PENGENAAN  PAJAK PENGHASILAN  TERHADAP  PROFESI DOKTER YANG MELAKUKAN PRAKTEK MELALUI  TELEMEDICINE   DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG  KETENTUAN  UMUM DAN TATA  CARA  PERPAJAKAN  JUNCTO PERATURAN  DIREKTUR  JENDERAL PAJAK NOMOR 16 TAHUN  2016 TENTANG  PEDOMAN TEKNIS TATA  CARA PEMOTONGAN DAN PELAPORAN  PAJAK PENGHASILAN  PASAL 21
Oleh:
Divi Kusumaningrum, Ariella Gitta Sari, Restu Adi Putra divikusuma@unik-kediri.ac.id, arriella@unik-kediri.ac.id , restuadiputra@unik-kediri.ac.id,
Fakultas Hukum Universitas Kadiri

## ABSTRAK
Pengenaan Pajak penghasilan bagi jenis profesi professional seperti dokter sering kali menjadi  polemik  karena  sistem pemungutan  pajak  di  Indonesia  menganut self  assessment system , yang artinya wajib pajak menghitung , melaporkan dan membayar sendiri pajaknya kepada fiskus . Self assessment system sendiri pada akhirnya member peluang kepada wajib pajak  untuk  tidak  melaporkan  dan  membayarkan  dengan  jujur  nilai  pajak  pengasilannya kepada  fiskus. Apalagi  di  era  revolusi 4.0  saat  ini,  obyek  pajak    banyak  bermutasi bahkan bertambah seiring dengan  digitalisasi yang  mana hal  ini jelas belum terjangkau oleh  aturan perundang-undangan  pajak  di  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian normatif .  Pengenaan  Pajak  Penghasilan  terhadap  Profesi  Dokter  yang  melakukan  praktek melalui telemedicine di Indonesia sendiri saat ini masih belum terbungkus oleh regulasi yang jelas  ,  sehingga  hal  tersebut  memicu celah  bagi  para  wajib  pajak  untuk  tidak  melaporkan pajaknya dengan jujur. Hal ini jelas sangat merugikan negara yang mana pajak yang menjadi sumber pendapatan terbesar negara  menjadi tidak dapat dipungut secara maksimal, serta bagi individu  wajib  pajak  secara  psikologis  hal  ini  dapat  membiasakan  wajib  pajak  untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum.
Kata Kunci : Pajak, Pengenaan Pajak Dokter, UU Perpajakan

## PENDAHULUAN
Dewasa ini di era revolusi 4.0 gaya hidup masyarakat bergeser menuju era digital, hampir semua sector di Indonesia sudah mulai menggunakan system digital. Adanya pandemi covid- 19  yang  dengan  cepat  merebak  lebih  lagi  memaksa  masyarakat  dan  semua  sector -sektor penting seperti pendidikan, pelayanan public dan  kesehatan untuk  beralih hampir 90 persen menggunakan system digital. Misalnya saja di sector pendidikan, semua pembelajaran harus dilakukan secara online terhitung semenjak Indonesia menyatakan darurat Pandemi Covid-19. Kemudian tidak ketinggalan di sector kesehatan, tenaga kesehatan yang notabenenya adalah garda  terdepan dalam penangananan pandemi menerapkan protokol kesehatan yang  sangat- sangat  ketat  bagi  pasien  yang  ingin  berobat  ,  mulai  dari  memakai  masker  bahkan  sampai
dengan  pemeriksaan secara  online  bila pasien  tidak  dalam  kondisi yang  darurat dan  butuh pertolongan du Unit Gawat Darurat . Besarnya tuntutan untuk merubah pola pelayanan medis mendorong banyak dokter untuk memilih teknologi telemedicine untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang tidak dalam keadaan gawat . Telemedicine sendiri sebenarnya sudah mulai ada di Indonesia sejak lima tahun yang lalu , namun keberadaan telemedicine pada saat itu masih belum menjadi perhatian penuh sehingga para tenaga dokter pun masih belum banyak yang tergabung disitu . Telemedicine sendiri di era pandemi adalah solusi yang sangat memudahkan dan aman baik bagi dokter maupun pasien , penggunaannya pun relative sangat praktis  .  Pasien  hanya  perlu  mengunduh  salah  satu  aplikasi  telemedicine  yang  dipilih  , melakukan  registrasi dan  bias  langsung  memilih tenaga  dokter  yang  dikehendaki  .  setelah memilih dan  membayar segala pemeriksaan dan  dan  konsultasi dilaksanakan menggunakan fitur pesan teks dan panggilan video , resep dan obat-obatan pun bias dikirim langsung kepada alamat pasien  melalui apotek yang bekersa sama dengan aplikasi telemedice tersebut . Segala hal tersebut dilakukan dengan keadaan dokter tetap berada di lokasi terkininya dan pasien di rumahnya atau di tempat dimana dia ada tanpa harus pergi kemanapun juga . Solusi ini dinilai sangat praktis dan mengurangi laju penularan covid-19 , karena antara pasien dan dokter tidak terdapat interaksi fisik sama sekali . Namun  dibalik nilai efektifitas dan keamanan ,  praktek dokter via telemedice ini juga menimbulkan permasalahan di bidang perpajakan . Pajak untuk dokter  yang  praktek  di  aplikasi  telemedicine  belum  diatur  di  dalam  sisitem  perundang- undangan perpajakan di Indonesia.

## RUMUSAN MASALAH
Adapun  rumusan  masalah  yang  diangkat  dalam  penulisan  ini  adalah,  bagaimana  tinjauan yuridis  Undang-undang  nomor  28  tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan juncto Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16  tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap pengenaan pajak dokter yang praktek lewat telemidicine ?

## PEMBAHASAN

## 1. Definisi Telemedicine
Telemedicine adalah  sebuah  aplikasi  yang    menyediakan  layanan  kesehatan  yang dapat  terjangkau  oleh  hampir  semua  kelompok  masyarakat  melalui  media  layanan telekonsultasi dengan  dokter  dan  pembelian obat  berbasis online  lewat  apotek  yang  sudah bekerja sama dengan aplikasi telemedicine tersebut, pembuatan janji untuk pelayanan medis tertentu di  rumah  sakit  dan  penyedia  jasa  kesehatan  lainnya  seperti  klinik  kesehatan  serta laboratorium, serta pembaharuan fasilitas layanan kesehatan lainnya. Seperti didapat hasil dari penetilian E-Conomy SEA 2020 yang merupakan sebuah program penelitian multitahun yang dimulai sejak tahun 2016 yang dilakukan oleh perusahaan –perusahaan berskala Internasional yaitu  Google  LLC,  Temasek  Holdings,  dan  Bain  &  Company  yang  dari  penelitiannya didapatkan hasil ditemukan laju lonjakan penggunaan healthtech di Indonesia sebanyak empat kali  lipat  selama  tahun  pandemi.  Salah  satu  bentuk  layanan    yang  ditawarkan  pada aplikasi telemedicine yaitu  layanan  konsultasi  dengan  dokter  pilihan  secara online  baik menggunakan metode percakapan digtal dengan teks atau panggilan video. Pada prinsipnya, hampir  tidak  ada  perbedaan  antara  konsultasi dokter  secara online dan  tatap  muka  melalui
fasilitas kesehatan konvensional seperti rumah sakit atau klinik kesehatan. Sat u-satunya aspek yang  membedakan keduanya  ialah tidak ada  aktivitas tatap muka  dan interaksi fisik. Selain dari pada itu, perbedaan lain yang  terdapat antara keduanya    adalah yang menjadi mediator dalam layanan kesehatan bukan lagi fasilitas kesehatan konvensional seperti klinik atau rumah sakit, melainkan sebuah platform digital yang dirancang khusus untuk hal tersebut.
Menurut  Organisasi Kesehatan  Dunia  World Health  Organization (WHO)  Praktek Telemedice sendiri dapat dibagi menjadi dua yaitu asinkronis dan sinkronis . Perbedaan antara telemedice  asinkronis  dan  sinkronis  adalah  terletak  pada  pengiriman  data  terkait  yang dibutuhkan dalam konsultasi online . Dalam telemedicine asinkronis data pasien dapat dikirim melalui fasilitas surat elektronik kepada  dokter yang  sudah  dipilih oleh pasien ,  lalu dokter dapat  memperlajari  data  pasien  tersebut  untuk  kemudian  dapat  menyampaikan  diagnosa penyakit kepada pasien . Sedangkan pada