Volume : 21, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Pelaksanaan Upaya Yang Diberikan Untuk Melindungi Anak Dari Ekploitasi Untuk
Dijadikan Pengemis Oleh
Atika Sunarto
Abstract :
The cause of the child ng exploited to serve as the  perpetrator  of  a  crime  is  an  internal  factor. This  internal  factor  is  more  directed  to  a family's  situation  factor  which  describes  a situation  within  the  individual  and  the  family  of a  child  who  is  exploited  to  be  a  beggar  who encourages  them  to  beg.  These  factors  are individual  and  family  poverty,  age,  formal education,  parental  permission,  low  skills  and mental  attitude.  Criminal  law  policy  against perpetrators who send children as beggars can be  categorized  as  perpetrators  of criminal  acts so  that  the  perpetrators  may  be  subject  to criminal  or  imprisonment  sanctions  or  both  at once.  The  threat  of  imprisonment  is  a maximum  of  10  (ten)  years,  while  a  maximum fine of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah). Criminal liability for the perpetrator who commits  the  child  as  a  beggar  is  an  act  as regulated in the provisions of Article 301 of the Criminal Code and Article 76 I and Article 88 of Law  Number  35  Year  2014  About  Amendment to  Law  Number  23  Year  2002  on  Child Protection regulates the subject of ordering the child begging the begging is a criminal act and to  the  perpetrator  may  be  subject  to  criminal sanctions.
Keywords: Children, Begging

## Abstrak
Penyebab  anak  dieksploitasi  untuk  dijadikan sebagai  pelaku  tindak  pidana  adalah  faktor internal.  Faktor  internal  ini  lebih  mengarah pada faktor situasi keluarga yang menggambarkan situasi dalam diri individu dan keluarga  dari  seorang  anak  yang  dieksploitasi menjadi  pengemis  yang  mendorongnya  untuk mengemis. Faktor-faktor tersebut adalah kemiskinan  individu dan  keluarga,  usia, pendidikan formal, izin orang tua, keterampilan dan  sikap  mental  yang  rendah.  Kebijakan hukum pidana terhadap pelaku yang
mengirimkan  anak  sebagai  pengemis  dapat dikategorikan  sebagai  pelaku  tindak  pidana sehingga  pelakunya  dapat  dikenakan  sanksi pidana  atau  pidana  penjara  atau  keduanya sekaligus.  Ancaman  pidana  penjara  paling lama  10  (sepuluh)  tahun,  sedangkan  denda paling  banyak  Rp.  200.000.000,00  (dua  ratus juta  rupiah).  Pertanggungjawaban  pidana  bagi pelaku yang menjadikan anak sebagai pengemis  adalah  perbuatan  sebagaimana diatur  dalam  ketentuan  Pasal  301  KUHP  dan Pasal  76  I  dan  Pasal  88  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Anak.  Perlindungan  mengatur  subjek memerintahkan  anak  mengemis  adalah  tindak pidana dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.
Kata Kunci : Anak, Mengemis

## I.PENDAHULUAN
Undang-Undang  No.  11  Tahun  2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kesejahteraan Sosial di dalam Pasal 1 Butir (1) menyatakan:  Kesejahteraan  Sosial  adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual,  dan  sosial  warga  negara  agar  dapat hidup  layak  dan  mampu  mengembangkan  diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
Keadaan  sebagaimana  yang  diterangkan  di atas  hanya  akan  tercapai  dengan  baik  apabila keadaan masyarakat dan negara berada dalam taraf kesejahteraan sosial  yang sebaik-baiknya serta  menyeluruh  dan  merata.  Merupakan kenyataan,  bahwa  keadaan  sosial  ekonomi belum  mencapai  taraf  kesejahteraan  sosial yang  baik,  menyeluruh  dan  merata  dapat berakibat  meningkatnya  pengemisan  terutama di  kota-kota  besar.  Masalah  pengemis  adalah merupakan  salah  satu  masalah  sosial,  yang antara  lain  sebagai  akibat  sampingan  dari proses pembangunan nasional, maka penanggulangannya perlu dikoordinasikan
dalam program-program lintas sektoral, regional  dengan  pendekatan  yang  menyeluruh baik  antar  profesi  maupun  antar  instansi disertai partisipasi masyarakat.
Suatu  dimensi  yang  terjadi  di  era  reformasi sekarang  ini  terlihat  tingkat  kesejahteraan masyarakat  semakin  rendah.  Di  mana  upaya- upaya  ekonomi  masyarakat  untuk  memenuhi kebutuhannya  semakin  sempit  dan  sulit. Berdasarkan kenyataan tersebut maka keberadaan  jumlah  pengemis  khususnya  di Kota  Medan  hampir  terlihat  di  setiap  sudut Kota.
Banyak  kondisi  yang  mengakibatkan  tidak terkendalikannya pengemis ini, selain pemandangan kota yang tidak lagi indah, maka kondisi  Kota  Medan  juga  dihadapkan  pada kondisi-kondisi  semakin  banyaknya  angka kejahatan  disebabkan  sulitnya  perekonomian. Pengemisan  sangat  efektif  dalam  memicu timbunya kejahatan, di mana alasan utamanya adalah masalah pemenuhan perekonomiam.
Sebagai suatu telaah dari segi hukum maka permasalahan  gelandangan  dan  pengemis  ini dapat dimasukkan ke dalam bidang kriminologi. Kriminologi  adalah  suatu  bidang  ilmu  yang mempelajari  perkembangan  dan  pertumbuhan tingkah laku yang menjurus ke arah kesejahteraan atau perkembangan tingkah laku mereka  yang  telah  melakukan  kejahatan. Kriminologi mempelajari pula aktivitas kejahatan  yang  dilakukan  dalam  bentuk individual  ataupun  terorganisir  termasuk  cara- cara  atau  metode  yang  digunakan  oleh  para penjahat.  Bagaimana  para  penjahat  bersikap terhadap  petugas-petugas  hukum,  yaitu  pada saat-saat ditangkap, diadili atau dihukum.
Berkaitan  dengan  perihal  pengemisan  ini adalah  suatu  yang  sangat  emosional  tatkala
pelaku  pengemisan  tersebut  adalah  anak. Anak  yang seharusnya   berada  di sekolah dan bermain  dengan  teman-temannya  berada  di jalan-jalan  raya,  kemudian  berpindah  dari  satu tempat  ke  tempat  lain  untuk  melakukan pengemisan.  Pada  usia  tertentu  anak  bahkan dijadikan  sebagai  unsur  kasihan  masyarakat dalam kaitannya dengan perilaku pengemisan.
Pengemis  anak-anak  dapat  diasumsikan yang  kesehariannya  hidup  di  jalanan,  maka berdasarkan  data  yang  dikeluarkan  pusat  data dan informasi kesejahteraan sosial kementerian  sosial  R.I  pada  tahun  2008  saja jumlahnya  sudah  mencapai  109.454  jiwa  dari 2,25  juta  jiwa  anak  yang  tergolong  terlantar. Jumlah tersebut tentunya belum dapat menggambarkan keadaan
yang  sebenarnya  pada  saat ini  ini  tahun  2013, khususnya data pengemis anak-anak, mengingat  data  tersebut  merupakan  data  5 (lima)  tahun  lalu  dan  kemungkinan  perubahan jumlahnya  juga  sangat  besar.  Berapapun jumlah gelandangan dan pengemis anak- anak saat  ini,  realitasnya  menunjukkan  bahwa mereka tetap ada di sekeliling bangsa ini.
