## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.879-891 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.149

## PERAN NEGARA MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECEMATAN MATA OLEO KABUPATEN BOMBANA
Azhari Universitas Sembilanbelas November Kolaka Correspondent author : Azhari.research@gmail.com Kolaka, Sulawesi Tenggara, Indonesia

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  extent  of  the  state's  role  through  PKH  in  improving  the welfare  of  the  people  in  the  Mata  Oleo  subdistrict,  Bombana  district.  This  study  used  a qualitative method using a purposive sampling technique, the data sources in this study were primary data in the form of interviews and observations and secondary data in the form of journals, books, and other materials related to this research. The role of the state through PKH in improving the welfare of the community, especially the  people of the Mata Oleo district, Bombana  district  has  been  concretely  actualized  through  3  (three)  component  categories including the Education category which seeks to prosper the poor through Elementary School (SD) to High School (SMA) Education. with the hope that in the future people who receive this education  can  increase  the  welfare  of  their  families  and  the  environment  through  the knowledge  they  gain  at  school,  then  the  state  will  provide  increased  welfare  to  the  Mata Oleo sub-district community through social welfare assistance to people with disabilities as a form of ensuring that all Indonesian citizens are equal before the law, government and social life  in  general  as  well  as  the  state  seeks  to  provide  protection  for  pregnant  women  as  a measure to reduce the high rate of maternal mortality and to ensure the long-term survival of mothers  and  their  children  so  as  to  improve  the  quality  of  the  human  growth  index  in  the future.

