Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(03), 2023, 4656-4663
Tinjauan Qawaid Fiqhiyah Muamalah Terhadap Transaksi Dropship
Alfi Nur Khoiriyah 1*) ,  Achmad Fageh 2) 1,2 Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya *Email korespondensi: alfinurkhoiriyah1234@gmail.com

## Abstract
Transactions using the dropship system have been very popular since the development of digital transactions in the marketplace. So that there is no doubt or ambiguity with this transaction, it is necessary to study the legal basis  of  muamalah  itself.  Writing  this  article  using  literature  study  as  a  method  of  writing.  There  are  three contracts that are used as an alternative to the permissibility of dropship transactions, namely salam, wakalah, and samsarah. The use of the contract can be used according to the conditions and capabilities of the people who do.

## Keywords : Qawaid Fiqhiyyah, Muamalah, E-commerce, Dropship System
Saran sitasi : Khoiriyah, A. N., & Fageh, A. (2023). Tinjauan Qawaid Fiqhiyah Muamalah Terhadap Transaksi Dropship . Jurnal ilmiah ekonomi islam, 9 (03), 4656-4663. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10657
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10657

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  bisnis  melalui  online  kini semakin  banyak  diminati  masyarakat.  Banyak kemudahan  yang  diperoleh  dari  berjualan  melalui online seperti  pemasaran  atau iklan  yang tidak perlu lagi  turun  ke  lapangan  untuk  menemui  setiap konsumen,  komunikasi  yang  dijalin  penjual  dengan pembeli  juga  bisa  dilakukan  dengan  secara virtual, bahkan penjual juga tidak perlu membuka lahan untuk membangun took namun cukup membuat toko online di sebuah aplikasi yang biasa disebut marketplace.
Globalisasi  sudah  mempermudah  semuanya. Pekerjaan  menjadi  mudah  untuk  diciptakan.  Melalui berbagai  macam marketplace sudah  bisa  menjadi seorang  pengusaha  tanpa  perlu  membangun  toko, bahkan tanpa perlu menyetok barang. Kegitan seperti itu dapat disebut sebagai dropship. Kegiatan dropship menjadi  suatu  kegiatan  baru  di  dunia  perdagangan karena penjual tidak perlu lagi menyetok barang yang akan  dijual  sebab  pelaku dropship atau dropshiper hanya  meneruskan  barang  dari  penjual  lain (supplier/agen) kepada pembeli.
Jual  beli  melalui  internet  adalah  praktik muamalah baru dalam kajian ijtihad ulama usul fiqh, dimana  harus  memperhatikan  ketentuan  prinsip  dan asas-asas muamalah yang mendatangkan kemaslahatan  sebab  transaksi  melalui  internet  tanpa
adaya  pertemuan  penjual  dan  pembeli,  dan  barang yang  dijual  hanya  ditampilkan  berupa  gambar  dan deskripsi. Hal tersebut menjadi perdebatan bagaimana sahnya transaksi dropship.
Diterima  atau  ditolaknya  akad  ditentukan  oleh terpenuhinya  rukun  dan  syarat  melaksanakan  akad. Salah  satu  yang  harus  terpenuhi  adalah  kecakapan pihak  yang  melakukan  akad,  baik  untuk  diri  sendiri atau  karena  memperoleh  kewenangan  melakukan akad serta bisa menggantikan orang lain berdasarkan perwakilan.  Artinya  kedua  pihak  yang  berakad mempunyai kecakapan dan kepatuhan untuk melaksanakan  kegiatan  transaksi  yang  ditandai dengan dewasa dan berakal.(Djuwaini 2008)
Transaksi  menggunakan  sistem dropship ini sudah  sangat  populer  semenjak  berkembangnya transaksi  digital  di marketplace .  Supaya  tidak  ada keraguan  atau  ketidakjelasan  dengan  transaksi  ini, maka perlu kajian terkait dasar hukum muamalah itu sendiri.  Maka  dalam  penulisan  ini  akan  membahas tiga  akad  terkait  bagaimana  keterkaitan qawaid fiqhiyyah dalam  sistem dropship menggunakan  tiga akad yakni salam, wakalah, dan samsarah.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah
kepustakaan ( library research ). Data yang digunakan berupa  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  jurnal penelitian terdahulu dan buku yang berasal dari media internet  seperti  Google  Schoolar  dimana  topik  yang dicari  perihal dropship , qawaid  fiqhiyah, dan  akad salam dan wakalah. Penelitian kepustakaan merupakan  penghimpunan  data  yang  menggunakan pencarian  sumber  seperti  buku,  artikel,  maupun penelitian  terdahulu  (Fadli  2021).  Pembahasan penelitian  akan  difokuskan  pada  kajian  yuridis normative  tentang  profesi dropshipper dalam ekonomi  Islam.  Sehingga  hasil  nantinya  dari penelitian ini yakni berupa kesimpulan yang subjektif perihal transaksi dropship dalam pandangan qawa’id fiqhiyah muamalah .

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Konsep Dropship dalam Marketplace
Sistem jual beli dropship ini terdapat dua pelaku usaha,  yakni  supplier  (pihak  pertama)  atau  pemilik barang dan dropshipper (pihak kedua/perantara) atau perantara. Dropship adalah  suatu  penjualan  dimana penjual  tidak  harus  mempunyai  barang  yang  dijual dan tidak perlu menangani pengiriman barang kepada konsumen,  penjual  hanya  bertugas  memasarkan mengambil untung dari produk yang ingin dijual, dan barang  tersebut  diambil  dari supplier. Pelaku  yang melakukan  pekerjaan  ini  dinamakan dropshipper. Dropshipper mempunyai  hak  untuk  memilih  dan menentukan  barang  yang  akan  dipasarkan.  Kegiatan yang  dilakukan  dalam  memasarkan  produk  hanya menggunakan  foto  barang  dari supplier, yang kemudian  diunggah  ke  semua marketplace ataupun social media yang dimiliki dropshipper.
Sistem berjualan ini adalah menjual produk tanpa harus  mempunyainya.  Terdapat  dua  macam  model kerja sama dalam transaksi dropship, yakni:
a. Pada  model  kerja  sama  yang  pertama,  pihak supplier memberikan kebebasan kepada dropshiper  untuk  menentukan  harga  jual  barang kepada konsumen. Supplier menjual harga khusus kepada dropshipper yang  kemudian  dijuala kepada konsumen dengan harga yang ditentukan sendiri  oleh dropshipper untuk  memperoleh keuntungan. Umumnya tidak ada biaya pendaftaran dan batas minimal pembelian barang pada model pertama ini.
b. Pada model kerja sama kedua, harga jual kepada konsumen ditetapkan oleh supplier sehingga tidak ada perbedaan harga jual kepada konsumen antara
supplier  dan dropshipper .  Dari  harga  jual  yang diberikan konsumen itu sudah termasuk keuntungan  untuk dropshipper .  Umumnya  pada metode  kedua  ini  terdapat  biaya  pendaftaran sebagai dropshipper dan  ada  batal  minimal pengambilan barang.
Sistem dropship ini mewajibkan konsumen untuk membayar terlebih dahulu kemudian pihak dropshipper membayar/membeli  barang  kepada supplier.  Setelah  melakukan  pembayaran  pihak dropshipper akan  menyetor  data  konsumen  kepada supplier untuk melakukan pengiriman barang kepada konsumen.  Sehingga  pengiriman  dan  pengemasan barang dilakukan oleh supplier akan tetap dengan atas nama dropshipper sebagai pernjual.
Melakukan  transaksi  dropship  tentu  terdapat keuntungan  dan  kelebihan  dibandingkan  transaksi lainnya, yaitu: akses dan pilihan produk yang beragam karena dropshipper bisa  menentukan  lebih  dari  satu supplier, tidak membutuhkan tenaga fisik yang berat karena  pihak dropshipper tidak  perlu  lagi  untuk mengemas dan mengantar produk kepada konsumen, fleksibel  karena  dapat  dilakukan  dimana  saja  dan kapan  saja,  lebih  hemat  karena  pihak dropshipper tidak  perlu  menyetok  barang  dan  tidak  perlu menyediakan  tempat  berjualan  hanya  cukup  ponsel genggam,  membantu  pihak  supplier  memperluas penjualan produk.
Dari  beberapa  keunggulan  yang  dimiliki  sistem dropship  sangat  berpeluang  dan  potensial  membuka peluang kerja karena waktu yang fleksibel dan modal yang relatif sedikit. Saat melakukan penjualan produk juga  dilakukan 24 jam  penuh  sehingga  pembeli juga leluasa  untuk  melakukan  pembelian  produk.  Pilihan produknya juga bisa bervariasi dari satu penjual saja.

## 3.2. Pandangan  Qawaid  Muamalah  Terhadap Dropship
Ada  beberapa  penelitian  yang  mengkaji  perihal sistem  dropship  ini  namun  dengan  berbagai  macam perspektif. Pada penulisan ini, penulis akan mengkaji sistem  droship  dari  pandangan  qawaid  fiqhiyah. Qawaid  fiqhiyyah  berasal  dari  bahasa  arab  yang berarti  kaidah-kaidah  fiqh.  Kata  qawaid  fiqhiyyah adalah bentuk kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni  qawaid  dan  fiqhiyyah.  Secara  bahasa,  kata qaidah  ( ةدعاق),  jamaknya  qawaid  yang  artinya  asas, landasan,  dasar,  atau  fondasi  sesuatu,  baik  yang bersifat materi, atau indrawi, maupun bersifat abstrak dan  non  indrawi  seperti  ushuludin  (dasar  agama).
Dalam  KBBI,  kaidah  berarti  rumusan  asas  yang menjadi hukum, aturan yang pasti, patokan, dan dalil.
Para  ulama  mempunyai  beberapa  perbedaan dalam  mengartikan  qawaid  fiqhiyyah.  Ada  yang mengartikan  sebagai  qadhiyah  (proposisi),  ada  yang mengartikan sebagai al-hukmu (hukum), dan ada yang menyebutnya  sebagai  al-Ashl  (pokok).  Terdapat ulama  yang  memandang  qawaid  fiqhiyyah  dengan qadhiyyah menyebut bahwa qawaid fiqhiyyah adalah aturan-aturan  yang  mengatur  segala  tindakan mukallaf. Maka qawaid fiqhiyyah adalah aturan yang berhubungan dengan tindakan mukallaf. Ulama yang menyebutkan  qawaid  fiqhiyyah  dengan  rumusan hukum beralasan bahwa qawaid fiqhiyyah merupakan aturan  yang  mengatur  tentang  hukum-hukum  syara’ sehingga  tepat  sekali  jika  diartikan  sebagai  hukum, karena  memang  mengandung  hukum-hukum  syara’. Sedangkan  mayoritas  hukum  adalah  qadhiyyah hukum  merupakan  bagian  penting  dari  sebuah qadhiyyah  yang  menjadi  parameter  dan  kebenaran sebuah qadhiyyah. Kemudian ulama yang memandang qawaid fiqhiyyah dengan sebutan al-ashl, termasuk  ulama  kontemporer,  terlebih  dahulu mengkompromikan definisi yang telah ada, kemudian mereka  melihat  bahwa  pada  dasarnya  qawaid fiqhiyyah  adalah  aturan-aturan  pokok  tentang perbuatan  mukallaf  yang  dapat  menampung  hukum- hukum syara’.(Rohayana 2008)
Kata al-qawaid terdapat pada Al-Qur’an surat al- Baqarah  ayat  127  dan  surat  an-Nahl  ayat  26  juga berarti tiang, dasar atau fondasi yang menopang suatu bangunan.  Sedangkan  kata  al-fiqhiyah  berasal  dari kata al-fiqh yang artinya paham atau pemahaman yang mendalam  (al-fahm)  yang  dibubuhi  ya’  an-nisbah untuk menunjukan penjenisan atau pembangsaan atau pengkategorian. Dengan demikian, secara kebahasaan kaidah-kaidah  fiqh  adalah  dasar-dasar,  aturan-aturan atau  patokan-patokan  yang  bersifat  umum  mengenai jenis-jenis  atau  masalah-masalah  yang  masuk  dalam kategori  fiqh.  Penetapan  rumusan  qaidah  fiqhiyyah dikategorikan  menjadi  dua,  yakni  secara  formil  dan kebendaan.
a. Secara formil
Hukum-hukum furu’ yang ada dalam untaian satu qaidah yang  memuat  satu  masalah  tertentu, ditetapkan  atas  dasar nash ,  baik  dari  al-Quran maupun Sunnah. Seperti dari Firman Allah pada surat al Bayyinah ayat 5:
َءا َ فَن ُح  َني ِ دلا ُه َ ل  َني ِصِل ْخ ُم َ َّللَّا او ُدُب ْعَيِل اَّلِإ اوُرِم ُ أ ا َم َو ِة َمِ ي َ ق ْ لا  ُني ِد َكِلََٰذَو ۚ َةاَكَّزلا اوُت ْؤُيَو َةا َل َّصلا اوُميِقُيَو Artinya:  “ Padahal  mereka  tidak  disuruh kecuali  supaya  menyembah  Allah  dengan memurnikan  ketaatan  kepada-Nya  dalam (menjalankan)  agama  yang  lurus,  dan supaya  mereka  mendirikan  shalat  dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus”
Hadis Nabi Muhammad SAW:
امنا ألا لامع تاينلاب

## Artinya: Sesungguhnya  segala  amal  itu tergantung pada niatnya
Niat  berdasarkan  istinbat  hukum  bukan hanya perihal ibadah tetapi juga perbuatan di luar ibadah  karena  niat  memiliki  arti  penting  dalam perkara  lain,  kemudian  dirumuskan  qawaid fiqhiyyah sebagai berikut:
رومالا اقمب دص اه

## Artinya: “ Setiap perkara tergantung kepada maksud mengerjakannya”
Untuk  mempermudah  istinbat  dan  ijtihad terhadap  qawaid  fiqhiyyah  maka  dilakukan berdasarkan al-Quran dan Sunnah.
b. Secara kebendaan
Dasar  materiil  atau  bahan-bahan  yang dijadikan rumusan qaidah, Para ulama adakalanya mengambil dari sebuah Hadis, seperti qaidah yang berbunyi:

## ررضلا لازي
Artinya: “ Kemudharatan itu harus dihilangkan” Qaidah tersebut berasal dari Hadis Rasulullah Muhammad SAW.;
ال ررض الو رارض ) هاور نبا ام هج ( Artinya:  “ Tidak  boleh  membuat  mudharat diri sendiri dan tidak boleh
memudlaratkankan orang lain.”
Kaidah  yang  berasal  dari  Hadis  tersebut berlaku untuk semua bidang hukum, baik ibadah, muamalah, munakahat maupun jinayat.
Disamping  qaidah  fiqhiyyah  yang  dirumuskan
dari  lafazh  Hadis,  seperti  di  atas,  maka  dapat dipastikan  bahwa  qaidah  fiqhiyyah  itu  hasil perumusan ulama. Kemudian bagaimana pandangan  kaidah  qawaid  fiqhiyyah  terhadap berbagai macam transaksi jual beli kontemporer, salahsatunya sistem dropship.
Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Muflihatul Bariroh  (2016)  mengungkapkan  terdapat  tiga  akad yang dapat digunakan dalam transaksi dropship, yakni salam, wakalah, dan samsarah.
a. Salam
Akad salam adalah  perjanjian  yang  diawai dengan  pembayaran  terlebih  dahulu  sebelum melakukan  penyerahan  barang  diakhir  transaksi sesuai  dengan  kesepakatan  bersama.  Ahli  fiqh menyebut akad ini dengan “penjualan butuh” (bai’ al-Muhawij)  (Yazid  2017).  Karena  penjualan yang  didukung  oleh  kebutuhan  mendesak,  baik pihak  penjual/perantara  dan  konsumen  (Al- Muqtadir 2006).
Adapun  rukun  dalam  akad salam yakni: muslam (pembeli/konsumen) pihak yang memesan/membeli/membutuhkan
barang,
muslam  ilaih (penjual)  pihak  yang  menjadi dropshipper ,  terdapat  harga  jual  atau tsaman, muslam  fiih objek  yang  dijual  oleh dropshipper , dan shigat (perjanjian) ijab qabul (Veithzal Rivai 2012).  Terdapat  syarat-syarat  sah  yang  harus terpenuhi  juga  yakni:  pihak  yang  terlibat disyaratkan  berakal,  dewasa,  dan  baligh.  Barang yang  dijual  harus  jelas  dari  jenis,  ciri-ciri,  dan ukurannya. Modal atau uang diserahkan seluruhya ketika akad dan disyaratkan jelas dan terukur. Ijab qabul  atau  perjanjian  harus  dinyatakan  dengan jelas,  sejalan,  dan  terpisah  sebab  hal  yang mengalihkan dari maksud akad.(Syafi’ie 2004)
Pada transaksi dropship dapat menggunakan akad  salam  karena  pada  akad  ini  menggunakan sistem  pesanan.  Pembayaran  transaksi  salam dilakukan  ketika  akad  sedang  berlangsung  dan penyerahan barangnya membutuhkan jeda waktu tertentu  setelah  pelunasan  maka  sama  halnya dengan  dropship,  konsumen  akan  membayar barang  yang  ingin  dibelinya  lalu  barang  akan datang  dengan  rentang  waktu  tertentu  sesuai dengan  kesepakatan.  Dalam  rentang  waktu tersebut dropshipper akan  memesan  barang kepada pihak supplier yang sebelumnya dropshipper telah melakukan kerja sama dan izin
kepada  supplier  untuk  menjadi  mitra,  sehingga barang  yang  telah  dipesan dropshipper akan dikirim  oleh  supplier  kepada  konsumen  dengan atas  nama  pengirim dropshipper .  Maka  menurut penelitian  yang  dilakukan  Muflihatul  Bariroh akad  salam  dapat  digunakan  sebagai  solusi  dan alternatif  ketika  melakukan  transaksi  dropship. (Bariroh 2016)
Pada  penelitian  lain  yang  dilakukan  Dwi Rani  Ambarwati  mengatakan  bahwa  transaksi dropship  mengandung  unsur  ketidakjelasan karena  pihak dropshipper tidak  mengetahui kondisi barang yang dijual. Unsur ketidakpastian ( gharar )  pada  barang  yang  dijual dropshipper karena  barang  yang  dikirim  kepada  konsumen dilakukan  oleh  supplier,  sehingga dropshipper tidak mengetahui secara pasti apakah barang yang dikirim  kepada  konsumen  sesuai  baik  dari  segi ukuran,  warna,  ataupun  kualitas.(Ambarwati 2019)
Maka  kegiatan  dropship  dapat  dikatakan salam  apabila  telah  memenuhi  syarat  dan ketentuan akad. Untuk itu syarat muslam fiih atau barang  pesanan  harus  jelas,  semua  pihak mengetahui  kadar  barang  pesanan,  barang diterima  konsumen  sesuai  dengan  waktu  yang ditentukan,  dan  barang  yang  dipesan  konsumen menjadi  sesuatu  yang  menjadi  tanggungan dropshipper . (Yazid 2017)
Pandangan qawaid fiqhiyah terkait hal ini ada pada kaidah yang berbunyi:
ً ةل َّ صا َخ  ْوأ تَنا َ ك ًة َّم ا َع ِة َرو ُر َّضلا َ ةِل ِزن َم ُ ل َّزَنُت ةجاَحلا
“ Hajat  itu  didudukkan  pada  kedudukan dharurat baik umum maupun khusus ”
Dari kaidah di atas, hajat merupakan keadaan untuk seseorang boleh melakukan perbuatan yang tidak  sesuai  dengan  hukum  islam  yang  berlaku, sebab untuk menghindari kesulitan dan kesusahan.  Sedangkan  dharurat  merupakan tindakan  yang  berlawanan  dengan  hukum  untuk menghindari  bahaya  yang  akan  timbul  pada dirinya.  Sehingga  keringanan  dan  kemudahan tidak sebatas dharurat saja, tetapi juga pada hajat.
Dasar  dari  kaidah  tersebut  berasal  dari  Al- Qur’an  surah  al-Baqarah  ayat  231  dan  Hadits Rasulullah  saw  yang  diriwayatkan  dari  Ahmad bin Hanbal dari Ibnu Abbas, berikut ini:
ْ او ُدَت ْعت َّ ل َ أرا َر ِض  َّن ُهوُك ِسمُت اَلَو
“ janganlah  kamu  rujuki  mereka  untuk memberi  kemudharatan  karena  dengan demikian  kamu  menganiaya  mereka. ”  (Q.S al-Baqarah 2: 231)
َرا َر ِض ا َ ل َو  َر َر َضا َ ل
“ Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh (pula) saling membahayakan. ” (H.R Ahmad bin Hanbal dari Ibnu Abbas).
Selain Al-Qur’an dan Hadits, ada juga Ijma’ diperbolehkannya  akad  salam  yang  dikutip  dari Ibn  Mundzir  menjelaskan  bahwa  jual  beli  salam diperbolehkan apabila pengecualian dari ketentuan umum, yaitu tidak boleh apabila barang belum  ada  ( ma’dum )  karena  akad  salam menguatkan mashlahat sebagai keringanan ( tarkhish ) dan kemudahan ( taisir ) bagi manusia.
Transaksi jual beli dianggap sah apabila telah memenuhi rukun  dan  syarat  jual  beli.  Salah satu yang  harus  terpenuhi  adalah  barang  yang  dijual belikan harus ada dan telah berwujud. Tidak ada alasan  untuk  melakukan  kemudahan  yang melanggar  hukum  kecuali  dharurat.  Akan  tetapi untuk  kelangsungan  hidup  dan  menghilangkan kesulitan dan kesusahan maka dibolehkannya jual beli walaupun objek yang diperdagangkan belum berwujud,  seperti  pada  akad  salam  yang diterapkan pada transaksi dropship.
Pada  penelitian  yang  dilakukan  Dian  dan Fauzan (2023) transaksi dropship cenderung pada akad  salam  pararel  dimana  konsumen  memesan dan  membayar  kepada dropshipper kemudian dropshipper memesan  barang  kepada  supplier.
Sehingga  supplier  berperan  sebagai  penjual pertama  dan dropshipper sebagai  perantara  atau penjual  kedua.  Dapat  disimpulkan  bahwa dropshipper tidak mempunyai modal dan barang jualan.  Apabila dropshipper tidak  mengetahui secara  penuh  terkait  barang  yang  dijual  kepada konsumen dapat menjadi celah ketika melakukan akad salam pararel ini. Karena konsep akad salam adalah jual beli pesanan maka dropshipper harus memastikan  kepada  pihak  supplier  perihal keberadaan  barang  dan  juga  kejelasan  bentuk barang yang akan ditawarkan kepada konsumen.(Pramayanti and Januri 2023)
b. Wakalah
Wakalah artinya  pernyertaan  ( al  Tafwidh ) dan  pemeliharaan  ( al-Hifdh ).  Secara  harfiah
wakalah artinya  menjaga,  menahan,  atau penerapan  keahlian  atas  nama  orang  lain (Muhammad  2009). Wakalah merupakan  akad yang  memberikan  atau  memindahkan  kekuasaan untuk  melakukan  suatu  muamalah  dan  yang memberikan  kuasa  tidak  melakukan  muamalah tersebut. Akad wakalah dapat dilakukan seseorang  apabila  ia  membutuhkan  orang  lain untuk melaksanakan suatu muamalah.
Rukun dari akad wakalah meliputi: muwakkil (orang  yang  memberi  kuasa), wakil (orang  yang diberi kuasa), taukil (perkara/objek yang dikuasakan), ijab
dan
qabul (perjanjian/kesepakatan).  Dari  rukun  tersebut terdapat syarat sah wakalah yang harus dipenuhi. Pihak muwakkil dan wakil harus berakal, dewasa, mengetahui objek/kegiatan yang menjadi tanggung  jawab.  Perkara  yang  diwakilkan  harus jelas,  mampu  dikerjakan  oleh wakil, mubah  dan sesuai  syra’,  dan  kepemilikan  sah  dimiliki muwakkil . Ijab dan qabul disepakati kedua pihak. Apabila pelaksanaan akad wakalah dijadikan  alternatif  dalam  transaksi  dropship, maka  pihak  supplier  menjadi muwakkil dan dropshipper sebagai wakil.  Dropshipper akan menjualkan barang milik supplier, dimana barang yang  dijual sudah tersedia serta jelas  bentuknya. Karena dropshipper berperan sebagai wakil yang bertugas menjualkan barang, maka dilarang untuk mengambil upah atau keuntungan dari harga yang sudah ditentukan oleh pihak supplier. Dropshipper akan  memperoleh  keuntungan berdasarkan  kesepakatan  sebelumnya.  Tetapi dropshipper juga  mempunyai  peluang  untuk memperoleh  keuntungan  apabila  menjalankan akad wakalah  muthlaqoh yang  artinya  tidak terikat  dengan  syarat  tertentu,  termasuk  dalam menentukan  harga  jual  (Pramayanti  and  Januri 2023).  Selain  menjaga  harga  dari supplier, dropshipper juga  harus  memastikan  keberadaan barang  yang  dijual  karena  salah  satu  syarat  sah dari wakalah adalah  adanya  kejelasan  wujud barang  baik  ukuran,  warna,  atau  ciri  lainnya. Kepemilikan juga sepenuhnya milik supplier atau muwakkil.
Keterkaitan wakalah sebagai  alternatif  jual beli  kontemporer dropship, dapat  dikaitkan dengan kaidah berikut:
ِة َ قِبا َّسلاِِ َ ةلاكِولاك ُةَق ِحا َّللا ُةَزاج ِالا
“ Izin yang datang kemudian sama kedudukan hukumnya  dengan  perwakilan  yang  telah dilakukan lebih dahulu. ”
Pada  kaidah  tersebut  terdapat  melarang menciptakan syara’ atas  harta  atau  hak  milik orang  lain  tanpa  adanya  persetujuan.  Jika bertindak  demikian,  maka  tidak  dibenarkan  oleh hukum  islam.  Adapun  dasar  dari  kaidah  di  atas, yakni  surah  al-Kahfi  ayat  19  dan  Hadits  yang diriwayatkan al-Baihaqy dari Jabir ra.
ۖ ْمُتْثِب َ ل ْم َ ك ْم ُهْن ِم ٌ لِئا َ ق َ لا َ ق ۚ ْم ُهَنْيَب او ُ لَءا َسَتَيِل ْم ُهاَنْث َعَب  َكِل ََٰذَكَو
ْمُتْثِب َ ل اَمِب ُم َ لْع َ أ ْم ُ كُّب َر او ُ لا َ ق ۚ ٍم ْوَي  َض ْعَب  ْو َ أ ا ًم ْوَي اَنْثِب َ ل او ُ لا َ ق َٰى َ كْز َ أ اَهُّي َ أ  ْر ُظْنَي ْ ل َ ف ِةَني ِد َم ْ لا ى َ لِإ ِه ِذ ََٰه ْمُكِق ِر َوِب ْم ُ كَد َح َ أ اوُث َعْبا َ ف
ْم ُ كِب َّ ن َر ِع ْش ُي اَلَو  ْف َّطَلَتَيْلَو ُهْنِم  ٍقْزِرِب ْم ُ كِت ْ أَي ْ ل َ ف ا ًما َع َط
ا ًد َح َ أ
Artinya: “ dan demikianlah Kami bangunkan mereka  supaya  mereka  saling  bertanya diantara  mereka sendiri .  Berkatalah  salah seorang  diantara  mereka.  Sudah  berapa lama  kamu  berada  (di  sini)?.  Mereka menjawab:  “Kami  berada  (di  sini)  sehari atau  setengah  hari”.  Maka  suruhlah  salah seorang  diantara  kamu  untuk  pergi  ke  kota dengan  membawa  uang  perakmu  ini,  dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih  baik,  maka  hendaklah  ia  membawa makanan  itu  untukmu,  dan  hendaklah  ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali- kali menceritakan tentangmu kepada seorangpun”. (Q.S. al-Kahfi 18:19)
ُت ْد َر َ أ : َ لا َ ق  ُث ِ د َح ُ ي ُه َع ِم َس ُهَّن
َ أ ِ َّ للَّا ِدْب َع  ِنب  ِرِبا َج ن َع
ملسو هيلع َّ للَّا يلص  َّي ِب َّنلا  ُتْيَت َ أ َ ف  َرَبي َخ ي َ لِإ  َجوُر ُخْلا
: َ لا َ ق َ ف  َرَبي َخ ى َ لِإ  َجوُر ُخلا  ُتد َر َ أ ي ِنِإ : ُتلُق َو ِهيلَع  ُتمَّل َسَف
ا ً ق ْس َو  َر َش َع َة َسم َ خ ُهن ِم ْ ذ ُ خ َ ف ى ِلي ِكَو َتيَتأ اَذِإ “ Dari  Jabir  bin  Abdullah  ra.  Berkata:  Aku keluar  pergi  ke  Khaibar,  lalu  aku  datang kepada  Rasulullah  saw.  Maka  beliau bersabda: Bila kamu datang pada wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq. ” (HR. al-Baihaqy).
Wakil yang  diberikan  hak  untuk  mengatur objek  harus  tetap  pada  batasnya.  Apabila melampaui  batas,  maka  hak  untuk  mengatur tersebeut tidak dibenarkan. Menurut Hanafi, wakil adalah seseorang yang menempati diri orang lain dalam tasharruf (pengelolaan).  Dan  menurut Syafi’iyah, wakil adalah  suatu  ibarah  seseorang menyerahkan  sesuatu  pada  yang  lain  untuk dikerjakan  ketika  hidupnya.  Maka  definisi  wakil adalah  penyerahan  seseorang  pada  orang  lain untuk melakukan sesuatu.
Seorang dropshipper dalam akad wakalah ini apabila  menjadi  perwakilan supplier untuk menjual barang tanpa adanya ikatan harga tertentu dan  pemabayaran  lunas  atau  angsuran,  maka dropshipper harus  tetap  menjual  dengan  harga pada umumnya supaya menghindari kecurangan. Ketentuan harga ini ada pada pihak droshpper lain halnya  dengan  keadaan  barang.  Risiko  dan tanggung jawab kondisi barang ada pada supplier, karena supplier menjadi  pihak muwakkil yang memiliki  hak  atas  barang  yang  ditawarkan. Supplier wajib  mempunyai  stok  barang  dan menjamin  kondisi  barangnya  sesuai  apa  yang ditawarkan  pada  konsumen.  Tidak  sah  akad  jual beli wakalah apabila  barang  belum  mutlak dimiliki  oleh  penjual.  Jika  hal  tersebut  terjadi maka akan timbul penipuan dan kecurangan. c. Samsarah
Samsarah dalam  bahasa  Arab  berasal  dari kata simsar yang  artinya  perantara.  Awal  mula samsarah ini  artinya  orang  yang  membantu menjual  gandum  dari  petani  kepada  orang-orang namun  berubah  makna  yang  dipahami  sebagai suatu  cara  untuk  mendapatkan  harta  dengan bekerja  kepada  orang  lain  dengan  upah,  baik untuk urusan
menjual atau membelikannya.(Hanifuddin 2014)
Adapun  rukun  dan  syarat  yang  harus dipenuhi ketika melaksanakan samsarah. Ijab dan qabul kesepakatan dan perjanjian yang dilakukan secara ridha oleh orang yang mewakilkan kepada pihak  yang  diwakilkan.  Pihak  yang  berakad, adanya orang yang pemberi kuasa ( muwakkil ) dan orang  yang  menerima  kuasa  (wakil),  objek  akad yang  bersifat  nyata,  dapat  diserahkan,  dan  hal yang halal.
Yang  menjadi  pembeda  antara wakalh dan samsarah adalah  jika wakalah memperbolehkan wakil melakukan operasionalnya sesuai ketentuan
yang diberikan muwakkil, sedangkan simsar tidak menjual/membeli dan tidak ada kuasa atas objek akad, hanya menjadi perantara antara penjual dan pembeli.  Kemudian  untuk  pihak wakil tidak memperoleh  keuntungan  namun  memperoleh ujrah atau upah apabila telah berhasil menyelesaikan  pekerjaan  dengan  baik.(Bariroh 2016)
Terdapat kaidah yang mendukung samsarah bisa  menjadi  alternatif  akad  untuk  melakukan sistem dropship.
ا َه ِمي ِرح َ ت ى َ لَع ٌ لْيِل َد  ُّل ُدَي  ْن َ أ اِ لا ِة َحاَبا َ لا  ِة َ ل َم ا َع ُملا يِف ُ لص َ ألا
“Hukum asal  muamalah  adalah  boleh hingga ada dalil yang mengharamkannya. ”
Dari  kaidah  tersebut  dapat  dijadikan pegangan untuk kebebebasan melakukan transaksi  ekonomi,  selama  bentuk  kegiatannya tidak  mengandung  unsur-unsur  larangan  hukum islam. dasar pokok dari kaidah di atas berasal dari Al-Qur’an suarh al-Maidah ayat 87 dan
ا َ ل َو ْم ُ ك َ ل ُ َّ للَّا َّ ل َح َ أ ا َم  ِتاَبِ ي َط اوُم ِ رَح ُ ت ا َ ل اوُن َمآ  َني ِذ َّ لا اَهُّي َ أ اَي َني ِدَت ْع ُم ْ لا  ُّب ِح ُ ي ا َ ل َ َّ للَّا َّ نِإ ۚ او ُدَت ْعَت
Artinya  :  “ Hai  orang  orang  yang  beriman, janganlah  kamu  haramkan  apa-apa  yang baik yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas.
Sesungguhnya  Allah  tidak  menyukai  orang- orang yang melampaui batas. ”
ىِف ُ َّ للَّا َّ ل َحأ ا َم ا َّ لِإ ُّ ل ِح ُ أ ا َ ل ىَّن َ أ م لس و هيلع َّ للَّا لوسر لاق
ِهِبا َتِك ىِف  ُ َّللَّا  َم َّرَح اَم َّ لاِإ  ُم ِ ر َح ُ أ ا َ ل َو ِهِبا َتِك
“ Rasulullah saw. Berkata: Bahwasannya aku tidak  menghalalkan  apa  yang  dihalalkan Allah dalam kitab-Nya. Dan tidak mengharamkan kecuali apa yang
diharamkan Allah dalam kitab-Nya. ”
Para  ulama  memperbolehkan samsarah karena  pihak wakil berjasa  dalam  memasarkan barang hingga terjual kepada konsumen.
Samsarah termasuk bekerja yang bisa digunakan untuk  memiliki  harta  secara  sah  menurut syara’ (Hanifuddin 2014) . Samsarah merupakan perantara  antara  penjual  dan  pembeli  untuk mencapai  keridhaan  semua  pihak  maka  terdapat imbalan  jasa  berupa  upah  atau  komisi.  Praktik
samsarah dalam kajian fiqih muamalah termasuk akad ijarah baik sewa menyewa maupun upah.
Apabila  diterapkan  sebagai  alternatif  pada sistem dropshipping, maka harus ada kesepakatan antara supplier sebagai muwakkil dan dropshipper sebagai wakil. Atas  kerjasama  ini, dropshipper hanya mempunyai kewenangan untuk memasarkan objek akad dan mendapatkan upah di setiap kerberhasilannya menjual objek akad.

## 4. KESIMPULAN
Dari pemaparan penulisan melalui studi literatur di  atas,  transaksi dropshipping dapat  menggunakan salam,  wakalah, dan samsarah sebagai  alternatif melakukan transaksi yang sah. Karena pada dasarnya semua  akad  transaksi  itu  diperbolehkan  kecuali terdapat  hal  yang  menyebabkan mudharat seperti penipuan, ketidakjelasan, dan riba. Penggunaan akad dalam  melakukan  sistem dropship harus  dipilih  dan dilakukan  secara  ridha  antara dropshipper dengan supplier untuk terpenuhinya syarat sah dalam akad.

## 5. REFERENSI
Al-Muqtadir, Ibrahim bin Fatih bin Abd. 2006. Uang
Haram . Jakarta: Amzah.
Ambarwati,  Dwi  Rani.  2019.  “Analisis  Jual  Beli
Online Dengan Menggunakan Sistem
Dropshipping  Dalam  Kajian  Ekonomi  Islam.”
UIN Sumatra Utara.
Bariroh,  Muflihatul.  2016.  “Transaksi  Jual  Beli
Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah.” Ahkam 4 (2): 199–216.
Djuwaini,  Dimyauddin.  2008. Pengantar  Fiqh Muamalah . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Fadli,  Muhammad  Rijal.  2021.  “Memahami  Desain Metode Penelitian Kualitatif.” Humanika 21 (1):
33–54.
https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075.
Hanifuddin,  Iza.  2014.  “Fiqih  Samsarah.”  Sumatra Barat: STAIN Batusangkar Press.
Hasbi,  and  Yusri.  2022.  "Jual  Beli  Online Menggunakan  Sistem  Dropshipping  dalam Perspektif  Hukum  Islam  dan  Undang-Undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik". Hautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab (03): 420-438 Muhammad,  Ayub.  2009. Understanding  Islamic Finance,  A-Z  Keuangan  Syariah .  Terj.  Adit.
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Pramayanti,  Dian  Ikha,  and  Fauzan  Januri.  2023. “Akad  Salam  Dan  Wakalah  Dalam  Jual  Beli Dropshipping Menurut Kaidah Fikih Ekonomi.” Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam 7 (1): 405–21.
Rohayana, Ade Dedi. 2008. Ilmu Qawaid Fiqhiyyah . Jakarta: Media Pratama.
Syafi’ie,  Rahmat.  2004. Fiqh  Muamalah .  Bandung: Pustaka Setia.
Tarmizi, Erwandi, and Muhammad Maulana Hamzah. 2021.  "Dropshipping  dalam  Perspektif  Fiqh Muamalah  Kontemporer." iltizam  Journal  of Shariah Economic Research (5): 103-113.
Veithzal Rivai. 2012. Islamic Business and Economic Ethics: Mengacu Pada Al-Quran Dan Mengikuti Jejak  Rasulullah  Saw  Dalam  Bisnis .  Jakarta: Bumi Aksara.
Yazid,  Muhammad.  2017. Fiqh  Muamalah  Ekonomi Islam . 2nd ed. Surabaya: Imtiyaz.
Zaki,  Muhammad.  2019.  "Kedudukan  Fikih,  Ushul Fiqh  dan  al- Qawaid  al-Fiqhiyyah  dalam  Sistem Ekonomi Syaiah. " Istikhlaf (1): 32-47.