INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 2718-2719 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penerapan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Pada Anak Di LPKA Kelas I Tangerang
Desti Kristi Silitonga 1 ✉ , Imaduddin Hamza 2 ,Vivi Sylviani  Biafri 3 , Qistina Aulia 4
Bimbingan Kemasyarakatan,Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Email : destisilitonga30@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pendidikan adalah hal yang penting dan menjadi indikator penting kemajuan suatu bangsa. Setiap warga negara yang berusia antara 7 dan 15 tahun berhak mengikuti pendidikan wajib. Penelitian yang dilaksanakan  berdasarkan  tujuan  peneliti  sekaligus  penulis  adalah  menggunakan  teknik  penelitian kualitatif.Dalam  pelaksanaan  kegiatan  pendidikan,  LPKA  tentunya  memiliki  aturan  waktu  dalam pelaksanaan kegiatan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Sekolah SMP Istimewa LPKA Kelas I  Tangerang  seperti  berikut:  Berdasarkan  ungkapan  diatas,  dapat  dikatakan  bahwa  LPKA  Kelas  I Tangerang memiliki kegiatan penunjang pendidikan bagi Andikpas seperti Olahraga, Pengajian dan Pramuka.  Penulis  juga  melihat  langsung  kegiatan  lainnya  seperti  LKBB  (Latihan  Keterampilan  Baris Berbaris). Kegiatan ini mengajarkan anak tentang PBB yang baik dan benar, mengajarkan kekompakan, kedisiplinan,  kerapihan,  kebersamaan,  dan  mereka  agar  mengetahui  bagaimana  susunan  upacara yang baik dan benar. Kegiatan ini juga dilakukan untuk bekal anak ketika ia bebas nanti dan dapat dimanfaatkan  sebaik  mungkin.  LPKA  Kelas  I  Tangerang  telah  memberikan  hak  Andikpas  melalui kegiatan pendidikan, namun kegiatan pendidikan belum optimal dikarenakan adanya faktor antara lain yaitu sedikitnya sarpras pendidikan, kurangnya tenaga pengajar yang belum memiliki kualifikasi pendidikan yang baik dan petugas yang belum sepenuhnya menguasai materi pembelajaran.
Kata Kunci : anak binaan, formal, pendidikan, sekolah dasar

## Abstract
Education is important and an important indicator of a nation's progress. Every citizen between the ages of 7 and 15 has the right to participate in compulsory education. The research was carried out based on the aim of the researcher and writer, namely using qualitative research techniques. In carrying out educational activities, LPKA certainly has time rules for carrying out activities, as expressed by the Principal of LPKA Class I Tangerang Special Middle School as follows: Based on the expression above, it can be said that LPKA Class I Tangerang has educational support activities for Andikpas such as Sports, Recitation and Scouting. The author also saw directly other activities such as LKBB (Marching Skills Training). This activity teaches children about good and correct PBB, teaches them solidarity, discipline,  neatness,  togetherness,  and  so  that  they  know  how  to  arrange  a  good  and  correct ceremony. This activity is also carried out to prepare children for when they are free and can make the best use of it. LPKA Class I Tangerang has provided Andikpas rights through educational activities, however educational activities have not been optimal due to factors including a lack of educational infrastructure, a lack of teaching staff who do not have good educational qualifications and officers who  have  not  fully  mastered  the  learning  material.Keywords:  assisted  children,  formal,  education, elementary schoolhave not been optimal due to factors including a lack of educational infrastructure, a lack of teaching staff who do not have good educational qualifications and officers who have not fully mastered the learning material.Keyword:
Keywords contain basic ideas or concepts that represent the field under study; Thenumber of keywords is between 3-5 Phrases and are sorted alphabetically

## PENDAHULUAN
Pendidikan adalah hal yang penting dan menjadi indikator penting kemajuan suatu bangsa. Sebagaimana diatur dalam UU RI No. 1, negara berkewajiban untuk menyediakan akses yang sama bagi semua warga negara terhadap pendidikan berkualitas tinggi. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa  setiap  warga  negara  mempunyai  hak  yang  sama  atas  pendidikan  yang  bermutu. kualitas, pendidikan khusus tersedia untuk seluruh warga negara, bukan hanya mereka yang cacat  fisik,  emosional,  mental,  intelektual,  atau  sosial.  Anak-anak  yang  memiliki  sejarah melanggar  hukum  dan  perlu  dikirim  ke  lembaga  pemasyarakatan  serta  warga  daerah terpencil dan masyarakat adat semuanya berhak atas pendidikan yang berkualitas. (Sofyan & Gunardi, 2020).
Berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan, terdapat 1940 anak dari 33 LPKA di Indonesia per 29 Juli 2022. Sebagian besar dari mereka berasal dari latar belakang kurang mampu,  dan  karena  harus  melalui  tahap  pembinaan,  sekolah  mereka  semakin  dibatasi. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), sebagaimana disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Mutu Anak, Perempuan,
dan Pemuda, pemerintah masih berupaya menegakkan dan mengamankan hak-hak anak di LPKA.
Mengembalikan harapan anak pada kemampuannya untuk kembali ke bentuk aslinya merupakan aspek yang sama pentingnya antara lain karena pembinaan didasarkan pada pengertian  pendidikan  pemasyarakatan,  maka  diasumsikan  bahwa  anak-anak  yang  telah melanggar  hukum  akan  mendapatkan  konseling  untuk  belajar  dari  kesalahan  mereka, mengambil tindakan yang lebih baik, dan tidak melakukan kejahatan yang sama lagi (Kep et al., 2020)
Sesuai  Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak,  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  berkewajiban  mempersiapkan  sarana  dan  prasarana pendidikan  sesuai  dengan  persyaratan  penyelenggaraan  pendidikan  bagi  anak  yang diselenggarakan di LPKA. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 15 Tahun 2010 tentang pedoman umum penanganan anak yang  berhadapan dengan hukum. Di LPKA,  bentuk pendidikan baik  formal  maupun  informal  digunakan  untuk  melaksanakan  pembinaan  melalui pendidikan.. Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa: Hak atas pendidikan dimiliki oleh setiap individ,Setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya.
Bagi  memenuhi  kebutuhan  penyelenggaraan  pendidikan,  negara  menyesuaikan anggaran  pendidikan  dengan  memasukkan  sekurang-kurangnya  20%  dari  anggaran pendapatan  negara  serta  dana  dari  pendapatan  dan  anggaran  daerah.  Selain  itu, pemerintah  memajukan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dengan  menjunjung  tinggi persatuan agama dan bangsa untuk kesehjahteraan umat manusia..
Warga  negara  Indonesia  wajib  mengikuti  program  pendidikan  minimal  yang diamanatkan  oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Salah satu program  yang  gencar digalakkan Kementerian Pendidikan Nasional (Depdiknas) adalah wajib belajar. Tidak, dalam UU No 20 Tahun 2003 ayat 1 Pasal 6 menyatakan: Setiap warga negara yang berumur antara tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.”
Setiap  warga  negara  yang  berusia  antara  7  dan  15  tahun  berhak  mengikuti pendidikan wajib. Artinya, setiap warga negara yang berusia antara tujuh sampai dengan lima  belas  tahun  wajib  mengikuti  program  pendidikan  wajib  dan  mengikuti  pendidikan dasar.  Sementara  itu,  baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  berkewajiban untuk membiayai wajib belajar, sekurang-kurangnya bagi tingkat pendidikan dasar, akan diselenggarakan tidak dipungut biaya. Karena negara bertanggung jawab atas wajib belajar yang  dilaksanakan  oleh  lembaga  pendidikan  pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan masyarakat.
Peneliti  melakukan  riset  awal  untuk  mengetahui  data  anak  yang  mengikuti pendidikan formal sekolah dasar yang ada di LPKA Kelas I Tangerang, dan berdasarkan data yang telah peneliti dapatkan sebagaimana pada tabel berikut :
Tabel 1. 1 Data Siswa SKH Istimewa di LPKA Kelas I Tangerang
KELAS BULAN JAN FEB MAR 1 ROMBEL KELAS IV LK - - - PR - - - JUMLAH - - - KELAS V LK 3 5 5 PR - - - JUMLAH 3 5 5 KELAS IV LK - - - PR - - - JUMLAH 3 5 5 TOTAL 2 JUMLAH KELULUSAN TAHUN AJARAN LULUS TIDAK LULUS 2017/2018 11 SISWA - 2018/2019 21 SISWA - 2019/2020 8 SISWA - 2020/2021 4 SISWA - 2021/2022 2 SISWA -
Sumber data dari bagian kesiswaan  sekolah  dasar (LPKA) Kelas I Tangerang  (10 Februari 2023)
Hal ini berarti masih banyak anak yang masih di tahap pendidikan sekolah dasar masuk kedalam LPKA untuk menjalani masa pidana mereka.Baik saat diluar putus sekolah maupun sedang  menjalani  pendidikan.  Oleh  karena  itu  pihak  LPKA  harus  bisa  memberikan pendidikan kepada anak. Tujuan program pendidikan LPKA adalah mendidik anak melalui program  pembinaan.  Pemberian  pendidikan  formal  digunakan  untuk  memberikan pendidikan.
Tujuan pendidikan bukan hanya untuk mencegah anak putus sekolah tetapi juga untuk menghidupi mereka. LPKA berkewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak di  LPKA  bagi  anak-anak  yang  harus  bertanggung  jawab  atas  tindakan  mereka  dan mengharuskan mereka untuk masuk LPKA. Karena berhubungan langsung dengan anak dan membantu tumbuh kembang anak saat bersosialisasi langsung dengan masyarakat, maka memberikan pembinaan yang tepat bagi anak sangatlah penting.
Pemberian pendidikan dasar di LPKA Kelas I Tangerang diawali dengan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (Tpp)  dan pada saat sidang Tpp anak di tentukan kegiatannya dan digali informasi apa anak saat diluar masih ada yang belum menyelesaikan pendidikan, di LPKA Kelas I Tangerang wajib sekolah. Untuk mengikuti kegiatan belajar sekolah dasar di LPKA Kelas I Tangerang anak hanya wajib melampirkan surat kartu keluarga dan akte, agar data anak langsung masuk kedapodik dan anak terdaftar menjadi siswa sekolah dasar di Indonesia. Kegiatan belajar mengajar di LPKA Kelas I Tangerang di setiap hari senin sampai kamis. Dan sistem belajar mengajar di LPKA Kelas I Tangerang menggunakan Kurikulum 2013, dan guru yang mengajar anak di sekolah dasar ini mayoritas adalah pengawai LPKA Kelas I Tangerang.
Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pendidikan sekolah dasar di LPKA Kelas I Tangerang  yaitu,  banyak  anak  yang  sama  sekal  buta  akan  huruf  dan  sistem  pengajaran menjadi lebih sulit, anak yang mengikuti pendidikan sekolah dasar tidak sesuai dengan umur yang seharusnya, anak yang mengikuti pendidikan dasar di LPKA  dari umur 14-18 tahun yang seharusnya anak seumur ini seharusnya sudah masuk ke jenjang menengah pertama dan  atas,  Terbatasnya  jumlah  anak  yang  memenuhi  persyaratan  mengikuti  pendidikan, minat  anak  yang  rendah  untuk  mengikuti  pendidikan,    Selain  itu,  pegawai  lapas  sendiri bekerja sebagai guru di sekolah, ini yang membuat anak merasa bosan dan memiliki minat yang rendah untuk mengikuti pendidikan di LPKA.

## METODE PENELITIAN

## A. Pengertian dan Pemahaman metode kualitatif
Suatu  pendekatan  untuk  menyelidiki  dan  memahami  pentingnya  pertimbangan individu  atau  kelompok  tentang  masalah  sosial  atau  manusia  dikenal  sebagai  penelitian kualitatif. Siklus pemeriksaan mencakup membangkitkan pertanyaan dan sistem, informasi biasanya dikumpulkan dalam pengaturan anggota, pemeriksaan informasi dibangun secara induktif  yang  didefinisikan  dengan  baik  untuk  topik  umum,  dan  ilmuwan  membuat terjemahan tentang pentingnya informasi tersebut. Struktur laporan tertulis akhir bersifat fleksibel.  Mereka  yang  berpartisipasi  dalam  mode  inkuiri  ini  mendukung  pendekatan penelitian  yang  menghormati  metode  induktif  dan  menekankan  pada  signifikansi  dan makna individu. (Creswell & Creswell, 2018).

## B. Desain Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  studi  kasus  kualitatif.  Kualitatif  deskriptif  lebih menggambarkan,  menarasikan,  dan  lebih  menjelaskan  hasil-hasil  dari  penelitian  atau pengumpulan . dan dalam penelitian kualitatif deskriptif mengambarkan suatu kondisi dan fenomena Peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dalam jangka waktu yang terus menerus untuk mendapatkan informasi rinci tentang kasus yang dibatasi oleh waktu dan aktivitas.(Creswell & Creswell, 2018)
Adapun yang dimaksud kegiatan di sini adalah Sekolah  Formal SD sebagai upaya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA Kelas I Tangerang.

## C. Sumber Data
Menurut    pendapat  sutopo  sumber  data  ialah  tempat  diperolehnya  data  dengan digunakannya metode tertentu baik berupa, artefak, manusia, maupun dokumen-dokumen (Sutopo,2006). Penelitian ini ditulis menggunakan 2 sumber data yaitu :

## 1. Sumber data Primer, data yang diperoleh
a. Wawancara  adalah  kegiatan  percakapan  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan pemahaman  tentang  konstruksi  saat  ini:  Organisasi,  peristiwa,  orang,  perasaan, motivasi, pengakuan, perhatian, dan sebagainya
b. Observasi yaitu metode pengumpulan data yang mengharuskan peneliti berada di lapangan untuk mengamati aspek-aspek dari pokok bahasan yang diteliti.
2. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan dari sumber-sumber lain yang  sudah  ada  yang  ada  kaitannya  dengan  subjek  penelitian.  Sumber  data  sekunder
digunakan untuk melengkapi data primer yang telah didapakan sebelumnya. Bisa berupa data siswa, data guru, kurikulum yang di pakai, dan data danabos.

## D. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah cara penulis untuk mencari informasi dari penelitiannya. Metode penulis untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini :

## 1. Wawancara
Wawancara  adalah  terjadi  pertukaran  ide  dan  informasi  melalui  tanya  jawab  dengan topik  tertentu  atara  dua  orang  atau  lebih.  Dalam  Sugiyono,  Esterberg  mengusulkan wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur sebagai tiga jenis wawancara yang  berbeda.  Dalam  penelitian  kualitatif,  teknik  seperti  observasi  nonpartisipatif  dan wawancara mendalam sering digunakan bersamaan. Hal ini dilakukan dengan mengarahkan persepsi serta memimpin pertemuan dengan narasumber yang diperlukan (sugiyono, 2017).
Wawancara yang akan digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur dan tidak terstruktur  tetapi  dengan  menggunakan  teks  agar  tidak  membingungkan  peneliti  dan responden. Karena pertanyaan dapat disesuaikan dengan kondisi dan keadaan pada saat itu, wawancara jenis ini akan menghasilkan informasi yang lebih mendalam.
Wawancara dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada 5 informan yaitu :
1. Kepala Sekolah SD Istimewa
2. Kepala seksi Pembinaan
3. Sub seksi bimbingan Kemasyarakatan dan Pengengtasan
4. Guru yang mengajar di sekolah dasar
5. Anak binaan pemasyarakatan LPKA Kelas I Tangerang Informan ini dipilih agar mendapatkan data sebanyak mungkin mengenai penerapan pendidikan dasar di LPKA kelas 1 Tangerang .

## 2. Observasi
Observasi merupakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diamati guna mendapatkan  sumber  informasi  ataupun  data  penunjang  didalam  membahas  dan memecahkan masalah pada sebuah penelitian.
metode  pengumpulan  data  yang  mengharuskan  peneliti  berada  di  lapangan  untuk mengamati aspek-aspek dari pokok bahasan yang diteliti (sugiyono, 2017).
Sesuai  dengan  judul  dan  tujuan  penelitian,  observasi  lapangan  dilakukan  dengan melakukan  observasi  langsung.  Dalam  penelitian  ini,  observasi  dilakukan  dengan
pengamatan secara langsung di unit pelaksana teknis LPKA Tangerang untuk mendapatkan gambaran  yang  nyata  mengenai  objek  yang  diteliti  terkait  dengan  penerapan  sekolah formal SD di LPKA Tangerang.

## 3. Studi Dokumentasi
Dalam penelitian yang bersifat kualitatif, dokumerntasi merupakan teknik yang dilakukan adalah dengan cara mengumpulkan data yang mengabadikan kejadian-kejadian tertentu yang berkaitan pada penelitian.
Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dalam teknik mengumpulkan data, pencarian masalah,  penyelidikan,  pemakaian  dan  penyediaan  dokumen  untuk  mendapartkan keterangan dan bukti untuk dilakukan publikasi. (Nilamsari, 2014). Data yang diperoleh dapat berupa  laporan  kegiatan,  foto  dan  video,  peraturan-peraturan,  dan  buku  yang  relevan dengan penelitian.

## E. Teknik Analisis Data
Analisis  data,  menurut  Patton  (1987:268),  adalah  proses  mengatur  urutan  data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data merupakan  tahap  yang  penting  dalam  melakukan  sebuah  penelitian.  Dalam  penelitian mengenai Penerapan Pendidikan Formal Sekolah Dasar di LPKA Kelas I Tangerang, peneliti menggunakn teknik analisa data deskriptif kualitatif. Dengan teknik ini, peneliti mengurakan data yang diperoleh dari tahap pengumpulan data.
Adapun tahapan umum dari analisis data kualitatif, sebagai berikut:
1. Menemukan Tema dan Merumuskan Hipotesis Kerja
Peneliti  mulai  mengidentifikasi  tema  kerja  dan  hipotesis  sejak  menganalisis  data lapangan.  Dengan  menggabungkan  data  dari  berbagai  sumber,  tema  dan  hipotesis kerja  ditingkatkan,  diperdalam,  dan  diteliti  lebih  lanjut  dalam  analisis  yang  lebih mendalam. Faktanya, tidak ada formula untuk mengembangkan hipotesis kerja.
2. Menganalisis berdasarkan hipotesis kerja
Peneliti  menggeser  pekerjaan  analisisnya  setelah  merumuskan  hipotesis  kerja dengan  menentukan  apakah  hipotesis  kerja  didukung  oleh  data  dan  apakah  benar. Beberapa hipotesis kerja  dapat  diubah, digabungkan, atau dihilangkan  dalam situasi seperti itu oleh peneliti. Langkah selanjutnya adalah membuat potongan kode terpisah berdasarkan hipotesis kerja dasar jika peneliti telah mengidentifikasi sekumpulan kode tersebut. Hipotesis kerja dasar berfungsi sebagai dasar untuk mengelompokkan data yang disusun. Kualitas dan kuantitas data, serta fokus dan tujuan penelitian, menentukan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Semua anak berhak atas pendidikan tanpa  memandang asal-usul atau status sosial mereka,  termasuk  mereka  yang  dihukum  karena  status  pelajar  penjara.  Penting  untuk dipahami bahwa seorang anak yang terlibat dalam kasus kriminal tidak dapat menjadi alasan untuk putus sekolah. Oleh karena itu, hak yang bersangkutan harus diberikan sepenuhnya. LPKA Kelas I Tangerang memberikan hak kepada Andikpas yang ditemui penulis, antara lain pendidikan  dan  informasi,  ibadah,  bantuan  hukum,  pendidikan,  makanan,  dan  hak  atas perawatan  fisik  dan  mental  yang  prima.  Hal  ini  juga  terdapat  dalam  Pasal  14  UU Pemasyarakatan Nomor 12/1995. Undang-Undang Sisdiknas No. 20/2003 juga mengatur bahwa penegakan hak atas pendidikan di lembaga pemasyarakatan tetap sama seperti bagi anak-anak biasa. Pendidikan yang demokratis dan berbasis keadilan dan tidak diskriminatif, tetapi sekaligus menghormati hak asasi manusia. Semua warga negara mempunyai hak yang sama atas pendidikan yang bermutu, termasuk anak yang melanggar hukum dan menderita dalam  fasilitas  khusus  untuk  tumbuh  kembang  baik.  LPKA  Kelas  I  Tangerang  telah melaksanakan kegiatan pendidikan Andikpas. Pendidikan meliputi Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah KejuruanLuarBiasa.
Hal ini tentunya sejalan dengan Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan bahwa pendidikan dan  pengajaran  di  tempat  penitipan  anak  dilaksanakan  sesuai  dengan  kurikulum  yang berlaku pada lembaga pendidikan dengan hak yang sama. Merupakan kewajiban negara untuk menggunakan hak atas pendidikan dan bimbingan penjara. Berdasarkan Pasal 9 PP Nomor 32/1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak narapidana, setiap lembaga pemasyarakatan  wajib  memberikan  pendidikan  dan  pembinaan  kepada  narapidana  dan siswa  lembaga  pemasyarakatan.  LPKA  Menurut  Roni,  Kepala  Bidang  Pendidikan  dan Ketenagakerjaan Kelas I Tangerang, pendidikan dan pembinaan diberikan sesuai dengan standar hukum. “LPKA saat ini memiliki empat jenis kegiatan pendidikan, yang pertama SD luar biasa, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah kejuruan khusus, dan PKBM. Tentu saja,  kegiatan  pendidikan  tersebut  mencakup  SOP.  Pelaksanaan  UU  SPPA  yang  dirujuk dalam edisi 12 Pada tahun 2012, semua anak yang beradab hukum harus dididik.” Pendidikan adalah  tujuan,  isi,  sistem,  pendidikan.  Ini  juga  berarti  lembaga  yang  bertanggung  jawab untuk menyelenggarakan  penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan  sifatnya, pendidikan ini  dapat  dibagi  menjadi  tiga  kategori:  pendidikan  formal,  pendidikan  nonformal,  dan pendidikan informal. Bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga,
Iptek,  Kementerian  Dalam  Negeri,  Bapennas,  Lembaga  Pemasyarakatan  Anak  Indonesia, Lembaga  Perlindungan  Anak  dan  Perguruan  Tinggi,  civitas  akademika  Indonesia menyelenggarakan  pendidikan  anak  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak,  Biro  Umum sebelumnya.  Kami  menyelenggarakan  rapat  koordinasi  (rakor)  di  Lembaga  Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk mengembangkan sistem pembelajaran berkelanjutan bagi anak. Rapat koordinasi saat itu, yang dilaksanakan pada Rabu, 24 Maret 2021 di Hotel Merlin Park, turut  membangun  sistem  pendidikan  di  LPKA  yang  sesuai  dengan  salah  satu  prioritas nasional: standar nasional pendidikan.
Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, LPKA tentunya memiliki aturan waktu dalam pelaksanaan kegiatan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Sekolah SMP Istimewa LPKA Kelas I Tangerang seperti berikut: “Untuk  jenis -jenis kegiatan yang di  LPKA belajar mengajar  dilakukan  dari  pagi  sampai  siang,  itu  di  jam  8  sampai  11  siang  lalu  ada  juga kegiatan keterampilan dan pengajian yang mendatangkan ustadz dari luar LPKA (sebelum atau sesudah salat zuhur). Kalau hari jumat ada kegiatan olahraga, lalu sabtu ada kegiatan pramuka yang mendatangkan pelatih pramuka dari luar. Karena pandemi banyak kegiatan yang terhambat seperti pramuka, olaharaga futsal, dan olahraga lainnya. Untuk pramuka sempat terhenti selama 2 bulan lalu sudah aktif kembali. Untuk yang mengikuti pramuka semua  anak  wajib  mengikuti  pramuka.”  Berdasarkan  ungkapan  diatas,  dapat  dikatakan bahwa  LPKA  Kelas  I  Tangerang  memiliki  kegiatan  penunjang  pendidikan  bagi  Andikpas seperti Olahraga, Pengajian dan Pramuka. Penulis juga melihat langsung kegiatan lainnya seperti LKBB (Latihan Keterampilan Baris Berbaris). Kegiatan ini mengajarkan anak tentang PBB yang baik dan benar, mengajarkan kekompakan, kedisiplinan, kerapihan, kebersamaan, dan mereka agar mengetahui bagaimana susunan upacara yang baik dan benar. Kegiatan ini juga dilakukan untuk bekal anak ketika ia bebas nanti dan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Kegiatan ini dilaksanakan guna juga untuk menjaga kualitas anak dan performa serta kesehatan anak, dikarenakan adanya pandemi Covid-19 ini LPKA Kelas 1 Tangerang menghilangkan dan mengurangi kegiatan anak, dikhawatirkan nantinya kualitas anak turun dan malas-malasan, maka tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjaga kestabilan Anak. Namun dalam proses pelatihan ini petugas masih belum memadai dikarenakan kurangnya petugas tenaga muda yang memiliki bekal dan kompeten mengenai PBB dan baris-berbaris, sehingga  sering  sekali  dalam  pelaksanaan  pelatihan  Anak  cenderung  pasif  dan  tidak bersemangat dalam menjalani kegiatan ini, karena kurangnya bekal yang diberikan kepada petugas  untuk  pengetahuan  baris-berbaris.  LPKA  Kelas  I  Tangerang  juga  mengadakan kegiatan pramuka bagi Andikpas. Pelaksanaan kegiatan kepramukaan dilaksanakan setiap minggunya di hari  Jumat siang pukul  14.00 WIB dan kegiatan baris-berbaris setiap haris
Rabu, Kamis dan Sabtu. Program kegiatan kepramukaan ini diikuti oleh seluruh tahanan anak yang ada di LPKA Kelas I Tangerang sedangkan kegiatan baris-berbaris dikhususkan untuk Anak yang telah ditunjuk dan diseleksi untuk mengikuti kegiatan.
Pendidikan di LPKA Kelas I Tangerang dianggap penting dikarenakan agar anak didik yang sebelumnya putus sekolah dapat melanjutkan pendidikannya dan dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi maupun mendapatkan keahlian untuk bekerja. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Sekolah LPKA Kelas I Tangerang sebagai berikut: “Pendidikan untuk andikpas sangat pen ting karena disini anak anak sebagian putus sekolah, disini  mereka  bisa  melanjutkan  sekolahnya  dengan  mendapat  ijazah  dari  LPKA  dan  bisa mendaftar kerja jika sudah lulus dan keluar dari LPKA, misalkan putus sekolah pas SD bisa melanjutkan  dari  SD  sampai  masa  tahanannya  selesai.  Untuk  ijazahnya  seperti  sekolah formal lainnya (contoh ijazah SD istimewa) Semua andikpas wajib melanjutkan Pendidikan untuk  yang  belum  tamat  sekolahnya,  kalau  yang  sudah  tamat  mengikuti  kegiatan keterampilan  atau  latihan  kerja  seper ti  pelatihan  mencukur  dan  lainnya.”  Lembaga Pemasyarakatan harus memperhatikan kepentingan berkelanjutan dan kepentingan bakat dalam rangka pengembangan diri masyarakat. Misalnya, partisipasi dalam kolaborasi atau aktivitas kerja apa pun yang bisa membuat perubahan yang signifikan. Untuk itu, lembaga pemasyarakatan harus bisa bekerjasama dengan pihak ketiga, yang ke depan bisa menjadi lapas industri di dalam lapas. Petugas tidak diperbolehkan untuk menyakiti jiwa anak dalam pekerjaan sehari-hari mereka, seperti tindakan mengerikan, mengintimidasi atau kekerasan. Petugas tidak diperkenankan memakai seragam saat melaksanakan tugasnya. Petugas juga dilarang  keras  melakukan  tindakan  apa  pun  yang  dapat  menimbulkan  kebencian  atau keinginan anak untuk membalas dendam. Selain itu, kesempatan bermain dan belajar selalu menjadi  yang  terdepan,  dan  interaksi  lingkungan  dan  keluarga  harus  lebih  sering direncanakan.  Dalam  melaksanakan  kegiatan  pendidikan,  petugas  juga  berperan  ambil bagian  sebagai  tenaga  pengajar,  selain  itu  LPKA  Kelas  I  Tangerang  juga  bekerja  sama dengan Dinas Pendidikan Kota Tangerang
Meskipun  LPKA  Kelas  I  Tangerang  telah  memberikan  hak  Andikpas  yaitu  dengan terlaksananya  kegiatan  pendidikan,  namun  kegiatan  pendidikan  saat  ini  dirasa  belum optimal dikarenakan  beberapa faktor  diantaranya  yaitu kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan belajar seperti belum adanya perpustakaan dan laboratorium, serta  kurangnya  tenaga  pengajar  yang  sesuai  dengan  kualifikasi  pendidikan  Layanan pendidikan LPKA Kelas I Tangerang memiliki responsivitas baik karena sudah mengacu di asas-asas  yang  harus  dilakukan  pengajar  meskipun  masih  ditemukan  kekurangan  pada tingkat kehadiran pengajar yang dikhawatirkan dapat mengganggu proses pendidikan dan
berpengaruh pada pola belajar Andikpas seperti dapat membuat motivasi belajar menjadi berkurang.  Sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Ibu  Rita  mengenai  salah  satu  alasan pendidikan belum sepenuhnya optimal sebagai berikut: “Kendalanya lain dalam pendidikan selain sarana dan prasarana serta dari sisi tenaga pendidik, menurut saya ya dari siswanya kurang  semangat  untuk  mengikuti  Pendidikan,  mereka  harus  diingatkan  terus  karena.” Faktor yang mempengaruhi layanan pendidikan ialah faktor kemampuan atau keterampilan petugas, meliputi kecakapan/pengetahuan berupa materi pembelajaran yang harus dikuasai oleh pegawai atau petugas
dan tingkat pendidikan pegawai yang juga mempengaruhi dalam cara mengajar. Hal seperti itu sangat diperlukan menjadi modal dalam layanan terutama pendidikan. Apabila terdapat  sumber  daya  manusia  yang  sesuai,  dan  berkualitas  maka  akan  menjadi  faktor pendukung untuk menghasilkan pekerjaan yang berkualitas pula. Sama halnya di Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  I  Tangerang.  Petugas  Lembaga  Pembinaan  Khusus  anak memiliki peran yang yakni melaksanakan suatu perubahan dan perbaikan secara personal atau sesuai dengan kualitas Sumber Daya Manusia petugas LPKA yang profesional di dalam melaksanakan  tugas  serta  wewenang.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  LPKA  merupakan lembaga yang memiliki kewajiban menjalankan pembelajaran dan pembinaan bagi anak .

## SIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di LPKA Kelas I Tangerang, kesimpulan yang didapat oleh peneliti adalah sebagai berikut:
1. Petugas memberikan pengajaran kepada anak didik dengan cara menyampaikan materi saat  berlangsungnya  jam  belajar  Andikpas.  Menurut  beberapa  pendapat  anak  didik petugas  memberikan  dengan  cara  yang  baik  dan  memotivasi,  namun  ada  juga  yang beranggapan bahwa petugas masih belum memahami materi pelajaran yang diberikan.
2.  Pihak  LPKA  Kelas  I  Tangerang  berupaya  untuk  memaksimalkan  agar  hak  anak  dalam pendidikan menjadi lebih baik yaitu melalui kerja sama dengan Diknas Kota Tangerang, komunitas, dan perorangan salah satunya dari Taruna Poltekip.
3. LPKA Kelas I Tangerang telah memberikan hak Andikpas melalui kegiatan pendidikan, namun kegiatan pendidikan belum optimal dikarenakan adanya faktor antara lain yaitu sedikitnya  sarpras  pendidikan,  kurangnya  tenaga  pengajar  yang  belum  memiliki kualifikasi pendidikan yang baik dan petugas yang belum sepenuhnya menguasai materi pembelajaran.
Ahmad, G. (2018). Hakikat pendidikan bagi anak di lpka. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689 – 1699.
Amelia, W. (2021). Modul Pengantar Pendidikan: Kajian Konsep dan Teori. Uiversitas Trilogi,
1 – 167.
Ananda, W. (2020). Pelaksanaan Pendidikan Formal Bagi Anak Didik di Lembaga Pembinaan
Khusus Anak Kelas I Medan. Jurnal  Pendidikan,  8(2),  135 – 144. https://doi.org/10.36232/pendidikan.v8i2.395
Baba, M. A. (n.d.). ANALISIS DATA PENELITIAN.
Fardian, R. T., & Santoso, M. B. (2020). Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas Ii Bandung. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 2(1), 7. https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27043
Ilmiah, M., Hukum, F., Wijaya, U., Hak, P., Anak, P., Lpka, D., & Dari, D. (2020). Cakrawala hukum. 22(2), 119 – 125.
Jonata, M., & Butar Butar, H. F. (2022). Impelementasi Pendidikan Kepada Anak (Studi Kasus Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu). Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Ipteks “Soliditas” (J -Solid), 5(1), 22. https://doi.org/10.31328/js.v5i1.2908
Kep, A., Penguatan, D., Kemenristekdikti, R., Lembaga, D. I., Khusus, P., Kelas, A., Bandung, I. I., Penelitian, B., & Hukum, K. (2020). De Jure De Jure. 20(10), 103 – 116.
RULMUZU, F. (2021). Kenakalan Remaja Dan Penanganannya. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 5(1), 364 – 373. https://doi.org/10.36312/jisip.v5i1.1727
Sofyan, I., & Gunardi, K. (2020). Implementasi Pendidikan Formal bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung. Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education, 7(1), 23. https://doi.org/10.24036/scs.v7i1.173
Tawa, A. B. (2019). Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Implementasinya Pada Sekola Dasar.
SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral, 4(2), 107 – 117. https://doi.org/10.53544/sapa.v4i2.82
Wulan, P. T., & Sasmita, A. R. (2021). Analisis Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Sipil di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ( LPKA ) Kelas I Kutoarjo. Eksaminasi : Jurnal Hukum, 1(1), 1 – 11.
Yusuf,  Tiara  Dewi,  Muhammad  Amir  Masruhim,  R.  S.  (2016).  Pendidikan  Nonformal  dan informal. Laboratorium  Penelitian  Dan  Pengembangan  FARMAKA  TROPIS  Fakultas Farmasi Universitas Mualawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, April, 5 – 24.
tps://doi.org/10.36232/pendidikan.v8i2.395

## BUKU
Creswell, W. J., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative adn Mixed Methods Approaches. In Journal of Chemical Information and Modeling (Vol. 53, Issue 9).  file:///C:/Users/Harrison/Downloads/John  W.  Creswell  &  J.  David  Creswell  - Research  Design_  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed  Methods  Approaches (2018).pdf%0Afile:///C:/Users/Harrison/AppData/Local/Mendeley Ltd./Mendeley Desktop/Downloaded/Creswell, Cr
Teori, P., Surya, M. M., & Pendidikan, P. (n.d.). Teori Pendidikan.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak Indonesia, undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Indonesia, peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 21 tahun  2016 tentang standar isi satuan pendidikan dasar dan menengah
Indonesia, undang-undang nomor 20 tahun 2003 sistem pendidian nasional Pada Mata pelajaran Bahasa Indonesia Pada Siswa Kelas V SD 02 Pagi Cipayung”. Jurnal Inovasi Pendidikan MH Thamrin, 4(1), 10-19.