## DEMOKRASI DALAM TEORI POLITIK ISLAM

## Zulhamdi
Mahasiswa Program Doktor Prodi Fiqh Modern UIN AR-RANIRY Banda Aceh Email: zoel_hamdi@yahoo.co.id ORCID: 0000-0003-3225-8842

## ABSTRAK
Negara demokrasi adalah negara yang menganut paham kedaulatan rakyat, Kekuasaan yang sesungguhnya adalah milik rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sedangkan politik Islam merupakan sistem pemerintahan yang sama sekali berbeda dengan sistem-sistem pemerintahan yang ada di dunia, baik dari  segi  asas  berdirinya,  pemikiran,  standar  dan  aspek  hukum  yang dipergunakan untuk melayani kepentingan masyarakat maupun dari aspek undang-undang  dasarnya,  ataupun  dari  aspek  bentuk  yang menggambarkan  wujud  negara  Islam, bentuk  pemerintahan  Islam  adalah pemerintahan khilafah, P enulis mencoba membahas tentang perbedaan dan persamaan  antara  demokrasi  dengan  teori  politik  Islam  sehingga  bisa memberikan  informasi  kepada  pembaca  terkait  dengan  demokrasi  dalam politik  Islam,  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif deskriptif, karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelaahan dokumen.  Deskriptif  dalam  arti  peneliti  berusaha  mendeskripsikan  secara sistematis dan akurat  terhadap  suatu  data-data  dan  dokumen  yang  ada, D emokrasi bisa sejalan dengan ajaran Islam, sebab prinsip-prinsip nilai yang dibawa  demokrasi,  yakni  nilai  egalitarianisme (almusâwah) ,  kebebasan (al- hurriyah) dan pluralisme (ta`addudiyah) , tidak bertentangan dengan prinsip- prinsip  Islam,  bahkan  jauh  sebelumnya  Islam  telah  berbicara  dan memperjuangkan  nilai-nilai  tersebut.  Akan  tetapi,  hal  itu  bukan  berarti demokrasi sepenuhnya sesuai dengan semangat dan nafas Islam. Sebab, di sisi  lain,  Islam  juga  mengandung  prinsip-prinsip  lain  yang  tidak  dibawa oleh  demokrasi.  Prinsip-prinsip  yang  dimaksud  adalah,  (1)  prinsip syûrâ (musyawarah),  (2) imâmah (kepemimpinan),  (3)  perbedaan  gender,  dan  (4) soal dzimmi . Jadi, prinsip-prinsip Demokrasi pada dasarnya memang dapat diterima dan tidak bertentangan dengan Islam, tetapi hal itu bukan berarti Islam identik dengan demokrasi.

## Kata Kunc:, Teori, Demokrasi, dan Politik Islam

## A. PENDAHULUAN
ealitas  sejarah  pada  masa  permulaan  Islam  atau  periode  klasik telah mencatat berbagai macam sistem yang diberlakukan dalam R
pengangkatan  khalifah  atau  kepala  Negara.  Pengangkatan  Abu  Bakar sebagai  khalifah  pertama  dipilih  oleh  forum  musyawarah  (semacam majlis syura) dan dibaiat oleh sekelompok kecil sahabat yang terdiri dari 5 orang,  yang  dikenal  dengan  nama  Baiat  Saqifah. 1 Sementara  Umar  ibn Khattab  sebagai  khalifah  kedua  ditetapkan  melalui  pemilihan  langsung dalam suatu baiat umum. Kemudian pemilihan Usman bin Affan sebagai khalifah ketiga ditentukan dengan membentuk tim formatur atau ahl al- halli wa al-`aqdi yang terdiri dari enam orang. 2 Dua belas tahun kemudian Ali  bin  Abi Thalib  tampil  sebagai  khalifah  keempat  melalui pemilihan dan  baiat  dari  orang  banyak,  baik  dari kelompok  Muhajirin  maupun Anshor  meskipun  ada pihak  yang  menolak,  yaitu  Muawiyah  Gubernur Suria yang berasal dari keluarga Usman. 3
Khusus  pada  masa  Dinasti  Umayyah  dan  Abbasiyah  yang menganut  model  pemerintahan  monarki;  majlis  syura  tetap  ada,  tapi fungsinya tak ubahnya sekadar lembaga konsultasi yang tidak memiliki wewenang  dalam  mengangkat  pemimpin pemerintahan. 4 Meskipun memakai  “bungkus” nama  khalifah,  namun  substansinya  jauh  berbeda dengan  pemerintahan  khulafaur  rasyidin.  Bila  pada masa  khulafaur rasyidin  pengangkatan  khalifah ditentukan  lewat  pemilihan  dan  baiat, namun di  masa  Daulah  Bani  Umayyah dan  Abbasiyah ditentukan  oleh khalifah sebelumnya atau diwariskan secara turun temurun.
Mujar  Ibnu  Syarif  merinci  ada  tujuh  macam model  pengangkatan Kepala  Negara  yang  dipraktikkan di  masa  awal  pertumbuhan  Islam, meliputi metode penunjukan langsung oleh Allah, metode pemilihan oleh
1 Mereka  adalah  Umar  bin  Khattab,  Abu  Udaidah,  Basyir bin  Saad,  Asid  bin Khudair, dan Salim. Lihat: Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, Jakarta: UI-Press, 1993, h. 23
2 Mereka  adalah  Ali  bin  Abi,  Usman  bin  Affan, Saad  bin  Abi  Waqqas,  Abd Rahman  bin  Auf,  Zubair  bin  Awam,  Thalhah,  dan  Abdullah  bin  Umar.  Lihat:  Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, h. 25
3 Penolakan  Muawiyah  didasarkan  pada  dua  alasan. Pertama, Ali  harus mempertanggung jawabkan  tentang terbunuhnya Utsman; kedua, hak  untuk  menentukan pengisian jabatan khalifah tidak lagi merupakan hak mereka yang berada di Madinah saja karena  wilayah  Islam  telah  meluas  dan  telah banyak  komunitas  Islam  di  daerah-daerah baru. Lihat: Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, h. 28.
4 Al-Maududi,  Khilafah  dan  Kerajaan  (Al-Khilâfah  wa  Al- Mulk),  Alih  Bahasa Muhammad al-Baqir. Bandung: Mizan, Cet. ke-2, h. 183-187
ahl  al-halli  wa al-`aqdi,  metode  penunjukan  melalui  wasiat, metode pemilhan  oleh  tim  formatur  atau  dewan musyawarah,  metode  revolusi atau  kudeta, metode  pemilihan  langsung  oleh  rakyat,  dan metode penunjukan  berdasarkan  keturunan. 5 Pada  bagian  lain  dari  bukunya, Mujar  menjelaskan bahwa  sejak  abad  ke-7  Masehi  umat  Islam  pernah mempraktikkan  beberapa  sistem  pemerintahan yang  meliputi:  sistem pemerintahan  khalifah, sistem  pemerintahan  imamah,  sistem pemerintahan monarki, dan sistem pemerintahan demokrasi. 6
Dari berbagai sistem pengangkatan pemimpin politik pada periode klasik itu, sulit untuk menentukan cara mana sebenarnya menurut syariat Islam. Berhubung tidak ada ketentuan tegas dalam hal ini, pada tataran praktis  cara  dan modelnya bisa  bermacam-macam.  Al-Mawardi sendiri, demi kehati-hatian, tidak berani menetapkan mana yang islami, sehingga ia lebih cenderung membenarkan semua cara di atas. 7

## B. DEMOKRASI DALAM TEORI POLITIK ISLAM a. Konsep Demokrasi
1. Definisi Demokrasi
Demokrasi  secara etimologis  terdiri  dari  kata  demos  (rakyat  atau penduduk  suatu  tempat)  dan  cratein  atau  cratos  (kekuasaan  atau kedaulatan).  Jadi,  demos-cratein/demos-cratos  adalah  kekuasaan/ kedaulatan rakyat,  kekuasaan tertinggi  berada  dalam  keputusan  rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. 8
Kemudian  secara  terminologis  dapat  dikemukakan  beberapa pendapat para pakar berikut: 9
5 Mujar  Ibnu  Syarif  dan  Khamami  Zada,  Fiqh  Siyasah:  Doktrin  dan  Pemikiran Politik Islam, Jakarta: Erlangga, 2008, h. 124
6 Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqh Siyasah…, h. 204
7 Muhammad  Anis,  ‘Model  Syura - Khilafah’,  lihat:  http:// ahmadsahidin. wordpress.com/ 2010/04/30/ model-syura-khilafah
8 Masykuri  Abdillah, Demokrasi  di  Persimpangan  Makna; Respon  Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h. 71.
9 Kurniawan, Civic  Education:  Pendidikan  Kewarganegaraan, (Bengkulu:  LP2 STAN Curup, 2010), Cet. ke-1, h. 170-172.

## a. Josefh A. Schmeter
Merupakan  suatu  perencanaan  institusional  untuk  mencapai keputusan  politik,  dimana  individu-individu  memperoleh  kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
b. Sidney Hook
Adalah  bentuk  pemerintahan,  dimana  keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada  kesepakatan mayoritas  yang  diberikan  secara  bebas  dari  rakyat dewasa.
c. Phillipe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl
Merupakan  suatu  sistem  pemerintahan,  dimana  pemerintah dimintai  tanggungjawab  atas  tindakan-tindakan  mereka  di  wilayah publik oleh warganegara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.
d. Deliar Noer
Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara mengandung pengertian bahwa  pada  tingkat  terakhir,  rakyat  memberikan  ketentuan  dalam masalah-masalah mengenai  kehidupannya,  termasuk  dalam  menilai kebijakan  negara,  karena  kebijakan  tersebut  menentukan  kehidupan rakyat.
e. Moh. Mahfud. MD
Dari  sudut  organisasi,  demokrasi  berarti  pengorganisasian  negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat, karena kedaulatan berada ditangan rakyat.
f. Henry B. Mayo
Merupakan  sistem  politik  yang  menunjukkan  bahwa  kebijakan umum  ditentukan  atas  dasar  mayoritas  oleh  wakil-wakil  yang  diawasi secara  efektif  oleh  rakyat  dalam  pemilihan-pemilihan  berkala,  yang didasarkan  atas  prinsip  kesamaan  politik  dan  diselenggarakan  dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

## 2. Sejarah Demokrasi
Demokrasi dijadikan pilihan oleh banyak orang, didasari oleh tiga asumsi pemikiran, yaitu:
a. Demokasi  tidak  saja  merupakan  bentuk final  dan  terbaik  bagi sistem pemerintahan, melainkan juga sebagai doktrin politik luhur yang akan memberikan manfaat bagi kebanyakan negara.
b. Demokrasi  sebagai  sistem  politik  dan pemerintahan  dianggap mempunyai  akar sejarah  yang  panjang  (sejak  Yunani  kuno), sehingga  tahan  banting  dan  dapat  menjamin terselenggaranya suatu lingkungan politik yang stabil.
c. Demokrasi  dipandang  sebagai  sistem  yang paling  alamiah  dan manusiawi.
Konsep demokrasi lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan  hukum  di  Yunani Kuno  dan  dipraktikkan  dalam  hidup  bernegara antara abad 4 SM sampai dengan 6 M. Demokrasi yang berlangsung masa tersebut  adalah  demokasi langsung (direct  democracy) ,  artinya  rakyat dalam menyampaikan  haknya  untuk  membuat  keputusan politik dijalankan  secara langsung  oleh  seluruh warganegara,  berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung tersebut berjalan secara efektif, karena negara  kota (city  state) Yunani  Kuno berlangsung  dalam  kondisi sederhana dengan wilayah negara yang hanya terbatas pada sebuah kota kecil dengan jumlah penduduk sekitar 300.000 orang. 10
Menjelang  akhir  abad  pertengahan,  spirit dan  keinginan  untuk menjalankan demokrasi tumbuh kembali, yang ditandai dengan lahirnya Magna  Charta (piagam  besar)  sebagai  suatu  piagam  yang  memuat perjanjian  antara  kaum  bangsawan  dan  raja  John  (Inggris)  dengan bawahannya.  Kelahiran  Magna  Charta,  disebut  sebagai  tonggak  baru kemunculan  Demokrasi.  Dalam  Magna  Charta  ditegaskan  bahwa  raja mengakui  dan  menjamin  beberapa  hak  dan preveleges bawahannya termasuk  rakyat jelata  sebagai  imbalan  untuk  penyerahan  dana  bagi keperluan  perang  dan  lain-lain.  Selain  itu,  di  dalamnya  memuat  dua prinsip  yang  sangat  mendasar; pertama ,  adanya  pembatasan  kekuasaan raja, kedua , hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. 11
10 Moh.  Mahfud  MD, Dasar  dan  Struktur  Kenegaraan Indonesia,  (Jakarta:  PT. Rineka Cipta, 2001), h. 71.
11 Kurniawan, Civic Education..., h. 175.
Selanjutnya  perkembangan  demokrasi  diilhami  oleh  gerakan- gerakan  kultural  yang  muncul  di  Eropa  Barat,  yaitu renaissance dan gerakan  reformasi. Renaisans di  Eropa  yang  berintikan  akal  pikiran bertujuan untuk mencipta dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang mengilhaminya. Pada masa renaissance semua ikatan yang ada digantikan dengan  kebebasan  bertindak  seluas-luasnya  sepanjang  sesuai  dengan yang  dipikirkan. Gerakan  reformasi  merupakan  suatu  gerakan  revolusi agama  (pada  abad  ke-16),  yang  bertujuan  untuk  memperbaiki  keadaan dalam gereja Katolik, saat kekuasaan gereja domina dalam menentukan tindakan  warganegara.  Revolusi  agama  yang  dimotori  Martin  Luther menyulut  api  pemberontakan  terhadap  dominasi  gereja  yang  telah mengungkung  kebebasan  berpikir  dan  bertindak.  Gerakan  reformasi intinya  memberikan  penegasan  pemisahan  antara  kekuasaan  gereja dengan  negara.  Kekuasaan  gereja  mengatur  hal  yang  terkait  dengan masalah  agama,  sedangkan  negara  mengatur  hal  yang  terkait  dengan masalah kenegaraan. Dari sinilah ilham gerakan demokrasi Barat di abad pertengahan mencuat. 12
Demokrasi  modern  yang  berjalan  ini  tidak  lagi  didasarkan  atas pemikiran  demokrasi  Yunani  tersebut, melainkan  dikembangkan  dari ide-ide  dan  lembaga-lembaga  dari  masa  renaisance  yang  dimulai  pada abad  ke-16.  Ide-ide  yang  dimaksud  adalah  gagasan  sekularisme  yang diprakarsai  Niccolo  Macheavelli  (1469-1527),  gagasan  Negara  Kontrak oleh Thomas Hobbes (1588-1679), gagasan tentang konstitusi negara dan liberalisme  serta  pemisahan  antara  kekuasaan  legislatif,  eksekutif  dan yudikatif  lembaga  fideral  oleh  John  Locke  (1632-1704)  yang  kemudian disempurnakan  Baron  de  Montesquieu  (1689- 1755),  serta  ide  tentang kedaulatan  rakyat  dan  social  contract  yang  diperkenalkan  Jean-Jacques Rousseau (1712-1878). 13
Secara  umum,  dalam  sejarah  perkembangannnya ada  dua  model demokrasi:  demokrasi langsung (direct  demokrasi) dan  demokrasi perwakilan (representative  democracy). Dalam demokrasi  langsung,
12 Kurniawan, Civic Education..., h. 176.
13 The  New  Encyclopedia  Britannica,  (Chicago:  University of  Chicago  Press, 1988), vol. 4, h. 5.
keputusan politik ditentukan oleh warga negara dalam suatu pertemuan bersama.  Ini  hanya  dimungkinkan bila  penduduknya  kecil.  Demokrasi model  ini sebagaimana  yang  pernah  diterapkan  dalam negara  kota Yunani  Kuno  sedikit  pengaruhnya terhadap  demokrasi  modern. Demokrasi perwakilan mulai berkembang abad ke-18 dan 19 M di Eropa dan  Amerika  di  mana  keputusan  diambil berdasarkan  suara  terbanyak. Pemilihan umum secara teratur, hak pilih bagi orang dewasa, kebebasan mendirikan  organisasi/partai  politik, oposisi,  kebebasan  berbicara, supermasi hukum, hak-hak sipil dan minoritas mutlak merupakan bagian dari demokrasi perwakilan. 14

## 3. Prinsip-prinsip Demokrasi
Ada  beberapa  macam  prinsip  dan  asas  demokrasi  yang dikemukakan  oleh  para  ahli.  Menurut  Abdillah, prinsip-prinsip demokrasi terdiri dari:
a. Persamaan. Memberi penegasan bahwa setiap warga negara (rakyat biasa  atau  pejabat),  mempunyai  persamaan  kesempatan  dan kesamaan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan.
b. Kebebasan ,  Menegaskan  bahwa  setiap  individu  warga  negara  atau rakyat,  memilik  kebebasan  menyampaikan  pendapat  dan membentuk perserikatan.
c. Pluralisme, Memberikan  penegasan  dan  pengakuan  bahwa keragaman  budaya,  bahasa,  etnis,  agama  dan  pemikiran  atau lainnya,  merupakan conditio  sain  qua  non (sesuatu  yang  tidak  bisa terelakkan). 15
Sedangkan  menurut  Kencana,  dalam  demokrasi  harus  terdapat prinsip-prinsip pembagian kekuasaan, pemilihan umum (general election), manajemen  pemerintahan  yang  terbuka,  kebebasan  individu,  peradilan yang  bebas,  pengakuan  hak  minoritas,  pemerintahan  yang  berdasarkan hukum,  pers  yang  bebas,  multi  partai,  musyawarah,  persetujuan
14 Hasan Sadiliy dkk., Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: Pt. Ichtiar van Hoeve, t.th.), edisi khusus, jilid II, h. 85.
15 Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Makna..., h. 111-142.
parlemen,  pemerintahan  yang  konstitusional,  ketentuan  pendukung tentang  sistem  demokrasi,  pengawasan  terhadap  administrasi  publik, perlindungan  HAM,  pemerintahan  yang  bersih,  persaingan  keahlian, mekanisme  politik,  kebijakan  negara  yang  berkeadilan,  pemerintahan yang mengutamakan tanggungjawab. 16
Sementara  menurut  Marzuki  Wahid,  ada beberapa  prinsip  yang harus  ada  bagi  kehidupan berdemokrasi  antara  lain  prinsip kesatuan umat, prinsip  kebersamaan  dan  solidaritas  sosial,  prinsip perlindungan dan  pembelaan  terhadap  kaum yang  lemah,  prinsip  perdamaian  dan keadilan social,  prinsip  kebebasan  beragama,  prinsip musyawarah  atau kebebasan  berserikat. Prinsip menjunjung  tinggi  HAM,  prinsip Nasionalisme, prinsip persamaan di depan hukum, dan prinsip ekuilitas sosial. 17
b. Konsep Siyasah Islam
Di kalangan umat Islam ada pendapat bahwa Islam adalah agama yang  komprehensif, lengkap  dan  sempurna  sebagai  sebuah  system kehidupan.  Islam  tidak  hanya  berisikan  tuntunan  moral,  tetapi  juga system politik termasuk bentuk dan ciri-cirinya. Pendapat ini antara lain dianut oleh Rasyid Rida, Hasan al-Bana, Sayid Qutub dan al-Maududi. 18 Al-Nabhani  mengatakan  bahwa  Islam  memiliki  sistem pemerintahan  yang  sama  sekali  berbeda  dengan  sistem-sistem pemerintahan  yang  ada  di  dunia,  baik  dari  segi  asas  berdirinya, pemikiran, standar dan aspek hukum-hukum yang dipergunakan untuk melayani  kepentingan  masyarakat  maupun  dari  aspek  undang-undang dasarnya,  ataupun  dari  aspek  bentuk  yang  menggambarkan  wujud negara  Islam. 19 Bentuk  pemerintahan  Islam  bukan  pemerintahan monarki,  bukan  pemerintahan  republik,  bukan  pemerintahan
16 Inu Kencana Syafe’i, Ilmu Pemerintahan, (Bandung: Mandar Maju, 1999).
17 Beni  Ahmad  Saebani, Fiqh  Siyasah:  Pengantar  Ilmu Politik  Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 135.
18 Suyuti  Pulungan, Fiqh  Siyasah:  Ajaran,  Sejarah  dan Pemikiran, (Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. ke- 5,
19 Abdul  Qadim  Zallum, Sistem  Pemerintahan  Islam, (Bandung:  Mizan,  2002), Cet. ke-6, h. 25.
dinasti/kekaisaran,  juga  bukan  pemerintahan  federasi,  bentuk pemerintahan Islam adalah pemerintahan khilafah, 20 yang ditegakkan di atas  empat  pilar  berikut  ini:  (1)  kedaulatan  di  tangan  rakyat,  (2) kekuasaan milik umat, (3) baiat yang wajib bagi seluruh kaum muslimin, (4)  hanya  khalifah  yang  berhak  melakukan  tabanni  (adopsi)  terhadap hukum-hukum syara. 21
