## PERANAN  JAKSA  PENGACARA NEGARA  DALAM PENANGANAN MASALAH HUKUM PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN
BULELENG (PENELITIAN DI KEJAKSAAN NEGERI BULELENG)
Oleh:
Dita Mahandari 1 dan I Nyoman Gede Remaja 2
( nym.remaja@unipas.ac.id )
Abstrak: Sebagaimana  pemerintah  daerah  yang  lain,  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Buleleng  juga  telah  beberapa  kali  menghadapi  permasalahan  hukum perdata maupun tata usaha negara. Dalam menghadapai permasalahan hukum ini, Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buleleng  telah  beberapa  kali  memanfaatkan Kejaksaan  Negeri  Singaraja  sebagai  Jaksa  pengacara  Negara  sebagai  pengacara . Penelitian  ini  meneliti  masalah:  peranan  Jaksa  Pengacara  Negara  dalam penyelesaian  masalah  hukum  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buleleng  dan kendala-kendala  yang  dihadapi  Jaksa  Pengacara  Negara  dalam  pemberian advokasi  terhadap  masalah-masalah  hukum  yang  dihadapi  Pemerintah  Daerah Kabupaten Buleleng.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris,  bersifat  deskriptif. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan  wawancara.  Data  yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.
Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian masalah hukum Pemerintah Daerah  di  Kabupaten  Buleleng  ada  2,  yaitu:  sebagai  anggota  Tim  Advokasi Pemerintah  Daerah  di  Kabupaten  Buleleng  dalam  penyelesaian  masalah  hukum yang dihadapi dan sebagai Pengacara Pemerintah Daerah di Kabupaten Buleleng dalam  penyelesaian  masalah  hukum  yang  dihadapi  dengan  menerima  Kuasa Khusus.  Kendala-kendala  yang  dihadapi  Jaksa  Pengacara  Negara  dalam pemberian advokasi terhadap masalah-masalah hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah  di  Kabupaten  Buleleng  antara  lain:  koordinasi  yang  kadang-kadang kurang  baik,  sehingga  penunjukan  Kejaksaan  sebagai  Jaksa  Pengacara  Negara yang  mendampingi  Pemerintah  daerah  Kabupaten  Buleleng  baru  dilakukan setelah  perkaranya  berjalan  penyiapan  bahan  dan  informasi  dari  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Buleleng  yang  kadang-kadang  kurang  lengkap  dan keterbatasan personil yang ada pada Kejaksaan Negeri Buleleng.
Kata-kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara, Masalah Hukum, Pemerintah Daerah.

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  merupakan  Negara  hukum,  hal  ini  ditegaskan  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  1  ayat  (3) yang  menyatakan  bahwa  “Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum”,  sebagai
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
Negara Hukum maka sangat menjunjung tinggi hukum yang berlaku sebagai alat untuk  mengatur  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Dengan  demikian, penegakkan  hukum  menempati  posisi  yang  sangat  sentral,  dengan  menempatkan hukum dalam fungsinya sebagai alat pengatur bagi kehidupan masyarakat dengan masyarakat  dan  masyarakat  dengan  pemerintah.  Menjadi  tugas  dan  wewenang Penuntut  Umum  setelah  mempelajari  dan  meneliti  kemudian  atas  hasil penelitiannya,  jaksa  mengajukan  penuntutan  ke  Pengadilan  Negeri  (Erni Widhayanti, 1996: 48).
Di  dalam  kehidupan  bernegara  dan  bermasyarakat,  apabila  negara  digugat atau  negara  menggugat,  maka  gugatan  ditujukan  kepada  pemerintah  RI menggugat  seseorang  atau  suatu  badan  swasta.  Dalam  hal  ini  yang  mewakili negara  atau  pemerintah  RI  adalah  pengacara  negara  atau  jaksa  (Djoko  Prakoso dan I Ketut Murtika, 1988: 7).
Pasal  32  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor    31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  (selanjutnya  dalam  penelitian  ini  disebut  UU  TP  Korupsi) menyatakan: “Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih  unsur  tindak  pidana  korupsi  tidak  terdapat  cukup  bukti,  sedangkan  secara nyata  telah  ada  kerugian  keuangan  negara,  maka  penyidik  segera  menyerahkan berkas  perkara  hasil  penyidikan  tersebut  kepada  Jaksa  Pengacara  Negara  untuk dilakukan  gugatan perdata atau diserahkan kepada  instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan”.
Kejaksaan  Republik  Indonesia  dalam  melaksanakan  fungsi,  tugas  dan wewenangnya,  sebagai  lembaga  pemerintahan  yang  melaksanakan  kekuasaan Negara  di  bidang  penuntutan  harus  mampu  mewujudkan  kepastian  hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai- nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan juga  harus  mampu  terlibat  sepenuhnya  dalam  proses  pembangunan  untuk
mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila,  serta berkewajiban  untuk  turut  menjaga  dan  menegakkan  kewibawaan  pemerintahdan Negara serta melindungi kepentingan masyarakat.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  tidak menyebutkan  istilah  Jaksa  Pengacara  Negara.  Istilah  Jaksa  Pengacara  Negara selain pada Pasal 32 sebagaimana telah disebutkan, juga dapat ditemukan di Pasal 34  UU  TP  Korupsi    yang  menyatakan  :“Dalam  hal  terdakwa  meninggal  dunia pada  saat  dilakukan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  sedangkan  secara  nyata telah  ada  kerugian  keuangan  negara,  maka  penuntut  umum  segera  menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau diserahkan  kepada instansi  yang dirugikan untuk  dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya”.
Pemerintah  daerah  sebagai  lembaga  otonom,  sering  berhadapan  dengan masalah-masalah  hukum,  berkaitan  dengan  kebijakan,  maupun  berkaitan  dengan hak-hak  keperdataan,  baik  sebagai  penggugat  maupun  tergugat.  Tahun  2013, misalnya,  lebih  dari  75  persen  perkara  kasasi  TUN  yang  ditangani  Mahkamah Agung  (MA)  adalah  perkara  tanah,  kepegawaian,  dan perizinan,  yang  sebagian besar  melibatkan  instansi  pemerintah.  Perkara  hak  uji  materiil  (HUM)  yang masuk  ke  MA  pada  periode  yang  sama  sebanyak  76  perkara,  dimana  11 diantaranya  adalah  pengujian  peraturan  daerah,  4  peraturan  gubernur,  dan  4 peraturan  bupati/gubernur.  Ini  menunjukkan  banyak  kebijakan  daerah  yang dipersoalkan  masyarakat,  dan  mau  tidak  mau  harus  dihadapi  biro  hukum/bagian hukum daerah melalui pengadilan (Http://m.hukumonline.com. “Terbit, Pedoman Penanganan Hukum Pemerintah Daerah”. Diakses tanggal 26 Maret 2019).
Pemerintah  daerah  dalam  menghadapi  permasalahan  hukum,  dapat memanfaatkan  Jaksa  Pengacara  Negara  maupun  pengacara  profesional,  tanpa harus mengecilkan peran Biro/ Bagian Hukum yang ada pada Pemerintah Daerah. Pasal  32  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  12  Tahun  2014  tentang Pedoman  Penanganan  Perkara  di  Lingkungan    Kementerian  Dalam  Negeri  dan Pemerintah  Daerah  menyatakan:  “Selain  Biro  Hukum  Kementerian  Dalam Negeri,  Biro  Hukum  Provinsi  dan  Bagian  Hukum  Kabupaten  Kota,  Jaksa
Pengacara  Negara  dapat  melakukan  penanganan  perkara  perdata  dan  tata  usaha negara”. Dalam hal ini, Refly Harun meminta agar Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah memilah dengan jeli mana perkara pribadi dan mana perkara kelembagaan.  Persoalan  hukum  yang  timbul  atas  nama  gubernur,  bupati  atau walikota, maka pendanaan bisa diambil dari anggaran resmi, dan biro hukum bisa mendampingi,  tetapi  kalau,  misalnya  kasus  pidana,  atas  nama  pribadi,  maka pendampingannya  juga  harus  oleh  pribadi  termasuk  dananya.  “Kalau by  name , bahwa  pejabat  korupsi,  maka  tidak  boleh  uang  Pemda  keluar,  (tidak  boleh) menggunakan  biro  hukum.  Itu individual  responsibility ,”  tandas  Refly Http://m.hukumonline.com.  “Terbit,  Pedoman  Penanganan  Hukum  Pemerintah Daerah”. Diakses tanggal 26 Maret 2019).
Jaksa  Pengacara  Negara  sebagai  pengacara  negara  dalam  kasus  gugatan perdata  telah  banyak  mewakili  berbagai  departemen,  gubernur,  bupati,  lembaga- lembaga  negara,  maupun  BUMN.  Pesiden  RI  pernah  menjadi  “klien”  Jaksa Pengacara Negara beberapa kali dengan memberikan SKK (Surat Kuasa Khusus) kepada Kejaksaan dalam fungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk mewakili di pengadilan, tetapi dalam prakteknya ada anggapan bahwa hal ini hanya menjadi wacana  bagi  lembaga  pemerintah,  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN),  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Agus Kelana Putra, dkk., 2017: 163-182).
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buleleng,  sebagaimana  pemerintah  daerah yang  lain,  juga  telah  beberapa  kali  menghadapi  permasalahan  hukum  perdata maupun  tata  usaha  negara.  Dalam  menghadapai  permasalahan  hukum  ini, Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buleleng  telah  beberapa  kali  memanfaatkan Kejaksaan Negeri Singaraja sebagai Jaksa Pengacara Negara sebagai pengacara.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut,  maka  peneliti  tertarik  untuk membahas  masalah  tentang  peranan  Jaksa  dalam  bidang  keperdataan,  dengan mengangkat judul “Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Masalah Hukum  Pemerintah  Daerah  Di  Kabupaten  Buleleng  (Penelitian  di  Kejaksaan Negeri Buleleng)”.
Dari uraian dalam latar belakang masalah, maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana  peranan  Jaksa  Pengacara  Negara  dalam  penyelesaian  masalah hukum Pemerintah Daerah di Kabupaten Buleleng?
2. Apa  kendala-kendala  yang  dihadapi  Jaksa  Pengacara  Negara  dalam pemberian  advokasi  terhadap  masalah-masalah  hukum  yang  dihadapi Pemerintah Daerah di Kabupaten Buleleng?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  meneliti  tentang  peranan    Jaksa    Pengacara  Negara    dalam penyelesaian  masalah  hukum  Pemerintah  Daerah  di  Kabupaten  Buleleng (penelitian  di  Kejaksaan  Negeri  Buleleng).  Penelitian  ini  merupakan  penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/ melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada  tidaknya  hubungan  antara  suatu  gejala  dengan  gejala  lainnya  dalam masyarakat.  Penemuan  gejala-gejala  itu  berarti  juga  tidak  sekedar  menunjukkan distribusinya,  akan  tetapi  termasuk  usaha  mengemukakan  hubungan  satu  dengan yang  lain  di  dalam  aspek–aspek  yang  diselidiki.  Penelitian  ini  mendiskripsikan tentang  peranan  Jaksa  Pengacara  Negara  dalam  penyelesaian  masalah  hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan kendala-kendala yang dihadapi.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kejaksaan  Negeri  Singaraja.  Pemilihan  lokasi penelitian  dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  yang  terpenting  adalah untuk  memudahkan  proses  pencarian  data.  Kemudahan  tersebut  di  antaranya karena  peneliti  berdomisili  di  Singaraja.  Selain  itu,  dari  penjajagan  awal  telah diketahui  bahwa  Kejaksaan  Negeri  sebagai  Jaksa  Pengacara  Negara  telah beberapa  kali  memberikan  bantuan  hukum  kepada  Pemerintah  Kabupaten Buleleng.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan  dan  sumber  data  lapangan.  Dari  sumber  data  kepustakaan dikumpulkan  data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum,  terutama  bahan-bahan hukum yang berupa:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat (hukum  positif)  terutama  berupa  peraturan  perundang-undangan.  Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penelitian ini antara lain:
a. Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia, khususnya Pasal 30 ayat (2).
b. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  2010  tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  38 Tahun  2010  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kejaksaan  Republik Indonesia.
c. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER- 018/A/J.A/07/2014  tentang  Standar  Operasional  Prosedur  Pada  Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
d. Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  :  PER- 025/A/JA/11/2015  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Penegakan  Hukum, Bantuan  Hukum,  Pertimbangan  Hukum,  Tindakan  Hukum  Lain  dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli  hukum  yang  tertuang  dalam  karangan  ilmiah    terutama  dalam  bentuk buku.
Dari  sumber  data  lapangan  dikumpulkan  data  primer  yang  relevan,  yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi.
Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:
a. Teknik  studi  dokumentasi/  kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan hukum  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
b. Teknik  wawancara  berencana/  terstruktur,  yaitu  suatu  wawancara  yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup  kemungkinan  diajukan  pertanyaan-pertanyaan  tambahan  sesuai dengan  situasi  dan  kondisi  pada  saat  wawancara  (Amiruddin  dan  Asikin, Zainal,  2004:  57).  Wawancara  merupakan  cara  yang  digunakan  untuk memperoleh  keterangan  secara  lisan  guna  mencapai  tujuan  tertentu  (Burhan Ashofa, 2004: 95).
Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan informan dari Kejaksaan Negeri Singaraja, baik pejabat maupun jaksa, yang telah pernah bertindak sebagai Jaksa  Pengacara  Negara, yaitu  jaksa dengan  kuasa  khusus,  yang  bertindak untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perkara perdata dan tata usaha negara
Analisis  Data  adalah  mengorganisasikan  dan  menguraikan  data  ke  dalam pola,  kategori  dan  satuan  uraian  dasar  sehingga  dapat  ditemukan  sesuai  masalah penelitian (Moleong, L., 1999: 103).
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif dan  disajikan  secara  deskriptif  analisis.  Metode  kualitatif  yang  dimaksud  adalah meneliti  obyek  penelitian  dalam  situasinya  yang  nyata/  alamiah/  riil  ( natural setting ).  Analisis  kualitatif  diartikan  sebagai  penelitian  yang  tidak  melakukan perhitungan ‘jumlah’ (Soejono dan Abdurahman H., 2003: 26).
Alur pengolahan data  sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun secara  sistematis,  direduksi,  dipaparkan  secara  sistematis,  dan  ditarik  simpulan sebagai jawaban atas permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.    Peranan  Jaksa  sebagai  Pengacara  Negara  dalam  penyelesaian  masalah hukum Pemerintah Daerah di Kabupaten Buleleng.
Indonesia adalah Negara Kesatuan. Istilah Negara Kesatuan dalam konstitusi merupakan  pengalihbahasaan  dari  kata eenheidstaat yang  tercantum  dalam Penjelasan  Umum  UUD  1945  sebelum  diamandemen.  Istilah  negara  persatuan bukan menunjuk kepada bentuk negara, akan tetapi menunjuk cita-cita hukum dan
cita-cita  moral  di  mana  negara  berkewajiban  melindungi  segenap  Bangsa Indonesia. Cita-cita hukum dan cita-cita moral yang paling sesuai untuk itu adalah Negara Kesatuan. Dalam Negara Kesatuan tidak ada negara dalam negara. Negara dibagi  dalam  daerah-daerah,  tidak  terdiri  dari  negara-negara  bagian  (King  Faisal Sulaiman, 2014: 40).
Pemerintahan  daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh Pemerintah  Daerah  dan  DPRD  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan dengan  prinsip  otonomi  yang  seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  UUD  1945. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki DPRD yang anggota- anggotanya  dipilih  melalui  pemilihan  umum.  Hubungan  wewenang  antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  provinsi,  kabupaten  dan  kota  diatur dengan  undang-undang  dengan  memperhatikan  kekhususan  dan  keragaman daerah    (“Pemerintahan  Daerah”,  melalui Http://digilib.undip.ac.id diakses tanggal 12 Juli 2019).
Kewenangan  Pemerintah  Daerah  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  mengenai  Pemerintahan  Daerah.  Secara  umum  kewenangan  Pemerintah Daerah  adalah  menyelenggarakan  sendiri  sebagian  besar  urusan  pemerintahan sesuai  yang  ditentukan  Undang-Undang.  Adapun  secara  rinci,  kewenangan Pemerintah Daerah sebagai berikut :
1. Merencanakan serta mengendalikan pembangunan.
2. Merencanakan, memanfaatkan serta mengawasi tata ruang.
3. Menyelenggarakan ketertiban umum dan juga ketentraman bagi masyarakat.
4. Menyediakan sarana dan prasarana umum.
5. Mengatur bidang kesehatan ketenagakerjaan.
Pelaksanaan  kewenangan  oleh  pemerintah  daerah  dapat  menimbulkan permasalahan,  termasuk  permasalahan  hukum.  Permasalahan  hukum  yang dihadapi  pemerintah  daerah  dapat  berupa  gugatan  keperdataan  maupun  gugatan tata  usaha  negara.  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buleleng  juga  menghadapi permasalahan  hukum  seperti  ini.  Terhadap  gugatan  ini  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Buleleng  memiliki  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  yang  memiliki
tugas  dan  fungsi  di  bidang  hukum,  yaitu  Bagian  Hukum  Sekretraiat  Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng (selanjutnya dalam penelitian ini disebut Bagian Hukum). Selain keterbatasan sumber daya, terdapat masalah teknis dalam menghadapi masalah ini, sehingga Bagian Hukum melibatkan Pihak Ketiga dalam penyelesaiannya.
Jaksa Pengacara Negara memiliki beberapa tugas. Tugas-tugas itu adalah:
1. Pemberian  bantuan  hukum, adalah  tugas  Jaksa  Pengacara  Negara  (JPN) dalam  perkara  perdata  maupun  tata  usaha  negara  untuk  mewakili  lembaga negara,  instansi  pemerintah  di  pusat/daerah,  BUMN/BUMD  berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi.
2. Pemberian pertimbangan hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan  pendapat  hukum  ( Legal  Opinion/LO) dan/atau  pendampingan ( Legal  Assistance )  di  bidang  Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara  atas  dasar permintaan  dari  lembaga  negara,  instansi  pemerintah  di  pusat/daerah, BUMN/BUMD,  yang  pelaksanaannya  berdasarkan  Surat  Perintah  JAM DATUN, KAJATI, KAJARI.
3. Pemberian  pelayanan  hukum adalah  tugas  Jaksa  Pengacara  Negara  untuk memberikan  penjelasan  tentang  masalah  hukum  perdata  dan  tata  usaha negara kepada anggota masyarakat yang meminta.
4. Penegakan  Hukum adalah  tugas  Jaksa  Pengacara  Negara  untuk  mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dalam  rangka  memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah  serta  hak  hak  keperdataan  masyarakat,  antara  lain:  pembatalan perkawinan, pembubaran Perseroan Terbatas (PT) dan pernyataan pailit.
5. Tindakan hukum lain, adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Lampiran  Surat  Keputusan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor:  Kep- 074/JA/7/1978,  tentang  doktrin “Tri  Krama  Adhyaksa” yang  menjiwai  aparat Kejaksaan  dinyatakan  bahwa  istilah  ’jaksa’  berasal  kata  dari  Seloka Satya  adhy Wicaksana yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga adhyaksa dan  mempunyai  arti  serta  makna: Satya ,  kesetiaan  yang  bersumber  pada  rasa jujur,  baik  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  terhadap  diri  pribadi,  keluarga  serta sesama  manusia. Adhy ,  kesempurnaan  dalam  bertugas  dan  berunsur  utama pemilikan rasa tanggung jawab, baik terhadap Tuhan yang Maha Esa, diri sendiri, keluarga,  ataupun  terhadap  sesama  manusia. Wicaksana ,  bijaksana  dalam  tutur kata  dan  tingkah  laku  khususnya  dalam  penerapan  kekuasaan  dan kewenangannya.
Jaksa  Pengacara  Negara  berdasarkan  Peraturan  Jaksa  Agung  Republik Indonesia  Nomor  :  PER-025/A/JA/11/2015  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Penegakan  Hukum,  Bantuan  Hukum,  Pertimbangan  Hukum,  Tindakan  Hukum Lain  dan    Pelayanan  Hukum  Di  Bidang  Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara, berwenang  memberikan  Bantuan  Hukum  kepada  Negara  atau  Pemerintah  untuk bertindak  sebagai  pihak,  secara  non  litigasi  maupun  litigasi  dalam  Perkara Perdata,  Perkara  Tata  Usaha  Negara,  Perkara  Uji  Materiil  Undang-Undang  dan Perkara  Uji  Materiil  terhadap  Peraturan  di  bawah  Undang-Undang.  Secara administratif  jika  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  mengajukan  permohonan kepada  Kejaksaan  Negeri  di  Kabupaten  Buleleng  untuk  diberi  bantuan  hukum, maka secara administrasi dilakukan proses berikut:
a. Apabila  Kejaksaan  mewakili  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  sebagai tergugat/  tergugat  intervensi/  termohon/  terbantah/  terlawan  dalam  perkara litigasi atau mewakili dalam perkara non litigasi dalam rangka Penyelamatan Kekayaan  Negara,  pengadministrasian    dilakukan  pada  Seksi  Perdata  dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Buleleng.
b. Apabila  Kejaksaan  mewakili  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  sebagai penggugat/  penggugat  intervensi/  pemohon/  pembantah/  pelawan  dalam perkara  litigasi  atau  mewakili  dalam  perkara  non  litigasi  dalam  rangka pemulihan  keuangan  negara  administrasi,  pengadministrasian  dilakukan
pada    Seksi  Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara  pada  Kejaksaan  Negeri Buleleng.
c. Apabila  Kejaksaan  mewakili  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  sebagai Tergugat  dalam  Perkara  Tata  Usaha  Negara,  sebagai  Termohon  dalam  Uji Materiil Peraturan di bawah Undang-Undang, pengadministrasian dilakukan pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Buleleng. Apabila  terdapat  permasalahan  yang  tidak  dapat  diselesaikan  karena  sulit diperoleh  pemecahannya,  dilaporkan  secara  berjenjang  untuk  mendapat  petunjuk Kepala  Kejaksaan  Negeri.  Dalam  pemberian  bantuan  hukum  dilakukan koordinasi sebagai berikut:
a. Dalam  pelaksanaan  penanganan  perkara,  baik  secara  non  litigasi  maupun litigasi,  Bidang  Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara  setelah  menerima  Surat Kuasa Khusus menginformasikan dalam bentuk Nota Dinas kepada Bidang Intelijen dan Bidang Tindak Pidana Khusus.
b. Dalam  penanganan  bantuan  hukum  yang  melampaui  daerah  hukum  satuan kerja  Kejaksaan  Tinggi  Bali  maupun  Kejaksaan  Negeri  Buleleng,  Jaksa Pengacara Negara memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kejaksaan Negeri.
Permohonan  bantuan  hukum  dari  Pemerintah  Daerah    disampaikan  secara tertulis dengan melampirkan :
1. Surat  Kuasa  Khusus  dengan  Hak  Substitusi  dari  Pemerintah  Kabupaten Buleleng  kepada Kejaksaan Negeri Buleleng.
2. Bahan-bahan  yang  essensial  antara  lain  :  Gugatan,  Keputusan  Tata  Usaha Negara  Objek  Sengketa,  surat-surat,  akta-akta,  peraturan  perundang- undangan dan lain-lain yang diperlukan terkait materi perkara.
Terhadap setiap permohonan Bantuan Hukum, wajib dibuat Telaahan Awal oleh  Jaksa  Pengacara  Negara,  yang  ditunjuk  oleh  Pimpinan,  memuat  analisis hukum  yang  lengkap  untuk  menentukan  apakah  termasuk  lingkup  tugas  dan kewenangan  Bidang  Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara  serta  untuk  mengantisipasi adanya  benturan  kepentingan (conflict  of  interest) dengan  bidang  lain  disertai analis SWOT terhadap kasus/perkara tersebut.  Apabila dari hasil Telaahan Awal
tersebut  disimpulkan  bahwa  dapat  diberikan  Bantuan  Hukum,  selanjutnya  Jaksa Pengacara Negara melakukan Bantuan Hukum sesuai Prosedur yang berlaku.
Pada prinsipnya semua permohonan Bantuan Hukum kepada Kejaksaan dari Negara atau Pemerintah dapat diterima kecuali Bantuan Hukum terkait perbuatan pidana  atau  perbuatan  pribadi.  Untuk  melaksanakan  Bantuan  Hukum  yang dimohonkan  oleh  Negara  atau  Pemerintah,  diterbitkan  Surat  Kuasa  Substitusi oleh:  Kepala  Kejaksaan  Negeri  kepada  Jaksa  Pengacara  Negara  pada  Kejaksaan Negeri Buleleng.
Peraturan  Perundang-uindangan  lain  yang  juga  memberi  ruang  bagi  Jaksa Pengacara Negara membantu Pemerintah Daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  12  Tahun  2014  tentang    Pedoman  Penanganan  Perkara  Di Lingkungan  Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Pasal Pasal  32 Permendagri  ini  menyatakan:  ”Selain  Biro  Hukum  Kementerian  Dalam  Negeri, Biro  Hukum  Provinsi  dan  Bagian  Hukum  Kabupaten  Kota,  Jaksa  Pengacara Negara dapat melakukan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara”.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  12  Tahun  2014  antara  lain mengatur  penanganan  perkara  di  Lingkungan    Kementerian  Dalam  Negeri  dan Pemerintah Daerah sebagai berikut:
1. Penanganan  perkara  hukum  di  lingkungan  Kabupaten/Kota  dilaksanakan Bagian Hukum Kabupaten/Kota diwilayahnya.
2. Perkara  hukum  yang  dihadapi    meliputi:  litigasi  dan  non  litigasi.  Litigasi terdiri atas:
a. Uji materiil undang-undang;
b. Uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
c. Perkara perdata;
d. Perkara pidana;
e. Perkara tata usaha Negara;
f. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
g. Perkara di Badan Peradilan Lainnya.
3. Bagian  Hukum  Kabupaten/Kota  dalam  menangani  perkara  berkoordinasi dengan  Biro Hukum Provinsi,  SKPD terkait dan Biro  Hukum Kementerian Dalam Negeri.
4. Perkara perdata yang ditangani  bagian Hukum adalah perkara perdata yang dihadapi  oleh    Bupati  dan/atau  Wakil  Bupati;  dan  CPNS/PNS  Kabupaten. Bagian Hukum Kabupaten, melakukan:
a. Telaah terhadap objek gugatan;
b. Penyiapan  surat  kuasa,  penyiapan  jawaban,  duplik,  alat  bukti  dan saksi,  kesimpulan,  memori  banding/kontra  memori  banding,  memori kasasi/kontra  memori  kasasi  dan  memori  peninjauan  kembali/kontra memori peninjauan kembali;
c. Menghadiri sidang di Pengadian Negeri;
d. Menyampaikan  Memori  Banding/  Kontra  Memori  Banding  kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan
e. Menyampaikan  Memori  Kasasi/  Kontra  Memori  Kasasi,    Memori Peninjauan  Kembali/Kontra  Memori  Peninjauan  Kembali  kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.
5. Bagian  Hukum  Kabupaten  melakukan  pendampingan  dalam  proses penyelidikan  dan  penyidikan  perkara  pidana  yang  dilakukan  oleh Bupati/Wakil  Bupati,  dan  CPNS/PNS  kabupaten.    Pendampingan  hukum dilakukan  melalui  koordinasi  dengan  Biro  Hukum  Provinsi,  SKPD  terkait dan  Biro  Hukum  Kementerian  Dalam  Negeri.  Pendampingan  hukum, memberikan pemahaman hukum mengenai:
a. Hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
b. Ketentuan hukum acara pidana;
c. Mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan
d. Hal-hal  lain  yang  dianggap  perlu  dan  terkait  dengan  perkara  yang dihadapi.
6. Bagian  Hukum  Kabupaten  dalam  penanganan  gugatan  tata  usaha  negara melakukan antara lain:
a. Kajian/telaah terhadap objek gugatan;
b. Menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
c. Menyiapkan  dan  menyampaikan  surat  kuasa,  jawaban,  duplik,  alat bukti, saksi, kesimpulan;
d. Menyatakan  dan  mengajukan  Banding,  menyampaikan  Memori Banding/Kontra Memori Banding; dan
e. Menyatakan  dan  mengajukan  Kasasi,  menyampaikan  Memori Kasasi/Kontra  Memori  Kasasi,  Memori  Peninjauan  Kembali/Kontra Memori  Peninjauan  Kembali  kepada  Mahkamah  Agung  melalui Pengadilan Tingkat Pertama.
7. Bagian  Hukum  Kabupaten/Kota  dalam  penanganan  perkara  di  Badan Peradilan Lainnya, melakukan antara lain:
a. Kajian/telaah terhadap objek gugatan;
b. Penyiapan dokumen dan data;
c. Penyiapan surat kuasa; dan
d. Sidang yang meliputi proses jawab jinawab dan pembuktian
8. Penanganan  pengaduan  hukum  yang  disampaikan  secara  tertulis  kepada pemerintah  daerah  kabupaten  terkait  penyelenggaraan  pemerintah  daerah kabupaten,  dilakukan  oleh  Bagian  Hukum  kabupaten.    Penanganan pengaduan hukum oleh Biro Hukum kabupaten  meliputi:
a. Mempelajari  dan  memberikan  kajian  pertimbangan  hukum  mengenai objek pengaduan hukum;
b. Menyiapkan jawaban terkait pengaduan hukum;
c. Mengirimkan  surat  berupa  pemberitahuan  atau  teguran  kepada  SKPD terkait  yang  berisi  perintah  untuk  memfasilitasi  atau  menyelesaikan permasalahan  dengan  tembusannya  kepada  pihak-pihak  yang bersangkutan.
9. Penanganan  konsultasi  hukum  kepada  pemerintah  daerah  kabupaten/kota, dilakukan  oleh  Bagian  Hukum  kabupaten/kota.  Bagian  Hukum  pemerintah daerah kabupaten dalam menangani konsultasi hukum berkoordinasi dengan SKPD terkait.
10. Penanganan  unjuk  rasa  di  pemerintah  daerah  kabupaten  dilakukan  oleh SKPD  kabupaten  yang  tugas  dan  fungsinya  terkait  dengan  permasalahan hukum  yang  sampaikan  oleh  pengunjuk  rasa  dan  dibantu  oleh  Bagian Hukum kabupaten. Penanganan unjuk rasa meliputi:
a. Menerima pengunjuk  rasa dan mendengarkan aspirasi  terkait tuntutan yang diharapkan;
b. Meminta  perwakilan  koordinator  unjuk  rasa  untuk  menyampaikan tuntutan dengan melaksanakan pertemuan;
c. Memberitahukan  kepada  yang  bersangkutan  bahwa  tuntutan  harus disampaikan  secara  tertulis  kepada  Menteri  atau  Kepala  Daerah  yang berisi  sekurang-kurangnya  mengenai  uraian  singkat  pokok  masalah hukum dengan melampirkan data terkait;
d. Melaksanakan  kajian/telaah  dan  pertimbangan  hukum  mengenai tuntutan; dan
e. Menyiapkan jawaban dalam penyelesaian tuntutan yang diharapkan.
Pada  prinsipnya  setiap  Perkara  Perdata  diutamakan  untuk  diselesaikan  di luar Pengadilan.  Pada tahap persiapan  Jaksa Pengacara Negara melakukan:
1. Jaksa  Pengacara  Negara  melaksanakan  tugas  berdasarkan  Surat  Kuasa Khusus  dan  Surat  Kuasa  Substitusi,  sesuai  dengan  format  yang  telah ditentukan.
2. Jaksa  Pengacara  Negara  melakukan  koordinasi  dengan  Pemberi  Kuasa terkait  dengan  materi  perkara,  untuk  mendapatkan  masukan  dan  informasi secara maksimal dalam penanganan perkara.
3. Jaksa  Pengacara  Negara  harus  menguasai  materi  yang  mencakup  kasus posisi, alat bukti yang diperlukan dan hal-hal lain yang relevan.
Pada    Tahap  Pelaksanaan  hal-hal  yang  dilakukan  oleh  Jaksa  Pengacara
Negara jika perkara diselesaikan secara non litigasi adalah:
1. Jaksa  Pengacara  Negara  melakukan  komunikasi  dengan  pihak  lawan berperkara  baik  secara  non  formal  maupun  secara  formal  dengan mengundang  pihak  lawan  untuk  melakukan  negosiasi,  bila  perlu mengikutsertakan pihak Pemberi Kuasa.
2. Setiap  tindakan  Jaksa  Pengacara  Negara  dalam  melakukan  negosiasi  harus dikoordinasikan  dengan  Pemberi  Kuasa  dan  setiap  tahap  negosiasi dilaporkan kepada Pimpinan dan Pemberi Kuasa sesuai dengan Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.
3. Dalam pelaksanaan negosiasi Jaksa Pengacara Negara harus berpegang pada Pasal  1320  KUHPerdata  dan  wajib  memahami  ruang  lingkup  Keuangan Negara  dan  Kekayaan  Negara  berdasarkan  peraturan  perundangundangan yang  berlaku  baik  sebagai  Kekayaan  Negara  yang  dipisahkan  maupun sebagai  Kekayaan  Negara  yang  tidak  dipisahkan  guna  mengantisipasi adanya  suatu  Kerugian  Keuangan  Negara  yang  telah  ada  maupun  yang berpotensi  diakibatkan  oleh  suatu  permasalahan  yang  diajukan  oleh Pemohon  guna  menghindari  adanya  legitimasi  melalui  mekanisme keperdataan atas suatu perbuatan tindak pidana korupsi.
4. Bila  dalam  negosiasi  dicapai  kesepakatan  perdamaian,  maka  kesepakatan tersebut  dituangkan  dalam  Kesepakatan  Perdamaian  yang  ditandatangani para  pihak  dalam  bentuk  Akta  Notaris  atau  Akta  yag  ditanda  tangani  para pihak  dan  saksi  yang  dilegalisasikan  pada  Notaris,  atau  Kesepakatn  yang ditanda tangani para pihak dan saksi, disesuaikan dengan bobot perkara.
5. Penanganan  perkara  Non  Litigasi  dinyatakan  selesai  dengan  adanya kesepakatan para pihak maupun sepakat untuk tidak menempuh perdamaian.
6. Terhadap  kesepakatan  para  pihak  yang  dituangkan  dalam  Kesepakatan Perdamaian,  apabila  pihak  lain  ingkar  janji  ( wanprestasi) ,  Pemberi  Kuasa dapat memberikan kuasa khusus baru kepada Jaksa Pengacara Negara untuk merealisasikan Kesepakatan Perdamaian tersebut.
7. Bila dalam negosiasi tersebut tidak dapat dicapai Kesepakatan Perdamaian, maka  Jaksa  Pengacara  Negara  wajib  membuat  laporan  kepada  Pimpinan selanjutnya  Pimpinan  meneruskan  kepada  Pemberi  Kuasa  dengan  saran bahwa penyelesaian perkara tersebut dapat dilakukan melalui Litigasi.
8. Batas  waktu  penyelesaian  perkara  secara  Non  Litigasi  mengikuti  ketentuan peraturan  Standard  Operasional  Prosedur  Penanganan  Perkara  Perdata  dan Tata Usaha Negara yang berlaku.
Jika  Pemerintah  Daerah  berkedudukan  sebagai  tergugat  maka  hal-hal  yang harus dipersiapkan:
1. Jaksa  Pengacara  Negara  melaksanakan  tugas  berdasarkan  Surat  Kuasa Khusus  dan  Surat  Kuasa  Substitusi,  sesuai  dengan  format  yang  telah ditentukan.
2. Jaksa  Pengacara  Negara  wajib  menguasai  peraturan  perundang-undangan yang berkaitan dan pendalaman materi perkara dengan mempelajari gugatan secara  seksama  dan  mengumpulkan  serta  mempersiapkan  alat  bukti  yang dapat membantah dalil Penggugat.
3. Jaksa Pengacara Negara melakukan upaya pemantapan dengan mengadakan koordinasi  dan  diskusi  dengan  Pemberi  Kuasa,  dalam  rangka  penyusunan Eksepsi,  Jawaban  dan  bila  perlu  menarik  pihak  ketiga  atau  orang  lain sebagai Tergugat ( vrijwaring ), menyusun Gugatan Rekonvensi, mempersiapkan  Alat  Bukti  sesuai  dengan  ketentuan  Hukum  Acara  yang berlaku.
4. Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan ekspose di hadapan pimpinan dan Pemberi  Kuasa  agar  diperoleh  masukan  dan  petunjuk  terhadap  Konsep Eksepsi dan Jawaban.
5. Jaksa  Pengacara  Negara  wajib  melaporkan  setiap  kegiatan  persidangan kepada pimpinan dan Pemberi Kuasa sesuai dengan ketentuan Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.
Hal-hal  yang  harus  diperhatikan  Jaksa  Pengacara  Negara  pada  tahap Persidangan Perkara Perdata
1. Jaksa  Pengacara  Negara  selaku  penerima  kuasa  yang  ditunjuk  dalam  Surat Kuasa Khusus baik sebagai Penggugat/Pemohon maupun sebagai Tergugat/ Termohon harus hadir pada sidang pertama.
2. Apabila  Penggugat/Pemohon  atau  Kuasanya  tidak  hadir  menghadap  di Pengadilan Negeri secara berturut-turut sebanyak 3 kali tanpa disertai alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakil/kuasanya walaupun sudah dipanggil Secara Patut dan sah serta telah diberikan peringatan pada panggilan terakhir
(ketiga), maka surat gugatannya dinyatakan Gugur dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara.
3. Apabila  Tergugat/Termohon  atau  Kuasanya  tidak  hadir  menghadap  di Pengadilan Negeri secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali tanpa disertai alasan  yang  sah  dan  tidak  mengirimkan  wakil/  kuasanya  walaupun  sudah dipanggil  secara  patut  dan  sah  serta  telah  diberikan  peringatan  pada panggilan terakhir (ketiga), maka gugatan diputus secara verstek.
4. Pada  sidang  pertama  Majelis  Hakim  memberi  kesempatan  bagi  Para  Pihak untuk melakukan mediasi yang dipimpin oleh Mediator yang disepakati oleh Para Pihak ataupun Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim apabila Para Pihak tidak menunjuk Mediator.
5. Dalam  melakukan  mediasi  di  Pengadilan,  Jaksa  Pengacara  Negara  harus selalu berkoordinasi dengan Pemberi Kuasa terkait materi perdamaian.
6. Jika kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, maka perdamaian tersebut dituangkan  dalam  Kesepakatan  Perdamaian  yang  dapat  diajukan  kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian atau jika para pihak tidak  menghendaki  Kesepakatan  Perdamaian  dikuatkan  dalam  bentuk  Akta Perdamaian  namun  hanya  Kesepakatan  Perdamaian,  maka  dalam Kesepakatan  Perdamaian  harus  memuat  klausula  pencabutan  gugatan  dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.
7. Terhadap  Perkara  yang  telah  diselesaikan  dengan  Kesepakatan  Perdamaian dalam bentuk Akta Perdamaian tidak dapat dilakukan Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa.
8. Apabila di dalam proses mediasi tidak tercapai Kesepakatan, maka Mediator mengembalikan  perkara  tersebut  kepada  Majelis  Hakim  yang  memeriksa perkara tersebut.
9. Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membacakan gugatannya.
10. Atas  gugatan  Penggugat,  Tergugat  diberi  kesempatan  untuk  memberi Jawaban di muka Pengadilan secara lisan maupun tertulis.
11. Tergugat  dapat  mengajukan  Eksepsi  mengenai  Kewenangan  mengadili (Eksepsi  Kompetensi  Absolut)  atau  Eksepsi  mengenai  kewenangan  terkait wilayah  pengadilan  (Eksepsi  Kompetensi  Relatif  Pengadilan).  Apabila Majelis Hakim menerima eksepsi mengenai kewenangan mengadili (Eksepsi Kompetensi Absolut) atau kewenangan terkait wilayah pengadilan (Eksepsi Kompetensi  Relatif)  yang  diajukan,  maka  Majelis  Hakim  memberikan Putusan  Sela.  Dengan  demikian  persidangan  perkara  tersebut  selesai. Apabila  Majelis  Hakim  tidak  menerima  eksepsi  mengenai  kewenangan mengadili  (Eksepsi  Kompetensi  Absolut)  atau  eksepsi  kewenangan  terkait wilayah  pengadilan  (Eksepsi  Kompetensi  Relatif)  yang  diajukan  Tergugat, maka  Majelis  Hakim  memberikan  Penetapan  yang  pada  intinya  tidak menerima  eksepsi  Tergugat  dan  melanjutkan  persidangan  dengan pemeriksaan  pokok  perkara  dengan  memberi  kesempatan  Tergugat menyampaikan Jawaban.
12. Apabila  diperlukan,  Tergugat  dalam  memberikan  Jawaban  dapat  disertai dengan pengajuan Gugatan Rekonvensi (Gugat Balik) terhadap Penggugat.
13. Terhadap  Jawaban  Tergugat,  Penggugat diberi kesempatan untuk  memberi tanggapan yang disebut Replik.
14. Terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat dapat memberikan tanggapannya yang disebut Duplik.
15. Tahapan  selanjutnya  adalah  pembuktian  dengan  alat  bukti  yang  terdiri  dari surat,  saksi  dan  atau  ahli,  guna  mempertahankan  dalilnya  maupun membantah dalil pihak lawan.
16. Sebelum Putusan Hakim diberikan, masingmasing pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan Kesimpulan.
17. Selama  proses  persidangan,  para  pihak  yang  berperkara  dapat  menempuh upaya perdamaian (vide Pasal 130 HIR dan 154 Rbg) yang diperkuat dengan Putusan  Hakim  ( Acta  Van  Dading ).  Instansi  pemberi  Surat  Kuasa  Khusus harus  diikutsertakan  dalam  proses  perdamaian  ini.  Terhadap  Putusan Perdamaian tidak dapat diajukan Permohonan Banding. Sekalipun demikian jika  di  dalam  suatu  perdamaian  didapatkan  adanya  kekeliruan  dalam
menghitung, pihak  yang dirugikan  dapat menuntut  agar kekeliruan tersebut diperbaiki ( vide Pasal 1864 KUH Perdata).
Alur perkara perdata di mana Pemerintah Daerah sebagai penggugat dibantu oleh  Jaksa  Pengacara  Negara,  tidak  berbeda  dengan  alur  perkara  perdata  pada umumnya. Alur perkara perdata pada tingkat pertama  adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah  Daerah/  Jaksa  Pengacara  Negara  mendaftarkan  gugatan  di pengadilan negeri.
2. Petugas (petugas Meja I) memeriksa kelengkapan berkas dan meneruskan ke Panitera Muda  Perdata.
3. Panitera  Muda    Perdata  memeriksa  kelengkapan  berkas  dan  menyerahkan kembali ke petugas penerima serta menentukan panjar biaya.
4. Memberikan surat kuasa untuk membayar  (SKUM) kepada Penggugat agar Membayar Panjar Biaya ke Bank.
5. Pemerintah  Daerah/  Jaksa  Pengacara  Negara  membayar  Panjar  Biaya Perkara  ke  Bank  dan  Kembali  ke  Kasir  Pengadilan  Negeri  untuk Menyerahkan Bukti Pembayaran dari Bank.
6. Kasir  Pengadilan  Negeri    membubuhkan  stempel  tanda  lunas  dan memasukan/memberi  nomor  pada  buku  jurnal  yang  sekaligus  nomor  itu menjadi nomor perkara.
7. Petugas  Meja  II  menerima  SKUM  dari  kasir  dan  mencatat  dalam  buku register perkara serta menyiapkan penetapan.
8. Panitera  Muda  Perdata  meneruskan  berkas  dan  penetapan  kepada  Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera.
9. Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim.
10. Majelis Hakim menetapkan hari sidang.
11. Majelis  Hakim  meneruskan  berkas  kepada  Panitera  untuk  menetapkan Panitera Pengganti.
12. Panitera menunjuk Juru Sita/ Juru Sita Pengganti.
13. Persidangan dimulai.
Jika  yang  dihadapi  adalah  perkara  Tata  Usah  Negara,  maka  prosesnya adalah sebagai berikut:
1. Penelitian  Administrasi  dilakukan  oleh  Kepaniteraan,  merupakan  tahap pertama  dilakukan  penelitian  administrasi  untuk  memeriksa  gugatan  yang masuk  dan  telah  didaftar  serta  mendapat  nomor  register  yaitu  setelah Penggugat/kuasanya menyelesaikan administrasinya dengan membayar uang panjar  perkara.  Petugas  yang  berwenang  untuk  melakukan  penelitian administrasi adalah Panitera, Wakil Panitera, Panitera  Muda Perkara sesuai pembagian  tugas  yang  diberikan.  Pada  setiap  surat  gugatan  yang  masuk segera  dibubuhi  stempel  dan  tanggal  pada  sudut  kiri  atas  halaman  pertama yang menunjuk mengenai :
a. Diterimanya surat gugatan yang bersangkutan.
b. Setelah  segala  persyaratan  dipenuhi  dilakukan  pendaftaran  nomor perkaranya setelah membayar panjar biaya perkara.
c. Jika ada dilakukan perbaikan formal surat gugatan.
d. Surat gugatan tidak perlu dibubuhi materai tempel, karena hal tersebut tidak disyaratkan oleh undang-undang.
e. Nomor  Register  perkara  di  PTTUN  dipisahkan  antara  perkara  tingkat banding dan perkara yang diajukan ke PTTUN sebagai instansi tingkat pertama.
f. Di dalam kepala surat, alamat kantor PTUN atau PTTUN harus ditulis secara lengkap termasuk kode posnya.
g. Identitas  Penggugat  harus  dicantumkan  secara  lengkap  dalam  surat gugatan.  Untuk  memudahkan  penanganan  kasus-kasus  disebutkan terlebih  dahulu  nama  dari  pihak  Penggugat  pribadi  ( in  person )  dan baru  disebutkan  nama  kuasa  yang  mendampingi,  sehingga  dalam register  perkara  akan  tampak  jelas  siapa  pihak-pihak  yang  berperkara senyatanya.    Penelitian  administratisi  supaya  dilakukan  secara  formal tentang  bentuk  dan  isi  gugatan  dan  tidak  menyangkut  segi  materiil gugatan. Pada tahap ini Panitera harus memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya dan dapat meminta kepada pihak untuk memperbaiki yang dianggap  perlu.  Sekalipun  demikian,  Panitera  tidak  berhak  menolak
pendaftaran perkara tersebut dengan dalih apapun juga yang berkaitan dengan materi gugatan.
h. Pendaftaran perkara di tingkat pertama dan banding dimasukkan dalam register  setelah  yang  bersangkutan  membayar  uang  muka  atau  panjar biaya perkara yang ditaksir oleh Panitera.
i. Dalam  hal  pihak-pihak  didampingi  kuasa,  maka  bentuk  Surat  Kuasa Khusus  dengan  materai  secukupnya,  dan  Surat  Kuasa  Khusus  yang diberi cap jempol haruslah dikuatkan (waarmerking) oleh pejabat yang berwenang.  Khusus  bagi  pengacara/advokat  tidak  perlu  dilegalisir. Dalam  pemberian  kuasa  dibolehkan  adanya  substitusi  tetapi dimungkinkan  pula  adanya  kuasa  insidentil.  Surat  kuasa  tidak  perlu didaftarkan di Kepaniteraan PTUN.
j. Untuk  memudahkan  pemeriksaan  perkara  selanjutnya  maka  setelah suatu  perkara  didaftarkan  dalam  register  dan  memperoleh  nomor perkara,  oleh  staf  kepaniteraan  dibuatkan  resume  gugatan  terlebih dahulu sebelum diajukan kepada Ketua Pengadilan.
2. Setelah  Penelitian  Administrasi,  Ketua  Pengadilan  TUN  melakukan  proses dismissal,  berupa  prosses  untuk  meneliti  apakah  gugatan  yang  diajukan penggugat  layak  dilanjutkan  atau  tidak.  Pemeriksaan dismissal ,  dilakukan secara  singkat  dalam  rapat  permusyawaratan  oleh  ketua  dan  ketua  dapat menunjuk  seorang  hakim  sebagai reporteur (raportir).  Dalam  prosedur dismissal Ketua  Pengadilan  berwenang  memanggil  dan  mendengar keterangan  para  pihak  sebelum  menentukan  penetapan  disimisal  apabila dipandang perlu.
3. Sebelum  pemeriksaan  pokok  sengketa  dimulai,  Hakim  wajib  mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Tujuan pemeriksaan  persiapan  adalah  untuk  mematangkan  perkara.  Segala  sesuatu yang akan dilakukan dari jalan pemeriksaan tersebut diserahkan kearifan dan kebijaksanaan ketua majelis.
4. Ketua Majelis/Hakim memerintahkan panitera memanggil para pihak untuk pemeriksaan  persidangan  dengan  surat  tercatat.  Jangka  waktu  antara
pemanggilan  dan  hari  sidang  tidak  boleh  kurang  dari  enam  hari,  kecuali dalam  hal  sengketa  tersebut  harus  diperiksa  dengan  acara  cepat.  Panggilan terhadap  pihak  yang  bersangkutan  dianggap  sah,  apabila  masing-masing telah  menerima  surat  panggilan  yang  dikirim  dengan  surat  tercatat.Surat panggilan  kepada  tergugat  disertai  sehelai  salinan  gugatan  dengan pemberitahuan  bahwa  gugatan  itu  dapat  dijawab  dengan  tertulis.Apabila dipandang perlu Hakim berwenang memerintahkan kedua belah pihak yang bersengketa  datang  menghadap  sendiri  ke  persidangan,  sekalipun  sudah diwakili oleh seorangkuasa.
2.   Kendala-Kendala yang dihadapi Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam pemberian  advokasi  terhadap  masalah-masalah  hukum  yang  dihadapi Pemerintah Daerah di Kabupaten Buleleng.
Kejaksaan  tentu  tidak  mudah  melaksanakan  semua  fungsinya.  Banyak kendala yang harus dicarikan  penyelesaian, termasuk dalam melaksanakan fungsi sebagai  Jaksa  pengacara  Negara,  yang  memberi  bantuan  hukum  kepada Pemerintah  Daerah.  Kendala-kendala  yang  dihadapi  Jaksa  Pengacara  Negara dalam  pemberian  advokasi  terhadap  masalah-masalah  hukum  yang  dihadapi Pemerintah  Daerah  di  Kabupaten  Buleleng  adalah  permintaan  bantuan  hukum terkadang disampaikan saat perkara sudah berjalan. Selain itu, pemberitahuan/pelaporan terkait suatu kegiatan juga tidak teratur (informasi tidak menyeluruh)  disampaikan.  Sementara  itu,  di  Kejaksaan  Negri  Buleleng  sendiri terdapat keterbatasan jumlah personil.
Di saat hadir di Pengadilan tidak bisa sidang tanpa adanya SKK (Surat Kuasa Khusus)  yang  baru,  karena  tidak  adanya  kesepahaman  antara  hakim  yang  satu dengan  yang  lainnya.  SKK  (Surat  Kuasa  Khusus)  Substitusi  bersifat menggantikan  sementara,  akan  tetapi  dalam  draf  klausa  kuasa  substitusi  di Kejaksaan  tidak  seperti  itu,  Jaksa  pengacara  Negara  mendampingi  dari  awal perkara  sampai  selesai.  Dijelaskan  bahwa  bukan  substitusi  namun  seperti  SKK (Surat  Kuasa  Khusus)  biasa  seperti  diberikan  kepada  pengacara,  isi  surat  SKK (Surat Kuasa Khusus) Substitusi bersifat umum, maka hakim tidak mau menerima karena SKK (Surat Kuasa Khusus) Substitusi itu berlaku hanya pada hari itu saja
(hari  yang  telah  ditentukan).  Apabila  ada  agenda  perkara  yang  baru,  maka dibuatkan  SKK (Surat  Kuasa Khusus)  yang baru  pula,  kita tidak mungkin selalu meminta kepada Kepala Kejaksaan Negeri setiap akan sidang.

## PENUTUP
1. Peranan  Jaksa  Pengacara  Negara  dalam  penyelesaian  masalah  hukum Pemerintah Daerah di Kabupaten Buleleng ada 2, yaitu:
a. Sebagai  anggota  Tim  Advokasi  Pemerintah  Daerah  di  Kabupaten Buleleng dalam penyelesaian masalah hukum yang dihadapi.
b. Sebagai  Pengacara  Pemerintah  Daerah  di  Kabupaten  Buleleng  dalam penyelesaian  masalah  hukum  yang  dihadapi  dengan  menerima  Kuasa Khusus.
2. Kendala-kendala  yang  dihadapi  Jaksa  Pengacara  Negara  dalam  pemberian advokasi  terhadap  masalah-masalah  hukum  yang  dihadapi  Pemerintah Daerah di Kabupaten Buleleng antara lain
a. Koordinasi  yang  kadang-kadang  kurang  baik,  sehingga  penunjukan Kejaksaan  sebagai  Jaksa  Pengacara  Negara  yang  mendampingi Pemerintah  daerah  Kabupaten  Buleleng  baru  dilakukan  setelah perkaranya berjalan.
b. Penyiapan  bahan  dan  informasi  dari  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Buleleng yang kadang-kadang kurang lengkap.
c. Keterbatasan personil yang ada pada Kejaksaan Negeri Buleleng.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Kelana  Putra,  dkk.  2017.  “Eksistensi  Lembaga  Kejaksaan  Sebagai Pengacara  Negara  Dalam  Penegakan  Hukum  Di  Bidang  Perdata  Dan  Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian pada Kejaksaan Tinggi Aceh)”. Law Jurnal. Banda  Acah:  Fakultas  Hukum  Universitas  Syah  Kuala.  Vol.  1(2)  Agustus 2017.
Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal.  2004. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Burhan Ashofa. 2004 . Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT Rineka Cipta. Djoko  Prakoso  dan  I  Ketut  Murtika.  1988. Kedudukan  Jaksa  Dalam  Hukum Perdata, cet. I . Jakarta: Bina Aksara.
Erni  Widhayanti.  1996. Hak-hak  Tersangka/Terdakwa  di  dalam  KUHAP . Yogyakarta: Liberty.
King  Faisal  Sulaiman.  2014. Dialektika  Pengajuan  Peraturan  Daerah  Pasca Otonomi Daerah. Jakarta: Pustaka Pelajar. Moleong,  L.  1999. Metode  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT  Remaja  Rosda Karya.
Soejono  dan  Abdurahman  H.  2003. Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta:  Rineka Cipta.
Http://m.hukumonline.com.  “Terbit,  Pedoman  Penanganan  Hukum  Pemerintah Daerah”. Diakses tanggal 26 Maret 2019.
“Pemerintahan Daerah”, melalui Http://digilib.undip.ac.id diakses tanggal 12 Juli 2019.
.