekadar Lembar Persetujuan Medis - Alomedika” <https://www.alomedika.com/informed-consent-bukanlah-sekedar-lembar-persetujuan-medis> [accessed 31 December 2023].
11 Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), p. 66.

## Risalah
Hukum, Volume 20, Nomor 2, Desember 2023, 101-111
melakukan euthanasia ,  kesepakatan  tersebut  tetap  dilarang  oleh  undang-undang dan diancam pidana.
2. Kecakapan  untuk  membuat  suatu  perikatan.  Orang-orang  atau  pihak  dalam  suatu perikatan  haruslah  cakap  menurut  hukum,  hal  ini  ditegaskan  dalam  Pasal  1329 KUHPerdata: “setiap orang  adalah  cakap  untuk  membuat  perikatan-perikatan, kecuali jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Undang-undang yang dimaksud menyatakan tidak cakap itu adalah Pasal 1330 KUHPerdata, yakni orang- orang yang belum dewasa (Pasal 330 KUHPerdata); mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (Pasal 433 KUHPerdata); orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang (sudah dibatalkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung  No.  3  Tahun  1963  dan  UU  Perkawinan),  dan  pada  umumnya  semua  orang kepada  siapa  undang-undang  telah  melarang  membuat  persetujuan-persetujuan tertentu.Hal ini berkaitan dengan kecakapan pasien dalam memberikan persetujuan alias kecakapan bertindak. Dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dalam Pasal  293  ayat  (6)  dan  (7)  telah  menyebutkan  bahwa  persetujuan  Tindakan  medis diberikan  oleh  pasien  yang  bersangkutan  dan  bila  Pasien  yang  bersangkutan  tidak cakap  untuk  memberikan  persetujuan,  persetuiuan  tindakan  dapat  diberikan  oleh yang  mewakili.  Artinya,  pasien  yang  dalam  keadaan  tidak  memenuhi  syarat  untuk melakukan perjanjian dapat diwakilkan oleh walinya, suami atau istri, ayah atau ibu, kakak atau adik yang sudah dewasa, anaknya yang sudah dewasa ataupun pihak yang telah diberi surat kuasa. Sedangkan dokter dan tenaga kesehatan harus mempunyai kecakapan yang diperlukan oleh pasien, yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau surat yang relevan. 12
3. Suatu  hal  tertentu.  Hal  ini  berkaitan  dengan  objek/pokok  perjanjian  yang  menjadi prestasi  yang harus  dipenuhi.  Subekti  menyatakan, suatu  hal  tertentu artinya apa- apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. 13 Dalam  hal  ini  prestasi/objek  perjanjiannya  berupa  tindakan  medis euthanasia .
4. Suatu sebab yang halal. Ini mengandung arti bahwa isi perjanjian yang akan dicapai oleh para pihak tidak dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  1337  KUHPerdata. Informed  consent seharusnya tidak diberikan atas hal-hal yang terlarang tersebut, namun di Indonesia euthanasia dinyatakan  sebagai  tindak  pidana  terhadap  nyawa  atau  pembunuhan sehingga  jelas  melanggar  hukum.  Maka,  syarat  sah  perjanjian  berupa  sebab  yang halal pada informed consent dalam praktek euthanasia tidak terpenuhi.
Informed consent memiliki kekuatan hukum dan dapat melindungi dokter selama syarat sah  perjanjian/persetujuannya  terpenuhi  berdasarkan  pasal  1320  KUHPerdata. Sedangkan  syarat  sah  perjanjian pada  informed  consent dalam  praktek euthanasia di Indonesia tidak terpenuhi karena praktek euthanasia digolongkan sebagai tindak pidana
12 “Akibat Ketiadaan Informed Consent Menurut Perspektif Hukum Perdata” <https://www.hukumonline.com/berita/a/akibat-ketiadaan-informed-consent-menurut-perspektif- hukum-perdata-lt5caacd2490e88/?page=1> [accessed 31 December 2023].
13 R Subekti, Hukum Perjanjian , Intermasa, Cetakan Kesepuluh (Jakarta: Intermasa, 2005), p. 19.
Kekuatan Hukum Informed Consent Dalam Praktek Euthanasia Di Indonesia (Dewi Atriani)
yang melanggar hukum. Walaupun euthanasia yang dilarang tersebut hanya euthanasia aktif dan jenis euthanasia lain tidak dikenal dalam hukum Indonesia, namun karena tidak adanya  regulasi  lain  yang  khusus  membahas euthanasia maka  praktek euthanasia di Indonesia sampai saat ini masih dilarang meskipun dilakukan dengan persetujuan pasien dan  terbukti  dengan  adanya  informed  consent.  Dengan  demikian  informed  consent tidak dapat melindungi dokter atas praktek euthanasia yang dilakukan karena sampai saat ini hanya ada regulasi euthanasia aktif yang termasuk dalam tindak pidana.

## SIMPULAN
Pengaturan  terkait  informed  consent  di  Indonesia  dapat  ditemukan  pada  UU  No.  17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 290/MEN-KES/PER/III/2008  tentang  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran,  Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  No.  1419/MENKES/PER/X/2005  tentang Penyelenggaraan  Praktik  Dokter  dan  Dokter  Gigi,  Kode  Etik  Rumah  Sakit  Indonesia (KODERSI)  Tahun  2022,  dan  Manual  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran  Konsil Kedokteran  Indonesia  Tahun  2006  sedangkan  pengaturan  terkait euthanasia di Indonesia terdapat dalam Pasal 461 KUHP dan penjelasan pasalnya. Akan tetapi regulasi terkait euthanasia hanya  sebatas  pada euthanasia aktif  saja,  sehingga  menimbulkan kekosongan hukum mengenai keberadaan euthanasia pasif atau auto euthanasia dalam ranah  hukum.  Harapannya  ke  depan  segera  lahir  regulasi  yang  spesifik  mengenai praktek euthanasia di  Indonesia  sehingga  kita  tidak  hanya  berpatokan pada  larangan euthanasia aktif sebagai  tindak  pidana  yang berdasarkan  Penjelasan  Pasal  461  KUHP. Kekuatan  hukum  informed  consent  tidak  dapat  melindungi  dokter  dalam  praktek euthanasia di  Indonesia,  dikarenakan  tidak  terpenuhinya  syarat  sah  perjanjian berdasarkan  Pasal  1320  KUHPerdata  dan  belum  adanya  regulasi  khusus euthanasia selain dari ketentuan euthanasia aktif yang termasuk dalam tindak pidana.

## REFERENSI
“Akibat  Ketiadaan  Informed  Consent  Menurut  Perspektif  Hukum  Perdata” <https://www.hukumonline.com/berita/a/akibat-ketiadaan-informed-consent- menurut-perspektif-hukum-perdata-lt5caacd2490e88/?page=1>  [accessed  31 December 2023]
Budiono,  Herlien, Ajaran  Umum  Hukum  Perjanjian  Dan  Penerapannya  Di  Bidang Kenotariatan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011)
Busro,  Achmad,  “Aspek  Hukum  Persetujuan  Tinda kan  Medis  (Inform  Consent)  Dalam Pelayanan Kesehatan,” Law, Development and Justice Review , 1.1 (2018), 1 – 18
Fred,  Ameln, Kapita  Selekta  Hukum  Kedokteran , Jakarta:  Grafikatama  Jaya (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1991)
Goligher, Ewan C, E Wesley Ely, Daniel P Sulmasy, Jan Bakker, John Raphael, Angelo E Volandes, and others, “Physician -Assisted Suicide and Euthanasia in the Intensive Care Unit: A Dialogue on Core Ethical Issues,” Critical Care Medicine , 45.2 (2017),

## Risalah Hukum, Volume 20, Nomor 2, Desember 2023, 101-111
Gunawadi,  J, Hukum  Medik  (Medical  Law) , Balai  Penerbit  Fakultas  Kedokteran Universitas  Indonesia (Jakarta:  Balai  Penerbit  Fakultas  Kedokteran  Universitas Indonesia, 2010)
Guwandi, J, and J Guwandi, Rahasia Medis , Jakarta, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas  Indonesia (Jakarta:  Balai  Penerbit  Fakultas  Kedokteran  Universitas Indonesia, 2005)
“Informed  Consent  Bukanlah  Sekadar  Lembar  Persetujuan  Medis - Alomedika” <https://www.alomedika.com/informed-consent-bukanlah-sekedar-lembar- persetujuan-medis> [accessed 31 December 2023]
Listyaningrum, Novita, “Informed Consent Dalam Perlindungan Dokter Yang Melakukan Euthanasia,” Jurnal Advokasi , 6.1 (2016), 72750
Soekanto,  Soerjono,  and  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif , Raja  Grafindo Persada (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
Subekti, R, Hukum Perjanjian , Intermasa, Cetakan Kesepuluh (Jakarta: Intermasa, 2005)
Supriadi, Wila Chandrawila, Hukum Kedokteran (Bandung: Mandar Maju, 2001)