## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana

## Habibi Rahman, Lilik Purwastuty, Dessy Rakhmawati
Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence:

## ABSTRAK
Penelitian ini membahas masalah Perlindungan Hukum terhadap Saksi Mahkota  dalam  Proses  Pemeriksaan  Perkara  Pidana.  Selanjutnya  data yang  diperoleh  baik  melalui  studi  kepustakaan  maupun  hasil wawancara dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa,  pelaksanaan  perlindungan terhadap saksi mahkota dinilai telah terlaksana hal ini dapat di lihat dari banyaknya  bentuk  perlindungan  yang  dapat  diberikan  kepada  saksi khususnya  saksi  mahkota, baik  dalam bentuk  perlindungan fisik, psikis maupun  hukum.  Bentuk  perlindungan  fisik  dan  psikis  berupa Perlindungan  atas  keamanan  diri  serta  bebas  dari  ancaman  dan tekanan  pihak  lain.  Sedangkan  bentuk  perlindungan  hukum  berupa Saksi  tidak  dapat  dituntut  secara  hukum  baik  pidana  maupun  perdata atas kesaksiannya  dan Penanganan secara khusus bagi  saksi yang juga pelaku tindak pidana yang sama (saksi mahkota). Hal ini menunjukkan adanya upaya realisasi dari aturan-aturan hukum tentang perlindungan hukum  terhadap  saksi  mahkota.    Untuk  mewujutkan  perlindungan hukum  terhadap  saksi  mahkota  yang  lebih  baik  perlu  adanya  upaya peningkatan sosialisasi aturan-aturan hukum terkait perlindungan saksi kepada  masyarakat  dengan  demikian  masyarakat  akan  lebih memahami bahwa ada suatu mekanisme aturan hukum yang mengatur perlindungan terhadap seorang saksi mahkota.
Kata Kunci: Perlindungan hukum, saksi mahkota

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2020-11-21 Accepted: 2020-12-02 Publish: 2020-12-02
KEYWORDS: Crown witness legal protection.

## ABSTRACT
This  research  discusses  the  issue  of  Legal  Protection  for  Crown Witnesses in the Criminal Case Investigation Process.The results showed that  the  implementation  of  protection  for  crown  witnesses  was considered to have been implemented. This can be seen from the many forms of protection that can be provided to witnesses, especially crown witnesses,  in  the  form  of  physical,  psychological  and  legal  protection.
Physical  and  psychological  protection  is  in  the  form  of  protection  for personal  safety  and  freedom  from  threats  and  pressure  from  other parties.  Meanwhile,  the  form  of  legal  protection  in  the  form  of witnesses cannot be prosecuted legally, either criminal or civil, for their testimony and special handling for witnesses who are also perpetrators of the same crime (crown witness). This shows that there is an effort to realize the legal rules regarding legal protection for crown witnesses. In order  to  achieve  better  legal  protection  for  crown  witnesses,  it  is necessary to increase the socialization of legal rules related to witness protection  to  the  public  so  that  the  public  will  better  understand  that there is a mechanism of legal rules regulating the protection of a crown witness

## A. PENDAHULUAN
Salah  satu  alat  bukti  yang  sah  yang  selalu  ada  dan  diperlukan  dalam  setiap  perkara adalah  keterangan  Saksi  begitu  pula  dalam  perkara  Pidana.  Betapa  pentingnya  Saksi dalam  perkara  Pidana  dapat  diketahui  dari  banyaknya  perkara  yang  tidak terselesaikan  dalam  tahap  penyidikan  maupun  yang  kemudian  membebaskan Terdakwa  dari  tuntutan  jaksa  penuntut  umum  karna  kurangnya  alat  bukti  Saksi. Pengertian umum dari saksi dicantumkan dalam pasal 1 butir 26 kitab Undang-undang Hukum acara pidana yang berbunyi:
“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentinganpenyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.” 1
Menjadi  saksi  merupakan  kewajiban  dari  setiap  warga  Negara,  dengan  prinsip bahwa setiap Saksi dalam memberikan keterangan harus mempunyai kebebasan, tanpa ada  paksaan  dari  siapa  pun.  Namun  sekalipun  saksi  bebas  memberikan  keterangan, saksi juga dapat dituntut berdasarkan pasal 242 kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila Saksi memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. 2 Sistem Peradilan Pidana merujuk pada suatu cakupan Substansi yang lebih luas bila  dibandingkan  dengan  Hukum  Acara  Pidana.  Oleh  karena  itu  dapat  dikatakan bahwa  Sistem  Peradilan  Pidana  adalah  Hukum    Acara  Pidana    dalam  art  luas, sementara istilah Hukum Acara Pidana saja adalah sistem Peradilan Pidana dalam arti sempit. 3
Tahap  pembuktian  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  merupakan  faktor  penting untukmenentukan terbukti atau tidak terbuktinya Terdakwa melakukan pidana. Bagi Penuntut  Umum  proses  pembuktian  merupakan  faktor  yang  sangat  krusial  dalam rangka mendukung tugasnya sebagai pihak yang memiliki beban untuk membuktikan terdakwa.  Untuk  mencapai  suatu  keadilan  dalam  proses  pembuktian  maka  sudah seharusnya  berpedoman  pada  asas-asas  yang  berlaku  dalam  Hukum  Acara  Pidana, seperti  asas  praduga  tidak  bersalah (presumption  of  innocence) dan  asas  persamaan dihadapan hukum (equality before the law), dan asas pemeriksaan (accusatoir). Bentuk dari asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) tercantum dalam Pasal 66 KUHAP  yang  berbunyi  “Tersangka  atau  terdakwa  tidak  dibebani  kewajiban pembuktian.”  Dengan  dicantumkannya  Pasal  66  KUHAP  maka  pada  dasarnya  siapa yang menyangka atau siapa yang mendakwa seseorang telah melakukan tindak pidana, maka  ialah  yang  harus  membuktikan  kebenaran  dari  sangkaan  atau  dakwaannya. 4 Dalam kapasitasnya sebagai Pihak yang berwenang mengadili, proses pembuktian bagi Hakim sangat penting dalam mendukung pembuktian faktor keyakinan Hakim. Hal itu disebutkan  dalam  Pasal  183  KUHAP  yang  pada  intinya  ialah  Hakim  menjatuhkan Pidana  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  dan  keyakinan  Hakim
1 Hari Sasangka, Komentar Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Cet. 1, CVMandar Maju, Bandung, 2003, hal. 6.
2 C.  Djisman  Samosir, Segenggam  tentang  Hukum  Acara  Pidana, Cet.  3  Nuansa  Indah,  Bandung, 2013, hal. 130.
3 Luhut  M.P.  Pangaribuan, Hukum  Acara  Pidana  &  Hakim  Ad  Hoc, Cet.1,  Papas  Sinar  Sinanti, Jakarta, 2016, hal. 70.
4 P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 207.
bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  yang  dilihat  dari  alat  bukti  yang  sah tersebut.
Dalam  sistem  peradilan  di  Indonesia,  kedudukan  Saksi  sangatlah  penting sehingga  dijadikan  salah  satu  diantara  lima  alat  bukti  yang  sah  sebagaimana  diatur dalam Pasal 184 (1) kitab Undang-undang Hukum acara pidana (KUHAP) yaitu:
a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli
c. Surat
d. Petunjuk
e. Keterangan Terdakwa
Penempatan  keterangan  saksi  dalam  urutan  pertama  dari  lima  alat  bukti  yang sah, menunjukkan tentang pentingnya alat bukti keterangan saksi dalam penyelesaian perkara  pidana.  Pentingnya  alat  bukti  keteranagn  saksi  ini  terkai  dengan  system pembuktian  yang  dianut  oleh  hukum  acara  pidana  indonesia  yaitu  sistem  negatif (Negative wettelijk) . Sistem negatif (Negatif wettelijk) yaitu suatu system pembuktian didepan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan karena yang dicari oleh hakim adalah  kebenaran  yang  meteril,  berbeda  dengan  hukum  perdata  yang  dalam pembuktiannya mencari kebenaran formil. Sehingga dalam hukum pidana keterangan saksi  sangat  mempengaruhi  putusan  hakim. 5 Hampir  semua  pembuktian  perkara pidana  selalu  bersandar  kepada  pemeriksaan  keterangan  saksi,  sekurang-kurangnya disamping  pembuktian  dengan  alat  bukti  yang  lain,  selalu  diperlukan  pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. 6 Pentingnya saksi dalam proses Peradilan Pidana, telah  dimulai  sejak  awal  proses  peradilan  pidana.  Begitu  pula  dalam  proses selanjutnya,  keterangan  Saksi  sebagai  alat  bukti  utama  menjadi  acuan  bagi  hakim dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Karena Saksi memiliki  peranan penting dalam peradilan pidana, maka Saksi haruslah orang yang mendengar, melihat dan mengalami suatu kejadian yang diduga perbuatan tindak pidana.
