Fitri  Kurniawati,  Nurwahidin  (2024),  Analisis  Perbandingan  Inflasi  dalam  Perspektif  Islam  dan Konvensional, (6) 2, https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3048 E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute

## Analisis Perbandingan Inflasi dalam Perspektif Islam dan Konvensional
Fitri Kurniawati 1* , Nurwahidin 2
1,2 Universitas Indonesia, DKI Jakarta, Indonesia Email: 1* fitri.kurniawati@ui.ac.id, 2 nurwahidin.nurwahidin@ui.ac.id

## ABSTRAK
Studi  ini  dilatarbelakangi  oleh  kebutuhan  untuk  memahami  perbedaan  pendekatan konvensional  dan  Islam  terhadap  masalah  inflasi,  serta  potensi  solusi  yang  ditawarkan oleh ekonomi Islam dalam mengatasi inflasi dengan menganalisis perbandingan inflasi berdasarkan  perspektif  Islam  dan  Konvensional.  Studi  dilakukan  dengan  motode kualitatif  menggunakan  informasi  yang  terdapat  pada  literatur  berupa  text  book  atau jurnal penelitian ilmiah. Baik dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam mengakui adanya inflasi meskipun terdapat perbedaan pada beberapa sumber penyebabnya, namun kedua  pendekatan  ini  sama-sama  mengakui  inflasi  yang  bersumber  dari  peningkatan permintaan aggregat dan peningkatan jumlah uang beredar yang melebihi kebutuhannya. Sementara perbedaan inflasi antara perspektif konvensional dan Islam terutama terletak pada  perbedaan  esensi  ekonomi  konvensional  dan  ekonomi  Islam.  Sebagian  besar penyebab inflasi tersebut adalah kesalahan sistemik yang ditemukan dalam ekonomi dan keuangan  konvensional  kontemporer  yang  berpotensi  untuk  diperbaiki  atau  diganti dengan sistem alternatif yang tepat. Sistem ekonomi Islam yang melarang  riba, maysir, gharar,  serta  tidak  boleh  berlebih-lebihan  dapat  memperbaiki  faktor-faktor  penyebab inflasi yang bersumber dari ekonomi konvensional tersebut.
Kata Kunci: Inflasi; Perspektif Islam; Inflasi Perspektif Konvensional

## ABSTRACT
This study is motivated by the need to understand the differences between conventional and Islamic approaches to the problem of inflation and the potential solutions offered by Islamic economics in overcoming inflation by analyzing comparative inflation based on Islamic  and  conventional  perspectives.  The  study  was  conducted  using  a  qualitative method using information in the literature in the form of textbooks or scientific research journals.  Inflation  is  defined  as  a  general  and  continuous  increase  in  the  prices  of goods/services. Conventional and Islamic economics recognize the existence of inflation despite  differences  in  several  causes.  Still,  both  approaches  recognize  inflation  as originating from an increase in aggregate demand and an increase in the money supply that  exceeds  needs.  Meanwhile,  the  difference  in  inflation  between  conventional  and Islamic  perspectives  lies  mainly  in  the  differences  in  the  essence  of  conventional  and Islamic  economics.  Most  of  the  causes  of  inflation  are  systemic  errors  found  in contemporary conventional economics and finance that have the potential to be corrected or replaced with appropriate alternative systems. The Islamic economic system, which prohibits usury, may, and gharar and cannot be excessive, can improve the factors that cause inflation that originate from the conventional economy.
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 02, February 2024

## Keywords: Inflation; Islamic Perspective; Conventional Perspective Inflation

## PENDAHULUAN
Inflation  control  is  very  important  to  be  one  of  the  government's  concerns  for several  reasons.  Inflation  can  worsen  income  distribution  by  becoming  unbalanced, causing  a  reduction  in  domestic  savings,  which  are  a  source  of  investment  funds  for developing countries (HRP et al., 2023). Keberhasilan perekonomian suatu negara dalam konteks  makro  ekonomi  dapat  dilihat  dari  terciptanya  stabilitas  ekonomi.  Salah  satu indikator  makro  ekonomi  untuk  mengukur  stabilitas  perekonomian  adalah  inflasi. Perubahan  dari  indikator  ini  akan  berdampak  pada  dinamika  pertumbuhan  ekonomi, keseimbangan  eksternal,  daya  saing,  distribusi  pendapatan,  dan  lain-lain.  Tingginya tingkat inflasi pada suatu negara menunjukkan bahwa perekonomian di negara tersebut buruk, dengan demikian terdapat hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam  beberapa  dekade  terakhir,  inflasi  telah  menjadi  tantangan  utama  dalam ekonomi  negara-negara  diseluruh  dunia.  Inflasi  tidak  hanya  mempengaruhi  stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat, namun lebih lanjut dapat berimplikasi pada kebijakan ekonomi  dan  kesejahteraan  sosial.  Inflasi  merupakan  fenomena  di  seluruh  dunia  dan menjadi masalah yang menonjol dalam ekonomi makro.  Dimana, stabilitas harga yang terjaga menjadi salah satu tujuan utama dari kebijakan ekonomi makro negara manapun, dalam artian harga stabil dengan tingkat inflasi yang rendah, dan nilai tukar yang stabil. Oleh  karena  itu,  pemahaman  yang  mendalam  tentang  inflasi  dan  strategi  efektif  untuk mengelolanya  merupakan  hal  yang  krusial. Economic  actors  engage  in  micro  level activities, such as recycling or reuse, that contribute to the greater concept of circularity (Gutberlet et al., 2023) .
Secara  umum,  inflasi  merupakan  suatu  kondisi  terjadinya  peningkatan  harga- harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus (Sprinkel, 1971). Dalam hal ini, peningkatan harga tidak hanya terjadi pada satu atau dua harga barang saja, namun pada barang  dan  jasa  umumnya.  Selain  itu  peningkatan  harga  terjadi  secara  kontinu,  tidak musiman atau diwaktu tertentu saja. Inflasi mencerminkan penurunan nilai riil (daya beli) uang.  Dalam  pandangan  moneter  yang  sederhana,  inflasi  dapat  diilustrasikan  sebagai “terlalu banyak uang mengejar sedikit barang”, sehingga menyebabkan kenaikan harga barang, sementara daya beli uang menurun (Fadilla, 2017).
Inflasi umumnya dianggap sebagai bagian dari fenomena yang terjadi di  sektor moneter,  karena  terjadinya  penurunan  nilai  unit  penghitungan  moneter  terhadap  suatu komoditas. Fenomena inflasi akan terjadi ketika pertumbuhan uang beredar lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan permintaan uang, dimana kenaikan permintaan uang diproyeksikan  sebagai  peningkatan  pendapatan  riil  masyarakat.  Sehingga  untuk mengatasi  masalah  inflasi  langkah  yang  diambil  adalah  melalui  pengelolaan  sisi permintaan,  yaitu  dengan  mengatur  supply  uang  yang  beredar  di  masyarakat.  Ahli moneter  berpendapat  bahwa  jumlah  uang  yang  beredar  harus  diatur  sedemikian  rupa sehingga  pertumbuhannya  selaras  dengan  peningkatan  uang  pada  tingkat  harga  yang stabil.  Fenomena  inflasi  akan  terjadi  ketika  pertumbuhan  uang  beredar  lebih  cepat
dibandingkan dengan pertumbuhan permintaan uang, dengan kenaikan permintaan uang diproyeksikan sebagai peningkatan pendapatan riil masyarakat.
Namun  demikian  banyak  studi  mengenai  inflasi  di  negara-negara  berkembang menunjukkan  bahwa  inflasi  bukan  semata-mata  merupakan  fenomena  moneter,  tetapi juga merupakan fenomena struktural. Hal ini disebabkan karena permasalahan struktural perekonomian negara-negara berkembang cenderung mendorong tekanan inflasi dari sisi penawaran. In an imperfectly indexed monetary world, inflation is a serious risk facing consumers  and  investors  alike  amid  challenging  economic  and  geopolitical  situations (Selmi  et  al.,  2023).  Permasalahan  struktural  tersebut  antara  lain  guncangan  ekonomi yang  bersumber  dari  dalam  negeri,  misalnya  gagal  panen  (akibat  faktor  ekternal pergantian musim yang terlalu cepat, bencana alam, dsb) serta kendala distribusi bahan pangan,  atau  hal-hal  yang  memiliki  kaitan  dengan  hubungan  luar  negeri,  misalnya memburuknya perdagangan yang dapat menimbulkan fluktuasi harga di pasar domestik (Juhro et al., 2020).
Sebagian  besar  ahli  ekonomi  makro  sepakat  bahwa  inflasi  merupakan permasalahan  terbesar  yang  dihadapi  dalam  ekonomi  pasar  yang  belum  terselesaikan hingga  saat  ini.  Inflasi  yang  tidak  dapat  dikendalikan  dapat  memicu  terjadinya  krisis keuangan, yang pada akhirnya tidak hanya mengguncang sisi ekonomi namun juga sisi sosial  dan  politik.  Inflasi  akan  menyebabkan  penurunan  nilai  riil  dari  tabungan  dan kekayaan, serta akan menciptakan ketidakpastian tentang konsumsi dan investasi saat ini dan  di  masa  depan.  Inflasi  menjadi  penyebab  semakin  meningkatnya  kesenjangan pendapatan, dimana terjadinya distribusi pendapatan yang tidak merata karena upah riil pekerja  menurun  sebagai  dampak  inflasi,  sementara  harga  barang-barang  di  pasar meningkat  tanpa  disertai  kenaikan  upah  pekerja,  yang  tentunya  akan  memberikan keuntungan yang lebih bagi perusahaan.
Dari sejarah, terlihat bagaimana inflasi yang tidak terkendali memicu terjadinya krisis ekonomi. Krisis keuangan telah terjadi satu demi satu sejak hiperinflasi di Jerman pada  tahun  1922-1923  yang  diikuti  oleh the  great  depression pada  tahun  1929-1930. Selanjutnya  krisis  keuangan  melanda  Austria  (krisis  perbankan  tahun  1931),  Perancis (hiperinflasi  tahun  1944-1966),  Hongaria  (hiperinflasi  dan  krisis  moneter  tahun  1944- 1946), Jerman (hiperinflasi tahun 1945-1946), dan Nigeria (krisis perbankan tahun 1945- 1955).  Krisis  mereda  pada  periode  di  bawah Bretton  Wood  Agreement (1950-1972). Namun,  setelah  berakhirnya Bretton  Wood  Agreement ,  krisis  keuangan  pun  sering bermunculan  kembali,  dimulai  di  Inggris  (krisis  perbankan  pada  1973-1974),  negara- negara  industri  (resesi  yang  dalam  pada  tahun  1978-1980),  negara  berkembang  (krisis utang  1980-1982),  AS  dan  Inggris  (anjlok  pasar  saham  yang  sangat  besar  pada  tahun 1987), Meksiko (krisis keuangan pada tahun 1994), negara-negara Asia, Rusia, Brasil dan Argentina (krisis keuangan dan hiperinflasi pada 1997-1999) dan suprime mortgage crisis di Amerika (2008) yang menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, terjadi krisis multi  dimensional  pada  tahun  1997-1998  dimana  inflasi  meningkat  sangat  signifikan mencapai 77,6%, sementara pertumbuhan ekonomi merosot hingga -13,2% (Hatta 2008
dalam  Ascarya  2011).  Seluruh  sektor  ekonomi  mengalami  kontraksi  yang  signifikan. Sektor konstruksi terkontraksi 36,4%, sementara sektor keuangan terkontraksi 26,6%.
Di negara yang menganut sistem moneter ganda yaitu konvensional dan syariah, seperti  Indonesia, Malaysia, Pakistan, dll, otoritas moneter tidak hanya berusaha untuk mengendalikan inflasi, namun juga menurunkan inflasi agar kestabilan harga, stabilitas ekonomi, keadilan dan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dapat tercapai. Oleh karena  itu,  diperlukan  pemahaman  terkait  penyebab  inflasi  dalam  sistem  ekonomi moneter  ganda  baik  dari  sisi  konvensional  maupun  Islam,  sehingga  dapat  dirumuskan solusi untuk menurunkan dan mengendalikan inflasi.
Terhadap inflasi, terdapat perbedaan pandangan dari perspektif konvensional dan perspektif  Islam,  meskipun  didalamnya  juga  terdapat  persamaan.  Dari  perspektif konvensional,  inflasi  didefinisikan  sebagai  peningkatan  umum  dan  terus  menerus  dari harga  barang  dan  jasa.  Perspektif  konvensional  mengaitkan  inflasi  dengan  beberapa faktor seperti kebijakan moneter, permintaan agregat yang melebihi penawaran agregat, dan ekspektasi inflasi itu sendiri. Dalam pengendalian inflasi, umumnya menggunakan instrumen  kebijakan  moneter  dan  fiskal  seperti  penyesuaian  tingkat  suku  bunga  dan pengendalian defisit anggaran.
Sementara  dari  perspektif  Islam  permasalahan  muncul  akibat,  inflasi  yang didefinisikan  dengan  mengacu  kepada  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam  yang  melarang adanya  bunga  (riba),  spekulasi  yang  berlebihan,  dan  penimbunan.  Ekonomi  Islam mengutamakan  stabilitas  harga  dan  keadilan  sosial,  dengan  menekankan  pentingnya pengelolaan  sumber  daya  yang  adil  dan  transparansi  dalam  transaksi  ekonomi.  Dari perspektif  ini,  inflasi  dilihat  sebagai  akibat  dari  praktek  ekonomi  yang  tidak  adil  atau ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya. Oleh karena itu, solusi dalam  mengatasi  inflasi  dalam  ekonomi  Islam  antara  lain  melalui  penerapan  prinsip ekonomi Islam yang melarang adanya riba, menggunakan prinsip bagi hasil alih-alih suku bunga, zakat, dan pengelolaan kebijakan moneter sesuai dengan prinsip syariah. Ekonomi Islam yang tidak mengenal bunga ataupun suku bunga yang telah ditentukan sebelumnya karena  adanya  larangan  riba  dalam  ajaran  Islam,  dapat  menjadi  alternatif  untuk menangani permasalahan inflasi.
Penelitian  ini  bertujuan untuk  menjembatani  pemahaman  inflasi  dari  perspektif konvensional dan perspektif Islam, dengan mengkaji lebih dalam terkait definisi inflasi, sumber/penyebab inflasi, dampak inflasi, serta upaya pengendalian inflasi dari masing- masing perspektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang baru dan memperkaya literatur akademis terkait pemahaman atas inflasi, serta memberikan solusi alternatif untuk mengatasi inflasi.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  analisis  deskriptif.  Objek penelitian  dalam  penelitian  tersebut  adalah  inflasi  dalam  perspektif  Islam  dan konvensional,  dengan  fokus  pada  definisi,  sumber,  dampak,  serta  upaya  pengendalian inflasi. Sumber data penelitian berasal dari literatur-literatur terkait ekonomi Islam dan
konvensional,  termasuk  karya-karya  ulama  dan  ahli  ekonomi  kontemporer.  Populasi penelitian mencakup teori-teori, pandangan, dan pendapat dari berbagai sumber terkait inflasi  dalam  Islam  dan  konvensional.  Sampel  yang  digunakan  adalah  kutipan-kutipan dan pandangan-pandangan yang relevan yang dipilih dari literatur yang telah disurvei.
Teknik  penelitian yang  digunakan dalam penelitian ini adalah analisis literatur. Peneliti  mengumpulkan  bahan-bahan  literatur  yang  relevan  dan  kemudian menganalisisnya  untuk  mengidentifikasi  pandangan-pandangan  yang  ada,  perbedaan, persamaan, serta solusi  yang ditawarkan dalam  mengatasi inflasi.  Alat  penelitian yang digunakan  adalah  kemampuan  analisis  dan  sintesis  peneliti  terhadap  berbagai  sumber yang dikumpulkan. Teknik analisis yang digunakan adalah komparatif, di mana peneliti membandingkan pandangan-pandangan dari perspektif Islam dan konvensional tentang inflasi, serta mencari solusi yang dapat diterapkan dalam sistem keuangan Islam untuk mengatasi masalah inflasi.
Hasil  analisis  tersebut  kemudian  dipresentasikan  dalam  bentuk  narasi  yang memaparkan  definisi  inflasi,  sumber-sumber  inflasi,  dampak  inflasi,  serta  upaya pengendalian  inflasi,  baik  dari  perspektif  Islam  maupun  konvensional.  Selain  itu, perbandingan  antara  inflasi  dalam  perspektif  Islam  dan  konvensional  juga  disajikan secara  terperinci  dalam  tabel.  Dengan  demikian,  penelitian  tersebut  memberikan pemahaman  yang  komprehensif  tentang  inflasi  dari  dua  sudut  pandang  yang  berbeda, serta memberikan wawasan tentang solusi-solusi  yang dapat  diterapkan dalam konteks ekonomi Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Inflasi dalam Perspektif Islam
Inflasi  dalam  Islam  telah  dikenal  sejak  zaman  Nabi  Muhammad  SAW,  di Madinah. Ulama/cendikiawan Muslim klasik juga telah mendefinisikan inflasi. Abu Yusuf (113‐182 H) adalah cendekiawan klasik pertama yang mendefinisikan inflasi. Pandangannya  tentang  inflasi  adalah  harga  umum  meningkat  karena  terlalu  banyak uang yang beredar. Ia mengatakan bahwa fluktuasi harga lebih banyak disebabkan oleh pasokan  dan  permintaan  uang  (inflasi  moneter).  Ini  sesuai  dengan  zaman  sekarang, dengan  apa  yang  kita  kenal  model  sisi  permintaan  atau  model  determinan  inflasi moneter.  Pandangan  ini  kurang  lebih  mirip  dengan  pandangan  konvensional Monetaris.  Taqyuddin  Ahmad  Ibn  Al-Maqrizi  (1364-1441M)  menyatakan  bahwa inflasi  merupakan  fenomena  alam  yang  mempengaruhi  kehidupan  masyarakat  di seluruh  dunia,  di  masa  lalu,  sekarang,  dan  masa  depan.  Ia  mengemukakan  inflasi terjadi ketika harga umumnya naik dan terus menerus, dimana stok barang langka dan konsumen  yang  benar-benar  membutuhkannya  harus  mengorbankan  lebih  banyak uang untuk jumlah barang yang sama. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa harga naik (inflasi) akan terjadi jika barang langka (dorongan biaya) atau kelebihan permintaan (tarikan  permintaan),  sesuai  dengan  model  kombinasi  sisi  permintaan  dan  sisi penawaran pada saat ini. Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa harga naik (inflasi) atau menurun (deflasi) sering terjadi karena kurangnya produksi atau penurunan kebutuhan impor barang. Dengan kata lain, inflasi terjadi karena sisi penawaran yang terganggu.
Di dalam dunia ekonomi modern, Ibn Taimiyyah mungkin termasuk dalam kelompok 'Strukturalis'. Strukturalis adalah kelompok yang memandang dan berpendapat bahwa inflasi disebabkan oleh gangguan sisi penawaran, dan juga masalah struktural.
Ekonom  kontemporer  Islam  juga  telah  memberikan  definisi  tentang  inflasi dalam perspektif Islam secara komprehensif. (Chapra, 1985) membahas stabilitas nilai uang  dan  hubungannya  dengan  inflasi.  Dia  menyatakan  bahwa  inflasi  adalah terkikisnya  daya  beli  aset  moneter  karena  uang  tidak  dapat  menjalankan  fungsi utamanya  sebagai:  1)  unit  hitung  yang  adil  dan  jujur,  2)  standar  yang  adil  dari pembayaran yang ditangguhkan, dan 3) penyimpanan nilai yang dapat dipercaya. Akar penyebab  inflasi  adalah  penciptaan  uang,  penciptaan  kredit,  bunga  (riba),  dan spekulasi  (maysir).  Oleh  karena  itu,  satu-satunya  cara  untuk  pemulihan  kesehatan ekonomi  dan  stabilitas  harga  yang  langgeng  adalah  mengakhiri  inflasi  dengan menyerang akar penyebabnya.
Dalam ekonomi dan keuangan yang canggih saat ini, kelebihan jumlah uang beredar tidak semata-mata karena penciptaan uang atau pencetakan uang fiat. Sumber kelebihan jumlah uang beredar lainnya adalah dengan penciptaan kredit melalui sistem perbankan  cadangan  fraksional,  sistem  bunga,  kartu  kredit,  dan  transaksi  derivatif. Semua ini adalah pelanggaran lainnya Hukum Allah, yaitu riba, gharar dan maysir . Setiap  kali  terjadinya  lebih  banyak  pelanggaran,  akan  mengakibatkan  ada ketidakseimbangan dan malapetaka yang semakin parah.
Dalam kaitannya dengan stabilitas harga, inflasi adalah suatu kenaikan harga yang konsisten dan cukup besar karena penyebab alami  (perubahan teknis, bencana alam) dan penyebab buatan (penimbunan, penipuan, manipulasi harga, dan kegiatan kriminal terkait lainnya). Mencetak mata uang di luar kebutuhan riil ekonomi, yang merupakan penipuan, adalah salah satu penyebab utama yang mengganggu stabilitas harga.  Oleh  karena  itu,  penciptaan  uang  fiat  dan  penciptaan  kredit  dari  sistem perbankan cadangan fraksional adalah dua penyebab utama inflasi. Akibatnya, uang fiat gagal memenuhi tujuannya sebagai penyimpan nilai dan sebagai unit akun. Akar penyebab artifisial inflasi antara lain uang fiat, uang bank, bunga (riba), penipuan, dan semua  aktivitas  kriminal  terkait  lainnya.  Untuk  mengakhiri  masalah  inflasi,  harus menghilangkan akar penyebabnya.
1. Sumber Inflasi
a. Inflasi alami
Inflasi ini disebabkan oleh faktor alam yang bersifat tidak dapat dikontrol dan tidak dapat dihindari, contohnya pada saat terjadi bencana alam. Menurut Al Maqrizi, saat terjadi bencana alam, berbagai bahan pangan dan hasil bumi lainnya mengalami  gagal  panen,  sehingga  persediaan  barang-barang  tersebut  menurun drastis  dan  terjadi  kelangkaan.  Sementara  mengingat  sifatnya  yang  krusial  untuk melangsungkan kehidupan, maka permintaan terhadap barang tersebut meningkat, yang menyebabkan kenaikan harga yang dapat melebihi daya beli masyarakat. Hal ini  kemudian  berdampak  pada  kenaikan  harga  barang  dan  jasa  lainnya,  yang menyebabkan tidak berajalannya transaksi  ekonomi, bahkan dapat  berhenti sama
sekali, yang pada akhirnya menimbulkan bencana kelaparan, wabah penyakit, dan kematian  di  kalangan  masyarakat.  Kondisi  yang  memburuk  ini  memaksa  rakyat untuk  menekan  pemerintah  agar  segera  memperhatikan  keadaan  mereka  (Karim, 2007).
Lebih  lanjut  Al  Maqrizi  mengemukakan,  bahwa  kenaikan  harga  tersebut masih  berlanjut  meskipun  bencana  telah  berlalu  karena  belum  pulihnya  sektor produksi dampak dari tersendatnya aktivitas ekonomi akibat bencana sebelumnya. Jumlah  pasokan  barang-barang  yang  bersifat  signifikan  masih  belum  memadai bahkan masih langka, sementara permintaannya meningkat tajam. Akibatnya harga barang-barang ini mengalami kenaikan diikuti oleh kenaikan harga barang dan jasa lainnya, termasuk upah dan gaji pekerja. Inflasi  alami pernah terjadi pada zaman Rasulullah  dan khulafaur  rasyidin ,  yaitu  karena  kekeringan  atau  karena peperangan. Inflasi alami dapat dibedakan berdasarkan penyebabnya:
1) Akibat  uang  yang  masuk  dari  luar  negeri  terlalu  banyak,  dimana  ekspor meningkat,  sedangkan  impor  menurun,  sehingga  nilai  ekspor  bersih  sangat besar, maka mengakibatkan naiknya permintaan agregat.
2) Akibat  dari  turunnya  tingkat  produksi  karena  terjadinya  panceklik,  perang, ataupun embargo.
b. Inflasi karena kesalahan manusia
Selain  faktor  alam,  Al  Maqrizi  menyatakan  inflasi  bisa  terjadi  karena kesalahan manusia. Dia menganalisis bahwa ada tiga hal utama, baik secara sendiri- sendiri maupun bersama-sama, yang menyebabkan terjadinya inflasi, yaitu:
1) Korupsi dan administrasi yang buruk
Pengangkatan  para  pejabat  yang  berdasarkan  suap,  nepotisme,  dan  bukan kapabilitas  menyebabkan  berbagai  jabatan  penting  dan  terhormat  ditempati oleh  orang-orang  yang  tidak  kompeten  dan  kredibel,  yang  memiliki  mental untuk  menghalalkan  segala  cara  untuk  memperoleh  jabatan  tertentu.  Hal  ini tentunya akan berpengaruh pada saat mereka berkuasa, dimana mereka akan menyalahgunakan  kekuasaannya  untuk  kepentingan  dan  keuntungan  pribadi dan keluarganya ataupun untuk kemewahan hidup dengan melakukan korupsi. Akibatnya akan terjadi penurunan drastis terhadap penerimaan dan pendapatan negara.  Birokrasi  yang  cukup  rumit  juga  dapat  menimbulkan  inflasi,  karena pada  akhirnya  dapat  menyebabkan  penurunan  penawaran  agregat,  akibat peningkatan  biaya-biaya  yang  tidak  diperlukan  dalam  berbagai  tingkatan birokrasi.
2) Pajak yang berlebihan
Turunnya pendapatan negara dan meningkatnya  pengeluaran negara dampak korupsi,  menyebabkan  pejabat  negara  menerapkan  pajak  yang  tinggi  dan menerapkan berbagai jenis pajak untuk meningkatkan pendapatan negara. Hal ini berakibat pada peningkatan biaya produksi dan tentunya akan berimplikasi pada kenaikan harga barang produksi.
3) Percetakan uang berlebihan
Ketika  terjadi  defisit  anggaran  baik  sebagai  akibat  dari  kemacetan  ekonomi, maupun  perilaku  buruk  para  pejabat  yang  menghabiskan  uang  negara, pemerintah  melakukan  percetakan  uang  secara  besar-besaran,  yang menyebabkan uang tidak lagi bernilai.
Dari penyebab inflasi yang dikemukakan oleh Al Maqrizi, porsi inflasi di zaman modern lebih didominasi oleh inflasi karena kesalahan manusia (tidak wajar) (Amsi, 2020). Ascarya (2011) membagi inflasi yang tidak wajar menjadi dua bagian yaitu a) inflasi karena kesalahan manusia, sebagaimana dijelaskan sebelumnya oleh Al Maqrizi; dan b) inflasi karena kesalahan sistem yang dibuat oleh manusia yang digunakan dalam ekonomi atau kesalahan sistem inflasi. Penyebab inflasi karena kesalahan  sistem  ini  menjadi  sangat  nyata.  Terdapat  tiga  hal  mendasar  yang menyebabkan  terjadinya  penciptaan  uang  masuk  di  sektor  perbankan  yang kemudian berdampak besar pada inflasi di suatu negara; (1) Bunga, (2) Uang fiat termasuk  uang  kertas  dan  uang  bank,  dan  (3)  Sistem  cadangan  di  perbankan (Pangiuk, 2015).
2. Dampak Inflasi
(Chapra,  1985)  menyatakan  inflasi  menyebabkan  orang  berlaku  tidak  adil terhadap orang lain tanpa disadarinya, dengan menurunkan daya beli aset-aset moneter secara  tidak  diketahui.  Hal  ini  merusak  efisiensi  sistem  moneter  dan  membebani masyarakat  dengan  biaya  kesejahteraan  masyarakat.  Inflasi  akan  meningkatkan konsumsi dan mengurangi tabungan. Inflasi memperburuk iklim ketidakpastian saat pengambilan  keputusan-keputusan  ekonomi,  menghambat  pembentukan  modal  dan menyebabkan  salah  alokasi  sumber  daya.  Inflasi  cenderung  merusak  nilai-nilai, mendorong spekulasi (yang dilarang dalam Islam) dengan menimpakan kerugian pada aktivitas-aktivitas  produktif  (yang  digalakkan  Islam)  serta  memperparah ketidakmerataan  pendapatan  (yang  dikutuk  Islam).  Disamping  itu  juga  mendistorsi pola  output,  merusak  efisiensi  dan  investasi  produktif,  dan  berkontribusi  pada ketidakadilan dan ketegangan sosial.
Inflasi  berdampak  buruk  pada  pembangunan  ekonomi,  keseimbangan,  dan keadilan, karena inflasi  bertindak seperti racun bagi sistem Islam dan menghasilkan efek  yang  berlawanan  dengan  hukum  ilahi.  Hal  tersebut  antara  lain  meliputi:  1) retardasi pertumbuhan ekonomi; 2) alat terburuk dari ketidakadilan dan eksploitasi; 3) eksploitasi  orang  miskin  oleh  orang  kaya;  4)  memperkenalkan  ketidakpastian  yang tidak  dapat  dihindari;  5)  mempromosikan  keserakahan  dan  keegoisan;  6) meningkatkan disparitas pendapatan dan kekayaan; dan 7) menyebabkan inefisiensi.
Zoellick  (2011)  dalam  (Juhro  et  al.,  2020)  mengatakan  bahwa  inflasi menyebabkan  penurunan  daya  beli  masyarakat,  peningkatan  keinginan  masyarakat untuk melakukan kegiatan penimbunan, penurunan imbal balik investasi, peningkatan jumlah  pengangguran,  perlambatan  kegiatan  bisnis,  dan  penurunan  kesejahteraan masyarakat.
Dampak buruk inflasi bagi perekonomian dalam Islam juga menyebabkan: a) penurunan  semangat  masyarakat  dalam  menabung  dan  menyimpan  uangnya  di
lembaga  keuangan,  b)  peningkatan  kecenderungan  untuk  konsumsi  barang-barang tersier (mewah), c) gangguan pada fungsi uang sebagai alat penyimpan nilai (Wulan dan Nurfaiza, 2014 dalam (Juhro et al., 2020).
3. Upaya Pengendalian Inflasi
Dalam kerangka ekonomi Islam, ketika tidak ada inflasi yang diimpor (inflasi yang  terjadi  karena  nilai  barang  impor  atau  faktor  produksi  yang  diimpor  naik) dan/atau guncangan mendadak pada permintaan dan penawaran, maka tingkat inflasi seharusnya  nol.  Dengan  demikian,  Islam  memandang  bahwa  dalam  perekonomian mungkin saja tidak terjadi inflasi. Kondisi ini dapat dicapai apabila penerbitan uang dilandasi  oleh  aset  produktif  di  sektor  riil.  Dalam  konteks  ini,  prinsip  utama  dalam ekonomi  Islam  adalah  keselarasan  dan  keseimbangan  antara  sektor  keuangan  dan sektor riil. Dalam Islam, untuk menyelaraskan kedua sektor tersebut, manusia hanya diperbolehkan untuk mengambil keuntungan (uang/harta) melalui kegiatan produktif di sektor riil. Dengan demikian, penciptaan uang pada ekonomi Islam harus dilandasi oleh adanya peningkatan produksi di sektor riil. Sinkronisasi antara sektor keuangan dan  sektor  riil  dapat  mencegah  atau  menanggulangi  masalah  inflasi  dengan meningkatnya penawaran agregat. Selain itu, Islam mengajarkan agar manusia tidak berlebih-lebihan dalam konsumsi yang mengarah pada gaya hidup mubadzir.
Prinsip  fundamental  dalam  Islam yaitu menghilangkan riba akan berdampak pada  penurunan  biaya  produksi,  sehingga  meningkatkan  motivasi  pada  peningkatan aktivitas bisnis. Bukti empiris terjadi pada Jepang dan Amerika yang menerapkan suku bunga yang sangat rendah, ternyata mampu menghilangkan tekanan inflasi di negara tersebut. Selain itu, inflasi dapat ditekan dalam Islam karena prinsip Islam melarang future  contracts dan  transaksi-transaksi  yang  spekulatif,  prinsip  ini  mampu menghilangkan  sifat  serakah  pada  manusia  yang  kemudian  akan  dapat  mengurangi kegiatan penimbunan dalam perekonomian.
Dalam mengatasi inflasi, pendekatan Islam mendorong pemerintah melakukan kebijakan  penanggulangan  inflasi  dengan  cara  himbauan  moral  kepada  masyarakat untuk  melakukan  penghematan  dalam  berbelanja,  mendorong  peningkatan  produksi dalam  negeri,  subsidi  langsung  kepada  masyarakat,  perbaikan  infrastruktur  seperti jalan, dll, membuat regulasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil. Disamping itu, pemerintah juga dapat mengatasi inflasi dengan melakukan pengaturan pada  kebijakan  fiskal,  moneter  dan  non-moneter.  Dari  sisi  kebijakan  fiskal,  melalui pengaturan  penerimaan  dan  pengeluaran  pemerintah,  menciptakan  lapangan  kerja, menarik  beban  atas  harta  yang  menganggur  sehingga  akan  mendorong  masyarakat untuk  menginvestasikan  dananya  lewat  tabungan  dan  deposito  dengan  sistem  bagi hasil, memaksimalkan fungsi penerimaan zakat. Pada kebijakan moneter, antara lain pengaturan  penawaran  uang  sesuai  dengan  permintaan  riil,  dan  membantu  untuk menutup  defisit  pemerintah  dan  kebijakan  non  moneter,  antara  lain  menaikan  hasil produksi, kebijaksanaan upah, pengawasan harga.
(Siddiqi, 1996) menyatakan bahwa dalam sistem ekonomi Islam sudah terdapat 4 (empat) penstabil yang dapat meniadakan atau setidaknya meminimalkan terjadinya inflasi, yaitu:
a. Mengganti pembiayaan dengan modal dan pembiayaan yang berbasis saham.
b. Keberadaan  zakat  dan  hukum  waris  yang  memengaruhi  distribusi  pendapatan yang dapat menguntungkan penduduk yang kurang beruntung. Akibatnya, hal ini akan  memengaruhi  komposisi  permintaan  agregat  sedemikian  rupa  sehingga mengurangi fluktuasi permintaan agregat.
c. Pengurangan  konsumsi  yang  boros  dan  mendorong  konsumsi  yang  moderat, sehingga dapat menurunkan permintaan agregat.
d. Uang  publik  merupakan  amanah  bagi  pemerintah  Islam,  oleh  karena  itu pemerintah harus menjaga pengeluaran publik dalam batas-batas yang ditetapkan oleh sarana yang tersedia. Hal ini menyebabkan utang/defisit hampir tidak pernah terjadi dalam ekonomi Islam.
B. Perbandingan Inflasi berdasarkan Perspektif Konvensional dan Islam
Dari  uraian  di  atas,  perbandingan  faktor  penyebab  inflasi  berdasarkan perspektif konvensional dan Islam dapat dilihat pada tabel berikut ini.

## Gambar 1 Perbandingan Penyebab Inflasi berdasarkan Perspektif Islam dan Konvensional
Gambar  di  atas  memperlihatkan  bahwa  terdapat  persamaan  inflasi  antara ekonomi  Islam  dan  ekonomi  konvensional,  meskipun  tidak  pada  semua kgelompok/mazhab. Disamping itu juga terdapat faktor penyebab inflasi yang hanya dikemukakan oleh pespektif konvensional, dan faktor yang hanya dikemukakan oleh perspektif Islam.
1. Persamaan antara Inflasi Konvensional dan Inflasi Islam
Meskipun perspektif konvensional dan Islam memiliki konsep yang berbeda tentang  inflasi,  namun  terdapat  persamaan  pada  kedua  perspektif  tersebut. Perspektif  konvensional  dan  Islam  sama-sama  menyatakan  bahwa  inflasi  akan
Keynesian Monetarist Rational Expectation Austrian Klasik Kontemporer Korupsi ✓ ✓ Perilaku Buruk ✓ Kelebihan jumlah uang beredar karena penciptaan uang ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
- Penurunan nilai mata uang dinar
✓ - Kelebihan uang  Fulus ✓ - Fiat money ✓ ✓ Kelebihan jumlah uang beredar karena penciptaan kredit ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - Sistem Perbankan Cadangan Fraksional
✓
✓ - Kartu Kredit ✓ - Derivatif ✓ - Suku bunga ✓ Output Gap ✓ ✓ ✓ Administrasi yang buruk ✓ ✓ Pajak yang tinggi ✓ ✓ Adaptif ✓ Forward ✓ Inflasi luar negeri
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Nilai Tukar ✓ ✓ ✓ Volatile Food ✓ Administered Price ✓ Gaji/Upah ✓ ✓ ✓ Guncangan Pasokan ✓ ✓ ✓ Bencana alam
✓ ✓ ✓ Inflasi Alami Faktor Penyebab Konvensional Islam Kesalahan manusia / Inflasi buatan PERMINTAAN EKSPEKTASI BIAYA
terjadi apabila terdapat penurunan nilai tukar mata uang domestik. Dalam perspektif Islam, inflasi terjadi ketika adanya penurunan nilai Dinar emas, Dirham perak, dan Fulus  tembaga sebagai  mata uang yaitu pada saat  volume uang melebihi volume barang, dalam artian terdapat kelebihan uang beredar dalam perekonomian karena penciptaan  uang.  Hal  ini  mirip  dengan  pandangan  Mazhab  Monetaris,  terutama Mazhab Austria, yang menegaskan bahwa Inflasi terjadi ketika adanya persediaan uang yang berlebihan terutama karena penciptaan uang dari pencetakan uang fiat dan penciptaan kredit dari sistem perbankan cadangan fraksional.
Ibn Khaldun membedakan penyebab inflasi menjadi tarikan permintaan dan dorongan biaya. Faktor penyebab inflasi tarikan permintaan ini termasuk output gap dan kelebihan jumlah uang beredar. Output  gap (banyak permintaan atau sedikit pasokan)  telah  dinyatakan  oleh  Ibn  Khaldun,  sedangkan  kelebihan  uang  beredar dinyatakan oleh Al-Maqrizi (terlalu banyak mata uang Fulus yang beredar) dan Abu Yusuf.  Faktor-faktor  tersebut  serupa  dengan  yang  dikemukakan  oleh  perspektif konvensional  yaitu  Mazhab  Keynesian  (untuk output  gap ),  Monetarist,  Rational Expectation, Austria (untuk kelebihan jumlah uang beredar).
Sementara untuk faktor penyebab inflasi dorongan biaya menurut perspektif Islam  antara  lain  inflasi  luar  negeri,  nilai  tukar,  guncangan  pasokan  akibat kekeringan  dan  bencana  alam  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Al  Maqrizi. Hal ini serupa dengan yang dinyatakan oleh perspektif konvensional yaitu Mazhab Keynesian,  Monetarist,  Rational  Expectation,  Austria  (untuk  inflasi  luar  negeri), sementara  untuk  nilai  tukar  sama  dengan  yang  dikemukakan  Mazhab  Keynesian dan Austria, dan untuk guncangan pasokan dan bencana alam serupa dengan yang disampaikan Mazhab Keynesian.
2. Perbedaan antara Inflasi Konvensional dan Inflasi Islam Perbedaan  inflasi  dalam  perspektif  konvensional  dan  perspektif  Islam sebenarnya  menunjukkan  perbedaan  esensi  antara  ekonomi  konvensional  dan ekonomi Islam. Faktor penyebab inflasi dalam perspektif konvensional yang tidak dikemukakan dalam perspektif Islam sebagian besar merupakan sistem baru yang berlangsung  di  era  modern  yang  dikategorikan  sebagai  inflasi  karena  kesalahan manusia atau inflasi buatan oleh perspektif Islam, seperti dorongan biaya ( volatile food, administered price dan upah/gaji) serta ekspektasi ( adaptive dan forward ).
Sedangkan  penyebab  inflasi  dalam  perspektif  Islam  yang  tidak  dianggap sebagai faktor penyebab inflasi oleh perspektif konvensional sebagian besar juga merupakan sistem yang baru dalam era modern yang dikategorikan sebagai inflasi karena kesalahan manusia atau inflasi buatan, seperti faktor penyebab inflasi tarikan permintaan  (korupsi,  perilaku  buruk,  administrasi  yang  buruk,  pajak  yang berlebihan,  sistem  uang  fiat,  sistem  perbankan  cadangan  fraksional,  kartu  kredit, dan transaksi derivatif). Sebagian besar penyebab inflasi tersebut adalah kesalahan sistemik yang ditemukan dalam ekonomi dan keuangan konvensional kontemporer yang berpotensi untuk diperbaiki atau diganti dengan sistem alternatif yang tepat. Korupsi, perilaku buruk, administrasi yang buruk, dan pajak yang berlebihan dapat
dikoreksi,  sementara  uang  fiat  dapat  digantikan  dengan  sistem  standard  emas, sistem  perbankan  cadangan  fraksional  dapat  digantikan  dengan  100% reserve banking/narrow  banking atau free  banking  system ,  kartu  kredit  dapat  digantikan dengan  kartu  debit,  dan  transaksi  derivatif  dapat  digantikan  dengan  asset  backet securities atau sukuk.
C. Solusi Inflasi dalam Sistem Keuangan Islam
Dalam  kerangka  kerja  Islam,  ketika  tidak  ada  inflasi  yang  diimpor  dan/atau guncangan  mendadak  terhadap  permintaan  atau  penawaran,  maka  tingkat  inflasi seharusnya  bernilai  nol.  Hukum  Islam  menjamin  aliran  tenaga  kerja  dan  modal, sehingga  kemungkinan  terjadinya  inflasi  yang  didorong  oleh  biaya  adalah  nol  atau sangat  rendah.  Pembiayaan  utang  dan  pemborosan  ekonomi  dapat  menyebabkan terjadinya  inflasi  pada  sistem  ekonomi  konvensional,  namun  dalam  sistem  Islam pembiayaan  utang  diganti  dengan  pembiayaan  ekuitas  dan  terdapat  larangan  untuk melakukan  pemborosan  ekonomi,  menyebabkan  tingkat  inflasi  seharusnya  lebih rendah dalam sistem ini.
Islam tidak membolehkan pengenaan bunga, sehingga dalam ekonomi Islam tidak  terdapat  tingkat  suku  bunga.  Sementara  pada  ekonomi  konvensional,  tingkat suku bunga positif dalam sistem ekonomi dianggap sebagai suatu solusi untuk menjaga tingkat  inflasi  yang  rendah  dalam  jangka  panjang.  Namun,  hasil  penelitian  (Amir, 2014),  menemukan  bahwa  tingkat  suku  bunga  yang  telah  ditentukan  sebelumnya memiliki hubungan yang positif dengan tingkat harga dalam jangka panjang dan inflasi dalam  jangka  pendek.  Utang  yang  dibiayai  dengan  suku  bunga  di  Amerika  Serikat menyebabkan  permintaan  spekulatif  yang  lebih  tinggi  akan  uang  dan  menyebabkan investasi yang tidak produktif. Hal ini berbeda dengan utang pemerintah yang dibiayai dengan bunga di Turki yang menyebabkan tingkat harga yang lebih tinggi (Kia, 2010), sementara  utang  pemerintah  yang  dibiayai  dengan  pembagian  risiko  keuntungan  di Iran memiliki hubungan negatif dengan tingkat harga jangka panjang (Kia, 2006).
Suku  bunga  yang  telah  ditentukan  akan  mendorong  naiknya  biaya  sehingga memiliki  efek  penawaran  yang  negatif.  Berbeda  dengan  perjanjian  bagi  hasil  yang diajarkan oleh sistem Islam, efek penawaran ini tidak ada karena laba atau rugi adalah sisa dari total pendapatan dan biaya, sehingga tidak mempengaruhi keputusan output. Disamping  itu,  ekspektasi  inflasi  yang  dianggap  sebagai  alat  dalam  mengendalikan inflasi  dalam  sistem  ekonomi  konvensional,  justru  menciptakan  ketidakpastian mengenai konsumsi dan invetasi saat ini dan di masa depan.
Islam  memandang  bahwa  dalam  perekonomian  mungkin  saja  tidak  terjadi inflasi. Kondisi ini dapat dicapai apabila penerbitan uang dilandasi oleh aset produktif di sektor riil. Dalam konteks ini, prinsip utama ekonomi Islam adalah keselarasan dan keseimbangan antara sektor keuangan dengan sektor riil. Selain itu, Islam mengajarkan agar manusia tidak berlebih-lebihan dalam konsumsi yang mengarah pada gaya hidup mubadzir.  Inflasi  disebabkan  oleh  adanya  ketimpangan  sektoral  antara  sektor keuangan  dan  sektor  riil  yaitu  ketidakseimbangan  antara  jumlah  uang  beredar  dan kemampuan  produsen  dalam  memproduksi  barang,  sehingga  terjadi  peningkatan
harga.  Ekonomi  Islam  hadir  dengan  prinsip  yang  mengharuskan  setiap  transaksi  di sektor keuangan harus dilandasi dengan transaksi di sektor riil, sehingga hal tersebut akan memperkecil bahkan menghilangkan gap antara sektor keuangan dan sektor riil.
Kebijakan  moneter  juga  dapat  secara  efektif  digunakan  untuk  mengurangi inflasi  dalam  sistem  ekonomi  konvensional.  Dalam  sistem  ini,  bank  sentral meminjamkan  dana  berbunga  kepada  sistem  perbankan.  Sistem  perbankan  pada gilirannya memberikan pinjaman berbunga kepada para pelaku ekonomi. Dengan cara ini, sistem perbankan meningkatkan jumlah uang beredar. Perlu dicatat bahwa hanya sebagian  kecil  dari  pinjaman  ini  yang  diarahkan  untuk  produksi  barang  dan  jasa. Sisanya  sebagian  besar  digunakan  untuk  kredit  konsumsi,  kegiatan  spekulatif,  dan lain-lain yang hanya berkontribusi pada inflasi (Shakespeare, 2006).
Dalam sistem ekonomi Islam, jumlah uang beredar adalah murni endogen dan dihasilkan  dari  pinjaman  tanpa  bunga  dari  bank  sentral  kepada  sistem  perbankan. Sistem  perbankan  meminjamkan  dana  tersebut  kepada  para  pelaku  ekonomi berdasarkan  perjanjian  pembagian  keuntungan  dan  risiko.  Akibatnya,  pinjaman diarahkan pada produksi barang dan jasa sedemikian rupa untuk memastikan investasi tersebut dapat membayar sendiri. Pinjaman pada akhirnya dibayarkan kembali kepada bank sentral. Dengan cara ini dipastikan bahwa aset produktif selalu mendukung mata uang masyarakat. Ada dua karakteristik penting dari pinjaman ini. Pertama, mereka dapat tumbuh tanpa batasan, dan kedua, pinjaman syariah yang dikeluarkan oleh bank sentral tidak hanya non-inflasi dari waktu ke waktu, namun juga bersifat kontra-inflasi (Shakespeare, 2006).
Hal ini memperlihatkan bagaimana sistem ekonomi Islam dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan inflasi.  Untuk negara dengan sistem moneter ganda, sistem  ini  tentunya  dapat  diterapkan.  Sebagai  contoh,  Pemerintah  dapat  membiayai utangnya  dengan  cara  yang  Islami,  yaitu  pembayaran  utang  yang  didasarkan  pada pengembalian  dana  dalam  kegiatan  produktif  atau  tingkat  pertumbuhan  ekonomi, maka  utang  tersebut  akan  menurunkan  tingkat  inflasi,  sebagaimana  yang  telah dikonfirmasi  berdasarkan  penelitian  (Kia,  2006)  untuk  Iran  yang  pembiayaan  utang pemerintah dibiayai dengan pembagian risiko keuntungan memiliki hubungan negatif dengan  tingkat  harga  jangka  panjang,  sebagaimana  yang  telah  dikemukakan sebelumnya.
Namun,  pada  akhirnya,  inflasi  adalah  pilihan  ideologi  dan  politik  rezim ekonomi yang diambil oleh pemerintah. Dengan kemauan dan komitmen politik dari pemerintah,  inflasi  dapat  secara  bertahap  dan  sistematis  dapat  diberantas  dan dikendalikan.

## KESIMPULAN
Baik  dalam  perspektif  Islam  maupun  konvensional,  definisi  inflasi  relatif  sama  yaitu kenaikan  harga  barang  secara  terus  menerus  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Kedua perspektif juga menyatakan bahwa inflasi berdampak buruk pada pembangunan ekonomi, keseimbangan  dan  keadilan,  menyebabkan  penurunan  daya  beli  masyarakat,
memperburuk  distribusi  pendapatan,  peningkatan  jumlah  pengangguran,  perlambatan kegiatan bisnis, dan penurunan kesejahteraan masyarakat. Meskipun terdapat persamaan definisi,  namun  konsep  inflasi  dalam  Islam  berbeda  dengan  konvensional.  Perbedaan tersebut diantaranya terletak pada sumber penyebab terjadinya inflasi, meskipun terdapat beberapa  persamaan.  Penyebab  inflasi  yang  sama  antara  perspektif  Islam  dan konvensional yaitu kelebihan uang beredar dalam perekonomian karena penciptaan uang, inflasi  tarikan  permintaan  dan  inflasi  dorongan  biaya.  Sementara  perbedaan  penyebab inflasi  dalam  perspektif  konvensional  dan  perspektif  Islam  sebenarnya  menunjukkan perbedaan  esensi  antara  ekonomi  konvensional  dan  ekonomi  Islam.  Faktor  penyebab inflasi menurut perspektif konvensional yang tidak dikemukakan oleh perspektif Islam adalah dorongan biaya (volatile food, administered price dan upah/gaji) serta ekspektasi (adaptive dan forward). Sedangkan faktor penyebab inflasi menurut perspektif Islam yang tidak ada pada perspektif konvensional adalah korupsi, perilaku buruk, administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, sistem uang fiat,  sistem perbankan  cadangan fraksional, kartu  kredit,  dan  transaksi  derivatif.  Islam  memandang  bahwa  dalam  perekonomian mungkin saja tidak terjadi inflasi. Hal ini dapat tercapai apabila ada keselarasan antara sektor keuangan dan sektor riil, yang merupakan prinsip utama ekonomi Islam. Ekonomi Islam hadir dengan prinsip yang mengharuskan setiap transaksi di sektor keuangan harus dilandasi dengan transaksi di sektor riil, sehingga hal tersebut akan memperkecil bahkan menghilangkan gap antara sektor keuangan dan sektor riil. Ajaran Islam yang melarang riba,  maysir,  gharar,  serta  tidak  boleh  berlebih-lebihan  dapat  mengoreksi  faktor-faktor penyebab inflasi yang bersumber dari ekonomi konvensional tersebut.

## BIBLIOGRAFI
Amir, K. (2014). Inflation: Islamic and conventional economic systems-Evidence from the United States. International Journal , 8 (3), 19–40.
Amsi, M. (2020). Berkah dengan investasi syariah: Saham syariah kelas pemula . Elex Media Komputindo.
Chapra, M. U. (1985). Towards a just monetary system (Vol. 8). International Institute of Islamic Thought (IIIT).
Fadilla, F. (2017). Perbandingan Teori Inflasi dalam Perspektif Islam dan Konvensional. Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah , 2 (2), 1–14.
Gutberlet,  M.,  Preuss,  L.,  &  Thorpe,  A.  S.  (2023).  Macro  level  matters:  Advancing circular  economy  in  different  business  systems  within  Europe. Ecological Economics , 211 , 107858. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2023.107858
HRP, A. K. Z., Abd. Majid, M. S., & Rahmat. (2023). Islamic Macro Economy: A New Paradigm. International Journal of Economics (IJEC) , 2 (1), 33–44.
https://doi.org/10.55299/ijec.v2i1.101
Juhro,  S.  M.,  Syarifuddin,  F.,  &  Sakti,  A.  (2020).  Ekonomi  Moneter  Islam  Suatu Pengantar. Depok: Rajawali Pers Publishing .
Karim, A. A. (2007). Ekonomi Mikro Islam, edisi ketiga. Rajawali Pers, Jakarta . Kia,  A.  (2006).  Deficits,  debt  financing,  monetary  policy  and  inflation  in  developing countries:  Internal  or  external  factors?:  Evidence  from  Iran. Journal  of  Asian Economics , 17 (5), 879–903.
Kia, A. (2010). Money, deficits, debts and inflation in emerging countries: evidence from Turkey. The Global Review of Accounting and Finance , 1 (1), 136–151.
Pangiuk,  A.  (2015).  Inflasi  pada  fenomena  sosial  ekonomi:  pandangan  al-maqrizi. Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan , 30 (2), 146342.
Selmi, R., Wohar, M., Deisting, F., & Kasmaoui, K. (2023). Dynamic inflation hedging performance  and downside risk:  A comparison  between  Islamic and conventional stock  indices. The  Quarterly  Review  of  Economics  and  Finance , 91 ,  56–67. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.qref.2023.07.006
Shakespeare, R. (2006). An Islamic money supply as the means to integration. A Paper Prepared for the Seventh Harvard University Forum on Islamic Finance. Available At< URL Http://Www. Globaljusticemovement.
Net/Articles/7HUF- IslamicFinance-Rs-0603. LCK>, Accessed On , 11 , 2008.
Siddiqi,  M.  N.  (1996).  Role  of  Fiscal  Policy  in  Controlling  Inflation  in  Islamic Framework. King Abdulaziz University, an Unpublished Manuscript. Available At< URL Http://Siddigi. Com/Mns/FiscalPolicy. Html>, Accessed On , 11 , 2008.
Sprinkel, B. W. (1971). Inflation—Its cause and cure. Financial Analysts Journal , 27 (3), 11–16.

## Copyright Holder:
Fitri Kurniawati 1* , Nurwahidin 2 (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: