Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1206

## Akuntabilitas Dalam Pandangan Sakai Sambayan
Sondang Selida Apryastuti Purba 1 , Ika Kristianti 2* , Jean Stevany Matitaputty 3
¹ , ² 3 Universitas Kristen Satya Wacana ika.kristianti@uksw.edu *Corresponding Author Diajukan : 26 September 2022 Disetujui : 6 Oktober 2022 Dipublikasi
: 7 Oktober 2022

## ABSTRACT
The determination of the village fund budget that is carried  out every year continues to increase  and  is  seen  in  its  management  not  in  line  with  good  village  financial  management,  as evidenced  by  the  discovery  of  misuse  of  village  funds  arising  from  the  lack  of  accountability  in several villages spread across Indonesia. This study aims to see how the role of local wisdom of sakai  sambayan  in  increasing  accountability  for  financial  management  amidst  the  diversity  of ethnic  and  religious  communities  in  Rejomulyo  Village,  Palas  sub-district,  South  Lampung regency.  This  research  is  a  qualitative  research  with  primary  data  sources  obtained  through interviews and documentation with research sources, namely village officials, village consultative bodies,  and  community  leaders  in  Rejomulyo  Village.  The  research  analysis  technique  used  is data  reduction,  data  presentation,  and  drawing  conclusions.  The  results  and  discussion  in  this study  indicate  that  local  wisdom  of  sakai  sambayan  in  Rejomulyo  Village  can  improve  the realization of village financial management accountability, this is due to the positive noble values of local wisdom of sakai sambayan, namely cooperation, kindness, and upholding the truth that we  can  live  and  apply  in  stages.  The  stages  of  village  financial  management  will  contain  and realize  good  accountability.  The  management  of  village  funds  in  Rejomulyo  Village  has  been carried  out  in  accordance  with  the  applicable  rules,  namely  Permendagri  number  20  of  2018 regarding  the  stages  of  village  financial  management  including  planning,  implementation, administration, reporting, and accountability.
Keywords : Accountability, Accounting,and Local Wisdom

## PENDAHULUAN
Akuntabilitas  publik  adalah  kewajiban  pemerintahan  desa  untuk  bertanggung jawab,  menyerahkan  dan  melaporkan  semua  penyelenggaraan  kegiatan  kepada  pihak yang  memberikan  perintah  atas  pertanggungjawaban  tersebut    (Solikhah  et  al.,  2018). Saragih  &  Kurnia  (2019)  Perangkat  desa  bertanggung  jawab  mengidentifikasi  dan menganalisis  laporan  keuangan  guna  menyesuaikan  antara  realisasi  program  dengan laporan  keuangan  sebagai  wujud  akuntabilitas.  Tuntutan  akuntabilitas  adalah  cerminan perlunya  pengawasan  terkait  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  memberikan pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan,  dan  mengungkapkan  guna  memastikan pengelolaan  dana  desa  telah  dilakukan  sesuai  ketentuan  dan  peraturan  yang  berlaku (Ningsih et al ., 2020).
Pemerintahan  desa  dibantu  Sistem  Keuangan  Desa  (SISKEUDES)  yang dikembangkan  oleh  badan  pengawas  keuangan  dan  pembangunan  untuk  menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Imani et al. , 2021). Undang-undang Nomor 6 Tahun (2014)  menegaskan  bahwa  pemerintahan  memiliki  kesempatan  dalam  mengelola  tata kelola  pemerintahan  desa  dan  keuangan  desa.  Maka  dari  itu,  pemerintah  perlu mengaplikasikan  prinsip  akuntabilitas  atas  tata  pemerintahannya  supaya  tercipta pengelolaan keuangan desa yang baik (Andriyanto et al., 2019).
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1206
Meutia & Liliana (2017) mengatakan bahwa ketidaklengkapan laporan keuangan dan  tidak  disiplinnya  pertanggungjawaban  timbul  karena  kurangnya  kompetensi  yang dimiliki  oleh  perangkat  desa.  Pemeriksaan  yang  dilakukan  terhadap  120  desa  di Kabupaten Malang terkait manajemen keuangan desa yang disesuaikan dengan Undang- Undang  No.  6  Tahun  2014  menemukan  bahwa  banyak  kesalahan  administrasi  dalam laporan  keuangan  dan  terjadi  penyelewengan  pengelolaan  dana  desa  (Imawan et  al ., 2019). Kesalahan dalam penggunaan Sistem Keuangan Desa berdampak terhadap laporan keuangan  dan  pemerintahan  desa  terkait  kasus  penyalahgunaan  dana  desa,  yang melibatkan kepala desa dan atau aparat desa (Andriyanto et al., 2019).
Peraturan  Presiden  (PerPres)  No.  29  tahun  (2014)  mendefinisikan  akuntabilitas sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  pelaksanaan  program  secara  terukur  dengan  target kerja  yang  telah  ditetapkan  melalui  laporan  kinerja  instansi  untuk  menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Keterbukaan informasi publik berdampak positif bagi masyarakat dan juga terwujudnya kinerja yang maksimal (Pemerintah, 2008). ACFE (2017)  menjelaskan  bahwa  nilai  kearifan  lokal  yang  melekat  membentuk  karakter  dan akhlak  individu  pengelola  keuangan  desa  yang  baik  sehingga  ini  menjadi  salah  satu pencegah  terjadinya  penyalahgunaan  yang  menghambat  terwujudnya  akuntabilitas. Permata dan Hapsari (2020) menemukan bahwa kentalnya kearifan lokal yang dilakukan di  Desa  Lerep,  Kabupaten  Unggaran  seperti  tradisi-tradisi  yang  rutin  dilakukan memberikan  nilai-nilai  luhur  yang  positif  sehingga  tidak  ditemukan  potensi penyalahgunaan pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan dana desa.
Kearifan  lokal  berperan  meminimalisir  kecurangan  dalam  pengelolaan  keuangan desa,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Widiana  &  Hapsari  (2021)  di  Desa  kesongo, Kecamatan  Tuntang  dengan  kearifan  lokal  seperti sadranan yang  berisi  nilai kesederhanaan  dan merti  desa yang  mempunyai  nilai  keadilan  dan  mengembalikan  apa yang telah menjadi hak dan milik Tuhan kepada Tuhan. Lindayanti et al (2020) kearifan lokal  menciptakan  hubungan  antar  anggota  organisasi  di  Desa  Pekraman  Samsam, Kecamatan Kerambitan menjadi dasar penerapan praktik akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan  yang  jujur  dan  terhindar  dari  penyalahgunaan  jabatan.  Kearifan  lokal O  Nga: Laa berasal  dari  Gorontalo  memiliki  nilai  akuntabilitas  berupa  rancangan  pemanfaatan biaya  dan  realisasi  pelaksanaan  pernikahan  yang  didukung  oleh  kepercayaan, kekeluargaan, menghormati, dan berkeyakinan dengan tujuan agar biaya yang diserahkan pihak laki-laki dapat memenuhi kebutuhan upacara pernikahan (Thalib, 2021).
Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih berfokus pada  peran  kearifan  lokal  yang  berada  di  Desa  Rejomulyo  yaitu Sakai  Sambayan yang dikaitkan dengan  perwujudan akuntabilitas  pengelolaan keuangan  yang didasarkan  pada Permendagri  Nomor  20  tahun  2018.  Hasil  dari  wawancara  awal  yang  telah  dilakukan kepada  Bapak  Warsito  selaku  Kepala  Desa  Rejomulyo  menjelaskan  bahwa  nilai-nilai kearifan  lokal Sakai  Sambayan masih  dijiwai  oleh  masyarakat  Desa  Rejomulyo  dalam menjalankan  aktivitas  sehari-hari,  tetapi  belum  adanya  pengawasan  yang  dilakukan dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  atas  laporan  keuangan  dan  pertanggungjawaban kepada masyarakat serta kurangnya kompetensi menjadi masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  bagaimana  peranan  kearifan  lokal sakai sambayan dalam  meningkatkan  akuntabilitas  atas  pengelolaan  keuangan  Desa Rejomulyo.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menguji  secara  empiris  mengenai  peranan Pemerintah  desa  dan  kearifan  lokal  guna  memaksimalkan  pertanggungjawaban  atas keuangan  Desa  Rejomulyo,  Kecamatan  Palas.  Secara  praktis,  diharapkan  penelitian  ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintahan desa melalui pengamalan nilai-nilai positif
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1206
yang  terkandung  dalam sakai  sambayan yang  dapat  mewujudkan  akuntabilitas  dalam pengelolaan  keuangan  desa.  Serta,  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  teori  dalam perkembangan  ilmu  akuntansi  yang  lebih  inovatif  sehingga  dapat  diterapkan  dengan mudah oleh pemerintah desa.

## STUDI LITERATUR

## Desa dan Perangkat Desa
Undang-undang Nomor 6 tahun (2014) mendefinisikan desa sebagai perkumpulan rakyat  yang  mempunyai  batasan  daerah  dengan  wewenang  mengendalikan  urusan pemerintah, keperluan rakyat  yang berada di desa tersebut  atas ide gagasan  masyarakat, kewajiban  latar  belakang,  dan  kewajiban  budaya  dapat  diterima  dan  dihargai  pada regulasi  pemerintah  Negara  Indonesia.  Desa  memiliki  3  tujuan  yaitu  memberikan legalisasi,  memberikan  kejelasan  status  dan  ketegasan  aturan  desa,  dan  ketiga, mempertahankan  serta  mengembangkan  kebudayaan  yang  ada  di  Desa.  Undang-undang nomor  6  tahun  2014  perangkat  desa  adalah  unsur  penting  dalam  penyelanggaran pemerintahan desa, dilengkapi pengetahuan dan keahlian  yang dimiliki sesuai tugas dan kewajibannya  dalam  upaya  mewujudkan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang  baik di  bawah  naungan  kepala  desa.  Pemerintah  desa  diharapkan  dapat    meningkatkan masyarakat  beserta  sumber  daya  yang  dimiliki  di  desa  dengan  karakteristik  demokratis (Indrianasari, 2017).

## Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri Nomor 20 tahun (2018) mendefinisikan pengelolaan keuangan desa sebagai rangkaian kegiatan seperti  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan, dan  pertanggungjawaban  atas  keuangan  desa.  Tahap  perencanaan  merupakan  tahapan merencanakan  program  kerja  dan  anggaran  terkait  penggunaan  dana  desa  dalam  satu periode  tertentu  yang  bertujuan  supaya  penggunaan  dana  desa  efektif  dan  efisien. Tahapan yang kedua adalah pelaksanaan yaitu tahapan penerapan dari program kerja dan anggran  yang telah direncanakan dalam satu periode. Tahap ketiga adalah penatausahaan yang  merupakan  pencatatan  seluruh  transaksi  yang  telah  dilakukan  selama  tahap pelaksanaan  sesuai  dengan  standar  dan  aturan  yang  berlaku.  Tahap  selanjutnya merupakan  tahapan  pelaporan  dan  pertanggungjawaban,  bendahara  memiliki tanggungjawab dalam menyusun laporan keuangan disertai bukti transaksi sebagai wujud pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilakukan.
PELAKSANAAN PELAPORAN PERENCANAAN
PERTANGGUNG
JAWABAN

## PENATAUSAHAAN
Gambar 1. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa Sumber gambar : Peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 20 (2018)

## Teori Keagenan (Agency Theory)
Jensen & Meckling (1976) menatakan bahwa teori keagenan adalah konsep yang memberikan  penjelasan  hubungan  kontraktual  antara principals dan agents .  Didalam organisasi  sektor  publik  yang  disebut principals adalah  rakyat  dan  yang  disebut agents adalah pemerintahan yang dalam hal ini merupakan kepala desa serta aparat desa lainnya. Gray  dan  Jenkins  (1993)  mengatakan  bahwa  pihak  yang  memberikan  kepercayaan kepada agent akan memberikan saksi jika ditemukan tindakan atau jawaban agent tidak memuaskan principal. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun (2010) menjelaskan  hubungan  antara  akuntabilitas  dan  teori  agensi  yaitu  pemerintah  desa sebagai  penerima  amanah  memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan,
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1206
dan  mengungkapkan  aktivitas  dan  kegiatan  sebagai  wujud  akuntabilitas  yang  diberikan kepada  masyarakat  sebagai  pemberi  amanah  yang  memiliki  hak  dan  kewenangan terhadap pertanggungjawaban tersebut.

## Akuntabilitas
Akuntabilitas  merupakan  wujud  pertanggungjawaban  atas  realisasi  program, menyajikan,  melaporkan,  dan  mengungkapkan  semua  kegiatan  kepada  pihak  yang memberikan  kepercayaan.  Akuntabilitas  keuangan  desa  memiliki  sifat  horizontal  yaitu pertanggungjawaban  pemerintahan  dan  badan  musyawarah  desa,  juga  memiliki  sifat vertikal  yaitu  pertanggungjawaban  antar  pemerintahan  desa  dan  masyarakat  desa (Mardiasmo, 2018).  Undang-undang Nomor 6  Tahun 2014  mendefinisikan akuntabilitas desa  sebagai  asas  yang  menentukan  bahwa  kegiatan  dan  hasil  akhir  kegiatan  dalam kepentingan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  harus  dapat  dipertanggungjawabkan kepada  masyarakat  desa  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Akuntabilitas  keuangan  desa  dipengaruhi  oleh  kesanggupan  pemerintah  dalam mempertanggungjawabkan  kegiatan  yang  telah  terlaksana  yang  mencangkup  dengan pembangunan  dan pemerintahan desa,  terkait  masalah keuangan  yang  terdapat  di  dalam anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) (Nafidah & Anisa, 2017).

## Kearifan Lokal Sakai Sambayan
Kearifan  lokal  adalah  kebiasaan  turun  temurun  yang  dikembangkan  oleh  leluhur agar kearifan lokal dapat tetap bertahan dengan cara manusia berakal budi, pikiran, hati, bersikap dan bertindak dalam lingkungan sosial, dan juga mempertahankan aturan, nilai, dan norma  yang berlaku (Aulia, 2019). (Azis, 2017) menjelaskan kearifan lokal sebagai pandangan  dan  pengetahuan  tradisional  yang  menjadi  patokan  dalam  berperilaku,  serta memberikan identitas, fungsi dan makna dalam masyarakat beradaptasi dengan penduduk setempat.  Masyarakat  yang  bertempat  tinggal  di  Lampung  mengikuti  pandangan  hidup Piil  Pesenggiri.  Pedoman  yang  dipercayai  teguh  ini  menjadikan  masyarakat  Lampung dapat  menerima  perbedaan  dan  mempunyai  kesetiakawanan  yang  tinggi,  baik  bagi sesama  kelompok  maupun  dengan  masyarakat  luar  (Abdulsyani  et  al.,  2020).  Sakai Sambayan mengarah pada rasa kerjasama dan kekompakan dalam keberagaman kegiatan bersifat pribadi maupun sosial kemasyarakatan. Sakai sambayan dipahami memiliki nilai kebaikan  yang  terkandung  dalam  prinsip  sikap  perilaku,  kerjasama,  saling  peduli  satu sama  lain  untuk  mencapai  tujuan  hidup  dengan  berbuat  kebaikan  dan  menegakan kebenaran  dalam  kepentingan  bersama  sehingga  sakai  sambayan  diharapkan  mampu membentuk pribadi yang peduli dan teguh pada kebenaran (Abdulsyani et al., 2020).

## Penelitian Terdahulu
Penelitian yang membahas tentang kearifan lokal dan akuntabilitas sudah banyak dilakukan  dengan  kearifan  lokal  dan  daerah  yang  berbeda-beda.  Penelitian  yang dilakukan  oleh  Soeharso  (2017)  dalam  penelitiannya  menemukan  bahwa  kurangnya kesiapan  dan  pengetahuan  perangkat  desa  Argorejo  dan  Argodadi  terkait  aturan pengelolaan  keuangan  menyebabkan  keterlambatan  pelaporan  sehingga  menghambat terwujudnya  akuntabilitas.  Nurazizah at  al (2020)  mengatakan  bahwa  implementasi Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pada 11 desa yang berada di Kecamatan Cijeungjing telah  dilakukan  dengan baik  serta  mampu  meningkatkan efektivitas  pelaporan  keuangan desa. Widjantie (2022), memfokuskan penelitiannya pada Permendagri Nomor 113 tahun 2014  di  Desa  Kotah  dengan  hasil  penelitian  yaitu  pemerintah  desa  Kotah  sudah mengelola APBDes secara akuntabel yang selaras dengan Permendagri Nomor 113 tahun
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1206
2014  yang  berisikan  tahapan  pengelolaan  keuangan  desa  serta  desa  Kotah  juga  telah melakukan  pemasangan  laporan  keuangan  di  papan  baleho  sebagai  wujud  akuntabilitas yang  dilakukan.  Penelitian  yang  dilakukan  Harjito at  al (2016)  menjelaskan  dalam penelitiannya  bahwa  akuntansi  tidak  dapat  dilakukan  secara  maksimal  dalam  lumbung peceklik  karena  keterbatasan  pemahaman  dan  kemampuan  untuk  menganalisa  laporan yang disajikan .

## METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  fenomenologi bertujuan  untuk  fokus  mengobservasi,  mendeskripsikan,  dan  menjelaskan  temuan  yang dihasilkan  penelitian  (Darmada et  al .,  2016).  Peran  kearifan  lokal  dalam  akuntabilitas keuangan  desa  merupakan  fokus  objek  penelitian  ini.  Pengumpulan  data  menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data primer melalui  wawancara  serta  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  dokumentasi  wujud akuntabilitas Desa. Narasumber penelitian adalah perangkat desa, badan permusyawaratan  desa  (BPD),  dan  tokoh  masyarakat  Desa  Rejomulyo  Palas.  Struktur organisasi yang ada dalam pemerintahan Desa Rejomulyo adalah sebagai berikut :
KEPALA DESA
WARSITO
KAUR KEUANGAN FATKUR KAUR PERENCANAAN MUJIADI KAUR TU & UMUM SUWADI SEKRETARIS DESA WAWAN KASI PELAYANAN SITI KASI KESEJAHTERAAN AGUNG KASI PEMERINTAHAN JOKO KADUS 3 SARNO KADUS 4 YUSUF KADUS 5 SISWANDI KADUS 2 NUR KADUS 1 SUTARNO
Gambar 2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rejomulyo Sumber gambar : Pemerintahan Desa Rejomulyo Kecamatan Palas
Teknik  penelitian  ini  mengacu  pada  Permata  &  Hapsari  (2020),  Widiana  &  Hapsari (2021)  yang dilakukan dengan  empat  tahap  yaitu:  Tahapan  pertama  adalah  memperoleh data  dengan  melakukan  wawancara  secara  kepada  informan  dan  pengamatan  yang dilakukan  di  lokasi  objek  penelitian,  selanjutnya  data  diubah  menjadi  transkrip wawancara  dalam  bentuk  tertulis  dan  hasil  pengamatan  dituangkan  dalam  tulisan. Tahapan  kedua  adalah  mereduksi  data  yaitu  dengan  merangkum  dan  memilih  data-data untuk  memberikan gambaran  yang  lebih  jelas  mengenai  kearifan lokal  Desa Rejomulyo dalam  mewujudkan  akuntabilitas  atas  proses  pengelolaan  dana  desa  kemudian dinarasikan  dengan  mengacu  pada  kajian  literatur  akuntabilitas,  teori  keagenan  ( Agency Theory )  dan konsep  pengelolaan dana desa.  Tahapan  ketiga  adalah penyajian data  yaitu dengan  mengorganisasikan  data-data  melalui  pengelompokkan  data  berdasarkan informasi  yang  dibutuhkan.  Tahapan  keempat  adalah  menarik  kesimpulan  mengenai rumusan  peran  pemerintah  desa  dan  kearifan  lokal  dalam  meningkatkan  akuntabilitas keuangan desa, kemudian hasil yang dideskripsikan dalam bentuk narasi.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1206
Pengumpulan data : Wawancara dan Dokumentasi
Reduksi Data Penyajian Data

