## PENYELESAIAN SENGKETA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM ADAT DI KABUPATEN BATANGHARI

## Fathuddin
Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simpang Sei Duren Jambi Luar Kota, 36361, Muaro Jambi Email: fathuddin124@gmail.com
Abstract: The Law of the Islamic penal sanctions vary widely for the murder because of incorrect or negligent, because in the view of Islamic Criminal Law that the right to life is very personal and the rights adami, not the rights of God, therefore the punishment was ditenntukan by the victims or their heirs.Traffic accident cases in Batang many indigenous resolved by giving law wakes up, the people who have died because of the actions of others, to be built by the offender. Law awakening is a buffalo, 100 bushels of rice, sweet selemak seasam sega- ram, and "lift DULUR". With the implementation of the law got up, then between the two sides have become brothers, since it has reached an agreement to make peace. The peace process kacelakaan traffic is customarily Batang are: (1) Flour Setawar there are two things that must be fulfilled that is as cold (leaves wake) and customary peace rocks. (2) The cost of treatment or care of the victim. (3) If the victim dies, the offender carries shroud and willing to prepare for the needs of taziah for three nights, there are 7 nights, there is 40 days, and 100 days in accordance with the request heirs of the victim. (4) To bear all the costs of peace and traditional sanctions in accordance with the consequences suffered by the victim or waking money if the victim died.
Keywords: Traffic Accidents, Islamic Law, Customary Law, Peace
Abstrak: Hukum pidana Islam memberikan sanksi yang sangat berpareasi terhadap pembunuhan  karena salah atau lalai, karena menurut pandangan Hukum Pidana Islam bahwa hak hidup itu sangat pribadi dan menjadi hak adami, bukan hak Allah, oleh karenanya hukumannya sangat ditenntukan oleh si korban atau ahli warisnya. Kasus kecelakaan lalu lintas di Batanghari banyak diselesaikan secara adat dengan memberi- kan hokum bangun, yakni orang yang telah meninggal karena perbuatan orang lain, harus dibangun oleh si pelaku.Hukum bangunnya adalah seekor kerbau, 100 gantang beras, selemak semanis seasam segaram, dan “angkat dulur”.Dengan terlaksananya hukum bangun ini, maka antara kedua belah pihak sudah menjadi saudara, karena telah tercapai kesepakatan untuk berdamai. Proses perdamaian kacelakaan lalu lintas secara adat Batanghari adalah: (1) Tepung Setawar ada dua hal yang wajib dipenuhi yaitu sedingin (daun bangun) dan batu perdamaian adat. (2) Biaya perawatan atau pengobatan terhadap korban. (3) Jika korban mening- gal dunia maka pihak pelaku membawa kain kafan dan bersedia mempersiapkan kebutuhan taziah selama tiga malam, ada 7 malam, ada 40 hari, dan 100 hari sesuai dengan permintaan ahli waris korban. (4) Menanggung semua biaya perdamaian dan sanksi adat sesuai dengan akibat yang diderita korban atau uang bangun jika korban meninggal dunia.
Kata Kunci : Kecelakaan Lalu Lintas, Hukum Islam, Hukum Adat, Perdamaian.

## Pendahuluan
Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Hukum Pidana Islam, dikenal dengan sebu- tan jarimah atau perbuatan pidana. Tiap- tiap jarimah harus mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu adanya nas yang melarang perbuatan atau ancaman yang di- ancam hukumnya, 1 yakni ancaman hukuman yang telah ditetapkan oleh syara berupa had, qi ş a ş , diyat dan ta’zir. 2
Adapun Jarimah qi ş a ş diyat merupakan hak perorangan, peranan pihak korban sangat besar dalam penjatuhan hukumannya. Dalam kasus pebunuhan sengaja pelaku dapat terbe- bas dari hukuman qi ş a ş jika iamendapat pe- maafan dari ahli waris korban dengan menun- tut ganti atau diyat yang harus dibayar kepada ahli waris ataupun tidak. Sedangkan  dalam kasus pembunuhan tidak sengaja hukuman pokoknya adalah diyat dan kafarat . 3
Di sini terlihat bahwa Islam sangat me- lindungi kelangsungan hidup korban dan para ahli warisnya, baik terhadap korban mening- gal atau cacat tetap. Oleh karena itu jarimah qi ş a ş diyat mengandung nilai pertanggung- jawaban langsung si pelaku terhadap pihak korban atau ahli warisnya, karena kasus terse- but menimbulkan kerugian langsung kepada korban, karena si korban merasa kehilangan orang yang dicintainya dan kedua, kehilan- gan orang yang mencarikan nafkah hidupnya. Oleh karena itu Islam menetapkan diyat da- pat meringankan beban nafkah keluarga dan
1 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam ,
(Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 4.
2 Hadd adalah suatu hukuman yang telah ditentukan oleh syara sehingga terbatas jumlahnya.Sedangkan ta’zir adalah hukuman yang belum terdapat di da- lam syara sehingga hukuman ini ditentukan oleh penguasa.
3 Abdurrahman al-Maliki, Nizam al-Uqubat , (t.t.: Daar al-Ummah, 1990), hlm. 159.
sedikit meringankan kesedihan hati mereka. 4 Hukum Pidana Islam dalam persoalan jari- mah qishosh-diyah sangat memperhatikan dan melindungi para korban kejahatan, un- tuk menjaga kehidupan umat manusia secara langsung. Sedangkan imam/penguasa hanya melaksanakannya peraturan-peraturan yang telah ada.
Demikian pula terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang dalam hukum Pidana Islam masuk dalam jenis pembunuhan tidak disen- gaja, yaitu menghilangkan nyawa orang tanpa maksud melawan hukum, baik dalam perbua- tannya maupun objeknya, 5 atau pembunuhan karena kesalahan atau kelalaian. 6 Apabila ter- jadi tindak pidana pembunuhan, hanya karena kelalaian dari pelaku, seperti dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 92 yang artinya:
“Dan tidak layak bagi seorang mukmin mem- bunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang sia- pa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah…”.(QS. Al-Nisa’: 93). 7
Sementara dalam hukum adat kabupaten Batanghari penyelesaian kecelakaan lalu lin- tas yang mengakibatkan kerugian harta benda dan jiwa manusia atau luka, hal ini diselesai- kan dengan secara adat, yaitu melalui perda- maian dengan mengutamakan prinsip kekelu- argaan dan saling memaafkan. Sesuai dengan
4  Makrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam , (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm.
131.
5 Wahbah Zuhali, Al fiqh Al Islami wa Adillatuhu , Juz .VI, (Demaskus: Dar al Fikr, 1989), hlm. 223
6 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 146
7 Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah , (Jakarta: CV. Toha Putra , 1993), hlm. 434.
pendapat Koesno yang menyatakan bahwa hukum adat sering dinamakan sebagai hukum yang mendasarkan diri pada prinsip kekeluar- gaan, prinsip yang berpokok pada asas keber- samaan, dimana segala kehendak para warga diusahakan untuk dapat dirangkum menjadi satu kesatuan dengan cita rasa yang hidup da- lam masyarakat. Oleh karena itu, dalam hu- kum adat tidak dikenal pembagian yang tajam antara urusan pribadi dan urusan umum, 8 dan antara kejahatan dan pelanggaran, seperti klasifasi yang tardapat dalam KUHP.
Proses penyelesaian perkara secara adat dengan cara perdamaian dilakukan atas dasar itikad baik kedua pihak, terutama pihak pelaku untuk memulihkan keseimbangan dan mewu- judkan rasa damai dalam masyarakat yang terganggu oleh perbuatannya. Keikhlasan melaksanakan perdamaian secara adat menun- jukkan bahwa pelaku mengakui dan menya- dari kesalahan atas perbuatannya, karena itu si pelaku menerima segala sanksi yang dijatuh- kan berdasarkan ketentuan adat yang berlaku, berupa ganti kerugian harta benda. Penyele- saian perkara dengan perdamaian secara adat ini juga untuk menghindari dan menghapus adanya rasa dendam dari pihak korban mau- pun rasa bersalah dari pihak pelaku agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.
Dalam kasus kecelakaan lalu lintas di ka- bupaten batanghari ada dua alternatif penyele- saian perkara yang dilaksanakan, yaitu:
1. Menggunakan prosedur hukum nasional yang berlaku;
2. Menggunakan tata cara hukum adat mela- lui perdamaian antara kedua belah pihak. Cara ini digunakan apabila kedua pihak sepakat tidak menggunakan upaya pe-
8 Muhammad Koesno, Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum , (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 9.
nyelesaain dengan menghadirkan petu- gas penegak hukum, tapi penyelesaiaan- nya diusahakan melalui perdamaian yang sanksinya berupa ganti rugi yang ditang- gung pelaku untuk diberikan kepada kor- ban.

## Jarimah Pembunuhan karena Kesalahan
Pembunuhan dalam bahasa Arab disebut (al- qatl). Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan atau cara membunuh 9 . Sedangkan membunuh sendiri diartikan mematikan, menghilangkan (meng- habisi, mencabut) nyawa. 10 Menurut Abdul Qadir Audah, “Pembunuhan adalah perbua- tan manusia yang menghilangkan kehidupan, yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan ma- nusia lain”. 11 Pembunuhan merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap eksistensi jiwa manusia, dengan cara melakukan suatu per- buatan atau tidak berbuat sesuatu yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.
Melakukan pembunuhan adalah perbua- tan yang sangat dilarang dalam syari’at Islam. Larangan pembunuhan ini didasarkan pada keterangan nash Al-Qur’an, antara lain:
Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta me- nyediakan azab yang besar baginya. (QS. An- Nisa, 93). 12 Dan hadits, antara lain berbunyi:
9  Anton M. Moeliono, e.t., a.l. , Kamus Besar Ba- hasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 138.
10 Husain al-Habsyi, Kamus al-Kautsar (Arab Indo- nesia) , (Bangil: Yayasan Pesantren Islam (YAPI), 1991), hlm. 329
11 Abd Al-Qadir Audah, at-Tasyri’ al-Jinai al-Is- lamy , Juz. II, (Dar al- Kitab al-Arabi: t.tp.), hlm.
6
12 Departemen  Agama  RI. Al-Qur’an dan Terje-
Dari Anas, dari Nabi Muhammad Saw, beliau bersabda: Dosa-dosa besar adalah menyekutu- kan Allah, durhaka pada orang tua, membunuh jiwa dan perkataan dusta (H.R Nasa’i). 13
Tindak pidana pembunuhan dalam Hu- kum Pidana Islam secara garis besar dibagi dalam dua bagian sebagai berikut:
1.  Pembunuhan yang dilarang, yaitu pem- bunuhan yang dilakukan dengan melawan hukum;
2.  Pembunuhan dengan hak, yaitu pembunu- han yang dilakukan dengan tidak melawan hukum, seperti membunuh orang murtad atau pembunuhan oleh seorang algojo yang diberi tugas melaksanakan hukuman mati. 14
Pembunuhan yang dilarang terbagi ke- pada beberapa bagian, Menurut Abdul Qadir Audah, jika dilihat dari maksud kehendak si pelaku melakukan pembunuhan, maka dalam hal ini para fuqoha’ berbeda pendapat. Menu- rut Imam Malik pembunuhan dilihat dari segi kehendak si pelaku terbagi kepada dua bagian, yaitu:
1. Pembunuhan sengaja;
2.  Pembunuhan karena kesalahan. 15
Kedua macam pembunuhan ini “telah disepakati oleh para ulama, dan mereka ber- selisih tentang pembunuhan “semi sengaja”.
Menurut Imam Malik “Pembunuhan itu hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja (salah) saja, barang siapa menambah dari dua jenis tadi maka sesungguhnya telah menambah atas nash. Beliau beralasan dengan Al-qur’an
mahnya , (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 363
13 An-Nasa’i, Sunnah Nasa’I , Juz. III (Bairut: Daar Al Fikr, t.t.), hlm. 63
14 Abdul Al-Qadir Audah, Al-Tasyri’ Al-islami Juz I, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), hlm. 6 15  Abdul Al-Qadir Audah, AL-Tasyri’ Al-Islami, Op. Cit., hlm. 7
IV/92 da 93”. 16 Sedangkan yang terkenal dari Malik meniadakannya kecuali dalam (perso- alan) anak beserta ayahnya”. 17
Sedang Jumhur fuqoha’ ( ulama’ Hana fi - yah, Sya fi ’iyah, dan Hanabillah ) membagi pembunuhan menjadi tiga macam jika dilihat darisegi kehendak si pelaku, yaitu:
Dari uraian ini, walaupun masih terdapat perbedaan dikalangan para ulama, mengenai jenis-jenis pembunuhan ada tiga macam: 1. Pembunuhan sengaja;
2.  Pembunuhan menyerupai sengaja;
3.  Pembunuhan karena kesalahan.
Pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang disebabkan salah dalam perbuatan, 18 salah dalam maksud 19 , kelalaian. 20 Menurut Wahbah Zuhaili, Pembunuhan kare- na kesalahan adalah pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, baik dalam perbuatannya maupun objeknya”. 21
Pembunuhan ini dikatakan kesalahan, karena sesorang melakukan perbuatan yang tidak dilarang, namun mengakibatkan ses- uatu yang dilarang karena kelalaiannya atau kekurang hatihatian dalam mengendalikan perbuatan itu. Untuk itu pembunuhan ini juga
16 Abdul Qadir Audah, At Tasyri’ul jinaaiyyu , II, II:
Pasal. 92-93.
17 Haliman, Hukum Pidana Syari’at Islam , Pasal.
119.
18 Misalnya melakukan dengan tidak ada maksud melakukan kejahatan, tetapi mengakibatkan hil- angnya nyawa orang.
19 Seseorang melakukan perbuatan dengan niat maksud membunuh seseorang yang dalam peras- angkaannya boleh dibunuh, namun ternyata tidak boleh dibunuh.Misalnya sengaja menembak ses- eorang yang disangka musuh dalam peperangan tapi ternyata kawan sendiri.
20 Pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan akan tetapi karena kelalaiannya menimbulkan kematian orang
21 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-islami wa Adillatuhu , juz VI, (Damaskus: Dar Al-kitab Al-‘Arabi, t.t.),
hlm. 223
harus dipertanggungjawabkan, dan pertang- gung jawabannya ini dibebankan karena kela- laian dan kekurang hati-hati tindakan terse- but.
Kekeliruan dalam pembunuhan itu ada dua macam, 22 yaitu:
1.  Pembunuhan karena keliruan semata;
2.  Pembunuhan karena disamakan dengan
kekeliruan.
Pembunuhan karena kekeliruan semata menurut Abdul Qodir Audah adalah sebagai suatu pembunuhan yang pelakunya sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud untuk mengenai orang, melainkan terjadi kekeliruan, baik dalam perbuatan mau- pun dalam dugaanya. 23
Kekeliruan yang pertama, bahwa pelaku sadar dalam melakukan perbuatannya, tetapi tidak ada niat mencelakai orang atau korban. Sedang dalam kekeliruan yang kedua, pelaku sama sekali tidak menyadari perbuatanya dan tidak ada niat untuk mencelakai. Tetapi karena kelalaian dan kekurang hati-hatiannya, per- buatannya mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Adapun unsur-unsur pembunuhan karena kesalahan adalah:
1.  Adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian;
2.  Terjadinya perbuatan karena kesalahan atau kelalaian pelaku;
3.  Antara perbuatan kekeliruan dan kema- tian si korban terdapat hubungan sebab akibat.
Pembunuhan karena kesalahan (al-qatl al-khata’) yaitu apabila seseorang tidak ber- maksud melakukan kejahatan, tetapi akibat kesalahanya dapat menyebabkan kematian, seperti orang yang terjatuh dan menimpanya,
22 A.  Wardi  Muslich, Hukum Pidana Islam, Op. Cit., hlm. 144
23  Abdul Al-Qadir Audah, AL-Tasyri’ Al-islami,Op. Cit., hlm. 104
bagi orang yang berada di bawahnya tertimpa hingga mati. 24 Sanksi pembunuhan karena (al qatl al khatha’) adalah wajib membayar diyat yang ringan dan kafarat , sedangkan hukuman penggantinya adala ta’zir dan puasa.

## Lembaga Adat Kabupaten Batanghari

## 1. Sejarah Singkat
Berdirinya lembaga adat Kabupaten Batang- hari tidak dapat terlepas dari sejarah berdirin- ya daerah Provinsi Jambi, karena masyarakat adat Batanghari adalah bagian yang tidak dap- at terpisah dengan wilayah adat dan sekaligus merupakan wilayah daerah Provinsi Jambi.
Pada awal berdirinya Provinsi Jambi ter- diri dari tiga wilayah yaitu: 25
a.  Kotapraja Jambi dengan ibukotanya Jam- bi.
b.  Kabupaten Merangin dengan ibukotan- ya Bangko, kemudian pindah ke Muaro Bungo.
c.  Kabupaten Batanghari dengan ibukotanya Jambi.
Kemudian berkembang menjadi 6 daerah Tingkat II yaitu:
1)  Kotamadya Jambi ibukotanya Jambi.
2)  Kabupaten Batanghari ibukotanya Pall 10 Kenali Asam.
3)  Kabupaten Tanjung Jabung ibukotanya Kuala Tungkal.
4)  Kabupaten Sarolangun Bangko ibukotan- ya Bangko
5)  Kabupaten Bungo Tebo ibukotanya Mua- ro Bungo.
6) Kabupaten Kerinci ibukotanya Sugai Penuh.
24 Jazuli H.A, Fiqh Jinayah, Cet. Ke-3., (Jakarta:
Raja Grafindo, 2000), hlm .123-124
25 Kemas  Arsyad  Somad, Mengenal Adat Jambi Dalam Perspektif Modern , (Jambi: Dinas Pen- didikan Provinsi Jambi, 2003), hlm. 1- 4
Berikutnya di era reformasi beberapa daerah kabupaten mengajukan pemekaran dan direspon oleh pemerintah pusat, dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 57 Tahun 1999, dengan demikian daerah Propinsi Jambi menjadi 9 Daerah Tingkat II yaitu 1 Kota dan 8 Kabupaten adalah: 26
1)  Kota Jambi ibukotanya Jambi.
2)  Kabupaten Batanghari ibukotanya Muara Bulian
3)  Kaubupaten Sarolangun Ibukotanya Sa- rolangun.
4)  Kabupaten Tebo ibukotanya Tebo
5)  Kabupaten Merangin ibukotanya Bang- ko.
6) Kabupaten Bungo ibukotanya Muara Bungo.
7)  Kabupaten Tanjung Jabung Barat ibuko- tanya Kuala Tungkal.
8)  Kabupaten Tanjung Jabung Timur ibuko- tanya Sabak
9)  Kabupaten Kerinci ibukotanya Sungai Penuh.
Seluruh daerah baik Kota maupun Kabu- paten merupakan lingkup wilayah masyarakat adat Provinsi Jambi, yang menunjukkan keanekaragaman wilayah hukum adat, untuk saling berinteraksi sesama masyarakat adat. Dalam proses berinteraksi kadang muncul reaksi negatif yang diperlukan adanya sikap dan tindakan hokum (adat). Untuk itu mun- cul pemikiran untuk membentuk suatu wadah untuk menyembatani permasalahan antara sesama anggota maysarakat adat serta antar wilayah hukum adat dalam bentuk suatu lem- baga permanen yang disebut dengan Lembaga Adat.
Menyadari kemungkinan tersebut, maka pada tanggal 17-19 Desember 1975 dilaksan- akan musyawarah daerah yang pertama antar
tokoh masyarakat adat dari seluruh daerah kota dan kabupaten yang dihadiri 232 peserta, materi musyawarah daerah tersebut meliputi hukum adat, fungsi adat serta peran Tokoh adat. Dari musda tersebut telah menghasilkan beberapa keputusan yaitu:
a.  Keputusan No. 01/Musda/I/12/1975 tang- gal 19 Desember 1975 tentang Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) adat Jambi.
b.  Keputusan No. 02/Musda/12/1975 tang- gal 19 Desember 1975 tentang Program Kerja Lembaga Adat:
c.  Keputusan No. 03/Musda/I/12/1975 tang- gal 19 Desember 1975, tentang Kompo- sisi dan pengurus Lembaga Adat Propinsi Jambi.
Dengan hasil keputusan Musda tersebut sejak saat itu maka resmilah berdirinya Lem- baga Adat Propinsi Jambi, yang diperkuat dengan peraturan Daerah Propinsi No. 11 ta- hun 1991. Peran Lembaga adat sebagaimana yang dinyatakan di dalam konsideran perda tersebut adalah:
a.  Bahwa adat istiadat kebiasaan masyarakat dan lembaga adat yang hidup ditengah- tengah masyarakat memegang peranan penting dalam pergaulan dan dapat/mam- pu menggerakkan pertisipasi masyarakat dalam berbagai bidang kegiatan.
b.  Bahwa adat istiadat kebiasaan masyarakat dan lembaga adat yang hidup yang ber- sendikan syarak dan syarak bersendikan kitabullah perlu dibina dan dikembang- kan sehingga secara nyata dapat berdaya- guna untuk kelancaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memperkuat ketahanan nasional.
c.  Bahwa pembinaan adat istiadat kebiasaan masyarakat lembaga adat di desa/kelura- han tidak terlepas dari wilayah adat yang sudah ditentukan di Provinsi Jambi yang
disebut margo, mendapo, dan kampung.
Menyimak dari apa yang telah disam- paikan di atas, maka begitu pentingnya peran dan fungsi lembaga adat di dalam system pe- merintahan, baik dalam bidang pembangunan maupun kebijakan pemerintah daerah lainnya. Lebih-lebih dengan telah dikeluarkan undang- undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerin- tah Daerah, yang memberikan kewenanangan kepada Pemerintah daerah untuk menggali potensi daerah untuk meningkatkan sum- ber pendapatan asli daerah (PAD). Di dalam menggali potensi sumber daya alam di daerah diharapkan memperhatikan beberapa aspek, baik lingkungan, habitat alam, serta sumber daya alam lainnya, adat istiadat setempat, seh- ingga kelestarian serta lingkungan alam tetap terjaga dan tidak terganggu.

## 2. Undang-Undang Adat Batanghari
Masyarakat adat tidak mengenal istilah hu- kum pidana adat ( Adat delicten recht ), mereka hanya mengenal perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat yang disebut dengan is- tilah “sumbang salah” . Ada dua bentuk ke- salahan atau sumbang, yaitu kesalahan kecil atau sumbang kecil dan kesalahan besar atau sumbang besar.
Aturan-aturan hukum adat sudah dikenal oleh masyarakat adat sejak dari nenek moyang sebelum agresi Belanda masuk ke Indonesia. Aturan hukum adat oleh masyarakat Batang- hari dikenal dengan undang nang dua puluh. Akan tetapi secara sistematika dibagi menjadi dua bagian yaitu, “ Pucuk undang nang dela- pan, ” dan “Anak undang nang dua belas” . Namun baik pucuk undang nang delapan maupun anak undang nang duabelas, keduan- ya mengatur bentuk kejahatan (hukum publik) dan tata tertib masyarakat yang berkaitan den- gan ekonomi (hukum privat/sipil).
Sistematika pucuk undang nang dua be- las adalah sebagai berikut:
a.  Pucuk Undang Nang Delapan terdiri dari: 27
1)  Dago-Dagi; Maksudnya adalah segala bentuk perbuatan yang melanggar kepentingan bersama/umum sehingga menimbulkan kekacauan dalam negeri.
2)  Sumbang-Salah; Maksudnya adalah melakukan perbuatan yang menurut pendapat umum dipandang sebagai perbuatan yang tercela karena tidak layak.
3) Samun-Sakai; Maksudnya adalah mengambil harta orang lain dengan paksa disertai penganiayaan dan pengrusakan.
4) Upas-Racun; Maksudnya adalah melakukan pembunuhan dengan menggunakan ramuan yang disebut racun, akibatnya orang yang terkena racun menderita sakit yang lama sebelum meninggal, sedangkan yang terkena upas biasanya mati seketika.
5) Siur-Bakar; Maksudnya adalah perbuatan dengan sengaja membakar kampung, rumah, kebun atau ladang pertanian.
6) Tipu-Tepok; Maksudnya adalah tindakan orang yang untuk memperoleh suatu barang atau suatu keadaan yang menguntungkan dirinya dengan cara tipu daya dan bujuk rayu atau keadaan palsu.
7) Maling-Curi; Maksudnya adalah mengambil barang kepunyaan orang lain dengan maksud hendak memiliki tanpa setahu pemiliknya baik pada

## 27 Makalah, Lembaga Adat Kabupaten Batanghari,
Hukum Adat dan Inflikasi Dalam Kehidupan Masyarakat tahun 2015. hal. 11-12
waktu malam maupun siang hari.
8) Tikam-Bunuh; Maksudnya adalah melakukan kekerasan terhadap orang lain dengan menggunakan senjata tajam atau alat lainnya sehingga berakibat kematian.
b.  Anak Undang Nang Dua Belas, terdiri dari: 28
1) Lebam-Balu di Tepung Tawar; Maksudnya adalah orang yang menyakiti fi sik/badan orang lain berkewajiban mengobatinya sampai sembuh dan baik kembali sampai hilang bekasnya.
2) Luka-lekih dipampas; Maksudnya adalah barangsiapa yang melukai badan/ fi sik orang lain dihukum membayar pampas yang dapat dibedakan atas 3 kategori, yaitu:
a)  Luka Rendah: Pampasannya seekor ayam, segantang beras dan kelapa setali (dua buah);
b)  Luka Tinggi: Pampasannya seekor kambing dan 20 gantang beras
c)  Luka Parah: pampasannya dihitung selengan separoh bangun.
3)  Mati di Bangun; Maksudnya adalah barang siapa membunuh orang lain dihukum membayar bangun berupa 1 ekor kerbau, 100 gantang beras dan 1 kayu kain putih (30 yard).
4)  Samun; Maksudnya adalah merampas barang milik orang lain dengan paksa, dilakukan dipinggir hutan atau tempat terkecil.
5)  Salah makan diludah, Salah bawak dikembalikan Salah pakai diluruskan, Maksudnya adalah siapa yang telah berbuat sesuatu yang akibatnya

## 28 Makalah, Lembaga Adat Kabupaten Batanghari,
Hukum Adat dan Inflikasi Dalam Kehidupan Masyarakat… hal. 13-14
menimbulkan kerugian ia wajib menggantikannya atau membayar senilai kerugian yang ditumbulkan oleh perbuatannya.
6)  Hutang kecil dilunasi, Hutang besar diangsur. Maksudnya adalah apabila seseorang berhutang maka ia wajib melunasinya, kalau jumlah hutangnya kecil dilunasi sekaligus, kalau jumlahnya besar boleh diangsur.
7) Golok Gadai Timbang Lalu; Maksudnya adalah harta atau sesuatu barang yang diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan hutang, akan pindah pemiliknya apabila sudah lewat waktu yang dijanjikan.
8)  Tegak Mengintai Lenggang, Duduk menanti kelam, Tegak berdua bergandeng dua, Salah bujang dengan gadis kawin. Maksudnya adalah pergaulan anatar orang bujang dengan seorang gadis yang diduga kuat telah melanggar adapt dan memberi malu kampung tanap sisik siang harus dikawinkan.
9) Memekik Mengentam tanah, Menggulung lengan baju,
Menyingsinkan kaki celana. Maksudnya adalah menantang orang untuk berkelahi, kalau yang ditantang itu orang biasa hukumannya seekor ayam, 1 gantang beras dan setali kelapa (2 buah). Jika yang ditantang berkelahi itu lebih tinggi kedudukannya, maka dihukum 1 ekor kambing, 20 gantang beras dan kelapa 20 buah.
10) Menempuh nang Bersawar, Mengungkai nang berebo, Maksudnya adalah memasuki suatu tempat atau memanjat yang ada tanda larangannya berupa pagar atau tanda khusus. Perbuatan ini dihukum dengan seekor
ayam, 1 gantang beras dan kelapa setali (2 buah).
11)  Meminang di atas Pinang, Menawar di atas tawar. Maksudnya adalah apabila seseorang gadis sudah dipinang dan sudah jelas pinangannya itu diterima, maka status si gadis tunangan orang itu tidak boleh dipinang lagi oleh orang lain. pelanggaran ketentuan ini dihukum 1 ekor kambing dan 20 gantang beras.
12) Umo Bekandang siang Ternak bekandang malam. Maksudnya adalah para petani harus menjaga umo (sawah) atau tanamannya, dan harus mengurungkan ternaknya pada malam hari. Apabila tanaman petani dimakan atau dirusak hewan ternak pada waktu siang hari maka pemilik ternak tidak dapat dituntut mengganti kerugian, tetapi apabila terjadinya pada malam hari pemilik ternak harus membayar ganti rugi senilai tanaman yang dimakan atau dirusak oleh ternaknya.

## Faktor-Faktor Penyebab Penyelesaian Secara Damai
Ada beberapa faktor penyebab masyarakat lebih memilih penyelesaian sengketa kecela- kaan lalu lintas dengan cara berdamai secara kekeluargaan sesuai dengan hukum adat yang berlaku, diantaranya sebagai berikut:
1. Faktor internadalah faktor yang datang dari dalam diri seseorang. Si korban dan atau si pelaku berinisiatif bersama-sama untuk melakukan perdamaian terhadap pelanggaran lalu lintas yang didasari ke- inginan masing-masing pihak, walau da- lam proses beracara di Pengadilan terus berjalan.
2. Faktor ekstrenadalah faktor yang terjadi di luar diri para-para pihak, meliputi:
a. Faktor lingkungan, yaitu pengaruh lingkungan yang penuh kekeluargaan, maksudnya para pihak memiliki hubungan dekat dan berinisiatif untuk melakukan perdamaian.
b. Faktor pihak ketiga, yakni pihak ketiga memiliki peranan penting baik ia ditunjuk oleh kedua belah pihak atau ia berinisiatif sendiri. Biasanya pihak ketiga tersebut dipercaya dan memlilki pengetahuan dalam melakukan upaya perdamaian terutama perdamaian menurut adat.
3. Faktor tingginya akti fi tas kedua belah pihak
Dalam hal ini salah satu pendorong pihak lain untuk menyelesaikan proses kecelakaan lalu lintas dengan perdamaian, karena mer- eka ber fi kir dengan adanya hal tersebut maka akan mempermudah proses penyelesaiannya dan mempermudah pelaksanaan ganti keru- gian terhadap korban dan diharapkan dengan adanya perdamaian para pihak tidak menyim- pan rasa dendam.

## Sanksi Menurut Hukum Islam dan Hu- kum Adat Batanghari

## 1. Sanksi Menurut Hukum Islam
Pembunuhan tidak disengaja adalah pem- bunuhan yang tidak dimaksudkan, atau di- maksudkan dengan obyek tertentu, tapi men- genai orang lain. 29 Maka kecelakaan lalu lintas termasuk al-qatl al-khatha` . Sebagai contoh, seseorang yang melakukan penebangan po- hon kemudian pohon yang ditebang itu tiba- tiba tumbang dan menimpa orang yang lewat,
29 As Siraj al Wahhaj , hlm. 87
dengan sebab tertimpa pohon tersebut orang itu meninggal dunia. 30
Ada tiga unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja yaitu: pertama, perbuatan itu tidak disengaja atau tidak diniati. Artinya si pelaku tidak ada niatan jahat terhadap perbuatannya, hal itu semata-mata karena kesalahan. Kedua, akibat yang ditimbulkan tidak dikehendaki. Artinya kematian si korban tidak diharapkan. Ketiga , adanya keterkaitan kausalitas antara perbuatan dan kematian. Kalau sama sekali tidak ada sama sekali kaitannya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, maka tidak dapat dikatakan sebagai pembunuhan tidak sengaja, karena kematian si korban adalah disebabkan oleh perbuatan si pelaku yang kurang hati-hati. 31
Dilihat dari penjabaran di atas dalam ka- sus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, Islam memasukkan- nya dalam jenis pembunuhan tidak sengaja, sebab tidak adanya unsur kesengajaan untuk membunuh orang lain, hal tersebut terjadi kar- ena kurangnya hati-hati dan kelalaian penge- mudinya.
Hukuman pokok pembunuhan tidak sen- gaja atau karena kelalaian dalam Islam ada- lah kaffarah dan diyat.Kaffarah adalah me- merdekakan hamba sahaya yang mukmin dan diyat adalah menyerahkan sejumlah harta atau uang kepada ahli waris korban, sebagai ganti rugi atas terbunuhnya korban. Hal ini ber- dasarkan fi rman Allah surat al-Nisa’ ayat 92:
Artinya:  Dan tidak layak bagi seorang muk- min membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Ba- rangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar
30 Ibid, hlm. 24 31 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Ji- naya) , (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm.
121
diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (ka fi r) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendak- lah si pembunuh) membayar diat yang diser- ahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bu- lan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. 32
Ayat ini menjelaskan bahwa hukuman kaffarah merupakan hukuman pokok bagi pembunuhan tidak sengaja atau tersalah, kaf- farah adalah memerdekakan hamba sahaya yang mukmin, apabila hamba sahaya itu tidak ada, atau pembunuh tidak memiliki uang un- tuk membelinya, maka sebagai gantinya ia (si pembunuh) wajib melaksanakan puasa sela- ma dua bulan berturut-turut, dengan demikian kaffarah memerdekakan budak yang beriman merupakan hukuman pokok, sedangkan puasa merupakan hukuman pengganti yang baru di- laksanakan apabila hukuman pokok tidak bisa dilaksanakan. 33
Diyat lebih tepat dikatakan sebagai cam- puran antara hukuman dan ganti rugi.Dikata- kan hukuman karena diyat ditetapkan sebagai balasan terhadap tindak pidana. Seandainya diyat bukan hukuman, niscaya diyat tergan- tung kepada permintaan si korban dan tentu- nya diyat tidak boleh diganti dengan hukuman lain. Dikatakan sebagai ganti rugi karena diyat itu murni diterima oleh korban.Apabila kor- ban merelakannya, diyat tidak bisa dijatuhkan kepada pelaku. 34
32 Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah , (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1993), hlm. 547
33 Ahmad  Wardi  Muslich, Hukum Pidana Islam ,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 166 34 Ali Yafie, e.l., a.l., Ensiklopedia Hukim Pidana
Diyat untuk pembunuhan tidak sengaja adalah diyah mukhffafah , yaitu diyat yang diringankan, disebut diringankan bisa dilihat dari tiga aspek.
a.  Kewajiban pembayaran dibebankan ke- pada ‘ aqilah (keluarga).
b.  Pembayaran dapat diangsur selama tiga tahun.
c. Komposisi diyat terbagi menjadi lima kelompok, yakni:
1) 20 (dua puluh) ekor unta bintu makhadh (unta betina umur 1-2 tahun).
2)  20 (dua puluh) ekor unta ibnu labun (unta jantan umur 2-3 tahun).
3)  20 (dua puluh) ekor unta bintu labun (unta betina umur 2-3 tahun).
4)  20 (dua puluh) ekor unta hiqqah (umur 3-4 tahun).
5)  20 (dua puluh) ekor unta jadza’ah (umur 4-5 tahun). 35
Komposisi ini merupakan pendapat Imam Sya fi ’i dan Malikiyah, berdasarkan hadis dari Ibn Mas’ud, bahwa Nabi bersabda:
Artinya: Diyat untuk pembunuhan karena ke- salahan dibagi kepada lima bagian, dua puluh ekor unta hiqqah , dua puluh ekor unta jadza’ah, dua puluh ekor unta bintu makhadh , dua puluh ekor unta bintu labun , dan dua puluh ekor unta ibnu labun. ‛ 36
Hukuman ini tidak dapat dikenakan ke- pada orang miskin, sebab jumlah diyat yang begitu besar, karena apabila pelakunya dari kalangan miskin, kemungkinan korban tidak akan mendapat diyat penuh, atau tidak da- pat sama sekali, oleh sebab itu keluarga dii- kut sertakan dalam membayar diyat agar apa
Islam III, hlm. 71 35 Ahmad  Wardi  Muslich , Hukum Pidana Islam,
Op. Cit., hlm. 171
36 Isma’il  Al-Kahilani, Subul As-Salam,Op. Cit., hlm.  248
yang menjadi hak dari korban terpenuhi, den- gan demikian rasa keadilan dan persamaan antara pelaku dan korban atau walinya bisa ditegakkan.Alasan-alasan yang membenar- kan pengecualian tersebut adalah sebagai berikut: 37
Menurut karakternya, sistem kekeluar- gaan ditegakkan di atas dasar tolong-menolong dan kerja sama. Setiap anggota keluarga wa- jib menolong keluarga yang kesulitan, maka terwujudlah kerja sama dan tolong menolong yang sempurna dan sebaik-baiknya, bahkan dapat saling bergantian dalam menolong, se- bab tindak pidana tidak sengaja bisa terjadi sewaktu-waktu.
Hukuman penganti bagi pembunu- han tidak sengaja adalah puasa dan ta’zir. ta’zir dapat berlaku apabila hukuman pokok dihapuskan oleh korban atau walinya. Huku- man ta’zir terdiri dari berbagai macam jenis, dan hukuman ini hanya boleh dijatuhkan menurut keputusan hakim atau ulil amri den- gan mempertimbangkan perbuatan dan kes- alahan pelaku.
Hukuman penganti yang berupa ta’zir bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja bisa berbentuk hukuman penjara. Tahanan yang ditentukan batas waktunya, menurut Imam Sya fi ’iyah, sekurang-kurangnya satu hari, se- dangkan batas tertinggi tidak ada kesepakatan ulama. Ulama Sya fi ’iyah berpendapat bahwa tahanan itu tidak boleh sampai satu tahun, maka wajib dikurangi dari satu tahun. 38

## 2. Sanksi Menurut Hukum Adat Kabupaten Batanghari
Pada umumnya ada beberapa jenis sanksi,
37 Ali Yafie, e.l., a.l., Ensiklopedia Hukim Pidana Islam III, (t.t.: t.tp), hlm. 77
38 Ibnu Mas’ud, Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi’i, (t.t.: t.tp), hlm. 582
yang dapat dijatuhkan bagi pelaku pelang- garan norma adat. Sanksi dalam hukum adat Kabupaten Batanghari merupakan reaksi masyarakat berkaitan dengan telah terjadi pe- rusakan keseimbangan di dalam masyarakat, dapat berupa denda atau perbuatan lainnya. Jenis sanksi tersebut sesuai dengan tingkatan- nya. Pembunuhan tidak sengaja dalam kasus kecelakaan lalu lintas dikenai hukuman ban- gun , yakni pembayaran seekor kerbau, 100 gantang beras dan satu kaqbung kain putih (30 yard). Berdasarkan hasil penelitian menun- jukkan bahwa ada beberapa sanksi yang harus dipenuhi oleh pelaku dalam hal terjadinya ke- celakaan lalu lintas yaitu sebagai berikut: a. Membayar Bangun Bagi masyarakat adat Batanghari, apabila ada seseorang meninggal dunia akibat perbuatan orang lain, maka orang yang membunuh tersebut diwajibkan un- tuk membayar denda yang disebut “Ban- gun”.
Bangun adalah kiasan bahwa ses- eorang yang telah meninggal dunia di- anggap hidup kembali (bangun), karena diganti oleh orang lain (orang yang me- nyebabkan orang tersebut meninggal dunia). Makanya bagi masyarakat adat Batanghari dikenal adanya adat “Angkat Dulur”, yaitu ketentuan menjadi anggota keluarga, anak angkat, bapak angkat atau saudara angkat, melalui prosesi adat.
b. Memotong Hewan
Pemotongan hewan ini sesuai dengan berat ringan dan kualitas pelaku pelang- garan norma adat Batanghari, biasanya jenis hewan yang dipotong adalah ayam (yang paling ringan), kambing dan ker- bau. Pemotongan hewan biasanya bagian dari punjung yang harus diserahkan oleh pelaku kepada keluarga korban.
c. Punjung
Punjung adalah suatu jenis maka- nan yang dibentuk seperti tumpeng yang dilengkapi berbagai rempahdan lainnya yang harus diserahkan si pelaku kepada pihak korban sesuai dengan berat ringan- nya kerugian yang diderita oleh korban.
Punjung ini wujud dari itikad baik pelaku untuk melakukan perdamaian tan- pa dipengaruhi oleh pihak manapun. Den- gan adanya punjung ini dapat mengurangi beban pihak korban untuk melakukan upacara tolak balak, juga dimaksudkan agar tidak terulang kembali musibah yang telah terjadi, sekaligus merupakan per- wujudan rasa syukur kepada Tuhana atas rahmat dan makna yang diberikan melalui terjadinya musibah tersebut.
Punjung dibagi menjadi dua jenis yaitu :
1) Nasi kunyit panggang ayam, yaitu jenis makanan yang berasal dari nasi kuning yang dibuat seperti tumpeng dan pada bagian atasnya diletakkan ayam panggang kemudian ditutup dengan daun dan dibungkus dengan kain.
2) Punjung; Punjung berisi bahan-bahan untuk membuat punjung seperti: beras, kelapa, ayam dan rempah- rempah, atau selemak semanis seas am segaram.
d. Tepung Setawar
Tepung setawar adalah seperang- kat perlengkapan yang digunakan untuk mengembalikan keadaan kesehatan sese- orang, kalau dia sedang panas, supaya dia dingin, kalau dia pingsan supaya dia sadar (semangat) dan juga sebagai perwujudan minta maaf yang diwujudkan dalam suatu kemasan pendahuluan untuk melakukan perdamaian adat di Batanghari. Dalam tepung setawar ini ada dua hal yang wajib
dipenuhi yaitu:
1) Sedingin, bahan-bahannya seperti daun sirih atau daun sedingin (daun bangun), daun kundur, diikat menjadi satu, diletakkan dalam mangkuk atau baskom kecil lalu diberi air. Sedingin dipercikkan kepada korban, jika korban meninggal sedingin diserahkan pada keluarganya. Iamerupakan permintaan maaf dan rasa pertanggungjawaban pelaku atas kelalaiannya yang menyebabkan orang lain celaka.
2) Batu perdamaian adalah wujud permintaan damai dari pihak pelaku terhadap pihak korban. Batu perdamaian biasanya berwujud uang yang jumlahnya ditentukan sesuai dengan desa masing-masing ( eco pake desa yang bersangkutan) menurut berat ringannya luka yang dialami, meskipun tidak dimuat secara tertulis. Batu perdamaian ini diberikan kepada pihak korban diluar dari kesepakatan, sejumlah uang yang harus dipenuhi pelaku atas permintaan korban.
e.  Membayar Biaya Pengobatan
Pihak pelaku diharuskan untuk mem- biayai semua biaya pengobatan sampai pihak korban sembuh. Dan apabila korban meninggal dunia maka seluruh biaya pe- makaman ditanggung oleh pihak pelaku. f.  Memperbaiki Kendaraan Korban
Pihak pelaku selain membiayai pen- gobatan korban juga menanggung biaya untuk memperbaiki kendaraan korban yang rusak. Namun adakalanya kedua be- lah pihak sepakat untuk menanggung ber- dasama biaya perbaikan kendaraan yang rusak, karena kecelakaan ini merupakan musibah yang tidak disengaja dan tidak diinginkan oleh kedua belah pihak.
g.  Membayar Ganti Kerugian
Pihak pelaku diwajibkan membayar kerugian kepada pihak korban.Ganti rugi ini berupa sejumlah uangyang besarnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, sesuai dengan selokoh adat “ mati dibangun, luko dipampas dan lebam balu ditepung tawar.
Uang ganti rugi dapat berubah sesuai dengan biaya yang dibutuhkan untuk pe- nyembuhan atau perawatan jenazah bagi korban meninggal, sesuai dengan kemam- puan pihak pelaku dan permintaan pihak korban berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
MenurutKetua Adat Kecamatan Muara Bulian, mengenai ketentuan adat terhadap kecelakaan lalu lintas dan perka- ra lain telah diatur melalui musyawarah adat dan biayanya telah tertulis jelas, dan denda adat ini dimasukkan kedalam uang kas adat. Denda adat ini belum termasuk dengan denda yang diminta oleh pihak korban dan biaya-biaya lain seperti pen- gobatan.
H. Lukman Zakaria tokoh adat Ba- tanghari mengemukakan dalam acara pedamaian kecelakaan lalu lintas korban meninggal di rumah H. M. Hatta di desa Koto Boyo, bahwa ganti kerugian diqi- yaskan dengan santunan ansuransi jiwa korban meninggal Rp. 25.000.000.-
Menurut hasil wawancara dengan Ketua Adat Desa Simpang Terusan ten- tang ganti kerugianmerupakan kesepak- atan kedua pihak, ketua adat tidak ber- wenang menentukan besar kecilnya ganti rugi yang akan diberikan pelaku pada kor- ban. Selanjutnya, apabila perkara terse- but sudah ditangan kepolisian sementara kedua belah pihak akan mencabut tuntut- annya dan meminta agar perkara tersebut
tidak diproses melalui pengadilan, namun pihak kepolisian tetap memproses perkara tindak pidana tersebut, maka perdamaian akan tetap dilaksanakan dan sanksi yang telah dijatuhkan tidak bisa dibatalkan walaupun hukum tetap memprosesnya. Selanjutnya menurut ketua adat Desa Tenam,bahwa tolak ukur ketua adat untuk menentukan perkara lakalantas tersebut boleh diselesaikan melalui perdamaian jika kedua belah pihak atau salah satu pihak melapor atau minta didamaikan oleh ketua adat.

## Pandangan Hukum Islam terhadap Proses Penyelesaian Secara Hukum Adat
Tindak pidana lalu lintas yang mengakibat- kan kerugian baik harta benda maupun jiwa manusia, pada umumnya disebut dengan ke- celakaan lalu lintas. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis pada tang- gal 4-7 Januari 2015, diperoleh data korban kecelakaan lalu lintas yang penyelesaiannya secara hukum adat sebagaimana dalam Tabel 1.
Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Muara Bulian pada tahun 2013- 2014 adalah 20 kasus, dari 20  kasus tersebut korban meninggal dunia terdapat 10 kasus.
Dari hasil wawancara yang penulis laku- kan menunjukkan bahwa pada umumnya perkara kecelakaan lalu lintas banyak disele- saikan di luar pengadilan, dengan perdamaian menurut hukum adat setempat.Kecenderun- gan masyarakat menyelesaikan perkara lalu lintas dengan perdamaian ini disebabkan oleh beberapa alasan atau faktor:
1. Faktor waktu
Menurut pandangan masyarakat bah- wa proses penyelesaian perkara kecela- kaan lalu lintas mulai dari penyelidikan sampai pada tahap putusan pengadilan birokrasinya relatif memakan waktu yang lama. Hal ini akanmenjadibeban pikiran para pihak yang terkait dalam perkara ini, apalagi bagi saksi yang tidak terlibat langsung dalam perkara tersebut harus memberikan keterangan tentang apa yang dilihat, didengar maupun dialami sendiri di muka pengadilan, sehingga mejadikan beban.
2. Faktor biaya
Faktor ini sangat mempengaruhi masyarakat untuk memilih penyelesaian secara hukum adat, karena sebagian be- sar masyarakat telah memahami bahwa penyelesaian melalui hukum formal me- makan waktu yang lama, hal ini berpen- garuh terhadap biaya yang relatif besar serta menghambat kerja para pihak yang
Tabel 1 . Jumlah Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diselesaikan Dengan Perdamaian Secara Adat di Kabupaten Batanghari Tahun 2013 – 2014 No Desa Kasus Korban Sepakat Menjadi Satu Keluarga MD LB LR 1 Tenam 6 3 2 1 3 2 Simpang Terusan 5 4 1 - 4 3 Sridadi 7 2 5 - 2 4 Pasar Baru 2 1 - 1 1 Jumlah 20 10 9 2 10
Sumber: Catatan Ketua Adat Kabupaten Batang Hari  tahun 2014-2015.
terkait.
Berdasarkan hasil wawancara den- gan ketua adat Kecamatan Muara Bulian bahwa penyelesaian secara hukum adat ini akan mengurangi beban pikiran, be- ban material, maupun beban mental itu sendiri, karena sifat perdamaian adat ini dilaksanakan tanpa adanya faktor pemak- saan dan dilakukan secara musyawarah mufakat. Artinya dalam hal ini lebih men- gutamakan itikad baik dan atas kerelaan dari masing-masing pihak yang terkait. 39
3. Faktor Keadilan
Dengan cara adatbaik korban mau-
pun pelaku merasa lebih adil, karena dise- lesaikan secara kekeluargaan, dengan cara mengganti kerugian kepada pihak korban. Dengan demikian, pelaku merasa telah terhapus kesalahannya, tidak ada pihak yang menang atau kalah, sehingga tidak ada dendam antara kedua belah pihak.
4. Faktor Kemanusiaan
Menurut Ketua Adat Desa Simpang
Terusan bahwa kecelakaan lalu lintas tidak ada unsur kesengajaan pelaku, tapi kela- laian, sehingga masyarakat lebih memilih penyelesaian melalui perdamaian secara adat, dan biasanya kedua belah pihak sal- ing memaklumi atas kejadian yang telah terjadi, karena mereka menyadari bahwa yang terjadi tersebut merupakan musibah yang tidak dikehendaki.
Menurut Zuhdi Tambudi (Pengurus Lembaga Adat Batanghari) bahwa ke- celakaan lalu lintas merupakan musibah yang tidak diinginkan kedua belah pihak, oleh karena hukumannya harus diteliti dan ditetapkan sebagai bantuan untuk meringankan beban pihak korban, karena
39 Ketua adat  Kecamatan Muara Bulian, Bapak Abdullah Usman, wawancara,  tanggal 3 Januari 2016
si korban kehilangan nyawa, sedangkan si pelaku wajar kalau dia kehilangan harta. Hal ini disampaikannya tatkala memberi pertimbangan pada rapat adat untuk me- nyelesaikan sengkata korban meninggal kecelakaan lalu lintas alm.Ismail Aziz yang berdomisili di Keluruhan Rengas Condong. 40
Selanjutnya menurut Mulkhan kakak dari Maryatun yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas terungkap bahwa penyelesaian melalui perdamaian secara adat berdasarkan rasa kemanusiaan dengan itikad baik pihak pelaku untuk melakukan perdamaian.Karena kecela- kaan yang terjadi adalah diluar kehendak kedua belah pihak, maka alangkah tidak manusiawinya apabila pelaku harus mendekam di penjara dan harus kehilan- gan waktu untuk bekerja menghidupi ke- luarga. 41

## Syarat-Syarat yang Dipenuhi Pihak Pelaku Sebelum Proses Perdamaian
Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua adat Kecamatan Muara Buliandiperoleh ket- erangan, bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi atau disiapkan pihak pelaku sebelum melaksanakan proses perdamaian kacelakaan lalu lintas secara adat yaitu : 42
1.  Tepung Setawar, dalam tepung setawar ini ada dua hal yang wajib dipenuhi yaitu sedingin (daun bangun) dan batu perda- maian adat.
2.  Biaya perawatan atau pengobatan terh-
40 Wawancara Dengan Datuk Zuhdi Tambudi, Pengurus Lembaga Adat Batanghari, 23 Januari 2016.
41  Wawancara Dengan Mulkhan, Tokoh Masyarakat Batanghari, 4 Januari 2016
42 Wawancara Dengan Abdullah Usman, Ketua Adat Kecamatan Muara Bulian, 3 Januari 2016.
adap korban.
3.  Jika korban meninggal dunia maka pihak pelaku membawa kain kafan dan bersedia mempersiapkan kebutuhan taziah selama tiga malam, ada 7 malam, ada 40 hari, dan 100 hari sesuai dengan permintaan ahli waris korban.
4.  Menanggung semua biaya perdamaian dan sanksi adat sesuai dengan akibat yang diderita korban atau uang bangun jika korban meninggal dunia.
5.  Menyiapkan (sirih berasan perdamaian) yaitu :
a. Gambir
b. Pinang
c. Kapur
d.  Daun sirih 7 lembar untuk berdamai sengketa.
e. Tembako.
f.  Rokok daun, pucuk/nipah.
6. Punjung perdamaian.
7.  Menyiapkan surat perdamaian.
Adapun yang hadir dalam musyawarah perdamaian penyelesaian sengketa korban kecelakaan lalu lintas secara hukum adat ini antara lain: 43
1.  Para pelaku dan korban termasuk kelu- arga para pihak.
2.  Kepala Desa dari pihak pelaku dan Kepala Desa tempat tinggal korban.
3.  Ketua adat atau orang yang dituakan.
4.  Perangkat syarak atau perangkat agama.
5. Perangkat Desa.

## Proses Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Adat Kabupaten Batanghari
Dari hasil wawancara dengan para infor- man, bahwa proses dalam penyelesaian laka- lantas dengan perdamaian secara hukum adat
43  Wawancara Dengan Abdullah Usman, Ketua adat Kecamatan Muara Bulian, 3 Januari 2016.
ini pada umumnya setiap desa mempunyai prosedur yang sama dengan beberapa tahap. Adapun tahapannya sebagai berikut: 44
1. Setelah terjadinya musibah, biasanya pihak pelaku berupaya untuk melakukan perdamaian dengan mengutus pihak ke- tiga untuk menghadap pihak korban/kelu- arga korban. Pihak ketiga itu bisa ketua adat, kepala Desa, perangkat Desa, atau orang yang mempunyai hubungan darah dengan pihak pelaku. Kedatangan utusan pihak pelaku bertujuan untuk melakukan perundingan dalam upaya melakukan per- damaian dan menyampaikan permohonan maaf dari pihak pelaku.
2.  Jika pihak korban menerima upaya perda- maian ini maka pihak pelaku mendatangi pihak korban yang didampingi kepala Desa, perangkat Desa atau perangkat syara’ dengan membawa sedingin (daun bangun). Pada saat itu, pelaku menawar- kan perdamaian dengan mengatakan bahwa dia sanggup bertanggung jawab atas semua kejadian yang terjadi. Apa- bila pihak korban menyetujui perdamaian secara adat ini, maka pihak korban akan meminta tenggang waktu sampai korban sembuh dan semua biaya pengobatan di- tanggung oleh pelaku. Dalam hal korban meninggal dunia maka pihak pelaku mem- bawa kain kafan, sedingin (daun bangun), dan bersedia mempersiapkan kebutuhan taziah selama 3 malam, atau 7 malam, 40 hari, dan 100 hari sesuai dengan permint- aan ahli waris korban.
3.  Jika korban sudah sembuh dan sudah bisa melaksanakan perdamaian maka pihak pelaku akan datang pada pihak korban untuk menawarkan kembali perdama- ian. Pada umumnya pihak korban akan
44 Ibid., 3 Januari 2016.
langsung menyetujuinya, dan kemudian kedua belah pihak melakukan perundin- gan dan pihak korban akan menetapkan sanksi bagi pihak pelaku, jika kedua belah pihak sudah sepakat maka kedua belah pihak akan menetapkan hari upacara per- damaian adat, tempat pelaksanaannya dan persiapan yang diperlukan dalam upacara tersebut, kemudian melapor sekaligus me- minta kepada ketua adat untuk diadakan upacara perdamaian atas musibah yang telah dialami oleh kedua belah pihak.
4. Pada hari upacara perdamaian, pihak pelaku membawa kebutuhan perdama- ian sesuai dengan yang telah ditentukan seperti tepung setawar yang berisi sed- ingin (daun bangun) dan batu perdama- ian (uang yang ditentukan sesuai dengan desa masing-masing), punjung, dan daun sirih (sirih perdamaian). Perdamaian ini biasanya dilakukan di rumah korban baik malam maupun siang, dan ketua adat men- gundang aparat pemerintah Desa (kepala Desa) beserta perangkatnya, ketua BPD beserta perangkatnya, tokoh masyarakat, perangkat syara’, pelaku dan keluarganya, pihak korban dan keluarganya.
5. Setelah semuanya hadir dan susunan ac- ara selesai dibacakan oleh pembawa ac- ara, maka perwakilan dari pihak pelaku menghadap kepala desa pihak korban dengan membawah daun sirih (sirih per- damaian) yang tangkai sirihnya meng- hadap kepada lawan bicara yaitu kepala Desa pihak korban, dan kedua pihak lang- sung bersalaman, lalu perwakilan pihak pelaku memberikan sirih kepada kepala Desa pihak korban untuk dimakan seba- gai tanda penerimaan kedatangan pihak pelaku kerumah korban, pihak pelaku pun menyampaikan sepatah dua kata dalam pemberian sirih tersebut, yaitu :
Dio timbang terimo daun sirih per- damaian antara duo belah pihak , artinya, sirih ini tolong diterima dengan cara me- makannya sedikit dan menyampaikan, maksud kedatangan kami kesini untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara bermusyawarah dan semoga bisa mencip- takan perdamaian dan menjadi saudara.
Lalu pihak perwakilan korban me- makan sirih tersebut dan membalas uca- pan dari pihak pelaku, yaitu: Yo kami te- rimo daun sirih nyo untuk menyelesaikan permasalahan iko, supayo pertemuan ko menjadi sanak keluargo . Artinya: Iya kami terima kedatangan kalian untuk me- nyelesaikan permasalahan, dan semoga dengan pertemuan ini akan menciptakan perdamaian dan menjadi keluarga.
6. Setelah sirih perdamaian diterima kepala Desa pihak korban, lalu dia menyarankan kepada perwakilan dari pihak pelaku un- tuk menghadap ketua adat dan membawa bahan-bahan perdamaian kepada ketua adat yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
7. Lalu perwakilan dari pihak pelaku meng- hadap ketua adat dengan membawa pun- jung dan batu perdamaian adat sekaligus menyerahkan punjung pada ketua adat dan oleh ketua adat diserahkan kepada pihak korban. Kemudian ketua adat lang- sung mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasihat adat, dan kedua belah pihak pun saling memaafkan dan bersalaman.
8. Setelah perdamaian, kemudian penanda- tanganan surat perdamaian oleh kedua belah pihak, kepala Desa dan saksi. Su- rat damai ini berisikan kesepakatan antara kedua belah pihak atas dasar tanggung jawab dan kewajiban pihak pelaku yang harus dipenuhi. Surat perdamaian tersebut
sebelumnya sudah disiapkan oleh pihak pelaku.
9. Jika kedua belah pihak sepakat untuk menjadi saudara, setelah selesai penan- datanganan surat perdamaian adat, maka ketua adat menerangkan kepada hadirin tentang posisi antara kedua belah pihak dalam keluarga besarnya. Hal ini dires- mikan dengan diserahkannya nasi ketan, kelapa parut, dan gula merah oleh pihak pelaku pada korban.Sebagai penutup ac- ara, perangkat syara’ membacakan doa dan dilanjutkan dengan makan bersama. 45

## Pandangan Hukum Islam
Pelaku Penyelesaian kecelakaan harus menda- pat hukuman qisas atau diyat (denda). Karena akibat dari perbuatannya dapat merubah kes- tabilan, kelengkapan, kesempurnaan, dan atau keutuhan badan korban. Baik perbuatan itu di- lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja dan dengan senjata tajam maupun bukan, akan tetapi terbukti merusak tubuh orang lain.
Dalam hukum Islam, ada tiga hukuman bagi pelaku kecelakaan lalu lintas, yaitu qi- sas , diyat , dan ta’zir . Namun pelaksanaan qi- sas di Indonesia tidak mungkin dilakukan dan sangat sulit diterapkan karena Indonesia bu- kan Negara Islam, akan tetapi pemberlakuan diyat dapat dimungkinkan pelaksanaannya dengan didasarkan sebab-sebab tertentu yang telah diatur secara tegas, termasuk ukuran dan pelaksanaannya secara tegas di dalam syari’at Islam.
Dari hasil wawancara, observasi, dan do- kumentasi penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Batanghari, baik pelaku maupun kor- ban lebih memilih kesepakatan damai. Menu-
45 Ibid., Abdullah Usman., Wawancara Dengan Hanafi, Ketua Adat Desa Simpang Terusan, dan Holily Ketua Adat Desa Tenam, 3 Januari 2016.
rut penulis, berarti korban lebih memilih hu- kuman diyat dibandingkan dengan hukuman qisas.
Adapun ukuran diyat atau denda bagi pelaku penganiayaan sengaja (jarimah al-jarh al-‘amd) adalah dengan membayar diyat be- rat ( diyat sempurna) berupa seratus ekor unta (empat puluh ekor diantaranya sedang hamil). 46 Sedangkan bagi pelaku penganiayaan tidak sengaja (jarimah al-jarh al-khata’) dengan membayar diyat ringan, untuk dua tangan diyatnya seratus ekor unta, jika satu tangan, maka diyatnya limapuluh ekor unta, untuk tiap-tiap jari diyatnya sepuluh ekor unta, dua kaki diyatnya seratus ekor unta, dua mata ser- atus ekor unta, dua telinga seratus ekor unta. 47 Kewajiban membayar diyat dibebankan kepada aqilah, yaitu kerabat yang berhak menjadi ahli waris bagi si pelaku. Hukum pokok lainya selain diyat adalah dengan cara memerdekakan hamba sahaya atau diganti dengan berpuasa dua bulan berturut-turut dan hukuman tambahannya ia tidak dapat mewa- risi harta orang yang dibunuhnya walaupun pembunuhannya karena kesalahan. 48
Dalam hukum adat Batanghari, pem- bunuhan tidak sengaja, sanksinya adalah bangun , yakni pembayaran seekor kerbau, 100 gantang beras dan sekayu kain putih (30 yard). Hukuman bangun seekor kerbau ada- lah sebuah hukuman yang berat, yang mana pelaku harus mengeluarkan biaya yang besar untuk membayar utang adat yang dikenakan padanya. Dengan denda yang besar tersebut,
46 (http://www.metrotvnews.com/metronews/ read/2013/10/09/3/187247/Harga-Hewan- Kurban-Melonjak-di-Tanah-Suci), akses 25 Nopember 2013.
47 Rokhmadi, Reformulasi Hukum Pidana Islam , (Semarang: Rasail Media Group, 2009), hlm. 65- 66
48 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Ji- naya ) , Op. Cit., hlm. 135
pelaku akan berpikir dan lebih hati-hati.
Berdasarkan keterangan di atas, jelaslah bahwa pemberlakuan hukuman bangun bu- kanlah suatu kemaslahatan semu, karena lebih banyak mengandung manfaat dibandingkan bahayanya. Misalkan jika seorang pembunuh telah ditangkap, diadili dan dihukum menu- rut hukum positif masalah belumlah selesai, karena keluarga korban dan pelaku belum ada ikatan perdamaian. Jika tidak ada perdamaian di kedua belah pihak, di suatu saat pelangga- ran akan terjadi karena adanya unsur dendam yang belum selesai. Akan tetapi, jika telah di- damaikan dengan upacara adat dan ada akad perdamaian antara keluarga pelaku dan kelu- arga korban, maka rentetan kejahatan seperti yang dikemukakan di atas bisa tidak terjadi atau diminimalisir. Karena hukum adat as- pek komunalisme dan keharmonisan di antara warga sangat diperhatikan. 49
Pemberlakuan hukuman bangun pada masyarakat Batanghari bertujuan sebagai per- tanggung jawaban bagi setiap pelaku pem- bunuhan atas perbuatannya. Hukuman ini berlaku bagi setiap pelaku pembunuhan tanpa pandang bulu, dan siapapun korbannya, maka hukumannya akan tetap sama, namun be- sar kecilnya jumlah uang sangat tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Huku- man bagi kejahatan tikam bunuh, dago-dagi, samun sakal dan siur bakar 50 adalah sama
49 Pujiyono, Kumpulan Tulisan Hukum Pidana (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 73
50 Tikam bunuh adalah tindakan pencederaan dan pembunuhan, dago dagi merupakan perbuatan yang bermaksud untuk menggulingkan pemer- intahan dan provokasi massa, samun sakal ialah kejahatan penyamunan, dan siuh baker adalah kejahatan membakar rumah, ladang atau lahan milik orang lain atau pemerintah. Datuk Ismael Hasyim, “Hukum Adat di Bumi Tali Undang Tambang Teliti; Kabupaten Merangin,” dibuku- kan oleh Matdjul Rawas, hlm. 1-28
bagi setiap anggota masyarakat, tanpa melihat kedudukan pejabat atau rakyat, pendatang atau asli, semuanya diperlakukan sama. Kejahatan tersebut dalam Induk Undang nang Delapan dinamakan empat nang di atas (empat yang di atas), karena tingkat kejahatan dan hukuman- nya adalah yang paling tinggi.
Dilihat dari sudut pandang hukum Islam, sanksi bagi pelaku pembunuhan dalam hukum adat Batanghari memang berbeda dari hukum pidana Islam, yaitu diqisas . Namun secara substantif hal itu tidak bertentangan, karena di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah tidak pernah ada yang menunjukkan bahwa pemberian sanksi kurang dari perbuatan itu dilarang, bahkan hukum Islam menganjurkan pelaku dimaafkan atau diberi hukuman yang setimpal, dan tidak dibolehkan hukuman yang melebihi perbuatan pelaku. Sebagaimana Fir- man Allah dalam surah Al-Isra ayat 33 yaitu:
Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), me- lainkan dengan suatu (alasan) yang benar dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Se- sungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. 51
Menurut hemat penulis, sanksi bangun bagi pelaku kecelakaan yang menyebabkan luka pada anggota tubuh seseorang atau men- inggal dunia dalam prespektif hukum adat Kabupaten Batanghari, penulis cenderung setuju dengan ketentuan seperti uraian di atas, si pelaku mendapatkan hukuman yang berat karena melukai orang lain atau mem- buat orang meninggal dunia. Bila yang mem- bunuh mendapat kema'afan dari ahli waris si terbunuh yaitu dengan membayar diyat (ganti
51  Tim Penyusun Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (t.t.: t.tp), hlm. 476
rugi) yang wajar.pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak men- desak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpa- manya tidak menangguh-nangguhkan pemba- yarannya.
Hasil wawancara dengan Ketua Majelis Ulama (MUI) Batanghari pada tanggal 5 Janu- ari 2016 bahwa penetapan hukuman terhadap korban meninggal lakalantas yang dilakukan oleh masyarakat adat sebaiknya dimintakan fatwa ke MUI, karena penetapan hukuman/ sanksi yang ditetapkan masih bersifat pribadi, karena dalam hal hilangnya nyawa seseorang tersebut disebabkan oleh kelalaian pengemudi atau karena khoto’ (kesalahan) nya. Apabila karena kelalaian maka hal tersebut diserahkan kepada ahli waris si korban, apakah dimaaf- kan atau menuntut diyat ?
Menurut datuk Ambasri Wakil Ketua Lembaga Adat Batanghari, bahwa dalam pe- nyelesaian sengketo lakalantas dihadiri oleh tungku tigo sejarangan, tali tigo sepilin, untuk mendapatkan kato nang seiyo tentang huku- man yang diberikan kepada si pelaku.Huku- man yang ditetapkan berdasarkan adat lamo pseko usang nang pasih biaso nang ta eco tepakai di masyarakat adat Batanghari idak ado bunyi kuwau bunyi gagak lagi, nang ado runding nang sereju kato nang seiyo. 52
Hasil musyawarah kedua belah pihak un- tuk menyelesaikan perkara kecelakaan melalui perdamaian antar pihak yang dimediasi oleh Lembaga Adat (pengurus adat) setempat san- gat bermanfaat baik bagi kedua belah pihak dan masyarakat, akan tetapi juga bermanfaat bagi pihak kepolisian, karena dengan hasil mufakat damai antar pihak tersebut dapat di-
52 Wawancara Dengan Ambasri, Wakil Ketua Lem- baga Adat Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batanghari, 6 Januari 2016.
lakukan pencabutan perkara di kepolisian. 53
Dari beberapa hasil wawancaradi atas, maka hukum pembunuhan tidak sengaja kar- ena kecelakaan lalu lintas yang dimediasi oleh Lembaga adat sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak dan masyarakat, meskipun huku- mannya belum sebanding dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syarak secara materi, na- mun secara hakiki perdamaian itu mengand- ung maksud permohonan maaf dari si pelaku kepada ahli waris si korban, dan dimaafkan oleh ahli waris yang diikuti dengan kebaikan oleh pelaku dengan memberi bantuan untuk biaya-biaya penyelenggaraan si mayit secara sukarela.

## Penutup
Ada beberapa catatan yang dapat dirangkum dalam penulisan, yaitu: Pertama, Alasan masyarakat lebih memilih proses penyelesaian sengketa lakalantas terhadap korban mening- gal, kecelakaan lalu lintas secara hukum adat Batanghari dipengaruhi oleh beberapa faktor atau alasan yaitu: faktor waktu, faktor biaya, faktor kekerabatan, faktor keadilan, dan  fak- tor kemanusiaan.
Kedua, Proses penyelesaian sengketa korban lakalantas dengan perdamaian menu- rut hukum adat Kabupaten Batanghari adalah sebagai berikut:
a. Setelah terjadilakalantas pihak pelaku langsung berinisiatif untuk melakukan perdamaian. Jika pihak korban menerima upaya perdamaian ini maka pihak pelaku mendatangi keluarga korban dengan membawa tepung setawar . b. Kedua belah pihak melakukan perund- ingan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan musibah dan biaya-biaya yang
53  Wawancara Dengan Kompol H. Abdul Roni, Ka- bag OPS Polres Batanghari, 8 Januari 2016.
diperlukan untukpenyelengaraan jenaz- ah, jika kedua belah pihak sudah sepakat maka ditetapkan hari upacara perdama- ian, Pada hari upacara perdamaian, pihak pelaku membawa kebutuhan perdamaian sesuai dengan yang telah ditentukan, sep- erti tepung setawar, batu perdamaian adat, punjung perdamaian.
c. Setelah semuanya hadir dan susunan acara telah selesai dibacakan, maka pemang- ku adat/ketua adat atau perwakilan dari pihak pelaku, menghadap kepala desa/ pemangku adat dan pihak korban dengan membawah daun sirih (sirih perdamaian) sebagai tanda penerimaan kedatangan pihak pelaku ke rumah korban dan sirih damai ini diterima.
d. Setelah sirih perdamaian diterima, maka kepala desa/pemangku adat pihak korban langsung menyarankan kepada perwakilan dari pihak pelaku untuk menghadap ketua adat dan membawa bahan-bahan perda- maian kepada ketua adat. Lalu perwaki- lan dari pihak pelaku menghadap ketua adat dengan membawa punjung dan batu perdamaian adat sekaligus menyerahkan punjung pada ketua adat dan oleh ketua adat diserahkan kepada pihak korban lalu ketua adat langsung mendamaikan kedua belah pihak, dilanjutkan penandatanganan surat perdamaian oleh kedua belah pihak, kepala desa/pemangku adat dan saksi.
e. Apabila kedua belah pihak sepakat un- tuk menjadi saudara, setelah penandatan- ganan surat perdamaian adat, maka ketua adat akan menerangkan langsung kepada hadirin mengenai posisi antara kedua be- lah pihak dalam keluarga besarnya.
Ketiga , lakalantas yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam Islam diang- gap sebagai pembunuhan tidak sengaja, sebab tidak ada niatan pelaku untuk membunuh kor-
ban, akan tetapi Islam juga memberikan huku- man kepada pelaku pembunuhan tidak sengaja karena kelalaiannya mengakibatkan hilang- nya nyawa seseorang. Dalam Islam hukuman pembunuhan tidak sengaja terdapat hukuman pokok yaitu hukuman diyat dan kaffarah, dan hukuman pengganti apabila pelaku dimaaf- kan oleh korban atau walinya, maka hukuman penggantinya puasa dan ta’zir, untuk hukuman ta’zir dijatuhkan oleh hakim dengan memper- timbangkan perbuatan dan kesalahannya. Se- dangkan sanksi dalam hukum adat Batanghari adalah dikenai hukuman bangun , yakni pem- bayaran seekor kerbau, 100 gantang beras dan satu kayu kain putih (30 yard).
Keempat, dalam hukum adat Batanghari, terhadap pembunuhan tidak sengaja, pelaku- nya dikenai hukuman bangun , yakni pemba- yaran seekor kerbau, 100 gantang beras dan sekayu putih (30 yard). Dengan ketentuan membayar bagun (denda), memotong hewan, punjung, tepung setawar, membayar biaya pengobatan, memperbaiki kendaraan, dan membayar ganti kerugian. Jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan dalam hukum adat Batanghari memang berbeda dari hukum pi- dana Islam, yaitu diqisas . Namun secara sub- stantif hal itu tidak bertentangan, karena di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah tidak pernah ada yang menunjukkan bahwa pemberian sanksi kurang dari perbuatan itu dilarang, bahkan hukum Islam menganjurkan pelaku dimaafkan atau diberi hukuman yang setimpal, dan tidak dibolehkan hukuman yang melebihi perbuatan pelaku sebagaiman fi rman Allah swt surah Al-Isra ayat 33.

## Bibliography

## Literatur
Abdurrahman al-Maliki, Nizam al-Uqubat ,
t.t.: Daar al-Ummah, 1990. Abdul Al-Qadir Audah, AL-Tasyri’ Al-isla- mi Juz I , Beirut: Muassasah al-Risalah,
1992.
, at-Tasyri’ al-Jinai al-Islamy Juz II , Dar al-Kitab al-Arabi, t.tp.
Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Kumpilan Karangan) , Jakarta: Akademi Pressindo, 1983.
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam , Jakarta: Sinar Gra fi ka, 2005.
Ahmad Hana fi , Asas-Asas Hukum Pidana Is- lam , Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
A. Djazuli, Fiqih Jinayah Upaya Menanggu- langi Kejahatan Dalam Islam , Jakarta:
PT. Raja Gra fi ndo Persada, 2000.
Bambang Poernomo, Hukum Pidana Kumpu- lan Karangan Ilmiah , Jakarta: Bina Ak- sara, 1982.
Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992. Denis P Forcese dan Stephen Richer, Sosial Reseach Method, (New Jersey: Pren- tice Hall Inc-Engelwood Cliffs, t.t.: t.tp., 1973.
Fandi Machfuz, Pidana Ganti Kerugian Pada Kecelakaan Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Tewasnya Korban (Suatu Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Is- lam). Hasil Penelitian Kompetitif Fakul- tas Syari’ah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (2010).
Hadiman, Menuju Tertib Lalu lIntas , Jakarta: PT. Gadhesa Pura Mas,1985. Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat , Bandung: Alumni, 1989. Jazuli H.A, Fiqh Jinayah, Jakarta: Raja Gra fi ndo, 2000.
Kemas Arsyad Somad, Mengenal Adat Jambi Dalam Perspektif Modern , Jambi: Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, 2003.
Lexy J. Moleong. Metodelogi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rodakarya,
2004
Makrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pi- dana Islam . Jogjakarta: Logung Pustaka,
2004.
Wahbah Zuhali, Al fi qh Al Islami wa Adil- latuhu Juz VI, Demaskus: Dar al Fikr,
1989.
Muhammad Koesno, Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum , Bandung : Mandar Maju, 1992.
Makalah, Lembaga Adat Kabupaten Batang- hari, Hukum Adat dan In fl ikasi Dalam Kehidupan Masyarakat , (2015).
Ramdlon Naning, Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas , Bandung: Mandar Maju, 1990.
Rokhmadi, Reformulasi Hukum Pidana Islam , Semarang: Rasail Media Group, 2009. Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinaya ), Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
Soerjono Soekanto, Polisi dan Lalu Lintas , Bandung: Bandar Maju, 1990. Sudirman Sitepu, Bahan Ajar Viktimologi ,
Bengkulu: FH-UNIB, 2004.
Sumber Catatan Ketua Adat Kabupaten Ba- tang Hari  tahun 2014-2015.
Pujiyono, Kumpulan Tulisan Hukum Pidana ,
Bandung: Mandar Maju, 2007.
Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-islami wa Adil- latuhu, juz VI, Damaskus: Dar Al-kitab Al-‘Arabi.
Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Gra fi ka, 2009.
al-Quran dan Website
Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terje- mah , Jakarta: CV. Toha Putra  Semarang, 1993.
http://www.metrotvnews.com/metronews/ read/2013/10/09/3/187247/HargaHe- wan-Kurban-Melonjak-di-Tanah-Suci ,)

## BENTUK NASKAH
Jurnal Al-Risalah menerima naskah/tulisan, baik dalam bentuk artikel hasil penelitian ( re- search papers ), artikel ulasan ( review ), dan re- sensi buku ( book review ), baik dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Arab atau Bahasa Inggris

## CARA PENGIRIMAN NASKAH
Tulisan dialamatkan kepada Redaksi Jurnal Al-Risalah Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sungai Duren, Muaro Jambi-Jambi, Telp. (0741) 582021, email: jur- nal.alrisalah@gmail.com. Penulis harus me- nyerahkan 2 (dua) eksamplar naskah/tulisan dalam bentuk hard copy ( print out ) dan soft copy dalam CD/ fl ash disk , atau melalui email ke redaksi jurnal Al-Risalah.

## FORMAT NASKAH
Al-Risalah adalah jurnal ilmiah yang terbit dua kali setahun. Al-Risalah siap menerima sumbangan tulisan dari para penulis, dengan ketentuan sebagai berikut:
1.  Tulisan belum pernah diterbitkan/dipub- likasikan di dalam buku atau majalah lain- nya. Topik tulisan sesuai dengan lingkup
kajian jurnal, yakni kajian ilmu syariah dan ilmu hukum.
2.  Jumlah halaman antara 20-25 halaman, ukuran kertas A4 spasi ganda. (Margin kiri 4, atas 4, kanan 3, dan bawah 3).
3.  Tulisan yang masuk dilengkapi biodata penulis, meliputi: nama, asal perguruan tinggi/instansi, dan kuali fi kasi keilmuan penulis.
4.  Tulisan yang telah diserahkan menjadi hak redaksi, dan redaksi berhak merubah tulisan tanpa mengurangi makna tulisan.

## SISTEMATIKA NASKAH

## JUDUL NASKAH
Judul ditulis dengan huruf ka fi tal diletakkan di tengah margin. Judul tulisan diikuti pula dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggeris  antara 50-100 kata dan kata kunci ( keywords ) sebanyak 2-5 kata. Abstrak ditulis satu spasi dan ditulis dalam satu para- graf.

## PENDAHULUAN
Dalam pendahuluan harus berisikan latar be- lakang masalah yang diangkat, beserta rumu- san masalah. Jika perlu, dapat dimuat secara

## Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan

## PEDOMAN PENULISAN PEDOMAN PENULISAN

## ringkas metode penelitian yang digunakan.

## PEMBAHASAN DAN HASIL PENELI- TIAN
Berisikan pembahasan terhadap permasala- han yang dikaji dalam naskah, analisis, serta penjelasan tentang hasil penemuan selama penelitian. Namun, tidak perlu dicantumkan kalimat “PEMBAHASAN DAN HASIL PE- NELITIAN”.

## PENUTUP
Berisikan kesimpulan, ditambah saran-saran jika diperlukan.

## SUMBER KUTIPAN
Kutipan menggunakan cara Ibid, Op. Cit, dan Loc. Cit. Semua tulisan menggunakan refer- ensi model footnote , dengan ketentuan seba- gai berikut:
1.  Ayat al-Qur’an, contoh: An-Nisaa’ (4):
42.
2.  Buku, contoh: Muhammad Hasbi, Nalar
Fiqih Kontemporer , Cet. ke-2, (Jambi: Syariah Press, 2008), hlm. 8.
3.  Apabila penyusun/penulis lebih dari dua orang, cukup nama penyusun pertama saja yang ditulis dan nama-nama lain di- ganti “dkk” (dan kawan-kawan), contoh: Hasan Ibrahim Hasan, dkk., an-Nuzum al-Islamiyyah , edisi ke-1, (Kairo: Lajnah at-Ta’lif wa at-Tarjamah wa an-Nasyr, 1953), hlm. 54.
4.  Penyusun/penulis bertindak sebagai edi- tor atau penghimpun tulisan, contoh: M. Nazori Madjid, (ed.), Agama & Budaya Lokal: Revitalisasi Adat & Budaya di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2009), hlm. 42.
5.  Penyusun/penulis sebagai suatu perhim- punan, lembaga, panitia atau tim, con- toh: Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah, (Jambi: Syariah Press, 2010), hlm.1.
6.  Nama penulis tidak ada, contoh: Pand- uan Amaliyah Ramadhan, (Jambi: Sulthan
Thaha Press, 2009), hlm. 9.
7.  Buku terjemahan, contoh: Ahmad Haris, Islam Inovatif: Eksposisi Bid’ah dalam Teori dan Praktek, alih bahasa Bahrul Ulum dan Mohamad Rapik, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007 ), hlm. 51.
8.  Buku saduran, contoh: Vollmar, Hukum Benda, disadur oleh Chidir Ali, (Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 234.
9. Kamus, c ontoh: Kamus Umum Bahasa In- donesia, W. J. S. Poerwadarminta, (Jakarta:
Balai Pustaka, 1987), hlm. 12.
10. A rtikel dalam jurnal, majalah atau surat kabar,
c ontoh: H. Tjaswadi, "Sekali Lagi tentang Amandemen UUD 1945," Kedaulatan Rakyat, No. 227, Th. LVII (Selasa, 21 Mei 2002),
h1m. 8.
11. Artikel dalam media massa, contoh: M. Luqman Hakiem, “Tasawuf dan Proses Demokratisasi”, KOMPAS , 30 Maret 2001, hlm. 4.
12.  Artikel dalam buku atau ensiklopedi, con- toh: Syamsul Anwar, "Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazali," dalam M. Amin Abdullah, dkk.,
(ed.), Antologi Studi Islam: Teori dan Metod- ologi, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press,
2000), h1m. 275.
13. Hasil  penelitian  yang tidak diterbitkan, contoh: Illy Yanti dan Ra fi dah, ”Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam UU NO.3/2006 (KHI) dan Implementasinya dalam Sistem Ekonomi Nasional”, Hasil Peneli- tian Kompetitif IAIN STS Jambi, (2009), hlm. 10.
14. Makalah tidak diterbitkan, contoh: Rahma- di, "Kaedah-Kaedah Falakiyah", Maka- lah Disampaikan pada Lokakarya Hisab Rukyat, Diselenggarakan oleh Kanwil De- pag Provinsi Jambi, Jambi, 26 Desember 2009, hlm. 5.
15. Sumber yang masih berbentuk manuskrip, contoh: Undang-Undang Palembang, Berg Col. No. 146, Perpustakaan Univer- sitas Leiden, Vol. No.3.
16. Dokumen berbentuk surat-menyurat, con- toh: Staatsblaad van Nederlandsch Indie,
1937, No. 116.
17. Dokumen dalam bentuk arsip-arsip per- kantoran lainnya, contoh: Pengadilan Agama Kota Jambi, Daftar Jumlah Kasus Perceraian 2011 , 22 April 2012.
18. Peraturan perundang-undang atau pera- turan lainnya belum disebutkan dalam tu- lisan, contoh: Undang-Undang  RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).
19. Nomor dan nama peraturan perundang- undang atau peraturan lainnya sudah dis- ebutkan dalam tulisan, contoh: Pasal 2 ayat (1).
20. Pidato, contoh: Pidato Menteri Agama, Disampaikan dalam Acara Brie fi ng Den- gan Jajaran Kanwil Depag Provinsi Jambi dan IAIN, Tanggal 1 Februari 1988.
21. Wawancara, contoh: Wawancara Dengan Abdullah, Ketua RT. 03 Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura-Jambi, 5 Maret 2009.
22. Website  tanpa  penulis, contoh: ”Re- marks before the American Muslim Coun- cil,”  http://usinfo. state.gov/usa/islam/ s050799.htm, akses 7 Mei 2009.
23. Website dengan pencantuman penulis, contoh: Noam Chomsky, "Market De- mocracy in a Neoliberal Order: Doctrines and Reality," http://www.zmag.org/chom-
sky/index.cfm, akses 10 Januari 2003.

## CONTOH PENULISAN BIBLIOGRA- PHY
Akh. Minhaji, Strategies for Social Research: The Methodological Imagination in Is- lamic Studies , Yogyakarta: Sunan Kali- jaga Press, 2009.
Andi Rustam, Ahmad Bakaruddin R. dan Syaiful, “Voting Behavior Pemilih Pe- mula pada Pemilu 2004 di Kota Padang” dalam Ahmad Bakaruddin R, dkk., (ed), Teori dan Metode Penelitian Ilmu Poli- tik , Padang: Laboratorium Ilmu Politik Unand, t.t.
Anik Ghufron , Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif , Makalah Dipresentasi- kan pada Kuliah Metodologi Penelitian di Program Doktor UIN Yogyakarta di Jambi, tanggal 25-26 Januari  2010.
Djawahir Hejzziey, Pedoman Penelitian Skripsi, Jakarta: ttp, 2007.
John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
Program Pascasarajana UIN Yogyakarta, Buku Pedoman Penuisan Disertasi , Cet. 2, Yo- gyakarta: Program Pascasarjana UIN Su- nan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
Sayuti, “ Relevansi antara Maal Administratif dan Upaya Penciptaan Good Governance”, Jur- nal Ilmiah Al-Risalah , Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, Volume 12, Nomor 1, Juni 2012.
Tim Penulis Fakultas Syariah dan Hukum,
Buku Pedoman Penulisan Skripsi , Ja- karta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.