Anak sebagai makhluk Allah SWT dan juga sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas  hidup  dan  merdeka  serta  mendapat perlindungan  baik  dari  orang  tua,  keluarga, masyarakat,  bangsa  dan  negara.  Oleh  karena itu  tidak  ada  setiap  manusia  atau  pihak  yang boleh  merampas  hak  atas  hidup  dan  merdeka tersebut.
Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi  manusia  yang  mendapat  jaminan  dan perlindungan  hukum  baik  Hukum  Nasional seperti  yang  termuat  dalam  dalam  Undang- Undang  Dasar  1945,  Undang-Undang  Nomor
39  Tahun  1999  tentang  Hak  asasi  Manusia telah  mencantumkan  tentang  hak  anak, pelaksanaan  kewajiban  dan  tanggung  jawab orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  pemerintah dan  negara  untuk  memberikan  perlindungan pada  anak  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  baik  itu  perlindungan  anak secara  umum  maupun  perlindungan  anak secara  khusus  atau  perlindungan  anak  yang menghadapi  permasalahan  hukum  (sebagai pelaku tindak pidana), maupun Hukum Internasional  seperti Universal  Declaration  of Human  Right (UDHR)  dan Internasional  on Civil  and  Political  Rights (ICPR).  Bahkan  hak asasi anak harus diperlakukan berbeda dengan orang  dewasa  yang  diatur  secara  khusus dalam konvensi-konvensi internasional khusus.
Pembicaraan  perihal  pengemisan  anak sebagaimana  disebutkan  di  atas  dikaitkan dengan pelaksanaan perlindungan anak dimunculkan disebabkan pada beberapa sebab tertentu  anak  melakukan  pengemisan  karena adanya  pihak-pihak  tertentu  (orang  dewasa) yang  menyuruh  dan  mengkondisikan  anak untuk  melakukan  pengemisan  baik.  Perintah menyuruh  anak  melakukan  pengemisan  selain muncul  dari  orang  tua  si  anak  juga  dapat muncul dari pihak-pihak tertentu yang melakukan  pengkoordinasian  anak  dalam melakukan pengemisan.
Terlepas  dari  aspek  siapa  yang  menyuruh anak melakukan pengemisan maka perundang-undangan  di  Indonesia  khususnya KUHP  maupun  undang-  undang  terkait  seperti Undang-Undang  No.  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang  serta  Undang-Undang  No.  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  mengancam pihak-pihak  pelaku  yang  menyuruh  anak
melakukan  pengemisan  dengan  ancaman pidana.
Meskipun Indonesia sedemikian rupa mengatur perlindungan anak khususnya dalam kaitannya  dengan pengemisan dalam berbagai perundang-  undangan  bahkan  perlindungan tersebut  secara  mendasar  pula  diatur  dalam UUD  1945  Pasal  34  yang  berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh  Negara”, namun  kenyataannya  negara dan  pemerintah  belum  berbuat  apa-apa  dalam kaitannya  dengan  pengemisan  anak  bahkan terhadap pelaku yang menyuruh anak melakukan pengemisan. Hal ini terbukti dengan mudahnya  dapat  dilihat  pengemisan  anak secara  mandiri  atau  didampingi  orang  dewasa hampir pada setiap sudut kota.
Kenyataan  ini  adalah  pil  pahit  bagi  bangsa Indonesia,  dimana  para  pejabatnya  sering berpidato  untuk  kesejahteraan  rakyat,  bahkan pada moment- moment tertentu seperti pilkada dan pemilihan anggota DPR, DPRD, pemilihan presiden,  tetapi  menyelesaikan  permasalahan pengemisan anak mereka tidak mampu.
Adalah suatu hal yang sangat riskan apabila sebagian anak bangsa yang masih muda harus dibina  di  jalanan  dengan  mental  pengemis. Maka dapat dikatakan Indonesia dimasa depan akan  dipenuhi  dengan  mental-mental  korup, peminta-minta dan tidak terdidik.

## II. PERMASALAHAN
Adapun permsalahan yang diajukan dalam jurnal ilmiah ini adalah :
1.  Bagaimana  Upaya  yang  diberikan  untuk melindungi  anak  dari  ekploitasi  untuk dijadikan pengemis?
2.  Apa  saja  yang  menjadi  Upaya  Dalam Mencegah Terjadinya Eksploitasi Anak?
III. PEMBAHASAN 1.  Upaya Yang Diberikan Untuk Melindungi  Anak  Dari  Ekploitasi Untuk Dijadikan Pengemis
Sudah  banyak  peraturan  perundang- undangan  yang  dibuat  di  Indonesia  untuk memberikan  perlindungan  hukum  terhadap anak yang diekspoitasi melakukan pengemisan,  terutama  anak  yang  masih dibawah  umur.  Mempekerjakan  anak  sebagai pengemis  atau  melakukan  eksploitasi  anak baik  oleh  keluarga  (orang  tua)  maupun  pihak- pihak  lain  di  luar  keluarga  adalah  merupakan suatu  kejahatan  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  301  KUH  Pidana  junto  Pasal  76  I  junto Pasal  88  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak.
Kejahatan  terhadap  anak  yang  terkesan makin  luas,  baik  jenis,  jumlah  dan  daya rusaknya,  membuat  masyarakat  terperangah atas  buruknya  perlindungan  terhadap  anak- anak  Indonesia,  termasuk  dalam  kapasitas  ini menyuruh anak melakukan pengemisan.
Kalau  dilihat  konsep  perlindungan  anak yang  dirumuskan  dalam  Undang-  Undang  No 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas  Undang-  Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak,  diketahui  bahwa Perlindungan  anak  mencakup  makna  yang amat  luas  yaitu  perlindungan  terhadap  anak (dalam  arti  fisik)  dan  perlindungan  terhadap hak-haknya. Perlindungan ini bersifat
fungsional yaitu agar anak dapat hidup tumbuh berkembang  dan  berpartisipasi  secara  optimal sesuai  dengan  harkat  dan  martabatnya. Dengan demikian, alat ukur keefektifan pelaksanaan  karya  perlindungan  anak,  baik yang akan maupun yang sedang dilaksanakan/dijalankan oleh pemangku kepentingan  yang  disebut  oleh  Undang- Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak  antara  lain:  negara  dan pemerintah, masyarakat dan orang tua, adalah anak  dapat  hidup,  tumbuh  dan  berkembang, dan sebagainya.
Dalam  kaitan  ini,  menjalankan  pendidikan anak,  memberi  santunan  kebutuhan  pangan dan gizi  anak, memberi pelatihan tari terhadap anak,  melatih  anak  berolah  raga,  memperbaiki jalan  agar  anak-anak  tidak  terperosok  pada lobang,  menjaga  keamanan  dan  berbagai kegiatan  lain  untuk  anak  adalah  bagian  dari perlindungan anak.
Anak  dalam  suatu  kondisi  yang  baik dalam suatu keluarga yang baik tentunya tidak perlu dipertanyakan perlindungan kepada anak tersebut,  karena  keluarga  adalah  tolak  ukur perlindungan yang utama bagi anak. Berlainan keadaan  tersebut  apabila  anak  ditempatkan dalam  suatu  kondisi  tertentu  dimana  keluarga tidak  mampu  memberikan  hak-hak  anak secara baik dan penuh bahkan anak dimasukkan  dalam  kegiatan  menanggung beban  ekonomi  keluarga  seperti  menjadi pengemis, maka pada kapasitas ini perlindungan  anak  menjadi  suatu  tantangan tersendiri.
Tanggung jawab pelaksanaan perlindungan anak tidak hanya pada pemerintah  semata.  Undang-Undang  No  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak  membebankan tanggung  jawab  tersebut  pada  semua  elemen negara/pemerintah dan seluruh elemen masyarakat  termasuk  orang  tua.  Keefektifan perlindungan  anak  akan  ditentukan  sinergitas elemen-elemen  tersebut  dalam  menjalankan program  perlindungan  anak.  Sinergitas  yang dimaksud  bukan  saja  mencakup  keterpaduan program, atau kondisi kerjasama yang rapi dan terbuka. Melainkan adanya kesamaan visi dan komitmen  untuk  memastikan  bahwa  anak harus hidup, tumbuh dan berkembang. Kepastian  itu  penting  karena,  pada  saatnya nanti, ketika anak sudah dewasa mereka akan menjadi  penentu  dalam  kehidupan  sosial. Seperti  apa  kondisi  kehidupan  sosial  pada  25 tahun  kemudian,  sangat  tergantung  pada pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan  pemerintah  dan  masyarakat,  saat sekarang ini. Kegagalan pelaksanaan perlindungan  anak  ditandai  dengan  tidak berubahnya  kondisi  anak.  Sebagai  contoh, memberi  perhatian  pada  anak  jalanan,  itu dimaksudkan  agar  pada  saatnya  nanti,  tidak lagi  ada  anak  jalanan  setidaknya  tidak  ada anak jalanan  yang turun (keturunan) dari anak jalanan  subyek  pelayanan.  Demikian  pula, memberi  pendidikan,  mencukupi  kebutuhan hidup,  membuka  ruang  pergaulan,  memberi santunan  tabungan,  itu  semua  dimaksudkan agar anak bisa hidup, tumbuh dan berkembang
sehingga  bisa  menjadi  pribadi  yang  mandiri, produktif dan lugas.
Mempertimbangkan luasnya konsep Perlindungan  Anak  dan  betapa  pentingnya sinergitas  antara  seluruh  elemen  masyarakat dan  negara/pemerintah  untuk  memastikan berjalannya  perlindungan  anak  secara  efektif maka  perlu  ada  sosok/tokoh  yang  mengambil posisi  sebagai  pioner  menjalankan  usaha menganyam  aktivitas  yang  dilakukan  oleh berbagai pihak menjadi usaha bersama secara nasional.  Tokoh  yang  dimakud  di  sini,  tentu bukan  seseorang  saja,  tetapi  juga  bisa lembaga dan bisa organisasi atau satuan sosial lainnya.  Kebutuhan  adanya  pioner  tersebut sangat  dirasakan  bila  membaca  realitas berbagai  lembaga  yang  menjalankan  program Perlindungan  Anak.  Terkesan  ada  kondisi bahwa  lembaga  atau  organisasi  atau  satuan organisasi  sosial  berjalan  menuju  tujuan  yang dirumuskannya  sendiri  terpisah  dari  tujuan lembaga/organisasi  lainnya.  Lebih  susah  lagi jika  program  perlindungan  anak  yang  sedang dan  akan  dijalankan  adalah  untuk  memberi kepuasan  rohani  bagi  pelaksananya  atau memperoleh sekeping Rupiah untuk menopang ekonomi rumah tangga atau diri sendiri. Jika ini terjadi berarti pelaksanaan program Perlindungan  Anak  tidak  didasarkan  pada prospek  membangun  masa  depan  manusia yang lebih baik.
Sementara  itu,  sebenarnya,  menjalankan program perlindungan anak adalah bagian dari tindakan  yang  sangat  mulia  karena  berkaitan dengan  masa  depan  masyarakat  secara menyeluruh.  Bila  kita  menyimak  seluruh ketentuan  yang  tertuang  dalam  Undang- Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah
dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak,  akan  dapat  diketahui bahwa  hak  yang  diberikan  kepada  anak  dan kewajiban yang dibebankan kepada pemerintah, negara dan masyarakat, dimaksudkan  agar  anak  yang  kemudian  akan menjadi  aktor  penentu  dalam kehidupan  sosial adalah  anak  yang  tidak  menjadi  beban masyarakat  tetapi  seseorang  yang  mampu memberi  penyelesaian  masalah  yang  terjadi dalam masyarakat
Tugas  penting  dan  mendesak  untuk dilakukan oleh lembaga/satuan organisasi atau pribadi  berkaitan  dengan  Perlindungan  Anak adalah  pertama,  melihat  kembali  seluruh aktivitas  perlindungan  anak  yang  dilakukan secara  sendiri  atau  bersama  sama,  secara sporadik  atau  sistematik.  Disarankan  agar prespektif  yang  diatas  dipakai  sebagai  salah satu  titik  pandang  untuk  mengetahui  orientasi pelaksasnaan  kegiatan  perlindungan  anak. Tugas  kedua  adalah  memacu  berkembangnya upaya  nasional  mewujudkan  Perlindungan anak. Selain itu, perlu mengajukan usul konkrit yang  berasal  dari  pengalaman  keseharian bahwa  sesuatu  itu  diatur  agar  tidak  menjadi kendala  bagi  lembaga  atau  satuan  organisasi ketika  menjalankan  program  Perlindungan Anak.  Sebutlah  satu  contoh  tentang  eksistensi lembaga  penyeleggara  Perlindungan  Anak. Dalam undang-undang,
lembaga
penyelenggara Perlindungan Anak lebih difokuskan  pada  usaha  menolong  anak  yang berkaitan  dengan  adanya  kejahatan  (tindakan kriminal) terhadap anak, antara lain kekerasan, kejahatan  seksual,  perdagangan  anak  dan sejenisnya.  Sedankgan  usaha  menolong  anak
agar  lebih  cerdas,  lebih  mandiri,  lebih  sehat dan sejenisnya, sepertinya (sekali lagi sepertinya)  tidak  dianggap  sebagai  usaha Perlindungan  Anak.  Padahal  kecerdasan  anak sangat  berpengaruh  pada  usaha  mencegah terjadinya  kejahatan  terhadap  anak.  Jika  anak cerdas,  maka  besar  kemungkinan,  anak tersebut  tidak  menjadi  korban  kejahatan seksual  atau  perdagangan  atau  kekerasan. Anak  cerdas  bisa  mengolah  kata  kata  godaan berisi  kebohongan.  Oleh  karenanya,  Undang Undang yang akan diterbitkan haruslah memastikan  bahwa  semua  lembaga  yag menjalankan  kegiatan  terkait  dengan  anak apakah itu kegatan pedidikan, kegiatan pemberian makanan tambahan, kegiatan pelatihan keterampilan dan sebagainya, haruslah diakui sebagai lembaga Perlindungan Anak.  Pengakuan  itu  sangat  penting  karena terkait  dengan  esksistensi  hukum  lembaga penyelenggara Perlindungan Anak. Saya membayangkan,  sebagai  salah  satu  contoh, satu  lembaga  yang  menjalankan  kegiatan Perlindungan Anak haruslah memiliki kapasitas hukum  untuk  menyelamatkan  anak  yang sedang  berkeliaran  di  jalan  sementara  orang tuanya  duduk  bermalas  malasan  di  pinggir jalan  sambil  menanti  hasil  kerja  mengamen  si anak. Jika lembaga Perlindungan anak melakukan  itu,  mestinya  polisi  melindungi  dan membantu lembaga Perlindugnan Anak tersebut.  Sehingga  si  anak  tadi  bisa  dibawa dan dibantu menjalani proses pendidikan gratis serta  memperoleh  hak-haknya  sebagai  anak. sesuai dengan yang diatur dalam hukum.
