INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 13434-13444 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j -innovative.org/index.php/Innovative
Procedural Justice, Stigma Teroris Terhadap Komunitas Muslim Di Australia
Voni Sri Wijayanti
Universitas Katholik Parahyangan
Email: vonisw@gmail.com 1 ✉

## ABSTRAK
Penelitian ini meneliti stigma teroris terhadap komunitas Muslim di Australia, yang sering kali terjadi pada Muslim sebagai kaum minoritas. Bagaimanapun, Australia dikenal kuat sebagai negara secular dan multicultural demokratis yang sekarang menghadapi isu ini sejak lama. Pemerintah Australia telah melakukan yang terbaik untuk melindungi warga negaranya termasuk kaum Muslim sebagai bagian dari komunitas social. Bahkan, mereka juga telah meratifikasi Pasal 18 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi  Manusia,  untuk  melindungi  warganya.  Faktanya,  diskriminasi  terhadap  muslim  oleh  kaum mayoritas khususnya komunitas muslim masih sering terjadi. Menciptakan stereotip tentang muslim yang berpotensial untuk menjadi teroris, dikarenakan symbol dari islam dan beberapa serangan teroris disana. Setelah serangan terroris 9/11, banyak negara barat yang memperkuat hokum anti-terror-nya. Hal itu melemahkan proteksi terhadap minoritas muslim di lingkungan barat, mereka diharuskan untuk mematuhi prosedur yang berlaku sedangkan mereka juga di marginalisasi dari lingkup social. Maka dari itu, bagaimana stigma ini dapat terjadi kepada minoritas muslim di Australia? Bagaimana situasi ini bias menyebabkan marginalisasi terhadap komunitas muslim disana? Pertanyaan ini akan dijawab menggunakan  teori  procedural  justice,  untuk  menganalisa  mengapa  kebanyakan  Muslim  disana merasa  termarginalisasi  oleh  hukum  dan  lingkungan  sosialnya.  Untuk  memberikan  data  dalam penelitian  akan  menggunakan  metode  kualitatif,  sumber  akan  didapatkan  dari  sumber  sekunder seperti buku, jurnal artikel, dan penelitian terkait.
Kata kunci: Stigma, minoritas Muslim di Australia, Teroris, Procedural Justice

## Abstract
This research examines the stigma of terrorists against the Muslim community in Australia, which often occurs in Muslims as a minority. After all, Australia is known strongly as a secular and multicultural democratic country that has now faced this issue for a long time. The Australian government has done its best to protect its citizens, including Muslims, as part of the social community. In fact, they have also ratified Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights, to protect their citizens. In fact, discrimination against Muslims by the majority, especially the Muslim community, is still common. Creating stereotypes about Muslims who are potential terrorists, because of the symbol of Islam and some terrorist attacks there. After the 9/11 terrorist attacks, many western countries strengthened their anti-terror laws. This weakens the protection of Muslim minorities in the West, they are required to abide by procedures while they are also marginalized from the social sphere. So how does this stigma apply to Australia's Muslim minority? How can this situation lead to the marginalization of the Muslim community there? This question will be answered using procedural justice theory, to analyze why most Muslims there feel marginalized by the law and social environment. To provide data in research will use  qualitative  methods,  sources  will  be  obtained  from  secondary  sources  such  as  books,  journal articles, and related research.
Keywords : Stigma, Muslim minorities in Australia, Terrorists, Procedural Justice

## PENDAHULUAN
Australia dikenal sebagai negara yang multikultur, secular, dan  menjunjung tinggi hak  asasi  manusia.  Pemerintah  juga  telah  meratifikasi  Pasal  18  PBB  tentang  Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia.  Memberikan  jaminan  bagi  seluruh  warganya  untuk mendapatkan hak yang sama  sebagai bagian dari komunitas sosial  dan makhluk hidup. Begitupun  bagi  penganut  agama  apapun  yang  telah  di  akui  di  Australia,  berhak  untuk menjalankan  aktivitas  beragama  dengan  bebas  (Nations,  1948).  Namun,  sebagai  kaum minoritas, Muslim di negara ini masih terdapat beberapa yang mengalami ketidak adilan sosial. Seperti termarginalisasikan dan munculnya beberapa stigma bahwa muslim sangat lekat  kaitannya  dengan  terroris.  Kejadian  ini  memang  tidak  secara  terang-terangan dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi oleh kebanyakan aktor politik yang berada dalam lingkaran agama mayoritas disana khususnya Kristiani (Arifin et al., 2019).
