## VOLUME 4  NO. 1

## PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP LINGKUNGAN MENURUT UU NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Oleh:

## Widia Edorita

## Perumahan HSB Indah Residence Blok C-2 Swakarya Panam Pekanbaru

## Abstrak
Abstract Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, maka salah satu cara yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 dalam pasal 70 adalah dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal ini menguraikan beberapa peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat, diantaranya pengawasan sosial, memberikan saran pendapat, usul, keberatan, pengaduan serta menyampaikan informasi dan atau laporan. Dengan demikian, secara normatif UUPPLH sudah sejalan dengan atau telah mengadopsi Prinsip 10 Deklarasi Rio 1992 yang menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
In order to realizing target of development to have sustainable development, hence one of way of given by Code of Number 32 Year 2009 in section 70 is optimally role and also socialize in protection and environment management. This Section elaborate some role which can be conducted by society, among other things the social observation, giving opinion suggestion, propose, objection, denunciating and also submit information and or the report. Thereby, by normatif UUPPLH have in line with or have adopted Principle 10 Declaration of Rio 1992 emphasizing its important role and also socialize in protection and environment management.
Kata kunci: peran serta- masyarakat- lingkungan hidup.

## A. Pendahuluan
Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program

## VOLUME 4  NO. 1
serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, tersedianya informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasikan dan menjadi roh serta  bersenyawa dengan seluruh pelaksanaan pembangunan sektor dan daerah.
Salah satu tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan UUPPLH adalah menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ada delapan hak yang diakui dalam UUPPLH, yaitu: (1) hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia, (2) hak mendapatkan pendidikan  lingkungan hidup,  (3) hak akses informasi, (4) hak akses partisipasi, (5) hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, (6) hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (7) hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, dan (8) hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.1
Sesuai dengan UUPPLH  dijabarkan pula bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan / atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

## VOLUME 4  NO. 1 JURNAL ILMU HUKUM
Untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, maka salah satu cara yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam pasal 70 adalah dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal ini menguraikan beberapa peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat, diantaranya pengawasan sosial, memberikan saran pendapat, usul, keberatan, pengaduan serta menyampaikan informasi dan atau laporan. Dengan demikian, secara normatif UUPPLH sudah sejalan dengan atau telah mengadopsi Prinsip 10 Deklarasi Rio 1992 yang menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.2
Lothar Gundling, sebagaimana dirujuk dari Koesnadi Hardjasoemantri, telah mengemukakan beberapa manfaat dari adanya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu: memberikan informasi kepada pemerintah, meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan pemerintah, mencegah terjadinya pengajuan gugatan oleh masyarakat dan mendemokratisasikan pengambilan keputusan.3 Di samping itu, untuk melindungi kepentingan masayarakat, pasal 66 Undang-Undang 32 tahun 2009 memberikan suatu garansi terhadap  peran serta masyarakat bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

## B. Pembahasan
Suatu proses yang melibatkan masyarakat umumnya dikenal sebagai peran serta  masyarakat, yaitu proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus-menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan, dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisa. Begitu luasnya pengertian dan pemahaman peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, sehingga menimbulkan beraneka ragam penafsiran, yang sering kali
2 Takdir Rahmadi, 2011, Hukum Lingkungan D Indonesia , Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 67. 3 Ibid, hal. 68.

## VOLUME 4  NO. 1
penafsiran pihak yang kuatlah yang timbul dan mereduksi peran serta yang bermakna (meaningfull participation). Dari sudut terminologi peran serta masyarakat dapat diartikan sebagai suatu cara melakukan interaksi antara dua kelompok; Kelompok yang selama ini tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan (non-elite) dan kelompok yang selama ini melakukan pengambilan keputusan (elite). Banyak yang memandang peran serta masyarakat sematamata sebagai penyampaian informasi (public information), penyuluhan, bahkan sekedar alat public relation  agar kegiatan tersebut dapat berjalan tanpa hambatan.
Karenanya, peran serta masyarakat tidak saja digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tetapi juga digunakan sebagai tujuan (participation is an end itself).4
Dalam peran serta masyarakat dengan pola hubungan konsultatif antara pihak pengambil keputusan dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan beserta anggota masyarakat lainnya yang mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan untuk diberi tahu, dimana keputusan terakhir tetap berada di tangan pembuat keputusan tersebut. Sedang dalam konteks peran serta masyarakat yang bersifat kemitraan, pembuat keputusan dan anggota masyarakat merupakan mitra yang relatif sejajar kedudukannya. Mereka bersama-sama membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan membahas keputusan. Selain itu penyertaan masyarakat juga  akan memberikan informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, peran serta masyarakat juga akan mereduksi kemungkinan penolakan masyarakat untuk menerima keputusan. Pemberian akses atas informasi tentang pengelolaan lingkungan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aspek peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

## 1. Peran Serta Masyarakat sebagai suatu Kebijakan
Penganut paham ini berpendapat bahwa peran serta masyarakat merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. Paham ini dilandasi oleh suatu pemahaman bahwa masyarakat yang
4 Marpaung ,Leden, 1997, Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Preverensinya, Sinar Grafika:Jakarta, hal.47
potensial dikorbankan atau terkorbankan oleh suatu proyek pembangunan memiliki hak untuk dikonsultasikan (right to be consulted).

## 2. Peran Serta Masyarakat sebagai Strategi
Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran serta masyarakat merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (public support). Pendapat ini didasarkan kepada suatu paham bahwa bila masyarakat merasa memiliki akses terhadap pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat  pada tiap tingkatan pengambilan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut akan memiliki kredibilitas.

## 3. Peran Serta Masyarakat sebagai Alat Komunikasi
Peran serta masyarakat didayagunakan sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif.

## 4. Peran Serta Masyarakat sebagai Alat Penyelesaian Sengketa
Dalam konteks ini peran serta masyarakat didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi  atau meredakan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (misstrust) dan kerancuan (biasess).

## 5. Peran Serta Masyarakat sebagai Terapi
Menurut persepsi ini, peran serta masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk "mengobati" masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidak berdayaan (sense of powerlessness), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

## JURNAL ILMU HUKUM

## 6. Penegakan Hukum
Dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Penegakan hukum pidana dalam Undang- Undang 32 Tahun 2009 ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan azas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu penindakan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Dalam pelaksanaan penegakkan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang ini meliputi prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Melalui Peraturan Perundangan ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengambil keputusan, peran serta masyarakat juga akan mereduksi kemungkinan penolakan masyarakat untuk menerima keputusan. Pemberian akses atas informasi tentang pengelolaan lingkungan juga merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari aspek peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

## 7. Kegunaan Peran Serta Masyarakat
Tujuan dari peran serta masyarakat sejak tahap perencanaan adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (public interest) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan lingkungan (Canter, 1977). Karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak kegiatan dan kelompok kepentingan (interest groups), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut dan menuangkannya ke dalam konsep. Pandangan dan reaksi masyarakat itu, sebaliknya akan menolong pengambil keputusan untuk menentukan prioritas, kepentingan dan arah yang positif dari berbagai faktor.5
Proses peran serta masyarakat haruslah terbuka untuk umum, peran serta masyarakat akan mempengaruhi kredibilitas (accountability) badan yang bersangkutan. Dengan cara mendokumentasikan perbuatan keputusan badan negara ini, sehingga mampu menyediakan sarana yang memuaskan jika masyarakat dan bahkan pengadilan merasa perlu melakukan pemeriksaan atas pertimbangan yang telah diambil ketika membuat keputusan tersebut. Yang pada akhirnya akan dapat memaksa adanya tanggung jawab dari badan negara tersebut atas kegiatan yang dilakukannya.
Perlunya peran serta msyarakat telah pula diungkapkan oleh Prof.Koesnadi Hardjasoemantri (1990) bahwa selain itu memberikan informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, peran serta masyarakat akan mereduksi kemungkinan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan. Selanjutnya, peran serta masyarakat akan membantu perlindungan hukum. Bila suatu keputusan akhir diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan, maka akan memperkecil kemungkinan pengajuan perkara ke pengadilan. Karena
5 R.M Gatot P. Soemartono, 1996, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Garfika, Jakarta., hal. 30
masih ada alternatif pemecahan yang dapat diambil sebelum sampai pada keputusan akhir.
Terhadap hal di atas, Hardjasoemantri melihat perlu dipenuhinya syarat-syarat berikut agar peran serta masyarakat menjadi efektif dan berdaya guna:
(1) Pemastian penerimaan informasi dengan mewajibkan pemrakarsa kegiatan mengumumkan rencana kegiatannya. (2) Informasi Lintas-batas (transfortier information); mengingat masalah lingkungan tidak mengenal batas wilayah yang dibuat manusia, maka ada kemungkinan kerusakan lingkungan di satu daerah akan pula mempengaruhi propinsi atau negara tetangga. Sehingga pertukaran informasi dan pengawasan yang melibatkan daerah-daerah terkait menjadi penting; (3) Informasi tepat waktu (timely information); suatu proses peran serta masyarakat yang efektif memerlukan informasi yang sedini dan seteliti mungkin, sebelum keputusan terakhir diambil. Sehingga, masih ada kesempatan untuk memeprtimbangkan dan mengusulkan altenatif-alternatif pilihan; (4) Informasi yang lengkap dan menyeluruh (comprehensive information); walau isi dari suatu informasi akan berbeda tergantumg keperluan bentuk kegiatan yang direncanakan, tetapi pada intinya informasi itu haruslah menjabarkan rencana kegiatan  secara rinci termasuk alternatif-alternatif lain yang dapat diambil
(5) Informasi yang dapat dipahami (comprehensive information); seringkali pengambilan keputusan di bidang lingkungan meliputi masalah yang rumit, kompleks dan bersifat teknis ilmiah, sehingga haruslah diusahakan informasi tersebut mudah dipahami oleh masyarakat awam. Metode yang sering digunakan adalah kewajiban untuk membuat uraian singkat atas kegiatan yang dilakukan.
Syarat lain yang dapat ditambahkan selain yang telah diuraikan diatas, adalah keharusan adanya kepastian dan upaya terus-menerus untuk memasok informasi agar penerima informasi dapat menghasilkan informasi yang berguna bagi pemberi informasi.
Mas Achmad Santosa (1990)  dalam thesisnya telah pula merangkum kegunaan peran serta masyarakat antara lain:

## JURNAL ILMU HUKUM

## 8. Menuju masyarakat yang lebih bertanggung jawab;
Kesempatan untuk berperan serta dalam kegiatan publik, akan memaksa orang yang bersangkutan untuk membuka cakrawala pikirannya dan mempertimbangkan kepentingan publik (Mill 1990). Sehingga orang tersebut tidak semata-mata memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi akan lebih memiliki sifat bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kepentingan bersama.

## 9. Mengeliminir perasaan terasing
Dengan turut aktifnya berperan serta dalam suatu kegiatan, seseorang tidak akan merasa terasing. Karena dengan berperan serta akan meningkatkan perasaan dalam seseorang bahwa ia merupakan bagian dari masyarakat.

## 10. Menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah
Ketika seseorang langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya, mereka cenderung akan mempunyai kepercayaan dan menerima hasil akhir dari keputusan itu. Jadi, program peran serta masyarakat menambah legitimasi dan kredibilitas dari proses perencanaan kebijakan publik. Serta menambah kepercayaan publik atas proses politik yang dijalankan para pengambil keputusan.

## 11. Menciptakan kesadaran politik
John Stuart Mill (1963) berpendapat bahwa peran serta pada tingkat lokal, dimana pendidikan nyata dari peran serta terjadi, seseorang akan "belajar demokrasi". Ia mencatat bahwa orang tidaklah belajar membaca atau menulis dengan kata-kata semata, tetapi dengan
melakukannya. Jadi, hanya dengan terus berpraktek pemerintahan dalam skala kecil akan membuat masyarakat belajar bagaimana mempraktekkannya dalam lingkup yang lebih besar lagi.

## 12. Keputusan dari hasil peran serta mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat;
Menurut Verba dan Nie (1972) bahwa melalui peran serta masyarakat distribusi yang lebih adil atas keuntungan pembangunan akan didapat, karena rentang kepentingan yang luas tercakup dalam proses pengambilan keputusan.

## 13. Menjadi sumber dari informasi yang berguna;
Masyarakat sekitar, dalam keadaan tertentu akan menjadi "pakar" yang baik karena belajar dari pengalaman atau karena pengetahuan yang didapatnya dari kegiatan sehari-hari. Keunikan dari peran serta adalah masyarakat dapat mewakili pengetahuan lokal yang berharga yang belum tentu dimiliki oleh pakar lainnya, sehingga pengetahuan itu haruslah termuat dalam proses pembuatan keputusan.

## 14. Merupakan komitmen sistem demokrasi;
Program peran serta msyarakat membuka kemungkinan meningkatnya akses masyarakat ke dalam proses pembuatan keputusan (Devitt, 1974).

## 15. Peran Serta Masyarakat dalam Peraturan Perundang- undangan Lingkungan di Indonesia
Rahardjo (1989) melihat pemerintah merupakan agen utama dalam segenap kegiatan masyarakat, termasuk pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini berarti pemerintahlah yang bertanggung jawab
terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan itu. Dalam konteks ini, sinyalemen diatas menjadi nyata, ketika pada akhirnya peran serta masyarakat hanyalah merupakan proses tarik-menarik antara pemerintah dan pihak masyarakat. Dimana masyarakat hanyalah mampu untuk mencari ruang gerak peran serta masyarakat yang telah 'diciptakan' pemerintah. Sejalan dengan hal diatas, berikut akan dicoba digali ruang gerak peran serta masyarakat dalam beberapa peraturan perundang- undangan lingkungan yang ada di Indonesia.

## 16. Peran Serta Masyarakat dalam Komisi
Hadirnya, para pakar, wakil Pusat Studi lingkungan (PSL) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam komisi dipercayai sebagai cermin kesertaan masyarakat. Dan LSM, karena gaya kerja grass-root-nya diasumsikan cukup handal untuk "mendampingi" masyrakat korban dampak lingkungan. Kombinasi berbagai kekuatan diatas, dharapkan membawa wawasan baru dalam keputusan Komisi.
Skenario diatas mestinya sangat logis dan tak perlu diperdebatkan. Hanya saja, bila dicermati mekanisme Komisi terkesan sangat elitis; dan karenanya kaum awam diluar Komisi hampir tak punya peluang untuk mempersoalkan keputusan-keputusan Komisi. Posisi minoritas dan keanggotaan yang bersifat tidak tetap dari wakil LSM dan masyarakat korban, semakin menempatkan keikutsrtaan masyarakat dalam posisi yang bersifat diperdebatkan. Kedudukan sebagai minoritas secara hipotesis akan menyurutkan daya tekan mereka dalam pengambilan keputusan. Keadaan ini semakin diperparah oleh rendahnya derajat pemahaman terhadap masalah lingkungan. LSM, sialnya, dipandang
punya kapasitas untuk memahami masalah yang ada, sementara realitas menunjukkan hal sebaliknya: hanya sedikit manusia pada segelintir LSM yang punya pengetahuan dan kepedulian tentang lingkungan. Secara umum, ada keengganan LSM, atau boleh jadi ketidakmampuan, untuk sedikit peduli dan menekuni Amdal sebagai alternatif cara peningkatan keikutsertaan masyarakat. Sejumlah kasus mengkonfirmasi bahwa LSM cenderung menempuh "jalan lain" dalam gerakan penyadaran lingkungan ketimbang menggarap perannya dalam Komisi Amdal secara lebih serius. Penunututan ke Pengadilan (kasus Walhi vs. PT.IIU), boikot (kasus Tapak -  Semarang), kombinasi tekanan LSM nasional dan internasional (kasus Scott Paper di Irian Jaya) dan melobi ke negara-negara donor (kasus Kedungombo - Jawa Tengah) sekedar contoh soal yang masih segar dalam ingatan kita.

## C. Upaya Peningkatan Peran Serta Masyarakat6
1. Teknis pelaksanaan peran serta
2. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan.
Kemandirian dan keberdayaan masyarakat merupakan prasyarat untuk menumbuhkan kemampaun masyarakat sebagai pelaku dalampengelolaan lingkungan hidup bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya.
3. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat
Meningkatnya kemampuan dan kepeloporan masyarakat akan meningkatkan efektifitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
6 Pamongmoderat.blogspot.com/2012/06/unbor.html. Terakhir diakses pada 11 Februari 2014 pukul 10.15 wib.

## VOLUME 4  NO. 1

## 4. Menumbuhkan ketanggagapan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
Meningkatnya ketanggapsegeraan masyarakat akan semakin menurunkan kemungkinan timbulnya dampak negatif dan akan meningkatkan kecepatan pemberian informasi tentang suatu masalah lingkungan hidup sehingga dapat segera ditindaklanjuti.
5. Memberikan saran pendapat;
6. Menyampaikan informasi dan atau laporan;
Sungguhpun masalah lingkungan hidup sudah terdapat lama di tanah air kita, namun penanganannya menurut pendekatan ekosistem tergolong masih baru. Sedangkan kunci berhasilnya program pengembangan lingkungan hidup berada di tangan manusia dan masyarakat. Karena itu sangat penting menumbuhkan pengertian, penghayatan dan motivasi di kalangan masyarakat untuk ikut serta dalam mengembangkan lingkungan hidup. Adapun upaya nyata yang bisa dilakukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat ini adalah:7
1. Mengembangkan pengertian dan penghayatan kesadaran lingkungan melalui pendidikan formal dan non formal.
2. Meengajak serta kelompok-kelompok masyarakat untuk ikut serta dalam gerakan pengembangan lingkungan hidup seperti:
a. Pimpinan agama, bertolak dari fikiran bahwa peestarian dan penggunaan sumber daya alam pemberian Tuhan merupakan bagian dari ajaran agama;
b. Wanita, berdasarkan pengamatan bahwa wanita merupakan kelompok mayoritas (51%) darijumlah penduduk Indonesia dan terlibat sehari-hari dalam lingkungan rumah tangga,lingkungan pemukiman dan lingkungan sosial.
c. Pemuda, sebagai generasiyang mewarisi lingkungan hidupdan sumber dayaalam di masa depan yang paling berkepentingan dengan kelestarian sumber daya alam. Sekaligus penglibatan diri pemuda dalam pengembangan lingkungan merupakan pula unsur pendidikan luar sekolah untuk menumbuhkan kecintaan pada tanah air dan semangat patriotieme. d. Wartawan dan komentator  lainnya untuk dapat menjadi pembawa pesan, penggerak dan motivator serta sikap hidup dengan nilai-nilai pelestarian lingkungan di masyarakat.
e.
Organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang lingkungan dan secara sukarela melibatkan diri dalam pengembangan lingkungan

## D. Penutup
Dalam peran serta masyarakat dengan pola hubungan konsultatif antara pihak pengambil keputusan dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan beserta anggota masyarakat lainnya yang mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan untuk diberi tahu, dimana keputusan terakhir tetap berada di tangan pembuat keputusan tersebut. Sedang dalam konteks peran serta masyarakat yang bersifat kemitraan, pembuat keputusan dan anggota masyarakat merupakan mitra yang relatif sejajar kedudukannya. Mereka bersama-sama membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan membahas keputusan. Selain itu penyertaan masyarakat akan juga memberikan informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, peran serta masyarakat juga akan mereduksi kemungkinan penolakan masyarakat untuk menerima keputusan. Pemberian akses atas informasi tentang pengelolaan lingkungan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aspek peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

## E. Daftar Pustaka
Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, edisi kelima, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999
Leden Marpaung, Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Preverensinya, Jakarta: Sinar Grafika, 1997
Mas Achmad Santosa, Good Governance dan Hukum Lingkungan, ICEL, 2001
Muhammad Taufik Makarao, Aspek-aspek HukumLingkungan, Jakarta: Indeks, 2006
N.H.T  Siahaan, Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan, Jakarta: Erlangga, 1987
R.M Gatot P. Soemartono, Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta: Sinar Garfika, 1996
Rachmadi Usman, Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Rineka Cipta, 2003
Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan Di  Indonesia, Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada, 2011
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup