DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i2 Received: 18 Januari 2024, Revised: 22 Februari 2024, Publish: 17 Maret 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan  Pendidikan Inklusif di SMP Negeri Kota Sangatta dan Solusi untuk Mengatasinya
Khairunnisa Fitrah Umi Kaltsum 1* , Warman 2 , Laili Komariyah 3
1 Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, khairunnisakaltsum73@guru.smp.belajar.id 2 Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, Warman@fkip.unmul.ac.id 3 Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, laili.komariyah@fkip.unmul.ac.id
* Corresponding Author: Khairunnisa Fitrah Umi Kaltsum
Abstract: Inclusive  education  policy  is  a  regulation  set  by  the  government  regarding  an education  system  that  includes  students  with  special  needs  to  study  together  with  regular students  in  public  schools.  This  research  aims  to  determine  the  inhibiting  factors  in implementing  inclusive  education  policies  at  Sangatta  City  State  Middle  Schools.  This research used a qualitative approach, which was carried out at SMP Negeri 1 Sangatta Utara, SMP Negeri 2 Sangatta Utara and SMP Negeri 1 Sangatta Selatan. Data collection techniques use  interviews,  observation  and  documentation.  The  results  of  the  research  found  that  the inhibiting  factors  in  implementing  inclusive  education  policies  at  Sangatta  City  Public Middle  Schools  were  the  unavailability  of  Special  Assistant  Teachers  (GPK),  the  lack  of accessible  infrastructure,  the  unavailability  of  quotas  for  Students  with  Special  Needs (PDBK).  The  solution  to  overcome  these  inhibiting  factors  is  with  the  support  of  the government  and  school  principals  to:  1)  provide  GPK  formation  in  recruiting  state  civil servants according to needs, 2) prepare a budget sourced from regional expenditure revenues, 3)  set  special  quotas  for  crew  members  and  carry  out  socialization  to  the  community  to provide it.
Keyword : Education Policy, Inclusive Education, Students with Special Needs.
Abstrak: Kebijakan  pendidikan  inklusif  adalah  suatu  peraturan  yang  ditetapkan  oleh pemerintah  tentang  sistem  pendidikan  yang  mengikutserakan  peserta  didik  berkebutuhan khusus  untuk  belajar  bersama  dengan  siswa  reguler  pada  sekolah  umum. Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  kebijakan  pendidikan inklusif  di  SMP  Negeri  Kota  Sangatta.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif, yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Sangatta Utara, SMP Negeri 2 Sangatta Utara dan SMP Negeri  1  Sangatta  Selatan.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara,  observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijkan  pendidikan  inklusif  di  SMP  Negeri  Kota  Sangatta  adalah  tidak  tersedianya  Guru Pendamping Khusus (GPK), tidak terpenuhinya sarana prasaraana yang accessible  tidak dan tidak  ada  penetapan  kuota  bagi  Peserta  Didik  Berkebutuhan  Khusus  (PDBK).  Solusi  untuk mengatasi faktor penghambat tersebut adalah dengan dukungan pihak pemerintah dan kepala
sekolah untuk: 1) menyediakan formasi GPK dalam penerimaan aparatur sipil negara sesuai kebutuhan,  2)  menyiapkan  anggaran  yang  bersumber  dari  pendapatan  belanja  daerah,  3) menetapkan  kuota  khusus  bagi  PDBK  dan  melakukan  sosialisasi  pada  masyarakat  untuk pemenuhan nya.
Kata  Kunci: Kebijakan  Pendidikan,  Pendidikan  Inklusif,  Peserta  Didik  Berkebutuhan Khusus (PDBK)

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 pasal 5 ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap warga  negara  mempunyai  hak  yang  sama  untuk  memperoleh  pendidikan  berkualitas. Kebijakan  ini  menjadi  patokan  bagi  lembaga  pendidikan  untuk  memberikan  layanan pendidikan secara tidak diskriminatif dan berkeadilan. Mencetak manusia yang unggul adalah amanat  konstitusi  untuk  semua  anak  Indonesia  walaupun  dengan  latar  belakang  sosial  yang berbeda seperti; agama, etnis, ras, ekonomi, perbedaan kemampuan (disabilitas), dan lainnya (Ibda  &  Wijanarko,  2023).  UNESCO  melalui  konferensi  Salamanca  1994  menghasilkan pernyataan  Education  for  all  dengan  mencanangkan  pendidikan  adalah  hak  untuk  seluruh masyarakat dunia tanpa memandang fisik, ras dan latar belakang yang ditujukan bagi seluruh penyelenggara pendidikan di dunia (Agustina & T Rahaju, 2021).
Pendidikan  inklusif  adalah  hak  asasi  manusia  atas  pendidikan  sehingga  setiap  anak berhak  memperoleh  pendidikan  tanpa  diskriminasi  kecacatan,  etnis,  agama,  bahasa,  jenis kelamin, kemampuan dan lainnya (Adzani, 2022). Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan  yang  mengikutsertakan  Peserta  Didik  Berkebutuhan  Khusus  (PDBK)  untuk belajar  bersama  dengan  teman  seusia  nya  di  sekolah  reguler  yang  terdekat  dengan  tempat tinggalnya.  Sebagai  wujud  besarnya  perhatian  pemerintah  untuk  mempercepat penyelenggaraan  pendidikan  inklusif,  Menteri  Pendidikan  Nasional  mengeluarkan Permendiknas  No.70  Tahun  2009  tentang  pendidikan  inklusif  bagi  peserta  didik  yang memiliki  kelainan  dan  memiliki  potensi  kecerdasan  dan/atau  bakat  istimewa.  Permendiknas No.  70  Tahun  2009  tersebut  selanjutnya  oleh  Pemerintah  Daerah  dipergunakan  sebagai rujukan  dalam  penetapan  kebijakan  implementasi  pendidikan  inklusif  di  Wilayah  kerja masing-masing (Direktorat PPK-LK, 2011).
Meskipun kebijaksanaan pendidikan inklusif telah berjalan 15 tahun hingga tahun 2024 ini,  namun  dibalik  banyaknya  harapan  akan  dampak  positifnya  yaitu  memberikan  hak pendidikan  tanpa  diskriminasi  terhadap  PDBK  namun  berdasarkan  analisis  menggunakan teori  William  N.  Dunn,  Kota  Surabaya  yang  merupakan  peraih  inklusif  award  2014  masih memiliki  berbagai  kendala  berupa  GPK  (Guru  Pendamping  Khusus),  aksesibilitas  dan anggaran yang belum terpenuhi dalam menjalankan kebijakan pendidikan inklusif (Agustina & T Rahaju, 2021).
Melalui pernyataan  yang disampaikan oleh Wakil Bupati Kutim  seperti  yang di  lansir dari mediakaltim. com yang di publish pada tanggal 20 November 2022 menegaskan bahwa setiap sekolah di Kutim termasuk kota Sangatta berdasarkan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009  tidak  boleh  lagi  menolak  PDBK  maka  akan  terdapat  banyak  sekolah  di  Kutai  Timur yang  harus  menyelenggarakan  pendidikan  inklusif  akibatnya  akan  terdapat  sekolah  yang belum melakukan persiapan secara matang sehingga kebutuhan dan aksesibilitas PDBK tidak terpenuhi. Hal ini sesuai dengan hasil observasi dan wawancara peneliti pada guru bimbingan konseling  pada  tahun  ajaran  ini  bahwa  di  SMPN  1  Sangatta  Utara  menangani  7  PDBK, SMPN  2  Sangatta  Utara  menangani  4  PDBK  dan  SMPN  1  Sangatta  Selatan  menangani  2 PDBK  pada  sekolah  tersebut  tanpa  adanya  Guru  Pendamping  Khusus  (GPK),  sehingga peranan ini ditangani langsung oleh satu orang guru Bimbingan Konseling (BK).
Dalam  penyelenggaraan  pendidikan  inklusif  banyak  hal  yang  harus  diperhatikan  dan dimodifikasi demi memenuhi  akomodasi  yang dibutuhkan  PDBK.  Hal tersebut  menyangkut legalitas  sekolah  penyelenggara  inklusif,  modifikasi  acuan  kurikulum,  modifikasi  proses pembelajaran  dan  pengelolaan  kelas  inklusif,  serta  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  yang aksesibilitas bagi anak berkebutuhan khusus (Firnadi et al., 2022).
Berdasarkan  fenomena  di  atas,  diketahui  bahwa  penyelenggaraan  pendidikan  inklusif merupakan  sebuah  kebijakan  yang  digulirkan  untuk  menghilangkan  diskriminasi  di  dalam bidang  pendidikan  dalam  rangka  mewujudkan  konsep education  for  all .  Namun  pada pelaksanaannya  masih  banyak  hal  yang  perlu  diperbaiki.  Permasalahan  yang  ada  pada pelaksanaan  pendidikan  inklusif  di  atas  membuat  peneliti  merasa  perlu  untuk  melakukan penelitian  untuk  mengetahui  hambatan  dalam  pelaksanaan  kebijakan  pendidikan  inklusif pada SMP Negeri di Kota Sangatta dan memberikan solusi untuk mengatasinya.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  dengan  mendeskripsikan  data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  dalam  penelitian  berasal  dari  hasil  wawancara sedangkan  data  skunder    berasal  dari  obsevasi  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  pada penelitian ini mengikuti teknik Miles dan Huberman yaitu pengumpulan, reduksi, penyajian dan  penarikan  kesimpulan.  Untuk  memperoleh  data  yang  valid,  reliabel  dan  transparan  di lakukan  uji  keabsahan  data  menggunakan  metode  triagulasi  yaitu  dengan  menggabungkan data dari berbagai teknik dan berbagai sumber pada penelitian. Penelitian ini di  mulai sejak Desember  2023  hingga  Februari  2024  pada  tiga  sekolah  di  Kota  Sangatta  yaitu:  1)  SMP Negeri 1 Sangatta Utara dengan jumlah kunjungan 10 kali, 2) SMP Negeri 2 Sangatta Utara dengan  jumlah  kunjungan  7  kali,  3)  SMP  Negeri  1  Sangatta  Selatan  dengan  jumlah kunjungan 5 kali. Sebaran informan dalam penelitian ini terdiri atas; 3 kepala sekolah, 3 waka kurikulum, 4 guru BK, 8 guru mata pelajaran, 3 Peserta didik berkebutuhan khusus, 2 peserta didik reguler. Total informan dalam penelitian ini berjumlah 23 orang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum mengetahui hambatan dari pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di Kota Sangatta, dibawah ini peneliti paparkan ringkasan hasil wawancara  di lapangan berdasarkan indikator  keterlaksanaan  kebijakan  pendidikan  inklusif  yang  diadaptasi  dari  Permendikanas RI  No.  70  Tahun  2009  Tentang  Pendidikan  tentang  Pendidikan  Inklusif  Bagi  Peserta  Didik Yang  Memiliki  Potensi  Kecerdasan  Dan/Atau  Bakat  Istimewa  dan  Pergub  Kaltim  No.  17 tahun  2023  tentang  Standarisasi  Penyelenggaraan  Pendidikan  Inklusif  pada  Pendidikan Menengah.
Tabel 1. Ringkasan Hasil Wawancara No Indikator Kebijakan Pendidikan Inklusif Pelaksanaan di Lapangan 1 PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tanpa diskriminasi bagi PDBK. Di  SMP  Negeri  1  Sangatta  Utara  terdapat  siswa  PDBK  yang  ditolak  saat PPDB  karena memiliki IQ di  bawah standar yang ditetapkan oleh sekolah.
Dari hasil wawancara dari semua sekolah menyatakan tidak dapat menerima semua jenis PDBK karena keterbatasan sumber daya namun di SMP Negeri 2  Sangatta  Utara  dan  SMP  Negeri  1  Sangatta  Selatan  saat  pemberlakukan SPPI menerangkan bahwa saat PPDB tidak ada PDBK yang ditolak karena selama ini yang mendaftar masih jenis kategori ringan 2 Tersedianya kuota saat PPDB bagi PDBK. Semua  sekolah  tidak  menetapkan  kuota  khusus  bagi  PDBK  sebelum  atau pun saat PPDB sehingga tidak ada target untuk pemenuhan alokasi 2 kursi untuk PDBK di setiap rombongan belajar 3 Kepala sekolah menunjuk koordinator Semua sekolah baru pada tahap penunjukan koordinator pendidikan inklusif secara  lisan,  namun  saat  wawancara  dilakukan  Kepala  Sekolah
No Indikator Kebijakan Pendidikan Inklusif Pelaksanaan di Lapangan SPPI (Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif). berkomitmen untuk segera mengeluarkan SK penunjukan koordinator SPPI 4 Tersedianya anggaran khusus bagi pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah. Semua  sekolah  mengakui  tidak  menyiapkan  anggaran  khusus  bagi  PDBK, anggaran  yang  diberikan  bersifat  insidental  jika  terdapat  lomba  inklusif yang akan diikuti atau diadakan 5 Tersedianya sarana dan prasarana yang assessable bagi PDBK Semua  sekolah  mengeluhkan  tidak  terpenuhi  nya  sarana  dan  prasarana terutama  ruang  khusus  untuk  memberikan  program  khusus  bagi  siswa PDBK. Sarana yang terpenuhi sebatas untuk siswa reguler 6 Terdapat pelatihan yang berhubungan pendidikan inklusif. Pelatihan  berkaitan  Pendidikan  Inklusif  yang  di  berikan  oleh  Dinas Pendidikan hanya diwakilkan oleh 1 atau 2 orang guru untuk setiap sekolah dan  diakui  oleh  1  atau  2  guru  yang  mengikuti  pelatihan  tersebut  dinilai masih  kurang  sehingga  tidak  dapat  memberikan  diseminasi  kepada sekolahnya,  apalagi  guru  yang  tidak  pernah  mengikuti  pelatihan sebelumnya. 7 Keberadaan GPK (Guru Pendamping Khusus) Semua  sekolah  tidak  memiliki  GPK,  kecuali  di  SMP  Negeri  1  Sangatta Utara  Koordinator  Inklusif  merangkap  peran  sebagai  GPK  namun  peran pengganti  ini  dikonfirmasi  masih  belum  mampu  memenuhi  6  fungsi  dari GPK 8 Dilaksanakannya Identifikasi dan Asesmen untuk PDBK Semua  sekolah  telah  melakukan  identifikasi  dan  assessment  untuk  PDBK dengan disabilitas intelektual melalui lembaga terkait. 9 Dilakukannya modifikasi dan duplikasi untuk menyesuaikan kurikulum bagi PDBK Semua  sekolah  belum  memanfaatkan  hasil  identifikasi  dan  asesmen  yang dikeluarkan  lembaga  untuk  melakukan  modifikasi  dan  duplikasi  untuk melakukan  penyesuaian  kurikulum,  materi  dan  kegiatan  belajar.  Kegiatan belajar yang dilakukan di kelas hanya terfokus bagi siswa reguler 10 Terdapat pelayanan khusus bagi PDBK Hanya  SMP  Negeri  1  Sangatta  Utara  yang  sudah  memberikan  layanan khusus  bagi  PDBK  setiap  hari  Jum  ‘at.  Sedangkan  sekolah  lain  belum memberikan  program  layanan  khusus  kepada  PDBK  namun  berkomitmen untuk segera melaksanakannya. 11 Persetujuan guru dengan keberadaan semua jenis disabilitas PDBK di SMP Negeri Semua  sekolah  untuk  masa  ini  tidak  setuju  dengan  keberadaan  PDBK  di SMP  Negeri,  namun  jika  sarana  prasarana  dan  GPK  tersedia  semua  guru setuju untuk menempatkan seluruh jenis PDBK di SMP Negeri 12 Dukungan guru untuk memberikan rasa percaya diri kepada PDBK Semua guru di semua sekolah berusaha untuk memberikan rasa percaya diri kepada PDBK 13 Guru mampu memahami dampak positif PDBK di SMP Negeri Semua guru di semua sekolah memahami dampak positif PDBK di SMP N yaitu  menumbuhkan  rasa  syukur  dan  menumbuhkan  sikap  toleransi  yang kemudian sikap itu di transformasikan kepada siswa reguler 14 Siswa reguler tidak melakukan tindakan perundungan terhadap PDBK Semua  siswa  di  semua  sekolah  ter  konfirmasi  tidak  pernah  melakukan tindakan  perundungan  kepada  siswa  PDBK  hal  ini  karena  siswa  reguler memahami  adanya  status  PDBK  di  sekolah  yang  memang  diberikan perlakukan  khusus  oleh  guru  untuk  dijaga  dan  dilindungi.  Perundungan yang sering terjadi justru antar siswa reguler itu sendiri.
No Indikator Kebijakan Pendidikan Inklusif Pelaksanaan di Lapangan 15 Siswa reguler mampu berinteraksi dengan PDBK Berdasarkan hasil observasi di SMP Negeri 1 Sangatta Utara, siswa  PDBK lebih  sering  berinteraksi  dengan  sesama  siswa  PDBK  saat  jam  istirahat, namun  sebaliknya  di  SMP  Negeri  2  Sangatta  Utara  dan  SMP  Negeri  1 Sangatta  Selatan  siswa  PDBK  mampu  berinteraksi  dengan  baik  dengan siswa reguler
Sumber: Data Primer 2024
Adapun  hasil  observasi  dari  pelaksanan  kebijakan  pendidikan  inklusif  di  Kota Sangatta di jabarkan pada tabel di bawah ini:
Tabel 2. Hasil Observasi No Aspek yang diamati Hasil Pengamatan SMPN 1 Sangatta Utara SMPN 2 Sangatta Utara SMPN 1 Sangatta Selatan 1 Jumlah PDBK di sekolah 7  (1  siswa  autis,  6 siswa border line) 4 siswa border line 2 siswa tuna daksa 2 Keragaman  jenis  PDBK  di sekolah Hanya terdapat 2 jenis PDBK yaitu siswa Autis dan siswa Borderline. Hanya terdapat 1 jenis PDBK yaitu borderline. Hanya terdapat 1 jenis PDBK yaitu disabilitas fisik. 3 Jumlah  PDBK  yang  terdapat dalam setiap rombongan belajar Terdapat 1 siswa PDBK di setiap kelas dan terdapat kelas yang tidak terdapat PDBK. Terdapat 1 siswa PDBK di setiap kelas dan terdapat kelas yang tidak terdapat PDBK. Terdapat 1 siswa PDBK di setiap kelas dan terdapat kelas yang tidak terdapat PDBK. 4 Dokumen  SK  koordinator SPPI Tidak terdapat SK. Tidak terdapat SK. Tidak terdapat SK. 5 Dokumen program kerja SPPI  Terdapat dokumen. Tidak tersedia. Tidak tersedia. 6 Tersedianya sarana dan prasarana yang accessible bagi PDBK Tidak tersedia, Saran  dan  prasarana seperti pada umumnya bagi siswa reguler. Tidak tersedia, Saran  dan  prasarana seperti pada umumnya bagi siswa reguler. Tidak tersedia, Saran  dan  prasarana seperti pada umumnya bagi siswa reguler. 7 Dokumen  identifikasi  dan asesmen bagi PDBK Terdapat  identifikasi siswa PDBK Terdapat  identifikasi siswa PDBK Tidak terdapat 8 Kegiatan  belajar  mengajar  di kelas PDBK menerima materi  belajar  yang sama  dengan  anak normal lainnya. Tidak ada strategi khusus dalam mengajar PDBK. PDBK menerima materi  belajar  yang sama  dengan  anak normal lainnya. Tidak ada strategi khusus dalam mengajar PDBK. PDBK menerima materi  belajar  yang sama  dengan  anak normal lainnya. Tidak ada strategi khusus dalam mengajar PDBK. 9 Kehadiran  GPK  di  kelas untuk melakukan pendampingan bagi PDBK Tidak tersedia. Tidak tersedia. Tidak tersedia. 10 Dokumen  RPP  yang  telah dimodifikasi  sesuai  dengan kebutuhan PDBK Tidak tersedia. Tidak tersedia. Tidak tersedia. 11 Kegiatan  layanan  program khusus  bagi  PDBK  sesuai dengan  kebutuhan,  minat  dan bakatnya. Terdapat layanan khusus yang dilakukan  secara  rutin sepekan sekali di dampingi oleh Koordinator SPPI. Layanan khusus dilakukan secara fleksibel. Tidak terdapat layanan khusus karena PDBK di anggap tidak memerlukan layanan tersebut. 12 Interaksi PDBK dan guru saat jam  pelajaran  dan  diluar  jam pelajaran. Terdapat interaksi yang terjalin baik antara  guru  dan  siswa Terdapat interaksi yang terjalin baik antara  guru  dan  siswa Terdapat interaksi yang terjalin baik antara  guru  dan  siswa
No Aspek yang diamati Hasil Pengamatan SMPN 1 Sangatta Utara SMPN 2 Sangatta Utara SMPN 1 Sangatta Selatan PDBK tanpa ada diskriminasi justru cenderung mendapatkan perhatian  lebih  dari siswa  reguler  dalam hal dukungan moril. PDBK tanpa ada diskriminasi justru cenderung mendapatkan perhatian  lebih  dari siswa  reguler  dalam hal dukungan moril. PDBK tanpa ada diskriminasi justru cenderung mendapatkan perhatian  lebih  dari siswa  reguler  dalam hal dukungan moril. 13 Interaksi  PDBK  dan  siswa reguler saat jam pelajaran dan diluar jam pelajaran. Terdapat interaksi yang terjalin baik antara  siswa  reguler dan siswa PDBK. Terdapat interaksi yang terjalin baik antara  siswa  reguler dan siswa PDBK. Terdapat interaksi yang terjalin baik antara  siswa  reguler dan siswa PDBK.
Sumber: Data Sekunder, 2024
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  hambatan  yang  teridentifikasi  paling krusial  dalam  pelaksanaan  kebijakan  pendidikan  inklusif  adalah  tidak  tersedianya  tenaga pendidik yang berkompeten terutama GPK (Guru Pendamping Khusus), sarana prasana yang tidak accessible bagi  PDBK  dan  tidak  tersedianya  kuota  khusus  bagi  PDBK  saat  PPDB. Ketiga hambatan ini menyebabkan tidak semua PDBK mendapatkan kesempatan yang sama untuk  memperoleh  pendidikan  secara  inklusif  di  SMP  Negeri.  Alasan  tidak  tersedianya tenaga  pendidik  yang  berkompeten  dan  sarana  yang  memadai  akan  membenarkan  sekolah untuk  membuat  kriteria  khusus  bagi  PDBK  yang  akan  diterima  saat  PPDB.  Kemungkinan menakutkan  ketika  muncul  pemikiran,  jika  menerima  siswa  PDBK  dikhawatirkan  dapat mengurangi citra dan jumlah murid sehingga ini akan mengurangi fungsi dan hakikat sekolah sebenarnya.  Hakikat  sekolah  menurut  Wibowo  (2019)  adalah  sekolah  tidak  hanya  sebagai tempat belajar agar pandai secara keilmuan saja, tapi juga sebagai tempat untuk menanamkan sekaligus mengamalkan semangat humanism.

## Sumber: Pengolahan Data, 2024
Bagan 1. Hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Inklusif pada SMP Negeri di Kota Sangatta
Hambatan  ini  disebabkan  oleh  dua  faktor  yang  secara  langsung  dan  tidak  langsung saling  mempengaruhi  satu  dengan  lainnya  yaitu  dukungan  Pemerintah  Daerah  secara langsung  dan  tanggung  jawab  dari  kepala  sekolah  secara  tidak  langsung  yang  dipengaruhi oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan.
Tanggung  jawab  kepala sekolah dikatakan tidak  langsung  karena  tanggung  jawab  dan komitmen kepala sekolah terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif dapat terwujud jika  terdapat  dukungan  dari  Pemerintah  Daerah  berupa  anggaran  khusus  untuk  pelaksanaan nya. Dengan terpenuhinya anggaran maka kepala sekolah dapat mengadakan pelatihan secara langsung yang menyasar seluruh tenaga pendidik untuk  melakukan peningkatan kompetensi di  sekolah  masing-masing  atau  membayar  GPK.  Selain  itu  anggaran  tersebut  dapat dimanfaatkan  untuk  melengkapi  prasarana  yang accessible bagi  PDBK  seperti  rambu  jalan untuk tuna netra, jalan landai untuk disabilitas  tunadaksa, media gambar/lukis,  media sound dan sebagainya.  Hal ini senada dengan yang disampaikan Khotimah (2019) bahwa tidak bisa di  pungkiri  bahwa  dalam  pelaksanaan  pendidikan  inklusif  dibutuhkan  anggaran  yang  lebih besar  dibandingkan  sekolah  umum  lainnya  dikarenakan  kebutuhan  yang  dibutuhkan  lebih banyak  seperti  fee  yang  diberikan  kepada  GPK,  pembelian  media  pembelajaran  untuk berbagai jenis PDBK yang tidak hanya satu jenis.
Dukungan  Pemerintah  Daerah  dikatakan  berpengaruh  secara  langsung  terhadap penyebab  hambatan  ini  karena  Pemerintah  Daerah  secara  langsung  dapat  melakukan pelatihan  yang  bersifat  kontinu  dan  rutin  dan  lebih  bersifat  teknis  yang  menyasar  kepada seluruh  perwakilan  koordinator  dan  kepala  SPPI.  Dukungan  lainnya  adalah  dengan memberikan  sarana  kepada  SPPI  (Sekolah  Penyelenggara  Pendidikan  Inklusif)  berupa ruangan  khusus  untuk  pelaksanaan  layanan  khusus  bagi  PDBK,  dukungan  sarana  ini memerlukan  anggaran  yang  cukup  besar  hingga  dalam  penanganannya  secara  langsung dipegang  oleh  Pemerintah  Daerah  dalam  bentuk  proyek  pembangunan.  Tujuan  suatu organisasi  akan  dapat  tercapai  jika  seorang  pimpinan  mampu  memecahkan  berbagai hambatan menjadi peluang (Komariyah, 2022).
Kompetensi pendidik yang terdiri atas dua unsur yaitu guru dan GPK. Hambatan yang akan  muncul  ketika  guru  tidak  memiliki  kompetensi  yang  mencukupi  adalah  terjadinya kesenjangan  dalam  penyesuaian  kurikulum,  materi  dan  kegiatan  pembelajaran  di  kelas dengan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  dalam  kebijakan.  Hambatan  kompetensi  guru  dan hambatan  ketersediaan  sarana  prasarana  secara  bersama-sama  akan  menghambat  terpenuhi nya  akses  masuk  beberapa  jenis  disabilitas  untuk  menikmati  Pendidikan  Inklusif  di  SMP Negeri  sehingga  kuota  bagi  PDBK  pada  SPPI  tidak  akan  pernah  terpenuhi.  Hambatan  guru yang berkompetensi secara tidak langsung dipengaruhi oleh keberadaan GPK yang memiliki fungsi untuk pendampingan guru dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut bagi PDBK.
GPK memiliki peran penting dalam SPPI karena GPK mengemban fungsi yang sangat banyak.  Ketika GPK  tidak  tersedia  di  sekolah secara  otomatis  akan  terjadi hambatan dalam pelaksanaan  tugas-tugas  GPK  tersebut.  Tugas  GPK  yang  akan  terhambat  dengan ketidakhadiran  GPK  di  sekolah  diantaranya  adalah:  1)  melakukan  identifikasi  dan  asesmen peserta  didik  berkebutuhan  khusus.  2)  membantu  guru  reguler  dalam  perencanaan, pelaksanaan,  evaluasi  dan  tindak  lanjut  hasil  pembelajaran  bagi  peserta  didik  berkebutuhan khusus. 3) memberikan layanan program kebutuhan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus  sesuai  dengan  potensi,  hambatan  dan  kebutuhan  khususnya.  4)  membangun  sistem koordinasi,  kolaborasi,  dan  jejaring  kerja  dengan  tenaga  pendidik  dan  kependidikan,  antar lembaga,  orang  tua,  masyarakat  dan  pihak  terkait  tentang  layanan  pendidikan  bagi  peserta didik  berkebutuhan  khusus.    5)  melaksanakan  pembelajaran  khusus  di  ruang  sumber  dan  / atau  ruang  bimbingan  khusus  bagi  peserta  didik  berkebutuhan  khusus  yang  membutuhkan (Pergub Kaltim No. 17 Tahun 2023)
Hambatan dari tidak adanya GPK di sekolah dan sarana prasana yang tidak accessible secara  bersama-sama  akan  menghambat  hak  semua  jenis  PDBK  untuk  mendapatkan pendidikan  inklusif  di  SMP  Negeri.  Peran  GPK  tidak  dapat  dialih  perankan  kepada  guru karena tugas guru sendiri yang sudah terforsir untuk penangan siswa reguler yang berjumlah
banyak.  Hal  ini  sejalan  dengan  yang  disampaikan  oleh  Nur  Maghfiroh  (2022)  bahwa  tidak terdapatnya  GPK  membuat  penanganan  terhadap  PDBK  menjadi  kurang  maksimal  karena perbedaan  kebutuhan  siswa  yang  berbeda-beda  dan  memerlukan  penanganan  yang  berbeda ditambahkan bahwa beban guru semakin berat karena banyak orang tua tidak peduli dengan perkembangan anaknya.
Solusi  untuk  mengatasi  faktor-faktor  penghambat  akan  dibahas  lebih  ringkas  dalam bentuk bagan di bawah ini dan di runut dalam bentuk point-point.

## Sumber: Pengolahan Data, 2024
Bagan 2. Solusi Mengatasi Faktor Penghambat Pendidikan Inklusif pada SMP Negeri di Kota Sangatta
Solusi  yang  diberikan  menitik  beratkan  untuk  mengatasi  kesenjangan  yang  signifikan terjadi  dalam  pelaksanaan  pendidikan  yang  bermutu  sesuai  dengan  kebutuhan  dan kemampuan semua PDBK. Solusi yang di berikan adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah  daerah  harus  memberikan  dukungan  bagi  sekolah  berupa  penyediaan  GPK, Peningkatan  kompetensi,  bantuan  sarana  prasarana,  dan  memberikan  konsultasi  terkait pembelajaran dan penanganan bagi PDBK.
2. Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  perlu  menyediakan  informasi  dan  melakukan sosialisasi mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif kepada orang tua, Masyarakat, swasta, media, dan lembaga terkait.
3. Pemerintah daerah harus dapat menjamin perlindungan dan hak pemenuhan  PDBK saat PPDB.
4. Peserta didik yang merasa dirugikan haknya dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dapat menyampaikan pengaduan kepada Dinas Pendidikan.
5. Dinas  Pendidikan  perlu  bekerja  sama  dengan  pengawas  sekolah  untuk  memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif ini terlaksana dengan baik di lapangan hal  ini  senada  dengan  yang  disampaikan  Nurlaili  (2021)  bahwa  pengawas  sekolah
memegang  peranan  yang  sangat  penting  untuk  meningkatkan  dan  mengembangkan kompetensi kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan.
6. Kepala  sekolah  perlu  meningkatkan  tanggung  jawab  dan  komitmen  nya  sebagai pemegang  wewenang  atas  Kepala  SPPI  di  sekolah  yang  dipimpin  dengan  melakukan penunjukkan  koordinator  SPPI  melalui  SK  dan  mengalokasikan  anggaran  untuk kebutuhan siswa PDBK secara proporsional dalam anggaran dan belanja Sekolah sesuai hasil Identifikasi dan Asesmen PDBK.
7. Kepala sekolah perlu meningkatkan budaya kinerja yang kuat seperti yang disampaikan oleh  Haryaka  (2021)  bahwa  organisasi  yang  memiliki  budaya  yang  kuat  akan  mampu menghargai  pelanggannya  dan  terus  berupaya  menciptakan  berbagai  perubahan  yang berorientasi untuk melayani kebutuhan siswanya.
8. Untuk memenuhi hak bagi semua jenis PDBK memperoleh layanan pendidikan inklusif pada  SMP  Negeri  maka  keberadaan  GPK  dan  sarana  prasarana  yang accessible perlu terlebih dahulu disediakan.
9. Agar  setiap  SPPI  memiliki  acuan  dalam  pembuatan  program  pembelajaran  bagi  PDBK dan dijadikan portfolio  atau SK  sebagai  acuan layanan  PDBK  pada  jenjang selanjutnya maka  perlu  dilakukan  identifikasi  dan  asesmen  kepada  PDBK  yang  dilaksanakan  oleh sekolah, tenaga ahli.
10. Pembelajaran pendidikan Inklusif harus mempertimbangkan prinsip-prinsip Pembelajaran  yang  disesuaikan  dengan  karakteristik,  minat  serta  kebutuhan  belajar masing-masing  siswa,  sehingga  dalam  pelaksanaannya  guru  dapat  melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi.
11. Agar  penyesuaian  kurikulum,  materi  dan  kegiatan  pembelajaran  bagi  PDBK  dapat diwujudkan  melalui  eskalasi,  duplikasi,  modifikasi,  substitusi,  atau  omisi  yang dikembangkan  dengan  mempertimbangkan  kemampuan  dan  kebutuhan  PDBK  maka perlu tersedia guru yang berkompetensi dan GPK.
12. Untuk  memenuhi  ketersediaan  guru  yang  berkompeten  maka  Kepala  Sekolah  melalui anggaran  yang  diberikan  oleh  pemerintah  daerah  perlu  melakukan  pelatihan  berupa bimbingan  teknis  tentang  pendidikan  inklusif  yang  menyasar  kepada  seluruh  guru  di masing- masing SPPI tidak hanya kepada satu atau dua guru perwakilan saja.
13. Untuk meningkatkan kompetensi terkait pendidikan inklusif maka guru sebagai pengajar patutnya tidak boleh berhenti untuk belajar sehingga melalui prinsip tersebut guru dapat melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri melalui webinar atau seminar online, membaca  buku  secara  otodidak,  berdiskusi  dan  menjalin  kerja  sama  yang  baik  dengan koordinator SPPI dan guru BK.
14. Agar  berbagai  tugas  penting  dalam  pelaksanaan  pendidikan  inklusif  diantaranya:  1) tindakan  identifikasi  dan  asesmen,    2)  pendampingan  guru  dalam  melakukan perencanaan,  pelaksanaan,  evaluasi  dan  tindak  lanjut  hasil  pembelajaran,  3)  layanan program  kebutuhan  khusus  bagi  peserta  didik  berkebutuhan  khusus  sesuai  dengan potensi,  hambatan  dan  kebutuhan  khususnya,  4)  membangun  sistem  koordinasi, kolaborasi, dan jejaring kerja dengan tenaga pendidik dan kependidikan, antar lembaga, orang  tua,  masyarakat  dan  pihak  terkait  tentang  layanan  pendidikan  bagi  peserta  didik berkebutuhan  khusus,  5)  tersedianya  perangkat  administrasi  kesiswaan  dan  penyusunan laporan  kemajuan  hasil  belajar  PDBK  maka  kehadiran  GPK  sangat  dibutuhkan  di sekolah.
15. Untuk  memenuhi  ketersediaan  GPK  maka  perlu  adanya  penugasan  guru  Pendidikan Khusus yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah atau penerimaan aparatur sipil negara atau non  aparatur  sipil  negara  dan  GPK  berhak  mendapatkan  penghasilan  sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan.
16. Sarana dan prasarana yang accessible perlu disediakan secara bertahap dan kontinu oleh sekolah  dengan  dukungan  dari  pemerintah  daerah  untuk  mengembangkan  lingkungan fisik sekolah yang aksesibel dan aman bagi PDBK.
17. Untuk mengantisipasi pertanyaan masyarakat dan atau lembaga pengguna terkait dengan kekhususan  PDBK  karena  blangko  ijazah  PDBK  sama  dengan  siswa  reguler,  maka kepala  SPPI  seharusnya  menyediakan  Surat  Keterangan  bahwa  peserta  didik  tersebut merupakan PDBK dengan mencantumkan ragam hambatan sebagai keterangan tambahan dari  ijazah  dimaksud.    Kebijakan  mengenai  SK  PDBK  dari  sekolah  merupakan  bagian dari  standarisasi  kebijakan  pendidikan  inklusif  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  yang tertuang pada Pergub Kaltim No 17 Tahun 2023 hanya saja kondisi di lapangan dokumen tersebut belum ditemukan.
18. Agar terbangun psikososial sekolah yang ramah bagi peserta didik berkebutuhan khusus, maka  pengembangan  lingkungan  sekolah  perlu  dilakukan  dengan  memberikan  nasihat baik  kepada  siswa,  menunjukkan  keteladanan  sikap  ramah  kepada  siswa  dan  membuat kegiatan bersama yang melibatkan interaksi semua siswa tanpa terkecuali kepada PDBK.

## KESIMPULAN
Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif pada SMP untuk mencapai  tujuannya  adalah:  1)  tidak  adanya  guru  pendamping  khusus  di  sekolah,  2)  sarana prasana  yang  tidak accessible ,  dan  3)  tidak  ada  penetapan  kuota  bagi  siswa  PDBK  saat PPDB.
Solusi  yang  diberikan  untuk  mengatasi  faktor  penghambat  pelaksanaan  pendidikan inklusif adalah perlunya dukungan dan peranan pemerintah daerah dan kepala sekolah untuk: 1)  menyediakan  guru  pendamping  khusus  melalui  penugasan  guru  pendidikan  khusus  atau penerimaan  aparatur  sipil  negara,  2)  mengalokasikan  anggaran  khusus  secara  proporsional, dan  3)  menetapkan  kuota  khusus  bagi  PDBK  dan  melakukan  sosialisasi  pada  masyarakat untuk pemenuhan nya.

## REKOMENDASI DAN UCAPAN TERIMAKASIH
Penelitian  ini  memberikan  rekomendasi  kepada:  1)  pemerintah  selaku  pengelola pelaksanaan  kebijakan  pendidikan  inklusif  perlu  mempersiapkan  segala  sesuatunya  dengan betul-betul  matang  dari  segi  tenaga  pendidik,  kurikulum  yang  jelas,  pemenuhan  sarana prasarana  dan  anggaran  yang  jelas  sehingga  tidak  terjadi  suatu  mall  praktik  sekolah  yang tidak  mampu  melayani  kebutuhan  anak-anak  yang  sesuai  diharapkan  oleh  orang  tua.  2) Kepala  sekolah  perlu  meningkatkan  tanggung  jawab  dan  komitmen  nya  sebagai  pemegang wewenang  atas  Kepala  SPPI  di  sekolah  yang  dipimpin  dengan  melakukan  penunjukkan koordinator  SPPI  melalui  SK  dan  mengalokasikan  anggaran  untuk  kebutuhan  siswa  PDBK secara  proporsional  dalam  anggaran  dan  belanja  Sekolah  sesuai  hasil  Identifikasi  dan Asesmen  PDBK.  3)  Guru  perlu  melakukan  peningkatan  kualitas  kompetisi  dan  profesinya secara mandiri terkait pendidikan inklusif. 4) Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lanjutan  sasaran  lebih  luas  dengan  menyasar  dinas  pendidikan,  SLB  dan  masyarakat  terkait Pendidikan  Inklusif.  Melakukan  penelitian  kuantitatif  dengan  menggunakan  analisis  path untuk  menentukan  pengaruh  langsung  dan  tidak  langsung  dari  hambatan  -hambatan  dalam pelaksanaan pendidikan inklusif.
Peneliti  mengucapakan  syukur  Alhamdulillah  kehadirat  Allah  SWT  karena  berkat limpahan  rahmanya  sehingga  peneliti  dapat  meyelesaikan  penelitian  ini  dan  ucapan terimakasih kepada kedua orang tua saya (Bpk. H. Abu Fakih, S.dI dan Ibu Subaeda Hamal) yang  telah  memberikan  banyak  suport.  Kepada  suami  (Amiruddin  Mahbubi)  yang  telah banyak memberikan semangat. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Warman, M. Si dan Prof. Dr. Laili
Komariyah,  M.  Si  selaku  dosen  pembimbing  yang  telah  bersedia  meluangkan  waktu  dan pikirannya untuk membimbing saya sehingga artikel ini dapat di publish .

## REFERENSI
Agustina, R., & T Rahaju. (2021). Evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Surabaya. Ejournal.Unesa.Ac.Id , 4 . https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/39118 Direktorat PPK-LK. (2011). Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif .
Firnadi,  A.,  Hamzah,  S.,  &  Hadiwinarto,  H.  (2022).  Evaluasi  Penyelenggaran  Pendidikan Inklusif  dengan  Menggunakan  Model  CIPP  di  Sekolah  Dasar  Kota  Bengkulu. Annizom , 7 (3), 209–218. https://doi.org/10.29300/NZ.V7I3.8858 Haryaka, U. (2021). The Interaction Of Organizational Culture, Leadership Style The Head Of  School  And  Conflict   Management  On  The  Performance  Of  Secondary  School Teachers. International  Journal  of  Educational  Research  and  Social  Sciences (IJERSC) , 2 (3), 547–559. https://doi.org/10.51601/IJERSC.V2I3.84 Ibda  Ibda,  H.,  &  Wijanarko,  A.  (2023). Pendidikan  Inklusi  berbasis  GEDSI  (Gender
Equality, Disability and Social Inclusion) . https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=8eK_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1 8&dq=manfaat+pendidikan+inklusi&ots=f1qvEQV90A&sig=Is_P3Zjaz95vK3pDcnX kTg1_uQw
Khotimah, H. (2019). Analisis Kebijakan Permendiknas No.70 tahun 2009 Tentang Sekolah Inklusi.
Realita: Jurnal
Penelitian
Dan Kebudayaan Islam , 17 (2). https://doi.org/10.30762/REALITA.V17I2.1860
Komariyah,  L.  (2022).  Journal  of  Social  Studies  Education  Research  Contribution  of Transformational Leadership and Years of Leader Experience on the Effectiveness of Organization  Efficacy. Journal  of  Social  Studies  Education  Research , 2022 (13  (4)), 308–335. https://www.learntechlib.org/p/223008/.
Nur Maghfiroh, M., Septa Andika, D., Tyas Pratiwi, L., Nur Marcela, I., Faza Afifah, A., & Artikel,  R.  (2022).  Permasalahan Yang  Dihadapi  Dalam  Pelaksanaan Sekolah  Inklusi Di Indonesia.
E-Journal.Unmuhkupang.Ac.Id , 3 (2), 314–318. https://e- journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/jpdf/article/view/704
Nurlaili,  N.,  Warman,  W.,  &  Raolah,  R.  (2021).  Improvement  of  principals’  supervision competence  through  accompaniment  in  principal  working  groups. Cypriot  Journal  of Educational Sciences , 16 (4), 1704–1720. https://doi.org/10.18844/cjes.v16i4.6033 Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Timur  Nomor  17  Tahun  2023  Tentang  Standarisasi Penyelenggara  Pendidikan  Inklusif  Pada  Pendidikan  Menengah,  Provinsi  Kalimantan Timur (2023).
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa, Republik Indonesia (2009).
Sekolah  di  Kutim  Tak  Boleh  Tolak  ABK .  (2022,  November  20).  Mediakaltim.Com. https://mediakaltim.com/sekolah-di-kutim-tak-boleh-tolak-abk/
Wibowo,  A.,  &  Anisa,  N.  (2019). Problematika  pendidikan  inklusi  di  indonesia . https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/11174