___________________ Korespondensi penulis: e-mail: penelitihukumma@gmail.com Telp. 081322616219/(021) 29079286
Tersedia online di: http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkpi e-mail:jkpi.puslitbangkan@gmail.com JURNAL KEBIJAKANPERIKANAN INDONESIA Volume 10 Nomor 1 Mei 2018 p-ISSN: 1979-6366 e-ISSN: 2502-6550 Nomor Akreditasi Kementerian RISTEKDIKTI: 21/E/KPT/2018
Urgensi Pemidanaan Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perikanan……..Nomor 13 Tahun 2016 (Suhariyanto, B)

## URGENSI PEMIDANAAN KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN MENGGUNAKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 13 TAHUN 2016

## URGENCY OF PUNISHMENT FOR CORPORATION CONDUCTING FISHERIES CRIMES
BY IMPLEMENTING SUPREME COURT REGULATION NO. 13/2016
Budi Suhariyanto* 1
1 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA-RI, Jl. Jend. Ahmad Yani Kav.58 Cempaka Putih Timur Jakarta Teregistrasi I tanggal: 31 Oktober 2017; Diterima setelah perbaikan tanggal: 19 Maret 2018;
Disetujui terbit tanggal: 19 Maret 2018

## ABSTRAK
Undang-undang Perikanan Indonesia memiliki kelemahan dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi sehingga menimbulkan multitafsir dan menyulitkan penegak hukum dalam memidana korporasi pelaku tindak pidana perikanan. Mahkamah Agung telah memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 yang mengatur tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Kajian dilakukan untuk mendalami urgensi pemidanaan korporasi pelaku tindak pidana perikanan menggunakan PERMA Nomor 13 Tahun 2016. Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk keperluan tersebut, dengan menggunakan analsis yuridis kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa PERMA Nomor 13 Tahun 2016 dapat diberlakukan dalam rangka mengisi kekosongan hukum acara pidana korporasi dalam UU Perikanan.

## Kata Kunci: Korporasi; Pelaku; Tindak Pidana Perikanan

## ABSTRACT
Indonesian Fisheries Laws are not explicitly mention about the corporation responsibilities so that it is difficult for the Court to convict the related and responsible corporations. The Supreme Court has already launched the Supreme Court Regulation No. 13/2016 that systematically legalize the way to deal with any felonies and crimes conducted by corporation. This study was then directed identifying to what extend this Supreme Court Regulation could appropriately be applied in dealing with crimes by fisheries corporations. Normative Law research method was applied for this purposes, by implementing Qualitative judicial analysis. The results analysis showed that Supreme Court Regulation No. 13/2016 could be implemented accordingly to fill the gap found in Indonesian Fisheries Law.

## Keywords: Corporations; Actors; Fisheries Crime

## PENDAHULUAN
Perikanan dan kelautan merupakan sektor yang strategis bagi pendapatan Negara Indonesia. Namun jika tidak dijaga dan dikelola dengan baik maka potensi pendapatan tersebut akan hilang dan bahkan menjadi kerugian Negara. Diperkirakan sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu) triliun kerugian negara disebabkan tindak pidana perikanan dan beragam tindak pidana di sektor kelautan (Tempo, 2015). Pada asasnya rumusan tindak pidana di bidang perikanan memiliki
faktor kriminogen yang serupa dengan tindak pidana ekonomi dan akibat yang ditimbulkan berdampak pada kepentingan bangsa dan negara dalam mencapai kemakmuran rakyat (Lewerissa, 2010).
Indonesia saat ini telah mendukung agar kejahatan perikanan diakui sebagai kejahatan lintas Negara yang terorganisir. Hal ini berdasarkan bukti dari hasil analisa dan evaluasi selama melakukan penegakan hukum atas kejahatan perikanan. Mereka bukan hanya terdiri dari Anak Buah Kapal (ABK) saja yang dari berbagai
Negara (Maritimnews, 2016), tetapi juga korporasinya beroperasi secara lintas Negara. Pemidanaan terhadap Pelaku orang yaitu para ABK dan perampasan kapal mereka tidak akan membuat jera pelaku utam a tindak pidana perikanan yang merupakan korporasi.
Korporasi-korporasi yang melakukan kejahatan di bidang perikanan akan dengan mudah mengusahakan pengadaan ABK beserta kapal baru untuk melakukan kembali usaha kejahatan perikanannya. Dalam kejahatan terorganisir, merupakan hal yang umum bahwa korporasi sengaja dibentuk dan digerakkan sebagai sarana melakukan tindak pidana. Termasuk juga dalam hal menyembunyikan dan menyamarkan hasil tindak pidana dari korporasi-korporasi bawahannya. Terhadap realitas yang demikian, maka terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana perikanan harus juga dijadikan sebagai subjek hukum dan dapat dituntutkan pertanggungjawaban pidana.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (UU Perikanan) telah menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana perikanan dan mengatur pula pertanggungjawaban pidananya. Pasal 1 angka 14 mendefinisikan setiap orang yang ditentukan dalam undang-undang ini selain orang perseorangan (manusia) juga korporasi. Secara definitif ditentukan bahwa korporasi yang dimaksudkan adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ( vide Pasal 1 angka 15). Dalam hal tindak pidana perikanan dilakukan oleh korporasi maka tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 101). Dengan pengaturan yang demikian, sesungguhnya penegak hukum dapat menjerat korporasi pelaku tindak pidana perikanan dengan pemidanaan.
Realitasnya, banyak perkara tindak pidana perikanan yang hanya terhenti dengan pemidanaan terhadap Nakhoda atau ABK-nya, tetapi untuk korporasi dan pengurusnya tidak dijerat oleh penegak hukum. Padahal yang sebenarnya pelaku utamanya dalah korporasi namun hanya nahkoda dan ABK saja yang dibebankan tanggungjawab (Widyatmodjo et al. , 2016). Adalah tidak adil bagi Negara dan masyarakat yang telah dirugikan atas dampak terjadinya tindak pidana perikanan, dimana hasil yang diraup dan ditempatkan serta dikelola oleh korporasi tersebut tidak dikejar dan dituntutkan pengembaliannya melalui sarana pemidanaan korporasi. Selain itu dengan pemidanaan korporasi maka tujuan penjeraan
terhadap pelaku dan pencegahan atas terulangnya tindak pidana perikanan dapat diefektifkan.
Harus diakui bahwa pengaturan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Perikanan mengandung kelemahan . Tidak jelasnya m ak sud dari pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana saat korporasi melakukan tindak pidana, pun masalah terkait dengan mekanisme pendakwaan dan penuntutannya di persidangan pengadilan juga tak ada rumusan yang jelas secara teknis dari UU Perikanan. Implikasinya, jika UU Perikanan tak menjelaskan teknis hukum acara pidana korporasi secara khusus maka akan mengacu pada Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang notabene mempunyai problem pengaturan terkait korporasi sebagai tersangka atau terdakwa di persidangan. KUHAP tidak memiliki formulasi korporasi sebagai subjek hukum pidana, baik berkedudukan sebagai tersangka maupun terdakwa di persidangan pengadilan. Oleh karenanya KUHAP tidak memiliki pengaturan khusus tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi.
Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 21 Desember 2016 menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Dalam konsiderannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa banyak undang-undang di Indonesia menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dim intai pertanggungjawaban, namun perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas, salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas. Oleh karena itu dipandang perlu adanya pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi. PERMA ini telah menjadi pemicu bagi para penegak hukum untuk menjerat pertanggungjawaban pidana korporasi.
Semisal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sesaat diterbitkannya PERMA, segera melakukan proses penyidikan terhadap korporasi pelaku tindak pidana korupsi. KPK menetapkan PT Duta Graha Indah yang kini bersalin nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring sebagai tersangka korupsi. Penetapan korporasi sebagai tersangka ini adalah terobosan baru bagi KPK (Media Indonesia, 2017). Dengan terbitnya PERMA 13/2016, penegak hukum dan hakim di pengadilan telah memiliki standar bersama dalam menangani indikasi korupsi yang melibatkan korporasi. Selain itu, penegak hukum
dapat menelisik lebih jauh indikasi korupsi yang melibatkan perorangan sekaligus korporasi (Kompas, 2016).
Bercermin dari progresivitas KPK dalam menindak korporasi pelaku korupsi dengan menggunakan PERMA Nomor 13 Tahun 2016, penegak hukum di bidang perikanan seyogyanya juga sudah mulai menerapkan pemidanaan terhadap korporasi pelaku tindak pidana perikanan. Pertanyaan mendasar adalah bagaimanakah urgensi pemidanaan korporasi pelaku tindak pidana perikanan dengan menggunakan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 ?
Kajian tentang masalah urgensi pemidanaan korporasi pelaku tindak pidana perikanan dengan menggunakan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 ini merupakan hal yang baru. Sebelumnya Mahmudah (2015) dan Kahfi (2016) pernah mengkaji persoalan pertanggungjawaban pidana korporasi, tetapi perspektifnya masih dalam lingkup bahasan UU Perikanan dan belum dikupas tentang keberadaan PERMA Nomor 13 Tahun 2016. Demikian halnya dengan Situm orang et al. (2016) juga tidak m em berikan analisis pentingnya pengisian kekosongan hukum UU Perikanan dalam memidana korporasi pelaku tindak pidana perikanan dengan menggunakan PERMA Nomor 13 Tahun 2016.
Sehubungan dengan belum pernah ada kajian yang memberikan kupasan mendalam terkait pemidanaan korporasi pelaku tindak pidana perikanan dengan memberikan arah relevansi penggunaan PERMA Nomor 13 Tahun 2016, maka kajian ini sangat penting untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya sebatas mengupas kelemahan UU Perikanan dalam mengatur sistem pertanggungjawaban pidana korporasi semata, tetapi juga merekomendasikan pengisian kekosongan hukum atasnya dan mengefektifkan penjeratan terhadap korporasi berdasarkan PERMA Nomor 13 Tahun 2016. Dengan demikian penegak hukum dan hakim khusus yang menangani bidang perikanan menemukan jalan dalam mendakwa serta memidana korporasi. Jadi tidak hanya sekedar memidana ABK dan menenggelamkan kapal, tetapi korporasi sebagai penugas ABK dan penikmat hasil tindak pidana perikanan bisa dituntut pertanggungjawaban pidananya.

## BAHASAN
Eksistensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam UU Perikanan
Korporasi telah lama dianggap patut dan layak dijadikan sebagai subjek hukum pidana yang
dipandang dapat melakukan suatu perbuatan pidana yang m engakibatk an bisa dituntut pertanggungjawaban dan diproses pemidanaannya (Suhariyanto, 2016), atau dengan kata lain apakah korporasi karena perbuatannya dapat memenuhi elemen subyektif dari delik (Haryanto, 2012). Secara norm atif, telah banyak yang m engatur dan menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Dalam hukum pidana, pengertian korporasi bukan hanya yang berbadan hukum, tetapi juga yang tidak berbadan hukum. Dengan demikian cakupan korporasi dalam hukum pidana jauh lebih luas dibandingkan dengan konsep badan hukum yang terdapat dalam konsep hukum perdata (Kristian, 2014).
Pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada badan hukum (antara lain perseroan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi) dan/atau pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam m elakukan tindak pidana (Handoko, 2015). Dikriminalisasinya korporasi sebagai subjek delik, akan m udah ditentukan siapa yang harus bertanggungjawab di antara mereka yang menjadi pengurus atau yang termasuk dalam lingkungan suatu perusahaan yang melakukan perbuatan pidana (Sutedi, 2015).
Masalah yang dihadapi adalah bahwa perundang- undangan yang ada tersebut tidak mengatur secara kom prehensif dan integral tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Bahkan diantara satu dengan yang lain cenderung disharmonis. Dalam hal penentuan definisi, ruang lingkup tanggungjawab, jenis sanksi dan hukum acara pidana korporasi antara satu undang-undang dengan yang lainnya adalah berbeda-beda (Sjawie, 2013). Praktik legislasi yang demikian menampakkan betapa kebijakan formulasi pertanggugjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum pidana menimbulkan permasalahan yuridis. Hal ini dikarenakan ketentuan pidana dalam berbagai undang-undang yang mengatur mengenai pertanggungjawaban korporasi tidak memberikan sebuah sarana yang utuh dalam rangka penanggulangan kejahatan (Adhari, 2014).
Sebagian dari perundang-undangan yang mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana tersebut menetapkan baik korporasi dan pengurusnya dapat diproses pemidanaannya dan masing-masing dibebankan pertanggungjawaban pidana, sedangkan sebagian lainnya menetapkan bahwa korporasi diakui dan dijadikan sebagai pelaku tindak pidana tetapi pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada pengurusnya. UU Perikanan menganut sistem pertanggungjawaban pidana korporasi kepada
Urgensi Pemidanaan Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perikanan……..Nomor 13 Tahun 2016 (Suhariyanto, B)
pengurus. Sebagaimana ditentukan oleh Pasal 101 UU Perikanan yaitu “ dalam hal tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi maka tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan ”.
Tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam UU Perikanan mengenai siapa yang dimaksud dan didefinisikan sebagai pengurus. Tidak ditentukan pula kapan korproasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dan bagaimana identifikasi kesalahan korporasi sebagai pelaku tindak pidana serta bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasinya dalam persidangan di pengadilan. Ketentuan Pasal 101 UU Perikanan ini memposisikan kedudukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana illegal, unreported, unregulated ( IUU) Fishing namun korporasinya tidak dijatuhi pidana akan tetapi pemidanaan korporasi dialihkan dan dibebankan kepada pengurus korporasi. UU Perikanan tidak menganut pertanggungjawaban bagi korporasi yang melakukan tindak pidana, sebab pidana dikenakan kepada pengurusnya dan penambahan pidana sebanyak 1/3 dari pidana yang dijatuhkan (Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, 2016).
Sangat tidak adil apabila pengurus korporasi harus dua kali memikul beban tanggungjawab pemidanaan dan di sisi lain korporasi itu sendiri memperoleh dan menyimpan harta kekayaan hasil tindak pidana perikanan tidak pernah tersentuh oleh hukum (Kahfi, 2016). UU Perikanan sesungguhnya mengalami kemunduran yaitu menempati fase/tahap kedua dimana korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana akan tetapi yang dipertanggungjawabakan adalah para anggota atau pengurusnya. Dinyatakan kemunduran adalah saat dibandingkan dengan UU Tipikor yang lebih dahulu terbit dan menempati fase ketiga dimana tanggungjawab langsung dari korporasi dan penuntutan serta pertanggungjawaban pidana dibedakan dari pertanggungjawaban pengurusnya (Kristian, 2013).
Selain masalah pertanggungjawaban pidana yang kurang sesuai perkembangan, UU Perikanan juga tidak secara utuh mengatur teknis pedom an pemidanaan korporasi sehingga dapat dikatakan terjadi kekosongan hukum. Akibatnya aparat penegak hukum masih ragu dan belum berani memeriksa korporasi sebagai tersangka atau terdakwa karena
terkendala masalah teknis yuridis. Contoh kecil berkaitan dengan masalah penulisan identitas korporasi sebagai terdakwa. Dalam dakwaan sebagaimana ditentukan oleh KUHAP harus diuraikan agama dan jenis kelamin korporasi. Dalam konteks ini Penuntut Umum akan kesulitan menulis surat dakwaan. Undang-undang tidak memberikan jalan keluar sama sekali (Alim et al , 2013). Oleh karena itu penanganan tindak pidana korporasi belum efektif dan pada akhirnya penjeratan pidana hanya dikenakan kepada pelaku orang ( persoon ) yang bertindak sebagai Nahkoda maupun ABK.
Urgensi Pemidanaan Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perikanan dengan Menggunakan PERMA
Nomor 13 Tahun 2016
Korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum, keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan pelbagai tindak pidana ( corporate crime ) yang membawa dampak kerugian terhadap Negara dan masyarakat. Pada dasarnya kejahatan korporasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu crimes for corporation, crimes against corporation, dan criminal corporations. Crimes for corporation adalah kejahatan korporasi yang dilakukan untuk kepentingan korporasi dan bukan sebaliknya ( corporate crime are clearly commited for the corporate and not against ). Crimes against corporation adalah kejahatan yang dilakukan oleh karyawan korporasi itu sendiri terhadap korporasi tempatnya bekerja. Sedangkan criminal corporations adalah korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan (Hiariej, 2014).
Pelaku tindak pidana illegal fishing di wilayah Indonesia pada umumnya adalah setiap orang yang diartikan “perseorangan” atau “korporasi”. Melihat rumusan dalam perundang-undangan yang berlaku, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dikenakan pada pengurus atau pembuat korporasi. Akan tetapi, meskipun korporasi diakui sebagai pelaku tindak pidana illegal fishing , korporasi itu sendiri tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pengaturan demikian dapat menimbulkan banyak kelemahan. Logikanya untuk kasus-kasus tertentu dimana keuntungan yang diperoleh perusahaan besar sedemikian besar/atau kerugian yang ditanggung masyarakat sedemikian besar, maka pengenaan pidana penjara/denda “hanya” kepada pihak pengurus korporasi akan menjadi tidak seimbang. Disamping itu, pengenaan biaya kepada pengurus korporasi juga tidak cukup memberikan jaminan bahwa korporasi

## 25-32
tersebut tidak akan kembali mengulangi perbuatannya kembali dikemudian hari (Pratiwi, 2016). Hal ini dapat memberikan keleluasaan pengurus melakukan tindak pidana korporasi kembali tanpa adanya pencegahan dari manapun (Sintung, 2015). Kenyataan lainnya adalah korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana ( criminal liability ).
Besarnya nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya tindakan illegal, unreported, unregulated ( IUU) fishing belum juga menjadi pertimbangan utama yang membuat Indonesia seakan-akan belum serius menangani tindak pidana tersebut. Hal ini dikarenakan salah satu pilar bagi penegakan hukum yaitu aspek yuridis normatifnya masih rapuh (Kahfi, 2016) dan terjadi kekosongan hukum. Selain itu sejatinya kejahatan korporasi sangat kompleks, disamping karakternya sebagai crime by powerful sehingga para penegak hukum harus memiliki kemampuan ekstra dan mental yang tangguh (Muladi & Sulistyani, 2013). Akibatnya aparat penegak hukum masih ragu dan belum berani memeriksa korporasi sebagai tersangka atau terdakwa (Jaya, 2017). Olehnya penanganan kasus-kasus tindak pidana perikanan sulit dituntaskan, khususnya yang melibatkan pihak korporasi (Mahmudah, 2015).
Untuk mengisi kekosongan hukum khususnya hukum acara pidana korporasi, mendorong efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi maka PERMA Nomor 13 Tahun 2016 dapat diberlakukan guna melengkapi UU Perikanan dalam menindak korporasi pelaku tindak pidana perikanan. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung diberikan kewenangan yang bersifat atributif untuk m em bentuk suatu peraturan untuk m engisi kekurangan atau kekosongan hokum tersebut. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menjelaskan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang dieprlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang .
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa secara definitif, UU Perikanan tidak menjelaskan batasan dan ruang lingkup pengurus yang dibebankan pertanggungjawaban atas dilakukannya tindak pidana korporasi. Penegak hukum di bidang perikanan penting merujuk pengertian pengurus korporasi dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2016 untuk menetapkan bingkai petunjuk teknis dan representatf menjalankan kepengurusan sebagaimana Pasal 1 angka 10 bahwa pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan
pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana . Dalam konteks ini terdapat perluasan yang tak hanya semata tertuju pada pemilik kapal, pemilik perusahaan, penanggungjawab perusahaan, dan/atau operator kapal perikanan ( vide Pasal 84 ayat (3) UU Perikanan).
Pada dasarnya suatu korporasi telah melakukan tindak pidana adalah apabila tindak pidana itu dilakukan oleh pengurus atau pegawai korporasi yang masih dalam ruang lingkup kewenangannya, dalam artian masih dalam bagian maksud dan tujuan korporasi itu, serta perbuatan itu dilakukannya untuk kepentingan korporasi (Sjafie, 2015). PERMA mendefinisikan tindak pidana korporasi yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Hubungan kerja adalah hubungan antara korporasi dengan pekerja/ pegawainya berdasarkan perjanjian yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan/atau perintah. Sedangkan hubungan lain yaitu hubungan antara pengurus dan/ atau korporasi dengan orang dan/atau korporasi lain sehingga menjadikan pihak lain tersebut bertindak untuk kepentingan pihak pertama berdasarkan perikatan baik tertulis maupun tidak tertulis. Adapun lingkungan korporasi yaitu lingkup korporasi atau lingkup usaha korporasi atau lingkup kerja yang termasuk dan/atau mendukung kegiatan usaha korporasi baik langsung maupun tidak langsung. Namun demikian pertanggungjawaban pidana tersebut tidak dapat ditimpakan tanpa ada korelasi antara kesalahan kepengurusan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi yang ditengarai melakukan tindak pidana perikanan.
Pertanggungjawaban pidana korporasi akan menjadi masalah dalam menentukan “ mens rea ” yang merupakan syarat dipidanakannya subyek yang melakukan tindak pidana (Koesoemahatmadja, 2011). Bukan hanya karena telah melakukan suatu perilaku lahiriah ( outward conduct ) yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum, tetapi juga bahwa pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, subjek hukum tersebut harus memiliki sikap qolbu ( state of mind ) tertentu yang terkait langsung dengan perbuatan itu (Budianto, 2012). Kekeliruan JPU dalam membuktikan perbuatan sebagai kesalahan individu ( naturlijk
Urgensi Pemidanaan Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perikanan……..Nomor 13 Tahun 2016 (Suhariyanto, B)
J.Kebijak.Perikan.Ind. Vol.10 No.1 Mei 2018:
persoon ) dalam tindak pidana korporasi dapat mengakibatkan terdakwa diputus bebas ( vrijspraak ) oleh pengadilan (Rifa’i, 2014). Jika tidak hati-hati memidana korporasi, maka orang yang tidak bersalah dalam korporasi itupun akan “terkena” pidana (misalnya dalam menjatuhkan denda bagi korporasi, dapat memberikan pengaruh buruk terhadap tenaga kerja yang ada di dalamnya) (Panggabean, 2017).
PERMA telah memberikan arahan terhadap hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi dalam menilai kesalahan korporasi. Kesalahan terrsebut dapat teridentifikasi saat korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana perikanan Untuk mendapatkan keyakinan hakim dalam yang demikian, penegak hukum harus membuktikan bahwa keberadaan dan perilaku pengurus atau karyawan di lapangan yang memiliki hubungan kerja dengan korporasi yang melanggar UU Perikanan tersebut adalah demi dan atas nama korporasi serta bilamana tindakan tersebut memberikan manfaat dan/atau keuntungan bagi korporasi (Sudirman & Feronica, 2011).
Selain pembuktian terhadap peruntukan dan hasil tindak pidana perikanan adalah semata untuk kepentingan korporasi, penelusuran lebih lanjut dari penegak hukum harus juga mengarah pada peralihan hasil tindak pidana yang dirupakan aset korporasi. Dengannya didapatkan titik terang jalur pengembalian kerugian Negara atas terjadinya tindak pidana perikanan. Bahkan dalam m odus tertentu, dimungkinkan korporasi pelaku tindak pidana perikanan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana menajdi seolah-olah sah perolehannya. Dalam konteks ini korporasi tidak saja sebagai pelaku tindak pidana perikanan tetapi juga sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang sehingga penting pula penegak hukum menggunakan strategi multi door dengan mengkaitkan dan menerapkan sejumlah perundang-undangan secara bersamaan dalam dakwaan secara komulatif dan/atau alternatif. Inti dari penjeratan tindak pidana pencucian uang adalah menikmati atau menggunakan hasil kejahatan asal sehingga bila ada seseorang melakukan kejahatan asal dan kemudian dia melakukan pencucian uang maka seharusnya disangkakan sekaligus atas dua kejahatan tersebut ( Ganarsih, 2016 ).
Perlu diantisipasi juga bahwa modus korporasi pelaku tindak pidana perikanan yang berkamuflase dalam berbagai anak cabang guna menyembunyikan hasil tindak pidana perikanan dalam harta kekayaan terpencar dan terbagi-bagi. Mengingat UU Perikanan tidak mengatur dan mengantisipasinya maka sangat tepat jika penegak hukum mempedomani PERMA.
PERMA mengatur secara rinci bilamana terjadi pemisahan korporasi maka pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi yang dipisahkan dan/atau korporasi yang melakukan pemisahan dan/ atau kedua-duanya sesuai dengan peran yang dilakukan. Dalam hal terjadi pemisahan korporasi m aka pihak yang m ewakili korproasi dalam pemeriksaan perkara adalah pengurus dari korporasi yang menerima peralihan setelah pemisahan dan/atau yang melakukan pemisahan. Jika upaya pengejaran sesuai PERMA ini bisa diaplikasikan maka upaya optimalisasi pengembalian kerugian Negara yang diakibatkan oleh tindak pidana perikanan dapat diwujudkan. Selanjutnya hasil pengembalian kerugian Negara ini dapat digunakan untuk mengembangkan para nelayan dan perusahaan di bidang perikanan nasional dan gilirannya akahirnya dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat (Dirks, 2017).
Hal lain yang dapat diisi atas kekosongan hukum dari UU Perikanan dalam pemidanaan korporasi pelaku tindak pidana perikanan oleh PERMA Nomor 13 Tahun 2016 adalah terkait dengan hukum acara. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa UU Perikanan tidak memberikan petunjuk pelaksanaan hukum acara pidana korporasi. Konsekuensinya diberlakukan KUHAP, akan tetapi sehubungan KUHAP tidak juga mengatur hukum acara pidana korporasi, maka keberadaan PERMA ini sangat urgen menjadi pedoman penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Misalnya dalam hal pemeriksaan korporasi, PERMA mengatur bahwa pemanggilan terhadap Korporasi ditujukan dan disampaikan kepada Korporasi ke alamat tempat kedudukan Korporasi atau alamat tempat Korporasi tersebut beroperasi. Dalam hal alamat tidak diketahui, pemanggilan ditujukan kepada Korporasi dan disampaikan melalui alamat tempat tinggal salah satu Pengurus. Dalam hal tempat tinggal maupun tempat kediaman Pengurus tidak diketahui, surat panggilan disampaikan melalui salah satu media massa cetak atau elektronik dan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut (Pasal 9).

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan
Banyak perkara tindak pidana perikanan yang hanya terhenti dengan pemidanaan terhadap Nahkoda atau ABK-nya, tetapi untuk korporasi dan pengurusnya tidak dijerat oleh penegak hukum. Padahal jika ditelusuri kepentingan operasionalisasi tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh para ABK tersebut, bermuara pada kem anfaatan korporasi. Adalah tidak adil bagi Negara dan
masyarakat yang telah dirugikan atas dampak terjadinya tindak pidana perikanan, dimana hasil yang diraup dan ditempatkan serta dikelola oleh korporasi tersebut tidak dikejar dan dituntutkan pengembaliannya melalui sarana pemidanaan korporasi. Melalui pedoman pemidanaan korporasi yang secara teknis diatur dengan rinci oleh PERMA Nomor 13 Tahun 2016 maka kekosongan hukum yang ada pada UU Perikanan bisa diatasi.

## Rekomendasi
Dalam rangka optimalisasi pengembalian kerugian Negara maka sudah saatnya Penegak hukum dan hakim mengkombinasikan UU Perikanan dengan PERMA guna menjerat pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku tindak pidana perikanan. Selain bertujuan untuk menjerakan pelaku dan mencegah pengulangan korporasi pelaku tindak pidana perikanan, tujuan pemidanaan terhadap korporasi ini juga dijadikan sebagai upaya peningkatan pengembalian kerugian Negara dari sektor kelautan dan perikanan yang diakibatkan tindak pidana perikanan.

## PERSANTUNAN
Terimakasih kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH.,MS. yang telah memberikan inspirasi dan arahan berkaitan dengan penelitian yang diadakan oleh penulis. Terimakasih juga kepada Ir. Rifki Hardijanto, MM. yang telah berkenan meluangkan waktu untuk berdiskusi mencari jalan keluar atas penjeratan pidana terhadap korporasi pelaku tindak pidana perikanan dan urgensi dilakukannya pembaruan UU Perikanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhari, A. (2014). Masalah yuridis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang ketenagalistrikan, Energy and mining law institute indonesia, diakses dari https:/ /www.linkedin.com
Alim, H. Fachryan, F . Susanti, L. Rohman, Z. Madril, O. Halili, H., & Mochtar, Z.A. (2013). Pemidanaan korporasi atas tindak pidana korupsi di Indonesia (p.86). Yogyakarta . Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
Budianto, A. (2012). Delik suap korporasi di Indonesia (p.186). Bandung. Karya Putra Darwati.
Dirks, V.A. (2017). Penegakan hukum pada tindak pidana perikanan . Jurnal Lex et Societatis. (5), 113-120.
Ganarsih, Y. (2016). Penegakan hukum anti pencucian uang dan permasalahannya di Indonesia (p.95). Jakarta. Rajawali Pers.
Handoko. (2015). Hukum positif mengenai hak kekayaan intelektual di Indonesia (jilid II) (p.107). Jakarta. Hawa dan Ahwa.
Haryanto, M. (2012). Pertanggungjawaban pidana korporasi dan individualisasi pidana . Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum. (6),191-209.
Hiariej, E.O.S. (2014). Prinsip-prinsip hukum pidana. (p.156-157). Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka.
Jaya, S. (2017). Corporate criminal liability: implementasi PERMA No.13 Tahun 2016, Makalah disampaikan dalam seminar nasional tentang menjerat korporasi dengan pertanggungjawaban hukum yang diselenggarakan oleh Ikatan Hakim Indonesia pada tanggal 24 Maret 2017 di Hotel Mercure Ancol Jakarta.
Kahfi, M.F. (2016). Tinjauan normatif terhadap peertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perikanan . Skripsi . Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
Koesoem ahatm adja, E.U.R. (2011). Hukum korporasi: penegakan hukum terhadap pelaku economic crimes dan perlindungan abuse of power (p.70). Bogor. Ghalia Indonesia.
Kompas, MA terbitkan PERMA pidana korporasi: ini respon KPK , 28 Desember 2016 dalam http:// nasional.kompas.com/read, diakses 1 September 2017.
Kristian. (2013). Urgensi pertanggungjawaban pidana korporasi . Jurnal Hukum dan Pembangunan . (4), 575-621.
Kristian. (2014). Hukum pidana korporasi: kebijakan integral (integral policy) formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia (p.53). Bandung: Nuansa Aulia.
Lewerissa, Y.A. (2010). Praktek illegal fishing di perairan maluku sebagai bentuk kejahatan ekonomi. Jurnal Sasi. (16), 61-68.
Mahm udah, N. (2015). Illegal fishing pertanggungjawaban pidana korporasi di wilayah Indonesia. (p.80). Jakarta. Sinar Grafika.
Maritimnews. (2016) . Menteri Susi: pemberantasan kejahatan perikanan menjadi hal yang relevan bagi dunia. Senin 10 Oktober 2016. Diakses dari www.maritimnews.com pada tanggal 7 Oktober 2017.
Media Indonesia, Penetapan korporasi sebagai tersangka: terobosan baru KPK, 24 Jul 2017 dalam http://mediaindonesia.com/news/ , diakses
1 September 2017.
Muladi & Sulistyani, D. (2013). Pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate criminal responsibility)
(p.94). Bandung. Alumni.
Panggabean, M.L. (2017). Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana: kajian putusan No.1405 K/Pid.Sus/2013 . Jurnal Dictum. (12), 3-
24.
Pratiwi, Y.D. (2016). Pertanggungjawaban pidana illegal fishing korporasi dalam cita-cita Indonesia poros maritim dunia . Ejournal Lembaga Keris . (1), 66-72.
Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. (2016). Analisis dan evaluasi hukum dalam rangka pemberantasan kegiatan perikanan liar (IUU Fishing) (p.165). Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM.
Rifa’i, E. (2014). Perspektif pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi , Jurnal Mimbar Hukum . (26), 84-97.
Sintung, L. (2015). Penuntutan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana suap . Jurnal Lex Crimen . (4),199-207.
Situmorang, J.P, Pujiyono & Soemarmi, A. (2016).
Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam m enanggulangi tindak pidana perikanan. Diponegoro Law Journal. (5), 1-17.
Sjawie, H.F. (2013). Direksi perseroan terbatas serta pertanggungjawaban pidana korporasi (p.329). Bandung: Citra Aditya Bhakti.
Sjafie, H.F. (2015) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi (p.66).
Jakarta. Kencana.
Sudirm an & L. Feronica (2011). Pembuktian pertanggungjawaban pidana lingkungan dan korupsi korporasi di Indonesia dan Singapura ,
Jurnal Mimbar Hukum . (23), 237-429.
Suhariyanto, B. (2016). Restoratif justice dalam pemidanaan korporasi pelaku korupsi demi optimalisasi pengembalian kerugian negara. Jurnal Rechtsvinding . (5), 421-437.
Sutedi, A. (2015). Buku pintar hukum perseroan terbatas (p.40). Jakarta. Raih Asa Sukses.
Tempo.co. Susi: kerugian negara Rp.3.000 triliun itu sungguhan! . Selasa 23 Juni 2015. Diakses dari https://bisnis.tempo.co pada tanggal 7 Oktober 2017.
Widyatmodjo, R.A., Pujiyono, & Purwoto (2016). Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ikan (illegal fishing) di wilayah zona ekonom i eksklusif (studi kasus: putusan pengadilan negeri ambon Nomor 01/PID.SUS/ PRK/2015/PN.AMB). Diponegoro Law Journal . (5),
1-14.