ECONOMICA SHARIA Volume 2 Nomor 1 Edisi Agustus 2016 │1

## LEGALITAS MURABAHAH SEBAGAI SISTEM OPERASIONAL PERBANKAN ISLAM MENURUT ABDULLAH SAEED
Achmad Irwan Hamzani
Dosen Fakultas Hukum Universitas PancasaktiTegal, Jawa Tengah Email : ahmad_irwanhz@yahoo.co.id

## ABSTRAK
“Perbankan Islam merupakan bank yang diidentifikasi menggunakan sistem bagi hasil  atau  Profit  and  Loss  Sharring  (PLS)  dalam  operasionalnya.  Produk-produk pengganti  bunga  pun  ditawarkan  seperti  mudharabah  dan  musyarakah.  Namun  PLS sulit  untuk  diterapkan  karena  penuh  resiko  dan  tidak  pasti.  Perbankan  Islam  pun menggunakan  sistem  operasional  murabahah,  yaitu  model  jual  beli  tidak  membeli langsung barang yang diperlukannya dari pihak penjual melainkan melalui perantara. Perantara  menaikkan  harga  beberapa  persen  dari  harga  aslinya.  Abdullah  Saeed melakukan  riset  di  beberapa  bank  Islam  di  Timur  tengah  untuk  memberikan  deskripsi apakah sistem murabahah yang diterapkan bank Islam tersebut mengandung riba atau tidak.  Selisih  harga  dalam  murabahah  bukan  termasuk  riba.  Ada  dua  harga  dalam murabahah, yaitu tunai dan harga kredit yang lebih tinggi”.
Kata Kuncil; Murabahah, Bank Islam, Abdullah Saeed.

## DASAR PEMIKIRAN
Perbankan Islam diidentifikasi sebagai bank yang menggunakan sistem bagi hasil atau Profit  and  Loss  Sharring (PLS)  dalam  sistem  operasionalnya.  Produk-produk pengganti bunga pun ditawarkan seperti mudharabah dan musyarakah (Antonio, 1999: 35).Namun kenyataannya perbankan berdasar PLS adalah sulit untuk diterapkan karena penuh resiko dan tidak pasti. Problem-problem praktis yang terkait dengan pembiayaan ini  telah  mengakibatkan  penurunan  terhadap  penggunaannya  dalam  perbankan  Islam dan  mengakibatkan  peningkatan  yang  terus-menerus  penggunaan  mekanisme pembiayaan  “mirip  riba”.  Perbankan  Islam  pun  mencari  sistem  operasional  lain  dan menemukan  konsep murabahah.  Murabahah merupakan  model  jual  beli  di  mana pembeli  karena  satu  dan  lain  hal  tidak  bisa  membeli  langsung  barang  yang diperlukannya dari pihak penjual, sehingga memerlukan perantara untuk  bisa membeli dan  mendapatkannya.  Perantara  akan  menaikkan  harga  beberapa  persen  dari  harga aslinya.  Inilah  yang  diadopsi  oleh  bank-bank  Islam.  Karena  bisnis  ini  nyaris  tanpa resiko, dijadikan sistem yang unggulan oleh bank-bank Islam hingga menduduki sampai 70 persen dan meminimalisir posisi PLS hingga tinggal 30 sampai 0 persen (Maftuhin, 2002: x).
2│ Achmad Irwan Hamzani LEGALITAS MURABAHAH SEBAGAI SISTEM OPERASIONAL PERBANKAN ...
Sistem murabahah yang diterapkan di perbankan Islam dengan mengenakan harga yang  lebih  tinggi  dalam  jual  beli  dengan  pembayaran  tunda  banyak  menuai  kritik. Selisih harga tersebut dianggap riba, dan tidak ada bedanya dengan bank konvensional. Abdullah  Saeed  adalah  salah  satu  intelektual  yang  menekuni  dunia  perbankan  dan menyanggah  anggapan  tersebut.  Saeed  melakukan  penelitian  di  bank-bank  Islam  yang beroperasi  di  Timur  Tengah  untuk  memberikan  gambaran  apakah  apakah  di  dalam sistem murabahah yang  diterapkan  bank  Islam  tersebut  mengandung  riba  atau  tidak. Hasilnya penelitiannya dibukukkan dengan judul Islamic Banking and Interest; A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation .

## PROFIL ABDULLAH SAEED
Abdullah Saeed merupakan seorang Profesor Bahasa Arab dan Islamic Studies, di Universitas Melbourne, Australia. Saeed dilahirkan di Madinah, Arab Saudi pada tahun 1946.  Pendidikan  dasar  dan  menengahnya  diselesaikan  di  Madinah,  Arab  Saudi. Selanjutnya  Saeed  melanjutkan  studi  di  Islamic  University  Medina,  Arab  Saudi  dan berhasil  mendapat  gelar  B.A.  bidang  Bahasa  Arab  dan  Kajian  Literatur  Islam  pada tahun 1986. Saeed melanjutkan studi di Program Magister bidang Kajian Timur Tengah di  The  University  of  Melbourne,  Australia  dan  selesai  pada  tahun  1987,  dilanjutkan pada program doctor dan meraih derajat Ph.D. tahun 1992.
Karier akademik Saeed dimulai sejak menjadi Koordinator Studi Arab dan Islam di Sekolah Islam King Khalid Viktoria, Australia pada tahun 1991 sampai tahun 1992. Pada  tahun  1993-1995  diangkat  menjadi  Konsultan  Studi  Arab  dan  Islam  di  sekolah yang  sama.  Tahun  1996,  Saeed  diangkat  sebagai  Kepala  Deputi  Departemen  Studi Bahasa  di  Universitas  Melboure  Australia  sampai  tahun  1997.  Saeed  juga  menjadi Dosen  Tamu  Universitas  London,  UK,  pada  bidang  Studi  Seni  Timur  dan  Afrika. Periode  tahun  1998-2003,  Saeed  dipercaya  sebagai  Ketua  Panitia  Forum  Masyarakat Muslim  di  Universitas  Melboure.  Puncak  karier  akademik  Saeed  menjadi  Ketua Perkumpulan Profesor Kajian Arab dan  Islam di  Universitas Melboure Australia sejak tahun 2000.
Saeed  banyak  melakukan  kajian  terhadap  perbankan  Islam,  khususnya  di  Timur Tengah. Sebagai seorang intelektual yang produktif, Saeed banyak menulis karya ilmiah dalam  bentuk  buku  maupun  jurnal.  Buku-buku  yang  diterbitkan  Saeed  antara  lain Approaches  to  Qur’an  in  Contemporary  Indonesia (Pendekatan  al-Qur’an  pada Masyarakat  Indonesia  Kontemporer) ,  Freedom  of  Religion  and  Apostasy  in  Islam (Kebebasan  Agama  dan  Konversi  Agama  dalam  Islam) ,  Qur’an-Related  Literature  in Indonesia (Literatur  al-Qur’an  di  Indonesia) ,  Essential  Dictoanary  of  Islamic  Thought (Kamus  Penting  Pemikiran  Islam) ,  Islam  in  Australia (Islam  di  Australia) ,  Islam  and Political  Legitimacy  in  Asia (Islam  dan  Ligitimasi  Politik  di  Asia) ,  Muslim Communities  in  Australia (Komunitas  Muslim  di  Australia) ,  Islamic  Banking  and

## ECONOMICA SHARIA
Volume 2 Nomor 1 Edisi Agustus 2016 │3
Interest:  A  Study  of  the  Prohibition  of  Riba  and  its  Contemporary  Interpretation (Menyoal  Bank  Syari’ah;  Kritik  Atas  Interpretasi  Bunga  Bank  Kaum  Neo-Revivalis) , Sacred Time and Sacred Place in Islam (Waktu dan Tempat-tempat Suci dalam Islam).

## PANDANGAN  ABDULLAH  SAEED  TENTANG  MURABAHAH  DALAM PERBANKAN ISLAM
Abdullah  Saeed  (1996:  76)  memberikan  definisi  bahwa murabahah adalah penjualan  suatu  komoditas  dengan  harga  yang  si  penjual  telah  membelinya  dengan harga asli, ditambah dengan laba yang diketahui oleh si penjual dan si pembeli. Ada tiga pihak, misalnya tuan A , tuan B dan tuan C dalam suatu perjanjian. Tuan A meminta tuan B untuk membelikan beberapa barang. Tuan B tidak memiliki barang-barang dimaksud, tetapi  ia berjanji untuk  membelikannya dari pihak ketiga,  yaitu tuan C . Tuan B adalah perantara, dan kontrak murabahah adalah antara tuan A dengan tuan B .
Sebenarnya  dalam  diskursus fiqh, kontrak murabahah digunakan  untuk  untuk tujuan  dagang.  Bank-bank  Islam  mengadopsi murabahah untuk  memberikan pembiayaan  jangka  pendek  kepada  para  nasabah  guna  pembelian  barang  meskipun nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Murabahah di perbankan Islam menurut Saeed  didasarkan  pada  dua  elemen  pokok;  harga  beli  serta  biaya  yang  terkait,  dan kesepakatan atas mark-up (laba).
Ciri  dasar  kontrak murabahah (sebagai  jual  beli  dengan  pembayaran  tunda) adalah: Pertama, pembeli  harus  memiliki  pengetahuan  tentnag  biaya-biaya  terkait  dan tentang  harga  asli  barang,  kemudian  batas  laba  ( mark-up )  harus  ditetapkan  dalam bentuk  persentase  dari  total  harga  plus  biaya-biayanya. Kedua, apa  yang  dijual  adalah barang  atau  komoditas  dan  dibayar  dengan  uang. Ketiga, apa  yang  diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh si penjual dan si penjual harus mampu menyerahkan barang itu  kepada  si  pembeli. Keempat, pembayarannya  ditangguhkan. Murubahah seperti  ini digunakan dalam setiap pembiayaan di mana ada barang yang bisa diidentifikasi untuk dijual (Saeed, 1996: 77).
Murabahah dipakai  dalam  operasi  investasi  perbankan  Islam  sebab; pertama, murabahah adalah  suatu  mekanisme  investasi  jangka  pendek,  dan  lebih  mudah dibandingkan sistem Profit and Loss Sharing (PLS). Kedua, mark-up dalam murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan  yang  sebanding  dengan  keuntungan  bank-bank  berbasis  bunga. Ketiga, murabahah menjauhkan  ketidakpastian  yang  ada  pada  pendapatan  dari  bisnis-bisnis dengan sistem PLS. Keempat, murabahah tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri  manajemen  bisnis,  karena  bank  bukanlah  mitra  si  nasabah,  hubungan mereka dalam murabahah adalah hubungan antara kreditur dan deibitur.
Adapun  tentang  harga  kredit  yang  lebih  tinggi  dalam murabahah ,  Saeed berpendapat bahwa murabahah sebagai suatu jual beli dengan pembayaran tunda, dapat terjadi  baik  pada  harga  tunai  (dengan  menghindari  segala  bentuk mark-up pengganti
4│ Achmad Irwan Hamzani LEGALITAS MURABAHAH SEBAGAI SISTEM OPERASIONAL PERBANKAN ...
waktu  yang  ditundakan  untuk  pembayaran)  atau  pada  harga  kredit  (harga  tunai  plus mark-up untuk  pengganti  waktu  penundaan  pembayaran).  Bentuk  yang  kedua  (harga kredit),  ada  selisih  atau  kenaikan  harga.  Kenaikan  dalam  harga  kredit  tersebut  tidak sama  dengan  riba.  Riba  merupakan  sesuatu  yang  terjadi  terutama  pada  hutang,  yaitu tukar menukar uang dengan uang. Kenaikan dalam jual beli dengan pembayaran tunda disebabkan  oleh  barang  itu  sendiri.  Ada  dua  harga  yaitu  harga  tunai  dan  harga  kredit yang  lebih  tinggi.  Harga  tunai  mencerminkan  biaya  plus  batas  laba,  sedangkan  harga kredit mencerminkan biaya plus batas laba plus penghargaan atas tempo kredit (waktu). Murabahah dalam perbankan Islam  yang pembayarannya ditangguhkan itu tidak dapat dikategorikan  ke  dalam  riba. Murabahah diartikannya  dengan  pembiayaan  dalam  jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sistem mark-up (laba).
Sedangkan  dalam  pembayaran  tunda  pada  harga  kredit  yang  lebih  batas  tinggi menurutnya  dibolehkan.  Hal  ini  didasarkan  pada  beberapa  argumen:  1).  Teks-teks syari’ah  tidak  melarangnya  secara  jelas,  dan  tidak  pula  ada  penjelasan.  2)  Ada perbedaan antara uang yang tersedia sekarang dengan yang tersedia di masa datang. 3) Kenaikan  harga  pada  harga  kredit  ini  bukan  merupakan  imbalan  waktu  tunda pembayaran, karenanya tidak sama dengan riba. 4) Kenaikan harga dikenakan pada saat penjualan,  tidak  setelah  penjualan  terjadi.  5)  Kenaikan  harga  disebabkan  oleh  faktor yang mempengaruhi pasar, seperti permintaan dan penawaran, dan naik turunnya daya beli  uang  sebagai  akibat  inflasi  dan  deflasi.  6).  Penjual  sedang  melakukan  suatu aktivitas  dagang  yang  “produktif”  dan  diakui.  7)  Penjual  boleh  menetapkan  harga berapapun  yang  dikehendakinya  (Saeed,  1996:  79-90).  Alasan-alasan  ini  dijadikan legitimasi untuk membenarkan kenaikan harga pada jual beli dengan pembayaran tunda yang  secara  jelas  terkait  dengan  jangka  waktu  utang.  Bank-bank  Islam  menerima keabsahan  kenaikan  harga  tersebut,  dan  telah  terjadi  praktek  baku  untuk  mengenakan harga  yang lebih tinggi  dalam jual beli dengan pembayaran tunda selama transaksinya secara ekslplisit tidak mengandung tukar menukar uang dengan uang.
Menurut  Saeed,  al-Qur’an  tidak  secara  langsung  membicarakan  tentang murabahah ,  meski  ada  sejumlah  acuan  tentang  jual  beli,  laba,  rugi,  perdagangan,  dan larangan  riba.  Acuan  yang  digunakan  Saeed  tentang  sistem murabahah dalam perbangkan Islam adalah pada ayat al-Qur’an yang memberikan prinsip umum jual beli, yaitu: “Dan  Allah  menghalalkan  jual  beli  dan  mengharamankan  riba” .  (Q.S:  Al- Baqarah  [2]:  275  ).  Hadits  juga  tidak  ada  yang  spesifik  menjelaskan murabahah . Dengan  tidak  adanya  adanya  rujukan  dalam  al-Qur’an  maupun  hadits  shahih  yang diterima,  para fuqaha seharusnya  melegalkan murabahah .  Kenaikan  dalam  jual  beli dengan  pembayaran  tunda  disebabkan  oleh  barang  itu  sendiri  dalam  jangka  waktu (tempo)  (Saeed,  1996:  79-98). Murabahah merupakan  adalah  akad  jual  beli  barang dengan  menyatakan  harga  perolehan  dan  keuntungan  ( margin )  yang  disepakati  oleh penjual  dan  pembeli.  Akad  ini  bentuk natural  certainty  contracts, karena  ditentukan berapa required rat of profit- nya (keuntunagn yang ingin diperoleh) (Karim, 2004: 103).
ECONOMICA SHARIA Volume 2 Nomor 1 Edisi Agustus 2016 │5
Murabahah , sebagai suatu jual beli dengan pembayaran tunda, dapat terjadi baik pada  harga  tunai  dengan  menghindari  segala  bentuk mark-up pengganti  waktu  yang ditundakan  untuk  pembayaran,  ataupun  dapat  terjadi  pada  harga  tunai  plus mark-up untuk  pengganti  waktu  penundaan  pembayaran.  Prinsipnya  sistem murabahah dapat dilakukan  secara  tunai  maupun  kredit.  Biasanya  yang  dikenakan mark-up atau margin keuntungan adalah untuk pembayaran kredit.
Umumnya  para fuqaha tidak  mempersoalkan  keabsahan  jual  beli  dengan pembayaran tunda jenis  pertama,  yaitu pembayaran tunda pada harga tunai. Perbedaan pendapat di kalangan ulama terjadi pada harga kredit yang lebih tinggi  (sebagai lawan dari  harga  tunai)  dalam  jual  beli  dengan  pembayaran  kredit,  karena  ada  selisih  harga sehingga hampir mirip dengan bunga yang diterapkan di bank-bank konvensional. Para fuqaha awal  seperti  al-Syafi’i  dan  Maliki  tidak  menyetujui  harga  kredit  yang  lebih tinggi  untuk  jual  beli  dengan  pembayaran  tunda  dan  harga  yang  lebih  rendah  untuk pembayaran tunai. Sedangkan menurut  Mazhab Hanafi,menaikkan harga pada jual beli dengan  pembayaran  tunda  adalah  boleh.  Menurut  al-Baghawai;  tidak  ada  perbedaan pendapat tentang murabahah dengan syarat si pembeli dan penjual setuju terhadap salah satu harga (dari dua harga, yaitu tunai dan harga kredit). Begitu pula yang dikemukakan Ibn  Qudamah  yang  secara  tegas  menyatakan  pengenaan  harga  yang  lebih  tinggi  pada jual beli kredit adalah praktek yang biasa dalam perdagangan (al-Zuhaily, t.th.: 104).
Menurut  Saeed,  sistem murabahah yang  digunakan  dalam  perbankan  Islam, prinsipnya  didasarkan  pada  elemen  pokok;  harga  beli  serta  biaya  yang  terkait,  dan kesepakatan atas mark-up (laba). Kenaikan dalam harga kredit tidak sama dengan riba, sebab  riba  merupakan  sesuatu  yang  terjadi  terutama  pada  hutang,  dan  tukar  menukar uang  dengan  uang.  Kenaikan  harga  dalam  jual  beli  dengan  pembayaran  tunda disebabkan  oleh  barang  itu  sendiri.  Ada  dua  harga  yaitu  harga  tunai  dan  harga  kredit yang  lebih  tinggi.  Harga  tunai  mencerminkan  biaya  plus  batas  laba,  sedangkan  harga kredit mencerminkan biaya plus batas laba plus penghargaan atas tempo kredit (waktu) (Saeed, 1996: 77-81).
Saeed menggunakan analisis yang cermat dan didukung oleh data yang diperoleh melalui  penelitian  terhadap  beberapa  bank  Islam  yang  beroperasi  di  Timur  Tengah. Saeed  membedakan  antara  riba  dengan murabahah yang  menurutnya  menggunakan sistem mark-up (laba atau margin keuntungan). Riba biasanya terjadi pada hutang, yaitu ujungnya tukar menukar uang dengan uang, sedangkan kenaikan harga dalam jual beli dengan harga kredit yang kenaikannya diakibatkan oleh barang itu sendiri. Murabahah dalam  perbankan  Islam  yang  pembayarannya  ditangguhkan  itu  tidak  dapat dikategorikan ke dalam riba.
Ada beberapa argumen yang dikemukakan Saaed untuk mendukung pendapatnya . Pertama, teks-teks  syari’ah  sendiri  tidak  melarangnya  dan  tidak  ada  nash sharih yang menjelaskan  tentang  penerapan  perbedaan  harga  pada  pembayaran  kredit  tersebut. Kedua, ada perbedaan antara uang yang tersedia sekarang dengan yang tersedia di masa
6│ Achmad Irwan Hamzani LEGALITAS MURABAHAH SEBAGAI SISTEM OPERASIONAL PERBANKAN ...
datang. Ketiga, kenaikan harga pada harga kredit ini  bukan merupakan imbalan waktu tunda  pembayaran,  karenanya  tidak  sama  dengan  riba  yang  diharamkan  al-Qur'an. Keempat, kenaikan harga dikenakan pada saat penjualan, tidak setelah penjualan terjadi. Kelima, kenaikan  harga  disebabkan  oleh  faktor  yang  mempengaruhi  pasar,  seperti permintaan dan penawaran, dan naik turunnya daya beli uang sebagai akibat inflasi dan deflasi. Keenam, penjual sedang melakukan suatu aktivitas dagang yang “produktif” dan diakui. Ketujuh, penjual  boleh  menetapkan  harga  berapapun  yang  dikehendakinya (Saeed, 1996: 79-90).
Alasan-alasan itulah yang dijadikan argumen oleh Saeed tentang kebolehan bank Islam  dalam  memberikan  harga  kredit  yang  lebih  tinggi  dibanding  harga  tunai  pada transaksi murabahah .  Bank-bank  Islam  sudah  barang  tentu  menerima  keabsahan kenaikan  harga  tersebut,  dan  ini  telah  menjadi  praktek  baku  untuk  mengenakan  harga yang lebih tinggi dalam jual beli dengan pembayaran tunda selama transaksinya secara ekslplisit tidak mengandung tukar menukar uang dengan uang.
Selisih  harga  yang  diterapkan  oleh  bank-bank  Islam  tidak  mirip  dengan  riba, sebab dalam lingkungan keuangan mutakhir, riba adalah sesuatu  yang terjadi  terutama pada hutang, yaitu tukar menukar uang dengan uang. Untuk kasus hutang, setiap bentuk kewajiban  kontraktual  untuk  membayar  suatu  tambahan  adalah  riba,  dengan menggangap  bahwa  tambahan  seperti  itu  sebagai  pengganti  tenggang  waktu pembayaran utang (Saeed, 1996: 91).
Saeed  berargumen  bahwa  tidaklah  cukup  untuk  mengidentifikasi  sebuah  kasus hukum  jika  hanya  menggunakan  analogi  ( qiyas ).  Metode qiyas biasanya  hanya bertujuan  menetapkan  teks  hukum,  dengan  tidak  memperhatikan  alasan-alasan  moral dan sosial.  Karenanya, diperlukan ijtihad untuk menjawab persoalan  yang muncul dan memerlukan  pemecahan  hukum,  dan  tentunya  harus  didukung  oleh  analisis  dan  data yang memadai. Itulah yang tampak dilakukan oleh Saeed dalam menganalisis transaksi murabahah yang belakangan ini mulai banyak diterapkan di bank-bank Islam.
Memang  al-Qur’an  sendiri  tidak  secara  langsung  membicarakan  tentang murabahah secara detail. Seperti terhadap transkasi muamalah lainnya, al-Qur’an hanya mengatur  prinsip-prinsipnya  saja,  misalnya  dengan  “menhalalkan  jual  beli  dan mengharampkan riba”. Demikian pula tampaknya tidak ada hadits yang dapat dijaikan rujukan  langsung  transaksi murabahah .  Meskipun  menurut  Adiwarman  Karim  bahwa transaksi murabahah ini  lazim  dilakukan  oleh  Rasulullah  S.a.w.  dan  para  sahabatnya. Namun  tentunya  masih  dalam  bentuk  yang  sangat  sederhana,  tidak  bentuk  dan  isinya tidak  seperti  yang  ada  di  bank-bank  Islam  saat  ini.  Selanjutnya,  Saeed  merujuk  pada pendapat para ulama generasi awal, seperti Malik, Syafi’i, dan Hanafi. Memang, secara khusus  mereka  mengatakan  bahwa  jual  beli murabahah adalah  halal,  walaupun  tidak didukung dengan satu hadits pun.
Saeed berprinsip  pada kaidah bahwa dalam bermu’amalah dan hal-hal  lain  yang berhubungan  dengan  masalah  keduniaan  pada  asalnya  halal,  kecuali  ada  dalil  yang
ECONOMICA SHARIA Volume 2 Nomor 1 Edisi Agustus 2016 │7
mengharamkannya.  Transaksi murabahah memang  telah  dikenal  sejak  lama,  namun sudah  banyak  renovasi  bentuk  dan  isinya.  Transaksi-transaksi  yang  belum  diatur  oleh syara’,  dapat  dibenarkan  sepanjang  tidak  ada  larangan nash  sharih (dasar  yang  jelas) terhadap  jenis  transaksi  tersebut.  Islam  membenarkan  renovasi  ataupun  membentuk akad-akad baru dalam bermuamalah, karena Islam tidak membatasi bentuk-bentuk akad dan macam-macamnya. Banyak jenis-jenis muamalah seperti mudharabah, musyarakah dan murabahah banyak  mengalami  renovasi  baik bentuk  maupun isinya, sehingga ada kesan  jauh  berbeda  dengan  yang  ditemukan  dalam fiqh klasik.  Sepanjang  tidak  keluar dari prinsip dasarnya, maka hal itu dapat dibenarkan.
Kaidah fiqh menyebutkan “hukum yang terkuat terhadap segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya. Kaidah ini cukup populer di  kalangan  madzhab  Syafi’i.  Madzhab  Hanafi  masih  memperselisihkan  kaidah  ini, bahkan  mereka  mengemukakan  kaidah  sebagai caunter; “hukum  yang  terkuat  segala sesuatu itu adalah haram” (Asjmuni Syukir, 1976: 41-42).
Kedua  kaidah  yang  bertentangan  tersebut  dapat  di- tafshil (dirinci);  misalnya “hukum  yang  terkuat  adalah  boleh”,  berlaku  dalam  lapangan  muamalah.  Sedangkan kaidah  “hukum  yang  terkuat  adalah  haram”,  diberlakukan  dalam  lapangan  ibadah mahdhah, karena ibadah mahdhah pada hakikatnya harus menunggu adanya perintah.

## PENUTUP
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  menurut  Saeed  yang dimaksud  transaksi murabahah adalah  penjualan  suatu  komoditas  dengan  harga  si penjual  telah  membelinya  dengan  harga  asli,  ditambah  dengan  sekian  laba  yang diketahui  oleh  penjual  dan  pembeli. Murabahah dapat  terjadi  baik  pada  harga  tunai, dengan menghindari mark-up (laba atau margin keuntungan), ataupun pada harga kredit dengan menambahkan mark-up untuk pengganti waktu penundaan pembayaran tersebut, sehingga  dalam  harga  kredit  ada  selisih  harga.  Selisih  harga  tersebut  bukan  termasuk riba,  karena  riba  merupakan  sesuatu  yang  terjadi  terutama  pada  hutang,  yaitu  tukar menukar  uang  dengan  uang.  Sedangkan  kenaikan  dalam  jual  beli  dengan  pembayaran tunda disebabkan oleh barang itu sendiri, sehingga ada dua harga yaitu harga tunai dan harga kredit yang lebih tinggi. Harga tunai mencerminkan biaya plus batas laba ( mark- up ),  sedangkan  harga  kredit  mencerminkan  biaya  plus  batas  laba  ( mark-up )  plus penghargaan atas tempo kredit (waktu).
8│ Achmad Irwan Hamzani LEGALITAS MURABAHAH SEBAGAI SISTEM OPERASIONAL PERBANKAN ...

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Zuhaili,  Wahbah,  t.th. al-Fiqh  al-Islam  wa  Adilatuhu, Beirut-Libanon:  Daar  al- Kitab al-Ilmiah.
Antonio,  Muhammad Syafi’i,  1999. Bank Syari’ah Suatu  Pengenalan  Umum, Jakarta:
Tazkia Institut.
Karim,  Adiwarman,  2004. Bank  Islam;  Analisis  Fiqh  dan  Keuangan, Jakarta:  Rajwali Perss.
Maftuhin, Arif, 2002. “Pengantar Penterjemah”, dalam Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syari’ah;  Kritik  Atas  Interpretasi  Bunga  Bank  Kaum  Neo-Revivalis, terj., Jakarta: Paramadina.
Rahman, Asjmuni A., 1976. Kaidah-kaidah Fiqh, Jakarta: Bulan Bintang.
Rusyd, Ibn, 1960. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, Juz I, Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba’ah Musthafa al-Bab al-Huda.
Saeed, Abdullah, 1996. Islamic Banking and Interest; A Study of the Prohibiting of Riba and its Contemporary Interpretation, Leiden: E.J. Brill.
Tim  Penyelenggara  Penterjemah  al-Qur’an,  1418  H. al-Qur’an  dan  Terjemahnya, Madinah:  Mujamma’  Khadim  al-Haramain  al-Syarifain  al-Malik  Fahd  li Thiba’at al-Mushaf al-Syarif.