## Potensi Industri Produk Makanan Halal Di Kota Palu
Nurdin Nurdin 1*, Novia Novia 2 , Arif Rahman 3 , Ririn Suhada 3
1 Jurusan Perbankanb Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palu, email: nnurdin@iainpalu.c.id
2 Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palu, email: noviaguroro1997@gmail.com ,
3 Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palu, email: arifrahman250719@gmail.com
ABSTRAK INFORMASI ARTIKEL Industri  makanan  yang  bersertifikasi  halal  sudah  semakin  menjadi kebutuhan  bagi  masyarakat  Muslim.Pemerintah  diberbagai  daerah semakin mendorong pengusaha untuk menngurus sertifikat halal bagi produk mereka. Kota Palu sebagai salah satu kota yang berpenduduk mayoritas Muslim dan juga memiliki jumlah usaha kecil yang paling banyak  bergerak  di  bidang  makanan  dapat  menjadi  peluang peningkatan  jumlah  produk  halal  yang  bersertifikasi  halal.  Namun saat ini belum ada penelitian yang melakukan seberapa besar potensi industri  produk  halal  di  kota  Palu.  Dengan  menggunakan  metode kualitatif  dan  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  observasi, wawancara  mendalam,  dan  bahan-bahan  tertulis,  dipereoleh  hasil bahwa potensi industri makanan untuk tumbuh menjadi insdustri halal semakin  tinggi.Sejumlah  informan  mengakui  bahwa  mereka  sangat ingin  mengurus  sertifikat  halal  bagi  produk  mereka.  Penelitian  ini menyimpulkan bahwa kurangnya informasi yang diterima sedalam ini terkait  proses  pengurusan  sertifikat  halal  merupakan  masalah  utama yang menghambat pengusaha mengurus sertifikat halal. Kedepan juga perlu  ada  penelitian  lanjutan  terhadap  pengaruh  masa  berlaku sertifikat  halal  dengan  minat  mengurus  sertifikat  halal  oleh  industri kecil dibidang makanan karena ada indikasi pengusaha menginginkan masa berlaku serifikat yang lebih lama.

## Katakunci:
Industri makanan,produk halal, makanan halal,potensi produk halal, Palu

## 1. PENDAHULUAN
Konsep  produk  atau  makanan  halal sekarang  semakin  menarik  banyak  pihak    di seluruh  dunia  saat  ini  karena  pengakuannya sebagai tolak ukur alternatif untuk keamanan,  kebersihan  dan  jaminan  kualitas dari  apa  yang  masyarakat  Muslim  konsumsi atau  minum  setiap  hari.  Produk  halal dipahami  sebagai  produk  yang  dihasilkan sesuai  dengan  persyaratan-persyaratan  yang dapat  diterima  oleh  masyarakat  Muslim  dan sesuai  dengan  syariat  Islam(Ambali  & Bakar,  2014).  Bagi    konsumen  Muslim, makanan  dan  minuman  halal  berarti  bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan yang  ditetapkan  oleh  hukum  Syariah, sedangkan  untuk  konsumen  non-Muslim, produk  tersebut  melambangkan  simbol produk  kebersihan,  kualitas  dan  keamanan ketika  diproduksi  secara  ketat  di  bawah Jaminan  Halal.  Jadi  produk  halal  tersebut bukan hanya dapat diterima oleh masyarakat Muslim  saja  tetapi  juga  oleh  masyarakat nonmuslim.
Bagi  masyarakat  muslim,  makanan menjadi satu hal penting mengingat makanan merupakan kebutuhan primer (pokok) sehari hari.  Kebanyakan  masyarakat  (konsumen) mengutamakan  cita  rasa  makanan  dan kurang memperdulikan kehalalannya. Sejalan  dengan  ajaran  syariah  Islam, konsumen muslim menginginkan agar
produk-produk yang dikonsumsinya terjamin kehalalan dan kebersihannya. Dalam  ketentuan  halal,  haram, thayyib dan syubhat .  Terkandung  nilai  spiritual  yang mencerminkan  keluhuran  budi  pekerti  dan akhlak  seseorang.  Oleh  karenanya,  syariah islam  menaruh  perhatian  yang  sangat  tinggi dalam  menentukan  makanan  dan  minuman halal,  haram,  maupun  meragukan  ( subhat ) (Ali, 2019).
Kota Palu yang penduduknya mayoritas Muslim juga menginginkan adanya  produk-produk  yang  terserfikasi halal  menurut  ajaran  syariat  Islam.  Namun kota  palu  juga  dihuni  oleh  16  persen penduduk  non-muslim  yang  berasal  dari berbagai  daerah.  Meskipun  ada  banyak masyarakat non-Muslim bukan berarti produk halal kurang diminati. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aziz & Chok (2013)    di  Malaysia  menunjukkan  bahwa masyarakat  non_Muslim  juga  menginginkan produk halal karena higienis dan sehat.
