Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 1, Januari 2023 : 691 – 700

## Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Sistem Noken Pemilihan Legislatif Tahun 2019
Kecamatan Mbua Kabupaten Nduga
Community Political Participation In The 2019 Legislatif Election Noken System, Mbua District, Nduga District
Samuel Elopere (1)(*) , Agustinus B. Pati (2) , Daud M. Liando (2)
1) Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado 2) Staff Pengajar dan Peneliti pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado *Penulis untuk korespondensi: eloperesamuel7@gmail.com
Naskah diterima melalui e-mail jurnal ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id
: Rabu, 16 November 2022
Disetujui diterbitkan : Sabtu, 28 Januari 2023

## ABSTRACT
The purpose of this study is how is the political participation of the community in the Noken System for the 2019  Legislative  Elections  in Nduga  Regency,  in  particular  the  Mbua  District.  The  research  was  conducted  for 2 (two) months, from February to March 2022 at the Mbua District Office. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data obtained from primary data and secondary data through observation, interviews, and literature or documentary studies. The focus of this research is the political participation of the people in the tradition of the 2019 legislative election noken system, Mbua District, Nduga Regency. Based on the conclusions of this study, it is a challenge in itself that the Nduga Regency has just been formed so that the membership is still new and  of  course  inexperienced  in  the  political  world,  which  means  very  little  experience  as  active  participation  in elections.
Keywords : election system; cam system; participation; public; political

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah bagimana Partisipasi Politik Masyarakat Dalam  Sistem Noken Pemilihan Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Nduga Secara khususnya Kecamatan Mbua. Penelitian dilakukan selama 2 (dua) bulan, yakni sejak bulan Februari sampai dengan tanggal Maret 2022 pada Kantor Kecamatan Mbua. Penelitian ini menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Data  diperoleh  dari  data  primer  dan  data  sekunder melalui  kegiatan  observasi,  wawancara,  dan  studi  pustaka  atau  studi  dokumenter.  Fokus  penelitian  ini  adalah partisipasi  politik  masyarakat  dalam  tradisi  pemilihan  legislatif  tahun  2019  sistem  noken  Kecamatan  Mbua, Kabupaten Nduga. Berdasarkan kesimpulan kajian ini, menjadi tantangan tersendiri di Kabupaten Nduga baru saja di bentuk sehingga keanggotaannya pun masih baru dan tentu saja belum berpengalaman di dunia politik termaksud minim sekalih pengalaman sebagai partisipasi aktif dalam pemilu.
Kata kunci : sistem pemilihan; sistem noken; partisipasi; masyarakat; politik
Partisipasi Politik Masyarakat dalam Sistem Noken Pemilihan Legislatif………………..(Samuel Elopere, Agustinus Pati, Daud Liando)

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Partisipasi  politik  merupakan  kegiatan sukarela masyarakat dalam memilih pemimpin  baik  secara  langsung  atau  tidak langsung  dan  ikut  secara  aktif  dalam kehidupan  politik.  Pemilihan  umum  disebut pemilu  adalah  cara  pelaksanaan  kedaulatan rakyat  yang  dilaksana  secara  langsung, umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  dalam Negara Kesatuhan Republik Indonesia berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  UU  RI  No  1  Tahun  2019  tentang Pemilihan  Umum  di  Kabupaten  Nduga Kecamatan  Mbua  sangat  berbeda  dengan pemilu di daerah Indonesia lainnya. Pemilihan  umum  yang  dilakukan  masyarakat Mbua  mengunakan  sistem  noken  merupakan model pemilihan yang pengunaannya mengunakan  noken  (tas  tradisional)  yang digantungkan  pada  salah  satu  kayu  tertentu untuk  digunakan  sebagai  pengganti  kotak suara.
Sistem  Noken adalah  suatu  sistem yang digunakan  dalam  pemilu  khusus  untuk wilayah  Provinsi  Papua.  Oleh  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU),  noken  menjadi bagian  penting  dalam  pelaksanaan  pilkada Papua,  khususnya  untuk  masyarakat  Papua yang  berasal dari  daerah  pegunungan. Sistem noken  berkaitan  langsung  dengan  para pemimpin  tradisional,  disebabkan  karena masyarakat  Papua  bagian  dari  masyarakat tradisional  yang  mempercayakan  keputusan ada pada tetua/pemimpin suku. Pada pelaksanaan  sistem  noken  ada  dua  cara  yang digunakan  yakni,  noken  big  man  dan  noken gantung. Noken big man artinya seluruh suara diserahkan  atau  diwakilkan  kepada  ketua adat.  Tipe  ini  terjadi  pada  masyarakat pegunungan  tengah  yang  dalam  antropologi disebut  tipe    big  man,  dalam  bahasa  lokal menagawan,  artinya  lebih  kurang  orang berwibawa.  Orang  berwibawa  meraih  status sebagai  pemimpin  bukan  karena  warisan.  Ini
adalah  pencapaian  status,  yang  diraih  atas dasar perilaku, tindakan, dan usaha memenangkan  persaingan  dengan  orang- orang  lain  atau  lawan  yang  menjadi  pesaing. Di  Papua,  seorang  pemimpin  di  sebuah kampung  belum  tentu  dianggap  pemimpin  di kampung lain.
Seorang  pemimpin  lintas  kampung adalah  pemimpin  yang  mampu  berdiplomasi dengan pemimpin kampung lain dan menjalin persekutuan,  menghormati  wewenang,  dan pantang  mempermalukan  pemimpin  lain. Kepiawaian diplomasi serta membina persekutuan  menjadikan  seorang  big  man disegani  oleh  beberapa  big  man  lain. Sedangkan  pada  noken  gantung,  warga  dapat melihat  kesepakatan  dan  ketetapan  suara. Sistem  pemilihan  noken  merupakan  simbol musyawarah tertinggi untuk penentuan pendapat  di  Papua  tanpa  rahasia  dan  lebih mementingkan musyawarah di dalam suku.
Dalam pola big man, warga sepenuhnya menyerahkan pilihan kepada pemimpin sebagai  ekspresi  ketaatan.  Pemilu  sistem noken  pertama  kali  dilaksanakan  tahun  2004 di  16  kabupaten  di  Provinsi  Papua.  Beberapa alasan dilangsungkan pemilu noken; pertama, geografis. Jarak tempuh untuk mendistribusikan  logistik  pemilu  dan  tingkat kesulitan  medan  di  daerah  pedalaman  Papua dinilai  sangat  rumit  untuk  diakses  secara cepat.  Topografi  daerah  dengan  mayoritas bergunung  terjal  dan  jurang  tajam  dan terbatasnya  akses  akses  transportasi,  hanya dapat menggunakan pesawat berbadan kecil/pesawat  misionaris,  sehingga  akan berdampak  pada  inskonsitensi  agenda  pemilu nasional,  terutama  bagi  penyelenggara  saat itu.
Pemilihan  anggota  legislatif  2009  itu pertama kali diadakan Kabupaten Nduga, dan di  dalam  Kabupaten  Nduga  terdapat  3  Dapil. Kecamatan  Mbua,  bagian  dari  dapil  tiga  itu bersama 7 kecamatan lainnya, yaitu
Kecamatan
Mbua, Kecamatan Yigi,
Kecamatan Dal, Kecamatan Iniye, Kecamatan Negeyagin,  Kecamatan  Wurpaga,  Kecamatan
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 1, Januari 2023 : 691 – 700
Bulmu  Yalma,  Kecamatan  Nirkuri,  pada pemilihan legislatif tahun 2009 daftar pemilih tetap DPT di Kecamatan Mbua   jumlah yang terdaftar  3,925  sekitar  tuju  orang,  lima  laki laki  dan  dua  perempuan  tetapi  tidak  dapat sama  sekali  kursi  anggotanya  Kecamatan Mbua  nama-nama  yang  masuk  caleg,  Penina Tabuni,  Rias  Gwijangge,  Rosam  Lokbere, Yusim  Lokbere,  Meginus  Tabuni,  Arliuas Tabuni,  Ribka  Tabuni,  dan  jumlah  hak memilih  3.700  yang  hak  memilih  pemilihan legislatif  tahun  2009  di  Kecamatan  Mbua tidak  dapat  sama  sekali  kursi  anggota  DPR (0%)  peresentase  jumlah  kursi  dapil  tiga Kecamatan Mbua kosong pemilihan legislatif tahun 2009 jumlah keseluruhan anggota DPR pemilihan  tahun  2009  mendapat  kursi  20 anggota DPR Kabupaten Nduga.
Pemilihan legislatif tahun 2014 Kabupaten Nduga, Kecamatan Mbua menang pada 9 April tahun 2014 di Kabupaten Nduga, Kecamatan  Mbua  yang  dapat  satu  kursi  atas nama  Obet  Gwijangge  yang  dapat  pemenang partai Kabupaten Nduga adalah partai Golkar dan  jumlah  kursi  keseluruhan  legislatif periode  tahun  2014-2019  Kabupaten  Nduga anggota legislatif 25 anggota dewan perwakilan  rakyat  daerah  dan  dapil  tiga sekitar  delapan  kecamatan  dan  semua  yang mewakili  kecamatan  mendapat  kursi  anggota legislatif.
Pemilihan legislatif tahun 2014 Kabupaten
Nduga,
Kecamatan Mbua
partisipasi  politik  masyarakat  (90%)  ikut sertakan dan nama nama caleg dan DPT tetap terdapat pada Tabel 1.
Jumlah  pemilih  yang  sudah  terdaftar Kecamatan    Mbua    yaitu    4,587 suara dan mengunakan hak pilih tahun 2014 yaitu 4,560 suara.
Tabel  1.  Pemilihan  legislatif  tahun  2014  Kabupaten  Nduga,
Kecamatan Mbua
1  Obet Gwijangge prolehan  suara
4,500 suara 2  Yorince Lokbere prolehan  suara 20 suara 3  Siska  Lokbere  prolehan suara
30 suara 4  Arlius  Tabuni   prolehan suara 10  suara Jumlah Total  Hak  Pilih 4,560 suara
Partisipasi politik
masyarakat Kecamatan Mbua (90%) aktif ke ikut sertakan kegiatan  politik dan yang menang pada sahat 9  April  tahun  2014  adalah  Obet  Gwijangge. Pemilihan  “legislatif  Kabupaten  Nduga  25 kursi  karena  tahun  2009  sekitar  20  kursi anggota  DPR  tetapi  pemilihan  tahun  2014 yang jadi anggota legislatif kembali calonkan diri tahun 2019 tetapi kebanyakan tidak dapat kursi  lagi  akhirnya  kebanyakan  kembali menjadi  masyarakat  biasa  kecuali  orang- orang  yang  tertentu  yang  berpengaruh  di daerah  tersebut  berati  dia  bisa  memilih kembali  dari  masyarakat  kembali  terpilih  dia dapat  dua  periode  anggota  legislatif  di Kabupaten  Nduga  itu  kalau  sifatnya  baik melayani  masyarakat  baik  berati  dapat  dua periode dan masyarakat setempat juga senang kaloh biasanya baik berarti masyarakat sangat senang  sekali  dengan  anggota  DPR  jadi dalam  sistem  Negara  Indonesia,  pemilu merupakan  salah  satu  proses  politik  yang dilaksanakan  setiap  lima  tahun,  untuk memilih  anggota  legislatif,  maupun  untuk memilih  eksekutif  anggota  legislatif,  yang dipilih  dalam  pemilu  lima  tahun  tersebut, terdiri  dari  anggota  legislatif  pusat  atau parlemen yang dalam ketatanegaraan biasanya  disebut  DPRRI,  DPD  kemudian DPRD  daerah  provinsi,  dan  DPR  Kabupaten atau Kota (Napitupulu, 2005).
Partisipasi  politik  pada  hakikatnya sebagai  ukuran  untuk  mengetahui  kualitas kemampuan warga negara, dalam menginterperestasikan sejumlah simbol kekuasaan  (kebijakan  dalam  mensejaterakan masyarakat sekaligus dengan langka- langkanya)  kedalam  simbol-simbol  pribadi kegiatan  partisipasi  politik  pada  intinya tertuju pada subjek, yaitu pemilihan pemimpin dan melaksanakan kebijakan pemimpin.
Bentuk  partisipasi  politik  bermacam- macam,  akan  tetapi  pemberian  pemberian suara terdapat dihampir semua sistem politik, yang baik demokratik maupun otoriter.
Partisipasi Politik Masyarakat dalam Sistem Noken Pemilihan Legislatif………………..(Samuel Elopere, Agustinus Pati, Daud Liando)
Pemilihan  umum  dalam  negara-negara otoriter dan berpartai unggul lebih merupakan alat  bagi  penguasa  dari  pada  alat  untuk memilih  siapa  yang  seharusnya  menjalankan kekuasaan  itu  pemilihan  umum  di  Negara Indonesia merupakan negara yang demokratis memiliki keunggulan tersendiri, karena dalam setiap  pengabilan  kebijakan  mengacu  pada aspirasi  masyarakat.  Sebagai  tokoh  utama dalam  sebuah  negara  demokrasi  memiliki peranan  yang  sangat  penting  salah  satu peranan  masyarakat  dalam  negara  demokrasi adalah  partisipasi  politik  dalam  politik masyarakat memiliki peran yang sanggat kuat dalam  proses  penentuan  eksekutif  dan legislatif  baik  di  pemerintah  pusat  maupun pemerintah daerah pemilihan umum (PEMILU)  merupakan  program  pemerintah setiap  lima  tahun  sekali  dilaksanakan  di seluruh wilayah. Pemilu merupakan inplementasi  dari  salah  satu  ciri  demokrasi dimana rakyat secara langsung dilibatkan ikut serta  dalam  menetukan  arah  dan  kebijakan politik  negara  untuk  lima  tahun  kedepan dalam  sistem  politik  Negara  Indonesia, pemilu  merupakan  salah  satu  proses  politik yang  dilaksanakan  setiap  lima  tahun,  baik untuk  memilih  anggota  legislatif  maupun untuk memilih  eksekutif.
Partisipasi  politik  “masyarakat  juga sebagai  masukan  agar  diarahkan  dapat meningkatkan  usaha  perbaikan  kondisi  dan taraf  hidup  masyarakat  Kabupaten  Nduga, Kecamatan  Mbua  agar  bisa  berkembang secara  mandiri.  Kesediaan  masyarakat  untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat untuk berkembang secara mandiri menurut beberapa pakar  partisipasi  politik  masyarakat  di  dalam pembangunan membutukan sebuah kemampuan masyarakat dalam pembangunan, oleh  karena  itu  hal  yang  fundamental  dalam pembangunan masyarakat adalah peningkatan partisipasi demokrasi dengan demikian partisipasi ini tentunya juga berlaku dan harus dilaksanakan  Kabupaten  Nduga,  demikianlah maka  pemilu  anggota  legislatif  di  Kabupaten
Nduga  juga  menjadi  sarana  untuk  merekrut anggota DPRD Kabupaten Nduga masa bakti 2014-2019 para calon anggota DPRD diusung oleh  partai  partai  politik  peserta  pemilu  yang juga  baru  terbentuk  oleh  sebab  itu  partai politik  berperan  sangat penting  untuk melakukan rekrutmen terhadap caleg berkualitas  untuk  di  usung  menjadi  anggota DPRD  utusan  partainya  pemilu  anggota legislatif  tahun  2019  di  Kabupaten  Nduga menjadi  sangat  menarik  untuk  dipelajari karena  pemilihan  umum  anggota  legislatif ketiga  kali  baik  bagi  pemerintah  sebagai penyelengarahan  pemilu  bagi  partai-partai politik  dan  tentu  saja  bagi  masyarakat  Suku Nduga  sendiri  sehubungan  dengan  adanya aturan  mengenai  rekrutmen  partai  politik, menjadi  tantangan  tersendiri  di  Kabupaten Nduga  baru  saja  di  bentuk  sehingga keanggotaannya  pun  masih  baru  dan  tentu saja  belum  berpengalaman  di  dunia  politik termaksud  minim  sekali  pengalaman  sebagai partisipasi  aktif  dalam  pemilu.  Tidak  hanya ikut-ikutan tetapi pengabilan peranan pertama mengontrol  lembaga-lembaga  yang  berfungsi melayani  kepentingan  masyarakat  kecamatan dan  pendesaan  melihat  bagimana  partisipasi politik  masyarakat  di  wilayah  Kecamatan Mbua maka hal ini perlu diteliti lebih lengkap agar partisipasi politik di wilayah Kecamatan Mbua bisa  dapat  lebih baik.
Pemilihan legislatif tahun 2019 serentak seluruh Indonesia 17 April itu Provinsi Papua beberapa kabupaten kota khusus pengunungan  mengunakan  sistem  noken pemilihanya  dalam  kehidupan  masyarakat pengunungan  papua,  noken  adalah  salah  satu objek  budaya  yang  tak  dapat  dipisahkan dalam kehidupan rutinitas masyarakat, kemudian  hal  tersebut  dimaknai  dalam  nilai pemilu dengan membuhwat komitmen politik atau  kesepakatan  bersama  dan  memberikan secara  utuh  suara  (dukungan)  kepada  calon tertentu dengan masyarakat mufakat.
Berdasarkan      latar      belakang  masalah di  atas,  maka  rumusan  masalah  dalam penelitian  ini  adalah  bagimana  Partisipasi
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 1, Januari 2023 : 691 – 700

## Politik  Masyarakat  dalam  Sistem  Noken
Pemilihan Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Nduga secara khususnya Kecamatan  Mbua.

## Tujuan Penelitian
Tujuannya  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  partisipasi  politik  masyarakat dalam sistem noken pemilihan legislatif tahun 2019, Kecamatan Mbua, Kabupaten Nduga.

## Manfaat Penelitian
Penelitian ini berharap memiliki manfaat  teoritis  dan  manfaat  praktis  bagi civitas academica maupun masyarakat umum yang  berminat  terutama  masalah  masalah partisipasi  politik  dalam  pemilihan  legislatif tahun  2019  di  Kabupaten  Nduga,  Kecamatan Mbua.
1. Secara Teoritis
Untuk  menambah  pengetahuan  dalam bidang  yang  diteliti  khususnya  mengenai patisipasi  politik  masyarakat  dalam  sisten noken  pemilihan  legislatif  tahun  2019  di
Kabupaten Nduga,
Kecamatan
Mbua sehingga  dapat  menerapakan  ilmu  secara teoritis  di  bangku  perkuliahan  jurusan pengelolaan sumber daya pembangunan minat tata  kelolaan  pemilu  dengan  menghubungkan dengan kenyataan di lapangan.
2. Secara Praktis Secara  praktis  hasil  penelitian  ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran  bagi  institusi  pendidikan  yang terkait  dalam  implementasi  partisipasi  politik dalam  tradisi  pemilihan  legislatif  Kabupaten Nduga  sebagai  bahan  pertimbangan  untuk penyempurnaan pelaksanaan partisipasi politik  dalam  sistem  noken  pemilihan legislatif  Kabupaten  Nduga,  Kecamatan Mbua serta menjadi bahan referensi baik bagi mahasiswa  maupun  dosen  atau  masyarakat umum.

## METODE PENELITIAN

## Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian  dilakukan  selama  2  (dua) bulan,  yakni  sejak  bulan  Februari  sampai dengan  tanggal  Maret  2022  pada  Kantor Kecamatan Mbua.

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  mengunakan  metode penelitian  kualitatif  yaitu  untuk  memahami fenomena  tentang  apa  yang  di  alami  oleh objek  penelitian  dengan  cara  deskripsi  dalam bentuk  kata-kata  pada  suatu  konteks  khusus yang alamiah (Moleong, 2007).

## Fokus Penelitian
Fokus  penelitian  ini  adalah  partisipasi politik  masyarakat  dalam  tradisi  pemilihan legislatif tahun 2019 sistem noken Kecamatan Mbua, Kabupaten Nduga.

