## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN PEMBIAYAAN HAK AMIL DALAM OPERASIONAL PENGELOLAAN ZAKAT DI LAZISMU KOTA MAKASSAR

## Munawwarah, Sohra, Basyirah Mustarin, Ade Darmawan Basri
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: Munawwarah977@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini dilatar belakangi tentang pembiayaan menggunakan hak Amil untuk membiayai  kegiatan  operasional  dan  sebagai  sumber  Amil  dalam  melaksanakan tugasnya  di  Lazismu  Kota  Makassar.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  lapangan (field  research) dengan  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di Lazismu Kota Makassar, dengan pendekatan yuridis dan normatif dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu  melalui  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Kemudian  teknik  analisis data  yang  digunakan  yaitu  pengumpulan  data,  pengolahan  data,  penyajian  data, kemudian penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  penentuan gaji  tiap  amil  dilihat  dari  potensi  kinerja  Amil,  dan  masing-masing  sudah mempunyai  standar  khusus  dari  setiap  pekerjaannya.  Belum  ada  ketentuan  atau referensi  dari  pusat  terkait  dengan  gaji  Amil,  karena  itu  masih  menerapkan kebijakan  internal  dalam  menetapkan  upah  Amil, dengan  tetap  mengacu  kepada ketentuan syariat sebesar 12,5%. Dari segi pemberian gaji masih dibawah standar UMR,  karena  kemampuan  dana  Amil  belum  besar,  peruntukan  gaji  amil  dinilai sudah  transparansi  dengan  melihat  produktifitas  dalam  bekerja  yang  disesuaikan perolehan yang didapatkan dalam setiap tahunnya.
Kata  Kunci:  Hak  Amil,  Hukum  Islam,  Jaminan  Pembiayaan,  Pengelolaan Zakat.

## Abstract
This research was motivated by financing using Amil's rights to finance operational activities and as a source of Amil in carrying out its duties in Lazismu Makassar City.  The  type  of  research  used  is  field  research  using  qualitative  descriptive methods  carried  out  in  Lazismu  Makassar  City,  with  a  juridical  and  normative approach with primary and secondary data sources. Data collection techniques are through  observation,  interviews  and  documentation.  Then  the  data  analysis techniques  used  are  data  collection,  data  processing,  data  presentation,  then drawing  conclusions.  The  results  showed  that  the  determination  of  each  ammil salary was seen from the potential performance of Amil, and each already had a special standard of each job. There is no provision or  reference from the center related  to  Amil's  salary,  because  it  still  applies  internal  policies  in  setting  Amil wages,  while  still  referring  to  sharia  provisions  of  12.5%.  In  terms  of  salary provisions are still below the UMR standard, because the ability of Amil funds is not large, the allocation of amil salary is considered to have been transparent by
looking at productivity in work that is adjusted for the acquisition obtained in each year.
Keywords: Amil Rights, Financing Guarantee, Islamic Law, Zakat Management.

## A. PENDAHULUAN
Zakat  merupakan  pondasi  kekuatan  ekonomi  umat  Islam  yang  dapat ditumbuhkembangkan.  Di  dalam  agama  Islam  zakat  sangat  berperan  penting dengan  adanya  tujuan  yang  dapat  mendatangkan  kemaslahatan  di  dunia  dan  di akhirat. Zakat dapat diberikan bagi orang-orang yang berhak mendapatkannya baik si miskin atau si kaya. Sistem dilaksanakannya zakat ialah sebagai bentuk moral dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah sekaligus membersihkan harta dan membersihkan jiwa dari sifat kikir.
Terdapat  kalangan  orang-orang  yang  berhak  mendapat  zakat.  Sebagaimana yang disampaikan dalam firman Allah swt. QS. At-taubah/9:60 sebagai berikut:
ِف َو ْمُهُب ْوُلُق ِةَفَّلَؤُمْلا َو اَهْيَلَع َنْيِلِمٰعْلا َو ِنْيِكٰسَمْلا َو ِءۤاَرَقُفْلِل ُتٰقَدَّصلا اَمَّنِا ِنْبا َو ِ هاللّٰ ِلْيِبَس ْيِف َو َنْيِم ِرٰغْلا َو ِباَق ِ رلا ى ٌمْيِكَح ٌمْيِلَع ُ هاللّٰ َوِۗ ِ هاللّٰ َنِ م ًةَضْي ِرَف  ِِۗلْيِبَّسلا ٦٠ Terjemahnya :
“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil  zakat,  yang  dilunakkan  hatinya  (mualaf),  untuk  (memerdekakan) hamba  sahaya,  untuk  (membebaskan)  orang  yang  berutang,  untuk  jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” 1
Ayat ini dengan tegas menerangkan 8 golongan yang berhak menerima zakat itu, orang-orang fakir, orang-orang miskin, mereka yang bekerja mengumpulkannya (amil), mereka yang masih dijinakkan hatinya ( muallaf ), yang berada  dalam  perbudakan,  mereka  yang berutang  ( gharim ),  orang  yang  berjuang pada jalan Allah ( sabilillah ), dan orang yang terlantar di jalan (Ibnu sabil). 2
Indonesia  merupakan  Negara  kesatuan  yang  mayoritas  penduduk  beragama Islam,  bahkan  jumlah  umat  Islam  di  Indonesia  terbesar  di  dunia.  Sebagai  negara yang beragama, Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian, oleh karena itu  salah  satu  tujuan  nasional  negara  Indonesia  adalah  memajukan  kesejahteraan umum agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur. 3
Olehnya, harta menjadi nilai yang sangat berpengaruh dalam mengembangkan manifestasi  perekonomian  nasional.  Orang-orang  kaya  dapat  berpartisipasi menyalurkan hartanya yang jika dialokasikan kepada yang berhak mengelolanya, badan atau lembaga sebagai pemegang amanah atau mandat 4 mengelola zakat untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan sosial kepada masyarakat.
1 Kementrian  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur’an  dan  Terjemahannya ,  Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) & Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (Surabaya: Nur Ilmu, 2017), h. 196.
2 Abdul Halim Hasan, Tafsir Al-Ahkam (Cet. I; Jakarta:  Kencana, 2006), h. 492.
3 Dimyati,  "Urgensi  Zakat  Produktif  di  Indonesia" Al-Tijary  Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis Islam vol, 2 no.2 (2016): h. 189.
4 Orang-orang yang diangkat oleh penguasa atau wakil penguasa.
“Dan mereka yang bekerja mengumpulkannya ” ialah, petugas-petugas yang bekerja  mengumpulkan  zakat  itu,  kemudian  membagi-bagikannya,  mengatur distribusinya kepada yang berhak. Itulah yang biasa disebut “amil”. 5
Badan  Amil  Zakat  adalah  organisasi  pengelola  zakat  yang  dibuat  oleh pemerintah  dengan  pengelolaan  unsur  masyarakat  dan  pemerintah.  Badan  Amil Zakat  yang  dibentuk  di  tingkat  nasional  dikenal  dengan  Badan  Amil  Zakat Nasional, atau disingkat BAZNAS. Adapun posisi pengelola Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk di daerah-daerah, berbeda dengan Badan Amil Zakat (BAZ) yang didirikan  pemerintah.  LAZ  adalah  organisasi  yang  menginspirasi  komunitas masyarakat  yang  didedikasikan  untuk  membantu  pengumpulan,  distribusi,  dan penggunaan Zakat. 6
LAZ  terdiri  atas  LAZ  berskala  nasional,  LAZ  berskala  Provinsi  dan  LAZ berskala  Kabupaten/Kota. 7 Salah  satu  Lembaga  Amil  Zakat  yang  berdiri  di Indonesia  adalah  LAZISMU  adalah  lembaga  zakat  tingkat  nasional  yang berkhidmat  dalam  pemberdayaan  masyarakat  melalui  pendayagunaan  secara produktif  dana  zakat,  infaq,  wakaf  dan  dana  kedermawanan  lainnya  baik  dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.
Jumlah zakat dari umat Islam memiliki jumlah yang sangat besar dan mampu memenuhi  kebutuhan  mustahik  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  dan kemaslahatan umat. Peran negara dalam hal ini adalah menyediakan sarana ibadah dan  prasarana  bagi  warganya  untuk  menciptakan  pemerataan  kesejahteraan  lahir dan batin dalam masyarakat. 8
Agama  Islam  sebagai rahmatan lilalamin harus  memberikan  solusi  atas permasalahan  umat,  perlu  kesadaran  masyarakat  wajib  menunaikan  zakatnya dengan baik dan konsisten serta dikelola secara profesional. Berdirinya LAZISMU sebagai  institusi  pengelola  zakat  dengan  manajemen  modern  yang  dapat menghantarkan  zakat  menjadi  bagian  dari  penyelesai  masalah (problem  solver) sosial masyarakat yang terus berkembang.
Saat  ini,  LAZISMU  telah  tersebar  hampir  di  seluruh  Indonesia  yang menjadikan  program-program  pendayagunaan  mampu  menjangkau  seluruh wilayah secara cepat, fokus dan tepat sasaran. 9

## B. METODE PENELITIAN
Pada penelitian kualitatif ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  dan  normatif.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  LAZISMU  Kota  Makassar.  Sumber  data  yang digunakan  adalah  data  primer  yaitu  sumber  data  yang  diperoleh  langsung  di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan data sekunder yaitu
5 Abdul Halim Hasan, Tafsir Al-Ahkam , h. 494.
6 Basyirah  Mustarin,  (2017).  Urgensi  pengelolaan  zakat  terhadap  peningkatan perekonomian masyarakat. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum , Vol. 4 (2), h. 91.
7 Keputusan  Menteri  Agama  RI  No.  333  tahun  2015  tentang  Pedoman  Pemberian  izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat , h. 6
8 Muhammad Anis, Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat (UIN Alauddin Makassar), El- Iqtishady Vol. 2 No. 1 Juni 2020, h. 45.
9 https://lazismusulsel.org/latar-belakang/ diakses pada 26/05/2021, pukul 11.37 WITA
sumber data yang diperoleh dari library research (penelitian kepustakaan) sebagai sumber  pendukung  untuk  melengkapi  data  primer.  Melakukan  pengolahan  data setelah  data  dikumpulkan  dengan  melakukan editing dan  kemudian  dibuat kesimpulan.

## C. HASIL PEMBAHASAN
1. Ketentuan  Pemberian  Pembiayaan  Hak  Amil  dalam  Operasional Pengelolaan Zakat dengan Penerapan Pasal 32 UU RI No.23 Tahun 2011 di Lazismu Kota Makassar
Amil berasal dari kata 'amila ya'malu ( َلِمَع - ُلَمْعَي ), yang bermakna mengerjakan atau melakukan sesuatu. Kata amil ( َلِماَع) adalah ism fail yang bermakna pelaku dari suatu  pekerjaan.  Maka  kata  amil  bermakna  orang  yang  mengerjakan  sesuatu, 10 orang-orang  yang  secara  khusus  berkomitmen  untuk  mengumpulkan  dan menyalurkan zakat. Istilah amil zakat dalam bidang fiqh zakat berarti:
َكِلاَذ ِب ُماَمِ ْلْا ُهَض َّوَف اَذِإ اَهِفاَنْصَأ ىَلَع ُق َّرَفُمْلا َو ِلاَمْلا ِباَب ْرَأ  ْنِم اَهِعْمَجِل يِعاَّسلا َو ِةَقَدَّصلا ى َلَع يِ ل َوَتُملا Terjemahannya:
Orang  yang  diberi  kewenangan  untuk  mengurus  shadaqah  (zakat)  dan bertugas  untuk  berjalan  dalam  rangka  mengumpulkannya  dari  para pemilik harta, dan yang mendistribusikannya kepada pihak yang berhak bila diberi kuasa oleh penguasa. 11
Sesuai dengan tugasnya seorang Amil adalah berkeliling untuk mengumpulkan harta zakat dari orang-orang yang mereka termasuk wajib zakat dan membagikan harta zakat kepada (Mustahik). Hal ini juga ditegaskan firman Allah swt. Dalam Qs.  At-Taubah/9:103.  Bahwa  Allah  swt.  Memerintahkan  Nabi-Nya  untuk mengambil zakat, maka ini menunjukkan para penguasa atau seorang imam boleh mengirim  utusan  untuk mengambil  harta zakat,  yakni  Amil  sebagai  wakil  dalam menunaikan zakat sehingga zakat tersebut sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Mustahik).
Amil zakat adalah orang yang mengusahakan untuk mengambil zakat dari para muzakki,  dan  mendistribusikannya  kepada  golongan  mustahik,  bagiannya  sesuai dengan  apa  yang  diusahakannya,  baik  mereka  dalam  kondisi  kaya  atau miskin. 12 Amil zakat sebagai pihak yang berhak menerima zakat harta pada nomor tiga, setelah fakir dan miskin. Disebutkan dalam Qs. At-Taubah/9:60.
اَهْيَلَع َنْيِلِمٰعْلا َو
Terjemahnya:
“…Dan Para Pengurus zakat…” 13
Penggalan ayat tersebut “pengurus zakat” sebagai objek dalam pendistribusian zakat. Penegasan pada ayat tersebut menunjukkan bahwa, harus ada orang-orang yang ditugaskan untuk mengambil dan mengatur harta zakat.
10 Hanif Luthfi, Siapakah Amil Zakat , h.7.
11 Ahmad  Sarwat, Seri  Fiqih  Kehdiupan  Zakat (Cet  -1;  Jakarta:    DU  Publishing,  2011), h.44.
12 Rahmad Hakim, "Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak Dan Kewajibannya Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Di Indonesia", h. 2.
13 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya , h. 196.
Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Pasal 69 BAB VIII Tentang Pembiayaan Baznas dan Penggunaan Hak Amil: 14
1. Biaya  oprasional  BAZNAS  provinsi  dan  BAZNAS  kebupaten/kota dibebankan  pada  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  dan  Hak Amil.
2. Biaya  operasional  BAZNAS  provinsi  dan  BAZNAS  kabupaten/kota yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah meliputi:
a. hak  keuangan  pimpinan  BAZNAS  provinsi  atau  BAZNAS kabupaten/kota;
b. biaya administrasi umum;
c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS provinsi dengan BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ provinsi;
d. biaya  sosialisasi  dan  koordinasi  BAZNAS  kabupaten/kota  dengan LAZ kabupaten/kota.
3. Biaya  operasional  selain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) dibebankan kepada Hak Amil.
4. Besaran  Hak  Amil  yang  dapat  digunakan  untuk  biaya  operasional sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  ditetapkan  sesuai  dengan  syariat Islam  dengan  mempertimbangkan  aspek produktivitas,  efektivitas,  dan efesiensi dalam pengelolaan zakat.
5. Penggunaan  besaran  Hak  Amil  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) dicantumkan  dalam  rencana  kerja  dan  anggaran  tahunan  yang  disusun oleh  BAZNAS  provinsi  atau  BAZNAS  kabupaten/kota  dan  disahkan oleh BAZNAS.
Dalam  Undang-Undang  RI  No.  23  Tahun  2011  dalam  pasal  32  bahwa  LAZ dapat  menggunakan  Hak  Amil  untuk  membiayai  kegiatan  operasional. 15 Dalam kelembagaan  LAZISMU  Daerah  merupakan  lembaga  operasional  yang  bertugas membantu LAZISMU Wilayah dalam pengelolaan dana ZISKA di tingkat daerah terkhusus di Lazismu Kota Makassar. 16
Hak  Amil  adalah  bagian  tertentu  dari  zakat  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam. 17 Dan semua tugas berat dan mulia tersebut, Allah swt. secara resmi memberikan hak secara hukum kepada  amil  dan  jajarannya  untuk  menerima  santunan  dari  harta  zakat.  Dan  jika dihitung,  kompensasi  yang  diberikan  Allah  swt  cukup  besar,  yaitu  maksimal  1/8 atau 12,5% dari total penerimaan dana zakat. 18
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Ketua  Lazismu  Kota Makassar mengatakan:
14 Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  Tahun  2014  tentang  Pelaksanaan  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
15 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 32.
16 Pedoman  Dan  Panduan  Lazismu  (Pedoman  Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah  Nomor: 01/Ped/I.0/B/2017 Tentang Lazismu), Pasal 20 (1), h. 11
17 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 (1).
18 Ahmad  Sarwat, Seri  Fiqih Kehidupan Zakat (Cet  -1;  Jakarta:    DU  Publishing,  2011), h.44.
“Belum ada ketentuan atau acuan dari pusat terkait penentuan gaji amil. Dari Zakat dan infaq ada bahagian untuk amil. Kebutuhan operasional Bagian dari dana amil 12,5%, infaq maksimal 20%, mengacu pada bunyi pasal 32 sebagai dasar pengambilan biaya operasional dari hak amil. LAZ tidak dibiayai oleh pemerintah,  berbeda  dengan  BAZNAS.  BAZNAS  pusat  dibiayai  dari  dana Kementerian Agama, Presiden, Anggaran Provinsi dan Kabupaten/Kota.” 19
Bapak  Muflih  Razak,  selaku Manager Operasional  Lazismu  Kota  Makassar mengatakan:
“Sebelum memasuki tahun anggaran baru, sudah ditentukan daftar pengasilan tetap, dan diharapkan tiap tahun dapat meningkat. Akan tetapi diluar dari gaji tetap, jika adanya program tambahan, mereka bisa mendapatkan honor diluar dari  pendapatan  tetap.  Penentuan  gaji  tiap  amil  melihat  dari  potensi  kinerja amil  (tunjangan  kinerja)  masing-masing  sudah  ada  standar  khusus  tiap pekerjaannya.  Adapun  Badan  Pengurus  karena  tidak  bekerja  secara  penuh, maka hanya mendapatkan dari dana infaq saja. Minimal gaji 1 kali per tahun, dari  hasil  akhir  tahun,  baru  di  berikan  sesuai  kebijakan  internal  dan  dibagi sesuai kadar pekerjaannya. Hak amil tetap bagian 12,5 %, adapun pendapatan zakat per tahun dinilai stabil dari tahun-tahun sebelumnya” 20
Ulama mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah mengatakan bahwa imam (penguasa) akan memberikan upah yang jelas kepada amil zakat, bisa dilihat dari lamanya dia bekerja  atau  bisa  dilihat  dari  pekerjaan  yang  dia  lakukan. 21 Sayyid  Sabiq rahimahullah mengatakan, “Amil zakat adalah orang yang ditunjuk oleh penguasa atau wakil penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dari orang kaya. Termasuk zakat amil adalah orang yang bertugas menjaga harta zakat, penggembala ternak untuk zakat, dan juru tulis. yang bekerja di kantor amil zakat.” 22
Dari  keterangan  diatas  menunjukkan  bahwa  penentuan  hak  amil  masing- masing berdasarkan kadar pekerjaannya dan yang mendapatkan hak dari dana amil adalah Badan Eksekutif mereka yang bekerja penuh setiap hari di kantor Lazismu Makassar. Penentuan gaji dilihat dari rata-rata peningkatan perolehan dalam setiap tahunnya.
2. Implementasi  Jaminan  Pembiayaan  Hak  Amil  dalam  Operasional Pengelolaan Zakat dengan Penerapan Pasal 32 UU RI No.23 Tahun 2011 di Lazismu Kota Makassar
Sumber Amil menjadi fokus dalam meningkatkan kinerja LAZISMU, terutama dalam mengelola kebijakan manajemen. Harus diakui, meski LAZISMU sudah ada sejak lama, namun pengelolaan sumber daya manusianya belum dilakukan secara intensif. Kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya amil yang jumlahnya ribuan  masih  sangat  terbatas  dan  kemampuan  kantor  layanan  untuk  membentuk
19 Drs.  Kamaruddin  Kasim  (65  tahun),  Selaku  Ketua  Lazismu  Makassar, Wawancara, Makassar 23 Desember 2021.
20 Muflih Razak (48 tahun), Selaku Manager Operasional Lazismu Makassar, Wawancara, Makassar 20 Desember 2021.
21 Muhammad  Abduh  Tuasikal, Panduan  Zakat  Minimal  2,5  % (Cet  -1;  Yogyakarta: Rumaysho, 2020), h.116.
22 Muhammad Abduh Tuasikal, Panduan Zakat Minimal 2,5 %, h.117.
amil yang terampil seringkali bertentangan dengan kemampuan memberikan gaji yang memadai.
Berdasarkan hasil survei Lazismu Pusat, diperoleh data bahwa 87,5% Lazismu Wilayah dan 81,82%  dan Lazismu Daerah masih menggaji amilnya di bawah upah minimum (UMR). Oleh karena itu, penguatan kompetensi amil akan selalu berjalan seiring dengan profesionalisme yang dibangun di dalam lembaga. 23
Bapak Drs. Kamaruddin Kasim juga mengatakan bahwa: “Dari segi gaji masih diberi dibawah standar UMR, karena kemampuan dana amil  belum  besar.  Semua  diefisienkan  karena  bersumber  dari  dana  amil  itu sendiri. Amil menerima upah karena pekerjaannya. Lazismu beroperasi sesuai dengan standar Undang-Undang dan pedoman internal Muhammadiyah.  Saat ini UMR Kota Makassar ± 3,2 juta, sedangkan gaji belum sampai 3 juta pada manager  saja, apalagi tataran  dibawahnya.  Semua tindakan  baik  penyaluran, penghimpunan  dilakukan  dengan  transparansi,  orang-orang  hanya  niat  mau bekerja mengabdi di Muhammadiyah.” 24
Selain itu, Bapak Muflih Razak juga menambahkan bahwa: “Belum  ada  penentuan  gaji  amil  secara  tertulis  dan  paten  dan  masih menerapkan  kebijakan  internal,  akan  tetapi  peruntukan  gaji  amil  sudah transparansi.  Contoh,  ada  program  kegiatan  yang  diadakan,  maka  harus mengusulkan  ke  Badan  Pengurus,  setelah  kegiatan  dilakukan  maka  dapat melaporkan  hasil  pengeluaran  hingga  eksternal  (pusat)  sebagai  bentuk pertangggungjawaban,  akan  tetapi  dalam  memutuskan  pelaksanaan  hanya dilingkup internal saja. Baru saat ini dalam proses mengusulkan kode indeks penentuan besaran gaji amil.” 25
Dasar  Pengelolaan  Zakat,  Infak  dan  Shadaqah  (ZIS)  Muhammadiyah  Kota Makassar adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
b. Peraturan  Pemerintah  No.  14  Tahun  2014  Tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
c. Keputusan  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  dan  Pedoman  Hidup  Islami Muhammadiyah
d. Pedoman Zakat Disusun Dewan Syariah Lazis Muhammadiyah Pusat. 26
Asas dan Tujuan Pengelolaan ZIS
a. Asas
Pengelolaan zakat warga Muhammadiyah Kota Makassar berasaskan iman dan taqwa, amanah, keterbukaan dan akuntabiltas.
b. Tujuan
23 Surat  Keputusan  Lembaga  Amil  Zakat, Infak,  Shadaqah  (LAZISMU) Pimpinan  Pusat Muhammadiyah Nomor: 004. BP/KEP/1.17/B/2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Lazismu 2021-2025, h. 17.
24 Drs.  Kamaruddin  Kasim  (65  tahun),  Selaku  Ketua  Lazismu  Makassar, Wawancara, Makassar 23 Desember 2021.
25 Muflih Razak (48 tahun), Selaku Manager Operasional Lazismu Makassar, Wawancara, Makassar 20 Desember 2021.
26 Fahmi  Jalaluddin, Pedoman  Pengelolaan  Zakat,  Infaq  &  Shadaqah  (ZIS) Lazismu Makassar (Cet.2; Makassar: Syakir Media Press, 2017), h. 52.
1) Meningkatkan  pelayanan  kepada  warga  Muhammadiyah  dan  masyarakat Islam  pada  umumnya  dalam  menunaikan  zakat  sesuai  tuntunan  syariat Islam.
2) Meningkatnya  fungsi  dan  peranan  pranata  keagamaan  dalam  upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3) Meningkatnya daya guna dan hasil guna zakat. 27
Bapak Drs. Kamaruddin Kasim, selaku Ketua Lazismu menjelaskan bahwa: “Dalam mengimplementasikan kegiatan mengacu pada UU RI No. 23 Tahun 2011  Pasal  32,  jadi  semua  gerak  langkah  berdasar  pada  pedoman  tersebut. Dalam pengelolaan pedoman yang dipakai ada 2 yaitu: Undang-Undang dan internal  pusat  Muhammadiyah.  Lazismu  Makassar  atas  kebijakan  dalam menjalankan sesuai dengan pedoman dan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan gaji tetap khusus tiap tahun mulai bulan Januari-Desember, adapun tahun  berikutnya  bisa  saja  dinaikkan  berdasarkan  hasil  perolehan  yang didapatkan. Tidak ada persenan khusus untuk biaya operasional, karena semua masuk dan diambil dari dana amil. Jadi 12,5% dari zakat dan 20% dari Infaq yang dikumpul dan inilah yang dikeluarkan untuk gaji dan dibelanjakan untuk biaya operasional lainnya. Kebutuhan operasional lembaga diambil dari dana amil.  Sisa  dana  yang  dipakai  dapat  dialokasikan  ke  badan  pengurus  sesuai dengan  keadaannya,  karena  tidak  ada  peruntukan  gaji  bulanan  hanya mendapatkan bagian minimal 1x/pertahun Rp 500.000,-.” 28
Bapak  Muflih  Razak,  selaku Manager operasional  Lazismu  menambahkan penjelasan untuk biaya operasional.
“Misal dalam sehari, ketika ada zakat yang masuk langsung dipotong 12,5% untuk  hak  amil,  dan  lebihnya  dimasukkan  ke  dana  operasional.  Begitupun infaq/sedekah  langsung  dipotong  20%  untuk  amil,  dengan  begitu  akan  lebih mudah karena akan sulit kalau hitungnya saat di akhir nanti. Jadi harus di total dari awal agar ketahuan berapa bisa digunakan. Contoh, dari total pemasukan sehari  dari  zakat,  infaq,  sedekah  adalah  Rp  5.000.000,-  dengan  rincian pembagian:
- Zakat Rp 1.000.000 x 12,5% = Rp 125.000,-
- Infaq Rp 2.000.000 x 10% = Rp 200.000,-
- Sedekah Rp 2.000.000 x 10%= Rp 200.000,- Total  Rp  125.000+  Rp  200.000  +  Rp  200.000  =Rp  525.000,-  ke  dana  Amil, selebihnya ke dana program operasional. Jumlah Rp 525.000,- ini dibagi lagi ke masing-masing amil. Pembagian dikatakan tidak merata, tergantung struktur dan porsi atau volume kinerjanya. 29
Lazismu Pusat membuat pedoman berdasarkan Peraturan perundang-undangan atau  peraturan  pemerintah.  Panduan  Lazismu  Makassar  mengikuti  pola  dari Lazismu  Pusat  dalam  mengimplemntasikan  program  kerja.  Dengan  adanya
27 Fahmi  Jalaluddin, Pedoman  Pengelolaan Zakat ,  Infaq  &  Shadaqah  (ZIS) Lazismu Makassar, h. 52.
28 Drs.  Kamaruddin  Kasim  (65  tahun),  Selaku  Ketua  Lazismu  Makassar, Wawancara, Makassar 31 Januari 2022.
29 Muflih Razak (48 tahun), Selaku Manager Operasional Lazismu Makassar, Wawancara, Makassar 20 Desember 2021.
pedoman dan panduan menjadi sarana pendukung dalam implementasi kebijakan. Pembiayaan  merupakan  bagian  terpenting  dan  menentukan  dalam  menjalankan suatu kelembagaan atau organisasi melalui program kerja yang akan dijalankan dan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan operasional kelembagaan.
Untuk  melakukan  program-program  tersebut  tentunya  amil  membutuhkan biaya  operasional.  Biaya  operasional  dapat  diambil  dari  dana  ZIS  untuk  bagian amil.  Biaya  operasional  terdiri  dari  biaya  telepon,  biaya  adminsitrasi,  keperluan kantor ataupun diluar kantor dan lain sebagainya. 30
Dari  uraian  diatas,  berdasarkan  hasil  wawancara  dapat  disimpulkan  bahwa implementasi  pembiayaan  hak  amil  dalam  operasional  pengelolaan  zakat  sudah mengacu pada ketentuan Pasal 32 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011Tentang Pembiayaan,  LAZ  dapat  menggunakan  Hak  Amil  untuk  membiayai  kegiatan operasional.

## D. KESIMPULAN
Dari pembahasan dan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa:
1. Penentuan  gaji  tiap  amil  dilihat  dari  potensi  kinerja  Amil,  dan  masing- masing sudah mempunyai standar khusus dari setiap pekerjaannya. Belum ada ketentuan atau referensi dari pusat terkait dengan gaji Amil, karena itu masih  menerapkan  kebijakan  internal  dalam  menetapkan  upah  Amil, dari Zakat  dan  infaq  ada  bagian  hak  Amil  sebesar  12,5%.  Badan  Eksekutif adalah yang mendapatkan hak dari Amil, mereka yang bekerja penuh setiap hari di kantor Lazismu Makassar.
2. Dari segi pemberian gaji masih dibawah standar UMR, karena kemampuan dana  Amil  belum  besar.  Pemberian  gaji  Amil  bagian  Eksekutif  periode tahun  2021  yakni  Bapak  Muflih  Razak  selaku  Manager  Rp  2.500.000; Rahayu Japar (Keuangan) Rp 2.200.000; Riska Azizah Mukhtar (Program) Rp  1.500.000;  Haerani  (Front  Office)  Rp  1.050.000;  dan  Rudi  J (Fundraising)  Rp  750.000,  maka total  pemberian  gaji  dari  5  Amil  selama per  bulan  periode  tahun  2021  sebanyak  Rp  8.000.000,-  Implementasi Pembiayaan  Hak  Amil  Dalam  Operasional  Pengelolaan  Zakat  sudah mengacu  pada  Ketentuan  Pasal  32  Undang-Undang  RI  No.  23  Tahun 2011Tentang  Pembiayaan,  LAZ  dapat  menggunakan  Hak  Amil  untuk membiayai kegiatan operasional.
30 Baiyina  Rupiawan  dan  Noven  Suprayogi,  “Determinan  Hak  Amil  Periode  2006-2018 (Studi Kasus Baznas Indonesia)”, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 8 No. 1 Januari 2021, h. 19.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abduh Tuasikal, Muhammad. Panduan Zakat Minimal 2,5 %. Cet -1; Yogyakarta:
Rumaysho, 2020.
Hasan, Abdul Halim. Tafsir Al-Ahkam. Cet. I; Jakarta:  Kencana, 2006. Jalaluddin, Fahmi. Pedoman Pengelolaan Zakat, Infaq & Shadaqah (ZIS) Lazismu Makassar. Cet.2; Makassar: Syakir Media Press, 2017.
Kementrian  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur’an  dan  Terjemahannya ,  Badan Penelitian  dan  Pengembangan  (Litbang)  &  Pendidikan  dan  Pelatihan (Diklat) Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Surabaya: Nur Ilmu, 2017. Sarwat, Ahmad. Seri Fiqih Kehdiupan Zakat . Cet -1; Jakarta:  DU Publishing, 2011.

## Jurnal:
Anis,  Muhammad.  “Zakat  Solusi  Pemberdayaan  Masyarakat  (UIN  Alauddin Makassar)”. El-Iqtishady:  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah. Vol.  2  No.  1 (2020).
Dimyati.  “Urgensi  Zakat  Produktif  di  Indonesia”. Al-Tijary  Jurnal  Ekonomi  dan Bisnis Islam Vol.2 No.2 (2016).
Hakim, Rahmad. “Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak Dan Kewajibannya Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Di Indonesia”. Jurnal Zakat Dan Wakaf Vol. 7 No.1 (2020).
Mustarin,  Basyirah.  “Urgensi  Pengelolaan  Zakat  Terhadap  Peningkatan Perekonomian Masyarakat”. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 2 (2017).
Rupiawan, Baiyina dan Noven Suprayogi. “Determinan Hak Amil Periode 2006- 2018 (Studi Kasus Baznas Indonesia)”. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 8 No. 1 (2021).

## Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia.  “Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  Tahun  2014  tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2011 Tentang Pengelolaan Zakat”.
Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.