## Keywords: Country; Family Hope Program; Welfare

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  peran  negara  melaui  PKH  dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dikecematan  Mata  Oleo  kabupaten  bombana tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  menggunakan  Teknik purposive sampling, sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer berupa wawancara dan  observasi  dan  data  sekunder  berupa  jurnal,  buku  dan  bahan  lainnya  yang  berkaitan dengan  penelitian  ini.  Peran  negara  melalui  PKH  dalam  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  khususnya  masyarakat  kecematan  Mata  Oleo  kabupaten  bombana  telah teraktualisasi  secara  konkrit  melalui  3  (tiga)  kompenen  kategori  di  antaranya  kategori Pendidikan yang berupaya mensejahterakan masyarakat miskin melalui Pendidikan Sekolah Dasar  (SD)  sampai  dengan  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  dengan  harapan  kedepan masyarakat  yang  mengenyam  Pendidikan  tersebut  dapat  meningkat  kesejahteraan keluarga  dan  lingkungannya  melalui  ilmu  yang  didapatkan  disekolah,  selanjutnya  adalah negara  memberikan  peningkatan  kesejahteraan  kepada  masyarakat  kecematan  Mata Oleo  melalui  bantuan  kesejahteraan  sosial  kepada  masyarakat  disabilitas  sebagai  wujud memastikan  seluruh  warga  negara  Indonesia  sama  kedudukannya  dimata  hukum, pemerintahan  dan  kehidupan  sosial  pada  umunya  serta  negara  berupaya  memberikan perlindungan  terhadap  ibu  hamil  sebagai  Langkah  untuk  menekan  tingginya  angka lematian ibu serta untuk memastikan keberlangsungan hidup ibu dan anaknya pada jangka panjang  sehingga  dapat  meningkatkan  kualitas  index  pertumbuhan  manusia  masa  akan datang .
Kata Kunci: Kesejahteraan; Negara; Program Keluarga Harapan
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PERAN NEGARA MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECEMATAN MATA OLEO KABUPATEN BOMBANA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.879-891 Azhari DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.149 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Bagi  negara  berkembang  termaksud  Indonesia,  kemiskinan  masih  menjadi problematika  utama  yang  menghantui  kemajuan  kesejahteraan  masyarakatnya  (Saragih, 2015).  Sehingga  dibutuhkan  berbagai  instrumen  hukum  dan  politik  berupa  UU  maupun kebijakan  pemerintahan  untuk  menanggulangi  hal  tersebut.  Apalagi  kurung  waktu  tahun 2020-2022  keadaan  dunia  sedang  berhadapan  dengan  wabah  pandemic  covid-19  yang tentu  berimbas  pada  kemunduran  semua  sector  kehidupan  bernegara  baik,  politik, ekonomi, keamanan, kesehatan maupun kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
Pada skala asia tenggara keberadaan covid-19 pada tahun 2021  menambah daftar kemiskinan  sebanyak  4,7  juta  orang  disebabkan  karena  kehilangan  pekerjaan  akibat  tidak berputarnya roda ekonemi nasional maupun global (Amul et. al, 2022). Artinya bahwa pada kurung  waktu  tersebut  terjadi  penambahan  kemiskinan  yang  bukan  saja  disebabkan  oleh karena factor umur yang telah lanjut usia atau factor masyarakat yang memiliki pendapatan dibawah  rata-rata  melainkan  juga  kemiskinan  melanda  kepada  masyarakat  kota  maupun desa  yang  berusia  produktif  akibat  kehilangan  pekerjaan  yang  disebabkan  terhambatnya roda ekonomi negara secara global. Dalam persfektif umum keberadaan kemiskinan bukan saja  hanya  disebabkan  secara  ekonomi  semata  melainkan  bersifat  multidimensional diantaranya  terdiri  sistem  politik,  budaya,  lingkungan  sosial,  maupun  sistem  sosial  lainnya yang turut serta menyebabkan lahirnya kemiskinan itu sendiri (Maryatun et. al, 2022).
Keberadaan  kemiskinan  ini  sesungguhnya  bukan  saja  hanya  menghantui  negara berkembang tetapi juga negara-negara maju yang diakibatkan oleh kebijakan publik yang tidak berpihak pada masyarakatnya. Indonesia dalam membangun peradaban bangsanya telah  banyak  membuat  kebijakan  yang  berorientasi  untuk  kesejahteraan  masyarakat  itu sendiri  diantaranya  dalam  skala  teritorial  adalah  dengan  memberikan  otonomi  daerah kepada kepada masyarakat daerah untuk mengelolah wilayahnya sendiri dengan harapan untuk  mengejar  akselerasi  pembangunan  sarana  dan  prasarana,  peningkatan  kualitas sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat  daerah  itu  sendiri.  Selain  memberikan  otonomi  daerah,  negara  juga memberikan  otonomi  pada  desa  sebagai  langkah  konkrit  bagi  negara  dalam  melibatkan semua  elemen  bangsa/unit  untuk  bersama  membangun  negara  ini  yang  beroriensi  pada pemberantasan kemiskinan sampai pada setiap unit lapisan masyarakat paling bawah.
Sebagai  negara  kepulauan  yang  mempunyai  jumlah  masyarakat  ke-4  terbesar didunia,  tentunya  berbagai  problem  besar  mengintai  keberdaannya  sebagai  sebuah bangsa  salahsatu  problem  tersebut  ialah  kemiskinan  (Syahrial  &  Desrina,  2022). Penanggulangan  kemiskinan  ini,  Indonesia  sedari  awal  kemerdekaannya  telah memprioritaskan keberadaanya melalui UUD NRI Tahun 1945 pasal 28h ayat 3 bahwa ‘setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.879-891 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.149
sebagai  manusia  bermartabat’ . Bahwa  keberadaan  konstitusi  yang  memuat  lebih  konkrit tentang  keberadaan  jaminan  sosial  terhadap  masyarakat  miskin  merupakan  bentuk  peran negara secara penuh dalam menjunjung harkat dan martabat kehidupan rakyatnya sendiri. Sebab negara merupakan lembaga paling absah yang memiliki kewenangan penuh dalam mengelola  segala  sumber  daya  di  suatu  wilayah  baik,  pajak maupun  retribusi  lainnya,  oleh karena  itu,  sebagai  timbal  balik  negara  berkewajiban  untuk menjamin  kesejahteraan  sosial bagi rakyatnya sendiri (Fahrurrozi, 2022).
Tindak lanjut amanat konstitusi tersebut kemudian dituangkan dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan nasional, Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, Undang-undang  nomor 13 tahun 2009 tentang penanganan fakir  miskin.  Keberadaan  ketiga  Undang-undang    ini  sebagai  rambu-rambu  dalam menjalankan  perintah  konstitusi  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  pemberantasan kemiskinan  kepada  semua  komponen  warga  negara  demi  peningkatan  kesejahteraan masyarakat.
Oleh  negara,  pemberian  otonomi  daerah  ini  bertujuan  untuk  membangunan  dan memberikan keleluasan terhadap daerah untuk memajukan kesejahteraan masyarakatnya sendiri.  Selain  itu,  keberadaan  otonomi  daerah  ini  sebagai  upaya  bagi  negara  dalam mencapai  efektifitas  dan  efisiensi  dalam  pelayanan  public  terhadap  masyarakat (Dedihasriadi, 2021). akan tetapi dijumpai hampir seluruh daerah otonom diindonesia masih menyisahkan  tingkat  kemiskinan  bagi  masyarakatnya.  Oleh  karena  itu  ketiga  undang- undang di atas digunakan untuk menangani peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin yang belum sepenuhnya mampu diselesaikan oleh pemerintah daerah.
Salah  satu  aktualisasi  negara  dalam  menanggulangi  kemiskinan  di  daerah  otonomi sebagai wujud untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang miskin melalui kebijakan PKH  bertujuan  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Permensos  No.  1Ttahun  2018  tentang program keluarga harapan pasal 2 diantaranya adalah:
a. Untuk  peningkatan  pelayanan  Kesehatan  dan  Pendidikan  serta  kesejahteraan  sosial yang diperuntukan kepada keluarga penerima manfaat.
b. Berupaya pada peningkatan pendapatan masyarakat keluarga miskin dan rentan serta berupaya pada beban pengeluaran masyarakat miskin.
c. Berupaya  memudahkan  akses  layanan  Kesehatan,  kesejahteraan  sosial(ibu  hamil  dan lansia) dan pendidikan melalui perubahan perilaku serta kemandirian masyarakat miskin.
d. Berupaya  meminimalisir  keberadaan  kemiskinan  dan  keberadaan  kesenjangan  dalam masyarakat.
e. Pada masyarakat penerima bantuan, di upayakan pada pengenalan kontribusi produk dan jasa keuangan formal dari pemerintah itu sendiri.

