## Resolusi Konflik Pengelolaan Taman Nasional Teluk Cenderawasih di Kabupaten Teluk Wondama
Conflict Resolution of Teluk Cenderawasih National Park Management in Teluk Wondama Regency
Edward  Sembiring 1* ,  Sambas  Basuni 2 ,  dan  Rinekso  Soekmadi 2
1 Sekolah Pascasarjana IPB, Bogor
2 Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan IPB, Bogor

## Abstract
Conflicts of interest have occurred in the management of the area and natural resources of Teluk Cenderawasih National Park (TNTC) in Teluk Wondama Regency, West Papua Province. The implications of the park zoning system resulted in pro-and-contra situations that might create conflicts. With this context, the research aimed to formulate-resolution concepts that were considered suitable to resolve the conflicts for managing the park. The research showed that most stakeholders can be mapped out as key players and subject of conflict, just one as crowd and ones as context setter.  The research also revelaed that  the zoning system has accomodated the needs and aspirations of all stakeholder.  Based on the finding it can be said that the existing conflict models were categorized as no conflict among most stakeholders, latent conflict (between BBTNTC with WWF, BBTNTC with Dinpar, DKP with Waprak, and DKP with Yende), and emerging conflict (between DKP with BBTNTC). The  research  concluded  that  the  conflict  of  the  park  management  can  be  resolved  through  collaborative management  approach  that  can  be  developed  with  shared  control  by  other  stakeholders.  Collaborative management should be implemented as “step by step process”: (1) strengthening the capacity of BBTNTC, (2) consolidation of BBTNTC with NGO (WWF) and local government (DKP and Dinpar), and (3) establishment collaboration with local community and the other stakeholders.
Keywords: TNTC, stakeholder, conflict, resolution, collaborative *Penulis korespondensi, email: edward_phka@yahoo.com

## Pendahuluan
Konflik berkaitan erat dengan kehidupan manusia dan selalu bergerak dari konflik yang satu ke konflik yang lain. Masyarakat  yang  mulai berkembang  akan  menempatkan penyelesaian konflik sebagai wacana utama dalam hubungan sosial yang terjadi antarpersonal maupun antarkelompok (Faisal & Siti 2000).  Kawasan konservasi  berupa taman nasional  merupakan  salah  satu  sumber  daya  alam  yang seharusnya dikelola dengan sistem zonasi masih dikelola secara sentralistik sehingga menghadapi berbagai kendala. Wiratno et  al. (2004)  mengemukakan  bahwa  beberapa kendala yang masih dihadapi adalah keterbatasan anggaran, sumber  daya  pengelola  yang  masih  belum  memadai, kelemahan infrastruktur, dan hubungan yang belum harmonis dengan masyarakat di sekitar kawasan. Penyelesaian konflik dalam pengelolaan taman nasional tidak cukup hanya dengan penegakan  hukum.  Pendekatan  alternatif  penyelesaian konflik  (APK)  muncul  sebagai  jawaban  atas  berbagai ketidakpuasan terhadap pendekatan hukum. Pendekatan ini dikembangkan untuk menghindari model pihak pemenang dan  pihak  yang  kalah  yang  dihasilkan  oleh  pendekatan hukum (Mitchell 2000).
Taman   Nasion al  Teluk  Cen der awasih   (TNTC) merupakan  taman  nasional  laut  terluas  di  Indonesia
(1.453.500 ha). Kawasan ini terletak di 2 daerah adminis- tratif yaitu di Kabupaten Nabire Provinsi Papua (30,98% area)  dan  di  Kabupaten  Teluk  Wondama  Provinsi  Papua Barat  (69,02%).  Kabupaten Teluk  Wondama  merupakan kabupaten  pemekar an   dar i  Kabupaten   Man okwari berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2002 (BBTNTC et al. 2009). Guna  mengetahui  apakah penetapan zonasi TNTC merupakan salah satu APK, perlu dilakukan kajian ilmiah dengan melihat kepentingan dan pengaruh stakehold- ers terhadap zonasi serta kebutuhan dan aspirasinya sebagai pertimbangan dalam merumuskan konsep resolusi konflik Kawasan TNTC dibagi atas 6 zona yaitu zona inti, zona perlindungan bahari/rimba, zona pariwisata, zona tradisional, zona  umum,  dan  zona  khusus  (BBTNTC et  al. 2009). Penetapan  zonasi  TNTC  telah  membatasi  ruang  gerak nelayan tradisional khususnya di zona inti yang merupakan “zona tabungan”. Hal ini menimbulkan konflik karena justru di zona inti terdapat hasil laut yang melimpah. Fenomena lain adalah, Pemda c.q. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten  Teluk  Wondama  pernah  mengeluarkan  izin kepada masyarakat untuk menangkap hasil laut di dalam kawasan tanpa ada koordinasi  (BBTNTC 2008). Kondisi ini sesuai dengan yang dikemukakan Adiwibowo et al. (2009) bahwa ancaman terbesar terhadap keutuhan dan kelestarian
kawasan  konservasi  sesungguhnya  berada  pada  institusi pemerintah, baik pada aras pusat maupun daerah otonom. Fen omen a  ter sebut  ter akumulasi  dan  cender un g menyebabkan terjadinya konflik pengelolaan sumber daya alam pada kawasan.  Oleh sebab itu diperlukan jaringan kerja dan komitmen bersama para pihak yang berkepentingan di dalam kawasan taman nasional.
