Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 1 (2), 2019: 85-101
ISSN: 2715-0003; E-ISSN 2714-5514 DOI: http://dx.doi.org/10.19105/al-huquq.v1i2.3072
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Copyright  (c) 2019 by al-huquq. All Right Reserved Author Correspondence: wahyu.faysal21@gmail.com

## Analisis Konversi Akad Mudarabah Kepada Akad Qardu

## Bhismoadi Tri Wahyu Faizal
( Institut Agama Islam Negeri  Madura, Jl. Raya Panglegur KM. 04 Pamekasan-69371, Jawa Timur Indonesia )
Abstrak: Mudarabah merupakan pembiayaan perbankan syariah dengan potensi  risiko  yang  cukup  tinggi.  Oleh  karena  itu,  pengelolaan dana  pembiayaan  perbankan  syariah  berdasarkan  prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian ini sangat ditegaskan  dalam  Pasal  2  Undang-undang  21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah. Celakanya, tidak selalu penggunaan prinsip  kehati-hatian  ini  bisa  menjamin  suatu  pembiayaan terhindar  dari  masalah  yang  pada  akhirnya  mengancam kesehatan  bank.  Kajian  ini  membahas  mengenai  manajemen risiko yang wajib dilakukan oleh Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai implikasi dari aturan yang tertuang dalam Pasal 38  dan  Pasal  39  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2008. Konversi akad pembiayaan merupakan salah satu dari beberapa solusi  yang  dapat  ditawarkan  oleh  bank  syariah  untuk menyelamatkan  nasabah  penerima  pembiayaan  yang  tertimpa masalah.  Upaya  penyelamatan  pembiayaan  melalui  konversi akad  diatur  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 13/PBI/2011 tentang Restrukturisasi. Konversi akad mudarabah  kepada  akad  qardu  menurut  Dewan  Pengawas Syariah  bisa  dilakukan  selama  nasabah  yang  melakukan pembiayaan  mudarabah  tersebut  belum  dikatakan  bangkrut dan  masih  memiliki  potensi  untuk  diajak  kerjasama. (Mudarabah is a Sharia banking financing with a high potential risk. Therefore, the provisions of article 2 of Law No. 21 of 2008 on sharia banking confirm that sharia banking in conducting its business activities must be based on sharia principles, economic democracy and prudence principles. Unfortunately, not always the use of this precautionary principle can guarantee a financing to  avoid  problems  that  ultimately  threaten  the  health  of  the bank.  This  study  discusses  the  implementation  of  risk management  which  must  be  done  by  Sharia  Bank  and  sharia business  Unit  as  stipulated  in  article  38  and  article  39  of  Law

## Bhismoadi Tri Wahyu Faizal
86
No. 21 of 2008. One of the problems of the rescue of the problem by  sharia  banks  as  stipulated  in  regulation  of  Bank  Indonesia No. 13/9/PBI/2011 Regarding restructuring is the conversion of contract  financing.  Conversion  of  Akad  Mudarabah  to  Akad Qardu  according  to  Sharia  supervisory  board  can  be  done during the customer)
Kata Kunci:
Analisis; konversi akad; mudarabah; qardu

## Pendahuluan
Konsep  pengaturan  perbankan  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil yang merupakan ciri dari perbankan syariah sebetulnya sudah mulai diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan. Hal inilah yang membuat keberadaan perbankan syariah di  Indonesia  semakin  menunjukkan  keunggulannya  di  bidang  jasa pembiayaan yang kredibel dan berintegritas. 1
Pesatnya  perkembangan  perbankan  syariah  di  Indonesia mendorong pemerintah untuk mementuk Undang-undang Nomor 21 Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  (selanjutnya  disingkat  UU Perbankan  Syariah).  Kehadiran  UU  Perbankan  Syariah  yang  secara khusus  mengatur  aktivitas  perbankan  syariah  mampu  memberikan angin segar pada pengelola perbankan syariah di seluruh Indonesia. Selain  itu,  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  sebagaimana  telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak mengatur secara spesifik terkait perbankan syariah. 2
Penawaran  produk  pembiayaan  oleh  perbankan  syariah merupakan  sebuah  ciri  khas  yang  menjadi  pembeda  dari  produk kredit  yang  ditawarkan  oleh  perbankan  konvensional.  Perbankan
1 Abdul  Ghofur  Anshori, Perbankan  Syariah  di  Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 31.
2 Lihat  Konsideran  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah.

