Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v18i3.3488

## KEADILAN BERPOLIGAMI
(ANALISIS PUTUSAN PA JEMBER NO 3481/PDT.G/2021/PA.JR)
Wahdan Arrizal Luthfi
Pascasarjana UIN Kiai Haji Acmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia wahdan.arrizal@gmail.com
Ishaq
Pascasarjana UIN Kiai Haji Acmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia ishaq32@gmail.com
Martoyo
Pascasarjana UIN Kiai Haji Acmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia martoyo98@gmail.com

## Abstrak
Dalam duduk perkara PA No. 3481/PDT.G/2021/PA.JR yang menjadikan alasan poligami pemohon adalah termohon  yang  menderita    Paranoid  Schizophrenia  (diagnose  dokter)  dengan  gajala  termohon  seringkali berbicara sendiri sejak kelahiran anak ketiganya, yang tidak disebutkan secara rinci dalam undang-undang perkawinan  apakah  penyakit  yang  di  derita  tersebut  masuk  dalam  kategori  istri  yang  tidak  bisa menjalankan  kewajiban,  atau  istri  yang  menderita  cacat  badan,  atau  juga  penyakit  yang  tidak  dapat disembuhkan  sehingga  permohohonan  dikabulkan.  Mengingat  di  dalam  Islam  suami  diperbolehkan berpoligami  hanya  dengan  keadaan  yang  darurat  yakni:  istri  mandul,  takut  akan  zina,  terhindar  dari perceraian. Suatu kajian yang mana jenis penelitiannya normatif, yakni berfokus kepada beberapa bahan pustaka yang berkaitan dengan poligami serta regulasinya. Sehingga fokus dalam kajian ini yakni pertama: bagaimana  dampak  penyakit  Schizophrenia  terhadap  hubungan  keluarga?.  kedua  Bagaimana  analisis Putusan  Pengadilan  Nomor  3481/  Pdt.G/2021/PA.Jr  Ditinjau  Dari  Konsep  Dasar  Keadilan  Berpoligami Dalam  Hukum  Islam.  Hasil  dari  penelitian  ini  yakni  pertama,  bahwasannya  dampak  penyakit  dari Schizophrenia  adalah  mempengaruhi  keharmonisan  rumah  tangga,  hal  ini  masuk  pada  syarat  alternatif dalam  kategori  istri  yang  tidak  mampu  menjalankan  kewajibannya  secara  total.  Kedua,  Hakim  sudah mengacu  pada  ketentuan-ketentuan  aturan  yang  ada  yakni  dalam  Syariat  Islam,  KHI,  Undang-undang nomor  1  tahun  1974,  dan  penjabaran  dalam  Peraturan  Pemerintah  nomor  9  Tahun  1975  tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974. Dalam PP No.9 Tahun 1975, yang berkaitan dengan poligami adalah pasal  40, 41,  42,  43  dan 44. Dalam  konteks  menyikapi  Putusan  Pengadilan  Nomor 3481/  Pdt.G/2021/PA .Jr.
Kata kunci : Keadilan, Poligami, Putusan PA No 3481/PDT.G/2021/PA.JR.

## Abstract
In  the  PA  case  no.  3481/PDT.G/2021/PA.JR  which  makes  the  reason  for  the  applicant's  polygamy  being that  the  respondent  suffers  from  Paranoid  Schizophrenia  (diagnosed  by  a  doctor)  with  symptoms.  The respondent has often talked to himself since the birth of his third child, which is not stated in detail in the marriage law as to whether the disease is The suffering falls into the category of a wife who cannot carry out  her  obligations,  or  a  wife  who  suffers  from  a  physical  disability,  or  also  an  incurable  disease  so  the request  is  granted.  Bearing  in  mind  that  in  Islam  husbands  are  allowed  to  engage  in  polygamy  only  in emergency  situations,  namely:  the  wife  is  barren,  afraid  of  adultery,  protected  from  divorce.  A  study  in which the type of research is normative, namely focusing on several library materials related to polygamy and  its  regulations.  So  the  focus  of  this  study  is  first:  what  is  the  impact  of  schizophrenia  on  family relationships? secondly, how is the analysis of Court Decision Number 3481/Pdt.G/2021/PA.Jr viewed from the basic concept of justice in polygamy in Islamic law. The results of this research are first, that the impact
of Schizophrenia is that it affects household harmony. This is included in the alternative requirements in the category of wives who are unable to carry out their obligations completely. Second, the Judge has referred to  existing  regulatory  provisions,  namely  in  Islamic  Sharia,  KHI,  Law  number  1  of  1974,  and  the elaboration in Government Regulation number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law  No. 1 of 1974. In PP No. 9 In 1975, those relating to polygamy were articles 40, 41, 42, 43 and 44. In the context of responding to Court Decision Number 3481/ Pdt.G/2021/PA .Jr. Keywords: Justice, Polygamy, PA Decision No. 3481/PDT.G/2021/PA.JR.
© Author(s) 2024
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Suatu state (Indonesia) yang merupakan sebuah negara hukum memberi pandangan yang luas  terkait  masalah  poligami.  Hal  ini  kemudian  dapat  terbukti  dengan  macam-macam  regulasi melalui  pembahasan  yang  rinci.  Ditemukannya  5  lebih  atau  kurang  melalui  penelitian  yang kemudian  dijadikan  pedoman  regulasi  masalah  poligami.  Regulasi  tersebut  adalah  UU  Nomor 1/1974  kemudian  PP  Nomor  9/1975,  kemudian  PP  Nomor  10/1983,  kemudian  PP  Nomor 45/1990,  dan  yang  terakhir  adalah  KHI.  Pembahasan  terkait  poligami  bukan  hal  yang  baru, melankan suatu hal yang dulu.
Perdebatan  terkait  kasus  poligami  di  beberapa  dekade  terakhir  ini  kemudian  hangat dibicarakan. Banyak yang ikut serta dalam berwawasan, dari yang pro dan juga yang kontra. Hal ini yang melatarbelakangin munculnya sebuah ketidaksamaan pemikiran terhadap ayat al-Qur’an, yang oleh para mufassir ditafsirkan dengan hasil-hasil yang berbeda mengenai makna tafsirannya, sehingga muncul yang namanya perdebatan seputar ayat poligami.
Lahirnya  berbagai  sikap  tersebut  menimbulkan  berbagai  macam  permasalahan  seputar kasus  poligami  tersebut.  Dalam  memandang  sebuah  poligami  khususnya  bagi  kalangan  kaum muslim, banyak perbedaan, adapun perbedaannya sebagai berikut:
1. Yaitu argumentasi yang tidak melarang berpoligami dengan mutlak dengan syarat adil saja.
2. Yaitu  argumentasi  yang  tidak  melarang  berpoligami  dengan  mutlak  dengan beberapa syarat tertentu.  Di  argumentasi  yang  kedua ini ada tokoh kontemporer yang  di  dalam  menyelami  sebuah  ayat  al-Qur’an  dia  melarang  adanya sinonimitas,  dia  adalah  Syahrur,  yang  tidak  menggunakan  metode  ulama’  lain dalam menafsirkan al-Qur’an. 1
1 Muhammad  Syahrur, Al-Kitab  wa  al-Qur’an  Qira’ah  Mu’ashirah ,cet.  VI,  (Damaskus:  al Mathbuat, 2000), 192.
Poligami dalam berbagai sudut pandang menghasilkan berbagai argument yang berbeda- beda. Hal tersebut didasarkan atas berbagai macam latar belakang yang mengiringi perkembangan poligami  baik  dalam  segi  praktik  maupun  dalam  tataran  konsep.  Praktek  poligami  di  Indonesia mendapatkan  ruang  yang  cukup  luas.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  adanya  berbagai  regulasi yang mengaturnya. Regulasi poligami di Indonesia dalam perjalanannya tidak terlepas dari praktik hidup  bermasyarakat  di  Indonesia.  Sistem  masyarakatnya  yang  mengakui  adanya  konsep poligami, memunculkan pula beragam praktik poligami di Indonesia.
Tepatnya  dalam  aturan  yang  memperbolehkan  berpoligami  khusus  kepada  syarat alternatifnya  masih  belum  rinci  dijelaskan  sehingga  keberadaan  aturan  tersebut  perlu  untuk dianalisis  lebih  lanjut,  karena  banyakanya  alasan-alasan  yang  masih  belum  di  akomodasi  oleh regulasi tersebut, seperti halnya alasan pada duduk perkara Nomor 3481/Pdt.G/2021/PA.Jr. yang menjadikan penyakit Schizophrenia sebagai alasan permohonan mengajukan izin poligami, hal ini tidak termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan bahkan di dalam Hukum Islam.
Dari  paparan  penjabaran  diatas  tentang  wawasan  poligami  di  Indonesia,  maka  penulis memiliki ketertarikan untuk dapat memahami sekaligus menganalisis lebih lanjut tentang  apakah penyakit  Schizophrenia  yang  dimaksud  telah  masuk  dalam  kategori  regulasi,  dan  bagaimana analisis pertimbangan seorang Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 3481/Pdt.G/2021/PA.Jr.

## METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder,  disebut  juga  penelitian doktrinal,  dimana  hukum  seringkali  dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan perundang-undangan  (law  in  books)  atau  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. 2
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  normatif,  Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki, penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip- prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi. 3 Dengan  demikian  maka  jenis  penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  normatif,  karena  peneliti  menggunakan  bahan-bahan  kepustakaan  sebagai  data  utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan.
2 Amiruddin  dan  H  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2006), h 118.
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), h 35.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Telaah  Umum  pada  Putusan  Hakim  tentang  Permohonan  Izin  Poligami  pada  Putusan Pengadilan Nomor 3481/Pdt.G/2021/PA.Jr
Isi  Putusan  Hakim  tentang  Permohonan  Izin  Poligami  dalam  putusan  Nomor 3481/Pdt.G/2021/PA.Jr di (PA) Jember ini memiliki kandungan beberapa hal, yakni:
1. Identitas Para Pihak
Berkaitan dengan identitas beberapa pihak pada Putusan Izin Poligami dalam analisis  penulis  terdiri  dari  Pemohon  yang  berstatus  suami  sah  dari  Termohon,  dan Termohon yang merupakan istri sah dari pada Pemohon yang keabsahan pernikahan keduanya  tercatat dalam Register Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Setempat.
2. Inti Pokok Perkara
Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 3481/Pdt.G/2021/PA.Jr.  adapun  inti  dari  duduk  perkaranya  adalah  antara  Pemohon dan  Termohon  adalah  pasangan  Suami  Isteri  yang  sah  pada  KUA  setempat  dengan Nomor Register Pernikahan 378/98/X/1991 yang menikah pada Tanggal 24 Oktober 1991,  adapun pada  pernikahan  keduanya  sudah memiliki  3  buah  hati  yang memiliki nama:  Faizah  umurnya  25  th,  Aulia  umurnya  22  thn  serta,  Wafa  berumur  20  thn. Bahwa  didalam  permohonanya  pemohon  berkeinginan  untuk  melakukan  Poligami dikarenakan  kondisi  Termohon  saat  ini  mengalami  sakit  Paranoid  Schizophrenia (diagnose  dokter)  dengan  gajala  Termohon  seringkali  berbicara  sendiri  sejak kelahiran  anak  ketiganya  (Wafa)  sehingga  termohon  tidak  bisa  menunaikan kewajibannya sebagai seorang Istri.
Bahwa  berdasarkan  permohonanya  Pemohon  mempunyai  pekerjaan  sebagai Kepala  SDN  atau  seorang  PNS  yang  memiliki  penghasilan  tetap  disetiap  bulanya sebesar  Rp.  9.756.100,00  (Sembilan  juta  tujuh  ratus  lima  puluh  enam  ribu  seratus rupiah),  sehingga  sangat  memungkinkan  bagi  Pemohon  untuk  bersikap  Adil  dan mencukupi  kebutuhan  Anak-anaknya,  Termohon,  dan  calon  Istri  keduanya. Berdasarkan  dari  permasalahan  yang  diuraikan  Pemohon  meminta  izin  kepada Pengadilan  untuk  menikah  lagi  (Poligami),  dengan  seorang  perempuan  yang merupakan  orang  lain  dan  tanpa  ada  hubungan  keluarga,  dan  seorang  perempuan tersebut  berstatus  belum  kawin,  adapun  antara  Pemohon  dan  Perempuan  tersebut telah  sama-sama  mencintai  dan  diantara  keduanya  tidak  ada  hubungan  yang menghalangi pernikahanya.
Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3481/Pdt.G/2021/PA.Jr  diterangkan  bahwa  pihak  Termohon  dalam  proses persidangan  tidak  pernah  sekalipun  menghadiri  persidangan  disebabkan  oleh  suatu alasan  yang  sah,      Termohon  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  sebagai kuasanya/wakilnya  yang  sah  untuk  hadir  sehingga  perkara  tersebut  diputus  dengan verstek sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR.
Adapun Petitum Pemohon sebagai berikut:
1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2) Mengabulkan dan memberikan Izin pemohon untuk Poligami;
3) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku
3. Pembuktian
Adapun  alat  bukti  yang  diajukan  pemohon  dalam  Permohonanya  pada Putusan Nomor 3481/Pdt.G/2021/PA.Jr untuk memperkuat permohonan dalam proses persidangan adalah alat bukti surat dan alat bukti saksi.
a. Alat bukti
Alat  Bukti  Surat  yang  diajukan  pemohon  adalah  Fotocopy  Idenitas Pemohon,  Termohon,  Fotocopy  Kutipan  Akta  Pernikahan  Pemohon  dan termohon,  Fotocopy  KTP/Identitas  Calon  Istri  Pemohon,  Fotocopy  Surat  Izin dari  atasan  (Bupati)  dikarenakan  Pemohon  merupakan  PNS,  Surat  Pernyataan diatas  Materai  dari  Termohon  tentang  tidak  keberatan  untuk  dimadu,  Surat Pernyataan  sanggup  berlaku  Adil  yang  telah  dibuat  dan  ditandatangani  diatas materai  oleh  pemohon,  Surat  Tidak  keberatan  untuk  dimadu  yang  dibuat  dan ditandatangani diatas materai oleh calon istri kedua, Surat Penghasilan dan Harta kekayaan  milik  Pemohon,  Fotocopy  Daftar  Pembayaran  Gaji  atas  Nama Pemohon,  Surat tentang  Harta  Bersama  yang  ditandatangani  oleh  Pemohon  dan Termohon diatas Materai, Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan pihak Rumah Sakit atas Nama Termohon.
b. Saksi-saksi
Para  Saksi  yang  diajukan  mengenal  antara  Pemohon,  Termohon  dan Calon  Isteri  Kedua  Pemohon  karena  para  saksi  merupakan  tetangga  dan  Anak Kandung  dari  Pemohon.  Para  saksi  juga  mengetahui  bahwasanya  Termohon menderita  sakit  sejak  lama,  para  saksi  juga  menyebutkan  dari  pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 Orang Anak. Dan menurut keterangan para saksi  juga  menyebutkan  bahwa  Pemohon  adalah  seorang  Kepala  SDN  yang berstatus  sebagai  PNS  sehingga  dirasa  cukup  untuk  menafkahi  Anak-anaknya,
Termohon,  dan  Calon  Isteri  Kedua  dari  Pemohon.  Dan  menurut  keterangan saksi-saksi  pula  bahwa  anak  daripada  Pemohon  serta  juga  Termohon  telah mengenal dekat kepada Calon Isteri Kedua Pemohon sehingga memberikan Izin kepada Ayahnya untuk menikah lagi dengan Calon Isteri keduanya. Dan menurut keterangan  para  saksi  Pemohon  adalah  orang  yang  bijaksana  dan  bertanggung jawab  atas  keluarganya  sehingga  dirasa  sanggup  untuk  bersikap  adil  kepada Termohon, Isteri Kedua Pemohon dan Anak-anaknya.
4. Pertimbangan Hakim
Suatu  pertimbangan  hukum  adalah  tentang  upaya  hakim  untuk mengidentifikasi,  mengkualifikasi  kebenaran  yang  ada,  yang  dilanjutkan  kepada memberi nilai atas apa yang ditemukan secara fakta, kemudian dimunculkan dengan rincian  dan  berisi  dasar  hukum  yang  digunakan  hakim  untuk  memberi  penilaian terkait fakta serta memutus perkaranya. Pada salinan putusan hakim PA yang ada di Jember  No  Perkara    3481/Pdt.G/2021/PA.Jr  terkait  permohonan  Izin  berpoligami terdapat beberapa pertimbangan hukum yaitu:
a. Menimbang,  bahwa  Pemohon  pada  pokoknya  memohon  agar  dapat  diberi  ijin untuk  berpoligami  dengan  perempuan  yang  bernama  Dian  Anggraini,  dengan alasan  bahwa  Termohon  menderita  sakit  Paranoid  Schizophrenia  (diagnose dokter) dengan gajala Termohon seringkali berbicara sendiri;
b. Menimbang,  bahwa  Pemohon  sebagai  Kepala  SDN    atau  sebagai  PNS  sanggup berlaku  adil,  sanggup  menafkahi  isteri-isteri  dan  anak-anak  Pemohon  karena antara  Pemohon  dengan  calon  isteri  keduanya  bernama:  Dian  Anggraini  sudah saling mencintai, selain Pemohon ingin menjadi imam bagi calon isteri keduanya, juga  calon  isteri  kedua  telah  menyetujui  dan  bersedia  menjadi  isteri  kedua  bagi Pemohon serta telah memberikan pernyataan tidak akan mengganggu harta yang diperoleh Pemohon bersama Termohon;
c. Menimbang, bahwasannya dalam pemenuhan ketentuan pasal 82 ayat 1 dan ayat 4  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  jo  pasal  31  ayat  (1  dan  2  )  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  majelis  hakim  telah  berupaya  menasehati kedua  belah  pihak  berperkara  terutama  kepada  Pemohon  agar  berpikir  ulang namun usaha tersebut tidak berhasil;
d. Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan  alasan  permohonan  Pemohon  adalah  bahwa  selama  ini  atau  tepatnya sejak tahun 2012 menderita sakit psychis, sehingga Termohon sudah tidak dapat
melaksanakan kewajibannya sebagai isteri baik untuk memenuhi kebutuhan lahir maupun batin/ biologis Pemohon dalam hubungan sebagai suami isteri;
e. Menimbang,  bahwa  meskipun  Termohon  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut untuk  datang  menghadap  di  persidangan,  akan  tetapi  tidak  hadir  dan  tidak  pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya/wakilnya yang sah untuk hadir, dan tidak ternyata  bahwa  tidak  hadirnya   Termohon tersebut  disebabkan oleh  suatu  alasan yang  sah,  maka    Termohon  harus  dinyatakan  tidak  hadir,  dan  perkara  ini  dapat diputus dengan verstek sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR;
f. Menimbang,  bahwa  oleh  sebab  mematuhi  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  asas  dalam  suatu  perkawinan  bahwa  seorang  pria  hanya boleh mempunyai seorang isteri dan untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) diperlukan  persyaratan  khusus,  maka  majelis  perlu  mempertimbangkan,  apakah alasan-alasan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini dipertimbangkan sebagai berikut :
g. Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  permohonan  tersebut, Pemohon  telah  mengajukan  bukti  surat  P.1,  P.2,  P.3,  P.4,  P.5,P.6,  P.7,  P.8,  P.9, P.10,  P.11,  P.12  dan  P.13,  serta  dua  orang  saksi  yaitu  Hartono  bin  Salim  dan Wafa  Shawan  Syahid,  telah  memberi  keterangan  dibawah  sumpahnya  masing- masing;
h. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang penghasilan Pemohon dan kekayaan  yang  diperoleh  Pemohon  dan  Termohon  selama  berumah tangga  yang telah diaturnya pula oleh Pemohon, maka oleh karena itu dinilai bahwa Pemohon telah  dapat  membuktikan  adanya  i’tikat  baiknya  untuk  berlaku  adil  dan  adanya kepastian  bahwa  Pemohon  sebagai  suami  mampu  menjamin  keperluan  hidup isteri-isteri  dan  anak-anaknya,  hal  mana  sudah  sepatutnya  Pengadilan  memberi ijin  kepada  Pemohon  untuk  menikah  lagi  dengan  seorang  perempuan  yang bernama Dian Anggraini, sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c  Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam;
i. Menimbang,  bahwasannya  berdasarkan  bukti-bukti  terstulis  dan  keterangan beberapa saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon yang telah dipertimbangkan di atas,  dengan  begitu  majelis  hakim  bisa  mengambil  kembali  satu  simpulan  yang berupa kebenaran hukum adalah :
1) Antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2) Termohon  tidak  pernah  datang  menghadap  di  persidangan,  tetapi  telah memberikan  izin  kepada  pemohon  untuk  beristri  yang  kedua  kalinya (berpoligami) dengan wanita yang statusnya belum kawin (perawan) bernama Dian Anggraini binti Abdullah;
3) Pemohon sebagai Plt. Kepala SDN (PNS) telah mendapatkan ijin dari Bupati Kabupaten  Jember  untuk  beristeri  lagi  (berpoligami)  dengan  seorang perempuan bernama Dian Anggraini binti Abdullah;
4) Termohon tidak dapat (tidak bisa) lagi melaksanakan kewajibannya baik lahir maupun  batin  sebagai  isteri,  karena  Termohon  menderita  sakit  Paranoid Schizophrenia  (diagnose  dokter)  dengan  gajala  Termohon  seringkali berbicara sendiri;
5) Pemohon menyatakan sedia untuk melaksanakan kelakuan yang adil terhadap beberapa istrinya serta beberapa anaknya.
6) Pemohon  bekerja  sebagai  Pemohon  sebagai  Plt.  Kepala  SDN  (PNS) menerima  penghasilan/gaji  setiap  bulannya  sebesar  Rp  9.756.100,00 (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah);
7) Antara Pemohon dengan Dian Anggraini sudah saling mencintai dan di antara keduanya tidak mempunyai hubungan yang menghalangi pernikahan mereka menurut hukum;
j. Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan  Pemohon  untuk berpoligami  dengan  perempuan  bernama Dian Anggraini binti Abdullah, sudah melakukan pemenuhan ketentuan perundang-undangan yang ada serta oleh sebab itu harusnya bisa keterima serta dikabulkan permohonanitu.
k. Menimbang, bahwasannya mengenai gono gini yang dihasilkan Pemohon dengan Termohon  di  waktu  dalam  perkawinan,  adapun  pemohon  telah  membuat pernyataan daftar harta benda milik bersama antara Pemohon dengan Termohon, yang  diperkuat  dengan  surat  pernyataan  calon  istri  kedua  Pemohon  (Dian Anggraini  binti  Abdullah),  bahwa  harta  bersama  Pemohon  dengan  Termohon tidak akan diganggu gugat dan tetap menjadi milik  Pemohon  dengan  Termohon, hal  mana  lebih  lanjut  majelis  hakim tidak mempertimbangkan lagi. 4
4 Putusan PA Jember No 3481/PDT.G/2021/PA.JR
5. Amar Putusan
a. Menyatakan  bahwasannya  termohon  sudah  dilakukan  pemanggilan  secara formal,  sehingga  harus  hadir  di  muka  persidangan, akan  tetapi  kehadirannya tidak ada.
b. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
c. Mengabulkan permohonan Pemohon
d. Memberi    ijin  kepada  Pemohon  untuk    menikah  lagi  (berpoligami)  dengan seorang perempuan yang bernama Dian Anggraini binti Abdullah;
e. Membebankan    kepada    Pemohon    untuk    membayar    biaya    perkara  sejumlah Rp. 545.000.- (lima ratus empat puluh lima ribu  rupiah). 5

## Dampak Penyakit Schizophrenia Terhadap Kehidupan Berkeluarga
Mengingat  kasus  yang  diangkat  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  permohonan  izin poligami  yang  dilakukan  seseorang  dengan  alasan  isteri  mengalami  sejenis  penyakit  gangguan jiwa yaitu schizophrenia, maka penjelasan mengenai penyakit ini sedikit lebih luas.
Skizofrenia  (schizophrenia)  merupakan  gangguan  psikosis  atau  psikotik  yang  ditandai terutama oleh distorsi-distorsi mengenai realitas, juga sering terlihat adanya perilaku menarik diri dari interaksi sosial, serta disorganisasi dan fragmentasi dalam hal persepsi, pikiran dan kognisi. Pada suatu saat, orang-orang dengan skizofrenia berpikir dan berkomunikasi dengan sangat jelas, memiliki  pandangan  yang tepat  atas realitas,  dan  berfungsi secara  baik  dalam  kehidupan  sehari- hari.  Pada  saat  yang  lain,  pemikiran  dan  kata-kata  mereka  terbalik-balik,  mereka  kehilangan sentuhan dengan realita, dan mereka tidak mampu memelihara diri mereka sendiri, bahkan dalam banyak cara yang mendasar. 6
Skizofrenia menyentuh setiap aspek kehidupan dari orang yang terkena. Episode akut dari skizofrenia ditandai dengan waham, halusinansi, pikiran yang tidak logis, pembicaraan yang tidak koheren,  dan  perilaku  aneh.  Di  antara  episode-episode  akut,  orang  yang  mengalami  skizofrenia mungkin tetap tidak dapat berfikir secara jernih dan mungkin kehilangan respon emosional yang sesuai terhadap orang-orang dan peristiwa-peristiwa dalam hidupnya. Mereka mungkin berbicara dengan nada yang mendatar dan menunjukkan sedikit (jika ada) ekspresi. 7
Schizophrenia  adalah  penyakit  jiwa  yang  paling  banyak  terjadi  dibandingkan  dengan penyakit  jiwa  lainnya.  Skizofrenia  juga  merupakan  gangguan  mental  yang  cukup  luas  yang dialami  di  Indonesia,  di  mana  sekitar  99%  pasien  di  rumah  sakit  jiwa  di  Indonesia  adalah
5 Putusan PA Jember No 3481/PDT.G/2021/PA.JR
6 Sutardjo  A.  Wiramihardja, Pengantar  Psikologi  Abnormal ,  (Bandung:  PT.  Refika  Aditama, 2005), h. 134.
7 Jeffrey  S.  Nevid,  dkk, Psikologi  Abnormal ,  judul  asli: Abnormal  Psychology  in  a Changing World , Alih bahasa: Tim Fakultas Psikologi UI, (Jakarta: Erlangga, 2005), jilid 2, h. 103
penderita  skizofrenia.  Skizofrenia  tidak  hanya  menimbulkan  penderitaan  bagi  individu penderitanya,  tapi  juga  bagi  orang-orang  yang  terdekat  kepadanya.  Biasanya  keluargalah  yang paling terkena dampak dari hadirnya skizofrenia di keluarga mereka. 8
Sampai  sekarang  belum  diketahui  dengan  pasti  apa  sesungguhnya  yang  menimbulkan penyakit  Schizophrenia  itu.  Ada  yang  berpendapat  karena  keturunan  atau  kerusakan  kelenjar- kelenjar  tertentu  dari  tubuh  mulai  menyerang  setelah  orang  menghadapi  satu  peristiwa  yang menekan, yang akibatnya muncul penyakit yang mungkin tersembunyi di dalam diri orang itu. 9
Seseorang  yang  mengalami  kesehatan  mental  yang  buruk  berbeda  dalam  hal  tingkat kesehatan dibandingkan dengan seseorang yang memiliki kesehatan mental yang baik. Pada orang yang  mengalami  kesehatan  mental  yang  buruk,  perasaan-perasaaan  bersalah  kadang-kadang menguasainya,  kecemasan-kecemasan  tidak  produktif  sangat  mengancamnya.  Ia  biasanya tidak mampu  menangani  krisis-krisis  dengan  baik  dan  ketidakmampuan  ini  mengurangi  kepercayaan dan harga dirinya. Terkadang ancaman-ancaman dari dalam dan dari luar begitu kuat sehingga ia mengembangkan gangguan tingkah laku. 10
Para  ahli  psikologi  Eropa  mengatakan  bahwa  segala  sesuatu  harus  dilihat  dari  pangkal atau yang melandasi tingkah laku, yaitu jiwanya ( psyche ). Kalau jiwanya rusak, maka perilakunya pun  terganggu,  sebaliknya  kalau  perilakunya  rusak  maka  pasti  kerusakan  itu  hanya  akibat  dari jiwanya yang kacau. 11
Gangguan  kesehatan  jiwa  dapat  mempengaruhi  perasaan,  fikiran,  tingkah  laku  dan kesehatan tubuh. Pengaruh terhadap perasaan misalnya berupa  cemas,  takut, iri, dengki  dan  lain sebagainya. Juga sedih tak beralasan, bimbang, marah oleh hal-hal remeh, merasa diri rendah dan sebagainya. Demikian  pula  sombong,  tertekan,  pesimis,  putus  asa  dan  apatis.  Pengaruh terhadap fikiran  misalnya  berupa  kemampuan  berfikir  berkurang,  sukar memusatkan fikiran, mudah lupa, tidak dapat melanjutkan rencana dan sebagainya. 12
Sedangkan pengaruh terhadap perbuatan misalnya  menganiaya diri atau menyakiti orang atau  hatinya  dan  berbagai  kelakuan  yang  menyimpang,  perbuatan  ini  disebabkan  oleh ketidakharmonisan  fungsi-fungsi  jiwa  yaitu  tidak  ada  keserasian  dan  kerjasama  antara  pikiran, perasaaan  dan  sikap  jiwa  manusia.  Terakhir,  pengaruh  terhadap  kesehatan  tubuh,  penyakit  ini dinamakan psychosomatic yaitu  kesehatan  mental  dapat  menentukan  kesehatan  tubuh.  Jika  jiwa berada  dalam  kondisi  kurang  normal  seperti  cemas, gelisah,  takut,  putus  asa  dan  lain-lain  maka
8 Iman  Setiadi  Arif, Skizofrenia:  Memahami  Dinamika  Keluarga  Pasien ,  (Bandung: PT.  Rafika Aditama, 2006), cet-1, h. 4.
9 Tristiadi Ardi Ardani, Psikiatri Islam , (Malang: UIN-MALANG, 2008), 57
10 Yustinus Semiun, Kesehatan  Mental 1, Yogyakarta: Kanisius, 2006), 10
11 Sutardjo  A.  Wiramihardja, Pengantar  Psikologi  Abnormal ,  (Bandung:  PT.  Refika  Aditama, 2005), 58
12 Su’dan  R.H, Al  Qur’an  dan  Panduan  Kesehatan  Masyarakat, (Jakarta:  Dana Bhakti  Prima Yasa, 1997), 100
dapat menimbulkan terjadinya gangguan pada organ-organ tubuh seperti gangguan pada jantung, lambung, kadar gula, tekanan darah dan lain-lain. Begitu pula sebaliknya, jika jiwa dalam kondisi normal maka badan juga sehat. 13
Apabila  gangguan  jiwa  dialami  oleh  salah  satu  anggota  keluarga,  dalam  kasus  ini  yaitu isteri,  maka  akan  berpengaruh  terhadap  keharmonisan  antar  anggota  keluarga,  terutama  dalam hubungan suami isteri. Karena isteri yang mengalami gangguan jiwa, dalam hal ini Schizophrenia , secara  umum  tidak  mampu  menjalankan  kewajibannya  secara  total  seperti  ketika  dia  dalam keadaan  sehat  baik  fisik  maupun  mental.  Hal  seperti  ini  jika  tidak  dihadapi  dengan  bijaksana maka akan menimbulkan konflik yang berakibat fatal terhadap kehidupan keluarga selanjutnya.

## Analisis  Putusan  Pengadilan  Nomor  3481/  Pdt.G/2021/PA.Jr  Ditinjau  dari  Konsep  Dasar Keadilan Berpoligami dalam Hukum Islam.
Ada  seorang  tokoh  yang  sudah  memiliki  reduksi  terkait  konsep-konsep  keadilan  yang datangnya  dari  agama  Islam,  yaitu  Majid  Khadduri.  Menurut  beliau  di  dalam  sebuah  iringan sejarah peradaban manusia, didapati banyak sebuah konsep adil yang di pegang bangsa-bangsa di dunia,  menurut  beliau  konsep  yang  ada  kemudian  ada  dua  kubu  yang  mana  kubu  pertama menganut faham utilitarian serta konsep kedua masuk dalam konsep tinjauan sosiologis. Dari dua konsep  tersebut  berjalan  dalam  argmentasi  yang  memiliki  karakteristik  masing-masing  yang kmudian  banyak  yang  membantah  dari  dua  konsep  tersebut.  Majid  Khadduri  yanng  merupakan seorang  yang  memberikan  sebuah  kritik  dari  dua  konsep  tersebut  yang  berlandaskan  terhadap kemaslahatan  dan  juga  tinjauan  sosial,  sedang  argumen  dari  Majid  dalam  dunia  Islam  yang modern  bahwasannya  keadilan  itu  sumbernya  tak  lain  hanya  dari  tuhan  yang  memunculkan beberapa macam warna pikiran kontra. 14
Dengan berlandaskan terhadap penjelasan dari Aisyah ra ketika ddiberi pertanyaan oleh Urwah  bin  Zubair  ra  terkait  dari  penjelasan  ayat  3  dalam  surah  an-Nisa.  Aisyah  menjawabnya yang  kurang  lebih  demikian:  “wahai  anak  dari  saudariku,  adapun  wanita  yang  yatim  yang dimaksud ayat ini merupakan tanggung jawab wali wanita itu, yang mana ia bekerjasama dengan sang  wali  suka  sebab  kecantiannya  dan  hartanya.  Wali  tersebut  berkeinginan  untuk  menikah dengannya serta tidak bertindak adil dari segi pemberian nafkah sepertihalnya apabila wanita itu dinikahkan dengan orang yang lain. Sehingga beberapa wali itu yakni wali anak yatim tidak boleh menikahi wanita demikian, terkecuali wali itu dapat memberi nafkah ke wanita yatim serta lebih-
13 Henry  Narendrany  Hidayati  dan  Andi  Yudiantoro, Psikologi  Agama ,  (Jakarta: UIN  Jakarta Press, 2007), 155-156
14 Madjid  Khadduri,  Teologi  Keadilan;  Persfektif  Islam.terjemahan  dari  buku  “The  Islamic Coception of Justice” oleh H. Mochtar Zoerni, cet. I (Risalah Gusti: Surabaya, 1999), 9.
lebih memberi mahar yang diatas rata-rata, sebagai ganti darinya wali tersebut diperintah untuk menikah dengan perempuan-perempuan yang wali tersebut sukai terkecuali wanita yatim”. 15
Sehingga dalam konteks menyikapi Putusan Pengadilan Nomor 3481/ Pdt.G/2021/PA .Jr yang  seperti  ini  maka  jika  tujuan  dari  seorang  yang  ingin  menikah  dengan  lebih  dari  satu,  jika tujuannya tidak benar, janganlah seorang pada masa sekarang untuk berpoligami, terkecuali dapat berlaku  adil.  Hal  ini  mencerminkan  sebuah  keadilan  yang  bernuansakan  keislaman  yang  mana beracuan  kepada  sifat  buruk  dan  baiknya  seseorang  yang  ingin  berpoligami  dan  tentunya  tidak mengesampikan yang dinamakan dengan prinsip dasar syariah.
Term  keadilan  atau  adil  digunakan  juga  sebagai  term-terms  misalnya  dalam  bidang muamalah, ibadah dan juga aqidah. Term keadilan atau adil yang disampaikan oleh the Lieng Gie yang kemudian lebih masyhur dikenal pada kalangan digunakannya suatu ketegakan hukum / law enforcment, yang  kemudian  definisi  dari  sebuah  kata  adil  ini  dialih  bahasakan  ke  dalam  latin menjadi  justitia,  kemudian  diperkenalkan  dalam languace  english menjadi justice ,  secara substansial memiliki kandungan law. 16

## Pengkategorian Keadilan
Tokoh Islam yakni Ibnu Khaldun, sebagai penggagas term keadilan maka kategori yang disampaikan  melalui pemikirannya  kemudian diperkembangkan  oleh manusia  yang hidup pada era kontemporer yang kemudian diperjelas dengan sebagai berikut ini:
a. Memaknai  atau  mengkategorikan  sebuah  adil  dalam  keadaan  social,  maksudnya adalah keadilan berguna dan dapat diterapkan dalam lingkungan sosial.
b. comulatif  justice yakni  mengkatehorikan  sebuah  adil  yang  ditempatkan  dalam keadilan  sosial  atau  dalam  hal  ini  sumber  daya  yang  kemudian  akan  diserahkan kepada masyarakat dengan cara yang setara.
c. substantive  justice yakni  mengkategorikan  sebuah  adil  ke  dalam  beberapa  hak manusia  secara  substansial,  hal  ini  termasuk  ketika  ada  seorang  yang  tidak  mampu dalam menyelesaikan sebuah perkara
d. legal  justice yakni  mengkategorikan  keadilan  sebagai  salah  satu  ketetapan  hukum yang diputus dengan adanya penrapan hukum yang ada. Asumsi yang kemudian ada yakni semua ketetapan atau putusan dari seorang hakm merupakan seuah keadilan. 17
15 2 Rahmi, Poligami : Penafsiran Surat an-Nisa’ ayat 3. Jurnal Ilmiah Kajian Gender. Vol. V No. 1 Tahun 2015. Hlm. 178
16 The Liang Gie, Administrasi Perkantoran Modern (Liberty: Yogyakarta, 1982). 14-15
17 Lowryanta Ginting, Tinjauan Kritis Terhadap Keadilan Menurut Pandangan Para Filosof, (Pusat Studi  Hukum  Tata  Negara  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia.  Jakarta,  2003 .  Jurnal  Tata  Negara: Prinsip Keadilan dan Feminisme , h 1-4
Dengan  landasan  pengklasifikasian  yang  telah  diuraikan  oleh  sutradara  ginting diatas  jikalau  dianalisa  sesuai  putusan  pengadilan  nomor  3481/Pdt.G/2021/PA.Jr , maka penulis  dapat  menganalisa  bahwasannya  hal-hal  yang  menjadi  perhatian  dalam mengajukan permohonan poligami sebagai berikut:
a. keadilan  sosial  (sosial  justice)  maka  pemohon  harus  berperilaku  adil  kepada termohon,  dan  calon  istri  keduanya  berkaitan  dengan  nafkah  batin  maupun  nafkah batinya, walaupun secara harfiahnya termohon mengalami sakit, karena seyogyanya disitulah termohon sangat membutuhkan perhatian dari pemohon. Dan secara materiil pemohon  juga  harus  menuanaikan  kewajiban  seorang  ayah  kepada  anak-anak  dari pernikahan  pemohon  dan  termohon  dan  sekaligus  kelak  terhadap  calon  anak  dari pernikahan keduanya tanpa membeda-bedakan dari berbagai aspek.
b. Keadilan  komulatif  (comulatif  justice)  bahwasanya  pemohon  harus  bersikap  adil khususnya  dalam  segi  materiil  terhadap  semua  pihak  anggota  keluarganya (Termohon,  Calon  Istri  keduanya,  Anak-anak  dari  pernikahan  pertamanya  dengan pemohon  maupun  anak-anak  dari  pernikahan  keduanya)  tanpa  tanpa  adanya pembedaan.
c. keadilan  substantif  (substantive  justice),  dalam  konsep  keadilan  substantive  ini pemohon  harus  memberlakukan  keadilanya  dengan  pengkalisifikasian  bahwasanya calon  istri  keduanya  tidak  diperkenankan  untuk  mengungkit-ungkit  atau  meminta bagian  dari  hasil  harta  bersama  yang  didapat  sewaktu  pernikahan  pemohon  dan termohon dikarenakan  pernyataan  dari  calon istri  keduanya  tidak  akan  mengungkit- ungkit  tentang  harta  bersama  dari  pernikahan  pertama  pemohon.  Karena  harta bersama  pernikahan  pertama  pemohon  menjadi  hak  preogratif  dari  termohon  dan anak-anaknya.
d. keadilan hukum (legal justice), dalam hal keadilan ini Pemohon harus melaksanakan segala  penetapan  putusan  pengadilan  tanpa  mengurangi  maupun  menambahnya karena putusan pengadilan tersebut sudah sah secara hokum dan harus dilaksanakan sebagaimana  mestinya  dalam  penerapan  keluarga  pemohon,  baik  dengan  termohon, calon istri kedua pemohon maupun anak-anak dari pernikahan pemohon.
Penulis  memberikan  analisis  tentang  konsep  keadilan  pada  Putusan  Pengadilan  Agama Jember  Nomor  3481/Pdt.G/2021/PA.Jr  tersebut  sudah  sesuai  dengan  ketentuanya  dikarenakan hakim  dalam  memberikan  putusanya  sudah  mempertimbangkan  beberapa  ketentuanya diantaranya:
1. Azas Hukum Acara Pengadilan Agama
Dalam putusan tersebut berkaitan dengan Azas Personalia Keislaman keseluruhan pihak  beragama  Islam  hal  tersebut  dibuktikan  dengan  identitas  para  pihak  (pemohon, termohon,  calon  istri  kedua  pemohon,  dan  2  orang  saksi  yang  dihadirkan).  Disbeutkan bahwasanya putusan tersebut bersifat verstek dikarenakan termohon tidak bias menghadiri persidangan dikarenakan sakit hal tersebut di buktikan dengan surat keterangan sehat sakit dari  Dokter  rumah  sakit  setempat,  sehingga  ketika  dipanggil  pada  proses  persidangan termohon tidak bisa hadir.
Berkaitan  dengan  dalih-dalih  pemohon  disebutkan  bahwasanya  atas  dasar  sakit yang  diderita  oleh  Termohon  sehingga  membuat  Pemohon  mengajukan  izin  Poligami kepada Pengadilan Agama dengan berdalih sakit yang diderita Termohon sehingga dalam hal  kewajiban  suami  istri  pihak  Pemohon  tidak  mendapat  hak-haknya  sebagai  seorang Suami,  sehingga  pemohon  ingin  menikah  lagi  guna  bias  mendapatkan  haknya  sebagai seorang Suami dalam suatu ikatan perkawinan yang Sah. Profesi Pemohon sebagai PNS sesuai UU No. 1 tahun 1974 dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang  Pelaksanaan  UU  No.1  tahun  1974  sebagai  PNS  harus  mendapatkan  izin  secara langsung oleh  atasan, maka  Pemohon melampirkan  Izin dari  atasanya yakni  Bupati  dan dilampiri oleh pembayaran gaji yang dimiliki oleh Pemohon.
2. Proses Pembuktiannya
Dalam proses pembuktianya pemohon melapirkan beberapa bukti sesuai dengan ketentuan  Undang-undang  dan  peraturan  pemerintah  tentang  Izin  Poligami  diantaranya adalah Identitas para pihak (pemohon, termohon, calon istri kedua pemohon, dan 2 orang saksi  yang  dihadirkan),  Fotocopy  Akta  Nikah  Pemohon  dan  termohon  yang  diterbitkan oleh KUA setempat, Fotocopy SK Bupati untuk beristri lebih dikarenakan Pemohon PNS dilingkungan  Pemerintah  Daerah  (Kepala  Sekolah  SDN),  Surat  Pernyataan  Asli  dari Termohon  tentang  tidak  keberatan  Pemohon  untuk  dimadu,  Surat  Pernyataan  asli  yang dibuat  Pemohon  untuk  berlaku  Adil,  Surat  Pernyataan  yang  dibuat  oleh  Calon  Istri Pemohon tentang tidak keberatan untuk dimadu/dijadikan istri kedua pemohon serta tidak akan mengganggu Harta bersama antara Pemohon dan termohon, Surat Penghasilan dan Harta  kekayaan  atas  nama  Pemohon,  Surat  keterangan  Sakit  yang  dikeluarkan  oleh Dokter  Rumah  Sakit  setempat,  serta  pemaparan  para  saksi  yang  tak  lain  merupakan tetangga  Pemohon  dan  termohon  dan  anak  kandung  dari  pernikahan  pemohon  dan termohon.
3. Proses Pendamaian dari para Pihak
Proses  pendamaian  para  pihak  sudah  dilaksanakan  oleh  majelis  hakim  dalam memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim, hal tersebut dibuktikan dengan   pemanggilan secara resmi kepada pihak Termohon tidak bias haidr  karena  menderita  sakit  Paranoid  Schizophrenia  sesuai  diagnose  dokter  dan  tidak pula  menyuruh  orang  lain  sebagai  kuasanya,  dengan  mempertimbangkan  hal  tersebut maka majelis hakim berupaya menasehati kedua belah pihak berperkara terutama kepada Pemohon agar berpikir ulang namun usaha tersebut tidak berhasil dikarenakan Termohon tidak bias menunaikan kewajibanya sebagai seorang Istri.

## KESIMPULAN
Dampak yang terjadi ketika sang istri menderita shizoprenia atau gangguan jiwa dialami oleh  salah  satu  anggota  keluarga,  dalam  kasus  ini  yaitu  isteri,  maka  akan  berpengaruh  terhadap keharmonisan antar anggota keluarga, terutama dalam hubungan suami isteri. Karena isteri yang mengalami gangguan jiwa, dalam hal ini Schizophrenia , secara umum tidak mampu menjalankan kewajibannya secara total seperti ketika dia dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental. Hal seperti ini jika tidak dihadapi dengan bijaksana maka akan menimbulkan konflik yang berakibat fatal terhadap kehidupan keluarga selanjutnya. Oleh karena itu tindakan yang di ambil oleh hakim dalam  memenuhi  syarat  alternative  dari  permohonan  izin  poligami  yakni  istri  tidak  dapat menjalankan suatu kewajibannya di karenakan mengalami gangguan jiwa.
Secara  garis  besar  bahwasanya  syarat  dasar  Regulasi  tentang  berpoligami  sudah tercantum  baik  dalam  Syariat  Islam,  KHI,  Undang-undang nomor  1 tahun  1974,  dan  penjabaran dalam  Peraturan  Pemerintah  sudah  mengatur  tentang  berpoligami  baik  itu  guna  warga  sipil, maupun  Pejabat  atau  PNS,  dan  didalam  permasalahan  yang  dibahas  bahwasanya  poligami  yang mana  dilaksanakan  oleh  Pejabat  atau  PNS  dalam  arti  legal  standing  hakim  pada  putusan  yang penulis  analisis  bahwasanya  Hakim  sudah  mengacu  pada  ketentuan-ketentuan  aturan  yang  ada yakni  dalam  Syariat  Islam,  KHI,  Undang-undang  nomor  1  tahun  1974,  dan  penjabaran  dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974. Dalam PP No.9  Tahun  1975,  yang  berkaitan  dengan  poligami  adalah  pasal  40,  41,  42,  43  dan  44.  Dalam konteks menyikapi Putusan Pengadilan Nomor 3481/ Pdt.G/2021/PA .Jr  yang mana maka apabila tujuan  dari  seorang  yang  ingin  menikah  dengan  lebih  dari  satu,  jika  tujuannya  tidak  benar, janganlah  seorang  pada  masa  sekarang  untuk  berpoligami,  terkecuali  dapat  berlaku  adil.  Hal  ini mencerminkan  sebuah  keadilan  yang  bernuansakan  keislaman  yang  mana  beracuan  kepada  sifat
buruk  dan  baiknya  seseorang  yang  ingin  berpoligami  dan  tentunya  tidak  mengesampikan  yang dinamakan dengan prinsip dasar syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin  dan  Asikin,  H  Zainal.  2006. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Ardani, Tristiadi Ardi. 2008. Psikiatri Islam . Malang: UIN-MALANG.
Arif,  Iman  Setiadi.  2006. Skizofrenia:  Memahami  Dinamika  Keluarga  Pasien .  Bandung:  PT. Rafika Aditama.
Gie, The Liang. 1982. Administrasi Perkantoran Modern . Liberty: Yogyakarta.
Ginting, Lowryanta. 2003. Tinjauan Kritis Terhadap Keadilan Menurut Pandangan Para Filosof. Pusat  Studi  Hukum  Tata  Negara  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia.  Jakarta. Jurnal Tata Negara: Prinsip Keadilan dan Feminisme./
Hidayati,  Henry  Narendrany  dan  Yudiantoro,  Andi.  2007 Psikologi  Agama .  Jakarta:  UIN Jakarta Press.
Khadduri,  Madjid.  1999. Teologi Keadilan; Persfektif Islam.terjemahan dari buku “The Islamic Coception of Justice” oleh H. Mochtar Zoerni. Risalah Gusti: Surabaya.
Marzuki, Peter Mahmud. 2007, Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Group.
Nevid, Jeffrey S, dkk. 2005. Psikologi Abnormal , judul asli: Abnormal Psychology in a Changing World . Alih bahasa: Tim Fakultas Psikologi UI. Jakarta: Erlangga.
Putusan PA Jember No 3481/PDT.G/2021/PA.JR
R.H,  Su’dan.  1997. Al  Qur’an  dan  Panduan  Kesehatan  Masyarakat. Jakarta:  Dana  Bhakti Prima Yasa.
Rahmi. 2015. Poligami : Penafsiran Surat an-Nisa’ ayat 3. Jurnal Ilmiah Kajian Gender. Vol. V No. 1.
Semiun, Yustinus. 2006. Kesehatan  Mental 1. Yogyakarta: Kanisius.
Syahrur,  Muhammad.  2000. Al-Kitab  wa  al-Qur’an  Qira’ah  Mu’ashirah ,cet.  VI.  Damaskus:  al Mathbuat.
Wiramihardja, Sutardjo A. 2005. Pengantar Psikologi Abnormal . Bandung: PT. Refika Aditama.