## Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Literatur Tahun 2018- 2023)
Michelle Jane Tjendra 1 , Temy Setiawan 2* , Ernie Riswandari
1,2,3) Program Studi Akuntansi, Universitas Bunda Mulia, Jakarta, Indonesia
1) tjendramichelle@gmail.com , 2) setiawantemy@gmail.com 3) eriswandari@bundamulia.ac.id *Corresponding Author Diajukan : 10 Desember 2023 Disetujui
: 14 Desember 2023s
Dipublikasi : 1 Juli 2024

## ABSTRACT
The  purpose  of conducting  this  research is  to  (1)  elucidate  the  commonly  researched  factors  in academia and presumed variables influencing tax evasion; (2) explain the phenomena that drive research in  the  realm  of tax  evasion;  (3)  attempt  to  delineate  the  relevance  of  the  phenomenon addressed in tax evasion-related research concerning the research timeline. This study adopts a qualitative descriptive research design with a literature review approach. The data used in this research consist of research articles on tax evasion from the period 2018-2023 indexed by Sinta. The  research  findings  indicate  that  there  are  a  total  of  45  factors  suspected  to  influence  tax evasion, and the dominant issues/phenomena in tax evasion research from 2018-2023 are those from  previous  years.  Additionally, the  researcher  identified  other  issues/phenomena  driving  tax evasion research from 2018-2023 beyond the existing research articles.
Keywords: Tax; Tax Evasion; Tax Avoidance; Literature Review

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  berkembang  giat  melakukan  pembangunan  di  berbagai  sektor, sehingga  membutuhkan  biaya  besar  untuk  mencapai  kemajuan  dan  kesejahteraan  masyarakat. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan meningkatkan penerimaan pajak  negara,  yang  merupakan  sumber  utama  dalam  APBN  (Ekaputra  et  al.,  2022;  Erawati  & Wibowo,  2023;  Ernandi  et  al.,  2023;  Lestari  et  al.,  2022;  Mujiyati  et  al.,  2018;  Puspita  et  al., 2021; Riswandari & Bagaskara, 2020; Sundari, 2019). Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  kemakmuran  rakyat  (Natalia  & Riswandari, 2021; Resmi, 2019; Sudarwadi et al., 2021; Suryaputri & Averti, 2019; Tazkiyannida & Hidayatulloh, 2023; Zainuddin et al., 2021).
Indonesia  menganut  sistem  perpajakan  yang  dikenal  dengan self  assessment  system dimana wajib  pajak  diberikan  kebebasan  untuk  menghitung,  menyetor  dan  melaporkan  sendiri  jumlah pajak  yang  terutang.  Kepercayaan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  tersebut  dapat  memberi peluang  terjadinya  tindakan  penghindaran  dan  penggelapan  pajak  (Pratiwi  &  Prabowo,  2019; Sinaga  et  al.,  2021).  Selain  itu,  masih  banyak  masyarakat  Indonesia  yang  menganggap  pajak sebagai beban dan cenderung mengurangi jumlah yang harus dibayarkan kepada negara. Hal ini mendorong  masyarakat  untuk  melakukan  perencanaan  pajak  ( tax  planning )  guna  mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.
Perencanaan  pajak  ( tax  planning )  terbagi  menjadi  dua  yaitu  penghindaran  pajak  ( tax avoidance )  dan  penggelapan  pajak  ( tax  evasion ).  Penghindaran  pajak  ( tax  avoidance )  adalah upaya  penghindaran  pajak  yang  dilakukan  secara  legal  dan  juga  aman  bagi  wajib  pajak  tanpa melanggar ketentuan perpajakan (Effendi & Sandra, 2022; Pohan, 2018). Sedangkan penggelapan pajak ( tax evasion ) adalah usaha wajib pajak dalam meringankan beban pajak yang terutang lewat
cara yang illegal. Dilakukan dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya (Effendi & Sandra, 2022) (Maulida, 2022) (Pohan, 2018).
Sejak tanggal 14 Juli 2022, pemerintah telah menerapkan ketentuan baru terkait pemadanan NIK menjadi NPWP, yang efektif berlaku mulai 1 Januari 2024. Selain itu, adanya kebijakan baru UU  HPP  berupa  perlakuan  PPh  atas  natura.  Kebijakan  ini  sebenarnya  telah  diarahkan  untuk mengurangi tindakan penghindaran pajak, dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memberikan transparansi yang lebih baik dalam sistem perpajakan.
Tabel 1. Perbandingan Pencapaian Realisasi Pajak Tahun 2018-2022 (triliun)
Tahun Target Realisasi Pencapaian (%) 2018 Rp1.424,00 Rp1.315,93 92,41 2019 Rp1.557,56 Rp1.332,06 84,44 2020 Rp1.198,82 Rp1.069,97 89,25 2021 Rp1.229,58 Rp1.227,53 103,9 2022 Rp1.484,96 Rp1.716,76 115,61
Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018-2022
Berdasarkan  Tabel  1,  terlihat  bahwa  target  dan  realisasi  penerimaan  pajak  di  Indonesia mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Pada tahun 2018-2020, realisasi penerimaan pajak belum mencapai  target  yang  ditetapkan.  Penurunan  penerimaan  pajak  pada  tahun  2020  terjadi  karena dampak  pandemik  Covid-19  di  Indonesia  yang  mengakibatkan  pembatasan  sosial  (PSBB)  dan instruksi  untuk  bekerja/bersekolah  dari  rumah.  Pandemi  ini  menyebabkan  penurunan  ekonomi negara  dan  peningkatan  pengangguran,  sehingga  memicu  potensi  tindakan  penghindaran  atau penggelapan  pajak  oleh  wajib  pajak.  Pada  tahun  2021,  terjadi  peningkatan  realisasi  hingga mendekati  target  sebesar  Rp1.227,53  triliun  atau  103,9%.  Sementara  pada  tahun  2022,  realisasi penerimaan  pajak  melampaui  target  menjadi  Rp1.716,76  triliun  atau  115,61%.  Meskipun tingginya  realisasi,  masih  terdapat  potensi  penggelapan  pajak  berdasarkan  kasus-kasus  yang masih terjadi pada tahun 2021 dan 2022. Tidak tercapainya target penerimaan pajak disebabkan oleh rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, serta upaya beberapa wajib pajak untuk  meminimalkan  beban  pajak  secara  legal  maupun  illegal,  termasuk  melalui  praktik penggelapan pajak.
Hingga  kini  masih  marak  kasus  penggelapan  pajak  di  Indonesia,  melibatkan  wajib  pajak orang pribadi dan badan yang menyebabkan kerugian besar bagi negara. Salah satu kasus terjadi pada  14  Desember  2022,  oleh  direktur  dan  komisaris  PT  PR  yang  terlibat  dalam  penggelapan pajak sebesar Rp 292 miliar melalui penemuan SPT masa PPN yang isinya tidak benar (Wildan, 2022).  Kasus  lainnya  terjadi  pada  1  Februari  2023,  melibatkan  dua  individu  LS  dan  S,  pemilik CV DA dan CV TJ, atas penggunaan faktur pajak fiktif yang menyebabkan kerugian senilai Rp 244  miliar  (Emir  Yanwardhana,  2023).  Selain  itu,  pada  28  Agustus  2023,  pengusaha  Hartanto Sutardja  terlibat  dalam  penggelapan  pajak  senilai  Rp  292  miliar  yang  dengan  sengaja  tidak melaporkan  faktur  pajak  masukan  atas  nama  PT  PAZIA  RETAILINDO  miliknya  (Rachman, 2023). Dari kasus-kasus penggelapan pajak yang terjadi, menunjukkan beragam cara yang dapat dilakukan  oleh  wajib  pajak  untuk  mengurangi  atau  bahkan  menghindari  pembayaran  pajak kepada negara.
Ada  banyak  sekali  faktor  yang  memengaruhi  dan  mendorong  terjadinya  tindakan penggelapan  pajak  dan  terdapat  interaksi  antara  beberapa  faktor  tersebut  yang  menjadi  masalah struktural suatu negara (Terzic et al., 2020). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Pujiati et al., 2021) menunjukkan bahwa penyebab wajib pajak melakukan penggelapan pajak dapat terungkap melalui  analisa  laporan  keuangan,  penjualan,  atau  kontrak.  Jika  ada  keganjalan  dalam  laporan keuangan,  wajib  pajak  dapat  diwawancarai  untuk  menentukan  indikasi  penipuan  berdasarkan faktor tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, atau arogansi.
Lalu  dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Ekaputra  et  al.,  2022)  menunjukkan  bahwa tindakan penggelapan pajak didasari oleh adanya tingkat rasionalitas dan lingkungan wajib pajak yang  selanjutnya  akan  menentukan  perilaku  patuh  atau  melanggar  kewajiban  perpajakannya. Selain itu, sikap ketidakpatuhan pajak atas penggelapan pajak juga dilatarbelakangi oleh beberapa
faktor  yakni  persepsi  wajib  pajak  atas  ketidakadilan,  adanya  tarif  pajak  yang  tinggi,  dan  belum adanya pengalaman dalam pemeriksaan pajak serta adanya tingkat pendapatan yang besar dapat menimbulkan  sikap  seseorang  untuk  tidak  patuh  dan  akan  menggelapkan  pajak  atas kewajibannya.  (Kamal,  2019;  Mengistu  et  al.,  2022)  juga  berpendapat  bahwa  tarif  pajak  yang lebih tinggi dan sistem perpajakan yang tidak adil juga menjadi perhatian dalam kaitannya dengan tindakan penggelapan pajak.
Dalam penelitiannya (Lamia et al., 2018) berpendapat bahwa penggelapan pajak dari persepsi sistem  perpajakan,  rasa  keadilan  dan  diskriminasi  sebagai  tindakan  yang  tidak  wajar  melawan hukum.  (Engko  &  Lenggono,  2020)  menyatakan  bahwa  berdasarkan  persepsi  mahasiswa, penggelapan  pajak  adalah  suatu  tindakan  yang  tidak  etis  untuk  dilakukan.  Dengan  demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak sekali faktor yang dapat memengaruhi tindakan wajib pajak melakukan penggelapan pajak dan penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis untuk dilakukan serta melawan hukum.
Oleh karena  itu,  penelitian  kualitatif  yang  menggali terkait  faktor-faktor  yang  memengaruhi penggelapan pajak masih sangat relevan saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menjelaskan faktor-faktor  apa  saja  yang  umum  diteliti  dalam  akademis  dan  diduga  sebagai  variabel  yang memengaruhi  penggelapan  pajak;  (2)  Menjelaskan  fenomena  apa  yang  mendorong  penelitian dalam  hal  penggelapan  pajak;  (3)  Selain  itu,  penelitian  ini  semakin  menarik  karena  berupaya menjelaskan  relevansi fenomena  yang diangkat  dalam  riset  penelitian  terkait  penggelapan  pajak dengan waktu penelitian.
Penelitian  ini  akan  memberikan  kontribusi  akademis  dan  praktik.  Bagi  akademisi,  akan menambah referensi penelitian kualitatif yag menjabarkan faktor yang memengaruhi penggelapan pajak,  yang  mana  saat  ini  masih  sangat  terbatas.  Penelitian  ini  dapat  dijadikan  acuan  penelitian lanjutan  di  bidang  akuntansi  keuangan  dan  perpajakan,  Bagi  praktisi,  menjadi  referensi  bacaan yang  dapat  dianalisis  terkait  dengan  faktor  penggelapan  pajak  dari  berbagai  sumber  sehingga dapat  memetakan  strategi  untuk  pembayaran  pajak  lebih  baik  (wajib  pajak);  penyusunan kebijakan  di  bidang  perpajakan  (otoritas  pajak);  pertumbuhan  ekonomi  dan  keuangan  negara (pengamat ekonomi makro).

## STUDI LITERATUR

## Kajian Teori Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)
Teori  kewajiban pajak mutlak atau  teori  bakti  didasarkan  pada “Organtheori”  dari  Otto von  Gierke,  yang  menyatakan  bahwa  negara  dan  warga  negaranya  saling  terhubung.  Negara, sebagai  kesatuan,  memiliki  hak  mutlak  untuk  membebankan  kewajiban  kepada  warganya, termasuk  kewajiban  membayar  pajak.  Sebaliknya,  warga  negara  memiliki  kewajiban  mutlak untuk  mematuhi  kewajiban  yang  ditetapkan  oleh  negara  untuk  menjamin  kehidupan  bersama (Iskandar, 2021). Setiap warga negara harus menyadari bahwa pembayaran pajak sudah menjadi suatu kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan sebagai bukti tanda bakti kepada negara (Resmi, 2019). Penggelapan pajak merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip dasar kewajiban pajak mutlak dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum, yakni denda dan pidana penjara.

## Theory of Planned Behaviour (TPB)
Theory  of  Planned  Behaviour (TPB)  merupakan  pengembangan  dari Theory  of  Reasoned Action (TRA)  yang  diteliti  sebelumnya  oleh  Fishbein  dan  Ajzen  pada  tahun  1975  (Fitria  & Wahyudi, 2022; Zainuddin et al., 2021). Theory of Planned Behaviour (TPB) menyatakan bahwa faktor  utama  teori  ini  adalah  niat  seseorang,  yang  tercermin  dalam  tingkat  keinginan  dan  usaha yang dilakukan untuk melakukan suatu perilaku. Semakin besar niat, semakin besar kemungkinan perilaku  tersebut terjadi  (Ekaputra et  al.,  2022;  Priskila  et al.,  2022;  Sundari, 2019; Wahyuni et al., 2022).
(Ariyanto,  2020;  Ekaputra  et  al.,  2022)  menyatakan  bahwa  teori  ini  membagi  tiga  macam alasan yang dapat memengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu kepercayaan perilaku ( behavioral  beliefs ),  kepercayaan  normative  ( normative  beliefs  norm )  dan  kepercayaan  control
( control  beliefs ).  Teori  ini  menghubungkan  rasionalitas  dengan  perilaku  individu  dalam penggelapan  pajak.  Lingkungan  juga  berperan  dalam  membantuk  norma  subjektif  yang memengaruhi keputusan perilaku (Ekaputra et al., 2022). Selain itu, tindakan penggelapan pajak dianggap  wajar  atau  etis  jika  wajib  pajak  memiliki  keyakinan  dan  penilaian  positif  terhadap tindakan tersebut.

## Penggelapan Pajak
Penggelapan  pajak  adalah  usaha  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  untuk  meringankan  beban pajak dengan cara yang illegal atau melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (Jamalallail & Indarti,  2022;  Kassa,  2021;  Mardiasmo,  2019;  Styarini  &  Nugrahani,  2020;  Tanra  et  al.,  2021). Terdapat beberapa alasan masyarakat melakukan tindakan penggelapan pajak, antara lain karena sistem pemerintahan yang buruk, sistem pajak yang tidak adil, uang pajak yang tidak digunakan dengan  baik,  tarif  pajak  yang  terlalu  tinggi  tidak  sebanding  dengan  manfaatnya  dan  adanya kesempatan untuk melakukan karena sistem hukum yang lemah (Putri & Mahmudah, 2020).

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  tinjauan  literatur. Penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat, analisis proses berpikir secara induktif, dan meneliti kondisi objek alamiah dengan peneliti sebagaimana instrument kunci. Hasil penelitian menekankan makna daripada generalisasi (Brealiastiti, 2021; Bungin, 2021; Gunawan, 2021; Setiawan et al., 2023; Sugiyono, 2019; Olivia & Setiawan, 2019).
Tahapan  dalam  penelitian  ini  dijelaskan  pada  Gambar  1.  Tahap  pertama  adalah  menangkap fenomena  yang  dirumuskan  dalam  rumusan  masalah.  Terdapat  kesenjangan  dalam  penelitian akademis untuk menjawab kebutuhan akan faktor-faktor yang memengaruhi penggelapan pajak. Oleh  karena  itu,  diperlukan  adanya  penelitian  terkait  penggelapan  pajak.  Penelitian  ini menggunakan  kata  kunci  penggelapan  pajak  untuk  mencari  penelitian  terkini  (2018-2023)  di website  scholar.google.com.  Dari  hasil  penelusuran  tersebut  diperoleh  sebanyak  522  penelitian yang  kemudian  disaring  menjadi  sampel  penelitian.  Dengan  menggunakan  rumus  slovin,  87 penelitian  dijadikan  data,  syarat  utamanya  adalah  artikel  penelitian  harus  terindeks  Sinta  dari Kementrian Pendidikan Republik Indonesia.
Tahap  kedua  adalah  mempelajari  artikel  penelitian  yang  dikumpulkan  dan  melakukan  proses tinjauan  literatur  untuk  mengumpulkan  faktor-faktor  yang  memengaruhi  penggelapan  pajak. Setelah itu, melakukan tabulasi hasil untuk interpretasi data.
Tahap  ketiga  adalah  melakukan  analisis  hasil  dari  tabulasi  data  yang  telah  dilakukan.  Tahap keempat adalah menginterpretasikan hasil data yang dilakukan peneliti dan menarik kesimpulan.
Teknik  pengumpulan  sampel  dijelaskan  pada  Gambar  2.  Tahap  pertama  adalah  melakukan pencarian  jurnal  melalui  Google  pada  situs  scholar.google.com  dengan  kata  kunci  penggelapan pajak dan diperoleh sebanyak 522 artikel. Tahap kedua adalah melakukan eliminasi pada artikel skripsi, tesis dan disertasi, dan tersisa 247 artikel. Tahap ketiga adalah melakukan eliminasi pada jurnal  tidak  terindeks  Sinta  dan  jurnal  prodising,  diperoleh  sebanyak  87  jurnal  sebagai  sampel akhir berdasarkan rumus slovin.
Gambar 2. Teknik Pemilihan Sampel Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2023

## HASIL
Pembagian 87 artikel berdasarkan tahun penelitian tampak pada tabel 2 dibawah ini.
Tabel 2. Distribusi 87 Penelitian pada Jurnal Terindeks Sinta
Tahun Penerbitan Jumlah Artikel Penelitian 2018 12 2019 11 2020 14 2021 15 2022 22 2023 13
Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2023
Tabel  2  di  atas  menunjukkan  bahwa  artikel  penelitian  dengan  kata  kunci  penggelapan  pajak cukup banyak dibahas oleh peneliti setiap tahunnya. Temuan ini menarik karena (1) Masih sedikit penelitian  terkait  penggelapan  pajak  dengan  pendekatan  kualitatif;  (2)  Banyak  fenomena/kasus baru  terkait  penggelapan  pajak  yang  muncul  di  Indonesia;  (3)  Topik  penggelapan  pajak  masih menarik untuk dibahas oleh peneliti.
Tabel 3. Sebaran 87 Artikel Penelitian Berdasarkan Indeks Sinta
Tahun Penerbitan Jumlah Artikel Penelitian Sinta 2 7 Sinta 3 17 Sinta 4 34 Sinta 5 24 Sinta 6 5
Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2023
Pencarian awal pada database Google Scholar dengan kata kunci "Penggelapan Pajak"
Melakukan Eliminasi pada artikel skrispsi, tesis, dan disertasi
Melakukan Eliminasi pada jurnal yang tidak terindeks sinta dan jurnal prosiding N = 87 Final Sample 522 275 247 87 160

## Tabel 4. Deskripsi Artikel
Artikel Terindeks Sinta Tahun Total 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Sinta 2 2 4 - 1 - - 7 Sinta 3 4 - 2 2 6 3 17 Sinta 4 4 4 8 6 8 4 34 Sinta 5 2 2 3 4 7 6 24 Sinta 6 - 1 1 2 1 - 5 Total 12 11 14 15 22 13 87 Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2023
Tabel 5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Berdasarkan 87 Artikel
Penelitian No. Faktor Total No. Faktor Total 1. Keadilan Pajak 35 24. Relativisme 1 2. Sistem Perpajakan 29 25. Teori Fraud Pentagon 1 3. Diskriminasi Pajak 23 26. Reward 1 4. Religiusitas 23 27. Pengalaman Kerja Akuntan Publik 1 5. Love of Money 20 28. Ketepatan Pengalokasian Penggunaan Pajak 1 6. Tarif Pajak 19 29. Tekanan 1 7. Sanksi Pajak 18 30. Kesempatan 1 8. Pemahaman Perpajakan 17 31. Kemampuan 1 9. Teknologi & Informasi Perpajakan 10 32. Arogansi 1 10.  Gender 8 33. Lingkungan Wajib Pajak 1 11.  Kualitas Pelayanan Pajak 7 34. Status Sosial Ekonomi 1 12.  Machiavellian 7 35. Covid-19 1 13.  Pemeriksaan Pajak 7 36. Tax Amnesty 1 14.  Self Assessment System 7 37. Egoisme Psikologis 1 15.  Etika Uang 6 38. Kepercayaan Kepada Pemerintah 1 16.  Pengetahuan Perpajakan 5 39. Sosialisasi Perpajakan 1
17.  Norma Subjektif 4 40. Penegakan Hukum 1 18.  Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan 2 41. Moral Pajak 1 19.  Tingkat Pendapatan 2 42. Perilaku Tidak Etis 1 20.  Rasionalisasi 2 43. Ketaatan Pada Peraturan Perpajakan 1 21.  Idealisme 1 44. Iklim etika 1 22.  Probability of Audit 1 45. E-Commerce 1 23.  Pengalaman Kerja Auditor 1
Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2023
Tabel  5  menyajikan  45  faktor  yang  memengaruhi  penggelapan  pajak  berdasarkan  87  artikel penelitian yang terindeks oleh Sinta.
Tabel 6. Tabulasi Data Berdasarkan Kuantitas Artikel dan Distribusi Tahun
No. Variabel Tahun Total 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1. Keadilan Pajak 5 6 5 4 12 3 35 2. Sistem Perpajakan 6 2 1 6 9 5 29 3. Diskriminasi Pajak 5 3 5 6 3 1 23 4. Religiusitas 4 2 2 5 5 5 23 5. Love of Money 3 2 2 6 3 4 20 6. Tarif Pajak - 2 3 3 6 5 19 7. Sanksi Pajak - 2 1 5 7 3 18 8. Pemahaman Perpajakan 3 1 3 2 5 3 17 9. Teknologi dan Informasi Perpajakan - - 2 4 2 2 10 10. Gender 2 1 1 2 - 2 8 11. Kualitas Pelayanan Pajak 2 2 1 1 - 1 7 12. Machiavellian - 1 1 1 3 1 7 13. Pemeriksaan Pajak 1 2 - 2 1 1 7 14. Self Assessment System 1 2 2 - 2 - 7 15. Etika Uang - - 2 - 4 - 6 16. Pengetahuan Perpajakan - - 2 1 2 - 5 17. Norma Subjektif 1 - 1 2 - - 4 18. Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan 1 - 1 - - - 2 19. Tingkat Pendapatan - - - 2 - - 2 20. Rasionalisasi - - - 2 - - 2 21. Idealisme 1 - - - - - 1 22. Probability of Audit - - 1 - - - 1 23. Pengalaman Kerja Auditor 1 - - - - - 1 24. Relativisme 1 - - - - - 1 25. Teori Fraud Pentagon - - - 1 - - 1
26. Reward - - - 1 - - 1 27. Pengalaman Kerja Akuntan Publik 1 - - - - - 1 28. Ketetpatan Pengalokasian Penggunaan Pajak - - - - - 1 1 29. Tekanan - - - 1 - - 1 30. Kesempatan - - - 1 - - 1 31. Kemampuan - - - 1 - - 1 32. Arogansi - - - 1 - - 1 33. Lingkungan Wajib Pajak - - - 1 - - 1 34. Status Sosial Ekonomi 1 - - - - - 1 35. Covid-19 - - - 1 - - 1 36. Tax Amnesty - - - - 1 - 1 37. Egoisme Psikologis - - - - - 1 1 38. Kepercayaan kepada Pemerintah - - - 1 - - 1 39. Sosialisasi Perpajakan - 1 - - - - 1 40. Penegakan Hukum - 1 - - - - 1 41. Moral Pajak - - - - 1 - 1 42. Perilaku Tidak Etis - - - - 1 - 1 43. Ketaatan pada Peraturan Perpajakan - - - - 1 - 1 44. Iklim Etika 1 - - - - - 1 45. E-Commerce - - 1 - - - 1 Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2023
Tabel  6  menjelaskan  bahwa  adanya  sebaran  variable-variabel  yang  diangkat  dalam  faktor penggelapan pajak.
Tabel 7. Tabulasi Data Berdasarkan Sebaran Hasil No. Faktor Tidak Berpengaruh Berpengaruh Positif Berpengaruh Negatif 1. Keadilan Pajak 10 12 12 2. Sistem Perpajakan 8 11 9 3. Diskriminasi Pajak 5 17 - 4. Religiusitas 6 4 13 5. Love of Money 5 13 2 6. Tarif Pajak 6 11 1 7. Sanksi Pajak 4 9 5 8. Pemahaman Perpajakan 3 6 8 9. Teknologi dan Informasi Perpajakan 5 1 4 10.  Gender 1 7 - 11.  Kualitas Pelayanan Pajak 1 3 3 12.  Machiavellian 3 4 - 13.  Pemeriksaan Pajak 3 - 3 14.  Self Assesment System 4 1 2 15.  Etika Uang - 6 - 16.  Pengetahuan Perpajakan 1 - 4 17.  Norma Subjektif 2 1 1 18.  Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan 2 - -
19.  Tingkat Pendapatan 1 - - 20.  Rasionalisasi - - - 21.  Idealisme - 1 - 22.  Probability of Audit - 1 - 23.  Pengalaman Kerja Auditor - 1 - 24.  Relativisme - 1 - 25.  Teori Fraud Pentagon 1 - - 26.  Reward - - 1 27.  Pengalaman Kerja Akuntan Publik - 1 - 28.  Ketepatan Pengalokasian Penggunaan Pajak 1 - - 29.  Tekanan - - - 30.  Kesempatan - - - 31.  Kemampuan - - - 32.  Arogansi - - - 33.  Lingkungan Wajib Pajak - - - 34.  Status Sosial Ekonomi 1 - - 35.  Covid-19 - 1 - 36.  Tax Amnesty - - 1 37.  Egoisme Psikologis - 1 - 38.  Kepercayaan kepada Pemerintah - 1 - 39.  Sosialisasi Perpajakan 1 - - 40.  Penegakan Hukum - - 1 41.  Moral Pajak 1 - - 42.  Perilaku Tidak Etis 1 - - 43.  Ketaatan pada Peraturan Perpajakan - - 1 44.  Iklim Etika - 1 - 45.  E-Commerce 1 - -
Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2023
Tabel  7  menjelaskan  mengenai  hasil  penelitian  dari  variabel-variabel  yang  berkaitan  dengan penggelapan  pajak.  Tabel  8  yang  disajikan  dibawah  ini  menjelaskan  terkait  isu/fenomena  yang sering  muncul  dari  berbagai  artikel  riset  terkait  penggelapan  pajak  periode  2018-2023.  Terlihat bahwa  dalam  riset  terkait  penggelapan  pajak  periode  2018-2023,  menunjukkan  adanya pengambilan isu-isu masalah perpajakan dari tahun-tahun terdahulu.
Tabel 8. Fenomena dalam Penelitian Penggelapan Pajak Periode 2018-2023 Tahun Isu/Fenomena 2018 1. Kasus Gayus Tambunan (Tahun 2009). 2. Kasus Suwir Laut, PT Asian Agri Group (Tahun 2011). 3. Kasus Johny Basuki dan Dhana Widyatmika (Tahun 2012). 4. Tidak tercapainya target penerimaan pajak. 5. Sistem self assessment menciptakan peluang tindakan kecurangan. 6. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. 7. Polemik bebas pajak di Irlandia (Tahun 2014). 8. Kasus Bakrie Group yakni PT Arutmin, PT Kaltim
Prima Coal (Tahun 2007).
2019 1. Sistem self assessment menciptakan peluang tindakan kecurangan. 2. Kasus PT EK Prima Ekspor Indonesia (Tahun 2007). 3. Kasus David Kenny Naftali, CV Sispak Anugerah (Tahun 2013).
4. Kasus Purdi E Chandra (Tahun 2014). 5. Kasus YO, NWS, AS yang melibatkan PT TD, PT CBT, dan PT CAP (Tahun 2015). 6. Kasus PT BSB dan PT Tian Jin (Tahun 2017). 7. Kasus Panama Papers (Tahun 2016). 8. Kasus Bakrie Group yakni PT Arutmin, PT Kaltim Prima Coal (Tahun 2007). 9. Kasus Suwir Laut, PT Asian Agri Group (Tahun 2011). 2020 1. Tidak tercapainya target penerimaan pajak. 2. Kasus Gayus Tambunan (Tahun 2009). 3. Kasus Suwir Laut, PT Asian Agri Group (Tahun 2011). 4. Kasus PT Mutiara Virgo (Tahun 2012). 5. Kasus pengusahan di Sumbawa (Tahun 2014).
6. Kasus CV Bumi Raya (Tahun 2016).
7. Kasus tiga pengusaha di Medan (Tahun 2017). 8. Kasus Panama Papers (Tahun 2016). 9. Kasus PT Adaro Energy (Tahun 2019). 10. Kasus PT RPP berinisial RF dan TS (Tahun 2020). 11. Kasus pengusaha di bidang produksi sepatu berinisial RY (Tahun 2015). 12. Kasus pengusaha hiburan malam di kota Jember (Tahun 2013). 2021 1. Kasus PT XYZ di Tangerang (Tahun 2015). 2. Tidak tercapainya target penerimaan pajak. 3. Kasus Suwir Laut, PT Asian Agri Group (Tahun 2011). 4. Kasus pengusaha di Sulawesi (Tahun 2016). 5. Kasus restoran mewah di kota Manado (Tahun 2012). 6. Kasus Roberto Santonius (Tahun 2011). 7. Kasus Gayus Tambunan (Tahun 2009). 8. Kasus PT Metrapolitan (Tahun 2011). 9. Kasus Bakrie Group yakni PT Arutmin, PT Kaltim Prima Coal (Tahun 2007). 10. Kasus PT Mutiara Virgo (Tahun 2012). 11. Kasus Ir Halim Thamsurie manajer PT Felicia Tunas Persada (Tahun 2019). 12. Kasus penggelapan pajak uang reklame pada perusahaan local di kota Malang (Tahun 2017). 2022 1. Kasus Panama Papers (Tahun 2016). 2. Tidak tercapainya target penerimaan pajak. 3. Kasus PT RPP berinisial RF dan TS (Tahun 2020). 4. Kasus penggelapan pajak oleh Direktur PT Jambi Jaya Makmur (Tahun 2019). 5. Sistem self assessment menciptakan peluang tindakan kecurangan.
6. Kasus penggelapan pajak di Semarang (Tahun 2021). 7. Kasus penggelapan pajak di Denpasar (Tahun 2021). 8. Kasus penggelapan pajak di Sumatera Selatan (Tahun 2015). 9. Kasus penggelapan pajak di Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung (Tahun 2016). 10. Kasus Gayus Tambunan (Tahun 2009). 11. Kasus Suwir Laut, PT Asian Agri Group (Tahun 2011). 12. Kasus penggelapan pajak oleh PT PIS (Tahun 2018). 13. Covid-19 (Tahun 2021). 2023 1. Kasus Gayus Tambunan (Tahun 2009). 2. Kasus Suwir Laut, PT Asian Agri Group (Tahun 2011). 3. Kasus penggelapan pajak di Semarang oleh Direktur berinisial MY (Tahun 2023). 4. Kasus penggelapan pajak di Sleman, Yogyakarta oleh YX (Tahun 2013 dan 2014). 5. Kasus penggelapan pajak oleh HP dan PT PJM (Tahun 2022). 6. Sistem self assessment menciptakan peluang tindakan kecurangan. 7. Kasus penggelapan pajak oleh Aminuddin (Tahun 2011). 8. Kasus penggelapan pajak oleh Purdi E Chandra
(Tahun 2014).

## PEMBAHASAN
Dari  Tabel  2  dan  Tabel  3  yang  dikombinasikan  dalam  Tabel  4  tampak  bahwa  penelitian mengenai  penggelapan  pajak  masih  sangat  menarik,  meskpun  artikel  yang  terindeks  ke  dalam Sinta 2 hanya ditemukan di tahun 2018, 2019 dan 2021. Namun, hal ini menjadi hal yang menarik bagi  penelitian  berikutnya  untuk  meneliti  ditambah  dengan  adanya  fenomena  pada  tahun  2024, berupa pemadanan NIK menjadi NPWP, serta adanya perubahan UU HPP yang berupa perlakuan PPh atas natura. Hal ini membuka celah bagi penggelapan pajak.
Kemudian,  dilihat  dari  peningkatan  jumlah  artikel  menunjukkan  bahwa  artikel  mengenai penggelapan pajak yang terpublikasi oleh Sinta tetap stabil dari tahun 2018 hingga 2023, dengan 12  penelitian  pada  2018,  11  penelitian  pada  2019,  14  penelitian  pada  2020,  15  penelitian  pada 2021, 22 penelitian pada 2022, dan 13 penelitian pada 2023. Dari 87 artikel ditemukan sebanyak 45 faktor yang memengaruhi penggelapan pajak.
Pada  Tabel  6,  terlihat  bahwa  faktor  dominan  yang  diduga  memengaruhi  penggelapan  pajak adalah: Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak, Religiusitas, dan Love of Money . Terdapat  beberapa  variabel  yang  sempat  diangkat  sebagai  faktor  penggelapan  pajak,  namun hanya satu artikel yang membahas masing-masing variabel tersebut, yaitu: Idealisme, Probability of  Audit,  Pengalaman  Kerja  Auditor,  Relativisme,  Teori  Fraud  Pentagon,  Reward,  Pengalaman Kerja  Akuntan  Publik,  Ketepatan  Pengalokasian  Penggunaan  Pajak,  Tekanan,  Kesempatan, Kemampuan,  Arogansi,  Lingkungan  Wajib  Pajak,  Status  Sosial  Ekonomi,  Covid-19,  Tax Amnesty,  Egoisme  Psikologis,  Kepercayaan  kepada  Pemerintah,  Sosialisasi  Perpajakan, Penegakan Hukum, Moral Pajak, Perilaku Tidak Etis, Ketaatan pada Peraturan Perpajakan, Iklim Etika, dan E-Commerce.
Pada  Tabel  7,  terlihat  bahwa  beberapa  variabel  masih  memiliki  celah  berpengaruh  dan  tidak berpengaruh  sehingga  masih  layak  untuk  diuji  lebih  lanjut  bagi  penelitian  berikutnya.  Hal  ini
merupakan  hal  yang  yang  menarik  bagi  akademisi  untuk  melakukan  riset  lebih  lanjut  terkait variabel tersebut mengenai penggelapan pajak yang disesuaikan dengan latar belakang/fenomena yang  terjadi.  Terdapat  beberapa  riset  yang  menunjukkan  hasil  mutlak  yaitu  berpengaruh  positif yang artinya variabel Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak, Religiusitas, Love of  Money,  Tarif  Pajak,  Sanksi  Pajak,  Pemahaman  Perpajakan,  Teknologi  dan  Informasi Perpajakan,  Gender,  Kualitas  Pelayanan  Pajak,  Machiavellian,  Self  Assesment  System,  Etika Uang, Norma Subjektif, Idealisme, Probability of Audit, Pengalaman Kerja Auditor, Relativisme, Pengalaman  Kerja  Akuntan  Publik,  Covid-19.  Egoisme  Psikologis,  Kepercayaan  kepada Pemerintah, dan Iklim Etika berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun, beberapa riset lain menunjukkan  bahwa  variabel  Keadilan  Pajak,  Sistem  Perpajakan,  Diskriminasi  Pajak, Religiusitas, Love of Money, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Gender, Kualitas Pelayanan Pajak, Machiavellian, Pemeriksaan Pajak, Self Assesment  System,  Pengetahuan  Perpajakan,  Norma  Subjektif,  Kemungkinan  Terdeteksinya Kecurangan,  Tingkat  Pendapatan,  Teori  Fraud  Pentagon,  Ketepatan  Pengalokasian  Penggunaan Pajak,  Status  Sosial  Ekonomi,  Sosialisasi  Perpajakan,  Moral  Pajak,  Perilaku  Tidak  Etis,  dan  E- Commerce tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Selain itu, terlihat juga bahwa terdapat beberapa  variabel  yang  tidak  menunjukkan  hasil  berpengaruh  atau  tidak  berpengaruh.  Hal tersebut disebabkan oleh metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut merupakan kualitatif.  Variabel  tersebut  antara  lain:  Rasionalisasi,  Tekanan,  Kesempatan,  Kemampuan, Arogansi, dan Lingkungan Wajib Pajak.
Dalam riset terkait penggelapan pajak periode 2018-2023, menunjukkan adanya pengambilan isu-isu  masalah  perpajakan  dari  tahun-tahun  terdahulu,  yang  ditunjukkan  pada  Tabel  8.  Isu perpajakan  yang  mendominasi  dalam  penelitian  antara  lain:  kasus  Bakrie  Group  (2007),  kasus Gayus Tambunan (2009), kasus PT Asian Agri Group (2011), dan kasus Panama Papers (2012). Sedangkan  isu/fenomena  terkait  penggelapan  pajak  pada  periode  2018-2023  cukup  bervariasi. Hal  ini  menggambarkan  adanya  sebuah  gap  dalam  riset,  di  mana  isu/fenomena  yang  diangkat sangat jauh dari periode waktu saat penelitian tersebut diteliti.
Demikian  bahwa  fenomena  yang  diangkat  terkait  dengan  penelitian  penggelapan  pajak  telah disajikan dalam Tabel 8. Namun, ada beberapa fenomena lain yang ditemukan peneliti diluar dari artikel-artikel penelitian yang disajikan pada tabel berikut.
Tabel 9. Fenomena Lain Terkait Penggelapan Pajak Periode 2018-2023
Tahun Isu/Fenomena 2018 1. Kasus penggelapan pajak sebesar Rp 10,68 miliar oleh Albertus Irwan Thajadi Oedi. 2. Kasus penggelapan pajak sebesar Rp 24,4 miliar oleh PT GIPE dan PT DPM. 2019 1. Kasus penggelapan pajak sebesar Rp 3.128.293.293 oleh Direktur PT Jambi Jaya Makmur. 2. Kasus penggelapan pajak sebesar Rp 3 M oleh Andri Tan selaku Direktur perusahaan minyak PT Jambi Tulo Pratama. 3. Kasus penggelapan pajak sebesar Rp 551 miliar oleh Nurul Huda selaku Direktur PT Sumber Berkah Akbar Perkasa. 2020 1. Kasus penggelapan pajak dengan total sebear Rp 5,54 miliar oleh dua tersangka berinisial RF dan TS. 2021 1. Kasus penggelapan pajak sebesar Rp 6,53 miliar oleh tersangka berinisial MN selaku Direktur PT EMI dan PT NRJM.
2. Kasus penggelapan pajak sebesar Rp 153 miliar oleh tersangka berinisial SS.
3. Kasus penggelapan pajak sebesar Rp 1,8 miliar oleh tersangka berinisial JLS. 4. Kasus penggelapan pajak sebesar Rp 320 juta oleh tersangka berinisial SEI selaku Direktur PT GPM.
2022 1. Kasus penggelapan pajak sebesar Rp 292 miliar oleh dua pimpinan PT PT berinisial YS dan TMESL. 2. Kasus penggelapan pajak sebesar Rp 26,9 miliar oleh tersangka berinisial RK. 3. Kasus penggelapan pajak sebesar Rp 100 miliar oleh tersangka berinisial HP dan tersangka lain adalah PT PJM. 2023. 1. Kasus penggelapan pajak sebesar Rp 244 miliar oleh dua tersangka berinisial LS dan S selaku pemilik CV DA dan CV TJ. 2. Kasus penggelapan pajak sebesar Rp 1,5 miliar oleh tersangka berinisial SM.
3. Kasus penggelapan pajak sebesar Rp 4,3 miliar oleh tersangka berinisial HW. 4. Kasus penggelapan pajak sebesar Rp 292 miliar oleh pengusahan bernama Hartanto Sutardja.
Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2023

## KESIMPULAN
Hasil  tinjauan  literatur  menunjukkan  bahwa  terdapat  sebanyak  45  faktor  yang  umum  diteliti dalam  akademis  dan  diduga  sebagai  variabel  yang  memengaruhi  penggelapan  pajak.  Faktor dominan  yang  diduga  memengaruhi  penggelapan  pajak  adalah:  Keadilan  Pajak,  Sistem Perpajakan,  Diskriminasi  Pajak,  Religiusitas  dan  Love  of  Money.  Dalam  penelitian  mengenai penggelapan  pajak  periode  2018-2023  menunjukkan  adanya  pengambilan  isu/fenomena  dari tahun-tahun  terdahulu.  Isu  yang  mendominasi  dalam  penelitian  antara  lain:  kasus  Bakrie  Group (2007),  kasus  Gayus  Tambunan  (2009),  kasus  PT  Asian  Agri  Group  (2011), dan  kasus  Panama Papers  (2012).  Hal  ini  menggambarkan  adanya  sebuah  gap  dalam  riset,  di  mana  isu/fenomena yang diangkat sangat jauh dari periode waktu saat penelitian tersebut diteliti. Di sisi lain, peneliti menemukan  adanya  isu/fenomena  lain  yang  mendorong  penelitian  penggelapan  pajak  periode 2018-2023  diluar  dari  artikel  penelitian  yang  ada.  Keterbatasan  dalam  penelitian  ini  adalah sampel  yang  terbatas  yang  disebabkan  oleh  jumlah  populasi  yang  terbatas  dan  tidak  adanya konfirmasi dari pihak praktisi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih memperluas konsep, topik,  ataupun  cakupan  serta  menambahkan  konfirmasi  dengan  pihak  praktisi melalui  kuesioner dan  wawancara  agar  dapat  memperoleh  penjelasan  yang  relevan  dan  mengindentifikasi  faktor- faktor lain yang ternyata memiliki pengaruh.

## REFERENSI
Ariyanto, D. (2020). Influence of justice, culture and love of money towards ethical perception on tax  evasion  with  gender  as  moderating  variable. Journal  of  Money  Laundering  Control , 23 (1), 245–266. https://doi.org/10.1108/JMLC-06-2019-0047
Brealiastiti,  R.  (2021).  Penerapan  Standar  Gri  Sebagai  Panduan  Penyusunan  Laporan Keberlanjutan  Tahun  2020  Perusahaan  Sektor  Barang  Konsumen  Primer  Dan  Non-Primer Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Ekobisman , 6 (1), 138–156.
Bungin,  B.  (2021). Penelitian  Kualitatif  Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan  Publik,  dan  Ilmu Sosial Lainnya Edisi Ketiga . Kencana.
Effendi, H. N., & Sandra, A. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tindakan Wajib Pajak Melakukan
Penggelapan
Pajak.
Jurnal Akuntansi , 11 (1), 1–12. https://doi.org/10.46806/ja.v11i1.798
Ekaputra,  A.,  Triyono,  T.,  &  Achyani,  F.  (2022).  Meminimalisasi  Penggelapan  Pajak  Melalui Optimalisasi  Kesadaran  Perilaku  Wajib  Pajak  Dengan  Pendekatan  Theory  Of  Planned Behavior. EKOMBIS  REVIEW:  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Dan  Bisnis , 10 (1),  198–206. https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1.1761
Emir Yanwardhana. (2023). Gelapkan Pajak, Dua Tersangka Ini Bikin Negara Rugi Rp244M! In
CNBC Indonesia .
https://www.cnbcindonesia.com/news/20230205140850-4- 411105/gelapkan-pajak-dua-tersangka-ini-bikin-negara-rugi-rp244m
Engko, C., & Lenggono, T. O. (2020). Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi dan Manajemen Mengenai  Penggelapan  Pajak. Accounting  Research  Unit  (ARU  Journal) , 1 (1),  43–53. https://doi.org/10.30598/arujournalvol1iss1pp43-53
Erawati,  T.,  &  Wibowo,  R.  A.  (2023).  Religiusitas  Kualitas  Pelayanan  dan  Etika  Penggelapan Pajak. Ekonomis: Journal of Economics and Business , 7 (1), 183.
https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.796
Ernandi,  H.,  Izzah,  F.  N.,  &  Ummah,  S.  R.  (2023).  Religiusitas  Dan  Materialism  Terhadap Penggelapan Pajak Dengan Love of Money Sebagai Variabel Moderasi. Owner , 7 (3), 2612– 2624. https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1533
Fitria,  K.  I.,  &  Wahyudi,  D.  (2022).  Pengaruh  Pemahaman  Perpajakan  Tentang  Tarif  Pajka, Sanksi  Pajak  dan  Keadilan  Pajak  Terhadap  Persepsi  Mahasiswa  Mengenai  Penggelapan Pajak. Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi , 14 (1), 35–49. https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i04.p09
Gunawan,  I.  (2021). Metode Penelian Kualitatif : Teori dan Praktik (Suryani  (ed.);  p.  306).  PT Bumi Aksara.
Iskandar,  A.  (2021).  Analisis  yuridis  terhadap  kebijakan  pemungutan  pajak  di  Indonesia. Keadilan Progresif , 11 (2), 110–125.
Jamalallail,  U.  F.,  &  Indarti,  M.  G.  K.  (2022).  Determinan  Penggelapan  Pajak  (Tax  Evasion) Dengan  Religiusitas  Sebagai  Variabel  Pemoderasi. KRISNA:  Kumpulan  Riset  Akuntansi ,
14 (1), 93–106. https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.93-106
Kamal,  A.  (2019).  Tax  Evasion  in  Pakistan:  Determinants  and  Requisite  Policy  Interventions.
European  Online  Journal  of  Natural  and  Social  Sciences:  Proceedings , 8 (1),  185–199. https://european-science.com/eojnss_proc/article/view/5689
Kassa,  E.  T.  (2021).  Factors  influencing  taxpayers  to  engage  in  tax  evasion:  evidence  from Woldia  City  administration  micro,  small,  and  large  enterprise  taxpayers. Journal  of Innovation and Entrepreneurship , 10 (1). https://doi.org/10.1186/s13731-020-00142-4
Lamia,  M.,  Morasa,  J.,  &  Rondonuwu,  S.  (2018).  Persepsi  Calon  Wajib  Pajak  Atas  Tindak Penggelapan  Pajak. Going  Concern :  Jurnal  Riset  Akuntansi , 14 (1),  381–388. https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21165.2018
Lestari,  R.,  Junaidi,  J.,  &  Patra,  I.  K.  (2022).  Pengaruh  Religiusitas  Machiavellian  dan  Love Money terhadap Penggelapan Pajak. Owner , 7 (1), 243–253.
https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1284
Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi Terbaru . CV Andi Offset.
Maulida, R. (2022). Mengenal Tax Evasion, Contoh, hingga Sanksinya. In Https://Www.Online- Pajak.Com/Mengenal-Tax-Evasion-Contoh-Hingga-Sanksinya .
Mengistu,  A.  T.,  Molla,  K.  G.,  &  Mascagni,  G.  (2022).  Trade  Tax  Evasion  and  the  Tax  Rate: Evidence from Transaction-level Trade Data. Journal of African Economies , 31 (1), 94–122. https://doi.org/10.1093/jae/ejab005
Mujiyati,  M.,  Rohmawati,  F.  R.,  &  Ririn,  W.  H.  (2018).  Determinan  Persepsi  Mengenai  Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 3 (1), 1– 12. https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i1.5551
Natalia,  C.,  &  Riswandari,  E.  (2021).  Penerapan  Sistem  E-Filling,  Kesadaran  Perpajakan,  Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini , 2 (2), 205–216. https://doi.org/10.31258/jc.2.2.205-216
Pohan, C. A. (2018). Optimizing corporate tax management: kajian perpajakan dan tax planning- nya Terkini (S. B. Hastuti (ed.)). Bumi Aksara.
Pratiwi,  E.,  &  Prabowo,  R.  (2019).  Keadilan  dan  Diskriminasi  Pajak  Terhadap  Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi. AFRE (Accounting and Financial Review) , 2 (1), 8–15. https://doi.org/10.26905/afr.v2i1.3008
Priskila,  N.,  Riswandari,  E.,  &  Bwarleling,  T.  H.  (2022).  Penggelapan  pajak  yang  dimoderasi religiusitas
intrinsik. Jurnal Akuntansi Aktual , 9 (2), 86.
https://doi.org/10.17977/um004v9i22022p086
Pujiati, N. I., Alam, S., & Amiruddin, A. (2021). Penggelapan Pajak Tinjauan Moral Perpajakan (Studi  Kasus  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Makassar  Selatan). Amnesty:  Jurnal  Riset Perpajakan , 4 (1), 86–98. https://doi.org/10.26618/jrp.v4i1.5310
Puspita,  A.  F.,  Pusposari,  D.,  &  Firmanto,  Y.  (2021).  APAKAH  TEORI  FRAUD  PENTAGON RELEVAN  DALAM  MENDETEKSI  PENGGELAPAN  PAJAK? Jurnal  Akuntansi Multiparadigma , 12 (3), 531–546.
Putri,  R.  I.,  &  Mahmudah,  H.  (2020).  Pengaruh  keadilan,  diskriminasi  dan  etika  uang  (Money Ethics) terhadap persepsi Mengenai etika penggelapan pajak (Tax Evasion). Jurnal Mutiara Akuntansi , 5 (1), 46–66.
Rachman, A. (2023). Gelapin Pajak, Aset Pemilik Pazia Disita & Kena Denda Rp292 M . CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20230828104902-4-466640/gelapin-pajak- aset-pemilik-pazia-disita-kena-denda-rp292-m
Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori dan Kasus (E. S. Suharsi (ed.); 11th ed.). Salemba Empat.
Riswandari, E., & Bagaskara, K. (2020). Agresivitas Pajak Yang Dipengaruhi Oleh Kompensasi Eksekutif,  Koneksi  Politik,  Pertumbuhan  Penjualan,  Leverage  Dan  Profitabilitas. Jurnal Akuntansi , 10 (3), 261–274. https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.10.3.261-274
Setiawan,  T.,  Ahalik,  &  Soekanto,  Y.  L.  (2023). Analisa  Online  Learning  Dalam  Perspektif Carbon Emission Cost . 7 (September), 220–237.
Sinaga, R., Runtuwarouw, R. A., & Tanor, L. A. O. (2021). Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Manado). JAIM: Jurnal Akuntansi Manado , 2 (3).
Styarini, D., & Nugrahani, T. S. (2020). Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, Pemahaman Perpajakan,  Tarif  Pajak,  dan  Self  Assessment  System  Terhadap  Tax  Evasion. Akuntansi Dewantara , 4 (1), 22–32. https://doi.org/10.26460/ad.v4i1.5343
Sudarwadi,  H.,  Christy,  K.  M.,  &  Parastri,  D.  H.  (2021).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Etika Penggelapan Pajak. Management Business Journal , 4 (2), 869–844.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, . Alfabeta.
Sundari,  S. (2019).  Pengaruh  Sanksi  Perpajakan  dan Self  Assessment  System  terhadap  Persepsi Wajib  Pajak  Mengenai  Penggelapan  Pajak  (Tax  Evasion). Jurnal  Kajian  Akuntansi , 3 (1), 55. https://doi.org/10.33603/jka.v3i1.2114
Suryaputri,  R.  V.,  &  Averti,  A.  R.  (2019).  Pengaruh  Keadilan  Perpajakan,  Sistem  Perpajakan, Diskriminasi  Perpajakan,  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Terhadap  Penggelapan  Pajak. Jurnal Akuntansi Trisakti , 5 (1), 109–122. https://doi.org/10.25105/jat.v5i1.4851
Tanra, A. A. M., Yuniar, L. S., Afdalia, N., Farid, E. S., Iqbal, M., Muslimin, U. R., & Nichen.
(2021).  Pengaruh  Kecintaan  Uang  Terhadap  Penggelapan  Pajak  dengan  Religiusitas  dan Materialisme  Sebagai  variabel  Moderasi. Jurnal  Akun  Nabelo:  Jurnal  Akuntansi  Netral, Akuntabel, Objektif , 4 (1), 556–566.
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/jan/article/view/17510
Tazkiyannida,  A.,  &  Hidayatulloh,  A.  (2023).  Determinan  Penggelapan  Pajak:  Sudut  Pandang Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. JAK  (Jurnal  Akuntansi)  Kajian  Ilmiah  Akuntansi , 10 (1),  99– 109. https://doi.org/10.30656/jak.v10i1.5449
Terzic,  S.,  Dzakula,  M.,  &  Muminovic,  E.  (2020).  Tax  Evasion  in  Bosnia  and  Herzegovina: Perception  From  Taxpayers  and  Tax  Inspectors. Eurasian  Journal  of  Economics  and Finance , 8 (1), 24–37. https://doi.org/10.15604/ejef.2020.08.01.003
Olivia, T., & Setiawan, T. (2019). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit..
Journal of Business
and Applied Management , 5 (1), 50–63.
https://doi.org/10.32492/eba.v5i1.712
Wahyuni,  M.  S.,  Khairiyah,  D.,  &  Yuniarti.  Zs,  N.  (2022).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Etika  Atas  Penggelapan  Pajak  (Tax  Evasion). EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 10 (2), 937–946.
https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2.2397
Wildan,  M.  (2022). DJP  Ungkap  Kasus  Penggelapan  Pajak  Rp292  Miliar .  DDTC  News. https://news.ddtc.co.id/djp-ungkap-kasus-penggelapan-pajak-rp292-miliar-44412
Zainuddin, Z., Mahdi, S. A., & Ismail, A. A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Etis  Penggelapan  Pajak. Jurnal  Informasi,  Perpajakan,  Akuntansi,  Dan  Keuangan  Publik , 16 (1), 41–64. https://doi.org/10.25105/jipak.v16i1.6441