https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska P-ISSN: 2085-7616; E-ISSN: 2541-0962 Februari 2020, Vol. 12 No. 1
Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
James Ridwan Efferin james.ridwan.efferin-2018@fh.unair.ac.id ,
Universitas Airlangga, Indonesia

## ABSTRACT
On the 6 th day of January 2020, the Constitutional Court of the Republic of Indonesia has issued a Decree Number 18/PUU-XVII/2019 (“the Constitutional Court Decree”), which decides that regarding the phrase “has an equal enforceable power as the court decisions that have permanent legal force” on Article 15 Paragraph (2) of the Law number 42 year 1999 on Fiduciary (“the Law No. 42/1999”), is in contradiction with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and shall have no legal binding power if it is not considered to be “towards any fiduciary that have no consent on default and the debtor has raised an objection to surrender the fiduciary object voluntarily. Furthermore the phrase “default” on Article 15 Paragraph (3) of the Law No. 42/1999 is in contradiction with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and shall have no legal binding power if it is not considered to be “a default shall not be determined solely by the creditor, but should be based on a consent between the creditor and debtor or based on any legal actions which determine the said default.”
The Constitutional Court gives a legal interpretation that the executorial power of the Fiduciary Certificate is not considered automatically being applicable, but it shall depend on certain condition(s), i.e.: a consent on default by the creditor and debtor, and /or the willingness of the debtor to voluntarily surrender its fiduciary objects.
This Decree will give an impact to the creditor because Fiduciary is supposed to have a character of ease on the execution if the debtor is in default (Elucidation of Article 15 Paragraph (3) Law No. 42/1999), but now if the debtor refused to cooperate, then the creditor should have a decree from the Court first before executing any fiduciary object.
The type of this legal research is juridical normative with a legal and conceptual approaches.
Keywords : Constitutional Court Decree No. 18/PUU-XVII/2019 ; Execution; Fiduciary

## ABSTRAK
Pada tanggal 6 Januari 2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 (“Putusan Mahkamah Konstitusi”) yang menentukan bahwa frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” pada Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU No. 42/1999”), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Selain itu frasa “cidera janji” pada Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999 juga dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.” Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran hukum bahwa kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tidak serta merta dapat diberlakukan, namun digantungkan pada suatu keadaan tertentu, misalnya: kesepakatan cidera janji oleh kreditur dan debitur, dan/atau kesediaan debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia dengan sukarela.
Keputusan ini memberikan dampak kepada kreditur karena seharusnya Jaminan Fidusia mempunyai sifat mudah dalam eksekusi apabila debitur wanprestasi (Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999), tetapi saat ini apabila debitur menolak bekerjasama, maka kreditur harus memperoleh putusan pengadilan lebih dahulu sebelum melakukan eksekusi.
Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum Februari 2020, Vol. 12 No.
1
Tipe penelitian hukum ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.
Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019; Eksekutorial; Fidusia
DOI : https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.789 Received : January 2020 Accepted : February 2020 Published : Copyright Notice : Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Permohonan uji materiil terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) 1 UU No. 42/1999 1 ini diajukan dua orang pemohon yaitu: Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo (suami dari Apriliani Dewi), dimana mereka berdua menjadi korban dari tindakan sewenang-wenang debt collector yang diberi tugas oleh Penerima Fidusia untuk mengambil barang yang dikuasai tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Terhadap tindakan kesewenang- wenangan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Putusan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt. Sel yang memutuskan bahwa Kreditur dan Debt Collector tersebut dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan menghukum kreditur dan debt collector secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada penggugat (debitur). Namun yang menjadi pokok permasalahan, dan yang akhirnya mendorong pemohon untuk mengajukan permohonan uji materiil, adalah tindakan dari kreditur yang pada tanggal 11 Januari 2019 tetap melakukan penarikan terhadap objek jaminan Fidusia, dengan mendasarkan bahwa Perjanjian Fidusia dianggap telah berkekuatan hukum tetap dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) 1 UU No. 42/1999.
Apabila diperhatikan bunyi Pasal 15 UU No. 42/1999 2 , maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pembentuk Undang-Undang ingin memberikan jaminan dan perlindungan kepastian hukum terhadap Penerima Fidusia (Kreditur) dalam memberikan kredit terhadap Pemberi Fidusia (Debitur). Hal mana sangat dimaklumi oleh karena dalam perjanjian hutang
1 Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia (Indonesia, 1999).
2 Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia .
Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 James Ridwan Efferin
piutang dimana jaminannya adalah, antara lain: benda bergerak, dimana penguasaannya berada di tangan debitur, maka harus ada suatu mekanisme hukum yang bisa memberikan perlindungan lebih kepada kreditur, khususnya dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia. Pendapat ini juga dikemukakan oleh pihak pemerintah dalam persidangan uji materi Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 42/1999 yang menyatakan bahwa kreditur dapat melakukan eksekusi atas kekuasaannya sendiri, baik berupa penyitaan maupun lelang sita, tanpa perantaraan hakim yang bersifat final dan mengikat para pihak dan pemberi fidusia tidak dapat menolak dan wajib menyerahkan benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut.
Pandangan pemerintah ini tentu sangat terkait dengan Pasal 29 Ayat (1) UU No. 42/1999 3 yang membedakan eksekusi benda yang menjadi objek jaminan dalam 3 cara, yaitu:
a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
Dengan adanya ketentuan tentang penentuan tata cara eksekusi pada Pasal 29 Ayat (1) UU No. 42/1999 memberikan suatu pemahaman bahwa cara eksekusi benda yang dijadikan objek fidusia adalah sebagaimana tersebut di atas, dan tidak dimungkinkan adanya cara lain.
Akhirnya pada tanggal 6 Januari 2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 (“Putusan Mahkamah Konstitusi”) terkait dengan gugatan uji materiil terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU No. 42/1999”), antara lain sebagai berikut:
“-Menyatakan Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur
3 Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia .
Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum Februari 2020, Vol. 12 No.
1
keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
-Menyatakan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji;
-Menyatakan Penjelasan Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. 4
Sedemikian Mahkamah Konstitusi memaknai kekuatan eksekutorial dari Sertifikat Jaminan Fidusia digantungkan pada suatu keadaan, yaitu:
a. apabila telah ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur tidak keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
b. Apabila debitur wanprestasi, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri, asalkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur, atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.
Adapun berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan, maka permasalahan hukum yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: Konsep Eksekusi objek Jaminan Fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
4 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Indonesia, 2019).
Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

## James Ridwan Efferin
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis konsep eksekusi objek jaminan fidusia sesudah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019.
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam menyumbangkan pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum, khususnya yang terkait dengan jaminan fidusia.
Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu acuan ataupun rekomendasi untuk dapat dikembangkan lebih lanjut, agar dapat memberikan suatu keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Sedemikian manfaat penelitian dari tulisan ini adalah:
a. Dari segi Teoritis, penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sistem eksekusi Benda yang dijadikan objek jaminan fidusia;
b. Dari segi Praktis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada para praktisi/masyarakat agar dapat memahami prosedur eksekusi benda yang dijadikan objek jaminan fidusia, dengan tepat.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian hukum dalam tulisan ini adalah yuridis normatif yang bersifat Reformed Oriented Research .
Adapun pendekatan yang dipakai dalam penulisan ini adalah:
a. Pendekatan undang- undang/ statute approach.
Pendekatan undang-undang dipakai oleh karena penelitian ini termasuk dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum yang tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan. 5
b. Pendekatan konseptual/ conceptual approach .

## 3. PEMBAHASAN

## A. Jaminan Fidusia
Menurut Moch. Isnaeni, kelahiran UU No. 42/1999 disambut dengan gegap gempita oleh dunia bisnis, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan benda modal, oleh karena sesuai karakternya, benda modal yang dibebani hak jaminan fidusia, harus tetap dikuasai secara nyata oleh debitur untuk menjalankan usahanya supaya ada penghasilan yang sebagian dari itu akan dipergunakan untuk mengangsur utangnya sampai lunas. 6
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Revisi (Jakarta: Kencana, 2017).
6 Moch Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan (Surabaya: Revka Petra Media, 2016).
Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum Februari 2020, Vol. 12 No.
1
Berdasarkan definisi Pasal 1 angka 1 UU No. 42/1999 dapat dilihat ciri fidusia, yaitu:
a. pengalihan hak kepemilikan suatu benda,
b. atas dasar kepercayaan,
c. benda itu tetap dalam penguasaan pemilik benda. 7
Meskipun dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 42/1999 disebutkan adanya pengalihan hak kepemilikan, namun menurut Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbessy, sejatinya, hubungan hukum fidusia tersebut bukanlah dalam arti pengalihan “kepemilikan” yang sebenarnya, sebagaimana makna “ levering ” dalam Pasal 528 BW, akan tetapi yang perlu dicermati dan dilihat adalah maksud para pihak, dalam hal ini adalah pemberi dan penerima fidusia, bahwa benda tersebut dijadikan sebagai objek jaminan, bukan bermaksud untuk mengalihkan benda dalam rangka perjanjian jual beli. Apabila terjadi pengalihan kepemilikan dalam arti sebenarnya maka kreditur (penerima fidusia) tidak ada kewajiban untuk mengembalikan apa yang seharusnya menjadi miliknya. 8
Benda yang menjadi objek jaminan dalam fidusia adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 42/1999: “Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak begerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.”
Menurut Khifni Kafa Rufaida dan Rian Sacipto, pelaksanaan jaminan fidusia ini melalui 2 (dua) tahapan, yaitu tahapan pembebanan jaminan dengan akta yang dibuat dihadapan notaris, yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan pendaftaran jaminan fidusia. 9
Sedemikian tujuan UU No. 42/1999 tersebut adalah untuk menjamin kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, utamanya tentu adalah pihak kreditur, dengan alasan Benda yang merupakan barang jaminan atas pelunasan hutang, berada dibawah penguasaan pihak debitur.

## B. Eksekusi Jaminan Fidusia
7 Trisadini Prasastinah Usanti and Leonora Bakarbessy, Buku Referensi Hukum Perbankan , Cet. 2 (Surabaya: Revka Petra Media, 2014).
8 Usanti and Bakarbessy.
9 Khifni Kafa Rufaida and Rian Sacipto, ‘Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah’, Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum , 4.1 (2019), 23–24; 134.
Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 James Ridwan Efferin
Cara pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) UU No. 42/1999 tersebut di atas, dimana salah satunya adalah dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) UU No. 42/1999 oleh penerima fidusia. Menurut pendapat Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbessy, Pasal 15 UU No. 42/1999 tersebut terkandung makna 2 cara eksekusi, yaitu:
a. Eksekusi dengan menggunakan titel eksekutorial adalah eksekusi tersebut langsung dapat dilaksanakan melalui pengadilan dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri atau harus ada fiat eksekusi dari ketua Pengadilan Negeri karena sertifikat fidusia dianggap sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ( in kracht van gewijsde ) dan bersifat final serta mengikat pada pihak untuk melakanakan putusan tersebut.
b. Makna parate eksekusi, yang menjadi salah satu ciri dari jaminan kebendaan 10 . Menurut A.A. Andi Prajitno, terjemahan bebas dari Parate Eksekusi adalah kreditur melaksanakan hak atas kekuasaannya sendiri untuk menjual benda jaminan secara bebas seperti milik sendiri, apabila debitur tidak menepati janji atau wanprestasi. 11
Pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan fidusia, berdasarkan Pasal 32 UU No. 42/1999, bersifat tertutup, maksudnya adalah tidak dimungkinkan diperjanjikan dengan cara lain, selainnya yang diatur dalam Pasal 29 dan 31 Undang-Undang tersebut, dengan ancaman batal demi hukum.
Sedemikian ada 2 janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yaitu:
a. Janji melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 29 dan 31 UU No. 42/1999 ( vide Pasal 32 UU No. 42/1999), dan
b. Janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia (kreditur) untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia, apabila debitur cidera janji ( vide Pasal 33 UU No. 42/1999). 12
Permasalahan yang seringkali terjadi adalah adanya perlawanan pada saat pengambilan benda objek jaminan dari pemberi fidusia. Oleh karena itu Kepolisian
10 Usanti and Bakarbessy.
11 Andreas Albertus Andi Prajitno, Hukum Fidusia (Malang: Selaras Malang, 2010).
12 Prajitno.
Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum Februari 2020, Vol. 12 No.
sebagai alat Negara berperan didalam ikut mengamankan proses eksekusi Jaminan fidusia tersebut 13 . Sedangkan fungsi penagihan dapat dilakukan kerjasama dengan pihak lain Pasal 47 POJK No. 35/POJK.05/2018, yang dalam praktik lebih dikenal sebagai Debt Collector 14 .
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan permaknaan atas Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 42/1999 sebagaimana telah disinggung dibagian pendahuluan tulisan ini. Sedemikian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) dinyatakan masih berlaku dan mempunyai kekuatan hukum, namun pengertian atau permaknaan dari pasal-pasal tersebut dibatasi oleh pelaksanaan eksekusi dilapangan, yaitu:
1. Apakah sudah ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) diantara para pihak?
2. Apakah debitur tidak keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia?
Menurut Agus Yudha Hernoko, ada kalanya dalam keadaan tertentu untuk membuktikan adanya wanprestasi debitur tidak diperlukan lagi pernyataan lalai, antara lain: untuk pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal ( fatale termin ), debitur menolak pemenuhan atau debitur mengakui kelalaiannya 15 .
Apabila ada persyaratan yang tidak terpenuhi, maka pelaksanaan eksekusi dengan titel eksekutorial, atau hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia, hanya dapat dilakukan melalui fiat executie terlebih dahulu. Langkah hukum Fiat executie dimaknai sebagai penetapan pengadilan untuk melaksanakan putusan pengadilan jika pihak yang dikalahkan dalam putusan menolak untuk melaksanakannya secara sukarela. Selain itu, fiat executie diartikan pemberian kuasa untuk pelaksanaan putusan eksekutorial (bersifat dapat dilaksanakan), yakni putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dokumen yang kekuatan hukumnya disamakan dengan
13 ‘Tinjauan Yuridis Tindakan Kepolisian Dalam Mengamankan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Perkapolri No.8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia’ <https://lpksmcelebes.blogspot.com/2015/01/tinjauan-yuridis-tindakan-kepolisian.html> [accessed 13 January 2020].
14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Indonesia, 2018).
15 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial , Cet. IV (Jakarta: Prenada Media, 2014).
Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

## James Ridwan Efferin
putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau bersifat eksekutorial, diantaranya Sertifikat Hak Tanggungan dan Sertifikat Jaminan Fidusia 16 .
Sedemikian meski sertifikat jaminan fidusia mempunyai titel eksekutorial yang memberikan arti dapat dilaksanakan sebagaimana sebuah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, namun prosedur atau tata-cara eksekusi terhadap sertifikat fidusia dimaksud harus mengikuti tata-cara pelaksanaan eksekusi yang dimaksudkan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg, yang menentukan bahwa dalam perkara perdata pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh pihak yang dikalahkan. Akan tetapi, terkadang pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Di dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur jangka waktu jika putusan akan dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan berdasarkan Pasal 196 HIR. Jika setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, putusan masih juga tidak dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu (Pasal 197 HIR) 17 .
Sedemikian terhadap tindakan debitur yang menolak untuk dilakukan eksekusi, baik berdasarkan titel eksekutorial ataupun parate eksekusi, maka kreditur dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk:
1. Penetapan aanmaning ; yaitu pemanggilan debitur untuk dilakukan teguran;
2. Penetapan sita eksekusi dan lelang eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dengan dasar sertifikat jaminan fidusia yang telah didaftarkan sebelumnya.

## 4. KESIMPULAN
Putusan Mahkamah Konstitusi ini memang memberikan rasa keadilan bagi Pemberi Fidusia, namun sekaligus memberikan dampak terhadap beban ekonomi bagi dunia usaha di Indonesia, oleh karena mayoritas objek jaminan fidusia adalah benda-benda konsumtif dengan harga/nilai barang yang tidak besar, misal: kendaraan bermotor, dimana pembiayaannya dilakukan melalui lembaga-lembaga pembiayaan. Dengan kondisi demikian,
16 ‘Tahapan Fiat Executie Hak Tanggungan’ <https://litigasi.co.id/tahapan-fiat-eksekusi-hak-tanggungan> [accessed 13 January 2020].
17 ‘Mengenai Eksekusi Putusan Perdata Oleh Pihak Yang Kalah’ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c7fbf57efb8/kapan-jangka-waktu-putusan-perdata- bisa-dieksekusi-dan-apa-dasar-hk-nya-/> [accessed 14 January 2020].
Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum Februari 2020, Vol. 12 No.
disarankan agar Perusahaan Pembiayaan dapat lebih berhati-hati dalam memberikan fasilitas pinjaman, khususnya yang pelunasan atas hutangnya dijamin dengan fidusia, antara lain dengan lebih memperhatikan pemenuhan prinsip 5C ( Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition ), dan prinsip 7P ( Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability dan Protecction ) 18 .
Eksekusi atau penarikan barang jaminan fidusia haruslah mempertimbangkan rasa moral, yang sebelumnya dilakukan dengan pendekatan telebih dahulu, dengan menjelaskan kembali substansi pokok dalam perjanjian fidusia kepada debitur 19 . Pada akhirnya, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sangat tergantung pada perasaan sosial-etis, yang menurut Aristoteles formulasinya bertumpu pada tiga sari hukum, yaitu: honeste vivere (hidup secara terhormat), Alterum non laedere (tidak mengganggu orang lain), Suum quique tribuere (memberi kepada tiap orang bagiannya) 20 .

## 5. REFERENSI
Bachrudin, Gunarto, and Eko Soponyono, Hukum Kenotariatan: Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan , Cet. 1 (Bandung: Refika Aditama, 2019)
Hapsari, Kusumastuti Indri, ‘Kajian Yuridis Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Kepada Pihak Ketiga’, Jurnal Repertorium , IV (2017), 48
Hernoko, Agus Yudha, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial , Cet. IV (Jakarta: Prenada Media, 2014)
Isnaeni, Moch, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan (Surabaya: Revka Petra Media, 2016)
‘Mengenai Eksekusi Putusan Perdata Oleh Pihak Yang Kalah’
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c7fbf57efb8/kapan-jangka-waktu- putusan-perdata-bisa-dieksekusi-dan-apa-dasar-hk-nya-/> [accessed 14 January 2020]
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Indonesia, 2018)
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Revisi (Jakarta: Kencana, 2017)
Prajitno, Andreas Albertus Andi, Hukum Fidusia (Malang: Selaras Malang, 2010)
‘Prinsip 5C Dan 7P Dalam Pemberian Kredit Di Lembaga Keuangan/Bank’
<https://www.simulasikredit.com/prinsip-5c-dan-7p-dalam-pemberian-kredit-di-lembaga-
18 ‘Prinsip 5C Dan 7P Dalam Pemberian Kredit Di Lembaga Keuangan/Bank’ <https://www.simulasikredit.com/prinsip-5c-dan-7p-dalam-pemberian-kredit-di-lembaga-keuangan-bank/> [accessed 13 January 2020].
19 Kusumastuti Indri Hapsari, ‘Kajian Yuridis Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Kepada Pihak Ketiga’, Jurnal Repertorium , IV.1 (2017), 48.
20 Gunarto Bachrudin and Eko Soponyono, Hukum Kenotariatan: Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan , Cet. 1 (Bandung: Refika Aditama, 2019).
Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 James Ridwan Efferin
keuangan-bank/> [accessed 13 January 2020]
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Indonesia, 2019)
Rufaida, Khifni Kafa, and Rian Sacipto, ‘Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah’, Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum , 4 (2019), 23–24; 134 ‘Tahapan Fiat Executie Hak Tanggungan’ <https://litigasi.co.id/tahapan-fiat-eksekusi-hak- tanggungan> [accessed 13 January 2020]
‘Tinjauan Yuridis Tindakan Kepolisian Dalam Mengamankan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Perkapolri No.8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia’ <https://lpksmcelebes.blogspot.com/2015/01/tinjauan-yuridis-tindakan-kepolisian.html> [accessed 13 January 2020]
Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia (Indonesia, 1999)
Usanti, Trisadini Prasastinah, and Leonora Bakarbessy, Buku Referensi Hukum Perbankan , Cet. 2 (Surabaya: Revka Petra Media, 2014)
Burgelijk Wetboek voor Indonesie (BW) Staatsblad 1847 Nomor 23
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia