## Jurnal Rectum
Volume: 5, Number: 3, (2023), September : 388 - 401 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3806

## PENERAPAN DIVERSI DALAM TUNTUTAN JAKSA TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK MELALUI PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE (Studi Kasus Cabang Kejaksaan Deli Serdang Di Pancur Batu)
Lenny Martafriska Natalian Panjaitan 1)
Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Sumatera  Utara,  Medan, Indonesia 1) Corresponding Author : lennypanjaitan.lj@gmail.com 1)
History: Received  : 25 Mei 2023 Revised : 10 Juni 2023
Accepted  : 23 Agustus 2023
Published  : 25 September 2023
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Anak-anak  dalam  segala  arti  dan  definisinya  berbeda  dengan  orang  dewasa.  Mengingat Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Anak  disebutkan  bahwa anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, harkat dan martabat seluruh umat manusia. Sistem peradilan pidana khusus anak bertujuan untuk memberi manfaat bagi masa  depan  anak  dan  masyarakat  berdasarkan  prinsip  keadilan  restoratif.  Pemulihan keadilan  adalah  penyelesaian  perkara  pidana  yang  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga pelaku/korban  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  untuk  bersama-sama  mencari penyelesaian yang adil dengan mempertimbangkan pemulihan keadilan dalam kondisi asli dan tidak  ada  balas  dendam.  Dalam  praktik  diversi  di  Indonesia,  masih  banyak  praktik  yang belum  membaik,  khususnya  di  wilayah  Pancur  Batu  Cabang  Deli  Serdang,  salah  satu penyebabnya  adalah  keberadaan  dan  peran  jaksa  serta  pendukung  lainnya  masih  kurang baik. Dasar pelaksanaan diversi terhadap anak yang melakukan kejahatan adalah hak anak. Sejauh  ini  Kejaksaan  Negeri  Deli  Serdang  di  Pancur  Batu  telah  menerapkan  pendekatan diversi  dan  pemulihan  yang  optimis  sesuai  dengan  pedoman  hukum  dan  pedoman  yang relevan  dalam  menyelesaikan  kasus  tersebut.  Kejahatan  anak.  Meskipun  tidak  semua  kasus kenakalan  remaja  yang  ada  berhasil  diselesaikan  dengan  menggunakan  diversi  dan  keadilan restorasi,  namun  ada  kemungkinan  bahwa  kasus  tersebut  tidak  memenuhi  kriteria  hukum dan prinsip-prinsip diversi dan keadilan restorasi.Back. Peran Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dalam penegakan anti diversi anak adalah sah. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem  Peradilan  Anak  (SPPA)  dan  Ketentuan  Umum  Pengacara  No.  Tanggal  15  tahun  2020 membahas tentang keadilan restorasi dan pedoman terkait lainnya.

## Kata Kunci: praktik diversi dan kejahatan anak

## Abstract
Children in all meanings and definitions are different from adults. Remembering Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System, it is stated that children are a trust and gift from God Almighty, the honor and dignity of all mankind. The special juvenile criminal justice system aims  to  benefit  the  future  of  children  and  society  based  on  the  principles  of  restorative  justice. Restoration  of  justice  is  the  resolution  of  a  criminal  case  that  involves  the  perpetrator,  victim, family  of  the  perpetrator/victim  and  other  stakeholders  to  jointly  seek  a  fair  resolution  by considering  the  restoration  of  justice  in  its  original  condition  and  without  retaliation.  In  the practice  of  diversion  in  Indonesia,  there  are  still  many  practices  that  have  not  improved,
especially in the Pancur Batu Deli Serdang Branch area, one of the reasons is that the existence and  role  of  prosecutors  and  other  supporters  is  still  not  good.  The  basis  for  implementing diversion against children who commit crimes is the child's rights. So far the Deli Serdang District Prosecutor's  Office  in  Pancur  Batu  has  implemented  an  optimistic  diversion  and  recovery approach in accordance with legal guidelines and relevant guidelines in resolving the case. Child crime.  Although  not  all  existing  juvenile  delinquency  cases  are  successfully  resolved  using diversion and restorative justice, it is possible that these cases do not meet the legal criteria and principles  of  diversion  and  restorative  justice.Back.  The  role  of  the  Deli  Serdang  District Prosecutor's Office in Pancur Batu in enforcing anti-diversion of children is legitimate. Number 11 of 2012 concerning  the  Juvenile Justice System (SPPA)  and General Provisions for Lawyers No. The 15th of 2020 discusses restoration justice and other related guidelines.
Keywords: diversion practices and child crime

