## Moh. Syamsul Muarif
Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia Email: somesoul.arif@iaibafa.ac.id
Abstrak:  Peradilan  dianggap  sebagai  lembaga  yang  sangat formal  dan  terkesan  jauh  dari  masyarakat.  Selain  itu, dianggap tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi, bahkan justru  menimbulkan  permasalahan  yang  baru,  salah-satunya adanya permusuhan suami istri dan keluarga masing-masing sebagai  akibat  putusan  perceraian.  Untuk  menghindari  hal tersebut, maka sebelum berperkara hakim diwajibkan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Gugatan yang sering terjadi adalah karena alasan syiqaq, yaitu perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri. Apabila  terjadi  hal  yang  demikian  suami  isteri  harus  segera diberi  nasehat  dengan  cara  mengutus  Hakam  sebagai  juru damainya.  Hal  ini  agar  upaya  perdamaian  bisa  dilakukan secara  optimal,  tidak  sekedar  formalitas  dan  diharapkan dapat  mengurangi  angka  perceraian.  Penerapan  Hakam sebagai upaya penyelesaian perselisihan karena alasan syiqaq di  berbagai  pengadilan  tingkat  pertama  menghadapi  banyak kendala, baik teknis maupun non-teknis. Karena itu peneliti merasa  tertarik  untuk  mengkaji  efektifitas  peran  hakam dalam menengahi masalah perceraian tersebut.
Kata Kunci: Hakam, Syiqaq, Pengadilan Agama

## Pendahuluan
Peradilan  pada  dasarnya  dibentuk  untuk  menyelesaikan  masalah. Namun,  dalam  kenyataannya  kadang-kadang  lembaga  peradilan  tidak mampu  menyelesaikan  masalah  yang  dihadapi  para  pihak.  Bahkan, seringkali  menimbulkan  masalah  baru,  yakni  pemusuhan  yang berkepanjangan  di  antara  para  pihak.  Hal  itu  disebabkan  karena  dalam lembaga peradilan menempatkan para pihak pada sisi yang berbeda dan berhadapan,  sehingga  putusan  dari  lembaga  peradilan  sering dikonotasikan dengan kalah dan menang. 1
Selain itu, di Indonesia saat ini banyak sekali kritik yang ditujukan kepada  lembaga  peradilan  sebagai  lembaga  yang  lamban  dan  berbelit- belit. Sekedar  gambaran  bahwa  setidak-tidaknya  ada  4  (empat)  tahapan bila  berperkara  di  Pengadilan. Pertama, tahapan  Pengadilan  tingkat pertama  walau  sekarang  relatif  cepat  karena  oleh  Mahkamah  Agung untuk  menyelesaikan  perkara  perdata  maksimal  6  (enam)  bulan,  tetapi penyelesaian  dalam  tahap  ini  terkesanlambat. Kedua, tahap  Pengadilan tingkat Banding: dalam praktek sering terjadi keterlambatan penyampaian dari Pengadilan di bawahnya, bahkan sambil menunggu putusan Banding dan  perkaranya  selesai  untuk  dikirim  kembali  ke  Pengadilan  tingkat pertama oleh panitera, maka kepada para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan Kasasi, sehingga penyelesaian sengketa bisa lebih lama lagi. Ketiga, tahapan Kasasi: sebelum perkara diputus dan diserahkan kembali ke Pengadilan dibawahnya untuk di eksekusi, biasanya menunggu 3 (tiga) tahun  untuk  bisa  diputus  Kasasinya. Keempat, tahapan  Peninjauan Kembali:  kurang  lebih  8 (delapan)  tahun  sebelum perkara  itu  tiba  pada taraf dapat dilaksanakan oleh juru sita pada Pengadilan tingkat pertama. Lambatnya penyelesaian perkara lewat proses peradilan ini sulit dihindari apalagi  dihilangkan,  karena  selain  berperkara  di  Pengadilan  harus mengikuti hukum acara, juga dipengaruhi oleh sikap masyarakat pencari keadilan  yang  tidak  puas  terhadap  putusan  yang  dijatuhkan  oleh Pengadilan.  Kekalahan  dianggap  ketidakadilan  dan  karenanya  segala upaya hukum yang dibenarkan oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku ditempuh dan dimanfaatkan, seperti pengajuan Banding, Kasasi bahkan Peninjauan Kembali. 2
1 Dalam putusan hakim, adilnya suatu pustusan pasti harus ada pihak yang “dikalahkan” dan  “dimenangkan”.Tidak  mungkin  keduanya  sama-sama  dimenangkan  atau dikalahkan. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan akan dirasa berbeda oleh  pihak  yang  kalah  dan  demikian  pula  sebaliknya.  Lihat.  M.  Yahya  Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Pedarilan Agama: UU No. 7 tahun 1989, cet. ke-3, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1997), 47.
2 Joni  Emerzon,  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan;  Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitase (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 16.
Untuk  menghindari  proses  beracara  yang  berbelit-belit  seperti  di atas,  maka  sebelum  berperkara,  hakim  diwajibkan  untuk  mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini sejalan dengan tuntunan dan tuntutan dalam ajaran Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan  dan  persengketaan  melalui  pendekatan  ishlah.  Karena  itu, layak  sekali  apabila  para  hakim  Pengadilan  Agama  menyadari  dan mengemban  fungsi  mendamaikan.  Sebab,  bagaimanapun  adilnya putusan, akan lebih baik dan lebih adil apabila diselesaikan dengan jalan perdamaian.  Dalam  suatu  putusan,  bagaimanapun  adilnya,  pasti  ada pihak  yang  dikalahkan  dan  dimenangkan.  Tidak  mungkin  kedua  pihak sama-sama  dimenangkan  atau  sama-sama  dikalahkan.  Hal  ini  sebab, karakteristik  litigasi  adalah  menang  atau  kalah,  artinya  seadil-  adilnya putusan  yang  dijatuhkan  hakim,  akan  tetap  dirasa  tidak  adil  oleh  pihak yang kalah. Begitupun juga sebaliknya, bagaimanapun zalimnya putusan yang dijatuhkan akan dianggap dan dirasa adil oleh pihak yang menang. Berbeda,  dengan  perdamaian,  hasil  perdamaian  yang  tulus  berdasar kesadaran bersama dari pihak yang bersengketa, terbebas dari kualifikasi menang  dan  kalah.  Mereka  sama-sama  menang  dan  sama-sama  kalah atau  win-win  solution,  sehingga  kedua  belah  pihak  akan  pulih  dalam suasana  rukun  dalam  persaudaraan,  tidak  dibebani  dendam  yang berkepanjangan. 3
Salah  satu  gugatan  perceraian  yang  sering  terjadi  dalam  perkara perceraian adalah karena alasan Syiqaq, yaitu perselisihan yang tajam dan terus  menerus  antara  suami  istri. 4 Apabila  terjadi  hal  yang  demikian, maka  suami  istri  harus  segera  diberi  nasehat  dan  perselisihan  mereka harus  segera  diselesaikan  dengan  cara  mengutus  dua  orang  juru  damai, yang salah satunya dari pihak suami dan yang satunya lagi dari pihak istri. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:
اًح َلَْصِا آَدْيِرُّي ْنِا اَهِلْىَا ْنِّم اًمَكَحَو وِلْىَا ْنِّم اًمَكَح اْوُ ثَعْ باَف اَمِهِنْيَ ب َقاَقِش ْمُتْفِخ ْنِاَو اًرْ يِبَخ اًمْيِلَع َناَك َوّّٰللا َّنِا اَمُهَ نْ يَ ب ُوّّٰللا ِقِّفَوُّ ي
5
Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri, maka diwajibkan untuk mengutus dua orang juru damai, dan apabila  mereka  memiliki  niat  untuk  melakukan  perbaikan  hubungan antara  suami  istri,  maka  Allah  Swt  akan  memberikan  Taufik  kepada
3 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU    No. 7 Tahun 1989 (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 65.
4 Hal  yang  berkenaan  dengan  tata  cara  pepemeriksaan  perkara  perceraian  atas  dasar alasan Syiqaq diatur dalam Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989.
5 Al-Quran, 4:35
mereka.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  upaya  kedua  juru  damai  untuk melakukan perbaikan hubungan antara suami istri merupakan upaya yang harus  dilakukan  sebelum  melakukan  perceraian.  Oleh  karena  itu,  kedua juru  damai  berkewajiban  meluruskan  pihak  yang  melakukan  kesalahan, apabila  keduanya  mendapati  kekurangan  dan  kesalahan  pada  pihak suami.  Misalnya,  jika  suami  melalaikan  kewajibannya  terhadap  istri, seperti  tidak  menafkahinya,  atau  pelit  dalam  memberi  nafkah,  atau berbuat  sewenang-wenang  terhadap  istrinya,  maka  kedua  juru  damai harus  memaksa  suami  untuk  menjalankan  kembali  kewajibannya. Demikian  pula  jika  keduanya  mendapati  kekurangan  pada  pihak  istri, misalnya  ia  keluar  rumah  tanpa  izin  suami,  membangkang  suami  atau melakukan  tindakan  lain  yang  menentang  suami,  maka  keduanya  juga berhak  memaksa  istri  untuk  menjalankan  kembali  kewajibannya  dan menasehatinya untuk meninggalkan perbuatannya itu.

## Pengertian Dan Dasar Hukum Hakam
Hakam  menurut  bahasa  berasal  dari  kata  hakama-hukman- hukumatan  yang  berarti  memimpin.  Sedangkan  menurut  istilah  Hakam adalah  pihak  yang  berasal  dari  keluarga  suami  dan  istri  atau  pihak  lain yang  bertugas  menyelesaikan  perselisihan.  Hakam  ditunjuk  oleh pengadilan  dan  berkewajiban  untuk  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya untuk mendamaikan kedua belah pihak. 6
Hakam  adalah  salah  satu  bentuk  penyelesaian  sengketa  alternatif yang  bersifat  konsesus  (kooperatif/  kerjasama).  Pilihan  penyelesaian perselisihan  dalam  bentuk  Hakam  merupakan  teknik  atau  mekanisme penyelesaian sengketa yang mendapatkan perhatian serta diminati dengan beberapa  alasan  yang  melatar  belakanginya  sebagai  berikut: Pertama, Perlunya  menyediakan  mekanisme  penyelesaian  perselisihan  yang  lebih fleksibel  dan  responsif  bagi  kebutuhan  para  pihak  yang  berperkara. Kedua, untuk  memperkuat  keterlibatan  keluarga  maupun  masyarakat dalam proses penyelesaian perselisihan. 7
Selain itu, Hakam juga sesuai dengan prinsip ajaran Islam, firman Allah Swt dalam surat al-Qur’an (4): 35 Diatas.
Hakam  menurut  Murtadha  Mutahhari  merupakan  sinonim  dari kata arbiter 8 yang berasal dari kata latin arbitrare (bahasa latin) yang berarti kekuasaan  untuk  menyelesaikan  suatu  perkara  menurut  kebijaksanaan.
6 Abdullah ibn Hijazi ibn Ibrahim, Hasyiyyah al Syarqawiy ala Tuhfatu al Tullab Bisyarhi Tahrir Tankihul Lubab (Beirut: Darul Fikr, 1996), jilid II, 276
7 Keterlibatan keluarga atau orang dekat dalam masalah Hakam tertuang dengan sangat jelas  dalam  Pasal  76  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989.  Lihat:  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 (Jakarta: Citra Wacana, 2008), 137.
8 Murtadha Muthahhari, Hak-Hak Wanita Dalam Islam (Bandung, Lentera, 2000), 97.
Lebih  lanjut  dinyatakan  bahwa  Hakam  dipilih  dari  keluarga  suami  dan istri. Walau demikian, ada suatu pola umum yang dapat diikuti, yang pada umumnya dijalankan oleh Hakam dalam rangka penyelesaian perselisihan para  pihak.  Sebagai  suatu  pihak  diluar  perkara,  yang  tidak  memiliki kewenangan  memaksa,  Hakam  berkewajiban  untuk  bertemu  atau mempertemukan  kedua  belah  pihak  yang  berselisih  guna  mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan berdasarkan pada  informasi  yang  diperoleh,  baru  kemudian  Hakam  dapat menentukan  duduk  perkara,  kekurangan  dan  kelebihan  dari  masing- masing pihak yang berselisih. 9
Apabila  diperhatikan  dalam  praktek,  pelaksanaan  Hakam  dapat diklasifikasikan  menjadi  Hakam  di  luar  sidang  pengadilan  dan  Hakam melalui sidang pengadilan. Dalam persengketaan selalu terdapat dua atau lebih  pihak  yang  sedang  bertikai  dalam  penyelesaian  persengketaan. Dapat saja para pihak menyelesaikannya sendiri tanpa melalui pengadilan, misalnya meminta bantuan kepada sanak kelauarga, pemuka masyarakat atau pihak lainnya. Upaya mencari penyelesaian persengketaan seperti ini cukup banyak yang berhasil. Namun, sering pula terjadi di kemudian hari salah  satu  pihak  menyalahi  perjanjian  yang  telah  disepakati.  Untuk menghindari  timbulnya  kembali  persoalan  yang  sama  di  kemudian  hari, maka  dalam  praktek  sering  perjanjian  damai  itu  dilaksanakan  secara tertulis, yaitu dibuat akta perjanjian Perdamaian. Berbeda halnya dengan Hakam di luar pengadilan, Hakam di Pengadilan dilangsungkan pada saat perkara  sudah  masuk  dalam  proses  sidang  pengadilan  (gugatan  sedang berjalan). 10
Dalam  hukum  Islam,  syarat  utama  sahnya  suatu  perjanjian perdamaian  adalah  bahwa  perjanjian  itu  adalah  boleh  dan  sangat dianjurkan  untuk  kebaikan  dan  keutuhan  persaudaraan  sesama  muslim, asalkan tidak untuk menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan apa  yang  dihalalkan  oleh  Allah  Swt  dan  Rasulnya,  sebagaimana  sabda Rasulullah SAW:
اَنَ ثَّدَح ُنَسَْلْا ُنْب يِلَع ُل َّلََْلْا اَنَ ثَّدَح وُبَأ ٍرِماَع ُّيِدَقَعْلا اَنَ ثَّدَح ُيِثَك ُنْب ِدْبَع ِوَّللا ِنْب وِرْمَع ِنْب ٍفْوَع ُِّنَزُمْلا ْنَع ِويِبَأ ْنَع ِهِّدَج َّنَأ َلوُسَر ِوَّللا ىَّلَص ُوَّللا ِوْيَلَع َمَّلَسَو َلاَق ُحْلُّصلا ٌزِئاَج َْيَ ب َيِمِلْسُمْلا َّلِّإ اًحْلُص َمَّرَح ًلّ َلََح ْوَأ َّلَحَأ اًماَرَح َنوُمِلْسُمْلاَو ىَلَع 9 9M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989), 270.
10 10Chairuman  Pasaribu  dan  Suharwadi  k  Lubis,  Hukum  Perjanjian  Dalam  Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 31-32.

## ْمِهِطوُرُش
َّلِّإ اًطْرَش َمَّرَح ًلّ َلََح ْوَأ َّلَحَأ ًماَرَح ا َلاَق وُبَأ ىَسيِع اَذَى ٌثيِدَح ٌنَسَح ٌحيِحَص 11
“Perdamaian  itu  boleh  antara  kaum  muslimin  kecuali  Perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dan kaum  muslimin  berhak  atas  syarat-syarat  mereka  kecuali  syarat- syarat  yang  mengharamkan  yang  halal  dan  menghalalkan  yang haram”.
Syarat utama yang fleksibel dan luwes ini memberikan keleluasaan dan keluwesan bagi para pihak yang berperkara untuk mengatur sendiri bagaimana  dan  persyaratan  apa  yang  ingin  dipenuhi  untuk  mencapai kesepakatan  damai.  Persyaratan  utama  ini  tidak  saja  berlaku  untuk perkara yang bersifat perdata tetapi juga untuk perkara pidana, semisal pemberian maaf dari keluarga korban pada hukuman qisash dan diyat. 12
Hal  ini  berbeda  dengan  KUH  Perdata  yang  telah  mengatur  dan menentukan  persyaratan  sahnya  suatu  perdamaian  secara  limitatif seperti yang termuat dalam Pasal 1320, 1321, 1851, 1859. 13
Unsur  dan  sifat  yang  harus  terdapat  pada  hakam  diantaranya sebagai berikut:
1. Perdamaian harus atas persetujuan kedua belah pihak
Dalam  hukum  Islam,  terjadi  perbedaan  pendapat  terkait persetujuan  pihak  yang  berselisih  dalam  perkara  Syiqaq. Pertama, penunjukan  Hakam  harus  seizin  suami  istri  masing-masing,  sebab Hakam  adalah  wakildari  pihak  suami  istri.  Disamping  itu,  peranan Hakam  hanya  terbatas  pada  hal-hal  yang  diberi  wewenang  untuk
11 Muhammad  ibn  „Isa  ibn  Saurah  ibn  Musa  ibn  al-Dlahak  al-Turmudzi,  Sunan al-  Turmudzi,  Al-Maktabah  al-Syamilah  (CD-Rom:  Al-Maktabah  Al-Syamilah,  Digital, tt.), jilid 5, 199.
12 12Dalam  syari ‟ at  Islam  masing-masing  pihak  yang  mengadakan  perdamaian diistilahkan dengan Mushalih, sedangkan obyek perselisihan oleh para pihak atau obyek perselisihan disebut dengan Mushalih „anhu, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak  yang  lain  untuk  mengakhiri  pertikaian  dinamakan  Mushalih  „alaih  atau  disebut juga Badal al-Sulh. Al-Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), jilid III 351- 587.
13 Dalam KUH Perdata Pasal 1320 disebutkan bahwa: “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan  empat  syarat:  1.  Sepakat  mereka  yang  mengikatkan  dirinya;  2.  Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal.” Pasal 1321  meyebutkan:  “Tiada  sepakat  yang  sah  apabila  sepakat  itu  diberikan  karena kekhilafan,  atau  diperolehnya  dengan  paksaan  atau  penipuan.”  KUH  Perdata  Pasal 1320, 1321 (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), 339.
mewakili  mereka  dimuka  majlis  hakim. 14 Kedua, pengangkatan Hakam  tidak  memerlukan  persetujuan  dari  pihak  suami  istri  dan mempunyai Hak untuk mendamaikan atau menceraikan suami istri. Oleh karenanya, Hakam harus seorang yang ahli hukum Islam, faqih karena dia sebagai hakim harus mempunyai pengetahuan di bidang hukum. 15
Dalam  hukum  formal,  unsur-unsur  persetujuan  yakni  adanya kata  sepakat  secara  sukarela  (toesteming),  kedua  belah  pihak  cakap dalam  membuat  persetujuan  (bekwamnied),  obyek  persetujuan mengenai  pokok  yang  tertentu  (bepaalde  onderwerp),  berdasarkan alasan  yang  diperbolehkan  (seorrlosofde  oorzaak). 16 Dengan demikian, bahwa persetujuan-persetujuan tidak boleh terdapat cacat pada setiap unsur esensialnya suatu persetujuan. 17

## 2. Perdamaian harus mengakhiri sengketa
Bila  mengamati  penjelasan  para  pakar  hukum  Islam,  diketahui bahwa  Hakam  berwenang  untuk  melakukan  proses  mendamaikan dan menceraikan anatara pihak yang berperkara, baik seizin maupun tanpa seizin kedua belah pihak. Hal ini memberi pengertian bahwa Hakam  berfungsi  memutus  persengketaan,  baik  berupa  tindakan mendamaikan atau menceraikan pihak yang bersengketa. 18 Keinginan hakam untuk melakukan ishlah
(perdamaian/memutus  persengketaan),  mendapat  jaminan  taufiq (pertolongan) oleh Allah atas pihak-pihak yang bersengketa. 19 Dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg ayat (1) menyebutkan: “Apabila pada hari  yang  telah  ditentukan,  kedua  belah  puihak  hadir  dalam persidangan,  maka  pengadilan  dengan  perantaraan  ketua  siding berusaha  mendamaikan  kedua  belah  pihak  yang  berperkara.”  Ayat (2): “Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan dilaksanakan maka  dibuat  suatu  perdamaian  yang  mana  kedua  belah  pihak dihukum  untuk  melaksanakan  perjanjian  perdamaian  itu.  Akta perdamaian  ini  mengikat  para  pihak  yang  membuatnya  dan
14 Syamsudin  Mu ḥ ammad  ibn  Khatib  al-Syarbiniy, Mugn  al-Muhtaj (Beirut:  Dar  al-Fikr, 2001), jilid III, 261.
15 Ibnu Katsir, Tafsir Qur ‟ an al-Adhim (Beirut: Dar Fikr, tt.), jilid II, 278-279. Lihat juga Abu Zahrah, Al-Ahwal al-Syakhsyiyah (Beirut: Dar al-Fikr, 1957), 442.
16 KUHPerdata Pasal 1320 (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), 339.
17 Pada  Pasal  1321  KUH  Perdata  di  pertegas  bahwa  persetujuan  Perdamaian  itu  sama sakali  tidak  boleh  mengandung  unsur  kekeliruan  (dwaling),  paksaan  (dwang)  dan penipuan (bedrog).
18 Syihab    al-Din    al-Qalyubi,    Al-Qalyubi    wa    Umayrah    (Mesir,    Dar    Ihya ‟ al- Kutub,1956), jilid III, IV, 307.

## dijalankan sebagai putusan biasa.” 20
Dari  ketentuan  di  atas  diketahui  bahwa  apabila  perdamaian telah  dapat  dilaksanakan,  maka  dibuat  putusan  perdamaian  yang disebut  dengan akte  perdamaian. Akte yang  dibuat  ini  harus  betul- betul  dapat  mengakhiri  sengketa  yang  terjadi  antara  kedua  belah pihak  yang  sedang  berperkara,  apabila  tidak  maka  dianggap  tidak memenuhi  syarat  formal,  dianggap  tidak  syah  dan  tidak  mengikat kepada  pihak-  pihak  yang  berperkara.  putusan  perdamaian  harus dibuat  dalam  persidangan  Majelis  Hakim,  disinilah  peran  hakim sangat dibutuhkan dalam akte perdamaian itu dapat diwujudkan.
3. Perdamaian  harus  atas  dasar  keadaan  sengketa  yang  telah ada
Syarat  untuk  dapat  dijadikan  dasar  suatu  putusan  Perdamaian itu  hendaklah  atas  dasar  persengketaan  para  pihak  yang  sudah terjadi,  baik  yang  sudah  terwujud  maupun  yang  sudah  nyata terwujud  tapi  baru  akan  diajukan  ke  pengadilan. 21 Sehingga Perdamaian itu dapat mencegah gugatan atau perkara di pengadilan. Hal ini berarti bahwa Perdamaian itu dapat lahir dari suatu sengketa perdata yang belum diajukan ke pengadilan. Bentuk perjanjian damai yang  dapat  diajukan  kedepan  sidang  pengadilan  dapat  saja  dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta dibawah tangan. 22

## 4. Bentuk Perdamaian harus secara tertulis (akta Perdamaian)
Di  dalam  hukum  Islam,  tidak  disebutkan  adanya  ketentuan perdamaian  secara  tertulis.  Namun,  apabila  menncermati  pada proses  terjadinya  perjanjian  antar  penduduk  Madinah  yang diprakasai  oleh  Nabi  Muhammad  Saw  didapati  adanya  bentuk dokumen  perjanjian  tertulis  yang  dikenal  dengan  Piagam  Madinah. Dokumen  perjanjian  ini  berfungsi  untuk  menjaga  hak  masing golongan  penduduk  Madinah,  yang  berarti  pula  untuk  menjaga perdamaian  diantara  penduduk. 23 Dari  sinilah  diketahui  bahwa
20 RIB/ HIR dengan Penjelasan (Bogor: Politeia, 1995), 88.
21 KUH Perdata Pasal 1851 (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), 468.
22 Abdul  Manan,  Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  Di  Lingkungan  Peradilan  Agama (Jakarta: Al-Hikmah, 2000), 98.
23 Piagam  Madinah  atau  shahifatul  madinah  juga  dikenal  dengan  sebutan  Konstitusi Madinah,  ialah  sebuah  dokumen  yang  disusun  oleh  Nabi  Muhammad  SAW,  yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum- kaum  penting  di  Yathrib  (kemudian  bernama  Madinah)  di  tahun  622.  Dokumen tersebut  disusun  sejelas-jelasnya  dengan  tujuan  utama  untuk  menghentikan pertentangan sengit antara Bani 'Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Untuk itu dokumen tersebut  menetapkan  sejumlah  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  bagi  kaum  Muslim, kaum  Yahudi,  dan  komunitas-komunitas  pagan  Madinah;  sehingga  membuat  mereka
keberadaan  dokumen-dokumen  tertulis  secara  implisit  diajarkan dalam Islam. Lebih lanjut, terkait masalah hutang piutang, Allah Swt berfirman:
َّٰي اَهُّ يَأ وُنَماَء َنيِذَّلٱ ا ُهوُبُتْكٱَف ىِّمَسُّم ٍلَجَأ َّٰلَِإ ٍنْيَدِب مُتنَياَدَت اَذِإ
24
Ayat tersebut secara jelas memerintahkan melakukan pencatatan atas transaksi hutang piutang, sebab dengan adanya catatan tersebut dapat menjaga dari kealpaan, pengingkaran serta lebih bisa dijadikan pedoman apabila di hari nanti terdapat pengingkaran dari salah satu kedua  belah  pihak. 25 Bahkan,  ada  yang  mentafsiri  selain  perintah untuk  mencatat,  juga  diperintahkan  untuk  menghadirkan  saksi. 26
Meskipun  perintah  yang  terdapat  dalam  ayat  tersebut  berkisar tentang  utang-piutang  dan  mengarah  pada  hukum  sunah,  namun sudah  cukup  menunjukkan  betapa  Islam  menaruh perhatian  cukup besar  terhadap  dokumentasi  tertulis,  termasuk  masalah  perjanjian perdamaian, sebab janjian juga dianggap sebagai sebuah hutang.
Menurut  Pasal  1851  KUH  Perdata  dinyatakan  bahwa persetujuan  Perdamaian  itu  sah  jika  dibuat  secara  tertulis  dengan format yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan yang berlaku. Syarat ini sifatnya memaksa (imperatif), dengan demikian tidak ada persetujuan Perdamaian apabila dilaksanakan secara lisan, meskipun di hadapan pejabat yang berwenang. 27
Hakim  tidak  berhak  menambah,  merubah,  mengurangi  atau mencoret  satu  kata  pun  dari  isi  akta  perdamaian  yang  telah  dibuat oleh  para  pihak  yang  telah  melakukan  perdamaian  itu,  melainkan harus diterima secara bulat, mengambil sepenuhnya dan seluruhnya isi  perjanjian  perdamaian  itu.  Jadi  dalam  membuat  keputusan perdamaian  itu  haruslah  terpisah  dengan  akta  persetujuan perdamaian.  Persetujuan  damai  dibuat  sendiri  oleh  pihak  yang bersengketa,  baru  kemudian  persetujuan.  Perdamaian  itu  diajukan pada  pengadilan  atau  hakim  yang  menyidangkan  perkara  tersebut untuk dikukuhkan sebagai putusan Perdamaian dengan memberikan titel eksekusi. 28
menjadi suatu kesatuan komunitas (ummah).
http://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Madinah , diakses pada tanggal 28 Januari 2012.
24 Al Qur’an, 2:282
25 Abu  Qasim  Mahmud  inb  Umar  al-Zamakhsyari,  Al-Kasysyaf  (Beirut:  Dar  Ihya ‟ al- Turats, tt.), jilid I, 352.
26 Abu    Adilah    Muhammad    ibn    Ahmad    al-Qurthubi,    Al-Jami ‟ li    al-Ahkam    al- Qur ‟ an (Riyadl: Dar Alim al-Kutub, 2003), jilid III, 382.
27 KUHPerdata Pasal 1320 (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), 468.
28 Ibid

## Prosedur Pengangkatan Hakam
Berdasarkan penjelasan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7  Tahun  1989  yang  berwenang  mengangkat  Hakam  adalah  pengadilan. Kalau  begitu,  pengangkatan  Hakam  dilakukan  oleh  ketua  majlis  yang memeriksa  perkara. 29 Cuma  mengenai  tata  cara  pengangkatannya,  tidak dirinci  lebih  lanjut.  Dengan  demikian,  tata  cara  pengankatannya  harus berpedoman  kepada  ketentuan  hukum  dan  sekaligus  dikaitkan  dengan ketentuan hukum acara perdata.
Dari  segi  pendekatan  hukum  Islam  maupun  dari  segi  pendekatan hukum  acara  perdata,  pengusulan  Hakam  datang  dari  pihak-pihak  yang berperkara.  Para  pihak  bebas  mengusulkan  siapa  yang  mereka  inginkan menjadi  Hakam  dari  pihaknya.  Akan  tetapi  apa  yang  mereka  usulkan tidak  mengikat  hakim.  Oleh  karena  usul  penunjukan  Hakam  yang disampaikan  para  pihak  tidak  mutlak  mengikat,  asalkan  Hakam  sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam hukum Islam antara lain harus seorang  yang  berakal,  baligh,  merdeka,  beragama  Islam,  laki-laki,  adil, arif,  berpengetahuan  mendalam  dalam  hal  kemaslahatan  dan  keadaan suami  istri,  ahli  hukum  Islam  adalah,  faqih  karena  dia  sebagai  hakim harus mempunyai pengetahuan di bidang hukum. 30 Namun, ada baiknya hakim  mendatangkan  orang  yang  diusulkan  oleh  para  pihak  sebelum mengangkat  mereka  untuk  menjadi  Hakam.  Hal  itu  dimaksudkan  agar hakim  dapat  menilai  bahwa  orang-orang  yang  diusulkan  para  pihak memang  benar-benar  tepat  untuk  diangkat  menjadi  Hakam.  Sekiranya hakim berpendapat orang yang diusulkan para pihak kurang tepat, hakim dapat  mengangkat  orang lain  untuk  menjadi  Hakam.  Namun  sebaiknya hakim  meminta  pendapat  dari  para  pihak  terlebih  dahulu.  Karena  akan lebih  baik  apabila  Hakam  yang  hendak  diangkat  mendapat  persetujuan dari para pihak dengan harapan tidak terjadi hambatan psikologis antara Hakam dengan para pihak dalam melaksanakan pendekatan penyelesaian perselisihan.

## Tugas Dan Wewenang Hakam
Dari  pengertian  Hakam  di  atas  bisa  ditarik  sebuah  gambaran
29 Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan (Jakarta:
Citra Media Wacana, 2008), 137.
30 Ibnu  Katsir,  Tafsir  Qur ‟ an  al-Adhim  (Beirut:  Dar  Fikr,  tt.),  jilid  II,  278-279.  Lihat juga Abu Zahrah, Al-Ahwal al-Syakhsyiyah (Beirut: Dar al-Fikr, 1957), 442; Syamsuddin al- Qurthubi, Al-Jami ‟ li Ahkam al-Qur ‟ an (Riyadl: Dar Alim al-Kutub, 2003), jilid V, 174;  Syihabuddin  Mahmud  ibn  Abdilah  al-Husaini  al-Alusi,  Rauh  al-Ma ‟ ani,  Al-
Maktabah  al-  Syamilah  (CD-Rom:  Al-Maktabah  Al-Syamilah,  Digital,  tt.),  jilid  IV,  54;
Nidhamuddin al-Hasan ibn Muhammad ibn Husain al-Qami al-Naysaburi, Gharaib al- Qur ‟ an wa Raghaib al-Furqan (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), jilid II, 410.
bahwa  tugas  dan  wewenang  Hakam  sebagai  salah  satu  mekanisme penyelesaian perselisihan karena alasan syiqaq adalah sebagai berikut:
1. Hakam sebagai sarana penyelesaian perselisihan informal diwakili oleh orang yang ditunjuk oleh pihak yang berselisih. Oleh sebab itu,  para  pihaklah  yang  menentukan  atau  menunjuk  orang  yang menjadi Hakam sesuai kesepakatan 31
2. Hakam  bertugas  membantu  para  pihak  untuk  membuat persetujuan-persetujuan.  Dalam  upaya  lancarnya  proses  Hakam, maka Hakam seharusnya terlebih dahulu menentukan waktu dan menyiapkan  tempat  dalam  rangka  mengadakan  pertemuan- pertemuan, menyusun proposal persetujuan setelah memperoleh data dan informasi tentang keinginan-keinginan para pihak yang berselisih dalam rangka menemukan solusi yang memuaskan dan menguntungkan  masing-masing  pihak  ( win-win  solution ). Kelancaran  dan  ketertiban  proses  Hakam  sangat  menentukan berhasilnya proses Hakam dengan baik. 32
Dalam  hal  kewenangan  seorang  Hakam  ulama ‟ fiqih  berbeda pendapat, apakah jika dia gagal dalam mendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai dia berhak memutuskan perceraian tanpa seijin sang suami. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa seorang Hakam juga berhak memutus perceraian para pihak tanpa seijin suami, karena menurut mereka seorang Hakam sama dengan pemerintah (pengadilan)  yang  putusannya  harus  dilaksanakan. 33 Dalam  konteks  ini tahkim sama  dengan  arbitase.  Sedangkan  Abu  Hanifah  berpendapat bahwa penyelesaian masalah tetap diserahkan kewenangannya pada para pihak  (dalam  perkara  ini  Suami). 34 Seorang  Hakam  hanya  sebatas mediator  dan  tidak  mengambil  keputusan.  Dalam  konteks  ini tahkim sama dengan mediasi.
Ditinjau  dari  kajian  ilmu  fiqih,  tidak  terdapat  kesepakatan  yang bulat  mengenai  pengangkatan  Hakam.  Menurut  penelitian  Murtadla Mutahhari terdapat dua aliran dalam menentukan hukum pengangkatan Hakam  dalam  perkara  Syiqaq.  Sebagian  berpendapat  hukumnya  sunah dan ada pula ulama ‟ yang menetapkan hukumnya wajib. Asalkan terjadi perkara  perceraian  yang  didasarkan  atas  alasan  Syiqaq  tata  cara
31 Syamsudin Mu ḥ ammad ibn Khatib al-Syarbiniy, Mugn al-Muhtaj (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), jilid III, 261.
32 Hal  ini  tercermin  dalam  Pasal  76  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 tentang Peradilan (Jakarta: Citra Media Wacana, 2008), 137.
33 Dahlan Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve,
1997), 741.
34 Ibid.

## pemeriksaan perkaranya mesti melalui Hakam. 35
Dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  lebih  condong kepada  pendapat  yang  pertama  yaitu  mensejajarkan  pengangkatan Hakam sebagai tindakan sunnah bukan wajib. Hal ini sesuai dengan Pasal 76 ayat (2) dalam kalimat “pengadilan dapat” mengangkat Hakam apabila proses  pemeriksaan  saksi  sudah  dilakukan  pengadilan.  Dengan  begitu pengangkatan Hakam merupakan tindakan kasuistik, tergantung kepada pendapat  dan  penilaian  Hakim  atas  ukuran  mana  yang  lebih mendatangkan maslahat dalam  penyelesaian  perkara  yang  sedang diperiksa.  Jika Ishlah dapat  diperkirakan  lebih  mudah  dicapai  melalui Hakam,  pengangkatan  Hakam  bisa  berubah  menjadi  wajib  dengan catatan  hakim  tidak  boleh  bersikap  apriori.  Dengan  demikian pengangkatan  Hakam  tidak  selalu  cenderung  pada  prinsip  sunnah  atau wajib.  Kedua  patokan  hukum  itu  dapat  dipakai  hakim  sesuai  dengan kondisi  dan  hasil  pemeriksaan.  Cara  bertindak  yang  demikian  tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (2) dan al-Qur ‟ an surat al- Nisa ‟ : 35.
Di  dalam  Pasal  76  ayat  (2)  tidak  menyinggung  sampai  dimana kekuatan Hakam dapat mengikat hakim dalam menjatuhkan putusan. Hal ini sesuai dengan fungsi Hakam yang tidak dibarengi dengan kewenangan apapun.  Sebagaimana  yang  telah  disinggung  Undang-Undang  tidak memberi  kewenangan  kepada  Hakam  untuk  menjatuhkan  putusan. Kedudukan Hakam sebagai arbitase yang diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berbeda dengan posisi arbitrase yang memberi wewenang untuk  menjatuhkan  putusan  yang  mengikat  kepada  para  pihak.  Dengan begitu, Hakam yang diatur dalam Pasal 76 ayat (2) lebih menitik-beratkan kewajiban dari pada kewenangan. Hakam wajib berusaha untuk mencari upaya penyelesaian, tetapi tidak berwenang memutus dan menyelesaikan sendiri perselisihan suami istri. Hakam hanya memiliki hak mengusulkan atau  mengajukan  kepada  hakim  yang  mengangkatnya.  Pendapat  yang diajukan  sama  sekali  tidak  mengikat  kepada  hakim.  Hal  ini  sebab Undang-Undang  memberi  kebebasan  kepada  hakim  untuk  menilai apakah dia akan menerima atau tidak apa yang diusulkan oleh Hakam.
Para  ulama ‟ fiqih  terdapat  perbedaan  pendapat,  Hakam  tidak mutlak  mempunyai  wewengan  mengambil  putusan.  Namun  pendapat yang  paling  umum  adalah  Hakam  berwenang  mengambil  putusan,  dan
35 Murtadha  Mutahhari,  Wanita  dan  Hak-haknya  Dalam  Islam  (Bandung:  Pustaka Bandung,  1985),  243.  Lihat  pula  Zakariya  al-Anshari,  Hasyiyah  al-Syarqawi  „ala  al- Tahrir (Surabaya: Al-Hidayah, tt.), 372 dan Ibnu Rusyd, Bidayat al-Mujtahid (Surabaya: Al- Hidayah, tt.), jilid II, 34.
putusan yang dijatuhkan Hakam mengikat kepada suami istri. 36 Misalkan Hakam mengikat kepada hakim, kalau Hakam mengusulkan perdamaian, hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  putusan  perceraian.  Sebaliknya  kalu Hakam  mengusulkan  perceraian,  hakim  mesti  menjatuhkan  putusan perceraian.  Pendapat  tersebut  ada  benarnya  kalau  pengertian  Hakam disamakan  secara  konsekuen  dengan  pengertian  arbitase.  Tetapi barangkali  disinilah  letak  sifat  kearbitasean  yang  diatur  dalam  Pasal  76 ayat  (2)  tidak  menetapkan  pendapatnya  mengikat  bagi  hakim.  Namun demikian,  tentu  sangat  tergantung  pada  alasan-alasan  yang  mengikat, tetapi  kalau  usul  yang  diajukan  didukung  oleh  alasan-alasan  yang  logis dan  masuk  akal,  adalah  kurang  bijaksana  hakim  mengabaikannya. Sekurang-kurangnya  pendapat  Hakam  harus  diperhatikan  hakim  dalam mengambil keputusan. 37

## Syiqaq dan prosedur perceraiannya
Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 76 ayat (1) dikatakan  “Syiqaq  adalah  perselisihan  yang  tajam  dan  terus  menerus antara suami istri”. Undang-Undang tersebut ditujukan untuk mengatur penyelesesaian  perselisihan  yang  terjadi  antara  suami  istri  dengan memberikan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan di antara suami istri.
Kalau  diperhatikan  makna  Syiqaq  yang  dirumuskan  dalam penjelasan  Pasal  76  ayat  (1),  pengertian  tersebut  sudah  memenuhi pengertian  yang  terkandung  dalam  al-Qur ‟ an  surat  al-Nisa ‟ :  35. Demikian  pula  pengertian  Syiqaq  yang  disebut  dalam  penjelasan  pasal yang di maksud sama makna dan hakekatnya dengan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi: “Antara suami dan istri terus menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga.”  Maka  menurut  Pasal  76 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989,  apabila  terjadi  perkara perceraian  atas  dasar  alasan  yang  disebut  di  atas,  tata  cara pemeriksaannya disamping tunduk kepada ketetuan hukum acara perdata pada  umumnya,  sekaligus  harus  menurut  tata-cara  mengadili  yang digariskan Pasal 76 itu sendiri.
Pertama, Pemeriksaan keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri.  Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  76  ayat  (1)  “apabila  gugatan perceraian  didasarkan  atas  alasan  Syiqaq,  maka  untuk  mendapatkan
36 Syihab    al-Din    al-Qalyubi,    Al-Qalyubi    wa    Umayrah    (Mesir,    Dar    Ihya ‟ al- Kutub,1956), jilid III, IV, 307.
37 Murtadha  Mutahhari,  Wanita  dan  Hak-haknya  Dalam  Islam  (Bandung:  Pustaka Bandung, 1985), 277.
putusan  perceraian  harus  didengar  keterangan  saksi-saksi  yang  berasal dari  keluarga  atau  orang-orang  yang  dekat  dengan  suami  istri”.  Pada prinsipnya  ketentuan  ini  sama  dengan  Pasal  22  ayat  (2)  PP.  Nomor  9 Tahun  1975.  Apa  yang  digariskan  dalam  Pasal  ini,  mengatur  salah  satu aspek tata cara mengadili perkara perceraian yang didasarkan atas alasan perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus  menerus.  Oleh  karena  itu, ketentuan yang diatur didalamnya dengan sendirinya menjadi salah satu bagian dari tata-cara mengadili yang harus dilaksanakan hakim.
Adapun  tata  cara  yang  dikehendaki  Pasal  76  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975,  apabila  perkara  perceraian  didasarkan  atas  alasan  Syiqaq (perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus  menerus),  hakim  harus memeriksa  keluarga  dekat  atau  orang-orang  yang  dekat  dengan  suami istri.  Jika  ternyata  keluarga  dekat  tidak  ada  atau  jauh,  dan  sulit  untuk menghadirkan,  hakim  dapat  meminta  orang  yang  dekat  dengan  suami istri. Setelah hakim memiliki daftar siapa keluarga atau orang yang dekat dengan  suami  istri,  hakim  memerintahkan  kepada  para  pihak  untuk menghadirkan  mereka  dalam  sidang.  Apabila  dari  pihak  keluarga  atau orang yang dekat tidak mau hadir dengan suka rela maka sesuai dengan ketentuan  Pasal  75  hakim  secara  exofficio  dapat  memerintahkan  saksi yang bersangkutan berdasar ketentutan Pasal 139  HIR/Pasal 165 RBG. Hakim memerintahkan juru sita utnuk memanggil mereka secara resmi. Apabila  mereka  masih  tidak  mau  memenuhi  panggilan,  maka  dapat dihadirkan  dengan  paksa.  Jika  diperhatikan  ketentuan  Pasal  76  tersebut adalah  bersifat  imperatif.  Dalam  Pasal  tersebut  terdapat  perkataan “harus”  yakni  harus  didengar  perkataan  keterangan  saksi-saksi  yang berasal  dari  keluarga  atau  orang-orang  yang  dekat  dengan  suami  istri. Berarti pemeriksaan keluarga atau orang–orang yang dekat dengan suami istri  “wajib”  atau  “mesti”  diperiksa  lebih  dulu  sebelum  hakim menjatuhkan  putusan.  Oleh  karena  itu,  karena  sifat  pemeriksaannya imperatif,  bila  dilalaikan  mengakibatkan  pemeriksaan  dan  putusan  batal demi hukum.
Kedua, Kedudukan  keluarga  atau  orang  yang  dekat  dengan  saksi. Kedudukan  keluarga  atau  orang-orang  yang  dekat  dengan  suami  istri dalam  pemeriksaan  perkara  perceraian  atas  alasan  Syiqaq  secara  formil dan  materiil  adalah  sebagai  saksi.  Keberadaan  Pasal  76  ayat  (1) merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atas dasar alasan Syiqaq,  cuma  harus  diingat,  penerapan  keluarga  sebagai  saksi  hanya berlaku dalam perkara percaraian yang didasarkan atas alasan perselisihan dan  pertengkaran  yang  terus  menerus.  Dia  tidak  bisa  ditetapkan  dalam perkara yang lain.
Upaya Hakam dalam perkara cerai gugat
Fungsi Hakam pada Pengadilan Agama berjalan secara limitif yaitu hanya  perkara  perceraian  yang  mempunyai  alasan  syiqaq  (pertengkaran terus  menerus),  hal  itupun  jarang  sekali  dilakukan  mengingat  lembaga Hakam  tidak  bersifat imperatif (keharusan)  melainkan  bersifat fakultatif , terserah  kepada  majelis  hakim  tentang  perlu  tidaknya  mengangkat Hakam . 38 Artinya  pengangkatan  Hakam  bukan  merupakan  keharusan pada setiap perkara perceraian yang mempunyai alasan syiqaq melainkan bersifat kasuistik.
Hal  ini  disebabkan  karena  keterbatasan  landasan  Hukum  untuk menerapkan  lembaga Hakam pada  Pengadilan  Agama,  sebagaimana disebutkan pada pasal 76 ayat (1 dan 2):
1. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk  mendapatkan  putusan  perceraian  harus  didengar keterangan  saksi-saksi  yang  berasal  dari  keluarga  atau  orang- orang yang dekat dengan suami isteri.
2. Pengadilan  setelah  mendengar  keterangan  saksi  tentang  sifat persengketaan  antara  suami  isteri  dapat  mengangkat  seorang atau  lebih  dari  keluarga  masing-masing  pihak  ataupun  orang lain untuk menjadi Hakam. 39
Apabila diperhatikan pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 secara  limitif  hanya  memfungsikan  lembaga Hakam pada  perkara perceraian  karena  alasan  syiqaq.  Namun  tidak  pula  secara  eksplisit melarang  menerapakannya  pada  perkara  yang  lain.  Dengan  kata  lain berarti  memperbolehkan  penerapan  lembaga Hakam dalam  bentuk perkara selain yang disebutkan dalam pasal tersebut.
Penerapan Hakam harus diikuti oleh i ‟ tikad baik dari semua unsur penegak  Hukum,  tidak  hanya  aparatur  peradilan  yang  terkait  melain kanmelibatkan  penasihat  Hukum  atau  kuasa  Hukum.  I ‟ tikad  baik  dari aparatur peradilan dalam hal ini hakim, harus nampak pada upaya mereka memberdayakan asas perdamaian kepada para pihak. Asas ini merupakan yang  paling  mendasar  dalam  praktek  peradilan.  Pada  pengadilan  agama tercatat dua landasan hukum mengenai asas perdamaian, pasal 82 ayat 4 Undang-Undang  No.  7  Tahun  1989  dan  pasal  31  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
Tidak  terpenuhinya  asas  perdamaian  dalam  pemeriksaan  perkara mengakibatkan putusannya batal demi hukum karena belum memenuhi
38 A.  Mukti  Arto,  Praktek  Perkara  Perdata  Pada  Pengadilan  Agama  (Jakarta:  Pustaka Pelajar, 1996), 213.
39 Undang-Undang Peradilan Agama N0. 7 Tahun 1989(Bandung: Sinar Grafika, 2004),
26.
tata-tertib  beracara.  Sekurang-kurangnya  peradilan  tingkat  banding  atau kasasi  harus  memerintahkan  pemeriksaan  ulang  melalui  putusan  sela untuk mengusahakan perdamaian secara optimal.

## Penutup
Secara filosofis asas kewajiban mendamaikan merupakan dorongan moral  bagi  hakim  untuk  tidak  menempatkan  para  pihak  pada  posisi menangatau  kalah.  Keputusan  yang  dihasilkan  dari  upaya  damai sedikitnya memberikan kesan sama-sama menang, sehingga kedua belah pihak kembali dalam suasana rukun kembali.

## Daftar Pustaka
Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  Di  Lingkungan  Peradilan Agama (Jakarta: Al-Hikmah, 2000),. http://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Madinah ,  diakses  pada tanggal 28 Januari 2012.
Abu Qasim Mahmud inb Umar al-Zamakhsyari, Al-Kasysyaf (Beirut: Dar Ihya ‟ al-Turats, tt.), jilid I, 352.
Al-Qur ‟ an dan Terjemahnya ,
Anshari  (al).  Zakariya, Hasyiyah  al-Syarqawi  „ala  al-Tahrir (Surabaya:  Al- Hidayah, tt.), 372 dan Ibnu Rusyd, Bidayat al-Mujtahid (Surabaya: Al-Hidayah, tt.), jilid II.
Arto, A. Mukti, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
bu  Adilah  Muhammad ibn  Ahmad  al-Qurthubi, Al-Jami ‟ li al-Ahkam al- Qur ‟ an (Riyadl: Dar Alim al-Kutub, 2003), jilid III, 382.
Emerzon,  Joni.  2001. Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan; Negoisasi,  Mediasi,  Konsiliasi  dan  Arbitase (Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama)
Harahap,  M.  Yahya. Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan  Agama Jakarta: Pustaka Kartini, 2003
Ibnu Katsir, Tafsir Qur ‟ an al-Adhim (Beirut: Dar Fikr, tt.), jilid II, 278- 279  Dahlan  Abdul  Aziz, Ensiklopedi  Hukum  Islam (Jakarta:  PT
Ichtiar Baru van Hoeve, 1997),
KUH Perdata.
Lubis,  Chairuman  Pasaribu  dan  Suharwadi  k.  1996. Hukum  Perjanjian Dalam Islam Jakarta: Sinar Grafika, 1989
Mutahhari,  Murtadha. Wanita  dan  Hak-haknya  Dalam  Islam (Bandung: Pustaka Bandung, 1985.
________. Hak-Hak Wanita Dalam Islam (Bandung, Lentera, 2000.
Qalyubi  (al).  Syihab    al-Din, Al-Qalyubi    wa    Umayrah (Mesir,    Dar Ihya ‟ al- Kutub,1956), jilid III, IV.
RIB/ HIR dengan Penjelasan Bogor: Politeia, 1995.
Sabiq, (al)-Sayyid. 1977. jilid III. Fiqh al-Sunnah (Beirut: Dar al-Fikr)
Syarbiniy  (al),  Syamsudin  Mu ḥ ammad  ibn  Khatib..  jilid  III. Mugn  al- Muhtaj Beirut: Dar al-Fikr, 2001
Syarqowi  (al). Abdullah  bin  Hijazi  bin  Ibrohim,. Hasyiyyah  al  Syarqawiy ala Tuhfatu al Tullab Bisyarhi Tahrir Tankihul Lubab (Beirut: Darul Fikr, 1996. jilid II
Turmudzi (al), Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn Musa ibn al-Dlahak. tt. jilid 5. Sunan al-Turmudzi, Al-Maktabah al-Syamilah (CD-Rom: Al-Maktabah Al-Syamilah, Digital)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989