Majalah Farmaseutik Vol. 17 No. 3: 303-311 ISSN-p : 1410-590x ISSN-e : 2614-0063

## Analisis Ketersediaan Obat di Puskesmas Kabupaten Maluku Tengah
Analysis of The Availability of Medicine in Central Maluku District Health Center
Un Tualeka 1* , Satibi 2 , Achmad Fudholi 2 1 Magister  Manajemen  Farmasi,   Program   Pascasarjana,  Program  Studi  Ilmu   Farmasi,  Fakultas Farmasi, Universitas Gadjah Mada
2 Fakultas Farmasi, Universitas Gadjah Mada
Corresponding author: Un Tualeka; Email: untualeka@mail.ugm.ac.id Submitted: 06-02-2020 Revised: 06-03-2020 Accepted: 15-04-2020

## ABSTRAK
Pengelolaan obat di Puskesmas dilakukan untuk menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan  pelayanan  obat  yang  efisien,  efektif,  dan  rasional.  Namun  berbagai  masalah menyebabkan  keterbatasan  mutu  pelayanan  antara  lain  ketersediaan  obat.  Tujuan  penelitian  ini adalah untuk  menganalisis tingkat ketersediaan obat di Puskesmas Kabupaten Maluku Tengah dan faktor  yang  mempengaruhinya.  Penelitian  ini  menggunakan  desain cross-sectional yang  bersifat deskriptif, dilakukan di Puskesmas Kabupaten Maluku Tengah pada bulan Desember 2019 – Januari 2020  dengan purposive  sampling .  Sumber  informasi  pada  penelitian  ini  adalah  Pengelola  Obat Puskesmas  dan  Kepala  seksi  Farmasi  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Maluku  Tengah.  Data  yang dikumpulkan  berupa  data  primer  (diambil  secara concurrent )  dan  sekunder  (diambil  secara retrospektif  pada  tahun  2018).  Analisis  data  dilakukan  dengan  cara  menghitung  nilai  indikator ketersediaan obat dengan rumus yang kemudian dibandingkan dengan nilai standar dan disajikan dalam  bentuk  tabel.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  rerata  persentase  tingkat  ketersediaan obat  puskesmas di Kabupaten Maluku Tengah  adalah obat kosong 0% (standar 0%), obat kurang 0% (standar 0%), obat berlebih 55% ± 11,5% (standar 0%) dan obat aman 45% ± 11,5% (standar 100%). Rerata persentase ketersediaan 17 obat indikator (bulan) di Puskesmas Kabupaten Maluku Tengah  sebesar  85,35%  ±  9,30%  (standar  100%).  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa ketersediaan  obat  puskesmas  Kabupaten  Maluku  Tengah  belum  efisien,  hal  ini  dipengaruhi  oleh faktor administrasi, manajemen dan sumber daya manusia (SDM).
Kata kunci: Pengelolaan Obat; Ketersediaan Obat; Puskesmas; Kabupaten Maluku Tengah.

## ABSTRACT
Drug management at the Health Center is carried out to ensure the continuity of availability and affordability of efficient, effective and rational drug services. However, various problems cause limitations in the quality of services including the availability of drugs. The purpose of this study was to analyze the level of drug availability in the Central Maluku District Health Center and the factors that influence it. This study uses a cross-sectional design that is descriptive in nature, conducted in The  Central  Maluku  District  Health  Centers  in  December  2019  -  January  2020  with  purposive sampling. The sources of information in this study are the Health Center Drug Managers and the Head of the Pharmacy section of the Central Maluku District Health Office. Data collected in the form of primary data (taken concurrently) and secondary (retrieved retrospectively in 2018). Data analysis was performed by calculating the value of the indicator of drug availability with a formula which was then compared to the standard value and presented in tabular  form. The results showed that the average percentage of the level of availability of health center medicines in Central Maluku Regency were  empty  drugs  0%  (standard  0%),  drugs  less  0%  (standard  0%),  excess  drugs  55%  ±  11.5% (standard 0%) and safe drug 45% ± 11.5% (standard 100%). The average percentage of availability of 17 indicator drugs (month) in the Central Maluku District Health Center was 85.35% ± 9.30% (standard 100%). The results of this study indicate that the availability of medicine at the Central Maluku District Health Center is not efficient, this is influenced by administrative, management and human resources (HR) factors.
Keywords : Drug Management; availability of drugs; Health Center; Central Maluku District.

## Un Tualeka, et al

## PENDAHULUAN
Puskesmas  sebagai  fasilitas  kesehatan tingkat  pertama  menjadi  pintu  utama  dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat  yang  membutuhkan,  di  mana pelayanan  kesehatan  di  Puskesmas  tidak terlepas  dari  pelayanan  kefarmasian  yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis  habis  pakai  (BMHP)  serta  pelayanan farmasi  klinis  (Robiyanto  dkk.,  2019).  Sistem Kesehatan  Nasional  (SKN)  tahun  2012 menetapkan  bahwa  Pelayanan  kefarmasian ditujukan  untuk  dapat  menjamin  penggunaan sediaan  farmasi  dan  alat  kesehatan,  secara rasional, aman, dan bermutu di semua fasilitas pelayanan kesehatan dengan mengikuti kebijakan  yang  ditetapkan.  Puskesmas  sebagai salah  satu  lini  terdepan  pelayanan  kesehatan bagi  masyarakat  Indonesia  sudah  seharusnya menerapkan  penggunaan  obat  yang  rasional sesuai  standar  yang  ada  (Kardela  dkk.,  2014). Akses  terhadap  obat  khususnya  obat  esensial merupakan hak asasi manusia. Salah satu faktor penentu akses obat adalah ketersediaan obat di fasilitas  pelayanan  kesehatan  (Carolien  dkk., 2017). Pengelolaan obat merupakan suatu siklus manajemen  obat  yang  meliputi  fungsi-fungsi dasar seperti seleksi, pengadaan, distribusi dan penggunaan.  Keempat  fungsi  dasar  didukung oleh sistem penunjang pengelolaan yang terdiri dari organisasi,
pembiayaan dan kesinambungan,  pengelolaan  informasi,  dan pengembangan sumber daya manusia. Pengelolaan  obat,  BMHP,  dan  alat  kesehatan dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, fasilitas, perlengkapan, biaya/harga, administrasi,  dan  sistem  informasi.  Sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana merupakan faktor internal yang mempengaruhi kinerja  Apoteker,  sehingga  berdampak  pada mutu  pelayanan  kefarmasian  (Satibi  dkk., 2018a). Siklus pengelolaan perbekalan sediaan farmasi  yakni  terdiri  dari  perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian,  pemusnahan  dan  penarikan, serta  administrasi  yang  berisi  pencatatan dan  pelaporan  (Febreani  dan  Chalidyanto, 2016).  Terjaminnya  ketersediaan  obat  di pelayanan  kesehatan  akan  menjaga  citra pelayanan  kesehatan  itu  sendiri,  sehingga pengelolaan dan penyediaan obat secara efektif dan  efisien  sangat  penting  (Indriawan  dkk., 2014).
Menurut Marathe
dkk. (2015),
pengelolaan  obat  di  puskesmas  belum dilakukan  dengan  baik,  di  antaranya  sistem perencanaan  yang  belum  berdasarkan  konsep obat esensial, kesulitan menganalisis kebutuhan yang akurat, pengadaan yang belum terealisasi secara penuh, letak geografis daerah yang sulit dijangkau,  permasalahan  sumber  daya  dan sumber pendanaan, serta berbagai masalah lain yang  berdampak  pada  ketersediaan  obat sehingga  menyebabkan  kekosongan  obat. Karena  obat  sudah  merupakan  kebutuhan masyarakat, maka persepsi masyarakat tentang hasil  dari  pelayanan  kesehatan  adalah menerima  obat  setelah  berkunjung  ke  sarana kesehatan, yaitu Puskesmas (Depkes RI, 2002). Perencanaan  kebutuhan  obat  dengan  baik sangat  mempengaruhi  ketersediaan  obat  di Puskesmas,  sebab  proses  perencanaan  obat bertujuan  untuk  mendapatkan  perkiraan  jenis dan  jumlah  obat  dan  bahan  medis  habis  pakai yang  mendekati  kebutuhan,  meningkatkan penggunaan  obat  secara  rasional  dan meningkatkan  efisiensi  penggunaan  obat (Rismalawati dkk., 2015).
Penelitian Bruno, dkk. (2015)
menyatakan  bahwa  Ketersediaan  obat  di  Unit Pelayanan  Kesehatan  merupakan  indikator sensitif  terhadap  eksistensi  dan  kualitas  suatu unit  pelayanan  kesehatan.  Di  mana  fakta rendahnya tingkat ketersediaan obat merupakan faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya  kualitas  suatu  Unit  Pelayanan Kesehatan.  Terjaminnya  ketersediaan  obat  di pelayanan  kesehatan  akan  menjaga  citra pelayanan  kesehatan  itu  sendiri,  sehingga pengelolaan dan penyediaan obat secara efektif dan  efisien  sangat  penting  (Indriawan  dkk., 2014).
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis tingkat ketersediaan obat puskesmas  di  Kabupaten  Maluku  Tengah  dan faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian ini  diharapkan  dapat  memberi  masukan  bagi Dinas  Kesehatan  Maluku  Tengah  untuk perbaikan pengelolaan obat khususnya ketersediaan  obat  puskesmas  di  Kabupaten Maluku Tengah.

## METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan desain cross- sectional yang  bersifat deskriptif,  dilaksanakan pada  bulan  Desember  2019 – Januari  2020 secara  retrospektif  menggunakan  data  tahun
2018.  Pemilihan  sampel  dengan  teknik pencuplikan sampel berupa purposive sampling pada  seluruh  puskesmas  (33  Puskesmas)  di Kabupaten  Maluku  Tengah  dengan  kriteria inklusi  pengelola  obat:  pada  puskesmas  yang melayani rawat inap dan non rawat inap dengan jumlah kunjungan pasien yang terbanyak pada kawasan  perkotaan,  pedesaan  dan  terpencil. Adapun  kriteria  ekslusi  pengelola  obat: puskesmas  yang  tidak  bersedia  dilakukan penelitian  dengan  alasan  data  yang  tidak lengkap. Sehingga diperoleh 9 puskesmas yang masuk  dalam  kriteria  inklusi  mewakili  33 puskesmas di Kabupaten Maluku Tengah.  Data yang  diperoleh  berupa  data  sekunder  dan primer dengan menggunakan lembar observasi berupa  daftar  tilik  dan  wawancara.  Data sekunder  yang  diperoleh  dianalisis  secara deskriptif  dengan  menghitung  indikator ketersediaan  obat  yaitu  membandingkan jumlah  sediaan  obat  yang  tersedia  dalam  1 tahun dengan rerata jumlah pemakaian sediaan obat  per  bulan  yang  kemudian  dibandingkan dengan  nilai  standar  pengelolaan  obat  di puskesmas.  Data  primer  diperoleh  melalui wawancara  mendalam  kepada  Pengelola  Obat Puskesmas  dan  Kepala  Seksi  Farmasi  dan  Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah  untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan obat. Wawancara  dilakukan  dengan  menggunakan panduan  wawancara  yang  kemudian  disajikan dalam bentuk narasi tekstual.
Bahan  penelitian  berupa  data  sekunder bersumber dari lembar pemakaian dan lembar permintaan  obat  (LPLPO)  dan  kartu  stok  obat puskesmas.
Analisis
ketersediaan obat dilakukan terhadap semua obat yang tersedia di puskesmas untuk indikator tingkat ketersediaan  dalam  sebulan.  Daftar  tilik  yang digunakan  sebagai  sumber  data  primer  telah dimodifikasi  dan  disesuaikan  yang  bersumber dari  Pedoman  Supervisi  dan  Evaluasi Ketersediaan  Obat  Publik  dan  Perbekalan Kesehatan RI Tahun 2002.
Penelitian ini telah disetujui oleh Komite Etika Penelitian Medis dan Kesehatan (MHREC) Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada – Rumah Sakit  Umum  Dr.  Sardjito  Yogyakarta  dengan nomor  sertifikat  Ref.  KE/FK/1462/EC/2019 tanggal 17 Desember 2019.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kabupaten  Maluku  Tengah  memiliki  33 Puskesmas  yang  tersebar  di  berbagai kecamatan  yang  terdiri  dari  14  Puskesmas Perawatan  dan  19  Puskesmas  Non  Perawatan. Berdasarkan  data  Bezeting  Tenaga  Kesehatan Kabupaten  Maluku  Tengah  Tahun  2018 terdapat  2  Puskesmas  memiliki  tenaga pengelola obat Apoteker, 2 Puskemas memiliki pengelola obat Tenaga Teknis Kefarmasian dan 29  puskesmas  memiliki  tenaga  pengelola  obat Non Farmasi. Dari 33 puskesmas, 9 puskesmas masuk dalam kritera inklusi.

## Karakteristik Subyek Penelitian
Tabel I menunjukkan bahwa Keberadaan Tenaga  Kefarmasian  Puskesmas  di  Kabupaten Maluku  Tengah  masih  sangat  minim  karena tidak  semua  puskesmas  mempunyai  Apoteker. Wawancara  yang  dilakukan  dengan  pengelola puskesmas saat pengumpulan data kuantitatif di puskesmas.  Pengelola  obat  yang  diwawancara tidak
semuanya merupakan
tenaga kefarmasian,  dari  9  pengelola  obat  hanya  2 orang  tenaga  apoteker,  2  orang  tenaga kefarmasian  dengan  lulusan  D3  farmasi  dan sisanya  adalah  tenaga  non  farmasi  yang  latar belakang  pendidikannya  perawat,  bidan  dan SMA. Hal ini disebabkan tidak meratanya tenaga kefarmasian  di  Puskesmas  Kabupaten  Maluku Tengah  sehingga  tidak  sesuai  dengan  standar pelayanan kefarmasian di puskesmas.
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor  74  Tahun  2016,  menyatakan  bahwa penyelengaraan  pelayanan  kefarmasian  di puskesmas  minimal  harus  dilaksanakan  oleh satu orang tenaga apoteker sebagai penanggung jawab,  yang  dapat  dibantu  oleh  tenaga  teknis kefarmasian  sesuai  kebutuhan,  dan  menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI  No.  75 Tahun 2014  bahwa  minimal  dua  tenaga  kefarmasian untuk  puskesmas  rawat  inap  di  kawasan perkotaan.
Kurangnya
jumlah tenaga kefarmasian di Puskesmas dapat menyebabkan terjadinya overload  work sehingga  banyak laporan  yang  tidak  dapat  dikerjakan  oleh Apoteker  (Daulay,  2017).  Puskesmas  yang memiliki apoteker diketahui memiliki persentase  pelayanan  kefarmasian  yang  lebih tinggi  dibandingkan  di  Puskesmas  yang  belum memiliki  tenaga  Apoteker  (Robiyanto  dkk., 2019).

## Un Tualeka, et al
Tingkat Ketersediaan Obat
Indikator  tingkat  ketersediaan  obat  di puskesmas
merupakan
indikator yang digunakan  untuk  menilai  tingkat  ketersediaan obat  per  bulan,  pada  setiap  puskesmas  yang disesuaikan  dengan  kebutuhan  populasi.
Penilaiannya
dilakukan dengan cara menghitung  total  stok  obat  tahun  2018 kemudian  dibagi  dengan  rata-rata  pemakaian obat  pada  tahun  2018  yang  sumber  datanya berasal  dari  LPLPO  tahun  2018.  Klasifikasi tingkat ketersediaan obat antara lain : stok obat dikatakan  aman  apabila  rata-rata  persediaan obat 12-18 bulan; stok obat dikatakan berlebih apabila  persediaan  obat  >18  bulan;  stok  obat dikatakan  kurang  apabila  rata-rata  persediaan obat <12 bulan; dan stok obat dikatakan kosong apabila  rata-rata  persediaan  obat  <1  bulan (Satibi dkk., 2018b).
Grafik 1 menunjukkan rerata persentase tingkat  ketersediaan  obat  di  9  Puskesmas Kabupaten  Maluku  Tengah,  antara  lain  yang masuk  dalam  kategori  aman  sebesar  45%  ± 11,5%  dengan  nilai  standar  100%.  Persentase tingkat  ketersediaan  obat  kategori  berlebih sebesar 55% ± 11,5% dengan nilai standar 0%. Sedangkan  Persentase  tingkat  ketersediaan obat  kosong  dan  kurang  sebesar  0%  sudah
sesuai  dengan  nilai  standar  yaitu  0%.    Urutan ketersediaan  obat  puskesmas  kategori  aman antara lain; 65% pada puskesmas Layeni; 55% pada  puskesmas  Suli  dan  Letwaru;  52%  pada puskesmas  Walang;  41%  pada  puskesmas Masohi; 39% pada puskesmas Negeri Lima; 38% pada  puskesmas  Hitu;  30%  pada  puskesmas Amahai  dan  Saparua.  Sedangkan  urutan ketersediaan  obat  puskesmas  kategori  lebih antara lain; 35% pada puskesmas Layeni; 45% pada  puskesmas  Suli  dan  Letwaru;  48%  pada puskesmas  Walang;  59%  pada  puskesmas Masohi; 61% pada puskesmas Negeri Lima; 62% pada  puskesmas  Hitu;  70%  pada  puskesmas Amahai dan Saparua.
