Kewenangan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan: Perkembangan Pengaturan dan Peralihan Kewenangan Dixon Sanjaya, Daly Erni
e-ISSN: 2621-4105
Kewenangan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan: Perkembangan Pengaturan dan Peralihan Kewenangan
The Authority to Promulgate Legislations:

## The Developments of Regulation and Transition of Authority

## Dixon Sanjaya, Daly Erni
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta Pusat, Indonesia dixonsanjaya@gmail.com

## Abstract
This  research  was  conducted  to  examine  the  development  of  authority  to  promulgate  legislation  and  its influence on promulgation coordination mechanisms. Based on Law No. 12/2011, the authority to promulgate is  carried  out  by  the  Minister  of  Law  and  Human  Rights.  However,  after  the  changes  through  Law  No. 13/2022, this authority is shared with the minister for the state secretariat. This research seeks to explore the reasons for granting authority to promulgate legislation. This research is doctrinal research using secondary data with a statutory approach. All data is arranged qualitatively. Literature studies show that there has been no research specifically analyzing the juridical-philosophical basis of the transfer of authority to promulgate legislation.  Therefore,  this  research  initiates  an  investigation  into  the  framework  and  background  of  the transfer of authority to promulgate legislation from an Indonesian legal policy perspective. The regulation of promulgation authority is influenced by the dynamics of the government's legal politics. Before the reform, the emphasis  on  promulgation  authority  was  on  the  Ministry  of  State  Secretariat  because  of  the  administrative paradigm. After reform, the emphasis on promulgation authority is on the Ministry of Law and Human Rights because the legislation paradigm used is substantial. The enactment of Law No. 13/2022, which returns part of promulgation authority to the Ministry of State Secretariat, is dominated by political factors and causes the legislation management system to become ineffective. To improve the governance of promulgating legislation, authority for promulgating legislation needs to be returned to the Ministry of Law and Human Rights, and the government needs to accelerate the formation of a special institution in the field of legislation.
Keywords: Authority; Legislation; Promulgation

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengkaji  perkembangan  kewenangan  pengundangan  peraturan  perundang- undangan dan pengaruhnya terhadap mekanisme koordinasi pengundangan. Hal ini didasarkan pada ketentuan UU  12/2011  dimana  kewenangan  pengundangan  dilakukan  menteri  hukum  dan  HAM.  Akan  tetapi,  pasca perubahan  peraturan  melalui  UU  13/2022,  kewenangan  tersebut  dibagi  bersama  menteri  sekretariat  negara. Penelitian  ini  berupaya  menggali  landasan  substansial  yang  melandai  peralihan  kewenangan  pengundangan tersebut.  Penelitian  ini  berupa  penelitian  doktrinal  yang  menggunakan  data  sekunder  dengan  pendekatan peraturan perundang-undangan. Seluruh data disusun secara kualitatif. Studi literatur menunjukan belum ada penelitian  yang  secara  khusus  menganalisis  peralihan  kewenangan  pengundangan  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia.  Oleh  karenanya,  penelitian  ini  menginisiasi  penelusuran  kerangka  berpikir  dan  latar belakang  pengalihan  kewenangan  pengundangan  peraturan  perundang-undangan  dalam  perspektif  politik hukum  Indonesia.  Pengaturan  kewenangan  pengundangan  sangat  dipengaruhi  dinamika  ketatanegaraan  dan politik  hukum  pemerintah.  Sebelum  reformasi,  titik  berat  kewenangan  pengundangan  pada  Kemensetneg berdasarkan paradigma prosedural dan administratif. Setelahnya, titik berat kewenangan pengundangan pada Kementerian  Hukum  dan  HAM  karena  paradigma  peraturan  perundang-undangan  yang  digunakan  bersifat substansial.  Berlakunya  UU  13/2022  yang  mengembalikan  sebagian  kewenangan  pengundangan  kepada Kemensetneg  didominasi  oleh  faktor  politis  dan  menyebabkan  sistem  pengelolaan  pengundangan  menjadi tidak efektif. Dalam membenahi tata kelola pengundangan peraturan perundang-undangan, maka kewenangan pengundangan  tersebut  perlu  dikembalikan  kepada  Kemenkumham  dan  pemerintah  perlu  mempercepat pembentukan lembaga khusus bidang peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci: Kewenangan; Pengundangan; Peraturan Perundang-undangan
Kewenangan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan: Perkembangan Pengaturan dan Peralihan Kewenangan Dixon Sanjaya, Daly Erni
e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Bagi  suatu  negara  yang  menganut  konsepsi  negara  hukum  dan  demokrasi, keberadaan  keberadaan  peraturan  perundang-undangan  sebagai  hukum  tertulis  berfungsi untuk  mengatur  sistem  bernegara  dalam  rangka  mewujudkan  ketertiban  dan  ketentraman dalam  masyarakat  serta  sarana  untuk  merespon  berbagai  perkembangan  dan  kebutuhan hukum  dalam  dinamika  aktivitas  kemasyarakatan.  Meski  demikian,  peraturan  perundang- undangan  terkadang  menimbulkan  permasalahan  yang  disebabkan  adanya  kelemahan sebagaimana  dikemukakan  Bagir  Manan  yang  meliputi:  (1)  cacat  bawaan  karena  mudah aus ( out of date ) dibandingkan dengan perubahan masyarakat; dan (2) cacat buatan karena masuk atau dimasukkannya berbagai kebijakan atau tindakan yang mengganggu peraturan perundang-undangan sebagai suatu sistem. 1 Kelemahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari faktor human error hingga politik hukum negara , seperti tumpang tindih materi muatan dan kewenangan, peraturan perundang-undangan yang tidak mencerminkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan, perumusan norma yang bias, multitafsir, dan inkonsisten.
Salah  satu  masalah  terkait  dengan  proses  tersebut,  belum  terdapat  lembaga  yang memastikan  manajemen,  koordinasi,  dan  pengambilan  keputusan  dalam  pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat keseluruhan. Tersebarnya tahapan ke berbagai institusi  telah  menyebabkan  kesulitan  dan  panjangnya  proses  pembentukan  peraturan perundang-undangan. 2 Salah  satu  bentuknya,  terkait  dengan  proses  pengundangan peraturan perundang-undangan (Pengundangan). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  (UU  10/2004)  dan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan (UU 12/2011), kewenangan pengundangan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan  HAM  (Kemenkumham)  sesuai  dengan  fungsi  melakukan  perumusan,  penetapan,  dan pelaksanaan  kebijakan  bidang  peraturan  perundang-undangan.  Sementara  itu,  Dirjen Peraturan  Perundang-undangan  di  memiliki  fungsi  salah  satunya  melakukan  bimbingan teknis dan supervisi, harmonisasi, dan pengundangan peraturan perundang-undangan . 3
Kewenangan  tersebut  berubah  melalui  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  (UU  15/2019)  yang  mengamanatkan  adanya  kementerian atau  lembaga  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai pusat  legislasi  nasional agar tidak  terjadi tumpang tindih  (termasuk  untuk  melakukan  pengundangan).  Dalam  proses  transisi  tersebut, kewenangan  pengundangan  tetap  laksanakan  oleh  Menteri  Hukum  dan  HAM. Dalam perkembangannya, terjadi  lagi  perubahan setelah  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
1 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi), Cet. 14 (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 95-96.
2 Bayu Dwi Anggono, Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Jakarta: Konpress, 2020), hlm. xxiii.
3 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pasal 5 dan 13.
Kewenangan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan: Perkembangan Pengaturan dan Peralihan Kewenangan Dixon Sanjaya, Daly Erni
e-ISSN: 2621-4105
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  (UU  13/2022), yang  membagi  kewenangan antara Kemensetneg dengan Kemenkumham dalam proses pengundangan, 4
Perubahan  tersebut  bukannya  tidak  menimbulkan  konsekuensi,  mengingat  adanya penambahan  lembaga  dan  mekanisme  koordinasi  dalam  tahapan  pengundangan. Sebagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang memerlukan suatu kajian akademis, yang memuat landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis sebagai kerangka berpikir  yang  komprehensif  atas  tata  hukum  Indonesia,  maka  seharusnya  perubahan  UU 12/2011 melalui UU 13/2022 yang mengubah secara signifikan proses pengundangan juga memuat landasan perubahan kewenangan pengundnagan yang komprehensif. 5 Maria Farida menekankan  bahwa  pengundangan  bukan  sekadar  permasalahan  administratif,  melainkan suatu  pemberitahuan  formal  agar  peraturan  perundang-undangan  mempunyai  kekuatan hukum  mengikat. 6 Pentingnya  prosedur  pengundangan  merupakan  faktor  yang mempengaruhi  bekerjanya  sistem  hukum  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Lon  F.  Fuller bahwa  peraturan-peraturan  yang  menjadi  pedoman  bagi  otoritas  harus  diumumkan ( promulgation ). 7
Bebrapa  penelitian  yang  terkait  dengan  penelitian  ini  antara  lain  dari  penelitian Yuliani  (2017)  menjelaskan  bahwa  pengundangan  melahirkan  daya  ikat  dan  bentuk pengakuan atas kedaulatan rakyat sehingga rakyat harus mengetahui segala produk hukum yang dibentuk oleh negara.  Penelitian difokuskan dalam mengkaji dampak pengundangan terhadap  keberlakuan  produk  hukum  dan  problematika  pengundangan  terhadap  berbagai bentuk  peraturan  perundnag-undangan.  Penelitian  ini  merekomendasikan  agar  dilakukan pembaharuan  terhadap  sistem  pengundangan  dengan  sentralisasi  untuk  menyederhanakan sistem dan menjaga kualitas produk peraturan perundang-undangan. 8 Penelitian selanjutnya oleh Sopiani (2020) mengkaji politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian  ini  menjelaskan  urgensi  pedoman  pembentukan  dan  lembaga  khusus  yang menjalankan  fungsi  pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Penelitian  ini menguraikan  secara  deskriptif  landasan  filosofis  dan  yuridis  pembentukan  peraturan perundang-undangan, baik yang termuat dalam UU 12/2011 maupun perubahan-perubahan yang  terjadi  dalam  UU  15/2019.  Penelitian  ini  tidak  menyinggung  secara  khusus  perihal pengundangan  melainkan  menggambarkan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan
4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan perundang-undangan, Pasal 85.
5 Gunardi  S.A.  Lunbantoruan, “Pengundangan  Peraturan  Lembaga  Negara  Independen  di  Indonesia  (Analisis Terhadap Polemik Pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018),” Jurnal Rechtsvinding 9 , No. 3 (Desember 2020): 410, http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9 i3.486.
6 Maria  Farida  Indrati  Soeprapto,  Ilmu  Perundang-undangan  2:  Proses  dan  Teknik  Penyusunan  (Edisi  Revisi) (Yogyakarta: Kanisius, 2020), hlm. 186-187.
7 Ahmad  Redi ,  Hukum  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2018),  44.  Lihat Bayu Dwi Anggono, Pokok-Pokok Pemikiran …, hlm. xvi.
8 Andi  Yuliani,  "Daya  Ikat  Peraturan  Perundang-undangan," Jurnal  Legislasi  Indonesia  14, No.  4  (Desember 2017): 429-438, https://doi.org/10.54629/jli.v14i4.121.
Kewenangan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan: Perkembangan Pengaturan dan Peralihan Kewenangan Dixon Sanjaya, Daly Erni
e-ISSN: 2621-4105
secara  umum. 9 Ketiga, penelitian  Kurnia  (2023)  yang  mengidentifikasi  permasalahan hukum dalam UU 13/2022 hanya dalam 2 (dua) isu utama, yaitu pembentukan UU 13/2022 hanya  memenuhi  sebagai  asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dan  terburu- buru dalam mengakomodir Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU 13/2022 yang sangat minim padahal dalam konteks  negara  hukum  demokratis  ala  Indonesia,  membuka  ruang  publik  dan  partisipasi masyarakat  merupakan  sarana  menyalurkan  aspires  dan  kontrol  atas  kekuasaan  elit  dalam setiap proses politik termasuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 10 Fokus kajian  dalam  penelitian  tersebut  secara  khusus  mengkritisi  dan  mengevaluasi  pengaturan dalam  UU  13/2020  dan  tidak  menganalisis  perihal  peralihan  kewenangan  pengundangan peraturan perundang-undangan. 11
Penelitian-penelitian  terdahulu  belum  menunjukan  adanya  kajian  yang  spesifik mengenai  landasan  perubahan  kewenangan  pengundangan.  Penelitian  ini  memiliki  objek dan  sudut  pandang  yang  berbeda,  dalam  hal  fokus  penelitian  mengenai  perkembangan politik  hukum  pengundangan, objek  penelitian  berupa  peraturan  negara  yang  mengatur proses  pengundangan  sejak  era  kemerdekaan  hingga  UU  13/2022  dan  menguraikan perubahan  mekanisme  koordinasi  pengundangan.  Tujuan  penelitian  ini  dilakukan  untuk mengetahui  dan  menjelaskan  perkembangan  pengaturan  mengenai  kewenangan pengundangan  peraturan  perundang-undangan  dan  dampaknya  terhadap  mekanisme koordinasi pengundangan.

## 2. METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  (doktrinal)  yang  mengkaji pengaturan  kewenangan  pengundangan,  yang  dilakukan  dengan  menelaah  sejarah  hukum pengundangan. 12 Sumber data penelitian diperoleh melalui studi pustaka ( library research ) berupa data-data sekunder, yang meliputi: (1) sumber hukum  otoritatif; dan (2)  informasi- informasi hukum dan non-hukum berupa publikasi ilmiah, laporan-laporan, hasil penelitian, arsip-arsip  pemerintah,  data-data  terpublikasi,  dan  bentuk  informasi  lainnya  yang  relevan. Data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan, menelaah, dan menganalisis
9 Sopiani  &  Zainal  Mubaroq,  “Politik  Hukum  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  Pasca  Perubahan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,” Jurnal  Legislasi Indonesia 17, No. 2 (Juni 2020): 150-152, https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.623.
10 Muten  Nuna  &  Roy  Marthen  Moonti,  “Kebebasan  Hak  Sosial  Politik  dan  Partisipasi  Warga  Negara  Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia”, Jurnal Ius Constituendum 4, No. 2 (2019): 110-127. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652.
11 Kana  Kurnia,  Andi  Budyadjie  Pradipta,  &  Indra  Rizqullah  Fawwaz,  “Problematika  Hukum  Pembentukan Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,” Jurnal  Legislasi Indonesia 20, No. 1 (Maret 2023): 123-135, https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.1092
12 Sanne  Taekema,  “ Methodologies  of  Rule  of  Law  Research:  Why  Legal  Philosophy  Needs  Empirical  and Doctrinal  Scholarship,”  Law  and  Philosophy  40, (2021):  33-66,  https://doi.org/10.1007/s10982-020-09388-1.  Lihat Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  Edisi  1,  Cet.  19  (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 20.
Kewenangan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan: Perkembangan Pengaturan dan Peralihan Kewenangan Dixon Sanjaya, Daly Erni
e-ISSN: 2621-4105
perkembangan  pengaturan  kewenangan  pengundangan  dan  pengaruhnya  terhadap mekanisme koordinasi yang dihubungkan dengan konsep dan teori hukum yang relevan. 13

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  mengenai  prosedur  pengundangan  telah  diatur  lebih  dahulu  bahkan sebelum  adanya  peraturan  mengenai  prosedur  perencanaan,  penyusunan,  dan  pembahasan peraturan  perundang-undangan.  Dalam  perspektif  sejarah  hukum  pembentukan  peraturan, terdapat  beberapa  kali  perubahan  terkait  kewenangan  dan  prosedur  pengundangan sehubungan  dengan  perubahan  sistem  pembentukan  peraturan  perundang-undangan. 14 Perubahan dan perkembangan tersebut diuraikan, sebagai berikut:
Pengundangan  pada  masa  kemerdekaan  (1945),  instrumen  hukum  yang  pertama  kali memuat perintah untuk dilakukannya publikasi peraturan perundang-undangan diatur dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  1945  tentang  Pengumuman  dan  Mulai  Berlakunya Undang-Undang  dan  Peraturan  Pemerintah  (PP  1/1945)  pada  tanggal  10  Oktober  1945. Istilah  yang  digunakan  adalah  “pengumuman”  yang  dilakukan  oleh  Presiden  dan ditandatangani  oleh Sekretaris  Negara  (Pasal  2). Media pengumuman ditempatkan dimuka Kantor Komite Nasional Pusat (KNP) atau disiarkan dengan surat kabar, radio, atau media penyiaran  lainnya.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  2,  peran  untuk  melakukan  pengumuman dan  penandatangaan  dilakukan  oleh  Presiden  melalui  Sekretaris  Negara.  Contohnya  PP 1/1945  ditandatangani  oleh  Sekretaris  Negara,  yaitu  A.G.  Pringgodigdo.  Pada  masa  ini, persoalan  mengenai  kewenangan  pengundangan  tidak  atau  belum  terjadi  konflik kewenangan antarlembaga. Hal ini disebabkan faktor, yaitu: (1) pemerintah Indonesia baru terbentuk  dan  belum  memiliki  perangkat  peraturan  khusus  mengenai  tugas  dan  fungsi masing-masing  departemen  atau  kementerian;  (2)  Paradigma  pembentukan  peraturan perundang-undangan bersifat  administratif atau prosedural; dan (3) pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan belum banyak bahkan tidak dibicarakan pada masa tersebut. Pembentukan peraturan  perundang-undangan  didasarkan pada kewenangan yang diberikan (atribusi)  oleh  konstitusi,  yaitu:  (1)  kewenangan  Presiden  membentuk  UU  dengan persetujuan  DPR  (Pasal  5  ayat  (1)  UUD  1945);  (2)  kewenangan  Presiden  membentuk  PP (Pasal  5  ayat  (2)  UUD  1945);  dan  (3)  kewenangan  Presiden  menjalankan  kekuasaan pemerintahan (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945). Pembahasan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan  pada  periode  ini  tidak  mengalami  dinamika  yang  signifikan  hingga berlakunya orde lama.
Pengundangan  pada  masa  era  orde  lama  (1945  -1966).  Perubahan  konstitusi  dari Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  menjadi  Negara  Republik  Indonesia  Serikat, berdampak pada pengaturan pengundangan. Pada tanggal 15 Mei 1950, pemerintah federal menerbitkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1950  tentang  Menetapkan  Undang-Undang Darurat tentang Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat dan Berita Negara
13 Kornelius  Benuf  dan  Muhamad  Azhar,  “Metodologi  Penelitian  Hukum  Sebagai  Instrumen  Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” Jurnal Gema Keadilan 7, No. 1 (2020): 26, https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504.
14 Apriwinda  Intan,  “Politik  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,” An-Nizam:  Jurnal  Hukum  dan Kemasyarakatan 14, No. 2 (Desember 2020): 149-151, http://dx.doi.org/10.44633/an-nizam.v14i2.319.
Kewenangan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan: Perkembangan Pengaturan dan Peralihan Kewenangan Dixon Sanjaya, Daly Erni
e-ISSN: 2621-4105
Republik  Indonesia  Serikat  dan  tentang  Mengeluarkan,  Mengumumkan,  dan  Mulai Berlakunya  Undang-Undang  Federal  dan  Peraturan  Pemerintah  sebagai  Undang-Undang Federal  (UU  2/1950).  Pasa  masa  ini,  “pengumuman”  dilakukan  untuk  undang-undang federal  dan  peraturan pemerintah dalam lembaran negara. UU 2/1950  ini mengatur  bahwa UU  Federal  dan  PP  ditandatangani  oleh  Presiden  dan  menteri  terkait  (pemrakarsa)  serta diumumkan oleh Presiden dan diterbitkan oleh Kementerian Kehakiman.
Dalam UU 2/1950 tidak termuat ratio legis peralihan kewenangan pengundangan dari Sekretaris  Negara  menjadi  Kementerian  Kehakiman.  Meski  demikian,  perlu  diperhatikan Pasal 127 Konstitusi RIS, bahwa “Kekuasaan perundang-undangan federal, dilakukan oleh: a.  Pemerintah  bersama-sama  DPR  dan  Senat  ….;  b.  pemerintah  dan  DPR….”.  Dalam konstitusi  RIS,  kewenangan  pembentukan  peraturan  perudangan-undangan  tidak  lagi melekat  pada  kewenangan  Presiden  melainkan  dilakukan  oleh  pemerintah.  Pemerintah dimaksud dalam Pasal 68 Konstitusi RIS ialah Presiden dan menteri-menteri. Sementara itu, dalam  Pasal  143  Konstitusi  RIS  disebutkan  bahwa  mekanisme  pengumuman  dilakukan menurut  undang-undang.  Dengan  menggunakan  penalaran  sistematik  bahwa  peralihan kewenangan  tersebut  dapat  disebabkan  karena:  (a)  Konstitusi  RIS  eksplisit  menyatakan “kekuasaan  perundang-undangan  federal”  sehingga  Presiden  memerlukan  lembaga  atau kementerian yang melaksanakan kekuasaan tersebut; (b) kekuasaan pembentukan peraturan perundang-undangan  tidak  terkonsentrasi  pada  Presiden  melainkan  pemerintah  (Presiden dan  menteri);  dan  (c)  adanya  keinginan  dari  konstitusi  untuk  membentuk  peraturan perundang-undangan  yang  terpusat  dan  terkoordinasi,  meski  tidak  eksplisit  dinyatakan. Selain  mengatur  peralihan  kewenangan  tersebut,  UU  2/1950  juga  merupakan  dokumen hukum yang pertama kali memuat prosedur pengumuman peraturan. Melalui Pasal 4, 5, dan 6  UU  2/1950  diatur  bahwa  UU  Federal  dan  PP  setelah  ditandatangani  oleh  Presiden  dan ditandatangani  oleh  Menteri  pemrakarsa  diumumkan  oleh  Presiden.  Selanjutnya  menteri pemrakarsa  mengirimkan  UU  Federal  dan  PP  yang  telah  ditandatangani  kepada  Menteri Kehakiman untuk diterbitkan. Menteri Kehakiman selanjutnya menyelenggarakan pemuatan dalam  Lembaran  Negara  setelah  memberi  nomor  kepada  UU  Federal  atau  PP.  Surat-surat asli  mengenai  UU  Federal  atau  PP  dikirimkan  oleh  Menteri  Kehakiman  kepada  Direktur Kabinet untuk disimpan dalam arsip kabinet Presiden.
Berlakunya  UU  2/1950  berlangsung  hingga  perubahan  dari  serikat  kembali  menjadi kesatuan dengan berlakunya UUDS (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959). Menurut Maria Farida Indrati,  pada  masa  ini  terjadi  perubahan  istilah  dari  “pengumuman”  menjadi “pengundangan”  dan  kewenangan  pengundangan  diserahkan  kepada  Kementerian Kehakiman.  Selebihnya  tidak  terjadi  perubahan  yang  mendasar.  Sementara  itu,  pasca perubahan  konstitusi  melalui  Dekrit  Presiden  1959  yang  kembali  pada  UUD  1945.  Di bidang peraturan perundang-undangan, pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 234  Tahun  1960  (Keppres  234/1960),  tanggal  10  September  1960.  Peraturan  ini menegaskan  bahwa  seksi  pengundangan  lembaran  negara  dipindahkan  kembali  kepada Sekretaris  Negara.  Adapun  landasan  peralihan  tersebut  dapat  diketahui  dari  konsiderans
Kewenangan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan: Perkembangan Pengaturan dan Peralihan Kewenangan Dixon Sanjaya, Daly Erni
e-ISSN: 2621-4105
“Menimbang” dan “Mengingat” Keppres 234/1960, yang menyatakan  sebelum pengakuan kedaulatan,  segala  undang-undang  dan  peraturan-peraturan  Presiden  diumumkan  oleh Presiden  dan  ditandatangani  oleh  sekretaris  negara,  sesuai  dengan  PP  1/1945.  Atas  dasar tersebut  maka  proses  pengundangan  kembali  menggunakan  paradigma  dan  pengaturan dalam PP 1/1945. Perubahan hanya pada media pengundangan menjadi penempatan dalam Lembaran Negara.
Pengundangan  Pada  Masa  Era  Orde  Baru  (1966-1998). Seiring  dengan  terjadinya perubahan  kepemimpinan  nasional  dari  Orde  Lama  ke  Orde  Baru  (1966-1998),  terdapat  2 (dua)  instrumen  hukum  yang  penting  bagi  perkembangan  peraturan  perundang-undangan, yaitu:  (a)  Ketetapan  Nomor  XX/MPRS/1966,yang  mengubah  jenis  dan  hierarki  peraturan perundang-undangan;  (b)  Instruksi  Presiden  Nomor  15  Tahun  1970  tentang  Tata  Cara Mempersiapkan  Rancangan  Undang-Undang  dan  Rancangan  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  tanggal  29  Agustus  1970  (Inpres  15/1970).  Pada  masa  ini pengundangan  dilakukan  oleh  Kemensetneg,  sedangkan  Kementerian  Hukum  dan  HAM menjalankan  fungsi  konsultasi.  Inpres  15/1970  menekankan  pentingnya  koordinasi  dalam memberikan  pelayanan  pembentukan  peraturan,  meski  tidak  mengatur  prosedur pengundangan  tetapi  terdapat  keinginan  untuk  meningkatkan  koordinasi,  integrasi,  dan koordinasi  dalam  penyelenggaraan  tugas  pemerintahan.  Dalam  perkembangannya, pemerintah  menerbitkan  Keputusan  Presiden  Nomor  188  Tahun  1998  tentang  Tata  Cara Mempersiapkan  Rancangan  Undang-Undang,  tanggal  29  Oktober  1998  (Keppres 188/1998).  Keppres  188/1998  ini  mengatur  jenis  peraturan  perundang-undangan  yang dibentuk  oleh  pemerintah  berupa  UU,  PP,  dan  Keppres.  Sementara  itu,  prosedur pengundangan,  diatur  dengan  lengkap  dalam  Pasal  26  Keppres  188/1998  dimana Kemensetneg  diberikan  wewenang  untuk:  (1)  mempersiapkan  naskah  RUU  yang  telah disetujui oleh DPR; (2) melakukan perbaikan dalam hal terdapat kesalahan teknik penulisan dengan  terlebih  dahulu  memberitahukan  kepada  pimpinan  DPR;  dan  (3)  mengundangkan UU  dengan  menempatkannya  dalam  Lembaran  Negara.  Dalam  Keppres  188/1998,  peran Kementerian  Kehakiman  lebih  dominan  mengenai  konsultasi  pada  tahapan  penyusunan, pembahasan, pembulatan, pemantapan, dan harmonisasi.
Pengundangan  Berdasarkan  UU  10  Tahun  2004. Seiring  dengan  adanya  proses reformasi  di  segala  bidang  yang  terjadi  dalam  periode  1998-2002,  juga  mendorong terjadinya  perubahan  yang  fundamental  dalam  proses  pembentukan  peraturan  perundang- undangan.  Keberlakuan  Keppres  188/1998  mulai  digantikan  dengan  UU  yang  lebih reformis,  yaitu  UU  10/2004.  Pasca  berlakunya  UU  10/2004  terjadi  perubahan  kedudukan Kemenkumham dan Kemensetneg dalam proses pengundangan. Pada masa ini pula, terjadi perubahan  terhadap  paradigma  peraturan  perundang-undangan  nasional  yang  lebih substansial,  yang  secara  filosofis  dilandasi  alasan:  (1)  peraturan  perundang-undangan merupakan  syarat  bagi  arah  pembangunan  nasional  sehingga  perlu  didukung  dengan  cara dan metode yang pasti,  baku, dan standar yang  mengikat  semua lembaga yang berwenang

## Kewenangan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan:
Perkembangan Pengaturan dan Peralihan Kewenangan Dixon Sanjaya, Daly Erni
e-ISSN: 2621-4105
membentuk  peraturan  perundang-undangan;  dan  (2)  untuk  meningkatkan  koordinasi  dan kelancaran proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
Pengaturan  mengenai  kewenangan,  sarana,  prosedur  pengundangan  dalam  Pasal  45- 48  UU  10/2004,  yaitu:  (1)  pengundangan  dilaksanakan  oleh  Menteri  bidang  peraturan perundang-undangan; (2) sarana pengundangan meliputi LNRI, BNRI, TLNRI, dan TBNRI; dan  (3)  prosedur  pengundangan  dikoodinasi  oleh  Menteri  bidang  peraturan  perundang- undangan. Dengan demikian terjadi peralihan kewenangan pengundangan. Meskipun Dalam UU  10/2004  tidak  secara  eksplisit  memuat  alasan  pengalihan  kewenangan  tersebut,  akan tetapi  apabila  memperhatikan  konstruksi  filosofis  pembentukan  UU  10/2004,  terdapat beberapa  alasan,  yaitu:  (1)  diperlukannya  lembaga  yang  khusus  memfasilitasi  dan mempermudah  koordinasi,  konsolidasi,  harmonisasi,  dan  memastikan  seluruh  prosedur pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  ditetapkan  UU  10/2004  dilaksanakan dengan optimal;  (2) dengan lembaga khusus  peraturan perundang-undangan, maka produk yang  dihasilkan  dapat  berkualitas  secara  teknis  dan  substansi;  dan  (3)  diperlukan  adanya lembaga  yang  memahami  teks,  konteks,  dan  prosedur  pembentukan  peraturan  perundang- undangan agar tidak menyimpang dan bertentangan tujuan dan arah pembangunan nasional.
Perubahan  tersebut  berdampak  terhadap  perubahan  kedudukan  dan  kewenangan lembaga  Kemensetneg  dan  Kementerian  Hukum  dan  HAM  dalam  proses  legislasi. Kedudukan  dan  Kewenangan  Kemensetneg  yang  semula  berperan  dalam  pelayanan administrasi  berupa  penerbitan  peraturan  perundang-undangan, 15 setelah  berlakunya  UU 10/2004  menjadi  pemberi  dukungan  teknis,  administrasi,  dan  analisis  serta  prakarsa pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan, termasuk memberikan pertimbangan kepada sekretaris kabinet dalam penyusunan rancangan Perpres. 16 Sementara itu,  Kemenkumham  yang  semula  hanya  berperan  melakukan  pembinaan  hukum  dan peraturan  perundang-undangan, 17 pasca  berlakunya  UU  10/2004  berperan  untuk merumuskan  dan  melaksanakan  kebijakan  teknis  di  bidang  peraturan  perundang- undangan. 18
Pengundangan Berdasarkan UU 12 Tahun 2011 dan UU 15 Tahun 2019. Mengingat UU  10/2004  masih  terdapat  kekurangan  atau  perkembangan  yang  belum  memadai.  Atas dasar  tersebut,  dilakukan  pembaharuan  dan  penyempurnaan  terhadap  pedoman pembentukan  peraturan  perundang-undangan  melalui  UU  12/2011.  Melalui  UU  ini  arah pembangunan  hukum  dilakukan  secara  terencana,  terpadu,  dan  berkelanjutan  yang menetapkan  mekanisme  dan  prosedur  yang  lebih  lengkap  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan.  Tidak  berbeda  jauh  dengan  mekanisme  yang  diatur  dalam  UU 10/2004  kewenangan  pengundangan  peraturan  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  pusat
15 Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 2000 tentang Sekretariat Negara, Pasal 3 huruf e.
16 Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, Pasal 3 huruf f.
17 Peraturan  Presiden  Nomor  10  Tahun  2005  tentang  Unit  Organisasi  dan  Tugas  Eselon  I  Kementerian  Negara Republik Indonesia, Pasal 13 dan Pasal 14.
18 Nomenklatur  kelembagaan  yang  digunakan  adalah  “Departemen  Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia”. Keputusan  Presiden  Nomor  165 Tahun  2000  tentang  Kedudukan,  Tugas,  Fungsi,  Kewenangan, Susunan  Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, Pasal 14 huruf f.
Kewenangan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan: Perkembangan Pengaturan dan Peralihan Kewenangan Dixon Sanjaya, Daly Erni
e-ISSN: 2621-4105
dilaksanakan oleh menteri di bidang hukum (Pasal 85 UU 12/2011). Meskipun sebelumnya UU 10/2004 memuat nomenklatur ‘menteri urusan peraturan perundang-undangan’. Seiring dengan perkembangan dinamika hukum,  UU 12/2011  diubah melalui UU  15/2019. Secara umum, terdapat 3 (tiga) perubahan penting dalam UU 15/2019 secara substansial, yaitu: (a) pengaturan  mengenai  mekanisme  sistem carry  over dalam  pembahasan  RUU;  (b) penambahan mekanisme pemantauan dan peninjauan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan;  (c)  penambahan  lembaga  yang  secara  khusus  membidangi pembentukan peraturan perundang-undangan (Pasal 85 dan 99A). Dengan perubahan yang demikian, maka secara normatif  kewenangan pengundangan tersebut  tidak lagi diserahkan kepada Menteri Hukum dan HAM ataupun Menteri Sekretaris Negara melainkan diserahkan kepada  Menteri  atau  Kepala  Lembaga  yang  menyelenggarakan  urusan  di  bidang pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  proses  transisi  kewenangan pengundangan  masih  dilakukan  Menteri  Hukum  dan  HAM.  Mengutip  pendapat  Sholikin bahwa dengan adanya badan khusus ini akan mengatasi atau menghapus beragam tumpang tindih  dan  tidak  terintegrasinya  fungsi  dan  proses  manajemen  peraturan.  Sebagai  contoh beberapa  fungsi  manajemen  peraturan  tersebut  tersebar  di  Kemenkumham,  Kemensetneg, Kemensetkab,  dan  Kemendagri. 19 Dengan  lembaga  khusus  ini  diharapkan  hubungan koordinasi dan pembagian fungsi dan wewenang yang selama ini tumpang tindih dan tidak efektifnya dapat dicegah dan diatasi.
Dalam  UU  12/2011  maupun  UU  15/2019,  fungsi  pengundangan  dilaksanakan  oleh Kementerian  Hukum  dan  HAM  (selama  proses  transisi).  Hal  ini  pada  pokoknya  tidak mengubah  banyak  fungsi  dan  kedudukan  dari  lembaga  yang  terlibat  sebelum  dan  sesudah berlakunya  UU  12/2011,  yaitu:  (1)  Kemensetneg  tetap  berperan  dalam  memberikan dukungan  teknis,  administrasi, 20 dan  analisis  dalam  menyiapkan  izin  prakarsa  dan penyelesaian  rancangan  peraturan;  dan  (2)  Kemenkumham  yang  sebelumnya  memberikan bimbingan teknis  dan evaluasi  peraturan perundang-undangan serta pelaksana administrasi Ditjen peraturan perundang-undangan, 21 Kemenkumham juga mengalami penguatan dengan memberikan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan,  harmonisasi,  pengundangan  dan  publikasi,  litigasi  peraturan  perundang- undangan,  fasilitasi  perancangan  peraturan  perundang-undangan  di  daerah  sesuai permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan, pelaksanaan administrasi Ditjen Peraturan Perundang-undangan, dan fungsi lainnya. 22
Penguatan  kewenangan  dan  fungsi  lembaga  Kemenkumham  dalam  proses pengundangan juga mengubah pola dan prosedur pengundangan sebagaimana diatur dalam
19 Bayu  Dwi  Anggono,  “Lembaga  Khusus  di  Bidang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan:  Urgensi Adopsi  dan  Fungsinya  Dalam  Meningkatkan  Kualitas  Peraturan  Perundang-undangan  di  Indonesia,” Jurnal  Legislasi Indonesia 17, No. 2 (2020): 132-133, https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.665.
20 Peraturan  Presiden  Nomor  58  Tahun  2010  tentang  Kementerian  Sekretariat  Negara,  Pasal  3  huruf  b .  jo. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara, Pasal 3 huruf c.
21 Peraturan  Presiden  Nomor  24  Tahun  2010  tentang  Kedudukan,  Tugas,  Fungsi  Kementerian  Negara  serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara, Pasal 148 dan Pasal 149.
22 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementeriann Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pasal 3.
Kewenangan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan: Perkembangan Pengaturan dan Peralihan Kewenangan Dixon Sanjaya, Daly Erni
e-ISSN: 2621-4105
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 12/2011 yang terakhir  diubah  dengan  Perpres  Nomor  76  Tahun  2021  (Perpres  87/2014)  dan  Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  16  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Pengundangan Peraturan  Perundang-undangan  Dalam  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia,  Berita  Negara  Republik  Indonesia,  dan  Tambahan Berita  Negara  Republik  Indonesia  yang  terakhir  kali  diubah  dengan  Peraturan  Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2017 (Permenkumham 16/2015). Pengaturan mengenai pengundangan diatur dalam Pasal 110-114 dan Pasal 147-155 Perpres 87/2014.
Dalam  Perpres  87/2014  tidak  lagi  memisahkan  prosedur  pengundangan  berdasarkan jenis  peraturan  perundang-undangan  melainkan  dibedakan  menurut  lembaga  yang mengajukan permohonan pengundangan sebagai berikut: (1) RUU yang telah disetujui DPR dan  Presiden  diajukan  melalui  Kemensetneg  kepada  Presiden  untuk  disahkan;    (2) Rancangan  Perppu,  PP,  dan  Perpres  ditetapkan  oleh  Presiden  dan  dipersiapkan  oleh Kemensetneg;  dan  (3)  Peraturan  perundang-undangan  lainnya  atau  peraturan  lembaga ditetapkan  oleh  pimpinan  lembaga.  Dari  berbagai  jenis  peraturan  perundang-undangan tersebut,  Kementerian Hukum  dan HAM  melakukan pengundangan pada:  (a) UU, Perppu, PP,  Perpres,  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  diundangkan  dalam  LNRI  serta Penjelasannya  diundangkan  dalam  TLNRI;  dan  (b)  peraturan  perundang-undangan  yang ditetapkan oleh Kementerian, Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah, Lembaga Pemerintah Non  Kementerian,  Komisi,  Badan,  dan  lainnya  ditempatkan  dalam  BNRI  serta penjelasannya  ditempatkan  dalam  TBNRI.  Prosedur  pengundangan  berdasarkan  UU 12/2011  dan  peraturan  teknisnya  menunjukan  adanya  sejumlah  perubahan,  yaitu:  (1) Sekretaris  Kabinet  tidak  lagi  berperan  dalam  pembentukan  Perpres;  dan  (2)  diatur  pula pengundangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh menteri, lembaga negara, dan lembaga pemerintah. Terkait pengundangan,  Maria Farida  Indrati memberikan catatan bahwa sesungguhnya tidak semua peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 memerlukan pengundangan peraturan perundang- undangan melainkan perlu diperhatikan substansi dari peraturan yang dibentuk tersebut.
Dalam  perkembangannya  terjadi  perubahan  prosedur  pengundangan  peraturan  yang dibentuk  menteri  dan/atau  kepala  lembaga.  Pemerintah  menerbitkan  Peraturan  Presiden Nomor  68  Tahun  2021  tentang  Pemberian  Persetujuan  Presiden  Terhadap  Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (Perpres 68/2021), karena 2 (dua) alasan, yaitu: (1) agar Presiden mengetahui setiap kebijakan yyang dibentuk menteri atau kepala lembaga; dan (2) agar  peraturan  yang  dihasilkan  berkualitas,  selaras  dengan  arah  kebijakan  pembangunan nasional, dan tidak menghambat kegiatan masyarakat dan dunia usaha. Perpres 68/2021 ini membawa  perubahan  signifikan  bagi  proses  pengundangan  peraturan  yang  dibentuk  oleh menteri  atau  kepala  lembaga  pemerintahan  (Khususnya  Pasal  7-9),  yang  meliputi:  (a) Menteri/kepala lembaga harus mengajukan permohonan pembentukan peraturan perundang- undangan  melalui  Sekretariat  Kabinet;  (b)  Sekretariat  Kabinet  mengeluarkan  rekomendasi permohonan persetujuan kepada Presiden; (c) Persetujuan Presiden berupa: (1) Persetujuan

## Kewenangan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan:
Perkembangan Pengaturan dan Peralihan Kewenangan Dixon Sanjaya, Daly Erni
e-ISSN: 2621-4105
rancangan  peraturan;  (2)  Penolakan  rancangan  peraturan;  atau  (3)  Pemberian  arahan kebijakan  lain;  (d)  persetujuan  Presiden  (tertulis)  oleh  sekretaris  kabinet  kepada pemrakarsa;  dan  (e)  rancangan  peraturan  yang  telah  mendapat  persetujuan  Presiden ditetapkan  oleh  Pemrakarsa  dan  diundangkan  dalam  Berita  Negara.  Berlakunya  Perpres 68/2021  menjadikan  prosedur  pengundangan  menjadi  semakin  kompleks  dan  rumit,  tetapi terdapat  pola  pengundangan  yang  jelas  dalam  satu  alur  mekanisme.  Adapun  perbedaan mendasar  dari  Perpres  68/2021  ialah:  (1)  melibatkan  kembali  peran  Sekretariat  Kabinet dalam  proses  merekomendasikan  pengajuan  permohonan  persetujuan  presiden;  dan  (2) seluruh  peraturan  perundang-undangan  sebelum  dicatatkan  dalam  register  pengundangan, ditandatangani,  dan  diundangkan  dalam  LNRI,  TLNRI,  BNRI,  dan  TBNRI  harus  melalui proses pemeriksaan dan sinkronisasi oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan.
Pengundangan  Berdasarkan  UU  13  Tahun  2022. Meskipun  Perpres  68/2021  baru berlaku,  pemerintah  kembali  melakukan  perubahan  terhadap  UU  12/2011  melalui  UU 13/2022,  yang  secara  fundamental  mengatur  dan  mengubah:  (1)  diadopsinya  metode omnibus law (metode menggabungkan berbagai  undang-undang yang memiliki keterkaitan ke  dalam  satu  undang-undang)  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang dalam  implementasinya  mengalami  banyak  persoalan,  berupa  kesulitan  memahami substansi  peraturan,  penyalahgunaan  wewenang,  hingga  potensi  lain  yang  menghambat pembentukan peraturan. 23 Pendapat yang lebih tegas menyatakan penggunaan omnibus law dalam  berhukum  sebagai  bentuk  pemerintahan  tirani  dalam  oligarki; 24 dan  (2)  pembagian kewenangan  pengundangan  antara  Menteri  Sekretaris  Negara  dan  Menteri  atau  Lembaga bidang  pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Melalui  perubahan  tersebut,  selain memperoleh  kewenangan  pengundangan,  Kemensetneg  juga  memperoleh  kewenangan untuk  melakukan  perbaikan  bersama  dengan  kementerian  pemrakarsa  RUU  dengan melibatkan  pimpinan  alat  kelengkapan  DPR  dalam  hal  masih  ditemukan  kesalahan  teknis penulisan  (Pasal  73  UU  13/2022).  Dalam  perkembangan  pengaturan  prosedur pengundangan,  Pasal  85  UU  13/2022  menjadi  satu-satunya  pengaturan  yang  memberikan kewenangan pengundangan pada 2 (dua) kementerian secara bersamaan.
Secara  yuridis  normatif,  tidak  ditemukan  adanya ratio  legis dari  pembagian kewenangan  pengundangan  tersebut,  baik  pada  bagian  penjelasan  umum  maupun  naskah akademik UU 13/2022. Perdebatan mengenai pembagian kewenangan tersebut hanya dapat ditemui  dalam  proses  pembahasan  daftar  inventaris  masalah  pada  rapat  pembahasan  di DPR.  Adapun  dasar  dari  peralihan  kewenangan  tersebut  karena  2  (dua)  alasan,  yaitu:  (1) faktor  kesejarahan  bahwa  pengaturan  sebelumnya  (sebelum  reformasi),  pengundangan dilakukan  oleh  Kemensetneg;  dan  (2)  faktor  politik  karena  kepentingan  subjektif  Presiden yang  dipatuhi  oleh  DPR  sebagai  rekan  politik  antarlembaga.  Apabila  diperhatikan  dalam pembahasannya terjadi saling berebut kewenangan antar kedua kementerian di ruang-ruang
23 Edy Sujendro, “Gagasan Pengaturan kodifikasi dan unifikasi Peraturan Perubahan dan Peraturan Omnibus Law, ” Jurnal USM Law Review 3, No. 2 (2020): 385-403. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2727.
24 Tomy  Michael,  “Bentuk  Pemerintahan  Perspektif Omnibus  Law ”, Jurnal  Ius  Constituendum 5,  No.  1  (2020): 159-176. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.1749.

## Kewenangan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan:
Perkembangan Pengaturan dan Peralihan Kewenangan Dixon Sanjaya, Daly Erni
e-ISSN: 2621-4105
publik,  sementara  DPR  seolah-olah  membiarkan  praktik-praktik  buruk  tersebut.  Praktik yang  lebih  buruk  lagi  bahwa  penentuan  peralihan  kewenangan  tersebut  hanya  didasarkan atas voting dari  anggota  DPR dan bukan atas kajian akademis yang komprehensif. Hal  ini dipertegas  dari  pernyataan  Dirjen    Peraturan  Perundang-undangan  Kemenkumham,  Benny Riyanto,  lebih  memilih  mengalah  untuk  menyerahkan  kewenangan  tersebut  kepada Kemensetneg  hanya  atas  dasar  “perintah  Presiden”. 25 Perubahan  kewenangan  tersebut mengakibatkan  terjadinya  perubahan  fundamental  terhadap  proses  dan  pola  hubungan pengundangan  peraturan  dimana  berdasarkan  UU  13/2022  dan  Perpres  18/2023  terdapat kecenderungan  terputusnya  koordinasi  karena  masing-masing  berwenang  melakukan pengundangan.    Secara  umum,  berbagai  perkembangan  politik  hukum  kewenangan pengundangan dan perubahannya disederhanakan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 1. Perkembangan Pengaturan Kewenangan Pengundangan
Dasar Hukum Tanggal Istilah Kewenangan Jenis Peraturan Sarana Pengundangan PP 1/1945 10 Oktober 1945 Pengumuman Sekretaris Negara UU dan PP Kantor  KNP,  surat  kabar, radio, dan penyiaran lainnya. UU 2/1950 15 Mei 1950 Pengumuman Menteri Kehakiman UU Federal dan PP LN RIS dan BN RIS Keppres 234/1960 10  September 1960 Pengundangan Kementerian  Sekretaris Negara UU, PP, dan Keppres Lembaran Negara Keppres 188/1998 29 Oktober 1998 Pengundangan Kementerian  Sekretaris Negara UU, PP, Keppres. LNRI dan TLNRI UU 10//2004 22 Juni 2004 Pengundangan Menteri Bidang Perundang-undangan UU/Perppu, PP, Perpres,  dan  Per-UU- an lainnya LNRI,  TLNRI,  BNRI, TBNRI UU 12/2011 12 Agustus 2011 Pengundangan Menteri Bidang Hukum UU/Perppu, PP, Perpres,  dan  Per-UU- an lainnya LNRI,  TLNRI,  BNRI, TBNRI UU 15/2019 4 Oktober 2019 Pengundangan Kementerian/Lembaga Pembentukan Per-UU-an UU/Perppu, PP, Perpres,  dan  Per-UU- an lainnya LNRI,  TLNRI,  BNRI, TBNRI UU 13/2022 16 Juni 2022 Pengundangan Kementerian  Sekretariat Negara UU, PP, dan Perpres LNRI,  TLNRI,  BNRI, TBNRI Kementerian Hukum dan HAM Per-UU-an lainya
Sumber: data diolah
Dengan  memperhatikan  perkembangan  politik  hukum  kewenangan  pengndangan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Tabel  1. menunjukan bahwa pembagian  kewenangan  pengundangan  hanya  terjadi  melalui  UU  13/2022.  Sementara  itu sebelum  berlakunya  UU  13/2022,  kewenangan  pengundangan  peraturan  perundang- undangan  cenderung  terkonsentrasi  pada  satu  lembaga  tertentu  sesuai  dengan  paradigma politik  hukum  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pembagian  kewenangan
25 Nicholas Ryan Aditya, “Kemenkumham-Setneg Saling Debat Soal Ranah Pengundangan, Baleg: Memalukan!,” Kompas, 13  April  2022,  https://nasional.kompas.com/read/2022/04/13/21014741/Kemenkumham-setneg-saling-debat- soal-ranah-pengundangan-baleg-memalukan,  diakses  Mei  17,  2023.  Lihat  juga  Putra  Ananda,  “RUU  PPP  Kembalikan Penomoran UU ke Setneg,” Media Indonesia , 19 April 2022, https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/486913/ruu- ppp-kembalikan-penomoran-uu-ke-setneg, diakses 17 Mei 2023.
Kewenangan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan: Perkembangan Pengaturan dan Peralihan Kewenangan Dixon Sanjaya, Daly Erni
e-ISSN: 2621-4105
pengundangan  tersebut  berdampak  pada  proses  koordinasi  dan  manajemen  pengundangan menjadi  tidak  efektif  dan  efisien  berlandaskan  3  (tiga)  alasan  utama,  yaitu:  pertama, Kemensetneg  dan  Kementerian  Hukum  dan  HAM  secara  bersamaan  berwenang mengundangan peraturan perundang-undangan dalam LNRI dan TLNRI. Kewenangan yang sama ini menimbulkan persoalan, yaitu: apakah LNRI dan TLNRI berada pada satu sistem pengelolaan  atau  masing-masing  kementerian  membangun  sistem  pengelolaan  LNRI  dan TLNRI?  Karena:  (1)  apabila  LNRI  dan  TLNRI  dalam  satu  sistem  pengelolaan  yang  sama maka  terdapat  potensi  konflik  kelembagaan  dalam  pengelolaan  sistem  administrasi  LNRI dan TLNRI (pencantuman nomor dan tahun); dan (2) apabila pengelolaan LNRI dan TLNRI berbeda,  menyebabkan  manajemen  pengundangan  tidak  efisien  karena  fungsi  yang  sama dalam sistem berbeda.
Kedua, tidak  maksimalnya  fungsi  sinkronisasi  peraturan  perundang-undangan. Sebelum  berlakunya  UU  13/2022,  Kementerian  Hukum  dan  HAM  bertanggung  jawab melakukan  sinkronisasi  peraturan  perundang-undangan  di  tingkat  pusat,  baik  UU,  Perppu, PP, Perpres, Peraturan perundang-undangan lainnya (sinkronisasi bersifat komprehensif dan menyeluruh  karena  Kementerian  Hukum  dan  HAM  memiliki  segala  sumber  daya  yang diperlukan  sesuai  kualifikasi  dan  kompetensi  untuk  kepentingan  sinkronisasi).  Suharsono menegaskan  bahwa  fungsi  sinkronisasi  peraturan  perundang-undangan  diperlukan  agar tidak terjadi tumpang tindih ( overlapping ) norma hukum antarinstansi pemerintahan, dalam hal yang lebih luas menjamin kepastian hukum, serta membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. 26 Pasca UU 13/2022 proses sikronisasi yang dilakukan Kementerian  Hukum  dan  HAM  menjadi  kurang  efektif  karena  bersifat  parsial  dan  tidak komprehensif.  Dalam  Naskah  Akademik  Perubahan  atas  UU  12/2011  juga  menegaskan pentingnya  proses  evaluasi  yang  bersifat ex-ante dan post-ante secara  berkala  agar  sistem peraturan  perundang-undangan  tetap  berkualitas,  tertib,  dan  sederhana.  Evaluasi  peraturan perundang-undangan  masih  terpecah-pecah  antar  instansi,  dimana  kondisi  ini  dalam praktiknya,  memunculkan  permasalahan  antara  lain  konflik  pengaturan,  inkonsistensi, multitafsir, dan peraturan perundang-undangan yang tidak operasional. 27 Evaluasi peraturan perundang-undangan  yang  dilakukan  oleh  pembentuk  dan  pelaksana  peraturan  perundang- undangan juga memiliki  berbagai pola, model, metode dan pendekatan yang berbeda-beda, misalnya Organization  for  Economic  Cooperation  and  Development (OECD) mengembangkan  suatu  “daftar  periksa”  sistem  peraturan  yang  efektif  yang  dianggap mewakili  praktik  terbaik  dunia  internasional. 28 Beragamnya  pola  evaluasi,  akan menyebabkan kesulitan dalam proses evaluasi berkala yang efektif dan efisien.
26 Emut  Suharsono,  “Kedudukan  Pemerintah  Pusat  Dalam  Taraf  Sikronisasi  dan  Harmonisasi  Peraturan  Terkait Pengaturan angkutan Non-Umum Berbasis Online sesuai Dengan Keadilan Pancasila”, Jurnal Ius Constituendum 3, No. 2 (2018): 125-146. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i2.1036.
27 Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  “Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,” Laporan  Penelitian (Jakarta: Kemenkumham RI, 2017), hlm. 75.
28 United  Stated  Agency  International  Development, Memajukan  Reformasi  Peraturan  Perundang-undangan  di Indonesia: Peluang dan Tantangan (Jakarta: USAID, 2009), hlm. 17.
Kewenangan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan: Perkembangan Pengaturan dan Peralihan Kewenangan Dixon Sanjaya, Daly Erni
e-ISSN: 2621-4105
Ketiga, berkaitan  dengan clerical  error. Dalam  konteks  peraturan  perundang- undangan, clerical error merupakan kesalahan pengetikan yang tidak disengaja yang dapat diperbaiki  tanpa  keraguan  mengenai  perumusan  yang  benar. 29 Kemensetneg  memperoleh kewenangan  untuk  melakukan  perbaikan  atas  kesalahan  teknik  penulisan  peraturan perundang-undangan  berdasarkan  Pasal  73  UU  13/2022.  Kementerian  Hukum  dan  HAM dinilai  lebih  memahami  maksud,  tujuan,  dan  arah  pengaturan  dalam  peraturan  perundang- undangan  meskipun  hanya  dilakukan  perubahan  terhadap  sejumlah  kecil  kata-kata  dalam suatu norma. Alasan terakhir ini, juga termuat dalam Naskah Akademik Perubahan atas UU 10/2004.  Hasil  kajian  menunjukan  perbedaan  penulisan  titik  koma,  huruf  besar  atau  kecil dalam  teks  peraturan  perundang-undangan  tidak  dapat  diremehkan  karena  dapat menimbulkan perbedaan penafsiran norma dan berbagai kontroversi. Terbitan berbagai UU masih  mengalami  kesalahan  redaksional,  sehingga  tanggung  jawab  lembaga  perlu  untuk memastikan tiada kesalahan yang mempengaruhi konteks UU dalam perspektif hukum. 30 Untuk menentukan lembaga yang secara efektif berwenang melakukan pengundangan peraturan  dan  sekaligus  merumuskan  langkah-langkah  konkret  dalam  mengatasi permasalahan yang terjadi, selain memperhatikan alasan dan implikasi tersebut di atas, juga dapat  menggunakan  2  (dua)  pendekatan,  yaitu:  (1)  pendekatan  politik  hukum  dan  (2) pendekatan  fungsional.  Terkait  dengan  pendekatan  politik  hukum  Padmo  Wahjono menjelaskan politik hukum sebagai kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam  menentukan  arah,  bentuk,  maupun  isi  dari  hukum  yang  akan  dibentuk. 31 Memperhatikan  penjelasan  tersebut,  maka  dengan  memperhatikan  bagian  konsiderans “Menimbang”  dalam  UU  12/2011,  bahwa  politik  hukum  pembentukan  peraturan perundang-undangan  ialah  terencana,  terpadu,  dan  berkelanjutan.  Norma  tersebut dihubungkan dengan UU 15/2019 yang menghendaki pembentukan lembaga khusus bidang pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Sejalan  dengan  pendapat  Arif  Hidayat  dan Zaenal Arifin yang menekankan bahwa politik hukum peraturan perundang-undangan harus memelihara kepastian hukum dengan penormaan yang jelas dan tegas, transparansi hukum, dan kesinambungan tertib hukum  yang memberi  acuan bagi  perilaku dimasa mendatang. 32
29 Black’s  Law  Dictionary mendefinisikan clerical  error sebagai “an  eror  resulting  from  a  minor  mistake  or inadvertence  and  not  from  judicial  reasoning  or  determination;  esp.,  a  drafter’s  or  typist’s  technical  eror  that  can  be rectified without serious doubt about the correct reading. among the numberless possible examples of clerical errors are omitting  an  appendix  from  a  document;  typing  an  incorrect  number;  mis-  transcribing  or  omitting  an  obviously  needed word; and failing to log a call. A court can correct a clerical error in the record at any time, even after judgment has been entered”. Ghansham  Anand  dan  Xavier  Nugraha,  “ Exit  Plan Terhadap Clerical  Eror Pada  Putusan  yang  Berkekuatan Hukum  Tetap:  Sebuah  Upaya  Preventif  Terwujudnya  Putusan Non-Executable ,” Media  Iuris 5,  No.  2  (Juni  2022):  213- 214, https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.36402.
30 Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Naskah Akademik Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” Laporan Penelitian (Jakarta: BPHN), 63. https://bphn.go.id/data/documents/na_perbh_uu_10_2004.pdf, diakses Mei 20, 2023.
31 Mia  Kusuma  Fitriana,  “Peranan  Politik  Hukum  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  di Indonesia  Sebagai  Sarana  Mewujudkan  Tujuan  Negara,” Jurnal  Legislasi  Indonesia  12 ,  No.  2  (2015):  7, https://doi.org/10.54629/jli.v12i2.403.
32 Arif Hidayat & Zaenal Arifin, “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium ”, Jurnal Ius Constituendum 4, No. 2 (2019): 147-159. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654.
Kewenangan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan: Perkembangan Pengaturan dan Peralihan Kewenangan Dixon Sanjaya, Daly Erni
e-ISSN: 2621-4105
Oleh  karenanya  politik  hukum  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  mendorong percepatan pembentukan lembaga khusus tersebut.
Dengan  pendekatan  fungsional,  pembentukan  peraturan  perundang-undangan merupakan suatu kesatuan sistem manajemen yang dikelola oleh pemerintah sebagai suatu organisasi negara. Terhadap hal ini, Prajudi Atmosudirjo menjelaskan lebih spesifik bahwa organisasi  merupakan  struktur  pembagian  kerja  dan  struktur  tata  hubungan  kerja  antara sekelompok orang pemegang posisi. 33 Dalam perkembangan tata kekola organisasi modern, terdapat  prinsip  penting  dalam  mewujudkan  organisasi  yang  ideal,  yaitu:  (1)  perumusan tujuan yang jelas untuk menyatukan berbagai kepentingan; dan (2) adanya pembagian kerja untuk  mencegah  tumpang  tindih. 34 Berdasarkan  pada  doktrin  organisasi  tersebut,  maka pengundangan  sebagai  proses  formil  dan  materiil  terkait  kualitas  substansial  peraturan perundang-undangan erat kaitannya dengan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM.
Peralihan  atau  pembagian  sebagian  kewenangan  pengundangan  menunjukan kecenderungan  saling  tarik  menarik  kewenangan  pengundangan  atas  kepentingan  sektoral kelembagaan  bukan  pada  alasan  rasional  sistem  pembentukan  peraturan  perundang- undangan. Kondisi ini seperti pernyataan Robert B. Seidman bahwa “tindakan apapun yang akan  diambil,  baik  oleh  pemegang  peran,  lembaga-lembaga  pelaksana,  maupun  pembuat undang-undang selalu berada dalam ruang lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik, dan lain sebagainya”. 35 Oleh  karenanya,  dalam  membangun sistem  manajemen  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  diperlukan  kedewasaan dalam  mengelola  tata  hubungan  kelembagaan  dalam  rangka  meningkatkan  efektivitas  dan efisiensi  peraturan  perundang-undangan  yang  berkualitas. Steven  Levitsky  dan  Deniel Ziblatt  menek ankan diperlukan  sikap  menahan  diri  secara  kelembagaan  ( institutional forbearance )  yaitu  pengendalian  diri  untuk  melakukan  tindakan-tindakan  yang  mungkin dibenarkan  menurut  hukum  secara  harafiah  tetapi  bertentangan  dengan  semangat  hukum karena berpotensi mengacaukan dan mengancam sistem yang ada. 36

## 4. PENUTUP
Penelitian  ini  menunjukan  bahwa  terdapat  2  (dua)  pola  pengaturan  terkait  lembaga yang  melakukan  pengundangan  peraturan  perundang-undangan,  yaitu:  (1)  sebelum reformasi kewenangan pengundangan berada pada Kemensetneg karena politik hukum dan paradigma  pengundangan  bersifat  prosedural  administratif;  dan  (2)  pasca  reformasi kewenangan  pengundangan  berada  pada  Kemenkumham  karena  politik  hukum  dan paradigma pengundangan bersifat terpadu baik secara formil maupun substansi. Berlakunya UU  13/2022  yang  mengalihkan  sebagian  kewenangan  pengundangan  dari  Kemensetneg
33 Neissy Tewu, Florence Daicy Lengkong, & Joyce J. Rares, “Penataan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa,” Jurnal Administrasi Publik 8, No. 113 (2022): 88.
34 Nasrul Helmi, “Desain Organisasi Sebagai Jawaban Terhadap Harmonisasi Tugas dan Fungsi Antar Satuan Kerja yang  Sering  Terlupakan,”  23  Mei  2019,  https://www.kemhan.go.id/pusbmn/2019/05/23/desain-organisasi-sebagai- jawaban-terhadap-harmonisasi-tugas-dan-fungsi-antar-satuan-kerja-yang-sering-terlupakan.html, diakses 15 Mei 2023.
35 Apriwindi Intan, "Politik Pembentukan Peraturan", 149.
36 Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, Bagaimana Demokrasi Mati: Apa yang Diungkapkan Sejarah Tentang Masa Depan Kita , Cet. 5 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021), hlm. 86-87.
Kewenangan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan: Perkembangan Pengaturan dan Peralihan Kewenangan Dixon Sanjaya, Daly Erni
e-ISSN: 2621-4105
kepada Kemenkumham tidak sejalan dengan semangat pembentukan peraturan perundang- undangan  karena  faktor  mekanisme  koordinasi  pengundangan  yang  tidak  efektif,  terpadu, dan  terencana  karena  semakin  kompleks  dan  rumitnya  proses  pengundangan  peraturan perundang-undangan. Peralihan kewenangan tersebut tidak didasarkan pada ratio legis yang akademis  dan  didominasi  oleh  kepentingan  politik  sektoral  kelembagaan.  Dampak pengalihan  sebagian  kewenangan  pengundangan  tersebut,  yaitu  tidak  jelasnya  mekanisme koordinasi dalam manajemen sistem pengundangan, tidak maksimalnya fungsi sinkronisasi setelah penetapan/pengesahan, serta persoalan kapasitas, kualifikasi, dan kompetensi dalam melakukan  perbaikan clerical  eror .  Hal  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengurangi kompleksitas  dan  inefisiensi  sistem  pengundangan  peraturan,  yaitu  dengan  pembentukan pedoman tata cara pengundangan untuk melaksanakan ketentuan UU 13/2022 yang berlaku saat ini. Ke depan, perlu mengembalikan kewenangan pengundangan pada Kemenkumham atau membentuk lembaga atau kementerian khusus bidang peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya, Nicholas Ryan. “Kemenkumham-Setneg Saling Debat Soal Ranah Pengundangan, Baleg:
Memalukan!.” Kompas. 13 April 2022.
https://nasional.kompas.com/read/2022/04/13/21014741/Kemenkumham-setneg- saling-debat-soal-ranah-pengundangan-baleg-memalukan. Diakses 17 Mei 2023.
Anand, Ghansham,  dan  Xavier Nugraha. “ Exit Plan Terhadap Clerical  Eror Pada Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap: Sebuah Upaya Preventif Terwujudnya Putusan Non- Executable .”
Media Iuris 5, No. 2 (2020): 213–14.
https://doi.org/https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.36402.
Ananda,  Putra.  “RUU  PPP  Kembalikan  Penomoran  UU  Ke  Setneg.” Media  Indonesia , April 14, 2022.
Anggono,  Bayu  Dwi.  “Lembaga  Khusus  Di  Bidang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan:  Urgensi  Adopsi  dan  Fungsinya  Dalam  Meningkatkan  Kualitas  Peraturan Perundang-undangan  di  Indonesia.” Jurnal  Legislasi  Indonesia 17,  No.  2  (2020): 132–33. https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.665.
Anggono,  Dwi  Bayu. Pokok-Pokok  Pemikiran  Penataan  Peraturan  Perundang-undangan Di Indonesia . Jakarta: Konpress, 2020.
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional.  “Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” Jakarta: BPHN, 2017.
———. n.d. “Naskah Akademik Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” Jakarta: BPHN.
Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai  Permasalahan  Hukum  Kontemporer.” Jurnal  Gema  Keadilan 7,  No.  1 (2020): 26–26. https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504.
Fitriana, Mia Kusuma. “Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara.” Jurnal Legislasi Nasional 12, No. 2 (2015): 7–7. https://doi.org/10.54629/jli.v12i2.403.
Helmi,  Nasrul.  “Desain  Organisasi  Sebagai  Jawaban  Terhadap  Harmonisasi  Tugas  Dan Fungsi  Antar  Satuan  Kerja  Yang  Sering  Terlupakan,”  23  Mei  2019.
Kewenangan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan: Perkembangan Pengaturan dan Peralihan Kewenangan Dixon Sanjaya, Daly Erni
e-ISSN: 2621-4105
https://www.kemhan.go.id/pusbmn/2019/05/23/desain-organisasi-sebagai-jawaban- terhadap-harmonisasi-tugas-dan-fungsi-antar-satuan-kerja-yang-sering- terlupakan.html. Diakses 15 Mei 2023.
Hidayat,  Arif,  &  Zaenal  Arifin.  “Politik  Hukum  Legislasi  Sebagai Socio-Equilibrium ”.
Jurnal Ius Constituendum 4, No. 2 (2019): 147-159. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654.
HR,  Ridwan. Hukum  Administrasi  Negara  (Edisi  Revisi) .  Cet.  14.  Depok:  Rajawali  Pers, 2018.
Intan,  Apriwinda.  “Politik  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan.” An-Nizam: Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan 14, No. 2 (2020): 149–51. http://dx.doi.org/10.44633/an-nizam.v14i2.319.
Keputusan  Presiden  Nomor  165  Tahun  2000  tentang  Kedudukan,  Tugas,  Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.
Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 2000 tentang Sekretariat Negara.
Kurnia,  Kana,  Andi  Budyadjie  Pradipta,  dan  Indra  Rizqullah  Fawwaz.  “Problematika Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan.” Jurnal  Legislasi  Indonesia 20,  No.  1  (2023):  123– 35. https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.1092.
Levitsky, Steven, dan Daniel Ziblatt. Bagaimana Demokrasi Mati: Apa Yang Diungkapkan Sejarah Tentang Masa Depan Kita . Cet. 5. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021. Lunbantoruan,  Gunardi  S.A.  “Pengundangan  Peraturan  Lembaga  Negara  Independen  Di Indonesia  (Analisis  Terhadap  Polemik  Pengundangan  Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum  Nomor  20  Tahun  2018).” Jurnal  Rechtsvinding 9,  No.  3  (2020):  410–410. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9 i3.486.
Michael,  Tomy.  “Bentuk  Pemerintahan  Perspektif Omnibus  Law ”. Jurnal  Ius Constituendum 5, No. 1 (2020): 159-176. http://dx.doi.org/10.26623/jic. v5i1.1749. Nuna,  Muten,  &  Roy  Marthen  Moonti.  “Kebebasan  Hak  Sosial  Politik  dan  Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia”. Jurnal Ius Constituendum 4, No. 2 (2019): 110-127. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652.
Peraturan  Presiden  Nomor  18  Tahun  2023  Tentang  Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia.
Peraturan  Presiden  Nomor  44  Tahun  2015  tentang  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2010 tentang Kementerian Sekretariat Negara.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara.
Peraturan  Presiden  Nomor  31  Tahun  2005  tentang  Sekretariat  Negara  dan  Sekretariat Kabinet.
Peraturan  Presiden  Nomor  10  Tahun  2005  tentang  Unit  Organisasi  dan  Tugas  Eselon  I Kementerian Negara Republik Indonesia.
Redi,  Ahmad. Hukum  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2018.
Soeprapto,  Maria  Farida  Indrati. Ilmu  Perundang-Undangan  2:  Proses  Dan  Teknik Penyusunan (Edisi Revisi) . Yogyakarta: Kanisius, 2020.
Kewenangan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan: Perkembangan Pengaturan dan Peralihan Kewenangan Dixon Sanjaya, Daly Erni
e-ISSN: 2621-4105
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . Edisi 1. Cet. 19 Depok: Rajawali Pers, 2019.
Sopiani,  dan  Zainal  Mubaroq.  “Politik  Hukum  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Uundangan  Pasca  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” Jurnal Legislasi Indonesia 17, No. 2 (2020): 150–52. https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.623.
Suharsono, Emut. “Kedudukan Pemerintah Pusat Dalam Taraf Sikronisasi dan Harmonisasi Peraturan  Terkait  Pengaturan  angkutan  Non-Umum  Berbasis Online sesuai  Dengan Keadilan  Pancasila”. Jurnal  Ius  Constituendum 3,  No.  2  (2018):  125-146. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i2.1036.
Sujendro,  Edy.  “Gagasan  Pengaturan  kodifikasi  dan  unifikasi  Peraturan  Perubahan  dan Peraturan Omnibus  Law. ” Jurnal  USM  Law  Review 3,  No.  2  (2020):  385-403. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2727 .
Taekema, Sanne. “ Methodologies  of  Rule  of  Law  Research:  Why  Legal  Philosophy  Needs Empirical and Doctrinal Scholarship .” Law and Philosophy 40, (2021): 33–66. Tewu, Neissy, Florence Daicy Lengkong, dan Joyce J. Rares. “Penataan Struktur Organisasi Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Minahasa.” Jurnal Administrasi Publik 8, No. 113 (2022): 88.
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan.
United  Stated  Agency  International  Development. Memajukan  Reformasi  Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Peluang dan Tantangan . Jakarta: USAID, 2009. Yuliani, Andi. “Daya Ikat Peraturan Perundang-Undangan.” Jurnal Legislasi Indonesia 14, No. 4 (2017): 430. https://doi.org/10.54629/jli.v14i4.121.