## PERKEMBANGAN SEKOLAH GURU B (SGB) I DI PURWOREJO TAHUN 1950-1961
Fitri Cahyani, Danar Widiyanta, Ririn Darini Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta fitricahyani.2017@student.uny.ac.id , danarwidiyanta@uny.ac.id ,
ririndarini@uny.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  didirikannya  SGB  di  Purworejo, penyelenggaraan SGB di Purworejo, dan dampak didirikannya SGB di Purworejo. Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis yang terdiri empat langkah yaitu heuristik, kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber yang berhubungan dengan topik  dalam  penelitian  ini  yaitu  Daftar  Buku  Induk  SGB  dan  Surat  Keputusan Penghapusan  SGB.  Kritik  atau  verifikasi,  merupakan  kegiatan  penentu keautentikan dan kredibilitas sumber-sumber yang telah terkumpulkan. Aufassung atau  interpretasi,  kegiatan  menafsirkan  sumber  yang  sudah  valid  kebenarannya untuk memperoleh suatu peristiwa sejarah. Darstellung atau historiografi, kegiatan menyatukan  seluruh  hasil  penelitiannya  dalam  suatu  penulisan  yang  utuh.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  Kewajiban  Belajar  mengalami kesulitan  biaya,  gedung  dan  tenaga  pengajar.  Purworejo  didirikan  SGB  untuk mengatasi kurangnya guru untuk Sekolah Rakyat. Tahun 1950-1961 di Purworejo terdapat tiga SGB yaitu SGB I Purworejo SGB II Purworejo dan SGB Kutoarjo.
SGB di Purworejo juga memberikan dampak lahirnya golongan priyayi dan lulusan SGB mampu untuk mensejahterakan kehidupannya. Adanya SGB  memunculkan kesempatan  ekonomi  baru  bagi  masyarakat  setempat.  Kemudian  SGB  telah memenuhi kebutuhan guru untuk SR sehingga terjadi kelebihan jumlah guru.
Kata Kunci: SGB, Purworejo, Kewajiban Belajar, Kesejahteraan hidup.

## Abstrak
This study aims to determine the establishment of the SGB in Purworejo, the implementation of the SGB in Purworejo, and the impact of the establishment of the SGB in Purworejo. This study uses a critical historical method which consists of four steps, namely heuristics, activities of searching and gathering sources related to the topic in this study, namely the SGB Main Book List and the SGB Elimination Decree.  Criticism  or  verification  is  an  activity to  determine the  authenticity  and credibility  of  the  collected  sources.  Aufassung  or  interpretation,  the  activity  of interpreting a source that has valid truth to obtain a historical event. Darstellung or historiography, the activity of uniting all the results of his research in a complete writing.  The  results  of  this  study  indicate  that  implementing  the  Learning Obligation  has  difficulty  in  costs,  buildings  and  teaching  staff.  Purworejo  was founded by SGB to address the lack of teachers for the People's School. In 1950- 1961  there  were  three  SGBs  in  Purworejo,  namely  SGB  I  Purworejo,  SGB  II Purworejo and SGB Kutoarjo. SGB in Purworejo also had an impact on the birth of  the  priyayi  group  and  SGB  graduates  were  able  to  prosper  their  lives.  The
existence of SGB creates new economic opportunities for the local community. Then SGB has met the needs of teachers for SR so that there is an excess of teachers.
Keywords: SGB, Purworejo, Obligation to Study, Welfare.

## PENDAHULUAN
Pada  zaman  Hindia-Belanda  rakyat  sangat  sedikit  yang  mendapatkan pendidikan.  Sebagian  besar  rakyat  Indonesia  masih  dalam  kondisi  buta  huruf. Kondisi  tersebut  jelas  membebani  pemerintah  yang  masih  baru  untuk  mengatasi persoalan  pendidikan  tersebut  (Fadli  dan  Kumalasari,  2019:  131).  Usaha pemerintah  untuk  menanggulangi  permasalahan  dalam  bidang  pendidikan  yaitu melalui  Menteri  Pendidikan  Pengajaran  dan  Kebudayaan  (PP  dan  K)  yaitu Suwandi. Pada tanggal 1 Maret 1946 telah membentuk (Sjamsuddin dkk, 1993: 12) suatu Panitia Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara mengadakan Kongres Pendidikan Indonesia (Lapian dkk, 1996: 262). Kongres  Pendidikan  pada  tahun  1948  Menteri  Pendidikan  Pengajaran  dan Kebudayaan  (PP  dan  K)  yaitu  Mr.  Ali  Sastroamidjojo  membentuk  panitia Pembentukan  Rencana  Undang-Undang  Pokok  Pendidikan  dan  Pengajaran  yang diketuai oleh  Ki Hajar Dewantara (Ahmadi  1987: 75).
Pada tahun 1949 Ki Sarmidi Mangunsarkoso dalam Kongres Pendidikan di Yogyakarta  berhasil  menyusun  Undang-Undang  Pokok  Pendidikan.  Berdasarkan persetujuan  BPKNIP  dan  Presiden  RI  Mr.  Assaat  dan  Menteri  PP  dan  K menghasilkan UU No. 4 tahun 1950 (Lapian dkk, 1996: 263). UU No.4 tahun 1950 Bab VII Pasal 10 tentang Kewajiban Belajar menegaskan semua anak-anak yang sudah berumur 6 tahun berhak dan yang sudah berumur 8 tahun diwajibkan belajar di  sekolah,  sedikitnya  6  tahun  lamanya  (Ahmadi,  1987:  79-80).  Undang-Undang Dasar  1945  Bab  XI,  Pasal  17  menegaskan  bahwa:  “Tiap-tiap  Warga  Negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid suatu sekolah,  jika  memenuhi  syarat-syarat  yang  ditetapkan  untuk  pendidikan  dan pengajaran  pada  sekolah”.  Undang-Undang  di  atas  menunjukkan  bahwa pemerintah  Indonesia  memberikan  kesempatan  belajar  yang  sama  kepada  setiap anak,  baik  untuk  pendidikan  rendah,  menengah,  maupun  pendidikan  tinggi.