## Penarik Kesimpulan

## Gambar 3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

## HASIL
Desa  Rejomulyo  berada  di  Kecamatan  Palas,  Kabupaten  Lampung  Selatan, memiliki  toleransi  antar  umat  beragama  dan  suku  yang  beragam.  Masyarakat  Desa Rejomulyo  merupakan  pendatang  dan  beradaptasi  dengan  kearifan  lokal  yang  terus melekat dalam masyarakat yaitu Sakai Sambayan yang artinya suka bekerja sama, tolong menolong, dan bergotong royong dalam menyelesaikan pekerjaan baik untuk kepentingan individu  atau  kepentingan  umum.  Jumlah  penduduk  yang  ada  di  Desa  Rejomulyo  yaitu 2.696 terdiri dari 1.364 laki-Laki dan 1.332 perempuan. Masyarakat Rejomulyo sebanyak 2.592  jiwa  memeluk  agama  islam,  dan  sementara  104  jiwa  menganut  agama  Kristen. Tingkat  pendidikan  penduduk  Desa  Rejomulyo  yaitu  tidak  atau  belum  sekolah  sampai strata II dengan angka tertinggi yaitu SMA sebesar 588 Jiwa. Pekerjaan masyarakat Desa Rejomulyo mayoritas adalah petani sebanyak 564 Jiwa.
Penyelenggaraan  pengelolaan  keuangan  desa  Rejomulyo  melalui  beberapa tahapan  dimulai  dari  tahap  perencanaan  dengan  melakukan  musyawarah  dusun  yang diikuti oleh perangkat dusun,  tokoh  masyarakat, dan lembaga-lembaga Desa Rejomulyo dengan  tujuan  menampung  aspirasi  masyarakat  untuk  program  kerja  pemerintah  desa. Sesuai  dengan  pernyataan  Bapak  Wawan  selaku  sekretaris  Desa  Rejomulyo  : “  Untuk perencanaan  pertamanya  biasanya  kami  adakan  Musyawarah  Dusun  dulu  menampung aspirasi-aspirasi  masyarakat  dan  ini  menjadi  rencana  kerja  jangka  pendek,  jangka menengah,  dan  jangka  panjang”(Wawancara  pada  tanggal  24  Juni  2022). Hasil  yang didapatkan  dalam  musyawarah  desa  akan  dicatat  dan  di  teruskan  di  Musyawarah Pembangunan  Desa  sesuai  dengan  persetujuan  Kades  dan  BPD.  Sesuai  dengan pernyataan  Bapak  Wawan  selaku  sekretaris  Desa  Rejomulyo  : “Masyarakat menyampaikan aspirasi apa saja yang ingin di danai atau dibangun dalam rencana kerja desa  rejomulyo  ini,  dan  nantinya  kami  akan  menampung  aspirasi  masyarakat  tersebut lalu diMusyawarahkan dalam Musyawarah desa dan juga disesuaikan dengan anggaran desa  yang  ada.  Nanti  penentuannya  akan  dilakukan  di  Musyawarah  Pembangunan Desa”(Wawancara pada tanggal 24 Juni 2022).
Tahap  pelaksanaan  merupakan  tahapan  realisasi  program  kerja  yang  telah diputuskan  dalam  musyawarah  pembangunan  desa  dan  pelaksanaan  realisasi  program akan  dilakukan  oleh  Pelaksana  Kegiatan  yang  telah  dibentuk  oleh  pemerintah  desa dibantu  oleh  Tim  Pelaksana  Kegiatan.  Bendahara  menyalurkan  anggaran  dana  kepada
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1206
pelaksana  kegiatan,  lalu  pelaksana  kegiatan  meneruskan  dana  tersebut  kepada  tim pelaksana kegiatan yang akan mengelola dana untuk pemenuhan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.  Sesuai  dengan  pernyataan  Bapak  Wawan  selaku  sekretaris  Desa  Rejomulyo  : “Setelah  program  kerja  disetujui  oleh  kepala  desa  dan  BPD  maka  akan  diterbitkan APBDes,  dalam  realisasi  kerja  kita  juga  dibantu  oleh  pelaksana  kerja  dan  pelaksana kerja  tesebut  juga  punya  tim  pelaksana  kerja.  Maka  nanti  bendahara  akan  meneruskan dana APBDes ke pelaksana kerja dan pelaksana kerjalah yang akan meneruskan ke tim pelaksana  kerja.  Di  Lapangan  pelaksanaan  kegiatan  desa  juga  melibatkan  masyarakat desa Rejomulyo. Karena ini di desa jadi rasa kebersamaan dan gotong royongnya masih sangat kental”(Wawancara pada tanggal 24 Juni 2022).
Tahapan  penatausahaan  merupakan  tahapan  dimana  pelaksana  kegiatan  akan mempertanggungjawabkan  penggunaan  dana  anggaran  kegiatan  kepada  bendahara  desa dengan  rekapitulasi  pengeluaran  dan  disertai  bukti  transaksi  sesuai  dengan  bahan  yang dibelanjakan  tim  pelaksana  kegiatan.  Setelah bendahara  desa  menerima  rekapitulasi dan kwitansi  dari  pelaksana  kegiatan  maka  akan  dilakukan  verifikasi  oleh  sekretaris  desa sebelum  nantinya  akan  diserahkan  kepada  Kepala  Desa  selaku  penanggung  jawab kegiatan.  Sesuai  dengan  pernyataan  Bapak  Wawan  selaku  sekretaris  Desa  Rejomulyo  : “Tim pelaksana kegiatan akan menyerahkan hitungan pengeluaran dan kwitansi belanja kepada bendahara desa. Sebelum nanti diberikan ke Pak Kades, maka akan diverifikasi oleh sekretaris desa”(Wawancara pada tanggal 24 Juni 2022).
Tahap  pelaporan  adalah  tahapan  dimana  bendahara  desa  menyusun  laporan pertanggungjawaban  atas  kegiatan  atau  pembangunan  desa  yang  telah  dilaksanakan. Laporan  yang  telah  dibuat  akan  komunikasikan  dengan  masyarakat,  BPD,  dan  lembaga desa  sebelum  diserahkan  ke  kecamatan  selanjutnya  diteruskan  ke  pihak  yang  memiliki wewenang lebih tinggi. Sesuai dengan pernyataan Bapak Wawan selaku sekretaris Desa Rejomulyo  : “Bendahara akan menyusun laporan pertanggungjawaban trus nanti juga ada  kwitansinya.  Nah  setelah  laporan  pertanggungjawaban  selesai  dibuat  nanti disosialisasiin sama masyarakat, BPD, dan juga lembaga yang ada di desa. Terus nanti baru diteruskan ke kecamatan dan selanjutnya itu urusan kecamatan untuk meneruskan ke dinas”(Wawancara pada tanggal 24 Juni 2022).
Tahap  pertanggungjawaban  adalah  musyawarah  desa  yang  bertujuan  untuk melakukan  pengesahan  Laporan  Realisasi  APBDes  dengan  menyampaikan  laporan kegiatan  yang  sudah  terlaksana  maupun  belum  terlaksana.  Musyawarah  Desa  juga membahas  penilaian  kegiatan  terlaksana  dan  penyampaian  laporan  realisasi  anggaran yang  telah  berjalan.  Sesuai  dengan  pernyataan  Bapak  Wawan  selaku  sekretaris  Desa Rejomulyo  : “di  Musyawarah  desa  nanti  ada  pengesahan  LRA,  yang  dilaporin  bukan hanya kegiatan yang udah selesai aja tapi juga yang belom selesai dilaporin”(Wawancara pada tanggal 24 Juni 2022).
Sakai  Sambayan merupakan  kearifan  lokal  Desa  Rejomulyo  yang  berarti  suka bekerja  sama,  tolong  menolong,  dan  bergotong  royong.  Pelaksanaan  sakai  sambayan tidak terbatas masyarakat Rejomulyo menerapkan nilai-nilai luhur sakai sambayan dalam menjalankan hidup bermasyarakat seperti berinteraksi dengan antar umat beragama tanpa menimbulkan  perselisihan  atau  kerusuhan.  Melaksanakan  gotong  royong  dalam membantu  pekerjaan  baik  itu  kepentingan  masyarakat  atau  pemerintah,  seperti  saat anggota masyarakat mengadakan pernikahan, khitanan, atau acara adat lainnya. Memiliki rasa  peduli  dan  saling  membantu  saat  ada  anggota  masyarakat  yang  mengalami  lelayu, kecelakaan,  atau  musibah  lainnya.  Sesuai  dengan  pernyataan  Bapak  Warsito  selaku kepala  Desa  Rejomulyo  : “Masyarakat  Desa  Rejomulyo  masih  sangat  kental  dengan gotong-royong  dan  tolong  menolong  sesuai,  ini  sangat  sesuai  ya  dengan  kearifan  lokal
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1206
desa  kita  yaitu  sakai  sambayan.  Contohnya  disini  kalo  ada  sambatan  pasti  tetangga- tetangganya  bantuin  biasanya  bapak-bapaknya  yang  kerja  terus  ibu-ibunya  biasanya bantuin masak dirumah yang sambatan itu.”(Wawancara pada tanggal 24 Juni 2022).
Sesuai  dengan  yang  disampaikan  oleh  Bapak  Warsito,  Bapak  Suraji  juga  selaku tokoh masyarakat juga menyampaikan hal yang sama : “Banyak kegiatan di desa ini yang dilakukan  secara  bergotong-royong  misalnya  membangun  rumah  ibadah  yang  ada  di desa ini, bukan hanya yang menganut agama bersangkutan saja yang bekerja tetapi yang beragama  lain  bahkan  juga  ikut  bergotong  royong,  pemerintah  juga  ikut  ambil  bagian kayak  pas  peletakan  batu  pertama  dan  memantau  prosesnya”  (Wawancara  tanggal  24 Juni  2022). Melalui  sakai  sambayan  masyarakat  dapat  saling  silaturahmi,  menjaga  rasa kebersamaan, dalam waktu kebersamaan pemerintah desa juga dapat mengkomunikasikan  rencana  kegiatan  atau  pembangunan  desa,  pelaksanaan  kegiatan, dan pertanggungjawaban kegiatan yang ada di desa.
Sakai  sambayan  memiliki  nilai  positif  yang  dapat  dikaitkan  dengan  pengelolaan keuangan  di  Desa  Rejomulyo,  terkhusus  pada  tahapan  pengelolaan  dana  desa.  Di  tahap perencanaan  sakai  sambayan  yang  memiliki  nilai  kebersamaan,  yang  memiliki  makna agar masyarakat desa memiliki rasa kepedulian antara satu individu dengan individu yang lain dan dijauhkan dari keegoisan yang dapat menimbulkan kecurangan, sehingga dalam tahap  perencanaan  anggaran  yang  dibuat  sesuai  dengan  kepentingan  yang  ada.  Sesuai dengan pernyataan Bapak Warsito selaku Kepala desa: “Kebersamaan antar masyarakat desa  Rejomulyo  menunjukan  kepedulian  satu  orang  dengan  orang  yang  lain,  walaupun agama dan sukunya beda tidak ada masalah” (Wawancara pada tanggal 24 Juni 2022).
Nilai  kearifan  lokal  sakai  sambayan  dalam  tahapan  pelaksanaan  yaitu  gotong royong  yang  memiliki  makna  bahwa  masyarakat  desa  Rejomulyo  dalam  hidup bermasyarakat saling bergotong royong, begitu juga dalam tahapan pelaksanaan kegiatan atau  pembangunan  desa  diperlukan  gotong  royong  antara  pemerintahan  desa  dan  warga desa  dari  pengadaan  bahan  baku  kegiatan  atau  pembangunan  sampai  dengan  proses pelaksanaan  selesai.  Gotong  royong  yang  memiliki  tujuan  mensejahterakan  masyarakat Desa Rejomulyo. Sesuai dengan pernyataan Bapak Warsito selaku Kepala desa: “Saling bergotong-royong  ketika  ada  kegiatan  di  desa  Rejomulyo  contohnya  setiap  hari  jumat ada yang namanya jumat bersih yang dikerjakan seluruh masyarakat yang ada di Desa Rejomulyo  jadi  ya  pemerintah  desa  dan  masyarakat  mengerjakan  bareng-bareng” (Wawancara  pada  tanggal 02  Agustus 2022). Nilai kearifan  lokal  sakai  sambayan  tidak hanya  berlaku  dalam  tahap  pelaksanaan,  tetapi  juga  berlaku  dalam  tahapan penatausahaan,  gotong-royong  yang  dilakukan  bendahara  desa,  pelaksana  kegiatan  dan juga tim pelaksana kegiatan dalam pengumpulan bukti-bukti transaksi belanja yang dapat dilakukan  dengan  baik  tanpa  adanya  tindakan  menyeleweng  seperti  penggelapan kwitansi. Sesuai dengan pernyataan Bapak Wawan: “Ya dengan tetap teguh di jalan yang benar mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang memalukan” (Wawancara pada tanggal 24 Juni 2022).
Tahapan  pelaporan  sakai  sambayan  mengandung  nilai  berpegang  teguh  pada kebenaran,  Sebagai  umat  beragama  ketaatan  pada  setiap  ajaran  yang  diberikan  Tuhan Yang  Maha  Esa  sangat  penting  diterapkan  dalam  pembuatan  laporan  keuangan  desa. Sehingga  setiap  pelaporan  keuangan  desa  tersebut  dibuat  dengan  kejujuran  dan  benar adanya  baik  itu  yang  sudah  terlaksana  atau  belum,  dilengkapi  dengan  evaluasi  program kerja. Sesuai dengan pernyataan Bapak Warsito selaku Kepala desa: “Insya Allah dengan kita  tetap berpegang teguh pada kebenaran mudah-mudahan kita selalu dilindungi dari tindakan yang tidak baik” (Wawancara pada tanggal 24 Juni 2022).
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1206

