## POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik
Politeia, 13 (2) (2021): 61-75 ISSN 0216-9290 (Print), ISSN 2549-175X (Online) Available online https://talenta.usu.ac.id/politeia
Kekuatan Politik & Hukum PT Freeport Indonesia atas Kasus Pemblokiran Jaminan Kesehatan Pekerja Tahun 2018

## Dyah Nurnaningtyas Soeharto*

## Program Pascasarjana Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, 16424
Submitted : 30 April 2021 Revision : 20 Mei 2021 Accepted : 19 Juli 2021

## Abstrak
Perusahaan  multinasional  di  negara  berkembang  menciptakan  hubungan  ketergantungan.  Secara  ekonomi, korporasi  memainkan  peran  penting  bagi  perkembangan  negara  tuan  rumah  tetapi  tidak  jarang  terjadi penyimpangan  yang  bersinggungan  dengan  isu  hak  asasi  manusia. Ketergantungan  negara  tuan  rumah memberikan peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan politik yang terakumulasi  menjadi  kekuatan  perusahaan.  Ada  dua  aspek  kekuatan  korporasi,  yaitu  aliansi politik bisnis dengan elitis dan peran pembangunan daerah. Kekuatan ini memudahkan korporasi untuk bebas dari jeratan tuntutan hukum. Penelitian ini berupaya menjawab upaya perusahaan terhadap gugatan negara penerima dan  faktor-faktor  yang  mengindikasikan  kekuatan  korporasi  dengan  menggunakan  indikator kekuatan korporasi menurut Ted Nace. Studi kasus yang penulis angkat adalah kasus PT Freeport Indonesia yang secara sepihak menerapkankebijakan pencabutan status jaminan kesehatan BPJS pekerja. Namun dalam persidangan  PTFI  dinyatakan  tidak  bersalah.  Penulis  berpendapat  bahwa  lepasnya  PTFI  dari  jerat  hukum pelanggaran  hak-hak  pekerja  karena  adanya  kedekatan  dengan  elitis  politik  dan  dominasi  pembangunan daerah yang membuat PTFI bebas dari tuntutan hukum.
Kata Kunci : BPJS,Hak Pekerja,Kebijakan Fulrough, Kekuatan Korporasi, PT.Freeport Indonesia

## Abstract
Multinational  corporations  in  developing  countries  creates  dependency  relations.  Economically,  corporations  play  an important role for the development of host countries but it is not uncommon for corporate irregularities to intersect with human rights issues. The dependency of host country provides opportunities for corporations to gain profits and political interests accumulated into corporate power. There are two aspects of corporate power, namely business political alliances with  elitists  and  the  role  of  regional  development.  This  corporate  power  makes  it  easy  for  corporations  to  be  free  from ensnaring legal charges. This study seeks to answer the company's efforts against the recipient's state lawsuit and factors indicating the strength of the corporation by using indicators of corporate power by Ted Nace. The case study that the author raised was a case of PT Freeport Indonesia unilaterally implemented a furlough policy and terminated BPJS health insurance status of workers. However, in the trial PTFI was found not guilty.  The author argues that PTFI's release from the  legal  snare  of  violations  of  workers'  rights  is  due  to  proximity  to  political  elitists  and  dominance  in  regional development that makes PTFI free from lawsuits.
Keywords : BPJS,Corporation Power, Furlogh Policy, PT.Freeport Indonesia, Worker Rights
How  to  Cite: Soeharto,D.  N,  Y .  ( 2021).  Kekuatan  Politik  &  Hukum  PT.  Freeport  Indonesia  atas  Kasus Pemblokiran Jaminan Kesehatan Pekerja Tahun 2018.), Politeia: Jurnal Ilmu Politik, 13 (2): 61-75.
*Corresponding author: E-mail: Gultomjohansen@yahoo.com

## PENDAHULUAN
Korporasi adalah sebuah institusi bisnis yang bersifat politis. Tidak  hanya  mengejar  kepentingan ekonomi namun juga kekuatan politik secara  eksplisit.  Sejarah  legitimasi korporasi  berawal  ketika  beberapa perusahaan  Amerika  mengakuisisi perusahaan nasional. Kegiatan ekspansi  tersebut  didukung  dengan kehadiran General  Agreement  on  Tariff and  Trade (GATT).  Perjanjian  GATT kemudian  diikuti  oleh  beberapa perjanjian regional seperti North American Free Trade Agreement (NAFTA)  yang  menjadi momentum kekuatan
yang mendukung hak  dari  korporasi secara global.
Hal  ini  semakin  diperkuat oleh World  Trade  Organization (WTO) yang  mengatur  bahwa  hak  korporasi di  bawah  pemerintah  satu  dapat berbeda dengan negara lain (Hoad,2002). WTO mendorong negara untuk  menuntut  perusahaan  dari negara  lain  apabila  tidak  sesuai dengan ketentuan hukum dari negara penerima.
Selain
itu, WTO memberikan  justifikasi  secara  global baik  bagi  negara  maupun  korporasi untuk  memiliki  hukum  yang  sama dalam perdagangan.
Korporasi multinasional   yang jamak hadir  di sebuah  negara turut didorong  oleh kehadiran International
Monetary
Fund (IMF)  dan  Bank  Dunia  dengan program stuctural
adjustment program (SAP) yang
menuntut kebijakan  privatisasi  bagi  negara berkembang  yang  menerima  bantuan dari IMF maupun Bank Dunia. Hal ini mendorong foreign direct
investment (FDI) dan perusahaan multinasional semakin marak
berekspansi  dan  beroperasi  di  negara berkembang.
Keuntungan  yang  diperoleh oleh  negara  dengan  kehadiran perusahaan  multinasional  membuat negara  secara  sukarela  menerima kehadiran korporasi. Dengan ini korporasi  memiliki  legitimasi hukum yang  kuat  karena  program structural adjustment program (SAP) nyatanya masuk  dalam undang-undang  beberapa  negara (Nace,2003).  Korporasi  memiliki  hak hukum  sebagai  landasan  melakukan kegiatan  bisnis.  Atas  dasar  hak hukum  yang  dimiliki  dan  pengaruh ekonomi yang besar membuat korporasi  memiliki  kekuatan  politik yang berpengaruh
bagi negara host atau penerima. Berdasarkan perkembangan, PT Freeport  Indonesia (PTFI) merupakan afiliasi dari Freeport-McMoran Copper and  Gold  Inc (FCX)  & PT.Indonesia Asahan Alumunium yang telah beroperasi di Indonesia sejak 1967 melalui  Kontrak  Kerja  Pertama (KK  I). Kesepakatan  pertama  antara pemerintah Indonesia dengan Freeport  McMoran  menghasilkan akuisisi wilayah pertambangan seluas 10.000  hektar  dengan  jangka  waktu 30 tahun.
Sebelum masa KK I habis PTFI berhasil menemukan cadangan emas baru di Grasberg pada tahun 1988. Lokasi tambang Grasberg menyimpan  cadangan  bijih  emas senilai  US$  40  miliar  (Mining Global,2015). Penemuan
lokasi tambang baru dengan cadangan emas dan  mineral  di  Grasberg  mendorong PTFI mengajukan perpanjangan kontrak  karya  jauh  sebelum  masa perjanjian  berakhir.  Akibat  dari penemuan  lokasi  tambang  baru  dan
perpanjangan masa  kontrak,  PTFI merekrut lebih banyak pegawai. Pada  tahun  2018  jumlah  total pegawai PTFI berjumlah 30.000 orang dengan  rincian karyawan  asli  papua 7.529  atau  24,7%,  karyawan  non papua  22.184  orang  atau  72,6%  dan karyawan  asing  829  atau  2,7  %  dari total  jumlah  pegawai. Dari  sekian banyak  pegawai  yang  dimiliki  oleh PTFI ternyata tidak  berbanding  lurus dengan  jaminan  kesejahteraan  yang diberikan. Sebanyak  8300  pegawai PTFI  dirumahkan  akibat  tindakan mogok  kerja yang  dilakukan  pada tahun  2017  (KSN,2018).Permasalahan berawal
dari kebijakan efisiensi sepihak yang dilakukan  oleh  pihak  PTFI  akibat ketidakpastian proses perundingan negosiasi perubahan status kontrak karya dengan pemerintah Indonesia yang berlangsung secara be rlarut-larut. Dalam perundingan tersebut pemerintah
Indonesia melarang  PTFI  mengekspor  bahan ekstraktif  jika  tidak  mengubah  status menjadi  IUPK atau  Izin  Usaha Pertambangan  Khusus.  Hal  ini membuat pihak PTFI secara sepihak menerapkan kebijakan furlough yaitu merumahkan pekerja (KSN,2018). Kebijakan ini terbukti melanggar hak asasi pekerja yakni hak mendapatkan jaminan  kesehatan  yang  dipangkas akibat kebijakan dirumahkan. Dalam peraturan ketenagakerjaan di Indonesia menyebutkan  setiap  pekerja  memiliki hak  memperoleh  jaminan  kesehatan dari  korporasi  yang  diatur  oleh pemerintah
melalui
Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  atau
BPJS. Kebijakan furlough yang
dilakukan secara sepihak dan tidak transparan  memiliki  dampak terhadap jaminan  kesehatan  pegawai. PTFI melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS memutusstatus kepesertaan 4200 pekerja
Freeport secara  sepihak . Hal  ini  bertentangan dengan  regulasi  dalam  negeri  yaitu Pasal  21  UU  No.40  Tahun  2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menyebutkan bahwa ; ayat (1) Kepesertaan  jaminan  kesehatan  tetap berlaku  paling  lama  6 bulan  sejak seorang peserta mengalami pemutusan  hubungan  kerja,  ayat  (2) Dalam  hal  peserta  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  setelah  6 bulan  belum  memperoleh  pekerjaan dan  tidak  mampu,  iurannya  dibayar pemerintah,  ayat  (3)  Peserta  yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu,  iurannya  dibayar  oleh pemerintah.
Tindakan  PTFI  dan  BPJS  yang memutuskan  kepesertaan  pegawai tanpa  konfirmasi terbukti menyalahi peraturan tentang jaminan kesehataan pekerja dan  hak  asasi  pekerja di Indonesia. Kondisi  ekonomi  yang lemah  dan  kesehatan  beberapa pegawai
yang menurun serta pemutusan  status  BPJS yang tanpa mengikuti prosedur hukum menyebabkan 12 orang pegawai PTFI meninggal akibat tidak mampu mendapat aksespengobatan yang layak. Atas dasar hal tersebut pada Agustus 2018 perwakilan pegawai  PTFI  yang terkena  pemutusan  status  jaminan kesehatan  BPJS  mengajukan  perkara ke  Pengadilan  Negara  Jakarta  Pusat. Perwakilan pegawai PTFI didampingi oleh  lembaga  hukum  Lokataru
melaporkan BPJS Pusat, BPJS Kabupaten  Timika  Papua  dan  PT Freeport  Indonesia  atas  pemutusan status BPJS
pekerja secara sepihak (CNN Indonesia,2018). Ketiga tergugat dituntut  melakukan  ganti rugi  Rp.62  miliar  atas  kerugian  in- materil  yang  dialami  oleh  pegawai PTFI.
Berdasarkan hasil sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  mengeluarkan  putusan  dengan nomor 88/Pdt.G/208/PN.Jkt.Pst menyatakan  bahwa  pihak  BPJS terbukti  bersalah. Dalam  putusan majelis  hakim,  pihak  BPJS  (  BPJS Pusat  dan  BPJS  Kab.Timika  Papua) terbukti  telah  melakukan  Perbuatan Melawan  Hukum  (PMH).  Pihak  BPJS wajib  membayar  kerugian  materiil sebesar Rp.200 juta kepada penggugat yakni  kelompok  pegawai  PTFI  yang diputus  status  kepesertaan. Akan tetapi,  dalam  kasus  ini  PTFI  justru bebas  dari  tuntutan.  Padahal  PTFI bertanggungjawab penuh atas pemutusan status kesepesertaan pegawai yang terkena kebijakan furlough . PTFI sebagai
inisiator utama
pemberlakuan kebijakan penghapusan jaminan kesehatan
pekerja
yang terdampak furlough. Keputusan  dari perusahaan  kemudian  dilanjutkan oleh  BPJS  sebagai  pihak eksekutor. Dalam  hal  ini  kedua  belah  pihak adalah bersalah atas pemutusan status jaminan  kesehatan  pekerja  secara sepihak  (Kontan,2018).
Kebebasan PTFI  atas  segala tuduhan menandai kekuasaan korporasi  dalam  negara khususnya korporasi  yang  bergerak  di  sektor mineral dan pertambangan di Indonesia. Sikap acuh yang ditampilkan oleh Pemerintah
Indonesia  atas  pelanggaran  hukum dan hak asasi pekerja yang dilakukan oleh  PTFI  memperkuat  argumen bahwa
PTFI sebagai korporasi memiliki kuasa didalam negara. Berdasarkan  latar  belakang permasalahan tersebut,penulis mengajukan pertanyaan bagaimana kekuataan  politik  dan hukum  PTFI dalam melawan gugatan hukum kasus  pemblokiran  jaminan kesehatan  pekerja dan  apa  faktor- faktor  penentu  kekuatan  PTFI  di Indonesia.
Penanganan  aktor  bisnis  atau korporasi   terhadap  jaminan  pekerja banyak dibahas oleh beberapa peneliti terdahulu. Kehadiran aktor-aktor non- negara  dalam  ranah  hubungan internasional,  salah  satunya  adalah korporasi global atau transnational corperation (TNC) menuai polemik khususnya di negara penerima. Dalam operasinya di negara penerima
TNC kerap melanggar hak  asasi  manusia  para pekerja mulai  dari  pembayaran  upah dibawah  standar  hingga  pemutusan jaminan sosial pekerja secara  sepihak. Attabongawong  Tamo  menyebutkan bahwa pengabaian TNC terhadap hak asasi manusia pekerja dilatarbelakangi oleh minimnya kepatuhan terhadap regulasi  internasional  yang mengatur tanggungjawab TNC terhadap  pelanggaran  hak pekerja (Tamo,2017). Kaum
konservatif berargumen  bahwa  negara  adalah satu-satunya aktor dalam kajian hukum  internasional,  maka  dari itu ketika TNC  melanggar  hak pekerja di negara  penerima  tidak  ada peraturan dasar yang dapat mengikat (Prihandono,2011). Tak han ya itu, proses penegakkan hak pekerja
akibat kelalaian TNC juga tidak dapat diselesaikan karena negara abai dalam menjamin hak warga negara. Menurut Tamo,  negara  hanya  terpacu  pada investasi  asing  tanpa  memperhatikan dampak  yang  ditimbulkan  oleh  TNC sebagai penyuntik dana.
Tak  jauh  berbeda,  Ratha  Tuon dalam  artikel  yang  berjudul Holding Corporations  from  Middle  Countries Accountable for Human Rights Violations :  A  Case  Study  of  the  Vietnamese
Company
Investment
in Cambodia menyebutkan  bahwa  hak asasi  dalam  pandangan  korporasi hanya  bersifat mandatory .  Sebuah kewajiban sosial yang harus dijalankan  dengan  kuantitastertentu. Misalkan  pada  studi  korporasi  karet terbesar  Vietnam Hoang Anh  Gia  Lai (HAGL)  yang  beroperasi  di  Kamboja menyisakan  sejumlah  permasalahan perampasan  tanah  dengan  warga lokal  yang  melibatkan  militer  dan pekerja yang mendapatkan upah rendah  serta  dugaan  mempekerjakan buruh anak namun tidak ada tindakan hukum  yang  tegas  untuk  korporasi. Menurut  Ratha  Tuon  hal  ini dikarenakan  dampak  sosial  dari korporasi  seperti  membuka  lapangan pekerjaan serta pembangunan infrastuktur,demi kepentingan perusahaan  tentu  saja,  dipandang sebagai sebuah gift bagi wilayah sehingga menuntut  korporasi  atas tuduhan  pelanggaran  hak  asasi pekerja  dan  masyarakat  hanya berakhir sia-sia (Thuon,2018).
Peran negara penerima atau host country sangat penting
dalam menjamin kepatuhan korporasi terhadap hak pekerja. United Nation telah
mengaturnya dalam United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP)
yang  menyebutkan  bahwa  setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang baik dan  nyaman  serta  jaminan  atas kehidupan  pekerja  dan  keluarganya. Negara penerima memiliki hak untuk menekan  korporasi  untuk  memenuhi prinsip  tersebut  akan  tetapi  hal ini bergantung
kepada pola kekuasaan  yang  berjalan  di  negara tersebut (Bueno,2017). Menurut Nicolas Bueno kolusi antara korporasi dengan  negara  melalui  regulasi domestik  yang  sengaja  dibuat  untuk menguntungkan pihak korporat semakin menyulitkan pekerja memperjuangkan haknya.
Miriam  Cohen  dalam  artikel berjudul Doing  Business  Abroad  :  A Review  of  elected  Recent  Canadian  Case Studies  On  Corporate  Accountability  for Foreign  Human  Rights  Violations juga mengatakan  hal  yang  serupa  bahwa lemahnya  sistem  pemerintah  negara, baik  negara  penerima  ( host  country ) maupun  negara  asal  korporasi  ( home country ) menyebabkan kasus pelanggaran  hak  terhadap  pekerja terabaikan.  (Cohen,2020).   Peraturan internasional yang mewajibkan korporasi  menjamin  hak  pekerja bukan merupakan
jawaban karena based  onvoluntary dan  tidak memiliki sanksi hukum yang mengikat.  Hal  tersebut  menyebabkan mayoritas kasus pelanggaran atas hak pekerja  oleh  korporasi  yang  dibawa ke  ranah  pengadilan  tidak  berjalan dengan  baik.  Selain  itu,  pemaknaan atas  peraturan internasional  misalnya UNGP yang  mewajibkan  korporasi menghormati  dan  menjamin  hak pekerja  dimaknai  secara  parsial.  Dari beberapa  literatur  mengenai  aktor bisnis  dengan  hak  pekerja  termasuk jaminan  kesehatan  didominasi  oleh
sudut  pandang  hukum  internasional dan  kelemahan  regulasi  negara penerima  namun  penelitian  yang melihat dari sudut pandang korporasi khususnya  kuasa  yang  dimiliki  oleh korporasi  untuk  melawan  peraturan jaminan pekerja tidak banyak disentuh. Maka dari itu, penelitian ini berusaha mengisi
kekosongan tersebut  dengan  melihat  studi  kasus pemblokiran
jaminan kesehatan pekerja  PTFI  secara  sepihak  dari sudut pandang kuasa korporasi  yaitu PT. Freeport Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis dokumen  atau  studi  pustaka. Penelitian
kualitatif adalah metode  penelitian  berlandaskan filsafat  postpositivisme  dengan corak kondisi obyek yang alamiah, peneliti sebagai instrumen kunci,
teknik pengumpulan  data  dilakukan secara triangulasi dan hasil penelitian  lebih  menekankan pada makna daripada generalisasi (Sugiyono,2011:
8-9). Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif  dengan  pendekatan deduktif  yaitu  melihat  hubungan antara konsep dan data penelitian dengan  kerangka   analisis  yang spesifik.
Penelitian
ini menggabungkan  analisis  dari data sekunder. Data penulis dapatkan  dari dokumen  resmi
seperti  laporan  tahunan  PTFI, berita  mengenai  laporan  hasil persidangan  antara  PTFI-BPJS dengan  kelompok  pekerja  yang menggugat  dan  laporan  kasus dari  Lokataru  selaku  kuasa hukum  kelompok  pekerja.  Selain itu  data  juga diperoleh  dari kajian-kajian  literatur  yang  ada dan memiliki kontribusi terhadap penelitian  ini  misal  buku,  artikel, dokumen, surat kabar yang diolah dengan metode triangulasi untuk  mendapat  data  analisis yang mendukung penelitian penulis.
Penelitian ini penulis lakukan  dengan  tujuan  untuk memperlihatkan  kekuatan  politik dan  hukum  dari  PTFI  di Indonesia.  Seperti  yang  telah diketahui,  Freeport  Indonesia berperan  sentral dalam  sektor penambangan
mineral di Indonesia, PTFI telah mendominasi pergerakan ekonomi  di  Papua  Barat.  Setelah beroperasi  selama  54  tahun realitanya PTFI
banyak melakukan  pelanggaran  HAM dan  kerusakan  lingkungan,  salah satu kasus terbaru adalah pemutusan hak jaminan kesehatan  BPJS  pekerja  secara sepihak  dan  berakibat  pada kerugian  materil  dan  non-materil pekerja  namun  PTFI  lolos  dari gugatan.  Dari  hal  tersebut, peneliti berusaha melihat fenomena  berdasarkan  perspektif
pola perilaku
korporasi multinasional di negara penerima khususnya  faktor-faktor  yang membentuk  kekuatan  politik  dan hukum  korporasi  di  negara penerima.
Penelitian
ini diharapkan  mampu  menambah khazanah
kepustakaan ilmu hubungan internasional
terkhusus kajian mengenai korporasi multinasional.
KEKUATAN KORPORASI Korporasi multinasional me miliki kepentingan untuk akumulasimodal maka  dari  itu tidak  hanya  beroperasi  di  negara asal namun korporasi turut memperluas ekspansi modal  ke  negara lain.  Kehadiran korporasi  disuatu  negara  selaras dengan  kewajiban  dan  hak  yang terbentuk  dalam  suatu  peraturan hukum.  Selain  itu,  terdapat beberapa  isu  yang  mengikuti perkembangan korporasi multinasional
di
negara penerima,  missal  isu  lingkungan, hak  asasi  manusia  dan  sosial masyarakat.  Negara  penerima memiliki  regulasi  khusus  yang mengatur operasi korporasi multinasional,  akan  tetapi  tidak hanya berhadapan dengan negara namun  pihak  korporasi  juga berhadapan  dengan  aktor  non- negara  dan  beberapa  kelompok kepentingan (Mayer
&
Jebe,2010).
Bagi  negara  berkembang kehadiran korporasi
multinasional adalah modal penting bagi pengembangan negara. Hal ini melandasi hubungan  simbiosis  mutualisme antara pihak kepentingan dengan korporasi,  pihak  kepentingan memerlukan modal dan korporasi membutuhkan jaminan operasi di negara penerima. Ketergantungan antara pihak kepentingan dengan korporasi multinasional membuat korporasi  memiliki  kekuatan secara  politik  dan hukum  yang dapat  mempengaruhi  kebijakan negara  (Prinanda,2019). Ted  Nace dalam bukunya yang berjudul Gangs  of  America  The Rise  of  Corporate  Power  and  the Disabling of Democracy menjelaskan
bahwa kekuatan  korporasi  dapat  dilihat melalui  komite  aksi  politik, kecapakan negosiasi,kuasa hukum  yang  dimiliki  oleh korporasi dan dominasi korporasi dalam akuisisi
lapangan pekerjaan  di  negara  penerima (Nace,2003). Indikator kekuatan korporasi  yang  dijelaskan  Ted Nace  timbul  akibat  hak  yang menyertai korporasi seperti proteksi, hak hukum, hak politik,
hak konstitusional
dan sebagainya.
Hak konsitusional   atau  hak  memiliki kekuatan  politik  bagi  korporasi berdampak  pada  kemampuan korporasi untuk melakukan pendekatan  dengan  elitis  politik dan  mempengaruhi  aktivitas
politik  di  negara  penerima melalui proses lobi. Dari kekuatan yang  dimiliki  tersebut,  korporasi memiliki  kuasa  tersendiri  di negara penerima.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengambilalihan saham
Freeport oleh Pemerintah
Indonesia melalui divestasi saham  terus  berlangsung  alot hingga  di  masa  kepemimpinan Joko Widodo. Pada masa presiden Joko  WidodoFreeport  sepakat untuk  melakukan  perundingan dengan  pihak  pemerintah  terkait divestasi saham. Kebijakan divestasi  saham  dalam  kegiatan usaha  pertambangan  bersifat wajib,  kewajiban  divestasi  pada penanaman  modal  asing  sebagai pelengkap  modal  lokal  bagi pembangunan ekonomi Indonesia di  mana  modal  asing  tersebut nantinya  harus  dilepaskan  atau diberikan  12  kepada  Pemerintah sehingga Pemerintah dapat memiliki  modal  atau  saham dengan  jumlah  yang  besar  dalam perusahaan pertambangan
(Kurnianingrum, 2012). Presiden  Jokowi  mendesak PT. Freeport
Indonesia
mengembalikan  51%  saham  ke pemerintah nasional guna kepentingan negara pada umumnya dan masyarakat papua pada khususnya. Kewajiban divestasi  saham  Freeport  diatur
dalam  pasal  24  ayat  (2a) Kontrak Kerja II 1991 (Redi, 2014: 300).  Akan  tetapi,  Freeport  tidak mematuhi  kewajiban  divestasi saham  tersebut  dengan  argumen dalam Kontrak Kerja II 1991 tidak terdapat klausul yang menyebutkan  Freeport  wajib melakukan divestasi dengan Pemerintah  Indonesia.  Hal  ini selanjutnya mendorong pemerintah Joko Widodo melakukan  negosiasi  dengan pihak  Freeport  terkait  divestasi, smelter dan  perubahan  kontrak kerja menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).
Proses negosiasi yang dimulai  sejak  2014 berlangsung  cukup  rumit  dan panjang.
Kondisi tersebut mendorong PTFI melakukan efisiensi pekerja akibat  situasi  yang  tidak  pasti (Lokataru,2018). Kebijakan pemerintah Indonesia
untuk melarang ekspor konsentrat melalui  PP  No.  1  Tahun 2017 secara langsung membuat aktivitas ekspor konsentrat PTFI, yang masih bertahan  dengan  status Kontrak Karya (KK), terhenti selama  4  bulan. PTFI  mengklaim kapasitas  produksi  perusahaan hanya  mencapai  40%  dari  total produksi akibat kebijakan larangan ekspor konsentrat   (Kompas,2017).  Hal ini kemudian  dijadikan  landasan
oleh
manajemen
PTFI untuk melakukan  efisiensi dan
pengurangan jumlah
karyawan. Kebijakan
pengurangan jumlah karyawan dengan metode furlough tidak mengikuti prosedur  hukum  yang seharusnya. Berdasarkan pandangan  hukum ketenagakerjaan furlough atau merumahkan pekerja adalah modifikasi
skorsing yang menuntut keterbukaan perusahaan  terkait  informasi pengurangan  pekerja  namun dalam  kasus  PTFI  tidak  terdapat keterbukaan
dari perusahaan. Situasi  ini  dihadapi oleh  karyawan  PTFI  yang  secara sepihak dirumahkan dan berakibat  pada  pemangkasan status jaminan kesehatan BPJS. Hasil dari gugatan kelompok pekerja  yang  tergabung  dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Freeport  Indonesia  (SPSI  FI)  atas dakwaan  pemutusan  status  BPJS secara  sepihak  tidak  berhasil menjerat PTFI. Freeport Indonesia bebas  atas  tuduhan,  berbeda dengan  BPJS  yang  dijadikan tersangka.  Menurut  pihak  BPJS, kebijakan pemutusan status BPJS tersebut adalah
murni perintah  dari  pihak  manajerial PTFI dengan dalil bahwa
3000karyawan  tersebut  tidak dipekerjakan kembali oleh perusahaan (CNN Indonesia,2018
). PTFI mengklaim bahwa kebijakan furlough yang dilakukan tidak menyalahi peraturan ketenagakerjaan sebab perusahaan  telah  berkonsultasi dengan pihak
Kementerian
Tenaga Kerja dan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan  (SP-KEP)  Serikat Pekerja  Seluruh  Indonesia  (SPSI) terkait pemecatan massal pekerja. Kedua  pihak  tersebut menyetujui  langkah  PTFI  sebab perusahaan  telah  memberikan opsi  kepada  pekerja  untuk mengundurkan  diri  atau  bekerja dengan
mitra PTFI (Tempo,2019). Pilihan pekerja untuk  tetap  mogok  kerja  menjadi argumen  bagi  perusahaan  untuk menormalisasi  pemutusan  status BPJS.
Menurut  pihak  manajemen PTFI  pemutusan  BPJS  pekerja telah  sesuai  dengan  peraturan perusahaan dan
UU Ketenagakerjaan  dimana  jika terdapat  karyawan  yang  tidak masuk  dalam  jangka  waktu tertentu secara berturut-turut dan tidak memenuhi panggilan perusahaan  maka  telah  dianggap mengundurkan  diri. Keputusan untuk  memutus  status  jaminan kesehatan pekerja telah dikoordinasikan  oleh  perusahaan dengan  pihak  BPJS.  Akan  tetapi, pihak BPJS menyebutkan koordinasi  antara  PTFI  dan  BPJS terkait  kasus  pemutusan  status
pekerja

## yang
terkena kebijakan furlough tidak berlangsung  dengan  baik.  Dalam persidangan,  salah  satu  saksi Yane Imbiri selaku Kepala Bidang Divisi  Pelayanan  Kepesertaan JKN-BPJS Timika Papua menyebutkan  bahwa  status  non- aktif  BPJS  pekerja  berdasar informasi sistem online (e-Dabu). Di  sisi  lain,  mekanisme  e- Dabu  memungkinkan  korporasi mencabut secara sepihak kepesertaan BPJS Kesehatan pekerja.  Padahal peraturan  yang tertera  jelas  mengatur  bahwa selama  belum  ada  pemutusan kerja secara legal maka kepesertaan  BPJS  masih  aktif.
Kesaksian BPJS tersebut nyatanya tidak
menjadikan PTFI dinyatakan  bersalah. Para  hakim persidangan menyebutkan bahwa PTFI telah  melakukan  koordinasi terkait  status  pekerja  yang terkena  kebijakan furlough (Azhar & Hidayat,2018). Hal ini terbilang anomali  mengingat  PTFI  adalah pihak pertama yang mengeluarkan  kebijakan  dan mengubah status pekerja menjadi PHK.  Kejanggalan  proses  hukum ini  mengingatkan  kembali  bahwa posisi korporasi, khususnya korporasi  yang  bergerak  di bidang mineral tambang memiliki status khusus di Indonesia.
Freeport  memiliki  posisi
yang
kuat di
Indonesia, tidak hanya
sebagai
penyuntik  modal  dan  pelaku industri mineral dan pertambangan global namun juga menjadi  pusat  pembangunan  di Papua.  Relasi PTFI  dengan  bisnis lokal khususnya berkontribusi mendorong  operasi  produksi seperti penyedia jasaterkait (Hasiman,2019 : 86). Terhitung terdapat enam perusahaan lokal yang terafiliasi  dengan  PTFI  dan memperoleh potongan kue keuntungan. Dari enam perusahaan lokal tersebut  lima  diantaranya  adalah milik
swasta.
Adapun perusahaan-perusahaan lokal tersebut adalah PT.Ancora International Tbk (pemasok ammonium nitrat),  PT.Kuala Pelabuhan Indonesia
(jasa pelabuhan),  AKR  Corporindo (bahan  bakar  minyak),Trakindo (alat  berat  dan  servis  tambang), Darma
Henwa (kontraktor), Pangansari  Utama  dan  PT.Rolika Caterindo (katering
dan makanan) (Hasiman, 2019  :83-94).
Kepemilikan perusahaan- perusahaan  lokal  yang  bekerja sama  dengan  PTFI  didominasi oleh  bisnis  orang  kuat  seperti politisi,  penguasa  parpol  dan pengusaha  yang  dekat  dengan penguasa.
