## URGENSI PENENTUAN DAN PENEGAKAN HUKUM KAWASAN SEMPADAN PANTAI
Oleh: Nanin Trianawati Sugito*) Dede Sugandi**)

## Abstrak
Indonesia merupakan  negara  kepulauan yang  terdiri  dari  sekitar 17,500  pulau  besar  dan  kecil dengan  panjang  garis  pantai  kurang lebih  81.000  km.  Kondisi  ini menjadikan  Indonesia  sebagai  negara dengan kondisi geografis yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah  pantai.  Kawasan  pantai  umumnya  sangat  menarik  para nelayan  untuk  mendirikan  perumahan  karena  ingin  dekat  dengan tempat  bekerja  mereka  sebagai  penangkap  ikan  di  laut.  Tapi  pada kenyataanya sekarang banyak nelayan yang kesulitan untuk berlabuh di tepi pantai karena sudah banyak bangunan milik perorangan atau badan  usaha  privat  yang  didirikan  di  garis  pantai  bahkan  menjorok ke laut. Tentu saja fenomena ini telah melunturkan fungsi sosial dari laut  sebagai  aset  yang  merupakan  milik  seluruh  manusia.  Kawasan pantai  merupakan  wilayah  yang  sangat  rentan  terhadap  perubahan, baik  perubahan  akibat  ulah  manusia  maupun  perubahan  alam. Desakan  kebutuhan  ekonomi  menyebabkan  wilayah  pantai  yang seharusnya menjadi  wilayah penyangga daratan  menjadi tidak dapat mempertahankan  fungsinya  sehingga  kerusakan  lingkungan  pesisir pun terjadi. Untuk mencegah terjadinya kerusakan pantai lebih jauh, diperlukan adanya kawasan sempadan pantai. Kawasan ini berfungsi untuk mencegah terjadinya abrasi pantai dan melindungi pantai dari kegiatan  yang  dapat  mengganggu/merusak  fungsi  dan  kelestarian kawasan  pantai.  Garis  sempadan  pantai  ditentukan  berdasarkan bentuk  dan  jenis  pantai  daerah  yang  bersangkutan.  Penetapan  garis sempadan pantai harus ditindaklanjuti dengan penegakan hukum (law enforcement)  sehingga  dapat  bersifat  tegas  terhadap  pelanggaran yang terjadi, untuk semua pihak tanpa kecuali.
Kata kunci: Kawasan, sempadan pantai.
*) Nanin Trianawati Sugito, ST., MT., adalah dosen Jurusan Pendidikan Geografi FPIPS UPI. **) Drs. Dede Sugandi, M,Si., adalah dosen Jurusan Pendidikan Geografi FPIPS UPI.

## 1. Pendahuluan
Laju  pertumbuhan  penduduk  yang  pesat  disertai  dengan meningkatnya intensitas pembangunan di segala bidang, menyebabkan  permasalahan  dan  konflik  di  bidang  pertanahan  juga semakin  meningkat.  Permasalahan  yang  paling  utama  adalah terbatasnya  ketersediaan  lahan,  terutama  di  kota-kota  besar.  Kondisi yang demikian memberikan alasan bagi para investor untuk merambah wilayah  pesisir  atau  pantai  dan  menjadikannya  sebagai  tempat kegiatan  usaha,  mengingat  selama  ini  wilayah  pantai  belum  banyak tersentuh maupun dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan wilayah pantai  tersebut  meliputi  kegiatan  berbasis  ekonomi,  diantaranya sebagai  lahan  industri,  rekreasi/wisata,  bangunan  hotel  dan  resort, pemukiman, pertanian, dan sebagainya. Sementara itu, wilayah pantai merupakan  kawasan  dengan  ekosistem  yang  khas  karena  memiliki keanekaragaman  hayati  yang  tinggi  dan  menyangga  kehidupan masyarakat pantai, sehingga keberadaannya perlu dilestarikan.
Pesisir  atau  wilayah  pantai  merupakan  wilayah  yang  sangat rentan  terhadap  perubahan,  baik  perubahan  alam  maupun  perubahan akibat  ulah  manusia.  Fenomena  yang  terjadi  saat  ini  sungguh  sangat memprihatinkan dan  membuat hati  miris, dimana eksploitasi  wilayah pantai  hanya  demi  kepentingan  pemilik  modal  besar.  Sekitar  80  % wilayah  pantai  telah  dikuasai  oleh  swasta,  termasuk  pengusaha. Mereka  dengan  leluasa  mengubah  pantai,  termasuk  mendirikan bangunan  di  wilayah  pantai  dengan  cara  mereklamasi  pantai  (Arika dan  Triana,  2002).  Selain  itu  kelestarian  lingkungan  dan  ekosistem pesisir  yang  kaya  tidak  menjadi  prioritas  utama  lagi.  Desakan kebutuhan  ekonomi  telah  menyebabkan  wilayah  pantai  yang seharusnya  menjadi  wilayah  penyangga  daratan  menjadi  tidak  dapat mempertahankan  fungsinya  sehingga  kerusakan  lingkungan  pantai pun  terjadi.  Kondisi  ini  terjadi  di  pantai  selatan  Jabar,  dimana keadaannyanya  semakin  mengkhawatirkan  akibat  adanya  aktivitas masyarakat setempat serta eksploitasi sumber daya alam seperti pasir besi.
Pantai-pantai  di  seluruh  wilayah  Indonesia  mestinya  terbuka untuk  kepentingan  umum.  Namun  ketika  hotel-hotel, resort , cottage serta  pemukiman  mewah  semakin  menjamur  dibangun  di  sepanjang pantai, maka pantai tidak lagi menjadi ruang publik dan terbebas dari monopoli  pihak  bermodal  besar.  Seperti  yang  terjadi  di  sepanjang pantai  Anyer  atau  pantai-pantai  di  Bali,  bangunan  atau  properti  yang
seharusnya dibangun paling  minim  berjarak 20  m dari garis  batas air pasang, ternyata berdiri dan berpagar kokoh serta begitu mepet dengan bibir pantai bahkan sampai menjorok ke laut.
Kondisi  tersebut  memberikan  dampak  terhadap  kelestarian lingkungan  pantai  dan  kehidupan  nelayan  tradisional.  Pengamatan yang dilakukan pada tahun 2001 di kawasan pantai Bali menunjukkan bahwa 20% dari 438 km panjang pantai di Bali mengalami kerusakan. Hal  tersebut  tidak  jauh  berbeda  dengan  kawasan-kawasan  lain  yang ada  di  Indonesia.  Misalnya  saja  di  kawasan  Pontianak,  Bengkayang, dan Sambas kerusakan pantai mencapai 14 km. Kerusakan juga terjadi di  beberapa  kawasan  pantai  Jawa  antara  lain  di  Teluk  Jakarta,  pantai Eretan, pantai Mauk, dan beberapa kawasan di Sumatera dan Sulawesi (Iah, 2006).
Dampak  lainnya  adalah  nelayan  kecil  atau  tradisional  merasa diabaikan  hak-haknya, karena adanya bangunan-bangunan tersebut di sepanjang  pantai  telah  jelas  akan  menutup  akses  nelayan  kecil  atau tradisional  terhadap  ruang  laut.  Mereka  akan  kesulitan  mendapatkan tempat untuk merapatkan perahunya. Padahal nelayan tradisional yang merupakan komunitas terbesar masyarakat pantai yang pada akhirnya akan  menjadi  komunitas  yang  paling  dirugikan  dalam  kasus  seperti ini.  Disamping  itu  dampak  kerusakan  lingkungan  pantai  dan  pesisir yang  cukup  parah  akan  menghilangkan fishing  ground dan mempengaruhi kehidupan nelayan tradisional di daerah tersebut yang akhirnya memerparah kemiskinan nelayan.
Fenomena banyaknya bangunan-bangunan di sepanjang pantai dan kerusakan lingkungan pantai serta kepentingan nelayan tradisional yang  termarjinalkan  harus  segera  mendapat  perhatian  sekaligus penangan  serius.  Untuk  mencegah  terjadinya  kerusakan  pantai  lebih jauh,  diperlukan  adanya  kawasan  sempadan  pantai.  Daerah  yang disebut  sebagai  sempadan  pantai  tersebut  harus  dijadikan  daerah konservasi.  Dalam  ketentuan  Keppres  No.  32  Tahun  1990,  diatur perlindungan sempadan pantai sejauh 100 meter. Peraturan yang telah ada tersebut, hendaknya ditaati, ditegakkan, dan ditindaklajuti dengan aturan-aturan  pelaksana  dibawahnya  baik  di  tingkat  pusat  maupun daerah.
Penulisan  artikel  dengan  topik  penentuan  kawasan  sempadan pantai dimaksudkan untuk menguatkan kembali fungsi pantai sebagai aset  yang  merupakan  milik  seluruh  manusia.  Kerangka  berfikir penulisan ini diilustrasikan pada gambar 1 berikut.

## Gambar 1: Kerangka Pemikiran

## 2. Kawasan Sempadan Pantai
Seringkali  penggunaan  istilah  ‘pantai’  dan  ‘pesisir’  tidak didefinisikan    dengan  jelas  dan  pasti.  Apabila  ditinjau  secara  yuridis tampaknya kedua  istilah tersebut harus diberi pengertian secara  jelas. Pemaknaan  kembali  kedua  istilah  tersebut  dimaksudkan  untuk menghindarkan  keraguan  atau  ketidakpastian,  baik  dalam  perumusan suatu  peraturan  maupun  dalam  pelaksanaannya.  Berikut  ini  definisi ‘pantai’ dan ‘pesisir’ (Diraputra, 2001) :
“Pantai  adalah  daerah  pertemuan  antara  air  pasang  tertinggi dengan  daratan.  Sedangkan  garis  pantai  adalah  garis  air  yang menghubungkan  titik-titik  pertemuan  antara  air  pasang  tertinggi dengan daratan. Garis pantai akan terbentuk mengikuti konfigurasi tanah pantai/daratan itu sendiri”.
“Pesisir adalah  daerah  pertemuan  antara  pengaruh  daratan  dan pengaruh lautan. Ke arah daratan mencakup daerah-daerah tertentu di mana pengaruh lautan masih terasa (angin laut, suhu, tanaman,
B a n g u n a n - b a n g u n a n  d i K a w a s a n   S e m p a d a n  P a n t a i K e r u s a k a n L in g k u n g a n   P a n ta i T e r t u t u p n y a   A k s e s  N e la y a n
t e r h a d a p  R u a n g  L a u t
P e n e n t u a n   K a w a s a n S e m p a d a n   P a n t a i T in ja u a n   Y u r i d i s   K a w a s a n S e m p a d a n  P a n t a i T in ja u a n  T e k n i s  K a w a s a n S e m p a d a n   P a n t a i K e s im p u l a n A n a l i s is
burung  laut,  dsb).  Sedangkan  ke  arah  lautan  daerah  pesisir  dapat mencakup kawasan-kawasan laut dimana masih terasa atau masih tampak  pengaruh  dari  aktifitas  di  daratan  (misalnya  penampakan bahan pencemar, sedimentasi, dan warna air)”.
Dari  definisi  pantai  dan  pesisir  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa pengertian pesisir mencakup kawasan yang lebih luas dari pengertian pantai.  Dalam konteks ini dapat pula dibedakan antara ‘tanah pantai’ dan  ’tanah  pesisir’.  Berikut  ini  definisi  ‘tanah  pantai’  dan  ’tanah pesisir.  Tanah  pantai  adalah  tanah  yang  berada  antara  garis  air  surut terendah dan garis air pasang tertinggi, termasuk ke dalamnya bagian- bagian  daratan  mulai  dari  garis  air  pasang  tertinggi  sampai  jarak tertentu ke arah daratan, yang disebut sebagai ‘sempadan pantai’.
Menurut Kepmen Kelautan dan Perikanan No. 10 Tahun 2002 tentang Pengelolaan, sempadan pantai adalah daerah sepanjang pantai yang  diperuntukkan  bagi  pengamanan  dan  pelestarian  pantai. Kawasan  sempadan  pantai  berfungsi  untuk  mencegah  terjadinya abrasi  pantai  dan  melindungi  pantai  dari  kegiatan  yang  dapat mengganggu/merusak  fungsi  dan  kelestarian  kawasan  pantai.  Daerah sempadan pantai  hanya diperbolehkan untuk tanaman  yang  berfungsi sebagai  pelindung  dan  pengaman  pantai,  penggunaan  fasilitas  umum yang  tidak  merubah  fungsi  lahan  sebagai  pengaman  dan  pelestarian pantai. Berdasarkan  Kepres  No.  32 Tahun 1990, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung telah ditentukan bahwa :
1) Perlindungan  terhadap  sempadan  pantai  dilakukan  untuk melindungi  wilayah  pantai  dari  kegiatan  yang  mengganggu kelestarian fungsi pantai (pasal 13).
2) Kriteria  sempadan  pantai  adalah  daratan  sepanjang  tepian  yang lebarnya  proporsional  dengan  bentuk  dan  kondisi  fisik  pantai minimal  100  meter  dari  titik  pasang  tertinggi  kearah  darat  (pasal 14).

## a. Tinjauan Yuridis Kawasan Sempadan Pantai
Wilayah  pantai  dapat  dipahami  sebagai  wilayah  tempat bertemunya  berbagai  kepentingan,  baik  pemerintah,  pengusaha maupun masyarakat dalam rangka memanfaatakan wilayah pantai dan sumber  daya  alam  yang  terkandung  di  dalamnya.  Dalam  kaitan  ini, pemanfaatan sumber daya pantai dan ekosistemnya melalui peraturan perundang-undangan  memiliki  kedudukan  penting  dalam  upaya
memperkecil,  mencegah,  atau  bahkan  menghindarkan  terjadinya tumpang-tindih kewenangan dan benturan kepentingan.
Perlu  diingat  bahwa  pemanfaatan  dan  pengelolaan  sumber daya pantai bersifat lintas sektoral karena sektor kelautan melingkupi kewenangan  beberapa  institusi  negara  yang  memiliki  bidang  kerja yang  berkaitan  dengan  laut,  misalnya  perhubungan,  pariwisata  dan budaya,  energi  dan  sumber  daya  mineral,  serta  kelautan  dan perikanan.  Problemnya,  institusi-institusi  tersebut  tidak  memiliki platform dan arah kebijakan pembangunan yang sejalan dalam bidang kelautan.  Masing-masing  institusi  negara  berjalan  sendiri-sendiri tanpa  ada  koordinasi  yang  jelas.    Seperti  yang  terjadi  di  kawasan wisata  Bunaken,  tidak  hanya  Pemda  terlibat  dalam  pengelolaannya, melainkan  juga  melibatkan  sejumlah  instansi  terkait  seperti,  Badan Pengelola Kawasan Bunaken di Pemda Sulut, Dinas Pariwisata Sulut, Sub  Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  (SBKSDA)  dan  Dinas Kehutanan Sulut.
Tinjauan  yuridis  sempadan  pantai  mencakup  pula  status kepemilikan  kawasan  dalam  sempadan  pantai  dan  peraturan perundangan yang memuat ketentuan lebar kawasan sempadan pantai dihitung  dari  garis  pantai.  Dari  beberapa  definisi  sempadan  pantai yang  telah  dikemukan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  kawasan sempadan pantai merupakan kawasan yang dikuasai oleh Negara yang dilindungi  keberadaannya  karena  berfungsi  sebagai  pelindung kelestarian  lingkungan  pantai.  Dengan  demikian  kawasan  sempadan pantai  menjadi  ruang  publik  dengan  akses  terbuka  bagi  siapapun ( public domain ).
Status  tanah  Negara  pada  kawasan  tersebut  mengisyaratkan bahwa  negara  dalam  hal  pemerintah  yang  berhak  menguasai  dan memanfaatkannya  sesuai  dengan  fungsinya.  Pemanfaatan  dan pengelolaan kawasan sempadan pantai semata-mata difokuskan untuk kegiatan yang berkaitan dengan fungsi konservasinya serta harus steril atau  terbebas  dari  kegiatan  pembangunan.  Pemerintah  sebagai pemegang hak pengelolaan memegang peranan dalam mengendalikan pemanfaatannya  tersebut,  bisa  dengan  jalan  kontrol  memberikan  ijin pemanfaatan  bagian-bagian  tanah  kawasan  pantai  pada  pihak  ketiga berdasarkan  perjanjian.  Dan  Pemerintah  atau  Pemerintah  Daerah mempunyai kewajiban mengadakan pengawasan terhadap pengelolaan kawasan  pantai  oleh  pihak  ketiga  tersebut.  Selain  pengawasan  dan kontrol terhadap pemanfaatan kawasan sempadan  pantai, sebelumnya
perlu  dilakukan  pengetatan  pemberian  izin  lokasi  untuk  pemanfaatan tanah pantai.
Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam uraian di atas ditetapkan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Di  Indonesia,  setelah  terjadi  perubahan  paradigma pemerintahan,  yakni  dengan  berlakunya  UU  No.  22  Tahun  1999, maka  tiap  daeah  tingkat  II  memiliki  wewenang  untuk  mengelola wilayah  laut  selebar  1/3  mil  dari  lebar  laut  yang  menjadi  wewenang propinsi.  Wewenang  tersebut,  termasuk  membuat  peraturan  tentang penentuan kawasan sempadan pantai, yang lebarnya ditetapkan sesuai dengan  kondisi  fisik  pantai  masing-masing  daerah.  Walaupun  begitu Pemerintah Pusat melalui Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990, telah  menetapkan  kawasan  sempadan  pantai  dengan  jarak  minimal 100  meter  dari  pantai  pada  waktu  pasang  tertinggi,  sebagai  pedoman bagi pemerintah di daerah tingkat II.
Fakta  adanya  pelanggaran-pelanggaran  di  kawasan  sempadan pantai  mungkin  juga  dipicu  oleh  peraturan  perundang-undangan dalam  jumlah  banyak secara  bersamaan dalam  waktu  yang  sama dan dalam  ruang  yang  sama  pula.  Hal  ini  sudah  barang  tentu  telah membawa konsekuensi terjadinya disharmoni hukum yang ditunjukkan misalnya dengan adanya tumpang-tindih kewenangan dan benturan kepentingan. Contoh konkret dari disharmoni tersebut adalah ketidakselarasan dan ketidakserasian antara penerapan UU Kehutanan dan  UU  Perikanan  dalam  masalah  konservasi.  Inkonsistensi  dalam penjatuhan  sanksi  terhadap  pelanggaran  hukum  juga  menimbulkan terjadinya  disharmoni  hukum  yang  harus  diharmonisasikan  melalui kegiatan  penyerasian  dan  penyelarasan  hukum  (Patlis  Jason  M.  dkk,
2005).  Situasi  ini  perlu  segera  disikapi  dengan  menyelaraskan berbegai  peraturan  yang  sudah  melalui  revisi-revisi,  pencabutan  atau penerbitan peraturan yang baru.

## b. Tinjauan Teknis Kawasan Sempadan Pantai
Garis  sempadan  pantai  ditentukan  lebarnya  berdasarkan  garis pantai  yang  ada.  Jadi  sebelum  dilakukan  penentuan  garis  sempadan pantai,  terlebih  dahulu  ditentukan  garis  pantainya  sebagai  acuan penarikan  batas  kawasan  sempadan.  Garis  pantai  menurut IHO Hydrographic Dictionary (1970) adalah garis pertemuan antara pantai dan  air  (lautan).  Walaupun  secara  periodik  permukaan  laut  selalu berubah,  suatu  permukaan  laut  tertentu  yang  tetap  dan  dapat
ditentukan  harus  dipilih  untuk  menjelaskan  posisi  garis  pantai. Sedangkan dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, garis  pantai  didefinisikan  sebagai  garis  air  rendah.  Oleh  karena  itu secara teknis harus dijelaskan juga garis air rendah mana yang dipilih.
Dalam  bidang  hidrografi  biasanya  digunakan  garis  air  tinggi
( high water line ) sebagai garis pantai. Dalam bidang pertanahan garis pantai  yang  digunakan  merupakan  garis  air  rendah  atau  garis pertemuan  antara  air  pasang  rata-rata  tertinggi  pada  saat  pasang purnama  atau  pasang  perbani,  sehingga  terdapat  perbedaan  dengan garis pantai yang dimaksud dalam aplikasi hidrografi. Fakta yang ada, penentuan garis pantai di lapangan banyak menghadapi kendala, baik yang  berkaitan  dengan  karakteristik  pantai  maupun  teknik-teknik penentuannya (Djunarsah, 2001).
Namun  dalam  peraturan-peraturan  perundangan  yang  berlaku garis  sempadan  pantai  ditetapkan  dengan  acuan  garis  air  tertinggi, seperti ketentuan  mengenai  sempadan pantai dalam Pasal 34 ayat (1)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  1997  tentang  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  Nasional,  adalah  :  ”Kriteria  kawasan  lindung  untuk sempadan  pantai  yaitu  daratan  sepanjang  tepian  yang  lebarnya proporsional  dengan  bentuk  dan  kondisi  fisik  pantai  minimal  100 meter  dari  titik  pasang  tertinggi  ke  arah  darat.”  Pada  prinsipnya penentuan  letak  garis  sempadan  pantai  diperhitungkan  berdasarkan karakterisik  pantai,  fungsi  kawasan,  dan  diukur  dari  garis  pasang tertinggi  pada  pantai  yang  bersangkutan.  Contohnya  untuk  kawasan pantai  budidaya/non-lindung,  perhitungan  garis  sempadan  pantai didasarkan  pada  tingkat  kelandaian/keterjalan  pantai.  Sedangkan untuk kawasan pantai lindung, garis sempadan pantainya minimal 100 m dari garis pasang tertinggi pada pantai yang bersangkutan.

## 3. Urgensi Penentuan Kawasan Sempadan Pantai
Gencarnya  pembangunan  sarana  infrastruktur  di  kawasan pantai  yang  kurang  memperhatikan  daya  dukung  lingkungan  akan menyebabkan  kerusakan  ekosistem  pantai  dan  laut.  Tentu  saja kerusakan  ekosistem  itu  dipicu  oleh  pola  hidup  dan  paradigma pembangunan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  bersama  pemerintah, kurang mengacu pada kaidah kelestarian lingkungan.
Apabila  kawasan  sempadan  pantai  dapat  difungsikan  secara optimal  maka  kerusakan  perairan  nasional  dapat  diminimalisir. Penentuan  garis  sempadan  pantai  yang  tegas  akan  memberikan
manfaat  bagi  semua  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dalam  hal  ini para stokeholder, beberapa manfaat tersebut yaitu:
1) menjamin terbukanya akses ruang laut kepada nelayan tradisional,
2) menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem di wilayah pesisir,
3) menjamin  keamanan  bangunan  atau  infrastrukur  lainnya  dari jangkauan  bencana  tsunami  dan  penetapan  daerah  evakuasi  jika terjadi bencana,
4) menjadi  patokan  penyelenggara  pemerintahan  dalam  menata kawasan pesisir/pantai.
a. Karakteristik Pantai Berdasarkan Morfologinya
Penentuan
garis sempadan pantai sebaiknya
mempertimbangkan  atau  disesuaikan  dengan  bentuk  dan  jenis  pantai daerahnya.  Hal  ini  dikaenakan  setiap  daerah  memiliki  karakteristik pantai,  sumber  daya,  dan  kebijakan  pemerintahan  tersendiri  (khas). Johnson mengenali berbagai bentuk pantai, antara lain :
1) Pantai bertebing terjal dan berteluk-teluk ( fyord ) : Pantai berbatasan langsung dengan kaki bukit/gunung atau dengan dataran yang sempit. Teluk-teluk berselingan dengan punggungan bukit  dengan  berbagai  struktur  geologi  seperti  struktur  lipatan, patahan,  komplex,  atau  gunungapi.  Dasar  laut  umumnya  terjal, langsung  ke  laut  dalam.  Gejala  demikian  terlihat  di  Dalmasia,
Spanyol,  Pasifik  Selatan,  dan  mungkin  juga  di  Indonesia  bagian
Timur.
2) Pantai berdataran yang luas dan panjang : Pantai ini mempunyai ciri adanya dataran yang luas. Banyak yang lurus, dasar laut yang relatif dangkal dan merupakan hasil endapan sedimen dari daratan, dengan kemiringan kearah laut dalam secara gradual.
Kerja  gelombang  di  pantai  menghasilkan  berbagai  morfologi  seperti pematang  pantai  ( barrier  bars ),  laguna  ( lagoon )  dengan tidal  inlet , dan delta. Dalam perkembangannya, kedua jenis pantai tersebut dapat berelevasi ke berbagai  bentuk pantai (Sampurno, 2001).

## b. Monitoring Garis Sempadan Pantai
Sesuai  dengan  sifat  laut  yang  dinamis,  maka  kemungkinan besar  posisi  dan  letak  garis  sempadan  pantai  mengalami  perubahan dalam kurun waktu tertentu. Adanya abrasi pada kawasan pantai yang terjadi  terus-menerus  patut  dipertimbangkan  dalam  penetapan  garis
sempadan pantai. Kikisan gelombang ombak yang semakin mendekati pesisir pantai karena terjadinya abrasi, akan menyebabkan garis pantai semakin  mundur.  Apabila  garis  pantai  berubah  maka  otomatis  garis sempadan  pantai  pun  berubah,  sehingga monitoring  garis  sempadan pantai mutlak diperlukan.
Penetapan  garis  sempadan  pantai  tersebut,  hendaknya ditindaklanjuti dengan penegakan hukum ( law enforcement )  sehingga dapat  tegas  terhadap  pelanggaran  yang  terjadi,  untuk  semua  pihak tanpa kecuali. Daerah sempadan pantai harus dijadikan sebagai daerah konservasi.  Dimana  untuk  daerah  yang  sudah  terlanjur  dipenuhi dengan  bangungan  di  sepanjang  pantainya,  perlu  dilakukan pembongkaran  terhadap  bangunan  yang  melanggar  di  kawasan sempadan  pantai  atau  paling  tidak  diminimalkan  dampaknya. Sedangkan  daerah yang belum  dibangun  diupayakan  agar kelestariannya dapat terjaga dengan cara memperketat pemberian izin lokasi  dan  izin  mendirikan  bangunan  (IMB).  Pemberian  izin  tersebut harus  ditindaklanjuti  dengan melakukan  pengawasan  secara berkesinambungan.

## 4. Penutup
Kawasan  sempadan  pantai  perlu  ditentukan  keberadaannya terkait dengan fungsinya sebagai pengaman dan pelindung kelestarian pantai.  Penentuan  letak  garis  sempadan  pantai  secara  teknis diperhitungkan  berdasarkan  karakteristik  pantai,  fungsi  kawasan,  dan diukur  dari  garis  pasang  tertinggi  pada  pantai  yang  bersangkutan . Dalam  hal  ini tiap daerah diperbolehkan  menentukkan  lebar kawasan sempadan  pantai  sesuai  kebutuhan,  pemanfaatan,  dan  karakteristik pantainya  dengan  tetap  mengindahkan  fungsi  kawasan.  Di  daerah dengan pantai terjal  mungkin kawasan sempadan  pantai  sudah cukup dengan jarak 100 m dari garis pantainya. Sebaliknya di daerah dengan pantai  landai,  akan  membutuhkan  kawasan  sempadan  pantai  lebih lebar  lagi.  Dengan  demikian  peraturan  atau  kebijakan  penentuan kawasan  sempadan  pantai  diserahkan  pada  Pemda  masing-masing dengan platform yang jelas.
Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan sempadan pantai harus menjadi  prioritas  utama,  dengan  prinsip  kelestarian  lingkungannya tanpa  meninggalkan  prinsip  keadilan.  Adanya  kawasan  sempadan pantai akan  mencegah terjadinya  abrasi pantai dan  melindungi pantai dari  kegiatan  yang  dapat  mengganggu  dan  atau  merusak  fungsi  dan
kelestariannya.  Sedangkan  prinsip  keadilan  mengandung  makna adanya kesamaan akses terhadap kesempatan di antara masyarakat dan golongan. Keadilan dapat dicapai ketika nelayan kecil memiliki akses yang  sama  terhadap  kesempatan  yang  ada  untuk  pembangunan, perlindungan, dan pengelolaan sumberdaya pesisir.
Peraturan-peraturan  yang  dibuat  dalam  rangka  pengelolaan kawasan  pantai,  hendaknya  tidak  saling  tumpang-tindih  apalagi berbenturan  satu  sama  lain.  Sinkronisasi  atau  harmonisasi  terhadap peraturan  yang ada, perlu dilakukan dalam rangka penegakan  hukum yang  tegas  demi  meminimalisir  kerusakan  lingkungan  pantai  yang lebih  parah.  Begitu  pula  dengan  instansi-instansi  yang  berwenang mengelola kawasan pantai, diharapkan  menjaga koordinasi  yang  baik dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.
Kemudian  yang  terpenting  dari  semua  itu  adalah  bagaimana peraturan-peraturan  yang  ada  tersebut,  dapat  diimplementasikan dengan penuh tanggung jawab oleh semua pihak yang berkepentingan, sehingga  pelanggaran  di  kawasan  sempadan  pantai  tidak  terjadi  lagi. Dengan  kata  lain  peraturan  yang  telah  dibuat  harus  ditindaklanjuti dengan  penegakan  hukumnya.  Dan  untuk  setiap  pelanggaran  yang ada, diberikan sanksi yang tegas, tanpa pandang bulu. Sanksi bisa saja diberikan dengan  melakukan pembongkaran terhadap  bangunan  yang berdiri di kawasan sempadan pantai.

## Daftar Pustaka
Arika,  Yovita  dan  Triana,  Neli.  2002. Ketika  Pantura  Jateng Terjamah Abrasi. http://www.kompas.com Diraputra,  Suparman  A.  2001. Sistem  Hukum  dan  Kelembagaan dalam  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  secara  Terpadu .  Prosiding Pelatihan Pengelolaan  Wilayah Pesisir Terpadu. Bogor: PKSPL IPB. Djunarsjah,  Eka.  2001. Urgensi  Penetapan  Batas  Laut  berkaitan dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah . Bandung: FTSP – ITB. Patlis  Jason  M.  Dkk.  2005. Menuju  Harmonisasi  Sistem  Hukum Sebagai  Pilar  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  Indonesia .  Jakarta:
Bappenas.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  1997,  tentang  Rencana  Tata Ruang Wilayah Nasional.
Sampurno. 2001. Pengembangan Kawasan Pantai Kaitannya dengan Geomorfologi .  Bandung:  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan Permukiman.