## PENDAHULUAN
Anak  merupakan  harapan  dan  tumpuan  orang  tua,  harapan  bangsa  dan negara yang meneruskan dalil pembangunan dan mempunyai peranan, watak atau ciri strategis yang dapat menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan  (Zein,  2021)  .  Anak  perlu  mendapat  kesempatan  sebesar-besarnya untuk  tumbuh  dan  berkembang  dengan  penuh  optimisme,  baik  secara  fisik, mental,  dan  sosial.  Apalagi  masa  kanak-kanak  merupakan  tahapan pembentukan  watak  dan  kepribadian  manusia,  sehingga  kelak  mereka  akan mempunyai  kekuatan  dan  kemampuan  serta  kokoh  dalam  menjalani kehidupan.  Kejahatan-kejahatan  yang  terjadi  di  masyarakat  saat  ini  tidak hanya  dilakukan  oleh  orang-orang  dewasa  saja,  namun  juga  pelakunya, bahkan  anak-anak  pun  demikian.  Oleh  karena  itu,  berbagai  upaya pencegahan  dan  penanggulangan  demensia  pada  anak  sangat  diperlukan. Setiap  tahun,  lebih  dari  2.000  anak  Indonesia  diadili  atas  kejahatan  kecil seperti pencurian dan alkohol.
Anak yang melakukan tindak pidana disebut anak ajaib atau dalam hukum pidana  disebut  anak  di  bawah  umur.  Romli  Atmasasmita  berpendapat, kenakalan remaja adalah setiap perbuatan atau perilaku anak belum menikah yang  berusia  di  bawah  18  tahun  yang  merupakan  pelanggaran  terhadap standar  hukum  yang  berlaku  dan  dapat  membahayakan  perkembangan pribadi  anak  tersebut.  perlu  mempertimbangkan  kedudukan  anak  dengan segala sifat dan sifat-sifatnya sebagai pelaku kejahatan. Tidak melihat apakah tindakan  tersebut  didasari  oleh  pikiran,  perasaan,  dan  keinginan,  tetapi  kita juga  melihat  berbagai  objek  yang  dapat  mempengaruhi  seorang  anak  untuk melakukan suatu kejahatan. Oleh karena itu, peran orang tua dan masyarakat sekitar sangatlah penting.
Secara hukum, anak didefinisikan sebagai orang yang berusia di bawah 21 tahun  atau  belum  menikah.  Ada  pula  yang  mengatakan  bahwa  anak  adalah mereka yang belum berusia 18 tahun. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  Perlindungan  Anak.  Anak  adalah  mereka  yang  belum  berusia  18 tahun  bahkan  dalam  kandungan,  sebagaimana  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  199  tentang  Pengadilan  Anak.  Anak  adalah  seseorang  yang  dalam  hal anak yang melakukan tindak pidana terlambat mencapai umur 8 tahun, tetapi belum  berumur  18  tahun  dan  belum  kawin.  5  Penjelasan  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  menyatakan
bahwa  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa  tidak  dapat  disamakan dengan  kegiatan  anak  atau  remaja  (remaja,  penundaan),  yang  biasanya dilakukan  oleh  anak-anak  karena  sifatnya.  bentuk  aktivitas  anak  harus dibedakan  dengan  aktivitas  orang  lain.  Orang  dewasa.  Perlindungan  anak dalam  kaitannya  dengan  anak  yang  mempunyai  permasalahan  hukum merupakan  bagian  penting  dalam  menjamin  dan  melindungi  anak  serta  hak- haknya  agar  mereka  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan  berpartisipasi secara  efektif  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  manusia  serta  melindungi dari kekerasan. Dan diskriminasi.
Pada  prinsipnya  melalui  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang sistem peradilan pidana anak, metode pemulihan keadilan dan proses diversi diutamakan  sebagai  upaya  untuk  menanggulangi  kejahatan  yang  dilakukan oleh anak, sehingga terlaksananya keadilan restorasi (Ghoni & Pujiyono, 2020) .  Masalah  dalam  penyelesaian  perkara  pidana.  Salah  satu  solusi  yang  dapat diambil untuk mengatasi kenakalan remaja melalui metode rehabilitasi adalah dengan  cara  Turn.  Diversi  adalah  pengalihan  penanganan  perkara  terhadap anak  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  dari  proses  formal,  dengan  atau tanpa syarat.
Penanggulangan  dengan  pendekatan  ini  juga  dilakukan  dengan  alasan memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk menjadi orang baik kembali melalui jaringan informal melalui keterlibatan sumber daya masyarakat, serta upaya  untuk  memberikan  keadilan  terhadap  kasus  anak  yang  telah melakukan tindak pidana tersebut. Mencapai petugas penegak hukum. Diversi tersebut  dapat  berupa  pengembalian  kepada  orang  tua  anak  tanpa  atau disertai peringatan tidak resmi/resmi. Mediasi diskusi antara keluarga pelaku dan keluarga korban atau bentuk praktik terbaik lainnya yang sejalan dengan budaya masyarakat setempat.
Kantor  kejaksaan  dalam  sistem  peradilan  pidana  bekerja  setelah  kasus tersebut  dilimpahkan  ke  polisi(Tolib  Effendi,  2018).  Kejaksaan  adalah  suatu badan  pemerintah  yang  bidang  penuntutannya  dan  tugas-tugas  lain  yang ditetapkan  dengan  undang-undang.  Pasal  13  KUHAP  menyatakan  bahwa “Penuntut umum adalah penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang- undang  ini  untuk  mengadili  dan  melaksanakan  putusan  hakim.”  Pasal  13 KUHAP yang juga disebutkan di atas, juga terdapat dalam Pasal 1, 2 Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan Republik  Indonesia.  perkara  tersebut  kepada  pengadilan  negeri  mempunyai wilayah  hukum  menurut  syarat-syarat  dan  tata  cara  yang  diatur  dalam KUHAP,  dengan  permintaan  peninjauan  kembali  dan  putusan  oleh  hakim  di sidang. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Jaksa Penuntut Umum  Anak  yang  merupakan  salah  satu  alat  fungsional  Kejaksaan mempunyai  kewenangan  untuk  melakukan  proses  diversi  dengan menggunakan pendekatan yang adil dan restoratif, mengupayakan lingkungan keluarga demi kepentingan terbaik bagi anak.
Dalam praktek diversi di Indonesia masih banyak praktek yang kurang baik khususnya  di  wilayah  Pancur  Batu  cabang  Deli  Serdang,  salah  satu
penyebabnya  adalah  kurangnya  pengetahuan  jaksa  dan  masih  banyak permasalahan  lain  yang  membuat  peneliti  ingin  melakukan  diversi.  ingin meneliti masalah ini.

## a. Teori kepastian hukum
Menurut  Kelsen,  hukum  adalah  suatu  sistem  norma.  Norma  merupakan pernyataan  yang  menekankan  pada  aspek  “seharusnya”  atau  das  sollen, termasuk beberapa aturan tentang apa yang harus dilakukan. Standar adalah produk  dan  tindakan  orang  yang  disengaja.  Aturan  umum  menjadi  pedoman bagi individu untuk berperilaku dalam masyarakat, baik dalam hubungannya dengan orang lain maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.
Menurut  Gustav  Radbruch,  hukum  harus  mempunyai  tiga  (3)  nilai identifikasi, yaitu:
 Asas  kepastian  hukum  (rechtmatigheid).  Prinsip  ini  ditinjau  dari  sudut pandang pengadilan.
 Asas  Keadilan  Hukum  (Gerbang  Besar).  Prinsip  ini  dilihat  dari  sudut pandang filosofis bahwa keadilan mempunyai hak yang sama bagi semua orang di hadapan pengadilan.
 Asas manfaat hukum (zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utilitas.
Doktrin  kepastian  hukum  ini  bermula  dari  ajaran  Yuridis-Dogmatis  yang berlandaskan  pada  mazhab  positif  dalam  dunia  hukum  yang  cenderung memandang  hukum  sebagai  sesuatu  yang  otonom,  karena  bagi  yang menganut  konsep  tersebut  maka  hukum  adalah  sesuatu  yang  otonom.  tidak lebih  dari  kumpulan  aturan.  Bagi  penganut  aliran  ini,  tujuan  hukum  tidak lain  hanyalah  untuk  menjamin  tercapainya  kepastian  hukum.  Kepastian hukum  diwujudkan  dengan  undang-undang,  yang  sifatnya  hanya  membuat undang-undang yang bersifat umum.
Sifat  umum  negara  hukum  menunjukkan  bahwa  hukum  tidak dimaksudkan untuk mencapai keadilan atau kemaslahatan, melainkan hanya untuk  kepastian.  Kepastian  hukum  perlu  diupayakan  untuk  kelangsungan kegiatan  perlindungan  anak  dan  mencegah  terjadinya  penyimpangan  yang menimbulkan  akibat  negatif  yang  tidak  diinginkan  dalam  pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.
Ketentuan  hukum  mengenai  anak  di  negara  kita  kini  tersebar  di  berbagai tingkatan  hukum,  seperti  Konvensi  Hak  Anak  yang  telah  diratifikasi  oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 lalu. 1979  juga  berlaku  untuk  anak-anak.  Kesejahteraan  dan  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  yang  kesemuanya  memuat  asas  umum perlindungan  anak  yaitu  Mendiskriminasikan  kepentingan  terbaik  bagi  anak. anak,  kelangsungan  hidup.  Serta  pertumbuhan  dan  perkembangan  serta penghormatan  terhadap  partisipasi  anak.  Oleh  karena  itu,  diversifikasi, khususnya  melalui  konsep  keadilan  restoratif,  menjadi  pertimbangan terpenting dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

## b. Teori Keadilan
Nilai  keadilan  memberikan  perhatian  yang  sama  baik  kepada  pelaku maupun korban (Flora, 2018). Kekuasaan menentukan keadilan ada di tangan para  pihak,  bukan  negara.  Pemulihan  keadilan  didasarkan  pada  rehabilitasi pelaku  oleh  anak  dan  korban,  rekonsiliasi  sosial,  pengampunan  dan pengampunan. Keadilan rekonstruksi mereduksi peran negara dan fokus pada rehabilitasi pelaku dan korban dengan mendefinisikan bahwa kejahatan tidak lagi  dianggap  sebagai  penyerangan  terhadap  negara,  melainkan  kejahatan yang  dilakukan  oleh  seseorang  terhadap  orang  lain.  Keadilan  restorasi bergantung pada kemanusiaan kedua belah pihak, pelaku dan korban. Tujuan dari proses rehabilitasi adalah untuk merehabilitasi semua pihak yang terkena dampak  kejahatan  yang  dilakukan,  termasuk  korban  dan  pelaku.  Solusi penggantian  dieksplorasi  dengan  fokus  pada  perbaikan  kerusakan  yang ditimbulkan.
Teori  restorasi  keadilan  adalah  proses  penyelesaian  sengketa  oleh  para pemangku  kepentingan  yang  mempunyai  kepentingan  terhadap  kejahatan yang timbul, dimulai dari pihak korban, keluarga pelaku dan keluarga korban, masyarakat  dan  aparat  penegak  hukum.  dianggap  penting.  Dalam menyelesaikan  konflik.  Pemulihan  keadilan  adalah  kegiatan  di  mana  pihak- pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  kejahatan  bekerja  sama  untuk  mengatasi penyebab kejahatan dan konsekuensinya di masa depan.
Keadilan  Rehabilitasi  atau  Rehabilitation  Justice  menghargai  keterlibatan langsung  para  pihak.  Pelaku  dihimbau  untuk  mengambil  tanggung  jawab sebagai  langkah  memperbaiki  kesalahan  yang  diperbuatnya.  Partisipasi  aktif berbagai  pihak  memperkuat  nilai-nilai  untuk  membangun  nilai-nilai  sosial yang  tinggi.  Di  sisi  lain,  peran  pemerintah  sangat  berkurang  dalam  proses peradilan.

## c. Teori Kekuatan
Kata  teori  otoritas  berasal  dari  terjemahan  bahasa  Inggris  adalah  teori otoritas, sedangkan kata Belanda adalah teori van het gezag dan dalam bahasa Jerman  adalah  teori  der  autoritat.  Teori  otoritas  berasal  dari  dua  suku  kata: teori  dan  otoritas.  Yang  dimaksud  dengan  kewenangan  adalah  keseluruhan peraturan  yang  berkaitan  dengan  perolehan  dan  pelaksanaan  wewenang pemerintahan  oleh  subjek  hukum  publik  dalam  hubungan  hukum masyarakat. Unsur-unsur dalam konsep wewenang adalah:
 Keberadaan hukum;
 Sifat hubungan hukum.
Sebelum kewenangan ini dialihkan kepada lembaga pelaksana, maka harus ditentukan terlebih dahulu dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Wewenang  adalah  kekuasaan  untuk  melaksanakan  pekerjaan.  Sedangkan sifat  hubungan  hukum  adalah  sifat  hubungan  dan  mempunyai  hubungan atau  ikatan  atau  hubungan  atau  hubungan  dengan  hukum.  Wewenang diartikan  sebagai  kekuasaan  yaitu  kemampuan  seseorang  atau  kelompok
untuk  mengendalikan  orang  atau  kelompok  lain  berdasarkan  martabat, kewibawaan,  pesona,  atau  kekuatan  fisik.  Wewenang  tidak  hanya  diartikan sebagai  hak  untuk  menjalankan  kekuasaan,  tetapi  wewenang  juga  diartikan sebagai:
 Menegakkan dan menegakkan hukum;
 ketaatan yang jelas;
 Memutuskan;
 Inspeksi; Dan
 Kekuatan.
Dari  segi  kewenangan,  kita  dapat  melihat  konstitusi  negara  yang memberikan  legitimasi  kepada  lembaga-lembaga  publik  dan  negara  dalam menjalankan  fungsinya.  Kewenangan  adalah  kemampuan  untuk  melakukan tindakan yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan komunikasi  dan  tindakan  hukum.  Indroharto  menegaskan  kewenangan diberikan  melalui  penugasan,  pendelegasian,  dan  amanah  yang  masing- masing dijelaskan sebagai berikut: Undang-undang. “Jadi otoritas pemerintah baru telah muncul.”

## METODE PENELITIAN

## a. Jenis penelitian
Penelitian  yang  digunakan  dalam  jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum praktis dengan menggunakan metode kasus, yaitu suatu metode yang dapat  diterapkan  dengan  mempelajari  dan  menganalisis  kasus-kasus  yang telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dari  pengadilan  mengenai permasalahan yang sedang dibicarakan (Haryono, 2020).

## b. Metode penelitian
Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  kasus  dan  metode  undang- undang.  Metode  perkara  diterapkan  dengan  cara  mengkaji  dan  menganalisis berkas perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan yang  bersangkutan,  sedangkan  metode  legislatif  diterapkan  dengan  mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum  yang  sedang  berlangsung.  Pendekatan  perundang-undangan diterapkan  dalam  konteks  penelitian  hukum  untuk  tujuan  praktis  maupun penelitian hukum untuk tujuan akademis.

## c. Sumber data
Sumber  data  penelitian  ini  adalah  sumber  data  primer  dan  sumber  data sekunder.

## d. Teknik pengumpulan data
Teknik  Pengumpulan  Data  Dalam  penelitian  ini  kami  menggunakan  teknik pengumpulan  data  penelitian  lapangan.  Selain  teknik  di  atas,  teknik pengumpulan  data  selanjutnya  dilakukan  dengan  menggunakan  penelitian kepustakaan.  Alat  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  pedoman
wawancara  pada  pihak  Kejaksaan  Negeri  Deli  Serdang  cabang  Pancur  Batu. Alat pengumpulan data selanjutnya menggunakan studi dokumen sebagai alat pengumpulan  data  dengan  cara  mengumpulkan  dan  menganalisis  dokumen, baik tertulis maupun elektronik.

## e. Analisis data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku sebenarnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Ketentuan  hukum  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  diversi, penanganan kasus kenakalan remaja dengan metode rehabilitasi. Kata  diversion  berasal  dari  bahasa  Inggris  diversion  yang  berarti menghindari  atau  mengalihkan.  Konsep  diversi  tertuang  dalam  Standar Minimum  PBB  untuk  Pengelolaan  Peradilan  Anak  (SMRJJ)  atau  The  Beijing Rules (Resolusi PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), dimana diversi diatur dalam Rule 11.1, 11.2 dan Rule 17.4 . Berdasarkan ketentuan tersebut, diversi adalah  pemberdayaan  aparat  penegak  hukum  untuk  mengambil  tindakan kebijakan  dalam  mengatasi  atau  mengatasi  kekerasan  terhadap  anak  tanpa melakukan  tindakan  formal,  termasuk  menghentikan  atau  menghentikan peradilan  pidana  atau  menyerahkannya.  Praktik  divergensi  dapat  diterapkan pada  semua  tingkat  penyaringan  yang  bertujuan  untuk  meminimalkan dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan.
Ide  dasar  dari  diversi  atau  diversi  adalah  untuk  menghindari  dampak negatif peradilan pidana anak biasa terhadap anak, baik dampak negatif dari proses peradilan maupun dampak negatif dari stigma (label buruk) dari proses peradilan  yang  sederhana.  Ujian  dialihkan  dan  anak-anak  wajib  menerima program  pengalihan.  Menurut  Dwidja  Priyatno,  memulihkan  keadilan memerlukan  upaya  bersama  dari  pemerintah  untuk  menciptakan  kondisi  di mana korban dan pelaku dapat merekonsiliasi konflik dan  memperbaiki luka lama mereka.
Keadilan  rehabilitasi  merupakan  salah  satu  pilihan  penyelesaian  kasus kenakalan remaja, yang mana dalam mekanisme prosedural sistem peradilan pidana  anak  fokus  pada  penjatuhan  hukuman,  yang  ditransformasikan menjadi  dialog  dan  mediasi  yang  melibatkan  anak  pelaku,  korban,  keluarga pelaku/korban  dan  pemangku  kepentingan  lainnya.  Para  Pihak.  Tujuannya adalah  untuk  bersama-sama  menjalin  kesepakatan  mengenai  penyelesaian perkara  pidana  secara  adil  dan  merata  baik  bagi  anak  korban  maupun  anak pelaku  kejahatan,  dengan  mengutamakan  pemulihan  keadaan  semula  dan pemulihan hubungan baik dalam masyarakat.
Upaya  diversi  sendiri  ada  pada  Pasal  5  ayat  2  poin  a  dan  b  jo.  Pasal  7 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  dengan  jelas  menyebutkan  bahwa proses  penyidikan  dan  penuntutan  tindak  pidana  anak  dilaksanakan  sesuai dengan  ketentuan  undang-undang,  begitu  pula  penyidikan  oleh  kepolisian,
kejaksaan,  kejaksaan,  dan  anak.  .  Persidangan  dilakukan  oleh  pengadilan setempat. Pengadilan umum wajib melakukan upaya diversi.
Berdasarkan  ketentuan  umum  pengacara.  Hari  ke  15  Tahun  2020  Syarat penerapan restorative justice adalah:
 Kejahatan pertama
 Kerugian di bawah Rp 2,5 juta
 Ada kesepakatan antara pelaku dan korban.
 Pelanggaran  tersebut  diancam  dengan  denda  atau  penjara  untuk  jangka waktu tidak lebih dari lima tahun.
 Anak tersebut mengembalikan barang hasil kejahatannya kepada korban
 Anak-anak memberikan kompensasi kepada korban
 Anak membayar ganti rugi atas biaya-biaya yang timbul akibat kejahatan tersebut  dan/atau  perbaikan  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  kejahatan tersebut.
Menyelesaikan  perkara  dengan  menggunakan  keadilan  tidak  mencakup kejahatan terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara  sahabat,  kepala  negara  dan  wakilnya,  ketertiban  dan  kepatutan masyarakat.  Selain  itu,  keadilan  restoratif  tidak  berlaku  terhadap  tindak pidana  yang  diancam  dengan  pidana  denda  minimum,  tindak  pidana narkotika,  tindak  pidana  lingkungan  hidup,  dan  perbuatan  yang  dilakukan oleh  korporasi.  Proses  diversi  harus  fokus  pada  isu-isu  seperti  kesejahteraan anak,  kesejahteraan  dan  tanggung  jawab  anak,  menghindari  stigma  negatif, menghindari  pembalasan,  keharmonisan  sosial,  serta  kepemilikan,  kepatutan dan  ketertiban  umum.  Dengan  demikian,  hasil  pertimbangan  rujukan  diri dapat  dilaksanakan  oleh  pemangku  kepentingan  dan  tidak  menimbulkan ketidakpuasan pihak lain.
Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia  merupakan  suatu  badan  pemerintah yang  berada  dalam  yurisdiksi  penegakan  hukum  dan  lembaga  peradilan mempunyai  kewenangan  untuk  menjalankan  kekuasaan  negara  di  bidang peradilan.  Dalam  melaksanakan  penuntutannya,  jaksa  bertindak  atas  nama dan  atas  nama  negara  serta  bertanggung  jawab  menurut  sistem  hierarki. Dalam  melaksanakan  persidangan,  jaksa  harus  mempunyai  alat  bukti  yang akurat  demi  keadilan  dan  kebenaran  berdasarkan  keimanan  kepada  Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai pelaksana peranannya dalam menjalankan peran dan wewenangnya,  Jaksa  bertindak  sesuai  dengan  hukum  dan  memperhatikan norma-norma  agama  dan  moral,  serta  mempunyai  kewajiban  untuk memahami  nilai-nilai  kemanusiaan,  hukum  dan  keadilan  yang  ada  dalam masyarakat.  Kejaksaan  sebagai  lembaga  peradilan  pada  tahap  penuntutan diharapkan dapat  memberikan efek pengekangan terhadap pelaku yang telah diadili oleh penuntut umum dengan tetap menegakkan hak-hak pelaku.
Diversi dapat dilakukan pada tahap penyidikan, apabila diversi pada tahap penyidikan  gagal  maka  diversi  dapat  dilakukan  pada  tahap  penuntutan, apabila diversi pada tahap penuntutan masih gagal maka diversi akan diadili pada  tingkat  pengadilan.  Disinilah  peran  Pendamping  Masyarakat  senantiasa mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum agar proses diversi dapat
berjalan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak (SPPA).
b. Melaksanakan  diversifikasi  kasus  kenakalan  remaja  dengan  metode restorasi keadilan pada tahap penuntutan
Praktek  diversi  pada  tingkat  kejaksaan  yang  menduduki  jabatan  penuntut umum  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  adalah  jaksa  penuntut  umum. Persidangan terhadap anak dilaksanakan oleh penuntut umum yang ditunjuk berdasarkan  keputusan  Jaksa  Agung  atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk  oleh Jaksa  Agung.  Dalam  konteks  praktik  diversi  sebelum  berlakunya  sistem peradilan  anak,  jaksa  tidak  mempunyai  kewenangan  untuk  melakukan diversi.  Jaksa  berbeda  dengan  polisi  dalam  hal  kewenangan  diskresi  karena kejaksaan  tidak  mempunyai  payung  untuk  melaksanakan  diskresi  seperti polisi. Hanya kewenangan mengakhiri suatu persidangan demi tujuan hukum (pelepasan) merupakan hak prerogratif Jaksa Agung semata. Oleh karena itu, sulit  bagi  jaksa  untuk  melakukan  diversi  untuk  menyelesaikan  perkara  anak yang berhadapan dengan hukum.
Tujuan  diversi  tertuang  dalam  Pasal  6  SPPA  UV  sebagai  pedoman  dalam menetapkan kebijakan pelaksanaan SPPA, yaitu untuk mencapai perdamaian antara  korban  dan  anak,  menyelesaikan  kasus  anak,  melindungi  anak  dari perampasan,  dan  mendorong  partisipasi  masyarakat  dan  Mengembangkan rasa  tanggung  jawab  terhadap  anak.  Tujuan  manajemen  diversi  sebagai langkah pertama dan utama adalah untuk memberikan keadilan kepada anak dan  korban,  serta  mengembalikan  keadaan  menjadi  normal  dengan menerapkan keadilan restoratif untuk melindungi dan menjauhkan anak dari proses peradilan.
Mengingat sifat dan sifat anak serta demi perlindungan anak, maka perkara anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  harus  diadili  di  pengadilan  pidana anak  dalam  lingkungan  peradilan  umum.  Proses  peradilan  terhadap  perkara anak  sejak  ditangkap,  ditahan,  dan  diadili  harus  dilakukan  oleh  petugas khusus yang memahami permasalahan anak. Namun sebelum ke pengadilan, penegak  hukum,  keluarga,  dan  masyarakat  mempunyai  kewajiban  untuk mengupayakan  proses  penyelesaian  di  luar  pengadilan,  yakni  melalui  diversi berdasarkan  pendekatan  restorasi  yang  adil.  Sesuai  dengan  asas  pendekatan kesejahteraan  dalam  penyelesaian  kenakalan  remaja  dan  sesuai  dengan ketentuan  Sistem  Peradilan  Anak,  maka  Jaksa  Penuntut  Umum  mempunyai hak  untuk  melakukan  diversi  secara  jelas,  untuk  itu  Jaksa  Penuntut  Umum wajib  melakukan  diversifikasi  paling  lambat  7  (tujuh)  Sehari  setelah  perkara diterima dari penyidik dan diversi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Apabila proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, maka penuntut umum mengirimkan  berita  acara  diversi  beserta  perjanjian  diversi  tersebut  kepada ketua pengadilan negeri untuk diambil keputusan. Dan dalam hal diversi tidak berhasil,  penuntut  umum  wajib  menyampaikan  berita  acara  diversi  dan mengirimkan  berkas  perkara  ke  pengadilan  dengan  disertai  laporan  hasil penelitian masyarakat.
Diversi  dapat  dilakukan  sejak  awal  kasus  anak  hingga  tahap  penyidikan oleh polisi. Penyidik yang menangani kasus anak bersama BAPAS, korban dan orang tua pelaku serta bila perlu LSM duduk bersama dan berdiskusi (metode rehabilitasi)  untuk  menentukan  apakah  anak  tersebut  perlu  melanjutkan proses  selanjutnya  atau  melalui  Diversi.  .  Kejaksaan  yang  merupakan  sub sistem  sistem  peradilan  pidana  dalam  menangani  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  telah  berupaya  untuk  mengedepankan  kepentingan  dan kesejahteraan  anak,  antara  lain  melalui  dikeluarkannya  berbagai  kebijakan strategis  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  dan  kesejahteraan  anak.  fungsi Dalam  menyelesaikan  anak  yang  berkonflik.  Seiring  dengan  undang-undang tersebut,  termasuk  melalui  RUU  006  Tahun  2015,  tentang  pedoman pelaksanaan  diversi  di  tingkat  kejaksaan,  maka  pemberian  pendidikan  dan pelatihan kepada kejaksaan yang mengelola anak serta pelaksanaan program pengelolaan  anak  masuk  dalam  rencana  strategis.  Untuk  kantor  kejaksaan. Republik Indonesia. Pendekatan diversi yang dilakukan Kejaksaan didasarkan pada  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Anak (SPPA),  serta  beberapa  ketentuan  turunan  yang  berlaku  terhadap  upaya diversi  di  semua  tingkatan.  Apabila  terjadi  pengalihan  peran  jaksa  sebagai mediator  dan  mediator  memastikan  penegakan  hukum  dapat  tetap  berjalan tanpa mengabaikan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.
Diversi  dalam  sistem  peradilan  anak  di  Indonesia  diupayakan  dilakukan pada  semua  tahapan  peradilan,  termasuk  investigasi,  penuntutan,  dan peninjauan  kembali.  Diversi  merupakan  konsep  baru  dalam  sistem  peradilan pidana  anak  di  Indonesia.  Sistem  peradilan  anak  di  Indonesia  mempunyai empat komponen: kepolisian, kejaksaan, peradilan dan lembaga pemasyarakatan.  Sistem  peradilan  pidana  anak  dapat  dikatakan  baik  bagi anak  apabila  seluruh  kegiatan  pengambilan  keputusan  dilakukan  atau dilakukan  pada  semua  tahapan  peradilan  dengan  segera  mengedepankan kepentingan  terbaik  anak  dan  mengutamakan  perlindungan  hak-hak  anak. anak.  Proses  diversi  atau  pemindahan  dalam  sistem  penyelesaian  perkara anak  yang  paling  lama  dan  ketat,  melalui  mediasi  atau  dialog  atau pertimbangan,  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  diversi  untuk mencapai  keadilan  rehabilitatif.  proses  di  luar  proses  hukum  pidana  hingga penyelesaian  melalui  mediasi  yang  disengaja.  Prinsip  utama  dari  praktik diversi  adalah  tindakan  persuasif  atau  pendekatan  media  yang  kriminal  dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya.
Diversi untuk memenuhi keadilan restorasi dapat dilakukan atau dilakukan sesuai  dengan  Peraturan  Jaksa.  15  Tahun  2020  adalah:  Pertama; Menyelenggarakan  atau  melakukan  pertemuan  yang  mengundang  korban, pelaku dan keluarga asuhnya, kedua; Memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menguraikan bagaimana kesalahan itu terjadi dan mengusulkan solusi atau konsep perilakunya, ketiga; Tokoh dan keluarga mempertimbangkan  pendapat  para  pihak,  mereka  mempunyai  kesempatan untuk memberikan solusi akhir yang dapat disepakati oleh semua pihak yang hadir., Keempat; Memantau kinerja atau kompensasi bagi korban.

## c. Hambatan  dan  Kemungkinan  Solusi  Dalam  Pelaksanaan  Diversifikasi Perkara  Tindak  Pidana  Anak  Dengan  Metodologi  Rehabilitasi  Pada Tahap Penuntutan
Jaksa  Penuntut  Umum  sebagai  aparat  penegak  hukum  yang  berwenang melakukan diversi tentunya banyak hambatan dan hambatan yang dirasakan dalam  pelaksanaan  diversi.  Faktor-faktor  yang  menghambat  pelaksanaan pemulihan keadilan antara lain:
 Penegak  hukum  yang  belum  menerapkan  peraturan  yang  ada  dan  ketat serta peran serta masyarakat/budaya hukum belum maksimal.
 Belum  ada  ketentuan  yang  memfasilitasi  seluruh  ketentuan  terkait penyelesaian  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  melalui  pendekatan yang  adil  dan  restoratif  kepada  seluruh  aparat  penegak  hukum  dan masyarakat. Dan
 Koordinasi antara aparat penegak hukum dan pertukaran aparat penegak hukum  dengan  pendekatan  yang  adil,  penuh  dendam  dan  rehabilitatif belum sepenuhnya tercapai.
Faktor  penghambat  proses  diversi,  berdasarkan  petikan  wawancara. Tentang  pelaksanaan  diversi  dalam  praktek  di  Kejaksaan  berdasarkan  hasil wawancara yang dilakukan melalui wawancara dengan sumber daya manusia. Rezky  Pradhana  Romli,  Kepala  Divisi  Kriminal  dan  Asisten  Reserse  Khusus Cabjari  Deli  Serdang  di  Pancur  Batu,  23  Desember  2022  (Jaksa  Kejaksaan Negeri Deli Serdang Cabang Pancur Batu) Putuskan: Keadilan
 Kurangnya sosialisasi terkait SPPA, diversi, pemulihan keadilan.
 Kurangnya  pengetahuan  aparat  penegak  hukum,  termasuk  polisi,  jaksa, hakim  dan  penasihat  hukum,  untuk  memahami  diversi  dan  pemulihan keadilan.
 Diperlukan  pemahaman  yang  sama  antar  aparat  penegak  hukum  dalam pelaksanaan diversi dan pemulihan keadilan.
 Pemahaman  masyarakat  terhadap  diversi  masih  kurang,  belum  adanya kesepakatan  para  pihak,  biaya  ganti  rugi  yang  diminta  korban  terlalu besar,  adanya  kendala  dalam  memanggil  pihak-pihak  yang  berkonflik dalam  proses  diversi,  terdapat  respon  dari  masyarakat  bahwa  Setiap kesalahan harus dihukum, sehingga tidak bisa dimaafkan hanya dengan melaksanakan  perjanjian  diversi,  keluarga  korban  atau  korban  tidak hadir pada saat proses diversi.
 Orang  tua  dari  kedua  belah  pihak  mengutamakan  kepentingan  anaknya masing-masing, melakukan pengalihan yang tidak menguntungkan.
 Sulit  untuk  menunjukkan  kedua  belah  pihak  dalam  hal  ini  dan  pekerja sosial sulit berkomunikasi,
 Tidak ada ruang khusus untuk pengalihan.
 Masyarakat belum banyak mengetahui tentang diversi.
 Terdapat  tumpang  tindih  peraturan  mengenai  praktik  diversi  dimana diversi bersifat wajib di setiap tingkatan, namun terdapat pengecualian.
 Proses  pengalihan  anak-anak  yang  terlibat  dalam  kejahatan  yang  tidak menimbulkan korban, seperti perjudian atau penggunaan narkoba, belum didefinisikan dengan jelas.

## SIMPULAN
a. Ketentuan  hukum  terkait  praktik  diversifikasi  perkara  peradilan  anak dengan  Metode  Rehabilitasi  Peradilan  tertuang  dalam  Undang-Undang Standar  Minimum  PBB  tentang  Pengelolaan  Peradilan  Anak  sebagaimana diatur  dalam  Aturan  11.1,  11.2,  dan  Aturan  17.4.  .  Ketentuan  hukum mengenai anak di Indonesia telah disosialisasikan dalam berbagai tingkatan hukum, seperti: Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang  Kesejahteraan  Anak,  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perlindungan  Anak.  Sementara  ketentuan  terkait  diversi  dengan cara restorasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan Surat Perintah Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian persidangan berdasarkan keadilan restoratif. Praktek diversi terhadap anak yang  melakukan  tindak  pidana  adalah  untuk  memenuhi  hak  anak, memberikan  perlindungan  dan  memberikan  perlindungan  hukum  kepada anak. Peradilan khusus anak memberikan tempat bagi praktik diversi untuk mencakup  perlindungan  hukum  yang  luas  terhadap  anak.  Penerapan konsep  diversi  dalam  bentuk  peradilan  formal  yang  ada  mengutamakan upaya memberikan perlindungan terhadap anak dari pidana penjara.
b. Penerapan  diversi  perkara  peradilan  anak  dengan  metode  rehabilitasi peradilan  pada  tahap  penuntutan  oleh  Kejaksaan  Negeri  Deli  Serdang  di Pancur Batu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2012 tentang Sistem  Peradilan  Anak  dalam  Penanggulangan  Kenakalan  Remaja.  adalah upaya  yang  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  diversi  yang  maksimal berupa  menghindari  penahanan,  menghindari  dicap  sebagai  penjahat, meminta intervensi yang diperlukan oleh korban atau pelaku tanpa melalui proses formal, dan menghindari anak terlibat dalam proses peradilan pidana untuk  menghindari  efek  negatif  dan  efek  samping  dari  proses  tersebut. Dalam arti praktis, kejaksaan berwenang mengacu pada ketentuan undang- undang  diversi  guna  mencapai  keadilan  restoratif.  Sejauh  ini  Kejaksaan Negeri  Deli  Serdang  di  Pancur  Batu  telah  menerapkan  pendekatan  diversi dan restorasi yang paling efisien dan maksimal sesuai dengan pedoman dan pedoman hukum terkait dalam menangani perkara pidana anak. Meskipun tidak semua kasus kenakalan remaja yang ada berhasil diselesaikan dengan menggunakan  diversi  dan  keadilan  restorasi,  namun  ada  kemungkinan bahwa  kasus  tersebut  tidak  memenuhi  kriteria  hukum  dan  prinsip-prinsip diversi dan keadilan restorasi.
c. Hambatan  pelaksanaan  diversi  perkara  peradilan  anak  melalui  proses rehabilitasi  peradilan  di  Kejaksaan  Negeri  Deli  Serdang  di  Pancur  Batu antara  lain:  Kurangnya  sosialisasi  terkait  SPPA.  Diversi,  pemulihan keadilan; Kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa,  hakim  dan  penasihat  hukum,  untuk  memahami  diversi  dan
pemulihan  keadilan.  Perlunya  konsensus  antar  aparat  penegak  hukum terhadap  pelaksanaan  diversi  dan  pemulihan  keadilan;  Pemahaman masyarakat  terhadap  diversi  masih  kurang,  belum  adanya  kesepakatan para  pihak,  biaya  ganti  rugi  yang  diminta  korban  terlalu  besar,  adanya kendala dalam memanggil pihak-pihak yang berkonflik dalam proses diversi, terdapat  respon  dari  masyarakat  bahwa  Setiap  kesalahan  harus  dihukum, sehingga  tidak  bisa  dimaafkan  hanya  dengan  melaksanakan  perjanjian diversi,  keluarga  korban  atau  korban  tidak  hadir  pada  saat  proses  diversi. Orang  tua  dari  kedua  belah  pihak  lebih  mengutamakan  kepentingan anaknya masing-masing, adanya praktik pengalihan yang kurang baik; Sulit untuk menunjukkan kedua belah pihak dalam kasus ini dan pekerja sosial sulit  berkomunikasi.  Tidak  ada  ruang  pengalihan  khusus.  Masyarakat belum banyak mengetahui tentang diversi.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang Dwiloka dan Rati Riana, Teknik Menulis Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi,Artikel,  Makalah  dan  Laporan.  Cetakan  Kedua,  Edisi  Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal. (Semarang : PPM : 2012).
D.S.,  Dewi  dan  Fatahilah  A.  Syukur,  Mediasi  Penal:  Penerapan  Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia, Indie-Publishing, Depok, 2011. Darwan  Prinst,  Hukum  Anak  Indonesia,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  2003. Dominikus  Rato,  Filsafat  Hukum  Mencari:  Memahami  dan  Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak  Pidana  Dan  Pengaruhnya  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di Indonesia. University Of Bengkulu Law Journal , 3 (2), 142–158. Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan  dengan  hukum  melalui  implementasi  diversi  di  indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 2 (3), 331–342. Haryono,  C.  G.  (2020). Ragam  metode  penelitian  kualitatif  komunikasi .  CV Jejak (Jejak Publisher).
Maidin  Gultom,  2012,Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dan  Perempuan Cetakan Kesatu. Bandung, PT. Refika Aditama.
Nashriana,  2011,  Perlindungan  Hukum  Pidana  bagi  Anak  di  Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.
Tolib  Effendi,  S.  H.  (2018). Sistem  Peradilan  Pidana:  perbandingan  komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara . MediaPressindo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor  73  Tahun  1958  tentang  Pemberlakuan  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  1660,  Jo. UndangUndang  Nomor  16  Tahun  1960  tentang  Beberapa  Perubahan Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  101  Tahun  1960  Nomor  50,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 1976.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidan  Anak,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik  Indonesia,  40  40  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2004  Nomor  67,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4401.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209. Zein,  M.  F.  (2021). Adab  sebelum  Ilmu:  Membangun  Indonesia  dengan Pendidikan  dan  Pembangunan  Karakter  Bangsa .  Mohamad  Fadhilah  Zein Digital Publishing.