## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI TINJAU DARI ASPEK YURIDIS DAN PSIKOLOGIS (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLSEK
BRAJASELEBAH LAMPUNG TIMUR)
Siti Fatimah, Ermanita p., Dewi Trismahwati
Sitifatimah241089@gmail.c0m Stai Darussalam Lampung
Received: 26/04/2024 Revised: 27/06/2024 Aproved: 28/06/2024

## Abstrak
Perlindungan  hukum  terhadap  korban  tindak  pidana  kekerasan dalam  rumah  tangga  adalah  segala  upaya  atau  usaha untuk mempertahankan  dan  melindungi  hak  dan  kewajiban  korban  tindak pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  melalui  peraturan-peraturan dengan tujuan untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga negara.
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  terhadap korban  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  ditinjau  dari aspek  yuridis  dan psikologis  studi kasus  di  wilayah hukum  polsek braja selebah  lampung  timur  dan  mengetahui  Penegakan  hukum  pada  tahap penyidikan  dalam  kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  untuk memberi perlindungan terhadap korban.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian Yuridis  Empiris di  Kec. Braja  selebah  selama  3  (tiga)  tahun  terakhir  ini memberikan  perlindungan  terhadap  korban  tindak  pidana  kekerasan dalam  rumah  tangga  hanya sebatas  pada  peraturan  perundang-undangan saja,  akan  tetapi  dalam  kenyataanya  perlindungan  yang  didapatkan korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  tidak  sebanding  dengan penderitaan yang dialaminya.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan  hukum  terhadap  korban  tindak  pidana  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga dilakukan dengan upaya pencegahan, pendampingan dan pemulihan  terhadap  korban  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  dan  penegakan  hukum  pada  tahap  penyidikan  dalam  kasus
Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk memberi perlindungan terhadap korban  memiliki  kendala  bagi  aparat  penegak  hukum  yaitu  karena kendala dari korban, sarana prasarana dan penegak hukum itu sendiri.
Kata Kunci: Perlindungan  Hukum,  Viktimologi  dan  KDRT

## ABSTACT
Legal protection for victims of criminal acts of domestic violence is all efforts or attempts to defend and protect the rights and obligations of  victims  of  criminal  acts  of  domestic  violence  through  regulations with the aim of providing a sense of security to every citizen. The aim of this research is to determine legal protection for victims of criminal acts  of  domestic  violence  in  terms  of  the  juridical  and  psychological aspects  of  case  studies  in  the  jurisdiction  of  the  Braja  Selebah  Police, East  Lampung  and  to  find  out  law  enforcement  at  the  investigation stage in cases of domestic violence to provide protection for victims.
The  research  method  used  is  the  Empirical  Juridical  research method in  Kec. Braja Selebah for the last 3 (three)  years has provided protection for victims of criminal acts of domestic violence only limited to  statutory  regulations,  but  in  reality  the  protection  that  victims  of domestic violence receive is not commensurate with the suffering they experience.
The  results  of  the  research  and  discussion  show  that  legal protection  for  victims  of  criminal  acts  of  domestic  violence  is  carried out  with  prevention,  assistance  and  recovery  efforts  for  victims  of criminal  acts  of  domestic  violence  and  law  enforcement  at  the investigation  stage  in  cases  of  domestic  violence  to  provide  protection for  victims  who  have  The  obstacles  for  law  enforcement  officers  are due to obstacles from victims, infrastructure and law enforcement itself.
Keywords : Legal Protection, Victimology and Domestic Violence

## A. Pendahuluan
Perlindungan  hukum  dapat  diartikan  bahwa  segala  upaya  atau usaha  untuk  mempertahankan  dan  melindungi  hak  dan  kewajiban seseorang  melalui  peraturan-peraturan  dimana  tujuannya  untuk memberikan  rasa  aman  kepada  setiap  orang  atau  kepada  setiap  warga
negara.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menyatakan  bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum ( rechstaat ). 1
Konsekuensi  dari  Indonesia  menganut  konsep rechstaat terdapat pada  kewajiban  pemerintah  untuk  mewujudkan  tujuan-tujuan  negara sebagaimana termuat dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia. 2
Dalam  negara  hukum,  hak  dan  kewajiban  setiap  negara  adalah sama.  Hal  ini  secara  tegas  diungkapkan  dalam  Undang  Undang  Dasar Tahun  1945  Pasal  27  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa  “setiap  warga Negara  adalah  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali. 3
Perlindungan  hukum  dapat  diartikan  bahwa  segala  upaya  atau usaha  untuk  mempertahankan  dan  melindungi  hak  dan  kewajiban seseorang  melalui  peraturan-peraturan  dimana  tujuannya  untuk memberikan  rasa  aman  kepada  setiap  orang  atau  kepada  setiap  warga negara.  Dalam  praktiknya,  perlindungan  hukum  untuk  warga  negara sering terabaikan.  Karena  di  sisi  lain,  kesadaran  hukum  yang  rendah berkaitan  dengan  kualitas  sumber  daya  di  lembaga-lembaga  yang tergabung  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana,  telah  menimbulkan kesenjangan  antara  kesadaran  ( law  awareness )  dalam  perundang- undangan  dengan  tingkah  laku  hukum  ( law  behavior )  lembaga-lembaga Sistem  Peradilan  Pidana.  Pada  akhirnya,  kesenjangan  ini  melahirkan praktik-praktik  represif,  seperti  penyiksaan  dalam  penyidikan. 4 padahal
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2 Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen
3 Lihat Pasal 27 ayat (1)Undang Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4 Muladi, Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana , Badan Penerbit Universitas
cara-cara  seperti  itu  jelas  dilarang  oleh  Pasal  422  KUHP, 5 Pasal  117 KUHAP, 6 dan  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999. 7
Pengertian  Viktimologi  berasal  dari  bahasa  Latin victima yang  artinya korbandan logos yang  artinya  ilmu . Secara  terminologis,  viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban  dan  akibat-akibat  adanya  korban  yang  merupakan  masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. 8
Ragam  bentuk  kekerasan  itu  muncul  dalam  pola  hubungan kekuasaan  dilingkup  Rumah  Tangga,  antara  anggota  Rumah  Tangga tersebut  yang  tidak  seimbang  (asimestris).  Karena  pola  relasi  dalam Rumah  Tangga  dibangun  atas  dasar  kepecayaan,  maka  ketika  muncul kekerasan  dalam  Rumah  Tangga,  sebenarnya  terjadi  dua  hal  sekaligus, yaitu abuse  of  power (p  enyalagunaan  kekuasaan)  dan abuse  of  trust (penyalahgunaan  kepercayaan).  Jadi,  kekerasan  bentuk  ini  bukan  terjadi sendiri,  melainkan  terjadi  dalam  hubungan  yang  berlanjut,  yang memunculkan ketergantungan dan kerentanan pada pihak korban. Secara konkret,  kekerasan  dalam  rumah  tangga  tersebut  merujuk  pada  bentuk- bentuk  kekerasan  seperti  pemerkosaan  atau  kekerasan  seksual  lainnya terhadap istri  ( material rape ) atau anak bahkan pembantu rumah tangga oleh  majikan.  Bentuk  lainnya,  seperti  pemukulan  atau  penyiksaan  (baik fisik  maupun  psikis/verbal),  dan  dalam  berbagi  bentuk  yang  dilakukan seseorang terhadap anak atau istri/suami atau  pasangan.
Dengan  lahirnya  undang-undang  yang  khusus  mengatur  tentang tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yaitu Undang- Undang  No.  23  tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga, sedikit banyaknya problematika tindak kekerasan dalam
Diponogoro, Semarang, hlm. 17
5 Lihat Pasal 422 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
6 Lihat Pasal 117 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
7 Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
8 Siswanto Sunarso, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.1
rumah tangga sudah terjawab dan menjadi “payung hukum”  yang dapat memberi  perlindungan  bagi  para  korban.  Adapun  bagi  pelaku  dan  calon pelaku,  dengan  adanya  Undang-Undang  No.  23  tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  merupakan  peringatan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang  dapat  dipidana.  Dalam  hal  ini  untuk  melihat  beberapa  kasus  yang terjadi  di  kecamatan  braja  selebah  dalam  penanganan  kasus  kekerasan dalam  rumah  tangga  ini  apakah  mereka  menyelsaikan  perkara  tersebut secara  kekeuargaan,  dilaporkan  ke  pihak  yang  berwajib  atau  hanya dibiarkan begitu saja.
