## KONSEP PLEA BARGAINING TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA

## Ziyad
Kejaksaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah E-mail: ziyad81@gmail.com

## Abstract :
The eradication of corruption today still uses the institution's penal perspective rather than using the  perspective  of  state  financial  returns.  Yet  the  equally  important  thing  in  the  eradication  of corruption  is  the  effort  to  restore  the  state  finances  through  the  restitution  of  state  losses,  the reason  is  because  with  the  recovery,  the  state  losses  due  to  corruption  can  be  certainly suppressed in such a way that the country has enough funds to do development for the welfare of the people.
The law of Eradication of the criminal Act of corruption actually regulates some provisions that uses  the  perspective  of  restoring  the  state's  financial  losses.  However,  in  practice,  law enforcement is still oriented to the punishment of the body (prison). therefore, the breakthrough in the field of law in the handling of corruption is needed, the new method or concept of handling corruption  problem  is  worthy  to  be  put  forward  with  more  emphasis  on  the  effort  of  return  of state loss.
A  concern  is  the  concept  of  Plea  Bargaining  which  is  commonly  used  in  criminal  justice practices  which is  used  in  the  common  law country,  especially  in  the United States,  which has been adopted in the Draft Law on Criminal Procedure under the name of a special lane concept.
Keywords: Plea Bargaining, Special Line, Corruption

## Abstrak :
Pemberantasan  korupsi  saat  ini  masih  menggunakan  perspektif  pidana  lembaga  daripada menggunakan  perspektif  pengembalian  keuangan  negara.  Namun  hal  yang  sama  pentingnya dalam pemberantasan korupsi adalah upaya mengembalikan keuangan negara melalui restitusi kerugian  negara,  alasannya  karena  dengan  pulihnya,  kerugian  negara  akibat  korupsi  dapat dipastikan dipastikan  sedemikian  rupa  sehingga  negara  memiliki  cukup  dana  untuk melakukan pembangunan demi kesejahteraan rakyat.
Hukum  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  sebenarnya  mengatur  beberapa  ketentuan  yang menggunakan  perspektif  pemulihan  kerugian  finansial  negara.  Namun,  dalam  praktiknya, penegak hukum masih berorientasi pada hukuman badan (penjara). Oleh karena itu, terobosan di  bidang  hukum  dalam  penanganan  korupsi  sangat  dibutuhkan,  metode  baru  atau  konsep penanganan  masalah  korupsi  patut  dikemukakan  dengan  lebih  menekankan  pada  upaya pengembalian kerugian negara.
Perhatian  adalah  konsep  Perundingan  Plea  yang  biasa  digunakan  dalam  praktik  peradilan pidana  yang  digunakan  di  negara  common  law,  terutama  di  Amerika  Serikat,  yang  telah diadopsi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana dengan nama konsep jalur khusus.
Kata kunci: Menawarkan Permohonan, Jalur Khusus, Korupsi

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Maraknya  praktek  korupsi  yang  masih sering  terjadi  di  Indonesia  berpengaruh terhadap  posisi  Indonesia  dalam  Indeks Persepsi  Korupsi  Indonesia  (CPI)  yang secara  global  posisi  Indonesia  masih  berada diurutan  ke-90  namun  demikian  menurut Transparency  International  Indonesia  (TII) Indeks  Persepsi  Korupsi  Indonesia  (CPI) pada  2016  naik  satu  poin  sebesar  37  dari angka tertinggi 100. 1
Hasil kajian Laboratorium Ilmu Ekonomi  Universitas  Gadjah  Mada  (UGM) menunjukkan adanya selisih kerugian negara dengan  hukuman  denda,  dimana  nilai kerugian  negara  akibat  tindak  pidana korupsi  di  Indonesia  selama  2001-2015 mencapai  Rp203,9  triliun  namun  hukuman berupa denda dan sita aset hanya terkumpul Rp21,26  triliun.  Total  kerugian  negara Rp203,9  triliun  itu  berasal  dari  2.321  kasus yang  melibatkan  3.109  terdakwa.  Kerugian negara  ini  belum  menghitung  biaya  sosial korupsi.  Dengan  denda  Rp21,26  triliun, berarti  masih  ada  bolong  yang  harus disubsidi  sebesar  Rp182,64  triliun. 2 Hasil kajian tersebut menunjukkan pemberantasan
1 BBC  News. Indeks  Persepsi  Korupsi Indonesia disebut 'membaik' tapi lamban: http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38734494 , diakses tanggal 6 April 2017.
2 Beritagar.id. Kerugian negara akibat korupsi di
Indonesia Rp203,9 triliun:
https://beritagar.id/artikel/berita/kerugian-negara- akibat-korupsi-di-indonesia-rp2039-triliun . diakses tanggal 6 April 2017.
korupsi ikut membebankan keuangan Negara.
Berdasarkan ketentuan Undang-
Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi Pasal 4 menegaskan bahwa “ Pengembalian  kerugian  keuangan  negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan  dipidananya  pelaku  tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  dan  Pasal  3 ”. 3 Pengembalian  atau pemulihan  kerugian  Negara  akibat  tindak pidana  korupsi  terlihat  kecil  jumlahnya disebabkan karena kendala: 4
a. Kasus korupsi dapat diungkapkan setelah berjalan dalam kurun waktu yang lama  sehingga  sulit  untuk  menelusuri uang atau hasil kekayaan yang diperoleh dari korupsi;
b. Dengan  berbagai  upaya,  pelaku  korupsi telah  menghabiskan  uang  hasil  yang diperoleh dari korupsi atau mempergunakan/mengalihkan dengan bentuk lain dengan nama orang lain yang sulit terjangkau oleh hukum;
c. Upaya  penjatuhan  hukuman  tambahan sebagai  pmbayaran  uang  pengganti, masih  belum  mencapai  sasaran  yang diharapkan karena terpidana tidak sanggung membayar;
3 Dalam penjelasan pasal 4 UU PTPK:Pengembalian  kerugian  keuangan  negara  atau perekonomian  negara  hanya  merupakan  salah  satu faktor yang meringankan.
4 Ramelan, Kapita  Selekta  Tinda  Pidana Korupsi:Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi , 2007,  Jakarta,  Balitbang  Kumdil  Mahkamah  Agung RI, Hlm.118.
d. Terdapat kecendrungan baru yaitu adanya  pihak  ketiga  yang  menggugat pemerintah  atas  barang-barang  bukti yang  telah  dirampas  untuk  Negara berdasarkan  putusan  pengadilan  dalam perkara tindak pidana korupsi.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  jo.  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi,  disebutkan  beberapa  jenis pemidanaan  dalam  tindak  pidana  korupsi, yang  terdiri  dari  pidana  pokok  dan  pidana tambahan.  Pidana  pokok  dalam  Undang- Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  ada  yakni  pidana  penjara  dan pidana  denda,  dan  ada  pemberatan  pidana berupa  pidana  mati  jika  korupsi  dilakukan pada  saat  keadaan  tertentu  yaitu  dilakukan pada  waktu  negara  dalam  keadaan  bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada  waktu  terjadi  bencana  alam  nasional, sebagai  pengulangan  tindak  pidana  korupsi, atau  pada  waktu  negara  dalam  keadaan krisis  ekonomi  dan  moneter.  Sedangkan pidana tambahan Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sesuai  Pasal  18  adalah  pidana  tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana,  ditambah dengan  pidana  tambahan  berupa  sebagai berikut:
a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau  yang tidak berwujud atau barang  tidak  bergerak  yang  digunakan
untuk  atau  yang  diperoleh  dari  tindak pidana  korupsi,  termasuk  perusahaan milik  terpidana  di  mana  tindak  pidana korupsi  dilakukan,  begitu  pula  dari barang  yang  menggantikan  barang- barang tersebut;
b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya  sebanyak-banyaknya  sama dengan  harta  benda  yang  diperoleh  dari tindak pidana korupsi;
c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan  untuk  waktu  paling  lama  1 (satu) tahun. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya
mengatur beberapa ketentuan yang menggunakan  prespektif  mengembalikan kerugian keuangan negara. Dapat dilihat dari pemberlakuan  pidana  tambahan  Pasal  18 ayat  1,  pembayaran  uang  pengganti  yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan  harta  benda  yang  diperoleh  dari tindak pidana korupsi dan adanya mekanisme  gugatan  perdata  oleh  Jaksa Pengacara Negara kepada terpidana atau ahli warisnya  (Pasal  32  ayat  1,  Pasal  33,  Pasal 34).
Namun demikian dalam
pelaksanaannya,  para  penegak  hukum  (kpk, kejaksaan, polri, hakim) dalam pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  masih berorientasi pada pemidanaan badan (penjara),  selain  itu  terhadap  pembayaran uang pengganti terdapat beberapa
permasalahan yang menurut Nur Syarifah, 5 ada 6 (enam) permasalahan yaitu:
1) ketidakjelasan  tujuan  pembayaran  uang pengganti;
2) rumitnya menghitung uang pengganti;
3) dualisme penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan;
4) misinterpretasi pidana penjara pengganti dan komitmen jaksa eksekutor;
5) disparitas lamanya pidana penjara pengganti; dan
6) tidak  optimalnya   kebijakan  penyitaan dalam perkara tipikor.
Arsil dalam sebuah tulisannya 6 menyebutkan  bahwa  konsep  pembayaran uang  pengganti  pada  dasarnya  merupakan perluasan dari pidana tambahan Perampasan barang yang telah diatur di KUHP sekaligus instrumen perampasan hasil kejahatan sebelum lahirnya Undang-Undang pencucian  uang.  Tujuan  adanya  uang pengganti  bukanlah  untuk  mengembalikan kerugian  negara  atau  keuangan  negara, namun merampas keuntungan yang diperoleh  pelaku  dari  perbuatan  yang dilakukannya, karena mendapatkan keuntungan  adalah  tujuan  dari  pelaku korupsi  maka  keuntungan  tersebut  yang harus dikembalikan.
5 Nur  Syarifah, http://leip.or.id/mengupas- permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang- pengganti-dalam-perkara-korupsi/ ,  diakses  tanggal 19 Mei 2017.
6 Arsil, https://krupukulit.com/2014/10/21/misteri-uang- pengganti/ , diakses tanggal 19 Mei 2017.
Mekanisme gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada terpidana atau ahli warisnya  guna  menuntut  pembayaran  uang pengganti  mau  pun  pengembalian  kerugian Negara belum sepenuhnya dapat memulihkan keuangan negara karena terdapat  hambatan  bagi  Jaksa  Pengacara Negara  untuk  melakukan  gugatan  perdata, hambatan tersebut sebagai berikut: 7
a. Asset dan/atau harta kekayaan terpidana tidak diketahui;
b. Terpidana  sudah  tidak  memiliki  asset yang  dapat  disita  oleh  kejaksaan,  jika ada;
c. Terbatasnya  anggaran  untuk  eksekusi/ lelang asset terpidana;
d. Asset  yang  telah  di  eksekusi  tidak  ada peminatnya;
e. Asset  yang  telah  di  eksekusi  nilainya tidak  mencukupi  dengan  kerugian keuangan negara.
Hal  yang  menarik  dan perlu  mendapat perhatian  adalah  konsep Plea  Bargaining , yang  lazim  dipakai  pada  praktek  peradilan pidana yang berlaku di negara common law, khususnya di Amerika Serikat yang diketahui sebagai
praktek-praktek penanganan  perkara  pidana,  dimana  pihak antara  pihak  penuntut  umum  (Jaksa)  dan terdakwa  atau  penasehat  hukumnya  telah
7 Singgih Herwibowo, Problematika Pengembalian  Kerugian  Negara  Keuangan  Negara Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  Melalui  Gugatan Perdata ,  Jurnal  Pasca  Sarjana  Hukum  UNS  Vol  IV No. 2 Juli-Desember 2016, Hlm.136.
terjadi perundingan/negosiasi setelah adanya pengakuan  bersalah  dari  tersangka  tentang jenis  kejahatan  yang  didakwakan  dan ancaman  hukuman  yang  akan  dituntut dimuka  persidangan  kelak.  Pengakuan bersalah secara sukarela dari Tersangka/Terdakwa  menjadi  patokan  oleh penuntut umum untuk menentukan ancaman pidana  yang  akan  diajukan  di  muka persidangan.  Maka  dengan  ini  konsep  ini sebuah  peradilan  pidana  yang  seharusnya memerlukan  konsep  yang  cukup  panjang, menjadi  lebih  efisen  dan  cepat.  Hakim dalam  sistem  ini  hanya  menjatuhkan  pidana sebagai  hasil  perundingan  yang  telah disepakati oleh penuntut umum dan terdakwa.
Suatu  pembaharuan  dan  terobosan sangat  diperlukan  dalam  sistem  peradilan pidana  di  Indonesia,  yang  dalam  hal  ini tentunya  berpijak  pada  suatu  pijakan  bahwa suatu  pembaharuan  dalam  hukum  pidana materiil  dan  pidana  formil  sudah  menjadi tuntutan  yang  harus  segera  direalisaikan untuk  keadilan  di  tengah  masyarakat. Khususnya  pada  kejahatan-kejahatan  yang bersifat extraordinary crimes atau kejahatan luar  biasa  seperti  tindak  pidana  korupsi diperlukan  penindakan  dengan  cara  yang luar biasa  dan dengan  cara  yang  tidak biasa pula  seperti  menggunakan  konsep Plea
Bargaining dengan fokus utama mengembalikan  kerugian  Negara  sehingga mekanisme  pelaksanaan  penegakan  hukum
dapat  berlangsung  secara  efektif  dan  efisien tanpa membebani Negara.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang yang telah di  uraikan  di  atas  maka  yang  menjadi  pokok bahasan  masalah  dalam  tulisan  ini  adalah mengenai  bagaimana  konsep Plea  Bargaining dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  merugikan keuangan Negara ?

## PEMBAHASAN

## A. PENERAPAN KONSEP PLEA BARGAINING DI BERBAGAI NEGARA DI DUNIA
Penerapan Plea Bargaining Pada Tindak Pidana di berbagai Negara
Awal  mula  konsep plea  bargaining memiliki  akar  sejarah  sejak  abad  ke18  di Inggris  dan  abad  ke19  di  Amerika  Serikat, pada  saat  itu  yang  berkembang  bukanlah plea  bargain melainkan guilty  pleas atau pengakuan  bersalah. 8 Plea  Bargaining didefinisikan dengan berbagai macam pengertian  yang  maksud  dan  tujuannya adalah  sama  yaitu  mengaku  bersalah melakukan  kejahatan  guna  mendapatkan keringanan hukum.
Dalam  upaya  pembaharuan  hukum acara  peradilan  pidana  di  Indonesia,  telah dibuat  sebuah  konsep  yang  serupa  dengan
8 Albert W. Alschuler. “ Plea Bargaining and Its History “  dan  Wayne  R.  LaFavea .  “ Criminal Procedure”. Sebagaimana dikutip Choky R. Ramadhan,  dkk.  “ Plea  Bargain  di  Beberapa Negara” . Jurnal  Peradilan  Indonesia  Vol.  3.  Juli  – Desember 2015: 77-122. Hlm.79.
konsep Plea  Bargaining tersebut  yang termuat  dalam  Rancangan  Undang-Undang Kitab Undang-Undnag Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) pada Pasal 199  yang diberi nama  “Jalur  Khusus”.  Ini  menunjukkan bahwa  konsep Plea  Bargaining mulai diadopsi  dalam  sistem  hukum  peradilan pidana di Indonesia.
Plea bargain yang berlaku di Amerika Serikat  dapat  diterapkan  terhadap  seluruh tindak  pidana  termasuk  perkara  berat ( felony )  dan  hanya  di  California  dan Mississipi,  yang  tidak  membolehkan plea bargain untuk  perkara  kekerasan  seksual dan kekerasan fisik (pemukulan, penyiksaan dan  pembunuhan),  begitu  pula  terhadap kasus korupsi. Penyelesaian kasus korupsi di Amerika serikat diselesaikan dengan menggunakan plea  bargaining ,  hal  ini karena  kuatnya  pembuktian  penuntut  umum dan  tertuduh/terdakwa  mengaku  secara sukarela  bersalah.  Salah  satu  kasus  korupsi yang  baru  ini  melalui plea  bargaining yaitu kasus  Rufus  Seth  Williams,  seorang  Jaksa yang  bertugas  di  Wilayah  kota  Philadelphia bagian  Pennsylvania 9 ,  Rufus  Seth  Williams akhirnya  mengakui  telah  menerima  uang suap  sebesar  puluhan  ribu  dolar  dan  telah menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan  pribadi.  Rufus  Seth  William akan mendapatkan hukuman dari Pengadilan
9 United  States  of  Departmant  of  Justice. https://www.justice.gov/usao-nj/pr/philadelphia- district-attorney-rufus-seth-williams-pleads-guilty- federal-bribery-charge . diakses tanggal 8 Juli 2017.
dapat berupa penjara selama 5 (lima) tahun, atau denda sebesar
$250.000,-. 10
Keuntungan  yang  didapat  Rufus  Seth William  dalam  menjalani plea  bargaining berupa  keringanan  hukuman,  dibandingkan dengan  perkara  lain  yang  menolak plea bargain ,  seperti  pada  kasus  mantan  Wakil Demokrat  Chaka  Fattah, 11 ia  menolak kesepakatan plea bargain hingga ia akhirnya dijatuhi  hukuman  10  tahun  penjara  pada bulan Desember setelah dinyatakan bersalah atas  23  tuduhan  dalam  kasus  korupsi  yang menangani pinjaman kampanye ilegal. 12
Negara  India  mulai  dikenal Plea Bargain dalam  Hukum  Acara  Pidana ( Criminal  Laws  (Amandement )  Act  2005) termuat dalam bab XXIA dari bagian 265 A sampai 265 L yang mulai berlaku pada 5 Juli 2006. Plea  bargain di  India  dibatasi  hanya untuk  perkara  tertentu  saja,  yaitu:  a) Plea Bargain hanya  untuk  pelanggaran  yang dilakukan  terhadap  tindak  pidana  dengan ancaman  hukuman  penjara  di  bawah  tujuh tahun; b) Plea bargaining tidak berlaku bagi Pelaku  atau  Terdakwa  yang  sebelumnya telah  melakukan  pelanggaran  atau  tindak pidana  serupa  (residivis);  c) Plea  Bargain
10 Guilty  Plea  Agreement. United  States  v. Rufus  Seth  Williams .  29  Juni  2017.  United  States District  Court  for  The  Eastern  District  of Pennsylvania. Hlm.2.
11 Philadelphia
Magazine. http://www.phillymag.com/news/2014/08/07/chaka- fattah-jr-turned-plea-deal-likes-16-rock-shrimp-pod/ . Diakses tanggal 10 Juli 2017. 12 The Daily Center.
http://dailycaller.com/2017/06/29/philadelphia-da- sent-to-jail-after-admitting-to-accepting-bribes/.
Diakses tanggal 10 Juli 2017.
tidak  tersedia  untuk  pelanggaran/tindak pidana  yang  kemungkinan  mempengaruhi kondisi  sosial  ekonomi  Negara;  d) Plea Bargain tidak  tersedia  untuk  pelanggaran yang dilakukan terhadap wanita atau anak di bawah empat belas tahun. Plea bargain juga tidak berlaku bagi Terdakwa yang melakukan kejahatan berat seperti pembunuhan,  pemerkosaan  serta  kejahatan yang  serius  yang  diancam  dengan  hukuman mati atau seumur hidup.
Kasus yang pertama kali menggunakan konsep plea bargaining di India terjadi pada tahun  2007,  pada  kasus  korupsi  dengan terdakwa  Sakhram  Bandekar, 13 dan  kasus tersebut merupakan kasus yang pertama kali ditolak permohonan plea bargainingnya. 14
Permohonan  plea  bargaining  dalam kasus  tersebut  diatas  tidak  berhasil  karena adanya  ketidaksepakatan  antara  Terdakwa dengan  pihak  CBI  selaku  Penuntut  Umum, dan  bukan  karena  melanggar  ketentuan mengenai batasan plea bargain sebagaimana termuat dalam
Criminal Laws
(Amandement)  Act  2005 dalam  bab  XXIA dari  bagian  265  A  sampai  265  L. Plea bargaining di  India  tidak  akan  tercapai  jika tindak pidana korupsi tersebut
13 Aby Maulana. Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa  pada  “Jalur  Khusus”  menurut  RUU KUHAP dan Perbandingannya Dengan Praktek Pela Bargaining di Beberapa Negara . Jurnal Cita Hukum. Vol.II  No.1.  Juni  2015 Fakultas  Syariah  dan  Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. Hlm.55.
14 The Times of India.
http://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/First- plea-bargaining-case-in- city/articleshow/2458523.cms . diakses tanggal 12 Juli 2017.
mempengaruhi kondisi perekonomian Negara dan hal ini adalah salah satu batasan yang  penting  guna  menghindari  persepsi kalau plea  bargaining mengarah  pada  jenis korupsi  baru  dalam  peradilan  pidana  seperti yang terjadi di Georgia.
Dari  dua  negara  yang  menerapkan konsep plea bargaining dalam tindak pidana korupsi  tersebut  di  atas,  maka  ternyata penerapan plea  bargaining dalam  sistem peradilan  pidana  di  masing-masing  negara dimungkinkan  untuk  perkara  tindak  pidana korupsi. Setiap Negara mempunyai prosedur plea  bargaining sendiri  sesuai  dengan sistem hukum Negara serta sejarah perkembangan  hukum  negaranya.  Dengan demikian  maka  berkaitan  dengan  “Jalur Khusus”  yang  telah  dirumuskan  dalam rancangan  undang-undang  kitab  hukum acara  pidana  Indonesia,  dapat  diberlakukan terhadap  tindak  pidana  korupsi  namun dengan  tambahan  persyaratan  khusus  yang ketat  agar  para  koruptur  tidak  menjadikan sarana  ini  sebagai  alat  untuk  menghindar dari hukuman.
Dalam  rangka  pembaharuan  sistem peradilan pidana di Indonesia, telah mengadopsi  konsep Plea  Bargaining pada Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  dengan  istilah  Jalur  Khusus yang  termuat  pada  Bagian  Keenam  Pasal 199 yang selengkapnya sebagai berikut:
(1) Pada  saat  penuntut  umum  membacakan surat  dakwaan,  terdakwa  mengakui
semua  perbuatan  yang  didakwakan  dan mengaku  bersalah  melakukan  tindak pidana  yang  ancaman  pidana  yang didakwakan  tidak  lebih  dari  7  (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan  perkara  ke  sidang  acara pemeriksaan singkat.
(2) Pengakuan  terdakwa  dituangkan  dalam berita  acara  yang  ditandatangani  oleh terdakwa dan penuntut umum.
(3) Hakim wajib:
a. memberitahukan  kepada  terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya  dengan  memberikan pengakuan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2);
b. memberitahukan  kepada  terdakwa mengenai  lamanya  pidana  yang kemungkinan dikenakan; dan
c. menanyakan  apakah  pengakuan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2) diberikan secara sukarela.
(4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) jika  hakim  ragu  terhadap  kebenaran pengakuan terdakwa.
(5) Dikecualikan  dari  Pasal  198  ayat  (5), penjatuhan  pidana  terhadap  terdakwa sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum  pidana  tindak  pidana  yang didakwakan.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  sebagaimana  diubah  dengan
Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi, ada mengatur mengenai pengembalian kerugian Negara baik melalui prosedur hukum pidana dan prosedur hukum perdata.  Pengembalian  kerugian  Negara melalui prosedur pidana berupa: 15
1. Perampasan  barang  bergerak  yang berwujud  atau  tidak  berwujud  atau barang  yang  tidak  bergerak  yang digunakan  untuk  atau  yang  diperoleh dari  tindak  pidana  korupsi,  termasuk perusahaan  milik  terpidana  dimana tindak pidana  korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan  barang-barang  tersebut. (Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun  1999  jo  UU  Nomor  20  Tahun 2001).
2. Pembayaran  uang  pengganti yang jumlahnya  sebanyak-banyaknya  sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak  pidana  korupsi.  Jika  terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) huruf  b  paling  lama  dalam  waktu  1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap, maka  harta  bendanya  dapat  disita  oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang
15 Lilik  Mulyadi. Pengembalian  Aset  (Asset Recovery)  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  Menurut Undang-Undang  Korupsi  Indonesia  Pasca  Konvensi
PBB Anti Korupsi 2003. http://halamanhukum.blogspot.co.id/2009/08/asset- recovery.html . diakses tanggal 30 Maret 2017.
pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) huruf  b,  maka  dipidana  dengan  pidana penjara  yang  lamanya  tidak  melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya  sesuai  dengan  ketentuan dalam  UU  ini  lamanya  pidana  tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.  (Pasal  18  ayat  (1)  huruf  b, ayat (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001).
3. Pidana  denda  dimana  aspek  ini  dalam
UU  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  mempergunakan  perumusan sanksi pidana (strafsoort) bersifat kumulatif  (pidana  penjara  dan  atau pidana denda), kumulatif-alternatif (pidana penjara dan atau pidana denda).
4. Penetapan  perampasan  barang-barang yang  telah  disita  dalam  hal  terdakwa meninggal dunia (peradilan in absentia)
sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat  bukti  yang  cukup  kuat  bahwa pelaku  telah  melakukan  tindak  pidana korupsi. Penetapan hakim atas perampasan ini tidak dapat dimohonkan upaya  hukum  banding  dan  setiap  orang yang  berkepentingan  dapat  mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan  penetapan  tersebut  dalam waktu  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung sejak  tanggal  pengumuman.  (Pasal  38
ayat  (5),  (6),  (7)   UU  Nomor  31  Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001). 5. Putusan  perampasan  harta  benda  untuk negara  dalam  hal  terdakwa  tidak  dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut  diperoleh  bukan  karena  tindak pidana  korupsi  yang  dituntut  oleh Penuntut Umum pada saat membacakan tuntutan  dalam  perkara  pokok.  (Pasal 38B  ayat  (2),  (3)  UU  Nomor  31  Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001).
Sedangkan  melalui  prosedur  perdata dapat berupa: 16
1. Gugatan perdata kepada seseorang yang tersangkut  perkara  korupsi.  (Pasal  32 ayat  (1)  UU  Nomor  31  Tahun  1999  jo UU Nomor 20 Tahun 2001).
2. Gugatan  perdata  kepada  ahli  waris dalam  hal  tersangka  meninggal  dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan  secara  nyata  telah  ada kerugian  keuangan  negara  (Pasal  33, Pasal  38B  ayat  (2),  (3)  UU  Nomor  31 Tahun  1999  jo  UU  Nomor  20  Tahun 2001).
3. Gugatan perdata terhadap terpidana dan atau  ahli  warisnya  bila  putusan  telah berkekuatan  hukum  tetap  ( inkracht  van gewijsde) (Pasal 34, Pasal 38B ayat (2),
(3)  UU  Nomor  31  Tahun  1999  jo  UU Nomor 20 Tahun 2001).
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2006 tentang Pengesahan United Nations
16 Ibid .  Lilik  Mulyadi. Pengembalian  Asset …….
Convention  Against  Corruption (Konvensi Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Anti  Korupsi 2003)  menurut  Lilik  Mulyadi  menggunakan pendekatan  yang  bersifat  preventif,  represif dan pendekatan restorative. 17 Dalam Konvensi  Anti  Korupsi  2003  pengembalian kerugian Negara meliputi sistem pencegahan dan  deteksi  hasil  tindak  pidana  korupsi (Pasal  52);  sistem  pengembalian  aset  secara langsung  (Pasal  53);  sistem  pengembalian asset  secara  tidak  langsung  dan  kerjasama internasional  untuk  tujuan  penyitaan  (Pasal 55). 18
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 4  bahwa  “Pengembalian  kerugian  keuangan negara  atau  perekonomian  negara  tidak menghapuskan  dipidananya  pelaku  tindak pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 2  dan  Pasal  3”,  dalam  penjelasannya menyebutkan bahwa Pengembalian kerugian keuangan  negara  atau  perekonomian  negara hanya  merupakan  salah  satu  faktor  yang meringankan.
Pengertian  kerugian  Negara  dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi mengalami  perubahan setelah  Putusan Mahkamah  Konstitusi Nomor  Nomor  25/PUU-XIV/2016  tanggal 25  Januari  2017,  menurut  Mahkamah  unsur
17 Ibid . Lilik Mulyadi. Pengembalian Asset …….
18 Nashriana. Asset  Recovery  Dalam  Tindak Pidana  Korupsi:  Upaya  Pengembalian  Kerugian
Keungan Negara . http://eprints.unsri.ac.id/569/1/Asset_Recovery__D
alam_Tindak_Pidana_Korupsi_Upaya_Pengembalian _Kerugian_keuangan_Negara.pdf . Hlm.27.
merugikan  keuangan  negara  tidak  lagi dipahami  sebagai  perkiraan  ( potential  loss ) namun  harus  dipahami  benar-benar  sudah terjadi  atau  nyata  ( actual  loss )  untuk  dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi.
Dengan  adanya  Putusan  Mahkamah Konstitusi  tersebut  maka  penghitungan mengenai  adanya  kerugian  Negara  adalah benar-benar telah terjadi, sehingga tersangka dapat  mengembalikan  kerugian  Negara dengan  jumlah  yang  pasti  tanpa  keraguan, apabila  ia  memang  benar-benar  merasa bersalah.  Sehingga  tidak  diperlukan  pula adanya  pembatasan  jumlah  pengembalian kerugian  negara  yang  dapat  dilakukan melalui  proses plea  bargaining atau  yang serupa  dengan  jalur  khusus  dalam  RUU KUHAP.  Agar  dapat  diterapkan  dalam proses plea bargaining dalam tindak pidana korupsi maka pengembalian kerugian Negara tersebut haruslah dilakukan sebelum berkas  perkara  dilimpahkan  ke  Pengadilan bukan  pada  saat  Tersangka  atau  Terdakwa dihadapkan ke persidangan (Hakim).
Ada  beberapa  kasus  tindak  pidana korupsi  yang  terungkap  atas  kerjasama  dari beberapa  tersangka  baik  yang  masih  dalam proses  penyidikan  maupun  yang  sudah dalam proses persidangan. Salah satu contoh yaitu  kasus  korupsi  dalam  pengadaan  KTP Elektronik, dimana pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memeriksa  mengenai  dugaan  mark  up proyek  pengadaan  E-KTP  setelah  M.
Nazaruddin mantan Bendahara Umum Partai Demokrat  yang  mengungkapkan  mengenai dugaan tersebut, M. Nazaruddin sendiri pada saat itu sedang diperiksa sebagai saksi dalam perkara  tindak  pidana  korupsi  lain. 19 Apa yang dilakukan oleh M. Nazaruddin tersebut disebut sebagai J ustice Collaborator .
Keberadaan J ustice  Collaborator dapat  ditelusuri  pada  Pasal  10  Ayat  2 Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006 tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban, yang  menyebutkan  bahwa  “ Seorang  Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila  ia  ternyata  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah,  tetapi  kesaksiannya dapat  dijadikan  pertimbangan  hakim  dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan ”.
Mahkamah  Agung  RI  telah  menfasilitasi status J ustice  Collaborator  dengan menerbitkan Surat  Edaran  Mahkamah Agung  (SEMA)  Nomor  4  Tahun  2011 tentang  Perlakuan  Bagi  Terlapor  Tindak Pidana  ( Whistleblowe r)  dan  Saksi  Pelaku Yang  bekerjasama  ( Justice  Collaborators ) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
Dalam  perkembangannya  kemudian Pasal  10  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2006 mengalami perubahan dengan dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 19 Tribun News. http://wow.tribunnews.com/2017/03/13/kronologi-
perjalanan-proyek-e-ktp-dari-awal-hinggaergulir- jadi-kasus-korupsi?page=3 .  Diakses  tanggal  19  Juli 2017.
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006 tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban, perubahan  terdapat  pada  Pasal  10A  ayat  (1) menyebutkan “ Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan  secara  khusus  dalam  proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian  yang  diberikan ”,  dan  pada  ayat (3)  dinyatakan  bahwa  Penghargaan  atas kesaksian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  berupa:  (a)  keringanan  penjatuhan pidana;  (b)  pembebasan  bersyarat,  remisi tambahan,  dan  hak  narapidana  lain  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  bagi  Saksi  Pelaku  yang  berstatus narapidana.
Pengertian justice collabolator berdasarkan  SEMA  Nomor  4  Tahun  20011 merupakan  salah  satu  pelaku  tindak  pidana tertentu,  mengakui  yang  dilakukannya, bukan  pelaku  utama  dalam  kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai  saksi  di  dalam  proses  peradilan. 20
SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 membukakan  peluang  bagi  publik  untuk berpartisipasi  dalam  mengungkapkan  tindak pidana  tertentu  yang  bersifat  serius  seperti tindak pidana korupsi, teroris, tindak pidana narkotika,  tindak  pidana  pencucian  uang, perdagangan  orang,  maupun  tindak  pidana lainnya  yang bersifat terorganisir.
20 Hukum  Online. Perbedaan  Whistle  Blower dan Justice Collaborator. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fb7bff 86349a/perbedaan-iwhistle-blower-i-dan-ijustice-
collaborator-i . diakses tanggal 20 Juli 2017.
Dalam  suatu  kasus  tindak  pidana korupsi  pasti  terdapat  beberapa  pihak  yang terlibat dan tidak mungkin hanya satu pihak saja, oleh karena itu diperlukan peranan dari justice collaborator jika memiliki keterangan dan bukti yang sangat signifikan untuk  mengungkap  tindak  pidana  korupsi, dan  dapat  mengungkap  pelaku-pelaku  yang memiliki  peran  lebih  besar  dan  bersedia mengembalikan  aset  dari  tindak  pidana tersebut.
Pemberian  status justice  collaborator sebaiknya  diberikan  sejak  penyidikan,  jika dalam  proses  penyidikan  pelaku  telah menunjukkan itikad baik, mengingat penanganan  secara  khusus  sebagai  bagian dari reward . 21
Menurut Yunus Husein (Kepala PPATK 2002-2011  dan  Anggota  Komite  Nasional Kebijakan  Governance  (KNKG)), 22 bahwa justice collaborator (Pelaku Yang Bekerjasama)  mempunyai  peranan  sangat penting  di  dalam  membongkar  kasus-kasus besar,  misalnya  dalam  kasus  tindak  pidana terorisme,  narkotika  dan  korupsi.  Untuk megungkapkan  kasus-kasus  besar sebaiknya RUU  KUHAP  mengatur  masalah plea bargaining bagi justice  collaborator ,  sudah
21 Edwin  Partogie. Justice  Collaborator. http://www.antikorupsi.org/id/content/justice- collaborator . diakses tanggal 20 Juli 2017.
22 Yunus  Husein. RUU  KUHAP  Dalam  Rangka Mencegah Dan
Memberantas Korupsi. http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/fil es/doc/Umum/Yunus  Husein-RUU  KUHAP  DLM RANGKA MENCEGAH DAN
MEMBERANTAS
KORUPSI.pdf . diunduh tanggal 22 Maret 2017.
tentu  pelaksanaan plea  bargaining ini  harus transparan dan akuntabel. 23
Dari beberapa uraian mengenai pentingnya  pengembalian  kerugian  Negara dan  pengaturan justice  collaborator dalam kasus  tindak  pidana  korupsi  diatas  maka dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan plea bargaining yang serupa dengan jalur khusus dalam  RUU  KUHAP  dapat  diterapkan  pada saat  penuntutan  dengan  persyaratan  yang harus  dipenuhi  oleh  tersangka  yaitu:  (1) Pengembalian kerugian Negara oleh tersangka; dan (2) Tersangka telah berperan sebagai justice collaborator dalam mengungkap  tindak  pidana  korupsi  lainnya baik  pada  saat  penuntutan  maupun  saat menjalani pidana.
Pengembalian  kerugian  Negara  oleh tersangka  dan  adanya  peran  tersangka sebagai justice  collaborator merupakan suatu  langkah  yang  saling  menguntungkan baik  itu  terhadap  tersangka  atau  terdakwa maupun  terhadap  Negara  yang  dapat dikatakan sebagai korban dalam suatu tindak pidana korupsi.

## B. KEBIJAKAN  FORMULASI PLEA BARGAINING
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA
23 Ibid . Yunus Husein.
Konsep Plea Bargaining Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Sebelum Penuntutan
Tersangka  atau  terdakwa  dan  Negara saling diuntungkan dalam proses plea bargaining yang  serupa  dengan  jalur  khusus dalam  RUU  KUHAP  tersebut  maka  dapat dikatakan  bahwa  hukum  telah  memberikan kemanfaatan sesuai dengan pemikiran Utilitarianisme  atau  Teori  Utilitarisme  yang dikemukakan  oleh  Jeremy  Bentham:  “ the  right aim  of  legislation  is  the  carrying  out  of  the principle of utility, or in other word, proper end of  every  law  is  the  promotion  of  the  “greatest happiness  of  the  greatest  number” . 24 Hukum barulah  dapat  diakui  sebagai  hukum,  jika  ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.
Jika  melihat  kembali  pada  pengaturan jalur  khusus  dalam  RUU  KUHAP  maka proses pemberian pengakuan bersalah dilakukan  setelah  dakwaan  dibacakan  oleh Penuntut Umum di depan Hakim dan Hakim diberikan  peran  aktif  di  persidangan terutama mengenai kebenaran dari pengakuan  Terdakwa  apakah  diberikan secara sukarela atau dalam keadaan terpaksa.
Adanya peran Hakim tersebut menunjukkan  tim  perumus  RUU  KUHAP tidak  ingin  sepenuhnya  menjadi  sistem adversarial dan  tetap  mengatur  salah  satu
karakteristik  dari  sistem inquisitorial . 25 Sistem adversarial atau  lebih  dikenal sebagai accusatorial  system adalah  dalam sistem  peradilan  pidana  menganut  prinsip sebagai berikut: 26
1. Prosedur pidana harus merupakan suatu
“sengketa” ( dispute ) antara kedua belah pihak  (tertuduh  dan  penuntut  umum) dalam  kedudukan  yang  sama  di  muka persidangan;
2. Tujuan  utama    prosedur  tersebut  diatas adalah untuk menyelesaikan “sengketa” ( dispute )    yang  timbul  akibat  adanya kejahatan;
3. Penggunaan  cara  pengajuan  sanggahan atau pernyataan ( pleadings )  dan adanya lembaga  jaminan  dan  perundingan bukan hanya merupakan suatu keharusan,  melainkan  justru  merupakan hal yang sangat penting;
4. Para  pihak  mempunyai  fungsi  yang otonom  dan  jelas,  penuntut  umum mempunyai peranan melakukan penuntutan,  peranan  tertuduh  ialah menolak atau menyanggah tuduhan. Sedangkan  sistem inquisitorial atau non  adversarial  system menganut  prinsip bahwa: 27
1. Proses  pemeriksaan  harus  bersifat formal  dan  berkesinambungan  serta dilaksanakan  atas  dasar  praduga  bahwa
25 Op.Cit .  Choky  R.Ramadhan. Peningkatan Efisiensi Peradilan……. Hlm.145.
26 Romli  Atmasasmita.  2013. Sistem  Peradilan Pidana Kontemporer . Jakarta. Kencana. Hlm.42.
27 Ibid . Romli Atmasasmita. Hlm.44.
kejahatan  telah  dilakukan  ( presumption of guilt );
2. Tujuan  utama    prosedur  tersebut  diatas adalah menetapkan apakah dalam kenyataannya perbuatan tersebut merupakan  perkara  pidana    dan  apakah penjatuhan  hukuman  dapat  dibenarkan karenanya;
3. Penelitian  terhadap  fakta  yang  diajukan oleh  para  pihak  (penuntut  umum  dan tertuduh)  oleh  Hakim  dapat  berlaku tidak terbatas dan tidak bergantung pada atau  tidak  perlu  memperoleh  izin  para pihak;
4. Kedudukan  masih-masing  para  pihak tidak lagi otonom atau sederajat;
5. Semua  sumber  informasi  yang  dapat dipercaya dapat digunakan untuk kepentingan  pemeriksaan  pendahuluan atau di persidangan. Tertuduh merupakan objek utama dalam persidangan.
Dalam  sistem inquisitorial atau non adversarial system , sistem pembuktian lebih cenderung ditujukan untuk mencapai kebenaran materiil dari suatu perkara pidana dan  peranan  Hakim  yang  aktif  dalam menilai  kebenaran  atas  fakta  yang  diajukan di muka persidangan. 28
Dari  latar  belakang  tersebut  munculah RUU KUHAP  yang mulai  memperkenalkan plea bargaining dengan istilah jalur
28 Ibid . Romli Atmasasmita. Hlm.47.
khusus. 29 Jalur khusus dalam RUU KUHAP memberikan  kewajiban  bagi  Hakim  untuk memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan  pengakuan;  Hakim  wajib memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan; dan menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  diberikan  secara  sukarela.  Selain  itu, Hakim dapat  menolak pengakuan Terdakwa jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa. 30
Untuk  menerapkan plea  bargaining yang  serupa  dengan  jalur  khusus  terhadap tindak  pidana  korupsi  maka  kewajiban tersebut diatas harus diperluas dan tidak saja mengenai  keabsahan  pengakuan  Terdakwa namun  Hakim  harus  memeriksa  alat  bukti dipersidangan  untuk  dihubungkan  dengan pengakuan  terdakwa  tersebut.  Rumusan jalur khusus dalam RUU KUHAP, disebutkan bahwa setelah Terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan  dan  mengaku  bersalah  maka Penuntut  Umum  melimpahkan  perkara  ke sidang  acara  pemeriksaan  singkat.  Dari rumusan  ini  maka  dapat  dipastikan  Hakim yang  akan  memeriksa  perkara  tersebut adalah Hakim tunggal bukan Majelis Hakim (yang  terdiri  dari  minimal  tiga  Hakim). Untuk memeriksa alat bukti dan
29 Ibid . Naskah Akademik. Hlm.27.
30 Op.Cit .  RUU  KUHAP  Tahun  2011.  Pasal  199 ayat (3) dan (4).
menghubungkannya dengan pengakuan terdakwa  maka  sangat  sulit  bagi  Hakim tunggal  dalam  memeriksa  sehingga  khusus untuk plea  bargaining yang  serupa  dengan jalur  khusus  dalam  tindak  pidana  korupsi mutlak  ditunjuk  Majelis  Hakim  guna memeriksa  alat  bukti  dan  pengakuan Terdakwa dipersidangan agar lebih teliti.
Plea bargaining di India yang mempunyai  batasan  terhadap  tindak  pidana yang  dapat  dilaksanakan  melalui plea bargaining .  Salah  satunya  adalah  bahwa Plea Bargain di India tidak untuk pelanggaran  atau  tindak  pidana  yang kemungkinan  mempengaruhi  kondisi  sosial ekonomi negara.
Mempertimbangkan  mengenai  kondisi sosial  ekonomi  Negara  terhadap  adanya suatu  tindak  pidana  yang  terjadi  merupakan suatu syarat yang penting apalagi jika tindak pidana tersebut adalah tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara.
Pembatasan plea bargaining tersebut penting  guna  menghindari  persepsi  kalau plea  bargaining mengarah  pada  jenis korupsi baru dalam sistem peradilan pidana.
Di  India  yang  menentukan  apakah tindak  pidana  atau  pelanggaran  tersebut mempengaruhi  kondisi  sosial  ekonomi negara  disebutkan  adalah  Pemerintah  Pusat. Dalam  hal  ini  tentu  saja  pemerintah  yang diwakili oleh Penuntut Umum. Apabila jalur khusus dalam RUU KUHAP akan digunakan  untuk  tindak  pidana  korupsi
maka  harus  ada  pertimbangan  mengenai perbuatan  yang dilakukan Terdakwa apakah dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi negara  yang  disampaikan  oleh  Penuntut Umum di hadapan Majelis Hakim.
Dari  pembahasan  tersebut  diatas, menurut Penulis bahwa proses plea bargaining yang serupa dengan jalur khusus dalam RUU KUHAP ketika akan diterapkan terhadap  tindak  pidana  korupsi  yang merugikan  keuangan  Negara  pada  saat dipersidangan harus memberikan peran yang aktif  bagi  Majelis  Hakim  untuk  memeriksa keabsahan (kebenaran) pengakuan Terdakwa  serta  memeriksa  alat  bukti  yang dikumpulkan  Penuntut  Umum  dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan, dan Majelis Hakim wajib meminta pendapat dari  Penuntut  Umum  mengenai  tindak pidana  korupsi  yang  dilakukan  Terdakwa apakah dapat mempengaruhi sosial ekonomi Negara.
Peran  aktif  Majelis  Hakim  dalam proses plea  bargaining yang  serupa  dengan jalur  khusus  dalam  tindak  pidana  korupsi adalah  sebagai  pengganti  pemeriksaan  alat bukti  sebagaimana  pemeriksaan  saksi-saksi dan atau ahli dipersidangan pada umumnya, akan  tetapi  oleh  karena  tujuan  dari plea bargaining itu  sendiri  adalah  mempercepat proses persidangan maka proses pemeriksaan  alat  bukti  tersebut  diganti menjadi  pemeriksaan  alat  bukti  (keterangan saksi dan atau ahli yang ada di dalam Berita
Acara  Pemeriksaan  di  tingkat  penyidikan) kemudian menghubungkan dengan isi pengakuan Terdakwa yang mengaku bersalah.  Majelis  Hakim  harus  mencari kebenaran dari pengakuan Terdakwa.
Selain  itu,  Majelis  Hakim  juga  akan memeriksa  pendapat  dari  Penuntut  Umum mengenai  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan  Terdakwa,  apakah  dapat  atau telah  mempengaruhi kondisi sosial ekonomi Negara. Jika Majelis Hakim telah melaksanakan kedua prosedur tersebut maka langkah  selanjutnya  adalah  penjatuhan hukuman kepada Terdakwa.
Penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa  dalam  proses  jalur  khusus  dalam RUU KUHAP ditentukan bahwa penjatuhan pidana  terhadap  terdakwa  tidak  boleh melebihi  2/3  dari  maksimum  pidana  tindak pidana  yang  didakwakan.  Memperhatikan Pasal  2  dan  Pasal  3  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999 sebagaimana diubah
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, yang  masing-masing  memiliki  ancaman hukuman  minimal  maka  dalam  hal  ini penjatuhan  pidana  terhadap  tindak  pidana korupsi  dalam  proses plea  bargaining yang serupa dengan jalur khusus tidak menggunakan  rumusan  sebagaimana  dapat Pasal  199  ayat  (5)  RUU  KUHAP. Penjatuhan  pidana  dalam  tindak  pidana korupsi  tetap  berpedoman  pada  Undang-
Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  dan  mengenai  lamanya  hukuman yang  akan  dijatuhkan  sebaiknya  diserahkan sepenuhnya  kepada  Majelis  Hakim  dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan  serta  meringankan  yang  ada pada  diri  Terdakwa  serta  memperhatikan pengembalian  kerugian  Negara  dan  peran serta  Terdakwa  dalam  mengungkap  tindak pidana korupsi lainnya.
Jenis pemidanaan dalam Undang- Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.  Pidana  pokok  berupa  pidana penjara  dan  pidana  denda,  dan  ada pemberatan  pidana  berupa  pidana  mati. Adapun  pidana  tambahan  berupa  sebagai berikut: a) perampasan  barang  bergerak yang  berwujud  atau  yang  tidak  berwujud atau  barang  tidak  bergerak  yang  digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana  di  mana  tindak  pidana  korupsi dilakukan,  begitu  pula  dari  barang  yang menggantikan  barang-barang  tersebut; b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya  sama  dengan  harta benda  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana korupsi; c) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.  Sebagai  bentuk  keringanan  hukuman bagi  Terdakwa  yang  telah  mengakui perbuatannya  serta  telah  mengembalikan kerugian negara maka harus ada
pengurangan  jenis  pemidanaan  terhadap Terdakwa  yang  telah  memilih  proses  plea bargaining atau jalur khusus.
Jenis  pemidanaan  terhadap  Terdakwa tindak pidana korupsi yaitu pidana tambahan berupa  pembayaran  uang  pengganti  adalah yang memungkinkan untuk tidak diberlakukan  terhadap  Terdakwa yang menjalani  proses plea  bargaining yang serupa dengan jalur khusus. Penulis berpendapat  demikian,  karena  pembayaran uang pengganti itu sendiri dalam prakteknya sering  mengalami  kendala  dan  beberapa permasalahan  sebagaimana  telah  penulis uraikan  pada  bagian  latar  belakang,  seperti ketidakjelasan  tujuan  pembayaran  uang pengganti;  misinterpretasi  pidana  penjara pengganti  dan  komitmen  jaksa  eksekutor; tidak optimalnya  kebijakan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi.
Pembayaran  uang  pengganti,  kerap terlupakan pengaturan pelaksanaannya. Seakan-akan  jenis  pidana  ini  diadakan, tetapi  dengan  pengaturan  yang  sifatnya “ non  executable ”. 31 Menyikapi  hal  tersebut Mahkamah  Agung  menerbitkan  Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5  Tahun 2014  tentang  Pidana  Tambahan  Uang Pengganti  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi. Dalam  konsiderannya,  Perma  tersebut  terbit
31 Chairul  Huda. Menyoal  Pidana  Tambahan “Pembayaran  Uang  Pengganti  “  Dalam  Perkara Korupsi.
http://huda- drchairulhudashmh.blogspot.co.id/2015/06/menyoal -pidana-tambahan-pembayaran-uang.html .  diakses tanggal 23 Juli 2017.
untuk  mengisi  kekosongan  hukum  terkait tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai penentuan besaran penjara pengganti  dari  uang  pengganti  tersebut sehingga  terjadi  disparitas  dalam  penentuan maksimum  penjara  pengganti.  Melihat  dari tujuan  penerbitan  Perma  tersebut  maka sesungguhnya Perma tersebut tidak berorientasi  pada  pengembalian  kerugian Negara  namun  hanya  mengatur  mengenai pedoman penentuan besaran penjara pengganti. Oleh karena itu, sudah selayaknya  terhadap  Terdakwa  yang  telah mengembalikan  kerugian  Negara  pada proses plea  bargaining yang  serupa  dengan jalur khusus tidak dikenakan pidana tambahan pembayaran uang pengganti.
Pada  dasarnya plea  bargaining dapat diterapkan  terhadap  semua  tindak  pidana termasuk  tindak  pidana  korupsi.  Yang terpenting  adalah  bagaimana  merumuskan plea bargaining yang sesuai dengan keadaan perkembangan  hukum  di  suatu  negara. Rumusan plea  bargaining yang  terdapat dalam  RUU  KUHAP  merupakan  suatu kebijakan formulasi hukum pidana.
Kebijakan  formulasi  menurut  Barda Nawawi  Arief  adalah  suatu  perencanaan atau  program  dari  pembuat  undang-undang mengenai  apa  yang  akan  dilakukan  dalam menghadapi  problema  tertentu  dan  cara bagaimana  melakukan  atau  melaksanakan sesuatu  yang  telah  direncanakan  atau
diprogramkan itu, 32 dalam hal penanggulangan suatu kejahatan atau tindak pidana.
Permasalahan dalam memberantas tindak  pidana  korupsi  salah  satunya  adalah sulitnya pengungkapan kasus karena banyak pihak  yang  terlibat  dan  tidak  jarang  setiap kasus  seperti  terorganisir.  Tindak  pidana korupsi  memiliki  karakter  yang  terorganisir atau berjejaring sehingga dalam pengungkapannya  memerlukan  kerja  sama dengan  Terdakwa  bersama  Penyidik  atau Penuntut  Umum  untuk  mengungkap  kasus yang  terorganisir.  Sehingga  perlu  suatu langkah  yang  baru  dan  direncanakan  agar pengungkapan kasus dapat dilakukan dengan mudah. Salah satunya adalah dengan memasukkan plea  bargaining terhadap tindak pidana korupsi dalam rangka mengoptimalkan  pengembalian  kerugian negara.

## PENUTUP
Dari  uraian  pembahasan  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  pemberantasan  tindak pidana  korupsi  yang  merugikan  keuangan Negara  ke  depannya  agar  lebih  berorientasi pada  pengembalian  kerugian  Negara,  salah satunya adalah dengan menggunakan konsep plea  bargaining yang  serupa  dengan  jalur khusus dalam RUU KUHAP.
32 Barda  Nawawi  Arief.  2010. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara . Yogyakarta. Genta Publishing. Hlm.63.
Konsep Plea  Bargaining yang  serupa dengan Jalur Khusus dalam RUU KUHAP dapat diterapkan  terhadap  pelaku  tindak  pidana korupsi  yang  merugikan  keuangan  Negara, dengan  rumusan  atau  persyaratan  tambahan yang harus dipenuhi yaitu: adanya Pengembalian kerugian  Negara  oleh  tersangka,  dan  Tersangka telah  berperan  sebagai justice  collaborator dalam  kasus  korupsi  lainnya  baik  pada  saat penuntutan  maupun  saat  menjalani  pidana. Plea bargaining yang  serupa  dengan  jalur  khusus dalam  RUU  KUHAP  apabila  diterapkan terhadap  tindak  pidana  korupsi  maka  harus diberikan  peran  yang  aktif  bagi  Majelis  Hakim untuk memeriksa keabsahan (kebenaran) pengakuan Terdakwa serta memeriksa alat bukti yang dikumpulkan Penuntut Umum dihubungkan  dengan  pengakuan  Terdakwa dipersidangan,  dan  Majelis  Hakim  wajib meminta pendapat dari Penuntut Umum mengenai  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan Terdakwa  apakah  dapat  mempengaruhi  sosial ekonomi  Negara. Plea  Bargaining yang  serupa dengan jalur khusus dalam RUU KUHAP dalam tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara  perlu  dijadikan  sebagai  jalur  alternatife dalam upaya pengembalian kerugian Negara dan dapat pula sebagai upaya untuk mengungkapkan kasus  atau  perkara  lainnya  yang  melibatkan beberapa  orang  tersangka  atau  bahkan  suatu korporasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Dasar Negara Tahun 1945.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1946  Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP). Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  Tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209). Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1999  Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana diubah  Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
Arief,  Barda  Nawawi. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep  KUHP  Baru) .  Jakarta. Kencana Prenada Media Group. -------------.2010. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara . Yogyakarta. Genta
Publishing.
--------------2014. Perbandingan Hukum Pidana  (Edisi  Revisi) .  Jakarta.
Raja Grafindo Persada. Atmasasmita, Romli. 2013. Sistem
Peradilan  Pidana  Kontemporer . Jakarta. Kencana.
Hamzah, Andi. 1985. Istilah dan Peribahasa Hukum  Bahasa  Latin .  Bandung. Alumni.
Ramelan,  2007. Kapita  Selekta  Tinda
Pidana Korupsi:Undang-Undang Tindak
Pidana Korupsi .
Balitbang  Kumdil  Mahkamah
Agung RI.
Saleh,  Roeslan.  2003. Perbuatan  Pidana dan
Pertanggungjawaban Pidana . Jakarta. Aksara Baru. Singh, Avtar & Harpreet Kaur.
“ Introduction  to  Jurisprudence ”.
fourth edition. Lexis Nexis.