Kesembilan
puskesmas
tersebut memiliki  persentase  stok  obat  berlebih    yang jauh dari nilai standar 0% hal ini berarti bahwa kesembilan  puskesmas  tersebut  memiliki  stok obat  yang  jumlahnya  melebihi  nilai  hasil perhitungan  standar  sisa  stok  obat  di  akhir tahun  (Satibi,  2014).  Puskesmas  yang  paling mendekati stok aman adalah puskesmas Layeni dan puskesmas yang paling jauh dari stok aman adalah  puskesmas  Amahai  dan  Saparua. Menurut Suryagama (2019), Ketersediaan obat yang  berlebih  ( overstock )  dapat  menyebabkan pemborosan anggaran dan berpotensi
Tabel I. Karakteristik Subjek Penelitian
No. Puskesmas Akreditas Karakteristik Pengelola Obat Kawasan Tipe Penanggung Jawab Jumlah Apoteker Jumlah TTK Jumlah Non Farmasi 1 Masohi Dasar Perkotaan Non Perawatan Apoteker 1 Orang - 1 Orang 2 Hitu Madya Pedesaan  Perawatan  Apoteker 1 Orang - 1 Orang 3 Amahai Dasar Perkotaan  Perawatan TTK - 1 Orang  2 Orang 4 Negeri Lima - Pedesaan Non Perawatan TTK - 1 Orang  1 Orang 5 Letwaru Madya Perkotaan Non Perawatan Non Farmasi - - 3 Orang 6 Suli - Perkotaan  Perawatan Non Farmasi - - 3 Orang 7 Saparua Madya Pedesaan Non Perawatan Non Farmasi - - 2 Orang 8 Layeni Dasar Pedesaan  Perawatan Non Farmasi - - 2 Orang 9 Walang Dasar Terpencil Non Perawatan Non Farmasi - - 3 Orang
mengalami  kadaluwarsa  atau  kerusakan  obat, sebaliknya  ketersediaan  obat  yang  kurang ( stockout )  dapat  menyebabkan  terganggunya pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat. Dengan demikian hal ini perlu dipertimbangkan oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Maluku Tengah.
Dari  kesembilan  puskesmas,  terlihat bahwa  ketersediaan  obat  yang  baik  pada puskesmas  Layeni  (65%  obat  aman)  dengan tenaga pengelola obat non farmasi dibandingkan  puskesmas  dengan  pengelola obat  apoteker/TTK.  Hal  ini  disebabkan  karena Puskesmas  Layeni  merupakan  puskesmas  tipe perawatan kawasan pedesaan dengan item obat dan jumlah kunjungan pasien yang lebih sedikit dari  item  obat  dan  jumlah  kunjungan  pasien pada  puskesmas  Masohi,  Hitu,  Amahai,  Negeri Lima yang memiliki pengelola obat apoteker/TTK  kawasan  perkotaan/pedesaan. Selain  itu.  Pengelola  obat  puskesmas  Layeni memiliki  masa  kerja  yang  sudah  lebih  dari  10 tahun  lebih  lama  dibanding  pengelola  obat apoteker/TTK  pada  puskesmas  Masohi,  Hitu, Amahai,  Negeri  Lima.  Hal  ini  menunjukkan tingkat  loyalitas  pegawai  yang  tinggi,  sehingga masa  kerja  mempengaruhi  kinerja  pengelola obat.  Semakin  lama  bekerja,  maka  semakin mahir dalam melakukan pencatatan, pelaporan LPLPO.  Menurut  (Suripto,  2013)  dalam  tesis Titani  (2015)  bahwa  pengalaman  juga  dapat mempengaruhi pengetahuan petugas farmasi di mana  semakin  banyak  pengalaman  seseorang terhadap  suatu  pengetahuan  tertentu  maka
akan  semakin  banyak  pengetahuan  yang didapat.
Grafik  2  dan  3  menjelaskan  kondisi  rill ketersediaan 17 item Obat Indikator Nasional di Puskesmas  Kabupaten  Maluku  Tengah  pada Tahun 2018 yang bersumber dari LPLPO Tahun 2018.  Menurut  Petunjuk  Teknis  Tata  Laksana Indikator  Direktorat  Jenderal  Tata  Kelola  Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Kemenkes RI (2017) terdapat 20 obat indikator nasional yang terdiri  dari  17  obat  dan  3  vaksin  namun  pada penelitian  ini  hanya  ditampilkan  17  item  obat indikator,  vaksin  tidak  di  tampilkan  karena keterbatasan  data  di  puskesmas.  Hasil menunjukkan bahwa rerata persentase ketersediaan  17  obat  indikator  puskesmas  di Kabupaten  Maluku  Tengah  adalah  82,35%  ± 9,30% dimana status ketersediaan obat kosong yaitu Diazepam Injeksi; status obat kurang yaitu Albendazol  tablet  dan  OAT  Kategori  1;  status obat  berlebih  yaitu  Amoxicillin  500mg  tablet, Amoxicillin sirup kering 125 mg/5 ml, Captopril 25 mg, Dexamethasone 0,5 mg, Epinefrin injeksi, Furosemide  tab  40  mg,  Garam  Oralit,  MgSO4 20%,  Metformin  500  mg,  Metergin  injeksi, Oxytocin  injeksi,  Paracetamol  tablet  500  mg, vitamin K injeksi, dan Tablet Tambah Darah.
Berdasarkan
hasil
wawancara, kekosongan  Obat  Diazepam  injeksi  sebagai akibat  kekosongan  obat  pada  distributor maupun  pabrik.  Hal  yang  menjadi  Penyebab stok obat berlebih pada kesembilan puskesmas tersebut  adalah  proses  penerimaan  obat  pada masing-masing puskesmas jauh lebih besar dari
Gambar 1. Grafik Tingkat Ketersediaan Obat Puskesmas Di Kabupaten Maluku Tengah 0 50 100 150 200 250 Masohi Hitu Amahai Negeri Lima Letwaru Suli Saparua Layeni Walang Rerata
SD
Jumlah Obat
Status Ketersediaan Obat (%) Aman
Status Ketersediaan Obat (%) Berlebih
Status Ketersediaan Obat (%) Kurang
Status Ketersediaan Obat (%) Kosong

## Un Tualeka, et al
permintaan  obat  masing-masing  puskesmas. Menurut Indriawan dkk.,(2014) Kelebihan obat atau kekosongan obat tertentu ini dapat terjadi karena perhitungan kebutuhan obat yang tidak akurat dan tidak rasional, agar hal-hal tersebut tidak terjadi maka pengelolaan obat puskesmas perlu  dilakukan  sesuai  yang  ditetapkan  dan diharapkan  di  mana  dalam  pengelolaan  harus memperhatikan  penerimaan,  penyimpanan serta   pencatatan    dan    pelaporan    yang    baik.
Hal ini disebabkan karena kurangnya pelatihan pengelolaan  obat.  Penelitian  di  Ghana (Nyanwura  dan  Esena,  2013)  menemukan bahwa  tingkat  ketersediaan  obat  yang  aman pada  fasilitas  kesehatan  disebabkan  karena pengelola obatnya telah dilatih.
Penulisan  LPLPO  Puskesmas  Kabupaten Maluku  Tengah  masih  menulis  tangan  secara manual dikarenakan belum  tersedianya sistem informasi  manajemen   di   puskesmas   tersebut,
Gambar 2. Grafik Persentase Ketersediaan 17 Obat Indikator (bulan) Puskesmas Di Kabupaten Maluku Tengah
Gambar 3. Grafik Tingkat Ketersediaan 17 Obat Indikator (bulan) di Kabupaten Maluku
Tengah (Ditjen Binfar Alkes, 2017) 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 Masohi Hitu Amahai Negeri Lima Letwaru Suli Saparua Layeni Walang Rerata SD Persentase Ketersediaan Obat Indikator (bulan) di Puskesmas 0 20 40 60 80 100 120 140 Alb en da zo l T ab Am ok sisi lin 5 00 m g Am ok sisi lin s irup k er in g 12 5 m g/ 5 m l K ap top ri l 2 5 m g D ek sa m et as on 0,5 m g D ia ze pa m in j Ep in ef rin in j Fu ro se m id ta b 40 m g Fi to m en ad ion in j. (v it . K in j) G ara m Ora lit
M gS O 4 20%
M et fo rm in 50 0 m g M et erg in In j.
OAT K AT EG ORI 1 Ok sit osin in j.
Pa ra se ta m ol ta b 500 m g T ab le t T am ba h D ara h Re ra ta SD Tingkat Ketersediaan Obat Aman Tingkat Ketersediaan Obat Berlebih
Tingkat Ketersediaan Obat Kurang
Tingkat Ketersediaan Obat Kosong
di  mana  ketidaksesuaian  bidang  pendidikan juga  ikut  mempengaruhi  dalam  penulisan LPLPO dan kartu stok, seperti adanya kesalahan dalam  melakukan  perhitungan  stok  akhir. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  administrasi pencatatan  di  puskesmas  belum  dilakukan dengan  baik  disebabkan  karena  beban  kerja pengelola  obat  puskesmas  dirangkap  bertugas sebagai  pengelola  obat  apotek  di  puskesmas, selain itu puskesmas belum memiliki pedoman dalam  pelaksanaan  tugas  di  puskesmas, sehingga  mempengaruhi  keakuratan  data persediaan  obat  Hal  ini  juga  disebabkan kurangnya  jumlah  tenaga  kefarmasian  yang tersedia di puskesmas.
Selain itu, faktor lain yang dapat menjadi penyebab stok berlebih adalah perubahan pola penyakit yang kemudian menyebabkan pergeseran  penggunaan  obat.  Penelitian  di
Ghana (Nyanwura dan Esena, 2013) menyatakan bahwa  pusat  kesehatan  dengan jumlah  kunjungan  rawat  jalan  pasien  yang meningkat  memiliki  tingkat  persediaan  yang lebih  tinggi  dari  pusat  kesehatan  lainnya  yang pemakaian obatnya kurang. Menurut Suryagama  (2019)  Ketersediaan  obat  dan jumlah  obat  rusak/kadaluwarsa  dipengaruhi oleh perencanaan yang matang dan akurat.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hendri, dkk.  (2018)  mengatakan  bahwa  penerapan pedoman pelayanan kefarmasian yang tercantum  pada  PMK  No.74  Tahun  2016 dapat  menjadi  faktor  pendukung  dalam meningkatkan  pelayanan  dan  pengelolaan obat  di  Puskesmas,  selain  itu  kurangnya jumlah  apoteker,  ketidakpatuhan  kepada Formularium Puskesmas, kekosongan obat dari Dinas  Kesehatan,  Kekosongan  obat  di distributor menjadi penghambat untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan obat di Puskesmas.
Menurut  Carolien,  dkk.  (2017)  faktor- faktor yang mempengaruhi ketersediaan obat di Puskesmas Kabupaten Keerom yaitu masih ada keterlambatan penyampaian, pelaporan obat ke Instalasi  Farmasi  Kabupaten  (IFK)  selain  itu kurangnya  keterampilan  pengelola  obat  dalam menghitung kebutuhan obat sehingga mempengaruhi  persediaan  obat  di  Puskesmas. Penelitian  Panut  (2018)  menyatakan  bahwa Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tingkat ketersediaan  obat  di  antaranya  ketersediaan dana khususnya dana distribusi, tata kelola
ruang  instalasi  farmasi,  permintaan  yang belum optimal, SDM, pencatatan dan pelaporan.
Kelemahan/ keterbatasan dari Penelitian ini  adalah  penelitian  ini  hanya  dilakukan  di  9 puskesmas  sehingga  data  yang  disajikan terbatas;  Penelitian  ini  hanya  berfokus  pada pengelolaan obat tidak sampai pada pelayanan farmasi  klinik  dan,  manajemen  pendukungnya meliputi  organisasi,  keuangan,  sumber  daya manusia,  dan  sistem  informasi  manajemen (SIM)  obat;  LPLPO  puskesmas  sebagai  sumber data  dalam  penelitian  ini  masih  ditulis  secara manual  sehingga  terdapat  ketidaksesuaian perhitungan stok akhir.
Penelitian ini dapat digeneralisasi untuk Kabupaten Maluku Tengah secara utuh, dimana dilakukan  pemilihan  sampel  dengan  teknik pencuplikan sampel berupa purposive sampling pada  populasi  33  Puskesmas.  Adapun  kriteria inklusi:  pengelola  obat  pada  puskesmas  yang melayani rawat inap dan non rawat inap dengan jumlah kunjungan pasien yang terbanyak pada kawasan  perkotaan,  pedesaan  dan  terpencil. Kriteria  ekslusi  pengelola  obat  antara  lain puskesmas  yang  tidak  bersedia  dilakukan penelitian  dengan  alasan  data  yang  tidak lengkap.  Sehingga  diperoleh  9  puskesmas yang  masuk  dalam  kriteria  inklusi  yang mewakili  33  puskesmas  di  Kabupaten  Maluku Tengah.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  di
Puskesmas Kabupaten Maluku Tengah memberikan  kesimpulan  bahwa  tingkat ketersediaan  obat  di  Puskesmas  Kabupaten Maluku  Tengah  belum  efisien.  Hal  ini dipengaruhi oleh faktor administrasi, manajemen  dan  sumber  daya  manusia  (SDM). Sehingga  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Maluku Tengah  perlu  untuk  melakukan  pembinaan rutin dan pelatihan manajerial pengelolaan obat kepada petugas pengelola obat serta melakukan pengusulan  penambahan  tenaga  farmasi  baik apoteker  maupun  tenaga  teknis  kefarmasian melaui  seleksi  CPNS  untuk  ditempatkan  di puskesmas.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  kami  sampaikan kepada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

## Un Tualeka, et al
Kesehatan (BPPSDMK) Kementerian Kesehatan atas bantuan biaya penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Bruno,  O.,  Nyanchoka,  O.A.,  Ondieki,  M.C.,  dan Nyabayo,  M.J.,  2015.  Availability  of Essential Medicines and Supplies during the  Dual  Pull-Push  System  of  Drugs Acquisition  in  Kaliro  District,  Uganda. Journal of Pharmaceutical Care & Health Systems , S2 : 006.
Carolien,  I.,  Fudholi,  A.,  dan  Endarti,  D.,  2017. Evaluation  Medicine  Availability  Before and After NHI Implementation at Health Centers  in  Keerom  District,  Papua Province. Jurnal  Manajemen  dan  Praktik Farmasi , 7 (1) : 30 – 38.
Daulay,  E.H.,  2017.  'Analisis  Kinerja  Apoteker Dan Faktor Yang Mempengaruhi Pada Era Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas  Kabupaten  Brebes  Provinsi Jawa Tengah', Thesis . Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Depkes  RI,  2002. Pedoman  Supervisi  Dan Evaluasi  Ketersediaan  Obat  Publik  Dan Perbekalan  Kesehatan ,  second.  ed. Direktorat Yanfar dan Alkes Departemen Kesehatan RI, Jakarta. Dinkes  Malteng,  2018. Data  Bezeeting  Tenaga Kesehatan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Maluku  Tengah  Tahun  2018 .  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Maluku  Tengah, Masohi.
Ditjen Binfar Alkes, 2017. Petunjuk Teknis Tata Laksana    Indikator  Dit  Tata  Kelola  Oblik Dan  Perbekkes .  Kementerian  Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
Febreani,  S.H.  dan  Chalidyanto,  D.,  2016.
Pengelolaan  Sediaan  Obat  Pada  Logistik
Farmasi  Rumah  Sakit  Umum  Tipe  B  di Jawa Timur. Jurnal Administrasi
Kesehatan Indonesia , 4 : 136. Hendri,  D.,  Satibi,  S.,  dan  Endarti,  D.,  2018. Evaluation of Pharmaceutical Service and Management of Drug, Disposable Medical Supply,  and  Medical  Equipment  for Poned  of  Brebes  Regency. Jurnal Manajemen dan Praktik Farmasi , 8 (1) : 1 – 9.
Indriawan,
I., Wahyudi, W.T.,
dan
Rahayuningsih, A., 2014. Analisis
Pengelolaan  Obat  di  Puskesmas  Gaya Baru  V  Kecamatan  Bandar  Surabaya
Kabupaten  Lampung  Tengah. Jurnal Kesehatan Holistik ,  1 8 : 6.
Kardela, W., Andrajati, R., dan Supardi, S., 2014. Perbandingan Penggunaan Obat Rasional Berdasarkan Indikator WHO di Puskesmas  Kecamatan  antara  Kota Depok  dan  Jakarta  Selatan. Jurnal
Kefarmasian Indonesia , 4 (2) : 91 – 102. Kemenkes  RI,  2016.
Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar  Pelayanan  Kefarmasian  Di Puskesmas . Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
Marathe, S.R., Sardeshpande, N., dan Yakkundi, D.,  2015.  What  Causes  Medicine Shortages in Primary Health Centres?: A Case  Study  of  Availability  and  Supply System of Medicines in Select PHCs from Maharashtra. Journal of Health
Management , 17 : 86 – 97. Nyanwura, E.M. dan Esena, R.K., 2013. Essential Medicines Availability And Affordability: A Case Study Of The Top Ten Registered Diseases  In  Builsa  District  Of  Ghana. International  Journal  Of  Scientific  And Technology Research , 2 : 12. Panut, I., 2018. 'Evaluasi Pengelolaan Obat Dan Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhinya Di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Mimika, Papua', Thesis . Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Rismalawati,  Lestari,  H.,  dan  Ahmad,  L.O.A.I., 2015. Studi Manajemen Pengelolaan Obat Di  Puskesmas  Lawa  Kabupaten  Muna Barat Tahun 2015.  9.
Robiyanto,  Nurmainah,  dan  Aspian,  K.,  2019. Keberadaan  Tenaga  Apoteker  dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Wilayah Kota Pontianak. Jurnal  Sains  Farmasi  dan
Klinis , 06 : 8. Satibi,  2014. Manajemen  Obat  Di  Rumah  Sakit .
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Satibi,  Daulay,  H.,  Oviani,  G.A.,  Erlianti,  K., Fudholi, A., dan Puspandari, D.A., 2018a. Analisis  Kinerja  Apoteker  dan  Faktor Yang  Mempengaruhi  Pada  Era  Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas. Jurnal Manajemen Dan Pelayanan Farmasi , 8 : 7. Satibi,  Fudholi,  A.,  dan  Rokhman,  M.R.,  2018b. Perbaikan  Mutu  Pelayanan  Kefarmasian Di  Puskesmas  Untuk  Meningkatkan Ketersediaan   Obat  dan   Patien  Safety Di

## Analisis Ketersediaan Obat di Puskesmas Kabupaten Maluku Tengah
Era Jaminan Kesehatan Nasional , Laporan Penelitian.  ed.  Universitas  Gadjah  Mada, Yogyakarta.
Suryagama,  D.,  Satibi,  dan  Sumarni,  2019.
Analisis  Perencanaan  dan  Ketersediaan
Obat   di   Kabupaten   dan   Kota   Provinsi
Jawa  Timur. Jurnal  Manajemen  Dan
Pelayanan Farmasi , 9 : 9. Titani, M., 2015. 'Ketersediaan Obat Dan Faktor- faktor Yang Mempengaruhinya Di Rumah Sakit Swasta Pada Era Jaminan Kesehatan Nasional  Di  Kota  Yogyakarta', Thesis . Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.