Keinginan  belajar  yang  meningkat  dari  rakyat  memaksa  pemerintah  melakukan usaha-usaha untuk dapat menampung hasrat dan keinginan belajar (Djojonegoro, 1996: 80-81). Usaha nyata yang dilakukan pemerintah dalam periode 1945-1950 ditunjukkan  pada  kebutuhan  utama  yang  berkenaan  dengan  bangunan  sekolah, tenaga  pengajar  dan  kurikulum.  Revolusi  kemerdekaan  ini  mengakibatkan pendidikan  mengalami  keadaan  yang  parah  karena  sarana  prasarana  dan  tenaga pengajar dalam keadaan yang sangat menyedihkan (Arta, 2015:115).
Faktor penyebab kurangnya tenaga guru di tingkat pendidikan rendah banyak yang  bergabung  dengan  laskar-laskar  perjuangan  untuk  mempertahankan kemerdekaan.  Tuntutan  rakyat  untuk  mendapatkan  pendidikan  yang  dikuatkan dengan UU No. 4 tahun 1950, Pasal 10 dan UUD 1945 Pasal 17, maka pemerintah harus membuka banyak sekolah rakyat serta meningkatkan lama pendidikan dari 3 tahun  menjadi  6  tahun  (Astutik  dkk,  1997:  66).  Pada  tahun  1950  Indonesia membutuhkan tenaga pengajar sebanyak 19.816. Selain itu 50.200 tenaga pengajar yang harus ditingkatkan pendidikannya (Badinah, 2017: 4). Pemerintah berupaya untuk  mengatasi  kekurangan  guru  melalui  Menteri  P.P.  dan  K  dengan menyelenggarakan  pendidikan  guru  yaitu  Sekolah  Guru  C,  Sekolah  Guru  B, Sekolah Guru A. Masing-Masing lama pendidikan guru lamanya dua, empat, dan enam  tahun.  Pemerintah  kemudian  menghapus  Sekolah  Guru  C  dua  tahun  atas saran  dari  Persatuan  Guru  Republik  Indonesia  (PGRI).  Adanya  pertimbangan bahwa Sekolah Guru 2 tahun belum cukup untuk pengakaran dan belum memenuhi syarat    sebagai  guru  (Astutik  dkk,  1997:  66-67).  Kementerian  PP  dan  K mengadakan  pendidikan  calon  guru  yang  banyak  dalam  jangka  waktu  10  tahun. Maka  diadakannya  Kursus  Pengajar  untuk  Pengantar  ke  Kewajiban  Belajar (KPKPKB),  tetapi  karena  tidak  adanya  dukungan  dari  masyarakat        maka  pada tahun 1953 KPKPKB ini di ubah menjadi SGB (Badinah, 2017: 4-5).
Penulis tertarik untuk meneliti Perkembangan Sekolah Guru B (SGB) I di Purworejo pertama, karena merupakan sekolah guru yang memiliki usia paling lama serta berperan besar dalam dunia pendidikan di Indonesia khususnya pasca kemerdekaan sebagai upaya yang dilakukan pemerintah agar dapat menjalankan program  Kewajiban  Belajar.  Kedua,  sebagai  kota  pensiunan  Purworejo  lebih
dulu dikenal sebagai daerah penghasil tenaga pengajar dalam bidang pendidikan, hal  ini  terlihat  dari  sekolah  guru  yang  pernah  berdiri  di  Purworejo  sehingga disebut  sebagai  penghasil  tenaga  pengajar.  Ketiga,  Sekolah  Guru  B  (SGB) merupakan  salah  satu  dari  sekolah  guru  yang  didirikan  di  Purworejo  yang menghasilkan  tenaga  pengajar  untuk  Sekolah  Rakyat  (SR).  SR  sendiri  sangat membutuhkan tenaga pengajar, karena banyaknya anak-anak yang memasuki SR akibat dari adanya program Kewajiban Belajar di Purworejo. SGB di Purworejo ini telah memenuhi kebutuhan tenaga pengajar untuk Sekolah Rakyat pada tahun 1950-1961, sehingga keberadaan SGB tersebut mampu menjawab akan hausnya pendidikan dan memberikan dukungan terhadap seluruh anak-anak di Purworejo untuk memasuki bangku sekolah. Penulis memilih batasan dalam rentan waktu tahun 1950-1961 karena pada tahun 1950 SGB di Purworejo untuk yang pertama sehingga  sebagai  pertanda  dimulainya  penyelenggaraan  SGB  dan  pada  tahun 1961 jumlah kebutuhan tenaga pengajar untuk Sekolah Rakyat (SR) sudah dapat tercukupi,  kemudian  sesuai    dengan  adanya  keputusan  pemerintah  untuk melaksanakan penghapusan dan pengalihan fungsi SGB maka SGB di Purworejo ikut melaksanakan penghapusan tersebut.
Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  didirikannya  Sekolah Guru  B  di  Purworejo,  penyelenggaraan  Sekolah  Guru  B  di  Purworejo  dan dampak didirikannya Sekolah Guru B  di Purworejo.

## METODE
Metode  sejarah  merupakan  proses  menguji  dan  menganalisis  kesaksian sejarah guna menemukan data yang otentik dan dapat dipercaya. Metode Sejarah yang  digunakan  sebagai  berikut:  (Abdurrahman,  1999:44) pertama heuristik merupakan kegiatan penjajakan, pencarian, dan pengumpulan sumber-sumber yang diteliti, baik yang terdapat di lokasi penelitian, temuan benda maupun sumber lisan (Sulasman,  2014:  93).  Sumber  yang  digunakan  dalam  penelitian  sejarah  yaitu Sumber Primer berupa arsip, catatan penjelasan, risalah sidang, daftar hadir peserta (sebuah  rapat),  surat  keputusan,  dan  sebagainya.  Sumber  primer  yang  digunakan dalam penelitian ini antara lain:
Arsip SMA Negeri 7 Purworejo berisi Daftrar Induk Sekolah Guru Negeri A/B , 1950-1961.