Sementara  itu,  pasca  kejadian  9/11  banyak  negara  barat  yang  beraliansi  untuk memerangi  kejahatan  terrorisme  baik  di  dalam  ataupun  di  luar  teritorialnya.  Ternyata, banyak  ahli  dan  analisis  yang  menyatakan  bahwa,  prosedur  ini  yang  ternyata  justru memarginalkan suatu kaum khususnya Islam. Ketika agama ini sering dipandang sebagai pemicu dari berbagai aksi terror yang terjadi (McCulloch, 2003). Contohnya di Australia, ketika kebanyakan aksi terror yang terjadi dilakukan oleh berbagai background pelaku dari negara Timur Tengah dan beragama Islam (Arifin et al., 2019). Beberapa kasus plot teroris
yang  pernah terjadi sebagai berikut ini. Di tahun 2014, 15 orang  ditahan terkait  dengan perencanaan terror oleh Omarjan Azeri dan Mohammad Baryaelei (Misra, 2018). Masih di tahun yang sama terdapat aksi terror yang menggemparkan, Lindt Café Siege yang diserang oleh Haroon Monis berkewarganegaraan Iran, menyandera 18 orang selama 17 jam dan membunuh 2 orang (BBC News, 2014). Di tahun 2015, dua remaja berusia 16 dan 17 tahun ditahan di Bandara Sydney karena berencana terbang ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS.  Di  tahun  yang  sama,  remaja  berusia  15  tahun  Farhad  Khalil  Mohammad  Jabar berkebangsaan  Iran  menembak  Curtis  Cheng  selaku  polisi  di  NSW.  Pada  tahun  2018, kejadian Melbourne Stabbing Attack yang dilakukan oleh Hassan Khalif Shire Ali, menusuk 3 pejalan kaki, yang akhirnya ia pun tewas setelah ditembak polisi (Misra, 2018).
Keterkaitan  antara  teroris,  muslim,  dan  stigma  dapat  dilihat  dari  bagaimana masyarakat sosial disana masih banyak ditemukan yang mengecap bahwa muslim adalah teroris.  Hal  itu  dilihat  dari  berbagai  aksi  terror  yang  telah  banyak  terjadi,  kemudian menimbulkan ketakutan di masyarakat. Banyak dari masyarakat muslim mengalami ketidak adilan atas prosedur yang diberlakukan oleh pemerintah. Seperti penahanan yang sering dilakukan pada saat mereka sedang ada di bandara, stasiun bawah tanah, atau area umum lainnya. Ketika kecurigaan polisi atau pihak yang berwajib terhadap mereka yang identik dengan simbol Islam, seperti mengenakan hijab dan pakaian burka untuk pria (Hartley & Faris, 2020). Selebihnya lagi, pemerintah di masa Tony Abbott dan Malcolm Turnbull telah memberikan  kekuasaan  lebih  bagi  pihak  berwajib  seperti  intelligen  dan  polisi  untuk melakukan  penahanan  secara  langsung  (Hutchens,  n.d.).  Di  klaim  bahwa,  kebanyakan Muslim  setelah  mengalami  hal  tersebut,  mereka  sering  di  cap  sebagai  teroris  oleh lingkungannya.  Jika  dilihat  dari  sisi  procedural  justice  theory,  hal  ini  akan  memunculkan ketidak  adilan  di  saat  suatu  prosedur  dan  pihak  keamanan  yang  menjalankan  prosedur tersebut, justru memperlakukan suatu kaum yang dilihat tidak adil (Murphy et al., 2020).
Pada  penelitian  kali  ini  akan  melihat  bagaimana  stigma  yang  muncul  terhadap minoritas  Muslim  di  Australia  terjadi.  Dikarenakan  adanya  prosedur  pemerintah  di  akhir masa pemerintahan Tonny Abbott yang mengeluarkan Counter Violence Extrimism Strategi, dan  mengeluarkan  dana  sebesar  630  miliar  Dollar  untuk  tahun  2014-2018.  Strategi  dan aturan  ini  masih  berlanjut  hingga  masa  pemerintahan  Malcolm  Turnbull  (Misra,  2018). Menurut  beberapa  penelitian  sebelumnya,  hal  itu  justru  memberikan  kuasa  yang  lebih banyak  bagi  pihak  kepolisian  dan  keamanan  setempat  untuk  melakukan  penahanan. Bahkan,  di  masa  pemerintahan  Turnbull,  penahanan  terhadap  tersangka  ditambahkan menjadi 14 hari (Massola, 2017). Hal tersebut justru membuat banyak bagian masyarakat khususnya  Muslim  mengeluh,  ketika  mereka  justru  tidak  memiliki  hak  untuk  memanggil pengacara atau didampingi keluarga ketika ditahan. Kebanyakan dari mereka ditahan akibat
berbagai  kecurigaan  departemen  keamanan  negara,  yang  memiliki  stigma  bahwa  Islam adalah terroris. Dilihat dari symbol islam yang digunakannya seperti burka, hijab, dan atribut muslim  lainnya.  Disinyalir  memunculkan  stigma  teroris  terhadap  islam,  dan  justru memarginalkan atau mendiskriminasikan kaum tersebut (Murphy et al., 2020). Menurut teori procedural justice, setiap  individual memiliki hak untuk bereaksi  terhadap  ketidak adilan tersebut. Untuk melihat apakah prosedur dan tindakan otoritas telah memenuhi keadilan yang diharapkan dan sesuai dengan nilai dari setiap agama, ras, atau kultur masyarakat. Maka dari itu, pertanyaan penelitian untuk kajian ini adalah bagaimana stigmatisasi dapat mengarah pada marginalisasi terhadap komunitas Muslim di Australia? Yang akan dijawab menggunakan teori procedural justice, untuk menganalisis apakah stigma tersebut memang dialami  oleh  kebanyakan  muslim  disana,  dan  Apa  yang  membuat  mereka  merasa termaginalkan?
Figure 1 Teori Procedural Justice dan stigma teroris terhadap minoritas Islam di Australia. Untuk melihat bahwa suatu  peraturan pemerintah atau  prosedur yang  dijalankan oleh  negara  untuk  tujuan  tertentu  itu  adil,  dapat  dilihat  menggunakan  teori  procedural justice. Pada penelitian kali ini akan melihat bahwa, prosedur yang digunakan pemerintah Australia untuk menekankan dan mengamankan negara dari aksi terror terlihat kurang adil terhadap  minoritas  Muslim  disana.  Banyak  dari  mereka  yang  masih  mengalami  ketidak adilan,  bias,  dan  memperlakukan  masyarakat  dengan  berbeda.  Ketika  pihak  keamanan setempat seperti polisi, intelligence, dan tantara sering kali memiliki stigma negatif terhadap kaum Muslim, termasuk juga beberapa masyarakat disana yang menjadi mayoritas Kristen (Arifin et al., 2019).
Teori ini melihat bagaimana suatu individu atau kelompok dalam sosial masyarakat mencoba untuk memahami, bagaimana aktivitas yang mereka lakukan dan juga orang di sekitarnya  memberikan  efek  terhadap  hubungan  sosial  di  masyarakat.  Termasuk  untuk melihat keadilan  dari keputusan dibuatnya suatu  prosedur terhadap komunitas tertentu. Yang  dipercaya  jika  prosedur  tersebut  adil  dapat  dilihat  dari  bagaimana  prosedur  yang diberlakukan dapat menghargai harga diri setiap subjeknya. Bagaimana yang berwenang
mempergunakan atau menjalankan prosedur tersebut sesuai etiknya dan tanpa adanya bias (Lind & Earley, 1992). Di dalam teori ini terdapat tiga kategori utama untuk mencerminkan prilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh prosedur yang berlaku. Pertama, the voice effect menjelaskan  tentang  penguatan  dan  pemberlakuan  dari  keadilan  suatu  prosedur  yang mempersilahkan  subjeknya, untuk mendapatkan kesempatan mengekspresikan perasaan dan responnya (Tyler, 1987). Kedua, dignitary process sebagai bagian dari penguatan dan pemberlakuan  dari  procedural  justice  oleh  prosedur  yang  diberlakukan.  Untuk memperlakukan semua orang atau subjek dari prosedur tersebut dengan cara yang hormat dan  memperhatikan  harga  diri  masyarakat  (Lind  et  al.,  1990).  Yang  terakhir  adalah  fair process, menjelaskan tentang efek positif dari keadilan prosedur yang dievaluasi dari hasil penerapan prosedur tersebut. Mengedepankan penguatan pemenuhan yang diputuskan atas dasar prosedur yang dilihat adil (Lind & Earley, 1992).