Salah satudampak keputusan pemerintah Indonesia dalam mengubah status  PTFI  menjadi IUPK  adalah  larangan  ekspor
konsentrat  mentah  ke  luar. Kebijakan
tersebut memacu kerugian bagi
perusahaan-
perusahaan lokal yang bergantung pada proses ekspor tersebut. Sehingga negosiasi  perubahan  status  PTFI yang berjalan mendapatkan pertentangan  dari  perusahaan dan  mitra  bisnis.Relasi  yang terbangun  dengan  bisnis  lokal tersebut  memperkuat  posisi  PTFI di Indonesia, baik secara ekonomi maupun politik. Disamping kedekatan dengan  elitis bisnis  dan  politik, PTFI  turut  mendapatkan  fasilitas pengamanan negara. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 63 Tahun
2004
(Keppres No.63/2004) menyebutkan bahwa pertambangan  emas  Freeport  di Timika adalah objek vital nasional yaitu  lokasi  yang  memiliki  peran penting  bagi  kehidupan  bangsa dan  negara.  Hal  ini  dipertegas dengan Keputusan Menteri ESDM  No.1762  Tahun  2007 dan diimplementasikan  dalam  Buku Pedoman  Teknis  Nomor  736 Tahun  2005  yang  dikeluarkan oleh  Kapolri.  Keputusan  Kapolri tersebut  diterjemahkan  dalam MoU  antara  Presiden  Direktur PTFI  dengan  Kapolda  Papua  di tahun  2010  (Liputan  6,2011).
Dalam  pasal  6  kesepakatan menyebutkan  bahwa  PTFI  akan memberikan  sumbangan  berupa sarana- prasarana, logistik, transportasi, t unjangan  dan  administrasi  lain kepada pihak polisi yang mengamankan area tambang Freeport Indonesia. Kedekatan
Freeport  Indonesia  dengan  pihak penguasa menjadi salah satu pendorong dari  kekuatan  hak konstitusional Freeport di
Indonesia.  Kekuatan  ini  yang kemudian  membuat  Freeport Indonesia  kebal  terhadap  setiap pelanggaran  hak  asasi  pekerja (Hasiman, 2019 : 128-129). Kedekatan  PTFI  dengan  elit politik
Indonesia menandakan bahwa Freeport Indonesia memiliki  posisi  kekuatan  modal yang  penting  khususnya  di Kabupaten Timika Papua (Nugroho  dan  Hiariej,2013).  Data mencatat Freeport Indonesia menyumbang 94% Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)
Kabupaten Timika dan 48% PDRB Provinsi  Papua  pada  tahun  2018. Selain  itu  pada  tahun  2017 Freeport  Indonesia  berkontribusi secara  nasional  sebesar  US$  756 juta  atau  setara  dengan  Rp.10,24 triliun dengan kurs Rp.13.550/dollar (Katadata,2018).
Sumber : Katadata,2018 Selain  itu,  kontribusi  in- materil berupa penyerapan tenaga  kerja oleh  PTFI  bagi Kabupaten  Timika  dan  Provinsi Papua secara umum meneguhkan posisi PTFI
sebagai salah satu kekuatan
modal di Indonesia.
Berdasarkan  data,  tercatat dari jumlah total 30.000 karyawan PTFI adalah 25%  berasal  dari tanah  Papua. Angka  tersebut terbilang  kecil  jika  dibandingkan dengan  karyawan  lokal  non- papua  yang  mencapai  62,5% namun  PTFI  secara  gradual mempersiapkan SDM bagi pemenuhan  tenaga  kerja. Hal  ini dibuktikan dengan pembangunan Institut Pertambangan Namengkawi  yang  menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat Papua. Modal
kedekatan  dengan  elitis  dan dominasi lapangan pekerjaan dan pembangunan
bagi daerah membuat nilai
tawar
atau bargaining power PTFI dengan negara menjadi lebih tinggi.

## KESIMPULAN
Keputusan pengadilan yang memutuskan PT Freeport Indonesia  tidak  bersalah  dalam kasus  pemutusan  secara  sepihak status  BPJS  pekerja merupakan contoh  dari  kuasa  korporasi dalam negara. Pengabaian hukum atas  pelanggaran  hak  asasi pekerja yang dilakukan oleh korporasi
multinasional seperti Freeport Indonesia  menandakan dominasi
kuasa korporasi di negara berkembang seperti Indonesia  adalah  kuat.  Terdapat dua faktor yang menjadi kekuatan PTFI di Indonesia yakni jalinan  relasi  bisnis  dengan elit politik dan kontribusi terhadap  pembangunan  negara penerima. Kedua faktor kekuatan korporasi tersebut menjadi modal nilai  tawar  dalam  negosiasi maupun
pembelaan perusahaan atas suatu perkara. Selain itu,hak konstitusional
yang dimiliki perusahaan  menjadi  nilai  tambah dari kekuatan korporasi di negara penerima.
Korporasi menggunakan  kekuatan  dan  hak konstitusional yang dimiliki untuk membela diri dari dugaan pelanggaran  hak  asasi pekerja  dan  terhindar  dari dakwaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Azhar,Haris, Nurkholis Hidayat.

## (2018). Diberangus dan
Dikorbankan   :  Laporan Mengenai Kondisi Hak Asasi Manusia  Ribuan  Pekerjaan PT.Freeport  Indonesia  yang Melakukan Pemogokan . Jakarta  :  Lokataru-Law and Human Right Office Bueno, Nicolas. (2017). Corporate  Liability for  Violations  of  the Human  Right  to  Just Conditions  of  Work  in Extraterritorial Operation. The International  Journal  of Human  Rights.  21  (5) : 565-588 Cohen,Mirim. (2020). Doing Business  Abroad  :  A Review  of  elected  Recent Canadian Case Studies On Corporate  Accountability for Foreign Human Rights Violations. The International  Journal  of Human  Rights.  24  (10)  : 1499-1514
CNN Indonesia.
(2018). Lokataru
Gugat BPJS Kesehatan
dan
Freeport Indonesia Rp.62 M . Diunduh di https://www.cnnindo nesia.com/nasional/2018 0814135226-12- 322150/lokataru-gugat-
bpjs-kesehatan-dan- freeport-indonesia-rp62- m. Tanggal
8 Oktober 2020
Databoks. (2018). Kontribusi Freeport  Untuk  Indonesia Periode 1992-2017 Mencapai US$  17,3  Miliar .  Diunduh di https://databoks.katad ata.co.id/datapublish/201 8/09/28/kontribusi- freeport-untuk-indonesia- periode-1992-2017- mencapai-us-173-miliar. Tanggal 28 Oktober 2020 Hasiman,Ferdy.(2019). Freeport Bisnis Orang Kuat Vs
Kedaulatan  Negara . Jakarta
:
PT.Kompas Media
Nusantara
Hoad,Darren.
(2002). The World  Trade  Organization, Corporate Interest and Global Opposition  :  Seattle and  After ,  Geography.  87 (2) : 148-154 Kurnianingrum,T.P. (2012). Kajian  Hukum  atas Divestasi  Saham  Bidang Pertambangan  di  Indonesia (Studi  Kasus  PT.Newmont Nusa Tenggara
dan PT.Freeport Indonesia) . Diunduh di http://berkas.dpr.go.id /puslit/files/buku_tim/b uku-tim-public-17.pdf.
Kontan. (2018). Freeport kembali digugat  terkait  pemblokiran BPJS  pekerjanya .  Diunduh di https://nasional.konta n.co.id/news/freeport- kembali-digugat-terkait- pemblokiran-bpjs- pekerjanya.  Tanggal  27 Oktober 2020 Kompas.
(2017). Produksi Turun Hingga
40% . Diunduh di https://bebas.kompas.i d/baca/nusantara/2017/ 05/03/produksi-turun- hingga-40- persen/. Tanggal 9 November 2020 KSN.

## (2018). Inilah Latar
Belakang  penyebab  terjadi
Mogok Kerja di PT Freeport Indonesia  tahun  2011  dan 2017. Diunduh di http://ksn.or.id/inilah -latar-belakang-penyebab- terjadi-mogok-kerja-di-pt- freeport-indonesia-tahun- 2011-dan-2017/.  Tanggal 26 Oktober 2020 Liputan  6.  (2011). Pemberian Uang  Freeport  ke  Polri Sesuai MoU. Diunduh di https://www.liputan6. com/news/read/364988/ pemberian-uang-freeport- ke-polri-sesuai-
mou. Tanggal 20 November 2020 Lokataru.(2018). Pemerintah Republik  Indonesia  Harus Penuhi  Hak-Hak  Pekerja PT.Freeport Indonesia  dan Keluarganya . Diunduh di https://lokataru.id/pe merintah-republik- indonesia-harus-penuhi- hak-hak-pekerja-pt- freeport-indonesia-dan- keluarganya/.  Tanggal  20 November 2020 Nace,Ted.(2003). Gangs of America The Rise of Corporate  Power  and  the Disabling
of Democracy . Berkeley Berret Koehler Publisher Nugroho,Adrianus Bintang Hanto,
Eric Hiariej.(2013). Kekuatan Modal dan
Perilaku Kekerasan  Negara  Pada Masa  Orde  Baru  dan  Pasca Orde  Baru  :  Studi  Kasus Freeport .
Tesis.
Pascasarjana
Ilmu
Politik/Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Mayer,Don,Ruth Jebe.The Legal and Ethical Environment for Multinational
Corporations.  dalam  :

## James
O’Toole,
Don Mayer  (Eds). (2010). Good Business : Exercising
Effective and Ethical Leadership .  New  York  :
Routledge Mining global.
(2015). Gransberg  :  The World’s  Largest  Gold  Mine . Diunduh di https://www.mininggl obal.com/mining- sites/grasberg-worlds- largest-gold-mine/ . Tanggal  12  November 2020 Prihandono,Iman. (2011). Transnational Corporation
& Human Rights : Strengthening
Current  Tools  to  Promote Accountability . Transnatio nal Corporations Review. 3(3) :  73-83 Redi,A.(2014). Hukum Pertambangan . Jakarta : Gramata Publishing Sugiyono.
(2011). Metode
Penelitian
Kuantitatif,Kualitatif dan
R&D . Bandung : Alfabeta Tamo,Attabongawong. (2017). New  Thinking  on Transnational  Corporations and  Human  Rights  : Towards A Multi- Stakeholder
Approach. Netherlands
Quarterly of
Human Rights. 34 (2) : 147-173
Tempo.
(2019).
Freeport
Sarankan  Eks  Karyawan Tempuh  Jalur  Hukum. Diunduh dari https://bisnis.tempo. co/read/1178109/freepor t-sarankan-eks-karyawan- tempuh-jalur- hukum/full&view=ok. Tanggal  23  November 2020 Thuon,Ratha.  (2018). Holding Corporations  from  Middle Countries  Accountable  for Human  Rights  Violations  : A  Case  Study  of  The Vietnamese Company
Investment  in  Cambodia .
Globalizations. 15 (1)
: 152-167