Vol. 7 No. 2 Maret 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4862/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Demokratisasi Dalam Proses Rekrutmen Kepengurusan Partai Politik Di Indonesia
Tri Sandi Muji Areza 1 *, Faisal Akbar 2 , Edy Ikhsan 3 Mirza Nasution 4
Universitas Sumatera Utara Info Abstract Article history: Received: 13 February 2023 Publish: 02 March 2023 This  research  is  intended  about  how  the  implementation  of  the  recruitment  process  for  the management of political parties in finding administrators in its implementation refers to the political party law number 2 of 2011, in general political parties are a key to the success of a country's  political  system,  and  the  most  important  key  is  the  recruitment  of  cadres  and political  party  administrators,  which  is  an  important  indicator  to  see  the  changes  and development of a political party in building a political system in the government of a country. But in practice the process of recruiting cadres and party officials still violates the rules as regulated in the Act. Number 2 of 2011 concerning political parties. This research is focused on how the procedures of political parties in recruiting their cadres in finding and occupying political  party  management  positions  in  a  democratic  manner  or  more  on  a  nepotistic approach.  looking  for  management.  Research  Methods  The  research  used  is  descriptive analytical. The results of the study, examining from a legal perspective based on the rules of law No. 2 of 2011 concerning political parties and the Articles of Association and Bylaws of political parties, in this study concludes that as in recruiting for positions of administrators, many political parties do it in a way that does not democratic positions, such as positions that have  significant  influence  in  political  parties,  such  as  the  positions  of  DPD  Chair,  DPC Chair, Treasurer, Secretary General of the party to the general chairman of political parties. So  that  it  has  implications  for  the  electability  of  political  parties  and  the  image  of  political parties is bad and undemocratic.
Keywords: Democracy
Political Parties Management Recruitment
Info Artikel Abstrak Article history: Diterima: 13 Februari 2023 Publis: 02 Maret 2023 Penelitian  ini  dimaksudkan  tentang  bagaimana  penerapan  proses  rekrutmen  kepengurusan partai  politik  dalam  mencari  pengurus  dalam  pelaksanaanya  yang  merujuk  kepada  undang- undang partai politik nomor 2 tahun 2011, secara umum partai politik merupakan suatu kunci dari keberhasilan suatu sistem perpolitikan negara, dan kunci terpentingnya adalah rekrutmen kader  dan  pengurus  partai  politik,  yang  merupakan  suatu  indikator  yang  penting  untuk melihat  perubahan  dan  pembangunan  suatu  partai  politik  dalam  membangun  sistem  politik pada  pemerintahan  suatu  negara.Tetapi  dalam  prakteknya  proses  perekrutan  kader  dan pengurus  partai  masih  banyak  yang  melanggar  aturan  seperti  yang  sudah  di  atur  pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tertang partai politik. Penelitian ini difokuskan tentang bagaimana  tatacara  partai  politik  dalam  merekrut  kader-kadernya  dalam  mencari  dan menduduki  jabatan  pengurus  partai  politik  secara  demokratis  atau  lebih  kepada  pendekatan secara  nepotisme.Tujuan  penelitan  ini  adalah  mengkaji  kaidah-kaidah  hukum  serta  menganalisis permasalahan  hukum  tentang  rekrutmen  partai  politik  didalam  proses  rekrutmen  mencari kepengurusan.  Metode  Penelitian  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskritif  analitis.  Hasil Penelitian,  menelaah  dari  sisi  hukum  berdasarkan  aturan  undang-undang  Nomor  2  Tahun 2011 tentang partai politik dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik, dalam penelitian ini membuat kesimpulan bahwa seperti dalam  rekrutmen mencari jabatan pengurus masaih banyak partai politik  melakukannya dengan  cara  yang  tidak demokratis,  seperti  jabatan yang pempuyai pengaruh signifikan di tubuh partai politik, seperti jabatan Ketua DPD, Ketua DPC, Bendahara, Sekjen partai sampai Ketua umum partai politik. Sehingga berimplikasi pada elektabilitas partai politik dan citra partai politik yang buruk dan tidak demokratis.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Tri Sandi Muji Areza Universitas Sumatera Utara Email: sandyareza86@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pasca reformasi 1998 merubah konfigurasi sosial politik budaya di Indonesia dari demokrasi parlementer, demokrasi  terpimpin,  sampai menuju ke arah demokrasi  pancasila. Perkembangan demokrasi  di  Indonesia  terjadi  dengan  sangat  pesat.  Hal  ini  ditandai  dengan  berbagai  macam
ekspresi  yang  timbul  dalam  masyarakat,  satu  diantaranya  yang  menjadi  sorotan  ialah  dalam momentum  pemilu,  dimana  kehadiran  partai  politik  menjadi  suatu  pilar  dalam  pelaksanaan demokrasi.
Pengertian  demokrasi  dapat  dilihat  dari  tinjauan  bahasa  ( epistemologis )  dan  istilah ( terminologis ). Secara epistemologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani  yaitu  ”demos”  yang  berarti  rakyat  atau  penduduk  suatu  tempat  dan  “cretein”  atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos-cratein atau demos- cratos  adalah  keadaan  negara  di  mana  dalam  sistem  pemerintahannya  kedaulatan  berada  di tangan  rakyat,  kekuasaan  tertinggi  berada  dalam  keputusan  bersama  rakyat,  rakyat  berkuasa, pemerintahan dari rakyat dan oleh rakyat. (fuady, 2010)
Dalam  suatu  negara  Demokrasi  suatu  sistem    telah  dijadikan  sebagai  alternatif  dalam berbagai  tatanan  aktivitas  bermasyarakat  dan  bernegara  di  beberapa  negara  yang  menganut sistem demokrasi. Sebagaimana Seperti yang pernah dikatakan oleh Moh. Mahfud MD, terdapat dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama , hampir semua negara didunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamamental; Kedua , demokrasi  sebagai  asas  kenegaraan  secara  esensial  telah  memberikan  arah  bagi  peranan masyarakat  untuk  menyelenggarakan  negara  sebagai  organisasi  tertingginya  sesuai  dengan prinsip  demokrasi  yakni  pemerintahan  dari  rakyat,  oleh  rakyat  dan  untuk  rakyat,  maka demokrasi yang ideal harus diletakan pada koridor hukum, demokrasi tanpa hukum justru dapat berkembang  kearah  yang  keliru  karena  hukum  dapat  di  tafsirkan  secara  sepihak  oleh  penguasa atas nama demokrasi. (MD.moh.mahfud, 2003)
Menurut  beberapa  negara  yang  menganut  paham  negara  demokrasi  modern,  Partai  Politik, Pemilihan  Umum  (pemilu)  dan  Badan  Perwakilan  Rakyat  merupakan  tiga  institusi  yang  tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Setiap Partai Politik akan selalu berusaha untuk memperoleh  dukungan  dari  rakyat  yang  banyak  dan  besar  pada  saat  Pemilihan  Umum  agar Badan Perwakilan Rakyat agar bisa di dominasi oleh Partai Politik yang bersangkutan atau partai politik  yang  mempuyai  suara  terbanyak.  sebab  Pemilu  juga  bisa  dijadikan  manifestasi  dalam bentuk  prinsip  kedaulatan  rakyat,  maka  pada  saat  itu  rakyat  diberikan  kebebasan  dalam menentukan calon-calon wakil rakyat yang tergabung dalam Partai Politik. Maka dari itu timbul istilah Kehendak rakyat ialah dasar kekuasaan pemerintah.
Secara  umum  rekruitmen  partai  politik  merupakan  suatu  kunci  dari  keberhasilan  sistem politik  di  dalam  negara  demokrasi,  karena  dalam  fase  ini  membutuhkan  suatu  proses  untuk menentukan  orang-orang  atau  individu  yang  akan  menjalankan  fungsi  sistem  politik  negara  itu baik  melaui  lembaga-lembaga  yang  ada.  Rekruitmen  individu  atau  suatu  tokoh  dalam  partai politik mencakup pemilihan, seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan  sejumlah  peranan  dalam  sistem  poitik  pada  umumnya  dan  pemerintah  pada khususnya.  Dintara  lainya  tahapan  persiapan,  tugas  ini  dilakukan  oleh  ketua  partai  dalam menyampaikan  langkah  yang  akan  di  lakukan  partai  untuk  menyusun  kriteria  calon  yang  akan dilakukan,  dimana  partai  politik  yang  baru  terbentuk  dengan  organisasi  dalam  partai  belum tertata  dengan  baik  di  tingkat  daearah  khususnya.  Bila  rekrutmen  tidak  bersifat  terbuka,  maka akan  ada  butir-butir  oligarki  yang  akan  muncul  di  tubuh  partai  politik,  dalam  konteks  rekrutmen kader dan jabatan pengurus di dalam patai politik itu sendiri, hal tersebut akan menimbulkan gejala yang  tidak  kondusif  bagi  partai  politik  di  Indonesia  baik  di  tingkat  pusat,  daerah  dan  maupun sampai  ketingkat  yang  dibawahnya.  Seperti  dalam    rekrutmen  mencari  jabatan  pengurus  masaih banyak  partai  politik  melakukannya  dengan  cara  yang  tidak  demokratis,  seperti  jabatan  yang pempuyai  pengaruh  signifikan  di  tubuh  partai  politik,  seperti  jabatan  Ketua  DPD,  Ketua  DPC, Bendahara,  Sekjen  partai  sampai  Ketua  umum  partai  politik.  Sehingga  berimplikasi  pada elektabilitas partai politik dan citra partai politik yang buruk dan tidak demokratis.
Adapun visualisasi kerangka konsep pada penelitian ini ;

## 2. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ),  dan pendekatan  kasus  ( case  approach ).  (Marzuki,  2005).  Sumber  data  yang  dipergunakan  pada penetian  ini  adalah  data  sekunder  yang  terdiri  dari,  bahan  hukum  primer,bahan  sekunder  dan bahan  hukum  tersier.  Metode  pengumpulan  data  adalah  Studi  kepustakaan  ( Library  Research ) dan Studi lapangan ( Field Research) mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan  perundang-undangan untuk  lebih  mengembangkan  penelitian  ini.  Penelitian  dengan menggunakan  metode  analisis  data  kualitatif  yang  berdasarkan  asumsi  mengenai  realitas. (waluyo, 1996)    Dan  Penelitian didukung  pengumpulan data dengan wawancara kepada pihak- pihak terkait ( stake holders ) seperti Pengurus Partai Golkar, PKS, dan Nasdem.

## 3. HASIL DAN PEMAHASAN Pengaruh Demokratisasi Partai Politik Di Indonesia
Demokrasi  dan  kebebasan  berpendapat  sering  diasumsikan  sebagai  dua  hal  dalam  satu paket. Mendapatkan demokrasi dan mendapatkan pula kebebasan. Pada sisi yang lain, demokrasi dan  kebebasan  berpendapat  terkadang  masih  menemui  banyak  persoalan  dalam  pelaksanannya, terutama  yang  berkaitan  dengan  kebebasan  warga  negara,  sementara  kebebasanpun  hanya  bisa didapat  atau  diperoleh  apabila  ada  demokrasi  dan  konstitusi  yang  menjaminnya.  Pada hakikatnya,  demokrasi  tidaklah  bisa  menjamin  kebebasan  secara  mutlak,  perlu  ada  komitmen untuk  membangun  tradisi  kebebasan,  tradisi  diantara  semua  warga  yang  diwujudkan  dalam aturan serta penegakan  hukum yang tegas, bahwa setiap orang bebas berbicara dan menyalurkan pendapatnya.
Dalam merubah suatu tatanan negara dari sistem monarki menuju ke arah sistem demokrasi adalah  Konsep  dasar  demokrasi  menjadi  sebuah  kata  kunci  tersendiri  dalam  mewujudkan tercapainya  sistem  itu  tersebut,  terkhususnya  dalam  bidang  ilmu  politik.  Hal  ini  disebabkan karena
demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator dalam perkembangan politik suatu negara, termasuk Indonesia. Demokrasi menempati posisi yang sangat penting terkait dengan pembagian kekuasan negara  yang  diperoleh  dari  rakyat  dan  juga  harus  digunakan  untuk  kesejahteraan  dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias politika menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika  fakta-fakta  sejarah  mencatat  kekuasaan  pemerintah,  dalam  hal  ini  kekuasaan  eksekutif yang  begitu  besar,  ternyata  tidak  mampu  untuk  membentuk  masyarakat  absolut  yang  adil  dan beradab, bahkan kekuasaan dari pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak- hak asasi manusia. (Jailani, 2015 )
Demokrasi di Indonesia tumbuh dan berkembang seiring perjuangan para pahlawan bangsa. Mulai  dari  pergerakan-pergerakan  serta  paham-paham  yang  masuk  di  Indonesia  menimbulkan
Demokrasi Sistem Politik di Indonesia UU  Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Rekrutmen Pengurus Partai
Kader Partai
gagasan tersendiri kearah mana negara ini akan dituju oleh Founding Father. Para pendiri bangsa tidaklah  semuadah  itu  menentukan  kearah  mana  dan  bentuk  negara  seperti  apa  yang  akan dimulai.
Menurut  Azyumadi  Azra,  sejarah  demokrasi  di  Indonesia  mengalami  pasang  surut (fluktuasi)  dari  masa  kemerdekaan  sampai  dengan  saat  ini,  Tantangan  dan  rintangan  yang dihadapi  semakin  kearah  yang  tajam.  (Azra,  2005  ).Dalam  perjalanan  bangsa  dan  Negara Indonesia, masalah pokok yang dihadapi ialah bagaimana demokrasi mewujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Terdapat 4 (empat) periode sejarah demokrasi di Indonesia yaitu: a. Periode 1945 – 1959 (Demokrasi Parlementer)
Demokrasi  pada  saat  ini  lebih  dikenal  dengan  demokrasi  parlementer  atau  sering dikenal  dengan demokrasi  Liberal.  Dan sebelum itu pada masa berlakunya UUD 1945 yang terjadi  pada  periode  pertama  yaitu  pada  tahun  1945  –  1949  kemudiandilanjutkan  pada  masa berlakunya  republik  Indonesia  Serikat  (RIS)  1949  dan  UUDS  1950.  Dalam  pemerintahan RIS,  Indonesia  dipimpin  oleh  Presiden  RIS  yaitu  Ir.  Soekarno,  Terdapat  16  negara  Bagian dari  hasil  Konfrensi  Meja  Bundar  (KMB).  Sejak  tanggal  17  Agustus  1950,  Konstitusi  RIS digantikan  oleh  UUD  1950.  bentuk  negara  serikat  berubah  menjadi  negara  kesatuan.  Sistem demokrasi liberal yang sebenarnya dimulai pada saat RI dibawah UUD 1950. Akibatnya jatuh bangunnya  kabinet  menjadi  pemandangan  yang  lazim.  Menurut  Rusdi  Kartaprawira,  selama periode 1950 - 1959 terdapat 7 kabinet. Hal itu berarti rata-rata umur kabinet kurang dari 15 bulan saja. (Kartaprawira, 1977).
b. Periode 1959 – 1965 (Demokrasi Terpimpin)
Kegagalan lembaga Konstituante dalam menetapkan Undang – Undang Dasar yang baru yang  diikuti  dengan  perpolitikan  yang  sangat  memanas  dan  tidak  mampumengatasinya. Adapun ciri-ciri demokrasi  terpimpin  menurut  Ir. Soekarno pada saat  dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959, dalam amanahnya terdapat 5 (lima) definisi tentang demokrasi terpimpin.
c. Periode 1966 – 1998 (Demokrasi Pancasila Era Orde Baru) Runtuhnya pemerintahan Soekarno selanjutnya digantikan oleh Soeharto di tahun 1968. selama  2  tahun  Soeharto  menerima  tugas  dari  Soekarno  guna  menyelesaikan  kemelut pemberontakan  Gerakan  30  September  /  PKI  atas  dasar  Surat  Perintah  11  Maret  1966. Keberhasilan  tugas  Soeharto  menimbulkan  kepercayaan  MPR  sebagai  simbol  tertinggi perwakilan  rakyat  untuk  mengangkatnya  selaku  Presiden  RI.  Pada  awalnya  pemerintahan Orde Baru dibawah Presiden Soeharto mengedepankan pluralisme dalam  menyelenggarakan demokrasi.  Langgam  sistem  politik  yang  bersifat  pluralistic  sebagai  perlawanan  terhadap penyelenggaraan  pemerintahan  Negara  yang  otoriter  berdasarkan  Demokrasi  Terpimpin. Format  baru  sistem  politik  Indonesia  menemui  bentuknya  ketika  ditetapkan  Demokrasi Pancasila sebagai landasan pelaksanaan demokrasi.
d. Periode 1999 – sekarang (Demokrasi Pancasila Era Reformasi) Runtuh rezim otoriter pada orde baru oleh mahasiswa dan aktivis 1998  membawa angin segar pada masa sekarang dan membuka pembaharuan atau yang dikenal reformasi. Transisi demokrasi  merupakan  fase  krusial  yang  kritis,  karena  pada  fase  ini  akan  ditentukan  kemana arah  demokrasi  yang  akan  dibangun  Selain  itu  dalam  fase  ini  bisa  terjadi  pembalikan  arah perjalanan  bangsa  dan  Negara  Indonesia  yang  mengantarkan  Indonesia  kembali  memasuki masa otoriter sebagaiman pernah terjadi  pada masa orde lama dan orde  baru yang membuat rakyat  Indonesia  trauma  akan  hal  tersebut.  Menurut  Azyumadi  Azra  terdapat  empat  faktor kunci sukses dan gagalnya masa transisi reformasi di Indonesia, yakni : (Azra, 2005 ) 1) Komposisi elite politik,
2) Desain institusi politik,
3) Kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik,
4) Peran civil society (masyarakat madani).

## Pola  Rekrutmen  Pengurus  Partai  Politik  Di  Indonesia  Berdasarkan  Undang  -Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
Metode  Partai  politik  melakukan  rekrutmen  politik  bagi  warga  negara  Indonesia  untuk pengisian  jabatan  politik  seperti  anggota  partai  politik,  bakal  calon  anggota  dewan  perwakilan rakyat tingkat pusat maupun daerah, bakal calon presiden dan wakil presiden, serta bakal calon kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah.  Kemudian  dalam  perekrutan  tersebut  harus  dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART partai politik tersebut.
Seleksi  ini  dimulai  dari  seleksi  administratif,  penelitian  khusus  yang  itu  menyangkut kesetiaaan pada ideologi negara. Beberapa pilihan partai politik dalam proses rekrutmen politik menurut Lili Romli adalah sebagai berikut;
“Partisan, yaitu merupakan pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa  direkrut  untuk  menduduki  jabatan  strategis; Compartmentalization ,  merupakan  proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan  sosial  politik  seseorang,  misalnya  aktivis  LSM, Immediate  survival ,  yaitu  proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orangorang  yang  akan  direkrut, Civil service  reform ,  merupakan  proses  rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting atau lebih tinggi. (Romli, 2005).
Dari  beberapa  hal  mengenai  fungsi  dari  partai  politik  itu  sendiri,  bahwa  dalam  negara demokratis fungsi partai  politik cenderung mencari atau mengajak seseorang untuk  aktif dalam dunia  politik  agar  diberikan  pengetahuan  atau  pendidikan  politik  guna  mengisi  jabatan-jabatan dalam  organisasi  maupun  jabatan  politik.  Dalam  setiap  meningkatkan  mutu  partai  dalam  hal rekrutmen juga terdiri dari 2 jenis partai yang di sebut juga sebagai partai masa dan partai kader. (Natalia, 2015)
1. Partai Kader
Partai  kader  merupakan  perkembangan  dari  partai  proto.  Partai  ini  muncul  sebelum diterapkannya  sistem  hak  pilih  secara  luas  bagi  rakyat  hingga  sangat  bergantung  pada masyarakat  kelas  menengah  ke  atas  yang  memiliki  hak  pilih,  keanggotaan  yang  terbatas, kepemimpinan,  serta  para  pemberi  dana.  Tingkat  organisasi  dan  ideologi  partai  kader sesungguhnya  masih  rendah  karena  aktivitasnya  jarang  didasarkan  pada  program  dan organisasi  yang  kuat.  Keanggotaan  partai  kader  terutama  berasal  dari  golongan  kelas menengah  ke  atas.  Akibatnya,  ideologi  yang  dianut  partai  kader  adalah  konservatisme ekstrem  atau  maksimal  reformisme  moderat.  Karena  itu  partai  kader  tiidak  memerlukan organisasi  besar  yang  dapat  memobilasasi  massa.  Dengan  demikian,  dalam  pengertian  ini partai  kader  lebih  nampak  sebagai  suatu  kelompok  informal  daripada  sebagai  organisasi yang didasarkan pada disiplin, Contoh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
2. Partai Massa
Partai  massa  muncul  pada  saat  terjadi  perluasan  hak  pilih  rakyat  sehingga  dianggap sebagai suatu respon politis dan organisasional bagi perluasan hak-hak pilih serta pendorong bagi  perluasan  lebih  lanjut  hak-hak  pilih  tersebut.  Latar  belakang  muncul  partai  massa sangat bertolak belakang dengan kemunculan partai proto maupun partai kader. Partai proto dan  partai  kader  terbentuk  di  dalam  lingkungan  parlemen  (intra  parlemen),  memiliki  basis pendukung kelas menengah ke atas, serta memiliki tingkat  organisasial dan ideologis yang relatif  rendah.  Sebaliknya,  partai  massa  dibentuk  di  luar  lingkungan  parlemen  (ekstra parleementer),  berorientasi  pada  basis  pendukung  yang  luas,  misalnya  :  buruh,  petani,  dan kelompok  agama,  dan  memiliki  ideologi  yang  cukup  jelas  untuk  memobilisasi  massa  serta mengembangkan  organisasi  yang  cukup  rapi  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  ideologisnya. Tujuan  utama  partai  massa  tidak  hanya  memperoleh  kemenangan  dalam  pemilihan,  tetapi juga  memberikan  pendidikan  politik  bagi  para  anggotanya  dalam  rangka  membentuk  elit yang langsung direkrut dari massa.
Partai politik adalah institusi yang diangap penting dalam sistem demokrasi modern seperti sekarang. Partai politik merupakan aktor utama dan resmi dalam sistem demokrasi, karena partai politik  memainkan  peran  sentral  dan  strategis  dalam  menjaga  beragam  ekspresi  politik, menjamin  adanya  partisipasi  politik,  dan  sekaligus  persaingan  politik.  Dengan  demikian  partai politik harus menggunakan kebijakan yang tegas  dalam soal  rekrutmen jabatan pengurus partai dan kaderisasi dalam tubuh partai politik. Dengan demikan merasa perlu memperoleh dukungan dari  berbagai  golongan  masyarakat,  dan  kelompok-kelompok  elit  politik  di  dalam  partai  agar retrutmen kaderisasi bisa berjalan baik dan lebih demokratis. (Aji, 2016).