Untuk digunakan dalam penelitian, teori ini akan melihat bagaimana stigma yang muncul di masyarakat, terhadap minoritas Muslim di Australia yang kerap dikaitkan dengan teroris akan dilihat dari pandangan procedural justice. Muslim disana masih banyak yang mengalami  ketidak  adilan,  ketika  mereka  tiba-tiba  saja  ditahan  oleh  pihak  keamanan setempat  karena  kecurigaan  yang  muncul  terhadap  identitas  Islam  mereka  (Arifin  et  al., 2019). Bahkan, kebanyakan dari mereka juga memilih untuk berdiam tanpa mengeluarkan unek-uneknya  terhadap  pemerintah.  Yang  jika  dilakukan,  mereka  merasa  takut  akan dianggap sebagai terroris (Birt, 2006).

## METODE PENELITIAN
Untuk melakukan penelitian tentang procedural justice dalam kasus stigma teroris terhadap  komunitas  Muslim  di  Australia,  penelitian  ini  akan  dilakukan  menggunakan metodologi kualitatif. Dalam metode penelitian kualitatif, data yang akan digunakan adalah dengan mengumpulkan data empiris, studi kasus, interview, observasi, sejarah, serta teks visual dan tidak menggunakan suatu bentuk bilangan (Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, 2000). Metode ini juga digunakan tanpa memanipulasi variable, serta data yang didapatkan juga berasal dari hasil interview, dokumen, jurnal, publikasi, hasil observasi, dan e-book (Setyo Mulyadi, Heru Basuki, dan Hendro Prabowo, 2020). Untuk itu, penulis akan menggunakan  metode  kualitatif  dikarenakan  data  yang  digunakan  untuk  melakukan penelitian  berasal  dari  dokumen  resmi,  jurnal,  e-book,  dan  publikasi.  Metode  ini  juga mendukung untuk digunakan pada penelitian ini untuk menjawab pertanyaan penelitian yang  terdapat  pada  jurnal  ini.  Hasil  Analisa  juga  bisa  didapatkan  berdasarkan  proses triangulasi  dan  analisis  data  dari  beberapa  sumber  yang  telah  ada  untuk  mendapatkan kesimpulan dan jawaban yang akan dielaborasi.
Analisa tentang procedural justice dalam stigma teroris terhadap komunitas Muslim di Australia, tentu merupakan salah satu kasus yang penting untuk di bahas dalam ruang lingkup  Hubungan  Internasional.  Khsusunya,  untuk  memberikan  pemahaman  tentang bagaimana pemerintah Australia memberikan stigma kepada mereka kaum Muslim sebagai minoritas di negara tersebut. Stigma anti-imigran yang marak terjadi di sana, menjadikan kaum  Muslim  sebagai  target  atas  stigma  negatif  khususnya  terhadap  imigran  muslim. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih luas dan lebih mendalam tentang bagaimana stigma tersebut bisa terbentuk, khususnya setelah kejadian 9/11 di tahun 2001.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Muslim Sebagai Bagian dari Kaum Minoritas di Australia
Kedatangan  imigran  Muslim  ke  Australia  bisa  dilihat  di  mulai  dari  era  90-an. Didirikannya  Australia  Commonwealth  dan  White  Australia  Policy  di  tahun  1901 menjadi awal  dari  berkurangnya  imigran  Muslim  yang  datang.  Adanya  aturan  Immigration Restriction  Act,  membuat  Muslim  yang  datang  dari  Timur  Tengah  ke  Australia  semakin sedikit (Arifin et al., 2019). Kebanyakan dari mereka mengalami kesulitan untuk mengajukan kependudukan  mereka  atau  mendapatkan  visa.  Pemerintah  mengklaim  bahwa,  hal  ini dilakukan untuk menjaga homogenitas dari kultur Australia dan kepentingan negaranya. Mengingat mereka sedang ikut serta untuk melawan aksi terror di Timur Tengah (Mansouri, 2005). Tidak jarang, banyak komunitas muslim yang dikembalikan ke negara asalnya (Harris & Lam, 2019). Terlepas dari kendala ini, Muslim di Australia juga selalu merasa bahagia dan mendapatkan  kebebasan  untuk  menjalankan  agama  dan  kulturnya.  Meskipun,  mereka sering kali mendapatkan rasisme, diskriminasi, dan stereotip dari lingkungan sekitarnya dan para elit atas tuduhan atau stigma teroris (Arifin et al., 2019).
Kejadian  9/11  di  tahun  2001  menjadi  bagian  penting  bagi  sejarah  terorisme, membuatnya  menjadi  cambuk  bagi  ancaman  terorisme.  Kejadian  tersebut  memberikan dampak bagi para pencari suaka yang berdatangan ke negara barat dan kebanyakan dari mereka beragama islam (Lewis et al., 2019). Meskipun, target utama dari anti migrasi ini bukan dikhususkan bagi Muslim, tetapi memicu antipati dari migran non-eropa termasuk muslim  yang  di  marginalisasikan.  Mereka  dianggap  sangat  berpotensi  menjadi  teroris setelah kejadian 9/11, menimbulkan tumbuhnya anti-Muslim diantara banyak masyarakat Australia  (Cherney  &  Murphy,  2016a). Meskipun,  pemerintah  disana  mendukung  dan mentolerir keberadaan umat muslim yang berada di negara barat .
Stigma  teroris  terhadap  Islam  menjadi  isu  tersendiri  di  banyak  negara  barat, meskipun  banyak  dari  masyarakat  barat  yang  menghargai  dan  menghormati keberadaannya termasuk di (Murphy et al., 2020) Australia. Namun, berbagai kejadian terror
penting seperti Paris Attack, London Attack, dan Lindt Café siege yang terjadi di Australia menjadi  pemicu  tersendiri  dari  stigma  tersebut  (Porter  &  Kebbell,  2011).  Meskipun,  bagi penegak  keamanan,  hal  ini  cukup  sulit  untuk  dicegah  agar  tidak  terjadi.  Mereka  juga berusaha untuk mendekatkan diri dengan komunitas Muslim termasuk Julie Bishop mantan Menteri Luar Negeri Australia yang menyatakan bahwa Muslim families are the front line of defense.  Meskipun,  kebanyakan  dari  komunitas  muslim  memilih  untuk  tidak  ikut berkontribusi  karena  merasa  mendapatkan  perlakuan  yang  tidak  adil  oleh  masyarakat, penegak  hukum,  dan  keamanan  di  negara  barat  (Murphy  et  al.,  2020).  Pemerintah  dan penegak  hukum  serta  keamanan  memang  mencoba  untuk  mendekatkan  diri  dengan komunitas Muslim di Australia. Akan tetapi, banyak dari mereka yang merasa menjadi target dari aturan terhadap counter terrorism law dan ditingkatkannya kekuasaan bagi polisi untuk bertindak (Cherney & Murphy, 2016b). Seperti, ditingkatkannya kekuasaan polisi dan intel untuk  melakukan  penahanan  tanpa  banding  atau  percobaan,  yang  menjadikan  mereka sebagai  ancaman  bagi  keamanan.  Termasuk  menyadap  dan  mengumpulkan  informasi tentang suspek. Bahkan, kebanyakan dari mereka menjadi target dari pencarian di beberapa tempat umum seperti bandara, stasiun, jalan raya, bahkan penangkapan Muslim di area public (Blackwood et al., 2013). Mereka banyak dilaporkan karena dianggap mencurigakan terhadap  penegak  hukum  anti-terror.  Sebagian  dari  mereka  merasa  menjadi  target  dan mendapat stigma bahkan dicurigai oleh lingkungan sekitarnya, media, bahkan polisi yang menyebabkan stigma ini terjadi dan memarginaliasikannya (Blackwood et al., 2013).

## Prosedur dan Anti-Terror Law di Australia 2014-2018
Di  tahun  2014,  pada  akhir  masa  jabatannya  Perdana  Menteri  Tony  Abbott mengeluarkan  dana  sebesar  630  juta  untuk  menegakan  CVE  program  mulai  dari  tahun 2014-2018.  Memberikan  akses  terhadap  agensi  keamanan  negara  untuk  meningkatkan kekuatan counter-terrorism-nya, berfokus terhadap pemberantasan Home Growth Terrorist dan Leaderless Jihadist (Latika Bourke & James Massola, 2014). Maka dari itu, pada masa pemerintahan Malcolm Turnbull, penegakan anti-terror semakin dikuatkan lagi. Membuat prosedur  crowded  places  partnership,  yang  digunakan  untuk  memberantas  aksi  terror. Selain  itu,  Turnbull  juga  mendapatkan  dukungan  dari  partai  oposisi  atas  aksinya  untuk melakukan  enskripsi  pesan  dan  melakukan  investigasi  terhadap  suspek  oleh  intel (Baxendale, 2017). Bahkan, pemerintahan ini meningkatkan masa penahanan hingga 14 hari tanpa  percobaan.  Suspek  langsung  menjalankan  proses  interogasi  oleh  intelligence setempat,  pihak  kepolisian  dan  badan  keamanan  lainnya  pun  mendapatkan  kekuasaan tambahan untuk langsung melakukan penahanan terhadap suspek jika menunjukan prilaku yang mencurigakan (Karp, 2017).
Kekuasaan yang diberikan terhadap penegak hukum dan keamanan di negara ini menimbulkan  efek  tersendiri  bagi  minoritas  Muslim  disana.  Anti-terror  law  yang membolehkan prosedur bagi penegak keamanan untuk melakukan penahanan, sering kali menimbulkan  ketidak  adilan  bagi  komunitas  Muslim.  Mereka  sering  menjadi  target pencarian, bahkan menimbulkan stigma bahwa mereka menunjukan kecurigaan bagi polisi penahanan  bahkan  interogasi  (Blackwood  et  al.,  2013).  Tanpa  disadari,  hal  ini  justru membuat banyak komunitas Muslim disana enggan untuk berkontribusi dalam menegakan prosedur tersebut. Khususnya, untuk membantu pemerintah dan penegak keamanan dalam melaporkan kecurigaan aksi teroris (Breen-Smyth, 2014).
Stigma: Procedural Justice dan Implementasinya Terhadap Minoritas Muslim di Australia Makna terpenting dari procedural justice adalah, ketika pemerintah dapat dijadikan sebagai  badan  yang  dipercaya,  bertindak  dengan  netral,  hormat,  dan  memberikan kesempatan  yang  sama  bagi  warganya  untuk  menyampaikan  pemikirannya  terhadap prosedur yang diberlakukan, sebelum semuanya dibuat dan dimunculkan. Semua ini bisa didapatkan berdasarkan pengalaman pribadi seseorang atau subjek aturan tersebut dengan pihak pemerintah, atau juga dengan berbagi pengalaman di lingkunggan sosial tertentu (Murphy  et  al.,  2020).  Ketika  pemerintah  berusaha  untuk  mengajak  masyarakat  Muslim bekerjasama  untuk  membrantas  terorisme,  dengan  cara  melaporkan  perilaku mencurigakan. Muslim disana banyak yang merasa jika mereka hanya akan melakukannya kalau pemerintah siap untuk memperlakukan mereka termasuk polisi dengan prosedur yang adil.  Tidak  ada  lagi  stigma  atau  tuduhan  bahwa  Islam  berpotensi  menjadi  teroris  atau menjadi target pencarian di tempat umum, hingga penahanan yang sering terjadi tanpa alasan karena adanya kecurigaan terhadap Muslim (Murphy et al., 2020).
Setiap  individual  merasa  procedural  justrice  sangat  penting  untuk  dilakukan  oleh otoritas, yang bisa memberikan kejelasan tentang status mereka di lingkungan sosial dan derajat  mereka  untuk  berinteraksi  dengan  komunitas  sosial  lain.  Muslim  di  Australia membutuhkan pengakuan berdasarkan prosedur yang adil, untuk melihat bahwa nilai yang mereka  miliki  dan  kulturnya  diakui  oleh  pemerintah  dilihat  dari  cara  otoritas  keamanan memperlakukannya  termasuk  polisi  (Murphy  et  al.,  2020).  Stigma  yang  muncul  di masyarakat  dan  polisi  sebagai  otoritas  keamaman  dan  dirasakan  oleh  minoritas  Muslim disana, akan merasa sensitif jika diperlakukan dengan tidak adil. Memberikan ancaman bagi statusnya,  merasa  tidak  diperlakukan  dengan  baik,  adil,  dan  kurang  ingin  berkontribusi dengan pihak berwajib karena tidak memiliki keadilan dari procedural justice (Herian et al., 2012).
Stigma  yang  muncul  terhadap  Islam  sejak  melonjaknya  kasus  terror  pasca  9/11 menjadi ancaman tersendiri bagi kaum Muslim yang tinggal di lingkungan barat termasuk Australia. Mereka merasa lebih sensitiv terhadap perlakukan pemerintah yang seharusnya mengedepankan  procedural  justice,  meskipun  banyak  dari  negara  barat  memperketat strategi  dan  hukum  counter-terrorism-nya.  Pengalaman  mereka  atas  Islamophobia, diskriminasi, dan kejahatan kebencian masih terjadi (Kaplan, 2006). Mereka merasa bahwa pihak otoritas dan kepolisian tidak merepresentasikan kepentingan Islam, menjadikan polisi sebagai ancaman bagi keamanan komunitasnya. Polisi seharusnya dapat bertindak sesuai dengan procedural justice, dengan cara menghormati adat dan budaya Muslim di Australia tanpa memiliki kecurigaan terhadap Islam yang identic dengan teroris. Yang intinya, rasisme untuk melihat target berdasarkan penampilannya seperti pakaian yang dikenakan muslim, adalah salah satu bentuk ketidak amanan bagi Muslim yang dilihat sangat bias (Murphy et al., 2020). Tentunya, dengan memperlakukan keadilan dan procedural justice bagi Muslim di Australia, akan memberikan dampak yang positif bagi pemerintah dan penegak hukum. Agar aturan yang dijalankan dapat diterima dengan  baik oleh masyarakat tanpa adanya ketidak adilan dan bias.

## SIMPULAN
Untuk menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan analisis diatas tentang adanya stigma terhadap Muslim yang lekat dengan tuduhan terorisme, dapat memunculkan suatu bentuk  marginalisasi  yang  dirasakan  oleh  kebanyakan  Muslim  disana.  Marginalisasi  itu terjadi berdasarkan stigma yang terjadi terhadap Muslim oleh lingkungan sosial dan polisi sebagai penegak prosedur yang dijalankan oleh pemerintah. Hal itu terjadi karena beberapa aksi terror di negara Australia, yang kebanyakan pelakunya adalah Islam dan berasal dari Timur Tengah. Stigma yang mengarah pada marginalisasi,  dapat  dilihat dari bagaimana kebanyakan komunitas Muslim sebagai kaum minoritas memilih untuk tidak menyampaikan pendapatnya  jika  memiliki  ketidak  setujuan  terhadap  pemerintah.  Polisi  disana  yang menegakan Counter-Terrorism law, masih cenderung menganggap value dari Islam seperti pakaian yang dikenakannya sebagai bagian dari prilaku yang mencurigakan. Sebenarnya, untuk  pihak  kepolisian,  procedural  justice  sangat  penting  untuk  diberlakukan  yang  bisa membentuk  pandangan  lebih  positif  bagi  komunitas  Islam  terhadap  prilaku  yang dimunculkan  polisi.  Intinya,  persepsi  Muslim  terhadap  procedural  justice  dapat menimbulkan rasa tidak aman atas stigma yang dimunculkan oleh  pihak kepolisian  dan badan otoritas.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, S., Bachtiar, H., Fuad, A. N., Tongat, T., & Wahyudi, W. (2019). Minority Muslims and freedom  of  religion:  learning  from  Australian  Muslims’  experiences. Indonesia Jourmal of Islam and Muslim Societies, 8(2).
Baxendale,  R.  (2017).  Laws  could  Force  Companies  to  Unlock  Encrypted  Messages  of Terrorists. The Australian.
BBC  News.  (2014). Retrieved  from  Sydney  siege :  Hostages  held  in  Lindt  cafe. https://www.bbc.com/news/world-australia-30473983
Birt, J. (2006). Goo d imam, bad imam: Civic religion and national integration in Britain post‐ 9/11. The Muslim World, 96(4), 687 – 705.
Blackwood, L., Hopkins, N., & Reicher, S. (2013). Turning the analytic gaze on “us.” European Psychologist.
Breen-Smyth,  M.  (2014).  Theorising the  “suspect  community”:  Counterterrorism,  security practices and the public imagination. Critical Studies on Terrorism, 7(2), 223 – 240.
Cherney, A., & Murphy, K. (2016a). Being a ‘suspect community’in a post 9/11 world– The impact of the war on terror on Muslim communities in Australia. Australian & New Zealand Journal of Criminology, 49(4), 480 – 496.
Cherney, A., & Murphy, K. (2016b). What does it mean to be a moderate Muslim in the war on terror? Muslim interpretations and reactions. Critical Studies on Terrorism, 9(2), 159 – 181.
Harris, A., & Lam, K. (2019). Youth participation in ‘post‐secular’times: young Muslim and Buddhist  practitioners as religious citizens. The British  Journal of Sociology,  70(2),
627 – 646.
Hartley, J., & Faris, N. (2020). Leadership legitimacy and a conundrum of justice between police and Muslim organizations in a climate of counter-terrorism within Australia. Journal of Muslim Minority Affairs, 40(4), 635 – 649.
Herian, M. N., Hamm, J. A., Tomkins, A. J., & Pytlik Zillig, L. M. (2012). Public participation, procedural fairness, and evaluations of local governance: The moderating role  of uncertainty. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(4), 815 – 840.
Hutchens, G. (n.d.). Retrieved from Malcolm Turnbull to give defence force greater powers to  respond  to  terrorism. 2017.  https://www.theguardian.com/australia- news/2017/jul/17/malcolm-turnbull-to-give-defence-force-greater-powers-to- respond-to-terrorism
Kaplan, J. (2006). Islamophobia in America?: September 11 and Islamophobic hate crime. Terrorism and Political Violence, 18(1), 1 – 33.
Karp, P. (2017). The Guardian. Retrieved from Turnbull Defends Proposed Anti-Terrorism
Constitutional. https://www.theguardian.com/australia- news/2017/oct/04/turnbull-defends-proposed-anti-terrorism-laws-as-constitutional Latika Bourke, & James Massola. (2014). The Sydney Morning Herald. Retrieved from Tony Abbott  boosts  funding  by  $630m  to  fight  home-grown  terrorism. https://www.smh.com.au/politics/federal/tony-abbott-boosts-funding-by-630m-to- fight-home-grown-terrorism-20140805-3d6mx.html
Lewis, J., Pond, P., Cameron, R., & Lewis, B. (2019). Social cohesion, Twitter and far-right politics in Australia: Diversity in the democratic mediasphere. European Journal of Cultural Studies, 22(5 – 6), 958 – 978.
Lind,  E. A., & Earley, P. C. (1992). Procedural justice and  culture. International Journal of Psychology, 27(2), 227 – 242.
Lind,  E.  A.,  Kanfer,  R.,  &  Earley,  P.  C.  (1990).  Voice,  control,  and  procedural  justice: Instrumental  and  noninstrumental  concerns  in  fairness  judgments. Journal  of Personality and Social Psychology, 59(5), 952.
Mansouri, F. (2005). Citizenship, identity and belonging in contemporary Australia.
Massola, J. (2017). The Sydney Morning Herald. Retrieved from Malcolm Turnbull Pushes for Law  to  Detain  Terror  Suspect  for  up  to  14  Days  Before  Charged. https://www.smh.com.au/politics/federal/malcolm-turnbull-pushes-for-law-to- detain-terror-s
McCulloch, J. (2003). ‘Counter - terrorism’, human security and globalisation— from welfare to warfare state? Current Issues in Criminal Justice, 14(3), 283 – 298.
Misra, A. (2018). Australia’s counter -terrorism policies since September 11, 2001: Harmonising national security, independent oversight and individual liberties. Strategic Analysis, 42(2), 103 – 118.
Murphy,  K.,  Madon,  N.  S.,  &  Cherney,  A.  (2020).  Reporting  threats  of  terrorism: Stigmatisation,  procedural  justice  and  policing  Muslims  in  Australia. Policing  and Society, 30(4), 361 – 377.
Nations,  U.  (1948). Retrieved  from  The  Universal  Declaration  of  Human  Rights. https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
Porter,  L.  E.,  &  Kebbell,  M.  R.  (2011).  Radicalization  in  Australia:  Examini ng  Australia’s convicted terrorists. Psychiatry, Psychology and Law, 18(2), 212 – 231.
Tyler, T. R. (1987). Conditions leading to value-expressive effects in judgments of procedural justice: A test of four models. Journal of Personality and Social Psychology, 52(2), 333.