Contoh kedua adalah Lembaga
Perlindungan anak mestinya memiliki kapasitas hukum untuk membawa perkara ke pengadilan atas  nama  anak  yang  ditelantarkan  orang
tuanya,  untuk  mengajukan  pelepasan  kuasa asuh  orang  tua  yang  menelantarkan  anak. Kapasitas  hukum  seperti  itu  menurut  saya haruslah  ditetapkan  dalam  undang-undang sehingga memiliki dasar hukum yang jelas dan mengikat  semua  Penyelenggara  Negara  dan masyarakat. Tentu saja, ada syarat yang harus dipenuhi  agar  sebuah  Lembaga  Perlindungan Anak bisa memperoleh kapasitas seperti itu.
Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan  yang  diberikan  kepada  subyek hukum  sesuai  dengan  aturan  hukum,  baik  itu yang  bersifat  pencegahan  maupun  dalam bentuk  yang  bersifat  pemaksaan,  baik  yang secara  tertulis  maupun  tidak  tertulis  dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan  hukum  bagi  anak  sebagai pengemis  atau  anak  dieksploitasi  menjadi pengemis  ini  dilakukan  dalam  dua  bentuk upaya, yakni:
1.  Perlindungan Hukum Preventif.
Pada  perlindungan  hukum  preventif  ini, subyek  hukum  diberikan  kesempatan  untuk mengajukan  keberatan  atau  pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah
mendapat  bentuk  yang  definitif.  Tujuannya adalah  mencegah  terjadinya  sengketa. Perlindungan  hukum preventif sangat besar artinya  bagi  tindak  pemerintahan  yang didasarkan  pada  kebebasan  bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang  preventif  pemerintah  terdorong  untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan  yang  didasarkan  pada  diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai  perlindungan  hukum  preventif. Secara spesifik bentuk perlindungan hukum prefentiv  berupa  melakukan  pembinaan untk mendapatkan pendidikan gratis sampai
SMA  dan  pembinaan  melalui  forum  anak untuk anak jalanan yang berstatus pengemis.
Jadi  upaya  preventif  (pencegahan)  yang dilakukan  oleh  pemerintah  dan  aparat penegak  hukum  untuk  meminimalisir  atau bahkan menghilangkan kejahatan kekerasan  mempekerjakan  anak  sebagai pengemis  adalah  dengan  sosialisasi  dan penyuluhan tentang  Undang-Undang No 23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak sebagaimana  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak dan  Undang-undang  No  21  Tahun  2007 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang, dimana  tindakan mempekerjakan  anak  sebagai  pengemis dapat digolongkan sebagai tindakan eksploitasi  anak  secara  ekonomi  dan  dapat juga digolongkan sebagai kejahatan perdagangan  orang,  dimana  keduanya memiliki  sanksi  yang  tegas  bagi  para pelaku.
Di  samping  itu  pemerintah  dalam  hal  ini dinas  sosial  dan  juga  aparat  penegak hukum harus melakukan patroli secara rutin di  tempat-tempat  yang  dianggap  rawan terjadi tindak kejahatan kekerasan mempekerjakan anak sebagai pengemis.
2.  Perlindungan Hukum Represif.
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk
menyelesaikan sengketa. Penanganan  perlindungan  hukum  oleh Pengadilan  Umum  di  Indonesia  termasuk kategori  perlindungan  hukum  ini.  Prinsip perlindungan  hukum  terhadap  tindakan pemerintah  bertumpu  dan  bersumber  dari
konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya  konsep-konsep  tentang  pengakuan dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi manusia  diarahkan  kepada  pembatasan- pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat  dan  pemerintah.  Prinsip  kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.
Salah  satu  upaya  refresif  (penindakan) yang  harus  dilakukan  oleh  pemerintah  dan aparat penegak hukum untuk meminimalisir kejahatan
kekerasan terhadap mempekerjakan  anak  sebagai  pengemis adalah  penindakan  melalui  proses  hukum bagi  para  pelaku  serta  memberikan  sanksi hukum yang tegas kepada pelaku kejahatan kekerasan mempekerjakan anak agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku dan agar  kemudian  kasus  tersebut  tidak  terjadi lagi  di  masyarakat.  Dimana  para  pelaku dapat  dikenakan  hukuman  penjara  dengan dasar  melanggar  Undang-Undang  No  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak sebagaimana  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak dan  Undang-undang  No  21  Tahun  2007 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Anak.
Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,  pengakuan  dan  perlindungan terhadap  hak-hak  asasi  manusia  mendapat tempat  utama  dan  dapat  dikaitkan  dengan tujuan dari negara hukum. Bentuk
perlindungan  hukum  represif  yakni  bentuk memulangkan  anak  ke  daerah  asal  anak masing-masing dengan
berkoordinasi dengan pemda masing-masing untuk dilakukan pembinaan mental dan pendidikan. Dalam melaksanakan perlindungan anak khususnya anak yang dieksploitasi melakukan pengemisan tentunya ada kendala  yang  dihadapi.  Adapun  kendala tersebut adalah:
1.  Kendala internal.
Sumber daya manusia Pemerintah kurang mengerti akan pentingnya perlindungan anak. Mereka tidak
mengerti sepenuhnya hal-hal yang berkaitan dengan aspek psikologis anak. Padahal, dalam melaksanakan
perlindungan  anak,  pemerintah  harus mengerti  dan  memahami  permasalahan anak.
Dana merupakan hal vital penentu untuk keberhasilan  pencapaian  tujuan.  Bagi pemerintah dalam program perlindungan anak,  ketersediaan  dana  merupakan suatu kendala. Untuk menangani masalah anak yang dieksploitasi melakukan  pengemisan  APBD  yang tersedia sangat terbatas.
Dalam  penanganan  permasalahan  anak yang dieksploitasi melakukan pengemisan,  walaupun  setiap  tahun anggaran meningkat tetapi jumlah kasus/sasaran lebih tinggi
peningkatannya  sehingga  alokasi  dana tetap tidak terpenuhi.
Selain kendala di atas, ego sektoral juga menjadi  kendala  dalam  melaksanakan perlindungan  anak.  Koordinasi  antar institusi belum berjalan dengan baik. Hal ini  tergambar  pada  belum  adanya sinergitas  dalam  pelaksanaan  Rencana Aksi  pemerintah  melalui  dinas-dinasnya. Masing-masing stakeholder selaku anggota  gugus  tugas  masih  berjalan sendiri-sendiri.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat disimpulkan kendala internal yang dihadapi pemerintah, antara lain:
sumber  daya  manusia  Pemerintah  yang kurang mengerti akan pentingnya perlindungan  anak,  keterbatasan  dana,
dan ego sektoral. 2.  Kendala Eksternal Kendala  lain  yang  dialami  pemerintah adalah pengaruh lingkungan.
