## Implementasi Rencana Induk Pengembangan Kawasan Pariwisata Linggai Kabupaten Agam
Sefriameli
Prodi Magister Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi Jalan Veteran No.79, Jirek Puhun Tembok, Kota Bukittinggi Sefriameli1984@gmail.com
Khairul
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Imam Bonjol Padang Jalan Koto Tinggi No 5, Jati Baru Kota Padang 65khairul65@gmail.com

## Article’s History:
Received 19 Agustus 2023; Received in revised form  8 September 2023; Accepted 11 September 2023; Published 1 Oktober 2023. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).
Suggested Citation:
Sefriameli.,  &  Khairul.  (2023). Implementasi  Rencana  Induk  Pengembangan  Kawasan  Pariwisata  Linggai  Kabupaten  Agam. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 9 (5). 2278-2290. https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i5.1612

## Abstrak
Pariwisata  merupakan  industri  yang  memiliki  potensi  besar  dalam  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan masyarakat,  terutama  di  daerah  Kabupaten  Agam,  Sumatera  Barat,  Indonesia.  Salah  satu  objek  wisata  yang  menjadi  fokus pengembangan  adalah  Linggai,  yang  telah  mengalami  peningkatan  anggaran  pembangunan  dari  tahun  2017  hingga  2021. Meskipun  pemerintah  daerah  serius  dalam  mengembangkan  Linggai,  implementasi  dari  kebijakan  pembangunan  destinasi pariwisata ini belum sepenuhnya efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor dominan yang mempengaruhi implementasi pembangunan destinasi pariwisata, khususnya objek wisata Linggai, di Kabupaten Agam dengan menggunakan teknik analisis data model Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Pariwisata Linggai belum efektif karena beberapa faktor. Kemudian dalam penelitian ini juga terlihat bahwa objek wisata Linggai belum menyumbang lebih dari 10% dari total target kunjungan objek wisata Kabupaten Agam. Hal ini menunjukkan bahwa upaya promosi dan peningkatan kualitas layanan perlu ditingkatkan untuk menarik lebih banyak wisatawan berkunjung ke daerah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah Kabupaten Agam lebih fokus dalam mengatasi kendala aksesibilitas dan sarana prasarana di sekitar objek wisata Linggai. Selain itu, perlunya peningkatan kualitas pelayanan dan promosi pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat juga perlu ditingkatkan dalam memajukan pariwisata daerah ini.
Kata Kunci : mplementasi, pembangunan pariwisata, objek wisata Linggai. JEL Classification: L90, L91, L96
PENDAHULUAN Kabupaten Agam merupakan daerah yang memiliki banyak potensi kepariwisataan mulai dari seni dan budaya. Potensi kepariwisataan di Kabupaten Agam itu tersebar di banyak wilayah Kabupaten Agam. Banyaknya potensi yang kaya akan nilai budaya tersebut terdapat beberapa yang sangat di unggulkan di Kabupaten Agam itu sendiri.  Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam yang bertujuan mewujudkan pembangunan kepariwisataan  yang didalamnya tertuang objek wisata Linggai pada beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Agam, diantaranya pada Peraturan Daerah Kabupaten  Agam  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Rencana  Induk  Pembangunan  Kepariwisataan  tahun  2015-2030, Peraturan  Daerah  Kabupaten  Agan  Nomor  6  Tahun  2016  tentang  RPJMD  Kabupaten  Agam  Tahun  2016-2021, Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 dan
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Agam  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  RTRW  Kabupaten  Agam  Tahun  2021-  2041. Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi landasan hukum lahirnya kebijakan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Agam.
Terhitung sudah 7 (Tujuh) tahun sejak ditetapkannya kebijakan ini, pelaksanaannya belum efektif. Hal ini dapat dilihat  dari  belum  tercapainya tujuan pembangunan destinasi  pariwisata  Kabupaten  Agam  Tahun 2015-2030  yang tertera  dalam  pasal  8  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Agam  Nomor  1  Tahun  2016.    Didalamnya  termasuk  untuk pembangunan dan pengembangan Objek Wisata Linggai.  Objek wisata Linggai menjadi salah satu objek wisata yang terus dikembangkan setiap tahunya mulai dari tahun 2017 hingga 2021. Dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1. Anggaran Pembangunan Kawasan Pariwisata Linggai NO Tahun Total Anggaran Pembangunan Objek Wisata Linggai 1 2017 ± 2,2 M 2 2018 ± 2,4 M 3 2019 ± 4.6 M 4 2020 ± 2 M 5 2021 ± 0,5 M

## Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam 2023
Pada tabel  di  atas terlihat  Pemerintah Kabupaten  Agam  sangat serius  dalam  pengembangan  objek  wisata Linggai, terhitung kurang lebih 11,7 M telah digelontorkan untuk pembangunan objek wisata Linggai. Anggaran yang tidak sedikit ini merupakan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Agam. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membangun objek wisata seluas 15.769 meter persegi (Antara Sumbar, 2017).
Pembangunan  objek  wisata  Linggai  bertujuan  untuk  mengimplementasikan  panduan  dan  standar pengembangan pada setiap kawasan pembangunan, namun pada kenyataannya belum ada standar pengembangan pada setiap kawasan pembangunan kepariwisataan. Hal tersebut tercantum dalam permasalahan dalam pelayanan pembangunan objek wisata wisata dalam Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam. Namun, masih  ada  beberapa  program  kerja  yang  baik  itu  belum  dilaksanakan  maupun  sudah  dilaksanakan  tetapi  belum berjalan secara maksimal, seperti dukungan pemerintah dalam hal bantuan pengadaan fasilitas homestay disekitar kawasan objek wisata Linggai. Kehadiran homestay memang diperlukan mengingat banyaknya wisatawan-wisatawan khususnya wisatawan asing yang setelah berkunjung ke objek wisata Linggai memilih menginap di daerah Bukittinggi karena di kawasan sekitar objek wisata Linggai belum memiliki fasilitas penginapan yang mampu menampung para wisatawan  tersebut,  sedangkan  apabila  kehadiran homestay sudah  terlaksana  maka  hal  tersebut  juga  akan menambah pendapatan bagi masyarakat sekitar objek wisata Linggai dan Maninjau pada umumnya.
Kawasan  Maninjau  merupakah  Kawasan  Strategis  Pariwisata  Nasional  (KSPN),  tetapi  pemerintah  belum maksimal dalam mewujudkan Maninjau dan Linggai khusunya sebagai Desa Wisata. Proses ini juga terdapat dalam proses  pengenalan  “Desa  Wisata”  yang  diharapkan  mampu  meningkatkan  perekonomian  masyarakat  sekitar.  Hal tersebut terlihat dari masih kurangnya fasilitas sarana prasarana pendukung Desa Wisata mulai dari pelatihan untuk tour guide, maupun infrastruktur seperti penunjuk arah menuju Desa Wisata. Hal tersebut dikhawatirkan kurangnya manfaat yang dirasakan dengan jumlah pengunjung yang semakin meningkat setiap tahunnya seperti yang dijelaskan pada tabel berikut:
Tabel 1. Data Kunjungan Kawasan Objek Wisata Linggai 2020-2022 No  Tahun Jumlah Kunjungan Target Kunjungan Wisata Kab. Agam Kontribusi Linggai dalam Target Kunjungan Wisata Kab. Agam 1 2020 9.232 669.618 1.37% 2 2021 34.272 676.382 5.06%
3 2022 59.809 683.146 8.75%

## Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2023
Terlihat  bahwa  dalam  implementasinya,  objek wisata  Linggai  belum menyumbangkan 10%  dari total  target kunjungan objek wisata Kabupaten Agam. Hal ini memunculkan persoalan baru, bahwasanya objek wisata Linggai tergolong objek wisata baru yang seharusnya bisa meningkatkan kunjungan wisatawan. Dan ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah. Jika implementasi kawasan tersebut sesuai dengan yang telah ditentukan maka seharusnya tingkat kunjungan bisa ditingkatkan dengan berbagai kegiatan promosi.
Hasil dari penelusuran terkait pembangunan destinasi pariwisata menggambarkan belum adanya topik spesifik Implementasi Rencana Induk Pengembangan Kawasan Pariwisata Linggai. Dengan tujuan untuk menjelaskan faktor dominan yang mempengaruhi implementasi pembangunan destinasi pariwisata daerah Kabupaten Agam khusunya objek wisata Linggai. Sehingga pada hasil riset ini nantinya akan menghasilkan sebuah rekomendasi/saran yang tepat dalam memecahkan permasalahan yang terjadi. Maka implementasi dari kebijakan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Pariwisata ini menjadi salah satu strategi dalam mencapai visi tersebut. Apabila kondisi pelaksanaan atau implementasi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata Kabupaten Agam yang saat ini belum efektif dibiarkan, maka pencapaian misi pembangunan Kabupaten Agam dikhawatirkan sulit untuk dicapai. Melalui penelitian tentang implementasi kebijakan pembangunan pariwisata, diharapkan akan meningkatkan efektifitas implementasi terhadap kebijakan  yang  telah  ditetapkan.  Dan  sinergitas  stakeholders  antara  pemerintah,  swasta  (pengusaha),  serta masyarakat menjadi dasar dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata yang juga akan berdampak pada keberhasilan pengembangan suatu wilayah.
Sejalan  dengan  penelitian  (Ida Ayu Diah  Laksmi Gayatri,  2020)  bahwasanya  Implementasi  pengembangan pariwisata  kawasan  Nusa  Penida  juga  terdapat  kendala  dalam  pelaksaanaya  dalam  hal  ini  kendalanya  pada aksesibilitas,  sarana  dan  prasarana.  Untuk  mengatasi  hal  itu  maka  pemerintah  daerah  harus  konsisten  dalam pembangunan pariwisata.  Sesuai  dengan  itu,  dalam  penelitian Pakhudin  dan  kawan-kawan  (Pakhudin,  Arenawati, 2022) tahun 2021 mengenai Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata daerah Banten, menyatakan perlunya komitmen  yang  kuat  dari  kepala  daerah  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  pengembangan  pariwisata,  juga pemerintah  daerah  harus  segera  membenahi  pembangunan  sarana  kawasan  penunjang  wisata,  sehingga  bisa difungsikan  dengan  baik  sesuai  dengan  tujuan  pariwisata.  Dari  hasil  penelitian  terdahulu  yang  telah  diterangkan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa persoalan pariwisata setiap daaerah memiliki kemiripan, dimana persoalan aksesibilitas dan sarana prasarana menjadi hal yang utama, dimana ini menjadi tantangan utama bagi daerah yang akan  dikembangkan  pariwisatanya.  Maka  berdasarkan  uraian  di  atas  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis Implementasi Rencana Induk Pengembangan Kawasan Pariwisata Linggai Kabupaten Agam.

## TINJAUAN KEPUSTAKAAN

## Konsep Pengembangan Kawasan Pariwisata
Konsep  Pengembangan  Kawasan  Pariwisata  adalah  suatu  proses  pengembangan  yang  dilakukan  untuk meningkatkan potensi pariwisata yang ada di suatu kawasan agar mampu menarik minat wisatawan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Konsep ini didasarkan pada pemahaman bahwa pariwisata memiliki potensi untuk menjadi  salah  satu  sumber  pendapatan  yang  signifikan  bagi  suatu  kawasan,  baik  dalam  bentuk  ekonomi,  sosial, maupun lingkungan.
Pengembangan  kawasan  pariwisata  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara  mulai  dari  pengembangan infrastruktur, promosi pariwisata, pengembangan produk wisata, dan lain-lain. Namun, dalam pengembangan kawasan pariwisata, perlu diperhatikan berbagai aspek, seperti keberlanjutan, konservasi lingkungan, partisipasi masyarakat, dan  keadilan  sosial.  Oleh  karena  itu,  konsep  pengembangan  kawasan  pariwisata  juga  mencakup  upaya  untuk memastikan bahwa  pengembangan  pariwisata tidak  merusak  lingkungan dan  budaya setempat serta  memberikan manfaat.  Kawasan pariwisata  dapat  didefinisikan sebagai  suatu  wilayah yang  dikembangkan dengan tujuan untuk menarik minat wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Kawasan pariwisata ini biasanya memiliki potensi alam atau kebudayaan yang menarik, fasilitas pendukung pariwisata, dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang aktivitas pariwisata (M. N. Nafi’an dan E. Yuliana, 2018) .

## Pengembangan Wilayah Pariwisata
Pengembangan  wilayah  pariwisata  dapat  menjadi  salah  satu  strategi  untuk  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  dan  mengurangi  ketimpangan  antarwilayah  di  suatu  negara.  Namun,  dalam  pengembangan  wilayah pariwisata  juga  perlu  diperhatikan  dampak  negatif  yang  mungkin  terjadi,  seperti  peningkatan  polusi,  kerusakan lingkungan, dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan dan pengawasan yang ketat  dari  pemerintah  dan  pihak-pihak  terkait.  Pengembangan  wilayah  pariwisata  yang  berkelanjutan  juga  dapat membawa  manfaat  bagi  masyarakat  setempat,  seperti  peningkatan  kualitas  hidup  dan  kesejahteraan  ekonomi. Namun, untuk mencapai hal ini perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangan pariwisata. (Saiful, M., & Harun, 2019).

## Perencanaan Pengembangan
Perencanaan  pengembangan  wilayah  pariwisata  adalah  suatu  proses  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan potensi  wisata  suatu  wilayah  secara  terpadu  dan  berkelanjutan.  Proses  ini  melibatkan  berbagai  pihak,  termasuk pemerintah, pelaku industri pariwisata, masyarakat setempat, dan lain sebagainya. (Direktorat Jenderal Pariwisata, 2014). Perencanaan pengembangan wilayah pariwisata meliputi beberapa tahapan, seperti identifikasi potensi wisata, analisis  pasar,  pengembangan  produk  wisata,  peningkatan  aksesibilitas,  pengelolaan  lingkungan,  dan  lain-lain. Dengan  melakukan  perencanaan  pengembangan  wilayah  pariwisata  yang  baik,  diharapkan  dapat  meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, pendapatan daerah, dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Namun, perlu diingat bahwa pengembangan wilayah pariwisata juga dapat menimbulkan dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Dampak negatif yang mungkin terjadi antara lain kerusakan lingkungan, kerusakan sosial budaya,  dan  konflik  antara  masyarakat  setempat  dan  pelaku  industri  pariwisata.  Oleh  karena  itu,  perencanaan pengembangan  wilayah  pariwisata  harus  dilakukan  dengan  memperhatikan  aspek  keberlanjutan  dan  menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya .

## Implementasi Pengembangan Kawasan Pariwisata
Implementasi kawasan pariwisata adalah tahap pelaksanaan dari rencana pengembangan kawasan pariwisata yang  sudah  disusun.  implementasi  ini  meliputi  pembangunan  infrastruktur,  pemasaran,  promosi,  dan  pengelolaan kawasan pariwisata secara keseluruhan (sefira ryalita primadany, mardiyono, 2015). tujuan dari implementasi kawasan pariwisata  adalah  untuk  mengoptimalkan  potensi  kawasan  pariwisata  dan  meningkatkan  pendapatan  ekonomi masyarakat sekitar.
George C Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Pendekatan yang diterimakan oleh George C Edward III yang dikutip oleh Agustino dalam bukunya yang  berjudul  “dasar - dasar  Kebijakan  Publik”  (2017:136 -142),  terdapat  empat  variabel  yang  sangat  menentukan keberhasilan  implementasi  suatu  kebijakan,  yaitu:  (1)  komunikasi,  (2)  sumberdaya,  (3)  disposisi,  dan  (4)  stuktur birokrasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di dua tempat yang sangat berpengaruh dengan keberhasilan penelitian yaitu di Dinas Pariwisata  Pemuda  dan  Olahraga  Kabupaten  Agam  dan  Objek  Wisata  Linggai  Kabupaten  Agam.  Penelitian  ini menggunakan Teknik analisis data model Miles and Huberman. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. (Sugiyono, 2014)
Dalam proses analisa data, ada tiga tahapan yang akan dilakukan, yaitu:
1. Reduksi Data
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti  untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2014). Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang
yang  tidak  perlu  dan  mengorganisasi  data  dengan  cara hingga  sedemikian  rupa  sehingga  kesimpulan- kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.
2. Penyajian Data
Alur  penting  yang  kedua  dari  analisis  data  adalah  penyajian  data.  Penyajian  sebagai  kumpulan  informasi tersusun  yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. dengan melihat penyajian-penyajian, maka dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh  menganalisis  ataukah  mengambil  tindakan  berdasarkan  pemahaman  dari  penyajian-penyajian tersebut.(Wahidmurni, 2008)
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi
Langkah  ketiga  dalam  analisis  data  kualitatif  yaitu  penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi.  Kesimpulan  dalam penelitian  kualitatif  adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.  Temuan  tersebut berupa deskripsi atau gambaran suatu objek. (Sugiyono, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Implementasi Rencana Induk Pengembangan Kawasan Pariwisata Linggai
Implementasi  pengembangan  menurut  George  C.  Edward  III  dipengaruhi  oleh  4  variabel  utama  yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Berikut adalah hasil analisis dari implementasi pengembangan pembangunan destinasi pariwisata Linggai dalam RIPKA Kabupaten Agam.

## a) Komunikasi
Komunikasi  yang  efektif  memastikan  penyampaian  informasi  yang  jelas  dan  akurat  tentang  rencana pengembangan  kawasan  pariwisata  Linggai  kepada  semua  pihak  terkait.  Informasi  yang  disampaikan  mencakup tujuan, strategi, kebijakan, dan program yang akan dilakukan. Semenjak tahun 2016 pemerintah gencar melaksanakan sosialisasi terhadap pembangunan kawasan pariwisata linggai baik secara langsung kepada masyarakat maupun tidak langsung melalui media sosial. Dalam wawancara dengan KDPPO juga menyampaikan informasi kepada masyarakat sebagai berikut:
“Jika objek wisata Linggai sukses dapat menciptakan peluang ekonomi baru untuk masyarakat setempat. Para wisatawan akan menghabiskan uang mereka untuk akomodasi, makanan, suvenir, dan layanan lokal lainnya, yang  pada  gilirannya  dapat  menghasilkan pendapatan tambahan bagi  penduduk  setempat  dan  usaha  mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dan dalam pengembanganya Pembangunan objek wisata memerlukan tenaga kerja lokal, baik untuk pembangunan maupun untuk mengelola dan menyediakan layanan wisata, masyarakat sejatinya diharapka n berkontribusi dalam melaksanakan pembangunan ini.”
Partisipasi  publik:  Komunikasi  yang  efektif  juga  melibatkan  partisipasi  publik  dalam  proses  pengambilan keputusan.  Pemerintah  daerah  dan  stakeholder  pariwisata  perlu  melibatkan  masyarakat  lokal  dan  mendengarkan pandangan serta masukan mereka. Komunikasi terbuka dan dialog yang terjalin dapat menciptakan rasa memiliki dan tanggung  jawab  bersama  terhadap  pengembangan  pariwisata  Linggai.  Dalam  hal  ini  pada  tahun  2017-2021 pembangunan  linggai  selalu  masuk  didalam  MUSREMBANG  Kecamatan  Tanjung  Raya  hal  ini  dibuktikan  dari pembangunan kawasan linggai semenjak 2017 hingga 2021 dengan anggaran seperti tabel berikut.
Tabel 3.  Anggaran Pembangunan Kawasan Pariwisata Linggai NO Tahun Total Anggaran Pembangunan Objek Wisata Linggai 1 2017 ± 2,2 M 2 2018 ± 2,4 M 3 2019 ± 4.6 M 4 2020 ± 2 M 5 2021 ± 0,5 M
Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam 2023
Pada  tabel  di  atas  terlihat  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Agam  sangat  serius  dalam  pengembangan pariwisata  Linggai,  terhitung  kurang  lebih  11,7  M  telah  digelontorkan  untuk  pembangunan  objek  wisata  Linggai. Penyebaran promosi pariwisata: Komunikasi juga berperan penting dalam penyebaran promosi pariwisata Linggai. Melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, situs web, brosur, dan kampanye pemasaran, informasi mengenai potensi pariwisata Linggai dapat disampaikan kepada wisatawan potensial. Komunikasi yang efektif dalam promosi pariwisata dapat meningkatkan minat dan kunjungan wisatawan. Promosi kawasan linggai gencar dilakasana baik media online maupun media sosial, seperti yang dikutip dari berita online berikut:
“Kabupaten Agam  memiliki  keindahan  alam  yang  cukup  komplit.  Mulai  dari  panorama  bukit  barisan  yang menawan, wisata bahari yang memukau dan teranyar pesona Danau Maninjau. Baru-baru ini muncul destinasi wisata Linggai Park yang konon jadi penyempurna kepingan puzzle w isata Danau Maninjau.” (Selvia, 2021)
Kolaborasi antar sektor: Komunikasi yang baik memfasilitasi kolaborasi antar sektor dalam implementasi rencana pengembangan.  Dengan  adanya  komunikasi  yang  terbuka  dan  efektif  antara  sektor  pariwisata  dengan  sektor pendidikan,  infrastruktur,  transportasi,  keamanan,  dan  sektor  lainnya,  dapat  tercipta  sinergi  yang  mendukung pengembangan pariwisata Linggai dari 2017 hingga 2022 pembangunan objek wisata Linggai di koordinasikan bagus dengan beberapa sektor seperti , Bappeda, Dinas PU, Dinas DPMN, dan beberapa OPD lainnya, hal ini dilakukan agar pembangunan berjalan dengan lancar, sehingga pembangunan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini juga Dinas DPMN melakukan sosialisasi kepada nagari dan masyarakat sekitar objek wisata Linggai, agar pembangunan berjalan dengan aman dan tidak ada tuntutan dari masyarakat.
Pemberdayaan  masyarakat  lokal:  Komunikasi  yang  baik  juga  memungkinkan  pemberdayaan  masyarakat lokal  dalam  pengembangan  pariwisata.  Melalui  komunikasi  yang  terbuka  dan  partisipatif,  masyarakat  lokal  dapat diberikan pemahaman dan keterlibatan yang lebih baik dalam kegiatan pariwisata. Masyarakat lokal dapat memberikan masukan,  ide,  dan  kontribusi  yang  berharga dalam  upaya  pengembangan  pariwisata yang  berkelanjutan.  Dengan adanya  komunikasi  yang  bagus  dalam  pemberdayaan  masyarakat,  masyarakat  diharapkan  menyediakan  fasilitas pendukung seperti homestay, tempat kuliner dan yang lainnya. Melalui dinas koperasi dan umkm masyarakat sekeliling juga di bina dalam pengembangan UMKM, seperti pengolahan rinuak, pensi, seperti yang sudah kita ketahui rinuak menjadi icon makanan khas maninjau, dengan adanya ini secara tidak langsung juga mempromosikan makanan khas maninjau sehingganya pembangunan kawasan objek wisata Linggai ini sesuai dengan yang dituliskan dalam RIPKA. Juga di sampaikan oleh KBS bahwa:
“pembangunan objek wisata  Linggai  dapat memotivasi  masyarakat  setempat  untuk melestarikan budaya  dan lingkungan mereka, karena menjadi  nilai  jual  dan  daya tarik  bagi  para  wisatawan. Hal  ini  bisa menghasilkan upaya pelestarian dan kesadaran terhadap warisan budaya dan alam, artinya dalam pembangunan Objek Wisata Linggai juga tidak lepas dari memberdaayakan masyarakat akan budaya lokalnya, yang mengetahui budaya lokal adalah masyarakat lokal itu sendiri. Jadi hal ini sesuai dengan RIPKA” .
Dalam keseluruhan implementasi rencana induk pengembangan kawasan pariwisata Linggai, komunikasi yang efektif  menjadi  pondasi  yang  penting  untuk  mencapai  tujuan pengembangan  yang  berkelanjutan  dan  memberikan manfaat  bagi semua pihak yang terlibat.  Dari  hal  tersebut  dapat  diartikan bahwa  pengembangan objek  pariwisata khususnya Linggai secara regulasi telah tersusun dari RPJPD hingga RKPD Kabupaten Agam, dimana hal ini menjadi modal awal dalam implementasi pengembangan kawasan linggai dalam RIPKA. Kaloborasi antar dinas juga menjadi aspek utama dalam pembangunan objek wisata Linggai ini sehingga pembangunan sesuai dengan yang diharapkan.

## b) Sumber daya
Dalam  implementasi  rencana  induk  pengembangan  kawasan  pariwisata  Linggai,  sumber  daya  merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan. Sumber daya dalam konteks ini mencakup berbagai aspek yang mendukung pengembangan pariwisata, termasuk sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya infrastruktur.
Sumber daya Alam: Kawasan pariwisata Linggai memiliki potensi sumber daya alam yang beragam, seperti keindahan alam, panorama, objek wisata alam, dan kekayaan flora dan fauna. Sumber daya alam ini dapat menjadi daya  tarik  utama  bagi  wisatawan.  Dalam  implementasi  rencana  pengembangan,  perlu  dilakukan  pemetaan  dan pengelolaan  yang  baik  untuk  menjaga  keberlanjutan  sumber  daya  alam  serta  memastikan  penggunaannya  yang berkelanjutan. Jika dilihat dari sejarahnya Objek Wisata Linggai sudah dari tahun 80-an menjadi primadonaa pariwisata dengan keindahan alamnya, seperti yang disampaikan oleh SDPPO bahwa:
“Linggai  merupakan  objek  wisata  yang  terletak  di  Nagari  Duo  Koto,  Kecamatan  Tanjung  Raya,  Kabupaten Agam.  Objek  dimaksud  pernah  jaya  pada  tahun  1980-an.  Dari  berbagai  pelosok  wisatawan  berdatangan, termasuk dari provinsi tetangga, seperti Riau, Jambi, dan Sumatera Utara. Namun, objek wisata yang terletak di tepian Danau Maninjau itu, akhirnya ditinggalkan pengunjung. Penyebabnya, objek dimaksud terendam air danau, sebagai dampak pembangunan PLTA Maninjau ”.
Seperti yang dijelaskan oleh sekretaris di atas, dalam perjalanan waktunya OW Linggai telah ditinggalkan, tetapi Pemerintah Kabupaten Agam konsisten dalam pembangunanya dari 2017. Hal ini karena Sumber Daya Alam di Kawasan Linggai memang menampilkan view yang bagus.
Sumber daya Manusia: Sumber daya manusia termasuk masyarakat lokal, pemerintah daerah, pemilik usaha pariwisata, dan pelaku industri pariwisata. Melibatkan sumber daya manusia secara aktif dalam implementasi rencana pengembangan sangat penting. Masyarakat lokal dapat berperan sebagai pemandu wisata, penyedia layanan, dan menjaga kelestarian budaya lokal. Pemerintah daerah dapat memberikan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan pariwisata. Pemilik usaha pariwisata dapat berperan dalam menyediakan fasilitas dan layanan yang berkualitas. Pengembangan sumber daya manusia juga penting melalui pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di sektor pariwisata.
Bagi masyarakat yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas wisata akan terpengaruh oleh kebijakan  pembangunan  pariwisata,  karena  dengan  adanya  kebijakan  tersebut  arahan  pedoman  mengenai pemberdayaan  masyarakat  dan  pengembangan  desa  wisata  yang  fokusnya  untuk  meningkatkan  keterlibatan masyarakat Kabupaten Agam dalam aktivitas wisata. Namun, pada kondisi aktual masih ada kelompok masyarakat yang merasa kepentingannya terganggu, dimana terjadi penolakan dari masyarakat di lingkungan kawasan daya tarik wisata terhadap kegiatan pariwisata, misalnya merasa terganggu dengan keramaian yang ditimbulkan oleh aktivitas wisata.  Hal  tersebut  disampaikan  oleh  KDPPO  Kabupaten  Agam,  yang  disampaikan  dalam  wawancara  dengan peneliti, bahwa:
”  masyarakat  di  Kabupaten  Agam  ini  bukan  hanya  terdiri  masyarakat  pariwisata, tetapi  juga  masih  ada masyarakat nelayan. Nah konflik yang terjadi yaitu ketika dilakukan penataan terhadap masyarakat nelayan agar aktivitasnya tidak mengganggu pariwisata tanda kutip ya supaya membuat indah pariwisata, tetapi jika dilakukan penataan akan menimbulkan konflik. Contoh lain misalnya penataan beberapa keramba yang ada di  dekat  kawasan  pariwisata  linggai  tidak  semua  bisa  ditata  ulang  dikarenakan  beberapa  kelompok pembudidaya ikan menolak atas adanya penataan ulang didekat kawasan pariwisata linggai, mereka dalam pelaksanaan  aktivitasnya  pasti  mengharapkan  keramaian,  satu  sisi  masyarakat  disekitarnya  merasa keramaian tersebut mengganggu.
Sumber daya Finansial: Implementasi rencana pengembangan memerlukan sumber daya finansial yang cukup untuk mendukung berbagai kegiatan, seperti pembangunan infrastruktur, promosi pariwisata, pelatihan, pengelolaan sumber  daya  alam,  dan  pemeliharaan  destinasi  wisata.  Sumber  daya  finansial  dapat  diperoleh  melalui  anggaran pemerintah daerah, investasi swasta, dan pendanaan dari lembaga keuangan atau organisasi internasional. Semenjak tahun  2017  pemerintah  daerah  Kabupaten Agam  konsisten setiap  tahunnya menganggarkan untuk  pembangunan kawasan linggai dengan total anggaran sebesar 11,7 M. “Pemerintah Kabupaten Agam Kons isten dari tahun 2017 hingga tahun 2021 dalam pembangunan kawasan Linggai” ujar KBS Bappeda.
Sumber  daya  Infrastruktur:  Infrastruktur  yang  memadai  sangat  penting  dalam  mendukung  implementasi rencana  pengembangan  kawasan  pariwisata  Linggai.  Infrastruktur  meliputi  aksesibilitas,  transportasi,  akomodasi, sanitasi,  fasilitas  pendukung  pariwisata,  dan  teknologi  informasi.  Pembangunan  dan  perbaikan  infrastruktur  harus
dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan wisatawan serta mendukung pengembangan pariwisata secara menyeluruh. Seperti yang disampaikan KBS Bappeda bahwa:
“Untuk  mendukung  objek wisata  Linggai,  diperlukan pengembangan  infrastruktur, seperti  jalan,  transportasi publik,  sanitasi,  dan  air  bersih.  Pembangunan  infrastruktur  ini  dapat  meningkatkan  aksesibilitas  dan kenyamanan  bagi  penduduk  lokal  serta  meningkatkan  kualitas  infrastruktur  secara  keseluruhan.  Hal  ini bertujuan  untuk  mempermudah  akses  para  wisatawan  untuk  menikmati  keindahan  Kawasan  Linggai,  dan pembangunan ini gencar dilaksanakan s emenjak tahun 2017” .
Dalam  implementasi  rencana  induk  pengembangan  kawasan  pariwisata  Linggai,  penting  untuk  mengelola sumber  daya  dengan  baik,  memanfaatkan  potensi  yang  ada  secara  berkelanjutan,  melibatkan  semua  pemangku kepentingan,  dan  memastikan  ketersediaan  sumber  daya  yang  memadai  untuk  mencapai  tujuan  pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang optimal.

## c) Disposisi
Dalam implementasi rencana induk pengembangan kawasan pariwisata Linggai, disposisi atau pengaturan tata kelola  sangat  penting  untuk  memastikan  kesuksesan  dan  keberlanjutan  pengembangan  pariwisata.  Disposisi melibatkan berbagai aspek terkait pengaturan, pengelolaan, dan koordinasi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan pariwisata.
Berikut  adalah  beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  disposisi  implementasi  rencana  induk pengembangan kawasan pariwisata Linggai:
1. Kebijakan dan Regulasi: Diperlukan kebijakan dan regulasi yang jelas dan mendukung untuk mengatur dan mengarahkan  pengembangan  pariwisata  di  kawasan  Linggai.  Hal  ini  meliputi  peraturan  terkait  perizinan, pembangunan infrastruktur,  perlindungan lingkungan,  pengelolaan sumberdaya  alam,  dan  pemberdayaan masyarakat lokal. Kebijakan yang konsisten dan koheren akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pengembangan pariwisata.
2. Struktur Organisasi: Dalam disposisi implementasi, penting untuk memiliki struktur organisasi yang jelas dan efektif. Hal ini melibatkan pembentukan tim atau lembaga khusus yang bertanggung jawab atas koordinasi dan pengelolaan pengembangan pariwisata Linggai. Struktur organisasi yang baik akan memastikan adanya koordinasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan dan pemantauan progres implementasi.
3. Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Disposisi yang sukses membutuhkan keterlibatan aktif dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, masyarakat lokal, pemilik usaha pariwisata, komunitas  adat,  organisasi  masyarakat,  dan  lembaga  terkait  lainnya.  Melalui  keterlibatan  mereka,  akan terbentuk sinergi yang kuat untuk mencapai tujuan pengembangan pariwisata yang saling menguntungkan.
4. Koordinasi  antara  Sektor:  Implementasi  rencana  induk  pengembangan  kawasan  pariwisata  Linggai membutuhkan  koordinasi  yang  baik  antara  berbagai  sektor  terkait,  seperti  pariwisata,  transportasi, kebudayaan,  lingkungan,  keuangan,  dan  pembangunan.  Koordinasi  yang  efektif  akan  memastikan sinergi dan integrasi antara berbagai kegiatan pengembangan yang dilakukan oleh masing-masing sektor. Seperti yang disampaikan oleh KDPPO Kabupaten Agam, bahwa:
“ Dalam pembangunan Objek Wisata Linggai, Dinas Parpora bekerjasama dengan bergabai dinas seperti  PUTR,  Perkim,  BAPPEDA,  Dinas  DPMN,  Dinas  Lingkungan  Hidup,  Kecamatan  Tanjung Raya dan banyak unsur lainya, hal ini bertujuan agar pembangunan OW linggai sesuai dengan yang direncanakan dan sesuai dengan RIPKA”
5. Komunikasi dan Edukasi: Komunikasi yang efektif merupakan elemen penting dalam disposisi implementasi. Komunikasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan akan memastikan pemahaman yang sama terkait visi,  tujuan, strategi,  dan  kegiatan pengembangan  pariwisata  Linggai.  Edukasi  juga  penting dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Dalam hal edukasi kepada masyarakat Dinas juga melakukan edukasi dalam pengembangan sektor UMKM, seperti yang disampaikan oleh KBS Bappeda bahwa :
“Dalam  melakukan  pembinaan  kepada  masyarakat  sekitaran  Objek  Wisata  L inggai  pemerintah mendorong pertumbuhan bisnis lokal, termasuk UMKM. Ketika ada peningkatan jumlah pengunjung, usaha-usaha lokal seperti restoran, toko suvenir, penyewaan kendaraan, dan pemandu wisata lokal akan  mengalami  peningkatan  permintaan  untuk  produk  dan  layanan  mereka.  Dengan  adanya permintaan yang meningkat, UMKM dapat tumbuh dan berkembang, memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat dan mendukung stabilitas ekonomi komunita, hal ini dilakukan oleh bagian ekraf dan dinas UMKM dan Koperas i.”
6. Monitoring  dan  Evaluasi:  Dalam  disposisi  implementasi,  monitoring  dan  evaluasi  secara  berkala  perlu dilakukan untuk mengukur progres dan kesuksesan implementasi rencana pengembangan. Monitoring akan membantu  mengidentifikasi  permasalahan  yang  muncul  dan  memastikan  bahwa  tindakan  korektif  dapat diambil secara tepat waktu. Evaluasi akan memberikan umpan balik penting untuk penyempurnaan strategi dan kegiatan pengembangan pariwisata.
Dengan memperhatikan dan menerapkan disposisi yang tepat, implementasi rencana induk pengembangan kawasan pariwisata Linggai dapat berjalan dengan baik, memastikan keberlanjutan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat setempat dan lingkungan.
Implementasi  pembangunan  pariwisata  daerah  Kabupaten  Agam  akan  memberikan  manfaat  untuk  memberikan arahan  yang  jelas  terhadap  perencanaan,  pengelolaan,  dan  pengendalian  pembangunan  daerah  dan  mendorong pemerataan  kesempatan  berusaha  dan  memperoleh  manfaat  serta  mampu  menghadapi  tantangan  perubahan kehidupan  lokal,  nasional,  dan  global.  KDPPO  Kabupaten  Agam  mengatakan  adapun  pihak-pihak  yang  akan menerima  manfaat  jika  kebijakan  pembangunan  pariwisata  ini  dapat  terimplementasi  dengan  baik  diantaranya pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta (pelaku usaha). Hal tersebut disampaikan dalam wawancara bersama peneliti.
“Sebetulnya kalau kebijakan pembangunan pariwisata ini bisa terlaksana tentunya dengan dukungan dari berbagai pihak yang terkait maka akan banyak juga pihak yang mendapat manfaat, diantaranya Pemerintah Daerah, Masyar akat, dan Sektor Swasta”
Manfaat implementasi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dapat mendorong terwujudnya visi pembangunan daerah Kabupaten Agam menuju Agam Menuju Wisata Berkelas Dunia,  karena  visi  dari  kebijakan  pembangunan  destinasi  pariwisata  Kabupaten  Agam  selaran  dengan  visi pembangunan  daerah  Kabupaten  Agam.  Selain  itu  dengan  terimplementasinya  kebijakan  pembangunan  destinasi pariwisata  daerah.  Manfaat  untuk  masyarakat  dengan  implementasi  akan  membuka  peluang  lapangan  pekerjaan untuk  masyarakat  dan  meningkatkan  pemberdayaan  masyarakat  di  sektor  pariwisata,  baik  melalui  peningkatan keterlibatan masyarakat lokal dalam usaha pariwisata, pengembangan desa wisata maupun melalui pengembangan UMKM di sektor ekonomi kreatif.
d) Struktur Birokrasi Dalam implementasi rencana induk pengembangan kawasan pariwisata Linggai, struktur birokrasi yang efektif dan  efisien  memainkan  peran  penting  dalam  mengoordinasikan  dan  mengelola  berbagai  kegiatan  terkait pengembangan  pariwisata.  Struktur  birokrasi  yang  baik  akan  memastikan  adanya  koordinasi  yang  lancar  antara berbagai instansi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
Berikut  adalah  beberapa poin yang  perlu  diperhatikan dalam  struktur  birokrasi  implementasi  rencana induk pengembangan kawasan pariwisata Linggai:
1. Pembentukan Satuan Kerja: Dalam struktur birokrasi, penting untuk membentuk satuan kerja atau unit tugas khusus  yang  bertanggung  jawab  atas  pengelolaan  dan  pelaksanaan  rencana  pengembangan  pariwisata. Satuan kerja ini dapat berfungsi sebagai koordinator utama dalam mengoordinasikan berbagai kegiatan dan program yang terkait dengan pengembangan pariwisata di Linggai. Dalam hal ini Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam konsisten dalam mengevaluasi satuan kerja yang sudah dibuat, sehingga ini menjadi sebuah tanggung jawab dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata.
2. Pemetaan Tugas dan Tanggung Jawab: Setiap instansi atau lembaga dalam struktur birokrasi harus memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas terkait dengan pengembangan pariwisata. Hal ini meliputi pembagian tugas  dalam  perencanaan,  pengelolaan  sumber  daya,  pemantauan,  evaluasi,  dan  pelaporan.  Dengan pemetaan tugas yang jelas, akan terjadi koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam berkerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam dalam pengembangan dan pelestarian lingkungan pariwisata Linggai, dalam hal ini dengan adanya objek wisata  Linggai  kegiatan  Save  Maninjau  terlaksana  dengan  baik,  setidaknya  dalam  penataan  keramba disekitar kawasan objek wisata Linggai.
3. Keterlibatan  Instansi  Terkait:  Dalam  struktur  birokrasi,  perlu  melibatkan  berbagai  instansi  terkait  seperti Bappeda,  Dinas  Pariwisata  Pemuda  dan  Olahraga,  Dinas  Lingkungan  Hidup,  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan,  Dinas  Perhubungan  dan  instansi  lain  yang  memiliki  peran  penting  dalam  pengembangan pariwisata. Keterlibatan ini memastikan adanya kolaborasi antar instansi dalam menyelaraskan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata.
4. Koordinasi  dan  Komunikasi  Antarinstansi:  Struktur  birokrasi  yang  baik  harus  mendorong  koordinasi  dan komunikasi yang efektif antarinstansi terkait. Pertemuan rutin, rapat koordinasi, dan saluran komunikasi yang terbuka harus ditekankan untuk memastikan informasi dan keputusan dapat dipertukarkan dengan cepat dan tepat antara instansi yang terlibat.
5. Pengawasan  dan  Pengendalian:  Struktur  birokrasi  juga  harus  mencakup  mekanisme  pengawasan  dan pengendalian  yang  efektif.  Pengawasan  ini  dapat  dilakukan  melalui  audit  internal,  evaluasi  kinerja,  dan pemantauan  progres  implementasi  rencana  pengembangan.  Pengendalian  yang  baik  akan  memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana dan sumber daya dialokasikan dengan efisien. Dalam hal  pengawasan  dan  pengendalian,  Dinas  Pariwisata  Pemuda  dan  oleharaga  melakukan  pengawasan internal  dalam  pelaksanaan  dan  juga  melibatkan  inspektorat  dalam  pengawasan  keuangan,  hal    ini disampaikan oleh KDPPO Kabupaten Agam :
“Kita  melakukan  pengawasan  internal dalam  aktifitas  pembangunan  dan  jalanya  Objek  Wisata linggai, dalam hal pengelolaan keuangan pembangunan retribusi dan lainnya kita juga mengandengn Inspektorat Daeraah Kabupaten Agam, hal ini kita lakukan agar perjalanan Objek Wisata Linggai bersih dari p ersoalan keuangan”
Dengan adanya struktur  birokrasi  yang  baik  dalam  implementasi  rencana  induk  pengembangan  kawasan pariwisata Linggai, akan tercipta koordinasi yang efektif antara berbagai pihak terkait, pemetaan tugas yang jelas, komunikasi  yang  lancar,  dan  pengawasan  yang  teratur.  Hal  ini  akan  mendukung  keberhasilan  dan  keberlanjutan pengembangan pariwisata di objek wisata Linggai serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat setempat dan lingkungan.

## 2. Kontribusi terhadap Implementasi Rencana Induk Pengembangan Kawasan Pariwisata Linggai
Implementasi  rencana  induk  pengembangan  kawasan  pariwisata  Linggai  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor yang dapat berkontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaannya. Berikut adalah beberapa faktor yang memiliki peran penting dalam implementasi rencana tersebut:2.
Kepemimpinan yang kuat: Adanya kepemimpinan yang kuat dan visioner dari pihak terkait, seperti pemerintah daerah,  instansi  pariwisata,  dan  pemangku  kepentingan  lainnya,  sangat  berkontribusi  dalam  menjalankan  dan mengawasi  implementasi  rencana  pengembangan  pariwisata.  Kepemimpinan  yang  baik  akan  memberikan  arah, motivasi,  dan  dukungan  yang  diperlukan  untuk  mencapai  tujuan  pengembangan  pariwisata  Linggai.  Seperti  yang dijelaskan oleh KDPPO Kabupaten Agam bahwa:
“Pembangunan Objek Wisata Linggai dilaksanakan pada priode Bupati Indra Catrri, pada saat itu bapak bupati dengan semangatnya selalu menegaskan agar pembangunan berjalan dengan lancar dan tepat waktu, juga konsisten melaksanakan banyak kegiatan di kawasan Linggai, Begitu juga dengan Bupati Andriwarman, dari 2021 hingga saat sekarang ini, sudah tidak terhitung lagi kegiatan yang dilaksakan di kawasan Linggai, hal ini
membuktikan  bahwa  pimpinan  daerah  konsisten  dalam  pembangunan  dan  pengembangan  Objek  Wisata Linggai”
Keterlibatan masyarakat lokal: Keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam proses implementasi sangat penting. Partisipasi mereka dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program dapat memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pengembangan pariwisata Linggai. Melalui keterlibatan ini, masyarakat dapat memberikan  masukan,  pengalaman,  dan  pengetahuan  lokal  yang  berharga  dalam  mengoptimalkan  pelaksanaan rencana pengembangan. “Hingga saat ini masyarakat konsisten dalam melakukan berbagai kegiatan lokal di kawasan linggai  seperti  Festival  Danau  Maninjau,  Barakik  dan  sebagainya”  ujar  Sekretaris  Dinas  Pariwisata  Pemuda  dan Olahraga.
Alokasi sumber daya yang memadai: Keberhasilan implementasi rencana pengembangan pariwisata Linggai sangat  tergantung  pada  ketersediaan  dan  alokasi  sumber  daya  yang  memadai.  Sumber  daya  finansial,  manusia, teknologi,  dan  infrastruktur  yang  cukup  akan  mendukung  pelaksanaan  kegiatan  dan  program  yang  direncanakan. Selain itu, pengelolaan sumber daya yang efisien dan transparan juga penting untuk memastikan penggunaan yang optimal.Total pembangunan Linggai 2017-2021 adalah kurang lebih 17 M, hal ini sudah melebi perencanaan yang diusulkan  pada  tahun  2016,  dikutip  dari  https://sumbarsatu.com/berita/13821-linggai-akan-berkembang-menjadi- objek-wisata-dan-pasar-kuliner, pada tahun 2016 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Agam, Hadi Suryadi, SH menyatakan seperti berikut
“Dijelaskan,  dalam  proposal  yang  diajukan  tersebut,  kebutuhan  pembangunan  Linggai  sekitar  Rp10  miliar. Dana sebesar itu akan digunakan untuk merehab dan mengembangkan objek tersebut, seperti untuk perbaikan pintu gerbang masuk objek, pembangunan kios suvenir, kantor pengelola, teater terbuka, musala, WC umum, menara  wisata,  penampungan  ikan,  pujasera,  water  boom  area,  restoran,  dan  cottage  keluarga,  gazebo, jembatan  dan  tempat  pemancingan,  dan  pembangunan  prasarana  lingkungan,  termasuk  area  parkir,  serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan.”
Pada  dasarnya  dana  yang  digelontorkan  sudah  lebih  dari  perencanaan  tahap  awal.  Hal  ini  mengartikan bahwasanya  pemerintah  Kabupaten  Agam  konsisten  dalam  pembangunan  Kawasan  Linggai.  Pengawasan  dan evaluasi  yang  berkesinambungan:  Adanya  mekanisme  pengawasan  dan  evaluasi  yang  berkesinambungan merupakan  faktor  penting  dalam  implementasi  rencana  pengembangan  pariwisata  Linggai.  Pengawasan  yang dilakukan secara berkala dan evaluasi terhadap progres pelaksanaan akan membantu mengidentifikasi permasalahan, memperbaiki  kelemahan,  dan  mengambil  tindakan  perbaikan  yang  diperlukan.  Konsistensi  kebijakan:  Konsistensi kebijakan dari pemerintah daerah dan instansi terkait dalam jangka panjang sangat penting. Kebijakan yang stabil dan terkait dengan pengembangan pariwisata Linggai akan memberikan kepastian dan kontinuitas dalam pelaksanaan rencana pengembangan, sehingga mendorong investasi, kerjasama, dan partisipasi yang lebih baik.
Penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung: Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung, seperti akses jalan, transportasi, akomodasi, sanitasi, dan sarana pendukung pariwisata lainnya, menjadi faktor penting dalam implementasi rencana pengembangan. Fasilitas dan infrastruktur yang memadai akan meningkatkan kenyamanan, keamanan,  dan  aksesibilitas  bagi  wisatawan  yang  berkunjung  ke  Linggai.  Peningkatan  kapasitas  dan  pelatihan: Peningkatan  kapasitas  dan  pelatihan  bagi  para  pelaku  pariwisata,  masyarakat  lokal,  dan  pihak  terkait  lainnya merupakan  faktor  yang  berkontribusi  terhadap  implementasi  yang  berhasil.  Pengetahuan,  keterampilan,  dan kemampuan  yang  ditingkatkan  akan  meningkatkan  daya  saing,  inovasi,  dan  pelayanan  dalam  industri  pariwisata. Konservasi lingkungan dan keberlanjutan: Pengelolaan lingkungan yang baik, termasuk konservasi alam, pengelolaan limbah, pengurangan dampak negatif, dan promosi praktik pariwisata berkelanjutan, merupakan faktor penting dalam implementasi  rencana  pengembangan  pariwisata Linggai.  Upaya  perlindungan lingkungan dan  keberlanjutan akan memberikan manfaat jangka panjang dan mempertahankan daya tarik wisata Linggai.
Promosi  dan  pemasaran:  Upaya  promosi  dan  pemasaran  yang  efektif  merupakan  faktor  penting  dalam mengimplementasikan rencana pengembangan pariwisata Linggai. Promosi yang tepat sasaran, kampanye branding, kehadiran  dalam  pameran  pariwisata,  dan  penggunaan  media  sosial  serta  teknologi  digital  akan  membantu meningkatkan visibilitas, minat, dan kunjungan wisatawan ke Linggai. Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas,
implementasi  rencana  induk  pengembangan  kawasan  pariwisata  Linggai  dapat  dilakukan  dengan  lebih  baik  dan menghasilkan dampak positif yang signifikan bagi pengembangan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat setempat.

## KESIMPULAN
Penelitian ini berkesimpulan bahwa pengembangan infrastruktur yang memadai, termasuk jalan, bandara dan sarana transportasi lainnya sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas ke kawasan pariwisata Linggai. Investasi dalam  infrastruktur  akan  memfasilitasi  pertumbuhan  pariwisata  dan  memberikan  kenyamanan  kepada  wisatawan. Kemudian Dalam konteks keberlanjutan lingkungan, penelitian ini menekankan perlunya memprioritaskan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Upaya perlindungan alam, pengelolaan limbah dan pelestarian budaya lokal harus menjadi  bagian  integral  dari strategi  pengembangan pariwisata.  Praktik-praktik  ramah  lingkungan akan membantu mempertahankan keunikan dan daya tarik kawasan pariwisata Linggai.
Keterlibatan aktif masyarakat lokal juga terbukti menjadi faktor kunci dalam kesuksesan implementasi Rencana Induk. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan pelatihan dan menciptakan peluang ekonomi akan memberikan dampak positif pada pembangunan pariwisata serta memperkuat ikatan antara masyarakat dan  kawasan  wisata.  Dalam  kesimpulannya,  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dengan  memperhatikan  potensi pariwisata, pelaksanaan rencana induk, pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, dan keterlibatan  masyarakat  lokal,  implementasi  Rencana  Induk  Pengembangan  Kawasan  Pariwisata  Linggai  memiliki peluang  besar  untuk  berhasil  mencapai  tujuan pengembangan  pariwisata  yang  berkelanjutan.  Selain  memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat setempat, kawasan ini juga menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya.

## REFERENSI
Antara Sumbar (2017) ‘Sumbar Bantu Bangun OW Linggai’. Available at: https://sumbar.antaranews.com/berita/200754/sumbar-bantu-bangun-objek-wisata-linggai-agam. Arifa A (2022) Pengertian Pendekatan Penelitian, Jenis, dan  Contohnya.  Available at: https://penelitianilmiah.com/pendekatan-penelitian/. BPS (2021) ‘kontribusi pariwisata terhadap perekonomian indonesia’. Available at: https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/05/03/1892/kontribusi-pariwisata-terhadap-perekonomian- indonesia-2020.html.
Butler, R. (1980) ‘The Tourism Area Life Cycle’, Vol 1. Available at: https://doi.org/10.21832/9781845410278. Butler, R.W. (1993) ‘Tourism Development in Small Islands across the World’. D. Getz (1991) ‘Tourism Planning and Destination Management’.
Direktorat  Jenderal  Pariwisata  (2014)  Panduan Pelaksanaan Perencanaan Pariwisata  Daerah.  Direktorat Jenderal Pariwisata.
Fanny Febriani (2016) ‘Pengembangan Pariwisata dan Dampaknya terhadap Ekonomi Masyarakat di Daerah Wisata’. Ida Ayu Diah Laksmi Gayatri (2020) ‘Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kawasan Nusa Penida Di Kabupaten Klungkung Provinsi Bali’.
In driastuti, W.A. (2020) ‘Analisa Daya Tarik Wisata, Fasilitas Dan Aksesibilitas Terhadap Keputusan Berkunjung Ke De Tjolomadoe Karanganyar Jawa Tengah’.
Inskeep, E. (1991) ‘An integrated and sustainable development approach’.
John W. Creswell (2015) Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. 3rd edn. Edited by Saifuddin Zuhri Qudsy. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Juliansyah Noor (2015) Metodologi penelitian skripsi, tesis, disertasi, & karya ilmiah. 5th edn. Jakarta. Lexy J. Moleong (2018) Metodologi penelitian kualitatif. 38th edn. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. M. N. Nafi’an dan E. Yuliana (2018) ‘Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata: Studi Kasus di Kabupaten Blitar’. Mair, H. (2002) Community-Based Tourism. Springer, Cham.
Pakhudin,  A renawati,  T.S.  (2022)  ‘Implementasi  Kebijakan  Pengembangan  Pariwisata  Daerah  Banten  Lama  Kota Serang’.
Saiful, M., & Harun, A. (2019) ‘Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kabupaten Sukabum’. Available at: https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2019.18.2.7.
Sefira Ryalita Primadany, Mardiyono, R. (2015) ‘Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata’. Sugiyono (2014) Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D. 3rd edn. Bandung: Bandung : Alfabeta. Suharsimi Arikunto (1991) Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik. Ed. Rev. Jakarta: Rineka Cipta.
Wahidmurni  (2008)  Cara  mudah  menulis  proposal  dan  laporan  penelitian  lapangan :  pendekatan  kualitatif  dan kuantitatif (skripsi, tesis dan disertasi). 1st edn. Malang: Universitas Negeri Malang Press.
World Tourism Organization (2013) ‘A practical guide to sustainable water management in tourism destinations’.