Arsip SMP Negeri VI Yogyakarta berisi Surat Keputusan Menteri PP dan K tahun 1960 No. 187/S.K/B/III untuk melaksanakan keputusan Menteri PP dan K tanggal 22-7-1959 No. 69691/S. Tentang melaksanakan penghapusan SGB diseluruh  Indonesia  secara  berangsur-angsur  terhitung  mulai  tanggal  1 Agustus 1960.
Sumber sekunder berupa laporan hasil penelitiannya, karya ilmiah, biografi, dan sebagainya (Hamid dan Madjid, 2018: 44-45). Kedua kritik atau verifikasi yaitu penentu  keotentikan  (keaslian  sumber)  biasa  disebut  dengan  kritik  eksternal  dan kredibilitas  (tingkat  kebenaran  informasi)  biasa  dikenal  dengan  kritik  internal sumber  sejarah  (Hamid  dan  Madjid,  2019,  47-48). Ketiga  Aufassung atau interpretasi yaitu dua metode analisis dan sintesis. Interpretasi digunakan dengan membandingkan  data  untuk  menyikap  alasan  terjadinya  suatu  peristiwa  sejarah pada masa lampau (Sulasman, 2014: 139). Keempat Darstellung atau historiografi yaitu suatu kegiatan memasuki tahap menulis dengan mengerahkan seluruh daya pikirannya.  Menggunakan  pikiran-pikiran  kritis  dan  analisisnya  karena  pada akhirnya harus menghasilkan suatu sintesis (Syamsuddin, 2012: 121).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Didirikannya Sekolah Guru B di Purworejo
Kabupaten  Purworejo  merupakan  salah  satu  wilayah  yang  berupaya mempersiapkan  agar bisa melaksanakan program Kewajiban Belajar (Tjiptosiswojo,  wawancara  di  Desa  Kemiri  Kidul,  Kec.  Kemiri  Kabupaten Purworejo,  28  Desember  2020).  Pelaksanaan  program  Kewajiban  Belajar mengalami hambatan yaitu kurangnya gedung sekolah, kurangnya guru serta alat- alat  pelajaran  dan  perlengkapan  (Poerbakwatja,  1970:  183).  Upaya  menjalankan program pemerintah ini maka Kabupaten Purworejo didirikan sekolah guru yaitu yang  bernama  Sekolah  Guru  B  (SGB)  bertujuan  untuk  mencukupi  kebutuhan tenaga  pengajar  (Tjiptosiswojo,  wawancara  di  Desa  Kemiri  Kidul,  Kec.  Kemiri Kabupaten Purworejo, 28 Desember 2020). Didirikan SGB I Purworejo tahun 1950
merupakan akibat  dari  program  Kewajiban  Belajar,  sehingga  terjadi  kekurangan jumlah  guru.  Peminat  sekolah  SGB  semakin  tinggi  maka  KPKPKB  Purworejo diubah  menjadi  SGB  II,  dan  KPKPKB  Kemiri  diubah  menjadi  SGB  Kutoarjo (Parwoto, wawancara di Desa Kalikotes, Kec. Pituruh, Kabupaten Purworejo, 28 Februari 2020).
Purworejo  memiliki  tiga  SGB  hal  ini  sangat  mendukung  pelaksanaan Kewajiban Belajar. Banyaknya lulusan SR yang memasuki SGB juga karena faktor adanya tunjangan yang diberikan oleh pemerintah yaitu Ikatan Dinas (ID). SR yang tergolong  lulusan  terbaik  akan  memilih  SGB  sebelum  sekolah-sekolah  lanjutan lainnya  seperti  SMP,  SMEP,  ST  dan  lain  sebagainya.  Dalam  hal  ini  SGB memperoleh  calon  SGB  yang  terbaik.  Setelah  memasuki  SGB  akan  dihadapkan dengan suasana keguruan, seperti asrama, penampilan guru, dan sebagainya (Surya, 2004: 83).

## B. Penyeleggaraan Sekolah Guru B di Purworejo
1. Pelaksanaan SGB Purworejo
Kesempatan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  untuk  memasuki  bangku sekolah,  menerangkan  bahwa  telah  terbuka  kesempatan  bagi  seluruh  lapisan masyarakat  dalam  mengenyam  pendidikan  terutama  kelas  menengah  ke  bawah. Dukungan  dari  pemerintah  berupa  Ikatan  Dinas  (ID)  yang  diberikan  setiap bulannya     kepada murid SGB (Badinah, 2017:54). Persyaratan berlaku untuk para calon murid SGB yaitu mempunyai cacat rohani dan jasmani tidak diperkenankan mengikuti ujian masuk sekolah guru, kemudian calon murid saat mendaftarkan diri sebagai  murid  harus  menyerahkan  satu  keterangan  dari  tabib  yang  menyatakan berbadan  sehat  ( Majalah  Pewarta  P.P.K ,  April  1952),  memiliki  ijazah  SR  serta mengikuti seleksi atau ujian masuk (Parwoto, wawancara di Desa Kalikotes, Kec. Pituruh,  Kabupaten  Purworejo,  28  Februari  2020).  Ujian  seleksi  masuk  SGB meliputi;  nilai  ujian  masuk,  ujian  bahasa  Indonesia,  berhitung  dan  pengetahuan umum ( Arsip SMA Negeri 7 Purworejo, 1950-1961) .
Murid  selain  dari  SR  juga  dapat  masuk  SGB,  seperti  KPKPKB  dimana mereka  yang  masih  duduk  di  bangku  KPKPKB  beralih  ke  SGB  (Supijah,
wawancara  di  Desa  Kemiri  Kidul,  Kec.  Kemiri,  Kabupaten  Purworejo,  28 Desember  2020). Murid  SGB  yang  berasal  dari  lulusan  Sekolah  Rakyat  (SR) nantinya akan memasuki kelas A, B, serta C, kemudian dari Kursus Pengajar untuk Pengantar  ke  Kewajiban  Belajar  (KPKPKB)  masuk  kelas  D  dan  E  (Supriyadi, wawancara  di  Desa  Pituruh,  Kec.  Pituruh,  Kabupaten  Purworejo,  14  Juni  2020). Lulusan SMP juga bisa masuk ke SGB yaitu hanya kelas IV disebut dengan SGB istimewa. SGB istimewa ini hanya diadakan pada tahun pelajaran 1951/1952.
