## NATAPRAJA
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2016
Halaman 127-136
KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN

## DI KABUPATEN SLEMAN PASCA BERAKHIRNYA MDGs
Beti Nur Hayati 1 dan Muhammad Arif fahrudin Alfana 2

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  describe  the  specifics  of  population  policy  in Sleman  post-MDGs.  The  issues  are  limited  to  a  few  indicators  of  education,  health  and poverty  reduction.  This  research  is  a  survey  with  key  data  used  comes  from  Bappeda publication, the Central Bureau of Statistics, BKBPMPP and Dukcapil Sleman. The results showed that the achievement indikators of education, health and poverty reduction showed improvement  from  year  to  year.  In  2015,  most  of  these  indikators  have  succeeded  in meeting the targets set by the MDGs. In the future, education, health and poverty reduction still  remains  a  strategic  issue  in  the  population  development  in  Sleman.  Some  policies crafted to ensure that the development of population becomes better. Some of these policies are contained in the main points of development to create quality education, the creation of a healthy life and to realize a prosperous society and without poverty.
Keywords : population policy, the subject of development, Sleman Regency

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menjelaskan  pokok-pokok  kebijakan kependudukan  di  Kabupaten  Sleman  pasca  MDGs.  Isu  yang  dibahas  terbatas  pada beberapa  indikator  pendidikan,  kesehatan  dan  penanggulangan  kemiskinan.  Penelitian  ini merupakan penelitian survey dengan data utama yang digunakan bersumber dari publikasi Bappeda,  Badan  Pusat  Statistik,  BKBP  MPP  dan  Dukcapil  Kabupaten  Sleman.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  capaian  indikator  pendidikan,  kesehatan  dan penanggulangan  kemiskinan  menunjukkan  perbaikan  dari  tahun  ke  tahun.  Pada  tahuh 2015,  sebagian  besar  indikator  tersebut  telah  berhasil  memenuhi  target  yang  ditetapkan oleh  MDGs.  Ke  depan,  pendidikan,  kesehatan  dan  penanggulangan  kemiskinan  masih menjadi  isu  strategis  dalam  pembangunan  kependudukan  di  Kabupaten  Sleman.Beberapa kebijakan  disusun  agar  pembangunan  kependudukan  semakin  baik.  Beberapa  kebijakan tersebut termuat dalam pokok-pokok pembangunan adalah untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, penciptaan kehidupan yang sehat serta mewujudkan masyarakat sejahtera dan tanpa kemiskinan
Kata kunci : kebijakan kependudukan, pokok-pokok pembangunan, Kabupaten Sleman
1 Pascasarjana Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Universitas Gadjah Mada.
2 Dosen, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada. email: arif.fahrudinalfana@yahoo.com

## PENDAHULUAN
Mellennium  Development  Goals (MDGs)  merupakan    komitmen  bersama dalam bidang pembangunan yang disepakati  oleh  189  negara  di  dunia termasuk Indonesia (Stalker, 2008).
MDGs  dibentuk  sebagai  respon  dari berbagai  permasalahan  dan  tantangan pembangunan  yang  terjadi  pada  tahun 2000  (McArthur,  20014).  Keberhasilan MDGs  diukur  dari  target  pencapaian dengan  menggunakan  pendekatan  hak penduduk sebagai fokus utama pembangunan.  Oleh  karena  itu,  target pembangunan  yang  ditetapkan  cenderung kepada  upaya  untuk  mensejahterakan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan  dan  kelaparan,  pendidikan, pemberdayaan  perempuan,  kesehatan  dan kelestarian  lingkungan  (United  Nations Development Programme, 2010).
Tujuan  yang  akan  dicapai  dalam MDGs  ada  delapan.  Secara  spesifik delapan tujuan tersebut meliputi: menanggulangi kemiskinan dan kelaparan;  mencapai  pendidikan  dasar untuk  semua;  mendorong  kesetaraan gender  dan  pemberdayaan  perempuan; menurunkan angka kematian anak; meningkatkan  kesehatan  ibu;  memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya; memastikan kelestarian lingkungan  hidup;  dan  mengembangkan
kemitraan  global  untuk  pembangunan. Delapan  tujuan  tersebut  memiliki  target spesifik  yang  diharapkan  tercapai  pada tahun  2015  (Stalker,  2008;  United Nations, 2015).
Kabupaten Sleman merupakan salah satu  kabupaten  di  DIY  yang  memiliki riwayat baik dalam pembangunan kependudukan. Hal itu salah satunya dapat dilihat  dari  nilai  Indeks  Pembangunan Manusia  (IPM)  yang  tinggi  dibandingkan kabupaten  lain  di  DIY.  Nilai  IPM  di Kabaupaten  Sleman  tercatat  selalu  berada di  atas  nilai  IPM  DIY  dan  hanya  kalah dari  Kota  Yogyakarta.  Pada  tahun  2015, nilai IPM di DIY adalah sebesar 77,59 dan tercatat  sebagai  terbaik  nomor  dua  secara nasional.  Adapun  pada  tahun  yang  sama nilai  IPM  di  Sleman  sebesar  81,2  (Badan Pusat Statistik, 2016).Selain IPM, indikator  MDGs  merupakan  salah  satu tolok ukur pembangunan dari sisi kependudukan.  MDGs  dianggap  sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan  kependudukan  karena  di dalamnya diukur indikator-indikator pembangunan manusia. Indikator pembangunan kependudukan tersebut seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan (United Nations, 1993).
Pencapaian  MDGs  di  Kabupaten
Sleman menunjukkan hal yang
menggembirakan.  Sebagian  besar  target yang  telah  ditetapkan  oleh  MDGs  telah dapai tercapai bahkan sebelum tahun 2015 (Bappeda  Kabupaten  Sleman,  2015).
Meskipun demikian masih terdapat
beberapa  indikator  yang  masih  jauh  dari target  yang  ditetapkan  seperti  beberapa indikator  dalam  pendidikan,  kesehatan dan isu lingkungan.
Tulisan ini berusaha untuk memetakan pokok-pokok kebijakan kependudukan  di  Kabupaten  Sleman pasca  MDGs.  Meskipun  demikian  tidak semua  tujuan  MDGs  dibahas  pada  tulisan ini.  Penulis  hanya  membatasi  pada masalah  kemiskinan,  pendidikan  dan kesehatan.

## METODE
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten  Sleman.  Penelitian  ini  dilihat dari  obyeknya  merupakan  penelitian survey. Teknik pengumpulan data dilakukan  melalui  studi  kepustakaan dengan  mengumpulkan  data  sekunder yang  bersumber  dari  publikasi  Badan Pusat  Statistik,  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil,  Bappeda  serta  dari  sumber publikasi  lain  yang  relevan.  Data  yang dibutuhkan  dalam  tulisan  ini  antara  lain jumlah  penduduk  miskin,  pevalensi  balita kurang  gizi/gizi  buruk,  angka  partisipasi sekolah,  angka  melek  huruf,  angka
harapan  hidup  serta  data  angka  kemtian ibu  dan  bayi.    Analisis  data  dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Capaian  Pembangunan  Kependudukan pada MDGs di Kabupaten Sleman
Pembangunan milenium telah berakhir  pada  tahun  2015  yang  lalu. Artinya  tujuan  MDGs  sudah  dapat dievaluasi  hasilnya  apakah  sesuai  dengan target  yang  ditetapkan  atau  belum. Capaian  MDGs  di  kabupaten  Sleman menunjukkan  hal  yang  positif.  Beberapa indikator  telah  menunjukkan  performa yang  luar  biasa  sehingga  target  yang ditetapkan sudah tercapai (Bappeda Kabupaten  Sleman,  2015).  Dari  sisi pembangunan  kependudukan,  beberapa indikator  pendidikan,  kesehatan  dan ekonomi  menunjukkan  perbaikan  dari tahun ke tahun.
Fokus  MDGs  pada  tujuan  pertama adalah  untuk  menanggulangi  kemiskinan dan  kelaparan.  Beberapa  indikator  yang digunakan  untuk  mengukur  tujuan  MDGs tersebut  adalah  jumlah  KK  miskin  dan prevalensi  balita  kurang  gizi/gizi  buruk. Jumlah  KK  miskin  di  Kabupaten  Sleman selama  tahun  2008-2015  menunjukkan tren menurun. Meskipun pada tahun 2009
jumlah
KK miskin menunjukkan peningkatan,  namun  pada  tahun  2010- 2015  jumlah  KK  miskin  terus  mengalami penurunan.  Pada  tahun  2015  jumlah  KK miskin  kembali  mengalami  penurunan menjadi 41.023 KK.
Prevalensi  balita  gizi  kurang  /gizi buruk merupakan ukuran untuk mengidentifikasi  kasus  kekurangan  gizi pada  balita.  Adanya  kasus  ini  menjadi indikator adanya kelaparan yang berkaitan erat  dengan  kondisi  kerawanan  pangan  di masyarakat. Kondisi perkembangan proporsi  balita  penderita  gizi  buruk  di kabupaten Sleman secara umum mengalami  penurunan.  Meskipun  sempat mengalami  kenaikan  pada  tahun  2014, akan  tetapi  angka  prevalensi  gizi  buruk kembaali  mengalami  penurunan  pada tahun  2015.  Pada  tahun  2015,  persentase balita  gizi  buruk  di  Kabupaten  Sleman tercatat sebesar 0,4 persen atau turun 0,04 persen  dari  tahun  sebelumnya.  Tercatata penurunan  persentase  balita  gizi  buruk  di Kabupaten  Sleman  selama  kurun  waktu  5 tahun  (2010-2015)  adalah  sebesar  0,26 persen (Dinas Kesehatan, 2015).
Fokus  MDGs  pada  tujuan  kedua adalah  mencapai  pendidikan  dasar  untuk semua.  Tujuan  kedua  ini  diturunkan  ke dalam  1  target  yaitu  menjamin  semua anak-anak dimanapun baik laki-laki maupun perempuan untuk dapat
menyelesaikan  pendidikan  dasar  pada 2015.  Indikator  yang  digunakan  dalam pencapaian  target  antara  lain  Angka Partisipasi  Murni  (APM)  sekolah    dan angka melek huruf.
Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Sleman mengalami
peningkatan dari tahun 2010-2013, kemudian  mengalami  penurunan  paa tahun  2013  dan  naik  kembali  pada  tahun 2014-2015 (Gambar 2). Meskipun mengalami  penurunan,  nilai  APM  di Kabupaten Sleman telah memenuhi  target dari  MDGs.  Target  MDGs  untuk  APM tahun  2015  adalah  sebesar  100  persen, sedangkan  di  Kabupaten  Sleman  nilai APM sebesar 103,2 pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan  di  Kabupaten  Sleman  telah berada dalam kategori baik.
Indikator  pendidikan  selanjutnya adalah angka melek huruf. Capaian angka melek  huruf  di  Kabupaten  Sleman  pada tahun 2015 belum mencapai target. Target yang  ditetapkan  oleh  MDGs  untuk  angka melek  huruf  usia  15  tahun  ke  atas  adalah 100  persen.  Sedangkan  di  kabupaten Sleman,  pada  tahun  2015  angka  melek huruf baru mencapai 98,8 persen.
Meskipun  demikian,  jika  dilihat perkembangannya nilai angka melek huruf di  Kabupaten  Sleman  terus  mengalami
kenaikan.  Tercatat  pada  tahun  2010, angka  melek  huruf  di  kabupaten  Sleman hanya  sebesar  92,61  persen  dan  nilainya terus meningkat  sampai  tahun 2015. Pada tahun  2015,  angka  melek  huruf  sebesar 98,8  persen.  Artinya  masih  sebanyak  1,2 persen  penduduk  di  Kabupaten  Sleman yang  buta  huruf.  Hal  ini  tentu  saja  perlu untuk  mendapatkan  perhatian  karena kemampuan baca tulis merupakan indikator dasar dalam pendidikan.
Fokus selanjutnya adalah kesehatan. Dalam  MDGs,  indikator  kesehatan  sangat beragam macamnya seperti angka kematian bayi, angka kematian ibu, angka harapan  hidup,  prevalensi  penduduk  yang terkena  HIV/AIDS  dan  penyakit  menular lainnya  serta  indikator  kesehatan  lainnya.
Pada  bagian  ini  indikator  yang  akan dibahas  adalah  angka  harapan  hidup. Angka harapan hidup merupakan indikator  yang  sering  digunakan  untuk mengukur  derajat  kesehatan  di  suatu negara  (United  Nations,  2013;  Alfana, Hanif  dan  Iffani,  2015).  Angka  harapan hidup  merupakan  rata-rata  jumlah  tahun kehidupan  yang  masih  dijalani  seseorang. Semakin panjang usia atau angka harapan hidup,  semakin  baik  keadaan  kesehatan. Angka  harapan  hidup  penduduk  di Kabupaten  Sleman  terus  mengalami peningkatan sejak sejak tahun 2008-2015. Tingginya  nilai  AHH  ini  menunjukkan
derajat  kesehatan  di  Kabupaten  Sleman dalam kategori baik.

## SDGs:  Babak  Baru  Pembangunan Pasca MDGs
Pelaksanaan  agenda  pembangunan milenium  telah  selesai  dilaksanakan  pada tahun  2015.  Era  pembangunan  baru  kini telah disusun untuk melanjutkan pembangunan  pasca  2015.  Beberapa diskusi telah dilakukan untuk mengakomodir  pembahasan  mengenai pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang mengakomodir beberapa  prinsip  yang  mengerucut  pada partisipasi,  kesetaraan  dan  usaha-usaha untuk menguatkan kapasitas dan kemitraan global (United Nations, 2014).
Sustainable Development Goals (SDGs)  adalah  sebuah  dokumen  yang akan  menjadi  sebuah  acuan  dalam kerangka  pembangunan  dan  perundingan negara-negara  di  dunia.  Konsep  dari SDGs adalah melanjutkan konsep pembangunan  Millenium  Development Goals  (MDGs)  dan  SDGs  ini  merupakan penyempurnaan dari MDGs. Dalam SDGs ini  terdapat  lima  pondasi  yaitu  manusia, kesejahteraan,  kemitraan,  planet  dan perdamaian.
Tujuan  dari  SDGs  ini  diharapkan akan  dicapai  pada  tahun  2030  yakni mengakhiri kemiskinan, mencapai
kesetaraan  dan  mengatasi  perubahan iklim.  Secara  rinci,  tujuan  yang  ingin dicapai  dalam  SDGs  pada  tahun  2030  ini ada 17 tujuan yaitu :
1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk
2. Mengakhiri  Kelaparan.  Mencapai
Ketahanan  Pangan.  Meningkatkan
Nutrisi Dan Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan
3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan
4. Pendidikan Berkualitas
5. Kesetaraan Gender
6. Air Bersih dan Sanitasi
7. Energi Bersih dan Terjangkau
8. Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak
9. Industri. inovasi dan invrastruktur
10. Mengurangi kesenjangan
11. Keberlanjutan kota dan komunitas
12. Konsumsi dan produksi bertanggung jawab
13. Aksi terhadap iklim
14. Kehidupan bawah laut
15. Kehidupan di darat
16. Institusi  peradilan  yang  kuat  dan kedamaian
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan
Pokok-Pokok
Kebijakan
Kependudukan Pokok-pokok pembangunan kependudukan di Kabupaten Sleman telah diarahkan kepada 4 hal (Bappeda Kabupaten  sleman,  2015).  Keempat  hal tersebut adalah 1) pengendalian kuantitas; 2) peningkatan kualitas  penduduk melalui pendidikan,  kesehatan  dan  ekonomi;  3) pembangunan  keluarga;  4)  pengarahan mobilitas  dan  5)  pembangunan  database kependudukan  yang  baik.  Dalam  rangka mencapai  pembangunan  tersebut  maka arah  kebijakan  yang  dibuat  harus  spesifik dan memiliki tujuan yang jelas.
Menurut  dokumen  Grand  Design Pembangunan  Kependudukan  (GDPK) Kabupaten  Sleman,  arah  pembangunan diarahkan pada 6 kebijakan. Arah kebijakan tersebut meliputi:
1. Mengelola  pertumbuhan  penduduk melalui pengendalian angka kelahiran dengan cara
memaksimalkan  akses  dan  kualitas pelayanan  kesehatan  reproduksi  dan Keluarga Berencana,
2. Meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia  melalui  upaya  peningkatan akses  pelayanan  kesehatan  dan pendidikan, serta penyediaan
lapangan  pekerjaan  dan  kesempatan berusaha;
3. Meningkatkan  pemberdayaan  dan ketahanan  keluarga  dalam  rangka
memperkuat kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak,
peningkatan  pendapatan  keluarga miskin  dan  peningkatan  kualitas lingkungan keluarga;
4. Mengatur  persebaran  dan  mobilitas penduduk  secara  lebih  seimbang sesuai  dengan  daya  dukung  dan daya tampung lingkungan;
5. Mengembangkan data
kependudukan  yang  akurat  dan dapat dipercaya, yang terintegrasi ke dalam  suatu  sistem  informasi  serta dapat  dimanfaatkan  sebagai  dasar bagi perencanaan pembangunan.
6. Melaksanakan pembangunan kependudukan melalui sistem administrasi  kependudukan  yang modern,  maju,  transparan,  dan terkendali
Keenam  arah  kebijakan  merupakan pondasi utama dalam menjalankan kebijakan-kebijakan turunan dalam
pembangunan
kependudukan
di
Kabupaten  Sleman.  Arah  kebijakan  ini sebagai pedoman para pemangku kepentingan untuk menciptakan penduduk berkualitas  yang  maju,  mandiri,  sejahtera,
berkelanjutan,  dan  berbudaya  sesuai  visi GDPK 2015-2035.
Pembangunan  pasca  MDGs  disebut dengan  SDGs  atau  pembangunan  yang berkelanjutan.  Beberapa  tujuan  SDGs sangat  bersentuhan  langsung  dengan pembangunan  kependudukan.  Di  antara tujuan  SDGs  tersebut  adalah  tujuan pertama (tanpa kemiskinan), tujuan ke tiga (kehidupan  sehat  dan  berkualitas)  serta tujuan  ke  empat  (pendidikan  yang berkualitas).  Dalam  rangka  pencapaian tujuan tersebut maka kebijakan kependudukan  yang  tepat  menjadi  syarat mutlak  agar  sasaran  yang  ingin  dicapai dapat terpenuhi.
Tiga  dari  tujuh  belas  tujuan  SDGs yang menjadi isu utama dalam kependudukan  di  Kabupaten  Sleman adalah penanggulangan kemiskinan, pencapaian  pendidikan  yang  berkuaitas serta  pencapaian  kehidupan  sehat  dan berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut maka berikut adalah pokok-pokok kebijakan  kependudukan  yang  diterapkan Kabupaten  Sleman  dalam  beberapa  tahun ke depan sesuai dengan dokumen RPJMD.
Pokok kebijakan dalam menurunkan kemiskinan  adalah  dengan  peningkatan kualitas  ekonomi.  Strategi  yang  dapat dilakukan  untuk  meningkatkan  kualitas
ekonomi  terbagi  menjadi  empat  hal, meliputi:
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  Strategi  yang  dilakukan adalah meningkatkan peluang investasi  daerah,  mengembangkan koperasi, meningkatkan perlindungan  terhadap  pelaku  usaha dan  UMKM.  Target  pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2021 untuk  pertumbuhan  ekonomi  adalah sebesar 5,65 persen.
2. Mengurangi kesenjangan/ ketimpangan pendapatan yang diukur dengan koefisien gini. Target pemerintah  Kabupaten  Sleman  pada tahun  2021  untuk  koefisien  gini adalah nilainya kurang dari 0,4.
3. Menurunkan  penganggur  terbuka. Target pemerintah
Kabupaten
Sleman  pada  tahun  2021  untuk penganggur  terbuka  adalah  sebesar
8,0 persen.
4. Menurunkan keluarga miskin.
Target  KK  miskin  pada  tahun  2021 adalah sebesar 5,4 persen.
Pokok kebijakan untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas adalah dengan  meningkatkan  mutu  dan  kualitas pendidikan. Strategi  yang dapat dilakukan diantaranya adalah:
1. Meningkatkan rata-rata lama sekolah. Target
pemerintah
Kabupaten Sleman pada tahun 2021 untuk  rata-rata  lama  sekolah  adalah sebesar 10,48 tahun.
2. Meningkatkan harapan lama sekolah. Target
pemerintah
Kabupaten Sleman pada tahun 2021 untuk  harapan  lama  sekolah  adalah sebesar 15,88 tahun.
3. Meningkatkan angka partisipas kasar  pada  jenjang  PAUD.  Target pemerintah  Kabupaten  Sleman  pada tahun  2021  terbuka  adalah  78,35
persen.
4. Meningkatkan angka partisipasi kasar  dan  angka  partisipasi  murni pada  jenjang  pendidikan  dasar  dan menengah
Pokok kebijakan
untuk meningkatkan  kualitas  kesehatan  adalah dengan meningkatkan rata-rata usia harapan  hidup.  Menurut  RPJMD,  target rata-rata  harapan  hidup  pada  tahun  2021 adalah sebesar 74,49 tahun.

## SIMPULAN
Era  pembangunan  baru  kini  telah disusun  untuk  melanjutkan  pembangunan pasca 2015. Pembangunan yang
mengakomodir  beberapa  prinsip  yang mengerucut  pada  partisipasi,  kesetaraan dan usaha-usaha untuk menguatkan kapasitas  dan  kemitraan  global.  Konsep dari SDGs melanjutkan konsep pembangunan  Millenium  Development Goals  (MDGs)  dan  SDGs  ini  merupakan penyempurnaan dari MDGs. Dalam SDGs ini  terdapat  lima  pondasi  yaitu  manusia, kesejahteraan,  kemitraan,  planet  dan perdamaian.  Arah  baru  untuk  mengakhiri kemiskinan,  mencapai  kesetaraan  dan mengatasi perubahan iklim.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfana,  M.A.F.,  Hanif,  W.A.P  dan  Iffani,
M.  2015.  Dinamika  Mortalitas  di
Indonesia. dalam Seminar Nasional  Geo  Maritim .  Jakarta:
Ikatan  Geografi  Indonesia-Badan
Informasi Geografi.
Alfana,  M.A.F.,  dan  Yuanjaya,  P.  2016.
Pemetaan Isu Strategis Pembangunan  Kependudukan  di Kabupaten Sleman. dalam Seminar Nasional  pemanfaatan  Informasi
Geospasial untuk Peningkatan
Strategi  Pengelolaan  Lingkungan
Hidup . Prodi S2 PKLH Universitas
Sebelas  Maret  Surakarta-Ikatan Geografi Indonesia-Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Badan Informasi Geografi 2016 Bappeda Kabupaten Sleman. 2015.
Tujuan  Pembangunan  Millenium
di Kabupaten Sleman Tahun 2014. Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman
Bappeda Kabupaten Sleman. 2015. Grand Design  Kependudukan  Kabupaten Sleman 2015-2035 . Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman
Badan  Pusat  Statistik.  2016. Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta
Dalam  Angka  2016. Badan  Pusat
Statistik
Badan  Pusat  Statistik.  2016. Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta
Dalam  Angka  2016. Badan  Pusat Statistik Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Sleman. Profil Kesehatan Kabupaten
Sleman.  Sleman:  Dinas  Kesehatan
Kabupaten Sleman
McArthur, J. W. 2014. The Origins of the Millennium  Development  Goals. SAIS  Review Vol.  XXXIV  no.  2 (Summer–Fall  2014).  The  Johns Hopkins University Press
Stalker,  P.  2008. Kita  Suarakan  MDGs Demi Pencapaiannya di Indonesia.
Cetakan Kedua . Jakarta:
BAPPENAS dan UNDP.
United  Nations.  1993. Population  and Development Planning . New York: United Nations.
United  Nations.  2013. World  Mortality Report  2013 .  New  York:  United Nations
United  Nations.  2014. Delivering  the Post-2015  Development  Agenda . New York: United Nations.
United  Nations.  2015. The  Millennium Development  Goals  Report  2015 .
New York: United Nations.
United Nations Development Programme.
2010. Beyond the Midpoint:
Achieving the Millennium Development  Goals .  New  York: United Nations Development
Programme.