Tanjungpura Law Journal, Vol. 4, Issue 1, January 2020: 22 - 38 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj
Article Info
Submitted: 25 September 2019
| Reviewed: 28 November 2019 | Accepted: 5 Desember 2019

## PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK 2019
Ardhiwinda Kusumaputra 1 , Endang Retnowati 2 , Ronny Winarno 3

## Abstract
This  research  is  motivated  by  the  formation  of  volunteer  democracy,  which  is  part  of  the  General Election  Commission's  strategy  to  increase  community  participation  in  channeling  voting  rights. However, there is disharmony in the regulatory structure, especially in the aspects of the formation and position of democratic volunteers. This has an impact on aspects of its implementation, which would lead to obscurity. A comprehensive research needs to be done to trace the form of disharmony and the implications. The research method used is based on normative juridical research methods. The results of the writing review, based on the General Election Commission Letter Number: 32 / PP.08-SD / 06 / KPU / I / 2019, dated January 9, 2019, cannot be the basis for granting authority to Regency / City KPU / KIP to form volunteer democracy. This shows disharmony and is considered to be contrary to Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Besides, the implications of disharmony lead to the obscurity  of  the  position  of  democratic  volunteers,  the  task  of  democratic  volunteers  to  the  status  of democratic volunteers. Therefore it is essential to conduct a comprehensive study to be the basis for future improvement in the legal system.

## Keywords: democracy volunteer; disharmonization; formation and position

## Abstrak
Penelitian  ini  dilatari  oleh  pembentukan  Relawan  demokrasi  yang  merupakan  bagian  dari  strategi Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan partisipasi masyakat dalam menyalurkan hak pilihnya. Namun,  pada  tatanan  regulasi  terdapat  disharmonisasi,  khususnya  pada  aspek  pembentukan  dan kedudukan  relawan  demokrasi.  Hal  ini  berdampak  pada  aspek  implementasinya  yang  justru menimbulkan  ketidakjelasan.  Perlu  dilakukan  suatu  kajian/penelitian  yang  komprehensif  untuk menelusuri  bentuk  disharmonisasi  tersebut  dan  implikasi  yang  ditimbulkan.  Metode  penelitian  yang digunakan didasarkan pada metode penelitian yuridis normatif. Hasil kajian penulisan, dengan berdasar pada Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019, tertanggal 9 Januari 2019, tidak  dapat  menjadi  dasar  dalam  memberikan  wewenang  kepada  KPU/KIP  Kabupaten/Kota  untuk membentuk  relawan  demokrasi.  Hal  tersebut  menunjukkan  adanya  disharmonisasi,  dan  dianggap bertentangan  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum.  Selain  itu, implikasi  yang  ditimbulkan  atas  disharmonisasi  mengarah  pada  ketidakjelasan  kedudukan  relawan demokrasi, tugas relawan demokrasi hingga pada status relawan demokrasi. Oleh karena itu menjadi penting untuk dilakukan kajian secara komprehensif guna menjadi dasar dalam perbaikan tata hukum ke depan.
Kata Kunci: disharmonisasi; pembentukan dan kedudukan; relawan demokrasi
1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, email:ardhiputra82@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
3 Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan

## I.  Pendahuluan
Sebagai  sebuah  negara  yang berdasar  pada  kedaulan  rakyat,  maka terdapat konsekuensi dalam menentukan  pemimpin,  sekaligus  wakil rakyat  melalui  mekanisme  pemilihan, baik dilakukan secara langsung maupun tidak  langsung.  Hal  tersebut  juga  telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E  Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
(selanjutnya  disebut  UUD  NRI  1945).
Dasar kedaulatan
rakyat, dan pelaksanaan pemilihan, turut pula dilandasi  pada  prinsip  demokrasi,  yang dipahami adanya bentuk partisipasi dari rakyatnya.  Artinya,  rakyat  mempunyai peran dalam menentukan arah penyelenggaraan  negara. 4 Jika  melihat pada desain kelembagaan negara, maka mekanisme pemilihan tersebut dimaksudkan  untuk  memilih  Presiden dan  Wakil  Presiden,  Dewan  Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah, Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,
hingga pada Kepala Daerah.
Kesemuanya itu, dipilih dalam rangkaian agenda  Pemilihan  Umum  (selanjutnya disebut sebagai Pemilu).
Tahun  2019,  merupakan  tonggak sejarah  awal  pula  pelaksanaan  Pemilu yang  dilakukan  secara  langsung  dan serentak,  untuk  memilih  Presiden  dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan
4 Jimly  Asshiddiqie,  2005, Hukum  Tata  Negara  dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Konsitusi Press, hal. 241
Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), hingga Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi maupun Kabupaten/Kota (DPRD
Provinsi  dan  Kabupaten/Kota).  Apabila menelurusi  dari  aspek  historis,  jejak pemilu  yang  pernah  dilangsungkan  di Indonesia, dapat dipahami dalam beberapa periodisasi, diantaranya pemilu  pertama  era  orde  lama  atau parlementer  tahun  1955,  era  orde  baru tahun  1971 –  1997  dan  era  reformasi tahun  1999 –  2009. 5 Masing-masing periode  tersebut,  mempunyai  karakter tersendiri  dalam  pelaksanaan  pemilu. Pada era orde lama tahun 1955, dengan dasar  sistem  pemerintahan  pada  waktu itu masih menganut sistem parlementer, maka  pemilu  dilakukan  hanya  untuk memilih  anggota  DPR  dan  Dewan Konstituante.  Periode  ini  sekaligus menjadi  tonggak  awal  dilakukannya pemilu  secara  langsung  oleh  rakyat. Mekanisme tersebut juga tetap dipertahankan pada era orde baru 1971- 1997,  hanya  saja  tidak  lagi  memilih Dewan Konstituante.
Memasuki era reformasi, perubahan  besar  dilakukan  sesuai dengan  amanat  perubahan  konstitusi. Pemilu dilakukan secara langsung tidak hanya  memilih  wakil  rakyat  di  DPR, tetapi  juga  adanya  anggota  DPD,  dan pemilihan presiden serta wakil presiden.
5 Suparno, et.all., 2010, Pemilu  Untuk  Pemula , Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, hal. 4
Pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden secara  langsung  pada  tahun  2004,
merupakan pemilihan awal sejak bergesernya  sistem  parlementer,  dan penguatan supremasi konstitusi. 6
Meskipun demikian, pelaksanaan pemilu untuk  anggota  DPR,  DPD  dan  DPRD (selanjutnya  dapat  juga  disebut  pemilu legislatif), dengan pemilu presiden, tidak dilangsungkan dalam waktu yang bersamaan.  Mencermati  pada  Rapat Dengar  Pendapat  Umum  (RDPU),  yang dituangkan  dalam  risalah  pembahasan RUU  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil Presiden di tahun 2003, dapat diketahui dasar  pertimbangan  pemisahan  waktu pemilihan  tersebut  guna  mewujudkan pemilihan  yang  berkualitas.  Disamping itu, masyarakat juga dapat lebih memahami  calon  /  kandidat  yang nantinya  akan  dipilih,  sehingga  mampu melahirkan pemilu yang kondusif.
Namun, dinamika ketatanegaraan yang terjadi sejak pelaksanaan pemilu di tahun  2004,  2009  dan  2014,  turut mendorong perubahan mekanisme pemilu. Sejak diundangkannya Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum  (selanjutnya  disebut UU No. 7 Tahun 2017), maka ditetapkan pula  mekanisme  pemilu  serentak  untuk melakukan  pemilu  legislatif  dan  pemilu presiden  serta  wakil  presiden  dalam waktu yang bersamaan.
Dasar
6 Janedrji M. Gaffar, 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ,  Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hal. 7
pertimbangan pelaksanaan pemilu serentak  ini  adalah  untuk  efisiensi anggaran, waktu, serta mencegah tindak pidana  korupsi. 7 Dasar  tersebut  juga sebagaimana  yang  pernah  menjadi argumentasi gugatan pengujian Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  2008  tentang Pemilihan  Presiden,  yang  tertuang dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.
Mengingat  bahwa  dalam  sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia belum pernah  dilangsungkan  pemilu  secara serentak, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai lembaga penyelenggara pemilu mempunyai tanggungjawab yang lebih besar untuk mensukseskan pemilu serentak 2019. Bukanlah suatu hal yang mudah  bagi  KPU,  apalagi  jika  melihat data  partisipasi  pemilih  yang “golput” (tidak  memilih),  mengalami  kenaikan sejak  pemilu  di  2004.  Tercatat  pada tahun  2004,  khususnya  pada  pemilu presiden  dan  wakil  presiden,  terjadi “golput”  sebanyak  23,3%,  tahun  2009 sebanyak  27,45%  dan  tahun  2014 sebanyak  30,42%.  Sedikit  berbeda dengan  pelaksanaan  pemilu  legislative, angka “golput”  di  tahun  2004  mencapai 15,93%,  tahun  2009  sebanyak  29,01%, dan  tahun  2014  mengalami  penurunan angka golput yaitu 24,89%.
Tantangan  untuk  mewujudkan pemilu  yang kondusif  dan  partisipatif  ini
7 Ria Casmi Arrsa, 2014, “Pemilu Serentak dan Masa Depan  Konsolidasi Demokrasi”, Jurnal  Konstitusi, Vol. 11, No. 3 , hal. 524
berusaha  dijawab  oleh  KPU  dengan membentuk “Relawan Demokrasi”, yang dibentuk  dan  bertugas  di  tiap-tiap kabupaten/kota.  Secara  filosofis  dapat dipahami  bahwa  pembentukan  relawan demokrasi  adalah  sebagai  sarana  dan kekuatan untuk meningkatkan partisipasi pemilih,  memberikan  pendidikan  pemilu serta  melakukan  sosialisasi  pemilu serentak 2019. 8 KPU kemudian mengeluarkan Surat KPU Nomor:
32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019,  tanggal  9
Januari  2019,  perihal  Pembentukan Relawan  Demokrasi  Pemilu  Serentak Tahun 2019.
Namun jika mencermati pada tata pengaturannya  (aspek  yuridis),  maka pembentukan  relawan  demokrasi  ini menimbulkan disharmonisasi pengaturan. UU No. 7 Tahun 2017, tidak memberikan dasar hukum yang tertuang secara  implisit  maupun  eksplisit  atas pembentukan  relawan  demokrasi  oleh KPU di tingkat Kabupaten/Kota. Bahkan, dalam Peraturan KPU Nomor  10 Tahun 2018  tentang  Sosialisasi,  Pendidikan Pemilih  dan  Partisipasi  Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum  (selanjutnya  disebut  Peraturan KPU  No.  10  Tahun  2018),  juga  tidak terdapat  ketentuan  yang  memberikan dasar  hukum  pembentukan  relawan demokrasi  oleh  KPU.  Apalagi,  jika mencermati  pada  tugas  yang  melekat pada relawan demokrasi, yaitu
8 Komisi  Pemilihan  Umum,  2019, Pedoman Pelaksanaan  Relawan  Demokrasi  (Relasi)  Pemilu
melakukan  sosialisasi  dan  pendidikan pemilih  adalah  bentuk  tugas  yang diberikan  (pendelegasian)  oleh  KPU, khususnya pada tingkat Kabupaten/Kota.  Secara  khusus,  jika mencermati Pasal 16 Peraturan KPU No. 10  Tahun  2018,  relawan  demokrasi adalah  sebagai  subyek  yang  menjadi sasaran KPU dalam melakukan pendidikan  pemilih.  Artinya,  berdasar pada ketentuan tersebut dapat dipahami jika relawan demokrasi bukanlah sebagai subyek yang melakukan sosialisasi pendidikan pemilih. Kondisi tersebut dapat berdampak pula pada tatanan struktural eksistensi relawan demokrasi. Ketidakjelasan kedudukan dalam
hirarkis  kelembagaan  penyelenggara pemilu, khususnya yang bersifat ad-hoc . Berbeda  dengan  Panitia  Pemilihan Kecamatan  (PPK),  Panitia  Pemungutan Suara (PPS), ataupun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang secara  yuridis, dalam UU No.  7  Tahun  2017,  beserta  aturan turunan lainnya dijelaskan secara tegas mengenai kedudukan,
fungsi pembentukan,  tugas,  jangka  waktu hingga pada
pembubarannya.
Mengingat  bahwa  keberadaan  relawan demokrasi merupakan hal baru, khususnya  pada  pemilu  serentak  2019, maka  seharusnya  perlu  dikonstruksikan secara jelas mengenai kedudukannya.
Hal  ini  juga  berpengaruh  pada tatanan pelaksanaan relawan demokrasi. Sebagai contoh yang terjadi di salah satu kabupaten, yaitu Kabupaten Pasuruan, terdapat ketidakjelasan  dalam  struktur  dan  tata
laksana tugas relawan demokrasi, khususnya jika dikaitkan dengan keberadaan PPK dan PPS. Bahkan pada saat dilakukan bimbingan teknis (bimtek) relawan  demokrasi  dengan  PPK  dan PPS,  masih  menimbulkan  pertanyaan mengenai  kedudukannya.  Walaupun pada  akhirnya  dijelaskan  oleh  KPU Kabupaten Pasuruan, bahwa kedudukan relawan demokrasi sejajar dengan PPK, tetap  saja  secara  regulasi  belum  ada ketentuan yang secara jelas mengaturnya.  Begitu  juga  pada  saat pembentukan  dan  pembubaran.  Surat yang dikeluarkan oleh KPU Pusat hanya mengenai pembentukan relawan demokrasi,  tidak  ada  ketentuan  atau penjelasan tentang pembubaran. Hal ini kemudian yang juga terjadi pada relawan demokrasi di Kabupaten Pasuruan, yang tidak  ada  mekanisme  pembubaran. Tentu dalam perspektif hukum menimbulkan implikasi tersendiri, bahwa secara  status  ketika  sudah  dilakukan pembentukan, dan tidak ada mekanisme pembubaran,  padahal  diketahui  bahwa relawan demokrasi juga bersifat ad-hoc ,
9 Anwar  C.,  2008, Teori  dan  Hukum  Konstitusi Paradigma  Kedaulatan  Pasca  Perubahan  UUD 1945, Implikasi dan Implementasinya Pada
Lembaga Negara , Malang: In-Trans Publishing, hal. 53-54
maka sesungguhnya relawan demokrasi masih  terikat  hak  dan  kewajibannya dengan  KPU  Kabupaten  Pasuruan. Berbeda dengan PPK dan PPS, dilangsungkan  proses  pembubaran  dan dituangkan  dalam  peraturan  tersendiri yang dikeluarkan oleh KPU.
Oleh  karena  itu,  perlu  kiranya untuk dilakukan evaluasi kembali, khususnya mengenai eksistensi relawan demokrasi.  Meskipun  secara  filosofis, relawan  demokrasi  mempunyai  hakikat dan  peranan  yang  sangat  penting, namun  tetap  harus  memperhatikan adanya  regulasi.  Hal  ini sejalan  dengan prinsip  negara  hukum,  maka  segala bentuk  penyelenggaraan  negara  harus berdasarkan  ketentuan  norma  hukum (peraturan perundang-undangan). 9
Dalam  penulisan  ini  akan  membahas mengenai apakah yang menjadi problematika dalam pembentukan relawan  demokrasi  dalam  pemilu  2019
serta implikasi dari munculnya problematika pembentukan relawan demokrasi  terhadap  penyelenggaraan pemilu 2019.
II.  Metode
Pada dasarnya metode penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu dilakukan pengkajian bahan kepustakaan yang bersifat
hukum, dengan mengutamakan data sekunder. 10
10 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2006, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) , Jakarta: PT Raja Grasindo Persada, hal. 13.
Tanjungpura Law Journal     Vol. 4, Issue 1, January 2020
Terdapat tiga pendekatan yang dilakukan,  yaitu  pendekatan  peraturan perundang-undangan ( statute approach ),
pendekatan
teoritis ( theoretical
approach ),  dan  pendekatan  kasus  ( case approach ).  Meskipun  demikian,  tidak menutup  kemungkinan  juga  melakukan kajian  berdasar  data  primer.  Nantinya data  yang  diperoleh,  dilakukan  analisis secara yuridis kuantitatif, dengan penyajian uraian deskriptif.
III.  Analisis dan Pembahasan
A.  Problematika  Dasar  Pembentukan
Relawan Demokrasi Secara filosofis, pemilu
merupakan  manifestasi  dari  jiwa  bangsa ( volksgeist ).  Salah  satu  bentuk  dari prinsip  kedaulatan  rakyat,  yang  merujuk pada kekuasaan berada di tangan rakyat, dan  dijalankan  sesuai  dengan  konstitusi (hukum).  Rakyat  menentukan  baik  dan buruknya  perjalanan  sebuah  negara, melalui  mekanisme  pemilihan.  Hal  ini tidak  mungkin  jika  paham kedaulatan  itu dijalankan semurni-murninya, tetap diperlukan  adanya  bentuk  perwakilan melalui  serangkaian  proses  pemilihan. Pada tahap pemilihan itulah, keterlibatan rakyat diperlukan agar mampu memperkuat  legitimasi.  Pemilu  untuk kemudian  menjadi  sebuah  sarana  yang efektif  untuk  menjalankan  kedaulatan rakyat.  Menjadi  sarana  untuk  mencapai tujuan. Pada aspek aksiologisnya, pemilu mampu  memberikan  keteraturan  dalam
11 Tegus Prasetyo, 2018, Filsafat Pemilu , Bandung: Nusa Media, hal. 7-12.
membentuk dan menjalankan kekuasaan negara, serta mampu mengaktualisasikan nilai demokrasi dalam  bingkai  kedaulatan  rakyat.  Guna memberikan  kepastian  dan  keadilan, maka secara epistimologis, perlu disusun sebuah  metode  dalam  suatu  sistem pemilu  yang  berintegritas  dan  dapat diterima serta dipahami oleh rakyatnya. 11
Berdasar  pada  paham  negara hukum, maka sistem pemilu yang disusun tersebut dituangkan dalam suatu peraturan  perundang-undangan  yang terkodifikasi, yaitu UU No. 7 Tahun 2017 dengan tetap berpegang pada UUD NRI 1945  sebagai  sebuah  konstitusi  negara. Secara  normatif,  pada  Pasal  1  angka  1 UU No. 7 Tahun 2017 ditegaskan bahwa:
Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana  kedaulatan  rakyat  untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk  memilih  anggota  Dewan
Perwakilan  Rakyat  Daerah,  yang dilaksanakan  secara  langsung, umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan adil  dalam  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dapat  dipahami  pula  bahwa secara  normatif,  pemilu  juga  diartikan sebagai  sebuah  sarana  untuk  memilih wakil  rakyat  dan  pemimpin  negara, dengan  berdasar  pada  asas  langsung,
umum, bebas, rahasia jujur dan adil. Asas tersebut  bertindak  sebagai  haluan  atau rambu-rambu  dalam  menyelenggarakan pemilu. Berdasar pada pengertian normatif  itu  pula,  maka  pelaksanaan pemilu dilakukan secara bersamaan atau serentak,  yaitu  dengan  memilih  anggota legislatif  baik  di  tingkat  pusat  maupun daerah, serta presiden dan wakil presiden.  Penetapan  pemilu  serentak  ini merupakan  yang  pertama  kali  dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia sejak  tahun  1955.  Jika  menelusuri  pada risalah  pembentukan  undang-undang yang  berkaitan  dengan  pemilu,  maka rencana  atau  pembahasan  pelaksanaan pemilu serentak ini dapat diketahui sejak pembahasan rancangan undang- undangan  pemilihan  presiden  dan  wakil presiden pada tahun 2003. Namun, pada waktu  itu  masih  diputuskan  untuk melangsungkan  pemilu  secara  terpisah antara anggota legislatif dengan presiden dan  wakil  presiden.  Barulah  sejak diundangkannya  UU  No.  7  Tahun  2017, ditetapkan  untuk  melakukan  pemilu serentak  yang  dilangsungkan  pada  17 April 2019.
Sebagai  suatu  hal  yang  baru, pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  KPU sebagai  penyelenggara  pemilu.  KPU harus bekerja ekstra, termasuk melakukan  kerja  sama  dan  koordinasi dengan berbagai lembaga terkait, seperti kepolisian dan bawaslu, dengan maksud untuk mencegah kecurangan dan
pelanggaran pemilu. Di sisi lain, KPU juga harus  mampu  meningkatkan  partisipasi masyarakat, khususnya dalam menyalurkan  hak  pilihnya.  Apalagi  jika melihat  pada  pelaksanaan  pemilu  pada periode  sebelumnya  yang  cenderung mengalami  penurunan  jumlah  partisipasi pemilih.
Berdasar  pada  Pasal  12  huruf  j, Pasal  15  huruf  j,  Pasal 18  huruf j,  Pasal 53  ayat  (1)  huruf  e,  Pasal  56  huruf  i  UU No.  7  tahun  2017,  guna  meningkatkan partisipasi masyarakat, maka KPU bertugas  melakukan  sosialisasi  pemilu, atau sosialisasi berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih.  Perlu  juga  dipahami  bahwa berdasar Pasal 6 UU No. 7 Tahun 2017, KPU  terdiri  atas  KPU  (Pusat),  KPU Provinsi,  KPU  Kabupaten/Kota,  PPK, PPS,  PPLN,  KPPS,  dan  KPPSLN. Diantara  kesemuanya  itu,  yang  secara langsung mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi adalah KPU Pusat sampai daerah, PPK, dan PPS. Ketentuan  itu  pula  yang  menjadi  dasar pembentukan  Peraturan  KPU  No.  10 Tahun 2018.
Atas inisiasi KPU (Pusat), dengan maksud  untuk  mensukseskan  pemilu serentak  17  April  2019,  maka  melalui surat KPU
Nomor:
32/PP.08- SD/06/KPU/I/2019,  tertanggal  9  Januari 2019,  yang  ditujukan  kepada  KPU/KIP
Kabupaten/Kota, diharuskan untuk membentuk Relawan Demokrasi. Artinya, berdasar  pada  surat  tersebut  KPU/KIP
Tanjungpura Law Journal     Vol. 4, Issue 1, January 2020
Kabupaten/Kota
bertugas untuk membentuk  relawan  demokrasi.  Pada bagian  lampiran  surat,  yaitu  berisikan Pedoman Pelaksanaan (Relasi) Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2019, disebutkan  dasar  hukum  yang  dapat dipahami sebagai dasar hukum
pembentukan relawan demokrasi, antara lain:
1.  UU No. 7 Tahun 2017 2.  Peraturan  KPU  Nomor  05  Tahun 2008  Tentang  Tata  Kerja  Komisi Pemilihan  Umum,  Komisi  Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan  Umum  Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan  KPU  Nomor  01  Tahun 2010; 3.  Peraturan  KPU  Nomor  06  Tahun
2008  Tentang  Susunan  Organisasi
Dan  Tata  Kerja  Sekretariat  Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi  Pemilihan  Umum  Provinsi, dan  Sekretariat  Komisi  Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota; 4.  Peraturan KPU No. 10 Tahun 2018; 5.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara  Pembayaran  Dalam  Rangka Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara; 6.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor :  32/PMK.02/2018  Tentang  Standar Biaya  Masukan  Tahun  Anggaran 2019. Dapat dipahami bahwa pembentukan relawan demokrasi adalah
sebagai  wujud  prinsip  demokrasi  dalam pelaksanaan  pemilu.  Apalagi  berdasar pada regulasi yang ada, telah mengamanatkan  untuk  melaksanakan pemilu secara serentak, dengan maksud meningkatkan partisipasi masyarakat.
Namun,  jika berbagai dasar hukum tersebut ditelaah, tidak ditemukan
satupun ketentuan (Pasal), yang memberikan  dasar  hukum  pembentukan relawan  demokrasi,  baik  oleh  KPU (Pusat),  KPU  Provinsi,  bahkan  secara khusus oleh KPU Kabupaten/Kota. Sebagaimana  telah  dijelaskan  pula, bahwa  tugas  dan  tanggungjawab  untuk melakukan  sosialisasi  mengenai  pemilu, dari segala aspek, ada pada KPU. Lebih lanjut, pada Bab II Peraturan KPU No. 10 Tahun  2018  juga  ditegaskan  Sosialisasi Pemilu  dan  Pendidikan  Pemilih  Yang
Dilaksanakan Oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, Dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Berikut juga pada Pasal 5  ayat  (1)  Peraturan  KPU  No.  10  Tahun 2018 yang menegaskan sasaran pelaksanaan  sosialisasi,  salah  satunya adalah relawan demokrasi. Artinya secara normatif (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan), relawan demokrasi adalah obyek sosialisasi, bukan subyek yang
melakukan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih.
Berdasar  pada  ketentuan  yang ada,  baik  UU  No.  7  Tahun  2017  hingga pada Peraturan KPU No. 10 Tahun 2018, tidak ditemukan satupun ketentuan yang benar-benar  dapat  dijadikan  dasar,  baik implisit  maupun  eksplisit.  Ditinjau  dari perspektif  hukum  administrasi  negara, khususnya berkaitan dengan teori wewenang, maka tindakan KPU tersebut tidak dapat didasarkan pada kewenangan atribusi,  delegasi,  maupun  juga  mandat. Bahkan, tindakan tersebut dapat
dimungkinkan  sebagai  suatu  tindakan melampaui  kewenangan  ( detournement de  pouvoir ),  sebab  dalam  ketentuan peraturannya  hanya  menyebut  bahwa KPU melakukan sosialisasi, namun pada pelaksanaannya  KPU  justru  membentuk suatu badan ad-hoc yang secara khusus bertindak  untuk  melakukan  sosialisasi pemilu  dan  pendidikan  pemilih.  Tidak boleh ada tujuan atau bentuk lain, selain daripada  yang  sudah  ditetapkan  oleh peraturan perundang-undangan. 12
Berbeda dengan ketentuan mengenai  pembentukan  PPK  dan  PPS. Pada Pasal 51 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017,  secara  tegas  menyatakan  bahwa: “PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling  lambat  6  (enam)  bulan  sebelum Penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling  lambat  2  (dua)  bulan  setelah pemungutan suara”.  Begitu  juga  dengan pembentukan  PPS,  yang  diatur  pada Pasal 54 ayat (3), bahwa: “PPS dibentuk oleh  KPU  Kabupaten/Kota  paling  lambat 6 (enam) bulan sebelum
Penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling  lambat  2  (dua)  bulan  setelah  hari pemungutan suara”.  Artinya,  secara atributif,  terdapat  legitimasi  dalam  hal pembentukan kedua badan ad-hoc tersebut. Terdapat  ketentuan  yang jelas, bahkan  hingga  pada  janga  waktu pembentukan dan pembubarannya.
12 Philupus  M.  Hadjon, et.all. ,  2008, Pengantar Hukum  Administrasi  Indonesia,  Introduction  to  the Indonesian Administrative Law , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 277.
Bahkan  turut  pula  disertakan  tugas  dan wewenangnya,  yang  salah  satunya  juga turut melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu. Menjadi
relevan  dan  sinkron  jika  kemudian  pada aturan  yang  lebih  rendah,  seperti Peraturan KPU, dibentuk peraturan teknis yang mengarah pada peran dari PPK dan PPS, khususnya jika dihubungkan dengan hubungan KPU.
Pada kondisi inilah muncul bentuk ketidakjelasan dasar dikeluarkannya surat KPU Nomor: 32/PP.08- SD/06/KPU/I/2019,  tertanggal  9  Januari
2019,  khususnya  dari  perspektif  hukum. Menjadi  pertanyaan  besar  berkaitan dengan daya ikat dan kekuatan berlakunya, khususnya jika dihubungkan dengan UU No. 7 Tahun 2017. Sekalipun dalam  Pasal  15  ayat  (2)  huruf  f, disebutkan  bahwa: “pendidikan  pemilih dapat  idlakukan  melalui  pembentukan agen/relawan demokrasi”,  tetap  harus mengacu  pada  kesesuaian  peraturan perundang-undangan. Pembentukan suatu  badan  atau  lembaga  publik (negara),  baik  yang  bersifat  permanen maupun ad-hoc , juga harus
menyesuaikan  dengan  lingkup  dan  arah kinerjanya. Perlu juga diperhatikan mengenai  kewenangan  pembentukan lembaga,  didasarkan  pada  undang- undang dasar, undang-undang,
peraturan pemerintah atau yang lainnya, sebab  terdapat  kondisi  tersendiri  yang harus diperhatikan. 13
Mencermati pada
tugas, wewenang,  lingkup  wilayah  kerja,  pola hubungan dengan KPU Kabupaten/Kota, serta teknis pembentukan relawan demokrasi  yang  telah  dituangkan  dalam pedoman teknis, maupun pada pelaksanannya, maka keberadaan relawan  demokrasi  dapat  disejajarkan dengan  PPK.  Bahkan  hubungan  antara KPU/KIP Kabupaten/Kota
dengan relawan  demokrasi,  bersifat top-down , langsung  tanpa  ada  perantara.  Artinya, dengan  adanya  bentuk  yang  semacam itu,  tidak  tepat  jika  secara  serta  merta pembentukan relawan demokrasi langsung  dituangkan  dalam  peraturan yang  sebenarnya  bersifat  teknis  dan kurang
mempunyai legitimasi.
Dibandingkan dengan pembentukan PPK dan  PPS  yang  secara  atributif  melalui undang-undang,  yaitu  UU  No.  7  Tahun 2017.  Menjadi  tidak  relevan  dan  tidak sesuai  dengan  UU  No.  7  Tahun  2017. Bagaimana mungkin suatu badan ad-hoc , yang  lingkup  kerjanya  meliputi  satu kabupaten/kota,  mempunyai  tugas  dan wewenang  untuk  melakukan  sosialisasi pemilu  dan  pendidikan  pemilih,  serta mempunyai  hubungan  langsung  dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota, hanya
13 Jimly  Asshiddiqie,  2010, Perkembangan  & Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Amandemen , Jakarta: Sinar Grafika, hal. 37
14 Surat  Edaran  Bukan  Peraturan  Perundang- Undangan,
dibentuk  berdasarkan  surat  edaran. Mengingat  bahwa  dalam  Peraturan  KPU No.  10  Tahun  2018,  tidak  langsung disebutkan bahwa pembentukan relawan demokrasi dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota  di  seluruh  Indonesia. Padahal  PPK  dan  PPS  yang,  lingkup wilayah  kerjanya  lebih  rendah  dari relawan demokrasi, dibentuk berdasarkan undang-undang. Tentu menimbulkan disharmonisasi. Dari  perspektif  teori  peraturan perundang-undangan, pembentukan surat KPU
Nomor:
32/PP.08-
SD/06/KPU/I/2019,  tertanggal  9  Januari 2019,  juga  menimbulkan  problematika ketidaksesuaian  substansi  dan  tujuan. Pembentukan  sebuah  surat  (termasuk surat edaran) dari lembaga negara, harus didahului  dengan  adanya  kejelasan rumusan  dalam  peraturan  perundang- undangan, sehingga pada saat dituangkan  dalam  surat,  sifatnya  hanya mempertegas,  dan  memperjelas  aspek operasionalnya.  Adanya  sebuah  surat yang  dikeluarkan  lembaga  negara,  tidak boleh  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang, peraturan pemerintah. 14
Ketika  muncul  surat  dari  KPU  (pusat) yang
mengharuskan
KPU/KIP Kabupaten/Kota  membentuk  relawan demokrasi,  maka  secara  normatif  dalam
www.hukumonline.com/berita/baca/hol18765/surat- edaran-bukan-peraturan-perundangundangan, diakses tanggal 16 Maret 2018
peraturan
perundang-undangan, khususnya dalam UU No. 7 Tahun 2017, sudah  harus  ada  kewenangan  untuk melakukan itu.
Sebagai  sebuah  perbandingan, terdapat  surat  KPU  Nomor  241/PP.05- SD/01/KPU/II/2019, tertanggal 9 Februari 2019  tentang  Pembentukan  Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
(KPPS). Secara normatif, aturan tentang pembentukan  KPPS  ini  telah  ada  pada Pasal 59 UU No. 7 Tahun 2017. Artinya, pembentukan surat tersebut sudah sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundangan-undangan.  Surat  hanya bersifat memastikan dan memberi arahan operasional.  Dasar  legitimasinya  sudah dibentuk terlebih dahulu.
Bukan kewenangan pembentukan yang didasarkan  pada  surat.  Apalagi  surat
bukan masuk kategori peraturan
perundang-undangan. Menjadi
bertentangan  dan  disharmoni  ketika sebuah surat justru dijadikan dasar dalam menyusun kewenangan
yang sebelumnya atau pada peraturan perundang-undangan  tidak  ditetapkan untuk  itu.  Sekalipun  (jika)  suatu  surat (dianggap)  sebagai  suatu  aturan,  tetap saja  secara  substansi  bertentangan dengan  aturan  yang  lebih  tinggi,  berlaku asas lex  superior  derogate  legi  inferior , dengan prinsip peraturan yang kedudukannya lebih tinggi,
mengesampingkan  peraturan  yang  lebih
15 Sirajuddin, et.all .,  2016, Legislative  Drafting,
Pelembagaan Metode Partisipatif
dalam
rendah, khususnya jika ditemukan adanya pertentangan. 15
Pada kondisi  inilah  penting  untuk melakukan  refleksi  kembali,  khususnya berkaitan  dengan  pembentukan  sebuah badan ad-hoc oleh  lembaga  negara. Adanya  disharmonisasi  pengaturan  ini, jelas  juga  menimbulkan  ketidakjelasan kedudukan relawan demokrasi, khususnya  secara  struktural  pada  KPU.
Terdapat petunjuk atau arahan pembentukan oleh KPU, namun
keberadaannya  seolah  menjadi “hantu”. Jangan sampai kondisi yang semacam ini justru
mengakibatkan turunnya kredibilitas, dan mempertanyakan tentang  profesionalitas  sebuah  lembaga negara yang menyelenggarakan pemilu.
B.  Implikasi Problematika Pembentukan Relawan Demokrasi Tidak banyak pihak yang menyoroti eksistensi  relawan  demokrasi, khususnya dari aspek hukum kewenangan  pembentukannya.  Banyak pihak  yang  lebih  berfokus  pada  tatanan penegakkan hukum pemilu, pelanggaran pemilu, PHPU, pemungutan dan perhitungan  suara,  kampanye,  hingga pada  masalah  DPT.  Padahal,  mengenai kewenangan pembentukan relawan demokrasi  ini,  menyimpan  masalah khususnya  dari  aspek  pengaturannya, yang  tentunya  berdampak  pula  pada profesionalitas  kinerja  KPU  sebagai sebuah lembaga negara. Penulis
Pembentukan  Peraturan  Perundanga-undangan , Malang: Setara Press, hal. 81
berusaha  untuk  mengkaji  pemilu  2019 dari sudut yang berbeda, yaitu mengenai eksistensi relawan demokrasi.
Harus diakui, bahwa tujuan pembentukan relawan demokrasi merupakan hal yang baik. Melalui adanya relawan  demokrasi,  setidaknya  mampu berperan  dalam  usaha  mensukseskan pemilu  dengan  meningkatkan  partispasi masyarakat.  Terbukti  dengan  naiknya partisipasi masyarakat yang menyalurkan hak  pilihnya,  mencapai  80,76%.  Hasil yang  demikian  itu  juga  tidak  lepas  dari peran  berbagai  pihak  yang  mampu membangun  koordinasi  secara  tepat. Namun,  tujuan  yang  mulia  tentang pembentukan  relawan  demokrasi  itu menjadi  kurang  relevan  ketika  secara hukum,  terdapat  masalah  dari  aspek pembentukannya.  Apalagi  pada  tatanan pelaksanaannya telah menimbulkan implikasi tersendiri, yang tentunya diakibatkan  dari  ketidakjelasan  dan disharmonisasi norma hukum
pembentukannya.
Mempertegas kembali bahwa
secara  normatif  pembentukan  relawan demokrasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat suatu disharmonisasi peraturan,  yang  justru  dipaksakan  untuk tetap dilanjutkan.
Pemberian kewenangan  melalui  sebuah  surat  oleh KPU (Pusat), juga tidak dapat dibenarkan secara hukum, khususnya dari perspektif teori kewenangan maupun teori pembentukan peraturan perundang-
undangan. Suatu surat yang dikeluarkan oleh  lembaga  negara,  bukan  termasuk dalam  peraturan  perundang-undangan, apalagi difungsikan sebagai dasar pembentukan kewenangan untuk membentuk  sebuah  badan ad-hoc ,  yaitu relawan demokrasi.
Apabila ditelaah, terdapat beberapa  implikasi  yang  ditimbulkan sebagai  akibat  disharmonisasi  tersebut. Pertama, adanya ketidakjelasan kedudukan  dalam  lingkup  KPU.  Pasal  6 UU No. 7 Tahun 2017 telah menegaskan bahwa KPU terdiri atas KPU (Pusat), KPU Provinsi,  KPU  Kabupaten/Kota,  PPK, PPS,  PPLN,  KPPS,  dan  KPPSLN. Berdasar  pada  ketentuan  tersebut,  tidak disebutkan letak atau kedudukan relawan demokrasi.  Padahal  jika  melihat  pada aspek pembentukannya, relawan demokrasi dibentuk oleh KPU, khususnya pada  tingkat  KPU/KIP  Kabupaten/Kota. Sama  halnya  dengan,  misalnya  PPK, PPS atau KPPS, yang juga dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
Sebagai salah  satu contoh kasus yang  terjadi  di  wilayah  Kabupaten Pasuruan.  Pada  saat  proses  awal bimbingan  teknis  yang  dilansungkan, pihak  KPU  Kabupaten  Pasuruan,  belum mampu menjelaskan kedudukan relawan demokrasi secara hirarkis. Barulah setelah lewat beberapa waktu,
dikonfirmasi oleh KPU bahwa kedudukan relawan demokrasi adalah sebagai mitra KPU yang mempunyai hubungan langsung  dengan  KPU,  khususnya  dari
segi pertanggungjawaban. Penjelasan itu muncul akibat adanya persoalan mengenai kedudukan relawan demokrasi dengan  PPK  di  wilayah  Kabupaten Pasuruan.  PPK  menganggap  bahwa relawan  demokrasi  bertugas  dibawah naungan  PPK,  dan  bertanggungjawab kepada  PPK.  Padahal,  maksud  dari pembentukan relawan demokrasi adalah langsung dibawah KPU Kabupaten/Kota. Kondisi demikian ini sempat menimbulkan ketegangan. Apalagi relawan demokrasi mempunyai anggaran tersendiri yang harus dipertanggungjawabkan  kepada  KPU Kabupaten Pasuruan untuk melaksanakan  sosialisasi  pemilu  dan pendidikan pemilih, sedangkan PPK tidak
lagi mempunyai anggaran untuk melakukan  sosialisasi  itu.  Kedudukan yang semacam ini bahkan tidak dijelaskan  baik  dalam  peraturan  KPU, maupun pada surat yang dikeluarkan oleh KPU, berikut dengan lampirannya.
Kedudukan  tersebut  dapat  digambarkan sebagai berikut:
Berdasar  pada  gambar  tersebut, dipahami  bahwa  KPU  pada  tingkat Kabupaten/Kota,  mempunyai  kedudukan yang tinggi. Berperan sebagai
penanggungjawab tugas relawan
demokrasi.  Namun,  secara  struktural, relawan  demokrasi  tidak  berada  dalam lingkup  struktural  KPU  atau  bahkan masuk  sebagai  unsur  penyelenggara pemilu.  Uniknya,  kedudukan  antara relawan  demokrasi  dengan  PPK,  adalah sejajar.  Relawan  demokrasi  melakukan koordinasi  dengan  PPK,  khususnya dalam  melakukan  kegiatan  sosialisasi. Relawan demokrasi, maupun PPK mempunyai  tugas  masing-masing,  dan bersifat independen.
Hanya saja, kondisi yang demikian  itu  tidak  ditegaskan  secara normatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan,  ataupun  dalam peraturan  kebijakan.  Kondisi  struktural tersebut  justru  dipahami  dalam  tatanan pelaksanaannya. Tidak heran jika kemudian pada tatanan pelaksanaannya justru menimbulkan konflik secara horizontal maupun vertikal, yaitu relawan demokrasi  dengan  KPU,  atau  bahkan relawan demokrasi dengan PPK.
Kedua, ketidakjelasan tugas,
wewenang  dan  pertanggungjawaban. Apabila membandingkan
dengan, misalnya PPK, PPS, maupun juga KPPS, terdapat ketentuan yang secara jelas dan berkepastian  perihal  tugas,  wewenang, maupun  kewajibannya  dalam  UU  No.  7 Tahun  2017.  Menjadi  suatu  hal  yang kontradiksi,  dan  menimbulkan  suatu problematika  baru  jika  tugas  yang melekat  pada  relawan  demokrasi  hanya dituangkan  melalui  surat  dan  sebuah pedoman  teknis,  yang  tidak  mempunyai

## KPU/KIP Kabupaten/Kota
Relawan PPK
kekuatan  mengikat  dan  keberlakuan secara  hukum.  Padahal  peran  relawan demokrasi sangat krusial, dengan
berhadapan langsung
kepada masyarakat  yang  mempunyai  hak  pilih.
Secara  umum  mereka  berperan  untuk menyampaikan materi (melakukan
sosialisasi),  tentang  penyelenggaraan pemilu  dan  pendidikan  pemilih.  Bahkan dalam  pedoman  teknis  juga  disebutkan bahwa relawan demokrasi juga melakukan peragaan atau simulasi teknis tentang pemilu.
Peran krusial ini, tentu dimaksudkan sebagai
langkah meningkatkan  partisipasi  masyarakat dalam  menyalurkan  hak  pilihnya,  maka idealnya  perlu  dikonstruksikan  dalam aturan  yang  lebih  mempunyai  daya  ikat dan  ada  kepastian  hukum.  Dasar  teori kepastian  hukum  menekankan  bahwa, “ the  principle  of  legal  certainty  requires that rules of law be clear and precise and predictable  in  their  effect,  so  that interested  parties  can  ascertain  their position in situations and legal relationships ”. 16 Dapat  dipahami  bahwa melalui  adanya  kepastian  hukum  dapat diperoleh  tata  hubungan  yang  jelas, termasuk berkaitan dengan tugas, kedudukan hingga pada pertanggungjawabannya. Ketiga, berdasar pada surat KPU Nomor:
32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019, tertanggal  9  Januari  2019,  secara  jelas
16 Pablo  Martin  Rodriguez,  2015, “The  Principle  Of Legal Certainty And The Limits To The Applicability
mengarahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk membentuk relawan demokrasi. Namun, tidak pernah ada  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai mekanisme  pembubarannya.  Padahal relawan  demokrasi  ini  bukanlah  suatu badan/kelompok  permanen,  sehingga perlu  juga  dilakukan  pembubaran,  baik secara de facto, melalui proses seremoni sebagaimana ketika awal pembentukkannya,  maupun de  jure melalui peraturan KPU/KIP Kabupaten/Kota.  Salah  satu  kasus  yang terjadi adalah di KPU Kabupaten Pasuruan,  sejak  adanya  pengumaman
KPU Kabupaten Pasuruan Nomor: 090/PP.08.Pu/3514/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Hasil Seleksi Relawan Demokrasi 2019, dan
dilanjutkan  dengan  Pengukuhan  pada tanggal  23  Januari  2019,  sebagaimana dimuat  dalam  surat  KPU  Kabupaten Pasuruan Nomor: 099/PP.07- Und/3514/KPU-Kab/I/2019, sampai
dengan  pelaksanaan  pemilu  17  April 2019,  serta  dua  bulan  setelah  tanggal pemilu tersebut, belum pernah dilangsungkan pembubaran relawan demokrasi.  Artinya,  sampai  tulisan  ini disusun,  menandakan  bahwa  relawan demokrasi  KPU  Kabupaten  Pasuruan, masih terikat baik hak dan kewajibannya. Berbeda  dengan  misalnya  PPK,  PPS ataupun  KPPS,  yang  ada  mekanisme
Of EU Law”, Cahiers De Droit Europeen Vol. 10, hal.
serta prosesi pembentukan dan pembubaran.
Kondisi demikian ini jelas semakin memperkuat bentuk disharmonisasi pengaturan mengenai pembentukan relawan  demokrasi.  Hal  ini  bukanlah sesuatu  yang  dapat  diremehkan,  sebab dapat memunculkan efek domino, khususnya dalam kaitan dengan kredibilitas sebuah lembaga negara.
Berdasar  pada  implikasi  inilah, maka  dalam  tatanan  pembangunan hukum  ke  depan  ( ius  constituendum ), perlu  diperhatikan  kembali  mengenai aspek  fundamental,  khususnya  dalam melakukan  pembentukan  sebuah  badan ad-hoc di lingkungan KPU, seperti halnya relawan  demokrasi.  Pertama,  berkaitan dengan landasan hukum (aspek yuridis). Mengingat  bahwa  Indonesia  adalah negara hukum, maka setiap pembentukan  kelembagaan,  baik  yang bersifat  ad-hoc  maupun  permanen, haruslah dilandasi peraturan perundang- undangan.  Adanya  regulasi  yang  jelas ( legal certainty ), menjadikan tugas, fungsi dan kedudukan relawan demokrasi dalam penyelenggaraan  pemilu  2019  menjadi jelas dan tegas. Hal ini juga meminimalisir adanya  konflik  dalam  pelaksanaannya. Perumusan regulasinya idealnya dibentuk pada satu Pasal dalam undang- undang  atau  peraturan  pemerintah.
Mempunyai relevansi
dengan pelaksanaan sosialisasi pemilihan umum.
Kedua, mempertegas dan
memperjelas struktural kelembagaannya.
Sekalipun sifatnya adalah ad-hoc , secara struktural harus dirumuskan
kedudukannya, termasuk pola hubungan dengan penyelenggara pemilu yang lain. Mengingat  bahwa  relawan  demokrasi mempunyai  peran  yang  cukup  signifikan dalam  penyelenggaraan  pemilu,  maka idealnya relawan demokrasi dimasukkan juga  sebagai  penyelenggara  pemilu dalam UU Pemilihan Umum.
Tidak menutup kemungkinan pula untuk  melakukan  perubahan  UU  No.  7 Tahun 2017 dengan memasukan relawan demokrasi  sebagai  bagian  dari  KPU, guna  memberikan  kepastian  hukum. Termasuk  memberikan  konstruksi  yang jelas mengenai tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya.
Apalagi  jika  mengingat  bahwa  secara filosofis,  maupun  sosiologis  keberadaan relawan  demokrasi  mampu  memberikan sumbangsih untuk meningkatkan partisipasi  masyarakat  dalam  pemilu. Relawan demokrasi tidak sekedar menjadi “hantu”  dalam  penyelenggaraan pemilu,  tetapi  mampu  menjadi  pioneer dalam  memajukan  dan  meningkatkan partisipasi  pemilu  di  berbagai  periode. Memperkuat legitimasi kehadiran relawan demokrasi,  secara  tidak  langsung  juga memperkuat  dasar  demokrasi  dalam bingkai kedaulatan rakyat.

## IV.  Penutup
Salah satu upaya yang dilakukan untuk  mensukseskan  pemilihan  umum serentak  adalah  melalui  pembentukan
relawan  demokrasi.  Namun  ternyata, setelah  melakukan  telaah  ditemukan adanya  disharmonisasi  pengaturannya, khususnya pada aspek pembentukan dan kedudukannya.  Surat  Komisi  Pemilihan Nomor: 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019, tertanggal  9  Januari  2019  tidak  dapat menjadi dasar dalam memberikan kewenangan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk membentuk
relawan demokrasi. Hal ini yang
kemudian juga berdampak pada
disharmonisasi kedudukan relawan demokrasi dengan badan ad-hoc lainnya, seperti PPK atau PPS.
Selain itu, akibat adanya disharmonisasi  ini  muncul  beberapa implikasi.
Pertama, adanya ketidakjelasan kedudukan relawan demokrasi dalam lingkup Komisi
Pemilihan Umum, khususnya pada tingkat Kabupaten/Kota. Kedua, ketidakjelasan  tugas,  wewenang  dan kewajiban yang diberikan kepada relawan demokrasi. Ketiga,
ketidakjelasan  status  relawan  demokrasi akibat  tidak  adanya  proses  dan  dasar pembubaran  yang  jelas.  Berdasar  pada uraian  tersebut,  maka  perlu  dilakukan pembenahan, baik secara yuridis maupun kelembagaan. Hal ini dimaksudkan  untuk  memperjelas  dan mempertegas
kedudukan relawan demokrasi sebagai
penyelenggara pemilu.
Bibiliografi
Buku:
Anwar  C.,  2008. Teori  dan  Hukum Konstitusi Paradigma Kedaulatan Pasca Perubahan UUD 1945, Implikasi  dan  Implementasinya  Pada Lembaga  Negara ,  Malang:  In-Trans Publishing.
Jimly  Asshiddiqie.  2005. Hukum  Tata Negara  dan  Pilar-Pilar  Demokrasi , Jakarta: Konstitusi Press.
Jimly  Asshiddiqie.  2010. Perkembangan &  Konsolidasi  Lembaga  Negara Pasca  Amandemen. Jakarta:  Sinar Grafika.
Janedrji  M.  Gaffar.  2010. Hukum  Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Komisi Pemilihan Umum. 2019. Pedoman
Pelaksanaan  Relawan  Demokrasi (Relasi) Pemilu Tahun 2019. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
Philupus M. Hadjon, et.al l. 2008. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Introduction to the Indonesian Administrative Law , Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press. Sirajuddin, et.all. 2016. Legislative
Drafting, Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundanga-undangan.
Malang: Setara Press.
Suparno, et.all. 2010. Pemilu  Untuk Pemula. Jakarta:  Komisi  Pemilihan Umum.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.
2006. Penelitian  Hukum  Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: PT Raja Grasindo Persada.
Tegus  Prasetyo.  2018. Filsafat  Pemilu.
Bandung: Nusa Media.

## Jurnal:
Pablo  Martin  Rodriguez.  2015. “The Principle Of Legal Certainty And The Limits  To  The  Applicability  Of  EU Law”, Cahiers  De  Droit  Europeen,
Vol. 10.
Ria Casmi Arrsa. 2014. “Pemilu Serentak
dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi ”. Jurnal  Konstitusi, Vol. 11, No. 3.
Internet: Anonim, “Surat Edaran Bukan Peraturan Perundang-Undangan ”, <https://www.hukumonline.com/berita /baca/hol18765/surat-edaran-bukan- peraturan-perundangundangan/>, diakses 16 Maret 2008.