ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis

## Electronic Government Melalui Website Pindang Cemplung di Kabupaten Jepara Tahun 2022-2023
Aprilia Shafinatuz Zahwa 1, * ; Muradi 2 ; Neneng Yani Yuningsih 3
1,2,3 Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia; apriliazahwa33@gmail.com
* Correspondence : apriliazahwa33@gmail.com

## Kata kunci
E-Government, Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pindang Cemplung
Keywords E-Government, Population Administration Service,
Pindang Cemplung

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami, mendeskripsikan, dan menganalisis bagaimana  pelayanan  administrasi  kependudukan  berbasis e-government melalui website Pindang Cemplung di Kabupaten Jepara tahun 2022-2023 berdasarkan tiga elemen sukses pengembangan e-government menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pemaparan yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan  melalui  studi  pustaka  dan  studi  lapangan  dengan  menggunakan obsevasi, wawanacara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan dilakukan dengan  teknik purposive .  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelayanan administrasi  kependudukan  berbasis e-government melalui  website  Pindang Cemplung di Kabupaten Jepara tahun 2022-2023 masih belum dapat memenuhi elemen  sukses  secara  optimal.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  masih  dibutuhkan sosialisasi yang menyeluruh dan konsisten kepada masyarakat, diperlukan sumber daya  manusia  yang  kompeten,  dan  manfaat  yang  dirasakan  oleh  masyarakat dengan  adanya  Pindang  Cemplung  sudah  dapat  dirasakan  meski  belum  secara optimal.

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  understand,  describe,  and  analyze  how  e- government-based  population  administration  services  through  the  Pindang Cemplung  website  in  Jepara  Regency  in  2022-2023 based  on  three  successful elements of e-government development according to the results of studies and research  from  the Harvard  JFK  School  of Government.  The  research  method used  is  a  qualitative  research  method  with  descriptive  presentation.  Data collection  is  done  through  literature  study  and  field  study  using  observation, interviews, and documentation. The technique of determining informants is done by purposive technique. The results showed that e- government-based population administration services through the Pindang Cemplung website in Jepara Regency in 2022-2023 still could not optimally fulfill the elements of success. Based on the research results, there is still a need for thorough and consistent socialization to the community, competent human resources are needed, and the benefits felt by the community with the existence of Pindang Cemplung can already be felt even though it is not optimal.

## Pendahuluan
Pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  berdampak  pada  bidang pemerintahan.  Masyarakat  memahami  bahwa  birokrasi  pemerintahan  cenderung berbelit  dan  tidak  praktis  sehingga  kurang  efektif  dan  efisien  dalam pelaksanaannya.  Pemerintah  sebagai  pelayan  publik  dituntut  agar  mengikuti perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dengan  cepat  beradaptasi dengan  hal  tersebut.  Dengan  adanya  perkembangan  teknologi  informasi  dan komunikasi  diharapkan  dapat  menjadi  alternatif  untuk  meningkatkan  kualitas penyelenggaraan pemerintahan mengenai pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien  bagi  masyarakat  (Sudirman,2023).  Pemanfaatan  teknologi  informasi  dan komunikasi dalam bidang pemerintahan kemudian dikenal dengan istilah Electronic Government atau E-Government.  E-government secara  umum  dapat  didefinisikan sebagai  penggunaan  teknologi  digital  untuk  mentransformasikan  kegiatan pemerintah,  dengan  bertujuan  untuk  meningkatkan  efektivitas,  efisiensi  dalam penyampaian layanan (Sudirman & Saidin, 2022).
Pelayanan e-government pada Pemerintah Kabupaten Jepara didasarkan pada Peraturan  Bupati  Jepara  Nomor  62  Tahun  2020  Tentang  Tata  Kelola  Sistem Pemerintahan  Daerah  Berbasis  Elektronik.  Adapun  tujuan  disusunnya  Peraturan Bupati  ini  yaitu  untuk  memberikan  acuan,  pedoman,  dan  panduan  dalam pelaksanaan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektrinik  (SPBE)  di  lingkungan Pemerintah  Daerah.  Peraturan  diatas  menjadi  panduan  bagi  Pemerintah  Daerah Kabupaten Jepara dalam memberikan pelayanan publik berbasis elektronik.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara merupakan salah satu dinas yang menciptakan inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi  dalam  bidang  pemerintahan.  Inovasi  yang  dimaksud  adalah  adanya website bernama Pindang Cemplung (Pelayanan Daring Cepat Rampung). Pindang Cemplung  merupakan  inovasi  baru  dalam  pelayanan  adminsitrasi  berbasis e- government berupa layanan kependudukan yang diciptakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertujuan  untuk  menciptakan  efektivitas  serta  efisiensi  masyarakat  Kabupaten Jepara  ketika  mengurus  urusan  kependudukan.  Selanjutnya,  pengembangan website Pindang Cemplung (Pelayanan Daring Cepat Rampung) menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
Pada  laman  resmi  website  Pindang  Cemplung  (Pelayanan  Daring  Cepat Rampung)
adalah Pindang Cemplung (jepara.go.id)
atau https://pindangcemplung.jepara.go.id/, beberapa fitur yaitu Home, Pendaftaran Baru, Cek  Status  Pengajuan,  Download,  Bantuan,  dan  Login.  Lalu,  terdapat  beberapa pelayanan yang ditampilkan seperti Akta Lahir Baru, Akta Lahir Terlambat, Akta Kematian, Akta Revisi/Hilang/Rusak, KIA (Kartu Indentitas Anak), KTP Elektronik,
Perpindahan  Keluar  (Surat  Pindah  Keluar  Antar  Provinsi/Kabupaten/Kota),  dan Kedatangan (Kedatangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota).