1. Kebijakan Partai Politik Dalam Mencari Pengurus
Segala produk hukum dan peraturan perundangan yang mengangkat partai politik, harus diwarnai  dan  dijiwai  dengan  semangat  menciptakan  kondisi  yang  kondusif  bagi  persaingan yang  sehat  diantara  partai  politik.  Oleh  karena  itu,  hanya  partai  politik  yang  berkualitas, kapabel, dan kredibel dihadapan mata rakyatlah yang akan tumbuh dan berkembang sebagai kekuatan politik yang dominan. Sementara partai politik yang tidak kapabel dan tidak kredibel dalam memperjuangkan kepentingan rakyat banyak akan surut dengan sendirinya. Jadi tidak boleh  ada  rekayasa  untuk  mempertahankan  atau  mematikan  partai  politik  atas  dasar  sesuatu yang diluar kepentingan rakyat banyak.
Program-program  yang  akan  dilaksanakan  merupakan  target  dan  langkah-langkah  yang harus  diambil  oleh  kader-kader  partai  politik  pada  setiap  level  kepengurusan  seperti melakukan sosialisasi ke masyarakat, dengan cara mengajak kader-kader partai politik untuk melakukan  kerjasama  secara  solid.  Agar  ajakan  tersebut  dapat  diterima  dengan  baik,  maka perlu metode penyampaian secara santun dan menarik, sehingga dalam performa sosial sikap santun dan kesopanan dapat mendorong kerjasama di antara anggota partai.
a. Partai Golangan Karya (Golkar)
Sejarah  Partai  Golongan  Karya  (GOLKAR)  bermula  pada  tahun  1964  dengan berdirinya  Sekretariat  Bersama  (SEKBER)  GOLKAR  di  masa  akhir  pemerintahan Presiden  Soekarno.  SEKBER  GOLKAR  didirikan  oleh  golongan  militer,  khususnya perwira Angkatan Darat ( seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh- puluh  organisasi  pemuda,  wanita,  sarjana,  buruh,  tani,  dan  nelayan  dalam  Sekretariat Bersama  Golongan  Karya  (SEKBER  GOLKAR),  SEKBER  GOLKAR  didirikan  pada tanggal 20 Oktober 1964.
Organisasi-organisasi  yang  terhimpun  ke  dalam  SEKBER  GOLKAR  ini  kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu:
1. Koperasi Serbaguna Gotong Royong
(KOSGORO)
2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri
Indonesia (SOKSI)
3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong
(MKGR)
4. Organisasi Profesi
5. Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM)
6. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)
7. Gerakan Pembangunan untuk menghadapi Pemilu 1971
b. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lahir dari gerakan Tarbiyah dari beberapa kampus di Indonesia. Gerakan Tarbiyah sendiri awalnya lebih berfokus sebagai gerakan dakwah yang muncul  di  awal  1980-an  di  Era  Orde  Baru.  Gerakan  Tarbiyah  bisa  difahami  sebagai alternatif  dari  berbagai  gerakan  Islam.  Untuk  memahami  di  mana  letak  PKS  dalam  peta gerakan Islam lain maka setting politik saat itu perlu dicermati. Di sini perlu diingat bahwa
penguasa  Orde  Baru  melakukan  represi  hambatan  terhadap  aktivitas  Islam  politik.  Islam politik  adalah  kecenderungan  sebagian  muslim  yang  aktif  di  sektor  politik  dengan membawa aspirasi agama Islam. (Jurdi, 2008)
c. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
Lahirya  Partai  NasDem  yang  digelar  pada  25-26  Januari  2013  di  Jakarta  menjadi tonggak  sejarah  perjalanan  Partai  NasDem.  Berbagai  keputusan  penting  dikeluarkan dalam  kongres  ini.  Satu  di  antaranya  ialah  memilih  dan  menetapkan Surya Paloh sebagai Ketua  Umum  Dewan  Pimpinan  Pusat  (DPP) Partai  NasDem periode 2013-2018.  Keputusan  tersebut  diambil  pada  sidang  pleno  pertama  tanggal  25  Januari 2013  sekitar  pukul  23.00  WIB.  Seluruh  33  Dewan  Pimpinan  Wilayah  (DPW),  497 Dewan  Pimpinan  Daerah  (DPD),  dan  empat  organisasi  sayap  (Gerakan  Massa  Buruh, Liga  Mahasiswa,  Badan  Avokasi  Hukum,  dan  Petani  NasDem),  bersatu  suara memercayakan  Surya  Paloh  menjadi  nakhoda  Partai  NasDem  selama  lima tahun.Kongres  juga  memberi  mandat  penuh  kepada  Surya  Paloh  untuk  menyusun kepengurusan  dan  perangkat  partai.  Amanah  kongres  ini  harus  selesai  selambat- lambatnya  14  hari  sejak  Surya  Paloh  terpilh  secara  aklamasi  sebagai  Ketua  Umum hingga sampai sekarang.

