PENGARUH KEVAKUMAN JABATAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS DI ACEH
 [Suhaimi] 1
[Nurdin MH] 2
[Enzus Tinianus] 3
1 [Prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala]
1 [pak_emy@usk.ac.id]
2 [Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala]
2 [nurdinhusin@usk.ac.id]
3 [Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala]
3 [enzustinianus@usk.ac.id]

## Abstract
Article 72 of Law No.30 of 2004 concerning to the Position of a Notary, as amended by Law Number 2 of 2014 concerning to Amendments to Law No.30 of 2004 concerning to the  position  of  a  Notary  (hereinafter  referred  to  as  the  Law  on  Notary  Position  and abbreviated  as  UUJN),  states  that  the  duration  of  position  for  the  Notary  Regional Supervisory Council (MPWN) are 3 (three) years, but the duration of notary for the Aceh MPWN, which on 27 September  2020  has  alredy  turned  3  (three)  years,  turns  out  that until 19 May 2021 there has been no replacement for a new MPWN. As  a result, there has  been  a  vacuum  in  the  Aceh  MPWN  for  7.2  months.  So  it  would  be  interesting  if  a scientific study was carried out on the effect of the MPWN's vacuum on the effectiveness of the guidance and supervision of Notaries in Aceh. This type of research is included in empirical  legal  research.  The  primary  data  was  obtained  through  field  research,  by conducting interviews with respondents and several informants. The results of the study revealed  that  when  the  Aceh  MPWN  was  vacuumed,  there  were  2  (two)  MPDN recommendations  with  2  (two)  Notaries  indicating  violations  of  the  UUJN  and/or  the Notary Code of Ethics, namely the  MPDN  for  Banda  Aceh  Municipality  and  Aceh  Besar District. However, due to the vacuum of the Aceh MPWN and its members having been retired,  the  Aceh  MPWN  is  not  authorized  to  handle  and  follow  up  on  the recommendations  of  the  two  MPDN.  The  legal  consequence  is  that  the  guidance  and supervision of Notaries is not carried out effectively.
P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
JurnalIus Civile (RefleksiPenegakan Hukum dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar Volume 7, Nomor 2, Tahun 2023 email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile
Keywords : Vacuum Position, Effectiveness, Guidance and Supervision
Received: 07 Agustus 2023         Revised: 10 Oktober 2023       Aceppted: 17 Oktober 2023

## 1. PENDAHULUAN
Menurut  Pasal  1  Angka  1  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris,  yang  diubah  dengan  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris  (yang  selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dan disingkat dengan UUJN) dinyatakan bahwa: “Notaris adalah salah satu pejabat umum  yang  diberi  kewenangan  membuat  akta  otentik.”  Pasal  1870  KUH- Perdata menyatakan bahwa akta otentik merupakan alat bukti yang tujuannya untuk  membuktikan  suatu  peristiwa  hukum  atau  suatu  perbuatan  hukum. Oleh sebab itu, suatu akta otentik haruslah mempunyai kepastian hukum dan adanya  perlindungan  hukum  terhadapnya,  karena  akta  otentik  memang dibuat  guna  membuktikan  suatu  peristiwa  hukum  atau  suatu  perbuatan hukum.  Dengan  demikian  akta  otentik  sebagai  alat  bukti,  memberikan  bukti sempurna mengenai hal-hal yang terkandung di dalamnya.
Mengingat begitu pentingnya akta otentik sebagai alat bukti sempurna dalam  membuktikan  sesuatu  hal  yang  termuat  di  dalamnya,  maka  Notaris sebagai  salah  satu  pejabat  yang  berwenang  membuatnya  haruslah  benar- benar  profesional  di  bidangnya.  Hal  ini  penting,  karena  akta  Notaris merupakan  alat  bukti  yang  sifatnya  otentik.  Di  samping  itu,  pengguna  jasa Notaris  membutuhkan  dan  mengharapkan  agar  akta  Notaris  dapat memberikan ketertiban, kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap mereka.  Dengan  demikian  setiap  akta  Notaris  memberikan  konsekwensi hukum  terhadapnya,  oleh  karenanya  Notaris  dalam  membuat  akta  haruslah benar-benar bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya.
Semakin  berkembangnya  suatu  kehidupan  masyarakat,  semakin meningkatnya  kebutuhan  jasa  Notaris  “guna  memperoleh  kepastian  hukum mengenai  suatu  peristiwa  hukum  atau  perbuatan  hukum  tertentu  yang menimbulkan  hubungan  hukum  keperdataan  kepada  para  pihak  yang membuatnya.” 1 Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  “lembaga  kenotariatan  di Indonesia  merupakan  salah  satu  lembaga  kemasyarakatan  yang  hidup, tumbuh  dan  berkembang  dalam  masyarakat  karena  memang  masyarakat membutuhkannya,  dimana  dalam  pergaulannya  sehari-hari  mereka membutuhkan  alat  untuk  pembuktian  dalam  melakukan  suatu  perbuatan hukum di bidang keperdataan yang terjadi diantara mereka.” 2
Keberadaan  Lembaga  Kenotariatan  sebagaimana  diatur  dalam  UUJN merupakan  peraturan  kebijakan  ( Beleidsregel )  dari  negara,  yang  sengaja dibentuk “sebagai implementasi dari tugas negara guna memenuhi kebutuhan
1 Lumban Tobing, G.H.S. 1999. Peraturan Jabatan Notaris. Erlangga. Jakarta, hlm. 2.
2 Yeni Rahman, Prija Jatmika, Titiek Soeryati Soekesi. 2017. Limitasi Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik  Yang  Dibuatnya. Kumpulan  Jurnal  Mahasiswa  Fakultas  Hukum  Universitas  Brawijaya .  (Magister  Ilmu  Hukum dan Kenotariatan, 2017): 3. http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/issue/view/67.
masyarakat  dalam  memberikan  jasa  (khususnya  dalam  pembuatan  akta otentik),  sehingga  keberadaan  Lembaga  Kenotariatan  tersebut  diakui  oleh negara”. 3 Dengan demikian  jelas  bahwa  “jabatan notaris  merupakan  jabatan publik  yang  dimaksudkan  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat, terutama  masyarakat  yang  membutuhkan,  sehingga  Lembaga  Kenotariatan merupakan  lembaga  yang  lahir  dan  dibentuk  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat”. 4
Menurut  Supriadi,  “Notaris  bertugas  dan  berwenang  membuat perjanjian, perbuatan atau ketetapan yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban  bagi  kedua  belah  pihak.  Sehingga  dapat  memberikan  jaminan, kepastian  atau  pembuktian  terhadap  perjanjian,  perbuatan  atau  ketetapan tersebut  agar  pihak-pihak  yang  terlibat  di  dalamnya  memperoleh perlindungan dan kepastian hukum”. 5
“Notaris diangkat oleh Pemerintah, yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  Republik  Indonesia,  serta  bekerja  untuk  kepentingan  Negara  guna melayani  kebutuhan  masyarakat  berupa  jasanya  dalam  pembuatan  akta otentik,” 6 yaitu “suatu surat atau akta yang dibuat berdasarkan suatu bentuk yang  telah  ditentukan  dalam  suatu  undang-undang  dan  dibuat  dihadapan atau  oleh  pegawai  umum  yang  berwenang  untuk  membuatnya”. 7 Walaupun Notaris  diangkat  oleh  Pemerintah,  namun  demikian  Notaris  tidak  digaji  oleh pemerintah,  melainkan  diperoleh  dari  pihak  yang  menggunakan  jasa Notaris.” 8 Supaya  Notaris  bertanggung  jawab  dalam  menjalankan  tugasnya, maka kepada Notaris dibebankan sejumlah kewajiban yang harus diikuti dan dipatuhi.  Kewajiban  tersebut  terdapat  dalam  Pasal  16  UUJN,  salah  satu  di antaranya    merupakan  kewajiban  yang  paling  prinsipil  (terutama  sekali pelayanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat),  yaitu  kewajiban  yang menyangkut etika dan moral, seperti:
a. “pelayanan  yang  sesuai  dengan  UUJN,  kecuali  mempunyai  alasan tertentu yang cukup untuk menolaknya;
b. jujur,  amanah,  mandiri,  saksama,  tidak  memihak,  dan  dalam  suatu perbuatan  hukum  tetap  menjaga  kepentingan  pihak-pihak  yang terlibat atau terkait di dalamnya;
c. tetap  menjaga  rahasia  terhadap  segala  sesuatu  yang  berkaitan dengan  akta  yang  dibuat  olehnya  dan  semua  keterangan  yang
3 Irma  Mulia  Fitri,  Ilyas  Ismail,  Suhaimi.  2019.  Pengawasan  dan  Pembinaan  Majelis  Pengawas  Daerah  Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran di Kabupaten Aceh Timur. Syiah Kuala Law Journal; 3(1): 53-62.
4 Della Rafiqa Utari. 2021. Akibat Hukum Kevakuman Jabatan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Aceh Terhadap Pengawasan Notaris. Tesis. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Uniwersitas Syiah Kuala. Banda Aceh, hlm. 4.
5 Supriadi. 2006. Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia . Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 20.
6 Faradilla  Asyatama.  2021.  Tanggung  Jawab  Notaris  Setelah  Berakhir  Masa  Jabatannya  Terhadap  Kesalahan Ketik Dalam Pembuatan Akta Otentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 114/Pdt.P/2017/PN-CLP). Indonesian Notary; 3(10): 245-261.
7 Muhammad  Iqbal  Tarigan.  2018.  Studi  Komparatif  Mengenai  Alat  Bukti  Surat  Dalam  Hukum  Acara  Perdata Indonesia Dengan Hukum Perdata Islam. Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan; 2(2): 144-151.
8 Panji  Anugrah  Putra.  2021.  Pertanggungjawaban  dan  Akibat  Hukum  Pembuatan  Akta  Notaris  Yang  Tidak Terpenuhinya  Kebenaran  Materiil. Tesis .  Program  Studi  Kenotariatan,  Program  Magister  Fakultas  Hukum  Universitas Islam Indonesia, hlm.16.
didapatkan  dalam  proses  pembuatan  akta  sesuai  sumpah  atau  janji jabatan,  kecuali  ditentukan  lain  oleh  perundang-undangan  yang berlaku”.
Mengingat  kewajiban  tersebut  di  atas  merupakan  kewajiban  Notaris yang  berkaitan  dengan  etika  dan  moral,  maka  masalah  etika  dan  moral dijabarkan  secara  mendetil  di  dalam  Kode  Etik  Notaris.  Dengan  demikian, terciptanya Notaris yang berkepribadian merupakan tuntutan UUJN dan Kode Etik Notaris, yaitu Notaris yang bermoral dan berakhlak mulia. Hal ini penting, apabila  etika  dan  moralnya  sudah  baik,  maka  kewajiban-kewajiban  lainnya yang dibebankan kepada Notaris biasanya akan baik juga, seperti berperilaku jujur,  amanah,  tidak  memihak  dan  bekerja  penuh  tanggung  jawab.  Apalagi “dilihat  dari  kedudukan  profesi  Notaris  yang  dalam  menjalankan  tugasnya sebagai  pejabat umum,  dituntut  untuk  senantiasa  cermat, obyektif  terhadap siapapun dan selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian. Kemudian, Notaris dalam menjalankan tugasnya bebas dan mandiri, diikuti dengan rasa tanggung jawab  dan  merupakan  wujud  nyata  dalam  menjaga  harkat  dan  martabatnya sebagai  pejabat  umum.  Dengan  demikian  sudah  sepatutnya  profesi  Notaris dikatakan  sebagai  profesi  hukum  yang  mulia,  yang  disebut  dengan Officium Nobile ”. 9
Selanjutnya,  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  memberikan pelayanan  hukum  kepada  masyarakat,  Notaris  juga  harus  dapat mempertanggungjawabkan  perbuatannya  secara  hukum,  baik  kepada  para pihak  yang  berkepentingan  dan  yang  terkait  di  dalamnya,  maupun  kepada masyarakat.  Kemudian  yang  lebih  penting  Notaris  juga  bertanggung  jawab kepada bangsa dan negara serta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Akan tetapi Notaris  juga  manusia  yang  punya  keterbatasan-keterbatasan,  kelemahan, kekurangan  dan  juga  punya  kebutuhan  yang  beraneka  ragam  bahkan  tidak terbatas, sementara itu alat pemuas kebutuhannya selalu terbatas. Sehingga adakalanya  Notaris  melakukan  perbuatan-perbuatan  yang  secara  sadar  atau tidak sadar yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dalam masyarakat, bahkan  melanggar  peraturan  perundang-undangan,  UUJN  dan  Kode  Etik Notaris.
Pembinaan  dan  pengawasan  terhadap Notaris  sangat  diperlukan  untuk menjamin  kewenangan  dan  kewajiban  yang  dibebankan  kepada  Notaris terlaksana  dengan  baik  sesuai  dengan  UUJN  dan  Kode  Etik  Notaris.  engan adanya  pembinaan  dan  pengawasan,  masyarakat  akan  terhindar  dari informasi  yang  salah  atau  menyesatkan  serta  perbuatan-perbuatan  hukum keperdataan yang salah atau menyimpang yang dilakukan Notaris. “Dalam hal ini Notaris menjalankan profesinya berada dalam lingkup pengawasan negara, yang  saat  sekarang  ini  dilaksanakan  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi
9 Maheski  Diah  Ayu  Saraswati.  2021.  Disparitas  Putusan  Majelis  Pengawas  Notaris  Yang  Memiliki  Kekuatan Hukum  Mengikat  Dalam  Penjatuhan  Sanksi  Administratif  Notaris  (Studi  Kasus  Putusan  No.03/B/MPPN/X/2018  dan Putusan No.13/B/MPPN/XII/2017). Otentik’s Jurnal Hukum Kenotariatan; 3(1): 36-57.
Manusia  Republik  Indonesia.  Pengawasan  oleh  Menteri  tersebut  dilakukan dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris (MPN).” 10
MPN menurut Pasal 67 ayat (2) UUJN terdiri atas:
a. “Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN);
b. Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN); dan
c. Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN).”
Menurut  Pasal  72  UUJN,  MPWN  sebagai  salah  satu  Majelis  Pengawas Notaris,  kedudukannya  berada  di  ibukota  provinsi,  dengan  masa  jabatannya selama  3  tahun  dan  dapat  diangkat  kembali  setelah  masa  jabatannya berakhir.  Hal  ini  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  (Permenkumham)  No.29  Tahun  2015  Tentang  Organisasi  dan  Tata Kerja Kementerian Hukum dan  Hak Asasi Manusia, sebagaimana telah diubah beberapa  kali  dan  terakhir  dengan  Permenkumham  No.24  Tahun  2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Permenkumham No.29 Tahun 2015.
Masa  jabatan  MPWN  Aceh  sempat  mengalami  kevakuman  hampir  8 bulan  lamanya  (+  7  bulan  20  hari),  yaitu  sejak  28  September  2020  sampai dengan 19 Mei 2021. Hal ini terjadi karena masa jabatan MPWN Aceh Periode 2017  –  2020  sudah  berakhir  pada  27  September  2020,  sedangkan  Surat Keputusan  Pengangkatan  MPWN  Aceh  periode  selanjutnya  baru  diterbitkan pada  20  Mei  2021.  Dengan  demikian  selama  rentang  waktu  28  September 2020  sampai  dengan  19  Mei  2021,  keberadaan  MPWN  Aceh  dalam  keadaan vakum.  Konsekwensi  dari  kevakuman  MPWN  Aceh  tersebut  tentunya  akan mempengaruhi  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  notaris.  Dalam  hal fungsi  pembinaan  dan  pengawasan  Notaris  oleh  MPWN  Aceh  tidak  berjalan sebagaimana  amanah  UUJN  dan  Permenkumham  Nomor  29  Tahun  2015. Sementara itu dalam masa kevakuman MPWN Aceh, ada beberapa Notaris di Aceh  berstatus  sebagai  Terlapor  karena  diduga  melanggar  UUJN  dan/atau Kode Etik Notaris, antara lain: Notaris yang berinisial AW (salah satu Notaris di Kabupaten  Aceh  Besar)  dan  Notaris  SR  (salah  satu  Notaris  di  Kota  Banda Aceh).
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di  atas,  menarik  kiranya  jika dilakukan  kajian  bagaimanakah  pengaruh  kevakuman  Majelis  Pengawas Wilayah  Notaris  terhadap  efektivitas  pembinaan  dan  pengawasan  Notaris  di Aceh.  Hal  ini  penting  mengingat  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap Notaris  merupakan  salah  satu  bentuk  tanggung  jawab  negara  guna melindungi  masyarakat  dari  tindakan-tindakan  Notaris  yang  tidak  sejalan dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  UUJN  dan/atau  Kode Etik Notaris.
10 Edison, Dahlan, Ilyas Ismail. 2014. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Di Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala; 2(4): 25-30.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris  ( yuridis  empiris), dimana  hukum  tidak  dipandang  hanya  sebagai  suatu  disiplin  ilmu  yang perspektif  dan  terapan  semata,  melainkan  juga  sebagai  suatu empirical atau kenyataan  hukum  yang  terjadi  dalam  masyarakat.  Penelitian  hukum  empiris termasuk dalam lingkup penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi yang dipraktekkan dalam kenyataannya di masyarakat.” 11
Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif,  karena sumber  datanya  bersumber  dari  data  lapangan,  yaitu  dapat  berupa  individu (personal) yang menjadi subyek penelitian, sebagai sumber yang eksis dalam masyarakat,  baik  sebagai  individu  yang  independen  maupun  bagian  dari komunitas tertentu.” 12
Data  primer  diperoleh  dengan  melakukan  penelitian  lapangan,  yaitu dengan  mewawancarai  para  responden  dan  informan.  Sedangkan  untuk memperoleh  data  sekunder  dilakukan  melalui  penelitian  kepustakaan,  yaitu dengan menelaah bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

## 3. HASIL PENELITIAN DANPEMBAHASAN
Kehadiran  Jabatan  Notaris  atau  Lembaga  Notaris  diadakan  atau dikehendaki untuk melayani atau memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat bukti  tertulis  yang bersifat  otentik  mengenai  suatu  keadaan, perbuatan  atau peristiwa  hukum  tertentu,  sehingga  mempunyai  kepastian  hukum  dan perlindungan hukum yang sempurna. Akta Notaris itu sendiri secara substantif dapat berupa:
a. “Suatu  keadaan,  perbuatan  atau  peristiwa  hukum  yang  diinginkan oleh para pihak untuk dijadikan sebagai alat bukti di kemudian hari. Sehingga hal tersebut tercatat dengan dituangkan dalam bentuk akta otentik;
b. Tindakan  hukum  tertentu  yang  menurut  peraturan  perundang- undangan wajib dibuat dalam bentuk akta otentik”. 13
Seiring  dengan  semakin  pesatnya  pembangunan  nasional,  terutama pembangunan  di  sektor  ekonomi,  “kebutuhan  akan  pelayanan  jasa  Notaris juga  terus  mengalami  peningkatan.  Dengan  demikian  semakin  lama  semakin banyak  anggota  masyarakat  yang  membutuhkan  jasa  Notaris.  Sementara  itu jumlah Notaris pun semakin lama semakin mengalami peningkatan, sehingga dalam  mendapatkan  klien,  para  Notaris  secara  aktif  kadang-kadang  harus berusaha  menawarkan  jasa  dengan  cara  mendatangi  klien,  dan  selanjutnya melakukan  perikatan  seperti  layaknya  pebisnis  pada  umumnya,  termasuk
11 Suharsimi Arikunto. 2012. Prosedur Penelitian Suatu Peendekatan Praktek. Rineka Cipta. Jakarta, hlm.126.
12 Hasyim Ali Imran. 2015. Penelitian  Komunikasi Pendekatan  Kualitatif Berbasis Teks. Jurnal Studi Komunikasi dan Media; 19(1): 132-140.
13 Habib  Adjie.  2008. Sanksi  Perdata  dan  Administratif  Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat  Publik. PT.  Refica Aditama, Bandung, hlm.32.
melakukan  negosiasi  masalah  honorariumnya.  Di  samping  itu  juga  kadang- kadang  ditemukan  adanya  Notaris  yang  dalam  menjalankan  tugasnya  tidak sejalan  dengan  UUJN  dan  Kode  Etik  Notaris,  bahkan  melanggar  UUJN dan/atau Kode Etik Notaris.” 14
Berdasarkan uraian di atas, maka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris merupakan suatu keharusan dan suatu hal yang tidak dapat dielakkan. Hal  ini  dimaksudkan  supaya  masyarakat  mendapat  kepastian  hukum  dan memperoleh  perlindungan  hukum  terhadap  produk  (akta)  yang  dihasilkan oleh pekerjaan atau jasa Notaris. Di samping itu juga Notaris adalah manusia biasa  (makhluk  sosial),  sama  halnya  dengan  manusia-manusia  lainnya  yang tidak  luput  dari  kesalahan  dan  kesilapan,  oleh  karena  itu  dengan  adanya pembinaan  dan  pengawasan  dari  Majelis  Pengawas  Notaris,  kesalahan  dan kesilapan  tersebut  segera  dapat  diperbaiki,  sebelum  menimbulkan  akibat hukum  yang  lebih  luas  dalam  masyarakat  ataupun    menimbulkan  kerugian bagi masyarakat.
Sehubungan  dengan  tanggung  jawab  pemerintah  dalam  melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris dan dilaksanakan oleh Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  melalui  Majelis  Pengawas,  maka  dalam  hal adanya  dugaan  pelanggaran    terhadap  UUJN  dan/atau  Kode  Etik  Notaris, Majelis Pengawas Notaris mempunyai kewenangan menyelenggarakan sidang untuk  memeriksa  Notaris  tersebut.  Dalam  hal  ini  penyelenggaraan  sidang dimaksud untuk memeriksa:
1. “Adanya dugaan pelanggaran terhadap kode etik;
2. Adanya  dugaan  pelanggaran  dalam  pelaksanaan  tugas  jabatan Notaris; dan
3. Adanya  perilaku  yang  dapat  mempengaruhi  atau  menggangggu pelaksanan tugas jabatan Notaris.” 15
Uraian di atas menunjukkan bahwa betapa pentingnya pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris. Di samping itu juga  sebagai  salah  satu  bentuk  tanggung  jawab  negara  dalam  memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dengan demikian tidak ada suatu alasan pun yang dapat dibenarkan apabila Majelis Pengawas Notaris  berada  dalam  keadaan  vakum,  seperti  MPWN  Aceh  yang  mengalami kevakuman hampir 8 (delapan) bulan lamanya.
Dalam  hal  adanya  laporan  masyarakat  terhadap  dugaan  pelanggaran UUJN atau Kode Etik Notaris, masalah tersebut terlebih dahulu ditangani oleh MPDN.  Hal  ini  sejalan  dengan  Pasal  30  huruf  f  dan  Pasal  32  huruf  a Permenkumham  Nomor  24  Tahun  2000.  Pasal  30  huruf  f  Permenkumham Nomor  24  Tahun  2000  antara  lain  menyatakan  bahwa:  MPDN  mempunyai kewenangan  yang  bersifat  administratif  meliputi  pemeriksaan  terhadap
14 Dera  Reswara  Santiaji.  2020.  Peran  Majelis  Pengawas  Terhadap  Ketaatan  Notaris  Dalam  Upaya  Penegakan Kode Etik. Aktualita; 3(2): 364-369.
15 Irma Mulia Fitri, Ilyas Ismail, Suhaimi. 2019. Pengawasan dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah  Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran di Kabupaten Aceh Timur. Syiah Kuala Law Journal; 3(1): 53-62.
Notaris  sehubungan  dengan  adanya  laporan  masyarakat  dan  menyampaikan hasil  pemeriksaan  tersebut  kepada  MPWN  dalam  waktu  30  hari.  Kemudian tembusan hasil pemeriksaan juga disampaikan kepada pihak Pelapor, Notaris yang bersangkutan, MPPN dan Organisasi Notaris”.
Selanjutnya  Pasal  32  huruf  a  Permenkumham  Nomor  24  Tahun  2000 menyatakan  bahwa:  MPWN  mempunyai  kewenangan  yang  bersifat administratif  seperti  menyelenggarakan  sidang  untuk  melaksanakan pemeriksaan dan selanjutnya mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang  disampaikan  melalui  MPDN”.  MPDN  berkedudukan  di  ibukota kabupaten/kota  dan  diangkat  oleh  Kepala  Kantor  Wilayah  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  atas  nama  Menteri  (Pasal  4  ayat  (1) Permenkumham Nomor 24 Tahun 2000).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Tarmizi,  salah  seorang  anggota MPWN  Aceh  Periode  2017  -  2020  mengatakan  bahwa  “dalam  hal  adanya laporan  masyarakat  terhadap  perilaku  Notaris  yang  diduga  atau  terindikasi melanggar UUJN atau Kode Etik Notaris, terlebih dahulu masyarakat melapor ke  MPDN  setempat.  Hal  ini  sesuai  dengan  kewenangan  MPDN  untuk menangani  pengaduan  masyarakat  di  daerah  hukumnya.  Setelah  MPDN melakukan  pemeriksaan  terhadap  Notaris  yang  menjadi  Terlapor,  MPDN membuat Berita Acara Pemeriksaannya dan disampaikan kepada MPWN dan tembusannya  disampaikan  kepada  Notaris  tersebut  sebagai  Terlapor  dan kepada  Organisasi  Notaris  (Pengurus  Daerah  Ikatan  Notaris  Indonesia)  serta MPP.” 16
Berdasarkan  uraian  di  atas  jelas  bahwa  apabila  adanya  laporan masyarakat  terhadap  Notaris  yang  terindikasi  melakukan  pelanggaran terhadap  UUJN  atau  Kode  Etik  Notaris,  maka  hal  tersebut  diajukan  kepada MPDN  sebagai  Majelis  Pengawas  Notaris  yang  pertama  sekali  berwenang menanganinya.  Kemudian  setelah  MPDN  melakukan  pemeriksaan  terhadap Notaris  yang  menjadi  Terlapor,  dalam  waktu  30  hari,  MPDN  menyampaikan hasil  pemeriksaannya  kepada  MPWN  untuk  ditindak-lanjuti,  dengan tembusannya  disampaikan  kepada  Notaris  yang  bersangkutan  sebagai Terlapor, masyarakat sebagai Pelapor, MPPN dan Organisasi Notaris.
Kewenangan MPWN khususnya untuk memeriksa Notaris yang menjadi
Terlapor, hal tersebut  diatur dalam Pasal 73 ayat (1) UUJN, antara lain:
a. Melakukan  pemeriksaan  dan  pengambilan  keputusan  melalui  suatu sidang  MPWN  terhadap  laporan  masyarakat  yang  disampaikan melalui MPDN.
b. Melakukan  pemanggilan  terhadap  Notaris  terlapor  guna  dilakukan pemeriksaan atas laporan masyarakat.
c. Memberikan sanksi, baik berupa peringatan lisan maupun tulisan.
16 Wawancara dengan  Tarmizi, Anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Aceh Periode 2017  – 2020 dari Unsur Akademisi, Banda Aceh, tanggal 13 Desember 2021.
d. Mengusulkan  kepada  MPPN  untuk  memberikan  sanksi  terhadap Notaris (Terlapor) yaitu diberhentikan untuk sementara dari jabatan Notaris  selama  3  (tiga)  bulan  hingga  6  (enam)  bulan  atau diberhentikan secara tidak hormat.
Keputusan MPWN sebagaimana tersebut di atas menurut Pasal 73 ayat
(2) UUJN merupakan keputusan yang bersifat final. Sehingga dapat dikatakan bahwa  kewenangan  MPWN  untuk  memberikan  sanksi  kepada  Notaris,  baik sanksi  berupa  peringatan  secara  lisan  maupun  peringatan  secara  tertulis, maka  sanksi  tersebut  bersifat  final  dan  tidak  dapat  dikoreksi  oleh  MPPN maupun oleh lembaga lainnya.
Kemudian  Pasal  75  UUJN  memberikan  kewajiban  kepada  MPWN berkaitan dengan kewenangan MPWN tersebut di atas, yaitu menyampaikan keputusan  MPWN  tersebut  kepada  Notaris  terlapor,  dengan  tembusannya disampaikan  kepada  MPPN  dan  Organisasi  Notaris.  Selanjutnya  dalam  hal Notaris  terlapor  mengajukan  banding  karena  keberatan  terhadap  keputusan MPWN,  maka  MPWN  menyampaikan  pengajuan  banding  tersebut  kepada MPPN.
Uraian  di  atas  menunjukkan  mekanisme  pemeriksaan  oleh  MPWN terhadap  Notaris  yang  menjadi  Terlapor  karena  diduga  telah  melakukan pelanggaran  terhadap  UUJN  atau  Kode  Etik  Notaris,  serta  penjatuhan sanksinya apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap UUJN atau Kode Etik  Notaris.  Namun  dalam  kenyataannya  di  Aceh  telah  terjadi  kevakuman MPWN  selama  hampir  8  (delapan)  bulan  lamanya,  sementara  itu  beberapa Notaris di Aceh diduga melakukan pelanggaran terhadap UUJN atau Kode Etik Notaris dan statusnya sudah menjadi Terlapor. Beberapa Notaris sebagaimana dimaksud, antara lain:
1. Notaris berinisial AW (salah satu Notaris di Kabupaten Aceh Besar) Berdasarkan  Laporan  HA  (Pelapor)  Notaris  AW  (Terlapor)  diduga telah  melakukan  suatu  perbuatan  yang  melanggar  UUJN  atau  Kode Etik  Notaris.  Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  MPDN  Kabupaten  Aceh Besar  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  22  Oktober  2020,  13 November 2020, 17 Desember 2020 dan terakhir tanggal 12 Januari 2021, Notaris AW diduga telah melakukan perbuatan sebagai berikut:
a. Bahwa  Notaris  AW  telah  menetapkan  honorarium  melebihi ketentuan yang mengatur mengenai honorarium Notaris. b. Bahwa  isi  akta  dengan  kejadian  tidak  sesuai.  Dalam  salinan  akta disebutkan  bahwa  karena  penghadap  telah  membaca  isi  akta, maka  akta  tidak  dibacakan lagi,  dan penghadap  telah  memahami dan  mengetahui  isi  akta.  Tapi  Terlapor  mengatakan  telah membacakan isi akta. c. Bahwa  Terlapor  tidak  menjaga  sikap  atau  tingkah  lakunya  dalam menjalan  jabatan  Notaris  dengan  mengirimkan  pesan  bernada ancaman melalui Whatsapp kepada Pelapor.
d. Bahwa adanya penandatanganan kertas kosong oleh Ayah Pelapor pada saat penandatanganan akta.
e. Bahwa  Terlapor  mengatakan  pernah  bertemu  langsung  dengan saudari  LQ  (Kakak  Pelapor),  padahal  yang  sebenarnya  hanya  istri Terlapor yang bertemu dengan Kakak Pelapor. 17
Setelah  melakukan  pemeriksaan  terhadap  Notaris  AW,  MPDN Kabupaten  Aceh  Besar  melimpahkan  perkara  tersebut  kepada  MPWN  Aceh untuk menindaklanjutinya dengan memberikan rekomendasi sebagai berikut:
a. Menyatakan bahwa telah ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap  UUJN  oleh  Notaris  AW  (Terlapor)  berdasarkan  fakta- fakta  hukum  dan  hasil  pemeriksaan  sebagaimana  dimuat  dalam Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  Nomor  001/BAP/MPDN  Aceh Besar,  demikian  pula  terhadap  Sumpah  Jabatan  dan  Kode  Etik Notaris.
b. Meminta  kepada  MPWN  Aceh  untuk  menjatuhkan  sanksi  kepada Notaris AW (Terlapor) sesuai aturan yang berlaku. 18
MPDN Kabupaten Aceh Besar dalam surat pengantarnya kepada MPWN Aceh tertanggal 22 Januari 2021, menyebutkan bahwa Laporan Pengaduan HA (Pelapor)  diteruskan  ke  MPWN  Aceh  setelah  dilakukan  langkah-langkah  dan upaya  perdamaian  terhadap  para  pihak  akan  tetapi  upaya  tersebut  tidak berhasil.
2. Notaris berinisial SR (salah satu Notaris di Kota Banda Aceh).
Menurut  Laporan  Advokat  Herwansyah dan Rekan  (Pelapor)  Notaris SR (Terlapor) dalam menjalankan jabatan atau tugasnya diduga telah melakukan  sesuatu  perbuatan  yang  melanggar  UUJN  atau  Kode  Etik Notaris. Berdasarkan Pengaduan Pelapor, Notaris SR (Terlapor) dalam pembuatan  akta  tidak  memenuhi  syarat  karena  ketidakhadiran notaris  dalam  pembuatan  dan  penandatanganan  akta.  Kemudian MPDN  Kota  Banda  Aceh  pada  tanggal  11  November  2020 menyelenggarakan  Rapat  Majelis  dengan  agenda  meminta keterangan  dari  Notaris  SR  (Terlapor).  Pada  tanggal  13  November 2020  dilanjutkan  Rapat  Majelis  dengan  agendanya  meminta keterangan  korban  (Pelapor).  Setelah  memperoleh  keterangan  dari Pihak  Pelapor  dan  Pihak  Terlapor  MPDN  Kota  Banda  Aceh menindaklanjuti laporan pengaduan tersebut kepada MPWN Aceh.
Sekretariat MPWN Aceh dalam menindaklanjuti surat dan rekomendasi MPDN  Kabupaten  Aceh  Besar  dan  MPDN  Kota  Banda  Aceh  tersebut,  pada tanggal  15  Februari  2021  mengirim  Undangan  kepada  Anggota  MPWN  Aceh Periode  2017  –  2021  untuk  menghadiri  rapat  membahas  Rekomendasi  Hasil Pemeriksaan  Laporan  Pengaduan  HA  terhadap  Notaris  AW  dan  Laporan Pengaduan  Advokat  Herwansyah  dan  Rekan  terhadap  Notaris  SR.  Kemudian
17 Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Aceh Besar.
18 Ibid.
pada  Tanggal  16  Februari  2021  di  Ruang  Rapat  Kantor  Wilayah Kemenkumham  Aceh,  MPWN  Aceh  Periode  2017  –  2021  mengadakan  rapat untuk membahas kedua kasus tersebut. 19
Seharusnya  Sekretariat  MPWN  Aceh  tidak  perlu  menindaklanjuti  surat dan rekomendasi MPDN Kabupaten Aceh Besar dan MPDN Kota Banda Aceh, karena  dalam  kenyataannya  MPWN  Aceh  berada  dalam  keadaan  vakum, dimana MPWN Aceh Periode 2017-2021 sudah demisioner, sedangkan MPWN Aceh  periode  selanjutnya  belum  ditetapkan  Surat  Keputusannya.  Namun demikian  “dalam  Rapat  pembahasan  Rekomendasi  MPDN  Kabupaten  Aceh Besar  dan  MPDN  Kota  Banda  Aceh  tersebut,  Sasmita  mengatakan  Kanwil Kemenkumham  Aceh  sudah  melakukan    koordinasi  dan  konsultasi  dengan Direktorat  Jenderal  Administrasi  Hukum  Umum  (AHU)  Kemenkumham  di Jakarta.  Hasil  koordinasi  dan  konsultasi  tersebut  menurut  Sasmita  bahwa MPWN  Aceh  yang  telah  demisioner  masih  tetap  berwenang  (diberi kewenangan) menangani perkara tersebut untuk mengisi kekosongan hukum sampai MPWN Aceh yang baru terbentuk. Akan tetapi kewenangan tersebut diberikan  diberikan  secara  lisan  dan  tidak  dibuat  secara  tertulis,  baik  dalam bentuk  Surat  Keputusan  seperti  perpanjangan  masa  kerja  MPWN  Aceh maupun Surat Keputusan penunjukan Pejabat Sementara MPWN Aceh.
Menanggapi  pernyataan  Sasmita  di  atas,  Azhar  (anggota  MPWN  Aceh
Periode  2017  –  2020  dari  unsur  Notaris)  mempersoalkan  dasar  yang  dapat dijadikan alasan, pedoman atau legalitas bagi MPWN Aceh untuk memeriksa atau menangani perkara tersebut, sehingga nantinya hasil keputusan MPWN Aceh  dapat  dipertanggung-jawabkan  secara  hukum.  Jika  legalitasnya  tidak ada, maka MPWN Aceh yang telah demisioner secara hukum tidak berwenang untuk  memeriksa  atau  menangani  perkara  tersebut,  akibatnya  keputusan MPWN Aceh nantinya juga tidak mempunyai kekuatan hukum”. 20
Hal  yang  sama  juga  dikemukakan  oleh  Tarmizi  (anggota  MPWN  Aceh Periode 2017 - 2020 dari unsur akademisi) yang bahwa “jika tidak ada legalitas yang  pasti  berupa  Surat  Keputusan dari Kemenkumham  tentang  keberadaan anggota  MPWN  Aceh,  maka  MPWN  Aceh  yang  telah  demisioner  tidak berwenang untuk memeriksa, menangani perkara dugaan pelanggaran UUJN dan/atau  Kode  Etik  Notaris.  Jika  hanya  sekedar  konsultasi  boleh-boleh  saja dilakukan,  akan  tetapi  jika  sampai  mengeluarkan  putusan  bahwa  Notaris tersebut melanggar UUJN dan/atau Kode Etik Notaris serta penjatuhan sanksi terhadap  Notaris  tersebut  sebagai  Terlapor,  maka  putusan  tersebut  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  apa-apa  dan  bersifat  illegal,  bahkan  putusan tersebut  merupakan  suatu  tindakan  sewenang-wenang  yang  dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum”. 21
19 Wawancara dengan Idawanti, Staf Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Aceh, Banda Aceh , tanggal 23 Agustus 2021.
20 Wawancara dengan Azhar, Anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Aceh Periode 2017-2020 dari Unsur Notaris, Banda Aceh , tanggal 06 Desember 2021.
21 Wawancara dengan  Tarmizi, Anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Aceh Periode 2017  – 2020 dari Unsur Akademisi, Banda Aceh, tanggal 13 Desember 2021.
Akhirnya,  karena anggota  MPWN  Aceh  yang  telah  demisioner  tersebut tidak  mempunyai  kewenangan  untuk  memeriksa  laporan  dan  pengaduan terhadap  Notaris  AW  dan  Notaris  SR,  maka  hasil  Rapat  tersebut  di  atas memutuskan bahwa  kedua  kasus  tersebut  di atas  tidak dapat ditindaklanjuti oleh MPWN Aceh, karena MPWN Aceh sedang dalam keadaan vakum, dimana kepengurusan  MPWN  Aceh  Periode  2017-2020  sudah  demisioner    dan kepengurusan  periode  selanjutnya  belum  terbentuk.  Dengan  demikian pengawasan  terhadap  Notaris  yang  diduga  melakukan  pelanggaran  selama terjadinya kevakuman MPWN Aceh tidak berjalan secara efektif sebagaimana diharapkan. Dalam hal ini MPWN Aceh tidak dapat melakukan pembinaan dan pengawasan  terhadap  Notaris,  walaupun  secara  nyata  Notaris  tersebut terindikasi melanggar UUJN dan/atau Kode Etik Notaris.
Sebenarnya  dalam  kaitannya  dengan  pembinaan  dan  pengawasan terhadap  Notaris,  MPWN  berwenang  untuk  menindaklanjuti  rekomendasi MPDN  dan  melakukan  pemeriksaan  terhadap  laporan  dan  pengaduan terhadap  Notaris  yang  terindikasi  melakukan  pelanggaran  UUJN  dan/atau Kode  Etik  Notaris.  Namun,  karena  MPWN  itu  sendiri  sudah  demisioner  dan berada  dalam  keadaan  vakum,  maka  kewenangan  tersebut  tidak  dapat dilaksanakan.  Konsekwensinya  adalah  secara  yuridis  kewenangan  tersebut tidak  dapat  dijalankan,  rekomendasi  MPDN  tidak  dapat  ditindaklanjuti, walaupun secara nyata berdasarkan rekomendasi MPDN adanya notaris yang terindikasi melakukan pelanggaran UUJN dan/atau Kode Etik Notaris. 22
Dengan  demikian  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  notaris  tidak berjalan  secara  efektif  sebagaimana  diamanatkan  oleh  UUJN  dan  peraturan pelaksanaannya.  Padahal  pengawasan  terhadap  Notaris  dimaksudkan  agar notaris  bersungguh-sungguh  dengan  penuh  tanggung  jawab  dan  memenuhi persyaratan  dalam  menjalankan  tugasnya  sesuai  UUJN  dan  juga  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pentingnya pengawasan terhadap Notaris dimaksudkan  guna  memberikan  perlindungan  terhadap  kepentingan masyarakat  umum,  di  samping  itu  juga  agar  segala  hak  dan  kewenangan Notaris  dalam  menjalankan  tugasnya  dilaksanakan  sesuai  dengan  jalur  atau prosedur  yang  telah  ditentukan,  bukan  hanya  jalur  hukum,  melainkan  juga didasarkan  pada  etika dan  moral  profesi  demi  terjaminnya  kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat.
Mengingat  betapa  pentingnya  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap Notaris,  maka  seharusnya  Kemenkumham  benar-benar  konsisten  terhadap program  kerjanya  yang  telah  ditetapkan,  khususnya  tugas-tugas  atau wewenang  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  pembinaan  dan  pengawasan kepada  notaris.  Salah  satu  di  antaranya  adalah  dengan  menerbitkan  Surat Pengangkatan  Anggota  MPWN  tepat  pada  waktunya,  sehingga  tidak  terjadi
22 Kristiana Meinalita Samosir. 2021. Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris  Terhadap Notaris Di Kota Pontianak (Studi  Terhadap Implementasi Pasal 70 Undang-Undang Nomor 34  Tentang Jabatan  Notaris),  https://media.neliti.com/media/publications/10571-ID-efektivitas-pelaksanaan-kewenangan-pengawasan- majelis-pengawas-daerah-notaris-te.pdf diakses tanggal 22 Desember 2021.
kevakuman Anggota MPWN. Jika terjadinya kevakuman seperti MPWN Aceh, maka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris tidak dapat dilaksanakan, sehingga  pembinaan  dan  pengawasan  tersebut  tidak  berjalan  secara  efektif dan apa yang diharapkan oleh UUJN dan Kementerian Hukum dan HAM untuk memaksimalkan  pengawasan  dan  pembinaan  terhadap  Notaris  tidak  dapat diwujudkan.
Konsekwensi  lain  jika  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  notaris tidak berjalan efektif, kepastian hukum dan perlindungan hukum tidak dapat diwujudkan,  baik  terhadap  masyarakat  sebagai  korban  (Pelapor)  maupun terhadap Notaris yang bersangkutan sebagai Terlapor. Tidak adanya kepastian hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada  korban  (Pelapor),  karena  apa  yang telah dilaporkannya tidak ada keputusan yang pasti, disebabkan MPWN tidak berwenang  melakukan  pemeriksaan  (sidang)  terhadap  Notaris  (Terlapor). Sehingga nasib Pelapor sehubungan dengan kasus tersebut terkatung-katung, di  satu  sisi  Pelapor  merasa  hak-haknya  dilanggar  atau  merasa  dirugikan karena  adanya  perlakuan  atau  tindakan  Notaris  yang  terindikasi  melakukan pelanggaran terhadap UUJN atau Kode Etik Notaris, sementara itu di sisi yang lain  tidak  ada  putusan  yang  menyatakan  apakah  laporannya  itu  benar  atau salah. Demikian juga halnya terhadap Notaris (Terlapor), dimana tidak adanya kepastian  hukum  terhadap  dirinya,  karena  apa  yang  dilaporkan  terhadap dirinya  tidak  ada  keputusan  yang  pasti,  apakah  ianya  bersalah  atau  tidak bersalah. Apalagi dalam Pasal 74 ayat (2) UUJN dikatakan bahwa “Notaris juga berhak untuk  melakukan  pembelaan  diri  ketika  pemeriksaan  oleh  MPWN”. 23
Dengan  demikian  Notaris  (Terlapor)  tersebut  tidak  dapat  melakukan pembelaan  diri  karena  pemeriksaan  oleh  MPWN  tidak  pernah  berlangsung, yang disebabkan oleh kevakuman MPWN iru sendiri.
Sebenarnya  kevakuman  jabatan  MPWN  tersebut  tidak  boleh  terjadi, karena  hal  tersebut  sangat  mempengaruhi  terhadap  pengawasan  dan pembinaan  Notaris.  Akibat  dari  kevakuman  jabatan  MPWN  pelaksanaan pengawasan  dan  pembinaan  terhadap  Notaris  tidak  bisa  berjalan sebagaimana  diharapkan.  Padahal  pengawasan  dan  pembinaan  Notaris tujuannya untuk melindungi masyarakat, dari tindakan-tindakan Notaris yang dalam  memberikan  jasanya  atau  menjalankan  tugasnya  tidak  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga merupakan bentuk tanggung  jawab  negara  terhadap  warga  negaranya,  guna  mendapatkan kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  terhadap  suatu  akta  yang  dibuat oleh Notaris.
Pentingnya pengawasan, karena “dalam suatu kelembagaan pengawasan merupakan salah satu bagian dari tugas yang harus dilaksanakan, yang  termasuk  dalam  salah  satu  kerangka  kerja  guna  memastikan  bahwa setiap kendala, hambatan atau permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan
23 Wawancara dengan Azhar, Anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Aceh Periode 2017-2020 dari Unsur Notaris, Banda Aceh , tanggal 06 Desember 2021.
dan  pencapaian  kinerja  sudah  ditindaklanjuti  secara  efektif.  Oleh  karena  itu untuk  mengefektifkan  pengawasan,  pendekatan  terstruktur  dan  terintegrasi mulai  dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  pelaporan  dan  evaluasi  atau pengawasan serta tindak lanjut hasil pengawasan haruslah ditetapkan secara jelas.” 24
Menurut  Siagian,  “pengawasan  merupakan  segala  kegiatan  yang dilakukan  untuk  meyakinkan  bahwa  suatu  pekerjaan,  tugas  atau  wewenang telah dilakukan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, serta kebijakan  yang  telah  ditetapkan  dan  perintah  yang  diberikan”. 25 Selanjutnya Kansil  menambahkan  bahwa  “pengawasan  penting  dilaksanakan  guna menjamin  terlaksananya  kebijakan  yang  telah  ditetapkan”. 26 Dengan  adanya pengawasan  juga  akan  diketahui  hasil  atau output dari  suatu  kegiatan  yang telah  dilaksanakan.  Hal  ini  penting,  karena  penyimpangan  dari  rencana  atau standar  yang  telah  ditetapkan  dapat  menjadi  masukan  dan  dapat  dijadikan pedoman untuk kegiatan di masa yang akan datang.” 27
Dengan  demikian  jelas  bahwa  pengawasan  merupakan  hal  penting dalam  menjamin  terlaksananya  suatu  kinerja.  Demikian  juga  halnya  dengan notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  diberikan  tugas  dan  wewenang  untuk membuat akta otentik di bidang keperdataan, maka pengawasan oleh MPWN merupakan  suatu  keharusan,  terutama  dalam  hal  adanya  laporan  atau pengaduan  masyarakat  terkait  pelanggaran  terhadap  UUJN  dan/atau  Kode Etik Notaris.  Oleh karena itu MPWN tidak boleh vakum seperti MPWN Aceh beberapa  waktu  yang  lalu,  dimana  masa  kevakumannya  hampir  8  (delapan) bulan lamanya.
Kewenangan  yang  diberikan  kepada  MPWN  untuk  melakukan pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  notaris  merupakan  amanah  UUJN, dimana  dalam  Pasal  67  UUJN  ditentukan  bahwa  “pengawasan  atas  notaris dilakukan  oleh  Menteri,  yang  dalam  pelaksanaannya  Manteri  membentuk Majelis  Pengawas  Notaris,  dimana  salah  satu  di  antaranya  adalah  MPWN. Dengan demikian “Notaris dalam melaksanakan tugas atau profesinya berada dalam  lingkup  pengawasan  negara  yang  dalam  hal  ini  dilaksanakan  oleh Menteri,” 28 yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Mengingat akan pentingnya MPWN dalam pembinaan dan pengawasan Notaris,  maka  terjadinya  kevakuman  MPWN  merupakan  suatu  bentuk kelalaian negara (pemerintah) terhadap tanggung jawabnya. Dengan demikian dapat  dikatakan  juga  sebagai  salah  satu  bentuk  kelalaian  negara  dalam
24 Oli,  M.  2015.  Pelaksanaan  Pengawasan  Fungsional  Menuju  Optimalisasi  Kinerja  Inspektorat  Provinsi  Nusa Tenggara Timur. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ; 9(1): 24-30.
25 Antari,  P.E.  2020.  Implementasi  Fungsi  Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Dalam  Upaya  Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ; 4(2): 219-227.
26 Ibid.
27 Iswandir. 2014. Dasar-dasar Pengawasan Dalam Organisasi. JSI (Jurnal Sistem Informasi) ; 1(1): 71-76.
28 Edison, Dahlan, Ilyas Ismail. 2014. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Di Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala; 2(4): 25-30.
melindungi  warga  negaranya  dari  perbuatan  menyimpang  yang  dilakukan Notaris.
Kevakuman  jabatan  MPWN Aceh  yang berlangsung  hampir  8  (delapan) bulan  lamanya,  baru  berakhir  pada  tanggal  10  Juni  2021,  yaitu  dengan dilantiknya Anggota MPWN Aceh bersamaan dengan anggota MPWN lainnya di  seluruh  Indonesia  pada  tanggal  10  Juni  2021  bertempat  di  Grand  Hyatt Hotel  Nusa  Dua  Bali.  Pelantikan  Anggota  MPWN  tersebut  dilakukan  oleh Cahyo Rahadian Muhzar selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dirjen AHU Kemenkumham RI), yang  diawali  dengan  pembacaan  Surat  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia dan dilanjutkan dengan pengucapan Sumpah dan Janji MPWN. Pelantikan  tersebut  didasarkan  pada  Surat  Dirjen  AHU  Kemenkumham  RI Nomor:  AHU.2.UM.01.01-2000  tanggal  21  Mei  2021  yang  ditujukan  kepada Kakanwil  Kemenkumham  di  seluruh  Indonesia,  perihal  Pelantikan  Majelis Pengawas  Wilayah  Notaris  Periode  2021-2024  dan  Pengganti  Antar  Waktu (PAW) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Periode 2019-2022. Setelah  Penandatanganan  Berita  Acara  Pengangkatan  MPWN,  Dirjen AHU  Cahyo  Rahadian  Muzhar  dalam  sambutan  dan  amanatnya  menyatakan bahwa  “terkait  kebijakan  dan  arahan  Presiden  Republik  Indonesia  mengenai pertumbuhan  dan  pemulihan  ekonomi  melalui  pemangkasan  regulasi  dan penyederhanaan  perizinan,  maka  hal  tersebut  memerlukan  dukungan  yang lebih  besar  dari  Notaris.  Dalam  hal  ini  diharapkan  kepada  Notaris  agar  lebih cermat  dan  lebih  teliti  dalam  membuat  akta.  Di  samping  itu  juga  Notaris diharapkan dapat berperan aktif dalam proses penyusunan regulasi, dan terus berusaha  menyesuaikan  diri  dengan  perkembangan  teknologi  dan  terhadap kemajuan  yang  telah  diraih  Indonesia  saat  ini.  Notaris  adalah  aktor  penting dalam  dunia  bisnis  yang  berkembang  saat  ini,  karena  Notaris  juga  dapat menjadi  penasihat  hukum  bagi  para  pihak  yang  terlibat  dalam  pembuatan suatu akta otentik, bahkan akta otentik sebagai produk dari Notaris nantinya juga  akan  digunakan  dalam persidangan sebagai  alat bukti  yang  sah,  apabila para  pihak  tersebut  bersengketa  di  kemudian  hari.  Selanjutnya  kepada anggota  MPWN  diharapkan  dapat  memperkuat  pelaksanaan  pengawasan terhadap  Notaris,  hal  ini  dapat  dilakukan  baik  melalui  penguatan kelembagaan  MPWN  itu  sendiri  maupun  dalam  penerapan  atau  pengenaan sanksi.  Selanjutnya  kepada  anggota  MPWN  juga  dituntut  untuk  dapat  terus menciptakan solusi dan berinovasi dalam pengambilan langkah-langkah yang tepat dan sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat”. 29
Jika  dicermati  Sambutan  dan  Amanat  Dirjen  AHU  di  atas,  terlihat berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi dalam praktek. Di satu sisi Dirjen  AHU  mengharapkan  Notaris  lebih  cermat  dan  lebih  teliti  dalam membuat  akta,  dengan  menjungjung  tinggi  etika  dan  moral,  ikut  berperan
29 Cahyo Rahadian Muzhar, Dirjen AHU Kemenkumham RI, Sambutan dan Amanat yang disampaikan pada Acara Pelantikan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Periode 2021-2024 dan Pengganti Antar Waktu (PAW) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Periode 2019-2022 bertempat di Nusa Dua Bali, 10 Juni 2021.
aktif  dalam  proses  penyusunan  regulasi,  dan  terus  berusaha  menyesuaikan diri  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta  terhadap kemajuan yang telah diraih  Indonesia saat ini. Sementara itu di sisi yang lain Dirjen  AHU  sendiri  kurang  responsif  dengan  harapannya  sendiri.  Bagaimana Dirjen  AHU  mengharapkan  Notaris  lebih  cermat  dan  lebih  teliti  dalam membuat akta, kalau pekerjaan Notaris itu sendiri tidak diawasi dengan baik akibat  kevakuman  MPWN  dalam  jangka  waktu  yang  lama.  Sehingga  Dirjen AHU  dan  Notaris  tidak  seiring  sejalan  dan  bahkan  saling  bertolak-belakang dalam  mewujudkan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  bagi masyarakat.
Demikian  juga  halnya  dengan  harapan  Dirjen  AHU  kepada  anggota MPWN  untuk  lebih  intensif  melakukan  pengawasan  terhadap  Notaris,  baik melalui penguatan kelembagaan majelis pengawas itu sendiri maupun dalam pengenaan sanksi. Sementara itu Dirjen AHU sendiri lalai dalam pengangkatan anggota  MPWN  yang  sudah  habis  masa  jabatannya,  sehingga  MPWN  Aceh sempat  vakum  selama  hampir  8  (delapan)  bulan  lamanya.  Hal  ini  bukan memperkuat kelembagaan MPWN akan tetapi sebaliknya malah melemahkan kelembagaan  MPWN  dalam  jangka  waktu  yang  lama  tanpa  ada  suatu kepastian akan pengangkatan  MPWN  yang  baru, bahkan dengan  kevakuman MPWN  membuat  MPWN  tidak  berfungsi  sama  sekali  dalam  melakukan pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  Notaris.  Hal  ini  berakibat  tidak dapatnya  dilakukan  pengawasan  dan  pembinaan  terhadap  Notaris  yang terindikasi  melanggar  Kode  Etik  Notaris dan/atau UUJN,  karena  MPWN  yang telah  demisioner  tidak  mempunyai  kewenangan  apa-apa  terhadap  Notaris yang  melakukan  pelanggaran.  Demikian  juga  sebaliknya,  Notaris  yang  tanpa pengawasan  dikhawatirkan  akan  bertindak  sewenang-wenang  terhadap kliennya, merugikan para pihak dan/atau merugikan masyarakat.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dibahas  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa
Kemenkumham  Republik  Indonesia  (dalam  hal  ini  Dirjen  AHU)  kurang  peduli atau  kurang  responsif  terhadap  keberadaan  MPWN  sebagai  lembaga  yang berwenang  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  Notaris,  dan membiarkan  terjadinya  kevakuman  kepengurusan  jabatan  MPWN  dalam jangka  waktu  yang  lama,  sehingga  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap notaris  tidak  berjalan  secara  efektif.  Padahal  lembaga  notariat  itu  dibentuk atau  diciptakan  sebagai  implementasi  dari  tugas  negara  dalam  memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

## 4. SIMPULAN
Secara  hukum  telah  terjadinya  kevakuman  kepengurusan  jabatan MPWN di Aceh sejak 28 September 2020 sampai dengan 19 Mei 2021, karena ketika  itu  MPWN  Aceh  Periode  2017–2020  sudah  demisioner,  sedangkan MPWN  Aceh  untuk  periode  selanjutnya  belum  terbentuk.  Adanya Rekomendasi dari MPDN Kabupaten Aceh Besar dan MPDN Kota Banda Aceh
terkait dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan/atau UUJN, tidak dapat  ditindaklanjuti  oleh  MPWN  Aceh  karena  adanya  kevakuman  jabatan MPWN  Aceh,  sementara  itu  MPWN  Aceh  Periode  2017–2020  yang  sudah demisioner  tidak  berwenang  lagi  menanganinya.    Sehingga  pembinaan  dan pengawasan terhadap Notaris tidak berjalan secara efektif.

## 5. REFERENSI
Buku:
Adjie  H.,  2008. Sanksi  Perdata  dan  Administratif  Terhadap  Notaris  Sebagai Pejabat Publik. PT. Refica Aditama, Bandung. Tobing, G.H.S. 1999. Peraturan Jabatan Notaris. Erlangga. Jakarta.
Arikunto S., 2012. Prosedur Penelitian Suatu Peendekatan Praktek. Rineka Cipta. Jakarta.
Supriadi.  2006. Etika  dan  Tanggungjawab  Profesi  Hukum  di  Indonesia .  Sinar Grafika. Jakarta.

## Jurnal Ilmiah:
Antari  P.E.  2020.  Implementasi  Fungsi  Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Dalam  Upaya  Memperkuat  Sistem  Presidensial  Di  Indonesia. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ; 4(2).
Santiaji  D.R.,  2020.  Peran  Majelis  Pengawas  Terhadap  Ketaatan  Notaris  Dalam Upaya Penegakan Kode Etik. Aktualita; 3(2). Edison, Dahlan, Ismail I., 2014. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Oleh Majelis  Pengawas  Daerah  Di  Kota  Banda  Aceh. Jurnal  Ilmu  Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala; 2(4).
Asyatama  F.,  2021.  Tanggung  Jawab  Notaris  Setelah  Berakhir  Masa  Jabatannya Terhadap  Kesalahan  Ketik  Dalam  Pembuatan  Akta  Otentik  (Studi  Kasus Putusan  Pengadilan  Negeri  Cilacap  Nomor  114/Pdt.P/2017/PN-CLP). Indonesian Notary; 3(10).
Imran  H.A.,  2015.  Penelitian  Komunikasi  Pendekatan  Kualitatif  Berbasis  Teks. Jurnal Studi Komunikasi dan Media; 19(1).
Fitri I.M., Ismail I, Suhaimi. 2019. Pengawasan dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran di Kabupaten Aceh Timur. Syiah Kuala Law Journal ; 3(1)
Iswandir.  2014.  Dasar-dasar  Pengawasan  Dalam  Organisasi. JSI  (Jurnal  Sistem Informasi) ; 1(1).
Saraswati  M.D.A.  2021.  Disparitas  Putusan  Majelis  Pengawas  Notaris  Yang Memiliki  Kekuatan  Hukum  Mengikat  Dalam  Penjatuhan  Sanksi Administratif  Notaris  (Studi  Kasus  Putusan  No.  03/B/MPPN/X/2018  dan Putusan  No.  13/B/MPPN/XII/2017).  Otentik’s  Jurnal  Hukum  Kenotariatan; 3(1).
Tarigan  M.I.  2018.  Studi  Komparatif  Mengenai  Alat  Bukti  Surat  Dalam  Hukum Acara  Perdata  Indonesia  Dengan  Hukum  Perdata  Islam. Ius  Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan; 2(2).
Oli  M.  2015.  Pelaksanaan  Pengawasan  Fungsional  Menuju  Optimalisasi  Kinerja Inspektorat  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur. Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu Hukum ; 9(1).
Rahman Y., Jatmika P., Soekesi T.S., 2017. Limitasi Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya . (Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2017):
3. http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/issue/view/67.

## Skripsi, Tesis, Disertasi:
Utari  D.R.,  2021.  Akibat  Hukum  Kevakuman  Jabatan  Majelis  Pengawas  Wilayah Notaris  Aceh  Terhadap  Pengawasan  Notaris. Tesis .  Magister  Kenotariatan Fakultas Hukum Univwersitas Syiah Kuala. Banda Aceh.
Putra  P.A.  2021.  Pertanggungjawaban  dan  Akibat  Hukum  Pembuatan  Akta Notaris Yang Tidak Terpenuhinya Kebenaran Materiil. Tesis . Program Studi Kenotariatan,  Program  Magister  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Indonesia. Yogyakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris,  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris.
Peraturan  Menteri  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  (Permenkumham)  Nomor  29 Tahun  2015  Tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kementerian  Hukum  dan Hak Asasi Manusia.

## Sumber Internet:
Samosir  K.M.  2021.  Efektivitas  Pelaksanaan  Kewenangan  Pengawasan  Majelis Pengawas  Daerah  Notaris  Terhadap  Notaris  Di  Kota  Pontianak  (Studi Terhadap  Implementasi  Pasal  70  Undang-Undang  Nomor  34  Tentang Jabatan  Notaris),  https://media.neliti.com/media/publications/10571-ID- efektivitas-pelaksanaan-kewenangan-pengawasan-majelis-pengawas- daerah-notaris-te.pdf diakses tanggal 22 Desember 2021.

## Sumber Lainnya:
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Aceh Besar.
Muzhar  C.R.,  Direktur  Jenderal  Administrasi  Hukum  Umum  (Dirjen  AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Sambutan dan  Amanat  yang  Disampaikan  pada  Acara  Pelantikan  Majelis  Pengawas
Wilayah  Notaris  Periode  2021-2024  dan  Pengganti  Antar  Waktu    (PAW) Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah  Periode  2019-2022  bertempat  di Grand Hyatt Hotel Nusa Dua Bali, tanggal 10 Juni 2021.