## DELIK ZINA : UNSUR SUBSTANSIAL  DAN PENYELESAIANNYA DALAM MASYARAKAT ADAT MADURA 1
Umi Rozah*, Erlyn Indarti Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang umirozah@lecturer.undip.ac.id

## Abstract
The religious and communal principles very important in  prohibited conducts establishment and it    mechanism  to  resolve  it.  The  problems  are  :  1)  What  kind  of  elements  of  adultery  in Maduranesse Adat Law?; 2) How mechanism to resolve adultery? The purposes of research are: to  understand  elements  of  adultery  in  Maduranesse  Adat  Law,  and  it  mechanism  resolve.  This research used socio legal approach, which have results : (1) The substantial elements of adultery are consist  of  sexual  intercourse between male  and female, either both  of  them or one of  them tied in marriage legally, or not; (2) The mechanism to resolve adultery is perfomed by Carok, a murder that performed  to maintain self esteem and dignity of family.
Keywords: Adultery; Carok; Madura

## Abstrak
Kehidupan  masyarakat  Madura  ditopang  prinsip  religius  dan  komunal  yang  digunakan  dalam menyepakati perbuatan yang dilarang dan mekanisme penyelesaiannya.  Permasalahan artikel ini adalah  unsur  substansial  dalam  delik  zina  menurut  masyarakat  madura  dan  mekanisme penyelesaian  delik  zina  dalam  masyarakat  adat  madura.    Tujuan  penelitian  mengetahui    unsur substansial delik zina menurut masyarakat madura, dan mengetahui mekanisme penyelesaiannya. Penelitian  kualitatif    ini  menggunakan  pendekatan  sociolegal  research,  dengan    Informan ditentukan menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian : (1) Unsur substansial perbuatan zina  terdiri  atas  :  persetubuhan  antara  laki-laki  dan  perempuan,    keduanya  atau  salah  satunya terikat  perkawinan,  persetubuhan  kedua  pelakunya  atau  salah  satu  pelakunya  tidak  terikat perkawinan;  (2)  Penyelesaian  perbuatan  zina  pada  masyarakat  Madura  melalui  carok,  yaitu pembunuhan  untuk mempertahankan martabat dan harga diri keluarga.
Kata Kunci: Zina; Zarok; Madura
1 Artikel  ini  berasal  dari  penelitian  dengan  judul  Delik  Zina:  Unsur  Substansial    dan  Penyelesaiannya  Dalam Masyarakat Adat Madura dibiayai DIPA FH Undip Anggaran Tahun 2018

## A. Pendahuluan
Dalam  kehidupan  sosial  masyarakat membentuk  kesepakatan-kesepakatan  guna mempertahankan  ketertiban  dan  kedamaian, yang  berupa  tata  tertib  diwujudkan  dengan berbagai norma tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan mekanisme penyelesaiannya. Penciptaan perbuatan yang dilarang  di  samping  didasarkan  pada merugikan kepentingan invidual dan masyarakat  juga  didasarkan  pada  kesadaran kolektif  masyarakat  yang  bertentangan dengan  moral  dasar  yang  dianut  dan dianggap  sakral  oleh  masyarakat  yang bersangkutan. Dalam konteks hukum pidana perbuatan-perbuatan  yang  dilarang  disebut kejahatan.
Emile  Durkheim  sebagaimana  dikutip oleh  David  Garland,  mengartikan  kejahatan sebagai berikut :
“Crimes  are  not  always  or  everywhere equivalent  to acts which are harmful of society,  or  contrary  to  the  public interest.  They  are  not,  then,  merely prohibition  made  for  the  purpose  of rational  social  defence.  Crimes  are those  acts  which seriously  violate  a society’s    conscience    collective .  They are  essentially  violations    of  the fundamental moral  code  which  society hold sacred , and they provoke punishment  for  this  reason. ”  (Garland,
1990)
Pidana sebagai mekanisme penyelesaian terhadap  pelanggaran  berupa  perbuatan- perbuatan  yang  telah  disepakati  oleh masyarakat,  merupakan  bentuk  pencelaan atas perbuatan yang dilarang dan disimbolkan  dengan  penderitaan  ( pain ). Pidana  dijadikan  sebagai  ekspresi  yang mengantarkan  pesan  kepada  masyarakat tentang tercelanya perbuatan.
Dalam kehidupan masyarakat adat yang tersebar  di  berbagai  daerah  Indonesia, perbuatan-perbuatan  yang  dirancang  dan ditetapkan  sebagai  perbuatan  yang  dicela dan  jalan  keluarnya  diterapi  dengan  sanksi atau  hukuman,  adalah  perbuatan-perbuatan
yang mengganggu, merusak, atau berpotensi mengganggu  atau  merusak  keseimbangan kosmos  dalam  masyarakat.  Prinsip  religius dan  komunal  yang  terkristal  dari  nilai-nilai kehidupan  individual  dan  sosial  masyarakat adat menopang kehidupan dalam bermasyarakat bagi masyarakat adat. Keseimbangan  kehidupan  diraih  dengan terjaminnya keseimbangan antara kehidupan spiritual bersifat magis sebagai makrokosmos  dengan  kehidupan  sosial masyarakat  sebagai  mikrokosmos,  sehingga tata kehidupan selalu terjaga untuk menumbuhkan kedamaian dan ketenteraman masyarakat.  Konsep  ini  sangat  mewarnai sikap dan perilaku masyarakat adat, termasuk  dalam  menyepakati  perbuatan- perbuatan yang dilarang dan sanksi adatnya, maupun dalam mekanisme penyelesaiannya.
Salah satu perbuatan yang dianggap dan disepakati  sebagai  perbuatan  yang  paling tabu  dan  keji  dalam  kehidupan  masyarakat adat  adalah  perbuatan  berzina  ( adultery ). Adalah hal yang menarik mengenai perbedaan  pengertian  zina  sebagai  delik yang dirumuskan di dalam KUHP Indonesia yang  berlaku  saat  ini,    dengan  zina  sebagai perbuatan  yang  oleh  masyarakat  adat disepakati  sebagai  delik  adat  dan  karena harus dikenai sanksi. Di dalam KUHP delik zina  dirumuskan  di  dalam  Pasal  284  KUHP Ayat  (1)  dengan  kriteria  bahwa  salah  satu pihak  atau  kedua  pelakunya  (laki-laki  dan wanita) dalam keadaan terikat pada perkawinan sah.  Sementara itu Ayat (2)-nya memberikan  mekanisme  penyelesaiannya dengan menjadikan zina sebagai delik aduan yang  absolut,  yaitu  hanya  dapat  dituntut hanya  berdasarkan  adanya  pengaduan  dari suami  atau  istri  yang  merasa  dirugikan  atau tercemar.
Terdapat mekanisme penyelesaian delik zina  yang  sangat  unik,  dimiliki  oleh masyarakat Bangkalan-Madura, yaitu melalui  mekanisme  kekerasan  yang  dikenal dengan  nama  carok.  Artikel  hasil  penelitian ini  didukung  dengan  teori-teori  tentang kebijakan  kriminal  dan  teori-teori  terkait lainnya.  Pengertian  kebijakan  kriminal ( criminal  policy )  menurut  G.P.  Hoefnagels
sebagaimana  dikutip  dari  pendapat  Marc Ancel  adalah the  rational  organization  of the  social  reactions  to  crime (Ancel,  1965). Sementara itu Marc Ancel menyebut sebagai penal policy as  the rational organization of the  control  of  crime  by  society (Ancel, 1965) . Politik kriminal direalisasikan melalui  kebijakan-kebijakan  yang  ditempuh oleh masyarakat, baik melalui cara-cara dan sarana-sarana  untuk  mencegah  kejahatan tanpa  diterapkannya  hukum  pidana  dan pemidanaan,  maupun  melalui  penerapan hukum pidana dan pemidanaan.
Dalam  konteks  penelitian  ini  kebijakan kriminal ditempuh oleh masyarakat Bangkalan  -  Madura  dalam  menyelesaikan delik  zina  berbeda  dengan  masyarakat daerah  lainnya.  Masyarakat  memandang zina sebagai delik yang harus diselesaikan di antara  pelaku  dan  orang-orang  terkait  yang merasa dirugikan nama baiknya.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  zina artinya  perbuatan  persetubuhan  antara  laki- laki  dengan  perempuan  yang  tidak  terikat perkawinan atau pernikahan. PAF Lamintang,  bahwa overspel di  dalam  Pasal 284 KUHP merupakan opzettleijk delict atau delik  kesengajaan,  yang  dilakukan  harus dengan sengaja, di mana unsur sengaja harus terbukti  pada  pelaku  tindak  pidana  zina dalam  Pasal  284  Ayat  (1)  atau  Ayat  (2) KUHP. Di sini undang-undang mensyaratkan  adanya  pengetahuan  para pelaku  yaitu  bahwa  ketentuan  Pasal  27  BW berlaku  baginya  atau  berlaku  bagi  laki-laki dengan  siapa  pelaku  wanita  itu  telah melakukan perzinaan. Untuk adanya perzinaan sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 284 Ayat (1) KUHP,  menurut Simons diperlukan  suatu vleeselijk  gemeenschap atau  hubungan  alat  kelamin  yang  selesai dilakukan  antara  dua  orang  dari  jenis kelamin  yang  berbeda.  Dengan  kata  lain untuk  adanya  delik  perzinaan  Pasal  284 Ayat  (1)  KUHP  harus  ada  persetubuhan yang  selesai  dilakukan  oleh  seorang  pria dengan seorang wanita (Lamintang, 2009) .
Islam menjadikan perbuatan zina sebagai  dosa  besar  urutan  ketiga  setelah perbuatan musyrik dan membunuh. Surat Al
Furqaan  :  68  artinya  “ Dan  orang-orang yang  tidak  menyembah  Tuhan  yang  lain beserta  Allah  dan  tidak  membunuh  jiwa yang  diharamkan  Allah,  kecuali  dengan alasan  yang  benar  dan  tidak  berzina ” (Masuk Islam.com, 2013).
Islam membedakan zina dan hukumannya  atas  dua  jenis,  yaitu  zina muhsan  di  mana  pezina  sudah  memiliki pasangan sah (terikat dalam pernikahan) dan zina  ghayru  muhsan  di  mana  pelaku  zina belum  pernah  menikah  dan  tidak  memiliki pasangan  sah.  Bagi  pelaku  Zina  Muhsan  di mana pelaku sudah menikah melakukan zina dengan  suka  rela  (tidak  dipaksa  atau  tidak diperkosa) maka hukumannya dicambuk 100 kali, kemudian dirajam yaitu dikubur hidup- hidup sampai leher, kemudian dilempar batu oleh  setiap  orang  dengan  batu  yang  sudah disediakan.  Sedangkan  pada  pelaku  Zina Ghayru Muhsan, di mana pelaku zina belum menikah dan tidak terikat  pernikahan, maka hukumannya  adalah  dicambuk  100  kali kemudian  diasingkan  selama  1  (satu)  tahun (Masuk Islam.com, 2013).