Berdasarkan  uraian  diatas,  timbul keinginan Penulis
untuk mengkaji  lebih  jauh  mengenai  bagaimana  perlindungan  hukum terhadap korban   tindak   pidana   kekerasan   dalam rumah  tangga serta  ingin mengetahui  penegakan  hukum  dalam  kasus  tindak  pidana kekerasan  dalam rumah  tangga  pada  tahap  penyidikan,  oleh  karena  itu peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan “Perlindungan Hukum  Terhadap  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Di  Tinjau Dari  Aspek  Yuridis  Dan  Psikologis  (Studi  Kasus  Di  Wilayah  Hukum Polsek Brajaselebah Lampung Timur)”.

## B. Pembahasan
Pada  bagian  ini  berisi  beberapa  sub  judul  yang  terdiri  dari  kajian teori, metode, hasil penelitian, serta pembahasan atau diskusi.
1) Kajian Teori
a. Pengertian Kekerasan  dalam Rumah Tangga
Secara  etimologi  kekerasan  dalam  kamus  baliasa  Indonesia  diartikan dalam  beberapa  makna,  diantaranya  adalah  perbuatan  sescorang  atau sekelompok orang yang menyebabkan cidera atau matinya orang lain arau menyebabkan  kerusakan  fisik  atau  barang  orang  lain.  Kekerasan jugadiartikan sebagai sesuatu yang mengandung unsur paksaan. 9
9 Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa, Kamus  Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1996) Cet. Ke-7, ed. II, Hal. 485.
Johan  Galtung  menyebutkan  kekerasan  merupakan  suatu  perlakuan atau situasi  yang menyebabkan realitas aktual seseorang berada di  bawah realitas  potensialnya.  Artinya  telah  terjadi  situasi  yang  menyebabkan individu mejadi terlambat, sehingga potensinya tidak dapat diaktualisasikan. 10 Sedangkan  arti  rumah  tangga  yaitu  sesuatu  yang berkennan  dengan  kehidupan  dalam  rurnalı  tangga  atau  sesuatu  yang berkenaan dengan keluarga. 11
Pengertian  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  secara  rinci  yaitu kekerasan  yang  mengakibatkan  luka  fisik,  psikis,  seksual  dan  ekonomi, yang terjadi  dalam lingkup hubungan domestik  yakni  relasi antara orang- orang  yang  berada  dalam  hubungan  keluarga,  perlcawinan  maupun hubungan  kerja  di  lingkungan  domestik  dan  pasangan  dalam  hubungan intim secara sosial maupun seksual. 12
b. Jenis-Jenis Kekerasan dalam Rumah  Tangga
Dari  pengertia-pengertian  yang  penulis  paparkan  tentag  Kekerasan dalam  Rumah  Tangga  maka  sebenarnya  yang  digolongkan  ke  dalam Kekerasan  dalaın  Rumah  Tangga  ini  tidak  hanya  perbuatan  fisik, melainkan  pada  segala  hal  yang  mendatangkan  penderitaan  atau kesengsaraan  baik  fisik    maupun  non  fisik.    Dr.  Fathul  Jannah  dkk, mengemukakan  ada  empat  jenis  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  yaitu : 13 kekerasan  fisik,kekesaran  psikologis,  kekerasan  ekonomi,  kekerasan seksual.
c. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap keluarga
Dalam  kanıus  Bahasa  lndonesia,  keluarga  diartikan  sebagai  “satuan kerabatan  yang  sangat  mendasar  dalam  masyarakat,  yang  terdiri  dari  ibu bapak dengan anak-anak seisi rumah”. 14
10 Elty Nurhayati, Panduait Untuk Penda   mping Korban Kekerasan , Konseling Öerwawasan Geitdet’, (Yogyakarta : Rifka  Annisa, 2000) Cet. ke-1, Nal. 28.
11 Tim  Penyusun  Kam us Pusat  Pembinaan  dan  Pengeinbangan  Bali.usa, Op. Cif. Hal. 851.
12 Hj. Fathul hannah, SH., MS., dkk. Kekerasan Terhadap Islri, (Yogyakarta :  I-kiS, 2003)  et. ke-1, hal.1 0
13 Fathul Jannah, SH., MS., dkk, Op.Cil„ hal. 14-1
14 Tim  Penyusun  Kamus Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan Bahasa , hal. 471
Bila  komponen-komponen  dalam  sebuah  keluarga  saling  ada  rasa mengerti  dan  saling  menyayangi  maka  akan  terciptalah  suasana  yang harmonis.  Akan  tetapi  bila  dalam  keluarga  tersebut  terjadi  sebuah  tindak kekerasan,  misalnya  kekerasan  yang  dilakukan  suami  terhadap  istri  maka akan  sangat  berpengaruh  bagi  keharmonisan  keluarga  maupun  terhadap hubungan orang-orang dalam keluarga tersebut

## 2) Metode penelitian
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  yuridis  normatif  ( legal  research ) untuk  memperkuat  analisis  penelitian  tentang  perlindungan  hukum terhadap  korban  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di Kabupaten Bangka Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga(studi  kasus  di Polsek  braja  selebah  lampung  timur  )  karena  penelitian  ini  disebut  juga penelitian  doktrinal  yang  memakai  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Teori-  teori  hukum  serta  pendapat  para  sarjana  dan  ahli  hukum sebagai alat analisa. Metode yang demikian dipergunakan mengingat pada permasalahan  yang  akan  diteliti  adalah  mengenai  hukum  positif  yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasaan dalam  Rumah  Tangga,  apakah  suatu  hukum  dapat  diterapkan  terhadap suatu keadaan yang sudah ada. 15
Disamping  menggunakan  yuridis  normatif,  penulis  juga menggunakan  metode  penelitian  yuridis  empiris  yaitu  penelitian  hukum yang  mengkaji  pelaksanaan  atau  implementasi  hukum  dalam kenyataannya  di  dalam  kehidupan  sosial  kemasyarakatan.  Sebagaimana hukum  tidak  hanya  terfokus  pada  pasal-pasal  dalam  perundang- undangan, melainkan bagaimana pelaksanaan hukum itu serta mengamati praktik-praktik  dan/atau  hukum  sebagaimana  yang  terjadi  dalam kehidupan  masyarakat  dalam  kehidupan  sehari-hari. 16 Dalam  hal  ini
15 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta,2010, hlm.17
16 Zainudin Ali, Sosiologi Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2006. hlm.13
penulis melakukan penelitian di lapangan dengan cara wawancara dengan sejumlah pihak yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga  di wilayah hukum polsek  braja  selebah  lampung  timur  sehingga  dapat  menunjang pembahasan tersebut lebih pasti.

## 3) Hasil penelitian
Jender  merupakan  sebuah  kata  yang  sering  kita  dengar  dalam setiap  perbincangan  tentang  perempuan,  atau  perbincangan  yang membicakan  persoalan  tentang  persamaan/kesetaraan  hak  antara  lak-laki dan perempuan. jender dalam bahasa Inggris disebut dengan kata “gender“ yang sampai saat ini belum ada arti yang pas dalam bahasa Indonesia.
Menurut  Nasaruddin  Umar  dalam  bukunya  “Argumen  Kesetaraan Jender  Perspektif  Al-Quı'an“  mengatakan  bahwa  jender  adalah  suatu konsep  yang  dıgunakan  untuk  mengidentifikasi  perbedaan  laki-laki  dan perempuan  dililıat  dari  segi  sosial-budaya.  Jender  dalam  arti  ini mengıdentifikasikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis. 17
Pada  masa  sekarang  ini  perjııangan  sebagian  orang,  yang memperjuangkan  persamaan  dan  penyetaraan  dengan  kaum  laki-laki sedikit  banyak  telah  membuahkan  hasil.  Dalam  masyarakat  sekarang  ini pembagian  kerja  atau  peran  tidak  lagi  berdasarkan  faktor  biologis, melainkan  diatur  sedemikian  rupa  melalui  nilai-nilai  soial  budaya  dan keahlian  individu.  Termasuk  pembagian  atau  pengaturan  hak  dan kewajiban  antara  laki-laki  dan  perempuan  atau  antara  suami  dan  istri dalam sebuah rumalı tangga.
Rumah  tangga  merupakan  unit  terkecil  dari  susunan  kelonıpok masyarakat.  Rumah  tangga  merupakan  sendi  dasar  dalam  membina  dan terwujudnya suatu negara. 18 Syeiklı Mahmud Syaltut dalaln bukunya “Al- lsl‹ım  Aqidah  wa  Syari’uh” ınengatakan  bahwa  tidak  diragukan  lagi
17 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an, (Jakarıa : Paramadina, 2001), Cet. ke-2, hal 35.
18. Bgd. M. 1.etter, Tuntunan rumah tangga muslim dan Keluarga berencana, (Padang:
Angkasa Raya, 1985), Cet. ke-1, h.1
keluarga adalah batu  dasar dari bangunan suatu  umat  yang terbentuk  dari keluarga-keluarga  yang  berhubungan  erat  satu  dengan  yang  lainnya.  Dan pastilah  kuat  lemahnya  bangunan  umat  itu  tergantung  kepada  kuat lemahnya keluarga yang menjadi batu dasar itu. 19
Dari sini terlihat jelas bahwa rumah langga memiliki peran penting dalam  lcemajuan  ummat.  Suatu  masyarakat  akan  tenteram  bila  rumah tangga  dalam  masyarakatnya  terjalin  dengan  baik  penuh  dengan kebalaagiuan.  Sebaliknya  jika  dalam  rumah  tangga  masyarakat  tersebut tidak  terjalîn  hubungan  yang  baik,  selalu  terjadi  percekcokan  bahkan tindak  kekerasan,  m‹ıka  masyarakatnya  pun  demikian.  Kehidupan keluarga merupakan aspek ajaran Islam yang sangat penting.
Keluarga adalah pondasi bangunan masyarakat, dari keluarga yang tertata  rapi  kelıidupannya  akan  terbentuk  masyarakat  yang  tertata  pula. 20
Oleh  karena  itu  Islam  di  samping  mengatur  hubungan  vertikal  antara haınba  dengan  Tuhannya,  juga  mengatur  hubungan  horizontal  sesama hambanya,  dalam  mal  ini  membina  rumah  tangga,  mengingat  rurnalı tangga adalah pondasi dasar dalam masyarakat.
Islam  memberikan  tuntutan  mulai  dari  membentuk  dan membangun  sebuah  rumah  tangga  saınpai  dalam  peınbinaannya,  Islarn memberikan tuntutan  guna tercapainya tujuan dibentuknya mmah tangga, diantaranya :
1) Beribadah kepada Allah;
2) Mencari teman hidup untuk saling berbagi;
3) Melahirkan keturunan; dan
4) Memberikan  pendidikan  kepada  anak/keturunan  Seperti  yang  penulis jelaskan pada bab sebclumnya.
Islam juga memberikan tuntutan kepada suami-istri dengan adanya
19. Mahmud Syaltut, al-islam aqidah dan syariag, (Ttp, Daar al-Qalam, 1996), Cet. ke-3, h.147
20 KH.  Ali  Yafi, Menggagas  Fiqih  Sosial  ,’  dari  Soal  Liııgkung.an  hidup,  Asuransi hingga Ukhuwah, (Bandung: Mizan, 1995), Cet. ke-3
hak dan kewajiban di antara keduanya,  yang harus dipenuhi kedua pihak, agar terjalin hubungan yang harmonis antar anggota keluarga (suanii, istri, anak,  dan  lain-lain)  serta  terciptanya  rumah  tangga  yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
Semuanya  itu  diatul  bukan  tanpa  tujuan,  karena  s‹:tiap  aturan dibuat untuk kcmaslahatan. Jika semua hak dan kewajiban terpenulıi maka tidak akan ada perbuatan zalim, tidak akan terjadi tindak kekerasan dalam runıah tangga.Kekerasan dalam Rumah Tangga. yang Penulis bahas dalam skı  ipsi  ini,  bisa  dikatakan  sebagai  sebab  sekaligus  sebagai  akibat  tidak terpenuhinya  hak  dan  kewajiban  dalam  rumah  tangga.  Oleh  karena  ilu Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  merupakan  tindakan  yang  sangat dllarang dalam Islam. Kekerasan, khususnya dalam lingkup rumah tangga, dalam  bentuk  apapun  dan  dilakukan  terhadap  siapa  saja,  merupakan tindakan  yang  bertentangan  dengan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam Islam.  Karena  Islam  sendiri  selalu  mengajarkan  untuk  berlaku  hannah lembııt serta kasilı sayang antar sesama.

## Tinjauan Hukum Positif tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga
Dalam  hukum  positif  di  negara  kita,  masalah  kekerasan  dalam Rumah  Tangga  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga. Menurut Undang- Undang nomor 23 tahun 2014 ini, Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap  seseorang terutama pcrempuan, yang berakibat timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologi dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancamatı untuk melakukan perbuatan.  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Lingkup  rumah  tangga  yang  dimaksud  adalah  ;  suami,  istri,  anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga larena hubungan darah, perkawinan,  persusuan,  pengasuhan  dan  perwalian.,  yang  menetap  dalam rumah  tangga  atau  orang  yang  bekeıja  membantu  rumah  tangga  dan
menetap  dalam  rumah  tangga  tcrsebut,  dengan  catatan  selama  dia  berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.
Arti  Kekerasan  dalaın  Rumah  Tangga  menurut  Undang-Undang nomor  23  tahun  2004  ini  lebih  luas,  karena  tidak  hanya  mencakup hubungan antara suami dan istri, tetapi juga kepada semua orang yang ada / tinggal di rumah.

## Larangan Kekeıasan dalam Rumah Tangga
Setiap  orang  dilarang  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :
a) Kekerasan Fisik
Yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
b) Kekerasan Psikis
Yaitu  perbuatan  yang  mengakibatkan  ketakutan,  hilangnya  rasa percaya  diri,  hilangnya  kemampuan  untuk  bertindak,  rasa  tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
c) Kekerasan Seksual
Yaitu  pemaksaan  hubungan  seksual  yang  dilakulian  terhadap  orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut atau pemaksaan hubungan  seksual  terhadap  salah  seorang  dalam  lingkup  rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau untuk uıjuan tertentu.
d) Penelantaran Rumah Tangga
Yaitu perbuatan yang dapat menyebabkan tenantarnya keluarga atau orang-orang  yang  tinggal  dalam  keluarga.  Seperti  tidak  lagi memenuhi kebutulıan para anggota keluarga dan lain sebagainya.

## Ketentuan Pidana Tindak Kekerasan dalnm Rumah Tangga

## a) Kekerasan Fisik
Setiap  orang  yang  melalıukan  perbuatan  kekerasan  fisik dalam  lingkup  rumah  tangga  diancam  hukuman  pidana.  penjara
paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  denda  maksinıal  Rp.  15.000.000,-. Seperti  disebutkan dalam  pasal  44 ayat  1. Bila  perbuatan kekerasan fısik  tersebut  mengakibatkan  korban  jatuh  sakit  atau  luka  berat, maka pelaku diancam hukuman pidana nıaksimal 10 (sepuluh) tahun atau  denda  maksimal  Rp.  30.000.000,-.  Seperti  yang  disebutkan dalam  pasal  44  ayat  2.Bila  kekerasan  yang  dilakukan  tersebut mengakibatkan  korban  meninggal,  maka  pelaku  tindak  kekerasan diancam pidana penjara maksimal 15 (lima belas) taiıun atau denda maksimal Rp. 45.000.000,-. Seperti dalam pasal 44 ayat 3.
Bila  kekerasan  yang  dilakukan  suami  terhadap  istrinya  atau sebaliknya  yang  tidak  menimbulkan  penyakit  atau  halangan  untuk menjalankan  pekeıjaannya  atau  aktifitasnya  selırıri-hari,  dipidana dengan  pidana  penjara  maksimal  4  (empat)  lıulan  atau  denda maksimal Rp. 5.000.000,- seperti disebutkan dalam pasal 44 ayat 4.
b) Kekerasan Psikis
Setiap  orang  yang  nielakukan  kekeiasa:n  psikis  dalam lingkup ruınah tangga akan dipidana penjara maksimal o (tiga) tahun atau  denda  maksimal  Rp.  9.000.000,-.  Seperti  disebutkan  dal‹im pasal  45  ayat  1.  Bila  kekerasan  psikis  yang  dilakukan  tersebut dilakukan  oleh  suami  terhadap  istri  atau  sebaliknya  yang  tidak mengakibatkan  korban  mendapat  penyakit  atau  halangan  yang nıenyebabkan terganggu atau tidak dapat lagi melaksanakan kegiatan atau  pekerjaanya    sehari-hari,  maka  pelaku  dipidana  penjara maksimal  4  bulan  atau  denda  maksimal  Rp.  3.000.000,-.  Seperti yang disebutkan dalam pasal 15 ayat 2.
c) Kekerasan Seksual
Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  kekerasan  seksual, berupa  pemaksaan  hubungan  seksual,  pelaku  akan  dipidana  penjara maksimal  12  tahun  atau  denda  maksimal  Rp.  36.000.000,-.  Seperti yang  disebutkan  dalam  pasal  46.  Bila  kekerasan  berupa  pemaksaan hubungan  seksual  tersebut  dilakukan  terhadap  oıang  dalam  lingkup
rumah  tangga  terhadap  orang  lain  dengan  tujuan  komersil (diperdagangkan)  atau  untuk  tujuan  tertentu,  maka  pelaku  akan dipidana penjara minimal 4 tahun dan ınaksimal 15 tahun atau denda miniınal  Rp.  12.000.000,-  dan  maksimal  Rp.  300.000.000,-  seperti yang disebutkan dalam pasal 47.
Bila kekerasan seksual yang dilakukan tersebut nıengakibatkan  korban  mendapat  luka  parah  yang  tidak  ada  lagi harapan  untuk  sembuh,  mengalami  gangguan  daya  pikir  atau gangguan  kejiwaan,  keguguran  atau  matinya  janin  dalam kandungannya,  atau  mengakibatkan  alat  reproduksinya  tidak berfungsi  lagi,  maka  pelaku  dipidana  penjara  minimal 5 tahun  dan maksimal  20  tahun,  atau  denda  miniınal  Rp.25.000.000,-  dan maksimal Rp. 500.000.000,-. Seperti disebutkan dalam pasal 48.
d) Penelantaran Keluarga
Orang  yang  menelantarkan  keluarga  dipidana  penjara maksimal  3  (tiga)  tahun  atau  denda  maksimal  Rp.  15.000.000. seperti yang disebutkan dalam pasal 49.

## Tinjauan Sosiologis dan Kultural
Pada  hakekatnya  hubungan  suami  dan  istri,  laki-laki  dan perempuan  adalah  hubungan  kemitraan.  Dari  sini  dapat  dimengerti mengapa  ayat-ayat  al-Qur’an  menggambarkan  hubungan  laki-laki dan  perempuan  suami  dan  istri  sebagai  hubungan  saling menyempurnakan  dan  tidak  dapat  terpenuhi  kecuali  atas  dasar kemitraan.  Bahkan  kemitraan  dalam  hubungan  suami  dan  istri dinyatakan sebagai kebutuhan timbal balik. 21
Dengan  demikian  hubungan  atau  relasi  suami  istri  saling melengkapi.  Suami  adalah  pelindung  istri  dan  isrri  menjadi  tenıan bagi  suami.  Suami  di  mata  istri  merupakan  sosok  yang  berwibawa
21 Quraish Shihab, MA., Kesetaraan Jender dalam islam, Kata Pengantarnya pada buku Nasarudin Umar yang berjudul Argumen Kesetaraan  Jenderr Perspektif AL-Qur'an, (Jakarta PARAMADlNA, 2001 ) cet. ke-2, hal.  xxxiii
yang  nıemiliki  kekuatan  untuk  memberi  perlindungan  kepadanya. Dan istri di mata suami merupakan sosok bidadari yang selalu setia menemaninya  dan  sangat  dipercayainya.  Demikian  kedudukan masing-masing suami dan istri dalam tatanan sosiologis dan kultural sebagian besar masyarakat kita.
Dalam kasus ini sı pelaku yang tidak lain adalah suami korban, telah  ınenghilangkan  kewibawaannya  di  mata  istrinya,  dengan melakukan kekerasan tersebut dia telah kehilangan kedudukannya di hati istrinya sebagai pelindung dan pengayom. Kalau si korban (istri) dalatn  kasus  ini  sudah  tidak  meınpercayai  lagi  suaminya  dalanı  hal ini  sebagai  pelaku,  maka  relasi  suami  istri  dalam  berumah  tangga tidak akan berjalan seperti biasa, selalu saja ada masalah dan bahkan bisa saja masalah tersebut mengarah pada perceraian.
Pelaku dalam kasus ini juga telah kehilangan martabat di mata anaknya.  Seorang  ayah  di  samping  berwibawa  dan  disegani  anak- anaknya  juga  merupakan  sosok  yang  menjadi  contoh  laagi  anak- anaknya.  Secara  psikologis  dan  sosiologis  anak  jelas  tidak  akan mencontoh  atau  mendengarkan  lagi  perkataan  ayahnya,  ini dikarenakan kebenciannya terhadap ayahnya yang telah menganiaya dirinya dan ibunya.
Figur  seorang  suami  yarıg  mestinya  melindungi  dan  menjaga istrinya  menjadi  sirna,  figur  seorang  ayah  yang  semestinya  menjadi teladan  bagi  anak-  anaknya  menjadi  tak  lagi  bermartabat  di  mata anak-anaknya.  Bila    seperti  ini,  bagaimana  pemenuhan  hak  dan kewajiban  dalam  keluarga  bisa  berjalan  serasi,  padahal  pemenuhan hak  dan  kewajiban  menjadi  tonggak  utama  meraih  bahagia  dalam rumah tangga.

## C. Kesimpulan
Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum polsek Braja Selebah belum sepenuhnya  terimplementasi  dengan  baik,  seperti    tidak  tersedianya
Ruangan  Khusus  Pemeriksaan  (RPK)  untuk  korban  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  baik  laki-laki,  perempuan  ataupun anak  yang  menjadi  korban  karena  dijadikan  satu  dengan  ruangan kerja  Unit  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak,  untuk  di  P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak) atau Rumah Aman (SHELTER) yang disediakan untuk korban tidak tersedianya tenaga khusus,  dalam  hal  masalah  biaya  pengobatan  korban  masih ditanggung  oleh  korban  sendiri  serta  hak-hak  korban  yang  lainnya pada tahap penyidikan belum dilaksnakan secara optimal.
Bentuk  perlindungan  hukum  bagi  korban  kekerasan  dalam rumah  tangga  menurut  hukum  positif  yaitu  dalam  bentuk  upaya pemenu-  han  hak-hak  korban,  berupa  pelayanan  hukum,  kesehatan, dan  pelayanan  psikologis.  Bentuk  perlindungan  tersebut  ditetapkan dalam Pasal 10, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23,  Pasal  25,  Pasal  35,  dan  Pasal  36,  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan dalam Rumah Tangga. dan Abu Bakar bin Abi Syaibah.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggun  Malinda, Perempuan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana (Tersangka,  Terdakwa,  Terpidana,  Saksi  dan  Korban) , Garudhawaca, Yogyakarta, 2016
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,
Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
Arif  Gosita, Masalah  Korban  Kejahatan ,  CV  Akademika  Pressindo, Jakarta, 1993
Arif  Gosita  dalam  Buku  Siswanto  Sunarso, dalam  Sistem  Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Bambang  Waluyo, Viktimologi  Perlindungan  Korban  &  Saksi ,  Ctk. Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
Bahder  Johan  Nasution, Penelitian  Ilmu  Hukum, CV  Mandar  Maju, Bandung, 2016.
Barda  Nawawi  Arief, Perlindungan  Korban  Kejahatan  Dalam  Proses Peradilan Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum , Liberty, Yogyakarta, 1988.
Dikdik  M.  Arief  Mansur  &  Elisatris  Gultom  dalam  Buku  Rena  Yulia,
Viktimologi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan,
Graha Ilmu, Yogyakarta,2010
Widiartana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif
Perbandingan  Hukum), UniversitasAtma  Jaya  Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.
Guse Prayudi, Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Merkid Press, Yogyakarta, 2015
H. Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2009. M. Arief Amrullah, Politik Hukum Pidana dalam Rangka Perlindungan Korban  Kejahatan  Ekonomi  di  Bidang  Perbankan ,  Bayu  Media Publishing, Malang, 2003
Moerti  Hadiati  Soeroso, Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang Negara Republik Indonesia
Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasaan
dalam Rumah Tangga Undang-Undang Negara Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia