## PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN KEKUATAN KOERSIF TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di wilayah I Bogor Provinsi Jawa Barat)

## Desiana Anugrah Budiawan
(Program Studi Akuntansi FPEB Universitas Pendidikan Indonesia)
Budi S. Purnomo
(Program Studi Akuntansi FPEB Universitas Pendidikan Indonesia)

## Abstract
This research aims to empirically examine the effect of the internal control system and  the  coercive  force  of  the  quality  of  local  government  financial  reports.  The method  used  is  descriptive  method  of  verification.  While  the  technique  of  data analysis  using  correlation  coefficient  analysis  and  coefficient  of  determination. Quantitative data  is  secondary and primary data. Secondary data  in  the form of examination reports on the financial statements of local government district / city in the first Bogor region of West Java province in 2012 were obtained from Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK). Sementara  data  primer  dikumpulkan  dari  kepala seksi  akuntansi  pada  pemerintah  daerah  kabupaten/  kota  di  wilayah  I  Bogor provinsi Jawa Barat. The results showed that the internal control system is not a positive  influence  on  the  quality  of  financial  reports  of  local  governments  while the  coercive  power  of  positive  influence  on  the  quality  of  local  government financial reports.
Keyword : internal  control  system,  coercive  power,  financial  report,  quality  of local government financial reports

## Pendahuluan
Penyusunan  laporan  keuangan  diperlukan  guna  memberikan  informasi yang  relevan  mengenai  posisi  keuangan  suatu  entitas  pada  suatu  periode akuntansi,  sehingga  laporan  keuangan  menjadi  suatu  alat  yang  sangat  berguna untuk membantu top management dalam proses pengambilan keputusan. Di sektor pemerintahan,  penyusunan  laporan  keuangan  merupakan  suatu  kewajiban  yang harus dilakukan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan aktivitas keuangannya  kepada  publik/  masyarakat,  sehingga  kandungan  informasi  dalam laporan  keuangan  pemerintah  harus  benar-benar  berkualitas.  Kriteria  dan  unsur- unsur  pembentuk  kualitas  informasi  laporan  keuangan  disebutkan  dalam Kerangka  Konseptual  Akuntansi  Pemerintahan  (PP  No.  71  tahun  2010)  terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami.
Laporan  keuangan  pemerintah  harus  memenuhi  keempat  karakteristik tersebut  untuk  mencapai  tujuannya,  karena  keempat  karakteristik  itu  merupakan prasyarat  normatif  yang  diperlukan  agar  laporan  keuangan  pemerintah  dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Informasi yang terkandung di dalamlaporan keuangan  yang  dihasilkan  oleh  pemerintah  daerah  harus  sesuai  dengan  kriteria nilai  informasi  yang  disyaratkan  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Apabila
tidak  sesuai  dengan  perundang-undangan,  maka  akan  mengakibatkan  kerugian daerah,  potensi  kekurangan  daerah,  kekurangan  penerimaan,  kelemahan administrasi, ketidakhematan,
ketidakefisienan, dan ketidakfektifan.
(Sukmaningrum, 2012)
Indonesia  telah  menerapkan  otonomi  daerah  sebagaimana  yang  telah diamanatkan  Undang-UndangNomor  32  Tahun  2004  tentang  pemerintah  daerah. UUini  memberikan  kewenangan  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri  berdasar  aspirasi masyarakat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undanganan.  Otonomi  daerah yang  luas  dimaksudkan  agar  pemerintah  daerah  dapat  meningkatkan  efisiensi, efektifitas,  dan  akuntabilitas  pemerintah  daerah  yang  pada  akhirnya  diharapkan mampu  mencapai good  government  governance (Muhamad  Shodiqun  dalam Wahyu Setiawan 2012).
Dengan  adanya  otonomi  daerah  maka  terjadi  perubahan  dalam pengelolaan  keuangan  dibuktikan  dengan  lahirnya  tiga  paket  undang-undang  di bidang  keuangan  negara  yaitu:  UU  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara;  UU  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara;  dan  UU Nomor  15  tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  atas  Pengelolaan  dan Pertanggungjawaban  Keuangan  Negara.  Ketiga  paket  undang-undang  ini mengatur  pengelolaan  keuangan  negara  secara  lebih  demokratis  dan  mengatur adanya  sanksi  bagi  para  pengelola  keuangan  negara.  Hal  ini  menimbulkan konsekuensi  bagi  pemerintah  daerah,  yakni  diberikan  kewenangan  untuk mengelola  keuangan  daerah  masing-masing  sehingga  muncul  adanya  tuntutan transparansi  dan  akuntabilitas.  Oleh  karena  itu,  laporan  keuangan  pemerintah daerah akan diaudit  oleh BPK RI sebagai  auditor eksternal  pemerintah daerah di Indonesia (Septiana Irma dkk, 2013).
Fenomena mengenai pelaporan keuangan pemerintahan daerah di Indonesia merupakan  hal  yang  menarik  untuk  dikaji  lebih  lanjut,  karena  fakta  di  lapangan menunjukkan  masih  sering  terdapat  penyimpangan-penyimpangan  yang ditemukan  oleh  BPK.  BPK  memberikan  opini  wajar  tanpa  pengecualian  (WTP) atas  113  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD),  opini  wajar  dengan pengecualian (WDP)  atas  267  LKPD, opini tidak wajar (TW) atas 4  LKPD, dan opini  tidak  memberikan  pendapat  (TMP)  atas  31  LKPD  Tahun  2012.  Dalam Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan  Semester  I  (IHPS  I)  Tahun  2013  dilaporkan  bahwa BPK  menemukan  4.412  kasus  kelemahan  Sistem  Pengendalian  Internal  (SPI) yang  terdiri  atas  1.586  kasus  kelemahan  sistem  pengendalian  akuntansi  dan pelaporan,  1.935  kasus  kelemahan  sistem  pengendalian  pelaksanaan  anggaran pendapatan  dan  belanja,  891  kasus  kelemahan  struktur  pengendalian  internal. Kasus-kasus  kelemahan  SPI  tersebut  diantaranya:  (1)  Kasus  kelemahan  sistem pengendalian  akuntansi  dan  pelaporan  di  Provinsi  Banten,  laporan  bulanan persediaan pada Dinas Kesehatan tidak dibuat dan nilai persediaan dari hasil stock opname tidak dapat diyakini, sehingga saldo persediaan pada Dinas Kesehatan per 31  Desember  2013  tidak  dapat  diyakini  kewajarannya;  (2)Kasus  kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di Kabupaten Kuningan,  Provinsi  Jawa  Barat,  pemerintah  Kabupaten  Kuningan  menunggak subsidi dan iuran asuransi kesehatan sejak Tahun 2004 kepada PT Askes (Persero) senilai  Rp42,07  miliar  mengakibatkan  saldo  utang  semakin  besar  dan  akan membebani  APBD  TA  selanjutnya;  (3)  Kasus  kelemahan  struktur  pengendalian
internal  di  Kabupaten  Bangkalan,  Provinsi  Jawa  Timur,  terdapat  pembukaan  19 rekening untuk penerimaan dana kapitasi, dana askes rawat jalan, dan rawat inap atas  nama  pribadi  dan  tanpa  melalui  penetapan  keputusan  bupati  mengakibatkan munculnya risiko atau peluang penyalahgunaan keuangan daerah.
Kasus-kasus  kelemahan  SPI  tersebut  pada  umumnya  terjadi  karena  para pejabat/  pelaksana  yang  bertanggung  jawab  tidak/  belum  melakukan  pencatatan secara akurat  dan tidak menaati ketentuan dan prosedur  yang ada, belum  adanya kebijkan  dan  perlakuan  akuntansi  yang  jelas,  kurang  cermat  dalam  melakukan perencanaan,  belum  melakukan  koordinasi  dengan  pihak  terkait,  penetapan/ pelaksanaan  kebijakan  yang  tidak  tepat,  belum  menetapkan  prosedur  kegiatan, serta lemah dalam pengawasan dan pengendalian.
Selain kasus-kasus kelemahan SPI, BPK juga mengungkapkan ketidakpatuhan  pemerintah  daerah  yang  menyebabkan  kerugian  negara diantaranya  ditemukannya  149  kasus  belanja  perjalanan  dinas  fiktif  senilai Rp56.808,43  juta,  juga  sebanyak  89  kasus  belanja  atau  pengadaan  fiktif  lainnya senilai Rp23.902,75 juta. Hal tersebut mungkin terjadi karena pemerintah daerah berusaha  untuk  memperoleh  atau  memperbaiki  legitimasi,  sehingga  hanya menekankan  aspek-aspek  positif  agar  terlihat  baik  oleh  pihak-pihak  di  luar organisasi.  Kasus  yang  paling  berat  yang  bisa  saja  dilakukan  pemerintah  untuk memperbaiki  legitimasi  adalah  terjadinya creative  accounting seperti  manipulasi laporan  keuangan.  Dikutip  dari  beritasore.com  bahwa  disinyalir  adanya manipulasi  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kota  Binjai  per  31  Desember  2008 tentang  alat  berat  sebagai  aset.  Diduga  keras  18  unit  alat  berat  Pemerintah  Kota Binjai digelapkan.
Selain itu ada juga kasus dugaan manipulasi laporan keuangan yang diduga dilakukan  oleh  Pemda  Manggarai  Timur  Kupang,  seperti  yang  dikutip  dari tribunnews,  fraksi  PDIP  DPRD  Matim  melaporkan  kasus  dugaan  manipulasi APBD oleh Pemerintah  Matim kepada Polres Manggarai.  Fraksi  mempersoalkan perselisihan angka  yang termuat dalam buku APBD dan APBD perubahan tahun 2012 senilai Rp 509.145.986.764 atau (Rp509 M). Sementara dalam LKPj Bupati Matim tahun 2012 tercatat jumlah APBD Matim 2012 senilai Rp 531.417.415.971 (Rp  531  M).Berita  lain  dalam  situs  yang  sama  juga  diungkapkan  mengenai dugaan  pemalsuan  dokumen  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) Perubahan  2012  Kabupaten  Matim  dengan  masuknya  dana  siluman  senilai  Rp 21,2 miliar lebih.
Selain itu pemilihan subjek dalam penelitian ini didukung dengan fenomena pemberitaan kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh salah satu kepala daerah di wilayah  I  Bogor Provinsi Jawa Barat  ini  yaitu daerah Kabupaten  Bogor.  Dikutip dari  nasional.kompas.com:  Bupati  Bogor  muncul  dalam  kasus  dugaan  suap kepengurusan  izin  lokasi  taman  pemakaman  bukan  umum  (TPBU)  di  Desa Antajaya,  Kecamatan  Tanjung  Sari,  Bogor,  Jawa  Barat  beserta  enam  orang lainnya.  Munculnya  pemberitaan  ini  membuat  peneliti  tertarik  untuk  mengetahui bagaimana  kualitas  laporan  keuangan  di  daerah  tersebut  ketika  kepala pemerintahannya tersandung kasus korupsi.
Namun  disamping  hal-hal  negatif  tersebut  BPK  juga  menilai  bahwa pemerintah  masih  mempunyai  ruang  yang  cukup  besar  untuk  meningkatkan kualitas  penyajian  laporan  keuangannya.  Hal  tersebut  dilihat  dari  jumlah  LKPD yang  memperoleh  opini  WTP  meningkat  dari  67  menjadi  113.  Perbaikan  opini
tersebut  antara  lain  karena  entitas  telah  menindaklanjuti  rekomendasi  BPK. Perkembangan  opini  LKPD  Tahun  2008  s.d.  Tahun  2012  dapat  dilihat  dalam Tabel 1.1
Tabel 1.1 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012 Tahun LK Opini Jumlah LKPD
WTP % WD P % TW % TMP  % 2008 13 3% 323 67% 31 6% 118 24% 485 2009 15 3% 330 65% 48 10% 111 22% 504 2010 34 7% 341 65% 26 5% 121 23% 522 2011 67 13% 349 67% 8 1% 100 19% 524 2012 113 27% 267 64% 4 1% 31 8% 415

## (sumber: www.bpk.go.id – IHPS I Tahun 2013)
Sampai dengan Semester  I Tahun 2013, opini baru diberikan kepada 415 LKPD Tahun 2012, karena belum seluruh pemerintah daerah dapat menyelesaikan penyusunan laporan keuangan dan/atau terlambat menyerahkan laporan keuangan kepada  BPK.Berdasarkan  Tabel  1.1  terlihat  bahwa  dari  Tahun  2008  sampai dengan Tahun 2012 secara bertahap jumlah pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP semakin meningkat dari 13 entitas di Tahun 2008 menjadi 113 entitas di  Tahun  2012.  Kualitas  penyajian  LKPD  terus  menunjukkan  peningkatan  dari tahun  ke  tahun.  Hasilnya  antara  lain  terlihat  dari  peningkatan  persentase  LKPD yang memperoleh opini WTP yaitu dari 3% pada Tahun 2008 menjadi 27% pada Tahun  2012  atau  meningkat  sebanyak  24%.  Di  samping  peningkatan  persentase opini  WTP,  perbaikan  kualitas  penyajian  laporan  keuangan  juga  terlihat  dari penurunan jumlah persentase opini WDP, TW dan TMP pada periode tahun yang sama.  Kecenderungan  peningkatan  persentase  opini  WTP  dan  penurunan persentase opini selain WTP ini menggambarkan peningkatan keandalan data dan informasi  yang  disajikan  di  LKPD  dan  upaya  optimal  yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah    dalam  memperbaiki  penyajian  laporan  keuangan  termasuk melaksanakan rekomendasi BPK.
Berdasarkan  fenomena-fenomena  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa laporan  keuangan  yang  dihasilkan  oleh  pemerintah  masih  belum  memenuhi kriteria  nilai  informasi  yang  disyaratkan.  Sehingga  memunculkan  pertanyaan apakah  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/  Kota  di  wilayah  I  Provinsi  Jawa  Barat dapat  menghasilkan  LKPD  yang  berkualitas  dan  apakah  sistem  pengendalian internal  juga  kekuatan  koersif  mempengaruhi  kualitas  LKPD.  Terkait  dengan konteks inilah, muncul pertanyaan seberapa baik sistem pengendalian internal dan seberapa  berpengaruh  kekuatan  koersif  yang  dirasakan  oleh  akuntan  dan  apakah sistem  pengendalian  internal  dan  kekuatan  koersif  yang  dirasakan  akuntan tersebut dapat mempengaruhi kualitas LKPD yang dihasilkan.
Mengingat bahwa karakterisktik kualitatif merupakan unsur penting dalam Laporan  Keuangan  Pemerintah  sebagai  dasar  pengambilan  keputusan,  maka peneliti tertarik untuk menginterpretasikan dan menjelaskan bukti empiris tersebut
dari  perspektif  teori  institusional  ( institutional  theory ).  Teori  institusional digunakan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  laporan  keuangan  yang  berkualitas dapat  diciptakan didorong oleh adanya  fenomena isomorfisme (koersif, mimetik, dan  normatif).  Pada  penelitian  kali  ini  peneliti  akan  berusaha  menekankan  pada isomorfisme koersif yaitu tekanan eksternal yang berhubungan dengan lingkungan di  sekitar  organisasi.  Pada  sektor  pemerintahan  banyak  sekali  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  proses  pelaporan  keuangan  secara  teknis. Adanya peraturan ditujukan untuk mengatur praktik yang ada agar menjadi lebih baik.  Di  sisi  lain,  kekuatan  koersif  dari  suatu  peraturan  dapat  menyebabkan adanya kecenderungan organisasi untuk memperoleh atau memperbaiki legitimasi ( legitimate  coercion ),  sehingga  hanya  menekankan  aspek-aspek  positif  agar organisasi terlihat baik oleh pihak-pihak di luar organisasi (Ridha, 2012).
Kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  biasanya  dinilai  dari  opini  yang diberikan  oleh  BPK  selaku  auditor  eksternal.  Opini  merupakan  pernyataan profesional  pemeriksa  mengenai  kewajaran  informasi  keuangan  yang  disajikan dalam  laporan  keuangan  yang  didasarkan  pada  kriteria:  (a)  kesesuaian  dengan standar  akuntansi  pemerintahan,  (b)  kecukupan  pengungkapan  ( adequate disclosure ),  (c)  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan,  dan  (d) efektifitas  sistem  pengendalian  internal  (SPI).  Dalam  penelitian  kali  ini  peneliti hanya  menekankan  pada  faktor  sistem  pengendalian  internal  (SPI),  mengingat keterbatasan  data  yang  dapat  peneliti  kumpulkan  hanya  bersumber  pada  Indeks Hasil  Pemeriksaan  Semester  (IHPS)  I  tahun  2013  Badan  Pemeriksa  Keuangan Republik  Indonesia.  Selain  itu  juga  faktor  sistem  pengendalian  internal  dirasa sangat  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  yang  disusun.  Buktinya hasil temuan BPK menyatakan bahwa pemberian opini WDP pada sebagian besar LKPD  tahun  2012  yang  didasarkan  pada  adanya  temuan  berulang  pada  sistem pengendalian internalnya yaitu terdapat kelemahan dalam pencatatan asset tetap.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  permasalahan  yang  dapat  diidentifikasi penulis  adalah  sebagai  berikut  :  (1)  Bagaimana  pengaruhsistem  pengendalian internal  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah?  (2)  Bagaimana pengaruhkekuatan koersif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

## Kajian Pustaka
Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan dengan informasi yang  berkualitas  agar  dapat  dimengerti  oleh  para  penggunanya  termasuk masyarakat  karena  masyarakat  memiliki  hak  dasar  untuk  tahu  ( basic  right  to know )  dan  memperoleh  informasi  mengenai  apa  yang  sedang  dilakukan pemerintah, dan mengapa suatu kebijakan atau program dilakukan (Stiglitz, 1999) serta  bagaimana  organisasi  menjalankan  operasionalnya  (Silver,  2005).Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, harus ada pengendalian internal yang  efektif  dari  pemerintah  itu  sendiri,  dan  pemerintah  juga  harus  mampu mengendalikan  tekanan  eksternal  yang  dapat  mengganggu  stabilitas  penyusunan laporan keuangan.
Menurut Sofyan Syafri (2007) kualitas laporan keuangan adalah ciri khas yang  membuat  informasi  dalam  laporan  keuangan  bermanfaat  bagi  para penggunanya.Namun  demikian,  praktiknya  sering  jauh  dari  yang  diharapkan. Opini  LKPD  yang mayoritas masih WDP mencerminkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah masih belum maksimal.
Xu, et al. (2003) menjelaskan bahwa interaksi antara orang dan sistemserta implementasi  sistem  merupakan  faktor  penting  yang  mempengaruhi  kualitasdari sebuah  informasi.  Namun  sistem  yang  sudah  berjalan  harus  dikontrol  agartetap dapat  berjalan  baik.Sistem  pengendalian  internal  menurut  Gondodiyoto  (2007) adalah  suatu  mekanisme  yang  didesain  untuk  menjaga  ( preventif ),  mendeteksi ( detektif ),  dan  memberikan  mekanisme  pembetulan  ( korektif )  terhadap  potensi/ kemungkinan  terjadinya  kesalahan  (kekeliruan,  kelalaian, error )  maupun penyalahgunaan (kecurangan, fraud ).
Pengendalian  internal  merupakan  salah  satu  fondasi  terkuat good governance .  Sistem  pengendalian  intern  meliputi  berbagai  alat  manajemen  yang bertujuan  untuk  mencapai  berbagai  tujuan  yang  luas.  Tujuan  tersebut  yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan  dan  data  keuangan,  memfasilitasi  efisiensi  dan  efektivitas  operasi pemerintah, dan menjamin  pengamanan aset  negara. Menurut Mardiasmo  (2004) dalam  Aristanti  (2011)  sistem  akuntansi  yang  lemah  menyebabkan  pengendalian intern  lemah  dan  pada  akhirnya  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  juga  kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.
Masih  ditemukannya  penyimpangan  dan  kebocoran  di  dalam  laporan keuangan  oleh  BPK,  menunjukkan  bahwa  Laporan  Keuangan  Pemerintah  belum memenuhi  karakteristik/nilai  informasi  yang  disyaratkan.  Hasil  audit  yang dilakukan  oleh  BPK,  BPK  memberikan  opini  “wajar  dengan  pengecualian/ qualified  opinion ”  diantaranya  disebabkan  oleh  kelemahan  sistem  pengendalian intern yang dimiliki oleh pemerintah. (Badan Pemeriksa Keuangan, 2011).
Pengendalian intern merupakan bagian dari manajemen resiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan lembaga atau  organisasi.  Penerapan  pengendalian  intern  yang  memadai  akan  memberikan keyakinan  yang  memadai  atas  kualitas  atau  keandalan  laporan  keuangan,  serta akan meningkatkan kepercayaan stakeholders. (Sukmaningrum, 2012).
Disamping pengendalian internal  yang memadai organisasi/ lembaga juga harus mampu mengendalikan segala bentuk tekanan yang menghampirinya. Salah satunya  adalah  tekanan  eksternal  berupa  peraturan  dan  tata  kelola  yang  diatur secara  tertulis.  Ridha  (2012)  mengatakan  adanya  peraturan  ditujukan  untuk mengatur praktik yang ada agar menjadi lebih baik. Namun di sisi lain, kekuatan koersif dari suatu peraturan dapat menyebabkan adanya kecenderungan organisasi untuk  memperoleh  atau  memperbaiki  legitimasi  ( legitimate  coercion )  (scott,
1987),  sehingga  hanya  menekankan  aspek-aspek  positif  (Hess,  2007)  agar organisasi  terlihat  baik  oleh  pihak-pihak  di  luar  organisasi.Isomorfisme  koersif selalu  terkait  dengan  segala  hal  yang  terhubung  dengan  lingkungan  di  sekitar organisasi.
Perubahan  organisasi  yang  didasari  kekuatan  koersif  akan  menyebabkan organisasi lebih mempertimbangkan pengaruh politik dari pada teknis (Ashworth, 2009).  Perubahan  organisasi  yang  lebih  dipengaruhi  politik  akan  mengakibatkan praktik-praktik  yang  terjadi  dalam  organisasi,  khususnya  terkait  penyusunan laporan  keuangan  akan  hanya  bersifat  formalitas  yang  ditujukan  untuk memperoleh  legitimasi.Frumkin  dan  Galaskiewicz  dalam  Ridha  (2012) menyatakan  bahwa  tekanan  eksternal  dapat  mempengaruhi  tingkat  kemampuan pemerintahan menjadi lebih rendah, terutama yang terkait dengan penerepan suatu kebijakan  maupun  prosedur.  Hal  ini  dikarenakan  aspek  hukum  dan  politik
memiliki  dua  karakteristik  yang  khusus  dan  kurang  lazim  terdapat  pada  aspek lain. Pertama, aspek ini mempengaruhi dan mengikat seluruh anggota masyarakat. Dalam  hal  ini  tidak  ada  seorangpun  anggota  masyarakat  yang  bebas  memilih hukum  dan  politik  di  dalam  masyarakatnya.  Karakteristik  yang  kedua  adalah bahwa  aspek  politik  dan  hukum  menguasai  kekuatan  fisik  dan  kekuatan  hukum memonopoli kekuatan untuk memaksakan kehendaknya terhadap setiap organisasi walaupun  kekuatan  hukum  dan  politik  terikat  oleh  kehendak  dan  kekuatan masyarakat secara umum (Yayat, 2002).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  verifikatif  dimana  penulis akan  mencoba  untuk  menjawab  pengaruh  antar  variabel  yang  ada.  Dalam penelitian  ini,  penulis  berusaha  mengumpulkan  data  primer  dan  data  sekunder. Data sekunder berupa ikhtisarhasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota tahun 2012 di seluruhIndonesia yang diperoleh dari Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK  RI).  Sementara  data  primer  diperoleh  melalui penyebaran  kuesioner.  Kuesioner  dalam  penelitian  ini  disusun  menggunakan Skala  Likert.  Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Pemerintah Daerah  Kabupaten/  Kota  di  wilayah  I  Bogor  Provinsi  Jawa  Barat,  dengan responden  kepala  seksi  akuntansi.  Sebelum  dilakukan  analisis  lebih  lanjut, instrumen  penelitian  diuji  terlebih  dahulu  dengan  menggunakan  uji  validitas  dan reliabilitas.  Adapun  alat  analisis  yang  digunakan  selanjutnya  adalah  analisis koefisien korelasi Rank Spearman dan analisis koefisien determinasi.
Dalam  penelitian  ini  metode  yang  digunakan  dalam  uji  validitas  adalah
korelasi Rank  Spearman. Pengujian  validitas  dilakukan  dengan  menghitung korelasi  antara  masing-masing  pertanyaan  dengan  skor  total.  Analisis  ini digunakan untuk  mengetahui  pernyataan mana  yang valid dengan mengacu pada tingkat signifikan sebesar 0,811 (r s kritis) pada n = 6. Jika r korelasi < 0,811 maka pernyataan tidak valid, sedangkan jika r s korelasi > 0,811 maka pernyataan valid. Pengujian  validitas  untuk  variabel  Kekuatan  Koersif  yang  diolah  berdasarkan hasil  penyebaran  kuesioner  yang  dijabarkan  ke  dalam  10  pernyataan  dengan  6 responden  di  pemerintah  daerah  wilayah  I  Bogor  provinsi  Jawa  Barat. Berdasarkan Hasil Uji Validitas variabel Kekuatan Koersif, semua pernyataan dari variabel  tersebut  yang  berjumlah  10  pernyataan  dinyatakan  valid  dan  akan digunakan untuk uji reliabilitas dan analisis selanjutnya.
Metode  yang  digunakan  untuk  uji  reliabilitas  dalam  penelitian  ini  adalah metode koefisien Alpha Cronbach’s .Suatuvariabel dikatakan reliabel jika harga r yang  diperoleh  paling  tidak  0,60.  Di  pihak  lain,  untuk  tes-tes  standar  yang  atau distandarkan,  harga  indeks  reliabilitas  itu  paling  tidak  harus  mencapai  0,85  atau bahkan  0,90  (Burhan  dkk,  2004).Hasil  perhitungan  uji  reliabilitas  pada  variabel Kekuatan  Koersif  dengan  menggunakan software  SPSS  20.0 for  windows  dapat dilihat pada tabel 3.5:
Tabel 3.5
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kekuatan Koersif
Cronbach's Alpha N of Items .976 10
Berdasarkan  tabel  3.5,  nilai  r hitung sebesar  0,976  sehingga  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  ke-10  pernyataan  yang  valid  dalam  kuesioner  untuk  variabel Kekuatan Koersif adalah reliabel.
Selanjutnya  teknik  analisis  koefisien  korelasi  digunakan  untuk  melihat arah  hubungan  antara  variabel  X  terhadap  variabel  Y  digunakan  alat  hitung dengan menggunakan statistik hitung korelasi rank spearman , dengan rumus:
(Sugiyono, 2010)
Keterangan:
b i = Selisih rank Xi dengan rank Yi
n  = banyak data
Sementara menurut Supranto  (2003), koefisien determinasi  adalah bagian dari  keragaman  total  variabel  Y  (terikat)  yang  dapat  diterangkan  atau diperhitungkan  oleh  keragaman  variabel  X  (bebas),  yaitu  koefisien  yang mengukur  besarnya  persentase  kontribusi  variasi  X  terhadap  Y.  Analisis  ini digunakan  untuk  menilai  seberapa  besar  variabel  X  dapat  memberikan  pengaruh terhadap variabel Y dengan rumus sebagai berikut:
Keterangan:
Kd = Koefisien Determinasi r s = Koefisien Korelasi Rank Spearman

## Hasil dan Pembahasan
Pada  bagian  ini  hipotesis  konseptual  yang  sebelumnya  diajukan  diuji melalui  uji  statistik.  Hipotesis  konseptual  yang  diajukan  seperti  yang  telah dituangkan sebelumnya adalah adanya pengaruh dari variabel sistem pengendalian internaldan  kekuatan  koersif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis koefisien korelasi untuk menyatakan  arah  hubungan  variabel  independen  dan  variabel  dependennya,  dan analisis  koefisien  determinasi  untuk  mengetahui  besarnya  kontribusi  variabel independen terhadap variabel dependennya.
Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan
1. Hasil Analisis Koefisien Korelasi Rank Spearman Berikut  ini  adalah  tabel  hasil  perhitungan  koefisien  korelasi Rank Spearman untuk variabel Sistem Pengandalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan  dengan  pengolahan  datanya  menggunakan  bantuan software statistik SPSS 20.0 for Windows yaitu sebagai berikut:
Tabel 4.13
Hasil Analisis Koefisien Korelasi Rank Spearman Variabel

## Sistem Pengendalian Internal
Correlations Rank of X1 Rank of Y Spearman's rho Rank of X1 Correlation Coefficient 1.000 -.200 Sig. (1-tailed) . .352 N 6 6 Rank of Y Correlation Coefficient -.200 1.000 Sig. (1-tailed) .352 . N 6 6
Berdasarkan  hasil  perhitungan  analisis  koefisien  korelasi Rank  Spearman di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  nilai  koefisien  korelasi  antara  variabel  Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Laporan Keuangan adalah sebesar -0,200. Hal tersebut  menunjukkan  bahwa  sistem  pengendalian  internal  tidak  memiliki hubungan positif dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah I  Bogor  provinsi  Jawa  Barat.  Nilai  koefisien  korelasi  -0,200  termasuk  dalam kategori  rendah,  artinya  apabila  rata-rata  skor  sistem  pengendalian  internal meningkat  satu  satuan,  maka  diprediksikan  rata-rata  skor  kualitas  laporan keuangan rendah. Nilai ini digunakan untuk menguji hipotesis statistik berikut ini:
H 0 :  ≤  Artinya sistem pengendalian internal tidak berhubunganpositif terhadap kualitas laporan keuangan H a :  >  Artinya  sistem  pengendalian  internal  berhubunganpositif terhadap kualitas laporan keuangan
2. Hasil Analisis Koefisien Determinasi Setelah  mengetahui  besar  dan  arah  hubungan  variabel  Sistem
Pengendalian  Internal  dan  Kekuatan  Koersif  terhadap  variabel  Kualitas  Laporan Keuangan,  selanjutnya  adalah  menilai  seberapa  besar  variabel  Sistem Pengendalian  Internal  dapat  memberikan  pengaruh    terhadap  Variabel  Kualitas Laporan  Keuangan  dengan  menggunakan  analisis  koefisien  determinasi  sebagai berikut:
x 100% Kd = (-0,200) 2 x 100% = 4%
Dimana: Kd = 4% (nilai koefisien determinasi, besarnyapengaruh variabel Sistem Pengendalian Internal terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan) r s =  -0,200  (nilai  koefisien  korelasi  dan  arah  hubungan  variabel Kekuatan Koersif terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan) Berdasarkan hasil pengujian diatas, dapat  diketahui  bahwa nilai  koefisien korelasi untuk variabel bebas  yaitu sistem  pengendalian internal adalah sebesar - 0,200 dan koefisien determinasi sebesar 4%. Dilihat dari arah hubungannya yaitu negatif,  maka  dalam  penelitian  ini  hipotesis  penelitian  ditolak.  Artinya,  sistem pengendalian  internal  tidak  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah I Bogor provinsi Jawa Barat.

## Pengaruh Kekuatan Koersif terhadap Kualitas Laporan Keuangan
1. Hasil Analisis Koefisien Korelasi Rank Spearman Berikut  ini  adalah  tabel  hasil  perhitungan  koefisien  korelasi Rank Spearman untuk  variabel  Kekuatan  Koersif  terhadap  variabel  Kualitas  Laporan Keuangan  dengan  pengolahan  datanya  menggunakan  bantuan software statistik SPSS 20.0 for Windows yaitu sebagai berikut:
Tabel 4.14

## Hasil Analisis Koefisien Korelasi Rank Spearman Variabel Kekuatan Koersif
Correlations Rank of x Rank of y Spearman's rho Rank of x Correlation Coefficient 1.000 .707 Sig. (1-tailed) . .058 N 6 6 Rank of y Correlation Coefficient .707 1.000 Sig. (1-tailed) .058 . N 6 6
Berdasarkan  hasil  perhitungan  analisis  koefisien  korelasi Rank  Spearman di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  nilai  koefisien  korelasi  antara  variabel  Kekuatan Koersif  dan  Kualitas  Laporan  Keuangan  adalah  sebesar  0,707.  Hal  tersebut menunjukkan bahwa kekuatan koersif memiliki hubungan positif dengan kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah  di  wilayah  I  Bogor  provinsi  Jawa  Barat.
Nilai  koefisien  korelasi0,707  termasuk  dalam  kategori  kuat,  artinya  apabila  rata- rata  skor  kekuatan  koersif  meningkat  satu  satuan,  maka  diprediksikan  rata-rata skor  kualitas  laporan  keuangan  tinggi.  Nilai  ini  digunakan  untuk  menguji hipotesis statistik berikut ini:
H 0 :  ≤  Artinya kekuatan koersif tidak berhubunganpositif terhadap kualitas laporan keuangan H a :  >  Artinya kekuatan koersifberhubunganpositif terhadap kualitas laporan keuangan 2. Hasil Analisi Koefisien Determinasi
Selanjutnya  berikut  ini  adalah  hasil  perhitungan  koefisien  determinasi untuk variabel Kekuatan Koersif terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan:
x 100%
Kd = (0,707) 2 x 100% = 49,9%
Dimana:  Kd  =  49,9%  (nilai  koefisien  determinasi,  besarnyapengaruh  variabel Kekuatan Koersif terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan) r s =  0,707  (nilai  koefisien  korelasi  dan  arah  hubungan  variabel Kekuatan Koersif terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan) Berdasarkan hasil pengujian diatas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi untuk  variabel  bebas  yaitu  kekuatan  koersif  adalah  sebesar  0,707  dan  koefisien determinasi  sebesar  49,9%.  Dilihat  dari  arah  hubungannya  yaitu  positif,  maka dalam  penelitian  ini  hipotesis  penelitian  diterima.  Artinya,  kekuatan  koersif berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  di wilayah I Bogor provinsi Jawa Barat.

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  pengaruh  sistem  pengendalian internal dan kekuatan koersif terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah  Kabupaten/  Kota  wilayah  I  Bogor  Provinsi  Jawa  Baratdapat  ditarik simpulan  sebagai  berikut:  (1)  Sistem  pengendalian  internal  tidak  berpengaruh positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/  Kota wilayah  I  Bogor  Provinsi  Jawa  Barat.  Sistem  pengendalian  internal  yang  baik belum  tentu  akan  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten/  Kota  di  wilayah  I  Bogor  Provinsi  Jawa  Barat.  (2)  Kekuatan  koersif
berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten/  Kota  wilayah  I  Bogor  Provinsi  Jawa  Barat.  Jika  kekuatan  koersif meningkat  maka kualitas laporan keuangan Pemerintah  Daerah Kabupaten/  Kota di wilayah I Bogor Provinsi Jawa Barat juga akan meningkat.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  diuraikan  dan  simpulan  yang diperoleh,  maka  terdapat  beberapa  saran  yang  penulis  sampaikan  sehubungan dengan  pengaruh  sistem  pengendalian  internal  dan  kekuatan  koersif  terhadap kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  beserta  hal  lainnya  yang  terkait, yaitu:  (1)  Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  sistem  pengendalian  internal  tidak berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah wilayah  I  Bogor  Jawa  Barat.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  kualitas  laporan keuangan  tidak  hanya  dinilai  dari  efektivitas  pengendalian  internalnya  saja, sehingga  aparatur  pemerintah  harus  mampu  memenuhi  aspek-aspek  lain  untuk menghasilkan  laporan  keuangan  yang  dinilai  berkualitas.  Aspek-aspek  tersebut diantaranya  kesesuaian  dengan  standar  akuntansi  pemerintahan,  kecukupan pengungkapan  ( adequate  disclosure ),  dan  kepatuhan  terhadap  peraturan perundang-undangan.  (2)  Kelemahan  dari  penelitian  ini  adalah  adanya keterbatasan data yang penulis miliki dimana data sekunder yang digunakan tidak dapat  mengukur  seberapa  fatal  temuan  kasus  kelemahan  sistem  pengendalian internal  masing-masing  daerah,  maka  untuk  peneliti  selanjutnya  yang  tertarik untuk  melakukan  penelitian  serupa  dapat  melakukan  penelitian  lanjutan  dengan menggunakan  data  sekunder  lain  yang  menunjukkan  materialitas  dari  masing- masing temuan kelemahan SPI atau menggunakan data primer berupa kuesioner.
(3)  Peneliti  selanjutnya  diharapkan  dapat  memperluas  wilayah  penelitian  tidak hanya  pada  Pemerintah  Daerah  wilayah  I  Bogor  saja.  Selain  itu  dapat  juga menambah  variabel  independen  agar  penelitian  dapat  menggambarkan  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  Kualitas  Laporan  Keuangan  seperti  teknologi informasi dan kualitas sumber daya manusia.

## Daftar Pustaka
……...  (2010,  08  Oktober).  Walikota  Binjai  Diminta  Audit  Kembali  Laporan Keuangan 2008. Beritasore.com [Online]. Tersedia: http://beritasore.com/2010/10/08/walikota-binjai-diminta-audit-kembali- laporan-keuangan-2008/ [09 April 2014]
Arens, Alvin A., et al. (2006). Auditing and Assurance Services 12 th edition. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
Aristanti  Widyaningsih,  dkk.  (2011).  Hubungan  Efektifitas  Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah  Dan  Pengendalian  Intern  Dengan  Kualitas  Akuntabilitas Keuangan:  Kualitas  Informasi  Laporan  Keuangan  Sebagai  Variabel Intervening, dalam SNA XIV. Aceh . Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2013). Ikhtisar  Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013 . Jakarta Burhan  Nurgiyantoro,  dkk.  (2004). Statistik  Terapan .  Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press.
Butar  Butar,  Daniel.  (2011).  Pengaruh  Kompensasi  Eksekutif  Dan  Manajemen LabaTerhadap  Risiko  Kebangkrutan  Pada  Perusahaan  Manufaktur  Yang TerdaftarDi Bursa Efek Indonesia. Skripsi . Universitas Sumatera Utara. Cris  Defera.  (2013).  Pengaruh  Kelemahan  Sistem  Pengendalian  Intern
DanKetidakpatuhan Pada Ketentuan Perundang-UndanganTerhadap Penentuan Opini Laporan KeuanganPemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2008-2011. Skripsi . Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
Darya  Setya  Nugraha  dan  Apriyanti  Susanti.  (2010).  “The  Influence  of  Internal Control System to The Reliability of Local Government Financial Statement (Case  Study  at  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat)”. Jurnal  Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi , Vol. 2 No. 2, 259-280 DiMaggio,  Paul.  J.,  and  Walter,  W.  Powell.  (1983).  “The  Iron  Cage Revisited:Institutional  Isomorphism  and  Collective  Rationality In Organizational Fields”. American Sociological Review . 48:147-60. Donaldson,  Thomas,  Preston,  Lee  E.  (1995).  “The  Stakeholder  Theory  of  The Corporation: Concepts, Evidence, and Implications”. Academy Management Review , Vol.20, No.1, 65-91.
Egy,  Moa  (2014,  19  Maret).  Dugaan  Pemalsuan  Dokumen  APBDP,  Banggar Pemkab  Matim  Diperiksa  Polisi. tribunnews.com [Online].  Tersedia: http://kupang.tribunnews.com/2014/03/19/dugaan-pemalsuan-dokumen- apbdp-banggar-pemkab-matim-diperiksa-polisi [09 April 2014]
Harahap,  Sofyan  Syafri.  (2007). Analisis  Kritis  atas  Laporan  Keuangan .Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Harahap,  Sofyan  Syafri.  (2007). Teori  Akuntansi .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Harwanto.  (2012,  29  Mei).  Kualitas  Laporan  keuangan  Pemerintah  Pusat  Masih Belum Maksimal. Merdeka.com [Online]. Tersedia: http://www.merdeka.com/uang/kualitas-laporan-keuangan-pemerintah- pusat-masih-belum-maksimal.html [11 Desember 2013]
HasanIqbal. (2008). Analisis Data Penelitian Dengan Statistik . Jakarta: PT Bumi Aksara.
Husein  Umar.  (2008).  Desain  Penelitian  Akuntansi  Keprilakuan.  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Icha  Rastika.  (2014,  8  Mei).  Rachmat  Yasin,  Bupati  Bogor  yang  "Akrab"  di KPK... nasional.kompas.com
[Online]. Tersedia: http://nasional.kompas.com/read/2014/05/08/1144136/Rachmat.Yasin.Bupa ti.Bogor.yang.Akrab.di.KPK. [27 Mei 2014]
Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI).  (2007). Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK) . Jakarta:Salemba Empat.
Indra Bastian. (2007). Audit Sektor Publik . Jakarta: Salemba Empat. J. Supranto. (2003). Statistik Teori dan Aplikasi Edisi Lima . Jakarta: Erlangga. M.  Arsyadi  Ridha.  (2012).  Pengaruh  Tekanan  Eksternal,  Ketidakpastian Lingkungan, Dan Komitmen Managemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan, dalam SNA XV. Banjarmasin.
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat.  (2013).  Sekilas  Jawa  Barat.  [Online]  Tersedia: jabarprov.go.id.
Rachel Ashworth, et  al.  (2009).  “Escape  from  the  Iron  Cage? OrganizationalChange  and  Isomorphic  Pressures  in  thePublic  Sector”.
Journal  of  Public  Administration  Research  and  Theory. JPART  19:165– 187.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah .
Republik  Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang Standar Akuntansi Pemerintahan .
Republik  Indonesia, Undang-Undang  No.  32  tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah.
Rusdi  Akbar,  et  al.  (2012).  “Performance  measurementin  Indonesia:  the  case  of localgovernment”. Pacific Accounting Review . Vol. 24 No. 3, 262-291. Sanyoto  Gondodiyoto.  (2007). Audit  Sistem  Informasi  +  Pendekatan  CobIT . Jakarta: Mitra Wacana Media.
Scott,  Richard.  (2001). Institutionalism  and  Organization .London:  Sage Publication,Thoasand OaKS.
Sentot Imam Wahjono. (2010). Perilaku Organisasi . Yogyakarta: Graha Ilmu. Septiana  Irma,  dkk  (2013).  Penentu  Jumlah  Temuan  BPK  atasSistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan(Internal Control Compliance Comments)Pemerintah Daerah di Indonesia, dalam SNA XVI . Manado. Siagian, Fretty. (2011). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Struktur  Kepemilikan  Terhadap  Manajemen  Laba  Pada  Perusahaan Manufaktur  Yang  Terdaftar  Di  Bursa.  Efek  Indonesia. Skripsi .Universitas Sumatera Utara.
Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial . Bandung; PT. Refika Aditama. Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Bisnis . Bandung: Alfabeta. Suharsimi Arikunto.  (2010). Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek . Jakarta : Rineka Cipta.
TantrianiSukmaningrum.  (2012).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Kualitas  Informasi  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris Pada  Pemerintah  Kabupaten  Dan  Kota  Semarang). Skripsi .  Semarang: Universitas Diponegoro.
Teni,  Jenahas  (2014,  19  Maret).  Pemda  Matim  Bantah  Gunakan  APBD Manipulasi. tribunnews.com [Online]. Tersedia: http://kupang.tribunnews.com/2014/03/19/pemda-matim-bantah-gunakan- apbd-manipulasi. [09 April 2014]
Uma Sekaran. (2007). Research Methods For Business. Jakarta: Salemba Empat. Villadsen,  A.  R.  (2011).  “Structural  Embeddedness  of  Political  Top  Executives asExplanation  of  Policy  Isomorphism”. Journal  of  Public  Administration Research and Theory .
Wahyu Setiawan. (2012). Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)Terhadap Tingkat KorupsiPemerintah Daerah Di Indonesia. Skripsi . Semarang: Universitas Diponegoro.
Xu, et al. (2003). “Key Issue Of Accounting Information Quality Management : Australian  Case  Studies”. Industrial  Management  &  Data  System 103/7, 461- 470.
Yayat Hayati Djatmiko. (2002). Perilaku Organisasi . Bandung: Alfabeta.