## Informan Penelitian
Data  dalam  kualitatif  adalah  data  dari kata-kata  artinya  keterangan  dari  informan yang  dapat  dijadikan  sumber  data  utama sehingga yang menjadi informan adalah:
1. Kepala Suku Mbua (1 Orang)
2. Kepala Desa Mbua (2 Orang)
3. Tokoh Agama (3 Orang)
4. Kepala Camat Mbua (1 Orang)
5. Tokoh Masyarakat (1 Orang)

## Metode Pengumpulan Data
Penelitian menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data baik itu data perimer maupun sekunder diantaranya: 1. Observasi Observasi merupakan cara pengumpulan data  paling  utama  dalam  penelitian  ini  hal yang  diteliti  dengan  metode  ini  adalah keadaan partisipasi politik saat dilaksanakan
Partisipasi Politik Masyarakat dalam Sistem Noken Pemilihan Legislatif………………..(Samuel Elopere, Agustinus Pati, Daud Liando)
penelitian,  metode  ini  digunakan  karena masyarakat  Kabupaten  Nduga  masih  sulit dipahami  mekanisme  hanya  dengan  sekali kunjungan  sehingga  metode  ini  untuk memahami  masalah  dan  memperoleh  data real.
2. Wawancara
Wawancara ialah alat pengumpulan data bersumber  dari  informan  dengan  cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk  di  jawab  secara  lisan  untuk  mendapat data  yang  diinginkan,  wawancara  dilakukan secara  terbuka  artinya  ketika  di  wawancarai dan interview sama-sama mengetahui permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam wawancara  tersebut.  Metode  ini  dilakukan kepada informan untuk mengungkap berbagai data.
3. Studi Pustaka atau Studi Dokumenter Dilakukan  di  perpustakan  dengan  cara membaca  buku-buku  rujukan  atau  referensi, perundang-undangan,  dokumen  pemerintah serta  bahan-bahan  lainnya  yang  berhubungan dengan  masalah  penelitian  sehingga  yang dikumpulkan  merupakan  data  sekuder  yang dibutuhkan dalam  penelitian.

## Teknik Analisa Data
Dalam  penelitian  kualitatif  berdasarkan waktu  datanya,  data  di  analisis  pada  saat pengumpulan  data  dan  setelah  selesai pengumpulan  data.  Tujuan  dari  analisa  data pada  dasarnya  adalah  menyenderanakan  data dalam  bentuk  yang  mudah  di  baca  dan  di pahami proses dilakukan secara terus menerus pada saat pencarian data hingga sesudahnya.
Analisis  data  pada  penelitian  kualitatif dilakukan  mengalir  dari  tahap  awal  hingga penarikan  kesimpulan  seingga  disebut  model alir. Analisa data pada penelitian kualitatif di jelaskan dalam tiga langkah yaitu reduksi data berupa  pemilihan  dan  penyederhanaan  untuk pemusatan  perhatian  perjanjian  data  berupa deskripsi kumpulan informasi terakhir penarikan kesimpulan mengingat permasalahan dalam proses partisipasi politik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pemilihan Legislatif di Kabupaten Nduga Kecamatan  Mbua
Pemilihan legislatif (pileg) tahun 2019 y di  Kabupaten  Nduga,  Kecamatan  Mbua dilakukan  secara  serentak  seluruh  Indonesia pada  tanggal  17  April  2019  pemilihan  secara serentak  saat  itu  yang  menjadi  peserta  pileg dalam  hal  ini  adalah  pemilihan  legislatif dengan  caleg  yang  masuk  di  Kecamatan Mbua adalah Yorince Lokbere, Siska Lokber, Obet Gwijangge, dan Arlius Tabuni.
Dari  beberapa  caleg  tersebut  hasil  yang di  publikasikan  oleh  KPUD  Kabupaten Nduga  adalah,  Yorince  Lokbere  dan  Obet Gwijangge  dan  dua  caleg  tersebut  dianggap tidak  dapat  secara  ambang  batas  suaranya maka  menjadi  lawan  seperti  2  orang  hanya memperoleh  suara  di  bahwa  maka  suara  lain dianggap hilang.

## Partisipasi Politik Masyarakat dalam Tradisi Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Sistem Noken Kabupaten Nduga
Kecamatan Mbua Partisipasi      “politik      masyarakat  pada
saat pemilihan legislatif tahun 2019 Kabupaten  Nduga  jumlah  pemilih  yang terdaftar  pemilih  tetap  (DPT)  Kabupaten Nduga,  Kecamatan  Mbua  adalah  berjumlah 4,587  Pemilih.
Dari  jumlah  tersebut  yang  mengunakan hak  pilih  pada  saat  hari  pemilihan  berjumlah 4,587 untuk melihat tentang partisipasi politik masyarakat  dalam  tradisi  pemilihan  legislatif tahun  2019  Kabupaten  Nduga,  Kecamatan Mbua mengunakan konsep yang dikemukakan  Ramlan  (1992),  partisipasi politik masyarakat mengenai pemilih rasional.
Pemilih dikatakan sebagai pemilih yang memilih  orientasi  rendah  untuk  faktor ideologinya,  pemilih  lebih  menggunakan kemampuan  partai  politik  atau  caleg  dalam program  kerja  yang  ditawarkan  kepada masyarakat dan juga salah satu pemilih adalah
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 1, Januari 2023 : 691 – 700
tidak  begitu  ikatan  ideology  kepada  suatu partai politik atau seorang caleg.
Faktor  seperti  faham,  asal-usul,  nilai tradisional, budaya masyarakat dipertimbangkan  juga,  tetapi  bukan  hal signifikan.  Hal  yang  terpenting  mengenai pemilihan  adalah  apa  yang  telah  dilakukan oleh  sebuah  partai  atau  seseorang  caleg dibandingkan  faham  dan  nilai  partai  dan kontestan oleh karena itu ketiga partai politik atau caleg ingin menarik perhatian pemilihan, harus mengendepan solusi terhadap permasalahan ekonomi, pendidikan, kesejaterahan,  sosial  budaya  dan  caleg mampu  menjalankan  tugas  dan  tangung jawab,  tetapi  juga  pemilihan  ini  tidak  segan beralih  dari  sebuah  partai  atau  caleg kepartaian  politik  lain  ketika  dianggap  tidak mampu  menyelesaikan  permasalahan  seperti faktor  pemilihan  ini  terdapat  juga  dapa partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan legislatif Kabupaten Nduga, Kecamatan  Mbua  ditemukan  wawancarai dengan  beberapa  informan  mengenai  alasan dalam  pemilihan  legislatif  tertentu  pada  saat pemilihan  caleg  tahun  2019,  karena  sebagian besar  memperhitungkan  keuntungan  memilih caleg  yang  disukai.  Sehingga  hal  itu dimungkinkan  karena  tingkat  pendidikan tidak  cukup  baik  disamping  itu  pengalaman dalam  hal  pemilihan  umum  sudah  banyak membuat  keputusan  dan  melakukan  berbagai pertimbangan secara rahasia maka pemerintah mempunyai      peran  yang  cukup  besar  terkait dengan  suksesnya  penyelenggaraan  pemilu dan  korelasihnya  dengan  partisipasi  politik masyarakat dalam pemilihan faktor pemerintah yang dimaksud cukup mempunyai pengaruh dalam pelaksanahan pemilu diantaranya  adalah  sistem  perundangan  yang dibuat  setidaknya  masih  ada  peraturan perundang-undangan  yang  dibuat  terkait dengan  sistem  pemilu  masih  menghambat masyarakat dalam memberikan hak, misalnya siapa  saja  yang  dikatakan  sebagai  pemilih bahkan ada kesan yang tumbuh di masyarakat peraturan  yang  ada  sangat  kontradisi  yang
selalu  dikumandangkan  oleh  pemerintah terkait  dengan  kategori  pemilu  dimana  satu sisi  masyarakat  selalu  dihimbau  untuk memberikan hak pilih, tapi justru aturan yang dibuat menghambat dalam melaksanakan hak tersebut  faktanya  sangat  sering  masyarakat memberikan hak pilih penyebabnya kesalahan dilakukan pihak pemerintahnya sendiri.
Beberapa  aturan  terkait  dengan  sistem kepemilihan  yaitu  Undang-undang  No.  21 tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  Bagi Provinsi  Papua,  Undang-undang  No.12  tahun 2008  tentang  Perubahan  Kedua  Undang- undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah  Daerah,  Undang-undang  No.15 tahun 2011 tentang Penyelengarahan Pemilihan  Umum,  Undang-undang  No.  8 tahun  2012  tentang  Pemilihan  Anggota Dewan  Perwakilan  Daerah  dan  Dewan perwakilan  Rakyat  Daerah,  Undang-undang No.  8  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas Undang-undang  No.  1  Tahun  2015  tentang Penetapan  peraturan  pemerintah  diganti Undang-undang  No.  1  tahun  2014  tentang Pemilihan  Kepala  Daerah,  Undang-undang Nomor  7  tahun  2019  tentang  Perubahan ketiga  Atas  Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dikaitannya dengan  tingkat  partisipasi  politik  masyarakat dalam  pemilihan  di  antaranya  adalah  siapa saja  yang  dikategorikan  sebagai  pemilihan ketentuan  bahwa  yang  menjadi  pemilih adalah  masyarakat  yang  memiliki    (KTP) jelas  sangat  berpengaruh  pada  tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan  legislatif      karena  masih  banyak masyarakat  yang  tidak      memiliki  indentitas kependudukan  tetapi  hal  itu  dari  kelalaian pihak pemerintah setempat akhirnya masyarakat  kebanyakan  yang  tidak  memilih pada  saat  pemilihan  berlansung,  karena  itu faktor  kelalaian  pemerintah  tidak  pernah turun  sosialisai  kepada  masyarakat  setempat akhirnya pada saat hari pencoblosan pemilihan  masyarakat  yang  lain  mulai
Partisipasi Politik Masyarakat dalam Sistem Noken Pemilihan Legislatif………………..(Samuel Elopere, Agustinus Pati, Daud Liando)
jalankan aktivitas masing-masing karena tidak mengerti sistem pemilihannya.
Dengan  figure  caleg  yang  saat  itu menjadi  4  orang  diantaranya  masyarakat melihat  bahwa  Yorince  Lokbere  dan  Obet Gwijangge,  dianggap  dari  sisi  program  atau visi  dan  misi  yang  disampaikan  merupakan paling mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Distrik Mbua, jika kedua caleg ini dipilih  sebagai  wakil  rakyat  karena  program- program atau yang sudah dilakukan oleh para caleg  dirasa  oleh  informan  merupakan program untuk kebutuhan masyarakat setempat.
Sesuai  dengan  pengamatan  penelitian pada saat pemilihan masyarakat Distrik Mbua aktif  dalam  kegiatan  keikutsertaan  pemilihan berlangsung, namun masyarakat untuk memilih caleg dilihat dari figurenya caleg ada yang  money  politik  sehingga  masyarakat memilihnya.
Hasil  wawancara  kepada  tokoh  Kepala Suku Mbua mengatakan bahwa:
“Saya  sebagai  kepala  suku  memilih kedua caleg karen berpendidikan, pemikirannya  lebih  luas  dan  kebutuhan masyarakat  setempat  bisa  melayani  maka dari  itu  beberapa  tokoh  sepakat  memilih kedua caleg tersebut.”
Hasil wawancara dengan Kepala Camat Mbua mengatakan bahwa:
“Masih  banyak  masyarakat  kurang memahami  tentang  partisipasi  politik dalam  pemilihan,  tetapi  masyarakat  tetap berpartisipasi kegiatan berlangsung.”
Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan maka sebenanya masyarakat melihat  dari  kualitas  orangnya  agar  bisa mengambil keputusan dalam pemerintahan.
Hasil wawancara langsung kepada salah satu perangkat kecamatan mengatakan bahwa:
“Pada  saat  kampanye  tahun  2019 Kepala  Camat  Mbua  pernah  ikut  aktif dalam kegiatan-kegiatan berpolitik namun waktu  itu  masih  bingung  karena  kenapa caleg  lain  mengadakan  acara  kampanye
besar-besar,  bakar  batu  dan  ramai  lain- lainnya tapi yang lain cuma jalan-jalan.”
Dari  hasil  wawancara  menyimpulkan kurangnya  pengetahuan  perangkat  kecamatan yang diwawancarai dengan informan dan para informan mengeluh berubah khususnya Kecamatan  Mbua  sangat  sulit  karena  banyak kekurangan dalam hal jalan, bangunan, listrik, rumah  dan  diharapkan  lebih  baik  lagi kedepan.
Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa Mbua mengatakan bahwa:
“Saat tim sukses mendapat dukungan  dengan  otomatis  semua  caleg ada  tim  masing-masing  sehingga  ada salah  satu  tim  yang  menawarkan  money politik  jadi  suara  masyarakat  yang menerima diberi pada pihak tersebut.”
Dari  pihak  desa  juga  mengatakan seringkali  mengalami  kesusahan  mengenai yang disampaikan kepada pihak legislatif atau DPR tapi tidak pernah ikuti dengan keinginan masyarakat bersama realitanya.
Dalam wawancara dengan Tokoh Agama,  Bapak  Yaminan  Lokbere  sebagai Pendeta Gereja Jerusalam mengatakan bahwa:
“Diharapkan Kecamatan Mbua beberapa  caleg  yang  masuk  harus  dapat kursi karena pengalaman dari tahun 2009, suara  kami  banyak  yang  hilang  atau  lari ke  kecamatan  lain  maka  sekarang  ini jangan  lagi  sama  dengan  tahun  yang  lalu yang  sudah  terjadi  itu  cukup  dan  tahun 2019  sekarang  ini  kita  harus  beberapa kursi meraih diungapkan pada saat Peleno Kecamatan Mbua.”
Juga  wawancara  dengan  Bapak  Wainus
Wasiangge selaku Sekretaris
Desa mengatakan bahwa:
“Saya  memilih  Yorince  Lokbere karena  keluarga  teman  dekat  dan  satu gereja  maka  itu  saya  dengan  keluarga memilihnya  karena  di  lihat  dari  sisi  itu kalalu  dia  jadi  Anggota  DPR  pasti memperhatikan  saya  dan  ada  keperluan suatu saat nanti membantu.”
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 1, Januari 2023 : 691 – 700
Wawancara  dengan  Tokoh  Agama Bapak Nata Gwijangge selaku Pendeta Gereja Arugiya mengatakan bahwa:
“Saya  dengan  keluarga  memilih Obet  Gwijangge  karena  kami  dalam keluarga  bila  kekurangan  minta  apa-apa pasti  membantu,  sehingga  kami  melihat sisi tersebut untuk memilihnya.”
Kemudian  wawancara  dengan  Bapak Sakaria Lokbere selaku Kepala Sekolah SMP Mbua mengatakan bahwa:
“Kami  memiilih  karena  keluarga dan  juga  orang  yang  berpendidikan sehingga aspirasi kami bisa memperhatikan untuk perbuatan keputusan.” Hasil
analisa wawancara yang
disampaikan informan Bapak Sakaria Lokbere  bahwa  caleg  setelah  menjadi Anggota  DPR  mau  tidak  mau  harus menyalurkan  aspirasi  masyarakat  karena sebagai  wakil rakyat  harus  berjuang  terhadap aspirasi masyarakat setempat.
Wawancara dengan Bapak Tokoh
Gereja Nataniel Tabuni mengatakan:
“Kami dari tokoh gereja mendukung  keputusannya  dari  pihak kepala suku jadi kami tokoh gereja, tokoh pemuda  atau  tokoh  masyarakat  umum  di Kecamatan  Mbua  ini  mendukung  apa yang  kepala  suku  putuskan  itu  jadi  biasa pada saat pemilihan berlangsung sesuaikan ikuti Tokoh Adat/Kepala Suku.”
Bentuk partisipasi politik dilakukan oleh masyarakat  Kecamatan  Mbua,  Kabupaten Nduga adalah:
1. Dalam  melakukan  pemilihan  masyarakat setempat  juga  ikut  aktif  dalam  kegiatan berlangsung  pemberian  suara  dalam pemilihan  umum,  mencari  dana  partai, menjadi  tim  sukses,  mencari  dukungan bagi  calon  legislatif  lain  yang  berusaha mempengaruhi hasil pemilu.
2. Lobby  yaitu  upaya  perorangan  atau kelompok  menghubungi  pimpinan  politik dengan  mempengaruhi  keputusan  orang atau kelompok tersebut.
3. Kegiatan  organisasi  yaitu  partisipasi politik  individu  ke  dalam  organisasi  baik selaku  anggota  maupun  pemimpinya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Maka dari itu masyarakat  Kecamatan  Mbua  juga  aktif mengikut kegiatan tersebut.
4. Contacting adalah  upaya  individu  atau kelompok  ke  dalam  membangun  jaringan bersama pejabat pemerintah guna mempengaruhi suatu keputusan.
5. Tindakan  atau  kekerasan  yaitu  tindakan individu  atau  kelompok  mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan  kerugian  fisik  manusia  atau harta  benda  maupun  pemberontakan politik.
Wawancara  yang  dilakukan  dengan Tokoh  Masyarakat  Umum  Nomosa  Lokbere mengatakan:
“Kami  masyarakat  biasa  ini  pada saat  pemilihan  berlangsung  hanya  atas namakan  saja  baru  hak  kami  seluruh masyarakat  biasa  itu  di  ambil  alih  oleh Kepala  Suku  jadi  pada  saat  pemilihan legislatif maupun eksekutif itu kami biasa jalani aktifitas masing-masing karena hak kami  itu  rangkum  semua  dari  Kepala Suku setempat di Kecamatan Mbua.”
Bentuk partisipasi politik yang dilakukan  masyarakat  Mbua  di  atas,  maka dianalisa bahwa ternyata masyarakat Kecamatan  Mbua  aktif  dalam  kegiatan- kegiatan  tersebut,  tetapi  saat  ini  apa  yang dibutuhkan  oleh  masyarakat  tidak  terealisasi dengan baik.
Partisipasi Politik Masyarakat dalam Sistem Noken Pemilihan Legislatif………………..(Samuel Elopere, Agustinus Pati, Daud Liando)

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Pembangunan  transisi  demokrasi  yang berlangsung  sepanjang  tahun  2009  telah melahirkan  tuntutan  yang  lebih  luas  atas peningkatan kehidupan politik bagi masyarakat  Suku  Nduga  yang  terjadinya adalah  masalah  kurangnya  Sumber  Daya Manusia (SDM), akibatnya rendahnya pemahaman masyarakat sehingga yang dilakukan  di  Kecamatan  Mbua  mengenai partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan legislatif dapat diambil
kesimpulan:
1. Tingkat  partisipasi  politik  masyarakat dalam  pemilihan  legislatif  Kecmatan Mbua, Kabupaten Nduga terdapat pemilih yang tidak rasional. Hal itu dimungkinkan karena pengetahuan masyarakat di wilayah  ini  kurang  cukup  baik  dari sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara  pemilu  dalam  hal  ini pemerintah. 2. Masyarakat Kecamatan Mbua kebanyakan menyesal pada saat pemilihan berlangsung tidak memilih atau
mencoblos  kotak  suara  karena  tidak mendaftar sebagai hak pemilih  tetap.
3. Kegiatan pelaksana pemilihan masyarakat Kecamatan  Mbua,  Kabupaten  Nduga sudah  berjalan,  namun  masih  terdapat masalah  seperti  saling  dendam  antara pendukung masing-masing pihak terutama bagi  yang  kalah  suara  pada  pemilihan tahun 2019.
4. Kurangnya  koordinasi  dari  pemerintah mengenai pemilihan legislatif  peran
pemerintah dalam hal ini pihak
Pemerintah Kecamatan
dan pihak Pemerintah Desa belum memaksimal.

## Saran
Beberapa  saran  berdasarkan  dengan hasil penelitian yakni:
1. Kepada      Camat      Mbua  untuk  pemilihan ke  depan  harus  dilakukan  pendidikan politik  kepada  masyarakat  setempat  di Kecamatan Mbua.
2. Perlu  adanya  pengawasan  dari  sisi peraturan perudang-undangan terkait dengan sistem ke pemilihan agar hak-hak dalam  pemilihan  dapat  terjamin  untuk keinginan  bersama  dengan  masyarakat terlaksanakan dengan baik.
3. Masih  perlu  dilakukan  pendidikan  politik agar kedepannya partisipasi politik masyarakat  bisa  lebih  baik  seperti  pada daerah  kabupaten  lain  dalam  melakukan pemilihan.

## DAFTAR PUSTAKA
Moleong. 2007. Metodologi Penelitian
Kualitatif .  Edisi  Revisi.  PT  Remaja Rosdakarya. Bandung.
Napitupulu,
P. 2005. Peran dan pertanggungjawaban  DPR:  kajian  di DPRD Propinsi DKI Jakarta. PT Alumni.
Ramlan,  S.  1992. Memahami  Ilmu  Politik . Gramedia Widya Pustaka Utama. Jakarta.