History: Re ce ived : 25 Fe bruari 2023 Re vise d  : 10 Oktobe r 2023 Acce pte d : 23 Oktobe r 2023 Publishe d: 31 Oktobe r 2023
Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No
De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 5, (2023), Oktober: 153 - 163 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i5.3676

## PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN YANG DIGUNAKAN OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM MELANGSUNGKAN USAHA KREDIT
Samuel  Sianipar 1)
Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia,  Jakarta, Indonesia 1)
Corresponding Author: sam.aldst@gmail.com 1)

## Abstrak
Kredit ialah suatu cara yang diterapkan oleh orang ataupun badan usaha agar memperoleh pembia y a a n guna  mendukung  peningkatan  usaha  ketika  modalnya  tidak  mencukupi.  Kredit  digambarkan sebagai uang pinjaman yang dibayar kembali dengan mengangsur ataupun dalam batas jumlah tertentu yang ditetapkan  oleh bank ataupun badan lain. Bank ialah badan keuangan ya ng mengumpulkan uang dari nasabah sebagai simpanan dan menyalurkannya sebagai kredit dan/ataupun bentuk lain agar membantu taraf hidup nasabah. Bank umum menerapkan kegiatan usaha secara normal dan/ataupun sesuai den ga n standar syariah, namun BPR menerapkan kegiatan usaha sejenis tetapi tidak menyalurkan pelayanan lalu lintas  pembayaran.  BPR  mengambil  simpanan  nasabah  selain  menyalurkan  pinjaman  kepada  usaha mikro,  kecil,  dan  menengah.  BPR  dilarang  menerapkan transaksi valuta asing, hanya ada satu di satu provinsi,  dan  kurang  memiliki  kemampuan  dalam    mengawasi  jaringan  lalu lintas pembayaran agar terhindar dari kesimpulan yang salah, BPR mesti berdasarkan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 .

## Kata Kunci: Kredit, Pinjaman, Bank, Nasabah, BPR

## Abstract
Credit  is  a  financing  option  used  by  people  or  businesses  to  assist  the  growth  of  their  businesses  when  the  money they  own  is  insufficient.  Credit  is  a  loan  of  money  that  must  be  paid  back  in  installments  or  within  a  particular monetary  limit  set  by  a  bank  or  other  entity.  A  bank  is  a  financial  entity  that  receives  cash  from  the  public  in  the form  of  deposits  and  distributes  them  in  the  form  of  credit  and/or  other  forms  to  help  people  better  their  living conditions.  Commercial  banks  do  business  normally  and/or  according  to  Sharia  standards,  whilst  rural  banks conduct  comparable  business  but  do  not  provide  payment  traffic  services.  In  addition  to  providing  finance  to microenterprises,  BPR  gets  deposits  from  the  community  as  well  as  small  and  medium  enterprises.  BPR  is  forbidden from  engaging  in  operations  involving  foreign  exchange,  has  just  one  in one province, and lacks the power to oversee payment  traffic  networks.   To avoid inaccurate  conclusions,  BPR must  be based on Article  8 of Law No. 10 of 1998.
Keywords:  Credit,  Loan,  Bank,  Society,  BPR

## PENDAHULUAN
Pada  masyarakat  saat  ini,  seiring  dengan  naiknya  biaya  setiap  kebutuhan,  kredit menjadi  suatu  opsi  yang  diterapkan  oleh  seseorang  ataupun  badan  usaha  agar mendapat  pembiayaan  dengan  tujuan  agar  memperbesar  pertumbuhan  usaha  karena
modal  yang  dipunyai  oleh  badan  usaha  ataupun  perorangan  tidak  mencukupi  dalam pemenuhan    kebutuhan  (Pohan,  2022).  Alhasil,  konsep  cicilan  sudah  tidak  asing  lagi bagi  ditelinga  kita,  baik  di  pedesaan  maupun  di  perkotaan.  Kredit  bersumber  dari  kata latin  credere,  yang  berarti  “kepercayaan”.  Seseorang  yang  memperoleh  kredit  dari bank,  contohnya,  telah  memperoleh  kepercayaan  dari  bank  tersebut.  Kredit berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  ialah  peminjaman  uang  yang  dibayar dengan  secara  berkala  ataupun  pinjaman  sampai  dengan  nilai  tertentu  yang diperbolehkan  oleh  bank  ataupun  lembaga  lain.  Kredit  didefinisikan  dalam  Pasal  1 angka  2  POJK  Nomor  42/POJK.  03/2017  sebagai  “penyediaan  uang  ataupun  tagihan yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  kesepakatan  ataupun  persetujuan antara  peminjam  serta  peminjam  agar  membayar  utangnya  setelah  jangka  waktu tertentu  dengan  pemberian  bunga”.
Penyaluran  kredit  kepada  orang-orang  ialah  salah  satu  ukuran  kepercayaan  pemberi pinjaman  pada  klien  kredit  (Nisa  &  Hasibuan,  2022).  Bank,  contohnya,  ialah  salah  satu lembaga  pemberi  pinjaman.  Bank  ialah  lembaga  komersial  yang  mengumpulkan  dana dari  nasabah  sebagai  simpanan  serta  kemudian  menyalurkan  uang  tersebut  kepada nasabahsebagai  cicilan  dan/ataupun  bentuk  lain  agar  mensejahterakan  kehidupan khalayak  banyak  (Pasal  1  angka  2  UU  No.  Undang-Undang  Perbankan  Nomor  10 Tahun  1998).  Dengan  kata  lain,  bank  ialah  organisasi  ataupun  lembaga  antara kelompok  individu  yang  memiliki  sumber  daya  yang  lebih  besar  (surplus  spending group)  Berbagai  kelompok  individu  yang  memerlukan  ataupun  kekurangan  keuangan (defisit  spending  group).  Seperti  disebutkan  sebelumnya,  bank  ialah  entitas  perantara keuangan.  Bank  umumnya  didirikan  dengan  kekuatan  agar  mengambil  simpanan  serta menyalurkan  pinjaman  uang.  Bank  dalam  melangsungkan  kegiatan  usahanya menawarkan  berbagai  barang  yang  meliputi  kegiatan  yang  membantu  perekonomian nasabah,  seperti  jasa  simpan  uang,  jasa  pengiriman  uang,  serta  jasa  pinjam  meminjam uang  yang  popular  dengan  istilah  kredit.  Berdasarkan  bentuknya,  ada  dua  jenis  bank  di Indonesia,  yaitu sebagai  berikut:
1. Bank Umum
Bank  umum  ialah  bank  yang  dapat  menerapkan  kegiatan  usaha  secara  tradisional dan/ataupun  berdasarkan  Prinsip  Syariah  serta  dapat  menyalurkan  pelayanan  lalu lintas  pembayaran sebagai  bagian dari  kegiatan  usahanya.
2. Bank Perkreditan  Rakyat (selanjutnya  disebut  BPR)
Bank  perkreditan  rakyat  ialah  bank  yang  dapat  menerapkan kegiatan usaha secara tradisional  dan/ataupun  berdasarkan  Prinsip  Syariah  tetapi  tidak  menyalurkan pelayanan  lalu  lintas  pembayaran.
Namun,  baik  bank  umum  maupun  BPR  menyalurkan  pelayanan  kepada  nasabah, baik  dalam  hal  penghimpunan  dana  maupun  penyaluran  dana,  namun  perbedaannya BPR  tidak  menyediakan  layanan  penghimpunan  dana  layanan  dalam  lalu  lintas pembayaran.  BPR  berperan  penting  dalam  menggerakkan  roda  perekonomian,
khususnya  bagi  nasabah  menengah  ke  bawah  di  kawasan  ini.  Fungsi  BPR  tidak  hanya menyalurkan  kredit  kepada  usaha  mikro,  kecil,  serta  menengah,  tetapi  juga  menerima simpanan  nasabah.
Berdasarkan  judul  tersebut,  rumusan  masalah  yang  menjadi  fokus  pembahasan  ialah sebagai  berikut:
1. Apa  yang membedakan  bank umum dengan  BPR?
2. Bagaimana  BPR  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam  melangsungkan  usaha perkreditan??
Penelitian  ini  mencoba  mengilustrasikan  beberapa  regulasi  serta  kendala  yang menjadi  fokus  studi  literatur.  Ini  akan  menjadi  penting  dalam  menentukan  bidang  studi agar  tetap  berada  dalam  lingkup  tantangan  yang  diuraikan  di  atas.  Berikut  makna etimologis  dari  judul  penelitian  ini:
1. Pengertian  Bank
Istilah  bank  bersumber  dari  kata  Italia  banco,  yang  berarti  "bangku".  Bank memakai  bangku  ini  agar  melayani  tugas  operasional  kliennya.  Istilah  bangku secara  resmi  serta  populer  disingkat  menjadi  bank  (MUSIDAH,  2022).  Bank  ialah organisasi  keuangan  yang  menyimpan  dana  agar  orang,  bisnis  swasta,  badan usaha  milik  negara,  serta  bahkan  organisasi  pemerintah.  Berdasarkan  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia,  bank  ialah  lembaga  keuangan  yang  menarik  serta membelanjakan  uang  dalam  nasabah,  khususnya  melalui  penyaluran  kredit  serta jasa  dalam  lalu  lintas  pembayaran  serta  peredaran  uang.  Bank  ialah  badan  usaha yang  mengumpulkan  uang  dari  nasabah  sebagai  simpanan  serta  menyalurkannya kepada  nasabahsebagai  cicilan  dan/ataupun  bentuk  lainnya  dalam  rangka mensejahterakan  hidup  nasabah  lain.  Bank  umum  ialah  bank  yang  menerapkan kegiatan  usaha  secara  normal  ataupun  berdasarkan  standar  syariah  serta menyalurkan  jasa lalu  lintas  pembayaran  sebagai  bagian dari kegiatan  usahanya.
2. kredit
Berdasarkan  pemikiran  Mohammad  Djumhana  “Dalam  evolusi  perbankan kontemporer,  konsep  kredit  diperluas  agar  mencakup  tidak  hanya  peminjam  ke pelanggan  ataupun  kredit  dalam  pengertian  konvensional,  tetapi  juga  fleksibilitas kredit  yang  disalurkan.  Hal  ini  terlihat  dari  pengertian  pertanggungan  kredit  yang terdapat  pada  lampiran  Pedoman  Penyusunan  Kebijakan  Perkreditan  Bank, dimana  kredit  didefinisikan  tidak  hanya  meliputi  pemberian  fasilitas  kredit,  yang biasanya  dicatat  dalam  rekening  kredit  agar  aset  pada  neraca  bank.  ,  tetapi  juga pembelian  surat  berharga  yang  disertai  nota  perjanjian  jual  beli  ataupun  perjanjian kredit,  pembelian  surat  berharga  lain  yang  diterbitkan  nasabah,  serta  penagihan tagihan”.  Dalam  hal  penyaluran  kredit,  terdapat  unsur-unsur  kredit.  Hasil pemikiran  Rimsky  K.  Juddisseno,  unsur-unsur  tersebut  ialah:Kepercayaan, ataupun  keyakinan  dari  pemberi  kredit  kepada  penerima  kredit  bahwa  penerima
kredit  akan  dapat  memulangkan  semua  yang  diterima  sebagai  pinjaman  di  masa yang akan datang.
a. Waktu  ialah  jumlah  waktu  yang  berlalu  antara  penyaluran  kredit  serta pelunasannya.
b. Tingkat  Risiko,  ialah  kemungkinan  yang  timbul  akibat  adanya  jeda  waktu antara  penyaluran  kredit  dengan  pelunasannya.  Pembiayaan  yang  ditawarkan dalam  kasus  ini  menuntut  agunan.  Yang  dimaksud  dengan  “jaminan”  ialah harta  kekayaan  dari  nasabah  pengangsur  yang  dijadikan  jaminan  bagi Peminjam.
c. Obyek yang akan dijadikan  pinjaman  ialah  perjanjian/pencapaian. Penyaluran  kredit  bank  kepada  nasabah  pengangsur  pada  dasarnya  diatur dalam  dua konsep,  yaitu:
a. Prinsip  kepercayaan.  Dalam  hal  ini,  kredit  selalu  disalurkan  kepada  konsumen pengangsur  atas  dasar  kepercayaan.  Peminjam  yakin  bahwa  kredit  yang mereka  keluarkan  akan  menguntungkan  konsumen  pengangsur  sesuai  dengan peruntukannya,  serta  khususnya  bank  yakin  nasabah  pengangsur  akan  mampu menyelesaikan  kewajiban  kredit  ditambah  bunganya  pada  waktu  yang  telah disepakati.
b. Aturan  kehati-hatian.  Seperti  yang  dikatakan  sebelumnya,  ada  unsur  tingkat risiko  dalam  kredit.  agar  membatasi  besarnya  risiko,  maka  mesti  diterapkan pengamanan  dalam  pelaksanaan  kredit  dengan  memakai  prinsip  kehati-hatian. Konsep  ini  antara  lain  ditunjukkan  dalam  implementasi  yang  konsisten  dari semua  persyaratan  penyaluran  kredit  dengan  itikad  baik..

## METODE PELAKSANAAN
Penelitian  adalah  instrumen  kunci  terhadap  kemajuan  ilmu  pengetahuan  serta teknologi,  dengan  tujuan  mengungkap  kebenaran  secara  sistematis,  metodis,  serta konsisten.  Prosedur  penelitian  ini  melibatkan  analisis  serta  pembuatan  data  yang  telah diperoleh  serta  diproses.  Karena  penelitian  adalah  alat  agar  kemajuan  ilmu pengetahuan  serta  teknologi,  maka  teknik  penelitian  yang  diterapkan  mesti  selalu disesuaikan  dengan  ilmu  induknya.  Penulisan  penelitian  ini  memakai  teknik  penulisan sebagai  berikut:
1. Jenis  Penelitian
Penelitian  ini  memakai  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  mengkaji  regulasi perundang-undangan  serta  mempelajari  putusan  (Prasetyo,  2020).  Sifat  penelitian ini  ialah  deskriptif.  Penelitian  deskriptif  ialah  studi  yang  memakai  landasan ilmiah  agar  memahami  peristiwa  yang  terjadi,  serta  diterapkan  dengan  memakai banyak  metodologi  terkini.  Pokok  bahasan  yang  akan  ditelaah  dalam  tulisan  ini ialah  akibat  hukum  dari  wanprestasi  dalam  perjanjian  kredit  BPR.  Studi  ini  juga didasarkan  pada  upaya  agar  membangun  visi  menyeluruh  dari  masalah
penelitian,  diartikulasikan  dalam  kata-kata,  gambaran  holistik  serta  kompleks agar membantu  klarifikasi  temuan  penelitian.
2. Metode  penelitian
Teknik  riset  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini  ialah  normatif,  yaitu  penelitian yang  mengkonseptualisasikan  hukum  sebagai  apa  yang  terkandung  dalam regulasi  perundang-undangan  (law  in  book)  ataupun  hukum  sebagai  standar ataupun  norma  yang  menjadi  tolak  ukur  perilaku  manusia  yang  dinilai  layak dengan  pendekatan  undang-undang  serta  hukum  analitis  (Analitical  Approach) (Suteki  et  al.,  2018).  Pendekatan  Analitis  (Analitical  Approach)  bertujuan    agar memahami  makna  konseptual  yang  terkandung  dalam  aturan  serta  regulasi,  serta bagaimana  penggunaannya  dalam  praktik.  Strategi  ini  diterapkan  agar menyesuaikan  undang-undang  saat ini  dengan  realitas  di  sekitarnya.
3. Data serta  sumber  data Data sekunder  diterapkan  dalam  penyelidikan  ini,  serta  mengandung karakteristik  sebagai berikut:
a. Data sekunder  seringkali  dalam kondisi  siap  pakai.
b. Peneliti  sebelumnya  membentuk  serta  mengisi  formulir  serta  isi  data sekunder.\
c. Data sekunder  yang tidak dibatasi  oleh  waktu  ataupun  lokasi. Data sekunder  yang diterapkan  dalam  riset  ini dikelompokkan  menjadi:
a. Sumber  hukum  primer,  terutama  dokumen  hukum  otoritatif  yang  memiliki otoritas;  bahan  hukum  primer  ini  berupa  undang-undang,  catatan  dinas, ataupun  risalah  dalam  penyusunan  regulasi  perundang-undangan;  bahan hukum  utama  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini  antara  lain:  UU  No.  10 Tahun  1998  mengubah  UU  No.  7  Tahun  1992  mengenai  Perbankan,  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata,  serta  Kitab  Undang-Undang  Hukum Dagang.
b. Dokumen  hukum  sekunder,  seperti  jurnal  mengenai  kredit  bank,  terkait  erat dengan  bahan  hukum  utama  serta  dapat  membantu  dalam  analisis  serta pemahaman  informasi  hukum  primer  (Suteki et al., 2018).
c. Dokumen  hukum  tersier,  termasuk  bahan  pendukung  penulisan  seperti  data online.
4. Analisis  Data
Analisis  data  kualitatif  diterapkan  dalam  riset  ini.  Metodologi  kesimpulan deduktif  diterapkan  dalam  prosedur  riset  ini.  Strategi  ini  diterapkan  agar  menarik kesimpulan  dengan  mengidentifikasi  fakta-fakta  luas  sebagai  inti  permasalahan serta  kemudian  menambahkan  konsep-konsep  tertentu  sebagai  penjelasannya.

## HASIL DAN  PEMBAHASAN
1. Perbedaan  Bank Umum dengan  Bank Perkreditan  Rakyat
Istilah  bank  bersumber  dari  kata  Italia  banco,  yang  berarti  "bangku".  Bank  memakai bangku  ini  agar  melayani  tugas  operasional  kliennya.  Istilah  bangku  secara  resmi serta  populer  disingkat  menjadi  bank.  Bank  ialah  organisasi  keuangan  yang menyimpan  dana  agar  orang,  bisnis  swasta,  badan  usaha  milik  negara,  serta  bahkan organisasi  pemerintah.  Berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  bank  ialah lembaga  keuangan  yang  menarik  serta  membelanjakan  uang  dalam  nasabah, khususnya  melalui  penyaluran  kredit  serta  jasa  dalam  lalu  lintas  pembayaran  serta peredaran  uang.  Bank  berdasarkan  regulasi  Pasal  1  angka  2  Undang-undang  Nomor 10  Tahun  1998  mengenai  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 Mengenai  Perbankan  ialah  badan  usaha  yang  mengumpulkan  dana  dari  nasabah sebagai simpanan serta menyalurkannya kepada nasabah.sebagai cicilan dan/ataupun  bentuk  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup  nasabah  lain. Industri  perbankan  kemudian  menawarkan  stimulus  berupa  pembayaran  kepada deposan  agar  mendorong  mereka  menyimpan  uangnya  di  bank.  Bunga,  pembagian laba,  hadiah,  layanan,  ataupun  bentuk  imbalan  lainnya  semuanya  dimungkinkan. Setelah  menerima  dana  dari  nasabah  sebagai  simpanan,  bank  menjual  kembali  dana tersebut  kepada  nasabah  sebagai  pinjaman  yang  disebut  juga  dengan  kredit,  serta juga  dikenakan  pelayanan  pinjaman  kepada  penerima  kredit  berupa  bunga  serta biaya  administrasi.  yang  besarnya  dipengaruhi  oleh  besarnya  bunga  simpanan. Berdasarkan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Mengenai  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Mengenai  Perbankan,  “tugas  utama perbankan  Indonesia  ialah  mengumpulkan  serta  mendistribusikan  uang  rakyat. Lembaga  perbankan  di  Indonesia  memiliki  misi  serta  berperan  sebagai  agen pembangunan.  Berdasarkan  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 Mengenai  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Mengenai Perbankan,  perbankan  Indonesia  bermaksud  agar  mendukung  pelaksanaan pembangunan  nasional  dalam  rangka  meningkatkan  pemerataan,  pertumbuhan ekonomi,  serta  stabilitas  nasional  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat secara  keseluruhan.  Perbankan  Indonesia  memiliki  tujuan  yang  strategis  serta  tidak hanya  terfokus  pada  bidang  ekonomi,  tetapi  juga  pada  bidang  non  ekonomi  seperti stabilitas  nasional  yang  meliputi  stabilitas  politik  serta  sosial.”  Bank  di  Indonesia dikategorikan  menjadi  beberapa  jenis  sebagai  berikut:  Ditinjau  dari  sektor  usahanya. Bank  Umum  serta  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  ialah  dua  kategori  bank, berdasarkan  Undang-Undang  Perbankan  Nomor  10  Tahun  1998  mengenai Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  mengenai  Perbankan.  “Bank umum  ialah  bank  yang  menerapkan  kegiatan  usaha  secara  konvensional dan/ataupun  berdasarkan  prinsip  syariah  serta  menyalurkan  jasa  dalam  lalu  lintas pembayaran,  sesuai  dengan  regulasi  Pasal  1  angka  3  Undang-Undang  Perbankan Nomor  10  Tahun  1998  mengenai  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1992  mengenai  Perbankan.  Sebaliknya  angka  4  menyatakan  bahwa  BPR  ialah  bank
yang  menerapkan  kegiatan  usaha  secara  normal  ataupun  berdasarkan  standar syariah,  tetapi  tidak  menyalurkan  pelayanan  lalu  lintas  pembayaran”.
1. Dilihat  dari  Segi Kepemilikannya
Dilihat  dari  kepemilikan,  bank  dapat  dibedakan  menjadi  beberapa,  yaitu  sebagai berikut:
a. Bank Pemerintah
b. Bank Swasta  Nasional
c. Bank Asing
2. Dilihat  dari  Segi Status
Bank  umum  diklasifikasikan  kepada  dua  kelompok  berdasarkan  kapasitasnya agar  melayani  nasabah.  Distribusi  semacam  ini  kadang-kadang  disebut  sebagai distribusi  tergantung  pada  posisi  ataupun  kedudukan  bank.  Posisi  ataupun  status ini  menunjukkan  kesanggupan  bank  dalam  melayani  nasabah  baik  dari  segi jumlah  produk,  modal,  maupun  mutu  layanan.  Berikut  ialah  jenis-jenis  status bank:
a. Bank Devisa
b. Bank Non Devisa
3. Dilihat  dari  Segi Cara Menentukan  Harga
Jenis  bank  dibagi  kepada  dua  kelompok  berdasarkan  cara  penentuan  harga,  baik harga jual maupun  harga beli:
a. Bank  berdasarkan  prinsip  konvensional  dalam  mencari  laba  serta  menetapkan harga bagi nasabahnya ialah  bank berdasarkan  prinsip  konvensional.
b. lembaga keuangan  syariah.
Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  dibedakan  dari  bank  umum  dalam  hal-hal sebagai  berikut:  BPR  tidak  berwenang  menerapkan  kegiatan  usaha  dalam  mata uang  asing  (hanya  dalam  rupiah).  Layanan  cek/giro  tidak  diperbolehkan  di BPR (girlisasi).  BPR  hanya  dapat  beroperasi  di  satu  provinsi.  Bank  umum  memiliki kewenangan  agar  menerapkan  pelayanan  lalu  lintas  pembayaran,  namun  BPR tidak.
2. Proses  Penyaluran  kredit  Pada Bank Perkreditan  Rakyat Aturan  standar  berlaku  agar  pinjaman  bank.  Kriteria  tersebut  dapat  berupa persyaratan  ataupun  pedoman  penyaluran  kredit  kepada  pengangsur.  Lembaga pemberi  pinjaman  mesti  mematuhi  berbagai  prinsip,  termasuk  yang  tercantum  di bawah  ini:
1. Prinsip  Kepercayaan
Sesuai  dengan  akar  kata  kredit  yang  mempunyai  arti  “kepercayaan”  setiap penyaluran  kredit  mesti  dilandasi  oleh  kepercayaan,  yaitu  kepercayaan  Peminjam terhadap  kesanggupan  pengangsur  agar  memulangkan  kreditnya.  agar  memenuhi aspek  kepercayaan  ini,  Peminjam  mesti  menentukan  apakah  calon  pengangsur memenuhi  berbagai persyaratan  penyaluran  kredit.
2. Prinsip  Kehati-hatian
Sesuai  dengan  akar  kata  kredit  yang  mempunyai  arti  “kepercayaan”  setiap penyaluran  kredit  mesti  dilandasi  oleh  kepercayaan,  yaitu  kepercayaan  Peminjam terhadap  kesanggupan  pengangsur  agar  memulangkan  kreditnya.  agar  memenuhi aspek  kepercayaan  ini,  Peminjam  mesti  menentukan  apakah  calon  pengangsur memenuhi  berbagai persyaratan  penyaluran  kredit.
3. Prinsip  5 C Prinsip  5 C selalu  ada dalam penyaluran  kredit,  yaitu:
a. Character (Kepribadian)
Penilaian  karakter  calon  pengangsur  adalah  salah  satu  aspek  yang  mesti dievaluasi  bank  sebelum  menyalurkan  kredit.  Karena  karakter  rendah mengarah  pada tindakan  negatif,  seperti  menolak  membayar tagihan.
b. Capacity (Kesanggupan)
Calon  peminjam  mesti  memahami  kapasitas  bisnis  mereka  agar  meramalkan kesanggupan  mereka  agar membayar hutang..
c. Capital (Modal)
Modal  calon  pengangsur  juga  penting  serta  mesti  dipahami  oleh  calon Peminjam,  karena  modal  serta  kesanggupan  keuangan  calon  pengangsur memiliki  kaitan  langsung  dengan  besarnya  kesanggupan  membayar kredit.
d. Conditions of Economy (Kondisi  Ekonomi)
Situasi  ekonomi  mikro  serta  makro  juga  mesti  diperhatikan  sebelum menyalurkan  pinjaman,  terlebih  apabila  terkait  langsung  dengan  badan  usaha pengangsur.  Contohnya,  apabila  badan  usaha  calon  pengangsur  berada  di wilayah  yang  telah  dijamin  ataupun  disalurkankekuasaan  untuk  memonopoli oleh  pemerintah.  Kemudian  terjadi  pergeseran  kebijakan  di  mana  pemerintah mencabut  hak  proteksi  ataupun  hak  monopoli,  yang  mengmestikan  kehati- hatian  yang  lebih  besar  dalam  menyalurkan  pinjaman  kepada  badan  usaha- badan usaha  tersebut.
e. Collateral (Jaminan)
Tidak  dapat  disangkal  perlunya  fungsi  penjaminan  dalam  setiap  penyaluran kredit.  Padahal,  contohnya,  jaminan  itu  semata-mata  berupa  hak  tagih  yang dikeluarkan  oleh  proyek  yang  dibebani  pinjaman  yang  bersangkutan.  Agunan adalah sumber dana terakhir bagi Peminjam, serta akan direalisasikan/dilaksanakan  apabila suatu  kredit  benar-benar  wanprestasi.
4. Prinsip  5 P
Dalam  suatu  penyaluran  kredit  oleh  bank,  selain  prinsip  5C  juga  ada  yang disebut  prinsip  5 P, yaitu:
a. Party (Para Pihak)
Para  pihak  ialah  faktor  yang  paling  penting  agar  dipertimbangkan  ketika penyaluran  kredit.  Akibatnya  pemberi  pinjaman  mesti  memperoleh kepercayaan  dari para pihak,  dalam hal ini  pengangsur.
b. Purpose (Tujuan)
Peminjam  juga  mesti  mengetahui  alasan  kredit  tersebut.  Mesti  ditentukan apakah  kredit  tersebut  akan  diterapkan  agar  tujuan  yang  positif,  serta  juga mesti  dipantau  agar  memastikan  bahwa  kredit  tersebut  benar-benar dimaksudkan  agar tujuan  yang ditentukan  dalam perjanjian  kredit.
c. Payment (Pembayaran)
Kredit  yang  akan  disalurkan  diantisipasi  agar  dilunasi  oleh  pengangsur. Oleh  karena  itu,  mesti  ditentukan  serta  diteliti  apakah  pengangsur  memiliki sumber  penghasilan  setelah  menerima  kredit,  serta  apakah  penghasilan tersebut  cukup  agar melunasi  pinjamannya.
d. Profitability (Perolehan Laba)
Kesanggupan  pengangsur  agar  memperoleh  laba  sama  perlunya  dalam menyalurkan  kredit.  Akibatnya,  Peminjam  mesti  dapat  memprediksi  apakah laba  badan  usaha  akan  lebih  dari  bunga  pinjaman  serta  apakah  penghasilan badan usaha  akan cukup  agar menerapkan  pembayaran  kredit.
e. Protection (Perlindungan)
Perlindungan  kredit  diperlukan  apabila  Anda  bersedia  menanggung  situasi yang tidak  menguntungkan.
5. Teknik  3 R:
a. Return (jumlah  yang dihasilkan)
Return  ialah  hasil  yang  akan  diperoleh  pengangsur,  dalam  contoh  ini  ketika kredit  diterapkan  nanti,  serta  Peminjam  masa  depan  mesti  dapat memprediksinya. Transaksi ini menyiratkan bahwa cukup agar memulangkan  kredit,  ditambah  bunga  serta  biaya,  selain  agar  memenuhi tuntutan  lainnya.
b. Repayment (Pembayaran Kembali)
Kesanggupan  Pembayaran  dari  pengangsur  tentu  saja  mesti  diperhatikan, demikian  pula  apabila  kesanggupan  membayarnya  sesuai  dengan  jangka waktu  pelunasan  kredit  yang akan dikeluarkan.
c. Risk Bearing Ability (Kesanggupan  Menanggung  Risiko)
Aspek  lainnya  yang  perlu  dinilai  ialah  besarnya  kesanggupan  pengangsur agar  menyerap  risiko.  Contohnya,  dalam  hal  sesuatu  yang  tidak  pantas. Apalagi  apabila  itu  bisa  mengakibatkan  kredit  yang  buruk.  Akibatnya,  mesti ditentukan  apakah  jaminan  dan/ataupun  asuransi  agar  produk  secara  kredit cukup  agar  menutupi  risiko  ini.  Untuk  mengikuti  teknik  kehati-hatian,  BPR mesti  menerapkan  penelitian  terhadap  calon  nasabahnya.  Berdasarkan  Pasal 8 UU No. 10 Tahun  1998 bahwa  :
A. bank  umum  mesti  mempunyai  keyakinan  dalam  menyalurkan  kredit ataupun  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah  berdasarkan  analisis mendalam  ataupun  itikad  baik  serta  kesanggupan  serta  kesanggupan nasabah  pengangsur  pada  pelunasan  hutang  ataupun  memulangkan  dana tersebut  sesuai  dengan  yang disepakati.
B. Bank  umum  mesti  mempunyai  serta  memakai  aturan  pembiayaan  serta pembiayaan  berbasis  syariah  sesuai  dengan  regulasi  Bank Indonesia.”
Sebelum  menerapkan  analisis  tersebut,  BPR  mesti  menerapkan  kajian  yang memadai  terhadap  kewajaran  data  serta  informasi  yang  diperoleh  dari  konsumen. Hal  ini  diterapkan  agar  terhindar  dari  kesimpulan  yang  salah  serta  agar memperlambat  pengambilan  keputusan.  Item  garansi  tambahan  mesti  diteliti  serta dievaluasi.  Ditempatkan  pada  saat  jaminan  baru  ditawarkan  /  pada  saat  pertama  kali dijamin,  memperoleh  cek  yang  memadai  dari  pegawai  bank.  Pada  proses  pemberian data  kepada  pihak  yang  berkuasa  agar  memutuskan,  petugas  kredit  hanya “menyortir”  jenis  barang yang dapat  diikat  sebagai  agunan secara  yuridis  sempurna.

## SIMPULAN
1. Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  dibedakan  dengan  bank  umum  dalam  hal-hal sebagai  berikut:  BPR  tidak  berwenang  menerapkan  kegiatan  usaha  dalam  mata  uang asing  (hanya  dalam  rupiah).  Layanan  cek/giro  tidak  diperbolehkan  di  BPR  (girlisasi). BPR  hanya  dapat  beroperasi  di  satu  provinsi.  Bank  umum  memiliki  kewenangan agar menerapkan  pelayanan  lalu  lintas  pembayaran,  namun  BPR tidak.
2. Dalam  rangka  penerapan  prinsip  kehati-hatian,  BPR  mesti  menerapkan  penelitian terhadap  calon  nasabahnya.  Berdasarkan  Pasal  8  UU  No.  10  Tahun  1998.  Sebelum menerapkan  analisis  itu,  BPR  mesti  menerapkan  kajian  yang  memadai  terhadap kewajaran  data  serta  informasi  yang  diperoleh  dari  konsumen.Kiat  ini  diterapkan agar  terhindar  dari  kesimpulan  yang  salah  serta  agar  memperlambat  pengambilan keputusan.  Item  Jaminan  Tambahan  mesti  diteliti  serta  dievaluasi.  Ketika  jaminan lebih  lanjut  ditawarkan/pertama  kali  dijamin,  cek  yang  sesuai  diperoleh  dari  pejabat bank.

## DAFTAR PUSTAKA
MUSIDAH, M. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PEMBERIAN  COVERNOTE  DALAM  PERJANJIAN  KREDIT  STUDI  DI  PT.  BANK NEGARA  INDONESIA  (PERSERO)  TBK  CABANG  PEKALONGAN.  Universitas Islam  Sultan Agung.
Nisa,  K.,  &  Hasibuan,  R.  R.  A.  (2022).  Analysis  of  Multipurpose  Credit  (KMG) Procedures  at  Bank  Sumut  Syariah  KCP  Rantau  Prapat.  Sinomika  Journal:  Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi, 1(1), 1–8.
Pohan,  C.  A.  (2022).  Optimizing  corporate  tax  management:  Kajian  perpajakan  dan  tax

## planning-nya terkini. Bumi Aksara.
Prasetyo,  A.  (2020).  Perlindungan  hukum  bagi  anak  pelaku  tindak  pidana. Mizan: Jurnal
Ilmu Hukum, 9(1), 51–60.
Suteki,  S.,  Putri,  N.  R.,  &  Firdaus,  A.  S.  (2018).  Laporan  Penelitian_FUNGSI  HUKUM SEBAGAI  ALAT  UNTUK  MELAKUKAN  REKAYASA  SOSIAL  DALAM PENGENTASAN  KEMISKINAN  (Studi  Kasus  Dana  Bagi  Hasil  Cukai  Tembakau Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kudus Kota Kretek).