## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2

## PEMBERDAYAAN PERADILAN ADAT DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PIDANA MENURUT HUKUM ADAT SALINGKA NAGARI DI SUMATERA BARAT
Nelwitis. A 1* , Riki Afrizal 2 1,2 Universitas Andalas, Padang, Indonesia
* Corresponding Author: nelwitisanwar@gmail.com
Info Artikel Abstrak Diterima, 12/04/2023 Peradilan Adat adalah suatu peradilan yang menerapkan sistem hukum adat bagi masyarakat hukum adat pencari keadilan yang melalui mekanisme musyawarah.
Eksistensi Peradilan Adat tidak terbatas pada penyelesaian sengketa adat, namun juga mencakup perkara pidana. Hal itu memunculkan tiga isu yang harus diulas, yakni  bagaimana  perumusan  batasan  dan  bentuk-bentuk  perkara  pidana  dalam Peraturan Nagari yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara pidana  melalui  Peradilan  Adat,  bagaimana  eksistensi  Peradilan  Adat  sebagai lembaga yang berwenang menurut adat untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana, serta bagaimana persepsi masyarakat umum tentang keberadaan Peradilan dalam  menyelesaikan  perkara  pidana.  Dengan  menggunakan  metode  penelitian sosiologis  dan  normatif,  kajian  ini  menyimpulkan  bahwa  batasan  dan  bentuk pelanggaran yang dirumuskan terbatas pada delik adat yang masuk dalam kategori delik aduan dan perkara pidana ringan. Kemudian eksistensi Peradilan Adat yang mencakup  pidana  ringan  dilaksanakan  melalui  mekanisme  bertingkat  dengan melibatkan  KAN.  Sementara  masyarakat  umum  memiliki  persepsi  yang menginginkan  pemberdayaan  Peradilan  Adat  secara  optimal  karena  lebih mengedepankan  musyawarah  secara  kekeluargaan  yang  merupakan  prinsip komunal pada masyarakat hukum adat. Penelitian ini menyarankan agar adanya penyeragaman  perkara  pidana  ringan  yang  dapat  diselesaikan  Peradilan  Adat melalui Peraturan Nagari berdasarkan Hukum Adat Salingka Nagari di Sumatera Barat.
Direvisi, 24/05/2023
Dipublikasi, 03/07/2023 Kata Kunci:
Peradilan Adat, Perkara Pidana, Adat Salingka Nagari
Abstract
Keywords: Adat Court, Criminal Cases, Adat Law of Salingka Nagari Adat Court is a court that applies the customary law system for adat communities seeking  justice  through  a  deliberation  mechanism.  The  existence  of  the  Adat Courts  is  not  limited  to  the  settlement  of  customary  disputes,  but  also  includes criminal cases. This  raises three issues  that must be reviewed, namely how the formulation of limits and forms of criminal cases in Nagari Regulations are used as  guidelines  in  settling  criminal  cases  through  the  Adat  Court,  how  is  the existence of the Adat Court as an institution authorized according to custom to examine  and  adjudicate  criminal  cases,  as  well  as  how  the  general  public perceives  the  existence  of  the  judiciary  in  resolving  criminal  cases.  By  using sociological  and  normative  research  methods,  this  study  concludes  that  the boundaries and forms of violations formulated are limited to customary offenses that fall into the category of complaint offenses and minor criminal cases. Then the existence of the Adat Court which includes light crimes is carried out through a multilevel mechanism involving KAN. While the general public has a perception that  they  want  optimal  empowerment  of  the  Adat  Courts  because  it  prioritizes deliberations  in  a  kinship  manner  which  is  a  communal  principle  in  adat communities.  This  research  suggests  that  there  is  uniformity  in  minor  criminal cases that can be resolved by the Adat Courts through Nagari Regulations based on adat law of Salingka Nagari in West Sumatra.

## PENDAHULUAN
Menurut Soepomo hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif yang meliputi peraturan yang hidup, meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi  ditaati  dan  didukung  oleh  masyarakat,  berdasarkan  atas  keyakinan  bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. 1 Hukum adat sebagai hukum yang hidup  dan  tumbuh  dalam  masyarakat,  maka  hukum  dan  masyarakat  tidak  dapat  dipisahkan karena hukum itu muncul bersama masyarakat (i bi societas ibi ius) , dimana ada masyarakat disana ada hukum. Oleh karena itu hukum adat  merupakan wujud konkrit dari nilai-nilai sosial dan budaya. 2 Hukum adat merupakan hukum yang sebagian besar bersifat tidak tertulis, namun nilai-nilainya ada yang berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum adat  tersebut.  Hukum  adat  berlaku  dalam  ruang  lingkup  yang  terbatas  yakni  hanya  berlaku dalam masyarakat adat dimana hukum adat itu hidup, dan keadaan ini memungkinkan bahwa setiap    masyarakat  adat  dapat  memiliki  hukum  adat  yang  berbeda-beda  satu  sama  lainnya. Soekanto  mendefinisikan  hukum  adat  sebagai  “kompleks  adat-adat  yang  kebanyakan  tidak dibukukan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi”. 3
Sementara ketentuan Pasal  1  Ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang  dijiwai  oleh  asas  legalitas  seolah  menutup  kemungkinan  bagi  eksistensi  pidana  adat karena ciri khas hukum adat yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Meski demikian,  hukum  adat  tetap  saja  eksis  di  tengah  masyarakat  sebagai  hukum  yang  hidup. Aturan-aturan  hukum  pidana  adat  di  beberapa  wilayah  masih  diikuti  dan  ditaati  oleh masyarakat adatnya. Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana adat masih dipandang sebagai sesuatu  yang  dapat  menimbulkan  kegoncangan  dan  mengganggu  keseimbangan  kosmis masyarakat.  Oleh  karena  itu  bagi  sipelanggar  akan  diberikan  reaksi  adat  berupa  sanksi  adat oleh masyarakat, yang bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu.
Sumatera  Barat  yang  sebagian  besar  penduduknya  adalah  etnis  Minangkabau,  maka hukum adat di Minangkabau tumbuh dan berkembang dalam suatu desa adat yang dinamakan Nagari.  Berdasarkan  Pasal  2  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2007  tentang  Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas- batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam  hal  adat  istiadat.  Dalam  hal  ini  Nagari  bebas  mengurus  dirinya  masing-masing  yang mengakibatkan pemberlakuan hukum pidana adat terbatas pada masyarakat di wilayhanya dan secara  filosofi  dikenal  dengan “Adat  Salingka  Nagari”. Untuk  mengurus  masyarakat  di wilayah Nagari tertentu  dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari,dan Badan   Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul Nagari di wilayah Propinsi Sumatera Barat. Pemerintahan Nagari dilaksanakan berdasarkan Peraturan Nagari. Keberadaan hukum pidana adat pada masyarakat merupakan  pencerminan  kehidupan  masyarakat  tersebut  dan  pada  masing-masing  nagari memiliki  hukum  pidana  adat  yang  berbeda  sesuai  dengan  adat  istiadat  yang  ada  di  daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis atau tidak terkodifikasi 4 .
Dalam hukum pidana adat khusus hukum adat Minangkabau tidak membedakan antara perkara kejahatan ataupun perkara pelalanggaran. Aturan hidup yang dipedomani  di Nagari
1 Dewi Wulansari, 2014, Hukum Adat Indonesia Suau Pengantar , Bandung, Refika Aditama, hal. 4
2 Ibid
3 Bushar Muhammad,2002, Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar , Jakarta, Pradya Paramita, hal.11
4 Hilman Hadikusuma. 1979.. Hukum Pidana Adat , Bandung, Alumni, hal 8
Sumatera  Barat  demi  terjaga  ketertiban  dan  keamanan  masyarakat  nagari  dikenal  dengan Undang-Undang Undang Nan Duo Puluah yang  ini terbagi  atas dua bagian, yaitu UU Nan Salapan dan UU Nan Duo Baleh . UU Nan Salapan menentukan perbuatan kejahatan, dan UU Nan Duo Baleh menjelaskan tanda bukti yang melanggar UU Nan Salapan. UU Nan Salapan yang berisikan bentuk kejahatan adalah: 5
1. Tikam-bunuh  yakni  sengaja  menikam  dengan  senjata  tajam  sehingga  melukai  seseorang, bunuh menghilangkan nyawa orang lain dengan mempergunakan senjata tajam atau benda runcing;
2. Upas-racun yakni menghilangkan nyawa orang lain dengan memberikan racun, mulai dosis yang renda  sampai dosis tinggi;
3. Samun-sakar yakni perampokan yang dilakukan pada tempat yang sunyi, sakar merampok denga membunuh orang;
4. Siar-bakar yakni melakukan pembakaran, mulai dari menyulut sampai menghanguskan
5. Maling-curi yakni melakukan pencurian barang orang lain;
6. Rebut-rampas yakni mengambil harta orang lain dengan kekerasan lalu dilarikan;
7. Dago  dagi  yakni  membantahi  adatyang  biasa,  melakukan  perlawanan  kepada  yang  tidak patut dilawan;
8. Sumbang-salah  yakni  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  aturan  hukum  pidana  adat, kelakuan yang salah.
Dari kedelapan bentuk perkara pidana yang berupa delik adat dalam UU Nan Salapan itu,  yang  cenderung  masih  mendapat  perhatian  dari  penguasa  adat  hanyalah    ‘ dago-dagi’ , ‘ sumbang salah’ dan  ada beberapa perkara pidana yang menurut KUHP merupakan perkara pidana ringan yang ancaman pidananya berupa pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan  atau  denda  paling  banyak  tujuh  ribu  lima  ratus  rupiah.  Seperti  penipuan,  penghinaan ringan,  pengotoran  lingkunagn  (buang  sampah  sembarangan),  Sementara  perkara  pidana lainnya sudah ada bandingannya dalam KUHP,  perkara tersebut diadili atas dasar ketentuan KUHP. Banyak  perkara pidana yang proses dan diputus  perkaranya melalui pengadilan adat. Keadaan ini dapat digunakan untuk membuktikan bahwa hukum pidana adat itu masih eksis, contoh:
1. Pada tahun 2015  KAN Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, memutus perkara berupa tikam-bunuah, dago-dagi, dalam masalah sako yang diputus dengan rabuk rampe.
2. Pada tahun 2016  KAN  Sungai  Talang juga memproses dan memutus dengan sanksi  adat berupa buang siriah, buang bilah dan harus membayar hutang ke Nagari karena dianggap melakukan sumbang salah .
3. Pada kisaran tahun 2019-2021, KAN Nagari Koto Baru Kabupaten Solok memutus  perkara pidana  penghinaan,  penipuan,  dan  pengrusakan  lingkungan  ada  3  kasus  penyelesaiannya melalui prosess peradilan adat.
4. Di Nagari Kamang Hilia kabupaten agam berupa perkara pidana adat sumbang salah.yang penyelesaiannya melalui proses peradilan adat.
Selain  dari  bentuk  perkara  pidana  di  atas,  penyelesain  tindak  pidana  kecelakaan  lalu lintas  di  wilayah  hukum  adat  desa  Paku  Aji  Jambi  pada  tahun  2015,  penyelesaian  perkara tersebut  dengan  menggunakan  hukum  adat  Bungo  di  desa  Paku  Aji.  Proses  penyelesaianya melalui dua tingkatan sidang: yaitu proses penyelesaian pertama, melalui sidang ninik mamak, yang  dihadri  oleng  nenek  mamak  dari  kdua  belah  pihak  yang  berperkara  dan  dihadiri
5 H. Dt Toeah, 1996, Tambo Alam Minangkabau, Cetakan Ke- XIII, CV Pustaka Indonesia, Bukittinggi, hal 274
olehdimana nenek mamak yang jadi hakim, sedangkan sidang  kedua disebut dengan bathin, penyelesaiannya dihadiri oleh semua anggota majelis sidang, juga dihadiri dan diketahui oleh kepala desa (Rio). 6
Dari  contoh  kasus  di  atas  terlihat,  bahwa  di  tengah  adanya  tekanan  yang  sangat  kuat berlakunya  asas  legalitas,  hukum  pidana  adat  masih  tetap  eksis  dan  dipraktikkan  oleh pemangku adat dalam kehidupan masyarakat adat. Meskipun hukum pidana adat boleh masuk dalam tatanan hukum positif, sebagaimana yang disebut dalam UU Darurat No.1 Tahun 1951 tentang  Tindakan-Tindakan  Sementara  Untuk  Menyelenggarakan  Kesatuan  Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.hanya dibatasi sepanjang ada padanannya dalam KUHP dengan penerapan sanksi yang ada dalam KUHP. Maksudnya perbuatan yang di dalam  masyarakat  diakui  sebagai  perbuatan  yang  melanggar  hukum  pidana  adat  tetapi dianggap sebagai perkara pidana yang diancam dengan hukuman menurut ketentuan KUHP. 7 Penyelesaian terhadap perkara pidana menurut hukum Adat Salingka Nagari merupakan penyelesaian  perkara  yang  sangat  efektif  jika  ditinjau  secara  sosial.  Artinya,  kemungkinan untuk selesai dalam suatu perkara sangatlah besar. Hal ini karena masyarakat umumnya sudah terbiasa dengan hukum adat yang berlaku, dibandingkan dengan hukum positif. Selain biaya murah dan tidak melalui proses yang berbelit-belit dan  membingungkan.,
Eksitensi  peradilan  adat  sebenarnya  sudah  ada  sejak  sebelum  Indonesia  merdeka, .masing-masing  masyarakat  hukum  adat  di  Indonesia  memiliki  peradilannya  sendiri  yang masih  tetap  berlaku  kendatipun  di  masa  pemerintahan  Belanda.  Hanya  saja  sejak  Indonesia merdeka, keberadaan peradilan adat mulai meredup karena adanya upaya unifikasi  disemua bidang  hukum,  Negara  cenderung  mengeliminasi  peran  masyarakat  hukum  adat  dalam mengatur  warga  masyarakatnya,  temasuk  juga  untuk  menyelesaikan  perkara  hukum  baik perdata  maupun  pidana.  Di  samping  itu  negara    juga  melakukan  penyeragaman  bentuk pemerintahan  terkecil  menjadi  desa  diseluruh  wilayah  Indonesia,  yang  mengakibatkan keberadaan peradilan adat semakin kehilangan funsgsinya. Dan mencapai puncaknya dengan diberlakukannya UU No.19 tahun 1964 tentang Kekuasaan kehakiman , dalam penjelasannya ditegaskan  bahwa,  ‘peradilan  adalah  peradilan  negara,  sehingga  tidak  ada  tempat  untuk peradilan swapraja dan peradilan adat’.
Setelah reformasi   berlangsung  dan dan dibentula otonomi  daerah, masyarakat  hukum adat  berusaha menggali kembali  kearifan lokal yang ada, sebagai  salah satu  alternatif untuk menyelesaikan  berbagai  permasalahan  dalam  masyarakat.  Terutama  masyarakat  Sumatera Barat kesadaran untuk kembali kepada filosofi adat basansi syara’, syara’basandi kitabullah sudah  merupakan  suatu  kesepakatan  yang  nyata.  Kita  harus  berusaha  menggali  kembali kearifan  lokal  yang  ada,  sebagai  salah  satu  alternatif  untuk  menyelesaikan  perkara  pidana dalam masyarakat. Khusus untuk Sumatera Barat, kewenangan untuk melaksanakan peradilan adat ada di tangan Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut KAN, yang diatur sejak tahun 1983 dengan Peraturan Daerah (PERDA) Sumbar Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Masyarakat Hukum Adat. Kewenangan ini diperkuat dengan PERDA Sumbar Nomor 9 Tahun 2000 tentang pemerintahan Nagari, kemudian diubah dengan PERDA Sumbar nomor
6 Niken Evelineparisa, 2016, Penelesaian Tindak Pidana Kecelakan Lalu Lintas Melalui Proses Peradilan Adat Menurut Hukum adat Bungo, Skripsi, hal, 44
7 Moelyatno,1999. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta. PT. Rineka Cipta. hal 17-18
2  Tahun  2007.  Tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan  Nagari.  Dalam  PERDA,  ditegaskan kembali tentang fungsi KAN yang salah satunya adalah melaksanakan peradilan adat.
Keberadaan KAN diakui sebagai  lembaga kerapatan dari ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat. KAN berfungsi memelihara kelestarian adat serta  menyelesaikan  perselisihan  yang  terjadi  dalam  masyarakat  adatnya.  terutama  yang bekaitan dengan perkara pidana  ( delik adat). Dengan demikian fungsi KAN dalam masyarakat adat  Minangkabau  sama  dengan  fungsi  pengadilan  disebuah  negara,  KAN  mengadili  dan menyelesaikan  perkara  pidana  yang  terjadi  dalam  masyarakat.  Artinya  KAN  juga  berperan sebagai penegak hukum adat dalam Nagari.
Besarnya  peranan  KAN  dalam  Nagari,  karena  dalam  tatanan  adat  Minangkabau, Pemerintahan  Nagari  diselenggarakan  bersama-sama  oleh  penghulu-penghulu  yang merupakan  orang  pilihan  yang ‘dituahi’ artinya  telah  dikaji  baiknya  sehingga kepemimpinnanya  tidak  lagi  diragukan    dan  diyakini  benar-benar  berkualitas  dan  dapat menyuarakan  aspirasi  dan  kepentingan  kaumnya  dalam  musyawarah  nagari.  Pemilihan  para penghulu tersebut dilakukan dalam suatu musyawarah yang dinamakan Kerapatan Nagari 8 . Perlu diperhatikan dari keberadaan peradilan adat, adalah mekanisme proses peradilan adat tidak membedakan antara perkara pidana dan perkara perdata. Dengan kata lain , apapun pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat  baik  dalam bidang hukum pidana ( pencurian, penipuan,  perbuatan  tidak  senonoh,  dll  )  maupun    perkara  hukum  perdata  (  masalah  tanah, gadai, hutang piutang dll ) diproses dengan mekanisme yang sama.
Meskipun  keberadaan  peradilan    adat  diakui,  dalam  kenyataannya  lembaga  ini  tidak banyak berperan dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan perkara pidana yang ada dalam masyarakat. Masyarakat  lebih cenderung untuk menyelesaikan  perkara  hukum diantara mereka  secara  konvensional,  maksudnya  melalui  peradilan  negara.  Kecendrungan  ini disebabkan beberapa faktor, salah satu  menurunnya peran ninik mamak di  mata masyarakat adatnya,  karena  kuatnya  pengaruh  keluarga  inti.  Hal  ini  menyebabkan  perhatian  kepada kemenakan dan saudara berkurang, mamak lebih dominan untuk mengurus keluarga intinya, selain itu faktot eksternalnya kurangnya perhatian pemerintah terhadap keberadaan hukum adat serta pranata hukumnya.
Jika  dikaitkan  dengan  kondisi  terkini  yang  memperlihatkan  adanya  peningkatan terjadinya  perkara  pidana    seperti  perkara  pencurian  ringan  ,  penghinaanringan,  penipuan, pelanggaran  kesopanan,  pencematran  lingkungan  dll,  dengan  penyelesaian  secara konvensional melalui sistem peradilan pidana yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan dalam  masyarakat.  Penyelesaian  melalui  sistem  peradilan  pidana,  yang  mengedepankan kepastian  hukum  dan  menjatuhkan  hukuman  bagi  sipelakunya,  tidak  dapat  mengakomodir kepentingan  korban.  Kerugian  korban  baik  materil  maupun  inmateril  seringkali  tidak tergantikan oleh proses hukum yang ada. Di samping itu masalah lain yang sering tidak teratasi adalah pemulihan derita korban  baik pisik maupun psikis, kerugian materil mungkin diganti oleh  pelaku.  Namun  bagaimana  dengan  derita  psikis,  misalnya  korban  akibat  pemerkosaan sering  tidak  tergantikan  oleh  proses  hukum  yang  ada.  Dalam  banyak  peristiwa,  yang
8 Chairil Anwar, 1997, Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum adat Minangkabau, PT Rineka Cipta, Jakarta,hal 27
melibatkan  pelaku  dengan  korban  yang  saling  mengenal,  proses  hukum  tersebut  bahkan menimbulkan masalah baru, yaitu terputusnya hubungan kekeluargaan antara para pihak.
Berdasarkan uraian di atas timbulah pemikiran untuk memberdayakan peradilan adat di samping  menyelesaikan  perkara  adat,  sako  dan  pusako,  juga  hendaknya  dapat  berfungsi menyelesaikan perkara pidana lainnya khususnya dalam bentuk perkara pidana ringan, dengan menggunakan kembali kearifan lokal yang sudah ada ini.  guna menanggulangi permasalahan kejahatan  dalam  masyarakat.  Maka  penelitian  ini  memilih  tema;  ‘Pemberdayaan  Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana   Menurut Hukum Adat Salingka Nagari Di Sumatera Barat’ Diharapkan dengan tema penelitian ini dapat menemukan jawaban permasalahan.
1. Bagaimana batasan dan macam perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui Peradilan Adat menurut beberapa Peraturan  Nagari di Sumatera Barat?
2. Bagaimana keberadaan  peradilan adat dalam penyelesaian perkara pidana Menurut Hukum Adat Salingka Nagari di Sumatera Barat?
3. Bagaimana  pandangan  masyarakat  umum  maupun  pemuka  masyarakat  terhadap pemberdayaan    peradilan  adat    dalam  penyelesaian  perkara  pidana  menurut  hukum  adat salingka Nagari di Sumatera Barat?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  menggunakan  metode  yuridis  sosiologis.  Sesuai dengan  topik  dan  permasalahan  yang  diulas,  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian hukum  normatif  dan  sosiologis.  Sebagai  penelitian  normatif,  mempelajari  nilai-nilai  hukum yang  ada  dalam  masyarakat  dalam  hal  ini  masyarakat  hukum  adat  yang  tertuang  dalam peratauran  peraturan nagari yang terkait dengan proses penyelesaian perkara pidana melalui pengadilan adat. Jenis data primer digunakan untuk mengamati pemberdayaan peradilan adat dalam penyelesaian perkara pidana menurut Hukum Adat Salingka Nagari di Sumatera Barat. Di samping itu juga melihat dan menghimpun batasan perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat di Nagari Sumatera Barat serta bagaimana persepsi masyarakat umum maupun  penegak  hukum  tentang  kemungkinan  pemberdayaan  peradilan  adat  dalam menyeleaikan  perkara  pidana  menurut  Hukum  Adat Salingka  Nagari di  Sumatera  Barat. Sementara  sumber  data  primer  berkaitan  langsung  dengan  pihak  terkait  sebagai    objek penelitian baik sebagai nara sumber atau responden. Nara sumber yakni pemuka adat dalam hal  ini  Ketua  KAN  beserta  perangkatnya,  Wali  Nagari  dan  masyarakat.  Sedangkan  data sekunder dilakukan dengan mengkaji Peraturan-Peraturan Nagari yang terkait dengan batasan perkara pidana yang diselesaikan melalui peradilan adat.
Kemudian pemilihan lokasi penelitian ditentukan dengan menentukan beberapa nagari dengan  memakai  metode stratief  random  sampling ,  yakni  menetukan  daerah  atau  wilayah Sumatera  Barat  yang  terdiri  dari  kabupaten  dan  kota.  Pmeilihan  wilayah  didasari  oleh  jenis pemerintahan  kabupaten  yang  memiliki  Nagari,  yaitu  Kabupaten  Agam,  Kabupaten  Lima Puluh  Kota  dan  Kabupaten  Tanah  Datar.  Di  mana  masing-masing  kabupaten  ditetapkan beberapa  Nagari  sesuai  dengan  kebutuhan  penelitian.  Pemilihan  Nagari  dilakukan  dengan metode purposive  sampling mengingat  sampel  Nagari  pada  dasarnya  homogen,  maka pemilihan dilakukan secara acak. Di antara nigari yang dipilih menjadi lokasi penelitian adalah: 1. Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang Kabupaten. Lima Puluh Kota.
2. Nagari Sungai Balantiak Kabupaten Lima Puluh Kota.

## 3. Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam
4. Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguak  Kabupaten Lima Puluh Kota

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Batasan dan Macam Perkara Pidana yang Diselesaikan Melalui Peradilan Adat Menurut Beberapa Peraturan Nagari di Sumatera Barat
Pada  dasarnya,  tidak  semua  Peraturan  Nagari  yang  memberikan  perumusan  tentang batasan  dan  macam  perkara  pidana,  antara  satu  dan  lain  peraturan  Nagari  berbeda  cara merumuskan  bentuk  dan  macam  perkara  pidana  tersebut.  Hal  ini  sangat  dipengaruhi  oleh kebiasaan-kebiasaan  yang  berlaku  di  Nagari  tersebut,  dan  sedikit-banyak  mencerminkan filosofi adat salingka nigari yang begitu kental.
1. Peraturan Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kabupaten Lima Puluh Kota)
Kategori  perkara  pidana  ringan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  sendiri  atau berkelompok  seperti;  perkelahian,  kenakalan  remaja    mengisap  lem  dan  sejenisnya, berkendaraan  melebihi  kecepatan  yang  telah  ditentukan  dan  menggunakan  knalpot  yang tidak standar. Perkara ini diselesaikan bersama-sama secara musyawah, oleh Niniak Mamak (KAN),  Bamus  dan  Wali  Nagari  peradilan  adat.  Putusan  dijatuhkan  secara  mufakat. Pelanggar  dikembalikan  kepada  mamaknya  dengan  syarat-syarat  yang  ditetukan berdasarkan musyawarah. 9
Kategori pelanggaran ringan penyelesaian perkaranya melalui peradilan adat (KAN), Bamus  dan  Wali  Nagari  dengan  sanksi  denda  berupa  20  sak  semen  perorang,  adalah, berduaan  berlainan  jenis  ditempat  yang  sepi  tanpa  ikatan  pernikahan  atau  muhrim  yang dapat   menimbulkan  zina, keluar pada jam malam  yang telah ditetapkan  tanpa mukhrim, termasuk pelaksanaan pernikahan di luar ketentuan yang berlaku baik secara agama maupun secara  undang-undang.  Setelah  denda  dibayar,  masing-masing  pelaku  selanjutnya diserahkan kepada mamak atau keluarganya. 10
Kategori  perkara  pidana  ringan  penyelesaian  perkaranya  melalui  peradilan  adat (KAN),  Bamus  dan  Wali  Nagari  dengan  sanksi  yang    berupa  denda.30  zak  semen  dan usahanya ditutup. Apabila tidak diindahkan perkaranya diteruskan kepada pihak berwajib, seperti:
a. Melakukan perbuatan maksiat, menyediakan tempat usaha maksiat.
b. Menyediakan tempat sabung ayam.
c. Bermain kartu dan berjualan di siang hari dalam bulan Ramadhan. Kategori perkara pidana ringan yang diselesaikan melalui peradilan adat sanksi yang diberikan denda 50 sak semen, bagi masyarakat yang membuka usaha rental VCD Player, bilyard,  judi  togel  dan  sejenisnya  tanpa  izin.  Selain  dikenakan  denda  50  sak  semen  juga usaha mereka ditutup. Apabila sanksi tidak diindahkan, perkaranya diteruskan kepada pihak berwajib (Kepolosian ). 11
9 Wawancara dengan Bapak Maskar M, Wali Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Kabupaten Lima Puluh Kota, 17 Oktober 2022.
10 Wawancara dengan Ketua KAN Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Kabupaten Lima Puluh Kota, 17 Oktober 2022.
11 Ibid.
Dari hasil penelitian yang dilakukan di Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Kabupaten Lima Puluh Kota. Dapat dijelaskan bahwa dalam Peraturan Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro  Padang  Panjang  selain  mengatur  tentang  masalah  nagari  secara  administratif  juga mengatur tentang bentuk-bentuk gangguan keamanan dan ketertiban termasuk pelanggaran hukum  pidana  adat.  Di  samping  Peraturan  Nagari  Sikabu-Kabu  Tanjung  Haro  juga merumuskan  mengenai  perkara  pidana  yang  berkategori  perkara  pidana  ringan  yang penyelesaian  perkaratersebut  melalui  peradilan  adat.  dengan  sanksi  berupa  denda  sesuai dengan  berat  ringannya  pelanggaran  tersebut.  Pemeriksaan  terhadap  perkara  tersebut, terlebih dahulu harus ada laporan atau bukti yang lengkap yang diterima dan diketahui oleh KAN,  maka  penanganan  dan  penyelesaiannya  diserahkan  kepada  pihak  Pemerintahan Nagari bersama Niniak Mamak dalam hal ini Lembaga KAN.
Setiap  masyarakat  atau  kelompok  yang  melanggar  peraturan  perundang-undangan yang berlaku secara formal (KUHP) kejahatan yang sanksi menurut KUHP berupa pidana penjara,seperti;  mengembangkan  aliran  sesat,  narkotika  atau  obat  terlarang,  Pencurian dengan kekerasan, proses penyelesaian perkaranya diserahan kepada pihak yang berwajib oleh Wali Nagari untuk diproses menurut peradilan negara (konvensional).
Perkara  yang  menyangkut  dengan  Sengketa  sako,  pusako  dan  adat,  juga  yang melanggar  Undang-Undang Nan Salapan yang diadili  oleh melalui proses peradilan adat (KAN) seperti:
a. Tikam bunuah
b. Sumbang salah.
c. Dago dagi
d. Rabuki rampeh,
e. Samun saka
f. Upeh racun
g. Lancung kicuah
h. Maliang curi
Proses peradilan adat dilaksanakan dengan sisitem ‘ bajanjang naiak, batanggo turun’, terlebih dahulu adanya laporan dan bukti pendahulan,sudah diketahui dengan sah. Peradilan adat  dilaksanakan  dengan  penghulu-penghuku  dalam  hal  ini  KAN  bersama  dengan Pemerintah  Nagari.  Hukum  pidana  adat  yang  dikenakan  kepada  terdakwa  yang  terbukti kesalahannya dijatuhi oleh Penghulu Adat, yang bertindak sebagai hakim. Hukuman yang ding diberikan  yaitu;
a. Membayar denda
b. Dibuang sepanjang adat, dikucilkan dari masyarakat hukum adat, tidak diikut serta dalam upacara- upacara di nagari
c. Dibuang sepanjang nagari, di buang atau diusr dari nagari asalnya.
2. Peraturan  Nagari  Sungai  Balantiak  Nomor  24  Tahun  2019  Tentang  Daftar  Kewenangan Berdasarkan  Hak  Asal  Usul  dan  Kewenangan  Lokal  Berskala  Nagari  (Kabupaten  Lima Puluh Kota)
Peraturan  Nagari  Sungai  Balantiak  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota,  tidak  secara  jelas memberikan  batasan  dan  macam  perkara  pidana,    melainkan  mejelaskan  tentang  rincian kewenangan local berskala Nagari merdasarkan identifikasi dan inventarisasi seperti a. Melakukan  upaya  preventif  dalam  bentuk  memberikan  penyuluhan  tentang  bahaya penggunaan narkotika dan zat adiktif di nagari;
b. Pembinaan  ketentraman  dan  ketertiban  wilayah  dan  masyarakat  dari  perbuatan- perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang melanggar ketentuan Undang- Undang Nan Salapan ;
c. Memelihara  dan  membudayakan  mediasi,  perdamaian,  dalam  menangani  serta penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat adat. 12
Apabila  masyarakat  atau  sekelompok  masyarakat  tertangkap  tangan  melakukan pelanggaran yang berkategori perkara pidana ringan menurut hukum pidana secara formal , pelakunya  diserahkan  ke  Lembaga  Kerapatan  Adat  di  Nagari  untuk  penyelesaian pelanggaran tersebut melalui peradilan adat. Selanjutnya KAN berkoordinasi dengan wali Nagari  untuk  bermusyawarah.  Putusan  serta  sanksi  yang  diberikan  diputus  berdasarkan mufakat dan musyawarah bersama. 13
Batasan perkara pidana yang diselesaikan  melalui peradilan adat dan bentuk sanksi adalah  perkara  pidana  yang  berkategori  pelanggaran  ringan  seperti;    berdua-duan perempuan  dan  laki-laki  di  tempat  sepi,  mencuri  kain  di  jemuran,  mencuri  kopi, mengendarai sepeda motor melebihi kecepatan ditentukan..Pemeriksaan dilakukan melalui Lembaga  Peradilan Adat, terlebih dahulu berkordinasi dengan Wali Nagari setempat. Dari hasil musyawarah dan bukti yang ada diberikan putusan berdamai dan memberikan nasehat hukum terhadap  pelaku dan korban dan kedua pihak yang berpekara dikembalikan kepada mamaknya/penghulunya atau keluarganya.
Apabila diketahui atau ada bukti yang menjelaskan terjadi perzinahan atau perkosaan dalam nagari, perkara tersebut diproses dan diputus mellui peradilan adat (KAN). Hukuman yang diberikan bagi pelakunya, dikucilkan dari masyarakat adat, setiap kegiatan adat yang diadakan  diperkampungan,  orang  ini  tidak  diikutsertakan.  Di  samping  hukuman  dibuang sepanjang adat ditambah dengan membayar denda, minta maaf secara adat, melaksanakan selamatan, membayar denda dan dibuang sepanjang adat.
Disamping kewenangan Nagari dalam menyelesaikan perkara pidana ringan bersama dengan KAN, Peraturan Nagari Sungai Balantiak berdasarkan kewenangan lokal berskala Nagari  berwenang  dalam  terjadinya    penyalahgunaan  narkotika  dan  zat  adiktif,  merusak lingkungan  di  Nagari  yang  dilakukan  masyarakat  .dengan  adanya  laporan  atau  diketahui KAN,. KAN melaporkan ke Wali Nagari kemudian diproses apabila ada bukti, selanjutnya Wali Nagari meneruskan perkara tersebut ke pihak yang berwajib untuk diselesaikan. 14 Dapat  disimpulkan,  Pemerintahan  Nagari  Sungai  Balantiak  Kabupaten  Lima  Puluh Kota, di samping kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Nagari, dalam bentuk melaksanakan pembangunan daerah, pembinaan kemasyarakatan nagari dan pemberdayaan masyarakat nagari, juga mempunyi kewenangan  bardasarkan hak asal usul yang merupakan warisan  yang  masih  hidup  dalam  masyarakat  hukum  adat,  juga  mempunyai  kewenangan lokal berskala Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan nagari bersama dengan Lembaga  Lerapatan  Adat  Nagari  (KAN)  dalam  menyelesaikan  pelanggaran  baik  yang merupakan pelanggaran hukum pidana adat maupun terhadap perkara pidana umum seperti narkotika.
12 Peraturan Nagari Sungai Balantiak Pasal 4 Nomor 24 Tahun 2019 tentang Kewenangan Lokal Berskala Nagari
13 Wawancara  dengan  Bapak  Yelpi  Aristi  DT.Tuduang,  Wali  Nagari  Sungai  Balantiak  Kabupaten  Lima  Puluh Kota, Tanggal 17  Oktober 2022
14 Wawancara dengan Bapak Yelpi Aristi DT.Tuduang… Op.Cit.

## 3. Peraturan  Nagari  Sungai  Pua  Nomor  8  Tahun  2008  Tentang  Keamanan  dan    Ketertiban Masyarakat (Kabupaten Agam)
Peraturan  Nagari  Sungai  Pua  Kab  Agam  merumuskan  tentang  sasaran  yang  ingin dicapai dalam  penegakan ketertiban dan keamanan masyarakat adalah:
a. Terciptanya  suasana  tertib,  aman  dan  tentram  serta  bebas  dari  rasa  takut  dan  resiko ancaman  fisik  maupun  jiwa,  guna  terselenggaranya  tata  pemerintahan  Nagari  dan  tata kehidupan masyarakat agar berjalan dan terpelihara dengan baik;
b. Terjaganya keselamatan dan kehormatan setiap anggota masyarakat;
c. Terjaganya keutuhan dan persatuan masyarakat;
d. Terjaganya  nilai-nilai  budaya,  adat  istiadat,  dan  agama  ditengah-tengah  masyarakat hukum adat.
Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi
a. Pelanggaran terhadap norma hukum;
b. Pelanggaran terhadap norma agama dan adat istiadat;
c. Pelanggaran terhadap norma kesopanan, kesusilaan dan kebiasaan  setempat. Penyelengaraan adat di Nagari diserahkan kepada Lembaga Kerapatan Niniak Mamak pemangku adat yang disebut degan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN), yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku di masing-masing Nagari dan  merupakan  lembaga  tertinggi  dalam  penyelenggaraan  adat  di  Nagari.  KAN  tidak termasuk salah satu usur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. 15
Batasan dan macam perkara pidana  yang dirumuskan dalam Peraturan Nagari adalah pelanggaran terhadap gangguan keamanan dan ketertiban ketertiban masyarakat adalah: a. Membuka usaha rental VCD dan playstation
b. Berkendaraan melebihi kecepatan yang telah ditentukan
c. Berjualan tidak pada tempatnya seperti di atas got, trotoar, atau dipinggir jalan yang dapat mengganggu ketertiban umum.
d. Bermain kartu dan berjualan siang hari dalam bulan ramadhan.
e. Berdua-duan berlainan jenis ditempat sepi di atas jam 18.00
f. Meminum  minuman  keras  untuk  diri  sendiri  atau  menyediakan    untuk  orang  lain  dan memperjual belikan di depan umum.
g. Melakukan  perbatan  maksiat  atau  memberi  kesempatan  tempat  usaha,  terjadinya perbuatan maksiat.
Penyelesaian  perkara  pidana  yang  berkategori  ringan  ini  terlebih  dahulu  adanya laporan kepada Parik Paga dari  masyarakat terhadap pelanggaran yang terjadi, kemudian menindak  lanjuti  sesuai  dengan  ketentuan  yang  disepakati,  yaitu  menyerahkan  perkara tersebut kepada  Niniak Mamak (KAN) untuk diselesaikan melalui proses peradilan pidana adat.  Secara  musyawah  atau  mufakat  memberikan  sangsi  kepada  pelaku  berupa  sangsi sebesar  20  zak  semen  perorang,  dan  masing-masing  pelakunya  diserahkan  kepada keluarganya.
Bagi masyarakat atau kelompok yang melanggar peraturan norma agama dan norma adat istiadat penanganan dan penyelesaiannya diserahkan  kepada pihak Pemerintah Nagari bersama  Niniak  Mamak,  dalam  hal  Ini  Kerapatan  Adat  Nagari.  Proses  pemeriksaan dilakukan melalui proses peradialan adat dengan hukum adat Salingka Nagari. Sedangkan pelangaran yang tergolong pelanggaran berat, pemelanggar peraturan perundang-undangan
15 Wawancara dengan Bapak Drs. Feri Adrianto St.Sinaro, Wali Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam, 18 Oktober 2022.
yang  berlaku  secara  formal,    penaganannya  diserahkan  oleh  Wali  Nagari  kepada  pihak penegak hukum. 16
Lembaga  Parik  Paga  adalah  suatu  lembaga  yang  bertugas  menjaga  keamanan  dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Nagari Sungai Pua, yang mempunyai wewenang: 17 a. Menerima  laporan  dari  masyarakat  terhadap  pelanggaran  yang  terjadi,  yang  dapat menggangu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
b. Menindaklanjuti  bentuk  pelangaran  yang  terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat  di  luar tindak pidana.
c. Menyelesikan pelanggaran yang terjadi sesuai dengan aturan yang berlaku.
d. Melakukantinakan preventif sesuai dengan ketentua.
e. Menghentikan  kegiatan  bermain  kartu  pada  jam  yang  telah  ditentukan,  dan  tidak membuka warung atau berjualan makanan disiang hari selamabulan Ramadhan.
f. Menegur  dan  mengingatkan  setiap  kendaraan  yang  berkecepatan  melebihi  batas  yang telah ditentukan.
4. Peraturan Nagari Sungai Talang Kabupaten Lima Puluh Kota Peraturan Nagari Sungai Talang tidak merumuskan bahwa lembaga adat (KAN) tidak masuk  ke  dalam  struktur  Pemerinhaan  Nagari.    Peraturan  Nagari  Sungai  Talang    hanya mengatur sistem Pemerintahan Nagari  dan tidak mengatur masalah adat Salingka Nagari, . masalah  adat  salingka  nagari  aturannya    masih  dipegang  oleh  KAN,  tetapi  belum  dalam bentuk tertulis.
Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Wali  Nanagi  Sungai  Talang,  Pemerintahan Nagari  belum  banyak    menyentuh  tentang  kewenangan  hak  asal-usul  di  Nagari,  secara langsung mengimplementasikan masalah adat  ke dalam pelaksanaan Pemerintahan Nagari. Namun dalam mengambl suatu kebijakan tetap berkordinasi dengan KAN terutama dalam masalah terjadinya pelanggarn hukum adat oleh masayrakat Nagari, KAN memberitahukan kepada Wali nagari barulah Wali Nagari ikut serta  dalam musyawarah penyelesaian perkara tersebut,  termasuk  penyelesaian  perkara  pidana  yang  tergolong  ringan.  Sanksi  terhadap pelanggaran tersebut setelah dimusyawarahkan tetap diputus  oleh KAN, sedangkan  Wali Nagari memberikan persetujuan saja. 18
Batas  perkara  pidana  yang  dirumuskan  kan  dalam  peraturan  Nagari  Sungai  Talang adalah, pelangaran ketertiban dan keamanan, norma agama ,norma susila dan norma adat, perkelahian, kenakalan remaja seperti menghisap lem dan sejenisnya, pelanggaran batas jam malam.  termasuk  sengketa  tanah  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  secara  sendiri  atau berkelompok.
Pelanggaran  terhadap  norma  adat,  norma  agama  dan  norma  susila,  penyelesaian perkaranya melalui peradilan adat (KAN) setelah ada laporan dan bukti yang lengkap secara sah dan tidak bisa mengelak lagi dan memberitahukan kepada  Wali Nagari. Sanksi yang dijatuhkan berdasarkan musyawarah dan mufakat para penghulu adat dapat berupa denda, dibuang sepanjang adat atau dibuang sepanjang nagari.
16 Ibid .
17 Ibid.
18 Wawancara dengan Bapak Dian Davit, Wali Nagari Sungai Talang Kabupaten Lima Puluh Kota, Tanggal, 18 Oktober 2022.
Peneyelesaian terhadap perkara pidana yang berkategori ringan berdasar laporan yang diterima  Wali  Nagari  diselesaikan  bersama-sama  oleh    Bamus  ,Wali  Nagari  dan  juga koordinasi  dengan  KAN. Sanksi berupa perdamaian dengan perjanjian  dan dikembalikan kekeluarganya.

## Keberadaan  Peradilan  Adat  dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana    dalam  Masyarakat Adat di Nagari Sumatera Barat
Lembaga peradilan adat merupakan  bagian dari kelembagaan tradisionl masyarakat adat, dengan demikian lembaga peradilan adat merupakan peradilan yang hidup dalam kehidupan sehari-hari  pada  masyarakat  hukum  adat.  Oleh  karena  itu  peradilan  adat  yang  dikenal  oleh masyarakat hukum adat adalah suatu peradilan baik yang berfungsi memutus perkara maupun yang berfungsi mendamaikan perkara adat maupun perkara pidana menurut hukum adat yang berlaku  pada  daerah  terentu.  Fungsi  peradilan  adat  dalam  menyelesai  perkara  adat  maupun perkara  pidana  dengan  mengutamakan  penyelesaian  secara  musyawarah  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keberadaan peradilan adat adalah sesuatu yang masih terlihat urgensina bagi masyarakat adat.  khusus  tentang  penyelengara  peradilan  adat  tesebut  yaitu  KAN.  KAN  diakui  sebagai lembaga  kerapatan  dari  ninik  mamak  yang  telah  ada    dan  diwari  secara  turun  temurun sepanjang adat. KAN berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako,  pusako  dan  adat  juga  menyelesaikan  perkara  pidana  yang  tergolong  perkara  pidana ringan.  Dengan  uraian  tersebut  dapat  diartikan,  bahwa  KAN  masih  diberi  fungsi  dan kewenangan untuk menyelesaikan masalah sengketa adat termasuk perkara pidana ringan. 19 Dapat dijelaskan bahwa hukum adat pada prinsipnya  tidak mengenal perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana, maka dalam kewenangan KAN untuk mengadili sengkeda adat  juga  dapat  dimasukkan  kewenangan  untuk  menyelesaiakan  perkara  pidana  ringan. Penyelesaian perkara pidana ringan melalui peradilan adat merupakan suatu hal yang penting artinya bagi masyarakat adat, apabila dikaitkan dengan adanya ketikpuasan terhadap putusan pengadilan  formal,  khususnya    dari  segi  keadilan  dalam  memutus  perkara  pidana  yang termasuk ketegori ringan. Masyarakat adat merasa tidak puas karena putusan pengadilan belum mamapu  memulihkan  kegoncangan  yang  timbul  sebagai  akibat  dilakukannya  suatu  tindak pidana.

## Pendapat  Masyarakat  Umum    dan  Pemuka  Masyarakat  terhadap  Pemberdayaan Peradilan  Adat    dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Menurut  Hukum  Adat  Salingka Nagari di Sumatera Barat
Untuk  memperoleh  data  yang  berkaitan  dengan  pemberdayaan  peradilan  adat  dalam menyelesaikan  perkara  pidana  di  masing-maing  nagari,  peneliti  mengajukan  pertanyaan kepada Wali Nagari, Ketua dan Anggota KAN, serta masyarakat yang ditemui di Kantor Wali Nagari yang sebelumnya sudah dikordinasikan dengan Wali Nagari setempat.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Wali  Nagari  Sungai  Talang  Fungsi  dan  kedudukan lembaga  kerapatan  adat    tidak  termasuk  kepada  sistim  pemerintahan  nagari,  pemerintahan nagari  khusus  mengurus  tentang  administrasi  antara  nagari  dan  warga  masyarakatnya,
19 Wawancara dengan Bapak Mediani,S.Pd. Dt Marajo Nan Elok, Ketua KAN Nagari Sungai Talang Kabupaten Lima Puluh Kota, Tanggal 18 Oktober 2022.
sedangkan KAN berjalan sendiri pula dalam mengurus masalah yang berkaitan dengan adat, pusako dan sako, termasuk perkara pidana yang berkategori ringan yang diketahuinya, dalam penyelesaian  perkara  tersebut  KAN  melaporkan  dan  berkordinasi  kepada  Wali  Nagari. Sedangkan putusannya tetap berada ditangan KAN.
Dengan  diberdayakannya  peradilan  adat  dalam  menyelesaikan  perkara  pidana  yang termasuk perkara ringan oleh lembaga adat dalam hal ini KAN merupakan hal yang penting, jika dikaitkan dengan adanya rasa tidak puas masyarakat terhadap putusan pengadilan formal, karena  putusan  tersebut  menurut  masyarakat  belum  mampu  mengembalikan  kegoncangan yang timbul akibat adanya suatu pelanggaran. Sebagaimana diketahui lembaga kerapatan ninik mamak  KAN  yang  berfungsi  memelihara  kelestarian  adat  serta  menyelesaikan  perselisihan sako, pusako, KAN juga diberi wewenang untuk dapat membudayakan peradilan adat dalam menyelesaikan  perkara  pidana  yang  diatur  dalan  perundangan  tertentu,  penyelesaiannya dilaksanakan  secara  damai  dan  membawa  kerukunan  karena  yang  diutamakan  adalah  rasa keadilan kekeluargaan. 20
Dalam  rangka  pemberdayaan  peradilan  adat  dalam  menyelesaikan  perkara  pidana menurut  hukum  adat,  Negara  harus  mengakui  dan  memberikan  status  yang  jelas  terhadap keberadaan peradilan adat di Nagari. Seperti perkara pidana berupa pembunuhan yang telah diproses dan diputus melalui peadilan adat. Namun kasys ini masih dapat dibawa oleh penegak hukum dalam hal ini polisi kejalur pidana, dengan dalil hukum yangdilanggar adalah hukum publik  Pada  hal  kedua  pihak  sudah  menerima  putusan  peradilan  adat  tersebut.  Keadaan  ini menimbulkan rasa tidak tentram masyarakat, karena sewaktu-waktu perkara ini dapat diajukan kembali  kepengadilan  Negara  walaupun  pada  kenyataannya  sudah  diselesaiakan  melalui peradilan adat 21
KAN  memberikan    penjelasan  tentang  pemberdayaan  peradilan  adat  dalam menyelesaikan  perkara  pidana  menurut  adat  salingka  nagari  perlu  dilakukan,  karena merupakan salah satu dari fungsi KAN menurut Perda  Sumbar Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari. Pada dasarnya mekanisme proses penyelesaian perkara pidana melalui peradilan adat tidak membedakan antara perkara pidana dan perdata. Kata lain apapun bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat diperiksa dan diproses dengan mekanisme yang sama.  Dalam  kenyataan  sekarang  lembaga  ini  tidak  banyak  berperan  dalam  menyelesaikan perkara  pidana  yang  terjadi  dalam  masyarakat  hukum  adat,  masyarakat  lebih  cenderung menyelesaikannya melalui peradilan negara, Salah satu fator penyebabnya adalah kurangnya perhatian menurunnya peranan ninik mamak di mata masyarakat dan menurunnya pemahaman ninik mamak tentang hukum adat. 22
Dari pendapat masyarakat yang diwawancarai dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan peradilan adat dalam menyelesaikan perkara pidana, karena masyarakat didaerah terisolir pada umumnya  memiliki  tradisi  hukum  yang  kuat  berdasarkan  hukum  adat  nya  dalam menyelesaikan  pelanggaran yang terjadi dalam lingkungannya. Penyelesaian perkara mereka diproses  oleh  orang-orang  dekat  yang  lebih  dipercaya  oleh  mereka,  proses  penyelesaiannya lebih sederhana dan cepat dibandingkan dengan proses penyelesaian  perkara pidana melalui
20 Wawancara dengan Bapak Dian Davit… Op.Cit.
21 Wawancara dengan Bapak Yelpi Aristi DT.Tuduang… Op.Cit.
22 Wawancara dengan Bapak Mediani,S.Pd. Dt Marajo Nan Elok… Op.Cit.
peradilan  formal.  Selanjutnya  dijelaskan    penyelesaian  melalui  peradilan  adat  melibatkan secara  langsung  korban  dan  keluarga  korban  dan  putusan  yang  diberikan  dianggap  lebih berkeadilan, seperti  yang diberikan berupa pengembalian  barang  yang dicuri dalam perkara pidana  pencurian  ,  ganti  kerugian  atau  menikahkan  dalam  hal  terjadinya    perzinahan  atau perkosaan , melaksanakan upacara atau berupa perdamaian. Di mana sanksi berupa ini tidak dikenal dalam peradilan  negara.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
1. Tidak  semua  peraturan  Nagari  merumuskan  batas  dan  macam  perkara  pidana  yang diselesaikan  melalui  peradalin  adat  (KAN),  Batas  dan  macam  perkara  pidana  yang dirumuskan dalam peraturan nagari terbatas pada perkara pidana yang berkategori ringan, dengan  sanksi  yang  diberikan  berupa  dikembalikan  pada  keluarganya  kembali,    damai dengan perjanjian dan sanksi  denda.
2. Keberadaan  peradilan  adat  (KAN)  yang  telah  ada  dan  diwarisi  secara  turun  temurun sepanjang adat, masih terlihat urgensinya bagi masyarakat hukum adat.. Khususnya KAN di  Minangkabau,  keberadaannya  masih  dapat  ditempatkan  dalam  kerangka  perundang- undangan  terutama dalam undang-undang Nagari, sebagai suatu lembaga yang berfungsi menyelesaikan perkara pidana yang batasannya berupa perkara pidana ringan, disamping menyelesaiakan perkara yang berhubungan dengan sako, pusako dan adat istiadat.  Sehingga keberadaan  peradilan  adat  dalam  menyelesaikan  perkara  pidana  ringan  menjadi  sesuatu yang  yang  penting  untuk    dipertimbangkan.  Karena  peradilan  adat  dalam  menyelesaikan perkara pidana ringan dijiwai oleh sifat ,yang diutamakan bukanlah keadilan perseorangan melainkan  rasa  keadilan  kekeluargaan,  dengan  tujuan  dapat  memulihkan  kembali kegoncangan yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat dari terjadi penggaran pidana.
3. Pemberdayaan peradilan adat merupakan salah satu solusi dalam memberikan keadilan dan kepuasan  pada  masyarakat  hukum  adat,  penyelesaiannya  dilakukan  secara  lembaga  adat dengan mengadakan musyawarah serta memanggil para pihak untuk memudahkan proses penyelesaian  perkara  pidana  tersebut.  Penyelesaian  perkara  pidana  tersebut  dilakukan dengan cara cepat dan mudah serta tidak membutuhkan biaya. Sanksi yang diberikan oleh lembaga  adat  juga  sesuai  dengan  kemampuan  dan  kebiasaan  yang  berlakuvsalam masyarakat setempat serta tidak merugikan kedua belah pihak.

## Saran
1. Agar negara mengakui dan memberikan status yang jelas terhadap peradilan adat di Nagari Sumatera  Barat.  Dengan  cara  ini,  peradilan  adat  dapat  diposisikan  sebagai  perpanjangan tangan Negara sekaligus sebagai lembaga peradilan terdepan dalam menagani perkara yang dihadapi masyarakat.
2. Memberi kesadaran masyarakat untuk memilih datang ke peradilan adat. untuk menciptakan keberlangsungan  peradilan  adat  akan  sangat  ditentukan  dari  putusan-putusan  yang dihasilkannya. Semakin adil, dapat diterima dan semakin mudah, maka peradilan adat akan semakin kuat.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang  Purnomo, 1988, Kapita Sekekta Hukum Pidana , Prestasi Pustaka Raya, Jakarta. Chairil Anwar, 1997, Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum adat Minangkabau, PT Rineka Cipta, Jakarta
H.  Dt.  Toeah,  1996, Tambo  Alam  Minangkabau ,  Cetakan  Ke-XIII,  CV.  Pustaka  Indonesia, Bukittinggi.
H.  Idrus  Hakim Dt Rajo Penghulu,  1986, Pegangan Penghulu,  Bundo Kandung  dan Pidato Alua Pasambahan Adat Minang Kabau , CV. Remaja Karya, Padang
-------,1986, Pokok Pokok Pengetahuan Adat Alam Minang Kabau, Remaja Karya CV. Hilman Hadikusuma, 1989, Hukum Pidana Adat, Alumni, Bandung.
H. Suardi Mahyudin dan Rustam Rahman, 2002, Hukum Adat Minangkabau dalam Sejarah Perkembangan Nagari Rao-Rao , Yayasan Gebu Minangkabau, Jakarta H. Musyair Zainuddin, 2010, Implementasi pemerintahan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul Adat Minangkabau, Ombak, Yogyakarta
I Made Widnyana, Kapita Selekta  Hukum Pidana Adat, PT Eresco, Bandung.
R. Soepomo, 1972, Pertautan Peradilan Desa Kepada Peradilan Gubernemen, Bharata, Jakarta. Sulaiman Arrasuli, 2003 , Pertalian Adat dan Syara’, CiputatPress, Jakarta.
Wirdjono Prodjodikoro, 1986, Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco, Bandung. Undang-Undang  Dasar 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nan Duo Puluah tentang Aturan Hukum Pidana Adat Minangkabau Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pokok Pokok  Pemerintahan Daerah. Perma Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
Peraturan Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro  Kabupaten Lima Puluh Kota No.6 Tahun 2017 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat.
Peraturan  Nagari  Sungai  Balantiak  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  Nomor  24  Tahun  2019 Tentang  Daftar  Kewenangan  Berdasarkan  Hak  Asal  Usul  dan  Kewenangan  Lokal Berskala Nagari.
Peraturan  Nagari  Sungai  Pua  Nomor  8  Tahun  2008  Tentang  Keamanan  Dan    Ketertiban Masyarakat.
Peraturan Nagari Sungai Talang Kabupaten Lima Puluh Kota