Nurkhalis, Iwan Doa Sempena

## PRAKTIK MERAWAT KEBHINEKAAN INDONESIA MELALUI KEARIFAN LOKAL LAUT ACEH

## THE PRACTICE OF MAINTAINING INDONESIA’S DIVERSITY THROUGH LOCAL WISDOM OF ACEH
Nurkhalis, 1 Iwan Doa Sempena 1
1 Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar,
Aceh Barat, Aceh, Indonesia
E-mail: nurkhalis@utu.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apa  saja  praktik  kearifan  lokal  laut  Aceh yang  selama  ini  telah  merawat  kebhinekaan  Indonesia,  bagaimana  fungsi  sosial  dari adanya kearifan lokal laut Aceh. Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian Kualitatif  ( Field  Research )  dengan  teknik  pengumpulan  data  menggunakan wawancara  mendalam  dan  dokumentasi.  Penelitian  dilakukan  di  daerah  pesisir Meulaboh,  Aceh  Barat.  Kearifan  lokal  telah  menjadi  daya  tarik  tertinggi  saat  ini, tatkala    keberadaan  struktur  sosial  resmi  dan  aturan  hukum  tidak  berlangsung sebagaimana  mestinya.  Kearifan  lokal  tersebut  apabila  dikelola  dengan  baik,dapat menjadi  obat  mujarab  untuk  mengobati  tindakan  disharmonisasi  politik  dan  sosial terdiri dari radikalisme, eksklusivitas, intoleransi, terorisme dan konflik sosial .
Kata Kunci: kearifan lokal, laut Aceh, praktik merawat kebhinekaan

## ABSTRACT
This study aims to determine the local wisdom practices of Aceh’s sea which has been taking  care  of  the  diversity  of  Indonesia  all  this  time  as  well  as  to  determine  how  the social  function  of  the  existed  local  wisdom  of  Aceh’s  sea.  This  research  applies Qualitative  research  design  (Field  Research)  with  data  collecting  technique  using  In- depth  Interview  and  Documentation,  which  took  place  in  coastal  area  of  Meulaboh, Aceh Barat. Local  wisdom has become the current  high  attraction,  when the existence of official social structures and the rule of law do not take place as it should be. It is not impossible that if managed properly, local wisdom can be a panacea to  treat  political and  social  disharmony  actions  consisting  of  radicalism,  exclusivity,  intolerance, terrorism and social conflict.
Keywords: local wisdom, Aceh’s Sea, The Practice of Nurturing Indonesian’s Diversity .

## PENDAHULUAN
Saat  ini,  setidaknya  terdapat  23  undang- undang  sektoral  yang  terkait  dengan  bidang kelautan,  tapi  tidak  ada  undang-undang  yang mengintegrasikan  pengelola  dan  pemanfaatan sumberdaya  kelautan  memuat  dasar  filosofis, sosiologis  dan  yuridis,  serta  sesuai  dengan konsepsi geopolitik bangsa
(www.antaranews.com).  Tatkala  belum  adanya undang-undang tentang pengelolaan dan pemanfaatannya maka dengan mudah memunculkan  konflik-konflik  dari  berbagai daerah kepulauan di Indonesia.
Indonesia adalah negara kepulauan dengan  luas  wilayah  laut  lebih  besar  dibanding daratannya.  Dalam  catatan  Konvensi  Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations  Convention  on  the  Law  of  the  Sea,
UNCLOS)  tahun  1982  bahwa,  luas  wilayah Indonesia  menjadi  5,8  juta  km 2 dan  70  persen dari  total  wilayah  Indonesia  adalah  lautan  yang terdiri  dari  laut  territorial  284  ribu  km 2, ZEE seluas  2,981  juta  km 2 dan  luas  laut  12  mil  279 ribu  km 2 .  Sebagai  negara  dengan  dominasi lautan  atau  dikenal  dengan  negara  maritim, semestinya  perhatian  terhadap  kawasan  ini menjadi hal yang diutamakan oleh para pembuat kebijakan (pemerintah). Namun, pada kenyataannya  kemampuan  untuk  menjaga  dan mengamankan  wilayah  ini  dengan  upaya  untuk mengelola potensi sumber daya kelautan kurang menjadi fokus utama.
Sebagai catatan dari literatur mengemuka,  ditemukan  bahwa  adanya konflik antar nelayan Bangkalan, Sampang, dan Pasuruan di perairan selat Madura telah terjadi  sejak  Orde  Baru  hingga  Otonomi daerah.  Secara  empirik,  menunjukkan bahwa  konflik  telah  terjadi  sejak  tahun 1993 hingg 2004. Sumber konflilk meliputi kasus pelanggaran penggunaan alat tangkap dan  pelanggaran  wilayah  tangkap  (Agus Subianto, 2014: 287). Hal itu membuktikan bahwa  situasi  kelautan  Indonesia  sungguh miris dan memprihatinkan.
Memperbincangkan pembangunan masyarakat  Indonesia  (termasuk  kemaritiman), maka pada proses atau tahapannya membutuhkan  pengoptimalan  pemanfaatan  dari segala  sumber  daya  yang  ada.  Dimulai  dari adanya  sumber  daya  alam  ( natural  resources ) sebagai  sumber  daya  utama  pengolahan  bagi manusia  di  jaman  nomaden  sampai  modern. Selain  itu,  pemanfaaatan  sumber  daya  manusia ( human resources ) menjadi pelaku pembangunan berkelanjutan di masa depan. Dan terakhir, sekaligus terpenting  ialah sumber daya sosial  ( social  recources )  yakni  sumber  daya bergerak  dinamis  dengan  unsur  sosialnya; individu, kelompok, masyarakat dan kebudayaan  (Soetomo,  2009:  187-207).  Demi mengangkat  harkat  dan  martabat  negara  ini, maka  sebaiknya  sumber  daya  sosial  tidak  lagi menjadi suatu yang dikesampingkan.
Nurkhalis, Iwan Doa Sempena
Keberadaan  Sumber  daya  sosial,  secara lebih  jelas bisa diperhatikan dari perkembangan tatanan  kehidupan  dalam  suatu  masyarakat. Pada  masyarakat  Indonesia    tatanan  kehidupan tersebut sama halnya berbicara dengan berbagai aturan  dan  norma  berlaku    meliputi    persoalan adat, tradisi, kebudayaan dan kearifan lokal.
Seperti  diketahui  sebelumnya,  bangsa Indonesia  memiliki  keberagaman  Adat  Istiadat, kebudayaan  dan  Kearifan  Lokal.  Hal  ini sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  18  B  ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945,
“Negara  mengakui  dan  menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat  beserta  hak-hak  tradisionanya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai dengan  perkembangan  masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik  Indonesia,  yang  diatur dalam undang (UUD 1945).
Selain  itu,  di  atur  pada  Pasal  1  ayat  30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup,  yang  menyatakan,  “kearifan  Lokal adalah  nilai-nilai  luhur  berlaku  yang  berlaku dalam  tatanan  hidup  untuk  melindungi  dan mengelola lingkungan hidup secara lestari”.
Kearifan  lokal  diartikan  sebagai pandangan  hidup  dan  pengetahuan  serta berbagai strategi kehidupan yang  berwujud aktivitas  masyarakat  lokal  yang  dilakukan oleh  masyarakat  lokal  dalam  menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mansuia. Melalui kearifan lokal, dimana masyarkatnya mempunyai
pemahaman, program, kegiatan, pelaksanaan terkait untuk mempertahankan, memperbaiki  dan  mengembangkan  unsur kebutuhan  dan  cara  pemenuhannya  dengan memperhatikan  sumber  daya  manusia  dan sumber daya alam sekitarnya (Suparmini et al, 2013:11).
Saat peraturan perundang-undangan bidang  kelautan  belum  mampu  memberikan langkah pasti bagi kondisi keamanan pengelolaan  dan  pemanfaatan  laut.  Namun, keberadaaan  Aceh  yang  telah  lama  memiliki Kearifan  Lokal  Laut  menjadi  sebuah  jalan keluar  bagi  jawaban  regulasi  kelautan  tersebut. Ternyata  dari  pelosok  negeri  justru  memiliki warisan  tersendiri  disebut  ‘kearifan  lokal’. Melalui  praktik  kesederhanaan  dan  minim pendanaan  tetapi  berdampak  besar  secara langsung  bukan  saja  menjaga  bahkan  merawat kebhinekaan.  Salah  satunya  tampak  dari kearifan  lokat  laut  Aceh  yang  keberadaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1637), semenjak 4 Abad silam.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apa saja praktik kearifan lokal laut Aceh yang telah merawat  kebhinekaan  Indonesia  selama  ini. Bagaimana  fungsi  sosial  dari  adanya  kearifan lokal laut Aceh.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  di  mana  proses  risetnya  melibatkan berbagai  pertanyaan  dan  prosedur  yang  harus
dilakukan.  Data  bersumber  dari  wawancara dengan  responden  dan  informan.  Dana  di analisis  dengan  penganalisaan  data  induktif dibangun  secara  pembagian  menuju  tema-tema umum.  Peneliti  lalu  membuat  interpretasinya dari pemaknaan terhadap berbagai data.
Penulisannya  disusun  secara  fleksibel  struktur laporan  tetap  menekankan  gaya  induktif  dan kemudian memfokuskan amatan pada pemaknaan  individual  dan  kompleksitas  situasi yang  terjadi  serta  teramati  (Septiawan  Santana K, 2010:1) .
Pendekatan  kualitatif    digunakan  untuk mengungkap  dan  memahami  sesuatu  di  balik fenomena  yang  sedikit  pun  belum  diketahui. Dengan  kata  lain,  metode  ini  digunakan  untuk mendapatkan  wawasan  tentang  sesuatu  yang baru  sedikit  diketahui  (Anselm  Strauss  &  Juliet Corbin, 2009: 5).
Lokasi penelitian terdiri yang dilaksanakan  memilih  dua  lokasi,  yaitu:  Kota Banda  Aceh dan  Kota Meulaboh  yang di  mulai dari Juli 2017 sampai dengan Agustus 2018.
Responden  dan  informan  menggunakan teknik Snowball yaitu penentuan informan yang dimulai  dalam  kelompok  kecil  yang  diminta untuk menunjuk kawan masing-masing.
Kemudian  dari  kawan  yang  telah  ada  untuk kembali  menunjuk  kawan  masing-masing  pula, dan  begitu  seterusnya  sehingga  kelompok  itu senantiasa  bertambah  besarnya,  bagaikan  bola salju  yang  kian  bertambah  besar  bila  meluncur dari  puncak  bukit  ke  bawah.  Sampling  ini
dipilih,  apabila    ingin  menyelidiki  hubungan antarmanusia dalam kelompok yang akrab, atau menyelidiki  cara-cara  informasi  tersebar  di kalangan tertentu, misalnya kalangan berprofesi sebagai  dokter,  darinya  akan  menjadikan  kita mengetahui  tentang  pemakaian  obat  baru  (S. Nasution, 2006: 99).
Dalam  teknik  Snow  Ball  membagi informan  kedalam  beberapa  bagian  antara  lain: informan  kunci,  informan  subjek  dan  informan non  subjek.  Dengan  demikian,  pemilihan penentuan  informan  dengan  metode  Snowball sangatlah  tepat,  mengingat  penelitian  kearifan lokal  laut  Aceh  menjadi  tata  hidup  sekelompok orang di kawasan pesisir Aceh dan perkembagan  tradisional  hanya  mengarah  pada kelompok  tersebut.  Dan  informan  kuncinya, Mantan  Panglima  Laot.  Selain  itu  untuk informan  subjek  di  sini,  tokoh  Panglima  Laot dan  informan  non  subjek  ialah  mereka akademisi  sekaligus  pemerhati  kearifan  lokal laut di Aceh.

## Teknik Pengumpulan dan Analisis Data
Teknik  pengumpulan  data  menggunakan dua  bentuk;  pertama,  wawancara  mendalam adalah  proses  memperoleh  keterangan  untuk tujuan  penelitian  dengan  cara  tanya  jawab sambil  bertatap  muka  dengan  informan.  Kedua, dokumentasi  sebagai  metode  yang  digunakan untuk  menelusuri data historis (Burhan Bungin, 2008: 108,115,121).
Vol. 01, No. 03, ( 2018), pp. 209-222.
Teknik  analisis  data  menjadi  tahap penghujung  dalam  penelitian  untuk  meramu dalam bentuk narasi (dalam penelitian kualitatif) setiap  sumber  data  yang  telah  menjadi dikumpulkan  pada  pengumpulan  data.  Tatkala dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  secara  deskriptif,  maka  analisisnya dimulai  menganalisis  permukaan  data  hingga kemudian memperhatikan proses-proses kejadian suatu fenomena (Burhan Bungin, 2008:
146).  Secara  tahapan  singkat  analisa  data  ini ialah  kategorisasi  data,  penyajian  data  dan analisis data.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1)  Praktik  kearifan  lokal  laut  Aceh  Barat

## upaya merawat kebhinekaan Indonesia
Pada  pembangunan  keberlanjutan  di
Indonesia, menempatkan laut apa yang dipahami  masyarakat  nelayan  masyarakat nelayan  tradisional  sebagai  way  of  life  yang mewadahi  seluruh  tata  sosial  kemasyarakatan dan  moral  masyarakat,  bukan  hanya  ruang untuk  mencari  nafkah  termasuk  di  dalamnya pengetahuan  tradisional  (M.  Adli  Abdullah dkk, 2014: 211).
Kearifan  lokat  laut  Aceh,  telah  sejak lama  menjadi  pengetahuan,  kebiasaan  dan pedoman dalam menjalani hidup bagi
masyarakat  Aceh  yang  berada  pada  kawasan pesisir  termasuk  warga  mendiami  kawasan pesisir  Aceh  Barat  yang  menjadi  target  lokasi pada  penelitian  ini.  Pada  pengumpulan  data,
peneliti fokus melakukan wawancara melibatkan  panglima  laot  sebagai  pimpinanan mengurus  persoalan  perintah  atau  larangan  di kawasan  pesisir.  Selain  itu  wawancara  juga melibatkan seorang akademisi Fakultas
Perikanan  dan  Kelautan  Universitas  Teuku Umar,  dimana  kampus  penegerian  tersebut memiliki  konsen  pengembangan “Agro  and Marine  Industry” ,  industri  pertanian  dan industri kelautan.
Kearifan lokal laut di Aceh Barat tampak terlihat  melalui  tradisi  yang  dihadirkan. Menurut  salah  satu  informan,  pak  Amran sebagai  Panglima  Laot  yang  masih  menjabat tahun  2018  mengatakan  bahwa,  tradisi  dari kearifan  lokal  laut  Aceh  Barat  dari  dahulu hingga sekarang belum ada yang berubah,
“Tradisi  tidak  berubah  masih  seperti masa-masa  ditetapkan  dahulu,  seperti hukum  adat  laut,  mendamaikan  sengketa laut,  kenduri  laut,  enam  pantang  melaut; hari  Jumat,  17  Agustus,  26  Desember, hari  raya  idul  fitri,  hari  idul  adha  dan kenduri  laot.  Peraturan  pantang  tersebut disusun  dalam  Qanun 1 di  provinsi  dan kemudian  berlanjut  pada  ditetapkan Reusam 2 pelaksanaan di daerah.”
(Wawancara  dengan  pak  Amran  Johan, Panglima  Padang  Seurahet,  Aceh  Barat pada tanggal 08 April 2018).
1 Pada  laman  situs  resmi  pemerintah  Aceh,  acehprov.go.id menjelaskan  bahwa  Qanun  adalah  Peraturan  Perundang- undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan  pemerintahan  dan  kehidupan  masyarakat  di Provinsi Aceh.
2 Reusam adalah  aturan-aturan,  petunjuk-petunjuk,  adat  istiadat yang  diterapkan  Keuchik  (di  desa)  setelah  mendapat  mendapat persetujuan Tuha Peuet (tetua) Gampong.
Apa  yang  disampaikan  pak  Amran  sama halnya  dengan  pernyataan  pak  Tarzan  sebagai Panglima  Laot  Kuala  Bubon  dengan  masa jabatan baru enam bulan belakangan,
“Tradisi kearifan lokal laut di Aceh Barat masih  terlaksana  seperti  biasanya  mulai dari  pantangan  melaut  di  hari  tertentu; jumat, hari kemerdekaan bangsa Indonesia  dan  lain  sebagainya  masih tetap dijalankan warga kami.” (Wawancara dengan pak Tarzan, Panglima  Laot Kuala  Bubon,  Aceh Barat pada tanggal 09 April 2018).
Sementara itu, informan lainnya menambahkan  bahwa  hari  pantang  melaut selain pada enam ketentuan dan juga ditetapkan tatkala ada warga pesisir  meninggal dunia,
“Pantang  melaut  dari  Jumat,  selain pantang lainhya:  hari peringatan tsunami, hari  idul  fitri.  termasuk  meninggalnya seorang  di  kampung  maka  pantang melaut  sebelum  jenazah  dikebumikan.” (Wawancara  dengan  pak  Ridwan  Bakar, mantan  Panglima  Laot  Kuala  Bubon, Aceh Barat pada tanggal 09 April 2018)
Selain  itu,  akademisi  turut  memberikan pernyataan  tentang  kearifan  lokal  laut  melalui tradisi  yang  dijalankan  bahkan  mengatur  pada pelarangan  alat  tangkap  dan  sudah  terkikis (hilangnya)  tradisi  Tolak  Bala  (prosesi  dengan melarung sesajian makanan berdarah kelaut),
“Tradisi  yang  masih  dilaksamakan  tetap sama  dengan  apa  yang  telah  menjadi aturan  dari  panglima  Laot.  Ditambah dengan  larangan  menangkap  beberapa organisme/  biota  laut  dilinduhngi  seperti penyu dan hiu. Dan juga sudah hilangnya tradisi  tolak  bala  (persembahan  kepada
laut) oleh pemahaman ilmu agama kental syariat  islam  menghindari  adanya  ajaran animisme/  percaya  kepada  benda  gaib.” (Wawancara  dengan  Pak  Hafinuddin, Dosen  Fakultas  Perikanan  dan  Kelautan di  Universitas  Teuku  Umar  pada  tanggal 11 April 2018).
Berbagai  bentuk  pantangan  atau  lebih tepatnya  larangan  juga ditetapkan  sanksi untuk menghindari  adanya  nelayan  yang  melanggar peraturan  tersebut.  Pernyataan  itu  sesuai dengan pernyataan,
“Sanksi  dari  pantang  melaut  dua  kali melanggar 7 hari dan tiga kali melanggar tiga bulan tidak boleh melaut. Hikmahnya  pantang  bisa  menjadi  ajang bersiturahmi  nelayan  bersama  keluarga dan masyarakat. Airut dan Angkatan Laut saja  mengikuti  aturan  adat  daerah  untuk meminta  izin  berpatroli  di  hari  Jumat. Kemudian  kami  memberi  izin  boleh berpatroli  setelah  shalat  Jumat  dan mereka  mematuhinya.  Mereka  saja patuh kenapa  nelayan  tidak”.  (Wawancara dengan  pak  Amran  Johan,  Panglima Padang  Seurahet,  Aceh  Barat  pada tanggal 08 April 2018)
Selama  ini  tampak  sekilas  bahwa berbagai pantangan berbentuk larangan tersebut  telah  terlaksana  tanpa  ada  yang melanggar  namun  sanksi.  Meskipun  ada pelanggaran  disebabkan  karena  ketidaktahuan nelayan. Hal itu sesuai dengan pernyataan dari,
“...hingga kini  belum ada  satu pun orang yang  melanggar,  jikapun  ada  yang melanggar lebih disebabkan karena kesalahpahaman dan ketidaktahuan masyarakat.  Pernah  dahulu  ada  nelayan di  kawasan  kami  tanpa  mengetahui  info
Vol. 01, No. 03, ( 2018), pp. 209-222.
Nurkhalis, Iwan Doa Sempena
adanya  meninggalnya  seorang  warga malam  hari.  Ketidaktahuan  sang  nelayan karena  kepulangannya  setelah  beberapa jam sejak dikabarkan info duka. Keeskoan  harinya  tatkala  dia  keluar  dari dermaga  untuk  melaut  langsung  ditahan oleh  anggota  panglima  laot.  Setelah diproses  lebih  lanjut  dia  menjelaskan bahwa dia tidak tahu menahu terkait info meninggalnya  seorang  warga  kami.” (Wawancaara dengan pak Tarzan,
Panglima  Laot Kuala  Bubon,  Aceh Barat pada tanggal 09 April 2018)
Terkait  dengan  hari  pantang  melaut pada hari kemerdekaan (17 Agustus), informan pak  Hafinuddin sebagai  akademisi  menuturkan bahwa  pesan  dari  ditetapkan  pantang  melaut pada hari kemerdekaan sebagai upaya menghargai jasa pahlawan,
“Tidak  terlepas  dari  sejarah  bahwa  kita orang  Aceh  adalah  orang  gigih  dalam perjuangan sebelum dan sesudah kemerdekaan.  hal  itu  terbukti  dari  heroik bahwa  Aceh  memiliki  pahlawan  semisal Teuku Umar,  Cut Nyak Dhien, Panglima Polem itu tentang bagaimana menghargai pahlawan dengan ditentukan hari pantang melaut di hari kemerdekaan.” (Wawancara  dengan  Pak  Hafinuddin, Dosen  Fakultas  Perikanan  dan  Kelautan di  Universitas  Teuku  Umar  pada  tanggal 11 April 2018)
Apa  yang  diungkapkan  pak  Hafinuddin sama  halnya  pernyataan  pak  Tarzan.  Namun pernyataan  dari  pak  Amran  menambahkan bahwa pantangan di hari kemerdekaan menjadi keharusan untuk menjaga tradisi endatu (nenek moyang),
“Dari zaman dulu sudah ada pantang sejak endatu  sebagai  perigatan  17  Agustus  hari besar  sama  halnya  seperti  hari  pahlawan mengadakan  perlombaan  perahu.  Melalui 17  Agustus  menampakan  kebersamaan, cinta  tanah  air  dan  kekompakan  untuk memperingati hari bersejarah.” (Wawancara  dengan  pak  Amran  Johan, Panglima  Padang  Seurahet,  Aceh  Barat pada tanggal 08 April 2018).
Bahkan  pak  Bakar  sebagai  mantan Panglima  Laot  mengatakan  bahwa  peringatan hari  kemerdekaan  janganlah  disia-siakan  dan peringatannya  dahulunya  bertepatan  adanya perlombaan perahu dayung,
“Pantang  melaut  di  17  Agustus  sebagai hari  peringatan  kemerdekaan  janganlah menjadi  momen  yang  kita  sia-siakan. Sebelum berubahnya perahu ke boat kini, dahulunya  rangkaian  acara  mengadakan perlombaan    perahu  dayung  sesama nelayan” (Wawancara pak Ridwan Bakar, mantan  Panglima  Laot  Kuala  Bubon, Aceh Barat pada tanggal 09 April 2018).
Selanjutnya,  pantangan  melaut  pada setiap  tahunnya  pada  tanggal  26  Desember menjadi  momen  peringatan  Tsunami  sebagai hari duka mendalam khususnya bagi masyarakat  berada  di  kawasan  pesisir.  Pada hari  tersebut  masyarakat  pesisir  mengadakan serangkai acara, doa bersama dan kenduri,
“Mengenang  dan  menghormati  orang telah meninggal  saat  peristiwa  26 Desember  2006 yang lalu  dengan mengadakan  doa  bersama  dan  kenduri (makan  bersama  bagi  sesama  pendoa.” (Wawancara  dengan  pak  Ridwan  Bakar, mantan  Panglima  Laot  Kuala  Bubon, Aceh Barat pada tanggal 09 April 2018)
Apa  yang  disampaikan  pak  Ridwan Bakar  turut  dibenarkan  pk  Tarzan,  dimana pelaksanaanya  dimulai  dari  malam  sebelum peringatan hingga siang hari,
“Pada  hari  pantang  melaut  26  Desember kita  adakan  kenduri  dan  berdoa  bagi arwah  dari  orang  yang  telah  meninggal pada  peristiwa  tsunami.  Rangkaian  acara mulai  dari  malam  adanya  wirid  yasinan hingga  siang  hari  dan  setelah  itun mencicipi  makanan  dan  minuman  yang disediakan secara bersama oleh masyarakat.”  (Wawancara  pak  Tarzan,
Panglima  Laot Kuala  Bubon,  Aceh Barat pada tanggal 09 April 2018 )
Ada yang berbeda adanya penambahan prosesi kegiatan pada peringatan 26 Desember turut mengadakan sumbagan kepada anak yatim. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari pak Amran,
“Peringatan  Tsunami  tidak  boleh  melaut karena pantang melaut. Hari itu mengenang tsunami di Aceh menjadi hari berduka  cita  atas  meninggalkan  ribuan orang  Aceh.  Malam  sebelum  tsunami berdzikir,  tadarrus  dan  wirid  Yasin  di masing-masing  desa,  paginya  berdoa kemudian berziarah
dengan
berkumpulnya  masyarakat  yang  bersedih dan  dihibur  oleh  pelayat.  Serta  ada memberi  santunan  pula  kepada  anak yatim.” ( Wawancara  dengan  pak  Amran Johan,  Panglima  Laot  Padang  Seurahet, Aceh Barat pada tanggal 08 April 2018).
Bahkan peringatan 26 Desember menjadi  hari  mengintrospeksi  diri  dan bermuhasabah  secara  bersama  agar  kembali
membangkitkan  kebersaman  warga.  Sesuai dengan pernyataan,
“Hari  dimana  kita  untuk  introspeksi  diri dan  bermuhasabah  (mengambil  pelajaran hidup).  Dimana  Aceh  pernah  berada  di titik  nol  pasca  tsunami  dan  Kemudian dengan  kebersamaan  sesama  orang  Aceh kita  diakui  dunia  bisa  bangkit  karena bencana.  Dunia  saja  mengakui  maka tidak  mungkin  kita  tidak  mengenang masa  susah  atau  kelam  saat  Tsunami.” (Wawancara  dengan  Pak  Hafinuddin, Dosen  Fakultas  Perikanan  dan  Kelautan di  Universitas  Teuku  Umar  pada  tanggal 11 April 2018).
Praktik  lainnnya  melalui  kearifan  lokal laut  Aceh  bisa  terlihat  dari  adanya  Kenduri (Syukuran)  Laot  yang  dalam  pelaksanaannya melibatkan  bukan  saja  warga  pesisir  namun orang secara keseluruhan.  Seperti yang diungkapkan  oleh  pak  Tarzan,  “Pada  acara kenduri  melaot  diadakan  di  tepi  laut  tidak hanya  dikhususkan  kepada  nelayan.  Apabila saja  ada  orang  lain  turut  ikut  serta  maka diperbolehkan.”  (Wawancara  dengan pak Tarzan,  Panglima  Laot  Kuala  Bubon,  Aceh Barat pada tanggal 09 April 2018).
Apa  yang  telah  diungkapkan  pak  Tarzan pada  Kenduri  Laot  turut  dibenarkan  oleh  Pak Ridwan  Bakar  tentang  kegiatan  tersebut merangkul masyarakat pedesaaan untuk bersama ikut serta,
“Kenduri  Laot  boleh  saja  orang  lain bergabung  ikut  meramaikan  karena  hal ini  menjadi  ajang  kebersamaan  warga Aceh  baik  pesisir  dan  pedesaan.”  (pak
Vol. 01, No. 03, ( 2018), pp. 209-222.
Nurkhalis, Iwan Doa Sempena
Ridwan  Bakar,  mantan  Panglima  Laot Kuala  Bubon,  Aceh  Barat  pada  tanggal 09 April 2018).
Namun, informan pak Amran
menambahkan bahwasanya Kenduri Laot sebagai  kegaiatan  nasional  karena  pada  tahun
2011-2012 berhadir perwakilan dari
Kementerian Pusat dan Pejabat penting,
“Kenduri laot diadakan untuk mengundang  anak  yatim  berterima  kasih kita  kepada  penghuni  laut  sebagai wujudu kesyukuran. dan turut mengundang  seluruh  Aceh  bahkan  orang luar  Aceh.  pada  tahun  2011-2012  hingga mengundang orang dari Kementerian dan pejabat  lainnya.”  (Wawancara  dengan pak  Amran  Johan,  Panglima  Padang Seurahet,  Aceh  Barat  pada  tanggal  08 April 2018)
Kemudian Informan dari pihak
akademisi  juga  membenarkan  bahwasanya praktik  dari  Kenduri  Laot  yang  pernah dihadirinya justru menjadi wadah menyampaikan keluh kesah di hadapan pejabat pemerintah daerah hingga pemerintahan pusat,
Kenduri laot diselenggarakan oleh masyarakat kawasan pesisir dan
mengundang bukan saja warga sesamanya tetapi juga masyarakat pedesaan dan masyarakat lainnya.
Selama ini saya hanya menjadi peserta di acara  kenduri  laut.  Melalui  kenduri  laut itu  dari  orang  dewasa  hingga  anak-anak menghargai  bahwa  laut  adalah  sebagai masa  depan  suatu  bangsa.  Selain  itu, sebagai pengingat  bahwa  laut  itu penting dan  mesti  kita  jaga  bersama.  Dan  juga saya  ingat  saat turut pada kenduri  laut di daerah  Laguen,  Aceh  Jaya  menjadi momen  nelayan  sampaikan  keluhan
diwakili  panglima  laot  yang  masih mengalami  permasalahan  dalam  melaut dihadapan  Bupati,  Polisi  Air  (Airut)  dan jajaran DPRK.”  (Wawancara  dengan  Pak Hafinuddin,  Dosen  Fakultas  Perikanan dan Kelautan di Universitas Teuku Umar pada tanggal 11 April 2018)
Pada kegiatan lainnya terlaksana melalui  kearifan  lokal  laut  Aceh  sampai  pada keberadaan  Panglima  Laot  saling  bantu membantu  tatkala  ada  nelayan  mengalami kerusakan perahu mesin di laut dan mendamaikan perselisihan supaya tidak menjadi  permasalahan  yang  meluas  nantinya. Sesuai dengan pernyataan pak Ridwan Bakar,
“Adat  laot  melalui  panglima  laot  selama ini  sering  menangani  nelayan  hingga malam  hari  belum  pulang  ke  dermaga. Kemudian panglima laot akan menghimbau  kepada  semua  nelayan untuk  mencari  nelayan  yang  belum pulang.  Selain  itu,  panglima  laot  juga membuat  aturan  bagi  nelayan  yang menjumpai  boat  (perahu  mesin)  yang memasang bendera tertinggi mengisyaratkan  bahwa  boat  tersebut rusak  maka  siapapun  nelayan  harus membantu  boat  itu  hingga  di  bersama kembali  ke  dermaga.  Selain  kontribusi lain,  panglima  laot  masa  Ayah  saya  dulu memimpin  pernah  menangkap  kapal  laut milik thailand yang mengganggu penangkapan  ikan  di  wilayah  perairan Aceh.  setelah  kapal  thailand  ditangkap kembali  nelayan  kawasan  Aceh  Barat aman untuk melaut  demi mencari nafkah.” (Wawancara dengan pak
Ridwan  Bakar,  mantan  Panglima  Laot Kuala  Bubon,  Aceh  Barat  pada  tanggal 11 April 2018).
Apa  yang  disampaikan  pak  Ridwan Bakar  terkait  dengan  penyelesain  selisih  yang terjadi oleh nelayan di laut dibenarkan oleh pak Hafinuddin  dalam  pernyataannya,  “Panglima Laot berkontribusi perselisihan  saat ditegaskan larangan pemakaian alat tangkat pukat Harimau.” (Wawancara dengan
Pak
Hafinuddin,  Dosen  Fakultas  Perikanan  dan Kelautan  di  Universitas  Teuku  Umar  pada tanggal 11 April 2018 ).
Sementara itu, pak Amran selaku Panglima  Laot  wilayah  Padang  Seurahet, mengakui jika selama kepemimpinannya belum ada  perselihan  atau  sengketa  yang  terjadi.
Meskipun demikian, Panglima Laot sejak  lama memiliki pola pendamai tatkala ada perselisihan  dengan  cara  mempertemukan mereka  yang  berselisih  di  Balai  (Rumah Panggung  Aceh)  sebagai  tempat  yang  dipilih untuk  mencari  solusi  penyelesaian  yang bersengketa.
“Semenjak  saya  memangku  panglima Laut belum ada  sengketa. Namun selama ini  jika  ada  sengketa  di  kawasan  Nagan Raya  (pemekaran  Aceh  Barat)  maka langkah  yang  kita  dilakukan  dengan mengundang  untuk  dipertemukan  di Balai  untuk  didamaikan.  Kontrubusi lainnya, sebatas merukunkan untuk berbagi fasilitas penyediaan SPBN, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan.” (Wawancara dengan pak Amran Johan, Panglima Padang Seurahet,  Aceh  Barat  pada  tanggal  08
April 2018).
Dari  pernyataan  beberapa  informan  di atas  dapat  disimpulkan  bahwa  adapun  praktik kearifan  lokal  laut  Aceh  Barat  menjadi  upaya merawat  kebhinekaan  Indonesia  antara  lain terdiri  larangan  untuk  melaut  pada  hari peringatan 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan,  peringatan  pada  26  Desember setiap  tahunnya  menjadi  peringatan  Tsunami. Selain  itu  adanya  kegiatan  Kenduri  Laot  dan terakhir  praktik  kebhinekan  dari  kearifan  lokal laut  terlihat  dari  tugas  serta  kewajiban Panglima  Laot  untuk  selalu  menjadi  pendamai tatkala  ada  perselisahan  melibatkan  wilayah pesisir.
Melalui tugas Panglima Laot
melaksanakan  dan  melestarikan  hukum  adat dan kebiasaan masyarakat nelayan, ia berpotensi  menjadi  kekuatan  sosial  penting. Dengan  semangat  menjalankan  peran  dan fungsi  berdasarkan  nilai  religius  menjadikan posisi  lembaga  semacam  ini  sangat  berakar pada  konsep  kelestarian  dan  keberlanjutan lingkungan (M. Adli Abdullah dkk, 2014: 223).

## 2)      Fungsi sosial dari adanya kearifan lokal laut Aceh.
Pada  bagian  ini,  melalui  pengumpulan data  dengan  wawancara  bersama  informan kunci, informan subjek dan informan non subjek berupaya  mengetahui  fungsi  sosial  apa  saja yang  diperoleh  melalui  kearifan  lokal  laut  di Aceh  Barat.  Dari  hasil  wawancara  tersebut diperoleh  bahwasanya  fungsi  sosial  yang
Vol. 01, No. 03, ( 2018), pp. 209-222.
Nurkhalis, Iwan Doa Sempena
terbentuk  yakni  saling  menghormati  serta menghargai,  kerukunan  masyarakat,  terjadinya integrasi  sosial  dan  menghindari  terjadinya konflik.
Sikap saling menghormati dan menghargai  antarsesama  nelayan  diperoleh  dari pertanyaan yang disampaikan pak Tarzan,
“Melalui  adanya  kearifan  lokal  laut bermanfaat  selama  ini  adanya  saling menghargai  antarsesama.”  (Wawancara dengan pak Tarzan, Panglima Laot Kuala Bubon, Aceh Barat pada tanggal 09 April 2018).
Apa yang disampaikan pak Tarzan serupa dengan pernyataan pak Amran,
“Sikap saling menghargai meski bukanlah orang yang kuliah hingga strata satu. Sebagaimana nasehat dari orang tua. Bahwa  yang  tua  dihormati,  sesama disegani  dan  anak  kecil  disegani.” (Wawancara  dengan  pak  Amran  Johan, Panglima  Padang  Seurahet,  Aceh  Barat pada tanggal 08 April 2018).
Pernyataan  dari  pak  Tarzan  dan  pak Amran ditambahkan  oleh pak Ridwan Bakar bahwa  nelayan  di  tengah  laut  bahkan  saling membantu  tatkala  ada  ada  yang  mengalami kerusakan boat atau tenggelam,
“Selama  ini  kebermanfaatan  dari  adanya kearifan lokal laut Aceh saling menghormati,  menghargai  dan  hadirnya sikap saling membantu sama lain khususnya  nelayan  di  tengah  laut  yang mengalami  musibah  baik  kerusakan  boat atau  tenggelam.”  (Wawancara  dengan
pak  Ridwan  Bakar,  mantan  Panglima Laot  Kuala  Bubon,  Aceh  Barat  pada tanggal 09 April 2018).
Di  sisi  lain,  pak  Hafinuddin  melengkapi bahwa,  selama  ini  melalui  kearifan  lokal  laut Aceh  turut  menjalin  kerukunan  pelaku  dunia usaha dan masyarakat secara meluas,
“Manfaat dari adanya kearifan  lokal laut, minim adanya konflik, membentuk kesadaran masyarakat menjaga laut dengan  mentaati  kearifan  lokal  laut, masyarakat  bisa  tidak  perlu  mengikuti perundang-undangan  negara  disebabkan adanya  kearifan  lokal  laut  sebagai warisan turun temurun lebih bermusyawarah  menciptakan  kerukunan serta perdamaian bagi masyarakat pesisisr Aceh.mempererat hubungan antara  pelaku  dunia  usaha  perikanan (nelayan)  tatkala  ada  perselisihan  akan segera  diatasi  panglima  laut.”  (Pak Hafinuddin,  Dosen  Fakultas  Perikanan dan Kelautan di Universitas Teuku Umar pada tanggal 11 April 2018).
Pada  kesempatan  lain,  kearifan  lokal laut  Aceh  mampu  langkah  pengintegrasian sosial  masyarakat  sehingga  semakin  lama antarsesama  nelayan atau dengan  masyarakat lainnya  terjalin  keakraban  yang  menyatukan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataa dari pak Tarzan,
“Selama  ini  kearifan  lokal  laut  ini mampu  menyatukan  masyarakat  bukan sebatas  nelayan  saja  tapi  orang  sekitar masyarakat  pesisir.  Selain  itu  jika  ada orang  meninggal  pun  tidak  boleh  melaut meski  terlebih  dahulu  mengebumikan jenazah.” (Wawancara  dengan  pak
Tarzan,  Panglima  Laot  Kuala  Bubon, Aceh Barat pada tanggal 09 April 2018).
Apa  yang  telah  diungkapkan  oleh  pak Tarzan  turut  dibenarkan  oleh  pak  Amran menjadi pengalaman pribadi sewaktu membantu nelayan dari Sibolga dan Padang,
“Sepertinya  halnya  dahulu  ada  nelayan Sibolga dan Padang mengalami kerusakan mesin boat maka kami mengajak  mereka  ke  dermaga  untuk diperbantukan  perbaikan  mesin  dengan bantuan beberapa teman mekanik.
Setelah boat siap diperbaiki maka tinggal keputusan nelayan luar Aceh melanjutkan perjalanan  kembali  atau  beristirahat  di dermaga  Aceh  Barat.”  (Wawancara dengan  pak  Amran  Johan,  Panglima Padang  Seurahet,  Aceh  Barat  pada tanggal 08 April 2018).
Peristiwa  menyebabkan  kesatuan  sosial antarsesama  nelayan  pernah  pula  dialami oleh  pak  Ridwan  Bakar.  Sesuai  dengan pernyataannya berikut ini,
“Kearifan  lokal  laut  Aceh  mampu membentuk  kesatuan  sosial  masyarakat. Hal  itu  terbukti  tatkala  pernah  ada kejadiaan nelayan tenggelam telah beberapa  hari  belum  ditemukan  maka panglima  laot  menghimbau  agar  semua nelayan  di  Aceh  barang  tidak  boleh melaut  dalam  kurun  waktu  seminggu sebelum  mayat  ditemukan.”  (Wawancara dengan  pak  Ridwan  Bakar,  mantan Panglima  Laot Kuala  Bubon,  Aceh Barat pada tanggal 09 April 2018).
Dan  fungsi  sosial  selanjutnya  diperoleh dari pernyataan  informan  bahwa kearifan  lokal laut  selama  ini  menjadi  hal  menghindari terjadinya konflik terutama antarsesama nelayan. Sesuai dengan pernyataan,
“Selama ini kearifan adat lokal laut Aceh melalui  panglima  laot  bersama  Polisi Resort dan Polisi Air (Airut) mendamaikan nelayan lokal yang berseteru  antara  penangkap  ikan  jaring, penangkap ikan pancing hingga penangkap    menggunakan  trol/  pukat harimau.” (Wawancara  dengan  pak Ridwan  Bakar,  mantan  Panglima  Laot Kuala  Bubon,  Aceh  Barat  pada  tanggal 09 April 2018).
Terkait  dengan  kearifan  lokal  laut  Aceh berfungsi  menghindari  dari  adanya  konflik turut dibenarkan oleh pak Amran,
“Pernah  suatu  saat  Polres  (Polisi  Resort) menyurati  panglima  tentang  perubahan warna  air  laut  karena  kejatuhan  limbah batu  bara  ke  dalam  laut.  Ketika  itu masyarakat  berencana  membawa  kasus limbah untuk disengketakan tetapi panglima  laot  memberi pemahaman akan menyampaikan  komplain  masyarakat  ke PT Mifa selaku pemilik limbah.” (Wawancara  dengan  pak  Amran  Johan, Panglima  Padang  Seurahet,  Aceh  Barat pada tanggal 08 April 2018).
Apa  yang  telah  diungkapkan  kedua informan  sebelumnya  serupa  dengan  apa  yang disampaikan  oleh  Pak  Tarzan  bahwasanya baginya  kearifan  lokal  laut  Aceh  mampu mendamaikan tatkala ada sengketa dan memberi  saran  atau  nasehat  agar  siapapun nantinya  menjaga agar terhindar dari penyebab konflik,
“Kearifan  lokal  laut  Aceh  melalui panglima laot selama ini turut mendamaikan  adanya  sengketa  antara masyarakat dengan pekerja di area tambang  batu  bara  yang  ada  di  Meulaboh. Sampai  kini,  tidak  ada  lagi  sengketa  yang
Vol. 01, No. 03, ( 2018), pp. 209-222.
Nurkhalis, Iwan Doa Sempena
berlanjut  karena  pekerja  tambang  telah berhati-hati  agar  tidak  kejatuhan  lagi  batu bara saat bongkar muat ataupun pembuangan  limbah  ke  area  zona  laut.” (Wawancara dengan pak Tarzan, Panglima Laot  Kuala  Bubon,  Aceh  Barat  pada tanggal 09 April 2018).
Dari  penjelasan  perihal  fungsi  kearifan lokal  laut  Aceh  selama  ini  pada  masyarakat  di kawasan  pesisir  Aceh  Barat  antara  lain  terdiri dari  adanya  sikap  saling  menghormati  atau menghargai,  terciptanya  kerukunan  bukan  saja antarseama  nelayan  serta  masyarakat  lainnya.
Selain  itu  fungsi  sosial  berikutnya  ialah terbentuknya  kesatuan  masyarkat  (integrasi sosial)  dan  turut  menghindari  kemunculan konflik.

## SIMPULAN
Setelah memperhatikan keseluruhan dari data  yang  diperoleh  dari  wawancara  maupun dokumentasi, maka dapat ditarik dua kesimpulannya  yaitu;  pertama,  praktik  kearifan
lokal  laut  Aceh  Barat  menjadi  upaya  merawat kebhinekaan  Indonesia  antara  lain  terdiri larangan untuk  melaut pada  hari peringatan  17 Agustus  sebagai  hari  kemerdekaan,  peringatan pada  26  Desember  setiap  tahunnya  menjadi peringatan Tsunami. Selain itu adanya kegiatan kenduri  laot  dan  terakhir  praktik  kebhinekan dari  kearifan  lokal  laut terlihat  dari tugas serta kewajiban Panglima Laot untuk selalu menjadi pendamai  tatkala  ada  perselisahan  melibatkan wilayah  pesisir.  Kedua,  fungsi  kearifan  lokal laut  Aceh  selama  ini  pada  masyarakat  di kawasan  pesisir  Aceh  Barat  antara  lain,  terdiri dari  adanya  sikap  saling  menghormati  atau menghargai,  terciptanya  kerukunan  bukan  saja antar-sesama nelayan serta masyarakat lainnya. Selain  itu  fungsi  sosial  berikutnya  ialah terbentuknya  kesatuan  masyarkat  (integrasi sosial)  dan  turut  menghindari  kemunculan konflik.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Subianto. Konflik Nelayan: Dalam Tiga Rezim . Surabaya: Menuju Insan Cemerlang.
Anselm Strauss & Juliet Corbin. 2009. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik- teknik Teoritisasi Data . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Burhan  Bungin.  2008. Penelitian  Kualitatif:  Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan  Publik  dan  Ilmu Sosial Lainnya . Jakarta: Kencana.
M.  Adli  Abdullah,  dkk.  2014.  Aceh,  Kebudayaan  Tepi  Laut  dan  Pembangunan.  Banda  Aceh: Bandar Publishing.
S. Nasution. 2006. Metode Research: Penelitian Ilmiah . Jakarta: Bumi Aksara.
Septiawan  Santana  K.  2010. Menulis  Ilmiah  Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Jakarta:  Yayasam Obor Indonesia.
Soetomo.  2009. Pembangunan  Masyarakat:  Merangkai  Sebuah  Kerangka .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.

## Keputusan/Peraturan Undang-Undang:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## Jurnal dan Website
Suparmini  et  al.  2013.  “Pelestarian  Lingkungan  Masyarakat  Baduy  Berbasis  Kearifan  Lokal. Humaniora,” Volume 18, Nomor 1, April 2013.
Http://www.antaranews.com/berita/450134/indonesia-perlu-regulasi-untuk-kelola-sumber-daya- kelautan.
Https://acehprov.go.id/hukum/category/2.html.