DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4 Received: 7 Mei 2024, Revised: 20 Mei 2024, Publish: 22 Mei 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Analisis Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pencurian Hewan Ternak Berdasarkan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara
M. Ramadhan S 1 , Syaiful Asmi Hasibuan 2 , T. Riza Zarzani 3
1 Universitas Pembangunan Panca Budi, Indoensia, ramadhan.sofyan1984@gmail.com 2 Universitas Pembangunan Panca Budi, Indoensia 3 Universitas Pembangunan Panca Budi, Indoensia
Corresponding Author: ramadhan.sofyan1984@gmail.com
Abstract: Aceh  is  a  provincial  region  which  is  a  special  legal  community  unit  and  is  given special  authority  to  regulate  and  manage  its  own  government  affairs  and  local  community interests. Minor crimes that can be resolved by traditional institutions as mandated by Article 13  of  Qanun  Aceh  Number  9  of  2008  concerning  the  Development  of  Traditional  Life  and Customs which can be resolved traditionally through traditional institutions. Meurah Mulia District,  North  Aceh  Regency  also  practices  resolving  minor  criminal  offenses  based  on Qanun number 9 of 2008. The problem that will be examined in this research is the Resolving of  Minor  Crimes,  Theft,  Theft  of  Livestock.  The  approaches  used  in  this  research  are  the Historical approach, Sociological approach and Normative approach. This type of research is field research (Field Research) and library research (Library Research). The data analysis model  uses  an  interactive  model,  namely  data  reduction,  presentation  of  reduced  data  and conclusions.  The  results  show  that  Qanun  No.  9  of  2008  in  Meurah  Mulia  District,  North Aceh Regency. The minor crime of theft of livestock that occurred in Meurah Mulia District, North  Aceh  Regency  has  been  resolved  properly  based  on  Qanun  No.  9  of  2008  with  the contents of a peaceful decision and compensation.
Keyword: Light Crime, Theft of Livestock, Aceh Qanun No. 9 of 2008.
Abstrak: Aceh  adalah  daerah  Provinsi  yang  merupakan  kesatuan  masyarakat  hukum  yang bersifat  istimewa  dan  diberi  kewenangan  khusus  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempa. Tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan  oleh  lembaga  adat  sebagaimana  diamanatkan  Pasal  13  Qanun  Aceh  Nomor  9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat  Dan Adat  Istiadat  yang dapat  diselesaikan secara  adat  melalui  lembaga  adat.  Kecamatan  Meurah  Mulia  Kabupaten  Aceh  Utara  juga melakukan praktik penyelesaian tindak pindana  ringan berlandaskan Qanun nomor 9 Tahun 2008.  Masalah  yang  akan  diteliti  dalam  penelitian  ini  adalah  Penyelesaian  Tindak  Pidana Ringan  Pencurian  Pencurian  Hewan  Ternak.  Adapun  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  pendekatan  Historis,  pendekatan  Sosiologi,  dan  pendekatan  Normatif. Jenis  penelitian  ini  yakni  penelitian  lapangan (Field  Research )  dan  penelitian  kepustakaan
( Library  Reseach ).  Model  analisis  data  menggunakan  model  interaktif,  yaitu  reduksi  data, pemaparan data reduksi dan simpulan. Hasil menunjukkan bahwa telah diterapkannya Qanun No. 9 Tahun 2008 di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara. Tindak pidana ringan pencurian  hewan  ternak  yang  terjadi  di  Kecamatan  Meurah  Mulia  Kabupaten  Aceh  Utara telah  diselesaikan  dengan  baik  yang  berlandaskan  Qanun  No.  9  Tahun  2008  dengan  isi putusan secara damai dan ganti rugi.
Kata  Kunci: Tindak  Pidana  Ringan,  Pencurian  Hewan  Ternak,  Qanun  Aceh  No.  9  Tahun 2008.

## PENDAHULUAN
Menurut  peraturan  perundang-undangan  Negara  kesatuan  Republik  Indonesia berdasarkan UUD 1945, Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum  khusus  yang  berwenang  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan daerah yang dipimpin oleh Gubernur (Qanun, 2006).
