## PENERAPAN UNSUR SUBYEKTIF  PADA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL PADA TAMBANG BATU BARA (Studi Satreskrim Polres Sawahlunto)
Firman Fahmi Polres Sawalunto Email: firman.fahmi16@gmail.com

## ABSTRACT
The application of the subjective element in the investigation of the crime of work accidents by workers due to natural factors at the underground coal mine at Sawahlunto by the Satreskrim of  the  Sawahlunto  Police  is  to  apply  criminal  responsibility  to  the  Head  of  Mining Engineering  (KTT).  supervision  by  the  Head  of  Mining  Engineering  because  they  have  to supervise  16  underground  mine  pits,  Lack  of  work  safety  equipment,  especially  air  flow gauges,  and  sling  psykometers  to  measure  air  humidity,  and  Lack  of  work  safety equipment, especially air flow gauges, and sling psykometers to measure air humidity , then this can be said to be an act of negligence / omission, because the Head of Mining Engineering does not carry  out  routine  supervision  and  checks  as  what  should  be  done  according  to  written  law. Obstacles for Investigators in Applying Subjective Elements to the Crime of Worker Accidents Due  to  Natural Factors  at  the  Underground  Coal  Mine  in By  Satreskrim  Sawahlunto  Police When Investigators take action on crime scenes, investigators have difficulty in finding initial evidence  of  violations  or  criminal  acts  of  work  accidents  because  the  perpetrators  always dodging  and  arguing.  The  low  level  of  education  of  perpetrators  suspected  of  committing crimes  so  that  investigators  have  difficulty  in  asking  for  clear  information  because  the perpetrators  of  the  offense  have  limited  knowledge.  Investigators  find  it  very  difficult  to determine  what  types  of  work  accidents  are  prohibited  because  the  law  does  not  explain  in detail  the  types  of  work  accidents.  During  the  investigation  process,  it  was  difficult  to  find statements from witnesses, because the workers deliberately covered up the case for fear that they would lose their livelihood.
Keywords: Crime, Subjective Elements, investigation

## ABSTRAK
Penerapan Unsur Subyektif  Pada Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Kerja Pekerja Akibat Faktor  Alam  Pada  Tambang  Batu  Bara  Bawah  Tanah  Pada  Oleh  Satreskrim  Polres Sawahlunto  adalah  menerapkan  pertanggungjawaban  pidananya  kepada  Kepala  Teknik Tambang (KTT), maka dugaan atas peristiwa tersebut adalah Pasal 359 KUHP dimana unsur yang terpenuhi kegagalan pengawasan oleh Kepala Teknik Tambang karena harus mengawasi 16  lubang  tambang  bawah  tanah,  Kurangnya  peralatan  keselamatan  kerja  khususnya  alat pengukur  debit  udara,  dan sling  psykometer untuk  mengukur  kelembapan  udara,  dan Kurangnya  peralatan  keselamatan  kerja  khususnya  alat  pengukur  debit  udara,  dan  sling psykometer  untuk  mengukur  kelembapan  udara,  maka  hal  ini  dapat  dikatakan  sebagai
perbuatan  kelalaian/Kealpaan  akibat,  karena  Kepala  Teknik  Tambang  tidak  melakukan pengawasan  dan  pengecekan  rutin  seperti  apa  yang  seharusnya  diperbuat  menurut  hukum tertulis.  Hambatan  Bagi  Penyidik  Dalam  Menerapkan  Unsur  Subyektif    Pada  Tindak  Pidana Kecelakaan Kerja Pekerja Akibat Faktor Alam Pada Tambang  Batu Bara Bawah Tanah Pada Oleh  Satreskrim  Polres  Sawahlunto  Saat  Penyidik  melakukan  tindakan  olah  TKP  penyidik kesulitan  dalam  pencarian  bukti-bukti  awal  terjadinya  pelanggaran  atau  tindak  pidana kecelakaan  kerja  dikarenakan  pelaku  selalu  mengelak  dan  berdalih.  Rendahnya  Pendidikan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam meminta keterangan yang jelas dikarenakan pelaku pelanggaran memiliki keterbatasan pengetahuan. Penyidik sangat kesulitan menentukan jenis-jenis kecelakaan kerja apa saja yang dilarang  karena  dalam  undang-undang  tidak  dijelaskan  secara  rinci  jenis-jenis  tindak  pidana kecelakaan  kerja.  Dalam  proses  penyidikan  sulit  mencari  keterangan  para  saksi,  karna  para pekerja  sengaja  menutup-nutupi  kasus  tersebut  karena  takut  mereka  akan  kehilangan  mata pencariannya.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Unsur Subyektif, Penyidikan

## PENDAHULUAN
Ketika  berbicara  mengenai  perkara  Pidana,  maka  tentu  berkaitan  dengan  perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana ( delik) . Dalam melakukan tindak pidana harus ada unsur  subjektif  dan  unsur  objektif.  Unsur  subjektif  yang  dimaksud  berkaitan  dengan  tindak pidana  yang  dilakukan  si  pelaku,  tentunya  dilakukan  menurut jalan  pikir  an atau perasaan  si pelaku (unsur kesengajaan) ataupun keinginan untuk melakukan hal tersebut (tindak pidana), karena  desakan  suatu  pihak  (unsur  paksaan),  atau  bahkan  pelaku  melakukannya  karena kealpaanya  ( culpa ).  Hal  ini  menandakan  dalam  melakukan  tindak  pidana  tersebut  ada keinginan  dari  pelaku  baik  itu  disengaja ataupun  tidak  disengaja.  Sedangkan  yang  dimaksud dengan unsur objektif ialah seseorang tidak akan melakukan suatu tindak pidana tanpa adanya obyek baik berbentuk barang maupun manusia. 1
Kelalaian  atau  yang  disebut  dengan  culpa  merupakan  salah  satu  dari  unsur  yang terkandung dalam tindak pidana. Kelalaian juga biasa disebut dengan kesalahan, kurang hati- hati,  atau  kealpaan.  Dilihat  dari  penjelasan  R.  Soesilo  mengenai  Pasal  359  KUHP,  yang mengatakan  bahwa  “karena  salahnya”  sama  dengan  kurang  hati-hati,  lalai  lupa,  amat  kurang perhatian. 2 Pasal 359 KUHP:
“Barang  siapa  karena  kesalahannya  (kealpaannya)  menyebabkan  orang  lain  mati, diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  atau  pidana  kurungan  paling lama satu tahun.”
Berbeda halnya dengan yang terjadi dalam kasus kecelakaan kerja. Sehubungan dengan masalah  keselamatan  kerja,  Menteri  Tenaga  Kerja  Republik  Indonesia  mengeluarkan Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  :  PER.05/MEN/1996  tentang  Sistem  Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Pasal 3 Peraturan Menteri ini menjelaskan bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan/atau mengandung  potensi  bahaya  yang  ditimbulkan  oleh  karakteristik  proses  atau  bahan  produksi yang  dapat  menyebabkan  kecelakaan  kerja  seperti  peledakan,  kebakaran,  pencemaran  dan
1 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , PT.Rineka cipta, Jakarta,  1993, hlm 169.
2 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , Politeia, Bogor, 1991, hlm 72.
penyakit  akibat  kerja,  wajib  menerapkan  SMK3.  SMK3    tersebut    dilaksanakan    oleh Pengurus, Pengusaha dan seluruh tenaga kerja sebagai satu kesatuan. 3
Kewajiban  mengenai  penerapan  Sistem  Manajemen  K3  oleh  setiap  peraturan  yang telah  disebutkan  di  atas  berlandaskan  Pasal  87  Undang-  Undang  Nomor    13  tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
fenomena  yang  terjadi  dimana  banyak  perusahaan  sudah  memiliki  komitmen  untuk peningkatan  kinerja  dibidang  K3  dengan  pendekatan  sistem  dan  proses  yang  terstruktur. Hanya  saja  sangat  disayangkan  dalam  proses  mendapatkan  sertifikasi  tersebut  perusahaan mengembangkan  sistem  manajemennya  dengan  cara  yang    terpisah-pisah  antara  sistem manajemen    K3  dan  lingkungan  hidup  sehingga  terjadi  proses  dan  prosedur  yang  saling tumpang tindih yang berdampak pada penggunaan sumberdaya  yang tidak efisien dan efektif sehingga  memberi  efek  negatif  menuju  pada  target  utamanya  dalam  peningkatan  mutu keselamatan kerja dalam suatu perusahaan yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan pekerja. Begitu  juga  halnya  dengan  keselamatan kerja  pekerja  tambang  yang  diatur  Pada    Keputusan Menteri  Pertambangan  Dan  Energi  Nomor:  555.K/26/M.PE/1995  Ditetapkan  tanggal  22  Mei 1995 Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum.
Berdasarkan  pengertian  tersebut,  peran  tenaga  kerja  sebagai  modal  usaha  dalam melaksanakan  pembangunan  harus  didukung  juga  dengan  jaminan  hak  setiap  pekerja. 4 Kecelakaan  kerja  merupakan  resiko  yang  harus  dihadapi  oleh  tenaga  kerja  dalam melakukan pekerjaannya. 5 Untuk  menanggulangi  hilangnya  sebagian  atau  seluruh  penghasilan  yang diakibatkan  oleh  adanya  resiko-resiko  sosial  seperti  sakit  atau  cacat  karena  kecelakaan  kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha sehingga pengusaha memiliki kewajiban  untuk  membayar  iuran  jaminan  kecelakaan  kerja  yang  berkisar  antara  0,24%  s/d 1,74% sesuai kelompok jenis usaha.
Kecelakaan  kerja  pada  umumnya  terjadi  bukan  karena  keinginan  dari  tenaga  kerja sendiri,  tetapi  disebabkan  karena  kelalaian  dari  tenaga  kerja  tersebut,  faktor  lingkungan,  dan faktor  peralatan.  Oleh  karena  itu  dibentuk  Undang-Undang  keselamatan  kerja  untuk meminimalkan  dan  menghindari  terjadinya  kecelakaan  kerja.  Kelalaian  yang  dilakukan kaitannya  dengan  kecelakaan  kerja  sendiri  memiliki  pengertian  bahkan  sanksi  yang  berbeda dengan  kelalaian  yang  diatur  dalam  KUHP.  Maka  permasalahan  dalam  tindak  pidana kecelakaan  kerja  adalah  pihak  yang  menjadi  subyek  dari  tindak  pidana  tersebut.  Kecelakaan kerja yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 11.00 Wib telah terjadi Kecelakaan  kerja  tambang  di  Lubang  tambang  dalam  No.D.24  lori3  yang  dikelola  oleh  CV. Kuta Laga Citra Jasa di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP ) PT. Dasrat Sarana Arang  Sejati  di  Ngalau  Cigak  Parambahan  Desa  Batu  Tanjung  Kecamatan  Talawi  Kota
3 “Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (SMK3)  sesuai  Permenaker,  Per. 05/MEN/1996,BerbasisKomputer,” <http://r h uekamp.co.id/wpcontent/uploads/Silabus/2010/4/Siste m%20Manaj emen%20Keselamatan%20&%20Kesehatan%20Kerja%20%28SMK3%29%20sesua%20Permenaker%20Per% 2005-ME 1996%20Berbasis%20Komputer>.diaskses pada tanggal 4 Juni 2021.
4 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi , Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 6.
5 Tim Visi Yustisia, Memperoleh Jaminan Sosial Dari BPJS , cet.1, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2014, hlm 8.
Sawahlunto, yang mana sewaktu sebelum kejadian Arfan Efendi (Mekanik Listrik) melakukan pemasangan  Blower  didalam  lubang  tambang  No.  D24  Lori  3  yang  didampingi  oleh Nofrianton  (Kepala  Lubang)  kemudian  diduga  timbul  percikan  api  sehingga  menimbulkan ledakan, akibat dari ledakan tersebut 5 (lima ) orang para pekerja tambang Zulhedi, Kamunir, Qomarudin, Arfan Efendi (Mekanik Listrik), Nofrianton (Kepala Lubang) meninggal dunia..

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis, dengan  metode  pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris . Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer.  Data  sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

## PEMBAHASAN
Penerapan Unsur Subyektif  Pada Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Kerja Pekerja Akibat  Faktor  Alam  Pada  Tambang  Batu  Bara  Bawah  Tanah  Pada  Oleh    Satreskrim Polres Sawahlunto
Dalam hukum pidana Terdapat celah untuk diberikan sanksi pidana kejahatan terhadap nyawa  yang  dilakukan  tidak  dengan  sengaja (culpose  misjdrijven) yang  dimuat  dalam  XXI khususnya  Pasal  359  KUHP  salah  satu  unsurnya  adalah  barang  siapa  yang  ditujukan  pada pelaku Unsur (bestandeel ) ini menunjuk kepada pelaku/subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi, yaitu orang pribadi (naturlijke persoon ) dan korporasi sebagai badan hukum (recht persoon).
Sedangkan  menurut  Sudikno  Mertokusumo  Subyek  hukum (subjectum  juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (natuurlijkepersoon) badan hukum (rechtspersoon). Untuk itu yang dimaksud dalam unsur barang siapa dapat berupa perorangan maupun badan hukum.
Jika ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi  yang (dapat) dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada subjek  pelakunya.  Namun,  jika  salah  satu  unsur  tersebut  tidak  ada  atau  tidak  terbukti,  maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi.
Hal  ini  karena,  mungkin  tindakan  sudah  terjadi,  tetapi  bukan  suatu  tindakan  yang terlarang oleh undang-undang terhadap mana diancamkan suatu tindak pidana. Mungkin pula suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan tindakan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi  tidak  terdapat  kesalahan  pada  pelaku  dan/atau  tindakan  itu  tidak  bersifat  melawan hukum.
Dalam kasus ini, terdapat fakta bahwa adanya nyawa  yang hilang di lubang tambang, yaitu Zulhedi, Kamunir, Qomarudin , Arfan Efendi (Mekanik Listrik), dan Nofrianton (Kepala Lubang) meninggal dunia. Sehingga. tentunya permasalahan dalam kasus ini dapat dilakukan penyelidikan  maupun  penyidikan  terkait  dugaan  tindak  pidana  terhadap  hilangnya  nyawa orang.  Jika  dilihat  dari  peristiwa  hilangnya  nyawa  orang  tersebut,  pengkajian  mengenai petanggungjawaban  pidananya  oleh  Kepala  Teknik  Tambang  (KTT)  Wendi  Saputra  yang bertanggung  jawab  dalam  pengawasan  pengelolaan  lingkungan  hidup  atau  pemerintah,  maka dugaan      atas      peristiwa  tersebut  adalah  Pasal  359  KUHP  menyatakan,  Barangsiapa  karena
kelalaiannya  menyebabkan  matinya  orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun  atau kurungan  selama-lamanya  satu tahun.
Dalam kaitannya dengan peristiwa hilangnya  nyawa  orang  di  dalam  lubang tambang saat bekerja ini karena kurangnya kesadaran pekerja terhadap keselamatan tambang batu bara bawah tanah, Kegagalan pengawasan oleh  Kepala Teknik Tambang karena harus mengawasi 16  lubang  tambang  bawah  tanah,  Kurangnya  peralatan  keselamatan  kerja  khususnya  alat pengukur  debit  udara,  dan  sling  psykometer  untuk  mengukur  kelembapan  udara,  dan Kurangnya  peralatan  keselamatan  kerja  khususnya  alat  pengukur  debit  udara,  dan  sling psykometer  untuk  mengukur  kelembapan  udara,  maka  hal  ini  dapat  dikatakan  sebagai perbuatan  kelalaian/Kealpaan  akibat,  karena  Kepala  Teknik  Tambang  tidak  melakukan pengawasan  dan  pengecekan  rutin  seperti  apa  yang  seharusnya  diperbuat  menurut  hukum tertulis.
Secara expressis verbis telah menegaskan korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban  pidana  apabila  terdapat  keadaan-keadaan  bahwasanya  Korporasi membiarkan  terjadinya  tindak  pidana  atau  korporasi  tidak  melakukan  langkah-langkah  yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan  terhadap  ketentuan  hukum  yang  berlaku  guna  menghindari  terjadinya  tindak pidana. Dengan demikian apabila perusahaan yang gaga dalam mengawasi 16 lubang tambang bawah  tanah,  Kurangnya  peralatan  keselamatan  kerja  khususnya  alat  pengukur  debit  udara, dan sling  psykometer untuk  mengukur  kelembapan  udara,  dan  Kurangnya  peralatan keselamatan kerja khususnya alat pengukur debit udara, dan sling psykometer untuk mengukur kelembapan  udara  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  dalam  undang-undang  tentunya merupakan kesalahan karena tidak berbuat sebagaimana seharusnya. Sehingga unsur kelalaian dalam  rumusan  pasal  359  KUHP yakni Adanya  unsur  kelalaian (culpa) dan  Adanya wujud perbuatan tertentu  telah  ada dan nyata.
Menurut    asas Geen    straf  zonder  schuld ,  tiada  pidana  tanpa  kesalahan,  maka  untuk dapat mempertanggungjwabkan suatu perbuatan harus ada kesalahan pada diri pelaku. Untuk itu    Kepala  Teknik  Tambang  menjadi  tersangka  sebagai  pelaku  perbuatan  pidana.  Karena kewajiban untuk melakukan keselamatan operasi pertambangan, maupun memberikan jaminan keselamatan  serta  upaya  menekan  korban  nyawa  manusia  di  tempat  kejadian  perkara  (TKP) adalah kewajiban Kepala Teknik Tambang.
Unsur Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan kematian orang lain itu harus  di  pertanggung  jawabkan  oleh  Kepala  Teknik  Tambang  karena  adanya  kesalahan  dari Kepala  Teknik  Tambang  yang  tidak  melakukan  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk melakukan  pencegahan.  Mencegah  dampak  yang  lebih  besar  dan  memastikan  kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.
Dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini, terdapat kelalaian oleh  Wendi Saputra Pgl wendi  patut diduga keras telah melakukan tindak pidana karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan  orang  lain  mati,  sehingga  peraturan  dalam  KUHP  dapat  menjerat  pelaku  yang bertanggung jawab untuk diminta pertanggungjawaban pidananya.
Hambatan  Bagi    Penyidik  Dalam  Menerapkan  Unsur  Subyektif    Pada  Tindak  Pidana Kecelakaan Kerja Pekerja Akibat Faktor Alam Pada Tambang Batu Bara Bawah Tanah Pada Oleh  Satreskrim Polres Sawahlunto.
Berkaitan  dengan  tugas  dan  wewenang  polisi  ini  harus  dijalankan  dengan  baik  agar tujuan  polisi  yang  tertuang  dalam  Pasal-Pasal  berguna  dengan  baik,  Undang-Undang Kepolisian  bertujuan  untuk  menjamin  tertib  dan  tegaknya  hukum  serta  terbinannya ketentraman  masyarakat  dalam  rangka  terpeliharanya  keamanan  negara,  terselenggaranya fungsi  pertahanan  dan  keamanan  negara,  tercapainya  tujuan  nasional  dengan  menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.
Dalam  melakukan  tugasnya  yaitu  dalam  penyidikan,  Satreskrim  Polres  Sawah  Lunto mengalami beberapa hambatan. Adapun kendala-kendala dalam pelaksanaan penyidikan yaitu:
1. Saat  Penyidik  melakukan  tindakan  olah  TKP  penyidik  selalu  kesulitan  dalam  pencarian bukti-bukti awal terjadinya pelanggaran atau tindak pidana kecelakaan kerja dikarenakan pelaku selalu mengelak dan berdalih.
2. Dalam  pelaksanaan  pemeriksaan  kepada  pelaku  merasa  dalam  posisi  benar  karena keyakinan mereka. Sehingga hal ini berbenturan dengan pemahaman masyarakat dengan hukum positif.
3. Dalam  pelaksanaan  pemeriksaan  penyidikan  di  Polres  sawahlunto  bahwa  suatu  ketika pelaku  di  duga  mengalami  gangguan  kejiwaan  sedangkan  penyidik  tidak  mempunyai keterampilan  atau  ilmu  pengetahuan  tentang  kejiwaan  dan  psikiatri  sehingga  proses pemeriksaan menjadi terhambat dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit
4. Rendahnya  Pendidikan  terhadap  pelaku  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam meminta keterangan  yang jelas dikarenakan pelaku pelanggaran memiliki keterbatasan pengetahuan.
5. Sikap pelaku tindak pidana.
6. Dalam  proses  penyidikan  tindak  pidana  kecelakaan  kerja,penyidik  sangat  kesulitan menentukan  jenis-jenis  kecelakaan  kerja  apa  saja  yang  dilarang  karena  dalam  undang- undang tidak dijelaskan secara rinci jenis-jenis tindak pidana kecelakaan kerja.
7. Dalam proses penyidikan sulit mencari keterangan para saksi, karna para pekerja sengaja menutup-nutupi kasus tersebut karena takut mereka akan kehilangan mata pencariannya. Materi  dalam  suatu  perencanaan  memuat  tujuan  pengungkapan  kasus  yang  akan dicapai,  sasaran  yang  dihadapi  (pelaku  yang  memenuhi  unsur  subjektif  culpa/kealpaan), konsep kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan (meliputi rumusan cara bertindak dalam menghadapi  sasaran),  dan  konsep  pengendalian  yang  akan  dilakukan  oleh  pimpinan  saat berlangsungnya  upaya  pengungkapan  kasus  tersebut.  Adapun  prinsip-prinsip  dalam perencanaan adalah sederhana (mudah dimengerti dan dipahami), aplikatif (dapat dilaksanakan dan  tidak  berisi  hal-hal  yang  berada  di  luar  jangkauan  pelaksana),  dan  luwes  (mudah menyesuaikan dengan perubahan situasi).
Dengan  adanya  perencanaan  maka  akan  memudahkan  pimpinan  untuk  menentukan hal-hal diantaranya, pertama, menentukan strategi yang dapat digunakan bagi Satuan Reskrim Polres Sawah Lunto, guna mengungkap kasus kecelakaan kerja pada pertambangan batu bara melalui  kegiatan  penyelidikan  dan  penyidikan.  Dalam  penyelidikan  maka  pimpinan merencanakan  kegiatan  metode  terbuka  dan  tertutup,  guna  memudahkan  penyidik  Satuan Reskrim  Polres  Sawah  Lunto  mendapatkan  informasi  mengenai  sasaran  penyelidikan,
mencakup  aktivitas  pelaku  saat  menambang,  alat-alat  yang  digunakan,  lokasi  melakukan penambangan,  modus  operandi,  dan  lain  sebagainya.  Sedangkan  dalam  penyidikan  maka kegiatan  perencanaan  dilakukan  dengan  melakukan  penyidikan,  agar  kasus  dapat  diungkap sehingga pelaku diproses sesuai ketentuan hukum.
Kedua,  Mengetahui  hambatan  yang  biasanya  dialami  oleh  penyidik  Satuan  Reskrim Polres Sawah Lunto, saat mengungkap kasus kecelakaan kerja pada pertambangan batu bara di wilayah  hukumnya.  Atas  dasar  itulah  maka  dengan  adanya  perencanaan,  memudahkan pimpinan  untuk  mengambil  sejumlah  upaya  pemecahan  masalah,  sehingga  tindak  pidana tersebut dapat terungkap secara optimal guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Ketiga,  mengetahui  sarana  yang  selama  ini  tersedia  dan  dipergunakan  untuk mendukung  kegiatan  Satuan  Reskrim  Polres  Sawah  Lunto  (melalui  penyelidikan  dan penyidikan),  dalam  mengungkap  kasus  kecelakaan  kerja  pada  pertambangan  batu  bara  di wilayah hukumnya. Dengan adanya kegiatan perencanaan tersebut, maka sarana yang selama ini  jumlahnya  terbatas  dan  kondisinya  sudah  tidak  layak  pakai  akan  diketahui,  sehingga pimpinan dapat membuat suatu perencanaan untuk menentukan sarana lainnya yang ada.
Keempat, sebagai pedoman bagi penyidik Satuan Reskrim Polres Sawah  Lunto untuk melakukan pengungkapan kasus kecelakaan kerja pada pertambangan batu bara, sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan pimpinan sebelumnya.

## a. Briefing
Adanya  pemberian  arahan  yang  dilakukan  pimpinan  terkait  dengan  pelaksanaan tugas, agar kinerja dapat dilakukan secara  terencana dan terfokus sesuai dengan prosedur yang  berlaku.  Dalam  kegiatan  briefing  tersebut  disampaikan  arahan-arahan  khusus  yang harus dicermati dan diwaspadai oleh satuan yang digerakkan. Dengan adanya kegiatan ini maka akan memudahkan bawahan untuk mengetahui tugas-tugasnya agar berjalan optimal dan sesuai tujuan yang ada. Terkait dengan penulisan tesis ini maka arahan atau petunjuk berupa  APP  diberikan  Kapolres  atau  Kasat  Reskrim  Polres  Sawah  Lunto,  sebelum dilakukannya  penyelidikan  dan  penyidikan.  Tujuannya  adalah  memberikan  pemahaman dan  meningkatkan  motivasi  pada  penyidik,  untuk  dapat  menjalankan  tugasnya  sesuai prosedur  maupun  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Biasanya  dalam  APP  pimpinan menginstruksikan  agar  tugas  penyelidikan  dan  penyidikan  dilakukan  secara  profesional, tidak  melanggar  HAM,  tidak  merugikan  masyarakat,  dan  sesuai  ketentuan  hukum  yang berlaku.
b. Penugasan dan Consignes
Penugasan  sebagai  keseluruhan  proses  pengelompokan  orang-orang,  tugas-tugas, tanggung  jawab,  wewenang  sedemikian  rupa  sehingga  tercipta  suatu  organisasi  yang dapat  digerakkan  sebagai  satu  kesatuan  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  yang  telah ditentukan.  Dengan  penugasan  yang  baik,  maka  memperjelas  tugas  masing-masing anggota dan kewenangan serta tanggung  jawabnya.  Dalam penugasan, ditentukan pihak- pihak  mana  saja  yang  memiliki  kewenangan  dalam  melakukan  tugas  tersebut,  sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya.
Kasat  Reskrim  Polres  Sawah  Lunto  menugaskan  sejumlah  penyidik  untuk melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan,  terhadap  kasus  kecelakaan  kerja  pada  tambang batu  bara  yang  terjadi  di  wilayah  hukumnya.  Penugasan  tersebut  dilakukan  pimpinan dengan  mengeluarkan  surat  perintah  (Surat  Perintah  Tugas,  Surat  Perintah  Penyelidikan
dan  Surat  Perintah  Penyidikan),  yang  disampaikan  kepada  penyidik  untuk  segera dilaksanakan  semaksimal  mungkin  agar  kasus  kecelakaan  kerja  pada  tambang  batu  bara dapat diungkap sesuai prosedur yang berlaku. Biasanya jumlah penyidik yang ditugaskan melakukan  fungsi  penegakan  hukum  tersebut,  tergantung  dari  kebutuhan  personil  yang ada di Satuan Reskrim Polres Sawah Lunto. Namun untuk penyelidikan bisa mencapai 3 (tiga)  hingga  4  (empat)  personil,  dan  penyidikan  dapat  dilakukan  sebanyak  4  (empat personil). Setiap penyidik yang ditugaskan memiliki tanggung jawab masing-masing, dan saling bekerja sama dalam satu tim agar kasus kecelakaan kerja pada tambang batu bara dapat  diungkap  secara  optimal  dan  sesuai  harapan  maupun  kepuasan  dari  masyarakat. Selain  itu  Kasat  Reskrim  Polres  Sawah  Lunto  juga  memberikan  sejumlah  konsignes kepada  personilnya,  terkait  hal-hal  yang  diperbolehkan  maupun  dihindari  saat mengungkap kasus kecelakaan kerja pada pertambangan batu bara di wilayah hukumnya. Misalkan  penyidik  dilarang  melakukan  berbagai  tindakan  yang  dapat  mencerminkan lemahnya  fungsi  penegakan  hukum,  seperti  bertindak  arogan  saat  menangkap  tersangka, sengaja  membiarkan  tersangka  untuk  tidak  dilakukan  penangkapan,  merekayasa  kasus, atau  sengaja  melindungi  tersangka  di  wilayah  hukumnya.  Dengan  adanya  pemberian konsignes  tersebut  maka  akan  mencegah  terjadinya  bentuk-bentuk  penyimpangan  atau pelanggaran  prosedur  yang  dilakukan  penyidik  Satuan  Reskrim  Polres  Sawah  Lunto, dalam  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  dengan  optimal  sesuai  harapan  maupun kepuasan masyarakat. 6
c. Pelaksanaan
Pelaksanaan  tugas  didasarkan atas  perencanaan  yang  telah  dibuat  sebelumnya  oleh pimpinan, yang didukung dengan pemberian arahan atau briefing, serta penugasan. Semua tugas  yang  dilakukan  harus  didasarkan  atas  ketiga  fungsi  manajemen  tersebut.  Guna mengungkap kasus kecelakaan kerja pada pertambangan batu bara, Satuan Reskrim Polres Sawah Lunto melakukan kegiatan sebagai berikut:
a. Penyelidikan
Terkait  dengan  hal  ini  maka  tujuan  penyelidik  Satuan  Reskrim  Polres  Sawah Lunto, dalam melakukan penyelidikan pada kasus kecelakaan kerja pada pertambangan batu  bara  yaitu  mencari  dan  menemukan  siapa  dan  dimana  saksi-saksi  yang mengetahui terjadinya kecelakaan kerja pada pertambangan batu bara, sehingga dapat mendukung  upaya  penyidik  dalam  melakukan  pembuktian,  mengetahui  identitas pelaku  kecelakaan  kerja  pada  pertambangan  batu  bara,  baik  para  pekerja  maupun pihak-pihak  yang  lalai  dalam  bekerja,  membantu  serta  memberikan  modal  bagi terlaksananya  tindak  pidana  tersebut,  kemudian  mengetahui  keberadaan  pelaku  saat terjadinya  kecelakaan  kerja  pada  pertambangan  batu  bara,  jumlah  pelaku,  serta  cara- cara  yang  dilakukan  untuk  menangkap  pelaku  baik  melalui  upaya  penangkapan ataupun penggeledahan, mengetahui dimana saja bukti yang terkait di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut.
Adapun  penyelidikan  kasus  kecelakaan  kerja  pada  pertambangan  batu  bara dilakukan  penyelidik  Satuan  Reskrim  Polres  Sawah  Lunto  dengan  2  (dua)  cara, pertama  adalah  metode  terbuka.  Di  sini  penyelidik  mencari  bahan  keterangan  atau
6 Wawancara dengan kasat Reskrim Polres Sawahlunto tanggal 12 Oktober 2021
bukti lainnya terkait informasi mengenai tindak pidana tersebut, salah satunya melalui wawancara  terhadap  para  pekerja  yang  mengetahui  terjadinya  kasus  kecelakaan kerja pada  pertambangan  batu  bara  di  wilayah  hukumnya.  Namun  kegiatan  tersebut  tidak berjalan  optimal  mengingat  sebagian  besar  tenaga  kerja  penambangan  tersebut,  tidak mau  memberikan  informasi  terkait  terjadinya  kasus  kecelakaan  kerja  pada pertambangan  batu  bara  yang  sedang  diselidiki  oleh  polisi.  Para  pekerja  berusaha menutup-tutupinya  agar  kasus  tersebut  tidak  berhasil  diungkap,  sehingga  tidak berpengaruh  pada  mata  pencahariannya  yang  selama  ini  berasal  dari  aktivitas pertambangan  batu  bara  tersebut.  Selain  itu  beberapa  pekerja  juga  tidak  mau memberikan  sejumlah  informasi  pada  polisi,  karena  merasa  takut  apabila  nanti dijadikan  tersangka  (padahal  awalnya  statusnya  hanyalah  saksi  yang  melaporkan terjadinya tindak pidana tersebut).

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disampaikan  kesimpulan sebagai berikut:
1. Penerapan Unsur Subyektif  Pada Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Kerja Pekerja Akibat  Faktor  Alam  Pada  Tambang  Batu  Bara  Bawah  Tanah  Pada  Oleh    Satreskrim Polres Sawahlunto  adalah  dengan mengkaitkan fakta peristiwa hilangnya nyawa orang tersebut,  pengkajian  mengenai  petanggungjawaban  pidananya  oleh  Kepala  Teknik Tambang  (KTT),  maka  dugaan      atas      peristiwa  tersebut  adalah  Pasal  359  KUHP dimana  unsur  yang  terpenuhi  kegagalan  pengawasan  oleh  Kepala  Teknik  Tambang karena  harus  mengawasi  16  lubang  tambang  bawah  tanah,  Kurangnya  peralatan keselamatan  kerja  khususnya  alat  pengukur  debit  udara,  dan  sling  psykometer  untuk mengukur  kelembapan  udara,  dan  Kurangnya  peralatan  keselamatan  kerja  khususnya alat  pengukur  debit  udara,  dan  sling  psykometer  untuk  mengukur  kelembapan  udara, maka    hal    ini  dapat  dikatakan  sebagai  perbuatan  kelalaian  /  Kealpaan   akibat,    karena Kepala Teknik Tambang tidak melakukan pengawasan dan pengecekan rutin seperti apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis.
2. Hambatan  Bagi  Penyidik  Dalam  Menerapkan  Unsur  Subyektif    Pada  Tindak  Pidana Kecelakaan Kerja Pekerja Akibat Faktor Alam Pada Tambang Batu Bara Bawah Tanah Pada Oleh  Satreskrim Polres Sawahlunto Saat Penyidik melakukan tindakan olah TKP penyidik kesulitan dalam pencarian bukti-bukti awal terjadinya pelanggaran atau tindak pidana  kecelakaan  kerja  dikarenakan  pelaku  selalu  mengelak  dan  berdalih.  Rendahnya Pendidikan  terhadap  pelaku  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  sehingga  penyidik mengalami  kesulitan  dalam  meminta  keterangan  yang  jelas  dikarenakan  pelaku pelanggaran memiliki keterbatasan pengetahuan. Penyidik sangat kesulitan menentukan jenis-jenis  kecelakaan  kerja  apa  saja  yang  dilarang  karena  dalam  undang-undang  tidak dijelaskan  secara  rinci  jenis-jenis  tindak  pidana  kecelakaan  kerja.  Dalam  proses penyidikan  sulit  mencari  keterangan  para  saksi,  karna  para  pekerja  sengaja  menutup- nutupi kasus tersebut karena takut mereka akan kehilangan mata pencariannya.

## B. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  disampaikan  diatas  maka  dapat  disampaikan  saran saran sebagai berikut:
1. Agar  Penyidik  dilengkapi  dengan  pendidikan  tentang  tindak  pidana  yang  terjadi  pada keselamatan  kerja  sehingga  dapat  lebih  memahami  unsur  tindak  pidana  tersebut  dalam melakukan penyidikan.
2. Agar  pihak  Kepolisian  dapat  turut  serta  melakukan  pengawasan  dalam  pelaksanaan pekerjaan  tambang  sehingga  kecelakaan  kerja  akibat  kelalaian  dalam  pekerjaan  dapat terhindarkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi , Sinar Grafika, Jakarta, 2009
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , PT.Rineka cipta, Jakarta,  1993
R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , Politeia, Bogor, 1991
Tim  Visi  Yustisia, Memperoleh  Jaminan  Sosial  Dari  BPJS ,  cet.1,  Transmedia  Pustaka, Jakarta, 2014, hlm 8.
Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (SMK3)  sesuai  Permenaker,  Per. 05/MEN/1996,BerbasisKomputer,” <http://r h uekamp.co.id/wpcontent/uploads/Silabus /2010/4/Siste m%20Manajemen%20Keselamatan%20&%20Kesehatan%20Kerja%20%2 8SMK3%29%20sesua%20Permenaker%20Per%2005- ME1996%20Berbasis%20Komputer>.diaskses pada tanggal 4 Juni 2021.