## Peer to Peer Lending Sebagai Alternatif Penyaluran Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro
Trinov Gira Thimoteus Sihite 1 , Akhmad Budi Cahyono 2
1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, E-mail: trinov251197@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, E-mail: akhmadbudicahyono75@gmail.com
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 April 2022 Diterima: 19 April 2022 Terbit: 25 April 2022
Keywords: Financing, Microfinance Institutions, Fintech
Lending
The regulation  and supervision of the  distribution  of capital in  a Microfinance  Institution  is currently  still not running  optimally considering  that  there  are  still  many  entities  that  have  limited operational capital to develop their businesses.  This encourages an innovation  for  those  who  are  careful  in  seeing  economic opportunities,  one  of which is Fintech  Lending.  Fintech  as one  of the  digital  pioneers  that  can  accelerate  economic  turnover  and facilitate  financial  transactions,  including  access  to  funding  for the  public.  It  is  hoped  that  the  disruption  of  technology  can increase  competition  among financial services business  players in Indonesia.  The purpose of this study is to determine  the presence and  function  of  Fintech  Lending  as  an  alternative  source  of financing  solutions  for  Microfinance  Institutions  who  are experiencing  capital  difficulties  to  do  business,  and  to  provide understanding  to Microfinance  Institutions  regarding preventive and  repressive  legal  protection  if  one  day  a  Microfinance Institution  enter  into  a  cooperation  agreement  to  conduct  a microfinance  project.  The  research  method  used  is  normative, namely through literature  review/legal documents.  The results  of the  study  show  that  Fintech  Lending  can  collaborate  with Microfinance  Institutions  to  realize equitable  distribution  of the people's economy.
Abstrak Kata kunci: Pembiayaan, Lembaga
Keuangan Mikro, Fintech Lending
Corresponding Author: Trinov Gira Thimoteus Sihite, E-mail : trinov251197@gmail.com
DOI:
10.38043/jah.v5i1.3488
Pengaturan  dan  pengawasan  distribusi  modal  dalam  suatu Lembaga  Keuangan  Mikro  saat  ini masih  belum  berjalan  secara maksimal  mengingat  masih  banyaknya  entitas  yang  mengalami keterbatasan  modal  operasional  untuk  mengembangkan  usaha. Hal ini  mendorong  suatu  inovasi bagi pihak yang cermat  dalam melihat peluang ekonomi,  salah satunya  adalah Fintech  Lending. Fintech  sebagai  salah  satu  pioneer  digital  yang  dapat mengakselerasi  perputaran  ekonomi  serta  mempermudah transaksi  keuangan  termasuk  akses  pendanaan  bagi masyarakat. Diharapkan  dengan  adanya  disrupsi  tekonologi  dapat meningkatkan  persaingan  di antara  pelaku bisnis  jasa  keuangan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kehadiran  maupun  fungsi  Fintech  Lending  sebagai  solusi alternatif  sumber  pembiayaan  bagi  Lembaga  Keuangan  Mikro yang  mengalami  kesulitan  permodalan  untuk  berusaha,  dan untuk memberikan  pemahaman kepada Lembaga Keuangan Mikro perihal perlindungan hukum secara preventif serta represif apabila
suatu  waktu  sebuah  Lembaga  Keuangan  Mikro  melakukan perjanjian  kerjasama  untuk  mengadakan  proyek  pembiayaan mikro. Metode penelitian yang digunakan adalah secara normatif, yaitu  melalui  telaah  studi  pustaka/  dokumen  hukum.  Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  Fintech  Lending  dapat berkolaborasi  dengan  Lembaga  Keuangan  Mikro  untuk mewujudkan  pemerataan  ekonomi kerakyatan.
.

## 1. Pendahuluan
Kondisi perekonomian di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, terlihat dari  kemajuan  beberapa  usaha-usaha  skala  mikro  di  Indonesia.  Lembaga  yang berbentuk badan hukum dan bergerak di bidang microfinance atau pembiayaan mikro ikut  berkontribusi  secara  signifikan  dalam  menata  usaha  pada  skala  mikro.  Salah satunya adalah Lembaga Keuangan Mikro (selanjutnya disebut LKM). LKM merupakan salah  satu  lembaga microfinance yang  diamanatkan dalam  Pasal  3  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2013  untuk  melaksanakan  kegiatan  penyediaan  jasa  permodalan kepada wirausahawan skala  mikro  maupun setiap  orang yang  tak  terdampak oleh Lembaga Keuangan formal 1 .
Perbankan tidak terdorong untuk menyalurkan kredit pembiayaan kepada usaha mikro karena besarnya beban administrasi pengelolaan pembiayaan tersebut serta tingginya risiko  gagal  bayar  ( default ).  Faktor  ini  disebabkan  oleh  munculnya  problem  yang dinamakan informasi asimetris ( asymmetric information ), yaitu ketidaksamaan informasi yang diterima oleh salah satu pihak dalam suatu kegiatan perekonomian. Hal tersebut berimplikasi pada sulitnya pihak perbankan dalam melakukan credit scoring terhadap perniagaan skala  mikro  untuk  menilai  kelayakan  pembiayaan dari  calon penerima pembiayaan melalui  analisis  statistik.  Menyoroti  kekurangan bank  dalam  melayani usaha  mikro,  telah  mendukung  pembentukan  LKM  untuk  menciptakan  kegiatan komersial untuk membiayai usaha tersebut 2 .
Eksistensi LKM di Indonesia sangat heterogen dan beragam, dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk formal (Bank Desa, BPR, Koperasi), semi-formal (lembaga yang dibentuk swasta maupun pemerintah), dan  non-formal (rentenir, arisan, serta  pelepas  uang). Lembaga  keuangan  non-bank  juga  dapat  disebut  sebagai non  depository  financial institutions. Hadirnya  lembaga  keuangan  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan memberdayakan aktifitas produksi  Di bawah ini diuraikan satu persatu diversifikasi LKM yang tersebar di seluruh Indonesia.
1 Indonesia, Undang-Undang  tentang Lembaga Keuangan Mikro, UU No. 1 Tahun 2013, LN Tahun 2013 Nomor 5394, Pasal 3.
2 Akyuwen,  R.,  &  Suwandi, Keuangan  Mikro  Untuk  Penanggulangan  Kemiskinan ,  (Yogyakarta:  Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2017), hlm. 11
Tabel 1 . Klasifikasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia LKM Formal LKM Semi-Formal LKM Non- Formal Perniagaan a. Mikrokredit
Bank Perdesaan
b. BPR dan BPRS Lembaga-
lembaga Keuangan Non- Bank
c. Lembaga Perkreditan
a. Koperasi
• Koperasi Unit Desa
• Koperasi Simpan Pinjam • Baitul Maal Tamwil b. Organisasi Masyarakat Berbasis Kredit Mikro
c. Pemerintah
• Kegiatan
Berwirausaha Mahasiswa
Indonesia
a. Perkumpulan
Arisan
b. Kredit Keliling Individu
c.
Pertokoan dan ritel
Corak LKM bank dan non-bank tentunya memiliki karakteristik dan ciri yang berbeda. Berlandaskan Keputusan Menteri Keuangan No. Kep.  38/MK/IV/I/1972 perbedaan karakteristik LKM bank dan LKM non-bank dilihat dari penghimpunan dan distribusi modal pembiayaan kepada masyarakat. LKM non-bank umumnya memiliki kegiatan yang  persis  dengan  bank  yaitu  mencadangkan  dana  dari  masyarakat  dan mengarahkannya kembali bagi nasabah, namun LKM non-bank tidak mengumpulkan dana  secara  langsung  dalam  bentuk  deposito  maupun  giro  selayaknya  yang diselenggarakan oleh  LKM bank. Keberlangsungan LKM di  Indonesia perlu  diawasi oleh pihak yang berotoritas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk untuk mengelola dan meninjau segala kegiatan di bidang jasa keuangan. Pengawasan ini dilakukan agar menghindari timbulnya  penyimpangan dan  penyelewengan dari  tujuan yang  ingin dicapai. Pengawasan OJK terhadap kegiatan LKM telah tertuang pada peraturan yang mengikat,  yaitu  Peraturan  OJK  No.  14/POJK.05/2014  tentang  Pembinaan  dan Pengawasan LKM 3 .
OJK  saat  proses  pelaksanaan  pengawasan  LKM  dapat  menugaskan  Pemerintah Kabupaten jika Pemerintah Kota belum siap, kemudian dapat melimpahkan wewenang pembinaan dan pemeriksaan kepada kelompok yang ditugaskan. Dalam hal ini yang dimaksud sebagai pihak lain yang ditunjuk menjadi pengawas LKM adalah Akuntan Konsultan Publik yang terdaftar dan diakui sebagai auditor oleh OJK.
Kelebihan  LKM  apabila  disandingkan dengan  bank  besar  adalah keluwesan  untuk memberikan  layanan  keuangan  kepada  nasabah kecil.  Kemampuan  ini  mencakup penyediaan  layanan  keuangan  yang  cepat  dan  tanpa  jaminan  serta  persyaratan
3 Mellisa Rahmaini Lubis. 2020. “ Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pinjaman Modal Usaha Berbasis Fintech Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) .” Indonesian Private Law Review , 1 (2): 11.
administrasi yang mudah. Hubungan yang erat dengan nasabah memungkinkan LKM untuk menilai kelayakan pembiayaan tanpa jaminan untuk usaha mikro dengan tepat. Namun, LKM  menghadapi banyak masalah dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Pertama,  kurangnya  pengalaman  dan  kemampuan  manajemen  perusahaan menghambat perkembangan LKM. Kedua, LKM memiliki  kemampuan terbatas untuk memobilisasi  tabungan,  sehingga  membatasi  pembiayaan  untuk  usaha  mikro. Hambatan dalam memobilisasi simpanan tabungan terjadi karena rancangan hukum LKM tidak sesuai dengan aturan hukum perbankan mengakibatkan terbatasnya sumber dana atau modal bagi pelaksanaan usaha 4 .
Perkembangan LKM menjumpai bermacam-macam rintangan melalui berbagai kondisi yang harus dihadapi. Bagian kelembagaan yang menjadi faktor eksternal yang dihadapi organisasi tercermin dari karakteristik LKM yang berbeda-beda. Entitas BRI dan BPR sebagai bagian dari LKM secara institusi memang lebih  teratur karena patuh dengan peraturan perbankan dengan bimbingan Bank Indonesia, pada akhirnya LKM jenis ini lebih  terorganisir  dan  kredibel  karena  merupakan komponen  penyusun  Arsitektur Perbankan Indonesia (API)).
Sedangkan untuk LKM berbentuk unit simpan pinjam, seluruh peraturan dan kegiatan operasional mengikuti  aturan yang telah ditentukan oleh  Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Padahal, untuk LKM lain berupa BKD, credit union dan LSM lainnya  tidak  terstruktur  atau  terpelihara.  Mengingat  fungsi  dan  tujuan  lembaga keuangan mikro sebagai financial intermediary sama dengan lembaga perbankan formal, lembaga keuangan mikro juga memikul kepercayaan nasabah yang menyetorkan dana di dalamnya 5 . Lingkungan kelembagaan yang beragam dan tidak jelas akan membawa kesulitan  bagi perkembangan lembaga  keuangan mikro  di  masa depan. Di  samping masalah eksternal, LKM juga menghadapi masalah internal terkait aspek operasional dan mandat bisnis. Untuk permulaan yang menjadi masalah adalah kemampuan LKM dalam menghimpun dana dan kemampuan sebagian besar LKM masih terbatas karena masih  bergantung  pada  jumlah  pengguna  atau  jumlah  dana  sendiri 6 .  Kapabilitas Sumber Daya Mamusia LKM dalam mengendalikan usaha mayoritas masih terbatas, oleh karena itu akan mempengaruhi dan menghambat perkembangan usaha LKM.
Untuk menjawab seluruh permasalahan yang dihadapi mengenai keterbatasan modal bagi LKM untuk dapat mengembangkan usaha dan memberdayakan masyarakat, OJK selaku  regulator dan pengawas seluruh lembaga jasa keuangan memberikan sebuah angin segar dengan meluncurkan suatu peraturan baru yang dapat mengakomodir dan menyesuaikan  dinamika  pasar,  yaitu  Peraturan  OJK  Nomor  19/POJK.05/2021 (Penyelenggaraan Usaha LKM). Adapun ketentuan terbaru yang ditambahkan di dalam peraturan tersebut tak hanya mengatur perihal penambahan modal dasar bagi  LKM tetapi juga memuat beberapa terobosan terbaru, antara lain:
a. Setiap nasabah memiliki kesempatan untuk mendapat jumlah plafon maksimum pembiayaan sebesar 20% dari total ekuitas dengan syarat memiliki track record
4 Jamal Wiwoho. 2014. “ Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat .” Masalah-Masalah  Hukum , 43 (1): 17.
5 Nourma Dewi. 2017. “Regulasi Keberadaan Baitul Maal wat Tamwil  (BMT) dalam Sistem Perekonomian di Indonesia.” Jurnal Serambi Hukum , 11 (1): 5.
6 Ibid , hlm. 14
yang  baik  disertai  pencatatan  agunan.  LKM  wajib  melakukan cross  check mengenai jaminan yang menjadi persyaratan pencairan pembiayaan minimal 120% dari total pinjaman. Hal tersebut dapat berupa kendaraan bermotor, tanah, deposito,  dan bangunan beserta bukti  kepemilikannya. Untuk meminimalisir risiko kerugian kreditor, OJK menetukan besaran penjaminan kredit sebesar 80% dari nilai pembiayaan (Pasal 7)
b. Saat  ini  penetapan  jumlah  modal  minimal  di  tingkat  wilayah  desa  atau kelurahan sebesar 300 juta, kecamatan sebesar 500 juta, dan kabupaten sebesar 1 miliar rupiah dikenakan pada pengajuan izin baru (Pasal 21)
c. Penempatan dana berlebih bagi LKM berprinsip Syariah (Pasal 22)
d. Mekanisme  penyelamatan  bagi  LKM  yang  menghadapi  risiko  tidak  dapat memenuhi tunggakannya yang berpotensi membahayakan kinerja perusahaan (Pasal 35)
Proses inisiasi serta adopsi digitalisasi LKM dengan cara berkolaborasi dengan entitas platform digital  seperti fintech atau  Inovasi  Keuangan  Digital  untuk  mendorong pertumbuhan  dan  perkembangan  bisnis  dapat  menjadi  pilihan  bagi  LKM  yang berkeinginan untuk  menciptakan ekosistem  digital  keuangan mikro  sehingga  dapat membantu akses pembiayaan usaha mikro yang mengalami keadaan unbankable 7 .
Dari hasil pencarian yang telah penulis laksanakan, penulis tidak menjumpai karya tulis khusus  mengulas “ Peer  to  Peer  Lending Sebagai  Alternatif  Penyaluran Pembiayaan Lembaga  Keuangan  Mikro .”  Penelitian  ini  adalah  hasil  karya penulis  dan  bukan merupakan hasil menjiplak dari hasil pemikiran penulis lain. Umumnya, sudah banyak pihak yang menulis tentang cara meningkatkan sumber pembiayaan lembaga keuangan mikro, antara lain:
a. Skripsi  Sukron,  Nomor  Induk  Mahasiswa:  206046103886  Program  Studi Muamalat,  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah Jakarta 2011 dengan Judul: “ Strategi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mengembangkan dan Meningkatkan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi pada BMT Al-Munawarrah Pamulang). Hasil penelitian adalah skema yang digunakan oleh BMT Al-Munawwarah dalam meningkatkan dan  mengembangkan  pembiayaan  UMKM  yaitu,  pertama  dengan  cara mendatangi langsung para calon nasabah untuk menyampaikan data sekaligus mempromosikan  BMT  Al-Munawwarah  sehingga  masyarakat  turut  serta menggunakan produk  dan  jasanya seperti:  Penghimpunan Dana (Simpanan INSANI, Deposito BERKAH, pembiayaan dari pihak lain berbentuk investasi jangka Panjang, serta penyertaan modal oleh pendiri BMT); Penanaman Dana melalui  mudharabah dan  musyarakah, sistem  jasa  (ijarah), sistem  pinjaman (Alqard); dan Jasa Layanan Perdagangan (transaksi online dan unit usaha air mineral). Kedua, rekomendasi mitra lama yang sudah saling mengenal apabila
7 I Gede Kajeng Baskara. 2013. “Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia.” Jurnal Buletin Studi Ekonomi ,  18 (2): 1.
membutuhkan pembiayaan modal usaha. Ketiga, promosi melalui brosur dan media lainnya seperti surat kabar dan internet. Seluruh strategi kegiatan di atas dilakukan  oleh  BMT  Al-Munawwarah  demi  mengembangkan  modal  dan tercapai karena  setiap  tahunnya mengalami suatu  peningkatan yang  cukup signifikan
b. Skripsi atas nama Atqiya Yesha Anamica, Nomor Induk Mahasiswa: B1A010077 Program  Studi  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum  Universitas  Bengkulu  2014 dengan Judu l:  “ Pelaksanaan Penanaman Modal  Dengan Sistem  Mudharabah pada Lembaga Keuangan Mikro BMT  di Kota Bengkulu. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu masyarakat yang ingin bergabung dengan LKM BMT yaitu dengan  melakukan  kegiatan  penanaman modal  dalam  sistem  mudharabah, setiap  masyarakat yang  ingin  melakukan  kegiatan penanaman modal  harus resmi menjadi anggota BMT. Anggota yang berinvestasi harus mengetahui dari mana dana yang mereka setorkan, karena BMT  tidak mau mengambil  risiko. BMT  mengajak  pemilik  dana  untuk  melakukan  kerjasama  ekonomi (mudharabah) jauh dari riba. BMT memiliki  strategi implementasi bisnis untuk memahami dan menarik investor ke  masyarakat luas.. Investasi mudharabah BMT adalah untuk mengembalikan kesejahteraan umat Islam. Oleh karena itu, konsep  mudharabah  yang  dijunjung  bermaksud  untuk  memperkenalkan kembali konsep syariah yang disebut bagi hasil.
Berdasarkan uraian dan penjelasan singkat di atas maka proses penulisan dan penelitian  ini  penulis  mencoba  untuk  menghasilkan  suatu  karya  tulis  yang berjudul  “ Peer  to  Peer  Lending Sebagai  Alternatif  Penyaluran  Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro.”

## 2. Metode Penelitian
Penulis  memakai  metode  penelitian  hukum  normatif  pada  karya  penulisan  ini. Pendekatan kualitatif adalah metode pendekatan yang tepat bagi penelitian ini. Untuk mempertegas  dasar penulisan dan penelitian, penulis  mengadopsi sistem  penelitian hukum  berbasis  studi  pustaka  atau dokumen  hukum 8 .  Selanjutnya, bahan hukum sekunder menjadi pilihan yang tepat mengingat penelitian ini berupa penelitian yuridis- normatif. Untuk  menarik  kesimpulan  yang  tepat  dari  bahan hukum  yang  tersedia, penulis  memutuskan untuk  menggunakan teknik  analisis deduktif  menurut  metode silogisme.

## 3. Hasil Dan Pembahasan
3.1 Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan Antara Fintech Lending dengan LKM.
Kemudahan  untuk  mendapatkan  penyaluran  modal  atas  kejasama  antara lembaga pembiayaan diluar LKM dengan pihak Fintech Lending dapat diadopsi
8 Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 58
dan  diimplementasikan  ke  seluruh  elemen  LKM  yang  beroperasi  baik  yang berbentuk formal, semi-formal, dan formal. Sehingga dapat mengurangi bahkan mencegah problematika ataupun momok  yang  menakutkan bagi  LKM  yaitu keterbatasan sumber modal bagi masyarakat. Ketiga hal yang dapat dicontoh dan dikembangkan untuk keberlangsungan usaha adalah sebagai berikut:
a. Channeling
1) Pengesahan  Perjanjian  Kerjasama  (PKS)  dan  penandatanganan polmah  oleh  LKM- Fintech  Lending .  Dalam  tahap  ini,  LKM  akan memberikan Risk  Acceptance  Criteria (RAC)  sebagai  panduan pemilihan  calon  penerima  pembiayaan  sesuai Standard  Operating Procedure (SOP)
2) Calon  penerima  dana  melakukan  pengajuan pembiayaan melalui platform Fintech Lending .
3) Fintech Lending memberikan data peminjam yang sesuai RAC kepada LKM dalam bentuk dokumen sebagaimana yang telah diatur pada PKS.
4) Setelah  pihak  LKM  melakukan  asesmen,  tanda  persetujuan akan dikirimkan kepada Fintech Lending .
5) Tanda persetujuan dari LKM akan disampaikan oleh Fintech Lending kepada peminjam.
6) Dilakukan penandatanganan kontrak pembiayaan antara peminjam dan Fintech Lending.
7) Pengiriman dana dari LKM kepada Fintech Lending sebagai medium sehingga selanjutnya diteruskan kepada peminjam.
8) Setelah  waktu tertentu, peminjam melakukan  pengembalian dana pembiayaan terhadap Fintech Lending .
9) Penyampaian pembayaran kewajiban peminjam oleh Fintech Lending kepada LKM.
10) LKM dengan Fintech Lending melakukan monitoring pada peminjam sebagaimana yang telah diatur dalam PKS.
Prosedur  pelaksanaan  pembiayaan  melalui channeling ,  dana  pembiayaan diputuskan  dan  diberikan  kepada  debitur  melalui Fintech  Lending berdasarkan credit scoring . Hadirnya lembaga ( agent ) ini ditetapkan dalam perjanjian kerjasama 9 . Apabila nasabah mengalami  gagal  bayar maka  risiko  tersebut  ditanggung oleh Fintech  Lending . Keuntungan yang  didapatkan oleh Fintech  Lending berasal dari margin yang telah disepakati bersama.
b. Referral
9 Widaningsih. 2016. “ Analisis  Yuridis Peraturan Menteri Keuangan (PMK)  No.  130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan . ” Jurnal Panorama Hukum , 1 (1): 94.
1) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara LKM dan Fintech
Lending (termasuk rincian rencana kerjasama).
2) Permonohan pembiayaan oleh calon debitur  melalui platform Fintech Lending (dengan  mengajukan  pembiayaan  pada platform ,  calon peminjam menyetujui transmisi data calon peminjam ke LKM sebagai calon pemberi  pinjaman dan kemungkinan ada transfer pembiayaan langsung ke LKM).
3) Jika  calon  peminjam  sesuai  dengan  yang  diajukan ke  PKS, Fintech Lending menyampaikan  informasi  tentang  calon  peminjam  kepada LKM dengan dokumen dan konten yang disepakati dalam PKS.
4) LKM melakukan pertimbangan terhadap data dan keterangan calon debitur dan kemudian menyerahkan persetujuan pembiayaan kepada Fintech Lending .
5) Fintech Lending menyajikan peminjam dengan komitmen pembiayaan, menunjukkan bahwa proses pembiayaan berikutnya akan dilakukan langsung oleh LKM.
6) Pengaturan  pembiayaan,  pencairan  dana,  pemantauan  dan pembayaran angsuran dilakukan  antara LKM  dan  peminjam tanpa melibatkan Fintech  Lending .  LKM  menyalurkan  pinjaman  secara langsung  kepada calon peminjam.
Dalam  hal  ini,  calon  debitur  dipromosikan  oleh Fintech  Lending sesuai kesepakatan bersama. LKM melakukan seluruh proses  telaah data sebelum dana dicairkan kepada nasabah.
c. Executing
1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara LKM dengan Fintech Lending sebagai lembaga perantara.
2) Pengajuan proses pembiayaan anggota nasabah kepada LKM sebagai calon peminjam.
3) Proses verifikasi dan asesmen oleh pihak LKM.
4) Persetujuan oleh LKM dalam bentuk daftar anggota terpilih.
5) Permohonan  pencairan kepada Fintech  Lending berlandaskan daftar anggota terpilih.
6) Pencairan oleh Fintech Lending.
7) Penandatanganan perjanjian pembiayaan antara LKM dengan anggota terpilih.
8) Pencairan dan pembiayaan dari LKM kepada nasabah terpilih.
Dalam pelaksanaan Executing , debitur berkedudukan sebagai agent itu sendiri. Keterkaitan  antara  agen  dengan Fintech  Lending yaitu  sebagai  pihak  yang berkewajiban memenuhi  seluruh  persyaratan dan  aturan dalam  bidang  kredit pembiayaan  pada  umumnya.  Pemberian  pembiayaan  kepada  LKM  dimana
kemudian Fintech Lending meneruskan kepada nasabah sebagai  penerima dana, sehingga  LKM  tercatat sebagai  debitur Fintech  Lending ,  sedangkan pembiayaan kepada nasabah tercatat sebagai eksposur pembiayaan perusahaan LKM 10 .
Gambar 3.1 Alur Pelaksanaan Executing

## Sumber: Referensi Prosedur Pembiayaan Bank Syariah Mandiri dengan Koperasi
3.2 Pengaturan Para Pihak dalam Penyaluran Pembiayaan Peer to Peer Lending
terhadap Lembaga Keuangan Mikro
Hubungan hukum adalah ikatan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hal ini,  hak  dan  kewajiban pihak  lain  mengatur  hak  dan  kewajiban pihak  lain 11 . Seperangkat aturan yang menata hubungan sosial memberikan hak subjek hukum untuk  melakukan  atau  meminta  sesuatu  apa  yang  dituntut  oleh  hak,  dan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab dilindungi  oleh  undang-undang.
Pada karya ilmiah ini,  penulis mencoba untuk menjabarkan keterkaitan hak dan kewajiban yang dimiliki  oleh nasabah sebagai end user serta LKM dengan Fintech Lending sebagai lembaga perantara penyalur dana.
3.2.1 Hak dan Kewajiban Nasabah sebagai Penerima Manfaat
a. Mendapatkan  penjelasan  informasi  perihal  hak  dan  kewajiban konsumen.
b. Mencari tahu tentang biaya yang mungkin timbul.
c. Memilih produk/ jasa yang ditawarkan secara beragam.
d. Menerima keterangan produk dan jasa secara akurat dan kredibel
e. Memperoleh informasi terkini dengan akses yang mudah
f. Mendapatkan penjelasan jika permintaan pendanaan ditolak.
10 Husnul Hotima Khairunnisak. 2020. “ Kajian Hukum Terhadap Penjaminan Kredit Macet Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Oleh PT. Jamkrindo Cabang Mataram , Fakultas Hukum Universitas Mataram , hlm. 10.
11 Niru Anita Sinaga. 2016. “ Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian . ” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 10 (1): 4.
g. Mengajukan  pengaduan  apabila  terjadi  suatu  masalah  (sengketa konsumen)
h. Membayar angsuran secara tepat waktu sesuai perjanjian yang telah ditentukan bersama.
i. Memastikan  bahwa  jumlah  plafon  pembiayaan  yang  dibutuhkan sesuai dengan kemampuan debitur.
j. Mengisi  dan  menandatangani  Permohonan  Pembiayaan  dengan itikad baik, jujur dan lengkap.
k. Menyampaikan  keterangan  yang  jujur,  jelas,  akurat  dan  tidak menyesatkan.
l. Memiliki  pemahaman yang baik  tentang semua  persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pendanaan.
m. Menandatangani  perjanjian  pembiayaan  sebagai  bukti  bahwa nasabah setuju dengan kesepakatan tersebut.
n. Membayar biaya lain yang mungkin timbul  berdasarkan perjanjian pembiayaan
3.2.2 Hubungan Antara Fintech Lending dengan Lembaga Keuangan Mikro Kedudukan hukum antara Fintech Lending dengan LKM adalah setara. Seluruh  proses  pelaksanakan  perjanjian  kerjasama  dengan Fintech  Lending terkait,  pihak  LKM  harus  selalu  menjunjung tinggi  dasar  hukum  perjanjian dikarenakan belum adanya peraturan khusus yang mengatur perihal tersebut. Hukum perjanjian diatur dalam Bab II Buku III KUPerdata yang terbagi dalam beberapa bagian, yaitu 12 :
a. Ketentuan Umum, diatur dalam Pasal 1313-1319 KUHPerdata, dalam bagian ini mengatur mengenai hal-hal yang bersifat umum, seperti: batasan perjanjian (Pasal 1313 KUHPerdata), macam perjanjian (Pasal 1314  KUHPerdata),  berlakunya  suatu  perjanjian  (Pasal  1315 KUHPerdata).
b. Syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata).
c. Akibat dari suatu perjanjian (Pasal 1338-1341 KUHPerdata).
d. Interpretasi perjanjian itu sendiri.
3.2.3 Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Pelaksanaan

## Digitalisasi Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro
Dalam  rangka  memperluas  literasi  masyarakat  terhadap  industri keuangan, perlu dirancang kerangka beleid berdasarkan prinsip pemerataan. OJK sebagai  lembaga  pemerintah  menyelenggarakan  sistem  pemantauan  yang komprehensif  untuk  semua  kegiata  di  sektor  jasa  keuangan  harus  mampu
12 Prihati Yuniarlin & Endang  Heriyani, Diktat  Hukum Perdata ,  (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014), hlm. 85.
mengembangkan  regulasi  yang  memasukkan  unsur  stabilitas  dan prediktabilitas, serta unsur kehati-hatian terkait akses publik dan perlindungan konsumen  di  industri  jasa keuangan. Ketika ketiga  unsur tersebut  terpenuhi dalam  regulasi,  realitas  sosial  tidak  menyimpang  dari  apa  yang  ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang saling bersaing.
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.07/2021 tentang Penyelenggaraan Jasa Konsumen Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa  Keuangan, OJK  wajib  menjaga  konsumen  dan  masyarakat yang  dekat dengan  aktivitas  jasa  keuangan. Regulator  terkait  sangat  dibutuhkan  untuk berperan  aktif  dalam  mengatur  dan  memantau  produk  dan  layanan tekfin dengan fokus pada sudut perlindungan konsumen 13 .
Fintech perlu  menganalisa setiap  regulasi  yang mengacu pada prinsip perlindungan konsumen dan mengimplikasikannya kepada produk/ jasa yang diciptakan  melalui  proses  kecanggihan  teknologi  agar  bermuara  pada munculnya rasa nyaman konsumen  saat  memanfaatkannya. Regulator  dapat memantau Fintech dengan melihat faktor-faktor seperti keamanan, perlindungan konsumen, layanan, inklusi, dan mitigasi risiko.
Pada proses  pelaksanaan Channeling , Refferal , maupun executing , pihak LKM  wajib untuk  menyerahkan informasi  dan data pribadi  calon  peminjam kepada  pihak Fintech  Lending untuk  menentukan layak  atau  tidaknya  calon peminjam. Nasabah dihadapkan pada suatu keharusan untuk mengisi seluruh informasi  yang  dibutuhkan  dengan  lengkap  dan  sebenar-benarnya  pada formular pendaftaran meliputi, nama lengkap nasabah, NIK, foto wajah, nomor telepon HP, alamat e-mail , alamat rumah lengkap, dan lain sebagainya. Hal ini sangat penting untuk memastikan kebenaran serta melakukan proses verifikasi dalam proses pengajuan 14 .
Penggunaan data pribadi meliputi KK, NPWP, KTP, Slip Gaji, dan Foto Wajah merupakan suatu syarat dan kewajiban yang harus dilengkapi oleh calon debitur pada saat ingin mengajukan suatu pembiayaan. Hal ini memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum seperti pengancaman, penyebaran data pribadi, penyebaran fitnah, dan tindak penipuan oleh  pihak  yang  tidak  bertanggung jawab 15 . Berkaitan  dengan masalah ini  pihak Fintech  Lending yang  memiliki potensi  untuk  melakukan  perbuatan yang  dapat  merugikan  calon  nasabah. Menjamurnya Fintech Ilegal yang masih marak juga memperparah kemungkinan ini.  Sudah  selayaknya  LKM  dapat  memilih  dan  menyaring  calon  mitra kerjasamanya secara arif dan bijaksana. Adapun ciri Fintech Lending legal yang
13 I Gusti Ayu Firga Julia, dkk. 2021. “ Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Kegiatan Investasi Ilegal Yang Dilakukan Oleh Investor. ” Jurnal Konstruksi Hukum , 2 (3): 491.
14 Sarwin Kiko Napitupulu, dkk, Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech, ( Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017), hlm 11.
15 Nuzul Rahmayani. 2018. “ Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia. ” Pagaruyuang Law Journal , 2 (1): 11.
dapat digunakan sebagai pedoman untuk menghindari dan mengetahui risiko dari penggunaan Fintech Lending illegal, yaitu:
a. Berada  di  bawah  pengawasan  OJK,  sehingga  memberikan perlindungan kepada konsumen.
b. Secara terbuka  menjelaskan tingkat  bunga  maksimum  dan denda yang dikenakan kepada pengguna.
c. Patuh  pada  ketentuan  yang  dibuat  oleh  OJK  dan  peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
d. Direktur dan Komisaris Penyelenggara harus  diakui atau memiliki izin  dari  OJK  dan  memiliki  setidaknya  satu  tahun  pengalaman tingkat senior di industri jasa keuangan.
e. Para kolektor (pihak ketiga) terdaftar/berlisensi oleh OJK dan harus mengikuti sertifikasi kolektor oleh AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia).
f. Penyelenggara yang terdaftar di OJK harus terdaftar di AFPI.
g. Kedudukan kantor penyelenggara dapat diakses melalui Google dan tercatat di OJK.
h. Menyediakan sarana untuk  menangani pengaduan pengguna dan memiliki kewajiban untuk menyelidikinya guna pelaksanaan proses selanjutnya  terhadap  OJK.  Kemudian  konsumen  juga  dapat mengajukan aduan kepada AFPI dan OJK. Apabila sengketa muncul, konsumen  wajib  diberikan  asistensi  oleh  OJK  atau  badan penyelesaian sengketa non-litigasi.
Gambar 3.2.3 Daftar Penyelenggara Fintech Lending Legal
Sumber: Website Otoritas Jasa Keuangan
Untuk  memberikan  pengetahuan  tentang  perbedaan  antara Fintech Lending Konvensional dan Fintech  Lending Syariah,  penulis  menjabarkannya dalam bentuk poin pada tabel sebagai berikut:
Tabel 3.2.3 Perbedaan Fintech Lending Konvensional dan Syariah Aspek Konvensional Syariah Bunga Berdasarkan Kesepakatan Tidak ada Akad Perjanjian Pinjam Meminjam Mudharabah, Musyarakah, Wakalah bi al ujrah, Qardh, Ijarah, dan Al-bai Risiko Sepenuhnya Ditanggung Nasabah Kedua Belah Pihak Menanggungnya Penagihan Pihak Ketiga ( collector )  Pendampingan Nasabah
Sumber: Website Otoritas Jasa Keuangan
Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam melakukan aktivitas bisnisnya acap kali  bersikap  antipati  terhadap  penerapan Market  Conduct (perilaku  pasar). Perilaku  pasar adalah saluran di  mana bisnis  jasa keuangan mengumpulkan, merancang dan mengungkapkan informasi, menyediakan, membuat perjanjian produksi  dan/atau layanan, dan  menyelesaikan  konkurensi  dan  keluhan 16 . Terkait dengan hal tersebut, upaya perlindungan konsumen atau warga negara bertujuan  untuk  memenuhi  dua  maksud  utama.  Pertama,  menumbuhkan keandalan investor dan konsumen ( market confidence ) pada setiap aktivitas dan usaha di bidang jasa keuangan. Kedua, menciptakan situasi adil dan transparan melalui  peluang  pengembangan  perusahaan  jasa  keuangan.  Di  sisi  lain, konsumen memahami hak dan kewajiban penyedia jasa keuangan terkait fitur, utilitas,  dan  dampaknya. Industri  keuangan perlahan akan  menuai  manfaat positif  untuk  mendorong  peningkatan  efisiensi  dalam  merespon  tuntutan layanan jasa keuangan yang lebih baik secara bertahap.

## 4. Kesimpulan

## 4.1 Kesimpulan
Proses  digitalisasi  penyaluran pembiayaan oleh  LKM  terdiri  dari  tiga  jenis: channeling, referral, dan executing . LKM yang terlibat harus memenuhi persyaratan dalam  hal  permodalan,  infrastruktur  teknologi  informasi,  tata  kelola,  dan menerapkan  prinsip  kehati-hatian,  termasuk  manajemen  risiko  dan  tingkat kesehatan keuangan yang memadai. Keterbatasan modal yang dialami oleh lembaga keuangan mikro tradisional memberikan peluang bagi penyedia layanan keuangan
16 Ibid , hlm. 15
untuk  mendukung  pengelolaan  dan  pengembangan  ekosistem  digital  UMKM melalui sistem inti keuangan mikro.
Masyarakat (LKM) harus lebih mewaspadai keberadaan pinjaman tekfin yang ditawarkan melalui aplikasi, pesan teks, atau situs web. Saya berharap masyarakat dapat  mencermati  apakah Fintech  Lendin g  telah  terdaftar  dan  diatur  oleh  OJK sebelum  memutuskan  untuk  melakukan  pembiayaan  online.  Jika  masyarakat menjadi korban tindakan ilegal oleh Fintech Lending , hendaknya masyarakat bersikap lebih proaktif untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib seperti OJK dan Kepolisian Republik Indonesia.

## Ucapan Terima Kasih
Terimakasih saya haturkan  kepada semua elemen Jurnal  Analis Hukum Universitas Pendidikan Nasional yang telah memberikan sarana atau media bagi saya untuk dapat mempublikasikan tulisan ini agar  bermanfaat  bagi nusa dan bangsa.

## Daftar Pustaka / Daftar Referensi

## Buku
Akyuwen, R., & Suwandi. (2017). Keuangan Mikro Untuk Penanggulangan Kemiskinan . Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
Marzuki, P. M. (2013). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Napitupulu,  K.S.,  Rubini,  F.A.,  Khasanah,  K.,  &  Rachmawati, D.A.  (2017). Kajian Perlindungan Konsumen Sektor  Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
Yuniarlin, P., & Heriyani, E. (2014). Diktat Hukum Perdata . Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## Jurnal
Baskara, K.G.I.  (2013). Lembaga  Keuangan Mikro  di  Indonesia, Jurnal  Buletin  Studi Ekonomi, 18 (2), ISSN 2580-5312
Dewi, N. (2017).   Regulasi Keberadaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam Sistem Perekonomian di Indonesia. Jurnal Serambi Hukum , 11 (1), ISSN : 1693-0819
Julia,  F.A.G.I., Mahendrawati, M.L.N., F.A.,  &  Widiati,  P.A.I.  (2021). Perlindungan Hukum  Bagi  Konsumen  Oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK)  Terhadap Kegiatan Investasi Ilegal Yang Dilakukan Oleh Investor . Jurnal Konstruksi Hukum , 2 (3), DOI: 10.22225/jkh.2.3.3622.489-494
Lubis, M.R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pinjaman Modal Usaha Berbasis  Fintech Bagi  Pelaku  Usaha Mikro  Kecil  dan Menengah (UMKM) . Indonesian Private Law Review , 1 (2), DOI: 10.25041/iplr.v1i2.2059
Rahmayani, N. (2018). Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia, Pagaruyuang Law Journal , 2 (1), DOI:10.31869/plj.v2i1.887
Khairunnisak, H.H. (2020). Kajian Hukum Terhadap Penjaminan  Kredit Macet Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Oleh PT. Jamkrindo Cabang Mataram, Fakultas Hukum Universitas Mataram .
Sinaga,  A.N. (2016). Implementasi  Hak  dan  Kewajiban Para  Pihak  Dalam  Hukum Perjanjian, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 10 (1), DOI: 10.35968/jh.v10i1.400
Widaningsih.  (2016).  Analisis  Yuridis  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  No. 130/PMK.010/2012  Tentang  Pendaftaran  Fidusia  bagi  Perusahaan  Pembiayaan. Jurnal Panorama Hukum Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang, 1 (1), DOI: 10.21067/jph.v1i1.1167
Wiwoho, J. (2014). Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat, Masalah-Masalah Hukum , 43
(1), DOI: 10.14710/mmh.43.1.2014.87-97

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394, mulai berlaku pada tanggal 12 November 2013
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  Nomor  31/POJK.07/2020  tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan