## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.769-778 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.202

## PERAN MODERNISATOR DALAM MEWUJUDKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI KOLAKA
Mardiana 1 , Sarwan Amin 2 , Murni Ratna Sari Alaudin 3 Universitas Sembilanbelas November Kolaka Correspondent author : diana.usnkolaka@gmail.com Kolaka, 93517, Sulawesi Tenggara, Indonesia

## Abstract
Violence against children has increased since 2020 in Kolaka Regency, resulting in the safety of  children  being  threatened.  For  this  reason,  research  was  carried  out  at  the  Women's Empowerment and Child Protection Service (DP3A) a government institution whose role is to protect  children  in  Kolaka  Regency.  This  study  used  a  qualitative  descriptive  analysis  by conducting  observations  and  interviews  with  DP3A  employees,  the  Head  of  the  Kolaka District Children's Forum, the KLA task force, and the community. The research findings show that  the  government  is  a  stabilizer  by  issuing  regulations  that  are  oriented  towards  tackling child  violence  and  a  modernizer  that  initiates  various  programs  while  at  the  same  time collaborating with government agencies, NGOs, SKPD, and the community in various forms of socialization  and  training  activities  related  to  reporting,  prevention,  and  protection  of children's rights. DP3A has attempted to enhance its role as a modernizer to protect children and to make Kolaka a Child-Friendly District. This becomes a reference for the government to find formulations that can help minimize acts of violence against children in Indonesia.
Keywords: child; Child Friendly District; modernizer; violence

## Abstrak
Kekerasan  terhadap  anak  meningkat  sejak  2019  di  Kabupaten  Kolaka  mengakibatkan keselamatan  anak  menjadi  terancam.  Untuk  itu  dilakukan  penelitian  pada  Dinas Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DP3A)  sebagai  institusi  pemerintah yang  berperan  melindungi  anak  di  Kabupaten  Kolaka.  Penelitian  ini  menggunakan  analisis deskriptif  kualitatif  dengan  melakukan  observasi  dan  wawancara  bersama pegawai  DP3A, Ketua Forum anak Kabupaten Kolaka, gugus tugas KLA dan masyarakat. Temuan penelitian menunjukan  pemerintah  menjadi  stabilisator  dengan  menerbitkan  peraturan  yang berorientasi  pada  penanggulangan  kekerasan  anak  dan  menjadi  modernisator  yang mengagas  berbagai  program  sekaligus  menjalin  kerjasama  dengan  Lembaga  Pemerintah, LSM,  SKPD  dan  masyarakat  dalam  berbagai  bentuk  kegiatan  sosialisasi  maupun  pelatihan terkait  pelaporan,  pencegahan  dan  perlindungan  hak  anak.  DP3A  telah  berupaya meningkatkan  perannya  sebagai  modernisator  untuk  melindungi  anak  dan  mewujudkan Kolaka  sebagai  Kabupaten  Layak  Anak.  Hal  ini  menjadi  acuan  bagi  pemerintah    untuk menemukan  formulasi  yang  dapat  membantu  meminimalisir  tindak  kekerasan  terhadap anak di Indonesia.

## Kata Kunci: Anak; Kekerasan; Kabupaten Layak Anak; Modernisator
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.769-778                                                     Mardiana. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.202 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Dewasa ini kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia terus meningkat, data Global Report 2017  Ending  Violence  in  Childhood,  mencatat  73,7%  anak  di  lndonesia  berusia  1-14  tahun mengalami kekerasan di rumah mereka(Guswahyuni, 2018) kekerasan fisik yang cenderung sering  dilakukan  oleh  keluarga (Asy’ari,  2021) bahkan  ibu  kandunganya  sendiri(Pratama  & Rahmayanti,  2020).  Untuk  itu  diperlukan  keterlibatan  berbagai  pihak  baik  dari  sisi  masing- masing individu, peraturan yang berlaku, serta dukungan sosial agar adanya suatu tindakan yang  bersinergi  serta  terintegrasi  antara  keluarga,  masyarakat  dan  negara(Larassati,  n.d.). Peran  Lembaga  pemerintah  dalam  perlindungan  anak  sangat  penting  untuk  menjamin terpenuhinya hak-hak anak(Sihombing, 2021) Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak sejak 2016 telah memperkenalkan program Daerah  layak  anak(Roza & S,  2018).  Hal  ini  menegaskan  perlindungan  anak      merupakan  rangkaian  kegiatan    yang dilaksanakan    secara    terus    menerus    demi    terlindunginya    hak-hak    anak(Fitriani,  2016) olehnya  itu  Penanaman  pemahaman  perlindungan  anak  berkelanjutan  sangatlah  perlu diajarkan secara dini kepada masyarakat.
Pemerintah sejak 2005 telah mengeluarkan kebijakan Kota Layak Anak untuk mempercepat implementasi  Konvensi  Hak  Anak  (KHA).(S  2018)  dan  Kabupaten  Kolaka  mendukung kebijakan  ini  dengan  berkomitmen  mewujudkan  KLA.  Pada  tahun  2019  Kabupaten  Kolaka berkomitmen  mewujudkan  Kabupaten  Layak  Anak  (KLA),  melalui  rapat  koordinasi  dan sosialisasi  percepatan  Kabupaten/Kota  Layak  Anak.  Sejalan  dengan  itu  pemerintah megeluarkan  berberapa  peraturan  diantaranya  ;  Perbup  Kolaka  Nomor  35  Tahun  2020 Tentang Kabupaten Layak Anak, Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188. 45/184/2020 Tentang Pembentukan  Gugus  Tugas  Kabupaten  Layak  Anak,  dan  Keputusan  Bupati  Kolaka  Nomor 188.  45/355/2020  Tentang  Rencana  Aksi  Daerah  Pengembangan  Kabupaten  Layak  Anak Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024.
Seyogyanya  komitmen  pemerintah  haruslah  sejalan  dengan  penurunan  kasus  kekeranan terhadap  anak  di  Kolaka,  agar  predikat  Kabupaten  Layak  Anak  tingkat  Pratama  dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Hal ini memicu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan  Anak  (DP3A)  sebagai  institusi  pemerintah  yang  bertugas  menjaga keselamatan  anak  untuk  menjadi  modernisator  dan  inovator  dalam  mewujudkan Kabupaten  Layak  Anak  di  Kolaka.  Pemerintah  melalui  DP3A  bertanggungjawab meminimalisir  tingkat  kekerasan  terhadap  anak  yang  terus  meningkat.  Data  sebaran  kasus kekerasan anak di Sulawesi Tenggara mencatat kasus kekerasan anak di Kabupaten Kolaka adalah  Ke  dua  terbanyak  setelah  Kota  Bau-Bau.  Hal  ini  sesuai  Gambar.1  Data  kasus kekerasan anak di Sulawesi Tenggara.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.769-778 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.202
Gambar.1 Data kasus kekerasan anak di Sulawesi Tenggara
Sumber: beritakotakendari.com
Hal  ini  menuntut  pemerintah  untuk  pro  aktif  dalam  penanggulangan  kekerasan  terhadap anak, dengan melibatkan berbagai pihak yakni masyarakat, Forum Anak, dan Gugus Tugas KLA  yang  telah  di  bentuk  pemerintah.  Sebab  jumlah  kasus  kekerasan  anak  di  Kolaka  terus meningkat setiap tahunnya, sesuai data gambar 2 sebagai berikut:
Gambar 2: Data Kasus Kekerasan pada Anak di Kabupaten Kolaka
Sumber: Data olah Penulis 2022
Kasus  kekerasan  anak  yang  meningkat  secara  signifikan  sangat  meresahkan  masyarakat sehingga  menjadi  tantangan  bagi  pemerintah  dalam  mewujudkan  KLA  di  Kolaka. Menariknya  hal  ini  terjadi  pada  saat  Kolaka  mendapat  Predikat  Kabupaten  layak  Anak Pratama,  oleh  karena  itu  peran  DP3A  sebagai  modernisator  selaku  perwakilan  pemerintah dalam  melindungi  anak  dan  mewujudkan  Kabupaten  Layak  Anak  di  Kolaka  menjadi pertanyaan utama dalam penelitian ini.
Peranan  (Rule)  adalah  aspek dinamis  kedudukan  (Status),  seseorang  dapat  melaksanakan hak  dan  kewajiban  sesuai  dengan  kedudukannya,  maka  dia  menjalankan  suatu
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.769-778                                                     Mardiana. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.202 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
peranan(Afrida Yanis, 2022). Riyadi dalam Darmawansyah (2017) menyatakan peran dapat dimaknai  sebagai  orientasi  konsep  dari  bagian  yang  dimainkan  oleh  pihak  oposisi  sosial. Melalui  perannya  individu  maupun  organisasi  akan  berperilaku  sesuai  harapan lingkungannya.  Adapun  menurut  Abdulsyani  dalam  Trisnani  (2017)  menjelaskan  bahwa peranan  adalah  sebuah  perbuatan  seseorang  atau  sekumpulan  orang  dengan  cara tertentu  dalam  usaha  menjalankan  hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan  status  yang dimilikinya. Pelaku peranan dapat dikatakan berperan apabila telah menjalankan hak dan kewajibannya  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  maka  kemudian  selanjutnya  akan  muncul suatu harapan-harapan baru(Nani, 2017). Untuk mewujudkan KLA maka pemerintah daerah perlu  menjalankan  berbagai  peran  yang  komprhenesif,  harus  ada  prakondisi  yang  wajib terpenuhi agar efektif memainkan peranannya yaitu adanya tingkat keabsahan (legitimacy) yang  tinggi.  Menurut  Ahmadi  dalam  Aini  dan  Rahmaini  (2018)  menyatakan  bahwa  peran ialah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Sedangkan menurut Soekanto  dalam  Lantaeda,  dkk  (2017)  peran  merupakan  aspek  dinamis  kedudukam  atau status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya.
Pemerintah menegaskan dalam Pasal 21 ayat 4 Undang- Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan  Undang-  Undang  No  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  melaporkan kalau  Pemerintah  Daerah  berkewajiban  serta  bertanggung  jawab  buat  melakukan  dan menunjang  kebijakan  nasional  dalam  penyelenggaraan  perlindungan  anak  di  daerah. Untuk  itu  Pemerintah  daerah  perlu  bertindak  regulator,  dinamisator,  fasilitator,  dan katasilator(Firdaus,  2020).  Dalam  perannya  sebagai  katalisator pemerintah  daerah  berposisi sebagai  agen  yang  mempercepat  pengembangan  potensi  daerah  dan  negara  yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi.
Selanjutnya  peran  pemerintah  menurut  Siagian  yakni  stabilisator,  innovator,  modernisator, pelopor,  dan  pelaksana  sendiri  (Siagian, 2000).  Stabilisator adalah  mewujudkan  perubahan yang  tidak  menyebabkan  gejolak  sosial  yang  akan  mengancam  bagi  keutuhan  nasional dan  persatuan  bangsai.  (Nugroho  and  Pradana  2021),  dan  Sebagai  modernisator  maka diperlukan  ilmu  pengetahuan  yang  cukup,  kemampuan  dan  kehandalan  manajerial, kemampuan  mengolah  sumber  daya  alam  yang  dimiliki  sebagai  nilai  tambah  yang  tinggi, memiliki  sistem  pendidikan  yang  handal  yang  dapat  menghasilkan  sumber  daya  manusia yang memiliki pemikiran yang produktif, untuk mewujudkan keinginan dimasa depan. Pada  pasal  1  ayat  26  dijelaskan  b ahwa  “Kota  Layak  Anak  yang  selanjutnya  disingkat  KLA adalah  kota  yang  mempunyai  sistem  pembangunan  berbasis  hak  anak  melalui pengintegrasian  komitmen  sumberdaya  pemerintah,  masyarakat  dan  dunia  usaha  yang terencana  secara  menyeluruh  dan  berkelanjutan  dalam  kebijakan,  program  dan  kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak”. Dalam melakukan program KLA, terdapat 5 prinsip

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.769-778 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.202
yang  harus  senantiasa  menyertai  penerapan  dari  pemenuhan  hak  anak  maupun  proteksi spesial ialah sebagai berikut:
Gambar 3. 5 prinsip yang harus senantiasa menyertai penerapan dari pemenuhan hak anak maupun proteksi spesial
Sumber: Pasal 1 ayat 26, Undang- Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Gambar  3  menjelaskan  bahwa,  Indikator  KLA  diperuntukan  buat  membagikan  kesamaan pemahaman  tentang  pemenuhan  hak  anak  di  kabupaten/kota  dan  jadi  acuan  untuk pemerintah,  pemerintah  provinsi,  serta  pemerintah  kabupaten/  kota  dalam  perencanaan, penerapan, pemantauan serta penilaian kebijakan, program serta aktivitas pemenuhan hak anak buat mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

## METODOLOGI
Penelitian  ini  berbentuk  deskriptif  kualitatif  dengan  mendeskripsikan  hasil  penelitian  terkait DP3A sebagai Modernisator dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kolaka. informan terdiri  atas  pegawai  DP3A,  Forum  Anak,  Gugus  Tugas  KLA  dan  masyarakat  yang  dipilih secara  purposive  sampling.  Berbagai  data  hasil  observasi,  wawancara  dan  studi  pustaka telah  di  analisis  dengan  teknik  analisis  menurut  John  W.  Creswell.  Dengan  tahapan  ; Mengolah dan mempersiapkan data; membaca keseluruhan data; menganalisis lebih detail dengan  meng-coding  data;  menerapkan  proses  koding  untuk. mendeskripsikan  setting, orangorang-,  kategori-kategori,  dan  tema-temayang  dianalisis;  menunjukkan  bagaimana deskripsi  dan  tema-tema  ini  akan  disajikan  kembali  dalam  narasi/laporan  kualitatif;  dan menginterpretasi atau memaknai data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Temuan  penelitian  menunjukan  peran  pemerintah  daerah  dalam  upaya  meningkatkan perlindungan  anak  diawali  dengan  menerbitkan  berbagai  peraturan  terkait  perlindungan anak demi mempercepat terwujudnya KLA di Kolaka.
Data Perda/Perbup Kabupaten Kolaka tentang perlindungan anak dapat dilihat pada tabel 1.
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.769-778                                                     Mardiana. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.202 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Tabel 1. Data Perda/Perbup Kabupaten Kolaka
Perda/Perbup Konteks Nomor 3 Tahun 2016 Penyelenggaraan Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak Nomor 188.45/184/2020 Tentang Pembentukan gugus tugas Kabupaten Layak Anak Nomor 188. 45/183/2020 Tentang Penetapan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Kolaka Periode 2020-2022 Nomor 188. 45/355/2020 Tentang Rencana Aksi Daerah
Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024
Sumber: Data Olah Penulis 2022
Peraturan-peraturan  ini  menunjukan  keterlibatan  pemerintah  daerah  sebagai  regulator sekaligus  pelopor  kebijakan  untuk  menjaga  stabilitas  sosial  di  Kolaka.  Sebagai  stabilisator pemerintah  melalui  DP3A  telah  melakukan  sosialisasi  dengan  pendekatan  persuasive  dan bertahap namun berkesinambungan.(Siagian, 2018).
Hal  ini  mengawali  terbentuknya  lembaga  mandiri  berupa  Forum  Anak  Kabupaten  Kolaka dan  Gugus  Tugas  KLA  yang  menjadi  mitra  pemerintah,  khususnya  DP3A  dalam  upaya perlindungan anak di daerah. Dalam menjalankan perannya DP3A terus bekerjasama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di kolaka, Sesuai Gambar, sebagai berikut :
Gambar 4 : Mitra Kerjasama DP3A Kolaka
Sumber: Data Olah Penulis 2022
Kerjasama  DP3A  dengan  berbagai  pihak  telah  membantu  penyebaran  informasi  terkait program-program  yang  dipelopori  oleh  DP3A  Kolaka,  diantaranya  melalui  mitra  WVI  yang hadir dengan terbentuknya 51 unit Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di kelurahan dan desa. Dengan kata lain DP3A menjadi menjadi pelopor lahirnya kerjasama

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.769-778 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.202
yang bermanfaat secara demand side , yakni bermafaat bagi masyarakat dan pemerintah. Kerjsama  ini  sangat  menunjang tugas  pokok  dan  fungsi  serta  kewenangan  DP3A  sesuai peraturan  yang  berlaku  yaitu  memberikan  pendampingan,  semangat  dan  saran  kepada korban  tindak  kekerasan  fisik  dan  psikologis(Hardiani  et  al.,  2021).  Terbentuknya  PATBM ditingkat  kelurahan  dan  desa  membantu  identifikasi  kasus  kekerasan  anak  di  masyarakat. Hal  ini  ditegaskan  oleh  Kepala  Bidang  Perlindungan  Hak  Perempuan  dan  Perlindungan Khusus :
“ juga  dalam  rangka  mencegah  kekerasan  terhadap  anak  kami  membentuk  layanan masyarakat yaitu Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat ”
Sebagai  modernisator  DP3A  tidak  hanya  menjadi  stabilisator  dan  pelopor,  namun  menjadi modernisator dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kolaka. Sebagai modernisator DP3A telah menggagas berbagai program yang bertujuan mewujudkan KLA di Kolaka, sesuai tabel 2. Berikut :
Tabel.2 Data Program DP3A Kabupaten Kolaka Nama Program Keterangan Sadar Peran (Sadar Perlindungan Perempuan dan Anak) Terbentuknya Kelompok Sadar Peran di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan desa Se- Kabupaten Kolaka SIYAKIN (Sistem Layak Anak Mandiri) Websita berisi infrormasi data anak putus sekolah, anak kurang mampu sekaligus informasi  program-program beasiswa, pelatihan-pelatihan keterampilan Sekolah Ramah Anak Sekolah terstandarisasi oleh kementerian perempuan dan perlindugan anak Pekan Olahraga Anak Lomba mewarnai dan menggambar dalam rangka memperingati hari anak internasional Forum Anak Mekongga wadah bagi anak-anak dalam beraksi atau berkontribusi yang positif dan sebagai agen perubahan, serta berperan aktif melaporkan segala hal atau fenomena yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.
Sumber: Data Olah Penulis 2022
Sebagai modernisator, DP3A membuat program dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Di antaranya sekolah ramah anak, sistem informasi layak anak berbasis website,  pekan  olahraga  anak,  Forum  Anak  Mekongga,  dengan  melibatkan  anak  tanpa diskriminasi  sekaligus  memberi  penghargaan  dan  apresisasi  atas  aktivitas  dan  kreatifitas anak.  Realisasi  program  terus  dilakukan  oleh  oleh  DP3A  dalam  berbagai  kegiatan  yaitu sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat. Sosialisasi merupakan suatu bentuk komunikasi informatif mengenai permasalahan atau topik khusus dengan kelompok secara non formal,
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.769-778                                                     Mardiana. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.202 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
yang  tujuannya  untuk  menghasilkan  perubahan  perilaku,  pengetahuan  dan  sikap  yang menguntungkan bagi kelompok(Puji Muniarty, 2021). Sosialisasi publik melibatkan  DP3A dan mitranya untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melindungi hak anak. Sosialisasi ini berupa penyuluhan  atau pemberian informasi dilakukan secara langsung atau  tidak  langsung,  tatap  muka  atau  menggunakan  media  pendukung  lainnya  berupa media  cetak,  media  elektronik,  media  luar  ruang,  media  internet,  media  sosial.(Silitonga, 2020).
Di  Tahun  2020  DP3A  telah  menyosialisasikan  program  SADAR  PERAN  dan  website  SIYAKIN kepada masyarakat untuk menekan tingkat kekerasan anak. Hal ini di klarifikasi oleh seorang warga yang hadir pada saat sosilisasi di Kelurahan Latambaga :
“ sosialosasi  di  kantor  kelurahan  itu  tujuannya  supaya  berkurang  itu  yang  namanya kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak,  itu  SADAR  PERAN  saya  pernah  ikut sosialisainya di kantor kelurahan dan disitu juga dibentuk kelompoknya ”
Kegiatan  sosialisasi  ini  sekaligus  membentuk  kelompok  PATBM  di  tingkat  Kelurahan. Kelompok-kelompok  PATBM  ini  menjadi  mitra  kerja  DP3A  dalam  upaya  perlindungan  anak demi  terwujudnya  Kolaka  sebagai  KLA  tingkat  Madya.  Adapun  Kolaka  saat  ini  berada  di tingkat  pratama  sehingga  untuk  menuju  KLA  tingkat  Madya  maka  pemerintah  wajib memenuhi  hak  konvensi  anak  sesuai  pasal  Pasal  27  Ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  negara peserta  mengakui  hak  setiap  anak  atas  suatu  standar  kehidupan  yang  memadai  bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial anak(UNICEF, 2018).
Dalam  upaya  mewujudkan  KLA,  DP3A  tidak  hanya  melibatkan  masyarakat  desa  dan kelurahan, tetapi SKPD di Kabupaten Kolaka juga dilibatkan. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak :
“ kami  pernah  nelakukan  pelatihan  konveksi  hak  anak  yang  dimana  pesertanya  dari seluruh SKPD yang tergabung dalam gugus tugas termasuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan  di  puskesmas  dan  rumah  sakit  kami  undang  jadi  mereka  semua  terlatih, sehingga mereka paham apa saja hal yang dilakukan dalam melindungi hak-hak anak dan  banyak  lagi  kegiatan  lainnya  namun  beberapa  kali  ada  saja  yang  menghambat yaitu  masalah  dana  yang  dimana  itu  dirasa  agak  kurang  namun  kami  melakukan dengan dana seadanya dengan melakukannya secara maksimal ”
Untuk  mewujudkan  KLA  di  Kolaka,  maka  tidak  cukup  dengan  membuat  program  namum wajib  menyediakan  alokasi  anggaran  dan  sumber  daya  manusia  yang  mendukung efektifitas  sosialisasi  program  tersebut.  Sebab  keberhasilan  sosialisasi  program  bergantung pada  komunikasi  publik  (Suri  et  al.,  2021)  yang  pelaksanaannya  membutuhkan  alokasi anggaran dan sumber daya manusia yang tidak sedikit.
Kegiatan  sosialisasi  dan  pelatihan  dengan  melibatkan  berbagai  pihak  merupakan  wujud nyata peran modernisator yang dilakoni oleh DP3A. Sebab untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak dan mewujudkan Kolaka sebagai Kabupaten Layak Anak tentu sangat diperlukan  keterlibatan  berbagai  pihak.  Selain  itu,  proses  pelaksanaan  program  yang

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.769-778 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.202
terstruktur  dapat  mengoptimalkan  proses  koordinasi  kerjasama  DP3A  dengan masyarakat(Kholiq, 2018).
Sebagai  modernisator  DP3A  tidak  hanya  fokus  pada  satu  program  namun  berupaya mengembangkan  program  lain  seperti  sekolah  ramah  anak  yang  justru  mengalami perkembangan  yakni  bertambahnya  jumlah  sekolah  ramah  anak  di  Kolaka  dari  5  sekolah menjadi 10 sekolah di tahun 2021. Dan satu dari dua sekolah ramah  anak yang mendapat sertifikat  standarisasi  oleh  Kementerian  Perempuan  Dan  Perlindugan  Anak  di  Sulawesi Tenggara berada di Kolaka yaitu SMKN 1 Kolaka.
Faktanya peran modernisator DP3A dalam mewujudkan KLA telah mengalami peningkatan yang  ditunjukan  dengan  banyaknya  mitra  kerjasama  yang  terjalin  dan  berbagai  program yang  terlaksana  sejak 2020,  meskipun  dengan  keterbatasan  anggaran  yang  menghambat optimalisasi  pelaksanaan  program.  Sehingga  angka  kekerasan  anak  di  Kabupaten  Kolaka sulit untuk di kendalikan bahkan cenderung meningkat setiap tahun.

## KESIMPULAN
Peran  modernisator  DP3A  mengalami  peningkatan  dengan  banyaknya  mitra  kerjasama yang  terjalin  dan  terlaksana-nya  berbagai  program  yang  berkesinambungan  demi mewujudkan  Kabupaten  Layak  Anak  di  Kolaka.  Sebaiknya  pemerintah  terus  berupaya membuat  formulasi  kebijakan  atau  program  dengan  menyediakan  anggaran  yang  cukup untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  hak  anak  sekaligus  membuktikan  komitmen pemerintah untuk menjadi Kabupaten Layak Anak.

## REFERENSI
Afrida Yanis. (2022). KONSEP DAN PERAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA. Al-Ihda ’ : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran , 14 (2). https://doi.org/10.55558/alihda.v14i2.33
Asy ’ ari, S. (2021). KEKERASAN TERHADAP ANAK. Jurnal Keislaman , 2 (2). https://doi.org/10.54298/jk.v2i2.3383
Firdaus, R. (2020). Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator dalam Pemberdayaan Petani Kakao di Kabupaten Luwu Utara. Public Administration Journal , 3 (1).
Fitriani, R. (2016). PERANAN PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK DALAM MELINDUNGI DAN MEMENUHI HAK-HAK ANAK. In Jurnal Hukum Samudra Keadilan (Vol. 11, Issue 2).
Guswahyuni, S. M. (Sri). (2018). Meningkatkan Upaya Deteksi Dini Kekerasan, Penindasan,
Pelecehan dan Kekerasan Fisik, Psikologis dan Seksual pada Anak dan Remaja melalui Program “ Kembali ke Rumah. ” Berita Kedokteran Masyarakat , 34 (11).
Hardiani, B. L., Hadi, A., & Iskandar, I. (2021). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan. Journal of Government and Politics (JGOP) , 1 (2). https://doi.org/10.31764/jgop.v1i2.3961
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.769-778                                                     Mardiana. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.202 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## Kholiq, A. (2018). ANALISIS PELAKSANAAN PERANAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MENINGKATKAN PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI P2TP2A KABUPATEN KARAWANG). BUANA ILMU , 3 (1). https://doi.org/10.36805/bi.v3i1.462
Larassati, M. (n.d.). Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Perlindungan Hak Anak Terhadap Tindak Kekerasan . https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i02
Nani, T. T. (2017). Peran KIM Daerah Tertinggal dalam Memanage Informasi untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat Sekitar. Jurnal Komunika : Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika , 6 (1), 30. https://doi.org/10.31504/komunika.v6i1.987
Pratama, R., & Rahmayanti, I. (2020). TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DILAKUKAN OLEH IBU KANDUNGNYA. SUPREMASI HUKUM ,
16 (2). https://doi.org/10.33592/jsh.v16i2.748
Puji Muniarty. (2021). Sosialisasi Program Wira Desa Guna Mengembangkan Soft Skills Mahasiswa. JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) , 2 (2).
https://doi.org/10.37339/jurpikat.v2i2.606
Roza, D., & S, L. A. (2018). PERAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK DI INDONESIA. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 25 (1), 198 – 215. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art10
Siagian, M. (2018). PERANAN DISIPLIN KERJA DAN KOMPENSASI DALAM MENDETERMINASI KINERJA KARYAWAN DENGAN MOTIVASI KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PT CAHAYA PULAU PURA DI KOTA BATAM. JIM UPB (Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam) , 6 (2). https://doi.org/10.33884/jimupb.v6i2.675
Sihombing, P. (2021). TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA. Lex Crimen , 10 (3).
Silitonga, M. L. (2020). Performa Komunikatif Pemerintah Dalam Melakukan Sosialisasi Kebijakan Publik Amnesti Pajak. Communications , 2 (2).
https://doi.org/10.21009/communications.2.2.1
Suri, I., Hidayat, N., & Halim, U. (2021). Komunikasi kesehatan di era digital: strategi pemerintah dalam sosialisasi program vaksin Covid-19. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ,
8 (4).
UNICEF. (2018). Konvensi Hak Anak: Versi anak anak. UNICEFIndonesia/2018/ShehzadNoorani .