Berdasarkan  definisi  tersebut,  maka  tidaklah  mustahil  saksi  adalah  juga korban/pihak  yang  dirugikan  dari  peristiwa  tersebut.  Saksi  diharapkan  dapat menjelaskan rangkaian kejadian yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang menjadi objek pemeriksaan di muka pengadilan. Saksi, bersama alat bukti lain akan membantu Hakim  untuk  menjatuhkan  putusan  yang  adil  dan  objektif  berdasarkan  fakta-fakta hukum yang disampaikan.
Tetapi Saksi juga harus dibebaskan dari perasaan takut, khawatir akan dampak dari keterangan yang diberikannya. Seseorang mungkin saja menolak untuk bersaksi, atau,  kalaupun  dipaksa  berbohong  karena  ia  tidak  mau  mempertaruhkan  nyawanya atau nyawa keluarganya gara-gara keterangannya yang memberatkan terdakwa. Di sisi lain,  seseorang  dapat  menolak  memberikan  keterangan  karena  mengalami  trauma hebat  akibat  peristiwa  pidana,  sehingga  tidak  memiliki  kemampuan  untuk menceritakan  ulang  peristiwa  yang  dialaminya  itu.  Tidak  sedikit  kasus  yang  tidak dapat dibawa ke muka pengadilan atau pun terhenti di tengah jalan karena persoalan
5 Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata, Cet. 4, Pt. Citra Aditya Bakti, 2012, hal. 2.
6 M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  :  Pemeriksaan  Sidang Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  dan  Peninjauan  Kembali, Edisi  Kedua,  Cet.  13,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2012, hal. 286.
yang  satu  ini. Kasus-kasus  seperti  korupsi  atau  kejahatan  narkotika  yang melibatkan sebuah  sindikat,  atau  kasus-kasus  kekerasan  berbasis  gender  menjadi  contoh  kasus yang  seringkali  tidak  dapat  diproses  karena  tidak  ada  saksi  yang  mau  dan  berani memberikan keterangan yang sebenarnya. Maka yang terjadi kemudian adalah bukan saja  gagalnya  sebuah  tuntutan  untuk  melakukan  proses  peradilan  yang  bersih,  jujur dan berwibawa untuk memenuhi rasa keadilan, tetapi juga pelanggaran hak-hak asasi individual yang terkait dalam kasus tersebut.
Dalam  Sistem  Peradilan  di  Indonesia  terdapat  istilah  Saksi  Mahkota,  yang  di maksud dengan Saksi mahkota adalah seorang tersangka atau terdakwa yang dijadikan saksi  terhadap  tersangka  atau  terdakwa  lainnya,  dengan  kata  lain  menjadi  saksi mahkota,  maka  dilakukan  metode  yang  dikenal  dengan  nama Splitsing (Pemecahan Perkara  Pidana),  tidak  semua  perkara  pidana  dapat  menggunakan  saksi  mahkota, hanya dalam perkara tindak pidana penyertaan saja yang menggunakan saksi mahkota. Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  saksi  mahkota  juga  merupakan tersangka dari perkara yang dilakukan. Disini saksi mahkota akan mendapat tekanan psikis  saat  memberikan  keterangan  dan  pertanyaan-pertanyaan  yang  kemungkinan akan menjeratnya, karena terdakwa disumpah maka ia tidak dapat mengingkari atau membela diri.
Keberadaan  Saksi  Mahkota  dalam  sistem  peradilan  Indonesia  di  pandang mempunyai  daya  potensial  dalam  membuka  tabir  kejahatan.  Terlebih  lagi  kejahatan yang  melibatkan  beberapa  pelaku  yang  telah  mengembangkan  ikatan  yang  kuat  satu sama lain dan bersifat tertutup, seperti halnya dalam tindak pidana Korupsi, Narkotika, dan  lainnya.  Ikatan  seperti  ini  seringkali  saling  menguntungkan  yang  akan menyebabkan  para  pelaku  tersebut  untuk  bersatu  menghadapi  penyidikan  atau kemungkinan  adanya  sebuah  tuntutan  untuk  melindungi  kepentingan  mereka. Sehubungan  dengan  sifat  dasar  dari  kasus-kasus  Organized  Crime  atau  White  Colar Crime  maka  kasus  ini  lebih  sulit  untuk  dibuktikan  dari  pada  kasus  tindak  pidana lainnya. 7
Setiap penegakan hukum harus sesuai dengan persyaratan konstitusional, harus menaati  hukum,  serta  harus  menghormati the  right  of  self  incrimination. Tidak Seorangpun  dapat  dipaksa  menjadi  saksi  yang  memberatkan  dirinya  dalam  suatu tindak pidana.  Dilarang mencabut, menghilangkan hak hidup,  keerdekaan, atau harta benda tanpa sesuai dengan ketentuan hukum acara. Seriap orang harus terjamin hak terhadap  diri,  kediaman,  surat-surat  atas  pemeriksaan  dan  penyitaan  yang  tidak beralasan.  Hak  konfrontasi  dalam  bentuk  pemeriksaan  silang  dengan  orang  yang menuduh  atau  melaporkan,  hak  memperoleh  pemeriksaan  yang  cepat,  hak perlindungan  yang  sama  dan  perlakuan  yang  sama  di  depan  hukum,  hak  mendapat bantuan Penasihat Hukum, baik tersangka maupun saksi juga harus dilindungi haknya. Jika hak tersebut  sudah diperoleh maka akan  merasa  sebagai
Manusia  yang  dihormati  harkat  dan  martabatnya. 8 Walaupun  tidak  diberikan suatu  definisi otentik dalam KUHAP mengenai Saksi mahkota  (kroongetuide), namun berdasarkan perspektif empirik maka Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal  atau  diambil  dari  salah  seorang  tersangka  atau  Terdakwa  lainnya  yang
7 Putusan Mahkama Konstitusi Nomor 42/PUU-VIII/2010 tanggal 3 September 2010, hal. 63.
8 Munir  Fuady  &  Sylvia  Laura  L.  Fuady, Hak  Asasi  Tersangka  Pidana, Cet.  1,  Prenada  Media Group, Jakarta,2015, hal. 1.
bersama-sama  melakukan  perbuatan  pidana,  dan  dalam  hal  mana  kepada  Saksi tersebut  diberikan  mahkota.  Adapun  mahkota  yang  diberikan  kepada  Saksi  yang berstatus  Terdakwa  tersebut  adalah  dalam  bentuk  ditiadakan  penuntutan  terhadap perkaranya atau  diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila  perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. 9
Tentang  Saksi  Mahkota  ini  juga  ditemukan  dalam  Yurisprudensi  Mahkama Agung Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal  3 mei 1995 Pasal. Nomor 1590 K/Pid/1995 tanggal  3  mei  1995  Jo.  1592  K/Pid/1994  tanggal  3  mei  1995  yang  pada  intinya menyatakan  bahwa  pemeriksaan  terhadap  saksi  mahota  sebaiknya  tidak  dilakukan karena  hal  itu  bertentangan  dengan  hukum  acara  pidana  dan  juga  merupakan pelanggaran terhadap kaidah Hak Asasi Manusia secara Universal. 10
Satu-satunya putusan Pengadilan yang menolak saksi Mahkota sebagai alat bukti adalah  Putusan  Mahkamah  Agung  dalam  kasus  pembunuhan  MARSINAH,  yang menyatakan “saksi Mahkota bertentangan dengan hukum" (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1174 K/Pid/1994, 381 K/Pid/1994, 1592 K/Pid 1994 dan 1706 K/Pid/1994). Untuk  mengantisipasi  kemungkinan  adanya  hakim  yang  menjadikan  Putusan Mahkamah Agung dalam  perkara  pembunuhan  terhadap  Marsinah  tersebut  sebagai dasar  putusannya, maka  dalam menggunakan  saksi  mahkota,  supaya  sedapat mungkin diupayakan  juga  tambahan  alat  bukti  lain.  Adapun  data  laporan  perkara pidana  di  Willayah  Hukum  Pengadilan  Negeri  Sarolangun  yang  menggunakan  Saksi Mahkota  terhitung  sejak  tahun  2018  hingga  tahun  2019  adalah  sebanyak  16  (enam belas) perkara, yaitu 9 (sembilan) perkara pada tahun 2018 dan 7 (tujuh) perkara pada tahun 2019. Berikuutnya dijelaskan pada tabel dibawah ini:
Tabel 1
Jumlah perkara Pidana yang mennggunakan Saksi Mahkota di Wilayah Hukum

## Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2018-2019
Berdasarkan  uraian  tabel  1  tersebut  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  jumlah perkara tindak pidana yang menggunakan keterangan saksi mahkota di wilayah hukum Pengadilan  Negeri  Sarolangun  lumayan  banyak,  maka  dari  itu  penulis  tertarik  untuk meneliti  dan  menelusuri  lebih  lanjut  tentang  Saksi  Mahkota  dalam  perkara  pidana, langkah  selanjutnya  penulis  melakukan  penelitian  dalam  rangka  penulisan  dengan judul  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Saksi  Mahkota  Dalam  Proses  Pemeriksaan Perkara Pidana”
9 Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011 tanggal 7 Februari 2012.
10 Putusan Mahkama Agung Nomor 250 K/MIL/2013 tanggal 25 maret 2014, hal.17.
No Tahun Jumlah Perkara 1 2 2018 2019 9 7 Jumlah 16

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  Yuridis  Empiris,  yaitu mempelajari  peraturan  Perundang-Undangan  yang  berlaku  berkenaan  dengan  Saksi Mahkota dan melihat praktiknya berkenaan dengan perlindungan hukum yang di dapat oleh Saksi Mahkota dalam proses pemeriksaan perkara pidana

## C. PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Saksi  Mahkota  Dalam  Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Sarolangun
Di dalam Undang-undang Perlindungan saksi dan korban telah ditentukan bahwa perlindungan  saksi  dilakukan  oleh  lembaga  tersendiri  yang  bersifat  mandiri  yang disebut  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK).  Namun  lembaga  ini  masih bersifat  nasional  yang  berkedudukan  di  Ibu  kota  Negara,  sehingga  hal  ini  masih menjadi salah satu hambatan terhadap pelaksanaan perlindungan terhadap saksi dan korban  pada  tingkat  daerah-daerah  secara  maksimal.  Di  Sarolangun  perlindungan terhadap saksi masih dilakukan oleh penjabat yang berwenang dalam masing-masing tahap pemeriksaan, yaitu penyidik (Polri dan PPNS), jaksa penuntut umum, dan hakim. Dalam  proses  pemeriksaan  perkara  pidana  di  Pengadilan  Negeri  Sarolangun perlindungan  terhadap  saksi  dilakukan  oleh  hakim,  dalam  hal  ini  perlindungan diberikaan melalui bagian Pelayanan Peradilan atau posko bantuan hukum Pengadilan Negeri Sarolangun.
Di  dalam  pemeriksaan  persidangan  perkara  pidana  hakim  yang  melakukan pemeriksaan  persidangan  namun  tanpa  adanya  alat  bukti,  hakim  tidak  akan  dapat mengetahui  dan  memahami  apakah  suatu  tindak  pidana  telah  terjadi  dan  apakah terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana tersebut dan bertanggung jawab atas  peristiwa  itu,  jadi  adanya  alat  bukti  mutlak  diperlukan  sehingga  hakim  dapat dengan pasti menemukan kebenaran materil.  Dalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dinyatakan : “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali  apabila  dengan  sekurang-kurangnyadua  alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  terdakwalah  yang melakukannya” dalam Pasal 184 KUHAP menyatakan alat bukti yang sah ialah:
a. keterangan saksi
b. keterangan ahli
c. surat
d. petunjuk
e. keterangan terdakwa
Salah  satu  alat  bukti  yang    disebutkan  dalam  Pasal  184  KUHAP  adalah keterangan  saksi  yang  merupakan  alat  bukti  dalam  perkara  pidana  yang  berupa keterangan  mengenai  suatu  peristiwa  pidana  yang  ia  dengar  sendiri,  ia  lihat  sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut. 11 Dari hasil  penelitian  yang  dilakukan  penulis  di  Pengadilan  Negeri  Sarolangun  berkaitan dengan  pelaksanaan  perlindungan  terhadap  Saksi  Mahkota  dalam  proses pemeriksaaan  perkara  Pidana  dinilai  telah  terlaksana,  hal  ini  dapat  di  lihat  dari
11 Yulia  Monita  dan  Dheny  Wahyudhi, Peranan  Dokter  Forensik  Dalam  Pembuktian  Perkara Pidana, Jurnal  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum,  Universitas  Jambi,  Vol.  6,  No.  7,  2013,  hal.  129, https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2188.
banyaknya bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada seorang saksi terkhusus saksi mahkota, baik dalam bentuk perlindungan fisik, psikis maupun hukum. Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban  yang  mendengar,  melihat,  atau  mengalami  sendiri  terjadinya  suatu  tindak pidana  dalam  upaya  mencari  dan  menemukan  kejelasan  tentang  tindak  pidana  yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan  tentang  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana  sering mengalami  kesulitan  karena  tidak  dapat  menghadirkan  saksi  dan/atau  korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Sehubungan dengan  hal  tersebut,  perlu  dilakukan  perlindungan  bagi  saksi  dan/atau  korban  yang sangat  penting  keberadaannya  dalam  proses  peradilan  pidana.    Kesaksian  memang dibutuhkan  dalam  setiap  peradilan  pidana,  termasuk  peradilan  militer.  Saksi  yang dimintai  keterangan  dalam  penyidikan  maupun  persidangan,  pada  dasarnya  sangat membantu berjalannya rangkaian proses peradilan. Apalagi hasil yang diharapkan dari proses  pengumpulan  keterangan  saksi  untuk  memastikan  peradilan  yang  jujur  ( fair trial ). 12
Dalam penegakan perlindungan saksi khususnya perlindungan hukum bagi saksi itu sendiri  saat ini  telah diatur  oleh    Undang-undang  Nomor  31  Tahun 2014  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi dan  Korban.  Sebuah  Undang-undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  yang  berlaku efektif,  yang  dibentuk  atas  dasar  upaya  untuk  mengatasi  permasalahan  seperti pelanggaran hak asasi manusia. Undang-undang perlindungan saksi dan korban yang diharapkan  akan  menolong  Negara  ini  keluar  dari  persoalan-persoalan  hukum  yang berkepanjangan  seperti  sulitnya  memberantas  korupsi,  kekerasan  dalam  rumah tangga,  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  belum  lagi  tentang  perlindungan  hukum yang  hanya  mampu  menyentuh  bagi  kalangan  konglomerat,  pejabat,  dan  lain sebagainya.  Sehingga  diperlukan  perlindungan  hukum  sebagai  payung  hukum  bagi para  saksi  dan  korban  di  masa  mendatang.  Undang-undang  Perlindungan  Saksi  dan Korban, merupakan salah satu jawaban dari persoalan di atas.
Mengenai  hal  tersebut  Penulis  telah  melakukan  wawancara  dengan  salah  satu Hakim  di  Pengadilan  Negeri  Sarolangun,  yang  memiliki  kewenangan  dalam memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  saksi  selama  proses  peradilan,  dalam konteks  ini  berkaitan  dengan  pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  saksi mahkota  dalam  proses  pemeriksaan  perkara  pidana,  Sebagaimana  dijelaskan  oleh Muhammad Affan:
“Kalau mengenai pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi mahkota  itu  sama saja dengan perlindungan yang diberikan  kepada saksi-saksi pada  umumnya.  Saksi  mahkota  inikan  saksi  sekaligus  pelaku/terdakwa  tindak pidana,  ia  (pelaku  tindak  pidana)  dijadikan  saksi  karena  kurangnya  alat  bukti yang  ditemukan  di  TKP  dan  tindak  pidana  ini  merupakan  tindak  pidana penyertaan.  Saksi  mahkota  juga  disumpah  seperti  halnya  saksi-saksi  pada umumnya sebelum memberikan kesaksian, tetapi pelaku yang dijadikan saksi ini sebelumnya ditanyakan apakah bersedia dijadikan saksi terhadap tindak pidana yang  dia  juga  lakukan  itu.  Tentu  perbedaannya  dengan  saksi  pada  umumnya
12 Asmilawati  Jafar, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Saksi  Dalam  Pemeriksaan  Perkara  Pidana, Skripsi  Sarjana  Hukum,  UIN  Alauddin  Makassar,  2014,  hal.  54, http://repositori.uin- alauddin.ac.id/6418/1/Asmilawati%20Jafar.pdf.
ialah  saksi  mahkota  merupakan  terdakwa  yang  berarti  akan  disidangkan diperadilan  dan  akan  mempertanggung  jawabkan  perbuatannya.  Mengenai  di tahan  atau  tidaknya  saksi  mahkota  itu  perlu  diketahui  kalau  saksi  mahkota  ini merupakan  pelaku  tindak  pidana  yang  mungkin  jika  tidak  ditahan  ia  bakal melarikan  diri,  selama  ini  saksi-saksi  mahkota  yang  diajukan  di  persidangan pasti ditahan karena ia juga pelaku tindak pidana. Kalau perlakuan fisik, hukum dan lainnya yang diberikan kepada saksi mahkota itu sama saja dengan hak-hak yang diberikan kepada saksi, yang membedakan saksi mahkota ini tetap ditahan, dalam penjagaan agar tidak melarikan diri selama proses persidangan.” 13
Sehingga  penulis  menarik  kesimpulan  bahwasahnya  pelaksanaan  perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi mahkota dalam perkara pidana, sama saja dengan saksi-saksi pada umumnya, baik dari segi hak- hak yang diberikan maupun kewajiban saksi  itu  sendiri.  Kemudian  yang  membedakannya  saksi mahkota  dengan  saksi  biasa seperti yang dinyatakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Muhammad Affan secara  lugas  ia  menyebutkan  beda  saksi  mahkota  dengan  saksi  pada  umunya  ialah kalau  saksi  mahkota  dilakukan  penahanan  karena  ia  juga  merupakan  pelaku  tindak pidana  tetapi  kalau  saksi  biasa  tidak  dilakukan  penahanan.  Penulis  juga  melakukan wawancara  dengan  seorang  Jaksa  di  Kejaksaan  Negeri  Sarolangun  mengenai Pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  saksi  mahkota  dalam  perkara  pidana, sesuai yang dijelaskan oleh Rikson Lothar:
“Saksi  mahkota  inikan  merupakan  pelaku  tindak  pidana  yang  dijadikan  saksi karena  minimnya  alat  bukti  dipersidangan,  pelaksanaan  perlindungan  hukum kepada  saksi  mahkota  sebenarnya  saksi  mahkota  inikan  pelaku  tindak  pidana maka perlakuan yang diberikan kepada ia (pelaku tindak pidana) yang dijadikan saksi  ini  lebih  kepada  perlakuan  ia  sebagai  tersangka  atau  terdakwa,  saksi mahkota juga mendapatkan haknya sebagai saksi tetapi lebih kepada hak sebagai pelaku.  Seperti  hak  untuk  didampingi  penasehat  hukum,  hak  untuk  dikunjungi oleh  keluarga,  hak  untuk  mendapatkan  kesehatan.  Dan  saksi  mahkota  ini  juga ditahan di lapas seperti halnya tersangka/pelaku tindak pidana pada umumnya, karena  saksi  mahkota  juga  merupakan  pelaku  tindak  pidana.  Mengenai perlindungan  yang  diberikan  kepada  saksi  mahkota  sama  saja  seperti  halnya saksi tetapi lebih kepada perlindungan ia sebagai pelaku. Dalam persidangannya saksi mahkota ini selalu diperiksa terakhir sekali setelah yang lainnya diperiksa, karena  saksi  mahkota  itu  pelaku  tindak  pidana  yang  juga  dalam  perkara  itu. Dalam  persidangan  saksi  mahkota  juga  disumpah  seperti  saksi-saksi  lainnya sebelum memberikan kesaksian.” 14
Dapat  penulis  tarik  kesimpulan  mengenai  pelaksanaan  perlindungan  hukum yang diberikan kepada saksi mahkota dalam perkara pidana. Dalam pernyataan yang diberikan oleh Rikson Lothar saksi mahkota adalah seorang saksi yang juga merupakan pelaku  tindak  pidana  yang  berarti  tetap  harus  mempertanggung  jawabkan perbuatannya,  mengenai  pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  saksi  mahkota, perlindungan yang diberikan sama  saja seperti saksi pada umumnya atau saksi biasa, tetapi  lebih  kepada  perlindungan  ia  sebagai  pelaku.  Saksi  mahkota  juga  ditahan  di lapas karena mengingat ia merupakan pelaku tindak pidana. Pernyataan ini tetap ada
13 Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, Bpk. Muhammad Affan, 26 November 2019.
14 Wawancara  Jaksa  Kasubsi  Ekonomi,  Keuangan  Dan  Pengamanan  Pembangunan  Strategis  Pada Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Sarolangun, Bpk. Rikson Lothar, 26 November 2019.
kaitannya  dengan  Hakim  dan  Advokat  yang  telah  saya  wawancara,  tetapi  ada perbedaan pada perlakuan yang diberikan kepada saksi mahkota tersebut.
Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan saksi mahkota yang di pilih secara  undi  di  Pengadilan  Negeri  Sarolangun  untuk  mengetahui  bagaimana pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  saksi  mahkota  dalam  perkara  pidana, sebagaimana dijelaskan oleh Darus Sami Bin A. Kadir (Alm):
“Kalau  pelaksanaan  perlindungan  hukum  yang  di  berikan  kepada  saya  (saksi mahkota)  sama saja  seperti  saksi-saksi  pada  umumnya,  tetapikan  saya  ini  juga merupakan  pelakunya,  jadi  saya  di  tahan  dilapas.  Yang  saya  rasakan pelaksanaannya baik-baik saja, dan saya selaku pelaku sekaligus saksi merasa di perlakukan  dengan  layaknya  manusia  tidak  ada  sedikitpun  diskriminasi terhadap diri kami sebagai saksi atau sekaligus pelaku”. 15
Pernyataan yang sama juga disampaikan saksi mahkota yang lainnya mengenai pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  saksi  mahkota  dalam  perkara  pidana  di Pengadilan  Negeri  Sarolangun,  sebagaimana  disampaikan  oleh  Adi  Darmawan  Bin Syaiul Anwar (Alm):
“Yang  saya  rasakan  terhadap  perlindungan  yang  diberikan  kepada  diri  saya selaku pelaku dan juga dijadikan saksi sangat baik, saya dan kawan-kawan disini diperlakukan dengan baik, perlindungan yang diberikan itu berupa perlindungan fisik,  psikis  dan  hukum,  jadi  saya  selaku  pelaku  yang  dijadikan  saksi  terhadap perkara  saya  sendiri  merasa  aman  dalam  memberikan  kesaksian  di pengadilan.” 16
Dapat  penulis  simpulkan  terhadap  dua  pernyataan  saksi  mahkota  diatas  atas nama  Darus  Sami  Bin  A.  Kadir  (Alm)  dan  Adi  Darmawan  Bin  Syaiful  Anwar  (Alm) tentang  bagaimana  pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap saksi mahkota  dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Sarolangun. Mereka merasa pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi mahkota itu baik-baik saja,  perlindungan  fisik,  psikis  dan  hukum  yang  diberikan  juga  sangat  baik,  tapi bedanya  darus  sami  dan  adi  darmawan  ini  merupakan  saksi  mahkota  jadi  harus ditahan  demi  keaman,  dan  cenderung  perlakuannya  lebih  kepada  ia  sebagai  pelaku. Perlakuan yang didapat sangat baik dan tidak ada pelecehan terhadap dirinya sebagai pelaku ataupun  sebagai saksi.
Saksi  dalam  suatu  kasus  perkara  pidana  khususnya  kasus  perkara  korupsi, narkotika, terorisme, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat sangat rentan dalam  keberadaannya,  sehingga  orang-orang  atau  para  pihak  yang  berstatus  sebagai saksi  dan  korban  tersebut  perlu  dilindungi  dalam  bentuk  rehabilitasi,  pemberian bantuan,  dan  diberikan  motivasi  untuk  mampu  memberikan  berbagai  keterangan tentang segala hal yang dilihat, didengar, dirasakan, dan atau dialaminya dalam setiap tahapanproses peradilan hukum pidana yang sedang dan akan dihadapinya.
Pemberian  perlindungan  dalam  bentuk  rehabilitasi  dilakukan  dengan  cara memberikan  terapi  medis  dan  psikososial  kepada  yang  bersangkutan,  sedangkan perlindungan  dalam  wujud  bantuan  dinyatakan  dalam  bentuk  bantuan  upaya
15 Wawancara Saksi Mahkota Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Sarolangun, Bpk. Darus Sami Bin A. Kadir (Alm), 27 November 2019.
16 Wawancara  Saksi  Mahkota  Dalam  Perkara  Pidana  Di  Pengadilan  Negeri  Sarolangun,  Bpk.  Adi Darmawan Bin Syaiul Anwar (Alm), 9 April 2020.
pemenuhan hak-hak proseduralnya, bantuan pendampingan dalam menghadapi proses peradilan  hukum  atas  perkara  yang  melibatkan  dirinya,  serta  motivasi  berupa pengusulan untuk dapat diberikan penggantian kerugian (kompensasi). Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi dapat dikategorikan sebagai berikut:
a. Bentuk perlindungan fisik dan psikis
Perlindungan  atas  keamanan  diri  dalam  memberikan  kesaksian  dimuka persidangan  serta  bebas  dari  ancaman  dan  tekanan  pihak  lain  yang  berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan. KUHAP yang merupakan ketentuan  hukum  acara  pidana  yang  bersifat  umum  tidak  secara  eksplisit merumuskan  hak  saksi  untuk  memperoleh  perlindungan  atas  keamanan  pribadi, keluarga,  dan  harta  bendanya,  serta  dari  ancaman  yang  berkenaan  dengan kesaksian  yang  akan,  sedang,  atau  telah  diberikannya.  Artinya,  dalam  perspektif KUHAP, hak saksi seperti diatas tidak perlu dirumuskan didalamnya, cukup apabila ada  ancaman  atau  bahaya  yang  menimpa  saksi  atau  keluarganya  dan  sudah memenuhi rumusan delik, maka saksi berarti dilindungi oleh keberadaan delik itu. Tetapi  sebagai  dasar  hukum  bentuk  perlindungan  diatas  terdapat  dalam beberapa kebijakan Undang-undang yang lebih khusus, seperti UU Peradilan HAM, UU  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dan  PERPU  Tentang  Pemberantasan  Tindak pidana  Terorisme.  Undang-undang  No.  26  Tahun  2000  tantang  Peradilan  HAM menjamin  hak  saksi  pelanggaran  HAM  atas  perlindungan  fisik  dan  mentalnya sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  34  ayat  (1)  yang  berbunyi:  “Setiap  korban  dan saksi  dalam  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  berat  berhak  atas  perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun.” Bentuk  perlindungan  ini  juga  dijamin  dalam  PERPU  No.  1  Tahun  2002  tantang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  yang  diubah  menjadi  UU  No.  15  Tahun 2003 pada Pasal 33 yang berbunyi:
“Saksi,  penyidik,  penuntut  umum,  dan  hakim  yang  memeriksa  beserta keluarganya  dalam  perkara  tindak  pidana  terorisme  waib  diberi perlindungan oleh Negara dari kemungkinan ancaman yang membahyakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.”
Dalam prakteknya di Pengadilan Negeri Sarolangun perlindungan fisik dan psikis  yang  diberikan  kepada  saksi  tindak  pidana  terutama  saksi  mahkota  sudah dilaksanakan dengan baik, semua itu dapat dilihat tidak adanya laporan atau aduan dari setiap orang yang dijadikan saksi pada perkara yang bersangkutan. Pada saat penulis  mewawancarai  salah  satu  saksi  mahkota  pada  perkara  tindak  pidana penggelapan  ia  merasa  dilindungi  baik  itu  berupa  perlindungan  fisik  maupun psikisnya,  saksi  tersebut  mendapatkan  hak-haknya  sebagai  saksi  dan  memenuhi kewajiban-kewajibannya  sebagai  saksi.  Perlindungan  yang  diberikan  kepadanya sama  halnya  dengan  saksi-saksi  pada  umumnya,  yang  membedakan  ia  ditahan karena juga merupakan pelaku tindak pidana.

## b. Bentuk pelindungan hukum
Saksi tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya. Kebijakan sebagaimana diatas sudah  dimuat  dalam  Undang-undang  No.  5  tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana
Pencucian Uang dalam Pasal 43 yang berbunyi: “Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut secara hukum baik perdata atau pidana atas pelaporan dan/atau kesaksian oleh yang bersangkutan sabagaimana diamaksud dalam Pasal 40 dan 42”.
Ketentuan  yang  sama  juga  terdapat  dalam  Pasal  10  ayat  (1)  UU  PSK  yang berbunyi:  “Saksi,  korban,  dan  pelapor  tidak  dapat  dituntut  secara  hukum  baik pidana  maupun  perdata  atas  laporan,  kesaksian  yang  akan,  sedang,  atau  telah diberikannya”.
Akan tetapi ketentuan yang demikian itu tidak berlaku apabila seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat  dibebaskan dari tuntutan pidana  apabila  ia  ternyata  terbukti    secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah,  tetapi kesaksiannya    dapat  dijadikan  pertimbangan  hakim  dalam  meringankan  pidana yang akan dijatuhkan. Juga ada pembatasan terhadap tidak dapat dituntutnya saksi, korban  atau  pelapor  atas  kesaksiannya  yaitu  apabila  dalam  memberikan keterangannya  itu  tidak    dengan  itikad  baik.  Dalam  hal  ini,  maka  ia  tetap  dapat dituntut.
Bentuk  perlindungan  hukum  kepada  saksi  terutama  pada  saksi  makota  di Pengadilan Negeri Sarolangun dinilai sudah diberikan sesuai undang-undang yang mengatur, setiap saksi yang memberikan kesaksian di persidangan dilindungi hak- haknya sebagai saksi berupa tidak dapatnya dituntut kesaksian yang diberikan oleh saksi  tersebut,  berbeda  dengan  saksi  mahkota,  pada  prakteknya  di  pengadilan Negeri  Sarolangun  Saksi  mahkota  tetap  dapat  dituntut  tetapi  diringankan tuntutannya jika saksi mahkota tersebut beritikad baik.

## c.  Bentuk perlindungan terkait hak prosedural saksi
Mendapatkan  nasehat  hukum  untuk  bebas  memberikan  keterangan  sesuai dengan kebenaran dan pengetahuannya.  Hak mendapat nasehat hukum bagi saksi ini  harus  dibedakan  dengan  nasehat  yang  diberikan  kepada  tersangka/terdakwa. Terdakwa boleh berbohong atau dengan kata lain tidak ada ancaman pidana jika ia berbohong  demi  pembelaannya,  tetapi saksi  tidak  boleh  berbohong. Nasehat  yang diberikan  kepadanyan  hanya  terbatas  terhadap  hak-haknya,  jadi  semata-mata dalam  usaha  keselamatan  dirinya  untuk  bebas  memberikan  keterangan  sesuai dengan  kebenaran,  sesuai  denganpancainderanya,  bukan  apa  yang  ada  dalam batinnya, bukan yang ia  kehendaki akan terjadi. 17

## 2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum   Terhadap Saksi Mahkota di Pengadilan Negeri Sarolangun
Kendala  yang  sering  kali  dihadapi  oleh  penegak  hukum  di  Pengadilan  Negeri Sarolangun  dalam  penerapan  perlindungan  hukum  terhadap  saksi  Mahkota  dalam perkara  pidana  salah  satunya  adalah  adanya  keengganan  dari    sebagian  besar masyarakat  untuk  memberikan  kesaksian  dan  keterangan  mengenai  adanya  indikasi telah terjadinya suatu tindak pidana, yang dikarenakan ketakutan mereka akan tidak terjaminnya rasa aman dan ketentraman hidup mereka walaupun sudah ada peraturan perundang-  undangan  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006  tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang secara khusus mengatur masalah perlindungan saksi.
17 Muhammad  Iksan, Hukum  Perlindungan  Saksi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana, Cet.  2, Muhammadiyah Univercity Press, Surakarta, 2012, hal 154.
Selanjutnya  dalam  Undang-undang  tersebut  telah  ditentukan  lembaga  khusus yang  melaksanakan  perlindungan  terhadap  saksi  dan  korban  yakni  Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) namun yang menjadi kendala baru yaitu belum adanya pembentukan LPSK di daerah. Saat ini LPSK masih bersifat nasional yang hanya berkedudukan  di  Ibu  Kota  Negara  yaitu  Jakarta.  Selain  itu  keberadaan  LPSK  dan Undang-Undang  No.31  tahun  2014  tentang  perubahan  Undang-Undang  No.13  tahun 2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  masih  belum  dipahami  dan  diketahui aparat penegak hukum di daerah.
Dalam  hal  ada  saksi  yang  diminta  oleh  terdakwa  atau  penasihat  hukum  atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim  ketua  sidang  wajib  mendengar  keterangan  saksi  tersebut,  meskipun  ada  saksi yang tidak diperiksa di tingkat penyidikan, namun kemudian diajukan pada saat sidang berlangsung  atau  sebelum  putusan,  hal  tersebut  diperbolehkan.  Tahap-tahap pemeriksaan sebagai berikut:
a. Pemeriksaan Saksi di Tingkat Penyidikan
Penyidik  karena  kewajibannya  mempunyai  wewenang  memanggil  orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Di tingkat penyidikan, pemeriksaan  saksi  harus  dibuatkan  berita  acaranya.Dasar  hukum  pemeriksaaan saksi di tingkat penyidikan adalah Pasal 112 KUHAP yang berbunyi:
(1) Penyidik  yang  melakukan  pemeriksaan,  dengan  menyebutkan  alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang  dianggap  perlu  untuk  diperiksa  dengan  surat  panggilan yang  sah  dengan  memperhatikan  tenggang  waktu  yang  wajar  antara diterimanya  panggilan  dan  hari  seorang  itu  diharuskan  memenuhi panggilan tersebut.
(2) Orang  yang  dipanggil wajib  datang kepada  penyidik  dan  jika  ia  tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.
Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan  wajar  bahwa  ia  tidak  dapat  datang  kepada  penyidik  yang  melakukan pemeriksaan,  penyidik itu  datang  ke  tempat  kediamannya. Saksi  diperiksa  dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat  hadir  dalam  pemeriksaan  di  pengadilan.  Saksi  diperiksa  secara  tersendiri, tetapi  boleh  dipertemukan  yang  satu  dengan  yang  lain  dan  mereka  wajib memberikan  keterangan  yang  sebenarnya.  Dalam  pemeriksaan  tersangka  ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.
b. Pemeriksaan Saksi di Pengadilan
Guna  menyederhanakan  jawaban  kami,  kami  akan  menjelaskan  tentang pemeriksaan  saksi  di  pengadilan  dalam  Acara  Pemeriksaan  Biasa.Hakim  dalam menetapkan  hari  sidang  memerintahkan  kepada  penuntut  umum  supaya memanggil  terdakwa  dan  saksi  untuk  datang  di  sidang  pengadilan.Pasal  159 KUHAP berbunyi:
(1) Hakim  ketua  sidang  selanjutnya  meneliti  apakah  semua  saksi  yang dipanggil  telah  hadir  dan  memberi  perintah  untuk  mencegah  jangan sampai  saksi  berhubungan  satu  dengan  yang  lain  sebelum  memberi keterangan di sidang.
(2) Dalam  hal  saksi  tidak  hadir,  meskipun  telah  dipanggil  dengan  sah  dan hakim  ketua  sidang  mempunyai  cukup  alasan  untuk  menyangka  bahwa saksi  itu  tidak  akan  mau  hadir,  maka  hakim  ketua  sidang  dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.
Dalam hal ada saksi yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut  umum  selama  berlangsungnya  sidang  atau  sebelum  dijatuhkannya putusan,  hakim  ketua  sidang  wajib  mendengar  keterangan  saksi  tersebut.  Hal  ini tercantum dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP yang berbunyi:
Dalam  hal  ada  saksi  baik  yang  menguntungkan  maupun  yang  memberatkan terdakwa  yang  tercantum  dalam  surat  pelimpahan  perkara  dan  atau yang diminta oleh  terdakwa  atau  penasihat  hukum  atau  penuntut  umum selama berlangsungnya  sidang  atau  sebelum  dijatuhkannya  putusan,  hakim  ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.
Jika  ada  saksi  yang  tidak  diperiksa  di  tingkat  penyidikan,  namun  kemudian diajukan  pada  saat  sidang  berlangsung  atau  sebelum  putusan,  hal  tersebut diperbolehkan. 18 Menanggapi  hal  tersebut  penulis  telah  melakukan  wawancara langung  dengan  salah  satu  Hakim  di  Pengadilan  Negeri  Sarolangun  mengenai kendala  yang  dihadapi  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  saksi mahkota, sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Affan:
“Selama ini belum ada kendala yang berarti dalam permberian perlindungan hukum  terhadap  saksi  mahkota,  karena  setiap  orang  yang  dijadikan  saksi mahkota  disini  atas  persetujuan  pihak  yang  bersangkutan  sebelum  pelaku tersebut  dijadikan saksi  terhadap  perkaranya sendiri.  Kendala-kendala  yang mungkin  dapat  ditemukan  selama  di  pengadilan  yang  pertama  pelaku  atau saksi  tersebut  menyangkal  terhadap  apa  yang  telah  mereka  perbuat,  tetapi selama saya di pengadilan negeri sarolangun ini belum ada yang menyangkal atas  perbuatan  pidananya,  karena  pelaku  merasa  sama-sama  melakukan perbuatan  pidana  itu.  Dan  selama  ini  belum  ada  saksi-saksi  yang  dapat ancaman dari luar maupun dalam terhadap diri saksi mahkota tersebut, baik dari segi pisik, psikis maupun hal lainnya terhadap saksi mahkota tersebut.” 19
Dapat  penulis  simpulkan  atas  pernyataan  yang  diberikan  salah  satu  Hakim Pengadilan  Negeri  Sarolangun  terhadap  apa  saja  kendala  dalam  pemberian perlindungan hukum terhadap saksi mahkota di Pengadilan Negeri Sarolangun yang dijelaskan  bahwa  tidak  ada  kendala  yang  berarti  selama  ini  dalam  perlindungan hukum  terhadap  saksi  mahkota  di  Pengadilan  Negeri  Sarolangun  karena  setiap pelaku  yang  akan  dijadikan  saksi  (saksi  mahkota)  tersebut  atas  persetujuan  sih pelaku  dan  tanpa  paksaan.  Dan  tidak  ada  ancaman  sedikitpun  terhadap  diri  saksi mahkota baik dari pisik, psikis ataupun hal lainnya dari luar peradilan maupun dari dalam peradilan.
Selain  itu,  penulis  juga  melakukan  wawanca  dengan  salah  satu  jaksa  di Kejaksaan  Negeri  Sarolangun  mengenai  apa  saja  kendala  yang  ditemukan  dalam perlindungan hukum terhadap saksi mahkota dalam perkara pidana, jaksa tersebut atas  nama  Rikson  Lothar  selaku  Jaksa  dibagian  Kasubsi  Ekonomi,  Keuangan  Dan
18 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ca459db4ecc2/pemeriksaan-saksi-di-tingkat- penyidikan-dan-di-pengadilan/, Diakses tanggal 15 April 2020.
19 Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, Bpk. Muhammad Affan, 26 November 2019.
Pengamanan  Pembangunan  Strategis  Pada  Seksi  Intelejen  Kejaksaan  Negeri Sarolangun, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:
“Kalau mengenai kendala yang ditemui dalam upaya pemberian perlindungan hukum kepada saksi mahkota selama ini belum ditemui kendala yang begitu berarti,  kendala  pasti  ada  tapi  bukan  dalam  segi  perlindungan  hukumnya tetapi lebih kepada meyakinkan saksi mahkota tersebut bahwa ia dilindungi keterangannya  itu.  Karena  saksi  mahkota  itu  beda  dengan  saksi-saksi  lain, saksi  mahkota  ini  merupakan  saksi  yang  juga  merupakan  pelaku  maka  ia takut jika dijadikan saksi terhadap perkaranya sendiri, tetapi setelah tau ada hukum  yang  melindungi  keterangan  yang  diberikan  oleh  saksi  barulah biasanya pelaku yakin ingin menjadi saksi terhadap perkaranya sendiri. Kalau mengenai  kendala  upaya  pemberian  perlindungan  hukum  kepada  saksi mahkota  sendiri  selama  ini  belum  ditemukan  kendala,  karena  seperti  yang dijelaskan  tadi  baik  saksi  maupun  pelaku  tersebut  diberikan  perlindungan hukum, maupun pisik dan psikisnya.” 20
Dari  penjelasan  yang  telah  diuraikan  narasumber  diatas  dapat  penulis simpulkan  mengenai  kendala-kendala  dalam  pemberian  perlindungan  hukum hukum terhadap saksi mahkota dalam perkara pidana, bahwa hampir selaras semua pernyataan narasumber diatas yang menyebutkan kalau tidak ada kendala-kendala yang  begitu  penting  selama  ini,  karena  perlindungan  hukum  yang  diberikan  telah terlaksana  dan  perlindungan  juga  diberikan  baik  dari  pisik  maupun  psikisnya  sih saksi  mahkota  tersebut.  Kendala  yang  ditemui  biasanya  dalam  hal  meyakinkan seorang pelaku tindak pidana untuk dijadikan saksi terhadap perkara yang ia juga merupakan pelaku didalamnya. Pelaku ini takut jiwanya terancam jika memberikan kesaksian,  dalam  hal  inilah  penegak  hukum  meyakinkan  kalau  ia  diberikan perlindungan hukum, baik dari segi hukum, pisik maupun psikisnya dan hak-haknya sebagai  pelaku  juga  tetap  diberikan  ataupun  sebaliknya  sebagai  saksi  mahkota. Penulis  juga  melakukan  wawancara  dengan  saksi  mahkota  di  Pengadilan  Negeri Sarolangun mengenai apa saja kendala yang ditemukan dalam perlindungan hukum terhadap  saksi  mahkota  dalam  perkara  pidana,  sebagaimana  dijelaskan  Abdullah Basit Bin Usman:
“Mengenai  kendala  yang  kami  rasakan  selaku  pelaku  yang  dijadikan  saksi mahkota ini, paling kendala dalam hal takut memberikan kesaksian saat jadi saksi, karena tidak enak hati dengan teman yang lainnya dan juga takut dapat ancaman  dari  keluarga  teman  lainnya,  tapi  alhamdulillah  setelah  dijelaskan oleh  penegak  hukum  kalau  kesaksian  yang  kami  sampaikan  itu  di  lindungi oleh hukum.” 21
Selain  itu  juga  ada  pernyataan  dari  salah  seorang  saksi  mahkota  lainnya mengenai  kendala  apa  saja  yang  ditemukan  dalam  perlindungan  hukum  terhadap saksi mahkota dalam perkara pidana, yang dijelaskan oleh Saprianto alias Pe’i Bin Muktar:
“Saya selaku saksi yang juga pelaku dalam perkara saya sendiri yaitu perkara narkotika merasa kendala dalam hal keamanan dalam memberikan kesaksian di pengadilan, karena takut diancam dari pihak keluarga atau  pun orangnya
20 Wawancara  Jaksa  Kasubsi  Ekonomi,  Keuangan  Dan  Pengamanan  Pembangunan  Strategis  Pada Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Sarolangun, Bpk. Rikson Lothar, 26 November 2019.
21 Wawancara  Saksi  Mahkota  Dalam  Perkara  Pidana  Di  Pengadilan  Negeri  Sarolangun,  Bpk. Abdullah Basit Bin Usman, 9 April 2020.
sendiri yang saya beri kesaksian itu, walaupun saya temannya yang bersama- sama  berbuat,  saya  tau  kalau  kita  diberi  perlindungan  oleh  hukum,  tapi  itu tadi tidak enak hati yang paling jelas.” 22
Dapat  penulis  tarik  kesimpulan  dari  dua  pernyataan  saksi  mahkota  diatas mengenai  apa  saja  kendala  yang  ditemukan  dalam  perlindungan  hukum  terhadap saksi  mahkota  dalam  perkara  pidana,  yang  mana  saksi  mahkota  ini  takut  dalam memberikan kesaksian, takut terancam jiwanya jika memberikan kesaksian dalam perkaranya sendiri, baik ancaman dari pihak keluarga pelaku lainnya atau dari hal lain,  tetapi  baiknya  semua  keterangan  yang  diberikan  itu  dilindungi  oleh  hukum, baik perlindungan fisik, psikis dan hukumnya. Yang paling utama semua itu berjalan sesuai  dengan  prosedur-prosedur  yang  ada  dan  tidak  ada  laporan  mengenai ancaman kepada saksi terkhusus saksi mahkota.
Walaupun sama-sama mengetahui tentang betapa pentingnya kedudukan dan peran  saksi  dalam  penyelesaian  perkara  pidana,  akan  tetapi  banyak  orang  yang secara  potensial  berkualitas  sebagai  saksi  atau  setidaknya  sebagai  pelapor,  atau saksi mahkota itu sendiri tidak bersedia menjadi saksi tidak berani mengungkapkan kesaksian  yang  sebenarnya.  Dalam  banyak  kasus  sering  kali  saksi  enggan mengungkapkan  apa  yang  diketahui  maupun  dialaminya  karena  meraka  enggan berurusan  lebih  lanjut  dengan  aparat  penegak  hukum. Mereka  takut  diancam  dan diintimidasi  atau  rasa  ketakutan  yang  dialaminya  karena  mendapat  ancaman  dari pelaku kejahatan. Dalam situasi seperti ini, penyidik yang mempunyai kewenangan dalam  menemukan  dan  mengumpulkan  bukti,  tentu  akan  mengalami  kesulitan dalam  menangani  perkara  yang  dimaksud.  Dan  dalam  kondisi  inilah  penyidik penegak hukum perlu meyakinkan orang tersebut bahwa kesaksian yang ia berikan itu di lindungi oleh hukum dan jiwanya juga dilindungu baik dari segi pisik maupun psikisnya.
Menurut  Ibu  Nunung  Kristiyani  selaku  Wakil  Pengadilan  Negeri  Sarolangun menyebutkan tentang ketakutan orang menjadi saksi adalah sebagai berikut:
“Ketakutan  seorang  saksi,  sebetulnya  bukan  saja  karena  ancaman  dan intimidasi  pihak  tersangka  atau  terdakwa,  juga  bukan  semata-mata  karna rumit dan berbelitnya rentetan proses yang harus mereka lalui, melainkannya juga  karena  takut  terancam  menjadi  seorang  tersangka.  Oleh  karena  itu, dengan  alasan  membantu  pengungkapan  kasus,  saksi  justru  berubah statusnya  menjadi  seorang  tersangka.  Posisi  ini  seringkali  dialami  oleh  para saksi dan sekaligus sebagai pelaku tindak pidana, dalam kasus-kasus tertentu. Oleh  karena  itu,  menjamin  dan  memberikan  perindungan  bagi  saksi  secara efektif  merupakan  hal  yang  sangat  penting.  Jika  saksi  tidak  mendapat perlindungan,  maka  demi  keamanan  dirinya  dan  keluarganya,  saksi mempunyai  kecenderungan  untuk  mengubah  kesaksiannya,  bahkan  sangat mungkin saksi tidak mau tampil atau maju menjadi saksi.  Sehingga menjadi kebutuhan  bahwa  dalam  sidang  yang  adil  memerlukan  perlindungan  dan dukungan yang baik bagi seorang saksi.” 23
22 Wawancara  Saksi  Mahkota  Dalam  Perkara  Pidana  Di  Pengadilan  Negeri  Sarolangun,  Bpk. Saprianto alias Pe’i Bin Muktar, 9 April 2020.
23 Wawancara  Wakil  Ketua  Pengadilan  Negeri  Sarolangun,  Ibu  Nunung  Kristiyani,  26  November 2019.
Di banyak negara, perlindungan saksi dan korban sudah disadari sebagai hal penting  dalam  proses  penegakan  hukum.  Bahkan,  kredibilitas  aparat  penegak hukum  ikut  dipertaruhkan  karena  pentingnya  peran  saksi  dan  korban  dalam mengungkap  suatu  peristiwa  kejahatan.  Saksi  yang  merasa  terancam keselamatannya  atau  keluarganya,  sudah  tentu  tak  akan  membeberkan  informasi penting  yang  ia  ketahui  dalam  kesaksiannya.  Demikian  juga  korban.  Padahal, kesaksian yang benar dari para saksi sangat penting dalam mengungkap kebenaran suatu  tindak  kejahatan.  Apalagi  untuk  kejahatan-kejahatan  yang  dilakukan terorganisir  melibatkan  kalangan  tertentu  dengan  dampak  kejahatan  yang  besar. Kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap saksi dan korban sudah cukup lama disadari di Indonesia. Pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)  dengan  pegangan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah buktinya.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  apa  yang  dibahas  pada  bab  sebelumnya,  maka  dapat  ditarik beberapa kesimpulan yang dapat menjawab pokok permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini. Pelaksanaan Perlindungan Hukum yang diberikan kepada saksi mahkota di Pengadilan  Negeri  Sarolangun  dinilai  telah  terlaksana  dengan  baik,  dilihat  dari  segi perlindungan  fisik,  psikis  maupun  hukumnya.  Dari  hasil  wawancara  penulis  dengan hakim, jaksa dan saksi mahkota itu sendiri pada saat penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Sarolangun. Perlindungan fisik, psikis dan hukum yang di dapat saksi mahkota sama halnya yang didapat dengan saksi-saksi pada umumnya atau saksi biasa, hak-hak ia  sebagai  saksi  diberikan  sesuai  dengan  undang-undang  dan  kewajibannya  sebagai saksi  juga  di  penuhi,  yang  membedakan  perlindungan  saksi  mahkota  dengan  saksi biasa ialah saksi mahkota di tahan karena juga merupakan pelaku tindak pidana, Tetapi ada  juga  saksi  mahkota  yang  tidak  ditahan  karena  perkara  yang  bersangkutan  tidak mewajibkan  pelakunya  ditahan.  perlindungan  yang  diberikan  kepada  saksi  mahkota lebih kepada perlindungan ia sebagai pelaku tindak pidana.
Dalam wawancara penulis kepada Pihak yang bersangkutan di Pengadilan Negeri Sarolangun  mengenai  kendala-kendala  apa  saja  yang  ditemui  dalam  memberikan perlindungan hukum kepada saksi mahkota dinilai tidak menemui kendala mengenai perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  saksi  terutama  saksi  mahkota,  semua dilindungi  baik  fisik,  psikis  maupun  hukumnya.  Paling  kendala  yang  ditemui  dalam meyakinkan pelaku yang diminta menjadi saksi dalam perkara ia sendiri (penyertaan), pelaku  tersebut  takut  untuk  memberikan  kesaksian  karena  takut  terancam  jiwanya, disinilah tugas penegak hukum untuk meyakinkan bahwa ia dilindungi jiwanya baik itu fisik,  psikis  maupun  hukumnya,  hak-hak  dan  kewajibannya  sebagai  saksi  maupun pelaku juga dipenuhi sesuai dengan undang-undang yang mengatur.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum:
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  31  tahun  2014  tentang  perubahan Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana Pencucian Uang
Mahkamah  Konstitusi.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  42/PUU-VIII/2010 tanggal 3 September 2010.
Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011 tanggal
7 Februari 2012.
Putusan Mahkama Agung Nomor 250 K/MIL/2013 tanggal 25 maret 2014.

## Buku
Effendi, Erdianto, Hukum Pidana Indonesia; Suatu Pengantar, Cet. 1, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
Fuady,  Munir, Teori  Hukum  Pembuktian:  Pidana  dan  Perdata, Cet.  4,  Pt.  Citra  Aditya Bakti, 2012.
_________________,  & Sylvia Laura  L.  Fuady, Hak  Asasi  Tersangka  Pidana, Cet. 1,  Prenada Media Group, Jakarta,2015.
Hamzah,  Andi, Hukum  Acara  Pidana  Indonesia, Edisi  Kedua,  Cet.  5,  Sinar  Grafika,
Jakarta, 2006.
Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Cet. 13, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
_________________, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  :  Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Cet. 13, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Iksan,  Muhammad, Hukum  Perlindungan  Saksi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana, Cet.  2,
Muhammadiyah Univercity Press, Surakarta, 2012.
Lamintang,  P.A.F  dan  Theo  Lamintang,  Pembahasan  KUHAP  Menurut  Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
Pangaribuan,  Luhut  M.P., Hukum  Acara  Pidana  &  Hakim  Ad  Hoc, Cet.1,  Papas  Sinar Sinanti, Jakarta, 2016.
Prakoso,  Djoko, Alat  Bukti  dan  Kekuatan  Pembuktian  di  Dalam  Proses  Pidana, Cet.  1, Liberty, Yogyakarta, 1988.
Samosir,  C.  Djisman, Segenggam  tentang  Hukum  Acara  Pidana, Cet.  3  Nuansa  Indah, Bandung, 2013.
Sasangka,  Hari, Komentar  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana, Cet.  1,  CV Mandar Maju, Bandung, 2003.
Jurnal:
Apriliani, Silvia Wulan, Peranan Keterangan Saksi Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan  Pidana  (Studi  Pada  Pengadilan  Negeri  Ungaran ,  Skripsi  Sarjana Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2015, https://lib.unnes.ac.id/21965/.
Cornelis,  Fabiandi, Analisis  Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Jual  Beli  Online ,  Skripsi Sarjana  Hukum,  Universitas  Lampung,  Bandar  Lampung,  2014, https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/429.
Hadivta, Maria, Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Saksi Mahkota Dihadapan Jaksa Penuntut  Umum  Pada  Saat  Persidangan, Skripsi  Sarjana  Hukum,  Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013, http://digilib.unila.ac.id/9556/.
Jafar,  Asmilawati, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Saksi  Dalam  Pemeriksaan  Perkara Pidana, Skripsi  Sarjana  Hukum,  UIN  Alauddin  Makassar,  2014, http://repositori.uinalauddin.ac.id/6418/1/Asmilawati%20Jafar.pdf.
Monita,  Yulia  dan  Dheny  Wahyudhi, Peranan  Dokter  Forensik  Dalam  Pembuktian Perkara Pidana, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Vol. 6, No. 7, 2013, https://online- journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2188.
Syamsuningsih,  Siti  Nurhayati, Perlindungan  Hukum  Saksi  Mahkota  Dalam  Perkara Tindak  Pidana  Korupsi, e-Jurnal  Katalogis,  Vol.  4,  Nomor  7,  Juli  2016, http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6634.
Wahyudhi,  Dheny, Perlindungan  Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum Melalui  Pendekatan  Restorative  Justice, Jurnal  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum, Universitas Jambi, Februari 2015, https://media.neliti.com/media/publications/43318-ID-perlindungan- terhadap-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-melalui-pendekatan-
resto.pdf.

## Internet:
Ali Hitori, Apa Itu Justice Collaborator?, http://.www.kompasiana.com/www.hitori.com/ apa-itu-justice-collaborator_54f60070a33311b9148b4602 ,  diakses  tanggal  3 desember 2019.
http://hukumonline.com/klinik/detail/lt50c7ea823e57d/saksi-memberatkan,- meringankan,-mahkota –dan-alibi , diakses tanggal 3 desember 2019.
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ca459db4ecc2/pemeriksaan- saksi-di-tingkat-penyidikan-dan-di-pengadilan/, Diakses tanggal 15 April 2020.
https://www.kompasiana.com/sitim4ryam/550e2d24813311c42cbc631f/proses- pemeriksaan-perkara-pidana-di-indonesia?page=all ,  Diakses  tanggal  10 September 2019.

## Wawancara :
Wawancara  Hakim  Pengadilan  Negeri  Sarolangun,  Bpk.  Muhammad  Affan,  26
November 2019.
Wawancara  Jaksa  Kasubsi  Ekonomi,  Keuangan  dan  Pengamanan  Pembangunan Strategis  Pada  Seksi  Intelejen  Kejaksaan  Negeri  Sarolangun,  Bpk.  Rikson Lothar, 26 November 2019.
Wawancara  Saksi  Mahkota  Dalam  Perkara  Pidana  di  Pengadilan  Negeri  Sarolangun, Bpk. Darus Sami Bin A. Kadir (Alm), 27 November 2019.
Wawancara  Saksi  Mahkota  Dalam  Perkara  Pidana  di  Pengadilan  Negeri  Sarolangun, Bpk. Adi Darmawan Bin Syaiul Anwar (Alm), 9 April 2020.
Wawancara  Saksi  Mahkota  Dalam  Perkara  Pidana  di  Pengadilan  Negeri  Sarolangun, Bpk. Abdullah Basit Bin Usman, 9 April 2020.
Wawancara  Saksi  Mahkota  Dalam  Perkara  Pidana  di  Pengadilan  Negeri  Sarolangun, Bpk. Saprianto alias Pe’i Bin Muktar, 9 April 2020
Wawancara  Wakil  Ketua  Pengadilan  Negeri  Sarolangun,  Ibu  Nunung  Kristiyani,  26 November 2019.