INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 8774-8789 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Tentang Penyadapan Oleh Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
Agung Munandar 1 ✉ , Syahruddin Nawi 2 , Askari Razak 3
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar Email: agung.munandar@kejaksaan.go.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk : (1) menganalisis dan menjelaskan konsep penegakan hukum dalam melakukan penyadapan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan; (2) untuk menganalisis harmonisasi  pemberian  kewenangan  penyadapan  oleh  kejaksaan  dalam  penyidikan  tindak  pidana korupsi.  Penelitian  ini  mengginakan  data melalui  penelitian  kepustakaan  yang  diperoleh  dari  hasil penelaah literatur dengan bahan hukum primer berupa Undang-Undang, hasil penelitian yang terkait konsep  penegakan  hukum  dan  kewenangan  kejaksaan  melalui  penyadapan.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa: (1) Tindakan kejaksaan dalam melakukan penyadapan terhadap tindak pidana korupsi  sebagai  upaya  penegakan  hukum  belum  diatur  secara  khusus  sehingga  kepastian  hukum penyadapan penyidik  kejaksaan melakukan kewenangan penyidikan belum dapat dilakukan secara maksimal; (2) terdapat kelemahan karena ditemukan disharmonisasi  hukum yang disebabkan oleh inkonsistensi terkait pengaturan perlindungan Hak asasi manusia dalam konstitusi UUD 1945, Undang- Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia yang memberi jaminan untuk tidak disadap menimbulkan ketidakpastian hukum dalam tindakan penyadapan karena kewenangan kejaksaan tidak diatur dalam Undang-Undang tersendiri..
Kata  Kunci:  Penyadapan; Kejaksaaan; Tindak Pidana Korupsi.

## Abstract
This  research  was  conducted  with  the  aim  of:  (1)  analyzing  and  explaining  the  concept  of  law enforcement  in  wiretapping  acts  of  corruption  by  the  prosecutor's  office;  (2)  to  analyze  the harmonization  of  wiretapping  authority  granted  by  the  prosecutor's  office  in  the  investigation  of corruption. This  study  uses  data through library research  obtained  from  the  results  of  a  literature review with primary legal material in the form of laws, research results related to the concept of law enforcement and the prosecutor's authority through wiretapping. The results of this study indicate that: (1) The prosecutor's actions in wiretapping criminal acts of corruption as an effort to enforce the law  have  not  been  specifically  regulated  so  that  the  legal certainty of  wiretapping by prosecutors carrying out investigative powers cannot be carried out optimally; (2) there is a weakness because legal disharmony was found caused by inconsistencies related to the regulation of human rights protection in the 1945 Constitution, Law number 39 of 1999 concerning Human Rights which provides guarantees not  to  be  wiretapped  causing  legal  uncertainty  in  wiretapping  actions  because  the  prosecutor's authority is not regulated in a separate law.
Keywords: Tapping; Prosecutor's Office; Corruption Crime.

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia sebagai Negara hukum, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga kebijakan yang dilakukan  pemerintah  berdasarkan  perundang-undangan,  menjadi  pedoman bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara,  dengan  tujuan  agar  tercipta  kehidupan  yang aman,  tertib  dan  adil.  Bahkan  sesudah  reformasi  terjadi  amandemen  Negara  Republik Indonesia tahun 1945, dalam pasal 28 d ayat (1) berisi pengakuan atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum. Selanjutnya pasal  28  g  ayat  (1),  dipastikan  adanya  perlidungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan, martabat dan harta benda serta berhak atas rasa aman dan perlindungan  dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Dalam kaitannya dengan penyadapan (interception) melalui alat komunikasi tentunya hanya dapat  dilakukan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  dengan  tujuan  untuk melindungi privasi masyarakat untuk berbicara menggunakan media alat komunikasi tanpa merasa  takut  ada  gangguan  kenyamanan,  keamanan  dan  ketertiban.  Perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, upaya pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam penggunaan alat komunikasi sebagai hak pribadi seseorang tanpa adanya rasa takut terhadap perbuatan penyadapan yang dilakukan secara tidak sah. terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku  antara  lain  Undang-Undang  telekomunikasi,  Undang-Undang  informasi  dan
Transaksi elektronik, Undang-Undang  Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Terorisme serta  Undang-Undang  Narkotika,  pada  prinsipnya  konsep  perlindungan  hukum  atas penyadapan  yang  dilakukan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  adalah  agar  tidak  terjadi tindakan sewenang-wenang atas hak privasi warga Negara yang dijamin dalam Undang- Undang  Dasar  Tahun  1945.  Penyadapan  dapat  diperbolehkan  dalam  rangka  penegakan hukum  dan  atas  permintaan  aparat  penegak  hukum  dalam  hal  ini  Jaksa  Agung,  Kepala Kepolisian  Republik  Indonesia  selaku  penyidik  dalam  perkara  tindak  pidana  tertentu, meskipun  demikian  ketentuan  pasal  42  dan  43  Undang-Undang  Nomor  36  tahun  1999 tentang telekomunikasi disebutkan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi baru dapat memberikan informasi yang direkam kepada penegak hukum apabila dipergunakan untuk kepentingan  penyelidikan,  penyidikan,  pembuktian  atas  kasus  yang  memerlukan penyadapan sebagai alat bukti dengan tuntutan pidana selama 5 (lima) tahun, seumur hidup ataupun hukuman mati. Konsep penyadapan berbeda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  elektronik  (UU  ITE)  memberikan legalitas  kepada  aparat  penegak  hukum  untuk  melakukan  atau  meminta  dilakukan penyadapan, apabila suatu rekaman informasi diperlukan sebagai alat bukti. Pada penjelasan pasal 31 UU ITE mengatur penyadapan diperbolehkan, dilakukan dalam rangka penegakan hukum  dan  atas  permintaan  aparat  penegak  hukum  secara  tertulis  berupa  melakukan penyadapan  atas  rekaman  percakapan  antara  pihak  yang  bertelekomunikasi  dengan memasang  alat  atau  perangkat  tambahan  pada  jaringan  telekomunikasi  tanpa sepengetahuan orang yang melakukan komunikasi tersebut.
