## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA DALAM PENYELESAIAN PENCAIRAN JAMINAN PELAKSANAAN (PERFORMANCE BOND) KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMERINTAH
Iin Hidayah Nawir 1* , Rembrandt 2 , M. Hasbi 3
1,2,3 Universitas Andalas, Padang, Indonesia
* Corresponding Author: iin.hidayah05@gmail.com
Info Artikel Abstrak Diterima, 05/05/2023 Undang-undang  telah  mengatur  bahwa  Jaminan  Pelaksanaan  dalam  Kontrak Kerja  Konstruksi  Pemerintah  bersifat  mudah  dicairkan  dan  tanpa  syarat (unconditional),  namun  dalam  prakteknya,  pencairan  jaminan  ini  kerap menimbulkan permasalahan baru diantara para pihaknya, salah satunya karena tidak  dicairkannya  jaminan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis kedudukan  hukum  Jaminan  Pelaksanaan  dalam  Kontrak  Kerja  Konstruksi  dan bentuk perlindungan hukum bagi Pengguna Jasa dalam penyelesaian pencairan Jaminan  Pelaksanaan.  Dari  hasil  penelitian  menunjukan  Jaminan  Pelaksanaan merupakan  perjanjian  tambahan  dari  perjanjian  pokok  (Kontrak  Kerja Konstruksi)  yaitu  perjanjian  yang  pemenuhannya  dijamin  dengan  perjanjian jaminan. Adapun perlindungan hukum bagi Pengguna Jasa dalam penyelesaian pencairan  Jaminan  Pelaksanaan  ada  2  (dua)  yaitu:  (1).  Perlindungan  Hukum Preventif  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  maupun dalam  perjanjian  dengan  maksud  untuk  mencegah  suatu  pelanggaran  serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban; dan (2). Perlindungan Hukum Represif melalui Non-Litigasi dengan memanfaatkan APS,  Layanan  Pengaduan  OJK,  dan  LAPS  SJK;  serta  melalui  Litigasi  berupa gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri.
Direvisi, 02/06/2023 Dipublikasi, 04/07/2023
Kata Kunci:
Klaim Jaminan; Jaminan Pelaksanaan; Kontrak Kerja Konstruksi

## Abstract
Keywords: Disbursement Claim; Performance Bond; Construction Contracts The  law  has  regulated  that  Performance  Guarantees  in  Government Construction  Contracts  are  easily  cashable  and  unconditional.  However,  in practice,  the  disbursement  of  these  guarantees  often  gives  rise  to  new  issues among  the  parties  involved,  one  of  which  is  the  non-disbursement  of  the guarantee.  This  research  aims  to  analyze  the  legal  position  of  Performance Guarantees  in  Construction  Contracts  and  the  forms  of  legal  protection  for Service  Users  in  resolving  the  disbursement  of  Performance  Guarantees.  The research  results  indicate  that  Performance  Guarantees  are  additional agreements  to  the  main  agreement  (Construction  Contract),  which  is  an agreement whose fulfillment is guaranteed by the guarantee agreement. As for the  legal  protection  for  Service  Users  in  resolving  the  disbursement  of Performance  Guarantees,  there  are  two  aspects:  (1)  Preventive  Legal Protection, regulated in legislation and agreements with the aim of preventing a  violation  and  providing  guidelines  or  limitations  in  fulfilling  an  obligation; and  (2)  Repressive  Legal  Protection  through  Non-Litigation  by  utilizing  APS, OJK  Complaint  Services,  and  LAPS  SJK;  as  well  as  through  Litigation  in  the form of a breach of contract lawsuit to the District Court

## PENDAHULUAN
Sektor Jasa Konstruksi menjadi salah satu sektor terkuat yang mendukung peningkatan perekonomian  bangsa  Indonesia  dalam  rangka  mencapai  tujuan  nasional  sebagaimana diamanatkan  dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.  Gencarnya  pembangunan  infrastruktur  di  Indonesia  dalam  beberapa  tahun  terakhir menjadi salah satu faktor meningkatnya peran sektor jasa konstruksi terhadap perekonomian Indonesia. Jasa Konstruksi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU No. 2 Tahun 2017) diartikan sebagai layanan jasa konsultansi  konstruksi  dan/atau  pekerjaan  konstruksi.  Adapun  yang  dimaksud  dengan Konsultansi konstruksi merupakan layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian,  perencanaan,  perancangan,  pengawasan,  dan  manajemen  penyelenggaraan konstruksi  suatu  bangunan,  sedangkan  Pekerjaan  Kontruksi  merupakan  keseluruhan  atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. 1
Dalam pelaksanaan pembangunan di  bidang Jasa Konstruksi, pemerintah  mengadakan hubungan  Kerjasama  dengan  pihak  swasta  yaitu  kontraktor  atau  pemborong  dengan mengikatkan  diri  dalam  perjanjian  pemborongan.  Pengaturan  secara  umum  perjanjian pemborongan  diatur  dalam  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata),  pada Pasal  1601  huruf  (b)  yang  berbunyi:  “ Pemborongan  pekerjaan  adalah  perjanjian,  dengan mana  pihak  yang  satu,  si  pemborong,  mengikatkan  diri  untuk  menyelenggarakan  suatu pekerjaan bagi  pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang  ditentukan .”  Nazarkhan  Yasin  mengemukakan  bahwa  Berkaitan  dengan  usaha  jasa pemborongan  di  bidang  konstruksi  sudah  lazim  digunakan  oleh  masyarakat  maupun pemerintah  dalam  pekerjaan  proyek  berskala  besar.  Para  Pihak  yang  memiliki  pekerjaan terikat dengan perjanjian pemborongan tentang pembuatan suatu karya (het maken van werk ). Pembangunan dengan sistem perjanjian pemborongan tersebut dikenal dengan istilah kontrak konstruksi  ( construction  contract )  dengan  klasifikasi  sebagai  perencanaan  konstruksi, pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi. 2
Kontrak  Kerja  Konstruksi  menurut  ketentuan  Pasal  1  angka  8  UU  No.  2  tahun  2017 merupakan keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna Jasa  dan  penyedia  Jasa  dalam  penyelenggaraan  Jasa  Konstruksi.  Adapun  Kontrak  Kerja Konstruksi  yang dimaksud dalam  penelitian ini  adalah  Kontrak  untuk  Pekerjaan Konstruksi Pemerintah.  Kontrak  Kerja  Konstruksi  Pemerintah  adalah  Kontrak  Kerja  Konstruksi  yang diperuntukkan  bagi  pembangunan  demi  kepentingan  umum  yang  menggunakan  sumber pembiayaan dari keuangan negara atau daerah, pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima pemerintah/pemerintah daerah, maupun pinjaman luar negeri atau hibah luar  negeri.  Dalam  kontrak  ini,  pemerintah  berkedudukan  sebagai  pengguna  jasa  dan Kontraktor atau Pemborong berkedudukan sebagai penyedia jasa. Kontrak Kerja Konstruksi ini berfungsi untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihaknya dan sebagai jaminan keadilan.  Baik  Pengguna  Jasa  maupun  Penyedia  Jasa  harus  memenuhi  prestasi  atau
1 Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
2 Nazarkhan Yasin, 2003, Mengenal Kontrak Konstruksi Di Indonesia , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.
kewajibannya. 3 Keseluruhan  dokumen  kontrak  beserta  ketentuan  yang  tercantum  dalam dokumen  Kontrak  Kerja  Konstruksi  yang  dibuat  secara  sah  bersifat  mengikat  dan  berlaku sebagai undang-undang bagi Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa sebagaimana asas pacta sunt servanda yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
Pelaksanaan  Kontrak  Kerja  Konstruksi  ini  terdiri  atas  rangkaian  kegiatan  yang kompleks  dan  memiliki  risiko  tinggi.  Risiko  ini  merupakan  suatu  ketidakpastian  suatu peristiwa yang menciptakan kerugian sehingga menimbulkan rasa tidak aman. Adapun dalam Kontrak  Kerja  Konstruksi,  risiko  tersebut  dapat  berupa  keterlambatan  penyelesaikan pekerjaan, kegagalan memenuhi mutu pekerjaan, masalah cash flow , dan bentuk wanprestasi lainnya.  Salah  satu  upaya  untuk  mengalihkan  risiko  tersebut  adalah  dengan  mengadakan perjanjian  pertanggungan  dengan  menerbitkan  Jaminan.  Mariam  Darus  Badruzaman mendefinisikan  jaminan  sebagai  suatu  tanggungan  yang  diberikan  oleh  seorang  debitur dan/atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. 4 Tujuan  utama  dari  perjanjian  penanggungan  ini  adalah  memberikan  jaminan  untuk dipenuhinya  prestasi  debitur  (Penyedia  Jasa)  dalam  perjanjian  pokok  guna  memberikan kepastian  hukum  dan  perlindungan  ganda  bagi  kreditur  (Pengguna  Jasa).  Keberadaan Jaminan  tersebut  merupakan  perisai  untuk  mencegah  terjadinya  kerugian  akibat  tindakan ingkar  janji  atau  wanprestasi  Penyedia  Jasa . Dengan  adanya  jaminan  tersebut,  maka  posisi Pengguna Jasa menjadi lebih aman.
