## PROPORSI ADAT BUDAYA DI BALI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL
*Ni Putu Wiwin Setyari, I Komang Gde Bendesa, dan Ida Ayu Nyoman Saskara

## Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana
Submitted:27-06-2018; Revised: 25-12-2018; Accepted: 22-01-2019

## ABSTRACT
A lot of the views of practitioners outside of Bali looked at the ceremony as one of the causes of poverty. It is seen from the portion of income that must be spent for various ceremonies to be performed by the Balinese Hindu community. This study aimed to answer the fundamental question, whether it is the customs and cultures led to affect Hindu community income in Bali? The data used is primary data from 350 Hindu households listed as poor households in Bali using depth interview survey method. Religion can play a role in overcoming poverty. Religion is not only a moral conscience that reminds the community will give generously to the poor but also to see the poor as human beings. The opinion says that the religious activities and custom made by Balinese Hindu communities causes increased poverty seems supported by the magnitude of the data portion of the expenditures for this activity. In Balinese Hindu communities, family income will be issued again and consumption expenditure shaped yajna . The analysis shows if traditional rituals and Balinese Hindu religious tend to have positive influence, good for people’s income and the level of happiness. Therefore, it is not appropriate if the customs and religion are said to have made the Balinese Hindu community becomes poorer. This result also shows a shift in the understanding of religion in Balinese Hindu community. Religiosity someone then be interpreted by the implementation of the ritual in the form of upakara ( yadnya ) and the implementation of ethics in public life ( susila ).
Keywords : Culture; Income; Happiness Index; Poverty; Religion.

## ABSTRAK
Banyak pandangan praktisi di luar Bali yang memandang upacara adat sebagai salah satu penyebab kemiskinan.  Hal  ini  dijustifikasi  dari  besarnya  porsi  pendapatan  yang  harus  dikeluarkan  untuk berbagai upacara adat yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Hindu Bali. Studi ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan mendasar, apakah memang adat dan budaya penyebab menurunnya kesejahteraan masyarakat Hindu di Bali? Data yang digunakan merupakan data primer dari 350 orang Kepala Keluarga Hindu yang masuk dalam kategori miskin di Bali. Agama dapat berperan dalam mengatasi kemiskinan. Agama tidak hanya menjadi kesadaran moral yang mengingatkan masyarakat akan bermurah hati pada orang miskin tapi juga melihat orang miskin sebagai sesama manusia. Adanya pendapat yang mengatakan bahwa aktifitas keagamaan dan adat yang dilakukan oleh masyarakat Hindu Bali menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan sepertinya ditunjang dengan data besarnya porsi pengeluaran untuk kegiatan ini. Pada masyarakat Hindu Bali, pendapatan keluarga akan dikeluarkan lagi berbentuk pengeluaran konsumsi dan pengeluaran yadnya . Hasil analisis menunjukkan jika ritual
ISSN 2088-5415 (Print) ISSN 2355-5777 (Online) https://jurnal.ugm.ac.id/kawistara/index https://doi.org/ 10.22146/kawistara.36526
*Corresponding author: wiwin.setyari@unud.ac.id Copyright© 2019 THE AUTHOR (S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license. Jurnal Kawistara is published by the Graduate School of Universitas Gadjah Mada.

## Halaman 91—106

## JURNAL KAWISTARA
VOLUME 9 No. 1, 22 April 2019
adat dan keagamaan Hindu Bali cenderung berpengaruh positif, baik untuk pendapatan masyarakat maupun tingkat kebahagiannya. Karena itu, tidaklah tepat jika adat dan agama dikatakan telah menjadikan masyarakat Hindu Bali menjadi lebih miskin. Hasil ini sekaligus menunjukkan ada pergeseran pemahaman agama pada masyarakat Hindu Bali. Religiusitas seseorang kemudian lebih dimaknai dengan pelaksanaan upacara ritual dalam bentuk upakara ( yadnya ) dan pelaksanaan etika dalam kehidupan bermasyarakat ( susila ).
Keywords: Budaya;  Indeks Kebahagiaan; Kemiskinan; Keyakinan Agama; Pendapatan.
PENGANTAR Kemiskinan telah menjadi permasalahan yang tidak pernah dapat diselesaikan secara tuntas. Hal ini disebabkan karena kemiskinan seperti tidak pernah habisnya, dan angka kemiskinan tidak pernah dapat ditekan sampai nol persen. Pergeseran metode-metode peng- ukuran kemiskinan dapat dipandang sebagai penyebabnya. Selain itu, metode dan indikator pengukuran kemiskinan di setiap wilayah dapat jadi berbeda.
Kontroversi terjadi di Bali, ketika BPS Bali dalam sebuah dialog yang digagas Pemerintah Provinsi Bali mengungkapkan bahwa angka kemiskinan Bali meningkat dari 3,95 persen pada periode September 2013 dan menjadi 4,76 persen di bulan yang sama pada 2014. Menurut mereka, hal yang menarik perhatian adalah item pengeluaran masyarakat miskin. Dari survei yang dilakukan terhadap komponen pengeluaran non-makanan, keperluan untuk upacara agama menempati posisi kedua setelah perumahan. Sementara pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan mendapat porsi lebih kecil. Sampai dengan data September 2018, pengeluaran upacara agama atau adat tetap menempati tiga besar daftar komoditas yang memberi pengaruh besar terhadap kenaikan Garis Kemiskinan di Provinsi Bali (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2019) Perspektif yang diberikan oleh sosiologi selanjutnya memainkan peran penting dalam penelitian ini. Kemiskinan dipandang sebagai kondisi manusia, tertanam dalam masyarakat. Ini menyiratkan bahwa kemiskinan memiliki
konteks yang harus diperhitungkan. Strategi generik untuk mengurangi kemiskinan karena nya tidak mungkin dilakukan. Salah satu warna berbeda dalam kaleidoskop faktor yang menentukan masyarakat adalah agama dan budaya. Agama dan budaya dikatakan sebagai kegiatan sosial yang mempengaruhi pemahaman dan respon terhadap kemiskinan. Hal tersebut menunjukkan jika responden masyarakat terhadap kemiskinan tidak hanya bersifat satu arah. Responden terhadap kemiskinan dikatakan kontekstual, yang mana setiap masyarakat merespon kemiskinan dalam pola yang berbeda sesuai dengan struktur ekonomi, politik, budaya, psikologi, faktor tradisional termasuk agama (Beyers, 2014). Budaya kembali menjadi salah satu agenda penting dalam penelitian-penelitan tentang kemiskinan. Selama beberapa dekade di belakang, baik sosiolog, demografer, dan bahkan ekonomi telah mencoba mencari tahu tentang peran budaya dalam menjelaskan berbagai aspek kemiskinan. Budaya juga dapat secara eksplisit menjelaskan perilaku penduduk berpendapatan rendah. Budaya seringkali dianggap sebagai perubahan struk tural dalam masyarakat, dibandingkan warisan turun temurun. Walaupun sulit untuk dibedakan antara perbedaan struktural dan budaya karena perbedaan diantara keduanya masih menjadi perdebatan. Dalam beberapa kasus,  definisi  kebudayaan  lebih  mudah didefinisikan, relative lebih mudah diukur, dan lebih masuk akan jika ingin dipalsukan (Small, Harding, & Lamont, 2010)race, and culture. Also explains culture well.... Argument: We shouldn’t just look at the structural causes of poverty, like residential segregation and income/wealth inequality. We should also consider the meaning ppl give to their actions/ lives (i.e. cultural beleifs.
Geremek  mengidentifikasi  kapitalisme sebagai asal mula kemiskinan. Hal ini tentu saja tidak bertanggung jawab untuk mengurangi asal usul kemiskinan menjadi satu aspek saja. Seiring dengan kapitalisme muncul proses industrialisasi dan komersialisme, men dorong sebuah mesin ekonomi yang tak terbendung (Beyers, 2014). Selama berabad-
abad kapitalisme dianggap oleh beberapa orang sebagai solusi untuk kemiskinan. Saat ini pengenalan teknologi dianggap oleh beberapa orang sebagai solusi terhadap kemiskinan. Teknologi misalnya dapat menyebabkan pengembangan mesin pertanian yang lebih maju yang mengurangi kemiskinan melalui teknik pertanian yang lebih baik. Studi yang dilakukan oleh Geremek menunjukkan bahwa penyebab kemiskinan harus dibagi antara penyebab internal dan eksternal. Perilaku manusia tertentu, seperti kemalasan, dapat berkontribusi pada kondisi kemiskinan. Dalam beberapa kasus, orang miskin bagaimanapun menjadi korban sistem yang menindas atau membeda-bedakan.
Sumbangan kontribusi agama yang unik dapat dimasukkan dalam perdebatan tentang kemiskinan. Pertama , agama dapat mengarahkan perhatian manusia pada hal yang seharusnya menjadi perhatian utama. Kedua, agama memberikan serat etis kepada masyarakat agar dapat merespons kemiskinan secara tepat. Terakhir adalah tanggung jawab agama untuk meringankan kemiskinan (Beyers, 2014). Agama dapat berperan dalam mengatasi kemis kinan. Agama tidak hanya menjadi kesadaran moral yang mengingatkan masyarakat akan bermurah hati pada orang miskin, tetapi juga melihat orang miskin sebagai sesama manusia. Agama juga dapat men ciptakan matriks pemikiran baru yang mem pengaruhi nilai-nilai masyarakat. Sebuah masyarakat dengan memperhatikan materialisme dan konsumsi, perlu mencatat eksistensi yang membentang lebih jauh daripada kehidupan duniawi yang mencakup hubungan dengan alam spiritual. Keberadaan materi duniawi adalah berkurangnya eksistensi manusia. Pikiran masyarakat perlu dialihkan. Agama tidak hanya berfungsi dalam kapasitas etis dan ideologis saat merespons kemiskinan. Agama dapat memotivasi orang untuk terlibat aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan pengentasan kemiskinan. Keseimbangan di- pulih kan ketika kemiskinan tidak hanya diukur dari segi tindakan etis dan spiritual, namun juga dalam upaya untuk menyediakan
kebutuhan material masyarakat miskin. Kekayaan sejati tidak terletak pada harta benda. Kebebasan untuk memiliki ruang adalah aset. Agama dapat berkontribusi untuk mengalami kepenuhan hidup dalam segala bentuknya. Selain agama, beberapa penelitian mendalam menunjukkan jika budaya juga berkorelasi dengan kemiskinan (diantaranya oleh (Heath, Li, & Road, 2015; Norcia & Rissotto, 2013). Di Negara seperti India, kekayaan, kemiskinan, dan amal telah diatur dengan nilai-nilai sosial dalam bentuk sistem kasta. Dalam ajaran Hindu India, kekayaan dipandang bermanfaat dan bernilai positif. Peringkat sosial di India kuno didominasi oleh kelompok yang memiliki religious prestige sementara kesuksesan ekonomi dan akumulasi kekayaaan tidak mengarahkan pada kedudukan sosial yang lebih tinggi. Adanya pendapat yang mengatakan bahwa aktivitas keagamaan dan adat yang dilakukan oleh masyarakat Hindu Bali menyebabkan meningkatnya angka kemis- kinan sepertinya ditunjang dengan data besar- nya porsi pengeluaran untuk kegiatan ini. Pada dasarnya pengeluaran untuk upacara bagi masyarakat merupakan salah satu pencerminan pemahaman agama. Dalam konteks Hindu, dapat dilakukan melalui tiga pendekatan (Sukrawati, 2018). Pertama, dengan memahami filosofi  agama  ( tattwa ); kedua, dengan cara melakukan upacara ritual dalam bentuk upakara ( yadnya ); ketiga melalui pelaksanaan etika dalam kehidupan bermasyarakat ( susila ). Dalam perjalanan perkembangan Hindu terjadi pergeseran pemahaman agama, yaitu peningkatan pelaksanaan upacara ritual. Pergeseran juga terlihat mengarah ke pemaham an  filsafat  di  samping  pelaksanaan upacara ritual meningkat. Hal ini menyebabkan waktu dan biaya yang diperlukan akan bertambah banyak. Pemahaman agama sese- orang dan kebiasaan adat setempat sangat berpengaruh terhadap ukuran upacara yang diselenggarakan. Ukuran besar kecil upacara dibedakan menjadi pengeluaran skala besar ( uttama ), skala menengah ( madya ), dan skala kecil atau nista (Sukarsa, 2005) . Adanya unsur kebiasaan masyarakat setempat dalam
Ni Putu Wiwin Setyari -- Proporsi Adat Budaya di Bali dan Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Lokal
penentuan skala upacara dikenal dengan istilah desa, kala, patra . Desa bermakna sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan di wilayah tertentu. Kala berarti waktu, artinya kapan waktu yang tepat atau hari baik pelaksanaan upacara. Patra berarti apakah upacara yang dilakukan tersebut layak atau tidak bagi seseorang, terutama dilihat dari kedudukan sosialnya (Zoetmulder, 2000, dalam (Sukarsa, 2005).
Penelitian ini mencoba untuk memberikan sebuah studi empiris untuk menjawab apakah kegiatan agama dan budaya Hindu Bali menjadikan masyarakatnya lebih miskin. Studi dilakukan dengan menggunakan data primer dari 350 KK miskin di seluruh Kabupaten dan Kota di Bali. Hasil yang cukup menarik ditunjukkan dengan hasil yang cenderung berbeda dengan pendapat selama ini.
Indikator Pengukuran Kemiskinan dan Kesejahteraan Kemiskinan seringkali diasosiakan dengan kesejahteraan keluarga (daripada individu). Kemiskinan absolut mengukur kemiskinan yang berasosiasi dengan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ukuran kemiskinan ini tidak berhubungan dengan ketimbangan dalam masyarakat, sehingga tidak posisinya dalam komunitas sosial dan budaya. Ukuran ini mendapatkan banyak kritikan dari sisi kedalaman kebutuhan manusia. Kebutuhan manusian diinterpretasikan sebagai pemenuhan  kebutuhan  fisik  daripada  sosial (Anwar, 2005). Sayogyo (1971) (dalam (Ade, 2004) mengajukan tingkat konsumsi yang ekuivalen dengan beras per kapita sebagai salah satu indicator pengukuran kemiskinan. Hampir serupa dengan indicator kemiskinan yang diajukan oleh Sayogyo, Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung besarnya angka kemiskinan dengan menggunakan tingkat konsumsi penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hanya saja kebutuhan dasar yang dimaksud di sini bukan menggunakan jumlah beras sebagai ukuran makanan, melainkan indikator yang setara dengan 2.100 kalori per hari. Selain itu, BPS juga memasukkan kebutuhan bukan makanan yang tidak hanya
dalam bentuk sandang dan papan tapi juga pendidikan dan kesehatan (Ade, 2004). Ukuran kemiskinan tersebut sampai sekarang masih digunakan oleh BPS.
Indikator kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS, dibedakan menjadi indeks ke- dalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) (Badan Pusat Statistik  Indonesia, 2016). Indeks Kedalaman Kemiskinan ( Poverty Gap Index-P1 ) mengukur kesenjangan rata-rata setiap penduduk miskin dari garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan atau dengan kata lain terjadi peningkatan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan ( Poverty Severity Index-P2 ) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara kelompok penduduk miskin sendiri. Semakin tinggi nilai indeks ini menunjukkan semakin tingginya ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin. Di sisi lain, World Bank sendiri menen- tukan garis kemiskinan absolut dengan menggunakan ukuran US$ 1 dan US$ 2 PPP (paritas daya beli) perhari dengan tujuan agar dapat melakukan perbandingan angka kemiskinan antarnegara serta perkembangan kemiskinan mereka dari waktu ke waktu. Hal ini dimaksudkan untuk menilai kemajuan kebijakan dan prioritas setiap pemerintahan di dunia dalam memerangi kemiskinan.
Studi kemiskinan mengalami perkem- bangan  yang  cukup  signifikan.  Sejak  tahun 2010, United National Development Program (UNDP) dan Oxford  Poverty and Human Development Initiative (OPHI) menyepakati peng ukuran kemiskinan baru melalui
Multidimensional  Poverty Index (MPI) (Alkire dan Santos, 2010). Indikator pengukuran yang baru ini relatif berbeda dengan pengukuran kemiskinan selama ini karena melihat struktur kemiskinan lebih luas dan bukan hanya sekedar pendapatan atau konsumsi. Definisinya relatif bersifat multidimensi seperti keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup. Ada tiga dimensi yang dirujuk oleh UNDP dan OPHI dalam MPI.
1. Dimensi Kesehatan yang menggunakan dua indikator umum, yaitu gizi dan angka kematian anak. Dua indikator ini dipiliah karena menjadi bagian akses dasar kesehatan yang harus dapat diakses oleh setiap rumah tangga.
2. Dimensi Pendidikan yang juga meng- gunakan dua indikator, yaitu lama sekolah dan akses terhadap pendidikan. Keduanya bisa menjadi cerminan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan, walaupun tidak dapat digunakan sebagai cerminan kualitas pendidikan itu sendiri.
3. Dimensi Standar Hidup yang memiliki enam indikator. Pertama, akses terhadap air minum bersih. Kedua, akses sanitasi yang baik dan tidak dibagi. Ketiga, akses listrik. Keempat, bahan lantai rumah tidak terbuat dari tanah atau pasir. Kelima, bahan bakar untuk memasak yang bukan arang atau kayu. Keenam, kepemilikan asset fisik yang lebih dari satu (dapat berupa radio, TV, sepeda, sepeda motor, atau kulkas)
Setiap negara pada dasarnya diberikan kesempatan untuk mengembangan indikator MPI sesuai dengan karakteristik kemiskinan di negara tersebut. Hanya saja, indikator yang pilih haruslah memenuhi standard seperti yang tercantum dalam MDGs.
Adanya keleluasaan dalam pengembangan indikator dalam MPI menyebabkan peng- ukuran MPI di Indonesia relatif berbeda. Walaupun dimensi pengukurannya tetap, tetapi ada beberapa indikator yang harus disesuaikan dari ketiga dimensi tersebut.

## Aspek Budaya dan Sosial dalam
Pengukuran Kesejahteraan Indikator pengukuran pembangunan yang cenderung terpusat pada aspek material akhirnya sering mengabaikan aspek penting dalam hidup yang sebenarnya sangat relevan dalam kesejahteraan seseorang secara individu ( individual or subjective well-being ). Dengan memasukkan nilai-nilai seseorang, kesejahteraan subyektif ini menjadi hal yang relevan untuk diperhatikan dalam debat-debat mengenai pembangunan dan strateginya.
Pengukurannya memberikan pengakuan universalitas manusia dalam pengalamannya menjadi sejahtera, tetapi tetap mengizinkan hubungan heterogen antara pengalaman tersebut dengan faktor pembentuknya. Hetero- genitas tersebut muncul dari proses sejarah masa lampau yang kemudian membentuk budaya dan mempengaruhi nilai-nilai sehingga kesejahteraan dianggap lebih baik diukur dengan ukuran kebahagiaan subyektif (Rojas, 2018). Penelitian-penelitian yang terkait dengan kebahagiaan individu menunjukkan adanya fenomena  pengaruh  yang  signifikan  antara kebahagiaan penduduk dengan keberhasilan pembangunan (salah satunya oleh (Forgeard, Jayawickreme, Kern, & Seligman, 2011)). Berbagai indikator kebahagiaan mulai dikem- bangkan di dunia yang diharapkan dapat menjadi gambaran tingkat kesejahteraan individu, yang lebih bersifat subyektif terkait dengan aspek-aspek kehidupan yang esensial dan bermakna bagi kehidupan manusia (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2017). Di  Indonesia, terminologi kebahagiaan lebih dipilih dibandingkan dengan istilah kesejahteraan subyektif. Hal ini mengacu pada instrumen survei yang digunakan.  Instrumen ini dikembangkan oleh BPS dari ukuran kondisi objektif dan tingkat kesejahteraan subjektif, mencakup tiga dimensi besar, yaitu (1) evaluasi terhadap sepuluh domain kehidupan manusia yang dianggap esensial/penting oleh sebagian besar penduduk, (2) affect (perasaan atau kondisi emosional), dan (3) eudaimoni a (makna hidup) karena ukuran kebahagiaan merupakan hasil dari indeks komposit ketiga dimensi di atas. Ukuran-ukuran kebahagiaan tersebut kemudian menjadikan kebahagiaan penduduk antarnegara dapat dibandingkan sehingga memungkinkan untuk melakukan pengujian statistik terhadap faktor-faktor penyebabnya. Review yang dilakukan oleh Roshstein menunjukkan jika pemerintah suatu negara murah hati dan memiliki perhatian terhadap kesejahteraan, maka penduduknya akan semakin bahagia (Rothstein, 2010). Indikator kualitas hidup yang biasanya digunakan
Ni Putu Wiwin Setyari -- Proporsi Adat Budaya di Bali dan Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Lokal
biasanya adalah pengangguran, tingkat kepercayaan sosial, GDP perkapita, level individualis me.
Indikator subyektif, seperti kepuasan hidup dan kebahagiaan mulai menjadi tujuan utama dalam pembicaan politik. Salah satu keuntungan dari penggunaan pengukuran tersebut adalah kelompok-kelompok nonelit dapat jadi penentu tujuan dari politik (kesejahteraan ekonomi, kesehatan yang baik, kemampuan pribadi, dan aktif dalam keagamaan) dapat menyampaikan seberapa puas mereka dengan hidup yang mereka jalani.
Adat dan Budaya Hindu Bali Pada masyarakat Hindu Bali, pendapatan keluarga akan dikeluarkan lagi berbentuk pengeluaran konsumsi dan pengeluaran yadnya . Yadnya diartikan sebagai persembahan berasal dari kata “ Jaj ” yang berarti sembahyang (Sukarsa, 2005). Yadnya ditinjau dari sasaran yang dituju dibagi menjadi lima jenis ( Panca Yadnya ), yaitu Dewa Yadnya (persembahan tulus ikhlas kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pernyataan terima kasih), Pitra Yadnya (persembahan kepada leluhur), Rsi Yadnya (persembahan kepada Rsi atau pendeta), Manusa Yadnya (persembahan kepada Tuhan atas rahmat-Nya memberi kelengkapan dan perlengkapan hidup), dan Bhuta Yadnya (korban suci kepada bhuta dan kala yang dikatakan sebagai kekuatan negatif yang timbul sebagai akibat terjadinya hubungan yang tidak harmonis antara makrokosmos dan mikrokosmos). Panca Yadnya dipandang dari hubungan vertikal seluruh upacara dalam Hindu di Bali selalu dikaitkan dengan upacara kepentingan alam bawah (alam bhuta), alam tengah (alam manusia), dan alam atas (alam dewa).
Pengamatan empiris menunjukkan ter- dapat beberapa faktor yang mempengaruhi pola konsumsi masyarakat, seperti kenaikan pendapatan, perubahan struktur ekonomi, dan transformasi masyarakat dari primer ke tersier. Di pihak lain data empiris pada masyarakat Bali terdapat banyak kegiatan ritual dalam kehidupannya. Secara teoriti pengeluaran konsumsi untuk budaya merupakan konsus-
msi tersier, sedangkan untuk konsumsi primer terdiri atas pengeluaran untuk makan, pakaian, dan perumahan. Sedangkan konsumsi sekunder terdiri atas pengeluaran untuk transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Dari segi intensitas pengeluaran konsumsi untuk ritual, baik kuantitas maupun kualitas, diduga bahwa pengeluaran konsumsi ritual ini telah bergeser menjadi konsumsi sekunder. Bahkan ada kecenderungan bergeser ke arah primer untuk masyarakat Hindu Bali (Sukarsa, 2005). Setiap pembicaraan tentang masyarakat Hindu (Bali) hampir semua menyinggung masalah kasta, baik secara terselubung maupun terbuka. Stratifikasi sosial merupakan salah satu konsep sosiologi yang dikenal pada setiap struktur masyarakat tradisional maupun  modern  (Budiana,  2004).  Stratifikasi masyarakat Hindu yang ada di Bali berasal dari ajaran Catur Warna. Akan tetapi, penerapannya terjadi penyimpangan penafsiran menjadi sistem kasta di India dan sistem wangsa di Bali. Dalam beberapa bidang, seperti pemerintahan, politik, ekonomi, dan hukum semakin tampak adanya kesetaraan. Bidang sosial budaya dan keagamaan seperti pergaulan sehari-hari sangat terlihat adanya penggunaan sistem yang mengkotakkan atau membeda-bedakan golongan.
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survey dan wawancara mendalam dengan panduan kusioner yang dibuat secara terbuka. Pada tahun 2016, BPS mencatat terdapat 178.180 KK miskin di Bali. Jumlah sampel dihitung dengan menggunakan formula yang sederhana untuk kemudian dibagi berdasarkan proporsi penduduk miskin di setiap Kabupaten/Kota. Metode sampel berdasarkan proporsi ini dapat diformulasikan sebagai berikut (Israel, 1992):
..................................................1)
Dimana:
n  =  ukuran sampel atau jumlah responden N  =  ukuran populasi e  =  kesalahan  pengambilan  sampel  yang bisa ditoleransi
Setelah dilakukan perhitungan dan survey, sebanyak 361 responden yang memenuhi kualifikasi untuk diolah lebih lanjut. Data awal diperoleh dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di seluruh Kabupaten/Kota di Bali. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengalisis pengaruh adat dan ritual keagamaan serta dimensi kehidupan sosial terhadap tingkat kemiskinan masyarakat Bali. Secara teori, keseimbangan terjadi apabila tingkat pendapatan sama dengan pengeluaran.
Y = C ....................................................................2)
Pada masyarakat Hindu Bali, pendapatan keluarga akan dikeluarkan lagi dalam bentuk pengeluaran konsumsi dan pengeluaran yadnya. Maka dari itu, pengeluaran keluarga dapat dijabarkan sebagai berikut (Sukarsa, 2005).
C = C 0 + C 1 .................................................................................................... 3)
Dimana: C 0 = pengeluaran konsumsi C 1 = pengeluaran yadnya
Jadi: Y= C 0 + C 1 ....................................................................................... 4)
Selain konsumsi, pendapatan rumah tangga seringkali dipengaruhi oleh beberapa variabel lain yang merupakan karakteristik rumah tangga tersebut. Misalnya pendidikan dan jumlah anggota rumah tangga. Keduanya dianggap berpengaruh positif terhadap pendapatan keluarga karena penting untuk memasukkan variable-variabel tersebut ke dalam model. Model yang akan diuji di sini.
.................................................................... 1)
dimana lny i adalah log pendapatan total rumah tangga, ln_mkn i adalah log penge- luaran untuk konsumsi makanan sehari-hari, sedangkan ln_nmkn i adalah log pengeluaran yang diperuntukkan untuk kegiatan adat dan ritual keagamaan. adalah kumpulan karak- teristik individu yang dianggap berpengaruh terhadap pendapatan, yaitu jumlah anggota rumah tangga dan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang digunakan adalah tingkat
sekolah yang berhasil ditamatkan. Karakteristik rumah tangga lainnya yang dimasukkan adalah status krama adat ( d = 1 ) ataukkah tidak ( d=2 ), serta frekuensi mengikuti kegiatan adat dan ritual keagaaman yang menjadi kewajibannya. Kedua variable ini dgunakan untuk mengukur dimensi sosial yang menjadi ciri khas pranata kehidupan masyarakat di Bali.
Indikator kemiskinan yang berbeda diajukan dengan menggunakan indeks ke- bahagiaan atau happiness index . Skala ke baha- gia an yang digunakan disini adalah tingkat kebahagiaan yang dirasakan oleh responden dan bersifat subjetif.  Model yang diajukan relatif sama dengan model pertama, hanya saja variabel dependen yang digunakan adalah skala kebahagiaan yang dirasakan dalam menjalani kehidupan yang berkisar dari 1 – 10 (terendah – tertinggi). Model analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:
.................................................................... 2)

## PEMBAHASAN
Sesuai data yang dirilis BPS, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) pada bulan September 2017 di Bali mencapai 176,48 ribu orang (4,14 persen), yang mana angka ini turun sebesar 3,65 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2017 yang berjumlah 180,13 ribu orang (4,25 persen). Selama periode Maret 2017 – September 2017, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2017 3,58 persen, turun menjadi 3,46 persen pada September 2017. Demikian juga persentase penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 5,45 persen pada Maret 2017 menjadi 5,42 persen pada September 2017. Selama periode Maret 2017 – September 2017, Garis Kemiskinan naik sebesar 0,740 persen, yaitu dari Rp 361.387,- per kapita per bulan pada Maret 2017 menjadi Rp 364.064,- per kapita per bulan pada September 2017.
Ni Putu Wiwin Setyari -- Proporsi Adat Budaya di Bali dan Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Lokal

## Tabel 1

## Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Klasifikasi Daerah, 2011­2017
Klasifikasi Daerah 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (Ribu Jiwa) (Ribu Jiwa) (Ribu Jiwa) (Ribu Jiwa) (Ribu Jiwa) (Ribu Jiwa) (Ribu Jiwa) Mar Sept Mar Sept Mar Sept Mar Sept Mar Sept Mar Sept Mar Sept Perkotaan 92,7 100,3 90,4 9210 94,79 103,03 99,9 109 109,8 115,8 96,98 93,74 96,89 96,07 Perdesaan 73,1 81,8 76,5 66,9 65,1 79,74 85,3 86,8 86,92 103 81,2 81,2 83,23 80,4 Perkotaan + Perdesaan 165,7 182,1 166,93 158,95 159,89 182,77 185,2 196 196,71 218,8 178,18 174,9 180,13 176,5
Sumber: BPS Provinsi Bali, 2018
Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata- rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama periode September 2015-Maret 2016, Garis Kemiskinan naik sebesar 2,40 persen, yaitu dari Rp331.028,00 perkapita perbulan pada September 2015 menjadi Rp338.967,00 perkapita perbulan pada Maret 2016. Dengan memperhatikan komponen Garis  Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditas makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada September 2015 sebesar 68,88 persen mengalami peningkatan menjadi 69,15 persen pada Maret 2106.
Menurut survey oleh BPS, komoditas makanan yang memberikan sumbangan ter- besar pada Garis Kemiskinan Maret 2016 baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya sama, adapun komoditi makanan yang berperan dalam pembentukan garis kemiskinan diperkotaan antara lain: beras, rokok  kretek  filter,  daging  ayam  ras,  telur ayam ras, bawang merah, kopi bubuk dan kopi instan, kue basah, mie instan, pisang, dan roti, sedangkan di pedesaan antara lain: beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, bawang merah, pisang, kopi bubuk dan kopi instan, kue basah, roti, dan cabe rawit. Pada komoditi bukan makanan, komoditi yang
berperan dalam pembentukan garis kemiskinan di perkotaan antara lain: perumahan, bensin, upacara agama atau adat lainnya, listrik, dan pendidikan, sedangkan dipedesaan antara laian: perumahan, bensin, upacara agama atau adat lainnya, kayu bakar, dan listrik. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, jika dilihat dari komponen yang memberi pengaruh besar pada pengeluaran di Bali, terutama pada komponen nonmakanan, maka perumahan menjadi peringkat pertama. Hal ini dapat dimaklumi karena harga rumah atau tanah di Bali sangat mahal, relatif dibandingkan dengan di luar Bali. Nilainya bahkan menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan.
Beberapa pihak berpendapat jika beban sosial dari pelaksananaan adat dan pelestarian budaya menjadi salah satu penyebab yang memengaruhi angka kemiskinan di Bali. Berdasarkan hasil survei dan sensus nasio- nal (Susenas) periode Maret 2014 yang sudah diumumkan Badan Pusat Statistik menunjuk- kan bahwa persentase penduduk miskin di Bali meningkat menjadi 4,53 persen dari periode sebelumnya pada September 2013 sebesar 4,49 persen. Hal yang menarik perhatian adalah item pengeluaran masyarakat miskin. Dari survei yang dilakukan terhadap komponen pengeluaran nonmakanan, keperluan untuk upacara agama menempati posisi kedua setelah perumahan. Sementara pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan mendapat porsi lebih kecil. Fenomena ini yang kemudian memunculkan anggapan jika ritual keagamaan dan adat telah menjadi jerat kemiskinan
di Bali. Beban sosial adat yang ditanggung masyarakat cukup berpengaruh terhadap pengeluaran penduduk miskin. Meskipun pemerintah sudah memberikan beberapa jenis bantuan penanggulangan kemiskinan, seperti beras miskin.
Kegiatan adat di Bali memang memiliki intensitas yang cukup tinggi. Intensitas kegiatan adat yang cukup tinggi tentu saja akan berimbas ada bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaannya. Jika dipandang dari opportunity cost , maka waktu yang tersita untuk mengikuti kegiatan tersebut berkorelasi dengan hilangnya pendapatan yang mungkin diterima oleh seorang individu jika waktu itu digunakan untuk bekerja. Selama ini beban sosial terhadap adat dan budaya yang harus ditanggung antara yang miskin dan kaya itu sama, sehingga masyarakat miskin menjadi tinggi sekali beban yang harus ditanggung.
Selain memang ada pula desa pakraman atau desa adat yang memberlakukan kebijakan yang ujung-ujungnya berimbas memberatkan masyarakat.
Jika angka kemiskinan di Bali dilihat perwilayah Kabupaten/Kota, maka akan terlihat kondisi yang cukup mencolok. Tabel 2 memperlihatkan persentase penduduk miskin perkabupaten/kota di Bali. Jumlah rumah tangga miskin di Bali terbanyak ada di wilayah Karangasem dan disusul terbanyak kedua ada di wilayah Klungkung. Di Karangasem, menurut Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Bali, warganya hampir setiap tahun memiliki utang Rp4.000.000,00 ( Empat Juta Rupiah ) untuk upacara adat, maka bekerja tahun ini untuk melunasi tahun lalu. Hal ini yang kemudian menjadi sorotan tentang sulitnya pengentasan kemiskinan di Bali.
Tabel 2 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2017 Kabupaten/Kota Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kab. Jembrana 8,11 6,56 5,74 5,56 5,83 5,84 5,33 5,38 Kab. Tabanan 6,96 5,62 4,90 5,21 5,61 5,52 5,00 4,92 Kab. Badung 3,23 2,62 2,16 2,46 2,54 2,33 2,06 2,06 Kab. Gianyar 6,68 5,40 4,69 4,27 4,57 4,61 4,44 4,46 Kab. Klungkung 7,58 6,10 5,37 7,01 7,01 6,91 6,35 6,29 Kab. Bangli 6,41 5,16 4,52 5,45 5,86 5,73 5,22 5,23 Kab. Karangasem 7,95 6,43 5,63 6,88 7,30 7,44 6,61 6,55 Kab. Buleleng 7,35 5,93 5,19 6,31 6,79 6,74 5,79 5,74 Kota Denpasar 2,21 1,79 1,52 2,07 2,21 2,39 2,15 2,27 Provinsi Bali 5,67 4,59 3,95 4,49 4,76 4,74 4,25 4,25
Sumber: BPS Provinsi Bali, 2018
Adat dan kebudayaan masyarakat Bali  mencerminkan  konfigurasi  ekspresif dengan  dominasi  nilai  dan  filosofi  relijius agama  Hindu.  Dalam  konfigurasi  tersebut tertuang aspek berupa esensi keagamaan, pola kehidupan, lembaga kemasyarakatan, maupun kesenian yang ada di dalam masyarakat Bali. Keterkaitan yang erat
antara kebudayaan dengan norma agama menjadikan pola kehidupan masyarakat Bali sangat rigid termasuk dalam hal pengaturan pengeluaran rumah tangga. Survey ditujukan untuk melihat karakteristik dan kondisi terkini dari rumah tangga miskin di Bali. Ringkasan statistik deskriptif dari responden dapat dilihat di Tabel 3.
Ni Putu Wiwin Setyari -- Proporsi Adat Budaya di Bali dan Pengaruhnya

## terhadap Kesejahteraan Masyarakat Lokal

## Tabel 3 Statistik Deskriptif Data
art Pendapa-tan frekuensi_ ritual pengeluaran  keagamaan pengeluaran  makanan pengeluaran_ adat Skala hara- pan hidup skala_kepua- san skala_keba- hagia-an status_adat pendidi-kan Mean 4,144 1.958.089 294,31 4.189.687 608.853 843.436 5,501 6,315 6,706 1,063 3,277 Stand. Error 0,087 73.775 7,665 269.222 78.296 53.419 0,074 0,070 0,078 0,014 0,064 Median 4 1.750.000 374 2.900.000 350.000 550.000 5 7 7 1 3 Mode 4 1.000.000 375 - - - 5 7 7 1 3 Stand. Dev. 1,670 1.401.728 145,65 5.115.212 1.487.629 1.014.962  1,420 1,343 1,484 0,266 1,229 Kurtosis 0,270 2 -0,626 22 89 6 -0,173 0,300 0,000 15,07 -0,881 Skewness 0,259 1 -1,104 4 8 2 0,014 0,072 0,2167 3,552 6,92E- 07 Range 9 8.900.000 427 45.400.000  20.000.000  7.240.000  8 8 7 3 5 Min. 1 - 0 - - - 2 2 3 0 1 Max. 10 8.900.000 427 45.400.000  20.000.000  7.240.000  10 10 10 3 6 Count 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361

## Sumber: analisis data
Jika dilihat dari nilai rata-rata pendapatan yang dimiliki oleh responden, merujuk pada kategori kemiskinan yang digunakan umum yaitu US$2/hari, maka seluruh responden masuk kategori rumah tangga miskin. Pendapatan rata-rata mereka hanya sebesar Rp1.958.089 perbulan. Dengan rata-rata ang- gota rumah tangga sebanyak 4 (empat) orang, maka perhari pendapatan perindividu menjadi Rp 16.317. Angka ini jauh di bawah pendapatan minimal yang harus dipenuhi, yaitu berkisar Rp28.000,00 Pendidikan rata-rata yang berhasil di- tamatkan oleh responden adalah sekolah dasar, walaupun ada responden yang berhasil me namatkan pendidikan sampai diploma satu. Melihat struktur pengeluaran dari setiap rumah tangga, pengeluaran untuk makanan masih relatif lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran nonmakanan, yang dalam hal ini khusus melihat pengeluaran untuk adat dan keagamaan. Hampir sebagian besar responden menyatakan dirinya sebagai ang- gota dari sebuah desa adat, walaupun ada beberapa yang bukan merupakan krama
adat. Frekuensi kegiatan adat dan keagamaan yang harus diikuti oleh setiap rumah tangga bisa mencapai 66 kali pertahun, walaupun secara rata-rata berkisar 18 kali pertahun. Kegiatan yang dimaksud di sini, yaitu dapat dalam bentuk melaksanakan atau menghadiri pawiwahan, kematian, ngayah piodalan, nguopin , dan lainnya. Lainnya ini dapat dalam bentuk saling membantu dengan saudara atau tetangga jika tenaganya diminta secara pribadi untuk membantu mempersiapkan dan melaksanakan berbagai bentuk upacara keagamaan. Pengeluaran yang harus dikeluarkan secara total untuk berbagai kegiatan ini bisa berkisar antara Rp4.000.000,00 sampai Rp5.000.000,00 pertahunnya. Jika dibandingkan dengan tingkat pendapatan yang diterima rata-rata Rp23.000.000,00 pertahunnya, maka pengeluaran untuk adat dan keagamaan ini tidak melampaui angka pendapatan yang diterima. Untuk itu, dapat dikatakan jika ke giatan adat dan ritual yang dilaksanakan oleh setiap rumah tangga menyesuaikan dengan ke mampuan dari masing-masing rumah tangga, dan bukan sesuatu yang dipaksakan besarannya.
Hasil analisis pada Tabel 4 menunjukkan jika menjadi Hindu di Bali dengan berbagai kewajiban adat dan rutinitas ritualnya sama sekali tidak berpengaruh terhadap tingkat pendapatan penduduk kurang mampu di Bali. Bahkan yang mengejutkan, pengeluaran untuk ritual memberikan dampak positif terhadap pendapatan rumah tangga secara signifikan. Hal ini berarti semakin besar dana yang dikeluarkan untuk ritual, maka semakin besar pendapatan rumah tangga. Peningkatan 1% pengeluaran untuk makanan, mendorong peningkatan 0,05% pendapatan rumah tangga. Sedangkan, meningkatnya 1% pengeluaran untuk ritual, dapat mendorong peningkatkan pendapatan sebesar 0,23%. Efek pengeluaran ritual dapat dikatakan lebih besar daripada
pengeluaran untuk makanan. Hasil ini masih menjadi menimbulkan pertanyaan lanjutan, jalur seperti apa yang memberikan efek positf dari pengeluaran ritual terhadap pendapatan rumah tangga. Seringkali ritual ini dikaitkan dengan yadnya . Jika merujuk dari arti yadnya itu sendiri sebagai berbagai bentuk upacara persembahan dan pemujaan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa oleh umat Hindu atas dasar nurani yang tulus (Sukrawati, 2017). Ketulusan nurani ini diasumsikan merupakan positif bagi individu untuk memberikan yang terbaik. Saat pengeluaran untuk ritual itu dipilah menjadi pengeluaran untuk keagamaan (relative lebih fleksibel) dan pengeluaran adat/ lainnya (relative lebih rigid), hasilnya tidak jauh berbeda (seperti yang ditunjukkan oleh model 2).
Tabel 4 Hasil Analisis Pengaruh Pengeluaran dan Adat terhadap  Pendapatan Rumah Tangga di Bali Variabel Model 1 Model 2 Koefisien t-statistik Koefisien t-statistik pengeluaran_makanan 0,0506 (0,0395) 1,2818 0,0578 (0,0394) 0,1441 pengeluaran_ritual 0,2329 *** (0,0439) 5,2975 pengeluaran_adat 0,1661 *** (0,0394) 4,2077 pengeluaran_agama 0,1528 *** (0,0487) 3,1375 anggota rumah tangga 0,04153 *** (0,02158) 3,2432 0,0326 *** (0,0128) 2,5369 pendidikan 0,0107 * (0,0057) 1,8682 0,0091 (0,0056) 1,6277 status_adat 0,0710 (0,0733) 0,9682 0,1268 * (0,0758) 1,6722 frekuensi_yadnya 0,0058 *** (0,0014) 3,3908 0,0026 * (0,0015) 1,6592 R 2 0,2667 0,2729 F-statistik 20,4337 *** 16,8384 ***
Sumber: Hasil olah data
Pemilahan pada kedua jenis pengeluaran ritual menjadi adat (berupa peson-peson, ayahan, patisan, iuran, dan berbagai bentuknya) dengan pengeluaran keagamaan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai “keberatan” yang dianggap menjadikan masyarakat Bali menjadi lebih miskin. Hasilnya konsisten menunjukkan jika
Ni Putu Wiwin Setyari -- Proporsi Adat Budaya di Bali dan Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Lokal
segala kewajiban adat dan ritual keagamaan sama sekali tidak memberikan pengaruh negatif terhadap pendapatan rumah tangga. Frekuensi berbagai kegiatan adat, kema- syarakatan, dan ritual keagamaan juga tidak mem berikan pengaruh negatif terhadap pen- dapat an masyarakat. Hasil penelitian ini mem- berikan keyakinan yang lebih kuat terhadap adanya anggapan masyarakat Hindu Bali jika gotong royong yang dilakukan baik di banjar, desa pekraman , maupun kekerabatan tidak ada sangkut pautnya dengan keadaan sosial ekonomi warga yang bersangkutan.
Dimensi sosial kemasyarakatan lainnya, berupa status menjadi anggota krama adat memberikan pengaruh positif. Artinya, jika rumah tangga tersebut bukan anggota krama adat , pendapatan yang mereka miliki akan lebih tinggi, tetapi efek ini tidak signifikan. Hal ini menunjukkan masih kuatnya pengaruh adat terhadap tata kehidupan sosial masyarakat tradisional di Bali, khususnya yang beragama Hindu. Menjadi anggota ( krama ) adat seperti memiliki hak ekslusif atas bantuan dan penerimaan lingkungan sosial yang diterima oleh keluarga tersebut. Apabila terdapat kesusahan yang menimpa keluarga tersebut, maka anggota adat lainnya dalam satu Banjar akan dengan sukarela dan senang hati untuk membantu meringankan bebannya. Hal ini menjadikan apapun kewajiban untuk menjadi seorang krama adat, tidak akan menjadi keberatan bagi keluarga yang bersangkutan. Jumlah anggota rumah tangga dan pen- didikan secara teori memang diasumsikan memberikan efek positif terhadap pendapatan rumah tangga. Semakin banyak anggota rumah
tangga, maka pendapatan rumah tangga yang bersifat akumulasi juga akan semakin besar. Modal manusia lainnya adalah pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar pula pendapatan yang dapat diterimanya.
Indikator kesejahteraan yang berbeda di ajukan dengan menggunakan indeks ke- bahagia  an  atau happiness index . Skala ke baha- gia an yang digunakan di sini adalah tingkat kebahagiaan yang dirasakan oleh res ponden dengan menggunakan indikator skala. Semakin besar skala yang ditunjukkan, semakin bahagia responden tersebut dalam menjalani kehidupan yang berkisar dari 1 – 10 (terendah – tertinggi). Hasil analisis pada aspek kebahagiaan di sini menunjukkan hal yang cukup mengejutkan (Tabel 5). Menyangkut kebahagiaan individu, segala hal yang bersifat material cenderung tidak berpengaruh terhadap tingkat kebaha- giaan seseorang. Akan tetapi, saat dihadapkan pada pendidikan, frekuensi pelaksanaan ber bagai bentuk ritual, dan kepuasan sosial barulah berpengaruh terhadap kebahagiaan mereka. Hal ini mengindikasikan kebahagiaan seseorang tidak dapat diukur dari kepemilikan materiil semata, tetapi juga imateriil. Kepe- milikian materiil dapat diukur dengan sangat mudah karena bentuk barang tersebut nyata adanya dan memiliki nilai yang terukur. Akan tetapi, kepemilikan yang bersifat immaterial menjadi bersifat subyektif. Memiliki bekal ilmu untuk bersosialisasi dan beradaptasi dengan kondisi lingkungan atau perasaan diterima dalam pergaulan sehari-hari menjadi salah satu konteks immaterial yang dimaksud. Tabel 5 Hasil Analisis Determinan Kebahagiaan di Bali Variabel Koefisien t-statistik pengeluaran_makanan 0,0845 (0,1312) 0,6437 pengeluaran_keagamaan 0,1415 (0,1582) 0,8941 pengeluaran_adat -0,1864 (0,1283) -1,4525 anggota rumah tangga 0,0550 (0,0414) 1,3293
Variabel Koefisien t-statistik Pendidikan -0,0482 *** (0,0181) -2,6659 status_adat 0,0605 (0,2500) 0,2421 frekuensi_ritual 0,015955 *** (0,0051) 3,1235 kepuasan_sosial 0,6523 *** (0,0434) 15,0247
Sumber: Hasil olah data
Pengeluaran untuk ritual keagamaan dan adat lainnya memiliki efek yang berbeda. Pengeluaran ritual keagamaan berkorelasi positif, sedangkan pengeluaran untuk adat berkorelasi negatif. Hal ini mengindikasikan jika ritual itu diberikan keleluasaan yang lebih fleksibel, seperti halnya ritual keagamaan yang disesuaikan dengan kondisi seseorang, efeknya akan berbeda dibandingkan jika dipaksakan, tetapi seperti sifat ritual adat dan keagamaan di Bali yang lebih berserah pada keikhlasan, keduanya tidak memberikan dampak signifikan.
Frekuensi keikutsertaan pada kegiatan adat dan ritual keagamaan memberikan dampak positif dan signifikan pada rasa keba­ hagiaan seseorang. Semakin sering dia terlibat dalam kegiatan di lingkungannya, maka makin besar rasa bahagia yang dirasakannya. Hasil ini kontradiktif dengan pandangan sebagian besar orang yang menyatakan jika waktu yang tersita untuk berbagai kegiatan adat dan ritual keagamaan di Bali akan menyebabkan perasaan terganggu dan mengurangi kebahagiaan oleh mereka.  Hasil  ini  sekaligus  mengkonfirmasi, jika kesejahteraan tidak hanya dapat diukur dari kepemilikan asset, tetapi juga perasaan diakui di dalam lingkungan sosialnya.  Terlihat dari kepuasaan terhadap hubungan sosial menjadi faktor yang paling dominan berpengaruh ter hadap tingkat kebahagiaan seseorang. Semakin besar tingkat kepuasan seorang indi- vidu dengan penerimaan lingkungan sosial terhadap mereka, maka semakin tinggi tingkat kebahagiaan yang dapat dirasakan oleh orang tersebut.
Hasil survey yang dilakukan oleh BPS mengenai indeks kebahagiaan menunjukkan
jika indeks kebahagiaan orang Bali pada tahun 2017 sebesar 72,48, yang mana lebih tinggi dibandingkan indeks kebahagiaan nasional orang  Indonesia (70,69). Jika dibandingkan dengan kondisi di tahun 2014, indeks keba- hagiaan orang Bali dapat dikatakan meningkat. Dimensi yang paling besar berperan dalam pembentukan kebahagiaan orang Bali adalah dimensi kepuasan hidup (34,80), disusul dengan dimensi perasaan (31,18) dan dimensi makna hidup (34,02) (BPS Provinsi Bali, 2017). Hasil  ini  mengkonfirmasi  hasil  penelitian  di sini, jika kepuasan sosial berpengaruh besar pada kesejahteraan seseorang. Walaupun dapat dikatakan, skala kebahagiaan, dan kepuasan sosial yang digunakan di sini relatif bersifat subyektif dan tidak persis sama dengan dimensi komposit yang digunakan oleh BPS dalam pengukurannya.
Tidak signifikannya pengaruh pengeluaran ritual keagamaan terhadap kebahagiaan sese- orang tidak serta merta menunjukkan tidak adanya hubungan antara sikap religius dengan kebahagiaan orang Hindu di Bali. Semakin besar tingkat pengeluaran untuk ritual keagamaan tidak dapat dikorelasikan dengan semakin religius seseorang. Beberapa studi menunjukkan jika tingkat religiusitas seseorang berkorelasi dengan tingkat kebahagiaanya. Aghili dan Kumar menguji hubungan antara perilaku religious dan kebahagiaan subyetif orang Iran dan Indian yang menunjukkan korelasi positif antara perilaku religious dan kebahagiaan (Aghili dan Kumar, 2008). Semakin religious seseorang, maka semakin bahagia mereka. Hanya saja, perilaku religus yang dimaksud di sini lebih pada semangat
lanjutan Tabel 5
Ni Putu Wiwin Setyari -- Proporsi Adat Budaya di Bali dan Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Lokal
hidup dan kepercayaan pada masa depan yang mendorong kebahagiaan menjadi lebih tinggi. Sedangkan korelasi kebahagiaan dengan perilaku religious yang relatif bersifat formal (norma-norma agama) lebih kecil nilainya. Akan tetapi, studi lain oleh Sillick, dkk. (2016) mendapatkan hasil yang berbeda, jika tidak ada perbedaan signifikan antara kebahagiaan orang yang religious dengan yang tidak (Sillick, Stevens dan Cathcart, 2016).
Religiusitas dalam hal ini dapat dikatakan sebagai segala hal yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap keyakinan tertentu atau doktrin mengenai kekuatan supranatural (Reich, dkk. 1999 dalam Ansari, 2015). Akan tetapi, dalam arti yang lebih luas religiusitas dimaknai sebagai istilah sosiologi komprehensif yang digunakan untuk menunjukkan berbagai aktivitas religius, dedikasi dan pengabdian serta kepercayaan atau doktrin (Ansari, 2015). Studi oleh Clemente dan Sauer (1976, dalam Ansari, 2005) dalam studinya terhadap tingkat kepuasan hidup orang Amerika menyimpulkan jika semakin sering seseorang ke Gereja, semakin tinggi tingkat kepuasan hidupnya. Hasil ini hampir sama dengan hasil yang diperoleh oleh Colón-Bacó yang menggunakan frekuensi ke tempat ibadah sebagai indikator. Akan tetapi, ada yang mengatakan jika Gereja dapat  diidentifikasikan  sebagai  sumber dukung an sosial sehingga kehadiran ke Gereja dapat diasosiasikan dengan semakin tingginya outcome kesehatan orang tersebut (Colón-bacó, 2010). Asosiasi yang sama dapat digunakan dalam penelitian ini. Frekuensi ritual, baik ritual adat maupun keagamaan akan menempatkan orang tersebut dalam lingkungan sosialnya. Frekuensi berkumpul yang semakin sering, akan meningkatkan rasa kebahagiaan mereka karena adanya perasaan diterima dan didukung oleh lingkungan sosial di mana mereka tinggal. Demikian juga dengan skala kepuasan sosial  seseorang  yang  signifikan  korelasinya dengan skala kebahagiaan individu. Fakta jika kebahagiaan seseorang berkorelasi dengan yang semakin tinggi intensitas kegiatan adat keagamaannya pada dasarnya menjadi bukti adanya pergeseran pemahaman tentang agama
dalam masyarakat Hindu di Bali. Religiusitas seseorang kemudian lebih dimaknai dengan pelaksanaan upacara ritual dalam bentuk upakara ( yadnya ) dan pelaksanaan etika dalam kehidupan bermasyarakat ( susila ).

## SIMPULAN
Banyaknya kontroversi yang menyatakan jika menjadi Hindu di Bali akan sangat merepot kan. Beberapa lembaga resmi peme- rintah bahkan merilis angka kemiskinan dan menjadikan besarnya pengeluaran untuk ritual keagamaan sebagai penyebab besarnya rumah tangga miskin di Bali.
Penelitian ini ditujukan untuk menjawab kontroversi dan hipotesis yang dikemukakan di atas, tetapi hasil analisis menunjukkan jika tidak  ada  bukti  kuat  dan  signifikan  untuk menyatakan jika kemiskinan dipengaruhi oleh keber adaan adat, ritual keagmaan sebagai dimensi sosial yang menaungi masyarakat Hindu di Bali. Kesejahteraan yang dilihat dari besarnya pendapatan mengkonfirmasi jika pendapatan dipengaruhi oleh pengeluaran untuk adat dan ritual keagamaan, tetapi pengaruhnya adalah  positif  dan  signifikan.  Bukan  negatif seperti yang dihipotesiskan banyak pihak. Frekuensi kegiatan adat dan ritual keagamaan yang diikuti juga memberikan efek positif. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan yang menyatakan jika banyaknya ritual adat dan keagamaan yang harus diikuti akan mengganggu waktu kerja dan menyebabkan mereka menjadi tidak produktif dan tambah miskin.
Kesejahteraan dilihat dari perspektif yang berbeda juga dilakukan pengujian di sini. Hasil yang diperoleh cukup mengejutkan. Variabel- variabel yang sifatnya materiil cenderung tidak berpengaruh terhadap tingkat kebahagiaan seseorang. Akan tetapi, perasaan diterima dan puas akan lingkungan dan hubungan sosial menjadikan mereka lebih bahagia, sehingga ketika frekuensi yadanya itu memberikan efek positif terhadap tingkat kebahagiaan, hal tersebut dapat dibenarkan. Semakin sering mereka terlibat dalam kegiatan adat dan ritual keagamaan, maka semakin baik hubungan
yang mereka miliki dengan lingkungan sosialnya.
Akan tetapi, ada beberapa kelemahan dalam studi ini. Beberapa studi sebelumnya me- nunjukkan adanya hasil yang tidak konklusif antara hubungan pendapatan dan agama (budaya) dengan kesejahteraan individu. Hal ini lebih disebabkan karena berbedanya indikator yang digunakan. Skala kebahagiaan dalam penelitian ini masih bersifat subyektif dan belum menggunakan komponen baku seperti yang digunakan oleh BPS. Untuk itu, hasil masih dapat diperdebatkan. Untuk studi ke depan, penelitian dapat dikembangkan dengan menggunakan beberapa indikator resmi sebagai pembanding.
Hasil studi ini juga lebih menunjukkan sisi hasil pengujian kuantitatif, sehingga masih belum dapat dijelaskan secara detail bagaimana pengeluaran ritual ini dapat berpengaruh positif terhadap pendapatan individu.

## DAFTAR PUSTAKA
Ade, C. (2004). Bagaimana Kemiskinan Diukur?: Beberapa Model Peng- hitungan  Kemiskinan di Indonesia, 1–8. https://doi.org/10.17528/ci- for/001641
Aghili, M., & Kumar, V. (2008). Relation- ship between Religious Attitude and Happiness among Professional Em- ployees. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology , 34 (Special Is- sue), 66–69.
Alkire, S., & Santos, M. E. (2010). Multi- dimensional  Poverty Index. Oxford Poverty and Human Development Initiative , (July), 1–8. https://doi.
org/10.12973/eurasia.2015.1400a Anwar, T. (2005). Prevalence of relative pov- erty in Pakistan. Pakistan Develop- ment Review , 44 (4 PART II), 1111– 1128. https://doi.org/10.1016/j. aprim.2010.09.028
Badan Pusat Statistik Indonesia. (2016). Penghitungan dan Analisis Kemiskinan
Makro Indonesia . Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Badan Pusat Statistik Indonesia. (2017). Survey Indeks Kebahagiaan . (T. Na’im. Akh- san; Aryanti, Diana; Karmaji; Suryan- ingsih, Ed.). CV. Dharmaputra.
Badan Pusat Statistik Indonesia. (2019). Profil Kemiskinan di Indonesia . Berita Resmi Statistik  Kemiskinan Provinsi Bali. Profil Kemiskinan di Bali September 2018 (Vol. 08/01/51 T).
Beyers, J. (2014). The effect of religion on poverty. HTS Teologiese Studies / Theological Studies , 70 (1), 1–8. https:// doi.org/10.4102/hts.v70i1.2614
BPS Provinsi Bali. (2017). Indeks  Keba hagiaan Provinsi Bali Tahun 2017 . Retrieved from https://bali.bps.go.id/press- release/2017/08/15/717010/ indeks-kebahagiaan-bali-2017-se- besar-72-48.html
Budiana, I. N. (2004). Rekonstruksi Sosial Perkawinan Eksogami di Tengah Perubahan Sosial di Bali . Universitas Airlangga. Retrieved from http:// repository.unair.ac.id/32556/ Colón-bacó, E. (2010). The Strength of Religious Beliefs is Important for Subjective Well-Being The Strength of Religious Beliefs is Important for Subjective Well-Being, 6 (1), 1–27.
Forgeard, M. J. C., Jayawickreme, E., Kern, M. L., & Seligman, M. E. P. (2011). Doing the Right Thing: Measuring Well- Being for Public Policy. International
Journal of Wellbeing , 1 (1), 79–106. https://doi.org/10.5502/ijw.v1i1.15
Heath, A., Li, Y., & Road, O. (2015). Review of the Relationship Between Religion and Poverty-an Analysis for the Joseph Rowntree Foundation (No. 2015-01).
CSI Working Paper .
Israel, G. D. (1992). Determining Sample Size (No. PEOD6). IFAS Extension . https://doi.org/10.1007/11915034
Norcia, M., & Rissotto,  a. (2013). How Religious Faith Affects Beliefs on  Poverty: A Study in Italy.
Ni Putu Wiwin Setyari -- Proporsi Adat Budaya di Bali dan Pengaruhnya

## terhadap Kesejahteraan Masyarakat Lokal
International Journal of Social Science and Humanity , 3 (2), 180–185. https:// doi.org/10.7763/IJSSH.2013.V3.223
Rojas, M. (2018). Happiness in Latin America
Has Social Foundations. In J. D.
Helliwell, John F.; Layard, Richard; Sachs (Ed.), WORLD HAPPINESS REPORT . New York: United Nations.
Rothstein, B. (2010). Corruption, Happiness, Social Trust and the Welfare State: A Causal Mechanisms Approach. Political Science , (April), 24. Retrieved from https://www.qog. pol.gu.se/digitalAssets/1350/ 1350166_2010_9_rothstein.pdf
Sillick, W. J., Stevens, B. A., & Cathcart, S. (2016). Religiosity and happiness : A comparison of the happiness levels between the religious and the nonreligious, 4 (1), 115–127.
Small, M. L., Harding, D. J., & Lamont, M. (2010). Reconsidering culture and
poverty. Annals of the American Academy of Political and Social Science , 629 (1), 6–27. https://doi. org/10.1177/0002716210362077
Sukarsa, I. M. (2005). Pengaruh  Pendapatan Keluarga dan Pemahaman Agama terhadap Pengeluaran Konsumsi
Ritual Masyarakat Hindu di Bali ditinjau dari Berbagai Dimensi Waktu . Universitas Airlangga. Retrieved from reposi tory.unair. ac.id/32405/13/gdlhub-gdl-s3- 2007-sukarsaima-3651-dise19-6.pdf
Sukrawati, N. M. (2017). Nilai Didaktis Upacara Pacaruan Sasih Kaenem di Pura Pasek Ngukuhin, Desa Pakraman, Tonja, Kota Denpasar. Dharmasasmrti , XVII (02), 86–97.
Sukrawati, N. M. (2018). PENDIDIKAN ACARA AGAMA HINDU : Antara Tradisi dan Modernitas, 9 (2), 43– 49.
Kawistara, Vol. 9, No. 1, 22 April 2019: 91-106