Application of Additional Criminal Punishment of Dismissal from Military Service Against TNI Soldiers Proven to Commit the Crime of Same-Sex Indecency
Penerapan Pidana Tambahan Pemecatan dari Dinas Militer Terhadap Prajurit TNI yang Terbukti Melkukan Tindak Pidana Asusila Sesama Jenis
Achmad Tamzil Adikara 1) ; Potler Gultom 2) ; Sujono 3)
1) Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Email: 1) maz.acil8@gmail.com; 2) potlergultom1957@gmail.com; 3) merpatisjn@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [05 Agustus 2023]
Revised [20 September 2023] Accepted [30 september2023]

## ABSTRAK
Fenomena kelompok LGBT tidak hanya mewabah di masyarakat didalam tubuh TNI juga sudah beberapa yang bergabung dengan kelompok LGBT dimana kelompok ini sudah merusak jati diri sikap  tegas,  displin  dan  berjiwa  sapta  marga  seorang  sudah  luntur  akibat  kelompok  LGBT. Bagaimana pengaturan tindak pidana asusila sesama jenis (homoseksual) dalam hukum pidana Indonesia ? Dan Bagaimana penerapan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Prajurit  TNI  yang  terbukti  melakukan  tindak  pidana  asusila  sesama  jenis  (homoseksual) berdasarkan  pertimbangan  hukum  Hakim  dalam  Putusan  Pengadilan  Militer  III-12  Surabaya Nomor  24-K/PM.III-12/AD/II/2020?  Pengaturan  Tindak  Pidana  Asusila  Sesama  Jenis (Homoseksual) Dalam Hukum Pidana Indonesia, terdapaat perbedaan pengaturan tindak pidana asusila  sesama  jenis  antara  KUHP  lama  dengan  KUHP  yang  baru.  Dimana  pada  KUHP  lama tindak  pidana  asusila  sesama  jenis  adanya  disparitas  terkait  usia  pelaku  tindak  pidana  asusila sesama  jenis.  Sedangkan  pada  KUHP  baru  tidak  lagi  diatur  terkait  usia.  Penerapan  pidana tambahan  pemecatan  dari  dinas  militer  terhadap  Prajurit  TNI  yang  terbukti  melakukan  tindak pidana  asusila  sesama  jenis  (homoseksual) sudah sesuai  dengan  hukum yang  berlaku. Karena tindak asusila sesama jenis merupakan tindak pidana berat sehingga terdakwa diberikan sanksi tambahan  berupa  pemecatan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  metode  penelitian Yuridis  Normatif  dengan  data  sekunder  terdiri  dari  bahan-bahan  hukum  premier,  sekunder  dan tersier.  Pengaturan  Tindak Pidana  Asusila Sesama Jenis  (Homoseksual)  Dalam  Hukum  Pidana Indonesia, tidak ada larangan tegas di dalam KUHP terkait perbuatan asusila (homoseksual) dan tidak  sesuai  dengan  norma  kesusilaan,  karena  tindak  pidana  asusila  sesama  jenis  tidak dilakukan  penuntutan  kecuali  atas  pengaduan,  padahal  tindak  pidana  homoseksual  sudah melanggar norma kesusilan, dan seharusnya dibuat pengaturan terkait larangan homoseksual di dalam  undang-undang.  Penerapan  pidana  tambahan  pemecatan  dari  dinas  militer  terhadap Prajurit TNI yang terbukti melakukan tindak pidana asusila sesama jenis (homoseksual) perlu di sosialisasikan  agar  adanya  kehati-hatian  prajurit  dalam  menjaga  perbuatannya  sehingga kehormatan prajurit TNI tetap terjaga.

## ABSTRACT
The  phenomenon  of  LGBT  groups  is  not  only  endemic  in society  within  the  TNI  has  also  been some who  joined  the  LGBT  group where  this  group  has  damaged  the  identity  of  a  firm  attitude, discipline and soul sapta marga a faded due to LGBT groups. How is the regulation of same-sex immoral  crimes  (homosexual)  in  Indonesian  criminal  law?  And  How  is  the  application  of additional  punishment  of  dismissal  from  military service  against  TNI  Soldiers who  are  proven  to have committed same-sex immoral crimes (homosexual) based on the legal considerations of the Judges  in  the  Military  Court  Decision  III-12  Surabaya  Number  24-K  / PM.III-12 /  AD  / II  /  2020? The  Regulation  of  Same-Sex  Indecent  Crimes  (Homosexual)  in  Indonesian  Criminal  Law,  there are differences in the regulation of same-sex indecent crimes between the old Criminal Code and the new Criminal Code. Where in the old Criminal Code, there was a disparity related to the age of  the  perpetrators  of  same-sex  immoral  crimes.  Whereas  in  the  new  Criminal  Code  it  is  no longer  regulated  related  to  age.  The  application  of  additional  punishment  of  dismissal  from military  service  against  TNI  Soldiers  who  are  proven  to  have  committed  same-sex  immoral crimes  (homosexual)  is in accordance with  applicable law.  Because  same-sex  immoral  acts  are serious  crimes,  the  defendant  is  given  an  additional  sanction  in  the  form  of  dismissal. This research uses the research method of Normative Juridical research method with secondary data consisting of premier, secondary and tertiary legal materials. Arrangement of Same-Sex Indecent Crimes (Homosexual) in Indonesian Criminal Law, there is no explicit prohibition in the Criminal Code  related  to  indecent  acts  (homosexual)  and  not  in  accordance  with  the  norms  of  decency, because  same-sex  indecent  crimes  are  not  prosecuted  except  on  complaints,  even  though homosexual  crimes  have  violated  the  norms  of  decency,  and  arrangements  should  be  made related to the prohibition of homosexuality in the law. The application of additional punishment of dismissal from military service against TNI soldiers who are proven to have committed same-sex immoral  crimes  (homosexual)  needs  to  be  socialized  so  that  soldiers  are  careful  in maintaining their actions so that the honor of TNI soldiers is maintained.

## KEYWORDS
Crime, Indecency, Homosexuality
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari beberapa suku bangsa, agama serta bahasa. Dan  Indonesia  merupakan  negara  hukum    pernyataan  ini  ditegaskan  dalam  Undang-Undang  Dasar (UUD) 1945, pada Pasal 1 ayat 3 terdapat hal penting dalam Negara hukum yaitu adanya komitmen  dan penghargaan  untuk  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  serta  jaminan  semua  warga  Negara  bersama kedudukannya di dalam hukum, seperti yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Prinsip yang termaktub  dalam  Pasal  tersebut  idealnya  bukan  hanya  sekedar  tertuang  di  dalam  UUD  1945  dan perundang-undangan, tetapi yang paling utama adalah dalam prakteknya atau implementasinya.