Dalam  Kontrak  Kerja  Konstruksi,  berdasarkan  ketetuan  Pasal  57  UU  No.  2  Tahun 2017, dikenal  beberapa  jaminan  yang  wajib  diserahkan  oleh  Penyedia  Jasa,  salah  satunya adalah  Jaminan  Pelaksanaan  ( Performance  Bond ).  Jaminan  Pelaksanaan  adalah  jaminan bahwa Penyedia Jasa akan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak Kerja Konstruksi. 5 Jaminan  tersebut  dapat  dikeluarkan  oleh  Lembaga  Perbankan,  Perusahaan Asuransi,  dan/atau  Perusahaan  Penerbit  Jaminanan  dalam  bentuk  Bank  Garansi  atau Surety Bond . Bank Garansi ( bank guarantee ) dikeluarkan oleh Lembaga Perbankan dan Surety Bond dikeluarkan  oleh  Perusahaan  Asuransi. 6 Jaminan  Pelaksanaan  ( Performance  Bond ) sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  57  ayat  (3)  UU  No  2  Tahun  2017  Jo.  Pasal  30  ayat  (4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 12 Tahun 2021), bersifat tidak bersyarat ( unconditional ), mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh Penerbit Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pengguna Jasa diterima. Ketentuan lebih lanjut mengenai sifat Jaminan ini diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2021  tentang  Pedoman Pelaksanaan Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  Melalui  Penyedia  (Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021) Lampiran I dan Lampiran II angka 2.3.2.5 Jaminan Pengadaan.
3 Martin Putri Nur Jannah dan Dewi Nurul Musjtari, Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan , UIR Law Review Vol.03 No.02, 2019. hlm. 42
4 Badrul  Zaman,  Mariam  Darus.  1987. Sistem  Hukum  Perdata  Nasional ,  Makalah  dalam  kursus  Hukum perikatan: kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia proyek Hukum Perdata, Jakarta, Hlm.12
5 Penjelasan Pasal 57 ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
6 Riris  Marito  Marbun ,  Mengenal  Prinsip  Unconditional  Pada  Bank  Garansi  Dan  Polis  Surety  Bond, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6 No. 4, 2022, hlm. 2623
Pada  hakikatnya,  Jaminan  ini  diwajibkan  untuk  diserahkan  kepada  Pengguna  Jasa dengan  tujuan  untuk  memberikan  jaminan  apabila  Penyedia  Jasa  tidak  mampu  atau  gagal untuk  memenuhi  kewajiban  menyelesaikan  pekerjaan  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah disepakati,  maka  jaminan  ini  dapat  dicairkan  untuk  mencegah  kerugian  Pengguna  Jasa. Dengan demikian, pencairan Jaminan Pelaksanaan ( Performance Bond ) merupakan salah satu bentuk  sanksi  yang  dapat  dikenakan  dalam  hal  Penyedia  Jasa  tidak  melaksanakan  dan menyelesaikan  pekerjaan 7 atau  disebut  dengan  wanprestasi.  Karena  sifatnya  yang  mudah dicairkan  tanpa  syarat  ( unconditional ),  maka  jaminan  tersebut  wajib  dicairkan  sebesar  nilai jaminan  dalam  waktu  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari  kerja  setelah  surat  perintah pencairan  dari  Pengguna  Jasa  diterima  oleh  pihak  Penerbit  Jaminan  untuk  kemudian disetorkan ke kas negara atau daerah. Sifat mudah dicairkan tanpa syarat yang melekat pada Jaminan  Pelaksanaan  ( Performance  Bond )  ini  pada  prinsipnya  telah  menutup  kemungkinan bagi  pihak  Penerbit  Jaminan  untuk  menunda  atau  mengulur-ulur  waktu  dalam  pencairan jaminan dengan berbagai alasan yang tidak dibenarkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
Meskipun  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  telah  mengatur  secara  jelas  dan tegas  terkait  sifat  dan  pencairan  Jaminan  Pelaksanaan  ( Performance  Bond ),  namun  dalam prakteknya, pencairan jaminan ini tidak semudah mengembalikan telapak tangan.  Pencairan Jaminan  Pelaksanaan  ( Performance  Bond )  kerap  kali  menimbulkan  permasalahan  hukum baru antara Pengguna Jasa selaku pihak yang menerima jaminan, Penyedia Jasa selaku pihak Terjamin,  dan  Penerbit  Jaminan,  salah  satunya  karena  tidak  dicairkan  atau  dibayarkannya klaim yang diajukan oleh Pengguna Jasa. Sifat unconditional yang melekat pada jaminan ini terkadang hanya berujung sebagai teori belaka dimana pencairan jaminan yang diajukan oleh Pengguna  Jasa  kadangkala  terbentur  dengan  kebijakan-kebijakan  dan  syarat  tambahan  yang seharusnya  tidak  diminta  oleh  pihak  Penerbit  Jaminan  sehingga  jaminan  tersebut  tidak  lagi bersifat  tanpa  syarat  ( Unconditional )  dan  fitrah  jaminan  untuk  memberikan  rasa  aman  atau perlindungan kepada Pengguna Jasa pada akhirnya tidak tercapai.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, mana penelitian akan mengulas lebih lanjut terkait kedudukan  Jaminan  Pelaksanaan  ( Performance  Bond )  dalam  Kontrak  Kerja  Konstruksi  dan upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  Pengguna  Jasa  dalam  pencairan  Jaminan  Pelaksanaan ( Performance Bond ) tersebut dalam penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Penyelesaian Pencairan Jaminan Pelaksanaan ( Performance Bond ) Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif empiris yaitu suatu penelitian hukum yang  dilengkapi  dengan  data  empirik.  Merupakan  jenis  penelitian  yang  menggunakan  data sekunder  (dari  perpustakaan)  dan  didukukung  oleh  data  primer  berdasarkan  penelitian lapangan  seperti  observasi,  wawancara,  dan  survei. 8 Jenis  data  sekunder  yang  digunakan berasal  dari  hasi  penelusuran  terhadap  bahan-bahan  kepustakaan  hukum  terdiri  atas  bahan
7 Presiden  Republik  Indonesia, “Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Peraturan Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah”, Lembaran  Negara  Tahun 2021 Nomor 63, Pasal 78 ayat 3 huruf a dan ayat (5) huruf d.
8 Irwansyah.  2020. Penelitian  Hukum,  Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan  Artikel, Mirra  Buana  Media, Yogyakarta, hlm. 42
hukum  primer, sekunder, dan tersier. Adapun Jenis  data  primer berasal  dari wawancara dan dokumen-dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan  (OJK) selaku narasumber. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kedudukan  Jaminan  Pelaksanaan  (Performance  Bond)  Dalam  Kontrak  Kerja Konstruksi
Dalam  Kontrak  Pekerjaan  Konstruksi,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  57  UU  No.  2 Tahun 2017 Jo. Pasal 30 Perpres No. 12 Tahun 2021, dikenal beberapa jaminan yang wajib diserahkan oleh Penyedia Jasa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, salah satunya adalah Jaminan Pelaksanaan ( Performance Bond ), disamping Jaminan Penawaran, Jaminan Sanggah Banding,  Jaminan  Uang  Muka,  dan  Jaminan  Pemeliharaan.  Berdasarkan  keterangan keterangan Direktorat Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 9 Jaminan  Pelaksanaan  ( Performance  Bond )  termasuk  dalam  kegiatan  Penerbit  Jaminanan pengadaan  barang  dan/atau  jasa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  huruf  d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga  Penerbit  Jaminan  (POJK  Nomor  2/POJK.05/2017)  dan  terhadap  Perusahaan Penerbit  Jaminanan  yang  akan  melakukan  kegiatan  usaha  Penerbit  Jaminanan  pengadaan barang  dan/atau  jasa  tersebut  wajib  melaporkan  kepada  OJK.  Adapun  dilihat  dari  proses bisnisnya,  Jaminan  Pelaksanaan  ( Performance  Bond )  termasuk  dalam  kategori  Penerbit Jaminanan langsung yaitu Penerbit Jaminanan yang diberikan kepada Terjamin tanpa terlebih dahulu melalui Penerima Jaminan.
Jaminan  Pelaksanaan  ( Performance  Bond )  berfungsi  untuk  pengendalian  dan  mitigasi risiko  atas  kemungkinan  kegagalan  atau  terhambatnya  proses  pelaksanaan  Pengadaan Barang/Jasa, baik  pada tahap pemilihan Penyedia  maupun pada tahap pelaksanaan  Kontrak. Berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Huruf b UU No. 2 Tahun 2017, Jaminan Pelaksanaan  ( Performance  Bond )  merupakan  jaminan  bahwa  Penyedia  Jasa  akan menyelesaikan  pekerjaan  sesuai  dengan  ketentuan  Kontrak  Kerja  Konstruksi  yang diberlakukan terhadap kontrak pekerjaan konstruksi dengan nilai pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 200 000 000,00 (dua ratus juta rupiah). Namun, jaminan ini tidak diperlukan dalam hal  Pengadaan  Jasa  Lainnya  yang  aset  Penyedia  Jasa  dikuasai  oleh  Pengguna  Jasa,  atau pengadaan Barang/Jasa melalui e-purchasing.
Untuk masa berlaku Jaminan Pelaksanaan ( Performance Bond ) ini sekurang-kurangnya sejak  tanggal  penandatanganan  kontrak  sampai  dengan  serah  terima  pekerjaan  pertama ( Provisional  Hand Over (PHO)). Jaminan pelaksanaan ( Performance Bond ) yang asli wajib diserahkan oleh Penyedia Jasa sebelum penandatangan Kontrak Kerja Konstruksi. Kegagalan calon  Penyedia  Jasa  untuk  menyerahkan  Jaminan  ini  sebelum  penandatanganan  Kontrak dipersamakan  dengan  penolakan  untuk  menandatangani  kontrak.  Adapun  besaran  nilai Jaminan ini sebagai berikut:
9 Disampaikan  dalam  dokumen  Tanggapan  atas  Permohonan  Penelitian  “Penyelesaian  Pencairan  Jaminan Pelaksanaan ( Performance Bond ) Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah” pada tanggal 23 Maret 2023
1. untuk  nilai  penawaran  antara  80%  (delapan  puluh  persen)  sampai  dengan  100%  (seratus persen)  dari  nilai  HPS  atau  dari  nilai  Pagu  Anggaran  untuk  pekerjaan  terintergrasi, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
2. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS atau dari nilai pagu  anggaran  untuk  pekerjaan  terintergrasi,  Jaminan  Pelaksanaan  sebesar  5%  (lima persen) dari nilai HPS atau dari nilai Pagu Anggaran untuk pekerjaan terintergrasi.
Jaminan Pelaksanaan ( Performance Bond ) dalam Kontrak Kerja Konstruksi merupakan salah satu bentuk dari perjanjian penanggungan ( borghtocht ) sebagaimana diatur dalam Buku Ketiga Bab XVI Pasal 1820 s/d. Pasal 1850 KUHPerdata. Ketentuan Pasal 1820 KUHPerdata menyebutkan  bahwa:  “ Penanggungan  ialah  suatu  persetujuan  di  mana  pihak  ketiga  demi kepentingan  kreditur,  mengikatkan  diri  untuk  memenuhi  perikatan  debitur,  bila  debitur  itu tidak memenuhi perikatannya”. Jaminan Pelaksanaan ( Performance Bond ) sebagai perjanjian penanggungan  ini  ditandai  dengan  adanya  pihak  ketiga  sebagai  penanggung  ( borg )  atas pelunasan  utang  atau  prestasi  Penyedia  Jasa  terhadap  Pengguna  Jasa  apabila  Penyedia  Jasa melakukan  wanprestasi.  Dengan  adanya  jaminan  tersebut,  apabila  Penyedia  Jasa  melanggar janji maka pihak Pengguna Jasa selaku Penerima Jaminan percaya bahwa  Penerbit Jaminan akan  menggantikan  kedudukan  pihak  Terjamin  untuk  memenuhi  kewajibannya  sehingga pihak  Penerima  Jaminan  akan  terhindar  dari  resiko  yang  timbul  sebagai  akibat  kelalaian, kemacetan usaha, dan tidak tanggung jawabnya pihak yang dijamin (kontraktor). 10
Sama  halnya  dengan  jaminan  pada  umumnya,  Jaminan  Pelaksanaan  ( Performance Bond ) dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat accessoir yaitu suatu perjanjian yang bersifat  tambahan  atau ikutan  dan  tidak dapat  berdiri  sendiri tanpa adanya  perjanjian pokok yang  mendahuluinya.  Perjanjian  pokok  tersebut  adalah  Kontrak  Kerja  Konstruksi  antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa. Sehingga terlihat bahwa perjanjian penanggungan Jaminan Pelaksanaan  ( Performance  Bond )  sebagai  suatu  ikatan  berdasarkan  kontrak  segitiga  antara Pengguna  Jasa,  Penyedia  Jasa,  dan  Penerbit  Jaminan.  Pengguna  Jasa  berkedudukan  sebagai pihak  yang  menerima  jaminan  ( Oblige ),  Penyedia  Jasa  sebagai  pihak  Terjamin  ( Principal ), dan  Lembaga  Penerbit  Jaminan  sebagai  pihak  Penerbit  Jaminan. Hubungan  hukum  antara Penyedia  Jasa  dan  Pengguna  Jasa  adalah  berupa  perjanjian  pokok  yaitu  Kontrak  Kerja Konstruksi,  hubungan hukum  Penyedia Jasa dan  Penerbit Jaminan  yaitu penerbitan jaminan pelaksanaan, dan Hubungan hukum Pengguna Jasa dengan Penerbit Jaminan yaitu pencairan jaminan. 11
Sebagai  suatu  perjanjian accessoir, eksistensi  perjanjian  Jaminan  Pelaksanaan ( Performance Bond ) ditentukan oleh ada atau tidaknya perjanjian pokoknya yaitu perjanjian yang  pemenuhannya  dijamin  dengan  perjanjian  jaminan.  Sifat accessoir dari  jaminan  dapat menimbulkan akibat tertentu sebagai berikut: 12
a. Ada  dan  hapusnya  perjanjian  jaminan  bergantung  dan  ditentukan  oleh  perjanjian pendahulunya;
b. Bila  perjanjian  pendahulunya  batal,  maka  dengan  sendirinya  perjanjian  jaminan  juga menjadi batal;
10 Diman  Ade  Mulada, Peranan  Bank  Garansi  Dalam  Kontrak  Konstruksi  Antara  Pemerintah  Dengan Kontraktor , Jurnal IUS Vol.1 No.02, 2013. hlm. 267
11 I  Gusti  Yesi  Triastiti,  Candra  Irawan,  dan  Emelia  Kontesa, Implementasi  Bank  Garansi  Dalam  Kontrak Konstruksi, Jurnal Justisia Vol. 7 No. 1, 2022, hlm. 206–207
12 Salim H. 2014, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Rajawali Pers , Jakarta, hlm. 86
c. Jika perjanjian pendahuluannya beralih atau dialihkan, maka dengan sendirinya perjanjian jaminan ikut beralih;
d. Jika perjanjian pendahuluannya beralih karena cessie, subrogate, maka perjanian jaminan ikut beralih tanpa penyerahan khusus; dan
e. Bila  perjanjian  jaminannya  berakhir  atau  hapus,  maka  perjanjian  pendahuluan  tidak dengan sendirinya berakhir atau hapus pula.
Pada  umumnya,  berdasarkan  sifat accesoir -nya,  dengan  hapusnya  perjanjian  pokok,  maka hapus pula perjanjian penanggungan tersebut, kecuali apa yang disebutkan dalam Pasal 1821 ayat  (2)  KUHPerdata.  Penanggungan  bisa  tetap  hidup  sekalipun  perikatan  pokoknya dibatalkan  dengan  suatu  tangkisan  yang  hanya  mengenai  dirinya  pribadi  si  berutang, misalnya  dalam  hal  kebelum-dewasaan. 13 Hal  ini  dapat  diterima  dengan  pengertian,  bahwa apabila perjanjian pokok ini dikemudian hari dibatalkan, maka perjanjian penanggungan juga ikut batal. 14
Dalam  hal  Jaminan  Pelaksanaan  ( Performance  Bond )  diterbitkan,  maka  Penerbit Jaminan secara mutatis mutandis telah sepakat untuk mengikatkan diri kepada Pengguna Jasa untuk  memenuhi  kewajiban  atau  prestasi  Penyedia  Jasa  apabila  dalam  jangka  waktu  dan syarat-syarat tertentu, ternyata dikemudian hari Penyedia Jasa gagal memenuhi kewajibannya atau  wanprestasi.  Penerbit  Jaminan  berkewajiban  untuk  membayar  kepada  Pengguna  Jasa sejumlah nilai jaminan tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat  setelah  menerima  tuntutan  pencairan  dari  Pengguna  Jasa  disertai  dengan  Surat Pernyataan Wanprestasi dari Pengguna Jasa.
Dalam  pengaturan  perjanjian  Penanggungan,  untuk  membayar  utang  atau  prestasi Penyedia Jasa tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1831 KUHPerdata, maka harta benda Penyedia  Jasa  terlebih  dahulu  disita  dan  dijual  untuk  melunasi  utangnya  (hak  istimewa Penerbit  Jaminan).  Namun  khusus  untuk  Jaminan  Pelaksanaan  ( Performance  Bond )  dalam Kontrak  Kerja  Konstruksi,  ketentuan  Pasal  1831  KUHPerdata  tidak  dapat  diberlakukan karena  Jaminan  bersifat  tanpa  syarat  ( unconditional )  dan  dalam  dokumen  standar  Kontrak Kerja  Konstruksi  juga  telah  diatur  bahwa  Jaminan  yang  diterbitkan  harus  memuat  klausul pelepasan  hak-hak  istimewa  Penerbit  Jaminan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1831 KUHPerdata.
Dengan  adanya  ketentuan  pelepasan  hak  istimewa  Penerbit  Jaminan  tersebut,  maka Pengguna Jasa  dapat  langsung  meminta, menuntut,  atau  menggugat  Penerbit Jaminan untuk segera  memenuhi  kewajiban  Penyedia  Jasa  manakala  Penyedia  Jasa  wanprestasi  yaitu pencairan Jaminan Pelaksanaan ( Performace Bond ). Namun, harus diperhatikan bahwa klaim pencairan  jaminan  hanya  dapat  diajukan  oleh  Pengguna  Jasa  dalam  jangka  waktu  sesuai dengan  klausul  yang  tercantum  dalam  Jaminan  dan  Pengguna  Jasa  wajib  menyerahkan dokumen asli surat jaminan kepada pihak Penerbit Jaminan. Apabila Penerbit Jaminan telah membayar utang atau prestasi Penyedia, maka Penerbit Jaminan dapat menuntut kembali atas apa  yang  telah  dibayarkannya  kepada  Pengguna  Jasa,  disamping  itu  juga  berhak  untuk menuntut uang pokok dan bunga serta penggantian biaya, kerugian, dan bunga sebagaimana Pasal  1839  KUHPerdata.  Penerbit  Jaminan  juga  dengan  sendirinya  menggantikan  demi hukum  segala  hak  yang  dimiliki  oleh  Pengguna  Jasa  terhadap  Penyedia  Jasa  atau  yang
13 R. Subekti. 2014. Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 164
14 Ibid
disebut  dengan  subrogasi.  Dalam  Jaminan  Pelaksanaan  ( Performance  Bond )  juga  dapat berbentuk pencairan kolateral atau kontra jaminan apabila ada.