telemedicine sinkronis dilakukan melalui interaksi secara  langsung  melalui  fitur  panggilan  video    ,  jadi  baik  dokter  maupun  pasien  dapat berinteraksi secara lebih nyata seperti halnya konsultasi tatap muka. WHO juga menjelaskan terdapat empat  elemen  yang  berkaitan  langsung  dengan  telemedicine yang  pertama adalah telemedicine  bertujuan  untuk  memberikan  dukungan  secara  klinis  terhadap  kemajuan pelayanan di  bidang  medis ,  yang  kedua  telemedicine sangat bermanfaat untuk  mengatasai hambatan  jarak  dan  letak  geografis  sehingga  masyarakat  yang  berada  jauh  dari  fasilitas kesehatan dapat berkonsultasi tanpa harus mengalami kesulitan , yang ketiga telemedicine juga melibatkan penggunaan berbagai jenis perangkat teknologi Informasi sehingga dapat diakses lebih mudah oleh semua lapisan masyarakat , dan yang keempat telemedicine memiliki tujuan dasar untuk meningkatkan kesehatan masyarakat .
Untuk dapat berpraktek pada sebuah platform telemedicine Pada dasarnya sama seperti saat seorang dokter mendaftar untuk fasilitas kesehatan konvensional. Hanya saja pendaftaran dan proses seleksi sepenuhnya dilakukan secara online.  Persyaratan yang perlu dipersiapkan untuk seorang dokter bila ingin mendaftar dalam sebuah aplikasi telemedicine adalah antara lain  dokter  pelamar  harus  mempersiapkan  dokumen  STR  dan  SIP  sebagai  kelengkapan registrasi  untuk  kemudian  diseleksi  dan  dilakukan  tes  secara  online,  namun  yang  perlu diperhatikan  adalah  semua  data  yang  diisikan  saat  registrasi  harus  benar -benar  valid  dan dijamin akurat. Dokter yang mendaftar harus benar-benar sudah lulus pendidikan dan melewati ujian  sehingga  mendapatkan  izin  praktik  yang  legal.  Dengan  demikian  para  dokter  yang disediakan pada aplikasi telemedicine ini adalah tenaga profesional yang telah memiliki izin praktek  sehingga  kualitas  penanganan  pasien  pun  menjadi  sekelas  dengan  pelayanan  pada fasilitas kesehatan konvensional.
2. Pengaturan Hukum Pajak Penghasilan Pada Praktek Dokter?
Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,  tidak  dijelaskan  tentang  pengertian  dari  Hukum  Pajak,  di  dalamnya  hanya dijelaskan  mengenai  kedudukannya  sebagai  sebuah  “ketentuan  umum”  bagi  peraturan perundang-undangan pajak yang sifatnya sektoral. Oleh karena itu diperlukan  penafsiran dari para  ahli  hukum  mengenai  definisi dari    hukum  pajak.  Terdapat  banyak  definisi pajak  di kalangan  para  ahli  dibidang  perpajakan.  Pengertian pajak  itu  sendiri  tergantung dari  sudut pandang  bagi mereka yang  merumuskannya. Pengertian pajak yang  dikemukakan oleh para
ahli di bidang perpajakan lebih banyak  menitik beratkan pada aspek ekonomis  dari pada aspek hukumnya.

## 1.1 Subjek dan Objek Pajak
Pengertian  subjek  adalah  orang  atau  badan  yang  memenuhi  syarat-syarat subjektif. Sebuah Subjek pajak baru  menjadi wajib  pajak apabila dia sekaligus memenuhi syarat objektif sebagai  wajib pajak. Untuk menjadi subjek  pajak tidak perlu digolongkan menjadi subjek hukum, sehingga firma, perkumpulan warisan yang  belum terbagi sebagai suatu  kesatuan, dapat  menjadi subjek  pajak.  Dalam  UU  No.  6  Tahun  1983  yang  telah diubah  menjadi UU  No.  28  Tahun  2007,  tidak  dijelaskan tentang  apa  yang  dimaksud dengan subjek pajak, tetapi pengertian wajib pajak dijelaskan sebagai orang   atau badan yang  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan,  ditentukan untuk melakukan kewajiban pajak. Sedangkan subjek pajak dalam UU No. 36 Tahun 2008 (UU Pajak  Penghasilan) yang  telah  mengalami  empat  kali  perubahan  dari  UU  sebelumnya (UU No. 7 Tahun 1983) dijelaskan secara panjang lebar dalam pasal (2) dan pasal (3).
Sedangkan  pengertian  objek  pajak  ialah  segala  sesuatu  yang  karena  undang- undang  dapat  dikenakan  pajak.  Objek  pajak  digaris bawahi  sebagai  bagian  terpenting karena  wajib  pajak  tidak  dikenakan  pajak  kalau  tidak  memiliki,  menguasai,  atau menikmati objek pajak yang tergolong sebagai objek kena  pajak sebagai syarat objektif dalam pengenaan pajak.

## 1.2 Penghasilan Profesi Dokter
Profesi dokter memiliki banyak pengasilan yang dapat dikategorikan antara lain :
• Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas Praktik dokter di rumah sakit atau klinik (atas penghasilan berupa jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit atau klinik tersebut), Dokter Tetap,  Dokter  Tamu, Dokter  yang  menyewa  ruangan di  rumah sakit sebagai tempat praktiknya, Praktik dokter sendiri (membuka klinik pribadi)  dengan biaya sendiri, atau Pekerjaan bebas lainnya selain dari praktik dokter di rumah sakit/klinik seperti menjadi pembicara/narasumber seminar dan sejenisnya.
• Penghasilan  dari  usaha  Tidak  termasuk  penghasilan  dari  jasa  sehubungan  dengan pekerjaan bebas dan di luar profesi sebagai dokter dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak dikenai PPh  yang  bersifat final (Pasal 2  ayat (1)  PP  46  Tahun  2013)  sejak 1  Juli 2018 dikenai PPh  yang  bersifat final PP  23  Tahun  2018  kecuali Wajib Pajak  memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau  Pasal  31E  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan.  Semisal  penghasilan  dari  Usaha rumah makan, Apotik dan lain-lain.
• Penghasilan sehubungan  dengan pekerjaan Penghasilan yang  diterima oleh dokter yang bekerja pada pemberi kerja sebagai pegawai tetap berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode  tertentu,  penyelesaian pekerjaan,  atau  ketentuan  lain  yang  ditetapkan  pemberi kerja misalnya pegawai tetap di rumah sakit, universitas (dosen), atau perusahaan. Serta
Dokter yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur sebagai anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas serta direksi yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung seperti menjadi pengurus, dewan direksi atau pimpinan rumah sakit atau klinik.
• Penghasilan dalam negeri lainnya yang bersifat tidak final Dokter menerima penghasilan dalam negeri lainnya seperti :  bunga,  royalty, sewa  ataupun  keuntungan dari penjualan dan/atau  pengalihan  harta  lainnya  (capital  gain),  sewa  harta  selain  tanah  dan/atau bangunan,  hadiah  atau  imbalan lain  yang  diterima dari  produsen  obat -obatan dan  alat kesehatan atas promosi yang dilakukan dll.
• Penghasilan  dari  luar  negeri  Penghasilan  yang  diterima  berasal  dari  luar  negeri  atas penghasilan  dari  usaha  dan/atau  usaha  lainnya  atau  deviden  yang  dibayarkan  atau diperoleh dari luar negeri, tidak termasuk kerugian yang diderita di luar negeri. Misalnya honor sebagai dokter di luar negeri, deviden dari luar negeri, royalty, bunga dan lain-lain.
• Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak Penghasilan yang diterima tidak termasuk objek  pajak seperti hibah,  bantuan,  sumbangan yang  dikecualikan sebagai objek  pajak. Bagian laba yang diterima anggota persekutuan komanditer yang tidak terbagi atas saham merupakan bukan objek pajak penghasilan, dan lain-lain.
Secara  umum,  seorang  dokter  yang  tergabung  dalam  aplikasi  telemedicine  dan kemudian  memberikan  jasa  pemeriksaan  pasien  sampai  menuliskan  resep  adalah berdasarkan kontrak atau  perjanjian pada  perusahaan telemedicine ,  jadi secara  tersirat seorang  dokter  sebenarnya  wajib  melaporkan dan  membayar  semua  penghasilan  yang diterimanya selama  dalam  koridor  perundang-undangan  termasuk  bila  seorang  dokter terikat  kontrak  dan  memberikan  pelayanan  medis  secara  berbayar  pada  aplikasi telemedicine. Karena kembali kepada konsep awal dari pengenaan pajak terhadap oarng atau badan , disaat orang atau badan menjadi wajib pajak yang kemudian melaksanakan kegiatan atau pekerjaan yang  menghasilkan pengasilan yang  bisa dihitung dengan  nilai uang  ,  maka  ada  kewajiban  dari  wajib  pajak  tersebut untuk  membayar  pajak  atas  hal tersebut .

## KESIMPULAN
Pengenaan  pajak  pengasilan  terhadap  profesi  dokter  yang  praktek  lewat  aplikasi telemedicine  secara  yuridis  belum  diatur  secara  khusus  dalam  perundang-undangan  di Indonesia , namun dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16  tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21  , tertulis bahwa  Penghasilan  yang  diterima  oleh  dokter  yang  bekerja  pada  pemberi  kerja  sebagai pegawai tetap berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis  dikenakan  pajak  yang  artinya  selama  seorang  dokter  ini  bergabung  pada  aplikasi telemedicine dengan kontrak kerja dan pelayanan kesehatan berbayar , maka seorang dokter wajib  melaporkan  dan  membayar  pajak  pengasilannya  dari  aplikasi  telemedicine tersebut kepada  fiskus  .  Namun  sesuai  dengan  teori  kepastian  hukum  ,  bahwa  dimana  ada  suatu perbuatan  hukum  maka  harus  ada  undang-undang  yang  mengatur  secara  khusus  ,  maka sebaiknya pemerintah membentuk peraturan perpajakan yang secara khusus mengatur tentang
pengenaan  pajak  terhadap  profesi-profesi  baru  yang  sebelumnya  belum  terdapat  dalam peraturan perpajakan , agar wajib pajak dapat lebih memahami hak dan kewajibannya sehingga penerimaan pajak negara pun dapat secara maksimal .

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Mardiasmo. (2009). Perpajakan. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Penerbit Andi. Resmi, S. (2016). Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat Rosdiana, H. & Irianto, E. S.(2012). Pengantar Ilmu Pajak. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.
Bandung: Alfabeta.
Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. Hans  Kelsen  , (2006), Teori Umum  tentang  Hukum  dan  Negara, Bandung:  Nusa  Media. Jurnal
Budi  Agus  Riswandi, Regulasi  Hukum  dalam  Transaksi  E-Commerce:  Menuju Optimalisasi  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi, 2002,  Jurnal Hukum.  No.  19  Vol, 9. February
Farisa  Tasneem,  (  2014), Electronic  Contract  and  Cloud  Computing ,  Journal  of International  Commercial  Law  and  Technology  (JICLT),  Vol9,  No.2
Junwei  Fu,  (2013), Freedom  of  Contract  in the  EU  and  China ,  Journal  of  International Commercial  Law  and Technology  (JICLT),  Vol.8,  No.  4.
Lydia  Mutiara  Dewi  ,2008, E-Commerce  : Pasar  Maya  di Dunia  Nyata  , Jurnal  di  Bina Ekonomi  Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi  Unpar,  Volume  12 No. 1, Januari  2008.

## Peraturan Perundangan
Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-undang No. 36 Tahun 2008Tentang PajakPenghasilan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16  tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Tata Cara
Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan