ISSN: 2654-7856 (Online) ISSN : 1829 -7935 (Print)

## PERJANJIAN LISENSI PEMANFAATAN HASIL RISET
Santi Rima Melati 1 , Lucky Dafira Nugroho 2 , Ida Wahyuliana 3
1 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Raya Telang, Bangkalan, Jawa Timur, Indonesia, santi.melati@trunojoyo.ac.id
2 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Raya Telang, Bangkalan, Jawa Timur, Indonesia, lucky.dafira@trunojoyo.ac.id
3 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Raya Telang, Bangkalan, Jawa Timur, Indonesia, ida.wahyuliana@trunojoyo.ac.id
DOI : : https://doi.org/10.21107/pamator.v15i2.17734
Naskah diterima 10 November 2022, Revisi 5 Desember 2022 2022, Terbit 10 Desember 2022

## Abstrak
Upaya menyejahterakan rakyat Indonesia melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui kegiatan riset yang bertujuan untuk memberikan pemecahan permasalahan di masyarakat.  Kegiatan  penelitian  ini  ada  yang  membutuhkan  dana  untuk  pelaksanaannya.   Oleh karena  itu,  terkadan  perlu  bantuan  dana  dari  para  lembaga  donor  baik  nasional  maupun internasional dengan syarat dan ketentuan adanya timbal balik bagi lembaga donor tersebut. Hal ini menjadi rumit manakala penelitian itu. Menghasilkan produk, gagasan, atau penemuan yang berpotensi  diberikan  hak  kekayaan  intelektual  dan  selanjutnya  dikomersialisasikan  untuk mendapatkan pendapatan. Artikel ini hendak mengkaji aspek hukum dalam upaya pemanfaatan hasil riset yang didanai pihak ketiga. Untuk menjawab permasalahan ini akan digunakan metode penelitian hukum normatif.  Hasil karya cipta pengetahuan dan teknologi dapat dilindungi oleh hukum  dengan  diberikan  hak  cipta  dan  paten  itu  dimiliki  oleh  peneliti.  Pemanfaatan  hasil  riset dapat dimungkinkan untuk digunakan oleh pihak ketiga melalui suatu perjanjian lisensi.  Model perjanjian  bagi  hasil  lebih  menguntungkan  karena  peneliti  dan  founder  mendapatkan  hak  yang sama sehingga memberikan keadilan bagi para pihak baik peneliti dan juga founder.
Kata Kunci : Perjanjian, Lisensi, Pemanfaatan, Riset

## License Agreement For The Utilization Of Research Results

## Abstract
Efforts to prosper the Indonesian people through the development of science and technology are carried out  through  research  activities  aimed  at  solving  problems  in  society.  Some  of  these  research  activities require funds for its implementation.  Therefore, it is necessary to provide financial assistance from donor agencies both nationally and internationally with the terms and conditions of reciprocity for these donor institutions. This becomes complicated during the study. Produce products, ideas, or inventions that have the potential to be granted intellectual property rights and subsequently commercialized for revenue. This article aims to examine the legal aspects of utilizing research results funded by third parties. To answer this problem,  normative  legal  research  methods  will  be  used.    The  copyrighted  work  of  knowledge  and technology can be protected by law by being granted copyright and the patent is owned by the researcher. The use of research results can be made possible for use by third parties through a license agreement. The profit-sharing agreement model is more profitable because researchers and founders get the same rights so as to provide justice for the parties, both researchers and founders.
Keywords : Agreements, Licenses, Utilizations, Research
ISSN: 1829-7935 (Print)
©  Authors;  This  is  an  Open  Access  Research  distributed  under  the  term  of  the  Creative  Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)
( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 /)  which  allows  re-distribution  and  re-use  of  a  licensed work  on  the  conditions  that  the  creator  is  appropriately  credited  and  that  any  derivative  work  is  made available under “the same, similar or a compatible license”.

## PENDAHULUAN
Kesejahteraan rakyat Indonesia merupakan cita – cita yang mulia dan menjadi tujuan utama keberadaan suatu negara. Keinginan ini sudah di pikirkan oleh para pendiri negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Cita – cita mewujudkan masyarakat yang adil  dan  makmur  selalui  menuai  tantangan  global  dan  lokal.  Penyediaan  sumber  daya untuk  pemenuhan  hajat  hidup  masyarakat,  arus  teknologi  informasi  yang  cukup  pesat, dan berbagai tantangan lain yang menjadi permasalahan serius yang dihadapi negeri ini. Indonesia  dengan  luasnya  wilayah  dan  besarnya  jumlah  penduduknya  memiliki  aset potensial  berupa  sumber  daya  alam  yang  menjadi  aset  potensial  untuk  memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  manusia  dapat  dikolaborasikan  dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberikan nilai tambah terhadap sumber  daya  alam.  Hal  ini  berdampak  positif  dimana  akan  memberikan  manfaat  yang lebih baik bagi masyarakat dan dalam proses pembangunan bangsa. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut juga mendorong negara Indonesia untuk dapat berdya saing dengan negara lain. Daya saing yang baik akan menigkatkan kualitas pertahanan negara menghadapi serangan dari pihak luar. Oleh karena itu, penting sekali diadakannya penelitian  dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  untuk  dapat  membantu kebutuhan hidup masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa.
Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini dapat dilakukan oleh siapapun juga. Di Indonesia, lembaga yang biasanya melaksanakan penelitian dan pengambangan  ilmu  pengetahuan  ini  dilakukan  oleh  suatu  lembaga  riset  baik  swasta maupun negeri dan perguruan tinggi yang dilakukan oleh para dosen sebagai bentuk salah satu  kegiatan  tri  dharma  perguruan  tinggi.  Pelaksanaan  penelitian  dan  pengembangan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  ini  dapat  dilakukan  dengan  biaya  mandiri  atau  diberi hibah  oleh  pihak  ketiga.  Pihak  ketiga  ini  dapat  berupa  lembaga  donor  baik  nasional maupun internasional, yayasan, dan perguruan tinggi.
Hasil dari penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini dapat berupa  teori  atau  gagasan  yang  biasanya  dituangkan  dalam  suatu  jurnal  ilmiah,  buku, paten atau barang yang diwujudkan dalam teknologi tepat guna dan produk barang. Hasil suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologo saat ini sudah bisa terukur dengan suatu skala TRL (Technology Readiness Level). TRL atau yang dalam bahasa Indonesia disebut TKT (Tingkat Kesiapan Teknologi) ini merupakan suatu teori pengukuran  untuk  mengukur  output  dari  suatu  penelitian  dan  pengembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi.  TKT  ini  terbagi  dalam  3  kelompok  yaitu  TKT  1-3  untuk penelitian  dasar  dengan  output  teori  atau  gagasan,  TKT  4-6  untuk  penelitian  terapan dengan output produk ipteks yang sudah tervalidasi di lingkungan laboratorium/lapangan atau lingkungan yang relevan.
Dalam  proses  penelitian  dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  ini sering kali membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga membutuhkan dorongan dari para  lembaga  donor  baik  nasional  maupun  internasional  dengan  syarat  dan  ketentuan adanya timbal balik bagi lembaga donor tersebut. Selain itu, juga menjadi rumit terkait
kepemilikan hasil penelitian yang di bantu pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya oleh lembaga donor tersebut. Dengan demikian, dalam artikel ini hendak mengkaji terkait dengan kepemilikan dari hasil penelitian yang dibantu pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya oleh  lembaga donor atau pihak ketiga sehingga nantinya  terdapat kejelasan manakala suatu hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini dilirik  oleh  industri  dan  dikomersialisasikan  terkait  bagi  hasilnya,  maka  bagaimana pembagian hasilnya kelak.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab fokus permasalahan dari artikel ini  adalah  dengan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  yuridis  normatif  ini selanjutnya  akan  menggunakan  pendekatan  perundang  –  undangan  dan  pendekatan konseptual.  Kedua  pendekatan  tersebut  saling  berkolaborasi  untuk  menjawab  dan memberikan suatu analisa gagasan pemecahan permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam artikel ini.
Pendekatan  perundang  –  undangan  akan  digunakan  dengan  mengkaji  undang  – undang hak cipta, uu desain industri, uu paten, dan uu desain tata  letak sirkuit terpadu. Selain  itu,  juga  mengkaji  mengenai  ketentuan  yang  menjadi  payung  hukum  dalam membuat perjanjian pemanfaatan hasil riset. Pendekatan konseptual digunakan dengan mengkaji  konsep  –  konsep  hukum  dalam  pemanfaaatan  hasil  riset  seperti  konsep  hak cipta, paten, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konsep Hak Kekayaan Intelektual Yang Berkaitan Dengan Hasil Riset
Hak  kekayaan  intelektual  merupakan  “konsep  atas  kepemilikan  suatu  karya  uang timbul  atau  lahir  karena  adanya  kemampuan  intelektualitas  manusia  dibidang  ilmu pengetahuan dan teknologi”.  Hak kekayaan intelektual ini dilindungi oleh hukum karena terkandung nilai – nilai ekonomis yang nantinya dapat di komersialisasikan.
Hak kekayaan intelektual  yang disingkat HKI ini terbagi dalam dua kategori yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri ini ada 6 (enam) macam yaitu paten,  merek,  desain  industri,  desain  tata  letak  sirkuit  terpadu,  rahasia  dagang,  dan indikasi geografis.
Bila dilihat dari sejarah perkembangan konsep hak sejak zaman yunani kuno dahulu hanya  dikenal  hak  milik  dan  hak  menguasai.  Hak  kepemilikan  tersebut  bila  dikaitkan dengan hak kebendaan ada hak atas benda bergerak, hak atas benda tidak bergerak, hak atas  benda  berwujud,  dan  hak  atas  benda  tidak  berwujud.  Dari  beberapa  konsep  hak kepemilikan  diatas,  HKI  merupakan  pengembangan  dari  hak  milik  konvensional  atas benda  tidak  berwujud.  Kekayaan  intelektual  ini  sebagai  suatu  gagasan  dan  teori  yang sifatnya  abstrak,  tetapi  memiliki  nilai  ekonomi  sehingga  dapat  dikategorikan  sebagi benda tidak berwujud.
HKI  ini  merupakan  hak  yang  diberikan  oleh  hukum  sebagai  suatu  bentuk penghargaan bagi para pencipta yang telah bekerja keras menghasilkan suatu karya yang bermanfaat  bagi  masyarakat  dan  memiliki  sifat  yang  baru  atau  orisinil  dalam  lingkup teknologi, ilmu pengetahuan, dan industri. Karya yang dihasilkan oleh para pencipta baik
itu imu pengetahuan, teknologi, dan karya seni memiliki nilai ekonomis. Nilai ekonomis yang dimaksud adalah ilmu pngetahuan, teknologi, dan karya seni tersebut memiliki nilai komersial sehingga dapat  memberikan pendapatan  bagi para penciptanya. Oleh karena itu,  pemberian  HKI  oleh  hukum  bagi  para  pencipta  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan karya seni tersebut diberikan hak eksklusif untuk melakukan monopoli penggunaannya.
Bila  di  tinjau  dari  aspek  ekonomisnya,  HKI  ini  memang  lebih  banyak  mengatur mengenai  hak  –  hak  dalam  bidang  industri  dimana  bertujuan  untuk  melindungi  para pelaku industri dari upaya  – upaya penyalahgunaan keadaan ide  – ide para kompetitor dalam perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa sebetulnya HKI lebih cocok sebagai hak industri  daripada  hak  personal.  Oleh  karena  HKI  tersebut  hak  industri,  maka pemanfaatannya dapat dimungkinkan untuk digunakan oleh pihak ketiga melalui suatu perjanjian lisensi.
Perjanjian  lisensi  adalah  suatu  perjanjian  dimana  pemilik  HKI  memberikan  izin kepada  pihak  ketiga  untuk  memanfaatkan  HKI  tersebut  dengan  tujuan  komersialisasi. Perjanjian  lisensi  ini  merupakan  suatu  solusi  agar  HKI  yang  telah  diciptakan  oleh penciptanya ini dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat luas, tetapi tetap melindungi hak – hak yang dimiliki oleh penciptanya.
Suatu  riset  pada  umumnya  akan  menghasilkan  beberapa  output  berupa teori/gagasan/ide, prototype, produk, dan karya seni. Hasil riset tersebut merupakan hasil dari  karya  cipta  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Hasil  karya  cipta  pengetahuan  dan teknologi  dapat  dilindungi  oleh  hukum  dengan  diberikan  hak  cipta  dan  paten.  Hal  ini ditegaskan  oleh  humas  kementeria  hukum  dan  HAM  dimana  “karya  –  karya  hasil penelitian yang dihasilkan peneliti dapat diberikan hak cipta dan paten”.

## Konsep Kepemilikan Atas Hasil Riset
Hasil riset dapat diberikan hak cipta dan paten oleh rezim HKI. Hak cipta merupakan hak kekayaan dengan kategori immateriil karena benda yang dilindungi dalam hak cipta adalah benda immateriil yaitu dalam bentuk hak moral (moral rights).  Hak cipta adalah haknya, bukan benda yang merupakan perwujudan dari hak tersebut. Jadi, yang diberikan perlindungan  adalah  hak  untuk  menerbitkan  atau  memperbanyak  atau  mengumumkan hasil riset tersebut.
Bila di tinjau dari definisinya berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta,  yang  selanjutnya  disebut  UU  Hak  Cipta,  yang dimaksud dengan hak cipta adalah “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan”. Menurut  Suyono  Margono,  hak  cipta  adalah  “sejenis  kepemilikan  pribadi  atas  suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan”.  Hak cipta merupakan perwujudan dari suatu ide yang sifatnya abstrak. Hal ini dapat di ilustrasikan dimana ada sebuah buku yang diperjualbelikan, maka pada buku  tersebut  melekat  dua  hak  yaitu  hak  milik  atas  benda  (buku)  yang  nantinya  akan berpindah tangan kepemilikanya dan hak cipta atas isi/subtansi dari buku tersebut dimana masih melekat pada penciptanya. Dengan demikian, si pemilik dari buku tersebut hanya dapat menikmati buku yang telah dibeli saja dan tidak ada hak untuk memperbanyak atau menyebarluaskan secara komersial tanpa seizin dari pemegang hak cipta.
Selain diberikan hak cipta, hasil riset juga dapat diberikan paten. Paten merupakan “suatu bentuk jaminan kepastian hukum atsa karya intelektual dalam bidang teknologi dan  merupakan  suatu  pemecahan  atas  suatu  masalah”.    Paten  merupakan  hak  yang diberikan  oleh  hukum  dan  dikategorikan  dalam  hak  intelektual  industri.  Sama  halnya dengan hak cipta paten ini termasuk dalam kateori benda yang tidak berwujud.
Dalam Undang  – Undang Nomor 13 Tahun 2016  tentang Paten disebutkan bahwa paten  adalah  “hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh  negara  kepada  inventor  atas  hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya  tersebut  atau  memberikan  persetujuannya  kepada  pihak  lain  untuk melaksanakannya”.
Paten bukanlah hak yang muncul sejak ditemukannya karya intelektual di bdidang teknologi melainkan harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu oleh negara melalui Kementerian  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia.  Dengan  kata  lain  paten  tidak didapatkan secara otomatis.
Hak paten ini oleh UU Paten juga dibatasi oleh jangka waktu. Bilamana hak paten tersebut sudah lewat waktu atau kadaluarsa, maka hak paten tersebut akan menjadi milik umat manusia. Hal ini bertujuan agar invensi yang diberi hak paten tersebut dapat berguna dan  bermanfaat  bagi  umat  manusia  dan  tidak  dimonopoli  oleh  pemilik  hak  paten  atas invensi tersebut saja.
Dalam  pemanfaatanya  untuk  tujuan  komersial,  paten  ini  juga  memberikan  hak kepada inventor untuk mengkomersialisasikannya secara mandiri atau bermitra dengan pihak lain. Bilamana bermitra dengan pihak lain dalam komersialisasi invensi tersebut, maka  dibuatlah  suatu  perjanjian  lisensi  dimana  mengatur  hak  dan  kewajiban  inventor (pemegang hak paten) dengan mitra yang mengkomersialisasikan hasil invensi sehingga dikemudian  hari  jelas  pembagian  hasilnya,  kewajiban  para  pihaknya,  dan  mengurangi potensi adanya perselisihan dikemudian hari.

## Model Perjanjian Dalam Pemanfaatan Hasil Riset
Hasil riset merupakan suatu hasil intelektual yang bisa berwujud dan tidak berwujud. Hasil riset yang berwujud misalanya barang, produk, dan protoype. Sedangkan hasil riset yang tidak berwujud misalnya teori, gagasan, ide, model, kebijakan, software, dan karya seni. Hasil riset tersebut dapat diberikan perlindungan oleh hukum berupa pemberian hak cipta atau paten bilamana memenuhi syarat ketentuan undang – undang. Setiap hasil riset pastinya  akan  secara  otomatis  diberi  hak  cipta  sejak  ciptaan  tersebut  ada.  Hak  cipta tersebut  adalah  milik  peneliti.  Untuk  pemberian  hak  paten  atas  hasil  riset  dibidang teknologi baru dapat diberikan manakala ada permohonan paten ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan selanjutnya lolos verifikasi baru setelah itu ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Bilama permohonan paten disetuji, maka hak paten tersebut adalah milik inbentor atau peneliti.
Berkaitan  dengan  adanya  penelitian  yang  didanai  oleh  pihak  ketiga,  maka  perlu adanya  suatu  kesepakatan  diawal  sebelum  dilakukannya  penelitian  agar  jelas  hak  dan kewajiban  para  pihak.  Kesepakatan  antar  para  pihak  tersebut  dituangkan  dalam  suatu perjanjian kerjasama.
Model  perjanjian  kerja  sama  yang  ideal  dalam  pemanfaatan  hasil  riset  adalah perjanjian  bagi  hasil  secara  proporsional.  Dalam  perjanjian  kerjasama  tersebut
dicantumkan  klausula  pemanfaatan  hasil  riset  yang  dapat  memberikan  nilai  ekonomi haruslah dicantumkan dalam dalam perjanjian misalnya “…Bila hasil riset memberikan hasil dan nilai secara ekonomi, maka hasilnya akan dibagi secara proporsional 50 % dan 50  %”.  Dengan  demikan,  model  perjanjian  bagi  hasil  lebih  menguntungkan  karena peneliti  dan  founder  mendapatkan  hak  yang  sama  sehingga  memberikan  keadilan  bagi para pihak baik peneliti dan juga founder.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Artikel  ini  merupakan  bagian  publikasi  yang  tidak  terpisahkan  dari  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh para penulis dan didanai oleh Universitas Trunojoyo Madura. Terima kasih kami haturkan  kepada  Universitas  Trunojoyo  Madura  yang  telah  membiayai  kegiatan  penelitian  ini melalui program penelitian mandiri UTM tahun 2022.

## DAFTAR PUSTAKA
H.O.K. Saidin, (2015), Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015.
Rachmadi Usman, (2003), Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Bandung : Sinar Grafika
Suyud  Margono,  (2010),    Aspek  Hukum  Komersialisasi  Aset  Intelektual,  Bandung  : Nuansa Aulia.
http://www.hki.co.id/paten.html
https://www.litbang.kemkes.go.id/kekayaan-intelektual-lindungi-karya-penelitian/