## PERAN NEGARA MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECEMATAN MATA OLEO KABUPATEN BOMBANA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.879-891 Azhari DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.149 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Salah  satu  daerah  otonomi  yang  mendapatkan  program  keluarga  harapan  adalah Kabupaten  Bombana.  Kabupaten  tersebut  dianggap  masih  memiliki  jumlah  masyarakat miskin  sehingga  negara  sebagaimana  amanat  konstitusi  wajib  memberikan  jaminan  sosial bagi  setiap  rakyat  Indonesia  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Dikabupaten bombana hampir semua kecematan mendapatkan bantuan PKH tersebut,  akan  tetapi  yang  menjadi  locus  sentra  dalam  penelitian  ini  adalah  kecematan Mata Oleo, sebab kecematan Mata Oleo merupakan kecematan ketiga tertinggi penerima PKH  dikabupaten  bombana.  Oleh  karena  itu,  peneliti  akan  mengkaji  sejauh  mana  peran negara  melaui PKH  ini  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dikecematan  Mata Oleo kabupaten bombana tersebut.

## METODOLOGI
Pada  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  yaitu  dimana  hasil  penelitian berupa  fakta  yang  terjadi  dilapangan  dideskripsikan  dengan  menggunakan  kata-kata secara detail dan mendalam. Pada penelitian ini, Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik purposive  sampling .  Teknik purposive  sampling ini  adalah  Teknik  mengambil  data berdasarkan  tujuan  penelitian  sehingga  data  yang  tertuju  benar  adanya  yang  sesuai dengan  pengalaman  subjek  penelitian  ini  (Etikan  et.  al,  2016).  Subjek  pada  penelitian  ini ialah  masyarakat  kecematan  Mata  Oleo  sebagai  penerima  bantuan  program  keluarga harapan dan Koordinator pendamping kabupaten PKH.
Pengumpulan  data  ini  juga  menggunakan  Teknik  wawancara  sehingga  didapatkan informasi  data  yang  mendalam  pada  subjek  penelitian.  Subjek  penelitian  ini  dipilih  sebab dapat  melahirkan  data  yang  beragam  atas  pengalaman  yang  dialami  para  subjek penelitian.  Dalam  penelitian  ini  memilik  dua  jenis  sumber  data  berupa  data  primer  yang merupakan  wawancara  dan  observasi  lapangan,  dan  data  sekunder  yang  berupa  buku, jurnal, media cetak dan online yang berkaitan dengan penelitian ini.   Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus  sampai  datanya  jenuh,  dimulai  dari  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian data  dan  kesimpulan  Miles,  Huberman  &  Saldaña  (2014)  dalam  (Elwan  et  al.,  2022). Kondensasi  data  merujuk  pada  proses  seleksi,  fokus  studi,  penyederhanaan,  ringkasan  dan transformasi data dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana peran negara melaui PKH dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  Kecematan  Mata  Oleo  Kabupaten Bombana.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.879-891 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.149

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Profile Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
Mata  Oleo  merupakan  sebuah  kecamatan  yang  berjarak  21  km.  dari  ibu  kota  kabupaten dan  berada  pada  wilayah  pesisir  serta  memiliki  luas  wilayah  108,53  Km.2,  selain  itu, kecematan  Mata  Oleo  terdiri  atas  11  desa  yaitu  Desa  Lora,  Desa  Hambawa,  Desa  Liano, Desa Batu Sempe Indah, Desa Mawar, Desa Pulau Tambako, Desa Tajuncu, Desa Pomontoro, Desa Laloa, , Desa Toli-Toli dan Desa Puu Waeya. Dengan ibu kota kecematan adalah desa Lora.  Berdasarkan  data  BPS  tahun  2022  kab.  Bombana  Jumlah  penduduk  7.256  jiwa  yang terdiri dari perempuan 3.650 jiwa dan laki-laki 3606 jiwa.
Berdasarkan  wawancara  terhadap  informan  La  Ode  Achmad  Bahrun,  selaku  koordinator kabupaten  PKH  kabupaten  bombana  dijumpai  bahwa  jumlah  penerima PKH  dikecematan Mata  Oleo  sebanyak  626  keluarga  penerima  manfaat  (KPM).  Adapun  rincian  jumlah penerima setiap desa dapat dilihat pada table 1.
Tabel 1. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kecamatan Mata Oleo No Desa Jumlah penerima 1 Batu Sempe Indah 35 KPM 2 Hambawa 22 KPM 3 Laloa 40 KPM 4 Liano 64 KPM 5 Lora 155 KPM 6 Mawa 37 KPM 7 Pomontoro 42 KPM 8 Pulau Tambako 159 KPM 9 Puu'Waeya 30 KPM 10 Tajuncu 28 KPM 11 Toli-toli 14 KPM Jumlah 626 KPM Sumber: Pengolahan data, 2023
Kebijakan  program  keluarga  harapan  tersebut  terdiri  dari  3  kategori  di  antaranya  adalah bantuan  terhadap  ibu  hamil/menyusui,  bantuan  terhadap  anak  yang  sedang  menempuh Pendidikan  dan  bantuan  terhadap  orang  tua  yang  telah  lanjut  usia  di  atas  60  tahun  atau masyarakat  disabilitas.  Lebih  lanjut  pada  wawancara  tersebut  juga  di  uraikan  kategori penerima pada program ini dapat dilihat pada tabel 2.

## PERAN NEGARA MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECEMATAN MATA OLEO KABUPATEN BOMBANA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.879-891 Azhari DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.149 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## Tabel 2. Penerima Program PKH berdasarkan kategori
Jumlah kategori Penerima No Desa Ibu Hamil/ Nifas Balita  Apras  SD  SMP  SMA  Lansia  Disabilitas 1 Lora 2 57 7 106 66 57 27 0 2 Tajunju 0 7 0 20 8 9 8 0 3 Mawar 5 8 12 25 15 12 13 1 4 Pulau Tambako 5 18 89 167 91 100 30 1 5 Batu Sempe 1 10 10 26 17 14 9 0 6 Toli-Toli 2 6 6 16 8 8 9 0 7 Pomontoro 0 10 5 28 11 6 10 0 8 Laloa 0 13 0 24 14 15 5 0 9 Hambawa 0 6 0 18 7 5 3 0 10 Puu’waeya 0 18 0 32 17 18 3 0 11 Liano 0 8 3 22 10 14 16 0
Sumber: Pengolahan data, 2023
Lebih  lanjut,  mekanisme  untuk  mendapatkan  penerimaan  bantuan  tersebut  kepada penerima  kemudian  dituangkan  keputusan  dirjen  perlindungan  dan  jaminan  sosial  nomor: 13/3/BS.01.02/3/2022 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial PKH non tunai tahun 2022.  Pada  pelaksanaan  panyaluran  bantuan  tersebut  akan  didampini  oleh  pendamping PKH.  Keberadaan  peran  pendamping  PKH  merupakan  faktor  penting  dalam  pelaksanaan PKH sebab mayoritas penerima bantuan pada program tersebut memiliki tingkat Pendidikan yang rendah (Gunarsa, 2019).

## Peran Negara Dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)
Sebagimana  amanat  konstitusi  dalam  konsideran  menimbang  Undang-Undang  nomor  25 tahun 2009 tentang pelayanan publik bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan  setiap  masyarakat  agar  terpenuhi  hak  maupun  kebutuhan  dasarnya  sebagai upaya dalam pelayanan publik sebagai bentuk amanat UUD NRI  Tahun 1945. Oleh karena itu  kewajiban  dasar  negara  adalah  selain  sebagai  pemberi  pelayan  bagi  rakyat  juga memberikan  sebesar-besarnya  kesejahteraan  terhadapnya  rakyatnya  sebagaimana  yang tertuang  dalam  pembukaan  UUD  NRI  tahun  1945  bahwa  tujuan  dari  bangsa  Indonesia adalah untuk kesejahteraan umum.
Pembangunan  sosial  ini  berorientasi  untuk  meningkatkan  kualitas  kehidupan masyarakat  yang  utuh  dan  menyeluruh  sebagaimana  yang  termaktub  pada  sila  ke-5 pancasila  (Suharto,  2011).  Menindaklanjuti  peran  negara  dalam  mengentaskan  kemiskinan sebagai langkah untuk memajukan kualitas hidup masyarakat Indonesia kemudian dibuatlah undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional sebagai wujud peran  negara  dalam  memenuhi  kebutuhan  hak  dasar  kehidupan  yang  layak  serta meningkatkan harkat maupun martabat kehidupan masyarakat indonesia. Selain itu, negera

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.879-891 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.149
juga  membentuk  undang-undang  nomor  tahun  2009  tentang  kesejahteraan  sosial  beserta peraturan  turunannya  berupa  pp  39  tahun  2013  tentang  penyelenggaraan  kesejahteraan sosial yang bertujuan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 undang-undang nomor 11 tahun 2009 tersebut diantaranya:
a. Negara  berperan  dalam  meningkatkan  kualitas  kelangsungan  hidup  serta  taraf kesejahteraan masyarakat.
b. Terlibat  dalam  menciptakan  kemandirian  melalui  pemulihan  fungsi  sosial  dalam masyarakat.
c. Negara  berupaya  melakukan  pencegahan  problem  sosial  melalui  peningkatan ketahanan sosial dalam masyarakat itu sendiri.
d. Negara berperan dalam melaksanakan pelembagaan yang berkelanjutan terhadap kesejahteraan  sosial  melaui  peningkatan  yang  berorientasi  pada  tanggungjawab sosial, peningkatan kemampuan dan kependulian dunia usaha pada masyarakat itu sendiri.
e. Peningkatan  kesejahteraan  sosial  yang  berbasis  pada  kemampuan  dan  kepedulian secara kelembagaan dan berkelanjutan.
f. memkasimalkan peningkatan kualitas manajemen pelaksanaan kesejahteraan sosial pada masyarakat.
Eksistensi    Program PKH  menjadi  salah  satu  program  kebijakan  pemerintah  yang diaktualisasikan  sejak  tahun  2007  melalui  kementerian  sosial  RI,  sebab  program  tersebut dianggap  sangat  tepat  karena    bantuan  negara  tersebut  dianggap  tetap  sasaran  dalam menyentuh kebutuhan masyarakat (Asmara et. al, 2021). Keberadaan PKH bagian dari salah satu  peran  negara  dalam  upaya  mempercepat  penanggulangan  kemiskinan  yang berorientasi  memutus  mata  rantai  kemiskinan  antargenerasi  (Kemensos  RI,  2021).  Oleh negara,  PKH  tersebut  merupakan  langkah  nyata  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  sosial bagi  bangsa  Indonesia.  Sebab  kesejahteraan  sosial  merupakan  upaya  terencana pemerintah maupun badan serta lembaga sosial lainnya yang berperan dalam memberikan bantuan  terhadap  masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  itu sendiri (Rosdiana & Paselle, 2020).
Focus  pemberian  bantuan  negara  melalui  PKH  terkategori  menjadi  3  komponen diantaranya  adalah  komponen  Pendidikan,  komponen  ibu  hamil  dan  komponen lansia/disibilatas.  Ketiga  komponen  tersebut  merupakan  aktualisasi  yang  mendasar  bagi negara  melalui  kementerian  sosial  RI  dalam  memutus  rantai  kemiskinan  dan  mengangkat tingkat  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia.  Pada  komponen  tersebut  diantaranya  terurai sebagai berikut:

## PERAN NEGARA MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECEMATAN MATA OLEO KABUPATEN BOMBANA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.879-891 Azhari DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.149 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## 1) Kategori Pendidikan
Salah  satu  faktor  yang  meyumbang  tingginya  penyebab  kemiskinan  di  Indonesia adalah  karena  rendahnya  tingkat  Pendidikan  pada  suatu  masyarakat  (Asrizal,  2019). Pentingnya  Pendidikan  dalam  kemajuan  peradaban  sebuah  negara  merupakan keniscayaan  yang  tidak  bisa  dielakkan.  Sebab  bagaimanapun  melimpah  ruahnya  sebuah sumber daya alam pada suatu negara jika tidak dapat dikelola oleh sumber daya manusia yang  mumpuni  dan  berpendidikan,  maka  sumber  daya  alam  tersebut  tidak  akan  mampu memberikan  kontribusi  ekonomi  bagi  peningkatan  kesejahteraan  dalam  sebuah  negara. Oleh  karena  itu  pentingnya  negara  dalam  mendukung  Pendidikan  terhadap  warganya merupakan kebijakan yang wajib dilaksanakan.
Menyadari  pentingnya  sektor  Pendidikan  dalam  memajukan  kesejahteraan masyarakat  Indonesia,  maka  di  tuangkanlah  urgensi  Pendidikan  dalam  konstitusi sebagaimana yang termaktub dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 31 ayat (1) bahwa ’ setiap warga negara berhak menda patkan pendidikan’ . artinya bahwa setiap warga negara yang hidup  diIndonesia  berhak  memperoleh  Pendidikan  tanpa  melihat  latar  belakang  ekonomi maupun  sosialnya.  Ketentuan  lebih  lanjut  terhadap  konstitusi  ini  kemudian  diatur  dalam undang-undang  nomor  20  tahun  2003  tentang  sistem  Pendidikan  nasional  yang  berupaya untuk  menjamin  terlaksananya  Pendidikan  terhadap  setiap  warga  negara  tanpa  melihat status  ekonomi  maupun  sosialnya  sebagai  wujud  untuk  mengangkat  harkat  dan  martabat masyarakat Indonesia.
Kewajiban  mengenyam  Pendidikan  sejak  Sekolah  Dasar  (SD)  hingga  pada  tingkat (SMA)  Sekolah  Menengah  Atas  tanpa  melihat  status  ekonomi  dan  sosial  bagi  seluruh masyarakat  Indonesia  yang,  maka  negara  melalui  program  PKH  memberikan  bantuan berupa  uang  tunai  maupun  non  tunai  terhadap  masyarakat  tertentu  yang  tidak  mampu. Bantuan  pendidikan  tersebut  dalam  rangka  mendukung,  menopang  dan  membantu meringankan  ekonomi  masyarakat  tidak  mampu  untuk  mengeyam  Pendidikan  sehingga dengan  harapan  kelak  generasi-gerasi  yang  sedang  belajar  saat  ini  bisa  mendapatkan pekerjaan yang melebihi tempat kerja orang tuanya ataupun memiliki pengetahuan dan skill yang  baru  selama  menempuh  Pendidikan  disekolah  sehingga  dapat  menciptakan kreativitas  maupun  inovasi  baru  dalam  kehidupan  bermasyarakat  yang  berorientasi  dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya maupun lingkungan sosialnya.
Pentingnya bantuan Pendidikan melalui kebijakan program PKH di utarakan oleh nani hasriani sebagai warga penerima PKH di desa pulau tambako, dalam wawancara terhadap informan  tersebut,  mengatakan  bahwa  kebijakan  negara  melalui  program  PKH  bidang Pendidikan  ini  sangat  membantu  kami  dalam  menyekolahkan  anak-anak  kami,  besar