Tujuan umum penelitian ini adalah untuk merumuskan konsep resolusi konflik yang diharapkan dapat meningkatkan manfaat TNTC bagi seluruh stakeholders .  Adapun tujuan spesifik adalah mengidentifikasi dan memetakan stakehold- ers yang  terlibat  dalam  proses  penetapan  zonasi  serta menganalisis  kepentingan  dan  pengaruhnya  terhadap pengelolaan  TNTC  di  Kabupaten  Teluk  Wondama, menganalisis kebutuhan dan aspirasi stakeholders dalam implementasi zonasi, menganalisis bentuk-bentuk dan level konflik  yang  terjadi,  serta  merumuskan  konsep  resolusi konflik pengelolaan TNTC.

## Metode
Penelitian  dilakukan  di  Kabupaten  Teluk  Wondama Provinsi  Papua  Barat  pada  periode Agustus  2009–April 2010. Teknik pengambilan contoh diawali dengan purpo- sive sampling dan selanjutnya dilakukan dengan teknik snow ball sampling .  Wawancara dilakukan dengan indepth inter- view menggunakan metode semi-directive interview (Hun- tington  1998).  Observasi  dilakukan  untuk  memperoleh gambaran tentang lokasi, keadaan lingkungan kawasan, dan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan zonasi taman nasional. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait, penelusuran internet, penelusuran dokumen zonasi, kajian terhadap literatur, peraturan perundangan, dan data pendukung lainnya.
Jenis, teknik pengumpulan, dan analisis data primer, serta keluaran yang diharapkan dalam penelitian disajikan pada Tabel 1.  Data yang diamati adalah tingkat kepentingan dan pengaruh stakeholders terhadap  zonasi,  kebutuhan,  dan aspirasi stakeholders tentang zonasi, dan berbagai bentuk dan level  konflik yang terjadi dalam pengelolaan TNTC. Analisis stakeholders dilakukan dengan penafsiran matriks kepen tin gan   dan   pengaruh stakeholders ter h adap pemanfaatan sumber daya alam dalam sistem zonasi TNTC dengan menggunakan stakeholders grid . Analisis kebutuhan dikelompokkan  menurut  kemiripannya  berdasarkan kebutuhan sinergis dan tidak sinergis masing-masing stake- holder (jika kebutuhan dan aspirasi antar stakeholder saling mendukung  zonasi,  kebutuhan  dianggap  sinergis,  dan sebaliknya).  Data konflik berdasarkan level permasalahan dikelompokkan ke dalam konflik vertikal dan konflik hori- zontal, sedangkan bentuk dan level konflik dianalisis dengan mengelompokkan data kebutuhan dan aspirasi yang tidak sinergis ke dalam bentuk konflik berdasarkan Fisher (2001): 1 Konflik  tertutup  ( latent )  jika  ada  tekanan  yang  tidak tampak, tidak sepenuhnya berkembang, belum terangkat ke puncak kutub-kutub konflik dan seringkali salah satu
atau kedua belah pihak belum menyadari adanya konflik. 2 Konflik  mencuat  ( emerging )  jika  pihak-pihak  yang berselisih telah teridentifikasi, diakui adanya perselisihan, keban yakan  per masalah ann ya  jelas  dan  proses penyelesaian masalah belum berkembang.
3 Konflik  terbuka  ( manifest )  jika  pihak-pihak  yang berselisih  terlibat  aktif  dalam  perselisihan,  mungkin sudah mulai bernegosiasi dan mungkin telah mencapai jalan buntu.

