## Sikap Gereja Terhadap Partisipasi Politik dan Relevansinya Bagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sapankale
Alvary Exan Rerung 1 * & Juliati Attu 2
1 Sekolah Tinggi Theologia Intim Makassar
2 Institut Agama Kristen Negeri Toraja *Email: alvaryexan@gmail.com
Abstract: This research talks about the high number of unhealthy politics when holding democratic parties in Indonesia. Money politics to the practice of bringing each other down, is still often carried out when democratic parties take place. As a result of this unhealthy politics, it eventually led to disharmony  problems  that  led  to  divisions  in  society.  This  reality  occurs  in  the  Toraja  Mamasa Church  of  the  Sapankale  Congregation.  Based  on  the  data  obtained  through  preliminary observations  and  interviews,  the  fact  that  political  practices  are  unhealthy  occurs  because  the church seems passive and does not take action. This is because the church also does not know how to act towards the ongoing political participation. This paper aims to provide an understanding of the Church's attitude towards political participation which is good and right, so that the church can actively express its prophetic voice by participating in politics. Departing from that problem, using qualitative methods, interviews, and literature, the results of this study provide an understanding that politics has good goals and becomes bad if it is no longer oriented to the interests of society. That  is  why  the  Church  must  present  itself  as  a  good  example  in  its  participation  in  political dynamics.  This  will  help  church  members  participate  in  political  activities,  so  as  not  to  cause problems of disharmony and division.
Keywords: Church, politics, Sapankale Congregation, disunity
Abstrak: Penelitian ini berbicara tentang tingginya angka politik tidak sehat ketika mengadakan pesta  demokrasi  di  Indonesia.  Politik  uang  hingga  praktik  saling  menjatuhkan,  masih  sering dilakukan ketika pesta demokrasi berlangsung. Akibat dari politik tidak sehat tersebut, akhirnya menimbulkan  masalah  disharmoni  hingga  terjadi  perpecahan  dalam  masyarakat.  Realitas  ini terjadi di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sapankale. Berdasarkan data yang didapatkan melalui hasil observasi awal dan wawancara, fakta bahwa praktik berpolitik tidak sehat terjadi karena gereja terkesan pasif dan tidak melakukan tindakan. Hal itu dikarenakan gereja juga tidak tahu bagaimana  seharusnya  bersikap  terhadap  partisipasi  politik  yang  berlangsung.  Tulisan  ini bertujuan memberikan pemahaman tentang sikap Gereja terhadap partisipasi politik yang baik dan  benar,  agar  gereja  bisa  secara  aktif  menyatakan  suara  kenabiannya  dengan  ikut berpartisipasi dalam bidang politik. Berangkat dari masalah itu, dengan menggunakan metode kualitatif,  wawancara,  dan  studi  pustaka,  hasil  penelitian  ini  memberikan  pemahaman  bahwa politik  itu  memiliki  tujuan  yang  baik  dan  menjadi  tidak  baik  jika  tidak  lagi  berorientasi  pada kepentingan  masyarakat.  Itulah  sebabnya,  Gereja  harus  memunculkan  dirinya  sebagai  contoh yang baik dalam partisipasinya terhadap dinamika politik. Hal ini akan membantu warga gereja dalam berpartisipasi terhadap kegiatan berpolitik, agar tidak menimbulkan masalah disharmoni hingga perpecahan.
Kata Kunci: Gereja, Politik, Jemaat Sapankale, Perpecahan
Article History : Received: 20-03-2022 Revised:  02-06-2023 Accepted:  04-06-2023

## Jurnal Kepemimpinan Kristen dan Pemberdayaan Jemaat
ISSN: 2722-8819 (cetak), 2722-8827 (online) Volume 4, No 1, Juni  2023; (1-17) Available at: http://www. http://kinaa.iakn-toraja.ac.id/
This work is licensed under a Creative Commons Attribution- - ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

## 1. Pendahuluan
Sejak Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1945, sejak saat itu juga  bangsa  ini  harus  memiliki  penyelenggaraan  pemerintahan  untuk  mencapai kedaulatan.  Dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  demi  mencapai  kedaulatan  itu, diperlukan  usaha-usaha  yang  bervariasi  agar  bisa  mewujud-nyatakannya,  seperti mendirikan  partai  politik,  organisasi  masyarakat,  dan  lembaga-lembaga  lain  yang berorientasi  pada  tindakan  dan  tulisan.  Usaha-usaha  yang  bervariasi  itulah  yang Aristoteles  maksudkan  dengan  Politik.  Itulah  mengapa,  Aristoteles  melihat  politik haruslah berorientasi pada usaha-usaha, baik dalam bentuk tindakan atau tulisan, untuk menciptakan  kedaulatan  dalam  pemerintahan. 1 Dalam  menciptakan  usaha-usaha  yang bervariasi  tersebut,  dibutuhkan  peran  dari  berbagai  eleman  untuk  melaksanakannya. Masyarakat salah satunya. Itulah sebabnya, politik tidak bisa terlepas dari masyarakat bahkan  sama  sekali  tidak  boleh  asing  bagi  masyarakat.  Itulah  mengapa  Gerrit  Singgih dalam  tulisannya  mengatakan  politik  sebagai  suatu  usaha  yang  dilakukan  untuk mencapai  kesepakatan  guna  untuk  menciptakan  kebijakan  yang  bisa  menguntungkan masyarakat. 2 Melihat apa yang dikatakan oleh Aristoteles serta Gerrit Singgih mengenai politik, tentu kita bisa dengan percaya diri memberikan kesimpulan bahwasanya politik itu  adalah  sesuatu  yang  memiliki  tujuan  baik  (mulia)  karena  akan  menciptakan kedaulatan dalam suatu bangsa dan berdampak baik bagi kehidupan masyarakat.
Salah satu kalimat populer dari Aristoteles yang dikutip oleh David Ming dalam tulisannya  tentang  keberadaan  politik  di  tengah-tengah  masyarakat  adalah  bahwa hakikat  kehidupan  sosial  merupakan  sebuah  politik.  Sebab,  dimana  ada  sekelompok orang berkumpul melakukan interaksi, di situ pasti melibatkan pembahasan politik. Hal inilah  yang  disebut  oleh  Aristoteles  sebagai  natur  alami  dan  tidak  bisa  dihindari  oleh sebagian  besar  manusia. 3 Sebab,  ketika  individu  hendak  menentukan  posisinya  dalam masyarakat,  dengan  maksud  untuk  menemukan  kesejahteraan  pada  dirinya  ataupun kelompok  lain,  maka  individu  tersebut  harus  bisa  mempengaruhi  orang  lain  atau lingkungannya, agar apa yang menjadi pandangannya diterima. Kegiatan tersebut adalah
1 Aristoteles, Politik Terjemahan Saut Pasaribu (Yogyakarta: Narasi, 2017), 164.
2 Emanuel Gerrit Singgih, Iman Dan Politik Dalam Era Reformasi Di Indonesia (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000), 27.
3 David Ming, “Peranan Gereja Dalam Sistem Pemerintahan Yang Baik Di Indonesia,” JURNAL KADESI: Jurnal Teologi dan Pendiidkan Agama Kristen 1. No. 1 (2021): 87-88.
politik  menurut  Aristoteles.  Di  mana  ada  proses  individu  atau  kelompok  saling mempengaruhi, di situ ada politik. Itulah sebabnya, Aristoteles mengatakan bahwa setiap orang merupakan politisi. 4
Hal  tersebut  juga  relevan  pada  bangsa  Indonesia.  Sebab,  bangsa  Indonesia memiliki  wadah  melimpah  tentang  perkumpulan  yang  bisa  membahas  tentang  politik. Salah  satu  contoh,  bagi  agama  Kristen,  Gereja  bisa  menjadi  wadah  sekelompok  orang untuk berbicara mengenai politik. 5 Berkaitan dengan hal ini, Gerrit Singgih mengatakan seperti yang dikutip oleh Jhon Simon bahwa pada dasarnya Gereja memang tidak boleh menutup diri bagi dinamika politik bangsa ini. Sebab, Gereja sendiri merupakan bagian dan tidak boleh memisahkan diri dari politik. 6 Hal tersebut terbukti dengan tercatatnya dalam sejarah bahwa politik sudah menjalin hubungan dengan Gereja.
Gunce  Lugo  mengatakan,  memang  hubungan  Gereja  dengan  politik  pada  awal Perjanjian Baru terjadi sebuah pemisahan (sekularisme). Politik dipandang oleh Gereja sebagai domain yang terpisah dari kehidupan Gereja. Politik berisfat sekuler, sedangkan kehidupan Gereja selalu identik dengan ritual agama dan jauh dari perbuatan-perbuatan daging. Dengan pemahaman tersebut, Lugo mengatakan Gereja mula-mula sangat enggan melihat  harmonisasi  antara  Gereja  dan  politik,  sebab  keduanya  sangat  bertentangan. Tetapi  dinamika  ini  kemudian  berubah  dengan  banyaknya  peristiwa  menegangkan terjadi pada Gereja mula-mula. Baik itu penyiksaan, pembunuhan, pemusnahan, dan lain- lain.  Kejadian-kejadian  tersebut  mengharuskan  Gereja  harus  berada  pada  sebuah perlindungan,  yaitu  pemerintah.  Kemudian,  pada  abad  keempat,  Gereja  mendapatkan perlindungan dari pemerintah dengan diakuinya agama Kristen sebagai agama Negara oleh  Kaisar  Konstantin  Agung.  Pengakuan  ini  sekaligus  merupakan  pendeklarasian terciptanya  hubungan  antara  pemerintah  dan  Gereja. 7 Hal  ini  yang  kemudian  menjadi landasan sejarah bagaimana Gereja ikut dalam arus politik pada suatu daerah.
4 Ibid.
5 Ni Nyoman Fransiska, “Entitas Gereja Dalam Berpolitik Di Indonesia (Tinjauan Sudut Etika Kristen),” Voice Of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama 2, No. 1 (2018).
6 John Christianto Simon, “Resensi Buku: Meniadakan Atau Merangkul? Pergulatan Teologis Protestan Dengan Islam Politik Di Indonesia,” Gema Teologi 37, No. 1 (2013).
7 Gunce Lugo, Manifesto Politik Yesus (Yogyakarta: ANDI, 2009), 10-13.
Hubungan yang tercipta antara Gereja dan Negara, menurut Calvin seperti yang dikutip oleh Alister E. McGrath dalam tulisannya adalah keputusan yang tepat. Sebab baik Gereja  maupun  pemerintah  yang  selalu  identik  dengan  politik,  adalah  hubungan  yang berpusat  pada  Yesus  Kristus.  Jadi  baik  pelayanan  yang  dilakukan  oleh  Gereja  maupun Negara,  sama-sama  berpatokan  pada  apa  yang  Yesus  kehendaki.  Itulah  mengapa keduanya  akan  tetap  berada  pada  tujuan  yang  sama,  yaitu  untuk  kesejahteraan masyarakat. 8 Berbeda  halnya  dengan  Marthin  Luther  yang  melihat  Gereja  dan  Negara sebagai seseutu yang terpisah, ia melihatnya sebagai dua kerajaan yang terpisah. Tetapi pemisahan  yang  dimaksudkan  Luther  tidak  seperti  pemisahan  dalam  Gereja  abad pertama. Luther juga mengakui pemisahan tetapi menurutnya, keterpisahan Gereja dan Negara  tetap  memiliki  jalur  singgung  yang  bisa  digunakan  untuk  mencapai  tujuan bersama, yaitu kesejahteraan masyarakat. 9
Seperti yang telah dikatakan oleh Aristoteles dan Gerrit Singgih, seharusnya politik bisa memberikan dampak positif terhadap masyarakat, tetapi pada kenyataannya politik justru  kadang  menjadi  bumerang  negatif  bagi  masyarakat.  Perpecahan,  disharmoni hingga kekerasan seringkali terjadi akibat dinamika politik. Hal ini terjadi karena usaha- usaha yang dilakukan tidak lagi berorientasi pada kepentingan masyarakat, melainkan untuk kepentingan individu saja. 10 Akibat dari itu, politik kini semakin melekat dengan pengertian-pengertian negatif bagi masyarakat, secara khusus bagi warga Gereja. Salah satu  bukti  didapatkan  penulis  melalui  observasi  awal  di  Gereja  Toraja  Mamasa  (GTM) Jemaat  Sapankale,  dimana  jemaat  telah  mengidentikkan  politik  dengan  pengertian- pengertian  yang  negatif.  Pengertian-pengertian  negatif  tersebut  diperoleh  oleh  warga gereja,  karena  telah  terjadi  berulang  kali  disharmoni  hingga  perpecahan  akibat  politik yang  di  bawah  ke  dalam  gereja.  Menurut  observasi  awal  penulis,  hal  tersebut  terjadi karena  warga  gereja  tidak  memiliki  pemahaman  mengenai  partisipasi  politik  dalam gereja yang baik dan benar.
Melihat  realitas  tersebut,  tulisan  ini  hendak  memberikan  pemahaman  tentang sikap Gereja terhadap partisipasi politik agar bisa diimplementasikan secara holisitik di
8 Alister E. McGrath, Sejarah Pemikiran Reformasi (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019), 280-282.
9 Ibid, 267-270.
10 Mifdal Zusron Alfaqi, “Memahami Indonesia Melalui Perspektif Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas,” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 28, No. 2 (2016).
GTM  Jemaat  Sapankale,  dengan  harapan  bahwa  politik  kembali  bisa  dipandang  secara baik  oleh  warga  gereja  sehingga  tidak  memunculkan  masalah  disharmoni,  perpecahan hingga kekerasan dalam gereja.
Ada  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  juga  berbicara  tentang  sikap  gereja tentang partisipasi politik. Contohnya penelitian dari Adolf Bastian Simamora mengenai “Politik  Menurut  Alkitab  dan  Implikasinya  bagi  Peran  Gereja  dalam  Pusaran  Politik  di Indonesia”.  Penelitian  ini  berbicara  tentang gereja  secara  individual  dapat  menjadi politikus,  sedangkan  gereja  secara  institusional  tidak  berpolitik  praktis.  Penulis menitikberatkan kajiannya pada kitab Injil. 11 Contoh lainnya dari penelitian Abu Bakar dan  Muh.  Wahyu  mengenai  “Gereja  dan  Partisipasi  Politik”.  Penelitian  ini  bebricara tentang sikap Gereja yang secara terang-terangan mendukung (berpihak) salah satu calon dalam  sebuah  pemilihan  umum. 12 Penelitian  ini  juga  bebricara  tentang  sikap  Gereja tentang partisipasi politik. Namun, yang menjadi pembeda sebab secara khusus bebricara tentang  masalah  yang  timbul  akibat  sebuah  dinamika  politik  yang  tidak  sehat.  itulah sebabnya,  penelitian  ini  hendak  memberikan  pemahaman  tentang  sikap  gereja  dalam partisipasi politik sebagai upaya preventif mencegah masalah yang terjadi sebab akibat dinamika politik yang tidak sehat.

## 2. Metode Penelitian
Tulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif,  juga  mengikut-sertakan metode wawancara dan studi pustaka. Anselm dan Juliet dalam bukunya menerangkan bahwa  pentingnya  menggunakan  metode  kualitatif  sebab  akan  membantu  dalam melakukan pemecahan-pemecahan masalah yang baru sedikit diketahui. 13 Pemecahan- pemecahan masalah yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif akan  dipahami  secara  deskriptif,  baik  melalui  kata-kata  maupun  bahasa.  Hal  ini  tentu akan  membantu  dalam  memahami  fenomena-fenomena  yang  dialami  oleh  subjek, misalnya tindakan, persepsi, perilaku, dan lain-lain. Tulisan ini tentu membutuhkan teori-
11 Adolf Bastian Simamora, “Politik Menurut Alkitab Dan Implikasinya Bagi Peran Gereja Dalam Pusaran Politik Di Indonesia,” Voice Of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama 2, No. 1 (2018).
12 Abu Bakar dan Muh. Wahyu, “Gereja Dan Partisipasi Politik,” Vox Populi 5, No. 1 (2022).
13 Anselm Straus & Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah Dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 5-7.
teori serta sumber informasi lisan, itulah sebabnya juga penting menggunakan metode wawancara dan studi pustaka dalam mengumpulkannya. Hasil wawancara akan menjadi sampel yang kuat dan hasil studi pustaka menjadi landasan yang bisa menjadi penguat teori dan akan diletakkan pada bagian akhir artikel ini. 14
Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa. Secara khusus mengambil tempat di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sapankale. Informan dalam penelitian ini merupakan orang yang betul-betul tahu mengenai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, serta beberapa dari informan terlibat langsung dalam masalah yang ada pada penelitian ini. Semua informan tersebut diberikan pertanyaan- pertanyaan sekaitan dengan informasi yang dibutuhkan oleh penulis. Selain wawancara, dalam  memperoleh  data,  penelitian  ini  menggunakan  observasi  guna  mengetahui  dan mencatat  fenomena  serta  kondisi  objektif  di  Gereja  Toraja  Mamasa  Jemaat  Sapankale. Semua  data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisis  menggunakan model  analisis  interaktif ( interactive analysis models ). Analisis ini dalam metode kualitatif setidaknya melakukan tiga kegiatan yang dilakukan secara bersamaan: Pertama, data yang telah dikumpulkan kemudian direduksi  dengan  cara  menggolongkan,  mengarahkan,  membuang  yang  tidak  perlu  dan pengorganisasian, sehingga data terpilah-pilah; Kedua, data yang telah direduksi akan disajikan dalam  bentuk  narasi;  dan  Ketiga,  melakukan  penarikan  kesimpulan  dari  data  yang  telah disajikan pada tahap kedua.

## 3. Hasil dan Pembahasan Pengertian Gereja
Secara  keseluruhan,  Gereja  berasal  dari  tiga  bahasa  yang  berbeda  (akarnya). Pertama berasal dari bahasa Portugis, yaitu “ igreja ” dan kedua berasal dari bahasa Latin, yaitu “ ecclesia ”, dan pada akhirnya berasal dari kata Yunani, yaitu “ ekklesia ” yang artinya bukan sekedar kumpulan orang, tetapi memiliki arti yang sangat khusus, yaitu jemaat, umat  atau  memanggil.  Kata  inilah  yang  sering  kita  jumpai  dalam  Perjanjian  Baru,  dan seringkali diberikan arti sebagai jemaat walaupun dahulu artinya adalah sidang/sidang- jemaat. Dewasa ini, kata Ecclesia sudah melekat dengan terjemahan Gereja Kristen, hal ini dikarenakan  penerjemahannya  berpatokan  pada  terjemahan  yang  ada  di  dalam
14 Sonny Eli Zaluchu, “Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama,” Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat 4, No. 1 (2020).
Katekismus  Heidelberg. 15 Walaupun,  seperti  yang  Boland  dan  Niftrik  tegaskan  dalam bukunya bahwa kata Kristen pada terjemahan Ecclesia tidak ada pada naskah aslinya, dan menurut  mereka  berdua  kata  Kristen  seyogyanya  sudah  tidak  diperlukan  lagi,  sebab Ecclesia sudah menjadi istilah yang khusus pada Gereja yang otomatis adalah Kristen. 16
Jadi,  secara  etimologi  kata Εκκλησια ( Ekklesia )  diartikan  sebagai  mereka  yang dipanggil keluar. Mereka yang dipanggil keluar tersebut merupakan orang yang merdeka, bukan merupakan pelayan atau budak, dan mereka dipanggil oleh seorang bentara untuk berkumpul  (berhimpun)  dalam  rangka  menghadiri  rapat  rakyat.  Dari  akar  makna tersebut,  dewasa  ini  Gereja  diberikan  pemaknaan  bahwa  di  mana  ada  yang  dipanggil, dipanggil berkumpul (berhimpun) oleh Allah, itulah Gereja. Adalah kesalahan besar jika ada yang berkata bahwa Gereja adalah suatu organisasi yang hendak mendirikan suatu perkumpulan (perhimpunan) guna untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sebab Paulus dengan  tegas  mengatakan  bahwa  pemanggilan  yang  terjadi  untuk  mendirikan perkumpulan,  adalah  kehendak  Allah  sendiri  (bnd.  Rm.  9:24;  Ef.  4:1;  2  Tim.  1:9). 17 Sedangkan, kata jemaat sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu “ jama’a ” yang memiliki arti berkumpul (mengumpulkan). Tetapi sekali lagi ditegaskan bahwa Gereja bukanlah organisasi  atau  sekelompok  orang  yang  berkumpul  atas  inisiatifnya  sendiri  guna mencapai suatu tujuan, tetapi Gereja adalah perkumpulan yang dikehendaki oleh Kristus melalui Firman dan Roh. 18
Dengan mempertimbangkan makna di atas, Luther dan Calvin seperti yang dikutip oleh  Louis  Berkhof  dalam  tulisannya  sama-sama  setuju  dengan  memberikan  makna bahwa Gereja adalah sebuah persekutuan orang kudus, yang adalah perkumpulan orang yang  telah  disucikan  oleh  Kristus  dan  mereka  tentu  merupakan  seorang  percaya,  dan perkumpulan  itu  menjadi  satu  dengan  dikepalai  oleh  Kristus  sendiri. 19 Jadi,  dengan berbagai uraian tersebut, tulisan ini dengan berani memberikan definisi tentang Gereja
15 Paulus Purwoto, “Tinjauan Teologis Tentang Gereja Sejati Dan Aplikasinya Bagi Pelayanan Gereja Kontemporer,” SHAMAYIM: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani 1, No. 1 (2020).
16 G.C. Van Niftrik dan B.J. Boland, Dogmatika Masa Kini (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), 359.
17 Dapot Tua Simanjuntak dan Joseph Christ Santo, “Pengaruh Keteladanan Hidup Gembala Sidang Terhadap Pertumbuhan Gereja,” Kharismata: Jurnal Teologi Pentakosta 2, No. 1 (2019).
18 Arozatulo Telaumbanua, “Peran Gembala Sidang Sebagai Pendidik Dalam Pertumbuhan Rohani Jemaat,” FIDEI: Jurnal Teologi Sistematika dan Praktika 2, No. 2 (2019).
19 Louis Berkhof, Teologi Sistematika Doktrin Gereja (Surabaya: Momentum, 2017), 23.
yang adalah sebuah perkumpulan (persekutuan) orang yang telah dikehendaki langsung oleh Kristus, dan mereka percaya bahwa Kristuslah yang menyatukan mereka sekaligus menjadi  kepala  persekutuan  mereka.  gereja  adalah  benteng  benteng-kebenaran  dan sarana Allah untuk terus memberikan wejangan kekal kepada orang-orang percaya.

## Pengertian Politik
Politik  sebagai  ilmu  yang  berkembang  pada  abad  ke-19  berdampingan  dengan banyak ilmu penting lainnya, seperti geografi, antropologi, sosiologi, dan lainnya, tentu tidak  bisa  dilepaskan  dari  demokrasi,  hubungan  kekuasaan,  masyarakat,  pendidikan, budaya,  dan  tentunya  negara.  Politik  adalah art  to  govern atau  seni  memerintah,  yang berasal  dari  bahasa  Yunani  ( polis )  untuk  menyebut  suatu  kegiatan  sekelompok  orang dalam hubungannya dengan persoalan pemerintahan. 20
Pertama-tama,  politik  berorientasi  pada  persoalan  kesejahteraan  rakyat,  dan kedua,  menyangkut  tentang  perilaku  pemerintah  menjalankan  kekuasaan  yang  telah dimandatkan  oleh  rakyat  agar  hal-hal  yang  hendak  dilakukan  oleh  pemerintah  dapat menjamin kedaulatan rakyat. Karena rakyatlah yang memberikan mandat pada mereka yang memegang kekuasaan, maka politik bisa dikatakan berbicara tentang rakyat sebagai pemegang  kekuasaan  tertinggi  dan  kedaulatannya  wajib  terjamin.  Dewasa  ini,  politik diidentikkan  sebagai  ilmu  yang  berbicara  tentang  kajian  hubungan  kekuasaan,  baik hubungan suatu negara dengan negara yang lain, negara dan masyarakat, ataupun sesama warga  negara. 21 Hubungan  kekuasaan  tersebut  berorientasi  pada  penciptaan  usaha- usaha  untuk  mecapai  suatu  tujuan  tertentu,  misalnya  kesejahteraan  masyarakat. Setidaknya, ada tiga kegiatan yang dilakukan dalam politik, yaitu:
1. Decision  Making ,  atau  yang  sering  disebut  sebagai  pengambilan  keputusan menyangkut apa yang menjadi tujuan dalam dinamika politik itu sendiri.
2. Public Policy , atau kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut tentang alokasi dan distribusi nilai-nilai dalam lingkup masyarakat.
3. Power  and  Authority ,  sebab  dalam  rangka  melaksanakan  kebijakan  yang  telah ditetapkan,  maka  diperlukan  yang  namanya power (kekuasaan)  dan authority
20 Abdul Hadi, “Posisi Wanita Dalam Sistem Politik Islam Perspektif Fenomelogi,” An Nisa’a 12, No. 1 (2017).
21 Agung Fakhruzy, “Mendobrak Kedaulatan Rakyat Dalam Dandera Partai Politik,” Jurnal Politikom Indonesiana 5, No. 1 (2020).
(wewenang) agar bisa menjalankan pembinaan kerjasama untuk meminimalisir konflik yang muncul. 22
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri, politik setidaknya memiliki tiga hal utama, yaitu:
1. Diperlukan  pengetahuan  tentang  kenegaraan  dan  ketatanegaraan  agar  bisa mengurus mengenai sistem pemerintahan serta dasar pemerintahan itu sendiri.
2. Diperlukan  sebuah  kebijakan,  siasat,  dan  lain  sebagainya,  guna  matang  dalam menghadapi pemerintahan negara atau terhadap negara lain.
3. Diperlukan  cara  bertindak  yang  efektif  untuk  bisa  terus  menghadapi  dan menangani segala macam persoalan yang muncul. 23
Dengan  uraian  di  atas,  Gaylin  mengartikan  politik  sebagai  usaha-usaha  yang dilakukan  dalam  menerjemahkan  nilai-nilai  ke  dalam  kebijakan  umum  agar  bisa menjamin kedaulatan masyarakat. Nilai-nilai yang hendak ditransformasikan itu seperti kebajikan, keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Segala nilai-nilai ini tentu mengakar pada suatu tujuan utama, yaitu kedamian dan kesejahteraan warga negara. 24 Akhirnya,  semua  definisi-definisi  di  atas,  semuanya  tercantum  dalam pengertian yang diberikan oleh Aristoteles, yaitu sebagai berikut:
1. Politik berbicara tentang negara yang dalam konteks dahulu disebut dengan polis. Pembahasan  ini  mencakup  tentang  bentuk-bentuk  ideal  dari  suatu  negara. Artinya, bagaimana dalam suatu negara bisa membangun sebuah sistem, sehingga bisa  menciptakan  kelompok  (misalnya  kota  atau  desa)  terbaik.  Terbaik  artinya mendapat kedamaian dan kesejahteraan.
2. Politik  pasti  bersinggungan  dengan  apa  yang  disebut  kekuasaan.  Menurut Aristoteles, untuk mewujudkan kelompok (negara, kota, atau desa) terbaik, yang merupakan  cita-cita  guna  mencapai  kebaikan  bersama,  kiranya  diperlukan kekuasaan  pada  mereka  yang  diberikan  mandat  untuk  mengelolah  kelompok
22 Mohamad Rosyidin, “Integrasi Struktur Dan Unit: Teori Politik Luar Negeri Dalam Perspektif Realisme Neoklasik,” Global: Jurnal Politik Internasional 10, No. 2 (2010).
23 Khoiruddin Manahan Siregar, “Integrasi Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu (Hoax) Di Indonesia,” Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman 4, No. 2 (2018).
24 Rahiman Dani, Dasar-Dasar Ilmu Politik Teori Dan Aplikasi (Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia, 2021), 4.
tersebut. Kekuasaan ini diperlukan, sebab menjadi fondasi untuk bisa mengambil kebijakan dalam menerapkan sistem-sistem yang telah disepakati, guna mencapai tujuan, yaitu kedamaian dan kesejahteraan.
3. Konsep polis dari Aristoteles, memberikan pemaknaan dewasa ini bahwa politik berbicara tentang keberadaan warga negara sebagai entitas yang sangat penting dalam kehidupan kelompok, baik negara, kota, juga desa. Akhirnya, karena politik melihat  warga  negara  sebagai  entitas  yang  sangat  penting,  maka  mereka  yang diberi  mandat  untuk  memerintah  haruslah  terus  berusaha  agar  warga  negara berada dalam kedamian dan kesejahteraan. 25

## Perpecahan Warga Jemaat Akibat Politik
Setelah melakukan observasi dan wawancara kepada beberapa warga gereja, data yang  penulis  peroleh  kemudian  dianalisis  menggunakan model  analisis  interaktif ( interactive analysis models ) . Adapun hasil analisis data tersebut sebagai berikut: Menurut informan,  di  Gereja  Toraja  Mamasa  Jemaat  Sapankale,  terjadi  perpecahan  dalam lingkungan warga gereja akibat politik. Perpecahan dimulai ketika Desa Minanga Timur, tempat  GTM  Jemaat  Sapankale  berada  melakukan  pesta  demokrasi,  yaitu  pemilihan kepala desa. Pada pesta demokrasi tersebut terjadi sebuah perbedaan pemahaman antara warga gereja, tentang calon mana yang hendak dipilih untuk menjadi kepala desa, agar kelak  bisa  diandalkan  dalam  segala  urursan  Gereja.  Perbedaan  pendapat  tersebut semakin memanas sehingga menciptakan masalah disharmoni hingga perpecahan dalam gereja, sebab akibat mereka saling menjatuhka. Akibat dari masalah tersebut, terciptalah dua  kubuh  dalam  gereja,  yaitu  kubuh  pendukung  calon  kepala  desa  A  dan  kubuh pendukung  calon  kepala  desa  B.  Permasalahan  kemudian  semakin  memanas,  karena salah satu kubuh melakukan tindakan yang tidak terpuji dalam pesta demokrasi, yaitu dengan  cara  melakukan  politik  uang.  Banyak  juga  warga  gereja  yang  netral,  kian memperkeruh  pesta  demokrasi  dengan  memegang  ideologi,  bahwa  politik  uang  itu bermanfaat,  sebab  mereka  betul-betul  mendapatkan  uang  yang  bisa  digunakan  untuk keperluan. Pemahaman warga gereja semakin kabur tentang pesta demokrasi yang baik, sehingga  hal  ini  (perpecahan  akibat  politik)  terus-menerus  terjadi  di  GTM  Jemaat Sapankale.  Hal  ini  dikarenakan  tidak  ada  yang  memberikan  wejangan  kepada  mereka,
25 Raimundus Bulet Namang, “Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles,” JIDS: Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial 4, No. 2 (2020).
bagaimana  seharusnya  menjalani  pesta  demokrasi  dengan  baik,  sehingga  Gereja  yang seyogyanya adalah wadah mengedukasi, kini menjadi pasif karena tidak ada sosok yang bisa memberikan wejangan yang benar kepada warga gereja. Menurut informan, warga gereja yang mendukung politik uang sekitar 70% dari total keseluruhan warga gereja. Angka  ini  sangat  besar,  sebab  menurut  informan,  warga  gereja  yang  netral  juga mendukung politik uang. 26
Berikut merupakan berbagai masalah yang timbul dalam gereja akibat perpecahan dikarenakan pesta demokrasi:
1. Banyaknya  warga  gereja  yang  ikut  berpartisipasi  dalam  pemilihan  kepala  desa tersebut  dan  mendukung  politik  uang,  politik  saling  menjatuhkan  agar  yang mereka  jagokan  bisa  mendapatkan  kemenangan.  Akhirnya  warga  gereja  yang netral mengambil kesimpulan bahwa seyogyanya Gereja tidak boleh ikut campur pada rana politik, sebab politik itu tidak baik dan Gereja seharusnya selalu baik. 27
2. Maraknya politik uang berdampak padak warga gereja yang tidak peduli dengan bagaimana  seharusnya  pesta  demokrasi  itu  dilakukan  dan  dengan  mantap memilih berdasarkan banyaknya uang yang diberikan calon kepala desa kepada mereka.  Menurut  mereka,  hal  itu  lebih  bermanfaat  untuk  kebutuhan  dalam keluarga. Imbasnya, ketika kepala desa yang banyak mengeluarkan uang terpilih, berdampak  pada  pembangunan  desa  yang  tidak  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini terus-menerus  tertanam  dalam  pikiran  warga  gereja,  sehingga  ketika  ada pemilihan  Bupati  atau  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  mereka  juga  memberikan patokan yang sama, bahwa mereka akan memilih calon yang memberikan uang kepada  mereka.  Akhirnya,  politik  uang  di  Jemaat  Sapankale  terus  terjadi  dari generasi ke generasi. 28
3. Banyak  warga  gereja  yang  memilih  untuk  berpindah  Gereja  sebab  terjadi perselisihan. Tidak sampai di situ saja, bahkan ada warga gereja yang berselisih dengan keluarga mereka sendiri akibat dari pesta politik yang tidak sehat tersebut.
26 Lolang, Wawancara oleh Penulis, Nosu, Mamasa, 26 Januari 2022.
27 Limbong, Wawancara oleh Penulis, Nosu, Mamasa, 26 Januari 2022.
28 Lolang, Wawancara oleh Penulis, Nosu, Mamasa, 26 Januari 2022.
4. Pada saat kepala desa telah terpilih, warga gereja yang mendukung kepala desa terpilih memperlihat sifat sombong kepada mereka yang pilihannya tidak menang. Hal ini kian memperkeruh suasana, sebab tindakan ini tidak dilakukan di luar saja tetapi juga dilakukan di dalam Gereja, apalagi jika ibadah telah selesai. Akibatnya, hal ini menimbulkan masalah disharmoni dan perpecahan terus terjadi. 29
Informan kemudian dengan tegas mengatakan bahwa masalah-masalah tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya pemahaman benar tentang pesta demokrasi yang baik pada mereka, sebab akibat dalam lingkungan Gereja sendiri malahan banyak yang secara terang-terangan mendukung politik uang, politik saling menjatuhkan, yang adalah contoh politik tidak baik. 30

## Sikap Gereja Terhadap Partisipasi Politik
Pada  dasarnya,  Gereja  yang  menolak  keterlibatan  dalam  dinamika  politik,  itu karena warga gerejanya telah melihat realitas bahwa banyak kecurangan dan hal tidak baik yang terjadi dalam dunia politik. Itulah sebabnya, mengambil keputusan untuk tidak melibatkan  Gereja  pada  aktivitas  politik  merupakan  langkah  yang  tepat  bagi  mereka. Tetapi sejatinya Gereja tidaklah boleh menarik diri dari aktivitas politik yang ada. Gereja sebagai perkumpulan orang percaya, harus (wajib) mendampingi warga gerejanya dalam memberikan  wejangan  untuk  menjalankan  pesta  demokrasi  yang  baik,  agar  terhindar dari politik kotor yang dapat menimbulkan masalah disharmoni hingga perpecahan pada gereja. Wejangan yang dimaksudkan adalah sebuah pembinaan di kalangan warga gereja, agar  mereka  dapat  ikut  berpartisipasi  dalam  dinamika  pesta  demokrasi  dengan mengedepankan  prinsip-prinsip  kristiani.  Itulah  sebabnya,  penting  bagi  Gereja  untuk mengembangkan  dasar-dasar  teologis  yang  bisa  dijadikan  prinsip  pelayanan  dalam bidang politik. 31
Menurut Zakaria J. Ngelow (Sekertaris Majelis Pertimbangan PGI), setidaknya ada beberapa  poin  penting  yang  bisa  dijadikan  prinsip-prinsip  teologis  oleh  Gereja  dalam pelayanannya  di  bidang  politik,  antara  lain:  Pertama,  seperti  yang  telah  dijelaskan sebelumnya,  bahwa  Gereja  merupakan  orang-orang  yang  dipanggil  serta  diutus,  maka
29 U’tun, Wawancara oleh Penulis, Nosu, Mamasa, 26 Januari 2022
30 Lolang, Wawancara oleh Penulis, Nosu, Mamasa, 26 Januari 2022 31 Zakaria J. Ngelow, “Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama - Peran Gereja Dalam Politik Di Indonesia,” Jurnal Jaffray 12, No. 2 (2014).
sudah seyogyanya Gereja keluar menyatakan Injil (Kabar Gembira) kepada semua orang. Oleh karena itu, Gereja harus bisa memfokuskan pelayanan politiknya terhadap semua orang, dan tidak fokus hanya pada warga gereja saja. Pelayanan politik Gereja tersebut mencakup  mengenai  upaya  Gereja  dalam  menciptakan  kedamaian,  kesejahteraan,  dan keadilan  bagi  semua  orang;  Kedua,  seperti  yang  telah  dipercayai  oleh  berbagai denominasi  Gereja,  bahwa  salah  satu  tugas  Gereja  adalah  menampakkan  tanda-tanda Kerajaan Allah, maka dengan itu Gereja wajib ikut serta dalam mengupayakan keadilan, kesejahteraan, dan menjaga keharmonisan masyarakat. Oleh karena itu, Gereja menolak keras  berbagai  bentuk  tindakan  kekerasan,  baik  dalam  aktivitas  politik  atau  aktivitas lainnya. 32
Ketiga,  salah  satu  ajaran  Yesus  dalam  Injil  yang  terkenal  berkaitan  dengan pemerintahan, yaitu tentang, memberikan kepada Kaisar apa yang menjadi haknya, dan berikan kepada Allah apa yang menjadi hak-Nya (bnd. Mat. 22:21; Luk. 20:25; Mrk. 12:17), menurut  Ngelow  ini  diartikan  sebagai  ketaatan  kepada  Allah  lebih  di  atas  dari  pada pemerintah  (bnd.  Kis.  5:29).  Oleh  karena  itu,  ketika  ada  ketidakberesan  dalam pemerintahan, seperti mengabaikan tanggung jawab kepada semua anggota masyarakat, atau hanya bersimpati pada pihat teretentu saja, maka Gereja wajib menunjukkan suara kenabiannya  dengan  melakukan  protes  sebagai  bentuk  ketaatan  kepada  Allah,  agar pemerintah kembali pada jalur yang benar. Nabi Hosea, Natan, Yesaya, Amos, Yesaya, dan lainnya pernah melakukan hal seperti itu ketika melihat realitas yang menyimpang dari jalur  seharusnya;  Keempat,  dalam  Kej.  1:26,  jelas  dikatakan  bahwa  manusia  adalah gambar  dan  rupa  Allah,  oleh  sebab  itu  Gereja  harus  mengambil  sikap  menentang  jika terjadi diskriminasi dalam masyarakat, baik diskriminasi sosial, gender, dan ras. Politik saling menjatuhkan, tentunya tidak boleh, sebab yang hendak dijatuhkan juga merupakan gambar dan rupa Allah; dan Kelima, pemerintahan tercipta sebab adanya pemeliharaan langsung  dari  Allah,  itulah  sebabnya  sudah  menjadi  kewajiban  bagi  pemerintah  dalam melaksanakan  tugasnya  dengan  selalu  berorientasi  untuk  menegakkan  keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian. Pemerintah yang demikian, diakui Alkitab sebagai hamba Allah (bnd. Rm. 13). Tetapi jika sebaliknya, pemerintah yang telah diberikan tanggung
32 Zakaria J. Ngelow, Teks Dan Konteks Yang Tiada Bertepi (Yogyakarta: Pustaka Muria, 2012),
184.
jawab malah bertindak sewenang-wenang, seperti menindas dan tidak berorientasi untuk mewujudkan  keadilan,  kesejahteraan,  serta  keadamian,  maka  menurut  Alkitab pemerintah seperti itu adalah anti-Kristus (bnd. Why. 13). 33
Melihat  ada  begitu  banyak  prinsip-perinsip  teologis  yang  harus  dipegang  oleh Gereja dalam pelayanan politik, maka berdasarkan hal itu, kita bisa menariknya ke dalam beberapa poin penarapan praktis untuk dilakukan Gereja, antara lain sebagai berikut:
1. Sudah  menjadi  kewajiban,  bahwa  salah  satu  suara  kenabian  Gereja  yang  tidak boleh redam dalam aktivitas politik adalah dengan terus mendorong pemerintah agar  selalu  ingat  menjalankan  tugas  atas  mandat  yang  diberikan  sebagaimana mestinya.  Tetapi  harus  selalu  diingat,  bahwa  segala  usaha  sebagai  bentuk partisipasi Gereja dalam mendorong pemerintah untuk memimpin sebagaimana mestinya haruslah dilakukan dengan cara yang tidak melanggar etika Kristen dan hukum  yang  berlaku.  Gereja  menolak  keras  kekerasan  dan  menjujung  tinggi kedamaian.  Begitupun  ketika  hendak  menyampaikan  aspirasi  sebagai  bentuk alarn  pengingat  bagi  pemerintah  dalam  menjalankan  tanggung  jawab sebagaimana mestinya.
2. Melakukan  pembinaan  kepada  warga  gereja  dalam  berbagai  aspek  politik  agar mereka juga tahu tentang dinamika serta perkembangan aktivitas politik yang ada, dengan tujuan membuat mereka mengerti tentang partisipasi politik yang benar. Gereja  bisanya  hanya  fokus  melakukan  pembinaan  kepada  orang  tua  saja,  dan melupakan  bahwa  kaum  pemuda  yang  merupakan  tiang  Gereja  harus  juga mendapat  perhatian  guna  bisa  menanamkan  kepada  mereka  tentang  nilai-nilai yang  harus  dijunjung  tinggi  dalam  partisipasi  politik,  yaitu  keadilan,  komitmen, kejujuran,  berani  berkorban,  cinta  damai  dan  anti  kekerasan,  menjunjung kesetaraan,  dan  lain  sebagainya.  Walaupun  saat  ini  (misalnya  ada)  Gereja  telah kehilangan  nilai-nilai  tersebut  dalam  aktivitas  politik,  tetapi  dengan  melakukan pembinaan  kepada  kaum  pemuda,  kelak  Gereja  akan  tampil  dalam  partisipasi politik dengan menjunjung nilai-nilai tersebut.
3. Gereja  harus  memberikan  hak  dan  kebebasan  kepada  warga  gereja  untuk  aktif dalam partai politik tertentu. Tetapi, sudah menjadi kewajiban bagi Gereja untuk
tidak  memihak  kepada  salah  satu  partai  tertentu,  entah  itu  partai  Kristen  atau bukan, juga tidak boleh memihak kepada calon-calon legislatif, entah itu anggota jemaat  atau  bukan.  Gereja  hanya  perlu  memberikan  wejangan  kepada  warga gereja  agar  memilih  sesuai  hati  nurani,  mana  yang  diyakini  oleh  mereka  dapat menciptakan kadamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat.
4. Gereja memang tidak boleh pasif dalam aktivitas politik, tapi bukan berarti Gereja harus memberikan kesempatan kepada para calon menggunakan gedung Gereja dan ibadah-ibadah Gerejawi sebagai sarana kampanye. Gedung gereja serta ibadah Gerejawi  hanya  diindahkan  untuk  memberi  wejangan  kepada  anggota  jemaat tentang partisipasi politik dan tidak boleh dijadikan sarana kampanye oleh para calon.
5. Terakhir, Gereja harus secara tegas menghimbau anggota jemaat untuk menolak politik uang. Oleh karena itu, Gereja tidak boleh menerima sumbangan dari suatu partai politik atau para calon jika tujuannya hanya untuk membeli suara anggota jemaat secara halus.
Melihat beberapa poin contoh penerapan praktis di atas, maka hal yang terjadi di Jemaat  Sapankale  tentu  bisa  terminimalisir  jika  hal-hal  di  atas  diterapkan  oleh Gereja. Harus  ada  warga  gereja  yang  berani  (jikalau  Pendeta  tidak  ada)  menyuarakan  sikap Gereja seperti yang telah dijabarkan di atas. Salah satu langkah efektif yang bisa diambil oleh Jemaat Sapankale adalah dengan melakukan pembinaan kepada warga gerejanya, baik pada orang tua dan kaum pemuda. Pembinaan ini bisa dilakukan oleh Badan Pekerja Majelis Gereja, maupun pada lingkup yang lebih luas yaitu Badan Pekerja Klasis. Secara khusus  bagi  kaum  pemuda  yang  merupakan  penerus  estafet  pemimpin  Gereja, pembinaan  yang  dilakukan  akan  menjadi  memori  kolektif  sehingga  kelak  dasar partisipasi  politik  dapat  terimplementasikan  dengan  baik  di  lingkungan  Gereja  Toraja Mamasa Jemaat Sapankale.

## 4. Kesimpulan
Politik adalah sesuatu yang baik, sebab bertujuan untuk menciptakan kedaulatan dan  kesejahteraan  masyarakat  dalam  suatu  bangsa.  Politik  menjadi  tidak  baik  sebab usaha-usaha yang dilakukan dalam berpolitik tidak lagi berorientasi pada kepentingan masyarakat,  melainkan  untuk  kepentingan  individu  saja.  Usaha  yang  mengedepankan
kepentingan  individu  ini  seringkali  berorientasi  pada  praktik-praktik  berpolitik  yang tidak sehat, seperti politik uang dan saling menjatuhkan. Praktik berpolitik tidak sehat seperti ini mudah masuk pada gereja yang warga gerejanya sama sekali tidak memahami sikap gereja terhadap partisipasi politik yang baik dan benar. Hal inilah yang membuat warga Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sapankale menjadi pelaku dari praktik berpolitik tidak sehat ini. Partisipasi warga GTM Jemaat Sapankale terhadap praktik berpolitik tidak sehat ini dikarenakan tidak ada yang pernah memberikan pemahaman kepada mereka tentang sikap gereja terhadap partisipasi politik yang baik dan benar.
Alkitab  memberikan  referensi  tentang  beberapa  prinsis-prinsip  yang  bisa dijadikan  pedoman  gereja  dalam  mengambil  sikap  terhadap  partisipasi  politik,  antara lain:  Injil  mengharuskan  gereja  untuk  aktif  dalam  partisipasi  dan  menyebarkan  kabar gembira,  sehingga  dalam  kegiatan  berpolitik  tidak  terjadi  praktik-praktik  yang  tidak sehat. Kejadian 1:26 mencatat tentang manusia merupakan gambar dan rupa Allah, hal ini harus menjadi referensi bagi gereja agar terus melihat sikapnya terhadap partisipasi politik agar terus mencerminkan gambar dan rupa Allah itu sendiri. Berdasarkan Roma 13, maka gereja harus secara aktif melihat bagaimana politik berjalan dengan baik sesuai dengan  yang  dikehendaki  oleh  Allah.  Secara  keseluruhan,  Alkitab  dengan  tegas  tidak menoleransi  praktik  berpolitik  yang  tidak  sehat.  Prinsip-prinsip  berpolitik  ini  harus diajarkan kepada warga gereja, agar mereka bisa mengambil sikap dengan baik ketika berhadapan  dengan  praktik  berpolitik  yang  tidak  sehat.  Prinsip-prinsip  ini  terutama harus diajarkan kepada pemuda, sebab merekalah yang menjadi penerus tongkat estafet pelayanan di gereja.

## Referensi
Alfaqi, Mifdal Zusron. “Memahami Indonesia Melalui Perspektif Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas.” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 28, No. 2 (2016).
Aristoteles. Politik . Yogyakarta: Narasi, 2017. Berkhof, Louis. Teologi Sistematika Doktrin Gereja . Surabaya: Momentum, 2017.
Boland, G.C. Van Niftrik dan B.J. Dogmatika Masa Kini . Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016.
Corbin, Anselm Straus & Juliet. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah Dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Dani, Rahiman. Dasar-Dasar Ilmu Politik Teori Dan Aplikasi . Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia, 2021.
Fakhruzy, Agung. “Mendobrak Kedaulatan Rakyat Dalam Dandera Partai Politik.” Jurnal

## Politikom Indonesiana 5, No. 1 (2020).
Fransiska, Ni Nyoman. “Entitas Gereja Dalam Berpolitik Di Indonesia (Tinjauan Sudut Etika Kristen).” Voice Of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama 2, No. 1 (2018). Hadi, Abdul. “Posisi Wanita Dalam Sistem Politik Islam Perspektif Fenomelogi.” An Nisa’a 12, No. 1 (2017).
Lugo, Gunce. Manifesto Politik Yesus . Yogyakarta: ANDI, 2009.
McGrath, Alister E. Sejarah Pemikiran Reformasi . Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019. Ming, David. “Peranan Gereja Dalam Sistem Pemerintahan Yang Baik Di Indonesia.”
JURNAL KADESI: Jurnal Teologi dan Pendiidkan Agama Kristen 1. No. 1 (2021). Namang, Raimundus Bulet. “Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles.” JIDS: Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial 4, No. 2 (2020).
Ngelow, Zakaria J. Teks Dan Konteks Yang Tiada Bertepi . Yogyakarta: Pustaka Muria, 2012.
———. “Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama - Peran Gereja Dalam Politik Di Indonesia.” Jurnal Jaffray 12, No. 2 (2014). Purwoto, Paulus. “Tinjauan Teologis Tentang Gereja Sejati Dan Aplikasinya Bagi Pelayanan Gereja Kontemporer.” SHAMAYIM: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani 1, No. 1 (2020).
Rosyidin, Mohamad. “Integrasi Struktur Dan Unit: Teori Politik Luar Negeri Dalam Perspektif Realisme Neoklasik.” Global: Jurnal Politik Internasional 10, No. 2 (2010). Santo, Dapot Tua Simanjuntak dan Joseph Christ. “Pengaruh Keteladanan Hidup Gembala Sidang Terhadap Pertumbuhan Gereja.” Kharismata: Jurnal Teologi Pentakosta 2, No. 1 (2019).
Simamora, Adolf Bastian. “Politik Menurut Alkitab Dan Implikasinya Bagi Peran Gereja Dalam Pusaran Politik Di Indonesia.” Voice Of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama 2, No. 1 (2018).
Simon, John Christianto. “Resensi Buku: Meniadakan Atau Merangkul? Pergulatan Teologis Protestan Dengan Islam Politik Di Indonesia.” Gema Teologi 37, No. 1 (2013).
Singgih, Emanuel Gerrit. Iman Dan Politik Dalam Era Reformasi Di Indonesia . Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000.
Siregar, Khoiruddin Manahan. “Integrasi Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu (Hoax) Di Indonesia.” Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman 4, No. 2 (2018).
Telaumbanua, Arozatulo. “Peran Gembala Sidang Sebagai Pendidik Dalam Pertumbuhan Rohani Jemaat.” FIDEI: Jurnal Teologi Sistematika dan Praktika 2, No. 2 (2019). Wahyu, Abu Bakar dan Muh. “Gereja Dan Partisipasi Politik.” Vox Populi 5, No. 1 (2022).
Zaluchu, Sonny Eli. “Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama.” Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat 4, No. 1 (2020).