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.879-891 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.149
harapan  kami  kebijakan  bantuan  PKH  ini  bisa  menyentuh  sampai  jenjang  perguruan  tinggi sehingga  anak  kami  bisa  terus  sekolah  dan  terus  belajar  agar  kiranya  kedepan  jika  anak kami memiliki Pendidikan yang tinggi diharapkan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan  mumpuni  sehingga  dapat  mengangkat  kesejahteraan  keluarga  kami,  apalagi pekerjaan kami sebagai nelayan yang memiliki penghasilan tidak tetap.
Lebih lanjut, peneliti mewawancarai mirna selaku Keluarga Penerima PKH pendidikan tingkat  SMP  didesa  pomontoro,  program  PKH  ini  khususnya  bidang  Pendidikan  sangat membantu  saya  dan  keluarga,  bantuan  Pendidikan  ini  saya  gunakan  untuk  membeli  baju sekolah dan kebutuhan sekolah anak kami. Apalagi Pekerjaan kami yang hanya berkebun membuat penghasilan tidak menentu, dengan adanya bantuan PKH ini sudah tidak pusing untuk  membeli  kebutuhan  sekolah  anak  tiap  masuk  semester.  Dengan  adanya  bantuan Negara melalui PKH ini penghasilan dari berkebun yang tidak seberapa kami bisa gunakan untuk kebutuhan sehari hari kami.
Dalam  wawancara  terhadap  marwa  selaku  penerima  bantuan  PKH  Pendidikan tingkat SD di desa Puu’waeya, kami berharap semoga bantuan PKH ini bisa kami dapatkan sampai  anak  kami  tamat  sekolah  tingkat  SMA  sebab  bantuan  PKH  ini  sangat  membantu kami dalam menyekolahkan anak kami. Kebijakan negara ini sangat terasa dan bermanfaat dalam  mewujudkan  cita-cita  anak  kami  untuk  sukses  kedepan  agar  tidak  mengikuti  jejak orang tuanya seperti kami ini.
Peran  negara  melalui  kebijakan  bantuan  PKH  pada  komponen  Pendidikan dibutuhkan  oleh  masyarakat  dikecematan  Mata  Oleo.  Sebab  bantuan  ini  sebagai  upaya untuk  keluar  dari  rantai  kemiskinan  jangka  Panjang  yang  akan  datang.  bantuan  PKH  ini merupakan  salahsatu  kebijakan  konkrit  pemerintah  yang  sangat efektif  terutama terhadap anak-anak masyarakat tidak mampu secara ekonomi untuk mewujudkan cita-citanya masa depannya.  Bantuan PKH pada komponen Pendidikan ini oleh masyarakat kecematan Mata Oleo  merupakan  harapan  keluarganya  agar  anak-anaknya  berupaya  belajar  keras  agar kedepan  bisa  bekerja  yang  lebih  layak  atau  menciptakan  sesuatu  yang  baru  yang  dapat mendatangkan peningkatan kesejahteran bagi keluarga maupun lingkungannya.

## 2) Komponen Kesejahteraan Sosial
Peran  negara  dalam  mewujudkan  kesamaan  hak  dan  kewajiban  pada  semua warga negara untuk hidup mandiri dan sejahtera serta tanpa perbedaan. Oleh karena itu, maka  negara  membentuk  Undang-undang  Nomor  8  tahun  2016  tentang  penyandang disabilitas  sebagai  Langkah  konkrit  dalam  memastikan  agar  setiap  warga  negara  sama kedudukannya  dimata  hukum,  pemerintahan  dan  kehidupan  bermasyarakat.  Selain  itu,

## PERAN NEGARA MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECEMATAN MATA OLEO KABUPATEN BOMBANA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.879-891 Azhari DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.149 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
negara juga melindungi keberadaan masyarakat usia lanjut melalui Undang-undang Nomor 13  tahun  1998  tentang  kesejahteraan  usia  lanjut  sebagai  upaya  untuk  menjamin keberadaan kelangsungan hidup pada semua warga negara yang hidup diindonesia.
Oleh  karena  itu,  kebijakan  negara  melalui  program  PKH  tidak  luput  dalam memastikan  setiap  warga  negara  untuk  hidup  tanpa  diskrimisnasi  dan  terjamin  kehidupan masa  tuanya.  Sehingga  program  PKH  kesejahteraan  sosial  memberikan  secara  konkrit bantuan  terhadap  penyandang  disablitas  dan  masyarakat  usia  lanjut  sebagai  upaya mewujudkan  kewajiban  negara  dalam  melindungi  dan  menjamin  kehidupan  seluruh komponen warga negaranya tanpa terkecuali.
Penyandang  disabilitas  merupakan  komponen  masyarakat  yang  kurang  beruntung sejak lahir akibat kurangan fisik secara medis serta ketidakmampuan secara sosial (Farrisqi & Pribadi, 2021). Olehnya itu kehadiran negara melalui program PKH ini berupaya menciptakan kesetaraan  hidup  bagi  penyandang  disabilitas  agar  tercapai  kesejahteraan  yang  merata bagi seluruh komponen warga negara Indonesia.
Terpenuhinya  hak  terhadap  penyandang  disabilitas  adalah  sebuah  kewajiban  dari negara  atas  pemenuhan  segala  hak  sebagai  warga  negara  sebagaimana  masyarakat umumnya  (Marsitadewi,  2022).  Oleh  karena  itu,  Dalam  wawancara  terhadap  informan bernama wa kaipo selaku penerima program PKH disabilitas di desa mawar, bahwa dengan adanya  bantuan  tersebut  saya  merasa  dilindungi  dan  diperhatikan  oleh  negara.  Bantuan tersebut  meringankan  beban  kehidupan  saya  yang  terbatas  karena  cacat  fisik  dari  lahir. Selain  itu,  keberadaan  tim  pendamping  PKH  yang  begitu  sabar  dan  ikhlas  dalam melaksanakan  tugas  baik  pendampingan,  sosialisasi  dan  penyaluran  bantuan  tersebut membuat  saya  merasa  bahwa  keberadaan  negara  dalam  memperhatikan  setiap  warga negara tanpa melihat status sosialnya melalui program PKH benar-benar nyata.
Selanjutnya  pada  wawancara  terhadap  informan  herna  selaku  penerima  didesa pulau  tambako  bahwa  bantuan  PKH  ini  merupakan  peran  negara  dalam  berupaya memastikan  setiap  warga  negaranya  mendapatkan  kesejahteraan  sosialnya  apalagi  kami ini  dari  masyarakat  yang  berasal  dari  pelosok  desa.  Tidak  pernah  terbayangkan  akan mendapat bantuan semacam ini, hanya program PKH yang benar-benar memberi bantuan secara  rutin  tiap  tahunnya  kepada  saya  sehingga  dapat  menunjang  dan  membantu kehidupan ekonomi keluarga saya.

## 3) Kategori Kesehatan
Keberadaan  jaminan  hak  perempuan  atas  Kesehatan  reproduksi  termaktub  dalam pasal 12 pada Convention on The Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women atau  CEDAW  yang  ditetap  tahun  1979  oleh  PBB,  yang  kemudian  Indonesia  meratifikasi

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.879-891 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.149
konvensi  tersebut  melalui  Undang-undang  Nomor  7  tahun  1984  tentang  pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Wanita.
Salahsatu  tugas  utama  negara  dalam  mensejahterahkan  masyarakatnya  adalah dengan  memberikan  bantuan  Kesehatan  terhadap  ibu  hamil,  sebagai  Langkah  konkrit dalam meningkatkan index pembangunan manusia masyarakat indonesia, selain itu tujuan lainnya  adalah  untuk  meminimalisir  tingginya  angka  kematian  terhadap  ibu  sebagaimana data  yang  tertuang  dalam United  Nations  Development  Programme (UNDP)  tahun  2017 bahwa  angka  kematian  Ibu  diindoensia  masih  tinggi  sebesar  305  per  100.000  kelahiran (Susiana, 2019).
Selain  itu,  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  peraturan  Kesehatan  republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 tentang rencana strategis kementrian Kesehatan tahun 2020- 2024 menyebutkan bahwa Indonesia negara yang tertinggi di asia tenggara yang memiliki Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih jauh dari target global SDG untuk menurunkan Angka Kematian  Ibu  menjadi  183  per  100.000  KH  pada  -  10  -  tahun  2024  dan  kurang  dari  70  per 100.000 KH pada tahun 2030.
Oleh  karena  itu,  peran  negara  melalui  PKH  salahsatunya  adalah  berupaya memberikan  bantuan  fasilitas  Kesehatan  melalui  pemberian  insentif  yang  diperuntukkan pada  ibu  hamil  dan  janinnya.  Tujuannya  ialah  untuk  meningkatkan  kualitas  Kesehatan  ibu dan anak (Putri, 2021). Selain itu, bantuan PKH ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya angka  kematian  ibu  yang  masih  menjadi  ancaman  global  bagi  negara-nagara  asia tenggara khususnya Indonesia yang memiliki angka kematian ibu tertinggi di asia tenggara.
Selain itu, peran negara melalui PKH adalah berupaya mencegah penularan stunting yang  menjadi  ancaman  bagi  keberlangsungan  pembangunan  manusia  jangka  Panjang. Sunting  adalah  gangguan  pertumbuhan  serta  perkembangan  terhadap  anak  akibat kekurangan gizi dan lain sebagainya. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Berdasarkan angka prevalensi  stunting  diindonesia  masih  begitu  tinggi  jika  dibandingkan  angka  toleransi maksimal  stunting  yang  dikeluarkan  oleh World  Healt  Organization (WHO)  yaitu  kurang  dari 20% (Shauma & Purbaningrum, 2022).
Peran  negara  dalam  berupaya  mencegah  stunting  maupun  angka  kematian  ibu melalui  program  PKH  sebagaimana  Dalam  wawancara  terhadap harna selaku  penerima bantuan kategori ibu hamil desa toli-toli menyatakan bahwa dengan adanya bantuan PKH tersebut membuat kami masyarakat tidak lagi was-was atau merasa takut untuk memeriksa

## PERAN NEGARA MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECEMATAN MATA OLEO KABUPATEN BOMBANA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.879-891 Azhari DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.149 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Kehamilan  kami  dipuskesmas  terdekat  atau  rumah  sakit  karena    terkendala  biaya  sebab kami  sudah  tercacat  sebagai  penerima PKH  yang  di  berikan  pelayanan Kesehatan  secara gratis.  Sehingga  dalam  proses  kehamilan  kami  dapat  mengetahui  segala  masalah  selama kehamilan  dan  bagaimana  langkah-langkah  yang  akan  kami  persiapkan  jika  akan melahirkan.
Lebih  lanjut  pada  wancara  terhadap  amna  selaku  penerima  bantuan  PKH  kategori  anak kecil,  mengatakan  bahwa  dengan  adanya  Program  PKH  ini  sehingga  anak  balita  kami sangat terbantu khususnya untuk memenuhi kebutuhan gizi dan proteinnya khususnya susu, apalagi penghasilan keluarga kami tidak menentu, belum lagi untuk membiaya  kebutuhan anak-anak kami yang lainnya, sehingga melalui program PKH ini kami tidak merasa khawatir soal asupan gizi anak kami dalam meningkat kualitas kesehatannya.

## KESIMPULAN
Peran  negara  melalui  PKH  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  khususnya masyarakat kecematan Mata Oleo kabupaten bombana telah teraktualisasi  secara konkrit melalui  3  (tiga)  kompenen  kategori  di  antaranya  kategori  Pendidikan  yang  berupaya mensejahterakan masyarakat miskin melalui Pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  dengan  harapan  kedepan  masyarakat  yang  mengenyam Pendidikan  tersebut  dapat  meningkat  kesejahteraan  keluarga  dan  lingkungannya  melalui ilmu  yang  didapatkan  disekolah,  selanjutnya  adalah  negara  memberikan  peningkatan kesejahteraan  kepada  masyarakat  kecematan  Mata  Oleo  melalui  bantuan  kesejahteraan sosial  kepada  masyarakat  disabilitas  sebagai  wujud  memastikan  seluruh  warga  negara Indonesia  sama  kedudukannya  dimata  hukum,  pemerintahan  dan  kehidupan  sosial  pada umunya  serta  negara  berupaya  memberikan  perlindungan  terhadap  ibu  hamil  sebagai Langkah  untuk  menekan  tingginya  angka  lematian  ibu  serta  untuk  memastikan keberlangsungan  hidup  ibu  dan  anaknya  pada  jangka  panjang  sehingga  dapat meningkatkan kualitas index pertumbuhan manusia masa akan datang.

## REFERENSI
Amul, G. G., Ang, M., Kraybill, D., Ong, S. E., & Yoong, J. (2022). Responses to COVID ‐ 19 in Southeast Asia: diverse paths and ongoing challenges. Asian Economic Policy Review ,
17 (1), 90-110.
Asmara, A. Y., Irwantoro, I., Rozikin, M., & Sayyidati, A. (2021). Evaluasi Implementasi Program Keluarga Harapan di Indonesia: Quick Evaluation Analysis. CAKRAWALA , 15 (1), 24-42.
Asrizal, M. (2019). Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun. Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau .

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.879-891 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.149
Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. American Journal of Theoretical and Applied Statistics , 5 (1), 1-4.
Fahrurrozi, F. (2022). Dampak pelaksanaan program keluarga harapan PKH terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat penerima PKH di Desa Taman Baru Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Doctoral Dissertation, UIN Mataram .
Farrisqi, K. A., & Pribadi, F. (2021). Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial , 4 (2), 149-155.
Gunarsa, M. R. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi (Studi Kasus: Di Kecamatan Cibadak). Ummi , 13 (2), 97 – 102.
La Ode Dedihasriadi. (2021). peran pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengwasan tenaga kerja asing diIndonesia, At-tanwir Law . 1 (1), 7.
La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626 – 642.
https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18
Marsitadewi, K. E. (2022). anaslisis peran pemerintah dalam memberikan pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Jurnal Penelitian Administrasi Publik , 8 (2), 243.
Maryatun, M., Raharjo, S. T., & Taftazani, B. M. (2022). Kebijakan Penanganan Gelandangan Pengemis Berbasis Panti untuk Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)(Studi Pada Panti Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan Orang Terlantar Mardi Utomo Semarang). Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi , 13 (2), 103-117.
Putri, E. S. (2021). manajemen pelaksanaan program keluarga harapan dalam pendampingan komponen Kesehatan ibu hamil dikecematan ulakan tapakis kabupaten padang pariaman. JPP (Jurnal Administrasi Public Dan Pembangunan) , 3 (2), 80.
RI, K., Perlindungan, H. D., & RI, J. S. K. (2021). Program Keluarga Harapan. Kementerian Sosial RI.
Rosdiana, F. A., & Paselle, E. (2020). EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN LINGGANG BIGUNG KABUPATEN KUTAI BARAT.
Saragih, J. P. (2015). Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. ,.
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik , 6 (1), 45-59.
Shauma, N. U., & Purbaningrum, D. G. (2022). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi. Jurnal Kebijakan Publik, 13 (2), 200-207.
Suharto, E. (2011). Kebijakan sosial . Alfabeta.
Susiana, S. (2019). Program Keluarga Harapan dan Penurunan Angka Kematian Ibu (Studi di Provinsi Jambi dan Provinsi Kalimantan Selatan). Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 10 (1), 19-31.
Syahrial, S., & Desrina, T. (2022). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus Di Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) , 2 (2), 58-74.