Tabel 1 . Murid SGB I Purworejo Tahun 1950-1961 Tahun Kelas I Kelas II  Kelas III  Kelas IV  Jumlah 1950/1951 78 72 75 54. 279 1951/1952 125 119 110 88 442 1952/1953 104 88 87 92 371 1953/1954 198 193 184 178 753 1954/1955 72 71 66 61 270 1955/1956 71 65 58 46 240 1956/1957 109 96 88 65 358 1957/1958 83 80 67 43 273 1958/1959 2 2 1 3 8 1959/1960 - - - 3 3 1960/1961 4 4 4 5 17 Jumlah 846 790 740 638 3.014
Sumber: Arsip SMA Negeri 7 Purworejo berisi Daftar Induk Sekolah Guru Negeri A/B , 1950-1961.
Murid  SGB  dari  tahun  1950  sampai  1961  mengalami  pasang  surut  tetapi penerimaan  murid  paling  banyak  di  tahun  1953  dan  tahun  1959  sangat  sedikit. Jumlah murid SGB tidak utuh sampai kelas IV tetapi mengalami pengurangan dan penambahan dengan masuknya murid pindahan dari  SGB lain ( Arsip SMA Negeri 7  Purworejo ,  1950-1961).  SGB  Purworejo  tidak  hanya  menerima  murid  dari wilayah  Purworejo,  tetapi  juga  luar  Purworejo  seperti  wilayah  Kebumen,  Wates, Banjarnegara,  Purwokerto,  Cilacap,  dan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  seperti daerah Wadas Kulon Progo (Tjiptosiswojo, wawancara di Desa Kemiri Kidul, Kec. Kemiri  Kabupaten  Purworejo,  28  Desember  2020). Selain  murid  di  SGB  juga
terdapat tenaga pengajar atau guru yang merupakan orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik.
Guru  adalah  orang  yang  memiliki  kemampuan  merancang  program pembelajaran  serta  mampu  menata  dan mengelola  kelas agar  peserta  didik  dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan (Hamzah, 2014: 15). Tenaga pengajar SGB Purworejo tidak hanya  berasal  dari  daerah  Purworejo,  tetapi  juga  daerah  luar  Purworejo,  seperti; Kebumen, Surakarta, Banjar, Semarang dan Yogyakarta (Supriyadi, wawancara di Desa Pituruh, Kec. Pituruh, Kabupaten Purworejo, 14 Juni 2020). Tenaga pengajar merupakan lulusan dari SGA serta BI (Parwoto, wawancara di Desa Kalikotes, Kec. Pituruh,  Kabupaten  Purworejo,  28  Februari  2020).  Tenaga  pengajar  di  SGB  ini permata pelajaran sehingga satu pelajaran akan diampu oleh satu orang guru. Dalam sekolah  SGB  juga  terdapat  satu  orang  kepala  yang  disebut  dengan  Direktur. Direktur  ini  memiliki  wewenang  untuk  mengamati,  mengawasi,  serta mengkoordinasi para guru (Tjiptosiswojo, wawancara di Desa Kemiri Kidul, Kec. Kemiri Kabupaten Purworejo, 28 Desember 2020).
Tabel 2. Tenaga Pengajar di SGB Purworejo Tahun 1950-1961
SGB I SGB II SGB Kutoarjo Suwaji - R. Mardikun Mumpuni - R. Suteng Sulasmono Dirjo - Hadi Subroto - - Suryono - - Sugito - - Amini - - Pujiati - - Widati - - Warsono - - Murtinah - - Muhadi - - Muslikah
Sumber: Wawancara SGB I: Slamet Supriyadi, wawancara di Desa Pituruh, Kec. Pituruh,  Kabupaten  Purworejo,  14  Juni  2020.  Wawancara  SGB  Kutoarjo: Parwoto, wawancara di Desa Kalikotes, Kec. Pituruh, Kabupaten Purworejo,
28 Februari 2020. Seno, wawancara di Desa Pituruh, Kec. Pituruh, Kabupaten Purworejo,  7  Maret  2020.  Kusnantoro,  wawancara  di  Desa  Pituruh,  Kec. Pituruh,  Kabupaten  Purworejo,  15  Juni  2020.  Tumijo,  wawancara  di  Desa Ngampel,  Kec.  Pituruh,  Kabupaten  Purworejo,  03  Juli  2020.  Supijah, wawancara  di  Desa  Kemiri  Kidul,  Kec.  Kemiri,  Kabupaten  Purworejo,  28 Desember 2020.
Berdasarkan tabel di atas seluruh tenaga  pengajar SGB Purworejo jumlahnya banyak. Tetapi SGB I Purworejo tidak diketahui secara pasti hanya 3 guru yang diketahui. SGB II Purworejo tidak diketahui jumlah tenaga pengajarnya kemudian SGB  Kutoarjo  ±  12  guru.  Pelaksanaannya  SGB  masih  kekurangan  gedung  yaitu pada  asramanya.  Murid  SGB  memanfaatkan  rumah-rumah  penduduk  digunakan sebagai asrama ( Majalah Pusara , September 1953). Gedung yang digunakan oleh SGB  Purworejo  merupakan  bangunan  masa  kolonial.  Awalnya  gedung  tersebut didirikan  untuk  sekolah  HKS , ELS , dan  MULO,  kemudian  pada  masa kemerdekaan digunakan untuk sekolah SGB. Gedung sekolah HKS beralih fungsi menjadi  SGB  I,  kemudian  gedung  ELS  menjadi  SGB  II,  dan  gedung  MULO menjadi SGB Kutoarjo (Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Informasi Kabupaten Purworejo: tidak diterbitkan). Bangunan SGB terdiri dari ruang kelas, ruang guru, ruang direktur, perpustakaan, ruang peralatan yang berisi penyimpanan peralatan olahraga, dan asrama. Ruang kelas SGB Purworejo terdiri dari kelas A, B, C, D, dan E. Asrama SGB I terletak di sebelah utara dan selatan SGB, serta terdapat satu ruang untuk tenaga pengajar yang tinggal di asrama (Slamet Supriyadi, wawancara di Desa Pituruh, Kec. Pituruh, Kabupaten Purworejo, 14 Juni 2020). SGB II dan SGB  Kutoarjo  menggunakan  rumah-rumah  penduduk  di  sekitar  sekolah  sebagai asrama  (Supijah,  wawancara  di  Desa  Kemiri  Kidul,  Kec.  Kemiri,  Kabupaten Purworejo,  28  Desember  2020).  Asrama-asrama  tersebut  ditempati  para  murid kelas I-IV, tetapi untuk murid yang tidak naik kelas, misalnya kelas I tidak naik ke kelas  II  maka  murid  tersebut  dikeluarkan  dari  asrama.  Selain  itu  murid-murid tersebut harus melaju atau menyewa tempat tinggal sendiri yaitu berupa kos atau mondok  (Supriyadi,  wawancara  di  Desa  Pituruh,  Kec.  Pituruh,  Kabupaten Purworejo, 14 Juni 2020).
