## INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER PAD TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PEMEKARAN: STUDI PADA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU PROVINSI MALUKU

## Meiske Wenno
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura Jl. Ir. M. Putuhena Kampus Poka-Ambon, 97233, Indonesia

## ABSTRACT
This research discussing the finance self-support problem by using intensification of collection and extensification of PAD source at the government of West Seram District and Aru Island District, Maluku Province. The objective of research is to test and analyzing the factors establishing the intensification of collection and extensification of PAD source, to test and analyzing  the effect of intensification of collection and extensification of PAD source on local finance self-support, and recommending a strategy to the government of West Seram District and Aru Island District in pursuance of the local finance self-support. Population this research is civil servants on the government office  at  West  Seram  District  and  Aru  Island  District  who  runs  the  function  as  assigned  to  manage  and  to produce  PAD amounts 744 civil servants in the scope of the government office at West Seram District and Aru Island District. This research use factor analysis and multiple regression analysis. Result of research indicates that the implementation of intensification of collection and extensification of PAD source in the government at West Seram District and Aru Island District have significantly influenced the improvement of local finance self-support.
Keywords: Intensification of Collection, Extensification of PAD Source and Local Finance Self-Support JEL Classification : G38, E64, E69

## PENDAHULUAN
Pemberlakuan  undang-undang  otonomi  daerah  di Indonesia yaitu UU No. 22 Tahun 1999 yang direvisi dengan  UU  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 yang direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah embrio dari lahirnya reformasi keuangan daerah di Indonesia.
Dampak  dari  diberlakukannya  otonomi  daerah adalah  bertambahnya  jumlah  daerah  otonom  melalui pemekaran-pemekaran wilayah atau daerah. Selama 1999 – 2009, terbentuk 205 daerah otonom baru dari berbagai tingkatan,  atau  bertambah  lebih  dari  63  %  dibanding dengan jumlah daerah otonom di akhir masa Orde Baru. Ciri  utama  suatu  daerah  yang  mampu  melaksanakan otonomi  antara  lain (1)  kemampuan  keuangan  daerah, dalam artian bahwa daerah harus memiliki kewenangan dan  kemampuan  untuk  menggali  sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya,  dan  (2)  ketergantungan  kepada Pemerintah  pusat  harus  seminimal  mungkin,  agar
pendapatan  asli  daerah  (PAD)  dapat  menjadi  bagian sumber keuangan terbesar  sehingga  peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar (Halim, 2001).
Sumber  dana  untuk  melakukan  pembia-yaan pembangunan  daerah di Indonesia sebagaimana diatur dalam  aturan  perundang-undangan  tediri  atas  modal sendiri yang bersumber dari PAD sebagai dana internal dan transfer pemerintah pusat sebagai dana eksternal serta modal  pinjaman  yang  bersumber  dari  obligasi  daerah. Azas  yang  dianut  dalam  keputusan  pendanaan pemerintah  daerah  tidak  jauh  berbeda  dengan  prinsip yang  berlaku  di  perusahaan  yaitu  dengan  memper- timbangkan tingkat pengembalian ( return ) dan risiko ( risk ). Perbedaannya  adalah  perusahaan  berorientasi  pada kesejahteraan  pemegang  sahamnya,  sedangkan pemerintah daerah berorientasi pada kesejahteraan publik (masyarakatnya), Tunliu (2010).
Sidik  (2002)  menyatakan  bahwa  dalam  rangka desentralisasi,  pemerintah  daerah  diharapkan  mampu menggali dan mengoptimalkan potensi (keuangan lokal), khususnya yang bersumber dari PAD. PAD merupakan sumber pembiayaan pemerintah daerah yang komponen utamanya terdiri atas pajak daerah dan retribusi daerah.
Realitas  hubungan  fiskal  antara  pusat  –  daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan  daerah.  Hal  ini  terlihat  dari  rendahnya proporsi  PAD  terhadap  total  pendapatan  daerah  di- banding besarnya subsidi ( grants ) yang di-berikan dari pusat. Indikator  desentralisasi  fiskal  adalah  rasio  antara  PAD dengan total pendapatan daerah (Kuncoro, 2004).
Data  dari  Direktorat  Jenderal  Perimbangan Keuangan  (Deskripsi  dan  Analisis  APBD  2010) membuktikan tentang ketergantungan pemerintah daerah terhadap  pemerintah  pusat.  Dijelaskan  bahwa  total pendapatan  APBD  secara nasional mencapai  Rp.401,9 triliun, terdiri dari Rp.102,3 triliun pendapatan Pemerintah Provinsi  (25,5%)  dan  Rp.299,6  triliun  pendapatan Pemerintah  Kabupaten/Kota  (74,5%).  Pendapatan Daerah  secara  Nasional  didominasi  oleh  Dana Perimbangan  yang  mencapai  Rp.291,3  triliun  (72%), sedangkan  PAD  dan  Pendapatan  Lain-Lain  masing- masing PAD Rp.71,8 triliun (18%) dan Pendapatan Lain- Lain Rp.38,8 triliun (10%).
Dilakukan  juga  perbandingan  pendapatan  APBD yang  dikelompokan  menjadi  6  (enam)  wilayah  secara nominal antara lain Jawa – Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT – NTB – Maluku, dan Papua – Papua Barat.  Wilayah  Jawa  dan  Bali  yang  mempunyai pendapatan  APBD  tertinggi  pada  dua  kelompok pendapatan utama (PAD dan Dana Perimbangan) hal ini karena jumlah Kabupaten dan Kota di wilayah ini adalah yang terbesar.
Sementara  untuk  kelompok  Lain-lain  Pendapatan, wilayah Sumatera dan Papua cukup tinggi, mengingat di ke-dua  wilayah  tersebut  terdapat  dana  Otsus.  Secara persentase, meskipun dominasi Dana Perimbangan terjadi di seluruh wilayah, namun terdapat perbedaan yang cukup signifikan  pada  pola  komposisi  Pendapatan  pada  ke-6 wilayah. Persentase PAD di wilayah Jawa dan Bali relatif jauh  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  wilayah  lain, sementara  persentase  Dana  Perimbangan  justru  yang terendah dibandingkan wilayah lain. Persentase tertinggi untuk  Dana  Perimbangan  terjadi  di  wilayah  Nusa Tenggara  dan  Maluku,  sementara  persentase  tertinggi untuk kelompok Lain-lain Pendapatan ter-jadi di wilayah Papua.
Hal  yang  sama  dikemukakan  oleh Thee  Asia Foundation (2002) yang terangkum dalam Indonesia Rapid Decentralization  Appr-raisal (IRDA) bahwa  sejak  otonomi daerah dirancangkan, ketergantungan pada DAU masih sangat tinggi, yaitu mencapai 75 persen dari APBD di sebagian besar daerah. Selain itu, data empiris dari Hofman dan  Kaiser  (2002)  juga  menunjukan  bahwa  bagi kebanyakan  pemerintah  daerah  di  Indonesia  sumber
pendapatan  terbesar  ternyata  adalah  DAU  dan  DBH Pajak  yang  mencapai  65%  dan  23%  hal  ini  berarti sedikitnya 88% dari pendapatan daerah masih merupakan transfer dari pemerintah pusat.
Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  Republik Indonesia  (BPS-RI)  terkait  dengan  laporan  realisasi penerimaan  pemerintah  kabupaten/kota  seluruh Indonesia tahun 2006 - 2010, pendapatan daerah dalam hal ini PAD dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan yaitu 6,69 %, 6,73 %, 7,25 %, 7,49 % dan pada tahun 2010 total PAD adalah 8,1 %. Hasil  ini  menunjukan  rendahnya  kontribusi  PAD pemerintah kabupaten /kota seluruh Indonesia terhadap pendapa-tan  daerahnya,  atau  dengan  kata  lain  dana perimbangan dari pemerintah pusat masih mendominasi pendapatan daerah (diatas 90 %).
Realitas yang terjadi semakin memperkuat penelitian Adi (2005) yang menyatakan bahwa tidak semua daerah di Indonesia benar-benar siap untuk memasuki desentralisasi fiskal.  Ketergantungan  pemerintah  daerah  kepada pemerintah pusat masih sangat tinggi karena kemampuan pendanaan  secara  internal  (kemampuan  daerah menghasilkan PAD) yang masih sangat rendah.
Penyebab  utama  rendahnya  PAD  yang  pada gilirannya  menyebabkan  tingginya  ke-tergantugan ketergantungan terhadap subsidi dari pemerintah pusat, antara  lain:  1)  kurang  berperannya  perusahaan  daerah sebagai pendapatan daerah; 2) tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan dimana semua jenis pajak utama yang  produktif  ditarik  oleh  pemerintah  pusat;  3)  pajak daerah  cukup  beragam,  namun  hanya  sedikit  yang diandalkan sebagai sumber penerimaan daerah; 4) adanya alasan politis, karena banyak orang khawatir bahwa ketika daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi maka akan  mendorong  separatisme  dan  disintegrasi;  5) kelemahan  dalam  pemberian  subsidi  pemerintah  pusat kepada daerah karena besarnya kewenangan pemerintah pusat dalam perencanaan daerah (Kuncoro, 2004).
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia masih belum mampu mengurangi secara signifikan ketergantungannya terhadap  dana  transfer  dari  pemerintah  pusat  yang berdampak  pada  tingkat  pencapaian  kemandirian keuangan daerah sebagai roh dari pelaksanaan otonomi daerah. Kemandirian keuangan daerah menurut Triastuti, dkk (2005) adalah independensi pemerintah daerah dalam melakukan  perencanaan  anggaran  daerah,  pemungutan dan  optimalisasai  pemungutan  sumber-sumber penerimaan  daerah  dan  pengelolaan  (dalam  arti penggunaan)  dana  daerah  dalam  melakukan  kegiatan pemerintahan  dan  pembangunan  daerah.  Adapun
tindakan yang dapat dilakukan, menurut Jawa Pos Institue of Pro-Otonomi (JPIP)  dalam  evaluasinya  terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Jawa Timur pada tahun 2002 mengemukakan bahwa untuk meningkatkan PAD guna mencapai kemandirian keuangan maka pemerintah kabupaten/ kota di Jawa Timur melakukan tiga cara, yaitu melalui (i) intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, (ii) eksploitasi sumber daya alam, dan (iii) menarik investor.
Dalam kaitannya dengan program inten-sifikasi dan ekstensifikasi  sebagai  upaya  pemberian  peran  terhadap PAD  untuk  mencapai  kemandirian  keuangan  daerah, apabila pemerintah daerah telah menggali sumber pajak dan  retribusi  daerah  sesuai  dengan  ketentuan  undang- undang  dimaksud  maka  dapat  dilakukan  intensifikasi pemungutan  yaitu  proses  meningkatkan  penerimaan pajak dan retribusi daerah dari sumber yang telah digali secara  giat  dan  teliti.  Sedangkan  apabila  daerah  belum menggali sumber pajak dan retribusi selain yang telah ada, maka dapat dilakukan ekstensifikasi yaitu usaha menggali sumber-sumber  pendapatan  baru  yang  sesuai  dengan aturan yang berlaku sehingga PAD dapat meningkat dan ketergantungan  terhadap  pemerintah  pusat  dapat diminimalisir  atau  kemandirian  keuangan  daerah  dapat dica-pai (Mahmudi, 2010).
Secara  teoritik  Adisasmita  (2011)  menge-mukakan bahwa upaya peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan  daerah  dapat  ditempuh  melalui;  (1) Intensifikasi  sumber-sumber  pembiayaan  yang  ada, meliputi:  peningkatan  mutu  SDM,  perbaikan kelembagaan,  evaluasi  sumber-sumber  potensi  daerah, perbaikan  dasar  hukum  atau  Peraturan  Daerah  dan peningkatan  pengawasan,  (2)  Ekstensifikasi  yaitu  upaya menambah  sumber  penerimaan  selain  dari  sumber- sumber  yang  telah  ada,  meliputi:  mencari  sumber penerimaan  yang  baru  dengan  potensi  yang  besar, permintaan  kewenangan  untuk  menge-lola  sumber pembiayaan dari pusat serta penerbitan perda-perda baru yang sesuai dengan sumbernya.
Selain  itu,  upaya  mobilisasi  PAD  menurut  Halim (2001)  dapat  dilakukan  melalui  pola  intensifikasi  dan ekstensifikasi.  Pola  intensifikasi  yaitu  meningkatkan pendapatan  daerah  yang  dilakukan  dengan  lebih menekankan  pada  penerapan  nilai  atau  prinsip-prinsip perpajakan yang baik. Baik itu sumber pendapatan yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, badan usaha milik daerah  dan  usaha-usaha  lainnya  yang  sah.  Pola ekstensifikasi  yaitu  peningkatan  pendapatan  pemerintah daerah yang dilakukan dengan lebih menekankan pada perluasan  sumber-sumber  pendapatan  baru  baik  yang
berupa pajak daerah dan retribusi daerah, maupun usaha- usaha lainnya yang sah.
Hal  ini  sesuai  kajian  yang  dilakukan  oleh  Idayati (2006),  bahwa  untuk  meningkat-kan  pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah maka kebijakan yang harus  ditempuh  adalah  dalam  bentuk  intensifikasi  dan ekstensifikasi  pemungutan  sehingga  diha-rapkan  PAD lebih  berperan.  Dalam  peneli-tiannya  terkait  dengan pelaksanaan otonomi di kota Surabaya, ditemukan bahwa upaya  intensifikasi  dan  ekstensifikasi  berdampak  pada peningkatan  PAD  di  Jawa  Timur  khu-susnya  kota Surabaya.
Penelitian lainnya terkait dengan faktor intensifikasi dan ekstensifikasi ter-hadap kemandirian keuangan daerah juga dilakukan oleh Tunliu (2010) dengan menggunakan peningkatan PAD sebagai variabel intervening , dengan hasil temuan antara lain; (1) Intensifikasi berpengaruh terhadap peningkatan PAD, (2) Ekstensifikasi tidak berpengaruh terhadap peningkatan PAD, (3) Peningkatan PAD tidak berpengaruh  terhadap  kemandirian  keuangan  daerah. Dari  hasil  penelitian  Idayati  (2006)  dan  Tunliu  (2010) ternyata ada perbedaan yang dapat dijadikan sebagai gap dalam  penelitian  ini.  Temuan  penelitian  Idayati  (2006) men-dukung  teori    yang  dikemukan  oleh  Adisas-mita (2011)  dan  Sidik  (2002)  sedangkan  temuan  penelitian Tunliu (2010) tidak mendukung teori dimaksud, bahwa untuk  me-ningkatkan  kemandirian  keuangan  daerah maka  PAD perlu  ditingkatkan  melalui  intensifikasi  dan ekstensifikasi.
Kabupaten  Seram  Bagian  Barat  dan  Kabupaten Kepulauan Aru adalah 2 (dua) dari 7 (tujuh) daerah yang dimekarkan sebagai DOB di provinsi Maluku melalui UU No.40 Tahun 2003 dengan tujuan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan serta mendorong kebijakan pemerintah  pusat  secara  nasioal  yaitu  percepatan pembangunan  Kawasan  Timur  Indonesia.  Idealnya, dengan adanya pembentukan kabupaten baik kabupaten Seram Bagian Barat maupun Kabupaten Kepulauan Aru diharapkan kebutuhan masyarakat dapat terjawab melalui peningkatan  pelayanan  publik  guna  mempercepat pembangunan  perekonomian  daerah,  pengelolaan potensi  daerah,  sosial  budaya,  dan  terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Upaya pencapaian tujuan dari pemekaran kabupaten- kabupaten  ini  harus  didorong  oleh  kemampuan pemerintah  daerah  masing-masing  dalam  membiayai kebutuhan daerah melalui optimalisasi potensi yang ada di daerah.  Kekayaan  alam  daerah  yang  potensial  idealnya harus  mendorong  kabupaten  Seram  Bagian Barat  dan Kabupaten Kepulauan Aru sebagai daerah otonom yang mandiri,  dimana  kemandirian  dimaksud  dikaji  dari
perspektif keuangan daerah yaitu bagaimana kemampuan APBD dalam hal ini PAD dalam melakukan pembiayaan daerah.
Berdasarkan  data  realisasi  APBD  2011,  total pendapatan  kabupaten  Seram  Bagian  Barat  adalah Rp.488,3  Miliar  dengan  kontribusi  PAD  adalah  Rp.15 Miliar  dan  total  kabupaten  Kepulauan  Aru  adalah Rp.464,9 Miliar dengan kontribusi PAD adalah Rp17,3 Miliar. Dari data disajikan, dihitung presentase kontribusi masing-masing pos pendapatan terhadap APBD sebagai berikut:  (1)  kabupaten  Seram  Bagian  Barat  dengan presentase PAD 3,07%, Dana Perimbangan 85,39%, dan Lain-lain  Pendapatan  Daerah  yang  sah  11,5%;  (2) Kabupaten  Kepulauan  Aru  dengan  presentase  PAD 3,73%,  Dana  Perimbangan  83,69%  dan  Lain-lain Pendapatan  Daerah  yang  sah  yaitu  12,57%.  Dari perhitungan  tersebut,  terlihat  presentase  dana perimbangan  sangat  tinggi  yang  berarti  begitu mendominasinya bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan  terhadap  pembiayaan  pemerintah  daerah atau  rendahnya  pendanaan  internal  masing-masing kabupaten melalui PAD yaitu hanya berkisar 3%.
Selain  itu,  jika  menggunakan  formula  untuk menghitung tingkat kemandirian keuangan daerah melalui rasio  kemandirian  keuangan  daerah  (KKD)  dengan membandingkan  antara  PAD  dan dana pe-rimbangan maka dapat diperoleh: (1) kabu-paten Seram Bagian Barat dengan rasio KKD 3,59%; dan (2) kabupaten Kepulauan Aru  dengan  rasio  KKD  4,46%.  Halim  (2001) mengemukakan  tentang  pola  hubungan  pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta tingkat kemampuan keuangan daerah bahwa rasio KKD (%) pada kisaran 0 – 25 menunjukan pola hubungan yang instruktif dan tingkat kemampuan keuangan yang rendah sekali. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kabupaten Seram Bagian Barat dan kabupaten Kepulauan Aru memiliki pola hubungan yang instruktif dengan pemerintah pusat dan memiliki tingkat kemampuan keuangan yang rendah sekali.
Kondisi ini semakin memperkuat pikiran Hoffman (Kompas,16  Juli  2003)  bahwa  penerimaan  pemerintah daerah  yang  berasal  dari  pajak  daerahnya  sendiri  (atau PAD), besarnya tidak sampai 5% dari total penerimaan, sehingga pemerintah daerah benar-benar mengandalkan penerimaan  dari  transfer  pemerintah  pusat,  yang mencapai 90% dari keseluruhan penerimaan. Lebih lanjut dikemukakan bahwa ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pemerintah pusat akan menghambat akuntabilitas daerah dan me-ningkatkan risiko fiskal bagi pemerintah pusat.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  masalah  dalam penilitian  ini  antara  lain:  1)  Faktor-faktor  apa  saja  yang
membentuk intensifikasi pemungutan dan ekstensifikasi sumber  PAD  di  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat  dan Kabupaten  Kepulauan  Aru?  2)  Apakah  intensifikasi pemungutan  berpenga-ruh  terhadap  kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten  Kepulauan  Aru?  3)  Apakah  ekstensifikasi sumber  PAD  berpengaruh  terhadap  kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten  Kepu-lauan  Aru?  4)  Bagaimana  strategi intensifi-kasi pemungutan dan ekstensifikasi sumber PAD dalam upaya mencapai kemandirian    keuangan daerah di Kabupaten  Seram  Bagian  Barat  dan  Kabupaten Kepulauan Aru?
Studi  empiris  dalam  penelitian  ini  antara  lain  dari Idayati (2006), dengan penelitian berjudul “Implementasi Kebijakan  Intensifikasi  dan  Eksten-sifikasi  Pendapatan Asli  Daerah  Dalam  Pelaksanaan  Otonomi  di  Kota Surabaya,  menyimpulkan  bahwa  PAD  adalah  tulang punggung  pembiayaan  dae-rah,  oleh  karenanya kemampuan  melaksana-kan  ekonomi  diukur  dari besarnya kon-tribusi yang dapat di berikan PAD terhadap total  APBD,  semakin  besar  kontribusi  yang  dapat diberikan  oleh  PAD  terhadap  APBD  berarti  semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.
Serta  penelitian  Tunliu  (2010),  yang  berjudul Pengaruh  Intensifikasi  dan  Ekstensifikasi  Terhadap Peningkatan    PAD  Guna  Mewujudkan  Kemandirian Daerah:  Studi  Kasus  pada  PEMDA  Kota  Kupang (NTT). Dengan analisis data menggunakan model SEM ( Structural  Equation  Modeling )  menunjukan  bahwa pelaksanaan intensifikasi pajak dan retribusi yang diakukan oleh pemerin-tah Kota Kupang berpengaruh signifikan terhadap  peningkatan  PAD,  namun  pelaksa-naan Ekstensifikasi  sebaliknya  belum  berpengaruh  signi-fikan terhadap PAD di kota Kupang.

## Kemandirian Keuangan Daerah
Dwirandra  (dalam  Abdul  Halim,  2001) mengemukakan tentang keman-dirian keuangan daerah bahwa  “Kemandirian  keuangan  daerah  berarti  daerah harus  memiliki  kewenangan  dan  kemampuan  untuk menggali  sumber-sumber  keuangan,  mengelola  dan menggunakan  keuangan  sendiri  yang  cukup  memadai untuk membiyai penyelenggaraan pemerintahannya”.
Menurut  Sidik  (2002:8-9),  ciri  utama  yang menunjukan  suatu  daerah  otonom  mampu  berotomi terletak  pada  kemampuan  keuangan  daerah.  Artinya, daerah  otonom  harus  memiliki  kewenangan  dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri,  mengelola  dan  menggunakan  keuangan  sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan
Rasio KKD = Total Pendapatan Asli Daerah Total Pendapatan Daerah x 100%
pemerintahannya  daerahnya.  Ketergantungan  kepada pemerintah  pusat  harus  seminimal  mungkin,  sehingga PAD terutama pajak dan retribusi daerah harus menjadi sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.
Seorang pakar World Bank dalam Tunliu (2010 : 28) mengemukakan  terkait  dengan  kemandirian  daerah bahwa  batas  20%  perolehan  PAD  merupakan  batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Jika terjadi demikian, maka daerah tersebut kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri (Riduansyah : 2003), hal yang  sama  juga  dikatakan  oleh  Devas  (1999)  bahwa apabila  kurang  dari  20%  dari  seluruh  penerimaan pemerintah  daerah  berasal  dari  pendapatan  daerahnya maka  keputusan-keputusan  di  tingkat  lokal  akan didominasi  oleh  pemerintah  pusat  dan  mengurangi kredibilitas dan otonomi pemerintahan.
Halim (2008) mengemukakan bahwa, “Kemandirian  keuangan  daerah  ditunjukan  oleh  besar kecilnya  pendapatan  asli  daerah  dibandingkan  dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya  bantuan  pemerintah  pusat  ataupun  dari pinjaman”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dirumuskan melalui rasio kemandirian keuangan daerah (Rasio KKD) sebagai berikut:
Rasio  kemandirian  ini  menggambarkan  tingkat ketergantungan  daerah  terhadap  sumber  dana  ekstern. Rasio  kemandirian  juga  menunjukan  tingkat  partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan  daerah.  Artinya, semakin  tinggi  rasio  kemandirian,  semakin  tinggi  pula partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah (Halim, 2008). Lebih lanjut dijelaskan oleh Halim (2008)  bahwa,  “semakin  tinggi  rasio  kemandirian keuangan  daerah  berarti  tingkat  ketergantungan  daerah terhadap  bantuan  pihak  ekstern  (terutama  pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya. Tabel berikut ini menyajikan rasio kemandirian keuangan daerah serta  interpretasinya  yang  bersumber  dari  Departemen Dalam Negeri (Triastuti, 2005).
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
PAD/TPD (%) Kemandirian Keuangan Daerah < 10,00 Sangat kurang 10,01 – 20,00 Kurang 20,01 – 30,00 Cukup
30,01 – 40,00 Sedang 40,01 – 50,00 Baik > 50,01 Sangat baik
Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim (2001 : 168) mengemukakan mengenai hubungan antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  dalam pelaksanaan  otonomi  daerah,  terutama  pelaksanaan undang-undang  tentang  perimbangan  keuangan  antara pusat dan daerah, yaitu sebagai berikut; 1) Pola hubungan instruktif yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial), 2)  Pola  hubungan  konsultif,  yaitu  campur  tangan pemerintah  pusat  sudah  mulai  berkurang  dan  lebih banyak  pada  pemberian  konsultasi  karena  daerah dianggap  sedikit  lebih  mampu  melaksanakan  otonomi daerah, 3) Pola hubungan partisipatif, yaitu pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat kemandirian  daerah  otonom  bersangkutan  mampu mendekati melaksanakan urusan otonomi.
Peran  pemberian  konsultasi  beralih  ke  peran partisipasi pemerintah pusat, 4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena  daerah  telah  benar-benar  mampu  dan  mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat siap dan dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.

## Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi
Menurut  Abubakar  dalam  Halim  (2001:  147) intensifikasi  pajak  dan  retribusi  daerah  diartikan  sebagai suatu  usaha  yang  dilakukan  oleh  pemerintah kota/kabupaten untuk meningkatkan penerimaan pajak dan  retribusi  daerah  yang  biasanya  diaplikasikan  dalam bentuk: a) Perubahan Tarif Pajak dan Retribusi Daerah, b) Peningkatan  Pengelolaan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah. Selanjutnya  dikatakan  bahwa  Ekstensifi-kasi  pajak  dan retribusi  daerah  merupakan  suatu  kebijakan  yang dilakukan  oleh  daerah  kota/kabupaten  dalam  upaya meningkatkan  penerimaan  pajak  daerah  melalui penciptaan  sumber-sumber  pajak  dan  retribusi  daerah. Kebijakan ini sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009, di mana dalam usaha mening-katkan kontribusi pajak dan retribusi  daerah  terhadap  total  penerimaan  anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  merupakan  salah  satu kebijakan yang sangat rasional dan tidak menyengsarakan masyarakatnya adalah kebijakan investasi.
Kegiatan  investasi  memberikan  kontribusi  yang sangat  besar  dan  baik  terhadap  upaya  peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah pada khususnya
dan  penerimaan  Penda-patan  Asli  Daerah  pada umumnya.  Untuk  itu,  kegiatan  investasi  mutlak diusahakan  oleh  pemerintah  kota/  kabupaten  melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut: a) Menciptakan daya tarik dan iklim yang kondusif bagi investor lokal maupun investor  asing  untuk  menanamkan/  menginvestasikan modalnya di kota/kabupaten. b) Memberi kemudahan bagi  investor  lokal  maupun  investor  asing  untuk menanamkan/menginvestasikan  modalnya  di  daerah dengan menghilangkan birokrasi yang berbelit-belit.
Menurut Soewito (2007) dengan mengutip pendapat dari Sidik (2002) mengatakan bahwa secara umum upaya yang  perlu  dilakukan  pemerintah  daerah  dalam  rangka meningkatkan  pendapatan  daerah  melalui  optimalisasi Intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, antara lain:  a) Memperluas  basis penerimaan,  b) Memperkuat proses  pemungutan,  c)  Peningkatan  Pengawasan,  d) Mening-katkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan,  e)  Meningkatkan  kapasitas  penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

## Intensifikasi,  Ekstensifikasi  dan  Kemandi-rian Keuangan Daerah
Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi  fiskal  adalah  untuk  meningkatkan kemandrian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap  pemerintah  pusat.  Peningkatan  kemandirian keuangan  daerah  sangat  erat  kaitannya  dengan kemampuan  daerah  dalam  mengelola  pendapatan  asli daerah (PAD) atau dengan kata lain ukuran kemandirian keuangan daerah dilihat dari seberapa besar kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD nya (Mahmudi, 2010).
Adisasmita  (2011)  mengemukakan  bahwa  untuk meningkatkan  PAD  demi  tercapainya  kemandirian keuangan  daerah,  maka  pemerintah  daerah  dapat melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi.
Kerangka  konsep  dalam  penelitian  ini  dapat dijelaskan melalui gambar berikut:

## Kerangka Konsep Penelitian
Hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: H1:   Intensifikasi pemungutan dan ekstensifikasi sumber PAD  berpengaruh  secara  parsial  terhadap kemandirian keuangan daerah
H2:  Intensifikasi pemungutan dan ekstensifikasi sumber
PAD  berpengaruh  secara  simultan  terhadap kemandirian keuangan daerah

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  eksplanatori, dengan populasi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki fungsi sebagai penghasil dan pengelola PAD di kabupaten Seram  Bagian  Barat  dan  Kabupaten  Kepulauan  Aru yang berjumlah populasi dalam penelitian ini adalah 744 PNS.  Pengambilan  sampel  dengan  cara  probabilitas ( probability sampling ), melalui acak berstrata disproporsional dengan ketentuan 20% dari total populasi yaitu sebanyak 148 PNS.

## Definisi Operasional Variabel Intensifikasi Pemungutan (X1)
Intensifikasi menurut Adisasmita (2011) merupakan salah satu kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah  untuk  meningkatkan  PAD  melalui  sumber- sumber yang telah ada atau yang telah dijalankan. Sidik (2002)  menggunakan  instrumen  untuk  menje-laskan variabel intensifikasi, yang terdiri atas: 1) Mengidentifikasi pembayar  pajak/retribusi  dan  menjaring  wajib  pajak/ retribusi  baru,  2)  Mengevaluasi  tarif  pajak/  retribusi,  3) Meningkatkan  basis  data  objek  pajak/retribusi,  4) Melakukan  penilaian  kembali  ( appraisal )  atas  objek pajak/retribusi, 5) Pengubahan tarif pajak dan retribusi, 6) Peningkatan  mutu  SDM  pengelola  sumber-sumber penerimaan,  7)  Percepatan  penyusunan  Peraturan Daerah, 8) Melakukan audit secara rutin, 9) Melakukan audit secara insidental, 10) Memperbaiki sistem pencataan penerimaan daerah, 11) Memberikan penghargaan yang memadai  bagi  masyarakat  yang  taat  pajak,  12) Memberikan  sanksi  kepada  masyarakat  yang  tidak  taat pajak/ retribusi, 13) Meningkatkan disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam pemungutan pendapatan, 14) Memperbaiki  prosedur  administrasi  pajak  dan  retribusi sehingga  lebih mudah  dan  sederhana,  15)  Peningkatan efisiensi  pemungutan dari  setiap  jenis pemungutan,  16) Koordinasi yang efektif dengan instansi terkait di daerah.

## Ekstensifikasi Sumber PAD Baru (X2)
Ekstensifikasi  menurut  Adisasmita  (2011)  adalah upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  unutuk meningkatkan  PAD  nya  melalui  penambahan  sumber penerimaan  selain  yang  telah  ada.  Instrumen  yang digunakan  untuk  mengukur  variabel  ini  antara  lain:  1)
Intensifikasi
Pemungutan (X1) Ekstensifikasi Sumber PAD (X2)
Kemandirian Keuangan
Daerah (Y)
Menciptakan  daya  tarik  dan  iklim  yang  kondusif  bagi investor  melalui  promosi  potensi  daerah,  publikasi informasi  terkait  ketersediaan  peluang  investasi  kepada investor  lokal  maupun  asing  untuk  menumbuhkan investasi di daerah, 2) Upaya pemerintah daerah dalam memberikan  kemudahan  bagi  investor  untuk menginvestasikan modalnya, 3) Upaya pemerintah daerah untuk mengggali dan mendata lagi objek-objek pajak dan retribusi.

## Kemandirian Keuangan Daerah
Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan  di daerah  yang  bersumber  dari  PAD.  Instrumen  yang digunakan untuk mengukur kemandirian daerah adalah Kontribusi  PAD  sudah  mampu  membiayai  minimal 20% dari program pembangunan di daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis
Analisis  regresi  linier  berganda  digunakan  untuk melihat  ada  tidaknya  pengaruh  variabel  intensifikasi pemungutan  dan  ekstensifikasi  sumber  PAD  terhadap kemandirian keuangan daerah secara parsial dan simultan. Perhitungan  analisis  regresi  linier  berganda  dalam penelitian ini menggunakan bantuan Statistical Package for Social Science ( SPSS ) 17.0 for windows .
Pengaruh  Intensifikasi  Pemungutan  dan Ekstensifikasi  Sumber  PAD  terhadap  Ke- mandirian Keuangan Daerah Secara Parsial
Berdasarkan hasil pengolahan data, maka pengaruh intensifikasi pemungutan (X1) dan ekstensifikasi sumber PAD (X2) terhadap kemandirian keuangan daerah (Y) secara parsial dapat dilihat sebagai berikut:
Dari  hasil  di  atas,  dengan  ketentuan  pengambilan keputusan  terhadap  hipotesis  didasarkan  atas  nilai probabilitas  yaitu  jika  probabilitas  >  0,05  maka  H ₀ diterima dan jika probabilitas < 0,05 maka H ₀ ditolak. Besarnya  nilai  t hitung untuk  variabel  intensifikasi pemungutan  (X 1 )  adalah  2.093  dengan  probabilitas sebesar 0.038 lebih kecil dari signifikan statistik pada α =
5%, sehingga menolak H 0 yang artinya bahwa intensifikasi pemungutan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
Besarnya  nilai  t hitung untuk  variabel  ekstensifikasi sumber  PAD  (X 2 )  adalah  2.186  dengan  probabilitas sebesar 0.031 lebih kecil dari signifikan statistik pada α = 5%,  sehing-ga  menolak  H 0 yang  artinya  bahwa ekstensifikasi sumber PAD (X 2 ) berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  kemandirian  ke-uangan  daerah (Hipotesis 1).
Model regresi yang diperoleh adalah:
Dari  persamaan  tersebut  diperoleh  bahwa peningkatan intensifikasi pemungutan akan diikuti dengan semakin meningkat kemandirian keuangan daerah sebesar 21%, begitu juga, peningkatan ekstensifikasi sumber PAD akan  diikuti  peningkatan  kemandirian  keuangan  daerah sebesar 21.9%.
Pengaruh Intensifikasi Pemungutan dan Ekstensifikasi Sumber PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Secara Simultan
Analisis pengaruh intensifikasi pemungutan (X1) dan ekstensifikasi  sumber  PAD (X2) terhadap  kemandirian keuangan daerah (Y) secara simultan berdasarkan analisis reg-resi berganda, dapat dilihat seperti  berikut:
Uji  F  digunakan  untuk  menguji  ketepatan  atau keberartian model penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai F sebesar 9,531 dengan nilai probabilitas sebesar 0.000 dan signifikan pada alpha (α) sebesar 5% (0,05).  Hal  ini  mempunyai  makna  bahwa  intensifikasi pemungutan  dan  ekstensifikasi  sumber  PAD  secara bersama  mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap kemandirian keuangan daerah (Hipotesis 2).
Daya  prediksi  dari  model  regresi  (R- square )  yang dibentuk  dalam  pengujian  ini  sebesar  0.140.  Hasil  ini mengindikasikan  bahwa  intensifikasi  pemungutan  dan ekstensifikasi  sumber  PAD  mempunyai  kontribusi terhadap  kemandirian  keuangan  daerah  sebesar  14%, sedangkan sisanya 86% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.
Model Summary b ,374 a ,140 ,125 1,124 1,857
Model 1 R R Square
Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson Predictors: (Constant), Ekstensifikasi Sumber PAD , Intensifikasi Pemungutan
a.
Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah b. Variabel
Penelitian Standardized Coefficients Beta t Prob. Ket Intensifikasi pemungutan (X 1 ) 0,210 2,093 0,038* Sig Ekstensifikasi sumber PAD (X 2 )
00.219 2,186 0,031* Sig
Signifikan secara statistik pada tingkat 𝜶 = 5%
Rekapitulasi Hasil Regresi Linier Berganda
Y = 0.210 X 1 + 0.219 X 2 Uji F

## Pembahasan
Pengaruh  Intensifikasi  Pemungutan  Ter-hadap Kemandirian Keuangan Daerah
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pengujian  hipotesis yang  dilakukan  maka  ditemukan  bahwa  intensifikasi pemungutan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Intensifikasi pemungutan dalam  penelitian  ini  dapat  dijelaskan  melalui:  1) peningkatan  pengawasan  dan  pengendalian,  2) peningkatan  efisiensi  administrasi  dan  penekanan  biaya pemungutan,  3)  perluasan  basis  penerimaan,  dan  4) memperkuat proses pemungutan.
Hasil  kajian  ini  juga  menguatkan  kajian  yang dikemukakan  oleh  Soewito  (2007)  dengan  mengutip pendapat dari Sidik (2002) bahwa secara umum upaya yang  perlu  dilakukan  pemerintah  daerah  dalam  rangka meningkatkan  pendapatan  daerah  melalui  optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, antara lain: Memperluas basis penerimaan, Memperkuat proses pemungutan,  Peningkatan  Pengawasan,  Me-ningkatkan efisiensi  administrasi  dan  mene-kan  biaya  pemungutan dan  Meningkatkan  kapasitas  penerimaan  melalui perencanaan yang lebih baik.
Penelitian  ini  juga  menguatkan  kajian  yang dimemukakan oleh Ahmad Sofwani, dkk (2008), bahwa untuk  memobilisasi  sumber-sumber  Pendapatan  Asli Daerah pemerintah Kabupten Muara Enim melakukan intensifikasi  berupa:  (1)  Memberlakukan  atau melaksanakan sistem pungutan sesuai dengan perda yang ada  (2)  Penyempurnaan  administrasi  sarana/prasarana kerja  dengan  menggunakan  sistem  komputerisasi  (3) Pendekatan  kepada  masyarakat/  wajib  retribusi  melalui penyuluhan-penyuluhan  (4)  Meningkatkan  pelayanan kepada masyarakat dengan membentuk Tim Penagihan Retribusi    melalui  penyuluhan-penyuluhan  (5) Meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  dengan membentuk  Tim  Penagihan  Retribusi  (6)  Secara berkesinambungan  diada-kan  pencairan  tunggakan  (7) Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait terutama yang berkenan dengan perubahan data (8) Penyampaian Surat  Ketetapan  Retribusi  tepat  pada  waktunya  (9) Mengadakan  monitoring  terhadap  pelaksanaan pemungutan  di  lapangan  (10)  Meningkatkan  kualitas aparatur  dengan  mengikutsertakan  karyawan  untuk mengikuti  kursus-kursus/  penataran  mengenai Pendapatan Daerah.
Sedangkan  secara  Ekstensifikasi  terdiri  dari:  (1) Mendata ulang obyek-obyek retribusi yang ada dengan cara  menerbitkan  administrasi  (2)  Penyesuaian  tarif retribusi  melalui  perubahan  peraturan  daerah  yang
dilaksanakan  secara  terus-menerus.  Berdasarkan  hasil penelitian yang dilakukan pada kabupaten Seram Bagian Barat  dan  kabupaten  Kepualauan  Aru,  maka  dapat dijelaskan bahwa semakin baik intensifikasi pemungutan yang  dilakukan  pemerintah  daerah  maka  dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah yang adalah roh  dari  pelaksanaan  otonomi  daerah.  Intensifikasi pemungutan  yang  dijelaskan  melalui  peningkatan pengawasan  terdiri  dari  perbaikan  sistem  pencatatan penerimaan berdasarkan standar yang berlaku, pemberian penghargaan  kepada  masyarakat  yang  taat  membayar pajak,  pemberian  sanksi  kepada  masyarakat  yang  tidak membayar  pajak,  peningkatan  disiplin  dan  moralitas pegawai  yang  terlibat  dalam  proses  pemungutan  serta koordinasi  yang  efektif  dengan  instansi  yang  terkait  di daerah.
Dari  hasil eksploratory  faktor  analysis (EFA)  diketahui bahwa  faktor  pembentuk  intensifikasi  pemungutan dengan  nilai loading  factor tertinggi  adalah  peningkatan pengawasan  dan  pengendalian,  yaitu  pemberian  sanksi kepada masyarakat yang tidak taat membayar pajak. Hal ini  berarti  bahwa  peningkatan  pengawasan  dan pengendalian  sangat  berperan  dalam  menentukan intensifikasi  pemungutan,  melalui  pengawasan  dan pengendalian yang baik maka upaya pemerintah daerah untuk  mencegah  kebocoran-kebocoran  PAD  dapat terminimalisir  sehingga  peran  PAD  dapat  ditingkatkan yang berdampak pada semakin membaiknya kemandirian keuangan  daerah.  Ketegasan  pemerintah  daerah  untuk memberikan sanksi kepada pelanggar pajak dan sebaliknya bentuk  apresiasi  pemerintah  daerah  untuk  memberi penghargaan kepada masyarakatnya yang taat pajak akan semakin mengintensifkan pemungutan PAD.
Hal  lainnya  adalah  proses  perbaikan  sistem pencatatan penerimaan secara intensif berdasarkan standar yang berlaku yang juga merupakan alat pengawasan dan pengendalian  dari  pemerintah  daerah,  jika  dilaksanakan secara  baik  oleh  pemerintah  daerah  terhadap  hasil pungutan  pajak  dan  retribusi  maka  peluang  terjadi kecurangan dan kebocoran atas dana yang diperoleh akan semakin kecil sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah dari pajak dan retribusi. Selain itu, proses koordinasi yang efektif juga penting dalam pelaksanaan intensifikasi pemungutan. Instansi terkait di daerah adalah mereka yang secara  langsung  maupun  tidak  langsung  memiliki hubungan dengan upaya-upaya peningkatan PAD, baik antar  SKPD  penghasil  PAD,  UPTD  (Unit  Pelaksana Teknis Daerah),  investor dan masyarakat (wajib pajak).
Jika  proses  koordinasi  berjalan  secara  baik  maka intensifikasi  pemungutan  akan  terjadi  sehingga meningkatkan kemandirian daerah. Hasil eksploratory faktor
analysis (EFA)  pada  faktor  peningkatan  efisiensi administrasi dan penekanan biaya pemungutan mendapati nilai loading  factor tertinggi  untuk  komponen  antara  lain efisiensi  administrasi  dengan  memberlakukan  prosedur administrasi  pajak  yang  lebih  mudah  dan  sederhana, meminimalisir biaya pemungutan melalui efisiensi proses pemungutan.
Hal  ini  berarti  jika  pemerintah  daerah  dalam operasional-nya memberlakukan proses administrasi yang lebih  mudah  dan  sederhana  maka  akan  terjadi penghematan biaya dalam proses pemungutan sehingga profit pemerintah daerah melalui PAD dapat ditingkatkan, juga  memberi  kemudahan  bagi  proses  perpajakan  di daerah baik dari pihak petugas pengelola pajak atau pihak wajib  pajak  sehingga  pemungutan  lebih  intensif  yang berdampak  pada  peningkatan  kemandirian  keuangan daerah.  Selain  itu,  faktor  penting  lain  pembentuk intensifikasi pemungutan yang menentukan kemandirian keuangan  daerah  adalah  perluasan  basis  penerimaan, dimana hasil eksploratory faktor analysis (EFA) menunjukan nilai loading factor yaitu penjaringan wajib pajak baru yang potensial dan pemuktahiran data objek pajak.
Hal  ini  menjelaskan  bahwa  harus  ada  aktivitas pemerintah daerah secara terus-menerus atau secara giat untuk  mendapatkan  wajib  pajak  baru  yang  potensial sehingga  mendukung  kontribusi  pajak  dan  retribusi daerah.  Selanjutnya,  faktor  memperkuat  proses pemungutan, dimana hasil eksploratory faktor analysis (EFA) menunjukan nilai loading factor tertinggi yaitu memperkuat proses  pemungutan  melalui  pengubahan  tarif  pajak. Dalam peraturan daerah, tarif yang dikenakan diatur oleh pemerintah  pusat  sehingga  pemerintah  daerah  harus fleksibel berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.
Hubungan antara mengubah tarif dengan penguatan proses  pemungutan  adalah  agar  petugas  dalam melaksanakan  tugas  pungutan  tidak  bersikap  ragu-ragu dalam  menetapkan  jumlah  pajak  yang  akan  dikenakan pada wajib pajak, dan sebaliknya wajib pajak dapat dengan tepat  menghitung  jumlah  pajak  terhutang  yang  harus dibayarkan  kepada  daerah  (berdasarkan  sistem self assignment )  sehingga  terdapat  kesesuaian  antara  jumlah pajak dan retribusi yang dihitung wajib pajak dan jumlah yang diperkirakan.
Jika  dihubungkan  dengan  hasil  analisis  deskripsi bahwa komponen yang dipersepsikan responden dengan nilai  rata-rata  tertinggi  adalah  percepatan  penyusunan PERDA  tentang  pajak  dan  peningkatan  mutu  SDM pengelola  sumber-sumber  pendapatan.  Hal  ini  dapat diterjemahkan bahwa percepatan penyusunan PERDA dan peningkatan mutu SDM pengelola sumber-sumber pendapatan  secara  praktis  sangat  direspon  baik  oleh
responden  dalam  menentukan  kemandirian  daerah. Penyusunan peraturan daerah (PERDA) tentang pajak dan  retribusi  yang  merupakan  hal  fundamental  karena digunakan sebagai dasar dari segala aktivitas pemungutan pajak  dan  retribusi  yang  akan  dilakukan  pemerintah daerah.
Walaupun  secara  potensial  terdapat  peluang dilaksanakan pemungutan terhadap suatu objek pajak atau retribusi, tetapi jika tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang proses pemungutan dimaksud maka daerah akan kehilangan  kesempatan  untuk  memperoleh  PAD sehingga  kemandirian  daerah  menjadi  lemah.  Dengan adanya PERDA maka pemerintah daerah dan segenap perangkatnya  (SKPD  penghasil  PAD)  mempunyai pegangan yang jelas dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi demikian juga masyarakat (para wajib pajak) dapat  mengetahui  dengan  pasti  hak  dan  kewajibannya dalam  hal  pajak  dan  retribusi  sehingga  pemungutan semakin intensif yang menentukan kemandirian keuangan daerah.
Hal  penting  lain  yang  dideskripsikan  responden menentukan  kemandirian  keuangan  daerah  adalah peningkatan  mutu  SDM  pengelola  sumber-sumber pendapatan. Dalam proses pungutan pajak dan retribusi di daerah para petugas pajak dan retribusi memainkan peran yang  sangat  penting  sebagai  penentu  keberhasilan  dari aktivitas pumungutan yang dilaksanakan. Oleh karena itu SDM pengelola harus dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  mereka. Dampak dari rendahnya kualitas SDM pengelola adalah hilangnya  peluang  penerimaan  daerah  karena  unsur kesengajaan  dari  oknum  pengelola  atau  keterbatasan pengetahuan dalam mengelola.
Hal  ini  karena  secara  teknis  SDM  pengelola bersentuhan dengan perhitungan tentang berapa jumlah pajak  dan  retribusi  yang  dibayar  oleh  masyarakat, melakukan sosialisasi tentang pajak (bagaimana hak dan kewajiban wajib pajak, peraturan daerah tentang pajak), memberikan penjelasan yang bersifat argumentatif apabila terdapat keluhan dari wajib pajak dan retribusi, dll sehingga sangat  diperlukan  SDM  yang  berkompetensi  dan memiliki kredibilitas yang baik melalui diklat atau pelatihan. Semakin  baik  SDM  pengelola  PAD  semakin  intensif proses pemungutan yang dapat mendukung kemandirian keuangan daerah pada kabupaten Seram Bagian Barat dan kabupaten Kepulauan Aru.
Pengaruh Ekstensifikasi Sumber PAD Ter-hadap Kemandirian Keuangan Daerah
Hasil  analisis  dan  pengujian  hipotesis  yang  telah dilakukan  dalam  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa kemandirian  keuangan  daerah  dipengaruhi  oleh ekstensifikasi sumber PAD yaitu peningkatan pelaksanaan ekstensifikasi  sumber  PAD  oleh  daerah  pemekaran  di provinsi Maluku yang diwakili kabupaten Seram Bagian Barat  dan  kabupaten  Kepulauan  Aru  akan  diikuti meningkatnya kemandirian keuangan daerahnya sebesar 21,9% (hasil analisis regresi). Ekstensifikasi sumber PAD dalam  penelitian  ini  dapat  dijelaskan  melalui  faktor menciptakan daya tarik dan iklim kondusif bagi investor.
Peningkatan  kemandirian  keuangan  daerah  sangat erat  kaitannya  dengan  kemampuan  daerah  dalam mengelola  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  atau  dengan kata lain ukuran kemandirian keuangan daerah dilihat dari seberapa besar kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD nya (Mahmudi, 2010). Rahardjo Adisasmita (2011) mengemukakan bahwa untuk meningkatkan PAD demi tercapainya  kemandirian  keuangan  daerah,  maka pemerintah  daerah  dapat  melakukan  intensifikasi  dan ekstensifikasi.
Temuan penelitian ini mendukung penelitian Idayati (2006) yang menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan khususnya PAD untuk mencapai kemandirian keuangan daerah  maka  kebijakan  yang  ditempuh  adalah  dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi. Ekstensifikasi dalam pemungutan  adalah  berupa  mencari  dan  menggali sumber-sumber  pendapatan  yang  baru  dalam  batas ketentuan  undang-undang.  Hal  ini  berbeda  dengan temuan  penelitian  Tunliu  (2010),  bahwa  ekstensifikasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan tidak langsung terhadap kemandirian daerah kota Kupang.
Instrumen yang digunakan untuk menjelaskan faktor menciptakan daya tarik dan iklim kondusif bagi investor dalam penelitian ini antara lain: 1) menciptakan daya tarik dan iklim yang kondusif bagi investor melalui promosi potensi  daerah,  serta publikasi  informasi  terkait  dengan ketersediaan  peluang  investasi  kepada  investor  lokal ataupun  asing  melalui  media  internet/  website,  2) penyederhanaan  birokrasi  kepada  investor  untuk berinvestasi di daerah, 3) upaya pemerintah daerah untuk menggali dan mendata lagi objek pajak dan retribusi yang dapat dikenai pungutan.
Bedasarkan  hasil eksploratory  faktor  analysis (EFA) komponen  dengan  nilai loading  factor tertinggi  adalah menciptakan daya tarik dan iklim kondusif bagi investor maka  daerah  dapat  melakukan  aktivitas  antara  lain; promosi potensi daerah, serta publikasi informasi terkait dengan  ketersediaan  peluang  investasi  kepada  investor lokal ataupun asing melalui media internet/website, serta
melakukan  penyederhanaan  birokrasi  kepada  investor untuk berinvestasi di daerah.
Dimana hasil eksploratory  faktor  analysis (EFA)  sama dengan  yang  dideskripsikan  responden  terhadap ekstensifikasi sumber PAD yang diukur. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa untuk menciptakan daya tarik dan iklim yang kondusif kepada investor maka daerah  dapat  melakukan  aktivitas  antara  lain;  promosi potensi  daerah,  serta publikasi  informasi  terkait  dengan ketersediaan  peluang  investasi  kepada  investor  lokal ataupun  asing  melalui  media  internet/  website,  serta melakukan  penyederhanaan  birokrasi  kepada  investor untuk berinvestasi di daerah.
Kegiatan  investasi  berkontribusi  sangat  besar terhadap  peningkatan  PAD,  hal  ini  karena  daerah memiliki kemampuan secara potensial yaitu ketersediaan sumber daya alam, jika ada kemudahan yang diberikan kepada  investor  (atau  dengan  menghilangkan  birokrasi yang  berbelit-belit)  maka  peluang  mereka  untuk berinvestasi di daerah akan semakin tinggi sehingga dapat menghasilkan pungutan-pungutan baru yang jauh lebih potensial. Kondisi ini akan berdampak pada peningkatan pendapatan  internal  daerah  yang  secara  langsung  men- dukung kemandirian keuangan daerah.
Secara  kualitatif  dapat  dikemukakan  beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh pemerintah daerah kabupaten Seram Bagian Barat dan kabupaten Kepulauan Aru dalam upaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan fokus pada intensifikasi pemungutan dan eksten-sifikasi sumber PAD, yaitu antara lain:
1. Pemerintah  daerah  melalui  pihak  yang  berwenang harus  melakukan  pendataan  secara  lengkap  dan akurat terhadap objek pajak dan retribusi yang dapat dipungut daerah.
2. Peningkatan  kemampuan  sumber  daya  manusia (SDM) pengelola dan pelaksana PAD secara intensif melalui proses pendidikan dan pelatihan.
3. Meningkatkan proses koordinasi baik secara internal (antar bagian/unit dalam instansi) maupun eksternal (antar  instansi),  dan  secara  kreatif  dapat mengusahakan  sumber-sumber  potensial  daerah yang dapat dijadikan penerimaan.
4. Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang taat terhadap  kewajibannya  membayar  pajak  dalam jumlah besar dan yang melunasi pajaknya sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.
5. Meningkatkan  sarana  dan  prasarana  yang mendukung PAD, misalnya sarana transportasi dan komunikasi untuk menjangkau daerah-daerah yang menjadi  objek  wisata  kepulauan  di  kabupaten Kepulauan  Aru  atau  sarana  tranportasi  penjualan
hasil olahan minyak kayu putih di kabupaten Seram Bagian Barat.
6. Pemberian  insentif  (perangsang)  bagi  petugas pemungut yang berprestasi serta pemberian sanksi kepada petugas pemungut yang menyalahi aturan.
7. Meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak  dan  retribusi melalui kegiatan sosialisasi manfaat pajak dan retribusi kepada  masyarakat,  serta  melakukan  kampanye melaui spanduk dan pamflet.
8. Tetap  melakukan  proses  pemungutan  terhadap objek pajak  yang telah  ada melalui  masing-masing SKPD  penghasil  PAD,  apabila  belum  ditetapkan melalui  PERDA  dapat  menggunakan  Surat Keputusan  (SK)  Bupati  sebagai  dasar  proses pungutan.
9. Memperbaiki  sistem  pengelolaan    PAD  melalui implementasi manajemen pengelolaan yang modern dan audit kinerja yang objektif, yang berdampak pada efisiensi,  transparansi  dan  efektif  menutup kebocoran-kebocoran PAD.
10. Peningkatan  investasi  dengan  mem-bangun  iklim usaha  yang  kondusif  melalui  penciptaan  kondisi keamanan,  ketertiban  sosial  masyarakat  yang kondusif,  perbaikan  pelayanan  informasi  investasi dan deregulasi untuk kemuda-han prosedur investasi. Implikasi praktis yang dapat disampaikan oleh peneliti terkait  dengan  upaya  intensifikasi  pemungutan  dan ekstensifikasi sumber PAD pada pemerintah kabupaten Seram  Bagian  Barat  dan  pemerintah  kabupaten Kepulauan Aru, antara lain:
1. Pemerintah  harus  memperkuat  mobilisasi  PAD, dengan mengindentifikasi potensi penerimaan pajak dan retribusi yang belum digali serta meningkatkan kinerja administrasi instrumen yang telah ada.
2. Peningkatan  sinergi  antar  instansi  di  lingkungan pemerintah  kabupaten  Seram  Bagian  Barat  baik secara  vertikal  maupun  horisontal,  dengan  tujuan untuk mengurangi ongkos suatu kegiatan ekonomi misalnya ongkos perijinan sehingga aktivitas ekonomi lebih berkembang dan dapat memberikan manfaat melalui penerimaan daerah dari pajak dan retribusi.
3. Harus adanya pengawasan yang efektif dan intensif guna menjaga dan mengendalikan perolehan pajak dan retribusi.
4. Meningkatkan koordinasi antara dinas/ instansi yang terkait dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah sehingga  dapat  menghasilkan  pencapaian  yang memuaskan.
5. Sarana dan prasarana ditingkatkan demi kelancaran aparat  di  lapangan  dalam  mengimplementasikan tugasnya secara baik.
6. Peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  SDM  yang mengelola PAD.
7. Penguatan proses pemungutan melalui penyesuaian tarif pumungutan berdasarkan aturan yang berlaku.
8. Perlu pendataan secara lengkap dan akurat terhadap semua objek dan subjek pajak/retribusi.
9. Mempercepat  penetapan  peraturan  daerah (PERDA) sebagai dasar hukum untuk setiap proses penarikan berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009.
10. Menciptakan peluang  usaha bagi setiap masyarakat sehingga dapat menjadi wajib pajak dan retribusi baru yang potensial bagi daerah.
Keterbatasan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Hasil penelitian ini merupakan penilaian sesaat ketika dilakukan  pengambilan  data  dari  responden  yaitu pegawai  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat  dan Kabupaten Kepulauan Aru, sehingga hanya sebatas pada  subyektivitas  dari  pegawai  Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan  Aru yang dijadikan sebagai sampel penelitian.
2. Obyek penelitian yang digunakan adalah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru, sehingga hasil penelitian merupakan interpretasi dari kondisi  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat  dan Kabupaten Kepulauan Aru pada level tersebut dan belum  dapat  mewakili  kondisi  seluruh Kabupaten/Kota  secara  keseluru-han  yang  masih sangat beragam.
3. Temuan penelitian ini menjelaskan ketepatan model sangat kecil yaitu berdasarkan nilai R square sebesar 14
%.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI Kesimpulan
Kemandirian  keuangan  daerah  kabupaten  Seram Bagian Barat dan kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan data APBD tahun 2011 berada pada kategori sangat rendah yang  ditunjukan  melalui  rasio  kemandirian  keuangan daerah    pada  kisaran  kurang  dari  20  %,  kondisi  ini menyebabkan  masing-masing  kabupaten  kehilangan kredibilitasnya sebagai daerah yang otonom.
Penyebab rendahnya kemandirian keuangan daerah pada  kabupaten  Seram  Bagian  Barat  dan  kabupaten Kepulauan  Aru  karena  belum  optimalnya  pelaksanaan intensifikasi pemungutan dan ekstensifikasi sumber PAD, antara  lain:  1)  kurangnya  kreativitas  aparat  daerah,  2) kemampuan  SDM  yang  belum  baik,  3)  potensi penerimaan pendapatan kecil dan biaya pemungutan yang tinggi, 4) kesulitan dalam pendataan dan penagi-han, 5) proses  birokrasi  administrasi  pajak  dan  retribusi  yang masih kompleks, 6) belum adanya dasar hukum dalam
bentuk peraturan daerah (PERDA) yang dapat mewadahi aktivitas  pemungutan  pajak  dan  daerah  yang  memiliki potensi yang tinggi, dan 7) proses koordinasi yang belum efektif antar instansi pengelola PAD.
Kemandirian  keuangan  daerah  pemerintah kabupaten Seram Bagian Barat dan kabupaten Kepulauan Aru dapat ditingkatkan melalui intensifikasi pemungutan dan  ekstensifikasi  sumber  PAD.  Intensifikasi  dikaitkan dengan  usaha  untuk  melakukan  pemungutan  yang intensif,  yaitu  secara  ketat,  giat,  dan  teliti,  sedangkan ekstensifikasi berhubungan dengan usaha untuk menggali sumber-sumber  pendapatan  baru.  Faktor  pembentuk intensifikasi  pemungutan  terdiri  atas:  1)  peningkatan pengawasan  dan  pengendalian,  2)  peningkatan  efisiensi administrasi dan penekanan biaya pungutan, 3) perluasan basis  penerimaan  dan  4)  memperkuat  proses pemungutan.  Sedangkan  ekstensifikasi  sumber  PAD dapat dilakukan dengan menciptakan daya tarik dan iklim kondusif bagi investor.
Implikasi
Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, maka peniliti memberi saran untuk penelitian yang akan datang dengan topik yang sama yaitu:
1. Menggunakan pendekatan kualitatif yang didasarkan atas  pengamatan  objektif  partisipatif  terhadap fenomena rendahnya kemandirian keuangan daerah pemekaran di provinsi Maluku.
2. Menambahkan  jumlah  kabupaten  pemekaran sebagai objek penelitian sehingga mampu mewakili kabupaten pemekaran di Provinsi Maluku.
3. Menambahkan  variabel  lain  selain  kebijakan konfensional  pemerintah  daerah  yaitu  intensifikasi pemungutan  dan  ekstensifikasi  sumber  PAD misalnya  variabel  kebijakan  pengelolaan  kekayaan daerah  dan  manajemen  kualitas aparatur  daerah terhadap kemandirian keuangan daerah karena hasil temuan penelitian ini intensifikasi pemungutan dan ekstensifikasi sumber PAD hanya berpengaruh 14 % terhadap kemandirian keuangan daerah.

## DAFTAR REFERENSI
Adi,  P.  H.  (2005).  “Dampak  Desentralisasi  Fiskal
Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  (Studi  pada Kabupaten  dan  Kota  se  Jawa  –  Bali)”. Jurnal Interdisipliner Kritis. UKSW. Adisasmita,  R.  (2011). Pembiayaan  Pembangunan  Daerah . Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
________.  (2011). Pengelolaan  Pendapatan  &  Anggaran Daerah . Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta. Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Maluku.  (2011). Seram Bagian Barat Dalam Angka .
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia . Laporan Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia Tahun 2006-2010 . www-.bps.go.id. Feb-ruari 2012. Devas, Nick. (1999). Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia . Universitas In-donesia Press. Jakarta. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Deskripsi dan Analisis  APBD  2010 .  www.djpk.depkeu.go.id. Desember 2011.
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional.  (2005).
Evaluasi Kebijakan Pembentukan Daerah Otonomi Baru, Kajian Kelembagaan, Sumber daya Aparatur & Keuangan di Daerah  Otonomi  Baru. www.google.com.  Desember 2011. Halim,  A.  (2001). Manajemen  Keuangan  Daerah .  Edisi P ertama. UPP Bu-nga Rampai: AMP YKPN. Yogyakarta Hoffman,  Bert.  (2003). Bank  Dunia:  Masalah  Dalam Desentralisasi  Harus  Diatasi .  Kompas  Cyber  Media. www.kom-pas.co.id. Feb-ruari 2012. Hoffman & Kaiser. (2002). The Making Of The Big Bang and Its Aftermath . http://-www.clgi.co.id. Idayati, F. (2006). “Implementasi Kebijakan Intensifikasi dan  Ektensifikasi  Pendapatan  Asli  Daerah  Dalam Pelaksanaan  Otonomi  di  Kota  Surabaya”. Jurnal Ekuitas, Vol. 12. No. 4.h.465-467. Kementerian Dalam Negeri Republik Indo-nesia. (2010). Daftar  Provinsi,  Kabupaten/Kota  Seluruh  Indonesia  Edisi: Juni 2009. www.depdagri.go.id. Oktober 2011. Kuncoro,  M.  (2004). Otonomi  &  Pembangunan  Daerah: Reformasi,  Perencanaan,  Stra-tegi,  dan  Peluang .  Erlangga. Jogjakarta. Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Dae-rah . Erlangga. Jogjakarta.
Riduansyah, M. (2003).  “Kontribusi  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  Guna  Mendukung  Pelaksanaan Otonomi  Daerah  (Studi  Kasus  Pemerintah  Kota Bogor)”. Makara Sosial Humaniora . Vol. 7, No.2. Sidik, M. (2002). “Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan  Daerah”.  Makalah  disampaikan  Acara Orasi Ilmiah. Bandung. 10 April 2002.
Soewito., Djumar. (2007). “Efektifitas Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi dalam Pening-katan Pendapatan Asli  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  (suatu penelitian pada pemerintah kabupaten dan kota di provinsi  Kalimantan  Timur)”. Disertasi .  Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang (Tidak dipublikasi).
The  Asia  Fondation.  (2002).  “Indonesia  Rapid Decentralization  Appraisal  (IRDA)”.  Laporan Penelitian. Jakarta.
Triastuti,  M.  R.  H.,  Darwin,  M.,  &  Ratminto.  (2005). “Analisis  Kemandirian  Daerah  Kota  Yogyakarta (Studi Tentang De-sentralisasi dan Otonomi Fiskal Daerah”. Sosiosains . 1693-7406. 8(2). UGM.
Tunliu,  J  .J.  A.(  2010).  “Pengaruh  Intensifikasi  dan Ekstensifikasi  Terhadap  Peningkatan  Pendapatan Asli  Daerah  Guna  Mewu-judkan  Kemandirian Keuangan  Daerah  (Studi  Kasus  pada  Pemerintah Daerah  Kota  Kupang-NTT)”. Tesis ,  Program Magister Manajemen, Fakultas Eko-nomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang (Tidak dipublikasi). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2003  Tentang  Pembentukan  Kabupaten  Seram Bagian Timur, Kabupaten Se-ram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2004  Tentang  Perimba-ngan  Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.