Ini berarti potensi produk halal dikota Palu  dapat  dikembangkan dengan lebih baik guna  memenuhi  kebutuhan  masyarakat Muslim  dalam  menjalankan  keyakinan mereka.Jumlah  industri  kecil  yang  bergerak dibidang makanan juga sangat banyak dikota Palu karena kanyanya sumber alam dibidang holtikultura.Dengan demikian peluang pengembangan usaha-usaha yang tersertifikasi halal juga semakin tinggi.

## Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam Vol.1 No. 1 Tahun 2019 3
Namun  sampai  saat  ini  belum  ada penelitian yang mengkaji bagaimana potensi industri makanan halal di Kota Palu.Kurangnya  data  terkait  potensi  industri makanan halal dapat  menghambat kebijakan pemerintah dalam mengembangkan berbagai produk  halal  dikota  Palu.Untuk  itu  peneliti melakukan  kajian  terhadap  potensi  industri produk halal di Kota Palu untuk memberikan masukan kepada pemerintah dan masyarakat guna  mendukung  pengembangan  industri produk makanan halal.
Tulisan  ini  akan  disusun  sebagai berikut; setelah bagian pendahuluan ini akan dibahas  kajian  pustaka  yang  mencakup konsep produk halal  dan konsep halal dalam pandangan syariat Islam. Pada bagian ketiga akan  disajikan  metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini.  Selanjutnya  dalam bagian  ke  empat  disajikan  hasil  penelitian dan  pembahasan.Sedangkan  kesimpulan  dan keterbatasan penelitian disajikan pada bagian kelima,  yang  kemudian  diikuti  dengan rekomendasi di bagian akhir tulisan ini.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Konsep Produk halal
Konsep Halal dalam penerapan kebijakan produk halal tidak hanya mencakup  persyaratan  Syariah,  tetapi  juga mencakup  aspek  kebersihan,  sanitasi  dan keselamatan  yang  berkelanjutan,  dan  juga
membuat  makanan  halal  yang  mudah diterima oleh konsumen yang peduli tentang keamanan makanan dan gaya hidup sehat(Baharuddin, Kassim, Nordin, & Buyong, 2015). Saat ini konsumen Muslimsemakin  sadar  akan  keberadaan makanan  halal  .  Kesadaran  umat  Muslim bukan  hanya  terkait  bahwa  suatu  produk makanan  adalah  halal,  tetapi  mereka  juga memililki  kesadaran  dan  rasa  keingintahuan yang mendalam terkait  integritas status halal yang  dihasilkan  oleh  sebuah  produsen  yang mencakup  semua  kegiatan  yang  terlibat  di sepanjang  rantai  produksi  dan  pasokan sehingga  berbagai  produk  yang  mereka  beli benar-benar halal (Zulfakar, Anuar, & Talib, 2014).
Proses  menuju  halal  bisa  saja  dimulai dari  persiapan  awal  sampai  akhir,  misalnya produk  daging  halal  proses  persiapannya bisa saja dimulai dari pemotongan(Bonne & Verbeke,  2008;  Nakyinsige,  Man,  &  Sazili, 2012),  yang  kemudian  dilanjutkan  saat pengepakan  (halal  packaging)  (Talib  & Johan, 2012), selanjutnya proses pengiriman juga dilakukan secara baik (halal logistic)(Jaafar,  Endut,  Faisol,  &  Omar, 2011;  Kamaruddin,  Iberahim,  &  Shabudin, 2012).    Masalah  kebutuhan  akan  layanan pengiriman  halal  (halal  logistic)  saat  ini sudah  semakin  meningkatkarena  tuntutan segmen  pasar  internasional  terhadap  produk halal.  Proses  pengiriman  suatu  produk  halal
seharusnya  dilakukan  tidak  dengan  cara mencampuradukkan  dengan  produk  non halal. Kalaupun dilakukan pengiriman secara bersamaan  maka  perlu  ada  perlakukan khusus terhadap produk makanana halal agar tidak bercampur dengan produk nonhalal.
Namum, seiring dengan perkembangan waktu dan peningkatan kesadaran masyarakat  Muslim  terhadap  kebutuhan produk  halal,  maka  konsep  halal  juga  telah merambah  keberbagai  bidang  lain  yang bukan  hanya  berupa  produk  yang  bisa disentuh  (tangible  produk)  tapi  juga  sudah masuk  pada  aspek  jasa,  misalnya  wisata halal  (halal  tourism)  (Battour  &  Ismail, 2016;  El-Gohary,  2016;  Mohsin,  Ramli,  & Alkhulayfi,  2016;  Samori,  Md  Salleh,  & Khalid,  2016).  Akibatnya  muncullah  hotel syariah  dan  restorant  halal  (halal  restaurant) (Marzuki, Hall, & Ballantine, 2014;
Zannierah Syed Marzuki, Hall, & Ballantine, 2012).Dalam hal ini, hotel syariah menerapakan nilai-nilai syariah dalam memberi  pelayanan  kepada  masyarakat, seperti  tamu  pria  dan  wanita  yang  belum menikah  tidak  boleh  satu  kamar.Kemudian untuk restaurant halal, para manajer restoran diharuskan  memiliki  pengetahuan  tentang syarat-syarat  makanan halal menurut  hukum Islam.
Dengan  demikian  konsep  halal  dalam tulisan  ini  bisa  disimpulkan  sebagai  produk atau  jasa  yang  persiapan,  penyediaannya,
dan distribusinya dilakukan menurut prinsip- prinsip  syariah  yang  berlaku  dalam  Islam. Dengan kata lain para produsen baik produk maupun jasa selalu mengacu pada nilai-nilai syariah  Islam  dalam  menghasilkan  dan menjual  produk  dan  jasa  mereka  kepada masyarakat  Muslim.  Dengan  demikian masyarakat  Muslim  dapat  menerapakan keyakinan  mereka  dalam  mendapatkan berbagai  produk  dan  jasa  dalam  dunia perdagangan.

## Produk  Makanan  Halal  Dalam  Konsep Syariah
Food  Industry  atau  industry  makanan adalah  industri  yang  mencakup  pengolahan produk pertanian, perkebunan, dan perikanan  menjadi  makanan  dan  juga mencakup    produk  setengah  jadi  yag  tidak secara  langsung  menjadi  produk  makanan (Bigliardi  &  Galati,  2013;  Bremner,  2000; Hutkins  et  al.,  2016).  Industri  makanan dewasa ini telah menjadi  salah satu  industry yang  berkembang  dengan  pesat  dewasa  ini. Proses  melahirkan  produk  makanan  halal bukan hanya mulai dari sumber makanan itu berasal tetapi juga mencakup proses pengepakan,  ditribusi,  pengolahan  sampai pada penyajian.
Halal secara bahasa, menurut sebagian pendapat,  berasal  dari  akar  kata  لحلا  yang artinya (ةحابلإا) artinya sesuatu yang dibolehkan menurut syariat. Aljurjani
menulis,  kata  halal  berasal  dari  kata    لحلا yang berarti “terbuka” (ةحابلإا). Secara istilah, berarti  setiap  ketidak  dikenakan  sanksi penggunaannya atau sesuatu  perbuatan yang dibebaskan  syariat  untuk  dilakukan  (Ali, 2019). Dalam Al-Qur’an Surah Al-A’raf [7]: 157.  Allah  berfirman  :  “Dan  (Allah) menghalalkan bagi  mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.
Pentingnya  pencantuman  label  halal terhadap  makanan  menjadi  garansi  dalam konsumen  untuk  memilih  makanan  yang akan dikonsumsi, khususnya muslim. Seperti yg  terdapat  pada  Al-qur’an  Surah  Al- Baqarah [2]:168.
اابِِّيَط  الَ َلََح  ِتا َوُطُخ اوُعِبَّتَت  َلَ َو  ِناَطْيَّشلا  ٌۚ نيِبُم  ٌّوُدَع  ْمُكَل ُهَّنِإ اوُلُك  ُساَّنلا اَهُّيَأ اَي  ِض ْرَ ْلْا يِف
اَّمِم Artinya:
“Wahai  manusia!Makanlah  dari  (makanan) yang  halal  dan  baik  yang  terdapat  di  bumi dan  janganlah  kamu  mengikuti  langkah- langkah  setan.Sungguh,  setan  itu  musuh yang nyata bagimu.” (QS.Al- Baqarah:[2]:168).
Ditengah  masyarakat  yang  cerdas dan  selektif,  sertifikasi  halal  menjadi keharusan. Permasalahannya kemudian, masih  banyak  pengusaha,    terutama  dari kalangan  usaha  kecil  menengah  yang  belum memahami prosedur pengurusan maupun arti sertifikasi halal.
Jadi  dapat  ditarik  kesimpulan  Industry Halal Food adalah suatu kegiatan pengelolaan  usaha  yakni  memproduksi, membuat, atau menghasilkan barang- barangberdasarkan  prinsip  syariah  yang mengutamakan  kehalalan  suatu  produk  atau makanan, serta mendapatkan sertifikasi halal dari LP POM MUI sebagai suatu tanda bukti bahwa  produk  yang  diperjual  belikan  telah memenuhi  syarat  kehalalan  yang  ditetapkan oleh Fatwa MUI.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  (Creswell,  1998;  Yin, 2011) yang memungkinkan peneliti berinteraksi langsung dengan objek penelitian  dilapangan.  Data  penelitian  ini  di kumpul  dengan  mengunakan  tiga  strategy yaitu  observasi,  wawancara  mendalam,  dan bahan-bahan tertulis atau dokumen (Miles & Huberman,  1994;  Yin,  2011).  Observasi dilakukan  untuk  melihat  secara  langsung industri  yang  menghasilkan  produk  halal dikota Palu. Sedangkan wawancara mendalam (In-depth interview) (Minichiello, Aroni,  Timewell,  &  Alexander,  1990) dilakukan  dengan  tokoh  MUI  dan  juga  para pelaku industri halal terkait proses sertifikasi halal  dan  manfaatnya  bagi  para  pelaku. Dalam  penelitian  ini  peneliti  mewawancarai dua  tokoh  MUI  yang  bertanggung  jawab terhadap  proses  sertifikasi  halal.  Kemudian
peneliti juga mewawancari 5 pelaku Industri halal  yang  telah  mendapat  sertifikat  halal, dan  5  pelaku  industri  yang  belum  mendapat sertifikat  halal tetapi  ingin mendapatkannya. Kemudian  peneliti  juga  mengumpul  data melalui analisis sejumlah dokumen yang ada di  kantor  MUI  kota  Palu  yang  antara  lain laporan  jumlah  sertifikat  halal  yang  sudah diterbitkan  dan  proses  penerbitan  sertifikat halal.
Data  hasil  wawancara  di  olah  dengan menggunakan  pendekatan  tematik  analisis yang dimulai dari open koding, axial koding, sampai  merumuskan  hasil  (Kendall,  1999; Strauss  &  Corbin,  1998).  Hasil  observasi, wawancara,  dan  analisa  dokumen  direduksi terlebih  dahulu  dalam  sebuah  tabel  matrix (Miles  &  Huberman,  1994)  yang  kemudian setiap  kutipan  (quotes)  dari  tabel  tersebut dimasukkan  kedalam  bagian  pembahasan penelitian ini.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Data Industri Produk Halal di Kota Palu
Makanan  yang  halal  menjadi  syarat utama  terhadap  makanan  yang  dikonsumsi oleh  konsumen  yang  beragama  islam. Berdasarkan data BPS Tahun 2015 penduduk  kota  palu  sebesar  368.100  yang didominasi  oleh  penduduk  muslim  sebesar 84,06%.  Hal  ini  menandakan  besarnya potensi  dalam  pengembangan  industri  halal
food di Kota Paluserta perlunya peningkatan kesadaran  terhadap  konsumsi  di  sektor industri  halal  food.  Jumlah  penduduk  kota Palu menurut agama dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:
Tabel 1. Penduduk kota Palu 5 tahun terakhir
Sumber: Kandepag kota Palu, 2018
Industri produk halal baik dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tersebar hampir di setiap sudut Kota Palu.Data ini menandakan besarnya potensi dalam mengembangkan industri halal food tersebut.Industri  tersebut  mencakup  industri makanan,  seperti  makanan  yang  bersumber dari coklat atau kakao, bawang goreng, ikan, dan  berbagai  produk  lainnya  yang  sudah menembus  pasar  lokal,  nasional  dan  bahkan pasar  internasiona.Namun  industri  produk halal  yang  ada  dikota  Palu  bukan  hanya makanan  tetapi  juga  jasa  halal.Namun sebagian  besar  industri  yang  menghasilkan
berbagai  produk  tersebut  belum  memiliki sertifikat halal. Menurut data satistik, saat ini ada  267  usaha  kecil    dikota  Palu  yang bergerak  dibidang  produk  makanan  (BPS- Sulawesi-Tengah, 2018). Disamping itu juga terdapat  sejumlah  usaha  yang  bergerak dibidang jasa, namum yang sudah bersertifikat  masih  kecil  jumlahnya.  Data industri yang sudah mendapat sertifikat halal menurut  data  dari  LPPOM  MUI  Kota  Palu adalah sebagai berikut:
Tabel  2.  Industri  Kecil  yang  sudah besertifikat halal di kota Palu
Sumber: Majelis Ulama Indonesia Kota Palu, 2018
Data  pada  tabel  2  menunjukkan perbandingan  jumlah  industri  kecil  yang sudah  mendapatkan  sertifikat  halal  dengan yang  belum  masih  berbeda  jauh.Sampai dengan  tahun  2018  baru  44  industri  kecil yang  sudah  mendaftarkan  produknya  untuk mendapatkan  sertifikat  halal.Ini  berarti  baru sekitar  16%  dari  industri  kecil  yang  sudah mendapatkan  sertifikat  halal  untuk  produk mereka.Dari  jumlah  tersebut  sebagian  besar
sertfikat  halal  diberikan  kepada  produk makanan,  sebagian  kecil  lainnya  diberikan kepada  produk  herbal,  jasa  pemotongan hewan,  café,  dan  catering.Sedangkan  untuk hotel  belum  ada  yang  mendaftarkan  hotel mereka untuk mendapatkan sertifikat halal.
Data  pada  tabel  di  atas  menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah pengurusan  sertifikasi  halal  selama  tahun 2018.Peneliti  menduga  hal  ini  terjadi  bisa saja  dipengaruhi  oleh  musibah  gempa, tsunami, dan liquifaksi tanggal 28 September 2018.Jadi  penurunan  bukan  karena  animo pihak  industri  produk  makanan  untuk mengurus  sertifikat  halal  yang  menurun, tetapi karena musibah tersebut.

## Peluang Pengambangan Produk Halal di Palu
Sesuai  data  yang  ada  bahwa  jumlah usaha  kecil  kota  Palu  yang  bergerak dibidang  produksi  makanan  ada  sekitar  267 dan  jumlah  penduduk  Muslim  kota  Palu sekitar  84  %  maka  peluang  pengembangan industri  produk  halal  masih  cukup  besar. Produk halal merupakan kebutuhan masyarakat Muslim yang semakin meningkat karena kesadaran untuk menjalankan  syariat  Islam.  Ketua  Dewan Pakar Pengurus Besar Alkhairat dan sekaligus  ketua  MUI  kota  Palu  mengatakan bahwa:
Produk halal bagi umat Islam,
yang mencakup aspek kehalalan produk yang dikonsumsi merupakan bagian  dari  ketetapan  agama (syariat)  yang  harus  dipatuhi.
Dengan  demikian,  persoalan ini merupakan persoalan yang urgen bagi umat Islam karena terkait langsung dengan aspek syariat Islam (Zainal Abidin).
Pernyataan  ketua  MUI  kota  Palu  ini menunjukkan bahwa usaha-usaha kecil yang bergerak  dibidang  produk  makanan  perlu memikirkan segera untuk mengurus sertifikasi  halal  guna  merespon  kebutuhan masyarakat  Muslim  kota  Palu  yang  sekitar 84  %  tersebut.    Namun  menurut  pengurus MUI  Kota  Palu  lainnya  mengatakan  bahwa masalah  ketidaktahuan  seringkali  membuat minimnya  perusahaan  memiliki  kesadaran untuk  mendaftarkan  diri  guna  memperoleh sertifikat  halal.Namun  pihak  MUI  pada tahun-tahun  berikutnya  terus  menggalakkan sosialisasi  pentingnya  pengurusan  sertifikasi halal  bagi  produk-produk  mereka.  Sertifikat halal  akan  meningkatkan  jumlah  penjualan karena  bertambahnya  trust  (keprcayaan) konsumen terhadap produk tersebut (Gunawan, 2018). Sedangkan manfaat sertifikat  halal  bagi  produsen  antara  lain Memiliki  Unique  Selling  Point  (USP), Kesempatan  Meraih  Pasar  Halal  Global, Meningkatkan Kemampuan dalam Pemasaran di Pasar/Negara Muslim (Ramadhani, 2018).
Hasil  wawancara  dengan  sejumlah pelaku industri produk  makanan yang sudah mengurus  sertifikat  halal  juga  membuktikan bahwa  sertifikat  halal  dapat  membantu perkembangan bisnis mereka seperti disampaika oleh salah satu informan sebagai berikut:
“Kami sadar saat ini konsumen  sudah  lebih  pintar dan  jeli  memilih  produk makanan, sehingga persaingan di tingkat produsen,  khususnya  usaha skala kecil kian ketat.Sertifikat halal membantu kami mendapatkan kepercayaan konsumen karena  mereka  lebih  percaya terhadap kandungan dan proses pengolahan dari produk  makanan  yang  kami pasarkan,” (Agus).
Jika  saja  MUI  Kota  Palu  berhasil meyakinkan  pelaku  usaha  kecil  dibidang makanan  untuk  memiliki  pandangan  seperti informant di   atas melalui  berbagai  kegiatan sosialisasi maka usaha – usaha kecil lainnya akan  mengurus  sertifikat  halal.  Pengaruh aktifitas sosialisasi yang baik terhadap minat mengurus  sertifkasi  halal  sudah  pernah diteliti  sebelumnya  seperti  Pramitasari  dan Fatmawati  (Pramintasari  &  Fatmawati, 2017),  dimana  semakin  sering  dan  bagus kegiatan  sosialisasi  proses  sertifikasi  halal maka semakin meningkat jumlah usaha yang mengurus  sertifikat  halal  bagi  produk mereka.
Meskipun  jumlahpersentase  produk usaha  kecil  menengah  yang  belum  berlabel halal di kota Palu masih lebih banyak, bukan berarti  mereka  tidak  mau  mengurusnya. Mereka memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan  sertifikasi  halal  terhadap  produk mereka.Namun selama ini mereka mengalami  kesalahan  persepsi  terhadap prosedur pengurusan sertifikat halal.
Misalnya salah seorang informan
mengatakan seperti berikut ini:
Selama  ini  persepsi  kami mengenai    proses  sertifikasi halal adalah  rumit dan mahal.
Saya dengar banyak dokumen yang  diperlukan  dan  biaya juga  mahal.Belum  lagi  waktu yang  diperlukan  juga  lama sementara  sertifikatnya  hanya berlaku dua tahun saya dengar.Saya  juga  tidak  tahu bagaimana memulai pengurusan  tersebut,  apakah langsung  kekantor  MUI  atau harus  kekantor  lainnya  dulu (Sudarmin).
Menurut pihak MUI, sebenarnya pengurusan sertifikat  halal  tidaklah  rumit  dan  tidak memakan  waktu  lama  jika  semua  dokumen telah  lengkap.  Namun  penjelasan  kepada pihak  pengusaha  yang  kurang  selama  ini sehingga  para  pengusaha  mempersepsikan proses  pengurusan  sertifikat  halal  menjadi sulit. Namun masa kadaluarsa sertifikat halal yang  dua  tahun  bisa  saja  mempengaruhi minat  pengusaha  untuk  mengurus  sertifikat halal.  Peneliti  menduga  masalah  waktu
kadaluarsa sertifikat bisa saja mempengaruhi minat  tersebut  karena  sejumlah  informan menginginkan  sertifikat  halal  kadaluarsa lima tahun.
Pernyataan MUI bahwa pengurusan sertifikat  halal  tidaklah  rumit  dibenarkan oleh  salah  seorang  pengusaha  yang  sudah mengurus sertifikat tersebut. Seorang informan pengusaha makanan olahan mengatakan seperti berikut ini:
“ Saya tidak menemui kesulitan  dalam  mendapatkan sertifikasi halal.saya memperoleh kemudahan karena usaha pembuatan keripiknya  saya  berada  di bawah  binaan  dinas  koperasi pemerintah kota Palu. Menjadi  binaan  dinas  banyak untungnya,  selain  kemudahan dalam berpromosi, juga gampang  mengurus  sertifikat halal,”  (Tri Kismiati)
Pernyataan informan di atas, disamping  membenarkan  bahwa  pengurusan sertifikat  halal  tidak  sulit,  juga  memberi pelajaran  kepada  pengusaha  lain  yang merasa  sulit  untuk  mengurus  sertifikat  halal untuk  bergabung  dengan  kelompok  binaan agar  lebih  mempermudah  lagi  proses pengurusan. Dengan demikian proses persiapan dokumen dan birokrasi pengurusan  bisa  diurus  oleh  Pembina kelompok.
Pihak MUI  dalam sebuah kesempatan wawancar  juga  mengingatkan  agar  label halal  yang  tertera  pada  setiap  produk
Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam Vol.1 No. 1 Tahun 2019 10
makanan, minuman, obat-obatan dan sebagainya  itu  jangan  hanya  sebatas  simbol untuk  meraih  simpati  konsumen  Muslim tetapi juga harus diikutkan dengan pembuktian adanya sertifikat halal. Pernyataan informan dari MUI ini menekankan  perlunya  penerapan  secara kongkrit  label  halal  terhadap  produk  yang dihasilkan.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh (Darojatun, 2018) juga menemukan ada unsur  gagah-gagahan  dalam  penggunaan sertifikat  halal  pada  sebuah  produk.  Untuk itu  perlu  ada  keseriusan  pengusaha  untuk mempraktekkan  nilai-nilai  halal  kedalam proses produksi sebuah produk.

## 5. KESIMPULAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN
Berdasarkan  hasil  penellitian  dan pembahasan  di  atas,  maka  dapat  kita  lihat bahwa  potensi  industri  produk  halal  dikota Palu  tinggi.Jumlah  industri  kecil  yang bergerak dibidang makanan cukup banyak.Meskipun  yang  telah  mengurus sertifikat  halal baru sekitar  16%, tetapi  hasil penelitian  kami  menunjukkan  sejumlah pelaku usaha sangat ingin mengurus sertifikat  halal.  Cuma  mereka  kurang mendapatkan informasi yang tepat dan benar tentang proses pengurusan sertifikat halal.
Jumlah penduduk Muslim yang mayoritas  (84%)  juga  menjadi  peluang  bagi usaha  kecil  dibidang  makanan  untuk
memasarkan produk mereka dengan menggunakan label halal yang resmi. Proses pengurusan  yang  tidak  rumit  dengan  biaya yang rendah dan juga waktu yang tidak lama juga potensi lain untuk meningkatkan produk berlabel  halal.  Dengan  demikian  jumlah usaha kecil dibidang makanan yang memiliki sertifikat  halal  akan  makin  meningkat kedepan.
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan karena  jumlah  informant  yang  diwawancara tidak  mencakup  semua  pengusaha  kecil karena  keterbatasan  waktu  dan  juga  biaya. Namun  penelitian  ini  telah  dilakukan  secara ilmiah  dengan  menggunakan  metode  yang tepat  dan  proses  pemilihan  informant  yang tepat.  Karena  itu  penelitian  mendalam  kami terhadap potensi industri produk halal dikota Palu  berpotensi  memberikan  kontribusi berharga  secara  teoritis  dan  praktis  kepada masyarakat (Myers, 2000).

## 6. PENELITIAN KEDEPAN
Hasil  penelitian  ini  juga  menunjukkan bahwa ada kecenderungan bahwa masa aktif sertifikat  halal  yang  hanya  dua  tahun  dapat menurunkan  minat  para  pengusaha  untuk mengurus  sertifikat  halal  seperti  ditemukan dalam wawancara dengan beberapa informan.  Untuk  membuktikan  sejauh  mana pengaruh  masa  berlaku  sertifikat  halal dengan minat mengurus sertifikat diperlukan ada peenilitan lain kedepan.

## Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam Vol.1 No. 1 Tahun 2019
11
Rekomendasi
Industri  makanan  di  Kota  Palu memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai  industri  yang  halal  agar  sesuai syariat  Islam,  karena  dilihat  dari  populasi masyarakat  Kota  Palu  yang  penduduknya mayoritas  muslim,  serta  banyaknya  Usaha Kecil  dan  Menengah  (UKM)  dibidang industri  makanan  yang  tersebar  di  setiap sudut  Kota  Palu.  Tetapi  minimnya  Industri makanan  yang  belum  tersertifikasi  halal
masih  menjadi  suatu  permasalahan  dalam pengembangan industri makanan halal terutama  karena  minimnya  pengetahuan pelaku  usaha  kecil  yang  belum  memahami prosedur pengurusan maupun arti pentingnya sertifikasi halal. Untuk itu diperlukan adanya perhatian  ekstra  dari  pemerintah  dan  pihak MUI  kota  Palu  mengatasi  masalah  ini  baik melalui sosialisasi maupun melalui penyederhanaan birokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ambali,  A.  R.,  &  Bakar,  A.  N.  (2014). People's  Awareness  on  Halal  Foods and  Products:  Potential  Issues  for Policy-makers. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 121 , 3-25.
Aziz, Y. A., & Chok, N. V. (2013). The Role
of Halal Awareness, Halal Certification, and Marketing Components  in  Determining  Halal Purchase  Intention  Among  Non- Muslims  in  Malaysia:  A  Structural Equation Modeling Approach.
Journal  of  International  Food  &
Agribusiness Marketing, 25 (1), 1-23.
Baharuddin,  K.,  Kassim,  N.  A.,  Nordin,  S. K.,  &  Buyong,  S.  Z.  (2015). Understanding the Halal Concept and the  Importance  of  Information  on Halal  Food  Business  Needed  by Potential  Malaysian  Entrepreneurs. International  Journal  of  Academic Research  in  Business  and  Social Sciences, 5 (2), 170-180.
Battour,  M.,  &  Ismail,  M.  N.  (2016).  Halal tourism: Concepts, practises,
challenges and future. Tourism Management  Perspectives,  19 ,  150- 154.
Bigliardi, B., & Galati, F. (2013). Innovation trends in  the food industry: The case of  functional  foods. Trends  in  Food Science  &  Technology,  31 (2),  118- 129.
Bonne,  K.,  &  Verbeke,  W.  (2008).  Muslim consumer  trust  in  halal  meat  status and  control  in  Belgium. Meat Science, 79 (1), 113-123.
BPS-Sulawesi-Tengah. (2018). Usaha Mikro
Kecil. Retrieved 06 Maret 2019, from
BPS-Sulawesi
Tengah:
https://palukota.bps.go.id/statictable/ 2016/08/02/178/jumlah-koperasi- dan-anggota-menurut-jenis-koperasi- 2011-2015.html
Bremner,  H.  A.  (2000).  Toward  Practical Definitions  of  Quality  for  Food Science. Critical  Reviews  in  Food Science and Nutrition, 40 (1), 83-90.
Creswell,  J.  W.  (1998). Qualitative  Inquiry and  Research  Design:  Choosing Among  Five  Traditions .  London: Sage Publications.
Darojatun,  R.  (2018).  Tren  Produk  Halal, Gaya  Hidup  Syar’i  Dan  Kesalehan Simbolik:    Studi  Tentang  Muslim Kelas  Menengah. Wardah,  19 (135), 157.

## Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam Vol.1 No. 1 Tahun 2019
12
El-Gohary,  H.  (2016).  Halal  tourism,  is  it really  Halal? Tourism  Management Perspectives, 19 , 124-130.
Hutkins, R. W., Krumbeck, J. A., Bindels, L.
B., Cani, P. D., Fahey, G., Goh, Y. J., et  al.  (2016).  Prebiotics:  why definitions  matter. Current  Opinion in Biotechnology, 37 , 1-7. Jaafar,  H.  S.,  Endut,  I.  R.,  Faisol,  N.,  & Omar,  E.  N.  (2011). Innovation  in logistics  services  -  halal  logistics (No. 34665). Kuala Lumpur: Universiti Teknologi MARA.
Kamaruddin,  R.,  Iberahim,  H.,  &  Shabudin, A.  (2012).  Willingness  to  Pay  for Halal Logistics: The Lifestyle Choice. Procedia  -  Social  and
Behavioral Sciences, 50 , 722-729. Kendall,  J.  (1999).  Axial  Coding  and  the
Grounded Theory Controversy. Western Journal of Nursing Research, 21 (6), 743-757.
Marzuki, S. Z. S., Hall, C. M., & Ballantine,
P.  W.  (2014).  Measurement  of Restaurant  Manager  Expectations toward  Halal  Certification  Using Factor and Cluster Analysis. Procedia  -  Social  and  Behavioral Sciences, 121 , 291-303.
Miles,  M.  B.,  &  Huberman,  A.  M.  (1994).
Qualitative Data Analysis: An Expanded  Sourcebook. London  : Sage Publications.
Minichiello,  V.,  Aroni,  R.,  Timewell,  E.,  & Alexander,  L.  (1990). In-Depth Interviewing  :  Researching  People . Melbourne: Longman Cheshire
Mohsin,  A.,  Ramli,  N.,  &  Alkhulayfi,  B.  A. (2016).  Halal  tourism:  Emerging opportunities. Tourism  Management Perspectives, 19 , 137-143.
Nakyinsige, K., Man, Y. B. C., & Sazili,  A.
Q.  (2012).  Halal  authenticity  issues in  meat  and  meat  products. Meat Science, 91 (3), 207-214.
Pramintasari, T. R., &  Fatmawati,  I. (2017).
Pengaruh  Keyakinan  Religius,  Peran Sertifikasi  Halal,  Paparan  Informasi, dan  Alasan  Kesehatan  Terhadap Kesadaran  Masyarakat  Pada  Produk Makanan  Halal. Jurnal  Manajemen Bisnis, 8 (1), 1-33.
Samori,  Z.,  Md  Salleh, N.  Z.,  &  Khalid,  M. M.  (2016).  Current  trends  on  Halal tourism:  Cases  on  selected  Asian countries. Tourism Management Perspectives, 19 , 131-136.
Strauss,  A.,  &  Corbin,  J.  M.  (1998). Basics of  Qualitative  Research:  Grounded Theory  Procedures  and  Techniques
(2  ed.).  California,  USA:  Sage Publications, Inc.
Talib,  M.  S.  A.,  &  Johan,  M.  R.  M.  (2012). Issues in Halal  Packaging: A
Conceptual Paper. International Business  and  Management,  5 (2),  94- 94.
Yin,  R.  K.  (2011). Qualitative  Research From Start to Finish . New York: The Guilford Press.
Zannierah Syed Marzuki, S., Hall, C. M., &
Ballantine,  P.  W.  (2012).  Restaurant managers'  perspectives  on  halal certification. Journal  of  Islamic Marketing, 3 (1), 47-58.
Zulfakar, M. H., Anuar, M. M., & Talib, M.
S. A. (2014). Conceptual Framework on Halal Food Supply Chain Integrity Enhancement. Procedia  -  Social  and Behavioral Sciences, 121 , 58-67.