Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam – ISSN 2089-7227 (p) 2598-8522 (e) Vol. 6, No. 2, Desember 2021, pp. 161-201

## ANALISIS KRITIS EKSISTENSI BUNGA BANK SEBAGAI RIBA KEUANGAN KONTEMPORER
Muhammad Syarif Hidayatullah Program Doktor Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
syarif.muhammad849@gmail.com

## Abstract
This study is based on the background that the existence of bank interest in a modern  economy  is  a  manifestation  of  usury  in  financial  institutions.  This paper  aims  to  critically  analyze  the  practice  of  interest  in  money  and  the existence  of  bank  interest  as  contemporary  financial  riba  from  various perspectives  including  a  review  of  Islamic  law.  This  paper  also  seeks  to respond to opinions that serve as the basis for efforts to legalize bank interest. Bank  interest  is  a  contemporary  manifestation  of  usury  in  modern  business operations  and  one  that  makes  it  the  center  of  profit  in  its  business  is conventional  banks.  By  using  the  qiyas  method  in  istinbat  al-hukm  bank interest, the practice of usury as ashl and bank interest as far ', both of which are  put  together  in  the  same'  illat,  namely  the  addition  without  any compensation. Therefore, the prohibition of usury applies to the law of bank interest. This practice of bank interest also violates the Islamic legal maxim al- ghurmu bi al-ghunmi and al-kharaj bi adh-dhamân and is a representation of the principle of time value of money (capitalist economic system). Provisions on the prohibition of bank interest have also been issued by various scholars forums both nationally and internationally.

## Keywords: Interest, Usury; Conventional Bank; Contemporary Finance

## Abstrak
Kajian ini dilatarbelakangi bahwa eksistensi bunga bank dalam perekonomian modern  merupakan  perwujudan  riba  di  lembaga  keuangan.  Tulisan  ini bertujuan  untuk  menelaah  secara  kritis  praktik  pembungaan  uang  dan
eksistensi  bunga  bank  sebagai  riba  keuangan  kontemporer  dari  berbagai perspektif termasuk tinjauan hukum Islam. Selain itu juga tulisan ini berupaya menanggapi  pendapat-pendapat  yang  dijadikan  landasan  dalam  upaya melegalkan  bunga  bank.  Bunga  bank  adalah  perwujudan  riba  kontemporer dalam  operasional  bisnis  modern  dan  salah  satu  yang  menjadikannya  pusat keuntungan  dalam  bisnisnya  adalah  bank  konvensional.  Dengan menggunakan  metode  qiyas  dalam  istinbat  al-hukm  bunga  bank,  maka praktik  riba  sebagai  ashl  dan  bunga  bank  sebagai  far’,  keduanya  disatukan dalam ‘illat yang sama yaitu adanya tambahan tanpa disertai imbalan. Karena itu  keharaman  riba  berlaku  pada  hukum  bunga  bank.  Praktik  bunga  bank inipun  menyalahi  kaidah  al-ghurmu  bi  al-ghunmi  dan  al-kharaj  bi  adh- dhamân  serta  menjadi  representasi  prinsip  time  value  of  money  (sistem ekonomi  kapitalis).  Ketetapan  tentang  keharaman  bunga  bank  juga  telah banyak  dikeluarkan  oleh  berbagai  forum  ulama  baik  yang  bertaraf  nasional maupun internasional

## Keywords: Bunga; Riba; Bank Konvensional; Keuangan Kontemporer

## A. Pendahuluan
Riba merupakan  salah satu transaksi yang diharamkan dalam hukum Islam.    Praktik  riba  benar-benar  merupakan  perbuatan  zalim  dan  sangat merugikan.  Oleh  karena  itu  praktik  riba  termasuk  salah  satu  dosa  besar. 1 Bahkan  menurut  Abû  Zahrah,  bahwa  praktik  riba  selain  diharamkan  dalam agama  Islam  juga  diharamkan  dalam  agama  Yahudi  dan  Nasrani  serta  para ahli filsafatpun juga mengharamkannya. 2 Dalam arus perkembangan zaman, riba  tidak  lagi  dilakukan  secara  individual  atau  personal,  melainkan  sudah dipraktikkan  secara  institusional  melalui  lembaga  keuangan  yang  salah satunya adalah bank. Praktik pembungaan uang menjadi jantung usaha dalam operasional  bank  baik  itu  dalam  produk  penghimpunan  dana  seperti tabungan, giro dan deposito maupun pembiayaan baik itu konsumtif maupun produktif.
Bunga  bank  adalah  bentuk  riba  keuangan  kontemporer  yang  sudah
1 Rafîq Yûnus al Mishrî, al-Jâmi’ fî Ushûl ar-Ribâ (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2001), 16.
2 Muhammad Abû Zahrah, Buhûts fî ar-Ribâ (Kairo: Dâr al-Fikr al’Arabî), 3–7.
bergeser praktiknya dari individual  kepada institusional  serta peralihan dari tanpa  struktur  menjadi  terstruktur  berdasarkan  manjemen  perusahaan  yang menggerakkan roda  bisnisnya. Bisnis ini berjalan melalui  pembungaan uang yang  operasionalnya  dikerjakan  para  karyawan  dengan  pengorganisasian yang  tersusun  sesuai  kerja.  Walaupun  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  telah mengeluarkan  fatwa  haramnya  bunga  bank  karena  termasuk  dalam  riba nasi’ah  dan  keharamannya  pula  banyak  difatwakan  oleh  lembaga  fatwa bertaraf  nasional  maupun  internasional,  tapi  tetap  saja  banyak  pihak  yang berusaha  melegalkan  praktik  riba  ini  dengan  berbagai  alasan  bahwa  bunga bank  yang  menjadi  penarikan  keuntungan  di  bank  konvensional  bukanlah riba sehingga boleh diterima.
Produk-produk ekonomi syariah di Indonesia sendiri telah mengalami perkembangan  dari  masa  ke  masa.  Hal  itu  ditunjukkan  dengan  hadirnya banyak  lembaga  keuangan  syariah  dan  juga  bisnis  industri  halal  yang keberadaannya tidak lain untuk mendukung kemajuan ekonomi syariah yang menjadi  kebutuhan  dalam  bertransaksi  di  masa  sekarang. 3 Hadirnya  bank syariah sebagai wujud pengaplikasian hukum Islam tentang muamalah dalam lembaga keuangan modern merupakan hasil jerih payah dan perjuangan para ulama,  cendekiawan  dan  ekonom  muslim  untuk  dapat  menegakkan  prinsip syariah  dalam  kegiatan  ekonomi  perbankan.  Ini  pula  adalah  bentuk  upaya mengaplikasian  kandungan  Q.S  an-Nisâ  (4):  29  agar  tidak  memakan  harta sesama  dengan  cara  yang  bathil  dan  salah  satu  transaksi  yang  bathil  itu adalah  praktik  pembungaan  uang  yang  merupakan  transaksi  ribawi  yang menjadi  roda  bisnis  bank  konvensional. 4 Selain  itu  juga  dilatarbelakangi keinginan  masyarakat  agar  dapat  bertransaksi  perbankan  dengan  tetap berpegang  pada  prinsip-prinsip  syariah  dalam  akadnya  dan  terhindar
3 Fitriani  Fitriani  and  Indra  Marzuki,  ‘Analisis  penerapan  aspek  syariah  pada  digitalisasi  Bisnis pariwisata halal’:, Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam , vol. 4, no. 2 (2020), 82.
4 Hendra  Cipta,  ‘Jual  Beli  yang  Diridhoi  dalam  Perspektif  Surat  An-Nisa’  (4)  Ayat  29’, ASY SYAR’IYYAH: JURNAL ILMU SYARI’AH DAN PERBANKAN ISLAM , vol. 3, no. 2 (2018), 60.
daripada riba dan transaksi terlarang lainnya. 5
Bank  syariah  secara  konseptual  berbeda  dengan  bank  konvensional yang  melakukan  pembungaan  uang,  karena  secara operasional  bank  syariah berdasar  pada  prinsip  syariah  yang  didalamnya  sistem  bunga  adalah terlarang  dan  keuntungan  yang  diambil  harus  berdasarkan  akad  tijarah (komersial)  yang  diperbolehkan  untuk  diterapkan  dalam  muamalah  seperti bagi  hasil  dalam  akad  musyarakah  dan  mudharabah,  margin  dalam  akad  jual beli murabahah, salam dan istishna’ dan ujrah (upah/fee) dalam akad ijarah (jual beli  manfaat  jasa)  serta  pembiayaan  hanya  ditujukan  pada  sektor  halal. 6 Operasional  Bank  syariahpun  dalam  pengawasan  Dewan  Pengawas  Syariah (DPS)  dan pengaturan akad dan produk keuangan syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
Kepatuhan  syariah  menjadi  salah  satu  pilar  penting  eksistensi perbankan  syariah  dalam  perkembangannya,  karena  dengan  tegaknya  pilar kepatuhan  syariah  ini,  maka  dari  sinilah  pembeda  antara  perbankan konvensional  dengan  perbankan  syariah. 7 Keberadaan  DPS  sebagai perpanjangan  tangan  DSN-MUI  dalam  melakukan  pengawasan  prinsip syariah  d iharapkan  dapat  mengawal  kepatuhan  syariah  (shariah  compliance) secara optimal pada perbankan syariah agar beroperasi sesuai dengan standar syariah  yang  digariskan,  karena  penerapan  prinsip-prinsip  syariah  dalam perbankan  syariah  adalah  suatu  keharusan  untuk  diaplikasikan  dan  salah satunya terhindar dari praktik riba/pembungaan uang. 8
5 Annas  Syams  Rizal  Fahmi  et  al.,  ‘Implementasi  Fatwa  Dsn-Mui  No:  77/Dsn-Mui/V/2010  Terhadap Akad  Murabahah  Pada  Produk  Cicil  Emas  Di  Bank  Syariah  Mandiri’, Al-Mizan:  Jurnal  Hukum  dan Ekonomi Islam , vol. 4, no. 2 (2020), 2.
6 Rahmat Ilyas, ‘Konsep Dasar Dalam Sistem  Keuangan Syariah’, ASY SYAR’IYYAH: JURNAL ILMU SYARI’AH DAN PERBANKAN ISLAM , vol. 2, no. 1 (2017), 131–4.
7 Wulpiah  Wulpiah,  ‘Urgensi  Penerapan  Kepatuhan  Syariah  pada  Perbankan  Syariah  (Telaah Konseptual-Analitis)’, ASY SYAR’IYYAH: JURNAL ILMU SYARI’AH DAN PERBANKAN ISLAM , vol. 2, no. 1 (2017), 101.
8 Marheni  Marheni,  ‘Analisis  Kepatuhan  Prinsip-Prinsip  Syariah  Terhadap  Kesehatan  Finansial  Dan Fraud pada Bank Umum Syariah’, ASY SYAR’IYYAH: JURNAL ILMU SYARI’AH DAN PERBANKAN ISLAM , vol. 2,  no. 1 (2017), 144; Sumar’in  Sumar’in,  ‘Optimalisasi Peran  Dewan Pengawas Syariah
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menelaah  secara  kritis  tentang  praktik pembungaan  uang  dan  eksistensi  bunga  bank  konvensional  sebagai  riba keuangan kontemporer dalam berbagai pandangan termasuk tinjauan hukum Islam,  serta  berupaya  menanggapi  alasan-alasan  yang  dijadikan  landasan mereka yang berupaya melegalkan bunga bank dalam kegiatan ekonomi dan bisnis.

## B. Eksistensi Bunga Bank Sebagai Riba Keuangan Kontemporer

## 1. Praktik Riba di Masa Lampau Sebelum Masehi
Praktik  riba  sudah  ada  sejak  zaman  dahulu  kala.  Ditemukan  bukti- bukti  bahwa  pada  masa  kejayaan  Sumeria  (+3000-1900  SM)  telah  ada  sistem kredit ribawi sistematik yang dipraktikkan dengan  penerapan tingkat bunga 33%  pertahun  pada  bahan  makanan  (gandum)  dan  sebesar  20  %  pertahun pada  uang  (perak).  Ada  satu  regulasi  di  zaman  babylonia  (+1900-732  SM) yang  diformulasikan  Raja  “Hamurabi”  yang  keberadaannya  melegitimasi sekaligus  memperkuat  tingkat  suku  bunga  yang  diberlakukan  pada  masa Sumeria  sebagai  tingkat  bunga  yang  legal  menurut  undang-undang Babyolonia.  Ketetapan  dalam  regulasi  tersebut  berlangsung  hingga  hampir 1.200 tahun lamanya. Praktik riba ini berlangsung terus pada zaman Assyria (+732-655 SM), Yunani (500-100 SM), dan Romawi (500-90 SM). 9

## 2. Penyebarluasan Instrumen Bunga
Disaat  transaksi  perbankan  mulai  dipraktikkan  oleh  bangsa  Eropa, persoalan yang terjadi dilihat dari kacamata fikih Islam adalah praktik saat itu menjadikan  bunga  sebagai  perangkat  inti  dalam  operasional  bisnis  yang termasuk dalam kategori riba, karena itu hukumnya adalah haram. Transaksi pembungaan  uang  ini  semakin  mewabah  dan  meluas  ketika  di  tahun  1545
(DPS) Dalam  Menjaga  Kepatuhan Syariah Pada  Perbankan Syariah di Indonesia’, ASY SYAR’IYYAH: JURNAL ILMU SYARI’AH DAN PERBANKAN ISLAM , vol. 2, no. 1 (2017), 196–220.
9 M. Ma’ruf Abdullah, Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia (Banjarmasin: Antasari Press, 2006), 56.
Raja  Henry  VIII  membolehkan  bunga  (interest)  walaupun  tetap mengharamkan riba (usury) dengan syarat bunga yang diterapkan tidak boleh berlipat  ganda  (excessive).  Dikala  Raja  Henry  VIII  wafat,  maka  posisinya digantikan  oleh  Raja  Edward  VI  yang  kemudian    membatalkan  kebolehan bunga uang, namun hal ini tidak berlangsung lama. Setelah Raja Edward VI wafat, maka Ratu Elizabeth I berkuasa dan ia kembali membolehkan praktek pembungaan  uang. 10 Dalam  pendapat  mereka  terdapat  perbedaan  antara usury  dan  interest.  Usury  adalah  tingkat  bunga  yang  tinggi,  dianggap  tidak wajar  dan  memberatkan,  sedangakan  interest  adalah  tingkat  bunga  yang rendah, dianggap wajar dan ringan saja.
Disaat  memasuki  masa  kebangkitan  dari  keterbelakangannya  dan mengalami  renaissance,  penjelajahan  dan  penjajahan  mulai  dilakukan  bangsa Eropa ke berbagai penjuru dunia  yang mengakibatkan bangsa-bangsa Eropa mendominasi aktivitas ekonomi dan perekonomian dunia. Disaat yang sama, Peradaban  umat  Islam  mengalami  kemunduran  dan  negara-negara  Muslim akhirnya  satu  persatu  masuk  dalam  jajahan  bangsa  Eropa.  Hal  ini memberikan  dampak  negatif  atau  akibat  buruk  kepada  umat  Islam  dengan institusi-institusi  perekonomian  umat  Islam    yang  telah  dibangun  akhirnya runtuh dan mulai digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa. Kondisi ini terus  berlangsung  sampai  sampai  kini  di  zaman  modern.  Oleh  sebab  itu, institusi  perbankan  yang  sekarang  terbangun  di  mayoritas  negara-negara Muslim  adalah  warisan  dari  bang  Eropa  yang  notabennya  menggunakan sistem berbasis bunga. 11 Di negara kita sendiri Indonesia yang selama ratusan tahun  dalam  kekuasaan  Belanda  yang  menjajah  negeri  ini,    tidak  lepas  dari kehadiran institusi dengan sistem berbasis bunga karena Belanda mendirikan beberapa  bank 12 seperti  De  Javasche  Bank,  De  Post  Paar  Bank  dan  lainnya
10 Adiwarman  A.  Karim, Bank  Islam:  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan (Jakarta:  RajaGrafindo  Persada, 2008),  22.
11 Ibid.
12 Penyebarluasan instrument bunga dalam sistem inti lembaga keuangan.
serta bank-bank milik pribumi, Cina, Jepang dan Eropa seperti Bank Nasional Indonesia, Batavia Bank dan lainnya. 13

## 3. Konsep Riba Dikalangan Agama Samawi
Dalam  kosa  kata  Bahasa  Inggris,  riba  biasanya  diterjemahkan  sebagai usury, sedangkan bunga diterjemahkan sebagai interest. Dilarangnya riba oleh agama-agama  Samawi,  tidak  ada  yang  membantah,  setidaknya  itulah  yang ditulis  dalam  Taurat  dan  Injil.  Lihatlah  dalam  Perjanjian  Lama  (Levictus [Imamat] 25: 36-37, Deuteronomy [Ulangan] 23: 19, Exodus [Keluaran] 22: 25), juga dalam Perjanjian Baru (Luke [Lukas] 6: 34-35). 14
a. Kalangan Nasrani
Larangan praktik pengambilan bunga tercantum dalam kitab Perjanjian Baru yaitu pada Lukas 6: 34-35 yang berbunyi sebagai berikut:
“Dan,  jikalau  kamu  meminjamkan  sesuatu  kepada  orang  karena  kamu  berharap akan  menerima  sesuatu  darinya,  apakah  jasamu?  Orang-orang  berdosapun meminjamkan kepada orang berdosa suapaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan  tidak  mengharapkan  balasan,  maka  upahmu  akan  besar  dan  kamu  akan menjadi  anak-anak  Tuhan  Yang  Maha  Tinggi  sebab  ia  baik  terhadap  orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat.”
Selain itu, terdapat pula larangan pengambilan bunga dalam undang- undang oleh gereja (canon) yaitu Council of Vienne (1311) sebagai berikut:
“Barang siapa  yang menganggap bahwa bunga itu adalah sesuatu yang tidak berdosa maka ia telah keluar dari Kristen.”
Council  of  Vienne  (1311)  merupakan  larangan  terhadap  bunga  yang berlaku  umum.  Sedangkan  sebelumnya  ada  pula  undang-undang  serupa tetapi berlaku untuk pihak gereja.
Council  of  Elvira  (Spanyol  tahun  306)  mengeluarkan  Canon  20  yang melarang  para  pekerja  geraja  mempraktikkan  pengambilan  bunga.  Barang siapa  yang  melanggar,  pangkatnya  akan  diturunkan.  Council  of  Arles  (tahun 314)  mengeluarkan  Canon  44  yang  juga  melarang  pekerja  gereja mempraktikkan  pengambilan  bunga.  First  Council  of  Nicaea  (tahun  325)
13 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), 62–3.
14 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer (Jakarta: Gema Insani, 2001), 72.
mengeluarkan Canon 17 yang mengancam akan memecat para pekerja gereja yang memperaktikkan bunga.
Akan  tetapi,  pada  akhir  abad  ke-13  pengaruh  gereja  ortodoks  mulai melemah dan orang mulai kompromi dengan riba. Bacon, seorang tokoh saat itu  dalam  tulisannya  “Discousre  on  usury”  mengatakan,  “Karena kebutuhannya  harus  meminjam  uang  dan  pada  dasarnya  manusia  enggan hatinya untuk meminjamkan uang kecuali dia akan menerima suatu manfaat dari pinjaman itu, maka bunga harus diperbolehkan.” 15 . Berbagai pandangan kalangan pemuka agama Kristen dapat dikelompokkan menjadi tiga periode utama,  yaitu  pandangan  para  pendeta  awal  Kristen  (abad  I-XII)  yang mengharamkan  bunga,  pandangan  para  sarjana  Kristen  (XII-XVI)  yang berkeinginan  agar  bunga  diperbolehkan,  dan  pandangan  para  reformis Kristen  (abad  XVI-tahun  1836)  yang  menyebabkan  agama  Kristen menghalalkan bunga (Antonio, 2009: 45–46).
b. Kalangan Yahudi
Orang-orang  Yahudi  dilarang  mempraktikkan  pengambilan  bunga. Pelarangan  ini  banyak  terdapat  dalam  kitab  suci  mereka,  baik  dalam  Old Testament (Perjanjian Lama) maupun undang-undang Tallmud. 16
“Jika  engkau  meminjamkan  uang  kepada  salah  seorang  dari  umat-Ku,  orang yang  miskin  diantaramu,  maka  janganlah  engkau  berlaku  sebagai  penagih  utang terhdap  dia,  jnganlah  engkau  bebankan  bunga  uang  terhadapnya.”(Kitab  Exodus [Keluaran] pasal 22 ayat 25)
“Janganlah  engkau  membungakan  kepada  saudaramu,  baik  uang  maupun  bahan makanan,  atau  apapun  yang  dapat  dibungakan.”  (Kitab  Deuteronomy  [Ulangan] pasal 23 ayat 19)
“Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus  takut  akan  Allahmu,  supaya  saudaramu  bisa  hidup  di  antaramu.  Janganlah engkau  memberi  uangmu  kepadanya  dengan  meminta  bunga,  juga  makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba.” (Kitab Levictus [Imamat] pasal 25 ayat 36-37)
Namun orang Yahudi beranggapan bahwa riba itu hanyalah terlarang
15 Ibid.
16 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: dari teori ke praktik (Jakarta: Gema Insani, 2009), 46.
kalau  dilakukan  di  kalangan  Yahudi  sesama  Yahudi,  tetapi  tidak  terlarang dilakukan terhadap non Yahudi. Hal  ini disebutkan di dalam kitab Ulangan ayat 20 pasal 23. Tetapi Islam menganggap bahwa ketetapan-ketetapan yang mengharamkan  riba  yang  hanya  berlaku  pada  golongan  tertentu, sebagaimana  tercantum  dalam  Perjanjian  Lama  merupakan  ketetapan  yang telah  dipalsukan.  Sebab  riba  adalah  zhalim  dan  kezhaliman  diharamkan kepada semua orang tanpa pandang bulu. 17

## 4. Konsep Riba dikalangan Hindu dan Budha
Di  antara  referensi  paling  tua  mengenai  riba  adalah  yang  ditemukan pada naskah keagamaan india kuno sebagaimana disarikan dengan amat baik oleh  Jain  (1929)  dalam  karyanya  Indigeneous  Banking  in  India.  Catatan  awal turunnya  teks  vedic  India  kuno  (2000-1400  SM)  dimana  pemungut  riba (kusidin)  disebut  berulang  kali  dan  diinterpretasikan  sebagai  pemberi pinjaman dengan bunga. Hal ini juga ditemukan pada teks Sutra (700-100 SM), serta Jatakas dalam Budha (600-400 SM). Pada masa inilah perasaan jijik pada riba diekspresikan. Misalnya adanya larangan bagi kasta Brahmana dan ksatria meminjamkan uang dengan memungut bunga. 18

## 5. Bunga dalam Perspektif Ahli Filsafat Romawi dan Yunani
Praktik  pembungaan  uang  merupakan  perbuatan  tercela  yang mendapat  cercaan  dari  para  filsuf  (ahli  filsafat).  Diantaranya  Plato  (427-347 SM)  dan  Aristoteles  (384-322  SM),  dua  orang  filsuf  Yunani  tersohor  yang mengecam  praktik  pengambilan  bunga.  Hal  demikian  juga  dilakukan  Cato (234-149 SM) dan Cicero (106-43 SM). Mereka mengutuk orang-orang Romawi yang mempraktikkan pengambilan bunga.
Ada  dua  alasan  yang  menjadi  dasar  Plato  mengecam  praktik pembungaan  uang.  Pertama,  bunga  menyebabkan  perpecahan  dan  perasaan tidak  puas  dalam  masyarakat.  Kedua,  bunga  merupakan  alat  golongan  kaya
17 Muhammad, Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer (Yogyakarta: UII Press, 2000), 144.
18 Ali  Mutasowifin,  ‘Menggagas  Strategi  Pengembangan  Perbankan  Syariah  di  Pasar  Nonmuslim’, Jurnal Universitas Paramadina , vol. 3, no. 1 (2003), 32.
untuk  mengeksploitasi  golongan  Miskin.  Sedangkan  Aristoteles  dalam keberatannya terhadap praktik pembungaan uang ini mengungkapkan bahwa fungsi  uang  adalah  sebagai  alat  tukar  atau  medium  of  exchange.  Ditegaskan olehnya  bahwa  uang  bukan  alat  untuk  menghasilkan  tambahan  melalui bunga.  Ia  pun  menyebut  bunga  sebagai  “uang  yang  berasal  dari  uang  yang keberadaannya  dari  sesuatu  yang  belum  tentu  pasti  terjadi”.  Oleh  karena  itu, pengambilan bunga secara tetap merupakan sesuatu yang tidak adil.
Penolakan  para  filsuf  Romawi  terhadap  praktik  pengambilan  bunga mempunyai alasan yang kurang lebih sama dengan yang dikemukakan filsuf Yunani.  Cicero  memberi  nasihat  kepada  anaknya  agar  menjauhi  dua pekerjaan,  yakni  memungut  cukai  dan  memberi  pinjaman  dengan  bunga. Sedangkan Cato  menggambarkan perbedaan antara perniagaan dan memberi pinjaman  sebagai  berikut:  Pertama,  perniagaan  adalah  suatu  pekerjaan  yang mempunyai  risiko,  sedangkan  memberi  pinjaman  dengan  bunga  adalah sesuatu  yang  tidak  pantas..  Kedua,  dalam  tradisi  mereka  terdapat perbandingan  antara  seorang  pencuri  dan  seorang  pemakan  bunga.  Pencuri akan didenda dua kali lipat, sedangkan pemakan bunga akan didenda empat kali lipat.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  diambil  benang  merah  yang dapat dipahami bahwa secara ringkasnya pandangan para filsuf Yunani dan Romawi  adalah  menganggap  bahwa  praktik  pembungaan  uang  adalah perbuatan  yang  tercela  (hina  dan  keji).  Pandangan  demikian  itu  juga  dianut oleh masyarakat umum pada waktu itu. Kenyataan bahwa bunga merupakan praktik  yang  tidak  sehat  dalam  masyarakat,  merupakan  akar  kelahiran pandangan tersebut. 19

## 6. Bunga dalam Perspektif Sistem Kapitalis
Eksistensi  bunga  dalam  pandangan  sistem  kapitalis  dilegitimasi sebagai upah atau imbalan atas sejumlah uang yang dipinjamkan oleh pemilik
19 Antonio, Bank Syariah , 44–5.
uang untuk membiayai proyek komersial dan lain sebagainya. Modal uang ini menerima  kompensasi  (imbalan  jasa)  yang  dihitung  berdasarkan  rasio persentase pertahun. Kompensasi inilah yang disebut sebagai bunga (interest). Kedudukan  bunga  dalam  masyarakat  kapitalis  tidak  berbeda  jauh  dari kompensasi  yang  diterima  para  pemilik  properti  tak  bergerak  atau  alat-alat produksi  yang  mereka  terima  karena  menyewakan  properti  atau  alat-alat milik mereka itu. Ilustrasinya bahwa kita dapat menyewa dan menggunakan sebuah  rumah  dalam  jangka  waktu  tertentu,  kemudian  mengembalikannya kepada pemiliknya beserta sejumlah uang yang telah disepakati sebagai biaya sewa. Begitu pula dalam masyarakat kapitalis, dapat meminjamkan sejumlah uang untuk keperluan konsumtif ataupun produktif, lalu mengembalikannya kepada pemiliknya plus sejumlah uang tambahan sebagai kompensasi. 20
Pandangan  seperti  diuraikan  di  atas  tidaklah  sesuai  dengan  ajaran Islam. Sistem kapitalis berpandangan bahwa bunga sama dengan biaya sewa atau  kompensasi,  yang  artinya  menganggap  uang  adalah  barang  atau komoditas dengan prinsip dasarnya time value of money. Pandangan seperti ini bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam tentang fungsi uang dan ditolak oleh ajaran  Islam, karena dalam Islam uang hanyalah sebagai alat tukar dan bukanlah  komoditas  yang  dapat  diperjualbelikan  dengan  bebas.  Dalam ekonomi kapitalis yang berlaku adalah  time value of money, sedangkan dalam ekonomi Islam yang berlaku adalah economic value of time .

## 7. Bunga dalam Perspektif Hukum Islam
Riba dalam Islam: Tahapan Pelarangan dan Tipologi dalam Fikih
Riba secara bahasa berarti  az-ziyâdah (bertambah). Selain itu pula juga bermakna  an-numû (tumbuh), al-‘ulû (meningkat/menjadi tinggi) dan ar-rif’ah (menjulang). 21 Sedangkan  secara  istilah  riba  adalah  pengambilan  tambahan
20 Muhammad Baqir ash Sadr, Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna , trans. by Yudi (Jakarta: Zahra, 2008), 370–1.
21 Jaih  Mubarok,  ‘Riba  dalam  Transaksi  Keuangan’, At-Taradhi  Jurnal  Studi  Ekonomi ,  vol.  6,  no.  1 (2015), 3.
dari harta pokok  atau modal secara bathil baik dalam utang-piutang maupun jual  beli. 22 Ada  beberapa  tahapan  dalam  pelarangan  riba.  Riba  dan  bagian- bagian  terkait  didalamnya,  tidaklah  diharamkan  Allah  SWT  sekaligus, melainkan  bertahap  sebagaimana  Allah  mengharamkan  minuman  khamar melalui tahapan tahapan. Ada empat tahapan pelarangan riba yakni: 23
Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba pada zahirnya menambah  harta  dan  menolong  mereka  yang  memerlukan  sebagai  suatu perbuatan taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah SWT. Ayat terkait yakni QS.  ar-Rûm  (30):  39.  Riba  ditekankan  sebagai  suatu  tindakan  negatif, walaupun  di  mata  manusia  ada  yang  menilainya  positif.  Jadi  dengan  ini mematahkan  paradigma  manusia  bahwa  riba  bisa  melipatgandakan  harta. Maka dalam hal ni mengubah persepsi.
Tahap  kedua,  Kecaman  Allah  terhadap  yang  ditujukan  kepada  orang Yahudi yang masih tetap menjalankan praktik riba. Ayat terkait yakni QS. an- Nisâ  (4):  160-161.  Riba  digambarkan  sebagai  suatu  yang  buruk  dan  balasan yang  keras  kepada  orang  Yahudi  yang  memakan  riba.  Jadi  dengan inipemberitahuan bahwa riba juga diharamkan bagi umat terdahulu sebelum Islam. Maka dalam hal ini memberi contoh nyata.
Tahap  ketiga,  riba  itu  diharamkan  dengan  dikaitkan  kepada  suatu tambahan  yang  berlipat  ganda.  Ayat  terkait  yakni  QS.  Ali  ‘Imrân  (3):  130. Pengharaman  riba  secara  tekstual  sudah  tegas  dinyatakan  di  tahap  ini. Namun  bentuk  pengharamannya  masih  bersifat  parsial,  karena pelarangannya masih terbatas pada bentuk riba yang berlipat ganda, sehingga belum  merupakan  pengharaman  secara  totalitas  kepada  seluruh  aktivitas ribawi. Jadi dalam hal ini menunjukkan sebagian karakter riba.
22 Abû al  Walîd Muhammad bin  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Rusyd al  Andalusî, Bidâyah al-Mujtahid wa an-Nihâyah al-Muqtashid , vol. 2 (Beirut: Dâr al-Ma’rifah), 128.
23 Dulsukmi Kasim Kasim, ‘KONDISI SOSIO-HISTORIS DIBALIK TEKS PENGHARAMAN RIBA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEGAWAI BANK KONVENSIONAL’, Hukum Islam , vol.  20, no. 1 (2020),  5–8; Elpianti Sahara Pakpahan, ‘PENGHARAMAN RIBA DALAM ISLAM’, AL-HADI , vol. 4, no. 2 (2020), 572–5.
Tahap  keempat  (terakhir),  ayat  riba  diturunkan  oleh  Allah  SWT  yang dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil daripada  pinjaman.  Ayat terkait  yakni  QS.  al-Baqarah  (2):  275-280.  Riba  telah diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya dan digambarkan sebagai sesuatu  yang  sangat  buruk  dan  tidak  layak  dilakukan  oleh  orang-orang Mukmin.  Jadi  dalam  hal  ini  memberikan  hukum  dengan  tegas  dan komprehensif terhadap kedudukan dan status riba dalam transaksi keuangan.
Menurut  fuqaha  Hanâfiyah,  Mâlikiyah  dan  Hanâbilah,  riba  terbagi menjadi  dua  macam,  yaitu  riba  fadhl  dan  riba  nasi’ah.  Sedangkan  menurut fuqaha  Syâfi’îyah,  riba  terbagi  menjadi  tiga  macam,  yaitu  riba  fadhl,  riba nasi’ah,  dan  riba  yad.  Dalam  jumhur  madzâhib,  riba  yad  telah  masuk  dalam kategori riba nasi’ah. 24 Selain terminologi riba fadhl, nasi’ah, dan yad, ada pula yang menyebutkan terminologi riba nasa’, qardh  dan jahiliyyah dalam tipologi riba.
Tabel 1 Tipologi Riba Menurut Jumhur Ulama Riba Transaksi Jenis Unsur Pinjam- meminjam Riba nasi’ah Penundaan dan tambahan Jual-beli Riba fadhl Tambahan Tabel 2 Tipologi Riba Menurut Fuqaha Mazhab Syafi’i Riba Transaksi Jenis Unsur Pinjam- meminjam Riba nasi’ah Penundaan dan tambahan Jual-beli Riba Fadhl Tambahan Riba Yadd Penundaan
Riba  nasi’ah  dalam  Fatwa  MUI  diartikan  tambahan  (ziyâdah)  tanpa imbalan  yang terjadi karena penangguhan pembayaran yang dipersyaratkan
24 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
sebelumnya. 25 Dalam redaksi lain diartikan penambahan bersyarat dari yang pemberi  utang  kepada  orang  yang  berutang  lantaran  penangguhan. 26 Atau ada pula yang mendefinisikannya penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. 27 Dengan  demikian,  dalam  pengertian  ini  riba  nasi’ah  dapat  disebut  juga  riba penundaan  atau  riba  utang-piutang  (dayn)  baik  dalam  pinjaman  uang maupun jual beli.
Lalu riba fadhl adalah tambahan (ziyâdah) atas harta ribawi sejenis yang dipertukarkan  (diperjualbelikan).  Jadi  merupakan pertukaran  antarbarang ribawi yang sejenis dengan adanya kelebihan atau tambahan dalam transaksi tersebut.  Dalam  perspektif  Abu  Zahrah  dan  Rafiq  Yunus  al-Misri,  mereka membuat  pembagian  riba  menjadi  tiga  berbeda  dengan  jumhur  ulama  yang membaginya  menjadi  dua,  yakni  fadhl  dan  nasi’ah.  Menurut  keduanya,  riba dibedakan atas riba yang terjadi pada utang-piutang yang disebut dengan riba nasi'ah dan riba yang terjadi pada jual beli, yaitu riba nasa' dan riba fadhl. Al- Mishri  menekankan  pentingnya  pembedaan  antara  riba  nasi'ah  dengan  riba nasa' agar terhindar dari kekeliruan dalam mengidentifikasi berbagai bentuk riba. 28 Sedangkan  dalam  pengertian  riba  nasi’ah  yang  sudah  disebutkan sebelumnya,  apa  yang  dimaksud  Abu  Zahrah  dan  Rafiq  Yunus  al-Misri sebagai riba nasa’, sudah masuk dalam cakupan pemaknaan riba nasi’ah.

## Tabel 3
Tipologi Riba Menurut Abu Zahrah dan Yunus al-Mishri Riba Transaksi Jenis Unsur Pinjam- meminjam Riba nasi’ah Penundaan dan tambahan
25 Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga ( interst/fa’idah )
26 Hasbiyallah, Sudah  Syar’ikah  Muamalahmu?:  Panduan  Memahami  Seluk-beluk  Fiqh  Muamalah (Yogyakarta: Salma Idea, 2014), 24.
27 Antonio, Bank Syariah , 93.
28 Moh  Syifa`ul  Hisan,  ‘Riba  dan  Bunga  dalam  Kontrak  Syariah’, SYARIATI ,  vol.  5,  nos.  02,  Nov (2019), 2.
Jual-beli Riba nasa’ Penundaan Riba fadhl Tambahan
Sedangkan  tipologi  riba  oleh  pakar  ekonomi  syariah  asal  Indonesia Muhammad  Syafi’i  Antonio  dalam  tulisannya  menyebutkan  bahwa  secara garis  besar  riba  dikelompokkan  menjadi  dua.  Masing-masing  adalah  riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qardh  dan  riba  jahiliyyah.  Sedangkan  kelompok  kedua,  riba  jual  beli,  terbagi menjadi riba fadhl dan riba nasi’ah. Adapun penjelasanannya sebagai berikut: (a)  riba  qardh,  yakni  suatu  manfaat  atau  tingkat  kelebihan  tertentu  yang disayaratkan  terhadap  yang  berutang  (muqtaridh);  (b)  riba  jahiliyyah,  yakni utang  dibayar  lebih  dari  pokoknya,  kerena  si  peminjam  tidak  mampu membayar  utangnya  pada  waktu  yang  ditetapkan;  (c)  riba  fadhl,  yakni pertukaran  antarbarang  yang  sejenis  dengan  kadar  yang  takaran  yang berbeda,  sedangkan  barang  yang  dipertukarkan  itu  termasuk  dalam  jenis barang  ribawi;  dan  (d)  riba  nasi’ah,  ,  yakni  penangguhan  penyerahan  atau penerimaan  jenis  barang  ribawi  yang  dipertukarkan  dengan  jenis  barang ribawi lainnya. 29
Tabel 4 Tipologi Riba Menurut Muhammad Syafi’i Antonio Riba Transaksi Jenis Unsur Pinjam- meminjam Riba qardh Penundaan dan tambahan Riba Jahiliyah Penundaan dan tambahan Jual-beli Riba nasi’ah Penundaan Riba fadhl Tambahan
Para ulama telah sepakat tentang haramnya praktik riba, karena telah ditetapkan dengan tegas dan jelas di dalam nash akan keharamannya. Namun pada  pembahasan  tentang  tipologi  riba,  ada  ikhtilâf  (perselisihan  pendapat). Tipologi riba merupakan hasil  ijtihad para ulama, oleh karena  itu membuka ruang  perbedaan  dan  keragaman  pendapat  dalam  hal  tipologi  maupun terminologi yang dipakai sesuai dengan perspektif yang digunakan Metode Qiyas dalam Istinbâth al-Hukm tentang Bunga Bank
Qiyas  merupakan  salah  satu  metode  ijtihad  atau  metode  penemuan hukum  (istinbath  al-hukm)  dalam  kajian  ushul  fikih.  Qiyas  pula  merupakan dalil  hukum    yang  disepakati  oleh  jumhur  ulama  setelah  al-Qur’an,  sunnah dan  ijma’.  Qiyas  menurut  Fakhruddîn  ar-Râzî  adalah  penalaran  tentang penetapan  perumpamaan  bentuk  hukum  pada  bentuk  yang  lain  karena terdapat  persamaan  ‘illat  hukum  ketika  menetapkannya. 30 Sedangkan menurut  ‘Abdul  Wahhâb  Khallâf,  qiyas  adalah  menyamakan  suatu  hukum dari  kasus  yang  tidak  memiliki  nash  hukum  dengan  kasus  yang  sudah memiliki nash hukum, sebab adanya persamaan dalam ‘illat hukumnya. 31 Ada empat rukun qiyas yang harus dipenuhi dalam pengaplikasiannya, yakni: 32
1) al-ashl  ( لصلاا )  yaitu  sesuatu  yang  ada  hukumnya  dalam  nash.  Disebut maqis ‘alaih (yang dijadikan ukuran), atau mahmul ‘alaih (yang dijadikan pertanggungan),  atau  musyabbah  bih  (yang  dibuat  keserupaan/yang menyerupakan).
2) al-far’ ( ا عرفل ) yaitu sesuatu yang tidak ada hukumnya dalam nash, tetapi ada  maksud  menyamakannya  kepada  al-ashl  dalam  hukumnya. Disebut  al-maqis  (yang  diukur),  atau  al-mahmul  (yang  dibawa)  atau musyabbah (yang diserupakan).
30 Fakhruddîn  Muhammad  bin  ‘Umar  bin al-Husain ar  Râzî, al-Ma’âlim fî ‘Ilm Ushûl  al-Fiqh (Kairo: Dâr al-Ma’rifah, 1994).
31 ‘Abdul Wahhâb Khallâf, ‘Ilm Ushûl al-Fiqh (Kairo: Maktabah ad-Da’wah al-Islâmiyyah Syabâb al- Azhar), 52.
32 Ibid. , 60.
3) hukm al-ashl ( مكح لصلاا )  yaitu hukum syara’ yang ada nashnya menurut ashl (pokok) dan dimaksud dengan ini sebagai pangkal hukum bagi far’ (cabang.).
4) al-‘illat  ( ةلعلا )    yaitu  keadaan  yang  dijadikan  dasar  oleh  hukum  ashl (pokok)    berdasarkan  wujudnya  keadaan  itu  pada  cabang,  maka disamakanlah cabang itu kepada pokok mengenai hukumnya.
Memahami  bunga  bank  dari  aspek  legal-formal  dan  secara  induktif, berdasarkan pelarangan terhadap larangan riba yang diambil dari teks (nash) dan  tidak  perlu  dikaitkan  dengan  aspek  moral  dalam  pengharamannya. Paradigma  ini  berpegang  pada  konsep  bahwa  setiap  utang-piutang  yang disyaratkan  ada  tambahan  atau  manfaat  dari  modal  adalah  riba,  walaupun tidak berlipat ganda. Oleh karena itu, betapapun kecilnya, suku bunga bank tetap haram. 33 Berdasarkan pendekatan qiyas, maka praktik riba sebagai ashl dan bunga bank sebagai far’, keduanya disatukan dalam ‘illat yang sama yaitu adanya  tambahan    tanpa  disertai  imbalan. 34 Maka  sebagaimana  riba  yang hukumnya haram, maka seperti itu juga hukum bunga bank yakni haram.

## Bunga Bank dan Riba
Bunga  (Interest)  yaitu  imbalan  yang  dibayar  oleh  peminjam  atas  dana yang  diterimanya,  bunga  dinyatakan  dalam  persen. 35 Dalam  praktik dimasyarakat  secara  individu,  pemberian  pinjaman  uang  dengan  adanya tambahan dalam pengembaliannya  biasa dilakukan oleh orang yang dikenal dengan  profesi  rentenir  (lintah  darat).  Tambahan  ditetapkan  diawal  saat berlangsungnya  transaksi  antara  kreditur  (orang  yang  berpiutang/pemberi pinjaman  uang)  dengan  debitur  (orang  yang  berutang/penerima  pinjaman uang).  Misalkan:  si  A  meminjam  uang  kepada  si  B  sebesar  Rp.  1.000.000,
33 Muhammad  Syarif  Hasyim,  ‘BUNGA  BANK:  ANTARA  PARADIGMA  TEKSTUAL  DAN KONTEKSTUAL’, HUNAFA: Jurnal Studia Islamika , vol. 5, no. 1 (2008), 51.
34 Mohammad  Mufid, Ushul  Fiqh  Ekonomi  dan  Keuangan  Kontemporer:  Dari  Teori  Ke  Aplikasi (Jakarta: Kencana, 2016), 75.
35 Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2013), 350.
kemudian  si  B  mensyaratkan  pembayaran  utang  tersebut  nantinya  dengan bunga  sebesar  10%,  maka  ketika  pengembalian  uang  si  A  diwajibkan  untuk membayar  utangnya  yang  jumlah  aslinya  adalah  Rp.  1.000.000  akhirnya bertambah  menjadi  Rp.  1.100.000.  Jumlah  uang  Rp.  100.000  sebagai  nilai tambah dari utang pokok tersebut merupakan riba.
Untuk praktik bunga di bank, maka dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu  bunga  simpanan  dan  bunga  pinjaman.  Bunga  simpanan  merupakan bunga  dari  produk  simpanan  yang  ada  di  bank  seperti  bunga  tabungan, bunga  deposito,  dan  penggunaan  giro.  Sedangkan  bunga  pinjaman  terdapat dalam  transaksi  kredit.  bunga  pinjaman  selalu  lebih  besar  daripada  bunga simpanan,  dikarenakan  selisih  dari  bunga  pinjaman  dan  bunga  simpanan merupakan  keuntungan  dari  Bank  Konvensional,  atau  dengan  kata  lain keuntungan tersebut berasal dari bunga pinjaman yang berjumlah lebih besar dikurangkan  dengan  bunga  simpanan  yang  pastinya  memiliki  jumlah  yang lebih kecil.
Menurut Yûsuf  al-Qaradhâwî,  bunga  yang  didapatkan  nasabah  dari produk simpanan di bank (tabungan, giro, deposito) adalah riba yang dalam syariat Islam status hukumnya adalah haram. Apa yang disebut sebagai riba atau  bunga  adalah  suatu  kelebihan  yang  dipersyaratkan  pada  pokok  modal yang dididapatkan tanpa usaha berniaga (berdagang) dan tanpa susah payah. Tambahan  atau  kelebihan  atas  pokok  modal  yang  diperoleh  dengan  cari seperti  itu  adalah  riba.  Yûsuf  al-Qaradhâwî  pula  menjelaskan  bahwa  bunga merupakan nilai lebih dari pokok modal yang didapatkan tanpa keikutsertaan dalam usaha, tanpa menghadapi kemungkinan rugi, tanpa pendapatan yang fluktuatif dan tanpa kegiatan berjual-beli. 36
Dengan  banyak  disuarakannya  tentang  keharaman  bunga  bank,  akan tetapi  masih  ada  saja  pihak  yang  membolehkan  pengambilan  bunga  dan
36 Yûsuf al Qaradhâwî, Fatwa-fatwa Mutakhir , trans. by H.M.H. al-Hamid al-Husaini (Jakarta: Yayasan al-Hamidiy, 1995),  769–70.
menganggapnya  bukan  riba  dengan  pernyataan    atau  alasan-alasan  sebagai berikut:  (a)  Haram  hanya  pada  bunga  konsumtif  dan  halal  pada  bunga produktif.  Karena  pada  pinjaman  produktif  peminjam  mengeluarkannya untuk hal-hal  yang menguntungkan  dan menurut mereka membawa faidah. Jadi  pinjaman  ini  tidak  ada  sifat  pemerasan;  (b)  Haram  hanya  riba  yang berganda,  tidak  pada  pinjaman  yang  berbunga  kecil;  (c)  Boleh  mengambil bunga  dalam  keadaan  butuh  dan  untuk  kemaslahatan  umum;  (d)  Ada  pula yang  mengharamkan  bunga,  tetapi  membolehkan  menabung  di  Bank Konvensional asalkan tidak mengambil bunganya.
Dalam  hal  ini,  selanjutnya  penulis  akan  berupaya  menanggapi argumentasi di atas yang dijadikan landasan dalam upaya melegalkan praktik pembungaan uang.

## Tanggapan terhadap argumentasi poin a
1) Pendapat ini berupaya melegalisasi bunga utang-piutang atau dengan kata lain berupaya menghalalkan praktik pembungaan uang yang dihubungkan dengan  tujuan  penggunaan  melalui  pandangan  bahwasanya  riba  pada utang berbunga hanya berlaku pada pinjaman konsumtif, sedangkan untuk pinjaman  produktif  dalam  hal  bisnis  bukanlah  riba.  Jadi  asumsi  ini beranggapan  bahwa  keharaman  riba  pada  utang-piutang  hanya  berlaku dalam  piutang  yang  digunakan  debitur  untuk  kebutuhan  konsumsi, sedangkan  piutang  yang  digunakan  debitur  untuk  kebutuhan  produksi atau  perniagaan  (operasional  bisnis)  tidak  berlaku.  Pendapat  ini  dibantah oleh Rafîq Yûnus al Mishrî dengan menyatakan bahwa penuturan kata riba pada  utang-piutang  dalam  nash  bersifat  universal,  baik  utang  untuk konsumsi maupun produksi dan perniagaan. Tidak ada spesifikasi tertentu dalam mengkategorikan keharaman riba utang-piutang. Begitu pula sikap para  ulama  dari  zaman  Nabi  Muhammad  saw.  hingga  saat  ini  tidak membedakan  antara  utang  untuk  konsumsi,  produksi  dan  perniagaan. Status  ketiganya  adalah  sama,  yaitu  transaksi  tabarru’  yang  tidak
diperkenankan  untuk  mengampil  keuntungan  walaupun  hanya  sedikit darinya. 37 Keputusan  Muktamar  Islam  II  Lembaga  Riset  Islam  yang diselenggarakan  di  Kairo  pada  Muharram  1385  H  juga  menjelaskan demikian,  bahwa  bunga  (interest)  dari  semua  jenis  pinjaman,  hukumnya riba  yang  diharamkan  dan  tidak  ada  pembedaan  antara  “pinjaman konsumtif” dan “pinjaman produktif”, serta banyak maupun sedikit sama haramnya. 38 Selain  itu,  Muktamar  Bank  Islam  II  di  Kuwait  pula menekankan dalam keputusannya bahwa apa yang disebut dengan interest menurut  istilah  ekonom  Barat  dan  pengikut-pengikut  mereka  merupakan riba yang diharamkan secara syariat. 39
2) Menurut Yûsuf al-Qaradhâwî , riba yang diharamkan dalam al-Quran tidak membutuhkan  penjelasan  dan  pembahasan  lebih  lanjut,  karena  tidak mungkin Allah mengharamkan sesuatu kepada manusia yang tidak mereka ketahui  bentuknya.  Pemahaman  riba  sesuai  yang  tertuang  dalam  Q.S  Al- Baqarah/2:278-279 menunjukkan segala kelebihan dari pokok utang adalah riba,  sedikit  maupun  banyak.  Maka  setiap  tambahan  bagi  pokok  utang yang  disyaratkan  atau  ditentukan  terlebih  dahulu,  karena  adanya  unsur tenggang waktu semata adalah riba. 40
3) Syariat  Islam  mengharamkan  setiap  keuntungan  yang  dikeruk  dari piutang/pinjaman  uang,  dan  menyebutnya  sebagai  riba.  Oleh  karenanya para ulama menegaskan hal ini dalam sebuah kaidah yang sangat masyhur, yaitu: 41
ُّ لُك ُّ ُّ ضْرَ ق ُّ َُّجُّ ر ُّ ُّ ةَعَفْ نَم ُّ َُّوُهَ ف ُّ ُّ بِر
“Setiap pinjaman uang yang mendatangkan manfaat maka itu adalah riba.” Kategori  manfaat  yang  diterangkan  pada  kaidah  fiqih  di  atas  maksudnya bukan  manfaat  secara  general  sehingga  mencakup  seluruh  manfaat  yang
37 Rafîq Yûnus al Mishrî, Ribâ al-Qurûdh wa Adillah Tahrîmih (Damaskus: Dâr al-Maktabî, 2009), 33.
38 Yûsuf al Qaradhâwî, Fawâ’id al-Bunûk hiya al-Ribâ al-Harâm (Kairo: Dâr al-Shahwah, 1994), 130.
39 Ibid. , 145.
40 al Qaradhâwî, Fawâ’id al-Bunûk hiya al-Ribâ al-Harâm .
41 Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer , p. 398.
ada  dalam  transaksi  pinjaman  tersebut.  sepertihalnya  dalam  perspektif  si peminjam, maka ada manfaat yang ia dapatkan dalam transaksi pinjaman tersebut yakni ia memperoleh manfaat yang terwujud pada terbantunya ia dalam mencukupi kebutuhan hidupnya atau tambahan modal untuk usaha mengembangkan bisnisnya, maka bukan manfaat demikian yang dimaksud oleh  kaidah  fiqih  ini.  Erwandi  Tarmizi  menyebutkan  kriteria  manfaat (keuntungan) dari akad pinjaman yang dianggap riba yakni:
a) Keuntungan yang terpisah dan bukan keuntungan yang mengikut  dalam akad pinjaman. Maka keuntungan yang bersifat mengikuti tidak diharamkan, seperti:  seseorang  yang  memberikan  pinjaman  kepada  pihak  lain, terlebih  pihak  tersebut  mapan  secara  ekonomi  dan  tidak  menunda- nunda  pembayaran  pinjaman  maka  pemberi  pinjaman  mendapat keuntungan  dalam  bentuk  uangnya  aman  dari  hal-hal  yang  tidak diinginkan.
b) Keuntungan hanya dinikmati oleh pemberi pinjaman. Bila keuntungan yang disebabkan oleh akad pinjaman yang disyaratkan di awal akad adalah untuk  peminjam,  hukumnya  boleh.  Karena  pemberi  pinjaman  berarti menambah  kebajikannya  terhadap  peminjam  yang  biasanya  adalah orang yang sangat membutuhkan.
c) Keuntungan yang dinikmati pemberi pinjaman disyaratkan diawal akad.  Bila tidak disyaratkan di awal akad, akan tetapi pada saat pelunasan utang peminjam memberikan hadiah baik dalam bentuk yang sejenis ataupun tidak, maka hukumnya boleh.
Setiap  piutang  yang  dipersyaratkan  padanya  suatu  hal  yang  akan mendatangkan kemanfaatan bagi pemberi piutang maka itu adalah riba. Bila ada  orang  yang  melakukan  hal  itu,  maka  akad  utang-piutangnya  batal,  bila persyaratan itu terjadi pada saat akad berlangsung. 42
42 Muhammad  Arifin  Badri, Riba  dan  Tinjauan  Kritis  Perbankan  Syariah (Bogor:  Darul  Ilmi,  2012), 111.
Sebenarnya  terdapat  hadits  yang  serupa  dengan  kaidah  fiqih muamalah  ini  yang  diriwayatkan  oleh  Hârits  bin  Usâmah. 43 Hadits  ini sebagaimana  disebutkan  Ibnu  Hajar  al  ‘Asqalânî  dalam  Bulûgh  al-Marâm, bahwa  sanadnya  terputus. 44 Hadits  ini  punya  penguat  dengan  hadits  dari sahabat  Nabi,  Fadhâlah  bin  ‘Ubaid  dikeluarkan  oleh  al-Baihaqî  dengan redaksi berikut: 45
ُّ لُك ُّ ُّ ضْرَ ق ُّ ُّ رَج ُّ ُّ ةَعَفْ نَم ُّ َُّوُهَ ف ُّ ُّ هْجَو ُّ ُّْنِم ُّ ُِّهوُجُو ُّ َُّبِ رلا
“Setiap  pinjaman  uang  yang  mendatangkan  manfaat  maka  itu  adalah  wajah daripada wajahnya riba.”
Meskipun  hadits  di  atas dha’if (lemah),  namun  kandungannya  dapat dikategorikan  shahih  atau  benar  karena  dikuatkan  oleh  kesepakatan  para ulama dan kaidah fiqih yang maknanya selaraspun telah menjadi kaidah fiqih yang  masyhur  dikalangan  para  ulama.  Ibnu  Qudâmah  dalam  al-Mughnî menyebutkan: 46
ُّ لُكَو ُّ ُّ ضْرَ ق ُّ َُّطَرَش ُّ ُِّهيِف ُّ ُّْنَأ ُّ ،ُهَديِزَي ُّ َُّوُهَ ف ُّ ، ماَرَح ُّ ُِّْيَغِب ُّ ُّ ف َلَِخ ُّ. َُّلاَق ُّ ُُّنْبا ُّ ُِّرِذْنُمْلا ُّ: اوُعَْجَْأ ُّ ىَلَع ُّ ُّ نَأ ُّ َُّفِ لَسُمْلا ُّ اَذإ ُّ َُّطَرَش ُّ ىَلَع ُّ ُِّفِلْسَتْسُمْلا ُّ ُّ ةَدَيَِز ُّ ُّْوَأُّ ، ة يِدَه ُّ َُّفَلْسَأَف ُّ ىَلَع ُّ ،َكِلَذ ُّ ُّ نَأ ُّ َُّذْخَأ ُّ َُّيَِ زلا ُِّةَد ُّ ىَلَع ُّ َُّكِلَذ ُّ ًُّبَر ُّ. ُّْدَقَو ُّ َُّيِوُر ُّ ُّْنَع ُّ ُِّ َبُأ ُّ ُِّنْبُّ ُّ ،  بْعَك ُّ ُِّنْباَو ُّ ،  سا بَع ُّ ُِّنْباَو ُّ ، دوُعْسَم ُّ ُّْمُ نََّأ ُّ اْوََنَّ ُّ ُّْنَع ُّ ُّ ضْرَ ق ُّ ُّ رَج ُّ ُّ ةَعَفْ نَم ُّ. ُُّه نَِلَِو ُّ ُُّدْقَع ُّ ُّ قاَفْرإ ُّ ، ةَبْرُ قَو ُّ اَذِإَف ُّ َُّطَرَش ُّ ُِّهيِف ُّ َُّةَدَيَِ زلا ُّ ُُّهَجَرْخَأ ُّ ُّْنَع ُّ ُِّهِعوُضْوَم ُّ. Setiap  qardh  (pinjaman  uang/utang-piutang)  yang  mensyaratkan  penambahan hukumnya haram tanpa ada khilaf (diperselisihkan). Ibnu munzir berkata: mereka (para  ulama)  ber-ijma’  (sepakat/konsensus)  bahwasanya  jika  orang  yang memberikan  pinjaman  memberikan  syarat  kepada  yang  meminjam  supaya memberikan tambahan atau hadiah, maka tambahan tersebut hukumnya riba. Dan telah  diriwayatkan  dari  ubay  bin  ka’ab,  Ibnu  Abbas  dan    ibnu  Mas'ud  mereka melarang pinjaman uang yang memberikan manfaat/keuntungan, karena pinjaman uang  adalah  bersifat  sosial  dan  ingin  cari  pahala.  Jika  di  dalamnya  disengaja mencari keuntungan, maka sudah keluar dari konteks tujuannya.
43 Abû Muhammad al Hârits  bin  Muhammad  bin  Dâhir at Tamîmî al Baghdâdî al  Khushaib al  Ma’rûf bin  Abî  Usâmah, Bughyah  al-Bâhits  ‘an  Zawâid  Musnad  al-Hârits ,  vol.  1  (Madinah  Munawwarah: Markaz Khidmah as-Sunnah wa as-Sîrah an-Nabawiyah, 1992), 500.
44 Abu  al  Fadhl  Ahmad  bin  ‘Alî  bin  Hajar  al  ‘Asqalânî, Bulûgh  al-Marâm  min  Adillat  al-Ahkâm (Riyadh: Dâr al-Falaq, 1424), 253.
45 Abû  Bakar  Ahmad  bin  al  Husain  bin  ‘Alî  bin  ‘Abdullah  bin  Mûsa  al  Khusraujirdî  al  Baihaqî, as- Sunan al-Kubrâ , vol. 5 (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), 573.
46 Muwaffaquddîn Abû Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudâmah al Maqdisî, al- Mughnî , vol. 4 (Kairo: Maktabah al-Qâhirah, 1968), 240.
Ibnu Qudâmah memberikan catatan: 47 ُّْنِإَف ُّ ُُّهَضَرْ قَأ ُّ ا قَلْطُم ُّ ُّْنِم ُّ ُِّْيَغ ُّ ،  طْرَش ُّ ُُّهاَضَقَ ف ُّ ا ْيَخ ُّ ُُّهْنِم ُّ ُِّف ُّ َُّقْلا ،ِرْد ُّ ُّْوَأُّ ،ِةَفِ صلا ُّ ُّْوَأُّ ،ُهَنوُد ُّ ،اَُهُاَضِرِب ُّ َُّزاَج .
Dan jika meminjamkan secara mutlak tanpa syarat apapun (syarat penambahan di awal), kemudian dikembalikan dengan yang lebih baik secara ukuran (jumlah berlebih), sifat atau yang lainnya dengan keridhaan keduanya, maka dibolehkan.
4) Bunga  ditetapkan  diawal  dan  sifatnya  tetap  (fix).  Misalkan  5%,  10%,  dan lain-lainnya.  Mau  bunga  konsumtif  ataupun  bunga  produktif  keduanya tetaplah haram. Pada pinjaman produktif, berapa jumlah keuntungan yang ia  dapatkan  baik  banyak  ataupun  sedikit,  dengan  ketentuan  bunga  yang sifatnya  tetap,  maka  pengembalian  tidak  berubah.  Ketika  peminjam mendapatkan  untung  sangat  banyak,  tetapi  hanya  memberikan  bagian sedikit  kepada  pemilik  uang,  perbuatan  semacam  itu  juga  dapat dikategorikan  sebagai  perbuatan  yang  termasuk  pemerasan  dan  zhalim. Jelas  hal  itu  haram,  karena  riba,  sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Syekh Abu  Sura’i  Abdul  Hadi. 48 Ketika  peminjam  uang  (debitur)  mangalami kerugian  dalam  bisnisnya  dan  tetap  diharuskan  menyerahkan  sejumlah uang  tambahan  yang  merupakan  bunga  dengan  ketentuan  diawal  dan tetap kepada yang meminjamkan (kreditur), maka telah menyalahi kaidah مْنُغْل  ا ب   ُم ْرُغْلا (resiko  itu  sejalan  dengan  keuntungan) 49 dan ناَمَّضْلاا ب   ُجارَخْلا (Hak mendapat hasil itu sebagai ganti kerugian [yang ditanggung]) 50 dimana artinya untung itu muncul bersama resiko dan hasil usaha muncul bersama biaya, dengan  begitu  transaksi  tadi  adalah  praktik  riba.  Operasional  perbankan yang dibenarkan untuk mendapatkan keuntungan adalah melalui transaksi mudharabah  dengan nisbah bagi hasil berdasar persentase yang jumlahnya sesuai mengikuti keuntungan yang didapatkan oleh pengelola (mudharib). Pada  tahun  1965  dalam  muktamar  Islam  ke-2  di  kairo  yang  dihadiri  oleh
47 Ibid. , 4: 241.
48 Abu Sura’i Abdul Hadi, Bunga Bank dalam Islam , trans. by M. Thalib (Surabaya: al-Ikhlas, 1993).
49 Fathurrahman Azhari, Qawaid Fiqhiyyah Muamalah (Banjarmasin: Lembaga Pengembangan Kualitas Umat, 2014), 258.
50 Ibid. , 241.
150 ulama dari 35 negara Islam telah diputuskan:
“Bunga  Bank  dalam  segala  bentuknya  adalah  pinjaman  yang  bertambah. Hukumnya  adalah  haram,  karena  termasuk  riba.  Tidak  ada  perbedaan  antara pinjaman konsumtif  atau  produktif. Riba diharamkan, baik persentasenya banyak maupun  sedikit.  Dan  akad  pemberian  pinjaman  yang  disertakan  dengan  bunga juga diharamkan.”
Pada tahun 1985 M, Majma' al-Fiqh al-Islami (divisi fiqih OKI) mengadakan muktamar  yang  dihadiri  oleh  ulama  perwakilan  negara-negara  anggota OKI memutuskan:
"Setiap penambahan dalam pengembalian utang, atau bunga, atau denda karena keterlambatan  pelunasan  utang,  begitu  juga  bunga  yang  ditetapkan  persennya sejak dari awal transaksi, hal ini adalah riba yang diharamkan syari'at Islam."
5) Seperti  dijelaskan  sebelumnya  pula,    bunga  dalam  perspektif  sistem kapitalis  dianggap  sama  seperti  kompensasi  atau  biaya  sewa.  Jika dikatakan  disewa,  artinya  menganggap  uang  sebagai  komoditas, sedangkan  dalam  Islam  uang  hanyalah  alat  tukar  bukanlah  komoditas, yang  artinya  tidak  dapat  disewakan.  Dengan  begitu  bunga  tidak dibenarkan  dalam  Islam.  Dalam  tinjauan  sosio-ekonomi,  Ekonom kontemporer  muslim  Muhammad  Umer  Chapra  menilai  bunga  bank dengan menyebut bahwa praktik bunga bank akan semakin memperlebar jarak pemisah (kesenjangan) antara si kaya dan si miskin. 51
6) Syekh ‘Abdullah al-Bassâm dalam Taisîr al-‘Allâm  Syarah ‘Umdah al-Ahkâm menuliskan: 52 لصلِا ُّ ف ُّ ،تلَماعلما ُّ عاونأو ُّ تاراجتلا ُّ ،بساكلماو ُّ للحا ُّ ةحبلإاو ُّ. لَف ُّ عنيم ُّ اهنم ُّ لاإ ُّ ام ُّ همرح ُّ الله ُّ هلوسرو .
hukum asal muamalah, jenis perdagangan dan keuntungan adalah halal dan boleh. Maka tidak dilarang darinya kecuali apa yang dilarang oleh Allah dan RasulNya.
51 Abdul  Qodir  Zaelani,  ‘Bunga  Bank  dalam  Perspektif  Sosio-Ekonomi  dan  Ushul  Fiqh  (Studi  Atas Pemikiran M. Umer Chapra)’, ASAS , vol. 4, no. 2 (2012).
52 Abû  ‘Abdurrahmân  ‘Abdullah  bin  ‘Abdurrahmân  bin  Shâlih  bin  Hammad  bin  Muhammad  bin Hammad al-Bassâm, Taisîr al-‘Allâm  Syarah ‘Umdah al-Ahkâm (Beirut: Maktabah at-Tâbi’în, 2006), 449.
Islam tidaklah melarang untuk mencari keuntungan dalam bisnis, karena hukum asal bisnis dan keuntungan yang ada didalamnya adalah halal dan boleh,  akan  tetapi  yang  perlu  diperhatikan  adalah  menggunakan  akad yang  memang  sifatnya  akad  bisnis/komersial  (tijârah)  dan  identifikasi bahwa  tidak  ada  unsur  terlarang  dalam  operasionalnya.  Pada  dasarnya akad  yang  digunakan  bank  konvensional  dalam  praktik  pembungaan uang adalah akad qardh (utang-piutang/pinjaman uang) merupakan akad tathawwu’i, yakni akad saling membantu  dan bukan transaksi komersial, 53 jadi  sifatnya  sosial  dan  murni  tolong-menolong.  Inilah  kesalahan mendasar  bank  konvensional  yang  menjadikan  akad  qardh  sebagai  akad bisnis.  Keuntungan  yang  dipersyaratkan  dan  ditarik  dari  akad  qardh dengan apa yang disebut bank sebagai bunga adalah riba yang hukumnya haram. Untuk dapat menjalankan bisnis maka dapat menarik keuntungan yang  halal  dan  dibolehkan  seperti  ujrah  pada  akad  ijârah  (sewa- menyewa/upah-mengupah),  margin  keuntungan  dalam  akad  bai’  (jual beli) dan bagi hasil dalam akad syirkah (kerja sama).
7) Ijmâ’  (konsensus/kesepakatan)  tentang  keharaman  bunga  bank.  Menurut Syekh Yûsuf al-Qaradhâwî bahwa sebanyak 300 ulama dan pakar ekonomi dunia  telah  menghasilkan  suatu  ijma’  tentang  keharaman  bunga  bank (mereka terdiri dari ahli fikih, ahli ekonomi dan keuangan dunia) melalui satu  pertemuan  di  mana  telah  lahir  ijma’  ulama  dari  berbagai  lembaga, pusat  penelitian,  muktamar,  seminar-seminar  ahli  fikih  dan  ahli  ekonomi Islam yang mengharamkan bunga bank dalam segala bentuknya dan bunga bank itu adalah riba tanpa diragukan lagi. 54 Selain Majelis Ulama Indonesia (MUI)  yang  telah  mengeluarkan  fatwa  haramnya  bunga  bank,  ketetapan akan keharaman bunga bank juga dikeluarkan oleh berbagai Forum Ulama
53 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178.
54 Fathurrahman  Azhari, Ushul  Fiqh  Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah (Depok:  RajaGrafindo  Persada, 2019), 90–1.
skala  regional  maupun  Internasional  antara  lain:  Majmâ’  al-Buhûts  al- Islâmiyyah di al-Azhar Mesir pada Mei 1965, Majmâ’ al-Fiqh al-Islâmî Negara- negara  OKI  yang  diselenggarakan  di  Jeddah  tgl  10-16  Rabi’ul  Awal  1406 H/22-28 Desember 1985, Majmâ’ Fiqh Rabithah al-‘Alam al Islâmî Keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di Makkah tanggal 12 – 19 Rajab 1406 H, Keputusan  Dâr  al-Ifta,  Kerajaan  Saudi  Arabia,  1979,  Keputusan  Supreme Shariah  Court  Pakistan  22  Desember  1999,  Keputusan  Muktamar  kedua tentang  ekonomi  Islam  di  Kuwait  pada  tahun  1403  H/1983  M  dan Keputusan Majma’ Fiqih Islam di India pada bulan Jumadil awal 1410 H.

## Tanggapan terhadap argumentasi poin b
1) Mereka yang berpendapat demikian mengacu pada QS. Ali Imrân (3): 130
َُّٰٓيَ اَه  ي ُّ َُّنْيِذ لا ُُّّٰا اْوُ نَم ُّ َُّلاُّ اوُلُكَْتَ ُّ ُّٰ بِ رلا ُّٓواُّ ا فاَعْضَا ُّ ُّٰض م ُّ ةَفَع ُّ اوُق  تا و ُّ َُّٰ للا ُّ ُّْمُك لَعَل ُّ َُّنْوُحِلْفُ ت ُّ. ١٣٠
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda  dan  bertakwalah  kamu  kepada  Allah  supaya  kamu  mendapat keberuntungan."
Orang yang membatasi haramnya riba pada riba berganda, titik tolak alasannya  tidaklah  benar.  Karena  ayat  bersangkutan  berbicara  tentang tahapan lahirnya pengharaman riba. 55 Dalam ayat di atas tidak ada penjelasan bahwa riba hanyalah yang berlipat ganda, bahkan sebaliknya di ayat yang lain (QS. al-Baqarah/2: 279) Allah menjelaskan bahwa bila seseorang bertaubat dari riba, ia hanya boleh menarik jumlah uang yang ia pinjamkan dan tidak boleh lebih dari itu. 56
ُّْنِاَف ُُّّْ لّ ُّ اْوُلَعْفَ ت ُّ اْوُ نَذْأَف ُّ ُّ بْرَِبِ ُّ َُّنِ م ُّ ُِّٰ للا ُّ ُّ ِهِلْوُسَرَو ُّ ُّْنِاَو ُّ ُّْمُتْ بُ ت ُّ ُّْمُكَلَ ف ُّ ُُّسْوُءُر ُّ ُّ ْمُكِلاَوْمَا ُّ َُّلا ُّ َُّنْوُمِلْظَت ُّ َُّلاَو ُّ َُّنْوُمَلْظُت ُّ. ٢٧٩
"Maka  jika  kamu  tidak  mengerjakan  (meninggalkan  sisa  riba),  Maka  ketahuilah, bahwa  Allah  dan  Rasul-Nya  akan  memerangimu.  dan  jika  kamu  bertaubat  (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."
2) Wahbah az Zuhailî dalam al-Fiqh al- Islâmî wa Adillatuh menyampaikan: 57
55 Hadi, Bunga Bank dalam Islam , 219.
56 Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer ,  353.
57 Wahbah az Zuhailî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , vol. 5 (Damaskus: Dar al-Fikr), 3741–5.
دئاوف ُّ فراصلما ُّ( كونبلا ُّ) مارح ُّ مارح ُّ مارح ُّ... برو ُّ فراصلما ُّ وأ ُّ دئاوف ُّ كونبلا ُّ: نم ُّ بر ُّ ،ةئيسنلا ُّ ءاوس ُّ تناكأ ُّ ةدئافلا ُّ ةطيسب ُّ مأ ُّ ،ةبكرم ُّ نلِ ُّ لمع ُّ كونبلا ُّ يلصلِا ُّ ضارقلإا ُّ ضاترقلااو ُّ... نإو ُّ راضم ُّ برلا ُّ ف ُّ دئاوف ُّ كونبلا ُّ ةققحتم ُّ ، اماتم ُّ يهو ُّ مارح ُّ مارح ُّ مارح ُُّّ لاك بر ُّ اهثمإو ُُّّ ،هثمإك ُّ هلوقل ُّ لىاعت {ُّ: نإو ُّ مُتْ بُ ت ُّ مكلف ُّ ُُّسوؤر ُّ مكِلاومأ ُّ} [ ةرقبلا : 279 ُّ/ 2 ]
Bunga  bank  adalah  haram,  haram,  haram...  Riba  bank  atau  bunga  bank  adalah riba nasi’ah,  baik  bunga  tersebut  rendah  maupun  berganda.  (hal  itu)  karena  kegiatan utama bank adalah memberikan utang (pinjaman) dan menerima utang (pinjaman)... Bahaya  (mudharat)  riba  terwujud  sempurna  (terdapat  secara  penuh)  dalam  bunga bank. Bunga bank hukumnya haram, haram, haram sebagaimana riba. Dosa (karena bertransaksi)  bunga  sama  dengan  dosa  riba;  alasan  lain  adalah  firman  Allah  SWT, “dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu...(QS. al-Baqarah/2: 279).
3) Menurut  Agustianto,  seorang  pakar  ekonomi  dan  keuangan  syariah  yang juga anggota Pleno DSN-MUI, bahwasanya ada yang menganggap bahwa ‘illat  riba  adalah  zhulm  atau  perbuatan  zhalim.  Padahal  ‘illatnya  bukanlah zhulm.  Kesalahan  menemukan  ‘illat  riba  akan  mengakibatkan  kekeliruan selanjutnya, seperti menganggap bahwa suku bunga yang rendah misalkan dua  atau  tiga  persen  saja  itu  bukanlah  riba  karena  ringan  dan  dianggap tidak  zhulm  dibandingkan  dengan  margin  mur â bahah  yang  mencapai sepuluh sampai dua belas persen setahun.
4) Sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  fatwa  MUI  bahwa  Bunga  uang  atas pinjaman  (qardh)  yang  berlaku  di  atas  lebih  buruk  dari  riba  yang diharamkan  Allah  SWT  dalam  al-Qur’an,  karena  dalam  riba  tambahan hanya  dikenakan  pada  saat  si  peminjam  (berhutang)  tidak  mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam sistem bunga tambahan sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi.

## Tanggapan terhadap arguemntasi poin c
1) Tujuan  Allah  swt.  mensyariatkan  hukumnya  adalah  untuk  memelihara kemaslahatan  manusia  sekaligus  untuk  menghindari  mafsadat,  baik  di dunia  maupun  di  akhirat.  Tujuan  tersebut  hendak  dicapai  melalui  taklif yang  pelaksanaannya  tergantung  pada  penalaran  sumber  hukum  utama
yaitu  al-Quran  dan  Hadits. 58 Tujuan  mengadakan  akad  pula  dalam bermuamalah  pada  dasarnya  adalah  untuk  mencapai  kemaslahatan  bagi masing-masing  pihak  yang  mengadakan  akad. 59 Pengertian  maslahat dalam  Islam  meliputi  dimensi  kebahagiaan  dunia  dan  akhirat.  Maslahat merupakan  aspek  yang  menjadi  tujuan  disyariatkannya  suatu  hukum (maqâshid asy-syarî’ah). Fathi ad-Dâraynî menyatakan bahwa hukum-hukum tidaklah  dibuat  untuk  hukum  itu  sendiri  melainkan  dibuat  untuk  tujuan kemaslahatan. 60 Berkaitan dengan aspek maslahat, Imam al-Izz bin ‘Abd as- Salâm  menyatakan  bahwa  syariat  itu  semuanya  maslahat  baik  menolak kejahatan  maupun  menarik  kebaikan. 61 Dalam  hal  ini  Imam  asy-Syatibi yang  dikenal  sebagai  Bapak  maqâshid  asy-syarî’ah  dengan  karya monumentalnya  Kitab  al-Muwâfaqât  mengatakan  bahwasanya  syariat  itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. 62 Oleh  karena  itu,  asy-Syâtibî  menegaskan  bahwa  kemaslahatan tidak  diukur  oleh  hawa  nafsu,  karena  jika  sesuatu  itu  mengandung kemaslahatan dunia tanpa kemaslahatan akhirat, maka itu bukan maslahat. Jadi tolak ukur dari maslahat adalah kembali kepada al-Qur’an dan sunnah sebagai  mashâdir  al-Ahkâm  al-Syar’iyyah,  tidak  hanya  disandarkan  kepada akal saja, melainkan akal haruslah didasarkan dan diarahkan oleh syariat, bukan  diarahkan  bebas  tanpa  arah  apalagi  dibangun  oleh  hawa  nafsu belaka.
Kaidah terkait: 63
58 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 125.
59 Siti Zafilah Firdausiah Fila, ‘Kajian Teoritik Terhadap Urgensi Asas Dalam Akad (Kontrak) Syariah’, Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah , vol. 5, no. 1 (2020), 60.
60 Fathi  ad  Dâraynî, al-Minhâj  al-Ushûliyyah  fî  Ijtihâd  bî  ar-Ra’yi  fî  at-Tasyrî’ (Damaskus:  Dâr  al- Kutub al-Hadîts, 1975), 28.
61 al Izz bin ’Abd as Salâm, Qawâ’id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm (Beirut: Dâr al-Kutub al-’Ilmiyah, 2001), 9.
62 Abû Ishâq Ibrâhîm bin Mûsâ bin Muhammad al-Khamrî al-Gharnâthî asy Syâthibî, al-Muwâfaqât fî Ushûl asy-Syarî’ah , vol. 1 (Kairo: Mustafa Muhammad), 21.
63 Muhammad Muhammad Ismâ’îl, al-Fikr al-Islâm (Beirut: al-Maktabah al-Wa’î, 1958), 43.
اَمُثْ يَح ُّ َُّنْوُكَي ُّ ُُّعْر شلا ُّ ُُّنْو كَت ُّ ُُّةَحَلْصَمْلا
“Apabila hukum syara’ dilaksanakan, maka pastilah tercipta kemaslahatan.”
2) Kemaslahatan  menurut  al-Ghazâlî,  didapatkan  apabila  terwujudnya  dan terpeliharanya  lima  unsur  pokok,  yaitu  hifzh  ad-dîn  (memelihara  agama), hifzh an-nafs (memelihara jiwa), hifzh al-‘aql (memelihara akal/pikiran), hifzh an-nasb (memelihara keturunan), dan hifzh al-mâl (memelihara harta). 64
3) Barang siapa membenarkan penerimaan bunga di saat terdesak atau karena kemaslahatn umum, berarti ia secara umum membenarkan adanya bunga pada pinjaman. Karena keadaan terdesak atau butuh selamanya tentu ada, begitu  juga  kemaslahatan  umum.  Kita  seharusnya  membedakan  antara darurat  dengan  keadaan  mendesak/butuh.  Karena  darurat  hanya  terjadi dalam beberapa saat terbatas. Adapun karena kemaslahatan umum, maka yang  sebenarnya  haruslah  justru  tanpa  bunga,  bukan  dengan  penarikan bunga.  Sebab tidaklah menjadi kemaslahatan umum adanya pengambilan untung dari peminjam dalam keadaan darurat atau pemerasan. 65

## Tanggapan terhadap argumentasi d
1) Bahwasanya  menabung  di  bank,  sekalipun  dinamakan  simpanan,  dalam pandangan fikih akadnya memiliki konsekuensi hukum pinjaman. Karena, pinjaman  (qardh)  dalam  terminologi  fiqih  berarti  menyerahkan  uang kepada seseorang untuk dipergunakannya dan dikembalikan dalam bentuk uang  senilai  pinjaman.  Pengertian  qardh  ini  sama  dengan  tabungan,  di mana  uang  tabungan  yang  disimpan  di  bank  digunakan  oleh  bank, kemudian  bank  mengembalikannya  kapan  dibutuhkan  oleh  penabung dalam  bentuk  penarikan  uang  tabungan.  Bila  hakikat  menabung  di  bank adalah  akad  pinjaman  (qardh)  maka  pinjaman  tidak  boleh  dikembalikan berlebih  dengan  tambahan  keuntungan  yang  diperjanjikan  di  awal  akad.
64 Abû Hâmid Muhammad bin Muhammad al Ghazâlî, al-Mustashfâ min ‘Ilm al-Ushûl (Beirut: Dâr al- Fikr), 251.
65 Hadi, Bunga Bank dalam Islam , 220.
Bila  dikembalikan  berlebih  dalam  bentuk  bunga  maka  bunga  ini dinamakan riba.
2) Menabung  di  Bank  Konvensional  walaupun  tidak  mengambil  bunganya tetaplah  haram.  Karena  itu  artinya  kita  telah  membantu  operasional  dari pinjaman  berbunga  atau  bisnis  ribawi  yang  dijalankan  bank  tersebut.
Dalam sebuah hadits, Dari Jabir ra., ia berkata: 66
« َُّنَعَل ُّ ُُّلوُسَر ُّ ُِّالله ُّ ى لَص ُّ ُُّالله ُّ ُِّهْيَلَع ُّ َُّم لَسَو ُّ َُّلِكآ ُّ ،َبِ رلا ُّ ،ُهَلِكْؤُمَو ُّ ،ُهَبِتاَكَو ُّ ُِّهْيَدِهاَشَو ُّ» َُّلاَقَو «ُّ: ُّْمُه ُّ ُّ ءاَوَس »
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutuk orang yang makan harta riba, yang  memberikan  riba,  penulis  transaksi  riba  dan  dua  orang  saksi  akad  riba. Mereka semuanya sama”. (HR. Muslim)
3) Jika  seseorang  sangat  butuh  membuka  rekening  di  bank  konvensional karena  gajinya  ditransfer  oleh  perusahaan  ke  rekening  di  bank konvensional  maka  hukumnya  diberi  keringanan  dengan  syarat,  setelah uang masuk kerekening sesegera mungkin menariknya dan jika diberikan bunga oleh bank, bunga tersebut adalah riba  yang wajib  ia bebaskan dari hartanya  dengan  cara  menyalurkannya  untuk  kepentingan  sosial. Sebagaimana  difatwakan  oleh  lembaga  fatwa  kerajaan  Arab  Saudi,  No. 16051 ketika ditanya tentang hukum penerimaan gaji para pegawai melalui rekening di bak ribawi, yang berbunyi,”Gaji yang diterima melalui rekening di bank  (riba)  boleh  agar  anda  dapat  mendapatkan  upah  hasil  kerja  dengan  syarat jangan  ditingalkan  di  bank  setelah  masuk  ke  rekening  agar  tidak  digunakan  oleh bank  untuk  investasi  riba.”. 67 Dengan  begitu  maka  jelaslah  sudah,  bahwa bunga  bank  baik  dalam  produk  simpanan  maupun  pinjaman  adalah  riba dan hukumnya haram.

## Fatwa-fatwa Terkait Bunga
Kedudukan  fatwa  dalam  hukum  Islam  dikenal  sebagai  salah  satu referensi  hukum  yang  dapat  dipedomani.  Pada  awalnya  fatwa  diberikan secara  perseorangan.  Rasulullah  saw.  selalu  memberikan  jawaban  terhadap
66 Muslim bin al Hallaj Abû al Hasan al Qusyairi an Naisabûri, Shahîh Muslim , vol. 3 (Beirut: Dâr Ihyâ at-Turats), 129.
67 Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer , 355.
pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan  sahabat.  Jawaban-jawaban  yang diberikan  Rasul  menjadi  landasan  hukum  dan  bersifat  mengikat  bagi  kaum muslimin  sebagai  aturan  syariah.  Akan  tetapi  setelah  beliau  wafat, permasalahan tentang hukum ditanyakan kepada khalifah yang mengantikan beliau  atau  para  ulama  kurun  itu.  Apabila  mereka  tidak  mendapatkan pedoman  dari  Al  Qur’an  dan  Sunnah  maka  mereka  berijtihad.  Ijtihad  yang diberikan sebagai sebuah keputusan perorangan disebut dengan fatwa. Fatwa sebagai legal opini seorang ulama pada waktu itu tidaklah mengikat  berbeda dengan  masa  Rasulullah. Tetapi ia merupakan informasi hukum  bagi  orang yang membutuhkannya. Sehingga terkadang bahkan sering, fatwa antara satu ulama  dengan  ulama  lainnya    terhadap    satu    masalah    yang    sama    bisa berbeda.  Perkembangan  berikutnya  fatwa  tidak  lagi  diberikan  secara persendirian tapi bergeser kepada institusi atau  lembaga resmi  yang di buat oleh  lembaga  pemerintahan  untuk  mendapat  pertimbangan-pertimbangan dalam  hukum  Islam. 68
Hukum  bahwa  bunga  bank  sama  dengan  riba  merupakan  keputusan lembaga-lembaga  atau  komisi  fatwa  baik  yang  bertaraf  nasional  maupun internasional, antara lain:
1) Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Fatwa  MUI  tentang  keharaman  bunga  bank  tercantum  dalam  Fatwa MUI  No.  1  Tahun  2004  tentang  bunga  (interest/fa’idah)  yang  salah  satu poinnya berbunyi:
a) Praktek  pembungaan  uang  saat  ini  telah  memenuhi  kriteria  riba yang terjadi pada zaman rasulullah saw. yakni riba nasi’ah. Dengan demikian  praktek  pembungaan    uang  ini  termasuk  salah  satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
b) Praktek  pembungaan  tersebut  hukumnya  adalah  haram,  baik dilakukan  oleh  bank,  asuransi,  pasar  modal,  pegadaian,  koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupaun dilakukan oleh individu.
68 Muhammad Yasir Yusuf, ‘Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia:  Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammaddiyah dan Nahdhatul Ulama’, Media Syari’ah , vol. 14, no. 2 (2012), 155–6.

## 2) Lajnah Bahsul Masa’il Nahdhatul Ulama
Mengenai  bank  dan  pembungaan  uang,  Lajnah  memutuskan  masalah tersebut  melaui  beberapa  kali  sidang.  Menurut  Lajnah,  hukum  bank  dan hukum  bunganya  sama  seperti  hukum  gadai.  Terdapat  tiga  pendapat sehubungan dengan masalah ini, yakni: (a) Haram, sebab termasuk utang yang dipungut rente; (b) Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat; (c) Syubhat  (tidak  tentu  halal-haramnya),  sebab  para  ahli  hukum  berselisih pendapat tentangnya.
Meskipun  ada  perbedaan  pandangan,  Lajnah  memutuskan  bahwa (pilihan) yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama, yakni menyebut bunga bank adalah haram. 69 Fatwa NU ini lebih menitik beratkan kepada kajian  hukum  yang  telah  diutarakan  oleh  ulama-ulama  mazhab  dan disampaikan dalalm kutub al mu’tabarah yaitu buku-buku terpandang yang dijadikan  landasan  dan  pertimbangan  dalam  memberikan  fatwa.  Akan tetapi,  dengan  perkembangan  Bank  Syariah  hingga  sekarang,  dengan keadaan  yang  sudah  jauh  berubah  dengan  masa  dimana  fatwa  ini dikeluarkan,  perkara  yang  penuh  keragu-raguan  (musytabihat  atau syubhat) tentang bunga bankpun juga telah berubah. Saat ini Bank Syariah sudah  bertebaran  dimana-mana  dan  terdapat  payung  hukum  yang  kuat yaitu  UU  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah.  Dengan  begitu kondisi  darurat  tidak  adanya  perbankan  tanpa  bunga  menjadi  tidak relevan  lagi  karena  pertumbuhan  perbankan  syariah  kian  hari  kian meningkat.
3) Majelis Tarjih Muhammadiyah
Fatwa yang pertama kali diputuskan oleh Muhammadiyah berkenaan dengan  bunga  bank  adalah  melalui  Majelis  Tarjih  Sidoarjo  (1968)  yang
69 Antonio, Bank Syariah , 63.
salah satu bagian keputusannya:
“Bank  dengan  sistem  riba  hukumnya  haram  dan  bank  tanpa  riba hukumnya  halal;  Bunga  yang  diberikan  oleh  bank-bank  milik  negara kepada  para  nasabahnya  atau  sebaliknya  yang  selama  ini  berlaku, termasuk perkara musytabihat.”
Kemudian  dalam  perkembangannya,  dikeluarkan  lagi  fatwa  yang berhubungan dengan bunga bank secara lebih tegas dengan Fatwa Majelis Tarjih  dan  Tajdid  PP  Muhammadiyah  No.  8  Tahun  2006  yang  salah  satu poinnya:
“Bunga  adalah  riba  karena  (1)  merupakan  tambahan  atas  pokok  modal yang  dipinjamkan,  padahal  Allah  berfirman  “…dan  jika  kamu  bertaubat (dari  pengambilan  riba)  maka  bagimu  pokok  hartamu.”(2)  tambahan  itu bersifat mengikat dan diperjanjikan sedangakn yang bersifat sukarela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba.”
4) Sidang  Organisasi  Kerjasama  Islam  (OKI)  /  Organisation  of  Islamic

## Cooperation (OIC)
Semua  peserta  sidang  OKI  kedua  yang  berlangsung  di  Karachi, Pakistan, Desember 1970, telah menyepakati dua hal utama, yaitu sebagai berikut: (a) Praktik bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariah  Islam;  (b)  Perlu  segera  didirikan  bank-bank  alternatif  yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Hasil  kesepakatan  inilah  yang  melatarbelakangi  didirikannya  Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB). 70

## 5) Mufti Negara Mesir
Keputusan  Kantor  Mufti  Negara  Mesir  terhadap  hukum  bunga  bank senantiasa  tetap  dan  konsisten.  Tercatat  sekurang-kurangnya  sejak  tahun 1900 hingga 1989, Mufti Republik Arab Mesir memutuskan bahwa bunga bank termasuk salah satu bentuk riba yang diharamkan. 71

## 6) Konsul Kajian Islam Dunia
Ulama-ulama besar dunia yang terheimpun dalam Konsul Kajian Islam
70 Ibid. , 65.
71 Ibid. , 65–6.
Dunia (KKID) telah memutuskan hukum yang tegas terhadap bunga bank. Dalam konferensi II KKID yang diselenggarakan di Universitas al-Azhar, Kairo, pada bulan Muharram 1385 H/Mei 1965 M, ditetapkan bahwa tidak ada  sedikit  pun  keraguan  atas  keharaman  praktik  pembungaan  uang seperti  yang  dilakukan  bank-bank  konvensional.  Diantara  ulama-ulama besar  yang  hadir  pada  saat  itu  adalah  Syekh  al-Azhar  Prof. Abû  Zahrah, Prof.  Abdullah  Draz,  Prof.  Dr.  Musthafâ  Ahmad  az  Zarqâ,  Dr. Yûsuf  al- Qaradhâwî dan  sekitar  tiga  ratus  ulama  besar  dunia  lainnya.  Konferensi ini disamping dihadiri oleh para ulama juga diikuti oleh para bankir dan ekonom dari Amerika, Eropa, dan dunia Islam. Yang menarik, para bankir dan  ekonom  justru  yang  paling  semangat  menganalisis  kemudharatan praktik pembungaan uang melebihi hammasah (semangat) para ustadz dan ahli  syariah.  mereka  menyerukan  bahwa  harus  dicari  satu  bentuk  sistem perbankan alternatif. 72
7) Fawa Lembaga-lembaga lain
Senada dengan ketetapan dan fatwa dari lembaga-lembaga Islam dunia di atas, beberapa lembaga berikut ini juga menyatakan bahwa bunga bank adalah  salah  satu  bentuk  riba  yang  diharamkan.  Lembaga-lembaga tersebut  yakni  Akademi  Fiqih  Liga  Muslim  Dunia  dan  Pimpinan  Pusat Dakwah, Penyuluhan, Kajian Islam, dan Fatwa, Kerajaan Saudi Arabia. 73
Selain  apa  yang  disebutkan  di  atas,  keputusan  pengharaman  bunga bank juga terdapat dalam Majmâ’ Fiqh Rabithah al-‘Alam al Islâmî Keputusan 6 Sidang  IX  yang  diselenggarakan  di  Makkah  tanggal  12  –  19  Rajab  1406  H, Keputusan  Supreme  Shariah  Court  Pakistan  22  Desember  1999,  Keputusan Muktamar kedua tentang ekonomi Islam di Kuwait pada tahun 1403 H/1983 M dan Keputusan  Majma’ Fiqih Islam di India pada bulan Jumadil awal 1410 H.
72 Ibid. , 66.
73 Ibid.

## Sistem Bagi Hasil VS Bunga
Salah  satu  pembeda  antara  Bank  Syariah  dan  Bank  Konvensional adalah  pada  sistem  yang  dijalankan.  Bank  Syariah  melakukan  operasi berdasarkan  prinsip  syariah  dan  salah  satunya  adalah  melalui  pendapatan yang  didapatkan  dengan  sistem  bagi  hasil,  berbedahalnya  dengan  Bank Konvensional yang pendapatannya berasal dari sistem bunga.
Tabel 5
Perbedaan Bagi Hasil dengan Bunga Bagi Hasil Bunga Akad kerja sama (syirkah) Akad utang-piutang/pinjaman uang (qardh) Penentuan  besarnya  rasio/nisbah bagi  hasil  dibuat  pada  waktu  akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi. Penentuan  bunga  dibuat  pada waktu  aqad  dengan  asumsi  harus selalu untung. Penentuan  besarnya  hasil  diketahui setelah proyek usaha dijalankan Penentuan  besarnya  hasil  diawal sebelum proyek usaha dijalankan Dihitung  berdasarkan  nisbah  bagi hasil  yang  diambil  dari  keuntungan nyata usaha yang dijalankan Dihitung dari pokok utang Bersifat Fluktuatif. Bersifat fix (tetap). Nominal  berubah  sesuai  kondisi usaha  (Jumlah  pembagian  laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan) Nominal tetap sesuai bunga (Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat  atau  keadaan  ekonomi sedang booming) Pendekatan sektor riil Pendekatan sektor moneter Sah Bathil Halal Haram

## C. Penutup
Pada  dasarnya  akad  yang  diterapkan  bank  konvensional  dalam operasionalnya dengan praktik pembungaan uang adalah akad  qardh (utang- piutang/pinjaman  uang.  Penarikan  keuntungan  dilakukan  pada  akad  yang keberadaanya  sebagai  akad  tabarru’  atau  tathawwu’i  yang  sifatnya  adalah
sosial  dan  murni  tolong-menolong.  Inilah  kesalahan  mendasar  bank konvensional  yang  bertentangan  dengan  prinsip  syariah,  yakni  menjadikan akad  yang  seharusnya  bersifat  sosial/nirlaba  dan  tolong  menolong  sebagai akad  komersial  bahkan  sebagai  jantung  usaha.  Dalam  hal  ini  bank konvensional  telah  mengkomersialisasikan  akad  qardh,  sedangkan  dalam hukum  Islam  keberadaanya  bukanlah  sebagai  akad  bisnis  (tijarah).  Bunga bank merupakan perwujudan riba kontemporer dalam perekonomian modern yang dalam perspektif hukum Islam adalah transaksi ribawi yang hukumnya haram, baik dalam nominal rendah maupun berganda, dalam jumlah banyak maupun  sedikit,  serta  dalam  pinjaman  konsumtif  maupun  produktif.  Bunga pula  menjadi  representasi  prinsip  time  value  of  money  (sistem  ekonomi kapitalis) yang menjadikan uang sebagai komoditas.
Islam  tidaklah  melarang  untuk  mencari  keuntungan  dalam  bisnis, namun  ada  aturannya,  yakni  gunakanlah  akad  yang  memang  sesuai  syariat adalah akad komersial seperti syirkah, bai’ dan ijarah dan menghindari segala unsur terlarang dalam muamalah. Sedangkan penggunaan akad qardh sebagai jantung  usaha  bisnis  telah  melanggar  prinsip  syariah  sebab  bunga  yang menjadi  keuntungan  didalamnya  adalah  sama  dengan  riba  dan  hukumnya haram.  Praktik  pembungaan  inipun  menyalahi  kaidah  al-  al-ghurmu  bi  al- ghunmi  dan  al-kharaj  bi  adh-dhamân,  dimana  untung  muncul  bersama  resiko dan  hasil  usaha  muncul  bersama  biaya.  Ketetapan  akan  keharaman  bunga bank  juga  telah  banyak  dikeluarkan  oleh  berbagai  lembaga/komisi/forum ulama baik yang bertaraf nasional maupun internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  M.  Ma’ruf,  Hukum  Perbankan  dan  Perkembangan  Bank  Syariah  Di Indonesia, Banjarmasin: Antasari Press, 2006.
al  Andalusî,  Abû  al  Walîd  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Muhammad  bin Rusyd,  Bidâyah  al-Mujtahid  wa  an-Nihâyah  al-Muqtashid,  vol.  2,  Beirut: Dâr al-Ma’rifah.
Antonio, Muhammad Syafi’i,  Bank Syariah: dari teori ke praktik, Jakarta: Gema Insani, 2009.
al  ‘Asqalânî,  Abu  al  Fadhl  Ahmad  bin  ‘Alî  bin  Hajar,  Bulûgh  al-Marâm  min
Adillat al-Ahkâm, Riyadh: Dâr al-Falaq, 1424.
Azhari,  Fathurrahman,  Qawaid  Fiqhiyyah  Muamalah,  Banjarmasin:  Lembaga Pengembangan Kualitas Umat, 2014.
----,  Ushul  Fiqh  Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah,  Depok:  RajaGrafindo  Persada, 2019.
Badri,  Muhammad  Arifin,  Riba  dan  Tinjauan  Kritis  Perbankan  Syariah,  Bogor:
Darul Ilmi, 2012.
al Baihaqî, Abû Bakar Ahmad bin al Husain bin ‘Alî bin ‘Abdullah bin Mûsa al Khusraujirdî, as-Sunan al-Kubrâ, vol. 5, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003.
al-Bassâm,  Abû  ‘Abdurrahmân  ‘Abdullah  bin  ‘Abdurrahmân  bin  Shâlih  bin Hammad bin Muhammad bin Hammad, Taisîr al-‘Allâm  Syarah ‘Umdah al-Ahkâm, Beirut: Maktabah at-Tâbi’în, 2006.
Cipta,  Hendra,  ‘Jual  Beli  yang  Diridhoi  dalam  Perspektif  Surat  An-Nisa’  (4) Ayat  29’,  ASY  SYAR’IYYAH:  JURNAL  ILMU  SYARI’AH  DAN PERBANKAN ISLAM, vol. 3, no. 2, 2018, pp. 47–62
ad  Dâraynî,  Fathi,  al-Minhâj  al-Ushûliyyah  fî  Ijtihâd  bî  ar-Ra’yi  fî  at-Tasyrî’,
Damaskus: Dâr al-Kutub al-Hadîts, 1975.
Djamil,  Fathurrahman,  Filsafat  Hukum  Islam,  Jakarta:  Logos  Wacana  Ilmu, 1997.
Fahmi, Annas Syams Rizal et al., ‘Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 77/Dsn- Mui/V/2010  Terhadap  Akad  Murabahah  Pada  Produk  Cicil  Emas  Di
Bank Syariah Mandiri’, Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, vol. 4, no. 2, 2020, pp. 1–12 [https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.1-12 ].
Fila,  Siti  Zafilah  Firdausiah,  ‘Kajian  Teoritik  Terhadap  Urgensi  Asas  Dalam Akad  (Kontrak)  Syariah’,  Al  -  Muamalat:  Jurnal  Hukum  dan  Ekonomi
Syariah, vol. 5, no. 1, 2020, pp. 48–67
[https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1519 ].
Fitriani,  Fitriani and Indra Marzuki, ‘Analisis penerapan aspek  syariah  pada digitalisasi  Bisnis  pariwisata  halal’:,  Al-Mizan:  Jurnal  Hukum  dan Ekonomi Islam, vol. 4, no. 2, 2020, pp. 80–95
al Ghazâlî, Abû Hâmid Muhammad bin Muhammad, al-Mustashfâ min ‘Ilm al- Ushûl, Beirut: Dâr al-Fikr.
Hadi,  Abu  Sura’i  Abdul,  Bunga  Bank  dalam  Islam,  trans.  by  M.  Thalib,
Surabaya: al-Ikhlas, 1993.
Hasbiyallah,  Sudah  Syar’ikah  Muamalahmu?:  Panduan  Memahami  Seluk-beluk Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Salma Idea, 2014.
Hasyim,  Muhammad  Syarif,  ‘Bunga  Bank:  Antara  Paradigma  Tekstual  Dan Kontekstual’, HUNAFA: Jurnal Studia Islamika, vol. 5, no. 1, 2008, pp. 45– 58 [https://doi.org/10.24239/jsi.v5i1.151.45-58 ].
Hisan, Moh Syifa`ul, ‘Riba dan Bunga dalam Kontrak Syariah’, SYARIATI, vol.
5, nos. 02, Nov, 2019, pp. 255–70.
Ilyas,  Rahmat,  ‘Konsep  Dasar  Dalam  Sistem  Keuangan  Syariah’,  ASY SYAR’IYYAH:  JURNAL  ILMU  SYARI’AH  DAN  PERBANKAN  ISLAM, vol. 2, no. 1, 2017, pp. 121–42 [https://doi.org/10.32923/asy.v2i1.594 ]. Ismâ’îl, Muhammad Muhammad, al-Fikr al-Islâm, Beirut: al-Maktabah al-Wa’î, 1958.
Karim, Adiwarman A., Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer, Jakarta: Gema Insani, 2001.
----,  Bank  Islam:  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan,  Jakarta:  RajaGrafindo  Persada, 2008.
Kasim,  Dulsukmi  Kasim,  ‘Kondisi  Sosio-Historis  Dibalik  Teks  Pengharaman Riba Dan Implikasinya Terhadap Pegawai Bank KonvensionaL’, Hukum Islam, vol. 20, no. 1, 2020, pp. 1–25
Khallâf,  ‘Abdul  Wahhâb,  ‘Ilm  Ushûl  al-Fiqh,  Kairo:  Maktabah  ad-Da’wah  al- Islâmiyyah Syabâb al-Azhar.
al  Maqdisî,  Muwaffaquddîn  Abû  Muhammad  ‘Abdullah  bin  Ahmad  bin Muhammad  bin  Qudâmah,  al-Mughnî,  vol.  4,  Kairo:  Maktabah  al- Qâhirah, 1968.
Marheni,  Marheni,  ‘Analisis  Kepatuhan  Prinsip-Prinsip  Syariah  Terhadap Kesehatan  Finansial  Dan  Fraud  pada  Bank  Umum  Syariah’,  ASY SYAR’IYYAH:  JURNAL  ILMU  SYARI’AH  DAN  PERBANKAN  ISLAM, vol. 2, no. 1, 2017, pp. 143–70 [https://doi.org/10.32923/asy.v2i1.596 ].
al  Mishrî,  Rafîq  Yûnus,  al-Jâmi’  fî  Ushûl  ar-Ribâ,  Damaskus:  Dâr  al-Qalam,
2001.
----, Ribâ al-Qurûdh wa Adillah Tahrîmih, Damaskus: Dâr al-Maktabî, 2009.
Mubarok,  Jaih,  ‘Riba  dalam  Transaksi  Keuangan’,  At-Taradhi  Jurnal  Studi Ekonomi, vol. 6, no. 1, 2015.
Mufid, Mohammad, Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi, Jakarta: Kencana, 2016.
Muhammad,  Lembaga-lembaga  Keuangan  Umat  Kontemporer,  Yogyakarta:  UII Press, 2000.
Mutasowifin,  Ali,  ‘Menggagas  Strategi  Pengembangan  Perbankan  Syariah  di Pasar Nonmuslim’, Jurnal Universitas Paramadina, vol. 3, no. 1, 2003, pp. 25–39.
an Naisabûri, Muslim bin al Hallaj Abû al Hasan al Qusyairi,  Shahîh Muslim, vol. 3, Beirut: Dâr Ihyâ at-Turats.
Nawawi,  Ismail,  Fikih  Muamalah  Klasik  dan  Kontemporer,  Bogor:  Ghalia Indonesia, 2012.
Pakpahan, Elpianti  Sahara, ‘Pengharaman Riba Dalam Islam’,  AL-HADI, vol. 4, no. 2, 2020, pp. 865–76.
al  Qaradhâwî,  Yûsuf,  Fawâ’id  al-Bunûk  hiya  al-Ribâ  al-Harâm,  Kairo:  Dâr  al- Shahwah, 1994.
----,  Fatwa-fatwa  Mutakhir,  trans.  by  H.M.H.  al-Hamid  al-Husaini,  Jakarta: Yayasan al-Hamidiy, 1995.
ar  Râzî,  Fakhruddîn  Muhammad  bin  ‘Umar  bin  al-Husain,  al-Ma’âlim  fî  ‘Ilm Ushûl al-Fiqh, Kairo: Dâr al-Ma’rifah, 1994.
ash Sadr, Muhammad Baqir,  Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna, trans. by Yudi, Jakarta: Zahra, 2008.
as Salâm, al Izz bin ’Abd, Qawâ’id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm, Beirut: Dâr al- Kutub al-’Ilmiyah, 2001.
Soemitra, Andri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana, 2009.
Sumar’in,  Sumar’in,  ‘Optimalisasi  Peran  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)
Dalam  Menjaga  Kepatuhan  Syariah  Pada  Perbankan  Syariah  di Indonesia’,  ASY  SYAR’IYYAH:  JURNAL  ILMU  SYARI’AH  DAN PERBANKAN  ISLAM,  vol.  2,  no.  1,  2017,  pp.  196–220 [https://doi.org/10.32923/asy.v2i1.598 ].
Syafe’i, Rachmat, Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001. asy  Syâthibî,  Abû  Ishâq  Ibrâhîm  bin  Mûsâ  bin  Muhammad  al-Khamrî  al-
Gharnâthî,  al-Muwâfaqât  fî  Ushûl  asy-Syarî’ah,  vol.  1,  Kairo:  Mustafa Muhammad.
Tarmizi,  Erwandi,  Harta  Haram  Muamalat  Kontemporer,  Bogor:  Berkat  Mulia Insani, 2013.
Usâmah, Abû Muhammad al Hârits bin Muhammad bin Dâhir at Tamîmî al Baghdâdî  al  Khushaib  al  Ma’rûf  bin  Abî,  Bughyah  al-Bâhits  ‘an  Zawâid Musnad al-Hârits, vol. 1, Madinah Munawwarah: Markaz Khidmah as- Sunnah wa as-Sîrah an-Nabawiyah, 1992.
Wulpiah,  Wulpiah,  ‘Urgensi  Penerapan  Kepatuhan  Syariah  pada  Perbankan Syariah  (Telaah  Konseptual-Analitis)’,  ASY  SYAR’IYYAH:  JURNAL ILMU  SYARI’AH  DAN  PERBANKAN  ISLAM,  vol.  2,  no.  1,  2017,  pp. 100–20
Yusuf, Muhammad Yasir, ‘Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammaddiyah dan Nahdhatul Ulama’, Media Syari’ah, vol. 14, no. 2, 2012, pp. 151–60.
Zaelani,  Abdul  Qodir,  ‘Bunga  Bank  dalam  Perspektif  Sosio-Ekonomi  dan Ushul Fiqh (Studi Atas Pemikiran M. Umer Chapra)’, ASAS, vol. 4, no. 2, 2012.
Zahrah, Muhammad Abû, Buhûts fî ar-Ribâ, Kairo: Dâr al-Fikr al’Arabî. az  Zuhailî,  Wahbah,  al-Fiqh  al-Islâmî  wa  Adillatuh,  vol.  5,  Damaskus:  Dar  al- Fikr.