## SISTEM PEWARISAN  PADA MASYARAKAT BERKASTA KSATRIA DAN MASYARAKAT BERKASTA SUDRA DI DESA PAKRAMAN

## MANUABA, KECAMATAN TEGALLALANG, KABUPATEN GIANYAR

## ARTIKEL

## OLEH
I MADE SUKA ARDANA 0914041044

## JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA

## SISTEM PEWARISAN  PADA MASYARAKAT BERKASTA KSATRIA DAN MASYARAKAT BERKASTA SUDRA DI DESA PAKRAMAN MANUABA, KECAMATAN TEGALLALANG, KABUPATEN GIANYAR
Oleh:
I Made Suka Ardana Drs. I Wayan Landrawan, M.Si Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd, M.Hum
Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha e-mail: imadesukaardana@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  1)  sistem  pewarisan  pada masyarakat  berkasta  Ksatria  dan  masyarakat  berkasta  Sudra  di Desa  Pakraman Manuaba;  2)  terjadinya  perbedaan    sistem  pewarisan  antara  masyarakat  berkasta Ksatria  dengan  masyarakat  berkasta  Sudra  di Desa  Pakraman Manuaba;  3) implikasinya terhadap ahli waris dalam kehidupan keluarga dan sosial masyarakat di Desa  Pakraman Manuaba.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian deskripsi  kualitatif.  Penentuan  subjek  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik purposive sampling , dan yang menjadi subjek penelitian yaitu : 1) keluarga yang berkasta Ksatria, 2) keluarga yang berkasta Sudra, 3) Kelihan Banjar, 4) Bendesa Adat ,  5)  sesepuh (penglingsir) masyarakat Desa  Pakraman Manuaba. Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa: 1) metode wawancara; 2) metode observasi;  3)  metode  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  analisis  data  deskriptif  kulitatif.  Hasil  penelitian  ini menunjukan  bahwa  1)  sistem  pewarisan  di Desa  Pakraman Manuaba  diambil dari  garis  keturunan  laki-laki (purusa), namun  ahli  waris  masyarakat  berkasta Ksatria  dan  masyarakat  berkasta  Sudra  memiliki  perbedaan  yaitu  ahli  waris  dari kasta Ksatria anak laki-laki sulung dan pada ahli waris masyarakat berkasta Sudra yaitu  anak  laki-laki  bungsu;  2)  terjadinya  perbedaan    sistem  pewarisan  antara masyarakat berkasta ksatria dengan masyarakat berkasta sudra di Desa Pakraman Manuaba, yaitu untuk membedakan golongan Ksatria dengan golongan Sudra; 3) implikasi  ahli  waris  dalam  kehidupan  keluarga  dan  sosial  masyarakat  adat  yaitu ahli  waris  memiliki  tanggung  jawab  terhadap  pewaris  (orang  tua),  ahli  waris memegang  kekuasaan  dalam  keluarga , ahli  waris  mengampu  tanggung  jawab dibidang ayahan banjar dan desa.
Kata Kunci : Sistem Pewarisan, Kasta Ksatria, Kasta Sudra

## ABSTRACT
This recearch aims to know 1) heritage system of Ksatria caste and Sudra caste of people in Manuaba villlage; 2) the differences of heritage system between Ksatria caste and Sudra caste  of people in Manuaba village; 3) implication toward heir in family life and society in Manuaba village. This research uses descriptive qualitative. In choosing subject, research uses purpostive sampling and the subject of research are 1) people who have Ksatria caste, 2) people who have Sudra caste,
3) Kelihan Banjar , 4) Bendesa Adat , 5) doyen in  Manuaba village. The  research uses  some  methods  in  collecting  data,  such  as:  1)  interview  method,  2) observation method, 3) documentation method. In analysing the data, the research uses  descriptive  qualitative  method.  The  results  of  this  research  show  that  1) heritage  system  in  Manuaba  village  was  taken  from  man’s  clan  or  in  Bali  we called it as purusa , but there is a diference between Ksatria caste and Sudra caste in heritage system. In Ksatria caste, the heir is the oldiest son of the family and in contrast,  in  Sudra  caste  the  heir  is  the  youngest  son  of  the  family;  2)  there  is difference  of  heritage  system  in  Manuaba  village  and  it  is  used  for  differenciate Ksatria caste and Sudra caste; 3) The implication of heir in family life and society are  the  heir  has  responsibility  toward  their  parents,  the  heir  has  power  in  the family,  the  heir  has  responsibility  in  the  society  (in  Bali  we  called  it  as ayahan banjar ) and village.
Keywords : Heritage System, Ksatria Caste, Sudra Caste

## 1. PENDAHULUAN
Masalah  warisan  merupakan  salah  satu  masalah  penting  di  dalam  hukum perdata. Setiap unsur di dalam warisan memiliki beberapa ketentuan yuridis yang cukup  kuat  dan  mendasar.  Seorang  ahli  waris  dapat  bersikap  menerima  warisan atau  menolaknya  sama  sekali.  Sikap  ini  dilindungi  oleh  undang-undang  dengan beberapa  ketentuan  hukum  yang  mengikat  atas  sikap  tersebut,  sebab  sikap  yang demikian  memiliki  akibat  hukum  yang  sangat  komplek  baik  terhadap  dirinya maupun  keberadaan  ahli-ahli  waris  yang  lain  dan  harta  warisan  sekaligus. Demikian pula apabila seorang ahli waris atau ahli-ahli waris menerima warisan, hal  inipun  membawa  akibat  hukum  yang  kompleks  sebagaimana  sikap  yang pertama.
Undang-undang  melindungi  kelompok  pewaris  didalam  membagi  harta warisan  kepada  ahli  waris/ahli-ahli  warisnya  setelah  pewaris  meninggal  dunia. Keinginan  utama  setiap  pewaris  dapat  dipahami  bahwa  pembagian  harta peninggalan  tersebut  dapat  terlaksana  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  keinginan pewaris yang telah tetap. Sudarsono (1991:3) menyatakan,
“Pada  prinsipnya  pewarisan  adalah  langkah-langkah  penerusan  dan pengoperan  harta  peninggalan  baik  yang  berwujud  maupun  tidak  berwujud  dari seorang pewaris kepada ahli warisnya”.
Di  dalam  masyarakat  yang  memiliki  corak  pewarisan  yang  beragam tentunya memiliki perbedaan sistem  pewarisan antara daerah satu  dengan daerah
lainnya, yang mana manusia di dalam suatu daerah mempunyai kebudayaan yang menjadi ciri khas atau identitas dari daerah tersebut.
Manusia  adalah  mahluk  yang  berbudaya.  Berbudaya  berarti  bahwa manusia  makhluk  yang  mampu  mengimplementasikan  keseluruhan  sistem gagasan, tindakan, dan hasil karyanya dalam  rangka kehidupan masyarakat  yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 1990: 180).
Kebudayaan  di  Bali  tidak  bisa  dilepaskan  dari  stratifikasi  sosial masyarakat.  Stratifikasi  tersebut  di  bagi  menjadi  empat  atau  biasanya  dikenal dengan  sebutan  catur  warna.  Dimana catur  warna ini  terdiri  dari  Brahmana (pendeta),  Ksatria  (pelindung),  Waisya  (pedagang/petani)  dan  Sudra  (pelayan). Dalam  Kitab  Bhagavadgita  IV,  13  dan  XVIII,  41  menyatakan Catur  Warna ini bersumber  dari  kitab  suci  Weda  yang  juga  berarti  bahwa catur  warna adalah wahyu  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Kata Catur  Warna berasal  dari  bahasa Sanskerta  yang  terdiri  dari  kata ''Catur" berarti  empat  dan  kata "warna" yang artinya pembagian.
Empat  lapisan  sosial  tersebut  yaitu  terdiri  dari  yang  pertama  disebut golongan Brahmana, Brahmana atau pendeta merupakan kaum yang ahli di bidang keagamaan  dan  kaum  ini  juga  merupakan  kaum  yang  bertanggung  jawab  dalam melakukan  upacara  ritual-ritual  keagamaaan.  Kaum  Brahamana  adalah  mereka yang  memiliki  tingkat  kecerdasan  tinggi,  mengerti  tentang  kitab  suci,  mengerti tentang ketuhanan dan juga ilmu pengetahuan (Wiana, 1999:32).
Lapisan catur  warna yang  kedua  yaitu  golongan  Ksatria  atau  bisa  juga disebut  golongan  bangsawan  atau  priyayi.  Golongan  Ksatria  ini  merupakan golongan  yang  harus  mempertahankan  penduduk  dari  serangan  para  musuh  di medan tempur. Sesuai dengan namanya golongan Ksatria haruslah menjadi ksatria penolong  bagi  para  penduduknya.  Kaum  Ksatria  adalah  mereka  yang  memiliki sikap  pemberani,  jujur,  tangkas  dan  memiliki  kemampuan  mengatur  atau memanager dalam dunia pemerintahan (Wiana, 1999:35).
Golongan catur  warna yang  ketiga  disebut  dengan  istilah  golongan Waisya  atau  golongan  masyarakat  yang  berprofesi  sebagi  petani  dan  pedagang. Golongan  ini  merupakan  golongan  yang  menghasilkan  bahan  makanan  dan golongan  ini  merupakan  satu-satunya  golongan  yang  harus  membayar  pajak.
Kaum  Waisya  adalah  orang-orang  yang  memiliki  keahlian  dibidang  berbisnis, bertani  dan  berbagai  profesi  lainnya  yang  bergerak  dalam  bidang  ekonomi (Wiana, 1999:38).
Golongan catur warna pada lapisan yang terakhir dikenal dengan sebutan golongan  Sudra  atau  tepatnya  ini  adalah  golongan  para  buruh.  Golongan  ini merupakan  golongan  yang  sebelumnya  merupakan  budak  taklukan,  melayani kelas  golongan-golongan  lainnya  dengan  cara  kerja  keras.  Kaum  Sudra  adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan terbatas, sehingga mereka lebih cenderung bekerja dengan kekuatan fisik, bukan otak (Wiana, 1999:33)..
Dari ke empat lapisan kasta yang berada di Bali, di dalam suatu golongan keluarga memiliki perbedaan tradisi pewarisan, baik di dalam hubungan keluarga, sosial  masyarakat  maupun  dalam  lingkungan  kelompok  yang  biasanya  disebut dengan Banjar . Lapisan yang memiliki perbedaan pewarisan adalah dari golongan kasta Kesatria dengan kasta Sudra. Perbedaan yang terlihat adalah dari ahli waris dalam  golongan  kasta  Ksatria  dengan  kasta  Sudra,  dimana  dalam  golongan Ksatria  yang  mewarisi  dan  menjalankan  kehidupan  bermasyarakat  adat  adalah anak  laki-laki  tertua  (anak  sulung),  sedangkan  pada  golongan  kasta  Sudra  yang mewarisi  dan  menjalankan  kehidupan  bermasyarakat  adat  adalah  anak  laki-laki termuda (anak bungsu).
Untuk  mengetahui  sistem  pewarisan  di desa  pakraman Manuaba,  maka penulis  tertarik  mengambil  topik    penelitian  dengan  judul  “Sistem  Pewarisan Pada    Masyarakat  Berkasta  Ksatria  Dan    Masyarakat    Berkasta    Sudra    Di Desa Pakraman Manuaba,  Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar”.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  sistem  pewarisan    pada    masyarakat  berkasta  ksatria  dan masyarakat    berkasta    sudra    di Desa  Pakraman Manuaba,    Kecamatan Tegallalang,  Kabupaten  Gianyar  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskripsi kualitatif.  Penentuan  subjek  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik Purposive Sampling ,  dan  yang  menjadi  subjek  penelitian  yaitu  :  1)  keluarga  yang  berkasta Ksatria, 2) keluarga yang berkasta Sudra, 3) Kelihan Banjar, 4) Bendesa Adat , 5) sesepuh (penglingsir) masyarakat Desa Pakraman Manuaba. Objek adalah benda,
hal,  dan  sebagainya  yang    dijadikan  sasaran  untuk  diteliti,  diperhatikan  dan sebagainya  (Poerwadarminta,  1993  :  698).  Objek  penelitian  ini  adalah  Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Berkasta Ksatria Dan Masyarakat Berkasta Sudra Di Desa  pakraman Manuaba,  Kecamatan  Tegallalang,  Kabupaten  Gianyar. Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa: 1) metode wawancara; 2) metode observasi;  3)  metode  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kulitatif

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil penelitian
3.1.1 Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Berkasta Ksatria Dan Masyarakat Berkasta Sudra Di Desa Pakraman Manuaba,
Sebelum  membicarakan  mengenai  sistem  pewarisan  pada  masyarakat berkasta  ksatria  dan  masyarakat  berkasta  sudra ini,  maka  perlu  diketahui,  bahwa terdapat  awig-awig  yang  mengatur  mengenai  sistem  pewarisan  secara  umum, yaitu sesuai dengan keputusan awig-awig Desa Pakraman Manuaba tertanggal 14 mei 2002. Dalam awig-awig tersebut ada ditegaskan pada Pancama Sargah (bab ke 5), Palet 4 (bagian 4) yang mengatur Indik Warisan (mengenai warisan) Pawos 63 dan Pawos 64 (pasal 63 dab pasal 64). Yang berbunyi :
Pawos 63
1) Warisan inggih punika tetamian arta berana saha ayah-ayah ngupadi kasukertan  sakala  lan  niskala  saking  kaluhurannya  arep  ring turunannya.
2) Kang sinanggeh warisan luwire :
ha.  Duwe  tengah,  akadi  tegal,  ayahan  desa,  kahyangan,  pusaka  siwa pakarana lan sapanunggalanya.
na. pamerajan
ca. pagunakayan, tadtadan/jiwa dana, hutang piutang.
3) Wawu kangin kabawos warisan prada wenten :
ha. Sang mapiturun (pawaris)
na. Katurunan (ahli waris) ca. Arta berana miwah tategenan ayah-ayahan makacihna warisan
pawos 64
1) Ahli waris luwire :
ha. Pratisentana purusa
na. pratisentana pradana (sentana rajeg) ca. sentana paperasan lanang/wadon
2) Prade tan wenten sakadi ring ajeng, kang sinanggeh ahli waris :
ha.  Turunan  purusa  pernah  munggahang,  rerama  lanang,  pekak salantur ipun rerama misan, mindon
na.  turunan  purusa  pernah  kesamping  makadi  kaponakan  misan,

## mindon
Terkait  dengan    sistem  pewarisan  pada  masyarakat  berkasta  ksatria  dan masyarakat  berkasta  sudra ini  (berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  I Made  Rudeg  selaku  Bendesa Desa  Pakraman Manuaba  yang  dilakukan  pada tanggal 13 Desember 2012) menyatakan:
Bahwa    ahli  waris  dalam  sistem  pewarisan  di desa  pakraman Manuaba diambil    dari  garis  keturunan  laki-laki (purusa), namun  ahli  waris  masyarakat berkasta  ksatria  dan  masyarakat  berkasta  sudra  memiliki  perbedaan  yaitu  ahli waris  dari  kasta  ksatria  anak  laki-laki  sulung  dan  pada  ahli  waris  masyarakat berkasta sudra yaitu anak laki-laki bungsu.
Setelah  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  bapak  I  Dewa  Ketut  Rai Suadnyana  selaku  kelian  Br.  Triwangsa    di Desa  Pakraman /desa  adat  Manuaba mengenai  proses  sistem  pewarisan  pada  masyarakat  berkasta  Ksatria  dan masyarakat  berkasta  Sudra  ,  yang  dilakukan  pada  tanggal  14  Desember  2012 beliau menyatakan :
Bahwa  keputusan  yang  menjadi  ahli  waris  diputuskan  melalui  rapat keluarga,  ahli  waris  dapat  dibagi  menjadi  dua  istilah  yaitu ngarep dan ngempi. Ngarep adalah ahli waris utama dalam keluarga yaitu dalam masyarakat berkasta Ksatria yang menjadi ahli waris ngarep anak laki-laki sulung dan pada masyarakat berkasta  Sudra  yang  menjadi  ahli  waris ngarep adalah  anak  laki-laki  bungsu. Ngempi merupakan ahli waris kedua dari ahli waris ngarep, ahli waris kedua  dari masyarakat berkasta Ksatria yaitu adik laki-laki dari ahli waris ngarep, dan pada masyarakat  berkasta  Sudra  yang  menjadi  ahli  waris  kedua  atau ngempi yaitu
kakak  laki-laki  dari  ahli  waris ngarep. Pembagian  ahli  waris ngarep maupun ngempi ditentukan sesuai dengan kodrat atau bersifat kodrati
Mengenai  ahli  waris  yang  dibagi  menjadi  dua  istilah  yaitu ngarep dan ngempi, hak  dan  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  ahli  waris  sesuai  dengan hasil  wawancara  peneliti  dengan  bapak  I  Ketut  Nadiarta  selaku  Kelian  Banjar Tengah Pesa  Pakraman Manuaba,  yang  dilakukan  pada  tanggal  16  Desember 2012 beliau menyatakan :
Hak  dan  kewajiban  ahli  waris ngarep berhak    mendapatkan  warisan sejumlah 2 dari 3 warisan, ahli waris ngarep kedudukannya lebih tinggi dari ahli waris ngempi jadi  ahli  waris ngarep tinggal  di bale  daje  (gedong). Ahli  waris ngarep berkewajiban  untuk  membayar  iuran  penuh  di  banjar  maupun  desa, mengajak  orang  tua, ngayah  banjar, dan ngayah desa . Hak  dan  kewajiban  ahli waris ngempi berhak  mendapatkan  warisan  sejumlah  1  dari  3  warisan  yang  di wariskan  kepada  ahli  waris,  ahli  waris ngempi kedudukannya  lebih  rendah  dari ahli  waris ngarep jadi  ahli  waris ngempi tinggal  di bale  dauh  (loji) . Ahli  waris ngempi berkewajiban untuk  membayar setengah dari iuran yang dibayar oleh ahli waris ngarep, dan ngayah banjar .
3.1.2 Terjadinya Perbedaan  Sistem Pewarisan Antara Masyarakat Berkasta Ksatria  Dengan  Masyarakat  Berkasta  Sudra  Di Desa  Pakraman

## Manuaba
Terjadinya perbedaan sistem pewarisan pada   masyarakat berkasta ksatria dengan  masyarakat  berkasta  sudra  di desa  pakraman Manuaba  sesuai  dengan penelitian  di  lapangan  (wawancara  dengan  Bapak  I  Made  Rekun,  selaku penglingsir /sesepuh Desa  Pakraman Manuaba  yang  dilakukan  pada  tanggal  18 Desember 2012) dinyatakan bahwa:
Terjadinya  perbedaan    sistem  pewarisan  antara  masyarakat  berkasta Ksatria  dengan  masyarakat  berkasta  Sudra  di desa  pakraman Manuaba,  karena pada jaman dahulu desa Manuaba merupakan sebuah desa kerajaan yang dipimpin oleh raja manuaba dan kerajaannya terletak di  Puri Agung Manuaba. Pada masa itu  kesamaan  jender  antara  masyarakat  berkasta  Ksatria  dengan  masyarakat berkasta Sudra  tidak ada, golongan Ksatria selalu mendapatkan kedudukan lebih
tinggi  dari  pada  golongan  Sudra.  Golongan  Ksatria  adalah  prajurit  yang merupakan golongan kepercayaan raja untuk melindungi keluarga raja sedangkan golongan Sudra bekerja sebagai parekan /pembantu di kerajaan.
Dalam  sistem  pewarisan  karena  secara  umum  di  Bali  mengambil  sistem pewarisan  dari  garis  keturunan  bapak  (patrilinial)  dan  untuk  menghormati  jasa para golongan Ksatria dan golongan Sudra saat itu maka sistem pewarisan antara golongan Ksatria dengan golongan Sudra di Desa Pakraman Manuaba Kecamatan Tegallalang,  Kabupaten  Gianyar  memiliki  perbedaan  sebagai  pembeda  golongan yaitu yang menjadi ahli waris utama pada golongan Ksatria  adalah anak laki-laki sulung  (anak  laki-laki  tertua)  dan  yang  menjadi  ahli  waris  utama  pada  golongan Sudra  yaitu  anak  bungsu  (anak  laki-laki  termuda).  Dengan  demikian  terlihat bahwa karena golongan Ksatria lebih tinggi lapisannya dari pada golongan Sudra maka  yang  menjadi  ahli  waris  golongan  Ksatria  adalah  anak  laki-laki  tersulung begitu juga sebaliknya karena  golongan Sudra lebih  rendah lapisannya dari pada golongan Ksatria maka yang menjadi ahli waris golongan Sudra adalah anak laki- laki terbungsu.
3.1.3  Implikasinya  Terhadap  Ahli  Waris  Dalam  Kehidupan  Keluarga  Dan Sosial Masyarakat Di Desa Pakraman Manuaba
Terkait  dengan    implikasi  terhadap  ahli  waris  dalam  kehidupan  keluarga dan  sosial  masyarakat ini  (berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  I  Made Rudeg selaku Bendesa Desa Pakraman Manuaba yang dilakukan pada tanggal 13 Desember 2012) menyatakan:
Bahwa  implikasi  ahli  waris  dalam  kehidupan  keluarga  dan  sosial masyarakat  adat  yaitu  ahli  waris  memiliki  tanggung  jawab  terhadap  pewaris (orang  tua)  sampai mengabenkannya, utang  piutang  pewaris,  warisan  yang  ahli waris terima, dalam keluarga ahli waris memegang kekuasaan baik dalam bidang pembangunan di  pekarangan rumah, upacara yadnya , dan juga perawatan tempat ibadah di  pekarangan rumah  yaitu merajan. Di kehidupan masyarakat  adat,   ahli waris mengampu tanggung jawab seluruh dibidang ayahan banjar dan desa , yang harus  berpartisipasi  dalam  kegiatan  upacara  adat  diruanglingkup  banjar  maupun desa.
Setelah  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  bapak  I  Gede  Mendra selaku  masyarakat    berkasta  Sudra    di Desa  Pakraman Manuaba  mengenai implikasi terhadap ahli waris utama (ahli waris ngarep) dan ahli waris kedua (ahli waris  ngempi)  dalam  kehidupan  keluarga  dan  sosial  masyarakat,  yang  dilakukan pada tanggal 20 Desember 2012 beliau menyatakan :
Bahwa implikasi terhadap  ahli waris utama yaitu anak bungsu sebagai ahli waris  ngarep    berhak  untuk  tinggal  di bale  daje  (gedong) karena  kedudukannya paling  tinggi  dikeluarga    dan  orang  tua  ikut  dengan  anak    bungsu  yang  menjadi ahli  waris ngarep .  Ahli  waris  kedua  sebagai  ahli  waris ngempi tinggal  di bale dauh  (loji) karena  bisa  dikatakan  di  keluarga  kedudukannya  lebih  rendah  dari yang menjadi  ahli waris  ngarep . Dalam urusan adat  ahli waris utama mengampu upacara dalam ruang lingkup Banjar dan Desa Pakraman, seandainya membayar iuran  di banjar maupun  desa  ahli  waris  utama (ngarep) membayar  penuh.  Ahli waris kedua (ngempi) hanya mengampu upacara dalam ruang lingkup Banjar saja dan  seandainya  membayar  iuran  hanya  membayar  setengah  dari  iuran  yang dibayar oleh ahli waris utama (ngarep) di Banjar.

## 3.2 Pembahasan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  terbukti bahwa  sistem  pewarisan    pada    masyarakat  berkasta  ksatria  dan    masyarakat berkasta  sudra  di Desa Pakraman Manuaba,  Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar  memiliki  perbedaan.  Perbedaan  ini  terlihat  dari  ahli  waris  yaitu  dari golongan  Ksatria  yang  menjadi  ahli  waris  utama  anak  laki-laki  sulung  dan  di golongan  Sudra  yang  menjadi  ahli  waris  utama  adalah  anak  laki-laki  bungsu, pembagian  warisan  yaitu  ahli  waris  yang  dibagi  menjadi  dua  istilah ngarep dan ngempi mendapatkan  warisan  2  berbanding  1  ahli  waris ngarep mendapatkan  2 dari  3  warisan  dan  ahli  waris ngempi mendapatkan  1  dari  3  warisan,  kedudukan ahli  waris  dikeluarga  maupun  sosial  masyarakat  yaitu  ahli  waris ngarep kedudukannya paling tinggi  di  keluarga dan juga mengayomi kegiatan di Banjar dan Desa Pakraman dan ahli waris ngempi kedudukannya lebih rendah dari pada ahli  waris ngarep dan  hanya  mengayomi  kegiatan  di Banjar. Pernyataan  seperti hal  tersebut  di  atas tampaknya membenarkan pendapat  yang dikemukakan  Korn,
dalam  bukunya  “Het  Adatrecht  Van  Bali”  (dalam  Sudiatmaka,  2010;  90) menyatakan bahwa hukum pewarisan merupakan hukum  yang paling sulit dalam hukum  adat  Bali,  hal  ini  disebabkan  karena  adanya  perbedaan-perbedaan dibeberapa  daerah  dalam  wilayah  hukum  Bali.  Dan  juga  disebabkan  adanya perbedaan-perbedaan praktisnya dimasyarakat dengan putusan-putusan pengadilan adat.
Terjadinya  perbedaan    sistem  pewarisan  antara  masyarakat  berkasta Ksatria  dengan  masyarakat  berkasta  Sudra  di desa  pakraman Manuaba,  karena pada jaman dahulu desa Manuaba merupakan sebuah desa kerajaan yang dipimpin oleh raja Manuaba dan kerajaannya terletak di  Puri Agung Manuaba. Pada masa itu  kesamaan  jender  antara  masyarakat  berkasta  Ksatria  dengan  masyarakat berkasta Sudra  tidak ada, golongan Ksatria selalu mendapatkan kedudukan lebih tinggi  dari  pada  golongan  Sudra.  Golongan  Ksatria  adalah  prajurit  yang merupakan golongan kepercayaan raja untuk melindungi keluarga raja sedangkan golongan  Sudra  bekerja  sebagai parekan /pembantu  di  kerajaan.    Dalam  sistem pewarisan  karena  secara  umum  di  Bali  mengambil  sistem  pewarisan  dari  garis keturunan  bapak  (patrilinial)  dan  untuk  menghormati  jasa  para  golongan  Ksatria dan  golongan  Sudra  saat  itu  maka  sistem  pewarisan  antara  golongan  Ksatria dengan  golongan  Sudra  memiliki  perbedaan  yaitu  yang  menjadi  ahli  waris  pada golongan  Ksatria    adalah  anak  laki-laki  sulung  (anak  laki-laki  tertua)  dan  yang menjadi  ahli  waris  pada  golongan  Sudra  yaitu  anak  bungsu  (anak  laki-laki termuda).  Dengan  demikian  terlihat  bahwa  karena  golongan  Ksatria  lebih  tinggi lapisannya  dari  pada  golongan  Sudra  maka  yang  menjadi  ahli  waris  golongan Ksatria  adalah  anak  laki-laki  tersulung  begitu  juga  sebaliknya  karena  golongan Sudra lebih rendah lapisannya dari pada golongan Ksatria maka yang menjadi ahli waris  golongan  Sudra  adalah  anak  laki-laki  terbungsu.  Pernyataan  seperti  hal tersebut  di  atas  tampaknya  membenarkan  pendapat  yang  dikemukakan  oleh Sudiatmaka  (2010:88)  menyatakan  bahwa  mayorat  pada  kekerabatan  patrilineal dikenal  adanya  aturan  pewarisan  yang  disebut  mayorat  laki-laki  ialah  anak  laki- laki  tertua  menjadi  ahli  waris.  Di  Bali  dalam  pewarisan  mayorat  ini  tidak ditetapkan  dengan  pasti  apakah  anak  laki-laki  tertua  menjadi  ahli  waris  mayorat atau  anak  bungsu  sebab  pada  keluarga  raja-raja  di  Bali  biasanya  yang  tertualah
sebagai  ahli  waris  dalam  pewarisan  mayorat,  mengingat  anak  tertua  adalah mempunyai kewenangan pertama sebagai pengganti raja. Sedangkan dalam rakyat kebanyakan  anak  bungsulah  sebagai  pewaris  masyarakat  ini.  Akan  tetapi  kedua hal diatas tidaklah mutlak diantara anak bungsu, sulung dan anak-anaknya lain.
Dilihat  dari  implikasi  di  dalam  sistem  pewarisan  pada    masyarakat berkasta  Ksatria  dan  masyarakat  berkasta  Sudra.  Ahli  waris  dalam  kehidupan keluarga  dan  sosial  masyarakat  adat  yaitu  ahli  waris  memiliki  tanggung  jawab terhadap  pewaris  (orang  tua)  sampai mengabenkannya, membayarkan  utang piutang  pewaris,  dalam  keluarga  ahli  waris  memegang  kekuasaan  baik  dalam bidang pembangunan di  pekarangan rumah, upacara  yadnya, dan juga perawatan tempat ibadah di pekarangan rumah yaitu merajan. Di kehidupan masyarakat adat, ahli waris mengampu tanggung jawab seluruh dibidang ayahan banjar dan desa , yang  harus  berpartisipasi  dalam  kegiatan  upacara  adat  diruang  lingkup  banjar maupun  desa.  Pernyataan  seperti  hal  tersebut  di  atas  tampaknya  membenarkan pernyataan  raadkerta  Gianyar  tanggal,  15  Januari  1936  no,11/  sipil  (dalam Sudiatmaka, 2010:96) menyatakan bahwa ahli waris wajib melaksanakan  upacara pengabenan  atau  sejenisnya,  kewajiban  menyembah  roh  pewaris  pada  saat pengabenan  itu.  Ahli  waris  wajib  pula  sesudah  pengabenan  memuja  roh  pewaris yang  sudah  menjadi  dewata  dalam  sanggah/pemerajan  dan  kawitan  dan  pula melakukan upacara-upacara lanjutan lainnya (Sudiatmaka, 2010; 96).
Perbedaan  sistem  pewarisan  pada  masyarakat  berkasta  Ksatria  dan masyarakat  berkasta  Sudra  di Desa  Pakraman Manuaba  merupakan  tradisi  adat dan warisan leluhur yang sudah mendarah daging dalam sistem pewarisan di desa pakraman Manuaba.  Penerapan  perbedaan  sistem  pewarisan  di Desa  Pakraman Manuaba pada dasarnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali No.3 tahun  2001  tentang desa  pakraman ,  yang  berbunyi  “ Desa  Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di propinsi bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi  dan  tata  krama  pergaulan  hidup  masyarakat  umat  Hindu  secara  turun temurun  dalam  ikatan kahyangan  tiga atau kahyangan  desa yang  mempunyai wilayah  tertentu  dan  harta  kekayaan  sendiri  serta  berhak  mengurus  rumah tangganya  sendiri”.  Jadi  melihat  hal  tersebut  berarti  bahwa Desa  Pakraman Manuaba  mempunyai  hak  mengatur  rumah  tangganya  sendiri,  khususnya  dalam
kaitan  dengan    sistem  pewarisan  yang  diterapkan  di Desa  Pakraman Manuaba, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar.

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dipaparkan  diatas,  maka  dapat ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut  :  (1)  Ahli  waris  dalam  sistem  pewarisan  di Desa Pakraman Manuaba diambil  dari garis keturunan laki-laki (purusa), namun ahli  waris  masyarakat  berkasta  Ksatria  dan  masyarakat  berkasta  Sudra  memiliki perbedaan  yaitu ahli waris  dari kasta Ksatria anak laki-laki sulung dan pada ahli waris  masyarakat  berkasta  Sudra  yaitu  anak  laki-laki  bungsu.  (2)  Terjadinya perbedaan    sistem  pewarisan  antara  masyarakat  berkasta  Ksatria  dengan masyarakat  berkasta  Sudra  di Desa  Pakraman Manuaba,  karena  pada  jaman dahulu  desa Manuaba merupakan sebuah desa kerajaan  yang dipimpin oleh raja. Pada  masa  itu  kesamaan  jender  antara  masyarakat  berkasta  Ksatria  dengan masyarakat  berkasta  Sudra    tidak  ada,  golongan  Ksatria  selalu  mendapatkan kedudukan lebih tinggi dari pada golongan Sudra, karena golongan Ksatria lebih tinggi  lapisannya  dari  pada  golongan  Sudra  untuk  membedakan  dalam  sistem pewarisan  maka  yang  menjadi  ahli  waris  golongan  Ksatria  adalah  anak  laki-laki tersulung  begitu  juga  sebaliknya  karena  golongan  Sudra  lebih  rendah  lapisannya dari pada golongan Ksatria maka yang menjadi ahli waris golongan Sudra adalah anak  laki-laki  terbungsu.  (3)  Implikasi  ahli  waris  dalam  kehidupan  keluarga  dan sosial  masyarakat  adat  yaitu  dikeluarga  ahli  waris  memiliki  tanggung  jawab terhadap  pewaris  (orang  tua) . Di  kehidupan  masyarakat  adat,    ahli  waris mengampu tanggung jawab seluruh dibidang ayahan banjar dan desa , yang harus berpartisipasi dalam kegiatan upacara adat diruanglingkup banjar maupun desa.
Berdasarkan  paparan  di  atas  ada  beberapa  saran  yang  ingin  penulis sampaikan sebagai  berikut  :  (1)  Bagi  masyarakat Desa Pakraman Manuaba agar mewariskan  ke  anak  cucu  terkait  dengan  sistem  pewarisan  tersebut  yang  sudah menjadi  warisan  leluhur.  (2)  Khususnya  bagi  Pemerintah  Kabupaten  Gianyar harus  bisa  melestarikan  warisan  budaya  sistem  pewarisan  dalam  satu  kesatuan hukum adat Bali.

## DAFTAR PUSTAKA
Desa Pakraman Manuaba. 2002. Awig-Awig Desa Pakraman Manuaba.
Pendit. 1979. Bhagavadgita. Denpasar : Lembaga Penterjemah dan Penerbit Kitab Suci Weda dan Dhammapada Departemen Agama R.I
Biro Hukum Dan Ham Setda Provinsi Bali. 2001. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 .Bali: Biro Hukum Dan Ham Setda Provinsi Bali.
Poerwadarminta, 1993, Obyej-Obyek Penelitian. Jakarta: Balai Pustaka
Sudarsono.1991. Hukum Waris Dan Sistem Bilateral. Jakarta : PT Rineka Cipta
Sudiatmaka, Ketut. 2010. Asas-Asas Hukum Adat dan Murdha Hukum Adat Bali . Singaraja. Universitas Pendidikan Ganesha
Wiana,  Ketut.  2006. Kasta  Dalam    Hindu  Kesalah  Pahaman  Berabad-Abad. Denpasar : Yayasan Dharma Naradha