## Persona, Jurnal Psikologi Indonesia
Persepsi Terhadap Kualitas Calon Legislatif (Caleg), Dan Kepercayaan Politik ( Political trust ) dengan Partisipasi Politik.
Rohana Handaningrum Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Rr. Amanda Pasca Rini Dosen Tetap Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
e-mail : amanda.pasca@gmail.com
Abstract. This  study  aims  to  determine  the  relationship  of  perception  of  the  quality  of candidates and political trust with political participation. The population in this study were students at the University August 17, 1945 Surabaya who already have the right to vote or voting rights (age> 17 years or married). While the sample in this study was 150 students, with  incidental  sampling  method.  The  results  of  this  study  were  analyzed  using  multiple regression  analysis  and  resulted  in:  1)  The  relationship  between  perceptions  of  quality candidates  (candidates)  and  political  beliefs  (political  trust)  with  political  participation, the value of F = 1.056  with a significance level of 0.351> 0.05. It can be concluded that this  hypothesis  is  rejected  or  not  proven,  that  means  there  is  no  significant  relationship between  perceptions  of  quality  candidates  (candidates)  and  political  beliefs  (Political Trust)  with  Political  Participation.  2)  partial  test  results  perceptions  of  the  quality  of candidates (X1) with political participation, the value of t = 0.297 and 0.767 significance level>  0.05.  This  suggests  that  partial  perception  of  the  quality  factor  candidates (candidates) (X1), there was no significant relationship to political participation (Y). It can be concluded that this hypothesis is not proven or rejected. 3) The results of the partial test of political beliefs (political trust) (X2) with political participation, the value of t = -1.424 and a significance level of 0.157> 0.05. This suggests that partial political trust factor (X2) there is no significant relationship to political participation (Y). value of R Square (R2) of 0.14.  R  Square  value  of  0.14  indicates  the  percentage  contribution  of  the  effect  of independent variables (perception of the quality of candidates and political beliefs) on the dependent  variable  (political  participation)  only  by  1.4%,  while  the  remaining  98.6%  is influenced by other variables not variables included in the study.
Keywords : Perception of the quality of candidates, Political trust, Political participation.
Intisari. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hubungan  Persepsi Terhadap  Kualitas Calon  Legislatif  (Caleg),  dan  Kepercayaan  Politik (Political  trust) dengan  Partisipasi Politik.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  mahasiswa  Universitas  17  Agustus  1945 Surabaya  yang  sudah  memiliki  hak  pilih  atau  hak  suara  (usia>17  tahun  atau  sudah menikah).  Sedangkan  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  150  orang  mahasiswa,  dengan metode incidental  sampling .  Hasil  penelitian  ini  dianalisa  menggunakan  analisis  regresi berganda dan menghasilkan: 1) Hubungan antara persepsi terhadap kualitas calon legislatif (Caleg)  dan  kepercayaan  politik  ( political  trust )  dengan  partisipasi  politik,  diperoleh nilai F=1,056  dengan  taraf  signifikansi  0,351>0,05.  Dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  dalam penelitian ini ditolak atau tidak terbukti, yang artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara persepsi terhadap kualitas calon legislatif (Caleg) dan kepercayaan politik ( Political Trust ) dengan Partisipasi Politik. 2) hasil uji parsial persepsi terhadap kualitas Caleg (X1) dengan partisipasi politik, diperoleh nilai t=0,297 dan taraf signifikansi 0,767 > 0,05. Hal ini  menunjukkan  bahwa  secara  parsial  faktor  persepsi  terhadap  kualitas  calon  legislatif (Caleg)  (X1),  tidak  ada  hubungan  signifikan  terhadap  partisipasi  politik  (Y).  Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini tidak terbukti atau ditolak. 3) H asil uji  parsial  kepercayaan  politik  ( political  trust )  (X2)  dengan  partisipasi  politik  ,  diperoleh nilai t= -1,424 dan taraf
signifikansi  0,157  >  0,05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  secara  parsial  faktor  kepercayaan politik (X2) tidak ada hubungan signifikan terhadap partisipasi politik (Y). nilai R Square (R 2 )  sebesar  0,14.  Nilai  R  Square  sebesar  0,14  tersebut  menunjukkan  prosentase sumbangan  pengaruh  variabel  independen  (persepsi  terhadap  kualitas  Caleg  dan kepercayaan  politik)  terhadap  variabel  dependen  (partisipasi  politik)  hanya  sebesar  1,4%, sedangkan  sisanya  sebesar  98,6%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak  dimasukkan dalam variabel penelitian ini.
Kata  Kunci : Persepsi  Terhadap  Kualitas  Calon  Legislatif  (Caleg),  Kepercayaan  Politik ( Political trust ), Partisipasi Politik.
Pemilihan  umum  adalah  salah  satu  pilar utama  dari  sebuah  demokrasi.  Salah  satu  kon- sepsi  modern  diajukan  oleh  Joseph  Scumpeter (1947)  yang  menempatkan  penyelenggaraan pemilihan  umum  yang  bebas  dan  berkala  seba- gai  kriteria  utama  bagi  sebuah  sistem  politik agar  dapat  disebut  sebagai  sebuah  demokrasi. Partisipasi  politik  masyarakat  berkaitan  erat dengan  demokrasi  suatu  negara.  Dalam  negara demokratis,  kedaulatan  tertinggi  berada  di tangan  rakyat,  yang  dilaksanaan  melalui  kegi- atan  bersama  untuk  menetapkan  tujuan  dan masa  depan  untuk  menentukan  orang-orang yang  akan  memegang  tampuk  kepemimpinan. Anggota  masyarakat  secara  langsung  memilih wakil-wakil yang akan duduk di lembaga peme- rintahan. Dengan kata lain, partisipasi langsung dari  masyarakat  merupakan  pengejewantahan penyelenggaraan  kekuasaan  politik  yang  absah oleh  rakyat,  keikutsertaan  masyarakat  dalam berpartisipasi  sangatlah  penting  karena  teori demokrasi  menyebutkan  bahwa  rakyat  sangat- lah  mengetahui  apa  yang  mereka  kehendaki. Hak-hak  sipil  dan  kebebasan  dihormati  serta dijunjung tinggi. Tiada demokrasi tanpa partisi- pasi politik warga, sebab partisipasi merupakan esensi  dari  demokrasi.  Partisipasi  atau  keterli- batan  masyarakat  dalam  berpolitik  merupakan ukuran demokrasi suatu negara.
Secara  normatif  demokrasi  tersebut  dapat kita lihat sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,  dan  untuk  rakyat  (Mochtar,  2003). Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik  bagi  rakyat  adalah  rakyat  itu  sendiri. Karena  keputusan  politik  yang  dibuat  dan dilaksanakan  oleh  pemerintah  menyangkut  dan mempengaruhi  kehidupan  warga  negara,  maka warga  negara  berhak  ikut  serta  menentukan  isi
keputusan  yang  mempengaruhi  hidupnya  de- ngan cara mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan  keputusan  politik.  Dalam  hal  ini masyarakat  ikut  berpartisipasi.  Baik  ketika  dia memilih  calon  pemimpin  atau  ikut  didalam kampanye maupun partai politik.
Partisipasi  politik,  menurut  Herbet  McClos- ky  (Damsar,  2010)  dapat  diartikan  sebagai kegiatan  kegiatan  sukarela  dari  warga  masya- rakat  melalui  mana  mereka  mengambil  bagian dalam  proses  pemilihan  penguasa  dan  secara langsung  atau  tidak  langsung  dalam  proses pembentukan  kebijakan  umum.  Menurut  Max Weber  masyarakat  melakukan  aktivitas  politik karena,  pertama  alasan  rasional  nilai,  yaitu alasan  yang  didasarkan  atas  penerimaan  secara rasional  akan  nilai-nilai  suatu    kelompok. Kedua,  alasan  emosional  afektif,  yaitu  alasan didasarkan  atas  kebencian  atau  sukarela  ter- hadap suatu ide, organisasi, partai atau individu. Ketiga,  alasan  tradisional,  yaitu  alasan  yang didasarkan atas penerimaan norma tingkah laku individu  atau  tradisi  tertentu  dari  suatu  kelom- pok sosial. Keempat, alasan rasional instrumen- tal,  yaitu  alasan  yang  didasarkan  atas  kalkulasi untung rugi secara ekonomi.
Miriam  Budiarjo  mendefinisikan  partisipasi politik  sebagai  kegiatan  seseorang  atau  seke- lompok  orang  untuk  ikut  secara  aktif  dalam kehidupan  politik  yaitu  dengan  cara  memilih pimpinan  negara  secara  langsung  atau  tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan  ini  mencakup  tindakan  seperti  mem- berikan  suara  dalam  pemilihan  umum,  meng- hadiri  rapat  umum,  menjadi  anggota    suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan  dengan  pejabat  pemerintah  atau anggota parlemen. Ramlan Surbakti mendefeni- sikan  partisipasi  politik  itu  sebagai  kegiatan

## Rohana Handaningrum dan Rr. Amanda Pasca Rini
warga  negara  biasa  dalam  mempengaruhi  pro- ses  pembuatan  dan  pelaksanaan  kebijaksanaan umum  dan  ikut  menentukan  pemimpin  peme- rintahan.
Berdasarkan  beberapa  defenisi  partisipasi politik  yang  telah  dikemukakan,  dapat  dilihat bahwa  setiap  partisipasi  politik  yang  dilakukan oleh  masyarakat  merupakan  kegiatan-kegiatan sukarela yang nyata dilakukan, atau tidak mene- kankan  pada  sikap-sikap.  Dalam  sistem  peme- rintahan, yang berwenang membuat dan melak- sanakan  keputusan  politik  adalah  pemerintah, akan  tetapi  masyarakat  mempuyai  hak  untuk mempengaruhi  proses  pembuatan  serta  pelak- sanaan  keputusan  yang  dibuat  oleh  pemerin- tahan tersebut (Sudijono,1995).
Milbrath  dan  Goel  (Sudijono,1995)  membe- dakan partisipasi politik menjadi beberapa kate- gori  perilaku  yaitu;  1).  Apatis,  adalah  orang- orang  yang  menarik  diri  dari  proses  politik,  2). Spectator,  yaitu  berupa  orang-orang  yang  seti- daknya pernah ikut dalam pemilu. 3). Gladiator, yaitu  orang-orang  yang  selalu  aktif  terlibat dalam  proses  politik.  4).  Pengkritik,  yaitu orang-orang  yang  berpartisipasi  dalam  bentuk konvensional.
Adanya  kebebasan  rakyat  dalam  menjalan- kan  partisipasi  politik  menjadi  ukuran  untuk melihat  eksistensi  demokrasi  dalam  suatu negara.  Ada  banyak  bentuk  partisipasi  politik itu sendiri, diantaranya melalui pemberian suara ( voting  behavior ),  diskusi  politik,  kegiatan kampanye,  ikut  dalam  partai  politik  dan  lain sebagainya.  Perilaku  politik  masyarakat  itu sendiri  dapat  dilihat  ketika  masyarakat  tersebut ikut berpartisipasi, misalnya dalam pemilu.
Pemilu  merupakan  cara  yang  paling  kuat bagi  rakyat  untuk  berpartisipasi  dalam  demo- krasi  perwakilan  modern.  Joko  Prihatmoko (2008)  menyebutkan  bahwa  pemilu  disebut “bermakna”  apabila  memenuhi  tiga  kriteria, yaitu  keterbukaan,  ketepatan,  dan  efektifitas. Sebagai  salah  satu  sarana  demokrasi  Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik  yang  terbuka  dan  bersifat  massal, sehingga  diharapkan  dapat  berfungsi  dalam proses  pendewasaan  dan  pencerdasan  pema- haman politik masyarakat.
Melalui  pemilu  akan  terwujud  suatu  infras- truktur dan mekanisme demokrasi serta mem-
bangkitkan  kesadaran  masyarakat  mengenai partisipasi  politik.  Masyarakat  diharapkan  pula dapat  memahami  bahwa  fungsi  pemilu  itu adalah  sarana  untuk  mewujudkan  kedaulatan rakyat,  keabsahan  pemerintah,  dan  pergantian pemerintahan  secara  teratur  (Syamsuddin, 1988).
Indonesia  menyelenggarakan  Pemilu  untuk memilih  wakil-wakilnya  di  lembaga  legislatif (DPR/DPRD)  serta  memilih  Presiden  dan wakilnya.  Partai  politik  merupakan  salah  satu bentuk dari partisipasi politik. Partisipasi politik ini  merupakan  aspek  penting  dalam  sebuah tatanan  negara  demokrasi.  Demokrasi  sebagai suatu  sistem  politik  berupaya  untuk  memberi- kan  wadah  seluas-luasnya  kepada  rakyat  untuk turut berpartisipasi atau ikut serta secara politik dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Dimana dalam  hal  ini  partisipasi  politik  dapat  diartikan sebagai  kegiatan  warga  negara  yang  bertujuan untuk  mempengaruhi  pengambilan  keputusan oleh pemerintah (Samuel, 1994).
Partisipasi  warga  negara  dapat  dilihat  mela- lui perilaku politiknya. Perilaku politik itu dapat dilihat  dari  berbagai  jenis  yaitu  melalui  partai politik,  kampanye,  pemberian  suara  dan  lain- lain.  Bentuk  perilaku  politik  ini  menjadi  alat analisis untuk melihat partisipasi politik masya- rakat  itu  sendiri.  Bagi  pemerintah  partisipasi politik  dapat  dikemukakan  dalam  berbagai fungsi.  Pertama,  partisipasi  politik  masyarakat untuk  mendukung  program-program  peme- rintah. Hal ini berarti bahwa peran serta masya- rakat  diwujudkan  untuk  mendukung  program politik  dan  program  pembangunan.  Kedua, partisipasi masyarakat berfungsi sebagai organi- sasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat sebagai  masukan  bagi  pemerintah  dalam  me- ngarahkan  dan  meningkatkan  pembangunan. Ketiga,  sebagai  sarana  memberikan  masukan, saran,  dan  kritik  terhadap  pemerintah  dalam perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan. Organisasi-organisasi  sosial  kemasyarakatan (ormas)  dan  organisasi  sosial  politik  (orsospol) merupakan  bentuk  dari  partisipasi  politik  yang lain.
Rakyat  membuat  kontrak  sosial  dengan  para pemimpin  melalui  pemilu.  Pada  saat  pemilu rakyat  dapat  memilih  figur  yang  dapat  diper- caya untuk mengisi jabatan legislative dan ekse-
kutif.  Di  dalam  pemilu,  rakyat  yang  telah memenuhi  syarat  untuk  memilih,  secara  bebas, dan rahasia, menjatuhkan pilihannya pada figur yang  dinilai  sesuai  dengan  aspirasinya.  Oleh karena  itu,  kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  para pemimpin  sekarang  bukanlah  muncul  karena dirinya  sendiri,  melainkan  titipan  dari  rakyat melalui pemilu (Hendarmin,2007).
Partisipasi  politik  berkaitan  erat  dengan kesadaran  politik  serta  kepercayaan  politik ( Political  Trust ).  Sedang  keputusan  memilih identik dengan penerimaan masyarakat terhadap figur  (kualitas  individu)  yang  ditawarkan  dam proses  pemilihan  anggota  legislatif  (DPR/ DPRD) maupun Presiden dan Wapres.

## METODE

## Sampel
Penelitian  ini  mengambil  sampel  dari  popu- lasi  dengan  teknik incidental  sampling ,  yaitu mengambil  sampel  dalam  berbagai  kesempatan bertemu  dengan  sampel  untuk  diminta  kese- diaannya  mengisi  alat  pengumpul  data  pene- litian.  Jumlah  sampel  penelitian  ini  150  orang mahasiswa  Universitas  17  Agustus  1945  Sura- baya  yang  sudah  memiliki  hak  pilih  (usia>17 tahun atau sudah menikah).

## Alat Ukur Penelitian
Untuk  mengumpulkan  data  variabel  Partisi- pasi  politik,  digunakan  Skala  Partisipasi  politik dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  53  item (pernyataan)  yaitu  terdiri  item  favorable  dan unfavorabel  menggunakan  skala  likert  dimana responden  menentukan  tingkat  persetujuan mereka  terhadap  suatu  pernyataan  dengan memilih  salah  satu  dari  pilihan  yang  tersedia dengan  lima  kategori  jawaban,  yaitu:  SS  = Setuju,  S=  Sangat  Setuju,  T=  Tidak  tahu/tidak memberikan jawaban/netral, TS = Tidak Setuju, STS  =  Sangat  Tidak  Setuju.Pemberian  skor pada  aitem  favorabel  dan  unfavorabel  disusun dalam  bentuk  skala  rentang  1  sampai  lima  dan terdiri  dari  5  (lima)  alternafif  jawaban.  Untuk pernyataan  favorable  pemberian  skor  bergerak dari  kategori  jawaban  sangat  setuju  (SS) diberikan  skor  5  hingga  kategori    jawaban sangat tidak setuju (STS) diberikan skor 1. Dan sebaliknya  untuk  pernyataan  unfavorabel  pem-
berian  skor  bergerak  dari  kategori  jawaban sangat  tidak  setuju  (STS)  diberikan  skor  5 hingga  kategori  jawaban  sangat  setuju  (SS) diberikan skor 1.
Skala  kepercayaan  politik  digunakan  untuk mengumpulkan  data  kepercayaan  politik.  Data tersebut  bisa  diungkap  dengan  menggunakan skala  yang  mencakup  indikator  perilaku politi- cal trust (Burhanuddin Muhtadi, 2013), yaitu   : (1)  sikap  terhadap  partai  politik,  (2)  sikap terhadap politisi, (3) Sikap terhadap menteri dan lembaga  kementrian  (4)  Sikap  terhadap DPR, (5)  sikap  terhadap  Presiden  (6)  sikap  terhada berita politik.Skala Kepercayaan Politik ( Politi- cal  Trust )  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  64 aitem  (pernyataan)  yaitu  terdiri  item  favorable dan  unfavorabel  menggunakan  skala  likert dimana  responden  menentukan  tingkat  perse- tujuan  mereka  terhadap  suatu  pernyataan  de- ngan  memilih  salah  satu  dari  pilihan  yang tersedia  dengan  lima  kategori  jawaban,  yaitu: SS  =  Setuju,  S=  Sangat  Setuju,  T=  Tidak tahu/tidak  memberikan  jawaban/netral,  TS  = Tidak  Setuju,  STS  =  Sangat  Tidak  Setuju. Pemberian  skor  pada  aitem  favorabel  dan unfavorabel disusun dalam bentuk skala rentang 1  sampai  lima  dan  terdiri  dari  5  (lima)  alterna- fif  jawaban.  Untuk  pernyataan  favorable  pem- berian  skor  bergerak  dari  kategori  jawaban sangat  setuju  (SS)  diberikan  skor  5  hingga kategori  jawaban  sangat  tidak  setuju  (STS) diberikan skor 1. Dan sebaliknya untuk pernya- taan  unfavorabel  pemberian  skor  bergerak  dari kategori  jawaban  sangat  tidak  setuju  (STS) diberikan  skor  5  hingga  kategori    jawaban sangat setuju (SS) diberikan skor 1.
Skala  persepsi  terhadap  kualitas  Caleg digunakan  untuk  mengumpulkan  data  persepsi terhadap  kualitas  Caleg.  Data  tersebut  bisa diungkap  dengan  menggunakan  skala  yang mencakup  indikator  perilaku  Dari  beberapa indikator  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya tentang  indikator  persepsi  dari  Walgito  dan indikator  Caleg  berkualitas  dari  Rusli,  maka peneliti  menyimpulkan  bahwa  beberapa  indika- tor  persepsi  terhadap  terhadap  kualitas  Caleg yaitu;  1).  Integritas  Intektal,  2).  Integritas Moral, 3). Integritas sosial.
Skala  persepsi  terhadap  kualitas  calon  legis- latif (Caleg) dalam penelitian ini terdiri dari 53

## Rohana Handaningrum dan Rr. Amanda Pasca Rini
item  (pernyataan)  yaitu  terdiri  item  favorable dan  unfavorabel  menggunakan  skala  likert  di- mana  responden  menentukan  tingkat  persetu- juan  mereka  terhadap  suatu  pernyataan  dengan memilih  salah  satu  dari  pilihan  yang  tersedia dengan  lima  kategori  jawaban,  yaitu:  SS  = Setuju,  S=  Sangat  Setuju,  T=  Tidak  tahu/tidak memberikan jawaban/netral, TS = Tidak Setuju, STS  =  Sangat  Tidak  Setuju.  Pemberian  skor pada  aitem  favorabel  dan  unfavorabel  disusun dalam  bentuk  skala  rentang  1  sampai  lima  dan terdiri  dari  5  (lima)  alternafif  jawaban.  Untuk pernyataan  favorable  pemberian  skor  bergerak dari  kategori  jawaban  sangat  setuju  (SS) diberikan  skor  5  hingga  kategori    jawaban sangat tidak setuju (STS) diberikan skor 1. Dan sebaliknya untuk pernyataan unfavorabel pemberian  skor  bergerak  dari  kategori  jawaban sangat  tidak  setuju  (STS)  diberikan  skor  5 hingga  kategori  jawaban  sangat  setuju  (SS) diberikan skor 1.

## HASIL
Uji  normalitas  sebaran,  bertujuan  untuk menguji  apakah  dalam  model  regresi,  variable pengganggu  atau  residual  memiliki  distribusi normal.  Seperti  diketahui  bahwa  uji  t  dan  f mengasumsikan bahwa  nilai  residual  mengikuti distribusi  normal.  Kalau  asumsi  ini  dilanggar maka  uji  statistic  menjadi  tidak  valid  untuk jumlah  sampel  kecil.  Adapun  cara  mengujinya adalah  dengan  analisis  grafik  (Ghozali,2005). Salah  satu  cara  termudah  untuk  melihat  nor- malitas  residual  adalah  dengan  melihat  grafik histrogram  yang  membandingkan  antara  data observasi  dengan  distribusi  yang  mendekati distribusi  normal.  Namun  demikian  hanya dengan  melihat  histrogram  nilai  hal  ini  dapat menyesatkan  khususnya  untuk  jumlah  sampel yang  kecil.  Metode  yang  lebih  handal  adalah dengan  melihat  normal probability plot  yang membandingkan  distribusi  komulatif  dari  dis- tribusi  normal.  Distribusi  normal  akan  mem- bentuk  satu  garis  lurus  diagonal,  dan  ploting data  residual  akan  dibandingkan  dengan  garis diagonal.  Jika  distribusi  data  residual  normal, maka  garis  yang  menggambarkan  data  sesu- ngguhnya  akan  mengikuti  garis  diagonalnya. Dari  Uji  Normalitas  dengan  grafik p-plot , menunjukkan bahwa titik-titik menyebar diseki-
tar  garis  diagonal,  serta  penyebarannya  mengi- kuti  arah  garis  diagonal.  Sehingga  garis  ini menunjukkan  bahwa  model  regresi  layak  di- pakai karena memenuhi unsur normalitas.
Uji  multikolinearitas  digunakan  untuk  me- ngetahui  hubungan  antar  sesama  variabel  inde- penden,  yakni  multikolinieritas  antara  variabel Persepsi  terhadap  kualitas  Caleg  dan  keperca- yaan politik ( Political trust ). Ada atau tidaknya penyimpangan  asumsi  klasik  multikolinearitas yaitu  adanya  hubungan  linear  antar  variabel independen  dalam  model  regresi.  Prasyarat yang  harus  terpenuhi  dalam  model  regresi adalah  tidak  adanya  multikolinearitas.  Ada beberapa  metode  pengujian  yang  bisa  diguna- kan diantaranya yaitu:
1) dengan  melihat  nilai inflation  factor (VIF), yaitu apabila nilai tolerance > 0,30 dan VIF > 0,90  maka  tidak  ditemukan  adanya  multi- kolinieritas pada model regresi.
2) Dengan  membandingkan  nilai  koefisien determinasi  individual  (r 2 )  dengan  nilai determinasi secara serentak (R 2 ).
3) dengan  melihat  nilai eigenvalue dan condi- tion index .
Pada penelitian ini akan dilakukan uji multi- kolinearitas  dengan  melihat  nilai inflation factor (VIF)  pada  model  regresi  dan  memban- dingkan  nilai  koefisien  determinasi  individual (r 2 )  dengan    nilai      determinasi  secara      seren- tak (R 2 ). Batas dari tolerance value adalah 0,10 atau batas variance inflation factor (VIF)  adalah 10.  Jika  tolerance  value  diatas  0,10  atau  nilai Variance  Inflation  Factor  (VIF)  dibawah  10, maka  tidak  multikolinearitas.  Sebaliknya,  jika tolerance  value  dibawah  0,10  atau  nilai  Vari- ance  Inflation  Factor  (VIF)  adalah  10,  maka terjadi multikolinearitas. (Ghozali, 2005:92)
Dari  hasil  uji  multikolinieritas  pada  bagian Coefficients yang  dianalisa  menggunakan  pro- gram SPSS 14.0 for Windows , terlihat nilai VIF sebesar 1,000 (<10) dan nilai tolerance 1,000 (> 0,10)  pada  variabel  persepsi  terhadap  kualitas Caleg  dan  kepercayaan  politik  ( political  trust ). Berikut adalah hasil uji multikolinieritas;
Uji  Autokorelasi,  Pengujian  autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada  tidaknya  korelasi  antara  variabel  pengga- nggu  pada  periode  tertentu  dengan  variabel pengganggu pada periode sebelumnya. Untuk
menguji  apakah  antar  residual  terdapat  korelasi yang  tinggi.  Jika  antar  residual  tidak  terdapat korelasi  maka  dikatakan  bahwa  residual  acak atau  random.  Problem  autokorelasi  disebabkan observasi  yang  berurutan  sepanjang  waktu  ber- kaitan  satu  sama  lain,  sehingga  timbul  residual tidak bebas dari satu observasi satu ke observasi lainnya.  Dengan  kata  lain,  masalah  ini  sering- kali  muncul  apabila  kita  menggunakan  data runtut waktu. Pendeteksian gejala ini dilakukan dengan  menggunakan  Uji  statistic  Durbin- watson,  yaitu  dengan  membandingkan  angka Dubin  Watson  dengan  nilai  kritisnya.  Jika Durbin-watson  lebih  besar  dari  nilai  kritisnya, maka  terjadi  autokorelasi.  Sebaliknya,  jika Durbin-Watson  lebih  kecil  dari  nilai  kritisnya, maka  terjadi  autokorelasi.  Selanjutnya  peneliti- an  dikatakan  bebas  dari  autokorelasi  dalam penelitian bila nilai DW berada diantara nilai du dan  4- du .  Pengujian  autukorelasi  dalam  peneli- tian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  pro- gram  SPSS  version  14.0 for  windows .  Berikut adalah hasil pengujian autokorelasi:
Uji  Heterokedastisitas,  bertujuan  untuk  me- nguji  apakah  dalam  model  regresi  terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu penga- matan  ke  pengamatan  lain.  Untuk  menguji  ada tidaknya  heteroskedastisitas  dilihat  dari  grafik scatter  plot dimana  jika  titik  menyebar  secara acak  serta  tersebar  diatas  dan  dibawah  0  pada sumbu  Y  dan  tidak  membentuk  pola  tertentu, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi heteroskedastisitas  pada  model regresi  tersebut. Dari garfik Scatterplot terlihat titik-titik menye- bar  secara  acak  serta  tersebar  baik  diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. hal ini dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi  heteros- kedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak.
Hipotesis  pertama  menyatakan  bahwa  ada hubungan  antara  persepsi  terhadap  kualitas calon  legislatif (Caleg) dan kepercayaan politik ( Political  Trust )  dengan  Partisipasi  Politik Mahasiswa  Universitas  17  agustus  1945  sura- baya.  Berdasarkan  hasil  uji  analisis  regresi berganda diperoleh nilai F = 1,056 dengan taraf signifikansi  0,351>0,05.  Dapat  disimpulkan bahwa  hipotesis  dalam  penelitian  ini  ditolak atau  tidak  terbukti,  yang  artinya  tidak  ada hubungan yang signifikan antara  persepsi
terhadap  kualitas  calon  legislatif  (Caleg)  dan kepercayaan  politik  ( Political  Trust )  dengan Partisipasi Politik.
Hipotesis  kedua  menyatakan  bahwa  ada hubungan  antara  persepsi  terhadap  kualitas calon  legislatif  (Caleg)  dengan  partisipasi  poli- tik  pada  mahasiswa  Universitas  17  agustus 1945 surabaya. Untuk menguji hipotesis kedua, digunakan  analisis  uji  parsial  (uji  t)  untuk mengetahui  apakah  variabel  bebas  variabel persepsi  terhadap  kualitas  calon  legislatif (Caleg)  (X1),  dengan  partisipasi  politik (Y). Dari  tabel  diatas,  dari  hasil  uji  parsial  persepsi terhadap kualitas Caleg (X1) dengan partisipasi politik,  diperoleh  nilai  t=0,297  dan  taraf signifikansi 0,767 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa  secara  parsial  faktor  persepsi  terhadap kualitas  calon  legislatif  (Caleg)  (X1),  tidak  ada hubungan signifikan terhadap partisipasi politik (Y).  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  hipo- tesis  dalam  penelitian  ini  tidak  terbukti  atau ditolak.
Hipotesis  ketiga  menyatakan  bahwa  ada hubungan  antara  kepercayaan  politik  ( political trust ) dengan partisipasi politik pada mahasiswa Universitas  17  agustus  1945  surabaya.  Untuk menguji hipotesis ketiga, digunakan analisis uji parsial (uji t) untuk mengetahui apakah variabel bebas  kepercayaan  politik  (X2),  dengan partisipasi politik (Y).
Hipotesis  kedua  menyatakan  bahwa  ada hubungan  antara  persepsi  terhadap  kualitas calon  legislatif  (Caleg)  dengan  partisipasi  poli- tik  pada  mahasiswa  Universitas  17  agustus 1945 surabaya. Untuk menguji hipotesis kedua, digunakan  analisis  uji  parsial  (uji  t)  untuk mengetahui  apakah  variabel  bebas  variabel persepsi  terhadap  kualitas  calon  legislatif (Caleg)  (X1),  dengan  partisipasi  politik (Y). H asil  uji  parsial  kepercayaan  politik  ( political trust ) (X2) dengan partisipasi politik (lihat tabel 4.3),  diperoleh  nilai  t=  -1,424  dan  taraf signifikansi 0,157 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial faktor kepercayaan politik (X2)  tidak  ada  hubungan  signifikan  terhadap partisipasi politik (Y). Sehingga dapat disimpulkan  bahwa  hipotesis  dalam  penelitian ini tidak terbukti atau ditolak.
Berdasarkan  nilai  koefisien  korelasi  deter- minasi (R Square) dalam analisis regresi ber-

## Rohana Handaningrum dan Rr. Amanda Pasca Rini
ganda  tersebut  diperoleh  nilai  R  Square  (R 2 ) sebesar  0,14.  Nilai  R  Square  sebesar  0,14 tersebut  menunjukkan  prosentase  sumbangan pengaruh  variabel  independen  (persepsi  terha- dap  kualitas  Caleg  dan  kepercayaan  politik) terhadap  variabel  dependen  (partisipasi  politik) hanya sebesar 1,4%, sedangkan sisanya sebesar 98,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam variabel penelitian ini.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  analisis  data  di  atas, menunjukkan bahwa ada hubungan yang lemah dan  tidak  signifikan  antara  persepsi  terhadap kualitas calon legislatif (Caleg) (X1) dan keper- cayaan  politik  ( political  trust )  (X2)  terhadap partisipasi politik (Y). Dimana variabel persepsi terhadap  kualitas  calon  legislatif  (Caleg)  (X1) yang  dan  kepercayaan  politik  ( political  trust ) (X2)  tidak  berpengaruh  terhadap  partisipasi politik  (Y),  baik  secara  parsial  maupun  ber- sama-sama atau serentak.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa persepsi responden (mahasiswa) terhadap Calon Legislatif  (Caleg)  cenderung  negatif  atau rendah,  begitu  pula  dengan  kepercayaan  politik ( political  trust )  yang  juga  menunjukkan  hasil yang  relatif  sama,  artinya  kepercayaan  politik konstituen  rendah.  Namun  gejala  politik  yang muncul  justeru  bertolak  belakang  dengan  teori yang  telah  dikemukakan  pada  bab  sebelumnya, karena  dalam  penelitian  ini  partisipasi  politik jesteru  meningkat  ditengah  rendahnya  keperca- yaan  politik  dan  persepsi  responden  yang cenderung  negatif  terhadap  kualitas  calon legislatif (Caleg).
Tingginya  angka  partisipasi  politik  pada penelitian ini yang tidak diikuti dengan mening- katnya  kepercayaan  politik  dan  persepsi  positif terhadap  kualitas  Caleg  yang  diusung  oleh Parpol  dalam  Pemilu  2014  tentu  memunculkan spekulasi  beragam.  Karena  ini  merupakan fenomena  yang  tidak  lazim  terjadi  dalam  iklim politik di Indonesia.
Dilansir dari http://www.merdeka.com/ poli- tik/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-dari-pemilu- 1955-2014.html, Pasca-reformasi Pemilu 1999 tingkat partisipasi memilih 92,6 persen dan jumlah Golput 7,3 persen. Angka partisipasi yang memprihatinkan terjadi pada Pemilu 2004,  yakni
turun  hingga  84,1  persen  dan  jumlah  golput meningkat  hingga  15,9  persen.  Pada  Pilpres putaran pertama tingkat partisipasi politik pemilih mencapai  78,2  persen  dan  jumlah  Golput  21,8 persen,  sedangkan  pada  Pilpres  putaran  kedua tingkat  partisipasi  politik  pemilih  mencapai  76,6 persen  dan  jumlah  golput  23,4  persen.  Pada Pemilu  Legislatif  tahun  2009  tingkat  partisipasi politik  pemilih  semakin  menurun  yaitu  hanya mencapai 70,9 persen dan jumlah golput semakin meningkat  yaitu  29,1  persen.  Pada  Pilpres  2009 tingkat  partisipasi  politik  pemilih  mencapai  71,7 persen dan jumlah golput mencapai 28,3 persen.
Begitu pula dengan pemilu 2014, tren menu- runnya angka partisipasi politik dan meningkat- nya angka Golput diprediksi terus meningkat, berdasarkan survei dari CSIS dan lembaga survei Cyrus Network telah menetapkan persentase pe- milih yang enggan menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum legislatif 2014. Dari hasil kalkulasi mereka melalui metode penghitungan cepat, tingkat 'golongan putih' pemilu tahun ini hampir menyentuh angka 25 persen. Tingkat partisipasi pemilih 75,2 persen. Sementara yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 24,8 persen. (Philips J. Vermonte, http://www. Merde ka.com/politik/ini-tingkat-partisipasi-pemilih- dari-pemilu-1955-2014.html).
Hal serupa juga diamini oleh Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra me- nyatakan sangat jelas kepercayaan publik kepa- da parpol menurun. Menurut dia, setidak-nya ada tiga faktor yang menyebabkan hal itu. Pertama, meningkatnya political literacy atau kesadaran melek politik  yang  dimiliki  pu- blik. Kedua, skeptisisme politik. Banyaknya pemberitaan media atas citra negatif parpol menjadi salah satu faktor pemicunya. Pemilih menjadi kehilangan insentif untuk memberikan suara. Tidak ada lagi dorongan ideologis dari publik atas keberadaan partai dengan aliran- aliran yang dimiliki. Rendahnya Kepercayaan publik kepada parpol terus merosot seiring dengan berbagai kasus korupsi yang menyeret kalangan elit parpol. Jatuhnya kepercayaan publik  itu  bisa  berimbas  negatif  terhadap partisipasi publik di pemilu legislatif. Ketiga, kegagalan parpol memenuhi janji-janjinya da- lam pemilu sebelumnya (http://www.ti.or.id/ index.php/news/2013/03/11/kualitas-caleg- selamatkan-parpol).
Sementara  itu,  buruknya  persepsi  responden terhadap kualitas calon legislatif, dimungkinkan karena  sejak  Pemilu  2004  silam,  orang-orang yang dipilih oleh partai untuk dicalonkan dalam menduduki posisi legislatif boleh dibilang asal- asalan  dan  dari  berbagai  profesi  dan  latar belakang  pendidikan  dan  pengalaman  yang sangat  bertolak  belakang  dengan  fungsi-fungsi kelegislatifan. Mulai dari fenomena Caleg artis, sampai pada Caleg tukang semir sepatu, tukang tambal  ban,  badut  dan  masih  banyak  lainnya yang  membuat  masyarakat  semakin  meragukan kualitas Caleg maupun partai yang mengusung- nya.
Proses  rekrutmen  calon  anggota  legislatif tersebut  adalah  menyangkut  persoalan  kapasi- tas, kapabilitas dan akseptabilitas calon anggota legislatif  kita  agar  dapat  memenuhi  fungsi legislatifnya,  baik  dalam  kerangka  melaksana- kan  fungsi  representasi,  legislasi,  anggaran  dan pengawasan  secara  lebih  berkualitas.  Dalam arti,  calon  anggota  legislatif  yang  direkrut  oleh partai-partai  politik  kita  tidak  hanya  memenuhi persyaratan  umum  atau  minimal  sebagaimana diatur  dalam  pasal  50  UU  Nomor  10  Tahun 2008  tentang  Penyelenggaraan  Pemilu  DPR, DPD,  dan  DPRD,  namun  perlu  pula  menetap- kan  syarat-syarat  khusus  untuk  memenuhi aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat.  Rekrut- men  politik  yang  baik  seharusnya  dimulai dengan  pendidikan  politik  yang  dilakukan secara  berkesinambungan  oleh  partai  politik. Rekrutmen  politik  adalah  suatu  proses  seleksi atau  rekrutmen  anggota  anggota  kelompok untuk  mewakili  kelompoknya  dalam  jabatan- jabatan administrative maupun politik
Perekrutan  calon  anggota  legislatif  (caleg) adalah  salah  satu  unsur  proses  demokratisasi yang ikut menentukan tinggi-rendahnya kualitas demokrasi  sebuah  sistem  politik.  Semakin  baik mekanisme perekrutan caleg semakin baik  pula kualitas  demokrasi  sebuah  sistem  politik. Dengan  memerhatikan  kualitas  rekrutmen caleg,  orang  dapat  menilai  dan  menduga  kua- litas  partai  politik  bersangkutan,  politisi  yang bakal  berkarya  di  badan  legislatif,  serta  dam- paknya  terhadap  proses  pembuatan  kebijakan, dan  implikasinya  terhadap  kualitas  kehidupan masyarakat  secara  menyeluruh  sebagai outco- mes dari sistem politik demokrasi. Jika  salah
satu  dari  mata  rantai  proses  politik  dalam  jalur legislatif  ini  rusak  maka  bisa  diperkirakan bahwa  produk-produknya  pun  akan  terimbas termasuk  kemampuan  dan  kualitas  produk tersebut dalam meningkatkan kualitas dan kese- jahteraan  rakyat  pada  umumnya.  Oleh  karena itu, tahap perekrutan caleg sesungguhnya meru- pakan  tahapan  awal  yang  amat  vital  perannya dalam keseluruhan proses demokratisasi. Dalam konteks  inilah  pembahasan  tentang  isu  isu sekitar perekrutan menjadi menarik untuk dicer- mati  karena  dampak  jangka  panjangnya  yang sangat menentukan.
Demikian pula dalam pelaksanaan rekrutmen politik  pada  partai  politik  yang  mengikuti pelaksanaan  pemilu  tahun  2014  seharusnya melakukan mekanisme perekrutan calon anggo- ta legislatifnya memperhatikan proses mekanis- me  perekrutan  caleg  yang  meliputi  tahap-tahap penjaringan,  fit  dan  proper  test,  persyaratan administratif dan penetapan caleg bukan semata mata menentukan calon legislatif yang memiliki basis masa.
Masyarakat  sejujurnya  tidak  hanya  apatis dengan  kondisi  politik  bangsa  ini,  tetapi  gejala yang  nampak  justeru  lebih  dari  sekedar  apatis, yaitu  sikap  permisif,  masyarakat  cenderung acuh dan tidak mau ambil pusing dengan siapa- pun  yang  duduk  di  kursi  legislatif,  bahkan mungkin  juga  sudah  tidak  perduli  siapa  yang akan memimpin bangsa ini lima tahun kedepan, hal ini dapat dilihat dari antusiasme masyarakat terhadap  maraknya money  politik menjelang Pemilu.  Hampir  tidak  ada  orang  yang  datang atau  “ikut”  kampanye  atas  dasar  inisiatif/ keinginan  pribadi.  Hampir  semua  kampanye digerakkan  oleh  uang,  bahkan  satu  orang  bisa menerima  uang  lebih  dari  lima  partai  untuk datang  pada  acara-acara  kampanye  (okezone. com).  Bahkan  Masyarakat  justeru  memanfaat- kan  momentum  pemilu  sebagai  kesempatan untuk  mendapatkan  uang  sebanyak-banyaknya, sikap  permisif  inilah  yang  sengaja  ditunjukkan masyatarakat  sebagai  bentuk  “ distrust ”  atau ketidak  percayaannya  terhadap  segala  hal  yang bersifat politik.
Kekecewaan  para  pemilih  terhadap  kinerja politisi  dan  partai  politik  tidak  hanya  di Indonesia  tetapi  juga  di  temukan  di  amerika serikat dan inggris. Implikasi dari kekecewaan

## Rohana Handaningrum dan Rr. Amanda Pasca Rini
itu  adalah  pertama,  menurunnya  kepercayaan pemilih  terhadap  elit  politik  partai.  Kedua, kandidat  yang  di  tawarkan  partai  politik  tidak sesuai  dengan  harapan  masyarakat  pemilih. Tidak  hanya  itu,  sebagian  mahasiswa  univer- sitas  California  pada  tahun  1998  menyebutkan hanya  27  persen  yang  merasa  penting  untuk mengikuti  masalah-masalah  politik.  Sementara mahasiswa di inggris, menyebutkan hanya 60- 75  persen  „tidak  tertarik‟  atau  „tidak  terlalu tertarik‟  dengan  kegiatan  politik2  (Muhtar, 2012).
Menurut Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi (2013), ketidakpercayaan publik itu muncul lantaran buruknya citra lembaga politik di mata masyarakat. Hal itu berdasar dari jawaban 2.290 responden yang menyatakan 67% mengaku tidak tertarik dengan politik.Selain itu, kepercayaan masyarakat pada institusi politik juga buruk. Tercermin dari 58% responden yang menyatakan tak percaya partai politik, disusul dengan responden yang tak percaya politisi, menteri-menteri, DPR, dan Presiden. Menurut Burhanuddin, kepercayaan kepada politik kian terpuruk saat masyarakat mengikuti berita politik. Intensitas masyarakat dalam mengikuti berita politik itu dinilai turut memengaruhi buruknya perspektif masyarakat terhadap politik.Tak hanya berdasarkan infor- masi yang disebarkan melalui surat kabar atau televisi, tapi juga melalui media online atau jejaring sosial. Sebanyak 72% responden me- nyimpulkan bahwa politisi cenderung berbicara tentang kebaikan dirinya.Sementara lainnya, masyarakat  pesimistis  bahwa  politisi  akan memenuhi janji politiknya, dan menuding poli- tisi sebagai sekumpulan orang yang mengejar keuntungan pribadi.Khusus bagi pemilih yang mengakses internet, data menunjukkan semakin sering mengakses internet, semakin rendah kepercayaan pada politik, dan semakin jelek pandangan pada politisi. (http://news.liputan6. com/read/647271/survei-kepercayaan- masyarakat-pada-dunia-politik-terus- turun#sthash.KGhedStf.dpuf ).
Namun demikian, sekali lagi hasil penelitian ini  menunjukkan  pengaruh  yang  tidak  lazim karena  bertolak  belakang  dari  teori  yang  sudah ada,  dimana  rendahnya  kepercayaan  politik ( political trust ) dan buruknya persepsi terhadap
kualitas calon legislatif tidak berpengaruh signi- fikan  terhadap  partisipasi  politik  yang  cende- rung  tinggi.  Responden  (Mahasiswa)  dalam penelitian  ini  yang  rata-rata  adalah  pemilih pemula  ( beginner  voter , undecided  voter  dan swing voter) .
Responden  dalam  penelitian  ini  adalah mahasiswa  Universitas  17  Agustus  1945  Sura- baya  yang  memiliki  rentang  usia  18-21  tahun dari  berbagai  fakultas,  dan  rata-rata  adalah pemilih  pemula.  Pada  umumnya  mayoritas pemilih  pemula  adalah  pelajar  (SMA),  maha- siswa  dan  perkerja  muda.  Pemilih  pemula merupakan pemilih yang sangat potensial dalam perolehan  suara  pada  Pemilu.  Suara  potensial tersebut setidaknya bisa dilacak dari data dalam dua  pemilu  terakhir  yakni  pada  Pemilu  2004 dan   Pemilu    2009. Pada    Pemilu   2004,   ada 50.054.460   juta  pemilih   pemula   dari   jumlah 147.219  juta  jiwa  pemilih  dalam  pemilu. Jumlah itu mencapai 34 persen dari keseluruhan pemilih  dalam  pemilu.  Jumlah  tersebut  lebih besar  dari  pada  jumlah  perolehan  suara  partai politik  terbesar  pada  waktu  itu,  yaitu  Partai Golkar  yang  memperoleh  suara  24.461.104 (21,62  persen)  dari  suara  sah.  Sementara  pada Pemilu 2009 lalu, potensi suara pemilih pemula tetap signifikan (Bakti, 2012).
Besarnya  pemilih  pemula  diperkirakan  men- capai  19  persen  atau  36  jutaan  dari  189  juta penduduk  yang  memiliki  hak  pilih.  Potensi suara  pemilih  pemula  tersebut  tetap  lebih  besar dibandingkan  perolehan  suara  partai  politik terbesar  saat  itu,  yakni  Partai  Demokrat  yang memperoleh  21.655.295  suara.  Perolehan  suara Partai  Demokrat  tersebut,  jika  dihitung  ber- dasarkan suara yang sah dalam pemilu besarnya mencapai 20,81 persen (Bakti, 2012).
Menurut  M.  Rosyid  Dosen  Public  Relations Politik  di  Universitas  Al  Azhar  Indonesia (UAI),  perilaku  pemilih  pemula  memiliki karakteristik  yang  biasanya  masih  labil  dan apatis,  pengetahuan  politiknya  kurang,  cende- rung  mengikuti  kelompok  sepermainan  dan mereka  baru  belajar  politik  khususnya  dalam pemilihan  umum.  Ruang-ruang  tempat  di  mana mereka  belajar  politik  biasanya  tidak  jauh  dari ruang  yang  dianggap  memberikan  rasa  Kenya- manan dalam diri mereka. Adapun ruang-ruang tempat belajar politik tersebut yaitu,  pertama,
ruang keluarga. Di dalam lingkungan keluarga mereka   belajar   berdemokrasi   pertama kali, faktor   keluarga   sangat   mempengaruhi   cara pandang mengenai seluk-beluk kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk pendidikan politik diperoleh   pertamakali   dari    ruang keluarga. Keluarga mempunyai kekuatan dalam mempe- ngaruhi  secara   emosional,     sehingga  faktor orang tua bisa membentuk perilaku pemilih mereka. Kedua, teman sebaya atau p eer group . Pengaruh     teman     sebaya   atau   sepermainan menjadi faktor yang patut dipertimbangkan, karena faktor eksternal ini bisa mempengaruhi informasi dan pendidikan politik. Teman sebaya dipercaya     tidak    hanya   bisa   mempengaruhi persepsi    dan  tindakan   positif    tetapi   juga mempengaruhi persepsi dan tindakan negatif. Sehingga kecenderungan perilaku politiknya berpotensi homogen dengan perilaku politik teman dekatnya. Ketiga, media massa. Media massa terutama televisi mampu menyajikan sumber informasi politik kepada khalayaknya secara efektif dan efisien, dalam hal ini para remaja atau pemilih pemula dalam sehari bisa menghabiskan  waktu   berjam-jam  di depan televisi,   (meskipun  tidak    selalu   menonton program     yang    berkaitan dengan politik), ( M.Rosit, http://osismemilih.web.id/melirik- potensi-pemilih-pemula-pada-pemilu-2014/)
Menurut George Gerbner (2013), Dekan emiritus dari Annenberg School for Communi- cation di Universitas Pensylvania , bahwa tele- visi  telah   menjadi  anggota  keluarga  yang penting, anggota yang bercerita paling banyak dan paling sering. Kalau mereka menghabiskan waktu dalam menonton televisi lebih dari 4 jam perhari, menurut Gerbner, mereka sudah terma- suk heavy viewers yaitu penonton kelas berat yang mempunyai persepsi bahwa apa yang terjadi di televisi merupakan realitas di sekitar- nya. Maka, partai politik atau kandidat yang sering menampilkan dirinya di televisi, sangat berpotensi akan memperoleh perhatian dari pemilih pemula. (http://liputan6.com/read/2014/ 02/12/152005/antusiasme-pemilih-pemula- pada-pemilu-2014).
Pengetahuan politik pemilih pemula sebenar- nya tidak jauh berbeda dengan kelompok pemi- lih lainnya. Perilaku pemilih masih erat dengan faktor sosiologis dan psikologis dalam menja-
tuhkan  pilihan  politiknya  jika    ditinjau    dari studi voting behaviors . Namun  yang membeda- kan  pemilih  pemula  dan  kelompok  lainnya adalah  soal  pengalaman  politik  dalam  meng- hadapi pemilu. Preferensi yang dijadikan sanda- ran  dalam  melakukan  pemilihan  cenderung tidak  stabil  atau  mudah  berubah-rubah  sesuai dengan  informasi  atau  preferensi  yang  meling- karinya.  Faktor  yang  sangat  penting  adalah bagaimana  pemilih  pemula  tak  menjatuhkan pilihan  politiknya  karena  faktor  popularitas belaka.  Kecenderungan  pemilih  pemula  akan menaruh  simpati  kepada  kandidat  atau  caleg dari  kalangan  selebriti  dibandingkan  dengan kandidat/caleg  non  selebriti.  Oleh  karena  itu, segenap  komponen  atau  orang  yang  memiliki otoritas wajib meliterasi (politik) pemilih pemu- la  supaya  menjadi  pemilih  yang  kritis  dan rasional  ( critical  and  rational  voters ).  Artinya dalam  menjatuhkan  pilihannya  bukan  karena faktor  popularitas,  kesamaan  etnis  dan  kede- katan  emosional,  namun  karena  faktor  rekam jejak,  visi  misi,  kredibilitas  dan  pengalaman birokrasi.  Upaya  tersebut  adalah  bagian  dari political  empowerment bagi  warga  negara  teru- tama perilaku pemilih pemula dan karena  meli- hat  potensi  suara  pemilih  pemula  yang  signi- fikan pada Pemilu 2014.
Suara pemilih pemula menjadi  penting kare- na  pemilih  pemula  adalah  pemilih  yang  ikut andil  menentukan  pemimpin  negeri  ini  tidak hanya  pada  Pemilu  2014  namun  juga  pemilu- pemilu  selanjutnya.  Perilaku  pemilih  pemula menjadi  indikator  kualitas  demokrasi  secara substansial pada saat ini dan masa akan datang. Karena  kondisinya  masih  labil  dan  mudah  di- berikan  wawasan  politik  dan  demokrasi  secara benar  baik  dari  suprastruktur  politik  maupun infrastruktur  politik.  Maka  pemilih  pemula  ma- sih  terbuka  menjadi  pemilih  yang  cerdas  dan kritis  dalam  menentukan  pemimpin  di  Indo- nesia.
Dilansir dari litbang kompas.com antusiasme pemilih  pemula  dipengaruhi  keyakinan  bahwa pemilu  dapat  mengatasi  persoalan-persoalan kronis  bangsa.  Korupsi  dan  kenaikan  harga barang  merupakan  dua  masalah  besar  yang dihadapi  bangsa  Indonesia saat  ini dan menjadi perhatian pemilih pemula ( http://nasional.

## Rohana Handaningrum dan Rr. Amanda Pasca Rini
kompas.com/read/2014/04/08//Antusiasme.Pem ilih.Muda ).
Bukan kali ini saja antusiasme pemilih muda terlihat  dalam  pemilu.  Pemilihan  Gubernur  dan Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta  putaran  kedua tahun  2012  juga  menangkap  fenomena  yang sama.  Hasil  survei  pasca  pemilihan  ( exit  poll ) Litbang  Kompas  saat  itu  mengungkap  tidak kurang  dari  93  persen  responden  yang  meru- pakan  pemilih  pemula  datang  ke  tempat  pe- mungutan  suara  dan  memberikan  suaranya. Media  sosial  merupakan  wadah  yang  diakrabi anak-anak  muda  yang  melek  teknologi  dan menjadi  strategi  jitu  untuk  menggerakkan  para pemilih  muda  berbondong-bondong  datang  ke bilik  suara.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kesa- daran  konstituen  untuk  berpartisipasi  dalam proses demokrasi semakin tinggi.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  terdiri  dari  tiga  variabel,  dua variabel  independen  (Persepsi  terhadap kualitas Caleg dan kepercayaan politi) dan satu variabel dependen  (Partisipasi  politik).  Adapun  subyek dalam  penelitian  ini  adalah  150  orang  maha- siswa Untag Surabaya yang sudah memiliki hak pilih  (usia>17  tahun  atau  sudah  menikah). Instrumen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  menggunakan  skala  yang  sudah  diuji validitas  dan  reliabilitasnya.  Pengolahan  data dalam  penelitian  ini  kemudian  dianalisa menggunakan  analisis  regresi  berganda.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  hipotesis yang  sudah  dirumuskan  dalam  penelitian  ini tidak  terbukti.  Analisa  data  menunjukkan  bah- wa  persepsi  mahasiswa  Untag  surabaya  terha- dap  kualiatas  Caleg  tergolong  negatif  atau rendah,  begitu  pula  dengan  kepercayaan  politik mahasiswa  Untag  Surabaya  tergolong  rendah, namun kenyataan ini berlawanan dengan tingkat partisipasi  politik  mahasiswa  Untag  yang  ter- golong  tinggi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa hipotesis  yang  mengatakan  bahwa  “ada  hu- bungan  antara  persepsi  terhadap  kualitas  Caleg dan  kepercayaan  politik,  dengan  partisipasi politik” tidak terbukti.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  partisi- pasi  politik  dengan  responden  mahasiswa  yang rata-rata  adalah  pemilih  pemula,  secara  psiko- logis preferensi yang dijadikan sandaran dalam
melakukan  pemilihan  cenderung  tidak  stabil atau  mudah  berubah-rubah  sesuai  dengan informasi  atau  preferensi  yang  melingkarinya. Faktor  yang  sangat  penting  adalah  bagaimana pemilih pemula tak menjatuhkan pilihan politik- nya  karena  faktor  popularitas  belaka.  Kecende- rungan  pemilih  pemula  akan  menaruh  simpati kepada  kandidat  atau  caleg  dari  kalangan  sele- briti  dibandingkan  dengan  kandidat/caleg  non selebriti.  Oleh  karena  itu,  segenap  komponen atau  orang  yang  memiliki  otoritas  wajib  meli- terasi  (politik)  pemilih  pemula  supaya  menjadi pemilih  yang  kritis  dan  rasional  ( critical  and rational  voters ).  Artinya  dalam  menjatuhkan pilihannya  bukan  karena  faktor  popularitas, kesamaan  etnis  dan  kedekatan  emosional, namun  karena  faktor  rekam  jejak,  visi  misi, kredibilitas  dan  pengalaman  birokrasi.  Upaya tersebut  adalah  bagian  dari political  empower- ment bagi  warga  negara  terutama  perilaku pemilih  pemula  dan  karena  melihat  potensi suara  pemilih  pemula  yang  signifikan  pada Pemilu  2014.  Antusiasme  pemilih  pemula  juga dipengaruhi  oleh  keyakinan  (harapan)  bahwa pemilu  dapat  mengatasi  persoalan-persoalan kronis  bangsa.  Korupsi  dan  kenaikan  harga barang  merupakan  dua  masalah  besar  yang dihadapi  bangsa  Indonesia saat  ini dan menjadi perhatian  pemilih  pemula  (http://nasional. kompas.com/read/2014/04/08//Antusiasme.Pem ilih.Muda).

## DAFTAR PUSTAKA
Ancok, D. (2007). Membangun Kepercayaan Menu- ju  Indonesia  Madani,  Demokratis,  dan  Damai. http://ancok.staff.ugm.ac.id
Amirul, H. (2007). Pengaruh Media Terhadap Ting- kat  Partisipasi  Politik. Jakarta:  UIN  Syarif Hidayatullah
Antulian,  Rifa‟i.  (2004). Politik  uang  jalan  pemi- lihan kepala daerah . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Anoraga,  Pandji  dan  Sri  Suryati.  (1993). Perilaku Keorganisasian . Jakarta: Dunia Pustaka Jaya
A.Rahman.H.(2007). Sistem Politik Indonesia . Yog- yakarta : Graha Ilmu
Arikunto,  S.  (1998). Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan Praktek Jakarta.: PT. Rineka. Cipta.
Azwar,  S.  (1999). Reliabilitas  dan  validitas:  Seri pengukuran Psikologi . Yogyakarta: Sigma Alpha.
Azwar, S. (2000). Penyusunan Skala Psikologi. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Azwar, S.(2003). Validitas dan Reliabilitas . Yogya- karta : Pustaka Pelajar Offset.
Azwar, S. (2010). Penyusunan Skala Psikologi . Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Bismar,  A.  (2011). Analisis  Penyebab  Masyarakat tidak  Memilih  dalam  Pemilu .  Batam :  Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan
Budiharjo,  M.  (2008). Dasar-dasar  Ilmu  Politik edisi  Refisi .  Jakarta  :  PT.  Gramedia  Pustaka Utama
Castles,  L.  (2004). Pemilu  2004  dalam  Konteks Komparatif  &  Historis .  Yogyakarta  :  Pustaka Pelajar Offset.
Croissant,  A.  (2002). Majoritarian  and  Consensual Democracy,  Electoral  System  and  Democratic Consolidation in Asia ,: Asian Perspectives.
Damsar.  (2010). Pengantar  Sosiologi  Politik . Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
Elkit, J dkk. (2007). What Makes Election Free and Fair?. Journal of Democracy. Jakarta : Kencana Prenada Media Group,
Fukuyama, F. (1995). Trust : The Social Virtues and The Creation Of Prosperity , New York : the Free Press
Hadi,  S.  (1996). Statistik  2  jilid  II .    Yogyakarta: Andi Offset.
Hadi,  S.  (1997). Analisis  Regresi .  Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajahmada.
Hadi, S. (1996). Metodologi Research . Yogyakarta:
Andi Offset.
Hadi,  S.  (1997). Metodologi  Reasearch ,  Yayasan Penerbitan  Fakultas  Psikologi  UGM,  Yogya- karta.
Hamka.  (2002). Psikologi  Pendidikan .  Jakarta:
Rineko Cipta. Hartono.
Hendarmin  R.  (2007). Arsitektur  Konstitusi  Demo- kratik . Bandung : Fokusmedia.
Huntington P S. & Nelson, Joan. (1994). Partisipasi Politik Di Negara Berkembang . Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
Ivan, M A. (2013 ). General Trust dan Kepercayaan terhadap Institusi Publik pada Mahasiswa . Riau: Fakultas Psikologi UIN Suska.
Jainuri,  (2014). Jurnal  Ilmu  Pemerintan. Malang: Universitas Muhammadiyah.
Joseph  S,  (1987). Capitalism,  Socialism,  and Democracy . New York : Harper.
Prihatmoko,  J  (2008). Mendemokratiskan  Pemilu, dari  sistem  sampai  elemen  teknis .  Yogyakarta  : Pustaka Pelajar.
Mahfud, Choirul. (2011). Pendidikan Multikultural . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Muhtar  M  dan  Collin  Mac  Andrews.  (1985).
Perbandingan Sistem Politik . Yogyakarta: Gajah Mada University.
Miriam B. (1982). Partisipasi dan Partai Politik . Jakarta: PT.Gramedia.
Miriam  B.  (2010). Demokrasi. Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
Miriam B, (2013) Dasar-dasar Ilmu Politik , Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
Muhtar M, (2012). Negara, Kapital dan Demokrasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Muharam,  H.  (2006). Paduan  Materi  Hukum Ketenagakerjaan  serta  Pelaksanaanya  di  Indo- nesia. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Muhtadi,  B.  (2013). Perang  Bintang  2014 . Bandung: Noura Books.
Mujani,  S.  (2007). Muslim  Demokrat:  Islam,  Buda- ya  Demokrasi,  dan  Partisipasi  Politik  di  Indo- nesia  Pasca  Orde  Baru .  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama (Anggota IKAPI).
Mujani S, William L R, Ambardi K. (2011). Kuasa Rakyat .  Jakarta  :  Mizan  Publika  (Anggota IKAPI).
Muluk,  H.  (2010). Mozaik  Psikologi  Politik  Indo- nesia . Jakarta: Rajawali Pers.
Nawawi,  J  dan  H.  Matini,  (2000). Penelitian Terapan .  Yogyakarta  :  Gadjah  Mada  University Press.
Prihatmoko, J, (2008). Mendemokratiskan PEMILU. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Pareek,  U.  (1984). Perilaku  Organisasi ,  Jakarta  :
PT. Pustaka Binama Pressindo.
Peale,  N.V.  (1979). Berfikir  Positif .  Jakarta  : Gunung Jati.

## Rohana Handaningrum dan Rr. Amanda Pasca Rini
Prihatmoko, J. (2005). Pemilihan Kepala Daerah Langsung . Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Rosyid, M. (2014). Melirik Potensi Pemilih Pemula pada Pemilu 2014 . (http://osismemilih.web.id/ melirik-potensi-pemilih-pemula-pada-pemilu- 2014/)
Rush,  Michael  dan  Althoff  P.  (2005). Pengantar Sosiologi  Politik .  Jakarta  :  Raja  Grafindo Persada.
Sadli, S. (1976). Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Yang Menyimpang , Jakarta:Bulan Bintang.
Samuel P, Nealson. (1994). Partisipasi Politik di Negara Berkembang . Jakarta : Rineka Cipta.
Singarimbun, Masri, dan Sofyan E. (1989). Metode Penelitian Survei . Jakarta: LP3ES.
Slameto. (1988). Belajar & Faktor-faktor yang Mempengaruhinya . Jakarta: PT. Bina Aksara.
Sudijono, S. (1995). Perilaku Politik. Semarang: IKIP Press. jurnal.dikti.go.id.
Surbakti, R. (1992). Memahami Ilmu Politik. Jakarta
: Gramedia Widia Sarana
Suryabrata,  S.  (1991). Metodologi  Penelitian . Jakarta : CV. Rajawali
Syamsuddin  H.  (1988). Menggugat  Pemilihan Umum  Orde  Baru, Jakarta  :  Yayasan  Obor Indonesia.
Walgito, B. (1990). Pengantar Psikologi Umum . Yogyakarta : Andi Offset
Habib. (2007). Political Trust . (http://203.130.242.
190// Artikel/1291.shtml)