Di  sisi  lain,  terdapat  sekelompok  orang  yang  berpendapat  bahwa Islam  tidak  menentukan  sistem  dan  bentuk  pemerintahan  yang  harus diikuti  umat.  Pendukung  kelompok  ini  antara  lain  M.  Abduh,  Ibnu Taimiyah  dan  Husein  Haikal.  Islam  dalam  pemahaman  Abduh  tidak menetapkan suatu sistem atau bentuk pemerintahan, pilihan diserahkan  kepada  perkembangan  berpikir  umat.  Ibnu  Taimiyah berpendapat  bahwa  disesuaikan  dengan  kehendak  umat  melalui  ijtihad dan  tidak  berdasarkan  kepada  sistem  syariat  yang  kaku  dan  tegas. Sedangkan  menurut  Haikal,  Islam  sebenarnya  tidak  menetapkan  sistem tertentu  bagi  pemerintahan,  akan  tetapi  ia  menetapkan  kaidah-kaidah atau  prinsip  muamalah  dalam  kehidupan  antar  manusia  yang  menjadi dasar  untuk  menetapkan  sistem  pemerintahan  yang berkembang sepanjang sejarah. 22
Hal yang sama juga ditegaskan oleh Muhammad Izzat Darwazah. Menurutnya,  tidak  ada  ayat  dalam  Alquran  yang  menyebutkan  bentuk negara dalam Islam. Karena itu, bentuk negara  dalam Islam berkembang sesuai  kondisi  zaman  dan  tempat  semenjak  zaman  Nabi  Muhammad hingga zaman sekarang. 23
Bila  diperhatikan  sumber  ajaran  Islam,  memang  tidak  ada  aturan yang jelas dalam Alquran maupun hadis yang menyebutkan bentuk dan sistem  negara  yang  harus  dijalankan masyarakat  muslim,  termasuk aturan bagaimana mekanisme  kekuasaan  yang  ada,  apakah  mesti ada pemisahan (separation  of  power) ,  pembagian (distribution  of  power) atau
20 Abdul Qadim Zallum, Sistem Pemerintahan... h. 26-30.
21 Abdul Qadim Zallum, Sistem Pemerintahan... h. 39-45.
22 Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah…, h. 282, 296.
23 Mudhofir  Abdullah, Masail  al-Fiqhiyyah:  Isu-isu  Fikih Kontemporer,
(Yogyakarta: Teras, 2011), h. 131.
penyatuan  kekuasaan (integration  of  power) antara  kekuasaan  legislatif, eksekutif dan yudikatif.
Meskipun  demikian,  baik Alquran  maupun hadis  memberikan petunjuk  berupa  prinsip-prinsip dasar  yang  bersifat  umum  tentang sistem pemerintahan. Dengan merujuk sejumlah ayat yang menjadi dasar pandangan  syariat  tentang kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara, dapat dikemukakan beberapa prinsip siyasah Islam sebagai berikut:
1. Prinsip  kesatuan  umat  manusia  (QS.  al- Baqarah  [2]:  214;  QS.  al- Hujurat [49]: 13)
2. Prinsip  Penegakan  Hukum  dan  Keadilan  (QS. al-Nisâ’[4]:  58,  105 dan135; QS. al-Mâ’idah [5]: 6)
3. Prinsip  Pengangkatan  dan  Ketaatan kepada Pemimpin  (QS.  Ali Imran [3]: 118; QS. al- Nisa’ [4]: 59; QS. al-Syu`arâ’[26]: 150-152, al- Qashash [28]: 26)
4. Prinsip Musyawarah (QS. Ali Imran [3]: 159; QS. al-Syûrâ [42]: 38) 5. Prinsip persamaan (QS. Nisâ’[4]: 1; QS. al-Hujurât [49]: 13) 6. Prinsip hubungan antar tetangga (QS. Nisâ’[4]: 2)
7. Prinsip tolong-menolong (QS. al-Maidah [5]: 2; al-Taubah [9]: 11; al- Balad [90]: 12-16; al- Mâ`ûn [107]: 1-3)
8. Prinsip perdamaian dan perperangan atau hubungan internasional (QS.  al-Nisa/4:  89- 90;  al-Anfal  [8]:  61;  al-Hujurat  [49]:  9,  al- Mumtahanah [60]: 8; al-Baqarah [2]: 190, 193, 216; al-Taubah [8]: 12) 9. Prinsip Administrasi (QS. al-Baqarah [2]: 282-283)
10.Prinsip  HAM:  hak  hidup  (QS.  al-Isrâ’[17]:  33),  hak  milik  pribadi (QS. al-Baqarah [2]: 188; al-Nisâ’[4]: 29, 32), hak atas penghormatan pribadi  (QS.  al-Nûr  [24]:  27;  al-Hujurât  [49]:  11-12),  Hak berpendapat dan berserikat (QS. al-Nisâ [4]: 59; Ali Imran [3]: 103; al-Ashr  [103]:  3),  hak  pembelaan  diri  dan  persamaan  di  depan hukum (QS. al-Nisâ’ [4]: 58; al-Syûrâ [42]: 41)
11.Prinsip amar makruf nahi munkar atau oposisi (QS. Ali Imran [3]:
110.
Di samping ayat-ayat Alquran, juga terdapat sejumlah hadis yang dikategorikan sebagai dasar dan prinsip syariat Islam tentang kehidupan
bermasyarakat  dan  bernegara.  Merujuk  kepada  sejumlah  hadis  nabi, dapat  disarikan  poin-poin  terkait  ajaran  politik  Islam  sebagaimana berikut:
1. Prinsip kebutuhan akan pemimpin (HR. Abu Daud, HR. Ahmad)
2. Prinsip tanggungjawab seorang pemimpin (HR. Muttafaq `Alaih)
3. Prinsip hubungan pemimpin dan yang dipimpin (HR. Ahmad)
4. Prinsip ketaatan kepada pemimpin (HR. Bukhari)
5. Prinsip tolong menolong (HR. Abu Daud)
6. Prinsip kebebasan berpendapat (HR. Ahmad, HR. Ahli Sunan, HR. Muslim)
7. Prinsip persamaan di depan hukum (HR.Ahmad)
8. Prinsip dalam mengangkat pemimpin (HR. Ahmad)
9. Prinsip musyawarah (HR. Muslim)
10. Prinsip persaudaraan (HR. Bukhari).

## c. Perbandingan antara Konsep Islam dan Demokrasi
Pada uraian di atas, sudah banyak menggambarkan persamaan dan perbedaan  antara  teori politik  Islam  dan  demokrasi.  Namun,  untuk memperlihat secara lebih jelas dan rinci hal tersebut, berikut ini dibahas beberapa aspek yang sangat mendasar.

## 1. Titik Pertemuan atau persamaan antara Keduanya
Dari  berbagai  definisi  demokrasi,  ada satu  kesamaan  yaitu  bahwa istilah  demokrasi  berkaitan  dengan  kekuasaan  mayoritas,  suara  rakyat, pemilihan  yang  bebas  dan  bertanggung  jawab.  Pengertian  ini  lebih bersifat  pragmatis  dibanding  pemahaman  yang  ada  pada  masa kelahirannya,  masa  renaissance,  yaitu  bahwa  demokrasi  adalah  ide kedaulatan rakyat sebagai lawan kedaulatan Tuhan (teokrasi) dan sebagai lawan kedaulatan monarki.
Namun,  dalam  perjalanan  selanjutnya  istilah  demokrasi  tidak  lagi dianggap hanya sebagai metode kekuasaan mayoritas melalui partisipasi rakyat dan kompetisi bebas, tetapi juga mengimplikasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip  yang  diperjuangkan  untuk  kebebasan  dan  jalan  hidup yang lebih baik.
Untuk  melihat  persesuaian  antara  Islam  dan  demokrasi,  penulis mengacu  kepada  teori  yang  kemukakan  Masykuri  Abdillah  tentang prinsip  atau  asas  demokrasi.  Demokrasi  mengandung  nilai-nilai universal, yakni nilai-nilai persamaan (al-musâwah, egaliter), kebebasan (al-hurriyah, liberalism) dan kemajemukan (al-musyârakat, pluralism). 24 a) Kesetaraan (al-musâwah)
Prinsip  persamaan  muncul  untuk  menentang  sistem  dominasi kekuasaan  yang  dilakukan  aristokrasi  atau  oligarki  serta  perlawanan terhadap hierarki dan diskriminasi sosial. Asas ini adalah salah satu dari tiga  nilai  yang  dituntut  oleh  Revolusi  Prancis  di  samping  kemerdekaan dan  persaudaraan.  Dalam  konsep  modern,  yang  dimaksud  prinsip persamaan  adalah  kesamaan  dalam  kesempatan (equality  of  opportunity), yakni  kesamaan  dengan  cara  menghapus  hambatan  yang  bisa menghalangi individu  dalam  mewujudkan  potensinya,  dengan menghapus  hukum  dan  hak-hak  istimewa  lain  yang  tidak  dibenarkan, yang  hanya  menyediakan  posisi-posisi  sosial,  ekonomi  dan  politik  bagi kelas, ras atau seks tertentu.
Dalam Islam, prinsip ini merujuk pada QS. al-Hujurat [49] ayat 13: “Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan membuatmu berbangsa dan bersuku-suku agar saling kenal. Yang paling mulia di antara kamu adalah yang  paling  taqwa”. Ayat  ini  secara  gamblang  mendeskripsikan  proses kejadian  manusia.  Dalam  ayat  tersebut  dijelaskan  bahwa  Allah menciptakan manusia dari pasangan laki-laki dan perempuan. Kemudian dari  pasangan  tersebut  lahir  pasangan-pasangan  lainnya.  Dengan demikian,  pada  hakikatnya,  manusia  itu  adalah  “satu  keluarga”.  Proses penciptaan  yang  “seragam”  itu  merupakan  bukti  bahwa  pada  dasarnya semua  manusia adalah sama.  Karena  itu,  manusia  memiliki  kedudukan yang sama.
Dalam  Alquran  ada  sejumlah  ayat  yang  juga  menjelaskan persamaan antar manusia, seperti QS. 4: 1, QS. 7: 189, QS. 39: 6, QS. 35: 11 dan QS. 40: 67. Ayat-ayat itu pada pokoknya hendak menjelaskan bahwa dari  segi  hakikat  penciptaan,  antara  manusia  yang  satu  dan  manusia
24 Mudhofir Abdullah, Masail al- Fiqhiyyah…, h.
lainnya  tidak  ada  perbedaan.  Mereka  semua  sama,  dari  asal  kejadian yang  sama,  yaitu  dari  tanah,  dari  diri  yang satu,  yakni  Adam  yang diciptakan dari tanah. Karena itu, tidak ada kelebihan seorang individu atas  individu  lainnya.  Karena  asal-usul  kejadian manusia  seluruhnya adalah  sama.  Oleh  sebab itu,  tidak  layak  seseorang  atau  satu  golongan menyombongkan diri terhadap yang lain atau menghina yang lain.
Prinsip  persamaan  antar  manusia  ini  juga dijelaskan  dalam  hadis Nabi,  antara  lain  sabda berikut: “Tidak  ada  kelebihan  orang  Arab  atas nonarab, kulit putih atas kulit hitam, kecuali taqwanya” (HR. Bukhari). Islam mengakui  bahwa  manusia terdiri  berbagai  suku,  ras,  agama,  bangsa, tetapi pada dasarnya mempunyai kedudukan sama atau setara (egaliter). Ketidaksamaan hanya dilihat dari segi kualitas moralitas mereka, dan itu pun  hanya berlaku  di  hadapan  Tuhan.  Jadi,  menurut  Islam seseorang tidak dapat memberlakukan orang lain secara diskriminatif.
Disamping itu, dalam praktek pemerintahan Nabi saw di Madinah, egaliterianisme  juga terefleksi  dalam  Piagam  Madinah.  Piagam  yang dibuat  Rasulullah  ini  memberikan  pengakuan  atas semua  anggota masyarakat  tanpa  memandang  latar  belakang  sosial  dan  agama  mereka sebagaimana  yang  termaktub  dalam  Piagam  Madinah,  menyatakan bahwa  ajaran  Islam  yang  sentral,  formal  dan  murni  adalah  egaliter. Egalitarianisme  Islam  ini  dalam  pengertiannya  yang luas  berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, hukum dan politik.
b) Kebebasan (al-Hurriyah).
Kebebasan adalah salah satu syarat untuk mewujudkan demokrasi tetapi  tidak  semua  bentuk  kebebasan  menunjukkan  makna  demokrasi. Menurut  Norman,  kebebasan  yang  dimaksud  hanya  menunjuk  pada kebebasan  politik  yang  berkaitan  dengan  demokrasi,  yakni  yang mencakup  kebebasan  bersuara,  berpartisipasi  dalam  politik  dan mempengaruhi  pemerintahan.  Sebuah  sistem  yang  demokratis  harus memberikan  pengakuan  atas  kebebasan  masyarakat  untuk  berkumpul, mengomunikasikan  ide  dan  berbeda  dengan  pemerintah.  Dalam  Islam, kebebasan ini  meliputi  kebebasan  beragama  dan  kebebasan  berpikir. Kebebasan  beragama  adalah  kebebasan  paling  fundamental  dalam urusan sosio-politik kehidupan manusia. Ajaran agama yang merupakan
ajaran  paling  benar  ternyata  tidak  dipaksakan.  Rasul  saw  sendiri  selalu diingatkan  bahwa  tugasnya  hanya  menyampaikan  pesan  Tuhan,  tidak berhak memaksa seseorang untuk beriman dan mengikutinya.
Prinsip  kebebasan  dalam  Islam  disebut  berulang  kali  dalam Alquran  dalam  berbagai  konteks.  Misalnya  dalam  konteks  kebebasan beragama, antara lain pada QS. al-Baqarah ayat 256: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama Islam”; pada QS. al-Kahfi ayat 29: “Kebenaran itu  dari  Tuhanmu.  Siapa  yang  ingin  silakan  beriman,  siapa  yang  ingin silakan  kafir.”;  pada  QS.  al- Ghâsyiyah  ayat  21-22:  “Berilah  peringatan, karena kamu hanya orang yang memberi peringatan. Kamu bukan orang yang berkuasa (memaksa) atas mereka”.
Dalam  konteks  kebebasan  beragama  ini,  ada  persoalan  tentang orang  Islam  yang  pindah  agama  (murtad).  Menurut  kajian  fikih  klasik, orang  murtad  harus  dihukum  mati  berdasarkan  hadis:  “Siapa  yang pindah agama, bunuhlah ia” (HR. Baihaqi).
Contoh lain tentang kebebasan dalam Islam adalah dalam konteks kebebasan berpikir, sebagaimana dilihat dari banyaknya ayat antara lain: “Sungguh  (terdapat)  tanda-tanda  (keesaan  dan  kebesaran  Allah)  bagi kaum  yang  memikirkan”  (QS.  2:  164),  “Sesungguhnya  pada  yang demikian  itu  terdapat  tanda-tanda  (kebesaran  Allah)  bagi  kaum  yang berpikir”  (QS.  13:  4),  “Demikianlah  Kami  menjelaskan  tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang berfikir.” (QS. 13: 3) dan “Apakah (mereka  lalai)  dan  tidak  memikirkan”  (QS.  7:  184).  Ayat-ayat  ini menyuruh  manusia  untuk  berpikir  yang  berarti  juga  memberikan kebebasan  berpikir.  Namun,  kebebasan  ini  mempunyai  batas-batas tertentu, seperti kebebasan tersebut tidak mengganggu ketertiban umum dan  didasarkan  atas  tanggung  jawab.  Dengan  kata  lain,  kebebasan berpikir harus dipahami dalam pengertian yang positif. Kaidah usul fikih menyatakan: hurriyat al-mar`i mahdûdah bi hurriyat siwahu (kebebasan individu  dibatasi  oleh  kebebasan  orang  lain).  Prinsip  ini  juga  berlaku dalam soal berpendapat dan bertindak.

## c) Pluralisme
Pluralisme  adalah  toleransi  keberagaman  kelompok  etnis  dan budaya  dalam  suatu  masyarakat  atau negara,  keberagaman  agama  atau
sikap yang  ada  dalam  sebuah  badan  atau  institusi  dan  sebagainya. Pluralisme  merujuk  pada  masyarakat  plural  yang  penduduknya  terdiri atas  berbagai  suku,  etnis,  ras  dan  agama,  di  mana  beberapa  faktor  ini terkadang menyatu dan cenderung mendorong terjadi konflik.
Dalam  Islam,  pluralisme  merupakan  hukum  alam  (sunnatullah) yang  tidak  akan  berubah  dan  tidak  bisa  ditolak.  Secara  jelas  Alquran menyatakan bahwa manusia memang diciptakan dalam berbagai bangsa dan  suku  (QS.  al-Hujurât:13).  Karena  itu,  pluralisme  harus  diterima sebagai kenyataan yang mesti dihargai dan dipandang secara optimis dan positif sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan Tuhan (QS. al-Rûm: 22). Bahkan, Alquran menyatakan bahwa perbedaan pandangan tidak harus ditakuti  atau  ditiadakan  tetapi  justru  harus  dijadikan  titik  tolak  untuk berkompetisi menuju kebaikan (QS. al-Mâ’idah: 48). Untuk menegakkan dan  melindungi  prinsip pluralisme  ini,  diperlukan  adanya  nilai-nilai toleransi. Dalam Islam, persoalan ini banyak disinggung Alquran, seperti QS. al-Baqarah [2] ayat 62:
“Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani  dan  orang-orang Shâbi’în,  siapa  saja  diantara  mereka  yang benar-benar beriman  kepada  Allah,  hari  kemudian  dan beramal  saleh, mereka  akan  menerima  pahala  dari Tuhan mereka,  tidak  ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”
Dalam ayat di atas, meski diakui bahwa Islam agama paling benar, tetapi  tidak  menutup kemungkinan  pengikut  agama  lain  untuk  masuk surga. Atau dapat pula dipahami bahwa dalam ayat itu ada ajaran untuk menghargai orang lain.
Prinsip  yang  sama  juga  ditemukan  dalam ayat  yang  lain,  QS. Saba’ ayat 24-26:
“Siapakah  yang memberi  rezeki kepadamu  dari langit  dan dari bumi?” Katakanlah:  “Allah”,  dan sesungguhnya  kami  atau kamu (orang-orang musyrik),  pasti  berada  dalam  kebenaran  atau dalam  kesesatan  yang nyata.  Katakanlah:  “Kamu tidak  akan  ditanya  (bertanggung  jawab) tentang dosa  yang  kami  perbuat  dan  kami  tidak  akan ditanya  (pula) tentang  apa  yang  kamu  perbuat”. Katakanlah:  “Tuhan  kita  akan
mengumpulkan  kita semua,  kemudian  Dia  memberi  keputusan  antara kita  dengan  benar.  Dan  Dia-lah  Maha  Pemberi Keputusan  lagi  Maha Mengetahui”.
Menurut  Quraish  Shihab,  dalam  ayat  ini  Rasul idak  diperintah untuk  mengungkap  keyakinannya. Sebaliknya,  ayat  ini  mengandung pengertian, kemungkinan  kita  yang  berada  dalam  kebenaran atau kemungkinan  kamu  yang  berada  dalam kebenaran.  Bisa  juga  mungkin kamu yang salah atau kita yang salah. Kita serahkan pada Tuhan untuk memutuskannya. 25
Pada  intinya,  dari  kedua  ayat  di  atas  mengindikasikan dua  hal. Pertama , mengindikasikan pengakuan akan adanya keragaman keyakinan atau agama (religious diversities). Kedua , menekankan pesan untuk sikap menghargai dan toleransi terhadap keyakinan atau agama yang berbeda.

## 4. Titik-titik Perbedaan antara Keduanya
Meskipun  Islam  mengandung  nilai-nilai  seperti yang  ada  dalam demokrasi tetapi bukan berarti Islam tidak mengandung nilai lain yang berbeda dengan  demokrasi.  Islam  juga  mempunyai  nilai-nilai lain  yang tidak sejalan  atau  bahkan  bertentangan dengan  nilai-nilai  demokrasi. Mengacu  kepada  teori yang  dikemukakan  oleh A.  Khudori  Soleh, nilai- nilai tersebut  antara  lain  konsep  syûrâ  (musyawarah), imâmah (kepemimpinan), perbedaan gender dan ahl al-dzimmi (non muslim). 26

## a) Syûrâ (musyawarah)
Konsep  syûrâ  yang  diterjemahkan  dengan musyawarah  biasanya ditunjukkan oleh sebagian intelektual muslim sebagai salah satu prinsip yang sejalan  dengan  demokrasi.  Demokrasi  memakai asas  musyawarah untuk  menentukan  keputusan dan  Islam  juga  menggunakannya  yang disebut syûrâ. Mereka yang menyatakan ini berdasarkan atas keputusan
25 Quraish  Shihab, “Agama  dalam  Absolutisme  dan  Relativisme”,  dalam Nourruzzaman Shiddiqi, Etika Pembangunan dalam Pemikiran Islam, (Jakarta, Rajawali Press, 1986), h. 221-222 26 A. Khudori Soleh, “Islam tidak Sama…”.
Rasul  yang  diambil saat  perang Uhud  dimana  saat  itu  Rasul  mengikuti suara mayoritas.
Akan  tetapi,  jika  dicermati  secara  serius,  syûrâ sebenarnya  tetap berbeda  dengan musyawarah, meski  ia  juga  memperhatikan  suara mayoritas. Seperti  ditulis  al-Nahwi,  syûrâ  dalam  Islam:  (1) didasarkan atas  keimanan  kepada  Tuhan  bahwa musyawarah  dilakukan  demi melaksanakan perintah agama (ibadah), bukan sekedar atas dasar bahwa itu  adalah yang  terbaik;  (2)  Standar atau  ukuran  kebenaran  yang dihasilkan  syûrâ bukan  didasarkan  atas  suara  mayoritas  atau minoritas melainkan nas Alquran dan Sunah.Karena itu, apa pun hasil syura tetap berada di  bawah  aturan  hukum  Tuhan  dan  sama  sekali tidak  bisa mengubah  apalagi  melawan  aturan- Nya.  Misalnya,  hasil  syûrâ  tetap tidak  bisa mengubah  judi  menjadi  halal  atau  perzinaan menjadi  tidak terlarang  meski  didukung  suara mayoritas;  (3)  Jika  tidak  ada  nas  yang jelas  yang dipakai  standar,  kebenaran  syûrâ  didasarkan kemaslahatan yang lebih dekat dengan maksud teks atau kepentingan masyarakat. Ini terlihat dari  keputusan  yang  diambil  Rasul  dalam  perang Uhud,  yakni bahwa  Rasul  tidak  melakukannya berdasarkan  kekuatan  dan kepentingan mayoritas  tetapi  semata  demi  kebaikan  bersama,  kebaikan rakyat  Madinah,  sehingga  keputusan  yang  diambil  tidak  merupakan kemenangan golongan tertentu tetapi kemenangan bersama.
Konsep  syûrâ  tersebut  jelas  berbeda  dengan  prinsip  demokrasi  di mana keputusan dalam demokrasi diambil berdasarkan suara mayoritas. Dalam  demokrasi,  persoalan  mayoritas-monoritas  adalah  prinsip  utama dan di sinilah diletakkan sebuah kebenaran. Keputusan dinilai benar jika didukung  suara  mayoritas  atau  paling  tidak  lebih  dari  separoh. Akibatnya,  muncul  apa  yang  disebut diskriminasi  minoritas  dan dominasi mayoritas.
Selain  itu,  dalam  demokrasi  dikenal  juga  dengan  istilah  oposisi yang dilakukan kaum minoritas atau pihak yang kalah. Oposisi bertindak untuk  mengontrol  kekuasaan  yang  berada  di  tangan  mayoritas  atau mengorek  kesalahan  mayoritas,  sehingga  terjadi  ketegangan  dan persaingan  terus  menerus  antara  mayoritas  dan  minoritas,  antara penguasa  dan  oposisi.  Sebaliknya,  dalam  Islam  tidak  dikenal  oposan
tetapi semua berjalan atas dasar persaudaraan dan kepentingan bersama, bukan kepentingan golongan.

## b) Imamah (kepemimpinan)
Islam  memberikan  perhatian  cukup  atas  persoalan  imamah (kepemimpinan)  ini.  Sebuah  hadis  yang  diriwayatkan  Muslim menyatakan, “al- Aimmah min Quraisy” (Kepemimpinan adalah hak dari orang-orang  Quraisy).  Artinya,  kepemimpinan  umat  tidak  menjadi  hak semua  orang  melainkan  hak  orang-orang  tertentu,  yakni  kalangan Quraisy,  kalangan  keluarga  Rasul  saw. Al-Nawawi  yang  menulis  Syarh Shahîh  Muslim  menyatakan  bahwa  hadis  ini  tidak  merujuk  pada golongan  tertentu  seperti  yang  ditunjukkan  dalam  teks  tetapi  lebih merupakan  persyaratan  kualitas.  Yakni,  seorang  pemimpin  harus mempunyai kualitas tertentu, khususnya kualitas spiritual.
Sementara  itu,  mazhab  Syiah  menyatakan  bahwa  kepemimpinan Rasul  atas  umat  Islam  tidak  bisa diganti  oleh  siapa  pun  kecuali  orang tertentu  yang  mempunyai  kualitas  ruhaniyah  (spiritual)  dan  ditunjuk dari  langit.  Orang-orang  tersebut  adalah  imam-imam  tertentu sebagaimana  yang  diikuti  dan  diakui  kaum  Syi`ah. Terlepas  dari perdebatan  itu,  di  sini  tampak  ada kesepakatan  tentang  persyaratan superioritas tertentu  dalam  soal  kepemimpinan  umat  Islam, yakni kepemimpinan umat harus mempunyai kualitas ruhaniyah yang baik.
Ini  jelas  berbeda  dengan  prinsip  demokrasi dimana  seorang pemimpin  lebih  didasarkan  atas suara  terbanyak.  Model  ini  bisa mendorong tampilnya pemimpin yang dipilih atas dasar popularitas dan bukan  kualitas,  apalagi  kualitas spiritual.  Padahal,  tidak  ada  jaminan bahwa orang yang populer adalah yang terbaik, bahkan bisa sebaliknya.

## c) Perbedaan Gender
Persoalan  pembedaan  laki-laki  dan  perempuan dalam  Islam  jelas ada.  Posisi  wanita  Islam  secara hukum  bukan  tidak  menguntungkan tetapi  dalam beberapa  hal  memang  berada  di  bawah  laki-laki. Mereka mempunyai  sedikit  hak  dan  kewajiban menurut  sudut  pandang keagamaan,  misalnya tentang  tebusan  darah  (diyat),  persaksian  dan warisan, hak wanita diperhitungkan setengah dari laki-laki. Begitu pula
tentang  perkawinan dan  perceraian,  status  wanita  kurang  beruntung dibanding laki-laki.
Sekedar  memberikan  beberapa  bukti dan contoh,  QS.  al-Baqarah ayat  282  tentang  persaksian menyatakan:  “Persaksikanlah  dengan  dua orang laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, boleh seorang laki-laki ditambah dua orang perempuan dari saksi yang kamu pilih”. Sementara itu, QS. al-Nisâ’ ayat 11 menyatakan bahwa pembagian waris  untuk  wanita  adalah separoh  laki-laki:  “Allah  mensyariatkan bagimu tentang warisan untuk anak-anakmu, bahwa bagian seorang laki- laki  sama  dengan  bagian dua  orang  anak  perempuan”.  Sementara  itu, dalam  soal  poligami  dikatakan:  “maka  kawinilah wanita-wanita  yang kamu senangi: dua, tiga atau empat” (QS. al-Nisâ’: 3). Dengan demikian, perbandingan  antara  laki-laki  dan  perempuan dalam  Islam  adalah  1:2 dalam persaksian dan waris, dan 1:4 dalam hukum poligami. Karena itu, perbedaan gender ini tidak sama dengan nilai-nilai egalitarian demokrasi yang tidak melihat perbedaan laki-laki dan perempuan.

## d) Ahl al-Dzimmi
Persoalan lain yang berbeda dengan nilai demokrasi adalah konsep ahl al-dzimmi yang menempatkan posisi masyarakat non-muslim sebagai kelas dua dalam negara. Di Indonesia, persoalan ini menjadi perdebatan sengit.  Setidaknya  ada  tiga  kelompok  pemikiran  yang  berbeda  dalam menanggapi  persoalan  ini;  (1)  mereka  yang  masih  mempertahankan konsep dzimmi dan harbi tetapi mendukung perlindungan dan jaminan sepenuhnya pada hak-hak dzimmi; (2) mereka yang menolak konsep ini untuk menghindari diskriminasi terhadap warga negara; (3) mereka yang menolak konsep ini tetapi masih mempertahankan posisi tertentu (kepala negara) untuk orang Islam. 27
Dari  uraian  di  atas,  dapat  ditegaskan  bahwa  terdapat  beberapa aspek atau prinsip yang membedakan antara Islam dan demokrasi. Pada prinsip  pertama  soal  syûrâ,  berbeda  dengan  demokrasi  yang  lebih melihat  aspek  sistem  dan  aturan  formal  mencapai  tujuan.  Syûrâ  lebih menekankan  aspek  makna  dan  kebenaran  yang  hendak  dicapai.
27 Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Makna..., h. 119.
Bagamana  pun baiknya aturan  dan  sistem  yang  dipakai,  dengan  voting atau musyawarah, tetapi jika hasilnya tidak sesuai dengan norma agama atau kemaslahatan bersama, dianggap tidak berarti. Berdasarkan hal itu, syûrâ  akan  menepis  munculnya  kelompok-kelompok  mayoritas- minoritas, karena ia memang tidak mempersoalkan masalah itu.
Prinsip  kedua  soal  imâmah.  Dalam  Islam,  pemimpin  tidak  hanya pemegang  kekuasaan  tetapi  juga  penerima  amanat  untuk  membawa rakyat kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena itu, pemimpin juga bertugas memberikan pandangan hidup keagamaan kepada rakyat agar dapat mencapai tujuan tersebut, tidak hanya memberikan kebebasan dan kesempatan pada rakyat untuk mengembangkan potensi masing-masing. Tanpa bimbingan dan contoh yang baik dari pimpinan, masyarakat tidak akan mudah mencapai tujuan yang diharapkan. Begitu pula yang terjadi dalam  prinsip  ketiga  dan  keempat.  Dalam  persoalan  gender,  Islam memang membedakannya. Paling tidak, itu yang dapat dipahami secara tekstual dari nas dan apa yang ditulis dalam fikih klasik. Hal yang sama juga terjadi pada masalah dzimmi.

## d. Respons Intelektual Muslim terhadap Demokrasi
Pemaparan  dalam  hal  ini  penulis  batasi  pada  tokoh  muslim Indonesia. Para intelektual muslim di Indonesia, menurut Khudari Soleh, memberikan pandangan yang bervariasi dalam masalah demokrasi. Ada yang menolak demokrasi, ada yang menerima dalam hal-hal tertentu dan menerima  secara  penuh  bahkan  menyatakan  bahwa  demokrasi  sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
Di antara kelompok yang menolak, salah satunya adalah Jalaluddin Rakhmad.  Menurutnya,  politik  Islam  tidak  bisa  dibandingkan  dengan demokrasi  karena  dua  hal:  (1)  demokrasi  adalah  sistem  politik  sekuler yang  kedaulatannya  berada  di  tangan  rakyat  sedang  kedaulatan  dalam Islam  berada  di  tangan  Tuhan.  Suara  mayoritas  dalam  demokrasi  tidak dapat digunakan untuk mengubah syariat. (2) Dalam prakteknya, suara rakyat yang merupakan perwujudan demokrasi bisa dimanipulasi lewat ancaman  atau  rayuan.  Karena  itu,  Islam  tidak  perlu  menggunakan konsep demokrasi untuk mengimplementasikan ajarannya.
Tokoh  lain  yang  menolak  demokrasi  adalah  M.  Thahir  Azhari. Menurutnya, tidak jauh berbeda dengan Jalal, sistem politik Islam yang esensial bukan demokrasi, bukan pula teokrasi, melainkan “nomokrasi”, yakni  bahwa  kedaulatan  didasarkan  atas  hukum  yang  berasal  dari Tuhan.  Kedaulatan  rakyat  seperti  dalam  demokrasi  bisa  dibenarkan selama  tidak  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  Alquran  dan  Sunah. Pandangannya  ini  sejalan  dengan  Fauzi  M.  Najjar.  Menurutnya,  umat mempunyai  hak  untuk  berpartisipasi  dalam  kehidupan  politik  dan membuat  keputusan-keputusan  politik  dan  teologis,  tetapi  semuanya hanya  bisa  dijalankan  dalam  kerangka  syariat.  Masyarakat  Islam  tidak dibenarkan  mengeluarkan  undang-undang  apa  pun  yang  bertentangan dengan ketentuan Tuhan. 28
Sementara  pandangan  yang  menerima  demokrasi  dalam  hal-hal tertentu,  antara  lain  disampaikan  oleh  M.  Natsir.  Ia  menerima  prinsip demokrasi  (syura)  hanya  dalam  hal-hal  yang  tidak  disebutkan  secara spesifik  dalam  syariah  sehingga  tidak  ada  keputusan  demokratis, misalnya pada soal larangan judi dan zina. Menurut Natsir, Islam tidak secara  langsung  identik  dengan  demokrasi.  Islam  mempunyai  konsep dan  karakteristik  tersendiri,  begitu  pula  demokrasi.  Islam adalah  Islam dan demokrasi adalah demokrasi, hanya pada beberapa bagian mungkin bisa bertemu.
Pernyataan  yang  sama  juga  disampaikan  Nurcholish  Madjid. Pemikirannya yang paling menggegerkan khalayak, terutama para aktivis gerakan  Islam,  adalah ia melontarkan  pernyataan  “Islam  yes,  partai Islam no”.  Nurcholish ketika  itu  menganggap  partai-partai  Islam  sudah menjadi  “Tuhan”  baru  bagi orang-orang  Islam.  Partai  atau  organisasi Islam  dianggap  sakral  dan  orang Islam  yang  tak  memilih  partai  Islam dalam  pemilu  dituding  melakukan  dosa besar. 29 Hal  ini  dikarenakan menurut  pendapatnya bahwa nilai-nilai  Islam  tidak  sejalan  dengan demokrasi  secara  utuh,  bahkan  ada  yang  bertentangan  dengannya.
28 Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Makna..., h. 119.
29 Nurcholis Madjid, Membangun  Oposisi  Menjaga  Momentum  Demokrasi, Jakarta: Voice Centre Indonesia. 2000.
Namun,  beberapa  bagian  darinya  memang  ada  yang  berkesesuaian. 30 Adapun pendapat kalangan yang menerima secara penuh, salah satu di antaranya,  diberikan  oleh  Amin  Rais.  Amin  Rais  menerima  demokrasi dengan tiga alasan utama: (1) Alquran memerintahkan umat Islam untuk melakukan  musyawarah  dalam  menyelesaikan  masalahnya  sendiri  dan demokrasi  menggunakan  asas  ini  dalam  operasionalisasinya;  (2)  Secara historis, Rasul saw menerapkan musyawarah dengan para sahabat dalam menyelesaikan  masalah  mereka;  (3)  Secara  rasional,  ketika  umat  Islam diperintah untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka menunjukkan bahwa sistem yang demokratis adalah bentuk tertinggi mengenai sistem politik  dalam  sejarah  umat  manusia.  Berdasarkan  alasan  ini,  Amin berpendapat  bahwa  demokrasi  paling  sesuai  dengan  semangat  dan substansi  Alquran  dan  Sunah.  Pernyataan  Amin  tersebut  tidak  berbeda dengan  hasil  analisis  Huntington  bahwa  secara  doktrinal,  memang  ada kesesuaian  antara  Islam  dengan  demokrasi.  Menurutnya,  Islam menempatkan  masalah  egalitarianism  dan  voluntarism  sebagai  tema pokoknya.  Bentuk  high  culture  Islam  yang  diikuti  dengan  sejumlah keistimewaan  seperti  unitarianism,  individualism,  skripturalism, puritanism, egalitarian, semuanya sebangun dengan tuntutan modernitas dan  modernisasi  dan  semua  nilai  tersebut  sebangun  dengan  tuntutan demokrasi. 31

## C. PENUTUP
Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa demokrasi mempunyai dua aspek, (1) sebagai sebuah sistem dan bentuk negara, (2) sebagai nilai- nilai universal yang diperjuangkan demi harkat kemanusiaan. Pada aspek yang pertama, sebagai sebuah sistem dan bentuk negara, demokrasi tidak bisa  bertemu  dengan  konsep  Islam,  karena Islam  sendiri  ternyata  tidak berbicara tentang sistem dan bentuk tertentu sebuah negara. Islam lebih merupakan  sebuah  agama  dan  aturan  hidup  bermasyarakat,  tidak berbicara  tentang  sistem,  apalagi  bentuk  sebuah  negara.  Pada  aspek kedua,  sebagai  nilai-nilai  kemanusiaan  yang  harus  di  perjuangkan,
30 A. Khudori Soleh, “Islam tidak Sama…”.
31 A. Khudori Soleh, “Islam tidak Sama...
demokrasi  bisa  sejalan  dengan  ajaran  Islam,  sebab  prinsip-prinsip  nilai yang  dibawa  demokrasi,  yakni  nilai  egalitarianisme (almusâwah) , kebebasan (al-hurriyah) dan pluralisme (ta`addudiyah) , tidak bertentangan dengan  prinsip-prinsip  Islam,  bahkan  jauh  sebelumnya  Islam  telah berbicara  dan  memperjuangkan  nilai-nilai  tersebut.  Akan  tetapi,  hal  itu bukan berarti demokrasi sepenuhnya sesuai dengan semangat dan nafas Islam.  Sebab,  di  sisi  lain,  Islam  juga  mengandung  prinsip-prinsip  lain yang  tidak  dibawa  oleh  demokrasi.  Prinsip-prinsip  yang  dimaksud adalah,  (1)  prinsip syûrâ (musyawarah), (2) imâmah (kepemimpinan), (3) perbedaan  gender,  dan  (4)  soal dzimmi .  Jadi,  prinsip-prinsip  Demokrasi pada  dasarnya  memang  dapat  diterima  dan  tidak  bertentangan  dengan Islam, tetapi hal itu bukan berarti Islam identik dengan demokrasi. Sebab, sebagai  sebuah  agama,  Islam  mengandung  banyak  norma  dan  aturan yang tidak sekedar seperti yang ada dalam prinsip demokrasi.

## D. DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Qadim  Zallum, Sistem  Pemerintahan  Islam ,  Cet.  ke-6.  Bandung: Mizan, 2002
Al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan (Al-Khilâfah wa Al- Mulk) , Alih Bahasa Muhammad al-Baqir. Bandung: Mizan, Cet. ke-2. TtH
Beni Ahmad Saebani, Fiqh Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2008
Hasan Sadiliy dkk., Ensiklopedi Indonesia, Jakarta: Pt. Ichtiar van Hoeve,
t.th., edisi khusus, jilid II
Inu Kencana Syafe’i, Ilmu Pemerintahan, Bandung: Mandar Maju, 1999
Kurniawan, Civic  Education:  Pendidikan  Kewarganegaraan, Bengkulu:  LP2 STAN Curup, 2010, Cet. ke-1
Masykuri  Abdillah, Demokrasi  di  Persimpangan  Makna;  Respon  Intelektual Muslim  Indonesia  Terhadap  Konsep  Demokrasi  1966-1993 , Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999
Moh.  Mahfud  MD, Dasar  dan  Struktur  Kenegaraan  Indonesia, Jakarta:  PT. Rineka Cipta, 2001
Mudhofir  Abdullah, Masail  al-Fiqhiyyah:  Isu-isu  Fikih  Kontemporer, Yogyakarta: Teras, 2011
Muhammad  Anis,  ‘Model  Syura-Khilafah’,  lihat:  http://  ahmadsahidin. wordpress.com/ 2010/04/30/  model-syura-khilafah
Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, Jakarta: Erlangga, 2008
Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, Jakarta: UI-Press, 1993.
Nurcholis Madjid, Membangun Oposisi  Menjaga  Momentum  Demokrasi , Jakarta: Voice Centre Indonesia. 2000.
Quraish  Shihab, “Agama  dalam  Absolutisme  dan  Relativisme”,  dalam Nourruzzaman Shiddiqi, Etika Pembangunan dalam Pemikiran Islam, Jakarta, Rajawali Press, 1986
Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002