Besarnya  pemungutan  uang  sekolah  di  SGB  tersebut  berdasarkan
penghasilan  dari  orang  tua  wali  murid  masing-masing  (Parwoto,  wawancara  di Desa  Kalikotes,  Kec.  Pituruh,  Kabupaten  Purworejo,  28  Februari  2020)  Murid yang  mendapatkan  tunjangan  Ikatan  Dinas  tidak  dipungut  biaya  sekolah  dalam bentuk  apapun,  baik  uang  peralatan  maupun  uang  sekolah.  Ikatan  Dinas  yang diperoleh setiap murid SGB yaitu sebesar 144,00 (Supriyadi, wawancara di Desa Pituruh,  Kec.  Pituruh,  Kabupaten  Purworejo,  14  Juni  2020).  Uang  tersebut diberikan kepada murid-murid SGB khusus tahun 1950-1951 sebesar 75,00 Tetapi untuk seterusnya uang yang diterima murid SGB berikatan dinas sejumlah 85,00. ( Arsip SMA Negeri 7 Purworejo , 1950-1961). Pemberian Ikatan Dinas dihentikan, jika pelajar tidak naik kelas atau tidak lulus ujian karena kurang rajin belajar atau hal lain yang disebabkan kesalahan sendiri.
Berdasarkan  hal  ini  maka  yang  bersangkutan  harus  mengembalikan  Ikatan Dinas.  Tetapi  murid  tersebut  diizinkan  melanjutkan  sekolah  sebagai  murid  yang membiayai sendiri, apabila tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan sekolah ( Majalah  Pewarta  P.P.K ,  November  1952).  Kurikulum  yang  digunakan  SGB merupakan kurikulum SMP ditambah mata pelajaran kependidikan (Astuti, 2016: 61). Lama pendidikan di SGB adalah empat tahun meliputi: kelas satu, kelas dua, dan kelas tiga mempunyai bobot yang setara dengan SMP dan satu tahun di kelas empat merupakan pelajaran kependidikan (Surya, 2004: 82).
Pelaksanaan praktik mengajar kelas empat untuk SGB I Purworejo bagi murid yang sudah naik ke kelas empat dan memasuki catur wulan ke-2 akan ditempatkan untuk latihan mengajar di SR latihan (Supriyadi, wawancara di Desa Pituruh, Kec. Pituruh, Kabupaten Purworejo, 14 Juni 2020). Praktik mengajar di SGB Kutoarjo yaitu  murid-murid  SR  latihan  diantar  ke  SGB,  dilaksanakan  setiap  hari  sabtu (Tumijo, wawancara di Desa Ngampel Kec. Pituruh, Kabupaten Purworejo, 03 Juli 2020). Pelaksanaan ujian Penghabisan hanya sampai pada tahun 1958, yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian I untuk kelas 3 (tiga) SGB dan bagian II bagi kelas 4 (empat) (Djawatan Pendidikan Umum Dep. P.P. dan K, 1960: 291). Tahun 1959 kelas  3  (tiga)  SGB  tidak  lagi  diberikan  ujian, mereka  hanya  diberi  ujian  sekolah yang bercorak seperti ulangan umum untuk kenaikan kelas. Hasil dari ujian sekolah tersebut  diikutkan  kelak  dalam  penentuan  lulus  tidaknya  dalam  ujian
penghabisannya (Djawatan Pendidikan Umum Dep. P.P. dan K, 1960: 291).
Tabel 3. Jumlah Lulusan SGB Purworejo Tahun 1951-1961 Tahun Lulus Ujian Kelas III Lulus Ujian Kelas IV Jumlah 1951 2 1 3 1952 - 22 22 1953 8 42 50 1954 2 36 38 1955 9 96 105 1956 4 89 93 1957 1 154 155 1958 6 69 75 1959 6 36 42 1960 22 36 58 1961 - 66 66 Jumlah 60 647 707
Sumber : Arsip SMA Negeri 7 Purworejo berisi Daftar Induk Sekolah Guru Negeri A/B , 1950-1961.
Lulusan SGB lebih banyak berasal dari ujian di kelas IV. Lulusan dari ujian kelas  III  kemudian  memasuki  Sekolah  Guru  A  (SGA)  di  luar  daerah,  dengan persetujuan wali murid yang bersangkutan ( Arsip SMA Negeri 7 Purworejo , 1950- 1961). Bagi yang tidak lulus dalam ujian kelulusan SGB di kelas IV setelah dua kali  mengikuti  ujian  maka  dapat  mengikuti  ujian  persamaan  SGB.  Penempatan lulusan SGB di seluruh SR Purworejo kemudian ke seluruh daerah Jawa Tengah seperti  daerah  Purbalingga,  Cilacap,  Banjarnegara,  Pekalongan,  Semarang  dan Kebumen  (Tjiptosiswojo,  wawancara  di  Desa  Kemiri  Kidul,  Kec.  Kemiri Kabupaten Purworejo, 28 Desember 2020).
2. Berakhirnya SGB Purworejo
Perubahan  SGB  menjadi  SGA,  berdasarkan  pernyataan  Persatuan  Guru Republik Indonesia (PGRI) yaitu kualitas guru  untuk Sekolah Rakyat (SR) harus dilakukan  peningkatan  dari  SGB  ke  SGA  (Badinah,  2017:  89-90).  Guru  yang mengalami  kelebihan  pada  suatu  daerah  akan  ditempatkan  ke  daerah  lain  yang masih kurang tenaga pengajar (Djawatan Pendidikan Umum Dep. P.P. dan K, 1960: 51).  Kepada  daerah  swatantra  tingkat  I  (Provinsi)  diserahkan  biaya  untuk
penyelenggaraan pendidikan dipikul oleh provinsi dengan dibantu oleh Pemerintah Pusat.  Praktek  ini  menimbulkan  kendala,  gaji  yang  tidak  menarik  juga  prosedur pemberhentian  dan  pengangkatan  yang  panjang  serta  adanya  birokrasi menimbulkan keputusasaan para guru. Hal ini menimbulkan guru yang bertimbun- timbun  di  suatu  daerah  serta  di  luar  daerah  mengalami  kekurangan  guru (Poerbakwatja, 1970: 123-124).
Kondisi  tersebut  membuat  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  untuk melakukan pengalihan fungsi SGB menjadi SMP.  Hal ini tertuang dalam keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada tanggal 22 Juli tahun 1959 No.  69691/S  tentang  penghapusan  SGB  Negeri  diseluruh  Indonesia  secara berangsur-angsur ( Arsip SMP Negeri VI Yogyakarta, Surat Keputusan Menteri PP dan K Tahun 1960 No. 187/S.K/B/III untuk melaksanakan keputusan Menteri PP dan K tanggal 22-7-1959 No. 69691/S. Tentang melaksanakan penghapusan SGB di  seluruh  Indonesia  secara  berangsur-angsur  terhitung  mulai  tanggal  1  Agustus 1960 . Pada tahun 1961). SGB Purworejo melaksanakan pengalihan fungsi dari SGB menjadi  SGA  dan  SMP.  Pengalihfungsian  ini  tidak  hanya  gedung  tetapi  beserta isinya seperti guru SGB, dan semua peralatan belajar menjadi milik SGA serta SMP (Tumijo, wawancara di Desa Ngampel Kec. Pituruh, Kabupaten Purworejo, 03 Juli 2020).

## C. Dampak Didirikannya Sekolah Guru B di Purworejo
1. Bidang Sosial Ekonomi
Sekolah Guru B (SGB) memiliki pengaruh besar terhadap bidang sosial yaitu posisi  guru  Sekolah  Rakyat  yang  berasal  dari  lulusan  SGB.  Pada  awal-awal kemerdekaan sangat terhormat dan prestisius. Sebutan “mas” atau “pak” guru pada masa  ini  adalah  sebutan  yang  prestisius  serta  sekaligus  sebutan  yang  memiliki makna penghormatan. Di daerah pedesaan guru termasuk dalam kategori priyayi yang  wajib  dihormati  (Darmaningtyas,  2015:  114).  Seorang  priyayi  tidak  harus berasal  dari  keturunan  bangsawan,  tetapi  juga  mendapatkan  gelar  priyayi berdasarkan  pendidikan  yang  diperoleh  (Prasetya,  2009:  22).  Berdasarkan  hal tersebut perubahan status sosial yang juga dapat diperoleh melalui pendidikan dan
telah  mengubah  anak  petani  menjadi  seorang  priyayi.  Sebagai  pertanda  adanya mobilitas  melalui  jalur  pendidikan  yang  menghasilkan  seorang  guru  (Prasetya, 2009:50).  Murid  lulusan  SGB  dengan  ilmu  pendidikan  dan  pengetahuan  yang dimiliki sebagai modal untuk mendapatkan pekerjaan. Lulusan SGB mendapatkan pekerjaan sebagai tenaga pengajar Sekolah Rakyat (SR), dengan menjadi guru akan mendapatkan  gaji  yang  lebih  baik  sehingga  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup (Darmaningtyas,  2015:115).  Lulusan  SGB  ini  mendapatkan  pekerjaan  yang  baik dan dengan demikian kesejahteraannya juga meningkat. Para lulusan SGB ini siap untuk  bersaing  dalam  dunia  kerja  khususnya  bidang  pendidikan,  karena  telah mendapatkan  pengetahuan  di  kelas  satu,  dua,  tiga  yang  setara  dengan  SMP kemudian  satu  tahun  di  kelas  empat  merupakan  pelajaran  kependidikan.  (Surya, 2004:  82).  Praktik  mengajar  bagi  murid  SGB  kelas  empat  ditempatkan  ke  SR Latihan  yang  ada  di  daerah  Purworejo  untuk  latihan  mengajar.  (Supriyadi, wawancara di Desa Pituruh, Kec. Pituruh, Kabupaten Purworejo, 14 Juni 2020).
Para murid SGB saat masih bersekolah mendapatkan uang Tunjangan Ikatan Dinas,  uang  tersebut  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhanya  pribadi  serta membantu  perekonomian  keluarga.  Adanya  hal  tersebut  para  guru  lulusan  SGB menjadi  sejahtera  secara  ekonomi  (Tumijo,  wawancara  di  Desa  Ngampel  Kec. Pituruh,  Kabupaten  Purworejo,  03  Juli  2020).  Dampak  ekonomi  juga  dirasakan lingkungan sekitar SGB, seperti masyarakat yang menyediakan tempat kos. Hal ini sangat  menguntungkan  para  penyedia  kos,  karena  pendapatannya  meningkat (Parwoto, wawancara di Desa Kalikotes, Kec. Pituruh, Kabupaten Purworejo, 28 Februari  2020).  Hal  ini  mengakibatkan  para  penjual  bahan  pakaian  dan  penjahit mendapatkan pendapatan yang banyak. Ikatan Dinas  senilai Rp.85,00 ( Arsip SMA Negeri  7  Purworejo ,  1950-1961)  selain  digunakan  untuk  membantu  ekonomi keluarga  juga  untuk  memenuhi  kebutuhan  pribadi  yaitu  membeli  bahan  pakaian berupa baju maupun celana. Bahan pakaian tersebut kemudian diserahkan kepada para  penjahit,  hal  ini  mengakibatkan  terjadi  kelebihan  jahitan  sehingga pendapatannya juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi (Supriyadi, wawancara di Desa Pituruh, Kec. Pituruh, Kabupaten Purworejo, 14 Juni 2020).

## 2. Bidang Pendidikan
Pada masa kejayaannya terdapat 483 SGB di seluruh Indonesia, dari jumlah tersebut telah menghasilkan dan mendidik ratusan ribu guru Sekolah Rakyat. Guru- guru tersebut tersebar di seluruh pelosok tanah air mulai dari metropolitan sampai pedesaan  di  tepi  gunung  dan  pantai  (Surya,  2004:  81).  Adanya  sekolah  SGB  di Purworejo  telah  mengakibatkan  terpenuhinya  kebutuhan  guru  Sekolah  Rakyat. Kemudian  dengan  banyaknya  guru  lulusan  dari  SGB  menyebabkan  kelebihan jumlah  guru  ( Majalah  Djiwa  Baru ,  November  1959)  yang  disebabkan  tidak tersedianya biaya untuk mengangkat dan menempatkan lulusan ke luar daerah. SGB telah  berperan  dalam  rencana  pelaksanaan  program  Kewajiban  Belajar,  karena dengan  didirikannya  sekolah  guru  tersebut  telah  membuat  anak-anak  desa  yang tidak  berkeinginan  untuk  masuk  sekolah  dengan  adanya  guru  lulusan  SGB  ini membuat  mereka  bersekolah  dengan  mengikuti  kegiatan  belajar  di  tempat  yang sudah tersedia SR.
Pesatnya pertambahan penduduk dan meningkatnya jumlah anak-anak yang memerlukan  sekolah  tidak  diperhitungkan  lagi  sehingga  sekolah  guru  yang telah mati dihidupkan kembali. Keadaan diperburuk dengannya guru mengambil kursus- kursus yang diadakannya untuk pindah mengajar ke sekolah menengah dengan gaji dan prestisenya lebih tinggi (Djawatan Pendidikan Umum Dep. P.P. dan K, 1960: 130). Di Purworejo setelah SGB dihapuskan maka untuk menanggulangi kurangnya guru  (Tjiptosiswojo,  wawancara  di  Desa  Kemiri  Kidul,  Kec.  Kemiri  Kabupaten Purworejo,  28  Desember  2020)  melalui  KGB  yang  merupakan  kesempatan  para guru untuk mempertinggi ijazahnya dengan mengikuti pelajaran pada Kursus Lisan Persamaan SGB adanya surat keputusan menteri P.P.K Rg. 28 Agustus 1951 No. 4019/BIV telah diadakan Kursus Tertulis Persamaan SGB yang dilaksanakan dalam bentuk  Rukun  Belajar  SGB  (RBB)  ( Majalah  Pewarta P.P.K, 13  Februari  1952). Keberadaan KGB yang berbentuk RBB disini merupakan hidupnya sekolah guru yang telah mati. Sekolah guru yang dihidupkan kembali ini tidak berangsur lama karena  setelah  dihapuskannya  SGB  lulusan  SMP  banyak  yang  memasuki  SGA pendidikannya dianggap lebih baik untuk menjadi guru SR ( Majalah Suara Guru , Oktober 1958).

## KESIMPULAN
Kabupaten  Purworejo  merupakan  salah  satu  daerah  yang  digunakan  untuk Kewajiban Belajar karena memiliki ruang dan administratif yang cukup luas. Usaha melaksanakan  Kewajiban  Belajar  ini  mengalami  kesulitan  seperti  biaya,  gedung, murid,  dan  tenaga  pengajar.  Purworejo  didirikan  Sekolah  guru  B  (SGB)  untuk mengatasi  kesulitan  dalam  tenaga  pengajar.  Penyelenggaraan  Sekolah  Guru  B Purworejo  (SGB)  dalam  tahun  1950-1961  terdapat  tiga  SGB  terdiri  dari  SGB  I Purworejo, SGB II Purworejo berasal dari KPKPKB Purworejo, dan SGB Kutoarjo dari KPKPKB Kemiri. Tunjangan Ikatan Dinas (ID) telah mendorong lulusan SR dan  SMP  untuk  memasuki  SGB.  Pelajar  SGB  berasal  dari  daerah  Purworejo maupun luar daerah. Pada tahun 1961 pemerintah mengeluarkan keputusan Menteri Pendidikan,  Pengajaran  dan  Kebudayaan  pada  tanggal  22  Juli  tahun  1959  No, 69691S  tentang  penghapusan  SGB  Negeri  diseluruh  Indonesia  secara  berangsur- angsur. SGB Purworejo melaksanakan penutupan dan pengalihan fungsi pada tahun 1961,  semua  yang menjadi milik  SGB  terdiri  dari  peralatan  belajar,  gedung,  dan gurunya menjadi milik SGA dan SMP.
Dampak didirikannya SGB Purworejo terlihat secara sosial, guru SR lulusan SGB mengalami perubahan kenaikan status sosial dalam masyarakat karena yang berawal dari anak petani naik menjadi seorang priyayi guru setara dengan pegawai pemerintahan. Guru Sekolah Rakyat yang berasal dari lulusan SGB memiliki gaji yang  cukup  tinggi  sehingga  mampu  mensejahterakan  kehidupannya  di  masa mendatang. Pada masyarakat yang terdapat di lingkungan SGB sebagai penyedia kos-kosan  serta  para  penjual  bahan  pakaian  dan  penjahit  mendapatkan  kenaikan penghasilan. Sekolah Guru B (SGB) Purworejo sudah memenuhi kebutuhan guru Sekolah  Rakyat  (SR),  serta  telah  menimbulkan  kelebihan  jumlah  guru.  Hal  ini diakibatkan  dari  ketersediaan  gaji  guru  yang  tidak  ada.  Pertumbuhan  penduduk yang  sangat  cepat  dan  anak-anak  siap  untuk  memasuki  bangku  sekolah menyebabkan  kekurangan  guru,  sehingga  SGB  yang  telah  dihapuskan  ini dimunculkan  kembali  tetapi  dengan  bentuk  Kursus  Guru  B  (KGB)  yang dilaksanakan dengan Rukun Belajar SGB (RBB).

## DAFTAR PUSTAKA
Arsip Arsip  SMA  Negeri  7  Purworejo berisi  Daftar  Induk  Sekolah  Guru  Negeri  A/B , 1950-1961.
Arsip SMP Negeri VI Yogyakarta berisi Surat Keputusan Menteri PP dan K Tahun 1960  No.  187/S.K/B/III  untuk  melaksanakan  keputusan  Menteri  PP  dan  K tanggal 22-7-1959 No. 69691/S. Tentang melaksanakan penghapusan SGB di  seluruh  Indonesia  secara  berangsur-angsur  terhitung  mulai  tanggal  1 Agustus 1960.

## Majalah
Anonim,  “Peraturan  Umum  Tentang  Ujian  Masuk  dan  Ujian  Penghabisan  Bagi Sekolah Lanjutan Dalam Lingkungan Kem. P.P Dan K”, Pewarta P.P.K , No. 15, April 1952.
Anonim, “Peraturan Tentang Pemberian Tunjangan Ikatan Dinas Kepada Pelajar- Pelajar Sekolah Lanjutan Dan Khursus Yang Sederajat”, Pewarta P.P.K , No. 22, November 1952.
Anonim,  “Rukun  Belajar  SGA/SGB  (disingkat  R.B.A/R.B.B)”, Pewarta  P.P.K, No. 13, Februari 1952.
Dewantara, “Sistem Pendidikan Guru Secara Integral”, Pusara , No. 6, September 1953.
Hardjosuwignjo  S,  “Kewajiban  Belajar  Adalah  Kepentingan  Nasional”, Djiwa Baru , No. 11, November 1959.
Moh. Said , “Overproduksiguru”, Suara Guru , No. 3, Oktober 1958.

## Buku
Ahmadi A. 1987. Pendidikan Dari Masa Ke Masa: Untuk Para Pendidik dan Calon Pendidik di Indonesia. Bandung: CV Armico.
Darmaningtyas. 2015. Pendidikan Yang Memiskinkan , Malang: Intrans Publishing.
Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Informasi Kabupaten Purworejo. Tanpa tahun . Laporan  Akhir  Kegiatan  Penyusunan  Kajian  Bangunan  Bersejarah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 . tidak diterbitkan.
Djawatan  Pendidikan  Umum  Dep.  P.P.  dan  K,.  1960. Triwarsa .  Jakarta:  Urusan Naskah/Majalah Djawatan Pendidikan Umum.
Dudung Abdurrahman. 1999. Metode Penelitian Sejarah . Jakarta: Logos Wacana.
Hamzah.  2014. Profesi  Kependidikan:  Problema,  Solusi,  dan  Reformasi Pendidikan di Indonesia . Jakarta: Bumi Aksara.
Helius  Sjamsuddin  dkk.  1993. Sejarah  Pendidikan  di  Indonesia  Zaman Kemerdekaan  (1945-1966) .  Jakarta:  Proyek  Inventarisasi  dan  Dokumentasi Sejarah Nasional.
Ing Wardiman Djojonegoro. 1996. Lima  Puluh Tahun Perkembangan Indonesia . Jakarta: Depdikbud.
Ketut Sedana Arta. 2015. Sejarah Pendidikan . Yogyakarta: Media Akademi.
Lapian  AB  dkk.  1996. Terminologi  Sejarah  1945-1950  &  1950-1059 .  Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Mohammad  Surya.  2004. Bunga  Rampai  Guru  dan  Pendidikan .  Jakarta:  Balai Pustaka.
Rahman  Hamid  ABD  dan  Muhammad  Saleh  Madjid.  2018. Pengantar  Ilmu Sejarah . Yogyakarta: Ombak.
Soegarda  Poerbakwatja.  1970. Pendidikan  Dalam  Alam  Indonesia  Merdeka . Jakarta: PT Gunung Agung.
Sulasman. 2014. Metodologi Penelitian Sejarah . Bandung: CV Pustaka Setia.
Widi Astutik dkk,. 1997. Sistem Pendidikan Indonesia: Pada Masa Revolusi Politik Kemerdekaan (1945-1950) . Surakarta: Pelangi Pres.

## Jurnal
Muhammad Rijal Fadli dan Dyah Kumalasari. 2019. Sistem Pendidikan Indonesia Pada Masa Orde Lama (Periode 1945-1966), Jurnal Agastya, Vol. 9 (2).

## Skripsi
Ayu Nenden Masden Badinah. 2017. “Perkembangan Sekolah Guru B (SGB) di Sumedang Tahun 1950-1961”. Skripsi . Yogyakarta: UNY.
Destriana Astuti. 2016. “Sekolah Guru B I Negeri Yogyakarta Tahun 1946-1961”. Skripsi . Yogyakarta: UNY.
Eka Yuli Prasetya. 2009. “ Kehidupan dan Pendidikan Belanda Kaum Priyayi Jawa Abad XX”. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

## Wawancara
Kusnantoro, wawancara di Desa Pituruh, Kec. Pituruh, Kabupaten  Purworejo, 15
Juni 2020.
Parwoto,  wawancara  di  Desa  Kalikotes,  Kec.  Pituruh,  Kabupaten  Purworejo,  28 Februari 2020.
Seno, wawancara di Desa Pituruh, Kec. Pituruh, Kabupaten  Purworejo, 7 Maret 2020.
Slamet Supriyadi, wawancara di Desa Pituruh, Kec. Pituruh, Kabupaten Purworejo, 14 Juni 2020.
Sobichan Tjiptosiswojo, wawancara di Desa Kemiri Kidul, Kec. Kemiri Kabupaten Purworejo, 28 Desember 2020.
Supijah, wawancara di Desa Kemiri Kidul, Kec. Kemiri, Kabupaten Purworejo, 28 Desember 2020.
Tumijo, wawancara di Desa Ngampel, Kec. Pituruh, Kabupaten Purworejo, 03 Juli 2020.