Sebagai  negara  hukum,  Indonesia  mempunyai  produk-produk  hukum  seperti  Undang-Undang, Perpres,  Perpu,  Perda  dan  produk  hukum  lainnya  dari  tingkat  yang  paling  tinggi  sampai  yang  paling rendah,  yang  secara  hierarkis  dibuat  untuk  mengatur  perilaku-perilaku  yang  dianggap  menyimpang dalam masyarakat.Perilaku menyimpang dalam hal ini adalah perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan hukum  dan  perilaku  tersebut  dapat  merugikan  masyarakat  banyak  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung.TNI  merupakan  institusi  pertahanan  negara  yang  terdiri  dari,  TNI  Angkatan  Udara  (TNI  AU), TNI  Angkatan  Laut  (TNI  AL),  dan  TNI  Angkatan  Darat  (TNI  AD)  yang  memiliki  tugas  pokok  untuk menjaga  kedaulatan  NKRI  dengan  kekuatan  alutsista  dan  prajurit  yang  tersedia.  Tugas  yang  diemban oleh Prajurit TNI memang lebih berat dibandingkan dengan masyarakat sipil di Indonesia. Karena Prajurit TNI selain tunduk pada pidana umum yang berlaku di lingkungan militer, Prajurit TNI juga memiliki dasar hukum  yang  bersifat khusus.  Seluruh  ketentuan  yang  mengatur  perilaku  prajurit  TNI  semua  telah  diatur dalam  Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).   Murni karena memiliki sifat yang khusus maka dalam militer juga memiliki pedoman sebagai dasar melaksanakan tugas dan kewenangannya.
Sehingga pada era globalisasi ini tugas dan tanggung jawab TNI didalam menjaga pertahanan dan keamanan dalam menjaga kutuhan  NKRI  dalam  pengaruh budaya  asing yang  sangat  mudah menerima atau  memberikan  informasi  kepada  orang  atau  masyarakat  lain  yang  sangat  mungkin  mempengaruhi pola  pikir  dan  kebiasaan  antar  masyarakatnya  proses  globalisasi  tersebut  ada  banyak  manfaat  dan kerugian  yang  tidak  luput  didalamnya.  Era  yang  serba  mudah  dan  praktis  membuat  seseorang  dapat dengan  mudah  mendapatkan  informasi.  Tidak  jarang  terdapat  fenomena  dimana  sebuah  negara dimasuki  budaya  asing  dari  luar  teritorialnya,  yang  baik  itu  melalui  komunikasi  dan  kontak  secara langsung  maupun  dari  pengaruh  kemudahan  mengakses  teknologi  dan  bersosial  media,  yang  budaya tersebut  bertentangan  dengan  keyakinan,  budaya  dan  pola  mikir  masyarakat  di  negara  yang bersangkutan. Seperti budaya Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender atau yang lebih dikenal dengan istilah LBGT yang masuk dan tersebar ke berbagai lapisan masyarakat dunia, termasuk di Indonesia.
Sehingga sedang  marak di perbincangkan  oleh beberapa kalangan baik dari prajurit TNI maupun masyarakat  yaitu  sebuah  kelompok  yang  muncul  membawa  persoalan  kontroversial  dengan  norma agama  ataupun  adat  istiadat  di  Indonesia  perihal  kelompok  Lesbi,  Gay,  Biseksual,  dan  Transgender (LGBT). Lesbian adalah sebutan untuk perempuan yang menyukai dan memiliki orientasi seks terhadap sesama  jenis  perempuan,  sementara  Gay  adalah  sebutan  khusus  untuk  laki-laki  yang  juga  memiliki orientasi seks terhadap sesama jenis yaitu sesama laki-laki, Biseksual adalah sebutan untuk orang yang bisa  tertarik  kepada  laki-laki  atau  perempuan,  dan  Transgender  sendiri  adalah  istilah  yang  digunakan untuk  orang  yang  cara  berperilaku  atau  berpenampilan  berbeda  atau  tidak  sesuai  dengan  jenis kelaminnya.LGBT  muncul  kurang  lebih  pada  tahun  1990-an.    LGBT  adalah  sebuah  istilah  untuk menggantikan frasa “komunitas gay”. Sejak ditemukannya istilah LGBT, maka komunitas ini tidak hanya mewakili  gay  saja,  tetapi  juga  lesbian,  biseksual,  dan  juga  transgender.  Dalam  perspektif  psikologi, homoseksualitas  atau  LGBT  dianggap  sebagai  penyimpangan  yang  termasuk  kedalam  gangguan  jiwa. Perhimpunan  Dokter  Spesialis  Kejiwaan  Indonesia  (PDSKJI),  menyatakan  LGBT  sebagai  penyakit gangguan  jiwa  dan  dapat  menular  kepada  orang  lain.Sehingga  salah  satu  bentuk  pengaplikasian  dari kondisi komunitas ini adalah dengan terbentuknya beberapa LSM yang menaungi para pelaku LGBT ini seperti  Srawa  Srikandi  di  Jakarta,  LGBT  Gaya  Nusantara,  LGBT  Arus  Pelangi,  Lentera  Sahaja,  dan Indonesian Gay Society  di  Yogyakarta.   Boellstorf  mengatakan homoseksual Indonesia mulai menyebut diri  mereka  gay  dan  lesbian  pada  tahun  1970  sampai  awal  1980-an.  Dalam  keterangannya,  Boellstorf juga  mengatakan  bahwa  praktek  LGBT  dari  awal  mula  masuk  hingga  merebahnya  LGBT  di  Indonesia adalah melalui media massa.  Pengaruh media tersebut mendorong tumbuh subur dan berkembangnya organisasi serta komunitas LGBT di Indonesia yang berjuang agar identitas mereka diterima dan diakui. Sejak  saat  itu  hingga  hari  ini  LGBT  masih  menjadi  kelompok  yang  terus  berusaha  eksis  dalam memperjuangkan hak dan pengakuannya di Indonesia.
Fenomena  kelompok  LGBT  tidak  hanya  mewabah  di  masyarakat  didalam  tubuh  TNI  juga  sudah beberapa  yang  bergabung  dengan  kelompok  LGBT  dimana  kelompok  ini  sudah  merusak  jati  diri  sikap tegas, displin dan berjiwa  sapta marga seorang sudah luntur akibat kelompok LGBT. Sudah  ada  aturan yang  mengikat  seoarang  prajurit  TNI  apabila  melakukan  perbuatan  pidana  yang  dimana  sudah  jelas  di
atur  di  KUHPM  tindak  pidana  militer  adalah  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  subjek  hukumnya  yaitu militer. Tindak pidana semacam ini disebut tindak pidana militer murni (zuiver militsire delict).
Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer , karena  sifatnya  khusus  untuk  militer  pada  pasal  2  terhadap  tindak  pidana  yang  tidak  tercantum  dalam kitab  undang-undang  KUHPM,  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  tunduk  pada  kekuasan  badan- badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan  dengan  Undang-undang  dan  pada  BAB  II  Pidana  pasal  26  KUHPM  Pemecatan  dari  dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata , selain daripada yang ditentukan  dalam  Pasal  39  KUHP,  dapat  dijatuhkan  oleh  hakim  bersamaan  dengan  setiap  putusan penjatuhan  pidana  mati  atau  pidana  penjara  kepada  seorang  militer  yang  berdasarkan  kejahatan  yang dilakukan, dipandangnya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer.

## LANDASAN TEORI

## Peristilahan
Hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana ( criminal act , strafbaarfeit , delik, perbuatan pidana),  pertanggung jawaban  pidana (criminal responsibility ) dan masalah pidana  dan pemidanaan. Ketentuan didalam hukum positif yakni Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan  di  Indonesia  saat  ini,  tidak  mencantumkan  suatu  ketentuan  yang  menjelaskan  mengenai definisi dari tindak pidana ( strafbaar feit ).Pembentuk Undang-undang kita telah menggunakan perkataan “ strafbaar  feit ”  untuk  menyebutkan  apa  yang  kita  kenal  sebagai  tindak  pidana  di  dalam  KUHP  tanpa memberikan  sesuatu  penjelasan  mengenai  apa  yang  sebenarnya  dimaksud  dengan strafbaar  feit tersebut.  Dalam  bahasa  Belanda  perkataan  “ feit ”  tersebut  berarti  “sebagian  dari  suatu  kenyataan” sedangkan “ strafbaar feit ” diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.

## Pengertian
Istilah  tindak  pidana  merupakan  masalah  yang  berhubungan  erat  dengan  masalah  kriminalisasi ( criminal  policy )  yang  diartikan  sebagai  proses  penetapan  perbuatan  orang  yang  semula  bukan merupakan  tindak  pidana  menjadi  tindak  pidana,  proses  penetapan  ini  merupakan  masalah  perumusan perbuatan-perbuatan  yang  berada  di  luar  diri  seseorang  Istilah  tindak  pidana  dipakai  sebagai  terjemah dari  istilah strafbaar feit atau delict .  Strafbaar  feit terdiri dari tiga kata, yakni straf , baar ,  dan feit , secara literatur,  kata  “ straf ”  artinya  pidana,  “ baar ”  artinya  dapat  atau  boleh  dan  “ feit ”  adalah  perbuatan.Tindak pidana  merupakan  pengertian  dasar  dalam  hukum  pidana  (yuridis  normatif).  Kejahatan  atau  perbuatan jahat  bisa  diartikan  secara  yuridis  atau  kriminologis.  Kejahatan  atau  perbuatan  jahat  dalam  arti  yuridis normatif  adalah perbuatan  seperti yang  terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.  Dalam kaitannya dengan  istilah strafbaar  feit secara  utuh,  ternyata straf diterjemahkan  juga  dengan  kata  hukum.  Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht , seolah-olah arti straf sama dengan recht . Untuk kata  “ baar ”,  ada  dua  istilah  yang  digunakan  yakni  boleh  dan  dapat.  Sedangkan  kata  “ feit ”  digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

## Pengaturan
Pengaturan tindak pidana Kesusilaan yang dijelaskan Undang-undang Nomer 1 tahun 2023 KUHP BAB XV dalam Pasal 406 dengan Pasal 414 yang tertuang didalam sebagai berikut : 1.  Pasal 406 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 KUHP
Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak kategori II, Setiap Orang yang:
a.  melanggar kesusilaan di muka umum; atau
b.  melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.
2.  Pasal 414 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 KUHP
a.  Setiap  Orang  yang  melakukan  perbuatan  cabul  terhadap  orang  lain  yang  berbeda  atau  sama jenis kelaminnya:
1)  Di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III;
2)  Secara  paksa  dengan  Kekerasan  atau  Ancaman  Kekerasan,  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau
3)  Yang  dipublikasikan  sebagai  muatan  Pornografi,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 9 (sembilan) tahun.

## Unsur-unsur tindak Pidana Asusila
Berlandaskan  hukum  dan  keadilan,  tindak  pidana  kesusilaan  dibagi  beberapa  unsur  kesusilaan yang  terdapat  didalam  sistem  peradilan  pidana.  Adapun  unsur-unsur  tindak  pidana  kesusilaan  tersebut sebagai berikut: 1. Barang Siapa
Barang siapa adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dalam pengertian lain artinya pelaku dapat berupa siapa saja. Perlu diingat bahwa dalam sistem KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana hanya manusia saja ( natuurlijk person ).
2. Dengan Sengaja Unsur dengan sengaja (dolus/opzet) mencakup tiga maksud kesengajaan, yakni:
a.  sengaja  sebagai  maksud  dimana  perbuatan  yang  dilakukan  dan  akibat  yang  terjadi  merupakan tujuan pelaku
b.  sengaja sebagai sadar kepastian/keharusan dimana akibat yang terjadi bukan akibat yang menjadi tujuan  pelaku,  melainkan  untuk  mencapai  akibat  yang  benar-  benar  dituju  harus  dilakukan perbuatan lain
c.  sengaja  sebagai  sadar  kemungkinan/bersyarat  dimana  pelaku  sadar  kemungkinan  terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak  dikehendaki, namun kesadaran tersebut tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi.
1. Terbuka (dimuka umum)
Sedangkan, S.R.  Sianturi,  S.H.,  dalam  bukunya yang berjudul Tindak Pidana  di  KUHP Berikut uraiannya,  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “terbuka”  atau  “secara  terbuka”  (openbaar atau hampir sama dengan openlijk) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya). Jadi, pada dasarnya “tempat terbuka” atau “terbuka” atau “di muka umum” adalah suatu tempat di mana orang lain dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan hal tersebut. 2. Melanggar Kesusilaan
Perbuatan  melanggar  kesusilaan  adalah  perbuatan  berkenaan  dengan  hubungan  seksual antara  wanita  dan  pria  untuk  meningkatkan  dan  memuaskan  nafsu  atau  gairah,  yang  dilakukan  di muka  umum  dan  dipandang  sebagai  perbuatan  keterlaluan  dan  apabila  orang  lain  melihat,  dapat menimbulkan perasaan tidak senang dan malu .

## Syarat-syarat
a. Syarat Formil Syarat formil surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) a KUHAP, yang mencakup: 1)  Diberi tanggal;
2)  Memuat  identitas  terdakwa  secara  lengkap  yang  meliputi  nama  lengkap,  tempat  lahir,  umur  / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;
3)  Ditandatangani oleh penuntut umum.
b.  Syarat Materiil
Syarat  materiil  diatur  dalam  Pasal  143  ayat  (2)  b  KUHAP,  dimana  dakwaan  harus  memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap  mengenai tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebut waktu (tempus delicti) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (locus delicti). Dalam penyusunan surat dakwaan  sebagai  sebuah  dokumen  penting  dalam  hukum  acara  pidana  mempunyai  fungsi  yang sangat  penting,  karena  menjadi  dasar  pemeriksaan  di  pengadilan.  Surat  dakwaan  merupakan  dasar pembuktian  tentang  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  terdakwa.  Terdakwa  hanya  dapat  dipidana berdasarkan  apa  yang  terbukti  mengenai  kejahatan  yang  dilakukannya  menurut  rumusan  surat dakwaan.  Kalau  yang  disebutkan  surat  dakwaan  tidak  terbukti  dan/atau  tidak  merupakan  suatu kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Dalam  penelitian  untuk  penulisan  tesis  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian  hukum normatif  (yuridis  normatif).  Penelitian  ini  mempergunakan  pendekatan  penelitian  hukum  berupa pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)  dan  pendekatan  konsep  (conceptual  approach) serta  pendekatan  kasus  (case  approach),  dengan  cara  mengkaji,  menelaah,  mengelompokkan
peraturan  perundang-undangan  dan  regulasi,  asas-asas  hukum  dan  doktrin-doktrin  ilmu  hukum  serta konsep-konsep  hukum,  putusan  Pengadilan  tertentu  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  Asusila  di Indonesia  dan  penerapan  pidana  oleh  Mahkamah  Agung  atau  Hakim  pada  Pengadilan  Negeri  dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang berkaitan dengan tindak pidana Asusila.
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (Library  Research)  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  bahan-bahan  kepustakaan,  dengan  alat pengumpulan  data  studi  dokumen  atas  sumber  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier,  yang berkaitan dengan tindak pidana Asusila.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Tindak Pidana Asusila Sesama Jenis (Homoseksual) Dalam Hukum Pidana Indonesia Pengaturan  terhadap  perbuatan  yang  digolongkan  sebagai  perbuatan  pidana  dalam  hukum Indonesia diatur di dalam KUHP dan di beberapa undang-undang pidana khusus untuk perbuatan yang digolongkan  sebagai  perbuatan  pidana  setelah  penetapan  atau  pengesahan  KUHP  di  Indonesia  pada tahun 1946. KUHP merupakan kitab yang dijadikan rujukan pertama ketika akan mencari hukuman yang akan dikenakan terhadap suatu perbuatan pidana, karena di dalam KUHP terdapat ketentuan-ketentuan umum  dalam  penegakan  hukum  pidana.  Untuk  itu  penulis  membagi  pengaturan  tindak  pidana  asusila sesama jenis (homoseksual) dalam hukum pidana Indonesia, yaitu:

## Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Sampai saat ini perilaku homoseksual masih belum diatur secara jelas dan  menyeluruh di dalam KUHP. Pasal yang dijadikan dasar rujukan terhadap perbuatan seks menyimpang khususnya perbuatan cabul  sesama  jenis  atau  hubungan  seksual  sesama  jenis  selama  ini  hanyalah  Pasal  292  KUHP  yang menentukan:  “Orang  yang  cukup  umur,  yang  melakukan  perbuatan  cabul  dengan  orang  lain  sama kelamin,  yang  diketahui  atau  sepatutnya  harus  diduga,  bahwa  belum  cukup  umur,  diancam  dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”
R.  Soesilo  dalam  bukunya  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  serta  Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa:
a.  Dewasa yaitu telah erumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun, akan tetapi sudah pernah kawin.
b.  Jenis kelamin sama yaitu laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan.
c.  Tentang  perbuatan  cabul  yaitu  segala  perbuatan  yang  melanggar  kesusilaan  (kesopanan)atau perbuatan  yang  keji,semuanya  itu  dalam  lingkungan  nafsu  berahi  kelamin,  misalnya  berciuman, meraba-raba  anggota  kemaluan,  meraba-raba  buah  dada,  dan  sebagainya.  Dalam  arti  perbuatan cabul termasuk pula onani.
d.  Dua orang semua belum  dewasa  atau dua orang semua sudah dewasa  bersama-sama melakukan perbuatan cabul, tidak dihukum menurut Pasal ini oleh karena yang diancam hukuman itu perbuatan cabul dari orang dewasa terhadap orang belum dewasa.
e.  Supaya  dapat  dihukum  menurut  Pasal  ini,  maka  orang  dewasa  itu  harus  mengetaui  atau  setidak- tidaknya patut dapat menyangka bahwa temannya berbuat cabul itu belum dewasa.
Pasal  tersebut  belum  cukup  mengakomodir  seluruh  perbuatan  homoseksual.  Pasal  292  KUHP masih  terbatas  mengatur  mengenai  seorang  yang  telah  cukup  umur  yang  melakukan  perbuatan  cabul atau  hubungan  seksual  sesama  jenis  dengan  sorang  yang  belum  cukup  umur  saja,  atau  dengan  kata lain  KUHP  yang  berlaku  saat  ini  hanya  mengatur  hubungan  seksual  sesama  jenis  yang  telah  dewasa terhadap  anak-anak  saja.  Terhadap  seorang  yang  telah  dewasa  melakukan  perbuatan  cabul  atau melakukan  hubungan  seksual  sesama  jenis  dengan  seorang  yang  juga  telah  dewasa  serta  seorang yang  masih  belum  cukup  umur  melakukan  melakukan  hubungan  seksual  sesama  jenis  dengan seseorang yang juga diketahui belum cukup umur belum terdapat pengaturan di dalam KUHP.
Penerapan  pidana  tambahan  pemecatan  dari  dinas  militer  terhadap  Prajurit  TNI  yang  terbukti melakukan tindak pidana asusila sesama jenis (homoseksual) berdasarkan pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 24-K/PM.III-12/AD/II/2020
Penerapan  pidana  tambahan  pemecatan  dari dinas  militer  pada  Putusan  Pengadilan  Militer  III-12 Surabaya Nomor 24-K/PM.III-12/AD/II/2020, akan penulis jabarkan sebagai berikut: 1.  Kronologis
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Akademi Militer  pada  tahun  2015  lulus  dilantik  dengan  pangkat  Letda  Arm  dan  ditempatkan  di  Yon  sampai dengan saat melakukan perbuatan yang  menjadi  perkara ini dengan pangkat.Bahwa pada  bulan Juli 2016  saat  Terdakwa  masuk  penampungan  Paja  Orientasi  Terdakwa  kenal  dengan  Serka  (Saksi-2),
Terdakwa sebagai Paja pelaku Orientas sedangkan Saksi-2 sebagai pembina.Bahwa pada awal bulan Agustus  2016  setelah  kenalan,  Terdakwa  dan  Saksi-2  berkomunikasi  melalui  Chatting  *WhatsApps, kemudian  Saksi-2  menyampaikan  kepada  Terdakwa  apabila  akan  berkunjung  ke  s  Rusun dipersilahkan,  kemudian  Terdakwa  memberitahukan  melalui  WhatsApps  jika  akan  berkunjung  ke  s Rusun Singosari Malang tempat Saksi-2 tinggal setelah selesai jam dinas.Bahwa selanjutnya setelah selesai  jam  dinas  Terdakwa  datang  ke  s  Rusun  Kab.  Malang,  karena  Terdakwa  tidak  mengetahui  s Saksi-2 kemudian Saksi-2 turun untuk menjemput Terdakwa di jalan seberang Mako tidak jauh dari s Rusun  dengan  menggunakan  SPM  Yamaha  Vixon  milik  Saksi-2  selanjutnya  Terdakwa  dan  Saksi-2 menuju s.
Bahwa  setelah  sampai  di  kemudian  Terdakwa  dan  Saksi-2  naik  ke  lantai  4  (empat)  menuju kamar  Saksi-2  kamar  Nomor  413,  setelah  sampai  lantai  4  (empat)  kamar  Nomor  413  selanjutnya Saksi-2  dan  Terdakwa  masuk  lalu  Saksi-2  menutup  pintu  dan  menguncinya,  kemudian  Saksi-2 mempersilahkan Terdakwa duduk di sofa ruang tamu dekat pintu masuk, tidak lama kemudian Saksi-2 mengajak  Terdakwa  duduk  disofa  dekat  jendela  belakang  kemudian  berdua  berbincang-bincang sambil nonoton TV.
Bahwa  kemudian  pada  saat  Terdakwa  dan  Saksi-2  ngobrol  di  sofa  ruang  tamu  dekat  jendela belakang Saksi-2 dengan Terdakwa Saling menatap mata kemudian merespon pandangan mata dan saling simpati, selanjutnya secara spontan Saksi-2 dan Terdakwa sama-sama merasakan nafsu birahi sesaat  kemudian  Saksi-2  dengan  Terdakwa  melakukan  hubungan  Asusila  dengan  cara  berciuman, berpelukan  dan  saling  menggesek-gesekan  alat  kelamin  sekitar  2  (dua)  menit  dan  saat  itu  Saksi-2 merasakan nafsu birahi, kemudian belum sampai klimaks Terdakwa dan Saksi-2 tidak melanjutkannya karena  Terdakwa  tanpa  alasan  yang  jelas  menghentikannya  kemudian  dilanjutkan  berbincang- bincang,  beberapa  menit  kemudian  Terdakwa  pamit  pulang.Bahwa  selain  melakukan  perbuatan asusila dengan Saksi-2, Terdakwa kenal dengan Sdr. melalui akun Instagram dan hubungan sebatas teman  kemudian  pada  awal  tahun  2017  saat  Terdakwa  ada  kegiatan  di  Surabaya  Terdakwa mengupdate status kegiatan di Instagram, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Sdr. mengirimkan pesan pribadi  melalui  Instagram  dengan  menanyakan  keberadaan  Terdakwa  karena  Sdr.  juga  berada  di Surabaya selanjutnya Terdakwa dan Sdr. saling bertukar Handphone, kemudian Terdakwa mendapat pesan WhatsApps dari Sdr. yang berisi mengajak Terdakwa untuk makan malam direstoran All u can it  di  Surabaya,  kemudian  pada  pukul  19.00  Wib  Terdakwa  dan  Sdr.  bertemu  untuk  makan  malam sambil berbincang-bincang, setelah makan malam sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa mengantar Sdr. ke  penginapan  dekat  bandara  Juanda  Sidoarjo  menggunakan  Grab.Bahwa  setelah  sampai  di penginapan  sekira  pukul  21.00  Wib  kemudian  Terdakwa  menunggu  di  lobi  sedangkan  Sdr.  belanja cemilan  dan  minuman,  lalu  Terdakwa  diajak  oleh  Sdr.  ke  dalam  kamar  penginapannya,  setelah berada  di  dalam  kamar  berbincang-bincang  selanjutnya  Sdr.  memeluk  Terdakwa  dan  Terdakwa membalasnya  juga  selanjutnya  Sdr.  mencium  pada  bagian  bibir,  menyuruh  membuka  baju  dan menyuruh  tidur  dan  akhirnya  Terdakwa  membalas  dengan  mencium  bibir  Sdr.  dan  adegan  tersebut direkam oleh Sdr. menggunakan HP milik Sdr.
Bahwa rekaman adegan berciuman yang Terdakwa  lakukan dengan  Sdr. tersebut dikirim oleh Sdr.  ke  HP  Terdakwa  kemudian  Terdakwa  menyuruh  Sdr.  untuk  menghapusnya  karena  rekaman adegan berciuman tersebut pada HP Terdakwa sudah dihapus oleh Terdakwa.
Bahwa  pada  sekira  akhir  tahun  2016  Serka  (Saksi-4)  mendapat  nomer  telpon  Terdakwa  dari Saksi-2 kemudian Saksi-4 iseng-iseng menambahkan pertemanan akun instagram dengan Terdakwa dan  mendirect  senger  akun  Terdakwa  dengan  respon  yang  lama,  saat  Chat  Saksi-4  di  balas  oleh Terdakwa  lalu  Saksi-4  memberikan  No  Wa  Saksi-4  kepada  Terdakwa  dan  Saksi-4  diberikan  No  Wa Terdakwa  walaupun  balasannya  beberapa  hari  kemudian,  mengetahui  respon  dari  Terdakwa  yang biasa  saja  sehingga  Saksi-4  menghentikan  ketertarikan  Saksi-4  dengan  Terdakwa  beberapa  bulan kemudian  Saksi-4  menghubungi  Terdakwa  lagi  dengan  nomor  yang  baru  tetapi  nomor  tersebut diblokir oleh Terdakwa.
Bahwa  pada  bulan  Juli  2019  ada  Bratel  dari  kepada  Wasintel  untuk  mengadakan  riksut terhadap  Terdakwa  karena  berdasarkan  informasi  dari  Spamad  yang  menemukan  pada  handphone Saksi-4 sehingga Terdakwa diduga terlibat tindak pidana Asusila LGBT.
Bahwa  kemudian  pada  tanggal  19  Juli  2019  Kasipam  (Saksi-3)  melakukan  pemeriksaan terhadap  Terdangka  di  kantor  Sintel  pada  saat  dilakukan  pemeriksaan  awalnya  Terdakwa  tidak mengakui  terkait  adanya  tindak  pidana  Asusila  LGBT,  namun  setelah  menyita  sebuah  Handphone milik  Terdakwa  dan  ditemukan  barang  bukti  dari  Handphone  tersebut  berupa  video  dan  chatting antara Terdakwa dengan teman hubungan sesama jenisnya, akhirnya Terdakwa mengakui perbuatan tindak  pidana  Asusila  LGBT  tersebut  dengan  Saksi-2.Bahwa  dari  hasil  pemeriksaan  pada  HP Terdakwa ditemukan video adegan hubungan sesama jenis LGBT yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa  mengakui  telah  melakukan  hubungan  asusila  dengan  saksi-2  kemudian  dari  Satuan
melaporkan hasil riksut ke komando atas, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom V/3 guna dilakukan proses hukum yang berlaku.
Bahwa Terdakwa pernah dilakukan diagnose HIV/AIDS tanggal 7 Pebruari 2019 di Rumkit Tk III Baladhika  Husada  dan  berdasarakan  Surat  Kakesdam  V/Brw  Nomor  tanggal  14  Mei  2019  tentang Laporan  temuan  kasus  baru  HIV-AIDS  a.n.  Lettu  Arm  Candra  A.Y  Yon  hasilnya  sesuai  macam  test HIV Rapid test 3 metode dengan hasil test Reaktif; danBahwa Terdakwa sebelum menjadi Prajurit TNI pun sudah pernah mengetahui bahwa sebagai Prajurit TNI tidak boleh hidup serumah dengan orang yang  belum  menikah  dan  melakukan  hubungan  dengan  sesama  sejenis  karena  melanggar kesusilaan, norma agama dan budaya.
2.  Terdakwa Terdakwa merupakan Muhammad Candra Ta Yudha prajurit TNI AD dengan pangkat Lettu.
3.  Dakwaan
a.  Melanggar  Pasal  281  ke- 1  KUHP  yang  berbunyi  “Barangsiapa  dengan  sengaja  dan  terbuka melanggar kesusilaan”.
b. Melanggar  Pasal  103  ayat  (1)  KUHPM  yang  berbunyi  “Barangsiapa  dengan  sengaja  tidak menaati suatu perintah dinas”
Tuntutan Oditur Militer Tingkat Pertama
a.  Pidana  Pokok  :  Penjara  selama  1  (satu)  tahun.  Menetapkan  selama  waktu  Terdakwa  menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
b.  Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
Unsur Tindak Pidana Dalam Putusan a.  Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan
b.  Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja.
Putusan  Pengadilan  Tingkat  Pertama  Pengadilan  Militer  III-12  Surabaya  Nomor  24-K/PM.III- 12/AD/II/2020
a.  Menyatakan  Terdakwa  tersebut  di  atas,  yaitu  :  xxxxxx  NRP  xxxx,  terbukti  secara  sah  dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.
b.  Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana  Pokok:Penjara  selama  1  (satu)  tahun.  Menetapkan  selama  waktu  Terdakwa  menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana Tambahan:Dipecat dari dinas Militer.
c.  Menetapkan barang bukti berupa:
1) Barang-barang:
a) 1 (satu) buah HP merk Iphone Serie 8+ warna hitam Dikembalikan kepada Terdakwa.
b) 1  (satu)  buah  DVD  yang  berisi  percakapan  Whats  App  dan  gambar  video.Dirampas  untuk dimusnahkan.
c) 1 (satu) buah DVD yang berisi Elisitasi Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-4, Waasintel Divisi 2 Kostrad serta Danyon Armed 1/Roket/AY/1/2 Kostrad Dirampas untuk dimusnahkan.
2) Surat:
1 (satu) lembar foto DVD. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
a.  Membebankan  biaya  perkara  kepada  Terdakwa  sejumlah  Rp15.000,00  (lima  belas  ribu rupiah).
b.  Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
Analisis
Terdakwa  bersalah  melanggar  Pasal  281  ke-1  KUHP  dan  Pasal  103  ayat  (1)  KUHPM  dengan unsur sebagai berikut:
a.  Pasal  281  ke-1  KUHP  yang  b erbunyi  “Barangsiapa  dengan  sengaja  dan  terbuka  melanggar kesusilaan”. Yang memiliki unsur sebagai berikut:
1)  Barangsiapa:  Mengarah  pada  Terdakwa  (seorang  anggota  TNI)  dengan  pangkat  LETTU,  yang merupakan seorang warga negara Indonesia dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya.
2)  Dengan  sengaja:  Kasus  Terdakwa  merupakan  kesegajaan  dengan  maksud,  maksud  adalah kehendak  Terdakwa  untuk  melakukan  perbuatan  atau  ancaman  hukum  pidana  dalam  hal  ini melakukan  hubungan  sesama  jenis  homo  seksual  LGBT  yang  mana  merupakan  tindak  pidana asusila.
3)  Terbuka:  Perbuatan  tindak  pidana  asusila  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  di  kamar  mess  yang mana merupakan tempat terbuka untuk umum dan dapat dilihat.
4)  Melanggar kesusilaan: Menurut ajaran sifat melawan hukum materiilnya, perbuatan tersebut nyata- nyata  diatur  dalam undang-undang tertulis  dan termasuk dalam delik, serta  bertentangan dengan aturan tidak tertulis yakni dari tata susila yang ada dalam masyarakat.
b. Melanggar  Pasal  103  ayat  (1)  KUHPM  yang  berbunyi  “Barangsiapa  dengan  sengaja  tidak  menaati suatu perintah dinas”. Yang memiliki unsur sebagai berikut:
1)  Barangsiapa:  Mengarah  pada  Terdakwa  (seorang  anggota  TNI)  dengan  pangkat  SERDA,  yang merupakan seorang warga negara Indonesia dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya.
2)  Dengan  segaja:  Kasus  Terdakwa  merupakan  kesegajaan  dengan  maksud,  maksud  adalah kehendak  Terdakwa  untuk  melakukan  perbuatan  atau  ancaman  hukum  pidana  dalam  hal  ini melakukan  hubungan  sesama  jenis  homo  seksual  LGBT  yang  mana  merupakan  tindak  pidana asusila.
3)  Tidak  mentaati  perintah  dinas:  Terdakwa  menolak  atau  dengan  sengaja  tidak  mentaati  suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.
Dalam Putusan yang penulis teliti Pasal Dakwaan pertama yang diajukan oleh Oditur Militer adalah Pasal  281  ke-1  KUHP.  Dalam  Pasal  ini  kita  bisa  mengetahui  bahwa  unsur  yang  di  larang  adalah melanggar  kesusilaan.  Unsur  ini  mengandung  maksud  bahwa  setiap  orang  dilarang  untuk  melakukan tindakan  asusila  sehingga  apabila  orang  melanggar  larangan  tersebut  akan  mengakibatkan  sesuatu akibat konstitutif (delik material), Delik material sendiri memiliki pengertian yaitu rumusan undangundang yang  menitikberatkan  pada  akibat  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana  oleh  Undang-Undang. Pada  Putusan  yang  penulis  teliti  delik  material  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  adalah  melakukan hubungan  seksual  sesama  jenis  (homo  seksual)  dimana  perbuatan  tersebut  menurut  R.  Soesilo memberikan  penjelasan  terhadap  perbuatan  cabul  yaitu  segala  perbuatan  yang  melanggar  kesusialaan (kesopanan)  atau  perbuatan  keji  semuanya  itu  dalam  lingkungan  nafsu  birahi  kelamin  sehingga melanggar kaidah hukum dan norma-norma yang ada di masyarakat.
Pada  Pasal  281  ke-1  KUHP  penulis  ingin  menjabarkan  unsur-unsur  yang  ada  didalamnya  yaitu unsur  subyektif  dan  unsur  obyektif.  Menurut  penjelasan  Lamintang  unsur  tindak  pidana  subyektif  dan obyektif memiliki pengertian sebagai berikut:
a.  Unsur-unsur  subjektif  adalah  unsur-unsur  yang  melekat  pada  diri  si  pelaku  atau  yang  berhubungan dengan  diri  si  pelaku,  dan  termasuk  kedalamnya  yaitu  segala  sesuatu  yang  terkandung  di  dalam hatinya.
b.  Unsur-unsur  objektif  adalah  unsur-unsur  yang  ada  hubungannya  dengan  keadaan-keadaan,  yaitu  di dalam  keadaan-keadaan  mana  tindakan –tindakan  dari  si  pelaku  itu  harus  dilakukan.Unsur  subyektif dari Pasal 281 ke-1 KUHP adalah adanya unsur kesengajaan yang merupakan delik dolus, pengertian dari delik dolus sendiri adalah bentuk kesalahan atau perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan. Unsur  kesengajaan  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  yaitu  bahwa  benar  Terdakwa  mengetahui  ada larangan  bagi  anggota  TNI  untuk  terlibat  LGBT  (Lesbian,  Gay,  Bisex  dan  Transgender)  yang sanksinya  akan  di  proses  hukum  dan  dilakukan  pemecatan,  serta  Terdakwa  mengetahui  dan menyadari bahwa melakukan hubungan seksual sesama jenis (homo seksual) sangat dilarang keras dilakukan  oleh  prajurit  TNI  karena  melanggar  norma-norma  agama,  norma  kepatutan,  norma  adat istiadat,  disiplin  dan  berdampak  terhadap  perilaku  moral  prajurit  di  satuan  serta  dapat  menimbulkan penyakit kelamin seperti HIV.
Sedangkan  unsur  obyektif  dari  Pasal  ini  adalah  Terdakwa  merupakan  anggota  Militer  aktif  yang memiliki pangkat dan jabatan tertentu sehingga paham akan kedudukannya di mata hukum. Selanjutnya terdapat adanya sifat melanggar hukum berupa adanya perbuatan tindak pidana asusila yang dilakukan di  tempat  terbuka.Berdasarkan  penjelasan  di  atas  penulis  memberikan  Analisa  bahwa  Terdakwa  telah memenuhi semua unsur yang terdapat di Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 103 ayat 1 KUHPM dan telah terbukti  di  dalam  sidang  pembuktian.  Oleh  karena  itu  Hakim  dapat  menjatuhkan  pidana  pokok  sesuai dengan sanksi hukuman yang ada di  pasal tersebut.Berbeda dengan sistem  KUHP, dalam sistem  Kitab UndangUndang Hukum Pidana Militer (KUHPM) bila seorang anggota Militer terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana selain  dijatuhi pidana  pokok dengan pertimbangan-pertimbangan  hakim, dapat juga dijatuhi  pidana  tambahan  berupa  pemecatan  dari  dinas  Militer.  Dasar  untuk  menjatuhkan  pidana pemecatan adalah Pasal 26 KUHPM, yaitu untuk menjatuhkan pidana pemecatan terhadap militer pelaku
tindak  pidana  sebagai  pidana  tambahan  adalah  berdasar  pada  “pandangan”  hakim  militer  mengenai kejahatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa/terpidana  berdasarkan  “nilai”  sebagai  tidak  layak  lagi dipertahankan  dalam  kehidupan  masyarakat  militer.Penjatuhan  pidana  dalam  perkara  pidana  yang dilakukan  oleh  TNI  harus  juga  berpedoman  pada  hukum  yang  beralaku.  Terdapat  dua  sanksi  pidana yang diatur di dalam Pasal 6 KUHPM, yaitu pidana utama dan pidana tambahan yaitu: a.Pidana Utama: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana tutupan (UU No 2 Tahun 1946).
Pidana  Tambahan:  pemecatan  dari  dinas  militer  dengan  atau  tanpa  pencabutan  haknya  untuk memasuki  Angkatan  Bersenjata,  penurunan  pangkat,  pencabutan  hak-hak  yang  disebutkan  pada  Pasal 35 ayat pertama pada nomor 1, 2 dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dari penjelasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dalam hal ini penulis menarik kesimpulan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:
1.  Dalam penerapan hukum di instansi TNI terkait tentang LGBT belum ada aturan yang sesuai dengan tindak pidana asusila yang sering digunakan dalam putusan pengadilan militer yaitu :
2.  Penerapan hukum pidana yang berkaitan dengan LGBT di lingkungan TNI yaitu Pasal 281 ke 1 KUHP tentang Asusila.
3.  Sedangkan di KUHPM menggunakan  Pasal 103  Ayat (1) tentang Barangsiapa dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas.
4.  Pengaturan  Tindak  Pidana  Asusila  Sesama  Jenis  (Homoseksual)  dalam  Hukum  Pidana  Indonesia, terdapat perbedaan pengaturan tindak pidana asusila sesama jenis antara KUHP lama dengan KUHP yang baru. dimana pada KUHP lama tindak pidana asusila sesama jenis adanya disparitas terkait usia pelaku tindak pidana asusila sesama jenis. Sedangkan pada KUHP baru tidak lagi diatur terkait usia.
5.  Penerapan  pidana  tambahan  pemecatan  dari  dinas  militer  terhadap  Prajurit  TNI  yang  terbukti melakukan  tindak  pidana  asusila  sesama  jenis  (homoseksual)  berdasarkan  pertimbangan  hukum Hakim  dalam  Putusan  Pengadilan  Militer  III-12  Surabaya  Nomor  24-K/PM.III-12/AD/II/2020,  sudah sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku.  Karena  tindak  asusila  sesama  jenis  merupakan  tindak  pidana berat sehingga terdakwa diberikan sanksi tambahan berupa pemecatan.
6.  Terkait  tentang  tindak  pidana  Asusila  sesama  jenis  jika  pasangan  mainnya  adalah  seorang  yang sudah  dewasa  secara  hukum  hingga  saat  ini  belum  ada  aturan  yang  mengkhususkannya  sehingga delik  ini  terjadi  kekosongan  hukum  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di  KUHP maupun KUHPM.

## Saran
Dari penjelasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam hal ini penulis memberikan saran dari penulisan ini adalah sebagai berikut :
1.  Pengaturan  Tindak  Pidana  Asusila  Sesama  Jenis  (Homoseksual)  dalam  Hukum  Pidana  Indonesia, tidak  ada  larangan  tegas  di  dalam  KUHP  terkait  perbuatan  asusila  (homoseksual)  dan  tidak  sesuai dengan  norma  kesusilaan,  karena  tindak  pidana  asusila  sesama  jenis  tidak  dilakukan  penuntutan kecuali atas pengaduan, padahal tindak pidana homoseksual sudah melanggar norma kesusilan, dan seharusnya dibuat pengaturan terkait larangan homoseksual di dalam undang-undang.
2.  Agar  pemerintah  untuk  merubah  undang-  undang  Nomor  1  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  yang  mengatur  tindak  pidana  asusila  sesama  jenis  jika  pasangan  mainnya  sudah  dewasa secara hukum.
3.  Penerapan  pidana  tambahan  pemecatan  dari  dinas  militer  terhadap  Prajurit  TNI  yang  terbukti melakukan  tindak  pidana  asusila  sesama  jenis  (homoseksual)  perlu  di  buat  aturan  yang  bisa menjatuhkan  hukuman  pada  tindak  pidana  asusila.  Dalam  hal  penerapan  tindak  pidana  asusila sesama  jenis  di  instansi  TNI  belum  ada  aturan  yang  mengikat  oleh  karena  itu  menyarankan  agar merevisi atau menambahkan pasal pada KUHPM tentang tindak pidana asusila sesama jenis karena makin  banyaknya  putusan  di  oengadilan  militer  tentang  tindak  pidana  asusila  sesama  jenis. Tujuannya  di  revisi  atau  menambahkan  pasal  tentang  tindak  pidana  asusila  sesama  jenis  aga  bisa diterapkan dalam memutuskan perkara tindak pidana asusila sesama jenis tindak menggunakan pasal yang  tidak  memenuhi  unusur  pidana  tersebut,  apabila  aturan  tersebut  sudah  berlaku  maka  perlu sosialisasikan atau penyuluhan hukum terkait tindak pidana asusila sesama jenis agar adanya kehati- hatian prajurit dalam menjaga perbuatannya sehingga kehormatan prajurit TNI tetap terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA
Siti Musdah Mulia. “Islam dan Homoseksualitas : Membaca Ulang Pemahaman Islam”, Jurnal Gandrung,
No.1, hlm 14.
Sudikno Mertokusumo,Mengenal Hukum,Liberty,Yogyakarta, 1999,Hlm10. S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983, hlm. 257. P.A.F  Lamintang,  Delik-  delik  Khusus  Kejahatan  Melanggar  Norma  Kesusilaan  dan  Norma  Kepatutan, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009, hlm. 10- 11.
Indah Sri Utari, 2012, Alira dan Teori Dalam Kriminologi, Yogyakarta, Thafa Media, hlm 20 Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. Teori – Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung. Hal.01 Leden  Marpaung,  Kejahatan  Terhadap  Kesusilaan  dan  Masalah  Prevensinya,  Sinar  Grafika,  Jakarta,
2008. Hlm. 2.
Yulies Tina Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004,          Hlm 85. Hanafi,  Mahrus,  Sistem  Pertanggung Jawaban  Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm.16
SF,  Marbun  dkk,  2001,  Dimensi-dimensi  Pemikiran  Hukum  Administrasi  Negara,  Yogyakarta,UII  Press.
21
Dwi  Novi Ariyanti, (2018),  Fenomena Globalisasi Terhadap  Perkembangan Gerakan  LGBT  di Indonesia (2011-2016), JOM FISIP Vol. 5 No. 1, h. 2
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm. 69. Erdianto  Effendi,  Hukum  Pidana  Indonesia  Suatu  Pengantar,  (Bandung:  PT.  Refika  Aditama,  2014), hlm.97.
Kukuh  Prima,  dkk.,  Pengaturan  Homoseksual  dalam  Hukum  Pidana  Indonesia,  Pampas:  Journal  Of Criminal, Vol. 1, No. 3, 2020, hlm. 95.
Andi  Hamzah,  Delik-Delik  Tertentu  (Speciale  Delicten)  Di  Dalam  KUHP  (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2015), hlm. 176
Budi  Prasetyo,  Pengaturan  Tindak  Pidana  Pencabulan  Sejenis  Berdasarkan  Hukum  Pidana  Indonesia, JOM Fakultas Hukum, Vol. II, No. 2, Oktober 2015, hlm. 11.
Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), hlm. 85. Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.191. Yuhasnibar Syah, Tindak Pidana Homoseksual dalam Putusan MK Nomor 46/Puu-Xiv/2016: Perspektif Hukum Pidana Islam, Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol. 11, No. 1, January-June 2022, hlm. 37.
Riadhus  Sholihin,  dkk.,  Kriminalisasi  Homoseksual  Sebagai  Tindak  Pidana  (Studi  Determinasi  Moral Sebagai Hukum Pidana), Tasyri’ Journal of Islamic Law, Vol. 2, No. 1, Januari 2023, hlm. 85.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016, hlm. 53.
P.A.F.  Lamintang,  Theo  Lamintang,  Delik-delik  Khusus  Kejahatan  Melanggar  Norma  Kesusilaan  dan Norma Kepatuhan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 14.
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Indonesia,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor    34    Tahun    2O04  tentang  Tentara  Nasional Republik Indonesia.
Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010 tentang administrasi Prajurit TNI.
Indonesia,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor    1    Tahun    2023  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
SF,  Marbun  dkk,  2001,  Dimensi-dimensi  Pemikiran  Hukum  Administrasi  Negara,  Yogyakarta,UII  Press.
21
Kriminologi & Hukum Pidana, Yogjakarta : Laksbang Grafika Abintoro Prakoso, 2013 Kriminologi dan Masalah Kejahatan (suatu Pengantar Ringkas), Bandung :Armico Kusumah W, Mulyana 1984
A.F  Lamintang,  Delik-delik  Khusus  Kejahatan  Melanggar  Norma  Kesusilaan  dan  Norma  Kepatutan, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
Rustam  Dahar  Karnadi  Apollo  Harahap,  (2016),  LGBT  Di  Indonesia:  Perspektif  Hukum  Islam,  HAM, Psikologi dan Pendekatan Maslahah, Jurnal AL-AHKAM Volume 26 No. 2, h. 225
Riswan  Erfa,  (2015),  Kriminalisasi  Perbuatan  Cabul  Yang  Dilakukan  Oleh  Pasangan  Sesama  Jenis Kelamin (Homoseksual), Jurnal ARENA HUKUM Volume 8, No. 2, h. 240
Dwi  Novi  Ariyanti,  (2018),  Fenomena  Globalisasi  Terhadap  PerkembanganGerakan  LGBT  di  Indonesia (2011-2016), JOM FISIP Vol. 5 No. 1, h. 2.