## PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP HILANGNYA HAK ATAS TANAH MILIK WARGA MASYARAKAT YANG TERKENA ABRASI DI WILAYAH KABUPATEN BREBES JAWA TENGAH

## THE REPUBLIC OF INDONESIA GOVERNMENT RESPONSIBILITY OF THE CITIZEN LOSS LAND AFFECTED NY ABRATION IN THE REGION OF THE BREBES REGENCY OF CENTRAL JAVA
Christopher Kendrick Adam 1 , Joe Arifiando Walpa 2 , Vina Octavia 3
1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Email: kendrickadamc@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Email: joearifiando92@gmail.com 3 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Email: vinaoctavia77@gmail.com
Submitted: July 14, 2020; Reviewed: July 30, 2020; Accepted: August 10, 2020 DOI: 10.25041/cepalo.v4no2.1943

## Abstrak
Abrasi  yang terjadi pada Kabupaten Brebes pada bulan Februari 2020,  berdasarkan data dari Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kabupaten  Brebes,  menimbulkan  dampak yang  luar  biasa.  Sekian  banyak  tanah  yang  hilang  disebabkan  oleh  abrasi  pantai  yang menyebabkan  hilangnya  luas  tanah  yang  dimiliki  oleh  masyarakat.  Masyarakat  Kabupaten Brebes yang memiliki hak atas tanah yang hilang tersebut membutuhkan perlindungan hukum atas tanah nya yang musnah. Status hukum atas tanah yang musnah karena terkena abrasi pun musnah.  Negara tidak  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  tanah  yang  musnah. Dalam Pasal 27 UUPA huruf  b tentang hapusnya hak atas tanah, tanah  yang musnah  berarti tanahnya hapus. Oleh sebab itu, hilangnya tanah karena faktor alam, seperti abrasi tidak dapat dimintai  pertanggungjawaban  terhadap  negara,  terkecuali  jika  pemerintah  terbukti  tidak melakukan  upaya-upaya  pencegahan  yang  semestinya.  Upaya  yang  dilakukan  oleh pemerintah dapat dilihat sebagai bentuk tanggung jawab public pemerintah. Pemerintah dalam hal ini semestinya dapat melakukan upaya pencegahan dalam menjaga kondisi alam sekaligus hak-hak masyarakat terhadap tanah yang dimiliki rakyat. Namun, apabila masyarakat merasa tindakan pencegahan tersebut kurang tepat dalam mencegah bencana abrasi maka masyarakat setempat dapat mengajukan gugatan Class Action melalui Pengadilan Negeri setempat.
Kata Kunci: Abrasi, Pemerintah, Pertanggungjawaban, Tanah.

## Abstract
The  abrasion  that  occurred  in  Brebes  Regency  in  February  2020,  based  on  data  from  the Regional  Disaster  Management  Agency  (BPBD)  of  Brebes  Regency,  had  an  extraordinary
Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2020: hlm. 129-142. Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. E-ISSN: 2598-3105 P-ISSN: 2723-2581 http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo
impact. So much land has been lost due to coastal abrasion which has resulted in the loss of land area owned by the community. The people of Brebes Regency who have rights to the lost land  need  legal  protection  for  their  destroyed  land.  The  legal  status  of  land  that  was destroyed due to abrasion has also been destroyed. The state cannot provide legal protection for destroyed land. In Article 27 of the UUPA letter b concerning the abolition of land rights, destroyed  land  means  that  the  land  is  abolished.  Therefore,  the  loss  of  land  due  to  natural factors, such as abrasion, cannot  be held  accountable to  the state, unless the government  is proven  not  to  have  taken  proper  preventive  measures.  The  efforts  made  by  the  government can be seen as a form of government public responsibility. The government in this case should be  able  to  take  preventive  measures  in  protecting  natural  conditions  as  well  as  the community's  rights  to  land  owned  by  the  people. However,  if  the  community feels  that  these precautions are not appropriate in preventing abrasion, the local community can file a Class Action lawsuit through the local District Court.
Keywords: Abrasion, Land, Government, Accountability.

## A. Pendahuluan
Wilayah  pesisi  adalah  wilayah  yang  sangat  berpotensi  memiliki  degradasi  terhadap lingkungan.  Fenomena  seperti  pencemaran  lingkungan,  adanya  habitat  yang  telah  rusak  dan adanya  pengambilan  sumberdaya  alam  yang  berlebihan  dan  salah  satunya  adalah  abrasi pantai, serta adanya perubahan kawasan lindung menjadi tempat pembangunan serta berbagai bencana  alam  lainnya. 1 Abrasi  adalah  pengikisan  batuan  atau  daratan  oleh  angin,  air  es,  dan gelombang  yang  dapat  berpotensi  merusak  wilayah  atau  bangunan  disekitarnya. 2 Menurut Triatmodjo  dalam  Fadhilah  Maharani  ,  mendefinisikan  fenomena  abrasi  adalah  salah  satu masalah  yang  menjadi  ancaman  bagi  kondisi  pesisir,  yang  dapat  memberikan  dampak negative  bagi  garis  pantai  sehingga  mundur  kebelakang,  efek  seperti  adanya  kerusakan tambak  dan  merusak  adanya  wilayah  persawahan  yang  posisinya  ada  di  pinggir  pantai,  dan juga  memberikan  dampak  negative  bagi  bangunan  yang  bersinggungan  langsung  dengan  air laut,  baik  bangunan  yang  digunakan  sebagai  penunjang  wisata  maupun  rumah  penduduk. Abrasi  pantai  diartikan  dan  memiliki  makna  suatu  kondisi  yang  menyebabkan  mundurnya garis pantai dari posisi awal dan agak lebih  menjorok kedalam. Abrasi  atau erosi pantai bisa disebabkan  melalui  pengikisan  sedimen  yang  menyusur  pantai  sehingga  mengakibatkan berpindahnya  sedimen  dari  satu  tempat  ke  tempat  lainnya.  Angkutan  sedimen  yang  terjadi sepanjang  pantai  terjadi  bila  arah  gelombang  laut  ada  dan  datang  membentuk  sudut  dengan garis  yang  seharusnya  ada  di  pantai. 3 Berdasarkan  definisi  tersebut  memperlihatkan  bahwa fenomena  abrasi  sangat  berbahaya  bagi  kelangsungan  daratan  di  daerah  pantai,  terkhusus daerah pesisi pantai.
Proses abrasi dapat terjadi di banyak tempat, salah satunya di pinggir pantai. 4 Pinggir pantai merupakan  tempat  di  mana  setiap  harinya  gelombang  air  laut  menghantam  daratan  beserta batuan dan pasir yang terdapat di atasnya. Abrasi tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan  masyarakat  di  pinggir  pantai. 5 Muhammad  Arsyad  (2012)  menyatakan:  “abrasi
1 Fadhilah  Maharani  Fajrin  et  al.,  “KARAKTERISTIK  ABRASI  DAN  PENGARUHNYA  TERHADAP MASYARAKAT DI PESISIR SEMARANG BARAT,” Diponegoro Journal Of Maquares 5, no. 2 (2016): 43- 50, 44, DOI: 10.14710/marj.v5i2.11645.
2 Ibid., 45 .
3 Ibid.
4 Teuku  Raihansyah,  Ichsan  Setiawan,  and  Thaib  Rizwan,  “STUDI  PERUBAHAN  GARIS  PANTAI  DI WILAYAH  PESISIR  PERAIRAN  UJUNG  BLANG  KECAMATAN  BANDA  SAKTI  LHOKSEUMAWE,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kelautan Perikanan Unsyiah 1, no. 1 (2016): 46-54, 47.
5 Bambang  Sudarsono,  “INVENTARISASI  PERUBAHAN  WILAYAH  PANTAI  DENGAN  METODE PENGINDERAAN  JAUH  (STUDI  KASUS  KOTA  SEMARANG),” Teknik 32,  no.  2  (2012):  162-169,  168,
tentu  sangat  berdampak  terhadap  kehidupan.  Pada  umumnya  abrasi  lebih  banyak  memiliki dampak  negatif  dibandingkan  dampak  positif.  Dampak  negatif  yang  dihasilkan  dari  abrasi juga  sangat  merugikan  lingkungan  khususnya  manusia.” 6 Kerugian  yang  dialami  warga masyarakat yang terkena abrasi terjadi meliputi banyak hal. Kegiatan perekonomian tentu saja dapat  terganggu  akibat  terjadinya  abrasi.  Selain  itu  secara  hukum  masyarakat  juga  bisa dirugikan jika warga memiliki hak milik atau hak guna atas bagian tanah yang terkena dampak abrasi. 7 Dampak-dampak  negatif  dari  abrasi  membuat  hukum  harus  menyesuaikan  dengan perkembangan zaman. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa abrasi merupakan suatu fenomena alam yang sering terjadi di daerah pesisir pantai dan dikarenakan oleh angin, es dan gelombang laut. Salah satu dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat abrasi ialah berkaitan  dengan  tanah  yang  terkikis  terus  menerus  dan  menimbulkan  tanah  milik  rakyat berkurang secara signifikan.
Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Brebes, awal tahun 2020  abrasi  terjadi  dengan  dampak  luar  biasa  di  Kabupaten  Brebes.  Di  Kecamatan  Brebes, abrasi  mencapai  kurang  lebih  2.115  Ha  dengan  rincian:  506,81  Ha  di  Kabupaten  Brebes, 626,15 Ha di Kecamatan Wanasari, 1,98 Ha di Kecamatan Bulakamba, 46,12 Ha di Kecamatan Tanjung,  dan  934,33  Ha  di  Kecamatan  Losari.  Abrasi  di  Kabupaten  Brebes  menyebabkan banyak  luas  tanah  yang  hilang,  di  dalamnya  terdapat  juga  tanah  milik  warga  masyarakat. Masyarakat  yang  memiliki  hak  atas  tanah  yang  terkena  abrasi  membutuhkan  perlindungan hukum  atas  hilangnya  hak  atas  tanah  tersebut. 8 Perlindungan  untuk  masyarakat  perlu dipikirkan  oleh  pemerintah  melalui  aturan  yang  sudah  ada  saat  ini.  Melihat  fakta  dan  data tersebut  menunjukan  bahwa  lahan  yang  hilang  akibat  fenomena  ala  mini  tidaklah  sedikit. Rakyat yang kehilangan hartanya dalam hal ini tanah akan sangat dirugikan.
Sebagaimana  teori  perlindungan  hukum  yang  dikemukan  oleh  Satjipto  Rahardjo  bahwa tujuan  hukum  dalam  masyarakat  adalah  untuk  mengintegrasikan  dan  mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan  masyarakat. 9 Koordinasi  kepentingan  tersebut  dapat  dilakukan dengan  cara  perlindungan  atas  kepentingan  tersebut. 10 Sehingga  diperlukan  adanya perlindungan hukum terhadap hilangnya hak atas tanah milik warga masyarakat yang terkena abrasi di wilayah Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Bentuk perlindungan yang ada harus bisa menyelesaikan  masalah  dan  tidak  menimbulkan  potensi  terjadi  masalah  baru  yang  akan datang  dikemudian  hari.  Upaya-upaya  progresif  harus  dilakukan  oleh  para  pihak  terkait seperti pemerintah daerah, DPRD serta pemerintah pusat, karena pihak yang secara langsung bersinggungan dengan permasalahan ini adalah pemerintah daerah.
Berdasarkan  pada  latar  belakang  tersebut  maka  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam penelitian  ini  yaitu  seberapa  besar  dampak  dari  terjadinya  abrasi  di  Kawasan  Kabupaten Brebes  terhadap  masyarakat  sekitar?  Dan  bagaimana  pemerintah  melindungi  hak  atas  tanah yang  dimiliki  warganya  karena  terjadinya  abrasi?  Pada  penulisan  artikel  ini  menggunakan metode penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Penelitian yang menggunakan metode normative  yaitu  penelitian  yang  berdasarkan  pada  sumber  kepustakaan  seperti  buku,  jurnal,
DOI: 10.14710/teknik.v32i2.1699.
6 Abdul  Choliq,  Awaludin  Pimay,  and  Ahmad  Anas,  “PEMBERDAYAAN  PESANTREN  UNTUK PENANGGULANGAN  ABRASI  DI  PANTAI  DEMAK  DAN  JEPARA,” Dimas:  Jurnal  Pemikiran  Agama Untuk Pemberdayaan 15, no. 2 (2016): 1-27, 2, DOI: 10.21580/dms.2015.152.746.
7 Dwi Susiati and Sri Setiadji, “STATUS HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH YANG TERKENA ABRASI,” Mimbar Keadilan 13, no. 1 (2020): 96-107, 97, DOI: 10.30996/mk.v13i1.3082.
8 Wawancara dengan Lully Kasubag program BPBD Brebes, tanggal 20 Maret 2020 di Kantor BPBD Brebes.
9 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 53
10 Luthvi Febryka Nola, “UPAYA PELINDUNGAN  HUKUM SECARA TERPADU BAGI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) (INTEGRATED LEGAL PROTECTION FOR MIGRANT WORKERS),” Negara Hukum: Membangun  Hukum  Untuk  Keadilan  Dan  Kesejahteraan 7,  no.  1  (2017):  35-52,  40,  DOI: 10.22212/JNH.V7I1.949.
dan  berbagai  sumber  yang  memiliki  hubungan  dengan  penelitian  ini.  Kemudian  penelitian hukum  empiris  adalah  penelitian  yang  menggunakan  data  primer  seperti  wawancara  yang disertai  dengan  data  sekunder  lainnya. 11 Menjadi  penting  adanya  tinjauan  secara  langsung mengenai  permasalahan  kali  ini  mengingat  bahwa  permasalahan  ini  tidak  hanya  bisa diselesaikan dengan teori dan konsep saja. Tetapi metode normatif tidak bisa dikesampingkan karena  kondisi-kondisi  empiris  yang  ada  harus  dihubungkan  dan  dikorelasikan  dengan  teori yang ada agar memiliki kekuatan secara ilmiah dan bisa dipertanggung jawabkan.

## B. Pembahasan

## 1. Penjelasan Abrasi
Abrasi secara umum menurut KBBI pengikisan batuan dikarenakan oleh akibat angin, es, air atau bahan air lainya yang dapat bersifat merusak. 12 Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat  bahwa  berbagai  faktor  yang  menjadi  penjebab  terjadinya  abrasi  seperti  air,  angin,  es. Jika dilihat fenomena  yang terjadi di Indonesia. Abrasi  yang terjadi  hanya  melibatkan faktor seperti  angin,  dan  air,  es  tidak  termasuk  kedalam  faktor  penyebab  terjadinya  abrasi  di Indonesia.  Abrasi  juga  merupakan  suatu  peristiwa  hukum  yang  diatur  oleh  Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan  Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau  Kecil  yakni Pasal 31.  Abrasi  atau  erosi  pantai  disebabkan  oleh  arus  sepanjang  pantai,  gelombang  laut 13 serta sedimen  yang  menyusur  pantai. 14 Berdasarkan  pengertian  yang  ditetapkan  didalam  undang- undang  memiliki  perbedaan  dengan  definisi  yang  dijelaskan  di  dalam  KBBI,  Abrasi berdasarkan  KBBI  hanya  menyebutkan  secara  umum  bahwa  penyebab  terjadinya  abrasi dikarenakan  angina,  es  dan  air,  tetapi  berdasarkan  definisi  yang  telah  ditetapkan  di  dalam undang-undang menjelaskan bahwa abrasi bisa terjadi dikarenakan arus sepanjang pantau dan gelombang laut serta adanya sedimen-sedimen yang berada sepanjang pantai.
Berkaitan dengan permasalahan pada tulisan  ini,  abrasi disebabkan karena pengangkutan sedimentasi secara terus-menerus yang  menyebabkan adanya perpindahan garis  pantai  dalam jumlah  besar  yaitu  sebesar  2.115  Hektar  diantaranya  kecamatan  brebes  sebanyak  506.81 hektar. 15 Proses  abrasi  ini  yang  secara  tidak  langsung  mengakibatkan  banyaknya  kerugian terhadap  warga  seperti  kehilangan  properti  dan  juga  penyusutan  pemukiman  menjadi  salah satu kendala yang dialami oleh warga pada saat bencana tersebut terjadi. Penyusutan lahan dan hilangnya properti warga atas bencana ini menjadikan tanah yang sudah terkikis dan tertutupi oleh  air  laut  menjadi  musnah  dan  hilang  hak  atas  tanah  milik  warga  setempat.  Proses musnahnya tanah  menurut pasal 40 UUPA yaitu  jangka waktu  yang telah berakhir,  Berhenti sebelum waktu berakhir dikarenakan adanya suatu syarat tidak terpenuhi, atau sebelum jangka waktu berakhir pemegang hak tanah melepaskan  haknya, dicabut karena kepentingan umum, diterlantarkan,  tanahnya  musnah. 16 Pasal  tersebut  menjelaskan  secara  rinci  mengenai 11 Felishella  Earlene  and  Jesslyn  Evelina  Tandrajaya,  “SENGKETA  PENGUASAAN  TANAH  ANTARA WARGA  KAPUK  POGLAR  RT  07  /  RW  04  JAKARTA  BARAT  DENGAN  POLDA  METRO  JAYA DITINJAU  DARI  PERSPEKTIF  HAK  ASASI  MANUSIA,” Cepalo 3,  no.  2  (2019):  55-62,  57,  DOI: 10.25041/cepalo.v3no2.1844.
12 kbbi.web.id, s.v., “Abrasi”, diakses April 4, 2020, https://kbbi.web.id/abrasi
13 Hadi  R  Pranoto  et  al.,  “STUDI  SEDIMENTASI  PADA  BANGUNAN  GROIN  DI  PERAIRAN TIMBULSLOKO, KABUPATEN DEMAK,” Journal of Oceanography 5, no. 1 (2016): 86-95, 87.
14 B. A. Hakim, Hidajat Suharyanto, “PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP  HILANGNYA  HAK  ATAS  TANAH  MILIK  WARGA  MASYARAKAT  YANG  TERKENA ABRASI  DI  WILAYAH  KABUPATEN  BREBES  JAWA  TENGAH”. Proceedings of  Efektifitas Penanggulangan  Abrasi  Menggunakan  Bangunan  Pantai  di  Pesisir  Kota  Semarang,  Seminar  Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan . Semarang: 11 September 2012, 11.
15 Wawancara dengan Lully Kasubag program BPBD Brebes, tanggal 20 Maret 2020 di Kantor BPBD Brebes
16 I  Gede  Prapta  Jaya,  I  Made  Arya  Utama,  I  Ketut  Westra,  “KEKUATAN  HUKUM  SERTIFIKAT  HAK TANGGUNGAN  DALAM  HAL  MUSNAHNYA  OBYEK  HAK  TANGGUNGAN  KARENA  BENCANA
penjelasan  dari  bagaimana  proses  musnahnya  tanah  pada  UUPA,  adapun  penjelasannya seperti proses  musnahnya tanah  bisa dikarnakan  waktu yang telah ditentukan telah  berakhir, selanjutnya  yang  kedua  adanya  tindakan  berhenti  walaupun  waktu  belum  berakhir  atau  ada suatu syarat tidak terpenuhi, serta hilangnya/musnahnya tanag dkarenakan pemegang ha katas tanah  sudah  melepaskan  haknya  secara  menyeluruh,  selanjutnya  bisa  dikarenakan  dicabut dengan pertimbangan  menganggu kepentingan umum, atau tanah tersebut telah ditelantarkan dan  dibiarkan  secara  terus  menerus  serta  yang  terakhir  karena  tanah  tersebut  musnah  atau hilang.
Dengan  adanya  status  musnahnya  tanah  dan  hak  atas  tanah  milik  warga  tersebut  maka status  oleh tanah  yang  sudah tertutupi  oleh  laut dan  terkena abrasi  tersebut  kembali  menjadi milik  pemerintah.  Hapusnya  hak  atas  tanah  karena  tanahnya  musnah,  Negara  tidak  dapat memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  tanah  yang  musnah.  Tanah  tersebut  menjadi musnah karena abrasi menyebabkan tanah musnah yang mana sudah di tentukan dalam Pasal 27  UUPA  tentang  hapusnya  hak  atas  tanah,  tanah  yang  musnah  berarti  tanahnya  hapus. 17 Pengaturan  ini  jelas  bahwa  tidak  ada  perlindungan  mengenai  tanah  yang  telah  hilang  akibat fenomena alam  yang terjadi. Berdasarkan penjelasan tersebut memperlihatkan  bahwa  negara tidak  mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat  yang kehilangan tanahnya dikarenakan abrasi yang terjadi dipinggir pantai. Status akan tanah yang terkena  abrasi  merupakan  hak  dari  pemerintah  bukan  lagi  menjadi  milik  pemilik  tanah terdahulu.
Walaupun tanah tersebut telah menjadi milik pemerintah dan tidak dapat dikembalikan hak atas  tanahnya  kepada  warga  setempat  tetapi  pemerintah  sendiri  tidak  dapat  sepenuhnya dianggap  bersalah  dalam  kasus  tersebut  dikarenakan  telah  diadakan  sebelumnya  tindakan preventif oleh pemerintah baik sebelum peristiwa  tersebut terjadi  maupun tindakan preventif untuk  mencegah  terjadinya  kerusakan  sewaktu-waktu  terjadi  bencana  kembali  kedepanya. Pasal 5 dari Undang Undang No. 24 Tahun 2007 mengenai penanganan bencana mengatakan bahwa  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  wajib  menjadi  penanggung  jawab  dalam  rangka penyelenggaraan  penangulangan  bencana  sehingga  dengan  adanya  tindakan  preventif  oleh pemerintah  ia  tidak  bisa  dianggap  melanggar  hukum  dan  tidak  bertanggung  jawab.  Sudah sangat  jelas  bahwa  pemerintah  tidak  memiliki  kewajiban  untuk  bertanggung  jawab  apabila sudah terjadi hilangnya tanah karena fenomena alam. Hal yang diatur didalam undang-undang hanya  memberikan  perlindungan  sebatas  upaya-upaya  preventif.  Upaya  preventif  ini  pula tidak  memiliki  jaminan  pasti  dikemudian  hari  jika  upaya  yang  telah  dilakukan  mengalami kegagalan  dalam  perjalanannya.  Alam  dengan  segala  fenomenanya  seringkali  tidak  bisa diprediksi  keadaan  dan  kondisinya.  Terkadang  alam  memberikan  hal  yang  positif  dan  baik kepada  masyarakat  sekitar,  tetapi  terkadang  alam  memberikan  fenomena  alam  yang berdampak  negatif  dan  memberikan  efek  yang  merusak  untuk  wilayah  sekitar  yang  telah ditempati oleh masyarakat.
Pemerintah  telah  berusaha  untuk  melakukan  penanaman  kembali  hutan  mangrove, meniadakan penggalian pasir pantai, membuat media atau saraba pemecah ombak oleh beton, dan  pelestarian  terumbu  karang. 18 Proses  pencegahan  sendiri  dapat  berupa  berbagai  macam yaitu seperti rehibilitasi  hutan  bakau  yang sudah menjadi rusak akibat abrasi. Sengketa akan perebutan hak tanah akan tanah yang telah musnah tersebut oleh sebab itu tidak mungkin akan terjadi karena telah dijelaskan secara rinci status kepemilikan akan tanah tersebut oleh undang- undang.  Upaya-upaya  preventif  sudah  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  melakukan pencegahan  terjadinya  abrasi  di  daerah  pesisir  pantai.    Pemerintah  telah  melakukan
ALAM,” Acta  Comitas :  Jurnal  Hukum  Kenotariatan 2,  no.  2  (2017):  277–285,  282,  DOI: 10.24843/AC.2017.V02.I02.P12.
17 Dwi Susiati, Op.Cit., 1.
18 Wawancara dengan Lully Kasubag program BPBD Brebes, tanggal 20 Maret 2020 di Kantor BPBD Brebes.
kewajibannya yang telah ditentukan oleh undang-undang. Fungsi dari adanya hutan mangrove adalah sebagai sarana pemecah ombak yang datang ke daerah pantai. Hutan mangrove dinilai efektif untuk  menanggulangi permasalahan  mengenai abrasi. Larangan  mengenai penggalian pasir pantai  sudah dilakukan, hal  ini  berguna untuk  mencegah adanya air  laut yang semakin ganas  menerjang  bibir  pantai.  Tidak  hanya  upaya  yang  berkaitan  dengan  alam,  upaya-upaya buatan  juga  dilakukan  oleh  pemerintah.  Beton-beton  pemecah  ombak  dibuat  untuk memberikan efek peredam ombak ketika adanya air laut yang berusaha menimbulkan adanya fenomena abrasi.
Upaya  lainnya  yang  terus  dilakukan  merupakan  adanya  pelestarian  terumbu  karang, terumbu karang berfungsi untuk mencegah abrasi secara alami, tidak hanya mencegah abrasi tetapi upaya  ini  juga  merupakan sarana untuk melestarikan terumbu karang  yang ada. Sudah dijelaskan  sebelumnya  bahwa  ruang  untuk  melakukan  perebutan  hak  antara  pemerintah  dan pemilik  tanah  sudah  tertutup.  Undang-undang  tidak  memberikan  legal  standing  untuk  para pemegang  hak  tanah  yang  terkena  abrasi  untuk  bersengketa  dengan  pemerintah.  Undang- undnag  hanya  memberikan  ruang  untuk  pemerintah  melakukan  upaya-upaya  pencegahan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh fenomena alam seperti abrasi.

## 2. Konsep Hak atas Tanah dan Pengaturanya
Definisi  dari  hak  atas  tanah  adalah  hak  yang  diterima  oleh  perorangan  dan  juga  badan hukum selaku penguasa atas tanah yang memberi kewenangan kepada pemilik hak atas tanah yang  bersangkutan. 19 Hak  atas  tanah  melekat  kepada  pemilik  hak  selama  tidak  ada  sesuatu yang bisa menimbulkan pemilik hak kehilangan haknya. Hak atas tanah merupakan hal yang kuat  atas  suatu  kepemilikan  benda  yang  ada  di  wilayah  hukum  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Hak  atas  tanah  sesuai  yang  telah  diatur  dalam  pasal-pasal  UUPA  mengenai macam-macam hak atas tanah adalah pasal 4 ayat 1 dan 16 ayat 1 dan 53 pasal 4 ayat 1 dan 2, menjelaskan  bahwa hak  menguasai  dari  negara  sebagai  dimaksud  dalam  pasal  2  adalah  hak penguasaan atas permukaan bumi yang dapat diberikan kepada orang-orang maupun bersama- sama dengan orang-orang lain serta badan hukum lain. 20 Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam pasal 2 ini menjelaskan bahwa wewenang atas tanah tersebut diatur dalam batas-batas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dimana hal tersebut dapat berupa TAP MPR atau  mungkin  penetapan  presiden  yang  berhirarki  lebih  tinggi  pada  masa  pembentukan UUPA.
Hak-hak  atas  tanah  yang  dimaksudkan  oleh  pasal  4  di  atas  diatur  kembali pengklasifikasinya  dalam  pasal  16  ayat  1  dimana  hak  tanah  dibagi menjadi:  hak  milik,  hak guna-usaha, hak guna bangunan, hak mempunyai fungsi sosial. Berbagai hak tersebut melekat dengan berbagai fungsi yang melekat terhadap hak-hak tersebut. Hak milik biasanya terdapat dan  digunakan  kepada  benda-benda,  tanah  dan  sesuatu  yang  biasa  diberikan  dan  dilekatkan hak  milik,  lain  halnya  dengan  hak  guna  usaha  atau  dikenal  sebagai  HGU.  HGU  memiliki masa  waktu  yang  ditentukan  oleh  undang-undang.  Selama  masa  waktu  yang  ditentukan, pemegang  HGU  dapat  menggunakan  HGU  untuk  keperluan  usaha  yang  ia  miliki.  Selain kedua hak tersebut terdapat hak guna  bangunan,  hak  ini  lebih spesifik ketimbang kedua  hak tersebut.  Hak  guna  bangunan  hanya  berfokus  pada  hak  penggunaan  bangunan  yang  telah ditentukan. Terlepas dari hak-hak yang sudah tercantum tersebut. Semua hak memiliki fungsi sosial, fungsi sosial memiliki arti bahwa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan harus memiliki  kebermanfaatan  kepada  masyarakat  secara  menyeluruh  karena  UUPA  sangat
19 Imam  Kusdarmanto,  “STATUS  PENGUASAAN  TANAH  TIMBUL  DI  KECAMATAN  LOSARI KABUPATEN BREBES”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro , (2004), 29.
20 Urip  Santoso,  Jalan  Darmawangsa  Dalam  Selatan,  and  Jawa  Timur,  “EKSISTENSI  HAK  PENGELOLAAN DALAM  HUKUM  TANAH  NASIONAL,” Mimbar  Hukum 24,  no.  2  (2012):  276-288,  277,  DOI: 10.22146/jmh.16130.
mencerminkan  aturan  yang  memang  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  tercantum  didalam  UUD 1945 dan Pancasila. Adanya ketentuan pasal 15 UUPA mengenai kewajiban memelihara tanah dan  larangan  merusaknya.  Khusus  untuk  tanah  pertanian  adanya  ketentuan  pasal  10  UUPA yang  memuat  asas  bahwa  tanah  pertanian  wajib  dikerjakan  sendiri  oleh  pemiliknya  secara aktif. 21
Hak atas tanah yang diberikan oleh pemerintah juga memiliki batasan-batasan yang dibagi menjadi  dua  bagian  yaitu  batasan  yang  bersifat  umum  dan  batasan  terhadap  hak  itu  sendiri. Pembatasan  yang  bersifat  umum  misalnya  adalah,  bahwa  penggunaan  wewenang  tersebut tidak  boleh  menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  lain  atau  menggangu  pihak  lain.  Batasan  ini ditentukan agar memang hak milik yang dimiliki seseorang dapat menghargai hak orang lain karena  jika  tidak  ditentukan  demikian,  akan  ditakutkan  seseorang  yang  memiliki  hak  milik akan  melakukan  kesewenang-wenangan  dalam  menggunakan  hak  miliknya  tersebut. Sedangkan untuk pembatasan atas tanah itu sendiri terletak pada klasifikasi dan jenis daripada tanah  itu  sendiri  pada  ciri-ciri  dan  sifat  daripada  tanah  itu  sendiri.  Pembatasan  tanah  yang kedua ini menitik beratkan kepada ciri dan karakteristik sifat dari tanah tersebut.
Pembagian  dari  hak  atas  tanah itu  dibagi menjadi beberapa jenis menurut pasal  16 UUPA yaitu: Hak atas tanah yang bersifat tetap, dan  hak atas tanah yang bersifat sementara. Hak atas tanah  yang  bersifat tetap  pakai,  hak  sewa,  hak  membuka  tanah,  hak  memungut  hasil  hutan, dan  hak-hak  lainya.  Kemudian  diatur  dalam  pasal  53  UUPA,  yaitu  hak  gadai,  hak menumpang, hak sewa tanah, dan hak ulayat selaku diatur  dalam UUPA pasal 3. 22 Hak atas tanah selain mengandung kewenangan juga mengatur mengenai kewajiban yaitu: 23
1) Adanya ketentuan dalam pasal 6 UUPA mengenai semua tanah meliputi:
a) Hak Milik
Merupakan  hak  turun temurun  terkuat,  dan terpenuh  yang  dapat  dimiliki  oleh seseorang atau  badan  hukum  atas  tanah  dengan  mengingat  fungsi  sosial.  Bedasarkan  penjelasan pasal  20  UUPA  menjelaskan  bahwa  sifat  dari  hak  milik  tersebut  yang  membedakanya dengan  hak  -  hak  lainya. 24 Terkuat  dan  terpenuh  yang  dimaksudkan  adalah  merupakan hak  atas  tanah  yang  mempunyai  pengaruh  paling  kuat  ketimbang  hak-hak  atas  tanah lainya tetapi tidak melampaui hak kepemilikan eigendom sebagaimana diatur dalam pasal 571  KUHPerdata  yang  bersifat  tetap,  tidak  dapat  diganggu  gugat,dan  mutlak  karena kewenanganya  masih  diatur  dalam  yurisdiksi  peraturan  perundang-undangan.  Hak  milik menjadi  suatu  hak  yang  bisa  melindungi  kepemilikan  suatu  benda.  Kedudukan  hukum dari  hak  ini  sangat  jelas  terlihat  memiliki  kekuatan  mengikat  yang  begitu  kuat  daripada hak-hak lain yang ada di dalam UUPA.
b) Hak guna usaha
Hak  untuk  mengusahakan  tanah  dalam  jangka  waktu  25  tahun  bagi  usaha  perikanan, pertanian,  atau  perkebunan.  batas  waktu  tersebut  dapat  diperpanjang  25  tahun  atas permintaan  pemegang  hak  atas  pertimbangan  keadaan  perusahaanya.  Hak  guna  usaha pada  intinya  merupakan  hak  yang  dimiliki  oleh  negara terhadap  sesuatu  benda.  Sebagai contoh  hak  guna  usaha  tanah  yang  digunakan  oleh  perusahaan-perusahaan  gula.  Tanah yang  digunakan  merupakan  tanah  milik  negara  dan  harus  dikembalikan  kepada  negara ketika  masa  jangka  waktu  yang  telah  ditetapkan  oleh  undang-undang  telah  berakhir.
21 Nurhasan  Ismail,  “ARAH  POLITIK  HUKUM  PERTANAHAN  DAN  PERLINDUNGAN  KEPEMILIKAN TANAH  MASYARAKAT,” Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional 1,  no.  1  (2012):  33, DOI: 10.33331/rechtsvinding.v1i1.105.
22 Afra  Fadhillah  Dharma  Pasambuna,  “IMPLEMENTASI  HAK  PENGELOLAAN  DAN  PEMBERIAN  HAK ATAS TANAH NEGARA”, Lex et Societatis 5, no. 1 (2017): 35-43, 37
23 Achmad  Chulaemi, Hukum  agraria,  perkembangan,  Hak  atas  tanah  dan  pemindahanya ,  (Semarang:  FH Universitas Diponegoro, 1993), 89.
24 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah  Pembentukan  Undang-undang  Pokok  Agraria,  Isi  dan Pelaksanaannya , (Jakarta, 1995), 227.
Tentunya  hak  guna  usaha  harus  memiliki  fungsi  sosial  terhadap  masyarakat  sekitar. Semua ini diatur dengan tujuan agar negara Indonesia bisa mewujudkan cita bangsa yang tercantum  di  dalam  Pancasila,  sila  kelima  yaitu  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.
c) Hak Guna Bangunan
Hak  untuk  mendirikan  dan  menggunakan  bangunan  atas  tanah  yang  bukan  miliknya sendiri  dalam  jangka  waktu  30  tahun  dan  dapat  diperpanjang  kembali  selama  20  tahun apabila  ada  permintaan  dari  pemegang  haknya  mengingat  keadaan  pembangunan  dan keadaan  keperluanya.  Hak Guna Bangunan  memiliki kesamaan dengan  hak guna usaha. Kepemilikan kebendaan tersebut dimiliki oleh negara sebagai pemegang hak terkuat. Hak guna  bangunan  diberikan  biasanya  kepada  perusahaan-perusahaan  yang  ingin menggunakannya  sebagai  usaha.  Penyesuaian  kebutuhan  terhadap  hak  guna  usaha  ini akan  dipertimbangkan  oleh  negara  dalam  segi  pemberiannya.  Jika  memang  pada keadaan-keadaan yang tidak perlu dan tidak dimungkinkan maka hak guna bangunan ini bisa tidak diperpanjang guna memenuhi kebutuhan utama yaitu kebutuhan nasional.
d) Hak Pakai Hak  untuk  menggunakan  dan  atau  memungut  hasil  dari  tanah  yang  dikuasai  langsung oleh  negara atau tanah milik orang lain, yang memberi kewenangan dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberianya oleh  pejabat  yang  berwenang.  Hak  pakai  tidak memiliki  ambang  batas  waktu  yang  ditentukan  didalam  undang-undang.  Hak  pakai  bisa sewaktu-waktu  tidak  diperpanjang  kembali  karena  yang  menguasai  penuh  dari  hak  ini adalah negara atau orang lain yang memiliki hak yang sah menurut hukum.
e) Hak Sewa Hak  yang  memberi  kewenangan  untuk  mempergunakan  hak  milik  orang  lain  dengan membayar  kepada  pemiliknya  sejumlah  hak  sewa.  Hak  Atas  Tanah  yang  Bersifat Sementara.  Maksud  dari  bersifat  sementara  adalah  hak  ini  memiliki  jangka  waktu  yang ditetapkan  olek  kedua  belah  pihak.  Jika  kesepakatan  tersebut  telah  berakhir  maka  hak sewa akan hilang sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Hak dan kewajiban melekat  pada  setiap  pihak.  Hak  seorang  penyewa  mendapatkan  manfaat  dari  apa  yang telah  disewa  serta  pemilik  hak  berkewajiban  untuk  memberikan  hak  yang  melekat  pada penyewa.
Hak ini bersifat sementara karena dalam sewaktu-waktu dapat dihapus hak ini diatur dalam pasal 53 UUPA hak ini diatur dalam pasalnya sendiri dikarenakan bertentangan dengan pasal 10  UUPA  yaitu  kepengurusan  dari  tanah  harus  dilakukan  sendiri  atau  hak  tersebut  akan dihapus. Hak yang menjadi hak atas tanah bagi permasalahan tersebut adalah hak milik yang diberikan  bagi  masyarakat  sepanjang  pesisir  pantai  brebes  terhadap  segala  rumah  dan bangunan  yang  terendam  abrasi  adalah  Hak  guna  bangunan  dikarenakan  oleh  banyaknya masyarakat brebes yang masih kurang menyadari akan pentingnya pendaftaran hak tanah dan tidak  mengubahnya  menjadi  sertifikat  hak  milik. 25 Hak  yang  dimiliki  oleh  para  masyarakat belum  memiliki  legitimasi  yang  kuat  karena  kelalaian  dari  masyarakat  itu  sendiri.  Belum dibuatnya  sertifikat  hak  milik  menjadi  permasalahan  yang  harus  diselesaikan  selanjutnya karena  akan  bisa  membuat  masyarakat  kehilangan  hak  milik  atas  tanah  jika  belum  terdapat sertifikat  yang  memberikan  landasan  hak  yang  kuat  Hak  guna  bangunan  sebagai  salah  satu dari  hak  atas  tanah  yang  dapat  membebani  hak  tanggungan  merupakan  salah  satu  hak  yang paling  penting  dalam  kehidupan  masyarakat  sehari-hari  dikarenakan  sifatnya  yang  mengikat dan masih berada dalam ketentuan UUPA Pasal 34 untuk dapat mengidentifikasi secara tepat apa saja pembatasan dalam hak guna bangunan.
Tanah  yang  tadinya  merupakan  hak  mereka  terhitung musnah setelah terjadinya peristiwa
25 Wawancara dengan Edy Sumarsono Kepala Seksi Bpn Brebes, tanggal 20 Maret 2020 di Kantor BPN Brebes.
abrasi  yang  dapat  terhitung  sebagai  peristiwa  bencana  alam  sehingga  tanah  yang  tadinya memiliki  status  sebagai  kepunyaan  mereka  sekarang  ini  menjadi  kembali  hak  negara  sesuai dengan  ketentuan  UU  No.5  Tahun  1960  Pasal  37  mengenai  hapusnya  hak  guna  bangunan karena  tanahnya  musnah,  sedangkan  yang  dimaksudkan  dengan  musnahnya  tanah  adalah keadaan tanah dimana tanah tersebut tidak dapat dipergunakan lagi secara fisik dan tidak dapat pula  dipergunakan  lagi  ataupun  tanah  tersebut  tidak  lagi  dapat  deketahui  bentuk  fisiknya dikarenakan oleh bencana alam. 26
Musnahnya tanah tersebut sudah diatur dengan jelas bahwa tidak ada kewajiban pemerintah untuk  bertanggung  jawab  atas  hilangnya  tanah  karena  fenomena  abrasi  yang  terjadi  dalam permasalahan  masyarakat  tersebut.  Syarat-syarat  dari  pasal  tersebut  telah  terpenuhi  seperti tanah tersebut sudah tidak bisa lagi dipergunakan secara fisik dan yang kedua, tanah tersebut tidak  terlihat  lagi  bentuknya  karena  sudah  hilang  dikarenakan  proses  abrasi  yang  terjadi. Selanjutnya  adalah  kondisi  dimana  tanah  tersebut  hilang  dikarenakan  bencana  alam. Fenomena abrasi masuk kedalam keadaan bencana alam walaupun abrasi tidak memiliki efek yang  berlebiha  seperti  bencana-bencana  banjir,  tsunami,  dan  angina  topan.  Keadaan  dengan adanya  suatu  penghapusan  tanah  tersebut  menyebabkan  banyaknya  kendala  yang  terjadi kepada  masyarakat  setempat  terutama  dengan  adanya  peralihan  hak  atas  tanahnya  yang musnah  itu.  Penghapusan  terhadap  kondisi  tanah  tersebut  akan  menyebabkan  status  tanah tersebut sekarang kondisinya sebagai tanah milik negara. 27 Implikasi adanya perpindahan hak milik  dari  masyarakat  kepada  negara  bukan  merupakan  kemauan  pemerintah.  Pemerintah tidak melakukan tindakan yang melawan hukum atau bertindak sewenang-wenang dalam hal ini.  Kondisi  yang  tidak  terduga  dalam  hal  ini  adalah  terdapat  fenomena  abrasi  yang mengakibatkan tanah masyarakat tersebut hilang dalam jumlah besar.

## 3. Pertanggungjawaban yang Seharusnya Dilakukan Pemerintah  Terhadap Hilangnya Hak Atas Tanah Karena Abrasi
Menelaah  dan  meninjau  lebih  jauh  mengenai  perlindungan  hukum,  perlindungan  hukum dibagi menjadi dua macam yaitu terdiri atas perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum  represif.  Pertama  perlindungan  hukum  preventif  digunakan  untuk  melakukan pencegahan  terhadinya  sengketa  terhadap  suatu  permasalahan,  kedua,  adanya  tujuan  dari perlindungan  hukum  represif  adalah  perlindungan  hukum  yang  memiliki  tujuan  untuk menyelesaikan  adanya  sengketa  setelah  suatu  permasalahan  tersebut  timbul. 28 Berkaitan dengan  masalah  dalam  tulisan  ini  menurut  penulis  pemerintah  hanya  memiliki  mekanisme perlindungan  hukum  yang  bersifat  preventif  bukan  represif.  Pemerintah  hanya  berkewajiban untuk  melakukan  upaya  penanggulangan  agar  fenomena  abrasi  tidak  terjadi.  Pemerintah bukan  tidak  ingin  melakukan  perlindungan  secara  represif  tetapi  UUPA  tidak  mengatur mekanisme  penyelenggaraan  perlindungan  hukum  secara  represif.  Alasan  tidak  adanya penanganan  secara  represif  karena  hilangnya  ha  katas  tanah  yang  dialami  oleh  masyarakat bukan  merupakan  kelalaian  dari  manusia  atau  pihak  pemerintah,  melainkan  hilangnya  hak atas tanah dikarenakan sebuah fenomena alam yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia.
Ketika suatu daerah terkena abrasi atau bencana alam lainnya, hilangnya hak masyarakat atas tanah tersebut sesuai dengan konsep hilangnya hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal  27  UUPA,  Pasal  34  UUPA,  Pasal  40  UUPA.  Mengenai  pertanggungjawaban  negara, dalam  hal  ini  Negara  merupakan  pihak  yang  tidak  dapat  dipersalahkan  kecuali  Negara
26 Tesa Herlina, “TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN YANG  TIDAK  MEMILIKI  IZIN  MENDIRIKAN  BANGUNAN  DI  ATAS  TANAH  ULAYAT  YANG DISAKRALKAN”, Skripsi Ilmu Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung , (2019), 36.
27 Sigit Sapto Nugroho, Muhammad Tohari, Mudji Rahardjo, Hukum Agraria Indonesia, (Solo: Perum Gumpang Baru, 2017), 82.
28 I Gede Prapta, Op.Cit. , 283.
terbukti  membiarkan  atau  tidak  melakukan  usaha  mencegah  terjadinya  abrasi.  Negara  sudah berada  dikoridor  yang  seharusnya  yaitu  koridor  hukum  sesuai  dengan  ketentuan  UUPA. Ketika  pemerintah  sudah  melakukan  pencegahan  untuk  melakukan abrasi  maka  pemerintah tidak  perlu  melakukan  pertanggungjawaban  karena  pemerintah  telah  melakukan  upaya  yang maksimal.  Sebaliknya  masyarakat  baru  dapat  mengajukan  pertanggungjawaban  pemerintah melalui gugatan class action jika pemerintah terbukti membiarkan dan tidak melakukan apa- apa  dalam  hal  pencegahan  terjadinya  abrasi.  Pemerintah  sebagaimana  tertulis  dalam Pembukaan  UUD  1945  alinea  ke-4  berkewajiban  untuk  melindungi  segala  tumpah  darah bangsa, maka perlindungan terhadap hak-hak milik rakyat merupakan tanggung jawab publik pemerintah.
Sebagai contoh, kejadian tsunami di Aceh. Pada saat itu banyak sekali tanah rakyat yang hilang.  Dalam  kasus  ini,  Pemerintah  melakukan  pertanggungjawaban  dengan  menerbitkan kembali  sertifikat  tanah,  melakukan  pengukuran  ulang  untuk  tanah/rumah  yang  mengalami kerusakan,  sedangkan  untuk  tanah  yang  hilang  karena  bencana  alam  tersebut,  pemerintah melakukan  pertanggungjawaban  dengan  membangun  rumah  di  tempat  yang  lain  untuk mengganti  tanah  yang  hilang  tersebut. 29 Tetapi  kondisi  yang  adasaat  ini  berbeda  dengan kondisi saat bencana tsunami di Aceh pada tahun 2004.

## 4. Pertanggungjawaban  Atas  Hilangnya  Hak  atas  Tanah  Karena  Abrasi  yang  Sudah Dilakukan Oleh Pemerintah
Berkaitan dengan perlindungan hukum pasti akan berhubungan erat dengan adanya fungsi hukum. Fungsi hukum memang sebagai perlindungan tetapi harus dituangkan kedalam sebuah produk  yang  berisi  mengenai  kondisi-kondisi  rigid  yang  bisa  dilaksanakan  dan  di implementasikan  agar  kehidupan  manusia  berjalan  sesuai  semestinya. 30 Fungsi  hukum  yang berusaha  pemerintah  jalankan  mengenai  perlindungan  hukum  sudah  tercantum  di  dalam UUPA.  UUPA  sebagai  dasar  hukum  untuk  melaksanakan  perlindungan  hukum  bagi masyarakat  harus  konsisten  dilaksanakan.  Sedangkan  formulasi  kondisi-kondisi  rigid  yang ditentukan  didalam  UUPA  hanya  menyediakan  perlindungan  hukum  secara  preventif  dan tidak terdapat mekanisme perlindungan hukum secara represif.
Maka  dari  itu  bisa  dilihat  bahwa  fungsi  hukum  sudah  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan yang  berlaku  dan  sudah  memenuhi  kondisi-kondisi  yang  ditentukan  oleh  UUPA.  Walaupun pemerintah  daerah  ingin  membentuk  aturan  yang  memberikan  adanya  kedudukan perlindungan  hukum  yang  bersifat  represif  itu  juga  tidak  dapat  dilaksanakan,  karena berdasarkan  hirarki  perundang-undangan  tidak  ada  suatu  aturan  yang  ada  di  bawah  undang- undang  memiliki  muatan  yang bertentangan dengan  isi  muatan  yang ada diaturan  yang  lebih tinggi. Seluruh aturan dan keputusan  yang dikeluarkan pemerintah daerah harus berdasarkan UUPA. Jika ingin melakukan perubahan terhadap ketentuan perlindungan yang hanya bersifat preventif  dan  ingin  ditambahkan  substansi  perlindungan  hukum  yang  bersifat  represif  maka perlu  terlebih  dahulu  dilakukan  perubahan  atau  revisi  terhadap  UUPA,  setelah  dilakukan revisi  dan  perubahan.  Pemerintah  daerah  baru  bisa  membentuk  aturan  yang  bisa  mengatur lebih lanjut perlindungan hukum secara represif.
Berdasarkan  perlindungan  yang  telah  dicantumkan,  bahwa  pemerintah  daerah  hanya memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  perlindungan  hukum  yang  bersifat  preventif  dalam permasalahan kali ini. Dalam mencegah hilangnya tanah milik rakyat karena terjadinya abrasi, Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Brebes  bekerjasama  dengan  BNPB  (Badan  Nasional Penanggulangan  Bencana)  Kabupaten  Brebes  telah  melakukan  berbagai  pencegahan  di
29 Wawancara dengan Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H, tanggal 2 Maret 2020 di Kampus Universitas.
30 Dadi  Arja  Kusuma,  Rodliyah,  and  Sahnan,  “SERTIFIKAT  HAK  MILIK  ATAS  TANAH  SEBAGAI  ALAT BUKTI  HAK  YANG  KUAT  CERTIFICATE  OF  THE  PROPERTY  RIGHT  AS  AN  EVIDENCE  OF POWERFULL RIGHT,” Jurnal Ius 5, no. 24 (2017): 312–21, DOI: 10.29303/ius.v5i2.465.
antaranya:
a. Penanaman  kembali  hutan mangrove di  pinggir  pantai  yang  saat  ini  luasnya  hampir menutupi  Panjang  garis  pantai  Kabupaten  Brebes  yang  saat  ini  panjangnya  sepanjang 68.307,33  meter.  Tujuan  dari  penanaman  hutan mangrove adalah  sebagai  tumbuhan pemecah ombak alami. Hutan ini merupakan alat dan sarana yang efektif untuk memecah ombak air  laut  yang  besar. Hutang  yang  memiliki  akar yang kuat ini  bisa  menjadi  aspek unggul dari hutan mangrove ini.
b. Meniadakan penggalian pasir pantai di seluruh wilayah pantai Kabupaten Brebes. Kegunaan dari tidak adanya penggalian pasir pantai bermanfaat untuk memberikan daerah pantai menjadi kokoh dan kuat untuk menerima terpaan ombak yang datang.
c. Membuat  media  pemecah  gelombang  yang  terbuat  dari  beton  untuk  membagi  dan mengurangi kekuatan ombak yang menerjang daratan pantai.
Beton  merupakan  salah  satu  sarana  buatan  yang  sudah  sering  digunakan  untuk mengurangi adanya efek yang ditimbulkan dari ombak laut yang kuat. Tidak hanya sarana alami yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Brebes dalam menangani permasalahan ini tetapi sarana buatan seperti pembuatan beton ini sudah dilakukan.
d. Melakukan  pelestarian  terumbu  karang  pada  wilayah  perairan  di  sekitar  garis  pantai Kabupaten Brebes.
Upaya  selain  menanam  tumbuhan mangrove adalah  melakukan  pelestarian  terumbu karang.  Terumbu  karang  berfungsi  efektif  untuk  meredam  ombak  laut  dari  dalam  air. Kekuatan  dari  ombak  laut  bisa  dikurangi  karena  terhambat  lewat  bagian  dalam  air  yang terdapat  terumbu  karang.  Berbagai  upaya  dilakukan  baik  dari  luar  maupun  dari  dalam untuk mengurangi dampak dari ombak air laut yang bisa menyebabkan abrasi ini timbul.
e. Melakukan pengaturan zonasi wilayah pinggir pantai melalui Peraturan Bupati Kabupaten Brebes  no  13  tahun  2019  tentang  Rencana  Tata  Ruang  dan  Wilayah  Kabupaten  Brebes tahun 2019-2039, di mana Perda tersebut berisi ketentuan-ketentuan pemanfaatan wilayah pantai Kabupaten Brebes untuk mengurangi dampak terjadinya abrasi. Aspek hukum yang tertuang didalam peraturan bupati tersebut menunjukan adanya keseriusan dari pemerintah setempat  untuk  memang  memberikan  perlindungan  hukum  secara  preventif  agar  tidak terjadi abrasi disekitar daerah pantai. Setelah lengkap instrument hukum yang telah dibuat, maka  yang  perlu  ditingkatkan  adalah  mengenai  konsistensi  dari  pelaksanaan  peraturan bupati tersebut agar dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Tindakan-tindakan  pencegahan  di  atas  dilakukan  sebagi  bukti  tanggung  jawab  publik Pemerintah  Daerah  terhadap  masyarakat  yang  bisa  terganggu  kehidupannya  karena  bencana alam  abrasi  tersebut.  Menanggapi  hilangnya  hak  atas  tanah  rakyat  di  beberapa  wilayah Kabupaten  Brebes,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  27  UUPA,  maka  hak  atas  tanah  tersebut otomatis  hilang  dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Brebes  tidak  melakukan  penggantian apapun. 31 Jika  pemerintah  melakukan  tindakan  yang tidak  memiliki  dasar  aturan  yang  jelas, tentunya  akan  berbahaya  bagi  pemerintah  daerah  khususnya  untuk  mempertanggung jawabkan  apa  yang  telah  mereka  lakukan.  Salah  satu  jalan  keluarnya  adalah  melakukan perubahan  terhadap  peraturan  yang  lebih  tinggi  yaitu  pengaturan  yang  telah  tercantum didalam  UUPA,  mengingat  UUPA  merupakan  landasan  hukum  dalam  menyelesaikan permasalahan  tanah  terkhusus  berkaitan  dengan  mekanisme  perlindungan  hukum  atas  tanah yang musnah.

## C. Kesimpulan
Proses Abrasi yang terjadi di Kabupaten Brebes pada Februari 2020 telah mengakibatkan hilangnya tanah di pesisir pantai sebesar kurang lebih 2.115 Ha dengan rincian: 506,81 Ha di
31 Wawancara dengan Lully Kasubag program BPBD Brebes, tanggal 20 Maret 2020 di Kantor BPBD Brebes
Kabupaten  Brebes,  626,15  Ha  di  Kecamatan  Wanasari,  1,98  Ha  di  Kecamatan  Bulakamba, 46,12  Ha  di  Kecamatan  Tanjung,  dan  934,33  Ha  di  Kecamatan  Losari.  Dari  sekian  banyak lahan yang hilang termakan oleh ombak, terdapat tanah-tanah yang dimiliki oleh warga, yang sebagian dimanfaatkan sebagai tambak.  Terkait musnahnya tanah-tanah  masyarakat tersebut, Pemerintah  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  27  UUPA  tidak  melakukan  penggantian  ataupun relokasi  karena  hak  rakyat  atas tanah-tanah  tersebut  musnah  dengan  sendirinya.  Di  sisi  lain, Pemerintah  Daerah  telah  melakukan  berbagai  upaya  pencegahan  untuk  mencegah  buruknya dampak yang ditimbulkan dari proses abrasi tersebut. Upaya-upaya pencegahan tersebut dapat dilihat  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  publik  Pemerintah  dalam  menjaga  kondisi  alam sekaligus  hak-hak  masyarakat  terhadap  tanah  yang  dimiliki  rakyat.  Apabila  masyarakat merasa  tindakan  pencegahan  tersebut  kurang  tepat  dalam  mencegah  bencana  abrasi, masyarakat dapat mengajukan gugatan Class Action melalui Pengadilan Negeri setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Jurnal
Choliq,  Abdul.,  et.al.  “PEMBERDAYAAN  PESANTREN  UNTUK  PENANGGULANGAN ABRASI  DI  PANTAI  DEMAK  DAN  JEPARA,” Dimas:  Jurnal  Pemikiran  Agama Untuk Pemberdayaan 15, no. 2, 2016: 1-27, DOI: 10.21580/dms.2015.152.746.
Dadi  Arja  Kusuma,  Rodliyah,  and  Sahnan,  “Sertifikat  Hak  Milik  Atas  Tanah  Sebagai  Alat Bukti  Hak  Yang  Kuat  Certificate  of  the  Property  Right  As  an  Evidence  of  Powerfull Right,” Jurnal IuS 5, no. 24 (2017): 312–21, DOI: 10.29303/ius.v5i2.465 Earlene,  Felishella.,  Tandrajaya,  Jesslyn  Evelina.  “SENGKETA  PENGUASAAN  TANAH ANTARA  WARGA  KAPUK  POGLAR  RT  07  /  RW  04  JAKARTA  BARAT DENGAN  POLDA  METRO  JAYA  DITINJAU  DARI  PERSPEKTIF  HAK  ASASI MANUSIA,” Cepalo 3, no. 2, 2019: 55-62, DOI: 10.25041/cepalo.v3no2.1844.
Fajrin,  Fadhilah  Maharani.,  et  al.  “KARAKTERISTIK  ABRASI  DAN  PENGARUHNYA TERHADAP  MASYARAKAT  DI  PESISIR  SEMARANG  BARAT,” Diponegoro Journal Of Maquares 5, no. 2, 2016: 43-50, DOI: 10.14710/marj.v5i2.11645.
Ismail,  Nurhasan.  “ARAH  POLITIK  HUKUM  PERTANAHAN  DAN  PERLINDUNGAN KEPEMILIKAN  TANAH  MASYARAKAT,” Jurnal  Rechts  Vinding:  Media Pembinaan Hukum Nasional 1, no. 1 (2012): 33-51, DOI: 10.33331/rechtsvinding.v1i1.105.
Jaya,  I  Gede  Prapta.,  Utama,  I  Made  Arya.,  Westra,  I  Ketut.  “KEKUATAN  HUKUM SERTIFIKAT  HAK  TANGGUNGAN  DALAM  HAL  MUSNAHNYA  OBYEK  HAK TANGGUNGAN  KARENA  BENCANA  ALAM,” Acta  Comitas :  Jurnal  Hukum Kenotariatan 2, no. 2, 2017: 277–285, DOI: 10.24843/AC.2017.V02.I02.P12. Kusdarmanto,  Imam.  “STATUS  PENGUASAAN  TANAH  TIMBUL  DI  KECAMATAN LOSARI  KABUPATEN  BREBES” .  Tesis  Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro , 2004.
Nola,  Luthvi  Febryka.  “UPAYA  PELINDUNGAN  HUKUM  SECARA  TERPADU  BAGI TENAGA  KERJA INDONESIA (TKI) (INTEGRATED LEGAL PROTECTION FOR MIGRANT  WORKERS),” Negara  Hukum:  Membangun  Hukum  Untuk  Keadilan  Dan Kesejahteraan 7, no. 1, 2017: 35-52, DOI: 10.22212/JNH.V7I1.949.
Pasambuna,  Afra  Fadhillah  Dharma.  “IMPLEMENTASI  HAK  PENGELOLAAN  DAN PEMBERIAN HAK  ATAS TANAH NEGARA”, Lex  et  Societatis 5,  no.  1,  2017:  35- 43.
Pranoto,  Hadi  R.  et  al.  “STUDI  SEDIMENTASI  PADA  BANGUNAN  GROIN  DI PERAIRAN TIMBULSLOKO, KABUPATEN DEMAK,” Journal of Oceanography 5, no. 1, 2016: 86-95.
Raihansyah, Teuku., et.al. “STUDI PERUBAHAN GARIS PANTAI DI WILAYAH PESISIR
PERAIRAN  UJUNG  BLANG  KECAMATAN  BANDA  SAKTI  LHOKSEUMAWE,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kelautan Perikanan Unsyiah 1, no. 1, 2016: 46-54. Santoso,  Urip.  “EKSISTENSI  HAK  PENGELOLAAN  DALAM  HUKUM  TANAH NASIONAL,” Mimbar Hukum 24, no. 2, 20120: 276-288, DOI: 10.22146/jmh.16130. Sudarsono,  Bambang.  “INVENTARISASI  PERUBAHAN  WILAYAH  PANTAI  DENGAN METODE PENGINDERAAN JAUH (STUDI KASUS KOTA SEMARANG),” Jurnal Teknik 32, no. 2, 2012: 162-169, DOI: 10.14710/teknik.v32i2.1699.
Susiati,  Dwi.,  Setiadji,  Sri.  “STATUS  HUKUM  HAK  MILIK  ATAS  TANAH  YANG TERKENA  ABRASI,” Mimbar  Keadilan 13,  no.  1,  2020:  96-107,  DOI: 10.30996/mk.v13i1.3082.

## B. Buku
Chulaemi,  A. Hukum  Agrarian  Perkembangan,  Hak  Atas  Tanah  dan  Pemindahanya. Semarang: FH Universitas Diponegoro, 1993.
Harsono,  B. Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah  pembentukan  Undang-undang  Pokok Agraria,isi,dan pelaksanaanya. Jakarta: Djambatan, 1995. Nugroho,  S.  S., Tohari,  M.,  &  Rahardjo,  M. HUKUM  AGRARIA  INDONESIA. Solo:  Perum Gumpang Baru, 2017.
Raharjo, S. Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  84,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739)
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

## D. Sumber Lainnya
Hakim,  B.  A,  Suharyanto.,  Hidajat,  W.  H.  “Pertanggungjawaban  Pemerintah  Republik Indonesia Terhadap Hilangnya Hak Atas Tanah Milik Warga Masyarakat Yang Terkena Abrasi  Di  Wilayah  Kabupaten  Brebes  Jawa  Tengah”. Proceedings of  Efektifitas Penanggulangan  Abrasi  Menggunakan  Bangunan  Pantai  di  Pesisir  Kota  Semarang, Seminar  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  dan  Lingkungan .  Semarang,  11  September 2012.
Herlina,  T.  “Tinjauan  Yuridis  Tentang  Kedudukan  Sertifikat  Hak  Guna  Bangunan  Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan Di Atas Tanah Ulayat Yang Disakralkan”. Skripsi, Universitas Pasundan Bandung, Fakultas Ilmu Hukum , 2019. http://kbbi.web.id/abrasi, diakses pada 20 Maret 2020.
https://www.bnpb.go.id:  https://www.bnpb.go.id/home/definisi,  diakses  pada  20  Maret 2020.
Lully Kasubag BPBD Brebes. (20 Maret 2020). Pengaruh abrasi terhadap kabupaten brebes. Sumarsono,  Edy  Kepala  seksi  Humas  BPN  Brebes.  (20  Maret  2020).  Dampak  Abrasi Terhadap Warga Sekitar Daerah Brebes.
Tanawijaya, H. (2 Maret 2020). Tinjauan perspektif hukum dalam kasus sengeta tanah abrasi Brebes.