## EVALUASI DAN INVENTARISASI ASET BEKAS TANAH KAS DESA MENGGUNAKAN SIG (Studi Kasus : Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya)

## Rizky Sandy, Yanto Budisusanto, Udiana Wahyu D
Jurusan Teknik Geomatika, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 e-mail: yanto_b@geodesy.its.ac.id, udiana@geodesy.its.ac.id

## Abstrak
Tanah kas desa adalah tanah yang dikuasai desa sebagai kekayaan desa. Namun karena status desa berubah menjadi kelurahan, seluruh tanah kas desa  beralih menjadi aset milik kelurahan (UURI No.5, 1979). Kota Surabaya merupakan salah  satu  kota  yang  terkena  imbas  dari  peraturan  tersebut.  Pada  awalnya  kota  Surabaya  dibagi  menjadi  38 lingkungan dan 103 desa. Dalam peleburan menjadi kelurahan, 38 lingkungan diubah menjadi 60 kelurahan dan 103 desa  menjadi  103  kelurahan,  sehingga  total  di  Kota  Surabaya  ada  163  kelurahan  (Tobing,  2009).  Selain  itu pemanfaatan tanah kas desa juga harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam kabupaten/kota (PP No.16, 2004). Oleh karena itu diperlukam adanya suatu kegiatan untuk inventarisasi dan evaluasi terhadap bekas tanah kas desa.  Penelitian  ini  bertempat  di  Kecamatan  Lakarsantri  kota  Surabaya  dan  bertujuan  untuk  melakukan  pemetaan terhadap bekas tanah kas desa , membangun Sistem Informasi Geografis (SIG) dan mengevaluasi penggunaan lahan dari  tanah  kas  desa  tersebut  terhadap  rencana  tata  ruang  wilayah  kota  Surabaya  tahun  2013.  Kegiatan  ini menggunakan data spasial berupa peta digital kota Surabaya skala 1:5000 dan peta rencana tata ruang wilayah kota Surabaya  sedangkan  data  non-spasial  berupa  data  tabular  asset  bekas  tanah  kas  desa  yang  didapatkan  dari  Dinas Pengelolaan  Bangunan  dan  Tanah  Pemerintah  Kota  Surabaya.  Dengan  menggunakan  SIG  pelaksanaan  analisa ditemukan  bekas  tanah  kas  desa  paling  banyak  berupa  bangunan  dan  dari  hasil  evaluasi  penggunaan  lahan  bekas tanah kas desa sebagian besar masih belum sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota Surabaya terutama untuk penggunaan lahan kawasan dagang dan jasa.
Kata kunci : Bekas Tanah Kas Desa, Sistem Informasi Geografis, Rencana Tata Ruang Wilayah

## PENDAHULUAN
Peranan  tanah  bagi  pemenuhan  berbagai kebutuhan  manusia  semakin  lama  semakin meningkat  sementara  tanah  yang  ada  semakin sempit  karena  penggunaannya  untuk  berbagai macam  kebutuhan  diantaranya  untuk  tempat bermukim,  tempat  usaha  dan  untuk  tanah pertanian.  Negara  sebagai  organisasi  kekuasaan tertinggi  dari  seluruh  rakyat  Indonesia  diberi wewenang untuk mengatur dan
menyelenggarakan kekayaan alam untuk kemakmuran  rakyat  (UURI  Pasal  16,  1945). Negara  kemudian  memberi  kewenangan  untuk mengatur dan dalam pelaksanaannya dikuasakan pada  daerah  dengan  tetap  berpegang  pada tujuan  utama  yaitu  sebesar-besar  untuk kemakmuran rakyat.
Pemerintah  daerah  kemudian  melakukan  usaha untuk  melakukan  pemanfaatan  ruang  dengan mengeluarkan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW).  Pemanfaatan  ruang  tidak  terlepas  dari
penggunaan  tanah,  sebab  tanah  merupakan obyek  utama dalam upaya memanfaatkan ruang (PP No.16, 2004). Salah satu yang menjadi obyek untuk pemanfaatan ruang adalah tanah kas desa. Kecamatan  Lakarsantri  merupakan  salah  satu kecamatan  yang  memiliki  cukup  banyak  aset Bekas  Tanah  Kas  Desa,  baik  yang  sudah dimanfaatkan  maupun  yang  masih  belum. Kecamatan  Lakarsantri  terdiri  dari  6  kelurahan yakni  kelurahan  Bangingan,  Jeruk,  Lakarsantri, Lidah kulon, Lidah wetan dan Sumur welut.
Saat  ini  bekas  tanah  kas  desa  di  kecamatan Lakarsantri  masih  belum  sesuai  dengan  kondisi yang ada di lapangan. Diperlukan suatu kegiatan inventarisasi untuk melakukan pendataan sekaligus mengetahui penggunaan dan pemanfaatan  tanah  kas  desa  di  kecamatan Lakarsantri.  Demi  tercapainya  hal  tersebut diperlukan  adanya  suatu  sistem  yang  dapat menyediakan  informasi  yang  lengkap  mengenai BTKD  baik  dari  segi  spasial  maupun  non-spasial. Salah satu langkah yang dapat digunakan adalah
dengan  pembuatan  Sistem  Informasi  Geografis (SIG).  Dengan  terbentuknya  suatu  sistem informasi  geografis  ini  diharapkan  dapat membantu pengambilan keputusan bagi pemerintah  kota  Surabaya  terkait  dengan pemanfaatan dan penataan ruang yang berhubungan dengan bekas tanah kas desa.

## METODOLOGI PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian Lokasi  yang  digunakan  adalah  di  kota  Surabaya terletak  antara  07°  9''  -  07°  21''  Lintang  Selatan dan  112°  36''  -  112°  54''  Bujur  Timur.  Sebagian besar  wilayahnya  merupakan  dataran  rendah dengan ketinggian 3 – 6 meter diatas permukaan air laut, kecuali di wilayah Selatan ketinggian 25 – 50 meter di atas permukaan air laut.
B. Rancangan Penelitian Perancangan penelitian ini terbagi dalam tiga hal utama yang merupakan proses untuk
melaksanakan dan menghasilkan sistem informasi geografis. Tahap-tahap tersebut terdiri dari  pengumpulan  data,  pengolahan  data  serta hasil  dan  analisa.  Untuk  lebih  jelasnya  dapat dilihat pada gambar 1.

## C. Data Yang Digunakan
Penelitian  ini  menggunakan  data  spasial  berupa peta  garis  kota  Surabaya  tahun  2002  skala 1:5000,  citra  WorldView-2  tahun  2012  dan  peta rencana tata ruang wilayah tentang penggunaan lahan  tahun  2013.  Sedangkan  data  non  spasial yang  digunakan  adalah  data  tabular  aset  bekas tanah kas desa dari Dinas Pengelolaan Bangunan dan  Tanah  kota  Surabaya  serta  foto  dan dokumentasi dari aset BTKD kecamatan Lakarsantri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  bagian  ini  akan  ditampilkan  hasil  dari pelaksanaan  penelitian  yang  telah  dilakukan mengenai  bekas  tanah  kas  desa  di  kecamatan Lakarsantri kota Surabaya.

## Gambar 1. Tahapan Pengolahan Data
A. Analisa Bekas Tanah Kas Desa Berdasarkan  dari  hasil  pengumpulan  data  dari Dinas  Pengelolaan  Bangunan  dan  Tanah  Kota Surabaya yang mencakup lokasi Bekas Tanah Kas Desa  dan  juga  dari  beberapa  Kelurahan  di Surabaya  dan  juga  data  lapangan  didapatkan hasil berupa Peta Sebaran Bekas Tanah Kas Desa tahun  2013  di  Kecamatan  Lakarsantri.  Berdasar hasil analisa yang telah diperoleh dari perangkat lunak  sistem  informasi  geografis,  jumlah  bekas tanah  kas  desa  yang  ada  di  kecamatan Lakarsantri  sebanyak  51  buah  sedangkan  total luas  bekas  tanah  kas  desa  di  kecamatan Lakarsantri tercatat sebesar 519.212 m 2 .
B. Analisa Hasil Sebaran BTKD Gambar 2 merupakan hasil peta sebaran BTKD di kecamatan Lakarsantri.

## Gambar 2. Peta Sebaran Bekas Tanah Kas Desa Kecamatan Lakarsantri
Bekas  tanah  kas  desa  yang  telah  di  inventarisasi terbagi  dalam  6  kelurahan.  Dari  kelurahan- kelurahan  tersebut  didapat  hasil  analisa  seperti berikut ini
 Kelurahan Lakarsantri
Kelurahan  Lakarsantri  memiliki  7  BTKD.  Dari semua  BTKD  tersebut  hanya  ada  1  BTKD  yang masih  berupa  waduk,  sedangkan  6  BTKD  yang lain sudah dimanfaatkan sebagai  kantor pemerintahan, fasilitas agama dan fasilitas sosial. Untuk keterangan lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Tabel Bekas Tanah Kas Desa Kelurahan Lakarsantri.
Nomor No GS Alamat Pemanfaatan Luas(m 2 ) 1 289/S/91 Lakarsantri RT.03 RW.01 Mushola Al-Kautsar 694 2 300/S/91 - SDN III 1812 3 302/S/91 Lakarsantri RT.01 RW.03 Waduk 6618 4 303/S/91 Lakarsantri RT.03 RW.01 Pasar KMS,SDN 1 5186 5 304/S/91 Lakarsantri RT.03 RW.01 Punden, TK, Warung PKL 1208 6 305/S/91 - Makam Utara RW 01 7210 7 306/S/91 Lakarsantri RT.03 RW. 01 Kantor Kelurahan,SDN 2,Lapangan,Sawah

##  Kelurahan Jeruk
Kelurahan  Jeruk  mempunyai  5  BTKD.  Semua BTKD  di  kelurahan  ini  sudah  dimanfaatkan  baik menjadi  kantor  kelurahan,  puskesmas,  makam dan  lain-lain.  Untuk  keterangan  lebih  jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Tabel Bekas Tanah Kas Desa Kelurahan Jeruk. Nomor No GS Alamat Pemanfaatan Luas(m 2 ) 1 122/S/91 Jl Jeruk Gg. Makam RT04 RW01 Kelurahan Jeruk Makam dan Pos Hansip 8793 2 124/S/91 Jl Raya Jeruk RT01 RW03 SDN Jeruk 2 1620 3 125/S/91 Jl Raya Jeruk - Selatan Puskesmas Waduk dan Puskesmas 11696 4 126/S/91 Jl Raya Jeruk RT01 RW02 Kantor Lurah, SDN Jeruk I dan III, Lapangan Olah Raga, TK PKK 20266 5 129/S/91 Banjar Mlati Gg. Makam RT06 RW03 Makam Islam RW3 5098  Kelurahan Lidah Kulon
Di  kelurahan  Lidah  Kulon  terdapat  14  BTKD. Diantaranya ada 4 BTKD yang belum dimanfaatkan  yakni  2  waduk,  1  telaga  dan  1 sawah. Sedangkan 10 BTKD lainnya sudah berupa bangunan  pemerintahan,  kesehatan  dan  tempat ibadah.  Untuk  keterangan  lebih  jelasnya  bisa dilihat pada tabel 3.
Tabel 3. Tabel Bekas Tanah Kas Desa Kelurahan Lidah Kulon. Nomor No GS Alamat Pemanfaatan Luas(m 2 ) 1 103/S/91 Lidah Kulon - Pedukuhan Sepat SDN I dan SDN II 7884 2 104/S/91 Lidah Kulon - Pedukuhan Lidah Kulon Kelurahan Lidah Kulon dan Puskesmas 12838 3 105/S/91 Lidah Kulon - Pedukuhan Sepat Makam RW III dan RW V 7418 4 106/S/91 Lidah Kulon - Pedukuhan Lidah Kulon Makam RW I dan RW II 6056
5 107/S/91 Lidah Kulon - Pedukuhan Lidah Kulon Gedung Serba Guna / Rencana Pasar 1929 6 108/S/91 Lidah Kulon - Pedukuhan Lidah Kulon Waduk RW I dan II 9306 7 109/S/91 Sepat Lidah Kulon Waduk RW III dan V 17088 8 110/S/91 Lidah Kulon RW IV (Wisma Lidah Kulon) Kantor PKK 1230 9 111/S/91 Sepat Lidah Kulon Tlogo Sepat 6890 10 112/S/91 Jalan Raya Lidah Kulon RW III TK PKK 382 11 113/S/91 Jalan Mangono Lidah Balai RWIII 905 12 114/S/91 Jalan Menganti Lidah Wetan Sawah 15458 13 117/S/91 Jalan Lidah Wetan I SMAN 13 900

##  Kelurahan Lidah Wetan
Di  kelurahan  Lidah  Wetan  terdapat  7  BTKD. Semua  BTKD  tersebut  sudah  dimanfaatkan menjadi bangunan untuk kepentingan pemerintahan  maupun  pendidikan.  Salah  satu BTKD  didapat  dari  hasil ruislag atau  tukar  guling dengan  PT.  Bina  Maju  Mitra  Sejati.  Untuk keterangan  lebih  jelasnya bisa  dilihat  pada  tabel 4.
Tabel 4. Tabel Bekas Tanah Kas Desa Kelurahan Lidah
Wetan. Nomor NoGS Alamat Pemanfaatan Luas(m 2 ) 1 101/S/91 Lidah Wetan Makam 7884 2 Lidah Wetan SMP, SMK, TK 12838 3 Lidah Wetan Kantor Kelurahan Lidah Wetan 7418 4 Lidah Wetan Sekolah MI 6056 5 Lidah Wetan Sekolahan SDN, SMP 28, Kantor UPTD (Hasil tukar guling dengan Bukit Mas) 1929 6 Lidah Wetan Lapangan Sepak Bola 9306 7 Lidah Wetan Sentra PKL 17088
 Kelurahan Sumur Welut Di  kelurahan  Sumur  Welut  terdapat  11  BTKD. Sebagian  lahan  BTKD  di  kelurahan  ini  digunakan untuk pengairan dan penghijauan. Sebagian yang lain digunakan untuk makam warga di kelurahan tersebut.  Untuk  keterangan  lebih  jelasnya  bias dilihat pada tabel 5.
Tabel 5. Tabel Bekas Tanah Kas Desa Kelurahan Sumur Welut.
Nomor NoGS Alamat Pemanfaatan Luas(m 2 ) 1 307/S/91 RT 02/ RW II Makam Islam 3634 2 308/S/91 Bendungan 01 / III Makam Islam Bendungan Barat 718 3 309/S/91 Bendungan 03 / III Pengairan Sawah (Waduk) 3011 4 311/S/91 RT 01 /RW II Sawah 12934 5 312/S/91 RT 01 /RW II Waduk (Pesapen Timur) 1636 6 313/S/91 RT 03 /RW II Tegalan 1797 7 318/S/91 Bendungan 03 / III Tegalan, Waduk dan Penghijauan 4649 8 319/S/91 Sumur Welut 04 / I Balai RW I, TK 1498 9 321/S/91 Bendungan 01 / III Makam Islam Bendungan Timur 1245 10 330/S/91 Bendungan 03 / III Lapangan Sepak Bola Gunung Bang 6516 11 331/S/91 RT 05 /RW II Penampunga n Air Hujan / Waduk Pesapen Barat 25196
 Kelurahan Bangkingan
Kelurahan  Bangkingan  memiliki  7  BTKD.  Sama seperti kelurahan yang lain, di kelurahan ini lahan BTKD  digunakan  untuk  kantor  pemerintahan, sawah  dan  makam.  Untuk  lebih  jelasnya  bisa dilihat pada tabel 6.

## Tabel 6. Tabel Bekas Tanah Kas Desa Kelurahan
Bangkingan Nomor NoGS Alamat Pemanfaatan Luas(m 2 ) 1 151/S/9 RW I Sawah 57533
1 2 152/S/9 1 Dukuh Karang Ploso RW II Sawah 43431 3 153/S/9 1 RW I Punden dan Makam 2472 4 154/S/9 1 RW I Waduk 3135 5 155/S/9 1 RW II Makam dan Punden 5187 6 156/S/9 1 RW II Waduk 7425 7 157/S/9 1 RW III Kantor Kelurahan 25727
Berdasarkan  dari  tabel-tabel  diatas  dapat dianalisa  jumlah  penggunaan  lahan  bekas  tanah kas  desa  sesuai  dengan  jenis  pemanfaatannya dan didapat hasil seperti pada gambar 3.

## Gambar 3. Grafik Jumlah Penggunaan Lahan BTKD
Pada  gambar  3  tertera  bahwa  BTKD  yang  paling banyak  digunakan  untuk  bangunan  dengan jumlah  23  bidang  kemudian  makam  dengan  10 bidang  lalu  waduk  9  bidang,  sawah  4  bidang, lapangan 3 bidang dan tegalan dengan 2 bidang.

## Gambar 4. Grafik Luas Bekas Tanah Kas Desa Kecamatan Lakarsantri
Salah  satu  faktor  yang  menjadi  penentu  jenis pemanfaatan  dari  tanah  kas  desa  adalah  faktor geografis  atau  lokasi.  Hal  ini  dapat  diketahui dengan  melihat  pada  penelitian  terdahulu  oleh Haryanto  (2006).  Pada  penelitian  tersebut  area yang  menjadi  studi  adalah  kelurahan  Keputih. Hasil inventarisasi menunjukkan sekitar 88% dari total BTKD yang ada berupa tambak. Hal ini dapat dimaklumi karena secara geografis sebelah timur dari  kecamatan  sukolilo  merupakan  daerah pesisir. Sehingga berdasar pola pemanfaatannya, aset  yang  berpotensi  adalah  tambak.  Hasil inventarisasinya  dapat  dilihat  pada  gambar  5 berikut:

## Gambar 5. Grafik Luas Bekas Tanah Kas Desa Kelurahan Keputih
C.  Evaluasi  Penggunaan  Lahan  Bekas  Tanah  Kas Desa Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah kota Surabaya tahun 2013
Dalam  kondisi  sebenarnya,  penggunaan  lahan BTKD  di  kecamatan  Lakarsantri  masih  belum sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  wilayah  kota Surabaya  tentang  penggunaan  lahan.  Sesuai dengan  diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah Nomor 16  (Tobing, 2009). Maka dari itu, penulis melakukan  evaluasi  terhadap  ketidaksesuaian penggunaan lahan BTKD. Metode yang digunakan yakni dengan melakukan overlay layer BTKD  dengan  layer kawasan  yang  sesuai  dengan peta RTRW.
Setelah  dianalisa,  penggunaan  lahan  BTKD  di kecamatan  Lakarsantri  masih  belum  sesuai dengan  rencana  tata  ruang  wilayah  kota Surabaya tentang penggunaan lahan. Untuk peta kesesuaian  lahan  BTKD  terhadap  RTRW  dapat dilihat pada gambar 6.
0 20 40 Jumlah Penggunaan Lahan BTKD Kecamatan Lakarsantri BTKD 42% 16% 10% 25% 6% 1%

## Luas Penggunaan Lahan BTKD Kecamatan Lakarsantri
Bangunan Makam Waduk
Sawah Lapangan Tegalan
88% 3% 3%3% 3% Luas Penggunaan Lahan BTKD Kelurahan Keputih Tambak SDN Makam

## Gambar 6. Peta Sebaran Bekas Tanah Kas Desa Kecamatan Lakarsantri
Hasil  evaluasi  yang  didapat  adalah  seperti berikut:
1. Kawasan  militer  termasuk  dalam  kawasan khusus  karena  jenis  kegiatan  yang  diwadahi memiliki  kondisi  dan  perlakuan  tertentu. Sedangkan  ditinjau  dari  jenis  pemanfaatan BTKD  yang  ada  ternyata  masih  belum memenuhi  kebijakan  pemanfaatan  RTRW yang  seharusnya  karena  pemanfaatannya bukan  berupa  area  khusus  melainkan  masih berupa makam dan lapangan sepak bola.
2. Sesuai  dengan  undang-undang  RTRW  pasal 50  (UU  RTRW,  2007),  Pada  kawasan  dagang ada 3 BTKD yang sesuai dengan pemanfaatan RTRW yang seharusnya yakni area pedagang kaki lima dan pasar.
3. Luas  kawasan  niaga  sebesar  611.492 m 2 dan hanya ada 1 BTKD yang masuk ke dalam zona kawasan niaga, BTKD tersebut berupa waduk RW  I  dan  RW  II  terletak  di  kelurahan  lidah kulon  dan  memiliki  luas  sebesar  9306  m 2 .
Saat  ini  BTKD  tersebut  berfungsi  sebagai waduk  yang  artinya  masih  belum  sesuai dengan  penggunaan  lahan  dari  RTRW  yang seharusnya berupa kawasan niaga.
4. Sesuai  dengan  undang-undang  RTRW  pasal 41  (UU  RTRW,  2007)  Lokasi  pemukiman kembali  diarahkan    pada  kawasan    yang memiliki    fungsi    perumahan    dan    dapat memanfaatkan  lahan  milik  pemerintah daerah.  Pada  kawasan  ini,  pemanfaatan BTKD  hampir  semuanya  sesuai  dengan  peta RTRW  bagian  pemukiman  seperti  kantor kelurahan, Balai RW, sekolahan dan lainnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Dari  penelitian  ini  dapat  diambil  beberapa kesimpulan, yaitu :
1. Jumlah  bekas  tanah  kas  desa  yang  tercatat pada  tahun  2013  sebanyak  51  buah  yang tersebar di 6 kelurahan sedangkan luas total bekas  tanah  kas  desa  di  kecamatan Lakarsantri  pada  tahun  2013  adalah  sebesar 519.212 m 2 .
2. Dari  hasil  analisa  dan  inventarisasi  bekas tanah  kas  desa  didapatkan  hasil  jenis bangunan 23 bidang dengan luas 219.739 m 2
,  makam  10  bidang  dengan  luas  80.305  m 2 , waduk  9  bidang  dengan  luas  50.079  m 2 , sawah  4  bidang  dengan  luas  129.356  m 2 , lapangan  3  bidang  dengan  luas  33.357  m 2 dan tegalan 2 bidang 6.446 m 2 .
3. Evaluasi penggunaan lahan BTKD di kecamatan  Lakarsantri  untuk  saat  ini  hanya kawasan  pemukiman  yang  sesuai  dengan RTRW  tahun  2013  dengan  rincian  luas  BTKD untuk  kawasan  militer  sebesar  13.128  m 2 , kawasan dagang dan jasa sebesar 57.580 m 2 , kawasan  niaga  sebesar  9306  m 2 dan pemukiman sebesar 439.074 m 2 .

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  . “Tentang  perubahan  status  desa  menjadi kelurahan” Jakarta : Presiden RI (1979).
Peraturan Pemerintah Nomor 16 “Tentang Penatagunaan Tanah” Jakarta : Pemerintah (2004).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Pasal  33  . “Pengelolaan  Kekayaan  Alam”  Jakarta  : Presiden RI (1945).
Tobing  .A,  Eksistensi  Tanah  Bengkok  Setelah Berubahnya  Pemerintahan  Desa  menjadi Kelurahan di Kota Salatiga,  Tesis Program Pasca  Sarjana  Magister  Kenotariatan Semarang: Universitas Diponegoro (2009). Undang-Undang Rencana Tata Ruang Wilayah pasal 53 “Tentang kriteria kawasan khusus” Surabaya : Pemerintah (2007).
Undang-Undang Rencana Tata Ruang Wilayah pasal 50 “Tentang  kriteria  kawasan  dagang  dan jasa” Surabaya : Pemerintah (2007).
Undang-Undang Rencana Tata Ruang Wilayah pasal 41 “Tentang kriteria pemukiman” Surabaya  : Pemerintah (2007).