## KONSEP WELLFARE STATE DI INDONEISA

## Winda Roselina Effendi
Ilmu Pemerintahan Fakukltas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kepulauan Riau Batam winda.effendis@gmail.com

## Abstract
Walfare  State  concept  born  in  the  era  of  the  20th  century  as  a  correction  of  the development  of  the  concept  of  the  country  as  night  watchman,  the  phenomenon  of  economic capitalism  that  gradually  leads  to  lameness  in  the  distribution  of  sources  of  prosperity.  In  the Walfare  State  concept,  the  state  is  required  to  extend  its  responsibility  to  the  socio-economic problems facing the people. The functions of the state also include activities that were previously beyond  the  scope  of  state  functions,  such  as  extending  the  provision  of  social  services  to individuals and families in specific matters, such as social security. The role of the state can not be separated with Welfare State because the state that plays a role in managing the economy which includes the responsibility of the state to ensure the availability of basic welfare services in certain levels.  Welfare  State  does  not  reject  the  existence  of  a  capitalist  market  economy  system  but believes that there are elements in the public order that are more important than market objectives and can only be achieved by controlling and limiting the operation of such market mechanisms . Keywords : walfare state, country, economic system

## Abstrak
Konsep Walfare  State yang  lahir  di  era  abad  ke-20  sebagai  koreksi  berkembangnya konsep  negara  sebagai  penjaga  malam,  gejala  kapitalisme  perekonomian  yang  secara  perlahan- lahan  menyebabkan  terjadinya  kepincangan  dalam  pembagian  sumber-sumber  kemakmuran bersarma.  Dalam  konsep Walfare  State ,  negara  dituntut  untuk  memperluas  tanggung  jawabnya kepada  masalah-masalah  sosial  ekonomi  yang  dihadapi  rakyat.  Fungsi  negara  juga  meliputi kegiatan-kegiatan  yang  sebelumnya  berada  diluar  jangkauan  fungsi  negara,  seperti  memperluas ketentuan  pelayanan  sosial  kepada  individu  dan  keluarga  dalam  hal-hal  khusus,  seperti  social security, kesehatan.  Peran negara tidak bisa dipisahkan dengan Welfare State karena negara yang berperan  dalam  mengelola  perekonomian  yang  yang  di  dalamnya  mencakup  tanggung  jawab negara  untuk  menjamin  ketersediaan  pelayanan  kesejahteraan  dasar  dalam  tingkat  tertentu. Welfare State tidak menolak keberadaan sistem ekonomi pasar kapitalis tetapi meyakini bahwa ada elemen-elemen  dalam  tatanan  masyarakat  yang  lebih  penting  dari  tujuan-tujuan  pasar  dan  hanya dapat dicapai dengan mengendalikan dan membatasi bekerjanya mekanisme pasar tersebut.
Kata Kunci : walfare state, negara,sistem ekonomi

## A. Pendahuluan
Pembangunan  kesejahteraan  sosial  di  Indonesia  sesungguhnya  mengacu pada  konsep  negara  kesejahteraan.  Pancasila  sebagai  dasar  negara  menekankan prinsip  keadilan  sosial  dan  secara  eksplisit  konstitusinya  pada  pasal  27  dan  34 UUD  1945,  mengamanatkan  tanggungjawab  pemerintah  dalam  pembangunan kesejahteraan  sosial.  Namun  demikian,  amanat  konstitusi  tersebut  belum dipraktekan secara konsekuen. Baik pada masa Orde Baru maupun era reformasi saat  ini,  pembangunan  kesejahteraan  sosial  baru  sebatas  jargon  dan  belum terintegrasi dengan strategi pembangunan ekonomi.
Dalam Negara modern  atau Negara kesejahteraan, mempunyai  kewajiban untuk  menyelenggarakan  kesejahteraan  rakyatnya.  Dengan  demikian  pemerintah dituntut untuk bertindak menyelesaikan segala aspek persoalan yang menyangkut kehidupan  warga  negaranya. Konsep Walfare  State yang  lahir  di  era  abad  ke-20 sebagai  koreksi  berkembangnya  konsep  negara  sebagai  penjaga  malam,  gejala kapitalisme  perekonomian  yang  secara  perlahan-lahan  menyebabkan  terjadinya kepincangan  dalam  pembagian  sumber-sumber  kemakmuran  bersarma. 1 Akibatnya timbul jurang  kemiskinan  yang menunjukkan kecenderungan  semakin menajam,  yang  sulit  dipecahkan  oleh  negara  yang  difungsikan  secara  minimal. Negara diangap tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Munculnya  aliran  sosialisme  yang  menentang individualisme  dan  liberalisme  yang  dianggap  sebagai  sebab  rnunculnya kapitalisme yang menindas rakyat miskin dan bahkan menciptakan kemiskinan itu sendiri. Karena itu, atas pengaruh sosiailisme ini, muncul konsepsi baru mengenai negara sebagai penjaga malam, menjadi walfare State .
Dalam konsep Walfare State , negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya  kepada  masalah-masalah  sosial  ekonomi  yang  dihadapi  rakyat.  Fungsi negara juga meliputi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya berada diluar jangkauan fungsi negara, seperti memperluas ketentuan pelayanan sosial kepada individu dan
1 Jurnal Hukum, 2005, Konsep Negara Kesejahteraan pra Kemerdekaan RI, vol xv, no. 3.
keluarga  dalam  hal-hal  khusus,  seperti  social  security,  kesehatan.  Globalisasi dapat  dipahami  sebagai  perubahan-perubahan  dalam  bidang  ekonomi  dan  sosial yang berkombinasi dengan pembentukan hubungan regional dan global yang unik, yang lebih ekstensif dan intensif dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang menantang dan membentuk kembali komunitas politik, dan secara spesifik, negara modern  melibatkan  sejumlah  perkembangan  yang  dapat  dipikirkan  sebagai sesuatu yang mendalam dan melibatkan suatu transformasi struktural. 2
Telaah  hukum  terhadap  konsep  ini  selanjutnya  dielaborasi  hingga berdimensi  ideolgi,  demokrasi  dan  politik.  Namun,  globalisasi  merubah  konsep kesejahteraan  dengan  definisi  awal  yang  mengenal welfare  state sebagai  bentuk perbaikan  setelah  perang  yang  menghadirkan  tuntutan  bagi  negara  untuk  lebih mengedepankan fokus kebijakan ke arah kesejahteraan sosial. Konsep Welfare ini menggambarkan  sistem  dimana  negara  mengambil  tanggung  jawab  penuh terhadap kesejahteraan masyarakatnya. 3

## B. Isi dan Pembahasan
1. Teori Welfare State
Negara Kesejahteraan, Welfare State bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum.  Negara  adalah  alat  yang  dibentuk  rakyatnya  untuk  mencapai  tujuan bersama,  yaitu  kemakmuran  dan  keadilan  sosial.  Menurut  Kranenburg  teori Welfare State bukan sekadar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan  kesejahteraan  warganya.  Kesejahteran  pun  meliputi  berbagai bidang  yang  luas  cakupannya,  sehingga  selayaknya  tujuan  negara  itu  disebut secara plural yaitu tujuan-tujuan negara
Selain  itu  menurutnya  bahwa  upaya  pencapaian  tujuan-tujuan  negara  itu dilandasi  oleh  keadilan  secara  merata,  seimbang. 4 Peran  negara  tidak  bisa dipisahkan  dengan Welfare  State karena  negara  yang  berperan  dalam  mengelola perekonomian  yang  yang  di  dalamnya  mencakup  tanggung  jawab  negara  untuk
2 Budi Winarno, Globalisasi dan Masa Depan Demokrasi , Pengajar Ilmu Hubungan Internasional , Universitas Gadjah Mada
3 Linda Hantrais dalam Hay Collin. 2007, Walfare Policy, New York: Oxford University Press.
4 Kranenburg, R. dan Tk. B. Sabaroedin. 1989, Ilmu Negara Umum . Cetakan Kesebelas. Jakarta: Pradnya Paramita.
menjamin  ketersediaan  pelayanan  kesejahteraan  dasar  dalam  tingkat  tertentu. Welfare  State tidak  menolak  keberadaan  sistem  ekonomi  pasar  kapitalis  tetapi meyakini bahwa ada elemen-elemen dalam tatanan masyarakat yang lebih penting dari  tujuan-tujuan  pasar  dan  hanya  dapat  dicapai  dengan  mengendalikan  dan membatasi bekerjanya mekanisme pasar tersebut.
Negara  dapat  tergolong  sebagai Welfare  State dapat  diamati  melalui beberapa  karakter  umum  tertentu  yaitu,  lebih  dari  setengah  pengeluaran  negara tersebut  ditujukan untuk kebijakan sosial  atau tanggung jawab untuk  penyediaan kesejahteraan yang komprehensif dan universal bagi warganya, adanya komitmen jangka  panjang  yang  dibuat  dimana  memiliki  seperangkat  program  pemerintah yang  bertujuan  untuk  menjamin  kesejahteraan  untuk  menghadapi  kemungkinan yang  akan  dihadapi  dalam  modernitas,  individualisasi,  dan  masyarakat  yang terindustrialisasi selanjutnya, negara menjadi negara yang tanpa kehilangan posisi pemegang  tanggung  jawab  utamanya,  mampu  mengkombinasikan  tenaga  dari berbagai  pihak  sebagai  organisasi  sosial,  pihak  independen,  voluntary  dalam menyediakan perlindungan kesejahteraan bagi masyarakat. 5
Welfare  State pada  mulanya  dimulai  dari  model  pembangunan  dapat digolongkan menjadi  dua  yang saling  bertentangan  yaitu demokrasi  sosial  klasik dengan ciri besarnya keterlibatan negara di dalam kehidupan sosial dan ekonomi, dominasi  negara  terhadap  civil  society,  kolektivitas,  terbatasnya  peran  pasar, pemaksimalan  pemberdayaan  SDM,    egalitarianisme  yang  kuat,  negara kesejahteraan  yang  aktif  secara  luas  melindungi  rakyatnya,  dan    Internasionalis medan  neoliberalisme.  Melihat  neoliberalisme  dengan  ciri  minimnya  peran negara,  civil  society  yang  berkembang  fundamentalisme  pasar  bebas, individualisme,  negara  kesejahteraan  hanya  sebagai  jaring  pengaman  namun kesamaan  keduanya  sama-sama  memiliki  rendahnya  kesadaran  terhadap kekuasaan lingkungan dan pandangan linier terhadap modernisasi. 6
5 Collin  Hay,  2006, The  State  Theory  and  Issues ,  New  York  :  Palgreve  Macmillan,  Chapter Intrudusing.
6 Giddens Anthony, 1999 , The Third Way , Jakarta: Gramedia PustakaUtama
Dilema  dari  kedua  model  ini  yaitu,  munculnnya  globalisasi  yang merupakan  rentangan  proses  yang  kompleks  yang  digerakkan  oleh  berbagai pengaruh  politis  dan  ekonomi  dengan  masalah  ketergantungan    menyangkut transformasi waktu dan ruang dalam kehidupan. Selanjutnya individualisme sikap hidup  yang  menjauh  dari  pola  komunalisme  dan  merupaskan  ancaman  bagi solidaritas  dan  mengenai  pelaku  politik  utama  dan  peran  merupakan  suatu permasalahan  yang juga sulit untuk dipecahkan    dalam hal ini peran pemerintah, partai-partai  politik,  dan  pelaku  politik  lain  (NGO)  di  dalam  era  globalisasi sekarang,  tentu  harus  mengalami  perkembangan.  Terakhir  isu  perusakan lingkungan  merupakan  isu  yang  tidak  diperhatikan  oleh  sosial  klasik  maupun neoliberal  dalam  melaksanakan  pembangunan.  Konsep  pembangunan  yang berwawaskan  lingkungan  menjadi  perdebatan.  Oleh  karenanya  Giddens mengemukakan  jalan  alternatif  dari  lima  dilema  dengan  mempertahankan  inti keperdulian pada keadilan sosial dan sekaligus mengakui bahwa rentang masalah yang lepas dari sekedar perbedaan antara justru lebih luas dari sebelumnya. Politik “jalan  ketiga”  juga  bermakna  mencari  hubungan  baru  antara  sosial  klasik  dan neoliberalis.  Jalan  ketiga  juga  tidak  dapat  ditafsirkan  sebagai  sekedar  pilihan antara  sosialisme  atau  kapitalisme,  antara  intervensi  negara  atau  pasar  bebas, namun merupakan jalan keluar untuk menemukan alternatif di dalam menghadapi dilema yang ada dengan nilai-nilai persamaan, perlindungan terhadap yang lemah kebebasan  sebagai  otonomi,  tidak  ada  individualisme  di  dalam  komunitas, terciptanya civil society, pluralitas kosmopolitan dan konservatisme filosofis.
2. Konsep Walfare State Indonesia
a. Negara dalam Walfare State
Negara  terbentuk  atas  proses  pemenuhan  unsur  kepada  pemenuhan  unsur lainya.  Penyempurnaan  unsur  negara  ini  menyebabkan  kapasitasnya  sebagai etentitas  politik  yang  memiliki  subyek  hukum.  Proses  terjadinya  negara  secara primer  maupun  sekunder  berhubungan  erat  dengan  syarat-syarat  adanya penduduk,  wilayah  dan  pemerintah  sebagai  unsur  pokok  yang  harus  dipenuhi
untuk  eksistensi  keberadaanya. 7 Unsur  Sekunder  pengakuan  atas  adanya  negara oleh  internasional.  Melihat  teori  negara  didalam  negara  kesejahteraan  bahwa Indonesia,  dalam  konsep  kesejahteraan  merujuk  pada  konsep  pembangunan kesejahteraan  sosial,  yakni  serangkaian  aktivitas  yang  terencana  dan  melembaga yang  ditujukan  untuk  meningkatkan  standar  dan  kualitas  kehidupan  manusia. Sebagai  sebuah  proses  untuk  meningkatkan  kondisi  sejahtera,  istilah „kesejahteraan‟  sejatinya  tidak  perlu  pakai  kata  „sosial‟  lagi,  karena  sudah  jelas menunjuk  pada  sektor  atau  bidang  yang  termasuk  dalam  wilayah  pembangunan sosial. 8
Walfare state sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (social policy) yang  di  banyak  negara  mencakup  strategi  dan  upaya-upaya  pemerintah  dalam meningkatkan  kesejahteraan  warganya,  terutama  melalui  perlindungan  sosial (social protection) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial (social safety nets). Negara Indonesia  seringkali  disebut  sebagai  negara  yang  mengusung  gagasan  Negara kesejahteraan  ( walfare  State )  hal  ini  karena  di  dalam  pembukaan  UUDRI  1945 terdapat  salah  satu  tujuan  negara  yang  mengekspresikan  gagasan  Negara kesejahteraan  itu.  Gagasan  Negara  kesejahteraan  sebagai  sebuah  konsep,  bukan terlahir  dari  sebuah  ihtiar  pendek.    Ditilik  dari  perspektif  sejarah, Walfare  State hadir  dalam  bayang-bayang  pergumulan  dua  ideologi  ekstrim  yakni, individualisme  dan  kolektivisme.  Dalam  perkembangan  selanjutnya  gagasan Negara kesejahteraan berkembang menjadi beberapa konsep dengan menampilkan beberapa  varian. 9 Meskipun  konsep  negara  kesejahteraan  tidak  tercantum  secara normatif  (tegas)  dalam  UUD  1945,  bukan  berarti  dapat  disimpulkan  bahwa Indonesia bukan sebagai negara yang mengusung konsep negara kesejahteraan.
Ditinjau  dari  sejarah  mencatat  bahwa  pada  tanggal  1  Maret  1945, Pemerintah  Jepang  meresmikan  terbentuknya  Badan  Penyelidik  Usaha-usaha
7 Hendra  Nurtjahjo,  2004,  Ilmu  Negara  Republik  Indonesia(pengembangan  teori  bernegara  dan suplemen),Pusat Studi Hukum Tata Negara, hal 32
8 Edi Suharto, 2006, Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos , WalfareStateDeptSos.
9 Tavip  Muhammad,  2013, Skripsi  Dinamika  Negara  Kesejahteraan  Indonesia  Dalam  Undang- Undang Dasar 1945 : Malang: Pasca Sarjana Hukum, Universitas Brawijaya.
Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (BPUPKI).  Tugas  badan  ini  adalah  untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan segi-segi politik,  ekonomi,  tata  pemerintahan  dan  lain-lainnya,  yang  dibutuhkan  dalam usaha  pembentukan  negara  Indonesia  merdeka.  Dengan  tercetusnya  Pancasila sebagai dasar negara itulah yang kemudian pokok pikiran Pancasila menjadi dasar bahwa Indonesia adalah negara kesejahteraan.

## b. Hubungan Partai Politik dan Walfare State dalam Negara Pancasila
Partai  Politik  adalah  sebuah  organisasi  untuk  memperjuangkan  nilai  atau idiologi tertentu melalui penguasa struktur kekuasaan dan kekuasaan itu diperoleh melalui  pemilu.  Disimpulkan  bahwa  pertama,  partai  politik  merupakan  sebuah organisasi,  kedua  partai  politik  adalah  instrumen  perjuangan  nilai  atau  idiologi. Partai  Politik,  bukan  birokrasi,  pengadilan  atau  parlemen  menjadi  penanda  dan spasi  penting  transformasi  sistem  politik  klasik  ke  metode  berpolitik  modern. Keberadaan partai politik mengubah relasi antara rakyat dan penguasa, yaitu dari yang  semula  mendiskualifikasi  rakyat  menjadi  rakyat  sebagai  aktor  dan  proses penting  dalam  relasi  itu.  Kehadiran  partai  politik  juga  telah  mengubah  sirkulasi elit  politik  dari  tertutup  menjadi  terbuka.  Dengan  partai  politik  jabatan-jabatan politik  yang  semula privellage kelompok  sosial  tertentu  menjadi  dapat  diakses dari  dan  oleh  semua  kalangan  masyarakat  tanpa  melihat  kelas  dan  stratifikasi sosial. 10 Saat  ini sangat  sedikit  negara  yang mengabaikan relevansi  partai  politik dalam  kehidupan  demokrasinya.  Hal  ini  dikarenakan  absenya  partai  politik  dari kancah  politik  yang  akan  menghadirkan  dua  kemungkinan.  Pertama,  sebuah negara  yang  akan  dikuasai  oleh  rezim-rezim  dinasti  tradisional,  kedua,  negara yang dikuasai oleh rezim-rezim militer dikarenakan militer adalah entitas modern yang paling solid dan terorganisir secara baik. 11
Pancasila  sebagai  idiologi  Indonesia  dalam  arti  netral  sebagai  sistem berfikir  dan  tata  nilai  dari  suatu  kelompok.  Idiologi  dalam  arti  netral  ditemukan
10 Sigit Pamungkas, 2011, Partai Politik: Teori dan Praktik di Indoneisa, Institute for Democracy and Welfarism: Yogyakarta.
11 Ibid;
dalam  idiologi  negara  yaitu  pembahasan  Pancasila. 12 Yang  apabila  dikaitkan dengan Walfare  State adanya  dukungan  dari  elit  sebagai  upaya  kesejahteraan untuk  rakyatnya.  Tipe  idiologi  terdiri  dari  Pertama,  ajaran  atau  pandangan  dunia yang  menentukan  tujuan  dan  norma  politik  dan  sosial,  yang  ditasbihkan  sebagai kebenaran  yang  tidak  bisa  dipersoalkan  melainkan,  harus  diterima  sebagai  suatu yang harus dipatuhi. Kedua, Tidak hanya menentukan kebenaran nilai dan prinsip dasar  saja,  tetapi  menentukan  hal-hal  yang  bersifat  konkret  operasional  yang bersumber dari dari pikiran elit.
Melihat peran Partai Politik yang seharusnya menjadi salah satu kendaraan mengusung Walfare  State namun,  dalam  prakteknya  tidak  secara  serta  merta menjunjung  idiologi  yang  telah  menjadi  dasar  negara,  terlihat  adanya  krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik semakin menguat karena menurut masyarakat,  partai  politik  tidak  bermanfaat  positif  untuk  perbaikan  kehidupan bangsa  dan  negara,  justru  merusak  tatanan  hukum  dan  demokrasi  serta menciptakan  kondisi  politik  yang  tidak  beraturan.  Krisis  kepercayaan  ini dilatarbelakangi  adanya  kinerja  buruk  partai  politik  yang  ditunjukkan  melalui banyaknya kader partai  politik terlibat kasus korupsi, kader partai tidak berpihak kepada  rakyat  dan  menjadikan  Pancasila  sebagai  dasar  kepentingan  dan kesejahteraan  rakyat  namun,    merubah  idiologi  untuk  kepentingan  golongan. Nilai-nilai  demokrasi  seperti  keadilan,  partisipatif,  pemerataan,  dan  taat  hukum dalam upaya mewujudkan Walfare State harus dijadikan sebagai pedoman dalam bersikap  dan  menentukan  kebijakan  publik  tapi  praktenya  Partai  Politik  tidak menjadikan  nilai-nilai  idiologi  demokrasi  Pancasila  sebagai  landasan  atau pedoman dalam berpolitik.
Sehubungan  dengan  apa  yang  dikatakan  Giddens  tentang  Negara mengenai Walfare  State dan  hubungan  dengan Pancasila  sebagai  dasar  negara Indonesia,  Indonesia  telah  mempunyai  pijakan  dasar  yang  baik  untuk mewujudkan  kesejahteraan  karena  sejalan  dengan  apa  yang  dikemukakan Giddens.  Pancasila  sendiri  memiliki  perbedaan  dengan  sistem  kapitalis-liberal
12 Asshiddiqie Jimly, Idiologi Pancasila dan Konstitusi,Mahkama Konstitusi RI.
maupun  sosialis-komunis  karena,  Pancasila  mengakui  dan  melindungi  baik  hak- hak  individu  dan  masyarakat  baik  dalam  ekonomi  maupun  politik.  Dengan demikian  idiologi  Indonesia  mengakui  secara  selaras  baik  kolektive  maupun Individualisme. Demokrasi  yang dikembangkan, bukan demokrasi  politik semata seperti liberalis-kapitalis, tetapi juga demokrasi ekonomi secara bersama. 13
Berarti  Pancasila  sebagai  dasar  negara  telah  memiliki  pijakan  untuk mewujudkan Walfare State namun, Fungsi Partai Politik yang seharusnya sebagai penyalur  kontribusi  pada  negara  adalah  membuat  kebijakan  tentang  apa  yang patut  dan  baik  dibuat  oleh  negara,  dengan  berpijak  terhadap  idiologi  dilain  sisi, pengerak  serta  menjadi  motor  menuju  kesejahteraan  belum  secara  nyata memperlihatkan  fungsi  sebagai  motor  pengerak  regulasi  keterbukaan  yang  telah diberikan  pemerintah  dengan  menghadirkan  dan  menciptakan  relasi  yang  baik untuk  tujuan-tujuan  tertentu  dalam  berbagai  hal  termasuk  menciptakan kesejahteraan negara.
c. Walfare State , dalam kemiskinan dan ketidakadilan Indonesia
Indonesia sebagai Negara yang mayoritas islam dengan sumberdaya alam yang  baik  seharusnya  bisa  dengan  mudah  dalam  mewujudkan  negara kesejahteraan  namun  kenyataannya,  Indonesia  adalah  negara  yang  masih menghadapi  persoalan  kesejahteran  yang  serius.  Ironisnya,  kontribusi  negara sebagai institusi yang seharusnya memiliki peran penting dalam mensejahterakan warganya,  ternyata  masih  jauh  dari  harapan.  Berbagai  masalah  ekonomi,  sosial dan  politik  di  Indonesia  seringkali  disebabkan  oleh  kegagalan  negara  dalam memainkan  perannya  dengan  baik.  Seakan-akan  negara  tidak  pernah  dirasakan kehadirannya terutama oleh mereka yang lemah atau dilemahkan atau dalam kata lainyang miskin atau dimiskinkan.
Mewujudkan  kesejahteraan  menuju  kondisi  sejahtera  (well-being) biasanya  menunjuk  pada  istilah  kesejahteraan  sosial  ( social  welfare )  sebagai
13 Ibid;
kondisi  terpenuhinya  kebutuhan  material  dan  non-material.  Midgley  dalam  Edi Suharto mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai a condition or state of human well-being  dimana, kondisi  sejahtera  terjadi  manakala  kehidupan  manusia  aman dan  bahagia  karena  kebutuhan  dasar  akan  gizi,  kesehatan,  pendidikan,  tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi serta manusia memperoleh perlindungan. 14 dari resiko-resiko utama  yang mengancam kehidupan manusia itu sendiri. Melihat apa yang menjadi tujuan Walfare State berusaha untuk meningkat kemakmuran  masyarakatnya. Ini  dapat  dilihat  dari  upaya  negara  membangun sistem  kesejahteraan  sosial  yang  diharapkan  dapat  menjadi  basis  untuk mengurangi  kemiskinan,  membangun  ekonomi  masyarakat  dan  melindunginya dari ketidakadilan pasar.
Dasar  pemikiran  negara  kesejahteraan  ini  dapat  ditelusuri  dari  pemikiran John M Keynes Dalam liberalisme dapat dirumuskan konsep negara proporsional, di  mana  negara  diperbolehkan  melakukan  intervensi  terhadap  pasar  terutama dalam  hal  kesejahteraan. 15 Keynes  melalui  bentuk  negara  kesejahteraan menunjukkan  bahwa  konsep  negara  proporsional  tidak  bertentangan  dengan kebebasan  individu  yang  merupakan  nilai  utama  dari  liberalisme  serta  bisa menjadi  dasar  intervensi  negara  terhadap  pasaryang  mengkritik  penerapan kebijakan laissez faire yang justru berdampak tidak baik kepada masyarakat. Menurutnya, agar dapat meminimumkan implikasi negatif mekanisme  pasar  tersebut,  negara  harus  melakukan  intervensi  dan  melindungi warganya, terutama untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan.  Prinsip negara  kesejahteraan  ini,  dalam  banyak  hal  memang  bertentangan  dengan pemikiran liberalisme dan neoliberalisme  yang mengutamakan segala sesuatunya ada dalam mekanisme pasar.
Kesejahteraan Indonesia menurut survei Litbang (73%) merasakan bahwa pemenuhan  kebutuhan  sehari-hari  semakin  berat,  sebanyak  21%  responden merasakan  sama  saja,  dan  hanya  6%  yang  merasakan  semakin  ringan.  Ketika
14 Edi Suharto, 2006, Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos , WalfareStateDeptSos.
15 Nugroho,  Anindya  Lintang,2011,  Konsep  negara  proporsional  John  Maynard  Keynes  sebagai dasar intervensi negara terhadap pasar,Program Studi Filsafat, Universitas Indonesia.
ditanyakan  apakah  sekarang  ini  mendapatkan  pekerjaan  baru  dirasakan  semakin sulit  atau  semakin  mudah,  sebagian  besar  responden  (89%)  merasakan  sekarang makin  sulit  mencari  pekerjaan  baru,  sebanyak  5%  responden  merasakan  sama saja,  4%  merasakan  makin  mudah;  dan  2%  tidak  tahu.    Hasil  survei  ini  tidak berbeda  dengan  laporan  mengenai  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  untuk tahun  2007/2008  dari  United  Nations  Development  Programme  (UNDP). Peringkat  IPM  Indonesia  tahun  2007  berada  di  urutan  107  dari  177  negara. Hingga  saat  ini,  jumlah  orang  miskin  di  Indonesia  masih  sangat  mencemaskan. Pada  tahun  2007,  jumlah  penduduk  miskin  adalah  37,17  juta  orang  atau  16,58% dari total penduduk Indonesia. 16
Melihat  sisi  lain  dari  kasus  keinginan  Pemerintah  Indonesia  dalam menaikkan  harga  BBM  ini  adalah  mengikuti mekanisme  pasar  sesuai  dengan pemikiran  neoliberalisme.  Namun,  dari  sisi  lain,  dana  lebih  dari  kenaikan  BBM ini  sebenarnya  dapat  digunakan  sepenuhnya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat melalui subsidi kepada masyarakat bawah. Dalam hal ini, sebenarnya pemerintah sedang berusaha bersikap moderat menyeimbangkan kebijakan negara kapitalis  yang  diamalkannya  dan  mewujudkan  negara  kesejahteraan.  Namun, sikap  moderat  ini  juga  belum  sesuai  kondisi  riil  yang  hendak  diwujudkan  dalam jangka pendek dan jangka panjang untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia.

## C. Penutup
Kesejahteraan merupakan sebuah bentuk nyata yang diinginkan oleh setiap masyarakat  diberbagai  belahan  negara  belahan  dunia,  termasuk  Indonesi. Melihatkondisi riil Indonesia yang masih jauh dari kesejahteraan yang sebenarnya telah  menjadi  dasar  negara  yaitu  Pancasila  ternyata  sangan  bertolak  belakang dengan  kenyataanya.  Mengapa  demikian?  Sebelum  adanya Walfare  State yangseperti  dikatakan  Giddens,  Indosia  telah  lebih  jauh  mengusung  dan menjadikankesejahteraan  sebagaidasar  negara.  Dan  demokrasi  sebenarnya  telah memberikan  jalan  akan  perjuangan  untuk  memberikan  kebebasan  dan
16 Ibid;
menciptakan  kesejahteraan  untuk  rakyat  dalam  segi  ekonomi,  hukum,sosial  dan politik.
Catatan  untuk  Indonesia  untuk  dapat  mewujudkan  kesejahteraan  menurut Collin  yaitu  lebih  dari  setengah  pengeluaran  negara  tersebut  ditujukan  untuk kebijakan  sosial  atau  tanggung  jawab  untuk  penyediaan  kesejahteraan  yang komprehensif  dan  universal,  adanya  komitmen  jangka  panjang  yang  dibuat dimana  memiliki  seperangkat  program  pemerintah  yang  bertujuan  untuk menjamin  kesejahteraan  untuk  menghadapi  kemungkinan  yang  akan  dihadapi dalam  modernitas,  individualisasi,  dan  masyarakat  yang  terindustrialisasi selanjutnya, negara tanpa kehilangan posisi pemegang tanggung jawab utamanya, mampu  mengkombinasikan  tenaga  dari  berbagai  pihak  sebagai  organisasi  sosial, pihak independen, voluntary dalam menyediakan perlindungan kesejahteraan bagi masyarakat.
Hal inilah yang belum diperjuangkan Indonesia secara serius karena masih banyaknya  kepentingan-kepentingan  golongan  yang  menjadi  catatan  hitam Indonesia  disamping  merangkul  berbagai  organisasi  sosial,  pihak  independen, maupun  voluntary  untuk  saling  bekerjasama.  Kranenburg  teori Welfare  State bukan sekadar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan  warganya.  Kesejahteran  pun  meliputi  berbagai  bidang  yang  luas cakupannya,  sehingga  selayaknya  tujuan  negara  itu  disebut  secara  plural  yaitu tujuan-tujuan  negara.  Selain  itu  menurutnya  bahwa  upaya  pencapaian  tujuan- tujuan  negara  itu  dilandasi  oleh  keadilan  secara  merata,  seimbang.  Pertanyaan selanjutnya,    sudah  sejauh  mana  realisasi  Pancasila  sebagai  dasar  negara  untuk mewujudkan kesejahteraan di Indonesia?

## Daftar Pustaka
Sigit Pamungkas, 2011, Partai Politik: Teori dan Praktik di Indoneisa , Institute for Democracy and Welfarism: Yogyakarta
Linda Hantrais dalam Hay Collin. 2007, Walfare Policy, New York: Oxford University Press.
Kranenburg, R. dan Tk. B. Sabaroedin. 1989, Ilmu Negara Umum . Cetakan Kesebelas. Jakarta: Pradnya Paramita.
Collin Hay, 2006, The State Theory and Issues , New York : Palgreve Macmillan, Chapter Intrudusing.
Giddens Anthony, 1999 , The Third Way , Jakarta: Gramedia PustakaUtama Jurnal Hukum, 2005, Konsep Negara Kesejahteraan pra Kemerdekaan RI, vol xv, no. 3.
Budi Winarno, Globalisasi dan Masa Depan Demokrasi ,Pengajar Ilmu Hubungan Internasional , Universitas Gadjah Mada
Hendra Nurtjahjo, 2004, Ilmu Negara Republik Indonesia(pengembangan teori bernegara dan suplemen), Pusat Studi Hukum Tata Negara. Edi Suharto, 2006, Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos , WalfareStateDeptSos.
Tavip Muhammad, 2013, Skripsi Dinamika Negara Kesejahteraan Indonesia Dalam Undang-Undang Dasar 1945 : Malang: Pasca Sarjana Hukum, Universitas Brawijaya.
Nugroho, Anindya Lintang,2011, Konsep negara proporsional John Maynard Keynes sebagai dasar intervensi negara terhadap pasar, Program Studi Filsafat, Universitas Indonesia.
Asshiddiqie Jimly, Idiologi Pancasila dan Konstitusi,Mahkama Konstitusi RI.