FOKUS EKONOMI

## Jurnal Ilmiah Ekonomi
P-ISSN: 1907-1603 E-ISSN: 2549-8991
Acredited: SK No.: 21E/KPT/2018 Website : http://ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fe

## KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAN
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA
(Sudi Kasus Pada DPKAD Kota Semarang)

## Silvia Almar’atus Sholohah  *)
Ardiani Ika Sulistyawati  *)

## Abstract
The  purpose  of  this  study  are  to  analyze  the  influence  of  implementation  Good Government Governance, Government Accounting Standards, Monitoring, Quality of Local Government  Reform,  Human  Resource  Competency,  and  Financial  Accounting  System  on the  Quality  of  Financial  Statements  in  DPKAD  Semarang  City.  The  object  in  this  study  is SKPD staff in DPKAD Semarang City. This study uses primary data obtained by spreading the questionnaire. Sampling was done by using purposive sampling method and the sample size was 49 respondents. The data analysis was done by using multiple regression with the help of SPSS V20 software.
The  independent  variables  in  this  study  consisted  of  Good  Government  Governance, Government  Accounting  Standards,  Monitoring,  Quality  of  Local  Government  Reform, Human  Resource  Competency,  dan  Financial  Accounting  System  which  the  dependent variable is The Quality of The Financial Statements.
The  results  of  this  study  show  that  implementation  of  Monitoring  to  influence  the quality  of  Financial  Statements.  But  implementation  of  Good  Good  Government Governance,  Government  Accounting  Standards,  Quality  of  Local  Government  Reform, Human  Resource  Competency,  dan  Financial  Accounting  System  have  not  influence  the Quality of Financial Statements.
Keywords: Good Government Governance, Government Accounting Standards, Monitoring, Quality of Local Government Reform, Human Resource Competency, Financial Accounting System, Quality of Financial Statements.

## Pendahuluan
Memasuki  era  reformasi,  tuntutan  masyarakat  semakin  meningkat  atas  pemerintahan yang baik. Sebagian besar di wilayah Indonesia, baik di provinsi maupun  kabupaten  mulai membahas  laporan  pertanggungjawaban  kepala  daerah  masing  –  masing  dengan  lebih seksama.    Hal  tersebut  karena  beberapa  kali  terjadi  pernyataan  ketidakpuasan  atas kepemimpinan  kepala  daerah  dalam  melakukan  manajemen  pelayanan  publik  maupun penggunaan  anggaran  belanja  daerah  (Zeyn,  2011).  Pelaporan  keuangan  merupakan  media komunikasi penting bagi organisasi sektor publik khususnya pemerintah.
Masih  banyaknya  fenomena  laporan  keuangan  pemerintah  yang  belum  menyajikan data-data  yang  sesuai  dengan  peraturan  dan  masih  banyak  penyimpangan-penyimpangan yang  berhasil  ditemukan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  dalam  pelaksanaan  audit laporan  keuangan  pemerintah  membuat  tuntutan  masyarakat  terhadap  penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good government governance) meningkat. Hal itu juga yang telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Harus disadari bahwa ada banyak pihak  yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan  yang  dipublikasikan  oleh  pemerintah  daerah  sebagai  dasar  untuk  pengambilan keputusan.
Bagi  pemerintah  daerah  menjadi  suatu  keharusan  untuk  menyusun  laporan  keuangan yang  berkualitas.  Kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah    mencerminkan  tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah,  yang mencakup tertib administrasi dan taat asas. Oleh  sebab  itu,  laporan  keuangan  pemerintah  harus  menyajikan  informasi  sesuai  pedoman yang telah ditetapkan yaiu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),  yaitu laporan keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntanbilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.
Laporan  keuangan  dibuat  untuk  menyajikan  informasi  yang  relevan,  andal  dan  dapat dipercaya  berkenaan  dengan  posisi  keuangan  dan  seluruh  data  transaksi  yang  dicatat  oleh suatu  entitas  pelaporan  selama  satu  periode  pelaporan  yang  setiap  tahunnya  mendapat penilaian  dari  auditor  pemerintah  dalam  hal  ini  adalah  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK) yang berupa opini. Dalam hal ini BPK dapat memberikan 4 macam opini yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW) dan pernyataan menolak memberi opini. Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada  Laporan Keuangan  Pemerintah Daerah ini berarti   Laporan Keuangan
yang  dilaporkan  oleh  pihak  Daerah  sudah  memenuhi  syarat  atau  dapat  dikatakan  Laporan Keuangan  sudah  disajikan  dan  diungkapkan  secara  relevan,  andal,  dapat  dibandingkan  dan dapat dipahami.
Berdasarkan  Ikhtisar  hasil  pemeriksaan  BPK  semester  II  tahun  2014  perkembangan opini  atas  524  LKPD  Tahun  2013  dibandingkan  tahun  sebelumnya  (2012)  mengalami peningkatan yang cukup signifikan.Hal tersebut ditunjukkan kenaikan opini atas 88  LKPD. Kenaikan opini tersebut meliputi dari TW atau TMP menjadi WDP sebanyak 23 LKPD, dari WDP menjadi WTP sebanyak 55 LKPD, dan dari TMP menjadi WDP sebanyak 10 LKPD. Secara  keseluruhan,  jumlah  LKPD  yang  memperoleh  opini  WTP  mengalami  kenaikan  dari 120  LKPD  menjadi  156  LKPD  atau  naik  sebesar  6,87  persen.  Namun,  terdapat  juga peningkatan jumlah LKPD yang memperoleh opini TW dari 6 LKPD menjadi 11 LKPD atau sebesar 0,95 persen. ( www.bpk.go.id ).
Berdasarkan  fakta  tersebut  kenaikan  opini  LKPD  dari  WDP  menjadi  WTP  karena beberapa entitas sudah melakukan perbaikan atas kelemahan dalam LKPD tahun sebelumnya (2012),  namun  atas  LKPD  yang  belum  memperoleh  opini  WTP  (masih  WDP  dan  TMP) BPK menemukan beberapa kasus kelemahan sebagai berikut:
1. Penatausahaan  persediaan  karena  dalam  penyajian  tidak  didukung  kartu  persediaan, sehingga tidak dapat dilakukan penelusuran atas mutasi persediaan.
2. Penatausahaan  dan  pengelolaan  asset  tetap  karena  nilai  yang  disajikan  dalam  neraca belum didukung pencatan dan tidak didukung dengan bukti kepemilikan.
3. Penatausahaan kas, kas tidak disajikan sesuai definisi kas menurut SAP.
4. Penatausahaan  piutang  pajak  dan  retribusitidak  didukung  dengan  dokumen  data  wajib pajak  dan  wajib  retribusi  dan  belum  menggambarkan  nilai  bersih  yang  dapat direalisasikan.
5. Realisasi belanja barang dan jasa tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
Berkaitan  dengan  yang  ditegaskan  oleh  ketua  BPK  bahwa  diperlukan  percepatan perbaikan  dari  sistem  akuntansi  keuangan  pemerintahan  daerah  melalui  langkah-langkah nyata, terprogam dan mengikutsertakan berbagai kalangan tidak hanya dari pemerintah saja. Yang hasilnya akan mendukung aparatur pemerintah daerah dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia  untuk membuat laporan keuangan.
Berdasarkan uraian dimuka, permasalahan yang akan diteliti adalah, apakah penerapan Good Government Governance , Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengawasan dan Kualitas Aparatur  Pemerintah  Daerah,  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  dan  Pemahaman  Sistem
Akuntansi  Keuangan  secara  parsial  dan  simultan  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan.

## Telaah Pustaka dan Perumusan Hipotesis
Good  government  governance sering  diartikan  sebagai  kepemerintahan  yang  baik, pelayanan  publik  yang  efisien,  sistem  pengendalian  yang  dapat  diandalkan,  pemerintahan yang bertanggung jawab pada publiknya. Beberapa pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu  dengan  lainnya  dalam  mewujudkan good  governance  (Osborne  and  Geabler,  1992. OECD and World Bank, 2000. Land an BPKP. 2000: 6) adalah:
1. Partisipasi, adalah prinsip yang mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan perumusan kebijakan.  yaitu  keterbukaan  dalam  manajemen  pemerintah,  lingkungan,  ekonomi,  dan sosial.  Keberadaan  masyarakat  menjadi  satu  keniscayaan  dalam  reformasi  tata pemerintahan  (Dwiyanto,  2002  :  42).  Partisipasi  masyarakat  dibedakan  menjadi  dua bentuk, yaitu:
a. Partisipasi masyarakat muncul karena ketidak mampuan pemerintah
b. Partisipasi murni swadaya masyarakat dikarenakan masyarakat membutuhkan sesuatu.
2. Transparansi
Transparansi ( transparency ) adalah keterbukaan proses perumusan kebijakan publik bagi masyarakat  (terbuka  bagi  partisipasi  masyarakat).  Semua  urusan  kepemerintahan berupa kebijakan publik, baik yang berkenaan dengan pelayanan public maupun pembangunan di daerah harus diketahui publik (Yuswanto, 2003). Transparansi juga didefinisikan sebagai Keterbukaan  ( opennes )  adalah  tersedianya  data/informasi  bagi  masyarakat  yang  dapat diakses  sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Keterbukaan  dapat  juga merujuk  pada  ketersediaan  informasi  dan  kejelasan  bagi  masyarakat  umum  untuk mengetahui  proses  penyusunan,  pelaksanaan,  serta  hasil  yang  telah  dicapai  melalui sebuah kebijakan publik.
3. Akuntabilitas,
Akuntabilitas publik adalah suatu ukuran atau standar yang menunjukkan seberapa besar tingkat  kesesuaian  penyelenggaraan  penyusunan  kebijakan  publik  dengan  peraturan hukum  dan  perundang-undangan  yang  berlaku  untuk  organisasi  yang  bersangkutan. (Yuswanto, 2003). Rasa tanggung jawab merupakan syarat mutlak untuk penerapan good governance ,  karena  sebagaimana  menurut  Alhadist,  bahwa  “setiap  manusia  adalah
pemimpin  dan  akan  dimintai  pertanggungjawaban”.  Pertanggungjawaban  itu  dilaporkan bukan hanya kepada publik, akan tetapi dilaporkan juga kepada Tuhan Yang Mahaesa.
4. Efektif dan Efisien
Efektif/tepat  sasaran,  serta  efisien/hemat.  Pemerintah  diupayakan  untuk  melakukan pelayanan yang cepat dan tepat terhadap masyarakat.
5. Kepastian Hukum
Peradilan  hukum  harus  independen  dari  intervensi,  anti  suap  dan  tidak  dapat  dijual  beli dengan segelintir uang.
6. Responsif
Tanggap terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat.
7. Konsensus (Mufakat)
Negara musyawarah bukan negara Kerajaan (Qardhawy, 1999:36).
8. Setara dan Inklusif
Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan, perlakuan, dan hak yang  sama untuk ikut serta dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Apabila good  government  governance sudah  tercapai  dalam  suatu  organisasi pemerintahan  maka  akan  mampu  mewujudkan  pengelolaan  keuangan  daerah  yang berkualitas  sesuai  aturan  yang  berlaku.  Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  hipotesis  dalam penelitian ini yaitu:

## H1  :  Penerapan  Good  Government  Governance  berpengaruh  terhadap  Kualitas Laporan Keuangan
Standar  Akuntansi  Pemerintahan  adalah  prinsip-prinsip  akuntansi  yang  diterapkan dalam  menyusun  danj  menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah.  Penerapan  Standar Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  harus  mengacu  pada  Peraturan  Pemerintah  yang  berlaku, dalam  hal  ini  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintah yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar  Akuntansi  Pemerintah.  Sampai  dengan  tahun  anggaran  2013,  pemerintah  daerah masih  menerapkan  SAP  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  terletak pada basis pencatatan transaksi dan jenis laporan keuangan (Daniel, 2013).
Penerapan  standar  akuntansi  dilingkungan  pemerintah  sangatalah  penting  ,  sebagai salah satu kunci transparasi dan akuntabilitas laporan keuangan oleh sektor pemerintaah itu sendiri.  Fungsi  Standar  Akuntansi  Pemerintah,  sebagai  sebuah  acuan  keseragaman  yang
dipakai bersama secara nasional dalam akuntansi pemerintahan , akan semakin memudahkan pemahaman  berbagai  unit  kerja  pemerintahan  dalam  mengakuntansikan  laporan  keuangan serta  menghindarkan  interpretasi  yang  berbeda,  yang  dapat  menimbulkan  salah  penafsiran akan  akuntansi  pemerintahan  itu  sendiri.PP  Nomor  71  Tahun  2010  mengatur  tentang Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  dimana  dalam  Standar  Akuntansi  Pemerintahan menjelaskan tentang kerangka konseptual akuntansi pemerintahan.
Kerangka  konseptual  akuntansi  pemerintahan  adalah  konsep  dasar  penyusunan  dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi  Pemerintahan,  penyusun  laporan  keuangan,  pemeriksa  dan  pengguna  laporan keuangan  dalam  mencari  pemecahan  atas  suatu  masalah  yang  belum  diatur  dalam Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan.  Dalam  rangka  penyajian  wajar,  faktor pertimbangan  sehat  diperlukan  bagi  penyusun  laporan  keuangan  ketika  menghadapi ketidakpastian  peristiwa  dan  keadaan  tertentu.  Ketidakpastian  seperti  itu  diakui  dengan mengungkapkan  hakikat  serta  tingkatnya  dengan  menggunakan  pertimbangan  sehat  dalam penyusunan  laporan  keuangan.  Pertimbangan  sehat  mengandung  unsur  kehati-hatian  pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga asset atau pendapatan tidak dinyatakan  terlalu  tinggi  dan  kewajiban  tidak  dinyatakan  terlalu  rendah.  Namun  demikian, penggunaan  pertimbangan  sehat  tidak  memperkenankan,  misalnya  pembentukan  cadangan tersembunyi,  sengaja  mencatat  kewajiban  atau  belanja  yang  terlampau  tinggi,  sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.
Penerapan  SAP  menjamin  bahwa  laporan  keuangan  disusun  sesuai  ketentuan  yang berlaku.  SAP  merupakan  standar  yang  menjamin  laporan  keuangan  disusun  memenuhi kualifikasi  informasi  keuangan  yang  berguna  bagi  para  penggunanya.  Informaai  yang berguna  merupakan  indikator  bahwa  laporan  keuangan  memenuhi  kualifikasi  informasi. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

## H2  :  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  berpengaruh  terhadap  Kualitas Laporan Keuangan
Pengawasan  adalah  suatu  upaya  yang  sistematik  untuk  menetapkan  standar  pada perencanaan untuk merancang sistem upaya balik informasi, untuk membandingkan kinerja actual  dengan  standar  yang  telah  ditentukan,  untuk  menetapkan  apakah  telah  terjadi  suatu penyimpangan  tersebut,  serta  untuk  mengambil  tindakan  perbaikan  yang  diperlukan  untuk
menjamin  bahwa  semua  sumber  daya  perusahaan  atau  pemerintahan  telah  digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan (Jurnal Kementrian Dalam Negeri, 2010).
Tujuan  utama  pengawasan  pada  dasarnya  untuk  membandingkan  antara  yang seharusnya  terjadi  dengan  yang  sesungguhnya  terjadi  dalam  rangka  untuk  mencapai  suatu tujuan  tertentu.  Tujuan  pengawasan  keuangan  daerah  dalam  garis  besarnya  adalah  sebagai berikut :
1. Untuk menjamin keuangan seluruh komponen keuangan daerah.
2. Untuk  menjamin  dipatuhinya  berbagai  aturan  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan keuangan daerah.
3. Untuk  menjamin  dilakukannya  berbagai  upaya  penghematan,  efisiensi,  dan  efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerrah selain dilakukan secara internal oleh lembaga  pengawasan  internal,  juga  dilakukan  secara  eksternal  oleh  lembaga  pengawasab eksternal seperti Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Laporan keuangan yang sudah dalam pengawasan  tentu  tidak  aka  nada  kekurangan  didalamnya.  Melalui  persyaratan  penyusunan sistem  akuntansi  pemerintahan  menyatakan  bahwa  sistem  akuntansi  harus  diselenggarakan dengan  cara  yang  memungkinkan  pemeriksa  oleh  aparat  pengawas  eksternal  dan menyediakan  informasi  yang  dibutuhkan  untuk  pemeriksaan.  Berdasarkan  uraian  tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

## H3 : Penerapan Pengawasan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Kualitas kerja merupakan hasil yang dapat dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas  –  tugas  yang  dibebankan  kepadanya,  yang  didasarkan  pada  kecakapan,  pengalaman, kesungguhan  serta  waktu.  Kualitas  kerja  Aparatur  pemerintah  pada  dasarnya  merupakan gabungan dari tiga faktor penting, yaitu :
1. Kemampuan, perangai, minat
2. Kejelasan dan penerimaan, serta
3. Tingkat motivasi
Kinerja  seorang  aparatur  pemerintah  dapat  dilihat  dari  kemampuan,  tingkat  motivasi yang  tinggi,  bekerja  keras,  selalu  melibatkan  diri  dalam  mengatasi  persoalan  untuk memberikan  solusi  yang  cemerlang  atas  segala  bentuk  kegiatan.  Dengan  kemampuan  yang dimiliki,  kualitas  kerja  aparatur  dapat  terlihat  dari  ketepatan,  ketelitian,  keterampilan  dan
kebersihan  pekerjaan.  Pada  organisasi  di  sektor  publik,  pengukuran  kinerja  menjadi  sangat penting  karena  pengukuran  kinerja  memiliki  kaitan  erat  dengan  akuntabilitas  public.  Hasil kerjanya  harus  dilaporkan  dalam  bentuk  laporan  pertanggungjawaban  kinerja.  Pegawai Negeri  Sipil  Daerah  (PNSD)  yang  berkompeten  di  bidang  akuntansi  mampu  menyusun laporan  keuangan  sesuai  SAP.  Penerapan  SAP  membutuhkan  kompetensi  PNSD  agar laporan  keuangan  yang  disusun  memenuhi  kualifikasi  informasi  yang  useful.  Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

## H4  :  Pengaruh  Kualitas  Aparatur  Pemerintah  Daerah  terhadap  Kualitas  Laporan Kaeuangan
Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  adalah  salah  satu  faktor  yang  sangat  penting  dari sebuah  organisasi,  baik  institusi  maupun  perusahaan  untuk  mencapai  tujuan  organisasi tersebut.    Dewasa  ini,  perkembangan  terbaru  memandang  karyawan  bukan  sebagai  sumber daya  belaka,  melainkan  lebih  berupa  modal  atau  aset  bagi  institusi  atau  organisasi.  Karena itu  kemudian  muncullah  istilah  baru  di  luar  H.R.  ( Human  Resources ),  yaitu  H.C.  atau Human  Capital .  Di  sini  SDM  dilihat  bukan  sekedar  sebagai  aset  utama,  tetapi  aset  yang bernilai  dan  dapat  dilipatgandakan,  dikembangkan  (bandingkan  dengan  portfolio  investasi) dan juga bukan sebaliknya sebagai liability (beban, cost ).
Kompetensi  SDM  sangat  diperlukan  agar  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Keberhasilan suatu entitas dipengaruhi oleh  kompetensi  SDM  yang  dimiliki  untuk  merencanakan,  melaksanakan,  dan mnegendalikan  entitas  yang  bersangkutan.  Maka,  jika  kompetensi  SDM  dilaksanakan dengan  baik,  maka  kualitas  laporan  keuangan  daerah  akan  meningkat,  sehingga  laporan keuangan yang baik dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

## H5  :  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan
Fungsi  utama  sistem  akuntansi  adalah  mendorong  seoptimal  mungkin  agar  sistem tersebut dapat menghasilkan berbagai informasi akuntansi yang terstruktur yaitu andal, tepat waktu,  relevan,  dan  dapat  dipercaya.  Unsur  –  unsur  yang  terdapat  dalam  suatu  sistem akuntansi saling berkaitan satu sama lain, sehingga dapat dilakukan pengolahan data mulai
dari  awal  transaksi  sampai  dengan  pelaporan  yang  dapat  dijadikan  sebagai  informasi akuntansi.  Dalam  penyusunan  laporan  keuangan  juga  diperlukan  sistem  akuntansi,  dimana untuk  menghasilkan  laporan  keuangan  daerah  dibutuhkan  suatu  sistem akuntansi  keuangan daerah  (SAKD).  Pemerintah  telah  berupaya  untuk  menyusun  laporan  berdasarkan  sistem akuntansi keuangan daerah, sehingga kualitas yang dihasilkan dari laporan keuangan daerah tersebut dapat meningkat. Dalam menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah diguanakan kebijakan  akuntansi  agar  dapat  mengatur  perlakuan  akuntansi.  Dengan  adanya  perlakuan akuntansi  tersebut  maka  akan  dapat  menjamin  konsistensi  penyajian  laporan  keuangan daerah  yang  dihasilkan.  Berdasarkan  urian  di  atas,  maka  dapat  diajukan  hipotesis  sebagai berikut:

## H6  :  Pengaruh  Pemahaman  Sistem  Akuntansi  Keuangan  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan
Karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  adalah  ukuran  ukuran  normatif  yang  perlu diwujudkan dalam informaai akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun empat karakteristik  berikut  ini  merupakan  prasyarat  normatif  yang  diperlukan  agar  laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.
1. Relevan
Laporan  keuangan  bisa  dikatakan  relevan  apabila  informasi  yang  termuat  di  dalamnya dapat  mempengaruhi  keputusan  pengguna  dengan  membantu  mereka  mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi  hasil  evaluasi  mereka  dimasa  lalu.  Dengan  demikian,  informasi  laporan keuangan  yang  relevan  dapat  dihubungkan  dengan  maksud  penggunaannya.  Informasi yang relevan harua memenuhi syarat yang telah ditentukan yaitu :
a. Memiliki  umpan  balik  ( feedback  value )  informasi  memungkinkan  pengguna  untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.
b. Memiliki  manfaat  prediktif  ( predictive  value )  informasi  dapat  membantu  pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil dimasa laudan kejadian masa kini.
c. Tepat waktu informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan .
d. Lengkap  informasi  laporan  keuangan  pemerintah  disajikan  selengkap  mungkin, mencakup  semua  informasi  akuntasi  yang  dapat  mempengaruhi  pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi tiap butir informaai utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
2. Andal
Informasi  dalam  laporan  keuangan  bebas  dari  pengertian  yang  menyesatkan  dan kesalahan  material,  menyajikan  setiap  fakta  secara  jujur,  serta  dapat  diverifikasi. informasi  mungkin  relevan,  tetati  jika  hakikat  atau  penyajiannya  tidak  dapat  diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi andal memenuhi karakteristik :
a. Penyajian jujur
Informasi  menggambarkan  dengan  jujur  transaks  peristiwa  lainnya  yang  seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan
b. Dapat diverivikasi
Informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan  dapat  diuji,  dan  apabila  pengujian dilakukan  lebih  dari  sekali  oleh  pihak  yang  berbeda  hasilnya  tetap  menunjukan simpulan yang berbeda jauh.
c. Netralitas
Informasi  yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tiidak berpihak pada kebutuhan tertentu
3. Dapat dibandingkan
Informasi  yang  termuat  dalam  laporan  keuangan  akan  lebih  berguna  jika  dapat dibandingkan  dengan  laporan  keuangan  periode  sebelumnya  atau  laporan  keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.  Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.  Perbandingan  secara  internal  dapat  dilakukan  bila  suatu  entitas  menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila  entitas  pemerintah  menerapkan  kebijakan  akuntansi  yang  lebih  baik  daripada kebijakan  akuntansi  yang  sekarang  diterapkan,  perubahan  tersebut  diungkapkan  pada periode terjadinya perubahan.
4. Dapat Dipahami
Informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan  dapat  dipahami  oleh  pengguna  dan dinyatakan  dalam  bentuk  serta  istilah  yang  disesuaikan  dengan  batas  pemahaman  para pengguna.  Untuk  itu,  pengguna  diasumsikan  memiliki  pengetahuan  yang  memadai  atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.
Untuk  mempermudah  dalam    melaksanakan  penelitian  ini,  maka  dibuat  kerangka pemikiran sebagai berikut :

## Metode Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah Kantor DPKAD (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset  Daerah)  di  Kota  Semarang.  Sampel  diperoleh  dengan  cara  penyebaran  kuesioner. Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  bendahara  SKPD,  staf  akuntansi/pembukuan keuangan  SKPD,  kepala  sub  bagian  keuangan  SKPD,  serta  staf  lain  yang  di  identifikasi terkait  dengan  akuntanbilitas  kinerja  instansi  pemerintah.  Jumlah  kuesioner  yang  disebar sebanyak  55  responden  setelah  diediting  dan  mengacu  pada  metode purposive  sampling maka  kuesioner  yang  dapat  diolah  sebanyak  49  responden.  Analisis  data  menggunakan analisis regresi. Persamaan regresinya sebagai berikut :
Y=α+β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + β 4 X 4 + β 5 X 5 + β 6 X 6 + e Keterangan: α
: Kontansta Y
: Kualitas laporan keuangan
X 1
: Penerapan Good Government Governance
X 2 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan X 3 : Penerapan Pengawasan
Ardiani Ika Sulistyawati i
X 4 : Kualitas Aparatur Pemerintah Daerha X 5 : Kompetensi Sumber Daya Manusia X 6 : Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan β 1 β 2 β 3 : Koefisien regresi e : Error
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Tabel 1
Dari  data  tabel  tersebut  diatas  dapat  dilihat  bahwa  hasil  uji  Kolmogorov  Smirnov mempunyai  hasil  nilai  sebesar  0,096  .  Karena tingkat  signifikansi  0,095  >  0,05, maka  data tersebut berdistribusi normal.
Tabel 2
Hasil  pengujian    terlihat  bahwa  semua  variabel  independen  yang  digunakan  sebagai predictor  model  regresi  memiliki  nilai Tolerance kurang  dari  0,10  yang  berarti  tidak  ada korelasi  antar  variabel.  Hasil  perhitungan  nilai Variance  Inflation  Factor (VIF)  juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki VIF lebih dari 10. Hal ini berarti bahwa variable – variabel independen yang digunakan dalam penelitian tidak menunjukkan adanya gejala multikoliniearitas antar variabel independen dalam model regresi.

## Tabel 3
Berdasarkan  pengujian  diatas  menunjukkan  bahwa  model  regresi  tidak  terkena heteroskedastisitas, karena sig. variabel independen pada tabel lebih besar dari 5% Sig. Good Government Governance = (0,90 > 0,05) ; Sig. SAP = (0,542 > 0,05) ; Sig.  Pengawasan = (0,135 > 0,05) ; Sig. Kualitas Aparatur = (0,216 > 0,05); Sig.Kompetensi SDM = (0,906 > 0,05)  ;  dan  Sig.Pemahaman  SAK  =  (0,396  >  0,05),  berarti  data  tidak  terkena heteroskedastisitas.

## Tabel 4
Model persamaan regresi  yang dapat dituliskan dari hasil tersebut dalam bentuk persamaan regresi sebagai berikut:
Y = (-0,014) X 1 + 0,023 X 2 + 0,970 X 3 + 0,059 X 4 + (-0,023) X 5 + (-0,012) X 6
Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Koefisien  regresi  variabel  X 1 (Penerapan Good  Government  Governance )  sebesar 0,014  dengan  arah  koefisien  negatif.  Ini  menunjukkan  bahwa  peningkatan  variabel
Penerapan Good  Government  Governance maka  akan  dapat  menurunkan  variabel Kualitas Laporan Keuangan.
b. Koefisien  regresi  variabel  X 2 (Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan)  sebesar 0,023  dengan  arah  koefisien  positif.  Ini  menunjukkan  bahwa  peningkatan  variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan  maka akan dapat meningkatkan  variabel Kualitas Laporan Keuangan.
c. Koefisien  regresi  variabel  X 3 (Penerapan  Pengawasan)  sebesar  0,970  dengan  arah koefisien positif. Ini menunjukkan bahwa peningkatan variabel Penerapan Pengawasan maka akan dapat meningkatkan  variabel Kualitas Laporan Keuangan
d. Koefisien  regresi  variabel  X 4 (Kualitas  Aparatur  Pemerintah  Daerah)  sebesar  0,059 dengan  arah  koefisien  positif.  Ini  menunjukkan  bahwa  peningkatan  variabel  Kualitas Aparatur  Pemerintah  Daerah  maka  akan  dapat  meningkatkan    variabel  Kualitas Laporan Keuangan
e. Koefisien  regresi  variabel  X 5 (Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia)  sebesar  0,023 dengan  arah  koefisien  negatif.  Ini  menunjukkan  bahwa  peningkatan  variabel Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  maka  akan  dapat  menurunkan  variabel  Kualitas Laporan Keuangan.
f. Koefisien regresi variabel X 6 (Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan) sebesar 0,012 dengan  arah  koefisien  negatif.  Ini  menunjukkan  bahwa  peningkatan  variabel Pemahaman  Sistem  Akuntansi  Keuangan  maka  akan  dapat  menurunkan  variabel Kualitas Laporan Keuangan.
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  diketahui  hubungan  masing-masing  variabel  bebas terhadap variabel  terikatnya secara parsial sebagai berikut:
1. Berdasarkan  pengujian  secara  parsial    diatas  didapatkan  angka  t hitung antara  Penerapan Good  Government  Governance (X 1 )  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  (Y)  sebesar  - 0,537  <  t tabel =  2,0181  dan  angka  probabilitas  sebesar  0,594  >  0,05  ;  sehingga  secara parsial tidak terdapat pengaruh antara variabel Penerapan Good Government Governance terhadap variabel  Kualitas Laporan Keuangan.
2. Berdasarkan  pengujian  secara  parsial    diatas  didapatkan  angka  t hitung antara  Penerapan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (X 2 )  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  (Y)  sebesar 1,358  <  t tabel =  2,0181  dan  angka  probabilitas  sebesar  0,182  >  0,05  ;  sehingga  secara
parsial  tidak  terdapat  pengaruh  antara  variabel  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan terhadap variabel  Kualitas Laporan Keuangan
3. Berdasarkan  pengujian  secara  parsial    diatas  didapatkan  angka  t hitung antara  Penerapan Pengawasan  (X 3 )  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  (Y)  sebesar  35,295  >  t tabel = 2,0181  dan  angka  probabilitas  sebesar  0,000  <  0,05  ;  sehingga  secara  parsial  terdapat pengaruh  antara  variabel  Penerapan  Pengawasan  terhadap  variabel    Kualitas  Laporan Keuangan.
4. Berdasarkan  pengujian  secara  parsial    diatas  didapatkan  angka  t hitung antara  Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah (X 4 ) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebesar 1,518 <  t tabel =  2,0181  dan  angka  probabilitas  sebesar  0,136  >  0,05  ;  sehingga  secara  parsial tidak  terdapat  pengaruh  antara  variabel  Kualitas  Aparatur  Pemerintah  Daerah  terhadap variabel  Kualitas Laporan Keuangan
5. Berdasarkan  pengujian  secara  parsial    diatas  didapatkan  angka  t hitung antara  Kompetensi Sumber  Daya  Manusia  (X 5 )  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  (Y)  sebesar  -1,415  < t tabel = 2,0181 dan angka probabilitas sebesar 0,165 > 0,05 ; sehingga secara parsial tidak terdapat  pengaruh  antara  variabel  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  terhadap  variabel Kualitas Laporan Keuangan.
6. Berdasarkan  pengujian  secara  parsial    diatas  didapatkan  angka  t hitung antara  Pemahaman Sistem  Akuntansi  Keuangan  (X 6 )  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  (Y)  sebesar  - 0,270  <  t tabel =  2,0181  dan  angka  probabilitas  sebesar  0,788  >  0,05  ;  sehingga  secara parsial tidak  terdapat  pengaruh  antara  variabel  Pemahaman  Sistem  Akuntansi  Keuangan terhadap variabel  Kualitas Laporan Keuangan.
Tabel 5
Berdasar  tabel  di  atas,  diperoleh  nilai  F hitung lebih  besar  dari  F tabel ,  yaitu  656,077  > 2,32 sehingga Ho ditolak. Adapun signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini berarti bahwa model  regresi  dapat  digunakan  dalam  penelitian  ini  dimana  penggunaan  variabel  bebas Penerapan Good Government Governance , Standar Akuntandi Pemerintahan, Pengawasan,
Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemahaman Sistem  Akuntansi  Keuangan  secara  bersama  –  sama  dapat  memberikan  pengaruh  yang signifikan terhadap variabel terikat Kualitas Laporan Keuangan.

## Tabel 6
Hasil  perhitungan  menunjukkan  bahwa  besarnya  nilai  Adjusted  R.  Square  adalah 0,988. Hal ini berarti 98,8% variasi Kualitas Laporan Keuangan dapat dijelaskan oleh variasi dari  keenam  variabel  independen  yaitu  Penerapan Good  Government  Governance ,  Standar Akuntandi  Pemerintahan,  Pengawasan,  Kualitas  Aparatur  Pemerintah  Daerah,  Kompetensi Sumber  Daya  Manusia,  dan  Pemahaman  Sistem  Akuntansi  Keuangan.  Sedangkan  sisanya sebesar 1,2% (100% - 98,8%) dijelaskan oleh sebab – sebab yang lain diluar model.

## Penutup

## Simpulan
Dari  hasil  data  penelitian  yang  telah  diuraikan  pada  bab  sebelumnya,  maka  dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Hipotesis  pertama  menyatakan  bahwa  penerapan Good  Government  Governance berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah  DPKAD  Kota  Semarang, ditolak . Variabel ini memiliki nilai  t hitung -0,537 < t tabel = 2,0181 dan angka probabilitas sebesar  0,594  >  0,05.  Pemerintah  Kota  Semarang  sudah  melakukan  transparansi  dan akuntabilitas  keuangan  atas  pengelolaan keuangan  daerah  agar  publik  dapat  mengetahui kinerja yang telah dicapai dan wujud tanggungjawab atas penggunaan dana publik, tetapi masih kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengetahui terkait kinerja pemerintah dan hanya menuntut mengenai kebenarannya saja. Hal ini dirasa masih belum optimal dalam penyampaian informasi ke masyarakat.
2. Hipotesis  kedua  menyatakan  bahwa  penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah  DPKAD  Kota  Semarang, ditolak .  Variabel  ini  memiliki  nilai  t hitung 1,358  <  t tabel =  2,0181  dan  angka  probabilitas
sebesar  0,182  >  0,05.  Saat  ini  pemeintah  menggunakan  Peraturan  Pemerintah  No.71 Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah  berbasis  akrual,  namun  kurangnya kesiapan  dari  Pemerintah  Daerah  mengenai  peraturan  baru  tersebut,  mengakibatkan Pemerintah masih menggunakan PP No. 24 Tahun 2005 yang mana pendapatan dan asset masih menggunakan basis kas.
3. Hipotesis  ketiga  menyatakan  bahwa  penerapan  Pengawasan  berpengaruh  terhadap kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah  DPKAD  Kota  Semarang, diterima .  Variabel  ini memiliki nilai t hitung 35,295 > t tabel = 2,0181 dan angka probabilitas sebesar 0,000 < 0,05 .Hal ini berarti bahwa kegiatan pengawasan internal pada DPKAD  Kota Semarang telah menjamin  bahwa  semua  pencatatan  akuntansi  dan  keuangan  pemerintah  telah memberikan keyakinan memadai dan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, sehingga tujuan untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas dapat tercapai.
4. Hipotesis keempat menyatakan bahwa Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap  kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah  DPKAD  Kota  Semarang, ditolak .
Variabel  ini  memiliki  nilai  t hitung 1,518  <  t tabel =  2,0181  dan  angka  probabilitas  sebesar 0,136 > 0,05. Kurangnya pemahaman oleh PNSD dalam hal pembuatan laporan keuangan yang  membuat  laporan  keuangan  belum  sesuai  kualitas  yang  diinginkan.  Aparatur pemerintah  yang  baik  mampu  memahami  dan  memiliki  kompetensi  di  bidang  akuntansi (keuangan),  dan  sangat  dibutuhkan  oleh  Pemerintah  Kota  Semarang  agar  mampu menyusun Laporan Keuangan yang berkualitas. Dan juga para aparatur harus mempunyai keinginan untuk meningkatkan wawasan yang dimilikinya.
5. Hipotesis  keempat  menyatakan  bahwa  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  berpengaruh terhadap  kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah  DPKAD  Kota  Semarang, ditolak .
Variabel  ini  memiliki  nilai  t hitung 1,415  <  t tabel =  2,0181  dan  angka  probabilitas  sebesar 0,165 > 0,05. Hal ini disebabkan karena kondisi kompetensi sumber daya manusia  yang belum mendukung baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari sisi kualifikasi, sebagian besar  pegawai  bagian  akuntansi  /  keuangan  tidak  memiliki  latar  belakang  pendidikan akuntansi.  Dari  sisi  kuantitas,  masih  sedikit  jumlah  akuntan  atau  pegawai  yang berpendidikan  tinggi  akuntansi,  sementara  perundang  –  undangan  telah  mewajibkan setiap  satuan  kerja  untuk  penyelenggaraan  akuntansi  dan  menyusun  laporan  keuangan. Kebanyakan  dari  pegawai  yang  ada  masih  pegawai  baru  tanpa  pengalaman  sebelumnya sehingga  akan  membutuhkan  waktu  lama  dalam  pemahamannya.  Sebaliknya  pegawai yang  mempunyai  masa  kerja  lebih  lama  lebih  memahami  tugas  dan  tanggungjawabnya
namun  mereka  harus  menambah  pengetahuan  mereka  lagi  apabila  ada  peraturan  baru yang  digunakan.  Dalam  pemerintah  daerah  juga  tidak  dilakukan  rotasi  atau  perputaran posisi kerja, padahal hal itu sangat diperlukan untuk dapat menempatkan pegawai sesuai bidangnya.
6. Hipotesis  keenam  menyatakan  bahwa  Pemahaman  Sistem  Akuntansi  Keuangan berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah  DPKAD  Kota  Semarang, ditolak . Variabel ini memiliki nilai  t hitung -0,270 < t tabel = 2,0181 dan angka probabilitas sebesar 0,788 > 0,05. Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah yang digunakan adalah  sistem  terpadu  yang  menggabungkan  prosedur  manual  dengan  proses  elektronis dalam  pengambilan  data,  pembukuan,  dan  pelaporan  semua  transaksi  keuangan,  aset, utang,  dan  ekuitas  seluruh  entitas  Pemerintah  Daerah.  Dalam  implementasi  pengelola keuangan  daerah  diharapkan  para  pengelola  perlu  memiliki  pemahaman  yang  memadai tentang sistem akuntansi keuangan daerah agar dapat menyajikan laporan keuangan yang handal.  Sistem  informasi  akuntansi  dalam  sistem  perencanaan  dan  pengendalian  sektor publik  mempunyai  arti  dan  peran  penting  terkait  pada  fungsinya  dalam  pengukuran  dan pengendalian keuangan dan asset daerah. Selain itu pemahaman SAK belum sepenuhnya mampu  memperbaiki  pengendalian  akuntansi  dan  pengecekan  intern,  yaitu  untuk memperbaiki  tingkat  keandalan  ( reability )  informasi  akuntansi,  dan  untuk  menyediakan catatan  lengkap  mengenai  pertanggungjawaban  dan  perlindungan  kekayaan  dengan  cara melakukan  pencatatan  secara  kronologis  pada  semua  transaksi.  Sehingga  masih  perlu banyak  peningkatan  dalam  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  agar  mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  diperoleh  penelitian  ini,  maka  diajukan  saran-saran sebagai berikut:
1. Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  di  kota  Semarang  perlu memperhatikan  sistem  akuntansi  keuangan  yang  digunakan,  baik  dalam  memahami dalam  penggunaannya  atau  mengetahui  pula  standar  akuntansi  pemerintahan sehingga dalam mengolah data keuangan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
2. Pentingnya  sumber  daya  manusia  juga  menjadi  hal  yang  perlu  diperhatikan,  karena SDM  yang  berkualitas  dan  kompeten  sangat  dibutuhkan  agar  mampu  bekerja  lebih baik dengan adanya  sistem akuntansi pemerintah daerah  yang telah diterapkan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Semarang.

## Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian pertama bagi penulis, sehingga penelitian ini juga masih  memiliki  keterbatasan-keterbatasan.  Dengan  keterbatasan  ini,  diharapkan  dapat dilakukan  perbaikan  untuk  penelitian  yang  akan  datang.  Adapun  keterbatasan  dalam penelitian kali ini antara lain:
1. Sampel  yang  digunakan  masih  sangat  sedikit  sehingga  belum  mampu menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya / sesungguhnya.
2. Kurangnya  landasan  teori  dari  para  peneliti  sebelumya  dikarenakan  judul  ini  masih jarang diteliti.
3. Responden  belum  menyebutkan  jabatan,  sehingga  belum  menggambarkan  profesi secara tepat.
4. Responden  hanya  menyebutkan  pendidikan  terakhir  secara  umum,  belum  secara spesifik.

## Agenda Penelitian Mendatang
1. Ruang  lingkup  populasi  dari  penelitian  ini  hanya  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset Daerah di kota Semarang, maka diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian pada beberapa Dinas agar dapat menggambarkan secara umum dan luas pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Penelitian  berikutnya  yang  meneliti  tentang  faktor  -  faktor  yang  mempengaruhi kualitas  laporan  keuangan  dapat  menambah  variabel  -  variabel  lain  yang  tidak diikutsertakan  pada  penelitian  ini,  seperti  variabel  pemanfaatan  teknologi  dan informasi, pengendalian maupun peran internal auditor.

## Daftar  Pustaka
Halim,  Abdul,  2007, Akuntansi  dan  Pengendalian  Pengelolaan  Keuangan  Daerah ,  UPP STIM YKPN, Yogyakarta
Bastian, Indra, 2006, Akuntansi Sektor : Publik Suatu Pengantar, Erlangga, Jakarta
Bastian , Indra, dan Gatot Soepriyanto, 2002, Sistem Akuntansi Sektor Publik (Konsep untuk Pemerintah Daerah) . Salemba empat, Jakara
Ferdinand,  Augusty,  2014, Metode  Penelitian  Manajemen  (Pedoman  Penelitian  Untuk Penulisan Skripsi  Tesis dan disertai Ilmu Manajemen , UNDIP
Ghozali,  Imam,  2011, Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  SPSS .  Cetakan  VI. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
Azlim,  Darwanis  dan  Usman  Abu  Bakar, Pnengaruh  Penerapan  Goood  Governace  dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh, Jurnal Akuntansi Volume 1 No.1
Armando, Gerry, 2013, Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah
Adhi, Daniel Kartika dan Yohanes Suhardjo, 2013, Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan  dan  Kualitas  Aparatur  Peerintah  Daerah  Terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  (Studi  Kasus  Pada  Pemerintah  Kota  Tual), Jurnal  STIE Semarang, Vol 5 N0 3
Kusumah,  Arif  ARDI.  2012. Pengaruh  Penerapan  Standar  Auntansi  Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan  (Survei pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya) : FE Universitas Siliwangi
Lasoma  ,  Vicky  Agustiawan,  2013. Pengaruh  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  pada  Dinas  Pendapatan  dan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Gorontalo  Utara. Gorontalo : Universitas Negeri Gorontalo.
Nugraheni,  Purwaniati  dan  Subaweh  Imam.  2008. Pengaruh  Penerapan  Standar Akuntansi Pemerintahan  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan .  Jurnal  Ekonomi  Bisnis No.1 Vol.13, April 2008
Darmanto  dan  Fadilah  Syarif, Kinerja  Aparatur  Pemerintah  Daerah  dalam  Rangka Pelayanan Publik , Jurnal Ilmu Administrasi  Negara, Volume 10, Nomor 2, Juli 2010: 192-203
Nora,  2011, Analisis  Pengaruh  Pengawasan  Terhadap  Efisiensi  Kerja  Karyawan  pada Perum Pegadaian Kanwil 1 Medan , Universitas Sumatra Utara
Pamungkas,  Bambang,  2012, Pengaruh  Penerapan  Akuntansi  Sektor  Publik  dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntanbilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah ,  Jurnal  Ilmiah  Ranggagading Volume 12, Oktober 2012, 82-93
Azhar, Iklima, Darwanis dan Syukriy Abdullah, 2013, Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Regulasi  ,  dan  Sistem  Informasi  Terhadap  Manajemen  Aset  (Studi  pada  SKPD Pemerintah  Kota  Banda  Aceh) ,  Jurnal  Akuntannsi,  pascasarjana  Universitas Syiah Kuala
Widiaswari,  Roro  Rukmini,  2013, Pengaruh  Kinerja  Aparatur  Pemerintah  Terhadap Kualiitas Pelayanan Publik di Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Jurnal ilmu-ilmu Sosial , Volume 5 Nomor 2.
Juwita, Rukmi, 2013, Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi  Akuntansi  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan, Trikonomika, Volume 12 Nomor 2
Bonde,  Switika, Hubungan  Profesionalisme  Aparatur  Pemerintah  Dengan  Kualitas Pelayanan  Publik  (Studi  Kasus  di  Kecamatan  Pineleng  Kabupaten  Minahasa) , Jurnal Administrasi Publik, Jurusan Administrasi, FISPOL-UNSRAT
Darma, Jufri dan Ali Fikri Hasibuan, 2012, Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran  Terhadap  Pengawasan  Keuangan  Daerah  Dengan  Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating , Jurnal Mediasi, Volume 4 Nomor 1
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan www.bpk.go.id