## Inovasi Birokrasi Pelayanan Publik Program Raskin Pola Padat Karya Pangan (RASKIN POLA PKP) di Kabupaten Timor Tengah Utara
Tri Anggraini 1 Marisa S.B Seran 2 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2 Universitas Timor Jalan Km. 09 Kelurahan Sasi, Kota Kefamenanu, Nusa Tenggara Timur
Received: 8th August 2020; Revised: 12th September 2020; Accepted: 13th September 2020

## ABSTRACT
In  Indonesia  the  drive  to  create  public  service  innovations  has  become  a  new  trend  in efforts  to  improve  services  to  the  public.  One  of  them  is  Public  Service  Innovation  named Raskin  PKP  Pattern.  This  research  will  look  at  the  PKP  Raskin  Innovation  pattern, Supporting  Factors  and  inhibiting  factors  as  well  as  about  the  obstacles  in  implementing the  PKP  Pattern  Raskin  Innovation  in  TTU  District.  The  method  used  is  descriptive qualitative  observation  and  in-depth  interviews.  The  results  showed  that  the  PKP innovation  Raskin  was  born from  the  internal  government  of  TTU  Regency  as  an  effort  to develop  the  agricultural  sector.  This  innovation  has  many  advantages  for  the  community, taking into account the conditions and previous agricultural patterns and maintaining local values  that exist in  the community. This innovation is not intended  to be  an innovation of low complexity because it is very possible to be tested and easy to observe. the supporting factor that drives the successful implementation of the PKP Raskin program is the Leader's Commitment.  Whereas  the  inhibitor  of  the  PKP  Pattern  Raskin  Innovation  was  the  lack  of support from the legislature.
Keywords: innovation; bureaucracy; public services

## ABSTRAK
Di Indonesia Dorongan untuk menciptakan inovasi pelayanan publik telah menjadi tren baru  dalam  upaya  peningkatan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Salah  satunya  Inovasi Pelayanan  publik  yang  diberi  nama  Raskin  Pola  PKP.  Artikel  ini  akan  melihat  inovasi Raskin  Pola  PKP.  Fakor  Pendukung  dan  faktor  penghambat  sekaligus  tentang  kendala yang  dalam  penerapan  Inovasi  Raskin  Pola  PKP  di  Kabupaten  TTU.  Metode  yang digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan  metode  observasi  dan  wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inovasi Raskin pola PKP ini lahir dari internal  pemerintah  Kabupaten  TTU  sebagai  upaya  pengembangan  pada  sector pertanian.  Inovasi  ini  memiliki  banyak  keuntungan  bagi  masyarakat,  dengan mempertimbangkan kondisi dan pola pertanian sebelumnya dan mempertahankan nilai- nilai  local  yang  ada  dimasyarakat.  Inovasi  ini  tidak  termaksud  dalam  inovasi  dalam

## Gorontalo

## Journal of Government and Political Studies

## Volume 3 -  NO. 2 – Oktober 2020
P-ISSN: 2614-2120   E-ISSN: 2614-2104
tingkat  kerumitan  rendah  karena  sangat  memungkinkan  untuk  diuji  coba  dan kemudahan  untuk  diamati.  faktor  pendukung  yang  mendorong  keberhasilan penyelenggaraan  program  Raskin  pola  PKP  ini  adalah  Komitmen  Pemimpin. Sedangkan fator  penghambat  Inovasi  Raskin  Pola  PKP  ini  adalah  minimnya  dukungan  dari  pihak legislative
Kata kunci: inovasi; birokrasi; pelayanan public

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  kancah  global,  Posisi  Indonesia  belum  menggembirakan.  Pada berbagai  indeks  internasional,  Indonesia  masih  menempati  urutan  rendah, bahkan di tingkat negara-negara Asia Tenggara sekalipun. Salah satunya adalah tentang posisi dan keadaan Inovasi di Indonesia, Dalam Global Innovation Index (GII)  Tahun  2015,  Indonesia  menempati  peringkat  97dengan  skor  29,79  turun dari peringkat 87 dengan skor 31,8 pada tahun 2014. Posisi Indonesia ini berada dibawah  negara-negara  di  kawasan  ASEAN  seperti  Vietnam  yang  menempati peringkat 52, Thailand dengan peringkat 55, Malaysia dengan peringkat 32 dan Singapura berada pada 10 besar yaitu peringkat ke 7.
Inovasi  menjadi tool dalam  mengakselerasikan  peningkatan  daya  saing Indonesia.  Setiap  element  negara  yang  meliputi  pemerintah,  swasta  dan masyarakat  sipil  harus  melakukan  inovasi.  Inovasi  pada  lingkungan  instansi pemerintah  meliputi  antara  lain  kementerian,  lembaga  pemerintah  non kementerian,  Pemerintah  Provisi  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  sangat penting karena dapat mengakselerasikan inovasi swasta dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik.
Pada  dasarnya  Inovasi  merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dirancang untuk memperbaiki penyakit- penyakit  disektor  publik  melalui  pembaharuan  di  8  area  sasaran  (organisasi, tata  laksana,  peraturan  perundangan-undangan,  SDM  aparatur,  pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan mindset serta cultural set aparatur). Inovasi menjadi  katalisator  untuk  mempercepat  pelaksanaan  reformasi  birokrasi, dimana  banyak  program  inovasi  merupakan  pengejawataan  dari  upaya perubahan  diarea-area  tersebut.  Lebih  jauh  lagi,  inovasi  sesungguhnya  dapat dimaknai  sebagai  reformasi  birokrasi  kontekstual,  artinya  pelaksanaan reformasi birokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan daerah setempat.
Kesadaran pentingnya inovasi saat ini ditandai degan telah diterbitkannya Undang-Undang  No  23  tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  yang memberikan  peluang  pemerintah  daerah  untuk  melakukan  inovasi.  Selain melalui  Undang-Undang  No  23  tahun  2014  bukti  konkrit  dari  dukungan pemerintah  ini  diwujudkan  melalui  Kompetensi  Inovasi  Pelayanan  Publik  yang merupakan  wujud  dari  Program One  Agency  One  Innovation yang  mewajibkan Kementerian  atau  Lembaga  dan  Pemerintah  Daerah  untuk  mencipatakan minimal  satu  inovasi  setiap  tahunnya.  Apesiasi  nyata  diberikan  Pemerintah kepada Kementerian atau Lembaga serta Pemerintah daerah melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No.  636/2018, menetapkan  40  terbaik  untuk  inovasi  pelayanan  publik  dimana Kementerian  dan  Lembaga  yang  memenangkan  Kompetensi  Inovasi  Pelayanan Publik ini akan mendapatkan Alokasi Dana Intensif Daerah (DID).
Top  40  Inovasi  Pelayanan  Publik  Tahun  2018  merupakan  inovasi  yang dikategorikan outstanding (terpuji) hasil seleksi dari Top 99. Proses kompetisi ini dilakukan secara online melalui aplikasi berbasis web Sistem Informasi Inovasi Pelayanan  Publik  (SINOVIK)  melalui http://sinovik.menpan.go.id. telah  terekam sebanyak 2.824 inovasi pelayanan publik di Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Penilaian  kompetisi  dilakukan  secara  independen  oleh  Tim  Evaluasi  dan  Tim Panel  Independen  yang  merupakan  para  akademisi,  praktisi,  dan  pakar pelayanan  publik  yang  kompeten  dan  memiliki  reputasi  baik.  Top  40  Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 terdiri dari lima inovasi kementerian, dua inovasi Kepolisian  Negara  RI,  delapan  inovasi  pemerintah  provinsi,  15  inovasi kabupaten,  dan  10  inovasi  dari  pemerintah  kota.  Adapun  penganugerahan Penghargaan kepada Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 dilaksanakan Hotel Shangri La, Surabaya pada 19 September 2018.
Salah  satu  penerima  penghargaan  TOP  99  Inovasi  terbaik  di  Indonesia adalah  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara  melalui  Program  Inovasi  Raskin  Pola Padat  Karya  Pangan  atau  disingkat  RASKIN  POLA  PKP.  Pogram  yang mendapatkan  apresiasi  tinggi  ini  dalam  perjalanan  lahirnya  terjadi  polemik berupa  penolakan  dari  DPRD  Kabupaten  TTU,  tidak  hanya  mendapatkan penolakan,  tetapi    juga  dilanjutkan  dengan  memprovokasi  masyarakat  untuk tidak ikut  serta dalam program ini. (GenBest.id, 2018) Karena  pada dasarnya, pemanfaatan  lahan  kering  untuk  per-  tanian  sering  diabaikan  oleh  para pengambil kebijakan, yang lebih tertarik pada peningkatan produksi beras pada lahan sawah. (A. Abdurachman, A. Dariah, 2008).
Hambatan  lain  yang  terjadi  selama  tahun  awal  implementasi  inovasi pelayanan  publik  ini  adalah,  Anggaran  dalam  program  juga  dipangkas sedemikian  rupanya  oleh  DPRD,  sebagai  bentuk  penolakan  implementasi program  Inovasi  Pelayanan  Publik  ini.  Dalam  salah  satu  berita  online Bupati Kabupaten  TTU  Raymundus  mengungkapkan  bahwa  Program  Inovasi  Raskin pola  PKP  ini  tidak  mendapatkan  dukungan  dari  DPRD  Namun  komitmen Pemerintah  Kabupaten  TTU  untuk  tetap  meneruskan  Program  inovasi  ini. (GenBest.id,  2018). Terdapat    hubungan    antara    penerapan    atau    adopsi inovasi  teknologi  pertanian  dengan  tingkat  ketahanan  rumah  tangga  petani. Terbukti  di  Desa  Cibeber  Ipetani  yang  lebih  intensif    menerapkan    inovasi teknologi  seperti  jajar  legowo  memiliki tingkat  ketahanan pangan yang lebih baik. ((Fatchiya et al., 2016).
Polemik  dan  penolakan  yang  terjadi  dari  lahirnya  program  ini  nyatanya dijadikan  angin  lalu  oleh  Pemerintah  TTU,  Program RASKIN  POLA  PKP  tetap dilanjutkan  dan  mengimpelemtasikan  Program  Raskin  Pola  PKP  pada  2011. Nyatanya,  Program  ini  mendulang  keberhasilan  dengan  berhasil  menurunkan tingkat  kemiskinan  di  Kabupaten  TTU  hingga  22  yang  sebelumnya  Kabupaten TTU  merupakan  kabupaten  dengan  angka  kemiskinan  tertinggi, Dimana  62% kemiskinan  Nusa  Tenggara  Timur  ada  di  Kabupaten  TTU.  Berangkat  dari  hal tersebut,  Pemerintah  Kabupaten  TTU  meramu  sejumlah  program  unggulan khususnya  untuk  mendongkrak  pemenuhan  kebutuhan  sandang,  pangan  dan papan selain sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat juga sebagai upaya untuk keluar dari daerah tertinggal.
Pelaksanaan  Raskin  Pola  PKP  dimaksudkan  untuk  memanfaatkan  lahan tidur (lahan basah dan lahan kering potensial), mengurangi sistem tebas bakar dan  perladangan  berpindah,  memperkecil  erosi  permukaan  dan  menjaga
kelestarian  lingkungan  melalui  sistem  wanatani  lahan  dan  pembuatan terasering. Pada dasarnya program ini adalah upaya pemerintah Kabupaten TTU untuk  mengatasi  masalah  pangan  karena  salah  satu  kriteria  kemiskinan  bagi petani  adalah  luas  lahan  garapan  tidak  boleh  kurang  dari  50  are  dan  minimal setengah hektar.
Salah  satu  bentuk  dorongan  yang  dilakukan  Pemerintah  TTU  sebagai upaya  untuk  peningkatan  perluasan  lahan  pertanian  adalah  dengan  Program Padat Karya Pangan yakni dengan mengkonversikan beras raskin yang diberikan kepada KK miskin secara gratis oleh pemerintah daerah dengan kompensasi KK miskin  tersebut  harus  menambah  luas  garapan  pertanian  seluas  25  Ha  per- tahunnya dengan harapan bahwa petani memiliki luas lahan yang cukup dalam pertanian dan tidak berpindah-pindah.
Program yang telah menurunkan angka kemiskinan yang sebelumnya pada angka  62,62%  ke  angka  21,22%  ini  tidak  hanya  masuk  dalam  top  40  Inovasi terbaik  di  Indonesia.  Program  RASKIN  POLA  PKP  juga  berhasil  menyambet  15 Inovasi  terbaik  untuk  pemerintah  Kabupaten  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu, Penting  kiranya  menilik  lebih  detail  bagaimana  Inovasi  Birokrasi  Pelayanan Publik  ini  sehingga  mampu  mendorong  inovasi-inovasi  bersifat  lokal  dan instansional,  tetapi  potensial  untuk  diterapkan  secara  nasional  diangkat menjadi program nasional sesuai dengan harapan Kementerian PANRB. Oleh  karena  itu,  Penelitian  ini  akan  mengkaji  tentang  Inovasi  Birokrasi Pelayanan Publik Dinas Pertanian Kabupaten TTU melalui Program Raskin Pola Padat Karya Pangan (RASKIN POLA PKP). Pelayanan sendiri dalam kamus Besar Bahasa  Indonesia  didefinisikan  sebagai  perihal  atau  cara  meladeni  dan kemudahan  yang  diberikan  sehubungan  dengan  jual  beli  barang  atau  jasa. Sedangkan  Inovasi  Pelayanan  publik  diartikan  oleh  Lembaga  Administrasi Negara sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi  Pemerintahan  di  Pusat  dan  Daerah,  dan  di  lingkungan  BUMN/BUMD dalam  bentuk  barang  dan  /atau  jasa,  baik  dalam  pemenuhan  kebutuhan masyarakat. Menurut Damanpour (Suwarno, 2008). Inovasi bisa berupa produk maupun jasa yang sistem struktur administrasi atau rencana baru bagi anggota organisasi. Jadi, Inovasi Pelayanan Publik dimaknai sebagai pergeseran makna, prinsip-prinsip, proses, prosedur dan model pelayanan publik yang lama ke yang baru  dan  dirancang  untuk  memberikan  keuntungan  bagi  individu,  kelompok, dan organisasi dan masyarakat pada umumnya (Basuki, 2013).
Lebih  lanjut,  Penelitian  ini  akan  menggunakan  teori  atribut  inovasi pelayanan Menurut Rogers (Suwarno, 2008) yang dijadikan aspek, yaitu Relatve Advantage (Keuntungan  Relative), Compability (Kesesuaian), Complexity (kerumitan), triability (kemungkinan  untuk  dicoba)  dan observability (kemudahan  diamati).  Penulis  memandang  5  variabel  ini  telah  memadai  untuk menjelaskan Inovasi Birokrasi Pelayanan Publik Dinas Pertanian Kabupaten TTU melalui  Program  Raskin  Pola  Padat  Karya  Pangan  (RASKIN  POLA  PKP),  Lebih detail  penelitian  ini  juga  akan  melihat  kendala-kendala  yang  dihadapi serta Faktor Pendukung dan factor penghambat dalam Pelaksanaan Inovasi Birokrasi Pelayanan Publik Dinas Pertanian Kabupaten TTU melalui Program Raskin Pola Padat Karya Pangan (RASKIN POLA PKP).

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian kualitatif  dengan alasan bahwa  metode  ini  ini  diekspektasikan  mampu  mendeskripsikan  analisis berupa  teks  atau  narasi  secara  mendalam  (Creswell,  2014).  Dengan  melihat fenomena yang akan dikaji metode studi kasus dipilih diawali dengan teori-teori yang  spesifik.  Sedangkan  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif analitis. Pemilihan pendekatan kualitatif ini juga  dinilai penulis lebih tepat  digunakan  untuk  memahami  dan  menggambarkan  kondisi  lapangan, fenomena-fenomena inovasi Raskin Pola PKP, serta lebih tepat digunakan untuk melihat aktor pendukung dan penghambat  dan kendala-kendala  yang dihadapi dalam mengimplementasikan Inovasi Raskin Pola PKP secara lebih terperinci. Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi lapangan  dilakukan  diantaranya  dengan  observasi  dan  wawancara  semi struktur.  Pemilihan  Narasumber  dilakukan  secara purposive yaitu  orang-orang yang memiliki kecukupan pengetahuan dan mampu menjelaskan keadaan yang sebenarnya  sesuai  dengan  kebutuhan  penelitian.  Kepala  Dinas  Pertanian, Sekretaris  Dinas  Pertanian  dan  stakeholder  lain  pendukung  dalam  Inovasi Raskin  Pola  PKP.  Selanjutnya  hasil  wawancara  ditranskipkan  menjadi  analisis kualitatif menggunakan 3 alur secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan secara terus menerus selama  kegiatan  untuk  melihat  secara  langsung  fenomena  yang  terjadi  dalam inovasi  Raskin  Pola  PKP.  Sedangkan  penyajian  sebagai  sekumpulan  informasi tersusun  yang  memberi  kemungkinan  adanya  penarikan  kesimpulan  dan pengambilan  tindakan.  Pada  penarikan  kesimpulan  dilakukan  pula  verifikasi dengan proses berpikir  kembali dan meninjau ulang catatan-catatan lapangan (Miles B, Mathew, 1992).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Program  Raskin  Pola  PKP merupakan  program  unggulan  Pemerintah  Kab. TTU  tertuang  dalam  Panca  Program  Strategis  Kab.  TTU  sebagai  upaya pengembangan  sektor  pertanian  di  Kab.TTU  dengan  mengolaborasikan pelaksanaan program Raskin. Berbeda dengan pola pembagian raskin nasional, yang  umumnya  menebus  raskin  dengan  harga  murah yakni  Rp.  1.600.00/kg, namun memalui program raskin pola PKP ini masyarakat diharuskan menebus raskin  dengan  pola  ganti  kerja  yaitu  pengelolaan  lahan  pertanian.  Inovasi  ini mengharuskan  masyarakat  yang  menjadi  rumah  tangga  sasaran  penerima program  raskin  nasional  untuk  mengelola  lahan  sendiri  dengan  Pola  Padat Karya Pangan.
Setiap organisasi memiliki kebutuhan inovasi yang berbeda. Ada organisasi yang  melakukan  inovasi  tertutup  dan  inovasi  terbuka  (Victorino  et  al.,  2005) Inovasi Raskin Pola  PKP ini apabila  dilihat dari jenis inovasi dapat digolongkan menjadi  inovasi  tertutup,  menurut  Helfat  Inovasi  tertutup  merupakan  kegiatan inovasi  internal  organisasi  yang  dilakukan  dalam  bentuk  penelitian  dan pengembangan  organisasi  serta  telah  sukses  dilakukan  oleh  organisasi. Sedangkan inovasi terbuka yaitu organisasi yang muncul dari sumber eksternal organisasi, namun tetap dilakukan kemitraan bersama internal organisasi (Tsou, H. T., & Hsu, 2011). Inovasi Raskin Pola PKP ini dapat digolongkan sebagai jenis Inovasi  tertutup.  Dikatakan  inovasi  tertutup  dikarenakan  lahirnya  inovasi  ini
berasal  dari  internal  organisasi  Pemerintah  Daerah  Kab.TTU  yaitu  Dinas Pertanian  Kab.TTU  sebagai leading sektor  dan  Bupati  Timor  Tengah  Utara, Bapak Raymundus Sau Fernandes,S.Pt  dan Bapak Wakil Bupati Timor Tengah Utara, Bapak  Aloysius  Kobes,  S.Sos sebagai  inisiator  Program Raskin  Pola  PKP sebagai  upaya  pengembangan  di  sektor  publik.  Inovasi  juga  dapat  diartikan sebagai  salah  satu  bentuk  perubahan  di  sektor  publik  (Colville,  I.,  &  Carter, 2012).
Suatu   inovasi  dipandang  absah  jika  mampu  memberikan perubahan yang  positif  melalui  satuan  yang  terukur  (Jordan  &  Huitema,  2014). Pengembangan sektor pertanian di Kab.TTU ini dilatar belakangi oleh Kab. TTU merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas wilayah 2.669,70 Km2 dan memiliki   lahan pertanian seluas 210.456 Ha. Pada tahun 2010 sebelum inovasi Raskin Pola PKP, dengan jumlah masyarakat petani sebanyak 60.497 jiwa dan jumlah keluarga miskin sebanyak 34.832 KK 65,62%. Salah  satu  ukuran  kemiskinan  yakni  ketidakmampuan  masyarakat  memenuhi kebutuhan  dasar  sandang,  pangan  dan  papan.  Kondisi  kemiskinan  ini berdampak  pada  segala  aspek  kehidupan  masyarakat  di  Kab.  TTU.  Melalui program  Raskin  Pola  PKP  ini  telah  menurunnya  jumlah  penduduk  dan  rumah tangga  miskin,  Data  jumlah  penduduk  dan  rumah  tangga  miskin    pada  tahun 2011  yaitu  hingga  mencapai  65,62%  namun  pada  tahun  2016  telah  terjadi penurunan  secara  signifikan  hingga  mencapai  24,07%  dengan  rata-rata penurunan  angka  kemiskinan  per  tahun  adalah  8,31% atau  setara  2.895  KKM per tahun.
Kab.  TTU  memiliki  lahan  kering  potensial  seluas  187.650  Ha  dan  lahan basah potensial seluas 3.123 Ha. Potensi lahan pertanian ini tidak dimanfaatkan secara  maksimal  karena  dibiarkan  dalam  kondisi  yang  terbengkalai  atau  tidak dimanfaatkan  untuk  lahan  pertanian  yang  produktif.  rendahnya  produktivitas lahan pertanian, serta pengerjaan kebun dilakukan dengan pola tebas bakar dan perladangan berpindah tanpa teknik budidaya yang baik sehingga menyebabkan kerusakan lahan pertanian, tingginya erosi permukaan dan tingginya kerusakan hutan.  Kondisi  inilah  yang  mendorong  pemerintah  Kab.TTU  meluncurkan Inovasi  dalam  program  Raskin  Pola  PKP.  Inovasi  Raskin  Pola  PKP  mampu meningkatkan pemanfaatan lahan kering dan lahan basah sesuai dengan teknis pertanian  yang  mengutamakan  kelestarian  lahan,  setidaknya  terjadinya peningkatan  pemanfaatan  Lahan  kering  8.282  Ha  pada  tahun  2011  menjadi 86.582 Ha pada tahun 2017 dan lahan basah 11.401 Ha di tahun 2011 menjadi 14.267 Ha di tahun 2017.
Program  Raskin  Pola  PKP  merupakan  terobosan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Kab.  TTU  untuk  mengatasi  masalah  kemiskinan  dan ketidakcukupan  pangan  dengan  mengkonversi  raskin  nasional  mengharuskan Masyarakat  yang  menjadi  Rumah  Tangga  Sasaran  penerima  program  raskin nasional  untuk  mengelola  lahan  sendiri  dengan  Pola  Padat  Karya  Pangan. Program  ini  berbeda  dari  program  raskin  nasional,  secara  nasional  Rumah Tangga  Sasaran  (RTS)  membayar  harga  tebus  raskin  sebesar  Rp.  1.600,/kg sedangkan melalui Raskin Pola  PKP masyarakat menerima  raskin secara gratis dengan  kewajiban  mengerjakan  kebunnya  sendiri  seluas  0,25  Ha  per  tahun. Pelaksanaan  raskin  Pola  PKP  dimaksudkan  untuk  memanfaatkan  lahan  tidur (lahan  basah  dan  lahan  kering  potensial),  mengurangi  sistem  tebas  bakar  dan perladangan berpindah, memperkecil erosi permukaan dan menjaga kelestarian
lingkungan  melalui  olah  jalur  dan  olah  lubang  (konservasi  lahan)  dan pembuatan terasering yang tersebar pada 194 Desa/Kelurahan yang tersebar di 24 Kecamatan.
Menurut Mulgan dan Albury (Muluk, 2008) berkenan dengan Level Inovasi yang  mencerminkan  variasi  besarnya  dampak  yang  ditimbulkan  oleh  inovasi yang  berlangsung .  Menjawab  mengenai  level  inovasi,  Program  Raskin  Pola  PKP ini berada pada level inkremental. Inovasi Inkremental merupakan inovasi yang terjadi  membawa  perubahan-perubahan  kecil.  Terhadap  proses  atau  layanan yang  ada.  Umumnya  Sebagian  besar  inovasi  berada  dalam  level  ini  dan  jarang sekali  membawa  perubahan  terhadap  struktur  organisasi  dan  hubungan keorganisasian. Inovasi raskin pola PKP ini digolongkan sebagai level inkemental dikarenakan hanya mengubah pola pertanian tradisional menjadi pola pertanian dengan Padat  Karya Pangan dengan perpaduan komponen tanaman hutan dan pertanian.  Perubahan pola  pertanian ini memiliki keunggulan yaitu mendorong masyarakat  untuk berkebun  menetap  dengan  mengkombinasikan  tanaman semusim  (pangan  dan  hortikultura)  dan  tanaman  tahunan/kayu/kehutanan dengan lima kegiatan utama.
Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan  inovasi  sebelumnya.  Selalu  ada  sebuah  nilai  kebaruan  yang  melekat dalam  inovasi  yang  menjadi  ciri  yang  membedakannya  dengan  yang  lainnya (Suwarno,  2008).  Selain  mendorong  masyarakat  untuk  pertanian  secara menetap  Pola  Padat  Karya  Pangan  juga  mendorong  masyarakat  menerapkan pertanian  berkelanjutan.  Penerapan  konsep  pertanian  yang  menetap  dan berkelanjutan ini memberikan keuntungan relatif pada masyarakat. Keuntungan relatif  ( Relative  advantange) artinya  inovasi  yang  diciptakan  oleh  organisasi harus  memiliki  keuntungan  dan  nilai  lebih  dibandingkan  dengan  inovasi sebelumnya.  (Miles  B,  Mathew,  1992).  Jika  melihat  keuntungan relative, Perubahan  berdampak  dengan adanya  perubahan  perilaku  masyarakat  yang sebelumnya melakukan pengolahan kebun berpindah dengan pola tebas bakar, menjadi  masyarakat  yang  peduli  terhadap  pengelolaan  kebun  secara  menetap dan berkelanjutan. Sistem pertanian dengan cara menetap ini berdampak pada lahan  pertanian mampu  berproduksi  secara  stabil  sepanjang  tahun  sehingga berdampak  pada  kestabilan  ekonomi  petani  karena  tidak  terjadinya  pasang surut komoditas yang terlalu signifikan.
Inovasi  hanya  bisa  diterima  apabila  telah  teruji  dan  terbukti  mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama (Suwarno, 2008). Selain itu keuntungan lain perubahan pola pertanian dengan Padat Karya Pangan  ini  juga  dapat  mencegah  kerusakan  lingkungan  dan  memperhatikan penggunaan  pupuk  secara  alami  karena  para  petani  meninggalkan  pola  tebas bakar  yang  selama  ini  digunakan.  Tidak  hanya  itu,  Pola  PKP  ini  juga memberikan  keuntungan  lain,  yaitu  adanya  peningkatan  pendapatan  petani, dalam  data  Dinas  Pertanian  Kab.TTU  pendapatan  petani  pada  tahun  2010 sebesar  Rp.  4.081.912,00  menjadi  Rp.  5.567.626,00  di    tahun  2016.  Hal  ini selaras  dengan  hasil  wawancara  penulis  dengan  salah  satu  petani  sebagai pengguna manfaat Inovasi Raskin pola PKP, sebagai berikut:
Program PKP yang sebelumnya belum ada di desa kami, kami belum tahu untuk  pengelolaan  tanah,  utamanya  teras  sering,  pengelolaan  lubang  sampai tingkat pemupukan, setelah adanya program Pola PKP ini kami ibu-ibu kami jadi tahu,  dan  itu  bermanfaat  karena  sayur  mayur  sangat  subur  sehingga  kami
dapat  jual  untuk  dapatkan  uang  dan  dapat  menambah  penghasilan  dalam keluarga,  dapat  mendukung  penghasilan  para  bapak  di  dalam  keluarga  kami, ditambah lagi, kami dapat beras raskin tidak usa membayar lagi, cukup dengan bertani. harapan kami program ini dapat berlanjut.
Dari pernyataan tersebut  diatas, dapat diketahui bahwa masyarakat  tidak hanya mendapatkan manfaat dari pola pertanian PKP tetapi juga  mendapatkan manfaat bahwa tidak harus menebus raskin yang diberikan dengan uang karena pemerintah  Kab.TTU  yang  telah  menggangarkan  subsidi  beras  Raskin  bagi masyarakat  penerima  manfaat  dari  Raskin  Pola  PKP sebesar  Rp. 36.751.392.000.
Inovasi  selalu  berhubungan  erat  dengan  ide-ide  baru  yang  bermanfaat (Anggraini,  2019). Selain  itu,  keuntungan  lain  didapat  adalah  adanya peningkatan  hasil  pertanian  dan  perluasan  lahan  pertanian  para  petani. Menurut data Dinas Pertanian Kabupaten TTU adanya peningkatan Luas olahan lahan kering sampai dengan tahun 2017 mencapai 27.092 Ha, atau meningkat 8%  (2.006  Ha)  dibanding  tahun  2015/2016,  Lahan  yang  ditanami  Tanaman Umur  Panjang  (TUP)  sebanyak  20.558  Ha  (4.762.237  pohon)  dari  14 jenis tanaman, Pengerjaan sawah sampai dengan tahun 2017 meningkat 4% (333 Ha) dibandingkan  tahun  2016.  Pengembangan  berbagai  tanaman  sisipan  bernilai ekonomis  (kunyit,  nenas,  perorang,  dll)  dan  budidaya sayur  seluas  350  Ha dengan  memanfaatkan  sisa  air  irigasi  serta  adanya  peningkatan  Produktifitas pertanian  pada  musim  tanam  tahun  2016  khusus  tanaman  jagung  meningkat menjadi 4,08 ton/Ha, dan tanaman padi meningkat menjadi 3,79 ton/Ha.
Tidak  hanya  memperhatikan  keuntungan  yang  didapatkan,  Inovasi diciptakan  dengan  tetap  mempertahankan  kegunaan  serta  integrasi  dengan aplikasi yang sudah ada  (Miles B, Mathew, 1992).  Lahirnya  inovasi raskin pola PKP  ini  adalah  bagian  upaya  pemerintah  untuk  memaksimalkan  sektor pertanian  dengan  jumlah  masyarakat  petani  mencapai  60.497  jiwa.  Inovasi raskin  pola  PKP  ini  merupakan  upaya  pengembangan  sektor  pertanian  dengan mempertimbangkan  kondisi  dan  pola  pertanian  sebelumnya.  Seperti  yang dijelaskan  oleh  Perwakilan  Dinas  Pertanian  Kabupaten  TTU,  bahwa  inovasi  ini menyesuaikan  dengan  kondisi  dan  pola  pertanian  sebelumnya,  ada  jenis-jenis pola  pertaniannya  menyesuaikan  kondisi  tanah  dan  lahan.  Misal  kalo  lahan kering, kita menggunakan sistem wanatani . Sesuai  dengan  hasil  wawancara  diatas,  Inovasi  Raskin  Pola  Padat  Karya Pangan  ini  memiliki  3  tipe  pekerjaan  yaitu  tipe  pekerjaan  pada  areal  lahan kering,  tipe  pekerjaan  pada  areal  lahan  basah  dan  tipe  pekerjaan  areal pekarangan khusus pada daerah dengan lahan pertanian yang sempit terutama di  Kecamatan  Kota  Kefamenanu.  Pada  masing-masing  tipe  pekerjaan mempunyai  pola  atau  jenis  perkerjaan  yang  spesifik  sesuai  dengan  arealnya sehingga  diharapkan  hasil  pertanian  dapat  stabil    dari  waktu  ke  waktu. Penyesuaian  Pola  pertanian  dengan  pola  pertanian  sebelumnya  dimaksudkan agar  inovasi  yang  lama  tidak  serta  merta  dibuang  begitu  saja,  selain  karena alasan  faktor  biaya  yang  sedikit  namun  juga  inovasi  yang  lama  dapat  menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi baru. (Miles B, Mathew, 1992).
Dalam  wawancara  yang  dilakukan  penulis  dengan  perwakilan  Dinas Pertanian  diketahui  bahwa  pada  masa  awal  penerapan  Inovasi  ini,  Pemerintah tidak  serta  merta  melakukan  perubahan  secara  signifikan,  Keseuaian  Inovasi dengan  pola  sebelumnya  juga  dapat  memudahkan  proses  adaptasi  dan  proses
pembelajaran  terhadap  inovasi  itu  secara  lebih  cepat  (Suwarno,  2008). Masyarakat diberikan kesempatan untuk tetap melakukan pola  pertanian lama namun  tetap  menyesuaikan  pola  pertanian  PKP  ini,  harapannya  pola  awal penerapan  inovasi  in  dapat  menjadi  bagian  dari  transisi  masyarakat  pada  pola pertanian PKP. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh salah satu perwakilan Dinas  Pertanian  bahwa  pola  pertanian  ini  hanya  penambahan  saja  pola pertanian  lama  sebenarnya,  misalnya  dulu  hanya  tanam  sayur  panen  lalu selesai,  sekarang  tidak  lagi,  bisa  ada  tanaman  selipan  dan  seterusnya.  Diawal kita  tidak  langsung  menerapkan,  takut  petani  kaget.  Jadi  dibolehkan  petani menanam  pakai  cara  yang  biasanya,  tapi  tetap  harus  menerapkan  pola pertanian  PKP.  Harapannya.  Mereka  bisa  lihat  hasil  produktifitas  pola  biasa yang  mereka  pakai  dengan  pola  PKP  ini.  Pasti  akan  berbeda  jauh  hasilnya. Semacam uji coba begitu.
Dari  hasil  wawancara  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  Sebuah  Inovasi hendaknya  dapat  disesuaikan  dengan  nilai,  pengalaman  masa  lalu,  dan kebutuhan penerima (Miles B, Mathew, 1992). Inovasi Raskin Pola PKP ini juga memperhatikan nilai-nilai lokal yang melekat dalam masyarakat, salah satunya adalah  nilai-nilai  gotong  royong.  Nilai  gotong  royong  yang  sangat  melekat  ini digunakan  pemerintah  sebagai  upaya  untuk  menumbuhkan  rasa  kebersamaan sekaligus untuk menekan pengeluaran biaya usaha tani. Oleh karena itu semua penerima manfaat Inovasi Raskin Pola PKP diwajibkan untuk berkelompok. Dari segi kerumitan, Program Inovasi Raskin Pola PKP ini tergolong mudah diterapkan  karena Rumah  Tangga  Sasaran  penerima  program  raskin  nasional hanya  diminta  untuk  berkebun  pada  ladang  sendiri.  Kemudahan  selanjutnya adalah bagi Rumah Tangga Sasaran penerima program raskin yang ditinggal di Kota  dengan  lahan  pertanian  yang  terbatas  diberikan  kemudahan  untuk mengelola  lahan  pertanian  dengan  memanfaatkan  pekarangan  rumah  yang terbatas  dengan kegiatan  pengembangan  hortikultura  atau  pengembangan tanaman  sayuran  di  polibag .  Inovasi  Raskin  Pola  PKP  ini  tidak  hanya memberikan  kemudahan  bagi  Rumah  Tangga  Sasaran  di  kawasan  perkotaan tetapi  juga  Rumah  Tangga  Sasaran  di  perdesaan  yang  tidak  memiliki  cukup lahan  untuk  penambahan  lahan  pertanian,  kemudahan  berupa  diperbolehkan mengelola  lahan pertanian milik orang lain. Seperti wawancara yang dilakukan dengan perwakilan Dinas Pertanian Kab.TTU yang mengungkapkan bahwa Bagi masyarakat yang di Kota Kefamenanu, dengan kondisi lahan sempit. Tetap bisa mengikuti  program  ini.  Cukup  dengan  memaksimalkan  lahan  pekarangan rumah. Dengan menanam sayur, cabe contohnya di polibek. Nanti ada tim yang datang  memantau,  mengecek  apakah  ada  tanaman  yang  ditanam  atau  tidak, nanti baru dapat diputuskan. Sedangkan bagi petani di desa yang tidak memiliki lahan pertanian untuk menambah, boleh menggunakan lahan orang lain. Dengan  melihat  kemudahan  yang  didapatkan  masyarakat  sebetulnya tingkat  kerumitan  dalam  Inovasi  Raskin  Pola  PKP  ini  pada  tingkat  rendah. Tingkat  kerumitan dari Inovasi Raskin pola  PKP ini dapat  dilihat dari seberapa sulit  masyarakat  memahami  inovasi  ini  dan  seberapa  sulit  masyarakat beradaptasi. Dengan inovasi yang baru kemungkinan tingkat kerumitan menjadi lebih  tinggi  dari  yang  sebelumnya.  Namun  demikian,  karena  sebuah  inovasi menawarkan  cara  yang  lebih  baik,  sehingga  hanya  diperlukan  proses  adaptasi (Suwarno, 2008).
Kualitas sebuah Inovasi menjadi hal yang sangat penting, Namun demikian kualitas sebuah inovasi juga harus dapat dibarengi dengan kesiapan masyarakat sebagai  penerima  manfaat  sehingga  sebuah  inovasi  dapat  diterima.  Inovasi hanya  bisa  diterima  apabila  telah  teruji  dan  terbukti  mempunyai  keuntungan atau  nilai  lebih  dibandingkan  dengan  inovasi  yang  lama  (Miles  B,  Mathew, 1992).  Begitu  pula  yang  terjadi  dalam  Inovasi  Raskin  Pola  PKP  ini,  Pemerintah Kab.TTU  telah  lebih  dulu  melakukan  perencanaan  pengelolaan  Inovasi  Raskin Pola PKP.  Sebagai upaya agar Inovasi Raskin Pola PKP ini dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Luasnya  lahan  kering  yang  dimiliki    oleh  Kab.  TTU  ini  menjadikannya daerah  yang  cukup  potesial  guna  pengembangan  pertanian  ditambah  lagi jumlah  mayoritas  masyarakat  bergerak  pada  sektor  pertanian.  Namun  disisi lain,  lahan  kering  yang  potensial  ini  juga  berdampak  pada  kesulitan  pangan khususnya beras pada musim kemarau panjang yaitu pada periode Juni hingga September.  Keadaan  ini  membuat  pemerintah  mengupayakan  untuk mengoptimalkan  potensi  sekaligus  menyelesaikan  persoalan  dalam  satu  waktu menggunakan  inovasi  ini.  Masyarakat  yang  tinggal  di  daerah  lahan  kering  ini, pada  saat  tertentu  akan  kekurangan  pangan  terutama  pangan  beras.  Keadaan yang paling terasa adalah pada saat musim kemarau panjang yaitu pada periode bulan  Maret  sampai  Bulan  November.  Keadaan  ini  membuat  pemerintah  perlu mengintervensi dengan bantuan beras raskin.
Oleh  karena  itu,  Inovasi  Raskin  Pola  PKP  ini  harus  dilakukan  secara matang  dari  awal  proses  perencanaan, Perencanaan  Pengelolaan  Raskin  Pola PKP juga bertujuan membuat estimasi volume kegiatan yang akan dilakukan di setiap  Desa/Kelurahan.  Pelaksanaan  kegiatan  dimulai  sejak  bulan  Januari sampai  dengan  Bulan  Desember  (1  Tahun)  dengan  Waktu  efektif  yang dibutuhkan  untuk  mengimplementasikan  satu  tipe  kegiatan  yakni  selama  2 (dua) bulan. Dalam setahun beras didistribusikan sebanyak 2 kali yaitu periode pertama untuk pekerjaan tahap I, II dan III (bulan Januari s/d Juni) dan periode kedua  untuk  pekerjaan  tahap  IV,  V  dan  VI  (bulan  Juli  s/d  Desember). Pendistribusian  Raskin  Pola  PKP  periode  pertama  dilakukan  pada  bulan  Juli- Agustus dan pendistribusian periode kedua pada bulan Oktober-November. Pertimbangan  penetapan  periode  pembagian  beras  raskin  ini,  dapat menjadi  gambaran  bahwa  Pemerintah  Kab.TTU  telah  lebih  dahulu  melakukan penyesuaian dengan  kondisi  dan  kebutuhan  masyarakat.  Penyesuaian  kondisi dan kebutuhan masyarakat ini juga menjadi pintu awal  bahwa sebuah inovasi dapat diujicobakan dalam masyarakat karena mampu diterima oleh masyarakat penerima  manfaat  dari  Inovasi.  Inovasi  harus  memiliki  kemampuan  untuk diujicobakan  (Miles  B,  Mathew,  1992).  Dengan  perubahan  waktu  pembagian Raskin  memungkinkan  masyarakat  untuk  memiliki  kesediaan  pangan khususnya beras dalam pada masa panceklik.
Setelah  melihat  proses  pelaksanaan  kegiatan  pembagian  raskin,  dapat diketahui bahwa perubahan pola pembagian beras raskin ini merupakan proses yang  mudah  dijalankan  karena  hanya  mengganti  periode  waktu  pembagian beras  raskin.  Selain  proses  yang  mudah  dijalankan  Inovasi  dalam  pembagian beras raskin ini juga mudah untuk diamati oleh seluruh masyarakat pengguna manfaat  dari  inovasi  ini.  Proses  pengamatan  inovasi  ini  dapat  dilakukan  sejak tahap sosialisasi hingga tahap evaluasi. Sebuah inovasi harus dapat diamati dari segi  bagaimana  ia  bekerja  dan  menghasilkan  sesuatu  yang  lebih  baik,  dengan
atribut seperti ini maka inovasi merupakan cara baru untuk menggantikan cara lama  dalam mengerjakan atau memproduksi sesuatu.  (Miles B, Mathew, 1992). Pengamatan  Inovasi  Raskin  Pola  PKP  ini  dapat  dilihat  dari  awal  proses sosialisasi program hingga evaluasi program Inovasi.
Tahap Sosialisasi menjadi tahapan yang sangat penting, dengan sosialisasi yang  sudah  dilakukan,  memberikan  kesempatan  bagi  masyarakat  sebagai pengguna  manfaat  untuk mengamati serta memahami prosedur Inovasi Raskin Pola PKP. Tahap awal yang dilakukan pemerintah sebelum mengimplementasikan  program  Inovasi  Raskin  Pola  PKP  ini  adalah  dengan mensosialisasikan  Program  Inovasi  Raskin  Pola  PKP  ini  kepada  masyarakat melalui pola  sosialisasi secara berjenjang yang diawali pada tingkay Kabupaten sampai ke tingakat Desa.
Selain  itu, pengamatan  juga  dapat  dilakukan  melalui  bagaimana  inovasi Raskin  Pola  PKP  ini  dijalankan.  Menurut  Rongers,  inovasi  harus observability yaitu  harus  dapat  diamati  dari  segi  bagaimana  ia  bekerja  (Miles  B,  Mathew, 1992).  Dalam  hal  pengamatan  pada  proses  Implementasi  Inovasi  Raskin  Pola PKP  pemerintah  Kabupaten  Timur  Tengah  Utara  memaksimalkan  peran  dari penyuluh pertanian Lapangan, Penyuluh Pertanian Swakarsa Desa (PPSD), dan Mantri  Tani  sebagai  pelaksana  teknis  di  lapangan.    Setidaknya  pemerintah melibatkan  156  orang  Penyuluh  Pertanian  Lapangan  (PPL),  25  orang  Penyuluh Pertanian  Swakarsa  Desa  (PPSD)  dan  24  orang  Mantri  Tani  sebagai  pelaksana teknis  di  lapangan  bersama  2.100  orang  Komite  Desa
pada  175 Desa/Kelurahan.
Sedangkan  dalam  hal  evaluasi  pengamatan  dapat  dilakukan  dengan melihat  bagaimana  sebuah  inovasi  melakukan  perbaikan  dalam  proses berjalannya  Inovasi.  Perbaikan  yang  dilakukan  dapat  melalui  Pemberian masukan dan kritik juga diperuntukkan memperbaiki inovasi (Miles B, Mathew, 1992). Sistem  yang  diterapkan  untuk  memantau  kemajuan  dan  mengevaluasi pelaksanaan Program Raskin Pola PKP yakni dengan melakukan monitoring dan evaluasi  secara  periodik  atau  sesuai  kebutuhan  yang  dilaksanakan  secara terpadu  dengan  metode  kunjungan  lapangan,  diskusi  lapangan  dan  rapat koordinasi.
Selain  itu,  pengamatan  juga  bisa  dilihat  dari  korelasi  antara  tujuan  dan capaian dari inovasi. Sebagai upaya menyukseskan tujuan akhir dari inovasi ini Pemerintah  Kab.TTU  memberikan  ruang  bagi  penerima  manfaat  dalam  hal  ini petani  dari  Inovasi  untuk  melakukan  perbaikan  berupa  penyampaian  kritik, saran dan masukan yang tujuannya  adalah pengembangan dan perbaikan dari Inovasi  Raskin  pola  PKP  ini  sehingga  dengan  harapan  inovasi  ini  dapat  terus- menerus  melakukan  perbaikan.  Dalam  hal  penyampaian  saran  dan  kritik  ini petani  diberikan  keleluasaan  dalam  menyampaikan  kritik  dan  saran  langsung kepada  stakeholder  terkait  Inovasi  Program  Raskin  Pola  PKP  ini.  Pemerintah Kab.TTU  meyakin  bahwa  semakin  banyak  wadah  yang  disediakan  untuk menyampaikan kritik dan saran dari petani akan semakin baik proses evaluasi yang  bisa  dilakukan.  Hal  ini  diketahui  dari  hasil  wawancara  penulis  dengan perwakilan Dinas Pertanian bahwa kritik, saran dan keluhan bisa disampaikan kepada  siapa  saja,  semakin  banyak  tempatnya  semakin  baik.  Nanti  didalam evaluasi yang dilakukan akan dibahas keluhan-keluhan tersebut.
Berdasarkan  pernyataan  diatas  dapat  diketahui  bahwa  upaya  yang dilakukan  pemerintah  memberikan  kesempatan  bagi  penerima  manfaat  Inovasi
Raskin  pola  PKP  untuk  memahami  prosedur  dari  Inovasi  Raskin  pola  PKP. Dalam Impelmentasinya, dapat dilihat dari keberhasilan pelaksanaan dilapagan, semakin  banyak  masyarakat  yang  merasakan  keuntungan  dari  Inovasi  maka semak  tinggi  pula  upaya  yang  harus  dilakukan  pemerintah  untuk  terus melakukan perbaikan melalui keluluasaan dalam penyempaian krtik, saran dan keluhan  sebagai  upaya  pengembangan  dan  perbaikan  dari  Inovasi  Raskin  Pola PKP ini.
Dalam  Inovasi  Raskin  pola  PKP  terdapat  faktor  pendukung  yang  dapat mendorong  keberhasilan  penyelenggaraan  program  Raskin  pola  PKP. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  dalam  hal  ini  faktor  pendukung Inovasi Raskin pola PKP diantaranya adalah Komitmen Pemimpin. Komitmen ini dapat  diliat  dari  kesungguhan  dari  semua  tingkatan  Pemerintah  daerah Kab.TTU, dengan  menempatkan  pengembangan  pertanian  sebagai  prioritas utama  guna  mengurangi  angka  kemiskinan,  mencegah  kerusakan  lingkungan, mewujudkan  ketahanan  pangan  dan  peningkatan  pendapatan  tunai  keluarga tani. Selain itu, komitmen Perangkat Desa dapat terihat dari beberapa desa telah membuat  aturan  dengan  Peraturan  Desa  (Perdes)  mengenai  Kebun  Menetap guna  mendukung  pelaksanaan  Raskin  Pola  Padat  Karya  Pangan.  Komitmen pemimpin  adalah  upaya  keberlanjutan  program  Inovasi  Raskin  Pola  PKP  ini, Bupati  Kab.TTU  selaku  inisiator  dalam  inovasi  ini  memiliki  kepemimpinan  dan wawasan yang memadai tentang pengelolaan pertanian.
Sedangkan  faktor  penghambat  Inovasi  Raskin  Pola  PKP  ini  adalah minimnya  dukungan  dari  pihak  legislatif  untuk  mengimpelemntasikan  Inovasi Raskin  pola  PKP  ini.  Minimnya  dukungan  ini  berdampak  pada  lamanya  proses mediasi  dengan  legislative  sehingga  Inovasi  Raskin  pola  PKP  ini  tidak  dapat segera diimpelemntasikan. Minimnya dukungan berdampak pada terkendalanya impelementasi  Inovasi  Raskin  pola  PKP  tahun  awal  implementasi  dikarenakan adanya pemangkasan anggaran di legislatif.  Namun demikian, Pemerintah tetap berkomiten untuk tetap melanjutkan Inovasi Raskin pola PKP ini.
Kendala yang dialami oleh Pemerintah Kab.TTU dalam mengimpelemtasikan  Inovasi  Raskin  Pola  PKP  ini  antara  lain: Pertama, masih ada  perangkat  Desa/Lurah  yang  kurang  berpartisipasi  dalam  pelaksanaan Raskin  Pola  Padat  Karya  Pangan  (Raskin  PKP)  seperti  tidak  dilakukannya pemeriksaan  kebun,  beras  dibagi  tanpa  petugas,  dan  tidak  menandatangani form  distribusi. Kedua, Masih  ada  oknum  aparatur  Desa/Kelurahan  yang cenderung membagikan Raskin kepada semua Kepala Keluarga (termasuk PNS, Mantri  Tani,  PPL,  Pensiunan). Ketiga, tipe  pekerjaan  sesuai  Juknis  belum dilaksanakan secara optimal. Solusinya adalah terus melakukan sosialisasi dan pendekatan  terhadap  masyarakat  dengan  memberdayakan  petugas  penyuluh lapangan  (PPL). Keempat ,  tidak  tersedianya  benih  tanaman  penguat  teras, Tanaman  Umur  Panjang  dan  tanaman  sela  di  tingkat  RTM  sebagai  bentuk dukungan dalam penerapan teknis budidaya  yang lengkap. Kelima, masih ada RTM  yang  hasil  kerjanya  tidak  mencapai  target  sesuai  dengan  norma  kerja dalam  JUKNIS  PKP. Keenam, masih  ada  kecenderungan  petani  melakukan kebun  berpindah-pindah  dengan  pola  tebas  bakar  tanpa  memaksimalkan potensi lahan yang dekat pemukiman.

## 4. PENUTUP
Inovasi Raskin pola PKP ini lahir dari internal pemerintah Kabupaten TTU sebagai  upaya pengembangan pada  sector  pertanian  dengan  tujuan  untuk mengatasi  masalah  kemiskinan  dan  ketidakcukupan  pangan  dengan mengkonvenversikan  raskin  nasional  dan masyarakat  yang  menjadi  Rumah Tangga  Sasaran  penerima  program  raskin  nasional  untuk  mengelola  lahan sendiri  dengan  Pola  Padat  Karya  Pangan .  Inovasi  ini  memiliki  banyak keuntungan  bagi  masyarakat,  dengan  mempertimbangkan kondisi  dan  pola pertanian  sebelumnya  dan  mempertahankan  nilai-nilai  local  yang  ada dimasyarakat.  Inovasi  ini  tidak  termaksud  dalam  inovasi  dalam  tingkat kerumitan  rendah  karena  sangat  memungkinkan  untuk  diuji  coba  dan kemudahan  untuk  diamati.  Keunggulan  dalam  inovasi  ini  adalah  masyarakat memiliki  lahan  garapan  yang  menetap  sekaligus  mendapatkan  beras  raskin tanpa  uang  tebusan.  Faktor  pendukung  yang  mendorong  keberhasilan penyelenggaraan  program  Raskin  pola  PKP  ini  adalah  Komitmen  Pemimpin. Sedangkan  fator  penghambat  Inovasi  Raskin  Pola  PKP  ini  adalah  minimnya dukungan dari pihak legislatif.
Berdasarkan  kesimpulan  hasil  penelitian  tersebut,  penulis  menyarankan untuk merampingkan pelaksanaan teknis lapangan yang sebelumnya terdiri dari penyuluh pertanian Lapangan, Penyuluh Pertanian Swakarsa Desa (PPSD), dan Mantri  Tani  sebagai  pelaksana  teknis  di  lapangan.    Hal  ini  sebagai  upaya memaksimalkan  tugas,  pokok  dan  fungsinya.  Pemisahan  tugas,  pokok  dan fungsi  ini  menurut  penulis  dapat  berdampak  pada  tumpang  tindihnya kewenangan  dari  teknis  lapangan.  Selain  itu,  otimalisasi  teknis  lapangan  ini juga sebagai  upaya  mengefisiensikan  anggaran  dalam  Impelementasi  Inovasi Raskin pola PKP.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Abdurachman,  A.  Dariah,    dan  A.  M.  (2008).  Strategi  dan  Teknologi Pengelolaan  Lahan  Kering  Mendukung  Pengadaan  Pangan  Nasional. Balai Besar  Penelitian  Dan  Pengembangan  Sumberdaya  Lahan  Pertanian , 27 (2), 43 – 49. Anggraini,  T.  (2019).  Inovasi  Birokrasi  Pelayanan  Publik  di  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Di  Kabupaten  Musi Banyuasin Studi Kasus : (Siap Antar Jemput Izin Mudah Berbantuan (SAJI
MUBA)). Politeia: Jurnal Ilmu Politik , 11 (2), 44 – 57. https://doi.org/10.32734/politeia.v11i2.1122 Basuki, J. (2013). Budaya Pelayanan Publik . Hartono Media Pustaka. Colville,  I.,  & Carter,  M.  (2012). Innovation  and  Change  in  Public  Services.  In  L. Brown  &  S.  P.  Osborne  (Eds.),  Handbook  of  Innovation  in  Public  Services. Edward Elgar publishing.
Creswell,  J.  (2014).  Research  Design:  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed Methods Approaches. 4th Edition. The New Zealand Dental Journal , (Vol. 86) . Fatchiya,  A.,  Amanah,  S.,  &  Kusumastuti,  Y.  I.  (2016).  Penerapan  Inovasi Teknologi  Pertanian  dan  Hubungannya  dengan  Ketahanan  Pangan  Rumah Tangga Petani. Jurnal Penyuluhan , 12 (2), 190.
https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v12i2.12988
GenBest.id.  (2018,  September  20).  Turunkan  Kemiskinan  Hingga  22  Persen, Bupati TTU Terima Penghargaan. Kompas.Com .
Jordan,  A.,  &  Huitema,  D.  (2014).  Policy  innovation  in  a  changing  climate: Sources,  patterns  and  effects. Global  Environmental  Change , 29 ,  387 – 394. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.09.005
Miles B, Mathew, & M. H. (1992). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. UIP. Muluk,  M.  .  K.  (2008). Knowledge  Management:  Kunci  Sukses  Inovasi Pemerintahan Daerah . Bayumedia. Suwarno, Y. (2008). Inovasi di Sektor Publik . STIA-LAN Press.
Tsou,  H.  T.,  &  Hsu,  H.  Y.  (2011).  E-service  Innovation  within  Open  Innovation Network. Journal of Economics and Management Engineering , 5 (1) , 31 – 36. Victorino, L., Verma, R., Plaschka, G., & Dev, C. (2005). Service innovation and customer  choices  in  the  hospitality  industry. Managing  Service  Quality , 15 (6), 555 – 576. https://doi.org/10.1108/09604520510634023