Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .

## Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Penganiayaan Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
Nadia Ayu Apriani, Margo Hadi Pura Nadiaayuapriani2604@gmail.com, oficiumnobile@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

## Abstrak
Saksi adalah orang yang mampu memberikan keterangan dalam penyidikan,penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dimana orang  tersebut  sendiri  yang  mendengar,melihat  dan  mengalami  sendiri.  Hal  ini bertujuan  agar  keterangan  yang  diberikan  kebenaran  nya  dapat  diterima. Sedangkan    yang  dimaksud  korban  adalah  seseorang  yang  mengalami penderitaan  fisik,  mental,  dan/atau  kerugian  ekonomi  yang  diakibatkan  oleh suatu tindak pidana.Perlindungan hukum bagi korban penganiayaan dinilai masih kurang efektif, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan, selain korban telah  menderita  kerugian  akibat  kejahatan  yang  menimpa  dirinya,  baik  secara materiil,  fisik,  maupun  psikologis,  korban  juga  harus  menanggung  derita berganda  karena  tanpa  disadari  sering  diperlakukan  hanya  sebagai  sarana  demi terwujudnya  sebuah  kepastian  hukum,  misalnya  harus  kembali  mengemukakan, mengingat  bahkan  mengulangi  (merekontruksi)  kejahatan  yang  pernah menimpanya  pada  saat  sedang  menjalani  proses  pemeriksaan,  baik  ditingkat penyidikan  maupun  setelah  kasusnya  diperiksa  di  pengadilan.  Hal  ini  karena korban  tidak  termasuk  dalam  bagian  system  peradilan  pidana  Penelitian  ini merupakan  penelitian  yuridis  normative  merupakan  bagian  dari  penelitian hukum  kepustakaan  yakni  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka.  Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban  bertanggung  jawab  untuk  menangani memberikan perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Saksi Korban,Penganiayaan

## Abstract
A  witness  is  a  persom  who  is  a  ableto  provide  information  in  the investigation,prosecution and trial of a criminal case in which the person himself hears,sees and experiences himself. This is so that the information given the truth can  be  accepted.  Meanwhile,what  is  meant  by  a  victim  is  someone  who  has suffered  physical,  mental  and  or  economic  loss  as  a  result  of  a  crime.  Legal protection  for  victims  of  abuse  is  deemed  ineffective,the  victim  is  always  the party  most  disadvantaged,apart  from  the  victim  who  has  suffered  losses  due  to crime  that  befell  him,both  materially,physically  and  psychologically,the  victim must also suffer multiple suffering because unwittingly it is often treated only as a  means  for  the  realization  of  legal  certainty,for  example  having  to  re-
state,remembering  and  even  repeating(reconstructing)crimes  that  have  befallen him  at  the  time  is  currently  undergoing  and  examination  process,both  at  the investigative level and after the case has been examined in court. This is because the  victim  is  not  part  of  of  the  criminal  justice  system.  This  research  is  a normative juridical research which is part of literature law research by examining library  materials.  The  Witness  and  Victim  protection  agency  is  responsible  for providing protection and assistance to Witness and Victims based on their duties and authorities as stipulated in the Law.
Keywords : Legal Protection,witnesses victims,persecution

## I. PENDAHULUAN
Menurut  H.R  (Hooge  Raad)  penganiayaan  adalah  setiap  perilaku  ang  dengan sengaja  menyebabkan  rasa  sakit  atau  kerugian  bagi  orang  lain.  itu  sepenuhnya merupakan  tujuan  seseorang  dan  tidak  boleh  menjadi  sarana  untuk  mencapai tujuan 1 . Pasal 351-358 dari bab XX KUHP, Penganiayaan adalah kejahatan dan harus  dihukum.  Ketentuan  KUHP  mengklasifikasikan  kejahatan  penganiayaan dalam  berbagai  cara,  di  dalam  KUHP  sendiri  tidak  mengatur  secara  spesifik saksi  dan  korban,  untuk  mengatasi  hal  tersebut  pemerintah  mengeluarkan Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Tahun  2006  tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Perlindungan merupakan hak yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat dengan alasan  keselamatan  oleh  karena  itu  setiap  masyarakat  harus  merasa  aman. Menurut Phipus M Hadjon perlindungan hukum ada dua jenis yaitu perlindungn huku preventif dan represif 2 . Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang  dirancang  untuk  mencegah  perselisihan  dan  membatasi  pelaksanaan kewajiban  sedangkan  perlindungan  hukum  yang  represif  merupakan perlindungan terakhir yang memberikan perlindungan terakhir yang memberikan sanksi  atau  denda  jika  terjadi  pelanggaran  atau  kejahatan.  Saksi  merupakan
1 Wiryono  Prodjodikoro, Tindak-tindak  Pidana  Tertentu  di  Indonesia , PT.Refika  Aditama.Bandung 2003, Hal.79 2 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia , PT.Bina Ilmu,Surabaya, 1987,hal 4
faktor  penting  dalam  perkara  pidana,  karena  Pasal  184  ayat  (1)  KUHP menjelaskan  bahwa  keterangan  saksi  dapat  menjadi  alat  bukti  yang  sah. Sehingga dapat dijadikan rujukan untuk menemukan alat bukti dalam penyidikan dan  persidangan.  Ditegaskan  bahwa  pasal  159  ayat  (2)  KUHP 3 mengatur kewajiban  warga  Negara  untuk  hadir  sebagai  saksi  dalam  perkara  pidana. Namun,  masyarakat  banyak  yang  enggan  menjadi  saksi  kejahatan  yang diketahui,mereka  takut  berpartisipasi  dalam  proses  hukum  dan  sikap  ini  dinilai sudah menajdi budaya dalam kehidupan hukum Indonesia.