Hukum adat atau disebut juga Adat Recht, adalah suatu kumpulan perbuatan dengan norma-norma  tidak  tertulis  yang  secara  historis  dilakukan  secara  sering  atau  konsisten. Penyelesaian permasalahan adat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan  hukum  adat.  Masyarakat  Indonesia  mengakui  adanya  penggunaan  hukum  adat, sebagaimana  tertuang  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  terkait  (Apriliani, 2020).
Setiap perbuatan atau aktivitas manusia yang dikategorikan ilegal/melanggar menurut standar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi individu yang melanggar atau melakukan tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan pidana (PERPRES, 2023). Barangsiapa dengan terang-terangan  melakukan  suatu  perbuatan,  baik  perbuatan  baik  maupun  perbuatan  buruk (kejahatan), maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kegiatan kriminal juga termasuk  dalam  fatwa  ini  karena  dianggap  sebagai  kejahatan  atau  pelanggaran.(Aguswandi, 2021).
Masyarakat Aceh meyakini, ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat dapat dijaga dengan  menjaga  adat.  Hal  ini  dapat  ditunjukkan  melalui  Narit  Maja  Aceh,  “Ta  pageu lampoeh  ngon  kawat,  ta  pageu  nanggroe  ngon  adat”  (Amsori,  2022).  Untuk  itu,  dalam merealisasikan penegakan hukum adat dalam menghadapi berbagai kasus dan sengketa yang ada  di  masyarakat  di  tingkat  Gampong,  maka  pemerintah  melalui  Pasal  6  Undang-Undang Nomor  44  Tahun  1999  serta  Pasal  98  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  telah memberikan penguatan atas keberadaan lembaga adat di Aceh (Jamaluddin et al., 2016). Dua instrumen  hukum  tersebut  menyatakan  bahwa  lembaga  adat  berfungsi  dan  berperan  sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten  atau  kota  di  bidang  keamanan,  ketenteraman,  kerukunan,  dan  ketertiban masyarakat (Darmawan, 2010).
Keyakinan  kolektif  masyarakat  Aceh  bahwa  tidak  ada  pembedaan  antara  hukum (Islam)  dan  adat  istiadat  dalam  kehidupan  menjadi  landasan  gagasan  untuk  mendukung kehidupan  dan  adat  istiadat  tradisional  di  Aceh  yang  sejalan  dengan  Syariat  Islam.  Hal tersebut  merupakan  identitas  dan  keyakinan  diri  yang  perlu  dijaga,  dikembangkan  serta dilindungi eksistensinya. Adat dan adat istiadat juga menjadi perekat dan pemersatu terhadap berbagai sub etnis yang hidup dalam bermasyarakat di Aceh (Idami, 2017). Oleh karena itu, penting  untuk  melestarikan  dan  memajukan  kepercayaan  nilai-nilai  adat  yang  sudah  lama melekat  dalam  kehidupan  bermasyarakat  di  Aceh.  Aceh  menjadi  kesatuan  pemerintahan daerah khusus melalui proses ketatanegaraan yang dituangkan dalam UU No. 11 Tahun 2006. Keunikan Aceh terlihat pada beberapa peraturan perundang-undangan setingkat Qanun/Perda yang  mengatur  adat  istiadat  dan  hanya  berlaku  di  Aceh.  Pedoman  penerapan  berbagai
peraturan hukum  adat  di  Aceh adalah berlandaskan dari  Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat istiadat (Mukhlis, 2014).
Tindak  pidana  ringan  yang  dapat  diselesaikan  oleh  lembaga  adat  sebagaimana diamanatkan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan  Adat  Istiadat  yang  dapat  diselesaikan  secara  adat  melalui  lembaga  adat,  yaitu: perselisihan  dalam  rumah  tangga;  perselisihan  antar  warga;  khalwat  (mesum);  pencurian dalam  keluarga  (pencurian  ringan);  pencurian  ringan;  pencurian  ternak  peliharaan; penganiayaan ringan; pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat); pelecehan, fitnah, hasut, pencemaran nama baik dan ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman) (Surya & Suhartini, 2019).
Tindak pidana pencurian dengan nilai barang relatif kecil dapat masuk ke pengadilan dikarenakan pada saat  ini  Penuntut Umum  (PU) mendakwa para terdakwa pencurian ringan menggunakan Pasal 362 KUHP dan bukan Pasal 364 KUHP karena batasan pencurian ringan yang diatur dalam Pasal  364 KUHP terbatas pada barang atau uang  yang nilainya di bawah Rp.  250,-  (Dua  Ratus  Lima  Puluh  Rupiah).  Nilai  tersebut  tentunya  sudah  tidak  relevan  lagi dengan  situasi  saat  ini,  karena  hampir  tidak  ada  barang  yang  nilainya  di  bawah  Rp  250. Konsep peradilan adat bersifat mandiri bukanlah keniscayaan (Musrizal et al., 2022).
Tujuan dari penyelesaian pidana pada umumnya adalah untuk mencapai kesepakatan dan kesepahaman antara korban dan pelaku dalam bentuk hasil terbaik yang tidak merugikan kedua  belah  pihak  dan  tanpa  membahayakan  pihak  lain.  Penyelesaian  tindak  pidana  secara adat atau konvensi adat yang ada dalam masyarakat dan dilaksanakan melalui acara peradilan adat  menjadi  landasan  penerapan  penyelesaian  pidana  adat.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa hukum dan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang diputus melalui acara peradilan  berbeda  dengan  pidana  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku  tindak  pidana  yang diselesaikan secara litigasi (pengadilan) (Aguswandi, 2021).
Kecamatan  Meurah  Mulia  Kabupaten  Aceh  Utara  merupakan  salah  satu  kecamatan yang  terdapat  tindak  pidana  ringan  didalamnya  yaitu  mengenai  pencurian  hewan  ternak. Kecamatan  Meurah  Mulia  Kabupaten  Aceh  Utara  juga  melakukan  praktik  penyelesaian tindak pindana ringan berlandaskan Qanun nomor 9 Tahun 2008. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan melakukan penelitian mengenai “Penerapan Qanun Aceh No.9 Tahun 2008 tentang  Pembinaan  Adat  dan  Adat  Istiadat  dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Pencurian  di Kec.Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara”.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut  diatas,  maka  dapat  dirumuskan  permasalahan sabagai berikut :
1. Bagaimana Penerapan Qanun Aceh No.9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat  dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Ringan  Pencurian  Hewan  Ternak  di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara?
2. Bagaimana Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pencurian Hewan Ternak di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara?

## METODE
Pada  dasarnya  dalam  melaksanakan  tiap  penulisan  karya  ilmiah  senantiasa membutuhkan  data-data  yang  lengkap  dan  objektif  serta  memiliki  tata  cara  penelitian  dan cara-cara  khusus  yang  disesuaikan  dengan  permasalahan  yang  akan  ditelaah  untuk menyelesaikan penyusunan karya ilmiah itu (Muhaimin, 2020).
Adapun  pendekatan  yang  digunakan  dalam  skripsi  ini  yaitu  pendekatan  Historis, pendekatan  Sosiologi,  dan  pendekatan  Normatif.  Pendekatan  historis  adalah  menelaah sumber-sumber  yang  berisi  tentang  informasi-informasi  mengenai  masa  lampau  dan perkembangannya.  Penelitian  ini  bermaksud  membuat  rekonstruksi  masa  latihan  secara sistematis  dan  objektif,  dengan  cara  mengumpulkan,  mengevaluasi,  memverifikasi  serta mensistensikan  bukti-bukti  untuk  mendukung  fakta  memperoleh  kesimpulan  yang  kuat.
Pendekatan sosiologi adalah suatu landasan penelitian untuk mempelajari kehidupan bersama didalam masyarakat. Penelitian ini memandang hukum sebagai fenomena sosial. Pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum  sosiologis  tunduk  pada  cara analisis dan ilmu-ilmu sosial (Moelong, 2018).
Pendekatan  normatif  adalah  pendekatan  yang  digunakan  untuk  menemukan  adanya kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya yang diaplikasikan pada situasi  tertentu.  Pada  penelitian  ini  seringkali  di  konsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam peraturan perundang-undangan (Hartono, 2006).
Jenis  penelitian  ini  yakni  penelitian  lapangan  (Field  Research)  dan  penelitian kepustakaan  (library  reseacrh).  Penelitian  lapangan  yaitu  penelitian  dengan  mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti  telinga  dan  mata.  Jadi  metode  penelitian  lapangan  ialah  tata  cara  pengumpulan informasi ataupun fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui wawancara dengan cara sistematis serta berdasarkan dengan subjek penelitian (Narbuko & Achmadi, 1999).
Metode  penelitian  ini  dikatakan  ( library  research )  yakni  karena  penelitian  dengan metode  menelaah  serta  mengamati  sumber-sumber  tercatat,  seperti  Buku,  Qanun,  Undang- Undang, Jurnal, Artikel serta yang lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas. Dalam pembentukan penelitian ini, lapangan yang diambil  merupakan  di  Gampong  yang  memiliki  histori  pecurian  terbanyak  di  Kecamatan Meurah Muliah Kabupaten Aceh Utara
Analisis  data  yaitu  upaya  yang  dilakukan  dengan  jalan  bekerja  dengan  data, mengorganisasikan  data,  memilah-milahnya  menjadi  satuan  yang  dapat  dikelola, mensintesiskannya,  mencari  dan  menemukan  pola,  menemukan  apa  yang  penting  dan  apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan melalui  proses pengkajian hasil  yang di  dapatkan di  lapangan,  yaitu hasil wawancara,  pengamatan,  dan  dokumen-dokumen  yang  telah  terkumpul.  Data  mentah  yang didapatkan  jumlahnya  begitu  banyak,  dan  terkadang  tidak  semua  data  yang  didapatkan mempunyai  relevansi  dengan  tema  penelitian.  Sehingga  perlu  dilakukan  reduksi  data  untuk memilah dan memilih data yang relevan (Moelong, 2018). Model analisis data menggunakan model interaktif, yaitu melalui tiga tahapan:
1. Reduksi  data,  merupakan  proses  pemilihan,  pemusatan  perhatian  pada  penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi  data kasar  yang muncul  dari catatan-catatan lapangan. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.
2. Pemaparan  data  Setelah  selesai  direduksi,  kemudian  dilakukan  pemaparan  data,  adalah proses penyajian data yang telah direduksi sebagai sekumpulan informasi yang sistematis yang  memberikan  kemungkinan  dilakukanya  penarikan  kesimpulan  dan  pengambilan Tindakan.
Simpulan.  Tahapan  ini  adalah  tahap  penarikan  kesimpulan  dari  data  yang  diperoleh dari proses penelitian yang telah dianalisis. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu usaha  untuk  mencari  atau  memahami  makna/  arti,  keteraturan,  pola-pola,  penjelasan,  alur sebab akibat atau proposisi (Miles, 1992).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan  Qanun  Aceh  No.9  Tahun  2008  tentang  Pembinaan  Adat  dan  Adat  Istiadat Kecamatan Meurah Mulia
Pemerintah Aceh mengesahkan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 yang berupaya menjaga keberlangsungan adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat sebagai bagian dari penegakan keberlangsungan  hukum  adat.  Kehadiran  Qanun  ini  diharapkan  dapat  menyelesaikan persoalan-persoalan  kecil  yang  sering  muncul  dalam  interaksi  sosial  di  tingkat  Gampong. Otoritas  peradilan  adat  saat  ini  diyakini  bahwa  putusan  harus  dibuat  secara  tertulis  karena akan lebih berbobot jika dibuat secara tertulis. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat akan
terus dilakukan terhadap pilihan tersebut. Diharapkan juga bahwa lembaga mukin, kepolisian, dan  pihak-pihak  yang  berkepentingan  juga  mendapat  salinan  putusan.  Hal  ini  dimaksudkan agar mereka mengetahui bahwa suatu perkara telah diputuskan di tingkat Peradilan Gampong dan  kecuali  dalam  hal-hal  yang  berada  di  luar  kewenangan  pengadilan,  mereka  tidak  wajib meninjaunya kembali.
Kearifan  lokal  atas  dasar  peraturan  bupati  dan  merujuk  pada  Qanun,  masyarakat gampong  di  Aceh  dalam  penyelesaian  sengketa/perselisihan  diminta  untuk  tunduk  kepada peraturan daerah secara tertib dan mengikuti aturan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat  dan  Adat  Istiadat.  Dalam Pasal  13 qanun tersebut  jelas disebutkan  terdapat  18  jenis  sengketa/perselisihan  yang  dapat  diselesaikan  secara  adat, meliputi: perselisihan dalam rumah tangga; sengketa antara keluarga  yang berkaitan dengan faraidh; perselisihan antar warga; khalwat meusum; perselisihan tentang hak milik; pencurian dalam  keluarga  (pencurian  ringan);  perselisihan  harta  sehareukat;  pencurian  ringan; pencurian  ternak  peliharaan;  pelanggaran  adat  tentang  ternak,  pertanian,  dan  hutan; persengketaan  di  laut;  persengketaan  di  pasar;  penganiayaan  ringan;  pembakaran  hutan (dalam  skala  kecil  yang  merugikan  komunitas  adat);  pelecehan,  fitnah,  hasut,  dan pencemaran  nama  baik;  pencemaran  lingkungan  (skala  ringan);  ancam  mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan perselisihan-perselisihan lain  yang melanggar adat dan adat istiadat.
Selanjutnya, ditegaskan pula bahwa penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat  sebagaimana  dimaksud  di  atas  diselesaikan  secara  bertahap  sebagaimana  Pasal  13 ayat 2. Ini maksudnya, sedapat mungkin, perkara-perkara sebagaimana dimaksudkan di atas, diselesaikan  terlebih  dahulu  pada  tingkat  peradilan  gampong  oleh  aparat  gampong. Maksudnya,  terhadap  jenis  perkara  di  atas  tidak  langsung  dibawa  keluar  gampong  untuk menyelesaikannya,  baik  oleh  polisi  atau  oleh  pihak  lainnya.  Bahkan,  dalam  ayat  berikutnya ditegaskan  lagi,  bahwa  Aparat  penegak  hukum  memberikan  kesempatan  agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong.
Dalam  Qanun  Aceh  Nomor  4  Tahun  2003  tentang  Pemerintahan  Gampong,  yang dijabarkan  dengan  Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  25  Tahun  2011  tentang  Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, telah ditentukan bahwa salah satu tugas dan fungsi keuchik adalah sebagai hakim gampong yang berupaya menyelesaikan permasalahan hukum terkait  sengketa/perselisihan  yang  terjadi  di  dalam  gampong.  Kecamatan  Meurah  Mulia Kabupaten  Aceh  Utara  telah  menerapkan  Qanun  No  9  Tahun  2008  yang  bertujuan  untuk menjaga keberlangsungan adat-istiadat dalam kehidupan bermasyarakat. Kecamatan Meurah Mulia  Kabupaten  Aceh  Utara  memiliki  beberapa  tindak  pidana  ringan  yang  diadukan masyarakat  kepada  kapolsek  Kecamatan  Meurah  Mulia  dalam  pencurian  hewan  ternak sebagai berikut:
Tabel 1. Jumlah Tindak Pidana Ringan Pencurian Hewan Ternak Kecamatan Meurah Mulia
Nomor Perkara Tanggal Perkara Jenis Perkara Desa Jumlah Perkara Pihak I Pihak II Isi Putusan LP/03/III/2023/SPKT/Pol sek  Meurah  Mulia/Polres Lhokseumawe/Polda Aceh 2 Februari 2023 Pencuria n  Ternak Kambing Reudeup 1 T. Lukma n Mursal Ganti Rugi LP/09/III/2023/SPKT/Pol sek  Meurah  Mulia/Polres Lhokseumawe/Polda Aceh 13  Maret 2023 Pencuria n  Ternak bebek Saramab a 1 Adam Nur Fajar Baihaki Damai LP/14/III/2023/SPKT/Pol sek  Meurah  Mulia/Polres Lhokseumawe/Polda Aceh 22 Juni 2023 Pencuria n  Ternak Kambing Saramab a 1 Wahyu Malik Khaidir Damai LP/19/III/2023/SPKT/Pol 28 Pencuria Meunasa 1 Muh. Rinaldi Ganti
sek  Meurah  Mulia/Polres Lhokseumawe/Polda Aceh Agustus 2023 n  Ternak Sapi h Nga Andar Rugi LP/21/III/2023/SPKT/Pol sek  Meurah  Mulia/Polres Lhokseumawe/Polda Aceh 5 Septembe r 2023 Pencuria n  Ternak Ayam Reudeup 1 Muaz ahmadi n Adi Firman Damai
Sumber: Polsek Meurah Mulia, 2023.
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  seluruh  tindak  pidana  ringan  pencurian  hewan ternak  yang  terjadi  di  Kecamatan  Meurah  Mulia  Kabupaten  Aceh  Utara  telah  terapkan dengan  baik  sesuai  peraturan  dalam  Qanun  No.  9  Tahun  2008  dengan  isi  putusan  yang berbeda-beda. Penerapan Qanun No. 9 Tahun 2008 ini juga melibatkan Geuchik, Tuha Peut, Kapolsek  serta  pelapor  dan  terlapor  yang  kemudian  diberikan  perhatian  lebih  pada  saat musyawarah keputusan  akhir dari kedua belahpihak. Sejalan dengan Peraturan  Bupati Aceh Utara  Nomor  42  Tahun  2014  tentang  penertiban  pemeliharaan  hewan  ternak  maka  seluruh masyarakat  di  Kabupaten  Aceh  Utara  termasuk  pada  Kecamatan  Meurah  Mulia  dihimbau untuk  menertibkan  hewan  ternak  masing-masing  agar  tidak  mengundang  minat  individu untuk  melakukan  tindak  pidana  ringan  pencurian  hewan  ternak  di  Kabupaten  Aceh  Utara termasuk Kecamatan Meurah Mulia.

## Penyelesaian  Tindak  Pidana  Ringan  Pencurian  Hewan  Ternak di  Kecamatan  Meurah Mulia
Dalam  Qanun  Aceh  Nomor  4  Tahun  2003  tentang  Pemerintahan  Gampong,  yang dijabarkan  dengan  Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  25  Tahun  2011  tentang  Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, telah ditentukan bahwa salah satu tugas dan fungsi keuchik adalah sebagai hakim gampong yang berupaya menyelesaikan permasalahan hukum terkait sengketa/perselisihan yang terjadi di dalam gampong.
Pada  dasarnya  setiap  perbuatan  pidana  yang  telah  dilakukan  oleh  seseorang  harus dipertanggungjawabkan  berupa  penjatuhan  sanksi  atau  hukuman  tertentu.  Hal  ini  juga berlaku  terhadap  tindak  pidana  yang  diselesaikan  melalui  peradilan  adat,  namun  hukuman yang diberikan tersebut berbeda dengan hukuman pelaku tindak pidana yang diputuskan pada pengadilan yang berupa hukuman kurungan atau penjara. Ada beberapa hukuman atau sanksi yang bisa diterapkan dalam peradilan adat terhadap pelaku tindak pidana, yaitu sebagaimana yang  telah  diatur  dalam  Pasal  16  Qanun  Qanun  Nomor  9  Tahun  2008  Tentang  Pembinaan Kehidupan  Adat  dan  Adat  Istiadat,    yaitu  sebagai  berikut:  Nasehat;  Teguran;  Pernyataan maaf;  Sayam;  Diyat;  Denda;  Ganti  kerugian;  Dikucilkan  oleh  masyarakat  gampong  atau nama lain; Dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain; Pencabutan gelar adat; dan Bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat
Dalam  Pasal  16  ayat  (2)  Qanun  Aceh  Nomor  9  Tahun  2008  tentang  Pembinaan Kehidupan  Adat  dan  Adat  Istiadat,  juga  diatur  bahwa  “keluarga  pelanggar  adat  ikut bertanggung  jawab  atas  terlaksananya  sanksi  adat  yang  dijatuhkan  kepada  anggota keluarganya”.  Adanya  ketentuan  ini  menunjukkan  bahwa  karakteristik  hukum  adat  yang bersifat  komunal,  bukan  individual.  Sehingga,  pembebanan  sanksi  tidak  hanya  merupakan tanggungjawab  pribadi  orang  perseorangan  yang  melakukan  sesuatu  yang  dapat menimbulkan  sengketa  atau  perselisihan,  tetapi  juga  merupakan  tanggung  jawab  bersama keluarganya.
Sengketa/perselisihan  yang  terjadi,  kerugian  dan  dampak  yang  ditimbulkan,  serta keadaan sosial ekonomi para pihak atau yang bersengketa semuanya mempunyai peranan atas kesepakatan  sanksi.  Sebagaimana  diputuskan  oleh  Majelis  Peradilan  Adat,  para  pihak, dan/atau  pelanggar,  konsekuensi  tersebut  akan  diterapkan  secara  bertahap.  Apabila  sanksi hukuman  yang  telah  ditetapkan  manjelis  tidak  dilakukan,  maka  majelis  bersidang  untuk
memufakatkan pelaksanaan sanksi yang akan dijatuhkan. Keputusan manjelis peradilan adat harus diikuti untuk proses pembangunan perdamaian dan pemulihan. Prosedur ini dilakukan melalui Peisiyuk atau saling memaafkan (berjabat tangan). Majelis peradilan adat diwajibkan untuk  membuktikan  perdamaian  yang  telah  terjalin  dan  meminta  agar  pihak-pihak  yang terlibat  dan  anggota  masyarakat  menahan  diri  untuk  tidak  membicarakan  masalah  apa  pun yang belum terselesaikan. Prosedur rekonsiliasi perlu dilakukan dan dihadiri oleh para pihak dan pimpinan Gampong.
Setiap  Putusan  Peradilan  Adat  Gampong  dan  Mukim  atau  nama  lain  di  Aceh  dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Majelis serta kedua belah pihak yang bersengketa,  dan  tembusannya  disampaikan  kepada  Kepala  Kepolisian  Sektor  (Kapolsek), Camat  serta  Majelis  Adat  Aceh  Kecamatan.  Putusan  ini  bersifat  final  dan  mengikat  serta tidak  dapat  diajukan  lagi  pada  peradilan  umum  atau  peradilan  lainnya.  Hal  ini  tegas dinyatakan dalam Diktum Keenam  SKB Gubernur, Kapolda, dan Majelis Adat  Aceh. Pihak kepolisian  sektor  kecamatan  terlibat  secara  pasif  dalam  proses  penyelesaian  sengketa  / perselisihan  secara  adat  gampong  di  Aceh.  Aparat  kepolisian  dapat  berperan  membina  dan mengawasi,  sehingga  putusan  sanksi  adat,  perdamaian  serta  pemulihan  dapat  dilaksanakan sesuai hasil musyawarah.
Kecamatan Meurah Mulia merupakan salah satu kecamatan yang memiliki hasil alam nabati  seperti  sawah  dan  hewani  seperti  ternak  sapi,  kambing,  dan  jenis  unggas.  Setiap individu yang memiliki hewan ternak juga harus mempertimbangkan kebutuhan dasar pangan hewanternak  tersebut  sampai  dengan  kendang  dari  hewan  ternak  tersebut.  Maka  dari  itu, ketika  terjadinya  perkara  pencurian  hewan  ternak  di  Kecamatan  Meurah  Mulia  Kabupaten Aceh Utara akan di laporkan kepada Geuchik dan Tuhapeut, apabila tidak menemukan solusi maka  pihak  yang  dirugikan  dipersilahkan  untuk  melaporkan  kepada  pihak  berwajib  yaitu Kepala Kepolisian Sektor (kapolsek) agar mendapatkan titik temu. Dalam hal tindak pidana ringan  pencurian  hewan  ternak  yang  telah  terjadi  pada  tahun  2023  di  Kecamatan  Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara telah diselesaikan secara damai dan mengikuti peraturan Qanun nomor 9 tahun 2008 mengenai tindak pidana ringan pencurian hewan ternak.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis  yuridis,  maka  didapatkan  kesimpulan sebagai berikut:
1. Tindak pidana ringan pencurian hewan ternak  yang terjadi  di  Kecamatan  Meurah Mulia Kabupaten  Aceh  Utara  telah  terapkan  dengan  baik  sesuai  peraturan  dalam  Qanun  No.  9 Tahun 2008 dengan isi putusan yang berbeda-beda. Penerapan Qanun No. 9 Tahun 2008 ini  juga  melibatkan  Geuchik,    Tuha  Peut,  Kapolsek  serta  pelapor  dan  terlapor  yang kemudian  diberikan  perhatian  lebih  pada  saat  musyawarah  keputusan  akhir  dari  kedua belahpihak.
2. Pembinaan  Kehidupan  Adat  dan  Adat  Istiadat  di  Kecamatan  Meurah  Mulia  Kabupaten Aceh  Utara  telah  diterapkan  dan  mampu  diselesaikan  secara  hukum  adat  yang  merujuk pada tindak pidana ringan dan juga mengacu pada Dalam Pasal 16 ayat (2) Qanun Aceh Nomor  9  Tahun  2008  tentang  Pembinaan  Kehidupan  Adat  dan  Adat  Istiadat  yakni “keluarga  pelanggar  adat  ikut  bertanggung  jawab  atas  terlaksananya  sanksi  adat  yang dijatuhkan  kepada  anggota  keluarganya”.  Penyelesaian  dalam  tindak  pidana  ringan pencurian hewan ternak yang berada di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara dilakukan  menggunakan  penyelesaian  damai  dan  ganti  rugi.  Seluruh  kegiatan  Tindakan penyelesaian  dilaksanakan  di  meunasah  Bersama  Geuchik  dan  Tuha  Peut  serta  dihadiri Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara.

## REFERENSI
Aguswandi,  P.  (2021).  PENYELESAIAN  TINDAK  PIDANA  MELALUI  PERADILAN ADAT DI ACEH. AL-AHKAM : Jurnal Syari’ah Dan Peradilan Islam , 1 (2), 88–100. Amsori.  (2022). Penanggulangan  Tindak  Pidana  Perkosaan  Dalam  KUHP  dan  Qanun Jinayat Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif . UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Apriliani,  M.  R.  (2020). PERKARA  TINDAK  PIDANA  RINGAN  (  Suatu  Penelitian  di Gampong Tanjong Kec . Ingin Jaya Kab . Aceh Besar ) . 4 (2), 250–260.
Darmawan.  (2010).  Kedudukan  Hukum  Adat  dalam  Otonomi  Khusus  (  The  Existence  of Customary Law in Special Autonomy ). Kanun , 12 (2), 334–348.
Fuady,  M.  (2018). Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep (1st  ed.).  Rajawali Press.
Hartono,  S.  (2006). Penelitian  Hukum  Di  Indonesia  Pada  akhir  Abad  Ke-20 .  Citra  Aditya Bhakti.
Idami, R. P. (2017). MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH TANGGA OLEH LEMBAGA ADAT GAMPONG MENURUT TINJAUAN MEDIASI SYARI’AH ( Studi Kasus Gampong Sibreh Keumudee Kecamatan Sukamakmur) . UIN Ar-Raniry. Jamaluddin, J., Faisal, Jumadiah, Herinawati, M. Rasyid, L., & Amalia, N. (2016). Adat dan Hukum Adat Nagan Raya (1st ed.). Unimal Press. www.unimalpress.aunimal.ac.id Miles,  M.  B.  (1992). Analisis  Data  Kualitatif:  Buku  Sumber  Tentang  Metode-Metode  Baru (1st ed.). UI-Press.
Moelong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif (38th ed.). PT Remaja Rosdakarya. Muhaimin. (2020). METODE PENELITIAN HUKUM (1st ed.). Mataram University Press. Mukhlis.  (2014).  Keistimewaan  Dan  Kekhususan  Aceh  Dalam  Perspektif  Negara  Kesatuan Republik
Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum , 5 (1), 89. https://doi.org/10.30652/jih.v4i1.2092
Musrizal,  Bahri,  S.,  &  Maisarah.  (2022).  PENYELESAIAN  TINDAK  PIDANA  RINGAN MELALUI  KOMUNIKASI  MEDIASI  LEMBAGA  ADAT. Jurnal Peurawi : Media Kajian Komunikasi Islam , 5 (1), 1–20.
Narbuko, C., & Achmadi, H. A. (1999). Metodologi penelitian . Bumi Aksara.
PERPRES. (2023). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. In Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan . Qanun,  A.  (2006). Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2006 Tentang Pemerintah Aceh .
Surya,  A.,  &  Suhartini,  S.  (2019).  Efektivitas  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Ringan  Melalui Lembaga  Adat  (Sarak  Opat). Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum , 26 (1),  91–112. https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art5