## PENERTIBAN VERSUS PENGGUSURAN: STRATEGI KOMUNIKASI DAN PARTISIPASI PEMBANGUNAN

## (Studi Kasus di Stren Kali Jagir Wonokromo–Surabaya)
Totok Wahyu Abadi 1 dan Ita Kusuma Mahendrawati 2
1 Ilmu Komunikasi FISIP-Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 2 Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Bhayangkara Surabaya Email: totokwahyu@gmail.com; itakusuma67@yahoo.com

## ABSTRAK
Istilah  penggusuran  bagi  masyarakat  yang  termarginalkan  di  perkotaan memiliki  efek  psikologis  yang  sangat  mengerikan  ketimbang  bencana.  Sebagai subjek  pembangunan  semestinya  mereka  tidak  lagi  menjadi  korbanan.  Ia  me- miliki hak asasi untuk mendapatkan penghidupan yang layak, perlakuan adil di mata hukum, kebutuhan harmonis sebagai manusia. Tetapi fakta berbicara lain. Tulisan  ini  berupaya  memaparkan  bagaimana  sebenarnya  strategi komunikasi yang  digunakan  pemerintah  atas  pembangunan  yang  menyangkut  kehidupan masyarakat  yang  terkena  dampaknya.  Dan  memaparkan  bagaiman  bentuk partisipasi masyarakat dalam program  penertiban versus penggusuran tersebut.
Kata kunci : penertiban, strategi komunikasi, dan partisipasi.

## PENDAHULUAN
Atas nama pembangunan, terkadang ada pihak-pihak yang merasa diuntung- kan  dan  ada  pula  yang  dirugikan.  Meski  tidak  seharusnya  demikian.  Istilah ‖dirugikan‖ tampaknya terlalu ekstrim untuk dituliskan. Semestinya pembangunan haruslah  memberikan  manfaat  bagi  semua  pihak.  Akan  tetapi  realitas  sosial berbicara lain. Ada saja masyarakat yang harus dikorbankan.
Secara konseptual pembangunan memiliki tujuan yang baik. Yaitu memberikan nilai manfaat serta meningkatkan kualitas hidup manusia. Pembunganan seharus- nya juga mampu mereduksi pengrusakan serta memberikan solusi aleternatif secara lebih baik kepada masyarakat dalam mengembangkan lingkungan sosial dan budaya setempat. Seperti yang disampaikan Wang dan Disayanake 1 , bahwa pembangunan adalah proses perubahan sosial guna meningkatkan kualitas hidup manusia dengan tanpa merusak lingkungan alam serta sosial–budaya masyarakat sekitar. Dalam hal ini  perspektif  ekologis,  keadilan  sosial,  dan  menjunjung  tinggi  hak  asasi 2 manusia
1 Melcote,  2001, Communiction  for  Development  in  the  Third  World:  Theory  and  Practice  for Empowerment. New Delhi: Sage Publication. Hal:198
2 Jim Ife, 2008, Community Develpoment , (edisi terjemahan). Yogjakarta: Pustaka Pelajar. Hal: 51-
105.
Abadi , Penertiban Versus Penggusuran: Strategi Komunikasi dan Partisipasi Pembangunan
haruslah  menjadi  sebuah  pedoman  dalam  pembangunan  dan  pengembangan masyarakat.
Ekses  negatif  pembangunan,  seperti  penggusuran  secara  paksa  lahan  atau permukiman ‖liar‖ yang dimiliki masyarakat --- secara sadar dan tidak sadar --- telah membawa pada suatu kondisi ‖krisis‖  yang tidak hanya terjadi dalam sistem sosial, budaya,  dan  ekonomi  belaka  tetapi  juga  beban  psikis    bagi  anak-anak  dan perempuan.  Bayangan  suram  masa  depan  telah  nampak  jelas  di  depan  mata  dan menghantui kehidupan mereka sehari-hari. Penggusuran semena-mena yang dilaku- kan pemerintah lokal ‖tanpa kenal kompromi‖ justru memosisikan ketidakberdayaan masyarakat yang paling nyata.
Kasus penertiban kembali penggunaan fasilitas umum  di kawasan perkotaan, seperti  penertiban  bangunan  permukiman  liar  di  bantaran  Kali  Jagir  Surabaya, merupakan  masalah  sosial  yang  paling  nyata.  Penertiban  yang  dilakukan pemerintah  Kota  Surabaya,  memang  cukup  beralasan.  Bangunan  permanen 3 dan permukiman liar di sepanjang bantaran Kali Jagir dianggap mengganggu penataan ruang  Kota  Surabaya.  Kecuali  itu,  pendirian  bangunan  permanen  ataupun  liar  di sepanjang  bantaran  Kali  Jagir  Surabaya  untuk  usaha-usaha  perekonomian  oleh masyarakat  urban  tersebut  telah  merampas  hak-hak  publik  secara  umum  dan mengakibatkan permasalahan banjir di musim hujan.
Secara  hukum  mendirikan  bangunan  di  atas bantaran kali merupakan suatu pelanggaran.  Serta  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  yaitu  Peraturan Menteri  Pekerjaan  Umum  No.  70/PRT/1996  tentang  Penetapan  Garis  Sempadan sungai-sungai  di  wilayah  kerja  perusahaan  umum  (Perum)  Jasa  Tirta  pada  Kali Surabaya,  Kali  Wonokromo,  Kali  Kedurus  dan  Kali  Porong.  Sedangkan  untuk mengatur  dan  menetapkan  peruntukan  tanah  pada  daerah  sempadan  sungai, Gubemur KDH Tingkat I Jawa Timor telah menerbitkan Surat Keputusan No. 134 tahun  1997  tentang  penggunaan  bantaran  kali  untuk  penghijauan,  penimbunan galian sementara, serta parkir kendaraan.
Migrasi  masyarakat  urban  di  perkotaan,  seperti  Surabaya,  memang  bukan permasalahan baru di dunia ketiga. Selain menjanjikan kehidupan sosial – ekonomi yang  lebih  baik,  kota  metropolis  juga  memberikan  secercah  harapan  ‖utopis‖  bagi masyarakat urban untuk memperoleh pekerjaan dengan penghasilan secara layak. Masalah  yang  muncul  lagi  adalah  terbatasnya  tempat  tinggal  untuk  berteduh. Tiadanya lahan dan mahalnya harga tanah di Kota Surabaya menyebabkan mereka menempati  lahan-lahan  yang  sebenamya  bukan  untuk  pemukiman  seperti  jalur hijau, stren kali, trotoar, pinggiran rel kereta api, dan lahan fasilitas umum lainnya.
Ironisnya,  penggunaan  jalur  hijau  ataupun  stren  kali  untuk  permukiman ataupun  usaha  perekonomian  tidak  hanya  dilakukan  oleh  kelompok  masyarakat marginal  tetapi  juga  mereka  yang  terkategorikan  sebagai  pengusaha  kelas menengah.  Minimnya  pengetahuan,  pemahaman,  serta  informasi  tentang  hak-hak publik serta peraturan usaha dan tempat tinggal yang  diperoleh masyarakat selama ini  barangkali  menjadi  salah  satu  kendala  utama.  Tidak  adanya  sosialisasi peraturan-peraturan tersebut mungkin lebih disebabkan lemahnya sosialiasasi yang dilakukan  lembaga  pemerintah  yang  berwenang  seperti  infokom/dinas  pengairan/
3 Bahkan di antara permukiman tersebut telah menjadi hak milik dan bersertifikat
PDAM yang memiliki kepentingan dengan usaha air minum untuk suplai wilayah Surabaya, LSM, akademisi,  serta media massa baik radio, televisi, maupun koran.
Sehingga upaya-upaya penertiban alih-alih penggusuran permukiman liar yang dilakukan    pemerintah  kota  untuk  pengembangan green  and  clean  public  area di sepanjang Stren Kali Jagir selalu mengalami hambatan sekaligus perlawanan dari masyarakat  setempat.  Pro  dan  kontra  dalam  masyarakat  pun mulai bermunculan. Bahkan  ada  lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM),  ormas,  sekelompok  mahasiswa dan independen memberikan upaya advokasi sejak tahun 2002 kepada masyarakat agar penggusuran tidak dilakukan oleh pemerintah kota. Walhasil,  pada tanggal 10 Juni 2003 Menteri Kimpraswil bersedia melakukan dialog dengan warga Stren Kali Jagir Surabaya yang teracam penggusuran. Dialog yang dihadiri oleh anggota Komisi IV  DPR-RI,  Sekdaprov  yang  mewakili  Gubernur  Jawa  Timur, Komisi DPRD Jawa Timur,  Walikota  Surabaya,  Kepala  PU  Pengairan  Jawa  Timur  menghasilkan  dua point kesepakatan. Yakni, 1) penggusuran dihentikan sampai ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Bantaran Sungai Kali Surabaya dan Wonokromo; 2) untuk penerbitan perda, menteri akan membentuk tim teknis yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, akademisi independen, LSM, dan wakil warga  yang  tergusur  maupun  yang  terancam  tergusur.  Sedangkan  kewenangan pembentukan  tim  teknis  diberikan  kepada  gubernur  yang  kemudian  diterbitkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/253/KPTS/013/2003 tanggal 23 Oktober 2003 4 .  Sejak itulah Tim teknis yang menyusun perda tentang Bantaran Sungai Kali Surabaya dan Wonokromo mulai bekerja.
Lantas  bagaimanakah  sebenarnya  strategi  komunikasi  yang  digunakan pemerintah  kota  Surabaya  untuk  melaksanakan  penertiban  dan  revitalisasi  Stren Kali Jagir Wonokromo? Dan bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat stren Kali Jagir dalam revitalisasi stren Kali Jagir Wonokromo?

## STRATEGI KOMUNIKASI DAN PENDEKATAN PARTISIPASI

## Strategi Komunikasi
Berhasil tidaknya suatu pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat luas bergantung  pada  bagaimana  sebenarnya  strategi komunikasi yang digunakan oleh organisasi  baik  pemeritah  maupun  swasta.  Strategi  komunikasi  pada  hakikatnya merupakan  paduan  perencanaan  komunikasi  ( communication  planning )  dengan memanajemen  komunikasi  ( communication  management )  untuk  mencapai  suatu tujuan  yang  telah  ditetapkan  (Effendy;  2003  :301).  Strategi  komunikasi    adalah serangkaian  tindakan  yang  direncanakan  dengan  baik  untuk  mencapai  tujuan tertentu dengan menggunakan metode, teknik, dan pendekatan komunikasi.
Ada  tiga  pendekatan  dalam  strategi  komunikasi  menurut  Berger  (Griffin, 2006:130), yaitu strategi pasif, aktif, dan interaktif. Di antara ketiga strategi tersebut, pendekatan  interaktif  lebih  banyak  disarankan  dalam  pembangunan  dunia  ketiga karena  pendekatan  ini  tampak  lebih  mengedepankan  nilai-nilai  humanis  serta budaya baru yang pada gilirannya mampu mengubah mind-set masyarakat tentang pembangunan.    Model  pembangunan  dengan  menggunakan  pendekatan  interaktif
4 Diunduh dari www.d.infokom-Jatim.go.id tanggal 28 Oktober 2007.
Abadi , Penertiban Versus Penggusuran: Strategi Komunikasi dan Partisipasi Pembangunan
ini  memang  lebih  mengedepankan  pada  proses  pendidikan  masyarakat  agar memiliki consciousness. Penyadaran inilah yang kemudian dapat digunakan untuk menghindari  konfrontasi  politik  serta  menjamin  ketersediaan  berbagai  alternatif untuk memformulasikan dan mengorganisasikan solusi permasalahan yang dialami masyarakat secara lebih baik.  Pula memunculkan kekuatan indegenous knowladge dan skill dalam proses pencarian solusi berbagai masalah lokal yang timbul.
R.Wyne  Pace,  Bran  D.Peterson,  dan  Dallas  Burnet  (dalam  Effendy,  2005:  32) menyatakan  bahwa  tujuan  sentral  kegiatan  komunikasi  terdiri  atas  tiga  tujuan utama yaitu:  a) to secure  understanding (memastikan bahwa komunikasi mengerti pesan  yang  diterima);  b) to  establish  acceptance (maka  penerimaannya  itu  harus dibina);  dan    c) to  motivate  active (akhirnya kegiatan di motivasikan). Dan apabila komunikasi  dikelola  secara  baik  akan  memberikan  kontribusi  hasil  yang  optimal. Karenanya dalam berkomunikasi perlu menyusun strategi yang jitu. Lewat strategi komunikasi  inilah  pelaku  komunikasi  (pemerintah  lokal)  akan  lebih  mudah menyebarluaskan pesan komunikasi secara sistematis baik yang bersifat informatif, persuasif,  maupun  instruktif  kepada  masyarakat  dengan  tentu hasil yang optimal. Kecuali itu, strategi komunikasi mampu menjembatani kesenjangan budaya ( cultural gap )  dan  informasi  di  antara  pelaku  komunikasi,  yaitu  antara  pemerintah  kota selaku  pemegang  otoritas  kebijakan  dengan  masyarakat  selaku  subjek pembangunan.
Kondisi  yang  harus  dipenuhi  untuk  mendapatkan  efektivitas  komunikasi adalah pesan yang akan disampaikan 1) harus dirancang dan disampaikan  sebaik- baiknya  sehingga  dapat  menarik  perhatian  masyarakat;  2)  menggunakan  bahasa yang  mudah  dipahami  dan  dimengerti  di  antara  pelaku  komunikasi;  3)  mem- bangkitkan kebutuhan pribadi masyarakat dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh  kebutuhan  tersebut;  4)  memberikan  solusi  alternatif  yang  lebih  baik untuk mendapatkan kebutuhan secara lebih layak.
Unsur  komunikasi  yang  turut  menjadi  faktor  penentu  keberhasilan  dalam mencapai  tujuan  pembangunan  adalah  pelaku  komunikasi  baik  dari  unsur pemerintah lokal maupun masyarakat. Dimensi–dimensi yang menjadi pertimbang- an  untuk  orang  yang  menyampaikan  pesan  (komunikator)  adalah  kredibilitas, keahlian,  dapat  dipercaya,  dayatarik,  karismatik,  kewibawaan,  pemenuhan. Unsur berikutnya  adalah  komunikan  (receiver).  Receiver  di  sini  bisa  individu-individu dalam  masyarakat  dan  bisa  jadi  masyarakat  sebagai  khalayak.  Faktor  yang mempengaruhi  keberterimaan  pesan  oleh  individu  ataupun  masyarakat  adalah demografis, harga diri, dan komitmen sebelumnya.
Kesalahan memilih media komunikasi memberikan dampak yang sangat fatal. Kecenderungan pemerintah mengartikan komunikasi pembangunan identik dengan media massa. Ketika keinginan pemerintah lokal merevitalisasi sarana umum atau melaksanakan  pembangunan  yang  berkenaan  dengan  masyarakat  setempat, informasi  hanya  disampaikan  lewat  media  massa  atau  lewat opinion  leader . (pemimpin pendapat).  Masing-masing media tersebut baik massa maupun opinion leader memiliki  kelemahan. Kelemahan pendekatan massa adalah kecenderungan- nya yang menggunakan satu macam media tunggal yang ‖ajaib‖ dalam memberikan hasil yang menakjubkan. Penggunaan media selebaran (baca: edaran pemberitahu- an)  ataupun  radio,  misalnya,  oleh  pemerintah  dalam  menyampaikan  rencana
pembangunan justru mengabaikan pemanfaatan media komunikasi lainnya seperti face to face communication .
Pola  komunikasi  lewat  pemuka  pendapat merupakan bentuk komunikasi dua tahap yang selama ini banyak direkomendasikan sebagai salah satu altenatif untuk memperbaiki  sistem  informasi  yang  ditujukan  kepada  masyarakat  lapisan  bawah. Dalam  model  komunikasi two  step  flow ,  penyebaran  informasi  dan  pengaruh informasi yang disampaikan lewat media massa tidak langsung diterima begitu saja oleh  khalayak  tetapi  melalui  perantara  yakni  sekelompok  orang  yang  dapat dikategorikan  sebagai  pemuka  pendapat.  Pemuka  pendapat  adalah  individu  yang memiliki  ‖ well  informed ‖  terhadap  berbagai  informasi  dari  media  massa  serta berperan sebagai sumber rujukan informasi yang berpengaruh. Arus informasi yang diperoleh  pemuka  pendapat  inilah  yang  untuk  kemudian  disampaikan  kepada anggota masyarakat yang berada dalam kelompoknya.
Asumsi-asumsi yang melatarbelakangi munculnya model komunikasi dua tahap adalah 1) warga masyarakat pada dasarnya tidak hidup secara terisolasi, melainkan aktif berinteraksi satu sama lainnya, dan menjadi anggota dari satu atau beberapa kelompok sosial. 2) Tanggapan dan reaksi terhadap pesan-pesan media massa tidak terjadi  secara  langsung  dan  segera,  tetapi  melalui  perantara  yakni  hubungan- hiibungan sosial. 3) Para pemuka pendapat umumnya merupakan sekelompok orang yang aktif menggunakan media massa serta berperan sebagai sumber dan rujukan informasi yang berpengaruh Kelemahan  lewat opinion  leader adalah  informasi  yang  disampaikan  kepada masyarakat lapisan bawah hanya bersifat ‖tetesan ke bawah‖ 5 ( trickle down effect ). Dan pola komunikasi yang digunakan ini sering   tidak efektif lagi karena kurang adanya  pemahaman  tentang sifat-sifat komunikasi interpersonal yang berlangsung antara pemuka pendapat dengan masyarakat lapisan bawah.
Rogers  (1983)  menyarankan  bahwa  strategi  komunikasi  pembangunan  tidak perlu menggunakan dimensi pembangunan yang menggunakan jargon ‖meningkat- kan  pendapatan  masyarakat‖.  Jargon  yang  diusung  semestinya  mengacu  pada ‖pemerataan  pendapatan‖.  Dalam  konteks  tersebut,  strategi  komunikasi  yang digunakan  adalah,  pertama,  mengidentifikasi  media  tradisional  sebagai  saluran komunikasi  yang  terpercaya  bagi  golongan  miskin,  dan  bagi  semua  sumber (mediator)  perlu  memahami  strategi komunikasi tradisional yang dapat digunakan bersama-sama  dengan penggunaan media massa. Kedua , mengidentifikasi pemuka pendapat  di  antara  masyarakat  lapisan  bawah  dan  mengkonsentrasikan  kegiatan komunikasi dialogis kepadanya. Ketiga , menggunakan bantuan para penyuluh untuk memilih  beberapa  orang  (yang  memiliki  kesamaan  karakteristik  dengan  sebagian sasaran)  yang  mampu  mengkomunikasikan  inovasi  kepada  masyarakat  lapisan bawah. Keempat ,  mengembankan  partisipasi  masyarakat  lapisan  bawah  dalam penentuan  prioritas  pembangunan,  perencanaan,  dan  pelaksanaannya. Kelima , memantapkan  lembaga-lembaga  pembangunan  masyarakat  lapisan  bawah  yang biasanya masih subsisten.
Strategi  komunikasi  pembangunan  akan  berhasil  dengan  baik  jika  semua komponen  memiliki  ‖ good  will ‖  untuk  melakukan  perubahan.  Perubahan  tidak hanya  terjadi  pada  masyarakat  yang  menjadi  sasaran  pembangunan,  tetapi  juga
5 Totok Mardikanto, 1993, Strategi Komunikasi Pembangunan , Jakarta: Balai Pustaka, hal:130
Abadi , Penertiban Versus Penggusuran: Strategi Komunikasi dan Partisipasi Pembangunan
pada pemerintah lokal sebagai pemegang otoritas public policy , stakeholder yang ada, nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, serta  keuntungan sosial – ekonomi. Inti strategi komunikasi yang baik adalah komunikasi partisipatoris 6 . Yakni, komunikasi yang  mengasumsikan  adanya  proses  humanis  dengan  menempatkan  individu sebagai aktor aktif dalam merespon setiap stimulus yang muncul dalam lingkungan yang menjadi medan kehidupannya. Individu bukanlah wujud yang pasif yang hanya bergerak jika ada yang menggerakkan. Individu adalah wujud dinamis yang menjadi subjek dalam setiap perilaku yang diperankannya. Termasuk perilaku komunikasi.
Komunikasi  partisipatoris  dalam  pembangunan  merupakan  instrumen  untuk menghasilkan  partisipasi  masyarakat.  Setidaknya  ada  empat  dimensi  dalam komunikasi  partisipasi.  Yakni  1)  proses  rekayasa  sosial  melalui  pembelajaran  bagi individu  dan  masyarakat.  Pembelajaran  ini  akhirnya  meningkatkan  kapasitas seluruh stakeholder dalam upaya memobilisasi sumber daya yang dimilikinya secara luas.  Dimensi  kedua  adalah  partnership,  dalam  tingkat  ini  masyarakat  dan pemerintah menjadi mitra yang sejajar;  3) tanggung jawab individu, dan 4) nilai – nilai  yang  ada  di  lingkungan  sekitarnya.  Lewat  komunikasi  partisipatoris  ini, perubahan yang terjadi tidak hanya pada level kognisi, tetapi juga dapat terjadi pada sikap, perilaku, dan skill yang dimiliki individu.
Gambar 1: dimensi dalam komunikasi partisipatoris PENDIDIKAN KOMUNIKASI PARTISIPATORIS MITRA NILAI-NILAI TANGGUNG JAWAB

## Gambar 1. Dimensi dalam Komunikasi Partisipatoris

## Pendekatan Partisipasi
Pembangunan   menurut   pengertian  umum  adalah  suatu  upaya  terencana untuk mengubah wilayah dan masyarakat menuju keadaan lebih baik. Dari tinjauan ilmu sosial, pembangunan diartikan perubahan masyarakat yang berlangsung secara terus  menerus  sehingga  mampu  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  secara optimal.   Strategi  pembangunan  berkembang  dari  masa  ke  masa  secara  dinamis sesuai dengan konteks peradaban. Paradigma pembangunan yang menekankan pada pembangunan  ekonomi  mulai  ditinggalkan  karena  tidak  dapat menjawab masalah sosial   seperti  kemiskinan,  kenakalan,  kesenjangan,  dan  keterbelakangan.  Paradigma pembanguan kemudian beargeser ke arah pendekatan masyarakat yang sebelumnya
6 Santoso S.Hamidjojo. 2005. Komunikasi Partisipatoris . Bandung: Humaniora. Hal: 6
sebagai objek menjadi subjek pembangunan. Paradigma baru ini berbasis komunitas dengan  memberikan  tempat  utama  bagi  prakarsa,  keanekragaman  lokal,  dan kearifan lokal 7 . Keunggulan  pembangunan  berbasis  masyarakat mengarahkan perkembangan pada:  (1)  Kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  partisipasi  dalam  proses  pem- bangunan;  (2)  Konsep  teknologi  tepat  guna, indigenous  technology , indigenous knowledge dan indigenous  institutions sebagai  akibat  kegagalan  konsep  transfer teknologi;  (3)  Tuntunan  masyarakat  dunia  tentang  hak  asasi,  keadilan,  dan kepastian  hukum  dalam  proses  pembangunan;  (4)  Konsep  pembangunan  ber- kelanjutan  ( sustainable  development ),  yang  merupakan  suatu  alternatif  paradigma pembangunan baru; (5) Lembaga swadaya masyarakat; (6) Meningkatkan kesadaran akan  pentingnya  pendekatan  pengembangan  masyarakat  dalam  praksis  pem- bangunan.
Istilah  partisipasi  selalu  dikaitkan  dan  melekat  dalam  proses  pembangunan. Antara  partisipasi  dan  pembangunan  ibarat  dua  sisi  mata  uang.  Keduanya  saling berkaitan.  Apa  sebenarnya  partisipasi  itu?  Secara  umum,  partisipasi  dapatlah diartikan  sebagai  keikutsertaan  seseorang  atau  sekelompok  anggota  masyarakat dalam  suatu  kegiatan.    Menurut  Bornby  (1974  dalam  Totok  Mardikanto, 1993:31), partisipasi diartikan sebagai tindakan untuk ‖mengambil bagian‖ yaitu kegiatan atau pernyataan  untuk  mengambil  bagian  dari  suatu  kegiatan  dengan  maksud  mem- peroleh manfaat.
Dalam  konteks  pembangunan,  partisipasi  merupakan  bentuk  kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab masyarakat tentang pentingnya pembangunan dan hasil-hasilnya  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  kehidupan  serta menciptakan  keharmonisan  manusia dengan lingkungan alam, sosial, dan budaya. Melalui  partisipasi,  berarti  masyarakat  menyadari  bahwa  pembangunan  bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat  melakukan kegiatan berdasarkan kemampuannya sendiri untuk meningkatkan kualitas kehidupannya sendiri.
Sehubungan  dengan  itu,  bentuk-bentuk  kegiatan  partisipasi  (Dusseldorp, 1981:34 dalam Totok Mardikanto,1993:33) yang dilakukan masyarakat dapat berupa 1)  menjadi  anggota  kelompok-kelompok  masyarakat,  2)  melibatkan  diri  pada kegiatan  diskusi  kelompok,  3)  melibatkan  diri  pada  kegiatan-kegiatan  organisasi untuk  menggerakkan  partisipasi  masyarakat  yang  lain,  4)  menggerakkan  sumber daya masyarakat, 5) mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan, dan 6) memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.
Lebih  lanjut  ia  menyatakan  bahwa  berdasarkan  derajat  kesukarelaan,  par- tisipasi  dapat  dibedakan  menjadi  partisipasi  bebas  dan  partisipasi  paksaan  atau partisipasi  tertekan. Partisipasi  bebas adalah  partisipasi  yang  dilandasi  oleh  rasa kesukarelaan  yang  bersangkutan  untuk  mengambil  bagian  dalam  suatu  kegiatan. Partisipasi bebas ini kemudian masih dapat dibedakan menjadi partisipasi spontan dan partisipasi terinduksi. Partisipasi spontan adalah partisipasi yang tumbuh secara spontan  dari  keyakinan  atau  pemahamannya  sendiri,  tanpa  adanya  pengaruh /bujukan  yang  diterimanya  dari  orang  lain  atau  lembaga  masyarakat.  Partisipasi terinduksi  merupakan  bentuk  partisipasi  yang  tingkat  kesadarannya  sudah
7 Jim Ife,op.cit.
Abadi , Penertiban Versus Penggusuran: Strategi Komunikasi dan Partisipasi Pembangunan
mendapatkan  pengaruh  dari  orang  lain  yang  setempat,  lembaga-lembaga  sosial  di luar masyarakat itu sendiri, atau oleh pemerintah.
Partisipasi paksaan adalah keikutsertaan dalam suatu kegiatan yang dilandasi atas  dasar  ketidakikhlasan  (terpaksa)  yang  bersangkutan.  Keterpaksaan  bisa  jadi karena  adanya  peraaturan/hukum  yang  berlaku  yang  bertentangan  dengan keyakinan  atau  pendiriannya  sendiri,  tanpa  harus  memerlukan  persetujuannya terlebih  dahulu.  Keterpaksaan  bisa  jadi  dikarenakan  faktor  sosial  ekonomi. Partisipasi  karena  keadaan  sosial–ekonomi  seperti  ini  seolah-olah  hampir  sama dengan  partisipasi  bebas.  Bedanya  bila  yang  bersangkutan  tidak  berpartisipasi dalam  kegiatan  tertentu,  ia akan menghadapi ancaman atau bahkan bahaya yang akan menekan kehidupannya sendiri dan keluarganya.
Margono  Slamet  (1981  dalam  Totok  Mardikanto)  menyatakan  bahwa  tumbuh dan  berkembangnya  partisipasi  ditentukan  oleh  tiga  faktor,  yaitu  kemauan, kemampuan,  dan  kesempatan.  Diantara  tiga faktor tersebut, kemauan merupakan faktor  kunci  dalam  partisipasi.  Adanya  kemauan  yang  besar  akan  mendorong seseorang  untuk  meningkatkan kemampuan nya  dan  sekaligus  aktif  mencari kesempatan-kesempatan . mencari kesempatan-kesempatan . Gambar 2: tiga faktor penentua tumbuhnya partisipasi Partisipasi Kesempatan Kemampuan Kemauan
Gambar 2. Tiga Faktor Penentua Tumbuhnya Partisipasi
Sementara itu, Arnstein 8 mengenalkan delapan tangga pendekatan partisipasi masyarakat,  dimana  setiap  tingkatan  berkaitan  dengan  perluasan  kekuasaan masyarakat  untuk  menentukan  produk  akhir.  Dalam  tipologinya  tersebut,  secara garis  besar  dibagi  tiga  tingkatan  partisipasi  masyarakat. Pertama ,  tingkat  non- partisipasi yang berbentuk manipulasi dan therapi. Dalam tingkatan ini masyarakat tidak  terlibat  dalam  perencanaan  atau  mengarahkan  program,  sedangkan pemerintah  aktif  dalam  mendidik  dan  mengobati  peran  serta  masyarakat. Kedua, tingkatan tokenism (petanda  atau  simbol).  Tingkatan  ini  meliputi information, consultation , dan placation . Dalam konteks ini, antara masyarakat dan pemerintah terlibat  dialog  secara  aktif  namun  dalam  hal  pengambilan  kebijakan  tetap  yang memiliki  peran  penting  adalah  pemerintah.  Bentuk  komunikasi  yang  dipakai  bisa saja komunikasi satu arah yang didominasi oleh pemerintah, komunikasi dua arah , dan yang terakhir adalah komunikasi bersama-sama.
8 Dalam  Puji Harjono, 2005, ‖Proses Perencanaan Pengembangan Kecamatan (PPK) Dalam Pemberdayaan Masyarakat  di  Kecamatan  Kebakkramat  Kabupaten  Karanganyar‖, M’Power. Jurnal  Penyuluhan Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat, hal : 51)
Jurnal Ilmiah SCRIPTURA, Vol. 3, No. 2, Juli 2009: 112 - 128 120
Tingkatan  ketiga,  adalah citizen  power .  Tingkatan  ini  meliputi partnership , delegated  control ,  dan citizen  control .  Partnership  merupakan  kesejajaran  antara masyarakat dan pemerintah dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan yang berkaitan  masalah  kebutuhan  pembangunan  masyarakat. Delegated  control yang dimaksudkan adalah pemerintah mendistribusikan kewenangannya kepada masya- rakat  untuk  mengurus  sendiri  beberapa  kebutuhannya. citizen  control adalah masyarakat  memiliki  kekuasaan  atas  kebijakan  publik,  baik  dalam  perumusan, implementasi, hingga evaluasi kontrol.
Berdasarkan hal tersebut, semestinya pemerintah mengembangkan partisipasi masyarakat  yang  harus  diiukti  dengan  perubahan  struktural  dan  fungsional  dari pemerintah  daerah  secara  keseluruhan.  Tentu  hal  ini  harus  didahului  dengan pemetaan  terhadap  ruang  atau  wilayah  kekuasaan  masyaarakat  ( the  sphere  of citizen power ).

## PERKEMBANGAN PERMUKIMAN STREN KALI KOTA SURABAYA.
Sejarah permukiman di sepanjang sungai yang membelah kota Surabaya sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan dari catatan sejarah disebutkan bahwa Ujung  Galuh  (Hujunggaluh)  yang  merupakan  cikal  bakal  Kota  Surabaya  adalah sebuah  perkampungan  di  atas  air  di  Muara  Kali  Mas.  Prasasti  Trowulan  I  yang berangka 1358 M menyebutkan Surabaya adalah sebuah desa di tepian sungai yang merupakan salah satu tempat penyeberangan penting di sepanjang sungai Brantas. Seorang  ilmuwan  Belanda  Von  Faber  (1953)  membuat  hipotesis  bahwa  Surabaya didirikan pada tahun 1275 oleh Raja Kertanegara sebagai tempat permukiman baru para prajuritaya yang berhasil menumpas pemberontakan Kemunihan di tahun 1270 M. Permukiman itu terletak di sebelah Utara Glagah Arum, dengan batas Kali Mas di  sebelah  Barat  dan  Kali  Pegirian  di  sebelah  Timur.  Sebelah  Utara  dan  Selatan adalah  menjadi  Jalan  Jagalan  sedangkan  yang  sebelah  Utara  hilang  sewaktu dibangun  stasiun  kereta  api  Semut  (dikutip  dalam  buku  Perkembangan  Kota  & Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya 1875 -1940).
Sekarang  perkembangan  permukiman  di  sepanjang  stren  kali  Kota  Surabaya menjadi  lebih  padat.  Bahkan  menjadi  problem  yang  amat  krusial  untuk  penataan ruang  dan  wilayah  Kota  Surabaya  yang  bersih,  indah,  dan  nyaman.  Problema  itu tidak  hanya  bersangkut  paut  dengan  kesalahan  prosedur  ataupun  aturan  hukum yang  ada,  tetapi  berpaut  dengan  masalah  sosial  budaya  serta  perekonomian masyarakat  setempat.  Data  survei  yang  dilakukan  oleh  Paguyuban  stren  kali Surabaya  menunjukkan  bahwa  perkembangan  permukiman  di  sepanjang  Kali Surabaya  dari  tahun  1960  hingga  tahun  1990  memiliki  tingkat  kepadatan  sangat tinggi.    Sementara  hasil  pendataan  dari  pemerintah  provinsi  tahun 2002, terdapat 1.359 bangunan di stren kali Surabaya dan 1.422 bangunan di Kali Jagir Wonokromo (sumber: Jawa Pos, 7 Juli 2007, hal. 43).
Abadi , Penertiban Versus Penggusuran: Strategi Komunikasi dan Partisipasi Pembangunan
Tabel 1.  Perkembangan Permukiman Kawasan No Lokasi Stadiun 1960 1970 1980 1990 1. Kampung Jagir  & Kampung Bratang Sudan ada pemukiman Bertambah & menyebar ke arah timur Semakin padat ke arah timur linier sungai Padat & mengisi ruang kosong dengan kondisi permanent, semi permanent, non- permanent 2  Pulo Wonokromo  Sudah ada permukiman & masih jarang Mulai padat Padat Padat sekali 3. Gunungsari Jarang sekali pemukiman Mulai padat Padat Padat sekali 4. Karah Belumada pemukiman Mulai  ada pemukiman Padat Padat sekali 5. Janbangan Belum ada pemukiman Jarang pemukiman Mulaipadat pemukiman Padat sekali 6. Kebon Sari Belum ada pemukiman Jarang pemukiman Mulai padat pemukiman Padat sekali 7. Pagesangan Belum ada pemukiman Jarang pemukiman Mulai padat pemukiman Padat sekali 8. Kebraon Belum ada pemukiman Jarang pemukiman Mulai padat pemukiman Padat sekali 9. Karangpilang Belum ada pemukiman Jarang pemukiman Mulai padat pemukiman Padat sekali

## Sumber data: Paguyuban Stren Kali
Tentang  lama  tinggal  masyarakat  di  stren  Kali  Surabaya  cukup  bervariasi. Data menunjukkan bahwa hampir 50% lebih warga yang menempati tanah stren kali  Surabaya  berkisar  antara  11  tahun  sampai  30  tahun.    Sedangkan  sisanya warga stren kali yang tinggal lebih dari 41 tahun hanya 43% atau 45 KK dan warga yang tinggal selama 30-40 tahun sebesar 19,1% atau 197 KK. Jumlah warga yang lamanya  tinggal  di  stren  kali  Surabaya  kurang  dari  10  tahun  sebanyak  231  KK atau  22,4%.    Jumlah  ini  cukup  besar  bila  dibandingkan  dengan  warga  yang lamanya  tinggal  30  tahun  lebih.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  perkembangan penduduk yang tinggal di tanah-tanah stren kali di Kota Surabaya akhir-akhir ini mengalami kecenderungan jumlah penduduk yang kian meningkat.

## Tabel 2. LamaTinggal di Stren Kali Surabaya
LamaTinggal Jumlah Persentase <10 tahun 231 22,4% 11 -12 tahun 270 26,1% 21-30 tahun 290 28,1% 31- 40 tahun 197 19,1% 41-50 tahun 25 2,4% >50 tahun 20 1,9% Total 1033 100%
Sedangkan  jenis  pekerjaan  mereka  ada  yang  berprofesi  sebagai  anggota TNI/polisi  (0,59%),  PNS  (2,36%),  pensiunan  (1,82%).  Sedangkan  lainnya  bekerja  di sektor  swasta  dan  perdagangan.  Dan  rata-rata  pendapatan  mereka  paling  besar berkisar antara satu juta hingga 1.500.000 (24,4%) sedangkan pendapatan antara Rp 500.000  –  satu  juta  (33,1%).  Yang  lebih  memprihatinkan  lagi  adalah  warga  yang memiliki penghasilan kurang dari Rp 500.000,00 (42,5%).
Tabel 3. Pekerjaan Warga Pekerjaan Jumlah  Persentase TNI/POLRI 6 0,59% PNS 24 2,36% Pensiunan 19 1,82% Ibu Rumah Tangga 174 16,85% Wiraswasta 117 1131% Karyawan 414 40,05% Nelayan 12 1,14% Pedagang 101 9,76% Buruh non-formal 105 10,22% Lain-lain 61 5,9% Total 1033 100%
Mengenai data status kepemilikan bangunan stren kali dari jumlah 1033 KK tersebut  ternyata  hanya  menempati  926  bangunan.  Dari  jumlah  itu  yang  status kepemilikian milik sendiri sebanyak 817 KK dan sisanya sebanyak 109 KK status kepemilikan  rumahnya  adalah  kontrak.  Meskipun  sebagian  besar  status kepemilikan  bangunan  adalah  milik  sendiri  tetapi  bukti  kepemilikan  tanah  di kawasan sepanjang stren kali kota Surabaya amat beragam. Hal ini karena bukti sebagai  kepemilikan  tanah  bangunan  milik  sendiri  walaupnn  ada  yang  sudah mempunyai  Surat  Ijin  Mendirikan  Bangunan  (IMB),  tetapi  banyak  pula  hanya dengan  bukti  kepemilikan  berdasarkan  Surat  Izin  Pemakaian  Lahan  PU Pengairan, Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseorangan, Surat Pemyataan Hak Milik Tanah/Rumah berdasarkan kuitansi pembelian dari seseorang yang dianggap memiliki tanah tersebut
Tabel 4. Status Kepemilikan Status Kepemilikan Jumlah Persentase Milik Sendiri 817 88,2% Kontrak 109 11,8% Total 926 100% Sumber data: Paguyuban Stren Kali Surabaya
Untuk kondisi bangunan yang digunakan sebagai permukiman, data menampil- kan bahwa 59,3% bangunan yang ada berkondisi permanen; 30,9% berkondisi semi permanen; dan 9,8% kondisinya tidak permanen.

## Tabel 5. Kondisi Bangunan Permukiman Warga
Kondisi Bangunan Jumlah  Persentase Permanen 549 59,3% Semi Permanen 286 30,9% Tidak Permanen 91 9,8% Total 926 100% Sumber data: Paguyuban Stren Kali Surabaya
Abadi , Penertiban Versus Penggusuran: Strategi Komunikasi dan Partisipasi Pembangunan

## PERSOALAN: RELOKASI VERSUS RENOVASI
Dengan belajar dari peristiwa bencana banjir besar yang hampir menenggelam- kan ibukota Jakarta pada bulan Februari 2007, pemerintah pusat propinsi (Pemprov) Jawa Timur dan pemerintah Kota Surabaya kembali melangkah lebih serius untuk membahas persoalan penataan permukiman di sepanjang stren kali kota Surabaya. Keinginan  pemerintah  provinsi  tersebut  untuk  menata  bangunan  di  stren  kali sebenarnya sudah lama muncul sejak diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur No. 134  tahun  1997  tentang  Peruntukan  Sempadan  Sungai.  SK  Gubernur  tersebut merupakan upaya tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU)  No.  70/PKT/1996  tentang  penetapan  garis  sepandan  sungai-sungai  di  wilayah kerja  Perusahaan  Jasa  Tirta  pada  sungai:  Kali  Surabaya,  Kali  Wonokromo,  Kali Porong  dan  Kali  Kedurus.  Surat  Keputusan  Gubernur  tersebut  kemudian diberlakukan  pada  tanggal  pada  11-13  Maret  2002  yang  dibarengi  dengan  upaya penertiban permukiman. Puluhan bangunan yang tanpa izin di atas tanah bantaran, tanggul, dan sempadan Kali Wonokromo lanngsung ditertibkan.
Penertiban  tersebut  tentu  mendapatakan  reaksi  keras  dari  warga  stren    dan sejumlah  elemen  masyarakat.  Khawatir  terjadi  pergolakan,  pemerintah  provinsi Jawa  Timur  menyurutkan  langkah  mundur.  Argumentasi  dasar  yang  digunakan karena  belum  adanya  kajian  dari  berbagai  aspek  yang  layak  dari  para  akademisi. Pula  dari  kajian  hukum,  Surat  Keputusan  Gubernur  Jawa  Timur  tidaklah  kuat karena tidak dipayungi norma hukum yang lebih tinggi, yaitu peraturan daerah.
Pasca  penertiban  tahun  2002  tersebut,  Gubernur  Jawa  Timur  melalui  Surat keputusan  Nomor:  188/253/KPTS/01  3/2003  tanggal  20  Oktober  2003  membentuk Tim Kajian Teknis. Tim tersebut beranggotakan beberapa unsur masyarakat mulai dari  Pemprov,  Perum  Jasa  Tirta  I,  Pemkot  Surabaya,  Pemkab  Sidoarjo,  Pemkab Gresik, Pemkab Mojokerto, Departemen Pekerjaan Umum, LSM, Organisasi Profesi, Perguruan  Tinggi  hingga  wakil  warga  stren  kali.  Tim  kajian  teknis  melakukan kegiatan mulai  tanggal 23 Oktober 2003 hingga 15 Januari 2004 dan hasil kajian tersebut kemudian diserahkan kepada gubernur dan Menteri Pekerjaan Umum.
Begitu  rumitnya  permasalahan  penertiban  bangunan  liar  di  bantaran  kali Surabaya,  perda  yang  mengatur  masalah  penertiban  mengalami  penundaan  lagi setelah memakan waktu yang cukup lama dalam kajian pembahasannya. Lamanya pembahasan  hingga  akhirnya  mengalami  penundaan  pelaksanaan  perda  lebih dikarenakan  masalah tersebut sangat pelik. Kaitannya tidak hanya masalah norma hukum belaka, tetapi juga berpautan dengan masalah sosial-ekonomi, dan budaya. Seperti  yang  disampaikan    sumber    informasi  dari  Dinas  PU  Pengairan  sebagai berikut:
"Masalah  bangunan  liar  di  sepanjang  stren  kali  kota  Surabaya  bukan merupakan  masalah  yang  gampang  tapi  rumit  karena  penyelesainnya  tidak hanya  terkait  dengan  materi  (ekonomi)  saja  tetapi  juga  masalah  sosial  dan budaya." (sumber: wawancara, 2007)
Perbedaan persepsi istilah tentang ‖relokasi‖ dari pihak pemerintah dan  ‖renovasi‖ dari wakil masyarakat dan DPRD yang harus dimasukkan dalam perda juga menjadi ‖alotnya‖ pembahasan kajian perda. Relokasi bagi masyarakat berarti ‖penggusuran‖ tanpa ada solusi yang pasti. Sementara masyarakat menghendaki adanya renovasi
setelah permukiman mereka digusur. Karenanya, aksi demo pun tidak bisa dihindari dan terus bergejolak.
Alotnya  pembahasan  konsep  relokasi  dan  renovasi  yang  kemudian  berujung pada  tindakan  penggusuran  secara  paksa  mengindikasikan  bahwa  pembangunan yang  dilakukan  pemerintah  tidak  lagi  mencerminkan  pembangunan yang berbasis masyarakat. Artinya, pemerintah telah mengabaikan bagaimana keankenaragaman, pengetahuan,  dan  kearifan  lokal  masyarakat  dalam  proses  pembangunan. Sementara  konsep  ‖renovasi‖  yang  ditawarkan  warga  dan  wakil-wakilnya  kepada pemerintah  telah  menunjukkan  bagaimana  sebenarnya  kesadaran,  kemauan,  dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan. Trauma terhadap  penggusuran  yang  dilakukan  pemerintah  kota  selama ini telah tertanam kuat dalam kognisi mereka betapa pemerintah berlaku ‖semena-mena‖ dengan tidak pernah memperhatikan nasib warga dan keluarganya  pasca penggusuran.  Trauma mendalam  yang  pernah  mereka  lihat  ketika  terjadi  pengggusuran  I  di  Stren  Kali Jagir  Sebelah  Tmur  tampaknya  tertanam  cukup  kuat  dalam mindset warga  stren kali. Setelah digusur, pemerintah menempatkan mereka di penampungan sementara di  kantor  Transmigrasi  sampai  berbulan-bulan  hingga  ada  keputusan  untuk menempati rusun di daerah Penjaringan Surabaya. Seperti yang dipaparkan warga stren Kali Jagir Wonokromo:
"Jangan  asal  digusur  aja  terus  digeletakkan,  kalaupun  relokasi  harus  benar- benar  ada  dulu  bangunannya,  jangan  hanya  di  peteki  (diusir)  kayak  doro (burung  dara)  tetapi  harus  diganti  dulu  kurungannya (sangkamya) kemudian doronya dimasukkan. Jangan langsung seperti dulu di Panjang Jiwo semburat ditaruh di kantor transmigrasi. Di situ kemampuannya kan hanya satu minggu terus  ditelantarkan  begitu  aja  tidak  diurus  sehingga  sampai  sekarang  ini. Karena itu udah sekarang kita kompak aja." (sumber: hasil wawancara, 2007)
Tuntutan renovasi, istilah yang digunakan warga stren kali, sebagai ganti rugi atas lahan  yang telah mereka beli dan bangun untuk mendapatkan rumah layak huni, juga  belum  ada  kesepakatan  antara  pemerintah  dan  warga.  Mereka  hanya  bisa pasrah  dan  menarik  nafas  kekecawaan  atas  tindakan  pemerintah  yang  akhirnya harus menggusur lahannya.
" Lha kita ini kan mau beli tanah kan gak bisa.  Tanah kan mahal, jadi saya mau kontrak itu memang cukup 2-3 tahun, daripada 3 tahun ribut pindah lagi kan  gitu.  Jadi,  mending  beli  tanah  situ  saya  bangun  waktu  itu  bangun  yang habis 30 juta, kan dibelikan tanah 30 juta kan tidak boleh tapi saya hitung sama kontrak masih unrung. Cuma sekarang itu saya ini ndak berpikir masalah ini, sekarang  berpikir  untuk  cari  nafkah  anak  gitu,  kalau  kena  gusur  itu  sudah nasib, gak tahu pemerintah pengertiannya gimana masak kena gusur gitu aja".
Tuntutan  masyarakat  terhadap  hak  asasi,  keadilan,  dan  kepastian  hukum  dalam proses pembangunan haruslah menjadi prioritas utama. Masyarakat sebagai subjek pembangunan  memiliki  kebebasan  dalam  menentukan  arah  pembangunan  sesuai dengan  kehendak  dan  pengetahuan  yang  dimiliki.  Tugas  pemerintah  adalah memberikan  tempat  utama  bagi  prakarsa,  keanekaragaman  lokal,  kearifan  lokal, keadilan,  dan  kepastian  hukum.  Paradigma  pembangunan  yang  berbasis masyarakat  semacam  inilah  yang  seharusnya  mulai  dipahami  pemerintah.
Abadi , Penertiban Versus Penggusuran: Strategi Komunikasi dan Partisipasi Pembangunan
Pemerintah harus mengubah paradigma pembangunan ekonomi modernitas ke arah paradigma  pembangunan  berbasis  masyarakat.  Tidak  hanya  rakyat  yang  harus berubah  ke  arah  derajat  kualitas  yang  lebih  baik,  tetapi  pemerintah  juga  harus melakukan reformasi birokrasi pembangunan.
Strategi komunikasi pembangunan yang digunakan pun harus berubah, yaitu ke arah partisipasi dan pemberdayaan. Sedangkan dalam kasus di Jagir dan banyak tempat  yang  lain  tentang  fasum,  strategi  komunikasi  yang  digunakan  pemerintah faktanya  lebih  bersifat  persuasif  represif. Artinya, kalau masyarakat tidak sepakat dengan  program  pemerintah,  pemerintah  berhak  untuk  menggusur  permukiman warga.
Tetap  bertahannya  warga  stren  Kali  Jagir  menempati  kawasan  itu  karena mereka  merasa  mendapatkan legitimasi  power dari  pejabat  setempat  dengan dikeluarkannya  surat  kepemilikan  tanah  (lihat  tabel:4).  Selain  itu,  pernyataan- pernyataan ‖politis‖ yang disampaikan wakil rakyat juga telah memberikan ‖legalitas kenyamanan‖  bagi warga untuk menempati lahan itu.  Dan bagi warga, pernyataan tersebut  memiliki  kekuatan  magis  tersendiri  karena  mereka  merasa  mendapatkan energi  baru  kehidupan  sebagai  kelompok  yang  termarginalkan  kehidupannya  di tengah perkotaan.
‖Memang  saya  merasa  tenang  dengan  ucapan  pejabat  tinggi  kota  Surabaya tersebut,  tapi  sebenarnya  saya  juga  takut  kalau  suatu  saat  nanti  ada penggusuran.  Karena  dulu  pernah  waktu  bangun masih setengah badan, ada pegawai  dari  dinas  Badan  Pengairan  yang  memberikan  surat  edaran  tentang ketentuan  yang  berlaku  pada  warga  stren  kali  di  sini  dan  memberikan peringatan,  katanya  kalau  buat rumah jangan dekat bibir sungai nanti kalau ada gusuran gimana".

## PARTISIPASI YANG TERPAKSAKAN
Awalnya kondisi permukiman yang dibangun warga Stren Kali Jagir Surabaya adalah bangunan semi permanen. Oleh karena selama kurun waktu tertentu tidak mendapatkan peringatan dari pihak yang berwenang serta tidak ada permasalahan dengan  permukiman  yang  didirikan,  dalam  hal  ini  Dinas  Pekerjaan  Umum Pengairan, mereka meningkatkan status bangunan permukiman menjadi permanen. Warga menyadari bahwa apa yang mereka lakukan dengan memanfaatkan kawasan tersebut  sebagai  permukiman  adalah  sebuah  kesalahan.  Pasalnya  adalah  mereka tidak  mengetahui  peraturan  daerah  ataupun  perundang-undangan  tentang pemanfaatan  lahan  di  sepanjang  stren  kali.  Selama  mereka  tinggal  di  kawasan tersebut belum pernah ada satu pun yang namanya sosialiasasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat mengenai penggunaan fasilitas umum. Komunikasi yang ada hanyalah  bersifat  himbauan  kepada  warga  agar  tidak  melakukan  pencemaran sungai dengan tetap tidak mengganggu kelancaran air serta menjaga kebersihannya.
Sosialiasasi  yang  dilaksanakan  menjelang  eksekusi  penggusuran  versus penertiban,  bagi  masyarakat,  terkesan  terlambat  dan  tidak  tegas  dalam melaksanakan  penegakan  hukum.  Kekecewaan  pun  merambah  di  seluruh  warga yang terancam dengan gusuran. Situasi dan kondisi semacam inilah yang oleh warga dianggap sebagai situasi yang paling menakutkan dalam sejarah kehidupan mereka. Tabel 6 menampilkan bahwa situasi yang paling menakutkan bagi warga stren Kali
Surabaya (75,6%)  adalah penggusuran. Situasi lainnya adalah bencana alam (7,3%), penyakit (1,9%), tidak takut (9,8%), dan lain-lain (5,4%).
Tabel 6. Ancaman Bagi Masyarakat Situasi yang menakutkan  Jumlah % 1. Penggusuran 781 75,6% 2. BencanaAlam 75 7,3 % 3. Penyakit 20 1,9% 4. Tidak Takut 101 9,8% 5. Lain-lain 56 5,4% Total 1033 100%
Kekhawatiran  dan  ketakutan  warga  di  stren  Kali  Surabaya  terhadap  peng- gusuran  adalah  hal  yang  wajar.  Kewajaran  itu  karena  untuk  menempati  tanah tersebut  tidak  diperoleh  secara  ―gratisan‖,  tetapi  diperoleh  dengan  membeli  tanah kavlingan yang menjadi ―jatah‖ para pegawai pengairan. Dan mereka telah bersusah payah  mendirikan  bangunan  rumah  di  kawasan  tersebut  tidak  sekedar  untuk bertempat  tinggal,  tetapi  juga  untuk  aktivitas  perekonomian.  Warga  tidak  mem- permasalahkan penggusuran yang dilakukan pemerintah asal mereka dipindahkan ke tempat/rumah lain yang lebih layak.
"Insya  Allah  saya  mau  dipindahkan  tempat  tanah  lain  atau  rumah  lain. Menurut  saya  semua  warga  mau  dipindahkan  soale  dulu  sudah  ada  rapat dengan  anak  LSM  setiap  bulan  yang  dipimpin  mereka  rapat  trus.  Mudah- mudahan  jangan  sampek  ada  gusuran  yang  mudah-mudahan  doanya  orang banyak, kalo sewaktu-waktu ada gusuran jelas saya gugat orang sebelah orang pengairan orang pengairan harus datang. Sebab dulu orang asli penduduk sini gak ada yang menempati tanah pengairan tapi karena ada kaplingan tanah oleh orang pengairan ini maka ikut menempati." (sumber: hasil wawancara, 2007)
Penggusurun  yang  dilakukan  pemerintah  dengan  ―dalih  apapun‖  adalah  sebuah fenomena sekaligus realitas sosial yang hampir setiap saat dapat dijumpai di sudut- sudut  perkotaan  manapun  dengan  kasat  mata.  Akibatnya,  banyak  korbanan penggusuran. Inilah yang kemudian oleh Dusseldorp (1981 dalam Totok Mardikanto, 1993) disebut sebagai partisipasi paksaan. Partisipasi yang dilandasi dengan ketidak- ikhlasan  dan  dikarenakan  adanya  peraturan/hukum  yang  bertentangan  dengan keyakinan serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Akhirnya, mau tidak mau, ikhlas  tidak  ikhlas,  sadar  tidak  sadar,  warga  secara  terpaksa  harus  berpartisipasi dalam  penertiban  permukiman  di  stren  kali  Jagir  Surabaya.  Kewajiban-kewajiban lain seperti membayar PBB, rekening listrik, maupun retribusi resmi dari pemerintah setempat  sebagai  bentuk  partisipasi  warga  negara  terhadap  pembangunan  selalu dipenuhi.    Sementara  hak-hak  mereka  sebagai  warga  negara  untuk  mendapatkan penghidupan  dan  kehidupan  yang  layak  seperti  yang  dikonsepkan  dalam pembangunan jauh dari kenyataan yang sebenarnya.
Pelanggaran hak asasi, ketidakadilan, serta keberlanjutan pembangunan yang berupaya  meningkatkan  kualitas  kehidupan  masyarakat  (seperti  penyediaan lapangan pekerjaan, menyediakan rumah layak huni) hampir selalu tidak diacuhkan pemerintah  maupun  oleh  penegak  keadilan.  Rakyat  selalu  dan  ‖pantas‖  menjadi
Abadi , Penertiban Versus Penggusuran: Strategi Komunikasi dan Partisipasi Pembangunan
korbanan  penertiban  alih-alih  penggusuran.  Sementara  oknum-oknum  Dinas Pekerjaan Umum Pengairan  yang memperjualbelikan secara murah dalam bentuk kavling di sepanjang stren kali ‖seolah-olah‖ tidak pernah tersentuh oleh hukum dan bisa ‖berlenggang-lenggang kangkung‖ sembari menikmati hasilnya.

## KESIMPULAN
Strategi Komunikasi terhadap penertiban bangunan liar di sepanjang stren kali kota Surabaya yang telah dilaksanakan pemerintah selama ini sulit sekali tercapai karena beberapa aspek komunikasi tidak dijalankan dengan optimal. Pertama , pada aspek  pelaku  komunikasi  (khususnya  pemerintah)  tidak  ada  koordinasi  yang  jelas dari  berbagai  instansi  pemerintah, pejabat yang memiliki kekuasaan, serta elemen masyarakat  yang  terkait  sehingga  timbul  berbagai  persepsi  tentang  kewenangan yang  menangani  soal  stren  kali. Kedua ,  tidak  adanya  kesamaan  makna  mengenai istilah  ‖relokasi‖  bagi  pemerintah  dan  ‖renovasi‖  bagi  warga  setempat  yang  pada akhirnya harus wargalah yang harus menjadi korbanan sebagai bentuk partisipasi keterpaksaan  dalam  pembangunan. Ketiga ,  tidak  adanya  koordinasi  di  antara institusi  terkait  untuk  melakukan  komunikasi  partisipatoris  dengan  warga menyebabkan pemerintah banyak menggunakan komunikasi persuasif yang represif.

## DAFTARPUSTAKA
Abadi,  Totok  Wahyu  &  Ita  Kusuma  M.  2008. Strategi  Komunikasi  Penertiban Bangunan Liar di Sepanjang Stren Kali Untuk Menciptakan Lingkungan Kota Surabaya  Yang  Bersih,  Indah,    dan  Nyaman .  Laporan  Hasil  Penelitian. Dibiayai  oleh  DIPA  Tahun  2008.  Biro  Perencanaan  dan  Kerjasama  Luar Negeri Sekretariat Jenderal Depdiknas.
Azwar Saifuddin. 2002. Sikap Manusia . Yogjakarta: Pustaka Pelajar. Edisi 2
Berger,  Charles. 2006. ‖Uncertainty Reduction Theory‖. Dalam Griffin, E.M. A First Look at Communication Theory . Edisi 6. McGraw-Hill
Bryant,  Coralie.  1987. Manajemen  Pembangunan  Untuk  Negara  Berkembang . Jakarta: LP3ES.
Bungin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif , Airlangga University Press.
Cangara,  Hafied.  2004. Pengantar  Ilmu  Komunikasi .  Jakarta:  PT.Raja  Grafindo Persada.
Cetak. 2004.  ‖Jerit Memperjuangkan Keadilan.‖ 30 Oktober 2004.
Dwi  Lando.  2002.  ‖Sosialisasi  Pendataan  Pemanfaatan  Stren  Kali.‖ ISSUE SENTRAL - Majalah Komunikasi & Pendapat Umum. BP21. Surabaya
Effendy,  Onong  Uchjana.  2002. Dinamika  Komunikasi. Bandung:  PT.Remaja Rosdakarya.
_________,  2003. Ilmu,  Teori,  dan  Filsafat  Komunikasi .  Bandung:  PT.Citra  Aditya Bakti
________,  2005.  Ilmu  Komunikasi:  Teori  dan  Praktek.  Bandung:  PT.Remaja  Rosda- karya.
Eko.  2004.  ‖Diusulkan  Penataan  Sungai  oleh  Kimpraswil,  Garis  Sempadan  dan Peruntukan  Tanah  oleh  Gubernur‖  dalam    www.d.  Infokom-Jatim.go.id.  13 Januari 2004 diunduh.
Fakih, Mansour. 2008. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi . Yogjakarta: Pustaka Pelajar.
Hamijoyo, Santoso S. 2005. Komunikasi Partisipatoris . Bandung: Humaniora.
Irianto. April 2002. ‖Dilema Legalitas Kaum Marginal.‖ ISSUE SENTRAL -Majalah Komunikasi & Pendapat Umum, BP21, Surabaya.
Jawa Pos.  ‖Tolak Relokasi Minta Renovasi.‖ 7 Juli 2007.
Jawa Pos. ‖Kali Ini Mengaku Serius—Akhir Agustus Pemkot Sosialisasi Revitlisasi Kalimas,‖ 19 Agustus 2006.
Jawa Pos. ‖Lawan Relokasi Dukung Konsep Renovasi.‖ 20 Juni 2007.
Jim Ife. 2008, Community Develpoment , (edisi terjemahan). Yogjakarta: Pustaka Pelajar.
Mardikanto, Totok. 1993. Strategi Komunikasi Pembangunan . Jakarta: Balai Pustaka.
Melkote, Srinivas R, et.all. 2001. Communiction for Development in the Third World:
Theory and Practice for Empowerment. New Delhi: Sage Publication. Hal. 198.
Prasojo, Eko. 2008. People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisi- pasi Publik1. dalam …..
Sendjaja,  Sasa  Djuarsa.  1998. Pengantar  Komunikasi .  Modul  Universitas  Terbuka, Jakarta.
Suprapto, Tommy. 2006. Pengantar Teori Komunikasi . Yogjakarta: Media Pressmdo.
Usman, Sunyoto. 2008. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat . Yogjakarta:
Pustaka Pelajar.
Yusron. 2009. Elit Lokal dan Civil Society: Kediri di Tengah Demokratisasi . Jakarta: LP3ES.