Selama  ini  saksi  dan  korban  belum  menjadi  bagian  penting  dalam  proses penegakan  hukum  di  Indonesia.  Kedudukan  korban  dan  saksi  seringkali dianggap  hanya bagian dari  akat  bukti,saksi  selalu  didorong  untuk menjelaskan di  pengadilan  dan  korban  yang  biasa  dijadikan  saksi  korban  cukup  hadir  di pengadilan  untuk  mendukung  argumen  jaksa  penuntut  umum 4 .  Sejak  saat  itu tidak  ada  upaya  yang  dilakukan  untuk  memastikan  adanya  upaya  perlindungan bagi  saksi  yang  bersaksi  di  pengadilan dan  saksi  korban  serta  upaya  pemulihan yang  tidak  memadai  untuk  mengembalikan  status  korban  kembali  semula. Masyarakat  biasanya  enggan  bersaksi  di  depan  aparat  kepolisian,  jaksa  dan hakim  karena  khawatir    jika  tidak  bisa  memberikan  informasi  yang  diminta mereka  akan  menjadi  tersangka.  Jika  saksi  merasa.Masyarakat  biasanya  enggan bersaksi di depan aparat kepolisian, jaksa dan hakim karena khawatir  jika tidak bisa  memberikan  informasi  yang  diminta  mereka  akan  menjadi  tersangka. Sebagian  yang  lain  percaya  bahwa  jika  bersaksi  nyawa  mereka  akan terancam,oleh karena itu perlu adaya perlindungan bagi saksi dan korban. Aturan yang jelas akan memberikan pertolongan dan ruang bagi masyarakat yang peduli terhadap penegakan hukum.
Terlihat  dari  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  memiliki  lebih banyak  ketentuan  tentang  hak-hak  tersangka  dan  terdakwa  dibandingkan  saksi
3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diterjemahkan oleh Andi Hamzah , PT Rineka Cipta Isi Jakarta ,2008 4 Marnex  L.  Tatawi,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Saksi  Dan  Korban  (Kajian  Undang-Undang No.31 Tahun 2014 Vol.3 No. 7, Summer 2015, hal. 41.
dan  korban.  Korban  kejahatan  tidak  hanya  sebagai  orang  yang  menderita kerugian  sebagai  akibat  terjadinya  suatu  kejahatan,  karena  korban  kejahatan terkait dengan adanya kejahatan dan kejahatan itu sendiri semakin lama semakin berkembang  dan  bervariasi 5 .  Permasalahan  yang  sering  dijumpai  dalam  acara pidana  adalah  banyaknya  saksi  yang  tidak  bersedua  menjadi  saksi  atau  tidak beranimengungkapkan  keterangan  yang  sebenarnya  karena  kurangnya  jaminan atau  mekanisme  pembuktian  tertentu.  Pada  dasarnya  korban  kejahatan  yang paling  menderita  dalam  kejahatan  tidak  mendapatkan  perlindungan  yang diberikan  oleh  hukum.  Padahal  masalah  keadilan  dan  penghormatan  Hak  Asasi Manusia  tidak  hanya  berlaku  terhadap  pelaku  kejahatan  saja  tetapi  juga  korban kejahatan.
Pembentukan  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  oleh  pemerintah menunjukkan respon positif dari negara dalam melihat penegakan hukum pidana dalam  memberikan  perlindungan  bagi  saksi  dan  korban  Undang-Undang  ini dengan  lebih  spesifik  (lex  specialis)  mengatur  syarat  dan  tata  cara  pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan atau korban yang sebelumnya terbagi- bagi  dalam  beberapa  peraturan.  Komisioner  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban  (LPSK)  Susilaningtias  menyatakan  lembaganya  masih  kesulitan memberikan perlindunan terhadap korban karena keterbatasan ketentuan hukum. Susilaningtias  mengatakan  Banyak  kejadian  yang  perlu  perlindungan.  Tapi enggak masuk bentuk-bentuk tersebut  ke dalam yang diatur hukum atau undang- undang 6 . Perspektif perlindungan yang diberikan berdasar atas kebutuhan negara terhadap keterangan saksi, bukan karena dilihat sebagai partisipasi warga negara karena  jasa/sumbangsihnya  memberikan  keterangan  saksi  sehingga  perlu dilindungi.  Demikian  halnya  terhadap  korban,  masih  melihat  korban  perlu
5 Ni Putu Rai Yuliartini,”Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara” Vol. 1 No. 1, Summer 2015, hal. 83
6 Keterbatasan Hukum Hambat LPSK Lindungi Korban Kekerasan Seksual, https://www.kai.or.id/berita/14537/keterbatasan -hukum-hambat-lpsk-lindungi-korban.html (diakses pada tanggal 22 November 2020 pukul 22.35)
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
dilindungi  karena  negara  membutuhkan  keterangannya,  bukan  karena  negara merasa bertanggungjawab atas kegagalannya melindungi warganya 7
Pemeriksaan terhadap korban biasanya menjadikan posisi korban hanya sebagai saksi, saksi yang menceritakan tindak pidana tersebut.dalam proses penyelidikan dan penyidikan hak saksi maupu korban sering dilupakan karena fokus terhadap proses  pengungkapan  tindak  pidana.  Padahal  seharusnya  korban  memiliki  hak dan perlindungan sejak awal penyelidikan 8 . Pembentukan Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban  oleh  pemerintah  menunjukkan  respon  positif dari  negara  dalam  melihat  penegakan  hukum  pidana  dalam  memberikan perlindungan  bagi  saksi  dan  korban  Undang-Undang  ini  dengan  lebih  spesifik (lex  specialis)  mengatur  syarat  dan  tata  cara  pemberian  perlindungan  dan bantuan  bagi  saksi  dan  atau  korban  yang  sebelumnya  terbagi-bagi  dalam beberapa  peraturan.  Dalam  kenyataannya  tugas  dan  kewenangan  Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dalam  Undang-undang  Perlindungan  Saksi  dan Korban  tidak  diatur  secara  spesifik.  Undang  undang  Perlindungan  Saksi  dan Korban hanya mengatur mengenai tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan  Korban,  keanggotaan  dan  proses  seleksi  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban,  dan  pengambilan  keputusan  dan  pendanaan  namun  tidak  mengatur secara  spesifik  mengenai  organisasi  dan  dukungan  kelembagaan,  administrasi, SDM,  pengawasan,  serta  tranparansi  dan  akuntabilitas  dari  Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  No.2  tahun  2002  setiap  korban  dan  saksi  tindak pidana  berhak  dilindungi  oleh  aparat  hukum  dan  keamanan  untuk  melindunggi keselamatan  pribadi  korban  dan  saksi  dari  ancaman  fisik  dan  psikologis,  serta untuk melindungi identitas korban dan saksi 9 .
7 Nurul  Ghufron,  “Meningkatkan  Peran  LPSK  Sebagai  Pendorong  Perubahan  Paradigma  dari  Alat Bukti Menusu  Partisipasi dalam  Sistem  Peradilan  Pidana”,  Jurnal  Perlindungan,  Edisi  3  Volume  I,
Tahun 2013, hal 82
8 Rena Yulia, Viktimologi,Graha Ilmu,Yogyakarta, 2010, hal. 58
9 Peraturan    No. 2  Tahun 2002  tentang  Tata  Cara  Perlindungan Terhadap  Korban  Dan  Saksi  Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Pasal 4
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
Pentingnya korban kejahatan memperoleh perhatian adalah bahwa korban adalah merupakan pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya suatu kejahatan, sehingga harus  mendapat  perhatian  dan  pelayanan  dalam  rangka  memberikan perlindungan terhadap kepentingannya korban. Di samping itu, seringkali korban memiliki  peranan  yang  sangat  penting  bagi  terjadinya  suatu  kejahatan,  yang diharapkan  dengan  diperolehnya  pemahaman  yang  luas  dan  mendalam  tentang korban  kejahatan  akan  dapat  memudahkan  dalam  menemukan  upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan bermuara pada keadilan dan menurunnya kuantitas ataupun kualitas dari kejahatan.
Dengan demikian, maka jelas bahwa ketersediaan mekanisme perlindungan saksi dan  korban  sangat  penting  untuk  menjamin  diperolehnya  kebenaran  materil sekaligus  untuk  memenuhi  rasa  keadilan  bagi  semua,  termasuk  bagi  saksi  dan korban  yang  terkait.  Adapun  perumusan  masalah  yang  dapat  diuraikan berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  diatas  yaitu  “Bagaimana    Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Penganiayaan Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban?

## II. METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  yuridis  normatif  .  Bahan-bahan  sebagai referensi  yang  digunakan  adalah  peraturan-peraturan  perundang-undangan sebagai  bahan  pokok  (bahan hukum  primer) dan  bahan hukum  seperti  literatur- literatur, buku-buku hukum, karya ilmiah, artikel-artikel ilmiah yang membahas tentang  peranan-peranan  Lembaga  Perlindungan  Saksi  &  Korban  dan  masalah- masalah atau hambatan-hambatan yang sering dihadapi dalam Pelindungan Saksi & Korban sebagai bahan hukum penunjang (bahan hukum sekunder).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Saksi dan Korban Penganiayaan
Intimidasi  ancaman  merupakan  dua  hal  yang  sering  dialami  oleh  saksi dan  korban,  bentuk  intimidasi  dan  ancaman  dapat  berbeda-beda  baik secara  fisik  maupun  psikologis.  Mengingat  pentingnya  status  saksi
dalam proses pidana dan persidangan lain dalam acara peradilan, maka diperlukan perangkat hukum khusus untu mengatur perlindungan saksi. Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat inilah yang menjadi  salah  satu  alasan  diterbitkannya  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  31  Tahun  2014  Tentang    Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Saksi  Dan Korban  memberikan  harapan  bahwa  kesaksian  yang  diberikan berlandaskan rasa aman dan nyaman 10 . Kejahatan-kejahatan yang terjadi sangat  bermacam-macam  diantanya  kejahatan  terhadap  tubuh,  dalam KUHP kejahatan terhadap tubuh dengan sengaja (penganiayaan) dibagi menjadi 6 macam yaitu:
1. Penganiayaan biasa.
2. Penganiayaan ringan
3. Penganiayaan berencana
4. Penganiayaan berat
5. Penganiyaan berat berencana
Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  bisa  bekerja  sama  dengan instansi berwenang terkait dalam pemberian perlindungan dan bantuan, instansi  terkait  wajib  melaksanakan  keputusan  Lembaga  Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang.  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban  juga  mengatur  hak-hak  saksi  dan korban sebagai berikut:
a. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
b. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
c. Dirahasiakan identitasnya
d. Mendapatkan identitas baru
e. Mendapat tempat kediaman sementara
f. Mendapatkan tempat kediaman baru
g. Memperoleh  penggantian  biaya  transportasi  sesuai  dengan kebutuhan
10 Supriyadi Widodo Eddyono, Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Indonesia Corruption Watch,Jakarta 2008, Hal.32
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
h. Mendapatkan nasihat hukum; dan/atau
i. Memperoleh  bantuan  biaya  hidup  sementara  sampai  waktu perlindungan berakhir
j. Mendapat pendampingan
Peraturan  Kapolri  No  3  tahun  2008  tentang  Pembentukan  Ruang Pelayanan  Khusus  dan  Tata  Cara  Pemeriksaan  Saksi  dan/atau  Korban Tindak  Pidana,  telah  diatur  mengenai  prinsip  penyelenggaraan pelayanan saksi dan/atau korban, antara lain 11 :
a. Menjunjung tinggi hak asasi manusia
b. Memberikan  jaminan  keselamatan  terhadap  saksi  dan/atau  korban yang memberikan keterangan
c. Menjaga kerahasiaan saksi dan/atau korban
d. Meminta  persetujuan  secara  lisan  akan  kesediaan  saksi  dan/atau korban untuk memberikan keterangan
e. Mengajukan pertanyaan dengan cara yang bijak
f. Tidak menghakimi saksi dan/atau korban
g. Menyediakan penerjemah, apabila diperlukan
h. Mendengarkan  keterangan  korban  dengan  aktif  dan  penuh pengertian
i. Memberikan informasi tentang perkembangan perkaranya
j. Menjaga profesionalisme untuk menjamin terwujudnya keadilan dan kepastian hokum
k. Memperlakukan saksi dan/atau korban dengan penuh empati.