Dalam  penerapan  serta  penyelenggaraan e-government Pindang  Cemplung (Pelayanan Daring Cepat Rampung) tentunya tidak terlepas dari beberapa masalah. Beberapa  masalah  tersebut  seperti  adanya  keterbatasan  verifikator  yang  dimiliki oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,  Disdukcapil  hanya  memiliki  10 verifikator padahal hampir semua pengajuan pelayanan di Disdukcapil muaranya yaitu  pada  verifikator,  baik  Pindang  Cemplung  (Pelayanan  Daring  Cepat Rampung),  kerja  sama  dengan  Rumah  Sakit,  kerja  sama  dengan  KUA  (Kantor Urusan  Agama),  dan  lain-lain.  Artinya  jika  pengajuan  atau  permohonan  dari masyarakat  Kabupaten  Jepara  banyak  kemudian  jumlah  verifikator  sedikit  maka akan overload. Sedangkan  verifikator  memiliki  kemampuan  untuk  memverifikasi berkas  tiap  harinya  30-50  ajuan  atau  permohonan.  Sementara  jika  ajuan  atau permohonan  dari  masyarakat  itu  banyak,  verifikator  akan  memiliki  penundaan untuk hari selanjutnya.
Kendala  lainnya  yaitu  masyarakat  Jepara  masih  banyak  yang  belum mengetahui  tentang  adanya  Pindang  Cemplung  ini.  Terdapat  masyarakat  yang masih awam dengan penggunaan website atau Gaptek (gagap teknologi). Selain itu yaitu  minimnya  literasi  internet  yang  cukup  artinya  belum  semua  warga  dapat mengakses Pindang Cemplung (Pelayanan Daring Cepat Rampung) terutama warga yang tidak melek internet, kemudian warga yang tinggal di area blankspot yang tidak memiliki  layanan  internet,  dan  warga  yang  tidak  memiliki gadget yang support dengan  layanan  Pindang  Cemplung.  Memang  tidak  semua  pelayanan  dapat dilakukan  secara online melalui  Pindang  Cemplung  (Pelayanan  Daring  Cepat Rampung). Seperti contohnya pembuatan KTP baru dikarenakan pembuatan KTP baru membutuhkan perekaman biometrik yaitu pengambilan foto, sidik jari, dan iris mata. Hal ini tidak bisa dilakukan melalui online sehingga masyarakat tetap harus datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara.
Untuk  menambah  wawasan  tentang  pelayanan  pemerintahan  berbasis  e- government, beberapa penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan dan referensi, antara lain penelitian oleh Setianingrum, Sumaryadi, dan Wargadinata (2020) yang menemukan bahwa meski sudah ada integrasi sistem informasi di DPMPTSP Kota Bandung,  sosialisasi  belum  merata  di  masyarakat;  penelitian oleh  Rizky,  Frinaldi, dan Putri (2019) yang menunjukkan kendala pada SDM, dana, dan mindset Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  dalam  promosi  pariwisata  melalui  website  di  Kota Padang; penelitian oleh Atthahara (2018) yang menyoroti aplikasi Ogan Lopian di Kabupaten  Purwakarta  masih  membutuhkan  pemantapan  infrastruktur  teknologi dan SDM; penelitian oleh Muliawaty dan Hendrayawan (2020) yang menekankan pentingnya  e-government  untuk  efektivitas  dan  efisiensi  pelayanan  publik  di Kabupaten Sumedang; penelitian oleh Aprianty (2016) di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda  yang  menunjukkan  elemen support dan capacity yang  belum  optimal,
dengan kurangnya sosialisasi dan keterbatasan anggaran serta peralatan; penelitian oleh Pasaribu Humisar Parsaorantua, Yuriewati Pasoreh, dan Sintje A. Rondonuwu (2017)  yang  menunjukkan  bahwa e-government memudahkan  informasi  dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat; serta penelitian oleh Arif, et al., (2022) yang menilai efektivitas layanan online Sapo Rancak di Kota Padang, yang masih belum  optimal  karena  kendala  aksesibilitas,  pengaduan,  dan  kompleksitas penggunaan aplikasi, yang semuanya memberikan gambaran komprehensif tentang penerapan  e-government  dalam  pelayanan  publik  di  Indonesia  serta mengidentifikasi  tantangan  dan  area  yang  perlu  diperbaiki  untuk  mencapai pelayanan yang lebih optimal dan inklusif.
Dari beberapa penelitian terdahulu diatas,  menggunakan teori yang berbeda yaitu teori e-government dari Indrajit terkait elemen sukses penerapan e-government, menggunakan teori penerapan E-Government menurut Goldschmidt (2002) di dalam Indrajit  (2005)  di  antaranya  yaitu Audience,  Content , Interactivity,  Usability ,  dan Innovation, dan menggunakan teori media baru. Dalam penelitian yang dilakukan oleh  peneliti,  akan  menggunakan  teori  Elemen  Sukses  Pengembangan  E- Government  yang  merupakan  hasil  kajian  dan  riset  dari  Harvard  JFK  School  of Government yang dikutip dari Indrajit (2016) diantaranya elemen Support, Capacity, dan Value.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis Support (Dukungan  dari  Pemerintah), Capacity (Kemampuan  atau  Keberdayaan  dari Pemerintah), dan Value (Manfaat)  Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis E-Government Melalui  Website  Pindang  Cemplung  (Pelayanan  Daring  Cepat Rampung)  di  Kabupaten  Jepara  Tahun  2022-2023.  Penelitian  ini  dapat  menjadi informasi  terbaru  bagi  perkembangan  Ilmu  Pemerintahan  dan  pengayaan  kajian khususnya dalam pembahasan mengenai Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis E-Government Melalui  Website  Pindang  Cemplung  (Pelayanan  Daring Cepat Rampung) di Kabupaten Jepara Tahun 2022-2023.

## Metode
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran  deskripsi  secara  utuh,  menyeluruh,  merinci,  dan  mendetail  mengenai sebuah  fenomena  sosial  yang  diteliti  yaitu  dalam  penyelenggaraan  pelayanan administrasi  kependudukan  berbasis e-government melalui  website  pindang cemplung  di  Kabupaten  Jepara.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  studi  pustaka  dan  studi  lapangan  yang  meliputi  observasi, wawancara,  dan  dokumentasi.  Penentuan  informan  dalam  penelitian  ini,  peneliti memilih  menggunakan  teknik purposive. Informan  penelitian  ini  adalah  SubKor SIAK  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Jepara,  Kepala  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Jepara,  Perencana  Ahli  Muda/Subkor  Pemerintahan  BAPPEDA
Kabupaten  Jepara,  dan  masyarakat  Kabupaten  Jepara  sebagai  pengguna  website Pindang  Cemplung.  Peneliti  menggunakan  triangulasi  sumber  untuk  melakukan validasi data. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan ( Miles & Huberman, 1984)

## Hasil dan Pembahasan
1. Support (Dukungan)
Kerjasama  Elemen  pertama  dan  paling  krusial  yang  harus  dimiliki  oleh pemerintah yaitu keinginan dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep e-Government , bukan sekadar mengikuti trend atau justru  menentang  inisiatif  yang  berkaitan  dengan  prinsip-prinsip e-Government . Mustahil  berbagai  inisiatif  pembangunan  dan  pengembangan e-Government dapat berjalan dengan mulus tanpa adanya “ political will ” ini. Hal ini dikarenakan budaya birokrasi  cenderung  bekerja dengan  model  manajemen  “ top  down ”  sehingga  jelas dukungan implementasi program e-Government yang efektif harus dimulai dari para pimpinan  pemerintahan  yang  ada  pada  level  sebelum  meluas  ke  level-level  di bawahnya.
Suatu  hal  yang  mustahil  ketika  terdapat  inovasi  dalam  sektor  pemerintahan tetapi  tidak  didukung  oleh  pemerintah,  maka  penerapan  itu  tidak  dapat  berjalan dengan baik. Tanpa adanya dukungan dari pemerintah, penyelenggaraan pelayanan administrasi  kependudukan  berbasis e-  government Pindang  Cemplung  di Kabupaten Jepara tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah diterapkan. Dukungan yang dimaksud adalah:
a. Disepakatinya  kerangka e-government sebagai  salah  satu  kunci  sukses  dalam mencapai visi dan misi
Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  dan  Badan  Perencanaan  Pembangunan Penelitian  dan  Pengembangan  Daerah  Kabupaten  Jepara  adalah  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyepakati kerangka e- government dalam hal ini adalah  penyelenggaraan  pelayanan  administrasi  kependudukan  melalui  website Pindang  Cemplung  merupakan  salah  satu  kunci  sukses  dalam  mencapai  visi  dan misi  Kabupaten  Jepara.  Peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  pelayanan administrasi  kependudukan  berbasis e-  government melalui  website  Pindang Cemplung di Kabupaten Jepara telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Jepara sebagai  salah  satu  kunci  sukses  dalam  mencapai  visi  dan  misi  Kabupaten  Jepara. Pelayanan  administrasi  kependudukan  berbasis e-government melalui  website Pindang Cemplung di Kabupaten Jepara menjadi salah satu upaya untuk mencapai visi  “madani  dan  misi  nomor  5  (lima)  yaitu  “Meningkatkan  Tata  Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat yang Profesional.”
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  memperoleh  informasi  berupa  penjelasan  dari pihak  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Jepara  sebagai
penanggung  jawab  terkait  pelaksanaan  website  Pindang  Cemplung  terkait disepakatinya kerangka e-Government sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai  visi  dan  misi  Pemerintah  Kabupaten  Jepara.  Subkor  SIAK  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:
“ Kalau visi misi dari Disdukcapil memang pelayanan kami mudah, murah, apalagi dengan slogan terbaru pelayanan kami melayani dengan sepenuh hati dan berhati-hati prinsip seperti itu menjadi dasar  pelayanan  sesuai  pada  visi  misi  di  Kabupaten  Jepara.  Visi  misi  Disdukcapil  isinya  sama dengan visi misi Kabupaten J epara. Selarasnya pada visi yaitu pada kata “madani” yang artinya yaitu  daerah  yang  memiliki  akhlak  mulia,  peradaban  maju,  modern,  kreatif,  tekun,  bertanggung jawab, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki kesadaran sosial yang kuat,  gotong royong,  toleran,  dalam  sistem  politik  yang  demokratis  dan  ditopang  oleh  aturan  yang  adil, berpendidikan  maju,  beradab,  aman,  nyaman,  tentram,  sejahtera,  bertanggung  jawab  dan berlandaskan  iman  dan  taqwa.  Kalau  dari  misi  secara  umum  masuk  di  nomor  5,  yaitu ”Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat yang Profesional.” (Hasil Wawancara, 1 Februari 2024)
b. Dialokasikannya sejumlah sumber daya di setiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep e-government dengan semangat lintas sektoral
Pertama,  dialokasikannya  sejumlah  sumber  daya  manusia  di  setiap  tataran pemerintahan  untuk  membangun  konsep e-government melalui  website  Pindang Cemplung dengan semangat lintas sektoral. Dalam pelaksanaan Pindang Cemplung sudah dialokasikannya sumber daya manusia di perangkat daerah lain yang terlibat dalam  penyelenggaraan  pelayanan  adminsitrasi  kependudukan  berbasis e- government melalui website Pindang Cemplung yaitu kerjasama antar Disdukcapil, Diskominfo, dan Disdukcapil juga membentuk tim lainnya pada tingkat kecamatan dan  tingkat  desa.  Perencana  Ahli  Muda/Subkor  Pemerintahan.  memberikan penjelasan saat melakukan wawancara dengan peneliti yaitu:
“Disdukcapil terus membentuk tim baik di tingkat kabupaten, kecamatan, lalu ditindaklanjuti di tingkat de sa juga.” (Hasil Wawancara, 16 Februari 2024 )
Kemudian dijelaskan juga Subkor SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara bahwa;
“Secara undang -undang adminduk, secara pelaksana dalam pelayanan administrasi kependudukan berbasis  e-government  melalui  website  Pindang  Cemplung  yaitu  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil dan Dinas Komunikasi dan Informatika.” (Hasil Wawancara, 1 Februari 2024) Selanjutnya, dialokasikannya sejumlah sumber daya finansial di setiap tataran pemerintahan  untuk  membangun  konsep e-government Pindang  Cemplung. Dukungan  pemerintah  sudah  sesuai  dijabarkan  dengan  anggaran  di support anggaran  baik  dari  Bupati  dan  Sekretaris  Daerah.  Pertama  terkait  dengan penyediaan sarana prasarana (pembelian server dan support jaringan tiap kecamatan dan desa), sarana prasarana di kantor seperti computer , laptop, printer , dan sumber daya manusia. Kemudian, dialokasikannya sejumlah sumber daya manusia di setiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep e-government Pindang Cemplung. Sesuai yang dijelaskan oleh Kepala

## Sub  Bag  Umum  &  Kepegawaian  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Jepara  yaitu sebagai berikut:
”Pemerintah daerah khususnya PJ Bupati sangat responsif dengan pelayanan Disdukcapil, karena pelayanan  Disdukcapil  adalah  dasar  dalam  segala  pelayanan.  Jadi  suatu  contoh  ketika  hendak mendaftar  sekolah  pertama  kali  yang  ditanya  adalah  namanya  siapa.  Untuk  mendapatkan  nama yaitu tentunya harus memiliki akta kelahiran, KTP, dan KK. Kemudian untuk SDM memanfaatkan SDM yang ada. Untuk SDM yang ASN terlalu minim sekali. Artinya kita memanfaatkan tenaga harian lepas (THL) yang mana di front office ini hampir semua adalah tenaga harian lepas semua. Jadi kalau kita tidak boleh merekrut THL baru memang jujur saja kita kerepotan. Dukungan dari PJ Bupati diizinkan untuk merekrut THL yang kompeten. Sebagian besar ahli IT yang mana setiap harinya  memonitor  lewat  Whatsapp.  Pindang  Cemplung  sebagai  upaya  kita  memudahkan masyarakat dalam pelayan administrasi kependudukan.” ( Hasil Wawancara, 1 Februari 2024) PJ  Bupati  Jepara  sangat  responsif  dengan  dialokasikannya  sejumlah  sumber daya  manusia  di  setiap  tataran  pemerintahan  untuk  membangun  konsep e- government Pindang  Cemplung  dalam  pelayanan  Disdukcapil,  akan  tetapi  dalam sumber daya manusia ASN (Aparatur Sipil Negara) masih  kurang dan kemudian memanfaatkan THL (Tenaga Harian Lepas) atas seizin PJ Bupati asal sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan memiliki keahlian di bidang informatika.
c. Dibangunnya  berbagai  infrastruktur  dan  superstruktur  pendukung  agar terciptanya lingkungan kondusif untuk mengembangkan e-government
Aspek  dukungan  ketiga  yaitu  dibangunnya  berbagai  infrastruktur  dan superstruktur  pendukung  agar  terciptanya  lingkungan  kondusif  untuk mengembangkan e-Government (seperti  adanya  Undang-Undang  dan  Peraturan Pemerintah yang jelas). Untuk itu, diperlukan perangkat hukum yang dibuat oleh pemerintah yang jelas mengatur berjalannya pelaksanaan e- government yang baik dan sesuai dengan mekanisme yang kondusif. Dasar hukum diciptakannya inovasi website  Pindang  Cemplung  yaitu  mengacu  pada  Peraturan  Presiden  Nomor  95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Bupati  Nomor  62  Tahun  2020  Tentang  Tata  Kelola  Sistem  Pemerintahan  Daerah Berbasis Elektronik. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dibangunnya infrastruktur  dan  superstruktur  dalam  pelayanan  administrasi  kependudukan berbasis e-government melalui website Pindang Cemplung sudah terlaksana dengan baik  karena  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Jepara  telah menyediakan  berbagai  infrastruktur  dan  sudah  terdapat  peraturan  sebagai  dasar hukum pembuatan dan penyelenggaraan dari Pindang Cemplung.
d. Disosialisasikannya  konsep e-government secara  merata,  kontinyu,  konsisten, dan  menyeluruh  kepada  seluruh  kalangan  birokrat  secara  khusus  dan masyarakat secara umum
Sosialisasi harus terus dilakukan secara aktif agar pemerintah dan masyarakat dapat  memperoleh  informasi  serta  paham  terkait  adanya  pelayanan  administrasi kependudukan berbasis e-government melalui website Pindang Cemplung. Dengan itu,  pada  proses  pelaksanaan  pelayanan  publik  dengan e-  government dapat digunakan  oleh  masyarakat  secara  optimal  dan  pemerintah  dinilai  baik  dalam
memberikan  pelayanan  publik.  Sosialisasi  yang  dilakukan  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Jepara  dalam  rangka  memberikan  informasi mengenai Pindang Cemplung kepada pemerintah dan masyarakat telah dilakukan melalui  sosialisasi  langsung,  melalui  media  sosial,  selebaran,  dan  baliho  yang disebarkan. Kegiatan sosialisasi tentang website Pindang Cemplung dilakukan oleh Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Jepara.  Sesuai  dengan wawancara  peneliti  dengan  Subkor  SIAK  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kabupaten  Jepara,  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  disdukcapil  yaitu  sebagai berikut:
“Awalnya setiap tahun pasti ada bentuk sosialisasi kepada masyarakat entah itu di undang atau menyelenggarakan sendiri. Biasanya ada di tingkat kecamatan lalu mengumpulkan RT RW atau dari  organisasi  yang  ada  di  masyarakat  (PKK  dan  organisasi  tingkat  kabupaten)  kemudian sosialisasi melalui radio, media sosial dan talkshow). Membuat selebaran dan baliho yang dicetak yang bisa dibagikan kepada masyarakat yang ditempel di balai desa, kantor kecamatan, atau di depan kantor  Disdukcapil.  Terakhir  dilakukan  sosialisasi  di  Kelurahan  Demaan,  Disdukcapil  diundang untuk menyampaikan informasi secara umum mengenai administrasi kependudukan secara umum tetapi didalamnya diselipkan sosialisasi pindang cemplung.” (Hasil Wawancara, 1 Februari 2024)
Gambar 3. Sosialisasi Pindang Cemplung Secara Langsung dan Melalui Media Sosial

## Sumber :Dokumentasi Disdukcapil Jepara dan Olahan Peneliti
Di  sisi  lain,  masih  terdapat  kendala  dalam  pelaksanaan  sosialisasi  kepada masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara memang sudah  memberikan  sosialisasi  terkait  pelayanan  administrasi  kependudukan berbasis e-government melalui  website  Pindang  Cemplung.  Tetapi,  sosialisasi tersebut belum dilaksanakan secara menyeluruh dan konsisten kepada masyarakat. Hal  ini  dibuktikan  dengan  hasil  wawancara  dengan  masyarakat  yang  telah menggunakan  website  Pindang  Cemplung  bahwa  mereka  belum  pernah mendapatkan sosialisasi dari Disdukcapil.

## Didukung  dengan  hasil  wawancara  dari  Perencana  Ahli  Muda/Subkor Pemerintahan, sebagai berikut:
“Disdukcapil  telah  melaksanakan  sosialisasi  tingkat  kabupaten,  kecamatan,  dan  desa.  Kemudian juga  ketika  ada  momen  acara  misal  ada  acara  hari  olahraga  biasanya  disitu  ada  Disdukcapil langsung gabung sebagai salah satu bentuk sosialisasi.”  (Hasil Wawancara, 16 Februari 2024) . 2. Capacity (Kemampuan Atau Keberdayaan)
Elemen  kedua  ini  adalah  adanya  unsur  kemampuan  atau  keberdayaan  dari pemerintah  setempat  dalam  mewujudkan  “impian” e-government terkait  menjadi kenyataan.  Terdapat  tiga  hal  minimum  yang  paling  tidak  harus  dimiliki  oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu:
a. Ketersediaan  sumber  daya  yang  cukup  untuk  melaksanakan  berbagai inisiatif e-government ,  terutama  yang  berkaitan  dengan  sumber  daya finansial;
b. Ketersediaan  infrastruktur  teknologi  informasi  yang  memadai  karena fasilitas  ini  merupakan  50%  dari  kunci  keberhasilan  penerapan  konsep e- government ; dan
c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-government dapat sesuai dengan manfaat yang diharapkan.
Kepercayaan  Harus  diperhatikan  di  sini  bahwa  ketiadaan  satu  atau  lebih elemen  prasyarat  tersebut  janganlah  dijadikan  alasan  tertundanya  sebuah pemerintah tertentu dalam usahanya untuk menerapkan e-government , terlebih-lebih karena banyaknya fasilitas dan sumber daya krusial yang berada di luar jangkauan (wilayah  kontrol)  pemerintah.  Justru  pemerintah  harus  mencari  cara  yang  efektif agar dalam waktu cepat dapat memiliki ketiga prasyarat tersebut, misalnya melalui usaha-usaha kerja sama dengan swasta, bermitra dengan pemerintah daerah/negara tetangga, merekrut SDM terbaik dari sektor non publik, mengalihdayakan berbagai teknologi yang tidak dimiliki, dan lain sebagainya. (Indrajit, 2006)
Pada  penelitian  ini,  kemampuan  atau  keberdayaan  dari  pemerintah  yang dimaksudkan  adalah  kemampuan  atau  keberdayaan  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Terdapat tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu:
a. Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif e-government , terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial;
Anggaran  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  administrasi  kependudukan melalui  website  Pindang  Cemplung  sudah  cukup  dan  terpenuhi  oleh  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Jepara.  Anggaran  berasal  dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Tetapi dengan catatan setiap tahun akan  dilakukan  evaluasi  agar  Pindang  Cemplung  berjalan  dengan  optimal.  Hal tersebut  mendapatkan  dukungan  dari  Pemerintah  Daerah  yaitu  melalui  APBD (Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara)  yang  selama  dua  tahun  terakhir memberikan  dana  untuk pelaksanaan  Pindang Cemplung. Sebagaimana
seperti  yang  disampaikan  saat  wawancara  dengan  Subkor  SIAK  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara yaitu:
“Sumber  dana untuk  pengembangan  Pindang  Cemplung  pada  awalnya  berasal  dari  pusat  yaitu APBN khususnya pada tahun 2019-2020 dan juga dibantu oleh APBD. Berbeda dengan tahun ini dan tahun kemarin yaitu 2022-2023, semua dana tidak lagi berasal dari APBN tetapi murni dibiayai oleh APBD.” (Hasil Wawancara, 1 Februari 2024)
b. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep e-government; Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Jepara  sebagai  pihak yang  bertanggung  jawab  dalam  penyelenggaraan  inovasi  Pindang  Cemplung diwajibkan  untuk  menyediakan  infrastruktur  teknologi  informasi  yang  memadai agar  pelaksanaanya  berhasil  dan  mencapai  tujuan.  Sebaliknya,  jika  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Jepara  tidak  dapat  menyediakan infrastruktur teknologi informasi yang  memadai,  maka  pelaksanaan  Pindang Cemplung akan terkendala dan tidak berjalan secara optimal.
Hasil wawancara peneliti dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Jepara  terkait  dengan  ketersediaan  infrastruktur  teknologi  informasi yang  digunakan  dalam  pelayanan  administrasi  kependudukan  berbasis  e- government  melalui  website  Pindang  Cemplung  sudah  memadai.  Pernyataan tersebut sesuai dengan yang disampaikan Subkor SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara sebagai berikut:
“Terkait dengan infrastruktur teknologi dan informasi untuk pelaksanaan e - government pindang cemplung  spesifikasinya  pertama  tentunya  memerlukan  server,  storage  server  (media penyimpanan)  karena  yang  di  upload  itu  gambar  lebih  kearah  pengadaan  untuk  storage  server (media penyimpanan) untuk gambar-gambar yang di upload masyaralat melalui aplikasi Pindang Cemplung. Selain itu, jaringan didukung Diskominfo, sarana prasarana seperti komputer, printer, laptop didukung dari APBD.”(Hasil Wawancara, 1 Februari 2024)
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara telah menyediakan infrastruktur teknologi informasi  dalam  pelayanan  administrasi  kependudukan  berbasis  e-government melalui website Pindang Cemplung dengan baik dan optimal seperti adanya server, storage  server,  jaringan,  komputer,  printer,  laptop  yang  dapat  mendukung terlaksananya  website  Pindang  Cemplung  dengan  optimal.  Disamping  itu, ketersediaan  insfrastruktur  teknologi  di  kalangan  masyarakat  sudah  mendukung dalam penggunaan website Pindang Cemplung
c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan  agar penerapan e-government dapat sesuai dengan manfaat yang diharapkan
Aspek  kemampuan  atau  keberdayaan  pemerintah  yang  ketiga  yaitu ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan  agar  penerapan e-government dapat  sesuai  dengan  manfaat  yang diharapkan.  Sumber  daya  manusia  yang  memiliki  keahlian  yang  berkompetensi sesuai  dengan  bidang  teknologi  informatika  sangat  dibutuhkan  dalam  pelayanan
administrasi  kependudukan  berbasis e-  government melalui  website  Pindang Cemplung.  Pada  penelitian  ini,  untuk  mengetahui  ketersediaan  sumber  daya manusia  yang  memiliki  kompetensi  dan  memiliki  keahlian  dalam  menjalankan website Pindang Cemplung berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bag Umum & Kepegawaian, sebagai berikut:
“Kompetensi  serta  keahlian  yang  harus  dimiliki  oleh  sumber  daya  manusia yang  melaksanakan website Pindang Cemplung yaitu harus paham dan ahli IT, karena setiap harinya harus bergelut dengan jaringan komunikasi data. Jadi kalau jaringan komunikasi datanya tidak lancar kita tidak bisa  kerja.  Misal  ada  gangguan  di  server  SIAK  (Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan) pusat, kita tidak bisa kerja. Atau mungkin dari Diskominfo yang ada trouble juga tidak bisa kerja. Jadi website yang membuat adalah Disdukcapil, untuk bisa dipakai harus mendapat persetujuan dari Diskominfo dilihat dari keamanannya, dilihat dari segi bantuan hackernya, dan dilihat dari segi kapasitas servernya. Diskominfo Kabupaten Jepara melakukan hal tersebut karena selaku pemegang tunggal kebutuhan internet di semua OPD di Kabupaten Jepara.” (Hasil Wawancara, 1 Februari 2024)
Tabel 1. Tim Penyelenggara Pindang Cemplung No.  Nama Posisi 1. Putri Setianingrum, S.Kom Admin utama Pindang Cemplung 2. M. Alfian Fahrunnizar, S.Kom  Admin utama Pindang Cemplung 3. Ulin Nuha, S.Kom Penangangan Pindang Cemplung
Sumber: Data Disdukcapil Jepara, 2024
Selanjutnya,  susunan  tim  koordinasi  pengelolaan  pelayanan  adminsitrasi kependudukan berbasis e-government melalui website Pindang Cemplung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara sebagai berikut:
Tabel 2. Susunan Tim Koordinasi Pindang Cemplung
No  Jabatan Jumlah 1. Kepala Dinas 1 2. Kepala Bidang 1 3. Sub Koordinator 2 4. Admin Instansi 2 5. Admin Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) 9
(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jepara, 2024)
Dari pemaparan yang telah dijelaskan di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa ketersediaan dan kemampuan SDM di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah memadai. Sudah sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan yaitu harus mengetahui  IT.  Untuk  meningkatkan  kemampuan  serta  pengalaman  Disdukcapil telah  melakukan  bimbingan  teknis  kepada  pegawai  yang  berhubungan  langsung dengan Pindang Cemplung dan diberikan informasi ketika ada perubahan kebijakan terkait
pelayanan adminduk. Tetapi, sumber daya manusia yang menangani Pindang Cemplung  kebanyakan  adalah  THL  (Tenaga  Harian  Lepas)  yang  tidak  berstatus
sebagai  ASN.  Dan  masih  diperlukan  beberapa  sumber  daya  manusia  sebagai verifikator  untuk  memverifikasi  berkas  yang  masih  kurang  agar  pelayanan administrasi kependudukan melalui Pindang Cemplung bisa lebih cepat lagi.
3. Value (Manfaat)
Tindakan Elemen pertama dan elemen kedua adalah dua aspek yang dilihat dari sisi pemerintah sebagai pemberi jasa ( supply side ). Apabila tidak ada pihak yang merasa  diuntungkan  dengan  adanya  implementasi  konsep  e-  Government,  maka beragam  inisiatif e-government tidak  akan  berguna.  Dalam  hal  ini,  yang  menjadi penentu atas besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya e-government bukan  kalangan  pemerintah  sendiri  melainkan  masyarakat  dan  mereka  yang memiliki  kepentingan  ( demand  side ).  Dengan  demikian,  pemerintah  harus  benar- benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi e-government apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan value (manfaat) yang dirasakan  oleh  masyarakatnya  secara  signifikan.  Salah  dalam  mengerti  apa  yang dibutuhkan oleh masyarakat justru akan menghadirkan bumerang bagi pemerintah yang  akan  semakin  menyulitkan  meneruskan  usaha  pengembangan  konsep e- government. (Indrajit, 2006)
Pada  elemen  ini,  peneliti  membahas  tentang  manfaat  yang  dirasakan  oleh masyarakat  Kabupaten  Jepara  dengan  adanya  pelayanan  administrasi kependudukan  berbasis e-government melalui  website  Pindang  Cemplung  di Kabupaten  Jepara.  Pembahasan  pada  elemen value dibagi  menjadi  dua,  yaitu manfaat bagi masyarakat sebagai penerima layanan dan manfaat bagi pemerintah sebagai pemberi layanan. Manfaat pelayanan administrasi kependudukan berbasis e-government melalui  website  Pindang  Cemplung  bagi  masyarakat  salah  satunya dapat  dilihat  dari  total  pengajuan  yang  masuk  pada  pelayanan  administrasi kependudukan  melalui  Pindang  Cemplung.  Dari  awal  diluncurkannya  website Pindang  Cemplung  pada  Agustus  2022  sampai  dengan  Januari  2024,  terdapat sebanyak  11.921  pengajuan  pelayanan  administrasi  kependudukan  yang  masuk. Berdasarkan pernyataan di atas, didukung dengan laporan rekapitulasi pelayanan administrasi kependudukan Pindang Cemplung sebagai berikut:
Elemen  pertama  dan  elemen  kedua  adalah  dua  aspek  yang  dilihat  dari  sisi pemerintah sebagai pemberi jasa ( supply side ). Apabila tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep e-Government, maka beragam inisiatif e-government tidak akan berguna. Dalam hal ini, yang menjadi penentu atas besar  tidaknya  manfaat  yang  diperoleh  dengan  adanya e-government bukan kalangan  pemerintah  sendiri  melainkan  masyarakat  dan  mereka  yang  memiliki kepentingan  ( demand  side ).  Dengan  demikian,  pemerintah  harus  benar-benar  teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi e-government apa saja yang harus didahulukan pembangunannya  agar  benar-benar  memberikan value (manfaat)  yang  dirasakan oleh masyarakatnya secara signifikan. Salah dalam mengerti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat justru akan menghadirkan bumerang bagi pemerintah yang akan
semakin  menyulitkan  meneruskan  usaha  pengembangan  konsep e-government. (Indrajit, 2006)
Pada  elemen  ini,  peneliti  membahas  tentang  manfaat  yang  dirasakan  oleh masyarakat  Kabupaten  Jepara  dengan  adanya  pelayanan  administrasi kependudukan  berbasis e-government melalui  website  Pindang  Cemplung  di Kabupaten  Jepara.  Pembahasan  pada  elemen value dibagi  menjadi  dua,  yaitu manfaat bagi masyarakat sebagai penerima layanan dan manfaat bagi pemerintah sebagai pemberi layanan. Manfaat pelayanan administrasi kependudukan berbasis e-government melalui  website  Pindang  Cemplung  bagi  masyarakat  salah  satunya dapat  dilihat  dari  total  pengajuan  yang  masuk  pada  pelayanan  administrasi kependudukan  melalui  Pindang  Cemplung.  Dari  awal  diluncurkannya  website Pindang  Cemplung  pada  Agustus  2022  sampai  dengan  Januari  2024,  terdapat sebanyak  11.921  pengajuan  pelayanan  administrasi  kependudukan  yang  masuk. Berdasarkan pernyataan di atas, didukung dengan laporan rekapitulasi pelayanan administrasi kependudukan Pindang Cemplung sebagai berikut:
Tabel 4. Rekapitulasi Pelayanan Pindang Cemplung Tahun 2022-2024

## (Sumber: Disdukcapil Kabupaten Jepara, 2024)
Kemudian,  manfaat  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  terkait  adanya  website Pindang  Cemplung  juga  dinilai  mempermudah  proses  pelayanan  tidak  harus  ke kantor  Disdukcapil  karena  bisa  mengurus  pelayanan  dari  rumah  tetapi  masih diperlukan  lagi  sosialisasi  yang  menyeluruh  terkait  tutorial  penggunaan  website Pindang Cemplung.
Bulan Total Akta lahir baru Akta Kemat ian Pindah Datang Pindah Keluar  KIA Akta Lahir Terlambat Akta Revisi  KTP 2022-08 436 143 98 0 0 0 139 56 0 2022-09 1808 724 298 0 0 0 585 201 0 2022-10 2618 822 283 86 89 48 1097 183 10 2022-11 2894 658 295 142 129 118 1334 204 14 2022-12 2897 738 421 171 154 89 1052 248 24 2023-01 3548 878 520 187 158 70 1334 319 82 2023-02 2928 775 434 155 135 105 1068 244 12 2023-03 2544 810 340 96 111 86 901 187 13 2023-04 1583 560 220 58 59 21 527 134 4 2023-05 3080 974 389 136 163 99 1117 177 25 2023-06 2374 640 374 157 143 67 815 156 22 2023-07 2749 721 342 219 214 67 937 200 49 2023-08 2622 628 400 220 182 47 901 202 42 2023-09 2131 478 409 168 155 51 676 168 26 2023-10 2446 589 306 208 177 30 861 235 40 2023-11 1966 491 342 192 156 37 567 153 28 2023-12 1585 312 298 147 147 29 505 134 13 2024-01 1268 227 254 120 112 16 394 121 24
Gambar 5. Ulasan Masyarakat terkait Pindang Cemplung

## Sumber: Google Maps Disdukcapil Jepara, 2024
Selain itu, manfaat yang dirasakan oleh pemerintah dengan adanya pelayanan administrasi  kependudukan  berbasis e-government melalui  website  Pindang Cemplung  yaitu  menambah  cakupan  dokumen  pendudukan,  selain  itu  lebih mewujudkan validitas data berimbas pada pengambilan kebijakan, serta berdampak pada pengambilan kebijakan dari Bupati lebih bisa tepat sasaran. Dengan adanya website  Pindang  Cemplung  perencanaan  pembangunan  Kabupaten  Jepara  lebih terarah, terukur, dapat disinergikan, diintegrasikan, dikolaborasikan dengan semua program  pemerintah  dari  beberapa  tingkatan  yaitu  nasional,  provinsi,  maupun kabupaten.
Keterlibatan masyarakat dalam Pindang Cemplung dinilai sangat partisipatif dilihat dari total layanan yang masuk cenderung naik tiap bulannya. Dengan adanya website Pindang Cemplung ini dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan pelayanan administrasi kependudukan dari rumah dan tanpa datang langsung ke kantor  Disdukcapil.  Pindang  Cemplung  memudahkan  masyarakat  dalam melakukan pelayanan administrasi kependudukan, akan tetapi terdapat sosialisasi yang minim dan kurang merata dari Disdukcapil sehingga banyak masyarakat yang mengalami kebingungan dalam menggunakan website Pindang Cemplung.  Selain memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat  dalam  pelayanan  administrasi kependudukan, terdapat beberapa kendala dalam menggunakan website Pindang Cemplung  sehingga  manfaat  yang  dirasakan  masyarakat  belum  sepenuhnya optimal.  Kendala  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  seperti  tiba-tiba  error  saat mengakses  tetapi  bisa  ketika  di refresh ,  kurangnya  tata  cara  langkah  dalam menggunakan website Pindang Cemplung, dan proses verifikasi dari Disdukcapil yang lama.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti  mengenai Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  Berbasis  e-Government  Melalui  Website Pindang  Cemplung  di  Kabupaten  Jepara  Tahun  2023  dengan  menggunakan  teori hasil kajian dan riset Harvard JFK School of Government yang dikutip oleh Indrajit (2016) terdapat tiga elemen yaitu Support (Dukungan), Capacity (Kemampuan) dan Value (Manfaat). Pada elemen Support (Dukungan) pemerintah yaitu meliputi telah adanya  kebijakan  website  Pindang  Cemplung  sudah  mendukung.  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara telah melakukan sosialisasi
mengenai website Pindang Cemplung tetapi sosialisasi tersebut belum sepenuhnya optimal  dilaksanakan  secara  menyeluruh  dan  konsisten  kepada  masyarakat. Selanjutnya Pelayanan administrasi kependudukan berbasis e-government melalui website Pindang Cemplung di Kabupaten Jepara telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten  Jepara  sebagai  salah  satu  kunci  sukses  dalam  mencapai  visi  dan  misi Kabupaten  Jepara.  Telah  dibangunnya  infrastruktur  dan  superstruktur  dalam pelayanan  administrasi  kependudukan  berbasis  e-government  melalui  website Pindang Cemplung sudah terlaksana dengan baik karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Jepara  telah  menyediakan  berbagai  infrastruktur  dan sudah  terdapat  peraturan  sebagai  dasar  hukum  pembuatan  dan  penyelenggaraan dari  Pindang  Cemplung.  Peraturan  hukum  yang  mendukung  pelaksanaan pelayanan  administrasi  kependudukan  berbasis  e-government  melalui  website Pindang Cemplung yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 Tentang  Tata  Kelola  Sistem  Pemerintahan  Daerah  Berbasis  Elektronik,  dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
Pada  elemen  Capacity  (Kemampuan  atau  Keberdayaan  Dari  Pemerintah) dalam  menyediakan  anggaran  susah  memadai.  Infrastruktur  teknologi  informasi dalam  pelayanan  administrasi  kependudukan  berbasis  e-government  melalui website  Pindang  Cemplung  dengan  baik  dan  optimal.  Ketersediaan  infrastruktur teknologi  informasi  di  masyarakat  juga  sudah  mendukung  dalam  menggunakan website  Pindang  Cemplung.  Ketersediaan  dan  kemampuan  SDM  di  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  sudah  memadai.  Sudah  sesuai  dengan spesifikasi yang dibutuhkan yaitu harus mengetahui IT. Dibutuhkan lebih banyak lagi sumber daya manusia pada bagian verifikator. Kemudian pada elemen Value (Manfaat),  pelayanan  administrasi  kependudukan  berbasis  e-government  melalui website  Pindang  Cemplung  memberi  manfaat  bagi  pemerintah  dan  masyarakat. Manfaat  bagi  pemerintah  menambah  cakupan  dokumen  pendudukan,  selain  itu lebih  mewujudkan  validitas  data  berimbas  pada  pengambilan  kebijakan,  serta berdampak  pada  pengambilan  kebijakan  dari  Bupati  lebih  bisa  tepat  sasaran. Kemudian  website  Pindang  Cemplung  berdampak  pada  perencanaan pembangunan  Kabupaten  Jepara  lebih  terarah,  terukur,  dapat  disinergikan, diintegrasikan, dikolaborasikan dengan semua program pemerintah. Manfaat bagi masyarakat  dapat  mempermudah  proses  pelayanan  tidak  harus  ke  kantor Disdukcapil karena bisa mengurus pelayanan dari rumah dan mempercepat dalam pelayanan  administrasi  kependudukan  dibandingkan  sebelum  adanya  website Pindang Cemplung.

## Referensi
Alhamid,  T.,  &  Anufia,  B.  (2019).  Resume:  Instrumen  pengumpulan  data. Sorong:
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) .
Azizah, N. (2016). Ir-perpustakaan universitas airlangga. Ir-Perpustakaan Universitas AIRLANGGA , (2019), 12 – 31.
DWITA,  P.  B.  (2022).  Implementasi  Prinsip  Check  And  Balance  Antara  Badan Permusyawaratan  Desa  Dan  Pemerintah  Desa  Bukit  Kemuning  Dalam Pembuatan  Peraturan  Desa  Berdasarkan  Uu  Nomor  6  Tahun  2014  Dalam Perspektif  Siyasah  Dusturiyah.  Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Syarif  Kasim Riau.
Firman, F. (2020). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan  di  Desa. Al-Ishlah:  Jurnal  Ilmiah  Hukum , 23 (1),  39 – 52. doi:10.56087/aijih.v23i1.35
Hajar, S. (2021). Pemerintahan desa dan kualitas pelayanan publik (Vol. 1). umsu press.
Retrieved from http://umsupress.umsu.ac.id
Haryono, C. G. (2020). Ragam metode penelitian kualitatif komunikasi . CV Jejak (Jejak Publisher).
Hasanah,  H.  (2017).  Teknik-teknik  observasi  (sebuah  alternatif  metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). At-Taqaddum , 8 (1), 21 – 46.
Moha, I. (2019). Resume Ragam Penelitian Kualitatif.
Nasir, M. (2022). Meraih Kinerja Pegawai Melalui Disiplin Jam Kerja, 4 (1), 12 – 25. Octaviani, R., & Sutriani, E. (2019). Analisis data dan pengecekan keabsahan data. Pendi.  (2017).  Menjalankan  Pengawasan  Terhadap  Pemerintahan  Desa  Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara. EJournal Administrasi Negara , 5 , 6119 – 6128.
Roza,  D.,  &  Arliman,  L.  (2017).  Peran  badan  permusyawaratan  desa  di  dalam pembangunan  desa  dan  pengawasan  keuangan  desa. PADJADJARAN  Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) , 4 (3), 606 – 624.
Sudirman,  F.  A.,  &  Saidin,  S.  (2022).  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (E- Government)  dan  Pembangunan  Berkelanjutan:  Reviu  Literatur  Sistematis: Reviu Literatur Sistematis. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 21 (1), 44-58.
Sudirman,  F.  A.  (2023).  Teknologi  Informasi  Dan  Komunikasi  (Tik)  Dan  Sdgs: Review Literatur Sistematis. Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi , 8 (2), 273-288.
Sadiyah,  A.  H.  (2023).  Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  (Bpd)  Dalam Menampung  Dan  Menyalurkan  Aspirasi  Masyarakat  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  (Studi  Kasus  di  Desa  Dawuan Kabupaten Majalengka). FKIP UNPAS.
SARI, T. P. (2021). Implementasi Permendagri No.110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadp Kedudukan Keterwakilan Perempuan Dalam  Pemilihan  Badan  Permusyawaratn  Desa  Di  Tinjau  Dari  Fiqh  Siyasah, (July), 4.
Widanti,  N.  P.  T.  (2022).  Konsep  Good  Governance  dalam  Perspektif  Pelayanan
Publik:  Sebuah  Tinjauan  Literatur. Jurnal  Abdimas  Peradaban , 3 (1),  73 – 85. doi:10.54783/ap.v3i1.11