Upaya dalam pengendalian korupsi, dengan melihat aspek ekonomi, sosial, budaya perlu  mendapat  perhatian  dalam  pengendalian  sebab-sebab  terjadinya  tindak  pidana korupsi adalah peran pengawasan merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Sistem pengawasan harus dapat ditentukan dan dijalankan dengan baik untuk penyelenggaraan Negara yang  bersih dari korupsi, melalui sistem pengawasan baik pengawasan fungsional, pengawasan melekat, maupun pengawasan masyarakat harus didukung dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi.  Pengawasan  dari  masyarakat    sangat  diperlukan  dalam  upaya  penanggulangan tindak pidana korupsi, peran pengawasan dari masyarakat dibangun berdasarkan kebebasan mengeluarkan  pendapat  dan  kapasitas  menyampaikan  informasi  serta  membantu  upaya pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi, diwujudkan dalam bentuk, hak mencari, memperoleh  dan memberi  informasi adanya  dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Bahkan masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum atas laporannya yang diberikan ke penegak hukum. Indikasi terjadinya sikap apatis masyarakat terhadap tindakan
korupsi,  masyarakat  seakan  telah  jenuh  dan  terbiasa  dengan  kasus  kasus  korupsi  yang mencuat ke permukaan. Tidak ada sanksi moral dari masyarakat terhadap para koruptor, bahkan secara tak langsung budaya korupsi telah merajalela ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Ditemui budaya korupsi yang telah mengakar dan menjadi kebiasaan lumrah setiap orang maka masyarakat harus sadar bahwa uang yang dikorupsi oleh para koruptor merupakan uang rakyat. Uang rakyat tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, membiayai  pendidikan,  kesehatan,  membuka  lapangan  pekerjaan  dan  pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik dan lain lain. Maka seharusnya masyarakat harus mengetahui  besarnya  akibat  yang  timbul  dari  perbuatan  korupsi  tersebut,  pendidikan menjadi mahal begitu pula dengan pelayanan kesehatan, transportasi tidak menjadi aman dan  yang  paling  berbahaya  adalah  meningkatnya  angka  pengangguran  sehingga  dapat meningkatkan  angka  kriminalitas.  Pengawasan  dari  masyarakat  sangat  diperlukan  dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi, peran pengawasan dari masyarakat dibangun berdasarkan  kebebasan  mengeluarkan  pendapat  dan  kapasitas  menyampaikan  informasi serta  membantu  upaya  pencegahan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  diwujudkan dalam  bentuk,  hak  mencari,  memperoleh  dan  memberi  informasi  adanya  dugaan  telah terjadi tindak pidana korupsi. Bahkan masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum atas laporannya yang diberikan ke penegak hukum. Penanggulangan tindak pidana korupsi  terutama  ditingkat  kabupaten/  kota,  pasca  otonomi  daerah  mengaharuskan kejaksaan negeri, untuk aktif bekerja sama dengan pemerintah daerah, aparat hukum dan tokoh-tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), wartawan sangat membantu kejaksaan  dalam  menangani  kasus  korupsi  dalam  upaya  mencegah  dan  menanggulangi tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 71  tahun  2000  tentang  tata  cara  pelaksanaan  peran  serta  masyarakat  dan  pemberian penghargaan  dalam  pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi  dalam  bentuk  peraturan daerah atau perda.
Menyadari akan tuntutan masyarakat atas penegakan hukum tindak pidana korupsi, maka kejaksaan RI mentetapkan Misi Tahun 2020-2024 sebagai berikut :
1. Meningkatkan peran Kejaksaan RI dalam program pencegahan tindak pidana;
2. Meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana ;
3. Meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian masalah Perdata dan Tata Usaha Negara;
4. Mewujudkan upaya penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat ;
5. Mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan RI yang bersih dan bebas KKN.
Penggunaan penyadapan sebagai salah satu upaya penegakan hukum yang istimewa telah dilakukan oleh instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi yang melibatkan Setya Novanto dan petinggi Freeport, rekaman percakapan dalam kasus tersebut menjadi bukti tindakan penyadapan yang diperoleh dari hasil penyadapan komunikasi atas seizin  pimpinan  KPK  dalam  usaha  menemukan  bukti  bukti  yang  cukup  guna  proses penyidikan,  hal  tersebut  dikarenakan  tindakan  penyadapan  dilakukan  penegak  hukum dimulai  karena  adanya  dugaan  kuat  bahwa  seseorang  atau  korporasi  melakukan  tindak pidana  yang  sangat  membahayakan  kepentingan  perekonomian  Negara  seperti  korupsi, penyadapan merupakan tindakan preventif (pencegahan) suatu tindak pidana setelah timbul persepsi  akan  adanya  pertemuan  yang  bersifat  rahasia  berupa  pembicaraan  untuk melakukan  tindak  pidana.  Tindakan  penyadapan  terjadi  pro  dan  kontra  dikalangan masyarakat,  alasan  kelompok  yang  tidak  setuju  pada  tindakan  penyadapan  memberi argumentasi    bahwa  penyadapan  merupakan  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Berbeda halnya  dengan  kelompok  yang  mendukung  penyadapan  memahami  tindakan  tersebut justru untuk tindakan antisipasi kejahatan sebagai upaya istimewa karena dapat dilakukan dalam kasus tertentu, dalam pembuktiannya penegak hukum tidak cukup melakukan proses penyidikan  dengan  menggunakan  tata  cara  penangkapan,  penggeledahan  dan  lainnya, disatu  pihak  kehawatiran  masyarakat  dapat  dipahami  mengingat  banyaknya  keluhan masyarakat  menganggap  tindakan  penegak  hukum  sering  melaksanakan  tugas  dan wewenang dengan cara melanggar hukum. Penyadapan sebagai suatu proses penegakan hukum  yang  istimewa  dalam  memberantas  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  sudah seharusnya  masyarakat  memahami,  bahwa  penyadapan  merupakan  tindakan  penegak hukum dalam perkara tindak pidana korupsi, merupakan langkah rahasia yang ditempuh oleh  aparat  penegak hukum  sehingga tidak membutuhkan ijin dari orang yang  disadap. Khusus  penyadapan,  kewenangan  kejaksaan  dalam  pembangunan  dibidang  hukum mengacu  pada  pasal  30c  huruf  i  yang  berbunyi  melakukan  penyadapan  berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan, bahwa penyadapan adalah kegiatan  mendengarkan,  merekam,  membelokkan,  mengubah,  menghambat,  dan  atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetik atau radio  frekuensi,  termasuk  memeriksa  paket,  pos,  surat  menyurat  dan  dokumen  lainnya. Penyadapan  merupakan  alternative  untuk  mengungkap  terhadap  perkembangan  modus kejahatan,  hasil  dilakukannya  penyadapan  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti  dari pemeriksaan perkara dipengadilan. Pemberian kewenangan terhadap jaksa pada pasal 30c huruf  I  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2021  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang
Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kewenangan seperti ini bersifat umum, tanpa batas sehingga mengakibatkan timbulnya kerawanan akan penyalahgunaan kewenangan penyadapan.
Pengaturan penyadapan harus mengatur tata cara penyadapan, tehnis penyadapan, mekanisme  komplain,  rehabilitasi  dari  masyarakat  yang  merasa  dirugikan  karena  adanya penyadapan. Proses rehabilitasi ini diperlukan sebagai kontrol agar tindakan penyadapan tidak  disalahgunakan.  Pengaturan  dalam  suatu  Undang-Undang  penyadapan  tersendiri merupakan  putusan  dari  amanat  Mahkamah  Konstitusi  diantaranya  putusan  MK  nomor 006/PUU-2003 tanggal 29 Materi 2003, saran dari Mahkamah konstitusi Republik Indonesia bahwa  penyadapan  dalam  perspektif  pembaharuan  hukum  pidana  adalah  dibentuknya aturan  khusus  berupa  Undang-Undang  yang  mengakomodir  semua  pengaturan penyadapan  yang  ada  dalam  Undang-Undang  tersendiri,  karena  aturan  penyadapan menjadi  sangat  penting  seiring  dengan  perkembangan  teknologi  dan  juga  efektif  untuk mengungkap  kejahatan  yang  semakin  kompleks,  dilain  pihak  penyadapan  berkaitan  erat dengan  hak  asasi  manusia  (HAM).  Penyadapan  sangat  berpotensi  untuk  disalahgunakan oleh aparat penegak hukum mengingat faktor subjektifitas aparat yang dapat menentukan siapa,  kapan  dan  jangka  waktu  penyadapan  dilakukan.  kondisi  ini  seharusnya diminimalisirkan dalam proses penyadapan agar jangan sampai menjadi pelanggaran hak asasi  manusia  mengatasnamakan  penegak  hukum,  legalitas  kewenangan  penyadapan mengacu pada pasal 30 huruf i Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 harus diatur secara lengkap,  tegas  dan  ketat,  serta  memiliki  payung  hukum  yang  mengacu  pada  Undang- Undang  penyadapan  diatur  secara  khusus  (eksplisit).  Terdapat  beberapa  pasal  yang memberikan saksi tegas terhadap aksi penyadapan yang  dilakukan  oleh  oknum penyidik yang menyalahgunakan  penyadapan untuk kepentingan yang tidak  sesuai dengan tugas penyelidikan  dan penyidikan diberikan sanksi  pidana atas tindakan penyadapan menurut pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Telekomunikasi bahwa setiap orang yang melakukan penyadapan dapat dikenai aturan hukum penyadapan paling lama 15 tahun juga  dengan  denda  maksimal  Rp.  800.000.000,-  (delapan  ratus  juta  rupiah)  sehingga tindakan dan sanksi tegas ini diharapkan akan membawa suatu hal yang lebih positif guna membuat privasi orang tetap terjaga dan hak asasi manusia dijunjung tinggi. Bahkan dalam Undang-Undang ITE ancaman pidana terhadap kegiatan penyadapan dalam pasal 47 yaitu pidana penjara maksimal 10 (sepuluh)  tahun dan denda paling banyak Rp. 800.000.000,- (delapan  ratus  juta  rupiah)  dan  sanksi  aministrasi  jika  kegiatan  penyadapan  tersebut dilakukan  atas  kerjasama  penyelenggara  telekomunikasi.  Data  faktual  pada  tahun  2021 penanganan kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah pada Bidang
Tindak  Pidana  Khusus  melakukan:  penyelidikan  26  perkara,  penyelidikan  49  perkara, penuntutan 39 perkara dan eksekusi 20 perkara kemudian angka tersebut menurun dalam periode  Januari  sampai  Desember  tahun  2022  dengan  perincian  sebagai  berikut: penyelidikan  16  perkara,  penyidikan  18  perkara,  7  perkara  telah  dilimpahkan  ke  tahap penuntutan hal ini menandakan bahwa di Provinsi Sulawesi Tengah perkara korupsi masih cukup tinggi dan hal ini berbanding dengan konsep tindakan kejaksaan dalam melakukan penyadapan terhadap tindak pidana korupsi sebagai upaya penegakan hukum dan faktor faktor  mempengarui  tindakan  kejaksaan  dalam  melakukan  penyadapan  terhadap  tindak pidana korupsi.  Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas dengan ini penulis ingin mengajukan kajian tentang analasis penyadapan oleh kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

## METODE PENELITIAN
Metodologi penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan  karya ilmiah. Oleh karena itu, menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri  khas  dari  ilmu  pengetahuan  untuk  mendapatkan  suatu  kebenaran  hukum  dengan  cara menggali,  mengolah,  dan  merumuskan  bahan-bahan  hukum  yang  telah  diperoleh.  Tipe penelitian  hukum  yang  digunakan  dalam  penulis  adalah  normatif  (doctrinal),  penelitian normatif dikenal dengan istilah (Law In Book). Metode penelitian hukum yang dilakukan yaitu dengan  meneliti  bahan  pustaka  dan  data  sekunder  dengan  menggunakan  pendekatan peraturan perundang-undangan.

## Sumber Bahan Hukum
Adapun jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:
1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan bahan hukum yang terkait dengan norma atau kaidah dasar  yaitu  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  undang  nomor  11  tahun  2021  tentang perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2004  tentang  kejaksaan  republik indonesia.
2. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan bahan hukum primer; seperti rancangan Undang-Undang, hasil hasil penelitian, hasil karya ahli  dan  praktisi  yang  terkait  dengan  penyadapan  oleh  penegak  hukum  adapun  bahan hukum sekunder dapat dijadikan sumber hukum formal yang disebut doktrin hukum.
3. Bahan hukum tertier, bahan-bahan hukum yang didapatkan sebagai petunjuk terghadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, artikel, surat kabar, jurnal online, dan jurnal hukum.

## Populasi dan Sample
Populasi  adalah  sekumpulan  objek  yang  akan  diteliti  yaitu  Undang-Undang  kejaksaan nomor 11 tahun 2021 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004, Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## Teknik Pengumpulan Data
Adapun  teknik  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data  adalah  melalui  Penelitian Kepustakaan  (Library  Research), sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur  dan  sumber  bacaan  lainnya    yang    dapat    mendukung    penulisan  ini.  Dalam pengumpulan  bahan-bahan  hukum  sekunder  yang  mana  merupakan  penjelasan  terkait dengan bahan-bahan hukum primer seperti rancangan Undang-Undang , hasil-hasil penelitian hasil  karya  dari  kalangan  ahli  dan  praktisi  hukum  yang  terkait  dengan  konsep  penegakan hukum dan kewenangan jaksa dalam melakukan penyadapan tindak pidana korupsi.

## Teknik Analisis Bahan Hukum
Analisis  dengan  menggunakan  instrumen  teori  yang  telah  dijadikan  landasan  dalam penelitian  ini  untuk  membahas  atau  memberikan  jawaban  terhadap  permasalahan  dalam penelitian ini sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Mengingat sasaran data bersifat normatif, maka analisis data tersebut merupakan analisis kualitatif dan hasilnya dipaparkan  dalam  bentuk  deskriptif.  Metode  harus  membuat  pembaca  dapat  memahami metode penelitian yang digunakan. Berikan detail yang memadai agar karya dapat dipahami. Metode  yang  dituliskan  harus  ditunjukkan  dengan referensi: hanya modifikasi yang relevan yang harus dijelaskan. Jangan ulangi detail metode yang telah ditetapkan. Bagian ini memuat rancangan  atau  desain  penelitian yang  dilakukan.  Pada  bagian  ini  memuat  tentang  jenis penelitian,  subjek/objek  penelitian,  teknik/instrumen  pengumpulan  data  dan  analisis  data. Dilengkapi dengan ilustrasi berupa gambar / bagan desain dan langkah penelitiannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tindakan Penegak Hukum Dalam Melakukan Penyadapan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum.
Dalam  rangka  menganalisis  hasil  telaahan  yang  didasarkan  pada  rumusan  masalah pertama maka perlu dilakukan penggunaan teori hukum yaitu teori kepastian hukum dan teori kewenangan hukum sebagai pisau analisis. Hukum harus dilaksanakan dan ditegaskan, bagaimana hukumnya itu harus berlaku, hukum harus ditegakkan. Pada dasarnya tidak boleh menyimpang, itulah yang diinginkan oleh hukum untuk melindungi pencari keadilan (Justicia
bellen) terhadap tindakan sewenang wenang dari pemerintah atau penegak hukum. Hukum diartikan sebagai peraturan atau Undang-Undang, kaidah atau norma dan ketentuan serta keputusan pengadilan, dalam kehidupan sehari hari hukum bermakna petunjuk tentang apa yang  boleh  dan  apa  yang  tidak  boleh  dilakukan,  perintah  dan  larangan  bagi  warga masyarakat yang disertai sanksi pemaksa yang bersifat eksternal dari kekuasaan yang sah. Menurut  Hans  Kelsen,  hukum  adalah  sistem  norma  yang  menekankan  aspek  yang seharusnya atau  das sollen,  dengan menyertakan  beberapa peraturan  tentang apa yang harus dilakukan, Undang-Undang yang berisi aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi  subjek  hukum  dalam  bertingkah  laku  dalam  masyarakat,  aturan-aturan  itu  menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu, dan adanya aturan pelaksana tersebut yang menimbulkan kepastian hukum.
Gustav  Radbruch  menyatakan  hukum  harus  mengandung  tiga  nilai  identiitas  yaitu sebagai berikut:
1. Asas kepastian hukum (Rechmatigheid) asas ini meninjau dari sudut yuridis;
2. Asas  keadilan  hukum  (Gerecetigheit)  asas  ini  meninjau  dari  sudut  filosofi,  dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan;
3. Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid) memandang hukum dari segi kemanfaatan dalam masyarakat.
Teori kepastian hukum didasarkan pada aliran positifisme hukum yang memandang hukum  sebagai  suatu  hal  yang  otonom  atau  mandiri,  kumpulan  aturan  untuk  menjamin terwujudnya kepastian hukum dan bahkan tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan  tetapi  semata  mata  untuk  kepastian  hukum.  Kepastian  hukum  merupakan salah satu upaya yang diberiakan oleh penegak hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat  preventif (pencegahan)  maupun represif (Penegakan), sebagai usaha untuk mewujudkan  ide  ide  keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  hukum  akan  menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum berkaitan erat dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik penegak hukum maupun masyarakat  menjalankan  hukum  dengan  baik  dan  benar  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  ada,  hukum  tidak  akan  memiliki  arti  manakala  dilaksanakan dengan moral yang tidak baik, karena penegakan hukum yang baik, hukum bekerja dengan baik. Hukum tidak akan berarti jika tidak didukung dengan moralitas yang baik, hukum dan moral  sebagai  suatu  yang  tidak  dapat  dipisahkan  satu  sama  lain  dalam  mempengaruhi kehidupan  dengan  segala  aturan  yang  ada.  Upaya  penegakan  hukum  pidana  diawali
tindakan penyidik dalam hal mencari dan mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang  tentang  tindak  pidana  yang  terjadi  guna  menemukan  tersangkanya,  penyidik menurut  pasal  1  angka  1  KUHAP  adalah  pejabat  Polisi  Negara  Republik  Indonesia  atau pejabat  Pengawai  Negeri  Sipil  tertentu  yang  diberikan  wewenang  khusus  oleh  Undang- Undang  melakukan  penyidikan.  Kewenangan  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  sebelum reformasi sebelum 1998 merupakan kewenangan institusi kepolisian dan intitusi kejaksaan yang diatur oleh Undang-Undang diberikan kewenangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 15 tahun 1951 tentang kejaksaan, kedudukan  kejaksaan  dinyatakan  sebagai  alat  Negara  penegak  hukum  yang  terutama betugas sebagai penuntut umum, penegasan ini  bermakna kejaksaaan dikaitkan  dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf a dan b bahwa penyelenggaran departemen kejaksaan diatur dalam keputusan presiden. Kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi telah diatur tugas dan wewenang kejaksaan khususnya pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam bidang pidana yaitu: pertama,  melakukan  penuntutan,  kedua,  melaksanakan  penetapan  hakim  dan  putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat. Keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak  pidana  tertentu;  kelima,  melengkapi  berkas  perkara  tertentu  dan  untuk  dapat melakukan  pemeriksaan  tambahan  sebelum  dilimpahkan  ke  pengadilan  yang  dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
Dalam Negara  hukum penegakan hukum merupakan usaha menegakkan kepastian dan  kemanfaatan  hukum  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat,  upaya  penegakan  hukum pada hakikatnya berada ditangan orang orang hukum seperti, hakim, jaksa, advokat atau polisi,  dalam  hal  tindakan  yang  dilakukan  merupakan  suatu  tindak  pidana  yang  harus diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku, tanpa diskriminasi dengan menjunjung tinggi nilai nilai keadilan diatas landasan setiap orang diperlakukan sama dimuka hukum (equality before  the  law).  Upaya  penegakan  hukum  dalam  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia diutamakan melalui upaya pencegahan atau preventif oleh aparat penegak hukum berserta masyarakat,  berbagai  kegiatan  sosialisasi  pencegahan  korupsi  kepada  para  pegawai pemerintah, juga kepada generasi muda untuk memberi pengetahuan sikap anti korupsi sejak usia dini, usaha pencegahan telah dilakukan dan tetap terjadi tindak pidana korupsi maka diperlukan tindakan represif (penegakan hukum), yang memerlukan pembuktian yang maksimal.
Untuk  membuktikan  adanya  tindak  pidana  korupsi,  perbuatan  suap  atau  gratifikasi
yang dilakukan oleh pejabat pemerintah secara melawan hukum, misalnya pembagian fee atas  suatu proyek pengadaan atau karena  suatu kebijakan yang menguntungkan pelaku usaha dalam proyek milik pemerintah dari tahun ke tahun, dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan Negara maupun dari kualitas tindak pidana korupsi secara terstruktur,  sistematis  sehingga  diperlukan  penyadapan  untuk  mengungkap  terjadi penyuapan yang bersifat terselubung atau diam diam, sehingga diperlukan tindakan khusus oleh penyidik tindak pidana korupsi, untuk melakukan upaya pengumpulan bukti-bukti yang dilakukan  dengan  cara  melakukan  penyadapan  telepon  bagi  orang  yang  patut  dicurigai melakukan  perbuatan  korupsi.  Menurut  penulis  tujuan  dilakukannya  penyadapan  dalam perkara tindak pidana korupsi adalah untuk menemukan bukti, jika penemuan bukti melalui upaya tradisional tidak dapat ditemukan, maka dengan bukti elektronik melalui penyadapan telepon  jelas  perbuatan  pelaku  dapat  dijadikan  dasar  pembuktian  tindak  pidana  korupsi dapat ditegakkan, secara tidak langsung menghindari kerugian Negara atau perekonomian masyarakat  dapat  dikendalikan  yang  dimabil  secara  tidak  sah  oleh  atau  pejabat  Negara, bahkan aparat penegak hukum dan pihak swasta yang tujuannya karena adanya kebijakan atau  putusan  dari  pihak  yang  berwenang  yang  menguntungkan  pemberi  suap  dari  dan berkaitan dengan proyek dari anggaran negara dan berimbas kepentingan masyarakat pada umumnya.
Tata cara permintaan penyadapan diatur dalam bab II pasal 5 Perkap yang mengatur sebagai berikut:
1. Kepala badan reserse kriminal (Kabareskrim) Polri ditunjuk oleh Kapolri sebagai pejabat yang memberi ijin dimulainya operasi penyadapan;
2. Penyelidik  atau  penyidik  polri  mengajukan  permintaan  untuk  dimulainya  operasi penyadapan yang diajukan;
3. Kabareskrim  polri  melakukan  pertimbangan  layak  atau  tidak  layak  dilakukan  operasi penyadapan;
4. Pertimbangan layak atau tidak penyadapan diberitahukan secara tertulis kepada penyidik paling lambat 3 hari sejak diterimanya permintaan dengan disertai alasan alasannya;
5. Kabareskrim polri mengajukan permohonan ijin penyadapan kepada ketua pengadilan negeri, tempat dimana operasi penyadapan akan dilakukan;
6. Operasi penyadapan dilaksanakan setelah mendapat ijin dari ketua pengadilan negeri. Pembatasan penyadapan bagi aparatur Negara diberbagai dunia sudah berkembang dengan  pesat,  penyadapan  hanya  dapat  digunakan  dalam  kondisi  dan  prasayarat  yang khusus misalnya:
1. Adanya otoritas resmi yang jelasa berdasarkan Undang-Undang yang memberikan ijin
penyadapan;
2. Adanya jaminan jangka waktu yang pasti dalam melakukan penyadapan;
3. Pembatasan penanganan materi hasil penyadapan;
4. Pembatasan mengenai orang yang dapat mengakses penyadapan;
Disharmonisasi pemberian kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi.
Penyadapan awal mulanya diatur dalam Undang-Undang Telekomunikasi selanjutnya sebagai  akibat  kemajuan  teknologi,  penyadapan  berubah  makna  tidak  terbatas  alat komunikasi,  penyadapan  dalam  konteks  proses  penegakan  hukum  sehingga  tidak  lagi membutuhkan  ijin  dari  orang  yang  disadap.  Pelaksanaan  penyadapan  dilakukan  oleh penegak  hukum  berpotensi  untuk  disalahgunakan,  apabila  dalam  pelaksanaannya  tidak ditentukan kapan, siapa bahkan berapa lama penyadapan tersebut dilakukan. Seharusnya ditentukan secara jelas, kondisi ini harus diminimalisir dalam proses penegakan hukum agar jangan sampai menjadi perampasan hak asasi manusia yang mengatasnamakan hukum oleh karena  itu  perlu  penyadapan  sebagai  upaya  perlindungan  hak  asasi  manusia  sekaligus pembatasan  hak  asasi  manusia.  Tindakan  penyadapan  dapat  dilakukan  dan  dalam  batas manakah penyadapan dapat dikatakan pelanggaran hak asasi manusia, pembahasan hak asasi manusia ditetapkan oleh ketentuan hukum berupa Undang-Undang, berdasarkan nilai moral, agama, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta pelaksanaannya harus didasarkan kepentingan umum dan tertuang dalam Undang-Undang.  Penyadapan  merupakan  salah  satu  upaya  efektif  dalam  menekan  atau mengantisipasi  terjadinya  tindak  pidana  yang  sangat  berbahaya  bagi  kepentingan masyarakat,  penyadapan  harus  dilakukan  dengan  daasar  alasan  yang  jelas  dilakukan, didasarkan  alat  bukti  yang  cukup  dan  bisa  dipertanggung  jawabkan.  Menurut  penulis tindakan penyidikan oleh penyidik dapat dilakukan apabila ditemukan bukti permulaan yang dianggap  belum  cukup  untuk  menentukan  siapa,  tersangka,  mengumpulkan  informasi barang bukti yang masih menjadi misterius.
Dalam  melakukan  harmonisasi  terhadap  suatu  peraturan  dapat  terjadi  beberapa kemungkinan  yang  dapat  menyebabkan  terjadinya  disharmonisasi  suatu  ketentuan  yang berlaku yaitu:
a. Terjadinya inkonsistensi secara horizontal dari segi berlakunya, yaitu beberapa peraturan secara hierarki sejajar tetapi yang satu lebih dulu berlaku dari pada yang lain;
b. Terjadinya inkonsistensi secara horizontal berlaku sejajar tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum dari suatu peraturan lainnya;
c. Terjadinya inkonsistensi antara sumber hukum yang berbeda, misalnya antara Undang- Undang dan keputusan hakim atau antara Undang-Undang dan kebiasaan.
Dari pendapat Sidharta tersebut maka disharmonisasi suatu peraturan dapat muncul akibat adanya inkonsistensi baik secara vertical maupun horizontal. Menurut lapian Gandhi dalam praktek hukum diindonesia terdapat factor penyebab adanya disharmonisasi yaitu: a. Perbedaan antara berbagai Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan;
b. Pertentangan antara Undang-Undang dengan peraturan pelaksananya;
c. Perbedaan  antara  peraturan  perundang-undangan  dengan  kebijakan  instansi pemerintah;
d. Perbedaan  antara  peraturan  perundang-undangan  dengan  yurispurudensi  dan  surat edaran Mahkamah Agung;
e. Benturan  antara  wewenang  instansi  pemerintah  karena  pembagian  wewenang  yang tidak sistematis dan tidak jelas;
Dari pendapat ahli tersebut diatas, maka dapat diketahui adanya disharmonisasi dalam peraturan  perundang  undangan  disebabkan  adanya  pengaturan  yang  tidak  sesuai  baik secara  vertical  maupun  horizontal.  Dalam  hukum  pidana  di  Indonesia,  khususnya  yang berkaitan  dengan  pengaturan  penyadapan  oleh  kejaksaan  dalam  perkara  tindak  pidana korupsi disadari atau tidak, terdapat disharmonisasi antara peraturan dibidang penyadapan diatur secara khusus dalam pasal 30 huruf (i) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun  2021  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  Tentang Kejaksaan  Republik  Indonesia,  mengenai  pengaturan  pemberian  penyadapan  bagi kejaksaan dalam melakukan penyelidikan, penuntutan, eksekusi dan Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara tindak pidana termasuk perkara korupsi. Adanya disharmonisasi terkait dengan  pengaturan  perlindungan  hak  asasi  manusia  dalam  konstitusi  dalam  pasal  28  f adanya berupa jaminan atas pengakuan dan keamanan dalam bertukar informasi termasuk jaminan  untuk  tidak  disadap,  Undang-Undang  Nomor  39  tahun  1999  tentang  hak  asasi manusia  memberi  perlindungan  atas  informasi  dan  komunikasi  bahkan  dalam perkembangan tekhnologi memberi perlindungan terhadap kegiatan komunikasi termasuk berkaitan  dengan  penyadapan  dapat  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dalam  hal  ini dikarenakan adanya dua peraturan yang mengatur tentang penyadapan, namun terdapat perbedaan  pengaturan  mengenai  tata  cara  penyadapan,  jangka  waktu  penyadapan, meskipun disatu sisi Undang-Undang Kejaksaan nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia, mengatur tentang penyadapan yang lebih lanjut diatur secara khusus dalam suatu Undang- Undang mengatur penyadapan, disisi lain Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 F
memberi jaminan dalam berkomunikasi atas keamanan untuk tidak disadap.
Relevansi Hasil Penelitian Dengan Teori.
Hasil  penelitian  apabila  dikaitkan  dengan  teori  pengawasan,  menurut  Sujamto, pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai atau semestinya pengawasan  dimaksudkan  agar  tidak  terjadi  kesalahan  dan  penyimpangan  yang sesungguhnya  dapat  menciptakan  kerugian  Lembaga  atau  organisasi.  Konsep  negara hukum  memandang  bahwa  pengawasan  merupakan  proses  pengamatan  pelaksanaan seluruh  kegiatan  organisasi  untuk  menjamin  perlindungan  hukum  setiap  orang  didepan hukum  dan  pemerintahan,  sebagai  sarana  kontrol  sosial  dalam  rangka  menegakkan kebenaran  dan  keadilan  diperlukan  suatu  pengawasan  sebagai  salahsatu  indikator  yang menunjang  efektifitas  berlakunya  norma  hukum  yang  memberikan  perlindungan  hukum sebagai  kebutuhan  dasar  manusia  bagi  setiap  warga  negara  Indonesia  yang  termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual. Hukum merupakan alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, dirasakan penting bagi penulis untuk menjabarkan terlebih dahulu mengenai penyadapan sebagai kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi melekat dalam satu pasal yaitu pasal 30 C  huruf  I  Undang-Undang  Kejaksaan,  ditemukan  disharmonisasi  hukum  terkait  dengan pengaturan pemberian kewenangan kejaksaan melakukan penyadapan dalam tindak pidana korupsi  sebagai  salahsatu  cara  menemukan  tersangka  dan  barang  bukti  hasil  kejahatan korupsi. Tentunya secara hukum dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, dalam hal ini dikarenakan pengaturan penyadapan  oleh  kejaksaan belum memberikan jaminan hukum terhadap mekanisme penyadapan dan jangka waktu penyadapan yang dapat dilakukan. Pro dan kontra dalam penerapan penyadapan, penyadapan melanggar hak warga negara atas rasa aman dan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal  28  D  ayat  (1)  dan  Pasal  28  G  ayat  (1)  merupakan  hak  konstitusi  yang  tidak  dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga dengan maksud untuk menjamin pengaturan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain secara adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat. Sebagai pengawasan hukum,  agar  penyadapan  tidak  menjadi  komoditas  kekuasaan  institusi  internal,  maka pengadilan sebagai institusi penegakan hukum akan menentukan keabsahan penyadapan sebagai alat bukti diberikan dalam rangka pemberantasan dalam tindak pidana yang cukup sulit  pembuktiannya  yaitu  korupsi,  narkotika  dan  terosisme,  diluar  dari  itu  tidak  ada
penyadapan, karena penyadapan indikasi awal tindak pidana dapat dilakukan oleh penegak hukum  dalam  rangka  penegakan  hukum  yang  seharusnya  dicantumkan  dalam  konstitusi UUD  1945  untuk  menghindari  ketentuan  penyadapan  dianggap  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia.

## SIMPULAN
Harmonisasi pemberian kewenangan oleh kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi  terdapat  disharmonisasi  pengaturan  penyadapan,  dalam  Undang-Undang  Dasar 1945  memberi  perlindungan  Hak  asasi  manusia  atas  jaminan  keamanan  penyampaian informasi/  komunikasi  merupakan  hak  kebebasan  untuk  tidak  disadap,  perkembangan teknologi  alat  komunikasi  yang  pesat  menciptakan  kejahatan  baru  yang  membutuhkan ketentuan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan teknologi komunikasi. Berlakunya Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2021  tentang  Kejaksaan  R.I,  memberi  kewenangan kejaksaan  untuk  melakukan  penyadapan,  namun  terdapat  kelemahan  karena  ditemukan disharmonisasi hukum yang disebabkan oleh inkonsistensi terkait pengaturan perlindungan Hak  asasi  manusia  dalam  konstitusi  UUD  1945,  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang  Hak  asasi  Manusia  yang  memberi  jaminan  untuk  tidak  disadap  menimbulkan ketidakpastian  hukum  dalam  tindakan  penyadapan  karena  kewenangan  kejaksaan  tidak diatur dalam Undang-Undang tersendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi, Rachmad. (2016). Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia."
Jurnal Hukum Samudera Keadilan (2016): 239-248.
Anasakila, Shenora Gusti, Syahruddin Nawi, and Baharuddin Badaru, (2022). Implementasi Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Desersi  Di  Oditurat  Militer  Tinggi  IV  Makassar’, Journal  of  Lex  Generalis  (JLG),  3.5  (2022),  1113 – 26  <https://mail.pasca- umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/893/961>
Agus, Suntoro. (2020). Penyadapan dan Eksistensi dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi." Jurnal Legislasi Indonesia Vol.17 no. 1 (2020): 26-35.
Arsyad, N, and E Djabur,  (2021). Peranan Alat Bukti Sidik Jari Yang Dilakukan Penyidik Dalam Tindak  Pidana  (Studi  Polres  Pelabuhan  Di  Kota  Makassar)’,  Qawanin  J urnal  Ilmu Hukum, 2.1 (2021) <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/339>
Bagoes,  Radityo.  (2021).  Kepastian  Hukum  Penyadapan  Penyidikan  Kejaksaan  Dalam Melakukan Kewenangan Atas Tindak Pidana Korupsi." Jurnal Sosial dan Budaya Syar- i (2021): 1639-1654.
Bunga, Marten, Mustating Dg Maroa, Amelia Arief, and Hardianto Djanggih, (2019).  Urgensi Peran  Serta  Masyarakat  Dalam  Upaya  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi’, Law Reform, 15.1 (2019), 85– 97
Debby, Jayanti. (2022). Kewenangan Jaksa Melakukan Penyadapan dalam Proses Peradilan Pidana." Jurnal Sains Sosio Humaniora.
Fitri, Ridhanti Rizkya, (2021). Euthanasia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia  Di  Indonesia’,  Journal  of  Lex  Generalis  (JLG),  3.2 (2021),  6 <https://repository.unsri.ac.id/47284/2/RAMA_74201_02011381621430_0003117704_ 0014118501_01_front_ref.pdf>
Nurul Qamar, Aan Aswari, (2017). Metode Penelitian Hukum, Penerbit Sign, Makassar.
Hwian, Christianto. "Tindakan Penyadapan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana." Jurnal Hukum Prioris Vol. 5 (2016): 89-106.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/23356>
Razak, Askari, (2022) Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia Menurut Konstitusi
Indonesia’, Pleno Jure, 11.1 (2022), 49 – 68
<https://doi.org/10.37541/plenojure.v11i1.676>
Umar Maaruf, Aga Wigana, Telaah Bukti Penyadapan Telepon Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, 2020, Penerbit Unissula Press, Semarang.