## PENGATURAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PIDANA PERADILAN ANAK
Oleh:
Nyadina Eka Santi Email: nyadina11@gmail.com Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang

## ABSTRAK
Tulisan  ini  membahas  tentang  pengaturan  diversi  terhadap  anak  yang melakukan tinda pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Salah  satu  keadaan  yang  perlu  mendapat  perhatian khusus secara nyata terjadi didalam masyarakat terkait dengan masalah anak sebagai pelaku tindak pidana. Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal  15  terdapat  ketentuan  pengalihan  yang  merupakan  pembaruan  dalam  sistem peradilan pidana anak yang disebut dengan diversi. Dalam pasal 7 ayat (1) Undang- undang  No.  11  Tahun  2012,  dikemukakan  bahwa  diversi  wajib  dilaksanakan  dalam setiap  tingkat  pemeriksaan,  baik  itu  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di pengadilan  negeri.    Dalam  pasal  7  ayat  (2)  juga  disebutkan  mengenai  syarat  diversi adalah  tindak  pidana  yang  dilakukan  anak  tersebut  diancan  dengan  pidana  penjara kurang dari 7 tahun, serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Kata kunci : Anak, Diversi, Sistem Peradilan Anak

## PENDAHULUAN
Anak adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak perlu untuk mendapat sebuah perlindungan dari dampak negatif
dalam  perkembangan  pembangunan  yang  sangat  cepat,  arus  globalisasi  di  bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan pola cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang  mendasar  dalam  kehidupan  masyarakat  sangat  berpengaruh  terhadap  nilai  dan perilaku  anak.  Penyimpangan  tingkah  laku  atau  perbuatan  melanggar  hukum  yang dilaukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut. 1
Gejala kenakalan anak akan terungkap apabila kita meneliti bagaimana ciri-ciri khas atau ciri umum yang amat menonjol pada tingkah laku anak puber, antara lain: rasa harga diri yang semakin menguat dan gengsi terlalu besar serta kebutuhan untuk memamerkan  diri,  sementara  lingkungan  masyarakat  dewasa  ini  sedang  demam materiel dimana orang mendewa-dewakan kehidupan lux atau kemewahan, sehingga anak-anak  muda  yang  emosi  dan  mentalnya  belum  matang  serta  dalam  situasi  labil, maka  dengan  mudah  ia  terjangkit  nafsu  serakah  dunia  materiel.  Anak  puber  pada umumnya  belum  berpenghasilan,  sementara  itu  berkeinginan  untuk  memiliki  atau berkuasa  dan  memanjakan  diri  dalam  bentuk  materiel,  misalnya  ingin  berpakaian bagus,  naik  motor,  piknik,  pesta  pora,  hura-hura  dan  lainnya  demi  harga  diri  yang semakin  tinggi,  semua  itu  semakin  menuntut  untuk  dipenuhi.  Apabila  anak  tidak mampu mengendalikan emosi-emosi yang semakin menekan, kemudian pengawasan dan  Pendidikan  orang  tua  kurang,  maka  akan  mudah  sekali  ana  muda  terjerumus dengan melakukan tindakan criminal, misalnya: mencuri, menodong dan menggarong demi mendapatkan penghasilan tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga dan cucuran keringat. 2 Romli  Atmasasmita  mengatakan  bahwa  terdapat  beberapa  motivasi  dari kenakalan  anak  yaitu:  faktor  rumah  tangga,  faktor  Pendidikan  dan  sekolah,  faktor pergaulan anak, dan faktor dari media masa.
Kenakalan  anak  setiap  tahun  selalu  meningkat,  apabila  dicermati perkembangan  tindak  pidana  yang  dilakukan  anak  selama  ini,  baik  dari  kualitas
1 Angger  Sigit  Pramukti  &  Fuady  Primaharsya, “Sistem  Peradilan  Pidana  Anak”, Pustaka  Yustitia, Yogyakarta, 2015. Hlm. 1-2
2 Wagiati Soetedjo, “Hukum Pidana Anak” , hlm. 14
maupun modus operandi yang dilakukan, tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan  telah  meresahkan  semua  pihak  khususnya  para  orang  tua.  Fenomena meningkatnya  perilaku  tindak  kekerasan  yang  dilakukan  anak  seolah-olah  tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu untuk segera dilakukan.
Salah  satu  upaya  yang  pencegahan  dan  penanggulangan  kenakalan anak  saat ini  adalah  melalui  penyelenggaraan  sistem  peradilan  anak.  Tujuan  penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi difokuskan pada dasar pemikiran bahwa  penjatuhan  sanksi  tersebut  sebagai  sarana  mendukung  mewujudkan kesejahteraan  anak  pelaku  tindak  pidana.  Secara  nasional,  maksud  penyelenggaraan sistem peradilan anak adalah mengutamakan tujuan untuk kesejahteraan anak. 3
Dalam  hal  ini  perlu  diperhatikan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  dalam sistem peradilan pidana anak. Perlindungan hukum dalam hal ini, mengandung sebuah pengertian  perlindungan anak  berdasarkan  ketentuan  dari  hukum  yang  berlaku  yang mengatur  tentang  Peradilan  Pidana  Anak,  baik  anak  sebagai  tersangka,  terdakwa, terpidana/narapidana.  Peradilan  Pidana  Anak  mengandung  sebuah  pengertian  proses pemeriksaan perkara pidana ank, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemasyarakatan. 4 Sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana bagi orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas  pemeriksaan  dan  pemutusan  perkara  yang  menyangkut  kepentingan  anak. Menekankan  atau  memusatkan  pada  “kepentingan  anak”  harus  merupakan  pusat perhatian dalam peradilan pidana. 5
Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk  melindungi  dan  mengayomi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  agar  anak
3 Ibid, hlm.1-2
4 Maidin  Gultom,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia”, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 6
5 Ibid, hlm. 7
dapat  menyongsong  masa  depannya  yang  masih  panjang  serta  memberi  kesempatan kepada  anak  agar  melakukan  pembinaan  akan  diperoleh  jati  dirinya  untuk  menjadi manusia  yang  mandiri,  bertanggung  jawab,  dan  berguna  bagi  diri  sendiri,  keluarga, masyarakat,  bangsa,  dan  negara.  Namun,  dalam  pelaksanaannya  anak  diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan huum cenderung merugikan  anak.  Selain  itu,  undang-undang  tersebut  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan kebutuhan  hukum  dalam  masyarakat  dan  belum  secara  komprehensif  memberikan perlindungan  khusus  kepada  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  antara  lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  khusus  kepada  anak  yang  berhadapan dengan hukum.
Kemudian lahirlah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  sebagai  jawaban  atas  kebutuhan  masyarakat dan pemerintah akan peraturan yang memberikan perlindungan bagi anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam undang-undang yang baru ini terdapat banyak  perubahan-perubahan,  yang  paling  mencolok  adalah  diterapkannya  proses Diversi dalam penyelesaian perkara anak diluar peradilan, serta pendekatan Keadilan Restoratif  yang  melibatkan  seluruh Stake  Holder terutama  masyarakat  dalam membantu proses pemulihan keadaan menjadi lebih baik. Diharapkan dengan lahirnya undang-undang  yang  baru  ini,  akan  memberikan  landasan  hukum  yang  berkeadilan bagi  semua  pihak,  terutama  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  yang  dalam perkembangannya masih membutuhkan perhatian, kasih sayang, serta bimbingan dari orang  sekitarnya  untuk  menjadi  pribadi  yang  cerdas,  mandiri,  berakhlak  mulia, bertanggung jawab, serta berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. 6 Kasus : dari rekapitulasi data dari polres Malang Raya, ada trend peningkatan kasus kejahatan  dengan  pelaku  anak  dibawah  umur.  Bila  ditotal,  selama  2  tahun  ada  102
6 Angger  Sigit  Pramukti  &  Fuady  Primaharsya, “Sistem  Peradilan  Pidana  Anak”, Pustaka  Yustitia, Yogyakarta, 2015. Hlm.3
kasus  yang  usia  pelakunya  masih  dibawah  18  tahun.  Terbanya  terjadi  di  Kabupaten Malang.Pada tahun 2019 lalu, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Malang mencatat ada 30 kasus criminal dengan pelakunya anak dibawah umur. Kasus kekerasan seksual paling mendominasi, rinciannya terdapat 11 kasus persetubuhan, 2 kasus pencabulan, 6 kasus pencurian, 2 kasus penganiayaan, 3 kasus penyalahgunaan narkoba dan 1 kasus pencurian dalam rumah tangga. Selain itu ada 4 kasus membawa lari  anak  orang,  serta  1  kasus  penipuan,  kata  Kasat  Reskrim  Polres  Malang.  AKP Donny Kristian Bara Langi.
Angkanya  naik  di  tahun  2020  lalu  menjadi  42  kasus.  Kasus  kekerasan  seksual  juga masih mendominasi. Saat itu, Polres Malang mencatat ada 10 kasus persetubuhan, 5 kasus pencabulan, 6 kasus penganiayaan anak, 1 kasus curanmor, 1 kasus bulliying, 4 kasus pencurian, 1 kasus pengeroyokan dan 1 kasus penemuan bayi, selain itu, juga ada 1 kasus perampasan, 1 kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian, 1 kasus membawa  lari  anak  orang,  “kemudian  ada  9  kasus  pencurian  dengan  pemberatan,” imbuh Donny. Beberapa diantara kasus tercatat itu masih dalam proses penyidikan. Selanjutnya di Kota Batu, meski jumlah kasusnya lebih sedikit, juga terlihat ada trend kenaikan.  Pada  tahun  2019  lalu,  ada  4  perkara  yang  melibatkan  anak  sebagai pelakunya.  Sementara  tahun  2020,  Polres  Batu  mencatat  jumlahnya  mengalami peningkatan menjadi 7 perkara.
Kanit PPA Reskrim Polres Batu, Aipda Priyanto Puji Utomo mengatakan bila dari 7 kasus  di  tahun  2020  lalu,  5  diantaranya  sudah  P-21,  atau  berkas  perkaranya  sudah dinyatakan lengkap. Sementara 2 kasus lainnya masuk kategori restorative justice, atau diselesaikan dengan jalur mediasi diluar pengadilan. Sedangkan pada tahun 2019, dari total perkara yang ada, 1 perkara diketahui sudah P-21. Lalu 2 perkara lainnya sudah restorative justice dan 1 perkara diversi, atau penyelesaian diluar peradilan pidana. Sementara itu, di Kota Malang, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang Kota, Iptu Tri Nawang Sari, menyebutkan bila di Tahun 2020 lalu ada 9 anak yang  menjadi  pelaku  tindak  criminal  kejahatan.  Dari  total  itu,  5  pelaku  sudah dilimpahkan  ke  kejaksaan.  Sementara  ada  4  anak  yang  kasus  diselesaikan  secara
diversi, atau diluar peradilan pidana. “itu mereka semua adalah anak-anak yang usianya dibawah 18 tahun,” kata Nawang. 7
Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang mulai  berlaku  pada  Juli  2014  telah  memiliki  kekuatan  hukum  permanen  untuk diterapkan  setelah  diratifikasi.  Dalam  undang-undang  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 6 sampai Pasal 15 ada ketentuan pengalihan yang merupakan pembaruan dalam sistem  peradilan  pidana  anak.  Diversion  adalah  tindakan  atau  perlakuan  yang memindahkan kasus dari proses formal ke informal, atau mengeluarkan pelaku anak dari pengadilan formal. Ini berarti bahwa tidak semua masalah anak yang bertentangan dengan  hukum  harus  diselesaikan  melalui  sistem  peradilan  formal  dan  memberikan sebuah  solusi  alternatif  dengan  menggunakan  pendekatan  keadilan  restoratif  untuk kepentingan terbaik bagi anak dan mempertimbangkan keadilan bagi para korban dan masyarakat. 8
Salah  satu  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  kenakalan  anak  (politik  kriminal anak)  saat  ini  melalui  penyelenggaraan  system  peradilan  anak.  Tujuan penyelenggaraan  sistem  peradilan  anak  tidak  semata-mata  bertujuan  untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan  pada  dasar  pemikiran,  bahwa  penjatuhan  sanksi  tersebut  sebagai  sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.
Untuk  melakukan  perlindungan  terhadap  anak  dari  pengaruh  proses  formal  sistem peradilan  pidana,  maka  timbul  pemikiran  manusia  atau  para  ahli  hukum  dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum. United Nations Standard Minimum Rules for  the  Administration  of  Juvenile  Justice  (The  Beijing  Rules)  telah  memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut. Yaitu dengan memberikan
7 Diakses dari https://www.google.com/amp/s/radarmalang.jawapos.com/malang-raya/19/04/2021/2- tahun-102-kasus-kriminal-di-malang-jerat-anak-di-bawah-umur/%3famp, pada tanggal 18 April 2023 8 Mahendra  Ridwanul  Ghoni,  P.  Pujiono, “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  yang  Berhadapan dengan  Hukum  Melalui  Implementasi  Diversi  di  Indonesia”, Vol.  2,  Nomor  3,  Jurnal  Pembangunan Hukum Indonesia, 2020, hlm. 3
kewenangan  kepada  aparat  penegak  hukum  mengambil  tindakan-tindakan  kebijakan dalam  menangani  atau  menyeleseikan  masalah  pelanggar  anak  dengan  tidak mengambil  jalan  formal,  antara  lain  menghentikan  atau  tidak  meneruskan  atau melepaskan  dari  proses  pengadilan  atau  mengembalikan/menyerahkan  kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan inilah yang disebut diversi. 9

## RUMUSAN MASALAH
Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:
1. Bagaimana prespektif filsafat hukum dalam Pengaturan Diversi terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.?

## METODE PENELITIAN
Berkaitan dengan hal tersebut maka penulisan artikel ini menggunakan sebuah metode  yuridis  normatif,  guna  menemukan  kebenaran  yang  berasalkan  dari  logika keilmuwan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuwan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif,  yaitu  ilmu  hukum  yang  objeknya  hukum  itu  sendiri. 10 Penelitian  hukum normatif  dimaksud  untuk  mengkaji  serta  menelaah  norma-norma  hukum  dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan  perundang-undangan  lain  yang  ada  kaitannya  dengan  penerapan  Diversi sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang berhapan dengan hukum. Sumber data yang hendak digunakan oleh penulis  terdiri dari sumber premier, sumber skunder, dan sumber tersier.

## PEMBAHASAN
9 Novita Rindi Pratama , “Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, Aktualita, Vol.1 No.1 2018. Hlm.3-4 10 Jonny Ibrahim, Teori  & Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Malang, Banyumedia Publishing, 2008
Pengaturan  Diversi  terhadap  Anak  yang  Melakukan  Tindak  Pidana Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan Anak
Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur  bangsa,  calon-calon  pemimpin  bangsa  di  masa  mendatag  dan  sebagai  sumber harapan  bagi  generasi  terdahulu,  perlu  mendapat  kesempatan  seluas-luasnya  untuk tumbuh  dan  berkembang  dengan  wajar  baik  secara  rohani,  jasmani,  dan  sosial. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 bagian, yaitu : perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan. Kemudian perlindungan anak yang bersifat nonyuridis, meliputi: perlindungan  dalam  bidang  sosial,  bidang  kesehatan,  bidang  pendidikan. 11 Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah :
a. Dasar  filosofis,  pancasila  dasar  kegiatan  dalam  berbagai  bidang  kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.
b. Dasar etis, pelaksanaan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan untuk mencegah perilaku menyimpang.
c. Dasar  yuridis,  pelaksanaan  perlindungan  anak  harus  didasarkan  pada  UUD
1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
Perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan  kewajiban  anak  itu  sendiri  oleh  karena  itu,  seorang  anak  yang memperoleh  dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan  berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang. 12
11 Maidin  Gultom, “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia” , PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.40-41
12 Ibid , hlm. 41
Hukum perlindungan anak terdapat berbagai bidang hukum, karena kepentingan anak ada  dalam  berbagai  bidang  kehidupan  keluarga,  bermasyarakat,  bernegara,  dan berbangsa.  Memerhatikan  dokumen  dan  pertemuan  internasional,  diketahui  bahwa kebutuhan  terhadap  perlunya  perlindungan  hukum  terhadap  anak  dapat  mencakup berbagai  bidang  atau  aspek,  antara  lain:  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  dan kebebasan  anak,  perlindungan  anak  dalam  proses  peradilan,  perlindungan kesejahteraan  anak  (dalam  lingkungan  keluarga,  pendidikan  dan  lingkungan  sosial), perlindungan anak dalam penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi), perdagangan  atau  penyalahgunaan  obat-obatan,  memperalat  anak  dalam  melakukan kejahatan,  perlindungan  anak-anak  jalanan,  perlindungan  anak  dari  akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata, perlindungan anakterhadap tindakan kekerasan 13
Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya, yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Peradilan pidana anak seringkali merupakan proses yang hanya berorientasi pada  penegakan  hukum  secara  formal  dan  tidak  berorientasi  terhadap    kepentingan anak.
Di  dalam  Teori  Restoratif  Justice,  proses  penyelesaian  tindakan  pelanggaran  hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk  dalam  satu  pertemuan  untuk  bersama-sama  berbicara.  Dalam  pertemuan tersebut  mediator  memberikan  kesempatan  pada  pihak  pelaku  untuk    memberikan gambaran  dengan  sejelas-jelasnya  mengenai  tindakan  yang  telah  dilakukannya. Keadilan  Restoratif  atau  Restoratif  Justice  adalah  suatu  proses  dimana  semua  pihak yang terlibat dalam suatu tinda pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan  suatu  kewajiban  untuk  membuat  segala  sesuatunya  menjadi  lebih  baik
13 Ibid, hlm. 54
dengan  melibatkan  korban,  anak,  dan  masyarakat  dalam  mencari  solusi  untuk memperbaiki serta menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. 14
Dalam  perkembangan  hukum  pidana, telah  terjadi  pergeseran  paradigma  dalam filosofi  peradilan  pidana  anak,  yang  awalnya  adalah  retributive  justice,  kemudian berubah menjadi rehabilitation, yang terakhir menjadi restorative justice. Pengalihan penyelesaian perkara anak ke luar jalur formal peradilan melalui diversi yang diatur dalam instrumen internasional anak membawa implikasi yuridis bagi Indonesia untuk mengakomodir  ketentuan  diversi  dalam  peraturan  perundang-undangan  anak  di Indonesia.
Menurut  sejarah  perkembangan  hukum  pidana  kata  “Diversion”  pertama  sekali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak. Dasar ide diversi ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak, baik efek negatif proses pengadilan maupun efek negatif stigma (cap  jahat)  proses  peradilan,  maka  pemeriksaan  secara  konvensional  dialihkan. Pengertian diversi terdapat banyak perbedaan sesuai dengan praktek pelaksanaannya. Berikut definisi diversi menurut Jack E. Bynum, bahwa diversi adalah sebuah tindakan atau  perlakuan  untuk  mengalihkan,  menempatkan  pelaku  tindak  pidana  anak  keluar dari sistem peradilan pidana. Selanjutnya menurut Marlina, bahwa diversi merupakan suatu  kebijakan  yang  dilakukan  untuk  menghindarkan  pelaku  dari  sistem  peradilan pidana  formal  untuk  memberikan  perlindungan  dan  rehabilitasi  (Protection  and rehabilitation)  kepada  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dengan  upaya  untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. 15
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur
14 Ibid,
15 Hera Susanti, “ Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam ”, Jurnal Legitimasi, Vol. VI No. 2, 2017, hlm. 178
peradilan formal. Akan tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan restorative justice sehingga, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban . 16
Pengalihan  penyelesaian  perkara  anak  ke  luar  jalur  formal  peradilan  melalui  diversi yang  diatur  dalam  instrumen  internasional  anak  membawa  implikasi  yuridis  bagi Indonesia  untuk  mengakomodir  ketentuan  diversi  dalam  peraturan  perundang- undangan  anak  di  Indonesia.  Dalam  mewujudkan  konsep  diversi  sebagai  instrumen dalam  Restorative  Justice  pada  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  berdasarkan  Undang- Undangan  Nomor  11  Tahun  2012  yaitu  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/keluarga  korban  dan  pihak  lain  yang terkait  untuk  bersama  sama  mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
Pelaksanaan  diversi  dilatarbelakangi  keinginan  untuk  menghindari  efek  negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi apabila penyelesaian proses  pidananya  dilakukan  melalui  sistem  peradilan  pidana.  Penerapan  ketentuan diversi merupakan hal yang penting, karena dengan diversi, maka hak-hak asasi anak dapat  lebih  terjamin,  dan  menghindarkan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dari stigma sebagai anak nakal, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum. 17
Alasan  kuat  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  anak  melalui  diversi  dapat  juga digambarkan  sebagai  suatu  sistemketika  fasilitator  mengatur  proses  penyelesaian pihak-pihak  yang  bertikai  untuk  mencapai  penyelesaian  yang  memuaskan  sebagai keadilan  restoratif.  Tradisi  dan  mekanisme  musyawarah  mufakat  merupakan  wujud nyata  dalam  memperkuat  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  sejak  dulu.  Dengan demikian,  inti  dari  keadilan  restoratif  adalah  penyembuhan,  pembelajaran  moral,
16 Ibid, hlm.179-180
17 Rr. Putri A. Priamsari, “Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi”, Jurnal Law Reform, Vol.14, No.2, 2018, hal.228
partisipasi  dan  perhatian  masyarakat,  dialog,  rasa  memaafkan,  tanggung  jawab  dan membuat  perubahan,  yang  semuanya  itu  merupakan  sebuah  pedoman  bagi  proses restorasi dalam prespektif keadilan restoratif.
Adapun  hak-hak  anak  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak adalah : 18
a. Berhak  untuk  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4)
b. Berhak  atas  suatu  nama  sebagai  identitas  diri  dan  status  kewarganegaraan (Pasal 5)
c. Berhak  untuk  beribadah  menurut  agamanya,  berpikir,  dan  berekspresi  sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6)
d. Berhak  untuk  mengetahui  orang  tuanya,  dibesarkan  dan  diasuh  oleh  orang tuanya  sendiri.  Dalam  hal  karena  suatu  sebab  orang  tuanya  tida  dapat  menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7)
e. Berha  memperoleh  pelayanan  kesehatan  dan  jaminan  sosial  sesuai  dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8)
f. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan khusus (Pasal 9)
g. Berhak  menyatakan  dan  didengar  pendapatnya,  menerima,  mencari  dan memberikan  informasi  sesuai  dengan  tingkat  kecerdasan  dan  usianya  demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10)
18 Dilihat dari Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
h. Berhak  beristirahat  dan  memanfaatkan  waktu  luang  bergaul  dengan  anak sebaya,  bermain,  berekreasi,  dan  berkreasi  sesuai  dengan  minat,  bakat,  dan  tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11)
i. Setiap  anak  yang  menyandang  cacat  dapat  berhak  memperoleh  rehabilitasi,
bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12)
j. Berhak  mendapatkan  perlindungan  dari  perlakuan:  diskriminasi,  eksploitasi baik  ekonomi  maupun  seksual,  penelantaran,  kekejaman,  kekerasan,  dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13)
Adapun Hak-hak Anak yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  bahwa  setiap  anak  dalam  proses peradilan pidana berhak : 19
a. Diperlakukan  secara  manusiawi  dengan  memperhatikan  kebutuhan  sesuai dengan umurnya
b. Dipisahkan dari orang dewasa
c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
d. Melakukan kegiatan rekreasional
e. Bebas  dari  penyiksaan,  penghukuman  atau  perlakuan  lain  yang  kejam,  tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
f. Tidak dijatuhi hukuman mati atau pidana seumur hidup
g. Tidak ditangkap, ditangkap, atau dipenjara, kecuali upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
i. Tidak di publikasikan identitasnya
j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
k. Memperoleh advokasi sosial
l. Memperoleh kehidupan pribadi
19 Dilihat Dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
m. Memperoleh aksesbilitas, terutama bagi anak cacat
n. Memperoleh pendidikan
o. Memperoleh pelayanan kesehatan, dan
p. Memperoleh hak lain.
Selanjutnya  Hak-hak  Anak  juga  diatur  dalam  Pasal  4  Undang-undang  No.11  Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa : 20
(1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak :
a. Mendapat pengurangan masa pidana
b. Memperoleh asimilasi
c. Memperoleh cuti melindungi keluarga
d. Memperoleh pembebasan bersyarat
e. Memperoleh cuti menjelang bebas
f. Memperoleh cuti bersyarat, dan
g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Hak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan  kepada  anak  yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur  dalam peraturan perundang-undangan. Diversi  merupakan  sebuah  pemberian  kewenangan  kepada  aparat  penegak  hukum untuk  mengambil  tindakan  kebijaksanaan  dalam  menangani  atau  menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tida mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/ melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/ menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Dimaksudkan  untuk  mengurangi  dampak  negatif  keterlibatan  anak  dalam  proses peradilan tersebut.
Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak  belum  menerapkan Lembaga  Diversi  dalam  rumusannya.  Hal  tersebut  menyebabkan  banyak  perkara pidana yang bermuara dari tindak kenakalan anak yang sifatnya Juvenile Deliquency semata, yang seharusnya tidak perlu diproses  sampai ke ranah pidana. Namun dalam
20 Dilihat dari Pasal 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi sudah merupakan suatu kesatuan proses pidana anak. karena pada sebelumnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia banyak menangani kasus anak dan sudah menggunakan ide diversi. 21
Aplikasi diversi sebenarnya untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia, dengan  mengaplikasikan  diversi  didalam  setiap  tahap  pemeriksaan.  Aplikasi  diversi dan pendekatan Keadilan Restoratif. Dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses peradilan  sehingga  dapat  menghindari  sebuah  stigmatisasi  terhadap  anak  yang berhadapan dengan hukum serta diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.
Undang-Undang Nomor  11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Juli 2014 bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak  dengan  pendekatan  restorative  justice,  seorang  anak  berhak  mendapatkan perlindungan  khusus,  terutama  pelindungan  hukum  dalam  sistem  peradilan  pidana. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi  pidana  bagi  anak  pelaku  tindak  pidana,  melainkan  juga  difokuskan  pada pemikiran  bahwa  penjatuhan  sanksi  dimaksudkan  sebagai  sarana  mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut. Hal demikian sejalan dengan tujuan penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak dikehendaki dunia internasional. 22
Substansi paling mendasar dalam Undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan  anak  dari  proses  peradilan  sehingga  dapat  menghindari  stigmatisasi terhadap  anak  yang  sedang  berhadapan  dengan  hukum  dan  diharapkan  anak  dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan
21 Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, “Sistem Peradilan Pidana Anak”, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2015. Hlm.68-69
22 Azwad  Rachmat  Hambali,  “Penerapan  Diversi  Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions For Children In Conflict With The Laws In The Criminal Justice System)”, Volume 13, No. 1, 2019. Hlm. 20
peran  serta  semua  pihak  dalam  rangka  mewujudkan  hal  tersebut.  Proses  itu  harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. 23 Diversi jika telah memenuhi persyaratan secara hukum maka dapat diupayakan sejak dari  tingkat  Penyidik  Anak  di  Kepolisian,  atau  di  tingkat  Jaksa  Penuntut  Anak  di Kejaksaan Negeri, maupun di tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri oleh Hakim Anak. Namun sekalipun persyaratan dan upaya telah dilakukan oleh penegak hukum tersebut, namun tidak semua perkara anak berhadapan dengan hukum dapat berakhir melalui diversi. Dalam pelaksanaan diversi terdapat sebuah kelemahan dan kelebihan diversi,  yang  pertama  dalam  kelemahan  diversi  yakni  terdapat  banyak  faktor  dan masalah yang menjadi penghambat dalam mengupayakan diversi. Hambatan-hambatan dalam  penerapan  diversi  biasanya  terjadi karena  sikap  keluarga  korban  yang  kurang menerima  pelaksanaan  diversi  dan  menganggap  diversi  belum    mewakili pertanggungjawaban bagi anak yang melakukan tindak pidana dan ganti kerugian yang sepadan dengan keadaan yang ditimbulkan. Kelemahan lain adalah adanya ketentuan syarat Diversi tentang pembatasan ancaman pidana dibawah 7 tahun yang diatur dalam Pasal  7  Undang-undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang  didasarkan  pada penerapan pasal saat penyidikan  dan penuntutan memungkinkan terjadinya pandangan yang bersifat subyektif. 24
Melihat dari adanya kelemahan atau hambatan yang terdapat dalam pengaturan diversi seharusnya  tidak  dibatasi  terkait  persyaratan  lamanya  ancaman  pidana  melainkan sebagai  hak  dan  kebebasan  antara  korban  dan  pelaku  untuk  melakukan  diversi  atau menolaknya.  Jika  memang  perlindungan  terhadap  anak  harus  dikedepankan,  maka syarat  pembinaan  anak  yang  harus  diutamakan,  artinya  jika  ada  anak  berhadapan dengan  hukum  yang  dinyatakan  melanggar  hukum,  dan  semua  pihak  bersedia  dan sanggup untuk melakukan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
23 Muhamad  Arif  Agus,  “ Analisis  Syarat  Diversi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak ”, Journal of Correctional Issues, Vol. 4 Nomor 2, 2021, hlm. 98
24 Ibid , hlm. 100
hingga memiliki kesadaran dan berkelakuan baik, seharusnya hal tersebut diutamakan sebagai solusi dari kelemahan syarat diversi.
Adapun  kelebihan  dalam  diversi  dimaksudkan  untuk  menghindari  dan  menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial,  sangat  diperlukan  peran  serta  semua  pihak  dalam  rangka  mewujudkan  hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. 25 Seperti yang tertuang dalam Pasal 6 Undang-undang nomor 11 tahun 2012, bahwa diversi memiliki tujuan yang meliputi : 26
a. mencapai perdamaian antara korban dan anak,
b. menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan,
c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan,
d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi,
e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
Pada  Tahun  2015  terbitlah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2015  tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas)  Tahun  yang  menjadi  kebutuhan  dalam  rangka  pelaksanaan  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Menindaklanjuti    Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak    dan  Peraturan Pemerintah    Nomor  65  Tahun    2015  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dan Penanganan  Anak  Yang  Belum  Berumur  12  (Dua    Belas)    Tahun,    di    lingkup Kejaksaan  diterbitkan  Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  Per- 006/A/J.A/04/2015  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  Pada  Tingkat  Penuntutan. Sedangkan di Mahkamah  Agung diterbitkan  Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan  Pidana  Anak.  Undang-undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  mulai
25 http://e-journal.uajy.ac.id/25941/3/195203166%203.pdf. diakses pada tanggal 23 juni 2023 pukul 10.13 wib
26 Dilihat dari Pasal 6 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
diberlakukan  dua  tahun  setelah  tanggal  ditetapkan,  yaitu  tanggal  30  Juli  2012 sebagaimana disebut dalam Ketentuan Penutupnya (Pasal 108 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Artinya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mulai berlaku sejak 31 Juli 2014.
Menurut  Peter  C.Kratcoski  dalam  Hengky  Kurniawan  terdapat  tiga  jenis  konsep pelaksanaan penerapan program diversi, yaitu :
1. Pelaksanaan  kontrol  secara  sosial  (social  control  orientation),  yaitu  aparat penegak  hukum  menyerahkan  pelaku  dalam  tanggung  jawab  pengawasan  atau pengamatan  masyarakat,  dengan  ketaaan  pada  persetujuan  atau  peringatan  yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social service orientation),
yaitu      melaksanakan  fungsi  untuk  mengawasi,  mencampuri,  memperbaiki, menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju  proses  restorative  justice  atau  perundingan  (blanced  or  restorative justice orientation), yaitu untuk melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung  jawab  langsung  pada  korban  dan  masyarakat  dengan  membuat kesepakatan    bersama  antara  korban  pelaku  dan  masyarakat.  Pelaksanaannya  semua pihak  yang  terkait  dipertemukan  untuk  Bersama-samadalam  mencapai    kesepakatan tindakan pada pelaku. 27
Dalam  pelaksanaan  diversi  melibatkan  semua  aparat  penegak  hukum  dari  lini manapun. Diversi dilaksanakan pada semua tingkat proses peradilan pidana. Prosesnya dimulai dari permohonan suatu instansi atau lembaga pertama yang melaporkan tindak pidana  atau  korban  sendiri  yang  memberikan  pertimbangan  untuk  dilakukannya diversi.  Adanya  perbedaan  pandangan  dalam  setiap  permasalahan  yang  ditangani tergantung dari sudut pandang petugas dalam menentukan keputusan, akan tetapi inti
27 Ibid , hlm. 21
dari  konsep  diversi  yaitu  mengalihkan  anak  dari  proses  formal  ke informal.  Filosofi yang terkandung dalam diversi sebagai bagian dari keadilan restorasi, yaitu: 28
1. Filosofi rehabilitation didasarkan pada konsep parents patriae, dimana negara memberikan  perhatian  dan  perlindungan  kepada  anak-anak  sebagaimana  layaknya orangtua  kepada  anak-anaknya.  Atas  dasar  filosofi  ini  penanganan  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  dilakukan  melalui  upaya-upaya  demi  kepentingan  terbaik bagi si anak. Hal ini berarti setiap anak dianggap memiliki kapasitas untuk belajar dan terutama  belajar  mengubah  tingkah  lakunya.  Sehingga  anak-anak  dipandang  lebih sebagai  korban  keadaan  dan  lingkungan  daripada  sebagai  pelaku.  Rehabilitasi  yang demikian  bertujuan  untuk  mendukung  dan  memberikan  penanganan  dalam  lingkup individu. Sehingga struktur peradilan yang dijalankan pun lebih bersifat informal dan tertutup, hal demikian telah tercermin dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak  sebagaimana  tercantum  pada  penjelasannya antara  lain;  yang  paling  mendasar dalam    undang-undang  ini  adalah  pengaturan  secara  tegas    mengenai    keadilan restoratif dan diversi, yaitu dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkananak dari proses  peradilan  sehingga  dapat  menghindari  stigmatisasi  terhadap  anak  agar  dapat kembali  ke  dalam  lingkungan  sosial  secara  wajar.  Pasal  1  Ayat  (6)  sebagaimana dimaksud dengan diversi yaitu suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
2. Filosofi non-intervention menekankan pada upaya menghindarkan pemberian stigma atau label anak nakal kepada anak yang berkonflik dengan  hukum,  termasuk di  dalamnya  adalah  upaya  intervensi  yang  tidak  memberikan  label  negatif  atau steriotipe kepada anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga intervensi diarahkan kepada  pemberian  treatment  berbasis  masyarakat  (restorative  justice)  yang  dimana anak  ditempatkan  pada  sebuah  lingkungan  masyarakat.  Implikasinya,  penempatan anak  pada  sebuah  lembaga  pemenjaraan  harus  merupakan  alternatif  pilihan  paling
28 Azwad Rachmat Hambali, “Penerapan Diversi  Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions For Children In Conflict With The Laws In The Criminal Justice System)”, Volume 13, No. 1, 2019. Hlm. 26
akhir.  Program-program  yang  dianjurkan  oleh  filosofi  non  intervention  adalah deinstitusionalisasikan melalui restorative justice dan diversi.
Adapun keuntungan pelaksanaan diversi bagi anak, yakni: 1. Anak tidak perlu ditahan (menghindari  penahanan);  2.  Menghindari  stigma/cap/  sebagai  penjahat;  3.  Peluang bagi anak meningkatkan ketrampilan hidup; 4. Peluang bagi anak bertanggung jawab atas  perbuatannya;  5.  Tidak  melakukan  pengulangan  tindak  pidana;  6.  Memajukan intervensi-intervensi  yang  diperlukan  bagi  korban  dan  pelaku  tanpa  harus  melalui proses  formal;  7.  Menghindarkan  anak  mengikuti  proses  sistem  peradilan  dengan menjauhkan anak-anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan. Selanjutnya  dalam  pasal  7  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012, dikemukakan bahwa diversi wajib dilaksanakan dalam setiap tingkat pemeriksaan, baik itu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri.  Dalam pasal 7 ayat (2) juga disebutkan mengenai syarat diversi adalah tindak pidana yang dilakukan anak tersebut diancan dengan pidana penjara kurang dari 7 tahun, serta bukan merupakan pengulangan tinda pidana. Ketentuan pidana penjara kurang 7 tahun tersebut mengacu pada  hukum  pidana.  Sedangkan  pengulangan  tindak  pidana  yang  dimaksud  dalam Undang-undang  No.  11  Tahun  2012  adalah  tinda  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak, baik sejenis maupun tida sejenis, termasuk pula tinda pidana yang di selesaikan melalui diversi. 29
Dalam  pasal  8  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  dijelaskan  mengenai keterlibatan dan peran serta pihak selain anak dalam menyelesaikan diversi. pada pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan  bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan orang tua/ wakil anak, pembimbing kemasyarakatan,  dan  pekerja  sosial  profesional  selain  anak  itu  sendiri.  Tentu  wajib diutamakan pendekatan keadilan restoratif dalam setiap tahap diversi. 30
29 Op.Cit, hlm. 70
30 Wagiati Soetedjo, “Hukum Pidana Anak” , PT. Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm193
Apabila  diperlukan  musyawarah  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  penjelasan sebelumnya  dapat  melibatkan  tenaga  kesejahteraan  sosial.  Perlu  diperhatikan  pula dalam pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak  mengenai  hal-hal  yang  harus  diselesaikan  menjadi  sebuah  acuan  yaitu meliputi: 31
a)  kepentingan  korban,  b)  kesejahteraan  dan  tanggung  jawab  anak,  c)  penghindaran stigma  negatif,  d)  penghindaran  pembalasan,  e)  keharmonisan  masyarakat,  f) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. 32
Dalam ketentuan tersebut merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana maka  semakin  tinggi  prioritas  diversi.  diversi  sendiri  tidak  dimaksudkan  untuk dilaksanakan terhadap pelaku pidana yang serius,misalnya pembunuhan, pemerkosaan pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana diatas 7 tahun. sedangkan umur anak  dimaksud  adalah  untuk  menentukan  prioritas  pemberian  diversi  dan  semakin muda  umurnya  maka  semakin  tinggi  prioritas  diversi.  apabila  kesepakatan  diversi sudah  tercapai,  maka  harus  adanya  persetujuan  dari  korban  danatau  keluarga  anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Namun persetujuan itu tidak dibutuhkan apabila tidak memenuhi kriteria sebagai berikut : 33
a. tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana pelanggaran
b. tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana ringan
c. tindak pidana yang dilakukan tida menimbulkan korban, atau
d. nilai kerugiantidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.
Keempat  hal  diatas  merupakan  suatu  alternatif  yang  berarti  apabila sudah  ada  satu  kriteria  yang  terpenuhi  maka  persetujuan  diversi  tersebut  tidak membutuhkan persetujuan. Apabila terdapat kesepakatan diversi dalam hal disebutkan diatas, maka kesepakatan dapat dilakukan oleh Penyidik beserta pelaku/ keluarganya.
31 Dilihat dari Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
32 Ibid,
33 Ibid,
Pembimbing  kemasyarakatan,  dan  dapat  pula  melibatkan  masyarakat.  Kesepakatan mengenai tersebut diatas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk : 34
a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban
b. rehabilitasi medis dan psikososial
c. penyerahan kembali kepada orang tua/ wali
d. keikutsertaan  dalam  pendidikan  atau  pelatihan  di  lembaga  pendidikan
/pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan
Hasil  kesepakatan  diversi  yang  di  musyawarahkan  oleh  kedua  belah  pihak  bersama dengan instansi terkait antara lain : 35 a) perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi, b) penyerahan  kembali  kepada  orang  tua/wali,  c)  keikutsertaan  dalam  pendidikan  atau pelatihan  dilembaga  pendidikan  atau  LPKS  paling  lama  3  bulan,  atau  d)  pelayanan masyarakat.
Selanjutnya, apabila sudah ada kesepakatan diversi antara kedua belah pihak (baik anak korban  maupun  anak)  yang  didampingi  orang  tua/wali  anak,  pembimbing kemasyarakatan,  pekerja  sosial  profesional,  dan  dapat  pula  didampingi  oleh  tokoh masyarakat, kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi, dan ditandatangani  oleh  pihak  yang  bersangkutan.  Kemudian,  hasil  kesepakatan  diversi tersebut  disampaikan  oleh  atasan  langsung  pejabat  yang  bertanggungjawab  disetiap tingkat  pemeriksaan  (kepala  kepolisian,  kepala  kejaksaan,  ketua  pengadilan)  kepada pengadilan  negeri  sesuai  dengan  daerah  hukumnya  dalam  waktu  paling  lama  3  hari sejak  dicapainya  kesepakatan  diversi.  penetapan  tersebut  kemudian  disampaikan kepada  pembimbing  kemasyarakatan,  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim  dalam jangka  waktu  paling  lama  3  (tiga)  hari  sejak  ditetapkan.  Setelah  menerima  surat penetapan  tersebut,  kemudian  penyidik  menerbitkan  surat  penetapan  penghentian
34 Dilihat dari Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
35 Dilihat dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
penyidikan  atau  penuntut  umum  menerbitkan  surat  penghentian  penyidikan  atau penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan. 36
Apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak tetap dilanjutkan hingga ke tingkat selanjutnya.  Pengawasan  proses  diversi  dan  pelaksanaan  kesepakatan  diversi merupakan  tanggung  jawab  atasan  langsung  pejabat  disetiap  tingkat  pemeriksaan. Selama  proses  diversi  berlangsung  sampai  dengan  pelaksanaan  kesepakatan  diversi, pembimbing kemasyarakatan wajib melaksanakan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Apabila kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang sudah ditentukan  oleh  pejabat  bertanggung  jawab,  yaitu  atasan  langsung  pejabat  yang melakukan pemeriksaan. Pejabat tersebut harus segera meninda lanjuti laporan tersebut dalam  waktu  paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah  laporan  diterima. 37 Dari  adanya pelaksanaan  pengaturan  diversi  yang  berlaku,  maka  diharapkan  dapat  memberikan kesadaran bagi seseorang atau masyarakat, bahwa diversi sangat diperlukan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Karena Ketika seorang anak terlibat dalam peradilan diperlukan  adanya  dukungan  dan  partisipasi  dari  masyarakat  untuk  melaksanakan penyelesaian  di  luar  sistem  peradilan  pidana  anak  dengan  pendekatan  restorative justice. Sebagai upaya pemulihan masyarakat dapat sebagai pengawas dan masyarakat harus  bisa  memaafkan  dan  menerima  kembali  seorang  anak  yang  melakukan  suatu tindak  pidana  kedalam  lingkungan  masyarakat  tanpa  adanya  persepsi  negatif  dan membimbingnya kembali untuk menjadi anak yang lebih baik.

## KESIMPULAN
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah  mengatur  sebuah  upaya  pengalihan  dan  pendekatan  keadilan  restoratif  dalam menyelesaikan kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Perlindungan hukum
36 Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, “Sistem Peradilan Pidana Anak”, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2015. Hlm.70
37 Ibid,
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat terlihat dari proses diversi. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini telah diatur diversi, bahwa  diversi  adalah  pengalihan  penyelesaian  perkara  anak  dan  proses  peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana.
Selanjutnya,  apabila  sudah  terdapat  sebuah  kesepakatan  diversi  antara  kedua belah  pihak  (baik  anak  korban  maupun  anak)  yang  didampingi  orang tua/wali  anak, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dapat pula didampingi oleh tokoh masyarakat, kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi, dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan. Kemudian, hasil kesepakatan diversi tersebut disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab. Penetapan tersebut  kemudian  disampaikan  kepada  pembimbing  kemasyarakatan,  penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam jangka waktu paling lama 3 hari sejak ditetapkan. Setelah  menerima  surat  penetapan  tersebut,  kemudian  penyidik  menerbitkan  surat penetapan  penghentian  penyidikan  atau  penuntut  umum  menerbitkan  surat  untuk penghentian  penyidikan  atau  penuntut  umum  menerbitkan  penetapan  penghentian penuntutan.
Apabila proses upaya diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak tetap dilanjutkan hingga ke tingkat selanjutnya. Apabila kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang  sudah  ditentukan  oleh  pejabat  yang  bertanggung  jawab,  yaitu  atasan  langsung pejabat  yang  melakukan  pemeriksaan.  Pejabat  tersebut  harus  segera meninda  lanjuti laporan tersebut dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.

## DAFTAR PUSTAKA

## I. Buku
Jonny  Ibrahim, Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,    Malang,
Banyumedia
Publishing, 2008
Maidin  Gultom,  “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dalam  Sistem  Peradilan Pidana Anak   di Indonesia” , PT. Refika Aditama, Bandung, 2014
Angger  Sigit  Pramukti  &  Fuady  Primaharsya, “Sistem  Peradilan  Pidana  Anak”,
Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2015.
Wagiati Soetedjo, “Hukum Pidana Anak” , Refika Aditama, Bandung, 2017

## II. Jurnal
Hera  Susanti,  “ Diversi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Di  Indonesia  Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam ”, Jurnal Legitimasi, Vol. VI No. 2, 2017
Rr.  Putri  A.Priamsari, “Mencari  Hukum  Yang  Berkeadilan  Bagi  Anak  Melalui Diversi,, Jurnal Law Reform, Vol.14, No.2, 2018
Novita Rindi Pratama, “ Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ”, Aktualita, Vol.1 No.1, 2018
Azwad Rachmat Hambali, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan - Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions For Children In Conflict With The Laws In The Criminal Justice System)”, Volume 13, No. 1, 2019 Mahendra Ridwanul Ghoni, P. Pujiono, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia”, Vol.
2, Nomor 3, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2020

## III. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak