## Implementasi Kebijakan dalam Pengelolaan Barang Bukti Kejahatan (Studi Pada Kantor Kejaksaan Provinsi Bandar
Lampung terhadap Barang Bukti Kejahatan Berupa Sepeda Motor)
Ira Febrina Doktor Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya
Koresponding Email: irajaksa14@gmail.com

## ABSTRAK
Kejaksaan tidak hanya mempunyai tugas atau wewenang untuk melakukan penuntutan saja, tetapi juga harus menyimpan barang bukti yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana seperti kendaraan bermotor. Eksistensi dan fungsi alat bukti dan barang bukti memegang peranan yang sangat penting, bukan hanya membuat terang suatu tindak pidana, akan  tetapi  juga  penting  dalam  menunjang  keyakinan  hakim  atas  kesalahan  terdakwa. Banyaknya  kendaraan  bermotor  sebagai barang  bukti  yang  disita  dari  terdakwa  kasus-kasus pidana oleh aparat penegak hukum masih belum dikelola dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  dan  meneliti  tentang  bagaimana  pengelolaan  barang  bukti  berupa  sepeda motor di lingkuan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Dalam melakukan upaya itu, penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan strategi penjelasan dengan paradigma rasionalisme  kritis.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  berhasil  mengungkapkan  dua  temuan. Pertama, bahwa implemetasi kebijakan dalam pengelolaan barang bukti berupa sepeda motor di  lingkungan  kejaksaan  negeri  Bandar  Lampung  tidak  berjalan  efektif,  sehingga  banyak barang  bukti  kejahatan  berupa  sepeda  motor  mengalami  kerusakan,  kehilangan  akibat  dari kurangnya penjagaan tidak profesionalisme. Kedua, pengelolaan barang bukti berupa sepeda motor, masih memiliki banyak permasalahan begitu krusial mulai dari jumlah unit yang tidak kompatibel,  kendala  sarana  dan  prasana  hingga  staff  yang  tidak  professional  yang  tidak bertanggung jawab dalam mengelola barang bukti dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan barang bukti yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung belum optimal sehingga perlu adanya kebijakan kepala kejaksaan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Kata  kunci:  Sepeda  Motor,  Pengelolaan,  Barang  Bukti,  Kejaksaan  Negeri  Bandar Lampung.

## ABSTRACT
The prosecutor's office not only has the duty and authority to conduct prosecution but also to preserve the evidence used by offenders in committing a criminal act, such as motor vehicles. The existence and function of evidence and physical exhibits play a crucial role, not only in elucidating a criminal act but also in supporting the judge's belief in the defendant's guilt. The large  number  of  motor  vehicles  as  physical  evidence  seized  from  criminal  cases  by  law enforcement agencies has not been effectively managed. This research aims to understand and examine the management of motorbike evidence in the environment of the Bandar Lampung District Prosecutor's Office. In pursuing this, the author employs a qualitative method using
an explanatory strategy with a critical rationalism paradigm. In this research, the author was able  to  reveal  two  findings.  First,  the  implementation  of  the  policy  in  managing  motorbike evidence  in  the  environment  of  the  Bandar  Lampung  District  Prosecutor's  Office  is  not effective, resulting in many pieces of crime evidence in the form of motorbikes experiencing damage  and  loss  due  to  a  lack  of  professional  care.  Second,  the  management  of motorbike evidence  still  has  many  critical  issues,  starting  from  the  incompatible  number  of  units, infrastructure constraints, and unprofessional staff who are not responsible for managing the evidence properly. Therefore, the management of evidence carried out at the Bandar Lampung District  Prosecutor's  Office  is  not  optimal,  requiring  the  chief  prosecutor  to  address  these issues.
Keywords:  Motorbike,  Management,  Evidence,  Bandar  Lampung  District  Prosecutor's Office.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  dengan  jumlah  kendaraan  bermotor  terbesar  ketiga  di dunia. Menurut data dari AISI (Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia). Dengan jumlah kendaraan bermotor yang begitu besar dengan tingkat ekonomi sebagai negara berkembang menyebabkan  terjadinya  tingkat  kejahatan  terhadap  kendaraan  bermotor  juga  meningkat. Salah  satu  daerah  yang  memiliki  jumlah  kendaraan  bermotor  tinggi  di  Indonesia  adalah Provinsi Lampung. Pada tahun 2019, jumlah kendaraan bermotor mencapai 3.187.035 unit, sehingga menjadi provinsi ke-8 terbanyak kendaaran di Indonesia (Lampung.rilis. id (2021).
Dalam tingkat volume kendaraan bermotor berupa sepeda motor di provinsi Lampung pada tahun 2022, menempati posisi ke-9 terbanyak di Indonesia
Tabel 1: daerah dengan jumlah kendaraan di Indonesia
Nomor Provinsi Jumlah Kendaraan 1 Jawa Timur 20.038.439 2 DKI Jakarta 16.734.986 3 Jawa Tengah 15.846.499 4 Jawa Barat 11.737.547 5 Sumatera Utara 6.062.939 6 Bali 3.874.311
7 Sulawesi Selatan 3.661.385 8 Riau 3.485.246 9 Lampung 3.330.039 10 Sumatera Selatan 3.129.889 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022.
Dalam jumlah unit kendaraan nomor 9 terbanyak tersebut, bukan hanya melahirkan kepadatan  bermotor,  pelanggaran  lalu  lintas,  bahkan  juga  akan  menciptakan  berbagai kejahatan,  salah  satunya  adalah  perampasan,  pencurian  bahkan  sampai  kepada  kejahatan begal sepeda motor. Bentuk kejahatan dilakukan di berbagai tempat seperti area perparkiran kantor,  pasar  tradisional,  toko  swalayan,  tempat  ibadah,  area  pendidikan  sekolah  atau Perguruan Tinggi maupun di tempat kos serta tempat perparkiran umum lainnya. Disamping itu,  bentuk  kejahatan  kendaraan  sepeda  motor  lainnya,  sampai  kepada  kejahatan  penipuan maupun penggelapan.
Tingginya tingkat kejahatan di bidang sepeda motor di kota Bandar Lampung, menjadi salah  satu  tanggungjawab  pemerintah  dalam  menindak  kejahatan,  salah  satunya  melalui Lembaga  pemerintah  Kejaksaan  Tinggi  Negeri  Republik  Indonesia.  Lembaga  pemerintah tersebut bukan saja memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan penuntutan, melainkan juga memiliki peran dan tanggungjawab dalam menyimpan barang bukti kejahatan. Dalam hal ini, kejaksaan tinggi selama proses hukum berjalan, barang bukti kejahatan harus tetap berada dalam penjagaan dan otoritas pihak kejaksaan. Dengan kata lain, barang bukti yang dipegang dan disimpan oleh kejaksaan dikategorikan sebagai bentuk sitaan negara.
Kejaksaan Tinggi Negeri Bandar Lampung, sebagai Kejaksaan Tinggi Negeri lainnya di Indonesia, dalam mengelola barang bukti telah ditetapkan disimpan dan dikelola di Rumah Penyimpanan  Benda  Sitaan  Negara,  memiliki  kendala  dan  problematika  dalam mengimplementasikan  kebijakan  dalam  menjaga  dan  mengelola  barang  bukti  kejahatan. Barang bukti sitaan negara dari Tindakan kejahatan, terutama di bidang pengelolaan sepeda motor sering kali terbengkalai, rusak dan sering terjadi onderdil-onderdil sepeda motor yang hilang, dicopoti satu per satu bagian motor. Lebih parah dari itu, kejadian kehilangan tersebut relative sering terjadi, sehingga kasus barang bukti sitaan berupa sepeda motor yang hilang
dari tempat penyimpanannya. Padahal, kedudukan barang sitaan berupa sepeda motor, sangat penting  perannya  selama  proses  persidangan  berlangsung.  Hal  ini  pada  akhirnya, membuktikan bahwa implementasi Pengelolaan barang bukti kejahatan di Kejaksaan Provinsi Lampung tidak berjalan efektif dan perlu adanya kebijakan lanjutan dari Kepala Kejaksaan dalam mengatasi permasalahan ini.
Sesuai  dengan  latar  belakang  diatas,  penulis  tertarik  untuk  meneliti  dengan  judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Bukti Kejahatan (Studi Di Kantor Kejaksaan Provinsi Lampung Terhadap Sepeda Motor Sebagai Barang Bukti Kejahatan)“

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Creswell & Poth, 2016), dengan strategi penelitian  paradigm  rasionalisme  kritis.  Penggunaan  metode  kualitatif,  penelitian  ini  akan memberdayakan dan memanfaatkan pendekatan studi kasus (case study). Dalam pendekatan ini, bertujuan untuk mendapatkan hasil maksimal dan komprehensif dalam konteks mengkaji, menganalisis  dan  mengungkapkan  sebua  hasil  penelitian  begitu  intensif,  terperinci  dan konprehensif.  Selain  itu,  pendekatan  case  studi  juga  dimanfaatkan  sebagai  alat  untuk menghasilkan gambaran pengungkapan objek kajian yang sedang dianalisis.
Sedangkan  penggunaan  paradigma  rasionalisme  kritis  bertujuan  untuk  memberikan  analisis berdasarkan tingkat rasional secara kritis terhadap kebijakan yang telah di implementasikan. Disamping itu, rasionalisme kritis juga berguna dalam melihat hubungan antara permasalahan- permasalahan terhadap suatu implementasi kebijakan yang tidak berjalan dengan baik. Melalui paradigma rasionalisme kritis tersebut, suatu kebijakan yang telah diimplementasikan dalam dianalisis  dan  dikritisi  terhadap  permasalahan,  serta  memberikan  solusi  dan  strategi  dalam mengatasinya.
Dalam proses analisis, pertama mengumpulkan semua data-data yang telah terkumpulkan dari informan  baik  dari  hasil  wawancara  dan  hasil  dokumentasi  di  lapangan.  Selain  itu,    juga mengumpulkan  hasil  dari  observasi  tentang  objek  kajian  yang,  selanjutnya  direduksi  sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya, melakukan sintesisasi dengan data-data lain yang
dikombinasikan dengan paradigma teoritis yang diaplikasikan. Selain itu, dalam mendukung tingkat objectivitas penelitian ini, kami mengumpulkan data-data tambahan dari buku, jurnal, dan  publikasi  dari  website  media  mainstream  dan  media  sosial.  Terakhir,  mengkonklusikan semua data serta mengintegrasikan dengan paradigma yang digunakan sebagai langkah terakhir dalam memverifikasi dan konfigurasi penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara di Indonesia
RUPBASAN merupakan satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan oleh undang- undang untuk menyimpan dan mengelola barang sitaan yang digunakan sebagai barang bukti dalam  proses  peradilan,  termasuk  barang  yang  dinyatakan  disita  oleh  negara  berdasarkan keputusan hakim. Tanpa dasar hukum yang jelas, penggunaan item dengan status konfigurasi negara adalah ilegal.
Tujuan  utama  dari  amanat  undang-undang  pembentukan  RUPBASAN  adalah  untuk menjamin kelangsungan keselamatan dan keamanan semua barang sitaan negara. Kebijakan ini akan memudahkan pemeliharaan dan pengawasan, serta adanya penanggung jawab nyata barang sitaan agar tetap utuh dan tidak hilang nilainya. Selain sebagai alat bukti selama proses hukum, keutuhan barang sitaan sangat penting untuk menjaga hak milik individu, serta milik tersangka dan pihak lain yang terlibat dalam kejahatan.
Dalam  konteks  sejarah  berdirinya  RUPBASAN  di  Indonesia,  pada  faktanya memerlukan  waktu  yang  cukup  lama  dan  anggaran  yang  besar.  Oleh  karena  itu,  sebelum terbentuknya RUPBASAN berdasarkan pada Peraturan Pemerintah, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor Kejaksaan Negeri,  di  kantor  Pengadilan  Negeri  dan tempat-tempat  lain  sesuai  dengan  ketentuan  dalam KUHAP  (Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  pasal  39).  Hal  serupa  juga  tertulis Peraturan Bersama yang menyatakan bahwa benda sitaan dan barang rampasan dapat disimpan
di  luar  RUPBASAN 1 .  Meskipun  tempat  penyimpanan  tidak  di  RUPBASAN,  Kepala RUPBASAN tetap mempunyai wewenang penuh dalam mengambil keputusan lokasi dimana benda sitaan akan di tempatkan 2 .
Tugas  dan  fungsi  RUPBASAN,  pada  prinsipnya  bertujuan  untuk  menyimpan  dan mengelola  benda  sitaan  Negara  (Basan)  dan  Barang  Rampasan  Negara  (Baran)  yang merupakan  suatu  rangkaian  kegiatan  dimulai  sejak  proses  penerimaan  sampai  pada pengeluaran  Basan  dan  Baran.  Rangkaian  kegiatan  tersebut  meliputi 3 :  1)  Penerimaan, penelitian, penilaian, pendaftaran dan penyimpanan Basan dan Baran; 2)Pemeliharaan Basan dan Baran; 3) Pemutasian Basan dan Baran; 4) Pengeluaran dan Penghapusan Basan dan Baran; dan  5)  Penyelamatan  dan  Pengamanan  Basan  dan  Barang.  Atas  dasar  itu,  eksistensi RUPBASAN di Indonesia memiliki peran dan fungsi penting dalam menjaga dan mengelola barang  sitaan  sebagai  tujuan  proses  penyidikan  hingga  keluarnya  keputusan  pengadilan terhadap perkara yang diproses.

## B. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Bukti kejahatan Sepeda Motor di RUPBASAN Bandar Lampung.
Eksistensi  RUPBASAN,  terutama  dalam  kaitanya  melakukan  pengelolaan  menjadi sangat  vital,  mengingat  tugas  dan  fungsinya  sangat  berpengaruh  dan  turut  serta  dalam penegakan hukum, melalui pengelolaan barang bukti untuk kepentingan proses pemeriksaan dan proses pengambilan keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana yang dianggap adil dan benar menurut kacamata hukum yang berlaku di Indonesia.
1 Peraturan  Bersama  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia,  Jaksa  Agung,  Komisi  Pemberantasan Korupsi,  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  Mahkamah  Agung,  Menteri  Keuanagan  Tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Baran Tahun 2012 pasal 2 ayat (1)
2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Pasal 2 ayat (2).
3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara pasal 2 ayat (2)
Kejaksaaan Negeri Bandar Lampung, memiliki wewenang dalam memproses tindakan kejahatan pencurian. Dalam hal itu, selama proses persidangan berlangsung ataupun sebelum putusan  pengadilan  keluar,  terhadap  pelaku  kejahatan,  posisi  atau  kedudukan  barang  bukti kejahatan yang disita negara yang ditempatkkan pada RUPBASAN. Dalam proses persidangan berlangsung hingga keluarnya putusan pengadilan, memiliki durasi waktu yang relatif panjang. Hal  itu  berkaitan  dengan  kendaraan  yang  disita,  disimpan  di  tempat  penyimpanan,  dan kemudian dikelola sebagai barang bukti disimpan di area kejaksaan dalam waktu yang relatif lama dan kondisi yang terjadi di lapangan tidak ada perawatan dan pengawasan yang sempurna, sehingga  menyebabkan  banyak  sekali  kemungkinan  yang  bisa  terjadi  terhadap  kendaraan sepeda motor atau barang bukti tersebut.
Implementasi pengelolaan barang bukti berupa sepeda motor di lingkungan Kejaksaan Tinggi Negeri Bandar Lampung, tidak berjalan secara efektif. Justru yang terjadi adalah proses pengelolaan  yang  tidak  bertanggungjawab  terhadap  kendaraan  sepeda  motor  yang mengakibatkan  terhadap  terjadinya  sepeda  motor  semakin  rongsok,  tidak  terawat,  dan mengalami kerusakan secara alami. Lebih parah dari itu, sepeda motor sebagai barang bukti tersebut  dirusak,  dicuri  baik  secara  keseluruhan  ataupun  dicuri  sebagian  onderdil  tertentu. Sementara itu, selama proses persidangan berlangsung, ataupun sebelum putusan pengadilan keluar  terhadap  akhir  keputusan  perkara.  Kedudukan  barang  bukti,  menjadi  tanggungjawab penuh dari pihak Kejaksaan Tinggi dalam menjaga, agar tidak terjadi kerusakan, dan bahkan terjadinya  kehilangan  barang  bukti.  Selama  ini,  kondisi  pengelolaan  dan  penjagaan  barang bukti  tidak  professional.  Akhirnya,  barang  bukti  kejahatan  berupa  sepeda  motor  sering  kali terbengkalai, rusak dan sering terjadi onderdil-onderdil sepeda motor yang hilang, dicopoti satu per  satu  bagian  motor.  Dengan  kata  lain,  benda  atau  barang  bukti  tersebut  telah  disita  atau diambil namun tidak dikelola dengan sebagaimana mestinya bahkan sering kali terdapat oknum yang mengambil keuntungan dengan mengambil atau menukar onderdil atau Spare Part.

## C. Kendala Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Bukti
Secara hukum, kehilangan sepeda motor sebagai barang bukti hasil kejahatan tersebut di area penyimpanan, khususnya di area kantor Kejaksaan Provinsi Lampung merupakan suatu kesalahan dan keadaan ini seharusnya tidak terjadi. Kejadian kehilangan tersebut relatif sering terjadi,  sehingga  kasus  barang  bukti  sitaan  berupa  sepeda  motor  yang  hilang  dari  tempat penyimpanannya.  Dalam  konteks  itu,  sebagaimana  ketentuan  dalam  Satuan  Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) telah diatur dalam Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Namun, dalam tingkat implementasi kebijakan di lapangan, dalam aspek pengelolaan dan pemeliharan barang  bukti  sepeda  motor  di  Kejaksaan Tinggi  Bandar  Lampung,  terdapat  beberapa  faktor penghambat terhadap implementasinya. Dibawah ini ada dua factor besar dalam menghambat implementasi pengelolaan barang bukti berupa sepeda motor, yaitu:

## 1. Perbandingan Jumlah Unit Pelaksana Teknis Rupbasan
Dalam ketentuan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui PP Nomor 27 Tahun 1983, dalam Pasal 26 ayat I, telah ditentukan dan ditetapkan suatu ketentuan bahwa unit pelaksana teknis Rupbasan di bentuk di setiap ibu kota Kabupaten/ Kotamadya. Namun  fakta menunjukan sampai Tahun 2022, jumlah RUPBASAN di 32 provinsi di Indonesia baru ada 63 yang terdiri dari 36 kelas I dan 27 kelas II (Rupbasanmanado.com, 2020). Seyogianya jumlah unit pelaksana teknis Rupbasan mengikuti jumlah Kabupaten/Kota Se‐Indonesia yaitu kurang lebih 530.
Kota Bandar Lampung sampai saat ini, hanya  mempunyai satu unit pelaksana teknis RUPBASAN yaitu unit kelas I. Sementara, jumlah tindak kejahatan di bidang sepeda motor di kota Bandar Lampung mencapai 3.046 kasus tahun 2020 dan 2.523 tahun 2021. Melalui data tersebut,  terlihat  beban  tanggung  jawab  yang  sangat  tidak  seimbang.  RUPBASAN  di  kota Bandar Lampung, seharusnya ditambahkan unit lagi agar mampu menampung benda siataan dari unit pelaksana teknis yang jumlah perbandinganya yang tidak komptabel.
2. Kurangnya fasilitas dan tempat dalam menyimpan barang bukri (Sepeda Motor).
Barang bukti berupa sepeda motor merupakan barang bukti, kendati tidak memiliki sifat mudah  rusak,  akan  tetapi  selama  proses  persidangan  berlangsung,  aspek  pengelolaanmnya harus tetap dijaga dengan baik serta aspek pemeliharaannya dilakukan dengan sangat cermat dan aman di tempat yang telah disediakan oleh Kejaksaan Tinggi Negeri Bandar Lampung, sehingga barang bukti sepeda motor, akan tetap terjamin akan kualitas dan kuantitasnya dan terjamin keamanan tanpa adanya kerusakan dan bahkan kehilangan. Namun, tigginya kejahatan pencurian, perampasan dan begal motor di wilayah Bandar Lampung, membuat sarana fasilitas RUPBASAN  mengalami  keterbatasan  gedung  yang  pada  akhirnya  tidak  dapat  menampung jenis barang bukti tersebut.
Keterbatasan  sarana  dan  prasarana  yang  menyangkut  gedung/gudang  serta  anggaran dalam  mendukung  pelaksanaan  fungsi  Rupbasan.  Kesiapan  Kementerian  Hukum  dan  HAM untuk membangun RUPBASAN di seluruh Kabupaten/Kota Sesuai amanat KUHAP sampai saat ini, masih belum terlaksana. Meski secara yuridis penyimpanan benda sitaan negara adalah di  Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan  Negara  (RUPBASAN),  namun  keberadaan  dan jumlahnya  yang  tidak  sebanding  dengan  jumlah  lembaga  penegak  hukum  yang  melakukan penyitaan  dan  yang  bertanggung  jawab  secara  yuridis  terhadap  benda  sitaan  dalam  hal  ini Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.
Berdasarkan data ada 63 unit Rupbasan, belum ada satupun Rupbasan yang memenuhi standar ideal sebagai suatu Rupbasan yang semestinya memiliki 5 jenis gudang yaitu gudang umum tertutup, gudang umum terbuka gudang berharga, gudang berbahaya dan kandang untuk hewan  dan  tumbuhan  serta  sarana  utilitas  dan  prasarana  lingkungan.  Mayoritas  Rupbasan hanya memiliki 2 , atau 3 jenis gudang saja, bahkan ada kantor Rupbasan yang tidak memiliki gudang. Hal ini menjadi permasalahan didalam penempatan benda sitaan di dalam lingkungan kantor Rupbasan (Laporan Tahunan Direktorat Jendral Pemasyarakatan : 2017)

## 3. Staff Bertanggung Jawab
Perlu  diperhatikan  aspek  kepastian  ketersediaan  anggaran  yang  diperlukan  untuk melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab  petugas  serta  kualitas  dan  kuantitas  sumber  daya
manusia  (petugas  Rupbasan).  Mengenai sumber  daya  manusia,  jumlah  dan  kualitas  petugas yang memiliki keahlian khusus dalam menilai barang dan benda sitaan hingga saat ini belum memadai.  Bahkan  dapat  dikatakan  banyak  Rupbasan  yang  belum  memiliki  ahli  penilai  atau peneliti  sama  sekali.  Rupbasan  hanya  menugaskan  petugas  (staf  umum  )  untuk  melakukan penelitian dan pengkajian secara umum karena keterbatasan sumber daya manusia (petugas) yang memiliki keahlian sebagai peneliti dan asesor.

## D. Relavansi Pradigma Rasionalime Kritis dan Implementasi kebijakan Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung
Implementasi  kebijakan  dalam mengelola  barang  bukti  sitaan  negara  di  tempat  yang telah ditetapkan oleh negara di dalam RUPBASAN, baik itu sitaan tindak kejahatan korupsi, maupun  kejahatan  pencurian  sepeda  motor  di  wilayah  Kejaksaan  Tinggi  Negeri  Bandar Lampung, tidak terimplementasikan dengan baik. Berbagai permasalahan masih terus menjadi tantangan Kejaksaan Tinggi Negeri Bandar Lampung dalam mengatasi permasalahan ini, baik dari  fasilitas,sarana  dan  prasarana  kurang  memadai,  staff  ataupun  pihak  yang bertanggungjawab  hingga  fasilitas  unit  yang  belum  seimbang  dengan  tingginya  Tindakan kejahatan  yang  ditangani  oleh  Kejaksaan  Tinggi  Negeri  Bandar  Lampung.  Sehingga,  dalam konteks  pencurian,  penggelapan  dan  begal  motor  di  wilayah  otoritas  Kejaksaan  terjadinya banyak sepeda motor sebagai barang bukti, tidak terjaga, bahkan terjadi kehilangan.
Salah satu aspek penting ketidakefektifnya implementasi kebijakan tersebut disebabkan oleh  kesiapan  Kementerian  Hukum  dan  HAM  untuk  membangun  RUPBASAN  di  seluruh Kabupaten/Kota  Sesuai  amanat  KUHAP  sampai  saat  ini,  masih  belum  terlaksana.  Kendati demikian,  peraturan  pemerintah  pada  prinsipnya  dimaksudkan  untuk  memberikan  arah  dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kemampuan  lembaga  kejaksaan  masing-masing  serta  adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi kebijakan.
Dalam pradigma rasionalisme kritis, implementasi kebijakan dalam mengelola barang bukti  berupa  sepeda  motor  di  wilayah  Kejaksaan  Tinggi  Negeri  Bandar  Lampung,  harus direkonstruksi  dengan  baik  dari  setiap  variable-variable  penting  yang  menyertainya.  Setiap
aspek  yang  menghambat  berjalannya  implementasi  kebijakan  tersebut  harus  dilihat  secara objektif  dan  mendalam  terhadap  letak  permasalahan  begitu  signifikan.  Oleh  karena  itu, permasalahan yang masih dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Negeri Bandar Lampung tersebut harus  mencari  cara  baru  ataupun  kebijakan  alternatif  untuk  dapat  mengimplementasikan kebijakan dalam mengelola barang bukti sepeda motor dengan baik.
Sebagaimana  diungkapkan  oleh  Triwulan  dan  M.H  (2016)  bahwa “Control  is management’s systematic effort to achieve objectives by comparing performances to plan and taking appropriate action to correct important differences”. Pengendalian merupakan usaha sistematik  perusahaan  untuk  mencapai  tujuan  dengan  cara  membandingkan  prestasi  kerja dengan rencana dan membuat tindakan yang tepat untuk mengkoreksi perbedaan yang penting”
Dengan  Alinea  yang  sama,  Kepala  Kejaksaan  Tinggi  Negeri  Bandar  Lampung  perlu mengevaluasi  dan  mengeluarkan  ketentuan-ketentuan  yang  baru  dengan  memberikan ketentuan  yang  jelas  dan  terperinsi  mengenai  pemerliharaan  barang  bukti,  pihak-pihak bertanggung  jawab  secara  fisik  atas  barang  bukti.  Dengan  makna  lebih  luas,  ketentuan- ketentuan  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Kejaksaan  dilakukan  kebijakan  dari pimpinan  kejaksaan  serta  staff  yang  memang  bertugas  melindungi  barang  bukti  kejahatan. Sehingga implementasi kebijakan ini bias berjalan dengan baik dalam rangka untuk mengelola serta menjaga barang agar tidak terjadi kehilangan. Disaat yang sama, dalam mencegah adanya inefisiensi  dan  inektifitas  dalam  penyelenggaraan  implementasi  kebijakan,  perlu  adanya pengawasan  khusus  terhadap  semua  bentuk  permasalahan  yang  menghambat  kebijakan tersebut.  Tindakan  demikian  dilakukan  untuk  mengawasi  setiap  kebijakan  yang  telah terimplementasi, harus tetap diawasi serta terus melakukan koreksi-koreksi terhadap apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menetapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan sesuai rencana.

## KESIMPULAN
Implementasi kebijakan dalam mengelola barang bukti kejahatan berupa sepeda motor di wilayah kejaksaan tinggi Bandar Lampung, dinilai tidak berjalan dan terimplementasikan dengan baik. Berbagai faktor yang mendukung baik secara internal dan eksternal memicu tidak terimplementasikannya kebijakan ini. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan tinjauan oleh pemerintah  berwenang  dalam  melihat  titik  permasalahan  ini,  dalam  rangka  untuk terimplementasinya lebih baik. Pada akhirnya, pengelolaan barang bukti, dapat terjaga dengan baik nantinya.
Hal ini yang terjadi terkait barang bukti yang rusak atau hilang membuktikan bahwa implementasi  Pengelolaan  barang  bukti  kejahatan  di  Kejaksaan  Provinsi  Lampung  tidak berjalan efektif. Secara hukum, kehilangan sepeda motor sebagai barang bukti hasil ejahatan tersebut  di  area  penyimpanan,  khususnya  di  area  kantor  Kejaksaan  Provinsi  Lampung merupakan  suatu  kesalahan  dan  keadaan  ini  seharusnya  tidak  terjadi.  Kejadian  kehilangan tersebut relative sering terjadi, sehingga kasus barang bukti sitaan berupa sepeda  motor yang hilang dari tempat penyimpanannya.
Fakta  demikian  melahirkan  pertanyaan  penting  tentang  bagaimana  implementasi kebijakan  dalam  menjaga  dan  mengelola  barang  bukti  sepeda  motor.  Oleh  karena  itu, lingkungan kejaksaan perlu mengevaluasi dan mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang jelas dan terperinsi mengenai pihak yang bertanggung jawab secara fisik atas barang bukti sitaan berupa sepeda motor. Disamping itu, pelaksanaan kegiatan ini perlu dilakukan kebijakan dari pimpinan  kejaksaan  serta  staff  yang  memang  bertugas  melindungi  barang  bukti  kejahatan. Sehingga implementasi kebijakan ini bias berjalan dengan baik dalam rangka untuk mengelola serta menjaga barang agar tidak terjadi kehilangan.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS,  (2022).  Jumlah  Kendaraan  Bermotor  Menurut  Provinsi  dan  Jenis  Kendaraan  (unit)  di
Indonesia. Diakses pada 27/11/2022.
https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/V2w4dFkwd FNLNU5mSE95Und2UDRMQT09/da_10/1
Creswell,  J.  W.,  &  Poth,  C.  N.  (2016). Qualitative  inquiry  and  research  design:  Choosing among five approaches . Sage publications.
Islamy, M. I. (1998). Agenda kebijakan administrasi Negara. Universitas Brawijaya, Malang .
Lampung.rilis.id (2021). Kalahkan Sumsel, Jumlah Sepeda Motor di Lampung Capai. Diakses pada 27/11/2022. https://lampung.rilis.id/Bisnis/Berita/Kalahkan-Sumsel-Jumlah- Sepeda-Motor-di-Lampung-Capai-3187035-
Unit#:~:text=RILISID%2C%20BANDARLAMPUNG%20%E2%80%94%20Jumlah %20sepeda%20motor,1%2F2%2F2021 ).
Lampungpro.co  (2022).  Tahun  2021,  Jumlah  Maling  Motor  di  Bandar  Lampung Capai  329
Kasus.  Diakses  pada  27/11/2022. https://lampungpro.co/post/37618/tahun-2021- jumlah-maling-motor-di-bandar-lampung-capai-329-kasus
Peraturan Kejaksaan republic Indonesia.
https://jdih.kejaksaan.go.id/inventaris/berkas/berkas_2804.pdf
Peraturan  Pemerintah  (1983).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  Tentang Pelaksanaan  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Acara  Pidana  Pasal  27.  Diakses  pada 27/11/2022. PP NO. 27 TH 1983.pdf
Peraturan Pemerintah (1983). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 pasal 39 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Diakses pada 27/11/2022. http://www.bphn.go.id/data/documents/83pp027.pdf
Rupbasan.manado.com (2020). Tentang Berdirinya RUPBASAN di Indonesia. Diakses pada 27/11/2022. https://www.rupbasanmanado.com/tentang-
rupbasan/#:~:text=Namun%20kenyataannya%20hingga%20sampai%20saat,dan%202 7%20RUPBASAN%20Kelas%20II .
Sulestyo, B., Hartanto, S. H., & Muchamad Iksan, S. H. (2014). Proses Penyitaan Barang Bukti Dalam  Perkara  Pidana  Pencurian  Sepeda  Motor (Doctoral  dissertation,  Universitas Muhammadiyah Surakarta).
Triwulan, T., & Sh, M. H. (2016). Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia . Prenada Media.