## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402

## Talak Tiga Sekaligus Perspektif Syekh Wahbah Al Zuhayli dan Kompilasi Hukum Islam

## Masykurotus Syarifah, Mohammad Suad
Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang
E-mail: masykurohs@gmail.com, suadimasud@gmail.com

## Pendahuluan
Pada  dasarnya  perkawinan  dalam  Syariat  Islam  merupakan  suatu wujud  perjanjian  yang  suci  dan  kokoh,  sehingga  keberlangsungannya merupakan  suatu  tujuan  yang  sangat  dikehendaki  untuk  dicapai  oleh Islam.  Ikatan  perkawinan  yang  diwujudkan  dalam  akad  nikah  haruslah bertujuan  untuk  selamanya  agar  suami  istri  dapat  mewujudkan  rumah tangga yang penuh kasih sayang, oleh karena itu Allah SWT di dalam al- Quran m enggambarkan  perjanjian  suci  antara  suami  dan  istri  tersebut
Abstrak: Perkawinan dalam syariat Islam merupakan suatu wujud  perjanjian  yang  suci  dan  kokoh,  sehingga keberlangsungannya  merupakan  suatu  tujuan  yang  sangat dikehendaki  untuk  dicapai  oleh  Islam,  namun  tidak  semua perkawinan mampu dipertahankan oleh pasangan suami istri dan  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang berujung  perceraian  atau  talak,  bahkan  sampai  terjadi  suami mengucapkan  talak  tiga  sekaligus.  Tulisan    ini    merupakan analisis terhadap  pandangan  Syekh Wahbah al Zuhayli dan Kompilasi Hukum Islam tentang talak tiga sekaligus. Tulisan ini   memanfaatkan   studi   kepustakaan sebagai  pisau  bedah kajian   yang   data-data    primernya diolah  secara     kualitatif.
Tulisan  ini  menunjukkan  bahwa:  Pertama,  dengan menganalisa pendapat Syekh Wahbah al Zu ḥ aylī tentang talak tiga  sekaligus  kemudian  disandingkan  dengan  konteks  talak di Indonesia berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Pemikiran tentang  penetapan  talak  relevan  dengan  situasi  dan  kondisi yang  ada  di  Indonesia  dan  dapat  mengharmonisasikan perbedaan  antara  ketentuan  dalam  KHI  yang  menyatakan bahwa  talak  hanya  dapat  dilaksanakan  di  pengadilan  dan fikih  yang  menyatakan  bahwa  talak  dapat  dilaksanakan dimanapun  tempatnya  baik  di  pengadilan  atau  di  luar pengadilan.  Kedua,  adanya  perbedaan  pandangan  antara mayoritas  ulama  dengan  KHI  berkaitan  dengan  talak  diluar Pengadilan baik talak satu, dua atau tiga (sekaligus).
Kata Kunci: Wahbah Al Zuhayli , Kompilasi Hukum Islam, talak tiga sekaligus.
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
dengan ungkapan mitsaqon Gholidzan. 1
Sebagaimana telah disebutkan di dalam Undang Undang Perkawinan yang  selanjutnya  disebut  UU  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  bahwa tujuan  perkawinan  adalah  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  YME 2 ,  sesuai  dengan  tujuan yang telah digambarkan oleh Allah SWT menjadi  keluarga yang sakinah , mawaddahwarahmah .
” Dan diantara ayat-ayat-Nya bahwa dia menciptakan bagi kaliandari jenis  kalian  pasangan-pasangan  agar  kalian  merasa  tenteram kepadanya,  dan  menjadikan  diantara  kalian  rasa  kasih  dan  rasa sayang,  sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar  tanda- tanda bagi kaum yang berpikir.” (Qs alRuum Ayat 21) 3
Walaupun  demikian,  memelihara  dan  menjaga  keharmonisan  dalam keluarga  kadangkala  sulit  dipertahankan,  ada  berbagai  masalah  dan perselisihan  antara  suami  istri  yang  apabila  tidak  menemukan  jalan keluarnya akan menyebabkan pertengkaran dan keretakan dalam rumah tangga sehingga berujungpada perceraian. Islam sekalipun
memperkenankan  perceraian,  akan  tetapi  merupakan  perbuatan  halal yang sangat dibenci, tidak mensunahkan dan tidak menganggap satu hal yang baik. Bahkan Nabi Muhammad saw sendiri telah bersabda.
“Dari  Ibnu  Umar radhiallahu  anhuma dia  berkata:  Telah  bersabda Rasulullah shallalahu  ‘alaihi  wa  sallam :  Perbuatan  halal  yang  paling dibenci  oleh  Allah  SWT  adalah  Talak”  (Diriwayatkan  oleh  Abu Dauddan  Ibnu  Majah  dan  disahihkan  oleh  Hakim,  dan  Abu  Hatim menganggap Hadis tersebut mursal) 4
Para ulama telah sepakat bahwa seorang suami  berhak tiga kali talak, para ulama juga sepakat bahwa suami dilarang mentalak istrinya tiga kali dengan sekaligus seperti ucapan suami kepada istrinya “kamu saya talak
1 al-Nisa’ (4):21
2 Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  pasal  1, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), hlm. 74
3 Al-Ruum: 21
4 Ibnu  Hajar  al-Asqalani, Bulughal-Marom  Min  Adillatil  Ahkam ,  vol  5  (Al  Maktabah  Al Assiriya 2007),  hlm. 217

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
tiga” atau dengan mengucapkan tiga kali kata talak berturut-turut dalam satu waktu atau dalam masa satu kali suci. Alasan mereka ialah jika suami menjatuhkan  talak  tiga  kali  berarti  menutup  pintu  untuk  kembali  dan bertemu  lagi  saat  ia  menyesali  perbuatannya  dan  juga  menyalahi ketentuan agama (termasuk talak bid’i ), karena dijadikannya talak berkali- kali  adalah  untuk  memberikan  kesempatan  kembali  diwaktu  menyesali perbuatannya,  dan  orang  yang  menjatuhkan  cerai  tiga  kali  berarti  telah merugikan  wanita,  dikarenakan  telah  menjadikan  si  wanita  dengan talaknya itu sebagai orang yang tidak sah untuk dirinya 5 .
Setelah  para  ulama  bersepakat  tentang  haramnya  mengucapkan  tiga kali  talak  sekaligus,  namun  mereka  masih  berselisih  pendapat  apabila suami  mentalak  istrinya  tiga  kali  dengan  sekaligus/sekali  ucap,  apakah talak  tersebut  sah  (jatuh  talak)  atau  tidak  sah  (tidak  jatuh  talak),  jatuh talak  tiga  atau  hanya  dihitung  satu  kali  talak  saja.  Jumhur  ulama  dari empat  Madzhab  (Syafi’i,  Maliki,  Hambali  dan  Hanafi)  termasuk  dari Madzhab Dhahiriyah b erpendapat sah dan jatuh tiga kali talak; Sebagian lain berpendapat  sah  dan  hanya  dihitung  sekali  talak  sebagaimana  pendapat Ibnu Ishaq, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qoyyim, dan Syi’ah Zaidiyah; Sebagian lain  berpendapat  tidak  sah  dan  tidak  jatuh  talak  sebagaimana  pendapat Syi’ah Imamiyah 6 .
Syekh  Wahbah  al  Zuhayli  atau  Prof.  Dr.  Wahbah  al  Zuhayli  sebagai salah  satu  ulama  modern  dan  mufti  terkemuka  dari  Mesir  dalam karyanya  yang  fenomenal  “ al-Fiqh  al-Islami  wa  Adillatuhu ”  mendukung pendapat  jumhur  ulama  yang  mengatakan  bahwa  talak  tiga  sekaligus t etaplah  sah  dan  jatuh  tiga  kali  talak  karena  lebih  kuat  secara  dalil  dan didukung oleh mayoritas ulama. Namun menurut beliau, apabila seorang hakim di suatu negara dengan pertimbangan demimenjaga keutuhan dan kemashlahatan dalam rumah tangga, serta menghindari akibat buruk dari jatuhnya tiga kali talak, maka diperbolehkan mengambil pendapat ulama yang mengatakan sah dan hanya jatuh satu kali talak 7 .
Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  selanjutnya  disebut  KHI dinyatakan secara tegas bahwa perceraian (talak) hanya dapat dilakukan di  depan  sidang  Pengadilan  Agama  setelah  Pengadilan  Agama  tersebut berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak.  Tata  cara
5 Sayyid Sabiq, Fiqh al Sunnah , (Beirut: Dar al Fikr, 1998), hlm. 50
6 Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu , vol. 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 6928.
7 Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu ,  hlm. 6934

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
perceraiaan  pun  diatur  sedemikian  rupa,  sebagaimana  dicantumkan dalam Pasal 129 yang berbunyi: “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada  pengadilan  agama  yang  mewilayahi  tempat  tinggal  istri  disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu” Begitu juga yang telah disebutkan dalam UU Perkawinan pasal 39 ayat (2) yang  berbunyi  “untuk  melakukan  perceraian  harus  ada  cukup  alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
Untuk  mengembangkan  pembahasan  lebih  lanjut  dapatlah dirumuskan  masalah-masalah  penelitian  yang  penyusun  sajikan  dengan bentuk proporsional, secara langsung menghubungkan faktor-faktor logis dan  bermakna  dengan  fokus  penelitian  yang  dapat  disajikan  langsung dalam  bentuk  pertanyaan-pertanyaan  sebagai  berikut:  Pertama: Bagaimana  Perspektif  Syekh  Wahbah  al  Zuhayli  dan  Kompilasi  Hukum Islam  tentang  talak  tiga  sekaligus?,  Kedua;  Bagaimana  komparasi perspektif antara Syekh Wahbah al Zuhayli dan Kompilasi Hukum Islam tentang talak tiga sekaligus?
Penelitian  tentang  talak  tiga  juga  pernah  diteliti  oleh  Muslim Zainuddin dkk. 8 Yang mengagas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan  Talak  Tiga  Menjadi  Talak  Satu  (Analisis  Terhadap  Putusan Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh.  Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan bahwa  isi  putusan  Nomor  0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna  yang  mana Penggugat telah menjatuhkan talak tiga terhadap istrinya, namun Majelis Hakim memutuskan memberi izin talak raj ‟ i kepada Penggugat terhadap Tergugat, ini sesuai dengan penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan,  dan  Kompilasi  Hukum  Islam.  Adapun pertimbangan  hakim  menjatuhkan  talak  tiga  menjadi  satu  dengan berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Pasal  65  dan  KHI dalam Pasal 118.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah yuridis  normatif  yang  bersifat Content  Analysis (analisis  isi)  atau library
8 Muslim Zainuddin dkk., Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak  Satu  (Analisis  Terhadap  Putusan  Mahkamah  Syar'iyah  Banda  Aceh  Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna), Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
research (penelitian  pustaka),  sedangkan  pendekatannya    menggunakan pendekatan comparative approach atau pendekatan perbandingan.

## Hasil dan Pembahasan
Landasan Hukum Wahbah Az-Zuhayli dalam Penetapan Talak Wahbah  Az-Zuhayli  memandang  Al  Quran  dan  Hadis  sebagai  dua dalil  utama  dalam  penetapan  hukum  Islam  diikuti  kemudian Ijma dan Qiyas .Dalam pandangan Wahbah al Zuhayli al Quran adalah Hujah yang wajib bagi semua manusia untuk beramal dengannya. Begitu pula dengan hadis, ia menyebutkan bahwa ulama telah bersepakat tentang kewajiban mengikuti hadis seperti halnya al Quran dalam istinba ṭ hukum.
Talak yang diucapkan dengan lafal talak dan khuluk merupakan dua jenis  talak  yang  tidak  membutuhkan  putusan  pengadilan.Wahbah  al- Zuhayli  tidak  menyebutkan  secara  spesifik  terkait  dasar  hukum  dalam penetapan  talak  tersebut.  Namun  ia  menyandarkan  pendapatnya  pada jumhur ulama yang menggunakan hadis Nabi saw.
Selanjutnya talak yang membutuhkan putusan pengadilan ada 6 jenis, perceraian yang masuk dalam kategori cerai gugat dan cerai talak.Adapun yang termasuk dalam kategori cerai gugat adalah perceraian akibat tidak ada nafkah dari suami, perceraian karena suami cacat, perceraian karena suami  menimbulkan  mudarat , perceraian  karena  suami  pergi,  dan perceraian  karena  suami  ditahan  (dipenjara).Sedangkan  yang  termasuk dalam kategori cerai talak adalah talak ta ʽ asuf. 9
Enam  jenis  percerain  yang  telah  disebutkan  di  atas  memerlukan putusan  pengadilan  bertujuan  agar  istri  mendapatkan  hak-haknya  yang berkaitan  dengan  perceraian.Mencermati  pendapat  Wahbah  al-Zuhayli tentang  penetapan  talak  maka  perlu  adanya  analisis  terhadap  metode istinba ṭ hukum  yang  digunakan  untuk  lebih  memperjelas  pendapatnya.
Secara etimologis kata طبنتسا yang diderivasi dari akar kata na-ba-tha berarti mengeluarkan seperti dalam ungkapan: ءاملارفاحلا . طبنتسا . Apabila dikaitkan dengan  hukum  Islam  maka  dengan  demikian Istinbat hukum  dapat didefenisikan  sebagai  sebuah  upaya  yang  dilakukan  dengan  sungguh- sungguh  dalam  menggali  sumber-sumber  hukum  untuk  menghasilkan sebuah hukum syar’i .
9 Ihda  Shofiyatun  Nisa,  “Talak  di  Luar  Pengadilan  Agama(Menurut  Teori  Maslahat)”, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol. 1, No. 1. 2020.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
Wahbah  Al  Zuhayli  memandang  Al  Quran  dan  hadis  sebagai  dua dalil  utama  dalam  penetapan  hukum  Islam  diikuti  dengan Ijma ʽ dan Qiyas .Dalam pandangan Wahbah az-Zuhayli Al Quran adalah hujah yang wajib bagi semua manusia untuk beramal dengannya. Begitu pula dengan hadis, ia menyebutkan bahwa ulama telah bersepakat tentang kewajiban mengikuti hadis seperti halnya Al Quran dalam istinba ṭ hukum. Adapun ayat-ayat  Al  Quran  dan  hadis  yang  digunakan  oleh  Wahbah  az-Zuhayli sebagai dasar penetapan talak akan diuraikan berikut ini.
Talak yang diucapkan dengan lafal talak dan khuluk merupakan dua jenis  talak  yang  tidak  membutuhkan  putusan  pengadilan.  Wahbah  al- Zuhayli  menyebutkan  bahwa  dasar  hukum  dalam  penetapan  talak tersebut adalah berdasarkan pendapat jumhur ulama yang menggunakan hadis Nabi Saw. tentang talak senda gurau 10 .
Ibnu  al-Mundzir rahimahullah berkata,  “Para  ulama  dari  yang  saya ketahui  ber ijma ʽ (sepakat)  bahwa  talak  yang  diucapkan  serius  maupun bercanda  adalah  sama  saja  (tetap  jatuh  talak)”.Imam  an-Nawawi rahimahullah berkata, “Orang yang mentalak dalam keadaan rida, marah, serius maupun bercanda, talaknya teranggap”.Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah berkata,  “Talak  dengan  ucapan  tegas  tidak  diperlukan adanya  niat.Bahkan  talak  tersebut  jatuh  walau  tanpa  disertai  niat.  Tidak ada  beda  pendapat  dalam  masalah  ini.  Karena  yang  teranggap  di  sini adalah ucapan dan itu sudah cukup walau tak ada niat sedikit pun selama lafal  talaknya  tegas  ( sharih )  seperti  dalam  jual  beli,  baik  ucapan  tadi hanyalah gurauan atau serius 11 ”.
Enam jenis perceraian di atas jika ditinjau dari konsep mashlahah yang terdapat  dalam  teori maqâsid  asy-syarî’ah maka  tampak  hal  ini  masuk  ke dalam tingkatan al-Maqasid al-Dharuriyat, yakni maqasid yang apabila tidak direalisasikan  akan  timbul  kerusakan  pada  salah  satu  dari  lima  tujuan hukum Allah. Menurut analisa apabila cerai gugat ini tidak dilaksanakan
10 Sebagaimana yang telah disebutkan dalam sabda Rasulullah saw :
“Dari Abu Hurairah ra berkata, telah bersabda Rasulullah saw : Tiga perkara seriusnya menjadi serius (jatuh), gurauannya juga menjadi serius (jatuh) : Yaitu pernikahan, talak, dan rujuk . Diriwayatkan oleh Imam empat kecuali Nasa’I dan telah di  sahihkan oleh Hakim”. Disebutkan dalam kitab Bulugh al Marom Min Adillatil Ahkam halaman 218.
11 Muhammad  al  San’ani, Subul  al  salam ,  (Mekah  al  Mukarromah:  Maktabah  Nizar Mustofa al Baz,2004), hlm.978.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
maka akan sangat menggangu hak istri yang merupakan bagian dari hifzh al-nafs. 12
Dari beberapa pendapat di atas beserta dalilnya, maka Syekh Wahbah al  Zuhayli  lebih  mnguatkan  pendapat  pertama  yaitu talak  tiga  sekaligus dianggap sah dan  jatuh tiga talak karena memiliki dalil dan alasan yang lebih  kuat  untuk  diterapkan.Namun  demikian,  apabila  seorang  hakim pengadilan  atau  peraturan  perundangan  di  suatu  negara  lebih  memilih pendapat kedua (talak dianggap sah dan hanya jatuh satu talak) dengan mempertimbangkan  kemashlahatan  umat,  maka  hal  tersebut  dapat dijadikan  landasan  yang  kuat  dalam  menetapkan  hukum,  terlebih banyaknya masyarakat yang awam dan meremehkan perkataan tersebut.

## Kompilasi Hukum Islam Tentang Talak Tiga Sekaligus
Talak  ba’in kubraa adalah  talak  yang  terjadi  untuk  ketiga  kalinya.
Talak  jenis  ini  tidak  dapat  dirujuk  dan  tidak  dapat  dinikahi  kembali, kecuali  apabila  pernikahan  itu  dilakukan  setelah  berkas  isteri,  menikah dengan  orang  lain  dan  kemudian  terjadi  perceraian ba’da  al  dukhul dan hadis masa iddahnya.
Dalam  konteks  hukum  Islam  pada  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) yang  berlaku  berdasarkan  Instruksi  Presiden  No.  1  Tahun  1991  tentang Penyebarluasan  KHI,  perceraian  karena  talak  dapat  kita  lihat pengaturannya dalam Pasal 114 KHI yang berbunyi putusnya perkawinan yang  disebabkan  karena  perceraian  dapat  terjadi  karena  talak  atau berdasarkan gugatan perceraian.Yang dimaksud tentang talak itu sendiri menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.Talak tiga ini disebut juga  dengan  talak  ba'in  kubraa  yang  pengaturannya  dapat  kita  temui dalam Pasal 120 KHI.Jatuhnya talak ba'in kubraa menurut pasal tersebut yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya bukan talak ba'in kubraa atau talak  tiga  yang  di  jatuhkan  secara  sekaligus,  sedangkan  pada  dasrnya jumhur ulama  berpendapat tentang talak ba'in kubraa dalam  kitab  kitab fikihnya  menyatakan  bahwa  talak  ba'in  kubraa  itu  tetep  jatuh  tiga  dan sah.
Menurut  Pasal  120  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  penjatuhan  talak tiga  sekaligus  dihukumi  tidak  sah.Hal  ini  karena  penjatuhan  talak  ba'in
12 Sadiani  Abdul  Khair,  “Analiisis  Kritis  Pemikiran  Wahab  Zuhayli  Tentang  Penetapan Talak”, Jurnal Fenomena. Vol. 8.No.2. 2016. hlm. 154. http://Journal.Uinsi.ac.id/index.php/fenomena/article/view

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
kubra  menurut  pasal  tersebut  harus  dilakukan  secara  bertahap.  Talak yang dijatuhkan sekaligus tidak sama dengan penjatuhan talak tiga secara bertahap.
Jika jatuh talak, lalu dirujuk, setelah itu ditalak lagi, kemudian dirujuk lagi,  kemudian  ditalak,  ini  baru  disebut  tiga  kali.Artinya  suami  masih mempunyai kesempatan untuk rujuk.Mematuhi peraturan hukum negara ini  tidak  berarti  menentang  keputusan  yang  telah  disepakati  oleh  empat imam  mazhab.Karena  keputusan  hukum  dapat  dikatakan  maslahat apabila  sesuai  dengan  konteks  zamannya.Sementara,  kemaslahatan  di setiap  zaman  berbeda-beda  sebab  adanya  perubahan  “urf/adat  istiadat dan kondisi manusia.Sebagaimana dalam kaidah fikih.
Keputusan negara ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi manusia  dengan  menjaga  ikatan  perkawinan  dan  melindungi kemaslahatan anak-anak.Namun, karena menurut mayoritas ulama talak tiga  sekaligus  dihukumi  terjadi  maka  alangkah  baiknya  bagi  para  suami untuk bersikap hati-hati dengan tidak mudah mengucapkan talak tiga. Talak  jenis  ini  tidak  dapat  dirujuk  dan  tidak  dapat  dinikahkan kembali,  kecuali  apabila  pernikahan  itu  dilakukan  setelah  bekas  istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan  habis  masa  'Iddahnya,  sedangakan  menurut  pendapat  para  jumhur Ulama talak ba'in kubraa yang di jatuhkan sekaligus adalah jatuh tiga dan sah.
Penjatuhan talak tiga oleh suami kepada istrinya tersebut dilakukan di luar  pengadilan  agama.  Dalam  Pasal  129  KHI  berbunyi  seorang  suami yang  akan  menjatuhkan  talak  kepada  istrinya  mengajukan  permohonan baik  lisan  maupun  tertulis  kepada  Pengadilan  Agama  yang  mewilayahi tempat  tinggal  istri  disertai  dengan  alasan  serta  meminta  agar  diadakan sidang untuk keperluan  itu.Jadi, talak yang diakui  secara hukum negara adalah  yang  dilakukan  atau  diucapkan  oleh  suami  di  muka  Pengadilan Agama.Jika talak diucapkan suami di luar Pengadilan Agama, hanya sah menurut  hukum  agama  saja,  tetapi  tidak  sah  menurut  hukum  yang berlaku  di  negara  Indonesia.Akibat  dari  talak  yang  dilakukan  di  luar pengadilan  adalah  ikatan  perkawinan  antara  suami  istri  tersebut  belum putus secara hukum.
Analisis Terhadap Komparasi Perspektif Syekh Wahbah al Zuhaily Dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Talak Tiga Sekaligus

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
Persamaan  Pandangan  Wahbah  al  Zuhayli  dan  Kompilasi  Hukum Islam  tentang  talak  tiga  sekaligus.  Dalam  konteks  ini  antara  pandangan Wahbah al Zuhayli dan Kompilasi Hukum Islam sama sama beranggapan jatuh talak dengan berpedoman terhadap empat mazhab Maliki, Hambali, Syafi’i, Hanafi, dan beberapa jumhur ulama.
Perbedaan  Perspektif Syekh Wahbah al Zuh ayli dan Kompilasi Hukum Islam  tentang  talak  tiga  s ekaligus . Dalam  pandangan  Wahbah  al  Zuhayli talak tiga yang diucapkan sekaligus maka itu dianggap sah dan jatuh tiga talak,  sedangkan  dalam  KHI  walaupun  talak  diucapkan  tiga  kali sekaligus,  maka  hanya  dianggap  jatuh  satu  talak,  Dan  juga  dalam pandangan  wahbah  al  Zuhayli  talak  yang  dilakukan  di  luar  pengadilan dianggap  sah  sedangkan  dalam  KHI  talak  yang  dilakukan  di  luar pengadilan dianggap tidak sah.
Berikut  Komparasi  antara  Pemikiran  Syekh  Wahbah  al  Zuhayli  dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Talak Tiga Sekaligus :
Perspektif Wahbah al Zuhayli Perspektif Kompilasi Hukum Islam 1.Talak tiga sekaligus dianggap sah 1.Talak tiga sekaligus dianggap sah 2.Talak tiga sekaligus jatuh tiga talak (Talak ba’in kubraa ) 2.Talak  tiga  sekaligus  jatuh  satu  talak (Talak ba’in sughraa )
3.Talak ada yang membutuhkan keputusan  pengadilan  dan  ada  yang tidak membutuhkan keputusan pengadilan. 3.Talak  harus  melalui  keputusan Pengadilan Agama. 4.Talak  di  luar  Pengadilan  dianggap sah 4.Talak  di  luar  Pengadilan  dianggap tidak sah
Perceraian  di  Indonesia  bukanlah  hal  yang  asing,  terlebih  ketika berbicara  mengenai  penetapan  talak  yang  selama  ini  menjadi  dualisme. Pemerintah  melalui  undang-undang  menyebutkan  jika  perceraian  hanya dapat  dilakukan  di  depan  pengadilan,  masyarakat  yang  sejatinya merupakan  pihak  yang  secara  langsung  mengkonsumsi  hukum  justru mengatakan  sebaliknya.  Bahkan  bukan  kalangan  awam  saja  yang

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
mengatakan  jika  talak  di  luar  pengadilan  memilki  kekuatan  hukum melainkan juga para pemuka agama dan kaum intelektual.
Terkait  dengan  hal  ini  perlu  solusi  untuk  mengatasi  perbedaan pemahaman  antara  fikih  yang  hidup  dan  berkembang  di  tengah masyarakat  dan  undang-undang  sebagai  kebijakan  dari  pemerintah. Berpijak  pada  teori eklektisisme hukum  dari  Qodri  Azizy  yang menyebutkan bahwa sistem hukum baik hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat bukan dalam suasana konfik, tetapi mengarah pada proses saling  koreksi  dan  mengisi  serta  melengkapi,  maka  perlu  dicari  posisi ideal dari dualisme penetapan talak yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu harus  ada  harmonisasi  hukum  antara  fikih  dan  undang-undang  yang mengatur tentang penetapan talak.
Terkait  dengan  penetapan  talak  di  Indonesia  maka  yang  perlu diharmonisasikan  adalah  sistem  pengaturan  atau  hukum  acara  yakni Undang-Undang  No  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  Pasal  39  ayat  1 yang  menyatakan  bahwa  perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan sidang pengadilan dan fikih di masyarakat yang menyatakan bahwa talak dapat  dilaksanakan  di  luar  pengadilan.  Harmonisasi  ini  perlu dilakukanagar  fungsi  peraturan  perundang-undangan  yang  dilahirkan dapat berjalan dengan baik dalam masyarakat.
Apabila  dikaitkan  dengan  pemikiran  Wahbah  al  Zuhayli  negara Indonesia  memiliki  peluang  untuk  mengatasi  problematika  penetapan talak yang selama ini menjadi perdebatan. Dengan menganalisa pendapat Wahbah  al  Zu ḥ aylī  kemudian  disandingkan  dengan  konteks  talak  di Indonesia agaknya pemikirannya tentang penetapan talak relevan dengan situasi dan kondisi yang ada di Indonesia dan dapat mengharmonisasikan perbedaan  antara  undang-undang  yang  menyatakan  bahwa  talak  hanya dapat  dilaksanakan  di  pengadilan  dan  fikih  yang  menyatakan  bahwa talak dapat dilaksanakan dimanapun tempatnya baik di pengadilan atau di luar pengadilan.
Pengadilan  agama  di  Indonesia  sebagai  lembaga  resmi  yang memeriksa,  mengadili  dan  menyelesaikan  sengketa  perceraian  sejatinya menginginkan  agar  ikatan  perkawinan  antara  suami  istri  tetap  terjaga dengan  baik,  sehingga  bagi  mereka  yang  ingin  bercerai  harus  melalui pengadilan.
Persoalan  selanjutnya  yang  timbul  adalah  ketika  suami  istri  telah bercerai di luar pengadilan kemudian salah satu dari mereka mengadukan

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
perkara  tersebut  baik  melalui  permohonan  cerai  atau  gugat cerai.Setidaknya  ada  2  pokok  masalah  besar  ketika  suami  istri  telah bercerai  di  luar  pengadilan  kemudian  salah  satu  dari  keduanya melaporkan perkara mereka ke pengadilan.
Pertama  dalam  prosedur  pelaksanaannya  hakim  sama  sekali  tidak menanyakan perihal perceraian mereka di luar pengadilan. Dalam hal ini pertanyaan  hakim  di  pengadilan  hanya  seputar  pada  petitum  yang tertuang dalam surat permohonan ataupun surat gugatan.
Kedua substansi upaya damai yang dilakukan oleh pengadilan hanya sebatas  pada  prioritas  agar  mereka  tidak  jadi  bercerai.Pernyataan  ini sesuai  dengan  fakta  yang  ada  di  lapangan.Setiap  upaya  damai  yang dilakukan oleh hakim tujuannya adalah agar mereka rukun kembali dan tidak jadi bercerai. Padahal bisa jadi fakta yang terjadi di lapangan mereka telah bercerai.
Selain  tidak  diakuinya  keabsahan  talak  di  luar  pengadilan,  yang menjadi  pokok  masalah  utama  lainnya  adalah  tidak  adanya  peraturan atau  undang-undang  yang  mengatur  tentang  rukun  dan  syarat  talak menjadikan masyarakat cenderung berpegang pada fikih.  Padahal rukun dan  syarat  talak  merupakan  kunci  dari  keabsahan  talak  yang  menjadi perdebatan.
Untuk itu guna menghilangkan khilaf yang terjadi terkait rukun dan syarat  talak  serta  menghilangkan  ketidakpastian  hukum  yang  terjadi  di masyarakat terkait dengan dualisme hukum, 13 pemerintah perlu membuat aturan  tetap  terkait  dengan  rukun  dan  syarat  talak  untuk  kemudian menjadi pedoman bagi hakim dalam menangani perkara talak yang telah terjadi di luar pengadilan.Keadaan seperti ini selaras dengan kaidah fikih yang menyebutkan bahwa 14 :
Kaidah  tersebut  menjelaskan  bahwa  adanya  ketentuan  dari  hakim adalah  untuk  menghilangkan  khilaf  yang  ada  di  tengah-tengah masyarakat  terkait  dengan  persoalan  fikih  salah  satunya  talak.  Dengan adanya aturan baku terkait dengan rukun dan syarat talak maka hakim di
13 Melly  Lisniarti,  Analisi  Yuridis  Penjatuhan  Talak  Tiga  Ditinjau  drai  Hukum Perkawinan Islam, E-Jurnal Gloria Yuris, Vol. 3 No.1 Tahun 2014 https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/8888/0 14 Sadiani Abdul Khair, “ Analiisis Kritis Pemikiran Wahab Zuhayli Tentang Penetapan Talak”, Jurnal Fenomena. Vol. 8.No.2. 2016. hlm.156 http://Journal.Uinsi.ac.id/index.php/fenomena/article/view

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
pengadilan  akan  lebih  mudah  untuk  menjawab  pertanyaan-pertanyaan masyarakat tentang perbedaan penetapan talak antara fikih dan undang- undang. 15

## Itsbat Talak Untuk Perlindungan Hukum.
Setiap warga negara  berhak  atasperlindungan hukum sesuai dengan amanatUndang-Undang  Dasar  1945.  Sebagai  warga  Negara  pasangan  yang talak  diluar  pengadilan  tentu  berhak  mendapat  perlindungan  dan  upaya hukum.  Pada  satu  sisi  secara  lahiriyah  pasangan  ini  terlihat  melanggar peraturan perundangan-undangan, namun disisi lain sebagai warga negara walaupun  sudahbersalah  semestinya  diberi  peluang  untuk  memperbaiki dirinya  dan  melakukan  upaya  hukum,  baik  atas  inisiatif  atau  kesadaran sendiri  maupun  karena  desakan  atau  kondisi  tertentu.  Apalagi  melakukan talak  diluar  pengadilan  secara  hukum  hanya  dikategorikan  sebagai pelanggaran  bukan  suatu  kejahatan(pidana).  Salah  satu  cara  untuk mendapatkan  perlakuan  hokum  bagi  pasangan  talak  diluar  pengadilan adalahdengan cara mengajukan itsbat talak.
Undang-undang  juga  mengamanatkan  bahwa  Negara  berkewajiban melindungi segenap warganya dari berbagai hal yang akan merugikan sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan.Orang  yang  telah  dinyatakan bersalah  pun  wajib  dilindungi,  tidak  boleh  diperlakukan  semena-mena dengan  melanggar  haknya.  Pengadilan  sabagai  institusi  Negara  yang diperankan  oleh  perangkat-perangkatnya  mewakili  negara  untuk memberikan hak-hak hukum bagi warga negara. Peradilan agama merupakan proses pemberian keadilan berdasarkan hukum Islam kepada orang-orang Islam yang  di  lakukan  di  Pengadilan  Agama  dan  Pengadilan  Tinggi  Agama. Keberadaan  peradilan  agama,  dalam  sistem  peradilan  nasional  Indonesia, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. 16
Ketika  kasus  talak    di  luar  pengadilan  diproses  melalui  itsbat  talak supaya talaknya diakui secara hukum maka hal tersebut membutuhkankan  kehadiran  Negara  dalam  melindungi  warganya. Pasangan  yang  telah  diitsbatkan  nikahnya  ini  dapat  menjalani  perbuatan hukum selanjutnya tanpa ada lagi hambatan, seperti menikah kembali, itsbat nikah dan lain sebagainya.
15 Sadiani Abdul Khair, “ Analiisis Kritis Pemikiran Wahab Zuhayli Tentang Penetapan Talak”, Jurnal Fenomena. Vol. 8.No.2. 2016, hlm. 157 16 Hepi  Duri  Jayanti,  Talak  Tiga  Di  Luar  Pengadilan  Perspektif  Hukum  Islam  Dan Hukum  Positif  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  (Studi  Analisis  Putusan  Pengadilan  Agama ArgamakmurNomor  0207/Pdt.G/2015/PA.AGM),  Qiyas  (Jurnal  Hukum  Islam  dan Peradilan, Vo. 1 No.2 Tahun 2016. https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/958

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
Perempuan  menjadi  pihak  yang  penting untuk diperhatikan. Orang sering mengasumsikan bahwa talak di luar pengadilan akan  merugikan  kaum perempuan.  Begitu  juga  banyak  pihak  yang  mengkhawatirkan  bila  itsbat talak dilakukan di pengadilan akan meluasnya talak di luar pengadilan. Ketika Pengadilan  Agama  diberikan  kewenangan  untuk  memutuskan  Itsbat  Nikah, banyak  orang  mengkhawatirkan  akan  maraknya  nikah  liar.  Ternyata  nikah liar  sudah  ada  sejak  lama  dan  tidak  mengalami  peningkatan  yang signifikan.  Kalaupun ada peningkatan  nikah liar, belum tentu disebabkan oleh  adanya  itsbat  nikah.  Itsbat  nikah  malah  banyak  menyelamatkan  kaum perempuan  dan  masyarakat  secara  lebih  luas.Oleh  karena  itu  kekhawatiran terhadap itsbat talak  akan  menyebabkan  meluasnya  talak  di  luar  pengadilan tidak  didukung  dengan  alasan  yang  kuat.  Apalagi  kasus  itsbat  talak  ini belum ada.
Dengan  adanya  itsbat  talak  kaum  perempuan  yang  ditalak  oleh suaminya  secara  semena-mena  akan  mendapatkan  perlindungan  hukum. Perempuan  akan  memperoleh  hak-haknya  sesuai  dengan  keputusan hakim. Perempuan  yang  telah  terlanjur  menikah  liar  setelah  talak  liar  tidak terancam  keabsahan  perkawinannya  dan  keabsahan  anaknya,  karena  talak yang dijatuhkan  oleh suaminya  diakui oleh  pengadilan sejak diucapkan. Bila  talak  sudah  terjadi  diluar  pengadilan  lalu  pasangan  suami  isteri mengajukan  ikrar  talak  di  Pengadilan  Agama,  maka  ada  kemungkinan seorang  perempuan  akan  menjalani iddah talak  dua  kali.  Pertama; iddah setelah talak di luar pengadilan, kedua; iddah sesudah talak diputuskan oleh pengadilan. Akan tetapi bila ada itsbat talak perempuan akan menjalani satu kali iddah ,  yaitu iddah setelaht  alak  di  luar  pengadilan.  Hal  ini  tentu  akan menguntungkan  bagi  perempuan,  karena  dia  tidak  terlalu  lama  menjalani masa iddah .  Bahkan  perempuan  tersebut  bisa  langsung  menikah  sesudah itsbat talak bila masa iddah talak di luar pengadilan sudah habis.
Apabila  itsbat  talak  diberlakukan  maka  talak  di  luar  pengadilan  akan diakui  oleh  hukum  perkawinan  di  Indonesia  dan  menjadi  talak  yang  tercatat. Hal  ini  sama  halnya  dengan  itsbat  nikah.Dengan  adanya  itsbat  nikah  maka nikah  liar  akan  dapat  dicatatkan  dan  menjadinikah  tercatat,  begitu  juga  talak liar dengan adanya istbat talak akan dapat dicatatkan dan menjadi talak tercatat. Adanya  perbedaan  pandangan  antara  mayoritas  ulama  dengan  KHI berkaitan  dengan  talak  diluar  Pengadilan  baik  talak  satu,  dua  atau  tiga (sekaligus)  juga  memerlukan  adanya  solusi  dari  masalah  tersebut,  yaitu solusi kuratif yaitu pengajuan cerai talak dan pengajuan isbat talak yang sama  sama  diatur  melalui  peraturan  perundang  undangan.  Sedangkan solusi  preventif  adalah  melalui  pembinaan  tokoh  masyarakat  dan sosialisasi prosedur berperkara secara benar agar sesuai dengan ketentuan

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
yang telah diatur dalam syariat Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia sehingga dapat mengurangi dan mencegah terjadinya talak liar.

## Penutup
Dengan  menganalisa  pendapat  Syekh  Wahbah  al  Zu ḥ ayli  yang menyebutkan  adanya  tiga  pendapat  ulama  tentang  talak  tiga  sekaligus serta  pemikirannya  tentang  penetapan  talak  dengan  memilah  praktek terjadinya talak menjadi dua bagian yaitu talak yang tidak membutuhkan putusan  pengadilan  dan  talak  yang  harus  melalui  putusan  pengadilan apabila  disandingkan  dengan  konteks  talak  di  Indonesia  berdasarkan Kompilasi  Hukum  Islam  sangat  relevan  untuk  diterapkan  di  Indonesia. Namun  berdasarkan  ketentuan  pasal  117  KHI  yang  menyebutkan  talak adalah  ikrar  suami  di  hadapan  Pengadilan  Agama  dan  ketentuan  pasal 120  KHI  yang  menjelaskan  bahwa  talak ba'in  kubraa adalah  talak  yang terjadi  untuk  ketiga  kalinya,  bukan  talak  tiga  yang  di  jatuhkan  secara sekaligus. Hal tersebut pada dasarnya berbeda dengan pendapat jumhur ulama’ tentang talak ba'in kubraa dalam kitab kitab fikih yang menyatakan bahwa  talak ba'in  kubraa (sekaligus)  itu  tetep  jatuh  tiga  dan  sah  baik  di pengadilan maupun di luar pengadilan.
Adanya  perbedaan  pandangan  antara  mayoritas  ulama  dengan  KHI memerlukan  adanya  solusi  yaitu:  Pertama,  solusi  kuratif,berupa pengajuan  cerai  talak  dan  pengajuan  isbat  talak.  Kedua,  solusi  preventif melalui pembinaan tokoh masyarakat dan sosialisasi prosedur berperkara secara  benar  sesuai  dengan  ketentuan  Syariat  Islam  dan  hukum  yang berlaku di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Kompilasi Hukum Islam (KHI), 2020, Bandung: Nuansa Aulia. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Al- Shan’ani. Subul al Salam . Beirut: Dar Al Fikr, 1991.
Beni Ahmad Saebani. Fiqh Munakahat 2 . Bandung: Pustaka Setia, 2016.
Ibnu  Hajar  al-Asqalani. Bulughal-Marom  Min  Adillatil  Ahkam ,  vol  5,  Al Maktabah Al Assiriya, 2007.
Joaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif  Dan Empiris. cet. 4. Jakarta: Kencana, 2016. Muhammad al San’ani. Subul al salam , Mekah al Mukarromah: Maktabah Nizar Mustofa al Baz, 2004.
Syaikhu  dkk. Perbandingan  Mazhab  Fiqh:  Perbedaan  Pendapat  di  Kalangan Imam Mazhab. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, ISSN. 2809 - 3402
Sayyid Sabiq. Fiqh al Sunnah . Beirut: Dar al Fikr, 1998.
Hepi  Duri  Jayanti.  ‘Talak  Tiga  Di  Luar  Pengadilan  Perspektif  Hukum Islam  Dan  Hukum  Positif  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  (Studi  Analisis Putusan Pengadilan Agama ArgamakmurNomor 0207/Pdt.G/2015/PA.AGM)”.  Jurnal  Hukum  Islam  dan  Peradilan, Vo. 1 No.2 Tahun 2016.
Ihda  Shofiyatun  Nisa.  “Talak  di  Luar  Pengadilan  Agama(Menurut  Teori Maslahat)”.  The  Indonesian  Journal  of  Islamic  Law  and  Civil  Law,
Vol. 1, No. 1. 2020.
Melly  Lisniarti.  “Analisi  Yuridis  Penjatuhan  Talak  Tiga  Ditinjau  drai Hukum Perkawinan Islam”. E-Jurnal Gloria Yuris, Vol. 3 No.1 Tahun 2014.
Muslim  Zainuddin  dkk. “ Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Perubahan Talak  Tiga  Menjadi  Talak  Satu  (Analisis  Terhadap  Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)”. Samarah:  Jurnal  Hukum  Keluarga  dan Hukum Islam Volume 2 No. 1 2018.
Sadiani Abdul Khair. “Analisis Kritis Pemikiran Wahab Zuhayli Tentang Penetapan Talak”. Jurnal Fenomena. Vol. 8.No.2. 2016.