## Hasil  dan  Pembahasan
Tingkat kepentingan dan pengaruh stakeholders Matriks kepentingan  dan  pengaruh stakeholders dapat  berubah sepanjang  waktu,  dampak  perubahan  tersebut  perlu dipertimbangkan (Mark et al. 2009). Stakeholders yang berada pada posisi key stakeholder harus diperhatikan dan diurus karena mereka mempunyai pengaruh dan kepentingan yang tinggi  terhadap fenomena  pemanfaatan ruang.  Jika posisinya sebagai subject maka perlu pemberdayaan terhadap stakeholders tersebut.  Jika  tidak  diberdayakan,  besar kemungkinan  mereka  melakukan  perlawanan  dengan membentuk aliansi dan pada saatnya akan berada pada key stakeholder tetapi  terjadi  konflik  dalam  proses  tersebut. Matriks kepentingan dan pengaruh stakeholders disajikan pada Gambar 1.
Kebutuhan  dan  aspirasi stakeholders Secara  umum diketahui  bahwa  kebutuhan stakeholders (Tabel  2) mendukung zonasi yang ada, kecuali DKP Teluk Wondama. DKP Teluk  Wondama  menganggap  zonasi TNTC  sangat penting, tetapi karena proses penetapannya tidak melibatkan mereka maka saat ini akan dibuat perda tentang Zonasi KP3K sebagai tandingan terhadap zonasi TNTC.  Daftar kebutuhan stakeholder pada  Tabel  2  merupakan  kebutuhan  terkait dengan zonasi TNTC yang telah ditetapkan.
Kebutuhan sinergis stakeholders adalah  pembentukan Forum Kolaborasi, pembukaan “Tikar Adat” pada masing- masing distrik untuk sinkronisasi hak kepemilikan lahan dalam pemanfaatan ruang, penataan batas zona inti TNTC, peman faatan   zon asi  sesuai  per un tukan n ya  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dengan sendirinya mereka juga akan menjaga kawasan, penyuluhan dan  sosialisasi  zonasi  secara  terus  menerus  oleh  setiap petugas  (BBTNTC,  Pemda,  maupun  LSM)  ketika  ke lapangan.  Adapun  kebutuhan  tidak  sinergis  meliputi pemberian  SIUP  dan  SIPI  kepada  pengusaha  dengan mengabaikan stakeholders terkait  lainnya,  pemberian SIMAKSI  bagi  setiap  orang  yang  beraktivitas  di  dalam kawasan termasuk pemegang SIUP dan SIPI, MoU antara BBTNTC dan WWF pada tingkat lokal, rancangan perda tentang  Zonasi KP3K dijadikan sebagai tandingan oleh DKP Teluk  Wondama  terhadap  zonasi  TNTC  yang  ada, penyusunan RIPPDA Kabupaten Teluk Wondama.
Berbagai  bentuk  dan  level  konflik Peta  kon flik pengelolaan TNTC di Kabupaten Teluk Wondama disajikan
Tabel 1  Jenis, teknik pengumpulan, dan analisis data, serta keluaran yang diharapkan dalam penelitian
Tujuan penelitian Jenis data yang dibutuhkan Teknik pengumpulan data Teknik analisis data Keluaran yang diharapkan Menganalisis kepentingan dan pengaruh stakeholders Kepentingan dan pengaruh masyarakat lokal, LSM, swasta, BBTNTC, DKP, BAPPEDA, Dinpar Wawancara (metode semi directive interview ) Analisis stakeholders (analisis kepentingan dan pengaruh) Kepentingan dan pengaruh stakeholders terkait zonasi TNTC Menganalisis kebutuhan dan aspirasi stakeholders 1  Kebutuhan stakeholders 2  Aspirasi stakeholders tentang implementasi zonasi Wawancara (metode semi directive interview ) Analisis deskriptif Kebutuhan dan aspirasi stakeholders tentang sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan dampak zonasi Menganalisis bentuk-bentuk konflik Kebutuhan stakeholders yang tidak sinergis Wawancara mendalam Analisis deskriptif Bentuk-bentuk konflik pengelolaan Merumuskan konsep resolusi konflik Kebutuhan dan aspirasi stakeholder serta bentuk konflik Wawancara mendalam Analisis deskriptif Konsep resolusi konflik
Sumber data:  masyarakat lokal, LSM, swasta, BBTNTC, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), DKP, Dinpar.
25 high 24 Subject Key players 23 3 10,11 1 22 21 12 13 20 4,9  6 19 5 18 7 2 17 18 16 19 15 14 8 13 17 15 12 16 14 11 10 9 8
7 6 5
4
Crowd Context setter 3 2 K ep e ntin gan/ Interest 1 low high 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 Pengaruh/ Influence / Power
1:  BBTNTC;  2:  Dinpar  TW;  3:  DKP  TW;  4:  BAPPEDA  TW;  5:  Kantor  Lingkungan  Hidup  (KLH)  TW;  6:  Distrik Roswar; 7: Distrik Wamesa; 8: Kampung Yopanggar; 9: Kampung Yende; 10: Kampung Isenebuay; 11: Tokoh Adat di Isenebuay;  12:  Kampung  Waprak;  13:  WWF  Indonesia  Site  TW;  14:  Konsorsium  Mitra  Bahari;  15:  Yayasan Lingkungan Hidup Manokwari (YALHIMO); 16: Pengusaha lokal; 17: Pengusaha dari luar Teluk Wondama; 18: DKP Papua Barat; 19: Dinpar PB.
Gambar 1 Matriks kepentingan dan pengaruh stakeholders .
pada Gambar 2.  Secara umum, konflik pengelolaan TNTC yang terkait dengan zonasi masih berada dalam bentuk la- tent yang  dicirikan  dengan  adanya  tekanan  yang  tidak tampak, tidak sepenuhnya berkembang, belum terangkat ke puncak kutub-kutub konflik, dan seringkali salah satu atau kedua belah pihak belum menyadari adanya konflik.  Konflik yang mencuat ditemukan antara BBTNTC dan DKP Teluk Wondama  yang dicirikan dengan telah teridentifikasinya pihak-pihak yang berselisih, telah diakui adanya perselisihan, kebanyakan permasalahannya jelas, dan proses penyelesaian masalah belum berkembang.
Berdasarkan level permasalahannya, konflik pengelolaan TNTC dibedakan  menjadi:
1 Konflik  vertikal  antara  DKP  Teluk  Wondama  dan
Kampung  Waprak,  antara  DKP  Teluk  Wondama  dan Kampung Yende, serta antara BBTNTC dengan WWF. Konflik tersebut masih latent dan ada kemungkinan akan mencuat bahkan terbuka apabila diabaikan.
2 Konflik horizontal antara BBTNTC dan Dinpar Teluk Wondama,  serta  antara  BBTNTC  dan  DKP  Teluk Wondama.  Konflik  antara  BBTNTC  dengan  Dinpar Teluk Wondama masih dalam bentuk latent , sedangkan
Tabel 2  Ringkasan kebutuhan stakeholders
Kebutuhan Stakeholders Tata batas zona inti BBTNTC, BAPPEDA, Distrik Roswar, Kampung Yende, dan Kampung Waprak Sosialisasi zonasi ke pemda, kemudian ke masyarakat BBTNTC, Dinpar Teluk Wondama, Kampung Yopanggar, dan Kampung Yende Peningkatan ekonomi masyarakat BBTNTC, Dinpar, Distrik Roswar, Distrik Wamesa, Kampung Yopanggar, Kampung Yende, Kampung Waprak, Kampung Isenebuay, tokoh adat Isenebuay, WWF, dan YALHIMO Pemberian Surat Ijin Masuk Kawasan (SIMAKSI) bagi setiap orang yang beraktivitas di dalam kawasan termasuk pemegang Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) BBTNTC
Keutuhan kawasan harus dijaga sebagai obyek dan daya tarik wisata alam (ODTWA) dan juga potensi hasil laut di Kabupaten Teluk Wondama Dinpar Teluk Wondama, Kampung Yopanggar, Kampung Yende, Kampung Waprak, Kampung Isenebuay, BBTNTC, WWF, DKP Teluk Wondama, pengusaha lokal, pengusaha luar, DKP Papua Barat, dan Dinpar Papua Barat Penerimaan PAD sektor pariwisata Dinpar Teluk Wondama Pemberian SIUP dan SIPI DKP Teluk Wondama dan pengusaha luar Peta Zona Inti TNTC sebagai lampiran perizinan DKP Teluk Wondama Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kab. Teluk Wondama Dinpar Teluk Wondama dan BAPPEDA Perda tentang Zonasi KP3K DKP Teluk Wondama dan BAPPEDA Kab. Teluk Wondama Buka “Tikar Adat” BAPPEDA Kabupaten Teluk Wondama MoU antara BBTNTC dan WWF BBTNTC Perda tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup KLH Teluk Wondama Pembentukan Forum Kolaborasi Distrik Wamesa, BBTNTC, KMB, WWF, dan BAPPEDA Aturan adat dan tempat sakral harus dilindungi Tokoh adat Isenebuay dan YALHIMO Peraturan Kampung segera disahkan oleh pemda Distrik Roswar dan Kampung Waprak Siapkan database kawasan
KLH Teluk Wondama dan KMB
konflik antara BBTNTC dan DKP Teluk Wondama sudah mencuat.
Konsep resolusi konflik pengelolaan TNTC di Kabupaten Teluk  Wondama.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa konflik  hanya  terjadi  antara key  stakeholders .  Analisis kebutuhan dan aspirasi juga menunjukkan bahwa kebutuhan yang tidak sinergis justru terjadi antara stakeholders yang menempati posisi sebagai key stakeholders sehingga terjadi konflik di  antara mereka. Sebagai kelompok yang paling kritis, key  stakeholders perlu  diurus  karena  mempunyai kepentingan  dan  pengaruh  yang  tinggi  terhadap  zonasi TNTC. Prioritas utama dilakukan terhadap stakeholders yang mengalami konflik mencuat, kemudian stakeholders yang mengalami  konflik  tertutup. Stakeholders yang  tidak mengalami konflik tetapi memiliki posisi sebagai key stake- holders juga tidak boleh diabaikan karena kondisi yang ada sangat dinamis sehingga tidak tertutup kemungkinan mereka juga  akan  mengalami  konflik  antara  satu  dengan  yang lainnya. Stakeholders lain yang belum teridentifikasi dalam penelitian ini mungkin saja ada dan menjadi stakeholders kunci.  Perubahan  tersebut  akan  sangat  tergantung  pada seberapa  besar  kebutuhan  dan  aspirasi  mereka  dapat
diakomodir dalam zonasi yang telah ditetapkan.
Dalam pohon konflik pengelolaan TNTC di Kabupaten Teluk Wondama, masalah inti adalah perebutan ruang dan sumber  daya  alam  (disimbolkan  sebagai  batang  pohon konflik) dan efek yang muncul sebagai akibat masalah inti adalah degradasi kawasan TNTC dan ketidakpastian usaha (disimbolkan  sebagai  ranting).    Adapun  penyebab  awal adalah bahwa TNTC adalah state property yang open ac- cess dan  lemahnya  kelembagaan  TNTC  (disimbolkan sebagai akar pohon konflik). Lemahnya kelembagaan dalam pengelolaan dapat diidentifikasi berdasarkan:
1 Tata batas yang dilakukan berupa titik referensi dan pada saat ini pal batas tersebut kondisinya sudah rusak. Semua titik  referensi  rusak/retak  dan  belum  direhabilitasi. Pemasangan tanda batas masih pada kawasan perairan, sementara wilayah daratan belum ada temu gelang, hal ini sangat mempengaruhi keefektifan penegakan hukum (BBTNTC et al. 2009).
2 Pemasangan tanda batas zonasi di lapangan belum ada.
3 Sumber daya pengelola yang sangat terbatas baik kualitas maupun kuantitasnya. Jumlah personil BBTNTC sampai saat ini  berjumlah 124 orang termasuk pegawai tidak tetap/harian. Jumlah ini tidak sebanding dengan luasnya kawasan TNTC yaitu ±1.453.500 ha. Jika dibagi habis dengan seluruh pegawai maka seorang pegawai wajib menjaga sekitar 11.721 ha. Kondisi sesungguhnya, tidak mungkin  dibagi  habis  karena  sebagian  pegawai mengerjakan tugas administrasi di kantor sehingga luasan yang harus dijaga akan lebih luas.
4 Lokasi kantor BBTNTC di ibukota provinsi yang hanya dapat dijangkau menggunakan pesawat udara jenis Twin Otter selama 45 menit atau naik kapal laut selama enam jam. Meskipun sudah ada Kantor Bidang Pengelolaan TN Wilayah II Wasior yang berada di ibukota Kabupaten Teluk Wondama, tetapi sarana prasarana dan personil yang ada masih sangat kurang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
5 Kur angn ya  sosialisasi  dan  pen yuluhan   kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan juga kepada masyarakat.  Ketika dilakukan wawancara mendalam dengan pihak Dinpar Provinsi Papua Barat, mereka masih menyebutkan BBTNTC sebagai yayasan pengelola TNTC.  DKP Kabupaten Teluk Wondama juga menganggap BBTNTC sebagai saingan sehingga mereka berjuang untuk menerbitkan peraturan daerah tentang Zonasi KP3K sebagai tandingan Zonasi TNTC yang telah ditetapkan.  Secara umum masyarakat sudah memahami keberadaan BBTNTC sebagai pengelola kawasan TNTC namun masih ada beberapa masyarakat yang masih belum bisa membedakan antara BBTNTC dan WWF. Berdasarkan sebab-sebab konflik, konsep resolusi konflik yang dapat ditempuh adalah:
1 Tata batas zona inti TNTC perlu segera dilaksanakan disertai dengan sosialisasi secara terus menerus.
2 Sumber daya manusia pengelola perlu dibenahi kualitas dan kuantitasnya, khususnya sarpras dan personil Kantor BPTNW II Wasior.
3 Sosialisasi  dan  penyuluhan  kepada  pemda  kemudian
Tabel 3  Ringkasan aspirasi stakeholders
Aspirasi Stakeholders Buka ”Tikar Adat”
Kampung Yende dan tokoh adat Isenebuay
WWF perlu ada laporan rutin ke BBTNTC BBTNTC Penyuluhan secara rutin kepada masyarakat dengan metode yang lebih menarik menggunakan alat peraga dan mudah dipahami, penempelan peta zonasi pada setiap rumah
BBTNTC, BAPPEDA TW, DKP Teluk Wondama, LSM, Masy, KLH Teluk Wondama, Distrik Roswar, Distrik Wamesa, tokoh adat Isenebuay, Kampung
Waprak, WWF, dan YALHIMO
Pengawasan bersama zonasi yang didukung oleh sarana komunikasi radio terpadu dan pembangunan kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah BBTNTC, BAPPEDA Teluk Wondama, Kampung Yende, KLH Teluk Wondama, Kampung Isenebuay, tokoh adat Isenebuay, dan WWF Sinkronisasi program lintas sektoral KLH Teluk Wondama dan KMB Wisatawan harus melapor ke Dinas Pariwisata Dinpar Teluk Wondama Kawasan TNTC harus dilindungi Dinpar TW dan pengusaha lokal Pelatihan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi Tokoh adat Isenebuay dan YALHIMO Pelibatan swasta dalam pengelolaan wisata Dinpar Teluk Wondama Tidak perlu ada SIMAKSI bagi nelayan yang sudah diberikan SIUP dan SIPI DKP Teluk Wondama dan pengusaha luar Pemekaran kampung Kampung Yopanggar Zona inti di”sasi” Kampung Yende, Kampung Waprak, dan Distrik Roswar
Pemberian hukuman kepada pelanggar zonasi (agar jera)
Kampung Yende, Kampung Waprak, dan YALHIMO TNTC dikembangkan sebagai kawasan perikanan berbasis wisata
DKP Papua Barat Bentuk tenaga sukarelawan Konsorsium Mitra Bahari (KMB)
bersama-sama kepada masyarakat perlu dilakukan secara terus menerus.
4 Konflik  BBTNTC  dengan  DKP  Teluk  Wondama diselesaikan  dengan  cara  negosiasi  dan  persamaan persepsi tentang pengelolaan TNTC di Kabupaten Teluk Wondama. Langkah selanjutnya adalah meningkatkan komunikasi  dan  saling  pengertian,  meningkatkan koor din asi,  sin ergitas  progr am,  dan  kolaborasi manajemen.
5 Konflik BBTNTC dengan Dinpar TW dapat ditangani secara efektif dengan peningkatan pemahaman tentang pengelolaan TNTC dan intervensi dalam penyusunan Rencana  Induk  Pengembangan  Pariwisata  Daerah (RIPPDA) dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang  pengelolaan  pariwisata  di  Kabupaten  Teluk Won dama.  Selan jutnya  memban gun  kolabor asi manajemen.
6 Konflik BBTNTC dengan WWF dapat ditangani dengan penetapan MoU antara BBTNTC dan WWF pada tingkat lokal sebagai dasar bagi pihak WWF Indonesia Site Teluk Wondama untuk menyampaikan laporan tertulis secara rutin kepada pihak BBTNTC. Selanjutnya bersama-sama
membangun  sinergitas  pr ogr am  dan   kolaborasi manajemen dengan pemda dan masyarakat.
7 Konflik latent antara DKP TW dan Kampung Waprak, serta DKP TW dan Kampung Yende juga  tidak  perlu diabaikan.  Konflik ini perlu diangkat ke permukaan agar dapat ditangani secara efektif. Peningkatan komunikasi dengan  masyarakat  perlu  dilakukan  terkait  dengan pemberian SIUP dan SIPI di wilayah Kampung Waprak dan Kampung Yende. Kemungkinan konflik latent juga terjadi di kampung-kampung lainnya di dalam kawasan TNTC.
Konsep resolusi konflik di atas bersifat parsial pada skala mikro hasil penelitian. Dengan demikian, konsep resolusi konflik  yang  dapat  diakomodir  oleh  semua stakeholders secara  makro  adalah  pendekatan  kolaborasi  manajemen. Langkah  pertama  yang  dilakukan  adalah  membentuk lembaga kolaborasi yang terdiri atas advisory body (yang meliputi BAPPEDA, KLH, para kepala distrik, para tokoh adat, para kepala kampung, LSM, para pengusaha, dan stake- holders lainnya)  dan manajement  body (yang  meliputi BBTNTC, DKP, dan Dinpar).  Keanggotaan advisory body bisa bertambah sesuai kebutuhan dan aspirasi yang ada.
:  Pihak yang berkonflik
:  Konflik mencuat
:  Konflik tertutup
:  Kerjasama intensif
:  Kerjasama kurang intensif
DKP  TW:  DKP  Teluk  Wondama;  Dinpar  TW:  Dinpar  Teluk  Wondama;  BBTNTC:  Balai  Besar  TNTC;  Yende: Kampung Yende; Waprak: Kampung Waprak; WWF: WWF Teluk Cenderawasih.
Gambar 2 Peta konflik pengelolaan TNTC. Yende Waprak DKP TW BBTNTC WWF Dinpar TW
Lembaga kolaborasi dijalankan oleh sekretariat forum kolaborasi yang bertugas untuk menghubungkan manage- ment  body dan advisory  body. Peran  sekretariat  sangat sentral. Sekretariat harus proaktif dalam mengidentifikasi isu-isu  yang  sedang  berkembang  yang  dilakukan  oleh manajement body dalam bentuk program kerja atau kegiatan. Sekretariat forum kolaborasi direkrut dari orang-orang yang independen, bukan salah satu anggota dari manajement body maupun advisory body . Sekretariat memfasilitasi rapat-rapat, memberikan pelayanan administrasi, mempersiapkan bahan- bahan koordinasi, mendistribusikan, dan mempublikasikan h asil-hasil  kesepakatan  kepada  par a  pihak  yan g berkepentingan.  Biaya  operasional  sekretariat  forum kolaborasi dapat diperoleh dari manajement body, advisory body , dan sumber-sumber lainnya yang sah.
Model kolaborasi yang sebaiknya dikembangkan adalah “kontrol bersama” yang dimulai dari proses-proses negosiasi (melibatkan stakeholders dalam pengambilan keputusan) dan pengembangan kesepakatan (Borrini 1996).  Mekanisme dan protokol negosiasi harus dibangun terlebih dahulu. Model mekanisme dan protokol negosiasi yang dapat dilaksanakan di lokasi penelitian:
1 Menekankan pada kepentingan dan kebutuhan, bukan pada posisi dan fakta.
2 Lebih bersifat persuasif daripada pertentangan.
3 Komitmen   pada  kesepakatan   bersama  dar ipada penyelesaian sengketa.
4 Komunikasi yang konstruktif  untuk  mengembangkan pemahaman bersama daripada kritik-kritik negatif serta memperkuat argumen masing-masing pihak.
5 Tercapainya  penyelesaian  sengketa  yang  berjangka panjang  karena  masing-masing  pihak  mempunyai komitmen bersama.
6 Penggunaan  dan  tukar  menukar  informasi  yang konstruktif.
7 Fleksibilitas yang tinggi.
Kolaborasi diarahkan pada pembagian kekuasaan dan tanggungjawab  secara  formal  kepada manajement  body. Pengelolaan TNTC secara kolaborasi tidak lagi bertumpu pada satu  pemangku kepentingan tetapi menyebar dalam kelompok-kelompok  pemangku  kepentingan  yang  telah dapat mengatur dirinya sendiri menurut wewenang, peran dan  fungsi,  serta  tanggung  jawab  masin g-masin g. Pelaksanaan di lapangan merupakan proses alami tanpa ada unsur paksaan.  Prakondisi yang perlu dilakukan agar proses alami  dapat  berlangsung  adalah  negosiasi  kepentingan dengan stakeholders yang berada pada posisi key stakehold- ers dan  pada  posisi subject .  Tahapan  proses  menuju kolaborasi dimulai dari  penguatan kelembagaan BBTNTC, konsolidasi  BBTNTC  bersama  lembaga  non  pemerintah (WWF) dan pemerintah daerah (DKP Teluk Wondama dan Dinpar  Teluk  Wondama),  dan  selanjutnya  membangun kolaborasi bersama-sama masyarakat lokal dan stakehold- ers lainnya. Analisis terhadap rights, responsibility, dan re- turns disajikan pada Tabel 4.

## Kesimpulan
Konsep  resolusi  konflik  pengelolaan  TNTC  adalah pendekatan kolaborasi manajemen. Model kolaborasi yang dikembangkan adalah “kontrol bersama” yang dimulai dari proses-proses negosiasi  dan  pengembangan kesepakatan, kemudian  diarahkan  pada  pembagian  kekuasaan  dan tanggungjawab  secara  formal . Lembaga  kolaborasi dijalankan oleh sekretariat forum kolaborasi yang bertugas untuk menghubungkan management body dan advisory body. Tahapan proses menuju kolaborasi dimulai dari penguatan kelembagaan  BBTNTC,  konsolidasi  BBTNTC  bersama lembaga non pemerintah (WWF) dan pemerintah daerah (DKP Teluk Wondama dan Dinpar Teluk Wondama), dan selanjutnya  memban gun  kolabor asi  bersama-sama masyarakat lokal dan stakeholders lainnya.
Tabel 4  Analisis terhadap rights , responsibility , dan return para stakeholders Stakeholders Rights Responsibility Returns BBTNTC Pemberian SIMAKSI Menyampaikan tembusan SIMAKSI kepada instansi terkait Setiap orang yang beraktivitas di dalam kawasan dapat dimonitor dengan baik DKP Kabupaten Pemberian Izin Usaha Perikanan Memberikan izin berdasarkan kuota yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan lokasinya di luar zona inti taman nasional yang dilampiri dengan peta zonasi TNTC Menyampaikan tembusan SIUP kepada instansi terkait Pemanfaatan potensi laut tidak masuk pada zona inti dan tidak melampaui daya dukung kawasan. Perizinan yang dikeluarkan dapat diawasi bersama pihak lain Dinpar Kabupaten Pemberian Izin Usaha Pariwisata Memberikan Izin Usaha Pariwisata hanya pada zona pariwisata Menyampaikan tembusan Surat Izin Usaha Pariwisata kepada instansi terkait Kegiatan pariwisata tidak masuk pada zona inti TNTC Memberikan PAD dari sektor pariwisata

## Ucapan  Terima  Kasih
Penulis  menyampaikan  ucapan  terima  kasih  kepada Sekretaris  Direktur  Jenderal  Perlindungan  Hutan  dan Konservasi Alam, Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih,  Direktur  Marine WWF  Indonesia,  Henry Silka  Innah,  dan  semua  pihak  yang  telah  berkontribusi sehingga tulisan ini dapat diselesaikan.

## Daftar  Pustaka
Adiwibowo S, Shohibuddin M, Savitri LA, Sjaf S, Yusuf M. 2009. Analisis Isu Permukiman di Tiga Taman Nasional di Indonesia. Bogor: SAINS Sajogyo Institute.
[BBTNTC]  Balai  Besar   Taman  Nasion al  Teluk Cenderawasih. 2008. Statistik Balai Besar TNTC Tahun 2007. Manokwari: Balai Besar TNTC.
[BBTNTC]  Balai  Besar   Taman  Nasion al  Teluk Cenderawasih, Pemda Kab Nabire, Pemda Kab. Teluk Wondama,  WWF,  Yalhimo.  2009.  Buku  Data  dan Analisa  Zonasi  Kawasan  Taman  Nasional  Teluk Cenderawasih. Manokwari: Balai Besar TNTC.
Borrini-Feyerabend G. 1996. Collaborative Management of Protected Areas: Tailoring the Approach to the Context .
Issues in Social Policy. Gland. Switzerland: IUCN.
Faisal, Maskanah S. 2000. Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan  Sumber daya  Hutan.  Di  dalam:
Suporahardjo, editor. Inovasi  Penyelesaian  Sengketa Pengelolaan  Sumberdaya  Hutan. Bogor:  Pustaka LATIN.
Fisher S et al. 2001. Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi  untuk  Bertindak .  Kartikasari  SN et  al ., penerjemah.  Jakarta:  SMK  Grafika  Desa  Putra. Terjemahan  dari: Working  with  Conflict:  Skills  and Strategies for Action.
Huntington HP. 1998. Observations on the utility of the semi- directive  interview  for  documenting  traditional ecological knowledge . Artic 51(3):237–242.
Reed  MS et  al .  2009.  Who’s  in  and  why? A  typologi  of stakeholder  analysis  methods  for  natural  resource management. Journal of Environmental Management 30:1–17 .
Mitchell B. 2000. Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan.
Setiawan  B,  Rahmi  DH,  penerjemah.    Yogyakarta: Gadjah  Mada  University  Press.  Terjemahan  dari: Resource and Environmental Management .
Wiratno,  Indriyo  D,  Syarifudin  A,  Kartikasari  A.  2004.
Berkaca  di  Cermin  Retak.  Refleksi  Konservasi  dan Implikasi  Bagi  Pengelolaan  Taman  Nasional.  Edisi Kedua  (edisi  revisi).  Jakarta:  FOReST  Press, The Gibbon Foundation Indonesia, Departemen Kehutanan, PILI-NGO Movement.