Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol.  1,  No.  2  –  September  2020,  Hal.  169-174|  Available  online  at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: http://doi.org/10.22225/juinhum.v1i2.2458.169-174

## AKIBAT HUKUM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN PERSYARATAN DOKUMEN PALSU
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI DENPASAR)
Putu Dila Parmila, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Gusti Ketut Sri Astiti Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali dilaparmila25@gmail.com, budiartha.fhwjurnal@gmail.com, notarisppatsriastiti@yahoo.com

## Abstrak
Korupsi  sudah  menjadi  tindak  pidana  yang  sangat  luar  biasa,  karena  keberadaannya  sangat  mepengaruhi pertumbuhan  perekonomian  di  Indonesia,  dan  banyak  faktor  yang  mempengaruhi  Tipikor  (Tindak  Pidana Korupsi)  ini  dapat  terjadi  karena  adanya  wewenang  yang  dimiliki  terdakwa  sehingga  sangat  mudah  untuk melancarkan  aksinya.  Banyak  cara  yang  dilakukan  dalam  menjalankan  korupsi  ini,  salah  satunya  dengan melakukan pemalsuan dokumen ataupun surat-surat  yang digunakan untuk  syarat  melakukan perjanjian utang- piutang.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu  apa  akibat  hukum  perjanjian  hutang  piutang  dengan persyaratan  dokumen  palsu  dan  apa  faktor-faktor  terjadinya  perjanjian  hutang-piutang  dengan  persyaratan dokumen palsu dan alur penyelesaian. Metode yang digunakan adalah normative. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh  hasil  penelitian  yaitu:  Pencairan  dana  yang  diakibatkan  denan  pemalsuan  data  atau  dokumen  Maka dari  itu  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  terdakwa  tidak  akan  dipidana  dengan  pasal  pemalsuan,  melainkan didakwakan melakukan tindak pidana korupsi karena akibat dari yang ia lakukan adalah terjadinya kerugian aset negara, selanjutnya  Faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  paling  utama  adalah  itikad tidak  baik  dari  terdakwa  sendiri,  selanjutnya  juga  dari  faktor  wewenang  yang  ia  miliki,  sehingga  ia  dapat menggunakan kesempatan tersebut untuk melangsungkan tindakannya.
Kata Kunci : Perjanjian utang-piutang; Pemalsuan dokumen

## Abstract
Corruption  has  become  an  extraordinary  crime,  because  its  existence  greatly  affects  economic  growth  in Indonesia. There are many factors that influence the criminal acts of corruption to occur; usually because the perpetrator has the authority so it is very easy to carry out the action. There are many ways to carry out this corruption, one of which is by falsifying documents that are used as conditions for conducting debt-receivables agreements.  The  objects  that  this  research  examines  are  the  legal  consequences  of  the  accounts  payable agreement with the requirements for false documents and the factors of the occurrence of the accounts payable agreement with false document requirements and settlement flow. The method used to examine these two issues is the normative legal research method. Based on the results of data analysis, it was found that: disbursement of funds resulting from falsification of data or documents indicated that the defendant would not be convicted of the  forgery  article,  but  was  charged  with  committing  a  criminal  act  of  corruption  because  the  result  of  his action was loss of state assets; The main factor affecting the occurrence of a criminal act of corruption is the bad faith of the defendant himself and also from the factor of authority he is being granted, so that he can make use of the opportunity to carry out his actions.
Keywords : Legal Consequence, Account Receivable Purchasing Agreement, Document Forgery

## I. PENDAHULUAN
Manusia  adalah  makhluk  sosial  dimana  selalu  memerlukan  orang  lain  untuk  menjalankan kehidupannya, banyak aspek yang mempengaruhi manusia menjadi makhluk sosial, baik dalam segi budaya, hukum, begitu pula dalam kehidupan berekonomi. Untuk memenuhi kehidupannya, manusia perlu  memenuhi  kebutuhannya,  salah  satunya  dalam  bidang  perekonomian.  Banyak  cara  yang tersedia,  antara  lain  berdagang,  sewa-menyewa,  dan  yang  paling  sering  terjadi  adalah  pinjam
meminjam  atau  yang  lebih  sering  kita  sebut  dengan  hutang  piutang.  Jaman  sekarang  ini  kegiatan hutang-piutang  tidak  hanya  dilakukan  bersama  kerabat,  teman  ataupun  keluarga.  Sekarang  sudah banyak  lembaga  yang  menawarkan  jasa  pinjaman  uang  yang  sekarang  kita  kenal  dengan  sebutan pinjaman  kredit.  Dalam  penyaluran  kredit  pasti  diawali  dengan  adanya  perjanjian  hutang  piutang antara  pihak  kreditur  dengan  pihak  debitur,  dalam perjanjian  tersebut  harus  ada kesepakatan  antara kedua  belah  pihak  sehingga  dapat  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  secara  beriringan.  Pada umumnya  hak  dan  kewajiban  yang  lahir  dari  perikatan  dipenuhi  oleh  pihak-pihak  baik  kreditur maupun debitur (Bandem et al., 2020) .
Perjanjian ini dibuat untuk menghindari terjadinya wanprestasi antara kedua belah pihak, dan sama-sama  mendapat  perlindungan  hukum.  Dalam  prosesnya  debitur  wajib  memberikan  dokumen- dokumen  yang  diperlukan  dalam  penyaluran  kredit,  sehingga  petugas  dari  penyalur  kredit  dapat memproses  kredit  tersebut  sebelum  pemberian  kredit  kepada  debitur  terdahulu  pemberian  kredit wajib  didasarkan  pada  prinsip  kehatihatian  yaitu  harus  bertindak  hati-hati  dalam  menentukan  siapa yang  patut  untuk  diberikan  kredit  dan  berapa  besarnya  jumlah  kredit  yang  diberikan  setelah mengetahui  jaminan  yang  diberikan  oleh  calon  debitur  selanjutnya  pihak  pemberi  kredit  menjaga bahwa  perjanjian  yang  dibuat  dengan  calon  debitur  tidak  cacat  dan  memenuhi  syaratsyarat  sah perjanjian (Oktafiani & Idris, 2015) .
Dalam  implementasinya    masih    saja    banyak    pihak    yang    menyalahgunakan kewenangannya   untuk menguntungkan diri sendiri. Hal ini bisa saja terjadi akibat kurangnya kehati- hatian  dalam  pemeriksaan  keaslian  dokumen  dari  yang  mengajukan  pinjaman.  Menurut (Putra, 2018), terjadinya  kredit  fiktif  karena  faktor  internal  seperti  pemberian  kredit  yang  belum  efektif, pengadministrasian  yang  tidak  teratur/lemahnya  sistem  informasi  seperti  kelalaian  pegawai  dalam melakukan  proses  pemerikasaan  tingkat  keaslian  dokumen  sampai  pada  pemberian  kredit.    seperti halnya dari kasus yang peneliti dapatkan di Pengadilan Negeri Denpasar. Terdakwa sebagai AO yang memiliki  wewenang  untuk  mengelola  dokumen-dokumen  milik  debitur,  ia  menyalahgunakan dokumen itu untuk mencari kredit kembali di bank BRI dengan  cara  membuat  kredit  fiktif  dengan memanfaatkan dokumen-dokumen debitur yang tercatat, melakukan perubahan data identitas debitur (seperti  nama,  NIK,  alamat,  tempat  tanggal  lahir,dll)  seolah-olah  merupakan  calon  debitur  baru Briguna, membuat permohonan kredit atas nama debitur dan  menandatangani  sendiri seluruh berkas keperluan  persyaratan  pengajuan  kredit  Briguna,  melakukan  analisis  kredit  dan entry  data calon debitur  sendiri,  melengkapi  seluruh  dokumen  permohonan  kredit  dengan  mengambil  dokumen debitur  lama,  dan  memalsukan  tanda  tangan  debitur  yang  ada  pada  surat-surat,  kwitansi  dan  data- data  lain  yang  mengatasnamakan  debitur  tersebut.  Namun  dalam  penyaluran  dananya  diambil langsung  oleh  terdakwa  dengan  dalih  akan  langsung  diserahkan  kepada  debitur.  Kemudian  pada akhirnya  saat  dilakukan Special  Audit (audit  khusus)  oleh  Kantor  Inspeksi  Satuan  Pengawasan Internal  (SPI)  Kantor  Inspeksi  BRI  Denpasar  pada  bulan  Desember  2015,  sehingga  terlihatlah kejanggalan  dari  kredit-kredit  fiktif  tersebut  dan  dibawalah  kasus  ini  ke  ranah  kepolisian  untuk diusut,  dan  ditemukanlah  bukti  bahwa  terdakwa  telah  melakukan  tindakan  menyimpang  dalam penyaluran  kredit.  Menurut (Redha  Anshari,  2016), apabila  dalam  perkara  kepailitan  ditemukan kecurangan oleh kreditur maupun debitur, maka kreditur atau debitur tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan KUH Pidana. Tujuan penelitian ini adalah  Untuk  mengetahui  akibat  hukum perjanjian  hutang  piutang  dengan  persyaratan  dokumen  yang  sengaja  dipalsukan.  Yang  kedua untuk  mengetahui  faktor-faktor    dan    alur    penyelesaian  perjanjian  hutang  piutang  dengan persyaratan dokumen palsu.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif,  yaitu  dengan  cara  menggali  informasi- informasi  yang  ada  pada  literatur,  dokumen-dokumen  resmi  seperti  putusan  pengadilan  yang berhubungan dengan kasus yang dihadapi peneliti. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer  dan  sekunder.  Bahan  primer  yaitu  bahan  hukum  yang  mempunyai  kekuatan  mengikat, misalnya  peraturan  perundang-undangan.  Bahan  ini  diperoleh  dari  norma-norma  dasar  yaitu  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun 1998  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan,  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer)  dan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Denpasar  Nomor 1786K/PID.SUS/2017.  Sedangkan  data  sekunder  yaitu  bahan  hukum  yang  bersumber  pada
keputusan,  literatur-literatur,  dokumen-  dokumen  yang  bersangkutan  dengan  permasalahan  yang dihadapi,  dan  artikel-  artikel  yang  ada  di  Internet  (Artikel  Hukum).  Pengumpulan  bahan  hukum primer  dan  sekunder  ini  dilakukan  dengan  cara  mengembangkan  dokumen-dokumen  yang berhubungan  dengan  permasalahan  yang  dihadapi.  Analisis  data  dilakukan  dengan  cara  deskriptif analisis,  dimana  untuk  memperoleh  gambaran  tentang  status  gejala,  data-data  yang  diperoleh  dari penelitian  ini  merupakan  hasil  pengamatan,  hasil  wawancara,  pemotretan,  cuplikan  tertulis  dari dokumen dan catatan lapangan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Akibat  Hukum  Perjanjian  Hutang-Piutang  dengan  Persyaratan Dokumen Palsu
Hutang merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan yang timbul akibat dari suatu  perjanjian ataupun undang-undang, sedangkan piutang adalah suatu hak yang dimiliki seorang debitur atas apa yang  dijanjikan  oleh  kreditur.  Secara  umum  perjanjian  hutang  piutang  diatur  dalam  pasal  1754 KUHPerdata, dimana pasal tersebut menyebutkan bahwa perjanjian hutang piutang adalah perjanjian dengan  mana  pihak  yang  satu  memberikan  kepada  pihak  yang  lain  suatu  jumlah  tertentu  barang- barang  yang  menghabis  karena  pemakaian,  dengan  syarat  bahwa  pihak  yang  belakangan  ini  akan mengembalikan  sejumlah  yang  sama  dari  macam  dan  keadaan  yang  sama  pula.  Dalam  melaksana kan perjanjian hutang piutang ini ada pula syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah di mata hukum. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, antara lain: (a) Adanya kata sepakat antara dua  belah  pihak;  (b)  Para    pihak    yang    melakukan    perjanjian    harus    cakap    dalam    melakukan perbuatan hukum; (c) Perjanjian yang dilakukan harus berisikan objek perjanjian; (d) Perjanjian  yang dilakukan  harus  berdasarkan  sebab  yang  hala  atau  dalam  kata  lain  perbuatannya  tidak  melanggar peraturan.
Supaya  perjanjian  menjadi  sah  maka  para  pihak  harus  sepakat  terhadap  segala  hal  yang terdapat  di  dalam  perjanjian  dan  memberikan  persetujuannya  atau  kesepakatannya  jika  ia  memang menghendaki  apa  yang  disepakati (J,  1995) .  Jadi  dalam  penelitian  ini  diambil  suatu  contoh  tindak kejahatan  yang  dilakukan  oleh  seorang  pegawai  Bank  yang  dimana  dia  memalsukan  dokumen- dokumen yang dijadikan persyaratan  dalam  pengajuan  kredit atau  dalam  kata  lain  disebut  juga kredit    fiktif.  Terdakwa  melakukan  kejahatannya  tersebut  dengan  cara  memalsukan  keterangan- keterangan seperti alamat, tempat dan tanggal lahir bahkan sampai tanda tangan debitur. Dokumen- dokumen  yang  dipalsukan tersebut didapat dari dokumen persyaratan kredit yang  telah selesai  atau sudah  dilunasi,  dimana  terdakwa  diam-diam  memperbanyak  dokumen-dokumen  yang  digunakan dalam pemberian kredit sebelumnya. Dan menggunakan dokumen-dokumen atau surat tersebut untuk melancarkan tindakannya. Surat yang dimaksud dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya ( R, 1980) . Dalam penanganan kasus ini terjadi kekaburan norma, apakah terdakwa akan diadili secara pidana pemalsuan atau tindak pidana korupsi. Jadi hal ini dapat  ditentukan dari akibat hukum yang dihasilkan  dari  peristiwa  ini.  Sehingga  perlu  diklasifikasikan  lebih  terperinci  dari  segi  pidana pemalsuan  dan  tindak  pidana  korupsi.  Dalam  pasal  3  UU  No.31  Tahun  1999  menjelaskan  Setiap orang  yang  dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi, menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau kedudukan  yang    dapat  merugikan    keuangan    negara  atau  perekonomian    negara,  dipidana dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan  paling  banyak  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  milyar  rupiah).  Sedangkan  dalam  pasal  263  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan sebagai berikut: “barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan  sebagai  bukti  dari  pada  sesuatu  hal  yang  dengan  maksud  untuk  memakai  atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dengan dipalsu, diancam jika pemakaian  tersebut  dapat  menimbulkan  kerugian,  karena  pemalsuan  surat,  dengan  pidana  penjara paling lama enam tahun.” Dalam pasal ini dijelaskan mengenai tindak pidana pemalsuan surat pada umumnya,  namun  apabila  dilihat  dari  tindak  pidana  dalam  contoh  kasus  yang  digunakan  dalam penulisan penelitian ini, tindakannya mengarah ke Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu  pemalsuan  surat  yang  diperberat.  Dalam  pasal  ini  merumuskan:  “pemalsuan  surat  diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
1.   Akta-akta otentik;
2.   Surat hutang atau sertifikat hutang
3.   Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang
4.   Talon,  tanda  bukti  dividen  atau  bunga  dari  salah  satu  surat  yang  diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5.   Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan”.
Jika dilihat dari perumusan delik tindak pidana pemalsuan surat yang diperberat (pasal 264 KUHP)  harus  juga  dihubungkan  dengan  tindak  pidana  pemalsuan  surat  pada  umumnya  pasal  263 KUHP),karena  unsur-unsurnya  sama  saja,  namun  pada  objek  surat-suratnya  saja  yang  berbeda. Maka  dari  itu  akibat  hukum  yang  dihasilkan  dari  perjanjian  hutang  piutang  dengan  persyaratan dokumen  palsu  yaitu  terjadinya  kasus  tindak  pidana  korupsi.  Tindak  pidana  korupsi  merupakan tindak  pidana  materiil,  karena  tindak  pidana  korupsi  merupakan  peristiwa  yang  dapat  dikatakan tindak  pidana  karena  ada  akibat  yang    ditimbulkan    dari    peristiwa    tersebut,    akibat    yang dihasilkan    sudah    pasti  kerugian  keuangan  negara.  Sehingga  tindakan  terdakwa  yang  diawali dengan  memalsukan  dokumen  persyaratan  milik  nasabah  berujung  dengan  timbulnya  kerugian keuangan  negara.  Apabila  ditelaah  lagi  mengenai  unsur-unsur  dari  kedua  tindak  pidana  ini,  pasti akan lebih merujuk ke tindak pidana korupsi. Karena hasil dari perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah  mengakibatkan  kerugian  Negara  yang  cukup  besar,  sedangkan  dalam  unsur-unsur  tindak pidana  pemalsuan  surat  kurang  dijelaskan  mengenai  akibat  yang  dihasilkan  dari  tindak  pidana tersebut.  Pada  dasarnya  tindak  pidana  pemalsuan  juga  termasuk  dalam  tindak  pidana  materiil. Karena    dari    unsur-unsur  delik  yang  telah  disebutkan    yaitu  berakibat  timbulnya  suatu  hak, perikatan,  pembebasan  hutang,  sebagai  bukti  dan  dapat  menimbulkan  kerugian  kepada  orang  lain, tindakan  terdakwa  sudah  masuk  ke  semua  unsur  tindakan  pemalsuan.  Namun  dalam  kasus  ini tindakan  yang  dilakukan  atas  pemalsuan  tersebut  berakibat  terjadinya  kerugian  keuangan  negara, sehingga karena dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  mengatur  lebih  jelas  mengenai  kerugian  keuangan  negara,  maka  terdakwa  diadili  di Pengadilan  dengan  berpedoman  pada  UU  Tipikor  ini..  Jadi  sudah  dapat  diklasifikasikan  bahwa kasus yang digunakan sebagai contoh dalam penulisan skripsi ini diklasifikasikan ke dalam Tindak Pidana  Korupsi  dan  diadili  berpedoman  pada  UU  NO.31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Faktor-faktor  Terjadinya  Perjanjian  Utang-Piutang  dengan  Persyaratan  Dokumen  Palsu dan Bagaimana Alur Penyelesaiannya
Faktor-faktor yang mempengaruhi dapat terjadinya perjanjian utang piutang dengan persyaratan dokumen palsu, antara lain :
1.   Adanya itikad buruk dari terdakwa sebagai pegawai penyalur kredit;
2.   Pegawai dalam penyaluran kredit tidak melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional yang telah diterapkan oleh bank;
3.   Adanya  kesempatan  akibat  kelalaian  pegawai  lain,  sehingga  terdakwa  dengan mudah menjalankan perbuatannya;
4.   Kurangnya pengawasan dari pusat sehingga peristiwa ini terjadi begitu lama, dan menimbulkan kerugian yang sangat besar.
Dari  faktor-faktor  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  sangat  riskan  terjadinya  Tipikor  di  berbagai bidang,  karena  hal  ini  sudah  sangat  mengganggu  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia  maka diperlukan banyak upaya guna menekan terjadinya kasus Tipikor. Salah satu cara yang dapat diambil adalah menuntut pertanggungjawaban atas kerugian negara yang dihasilkan. Ada dua jalur peradilan yang  dapat  ditempuh  dalam  menangani  kasus  Tipikor  ini,  yaitu  jalur  peradilan  pidana  dan  jalur peradilan perdata. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak  pidana  ini  sehingga  tindak  pidana  korupsi  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  luar  biasa (Extra  Ordinary  Crime), (Hartanti,  2007) .  Dalam  proses  peradilan  pidana  terdakwa  akan  diproses sesuai dengan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Prosedurnya yaitu: (1) Penyelidikan, (2) Penyidikan para penuntutan dan Penuntutan, (3) Pembacaan surat dakwaan, (4) Eksepsi, (5) Pembuktian, (6) Pembacaan surat tuntutan, (7) Pledoi dan (8) Putusan hakim pengadilan.
Namun  apabila  dilihat  di  kenyataannya  dan  dalam  Undang-Undang  No.31  Tahun  1999  disebutkan terdakwa  hanya  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  20 (dua  puluh)  tahun  dan  atau  denda  paling  sedikit  Rp.  50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  dan paling  banyak  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  milyar  rupiah),  dimana  hal  tersebut  tidak  sebanding dengan  julukan  tipikor  yang  sudah  masuk  sebagai extraordinary  crime .  Yang  dapat  dihukum  itu sebenarnya  adalah  manusia  sebagai  pribadi  dan  bukan  kenyataan,  perbuatan  ataupun  tindakan (Lamintang,  1997) .  Sehingga        diperlukan        langkah        lebih        lanjut        untuk        menuntut pertanggungjawaban atas kerugian negara, yaitu dengan menempuh jalur peradilan perdata. Dimana hal ini dapat dilakukan dengan bantuan Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai pihak yang berwenang sebagai  perwakilan  negara  atau  pihak  yang  merasa  dirugikan  atas  tipikor  tersebut.  Prosedur  yang perlu ditempuh dalam peradilan Perdata, yaitu:
a)   Pembacaan Gugatan.
b)   Jawaban tergugat. c)   Tanggapan penggugat. d)   Tahap pembuktian/jawab-menjawab. e)   Kesimpulan.
f)    Putusan.
Dalam proses peradilan perdata ini sebenarnya sama saja seperti proses peradilan perdata pada umumnya, hanya saja disini yang berperan sebagai  penuntut umum adalah Jaksa Pengacara Negara (Jaksa  Pengacara  Negara).  Namun  dalam  proses  peradilan  perdata  ini  masih  sangat  tidak  efektif, dimana  proses  peradilannya  sangat  bertentangan  dengan  asas  peradilan  yang  sederhana,  cepat  dan biaya  ringan.  Karena  proses  ini  masih  sangat  berbelit-belit.  Terlebih  lagi  dalam  prosedur pembuktiannya  masih  sangat  memberatkan  penggugat.  Karena  beban  pembuktian  diserahkan sepenuhnya  kepada  penggugat  untuk  menemukan  bukti  bahwa  aset-aset  yang  dimiliki  tergugat merupakan  hasil  dari  korupsi.  Dalam  masalah  pembuktian,  pemerintah  cukup  menghitung  berapa pendapatan yang layak bagi pelaku, kemudian membandingkan dengan aset yang dimiliki. Jika aset yang dimiliki melebihi jumlah pendapatannya, maka pelaku berkewajiban membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara legal (Saputra, 2016) . Maka dari itu, sangat diperlukan dibuatnya undang- undang  yang  khusus  membahas  mengenai  masalah  ini, sehingga  akan  ada  pedoman  yang  tepat  dan tentu akan membantu menekan jumlah kasus korupsi di Indonesia.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Akibat hukum yang ditimbulkan dari pemalsuan dokumen persyaratan pencairan kredit ini dapat dilihat dari  akibat  yang  dihasilkan,  dimana  awalnya  terdakwa  melakukan  pemalsuan  dokumen-dokumen persyaratan  tersebut  guna  membuat  rekening  fiktif  sehingga  dana  nasabah  itu  diterima  oleh  dirinya sendiri.  dari  peristiwa  tersebut  akan  berakibat  terjadinya  kerugian  aset  negara.  Maka  dari  itu  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  terdakwa  tidak  akan  dipidana  dengan  pasal  pemalsuan,  melainkan didakwakan  melakukan  tindak  pidana  korupsi  karena  akibat  dari  yang  ia  lakukan  adalah  terjadinya kerugian  aset  negara.  Faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  paling  utama adalah  itikad  tidak  baik  dari  terdakwa  sendiri,  selanjutnya  juga  dari  faktor  wewenang  yang  ia  miliki, sehingga  ia  dapat  menggunakan  kesempatan  tersebut  untuk  melangsungkan  tindakannya.  Karena tindakan  korupsi  ini  merupakan  suatu  tindak  pidana  luar  biasa  ( extraordinary  crime) maka, penyelesaian  kasusnya  juga  harus  dilakukan  secara  ekstra.  Maka  dapat  diselesaikan  dengan  jalur perdata maupun pidana. Apabila dalam peradilan pidana sudah dijatuhkan hukuman,  namun tidak ada pertanggungjawaban atas kerugian aset  negara, maka  dapat diambil  langkah peradilan  perdata  dengan cara  mengajukan  gugatan  melalui  Jaksa  Pengacara  Negara.  Namun,  menempuh  jalur  perdata  banyak mengalami  kendala,  seperti  beratnya  proses  pembuktian,  dimana  pembuktian  diberatkan  kepada penggugat, sehingga akan memakan biaya yang banyak dan juga proses yang berbelit-belit.

## 2. Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas  peneliti  memberi  saran  yang  pertama  adalah  Dalam  menjatuhkan dakwaan sebelumnya harus diperhatikan dahulu dalil-dalil dari tindak pidananya. Sehingga tidak akan ada  kesalahan  dalam  menjatuhkan  hukuman  terhadap  terdakwa  itu  sendiri,  karena  apabila  terdapat kesalahan dalam menjatuhkan hukuman yang tidak sesuai dengan dalil-dalil maka akan berakibat buruk
bagi  terdakwa  ataupun  korban.  Sehingga  tidak  akan  ada  kekaburan  norma  dalam  sistem  hukum  di Indonesia.  Saran  yang  kedua  bahwa  Sebelum  terjadinya  tindak  pidana,  seharusnya  suatu  perusahaan selalu  menggunakan  standar  operasi  perusahaannya,  sehingga  tidak  ada  celah  untuk  oknum-oknum yang  tidak  bertanggung jawab untuk melakukan tindakan yang lebih buruk,  apabila tindak pidana  itu sudah terjadi maka, apabila akibat yang dihasilkan dari tindakan itu bersifat ekstra, maka  penangannya harus  dilakukan  lebih  ekstra.

## DAFTAR PUSTAKA
Bandem, I. W., Wisadnya, I. W., & Mordan, T. (2020). Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang. Raad Kertha , 03 (01), 1–21. Hartanti, E. (2007). Tindak Pidana Korupsi (2nd ed.). Sinar Grafika. J, S. (1995). Perikatan yang Lahir dari Perjanjian . Citra Aditya Bakti. Lamintang, P. A. . (1997). Dasar-DAsar Hukum Pidana Indonesia Bandung . Citra Aditya Bakti . Oktafiani,  L.,  &  Idris,  I.  (2015).  Pelaksanaan  Pemberian  Kredit  dengan  Jaminan  Hak  Tanggungan Pada Debitur PT. Bank DKI Jakarta Pusat. Lex Jurnalica , 12 (2), 79–90.
Putra,  S.  K.  (2018).  Kajian  Yuridis  terhadap  Piutang  Tidak  Tertagih  atas  Penjualan  Produk  Secara Kredit pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Asy-Syariah , 20 (1), 72–84. R, S. (1980). Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Politeria.
Redha  Anshari,  M.  (2016).  Rekayasa  Piutang  oleh  Kreditor  untuk  Memenuhi  Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit. Lex Renaissance , 1 (1), 126–138.
Saputra,  R.  (2016).  Kewenangan  Penuntutan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  pada  Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal Hukum Respublica , 16 (1), 103–119.