## 2. Kebijakan Partai Politik Dalam Memilih Pengurus
Baik  tidaknya  penyelenggaraan  suatu  pemerintahan  yang  demokratis  sangat  ditentukan pada  mekanisme  dan  proses  demokratisasi  di  dalam  internal  partai  berdasarkan  kesesuaian kondisi internal partai politik. Hal ini mengingat setiap kebijakan partai baik dalam hal syarat pengusulan  calon  legislatif,  penarikan  ( recall ),  termasuk  penentuan  arah  kebijakan  koalisi atau oposisi  serta berbagai  kebijakan strategis partai lainnya sangat  ditentukan oleh figuritas dari para ketua umum partai  politik. Demokratis atau tidaknya suatu  sistem pemilihan ketua umum  partai  pilitik  sangat  ditentukan  berdasarkan  pilihan  yang  diputuskan  dalam musyawarah  mufakat  diantara  para  pemilik  suara  “pemilih”  dalam  suatu  partai  politik.  Ada dua  sistim  pemilihan  yang  dilakukan,  yaitu  secara  aklamasi (aclamation )  dan  sistem pemilihan secara pemugutan suara ( voting ). 3. Kebijakan Partai Politik Dalam Mengawasi Pengurus
Berdasarkan  UU  Nomor  2  tahun  2011  tentang  Partai  Politik,  semua  aturan  harus dijalankan  oleh  partai  politik,  dan  undang-undang  tersebut  sebagai  bentuk  pengawasan terhadap  partai  politik,  karena  menurut  Undang-Undang  Dasar  1945  pasal  24  (C)  angka  1, berbunyi    “Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir yang  putusannya  bersifat  final  untuk  menguji  undang-undang  ter-hadap  Undang-Undang Dasar,  memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh Undang-Undang  Dasar,  memutus  pembubaran  partai  politik,  dan  memutus  perselisihan tentang  hasil  pemilihan  umum.”  Jadi  bisa  digaris  bawahi  oleh  Partai  Politik  bahwa Mahkamah  Konstitusi  (MK)  memiliki  kewenangan  untuk  membubarkan  Partai  Politik  jika kegiatan  partai  bertentangan  dengan  UUD  1945  atau  akibat  yang  ditimbulkannya bertentangan dengan UUD 1945 melalui Undang-undang Partai Politik Nomor 2 tahun 2011.
Tabel ke 1 ; Komparasi Partai dalam Mencari Pengurus
Partai Golkar Partai Nasdem Partai PKS Fleksibel yang penting loyalitas tinggi terhadap partai Fleksibel yang penting loyalitas tinggi terhadap partai Mengabdi bersama partai minimal 5 – 10 tahun Tidak ada jenjang karir Tidak ada jenjang karir Berjenjang  karir  (punya
yang penting kader dari organ Partai Golkar
(organisasi sayap) dan track record dari partai track record )  dari bawah hingga atas Pendekatan politis Pendekatan politis Tidak ada lobi-lobi politis
Dari tabel yang ke 1 (satu) diatas dapat direduksi sebuah fakta bahwa Partai Golkar dapat di kategorikan dalam seleksi mencari pengurus banyak terdapat pendekatan secara politis dan syarat  KKN. Tetapi  dalam  hal  rekrutmen mencari  kader Partai  Golkar harus wajib merekrut kader yang sudah bernaung dalam organ Partai, seperti angkatan muda  yang lahir dari rahim Partai Golkar. Kader murni seperti berasal Hasta Karya , Soksi, MKGR, Tri Karya, Kosgoro, dan AMPI.
Serupa  dengan  Partai  Golkar,  Partai  NasDem  juga  menerapkan  hal  yang  sama  dalam rekrutmen mencari pengurus Partai. Dan masih adanya pendekatan-pendekatan secara politis dalam  rekrutmen  pengurus.  Tetapi  nasdem  juga  dalam  rekrutmen  pengurus  tidak  ada ketentuan  kejelasan  dalam  mencari  jabatan  pengurus  dan  semua  diserahkan  pada  dewan pimpinan wilayah dan dewan pimpinan pusat.
Sebaliknya  PKS  dapat  dikategorikan  sebagai  partai  yang  mengimplementasikan  secara penuh budaya demokrasi dalam mencari pengurus partai. dan mengamalkan amanat AD/ART Partai, bahwa setiap kandidat pengurus wajib merintis dari struktur partai yang paling bawah, track record calon pengurus harus jelas.
Tabel ke 2 ; Komparasi Partai dalam Memilih Pengurus Partai Golkar Partai Nasdem Partai PKS Mengkesampingkan peraturan UU Parpol No. 2 tahun 2011 dan AD/ART Partai Mengkesampingkan peraturan UU Parpol No. 2 tahun 2011 dan AD/ART Partai Merujuk pada peraturan UU Parpol No. 2 tahun 2011 yang berlaku dan mengimpelmtasikan sesuai AD/ART Partai Semua di serahkan ke DPW dan DPP Semua di serahkan ke DPW dan DPP serta Melihat sosok, melihat latar belakang dan Loyalitas Majelis Syura, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat (DPP),Dewan Syariat Pusat untuk pengurus tingkat pusat. Tingkat Provinsi terdiri dari Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah (DPW), Dewan Syariat Wilayah. Tingkat kabupaten/kota terdiri dari DPD, Kecamatan DPC Siapa tokoh yang mencalonkan jadi pengurus harus mempuyai uang, dan yang punya uang lah yang akan jadi Tidak ada kejelasan dalam memilih jabatan pengurus Berjenjang
pemenang dan mendapatkan jabatan, Tidak ada kejelasan dalam memilih jabatan pengurus
Tidak demokratis Tidak demokratis Demokratis
Dari tabel yang ke 2 (dua) diatas dapat direduksi sebuah fakta bahwa Partai Golkar dapat di  kategorikan  Partai  yang  mengasampingkan  aturan  dari  UU  Parpol  Nomor  2  tahun  2011 dalam  seleksi  mencari  pengurus  dan  lebih  mengutamakan  aturan  yang  ada  pada  AD/ART. Dan  partai  Golkar  pun  dalam  seleksi  mencari  pengurus  banyak  terdapat  pendekatan  secara politis dan tidak demokratis.
Serupa  dengan  Partai  Golkar,  Partai  NasDem  juga  menerapkan  hal  yang  sama  dalam rekrutmen mencari pengurus Partai. Tidak demokratis nya partai yang juga mengesampingkan aturan  yang  ada  pada  UU  Parpol  Nomor  thun  2011  dan  juga  lebih  mengutamatakan  aturan AD/ART  partai  NasDem.  Cuma  dalam  hal  rekrutmen  kader  dan  pengurus  partai  NasDem lebih  fleksibel,  siapapun  bisa  menjadi  anggota  partai  NasDem,  tidak  mesti  harus  lahir  dari angkatan muda Nasdem, tetapi  cukup merekrut kader yang betul-betul ingin mengharumkan dan  membesarkan  nama  partai,  patuh  pada  aturan  partai  yaitu  AD/ART,  mempuyai  jiwa loyalitas yang tinggi dan kecintaanya kepada partai NasDem.
Sebaliknya  PKS  dapat  dikategorikan  sebagai  partai  yang  mengimplementasikan  secara penuh  budaya  demokrasi  dalam  mencari  pengurus  partai.  Hal  ini  dibuktikan  bahwa  dalam mencari pengurus PKS menjiwai juga menjalankan peraturan perundang-undangan yaitu UU Parpol  Nomor  2  tahun  2011,  dan  mengamalkan  amanat  AD/ART  Partai,  tendensi  perilaku KKN sangat kecil bahkan bisa dikatakan tidak ada dalam pemilihan pengurus Partai PKS, hal ini dibuktikan dengan kewajiban bahwa setiap kandidat pengurus wajib merintis dari struktur partai yang paling bawah, track record calon pengurus harus jelas dan berjenjang.
Tabel ke 3 ;  Komparasi Partai dalam Mengawasi Pengurus Partai Golkar Partai Nasdem Partai PKS Merujuk pada  AD/ART Partai dan Dewan pengawas partai Merujuk pada  AD/ART Partai dan Dewan pengawas partai Merujuk pada  AD/ART Partai dan Dewan pengawas partai
Dari tabel yang ke 3 (tiga) diatas dapat di reduksi dalam soal bentuk pengawasan semua merujuk  pada  aturan  anggaran  dasar  dan  anggaran  rumah  tangga  (AD/ART)  masing-masing partai dan Dewan pengawas partai.. Dari pengawasan tingkat pengurus pusat sampai pengurus dibawahnya,  seperi  pengurus  wilayah,daerah  dan  sampai  pada  tingkatan  dibawahnya. termasuk kepada setiap kader-kader partai yang melanggar aturan.

## Implikasi  Pola  Rekrutmen  Kepengurusan  Partai  Politik  Terhadap  Sistem  Demokrasi  Di Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
Implikasi  yang  paling  jelas,  tentu  saja,  adalah  bahwa  partai  membutuhkan  modal  ekstra untuk  membangun  dan  mengembangkan  cabang  di  ratusan  daerah.  Dengan  kata  lain:  ongkos untuk  berpartisipasi  di  dalam  pemilihan  umum  akan  meroket.  Akibatnya,  hanya  partai-partai besar dan bermodal kuat yang akan mampu turut-serta dalam kancah perpolitikan elektoral.
Secara  problematis,  karena  tren  pendanaan  partai  politik  dewasa  ini  sudah  tidak  sama dengan  pola  pendanaan  partai  di  masa  lalu,  di  mana  partai  bisa  mengandalkan  jumlah  anggota mereka yang besar untuk menarik dana iuran. Saat ini, partai bukan lagi organisasi massa yang
besar,  sehingga  harus  mengandalkan  dana  yang  disumbangkan  oleh  segelintir  orang  kaya (biasanya pengusaha) yang punya ambisi politik. Hal ini menyebabkan partai politik tersandera kepentingan kelompok elit. Partai politik tidak lagi berperan sebagai medium aspirasi ideologis massa,  tetapi  hanya  sekedar  menjadi  alat  bagi  kelompok  elit  untuk  mengakses  sumber-sumber kekuasaan.  Inilah  implikasi  pertama  dari  UU  No.  2  Tahun  2011  Pasal  3  ayat  (2):  regulasi  ini membuat partai politik menjadi semakin oligarkis.
1. Implikasi Kebijakan Partai Politik Dalam Mencari Pengurus
Fungsi Partai Politik menurut Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011  tentang  Partai  Politik  ialah  sebagai  sarana  pendidikan  politik  bagi  anggota  dan masyarakat  agar  menjadi  warga  negara  yang  sadar  akan  hak  dan  kewajibannya  dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.  Sedangkan  pendidikan  politik merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap  warga  negara  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Dalam  konteks  demokrasi, Partai politik memiliki fungsi sebagai penyalur artikulasi dan agresi kepentingan politik yang paling mapan dalam sebuah sistem politik modern.
Sifat penting partai  politik  menjadi  semakin  dibutuhkan  terlihat  manakala  dihubungkan dengan  kepentingan  publik  yang  harus  didengar  oleh  pemerintah,    Keberadaan  dan  kualitas kehidupan  Partai  Politik  dapat  dimaknai  bahwa  Partai  politik  dengan  berbagai  peran  dan fungsinya diharapkan mampu  menjadi  peredam  serta diharapkan mampu memberikan solusi pada  permasalahan  yang  muncul  saat  ini.  Dengan  demikian  keberadaan  partai  politik  dapat terwujud apabila perbedaan yang berpotensi  menimbulkan konflik destruktif secara eskalatif dapat diselesaikan melalui cara yang dialogis dan konstruktif.  (Ahmad Rifa'i, 2017)
2. Implikasi Kebijakan Partai Politik Dalam Mengawasi Pengurus
Demokrasi  masa  kini,  memberikan  kebebasan  untuk  mengeluarkan  pendapat,  hal  ini dapat  dilihat  ketika  rakyat  dibebaskan  untuk  memberikan  kritik  dan  masukan  terhadap pemerintah  apabila  terbukti  melakukan  kesalahan  dalam  mengambil  suatu  kebijakan  publik. Jika  diasumsikan  bahwa  pemilihan  langsung  akan  menghasilkan  pemimpin  yang  mampu membawa  masyarakat  kepada  kehidupan  yang  lebih  baik,  maka  seharusnya  dalam  beberapa tahun  ke  depan  Indonesia  akan  mengalami  peningkatan  taraf  kesejahteraan  masyarakat. Namun  sayangnya  hal  ini  belum  terjadi  secara  signifikan  akibat  masih  kuatnya  kelompok yang  pro-KKN  maupun  anti  perbaikan.  (efendi,  2001)  Oleh  karena  itu,  setiap  orang memerlukan pemahaman yang utuh agar mereka bisa menikmati demokrasi.
Demokrasi  di  masa  transisi  tanpa  adanya  sumber  daya  manusia  yang  kuat  akan mengakibatkan masuknya pengaruh asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini merupakan  tantangan  yang  cukup  berat  juga  dalam  demokrasi  yang  tengah  menapak. Pengaruh asing tersebut jelas akan menguntungkan mereka dan belum tentu menguntungkan Indonesia. Dominannya pengaruh asing justru mematikan demokrasi itu sendiri karena tidak diperbolehkannya  perbedaan  pendapat  yang  seharusnya  menguntungkan  Indonesia.  Standar ganda pihak asing juga akan menjadi penyebab mandulnya demokrasi di Indonesia. (M, 2011)
3. Implikasi Kebijakan Partai Politik Dalam Mengawasi Pengurus
Demokrasi  masa  kini,  memberikan  kebebasan  untuk  mengeluarkan  pendapat,  hal  ini dapat  dilihat  ketika  rakyat  dibebaskan  untuk  memberikan  kritik  dan  masukan  terhadap pemerintah  apabila  terbukti  melakukan  kesalahan  dalam  mengambil  suatu  kebijakan  publik. Jika  diasumsikan  bahwa  pemilihan  langsung  akan  menghasilkan  pemimpin  yang  mampu membawa  masyarakat  kepada  kehidupan  yang  lebih  baik,  maka  seharusnya  dalam  beberapa tahun  ke  depan  Indonesia  akan  mengalami  peningkatan  taraf  kesejahteraan  masyarakat. (Rezka, 2012). Namun sayangnya hal ini belum terjadi secara signifikan akibat masih kuatnya kelompok yang pro-KKN maupun anti perbaikan dalam sistem perpolitikan diIndonesia.

## 4. SIMPULAN
Dengan sistem rekrutmen kaderisasi  dan pendidikan politik yang baik,  supaya agar kader partai secara terus menerus untuk meningkatkan kualitasnya sebagai anggota atau kader partai,
sehingga  nantinya  mereka  (para  anggota)  mampu  menghadapi  persoalan  dan  tantangan  yang selalu berkembang dalam kehidupan politik masyarakat, bangsa, dan negara.  Oleh karena itu, sistem  kaderisasi  dalam  partai  politik  mesti  diefektifkan  dalam  membentuk  kader  yang berintegritas,  profesional,  kredibel  untuk  menawarkan  ( suplay )  produk  politik  yang  berkulitas kepada pasar pemilih. proses rekrutmen kepengurusan partai politik berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dilakukan  dengan memilih dan menetapkan pengurus untuk  memaksimalkan  fungsi  partai  politik  dalam  membangun  demokrasi  yang  sehat  dengan melalui pendidikan politik dan pengkaderan.  Pastinya proses rekruitmen politik bagi kader dan pengurus  partai  yang  akan  ditempatkan  dalam  jabatan  di  pemerintahan  merupakan  fungsi strategis partai. supaya bisa melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan  pemerintahan  pada  khususnya.  Sebab,  Kualitas  kader  dalam  suatu  partai  politik menentukan daya jual partai politik di masyarakat.

## 5. DAFTAR  PUSTAKA

## Buku
Azra, Azyumardi, MA.Pendidikan Kewarganegaraan (Civic education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. (Jakarta: Prenada Media.2005)
Efendi,  Baktiar.  “Negara  dan  Demokrasi,  Transformasi  Pemikiran  dan  Praktek  Politik    di Indonesia.” (Yogyakarta: Printika, 2001)
Fuady , Munir, Konsep Negara Demokrasi,( Bandung, PT. Refika Aditama, 2010) Jurdi  ,  Syarifuddin,  Pemikiran  Politik  Islam  Indonesia  Pertautan  Negara  Khilafah,  Masyarkat Madani dan Demokrasi (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008).
Kartaprawira , Rusdi, Sistem Politik Indonesia, (Tribisana, Bandung,1977). Marzuki,  Peter    Mahmud    ,  Penelitian    Hukum,(Fakultas    Hukum    Universitas    Airlangga,
Surabaya , 2005) MD, Moh. Mahfud, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia (Rineka Cipta, 2003) Rezka, Hubungan Demokrasi dengan Partai Politik, (Gramedia, Jakarta Desember 2012). Waluyo ,Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996).

## Jurnal / Makalah
Natalia, Angga. Peran partai politik dalam mensukseskan pilkada. Jurnal  TAPIs Vol.11 No.1 Januari-Juni 2015.
Jailani,  Sistem  Demokrasi,  Sudut  Hukum,  Ketatanegaraan.  Jurnal  Inovatir,  Volume  VIII Nomor I Januari 2015
M  ,H.Nihaya,”demokrasi  dan  problematikanya  di  indonesia”  (Jurnal  uin.alauddin.  Volume  6 Nomor 2 Tahun 2011),
Aji, Okky singgih laksono waskita. Optimalisasi tata cara partai politik dalam rekrutmen.(jurnal .diponegoro law journal volume 5, nomor 4, tahun 2016).
Rifa’I  Ahmad,  Peran  Partai  Politik  Dalam  Pengawasan  Terhadap  Kadernya  Yang  Duduk  Di DPRD  Untuk  Meningkatkan  Kualitas  Perwakilan,  (jurnal  Unissula,  Vol.  12.  No.  4 Desember 2017)
Romli  ,Lili,  Pilkada Langsung,  Otonomi Daerah  dan Demokrasi  Lokal,  (Jurnal  Analisis CSIS vol. 34, No.3, September 2005).