## PEMBAHASAN
Sakai  sambayan  sebagai  kearifan  lokal  Desa  Rejomulyo  diresapi  dalam  setiap tahapan-tahapan  pengelolaan  keuangan  Desa  Rejomulyo,  secara  umum  dalam  tahapan- tahapan pengelolaan laporan keuangan telah dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku  yaitu  Permendagri  20  tahun  2018  yang  melandasi  siklus  pengelolaan  keuangan desa yaitu perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, ditambahkan dengan nilai-nilai positif yang ada di dalam kearifan lokal sakai sambayan diterapkan  di  dalam  melakukan  pengelolaan  keuangan  desa,  maka  akuntabilitas  dapat terwujud.  Putra  (2020)  menyatakan  bahwa  kearifan  lokal  memiliki  nilai  positif  yang mendasari pelaksanaan praktik akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh pihak yang memberikan kepercayaan kepada pemerintahan Desa Rejomulyo.
Sakai Sambayan berperan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Rejomulyo melalui nilai-nilai tradisi yang berlaku di Desa Rejomulyo yaitu saling  kerjasama,  tolong-menolong,  kebaikan,  serta  menegakkan  kebenaran  yang memberikan  pengaruh  terhadap  praktik  akuntabilitas  yang  sangat  bermanfaat.  Dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa Sakai  Sambayan memandang  akuntabilitas  sebagai suatu  hal  yang  sangat  penting,  sesuai  dengan  nilai-nilai  luhur  yang  terkandung  dalam sakai  sambayan sendiri  mencerminkan  eratnya  hubungan  antara  masyarakat  dan pemerintahan desa dalam usaha membangun desa melalui program kerja pemerintah desa Rejomulyo.  Pemerintah  desa  tidak  hanya  melibatkan  perangkat  desa  saja  dalam menjalankan  pemerintahannya  tetapi  juga  masyarakat  turut  serta  dalam  setiap  tahapan yang  ada.  Sehingga  adanya  kerjasama  dan  gotong-royong  juga  pertanggungjawaban menjadi  wujud  akuntabilitas  pemerintah  desa  kepada  masyarakat  dapat  menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Nilai-nilai Sakai  Sambayan juga  diterapkan  seluruh  pemerintahan  desa  dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan tidak membeda-bedakan agama, suku  dan  ras  antar  masyarakat  Desa  Rejomulyo  dalam  menerapkan  Sakai  Sambayan merupakan  bentuk  ketaatan  masyarakat  kepada  Tuhan  dan  kerukunan  hidup  antar masyarakat.  Selain  itu,  keinginan  untuk  tetap  mempertahankan  dalam  menegakkan kebenaran  juga  merupakan  nilai  kearifan  lokal sakai  sabayan .  Dengan  adanya  kegiatan Sakai Sambayan di Desa Rejomulyo menjadi satu sarana dalam menjalin kedekatan antar masyarakat  yang  dapat  dijadikan  ruang  diskusi  bagi  pemerintah  desa  dalam mengkomunikasikan  anggaran  desa  sebagai  bentuk  perwujudan  akuntabilitas. Akuntabilitas  dan  kepercayaan  memiliki  keterkaitan  yang  kuat  karena  akuntabilitas memiliki  peranan  penting  dalam  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  kepada pemerintah desa (Lindayanti et al ., 2020).
Selaras dengan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa yang muncul dari kearifan  lokal  yang  ada,  akuntabilitas  ditekankan  pada  pertanggungjawaban  pemerintah desa  ( agents )  kepada  masyarakat  ( principals )  perlu  diawasi  guna  memastikan  bahwa dalam  pengelolaan  keuangan  desa  yang  dilakukan  pemerintah  telah  sesuai  dengan peraturan  dan  ketentuan  yang  berlaku.  Dengan  demikian  semakin  baik  praktik akuntabilitas  yang  dilakukan  oleh  pemerintahan  desa  maka  akan  semakin  baik  juga informasi  yang  diterima  masyarakat  sehingga  dapat  memitigasi  tindak  kecurangan (Iznillah et  al .,  2018).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  ketika  pemerintah  mengelola keuangan  Desa  Rejomulyo  secara  akuntabel,  maka  akan  rasa  percaya  dari  masyarakat sebagai  pemberi  mandat.  Dengan  menerapkan  nilai-nilai sakai  sambayan yang  ada  di Desa  Rejomulyo,  pemerintah  desa  telah  berusaha  dalam  mengikutsertakan  masyarakat dalam  pengambilan  keputusan  sesuai agency  theory yang  menjelaskan  hubungan kontraktual antara principals sebagai pihak yang memberikan mandat dan agents sebagai
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1206
pihak  yang  diberi  tanggung  jawab  dalam  pengelolaan  dana  desa.  Masyarakat  Desa Rejomulyo  memiliki  hak  dan  kewajiban  dalam  mendapatkan  pertanggungjawaban pemerintahan  desa  dari  kegiatan  pemerintah  yang  sudah  atau  belum  terlaksana,  hal  ini telah dibuktikan dengan adanya musyawarah dusun dan musyawarah desa yang terdapat dalam  tahap  perencanaan,  berisikan  aspirasi-aspirasi  masyarakat  Desa  Rejomulyo  yang dimusyawarahkan  bersama  untuk  menentukan  prioritas  kegiatan  yang  akan  dilakukan dengan mengimplementasikan nilai kearifan lokal sakai sambayan yaitu kebersamaan dan kebaikan.
Dalam  pelaksanaan,  tim  pelaksana  yang  melibatkan  masyarakat  desa  Rejomulyo dengan  arahan  Kaur  dan  Kasi  melaksanakan  pelaksanaan  kegiatan  dengan  menjunjung tinggi  nilai-nilai sakai  sambayan yaitu  kerjasama,  tolong-menolong,  gotong  royong. Masyarakat  juga  ikut  terlibat  dalam  penatausahaan  seperti  mengumpulkan  bukti-bukti transaksi  sebagai  tim  pelaksana  kegiatan  kepada  bendahara  guna  penyusunan  laporan serta  menjunjung  tinggi  kebenaran  dan  gotong  royong  sesuai  bukti-bukti  transaksi  yang sudah  diserahkan  oleh  tim  pelaksana  kegiatan.  Dalam  tahap  pertanggungjawaban masyarakat  ikut  terlibat  di  forum  yang  sering  dikenal  dengan  LRA  (Laporan  Realisasi Anggaran),  yang  berisikan  pertanggungjawaban  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan  atau belum  dilaksanakan  serta  penilaian  terhadap  kegiatan  tersebut  dihadiri  pemerintah  desa, BPD, dan Tokoh Masyarakat. Forum non formal seperti Jumat bersih, Halal bihalal desa, dan  acara  kebersamaan  lainnya  juga  dimanfaatkan  pemerintah  desa  dalam mengkomunikasikan anggaran dana desa, pembangunan ataupun program kerja sehingga dengan  demikian  masyarakat  dapat  berpartisipasi  dan  menciptakan  kepercayaan  kepada pemerintah  Desa  Rejomulyo,  serta  memacu  pemerintah  untuk  bertindak  jujur  dan berpegang teguh kepada kebenaran.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  ditarik  kesimpulan  bahwa pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Rejomulyo  sudah  dilaksanakan  sesuai  Permendagri Nomor 20 tahun 2018 terkait pengelolaan dana desa yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban. Sakai  Sambayan sebagai kearifan lokal Desa Rejomulyo memiliki nilai luhur positif yang dapat kita jiwai dan terapkan dalam tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa maka akan mengandung dan  mewujudkan  akuntabilitas  yang  baik.  Hal  ini  mendukung  visi  dan  misi  lampung selatan  yaitu  Terwujudnya  Masyarakat  Lampung  Selatan  yang  Berintegrasi,  Maju  dan Sejahtera  dengan  Semangat  Gotong  Royong”,  serta  memiliki  Misi  yang  salah  satunya adalah  “Meningkatkan  kualitas  tata  kelola  pemerintahan  dan  pelayanan  publik  yang profesional, transparan, efektif, dan akuntabel

## REFERENSI
Abdulsyani, Pairulyah, Suwarno, & Damayantie, A. (2020). Nilai kearifan lokal sakai sambayan (studi pada kehidupan masyarakat adat di desa maja, kecamatan kalianda lampung selatan).
Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Ilmu Budaya , 22 (1), 91–105.
Andriyanto,  D.,  Baridwan,  Z.,  &  Subekti,  I.  (2019).  Determinan  penggunaan  sistem  akuntansi pemerintah desa: Analisis keperilakuan menggunakan UTAUT. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 22 (2), 313–344. https://doi.org/10.24914/jeb.v22i2.2459 Association  Of  Certified  Examiners.  (2017). Memayung  Hayuning  Bawana,  Ambrasta  Dur Hangkar: strategi Anti Fraud Berbasis Nilai (Value Based) . Aulia, A. (2019). Nilai kearifan lokal tradisi mamongan pada masyarakat melayu Tanjung balai . http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/23192 Azis, B. (2017). Kearifan Lokal Masyarakat Kampung Wisata Kerajinan Tangan di Dusun Rejoso
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1206
Kota Batu. Local  Wisdom :  Jurnal  Ilmiah  Kajian  Kearifan  Lokal , 9 (1). https://doi.org/10.26905/lw.v9i1.1862 Darmada, D. K., Atmadja, A. T., & Sinarwati, N. K. (2016). Kearifan lokal pade gelahang dalam mewujudkan  integrasi  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  organisasi  subak. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 7 (1). https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7004
Gray, A., & Jenkins, B. (1993). Codes of Accountability in the  New Public Sector. Accounting, Auditing & Accountability Journal , 63 . https://doi.org/https://doi.org/10.1108/09513579310042560
Harjito,  Y.,  Wibowo,  A.  C.,  &  Suhardjanto,  D.  (2016).  Telaah  Kearifan  Lokal  Terhadap
Akuntabilitas Lumbung Desa. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 18 (1), 69. https://doi.org/10.24914/jeb.v19i1.481 Imani,  A.  N.,  Diana,  N.,  &  Mawardi,  M.  C.  (2021).  Analisis  peran  aplikasi  sistem  keuangan (SISKEUDES) dan kinerja pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas asas pengelolaan keuangan desa akuntabilitas serta tertib dan disiplin anggaran. E-Jra , 10 (07), 13–24.
Imawan,  A.,  Irianto,  G.,  &  Prihatiningtias,  Y.  W.  (2019).  Peran  akuntabilitas  pemerintah  desa dalam  membangun  kepercayaan  publik. Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma , 10 (1). https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10009 Indonesia, R. (2010). Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 . 1–413.
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Indrianasari, N. T. (2017). Peran perangkat desa dalam akuntanbilitas pengelolaan keuangan desa ( studi pada desa karangsari kecamatan sukodono ). Assets , 1 , 29–46.
Iznillah,  M.  L.,  Hasan,  A.,  &  Yesi  Mutia.  (2018).  Analisis  transparansi  dan  akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan Bengkalis. Jurnal Akuntansi , 7 (1), 29–41. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: managerial behavior agency cost and ownership structure.
Financial
Economics , 72 (10), 1671–1696.
https://doi.org/10.1177/0018726718812602
Lindayanti,  N.  P.  F.,  Purnamawati,  G.  A.,  &  ...  (2020).  Analisis  sistem  pengelolaan  keuangan upacara  “ngaben  aluh”  dalam  melestarikan  kearifan  lokal  budaya  Bali. JIMAT  (Jurnal Ilmiah … , 34–43. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/24642 Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik (Andi (ed.)). Meutia,  I.,  &  Liliana.  (2017).  Pengelolaan  keuangan  desa. Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma , 3 (2011), 444–448.
Nafidah,  L.  N.,  &  Anisa,  N.  (2017).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  Kabupaten Jombang. Akuntabilitas , 10 (2), 273–288. https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936
Ningsih, W., Fefri, I., Arza, V., Fitria, S., Jurusan, A., Fakultas, A., Universitas, E., Padang, N., & Fakultas,  J.  A.  (2020).  ANALISIS  AKUNTABILITAS  PENGELOLAAN  ALOKASI DANA  DESA  (Studi  Kasus  Pada  Empat  Desa  Dalam  Empat  Kecamatan  di  Kota Sawahlunto  Provinsi  Sumatera  Barat  ). Jurnal  Eksplorasi  Akuntansi , 2 (4),  2656–3649. http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/30
Nurazizah, R. S., Faridah, E., & Benny, P. (2020). Implementasi permendagri nomor 113 tahun 2014 dalam meningkatkan efektivitas pelaporan keuangan desa. Akuntapedia , 1 (1), 96–111.
Pemerintah.  (2008).  Undang-undang  Republik  Indonesia  nomor  14  tahun  2008  tentang keterbukaan  informasi  publik. Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia . http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/7130/1/LUZARDO-BUIATRIA-2017.pdf Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri.  (2018).  Permendagri  no  20  tahun  2018. Permendagri  No  20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa , Nomor 65 (879), 2004–2006.
Peraturan,  P.  (2014).  Peraturan  Presiden  (Perpres)  nomor  29  tahun  2014  tentang  Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). In Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (pp. 1–44). https://www.peraturan.bpk.go.id Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  tahun  2014  Tentang  Desa,  18-April-2  ACM
International Conference Proceeding Series 45 (2014).
https://doi.org/10.1145/2904081.2904088
Permata, R. E., & Hapsari, A. N. S. (2020). Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Dana Desa. AFRE (Accounting and Financial Review) , 3 (1), 43–58. https://doi.org/10.26905/afr.v3i1.4294
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1206
Putra,  C.  G.  B.,  &  Muliati,  N.  K.  (2020).  Spirit  Kearifan  Lokal  Bali  Dalam  Akuntabilitas  Desa Adat. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 11 (3), 561–580.
https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.32 Saragih,  N.  S.,  &  Kurnia,  D.  (2019).  Pengaruh  perangkat  desa  dan  sistem  akuntansi  keuangan desa  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  Kabupaten  Serang. Juma  Unsera , 1 (1), 1–9.
Soeharso, E. D. (2017). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) tahun 2015 Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Di Kecamatan  Sedayu  Kabupaten  Bantul  Yogyakarta. Journal  of  Governance  and  Public Policy , 4 (3). https://doi.org/10.18196/jgpp.4384 Solikhah,  B.,  Subowo,  &  Yulianto,  A.  (2018).  Seminar  nasional  kolaborasi  mewujudkan akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  dengan  aplikasi  SISKEUDES. SNKPM  1  (2018)  434- 438 Seminar Nasional Kolaborasi Pengabdian Pada Masyarakat , 1 , 434–438. Thalib, M. A. (2021). “ O Nga : Laa ” sebagai wujud akuntabilitas biaya pernikahan . 5 (1), 117– 128.
Widiana,  R.  W.,  &  Hapsari,  A.  N.  S.  (2021).  Peran  kearifan  lokal  dalam  mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. JURNAL PROAKSI Journal , 8 (2), 51–60. Widjantie,  T.  D.  (2022).  Akuntabilitas  Pemerintahan  Desa  dalam  Pengelolaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) Tahun 2020 Berdasarkan Permendagri No . 113 Tahun  2014  di  Desa  Kotah  Kecamatan  Jrengik  Kabupaten  Sampang. Akuntabilitas , 6 (1), 150–153. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.452