Lingkungan  anak  yang  dieksploitasi melakukan  pengemisan  menjadi  faktor yang  sangat  mempengaruhi  mereka. Mengapa tidak, anak-anak masih sangat mudah  terpengaruh  oleh  lingkungan sekitar  karena  mereka  masih  labil.  Jika lingkungan mereka memberi efek negatif bagi anak-anak, sangat besar kemungkinannya anak-anak terpengaruh. Lingkungan  anak  yang  dieksploitasi melakukan pengemisan sangat memprihatinkan,  minuman  keras  dan sex  bebas  ada  di  sana.  Tingkat pendidikannya  juga  sangat  rendah. Faktor  ekonomi  juga  menjadi  masalah untuk  anak.  Anak  itu  masih  labil  dan mudah  sekali  termakan  omongan  orang yang tidak bertanggung jawab.
Bisa tidaknya anak bersekolah dipengaruhi  oleh  karakteristik  anak  dan situasi  yang  mempengaruhi  mereka. Tingginya  bujukan  untuk  mendapatkan uang, dapat menyebabkan anak meninggalkan rumah dan pindah ke kota besar  daripada  harus  bersekolah.  Anak- anak  ini  beresiko  dieksploitasi  karena terpisah  oleh  keluarga,  masyarakat,  dan sekolah. Terdapat anak yang dieksploitasi melakukan pengemisan
yang mencari uang seharian dan  pulang di  malam  hari.  Anak  ini  tidak  melihat pentingnya  nilai  pendidikan  dan  tidak tertarik dengan sekolah.
Keluarga  dan  masyarakat  sebaiknya menjadi pelindung dan memiliki kepedulian  kepada  anak.  Akan  tetapi, kemiskinan  sering  mempengaruhi  anak untuk bersekolah. Karena masalah ekonomi,  orang  tua  sering  terpaksa memenuhi kebutuhan primer hidup keluarga  saja.  Dengan  demikian,  anak harus  menolong  keluarganya  untuk mencari  nafkah  dengan  mengorbankan pendidikan  dan  masa  depannya.  Oleh karenanya,  orang  tua  menganggap memanfaatkan  anak  untuk  bekerja  lebih bernilai daripada belajar di sekolah.
Rendahnya  kesadaran  anak  dan  orang tua  untuk  memikirkan  masa  depan menjadi  kendala  bagi  pemerintah  dalam menangani permasalahan anak. Biasanya, orang tua tidak mempedulikan pendidikan anaknya karena dalam pemikiran  mereka,  untuk  mencukupi hidupnya  saja  sulit,  apalagi  untuk membiayai  anak  sekolah.  Biasanya mereka membiarkan anak-anaknya mencari  uang  di  jalan.  Kalau  orang  tua
sudah  mempunyai  pemikiran  seperti  ini, biasanya  anak-anak  juga  ikut-ikutan tidak memikirkan masa depannya.
Keterbatasan keterampilan tersebut menyebabkan  akses  pekerjaan  mereka rendah.  Implikasinya  mereka  rentan terhadap  dunia  prostitusi.  Faktor  yang juga  bisa  meningkatkan  jumlah  ESKA adalah  kondisi  keluarga  yang  tidak harmonis. Secara psikologis anak belum cukup  matang  untuk  menghadapi  beban yang berat, ketidaksiapan mental mereka  mendorong  mereka  mencari pelarian. Pemerintah harus mengembalikan peranan orang tua sebagai pintu gerbang  pertama  pendidikan  anak  dan dimana anak mendapatkan kasih sayangnya.  Terdapat  5  dasar  tanggung jawab orang tua terhadap anak, yaitu:
1.  Menafkahi  Orang  tua  tidak  lepas  dari tuntutan  memenuhi  kebutuhan  anak- anaknya, baik kebutuhan dasar meupun  kebutuhan  tambahan.  Ayah bertanggung  jawab  mengusahakan nafkah bagi anak-anak dan keluarganya sedangkan ibu mengasuh  dan  mengatur  rumah tangga sebagai  wakil dari  suami atau ayah.
2.  Tidak  Mengurangi  Hak-hak  Anak Orang tua hendaknya memenuhi hak- hak  anak  mereka  karena  hal  itu sudah menjadi tanggung jawab orang tua. anak akan lebih senang melaksanakan kewajiban mereka ketika orang tua juga memenuhi hak- haknya. Di Indonesia terdapat peraturan  perundang-undangan  yang mengatur tentang hak anak yakni Bab III  pasal  4  samapai  dengan  pasal  19 Undang-Undang  Perlindungan  Anak No 23 tahun 2002 dan juga perubahannya. 3.  Mendidik Akhlak Orang tua berkewajiban membiasakan anak-anaknya
berakhlak  sesuai  dengan  ajaran agama.  Ada  beberapa  hal  praktis yang  perlu  orang  tua  ajarkan  kepada anak agar berakhlak baik, antara lain: a.  Mengucapkan salam ketika masuk rumah.
b.  Pamit dan minta izin kepada orang tua ketika hendak berpergian.
c. Membaca do’a ketika ingin melakukan sesuatu.
d. Berdo’a sebelum tidur.
e.  Menjauhkan  diri  dari  kata-kata kotor.
4.  Berlaku Adil Setiap  orang  tua  berkewajiban  adil kepada  semua  anaknya  supaya anak  tidak  mendendam,  membenci, irihati  kepada  saudaranya.  Berlaku adil  kepada  seluruh  anak  berarti memperlakukan  anak-anak  sesuai dengan tingkat kepentinagan dasarnya.  Misalnya  seorang  anak perempuan yang kebutuhan dasarnya memang lebih  banyak dari pada seorang laki-laki seperti kebutuhan  berpakaian,  perhiasan,
alat-alat  kecantikan  dan  lain-lain. Orang  tua  harus  bisa  berlaku  adil kepada  semua  anaknya  agar  tidak terjadi  kecemburuan  sosial  antar saudara.  Misalnya  saja  orang  tua yang  memiliki  3  orang  anak  yang masing-masing berbeda tingkat sekolahnya,  anak  pertama  duduk  di bangku  SMA,  yang  kedua  SMP  dan yang  terakhir  SD,  maka  orang  tua dapat  dikatakan  adil  jika  mereka memberi uang saku kepada anaknya sesuai  dengan  kebutuhan  mereka bukan  dengan  jumlah  yang  sama karena kebutuhan anak yang sekolah  pada  jenjang  yang  lebih tinggi  yakni  SMA  pastinya  lebih banyak  dibandingkan  dengan  anak yang  masih  duduk  di  bangku  SMP dan SD. 5. Memperlakukan Anak Dengan Lembut Dan Kasih Sayang. Setiap orang tua pasti mendambakan anaknya berbakti kepada  dirinya.  Perilaku  orang  tua akan  terpantul  pada  kelakuan  anak- anaknya. Jika orang tua memperlakukan  anak  dengan  baik dan  penuh  kasih  sayang  maka  dia akan  menjadi  anak  yang  berbakti kepada  orang  tuanya.  Sebaliknya jika  orang  tua  salah  dalam  mendidik anaknya  maka  jangan  berharap anak-anak akan berbakti kepadanya. Keluarga merupakan lingkungan terdekat  bagi  seorang  anak.  setelah anak  dilahirkan  pertama  kali  ia  akan bersosialisasi dengan
anggota keluarganya  terutama  ayah,  ibu serta saudara-saudaranya. Oleh sebab  itu,  keluarga  memiliki  fungsi pokok yaitu:
1.  Fungsi  biologis  yaitu  keluarga merupakan tempat lahirnya
anak,  fungsi  biologis  orang  tua adalah melahirkan anak
2.  Fungsi afeksi yaitu  keluarga  merupakan tempat  untuk  mendapatkan  kasih  sayang dari orang tua dan saudaranya. Cinta kasih sangat mempengaruhi perkembangan pribadi  anak  yang  hanya  didapatkan  pada keluarga.
3.  Fungsi  sosialisasi  yaitu  bahwa  sosialisasi berperan  membentuk  kepribadian  anak dengan berinteraksi sosial. Dalam
keluarga,  anak  mempelajari  sikap,  nilai- nilai, tingkah laku, dalam rangka perkembangan kepribadian anak
Dari  fungsi  di  atas,  fungsi afeksi yang amat  sangat  dibutuhkan  seorang  anak.  Anak akan  merasa  nyaman,  senang  dan  tentram ketika  ia  mendapatkan  kasih  sayang  penuh dari  orang  tuanya.  Oleh  sebab  itu,  keluarga harus memberikan kasih sayang dan perhatian kepada  anaknya.  Tak  jarang  seorang  anak berfikir untuk meninggalkan rumah dan memilih hidup di jalanan ketika ia kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, karena  ia  beranggapan  bahwa  Kondisi  jalanan yang  dipenuhi  orang  sebaya  menjadikan tempat  untuk  meraih  perhatian  yang  tidak didapatkan dari rumah. Karena pada dasarnya, usia anak adalah usia yang masih membutuhkan untuk diperhatikan.

## 2. Upaya  Dalam  Mencegah  Terjadinya Eksploitasi Anak
Hukum  mengenai  perlindungan  anak sebagai  suatu  kajian  relative  baru  bahkan dapat  dikatakan  masih  belum  banyak  dikenal dalam kurikulum Pendidikan hukum di Indonesia.
Sebagai  suatu  bidang  kajian,  hukum perlindungan  anak  telah  dikenal  dibeberapa negara  barat,  melalui  tulisan-tulisan  khusus tentang  masalah  tersebut.  Bagi  negara-negara yang  mengenal  kodifikasi,  seperti  contoh
dinegeri
belanda ada usaha-usaha penyesuaian  dibidang  hukum,  dengan  cara meninjau  Kembali  pasal-pasal  yang  terdapat dalam  kitab-kitab  hukum,  baik  public  maupun perdata,  pasal-pasal  yang  merugikan  bagi kehidupan  anak,  seperti  yang  dilaksanakan oleh  suatu  panitia  dibawah  pimpinan  Prof.  Mr. Wiarda pada tahun 1965-1971.
Peran  yang  harus  dimainkan  Negara dalam masalah pekerja anak adalah mengakomodir kepentingan terbaik anak untuk menyelamatkan  kelangsungan  hidup  Bangsa dan  Negara,  melalui  jaminan  perlindungan hidup anak-anak Indonesia, baik oleh  lembaga legislative,  eksekutif,  maupun  yudikatif  adalah : a.  Legeslatif Pusat :
 Perumusan Undang-Undang dan peraturan  tentang  perlindungan  anak yang komprehensif;
 Pengalokasian anggaran
untuk kepentingan terbaik bagi anak.
 Melakukan pengawasan terhadap
kinerja  eksekutif  dalam  implementasi Undang  Undang  dan  Kebijakan  tentang perlindungan anak; Merumuskan peraturan  dan  penerapan  sanksi  yang tegas bagipelanggar hukum;
 Melakukan  sosialisasi  pada  konstituen yang diwakili tentang upaya perlindungan anak. b.  Legeslatif Daerah :
 Mengagendakan  permasalahan  anak sebagai perspektif
merumuskan kebijakan daerah;  Merumuskan  peraturan  daerah  yang lebih kongkrit sesuai dengan karakteristik  kondisi  anak  dan  pekerja anak di daerah masing-masing;
 Mengalokasikan  anggaran  daerah  yang proporsional  untuk  kepentingan  terbaik anak dan pekerja anak;
 Melakukan  pengawasan  implementasi pemerintahan daerah terhadap peraturan daerah tentang upaya penghapusan pekerja anak;
 Merumuskan  penerapan  sanksi  bagi pelanggar hak anak dan pekerja anak. c.  Eksekutif Pusat :
 Melaksanakan  dengan  segera  upaya- upaya  penghapusan  bentuk  terburuk pekerja bagi anak;
 Melaksanakan Undang-Undang dan peraturan-peraturan  secara  adil  dan bertanggungjawab;
 Melakukan sosialisasi berbagai peraturan  dan  perundang-undangan tentang anak dan pekerja anak;  Melakukan pengawasan dan pemindahan  terhadap  pelanggar  hak anak dan pekerja anak;
d.  Eksekutif Daerah :
 Melakukan identifikasi terhadap bentuk- bentuk  terburuk  pekerja  bagi  anak  di wilayah masing-masing;
 Melaksanakan  peraturan  daerah  untuk perlindungan  bagi  anak  dan  pekerja anak;
 Malakukan pengawasan dan penindakan bagi pelanggar;  Melaporkan kondisi pekerja anak secara periodik kepada publik.
e.  Yudikatif;
 Peran  yudikatif  di  tingkat  Pusat  sampai Daerah melakukan penegakan terhadap hukum  dan  seluruh  peraturan  yang berkaitan dengan larangan
mempekerjakan anak.
Dalam  usaha  menciptakan  kesejahteraan anak  di  Indonesia,  maka  perlu  dalam  era pembangunan hukum nasional beberapa
aturan hukum yang mengatur anak, mendapatkan  perhatian  khusus,  dan  perlu diselaraskan  dengan  kehidupan  anak –  anak sesuai  dengan  zamannya.  Seperti  apa  yang dapat di masyarakat dewasa ini, masih banyak aturan  hukum  baik  tertulis  maupun  tidak tertulis,  yang  dalam  pelaksanaannya  tidak sesuai  dengan  hak –  hak  asasi  anak  dan menempatkan anak pada pihak yang tertindas.
Masalah  perlindungan  hukum  bagi  anak, merupakan  salah  satu  cara  untuk  melindungi anak – anak Indonesia sebagai tunas bangsa.
Dalam  rangka  pelaksanaan  perlindungan anak  maka  diperhatikan  pada  motivasi  dari anak  tersebut,  apakah  betul  demi  kepentingan anak yang menjadi alasan.
Arif  Gosita  S,H  dalam  bukunya,  masalah perlindungan  anak  menyebutkan  bahwa  anak
akan  mempunyai  dampak  perlindungan  anak apabila syarat – syarat telah dipenuhi.
Dalam  ilmu  hukum  terdapat  beberapa pengertian terhadap perlindungan anak, meliputi :
1.  S.M.Amin  S,H  hukum  adalah  kumpulan peraturan  yang  terdiri  dari  norma  dan sanksi – sanksi hukum.
2.  Menurut  J.C.T.  Simorangkir  S,H  hukum adalah  peraturan  yang  bersifat  memaksa yang  menentukan  tingkah  laku  manusia dalam  lingkungan  masyarakat  yang  dibuat oleh badan – badan resmi yang berwajib.
Perlindungan  Hak  Asasi  Anak  adalah meletakkan  hak  anak  ke  dalam  kehidupan masyarakat,  sebagai  bentuk  perlindungan terhadap  kepentingan-kepentingan  anak  yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan  pada  hak-hak  dalam  berbagai  cara. Proses  perlindungan  anak  dimaksud  disebut sebagai  proses  edukasi  nasioanal  terhadap ketidakpahaman  atau  ketidakmampuan  anak dalam  melakukan  suatu  tugas-tugas  sosial kemasyarakatan.
Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dengan cara yang sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi, latihan, pendidikan,  bimbingan  salat,  permainan  dan dapat  juga  diberikan  melalui  bantuan  hukum yang dinamakan Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak.
Dengan  meletakan  Hak  Asasi  Anak  dalam berbagai  aspek,  seperti  agama  dan  deklarasi Hak Asasi Anak yang menjadi pokok persoalan dalam  kajian,  adalah  bagaimana  meletakan Hak Asasi Anak dalam proses peradilan pidana yang dieliminir dari ketentuan-ketentuan hukum pidana  dan  hukum  acara  pidana  yang  berlaku dalam  negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,
yaitu  UU  No.  8  Tahun  1981  tentang  KUHAP. Ketentuan  ini  melengkapi  proses  peradilan anak yang belum memiliki ketentuan dan dasar hukum pelaksanaan didalam masyarakat dengan UU No. 3 tahun 1997 tentang peradilan anak  dan  UU  No.  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan. Kedudukan anak dimana pun anak  itu  berada  terdapat  suatu  keistimewaan yang  dimiliki  oleh  seorang  anak,  hak  untuk memiliki nama sebagai identitas personal.
Hukum  perlindungan  anak  yang  diajarkan adalah  baru  sebatas  pada  satu  aspek  dari hukum  yang  mengatur  persoalan  anak  di Indonesia.  Terbatasnya  ruang  yang  diberikan di  Fakultas  Hukum  untuk  pengajaran  hukum perlindungan  anak  menyebabkan  minimnya pengetahuan yang diperoleh mahasiswa ketika harus  berhadapan  dengan  kasus-kasus  anak yang dihadapi di dalam masyarakat, karena itu sulit diharapkan persoalan perlindungan hukum anak benar-benar bisa ditegakkan di Indonesia.
Hukum  anak  sebenarnya  memiliki  makna yang  tidak  sebatas  pada  persoalan  peradilan anak,  namun  lebih  luas  dari  itu.  Undang- undang  No.  23/2002  tentang  perlindungan anak  telah  membantu  memberikan  tafsir,  apa- apa  saja  yang  menjadi  bagian  hukum  anak  di Indonesia  yang  dimulai  dari  hak  keperdataan anak  di  bidang  pengasuhan,  perwalian  dan pengangkatan  anak;  juga  mengatur  masalah eksploitasi anak anak di bidang ekonomi, sosial dan seksual.
Persoalan  lain  yang  diatur  dalam  hukum perlindungan anak adalah bagaimana penghukuman  bagi  orang  dewasa  yang melakukan kejahatan pada anak-anak dan juga tanggung  jawab  orang  tua,  masyarakat  dan negara  dalam  melindungi  anak-anak.  Dengan demikian  cakupan  hukum  anak  sangat  luas
dan  tidak  bisa  disederhanakan  hanya  pada bidang  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan oleh  anak-anak.  Undang-Undang  (UU)  yang mengatur masalah hukum anak masih menyebar di beberapa perundung-undangan di Indonesia,  Sangat  disayangkan.  Sebut  saja misalnya,  tentang  perlindungan  anak  dari tindak  pidana  perdagangan  orang  ada  diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21/2007), namun  walaupun  sudah  diatur  dalam  UU tersebut,  tidak  ada  defenisi  yang  memberikan batasan tentang perdagangan orang. Demikian juga  yang  terkait  dengan  perlindungan  anak dari  pornografi  diatur  dalam  UU  No.  44/2008 tentang Pornografi. Demikian tentang perlindungan  anak  dari  kekerasan  dalam rumah  tangga  diatur  dalam  UU  No.  23  tahun 2004.Undang-undang  No.  1  tahun  1974 mengatur tentang hak waris anak, soal prinsip- prinsip  pengasuhan  anak  juga  batasan  usia menikah  bagi  seorang  anak.  Demikian  juga soal  kewarganegaraan  seorang  anak  ada diatur dalam
Undang-Undang
Kewarganegaraan  tahun  2006.  Lalu  tentang batasan  minimum  anak  diperbolehkan  bekerja dan  hak-hak  yang  dimiliki  pekerja  anak  ada diatur  dalam  undang-undang  ketenagakerjaan. Dan banyak aspek lain  yang mengatur tentang persoalan anak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
Dari  gambaran  di  atas  menunjukkan kompleksitas  persoalan  perlindungan  hukum anak sangat luas, dan tidak bisa disederhanakan  pada  satu  isu  saja.  Penting untuk memperluas cakupan dan wawasan para penegak hukum
tentang pentingnya pemahaman  yang  komprehensif  yang  terkait dengan hukum anak
termasuk
mempertimbangkan tentang amandemen kurikulum  perguruan  tinggi  khususnya  fakultas hukum  dalam  memasukkan  komponen  ini dalam  mata  kuliah  sehingga  keahliaan  hukum anak bisa lebih meningkat yang  pada  akhirnya mampu memecahkan berbagai persoalan yang menyangkut perlindungan anak di Indonesia.
Karena  masih  bertebaranya peraturan perundung-undangan  yang  mengatur  masalah perlindungan  anak  dan  bahkan  beberapa perundangan masih bertubrukan dengan perundangan  lain,  maka  perlu  dilakukan kompilasi  perundang-undangan  tersebut  oleh badan  negara  yang  berwenang  selanjutnya dilakukan  kajian  untuk  melihat  harmonisasi antara perundang-undangan yang ada. Dengan  demikian  akan  dapat  dilihat  tubrukan dan  kekosongan  hukum  yang  terjadi.  Maka langkah  berikutnya  adalah  melakukan legal reform agar  persoalan  anak  bisa  menjadi prioritas yang dijalankan oleh negara.

## IV.  PENUTUP

## A.  Kesimpulan
1. Faktor  penyebab  anak  diekploitasi  untuk dijadikan  pengemis  adalah  faktor  Internal. Faktor  internal  ini  lebih  mengarah  kepada faktor  keadaan  sebuah  keluarga  dimana digambarkan  suatu  keadaan  di  dalam  diri individu dan keluarga anak yang dieksploitasi  untuk  dijadikan  pengemis yang mendorong mereka untuk melakukan kegiatan mengemis. Faktor tersebut adalah kemiskinan  individu  dan  keluarga,  umur, pendidikan formal, ijin orang tua, rendahnya  ketrampilan  serta  sikap  mental.
Faktor lainnya adalah faktor eksternal/lingkungan yaitu faktor
lingkungan  yang  dimaksudkan  adalah
beberapa  faktor  yang  berada  di  sekeliling atau sekitar orang tua pengemis baik yang di  daerah  asal  maupun  di  daerah  tujuan. Faktor  ini  meliputi:  letak  geografis  serta lemahnya penanganan masalah pengemis. Upaya  yang  diberikan  untuk  melindungi anak dari ekploitasi untuk dijadikan pengemis  adalah  melalui  perlindungan hukum preventif berupa penyuluhan kepada masyarakat  yang  berhubungan  pengaturan kejahatan menyuruh anak sebagai pengemis  diikuti  dengan  tindakan  patroli yang  diperkirakan  lokasi  anak  melakukan pengemisan. Upaya lainnya adalah perlindungan hukum represif berupa penindakan dan penegakan hukum
terhadap pihak-pihak tertentu yang menyuruh anak melakukan pengemisan .
2.  Pemerintah  harus  melakukan  perbaikan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, sehingga  diharapkan  angka  kemiskinan
berkurang  yang  kemudian  diikuti  dengan
peningkatan kualitas pendidikan di masyarakat yang diharapkan bisa mengurangi  pekerja  anak.  Diharapkan Pemerintah  lebih  mengefektifkan  aturan- aturan yang
telah ada termasuk
pemberdayaan aparatur negara dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang  konsisten  terhadap  perlindungan  hak- hak  anak  untuk  bisa  lebih  mengawasi  dan mendampingi  anak  yang  dipekerjakan  agar tidak  diperlakukan  sewenang-wenang  oleh yang mengerjakan nya.
Upaya  penanggulangan  pekerja  anak  perlu dilakukan  dengan  cara  terpadu  antara sector  pusat  dan  daerah.  Penanggulangan pekerja  anak  merupakan  dilema  bagi pemerintah  ingin  melarang  pekerja  anak
dan  mengharapkan  semua  anak  usia sekolah dapat mengembangkan intelektualnya di sekolah, untuk
mendapaktan  sumber  daya  manusia  yang bermutu  di  masa  depan.  Kemudian  disisi lain pemerintah juga tidak dapat menghindari kenyataan bahwa masih
banyak keluarga miskin, sehingga mengijinkan  anak-anak  terpaksa  harus bekerja. Kebijakan perlindungan anak terhadap  penanggulangan  pekerja  anak dianggap  belum  efektif.  Hal  ini  disebabkan oleh  berbagai  kendala  di  lapangan.  Antara lain,  nilai-nilai  sosial  seperti  nilai  historis, tradisi, kebiasaan, lingkungan sosial, budaya  masyarakat  yang  tersusun  dari tingkah  laku  yang  terpola,  dan  lemahnya sistem  pengawasan  yang  dilakukan  oleh bidang  pengawasan  ketenagakerjaan  dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

## B.  Saran
1.  Agar pemerintah harus selalu memperbaharui data tentang perlindungan anak dengan cara mengoptimalkan  kemitraan/kerjasama dengan pihak-pihak yang peduli dengan perlindungan  anak  dan  pemerintah membuat program yang bisa mengatasi perlindungan  anak  sebagai  pengemis. Pemerintah  juga  harus  memfasilitasi lembaga-lembaga non pemerintah yang peduli akan perlindungan anak, sehingga  terwujud  pendidikan  untuk anak jalanan/terlantar. Orang tua adalah tempat dimana anak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, kenyamanan serta
tempat  anak  untuk  berbagi  baik
berbagi masalah
ataupun kebahagiaan.  Seharusnya  orang  tua mampu  menjalankan  kewajibannya sebagai  orang  tua  terhadap  anaknya seperti  memberikan  kasih  sayang  dan tidak  merampas  hak  anak  termasuk mempekerjakanya sebagai pengemis.
2. Pemerintah  perlu  membuat  undang- undang  baru  yang  khusus  mengatur mengenai  eksploitasi  pekerja  anak, dan  diatur  secara  tegas  perihal  hak- hak  pekerja  anak  dan  sanksi  terhadap pelanggaran  hak-hak  pekerja  anak. Dan  dalam  Pelaksanaan  hak  asasi  di indonesia  perlu  semakin  ditingkatkan disemua tingkat kegiatan, usaha peningkatan  pelaksanaan  hak  asasi perlu
dibarengi peningkatan pemasyarakatan  HAM  itu  sendiri. Apabila  masyarakat  sudah  mengerti makna  hak  asasi  (sudah  mengetahui hak  dan  kewajiban),  maka  anggota masyarakat itu sendiri tidak mudah lagi diperdayakan  oleh  oknum  yang  tidak bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku
Bambang  Sunggono,  2003, Metodologi Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada. Bambang Sunggono, 1994, Hukum Lingkungan dan Dinamika Kependudukan , Bandung: Citra Aditya Bakti.
Departemen  Agama  RI,  2002, Alquran dan Tejemahannya .
Departemen  Pendidikan  Nasional,  2008,
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Erdianto  Effendi,  2011, Hukum  Pidana Indonesia, Suatu Pengantar, Jakarta: Refika Aditama. Hilman Hadikusuma, 1992, Bahasa Hukum Indonesia , Bandung: Alumni. Indrawan, 1981, Kamus Bahasa Indonesia , Jompang: Lintas Media. Irma  SetyowatiSoemitro,  S.H. Aspek Hukum Perlindungan Anak , Cetakan  Pertama,  Bumi  Aksara, Jakarta, November, 1990 J.  Satrio,  J,  1999, Hukum  Pribadi – Bagian  I –  Persoon  Alamiah , Bandung: Citra Aditya Bakti. M.  Nipan  Halim,  2001, Anak  Saleh
Dambaan  Keluarga ,  Yogyakarta: Mitra Pustaka. Muhammad  Djumhana,  1994, Hukum Ekonomi Sosial Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti. Moeljatno,  2008. Asas –Asas  Hukum Pidana . Bandung: Rineka Cipta.
Roni  Wiyanto,  2012. Asas-Asas  Hukum Pidana Indonesia . Bandung: Mandar Maju.
R.  Soepomo,  1989, Hukum  Perdata Adat , Jakarta: Sinar Grafika.
R. Soetojo
Prawirohamidjojo &
Marthalena  Pohan,  2000, Hukum
Orang  dan  Keluarga ,  Surabaya:
Airlangga University Press.
Topo  Santoso  dan  Eva  Achjani  Zulfa,
2003, Kriminologi, Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Wirjono  Projodikoro,  2003. Asas –Asas Hukum Pidana di Indonesia.
Bandung: Refika Aditama.

## B.  Peraturan Perundang-Undangan
UUD 1945 (Amandemen IV) Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  No.
1 Tahun 1946 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
Undang-Undang  No.  21  Tahun  2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak

## C.  Internet
Benradit.wordpress.com, “Menciptakan Pilihan bagi Gelandangan & Pengemis Anak- Anak”,http://benradit.wordpress.com
/2012/03/29/menciptakan-pilihan- bagi-gelandangan-pengemis-anak- anak.
Gede Sedana, "Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan Dan Pengemis", Melalui
https://gedesedana.wordpress.com/
2009/07/28/faktor-penyebab- terjadinya-gelandangan-dan- pengemis/. Iman Herlambang, “Pengertian Pertanggungjawaban Pidana”, http://imanhsy.blogspot.com/2011/1
2/pengertian-pertanggungjawaban - pidana.html.
Isma  Riskawati  dan  Abdul  Syani, "Faktor Penyebab  Terjadinya  Gelandangan Dan Pengemis (Studi Pada Gelandangan  dan  Pengemis  Di Kecamatan  Tanjung  Karang  Pusat
Kota  Bandar  Lampung)", Jurnal Sociologie, Vol. 1, No. 1.
Johny Nelson simanjuntak, "Memacu Upaya Nasional  Mewujudkan  Perlindungan Anak",Melaluihttps://www.facebook. com/notes/sahabat-anak/memacu- upaya-nasional-mewujudkan- perlindungan- anak/10152524169790943.