## MEKANISME  PEMBATASAN PEMBIAYAAN REHABILITASI  TERHADAP  NARAPIDANA RESIDIVIS  PENYALAHGUNAAN  NARKOTIKA
Oleh: Yulianis Safrinadiya Rahman Program  Magister  Ilmu  Hukum Pascasarjana  Universitas  Islam  Malang Jl.  MT Haryono  193

## Abstrak
Undang-undang  Narkotika  tidak  ada  mengatur  mengenai  berapa  kali  negara  harus menanggung  seseorang  untuk  direhabilitasi  karena  mengenai  pembiayaan  itu sudah  dibebankan  kepada  Pemerintah,  sebab  korban  penyalahgunaan  narkotika, baik  orang  itu  sebagai  residivis  tetap  pemerintah  berkewajiban  untuk  menanggung semua  biaya  tersebut.  Untuk  masuk  dalam  kategori  rehabilitasi  adalah  pecandu dan  korban  penyalahgunaan  narkotika  yang  pertama  kali  masuk  program rehabilitasi, sedangkan residivis sebaiknya dikenakan pidana agar  tidak melakukan  kejahatan  yang  serupa    yang  dapat    mengakibatkan    kerugian    pada keuangan    negara    yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara (APBN).
Kata kunci: Rehabilitasi,  Residivis,  Penyalahgunaan  Narkotika.

## Abstract
The  Narcotics  Law  does  not  regulate  the  number  of  times  the  State  must  bear someone  to  be  rehabilitated  because  the  cost  has  already  been  charged  to  the Government,  because,  whether  a  person  is  a  victim  of  narcotics  abuse  or recidivism,  the  Government  is  still  obliged  to  cover  all  his  costs.  To  be rehabilitated, a person must be an addict and victim of narcotics abuse who first entered  the  rehabilitation  program.  As  for  recidivism,  it  is  best  to  be  subject to criminal penalties so as not to commit similar crimes which can result in losses to the State’s finances sourced from the State Budget.
Keywords: marriage, foreign citizens, Indonesian law

## PENDAHULUAN
Narkotika  adalah  zat  atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan tanaman,  baik  sintesis  maupun  semisintetis,  yang  dapat  menyebabkan  penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat  menimbulkan  ketergantungan,  yang dibedakan  ke  dalam  golongan-golongan  sebagaimana  yang  telah  disebutkan secara  tegas  dan  jelas  dalam  Pasal  1  poin  1  Undang-undang  Nomor  35  tahun 2009  tentang  Narkotika.  Di  Indonesia  perkembangan  penyalahgunaan  Narkotika dan  obat-obatan  terlarang  semakin  hari  semakin  marak  dan  menunjukkan peningkatan  dari  tahun  ke  tahun.  Makin  meningkatnya  penyalahgunaan  obat-obat (terlarang)  oleh  sementara  generasi  muda  dan  kalangan  remaja  khususnya,
semakin  mencemaskan  mengingat  intensitas  penyalahgunaan  obat  akhir-akhir ini  selain  makin  marak,  juga  makin  meluas  sehingga  dapat membahayakan. 1
Pasal  54  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika menyebutkan  bahwa  “Pecandu  narkotika  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika wajib  menjalani  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial”.  Rehabilitasi  adalah program  untuk  membantu  memulihkan  orang  yang  memiliki  penyakit  kronis  baik dari fisik  ataupun  psikologisnya. 2 Secara  umum  pecandu  dan  korban penyalahgunaan      narkotika      belum      dapat      mengakses      layanan      rehabilitasi, khususnya    pecandu    dan    korban    penyalahgunaan    narkotika    yang    berada    di lembaga  pemasyarakatan  atau  rumah  tahanan  (lapas/rutan).  Pada  prinsipnya pecandu  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika  adalah  “orang  sakit”  yang  wajib menjalani  pengobatan  dengan  menempatkan  mereka  di  lembaga  rehabilitasi medis  dan/atau  rehabilitasi  sosial. 3
Pelaksanaan rehabilitasi
sendiri tidak terlepas dari masalah pembiayaan.  Permasalahan  disini  penulis  masih  belum  tahu  ada  atau  tidak pembatasan  berapa  kali  negara  harus  menanggung  seseorang  untuk  di rehabilitasi.    Karena    selama    ini    negara    terus    yang    harus    menanggung    biaya terutama  bagi  residivis,  memang  negara  berkewajiban  untuk  melindungi  segenap bangsa  Indonesia  lalu  tanggung  jawab  pengawasan  termasuk  orang  tua  dan keluarga.  Dalam  hal  ini  mengenai  rehabilitasi  juga  belum  jelas  pengaturannya tentang  bagaimana  pembatasan  pembiayaan  terhadap  penyalahgunaan  narkotika yang  ditanggung  oleh  negara  untuk  direhabilitasi
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  penulis  merumuskan  beberapa permasalahan  sebagai  berikut  yaitu  bagaimana  pengaturan  batasan  pembiayaan rehabilitasi      terhadap      narapidana      residivis      penyalahgunaan      narkotika      dan bagaimana mekanisme pembatasan
pembiayaan rehabilitasi terhadap narapidana  residivis  penyalahgunaan  narkotika.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  jenis  penelitian hukum  normatif,  yaitu  penelitian  hukum  doktrin  atau  penelitian  kepustakaan  atau studi  dokumen.  Penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  atau  data  sekunder  belaka,  dapat  dinamakan  penelitian  hukum  normatif atau  penelitian  hukum  kepustakaan  (disamping  adanya  penelitian  hukum sosiologis  atau  empiris  yang  terutama  meneliti  data  primer).  Penelitian  hukum normatif  atau  kepustakaan    ini    mencakup    :    (1)    Penelitian    terhadap    asas-asas hukum;    (2)  Penelitian  terhadap  sistematika  hukum;  (3)  Penelitian  terhadap taraf  sinkronisasi  vertikal    dan    horisontal;    (4)    Perbandingan    hukum;    dan    (5) Sejarah    hukum. 4 Penelitian  hukum  yang  bersifat  normatif  selalu  menitikberatkan
1 Surat  Kabar  “Metro  Banjar”. Penanggulangan dan  Pencegahan  Nark otik a .  Kamis 26 November 2015.hlm  1. Kolom  1 2 Charlie  Rudyat. Kamus Huk um . (Jakarta: Pustaka Mahardika,  2013)  hlm  356.
3 Badan    Narkotika    Nasional. Petunjuk     Tek nis    Pelak sanaan    Rehabilitasi    Bagi Narapidana Melalui Mek anisme Pemberian Grasi . (Jakarta : BNN,  2014 ) hal. 4.
4 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji, Penelitian  Huk um  Normatif “ Suatu  Tinjauan Singkat”, Jakarta : PT Grafindo Persada, 2004,   hlm. 14
pada  sumber  data  sekunder.  Data  sekunder  pada  penelitian  ini  diambil  dari  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan bahan  hukum  tertier. 5

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika pecandu  narkotika  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika  wajib  direhabilitasi medis  dan  rehabilitasi  sosial.  Penentuan  seseorang  dapat  direhabilitasi  atau tidak  harus  melalui  putusan  pengadilan.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  127  Undang- undang  tentang  Narkotika.
Penggunaan  Narkotika  bagi  diri  sendiri  mengandung  arti  bahwa penggunaan  narkotika  tersebut  tanpa  melalui  pengawasan  dokter  dianggap merupakan  suatu  perbuatan  “tanpa  hak  atau  melawan  hukum”.  Dikeluarkannya Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  mengatur  ketentuan  mengenai  putusan memerintahkan    untuk    menjalani    rehabilitasi    bagi    pengguna    narkotika    pada Pasal  54 dan Pasal  103.
Dalam  Pasal  54  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika  menegaskan      bahwa,      “Pecandu      Narkotika      dan      korban penyalahgunaan  Narkotika  wajib  menjalani  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi sosial.”  Yang  dimaksud    dengan    korban    penyalahgunaan    narkotika    adalah seseorang    yang  tidak    sengaja    menggunakan    narkotika    karena    dibujuk, diperdaya,    ditipu,  dipaksa  dan/atau  diancam  untuk  menggunakan  narkotika. Pasal  55 Undang-  undang  Nomor  35 Tahun  2009 tentang  Narkotika.
Didalam  sistem  penjatuhan  pidana  ternyata  Konsep  Rancangan  KUHP Nasional  menganut  “ Double  Track  System ”  yaitu  sistem  dua  jalur,  artinya  pidana pokok  dan  tindakan  dapat  dijatuhkan  bersama-sama.  Rehabilitasi  merupakan tindakan  yang  dikenakan  kepada  pembuat  tindak  pidana  narkotika  yang    diatur dalam    Pasal    110   Rancangan    Undang-undang    KUHP   yang  berbunyi:
(1)  Tindakan  rehabilitasi  dikenakan  kepada pembuat  tindak  pidana  yang  : a.   Kecanduan    alkohol,    narkotika,    psikotropika,    dan   zat    adiktif lainnya:  dan/atau
b.   Mengidap  kelainan  seksual  atau  yang  mengidap  kelainan  jiwa.
(2)  Rehabilitasi  dilakukan  di  lembaga  rehabilitasi  medis  atau  sosial,  baik  milik pemerintah  maupun  swasta.
Double  track  system dalam  perumusan  sanksi  terhadap  penyalahgunaan narkotika  merupakan  kebijakan  hukum  pidana  dalam  formulasi  ketentuan- ketentuan  yang  mengatur  mengenai  sanksi  yang  diberikan  kepada  pelaku penyalahgunaan  narkotika,  yaitu  berupa  sanksi  pidana  dan  sanksi  tindakan mengingat  pelaku  penyalahgunaan  narkotika  memiliki  posisi  yang  sedikit berbeda  dengan  pelaku  tindak  pidana  lainnya.  Disatu  sisi  ia  merupakan  pelaku tindak  pidana  yang  harus  dihukum,  namun  disisi  lain  merupakan  korban  dari tindak  pidana  yang  dilakukannya  itu  sendiri,  sehingga  perlu  dilakukan  suatu tindakan  berupa  rehabilitasi. 10
Penentuan  sanksi  terhadap  pecandu  narkotika,  apakah  akan  diterapkan sanksi  pidana  atau  sanksi  tindakan  rehabilitasi  dimana  dalam  hal  ini  penentuan tersebut  berada  di  tangan  hakim.  Sebab  berdasarkan  ketentuan  undang-undang
5 Ronny Hanitijo  Soemitro, Metodelogi Penelitian Huk um dan Jurimetri , (Jakarta:Ghalia
Indonesia, 1990),   hlm  12.
narkotika,  hakim  diberikan  kewenangan  untuk  menentukan  dan  menjatuhkan pidana  penjara  atau  tindakan  rehabilitasi  terhadap  pecandu  narkotika  tersebut, untuk  menentukan  apakah  dalam  menangani  perkara  pecandu  narkotika,  hakim akan  menerapkan  ketentuan  Pasal  127  (mengatur  mengenai  sanksi  pidana)  atau menerapkan      ketentuan      Pasal      103      (mengatur      mengenai      sanksi      tindakan “rehabilitasi)  adalah  pada  akhirnya  bermuara  kepada  keyakinan  hakim  apakah pelaku  penyalahgunaan  narkotika  tersebut  tepat  untuk  dikatakan  sebagai  pecandu yang  harus  direhabilitasi  atau  lebih  tepat  dikatakan  sebagai  pelaku  tindak  pidana penyalahgunaan narkotika yang harus dipidana penjara adalah dengan berdasarkan  hasil  keterangan  laboratorium  yang  menyatakan  bahwa  pelaku tersebut  mengalami  ketergantungan  terhadap  narkotika  sehingga  memerlukan proses  perawatan  dan  atau  pengobatan  yang  dilakukan  melalui  fasilitas rehabilitasi    dan   yang    tentunya    berdasarkan    ketentuan    undang-undang.
Pelaksanaan  rehabilitasi  medis  dijelaskan  dalam  Pasal  56  Undang- undangNomor  35 Tahun  2009 tentang  Narkotika,  yaitu:
(1)  Rehabilitasi  medis  Pecandu  Narkotika  dilakukan  di  rumah  sakit  yang  ditunjuk oleh  Menteri.
(2)  Lembaga    rehabilitasi    tertentu    yang    diselenggarakan    oleh    instansi pemerintah  atau  masyarakat  dapat  melakukan  rehabilitasi  medis  Pecandu Narkotika  setelah  mendapat  persetujuan  Menteri.
Selain  Rehabilitasi  medis  dapat  penyembuhan  dapat  diselenggarakan  oleh suatu  instansi  pemerintah  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  57  Undang-undang  Nomor 35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  yang  berbunyi,  “Selain  melalui  pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu narkotika dapat diselenggarakan  oleh  instansi  pemerintah  atau  masyarakat  melalui  pendekatan keagamaan  dan tradisional”.
Menurut  Pasal  58  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika,    yaitu    “Rehabilitasi    sosial    mantan    Pecandu    Narkotika diselenggarakan  baik  oleh  intansi  pemerintah  maupun  oleh  masyarakat”.  Yang dimaksud  mantan  pecandu  narkotika  dalam  Pasal  ini  adalah  orang  yang  telah sembuh  dari  ketergantungan  terhadap  Narkotika  secara fisik  dan psikis.
Pelaksanan  rehabilitasi  diatur  dalam  peraturan  menteri  yang  dijelaskan dalam  Pasal  59  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika, yaitu  :
1.   Pelaksanaan   ketentuan   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   56  dan Pasal 57 diatur  dengan  Peraturan  Menteri.
2.   Pelaksanaan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  58  diatur dengan   peraturan   menteri   yang   menyelenggarakan   urusan  pemerintahan  di bidang  sosial.
Pembiayaan  rehabilitasi  dapat  dibebankan  pada  anggaran  masing-masing Kementerian      yang      diatur      dalam      Pasal      14      Peraturan      Bersama      tentang penanganan  pecandu  narkotika  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika  ke  dalam Lembaga  Rehabilitasi  yaitu pelaku  penyalahgunaan  narkotika  tersebut  tepat  untuk dikatakan  sebagai  pecandu  yang  harus  direhabilitasi  atau  lebih  tepat  dikatakan sebagai  pelaku  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  yang  harus  dipidana penjara adalah dengan berdasarkan hasil keterangan  laboratorium  yang menyatakan  bahwa  pelaku  tersebut  mengalami  ketergantungan  terhadap  narkotika sehingga  memerlukan  proses  perawatan  dan  atau  pengobatan  yang  dilakukan
melalui  fasilitas      rehabilitasi      dan      yang      tentunya      berdasarkan      ketentuan undang-undang. 6
Pelaksanaan  rehabilitasi  medis  dijelaskan  dalam  Pasal  56  Undang-undang Nomor 35 Tahun  2009 tentang  Narkotika,  yaitu:
(1)  Rehabilitasi  medis  Pecandu  Narkotika  dilakukan  di  rumah  sakit  yang  ditunjuk oleh  Menteri.
(2)  Lembaga    rehabilitasi    tertentu    yang    diselenggarakan    oleh    instansi pemerintah  atau  masyarakat  dapat  melakukan  rehabilitasi  medis  Pecandu Narkotika  setelah  mendapat  persetujuan  Menteri.
Selain  Rehabilitasi  medis  dapat  penyembuhan  dapat  diselenggarakan  oleh suatu  instansi  pemerintah  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  57  Undang-undang  Nomor 35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  yang  berbunyi,  “Selain  melalui  pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu narkotika dapat diselenggarakan  oleh  instansi  pemerintah  atau  masyarakat  melalui  pendekatan keagamaan  dan tradisional”.
Menurut  Pasal  58  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika,    yaitu    “Rehabilitasi    sosial    mantan    Pecandu    Narkotika diselenggarakan  baik  oleh  intansi  pemerintah  maupun  oleh  masyarakat”.  Yang dimaksud  mantan  pecandu  narkotika  dalam  Pasal  ini  adalah  orang  yang  telah sembuh  dari  ketergantungan  terhadap  Narkotika  secara fisik  dan psikis.
Pelaksanan  rehabilitasi  diatur  dalam  peraturan  menteri  yang  dijelaskan dalam  Pasal  59  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika, yaitu  :
1.   Pelaksanaan   ketentuan   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   56  dan Pasal 57 diatur  dengan  Peraturan  Menteri.
2.      Pelaksanaan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  58  diatur dengan    peraturan    menteri    yang    menyelenggarakan    urusan  pemerintahan di bidang  sosial.
Pembiayaan  rehabilitasi  dapat  dibebankan  pada  anggaran  masing-masing Kementerian      yang      diatur      dalam      Pasal      14      Peraturan      Bersama      tentang penanganan  pecandu  narkotika  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika  ke  dalam Lembaga  Rehabilitasi  yaitu  :
(1)  Biaya    rehabilitasi    medis    bagi    terdakwa    yang    sudah    diputus    oleh pengadilan  dibebankan  pada anggaran  Kementerian  Kesehatan.
7 (2)  Biaya    rehabilitasi    sosial    bagi    terdakwa    yang    sudah    diputus    oleh pengadilan  dibebankan  pada anggaran  Kementerian  Sosial.
(3)  Biaya  rehabilitasi  medis  dan/atau  rehabilitasi  sosial  bagi  tersangka  dan/atau terdakwa  sebagai  Pecandu  Narkotika  dan  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika yang  masih  dalam  proses  peradilan  dibebankan  pada  anggaran  Badan Narkotika  Nasional.
(4)  Biaya  pelaksanaan  assesmen    yang  dilakukan  oleh  Tim  Assesmen Terpadu  dibebankan  pada anggaran  Badan  Narkotika  Nasional.
6 Carlina  Rusel.  Jurnal  Karya  Ilmiah. Penerapan  Tindakan  Rehabilitasi  Bagi  Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika . Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2013. Artikel dalam “Jurnal Hukum” . hlm.1
7
(5)  Segala    biaya    yang    timbul    terkait    dengan    pelaksanaan    Peraturan  Bersama ini  dibebankan  kepada  masing-masing  Instansi  kecuali  ditentukan  lain  dalam Peraturan  Bersama  ini.
Menurut  Yasonna  H.Laoly  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia dalam  artikel  “ Mengacu  UU,  Pengguna  Narkotika  Tetap  Direhabilitasi ” mengatakan:  Wacana  pengguna  narkotika  bakal    dipidanakan    belakangan menjadi  sorotan.  Tak  saja  memberikan  penghukuman,  penjara  diharapkan dapat  menimbulkan      efek      jera      bagi      pengguna      narkotika.      Namun      begitu, pemerintah  tetap  mengacu  pada  Undang-undang  No.35  tahun  2009  tentang Narkotika  agar pengguna  narkotika  tetap direhabilitasi.
Di  dalam  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  pengguna  wajib direhabilitasi.  Alasan  tetap  dilakukan  rehabilitasi  lantaran  dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  telah  disiapkan  anggaran  untuk melakukan  rehabilitasi  terhadap  pengguna  narkotika,  meskipun  jumlahnya terbatas.  Rehabilitasi  memang  diberikan  kepada  mereka  pengguna  narkotika baik  itu  pecandu  maupun  korban  penyalahgunaan  narkotika,  sedangkan  pengedar dan  kurir  narkotika  tetap  diganjar  hukuman  berat  sebagaimana  tertuang  dalam Undang-undang  Nomor  35 tahun  2009 tentang  Narkotika.
Kalau  melihat  dalam  kasus  dikalangan  artis  lebih  dari  sekali  berurusan hukum  sebagai  pemakai  narkoba,  kalau  lebih  dari  sekali  tidak  boleh direhabilitasi,  Jadi  harus  ada  ukurannya.  Sepanjang  pengguna  baru  tertangkap sekali  dan  dapat  membuktikan  hanya  pengguna  bukan  pengedar,  maka  dapat dijatuhkan  hukuman  rehabilitasi.
Penulis  berpendapat  perlunya  suatu  konsep  atau  syarat  untuk  seorang residivis,  untuk  itu  penulis  membuat  sebuah  konsep  atau  syarat  untuk  seorang residivis  apakah  dapat  memperoleh  rehabilitasi  atau  dipidana.  Syarat  pertama untuk  seseorang  direhabilitasi  adalah  orang  yang  baru  pertama  kali  melakukan tindak  pidana  khususnya  narkotika.  Syarat  kedua  orang  tersebut  harus  pecandu dan  korban   penyalahgunaan    narkotika.
Menurut  penulis  pengaturan  dengan  batasan  pembiayaan  rehabilitasi terhadap  narapidana  residivis  penyalahgunaan  narkotika  berkorelasi  pada penegakan  hukum  karena  aturan  yang  tidak  jelas  mengenai  rehabilitasi  maka terhadap    penegakannya    juga    berimbas    atau    mengakibatkan    para    penegak hukum  tidak  bisa  asal  menjatuhkan  suatu  vonis  kepada  seseorang  tanpa  aturan yang      jelas      karena      ditakutkan      terjadinya      kesalahan      dalam      penegakan. Penegakan  hukum  juga  dapat  memudahkan  dalam  pemilahan  dan  kepastian untuk menjatuhkan apakah residivis diberikan hukuman atau tindakan rehabilitasi,  maka  akhirnya  penulis  membuat  sebuah  batasan  yang  jelas  untuk digunakan  para  penegak  hukum  agar  dikemudian  hari  tidak  menimbulkan kerugian  pada  keuangan  negara.  Sebab  itu  diperlukan  adanya  aturan  yang  jelas mengenai  tanggungan  biaya  yang  harus  dibebankan  pada  Pemerintah  baik  itu merevisi  Undang-undang  narkotika  atau  membentuk  pengaturan  khusus  secara spesifik  mengenai  pembatasan  pembiayaan  rehabilitasi.
Penulis  berharap  Pemerintah  menanggung  biaya  rehabilitasi  untuk penyalahgunaan      narkotika      yang      pertama      kali      masuk      dalam      program rehabilitasi,    sedangkan    residivis    tidak    akan    dibiayai    oleh  Pemerintah    tetapi apabila  residivis  membutuhkan  rehabilitasi  dan  berniat  untuk  memperbaiki  atau memulihkan  keadaan dari  diri  sendiri,  maka  biayanya  harus  ditanggung  sendiri.
Untuk    proses    rehabilitasi    yang    harus    dijalani    oleh    pecandu    narkotika terbagi  menjadi  2  (dua)  tahap  yaitu  rehabilitasi  dan  pasca  rehabilitasi.  Didalam Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  narkotika  rehabilitasi  di  bagi menjadi  2 (dua) yaitu  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi  sosial.
Rehabilitasi  medis  adalah  suatu  proses  kegiatan  pengobatan  secara  terpadu untuk  membebaskan  pecandu  dari  ketergantungan  Narkotika. 14 Pasal  2 Peraturan         Menteri         Kesehatan         Republik         Indonesia         Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011         tentang       rehabilitasi       medis       pecandu, penyalahguna  dan korban penyalahgunaan  narkotika  yaitu  :
(1)  Rehabilitasi    medis    dilaksanakan    di   fasilitas    rehabilitasi medis    yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah, atau  masyarakat.
(2)  Fasilitas  rehabilitasi  medis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) meliputi  rumah  sakit,  puskesmas  atau  lembaga  rehabilitasi  tertentu yang  menyelenggarakan  rehabilitasi  medis.
(3)  Lembaga    rehabilitasi    tertentu    sebagaimana    dimaksud    pada
ayat    (2) meliputi: a.  Lembaga    rehabilitasi    NAPZA    milik    pemerintah    atau pemerintah  daerah; b.  Klinik      rehabilitasi      medis      NAPZA      yang      diselenggarakan oleh  masyarakat. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya Pasal  55 menyebutkan  tentang  kewajiban  lapor  diri  bagi  pecandu  narkotika  ke  pusat kesehatan  masyarakat,    rumah  sakit,    dan/atau    lembaga  rehabilitasi    medis    dan sosial  yang  ditunjuk  oleh  Pemerintah  untuk  mendapatkan  pengobatan  dan/atau perawatan  melalui  rehabilitasi  medis  dan  sosial.  Sementara  dalam  Pasal  103  ayat (1) menyebutkan  bahwa :
Hakim  yang  memeriksa  perkara Pecandu  Narkotika  dapat :
a.  memutus  untuk  memerintahkan  yang  bersangkutan  menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu  narkotika      tersebut      terbukti      bersalah      melakukan tindak    pidana  narkotika;  atau b.  menetapkan  untuk  memerintahkan  yang  bersangkutan  menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan  tindak  pidana  narkotika.
Dengan  demikian  rehabilitasi  medis  bisa  diperoleh  melalui  upaya sukarelaatau  ditentukan  oleh  hukum.  Rehabilitasi  medis  melalui  upaya  sukarela atau  atas  inisiatif  orangtua  diakomodasi  melalui  program  wajib  lapor,  yang dijabarkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun  2011  tentang Pelaksanaan Wajib  Lapor  Pecandu  Narkotika.  Rehabilitasi  medis  yang ditentukan oleh hukum dijabarkan dalam Peraturan Bersama tujuh kementerian/lembaga  negara  pada  tahun  2014  tentang  Penanganan  Pecandu Narkotika  dan  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika ke dalam Lembaga rehabilitasi,  yang  mana  Kementerian  Kesehatan  merupakan  salah  satunya. 15
Kementerian  Kesehatan  bertanggung  jawab  atas  pembiayaan  proses rehabilitasi  medis  bagi    Pecandu,  Penyalahguna,    dan  Korban  Penyalahgunaan Narkotika  yang  datang  secara  sukarela  dan  sudah  mendapatkan  putusan pengadilan  untuk  menjalani  rehabilitasi  medis  di  fasilitas  rehabilitasi  medis  yang ditetapkan    oleh    Menteri.    Rehabilitasi    medis    pada    pasien    yang    masih    dalam proses    hukum    (tersangka    dan    terdakwa)    dapat    dibiayai    oleh   Kementerian Kesehatan  sepanjang  belum  mendapatkan  pembiayaan  dari  lembaga  lain.
Rehabilitasi  sosial  adalah  suatu  proses  kegiatan  pemulihan  secara  terpadu, baik  fisik,  mental  maupun  sosial,  agar  bekas  pecandu  narkotika  dapat  kembali melaksanakan  fungsi  sosial  dalam  kehidupan  masyarakat 16 .  Program  rehabilitasi sosial  didalam  penjelasan  Pasal  58  Undang-undang  narkotika  bahwa  rehabilitasi sosial  dalam  ketentuan  ini  termasuk  melalui  pendekatan  keagamaan,  tradisional  , dan pendekatan  alternatif  lainnya.
Lembaga rehabilitasi sosial didirikan oleh  pemerintah,  pemerintah
provinsi, pemerintah kabupaten/kota,
atau masyarakat guna
menyelenggarakan  rehabilitasi  sosial.  lembaga  rehabilitasi  sosial  yang  dibentuk harus  berbadan  hukum  dan  merupakan  UPT  (Unit  Pelaksana  Teknis)  yang menyelenggarakan  rehabilitasi  sosial.      Lembaga  rehabilitasi  sosial  yang melaksanakan  rehabilitasi  sosial  ada di  LAPAS  (Lembaga  Pemasyarakatan).
Menurut  Ibu  Yusida  Sari  Kabid  Pelayanan  Medis  Rs.  Sambang  Lihum berpendapat  bahwa  rehabilitasi  tidak  ada  batasannya,  mengenai  pembiayaan  itu sudah    dibebankan    kepada    pemerintah    karena    sudah    kewajiban    pemerintah untuk    memulihkan    pecandu    dan    korban    penyalahgunaan    narkotika. Pembiayaan  rehabilitasi  medis  ditanggung  oleh  Kementerian  Kesehatan  sesuai dengan    Peraturan    Menteri    Kesehatan    Republik    Indonesia    Nomor    50    tahun 2015  tentang  petunjuk  teknis  pelaksanaan  wajib  lapor  dan  rehabilitasi  medis bagi  pecandu,  penyalahguna,  dan korban penyalahgunan  narkotika. 17
Rehabilitasi    medis    dilaksanakan    dalam    jangka    waktu    6    (enam)    bulan, 3  (tiga)  bulan  rawat  inap  awal  kemudian  dilanjutkan  rehabilitasi  lanjutannya dalam  3  (tiga)  bulan  berikutnya.Pembiayaan  rehabilitasi  medis  bisa  dibebankan kepada  keluarga  apabila  diperlukan  tindakan  pemeriksaan  atau  terapi  lain  diluar dari  program assesmen dan program  rehabilitasi.
Menurut  Bapak  Junian  Ramadhani  Petugas  Lapas  Kelas  II  B  Kotabaru berpendapat    bahwa    mekanisme  pembatasan    pembiayaan    rehabilitasi    terhadap narapidana  residivis  penyalahgunaan  narkotika  tidak  ada  batasannya.  Sementara ini  tidak  ada  aturan  yang  mengatur  berapa  kali  negara  harus  menanggung seseorang  untuk  direhabilitasi,  baik  orang  itu  sebagai  residivis.  Maka  BNN  dan Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  Kemenkumham  menganggap  perlu  disusun batasan  rehabilitasi  yang  mempunyai  kategori  pecandu  yang  residivis  harusnya tidak  berlaku  untuk  direhabilitasi  tapi  dikenakan  pidana.
Menurut  Bapak  Mispansyah  Dosen  Program  Kekhususan  Pidana  Fakultas Hukum    Universitas    Lambung    Mangkurat    berpendapat    bahwa    untuk    masuk dalam      kategori      rehabilitasi      adalah      pecandu      dan      korban      penyalahgunaan narkotika  yang  pertama  kalinya  masuk  program  rehabilitasi,  sedangkan  orang yang  residivis  itu  tidak  berlaku  lagi  untuk  direhabilitasi  tapi  dikenakan  pidana karena  pemerintah  akan  terus-menerus  menanggung  biaya  rehabilitasi.

## PENUTUP
Pengaturan  batasan  pembiayaan  rehabilitasi  terhadap  narapidana  residivis penyalahgunaan  narkotika  yaitu  masih  belum  jelas  maka  terhadap  penegakannya juga  berimbas  atau  mengakibatkan  para  penegak  hukum  tidak  bisa  asal menjatuhkan  suatu  vonis  kepada  seseorang  tanpa  aturan  yang  jelas  karena ditakutkan  terjadinya  kesalahan  dalam  penegakan.  Penegakan  hukum  juga  dapat memudahkan  dalam  pemilahan  dan  kepastian  untuk  menjatuhkan  apakah residivis  diberikan  hukuman  atau  tindakan  rehabilitasi,  maka  akhirnya  penulis membuat  sebuah  batasan  yang  jelas  untuk  digunakan  para  penegak  hukum  agar dikemudian  hari  tidak  menimbulkan  kerugian  pada  keuangan  negara.  Sebab  itu diperlukan  adanya  aturan  yang  jelas  mengenai  tanggungan  biaya  yang  harus dibebankan  pada  pemerintah    baik    itu    merevisi    Pasal    54,    55    dan    Pasal    103 Undang-undang  narkotika  atau  membentuk  pengaturan  khusus  secara  spesifik mengenai  pembatasan  pembiayaan  rehabilitasi.

## DAFTAR  PUSTAKA Buku
Badan    Narkotika    Nasional.    2014 .  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Rehabilitasi Bagi Narapidana Melalui Mekanisme Pemberian Grasi . Jakarta :  BNN Charlie  Rudyat.  2013. Kamus Hukum . Pustaka Mahardika Ronny  Hanitijo  Soemitro,  1990, Metodelogi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri , Jakarta:Ghalia
Indonesia,
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji,  2004, Penelitian  Hukum  Normatif “ Suatu Tinjauan
Singkat”, Jakarta :  PT Grafindo  Persada
Internet,  Jurnal,   dan  Surat  Kabar Surat    Kabar    “Metro    Banjar”. Penanggulangan  dan    Pencegahan  Narkotika . Kamis   26
November  2015.
Carlina    Rusel.    Jurnal    Karya    Ilmiah. Penerapan    Tindakan    Rehabilitasi  Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun  2009  tentang  Narkotika .  Fakultas  Hukum  Universitas  Mataram.
2013. Artikel  dalam  “Jurnal  Hukum”