Jaminan  Pelaksanaan  ( Performance  Bond )  kemudian  akan  dikembalikan  kepada Penyedia  Jasa  setelah:  Penyerahan  seluruh  pekerjaan;  Penyerahan  Jaminan  Pemeliharaan sebesar  5%  (lima  persen)  dari  harga  kontrak;  atau  Pembayaran  termin  terakhir/bulan terakhir/sekaligus  telah dikurangi  uang retensi sebesar 5% (lima persen)  dari harga Kontrak (apabila  diperlukan).  Adapun  pencairan  Jaminan  pelaksanaan  ( Performance  Bond )  oleh Pengguna  Jasa  dilakukan  dalam  hal  terjadi  pemutusan  kontrak  karena  kesalahan  Penyedia Jasa  atau  Penyedia  Jasa  wanprestasi  pada  masa  pelaksanaan  sebagaimana  ditegaskan  dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen kontraknya.

## Perlindungan  Hukum  Pengguna  Jasa  dalam  Penyelesaian  Pencairan  Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah
Dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  khususnya  dibidang  Kontrak Konstruksi,  pencairan  Jaminan  Pelaksanaan  ( Performance  Bond )  merupakan  salah  satu sanksi yang diberikan apabila Penyedia Jasa gagal memenuhi kewajibannya atau wanprestasi pada masa pelaksanaan  pekerjaan  sebagaimana  disebutkan  dalam Pasal  78  ayat  (3)  huruf  a, Pasal  78  ayat  (4)  huruf  b,  Pasal  78  ayat  (5)  huruf  d  Perpres  12  Tahun  2021  Jo.  Ketentuan angka  7.18.1  Pemutusan  Kontrak  oleh  Pejabat  Penandatangan  Kontrak  Lampiran  Peraturan LKPP  No.  12  Tahun  2021.  Karena  berisfat  tanpa  syarat  ( unconditional ),  maka  Penerbit Jaminan  wajib  mencairkan  jaminan  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari  kerja  setelah Pengguna  Jasa  mengajukan  kliam.  Adapun  berdasarkan  keterangan  dan  tanggapan  dari Direktorat  Pengembangan  Sektor  Jasa  Keuangan  OJK, 15 prosedur  penyelesaian  pencairan Jaminan  Pelaksanaan  ( Performance  Bond )  Kontrak  Kerja  Konstruksi  Pemerintah  dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
1. Obligee selaku  Penerima  Jaminan  harus  membuktikan  bahwa Principal selaku  Terjamin melakukan  wanprestasi  atau  cidera  janji  atas  kesepakatan  pada  Kontrak  Kerja  yang disepakati.  Pembuktian  adanya  wanprestasi  Pengguna  Jasa  ini  cukup  dilakukan  dengan melampirkan surat Pernyataan wanprestasi yang disertai dengan pemutusan kontrak.
2. Obligee selaku  Penerima  Jaminan  mengajukan  klaim  kepada  Perusahaan  Penjaminan dengan  jangka  waktu  penyampaian  tidak  melebihi  batas  waktu  yang  ditentukan  dalam Sertifikat Penjaminan dengan melampirkan bukti cidera janji di atas.
3. Perusahaan  Penjaminan  akan  melakukan  analisis  atas  pengajuan  klaim  tersebut  dan,  jika diperlukan, melakukan survei ke lokasi proyek.
4. Apabila  klaim  disetujui,  Perusahaan  Penjaminan  akan  membayarkan  klaim  kepada Obligee selaku Penerima Jaminan. Setelah klaim dibayarkan, Perusahaan Penjaminan akan melakukan penagihan subrogasi kepada Principal selaku pihak Terjamin.
Dalam  hal  klaim  pencairan  jaminan  yang  diajukan  oleh  Pengguna  Jasa  telah  sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian penanggungan, maka Penerbit Jaminan wajib untuk memproses atau membayarkan jaminan tersebut sesuai dengan jangka  waktu  yang  disepakati.  Apabila  jaminan  tersebut  tidak  dicairkan,  maka  peraturan perundang-undangan  memberikan  jaminan  perlindungan  hukum  kepada  Pengguna  Jasa
15 Disampaikan  dalam  dokumen  Tanggapan  atas  Permohonan  Penelitian  “Penyelesaian  Pencairan  Jaminan Pelaksanaan ( Performance Bond ) Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah” pada tanggal 23 Maret 2023
selaku pihak yang dirugikan dengan tidak dilaksanakannya isi kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian penanggungan tersebut.
Seperti  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  tujuan  utama  dari  perjanjian  penanggungan khususnya  Jaminan  Pelaksanaan  ( Performance  Bond )  adalah  memberikan  perlindungan hukum  berupa  jaminan  untuk  dipenuhinya  prestasi  Penyedia  Jasa dalam  perjanjian  pokok guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan ganda bagi Pengguna Jasa. Keberadaan Jaminan  tersebut  merupakan  perisai  untuk  mencegah  terjadinya  kerugian  akibat  tindakan ingkar janji atau wanprestasi Penyedia Jasa sehingga dengan adanya jaminan tersebut, maka posisi Pengguna Jasa menjadi lebih aman.
Perlindungan  hukum  merupakan  gambaran  dari  bekerjanya  fungsi  hukum  untuk mewujudkan  tujuan-tujuan  hukum,  yakni  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum. Philipus  M.  Hadjon  mendefinisikan  Perlindungan  hukum  adalah  perlindungan  akan  harkat dan  martabat,  serta  pengakuan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  yang  dimiliki  oleh  subjek hukum  berdasarkan  ketentuan  hukum  dari  kesewenangan  atau  sebagai  kumpulan  peraturan atau  kaidah  yang  akan  dapat  melindungi  suatu  hal  dari  hal  lainnya.  Berkaitan  dengan konsumen, berarti  hukum  memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari suatu yang  mengakibatkan  tidak  terpenuhinya  hak-hak  tersebut. 16 Adapun  perlindungan  hukum dalam  penulisan  ini  difokuskan  terhadap  Pengguna  Jasa  yang  juga  merupakan  konsumen, selaku  pihak  yang  merasa  dirugikan  dengan  tidak  dilaksanakannya  isi  kesepakatan  yang dituangkan  dalam  perjanjian  baik  itu  pada  perjanjian  pokok  maupun  pada  perjanjian penanggungan Jaminan Pelaksanaan ( Performance Bond ) sebagai perjanjian accecoir .
Dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam  pelaksanaannya  yang  sering  disebut  dengan  sarana  perlindungan  hukum.  Sarana perlindungan hukum tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Perlindungan hukum preventif dan Perlindungan  hukum  represif  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Phillipus  M.  Hadjon  dalam Teori Perlindungan Hukum. Implementasi kedua bentuk perlindungan hukum ini pada proses penyelesaian pencairan Jaminan Pelaksanaan ( Performance Bond ) Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah dapat dijabarkan sebegai berikut:

## 1. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau sebelum permasalahan pencairan jaminan ini muncul. Perlindungan  hukum  preventif  diwujudkan  dengan  membuat  suatu  peraturan  ( by  giving regulation ).  Dalam  Jaminan  Pelaksanaan  ( Performance  Bond )  Kontrak  Kerja  Konstruksi Pemerintah, perlindungan hukum ini diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam  perjanjian  dengan  maksud  untuk  mencegah  suatu  pelanggaran  serta  memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
Sebagai  langkah  preventif  untuk  mencegah  kerugian  tidak  dicairkannya  Jaminan Pelaksanaan  ( Performance  Bond )  Kontrak  Kerja  Konstruksi,  peraturan  perundang- undangan  mengatur  secara tegas syarat  atau kriteria  yang wajib dipenuhi  dalam  Jaminan Pelaksanaan  ( Performance  Bond )  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  57  UU  No.  2  Tahun 2017 Jo. Pasal 30 Perpres 21 Tahun 2021 Jo. Lampiran I dan Lampiran II Peraturan LKPP No.  12  Tahun  2021  angka  2.3.2.5  Jaminan  Pengadaan,  yaitu  kewajiban  menyerahkan
16 Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 25
Jaminan  Pelaksanaan  ( Performance  Bond )  baik  yang  diterbitkan  oleh  Lembaga Perbankan,  Perusahaan  Asuransi,  dan/atau  Perusahaan  Penerbit  Jaminanan  lainnya  yang telah  mendapatkan  rekomendasi  dari  OJK.  Langkah  preventif  selanjutnya  dilakukan dengan  mewajibkan  Jaminan  yang  diserahkan  dalam  pelaksanaan  pekerjaan mencantumkan klausul bersifat mudah dicairkan, tanpa syarat ( Unconditional ), dan wajib cair  maksimal  14  (empat  belas)  hari  kerja  setelah  klaim.  Ketentuan  mengenai  sifat Jaminan  ini  diatur  secara  rinci  dalam  Peraturan  LKPP  No.  12/2021  Lampiran  I  dan Lampiran II angka 2.3.2.5 Jaminan Pengadaan yang menyatakan:
“a. tidak bersyarat, paling sedikit memenuhi kriteria:
1). dalam  penyelesaian  klaim  tidak  perlu  dibuktikan  terlebih  dahulu  kerugian yang  diderita  oleh  Penerima  Jaminan  (Obligee),  namun  cukup  dengan  surat pernyataan  dari  Pejabat  Penandatangan  Kontrak  bahwa  telah  terjadi pemutusan  kontrak  dari  Pejabat  Penandatangan  Kontrak  dan/atau  Penyedia wanprestasi;
2). dalam hal  terdapat  sengketa  antara Penyedia  dengan  Penerbit Jaminan  atau dengan  Pejabat  Penandatangan  Kontrak,  persengketaan  tersebut  tidak menunda pembayaran klaim;
3). dalam  hal  Penerbit  Jaminan  mengasuransikan  kembali  jaminan  yang dikeluarkan  kepada  bank,  perusahaan  asuransi,  atau  perusahaan  Penerbit Jaminanan lain (re-insurance/contra guarantee), pelaksanaan pencairan surat jaminan  tidak  menunggu  proses  pencairan  dari  Bank,  Perusahaan  Asuransi, atau Perusahaan Penerbit Jaminanan lain tersebut;
4). Penerbit Jaminan tidak akan menunda kewajiban pembayaran klaim jaminan dengan alasan apapun termasuk alasan sedang dilakukan upaya oleh Penerbit Jaminan  agar  pihak  Terjamin  (Principal)  dapat  memenuhi  kewajibannya dan/atau  pembayaran  premi/imbal  jasa  belum  dipenuhi  oleh  Terjamin (Principal);
5). dalam  hal  terdapat  keberatan  dari  Penyedia,  keberatan  tersebut  tidak menunda proses pencairan dan pembayaran klaim; dan
6). dalam  surat  jaminan  tidak  terdapat  klausul  yang  berisi  bahwa  Penerbit Jaminan  tidak  menjamin  kerugian  yang  disebabkan  oleh  praktik  korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, yang dilakukan oleh Terjamin (Principal) maupun oleh Penerima Jaminan (Obligee).
b. mudah dicairkan, paling sedikit memenuhi kriteria:
1). jaminan  dapat  segera  dicairkan  setelah  Penerbit  Jaminan  menerima  surat permintaan  pencairan/klaim  dan  pernyataan  wanprestasi  pemutusan  kontrak dari Pejabat Penandatangan Kontrak;
2). dalam  pembayaran  klaim,  Penerbit  Jaminan  tidak  akan  menuntut  supaya benda-benda  pihak  Terjamin  (Principal)  terlebih  dahulu  disita  dan  dijual guna melunasi hutangnya; dan
3). Penerbit  Jaminan  melakukan  pembayaran  ganti  rugi  kepada  Penerima Jaminan  (Obligee)  akibat  ketidakmampuan  atau  kegagalan  atau  tidak terpenuhinya kewajiban Terjamin (Principal) sesuai dengan perjanjian pokok.
4). harus  dicairkan  oleh  Penerbit  Jaminan  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari kerja  setelah  menerima  surat  perintah  pencairan  dari  Pokja  Pemilihan/ Pejabat  Penandatangan  Kontrak/Pihak  yang  diberi  kuasa  oleh  Pokja Pemilihan/Pihak yang diberi kuasa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.”
lebih  lanjut,  klausul  lainnya  yang  wajib  dicantumkan  dalam  Jaminan  Pelaksanaan ( Performance  Bond )  Kontrak  Kerja  Konstruksi  Pemerintah  adalah  pencantuman  klausul pelepasan hak-hak istimewa Penerbit Jaminan  untuk  menuntut supaya benda-benda yang diikat  sebagai  jaminan  terlebih  dahulu  disita  dan  dijual  untuk  melunasi  utang principal (Pengguna  Jasa)  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1831  KUHPerdata.  Ketentuan tersebut  ditegaskan  dalam  standar  dokumen  Jaminan  Pelaksanaan  yang  diatur  dalam Lampiran  Peraturan  LKPP  No.  12/2021.  Dengan  demikian,  apabila  terjadi  wanprestasi oleh  Penyedia  Jasa,  maka  Pengguna  Jasa  dapat  langsung  meminta,  menuntut,  atau menggugat  Penerbit  Jaminan  untuk  segera  memenuhi  kewajiban  Pengguna  Jasa  yaitu pencairan Jaminan Pelaksanaan ( Performance Bond ) untuk disetorkan ke kas negara atau daerah sesuai dengan nilai yang tertera dalam sertipikat/akta jaminan tersebut.
Langkah  preventif  lainnya  sebagaimana  diatur  dalam  standar  Dokumen  Kontrak Kerja  Konstruksi  pada  Peraturan  LKPP  No.  12  Tahun  2021  yaitu  kewajiban  Pengguna Jasa  untuk  melakukan  konfirmasi  keabsahan  Jaminan  Pelaksanaan  ( Performance  Bond ) kepada Penerbit Jaminan. Tidakan ini salah satunya untuk menghindari sertfikat jaminan yang  diterbitkan  secara  ilegal  atau  palsu.  Konfirmasi  tersebut  dilakukan  secara  tertulis melalui  surat  yang  ditujukan  kepada  Penerbit  Jaminan,  dan  Penerbit  Jaminan  kemudian akan mengeluarkan konfirmasi atas keabsahan jaminan tersebut.
Peraturan  perundang-undangan  juga  secara  tegas  memberlakukan  larangan  bagi Penerbit  Jaminan  untuk  untuk  melakukan  tindakan  apapun  yang  dapat  menunda  atau memperlambat  proses  pencairan  jaminan  dengan  ancaman  sanksi  bagi  Penerbit  Jaminan yang  melanggarnya  sebagaimana  ketentuan  Pasal  46  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (UU No. 1 Tahun 2016) Jo. Pasal 25 ayat (1) POJK No. 2/POJK.05/2017 yang berbunyi: “Lembaga Penjamin dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim atau tidak melakukan tindakan yang  seharusnya  dilakukan  yang  dapat  mengakibatkan  kelambatan  penyelesaian  atau kelambatan  pembayaran  klaim” dan  dipertegas  dengan  keterangan  Direktorat Pengembangan  Sektor  Jasa  Keuangan  OJK  kepada  Penulis  yang  disampaikan  pada tanggal 22 Maret 2023.
Secara  umum,  Perlindungan  hukum  preventif  dalam  mencegah  sebelum  terjadinya sengketa  juga  merupakan  salah  satu  tugas  dan  wewenang  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK)  selaku  Lembaga  yang  mempunyai  fungsi,  tugas,  dan  wewenang  pengaturan, pengawasan,  pemeriksaan,  dan  penyidikan  terhadap  keseluruhan  kegiatan  di  sektor  jasa keuangan  dengan  tujuan  agar  keseluruhan  kegiatan  tersebut  mampu  melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. Dalam kegiatan Penerbitan Jaminanan, Pengguna Jasa  dikategorikan  sebagai  konsumen  yaitu  pihak  yang  memanfaatkan  pelayanan  yang tersedia  di  Lembaga  Jasa  Keuangan.  Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  OJK  merupakan bagian  dari  langkah  preventif  untuk  memaksakan  kepatuhan  para  pihak  atas  ketentuan dalam  peraturan  perundang-undangan  terkait.  Berdasarkan  keterangan  Direktorat Pengembangan  Sektor  Jasa  Keuangan  OJK, 17 OJK  melakukan  pengawasan  terhadap Perusahaan Penjaminan melalui 2 (dua) metode, yaitu:
17 Disampaikan  dalam  dokumen  Tanggapan  atas  Permohonan  Penelitian  “Penyelesaian  Pencairan  Jaminan Pelaksanaan ( Performance Bond ) Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah” pada tanggal 23 Maret 2023
a. pengawasan  secara  tidak  langsung  ( off-site  supervision ),  yaitu  pelaksanaan pengawasan  melalui  analisis  terhadap  laporan  berkala  dan  laporan  lainnya  yang disampaikan oleh perusahaan ke OJK; dan
b. pengawasan  secara  langsung  ( on-site  supervision ),  yaitu  pelaksanaan  pengawasan melalui pemeriksaan langsung terhadap Perusahaan Penjaminan. Penetapan aspek dan lingkup  pemeriksaan  antara  lain  didasarkan  pada  hasil  pengawasan  tidak  langsung. Dengan  demikian  dimungkinkan  pada  suatu  pemeriksaan  terhadap  Perusahaan Penjaminan  dilakukan  pemeriksaan  terhadap  penyelenggaran  usaha  penjaminan  dan dapat dilakukan pemeriksaan secara sampling terhadap beberapa Terjamin.
Dalam  pelaksanaan  tugas  tersebut,  OJK  juga  melakukan  mitigasi  dengan  strategi yang  preventif  melalui  piranti  perlindungan  konsumen.  Perlindungan  hukum  terhadap Pengguna Jasa ( Obligee ) selaku konsumen ini diatur dalam Pasal 28 s/d. Pasal 30 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU No. 21 Tahun 2011) dan  diperkuat  dengan  Peraturan  OJK  Nomor  6/POJK  07/2022  tentang  Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK No. 6/POJK 07/2022).

## 2. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan  hukum  represif  merupakan  perlindungan  akhir  yang  bertujuan  untuk menyelesaikan  sengketa  yaitu  permasalahan  hukum  jaminan  yang  tidak  dicairkan  oleh Penerbit  Jaminan.  Penanganan  perlindungan  hukum  baik  melalui  proses  litigasi  maupun non  litigasi  termasuk  dalam  kategori  perlindungan  hukum  ini.  Selain  itu,  Perlindungan hukum  represif  juga  dapat  berupa  pemberian  sanksi  atau  denda  bagi  Penerbit  Jaminan. Berdasarkan keterangan Direktorat Pengembangan Sektor Jasa Keuangan OJK, 18 terhadap Penerbit  Jaminan  yang  secara  sengaja  melakukan  tindakan  yang  dapat  memperlambat penyelesaian  atau  pembayaran  klaim  atau  tidak  melakukan  tindakan  yang  seharusnya dilakukan atau tidak mencairkan Jaminan Pelaksanaan ( Performance Bond ) sesuai dengan yang  diperjanjikan  dalam Surety  Bon d/Garansi  Bank  yang  diterbitkannya,  maka  OJK dapat mengenakan sanksi administratif secara bertahap sesuai  dengan ketentuan Pasal 67 ayat  (1)  POJK  No.  2/POJK.05/2017  berupa  Peringatan  Tertulis,  Pembekuan  Kegiatan Usaha, dan Pencabutan Izin Usaha.
a) Peringatan Tertulis
Sanksi  berupa  peringatan  tertulis  dapat  diberikan  sebanyak  3  (tiga)  kali  berturut- turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan dan dapat dicabut setelah Lembaga Penjamin memenuhi kewajibannya. Apabila masa berlaku peringatan tertulis  ke  tiga  telah  berakhir  namun  Lembaga  Penjamin  masih  belum  memenuhi kewajibannya,  maka  OJK  mengenakan  sanksi  pembekuan  kegiatan  usaha  kepada Lembaga Penjamin.
b) Pembekuan Kegiatan Usaha
Sanksi  Pembekuan  Kegiatan  Usaha  diberikan  secara  tertulis  yang  berlaku  sejak ditetapkan  untuk  jangka  waktu  paling  lama  6  (enam)  bulan,  dan  pada  masa  tersebut, Lembaga  Penjamin  dilarang  melakukan  kegiatan  usaha.  Dalam  hal  sebelum
18 Disampaikan  dalam  dokumen  Tanggapan  atas  Permohonan  Penelitian  “Penyelesaian  Pencairan  Jaminan Pelaksanaan ( Performance Bond ) Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah” pada tanggal 23 Maret 2023
berakhirnya  jangka  waktu  pembekuan  kegiatan  usaha,  Lembaga  Penjamin  telah memenuhi kewajibannya, maka OJK akan mencabut sanksi tersebut.
c) Pencabutan Izin Usaha.
Pencabutan  izin  usaha  dilakukan  oleh  OJK  apabila  dalam  masa  Pembekuan Kegiatan  Usaha,  ternyata  Lembaga  Penjamin  tetap  melakukan  kegiatan  usaha Penjaminan  atau  dalam  hal  sampai  dengan  berakhirnya  jangka  waktu  pembekuan kegiatan usaha, Lembaga Penjamin tetap tidak memenuhi kewajibannya
Adapun  upaya  perlindungan  hukum  represif  yang  dapat  ditempuh  oleh  Pengguna Jasa  ( Obligee) dalam  penyelesaian  pencairan  Jaminan  Pelaksanaan  ( Performance  Bond ) dapat melalui 2 (dua) cara yaitu melalui Non Litigasi dan melalui litigasi.
a. Non Litigasi
1). Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  10  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (UU  No.  30  Tahun 1999),  yang  dimaksud  dengan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  adalah  lembaga penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  melalui  prosedur  yang  disepakati  para pihak,  yakni  penyelesaian  di  luar  pengadilan  dengan  cara  konsultasi,  negosiasi, mediasi,  konsiliasi,  atau  penilaian  ahli.  Meskipun  demikian,  UU  No.  30  Tahun 1999  tidak  memberikan  suatu  rumusan  yang  eksplisit  atas  pengertian  dari  kelima bentuk APS tersebut.
a) Konsultasi, Black’s Law Dictionary mendefinisikan konsultasi sebagai “ act of consulting  or  conferring;  e.g.  patient  with  doctor,  client  with  lawyer. Deliberation of persons on some subject” . Dengan demikian, konsultasi dapat diartikan  sebagai  suatu  tindakan  yang  bersifat  personal  antara  suatu  pihak tertentu  (klien)  dengan  pihak  lain  yang  merupakan  pihak  konsultan,  dimana pihak  konsultan  memberikan  pendapatnya  kepada  klien  sesuai  dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.
b) Negosiasi, merupakan proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain,  suatu  proses  interaksi  dan  komunikasi  yang  dinamis  dan  beraneka ragam. 19 Negosiasi  adalah  suatu  upaya  bersama  antara  para  pihak  untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. 20
c) Mediasi  yaitu  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan  untuk memperoleh  kesepakatan  Para  Pihak  dengan  dibantu  oleh  Mediator. 21 Mediator  sebagai  pihak  netral  yang  membantu  Para  Pihak  dalam  proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
d) Konsiliasi, yaitu suatu proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan seorang  pihak  ketiga  atau  lebih,  dimana  pihak  ketiga  yang  diikut  sertakan untuk  menyelesaikan  sengketa  seseorang  secara  profesional  sudah  dapat dibuktikan  kehandalannya.  Konsiliator  dalam  proses  konsiliasi  ini  memiliki
19 Rachmadi  Usman.  2003. Pilihan  Penyelesaian  Sengketa  Di  Luar  Pengadilan ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, hlm. 53
20 Christopher W. Moore. 2003. The Mediation Process. 3rd edition . Jossey-Bass. San Fransisco, hlm. 8
21 Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan
peran yang cukup berarti oleh karena konsiliator berkewajiban menyampaikan pendapatnya  mengenai  duduk  persoalan  dari  masalah  atau  sengketa  yang dihadapi, alternatif cara penyelesaian sengketa yang dihadapi, bagaimana cara penyelesaian yang terbaik, apa keuntungan dan kerugian bagi para pihak, serta akibat  hukumnya.  Meskipun  kosiliatornya  memiliki  hak  dan  kewenangan untuk  menyampaikan  pendapatnya  secara  terbuka  dan  tidak  memihak  kepada salah  satu  pihak  dalam  sengketa,  konsiliator  tidak  berhak  untuk  membuat putusan  dalam  sengketa  untuk  dan  atas  nama  para  pihak.  Jadi  dalam  hal  ini pun sebenarnya konsiliator pasif proses konsiliasi ini. Semua hasil akhir dalam proses konsiliasi ini akan diambil sepenuhnya oleh pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di antara mereka. 22
e) Penilaian  Ahli,  yaitu  bentuk  pendapat  ahli  yang  dapat  dipahami  dan  diterima oleh para pihak yang bersengketa. 23
APS  merupakan  penyelesaian  sengketa  didasarkan  pada  itikad  baik  dengan mengesampingkan  penyelesaian  secara  litigasi  di  Pengadilan  Negeri.  APS dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk  mencari win-win  solution dan  untuk mempertahankan hubungan baik diantara para pihak.
2). Melalui Layanan Pengaduan
Dalam  rangka  penyelesaian  permasalahan  pencairan  Jaminan  Pelaksanaan ( Performance Bond ), Pengguna Jasa juga dapat menggunakan layanan pengaduan melalui  Aplikasi  Portal  Perindungan  Konsumen  (APPK)  sebagai  Sistem  Layanan Konsumen Terintegrasi (SLKT) di sektor jasa keuangan yang disediakan oleh OJK terhadap  permintaan  Konsumen  dan/atau  perwakilan  Konsumen,  dan  masyarakat untuk upaya penyelesaian pengaduan. Selain melalui APPK, Pengguna Jasa selaku konsumen  sektor  jasa  keuangan  juga  dapat  mengajukan  pengaduan  dengan beberapa cara yaitu dengan mendatangi Kantor OJK, mengajukan surat tertulis, e- mail , telepon, maupun melalui whatsapp , namun penyelesaian pengaduan tersebut akan tindak lanjut melalui Aplikasi Portal Perindungan Konsumen (APPK). Dalam hal  pengaduan  kepada  OJK  tidak  diajukan  melalui  APPK,  maka  OJK  akan mendaftarkan  pengaduan  tersebut  ke  APPK  untuk  ditindaklanjuti. 24 Adapun  alur penyelesiaan pengaduan melalui APPK dilaksanakan sebagai berikut: 25
a) Konsumen dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan melalui APPK;
b) PUJK wajib memantau Pengaduan yang dikirimkan melalui APPK;
c) PUJK  wajib  menindaklanjuti  pengaduan  dan  memberikan  tanggapan  atas pengaduan yang diajukan pada APPK;
d) PUJK  wajib  menginformasikan  tindak  lanjut  Pengaduan  kepada  OJK  melalui APPK;
22 Gunawan Widjaja, 2002, Alternatif Penyelesaian Sengketa , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.3
23 Aris  Prio  Agus  Santoso,  Aryono,  Ns.  Yoga  Dewa  Brahma,  2021,  Alternatid  Penyelesaian  Sengketa, Pustakabarupress, Yogyakarta, hlm. 99
24 Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia,  “ Kontak  157:  Layanan  Pengaduan  Konsumen  Milik  OJK ”, diakses dari https://www.youtube.com/watch?v=aDaUch7mpbE pada tanggal 10 Mei 2023 Pukul 11.37 WIB
25 Pasal  22  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  31/POJK.07/2020  tentang  Penyelenggaraan  Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan
e) Konsumen  dan/atau  masyarakat  dapat  memantau  penyelesaian  pengaduan melalui APPK;
f) Proses penyelesiaan pengaduan melalui APPK.
Melalui  APPK,  Penerbit  Jaminan  selaku  PUJK  kemudian  memberikan tanggapan dan solusi atas pengaduan yang diajukan oleh Pengguna Jasa. Dalam hal Pengguna  Jasa  menolak  solusi  yang  ditawarkan  oleh  Penerbit  Jaminan  (PUJK) dalam  APPK,  maka  langkah  selanjutnya  yang  dapat  ditempuh  adalah  dengan mengajukan  penyelesaian  sengketa  ke  pengadilan  atau  diluar  pengadilan  melalui Lembaga  Alternatif Penyelesaian Sengketa di  Sektor Jasa  Keuangan (LAPS SJK) sesuai dengan ketentuan Pasal 42 POJK No 6/POJK.07/2022 yang berbunyi:
“(1).  Dalam  hal  layanan  pengaduan  Konsumen  oleh  PUJK  tidak  tercapai kesepakatan,  Konsumen  dapat  melakukan  penyelesaian  sengketa  di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
(2).  Penyelesaian  sengketa  di  sektor  jasa  keuangan  di  luar  pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 1 (satu) LAPS Sektor Jasa Keuangan.”
3). Melalui  Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa  Keuangan  (LAPS SJK)
Menurut keterangan Direktorat Pengembangan Sektor Jasa Keuangan OJK, 26 dalam  hal  terjadi  sengketa  antara  para  pihak  dalam  penyelesaian  pencairan jaminan,  terdapat  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Sektor  Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. LAPS  SJK  memiliki  fungsi  menyelenggarakan  layanan  penyelesaian  sengketa yang terintegrasi pada sektor jasa  keuangan. Untuk melaksanakan fungsi tersebut,
LAPS SJK memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
a) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian Sengketa Konsumen;
b) Memberikan konsultasi penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan;
c) Melakukan  penelitian  dan  pengembangan  layanan  penyelesaian  Sengketa  di sektor jasa keuangan;
d) Membuat  peraturan  dalam  rangka  penyelesaian  Sengketa  di  sektor  jasa keuangan;
e) Melakukan  kerja  sama  dengan  lembaga/instansi  perlindungan  konsumen  baik nasional maupun internasional; dan
f) Melakukan pengembangan kompetensi mediator dan arbiter yang terdaftar pada LAPS Sektor Jasa Keuangan
Adapun layanan penyelesaian sengketa yang dimiliki oleh LAPS SJK terdiri atas  mediasi,  arbitrase,  dan  pendapat  mengikat.  Sengketa  yang  dapat  diselesaikan melalui LAPS SJK wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: 27
26 Disampaikan  dalam  dokumen  Tanggapan  atas  Permohonan  Penelitian  “Penyelesaian  Pencairan  Jaminan Pelaksanaan ( Performance Bond ) Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah” pada tanggal 23 Maret 2023
27 Wawancara dengan Saudara Unggul, Pengawai pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 5 Mei 2023
a) Telah  ditempuh  upaya  pengaduan  sebelumnya  namun  ditolak  oleh  Konsumen atau tanggapan atas pengaduan belum diterima oleh Konsumen;
b) Sengketa  yang  diajukan  tidak  sedang  dalam  proses  atau  pernah  diputus  oleh lembaga  peradilan,  arbitrase,  atau  lembaga  alternatif  penyelesaian  sengketa lainnya;
c) Sengketa yang diajukan bersifat perdata.
Namun  sayangnya,  berbeda  dengan  Badan  Penyelesaian  Sengketa
Konsumen,  LAPS  SJK  ini  tidak  ada  disetiap  provinsi  yang  ada  di  Indonesia, sehingga  berpengaruh  pada  efektivitas  penyelesaian  sengketa  di  sektor  jasa keuangan  untuk  para  pihak  yang  memerlukan  perlindungan  hukum.  Penyelesaian sengketa  melalui  LAPS  SJK  dapat  dilakukan  melalui  tatap  muka  langsung dihadapan mediator atau arbiter, media elektronik, dan/atau pemeriksaan dokumen.
b. Litigasi
Upaya  hukum  selanjutnya  yang  dapat  ditempuh  oleh  Pengguna  Jasa  untuk penyelesaian klaim pencairan Jaminan Pelaksanaan ( Performance Bond ) adalah melalui jalur  litigasi  atau  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan.  Pilihan  penyelesaian sengketa  melalui  jalur  litigasi  dalam  pencairan  jaminan  ini  merupakan  upaya  terakhir apabila  para  pihak  tidak  lagi  dapat  menemukan  solusi  bersama  terkait  permasalahan yang dihadapi, dan untuk memperoleh putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum mengikat  meskipun  cara  tersebut  mempunyai  resiko  jangka  waktu  yang  lama  dan berimplikasi pada konflik yang berkepanjangan.
Penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  litigasi  dilakukan  dengan  mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Umumnya, pada peradilan negeri, jenis gugatan perdata yang sering diajukan oleh orang perorangan atau badan hukum adalah gugatan wanprestasi  dan  gugatan  Perbuatan  Melawan  Hukum  (PMH).  Pilihan  tersebut ditentukan berdasarkan lahirnya hak untuk menuntut. Hak untuk menuntut atau gugatan wanprestasi didasarkan pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi:
“Penggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga  karena  tak  dipenuhinya  suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya  hanya  dapat  diberikan  atau  dilakukannya  dalam  waktu  yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”
Adapun lahirnya hak untuk menuntut pada gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  1365  KUHPerdata  yang  berbunyi: “Tiap  perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang  menimbulkan  kerugian  itu  karena  kesalahannya  untuk  menggantikan  kerugian tersebut.”
Lebih  lanjut,  KUHPerdata secara tegas membedakan antara perikatan yang lahir dari  perjanjian  dan  perikatan  yang  lahir  dari  undang-undang.  Akibat  hukum  perikatan yang  lahir  dari  perjanjian  memang  dikehendaki  oleh  para  pihak  sebagaimana kesepakatan  dalam  perjanjian  tersebut,  sedangkan  akibat  hukum  dari  perikatan  yang lahir dari undang-undang mungkin tidak dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan
hukum  dan  akibat  hukumnya  ditentukan  oleh  undang-undang.  Apabila  atas  perikatan yang  disepakati  timbul  sengketa,  maka  dapat  diajukan  gugatan  wanprestasi  karena adanya  hubungan  kontraktual  antara  para  pihak.  Apabila  tidak  ada  hubungan kontraktual,  maka  dapat  diajukan  perbuatan  melawan  hukum.  Meskipun  demikan, perkembangan  dalam  praktik  putusan-putusan  pengadilan  menunjukkan  adanya pergeseran teori  tersebut  karena hubungan kontraktual antara Penggugat  dan  Tergugat tidak  menghalangi  diajukannya  gugatan  PMH. 28 Dengan  demikian,  perbedaan  utama antara  gugatan  wanprestasi  dan  PMH  terletak  pada  bentuk  ganti  rugi  yang  dapat dituntut.
Dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, Pengguna jasa dapat memilih bentuk  gugatan  wanprestasi  atau  PMH,  namun  tidaklah  dibenarkan  untuk mencampuradukan  atau  menggabungkan  Wanprestrasi  dan  PMH  dalam  sebuah Gugatan karena dapat mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil berupa kabur atau tidak  jelas  ( Obscuri  Libeli). Oleh  karena  hubungan  hukum  antara  Pengguna  Jasa  dan Penerbit  Jaminan  timbul  dari  perjanjian  penanggungan  Jaminan  Pelaksanaan ( Performance  Bond ),  maka  jenis  gugatan  yang  dapat  digunakan  oleh  Pengguna  Jasa dalam penyelesaian permasalahan pencairan Jaminan Pelaksanaan ( Performance Bond ) Kontrak  Kerja  Konstruksi  adalah  gugatan  wanprestasi.  Adapun  wanprestasi  tersebut dapat  berupa:  Sama  sekali  tidak  memenuhi  prestasi;  Prestasi  yang  dilakukan  tidak sempurna ; Terlambat  memenuhi  prestasi;  dan Melakukan  apa  yang  dilarang  dalam perjanjian. 29
Wanprestasi  dalam  pelaksanaan  perjanjian  penanggungan  Jaminan  Pelaksanaan ( Performance Bond) dapat berbentuk tidak dipenuhinya prestasi oleh Penerbit Jaminan untuk mencairkan jaminan sesuai yang diperjanjikan dan terlambat memenuhi prestasi. Dalam hal Penerbit Jaminan melakukan wanprestasi, maka Penggun Jasa sebagai pihak yang  dirugikan  dapat  mengajukan  tuntutan  pemenuhan  terhadap  hak-haknya,  tuntutan tersebut dapat berupa: 30
1). Pembatalan kontrak saja ;
2). Pembatalan kontrak dan disertai dengan tuntutan ganti rugi;
3). Pemenuhan kontrak saja; dan
4). Pemenuhan kontrak disertai dengan ganti rugi.
Untuk  adanya  kewajiban  ganti  rugi  akibat  wanprestasi  ini  maka  diperlukan adanya  Pernyataan  Lalai  ( Ingebreke  Stelling )  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1243 KUHPerdata  yang  berbunyi: “Penggantian  biaya,  rugi  dan  bunga  karena  tak dipenuhinya  suatu  perikatan,  barulah  mulai  diwajibkan  apabila  debitur  setelah dinyatakan Ialai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus  diberikan  atau  dibuatnya  dalam  tengang  waktu  tertentu  telah  dilampauinya.” Maksud  dari  “berada  dalam  keadaan  lalai”  ialah  peringatan  atau  pernyataan  dari Kreditur  (Pihak  Yang  Dirugikan)  tentang  selambat-lambatnya  Debitur  (Pihak  Yang Wanprestasi)  wajib  memenuhi  prestasi  atau  kewajibannya.  Apabila  telah  melampaui, maka  debitur  ingkar  janji  (wanprestasi).  Tata  cara  pemberitahuan  ini  dilakukan
28 Suharnoko, 2008, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus, Kencana, Jakarta, hlm. 136
29 Ahmadi Miru, 2010, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak , Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 74
30 Ibid, hlm. 75
sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1238  KUHPerdata.  Pernyataan  Lalai  ( Ingebreke Stelling )  ini  diperlukan  dalam  hal  seseorang  meminta  ganti  rugi  atau  meminta pemutusan  perikatan  dengan  membuktikan  adanya  ingkar  janji.  Dengan  demikian, kalau  kreditur  menuntut  adanya  pemenuhan  prestasi  ataupun  menuntut  agar  debitur secara  patut  memenuhi  perikatan,  maka  tidak  diperlukan  pernyataan  lalai  karena  hak mendapatkan pemenuhan itu sudah ada dalam perikatan itu sendiri.
Adapun  jenis  kerugian  yang  dapat  dituntut  kreditur  dari  debitur  akibat wanprestasi menurut ketentuan Pasal 1246 KUHPerdata, secara garis besar dapat dibagi atas 2 (dua) macam yaitu:
1) Kerugian nyata (berkurangnya harta benda karena biaya yang telah dikeluarkannya atau kerusakan barangnya); dan
2) Kehilangan keuntungan yang diharapkan
Pembagian tersebut  pada dasarnya merupakan komponen kerugian berupa biaya, rugi, dan  bunga,  dimana  biaya  dan  rugi  digolongkan  sebagai  kerugian  nyata,  sedangkan bunga  digolongkan  sebagai  kehilangan  keuntungan  yang  diharapkan.  Besaran  bunga yang dapat dikenakan adalah sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Namun, dalam  hal  tidak  diatur  dalam  perjanjian,  maka  besaran  bunga  yang  dapat  dikenakan adalah  6%  (enam  persen)  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan.  Hal  ini  juga selaras  dengan  doktrin  hukum  Prof.  Subekti,  SH.  dalam  buku  Pokok-Pokok  Hukum Perdata menyatakan: “Dan jika barang yang harus diserahkan itu berupa uang tunai, maka  yang  dapat  diminta  sebagai  pengantian  kerugian  ialah  bunga  uang  menurut penetapan  undang-undang,  yaitu  yang  dinamakan  “moratoire  interessen”  (menurut huruf: ”bunga kelalaian”) yang berjumlah 6 persen setahun...”
Berdasarkan penjelasan diatas, maka sarana perlindungan hukum represif sebagai upaya  hukum  maksimal  dalam  penyelesaian  pencairan  Jaminan  Pelaksanaan ( Performance  Bond )  Kontrak  Kerja  Konstruksi  yang  dapat  ditempuh  oleh  Pengguna Jasa adalah dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri dan Majelis hakim  pengadilan  yang  akan  memutuskan,  apakah  Penerbit  Jaminan  wanprestasi  atau tidak.  Gugatan  tersebut  berupa  tuntutan  pemenuhan  prestasi  pembayaran  jaminan  dan dapat  pula  disertai  dengan  ganti  kerugian  berupa  biaya  penangan  perkara  dan  bunga. Adapun  besaran  bunga  yang  dapat  dibebankan  adalah  6%  (enam  persen)  sesuai ketentuan peraturan perundansg-undangan.

## KESIMPULAN
Kedudukan  Jaminan  Pelaksanaan  ( Performance  Bond )  dalam  Kontrak  Kerja Konstruksi adalah sebagai perjanjian tambahan atau accecoir dari perjanjian pokok (Kontrak Kerja  Konstruksi)  yaitu  perjanjian  yang  pemenuhannya  dijamin  dengan  jaminan.  Adapun bentuk  perlindungan  hukum  bagi  Pengguna  Jasa  dalam  penyelesaian  pencairan  Jaminan Pelaksanaan  ( Performance  Bond )  ada  2  (dua)  yaitu:  (1).  Perlindungan  Hukum  Preventif bertujuan untuk mencegah sebelum sengketa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan  maupun  dalam  perjanjian yaitu  dengan  mewajibkan  jaminan  bersifat  tanpa  syarat ( unconditional );  mudah  dicairkan;  wajib  cair  14  (empat  belas)  hari  kerja  setelah  klaim;  dan diterbitkan  oleh  Penerbit  Jaminan  yang  direkomendasikan  oleh  OJK;  pencantuman  klausul
pelepasan hak-hak istimewa Penerbit Jaminan; melakukan konfirmasi keabsahan jaminan ke Penerbit  Jaminan;  memberlakukan  larangan  bagi  Penerbit  Jaminan  untuk  untuk  melakukan tindakan apapun yang dapat  menunda atau memperlambat proses pencairan jaminan dengan ancaman sanksi bagi Penerbit Jaminan yang melanggarnya; dan penguatan pengawasan serta perlindungan  konsumen  oleh  OJK;  dan  (2).  Perlindungan  Hukum  Represif  yang  bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, dapat melalui 2 (dua) cara yaitu melalui Non-Litigasi dengan memanfaatkan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Layanan Pengaduan OJK, dan LAPS  SJK; serta melalui Litigasi dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri.

## DAFTAR PUSTAKA
Hadjon, Philipus M., 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu
HS, Salim, 2014, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia , Jakarta: Rajawali Pers. Irwansyah,  2020, Penelitian  Hukum  Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan  Artikel , Yogyakarta: Mirra Buana Media
Miru, Ahmadi, 2010, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak , Jakarta: Rajagrafindo Persa Moore,  Christopher  W.  2003. The  Mediation  Process.  3rd  edition .  San  Fransisco:  Jossey- Bass
Santoso,  Aris  Prio  Agus,  Aryono,  Ns.  Yoga  Dewa  Brahma,  2021, Alternatif  Penyelesaian Sengketa , Yogyakarta: Pustakabarupress. Subekti, R. 2014. Aneka Perjanjian, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Suharnoko, 2008, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus , Jakarta: Kencana Sunggono, Bambang, 2003, Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta: Rajawali Pers Usman, Rachmadi. 2003. Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
Yasin,  Nazarkhan,  2003, Mengenal  Kontrak  Konstruksi  di  Indonesia ,  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama
Widjaja,  Gunawan,  2002,  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Penerbit Jaminanan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 Tentang  Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penerbit Jaminan
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  31/POJK.07/2020  tentang  Penyelenggaraan Layanan  Konsumen  dan  Masyarakat  di  Sektor  Jasa  Keuangan  Oleh  Otoritas  Jasa Keuangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK 07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan
Jannah,  Martin  Putri  Nur  dan  Musjtari,  Dewi  Nurul,  2019,  “ Penyelesaian  Sengketa Wanprestasi  Akibat  Keterlambatan  Pelaksanaan  Perjanjian  Konstruksi  Bangunan ”, UIR Law Review , Volume 03, Nomor 02
Marbun, Riris Marito, 2022, “ Mengenal Prinsip Unconditional Pada Bank Garansi dan Polis Surety Bond ”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Volume 6 Nomor 4
Mulada,  Diman  Ade,  2013,  “ Peranan  Bank  Garansi  Dalam  Kontrak  Konstruksi  Antara Pemerintah Dengan Kontraktor ”, Jurnal IUS Volume.1, Nomor 02
Triastiti,  I  Gusti  Yesi,  Irawan,  Candra,  dan  Kontesa,  Emelia,  2022,  “ Implementasi  Bank Garansi Dalam Kontrak Konstruksi ”, Jurnal Justisia Volume 7, Nomor 1 Zaman, Badrul dan Darus, Mariam. 1987. “ Sistem Hukum Perdata Nasional ” Makalah dalam kursus  Hukum  perikatan:  kerjasama  Ilmu  Hukum  Belanda  dengan  Indonesia  proyek Hukum Perdata
Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia,  “Kontak  157:  Layanan  Pengaduan  Konsumen Milik  OJK”,  diakses  dari  https://www.youtube.com/watch?v=aDaUch7mpbE  pada tanggal 10 Mei 2023 Pukul 11.37 WIB