Dalam hukum kebiasaan yang mendasarkan  pada  budaya  masyarakat  atau hukum  adat  perbuatan  zina  dimasukkan sebagai  delik  adat.  Delik  adat  adalah perbuatan  atau  peristiwa  yang  mengganggu keseimbangan  masyarakat,  dan  dikarenakan adanya  reaksi  dari  masyarakat  maka keseimbangan itu harus dipulihkan kembali. Peristiwa atau perbuatan itu apakah berwujud  atau  tidak  berwujud,  apakah ditujukan  terhadap  manusia  atau  yang  gaib, yang  telah  menimbulkan  kegoncangan dalam  masyarakat  harus  dipulihkan  dengan hukuman  denda  atau  dengan  upacara  adat, seperti  upacara  meruwat  desa  atau  bersih desa, dengan memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar keseimbangan masyarakat tidak  terus  menerus  terganggu  apabila keseimbangan  yang  terganggu  itu  akibat peristiwa  atau  perbuatan  perorangan,  maka yang  bersalah  dikenakan  hukuman  adat mengembalikan  keseimbangan  masyarakat (Masuk Islam.com, 2013).
Penelitian-penelitian tentang carok terkait  dengan  penelitian  ini  antara  lain
dilakukan  oleh  Ainur  Rahmat  Hidayat dengan  membidik  tentang  makna  substantif carok dalam budaya madura dalam perspektif  filsafat  metafisik,  di  mana  dalam refleksi metafisik carok sebagai tradisi yang di  dalamnya  mengait  nilai-nilai  humanistis, sebagai hubungan antara satu atau lebih hal- hal  yang  sifatnya  statis  dan  dinamis, transenden  dan  imanen  serta  sosial  dan individual  (Hidayat,  2003).  Sementara  itu Auliya  Ridwan  meneliti  tentang  sistem prevensi  kekerasan  di  sekolah  berdasarkan teori  Galtung  Confilct  Triangle,  di  mana menghubungkan  kekerasan  di  sekolah  yang terjadi  di  Madura  dengan  adanya  dukungan keberadaan  budaya  carok  di  madura  yang bersifat  deskonstruksi  (Ridwan,  2009). Penelitian  lain  menghubungkan  budaya carok  dengan  nilai-nilai  keadilan  yang terkandung  di  dalamnya  dilakukan  oleh Muwaffiq    Jufri,  di  mana  penelitian  ini berupaya  mengubah  pandangan  negatif masyarakat  terhadap  budaya  carok  di madura,  dengan  mengangkat  nilai-nilai keadilan dan kearifan lainnya (Jufri, 2017).
Pembeda penelitian ini dengan penelitian  –  penelitian  tentang  carok sebelumnya  tercermin  permasalahan  yang diangkat,  sebagai  berikut  :  1)  Unsur-Unsur perbuatan  apa  sajakah  yang  harus  terpenuhi dalam  delik  zina  menurut  hukum  adat madura?;  2)  Bagaimanakah  mekanisme penyelesaian  delik  zina  dalam  masyarakat adat  madura?  Sementara    tujuan  penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui  tentang  unsur- unsur  perbuatan  apa  sajakah  yang  harus terpenuhi  dalam  delik  zina  menurut  hukum adat madura, dan untuk mengetahui mekanisme  penyelesaian  delik  zina  dalam masyarakat adat Madura.
Uniknya pemaknaan zina dan penyelesaian delik zina dengan carok adalah hal  yang  sangat  menarik  untuk  diadakan penelitian dengan judul “Delik Zina : Unsur Substansial    dan  Penyelesaiannya  Dalam Masyarakat Adat Madura”.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  dengan  metode  kualitatif    ini menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-
kata,  catatan-catatan  yang  berhubungan dengan  makna  dan,  nilai,  serta  pengertian. Pendekatan sociolegal  research digunakan, dimana  ilmu  hukum  berada  di  antara pendekatan  doktrinal  ( normative  approach ) dan pendekatan sosial ( social approach ).
Berlokasi    di  daerah  Bangkalan  – Madura, pengumpulan data dilakukan terhadap  berbagai  jenis  metode  seperti dokumen, wawancara, peralatan, dan observasi.    Penerapannya  dalam  penelitian ini  adalah  terhadap    nilai-nilai  lokal  (adat) yang  diambil  tentang  larangan  zina  dan penyelesaiannya pada masyarakat Bangkalan - Madura. Menggunakan  sumber data  primer  dan  sumber    data  sekunder. Informan  terdiri  dari    atas    para  Tokoh Masyarakat Bangkalan. Penentuan informan dilakukan secara purposive , didasarkan pada kemampuan dalam mengetahui dan memahami  tentang  situasi  sosial,  budaya dan keagamaan dalam objek penelitian yang diteliti. Kemudian data yang telah terkumpul dianalisapada  data  primer    secara  kualitatif yang  terdiri  dari:  1)  Reduksi  data;  2) Penyajian data; dan 3) Penarikan kesimpulan.  Sementara  itu  data  sekunder dianalisa dengan logika deduktif.

## C. Hasil dan Pembahasan
Kabupaten  Bangkalan  terdiri  atas  18 kecamatan  yang  dibagi  lagi  atas  sejumlah 273 desa dan 8 kelurahan. Pusat pemerintahannya  berada  di  Kecamatan Bangkalan. Kekhasan kultural pada masyarakat  Madura  tampak  antara  lain dalam  ketaatan,  ketundukan  dan  kepasrahan secara herarkhis pada 4 (empat) figur utama, yaitu: Buppa (ayah), Babbu (ibu), guru , dan Ban  Rato (pemimpin  pemerintah)  (Wiyata, 2003). Keunikan lain adalah perilaku dalam memelihara  jalinan  persaudaraan  sejati, yang  diungkapkan  sebagai  “ oreng  dadhi taretan,  taretan  dadhi  oreng  “ (orang  lain dapat  menjadi  atau  dianggap  sebagai saudara  dan  saudara  dapat  menjadi  atau dianggap sebagai orang lain).  Persaudaraan tidak  selalu  identik  dengan  hubungan  darah kekerabatan,  tetapi  juga  pada  pertemanan. Persaudaraan  yang  masih  dalam  satu
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.4, Oktober2019, Halaman 366-375
rumpun  masih  bisa  menjadi  permusuhan yang  disebabkan  adanya  persoalan  yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Relasi demikian secara kolektif  disebut  teman  ( kanca )  dan  musuh ( muso ) (Ali, 2010).
Masyarakat Madura mempunyai karakter  apa  adanya,  ekspresif,  spontan  dan terbuka  yang  selalu  dimanifestasikan  ketika merespon  bentuk  perlakuan  orang  lain terhadapnya.  Dengan  demikian  nilai-nilai budaya  masyarakat  madura  memberikan peluang  untuk  ekspresi  individual  secara lebih  transparan.    Dalam  kehidupan  sehari- hari  harga  diri  merupakan  hal  penting  bagi masyarakat  madura,  yang  merupakan  nilai yang  paling  mendasar  dan  menjadi  ukuran eksistensi  diri  bagi  masyarakat  madura, sehingga mempertahankan harga diri  adalah hal  sangat  penting  bagi  masyarakat  madura agar  tidak  direndahkan  oleh  orang  lain. Orang  Madura  yang  direndahkan  harga dirinya  akan  merasa  malu  ( malo )  dan  untuk mempertahankannya dilakukan dengan carok (Ali, 2010).
Pada  masyarakat  Madura  salah  satu perbuatan
yang dianggap sebagai penghinaan yang sangat merendahkan martabat  seorang  laki-laki  dan  keluarga besarnya  adalah  perbuatan  zina  yang diyakini  sebagai  perbuatan  kotor  dan  hina yang tidak saja merugikan pasangan masing- masing  akan  tetapi  juga  mengganggu  dan merusak  kehidupan  sakral  atau  spiritual serta harmoni kosmos dalam suatu komunitas masyarakat.

## 1. Unsur-Unsur  Delik  Zina  Menurut Masyarakat Madura
Dalam  islam  perbuatan  zina  diatur  di dalam Surat Al Isra‟ ayat 32 yang artinya “
Dan  janganlah  kamu  mendekati  zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan  yang  keji  dan  suatu  jalan  yang buruk” .  Perbuatan  zina  harus  dijauhi  oleh umat  islam,  bukan  hanya  sebagai  hubungan seksual atau memasukkan alat kelamin laki- laki  ke  dalam  alat  kelamin  perempuan  saja, melainkan  juga  perbuatan-perbuatan  yang dapat menggiring seseorang kepada
dilakukannya hubungan seksual (Ali, 2010). Dalam zina hubungan seksual adalah puncak perbuatan  zina,  namun  demikian  didahului dengan perbuatan-perbuatan seperti merayu, melihat  aurat,  mencium,  meraba.  Sehingga cakupan  larangan  zina  dalam  Surat  Al  Isra‟ ayat  32  sangat  luas.  Zina  bukan  hanya perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan alat kemaluan saja, melainkan bisa  pula  dilakukan  dengan  mata,  telinga, mulut,  hidung,  tangan,  suara,  tulisan,  dan anggota tubuh lainnya (Ali, 2010) .
Berdasarkan  Hukum  Islam  maka  delik zina mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:  (a)  Perbuatan  hubungan  kelamin; (b)  Antara  laki-laki  dengan  perempuan, antara  perempuan  dengan  perempuan,  dan antara laki-laki dengan laki-laki; (c)
Dilakukan  dengan  suka  sama  suka  secara suka rela maupun dengan paksaan; (d) Oleh orang  yang  terikat  dalam  perkawinan maupun tidak terikat dalam perkawinan.
Unsur-  unsur  delik  zina  dalam  konsep Islam  di  atas  menjadikan  pembedaan    delik zina  dan  hukumannya,    yaitu:  zina  muhsan di  mana  pezina  sudah  memiliki  pasangan sah  (terikat  dalam  pernikahan)  dan  zina ghayru  muhsan  di  mana  pelaku  zina  belum pernah menikah dan tidak memiliki pasangan  sah.  Bagi  pelaku  Zina  Muhsan  di mana pelaku sudah menikah melakukan zina dengan  suka  rela  (tidak  dipaksa  atau  tidak diperkosa) maka hukumannya dicambuk 100 kali, kemudian dirajam yaitu dikubur hidup- hidup sampai leher, kemudian dilempar batu oleh  setiap  orang  dengan  batu  yang  sudah disediakan.  Sedangkan  pada  pelaku  Zina Ghayru Muhsan, di mana pelaku zina belum menikah dan tidak terikat  pernikahan, maka hukumannya  adalah  dicambuk  100  kali kemudian  diasingkan  selama  1  (satu)  tahun (Ali, 2010).
Sementara itu Pasal 284 KUHP merumuskan  delik  zina  sebagai  kejahatan kesusilaan.  Dimana  unsur-unsurnya  sebagai berikut:  (a)  Salah  satu  pihak  baik  laki  atau perempuan  harus  telah  terikat  perkawinan secara  sah  (dalam  ikatan  perkawinan  sah) sebagaimana  diatur  di  dalam  UU  No.  1 Tahun  1974  tentang  perkawinan;  (b)  Harus
ada  persetubuhan  yaitu  masuknya  kelamin laki-laki  ke  kelamin  wanita  atas  dasar  suka sama suka atau suka rela. Dengan demikian persetubuhan  atas  dasar  suka  sama  suka harus  benar-benar  terjadi;  (c)  Harus  ada pengaduan  dari  suami/istri  yang  tercemar sebagai  korban  atau  pihak  yang  dirugikan. Pengaduan  ini  adalah  pengaduan  absolut, artinya pengaduan dapat diterima hanya jika dilakukan  oleh  suami/istri  dari  pelaku  zina saja.
PAF Lamintang mengkategorikan pelaku  zina  di  dalam  Pasal  284  Ayat  (1) angka  2e  huruf  a  dan  b  KUHP  bahwa  laki- laki atau perempuan yang telah menikah saja yang  dikategorikan  sebagai  pelaku  zina, sedangkan  untuk  laki-laki  dan  perempuan yang  tidak  menikah  tapi  berzina  dengan laki-laki atau perempuan menikah dipandang  sebagai  orang  yang  turut  serta melakukan  zina  yang  dilakukan  oleh  orang yang telah menikah (Lamintang, 2009).
RUU  KUHP  memperluas  unsur-unsur delik  zina,  sebagaimana  dirumuskan  di dalam  Pasal  446  RUU  KUHP,  sebagai berikut  :  (1)  Dipidana  karena  zina  dengan pidana  penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun: (a)  Laki-laki  yang  berada  dalam  ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan  perempuan  yang  bukan  istrinya;  (b) Perempuan  yang  berada  dalam  ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan  laki-laki  yang  bukan  suaminya;  (c) Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa  perempuan  tersebut  berada  dalam ikatan  perkawinan;  (d)  Perempuan  yang tidak  dalam  ikatan  perkawinan  melakukan persetubuhan  dengan  laki-laki,  padahal diketahui  bahwa  laki-laki  tersebut  berada dalam  ikatan  perkawinan;  atau  (e)  Laki-laki dan  perempuan  yang  masing-masing  tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan; (2) Tindak pidana
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)    tidak dilakukan penuntutan
kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua, atau anak; (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)    tidak  berlaku
ketentuan  Pasal  25,  Pasal  26  dan  Pasal  31; (4). Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di persidangan belum dimulai.
Sejalan  dengan  nilai-nilai  susila  dan religius  masyarakat  Indonesia,  maka  RUU KUHP  memperluas  pengertian  zina  tidak hanya  apabila  laki-laki  atau  perempuannya terikat dalam perkawinan atau salah satunya terikat  dalam  perkawinan.  Sebagai  delik aduan  yang  semula  bersifat  absolut,  atas perluasan  pengertian  dan  pemidanaan  zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan  yang  keduanya  tidak  terikat perkawinan,  maka  pihak  yang  berhak melakukan pengaduanpun diperluas menjadi suami, istri, orang tua, atau anak.
Perluasan  pemidanaan  dan  pengertian zina  di  dalam  RUU  KUHP  adalah  sejalan dengan  nilai-nilai  hukum  ,  nilai-nilai  susila dan  nilai-nilai  religius  yang  dianut  oleh masyarakat  Indonesia.  Nilai-nilai  adat  di seluruh daerah adat Indonesia pun menjadikan  pesertubuhan  berdasarkan  rasa suka  sama  suka  baik  yang  dilakukan  oleh laki-laki  dan  perempuan  yang  sama-sama terikat  dalam  perkawinan,  atau  salah  satu pihak laki-laki atau perempuan terikat dalam perkawinan,  atau  keduanya  laki-laki  dan perempuan  tidak  terikat  dalam  perkawinan, sebagai  delik  zina  yang  harus  dihukum secara  adat.  Dalam  hukum  adat  perbuatan zina  merupakan  delik  yang  terutama melanggar  kehormatan  golongan  kerabat dan melanggar kepentingan hukum seseorang selaku suami (Sudiyat, 1981).
Nilai-nilai  adat  masyarakat  Madura didominasi  oleh  nilai-nilai  Islam,  maka pengertian  dan  unsur-  unsur  substansial delik  zina  pun  diwarnai  oleh  nilai-nilai Islam.  Hal  ini  dikemukakan  oleh  Ustad Muniri  bahwa  perbuatan  zina  diadopsi  dari Agama  Islam  itu  sendiri,  di  mana  zina diartikan  sebagai  persetubuhan  antara  laki- laki  dan  perempuan  yang  dilakukan  baik oleh  orang-orang  yang  terikat  dalam perkawinan  ataupun orang-orang  yang tidak terikat  dalam  perkawinan,  seperti  dilakukan oleh para remaja (Muniri, 2018).
Penegasan  pengertian  zina  yang  dianut oleh  masyarakat  Bangkalan  oleh  Moh.  Siri,
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.4, Oktober2019, Halaman 366-375
salah  seorang  Belater  dari  Desa  Socah Bangkalan,  bahwa  masyarakat  Bangkalan juga  mengakui  sebagai  perbuatan  zina  di mana terdapat
Zina Biasa yaitu persetubuhan  yang  dilakukan  oleh  sesama orang  yang  tidak  terikat  perkawinan,  dan Zina  Muhson  yaitu  persetubuhan  yang dilakukan  oleh  orang  yang  masing-masing pihak atau salah atau pihak yang melakukannya  sudah  terlibat  perkawinan (Siri, 2018).
Dalam  hal  pembuktiannya  seseorang berzina atau tidak, maka harus ada perilaku- perilaku  yang  mendekatkan  pada  perbuatan zina  itu  sendiri,  seperti  misalnya  seorang laki-laki  dan  perempuan  yang  bukan  suami atau    masuk  kamar  hotel  bersama-sama  dan berada di dalam kamar tersebut (Siri, 2018).
Berdasarkan  pengertian  perbuatan  zina sebagaimana  dikemukakan  di  atas,  maka unsur-unsur substasial zina menurut masyarakat  madura  adalah  sebagai  berikut: (a)  Adanya  persetubuhan  di  mana  alat kelamin  laki-laki  masuk  ke  alat  kelamin perempuan; (b) Dilakukan oleh laki-laki dan perempuan  dalam  ikatan  perkawinan  atau salah  satunya  dalam  ikatan  perkawinan;  (c) Dilakukan  oleh  laki-laki  dan  perempuan yang keduanya tidak terikat perkawinan.
Hukum  adat  berlaku  pada  masyarakat Bangkalan  -  Madura  menganggap  zina sebagai delik yang paling kotor dan merusak harga  diri  seorang  pria  dan  keluarga besarnya,  terutama  bagi  perempuan  yang bersuami. Hal ini dapat dipahami mengingat sebagai  delik  adat  maka  perbuatan  zina memenuhi  kriteria  sebagai  perbuatan  yang mengganggu  dan  merusak  kosmos  baik dalam pengertian tatanan norma  masyarakat maupun keseimbangan spiritual.

## 2. Mekanisme  Penyelesaian  Delik  Zina Masyarakat Bangkalan Madura
Masyarakat Madura
merupakan masyarakat  budaya  yang  memiliki  karakter khas  sebagai  masyarakat  yang  memiliki watak  keras,  ulet,  gigih,  menjunjung  tinggi harga  diri  dan  memiliki  ikatan  kekerabatan yang kuat. Menurut Ustad Muniri terdapat 4 orang  yang  sangat  dihormati  dan  didengar
perkataannya  oleh  masyarakat  Bangkalan- Madura, yaitu: Buppa atau ayah, Babbu atau ibu,  guru dan Rato  atau  pemimpin, di  mana dari  keempat  orang  tersebut  yang  paling didengar  perkataannya  adalah  Babbu  atau ibu.  Disini,  jika  seorang  ibu  sudah  berkata sesuatu  maka  anak  akan  melakukannya dengan segala tanggung jawabnya. Contohnya    jika  seorang  anak  mempunyai istri lalu istrinya selingkuh dengan pria lain, meskipun  anak  tersebut  sebenarnya  tidak ada  rasa  dendam  kepada  pelaku  teman selingkuh  istrinya,  namun  jika  seorang  ibu mengatakan  “ nak  ini  adalah  harga  dirimu dan harga diri keluarga” maka anak dengan segenap  rasa  tanggung  jawabnya  akan melakukan balas dendam membunuh pelaku yang selingkuh dengan istrinya (Siri, 2018).
Adapun mekanisme dalam menyelesaikan  delik  zina,  terdapat  dua macam,  yaitu:  (a)  Dinikahkan,  jika  zina dilakukan  oleh  laki-laki  dan  perempuan yang keduanya tidak terikat perkawinan; (b) Dengan  Carok  atau  dibunuh,  jika  zina dilakukan  oleh  laki-laki  dan  perempuan yang keduanya atau salah satunya khususnya  pada  wanita  terikat  dalam perkawinan.
Hal  di  atas  sebagaimana  dikemukakan oleh  Muniri  bahwa  terdapat  beberapa  kasus juga  di  Bangkalan  yang  berhubungan dengan  perbuatan  zina,  bahkan  beberapa  di antaranya  ada  yang  sudah  sampai  tahap mengandung, maka dalam budaya masyarakat  Bangkalan,    si  anak  yang  ada dalam  kandungan  tersebut  digugurkan  atas persetujuan  keluarga  dalam  hal  pihak  laki- laki  bukan  dianggap  oleh  keluarga  bukan orang  baik.  Namun,  jika  pihak  laki-lakinya kelihatan  sebagai  orang  baik-baik,  maka mereka  dinikahkan.    Reaksi  masyarakat terhadap perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki  dan  perempuan  yang  tidak  terikat dalam perkawinan, di sekitar lingkungannya biasanya  akan  menyerahkan  urusan  tersebut pada keluarga yang bersangkutan. Masyarakat  tidak  menuntut  apapun  atau membicarakan  perbuatan  zina  tersebut,  hal ini  karena  keyakinan  mereka  bahwa  apabila mereka  turut  campur  atau  membicarakan
seputar  kejadian  itu  maka  akan  terjadi „ karma / tulah / kecca „  terhadap  mereka,  di mana apabila mereka membicarakan hal-hal negatif  seputar  keluarga  orang  lain  ,  maka hal tersebut juga akan terjadi kepada mereka (Siri, 2018).
Menurut  Mohammad  Siri  bahwa  reaksi masyarakat  terhadap zina biasa adalah tidak peduli  ketika  mengetahui  bahwa  pelaku bukanlah  keluarga  mereka  dan  terkadang bisa  saja  dinikahkan.  Pada  beberapa  kasus perzinahan  biasa  yang  dilakukan  orang Madura  diberi  respon  oleh  pihak  kepolisian apabila  dilaporkan  (Siri,  2018).  Sedangkan Abdul  Rahman  dari  Desa  Burnei  Lengkep berpendapat bahwa pendekatan untuk menyelesaikan  perbuatan  zina  lebih  bersifat kekeluargaan  dan  persuasif  bagi  ukuran masyarakat Desa Burnei Lengkep,
Bangkalan.  Ini  dalam  hal  zina  dilakukan oleh  orang-orang  yang  sama-sama  lajang, melalui musyawarah apakah akan dinikahkan  atau  tidak.  Namun  jika  pelaku zina  sama-sama  terikat  dalam  perkawinan biasanya  pihak  suami  dari  wanita  yang berzina  tidak  mau  melakukan  musyawarah, tapi diselesaikan melalui carok (A. Rahman, 2018).
Budaya  masyarakat  Bangkalan  Madura dalam  menyelesaikan  perbuatan  zina  yang dilakukan oleh seorang istri dengan laki-laki lain  demi  mempertahankan  harga  diri  pihak keluarga  suami.  Hal  ini  sebagaimana pendapat  Muniri  bahwa  Dalam  budaya masyarakat  Madura  paling  sering  terjadi carok kalau salah satu dari pasangan pelaku zina  terlibat  perkawinan  ,  terutama  apabila pihak  perempuan  memiliki  suami.  Budaya carok ini masih  sering terjadi  di  masyarakat Madura oleh karena masalah zina ini  marak terjadi  di  daerah  Bangkalan.  Carok  ini terjadi  oleh  karena  prinsip  orang  Madura yang mengutamakan harga diri dalam setiap permasalahan  yang  terjadi  di  lingkup mereka (Muniri, 2018).
Menurut  Latif  Wiyata  kata  carok berasal dari bahasa Madura yang mempunyai arti “bertarung dengan kehormatan”,  pengertian  carok  berkembang yaitu  sebagai  suatu  perbuatan  atau  upaya
pembunuhan  seringkali  pula  perbuatan penganiayaan  berat  yang  dilakukan  dengan menggunakan  celurit  oleh  seorang  laki-laki terhadap  laki-laki  lain  yang  dianggap  telah melakukan  pelecehan  terhadap  harga  diri (baik secara individu sebagai suami maupun secara  kolektif  yang  mencakup  kerabat  atau keluarga) terutama berkaitan dengan masalah kehormatan istri, sehingga membuatnya malu (Wiyata, 2003).
Dalam  menyelesaikan  perbuatan  zina terjadinya carok tidak bisa dihindari, karena perbuatan  pelaku  zina  dianggap  sebagai alengka  pager atau alencak  pager yang memiliki  arti  melangkahi  pagar  atau melampaui  batas    sehingga  tidak  bisa dimaafkan.  Bahkan  jika  terjadi  pertarungan dan salah satu pelaku carok sudah luka-luka dan sekaratal maut maka tidak boleh seorang pun  menolongnya,  atau  jika  pelaku  carok sudah kalah maka teman pelaku menggantikan  posisinya  untuk  bertarung sampai  lawannya  tewas.  Dalam  menyikapi masalah carok ini sekarang masyarakat yang sudah  melakukan  zina  kerap  sadar  akibat atas  apa  yang  dilakukannya  sehingga  dalam beberapa  kasus  kerap  si  pelaku  meminta tolong    paranormal  sekitar  agar  „menutup‟ pandangan  lawan  secara  gaib  sehingga lawan tidak dapat melihat rumahnya. Namun demikian  pertolongan  gaib  ini  tidak  akan mempan  bagi  pelaku  zina  (S.  Rahman, 2018).
Suatu  pembunuhan  dikatakan  sebagai carok jika dilakukan untuk mempertahankan harga diri seorang suami terhadap perbuatan istri  yang  berzina,  yang  dilakukan  dengan pertarungan  satu  lawan  satu  dengan  ksatria dengan  menggunakan  celurit  atau  senjata tajam.  Ciri  khas  carok  adalah  aktivitas menghilangkan  nyawa  orang  lain  dengan menggunakan senjata tajam (Fuad, n.d.). Hal ini  dikemukakan  pula  oleh  seorang  tokoh masyarakat  Madura  Abdul  Rahman  bahwa Carok  merupakan  bahasa  Madura  yang memiliki  arti  „tengkar‟,  yang  harus dilakukan  dengan  menggunakan  celurit, karena  celurit  ini  adalah  ciri  khas  senjata utama  yang  dipakai  oleh  orang  Madura, yang diyakini sejak zaman dahulu. Di mana
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.4, Oktober2019, Halaman 366-375
dalam  sejarahnya  carok  pertama  kali dilakukan    oleh  Sakeera  yang  orang  Tanah Merah
Bangkalan yang membunuh keponakannya  setelah bercinta dengan isteri mudanya dengan celurit (A. Rahman, 2018).
Selanjutnya  dikatakan  oleh  Abdul Rahman  bahwa  celurit  yang  digunakan untuk  melakukan  carok  pada  generasi pendahulu  bukanlah  celurit  biasa,  karena haruss  diritualkan  terlebih  dahulu  untuk memperoleh  kekuatan  yang  sifatnya ghoib guna  membuat  si  pemakai  clurit  lebih bertambah  keberaniannya  dan  bahkan  bisa sampai  mengarah  ke  ilmu  kebal.  Oleh karena  itulah  mulai  dirasakan  pergeseran nilai  dari  perbuatan  carok  ini  di  mana  para petarung  yang  masa  kini  tidak  lagi menggunakan  celurit  sebagai  senjata  untuk melakukan  carok,  sementara  apabila  suatu pertarungan  yang  dianggap  carok,  apabila tidak  memakai  celurit  bukanlah  dinamakan sebagai carok (A. Rahman, 2018).
Syaiful  Rahman  mengatakan  bahwa celurit  dan  segala  bentuk  senjata  tajam lainnya adalah  hal  yang sudah biasa dibawa oleh  orang  Madura  disebabkan  masyarakat kerap  berjaga-jaga  atas  apapun  yang  terjadi di  daerah  yang  tempatnya  ada  acara  (S. Rahman, 2018).
Dalam perkembangannya carok dilakukan bukan hanya untuk menyelesaikan perkara  zina  saja,  akan  tetapi  juga  perkara- perkara  lainnya  seperti  perebutan  tanah warisan,  masalah  pekerjaan,  dan  masalah lainnya yang berkaitan dengan penghasilan.Sedangkan motivasi untuk melakukan  carok  terdiri  atas:  adanya perselingkuhan  atau  zina,  melindungi  harga diri dan martabat keluarga, serta pembalasan dendam (Muniri, 2018).
Dalam  menyelesaikan  perbuatan  zina peranan  kyai  dan  kepala  desa  tidak signifikan  dalam  hal  zina  dilakukan  oleh laki-laki  dan  perempuan  yang  kedua  atau salah satunya telah terikat dalam perkawinan.  Di  mana  seorang  kyai  akan menolak  permintaan  pelaku  zina  untuk didamaikan  dengan  suami  dari  istri  yang berzina, hal  ini mengingat delik zina adalah dosa  besar  menurut  Islam,  dan  hukuman
secara Islam dilakukan dengan rajam sampai tewas.    Namun  jika  perbuatan  zina dilakukan  oleh  laki-laki  dan  perempuan yang keduanya tidak terikat dalam perkawinan,  maka  peran  kepala  desa  untuk menyelesaikan  secara  damai  seringkali dilakukan.

## D.   Simpulan dan Saran
Budaya  masyarakat  madura  didominasi oleh nilai-nilai budaya islam, yang membentuk  karakter  khas  dalam  kehidupan pergaulan masyarakatnya. Masyarakat Bangkalan  -  Madura  sangat  tidak  menyukai pergaulan  bebas  yang  berujung  pada persetubuhan  yang  dilakukan  berdasarkan kehendak yang sama atau suka sama suka, di mana  perbuatan  tersebut  dinilai  sebagai perbuatan zina yang unsur-unsur substansialnya  adalah  adanya  persetubuhan antara  laki-laki  dan  perempuan,  dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang keduanya atau salah satunya terikat dalam perkawinan sah,  dan  persetubuhan  yang  dilakukan  oleh laki-laki  dan  perempuan  yang  keduanya tidak  terikat  dalam  perkawinan  atau  salah satunya tidak terikat dalam perkawinan sah.
Mekanisme penyelesaian perbuatan zina pada  masyarakat  Bangkalan  -  Madura, tergantung pada status pelaku perbuatan zina tersebut. Dalam hal pelaku zina adalah laki- laki  dan  perempuan  yang  keduanya  tidak terikat  perkawinan  sah,  maka  dengan bantuan  Kades  atau  Kyai  atau  melalui musyawarah keluarga keduanya dinikahkan. Sementara  itu  jika  pelaku  zina  adalah  laki- laki  dan  perempuan  yang  keduanya  atau salah satunya terikat dalam perkawinan sah, maka  penyelesaian  dilakukan  melalui  carok yaitu  pembunuhan  dengan  alasan  untuk mempertahankan  martabat  dan  harga  diri keluarga.
Saran  yang  penulis  sampaikan  adalah perlunya  sosialisasi  keagamaan  tentang perbuatan  zina,  larangan,  dan  akibat  serta kewajiban  suami  dan  istri  dalam  rumah tangga.  Dalam  mengatasi  penyelesaian perbuatan zina dengan carok yang dijadikan kebiasaan  turun  temurun  pada  masyarakat Bangkalan  -  Madura,  negara  harus  hadir
dengan perbuatan pencegahan berupa sosialisasi
penyelesaian damai, meningkatkan pendidikan masyarakat Bangkalan  -  Madura,  serta  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  Bangkalan  - Madura.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  M.  (2010).  Akomodasi  Nilai-Nilai Budaya  Masyarakat  Madura  Mengenai Penyelesaian  Carok  Dalam  Hukum Pidana. JURNAL  HUKUM , 17 (1),  85  – 102.
Ancel, M. (1965). Social Defence A Modern
Approach to Criminal Problems . Cambridge: Cambridge
University Press. Fuad,  A.  D.  (n.d.).  Kategori  dan  Ekspresi Linguistik Dalam Carok Pada Masyarakat  Madura. Jurnal  Pendidikan Dan Sains .
Garland, D. (1990). Punishment and Modern Society  A  study  in  Social  Theory . Chicago: Chicago University Press.
Hidayat,  A.  R.  (2003).  Refleksi  Metafisis Atas  Makna  Substantif  Carok  dalam Budaya Madura. Jurnal Filsafat , 13 (3).
Jufri,  M.  (2017).  NILAI  KEADILAN DALAM  BUDAYA  CAROK. Jurnal YUSTITIA , 18 (1).
Lamintang,  P.  A.  F. ;  T.  L.  (2009). Delik-
Delik  Khusus  Kejahatan  Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma
Kepatutan . Jakarta: Sinar Grafika.
Masuk  Islam.com.  (2013).  Pengertian  Zina, Macam-Macam  Zina,  Hukum  Zina, Dampak  Zina,  Hukuman  Bagi  Pezina, dll. (Lengkap Dengan Dalilnya).
Retrieved  from  https://www.masuk- islam.com/pengertian-zina-dan- hukuman-bagi-pezina-lengkap-dengan- dalilnya.html
Muniri,  U.  (2018). Wawancara  Tokoh Agama Bangkalan . Madura.
Rahman,  A.  (2018). Wawancara  Abdul Rahman,  Warga  Desa  Burnei  Langkap, Bangkalan . Madura.
Rahman,  S.  (2018). Wawancara  dengan
Syaiful  Rahman  ,  Warga  Desa  Cukong Kecamatan Labang, Bangkalan . Madura.
Ridwan,  A.  (2009).  Sistem  Prevensi  School Violence  di  Madura  Berbasis  Galtung Conflict Triangle. Islamica Jurnal Studi Keislaman , 3 (2).
Siri,  M.  (2018). Wawancara  Tokoh  Belater Desa Socah, Bangkalan . Madura.
Sudiyat, I. (1981). Hukum Adat Sketsa Asas .
Yogyakarta: Liberti.
Wiyata,  L.  (2003). Madura  Yang  Patuh? Kajian  Antropologi  Mengenai  Budaya Madura . Jakarta: CERIC - FISIP UI.