Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2019          p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
Prinsip-prinsip Islam Tentang Demokrasi : Studi Pemikiran Nurcholish Madjid Tahun 1970-2005

## Akmal Hawi
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang akmalhawi_uin@radenfatah.ac.id

## Abstract
This  article  is  a  summary  of  research  results  written  using  descriptive  and  holistic methods. By reviewing primary and secondary sources to obtain accurate and clear data that  contains:  Islamic  principles  of  democracy  in  the  struggle  of  Nurcholish  Madjid, Islamic  Principles  about  Democracy  in  Learning  Applying  Islamic  Principles  about democracy  in  Indonesia.  Democracy  requires  real  effort  from  every  citizen  and  its supporting devices, namely a conducive culture as a manifestation of a society's thinking and design to create democracy as a view of life in the country both by the people and the government. The regularity of the background, the importance of this article is discussed. This  article  will  discuss  more  about  discussing  Nurcholish  Madjid  about  Islam  and democracy.
Keywords: Islam, Democracy, Nurcholish Madjid

## Abstrak
Artikel  ini  merupakan  rangkuman  hasil  penelitian  penulis  dengan  menggunakan  metode deskriptif dan holistik.  Dengan mengkaji sumber primer dan sekunder untuk memperoleh data yang akurat dan jelas  yang meliputi :  prinsip-prinsip  Islam tentang demokrasi dalam pemikiran Nurcholish Madjid , implementasi prinsip-prinsip islam tentang demokrasi dalam pemikiran Nurcholish Madjid pada percaturan politik di indonesia, serta faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam tentang demokrasi di Indonesia. Demokrasi memerlukan usaha nyata dari setiap warga dan perangkat pendukungnya, yaitu budaya  yang  kondusif  sebagai  manifestasi  dari  suatu  kerangka  berpikir  dan  rancangan masyarakat  untuk  menjadikan  demokrasi  sebagai  pandangan  hidup  dalam  bernegara  baik oleh  rakyat  maupun  pemerintah.  Keterhubungan  inilah  yang  menjadi  latar,  pentingnya artikel  ini  dibahas.  Artikel  ini  akan  membahas  lebih  lanjut  tentang  pemikiran  Nurcholish Madjid tentang Islam dan demokrasi.
Kata Kunci : Islam, Demokrasi, Nurcholish Madjid

## Pendahuluan
Menurut  Nurcholish  Madjid  (1982,  hlm. 46),  demokrasi  yang  dirumuskan  “sekali untuk  selamanya”,  sehingga  tidak  memberikan  ruang  gerak  bagi  adanya  perkembangan dan  perubahan,  sesungguhnya  bukan  demokrasi,  melainkan  kediktatoran.  Pengalaman menunjukkan  bahwa  begitu  orang  mencoba  merumuskan  demokrasi  sekali  untuk selamanya  maka  ia  berubah  menjadi  idiologi  tertutup.  Padahal,  demokrasi  memerlukan dan  memang  termasuk  idiologi  terbuka,  yaitu  sebuah  idiologi  yang  respek  bagi  adanya perubahan dan perkembangan melalui eksperimentasi bersama. Justru kekuatan demokrasi terletak  dalam  sistem  bahwa ia  mampu, melalui  dinamika  internnya  sendiri,  mengadakan
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2019          p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
kritik ke dalam sekaligus melakukan perbaikan–perbaikan berdasarkan prinsip keterbukaan dan  kesempatan  untuk  bereksperimen.  Kedua  prinsip  ini  merupakan  ruh  demokrasi  yang paling sentral.
Demokrasi  memerlukan  usaha  nyata  dari  setiap  warga  dan  perangkat pendukungnya,  yaitu  budaya  yang  kondusif  sebagai  manifestasi  dari  suatu  kerangka berpikir dan rancangan masyarakat untuk menjadikan demokrasi sebagai pandangan hidup dalam  kehidupan  bernegara  baik  oleh  rakyat  maupun  pemerintah.  Menurut  Nurcholish Madjid (1987, hlm.22), demokrasi bukanlah kata benda, tetapi lebih merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Karena itu demokrasi harus diupayakan dan  dibiasakan  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Demokrasi  dalam  kerangka  di  atas  berarti sebuah  proses  melaksankan  nilai-nilai civility (keadaban)  dalam  bernegara  dan bermasyarakat.
Oleh  karenanya,  Nurcholish  Madjid  menawarkan  konsep  Islamo-demokrasi,  yang menempatkan  kehadiran  Tuhan  dalam  demokrasi.  Konsep  Islamo-demokrasi  ini  berbeda dengan  konsep  theo  demokrasi  yang  pernah  dikembangkan  oleh  Maududi.  Bukan  saja pandangan  Nurcholish  Madjid  yang  menjadi  Islam  sebagai  sumber  etika  asasi  bagi penyelenggaraan  negara,  tetapi  juga  konsep  Islam-demokrasi  tetap  menempatkan  rakyat sebagai  pemegang  kedaulatan.  Sedangkan  teo-demokrasi  berdasarkan  keyakinan  bahwa Islam  menyediakan  secara  lengkap,  termasuk  teknis  penyelenggaraan  negara  dan  bahwa kedaulatan  berada  di  tangan  Tuhan.  Sebagai  pemikir  dan  teolog  pemikiran  demokrasi Nurcholish  Madjid  mampu  mempengaruhi  wacana  publik,  meskipun  pada  awalnya mendapatkan  tantangan  dari  berbagai  pihak.  Gagasan  kontroversial  Nurcholish  Madjid akhirnya diterima bahkan menjadi wacana besar demokratisasi di Indonesia.
Berikut ini ada 6 norma demokratis yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang dikemukakan oleh Nurcholish Madjid (1992, hlm. 35-36) berikut ini:
1. Kesadaran akan pluralisme. Kesadaran atas kemajemukan membutuhkan tanggapan dan  sikap  positif  secara  aktif.  Pengakuan  kenyataan  perbedaan  harus  diwujudkan dalam  perilaku  menghargai  beragam  pandangan  orang  lain.  Norma  ini  dapat mencegah  munculnya  sikap  dan  pandangan  hegemoni  mayoritas  dan  tirani minoritas.  Kenyataan  alamiah  kemajemukan  Indonesia  dapat  dijadikan  modal potensial bagi masa depan demokrasi Indonesia.
2. Musyawarah.  Musyawarah  menuntut  keinsyafan  dan  kedewasaan  warga  negara untuk tulus menerima negosiasi dan kompromi-kompromi sosial dan politik secara damai  dan  bebas  dalam  setiap  keputusan  bersama.  Dalam  bermusyawarah,  setiap orang  harus  menerima  kemungkinan  terjadinya “partial  functioning  of  ideals” yaitu  belum  tentu  seluruh  pikiran  seseorang  atau  kelompok  diterima  dan dilaksanakan  sepenuhnya.  Konsekuensinya  adalah  kesediaan  untuk  menerima pandangan yang berbeda dari orang lain.
3. Cara haruslah sejalan dengan tujuan. Demokrasi pada hakekatnya harus dilakukan secara santun dan beradab yakni melalui proses demokrasi yang dilakukan dengan sukarela.  Demokrasi  membutuhkan  topangan  akhlak  terpuji  (akhlaqul  karimah) warga negara. Akhlak demokrasi salah satunya dapat dibuktikan dengan komitmen
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2019          p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
untuk  tidak  menghalalkan  segala  cara,  seperti  dengan  kekerasan  dan  tindakan anarkis demi mencapai tujuan-tujuan politiknya.
4. Norma  kejujuran  dalam  pemufakatan.  Suasana  masyarakat  demokratis  dituntut untuk  menjalankan  permusyawaratan  yang  jujur  dan  sehat  untuk  mencapai kesepakatan yang memberi keuntungan semua pihak. Faktor ketulusan dalam usaha bersama mewujudkan tatanan sosial yang baik untuk warga negara merupakan hal yang sangat penting dalam demokrasi.
5. Kebebasan  nurani (freedom  conscience) ,  persamaan  hak  dan  kewajiban (egalitarianism) . Norma ini harus diintegrasikan dengan sikap percaya pada iktikad baik  orang  dan  kelompok  lain (trust  attitude) .  Norma  ini  juga  akan  berkembang dengan  baik  jika  ditopang  oleh  pandang  optimis  terhadap  manusia  untuk  saling terbuka,  saling  berbagi  kemaslahatan  bersama  atau  untuk  melakukan  kompromi dengan pihak-pihak yang berbeda.
6. Trial and error (percobaan dan salah). Demokrasi merupakan sebuah proses tanpa henti.  Demokrasi  membutuhkan  percobaan-percobaan  dan  kesediaan  semua  pihak untuk  menerima  kemungkinan  ketidaktepatan  atau  kesalahan  dalan  praktik berdemokrasi.
Namun  demikian,  sekalipun  demokrasi  memperbolehkan  kebebasan,  demokrasi lebih  mengutamakan  keberlangsungan  ketertiban  dan  kemaslahatan  umum.  Dengan  kata lain,  demokrasi  membutuhkan  ketegasan  negara  untuk  bertindak  tegas  terhadap  anasir- anasir  berkedok  kebebasan  yang  mengancam  ketertiban  umum.  Ketegasan  juga  harus dilakukan  pemerintah  pusat manakala mendapatkan  peraturan  daerah  (perda)  yang  dibuat oleh  pemerintah  di  bawahnya  bertentangan  dengan  prinsip  universal  demokrasi (kemajemukan dan kebaikan bersama) dan semangat UUD 45 serta dasar negara Pancasila. Demi  tegaknya  prinsip  demokrasi,  keterlibatan  warga  negara  sangatlah  penting  untuk mendorong  negara  bersikap  tegas  terhadap  pandangan  dan  kebijakan  yang  bernuansa primordial.
Jika  kita  mencermati  pandangan-pandangan  Nurcholish  Madjid  pro  demokrasi, kesannya  adalah  nilai-nilai  etis  dan  misi  yang  diemban  oleh  Islam  dan  demokrasi  nyaris sama,  dimana  keduanya  bermaksud  mengantisipasi  dan  menyelesaikan  pertikaian  serta mengatur hubungan-hubungan dalam masyarakat agar mereka memperoleh kemajuan dan mendapat  hak-haknya  secara  adil  dan  utuh.  Selain  itu,  keduanya  juga  mengandung  nilai- nilai universal, yaitu persamaan, keadilan, kebebasan, dan pluralitas.
Untuk  melihat  lebih  komprehensif  pandangan  Nurcholish  Madjid  tentang demokrasi Islam ini, maka dalam tulisan ini penulis akan mengangkat judul Prinsip-Prinsip Islam Tentang Demokrasi (Studi Pemikiran  Nurcholish Majid  Tahun 1970 sampai tahun 2005). Berangkat dari latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah  dalam penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut; Pertama ,  bagaimana    prinsip-prinsip  Islam  tentang demokrasi dalam pemikiran Nurcholish Madjid? Kedua , bagaimana implementasi prinsip- prinsip  Islam  tentang  demokrasi  dalam  pemikiran  Nurcholish  Madjid  pada  percaturan politik di Indonesia kurun waktu tahun 1970-2005? Dan Ketiga, apa saja faktor pendukung
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2019          p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
dan penghambat dalam menerapkan prinsip-prinsip  Islam tentang demokrasi di Indonesia menurut Nurcholish Madjid?.

## Kerangka Teori
Pilihan terhadap suatu teori yang akan digunakan untuk menggarap suatu subjek penelitian tertentu tidak dengan sendirinya dapat digunakan bagi peneliti subjek yang lain. Karena itu peneliti  yang  bersangkutan  perlu  memeriksa  bahan-bahan  secara  seksama  agar memperoleh  kejelasan, untuk memperoleh teori  yang digunakan. Sehubungan dengan itu, peneliti yang subjeknya menyangkut prinsip-prinsip  demokrasi, akan menggunakan teori demokrasi terutama melalui pendekatan Islam.
Secara umum, ada 3 (tiga) arus besar pendapat para pemikir Islam tentang hubungan Islam dan negara ini, yakni: Pertama , ialah kelompok yang berpendapat bahwa hubungan antara  Islam  dan  negara  sangat  lekat  bahkan  Islam  mengatur  persoalan  negara  secara eksplisit  dan  detail.  Dengan  demikian  mendirikan  sebuah  negara  Islam  adalah  wajib, konstruk  negara  harus  negara  Islam.  Ajaran  Islam  harus  menjadi  dasar  konstitusi  (Abul A’la  al-Maududi,  1967,  hlm.  243).  Mereka  menolak  gagasan  negara  kebangsaan  ( nation state )  karena  dinilai  bertentangan  dengan  prinsip  ummah.  Mereka  mengakui  prinsip musyawarah  tetapi  menolak  musyawarah  sistem  demokrasi  (Hamid  Enayat,  1981,  hlm. 35). Jadi menurut pendapat pertama ini adalah, wajib hukumnya memilih imam (khalifah) yang berperan memimpin umat, serta wajib hukumnya menggunakan dasar negara dengan Alquran.
Kedua ,  mereka menyatakan  bahwa tidak ada  hubungan  antara  Islam  dengan  negara dengan demikian mendirikan negara bukan sebuah kewajiban. ‘Ali ‘Abd Ar-Ráziq dalam Amad Amir Azis (1999:65) misalnya, tidak setuju dengan konsep negara Islam,  bahkan ia menegaskan  tidak  ada  hubungan  antara  agama  dan  negara.  Menurutnya  Allah  tidak memberikan  jabatan  rasul  sekaligus  sebagai  raja  kepada  nabi  Muhammad  saw.  Buktinya hanya  beberapa  rasul  saja  yang  menjadi  raja  seperti  nabi  Dawud,  justru  kebanyakannya rasul itu bukan raja, melainkan hanyalah rasul semata (Amad Amir Azis, 1999:65)
Ketiga ,  di  luar  kelompok  yang  pro  dan  kontra  di  atas  yang  pendapatnya  dapat dianggap sebagai sebuah sintesa. Kelompok ini mengakui bahwa di dalam Islam memang terdapat ajaran tentang politik dan negara tetapi hanya menyangkut prinsip-prinsipnya saja, tidak  menjelaskan  secara  ekplisit  tentang  bentuk  negara,  dasar  negara  dan  ketatanegaran lainnya.  Itu  semua  disesuaikan  secara  fleksibel  dengan  keadaan  negara  masing-masing (Syafii Maarif, 1985, hlm. 16).
Selanjutnya  M.  Zainuddin  (2011,  hlm.  5-11)  mengatakan  bahwa  Islam  dan demokrasi memang  berbeda.  Islam  berasal  dari  wahyu,  sementara  demokrasi  berasal  dari pergumulan  pemikiran  manusia.  Dalam  perspektif  Islam  elemen-elemen  demokrasi meliputi; syura, ‘adalah, amanah, mas’uliyyah dan hurriyyah .
Dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa  jika  suatu  negara  konsisten  dengan penegakkan  prinsip-prinsip  atau  elemen  demokrasi  di  atas,  maka  pemerintahan  akan mendapat  legitimasi  dari  rakyat.  Oleh  karena  itu,  Nurcholish  Madjid  (1992,  hlm.  35-36) menawarkan 6 norma demokratis yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat, yaitu:
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2019          p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
1. Kesadaran akan pluralisme. Kesadaran atas kemajemukan membutuhkan tanggapan dan  sikap  positif  secara  aktif.  Pengakuan  kenyataan  perbedaan  harus  diwujudkan dalam  perilaku  menghargai  beragam  pandangan  orang  lain.  Norma  ini  dapat mencegah  munculnya  sikap  dan  pandangan  hegemoni  mayoritas  dan  tirani minoritas.  Kenyataan  alamiah  kemajemukan  Indonesia  dapat  dijadikan  modal potensial bagi masa depan demokrasi Indonesia.
2. Musyawarah.  Musyawarah  menuntut  keinsyafan  dan  kedewasaan  warga  negara duntuk  tulus  menerima  negosiasi  dan  kompromi-kompromi  sosial  dan  politik secara  damai  dan  bebas  dalam  setiap  keputusan  bersama.  Dalam  bermusyawarah, setiap  orang  harus  menerima  kemungkinan  terjadinya “partial  functioning  of ideals” yaitu  belum  tentu  seluruh  pikiran  seseorang  atau  kelompok  diterima  dan dilaksanakan  sepenuhnya.  Konsekuensinya  adalah  kesediaan  untuk  menerima pandangan yang berbeda dari orang lain.
3. Cara haruslah sejalan dengan tujuan. Demokrasi pada hakekatnya harus dilakukan secara santun dan beradab yakni melalui proses demokrasi yang dilakukan dengan sukarela.  Demokrasi  membutuhkan  topangan  akhlak  terpuji  (akhlaqul  karimah) warga negara. Akhlak demokrasi salah satunya dapat dibuktikan dengan komitmen untuk  tidak  menghalalkan  segala  cara,  seperti  dengan  kekerasan  dan  tindakan anarkis demi mencapai tujuan-tujuan politiknya.
4. Norma  kejujuran  dalam  pemufakatan.  Suasana  masyarakat  demokratis  dituntut untuk  menjalankan  permusyawaratan  yang  jujur  dan  sehat  untuk  mencapai kesepakatan yang memberi keuntungan semua pihak. Faktor ketulusan dalam usaha bersama mewujudkan tatanan sosial yang baik untuk warga negara merupakan hal yang sangat penting dalam demokrasi.
5. Kebebasan  nurani (freedom  conscience) ,  persamaan  hak  dan  kewajiban (egalitarianism) . Norma ini harus diintegrasikan dengan sikap percaya pada iktikad baik  orang  dan  kelompok  lain (trust  attitude) .  Norma  ini  juga  akan  berkembang dengan  baik  jika  ditopang  oleh  pandang  optimis  terhadap  manusia  untuk  saling terbuka,  saling  berbagi  kemaslahatan  bersama  atau  untuk  melakukan  kompromi dengan  pihak-pihak  yang  berbeda. Trial  and  error (percobaan  dan  salah).
Demokrasi  merupakan  sebuah  proses  tanpa  henti.  Demokrasi  membutuhkan percobaan  dan  kesediaan  semua  pihak  untuk  menerima  kemungkinan ketidaktepatan atau kesalahan dalan praktik berdemokrasi.

## Metodologi Penelitian
Ada  beberapa  metode  yang  penulis  gunakan  dalam  penulisan  tesis  ini  baik  yang berkaitan  dengan  jenis  penelitian,  metode  pendekatan,  metode  pengumpulan  data  dan teknik  pengumpulan  data,  sebagaimana  dijelaskan  berikut  ini;  jenis  penelitian  ini  adalah penelitian  kepustakaan  ( library  research ),  yaitu  mengumpulkan  data  dan  meneliti  buku- buku  kepustakaan  dan  karya-karya  dalam  bentuk  lainnya  yang  berkaitan  dengan  Prinsip- Prinsip Islam tentang Demokrasi menurut Nurcholish Madjid.
Studi  yang  merupakan  penelitian  pustaka  ini  bersifat deskriptif-analitic .  Yang dimaksud  deskriptif  adalah  mengambarkan  karakteristik  dan  fenomena  yang  terdapat
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2019          p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
dalam tokoh Nurcholish Madjid. Dengan kata lain karakteristik dan fenomena yang dikaji dalam  penelitian  ini  adalah  pemikiran  tokoh  Nurcholish  Madjid  dan  implementasi pemikiran  prinsip-prinsip  Islam  tentang  demokrasi.  Sedangkan  analitik  adalah  analisis dalam pengertian sejarahnya, yakni meneliti sejarah yang melatar belakangi pemikirannya. Dalam  hal  ini  penulis  lebih  memfokuskan  pada  karakter  dan  strategi  Nurcholish  Madjid dalam membangun pemikiran prinsip-prinsip Islam tentang demokrasi di Indonesia.
Dalam penelitian  ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-historis. Yang  dimaksud  pendekatan  sosio-historis  adalah    pendekatan  yang  menyatakan  bahwa setiap  produk  pemikiran,  merupakan  hasil  interaksi  pemikiran  dengan  lingkungan  sosio- kultural dan sosio politik yang mengitarinya (Mudzhar, 1998, hlm.105). Berkaitan dengan penelitian  ini,  adalah  kondisi  sosial  politik  dan  kultur  yang  melatar  belakangi  pemikiran prinsip-prinsip  Islam  tentang  demokrasi.  Disamping  itu,    penulis  juga  menggunakan pendekatan fenomenologi untuk melihat implementasi pemikiran Nurcholish Madjid.
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini,  diperoleh  dari  literatur-literatur  yang berkaitan  dengan  objek  penelitian.  Objek  penelitian  ini  adalah  Islam  dan  Demokrasi  di Indonesia  (Studi  Pemikiran  Demokrasi  Nurcholish  Madjid  Tahun  1970-2005).  Literatur- literatur yang dijadikan sebagai sumber data dalam tesis ini terbagi pada dua bagian yaitu: sumber  data  primer  dan  sumber  data  sekunder.  Yang  menjadi  sumber  data  primer  dalam penelitian  ini  adalah  karya-karya  Nurcholish  Madjid,  Dan  data  pendukung  berupa ensiklopedi,  majalah,  surat  kabar  yang  berkaitan  dengan  Nurcholish  Madjid  ataupun tulisan orang lain tentang demokrasi dan Islam merupakan sumber data sekunder.
Melalui penelusuran dan penelahaan secara mendalam terhadap sumber primer dan sekunder  dalam  penelitian  ini,  diharapkan  dapat  memperoleh  mendapatkan  data  yang akurat dan jelas. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan metode deskriptif dan holistik.  Deskriptif  adalah  menguraikan  secara  teratur  (Anton  Baker,  1990,  hlm.  65)  dari pemikiran  Nurcholish  Madjid.  Dalam  penelitian  ini,  penulis  mendeskripsikan  dan meredaksikan  pemikiran  Nurcholish  Madjid  tentang  prinsip-prinsip  Islam  tentang demokrasi  secara  sistematis  dan  mendalam.  Sementara  holistic  adalah  metode  untuk menggali unsur-unsur yang mempengaruhi pemikiran Nurcholish Madjid, baik lingkungan, latar  belakang,  agama  dan  zaman  dimana  ia  hidup.  Sebab  untuk  memahami  pemikiran seorang  tokoh  harus  diketahi  seluruh  proses  kehidupannya,  sehingga  data  yang  diperoleh dan disajikan lebih  jelas dan akurat.
Data-data  yang  telah  dikumpulkan  dianalisa  secara  kualitatif.  Kemudian  ditarik kesimpulan  secara  induktif,  menurut  Anton  Baker,  (1990,  hlm.  67)  adalah  menarik kesimpulan yang khusus-khusus saja melihat kecenderungan pemikiran Nurcholish Madjid dalam prinsip-prinsip Islam tentang demokrasi.

## Diskusi dan Hasil Penelitian

## A. Prinsip-Prinsip Islam Tentang Demokrasi
Demokrasi memerlukan usaha nyata dari setiap warga dan perangkat pendukungnya yaitu budaya  yang  kondusif  sebagai  manifestasi  dari  suatu  kerangka  berpikir  dan  rancangan masyarakat  untuk  menjadikan  demokrasi  sebagai  pandangan  hidup  dalam  kehidupan bernegara  baik  oleh  rakyat  maupun  pemerintah.  Menurut  Nurcholish  Madjid  (1987,
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2019          p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
hlm.22),  demokrasi  bukanlah  kata  benda,  tetapi  lebih  merupakan  kata  kerja  yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Karena itu, demokrasi harus diupayakan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Demokrasi dalam keranga di atas, berarti sebuah proses melaksankan nilai-nilai civility (keadaban) dalam bernegara dan bermasyarakat.
Namun  demikian,  sekalipun  demokrasi  memperbolehkan  kebebasan,  demokrasi lebih  mengutamakan  keberlangsungan  ketertiban  dan  kemaslahatan  umum.  Dengan  kata lain,  demokrasi  membutuhkan  ketegasan  negara  untuk  bertindak  tegas  terhadap  anasir- anasir  berkedok  kebebasan  yang  mengancam  ketertiban  umum.  Ketegasan  juga  harus dilakukan  pemerintah  pusat manakala mendapatkan  peraturan  daerah  (perda)  yang  dibuat oleh  pemerintah  di  bawahnya  bertentangan  dengan  prinsip  universal  demokrasi (kemajemukan dan kebaikan bersama) dan semangat UUD 45 serta dasar negara Pancasila. Demi  tegaknya  prinsip  demokrasi,  keterlibatan  warga  negara  sangatlah  penting  untuk mendorong  negara  bersikap  tegas  terhadap  pandangan  dan  kebijakan  yang  bernuansa primordial.
Oleh  karena  itu,  menurut  Nurcholish  Madjid  (1992,  hlm.  37),  demokrasi  yang dirumuskan  “sekali  untuk  selamanya”,  sehingga  tidak  memberikan  ruang  gerak  bagi adanya  perkembangan  dan  perubahan,  sesungguhnya  bukan  demokrasi,  melainkan kediktatoran.  Pengalaman  menunjukkan  bahwa  begitu  orang  mencoba  merumuskan demokrasi  sekali  untuk  selamanya  maka  ia  berubah  menjadi  idiologi  tertutup.  Padahal, demokrasi  memerlukan   dan  memang  termasuk  idiologi  terbuka,  yaitu  sebuah  idiologi yang  respek  bagi  adanya  perubahan  dan  perkembangan  melalui  eksperimentasi  bersama. Justru  kekuatan  demokrasi  terletak  dalam  sistem  bahwa  ia  mampu,  melalui  dinamika internnya  sendiri,  mengadakan  kritik  ke  dalam  sekaligus  melakukan  perbaikan-perbaikan berdasarkan prinsip keterbukaan dan kesempatan untuk bereksperimen.
Menurut Nurcolish Madjid dalam buku Ensiklopedi Nurcholish Madjid (2008, hlm. 499-512)  bahwa  Islam  dan  demokrasi  memang  berbeda.  Islam  berasal  dari  wahyu, sementara demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran manusia. Dalam perspektif Islam prinsip-prinsip  demokrasi  meliputi; syura,  ‘adalah,  amanah,  mas’uliyyah dan hurriyyah . Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:
Pertama , Syura merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Qur’an yang artinya ا
“ Dan  (bagi)  orang-orang  yang  menerima  (mematuhi)  seruan  Tuhannya  dan mendirikan  salat,  sedang  urusan  mereka  (diputuskan)  dengan  musyawarah  antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”  (Qs  As-Syura:  38).  Kementerian  Agama  RI  2011. Al-Qur’an (Transliterasi Arab-Latin  dan Tejemahnya. Bandung Fokus Media.
Dan firman Allah SWT yang berbunyi:
“Maka  disebabkan  rahmat  dari  Allah-lah  kamu  berlaku  lemah-lembut  terhadap mereka.  Sekiranya  kamu  bersikap  keras  lagi  berhati  kasar,  tentulah  mereka menjauhkan  diri  dari  sekelilingmu.  Karena  itu  maafkanlah  mereka,  mohonkanlah
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2019          p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
ampun  bagi  mereka,  dan  bermusyawarahlah  dengan  mereka  dalam  urusan  itu. Kemudian  apabila  kamu  telah  membulatkan  tekad,  maka  bertawakallah  kepada Allah.  Sesungguhnya  Allah  menyukai  orang-orang  yang  bertawakal  kepada-Nya” (Qs Ali Imran: 159). Kementerian Agama RI 2011. Al-Qur’an (Transliterasi Arab- Latin  dan Tejemahnya. Bandung Fokus Media.
Dalam  praktik  kehidupan  umat  Islam  lembaga  yang  paling  dikenal  sebagai pelaksana  syura  adalah  ahl  halli  wa-l’aqdi  pada  zaman  khulafaurrasyidin.  Lembaga  ini lebih menyerupai tim formatur yang bertugas memilih kepala negara atau khalifah. Dengan demikian  dapat  dipahami  bahwa  musyawarah  sangat  diperlukan  sebagai  bahan pertimbangan dan tanggung jawab bersama dalam setiap mengeluarkan sebuah keputusan. Dengan  begitu,  maka  setiap  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  akan  menjadi tanggung  jawab  bersama.  Sikap  musyawarah  juga  merupakan  bentuk  dari  pemberian penghargaan terhadap orang lain karena pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama.
Musyawarah  menuntut  keinsyafan  dan  kedewasaan  warga  negara  untuk  tulus menerima  negosiasi  dan  kompromi-kompromi  sosial  dan  politik  secara  damai  dan  bebas dalam  setiap  keputusan  bersama.  Dalam  bermusyawarah,  setiap  orang  harus  menerima kemungkinan terjadinya “partial functioning of ideals” yaitu belum tentu seluruh pikiran seseorang  atau  kelompok  diterima  dan  dilaksanakan  sepenuhnya.  Konsekuensinya  adalah kesediaan untuk menerima pandangan yang berbeda dari orang lain.
Kedua Al-‘adalah ,  artinya  dalam  menegakkan  hukum  termasuk  rekrutmen  dalam berbagai  jabatan  pemerintahan  harus  dilakukan  secara  adil  dan  bijaksana.  Artinya pentinnya  penegakkan  keadilan  dalam  sebuah  pemerintahan  ini  ditegaskan  oleh  Allah SWT dalam beberapa ayat-Nya, antara lain dalam surat yang berbunyi:
“Sesungguhnya  Allah  menyuruh  (kamu)  berlaku  adil  dan  berbuat  kebajikan, memberi  kepada  kaum  kerabat,  dan  Allah  melarang  dari  perbuatan  keji, kemungkaran  dan  permusuhan.  Dia  memberi  pengajaran  kepadamu  agar  kamu dapat  mengambil  pelajaran”  (Qs  an-Nahl:  90).  Kementerian  Agama  RI  2011. Al- Qur’an (Transliterasi Arab-Latin  dan Tejemahnya. Bandung Fokus Media.
Firman Allah SWT dalam al-qur’an yang berbunyi:
“Mereka  berdoa:  Ya  Tuhan  kami,  janganlah  Engkau  jadikan  hati  kami  condong kepada  kesesatan  sesudah  Engkau  beri  petunjuk  kepada  kami,  dan  karuniakanlah kepada  kami  rahmat  dari  sisi  Engkau;  karena  sesungguhnya  Engkau-lah  Maha Pemberi  (karunia)”  (Qs  Al-Imran:  8).  Kementerian  Agama  RI  2011. Al-Qur’an (Transliterasi Arab-Latin  dan Tejemahnya. Bandung Fokus Media.
Betapa  prinsipnya  keadilan  dalam  sebuah  negara  sangat  diperlukan,  sehingga  ada ungkapan  yang ekstrim berbunyi “negara  yang berkeadilan akan lestari kendati ia negara kafir, sebaliknya negara yang zalim akan hancur meski ia negara Islam.
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2019          p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
Ketiga al-Musawah adalah  kesejajaran, artinya  tidak  ada  pihak  yang  merasa lebih tinggi  dari  yang  lain  sehingga  dapat  memaksakan  kehendaknya.  Penguasa  tidak  bisa memaksakan  kehendaknya  terhadap  rakyat,  berlaku  otoriter  dan  eksploitatif.  Kesejajaran ini  penting  dalam  sebuah  pemerintahan  demi  menghindari  dari  hegemoni  penguasa  atas rakyat.
Keempat  al-Amanah adalah  sikap  pemenuhan  kepercayaan  yang  diberikan seseorang  kepada  orang  lain.  Oleh  sebab  itu,  kepercayaan  atau  amanah  tersebut  harus dijaga dengan baik. Dalam konteks kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan  oleh  rakyat  harus  mampu  melaksanakan  kepercayaan  tersebut  dengan  penuh rasa  tanggung  jawab.  Persoalan  amanah  ini  terkait  dengan  sikap  adil  seperti  ditegaskan Allah SWT  yang berbunyi:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya  kamu  menetapkan  dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah  memberi  pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha  Melihat”  (Qs  An-Nisa:  58).  Kementerian  Agama  RI  2011. Al-Qur’an (Transliterasi Arab-Latin  dan Tejemahnya. Bandung Fokus Media.
Karena  jabatan  pemerintahan  adalah  amanah,  maka  jabatan  tersebut  tidak  bisa diminta  dan  orang  yang  menerima  jabatan  seharusnya  merasa  prihatin  bukan  malah bersyukur atas jabatan tersebut.
Kelima al-Mas’uliyyah adalah  tanggung  jawab.  Sebagaimana  diketahui  bahwa kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yang harus diwaspadai bukan nikmat yang harus disyukuri,  maka  rasa  tanggung  jawab  bagi  seorang  pemimpin  atau  penguasa  harus dipenuhi.  Kekuasaan  sebagai  amanah  ini  memiliki  dua  pengertian,  yaitu  amanah  yang harus  dipertanggungjawabkan  di  depan  rakyat  dan  juga  amanah  yang  harus dipertanggungjawabkan di depan Tuhan. Dengan demikian pemimpin atau penguasa tidak ditempatkan  pada  posisi  sebagai sayyid  al-ummah (penguasa  umat)  melainkan  sebagai khadim al-ummah (pelayan umat).
Keenam al-Hurriyyah adalah kebebasan, artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengeksperisikan pendapatnya. Sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan al-akhlaq al-karimah dan dalam rangka al-amr  bi-‘l-ma’ruf  wa  an-nahy  ‘an  al -‘mungkar,  maka  tidak  ada  alasan  bagi penguasa untuk mencegahnya.
Kebebasan  nurani (freedom  conscience) ,  persamaan  hak  dan  kewajiban (egalitarianism) .  Norma  ini  harus  diintegrasikan  dengan  sikap  percaya  pada  iktikad  baik orang  dan  kelompok  lain (trust  attitude) .  Norma  ini  juga  akan  berkembang  dengan  baik jika ditopang oleh pandang optimis terhadap manusia untuk saling terbuka, saling berbagi kemaslahatan bersama atau untuk melakukan kompromi dengan pihak-pihak yang berbeda.
Untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi tersebut, menurut Nurcholish Madjid (1992,  hlm.  35-36)  ada  beberapa  norma  demokratis  yang  harus  dilakukan  oleh  berbagai pihak,  yaitu: pertama ,  kesadaran  akan  pluralisme.  Kesadaran  atas  kemajemukan
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2019          p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
membutuhkan  tanggapan  dan  sikap  positif  secara  aktif.  Pengakuan  kenyataan  perbedaan harus  diwujudkan  dalam  perilaku  menghargai  beragam  pandangan  orang  lain.  Norma  ini dapat mencegah munculnya sikap dan pandangan hegemoni mayoritas dan tirani minoritas. Kenyataan  alamiah  kemajemukan  Indonesia  dapat  dijadikan  modal  potensial  bagi  masa depan demokrasi Indonesia.
Kedua ,  harus  mengedepankan  nilai-nilai  akhlakul  karimah.  Demokrasi  pada hakekatnya  harus  dilakukan  secara  santun  dan  beradab  yakni  melalui  proses  demokrasi yang  dilakukan  dengan  sukarela.  Demokrasi  membutuhkan  topangan  akhlak  terpuji (akhlaqul  karimah)  warga  negara.  Akhlak  demokrasi  salah  satunya  dapat  dibuktikan dengan  komitmen  untuk  tidak  menghalalkan  segala  cara,  seperti  dengan  kekerasan  dan tindakan  anarkis  demi  mencapai  tujuan-tujuan  politiknya. Ketiga ,  norma  kejujuran  dalam pemufakatan. Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menjalankan permusyawaratan  yang  jujur  dan  sehat  untuk  mencapai  kesepakatan  yang  memberi keuntungan  semua  pihak.  Faktor  ketulusan  dalam  usaha  bersama  mewujudkan  tatanan sosial yang baik untuk warga negara merupakan hal yang sangat penting dalam demokrasi.
Keempat,  kebebasan  nurani (freedom  conscience) ,  persamaan  hak  dan  kewajiban (egalitarianism) .  Norma  ini  harus  diintegrasikan  dengan  sikap  percaya  pada  iktikad  baik orang  dan  kelompok  lain (trust  attitude) .  Norma  ini  juga  akan  berkembang  dengan  baik jika ditopang oleh pandang optimis terhadap manusia untuk saling terbuka, saling berbagi kemaslahatan bersama atau untuk melakukan kompromi dengan pihak-pihak yang berbeda. Kelima, Trial and error (percobaan dan salah). Demokrasi merupakan sebuah proses tanpa henti.  Demokrasi  membutuhkan  percobaan-percobaan  dan  kesediaan  semua  pihak  untuk menerima kemungkinan ketidaktepatan atau kesalahan dalan praktik berdemokrasi.
Senada  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh  Nurcholish  Madjid  tersebut  Hendra Nurtjahjo  (2006:  hlm.  77),  menyatakan  bahwa  secara  isensial  prinsip  demokrasi diklasifikasikan kepada tiga nilai utama yang mendasari tumbuhnya teori demokrasi, baik yang bersifat subtansial dan instrumental. Adapun prinsip-prinsip tersebut yaitu: Pertama , prinsip  kebebasan  merupakan  kebebasan  manusia  terhadap  segala  bentuk  kekangan  dan kekuasaan  sewenang-wenang  baik  dibidang  agama  maupun  dibidang  pemikiran  politik. Mengenai kebebasan ini Magnis Suseno (2006: hlm. 77) mengemukakan bahwa kebebasan adalah  tanda  dan  ungkapan  martabat  manusia.  Karena  kebebasannya  manusia  adalah makhluk  yang  otonom,  yang  menentukan  diri  sendiri,  yang  dapat  mengambil  sikapnya sendiri.  Setiap  pemaksaan  dirasakan  sebagai  sesuatu  yang  tidak  hanya  buruk  dan menyakitkan,  melainkan  juga  menghina.  Dan  memang  demikian;  memaksakan  sesuatu kepada orang lain berarti mengabaikan martabatnya sebagai manusia yang sanggup untuk mengambil  sikapnya  sendiri.  Maka  kita  merasa  paling  terhina  kalau  sesuatu    dipaksakan kepada  kita  dengan  ancaman  atau  bujukan.  Kalau  diminta,  artinya  kalau  kebebasan  kita dihormati,  kita  sering  bersedia  untuk  memberikan  dengan  hati  yang  lapang,  tetapi  kalau kita dipaksa, kita merasa terhina dan tidak mau. Kebebasan adalah mahkota martabat kita sebagai manusia”.
Lebih  jauh  Magnis  (2006:  hlm.  78)  menjelaskan  bahwa  akar  kebebasan  adalah kemampuan  manusia  untuk  menentukan  dirinya  sendiri  atau  disebut  sebagai  “kebebasan eksistensial”.  Kebebasan  tersebut  berakar  dalam  kebebasan  rohani  manusia,  yaitu  dalam
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2019          p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
penguasaan  manusia  terhadap  batinnya,  terhadap  pikiran  dan  kehendaknya..  Dengan demikian  kebebasan  manusia  secara  hakiki  terbatas  pula  oleh  kenyataan  bahwa  manusia hidup bersama dengan manusia-manusia lain (kehidupan sosialnya).
Prinsip  kebebasan  dalam  konteks  politik  dipahami  sebagai  kemampuan  untuk memilih secara bebas. Hak untuk menentukan pilihan secara bebas dan eliminasi terhadap pemaksaan  kehendak  dari  banyak  kemungkinan  pilihan  yang  ada  menjadi  isensial  dalam konteks politik yang demokratis. Oleh karenanya, kedudukan kebebasan individu menjadi signifikan  terhadap  kondisi  politik  yang  dianggap  demokratis,  baik  kebebasan  yang  sama dalam hukum, sipil dan politik yang menjadi ciri dan prinsip dari teori demokrasi modern.
Kedua ,  prinsip  kesamaan  yang  merupakan  ciri  eksistensial  dari  demokrasi  yang dipahami  sebagai  memperlakukan  semua  orang  sama  dan  sederajat.  Secara  garis  besar demokrasi  menghendaki  persamaan  atau  kesamaan  hak-hak  dalam  menjalankan  peran politik  dalam  konteks  negara.  Kesamaan  hak-hak  politik  pada  implementasinya  secara prosedural dimanefestasikan dalam prinsip “ one man one vote ” dengan tidak membedakan kualitas individunya apakah seorang yang kaya atau miskin, penjahat ataupun orang yang shaleh. Kedua-duanya tetap sama hanya memiliki satu suara dalam konteks pemilihan atau pelaksanaan hak-hak politik.
Selanjutnya,    Hendra    Nurtjahjo  (2006:  hlm.  77),  mengatakan  bahwa  kebebasan dalam  pandangan  komplementaris  secara  prinsip  selalu  mengasumsikan  adanya persamaan.  Sebaliknya,  kesamaan juga  mengasumsikan  adanya  kebebasan.  Dalam hal  ini terdapat  kondisi  dikotomis  atau  simbosis  mutualisme  yang  erat  antara  keduanya.  Artinya dalam  tataran  implementatif  sangat  sulit  jika  suatu  kehidupan  masyarakat  yang  dipenuhi dengan  kebebasan,  tetapi  tidak  mengakui  adanya  persamaan  hak  dan  kewajiban kemanusian di dalamnya. Sebaliknya, jika suatu kehidupan masyarakat  yang menghargai persamaan sosial, tetapi tidak memiliki kebabasan dalam mengungkapkan potensi-potensi kemanusiaan  secara  individu  maupun  kolektif.  Oleh  karenanya,  kedua  prinsip  tersebut dapat dikomplementer atau saling melengakapi satu sama lain.
Ketiga ,  prinsip  kedaulatan  rakyat  yang  merupakan  fenomena  lanjutan  setelah kebebasan    dan  kesamaan.  Kedaulatan  rakyat  adalah  konsekuensi  logis  dari  adanya kebebasan dan kesamaan manusia yang kemudian menghendaki adanya hirarki penguasaan yang  di  dasarkan  atas  persetujuan  lebih  dahulu  dari  orang-orang  yang  sama  hak  tersebut dapat  diperintah.  Rakyat  sendiri  yang  berhak  menentukan  siapa  dan  bagaimana  mereka harus  diperintah  dalam  struktur  kehidupan  bernegara.  Rakyat  juga  berhak  sama  menarik mandat  dari orang-orang yang tidak dapat mewujudkan dan menjalankan aspirasi mereka.
Kelanjutan  dari  prinsip  kedaulatan  rakyat  kemudian  diterminasi  ke  dalam  bentuk pengambilan  keputusan  secara  demokratis  sebagai  konklusi  kehendak  dan  persetujuan rakyat.  Dalam  hal  ini,  konsekwensinya  hanya  bisa  ditunjukkan  melalui  cara  kesepakatan atau  suara  mayoritas  akan  menjadi  pegangan  utama.  Jadi,  demokrasi  dalam  level pelembagaan  pembuatan  keputusan  menuntut  persetujuan  bersama  oleh  mayoritas partisipan yang ditentukan secara bebas dan sebagai manifestasi dari kesamaan hak dalam menentukan kehendak.
Dari ketiga prinsip tersebut, demokrasi kemudian berkembang tidak hanya sebatas ide,  melainkan  juga  banyak  varian  praktis  guna  mewujudkan  nilai  ideal  yang  universal
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2019          p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
dengan  kebutuhan  lokal  dari  suatu  masyarakat  atau  negara  tertentu  yang  pada  akhirnya menjadi  basis  implementasi  dari  hak-hak  warga  negara  dan  dapat  dipahami  juga  terjadi pergeseran dari dunia teoritis dan praktis.

## B. Implementasi  Prinsip-Prinsip  Islam  Tentang  Demokrasi  dalam  Pemikiran Nurcholish Madjid pada Percaturan Politik di Indonesia
Penerapan  prinsip-prinsip  Islam  tentang  demokrasi  dalam  percaturan  politik  di  Indonesia sejak  masa  ordebaru  sampai  awal  masa  reformasi,  masih  belum  dapat  dilakukan,  hal  ini disebabkan oleh beberapa hal berikut ini:
Pertama kokohnya cengkeraman kekuasaan rezim yang memerintah.  Dalam Pintu- pintu  Menuju  Tuhan, Nurcholish   mengkritisi  pelaksanaan  demokrasi  di  Indonesia  yang mana  seringkali  orang-orang  yang  mengembar-gemborkan  demokrasi  ternyata  kadang bertindak   menipu  rakyat   dan  menjadi  diktator.  Nurcholish  menulis  (1995,  hlm.  256): “Setelah  hampir  setengah  abad  merdeka,  bicara  tentang  demokrasi  di  negeri  kita  ibarat mengunjungi  sebuah  rumah  antik,…,  demokrasi  antik  di  Indonesia  bukan  ide  dasarnya, melainkan  kontroversinya.  Dalam  sejarah  sekitar  proklamasi,  kita  dapati  masalah demokrasi telah menjadi bahan perdebatan sengit antara para pendiri republik. Kita kenal jargon-jargon  mereka:  “dewan,”  “perwakilan,”  rakyat,”  “majelis,”  “musyawarah,” “mufakat,”  dan  seterusnya.  Juga  ada  pinjaman  yang  lebih  kontemporer:  “ delegation  of authority, “rule of law,” “majority rule and minority right”, dan entah apa lagi. Kita kenal semuanya.  Tapi  rasanya  tidak  mungkin  kita  mengakui  benar-benar  mengerti  maksudnya, apa  lagi  menggambarkan  dengan  tepat  bagaimana  masing-masing  yang  mengklaim demokrasi itu bertingkah laku.”
Nurcholish  (1995,  hlm.  257)  mengambil  contoh  bahwa  Bung  Karno  yang  dengan kemampuan retoriknya membela demokrasi tetapi ia jatuh dengan tuduhan sebagai diktator karena membiarkan usaha kultus individu terhadap dirinya. Bagi Nurcholish (1999, hlm. 5) demokrasi memang suatu sistem politis yang mesti dikembangkan.  Stabilitas politik hanya dapat  dicapai  dengan  penyelenggaran  kekuasaan  yang  demokratis.  Ciri  kekuasaan demokratis yang stabil adalah ia memiliki kemungkinan tinggi untuk tetap demokratis dan mempunyai  tingkat  yang  rendah  untuk  mengalami  gangguan  kekerasan  sosial,  baik  yang terbuka maupun yang tersembunyi .
Kedua, adanya  konsensus  politik  dan  keseragaman  sosial.  Nurcholish  (1999,  hlm. 6-7) tidak menolak bahwa demokrasi memang cukup sulit dilaksanakan dalam masyarakat yang majemuk. Hal itu disebabkan konsensus politik dan keseragaman sosial adalah faktor penting  bagi  kestabilan  demokrasi.  Setiap  bentuk  pengaturan  politik  yang  tangguh  dan absah,  lebih-lebih  lagi  yang  demokratis,  memerlukan  ikatan  bersama  yang  antara  lain berbentuk kesetiaan dasar, suatu komitmen yang lebih menggerakkan perasaan, yang lebih terasa hangat dalam lubuk jiwa daripada seperangkat prosedur.
Menurut Nurcholish (1999, hlm. 12), konsensus dalam politik memang dapat juga beresiko  sebab  demokrasi  menjadi  tidak  sehat  dengan  banyaknya  konsensus.  Maka demokrasi  yang  stabil  memerlukan  perimbangan  yang  wajar  antara  konsensus  dan perbedaan, atau malah konflik. Hanya saja, konflik mesti bertujuan sebagai proses belajar bagi persoalan yang sulit diatasi.
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2019          p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
Dalam  menyeimbangkan  konsensus  dan  konflik,  dibutuhkan  pemimpin  yang cakap.   Dalam  hal  ini,  kehendak  politik  pemimpin  turut  menentukan.  Pemimpin  tidak hanya  memberi  teladan  tetapi  juga  belajar  dari  rakyat.  Memang  dapat  terjadi  bahwa pemimpin  bertindak  demi  “menjilat”  orang  banyak.   Akan  tetapi  hal  itu  mesti  dihindari. Selain  itu  itikad  baik  pemimpin  mesti  diwujudkan  dalam  tindakan  nyata.  Dalam merumuskan tindakan nyata itu, pemimpin mesti mengakomodasi kebebasan rakyat untuk menyatakan pendapat dalam dialog demi tercapai komitmen dan tanggung jawab bersama (Nurcholish Madjid, 1999, hlm. 14-15).
Padahal  menurut  Nurcholish  Madjid  (1999,  hlm.  52-54)  bangsa  Indonesia  yang mayoritas  menganut  Islam,  telah  memiliki  modal  dasar  yang  kuat  untuk  menerapkan prinsip-prinsip  Islam  tentang  demokrasi  tersebut.  Modal  dasar  ini  adalah  bahwa  Islam dapat menjamin keberlangsungannya.  Hal itu tak terlepas ciri inklusif Islam, yaitu bahwa Islam  menghendaki   suatu  sistem  yang  menguntungkan  semua  orang.  Dalam  perjalanan sejarahnya,  Islam  telah  mempraktekkan  nilai-nilai  semacam  prinsip  toleransi  agama  dan kebebasan  beribadat,  penghargaan  kepada  warisan  budaya  kelompok  lain,  penghargaan kepada hak-hak sah pribadi, dan sikap yang positif terhadap ilmu pengetahuan.
Selanjutnya  menurut  Nurcholish  (1999,  hlm.  56-57),  adanya  Pancasila  dan  UUD 1945 telah diterima oleh umat Muslim Indonesia. Sejauh ini, kedua pilar itu telah mampu menjamin  kebaikan  konstitusional  bagi  keseluruhan  bangsa.  Pada  hakekatnya,  Pancasila dan UUD 1945 diterima masyarakat Muslim karena dua pertimbangan:….“Pertama, nilai- nilainya dibenarkan oleh ajaran agama Islam. Kedua, fungsinya sebagai poin kesepakatan antar berbagai golongan untuk mewujudkan kesatuan politik bersama . ”
Dalam  menghadapi  kenyataan  Indonesia,  Nurcholish  (1999,  hlm.  69)  melihat demokrasi  sebagai  sistem  yang  cocok.  “Tentu  saja  kita  memilih  demokrasi  sebagai ideologi  politik.  Dan  kita  memilih  demokrasi  sebagai  ideologi  tidak  hanya  karena pertimbangan  prinsipil  yaitu  karena  nilai  demokrasi  itu  menurut  kita  dibenarkan  dan didukung  oleh  semangat  Islam  tetapi  juga  karena  fungsinya   sebagai  aturan  permainan politik yang terbuka.”
Kemudian, menurut Nurcholish (1999, hlm. 70), demokrasi memungkinkan adanya aturan  permainan  politik  yang  terbuka  yang  kemudian  memungkinkan  sistem  politik Indonesia dapat menjalankan pengawasan terbuka terhadap pelaksanaan pemerintahan dan penggunaan kekuasaan yang menyimpang dari kepentingan rakyat. Pengawasan itu penting dilaksanakan  karena  dalam  usaha  mewujudnyatakan  garis-garis  besar  konstitusi,  akan terjadi tarik-menarik kepentingan.
Untuk  itu,  demokrasi  harus  tetap  berkembang  dalam  proses  keseharian  hidup masyarakat  Indonesia.   Antara  keadaan  masyarakat  Indonesia  dan  cita-cita  demokratis memang terdapat  gap. Oleh karena itu, proses demokratisasi harus selalu didorong. Dalam usaha itu, suatu masyarakat disebut demokratis jika nilai-nilai demokratis dikembangkan. Nilai-nilai  itu  misalnya  pengakuan  hak-hak  asasi  manusia,  kebebasan  menyatakan pendapat,  kebebasan  berserikat,  tertib  dan  keadilan  hukum,  dan  tersedianya  kesempatan yang merata.
Selain  itu,    Nurcholish  (1999,  hlm.  71)  menyatakan  bahwa  demokrasi  merupakan kategori yang dinamis, sehingga  demokrasi  menjadi identik dengan proses demokratisasi.
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2019          p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
Hal ini menjadikan bahwa negara paling demokratis pun dapat dicap tidak demokratis jika mengalami kemandekan dalam memperjuangkan nilai demokrasi. Bagi konteks Indonesia, pencapaian  kualitas demokrasi yang lebih baik hanya tercapai sejauh tampak dalam usaha- usaha pengkonkretan penerapan prinsip-prinsip demokrasi.
Dalam  ungkapan  yang  lain,  Nurcholish  (1999,  hlm.  93)  juga  memandang  bahwa demokrasi  Indonesia  memuat  beberapa  hal  penting.  Pertama,  demokrasi  Indonesia  tidak mungkin  tanpa  adanya  Pancasila  dan  UUD  1945  sebagai  prinsip-prinsip  yang dipraanggapkan  sebagai  dengan  sendirinya  benar.  Kedua,  demokrasi  tidak  mungkin dijalankan tanpa adanya stabilitas keamanan negara. Dalam pendapat kedua ini, Nurcholish bermaksud menyinggung peran aparat keamanan dalam demokrasi Indonesia.
Berkaitan  dengan  Pancasila,  Nurcholish  (1999,  hlm.  103)  menyebut  bahwa Pancasila adalah modal untuk mewujudkan demokrasi Indonesia.  Pancasila memberi dasar dan prasyarat asasi bagi demokrasi dan  tatanan politik Indonesia. Pancasila menyumbang beberapa  hal  penting.  Pertama,  adanya  orientasi  hidup  transendental.  Kedua,  ikatan  batin pada nilai-nilai kemanusiaan. Ketiga, kesadaran akan tanggung jawab bersama. Keempat, pandangan  yang  mendahulukan  kepentingan  masyarakat  daripada  kepentingan  pribadi. Kelima,  di  tengah  antara  yang  empat  itu,   prasarana  dan  wadah  persatuan  dan  kesatuan bangsa.
Dengan  menerima  demokrasi  sebagai  sistem  politis,  adalah  suatu  tuntutan  bagi masyarakat Indonesia menjadikan demokrasi sebagai cara hidup ( way of life ).  Tuntutan itu meskipun  telah  tampak  dalam  kehidupan  berbangsa,  tetapi  tetap  harus  selalu diperjuangkan. Nurcholish (1995, hlm. 45) mengidentifikasi beberapa hal bagi perwujudan konkret demokrasi Indonesia. Pertama, pentingnya kesadaran kemajemukan. Hal ini tidak berarti  menerima  kemajemukan  bangsa  Indonesia   begitu  saja  tetapi  menerimanya  secara aktif.   Dalam  cara  hidup  demokratis,  setiap  individu  mengarahkan  dirinya  kepada persatuan  dan  kesatuan  yang  diperoleh  secara  kreatif   dari  dinamika  dan  kemajemukan masyarakat. Setiap orang memelihara dengan teguh keanekaragaman.
Kedua,  musyawarah.  Menurut  Nurcholish  (1995,  hlm.  47),  musyawarah  menuntut adanya  kedewasaan  untuk  dengan  tulus  menerima  kemungkinan  kompromi  atau  bahkan kalah  suara.  Semangat  musyawarah  menuntut  agar  setiap  orang  menerima  kemungkinan terjadinya penerimaan dan penolakan pendapat. Dalam hal ini, dituntut kedewasaan untuk mengemukakan  pendapat,  untuk  mendengarkan  pendapat  orang  lain,  dan  kemungkinan untuk menerima pendapat yang lebih baik. Kebiasaan untuk mengkritik secara sehat perlu dikembangkan.
Ketiga, cara-cara yang sejalan dengan tujuan. Menurut Nurcholish (1995, hlm. 48) adanya  ungkapan  “tujuan  menghalalkan  cara”  adalah  suatu  kritik  terhadap  orang-orang yang tidak memperdulikan pertimbangan moral dalam tindakannya. Cara hidup demokratis mewajibkan  suatu  cara  yang  sejalan  dengan  tujuan.  Dalam  argumen  ini,  Nurcholish bermaksud menyinggung pentingnya akhlak.
Keempat,  permufakatan  yang  jujur  dan  sehat.  Menurut  Nurcholish,  masyarakat demokratis  menuntut  kemampuan  untuk  menjalankan  seni  permusyawaratan  yang  jujur dan sehat. Oleh karena itu, setiap masyarakat Indonesia dituntut untuk tulus, berani terbuka terhadap  orang lain. Kelima,  pemenuhan kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, bagi
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2019          p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
segenap rakyat Indonesia. Keenam, kerjasama antar warga masyarakat dengan dasar sikap saling mempercayai. Dalam hal ini, pengakuan akan kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban, dan tanpa perasaan curiga adalah nilai yang harus diperjuangkan.
Kelima,  pentingnya  pendidikan  demokrasi.  Nurcholish  memandang  bahwa  hal  ini perlu  diperjuangkan.  Hal  ini  tidak  bermaksud  menganjurkan  proses  indoktrinasi  konsep demokrasi  tetapi  bahwa  nilai-nilai  universal  demokrasi  mesti  disatukan  dalam  sistem pendidikan.  Hal  ini  dikarenakan  bahwa  demokrasi  itu  bukan  sistem  yang  bekerja  dengan sendirinya tetapi harus dibiasakan dan diperjuangkan.
Selanjutnya  menurut  Nurcholish  (1995,  hlm.  48),  demokrasi  memang menampakkan salah satu sisinya dalam pemilihan umum yang bebas dan pemberian suara secara rahasia. Akan tetapi, demokrasi tidak berhenti disitu. Demokrasi mesti “tinggal” di tengah  masyarakat.  Masyarakat  itulah  yang  disebut  masyarakat  madani  ( civil  society). Dalam  masyarakat  madani,  terdapat  berbagai  perserikatan,  persatuan,  federasi  yang bergabung untuk menjadi perisai antara negara dan warganya.
Dalam  kenyataannya, civil  society lebih  dari  sekadar  campuran  berbagai  bentuk asosiasi. Civil  society membutuhkan  kualitas civility, yang  mana  tanpanya  lingkungan hidup  sosial  akan  hanya  terdiri  dari  faksi-faksi,  dan  serikat-serikat  rahasia  yang  saling menyerang. civility mengandung  makna  toleransi,  kesediaan  menerima  berbagai  pribadi, untuk  menerima  perbedaan,  juga  kesediaan  untuk  menerima  bahwa  sesuatu  persoalan dapat  saja  tak  terpecahkan.  Menurut  Nurcholish  (1995,  hlm.  50),  meskipun  masyarakat madani  dapat  berfungsi  sebagai  oposisi  terhadap  pemerintah,  pemerintah  mesti  tetap menjalankan  fungsinya  sebagai  pemegang  hukum,  pembuat  aturan,  dan  penertib masyarakat madani karena civil society bukanlah pemerintah.
Bagi  kalangan  neo-modernis  Islam  di  Indonesia  seperti  Nurcholish  Madjid  (1992, hlm.  35-36)  bahwa  demokrasi  dan  agama  sesungguhnya  dapat  dipertemukan.  Demokrasi dipandang  sebagai  aturan  politik  yang  layak,  sementara  agama  diposisikan  sebagai  wasit moral  dalam  penerapan  demokrasi.  Nurcholish  Madjid  mengemukakan  demokrasi  dalam masyarakat  Islam  yang  dianggapnya  bisa  dikompromikan. Pertama ,  secara  umum  dalam masyarakat,  agama  menjadi  simbol  identitas,  sehingga  mau  tidak  mau  jalan  demokrasi leberal harus melewati pintu politik agama. Dengan demikian, proses  demokratisasi tidak bisa  secara  artifisial  dilepaskan  dari  diskursus  seputar  aturan  normatif  agama  dalam pemerintahan.
Kedua ,  dalam  demokrasi  leberal  membutuhkan  sekularisme,  karenanya  tradisi agama  tidak  dilahirkan  inheren  sekuler  dan  memiliki  konsepsi  khusus  tentang  demokrasi politik.  Dengan  demikian,  sekularisme  muslim  memungkinkan  dan  sangat  dibutuhkan untuk meningkatkan demokrasi liberal di dalam masyarakat muslim. Ketiga , ada hubungan yang  intim  antara  reformasi  agama  dan  perkembangan  politik,  yaitu  yang  lebih  awal biasanya  mendahului  yang  terakhir,  dimana  proses  tersebut  secara  mendalam  saling terhubung.  Demokratisasi  tidak  mengharuskan  privitalisasi  agama,  tetapi  membutuhkan reinterpretasi  ide-ide  keagamaan  yang  lebih  kondusif  untuk  demokrasi  liberal.  Dengan reinterpretasi,  ini  kelompok  agama  akan  memainkan  peran  penting  dalam  pertumbuhan dan konsolidasi demokrasi.
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2019          p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
Lebih jauh Nurcholish Madjid (1992, hlm. 38-40) mengemukakan bahwa pertama , Islam di Indonesia mempunyai keterlibatan dalam kegiatan kewarganegaraan dan jaringan keterlibatan  dalam  perkumpulan  sesama  muslim,  justru  memperkuat  keterlibatan  orang dengan kegiatan yang bersifat sekuler. Kedua , keterlibatan umat Islam di Indonesia dalam kegiatan  keagamaan  dan  sekuler  membuat  umat  Islam  di  Indonesia  dalam  kegiatan keagamaan dan sekuler membuat umat Islam toleran terhadap kelompok lain. Ketiga , umat Islam  di  Indonesia  justru  memberikan  kontribusi  yang  positif  bagi  munculnya  partisipasi demokrasi. Keempat ,  umat  Islam  yang  shaleh  di  Indonesia  tidak  mengancam  konsolidasi demokrasi. Kelima , ada sejumlah nilai dalam Islam yang diyakini mendukung demokrasi, yakni  melalui  ijtihat  (penalaran  rasional),  ijma  (konsensus),  ikhtilaf  perbedaan  pendapat, dan syura (konsultasi).
Keenam , muslim di Indonesia sangat mendukung negara bangsa. Konsepsi tentang ummah  tidak  otomatis  bertentangan  dengan  gagasan  negara  bangsa.  Unsur-unsur  ibadah dalam  Islam  justru  makin  memperkuat  keterlibatan  umat  Islam  di  Indonesia  dengan berbagai  masalah  masyarakat  tak  hanya  terkait  dalam  urusan  agama. Ketujuh ,  partisipasi politik bagi masyarakat muslim terkait dengan karakteristik obyek dari partisipasi tersebut, apakah  terkait  kerangka  norma  Islam  atau  tidak.  Karena,  itu  bila  obyek  partisipasi  tidak ada kaitannya dengan Islam, dan partisipasi itu menjadi kecil kemungkinan. Ke delapan , tak  ada  kaitan  antara  keimanan  seseorang  muslim  dengan  ketetarikan  dengan  politik  dan kepercayaan terhadap institusi politik. Seorang muslim yang toleran justru cenderung tidak aktif dalam politik dan bukan merupakan ancaman bagi demokrasi.
Terlepas  dari  pandangan  di  atas,  Nurcholish  Madjid  (1995,  hlm.  36), mengemukakan  masih  ada  sebagian  kelompok  kecil  umat  Islam  yang  kurang  apresiatif terhadap  demokrasi.  Setidaknya  terdapat dua  faktor  yang  menyebabkan  demokrasi  belum diterima oleh sebagian umat Islam. Pertama , munculnya sikap anti dan ketakutan terhadap Barat.  Yang  kemudian  sikap  ini  melahirkan  phobia  dan  apriori  terhadap  semua  yang dianggap sebagai produk Barat. Sikap ini muncul karena adanya “ trauma historis” dimana imprealisme Barat dianggap sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas kemunduran dan penindasan dunia Islam.
Kedua , negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam secara umum belum bisa dianggap  sebagai  negara  demokrasi,  bahkan  sebagian  masih  mempertahankan  sistem monarki  tradisional,  dimana  kekuasaan  masih  berpusat  pada  suatu  kelompok  orang. Realitas ini tentu saja kurang menguntungkan bagi sosialisasi gagasan demokrasi di negara Islam, karena bisa melahirkan benturan-benturan dengan kekuasaan. Implikasinya prinsip- prinsip dasar Islam yang mempunyai relevansi dengan nilai-nilai dasar demokratis kurang muncul  kepermukaan,  sementara  yang  muncul  justru  kecenderungan  untuk  menjadikan Islam sebagai legitimasi politik.
Oleh  karenanya,  Nurcholish  Madjid  (1999,  hlm.  67)  mengemukakan  demokrasi sebagai  idiologi,  tidak  hanya  karena  pertimbangan-pertembangan  prinsipil,  karena  nilai- nilai demokrasi dinenarkan dan di dukung oleh semangat ajaran Islam yang berlandaskan Teks  Al-Qur’an  dan  juga  fungsinya  sebagai  aturan  permainan  politik  yang  terbuka. Ringkasnya,  bagi  Nurcholish  Madjid  terdapat  banyak  titik  temu  antara  agama  dan demokrasi  khususnya  bila  dikaitkan  dengan  tujuan  kedua-duanya,  yaitu  cita-cita  untuk
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2019          p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
kebaikan  semua.  Sehingga  tidak  heran  jika  penerimaan  umat  Islam  terhadap  demokrasi bersifat sangat alami.
Secara  umum,  demokrasi  selalu  menjadi  perhatian  kemanusian  di  seluruh  dunia karena demokrasi menawarkan pilar peradaban dan nilai-nilai yang bisa dikatakan selaras dengan  ajaran  atau  idiologi  agama. Pertama ,    golongan  yang  mengatakan  bahwa  Islam tidak  kompatibel  dengan  demokrasi.  Dalam  hal  ini,  pandangan  pemikiran  yang mewakilinya Ali Kedourie. Menurut Ali Kedourie (1998, hlm 77), peradaban Islam sangat unik  sehingga  kaum  muslimin  banga  dengan  peradabannya  tersebut  dalam  sejarah  Islam. Peradaban  ini,  bagi  Kedourie  menghambat  kaum  muslimin  untuk  mempelajari  dan menghargai, kemajuan politik dan sosial yang dicapai oleh peradaban lain, terutama sistem demokrasi.
Sikap  yang  sama  ditujukan  oleh  Bernard  dalam  Saiful  Mujani  (2007,  hlm.  13) bahwa  Islam  adalah  sebuah  ajaran  sempurna  dan  komprehensif  yang  mengatur  seluruh aspek  kehidupan  seseorang  muslim.  Termasuk  di  dalamnya  adalah  masalah  politik,  yang tidak  mengenal  pemisahan  antara  aturan  agama  atau  aturan  negara.  Oleh  karena  itu, sekularisme  sebagai  faktor  penting  dalam  demokrasi  moderen  merupakan  sebuah  aliansi dari  masyarakat  muslim.  Pandangan  akan  kesempurnaan  ajaran  tersebut  menutup  mata kaum  muslimin  untuk  belajar  demokrasi  yang  notabene  dari  peradaban  lain  atau  berasal dari barat.
Pandangan  yang  sama  juga  di  paparkan  oleh  Huntington  dalam  Saiful  Mujani (2007,  hlm.  13),  menurutnya  masyarakat  Islam  tidak  mempunyai  akar-akar  budaya demokratis  bahkan  keduanya  bersifat  antagonistik  dan  kontradiktif.  Salah  satu  kegagalan demokrasi  di  negara-negara  muslim  antara  lain  disebabkan  oleh  watak  dan  budaya masyarakat  Islam  yang  tidak  ramah  atas  konsep-konsep  liberalisme  Barat.  Sebab pertentangan  Islam  dan  demokrasi  bukan  saja  muncullnya  fundamentalisme  Islam,  tapi karena Islam itu sendiri.
Jika  ditelaah  lebih  jauh  dari  pemikiran  Kedourie,  Lewis,  dan  Huntington  bahwa Islam  hubungannya  dengan  politik  adalah  sebagai  berikut: pertama ,  Islam  merupakan pandangan hidup  yang total berlandaskan syari’at dan mengatur seluruh aspek kehidupan individu dan masyarakat Islam, oleh karena itu tidak ada perbedaan agama dengan politik. Kedua , Islam sebagai pandangan hidup bukan hanya gejala pikiran melainkan arus utama. Ketiga ,  Islam  bersikap  antagonis  terhadap  demokrasi  di  masyarakat  muslim  tidak  akan tumbuh. Hal ini nampak pada ketidak puasan kaum muslimin pada rezim yang demokratis bukan karena kinerja demokrasi yang buruk, namun adanya kontradiksi antara demokrasi dan budaya politik Islam.
C. Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  dalam  Menerapkan      Prinsip-Prinsip  Islam Tentang Demokrasi di Indonesia
Dalam membuka file sejarah penerapan prinsip-prinsip demokrasi Islam di Indonesia, tentu saja mengingatkan kita pada kondisi peta Islam di Indonesia yang saat itu dan sesudahnya, yang  telah  banyak  memberikan  kontribusi  atas  terwujudnya  transformasi  sosial  dan berlakunya  sebuah  proses  demokratisasi  yang  sedang  melangkah  sedikit  demi  sedikit  di Indonesia.  Melihat  hal  itu,  maka  tak  terbantahkan,  bahwa  Islam  di  Indonesia  (Ma’arif, 1999,  hlm.  68),  sejatinya  juga  telah  memberikan  kontribusi  atas  hadirnya  proses  iklim
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2019          p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
demokratisasi  pasca  jatuhnya  rezim  otoriter  Soeharto  (Mulkhan,1992,  hlm.  15-16). Kontribusi tersebut bisa dicermati dari dua sisi pandangan. Pertama ,  bisa  terlihat  dari  sisi cita-cita normatif . Maksudnya adalah, bahwa Islam sebagai sebuah agama, sesungguhnya telah  meletakkan  beberapa  dasar  prinsip  demokrasi  dalam  beberapa  ajarannya  seperti; shura (permusyawaratan) ,  al-‘adalah (keadilan), ijma’ (konsensus), ijtihâd (kemerdekaan berpikir), tasamuh (tolerensi), al-hurrîyah (kebebasan), al-musâwah (egalitarian), ash- shidqu  wal  amânah (kejujuran  dan  tanggung  jawab).  Prinsip-prinsip  tersebut,  sebetulnya merupakan  inti  semangat  makna  demokrasi  dan  tentu  hal  itu  bisa  dibaca  pada  kitab  al- Qur’an.  Meskipun  al-Qur’an  tidak  menyebut  suatu  bentuk  dan  sistem  ketata-negaraan secara sharih (jelas),  tatanan  sistem  demokrasi  yang  saat  itu  dan  sekarang  menjadi primadona  bentuk  demokrasi  negara-negara  di  dunia,  memiliki  titik  temu  dan  relevansi kuat  untuk  mewujudkan  proses  demokrasi  di  segala  aspek  kehidupan  (Thompson,  2000, hlm.47-90).  Dengan  demikian,  dalam  Islam  sebetulnya  telah  tertanam  beberapa  prinsip pokok  dan  tata  nilai  berkaitan  dengan  kehidupan  masyarakat  dan  bernegara  untuk menunjang lajunya proses demokrasi (Haikal, 1963, hlm. 35-37).
Kedua ,  adalah  dari  sisi praktis-historis . Maksudnya  adalah,  bahwa  selain  Islam  di Indonesia  telah  meletakkan  prinsip-prinsip  demokrasi,  dalam  prakteknya  Islam  juga  telah membuktikan  nilai-nilai  tersebut.  Dalam  sejarah  ( historis )  di  Indonesia,  para  pemimpin Muslim  yang  mewakili  mayoritas  bangsa,  telah  memainkan  peran  penting  dalam menentukan  reformasi  sosial  dan  politik.  Bila  era  Orde  Lama  para  pemimpin  Muslim berperan  melalui  Masyumi,  maka  pada  pasca  lengsernya  lengsernya  Suharto,  dua organisasi Islam terbesar NU dan Muhammadiyah secara proaktif terlibat langsung dalam proses  perubahan  kepemimpinan  untuk  membangun  sistem  demokrasi  di  Indonesia. Kebudayaan sebagai modal sosial untuk membangun politik yang didasarkan pada norma- norma  demokrasi,  dan  ketulusan  untuk  menjadi  seorang  pemimpin  yang  selalu  siap mengakomodasi aspirasi rakyat. Karena bangsa ini sudah lama merasakan ketidak tulusan pada  masa  rezim  Soeharto,  rakyat  selalu di  bohongi  untuk  melanggengkan  kekuasaannya ( status quo ). Budaya feodal yang menempatkan relasi antara negara dengan rakyat sebagai patron  clien (hubungantuan  dan majikan)  dengan  ’penindasan  struktural’  yang  dilakukan oleh negara agar rakyat tunduk dan patuh terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara, serta tidak ada ruang kebebasan untuk berekspresi dan aktualisasi diri, harus kita dekonstruksi dengan nilai-nilai kesejajaran.
Menurut  Nurcholish  Madjid  (1999,  55-57),  perlambangan  demokrasi  adalah pemilihan umum yang bebas dan pemberian suara yang rahasia.  Hal ini benar-benar dapat dimengerti,  karena  hak  untuk  memberi  suara  secara  bermakna  dan  bebas  dari  paksaan merupakan  metafor  untuk  sistem  politik  yang  membuka  partisipasi  rakyat  umum.  Tetapi demokratisasi  tidaklah  bersemayam  dalam  pemilu-pemilu.  Jika  demokrasi  sebagaimana dipahami  dinegeri  maju  harus  punya  “rumah”,  maka  rumahnya  adalah civil  society atau masyarakat  madani.  Sekalipun  konsep  tentang civil  society tidak  dapat  dianalisis  secara persis,  berfungsinya civil  society jelas  dan  tegas  ada  dalam  inti  sistem  politik  yang membuka partisipasi rakyat umum.
Banyak yang mengatakan bahwa ikon kecenderungan gelobal demokrasi ialah ikon kecenderungan  global  demokratisasi  ialah civil  society .  Walaupun  begitu civil  society
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2019          p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
tidaklah  menumbangkan  pemerintahan,  yang  jika  dilanda  koropsi  merajalelah  di kalangannya  sendiri  dan  kehilangan  pijakan  legitimasinya,  biasanya  tumbang  dari  dalam. Civil  society lebih  merupakan  penerimaan  manfaat  ketimbang  sebagai  kekuatan penghancur.  Lebih  dari  itu, civil  society sering  diedialisasikan  sebagai  suatu  kebaikan sempurna.  Sama  halnya  dengan  semua  gejala  sosial, civil  society dapat  dan  sering mempunyai sisi buruk. Sikap mementingkan diri sendiri, perasangka dan kebencian tidak jaran  berjalan  seiring  dengan  alturisme,  sikap  adil  dan  santun.  Kiprah civil  society yang bebas  dan  terkadang  bukanlah  suatu  gagasan  yang  harus  disambut  hangat,  melainkan pikiran  yang  sungguh  mengerikan.  Setiap  chaos  akan  mudah  menjadi  dasar  pembenaran tampilnya  orang  yang  kuat  yang  hendak  mengatasinya.  Sehingga civil  society dengan kiprah  bebas  dan  tak  terkendali  akan  justru  akan  menciptakan  lawannya  sendiri,  yaitu otoritarisme  seorang  kuat.  Dikalangan  para  ulama  terkenal  dengan  ungkapan  bijak, kebebasan seseorang terbatas oleh kebebasan orang lain.

## D. Faktor Penghambat
Adapun faktor penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip demokrasi Islam di Indonesia dalam rentang waktu masa orde baru adalah sebagai berikut:
Pertama ,  kekuasaan  otoriter  dari  pemerintahan  Soeharto.  Dalam  menerapkan prinsip-prinsip  Islam  tentang  demokrasi  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Nurcholish Madjid  pada  masa  orde  baru  adalah  adanya  kekuasaan  otoriter  dari  penguasa  orde  baru. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Agussalim Sitompul (2008: hlm. 197) bahwa kalau orde  baru,  termasuk  Soeharto  dan  para  pemimpin  orde  baru  mengecam  demokrasi terpimpin  ala  Soekarno,  dimana  Soekarno  menjadi  presiden  selama  22  tahun,  tetapi mengapa  kelakuan  Soekarno  itu  di  praktekkan  oleh  Suharto  malah  menjabat  presiden selama  32  tahun,  lebih lama  10  tahun  dari  Soekarno.  Bedanya  memang  ada.  Kalau  masa Soekarno  tidak  pernah  dilakukan  pemilihan  presiden,  terus  berlangsung  selama  22  tahun dengan  alasan  revolusi  belum  selesai.  Malahan  oleh  MPRS  tahun  1963,  Soekarno ditetapkan  sebagai  presiden  seumur  hidup.  Masa  Soeharto  memang  dilakukan  pemilihan umum  lima  tahun  sekali,  dengan  calon  tunggal  Soeharto.  Ia  sama  saja  sekali  tiga  uang. Soekarno dan Soeharto ingin berkuasa terus seumur hidup.
Lebih  lanjut  dijelaskan  oleh  Agussalim  Sitompul  (2008:  hlm.  197)  bahwa  sejak tahun  1971  berturut-turut  diadakan  pemilihan  umum,  masing-masing  berselang  5  tahun sekali  yaitu;  pemilu  1971,  1976,  1982,  1987,  1992,  dan  1997  sebanyak  6  kali  dengan terbentuknya DPR dan MPR baru sebagai produk pemili, maka ditetapkanlah GBHN baru yang  sekaligus  menjadi  rencana  pembangunan  5  tahun  (replelita)  dan  juga  memilih presiden  baru.  Repelita  pertama  pada  masa  orde  baru  ditetapkan  1  April  1969  kemudian pemilihan  presiden  dilaksanakan  pada  setiap  sidang  MPR.  Akan  tetapi  anehnya,  untuk calon  presiden  yang  diajukan  Badan  Pekerja  MPR  hanya  satu  orang  tidak  boleh  lebih. Begitujuga  calon  wakil  presiden  hanya  satu  orang,  hanya  saja  setiap  sidang  calon  wakil presiden berganti-ganti yaitu yang dapat bekerjasama dengan presiden dan tentunya sudah direstui oleh presiden terpilih. Adapun calon presiden hanya bole satu dan orangnya tetap pada setiap pemilihan presiden yaitu Soeharto. Jadi selama 32 tahun orde baru, walaupun
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2019          p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
diadakan  pemilu  setiap  lima  tahun,  selalu  Soeharto  menjadi  calon  tunggal  presiden. Semestinya selama 32 tahun orde baru sudah ada 6 orang presiden Republik Indonesia.
Dari  beberapa  penjelasan  sebelumnya  dapat  dipaami  bahwa    kekuatan pemerintahan  Soeharto  begitu  kuat  dan  kokoh,    sehingga  tidak  memungkinkan  adanya kelompok oposisi yang mengontrol jalannya pemerintaan.
Kedua ,  pembatasan  partai  politik  dan  dwi  fungsi  ABRI.  Untuk  memperkuat kekuasaan otoriternya maka pemerintaan orde baru melakukan pembaharuan dalam bidang politik,  dengan  cara  menyederhanakan  eksistensi  partai  politik  bagaimana  dikemukakan oleh  Agussalim  Sitompul  (2008:  hlm.  198)  bahwa  pembaharuan  politik  yang  dilakukan oleh pemerintah orde baru secara mendasar meliputi tiga hal; yaitu; 1) Perubahan orientasi pembangunan dari orientasi idiologi ke orientasi program. 2) Penyederhanaan partai, dari 9 partai dan satu Golongan Karya, menjadi dua partai dan Golkar. 3) Pembaharuan dibidang idiologi,  yaitu  seluruh  partai  dan  organisasi  kemasyarakatan  harus  berasaskan  pancasila. Wujud  dari  penyederhanaan  partai  itu,  pertama,  bergabungnya  empat  partai  Islam,  yaitu Partai  NU,  Partai  Muslimin  Indonesia,  PSII  dan  Perti  menjadi  Partai  Persatuan Pembangunan  (PPP)  tanggal  5  Januari  1973.  Kedua,  Bergabungnya  lima  partai  yang berorientasi  Nasional,  Kristen  dan  Sosialis  yaitu;  PNI,  IPKI,  Parkindo,  Partai  Katolik Republik  Indonesia,  dan  Murba  menjadi  Partai  Demokrasi  Indonesia  (PDI)  tanggal  10 Januari 1973. Ketiga, Golongan Karya yang semula bernama Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar yang didirikan di Jakarta 24 Oktober 1964. Sejak  pemilu 1971, Golkar sudah ikut pemilu. Penyederhanaan partai ini dituangkan dalam Undang-Undang No 3/1985,  tentang Partai dan Golongan  Karya. Sedangkan kewajiban partai dan ormas berasaskan Pancasila dituangkan dalam Undang-Undang No 8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Selain  pembaharuan  politik,  untuk  memperkokoh  kekuasaan  otoriter  pemerintah orde  baru,  Presiden  Soeharto  memperkuat  dwi  fungsi  ABRI,  sehingga  kekuasaan pemerintah tidak tergoyahkan. Dwi fungsi ABRI disebabkan karena secara historis, ABRI mempunyai  peranan  dalam  memperjuangkan  kemerdekaan  dan  menjaga  keamanan  serta kedaulatan  negara,  sehingga  ABRI  diberi  kedudukan  khusus,  sehingga  selain  sebagai ABRI, merekapun menduduki berbagai jabatan penting dalam berbagai instansi pemerintah baik  pusat  maupun  daerah  seperti;  Gubernur,  Bupati,  Wali  Kota,  Anggota  DPR,  DPRD, Duta Besar dan lain-lain.
Disatu pihak Dwi fungsi ABRI ini banyak diprotes dan dikeritik oleh masyarakat. Masalah  dwi  fungsi  ABRI  ini  baru  berakhir  dalam  sidang  MPR  tahun  1999,  dan dilaksanakan secara bertahap serta dituntaskan tahun 2004. Menurut  Agussalim Sitompul (2008:hlm.  198)  bahwa  ABRI  merupakan  tulang  punggung  yang  kuat  bagi keberlangsungan  pemerintahan  orde  baru  dalam  jangka  waktu  yang  lama.  Selain  itu, pemerintahan  orde  baru  juga  ditopang  oleh  Golkar  sebagai  partai  pemerintah,  sehingga seluruh  pegawai  negeri  sipil  harus  menjadi  anggota  Golkar.  Disiplin  monoloyalitas diterapkan, sehingga pegawai negeri tidak boleh menjadi anggota partai. Hal ini jelas akan mengundang  kecemburuan.  Kemudian  eksistensi  Golkar  baik  dipusat  maupun  daerah selalu  ditunjang  dan  dibantu  sepenuhnya  oleh  ABRI.  Ketimpangan  politik  ini  sengaja dibuat  oleh  pemerintah  orde  baru  agar  Golkar  dalam  setiap  pemilu  bisa  menang.
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2019          p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
Kenyatataan ini berlangsung selama pemerintahan orde baru. Dominasi Golkar dan ABRI ini baru berakhir setelah lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998.
Disamping  itu,  faktor  penghambat  lain  adalah  adanya  budaya  politik  yang  masih sebatas  ”politik  tanding”  yang  terus  menerus  mengadu  kekuatan  antara  kelompok  yang satu dengan kelompok yang lain dan melakukan segala cara untuk merebut kekuasaan atau terus  mencari  celah-celah  kelemahan,  kecacatan,  keburukan,  kekurangan  dan  kesalahan pemimpin  yang  sudah  terpilih,  untuk  kemudian  menjatuhkannya,  dan  bukan membangunnya  ke  arah  yang  lebih  baik.  Lihat  saja  ketika  masa  kampanye  partai politik, tak  jarang  mereka  saling  menghujat,  mencemooh  dan  mencari  titik  kelemahan  partai politik  lain.  Singkatnya,  partai-partai  tersebut  terus  menjadi  kekuatan-kekuasan  oposan bagi  partai  yang  menang  dalam  pemilihan.  Jelas  bahwa  oposisi  terdiri  dari  kekuatan- kekuatan  politik  yang  heterogen,  dan  bagaimanapun  alamiahnya  hal  ini  menciptakan persoalan  dalam  pencapaian  kohesi  kesatuan  aksi.  Terlepas  dari  aspek  ideologisnya, heterogenitas  ini  mencerminkan  ketegangan  antara  dua  orientasi  strategi  yang  pada prinsipnya  komplementer,  tetapi  dalam  prakteknya  sulit  dikombinasikan.  Sialnya  lagi, oposisi  ini  saling  menarik  keuntungan  politik  bagi  dirinya,  dan  bukan  bagi  kepentingan oposisi keseluruhan. Hal  yang tidak kalah penting adalah, relasi negara-masyarakat harus berjalan  secara  sinergis  yang  termasuk  di  dalamnya civil  society dan political  society. Sinergitas  ini  merupakan  indikator  bahwa  relasi  tersebut  tidak  didasarkan  pada  unsur dominasi-subornasi, namun pada karakter equality (kesejajaran). Meskipun pada aras lokal, kualitas  pendidikan  politik  masyarakat  tidak  bisa  dijadikan  sebagai  tiang  penyangga terciptanya konsolidasi demokrasi, namun setidaknya dengan sinergitas tiga elemen di atas, paling tidak kita mempunyai secercah harapan terhadap bangunan demokrasi di Indonesia.
Yang  lebih  penting  disini  adalah  konsolidasi  tidak  hanya  sekedar  komitmen  pada demokrasi  secara  abstrak,  bahwa  demokrasi  ”pada  prinsipnya”  adalah  bentuk  terbaik pemerintahan. Agar demokrasi terkonsolidasi, para elite, organisasi dan massa, sepenuhnya harus  percaya  bahwa  sistem  politik  yang  mereka  miliki  di  negara  mereka  ini  banyak dipatuhi  dan  dipertahankan.  Legitimasi  yang  kokoh  ini  meliputi  komitmen  normatif  dan prilaku  bersama  pada  aturan  dan  praktik-praktik  khusus  dari  sistem  konstitusional  negara tersebut atau disebut dengan ”loyalitas” demokrasi. Sebagaimana yang saya uraian di atas, bahwa  masyarakat  setidaknya  dapat  berfungsi  sebagai dialectic  of  control terhadap kekuasaan  negara  yang  didudukkan  secara  seimbang  untuk  membangun  kultur  yang demokratis. Kesepakatan bersama juga ditempuh melalui representasi rakyat yang terjelma pada lembaga negara yang memiliki otoritas untuk mewakili masyarakat. Prinsip imperatif normatif  tersebut  bila  dicerminkan  pada  kondisi  obyektif  era  transisi  di  Indonesia menunjukkan bahwa usaha menuju demokrasi terkonsolidasi bukanlah hal yang mudah.

## E. Faktor Pendukung
Sedangkan  faktor  pendukung  dalam  penerapan  prinsip-prinsip  demokrasi  Islam  di Indonesia dalam rentang waktu masa orde baru adalah sebagai berikut:
Pertama ,  munculnya  kesadaran  intelektual  muslim  tentang  kehidupan  beragama dan berbangsa. Menurut Nurcholish Madjid yang dikutif oleh Agussalim Sitompul (2008: hlm. 205) bahwa selama ini walaupun terjadinya ledakan sarjana Islam, tetapi mereka lebih
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2019          p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
banyak  mengurusi  masalah  domistik  atau  masalah  interen  organisasi  dalam  tubuh  umat Islam,  sehinnga  dalam  dasarwarsa  tahun  1970  dampak  sosial  mereka  belum  terasa  dan memberi arti dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dampak ledakan sarjana  Islam  tersebut  baru  terasa  pada  dasawarsa  tahun  1980,  karena  urusan  domistk sudah  selesai  dan  mulai  aktif  keluar.  Hasilnya  sangat  mengagungkan,  dengan  adanya semarak  kebangkitan  Islam  disemua  lapangan  hidup.  Dampak  itu  tanpak  semakin  besar karena  adanya  kemerdekaan  umat  Islam  untuk  bergerak  secara  longgar  ketimbang  masa sebelumnya,  yang  dirintangi  dengan  berbagai  pagar  politik    yang  meyakitkan  dan menyebalkan.  Karena  sejak  saat  itu,  umat  Islam  tidak  lagi  dimonopoli  oleh  mereka  yang kebetulan menjadi anggota partai politik Islam. Akan tetapi kini Islam telah menjadi milik nasional  yang  meliputi  sekitar  90%  dari  penduduk  Indonesia.  Seluruh  bangsa  mulai berkepentingan kepada Islam sebagai Rahmatan Li al-alamin mulai dirasakan.
Perlu  disadari,  gejala  kebangkitan  Islam  pada  tahun  1990,  diliputi  suasana antusiasme  semangat  yang  tinggi,  apalagi  setelah  berdirinya  Ikatan  Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) bulan Desember 1990. ICMI dirancang untuk menyalurkan aspirasi umat kaum  intelektual  muslim  seraya  menyokong  mereka  agar  berpartisipasi  aktif,  positif  dan konstruktif dalam pembangunan nasional.
Menurut  Agussalim  Sitompul  (2008:hlm.  206-207)  bahwa  kehadiran  ICMI ditengah pergulatan politik di Indonesia, telah membawa presiden Soeharto untuk memberi kepercayaan  yang  luas  kepada  anggota-anggota  ICMI  duduk  dalam  berbagai  jabatan  di pemerintahan  antara  lain  seperti  menteri  dan  wakil  presiden  yaitu  Habibi  sebagai  Ketua Umum ICMI pusat.
Kedua , munculnya gerakan reformasi tahun 1988. Tuntutan reformasi di Indonesia secara  kongkrit  sudah  dikumandangkan  sejak  tahun  1995.  Tutntutan  reformasi  tersebut baru  terjadi  tahun  1988,  yang  ditandai  adanya  penyerahan  jabatan  presiden  dari  Soeharto kepada  wakil  presiden  BJ.  Habibi  yang  otomatis  menjadi  presiden  penuh.  Ketika  Habibi tampil  sebagai  presiden,  masalah  demokrasi  menjadi  agenda  pertama  yang  ditegakkan. Kebebasan  pers  yang  selama  ini  dibatasi  menjadi  terbuka.  Partai-partai  berdiri  laksana cendawan  di musim  hujan  tentang  asas  partai  diberi  kebebasan. Jumlah  partai  yang  lolos ikut pemilu tahun 1999 sebanyak 48 partai, dan golkar menjadi partai golkar.
Menurut  Agussalim  Sitompul  (2008:  hlm.  218)  bahwa  gelombang  reformasi  yang melanda  bangsa  Indonesia  sejak  tahun  1998,  telah  mendorong  perubahan  dan  penataan dalam  aspek  kehidupan  berbangsa.    Gerakan  reformasi  yang  dimotori  oleh  mahasiswa, mempunyai  arti  penting  terhadap  perbaikan  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara.  Berbagai  tuntutan  muncul,  antara  lain  misalnya  tuntutan  agar  birokrasi dibersihkan dari koropsi, kolusi dan nepotisme ini telah mendorong usaha-usaha perbaikan dalam  kehidupan  demokrasi  pemerintahan.  Tidak  ketinggalan  muncul  pula  tuntutan  agar otonomi daerah yang lebih luas dilakukan.
Selain  ketiga  hal  di  atas,  faktor  pendukung  lainnya  adalah  sebagaimana dikemukakan  oleh  Nurcholish  Madjid  (1995,  hlm.56),  bahwa  dalam  proses  penerapan demokrasi  dinegeri  kita  adalah  perlu  adanya  dorongan  untuk  menerapkan  perwujudan nilai-nilai demokrasi tersebut secara konsisten. Dengan kata lain, bagaimana melaksanakan
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2019          p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
prinsip-prinsip  demokrasi  tersebut,  sehingga  benar-benar  menjadi  pandangan  hidup  nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Selain  itu,  menurut  Nurcholish  Madjid  (1995,  hlm.57-58),  ada  beberapa  hal  yang berhubungan dengan demokrasi sebagai cara hidup, yaitu: pertama , pentingnya kesadaran kemajemukan.  Ini  tidak  saja  sekedar  pengakuan  (pasif)  akan  kenyataan  masyarakat  yang majemuk.  Lebih  dari  itu,  kesadaran  akan  kemajemukan  menghadapi  tanggapan  yang positif terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif. Seseorang akan dapat menyesuaikan dirinya  pada  cara  hidup  demokratis  jika  ia  mampu  mendisplin  dirinya  kearah  jenis persatuan dan kesatuan yang diperoleh melalui penggunaan kreatif dari dinamika dan segi- segi positif kemajemukan masyarakat. Masyarakat yang teguh berpegang pada pandangan hidup demokratis harus dengan sendirinya juga teguh memelihara dan melindungi lingkup keanekaragaman  yang  luas.  Pandangan  hidup  demokratisasi  seperti  ini  menuntut  moral pribadi yang tinggi.
Kedua ,  dalam  peristilahan  politik  kita  dikenal  “musyawarah”.  Keinsafan  akan makna dan semangat musyawarah menghendaki atau mengharuskan adanya keinsafan dan kedewasaan  untuk  dengan  tulus  menerima  kemungkinan  kompromi  atau  bahkan  kalah suara.  Semangat  musyawarah    menuntut  agar  setiap  orang  menerima  kemungkinan terjadinya  pandangan  dasar  bahwa    belum  tentu  dan  tidak  harus,    seluruh  keinginan  atau pikiran  seseorang  atau  kelompok  akan  diterima  dan  dilaksanakan  sepenuhnya.  Korelasi prinsip  itu  adalah  kesediaan  untuk  memungkinkan  menerima  bentuk-bentuk  tertentu kompromi.  Korelasinya  yang  lain  adalah  seberapah  jauh  kita  dewasa  dalam mengemukakan  pendapat,  mendengarkan  pendapat  orang  lain,  menerima  perbedaan pendapat, dan kemungkinan mengambil pendapat yang lebih baik. Dalam masyarakat yang belum  terlatih  benar  untuk  demokrasi  sering  terjadi  kejemuhan  antara  mengeritik  yang sehat  dan bertanggung jawab dan menghina yang merusak dan tanpa tanggung jawab.
Ketiga ,  ungkapan  “tujuan  menghalalkan  cara”  mengisyaratkan  suatu  kutukan kepada orang yang berusaha meraih tujuannya dengan cara-cara yang tidak peduli kepada pertimbangan  moral.  Pandangan  hidup  demokratis  mewajibkan  adanya  keyakinan  bahwa cara  haruslah  sesuai  dengan  tujuan.  Bahkan  sesungguhnya  klaim  atas,  suatu  tujuan  yang baik  harus  diabsahkan  oleh  kebaikan  cara  yang  ditempuh  untuk  meraihnya.  Seperti  yang dikemukakan oleh Albert Camus, “ Indeed  the  and  justifies  the  means.  But   what justifies the  and?  The  means !”  maka  antara  keduanya  tidak  boleh  ada  pertentangan.  Setiap pertentangan    antara  cara an  tujuan,  jika telah  tumbuh  mengejalah  cukup luas,  pasti  akan mengundang  reaksi-reaksi  yang  dapat  menghancurkan  demokrasi.  Maka  demokrasi  tidak terbayang tanpa akhlak yang tinggi.
Contoh akhlak yang seperti itu adalah sikap kesatria Sultan Saladin Shalahuddin al- Ayyubi  yang  melindungi  perajurit  dikalangan  musuhnya,  tentara  salib  yang  kesasar  ke kemahnya  dalam  keadaan  luka  parah  kemudian  diobatinya  (dengan  merahasiakan  rapat- rapat  siapa  sebenarnya  dirinya  sebagai  komandan  tentara  Islam)    dan  setelah  sembuh dilepaskan    dengan  aman.   Sikap  seperti ini  jelas  sekali memerlukan  tingkat  kepercayaan diri  yang  tinggi,  yang  membebaskan  seseorang  atau  kelompok  dari  kekhawatiran  yang berlebihan dan sebagai konsekuensi, kecurigaan dan prasangka juga yang berlebihan.
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2019          p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
Keempat ,  pemufakatan  yang  jujur  dan  sehat  adalah  hasil  akhir  musyawarah  yang jujur  dan  sehat.  Suasana  masyarakat  demokratisasi  dituntut  untuk  menguasai  dan menjalankan  seni  permusyawaratan  yang  jujur  dan  sehat  guna  mencapai  pemufakatan yang juga jujur dan sehat pula. Pemufakatan  yang dicapai melalui manipulasi atau taktik- taktik yang sesungguhnya hasil sebuah konspirasi, buka saja merupakan pemufakatan yang curang, cacat atau sakit malah dapat disebut sebagai penghianatan pada nilai dan semangat demokratik. Karena itu, faktor ketulusan dalam usaha bersama mewujudkan tatanan sosial yang  baik  untuk  semua  merupakan  hal  yang  sangat  pokok.  Faktor  ketulusan  itu,  seperti telah  disinggung,  mengandung  makna  pembebasan  diri  dari  yang  sempit.  Prinsip  ini  pun terkait  dengan  paham  musyawarah  seperti  telah  dikemukakan  di  atas,  musyawarah  yang benar  dan  baik  hanya  akan  berlangsung  jika  masing-masing  pribadi  atau  kelompok  yang bersangkutan  mempunyai  kesediakan  psikologis  untuk  melihat  kemungkinan  orang  lain benar dan diri sendiri salah, dan bahwa setiap orang pada dasarnya baik berkecenderungan baik dan beritikat baik.
Kelima ,  dari  sekian  banyak  unsur  kehidupan  bersama  yang  baik  adalah terpenuhinya  keperluan  pokok,  yaitu  pangan,  sandang  dan  papan.  Warga  masyarakat demokratis ditantang untuk  mampu menganut hidup dengan pemenuhan kebutuhan secara berencana,  dan  harus  memiliki  kepastian  bahwa  rencana-rencana  itu  benar-benar  sejalan dengan tujuan praktek demokrasi.
Keenam ,  kerjasama  antar  warga  masyarakat  dan  sikap  saling  mempercayai  itikat baik  masing-masing,    kemudian  jalinan  dukung  mendukung  secara  fungsional  antara berbagai  unsur  kelembagaan  kemasyarakatan  yang  ada,  merupakan  segi  penunjang efesiensi  untuk  demokrasi.  Masyarakat  yang  terkotak-kotak  dengan  masing-masing pencurigaan  kepada  lainnya  bukan  saja  mengakibatkan  tidak  efisiensinya  cara  hidup demokratis,  tetapi  juga  dapat  menjurus  kepada  lahirnya  polah  tingkah  laku  yang bertentangan  dengan  nilai-nilai  demokrasi.  Pengakuan  akan  kebebasan  rohani,  persamaan hak dan kewajiban bagi semua,  dan tingkah laku penuh percaya pada itikat baik orang dan kelompok  lain  mengharuskan  adanya  landasan  pandangan  kemanusiaan  yang  positip  dan optimis. Pandangan kemanusiaan yang negatif dan pesimistis akan dengan sindirinya sulit menghindari  dengan  perilaku  curiga  dan  tidak  percaya  kepada  sesama  manusia,    yang kemudian ujungnya ialah keenganan bekerjasama.
Ketujuh ,  dalam  keseharian,  kita  biasa  berbicara  tentang  pentingnya  pendidikan demokratis,  tetapi  karena  pengalaman  kita  yang  belum  pernah  dengan  sungguh-sungguh menyaksikan  dan  apalagi  merasakan  hidup  berdemokrasi  ditambah  kenyataan  bahwa demokrasi  dalam  abad  ini  masih  terbatas  pada  usaha  indoktrinasi  dan  penyuapan  pada konsep-konsep  secara  verbalistis.  Kejengkelan  yang  sering  terdengar  dalam  masyarakat tentang adanya kesenjangan tentang antara apa yang dikatakan  adalah akibat dari kuatnya budaya  mengurui  dalam  masyarakat  kita.  Sehingga  verbalisme  yang  dihasilkannya  juga menghasilkan  kepuasan  tersendiri  dan  membuat  yang  bersangkutan  merasa  telah  berbuat sesuatu hanya karena telah berbicara.
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2019          p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178

## Penutup
Prinsip-prinsip  Islam  tentang  demokrasi  dalam  pemikiran  Nurcholish  Madjid meliputi:  adanya  musyawarah  ( syura ),  keadilan  ( al-‘adalah ),  kesetaraan  ( al-musawah ), kepercayaan ( al-amanah ), tanggung jawab ( al-mas’uliyyah ) dan kebebasan ( al-hurriyyah ) yang harus ditopang oleh adanya kebersamaan, plururalisme, nilai-nilai akhlakul karimah, kejujuran  dan  proses  penerapan  prinsip-prinsip  demokrasi  secara  terus  menerus  sampai mencapai kesempurnaan.
Implementasi prinsip-prinsip Islam tentang demokrasi dalam pemikiran Nurcholish Madjid  pada  percaturan  politik  di  Indonesia  kurun  waktu  tahun  1970-2005  masih  belum dapat  diterapkan,  hal  ini  disebabkan  oleh  kuatnya  cengkraman  kekuasaan  penguasa  orde baru dan terbentuknya keseragaman politik serta sosial kemasyarakatan melalui kesamaan asas parpol dan organisasi kemasyarakatan serta keagamaan. Padahal menurut Nurcholish Madjid  umat  Islam  Indonesia  telah  memiliki  modal  dasar  yang  kuat,  yaitu  ajaran  Islam yang mengandung nilai-nilai universal terutama tentang demokrasi, adanya UUD 1945 dan Pancasila  sebagai  sumbangan  umat  Islam,  serta  dukungan  mayoritas  umat  Islam  teradap keberlangsungan sistem negara demokrasi.
Faktor  pendukung  dalam  menerapkan  prinsip-prinsip  Islam  tentang  demokrasi  di Indonesia  menurut  Nurcholish  Madjid,  yaitu  adanya  kebangkitan  kesadaran  kaum intelektual  Islam  tentang    pentingnya    ajaran  agama  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  di  Indonesia.  Terjadinya  gerakan  reformasi  yang  menumbangkan  rezim  orde baru,  sehingga  memungkinkan  terjadinya  perubahan  mendasar  dalam  kehidupan berdemokrasi di Indonesia, seperti munculnya  kebebasan pers yang menjadi kontrol  bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan faktor yang penghambat adalah  adanya  kekuasaan  otoriter  penguasa  orde  baru,  Dwi  Fungsi  ABRI,  budaya  politik yang masih sebatas politik tanding, dan umat Islam masih mudah di adu domba.

## Daftar Pustaka
Al-Mawardi,  Abu  Hasan  Ali  bin  Muhammad  bin  Habib  al-Bashri,  Ttp. al-Ahkam  as- Sultaniyyah. Beirut; Dar al-Fikr.
Al-Maududi,  A’la,  Abdul.  1985. Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Islam. Bandung:  Penerbit Pustaka.
Enayat, Hamid. 1981. Reaksi Politik Sunni Syi’ah. Bandung: Pustaka.
Kementerian  Agama  RI  2011. Al-Qur’an  (Transliterasi  Arab-Latin    dan  Tejemahnya. Bandung Fokus Media.
Majid, Nurcholish 1982. Islam Di Indonesia: Tantangan dan Peluang, dalam Cyriac K.
Majid, Nurcholish  1982. Khazanah Intelektual Islam. Jakarta, Bulan Bintang.
Madjid, Nurcholis 1984. Khazanah Intelektual Islam . Jakarta: Bulan Bintang.
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2019          p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
Majid,  Nurcholis  1985. Lebih  Jauh  Dengan  Nurcholis  Madjid , wawancara  dengan Sudirman  Tebba,  Budiarto  Danujaya,  dan  H.  Azkarmin  Zaini  dari  Harian  Kompas tanggal 3 November.
Majid, Nurcholish  1987. Islam, Kemoderanan dan Keindonesiaan. Bandung: Mizan.
Majid, Nurcholish  1992. Islam, Doktrin dan Peradaban , Jakarta. Paramadina.
Majid, Nurcholish  1993. Islam, Kerakyatan dan KeIndonesiaan. Bandung: Mizan
Majid, Nurcholish  1994. Pintu-Pintu Menuju Tuhan. Jakarta, Paramdina.
Majid, Nurcholish  1995. Islam, Agama Kemanusiaan. Jakarta, Paramadina.
Majid, Nurcholish 1995. Islam, Agama Peradaban. Jakarta, Paramadina.
Majid,  Nurcholish  1996.  " In  Search  of  Islamic  Roots  for  Modern  Pluralism:  The Indonesian  Experiences "  dalam  Mark  Woodward  ed.,  Toward  a  new  Paradigm, Recent  Developments  in  Indonesian  Islamic  Thoughts  Tempe,  Arizona:  Arizona State University.
Majid, Nurcholish  1997. Dialog Keterbukaan. Jakarta, Paradima.
Majid, Nurcholish 1999. Cendekiawan dan Religious Masyarakat. Jakarta: Paramadina.
Majid, Nurcholish  2010. Api Islam. Jakarta, Kompas.
Munjani,  Saiful.  2007. Muslim  Demokrat:  Islam  dan  Budaya  Demokrasi  dan  Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Nurtjahyo, Hendra. 2006. Filsafat Demokrasi . Jakarta: Bumi Aksara.
PP Muhammadiyah t.th. Muhammadiyah Movement in Indonesia. Yogyakarta, Indonesia.
Sitompul,  Agussalim  2008. Usaha-Usaha  Mendirikan  Negara  Islam  dan  Pelaksanaan Syariat Islam di Indonesia . Jakarta: Misaka Galiza.
Sitompul, Agussalim. 2008. Menyatu dengan Umat Menyatu dengan Bangsa Pemikiran Ke Islaman-Ke Indonesiaan HMI (1947-1997). Jakarta: Misaka Galiza.
Zainuddin, M 2011. Islam dan Demokrasi . Yayasan Abad Demokrasi Edisi. 005.