## NIKAH SIRRI DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN SOSIOLOGIS
Nurwahidah
Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin E-mail: nurwahidah-97@yahoo.co.id
Abstract: Married siri is carried out by the community, with various shapes and reasons. Scholars who allow their marriage Sirri when harmony and marriage requirements are met, the opportunity for most citizens of  the community to do this practice, even in another form that ignores harmony and the terms of  the wedding itself. When the mayor is absent or does not approve, they were reluctant to marry guardian judge, but chose to do it Sirri marriage outside legal procedures. They forget that marriage is a strong bond, which binds husbands and wives inwardly and outwardly with certain consequences, both to the couple itself  and to children offspring.
Abstrak: Nikah sirri masih banyak dilakukan oleh masyarakat, dengan berbagai bentuk dan alasannya. Adanya ulama yang membolehkan nikah sirri apabila rukun dan syarat pernikahan terpenuhi, membuka peluang bagi sebagian warga masyarakat untuk melakukan praktik ini, bahkan dalam bentuk lain yang mengabaikan rukun dan syarat pernikahan itu sendiri. Ketika wali tidak ada atau tidak merestui, mereka enggan menikah dengan wali hakim, tetapi memilih melakukan nikah secara sirri di luar prosedur hukum yang berlaku. Mereka lupa bahwa nikah adalah ikatan yang kuat, yang mengikat suami dan istri secara lahir dan batin dengan konsekuensi-konsekuensi tertentu, baik terhadap pasangan suami istri itu sendiri maupun terhadap anak-anak keturunannya.
Kata kunci: Nikah sirri, kedudukan dan akibat hukum
Pendahuluan Naluri ( gharizah ) manusia yang paling kuat ketika  sudah  memasuki  usia  remaja  dan  dewasa adalah  melakukan  perkawinan  ( gharizah  jinsiyah ) guna menyalurkan kebutuhan biologis, sekaligus melahirkan keturunan untuk kesinambungan manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dibanding  naluri  makan,  minum,  tidur  dan lainnya, gharizah  jinsiyah ini tergolong kuat dan selalu membutuhkan pemuasan. Bilamana tidak ada penyalurannya maka banyak manusia yang mengalami kegoncangan atau melakukan suatu perbuatan maksiat. Kawin merupakan jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan  memuaskan  naluri  seks  tersebut,  sehingga seseorang menjadi tenang dan terhindar melakukan perbuatan haram. 1 Allah Swt mensyariatkan perkawinan sebagai sarana manusia untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya, dan untuk keperluan tersebut Allah telah menciptakan manusia berpasangan-pasangan, ada pria yang kelak menjadi suami dan ada wanita
1 Al-Syaikh Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah , Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H), hlm. 10.
yang akan menjadi istri. Di dalam Alquran begitu banyak ayat yang berkenaan dengan perkawinan tersebut. 2 Begitu pula dalam sejumlah hadis, begitu banyak ajaran Rasulullah kepada umatnya untuk melangsungkan perkawinan. Kalau ada di antara sahabat Rasulullah yang enggan kawin, beliau segera menyuruhnya kawin, dan kalau ada sahabat yang mengabaikan lembaga perkawinan, beliau segera meluruskan sikap tersebut.. 3
Perkawinan  yang  disyariatkan  dalam  Islam bersifat  ibadah,  bukan  sebagai  sarana  untuk melampiaskan hawa nafsu seksual saja. Perkawinan merupakan ibadah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. 4
2 Di antara ayat Alquran tetang perkawinan adalah QS al-Nisa ayat 1, al-Ra’ad ayat 38, al-Nahl ayat 72, al-Ruum ayat 21, al-Nur ayat 32, al- Zariyaat ayat 49, Yasin ayat 36, dan al-Hujurat ayat 13.
3 Al Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, Shahih al-Bukhari , Jilid III, Juz 6, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H), hlm. 116.
4 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta:  Akademika Pressindo, 1992), hlm. 114.
Pertanda kuatnya ikatan perkawinn dan untuk menjamin terwujudnya tujuan luhur perkawinan, tata cara perkawinan sudah diatur dengan rukun dan syarat tertentu tertentu. Nikah hendaknya dilakukan secara resmi agar diketahui oleh masyarakat dan dibuatkan dokumennya sesuai dengan peraturan yang  berlaku,  sehingga  perkawinan  tersebut memiliki legtimasi baik menurut hukum agama maupun  aturan  Negara.  Perkawinan  sirri  yang mengabaikan salah satu atau keduanya, tidak saja diragukan  legalitasnya,  tetapi  juga  menimbulkan akibat hukum yang merugikan pasangan serta anak- anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

## Perkawinan sebagai Ikatan Yang Kuat Hakikat Perkawinan
Sunnatullah semua makhluk adalah hidup berpasang-pasangan, begitu juga dengan manusia sebagai makhluk paling mulia di antara makhluk- makhluk  Allah  yang  lain.  Perkawinan  menurut pandangan Islam merupakan sebuah ikatan perjanjian yang kuat, yang tidak sekadar diikat dan kemudian  dilepaskan  begitu  saja,  sebagaimana firman  Allah  “Dan  mereka  (istri-istrimu)  telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat” (QS an-Nisa: 21)
Kekuatan  ikatan  perkawinan  juga  diatur  di dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP) yang diundangkan sejak awal tahun 1970-an, pasal 1 menyatakan: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 5
Kuatnya  ikatan  perkawinan  sejalan  pula dengan rumusan perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) pasal 2 dan 3: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsâqan ghalîdhan untuk menaati peritah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah”. 6
Jelaslah perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk menjadi suami istri, ikatan
5 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan, (Surabaya: Pustaka Tintamas, 1991), hlm. 7.
6 Abdurrahman, Loc cit .
itu  bersifat  kuat  dan  permanen,  dengan  tujuan utamanya membentuk keluarga bahagia. Meskipun sekarang sudah ada fenomena pernikahan sejenis, yang dilegalkan di beberapa negara, dan konon juga pernah terjadi di Indonesia, namun dalam hukum yang berlaku di Indonesia ikatan yang terjadi antara sesama jenis, misalnya pria dengan pria, atau wanita dengan wanita, tidak dapat dinamakan perkawinan. Begitu pula kalau hubungan itu terjadi antara pria dengan wanita, tetapi tidak dibentuk melalui akad  pernikahan,  maka  juga  bukan  pernikahan namanya, seperti halnya perzinaan dan pelacuran. Perkawinan yang dikehendaki adalah yang sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu hukum agama dan hukum negara Di dalam buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dinyatakan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut  hukum  agama,  sebab  merupakan  asas pokok dalam kehidupan kemasyarakatan yang sempurna. Bukan saja perkawinan itu suatu jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan dan keturunan,  juga  dipandang  sebagai  suatu  jalan menuju perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya. Dengan demikian terjadi saling bertolong- tolongan antara satu dengan yang lain. 7
Disyariatkannya  perkawinan  di  kalangan masyarakat  Islam  khususnya,  disebabkan  di dalam  perkawinan  tersebut  terkandung  tujuan luhur yaitu untuk menyalurkan kebutuhan seksual secara bertanggung jawab, untuk membina rumah tangga,  untuk  melahirkan  keturunan  yang  jelas orangtuanya dan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat  yang  teratur.  Al-Syaikh  Sayyid  Sabiq mengemukakan beberapa hikmah dan tujuan luhur perkawinan, yaitu:
1. Perkawinan merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkkan dan memuaskan naluri seksual. Dengan kawin jiwa jadi tenang, badan jadi segar, dan mata terpelihara dari melihat dan menikmati yang haram;
2. Perkawinan  merupakan  jalan  terbaik  untuk memperbanyak keturunan, menjadikan anak- anak menjadi mulia dan jelas nasabnya;
3. Perkawinan menumbuhkan naluri kebapakan pada suami dan keibuan pada istri, sehingga tumbuh  rasa  cinta  kasih  dengan  anak-anak
7 Departemen Agama RI, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, (Jakarta:  Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan, 1996/1997),  hlm. 45.
dan timbul rasa tanggung jawab dan semangat untuk bekerja secara sungguh-sungguh.;
4.  Perkawinan  dapat  menumbuhkan  tali  ikatan kekeluargaan  dan  kemasyarakatan,  sehingga masyarakat menjadi kuat. 8
Jelaslah  bahwa  perkawinan  mengandung tujuan-tujuan luhur yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan yang adil dan beradab. Perkawinan tidak semata sebagai sarana untuk menyalurkan kebutuhan biologis, tetapi juga tujuan moral dan sosial yang sangat luhur untuk terpeliharanya  agama,  keluarga  dan  masyarakat. Perkawinan sejalan dengan tujuan syariat ( maqâsid al-shâriah ) yaitu hifzh al-dîn, hifzh al-nafs, hifzh al-aql, hifzh al-nasl dan hifzh al-mâl. 9
Dasar Hukum Hukum yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan perkawinan mencakup Hukum Islam dan Hukum Negara. Hukum Islam bersumber dari  Alquran,  hadits  dan  pendapat  para  ulama, sedangkan Hukum Negara (Hukum Positif) adalah hukum yang bersumber dari peraturan perundang- undangan.
1. Hukum Agama
Perkawinan di dalam Alquran tercantum dalam beberapa surah, di antaranya surah an-Nisa ayat 1 yang artinya: “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada  Tuhanmu  yang  telah  menciptakan kamu  dari  seorang  diri,  dan  daripadanya  Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”.
Di  dalam  surah  ar-Ruum  ayat  21  Allah berfirman yang artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan  untukmu istri-istri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.
Di  dalam  surah  an-Nuur  ayat  32  Allah berfirman yang artinya: “Dan kawinkanlah orang yang  sendirian  di  antara  kamu  dan  orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang  lelaki  dan  hamba-hamba  sahayamu  yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan
8 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 6, (Bandung: Almaarif, 1987), hlm. 18-19.
9 Al-Syaikh Sayyid Sabiq, Op. cit , Jilid I, hlm. 10.
memampukan  mereka  dengan  karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui”.
Ketiga ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menetapkan syariat perkawinan sebagai cara untuk memperoleh keturunan. Allah jadikan manusia pria dan wanita yang kemudian saling melangsungkan perkawinan  untuk  mewujudkan  kebahagiaan. Allah perintahkan pria dan wanita yang sendirian untuk kawin, karena dengan kawin itu Allah akan meluaskan rezeki untuk mereka. Ketidakmampuan ekonomi tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak melangsungkan  perkawinan,  sebab  bisa  saja dengan membangun kehidupan berumah tangga, kehidupan  ekonomi  akan  menjadi  baik,  asalkan suami rajin bekerja dan istri pandai mengatur keuangan keluarga. Betapa banyak pasangan yang sebelum  kawin  tidak  memiliki  apa-apa,  namun setelah kawin dan memiliki anak hidupnya lebih baik, kariernya lebih berkembang dan berangsur mapan. Betapa pentingnya perkawinan, hal ini juga ditekankan  oleh  Rasulullah  saw  dalam  banyak hadits beliau. Diceritakan bahwa pada suatu kali ada beberapa orang sahabat mendatangi rumah Nabi untuk mengetahui perihal ibadah beliau. Berdasarkan penilaian mereka ibadah Nabi itu biasa-biasa saja, tidak begitu istimewa. Kemudian di  antara  sahabat  itu  beranggapan  bahwa  hal itu  wajar  bagi  Nabi  sebab  beliau  seorang  yang ma’shum, dosa yang lalu dan yang akan diampuni dan Nabi pasti masuk surga. Berbeda dengan mereka sebagai manusia biasa, tidak ada jaminan bersih dari dosa dan tidak ada jaminan pasti masuk surga. Jadi, beribadahnya harus lebih kuat. Ketiga orang ini kemudian memasang tekad, satu orang ingin shalat sepanjang malam tanpa isitrahat, yang seorang lagi ingin terus menerus berpuasa tanpa berbuka, dan yang seorang lagi tidak ingin kawin supaya konsentrasi ibadahnya tidak terganggu. Dia menganggap perkawinan dapat mengurangi ibadah dan konsentrasi dalam ibadah. Setelah Rasulullah saw mengetahui pendirian sebagian sahabatnya itu, beliau melarang dengan tegas sambil bersabda yang artinya: “Kamukah yang berkata begini dan begitu. Ketahuilah, demi Allah, aku lebih takut dan taqwa daripada kamu, tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku shalat dan aku istirahat dan aku juga kawin dengan  wanita-wanita.  Maka  barangsiapa  tidak mengikuti  sunnahku,  maka  bukan  golonganku”.
(HR al-Bukhari). 10 Selanjutnya pada hadis lainnya juga dinyatakan yang  artinya:  ”Berkata  Abdullah  bin  Mas’ud: Kami di masa Nabi saw adalah para pemuda yang tidak  memiliki  apa-apa  (miskin),  maka  berkata kepada kami Rasulullah SAW: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kamu mampu kawin maka kawinlah, sebab kawin itu menjaga pandangan dan memelihara kehormatan (kelamin), dan barangsiapa yang tidak mampu kawin hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi perisai baginya (HR  al-Bukhari). 11 Kemudian pada hadis yang diriwayatkan  oleh  Imam  al-Tirmidzi  dinyatakan yang artinya:  ”Dari Abi Ayyub berkata: Bersabda Rasulullah saw : Empat dari Sunnah para Rasul adalah:  rasa  malu,  berharum-haruman,  bersiwak dan nikah” (HR al-Tirmidzi). 12
Mengacu kepada hadis-hadis di atas jelas sekali bahwa  Islam  tidak  menghendaki  adanya  orang- orang yang menjauhi perkawinan, meskipun dengan alasan yang baik, seperti untuk konsentrasi ibadah. Islam tidak mengajarkan adanya pembujangan seumur hidup sebagaimana dilakukan oleh sebagian rahib dan biarawati agama Katolik, sebab masing- masing anggota tubuh itu mempunyai hak yang harus dipenuhi. Hak perut yang lapar adalah makan, dan hak badan yang bekerja ialah istirahat dan tidur, dan hak organ seksual adalah harus dipenuhi dengan jalan kawin secara benar dan bertanggung jawab melalui ikatan perkawinan yang kuat.
Islam juga menekankan kepada para pemuda untuk  melangsungkan  perkawinan  supaya pandangan  mata  dan  kehormatan  akan  terjaga, dan  bila  tidak  mampu  disuruh  berpuasa,  sebab puasa akan melemahkan hawa nafsu seksual. Istilah mampu ( al-ba’ah ) yang dimaksudkan adalah mampu bersetubuh dan mampu membiayai pernikahan. Artinya orang yang mampu keduanya disuruh untuk menikah. 13 Bagi orang yang sudah ada keinginan bersetubuh, tetapi belum mampu di segi ekonomi, disuruh menahan diri, dengan berpuasa dan menjaga pandangan. Namun berusaha untuk bisa kawin tetap lebih baik, karena, sebagaimana ditekankan di atas Allah akan memberikan karunia
10 Imam al-Bukhari, Loc cit.
11 Ibid ., hlm. 117.
12 Abi Isa Muhammad bin Isa bin Tsaurah al-Turmudzi, Sunan Turmudzi. Jilid 2. (Surabaya: Maktabah Dahlan, tth), hlm. 272.
13 al-Imam Muhammad Ismail al-Kahlani, Subul al-Salam , (Beirut: Dar al-Fikr, 1411 H), hlm. 110.
rezeki  kepada  orang  yang  kawin.  Sedangkan bagi orang yang mampu di segi ekonomi, tetapi keinginan kawin tidak begitu mendesak, ia boleh saja menunda perkawinannya, namun kawin tetap lebih baik guna melaksanakan Sunnah. Mengingat adanya perbedaan kemampuan dalam melaksanakan perkawinan dan perbedaan kebutuhan terhadap perkawinan, maka klasifikasi hukum kawin tidak sama, sesuai dengan keadaan masing-masing  orang  orang.  Sayyid  Sabiq menyebutkan lima macam hukum kawin, yaitu :
a. Wajib,  bagi  orang  yang  mampu  kawin dan  nafsunya  telah  mendesak  dan  takut terjerumus  ke  dalam  perzinaan  wajiblah atasnya kawin. Menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedangkan hal itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan jalan kawin.
b. Sunat. Bagi orang yang nafsunya mendesak dan mampu kawin, tetapi masih sanggup menahan  diri  dari  berzina,  maka  baginya sunat  hukumnya  kawin.  Kawin  baginya lebih utama daripada tekun beribadah.
c.   Haram. Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin istri serta nafsunya  tidak  mendesak,  haramlah  ia kawin.
d. Makruh.  Makruh  kawin  bagi  seseorang yang  lemah  syahwat  dan  tidak  mampu membelanjai istri, walaupun tidak merugikan istri kaya misalnya.
e. Mubah. Bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh  alasan-alasan  yang  mewajibkan kawin  atau  karena  alasan-alasan  yang mengharamkan kawin, maka hukum kawin baginya mubah. 14
Ibnu Rusyd menerangkan, segolongan fukaha, yakni jumhur berpendapat nikah itu hukumnya sunat. Golongan ulama Zahiri berpendapat nikah itu hukumnya wajib. Para ulama Maliki mutaakhirin berpendapat nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk sebagian lain lagi. Yang demikian itu ditinjau berdasarkan  kemaslahatan  dan  kekhawatiran terdapat kesusahan. 15
Adanya  variasi  hukum  perkawinan  sesuai dengan kondisi dan kemampuan orang yang melangsungkan perkawinan. Meskipun demikian,
14 Sayyid Sabiq, Op. cit, hlm. 22-24. 15 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid , Jilid 3,  (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 3.
mengingat dasar hukum perkawinan sangat kuat, dan  tujuannya  sangat  mulia,  maka  perkawinan mestilah dilestarikan dalam suatu masyarakat. 2. Hukum Negara
Perkawinan sebagai suatu ikatan yang kuat, dan agar terwujud perkawinan yang saling mengikat antarpasangan,  maka  selain  harus  disesuaikan dengan  hukum  agama,  perkawinan  seharusnya juga disesuaikan dengan hukum negara. Hukum Negara tersebut lebih mengatur kepada teknis pelaksanaan dan pencatatannya. Di Indonesia hukum  perkawinan  diatur  melalui  peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan. Bab  I  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (selanjutnya disebut UPP) menyatakan: (1) Perkawinan adalah sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan Bab II Pasal 4, 5 dan 6 KHI sebagai berikut: Pasal  4:  Perkawinan  adalah  sah  apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
Pasal 5: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi  masyarakat  Islam  setiap  perkawinan  harus dicatat; (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat  (1)  dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.
Pasal 6: (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di bawah  pengawasan  Pegawai  Pencatat  Nikah.  (2) Perkawinan  yang  dilakukan  di  luar  pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
Perkawinan  memiliki  kekuatan  hukum  dan ikatan kuat jika sudah menuruti aturan hukum Islam, dan bersamaan dengan itu juga menuruti ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di negara  di  mana  perkawinan  itu  dilangsungkan. Perkawinan  demikian  tidak  mudah  diabaikan, diceraikan, atau tidak diakui oleh salah satu pihak. Perkawinan  demikian  menjamin  kewajiban- kewajiban  dan  hak-hak  suami  dan  istri  secara seimbang  dan  proporsional,  serta  terjaminnya hak-hak anak-anak. Perkawinan yang dicatat secara resmi dengan dokumen yang sah oleh lembaga
yang  berwenang  dapat  dijadikan  bukti  hukum yang otentik apabila keluarga yang bersangkutan mengalami permasalahan di kemudian hari dan ingin diselesaikan melalui jalur atau lembaga hukum, misalnya bagi yang beragama Islam melalui Pengadilan Agama.

## Kawin Sirri Arti dan Klasifikasi
Dalam praktik pernikahan di kalangan umat Islam, akad nikah yang dilangsungkan itu ada yang dicatat oleh  Kantor Urusan  Agama (KUA), ada pula yang tidak. Dari sinilah kemudian berkembang istilah nikah sirri atau nikah di bawah tangan: Di samping perkawinan yang dicatat secara resmi, ada pula perkawinan yang disembunyikan, yang  diistilahkan  dengan  perkawinan  sirri.  Pada mulanya  perkawinan  sirri  ini  adalah  perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya orang yang menikah secara mushafahah , yakni nikah sirri atau nikah tanpa wali dan tanpa saksi dengan maskawin 5  dinar,  dan  dia  telah  tinggal  bersamanya  dan mencampurinya. Apakah perkawinan itu sah, maka Ibnu  Taimiyah  mengatakan  nikahnya  batil  atau tidak sah. 16
Perkembangan  selanjutnya  nikah  sirri  tidak lagi dimaksudkan demikian.  Berkaitan dengan hal ini Neng Zubaedah menerangkan: Pada awalnya pengertian nikah sirri itu ditujukan atau dimaknai terhadap perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Sebagaimana dikemukakan oleh Umar bin Khattab ketika beliau menerima pengaduan perkara tentang perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang saksi laki-laki dan seornag saksi perempuan. Namun saat ini pengertian nikah sirri diperluas, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun  dan  syarat  perkawinan,  tetapi  belum/ tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan bagi yang beragama Islam. Dengan demikian perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, namun belum/tidak dicatat disebut dengan nikah sirri. 17 Abd.  Shomad  menerangkan,  perkawinan sirri  artau  perkawinan  di  bawah  tangan  adalah perkawinan  yang  dilaksanakan  dengan  tidak
16 Ibnu Taimiyah, Hukum-Hukum Perkawinan, Alih bahasa Rusnan Yahya, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997),  hlm. 10.
17 Neng  Zubaedah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan
Tidak Dicatat , (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 345.
memenuhi syarat dan prosedur peratura perundang- undangan. Menurut hukum Islam perkawinan sirri atau  di  bawah  tangan  adalah  sah,  asalkan  telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun dari  aspek  perundang-undangan  perkawinan model ini belum lengkap karena belum dicatatkan. Namun pencatatan itu hanya merupakan perbuatan administratif  yang tidak berpengaruh terhadap sah tidaknya perkawinan. 18 Rukun dan syarat perkawinan tersebut adalah:
1.  Rukun  perkawinan  ada  lima,  yaitu  adanya mempelai  laki-laki,  mempelai  perempuan, adanya  wali,  dua  orang  saksi  dan  sighat  (ijab qabul).
2.  Syarat perkawinan meliputi:
a. Syarat suami: bukan mahram dari calon istri, atas kemauan sendiri/ tidak terpaksa, jelas orangnya, tidak sedang ihram haji.
b. Syarat  istri:  tidak  ada  halangan  syar’i, maksudnya  tidak  sedang  bersuami,  bukan mahram, tidak sedang beriddah;
c. Syarat wali: laki-laki, baligh, berakal, tidak dipaksa, adil dan tidak sedang ihram haji;
d. Syarat saksi: laki-laki, baligh, berakal, adil, dapat mendengar dan melihat, bebas. tidak terpaksa, memahami bahasa yang digunakan dalam  ijab  qabul  dan  tidak  sedang  ihram haji. 19
Perkawinan sirri tetap memenuhi rukun dan syarat yang disebutkan di atas, namun tidak dicatat atau perkawinannya disembunyikan. Hal ini bisa terjadi karena:
1. Dalam rangka perkawinan poligami, sementara persyaratan poligami yang harus dipenuhi oleh suami secara tercatat sangat ketat;
2. Bukan dalam rangka poligami, tetapi dilakukan oleh orang-orang tertentu yang terikat dengan perjanjian dalam bidang pekerjaannnya yang mengharuskan dia menunda atau tidak melangsungkan  perkawinan  dalam  jangka waktu tertentu.
3. Dalam  rangka  kawin  gantung  yang  dahulu banyak dilakukan oleh masyarakat namun sekarang sudah berkurang.
Perkawinan  demikian  sah,  sepanjang  tidak
18 Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia , (Jakarta: Prenada Media  Group, 2010),  hlm. 208.
19 Al-Hamdani, Op. cit. , hlm. 30-31.
dimaksudkan untuk melecehkan dan merendahkan istri  dan  menelantarkan  anak-anak  yang  akan dilahirkan. Juga ada keinginan untuk mencatat perkawinannya  jika  syarat-syaratnya  sudah terpenuhi. 20
Wildan Mustofa membagi nikah sirri dalam dua golongan. Pertama akad nikah dilakukan oleh seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  tanpa hadirnya orang tua/wali si perempuan. Nikahnya hanya dihadiri oleh laki-laki dan  perempuan yang melakukan akad nikah, dua orang saksi, dan guru atau ulama yang menikahkan, tanpa memperoleh pendelegasian dari wali nikah yang berhak. Kedua, akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan  yang  legal  sesuai  ketentuan  hukum Islam,  tetapi  tidak  dicatatkan  sesuai  kehendak undang-undang perkawinan di Indonesia. 21
Meskipun  nikah  sirri  diang gap  sah, ada pula kalangan ulama mazhab yang tidak membolehkannya. M Anshari MK mengatakan: Nikah  sirri  artinya  nikah  rahasia,  lazim  disebut dengan nikah di bawah tangan atau nikah liar. Dalam fikih Maliki nikah sirri diartikan sebagai nikah yang atas pesan suami para saksi merahasiakannya untuk istrinya, atau jamaahnya sekalipun keluarga setempat. Mazhab Maliki tidak membolehkan nikah sirri, nikah ini dapat dibatalkan dan pelakunya dapat dihukum hadd. Mazhab Syafi’i dan Hanafi juga tidak membolehkan nikah sirri. Khalifah Umar pernah mengancam orang yang menikah sirri dengan hukuman hadd. 22
Dari beberapa pendapat di atas dapatlah disimpulkan bahwa nikah sirri adalah nikah yang dilakukan  tidak  secara  resmi,  tidak  menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan agak tertutup dalam pelaksanaannya. Nikah sirri dapat dibagi dua. Pertama, nikah yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun karena satu dan  lain  hal,  tidak  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan.  Nikah  demikian  menurut pendapat kebanyakan ulama dan ahli hukumnya sah. Keabsahan tersebut alangkah baiknya kelak diperkuat dengan mengurus pencatatannya sesuai peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, sehingga memiliki dokumen pernikahan yang otentik.  Kedua,  nikah  yang  dilakukan  tanpa terpenuhi salah satu atau beberapa rukun dan
20 Neng Zubaedah, Loc cit.
21 M. Anshari MK, Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah- masalah Krusial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 24.
22 Ibid. , hlm. 25-26.
syaratnya,  misalnya  tidak  ada  wali,  dan  juga dilakukan  secara  rahasia.  Pernikahan  demikian, menurut sebagian ulama, terutama mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi’i tidak sah. Namun ada juga ulama yang membolehkannya dalam kondisi darurat.

## Kawin Sirri di Masyarakat
Fenomena nikah sirri, baik dalam golongan pertama, maupun kedua, banyak sekali terjadi di masyarakat. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

## 1.  Golongan pertama
Golongan  pertama  ini  menikah  secara sirri dengan memenuhi semua rukun dan syarat pernikahan,  dalam  arti  ada  wali  yang  berhak menikahkan, ada kedua suami istri yang menikah, ada  saksi  yang  adil,  dan  ada  akad  (ijab-qabul) pernikahan. Banyak sekali contoh orang yang melakukan hal-hal seperti ini. Di kalangan tokoh/ pejabat misalnya perkawinan Moerdiono dengan artis Machica Muchtar. Di kalangan artis misalnya dapat disebut perkawinan Rhoma Irama dengan beberapa  istrinya,  perkawinan  Ahmad  Dhani dengan Mulan Jameelah, perkawinan Farhat Abbas dengan Regina  dan sebagainya.
Di kalangan ustadz populer diantaranya perkawinan Ustadz Aswan dengan Rima Idris., dan masih banyak lagi yang lainnya.
Mereka yang melangsungkan nikah sirri di atas, sampai artikel ini ditulis, ada yang rumah tangganya bisa langgeng, namun ada juga yang bermasalah, dalam arti dipermasalahkan oleh istri pertamanya, istri keduanya atau oleh suami itu sendiri. Kebanyakan nikah sirri model di atas dilakukan dalam rangka poligami, dan hal ini banyak sekali terjadi di masyarakat. Atau karena status salah satu pasangan, calon istri atau calon suami bercerai di bawah  tangan  sehingga  tidak  ada  bukti  tertulis perceraiannya,  yang  berakibat  mereka  terpaksa menikah secara sirri.
Ada pula pernikahan sirri dilakukan karena sengaja ingin mengesahkan pernikahan saja secara agama, di mana ayah atau walinya bertindak sebagai wali yang sah, agar kedua pasangan halal bergaul sebagai suami istri. Pasangan ini belum mencatatkan pernikahannya sambil menunggu waktu yang tepat.

## 2. Golongan kedua
Nikah sirri dalam praktik yang terjadi di tengah masyarakat, banyak dalam bentuk kedua,
yaitu menikah secara sirri karena tidak ada wali, dengan tidak menggunakan prosedur wali hakim. Dalam hal ini pasangan suami istri atau para pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut menggunakan wali muhakkam , bukan wali nasab (ayah, kakek, saudara kandung, saudara seayah dan seterusnya)  dan  wali  hakim  (pejabat  pemerintah yang ditunjuk) sebagaimana diatur dalam agama dan peraturan yang berlaku.
Abdul Qadir Syukur dalam tesisnya tentang pernikahan  dengan  Wali  muhakkam,  akibat hukum  dan  solusinya, 23 serta  Kasyful  Anwar dalam penelitiannya tentang nikah sirri melalui wali  muhakkam, 24 membahas mengenai maksud dan kedudukan wali muhakkam lebih terperinci. Kata muhakkam diambil dari bahasa Arab yang asal katanya hakkama-yuhakkimu - tahkiiman - muhukkimun - muhakkamun, yang artinya memegang perintah, mengepalai,  menghukumkan,  menjatuhkan hukum. 25 Mahkamatun artinya tempat berhakim. 26 Menurut kaidah ilmu tashrif, kata hakama adalah timbangan  (wazan) fa’ala yang diubah menjadi wazan fa’ala, sehingga kata hakama berubah menjadi hakama-yahkumu-tahkiman. Kata tahkim dalam bahasa Indonesia yang berarti mengangkat hakim, menjadikan hakim. 27
Dimaksud wali muhakkam dalam perkawinan ialah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami  isteri  untuk  bertindak  sebagai  wali  dalam akad nikah mereka. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal tempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakkam. Caranya ialah kedua calon suami istri mengangkat seorang yang mempunyai pengertian tentang hukum-hukum agama untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka. 28
Jadi, jika pernikahan tidak dapat menghadirkan wali nasab, dan tidak pula dapat dilakukan dengan 23 Lihat  Abdul  Qadir  Syukur, Wali  Muhakkam  dalam Pernikahan, Akibat Hukum dan Solusi, Tesis, (Banjarmasin: Pascasarjana IAIN Antasari, 2012).
24 Lihat Kasful Anwar, Nikah Sirri Melalui Wali Muhakkam di  Kecamatan  Tanjung  Kabupaten  Tabalong ”,  Skripsi, (Amuntai: STAI Rakha, 2014).
25 Muhammad  Idris  al-Marbawi, Kamus  al-Marbawi , (Surabaya: Dar al-Ihya, tth), hlm. 142.
26 Ibid. , hlm. 143.
27 Departemen P & K  RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 884.
28 Departemen Agama, Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah , (Jakarta: Badan Pembantu Kesejahteraan Masjid, 1991-1992), hlm. 53.
wali  hakim,  karena  wali  hakimnya  tidak  ada  di tempat pernikahan itu dilaksanakan, maka dalam keadaan  demikian,  pernikahan  boleh  dengan menggunakan  wali  muhakkam.  Keadaan  yang membolehkan dilaksanakannya pernikahan dengan wali muhakkam diterangkan sebagai berikut:
Dalam hubungan ini Malik berkata tentang perempuan  yang  kondisinya  lemah,  ia  boleh dikawinkan oleh orang yang diserahi urusannnya, karena ia tidak dapat pergi kepada sultan. Jadi seolah- olah sultan tidak berada di tempatnya, sehingga seluruh orang Islam secara umum dapat bertindak sebagai walinya. Syafi’i berpendapat bahwa apabila dalam masyarakat terdapat perempuan yang tidak mempunyai  wali,  lalu  ia  mewalikannya  kepada seorang  laki-laki  untuk  menikahkannya,  maka hukumnya boleh. Karena hal itu merupakan tindakan yang mengangkat hakim. Dan orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya dengan hakim itu sendiri. 29
Qurthubi  berkata:  Jika  perempuan  yang tinggal di tempat yang tak ada sultan dan tidak ada pula mempunyai wali, maka penyelesaiannya dapat, ia serahkan kepada tetangga yang dipercayainya untuk mengakadkannya. Dalam keadaan demikian tetangga  tersebut  telah  menjadi  wali.  Karena setiap  orang  tentu  perlu  kawin,  tetapi  dalam melaksanakannya hendaklah sebaik-baiknya yang dapat dikerjakan.
Al-Imam Taqiyuddin al-Hushaini al-Dimasyqi mengatakan,  Yunus  bin  Al  Imam  Al  Husaini meriwayatkan  dari  Syafi’i  bahwa  jika  dalam suatu masyarakat ada seorang wanita yang tidak memiliki wali sama sekali, lalu ia menguasakan atau mewakilkan perkaranya kepada seorang laki-laki, termasuk dalam hal pernikahan, maka hukumnya boleh. Sebab hal itu termasuk pelimpahan kekuasaan dan status orang yang dilimpahi kekuasaan itu sama seperti hakim.
Imam  al-Nawawi  mengatakan,  menurut al-Mawardi jika seorang wanita tidak punya wali sama sekali, maka ia memiliki tiga pilihan. Pertama, ia  tidak  menikah.  Kedua,  ia  bisa  menikahkan dirinya  sendiri  karena  alasan  darurat.  Ketiga, ia  bisa  menguasakan/  menyerahkan  urusannya kepada  seseorang,  kemudian  orang  itulah  yang menikahkannya. 30
29 Sayyid Sabiq, Op. cit ., hlm. 27.
30 Syaikh Muhammad Hafizh Ali al-Syuwaisyi, Tuhfah al- ‘Urusy wa bi Hajah al-Nufus , Alih bahasa Abdul Rosyad Shiddiq, Kado Pernikahan, (Jakarta; Pustaka al-Kautsar,
Al-Syuwaisyi  mengatakan,  bahwa  dalam masalah seorang wanita tidak mempunyai wali sama sekali, ia boleh menguasakan kepada seorang ulama fikih yang ahli ijtihad. Pelimpahan kekuasaan seperti itu  hukumnya  sah,  sehingga  pernikahannya  pun boleh. Tetapi dengan syarat pihak yang dilimpahi kekuasaan tersebut harus orang yang memang patut untuk memberikan keputusan, dan ini cukup sulit untuk ditemuka di zaman sekarang. Menurut pendapat yang kita pilih, pernikahannya sah apabila ia menyerahkan urusannya kepada orang yang adil (terjaga kehormatan dan dirinya), walaupun tidak sampai sebagai mujtahid. Itulah pendapat yang dikutip oleh Yunus bin Abdul A’la, seorang ulama yang jujur. 31 Usman Abdullah al-Husaini dalam al-Qawanin al-Syar’iyyah menyatakan masalah nikah dengan wali muhakkam ini, yang kutipan aslinya berbahasa Arab Melayu, sebagai berikut: Adapun jikalau tiada sekali- kali ada wali atau gaib dua marhalah yaitu sembilan puluh pal atau dibawa tiada baulihi orang bertemu padanya atau wali itu ‘adhal yakni enggan daripada menikahkan atau bersembunyi maka suatu daripada lima hal ini maka jikalau ada qadhi syar’i maka ialah yang menikahkan. Adapun jikalau tiada qadhi maka bertahkim daripadanya. Tetapi wajib diperiksa lebih dahulu akan walinya adanya sama tiadanya. Dan dekatnya sama jauhnya, hadirnya sama ghaibnya. Maka jikalau sudah sungguh-sungguh tiada walinya atau ghaibnya dua marhalah yaitu sembilan puluh pal  dan  tiada  qadhi  syar’i,  maka  itu  waktulah bertahkim. 32
Melihat beberapa pendapat di atas tampaknya wali muhakkam dalam pernikahan sirri dibolehkan bila seorang perempuan tidak memiliki wali sama sekali, walinya ghaib  dalam jarak dua marhalah dan di daerah setempat tidak ada qadhi syar’i (hakim). Hal itu dilakukan setelah lebih dahulu diadakan penelitian secara seksama tentang keberadaan wali nasabnya. Sedangkan dalam pernikahan resmi tidak dikenal adanya wali muhakkam, karena yang dibenarkan sebagai wali hanyalah wali nasab  dan wali hakim.
Tetapi mengingat sekarang ini khususnya di Kalimantan  Selatan,  boleh  dikatakan  di  semua
2005), hlm. 51-52.
31 Ibid. , hlm. 52.
32 Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya al-Alawi al- Hushaini, al-Qawanin al-Syariah Majalis al-Hukmiyyah wa al-Iftaiyyah , (Surabaya:  Syirkah Maktabah wa al-Mathba’ah Salim Nabhan wa Auladuh, tth), hlm. 60-61.
tempat sudah tersedia wali hakim (Kepala Kantor Agama  atau  petugas  yang  ditunjuk),  maka  wali muhakkam tidak berlaku lagi. Dengan begitu nikah sirri dengan menggunakan wali muhakkam boleh dikatakan tidak sah. Mereka ini seharusnya menggunakan wali hakim.
Hal ini sejalan pula dengan pendapat ulama di Kota Banjarmasin yang diwawancarai oleh Abdul Qadir  Syukur,  yaitu  Drs.  KH  Adenani  Iskandar (alm), Drs. H. Ibrahim Hasani, Drs.H. Humaidi Dahlan, Lc, Drs. H. Tabrani Basri, H. Junaidi As Khalid dan Drs. H. Karsayudha, SH, M.Ag. (alm). Ternyata  hampir  semua  ulama  ini  berpendapat pernikahan  sirri  melalui  wali  muhakkam  tidak sah. Hal ini karena menurut mereka  hanya sultan (pemerintah)  yang  berwenang  bertindak  sebagai wali hakim bagi wanita yang tidak memiliki wali, wali  jauh,  wali  berbeda  agama  atau  wali  tidak merestuinya (adhal) .  Orang  di  luar  sultan  tidak memiliki hak melakukannya. Kondisi darurat sebagai celah hukum untuk menikah dengan wali muhakkam  kurang  terpenuhi,  sebab  para  pihak tersebut tidak melakukan usaha maksimal untuk menikah secara resmi.

## 3. Akibat Hukum
Nikah sirri golongan pertama bisa saja dianggap sah. Begitu juga nikah sirri golongan kedua, dengan alasan darurat, mungkin juga ada ulama yang menganggap dibolehkan. Tetapi dengan statusnya sebagai nikah sirri, maka yang tidak bisa dihindari adalah akibat hukumnya yang sama-sama merugikan. Nikah sirri karena tidak dikuatkan oleh dokumen yang sah, maka mudah sekali dilepaskan dan diabaikan. Suami gampang sekali mencerai atau tidak memenuhi kewajibannya terhadap istri, dan istri akan kesulitan menuntut hak-haknya karena tidak ada bukti sah tentang perkawinan tersebut. Dalam perkawinan poligami di mana kawin sirri banyak  terjadi,  suami  atau  istri  tua  dan  anak- anaknya juga gampang menganggap perkawinan sirri itu tidak ada. Akibatnya masalah menjadi sangat kompleks dan sulit untuk diselesaikan bahkan sampai ada di antara para pihak meninggal dunia. Misalnya kasus yang menimpa Machica Muchtar  dan  anaknya,  mereka  sampai  harus melakukan tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) untuk membuktikan bahwa perkawinan itu memang ada. Ternyata hasil tes DNA yang dilakukan oleh RSCM  Jakarta  menyatakan  bahwa  Muhammad
Iqbal (17) memang anak kandung alm Moerdiono bersama artis senior Machica Muchtar.
Tes  DNA  adalah  salah  satu  cara  untuk memastikan bukti hubungan darah antara anak dengan kedua orang tua kandungnya, yang untuk kasus  ini  tingkat  akurasinya  mencapai  99,99 persen. Hal ini sangat melegakan bagi Machica yang sudah sekian lama menuntut pengakuan keluarga Moerdino atas status hukum anaknya. Tetapi  dari  keluarga  alm  Moerdiono  tidak  ada yang bersedia melakukan tes yang sama. Untuk itu pihak  Pengadilan  akan  melakukan  penambahan alat  bukti,  yaitu  sumpah  supletoir,  yang  artinya sumpah tambahan dari Machica sebagai penggugat, sehingga majelis hakim semakin yakin dalam mengeluarkan putusannya.
Sumpah supletoir identik dengan sumpah pocong (mubahalah) ,  di  mana  yang  bersumpah bersaksi atas nama Allah akan kebenaran sumpahnya dan berani menanggung risiko dilaknat oleh Allah jika pernyataannya tidak benar. Merasa benar Machica pun sudah disumpah dengan cara ini. Tetapi tetap saja ia tidak berhasil menuntut haknya dan hak anaknya secara layak. 33
Dalam kasus Ustadz Aswan dan istri mudanya yang dinikahi secara sirri lain lagi. Semula ia menjanjikan kepada istri keduanya yang dinikahi secara sirri tersebut, akan dinikahi secara resmi. Tetapi  ketika  janji  ini  ditagih,  justru  si  istri diceraikan, juga secara tidak resmi. Hal ini berakibat si istri kesulitan menuntut hak-haknya, juga hak- hak anaknya. Terabaikannya hak istri tersebut bisa berlanjut sampai kepada kewarisan apabila suami meninggal lebih dahulu.
Belum  lagi  urusan  bepergian,  menginap  di hotel  tertentu  yang  mensyaratkan  buku  nikah, pembuatan  paspor  dan  sebagainya,  buku  nikah sebagai bukti nikah resmi menjadi sangat penting. Akibat lainnya akan menimpa anak yang lahir dari perkawinan  sirri  tersebut. Anak akan kesulitan mendapatkan  akta  kelahiran,  sebab  salah  satu persyaratannya adalah adanya buku nikah.
Alasan filosofis, administasi dan hukum bahwa perkawinan  harus  dicatat  oleh  lembaga  resmi adalah  karena  perkawinan  merupakan  lembaga suci dan berkekuatan hukum, dengan perkawinan akan memberikan kejelasan status dan kedudukan anak yang dilahirkan. Asal usul kelahiran seseorang
33 Sumpah Suplitoir Machica Muchtar, Banjarmasin Post , 5 Maret 2013.
tentunya sangat menentukan kehidupannya kelak, seperti halnya dengan status apakah dia terlahir sebagai anak sah atau anak di luar kawin. Perbedaan status akan membedakan hak dan kedudukan anak sah dan anak luar kawin.
Menurut Ida Chairiaty, asal usul kelahiran anak dapat dilihat dalam akta kelahiran mereka. Adanya akta kelahiran dimaksudkan agar seorang anak dapat membuktikan bahwa dirinya adalah benar- benar anak yang sah dari ayah dan ibunya.  Jika asal usul seorang anak tidak dilindungi oleh hukum, atau dengan kata lain anak tersebut tidak memiliki akta kelahiran, maka jika kelak anak tersebut ingin melakukan  perbuatan  hukum  tertentu,  misalnya menuntut harta warisan orang tuanya maka anak tersebut akan mengalami kesulitan. Sebab secara hukum tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah anak kandung dari orang tua yang meninggalkan harta  warisan.  Lain  halnya  dengan  anak  yang memiliki  akta  kelahiran,  ia  akan  lebih  mudah membuktikan tentang asal usul kelahirannya. Tegasnya setiap kelahiran itu perlu memiliki bukti tetulis dan otentik karena untuk dapat membuktikan identitas seseorang yang pasti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat dilihat dari akta kelahiran yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan akta tersebut. 34 Di Indonesia yang berhak mengeluarkan akta kelahiran adalah Lembaga Catatan Sipil yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Setelah ditetapkan Perturan Presiden tersebut maka setiap peristiwa kelahiran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat perlu  didaftarkan  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil guna mendapatkan akta kelahiran.
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kota Banjarmasin merupakan salah satu lembaga teknis  daerah  di  lingkungan  Pemerintah  Kota Banjarmasin, yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan  Tata  Kerja  Sekretariat  Daerah,  Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarmasin
34 Ida Chairiaty, Implementasi Kebijakan Program Pelayanan Akta  Kelahiran  Gratis  di  Kota  Banjarmasin  (Studi  Kasus Program Dispensasi Penerbitan Akta Kelahiran di Atas 1 (Satu) Tahun Tanpa Penetapan Pengadilan) , Tesis, (Banjarmasin; Pascasarjana  Univeritas  Lambung  Mangkurat,  2011), hlm.  5.
mempunyai  Tugas  Pokok  melaksanakan  urusan rumah tangga daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Sebagai bentuk kepedulian dan perwujudan tanggung  jawab  Pemerintah  Kota  Banjarmasin untuk memberikan akta kelahiran sebagaimana diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak dan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006 tentang Administrasi Kependudukan serta untuk mendorong pencapaian Renstra 2011 bahwa “semua anak tercatat kelahirannya”, dibuat kebijakan berupa Peraturan  Daerah  No.  11  Tahun  2008  tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, serta Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pelayanan lainnya, di mana pada tarif retribusi ini untuk pelayanan akta kelahiran dinyatakan gratis atau tidak dipungut biaya. 35
Namun  menurut  Komisi  Perlindungan Anak  Indonesia  (KPAI)  Provinsi  Kalimantan Selatan,  pada  Tahun  2010  tercatat  lebih  dari  27 ribu  anak  usia  0-5  Tahun  di  Kota  Banjarmasin tidak memiliki Akta Kelahiran, dari total jumlah anak-anak pada waktu itu sebanyak 58 ribu jiwa. Hal tersebut menandakan bahwa orang tua kurang memperhatikan hak sipil anak, dan mungkin pula dari sejumlah anak tersebut ada yang lahir dari perkawinan sirri, sehingga orangtuanya kesulitan untuk menguruskan akta kelahirannya.
Tetapi  apa  pun  penyebabnya,  yang  jelas keadaan  ini  nantinya  dikhawatirkan  akan mempersulit anak dalam menempuh kehidupan mendatang seperti dalam hal pembagian hak waris, pendaftaran  sekolah,    pembuatan  KTP,    Kartu Keluarga dan lain sebagainya. Menurut hukum Islam, ada tiga hal yang menjadi sebab seseorang dapat mewarisi dari orang lain meninggal dunia, yaitu  perkawinan;  kekerabatan;  dan  wala’. 36 Jadi, kalau status perkawinan orangtuanya bermasalah, maka  sulitlah  bagi  anak  untuk  menuntut  hak- haknya tersebut. Perkawinan yang dapat dijadikan alasan  saling  mewarisi  adalah  perkawinan  yang sah menurut syariat, selama perkawinan itu masih berlangsung.
Memang sebenarnya Allah memberikan hak  mewarisi  tidak  tergantung  kepada  status
35 Ibid. , hlm. 6.
36 Fatchur  Rachman, Ilmu Waris ,  (Bandung:  Alma’arif,,
1994),  hlm. 24.
sirri  atau  tidaknya  pernikahan.  Tetapi  prosedur penyelesaian harta waris itu yang sulit ditempuh melalui pengadilan jika tidak dikuatkan oleh akta nikah. Sementara orangtua meninggalkan harta pusaka  yang  dapat  diwarisi.  Apabila  hak  waris anak terabaikan, maka hal itu bertentangan dengan Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang Kesejahteraan Anak. Pada Bab II Pasal 2 Undang- Undang ini diterangkan: (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar; (2) Anak  berhak  atas pelayanan  untuk  mengembangkan  kemampuan dan  kehidupan sosialnya sesuai dengan aturan negara yang baik dan berguna.

## 4. Saaduz Ziraiyah
Melihat  akibat-akibat  negatif   nikah  sirri  di atas, baik akibat hukum, keluarga maupun sosial, maka lebih baik nikah sirri dihindari. Meskipun nikah  sirri,  khususnya  golongan  pertama  sah secara agama, tetapi banyak dampak negatif  yang ditimbulkannya.  Nikah sirri demikian membuka jalan bagi terabaikannya hak-hak istri dan anak. Adanya  banyak  implikasi  demikian,  berarti pernikahan  sirri  membawa  mudharat,  terutama bagi istri dan anak-anak di kemudian hari. Agama tidak menghendaki kemudaratan demikian, hanya karena  kepentingan  sesaat,  yaitu  ingin  menikah secara  instan.  Sebuah  kaidah  fikih  menyatakan: Menghindari keburukan hendaknya didahulukan daripada menarik kemanfaatan . 37 Meksipun nikah sirri sering dilakukan karena alasan  darurat,  terpaksa,  menghindari  zina  dan sebagainya, namun alasan ini tidak tepat. Perzinaan sebagai perbuatan terkutuk dan berdosa besar harus dihindari, tetapi cara menghindarinya tentu bukan dengan melakukan pelanggaran baru. Memang bisa saja  dipakai  kaidah  fikih: idza  ta’aradha  dhararani fuddhila akhaffuhuma (jika  ada  dua  bahaya/risiko, maka dahulukan bahaya yang lebih ringan). 38
Maksudnya daripada pasangan berbuat zina sebagai suatu pelanggaran hukum lebih baik dilakukan pernikahan sirri yang juga melanggar hukum. Tetapi  menghilangkan  suatu  bahaya  tidak  boleh dengan  melakukan  bahaya  lainnya.  Kaidah  fikih
37 Masyfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, (Jakarta: Haji Masagung, 1996) hlm. 158.
menyatakan: al-dhararu la yuzalu bi al-dharara (bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lainnya). 39 Menghindari zina tetapi dengan melakukan pernikahan  yang  kontroversial  dan  diragukan keabsahannya, banyak implikasinya yang merugikan, tidak  sejalan  dengan  tujuan  perkawinan  untuk mewujudkan  kemaslahatan  dan  kebahagiaan suami  istri  dan  keturunannya.  Langkah  begini dapat dilakukan dalam kondisi yang benar-benar darurat, sedangkan dalam kasus-kasus yang terjadi di masyarakat kelihatannya belum begitu darurat. Masih ada peluang usaha lain, namun peluang itu sengaja tidak dilakukan atau dihindari oleh pemuka agama yang menikahkan dan pasangan yang menikah. Sekiranya sudah diusahakan maksimal tetap gagal menikah, baru boleh dikatakan sudah darurat.
Di  masa  lalu  ketika  hakim  masih  langka, misalnya orang tinggal di hutan, di laut atau tempat- tempat yang terisolasi yang tidak ada hakimnya, bisa saja nikah sirri golongan kedua (dengan melalui wali muhakkam)  dibolehkan.  Qurthubi  mengatakan, jika perempuan tinggal di tempat yang tidak ada sultannya dan tidak pula mempunyai wali, maka penyelesaiannya dapat ia serahkan kepada orang yang dipercayainya untuk mengakadkannya. Dalam keadaan demikian orang tersebut telah bertindak sebagai wali, karena setiap orang tentu perlu kawin tetapi dalam melaksanakan hendaknya dilakukan sebaik-baiknya yang dapat dikerjakan. 40
Jadi kebolehan secara sirri hanya dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan demikianlah para ulama terdahulu membolehkan. Sekarang, dengan sudah  tersebarnya  sultan  (wali  hakim)  di  mana- mana, maka kebolehan itu bisa saja tidak berlaku. Dalam  hukum  Islam,  aturan  hukum  bisa  saja berubah sejalan dengan perubahan zaman. Kaidah fikih menyatakan: taghayyur al-ahkâm bi taghayyuri al- azminati wa al-amkinati wa al-ahwali (hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan keadaan). 41
Pemerintah sebagai sultan atau hakim telah pula melarang menikah secara sirri atau menikah melalui  wali  muhakkam,  mestinya  tidak  ada perbedaan pendapat lagi karena ketentuan penguasa itu berfungsi menghilangkan ikhtilaf. Kaidah Fikih berbunyi: hukmu  al-hâkimi  ilzamun  wa  yarfa’u  al- khilâf (keputusan pemerintah itu mengikat untuk
39 Ibid. , hlm. 88.
40 Sayyid Sabiq, Loc. cit ..
41 Masyfuk Zuhdi, Op. cit ., hlm. 183.
dilaksanakan dan menghilangkan perbedaaan pendapat). 42 Pemuka agama yang biasanya terlibat dalam pernikahan sirri perlu berusaha untuk keluar dari melakukan  hal-hal  yang  bersifat  ikhtilaf   supaya perbuatannya  tidak  menjadi  kontroversi  bahkan mengandung konsekuensi hukum, karena sudah ada ketentuan hukum yang satu. Bukan mencari- cari alasan untuk melakukan ikhtilaf. Kaidah fikih menyatakan: al-khurûju  min  al-khilâfi  mustahabbun (menghindari perbedaan pendapat itu disunatkan. 43 Di dalam hadits dinyatakan pula yang artinya: Dari Anas ra dari Nabi saw beliau bersabda: Tinggalkan apa yang meragukanmu dan lakukan apa yang tidak meragukanmu (HR Ahmad). 44
Penutup Dapat  ditegaskan,  pernikahan  sirri  sangat diragukan keabsahan dan kekuatan hukumnya baik menurut hukum Islam apalagi menurut Hukum  Positif.  Dasar  dan  alasan-alasan  yang selama ini dipergunakan, baik dasar agama maupun pertimbangan keadaan darurat masih sangat lemah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Banyak pasangan yang menikah secara sirri selama ini umumnya berstatus duda atau janda, atau karena motif  poligami, mereka hanya ingin serba mudah, praktis dan agar cepat berkumpul sebagai suami istri. Tetapi sebenarnya hal ini mengandung banyak risiko. Terlepas dari status hukumnya, yang oleh sebagian ulama dibolehkan, namun pernikahan demikian terkesan sangat longgar. Tidak adanya buku nikah dapat membuat suami istri tersebut sangat mudah untuk bercerai nantinya.  Belum lagi akibat yang merugikan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
Dalam kehidupan rumah tangga hampir selalu  terjadi  masalah,  besar  atau  kecil.  Mereka yang  menikah  secara  sirri,  apalagi  jika  disertai kelemahan di segi ekonomi tentu rentan bertengkar dan berpisah. Mereka begitu mudah bercerai tanpa perlu lagi ke pengadilan. Sebab dari awal mereka sudah tidak melibatkan pengadilan dan KUA dalam urusan pernikahannya. Ini berarti pernikahan sirri cenderung mempermudah terjadinya perceraian,
42 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 173.
43 Masyfuk Zuhdi, Op. cit ., hlm. 138.
44 al-Imam  Jalaluddin  Abdirrahman  bin  Abibakar  al- Suyuthi, al-Jami’ al-Shaghir , Juz 1, (Surabaya: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, tth), hlm. 15.
padahal perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah swt. sebagaimana hadis yang artinya: Dari Ibn Umar dari Nabi saw beliau bersabda: Perbuatan halal yang dibenci di sisi Allah adalah thalaq (HR. Abi Daud). 45
Hak dan kewajiban suami istri yang jika menikah secara resmi akan dijamin oleh undang-undang dan mendapatkan pengakuan di masyarakat. Mereka selain  mendapatkan  buku  nikah,  biasanya  juga mengucapkan ikrar sighat taklik untuk melindungi hak-hak  istri,  baik  berkaitan  dengan  kebutuhan jasmani  maupun  rohani.  Juga  diberikan  nasihat- nasihat perkawinan dan buku-buku pedoman untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera yang resmi dari pemerintah, yang tidak dijual di pasaran. Ketiadaan buku nikah berarti undang-undang tidak bisa melindunginya sekiranya terjadi permasalahan. Jadi risiko pernikahan terpaksa ditanggung sendiri oleh pasangan yang menikah tersebut.
Pasangan  yang  menikah  sirri  cenderung hanya  berpikir  jangka  pendek,  mencari  jalan pintas dan mencari mudahnya saja. Mereka tidak memikirkan risiko hukum atas tindakannya, baik menurut Hukum Islam maupun Hukum Positif dan tidak pula memikirkan prospek kehidupan pernikahannya  dan  anak-anaknya  ke  depan. Sekiranya  memungkinkan,  pasangan  demikian hendaknya memperbaharui pernikahannya secara resmi  di  KUA,  supaya  memperoleh  legitimasi sebagaimana mestinya.
Daftar Pustaka Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta:  Akademika Pressindo, 1992). al-Bukhari, Al Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, Shahih al-Bukhari , Jilid III, Juz 6, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H).
al-Hushaini,  Usman  bin  Abdullah  bin  Aqil  bin Yahya al-Alawi, al-Qawanin al-Syariah Majalis al-Hukmiyyah wa al-Iftaiyyah ,  (Surabaya: Syirkah Maktabah wa al-Mathba’ah Salim Nabhan wa Auladuh, tth).
al-Marbawi, Muhammad Idris, Kamus al-Marbawi , (Surabaya: Dar al-Ihya, tth), h. 142.
al-Sijistani,  al-Imam  Abi  Daud  Sulaiman, Sunan Abi Daud ,  (Surabaya:  Maktabah  Dahlan, tth), Jilid II.
45 al-Imam Abi Daud Sulaiman al-Sijistani, Sunan Abi Daud , (Surabaya: Maktabah Dahlan, tth), Jilid II, hlm. 255.
al-Suyuthi, al-Imam Jalaluddin Abdirrahman bin Abibakar, al-Jami’ al-Shaghir , Juz 1, (Surabaya: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, tth).
al-Syuwaisyi, Syaikh Muhammad Hafizh Ali, Tuhfah al-‘Urusy wa bi Hajah al-Nufus , Alih bahasa Abdul  Rosyad  Shiddiq, Kado Pernikahan, (Jakarta; Pustaka al-Kautsar, 2005).
Al-Turmudzi, Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Tsaurah, Sunan Turmudzi. Jilid 2. (Surabaya: Maktabah Dahlan, tth).
Anshari  MK,  M.,  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia Masalah-masalah  Krusial ,  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Anwar, Kasful, Nikah Sirri Melalui Wali Muhakkam di  Kecamatan  Tanjung  Kabupaten  Tabalong ”, Skripsi, (Amuntai: STAI Rakha, 2014).
Chairiaty,  Ida, Implementasi  Kebijakan  Program Pelayanan Akta Kelahiran Gratis di Kota Banjarmasin (Studi Kasus Program Dispensasi Penerbitan Akta Kelahiran di Atas 1 (Satu) Tahun Tanpa Penetapan Pengadilan) ,  Tesis, (Banjarmasin;  Pascasarjana  Univeritas Lambung Mangkurat, 2011).
Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya , (Jakarta:  Proyek  Pengadaan  Kitab  Suci Alquran, 1990/1991).
Departemen  Agama, Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah , (Jakarta: Badan Pembantu Kesejahteraan Masjid, 1991-1992).
Departemen Agama RI, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah,
Jakarta:  Proyek  Peningkatan  Sarana Keagamaan,  1996/1997).
Departemen P & K RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
Ibnu  Rusyd, Bidayatul  Mujtahid ,  Jilid  3,  (Jakarta: Pustaka Amani, 1995).
Ibnu  Taimiyah, Hukum-Hukum Perkawinan, Alih bahasa  Rusnan  Yahya,  (Jakarta:  Pustaka al-Kautsar, 1997).
Majelis  Ulama  Indonesia, Himpunan Fatwa MUI,
( Jakarta: Departemen Agama RI, 2003).
Muhammad  Ismail  al-Kahlani, Subul al-Salam , (Beirut: Dar al-Fikr, 1411 H).
Peraturan  Daerah  Nomor  12  Tahun  2009 tentang  Retribusi  Pelayanan  di  Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pelayanan lainnya.
Peraturan  Presiden  Nomor  25  Tahun  2008 tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Rahman, Fatchur, Ilmu Waris , (Bandung: Alma’arif,, 1994). Sabiq,  al-Syaikh  Sayyid, Fiqh al-Sunnah ,  Jilid  II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H).
Sayyid  Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid  6,  (Bandung  : Almaarif, 1987).
Shomad,  Abd., Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia ,  (Jakarta: Prenada Media  Group, 2010).
“Sumpah Suplitoir Machica Muchtar”, Banjarmasin Post , 5 Maret 2013.
Syukur,  Abdul  Qadir, Wali  Muhakkam  dalam Pernikahan, Akibat Hukum dan Solusi, Tesis, (Banjarmasin: Pascasarjana IAIN Antasari, 2012).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , (Surabaya: Pustaka Tintamas, 1991).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak..
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin .
Zubaedah, Neng, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat , (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
Zuhdi,  Masyfuk, Masail  Fiqhiyah, (Jakarta: Haji Masagung, 1996).