## Penyelesaian Jarīmah Incest Dalam Fikih Jinayah (Studi di Gampong Lawe Sawah Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan)
Husamuddin 1 , Eva Liana 2 1,2 STAIN Teungku Dirudeng Meulaboh, Indonesia Email konfirmasi: husamuddinmz@staindirundeng.ac.id

## ABSTRAK
Gampong  Lawe  Sawah  merupakan  sebuah  Gampong  yang  berada  di  Kecamatan Kluet  Timur  Kabupaten  Aceh  Selatan  yang  mempunyai  aturan  dalam  mengatur kehidupan  masyarakatnya.  Keberadaan  hukum adat  dalam  masyarakat  Gampong Lawe  Sawah  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  masyarakat  dan  sudah  membudaya dalam  diri  masyarakat, termasuk  dalam  menyelesaikan  tindak  pidana.  Salah  satu tindak  pidana  yang  diselesaikan  melalui  hukum  adat  adalah  adalah  hubungan sedarah (incest) . Pertanyaan  penelitian  dalam tulisan ini  adalah  bagaimana masyarakat Gampong Lawe Sawah menyelesaikan kasus incest dengan hukum adat dan  bagaimana  tinjauan fikih  jinayah terhadap  sanksi  adat  bagi  pelaku incest di Gampong  Lawe  Sawah.  Penelitian  ini  menggunakan  motede  penelitian  kualitatif, data  dikumpulkan  melalui  wawancara  dan dokumentasi.  Sumber  wawancara berupa  narasumber  dari  Keuchik,  Tuha  Peut,  Imuem  Mukim.  Sedangkan dokumentasi yaitu  melalui  buku-buku  yang terkait  dengan  pembahasan.  Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  penyelesaian  pelaku Incest dengan  hukum  adat melalui tiga tahapan. Tahap pertama memberikan keterangan tentang kejadian yang telah  dilakukan  di  hadapan  perangkat  Gampong; tahap  kedua  para  pelaku ditempatkan  sementara  dirumah  salah  satu  perangkat  Gampong; tahap  ketiga adalah tahap penentuan sanksi yaitu melalui musyawarah lembaga adat. Sedangkan dalam tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat dalam penyelesaian pelaku Incest di Gampong Lawe Sawah berbeda dengan fikih jinayah yang berlaku. Dalam fikih jinayah pelaku zina ghairu muhsan dicambuk 100 kali sedangkan dalam hukum adat diberlakukan  sanksi  pemotongan  seekor  kerbau  serta  kelengkapannya.  Namun demikian, pertimbangan dengan hukum adat diakomodir secara ushūlī, yang disebut al-‘urf dengan  kaidah al-ādah  muhakkamah .  Dapat  disimpulkan juga  bahwa proses peradilan  adat  bisa  menyelesaikan  permaslahan  tanpa  harus  melalui  proses  jalur hukum, namun apabila perkara tidak dapat diselesaikan secara peradilan adat maka akan diberikan kepada pihak yang berwenang mengadili perkara tersebut.
Kata Kunci : Jarīmah Incest ; Hukum Adat; Fikih Jinayat.

## Pendahuluan
Incest berasal  dari  bahasa  latin estus yang  berarti  murni.  Sementara incestus berarti  tidak  murni,  dalam  bahasa  Inggris Incest adalah  hubungan  sedarah,  Dalam kamus bahasa Indonesia inses adalah hubungan seksual atau perkawinan dua orang
Penyelesaian Jarīmah Incest Dalam Fikih Jinayah... Husamuddin & Eva Liana
| 75
yang  bersaudara  kandung  yang  dianggap  melanggar  adat,  hukum  dan  Agama (Departemen  Pendidikan  Nasional, 2008: 539). Inses  dalam  bahasa  Arab  disebut dengan ghisyan al-maharim, sifah al-qubra atau zina al-maharim yaitu hubungan seksual antara  orang  yang  diharamkan  menikah  di  antara  mereka  oleh  Syariah karena  ras kekerabatan (Munir  al-Ba’albakki,  2004). Sedangkan  inses  menurut  istilah  adalah hubungan  kelamin  antara  pasangan  yang  mempunyai  hubungan  keluarga  yang dekat (Timbul Haryono, 2004: 53).
Secara umum incest adalah suatu hubungan seksual yang di lakukan oleh dua orang  yang  masih  ada  hubungan  pertalian  sedarah  maupun  perkawinan (Ranuhardoko, 2000: 334). Perbuatan incest ini  bukan  saja  haram  sebagaimana haramnya perzinaan, tetapi juga merupakan tindakan yang sangat keji, bukan hanya haram  dikarenakan  keharaman  zina  melainkan  juga  keharaman  hubungan  seksual dengan mahram. Dengan kata lain incest dikatakan telah melakukan dua keharaman sekaligus:  keharaman  zina  dan  keharaman  menodai  hubungan  sedarah  ( Mahram ).
Fakta incest ini adalah fakta zina karena hubungan seksual tersebut dilakukan tanpa ikatan pernikahan yang sah.
Barda  Nawawi  Arif,  mendefenisikan incest sebagai  persetubuhan  anggota keluarga  sedarah  dalam  garis  lurus  atau  samping  sampai  derajat  ketiga (Barda Nawawi  Arif, 2001: 261). Menurut  penjelasan  sosiologis  hubungan  sumbang diketahui  berpotensi  tinggi  menghasilkan  keturunan  yang  secara  biologis  lemah, baik  fisik maupun  mental  (cacat)  atau  bahkan  letal  (mematikan). Menurut pandangan  mayoritas  fukaha  seperti  Imam  Maliki,  Asy-Syafi’I  ulama  Zahiriyah, Zaidiyah  bahwa  menyetubuhi  mahram  ( incest )  merupakan  perbuatan  zina. Jadi Incest adalah  hubungan  badan/intim  antara  dua  orang  yang  masih  memiliki hubungan  kekeluargaan  ( Nasab ).  Biasanya incest terjadi  antara  anak  perempuan dengan  Ayah  kandung  antara  Adik  dengan  Abang  kandung.  Hubungan  darah  ini tergolongan  dari  perbuatan  zina  dan  Islam  melarang  adanya  perkawinan  bagi seseorang yang mempunyai hubungan darah atau mahram.
Hukum  Islam  adalah  hukum  yang  dibangun  berdasarkan  pemahaman manusia  atas nash Al-qur’an  maupun  Al-sunnah  untuk  mengatur  kehidupan manusia,  ketentuan  Allah  menempatkan  masalah  perzinaan  sebagai  ranah  hak Tuhan yang menentukan. Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kebahagian hidup  manusia  didunia  maupun  diakhirat  kelak,  dengan  mengambil  jalan  segala yang  bermanfaat  dan  mencegah  atau  menolak  yang  mudarat  dalam  kehidupan (Dahlan Idhamy, 1994: 1).
Larangan incest tidak  terdapat  perbedaan  yang  tajam  antara  pakar  hukum pidana umum dan hukum pidana Islam, karena di dalam masyarakat mana pun, dan dalam  ajaran  agama  yang  berlaku  di  Indonesia,  khususnya  agama  Islam  yang mencakup  kandungan  hukum  Islam  sangat  melarang  adanya  hubungan  seksual secara incest (sumbang mahram) (Neng Djubaedah, 2010: 81).
Penyelesaian Jarīmah Incest Dalam Fikih Jinayah... Husamuddin & Eva Liana
Vol. 1, No. 2, Desember 2021
| 76
Landasan  larangan incest terdapat  dalam  Al-qur’an  dan  Hadist,  sejauh penelusuran penulis dalil-dalil incest terdapat dalam Al-qur’an yaitu surat An-Nisa’ ayat 22 dan surat Al-Mujadalah ayat dua.
1. Al-qur’an
Pertama Al-qur’an surat An-Nisa: 22
                                                                                                             
Artinya: Dan  janganlah  kamu  kawini wanita-wanita  yang  telah  dikawini  oleh  ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. (QS.An-Nisa:22)
Ayat ini turun berkaitan dengan Hishn bin Abi Qais yang menikahi istri bapaknya (ibu tiri) yang bernama Kubaisyah binti Ma’n, berkaitan dengan al-Aswad bin Khalaf yang menikahi istri ayahnya. Asy’ats bin Sawar berkata, Abu Qais meninggal dunia, ia  termasuk  kelompok  sahabat  Anshar  yang  saleh.  Lalu  putranya  datang  untuk meminang istri  yang  ditinggalkannya,  lalu  ia  berkata  “Sesungguhnya  saya  telah menganggapmu  sebagai  anak  akan  tetapi,  saya  akan  datang  menemui  Rasulullah saw terlebih  dahulu  untuk  bertanya  tentang  hal  ini.  Lalu  ia  pun  datang  menemui Rasulullah saw. Menjelaskan masalah tersebut, lalu Allah SWT menurunkan ayat ini (Wahab az-Zuhaili, 2013: 649).
Dalam  Al-qur’an  surat  An-Nisa  ayat  22  yang  melarang  menikahi  istri  dari ayah  kandungnya,  dalam  surat  tersebut  memang  tidak  disebutkan  hukuman terhadap  orang  yang  melanggarnya,  tetapi  hadist  Rasulullah  lebih  tegas menunjukkan  keharaman  atau  larangan  menikahi  perempuan  yang  dikawini ayahnya. Hal itu tentu berkaitan dengan tujuan perkawinan (Neng Djubaedah, 2010: 174).
Kedua Al-qur’an surat Al-Mujidalah: 2
                                                                                                                        
                                                       
Artinya: “Orang-orang  yang  Menzhihar  istrinya diantara  kalian,  (menganggap  istrinya sebagai  ibunya),  padahal  tiadalah  istri  mereka  itu  ibu  mereka.  Ibu-ibu  mereka  tidak  lain adalah  wanita  yang  melahirkan  mereka  dan  sesungguhnya  mereka  sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah Maha pemaaf lagi maha pengampun.”(QS.Al-Mujadilah ayat 2 ).
Sebab  turunnya  ayat  Al-Mujadalah  ini,  Imam  al-Hakim  meriwayatkan  yang dinilainya  Shahih  dari  Aisyah  ra,  yang  berkata,  “Maha  mulia  Allah  yang pendengaran-Nya  meliputi  segala  sesuatu.  Kedatangannya  pada  saat  itu  adalah untuk  mengadukan  prihal  suaminya  kepada  Rasulullah,  Khaulah  berkata,  wahai Rasulullah  Saw,  ia  telah  menghabiskan  masa  muda  dan  saya  telah  melahirkan
Penyelesaian Jarīmah Incest Dalam Fikih Jinayah... Husamuddin  Eva Liana
Vol. 1, No. 2, Desember 2021
| 77
banyak  anak  untuknya.  Akan  tetapi,  ketika  saya  telah  beranjak  tua  dan  tidak  bisa melahirkan lagi maka ia men- zhihar saya, ya Allah saya mengadukan kepedihan hati ini  kepada  Engkau.  Tidak  berselang  lama,  Malaikat  Jibril  langsung  turun  untuk membawa rangkaian ayat ini (Mardani, 2011: 56).
Berhubungan dengan persoalan seorang wanita bernama Khaulah binti Tsa’labah yang telah dizhihar oleh suaminya Aus ibn Shamit, yaitu dengan mengatakan kepada istrinya: “Kamu bagiku seperti punggung ibuku dengan maksud dia tidak boleh lagi menggauli  istrinya,  sebagaimana  ia  tidak  boleh  menggauli  ibunya.”  Menurut  adat Jahiliah  mengadukan  hal  itu  kepada  Rasulullah  Saw.  Lalu  Rasulullah  menjawab bahwa dalam hal ini belum ada keputusan dari Allah Swt. Dan pada riwayat yang lain Rasulullah mengatakan: Engkau telah diharamkan bersetubuh dengan dia. Lalu Khaulah  berkata:  suamiku  belum  menyebutkan  kata-kata  talak  kemudian  Khaulah berulang kali mendesak Rasulullah supaya menetapkan suatu keputusan dalam hal ini, sehingga turunlah ayat ini dan ayat-ayat berikutnya (Mardani, 2011: 57).
2. Hadist
Sejauh  penelusuran  penulis  terdapat  dua  Hadist  tentang  keharaman incest dari Hadist riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud,
Pertama Hadist riwayat Ibnu Majah:
ه ا و ر). ه ﻮﻠ ﻗ ﺎﻓ مﺮﳏ تاذ ﲆﻌﻌﻗو ﻦﻣ : ﲅﺳو ﻪﯿﻠ ﺎﯩﻠﺻ ﷲ ل ﻮﺳﺮﻟﺎﻗ :لﺎﻗ ؛ س ﺎﺒﻋ ﻦ ا ﻦﻋ (ﻪ  ﺎﻣ ﻦا
Artinya: Dari  ibnu  Abbas  ra  “  Sesungguhnya  Rasulullah  saw.  Bersabda:  “Barang  siapa yang Berzina dengan mahramnya, maka bunuhlah ia.’’
Kedua Hadist Riwayat Abu Daud:
،ءا ﻮﻟ ﻢﻬﻌﻣ سراﻮﻓ و ٔ  ﺐر ﻞ ﻗٔ  ذٕا،ﺖﻠﺿ ﱄ ﻞﺑ ٕا ﲆ  ف ﻮﻃٔ ٔ ﺎ ﺑ : ل ﺎﻗ ،بز ﺎ  ﻦ ءاﱪﻟا ﻦﻋ باﺮﻋ ٔ ا ﻞﻌﲾ ﻪﻧٔ  اوﺮ ﺬﻓ ؟ ﻪﻨﻋ ﺖﻟ ٔ ﺴﻓ ،ﻪﻘﻨﻋا ﻮﺑﴬﻓ ،ﻼ ر ﺎﳯﻣ اﻮﺟ ﺮﺨﺘﺳ ﺎﻓ ﺔ ﻗ ا ﻮﺗ ٔ  ذٕا ،ﱯﻨﻟ ا ﻦﻣ ﱵﻟ ﲋﳌ ﰊ ن ﻮﻔﯿﻄﯾ
(دواد ﻮﺑ ٔ  ﻩاور).ﻪﯿﺑ ٔ  ةٔ  ﺮﻣ  سﺮﻋٔ
Artinya: “ Dari al Bara’ bin ‘Azib, ia berkata,“ ketika aku tengah berkeliling mencari seekor untaku tersesat, tiba-tiba aku berpapasan dengan sekelompok penunggang kuda atau pasukan infantri  (penunggang  kuda  perang)  yang  tengan  membawa  bendera.  Orang-orang  itu mengajakku turut pergi bersama mereka lantaran kedekatan dengan Nabi saw. Lalu orang itu bergegas  mendatangi  sebuah  rumah  kubah  dan  mengeluarkan  paksa  seorang  laki-laki  yang kemudian  langsung  mereka  tebas  lehernya,  maka  aku  bertanya  alasan  mereka  melakukan tindakan tersebut lantas mereka mengatakan bahwa lelaki itu telah menikahi istri bapaknya (pernikahan ala jahiliah dan pelakunya dianggap sebagai murtad”.
Kemudian dalam hadist yang lain:
ﺮﻇٔ  نٔ  ﱐﺮﻣٔ ﻓ،ﻪﯿﺑٔ  ةٔﺮﻣا ﺢﻜ  ﻞ ر ﱃٕا،ﷲ لﻮﺳر ﲏﺜﻌﺑ :لﺎﻗ؟ﺪﯾﺮ  ﻦ ٔ ،  ﺖﻠﻘﻓ،ﺔﯾاﺮﻫ ﻊﻣو ﻲﲻ ﺖ ﻘﻟ :لﺎﻗ،ءﱪﻟا ﻦﻋ ﺎﻣ ﺬ او،ﻪﻘﻨﻌﺑ
Artinya: “Dari Al Barra’, ia berkata, “Aku pernah bertemu dengan pamanku yang tengah bersama  kelompok  pasukan  perang,  lalu  aku  berkata  kepadanya,  hendak  kemana  (Paman)
Penyelesaian Jarīmah Incest Dalam Fikih Jinayah... Husamuddin  Eva Liana
Vol. 1, No. 2, Desember 2021
| 78
pergi?’  Pamanku  menjawab,  Rasulullah  telah  mengutusku  untuk  menemui  seorang  lelaki yang telah menikahi istri ayahnya, dan beliau memerintahkanku untuk memenggal kepalanya (membunuhnya) dan merampas hartanya”.
Hadist  di  atas  jelas  pengharaman  terhadap  perbuatan incest .Mengharamkan (menikahi)  isteri-isteri  bapak  sebagai  penghormatan  dan  pemuliaan  serta penghargaan bagi bapak, dan tidak layak mantan isteri bapak digauli bahkan hal itu diharamkan bagi seorang anak, walau hanya sekedar akad saja.Hukuman bagi orang yang berzina dengan mahram adalah dibunuh, baik ia seorang yang sudah menikah maupun  belum  menikah.  Dalam  Islam  perbuatan  seperti  ini  tidak  dibenarkan, karena  Islam  sangat  memperhatikan  tingkah  laku  manusia  terhadap  kepentingan dan kemaslahatan manusia (Rachmat Syafe’i, 2000: 187).
Berdasarkan landasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi karena sebab keturunan, persusuan. Larangan  hubungan  sedarah  dikarena  berpotensi  tinggi  dapat  menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah, tidak ada satu pun hal yang diharamkan di dalam  Al-qur’an  yang tidak  mengandung mudharat (bahaya),  dan  sesungguhnya perbuatan incest itu sangat keji dan dibenci oleh Allah.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya dari eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data  dilakukan  secara  trianggulasi  (gabungan),  analisis  data  bersifat  induktif,  dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi ( Sugiyono,
2009: 1 ). Metode  penelitian  kualitatif  dapat  digunakan  pada  lingkup  yang  paling kecil, yaitu satu situasi sosial (single social situation) sampai masyarakat yang luas yang kompleks ( Sugiyono, 2009: 20 ).

## Pembahasan/hasil
Pada dasarnya  seorang  manusia  merupakan  anggota  dari  kelompok masyarakat  yang  memerlukan  pertemuan  biologis  dan  sosial,  setiap  kelompok  itu adalah  normatif,  artinya  terpaut  didalamnya  tumbuh  norma-norma  dari  tingkah laku  sesuai  dengan  keadaan  yang  terbentuk  dari  aktifitas  khusus  dari  kelompok, dengan  demikian  menurut  A.  Lacassagne  teori  lingkunganlah  yang  memberikan kesempatan  sebagai  penyebab  timbulnya  suatu  kejahatan. Salah  satu  penyebab terjadinya suatu  kejahatan  termasuk  perbuatan incest adalah  kemiskinan  dan kesengsaraan  artinya,  pengaruh  terhadap  jiwa  manusia  membuat  pikiran  menjadi tumpul, kebodohan dan ketidak beradaban (B. Bosu, 1992: 24-25).
Perbuatan inces t  merupakan  penyimpangan  orientasi  seksual,  perbuatan  ini dapat  terjadi  karena  pengendalian  dan  kontrol  sosial  dari  seseorang  yang  lemah.
Penyelesaian Jarīmah Incest Dalam Fikih Jinayah... Husamuddin  Eva Liana
Vol. 1, No. 2, Desember 2021
| 79
Sikap batin manusia dalam persepktif teori kontrol sosial dan pengendalian terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal (Romli Atmasasmita, 1984: 42-43). Di  antaranya  meliputi  faktor  Internal  yaitu  biologis  dan  psikologis, adapun faktor eksternal yaitu meliputi faktor keluarga, tingkat kurang pemahaman tentang agama, lingkungan  sosial  dan  budaya,  pengaruh  media  massa  dan  teknologi (Ahmad Salaby, 2001: 59).
1. Adapun faktor internal adalah faktor yang muncul karena adanya dorongan dan kemauan dari individu itu sendiri.
a. Faktor Biologis
Biologis  yaitu  dorongan  seksual  yang  terlalu  besar  dan  ketidakmampuan pelaku mengendalikan  nafsu seksnya  sehingga  dapat  menjadi  penyimpangan seksual  yang  ditandai  tingginya  keinginan  untuk  melakukan  hubungan  seks dan sulitnya mengontrol keinginan seksual tersebut.
b. Faktor Psikologis
Psikologis adalah pelaku memiliki kepribadian menyimpang seperti kurangnya rasa kepercayaan  diri,  memiliki  gangguan  emosional  mudah  marah,  maka kemampuan pengontrolan diri atau penguasaan diri akan terlambat, sehingga mudah melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan norma yang ada dalam lingkungan masyarakat (Zainuddin Ali, 2012: 82).
2. Faktor  Eksternal, adalah  faktor  yang  datang  dari  luar  individu,  yang  dapat mendorong melakukan hubungan seksual
a. Faktor ekonomi keluarga
Tingkat  ekonomi  yang  rendah  yang  mempunyai  keterbatasan  pendapat  yang dapat  mempengaruhi  cara  pandang  dan  rendahnya  tingkat  pendidikan  yang dapat  menimbulkan  dampak  terhadap  keluarga  yang  mudah  terpengaruh dalam melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Menurut  Bonger  sumber  dari  segala  kejahatan  adalah  kemiskinan  sehingga sangat  berpengaruh  terhadap  jiwa  manusia  yang  dapat  memicu  terjadinya pelaku incest ,  kesengsaraan  membuat  pikiran  menjadi  tumpul  faktor  ini merupakan yang berkuasa atas timbulnya kejahatan (B. Bosu, 1992: 27).
b. Kurangnya pengetahuan tentang agama Secara  umum  kurangnya  mengenal  agama  sehingga  mendorongseseorang  itu dikuasai  oleh  nafsu  dari  pada  menggunakan  akal  fikiran  yang  waras.Karena keadaan  iman  yang  lemah  merusak  akal  fikiran  disebabkan  perkembangan teknologi dan komunikasi seperti media sosial, Handphone,
Televisi.Kurangnya  pendidikan  agama  yang  menyebabkan  keluarga  tidak mengamalkan  tuntutan  syariat  yang  dianjurkan  oleh  Islam,  seperti  anak perempuan  dewasa  tidur  dalam  satu  kamar  yang  sama,  namun  jika  nilai keislaman  ini  tidak  diamalkan  maka  ia  akan  mendorong  kepada incest. Kebodohan  terhadap  ajaran  Islam,  sehingga  akhirnya  meremehkan
Penyelesaian Jarīmah Incest Dalam Fikih Jinayah... Husamuddin  Eva Liana
| 80
aturan-aturan baik perintah maupun larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul.
c. Lingkungan sosial dan Budaya
Menurut  Van  Hamel  keadaan  lingkungan  bisa mendorong  seseorang melakukan  kejahatan,  yang  meliputi  keadaan  alam  (Geografis  dan Klimatologis)  kedaan  ekonomi  dan  keberadaban (Made  Darma, 1996: 73). Lingkungan  mempengaruhi  akhlak  individu  dalam  masyarakat  dalam  arti mendorong  perkembangan  aspek  lain. Lingkungan  yang  mengamalkan pengasingan  nilai  spiritual  dari  urusan  keduniaan  biasanya  budaya  yang bersifat  sekuler  liberal  dan  meterialistik. Di  sini  lingkungan  bersifat  negatif terjadi dalam berbagai keadaan (Faedal Ilahi, 2005: 46).
Tidak adanya batasan antara dua saudara yang duduk berdua-duaan ditempat sunyi dan tidak menghiraukan larangan agama dapat membawa pada pelaku incest . Pergaulan  laki-laki  dan  wanita  yang  bebas  dengan  pakaian  yang menjolok mata dapat mendorong terjadinya incest . Batas pergaulan yang sudah melampaui  batas  yang  dianjurkan  yang  akan  menyebabkan  sukar mengendalikan nafsu (Ahmad Salaby, 2001: 69).
d. Pengaruh media masa dan Teknologi
Ketika  bangsa  Indonesia  memasuki  globalisasi,  teknologi  informatika berkembang  dengan  cepat  dan  sedemikian  canggih,  juga  media  cetak  dan media audiovisual memiliki jangkauan yang lebih luas dari pada sebelumnya, akibatnya  adalah  banyak  budaya  asing  yang  masuk  ke  Indonesia  melalui media.Bagi kaum remaja yang belum matang masih kurang memahami nilai- nilai  luhur  kebudayaan  bangsa  Indonesia  mereka  mudah  dipengaruhi  oleh budaya-budaya  luar  yang  kadang-kadang  tidak  sepantasnya  di  contoh  oleh para remaja (Zainuddin Ali, 2012: 84).
Dampak  yang  ditimbulkan  dari  media massa  bisa  beraneka  ragam diantaranya, terjadinya  prilaku  yang  menyimpang  dari  norma-norma  sosial  atau nilai-nilai  budaya  yang  ada,  pengaruh  media  massa  baik  televisi  handphone  dan internet  sering  kali  disalah  gunakan  cenderung  lebih  bersifat  negatif  yang menyebabkan  banyak  hal  yang  gak  sewajarnya  dilihat  oleh  masyarakat.  Bahwa media  massa  dan  keterbukaan  dalam  globalisasi  dunia  hari  ini  bisa  menyebabkan terjadinya kejahatan secara meluas,banyak hal yang tidak sewajarnya untuk dilihat seperti Tayangan video yang tidak sewajarnya (Zainuddin Ali, 2012: 101).
Berdasarkan uraian diatas, perbuatan incest dapat terjadi dikarenakan kurang pengetahuan  tentang  agama  sehingga  mudah  dikuasai  oleh  nafsu  yang  tidak berpikir apa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. Keadaan iman yang lemah dapat  merusak akal  pikiran  yang  disebabkan  perkembangan  teknologi  dan komunikasi  seperti  media  massa,  dampak  yang  ditimbulkan  dari  media  massa
Penyelesaian Jarīmah Incest Dalam Fikih Jinayah... Husamuddin  Eva Liana
| 81
beragam seperti, terjadinya prilaku yang menyimpang dari ajaran Islam, banyak hal yang tidak sewajarnya untuk dilihat dan mengakses hal-hal yang bersifat negatif.

## Hukuman incest
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia hukuman  berarti  siksaan  atau pembalasan  yang  dikenakan  kepada  orang  yang  melanggar  undang-undang (Departemen  Pendidikan  Nasional, 2008: 511). Berdasarkan  butir  17  Qanun  Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, ‘ Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah . (Dinas Syariat Islam Aceh, 2015: 6). Sedangkan secara  umum  istilah  hukuman  adalah  pembalasan  sesuai dengan  apa yang dilakukan meliputi hal yang merugikan atau tindak kriminal. Istilah hukuman hampir  sama  dengan  pidana,  dari  pengertian  diatas  dapat  dipahami hukuman adalah suatu permbalasan sesuai apa yang telah dilakukan (Abdur Rahman, 1992: 5).
Menurut  Abdul  Qadir  Audah defenisi  hukuman  adalah  pembalasan  atas pelanggaran  perintah  syara’yang  ditetapkan  untuk  kemaslahatan  masyarakat (Rahmat  Hakim, 2010: 63). Menurut  Sudarto  pengertian  pidana  atau  hukuman adalah  penderitaan  yang  sengaja  dibebankan  kepada orang  yang  melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh adalah  reaksi  atas  delik  dan  ini  berwujud  suatu  nestapa  yang  dengan  sengaja ditimpahkan  Negara  pada  pembuat  delik  itu.  Dari  defenisi  diatas  dapat  diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa akibat lain  yang  tidak  menyenangkan  yang  diberikan  dengan  sengaja  oleh  badan  yang berwenang  kepada  seseorang  yang  cakap  menurut  hukum  yang  telah  melakukan perbuatan atau peristiwa pidana (Wirjono Projodikoro, 1981: 10).
Ulama  berbeda  pendapat  dalam  menentukan  hukuman  bagi  pelaku incest berikut menurut fukaha tentang zina dengan mahram (Al-Khattabi, 1996: 284).
1. Maliki, Syafi’i dan Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa wajib dilaksanakan hudud atas seseorang yang telah melakukan perbuatan zina dengan mahramnya.
2. Hanafi  mengatakan,  bahwa  tidak  dikenakan  hukuman  hudud  tetapi  dikenakan hukuman ta’zir.
3. Dua orang sahabat Abu Hanifah mengatakan bahwa dikenakan hukuman hudud apabila dilakukan perbuatan incest dengan sengaja.
4. Imam  Ahmad,  dan  Imam  Ishak  Rahawaih  mengatakan  bahwa  pelaku  mesti dibunuh dan dirampas hartanya.
Adapun  larangan incest dalam  hukum  positif  merupakan  perdebatan  yang panjang,  meskipun  ditemukan  beberapa  hal  yang  masih  perlu  dikaji  dari  sisi pandangan  hukum  pidana  Islam.  Pada  pasal  489  RUU-KUHP  2008  telah merumuskan: Pasal 489 ayat (1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut anggota keluarga sedarah dalam
Penyelesaian Jarīmah Incest Dalam Fikih Jinayah... Husamuddin  Eva Liana
| 82
garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 tahun (Neng Djubaedah, 2010: 93).
Incest merupakan salah satu jarimah yang pelakunya harus mendapat hukuman. Secara  umum,  gejala incest adalah  suatu  penyakit  yang  amat  buruk  malah  lebih buruk  dari  pada  gejala  zina  biasa,  hukumannya  sama  seperti  ketentuan  hukuman zina.  Para  ulama  juga  menjelaskan terdapat  dua  jenis jarimah bagi  pelaku  zina berdasarkan Al-qur’an dan Hadist, yang memberlakukan dua sanksi yang berlainan (Nurul Irfan, 2013: 20).

## 1. Zina Ghairu Muhsan
Ialah  zina  yang  dilakukan  oleh  seorang  yang  pelakunya  perjaka,  gadis. Artinya  orang  yang belum  pernah  menikah  secara  sah  dan  tidak  dalam  ikatan pernikahan  Sanksi  bagi  pelaku  zina  ( Ghairu  Muhsan ) dihukum  dengan  hukuman cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 Tahun (Nurul Irfan , 2013 : 20). Pelaku jarimah zina ghairu muhsan secara eksplisit ditegaskan didalam firman Allah swt berikut:
                                                                         
Artinya :“Perempuan  yang  berzina  dan  laki-laki  yang  berzina,  maka  deralah  tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera” (QS.An-Nur: 2).
Ayat  di atas  tidak  hanya  menyebutkan  jumlah  cambukkan,  tetapi  juga larangan  untuk  berbelas  kasihan  kepada  pelaku. Selain  itu,  proses  eksekusi hendaknya disaksikan oleh kaum muslimin agar menimbulkan efek jera dan dapat dijadikan pelajaran berharga. Sedangkan sanski pengasingan pelengkap dari cambuk adalah sebagai berikut.
ﱏ ز ﻦﳰﻓ ﺮﻣ ٔ  ﻪﻧ ٔ  ﲅﺳو ﻪﯿﻠ  ﷲ ا ﻞﺻ ﷲ ا لﻮﺳر ﻦﻋ ﻪﻨﻋ ﷲ ا ﴈ ر  ﺎ  ﻦ ﺪﯾ ز ﻦﻋ و ﺔﺋ ﺎﻣ ﲜ ﻦﺼﳛ ﱂو
م ﺎ  ﺐﯾﺮﻌﺗ
Artinya: “Dari Zaid bin Khalid AL-Juhani, ia meriwayatkan “ Aku mendengar Rasulullah memerintahkan  agar  orang  yang  berzina  ghairu  muhsan  dicambuk  seratus  kali  dan diasingkan selama satu tahun” (HR. Al-Bukhari). Dengan demikian, sanksi bagi pelaku zina gahiru muhsan adalah di cambuk seratus kali serta diasingkan selama satu tahun sebagaimana yang disabdakan Nabi saw.

## 2. Zina Muhsan
Ialah zina yang dilakukan oleh orang yang berstatus suami, istri, duda atau janda, artinya pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah (Nurul Irfan , 2013 : 20). Sanksi  bagi  pelaku  zina Muhsan adalah  sanksi  rajam  tidak  secara  eksplisit disebutkan  dalam  Al-qur’an,  tetapi  eksistensinya  ditetapkan  melalui  ucapan  dan
Penyelesaian Jarīmah Incest Dalam Fikih Jinayah... Husamuddin  Eva Liana
| 83
perbuatan  Rasulullah.  Di  dalam  sebuah  riwayat  dijelaskan  bahwa  beliau melaksanakan sanksi rajam terhadap Maiz bin Malik dan Al-Ghamidiyah. Sanksi ini juga diakui oleh ijma’ dan tabiin, serta pernah dilaksanakan pada masa Khulafa Al- Rasyidin (Muhammad Ali AL-Shabuni, tt. 21).

## Kasus incest di Gampong Lawe
Gampong  Lawe  Sawah  merupakan  salah  satu  Gampong  yang  terletak  di kemukiman  Makmur  Kecamatan  Kluet  Timur  Kabupaten  Aceh  Selatan  yang  jarak tempuhnya 7 km dari pusat Kecamatan Kluet Timur. Luas wilayah Gampong Lawe sawah  adalah  1523  Ha,  yang terbagi  ketiga  Dusun  yaitu,  Dusun  Utama,  Dusun Matsisir dan Dusun Tanjung dengan jumlah penduduk 1.037 jiwa, yang mayoritas penduduknya bermata pencarian petani, pekebun, berdagang dan sebagian lainnya sebagai pegawai kantor baik swasta maupun negeri. Mayoritas penduduk gampong Lawe  Sawah  dikenal  berbahasa  Kluet  dan  masyarakatnya  sendiri  dikenal  dengan suku  Keluwat. Secara  Administrasi  Gampong  Lawe  Sawah  termasuk  didalam kemukiman  Makmur  Kecamatan  Kluet  Timur  Kabupaten  Aceh  Selatan.  Gampong Lawe Sawah terdiri dari tiga Dusun, yaitu Dusun Utama, Dusun Matsisir dan Dusun Tanjung.
Hukum adat merupakan hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan  masyarakat  dalam  kehidupan  sehari-hari  adat  yang  dilanggar  akan dikenakan sanksisesuai dengan peraturan adat yang berlaku. Penyelesaian perkara melalui hukum adat Aceh selalu dijadikan dasar utama pada prinsip keadilan dan kerukunan  dalam  masyarakat (Wawancara, Syamsul  Rizal).  Bahwa  secara  umum masyarakat  yang  menduduki  suatu  wilayah,  memiliki  aturan  hukum tersendiri dalam  menyelesaikan  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  suatu  kehidupan bermasyarakat.  Aturan  hukum  yang  hidup  ditengah-tengah  masyarakat  atau  yang sering disebut dengan hukum adat. Untuk itu, permasalahan yang ada diselesaikan berdasarkan  aturan tersebut.  Hal  ini  juga  berlaku  didalam  kehidupan  masyarakat Aceh,  khususnya  pada  masyarakat  di  Gampong  Lawe  Sawah,  Kecamatan  Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan.
Penyelesaian perkara melalui hukum adat Aceh selalu dijadikan dasar utama pada  prinsip  keadilan  dan  kerukunan,  penting  dijelaskan  bahwa  secara  umum masyarakat  yang  menduduki  suatu  wilayah,  sebenarnya  memiliki  aturan  hukum tersendiri  dalam  menyelesaikan  permasalahan  yang  dihadapi. Aturan  hukum tersebut  termasuk  dalam  aturan  hukum  yang  hidup  ditengah-tengah masyarakat.Penetapan  sanksi  adat terhadap  pelaku incest atau  yang  sering  disebut istilah  Gampong  dengan  pelaku sumbang yang  diselesaikansecara  adat  dengan berbagai tahap. Tahapan-tahapan tersebut merupakan salah satu proses yang harus dilakukan  sehingga  sanksi  adat  yang  diberikan  kepada  para  pelaku  berjalan
Penyelesaian Jarīmah Incest Dalam Fikih Jinayah... Husamuddin  Eva Liana
| 84
maksimal dan pelaku mendapat sanksi sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di Gampong Lawe Sawah.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Keuchik Gampong  Lawe  Sawah menjelaskan,  bahwa  hukum  adat  merupakan  hukum  yang  dikenal  dalam lingkungan  kehidupan  masyarakat.  Permasalahan  yang  terjadi  dalam  suatu Gampong  diselesaikan  terlebih  dahulu  secara  adat,  apabila  tidak  bisa  diselesaikan secara adat maka di serahkan kepada pihak yang lebih berwenang yaitu di tingkat kepolisian,  perbuatan  yang  tidak  bisa  diselesaikan  secara  adat  dan  pelaku  tidak mengikuti  prosedur  adat  yang  berlaku  maka  diserahkan  kepada  pihak  yang berwenang untuk diproses.
Dalam  hukum  adat  proses  penetapan  sanksi  memiliki  tiga  tahapan  adapun tahapannya adalah:
1. Tahap pertama, pemanggilan yaitu tahap dimana kedua belah pihak dihadirkan untuk dimintai  keterangan  tentang  kejadian  yang  telah  dilakukan  dihadapan  perangkat Gampong dan tokoh adat, ditahap pertama proses pemanggilan berlaku selama tiga hari  sebelum  ada  kesepakatan  pentuan  jadwal  sidang (Wawancara, Abdunsyah). Untuk  menangani  kasus  tersebut Keuchik berwenang  memanggil  para  tokoh  adat Gampong  untuk  memaparkan  kejadian  yang  telah  terjadi  dan  musyawarah  kapan penentuan  sidang  terhadap  sanksi  bagi  pelaku incest .  Dalam  hal  penentuan  jadwal sidang Tuha  Peut memiliki  wewenang  dalam  penentuan  jadwal  kapan  dilakukan musyawarah  dan  dilihat  dari  kesepakatan  bersama.  Apabila  sudah  ditentukan jadwal  musyawarah  para  tokoh  adat  dan  aparatur  Gampong  dipanggil  untuk  ikut serta  dalam  memutuskan  sanksi  yang  sesuai  dengan  peraturan  adat  yang  berlaku, adapun  tokoh-tokoh adat  yang  terlibat  dalam  musyawarah  terdiri  dari.  Keuchik, Imam Chik, Tuha Peut, Sekretaris Desa, Kawur, Kadus, Pemuda, Tokoh Masyarakat Salah Satu perwakilan.
2. Tahap  kedua ,  yaitu  pelaku  terlebih  dahulu  ditahan  di  rumah  salah  satu  perangkat Gampong, adat  kebiasaan  yang  berlaku  di  Gampong  Lawe  Sawah  yaitu  untuk perempuan ditahan dirumah Keuchik dan laki-laki dirumah Kadus , proses penahanan kurang  lebih  berlaku  selama  satu  minggu  sebelum  dilakukan  sidang  musyawarah, segala  kebutuhan  pelaku  ditanggung  oleh  kepala  desa  seperti  kebutuhan  makan, kurang lebih selama satu minggu.
3. Tahap  ketiga ,  yaitu  tahap  di  mana  seluruh  perangkat  Gampong  tokoh  adat berkumpul  di  rumah Keuchik untuk  musyawarah  tentang  penentuan  sanksi yang  sesuai  dengan  perbuatan  yang  telah  dilakukan,  mengingat  dari perbuatan  yang  telah  dilakukan  tidak  bermoral  melecehkan  nama  baik Gampong juga merupakan perbuatan pelanggaran seksual terhadap keluarga sendiri.  Setelah  dimusyawarahkan  dan  dilihat  dari Rantak  Rantus adalah peraturan atau undang-undang Gampong terdahulu istilah sekarang dikenal dengan sebutan Qanun Gampong. Hasil kesepakatan musyawarah para tokoh adat menjatuhkan sanksi sesuai dengan Rantak Rantus Gampong Lawe Sawah
Penyelesaian Jarīmah Incest Dalam Fikih Jinayah... Husamuddin  Eva Liana
| 85
hanya  saja  perbedaan  terhadap  sanksi  pengasingan  mengingat  perbuatan yang telah dilakukan perbuatan yang jarang terjadi.
Adapun  hukuman  terhadap  pelaku incest adalah  terdapat  dalam  pasal  1 tentang Adat Perkawinan pada ayat 11 yaitu: Bagi Pasangan Pemuda/Pemudi yang melakukan perzinaan (Keputusan Musyawarah Rakyat Kecamatan Kluet Selatan).
1. Bisa Nikah: Masing-Masing dikenakan sanksi seekor kambing selengkapnya, ditambah  dengan  uang  kontan  yang  ditentukan  oleh  adat,  kemudian dinikahkan menurut persyaratan adat.
2. Tidak  Bisa  Nikah:  Kedua  belah  pihak  dikenakan  sanksi  adat  seekor  kerbau selengkapnya, dan dipisahkan selama satu tahun.
Sanksi  tambahan  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku  sumbang  adalah  pada sanksi pengasinganberlaku kurang lebih selama 3 tahun kepada pihak laki-laki dan tidak ditentukan tempatnya. Setelah selesai musyawarah, pihak yang bersangkutan wajib  melunasi  pembayaran  sanksi  adat  yang  telah  di  putuskan  dari  hasil musyawarah, sanksi adat yang telah diputuskanadalah berupa sanksi seekor kerbau disertai  dengan  kelengkapannya  yang  dikenakan  kepada  kedua  belah  pihak, ditambah  dengan  uang  adat  sejumlah  Rp.2.000.000/orang,  tokoh  adat  memberi waktu selama empat hari untuk melunasi pembayaran sanksi adat, apabila selama 4 hari  belum  mampu  membayar  maka  walinya  wajib  melaporkan  kepada salah satu tokoh adat.
Berdasarkan  keterangan  informasi  di  atas , penulis  mengambil  kesimpulan bahwa hukum adat walaupun sifatnya tidak tertulis namun diakui oleh negara, dan hukum negara turut mendukung hukum adat, karena dilaksanakannya hukum adat dapat  menyelesaikan  perkara  di  desa  dan  membantu  meringankan  permasalahan yang  bisa  diselesaikan  oleh  hukum  negara.  Adapun  tahapannya  penulismembagi tiga tahap penyelesaian diantaranya:
1. Tahap pemanggilan
Tahap pemanggilan yaitu tahap dimana kedua belah pihak dihadirkan untuk memberikan informasi tentang kejadian yang telah dilakukan di hadapan perangkat Gampong dan Tokoh adat.
1. Tahap Kurungan Tahap kurungan yaitu tahap dimana kedua pelaku ditahan di rumah Keuchik dan kadus sebelum dilakukan musyawarah terhadap penentuan sanksi,
2. Tahap Penentuan Sanksi
Tahap  Penentuan  sanksi  yaitu  tahap  musyawarah  lembaga  adat  dalam penetapan sanksi kepada pihak yang yang melanggar hukum adat.

## KESIMPULAN
Ketetapan  hukum  Islam  merupakan  hukum  perundang-undangan  berbasis syariat  yang  diberlakukan  kepada  manusia  dengan  tujuan  untuk  mengatur
Penyelesaian Jarīmah Incest Dalam Fikih Jinayah... Husamuddin  Eva Liana
hubungan  dengan  manusia  yang  dituntut  oleh  sifat  dasar  kehidupan  dunia  agar kehidupan  menjadi  stabil  dan  berjalan  normal sesuai  dengan  aturan-aturan  yang berlaku. Islam  sebagai  agama  yang  memiliki  ajaran  spritual  diharapkan  mampu untuk mengatur tata hubungan antar manusia.
Nilai-nilai  yang  terkandung  di dalam  al-Qur’an  dan  Hadist  dapat  dijadikan sebagai pedoman hidup. Syariat merupakan peraturan atau sistem kehidupan Islam yang berisikan seperangkat ketentuan yang mengatur seluruh urusan manusia baik yang  menyangkut  dengan ubudiyah ,  akhlak,  maupun  persoalan  jinayah. Islam mengatur berbagai persoalan yang meliputi hubungan manusia dengan Penciptanya dan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Syariat memiliki tata cara tertentu untuk  merealisasikan  hukum  yang  terdapat  dalam  konteks  syariat  Islam  sebagai kumpulan ketentuan hukum.
Hukum Islam mengenal dan membenarkan hukum adat, para ahli ushul fikih menerima  adat  yang  dalam  bahasa  ushul  fikih  disebut dengan ‘ urf .  Para  ulama mazhab figh pada dasarnya sepakat untuk menjadikan urf secara global sebagai dalil hukum Islam ( hujjah syar’iyyah ).
Sanksi  adat  ini juga  tidak  bertentangan  dengan  hukum  Islam  serta  sesuai dengan  peradatan  yang  berlaku  dimasyarakat  Gampong  Lawe  Sawah.  Dalam hukum Islam sanksi pengasingan selain dijelaskan dalam hukum Islam juga berlaku dalam  hukum  adat  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Dalam Islam  sebagaimana hukum  yang  berlaku  bagi  pelaku  zina  disebut  dengan jarimah maka  pelakunya dijatuhi dengan hukumun hudud . Berdasarkan hukum Islam seseorang yang belum menikah  melakukan  zina  maka  dikenakan  hukuman  cambuk  100  kali selain dicambuk juga berlaku hukuman pengasingan bagi ghairu muhsan begitu juga dalam hukum adat sanksi yang berbentuk pengasingan dikenakan bagi orang yang belum menikah.
Adapun sanksi pemotongan satu ekor kerbau dilihat dari sanksi yang paling berat maka diputuskan sesuai dengan perbuatan pelaku. Sanksi adat adalah sanksi yang  telah  diyakini  oleh  masyarakat  secara  turun-temurun  sifatnya  ada  yang berbentuk tertulis ada yang tidak tertulis.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdur Rahman. 1992. Tindak Pidana dalam Syariat Islam . Jakarta: PT Rineka Cipta.
Ahmad Salaby. 2001. Kehidupan Sosial Dalam Pemikiran Islam . Selangor: Penerbit.
Al-Khattabi. 1996. Ma’alim As-Sunnan . Beirut: Dar AL-Kutub Al-Ilmiyah.
Asmawi. 2011. Perbandingan Ushul Figh . Jakarta: Amzah.
Penyelesaian Jarīmah Incest Dalam Fikih Jinayah... Husamuddin  Eva Liana
Vol. 1, No. 2, Desember 2021
| 87
B. Bosu. 1992. Sendi-Sendi Kriminologi . Surabaya: Usaha Nasional.
Barda  Nawawi  Arif. 2001. Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan Kejahatan . Jakarta: Citra Aditya Bakti.
Dahlan Idhamy. 1994. Karakteristik Hukum Islam . Surabaya: Al-Ikhlas.
Departemen  Pendidikan  Nasional. 2008. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa Edisi Keempat . Jakarta: PT Gramedia.
Dinas Syariat Islam Aceh. 2015. Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat . Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.
Faedal Ilahi. 2005. Zina: Problematika dan Solusinya . Jakarta: Qisthi Press,
Made Darma. 1996. Kriminologi . Jakarta: Raja Grafindo.
Mardani. 2011. Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam . Jakarta: Rajawali Pers.
Mochtar  Naim. 2001. Kompendium  Himpunan  Ayat-Ayat  Al-qur’an  yang  berkaitan dengan Hukum . Jakarta: Bismar Siregar.
Muhammad Ali AL-Shabuni. tt. Rawa’I Al-Bayan fi Tafsir Ayat Ahkam min Al-qur’an . Beirut: Dar Al-Fikr.
Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 2007. Shahih Sunan Ibnu Majah . Jakarta: Pustaka Azzam.
Muhibbuththabary. 2010. Wilayat Al-Hisbah di Aceh (Konsep dan Implementasi). Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh.
Munir  al-Ba’albakki. 2004. Kamus  al-maurid:  Injelizi-‘Arabi,  ‘Arabi-Injelizi .  Madah: Inses.
Nashr  Farid  Muhammad  Washil. 2009. Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam,  Qawa’id Fiqhiyyah . Jakarta: Amzah.
Neng  Djubaedah. 2010. Perzinaan  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam . Jakarta: Kencana.
Nurul Irfan dan Masyrofah. 2013. Figh Jinayah . Jakarta: Sinar Grafika.
Rachmat  Syafe’i. 2000. Al-hadist: Aqidah,  Akhlak,  Sosial,  dan  Hukum . Bandung:  CV. Pustaka Setia.
Rahmat Hakim. 2010. Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) . Bandung: CV. Pustaka Setia.
Penyelesaian Jarīmah Incest Dalam Fikih Jinayah... Husamuddin  Eva Liana
Vol. 1, No. 2, Desember 2021
| 88
Ranuhardoko. 2000. Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia) . Jakarta: Sinar Grafika.
Romli Atmasasmita. 1984. Bunga Rampai Kriminologi . Jakarta: Rajawali.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD . Bandung: Alfabeta.
Timbul Haryono. 2004. Ensiklopedi Nasional Indonesia . Jakarta: Delta Pamungkas.
Wahab  az-Zuhaili. 2013. Tafsir Al-Munir:  Aqidah,  Syariah,  Manhaj . Jakarta:  Gema Insani.
Wirjono Projodikoro. 1981. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia . Jakarta: PT. Eresco.
Zainuddin Ali. 2012. Hukum Pidana Islam . Jakarta: Sinar Grafika.