Kriteria  yang  berupa  bentuk  ancaman  dan  bagaimana  bentuk perlindungan yang akan diberikan kepada saksi atau pelapor, yaitu 12
a. Secara  psikis  merasa  takut/was-was  atau  laporan/keterangan  yang telah dibuatnya.
b. Mengalami  intimidasi  secara  tidak  langsung  dari  pihak  lain  atau terlapor untuk mencabut laporannya.
c. Secara  langsung  maupun  tidak  langsung  mendapat  teror/gangguan baik terhadap fisik, harta benda, maupun pekerjaan.
d. Akan dilaporkan balik oleh terlapor atau pihak lain.
e. Diikuti/diawasi/diintai  oleh  terlapor  atau  pihak  lain  yang  terkait dengan laporannya.
11 Bambang  Sri  Herwanto,  “Kewajiban  dan  Kewenangan  Polri  dalam  Perlindungan  Saksi  dan Korban”, Jurnal Perlindungan, Volume 2 No. 1 Tahun 2012
12 KESAKSIAN  Edisi  I,    Media  Informasi  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  Lembaga  Perlindunga Saksi dan Korban,2015
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
f. Diancam secara tidak langsung yang dapat membahayakan jiwa.
g. Dipaksa  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
h. Diancam  secara  langsung  dapat  membahayakan  jiwa  dan  harta bendanya.
i. Mendapatkan gangguan secara fisik yang dapat membahayakan jiwa dan harta benda
Dalam  konsteks  perlindungan  korban  adanya  upaya  preventif  maupun represif  yang  dilakukan  baik  oleh  masyarakat  maupun  pemerintah (melalui  aparat  penegak  hukumnya)  seperti  pemberian  perlindungan atau  pengawasan  dari  berbagai  ancaman  yang  dapat  membahayakan nyawa  korban,  pemberian  bantuan  medis,  maupun  hukum  secara memadai,  proses  pemeriksaan  dan  peradilan  yang  adil  terhadap  pelaku seperti  yang  diungkapkan  oleh  Muladi  perlunya  korban  dilindungi karena
1. Masyarakat  dianggap  sebagai  perwujudan  sistem  kepercayaan  yang melembaga
2. Adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas social
3. Perlindungan  korban  yang  biasanya  dikaitkan  dengan  salah  satu pemindahan yaitu penyelesaian konflik.
Maka dalam perlindungan korban terdapat beberapa teori antara lain :
1. Teori  Utilitas  Teori  ini  menitik  beratkan  pada  kemanfaatan  yang terbesar dari jumlah yang terbesar
2. Teori  Tanggung  Jawab  Pada  hakekatnya  subjek  hukum  (orang maupun  kelompok)  bertanggung  jawab  terhadap  segala  perbuatan hukum yang dilakukannya.
3. Teori  Ganti  Kerugian  Sebagai  perwujudan  tanggung  jawab  karena kesalahannya  terhadap  orang  lain  pelaku  dibebani  kewajiban  untuk memberikan ganti rugi
Pada  konteks  perlindungan  hukum  korban  terkandung  beberapa  asas hukum diantaranya adalah:
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
1. Asas  Manfaat  Artinya  perlindungan  korban  tidak  hanya  ditujukan bagi  tercapainya  manfaat  bagi  kaum  korban  kejahatan,  tetapi kemanfaatan bagi masyarakat luas.
2. Asas  Keadilan  Penerapan  asas  keadilan  dalam  upaya  melindungi tidak  tersifat  mutlak  karena  dibatasi  oleh  rasa  keadilan  yang  harus diberikan juga pada pelaku.
3. Asas  Keseimbangan  Pemulihan  keseimbangan  tatanan  masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula.
4. Asas  Kepastian  Hukum  Asas  ini  dapat  memberikan  dasar  pijakan hukum  yang  kuat  bagi  aparat  penegak  hukum  pada  saat melaksanakan  tugasnya  dalam  upaya  memberikan  perlindungan hukum pada korban
Proses pengajuan permohonan sebelum disetujui seringkali membingungkan  saksi  dan  korban  karena  harus  melalui  proses  yang panjang  untuk  mendapatkan  perlindungan  dari  Lembaga  Perlidungan Saksi  dan  Korban.  Hal  ini  seringkali  membuat  saksi  dan/  atau  korban merasa enggan untuk meminta perlindungan Lembaga yang berwenang san  membuat  saksi  dan/atau  korban  memilih  diam.  Selain  itu  saksi dan/atau  korban  merasa  tidak  memahami  prosedur  yanhg  ditetapkan oleh  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  terlebih  bagi  saksi dan/atau  korban  yang  belum  banyak  mengetahui  tentang  hukum.  Oleh karena  itu,diperlukan  pendampingan  dari  kuasa  hukum  untuk membimbing saksi dan/atau korban
Penjelasan  terhadap  tata  cara  pemberian  perlindungan  sebagaimana dimaksud  yang  menjadi  kewajiban  bagi  Lembaga  Perlindungan  Saksi dan  Korban  terhadap  terdapat  dalam  ketentuan  pasal  30,  Pasal  30  ayat (1)  Dalam  hal    menerima  permohonan  Saksi  dan/atau  Korban sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  29,  Saksi  dan/atau  Korban menandatangani  pernyataan  kesediaan  mengikuti  syarat  dan  ketentuan perlindungan  Saksi  dan  Korban.    Ayat  (2)  Pernyataan  kesediaan
mengikuti  syarat  dan  ketentuan  perlindungan  Saksi  dan  Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
a. Kesediaan  Saksi  dan/atau  Korban  untuk  memberikan  kesaksian dalam proses peradilan
b. Kesediaan  Saksi  dan/atau  Korban  untuk  mentaati  aturan  yang berkenaan dengan keselamatannya
c. Kesedian  Saksi  dan/atau  Korban  untuk  tidak  berhubungan  dengan cara  apa  pun  dengan  orang  lain  selain  atas  persetujuan  Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  selama  ia  berada  dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
d. Kewajiban  Saksi  dan/atau  Korban  untuk  tidak  memberitahukan kepada  siapa  pun  mengenai  keberadaannya  di  bawah  perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
e. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

## B. Perlindungan  Hukum  Oleh  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban
Tugas  utama  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  adalah menerima  permohonan  dan  memberikan  perlindungan  bagi  saksi dan/atau  korban.  Lembaga  tersebut  juga  harus  melakukan  tugas administrative  terkait  perlindungan  saksi.  Guna  memfasilitasi pemberian perlindungan saksi,lembaga tersebut juga harus berkoordinasi dengan pihak yang berwenang untuk mendata,mengawasi pelaksanaan  tugas  dari  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  serta menyebarluaska  kebutuhan  lembaga.  Dalam  proses  persidangan  saksi dan  korban  menenpati  posisi  penting  namun  di  sisi  lain  kedatangan saksi  dan  korban  dalam  proses  peradilan  kurang  menarik  masyarakat dan  penegak  hukum.  Banyak  kasus  yang  tidak  terungkap  dan  tidak terselesaikan disebabkan saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada  penegak  hukum  karena  mendapat  ancaman  dari  pihak  tertentu.
Dalam  pengaturannya,  kehadiran  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban  masih  dinilai  belum  maksimal.  Jika  di  telusuri  kembali.
Lembaga Perlindungan
Saksi  dan  Korban  bertugas  dan  berwenang  untuk  memberikan perlindungan  dan  bantuan  kepada  saksi  dan  korban.  Lingkup perlindungan  oleh  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.
Ketika  saksi  pelaku  membuka  semua  lembaran  kebenaran  dan  fakta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban harus fokus melindungi saksi pelaku  dan  melindungi  keselamatan  saksi  adalah  hal  yang  terpenting. Jadi,  Lembaga  bertanggung  jawab  memberikan  pendampingan  kepada saksi  dan  korban  sesuai  dengan  tugas  dan  wewenang  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas  Undang-Undang Nomor 13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Secara eksistensial,  hadirnya  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban diharapkan  agar  proses  penegakan  hukum  pada  umumnya  dan penegakan  sistem  peradilan  pidana  pada  khususnya,  dapat  semakin mengembirakan  dalam  wujud  pencapaian  kepastian  hukum  dan penciptaan keadilan 13
Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang diatur dalam undang-undang:
1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan lembaga yang mandiri.
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan
13 Askari Razak, “Peran, Kendala dan Tantangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),
Jurnal Perlindungan, Edisi 3 Volume I, Tahun 2013
Sebelum saksi dan korban agar bisa mendapatkan perlindungan hukum dari  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  mereka  harus  melewati beberapa  prosedur  yang  telah  ditetapkan  oleh  Lembaga  Perlindungan Saksi dan Korban disamping mereka harus memenuhi persyaratan untuk mendapat  perlindungan  dari  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban ini  seperti  yang  telah  dijelaskan  dalam  Pasal  28  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2014  Tentang    Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Saksi Dan  Korban.  Perlindungan  Lembaga  Saksi  dan  Korban  terhadap  Saksi dan/atau Korban diberikan dengan syarat sebagai berikut 14 :
a. Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
b. Tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
c. Hasil  analisis  tim  medis  atau  psikolog  terhadap  Saksi  dan/atau Korban; dan
d. Rekam  jejak  tindak  pidana  yang  pernah  dilakukan  oleh  Saksi dan/atau Korban
Tata cara pemberian bantuan kepada saksi atas permintaan tertulis, dari yang  bersangkutan  atau  orang  yang  mewakilinya  kepada  Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  adapun  tata  cara  pemberian  bantuan kepada  saksi  oleh  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  adalah sebagai berikut :
1. Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  menentukan  kelayakan diberikannya bantuan kepada saksi
2. Dalam  hal  saksi  layak  diberikan  bantuan,  Lembaga  Perlindungan
Saksi dan Korban menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan
3. Keputusan  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  mengenai pemberian  bantuan  akan  diberitahukan  secara  tertulis  kepada  yang bersangkutan dalam jangka waktu 1 minggu
14 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2014  Tentang    Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
Dalam  rangka  peningkatan  kapasitas  kelembagaan  bahwa  Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban  saat  ini,  sedang  berupaya  menyusun suatu  peraturan  sistem  manajemen  SDM  yang  diharapkan  mampu menciptakan  tata  kerja  dan  peningkatan  kinerja  lembaga.  Untuk mendukung hal ini, Lembaga Perlindungan Saksi da Korban menyadari bahwa  penguatan  kapasitas  internal  tidak  terlepas  dari  dukungan  SDM yang  kompeten  sebagai  pelaksana  aktivitas  perlindungan 15 Apabila Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  didukung  oleh  SDM  yang berkompetensi  tinggi  serta  tertata  baik,  tentunya  tugas  dan fungsi  serta peranan  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  sebagaimana diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31 Tahun  2014  Tentang    Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Lembaga ini juga bekerja  keras  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  dalam  rangla perlindungan  saksi  dan  korban  ,oleh  karena  itu  dibentuk  Unit Penerimaan  Permohonan  pada  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban.  Pendirian  UP2LPSK  dilakukan  karena  besarnya  permohonan publik  dan  menuntut  perlindungan  sebagai  saksi,khususnya  saksi  tidak pidana  penganiayaan.  Sebab  itu,lembaga  ini  sangat  penting  untuk melindungi korban dan saksi ketika ditemukan tindak pidana Perlindungan  aparat  penegak  hukum  dan  lembaga  dikhawatirkan  tidak menjangkau  keluarga  korban  dan  saksi  pelaku  yang  rentan  terhadap terror,intimidasi  dan  bujukan  pihak  tertentu.  Akibat  kurang  nya perlindungan  yang  maksimal  bagi  saksi  dan  korban  akan  berdampak secara  psikologis  dan  dapat  membuat  saksi  dan  korban  merasa  depresi selama  proses  peradilan.  Adanya  keterangan  saksi  atau  korban merupakan  bukti  efektif  melihat  atau  mengalami  tindak  pidana penganiayaan  yang  dapat  membantu  hakim  benar-benar  meyakinkan terdakwa  bersalah.  Hamoir  semua  proses  pidana  menggunakan
15 LPSK,Perlindungan Saksi dan Korban, Penerbit: Indonesia Corruption Watch , Jakarta, 2008
keterangan  saksi.  Keberhasilan  proses  peradilan  pidana  sangat bergantung pada penemuan atau bukti yang berhasil ditemukan. Selama proses  persidangan  terutaa  yang  menyangkut  saksi  banyak  yang  tidak terungkap  karena  tidak  adanya  saksi  yang  mendukung  penegakan hukum.
Dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  tidak  mungkin  Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban  berjalan  sendiri  dalam  melindungi saksi. Banyak hal yang terjadi sehingga menimbulkan masalah di dalam segala  kegiatan  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dalam melindungi  saksi  terutama  saksi  dalam  tindak  pidana  penganiayaan. Salah  satu  masalah  yang  terjadi  adalah  timbulnya  ketidaksepahaman antara  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dengan  pihak-pihak terkait  yang  berwenang.  Hal  ini  tentu  akan  menghambat  tugas  paling utama  dari  Lembaga  Perlindunga  Saksi  dan  Korban  yaitu  melindungi saksi dan atau korban

## C. Hambatan  Perlindungan  Oleh  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban
Hambatan  yang  dianggap  paling  besar  yang  dialami  Lembaga Perlindungan  Saksi  &  Korban  adalah  kewenangan  yang  dimiliki dianggap terlalu kecil, oleh karena itu Lembaga Perlindingan Saksi dan Korban  membutuhkan  kewenangan  yang  lebih  besar.  Jika  dilihat  dari tugas  maupun  kewenangan  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang Perlindungan Saksi  dan Korban terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan  Korban,  secara  umum  terkesan  sudah  mencukupi.  Namun  jika diperhatikan  dengan  teliti,  apalagi  jika  dikaitkan  dengan  mandat  dari undang-undang  nya  maka  kewenangan  dari  lembaga  ini  masih  kurang
memadai.  Ada  beberapa  hal  penting  yang  sebaiknya  menjadi kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah 16
1. Diberikan  wewenang  untuk  menentukan  layanan-layanan  apa  yang akan  diberikan  bagi  saksi,  untuk  memberikan  bukti  dalam persidangan  apapun.  Lembaga  Perlindungan  saksi  dan  Korban sebaiknya  diperbolehkan  membuat  peraturan  peraturan  yang berhubungan dengan:
a. Bantuan dan dukungan bagi saksi selama di pengadilan
b. Penyediaan tempat khusus bagi saksi di pengadilan
c. Konsultasi bagi para saksi
d. Hal-hal  lain  yang  oleh  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban dipandang  sangat  perlu  diatur  untuk  menyediakan  pelayanan  bagi saksi di pengadilan
2. Melaksanakan  tugas-tugas  administratif  menyangkut  perlindungan saksi  dan  orangorang  terkait,  termasuk  menyangkut  pelindungan sementara dan layanan-layanan lainnya.
3. Membuat perjanjian-perjanjian tentang bantuan yang akan dilakukan oleh  orang  orang,  institusi  atau  organisasi.  Misalnya  membuat kesepakatan  dengan  Departemen  dilingkungan  pemerintahan lainnya,  atau  membuat  perjanjian  dengan  orang,  institusi  atau organisasi  untuk  kepentingan  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban yang lebih luas 17
4. Diberikan wewenang untuk menggunakan fasilitas atau perlengkapan-perlengkapan milik atau yang ada dibawah penguasaan  departemen,  orang,  institusi  atau  organisasi  tersebut serta  mendapatkan  dokumen-dokumen  atau  informasi  lainnya  yang dibutuhkan  dalam  rangka  perlindungan  seseorang  yang  dilindungi atau  menyangkut  berbagai  hal  yang  akan  membuat  ketentuan-
16 Mokodompis  Ayu Karla,”Peranan  Lembaga  Perlindungan  Saksi  Dan Korban  Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Korupsi, Lex Administratum, Volume III, Tahun 2015
17 LPSK,Sudut Pandang Peran LPSK Dalam Perlindungan Saksi dan Korban,LPSK:Jakarta,2009
ketentuan undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban ini dapat berjalan.
5. Menetapkan  langkah-langkah  dan  cara-cara  bagaimana  ketentuan- ketentuan  UndangUndang  Perlindungan  Saksi  Korban  mesti dijalankan  oleh  kantor-kantor  cabangnya  jika  ada  dan  menunjuk tempat-tempat  yang  akan  difungsikan  sebagai  tempat-tempat  aman. Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  harus  juga  mengawasi para  staf  dilembaga  perlindungan  saksi,  dan  boleh  menjalankan kewenangan  dan  harus  melaksanakan  fungsi  atau  mengerjakan tugas-tugas  yang  diberikan,  ditugaskan  atau  dibebankan  kepadanya oleh atau berdasarkan undang-undang 18 .
6. Secara tertulis mendelegasikan kewenangan, fungsi dan tugas-tugas yang  diberikan,  ditugaskan  atau  dibebankan  kepadanya  kepada anggota  lain  di  Lembaga  Perlindungan  dan  Saksi  Korban.  Anggota Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  yang  didelegasikan kewenangan,  fungsi  dan  tugas-tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam bagian diatas, harus menjalankan kewenangan, melaksanakan fungsi dan  tugas-tugas  dibawah  pengawasan  dan  petunjuk  dari  ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
7. Ketua  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dapat  sewaktu- waktu  mencabut  pendelegasian  secara  tertulis,  dan  pendelegasian kewenangan,  fungsi  dan  tugas-tugas  tidak  menghalangi  ketua menjalankan,  melamenghalangi  ketua  menjalankan,  melaksanakan atau mengerjakan kewenangan, fungsi dan tugas-tugas itu sendiri
8. Semua  departemen  dilingkungan  pemerintah  harus  memberikan bantuan  yang  sekiranya  diperlukan  dalam  rangka  menjalankan, melaksanakan atau mengerjakan kewenangan, fungsi dan tugastugas yang diberikan, ditugaskan atau dibebankan kepada ketua oleh atau menurut undang-undang perlindungan saksi dan korban
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
9. Kewenangan  lainnya  yang  dibutuhkan  oleh  lembaga  ini  dalam kaitannya  dengan  lembaga  penegak  hukum  lainnya  adalah  hak memberikan  rekomendasi  tentang  kondisi  saksi  maupun  korban termasuk  ketika  saksi  akan  memberikan  keterangan  dalam persidangan pidana
10. Memiliki  hak  untuk  tidak  memberikan  informasi  tentang  data-data tertentu  dari  saksi  (rahasia)  yang  masuk  dalam  program perlindungan saksi
11. Problem  atas  minimalnya  kewenangan  dari  Lembaga  Perlindungan
Saksi  dan  Korban  dalam  prakteknya  akan  menyulitkan  peranan- peranan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Karena tidak bisa  dipungkiri  bahwa  pada  umumnya  problem  eksistensi  antar lembaga  negara  maupun  antar  instansi  pemerintah  bisa  dikatakan tidak  akan  pernah  hilang.  Perlu  diperhatikan  juga  jangan  sampai kewenangan  dari  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban berbenturan pula dengan kewenangan lembaga lainnya. Hal ini pula yang harus dikaji secara lebih mendalam dalam kerja-kerja Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dimasa  datang.  Jika  ada  benturan kepentingan ataupun mandat sebaiknya sesegera mungkin diperkecil Namun Karena Undang-Undang No.13 Tahun 2006 sudah menentukan terbatas  kewenangan  dari  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban maka,untuk membantu dan mendukung kerja-kerja setelah terbentuk.Korban  harus  segera  membuat  (pemetaan)  daftar  kewenagan dan  turunan  kewenangan  yang  telah  dimandatkan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2014  Tentang    Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Saksi Dan  Korban.  Memasukkan  saksi  dan  korban  ke  dalam  program perlindungan  saksi  sangat  banyak  hambatan  dan  kendalanya,hal  ini karena  masalah  sulit  nya  kesediaan  dari  saksi  atau  korban  untuk  ikut dalam  program  perlindungan  saksi  dari  Lembaga  Perlindungan  Saksi dan  Korban.  Ketika  seorang  saksi  atau  korban  menyatajan  diri  ikut
daam  program  perlindungan,  harus  sepakat  tentang  semua  aturan  dan syarat  yang  telah  ditetapkan  oleh  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi dan  Korban  yang  telah  diajukan  tersebut.  Dalam  upaya  perlindungan, saksi dan korban harus bersedia memutuskan hubungan daengan setiap orang yang dikenalnya jika keadaan menghendaki.
Meski  pasal  5  Undang-Undang  31  Tahun  2014  tentang  Perlindungan Saksi  dan  Korban  mengatur  pengubahan  identitas  bukanlah  hal  yang mudah.  Budaya  masayrakat  dinilai  menjadi  penghambat  pemberian identitas baru bagi saksi dan korban yng dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sulit diterapkan. Wakil ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Eddwin
Partogi Pasaribu menjelaskan,bahwa kuatnya system kekerabatan membuat identitas baru saksi  dan  korban  jadi  sulit.Jika  diberikan  identitas  baru  bagi  saksi  atau korban  hal  itu  akan  memutus  hubungan  kekeluargaan  daan  hak-hak lainnya 19 .  Tujuan  pemberian  identitas  baru  ini  untuk  membebaskan jejak  dari pelaku,agar  tidak merugikan  saksi  atau korban ketika  pelaku dibebaskan  dari  hukuman  penjara.  Mengingat  resikonya  yang  sangat besar,meskipun  para  saksi  atau  saksi  korban  menyatakan  kesediannya untuk ikut serta dalam rencana perlindunga saksi. Namun, belum dapat dipastikan  apakah  masing-masing  saksi  korban  maupun  saksi  pelaku bersedia  mengorbankan  nyawa  sebesar  itu.  Kendala  lain  adalah  minim nya  anggaran  untuk  dana  perlindungan  saksi  dan  korban  serta  sumber daya yang tersedia untul Lembaga Perkindungan Saksi dan Korban. Masalah  lain  yang  akan  dihadadapi  oleh  Lembaga  Perlindungan  Saksi dan Korban yaitu menyangkut psikologis yang dirasakan oleh saksi atau korban,  dan  masih  banyak  lagi  yang  berpotensi  menjadi  kenadala  bagi Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dalam  menjalankan  program kerja nya.
19 Helmi  Firdaus,” LPSK  Kesulitan  Beri  Identitas  Baru  bagi  Saksi  dan  Korban, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150423111327-12-48703/lpsk-kesulitan-beri-identitas- baru-bagi-saksi-dan-korban (diakses pada tanggal 22 November pukul 23.13)
Kurangnya sumber daya manusia yang menjadi bagian terpenting dalam kelancaran  pelaksanaan  tugas  menjadi  salah  satu  hambatan  bagi Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Oleh  karena  itu  perlu dilakukan  kerjasama  antara  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban dengan  instansi  terkait  yang  berwenang  maka  instansi  terkait  tersebut sesuai denga kewenangan nya wajib melaksanakan keputusan Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur. Bahwa  lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dalam  menjalankan tugasnya  akan  dibantu  oleh  berbagai  instansi  terkait  terutama  instansi pemerintah,karena  masalah  yang  terkait  dengan  perlindungan  saksi hanya bisa ditangani secara efektif melalui pendekatan mulkti lembaga. Maka  dalam  melakukan perlindungan  saksi  tentunya  menyadari  bahwa kerja lembaga akan melibatkan banyak instansi terkait.
Dari  berbagai  banyaknya  kelemahan  yang  ada  pada  Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dapat  dilihat  bahwa  kinerja  lembaga dalam hal memberikan perlindungan terhadap saksi  tidak dapat berjalan efektif  tanpa  adanya  perubahan  akan  Undang-Undang  Perlindungan Saksi  dan  Korban  yang  tegas  dan  jaminan  keamanaan  bagi  seorang saksi  dan  korban,sehingga  dalam  memberikan  perlindungan  hak-hak dan  kepentingan  saksi  dan  korban  tidak  akan  mengalami  kendala  dan hambatan. Kedepan nya diharapkan jaminan keamanan dan keselamatan yang  diberikan  bagi  seorang  saksi  dan  korban  lebih  efektif,  agar masyarakat  dapat  berperan  penting  dalam  mengungkap  sebuah  tindak pidana dengan menjadi saksi. Karena masyarakat enggan akan menjadi saksi  kalau  keamanan  dan  keselamatan  dirinya  maupun  keluarga  nya tidak terjamin dilindungi

## IV. PENUTUP
Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  adalah  lembaga  nonstructural yang  didirikan  dan  bertanggung  jawab  dalam  menangani  pemberian perlindungan  dan  bantuan  pada  saksi  dan  korban  kejahatan  berdasarkan
tugas  dan  kewenangan.  Sementara  itu  dalam  pasal  184  KUHP  telah dinyatakan  bahwa  kedudukan  seseorang  saksi  dalam  proses  peradilan pidana  menempati  posisi  sebagai  kunci  sebagai  alat  bukti  yang  tentu  saja dampaknya  sangat  tersa  apabila  sulit  diperolehnya  saksi.  Kedudukan  saksi atau  saksi  korban  dalam  peradilan  sangat  dibutuhkan  sejak  awal pemeriksaaan  sampai  selesainya  proses  pemeriksaan  perkara.  Keterangan saksi sebagai alat bukti akan menjadi acuan bagi hakim dalam memberikan keputusan  terhadap  terdakwa.  Saksi  merupakan  faktor  penting  dalam membantu  pengungkapan  perkara,peran  saksi  dalam  penegakan  hukum membawa  konsekuensi  bagi  seseorang  yang  ditunjuk  sebagai  saksi.  Baik saksi korban dan saksi pelapor.
Kedudukan  korban  secara  spesifik  tidak  diatur  dalam  KUHP,  kecuali korban  yang  juga  sebagai  saksi,sehingga  jminan  perlindungan  terhadap korban  tindak  pidana  diatur  sesuai  Undan-Undang  Lembaga  Perlindungan Saksi  dan  Korban  serta  Peraturan  Pemerintah  No  44  tahun  2008  Tentang Pemberian  Kompensasi,Restitusi  dan  Bantuan  kepada  Saksi  dan  Korban. Hambatan yang dianggap paling besar yang dialami Lembaga Perlindungan Saksi  dan  Korban  adalah  kewenangan  dianggap  terlalu  kecil  selain  ittu kurang  nya  anggaran  dana  perlindungan  saksi  yang  tersedi,  serta  kurang nya    sumber  daya  manusia  yang  ada  di  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan korban.
Sudah saatnya dilakukan pembaharuan hukum pidana dalam kitab undang- undang hukum pidana menegenai hak korban dalam system peradilan agar hak-hak dan kepentingan korban tindak pidana berimbang dengan hak-hak yang  didapat  pelaku,  perlu  ada  pengaturan  lebih  lanjut  dan  peninjauan tentang pemebentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di daerah- daerah  dan  sosialisasi  yang  menjelaskan  tentang  keberadaaan  serta  fungsi dari  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  terhadap  penegak  hukum. Serta  perlu  memperbanyak  sumber  daya  manusia  dengan  merekrut  tenaga dan  relawan-relawan  dalam  mendukung  pelaksanaan  tugas  Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

## DAFTAR PUSTAKA
Eddyono,  Supriyadi  Widodo.  (2008). Pokok-Pokok  Pikiran  Penyusunan  Cetak Biru  Lembaga  Perlindungan  Saksi  Dan  Korban. Jakarta:  Indonesia Corruption Watch. LPSK.  (2008). Perlindungan  Saksi  Dan  Korban. Jakarta:  Indonesia  Corruption Watch.
LPSK.  (2008). Sudut  Pandang  Peran  LPSK  Dalam  Perlindungan  Saksi  Dan Korban. Jakarta: Indonesia Corruption Watch. M.hadjon    Philipus.  (1987). Perlindungan  Bagi  Rakyat  di  Indonesia. Surabaya:
PT Bina Ilmu.
Projodikoro,  Wiryono  (2003). Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  di  Indonesia. Bandung: Refika Aditama. Waluyo, B. (1992). Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. Yulia, Rena. (2010). Viktimologi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

## PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Saksi  Dan Korban
Nomor  35  Tahun  2020  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7 Tahun  2018  tentang  Pemberian  Kompensasi,  Restitusi,  dan  Bantuan  Kepada Saksi dan Korban.

## JURNAL
Nurul  Ghufron,  (2013)  “Meningkatkan  Peran  LPSK  Sebagai  Pendorong Perubahan Paradigma dari Alat
Marnex  L.  Tatawi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Saksi  Dan  Korban  (Kajian Undang-Undang No.31 Tahun 2014 (2015) ,Summer, Vol. III,41. Ni  Putu  Rai  Yuliartini,  (2015)”Kedudukan  Korban  Kejahatan  Dalam  Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia  Berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara”,Summer  Vol.  1 No. 1, 83 Askari  Razak,(2013)  “Peran,  Kendala  dan  Tantangan  Lembaga  Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jurnal Perlindungan,Vol I, 48 Bambang  Sri  Herwanto,(2012)  “Kewajiban  dan  Kewenangan  Polri  dalam Perlindungan Saksi dan Korban”, Jurnal Perlindungan, Vol.II, 65. Mokodompis  Ayu  Karla,(2012)”Peranan  Lembaga  Perlindungan  Saksi  Dan Korban  Dalam  Melindungi  Saksi  Tindak  Pidana  Korupsi,  Lex  Administratum, Vol.III,77.

## SUMBER WEBSITE
Keterbatasan Hukum Hambat LPSK Lindungi Korban Kekerasan Seksual, https://www.kai.or.id/berita/14537/keterbatasan -hukum-hambat-lpsk- lindungi-korban-kekerasan-seksual.htm  l  (diakses  pada  tanggal  22 November 2020)
LPSK Kesulitan Beri Identitas Baru bagi Saksi dan Korban, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150423111327-12-48703/lpsk- kesulitan-beri-identitas-baru-bagi-saksi-dan-korban    (diakses  pada  tanggal  22 November)