The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
Dilematik Penggunaan Ganja Medis di Indonesia (Tinjuan Analisis Perspektif Konstitusi Hukum di Indonesia dan Hukum Islam)
Mir’atul Firdausi, Aufi Imaduddin, Faridatul Ulya Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, Universitas Darussalam Gontor E-mail: fiersmiror@gmail.com, aufiabuzaya@gmail.com,
faridatul.ulya.ei@mhs.unida.gontor.ac.id
Abstrak: Penggunaan ganja medis menjadi sebuah diskursus pembahasan setelah adanya aksi ibu-ibu yang mengkampanyekan  untuk  melegalkan  penggunaan  ganja untuk keperluan medis. Padahal telah jelas disebutkan dalam undang-undang narkotika bahwa ganja dilarang penggunaannya  dalam  pengobatan  medis,  namun  faktanya kebutuhan  ganja  dalam  dunia  kesehatan  tidak  lagi  bisa dihindarkan,  oleh  karena  itu  menjadi  menarik  untuk  dikaji tentang  penggunaan  ganja  medis  dilihat  dalam  sudut pandang  konstitusi  di  Indonesia  dan  hukum  Islam.  Jenis penelitian  yang  digunakan  ialah  jenis  penelitian  hukum normatif  dengan  mengkaji  literatur  maupun  peraturan perundang-undangan  yang  diperoleh  melalui  teknik pengumpulan  data  studi  pustaka  dan  juga  dari  literatur- literatur hukum Islam seperti fatwa MUI tentang nikotin, dan buku-buku  ilmiah  karangan  ulama-ulama  Islam.  adapun metode analisa data yang digunakan penulis berupa metode analisis data secara yuridis kualitatif yang kemudian informasi tersebut  akan  dituangkan  secara  deskriptif.  Hasil  dari penelitian  ini  mengatakan  bahwa  penggunaan  ganja  medis dalam perspektif konstitusi hukum di Indonesia adalah suatu hal  yang  dilarang  dan  tidak  dapat  dibenarkan,  sehingga bernilai  hukuman  bagi  pelanggarnya,  dan  pelarangan pengunaan  ganja  medis  merupakan  suatu  hal  yang konstitusional terhadap Undang-Undang Dasar 1945 terutama Pasal  28C  ayat  (1)  dan Pasal  28H  ayat  (1). Kemudain  dalam hukum  Islam  Penggunaan  ganja  merupakan  suatu  yang diharamkan  melihat  dari  madhorot  yang  ditimbulkan  dari ganja  bisa  dibilang  merusak.  Akan  tetapi  dalam  keadaan tertentu  suatu  hal  yang  memberikan  madhorat  boleh dikesampingakan  apabila  dalam  keadaan  darurat,  artinya pengunaan  ganja  media  dalam  keadaan  darurat  bisa dibenarkan hal tersebut berlandaskan atas maqoshid syari’ah,
ayat al-qur’an, hadits dan kaidah fiqhiyah.
Kata  Kunci: Ganja  medis,  konstitusi  hukum  di  Indonesia, hukum Islam.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402

## Pendahuluan
Beberapa bulan lalu sebuah aksi yang viral Santi Warastuti seorang ibu dalam  momen Car  Free  Day di  Jakarta  yang  mengkampanyekan kegalauannya  terkait  kebutuhan  penggunaan  ganja  sebagai  obat  untuk penyembuhan  anak  semata  wayangnya  sedang  menderita  penyakit lumpuh  otak  yang  penuh  dengan  rasa  iba,  empati  serta  simpati  dari khalayak  publik  di  Indonesia  telah  mewarnai  seantero  media  Indonesia dalam pembahasan  media mereka. Perjuangan seorang ibu dalam upaya permohonannya  untuk  dilegalkannya  penggunaan  ganja  medis  tersebut sudah  lama  ia  perjuangkan,  bertepatan  dengan  Hari  Antinarkotika Internasional  tanggal  26  Juni,  Santi  telah  berusaha  untuk  menyurati Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta izin penggunaan ganja medis. Izin  pelegalan  ganja  medis  tersebut  sangat  penting  untuk  hidup  anak semata wayangnya yang bernama Pika Sasikirana. Diketahui, Pika adalah anak  yang  mengidap  penyakit  Cerebral  Palsy.  Usai  viral,  banyak  orang yang menaruh  rasa iba  kepada Santi  dan Pika. Rasa simpati pun  datang juga dari kalangan publik figur.
Dalam waktu yang berdekatan, bersamaan dengan Santi seorang ibu bernama Nafian Murhayanti juga mengajukan permintaan untuk pelegalan ganja medis. Urgensi Nafiah meminta pelegalan ganja medis adalah untuk anaknya yang mengidap epilepsi. Santi, Dwi dan Nafiah adalah ta ibu yang meminta uji materi terhadap Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) undang-undang Narkotika ke Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya tiga ibu itu saja  yang menjadi  pemohon I, II, dan III, Tetapi ada Rumah Cemara, ICJR, dan LBH Masyarakat menggugat hal yang sama.
Dahulu  narkoba  hanya  dipakai  secara  terbatas  oleh  beberapa komunitas manusia di berbagai negara. Tapi kini narkoba telah menyebar dalam  spektrum yang  kian meluas.  Pada  zaman  modern narkotika telah menjadi problem bagi umat manusia di berbagai belahan bumi. Narkotika yang bisa menghancurkan nalar yang cerah, merusak jiwa dan raga, dan bahkan bisa mengancam massa depan umat manusia. 1
Istilah ganja merupakan bagian dari jenis narkotika. Narkotika dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Narkotika adalah zat atau obat yang
1 M. Arief Hakim, Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam  Mencegah, Mengatasi, Dan  Melawan , (Bandung: Penerbit Nusa, 2004), hlm. 7.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
berasal  dari  tanaman  atau  bukan  tanaman,  baik  sintetis  maupun semisintetis,  yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau  perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan  dapat  menimbulkan  ketergantungan,  yang  dibedakan  ke  dalam golongan-golongan  sebagaimana  terlampir  dalam  Undang-Undang narkotika. 2 Bila kita pahami secara dasar saja dari pasal tersebut, narkotika merupakan suatu yang membahayakan bagi jiwa dan akal manusia, akan tetapi  tidak  dapat  dipungkiri  dalam  dunia  medis  narkotika  juga  dapat bermanfaat dalam proses pengobatan dan penyembuhan suatu penyakit. Narkotika  hanya  dapat  digunakan  untuk  kepentingan  pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3
Perlu diketahui bahwa Indonesia merupakan negara hukum, dimana setiap  hal  perlu  adanya  peraturan  yang  mengaturnya  guna  menjaga ketertiban,  keamanan  dan  keselamatan  warga  negara.  Konstitusi  dalam sebuah  hirarki  hukum  merupakan  suatu  hukum  tertinggi  yang  dimiliki oleh suatu negara, di Indonesia konstitusi tersebut tertuang dalam sebuah peraturan bernama Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal penulisan ini, peraturan tentang penggunaan ganja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35  Tahun  2009  atau undang-undangtentang  Narkotika.  Dalam perkembangannya undang-undang tentang Narkotika yang berlaku sejak 2009  tersebut  oleh  sebagian  kelompok  dirasa  tidak  sejalan  lagi  dengan keadaan saat ini khususnya terkait dengan penggunaan ganja medis dalam sebuah  metode  atau  alat  pengobatan,  sehingga  menimbulkan  suatu kerugian  dan  kesulitan  bagi  ibu-ibu  tersebut  diatas  dalam  upaya penyembuhan  anak-anak  mereka  bahkan  ada  sampai  kehilangan  nyawa anaknya.
Disisi lain Indonesia yang merupakan negara hukum, juga merupakan negara  yang  berdasarkan  atas  ideologi  Pancasila,  sila  pertama menyebutkan  “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”,  artinya  Indonesia  sangat menghargai  suatu  ajaran  agama  yang  ada  di  Indonesia.  Agama  terbesar yang dianut oleh penduduk Indonesia adalah Agama Islam. Ajaran Islam besumber  pada  Al-qur’an  dan  Hadits  yang  juga  dapat  di  buat  sandaran selain kedua itu adalah ijma’ dam qiyas. Sehingga segala hal yang secara
2 Peraturan  Pemerintah  RI,  “Peraturan  Republik  Indonesia  Tetang  Narkotika  Pasal  1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009,” 2009.
3 Peraturan  Pemerintah  RI,  “Peraturan  Republik  Indonesia  Tetang  Narkotika  Pasal  7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009,” 2009.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
jelas belum diatur oleh Al-qur’an dan hadits bisa digali hukumnya melalui jalan ijma’ dan qiyas.
Dari sebuah fenoma yang telah diuraikan diawal penulisan ini, terkait dengan  kebutuhan  akan  ganja  medis  oleh  kelompak  orang  yang  sedang mengalami  kesulitan  dalam  penyembuhan  tanpa  menggunakan  ganja, kemudian ulasan sekilas bagimana sebenarnya bahaya dan manfaat ganja tersebut  dalam  dunia  medis,  khususnya  di  Indonesia  yang  merupakan negara  hukum  yang  mempunyai  konstitusi  sebagai  dasar  sagala  bentuk aturan hukum yang berlaku di Indonesia dam juga negara yang berasaskan pada  ideologi  Pancasila  sebagai  negara  yang  menghargai  hukum  agama Islam  sebagai  agama  terbesar,  maka  penulis  merasa  tertarik  dan  perlu adanya  suatu  analisis  khusus  tentang  penggunaan  ganja  medis  dari perspektif Konstitusi hukum Indonesia dan hukum Islam.

## Metodologi Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian hukum normatif dengan  mengkaji  data-data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum primer, sekunder dan tersier yang yang digunakan adalah studi pustaka dengan  menjelajahi  data  -  data  baku  seperti  literatur  maupun  peraturan Perundang  –  undangan  (UU  Kesehatan,  UU  Narkotika  dan  Putusan Mahkamah Konstitusi) yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data studi pustaka dan juga dari literatur-literatur hukum Islam  seperti fatwa MUI tentang nikotin, dan buku-buku ilmiah karangan ulama-ulama Islam. adapun  metode  analisa  data  yang  digunakan  penulis  berupa  metode analisis  data  secara  yuridis  kualitatif  yang  kemudian  informasi  tersebut akan dituangkan secara deskriptif.

## Hasil dan Pembahasan Problematika Penggunaan Ganja Medis di Indonesia
Narkotika adalah suatu zat ataupun obat yang bersifat alamiah, sintetis, maupun  semi  sintetis  yang  menimbulkan  efek  penurunan  kesadaran, halusinasi,  serta daya rangsang. Narkotika sendiri merupakan salah satu obat  tertua  yang  dikenal  masyarakat. 4 Ganja  atau  yang  dikenal  dengan nama ilmiah cannabis  merupakan salah satu narkotika yang sudah sejak lama  dikenal  dan  digunakan  sebagai  pengobatan.  Sejarah  penggunaan ganja  sebagai  pengobatan  sudah  dimulai  sejak  tahun  2737  SM  di  China,
4 I  Dewa  Putu  Eskasasnanda,  “Fenomena  Kecanduan  Narkotika.  Sejarah  Dan  Budaya,” Jurnal Sejarah Dan Budaya
Vol. 8, No. 1 (2014), hlm.
55,
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/sb.v8i1.4755.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
dengan dimanfaatkan sebagai obat-obatan dan terapi penyembuhan tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat China juga memanfaatkan ganja sebagi minyak lampu dan bahan untuk upacara keagamaan. 5 sekitar tahun  220  ganja  juga  digunakan  sebagai  anestesis  oleh  Hua  T’o  yang merupakan  seorang  ahli  beda  terkenal  China,  getah  ganja  tersebut kemudian  dicampurkan  dengan  anggur  yang  akhirnya  menghasilkan ramuan bernama Ma-Yo. 6
Cannabis atau nama ilmiah dari Ganja berasal dari tanaman ganja yang diolah  dengan  dikeringkan  daun,  biji,  bunga  dan  tangkainya  sehingga menghasilkan  produk  yang  dinamakan  ganja.  Nama  lain  dari  tanaman ganja ialah grass, tea,charas, Mary, weed, pot jane dan produknya hemp, bhang,  hashish,  dagga  dan  sinsemilla. 7 Secara  umum  pemanfaatan  ganja dapat digolongkan menajdi 3 kategori yaitu:
1. Ganja Medis
Ganja  sendiri  selain  dipandang  negatif  ternyata  disisi  lain  juga membawa  dampak  yang  positif  pada  dunia  medis,  dimana  ia  dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan dengan diolah menjadi obat oleh  pasienadapun  contoh  obat  yang  diproduksi  dari  ganja  yakni: Marinol dan Cesamet (merupakan obat semprot dari ganja), Epidiolex, Sativex. Sebenarnya penggunaan ganja untuk kepentingan medis telah berlangsung  sejak  lama  tercatat  dalam  kitab  Pen  T'sao  Ching merupakan kitab yang memuat pengobatan herbal pertama di dunia. Terdapat  catatan  yang  dicatat  sekitaran  tahun  2900  -  2700  SM  oleh kaisar sheng nun yang menyebutkan bahwa tanaman ganja memiliki khasiat untuk menghilangkan rasa sakit. dalam buku yang ditulis oleh Peter Dantovski berjudul  kriminalisasi ganja menyebutkan kesaksian seseorang  yang  mengatakan  bahwa  ganja  dapat  menyembuhkan penyakit  ginjal, 8 selain  itu  pada  penelitian  juga  ditemukan  fakta dimana  ganja  digunakan  sebagai  bagian  dari  bahan  pengobatan berbagai  penyakit  seperti  menyembuhkan  dan  mengurangi  gejala
5 Fadilah, R. D. K. I. (2019). Kajian yuridis penggunaan ganja sebagai metode kesehatan dikaitkan  dengan  undang-undang  nomor  36  tahun  2009  tentang  kesehatan  jo  undang- undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Presumption of law, 1(April), 20.
6 Dhira Narayana et al., Hikayah Pohon Ganja, 12000 Tahun Menyuburkan Peradapan Manusia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).
7 D. L. N. A. A. SpKJ(K), “Gangguan Psikotik Pada Penggunaan Ganja” (Denpasar, 2017).
8 Enik  Isnaini,  “Penggunaan  Ganja  Dalam  Ilmu  Pengobatan  Menurut  Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” Jurnal Independent Vol. 5, No. 2 (2016), hlm. 50 https://doi.org/https://doi.org/10.30736/ji.v5i2.71.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
penyakit  seperti  radang  usus  (inflammatory  bowel  disease/IBD), meningkatkan  kualitas  hidup  para  pengidap  kanker,  meningkatkan nafsu makan pada penderita HIV/AIDS, hepatitis C, gangguan stres, pascatrauma, epilepsi, dan beberapa penyakit lainnya (Isnaini, 2016). 9
2. Ganja Rekreasi
Salah  satu  pemanfaatan  ganja  ialah  digunakan  untuk  tujuan rekreasi  (senang-senang)  dikarenakan  ganja  dipercaya  dapat memeberikan  efek  “tinggi”  kepada  pengguna.  tidak  jarang  para pengguna ganja reakreasi ini mengatakan dengan menggunakan ganja dapat  membantu  mereka  didalam  mencari  imajinasi  maupun kreativitas  dalam  karirnya,  salah  satu  contoh  yaitu  Adit  Indranatan yang berprofesi sebagai seorang tukang sablon memberikan kesaksian bahwa sejak tahun 2008 ia telah menggunakan ganja dalam menekunin bidang  pekerjaannya  selama  itu  juga  semua  karya-karya  desainnya didapatkan dari inspirasi menggunakan ganja dan ia juga mengatakan ganja tersebut tidak menggangu kesehatannya bahkan ia merasa lebih energik saat bekerja. 10
3. Hemp (ganja industri)
Hemp adalah varietas Cannabis sativa dari spesies tanaman yang sama seperti ganja, namun secara genetik hemp ini digunakan untuk industri  non-obat,  yang  lebih  mengacu  pada  penggunaan  industri untuk tekstil, bahan bangunan, makanan, kertas dan plastic. 11 Tanaman ini  lebih  mengacu  kepada  penggunaan  industri  dikarenakan  ganja industri ini hanya mengandung THC (Tetrahydrocannabinoids) sekitar 0,3%  -  1,5%  (Putra,  2014). 12 Serat  dari  hemp  atau  ganja  industri  ini terpanjang kuat dan tahan lama dibandingkan dengan serat yang lain, disisi lain pembudidayaan ganja industri juga terbilang mudah karena ia dapat tumbuh dengan mudah. 13
9 Enik Isnaini, “Penggunaan Ganja Dalam …, hlm. 50
10 Peter Dantovski, Kriminalisasi Ganja (Yogyakarta: Indie Book Corner, 2013).
11 Bramantyo Ahmadi Taufan, “Urgensi Pengaturan Penggunaan Hemp (Tanaman Ganja Industri) Untuk Di Perdayagunakan Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Indoneisa,” Jurnal Human , 2016, hlm. 9.
12 Mukhamad  Taufan  Perdana  Putra,  “Kebijakan  Pendayagunaan  Hemp  (Ganja  Industri)  Untuk Kepentingan Industri Di Indonesia,” Jurnal Human , 2013, hlm. 8.
13 Rahmi  Ayunda  and  Vina,  “Peluang  Dan  Tantangan  Legalısası  Penggunaan  Ganja  Untuk Kepentıngan Medıs Dı Indonesıa Dıtınjau Darı Perspektıf UU Kesehatan,” The 2nd Conference on Management,  Business,  Innovation,  Education  and  Social  Sciences  (CoMBInES) Vol.  1,  No.  1 (2021), /https://journal.uib.ac.id/index.php/combines.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
Pengaturan Penggunaan Ganja Medis dalam Konstitusi Indonesia Undang-Undang  Narkotika  dalam  Melihat  Penggunaan  Ganja  untuk Keperluan Medis
Pemerintah  Indonesia  dalam  upayanya  untuk  mewujudkan masyarakat  Indonesia  yang  sejahtera,  adil  dan  makmur  yang  merata materil  dan  spiritual  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  kualitas  sumber  daya  manusia Indonesia  sebagai  salah  satu  modal  pembangunan  nasional  perlu dipelihara  dan  ditingkatkan  secara  terus-menerus,  termasuk  derajat kesehatannya; dan meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia  dalam  rangka  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  perlu dilakukan  upaya  peningkatan  di  bidang  pengobatan  dan  pelayanan kesehatan.
Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang  pengobatan  atau  pelayanan  kesehatan  dan  pengembangan  ilmu pengetahuan. Di sisi lain dapat pula menimbulkan  ketergantungan yang sangat  merugikan  apabila  disalahgunakan  atau  digunakan  tanpa pengendalian  dan  pengawasan  yang  ketat  dan  saksama.  Suatu  kegiatan mengimpor,  mengekspor,  memproduksi,  menanam,  menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan  dan  merupakan  bahaya  yang  sangat  besar  bagi  kehidupan manusia,  masyarakat,  bangsa,  dan  negara  serta  ketahanan  nasional Indonesia.
Tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan  menggunakan  modus  operandi  yang  tinggi,  teknologi  canggih, didukung  oleh  jaringan  organisasi  yang  luas,  dan  sudah  banyak menimbulkan  korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat  membahayakan  kehidupan  masyarakat,  bangsa,  dan  negara sehingga Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  situasi  dan  kondisi  yang berkembang  untuk  menanggulangi  dan  memberantas  tindak  pidana tersebut.  Berbagai  pertimbangan  diataslah  yang  merupakan  dasar disahkannya  undang-undang  nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika untuk menggantikan undang-undang narkotika sebelumnya.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
Sejarah  perjalanan  undang-undang  narkotika telah  mengalami  2  kali perubahan, yang pertama adalah undang-undang nomor 22 tahun 1997 dan terakhir  undang-undang  nomor  35  tahun  2009,  berdasar  pada  regulasi narkotika yang baru yakni undang-undang nomor 35 tahun 2009, Melihat pengaturan  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  undang-undang  Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam: 14
1. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai  potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
2. Narkotika  golongan  II,  adalah  narkotika  berkhasiat  pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau  untuk  tujuan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan; dan
3. Narkotika golongan III, adalah  narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak  digunakan  dalam  terapi  dan/atau  untuk  tujuan pengembangan  ilmu  pengetahuan  serta  mempunyai  potensi  ringan mengakibatkan ketergantungan.
Kemudian  lanjutan  dari ayat 1 pasal  6  tersebut dijelaskan  lebih  rinci dalam ayat 2 Pasal 6 yang pembahasanya adalah “Penggolongan Narkotika sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  untuk  pertama  kali  ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan  dari  Undang-Undang  ini”.  Artinya  dalam  undang-undang tentang narkotika nomor 35 tahun 2009 memiliki lampiran yang melekat dalam undang-undang tersebut yang berisi tentang pengolongan macam- macam jenis narkotika kedalam 3 penggolongan. Kemudian bila kita tilik pada  lampiran  tersebut  kita  akan  dapati  bahwa  jenis  narkotika  yang termasuk pada  golongan I  pada  point  nomor 8 tertulis  ”Tanaman  ganja, semua  tanaman  genus  genus cannabis dan  semua  bagian  dari  tanaman termasuk  biji,  buah,  jerami,  hasil  olahan  tanaman  ganja  atau  bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis”. Itu artinya bahwa ganja merupakan jenis narkotika yang masuk pada golongan I.
Sedangkan  Pasal  8  ayat  (1)  undang-undang  Narkotika  menegaskan
14 Bernadetha Aurelia Oktavira, “Tambahan 10 Narkotika Golongan I Dalam Penggolongan Narkotika Terbaru,” July 2022, Acces. 8 Agustus 2022 https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-  aturan-tentang-penggolongan-narkotika- di-indonesia-lt5bed2f4b63659.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
kembali  terkait  pelarangan  penggunaan  ganja  sebagai  alat  pengobatan, yang  berbunyi  ‘ Narkotika  Golongan  I  dilarang  digunakan  untuk  kepentingan pelayanan kesehatan ’.
Ganja  dikategorikan sebagai  narkotika golongan I  yang  hanya  dapat dipergunakan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan untuk kepentingan  pengobatan  dan  berdasarkan  indikasi  medis,  dokter  dapat memberikan  Narkotika  Golongan  II  atau  Golongan  III  dalam  jumlah terbatas  dan  sediaan  tertentu  kepada  pasien  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan 15 . maka  dapat  dikatakan  apabila  ganja tersebut dipergunakan dalam kepentingan medis maka perbuatan tersebut telah  melanggar  ketentuan  Perundang-undangan  yang  berlaku, 16 karena berdasar lampiran dalam undang-undang Narkotika ganja termasuk jenis narkotika golongan I, bukan golongan II dan III.
Ganja masuk kedalam golongan 1 untuk alternatif medis juga dilarang digunakan  berdasarkan  aturan  tersebut  yang  berbunyi  “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan”. Hanya  bisa  digunakan  untuk  kepentingan  pengembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan.  Adapun  aturan  yang dikeluarkan memasukkan ganja kedalam narkotika golongan 1 artinya bagi yang  melanggar  akan  terancam  hukuman  yang  berat.  Sesuai  dengan peraturan  perundang  –  undangan  yang  ada  dan  berlaku  hukuman  bagi yang menggunakan ganja adalah 4 sampai 20 tahun penjara.

## Perspektif  Undang-Undang  Kesehatan  dalam  Melihat  Penggunaan Ganja untuk Keperluan Medis
Secara yuridis ketentuan penggunaan ganja untuk keperluan medis di Indonesia  secara  spesifik  tidak  diatur  dalam  undang-undangNomor  36 Tahun  2009  tentang  Kesehatan,    namun  hanya  sebatas  pada  pengaturan narkotika  secara  umum  sebagaimana  diatur  pada  undang-undang kesehatan mengenai Pengamanan  dan Penggunaan Sediaan  Farmasi dan Alat Kesehatan pada pasal 102 dikatakan bahwa:
15 Peraturan  Pemerintah  RI,  “Peraturan  Republik  Indonesia  Tetang  Narkotika  Pasal  53 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.”
16 Peraturan  Pemerintah  RI,  Peraturan  Pemerintah  RI,  “Peraturan  Republik  Indonesia Tetang Narkotika Pasal6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009".

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
1) Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan.
2) Ketentuan mengenai narkotika dan psikotropika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jadi  apabila  kita  kaji  lebih  mendalam  pada  pasal  diatas  dapat  kita ketahui apabila bahwa dalam hal penggunaan narkotika harus didasarkan atas resep dokter. Kemudian dalam ayat 2 diperjelas bahwa penggunaan narkotika  harus  dilaksanakan  sesuai  Peraturan  undang-undang.  yang berarti  dalam  hal  ini  harus  merujuk  kembali  lagi  kepada  ketentuan Peraturan  undang-undang  narkotika  yang  dimana  ganja  tidak  dapat digunakan untuk medis sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 ayat 1. Walaupun  dikatakan  dengan  adanya  resep  dari  dokter  seseorang diperbolehkan mengonsumsi obat narkotika akan sulit diterapkan apabila dihadapkan  dengan  kenyataan  bahwa  ganja  masih  digolongkan  sebagai narkotika golongan I. sebagaimana  seorang  pakar neuroscience  bernama Dr.  Ryu  Hasan  pernah  menyampaikan  bahwa  dengan  adanya  larangan terhadap penggunaan ganja untuk pelayanan kesehatan membuat dokter yang  tahu  akan  manfaatnya  enggan  untuk  memberikan  resep  tersebut dikarenakan  ia  berpendapat  apabila  dokter  yang  bersangkutan menggunakanya secara tidak langsung telah menyalahi ketentuan dalam Peraturan undang-undang. 17
Terkait dalam  hal segi produksi hingga penyaluran juga  tidak dapat dilakukan  oleh  sembarangan  orang  sebagaimana  dalam  pasal  103 menyatakan :
1) Setiap  orang  yang  memproduksi,  menyimpan,  mengedarkan,  dan menggunakan  narkotika  dan  psikotropika  wajib  memenuhi  standar dan/atau persyaratan tertentu.
2) Ketentuan  mengenai  produksi,  penyimpanan,  peredaran,  serta penggunaan narkotika dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
17 Gilang Fauzi and Yuliawati, “Bersiasat Dengan Ganja,” CNN Indonesia, 2016,  Acces. 9 Agustus
2022
https://www.cnnindonesia.com/laporanmendalam/nasional/20160919/demamganja- di-indonesia/index.php.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
Berdasarkan pasal diatas dapat kita ketahui dalam hal segi produksi narkotika (ganja) hanya diberikan kepada pihak yang telah mengantongi izin dari pemerintah yaitu industri farmasi yang telah mendapatkan izin dari mentri kesehatan maupun kepala badan koordinasi penanaman modal dengan memenuhi syarat tertentu.
Kemudian untuk penyaluran narkotika ganja hanya dapat dilakukan oleh PBF milik negara dengan memiliki izin khusus impor kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan  termasuk untuk  kebutuhan laboratorium berdasarkan adanya surat pemesanan dari pihak apoteker penanggung jawab dan/atau Kepala  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan.  Kemudian  dalam  ayat  2  ketentuan tersebut tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU narkotika yang  menetapkan  narkotika  golongan  I  hanya  bisa  diproduksi  dengan jumlah  yang  terbatas  maksud  dari  “terbatas“  yaitu  hanya  diproduksi sebatas apa yang ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika pada pasal 12 ayat 1.
Pandangan  Mahkamah  Konstitusi  terhadap  Pengunaan  Ganja  Medis dalam Uji Materi Undang-undang Narkotika
Upaya  sejumlah  warga  negara  seperti  Santi  Warastuti,  Dwi  Pertiwi, Nafiah  Murhayanti,  dan  lembaga  untuk  melegalkan  ganja  untuk kepentingan  pengobatan/medis  akhirnya  kandas  di  tangan  palu  hakim Mahkamah  Konstitusi  (MK).  asalnya,  secara  bulat  Mahkamah  Konstitusi menolak  pengujian  Penjelasan  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  a  dan  Pasal  8  ayat (1) undang-undangNo.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menempatkan  ganja  termasuk  dalam  narkotika  Golongan  I  yang penggunaannya dapat terkena sanksi pidana.
Penjelasan  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  a  UU  Narkotika  berbunyi,  ‘ dalam ketentuan  ini  yang  dimaksud  dengan  “Narkotika  Golongan  I”  adalah Narkotika  yang  hanya  dapat  digunakan  untuk  tujuan  pengembangan  ilmu pengetahuan  dan  tidak  digunakan  dalam  terapi,  serta  mempunyai  potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ’. Sedangkan Pasal 8 ayat (1)
UU  Narkotika  menegaskan,  ‘ Narkotika  Golongan  I  dilarang  digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ’.
Kedua  pasal  dalam  Undang-undang  Narkotika  tersebut  menurut pemohon telah bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap oarang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  seni  dan  budaya,  demi  meningkatkan  kualitas

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”, dan Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945 berbunyi ”setiap berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak memperoleh pelayanan kesehatan” 18
Dalam  petitumnya,  para  pemohon  meminta  kepada  Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  bertentangan  dengan  Pasal  28C  ayat  (1) UUD Tahun 1945 dan Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945, sepanjang tidak dibaca “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ”Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu  pengetahuan  dan  pelayanan  kesehatan  dan  atau  terapi,  serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.”
Dalam pertimbangannya,  Mahkamah menyatakan terlepas dari fakta pemanfaatan  narkotika  telah  digunakan  secara  sah  dan  diakui  secara hukum sebagai bagian pelayanan kesehatan sejumlah negara di dunia, MK memandang fakta hukum tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan tolak ukur.  Sebab  didapati  karakter  yang  berbeda  dari  jenis  bahan  narkotika, struktur dan budaya hukum masyarakat dari negara yang bersangkutan, sekaligus sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
Di Indonesia, meski ada fakta hukum terkait banyak penyakit tertentu yang  mungkin  dapat  disembuhkan  dengan  pengobatan  yang memanfaatkan  jenis  narkotika  golongan  tertentu,  hal  tersebut  tidak berbanding lurus dengan akibat besar yang ditimbulkan apabila tidak ada kesiapan.  Khususnya  terkait  dengan  struktur  dan  budaya  hukum masyarakat,  termasuk  sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan  belum sepenuhnya tersedia. Terlebih, bagi pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I yang memiliki dampak ketergantungan yang sangat tinggi.
Dengan  demikian,  atas  keinginan  para  Pemohon  untuk diperbolehkannya jenis Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan dan/atau  terapi  sejauh  ini  masih  belum  diperoleh  bukti  telah  dilakukan pengkajian  dan  penelitian  bersifat  komprehensif  dan  mendalam  secara ilmiah  di  Indonesia.  Oleh  karenanya,  MK  kesulitan  mempertimbangkan dan  membenarkannya  baik  secara  medis,  filosofis,  sosiologis,  maupun yuridis.
Dengan  demikian,  Mahkamah  perlu  menegaskan  agar  pemerintah segera menindaklanjuti Putusan a quo berkenaan dengan pengkajian dan
18 Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar 1945,” 1945.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
penelitian  jenis  Narkotika  Golongan  I  untuk  keperluan  pelayanan kesehatan dan/atau terapi. Hasilnya dapat digunakan dalam menentukan kebijakan, termasuk dalam hal ini dimungkinkannya perubahan undang- undang oleh pembentuk undang-undang guna mengakomodir kebutuhan dimaksud.
Atas dasar itu, MK menyimpulkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU  Narkotika  telah  memberikan  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum berkaitan  dengan  hak  mengembangkan  diri  melalui  pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  serta  demi  meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana dimaksud Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.
Selain itu, telah memberikan kepastian hukum berkaitan dengan hak hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat,  serta  berhak  memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Mahkamah berpendirian Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35 Tahun 2009 tentang  Narkotika adalah konstitusional. Dengan demikian, sebagai konsekuensi  yuridisnya  terhadap  ketentuan  norma  Pasal  8  ayat  (1)  UU Narkotika juga dinyatakan konstitusional. 19
Berikut  ini  rangkuman  dari  deretan  alasan  dan  pertimbangan  MK dalam menolak permohonan uji materi UU Nomor 35/2009: 20
1. Potensi ketergantungan tinggi.
Dalam  membacakan  amar  putusan,  Hakim  MK  Suhartoyo mengatakan,  MK  tidak  bisa  membenarkan  keinginan  para  pemohon untuk  penggunaan  ganja  yang  masuk  dalam  Narkotika  Golongan  I buat  keperluan  kesehatan  atau  terapi.  "Pembatasan  pemanfaatan demikian  tidak  terlepas  dari  pertimbangan  bahwa  jenis  Narkotika Golongan  I  tersebut  mempunyai  potensi  tinggi  mengakibatkan ketergantungan,"  potensi  Narkotika  Golongan  I  mengakibatkan ketergantungan sangat tinggi dan hanya boleh dikembangkan untuk tujuan  ilmu  pengetahuan.  "Berkaitan  dengan  pemanfaatan  jenis Narkotika  Golongan  I  untuk  pelayanan  kesehatan  dan  atau  terapi,
19 Mahkamah  Konstitusi,  “Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  106.PUU-XVIII.2020,” 2020.
20 Mahkamah  Konstitusi,  “Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  106.PUU-XVIII.2020,” 2020.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, hal tersebut sama halnya  dengan  keinginan  untuk  mengubah  pemanfaatan  jenis Narkotika  Golongan  I  yang  secara  imperatif  hanya  diperbolehkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan,"
2. Belum ada hasil penelitian.
Alasan lain yang dikemukakan MK menolak uji materi UU 35/2009 terkait usul membolehkan ganja untuk keperluan pengobatan adalah sampai saat ini belum ada kajian dan penelitian di dalam negeri terkait hal itu. "Keinginan para pemohon untuk diperbolehkannya narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan atau terapi belum terdapat bukti telah dilakukan pengkajian dan penelitian bersifat komprehensif dan mendalam  secara  ilmiah.  Dengan  belum  adanya  bukti  pengkajian tersebut  maka keinginan  pemohon  sulit  untuk  dipertimbangkan  dan dibenarkan  oleh  mahkamah  untuk  diterima  alasan  rasionalitasnya," sejumlah  fenomena  yang  memperlihatkan  pasien  dengan  penyakit tertentu yang sembuh dengan memanfaatkan ganja yang merupakan narkotika  golongan  I  masih  belum  cukup  untuk  dijadikan  bukti. "Mahkamah dapat  memahami dan memiliki rasa empati yang  tinggi kepada para penderita penyakit tertinggi yang secara fenomenal dapat disembuhkan dengan terapi yang memanfaatkan narkotika golongan I namun mengingat hal tersebut belum merupakan hasil yang valid dari pengkajian dan penelitian secara ilmiah,"
3. Kebijakan negara lain belum bisa diadopsi.
Menurut  Hakim  MK  Daniel  Yusmic  Pancastaki  Foekh,  kebijakan sejumlah  negara  yang  mengizinkan  pemanfaatan  ganja  untuk keperluan pengobatan tidak serta merta bisa menjadi landasan hukum untuk  diterapkan  di  Indonesia.  "Fakta  hukum  tersebut  tidak  serta merta dapat dijadikan parameter bahwa seluruh jenis narkotika dapat dimanfaatkan  untuk  pelayanan  kesehatan  yang  dapat  diterima  dan diterapkan  oleh  semua  negara.  Hal  ini  disebabkan  karena  adanya karakter  yang  berbeda  baik  jenis  bahan  narkotikanya,  struktur  dan budaya masyarakat dari negara yang bersangkutan,"
Walau  diperoleh  fakta  hukum  banyak  orang  yang  menderita penyakit-penyakit  tertentu  dengan  fenomena  yang  mungkin  dapat disembuhkan  dengan  pengobatan  yang  memanfaatkan  narkotika golongan tertentu, namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan besar  akibat  yang  ditimbulkan  apabila  tidak  ada  persiapan  terkait

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
struktur  dan  budaya  hukum  masyarakat  termasuk  sarana  prasarana yang dibutuhkan belum sepenuhnya tersedia,".
4. Pengubahan golongan narkotika wewenang DPR dan Pemerintah. Para penggugat meminta MK untuk mengubah Pasal 6 Ayat (1) UU Narkotika untuk memperbolehkan penggunaan narkotika golongan I untuk  kepentingan  medis.  Mereka  juga  meminta  Mahkamah menyatakan  Pasal  8  Ayat  (1)  yang  berisi  larangan  penggunaan narkotika  golongan  I  untuk  kepentingan  kesehatan  inkonstitusional. Menurut Hakim MK Suhartoyo, untuk menggeser jenis dan golongan narkotika  ganja  harus  dilakukan  melalui  revisi  undang-undang. Sedangkan proses revisi undang-undang, kata Hakim MK Suhartoyo, tidak  bisa  dilakukan  secara  sederhana.  Oleh  karena  itu  untuk melakukan  perubahan  sebagaimana  tersebut  di  atas  dibutuhkan kebijakan yang sangat komprehensif dan mendalami melalui tahapan penting yang harus dimulai dengan penelitian dan pengkajian ilmiah," ujar Hakim MK Suhartoyo. Hakim MK Suhartoyo juga menyampaikan, persoalan kepastian hukum terkait pemanfaatan ganja yang termasuk narkotika  golongan  I  merupakan  kewenangan  pembuat  undang- undang yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah. Sebab dalam  UU  35/2009  tentang  Narkotika  juga  mengatur  tentang  pasal pemidanaan penyalahgunaan narkotika. "Mahkamah dalam beberapa putusannya telah berpendirian hal-hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, open legal policy,".

## Peraturan Hukum Islam dalam Penggunaan Ganja Medis
Ganja  sudah  dari  dulu  menjadi  bahan  pembicaran  bahkan  sebelum abad ke 20 yang mememiliki catatan kegunaan dan pemakaian medis dari tanaman ganja dengan jumlah besar di seluruh dunia. Dimana pada tahun 751 M, tahun dimana Kekhalifahan Abbasyiah mengalahkan Dinasti Tang pada perang “Talas”, bangsa Arab menggunakan ganja sebagai obat-obatan herbal.  Ibnu  Maskawayh,  adalah  Dokter  yang  pertama  menyebutkan Kegunaan  Ganja  medis  dalam  litelatur  pengobatan  Arab.  Menyebutkan bahwa minyak yang didapat dari Biji Ganja bila diteteskan ke dalam lubang Telinga  dapat  menyembuhkan  sakit  di  Telinga  yang  disebabkan  oleh kelembapan ( Rutuba ) yang diproduksi oleh Lubang Telinga. 21
Pada  Abad  ke  X,  Ishak  bin  Sulaiman  menyatakan  hal  yang  sama
21 Dhira  Narayana  et al., Hikayah Pohon Ganja, 12000 Tahun Menyuburkan Peradapan Manusia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 55.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
dengan  tambahan  Minyak  Ganja  itu  juga  dapat  mengeluarkan  benda- benda asing yang menghalangi atau menutupi lubang telinga. Pada Abad ke XIII, seorang  Ahli Botani dari Malaga,  Ibnu Al-Baithar menganjurkan minyak biji ganja sebagai pengobat untuk menyembuhkan “gas” ( rih ) pada telinga.  Pada  Abad  ke  XIV,  Ibnu  Al-Khatib  dari  Granada Merekomendasikan Minyak Biji Ganja yang dicampur dengan Getah dari Felura  galbaniflua (sejenis  tanaman  bertangkai)  untuk  menyembuhkan “Sakit Panas” ( Al-waharr ) yang berkaitan dengan penyakit telinga bernama Tinnitus aurium. Lalu di Abad XVI, AlAntaki membuat catatan mengani hemp atau Ganja dari Anatolia yang ia sebut “Al-qunnab Al-rumi” (Daun Roma), yang dapat membunuh Cacing yang tinggal dan berkembang biak di  dalam  lubang  Telinga,  bila  diteteskan  dalam  lubang  Telinga  sampai penuh dapat mengeluarkan semua Benda Asing dan Kotoran. 22
Menurut Yusuf Qardhawi, ganja dan heroin bentuk dan jenis lainnya dari  padat  maupun  cair  yang  terkenal  dengan  sebutan mukhaddirat (narkotika)  adalah  benda-benda  yang  diharamkan  syara’  tanpa diperselisihkan  lagi  antara  para  ulama’. 23 Dalam  Al-qur’an  maupun Sunnah kata narkotika yang dikenal pada zaman sekarang ini tidak pernah disebutkan  secara  sepesifik  bahkan  sesungguhnya  tidak  pernah  ada  di permulaan Islam, pembahasan waktu itu hanya pada permasalahan khamar saja. 24
ٰ ي﴿ ٓ اَهُّ يَا ٰ َٰنْيِذَّلا ٰ ْٰوُ نَم ا ٓ اٰ اََّنَِّا ٰ ُٰرْمَْلْا ٰ ُٰرِسْيَمْلاَو ٰ َٰصْنَْلْاَو ُٰبا ٰ ُٰم َلْْزَْلْاَو ٰ ٰ سْجِر ٰ ْٰنِ م ٰ ِٰلَمَع ٰ ِٰن طْيَّشلا ٰ َٰتْجاَف ُٰهْوُ بِن ٰ ْٰمُكَّلَعَل ٰ َٰنْوُحِلْفُ ت ٰ ٩٠ ٰ ﴾ ٰ ٰ( ةدئۤالما / 5 ٰ: 90 ) ٰ
Artinya:  Wahai  orang-orang  yang  beriman,  sesungguhnya  minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak  panah  adalah  perbuatan  keji  (dan)  termasuk  perbuatan  setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Al- Ma'idah/5:90)
Dengan  begitu  perlu  dilakukan  analisis  degan  metode qiyas dan maslahah,  dengan  memenuhi  unsur-unsur  ketika  hendak  melakukan metode qiyas sebagai berikut: 25
22 Dhira Narayana et al., Hikayah Pohon Ganja, 12000 Tahun Menyuburkan Peradapan Manusia , hlm.58
23 Yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kotemporer , penerjemah As'ad Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 792.
24 Hannat  Waladat  Maryam  dan  Ashabul  Kahpi,  “Analisis  Relapse  Terhadap  Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika  Nasional Provinsi Sulawesi  Selatan,” Jurnal Aldev: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum , vol. 2, no. 3 (2020), hlm. 294.
25 Nurlaelatil  Qadrina,  “Legalisasi  Ganja  Sebagai  Tanaman  Obat :  Perlukah ?,” Jurnal  Al

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
a) Ashal,  Maqis  Alaih ,  yaitu  kasus  hukum  yang  terdapat  keterangan hukumnya  dalam  Al-Quran  maupun  hadist.  Dalam  hal  ini  adalah khamr.
b) Fara’, Maqis yaitu kasus hukum yang tidak ada keterangan hukumnya dalam Al-Quran maupun hadist. Dalam hal ini adalah ganja.
c) Hukum Ashal ,  yaitu  ketentuan  kasus  hukum  tersebut  apakah diperbolehkan atau dilarang dalam Al-Quran maupun hadist. Dalam hal ini hukum khamr adalah haram.
d) Illah (Alasan  hukum Ashl ),  yaitu  sifat–sifat  yang  menjadi  alasan ditetapkannya hukum pada Ashl. Dalam hal ini khamr memiliki efek memabukkan
Menurut penulis, kesimpulan yang tertera pada metode pengqiyasan ini menjelaskan masalah ganja dengan khamr memiliki persamaan dari segi zat, kangdungan dan juga efek yang di timbulkan dari ganja. Kalangan  ulama' Mazhab  Syafii yang  berpendapat  sepakat  akan tanaman ganja digunakan sebagai obat yang terbagi menjadi 2 yang petama dari  kalangan Syafii dalam  Al-kitab  Asy-Syarbini  menyatakan  "boleh mengunakan  sejenis  narkotika  dalam  pengobatan  ketika  tidak  didapati obat  yang  lain".  Kedua  dari  kalangan Syafi'iyah membolehkan mengkonsumsi  narkotika  dalam  keadaan  darurat  dan  kondisi  tertentu walau  nantinya  akan  menimbulkan  efek  memabuhkan.  Beberapa  dasar yang dipakai dalam menilai ganja medis adalah sebagai berikut:
1. Firman Allah SWT dalam QS. Al-A’raf, ayat 157 : َِٰ ْٰيِذَّلاَّٰ ِ مُْلْاَِّٰلَّنلاَٰمْو ُ سَّرلاَٰنْوُعِبَّتَ يَٰنْيِذَّلَا﴿ هَنْوُد ٓ ٰ ِْٰلْاَوِٰةى رْوَّ تلاٰ ِفِْٰمُهَدْنِعٰابًْوُ تْكَم ٰ ِفْوُرْعَمْلِبًْٰمُهُرُمَْيَِٰلْيِْنْ ُٰمِ رَُيَُوِٰت بِ يَّطلاُٰمَُلَُّٰلُِيَُوِٰرَكْنُمْلاِٰنَعْٰمُهى هْ نَ يَو َٰع ٰۤ بَْلْاُٰمِهْيَل ٓ اَوْٰمُهَر ْ             ِاْٰمُهْ نَعُٰ  َ            ضَيَوَٰثِِ ٰ ْتَناَكِْٰتَِّلاَٰل لْغَْلْ ْٰمِهْيَلَع ٓ ٰ َٰ بَّ تاَوُٰهْوُر َ صَنَوُٰهْوُرَّزَعَوٰهِبٰاْوُ نَم اَٰنْيِذَّلاَف هَعَمَٰمِزْنُاْٰيِذَّلاَٰرْوُّ نلاٰاوُع ٓ  ٓ ٰ ٓ ٰ ۤ لوُا ٓ ُٰمُهَٰكِِ َٰنْوُحِلْفُمْلاٰ ࣖ ٰ ١٥٧ ٰ /فارعلْاٰ(ٰ﴾ 7 ٰ: 157 ) ٰ
Artinya:“Yang  menyuruh  mereka  mengerjakan  yang  ma'ruf  dan melarang  mereka  dari  mengerjakan  yang  mungkar  dan  menghalalkan  bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”
2. Hadist Nabi Muhammad SAW riwayat Malik, Hakim dan Baihaqi : “Tidak boleh membahayakan orang lain dan membalas perbuatan dlarar dengan perbuatan dlarar”.
3. Kaidah Fiqih
Dlarurat itu dibolehkan sesuai dengan kadarnya
Tasyri’iyyah , vol. 2, no. 1 (2022), hlm. 54-55.
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402

## 4. Kaidah Fiqih :
“Yang menimbulkan mudlarat harus dihilangkan/dihindarkan”.
5. Kaidah Fiqih :
“ Kemudlaratan itu harus dihindarkan sebisa mungkin ”.
Adapun  fatwa  yang  di  keluarkan  oleh  MUI  tentang  Obat  dan Pengobatan disebutkan sebagai berikut:
1) Islam mensyariatkan pengobatan karena ia bagian dari perlindungan dan  perawatan  kesehatan  yang  merupakan  bagian  dari  menjaga  Al- Dharuriyat AlKhamr.
2) Ikhtiar mencari kesembuhan wajib menggunakan metode pengobatan yang tidak melanggar syariat.
3) Obat  yang  digunakan  untuk  kepentingan  pengobatan  wajib menggunakan bahan yang suci dan halal.
4) Penggunaan  bahan  najis  atau  haram  dalam  obat-obatan  hukumnya haram.
5) Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan hukumnya haram kecuali memenuhi syarat sebagai berikut: 26
a. Digunakan pada kondisi keterpaksaan (al-dlarurat), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia,  atau  kondisi  keterdesakan  yang  setara  dengan  kondisi darurat (al-hajat allati tanzilu manzilah al-dlarurat), yaitu kondisi keterdesakan  yang  apabila  tidak  dilakukan  maka  akan  dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari;
b. Belum ditemukan bahan yang halal dan suci; dan
c. Adanya rekomendasi paramedis kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal.
6) Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan luar hukumnya boleh dengan syarat dilakukan pensucian.
Sama  dengan  analisis  pengguanaan  narkotika  untuk  pelayanan kesehatan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang narkotika, yang menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal  dari  tanaman  atau  bukan  tanaman,  baik  sintetis  maupun  semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan  ketergantungan,  yang  dibedakan  ke  dalam  golongan- golongan  sebagaimana  terlampir  dalam  Undang-Undang  atau  yang

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan. 27
Ditegaskan  pula  oleh  ketentuan  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2009 dalam tidakan pidana narkotika bahwa narkortika hanya dapat digunakan  untuk  kepentingan  pelayanan  kesehatan  dan  pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 28 Mengingat bahwa pembangunan dama kesehatan  merupakan  bagian  yang  integral  dari  pembangunan  nasional yang  diarahkan  guna  teciptanya  kesadaran,  kemauan  dan  kemampuan untuk hidup sehat gai setiap penduduk agar dapat  mewujudkan  derajat kesehtan  diantaranya  penyelenggaraan  layanan  kesehaan  kepada masyarakat. 29
Dalam  litertur  hukum  Islam,  segala  sesuatu  bisa  dilihat  dari  sisi maqoshid  syariahnya.  Secara    etimologi,  maqasidadalah    bentuk    plural (jamak)  dari  kata maqsadyang  berarti  sesuatu  yang  dituju  atau  tujuan yang  ingin  dicapai. Kata al-Shariáh berarti   tempat   mengalirnya air. Secara terminologis  shariáhadalah  hukum-hukum  Allah  yang  diperuntukkan kepada  manusia  yang    berisi    tentang    kebijaksanaan  dan  kesejahteraan dalam    kehidupan    di  dunia        dan  di  akhirat.    Sedangkan    secara terminologi,  kata  Maqasid  al-Shariáh adalah  tujuan,  nilai dan faidah yang ingin  dicapai  dari  diturunkannya shariáh baik  secara  global    maupun secara  terperinci. 30

## Penutup
Ganja memang sangat berbahaya jika di konsumsi oleh manusia secara berlebihan  karena  bisa  mengakibatkan  mabuk  berat,  Namun  perlu diketahui bahwa pada kenyataannya ganja memberikan banyak manfaat salah  satunya  di  dalam  sektor  medis,  hal  itu  bisa  dilihat  dari  penelitian- penelitian  yang  dilakukan  oleh  para  ahli.  Jika  manfaat  ganja  ini  terus  di ilegalkan di indonesia akan sangat disayangkan, banyaknya orang-orang yang terkena penyakit seperti kanker, paru-paru, gangguan jiwa, dan lain- lain  sedikit  banyaknya  membutuhkan  ganja  sebagai  perkembangan
27 Peraturan  Pemerintah  RI,  “Peraturan  Republik  Indonesia  Tetang  Narkotika  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009.”
28 A.R Sujono and Bony Daniel, Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 72.
29 A.R Sujono and Bony Daniel, Komentar Dan Pembahasan… , hal. 24.
30 Muhammad Za’im Muhibbulloh, Dewi Niswatin Khoiroh, and A. Rofi’ud Darojad, “Hak Istri Dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam,” Jaksya: The  Indonesian  Journal  of  Islamic  Law  and  Civil  Law Vol.  2,  no.  2  (2021), https://doi.org/https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/168/ 149.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
kesembuhan  seseorang.  Meskipun  memang  dalam  agama  pun  dilarang, tetapi jika memang untuk kesembuhan ganja bisa dipakai.
Ganja  dalam  perspektif  hukum  di  Indonesia  diatur  dalam  undang- undang  narkotika  nomor  35  tahun  2009,  menjelaskan  bahwa  ganja merupakan jenis narkotika yang termasuk dalam golongan 1 yang dilarang digunakan  dalam  pelayanan  kesehatan,  sehingga  secara  sederhana penggunaan  ganja  medis  tidaklah  dibenarkan  dalam  undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian dalam undang-undang Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  Secara  yuridis  ketentuan penggunaan  ganja  untuk  keperluan  medis  di  Indonesia  secara  spesifik tidak diatur dalam undang-undang tersebut,  namun hanya sebatas pada pengaturan  narkotika  secara  umum  sebagaimana  diatur  pada  undang- undang kesehatan. Disebutkan didalamnya Ketentuan mengenai narkotika dan  psikotropika  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Jadi  apabila  kita  kaji  lebih  mendalam  bahwa penggunaan  narkotika  harus  dilaksanakan  sesuai  Peraturan  undang- undang.  yang  berarti  dalam  hal  ini  harus  merujuk  kembali  lagi  kepada ketentuan Peraturan undang-undang narkotika yang  dimana ganja tidak dapat digunakan untuk medis sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 ayat 1 undang-undang narkotika.
Kedua undang-undang tersebut selanjutnya diperkuat oleh pandangan Mahkamah  Konstitusi  yang  tertuang  dalam  amar  putusannya  Nomor 106.PUU-XVIII.2020, Mahkamah berpendirian Penjelasan Pasal 6  ayat (1) huruf  a  UU  35  Tahun  2009  tentang   Narkotika  adalah konstitusional. Dengan  demikian,  sebagai  konsekuensi  yuridisnya  terhadap  ketentuan norma Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika juga dinyatakan konstitusional, tidak bertentangan  dengan  Pasal bertentangan  dengan  Pasal  28C  ayat  (1)  dan Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945 sebagaimana yang dituduhkan oleh pemohan.
Kemudian  dalam  hukum  Islam  penggunaan  ganja  pada  dasarnya adalah  haram.  Akan  tetapi  bila  ganja  tersebut  untuk  kegiatan  medis hukumnya  bergantung  pada  keadaan  dimana  ganja  tersebut  digunakan dalam  pengobatan,  "boleh  mengunakan  sejenis  narkotika  dalam pengobatan  ketika  tidak  didapati  obat  yang  lain",  membolehkan mengkonsumsi ganja dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu walau nantinya akan menimbulkan efek memabuhkan apabila keadaan tersebut tidak ada lagi obat selain daripada ganja.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402

## Daftar Pustaka
Mahkamah Konstitusi. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106.PUU- XVIII.2020,” 2020.
Majelis Ulama’ Indonesia. “Fatwa MUI No. 30 Tahun 2013,” 2013. Peraturan Pemerintah RI. “Peraturan Republik Indonesia Tetang Narkotika
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009,” 2009.
Peraturan Pemerintah RI. “Peraturan Republik Indonesia Tetang Narkotika Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009,” 2009.
Peraturan Pemerintah RI. “Peraturan Republik Indonesia Tetang Narkotika Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009,” 2009.
Fadilah, R. D. K. I. (2019). Kajian yuridis penggunaan ganja sebagai metode kesehatan  dikaitkan  dengan  undang-undang  nomor  36  tahun  2009 tentang  kesehatan  jo  undang-undang  nomor  35  tahun  2009  tentang narkotika. Presumption of law, 1(April).
Republik Indonesia. “Undang-Undang Dasar 1945,” 1945.
Bony  Daniel  Sujono  and  A.R. Komentar  Dan  Pembahasan  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika . Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Dhira  Narayana,  M.  Syarif  Irwan,  Ronald  C.M.,  and  Tim  LGN. Hikayah Pohon  Ganja,  12000  Tahun  Menyuburkan  Peradapan  Manusia .  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
M.  Arief  Hakim. Bahaya  Narkoba  Alkohol:  Cara  Islam  Mencegah,  Mengatasi, Dan Melawan . Bandung: Penerbit Nusa, 2004.
Peter Dantovski. Kriminalisasi Ganja . Yogyakarta: Indie Book Corner, 2013. Yusuf Qardhawi. Fatwa-Fatwa Kotemporer . Jakarta: Gema Insani Press, 1995. Bramantyo  Ahmadi  Taufan.  “Urgensi  Pengaturan  Penggunaan  Hemp (Tanaman  Ganja  Industri)  Untuk  Di  Perdayagunakan  Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Indoneisa.” Jurnal Human , 2016.
Enik  Isnaini.  “Penggunaan  Ganja  Dalam  Ilmu  Pengobatan  Menurut
Undangundang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika.” Jurnal Independent Vol. 5, No. 2 (2016).
https://doi.org/https://doi.org/10.30736/ji.v5i2.71.
I Dewa Putu Eskasasnanda. “Fenomena Kecanduan Narkotika. Sejarah Dan Budaya.” Jurnal  Sejarah  Dan  Budaya Vol.  8,  No.  1  (2014). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/sb.v8i1.4755.
Muhammad Za’im Muhibbulloh, Dewi Niswatin Khoiroh, and A. Rofi’ud Darojad. “Hak Istri Dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam.” Jaksya: The Indonesian Journal of Islamic Law

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
and Civil Law Vol. 2, No. 2 (2021).
https://doi.org/https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya /article/view/168/149.
Mukhamad  Taufan  Perdana  Putra.  “Kebijakan  Pendayagunaan  Hemp (Ganja  Industri)  Untuk  Kepentingan  Industri  Di  Indonesia.” Jurnal Human , 2013.
Nurlaelatil Qadrina. “LEGALISASI GANJA SEBAGAI TANAMAN OBAT : Perlukah ?” Jurnal Al Tasyri’iyyah 2, no. 1 (2022). Bernadetha Aurelia Oktavira. “Tambahan 10 Narkotika Golongan I Dalam Penggolongan Narkotika Terbaru,” 2022. https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini- aturan-tentang- penggolongan-narkotika-di-indonesia-lt5bed2f4b63659.
D.  L.  N.  A.  A  SpKJ(K).  “Gangguan  Psikotik  Pada  Penggunaan  Ganja.” Denpasar, 2017.
Gilang Fauzi, and Yuliawati. “Bersiasat Dengan Ganja.” CNN Indonesia, 2016.https://www.cnnindonesia.com/laporanmendalam/nasional/2 0160919/demamganja-di-indonesia/index.php.
Marhendi Deny, Merderka.com. “Minta Ganja Medis DFilegalkan, Aksi inu ini  di  CFD  Curi  Perhatian  Andien  Aisyah”,  6.  Juni  2022,  15:15, https://m.merdeka.com/jateng/minta-ganja-medis-dilegalkan-aksi- ibu-ini-di-cfd-curi-perhatian-andien-aisyah.html
Maryam, Hannat Waladat, and Ashabul Kahpi. “Analisis Relapse Terhadap Penyalahgunaan  Narkotika  Di  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi Sulawesi  Selatan.” Jurnal  Aldev:  Jurusan  Ilmu  Hukum  Fakultas  Syariah Dan Hukum Vol. 2, No. 3 (2020).