## Analisis Konversi Akad Mudarabah kepada Akad Qardu
syariah  dalam  menyalurkan  dana  pembiyaan  kepada  nasabah  harus berdasarkan prinsip kehati-hatian. 3 Prinsip kehati-hatian dapat juga dikatakan sebagai pengendalian  risiko  atas  suatu  pembiayaan  yang  melahirkan permasalahan  berupa  wanprestasi  atau  masalah  lainnya.  Penjabaran atas  penerapan  prinsip  kehati-hatian  lebih  lanjut  diuraikan  dalam bentuk rambu-rambu kesehatan bank. 4
Celakanya,  tidak  selalu  penggunaan  prinsip  kehati-hatian  ini dapat  menjamin  suatu  pembiayaan  di  perbankan  syariah  terhindar dari masalah yang ditimbulkan oleh nasabah di kemudian hari. Oleh sebab  itu,  suatu  langkah  antisipatif  sangat  penting  dilakukan  oleh perbankan  syariah  guna  menyelamatkan  pembiyaan  yang bermasalah.
Mudarabah merupakan salah satu pembiayaan dalam perbankan syariah dengan tingkat risiko yang cukup tinggi.  Banyak celah yang dapat  dilakukan  oleh  nasabah  untuk  melakukan  penyelewengan dalam pembiayaan ini, diantaranya adalah wanprestasi atas kontrak yang  telah  disepakati,  kesengajaan  nasabah  atas  kesalahan  dan kelalaian  yang  dilakukan,  hingga  yang  paling  merugikan  yaitu keuntungan  yang  sengaja  disembunyikan  oleh  nasabah  yang  tidak jujur. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terkait dengan konsep pengendalian  risiko  melalui  konversi  akad mudarabah kepada  akad qardu sebagai solusi atas pembiayaan mudarabah yang bermasalah dan sebagai implementasi dari prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh perbankan  syariah  dalam  melakukan  kegiatan  pembiayaan mudarabah.
3 Lihat  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang Perbankan Syariah.
4 Perwujudan  prinsip  kehati-hatian  tertuang  dalam  Pasal  23  Ayat  (1) Undang-Undang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa “Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon  nasabah  Penerima  Fasilitas  untuk  melunasi  seluruh  kewajiban  pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/ atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah Penerima Fasilitas”.

## Bhismoadi Tri Wahyu Faizal
Tinjauan Umum tentang Akad Mudarabah dan Qordu
1. Pengertian Mudarabah dan Qardu
Berdasarkan bahasa, Mudarabah berasal dari bahasa Arab yaitu dari  kata ضرلأا في برضلا yang  artinya: ةراجتلل رفسلا yakni melakukan perjalanan  untuk  berdagang. 5 Selain  itu,  terdapat  pengertian  lain dikemukakan  oleh  Syafi’i  Antonio  yang  menyatakan  bahwa mudarabah berasal  dari  kata dharb, yang memiliki arti  memukul  atau berjalan.  Proses  seseorang  yang  menggerakkan  kakinya  dalam menjalankan  usaha  inilah  yang  menjadi  poin  inti  dari  arti  memukul atau berjalan. 6 Sedangkan menurut Mahmudatus Sa’diyah, mudarabah
adalah  bentuk masdar dari fi’il  madhi ( براض ) yang  berarti  berdagang
atau memperdagangkan. 7
Lebih  lanjut  dijelaskan  oleh  Mahmudatus  Sa’diyah  bahwa penduduk  Hijaz  menyebut mudarabah dengan  kata qiradh . Qiradh memiliki arti memotong, sebab terdapat aktifitas memotong sebagian harta  yang  dilakukan  oleh  pemilik  harta  yang  diserahkan  kepada pengelola  sebagai  modal  usaha.  Sementara  pengelola  usaha  juga memotong  sebagian  keuntungan  dari  hasil  usaha  kepada  pemilik modal.  Senafas  dengan  pernyataan  Mahmudatus  Sa’diyah,  hal  yang sama juga dikemukakan oleh Ismail Nawawi yang juga menjelaskan bahwa  penduduk  Irak  juga  menyebut mudarabah ,  sedangkan penduduk Hijaz menyebut mudarabah dengan istilah qiradh. 8
Pendapat  lain  dikemukakan  oleh  Wahbah  Zuhaily sebagaimana dikutip oleh Ismail Nawawi dengan argumennya yang menyatakan  bahwa mudarabah merupakan  sebuah  akad  kerja  sama yang  dilakukan  oleh  dua  pihak  dalam  membangun  suatu  usaha.
5 Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 365.
6 Ibid, hlm. 95.
7 Mahmudatus  Sa’diyah,  “Mudarabah  dalam  Fiqih  dan  Perbankan Syariah”, Jurnal Equilibrium, Volume 1, No. 2, Desember 2013, hlm. 305.
8 Ismail  Nawawi, Fiqh  Muamalah  Klasik  dan  Kontemporer-Hukum Perjanjian,  Ekonomi,  Bisnis,  dan  Sosial, (Bogor:  Ghalia  Indoneisa,  2012),  hlm.
141.

## Analisis Konversi Akad Mudarabah kepada Akad Qardu
Salah satu dari kedua belah pihak sebagaimana dimaksud bertindak sebagai pemilik modal ( shohibul mal ) yang menyalurkan dana kepada pihak  kedua  yang  bertindak  sebagai  pengelola  usaha  ( mudorib )  dari dana  yang  diterima  dari  pihak  pemberi  modal.  Sementara keuntungan  yang  didapat  atas  usaha  yang  dikelola  dibagi  sesuai dengan kesepakatan yang telah tertuang dalam kontrak antara kedua belah pihak, umumnya berbentuk presentase ( nisbah ). 9
Akad mudarabah dapat  berupa  penghimpunan  dana,  yakni penerimaan dana dari  para investor yang dihimpun oleh perbankan syariah.  Selain  itu,  penggunaan  akad mudarabah juga  dapat  berupa penyaluran  dana,  yaitu  sejumlah  dana  yang  disalurkan  oleh perbankan  syariah  kepada  nasabah  penerima  fasilitas  dari  akad mudarabah . 10
Adapun  pengertian qardu menurut  bahasa  yakni  berasal  dari kata qaradha yang  memiliki  arti qatha’a yang  artinya  memotong. Pengertian memotong dalam hal ini adalah memotong sebagian dari harta seseorang untuk diberikan kepada orang yang ingin berhutang atau penerima utang ( muqtaridh ). Adapun pengertian qardu menurut syara’  ialah  memberikan  sejumlah  uang  kepada  seseorang  untuk dimanfaatkan,  kemudian  si  pemberi  meminta  pengembalian  sesuai dengan jumlah yang diberikan. 11
Menurut  Syafi’i  Antonio, qardu merupakan  pemberian sejumlah harta kepada seseorang yang bisa ditagih pengembaliannya sesuai  dengan  jumlah  yang  diberikan.  Dengan  artian  meminjamkan sejumlah  harta  atau  uang  tanpa  adanya  harapan  imbalan  darinya. Qardu perspektif  literatur  klasik  bukanlah  sebuah  akad  transaksi komersial,  melainkan  sebuah  akad tathawwu’i, yaitu  akad  yang bercirikan saling membantu tanpa mengharap imbalan. 12
Salah  satu  produk  perbankan  syariah  yang  memiliki  arah kepada  misi  sosial  adalah  akad qardu. Dalam  pelaksanaannya,  akad
9 Ibid
10 Jaih Mubarok, Akad Mudarabah, (Bandung: Fokus Media, 2013), hlm.
32. Lihat juga Abdul Ghofur dalam Perbankan Syariah,... hlm. 137.
11 Ahmad Wardi, Fiqih Muamalat,... hlm. 273.
12 Muhammad Syafi’i, Bank syariah,... hlm. 131.

## Bhismoadi Tri Wahyu Faizal
90 qardu yang  disediakan  oleh  perbankan  syariah  sebagai  produk pembiayaan memiliki ketentuan tersendiri, yaitu tidak diperkenankannya  bagi  bank  untuk  mengambil  keuntungan  sekecil apapun  dari  akad qardu. Selain  itu,  penggunaan  akad qardu hanya dapat diberikan saat keadaan darurat.
Sehubungan  dengan  hal  di  atas,  bank  hanya  diperkenankan memungut biaya administrasi dari seorang nasabah atas akad qardu, sementara nasabah hanya dibebani  untuk membayar pokoknya saja, bahkan dalam jenis qardu al-hasan nasabah dapat saja dibebaskan atas pembayaran  angsuran  pokok  jika  keadaan  nasabah  yang bersangkutan memang tidak mampu membayar. 13
Perbankan  syariah  dalam  mengaplikasikan  akad qardu dilakukan sebagai hal-hal berikut:: 14
a. Pengaplikasian  akad qardu sebagai  produk  pelengkap dalam  perbankan  syariah  bagi  nasabah  yang  telah  teruji loyalitasnya,  dan  butuh  dana  talangan  cepat  untuk  masa yang pendek. b. Pengaplikasian akad qardu bagi nasabah yang membutuhkan  dana  cepat,  namun  tidak  dapat  melakukan penarikan  dana  akibat  dana  masih  tersimpan  dalam deposito c. Pengaplikasian  akad qardu yang  dapat  disumbangkan untuk usaha yang sangat kecil atau untuk membantu sektor sosial. Khusus model seperti telah dikenal produk qardu al- hasan. Mengacu  pada  uraian  di  atas,  maka  dapat  ditarik  benang merah  bahwa qardu sebagai  salah  satu  produk  perbankan  syariah merupakan  suatu  pembiayaan  yang  hanya  dapat  diberikan  kepada nasabah  tertentu  dan  dalam  situasi  atau  keadaan  tertentu.  Maka dapat  dipahami  bahwa  hanya  nasabah  yang  telah  diketahui  kondisi ekonominya oleh bank yang memiliki peluang besar atas pengabulan pembiayaan qardu.
2. Dasar Hukum Mudarabah dan Qardu
13 Abdul Ghofur, Perbankan Syariah,... hlm. 146-147. 14 Muhammad Syafi’i, Bank syariah,... hlm. 133.

## Analisis Konversi Akad Mudarabah kepada Akad Qardu
Pada umumnya, ayat-ayat al-Qur’an dan beberapa hadis yang menjadi  dasar  dari  akad mudarabah memiliki  kecenderungan  berupa anjuran  untuk  melakukan  suatu  usaha.  Hal  ini  juga  menjadi kesepakatan  para  ulama  madzhab  atas  dibolehkannya  akad mudarabah berdasarkan  ayat-ayat  dalam  al-Qur’an  yang  terkandung dalam surat al-Muzammil ayat 20, surat al-Jumu’ah ayat 10 dan surat al-Baqarah  ayat  198.  Selain  itu,  terdapat  juga  beberapa  hadis  yang turut menjadi dasar atas akad mudarbah.
1. Al-Qur’an
َنْوُرخاَءَو...
)لمزلما(...ِالله  ِلْضَف ْنِم َنوغَتْ بَ ي ِضْرَْلأا ِْفي َنْوُ بِرْضَي
)ةعملجا(...ِالله  ِلْضَف ْنِم اوغَتْ باَو ِضْرَلأا ِْفي اْوُرِشَتْ ناَف ُة َلََّصلا ِةَيِضُق اَذإَف )ةرقبلا(...ْمُكِّبَر ْنَم ًلَْضَف اوغَتْ بَ ت ْنَأ ٌحاَنُج ْمُكْيَلَع َسْيَل
2. Al-Hadis
لحاص نع
نهيف ثلَث :لاق ملس و هيلع الله ىلص بينلا نأ رضي الله عنه بيهص نب
.عيبلل لا تيبلل يرعشلبا برلا طلخ و ةضراقلما و لجأ لىإ عيبلا ةكبرلا
Berbeda dengan ayat-ayat al-Qur’an yang menjadi dasar dari akad mudarabah, dalam  ayat-ayat  al-Qur’an  yang  menjadi  landasan dasar  atas  akad qardu lebih  mengarah  kepada  anjuran  untuk berperilaku  dermawan  dalam  meminjamkan  sebagian  hartanya  di jalan Allah atau kepada seseorang yang membutuhkan. Ayat-ayat al- Qur’an yang menjadi dasar diperbolehkannya akad qardu terkandung dalam surat al-Baqarah ayat 245, surat al-Hadid ayat 11 dan surat at- Taghabun ayat 17 serta terdapat hadis riwayat Ibnu Majjah.
1. Al-Qur’an
َو ُضِبْقَ ي ُاللهَو ,ًاْيرِثَك اًفاَعْضَأ ُهَل ُهَفِعاَضُيَ ف اًنَسَح اًضْرَ ق َالله ُضِرْقُ ي ْيِذَّلا اذ ْنَم
ِهْيَلِإَو ُطُصْبَ ي )ةرقبلا( نوُعَجْرُ ت
)ديدلحا(  ْيِْرَك ٌررْجَأ ُهَل َو ُهَل ُهَفِعاَضُيَ ف اًنَسَح اًضْرَ ق َالله ُضِرْقُ ي ْيِذَّلا اَذ ْنَم

## Bhismoadi Tri Wahyu Faizal
92
ٌمْيِلَح ٌروُكَش ُالله و ْمُكِل  ْرِفْغَ ي َو ْمُكَل ُهْفِعاَضُي اًنَسَح اًضْرَ ق َالله اوُضِرْقُ ت ْنِإ )نوباغتلا(
2. Al-Hadis
دوعسم نبا نع
ضرقي ملسم نم ام لاق ملس و هيلع الله ىلص بينلا نأ .ةرم اهتقدصك ناك لاإ ينترم اضرق املسم
Beberapa  ayat  al-Qur’an  dan  hadis  di  atas  merupakan landasan  yang  menjadi  dasar  diperbolehkannya  akad  qardu  untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus menjadi dasar atas pembiayaan qardu dalam  sebuah  perbankan  syariah.  berdasarkan konsepnya, jelas bahwa akad qardu mengandung kemaslahatan yang tinggi bagi masyarakat.
3. Rukun dan Syarat Mudarabah dan Qardu
Agar suatu akad dapat berlaku secara sah dan dapat mengikat bagi  kedua  belah  pihak  yang  membuat  akad,  maka  akad  tersebut harus memenuhi rukun dan syarat yang merupakan suatu komponen atas  terbentuknya  suatu  akad.  Rukun  terdiri  dari  unsur-unsur  yang membentuk  sesuatu,  sehingga  terbentuknya  segala  sesuatu didasarkan  atas  adanya  unsur-unsur  yang  membentuknya.  Untuk mencapai  terbentuknya  sesuatu  berdasarkan  unsur-unsur  di  atas, maka  harus  memenuhi  hal-hal  yang  dinamakan  syarat,  sehingga syarat merupakan hal-hal yang perlu dipenuhi supaya unsur (rukun) sebagaimana dimaksud di atas bisa tercapai. 15
Berbicara  mengenai mudarabah, maka  terdapat  tiga  hal  yang menjadi  rukun  atas  akad mudarabah yang  disepakati  oleh  jumhur ulama,  yaitu; aqidain (pemilik  modal  dan  pengelola), ma’qud  ‘alaih (modal,  tenaga/pekerjaan,  dan  keuntungan),  dan shighat (ijab  dan qobul).  Berbeda  dengan  pendapat  di  atas,  dari  kalangan  madzhab Syafi’i mengemukakan bahwa rukun akad mudarabah terdiri atas lima
15 Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian  Syariah-Studi  tentang  Teori  Akad dalam Fikih Muamalat, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 95-97.

## Analisis Konversi Akad Mudarabah kepada Akad Qardu
hal,  yaitu;  modal,  tenaga  (pekerjaan),  keuntungan, shighat ,  dan aqidain. 16
Adapun  yang  menjadi  syarat  sahnya  suatu  akad mudarabah yang  menurut  Wahbah  Zuhaliy  sebagaimana  dikutip  oleh  Ismail Nawawi adalah sebagai berikut: 17 a. Kedua belah pihak, baik pemilik modal maupun pengelola modal  harus  mampu  bertindak  sebagai  pemilik  modal ( owner ) dan manajer. b. Kedua  belah  pihak  harus  mengucapkan  serah  terima ( shighat ijab wa al-qobul ) sebagai tanda adanya kemauan dan kejelasan  antara  kedua  belah  pihak  untuk  melakukan sebuah kontrak atau transaksi. c. Adanya sejumlah uang sebagai modal yang diberikan oleh pemilik  modal  ( shohibul mal)  kepada  pengelola  modal ( modorib )  yang  diaplikasikan  ke  dalam  usahnya  sebagai tujuan investasi. Adapun ketentuan mengenai modal harus jelas jumlah dan jenis mata uangnya, serta harus diberikan secara tunai kepada mudorib. d. Adanya keuntungan yang merupakan kelebihan dari modal yang disalurkan. e. Adanya  suatu  pekerjaan  atau  usaha  perdagangan  yang pada  dasarnya  memiliki  kontribusi  aktif  dari  pengelola modal dalam akad mudarabah yang diberikan oleh pemilik modal.  Adapun  pekerjaan  dalam  hal  ini  adalah  sesuai dengan  ketetapan  atau  kesepakatan  antara  kedua  belah pihak dalam transaksi Mengenai  akad qardu, jumhur  fuqaha  bersepakat  bahwa terdapat  tiga  unsur  sebagai  rukun  dari  akad qardu, yaitu; aqid atatu orang  yang  berakad  (terdiri  dari muqridh/ pemilik  harta  dan muqtaridh/ orang yang berutang), ma’qud ‘alaih (uang atau barang), dan
16 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu-Juz 4, (Damaskus:
Dar al-Fikr, 1989), hlm. 839.
17 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah,... hlm. 143.

## Bhismoadi Tri Wahyu Faizal
94
shighat ( ijab dan qobul ). 18 Untuk  mencapai  rukun  akad qardu sebagaimana dimaksud, maka syarat yang wajib dipenuhi adalah: 19 a. Harus  jelas  dan  dapat  diketahuinya  besaran  pinjaman berdasarkan takaran, timbangan, atau jumlahnya b. Jika pinjaman dalam bentuk hewan, maka wajib diketahui sifat dan usianya. c. Akad qardu menjadi  batal  jika  didapat  dari  orang  yang tidak  memiliki  harta  yang  bisa  dipinjam  atau  dari  orang yang tidak sehat akalnya.
Analisis Konversi Akad Mudarabah Kepada Akad Qardu Ketentuan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU Perbankan Syariah menegaskan  bahwa  Bank  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah  (UUS) wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah. Dengan artian, setiap perbankan syariah dan UUS memiliki kewajiban untuk memberi pengetahuan atau kejelasan kepada  setiap  nasabah  terkait  dengan  risiko  kerugian  atas  transaksi yang dibangun oleh nasabah bersama dengan Bank Syariah atau UUS yang dimungkinkan terjadi di kemudian hari. 20
Dalam proses pembiayaan, penanganan atas pembiayaan yang bermasalah  sudah  menjadi  hal  yang  tidak  dapat  untuk  dihindari. 21 Artinya,  ketaatan  bank  syariah  pada  ketentuan  dalam  Pasal  2  UU Perbankan  Syariah  yang  memberi  ketegasan  bahwa  dalam menjalankan  kegiatan  usahanya,  bank  syariah  harus  menerapkan prinsip  kehati-hatian  tidak  selalu  bisa  menjamin  suatu  pembiayaan yang  diberikan  oleh  bank  syariah  kepada  nasabah  dapat  terhindar dari masalah.
Pengaturan  terkait  dengan  penanganan  pembiayaan  yang mengalami  masalah  di  bank  syariah  sebetulnya  sudah  diatur  dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang perubahan
18 Ahmad Wardi, Fiqih Muamalat,... hlm. 278.
19 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah,... hlm. 179.
20 Lihat  Pasal  38-39  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang Perbankan Syariah.
21 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 168.

## Analisis Konversi Akad Mudarabah kepada Akad Qardu
atas  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  10/18/PBI/2008  tentang Restrukturisasi  Pembiayaan  Bagi  Bank  Syariah  dan  Unit  Usaha Syariah (selanjutnya disingkat PBI 13/2011). Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat  (7)  PBI  13/2011  bahwa  yang  dimaksud  dengan  restrukturisasi pembiayaan  adalah  segala  tindakan  yang  dilakukan  oleh  bank sebagai  upaya  dan  atau  usaha  untuk  memberi  bantuan  kepada nasabah  supaya  bisa  menyelesaikan  masalah  yang  menimpa pembiayaan yang diterima, yaitu melalui: 22
1. Penjadwalan  kembali  ( rescheduling ),  yaitu  merubah  jadwal pembayaran  atau  merubah  jangka  waktu  pembayaran nasabah;
2. Persyaratan  kembali  ( reconditioning ),  yaitu  merubah persyaratan  pembiayaan  baik  sebagian  maupun  seluruh syarat  dengan  tidak  menambah  sisa  pokok  yang  harus dibayar oleh nasabah, antara lain meliputi: a. Merubah jadwal pembayaran; b. Merubah jumlah angsuran; c. Merubah jangka waktu; d. Merubah  nisbah  dalam  Pembiayaan mudarabah atau musyarakah ; e. Merubah  proyeksi  bagi  hasil  dalam  Pembiayaan mudarabah atau musyarakah ; dan/atau f. Memberi potongan. 3. Penataan kembali ( restructuring ), yaitu merubah syarat-syarat pembiayaan, yaitu meliputi: a. Penambahan dana fasilitas Pembiayaan bank; b. Konversi akad Pembiayaan; c. Konversi  Pembiayaan  menjadi  surat  berharga  syariah berjangka waktu menengah; dan/atau d. Konversi  Pembiayaan  menjadi  penyertaan  modal sementara pada perusahaan nasabah.
Ketentuan sebagaimana tertuang dalam PBI di atas merupakan wujud  kebijakan  bank  syariah  untuk  menolong  pembiyaan  yang sedang  bermasalah.  Namun,  penting  untuk  diketahui  bahwa
22 Lihat  Pasal  1  Ayat  (7)  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 13/9/PBI/2011

## Bhismoadi Tri Wahyu Faizal
restrukturisasi  hanya  dapat  dilakukan  oleh  bank  syariah  atas penurunan  kemampuan  membayar  yang  menimpa  nasabah, sedangkan  nasabah  yang  bersangkutan  masih  dinilai  memiliki kemampuan dalam mengelola sebuah usaha yang baik serta memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya setelah dilakukan proses restrukturisasi. 23 Kebijakan  restrukturisasi  dalam  bank  syariah  tidak hanya  diperuntukkan  kepada  pembiayaan  yang  bersifat  produktif seperti mudarabah dan musyarakah.
Restrukturisasi dapat juga diperuntukkan untuk menyelamatkan pembiayaan yang bersifat konsumtif. Namun dalam hal restrukturisasi untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif hanya dapat  dilakukan  bagi  nasabah  yang  mengalami  penurunan kemampuan  namun  masih  terdapat  sumber  pembayaran  angsuran yang  jelas  dari  nasabah  dan  mampu  memenuhi  kewajiban  setelah restrukturisasi. 24 Dalam  pelaksanaannya,  proses  analisis  dan  bukti- bukti  yang  memadai  serta  dokumentasi  wajib  dijadikan  bahan pendukung dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan.
Terhadap  hasil  analisis  yang  dilakukan  oleh  bank  serta  bukti- bukti  yang  telah  memadai,  maka  bank  syariah  dapat  melakukan penyelamatan  terhadap  pembiayaan  yang  mengalami  masalah dengan  melakukan  restrukturisasi.  Upaya  penyelamatan  ini  hanya dapat  dilakukan  bagi  nasabah  yang  masih  berkeinginan  untuk melanjutkan  kerja  samanya  dengan  bank,  namun  jika  nasabah  yang bersangkutan sudah kehilangan i’tikad baik untuk melanjutkan kerja sama  dengan  bank,  maka  atas  masalah  yang  menimpa  pembiayaan tersebut dilakukan sebuah upaya penyelesaian sengketa oleh bank. 25
Konversi  akad  pembiayaan  merupakan  salah  satu  upaya  yang dapat  ditawarkan  oleh  bank  syariah  sebagai  upaya  untuk menyelamatkan nasabah atas pembiayaan yang mengalami masalah. Ketentuan mengenai konversi akad pembiayaan ini diatur dalam PBI
23 Trisadini  Prasastinah  Usanti,  “Penanganan  Risiko  Hukum  Di  Bank Syariah”, Jurnal Yuridika, Volume 29, Nomor 1, Januari-April 2014, hlm. 4. 24 Lihat  Pasal  5  Ayat  (2)  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 13/PBI/2011  tentang  Restrukturisasi  Pembiayaan  Bagi  Bank  Syariah  Dan Unit Usaha Syariah.
25 Ibid.
13/2011. 26 Konversi  merupakan kegiatan pembuatan akad baru bagi nasabah  yang  dipandang  memiliki  potensi  untuk  bangkit  dari masalah  yang  membuatnya  tidak  mampu  menyelesaikan  atau melunasi kewajibannya sesuai dengan waktu yang disepakati dalam kontrak. 27
Sampai saat ini, belum ada fatwa yang mengatur secara khusus terkait konversi akad mudarabah. Selama ini hanya ada fatwa tentang konversi  akad murabahah .  Namun  upaya  penyelamatan  pembiayaan mudarabah dengan cara mengkonversikan akad tersebut kepada akad qardu dapat  dilakukan  selama  nasabah  yang  bersangkutan  dalam akad  tidak  berstatus  bangkrut  melainkan  mengalami  penurunan pendapatan  dalam  mengelola  usaha.  Adapun  dasar  dari penyelamatan  pembiayaan  atas  akad mudarabah yang  bermasalah dengan  menkonversinya  kepada  akad qardu adalah  pernyataan  dari
Dewan Pengawas Syariah. 28
Qardu sebagai  salah  satu  produk  perbankan  syariah  dengan nilai  kemaslahatan  tinggi  serta  tujuannya  yang mengarah  pada  misi sosial berdasarkan prinsip tolong-menolong mampu membawa angin segar  bagi  nasabah  pelaku  akad mudarabah yang  tertimpa  masalah dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kontrak yang  telah  disepakatinya.  Maka  tidak  jarang  akad qardu banyak dijadikan  sebagai  solusi  untuk  menyelamatkan  pembiayaan mudarabah yang bermasalah. Selain itu, secara teori bank tidak boleh mengambil  keuntungan  sepeserpun  dari  akad  ini  selain  biaya administrasi.
Sehubungan  dengan  hal  di  atas,  akad qardu hanya  dapat digunakan  dalam  keadaan  darurat,  sehingga  kehadiran  akad qardu sebagai  solusi  atas  masalah  yang  menimpa  pembiayaan mudarabah
26 Lihat  Pasal  1  Ayat  (7)  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 13/9/PBI/2011.
27 Lihat Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah.
28 Khoiro Aulit Taufiqo, “Konversi Akad Sebagai Upaya Penyelamatan Pembiayaan”,  dalam  https://www.kompasiana.com/kat/konversi-akad- sebagai-upaya-penyelamatan-pembiayaan_558a4c616823bd48078b4592, diakses tanggal 24 Juni 2015 Pukul 14.10 Wib.

## Bhismoadi Tri Wahyu Faizal
98
menjadi  sebuah  pilihan  yang  tepat. Sejatinya  upaya  penyelamatan pembiayaan  melalui  konversi  akad mudarabah kepada  akad qardu dapat membawa keuntungan kepada nasabah, di sisi lain juga dapat membawa  keuntungan  bagi  bank  terkait.  Keuntungan  tersebut berupa  terselamatkannya  uang  bank,  sehingga  nasabah  lain  tidak kehilangan kepercayaan terhadap bank.
Upaya  penyelamatan  terhadap  pembiayaan mudarabah yang tertimpa masalah melalui konversi akad mudarabah kepada akad qardu tentu  tidak  dilakukan  secara  sepihak  oleh  bank,  melainkan berdasarkan  persetujuan  dan  kesepakatan  serta  kesanggupan  atas segala  konsekuensi  yang  akan  diterima  pihak  nasabah  yang bersangkutan.  Keputusan  untuk  melakukan  konversi  akad  ini merupakan  keputusan  akhir  setelah  melewati  beberapa  solusi penyelamatan  pembiayaan  lain  yang  ditawarkan  oleh  bank  kepada nasabah berdasarkan PBI 13/2011.
Mengenai  status  jaminan  dalam  pembiayaan mudarabah akan tetap  selamat  dan  diteruskan  menjadi  jaminan  akad  baru  yang merekonvensi  akad mudarabah bermasalah.  Dalam  hal  ini  jaminan yang sebelumnya menjadi jaminan atas pembiayaan mudarabah , akan berganti  statusnya  menjadi  jaminan  atas  pembiayaan qardu .  Kecuali jika  pembiayaan mudarabah yang  bermasalah  tidak  dilakukan  upaya penyelamatan sebagaimana diatur dalam PBI tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Jika tidak dilakukan upaya penyelamatan terhadap pembiayaan mudarabah  yang  bermasalah,  sedangkan  pihak  bank  telah menawarkan  kebijakan  restrukturisasi,  maka  jaminan  atas pembiayaan  mudarabah  sebagaimana  dimaksud  akan  dilelang  dan tidak dapat diselamatkan. Jadi menurut penulis, upaya penyelamatan pembiayaan  sebagai  wujud  dari  kebijakan  bank  syariah  ini  tidak hanya  bermanfaat  untuk  pembiayaannya  saja,  namun  juga  dapat menyelamatkan jaminan atas pembiayaan tersebut.
Secara  umum,  upaya  penyelamatan  pembiayaan  yang dilakukan  oleh  bank  syariah  memberikan  manfaat  yang  sangat signifikan.  Manfaat  tersebut  selain  dapat  dirasakan  oleh  nasabah, bank  syariah  pun  juga  turut  merasakan  manfaatnya.  Bagi  nasabah upaya  penyelamatan  pembiayaan  bermanfaat  agar  tetap  dapat

## Analisis Konversi Akad Mudarabah kepada Akad Qardu
melanjutkan hubungannya dengan bank syariah terkait, dan jaminan atas  pembiayaan  tersebut  dapat  terselamatkan.  Bagi  bank  syariah, upaya  penyelamatan  juga  turut  memberikan  manfaat,  yaitu terselamatkannya  uang  bank  yang  disalurkan  kepada  nasabah, sehingga  nasabah  lain  tetap  menaruh  percaya  kepada  bank,  dan terhindarnya  bank  syariah  dari  ancaman  kehilangan  salah  satu nasabahnya.
Mengkonversi  akad  berarti  melakukan  akad  baru  atas  akad yang  telah  dilakukan  sebelumnya,  hal  ini  tentu  akan  menimbulkan konsekuensi  baru  bagi  nasabah  yang  menhendaki  penyelamatan pembiayaan  berupa  konversi  akad,  baik  itu  konsikuensi  hukum maupun  konskuensi  yang  bersifat  materil,  salah  satunya  adalah penambahan  biaya  administrasi  yang  dibebankan  kepada  nasabah yang bersangkutan.
Jika  mengacu  pada  ketentuan  Pasal  1  Ayat  (7)  PBI  13/2011, maka  alangkah  lebih  baik  jika  nasabah  yang  tertimpa  masalah  atas pembiayaan  yang  diterima  untuk  tidak  terburu-buru  mengambil keputusan  dengan  cara  mengkonversi  akadnya  yang  bermasalah kepada akad lain yang dipandang lebih maslahat. Karena ketentuan dalam  PBI  13/2011  di  atas  tidak  hanya  menawarkan  kebijakan konversi akad saja, melainkan terdapat beberapa solusi lain yang juga ditawarkan sebagai upaya penyelamatan pembiayaan.
Sehubungan  dengan  hal  di  atas,  maka  dapat  diketahui  bahwa ketentuan  dalam  PBI  13/2011  masih  memuat  beberapa  upaya penyelamatan lain yang lebih memiliki nilai ekonomis baik dari segi kepraktisan dan kemudahannya sebagai solusi atas pembiayaan yang bermasalah  tanpa  mengubah  isi  akad  yang  telah  disepakati  dalam kontrak.

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulannya adalah:
1. Setiap  perbankan  syariah  wajib  melakukan  pertoongan terhadap nasabah melalui upaya penyelamatan pembiayaan yang  tertimpa  masalah  sesuai  dengan  ketentuan  PBI
13/2011  tentang  Restrukturisasi  Pembiayaan  Bagi  Bank Syraiah Dan Unit Usaha Syariah.

## Bhismoadi Tri Wahyu Faizal
2. Upaya  untuk  menyelamatkan  pembiayaan  yang  tertimpa masalah sebagaimana diatur dalam PBI 13/2011 serta telah mendapatkan izin pemberlakuannya dari Dewan Pengawas Syariah  adalah  konversi  akad  (konversi  akad mudarabah kepada  akad qardu )  dengan  catatan  selama  nasabah  yang bersangkutan  memiliki  potensi  untuk  bangkit  dan  belum dinyatakan bangkrut 3. Qardu memang  sering  dijadikan  akad  baru  sebagai  solusi untuk mengkonversi akad mudaraba, sebab qardu merupakan salah  satu  akad  perbankan  syariah  dengan  nilai kemaslahatan yang tinggi dengan tujuannya yang mengarah pada  misis  sosial  berdasarkan  prinsip  tolong-menolong. Selain  itu,  bank  tidak  diperkenankan  mengambil keuntungan berapapun darinya. 4. Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian ketika hendak  melakukan  konversi  akad,  diantaranya  adalah terdapat  tambahan  biaya  administrasi  yang  tentunya  akan ditanggung oleh nasabah serta konsekuensi hukumnya pun tentu mengalami perubahan dari akad sebelumnya.

## Daftar Pustaka
Al-Qur’an dan Hadis
Buku: Anshori,  Abdul  Ghofur, Perbankan  Syariah  Di  Indonesia, Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press, 2009.
Anwar,  Syamsul, Hukum  Perjanjian  Syariah-Studi  tentang  Teori  Akad dalam Fikih Muamalat, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada , 2007
Antonio,  Muhammad  Syafi’i, Bank  Syariah  Dari  Teori  Ke  Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001.
Ascrya, Akad  &  Produk  Bank  Syariah, Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada, 2015.
Huda,  Nurul  dkk, Baitul  Mal  wa  Tamwil  Sebuah  Tinjauan  Teoritis,
Jakarta: Amzah, 2016.
Mubarok, Jaih, Akad Mudarabah, Bandung: Fokus Media, 2013.

## Analisis Konversi Akad Mudarabah kepada Akad Qardu
Muhammad, Manajemen  Pembiayaan  Bank  Syariah, Yogyakarta:  UPP AMP YKPN, 2005.
Muslich, Ahmad Wardi, Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah, 2010.
Nawawi,  Ismail, Fikih  Muamalah  Klasik  dan  Kontemporer-Hukum Perjanjian,  Ekonomi,  Bisnis,  dan  Sosial, Bogor:  Ghalia  Indonesia, 2012.
Zuhaili,  Wahbah ,  Al-Fiqh  Al-Islamiy  wa  Adillatuhu-Juz  4, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

## Jurnal
Friyanto,  “Pembiayaan  Mudarabah,  Risiko  dan  Penanganannya (Studi Kasus Pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang)”, JMK , Volume 15, Nomor 2, September 2013.
Mahmudatus  Sa’diyah,  “Mudarabah  dalam  Fiqih  dan  Perbankan Syariah”, Jurnal Equilibrium, Volume 1, No. 2, Desember 2013.
Trisadini  Prasastinah  Usanti,  “Penanganan  Risiko  Hukum  Di  Bank Syariah”, Jurnal  Yuridika ,  Volume  29,  Nomor  1,  Januari-April 2014

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perbankan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  13/9/PBI/2011  tentang Restrukturisasi  Pembiayaan  Bagi  Bank  Syariah  dan  Unit  Usaha Syariah.

## Web
Khoiro Aulit Taufiqo, “Konversi Akad Sebagai Upaya Penyelamatan Pembiayaan”,  dalam  https://www.kompasiana.com/kat/konversi- akad-sebagai-upaya-penyelamatan- pembiayaan_558a4c616823bd48078b4592, diakses tanggal 24 Juni 2015 Pukul 14.10 Wib.