INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 13021-13030 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Tindakan Aborsi
Yeni Triana 1 ✉ , Mike Trisnawati 2 , Vivi Alviana 3 , Yovie Suryani 4
Jurusan Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Email: yeni.triana@unilak.ac.id 1 ✉

## Abstract
Sarana pelayanan kesehatan bertanggungjawab atas pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran. Salah satu keadaan yang akan dihadapi  oleh dokter adalah saat sedang menyelesaikan masalah aborsi. Pada dasarnya, asas    yang    harus    di    perhatikan    dalam    pembangunan kesehatan yaitu  asas  perikemanusian,  artinya  bahwa      pembangunan  kesehatan  harus  dilandasi  atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan Agama dan Bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36  Tahun  2009,  Pasal  75  bahwa  setiap  orang  dilarang  melakukan  aborsi  dapat  dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan. Dengan demikian terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam aborsi. Penelitian ini menggunakan metode normatif dikaitkan dengan studi kasus. Hasil penelitian ini adalah bahwa Tanggung Jawab Hukum Dokter Studi Kasus Praktik dr. Rejani Djalal /dr ZL Sp.OG adalah tindakan aborsi secara ilegal yang  dilakukan  secara  tidak  diizinkan  seperti  menggugurkan/mematikan  kandungnya  dengan sengaja  maupun  dibantu  dengan  orang  lain  atau  dokter  akan  dikenai  sanksi  secara  tegas  dan melarang  tindakan aborsi atau praktik aborsi dilakukan.
Kata Kunci: Aborsi, Tindak Pidana, Dokter.
Abstract
Health care facilities are responsible for the implementation of approval for medical procedures. One of the situations that doctors will face is when they are solving abortion problems. Basically, the  principle  that  must  be  considered  in  health  development  is  the  humanitarian  principle, meaning that health development must be based on humanity based on Belief in One Almighty God without distinguishing between religious groups and nations. Based on the Health Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009, Article 75 that everyone is prohibited from having an abortion can be excluded based on medical emergency indications detected at an early age of pregnancy. Thus there are several provisions that must be considered in abortion. This study uses a normative method associated with case studies. The results of this study are that the Legal Responsibilities of Doctors Practice Case Studies dr. Rejani Djalal /dr ZL Sp.OG is an act of illegal abortion that is not permitted, such as aborting / killing the womb intentionally or assisted by another person or doctor will be subject to strict sanctions and prohibit the act of abortion or the practice of abortion being carried out.
Keywords: Abortion, Crime, Doctor.

## PENDAHULUAN
Pada dasarnya, asas    yang    harus    di    perhatikan    dalam    pembangunan kesehatan  yaitu  asas  perikemanusian,  artinya  bahwa      pembangunan  kesehatan  harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan Agama dan Bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009,  Pasal  75  bahwa  setiap  orang  dilarang melakukan  aborsi  dapat  dikecualikan  berdasarkan  indikasi  kedaruratan  medis  yang dideteksi sejak usia dini kehamilan dan aturan ini diperkuat dengan Pasal 77 yang berisi pemerintah  wajib  melindungi  dan  mencegah  perempuan  dari  aborsi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 mengenai tindakan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak  bertanggungjawab  serta  bertentangan  dengan  norma  agama  dan  ketentuan peraturan  perundang-  undangan.  Walaupun  ada  perbedaan  antara  KUHPidana  dengan Undang- Undang   Kesehatan   Nomor   36   Tahun   2009   tentang   aborsi,   tetapi dalam Undang-undang kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, tentang medis diperbolehkan untuk melakukan aborsi legal pada perempuan hamil karena alasan medis dengan persetujuan perempuan yang bersangkutan disertai suami dan keluarganya (Langie, 2015).
Seperti  yang  sudah  dijelaskan  diatas  dalam  KUHPidana  terdapat  larangan
terhadap  aborsi,  dan  bagi  ibu  serta  pelakunya  dapat  dikenakan  sanksi  pidana.  Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang  Kesehatan yang juga mengatur tindak pidana aborsi, maka pasalpasal tentang aborsi dalam KUHPidana ini masih berlaku. Terlepas dari hukum formal yang mengatur, aborsi merupakan fenomena   yang terkait erat dengan nilai-nilai sosial budaya agama yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks  masyarakat  Indonesia  aborsi  lebih  condong  sebagai  aib  sosial    dari  pada manifestasi kehendak bebas tiap individu.
Aborsi merupakan masalah yang saratdengan nilai-nilai sosial, budaya, agama, dan politik. Alasan untuk melakukan tindakan aborsi Apabila dijabarkan, ada beberapa alasan yang digunakan oleh wanita dalam menggugurkan kandungannya baik legal maupun ilegal yang  disebabkan  karena  tidak  menginginkan  untuk  meneruskan  kehamilan  sampai melahirkan. Alasan-alasan tersebut sebagaimana: Alasan kesehatan; Alasan sosial; Alasan ekonomi dan Alasan keadaan darurat (memaksa) (Langie, 2015).
Selain  itu  juga  dimuat  mengenai  syarat  dan  ketentuan  dari  pelaksanaan  aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 (Njowito Hamdani, 2012). Pada Pasal 299 dan 346-349 KUHPidana tidak diatur masalah aborsi provocatus medicalis. Apabila ditelaah lebih  jauh,  kedua  peraturan  tersebut  berbeda  satu  sama  lain.  KUHPidana  mengenal larangan aborsi provocatus tanpa kecuali, termasuk aborsi provocatus medicalis atau aborsi provocatus  therapeuticus.  Tetapi,  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  justru memperbolehkan  terjadi  aborsi  provocatus  medicalis  dengan  spesifikasi  therapeutics. Dalam  konteks  hukum  pidana,  terjadilah  perbedaan  antara  peraturan  perundang- undangan  yang  lama  (KUHPidana)  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  baru. Padahal  peraturan  perundang- undangan  disini  berlaku  asas  “lex  posteriori  derogat  legi priori” (Annette Anasthasia Napitupulu & Mulyadi, 2013).
Asas  ini  beranggapan  bahwa  jika  diundangkan  peraturan  baru  dengan  tidak mencabut  peraturan  lama  yang  mengatur  materi  yang  sama  dan  keduanya  saling bertentangan  satu  sama  lain,  maka  peraturan  yang  baru  itu  mengalahkan  atau melumpuhkan peraturan yang lama. Dengan demikian, Pasal 75 UU Nomor 36 Tahun 2009 yang mengatur tentang aborsi provocatus medicinalis tetap dapat berlaku di Indonesia meskipun  sebenarnya  aturan  berbeda  dengan  rumusan  aborsi  provocatus  criminalis menurut  KUHPidana.  Berlakunya  asas  Lex  posteriori  derogat  legi  priori  sebenarnya merupakan  salah  satu  upaya      pemerintah      untuk  mengembangkan  hukum  pidana Indonesia. Banyak aturan-aturan KUHPidana yang dalam situasi khusus tidak relevan lagi
untuk diterapkan pada masa sekarang ini. Untuk mengatasi kelemahan KUHPidana tersebut pemerintah      mengeluarkan      undang-undang      kesehatan        dengan  harapan  dapat memberikan  suasana  yang  kondusif  bagi  dinamika  masyarakat  Indonesia  pada  masa sekarang  ini.  Asas  Lex  posteriori  derogat  legi  priori  merupakan  asas  hukum  yang berkembang di seluruh bidang hukum. Fungsinya dalam ilmu hukum (khususnya hukum pidana) hanya bersifat mengatur dan eksplikasitif (menjelaskan).
Dalam hukum positif di Indonesia, pengaturan tindakan aborsi terdapat dalam dua undang-undang yaitu KUHP Pasal 299, 346, 347,
348 dan 349 serta diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 76,77,78.  Terdapat  perbedaan  antara  KUHP  dengan  UU  No.  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan dalam mengatur masalah aborsi. KUHP dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun, sedangkan UU Kesehatan membolehkan aborsi atas indikasi medismaupun karena adanya perkosaan. Akan tetapi ketentuan aborsi dalam UU No. 36 Tahun 2009 tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 minggu  setelah  hari  pertama  haidterakhir.  Selain  itu  berdasarkan  Undang-undang Kesehatan  No.  36  Tahun  2009,  tindakan  medis  (aborsi),  sebagai  upaya  untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan olehtenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli.
Terdakwa kasus praktik aborsi 5.663 pasien sejak 2008 hingga Maret 2012, dokter Rejani Djalal (61), akhirnya hanya divonis delapan bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Cilacap.  Vonis  ringan  itu  dinilai  mengecewakan  publik  yang  selama  ini  resah  terhadap praktik  tersebut.  Dalam  vonis  yang  dibacakan  majelis  hakim  dengan  ketua  Wilhelmus Hubertus  van  Keeken  serta  anggota  Budiarto  dan  Hasanudin,  dinyatakan,  perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 194 juncto Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003  tentang  Kesehatan.  Dengan  demikian,  Rejani  tinggal  menyelesaikan  dua  bulan kurungan karena telah ditahan sejak Maret setelah kasus ini terbongkar. Persidangan juga mewajibkan terdakwa membayar denda Rp 15 juta. Vonis itu sebenarnya tidak terpaut jauh dari tuntutan jaksa, yakni 14 bulan kurungan. Tuntutan dan vonis tersebut dinilai sejumlah pihak terlalu ringan. Alasannya, tindakan terdakwa, sesuai undang-undang yang dilanggar, dapat dijatuhi hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya  dalam  penelitian  ini  difokuskan  pada  pembahasan  mengenai  kekuatan- kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny  Ibrahim,  2018).  Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan- tahapan  yaitu  mengumpulkan  data  Pustaka,  membaca,  mencatat,  menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data  atau  teks  yang  terkumpul  berkaitan  dengan  topik  pembahasan  utama  di  dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset  Pustaka  tidak  hanya  sebatas  urusan  membaca  dan  mencatat  literatur  atau  buku, melainkan  serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  pengertian  medis,  abortus  (aborsi)  adalah  gugur  kandungan  atau keguguran. Menurut World Health Organization (WHO) abortus adalah berakhirnya suatu kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar rahim ibunya.Istilah aborsi berasal dari Bahasa Latin abortus yang artinya kelahiran sebelum waktunya. Sinonim dengan itu kita mengenal istilah kelahiran prematur atau miskraam dalam Bahasa Belanda yang artinya kegu guran. Terjadinya aborsi bisa secara alami dan tidak sengaja, bisa juga karena disengaja dengan menggunakan obat-obatan dan cara-cara medis tertentu.
Peristilahan aborsi sesungguhnya tidak ditemukan pengutipannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP hanya dikenal istilah pengguguran kandungan.  Abortus  bukan  istilah  baru  di  muka  bumi,  termasuk  Indonesia.  Keguguran kandungan dan pengguguran kandungan telah dikenal sejak jaman kuno dan telah terjadi pada hampir  semua kebudayaan bangsa. Sedangkan dari segi psikiatri menurut7,aborsi berdasarkan  indikasi  medis  atau  aborsi  terapeutik  dapat  dilakukan  jika  kehamilan  yang mengakibatkan  resiko  bagi  kehidupan  perempuan  hamil,  baik  dari  segi  kesehatan  fisik
maupun mental, adanya resiko keutuhan fisik bayi yang akaN dilahirkan (pertimbangan eugenik), dan perkosaan dan incest (pertimbangan yuridis).8
2Pada  dasarnya  abortus  provocatus  merupakan  aborsi  yang  dilakukan  dengan unsur kesengajaan. Artinya, suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan agar kandungan  lahir  sebelum tiba  waktunya. Menurut kebiasaan, bayi dalam kandungan seorang wanita hamil akan lahir setelah jangka waktu 9 bulan 10 hari. Hanya dalan hal tertentu saja seorang bayi dalam kandungan dapat lahir pada saat usia kandungan baru mencapai 7 atau 8 bulan. Perbuatan aborsi biasanya dilakukan sebelum kandungan berusia 7 bulan. Menurut pengertian kedokteran yang dikemukakan oleh Lilien Eka  Chandra,  aborsi  (baik  keguguran  maupun  pengguguran  kandungan)  berarti terhentinya kehamilan yang terjadi di antara saat tertanamnya sel telur yang telah dibuahi (blastosit)  di  rahim  sampai  kehamilan  28  minggu.  Batas  28  minggu  dihitung  sejak  haid terakhir itu diambil karena sebelum 28 minggu, janin belum dapat hidup di luar rahim.
Dalam Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia, aborsi dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Yang menerima hukuman   adalah; Ibu yang melakukan aborsi; Dokter, bidan,  atau  dukun  yang  membantu  melakukan  aborsi  .Orang-orang  yang  mendukung terlaksanakan  aborsi.  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan  perbuatan  aborsi  itu  dilarang,  sebagaimana  yang  dijelaskan  pada  Pasal  75 sampai dengan Pasal 77 namun pengecualian (legalisasi) terhadap tindak pidana tersebut. Sebelum dilakukan revisi terhadap undang-undang kesehatan masih banyak perdebatan mengenai  aborsi  yang  dilakukan  oleh  korban  perkosaan  termasuk  tenaga  medis  yang membantu melakukan aborsi tersebut. Hal itu dikarenakan tidak terdapat pasal yang secara jelas mengatur mengenai aborsi terhadap korban  perkosaan.
Selama ini banyak pandangan yang menafsirkan bahwa   aborsi terhadap korban perkosaan disamakan dengan indikasi medis sehingga dapat dilakukan karena gangguan psikis  terhadap  ibu  juga  dapatmengancam  nyawa  sang  ibu,  karena  itu  pemerintah mengeluarkan   kebijakan baru   yaitu keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi,   yang   dinilai   melegalkan   aborsi   bersyarat   bagi Perempuan hamil   dengan   kedaruratan    medis; Perempuan    hamil    akibat perkosaan. Pasal  194  Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  tersebut  dapat menjerat pihak dokter dan/atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal, maupun pihak perempuan yang dengan sengaja melakukannya. Setiap orang yang dengan  sengaja  melakukan  aborsi  tidak  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  dipidana
dengan  pidana  penjara  10  (sepuluh)  tahun  paling  lama  dan  denda  paling  banyak  Rp 10.000.000.000 ( sepuluh juta tupiah). Sebagimana dijelaskan pada Pasal 4 ayat (1) sampai dengan (3) Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 290 Tahun 2008
Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, apabila ibu yang akan di aborsi dalam keadaan darurat maka  dokter boleh  melakukan tindakan tanpa seijin  ibu atau keluarga untuk  menyelamatkan  jiwanya,  maka  tindakan  dokter  tersebut  tidak  dapat  dipidana. Namun, Undang-Undang Nomor 36   Tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 72 juga memuat ketentuan mengenai jaminan bagi setiap orang untuk melakukan reproduksi. Namun dalam hal ini Aborsi merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari bagi wanita   yang tidak menginginkan kehamilannya karena adanya beberapa alasan tertentu. Tetapi jenis aborsi yang dapat   dilakukan adalah dengan ada indikasi medis dan apabila kehamilan itu benar-benar  mengancam  hidup  sang  ibu.  Dalam  kasus  ini,  aborsi  dapat  dibenarkan berdasarkan prinsip legalimate defense (pembelaan diri yang sah).
Pada penelitian ini, kasus yang diangkat terkait Aborsi adalah terdakwa Dr. Rejani Djalal. Didalam persidangan Putusan PN Cilacap Nomor 64/Pid.Sus/2012/PN.Clp, Majelis Hakim  menyatakan  terdakwa  dalam  vonis  yang  dibacakan  majelis  hakim  dengan  ketua Wilhelmus Hubertus van Keeken serta anggota Budiarto dan Hasanudin, bahwa perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 194 juncto Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam sidang vonis, majelis hakim menyampaikan, hal-hal yang meringankan terdakwa adalah yang bersangkutan selama menjalani persidangan bertindak sopan dan memiliki tanggung jawab terhadap anak dan istri. Tim jaksa penuntut umum dan  kuasa  hukum  Rejani  Djalal,  Bambang  Sri  Wahono,  menyatakan  pikir-pikir  terkait putusan  tersebut.  Bambang  berdalih,  yang  dilakukan  kliennya  adalah  tindakan menyelamatkan pasien. Dalam sidang terpisah, Dewi Hastuti, pasien yang juga ditangkap Maret  lalu  di  tempat  praktik  Rejani,  divonis  tujuh  bulan.  Adapun  empat  pengantarnya dihukum enam bulan. Dua asisten perawat di tempat praktik Rejani juga dihukum masing- masing enam bulan. Dalam penyelidikan lanjutan di lokasi praktik Rejani, polisi sebenarnya menemukan barang  bukti  lain berupa 14  potongan jasad  janin  di saluran  pembuangan rumah. Namun, hal itu sepertinya terabaikan dalam putusan. Penjelasan tentang tindakan kedokteran  harus  diberikan  langsung  kepada  pasien  dan/atau  keluarga  terdekat,  baik diminta maupun tidak diminta. Dalam hal ini apabila pasiennya adalah anak atau orang yang tidak sadar, maka dokter atau ahli medis yang memeriksa atau menangani si pasien wajib  memberikan  penjelasan  kepada  keluarganya  atau  yang  mengantar.  Penjelasan
tentang tindakan kedokteran dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008, pada Pasal 7 ayat (3) sekurang-kurangnya mencangkup,
a. Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran;
b. Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan;
c. Alternatif tindakan lain, dan risikonya;
d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;
e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan;
f. Perkiraan pembiayaan.
Pelaksanaan tindakan kedokteran yang telah mendapat persetujuan menjadi tanggung  jawab  dokter  yang  melakukan  tindakan  kedokteran.  Sarana  pelayanan kesehatan  bertanggungjawab  atas  pelaksanaan  persetujuan  tindakan  kedokteran. Adapun upaya perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana di atur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Peraturan Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2014  Tentang  Kesehatan  Reproduksi  Pasal  31  sampai dengan  Pasal  39.  menjelaskan  tentang  indikasi  kedaruratan  medis  dan  perkosaan sebagai  pengecualian  atas  larangan  aborsi  atau  dengan  kata  lain  memperbolehkan aborsi berdasarkan indikasi medis dan atau akibat dari korban pemerkosaan.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tindakan pengguguran kandungan yang disengaja (abortus provocatus) diatur dalam Buku kedua Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan khususnya Pasal 299, dan Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, dan digolongkan kedalam kejahatan terhadap nyawa, yang isinya menyatakan apabila seorang dokter, bidan, atau apoteker  meramu obat-obatan atau membantu melakukan kejahatan  tersebut  maka  ancama  pidana  ditambah  sepertiga,  serta  dapat  dicabut  ijin praktiknya. Apabila mengacu pada Pasal 10 KUHPindana tentang pidana pokok dan pidana tambahan, yang terdiri dari :
a. Pidana pokok : Pidana mati; Pidana penjara; Kurungan; Denda.
b. Pidana tambahan : Pencabutan hak-hak tertetu; Perampasan barang- barang tertentu; Pengumuman hakim.
Maka pencabutan ijin  praktik masuk  kepada pidana tambahan dan ini termasuk sanksi administratif. Sedangkan pa da KUHPerdata pada Pasal 1313 bahwa “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau
lebih”, apabila dokter atau ahli medis melanggar ketentuan ini sebagaimana diatur pada KUHPerdata Pasal 1236 bahwa “si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi, dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk  menyerahkan  kebendaanya,  atau  telah  tidak  merawat  sepatutnya  guna menyelematkannya”, artinya jika dikaitkan d engan suatu tindakan medis, apabila seorang dokter  atau  ahli  medis  melanggar  ketentuan  atau  tidak  melaksanakan  kewajiban  yang sudah tercantum di dalam perjanjian antara dokter dan pasien, dalam bentuk Informed Consent tersebut maka dokter atau ahli medis wajib membayar ganti rugi terhadap pasien yang  dirugikan  dan  ini  termasuk  sanksi  perdata,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1236 KUHPerdata.  Dari  ketentuan  Pasal  346-349  KUHPidana  dapat  diketahui,  bahwa  aborsi menurut  konstruksi  yuridis  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  yang  terdapat dalam  KUHPidana  adalah  tindakan  menggugurkan  atau  mematikan  kandungan  yang dilakukan oleh seorang wanita atau orang yang disuruh melakukan itu. Wanita dalam hal ini  adalah  wanita  hamil  yang  atas  kehendaknya  ingin  menggugurkan  kandungannya, sedangkan  tindakan  yang  menurut  KUHPidana  dapat  disuruh  lakukan  untuk  itu  adalah dokter, bidan atau juru obat. Disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  yang  menggantikan  undang-undang  kesehatan  sebelumnya  yaitu UndangUndang Nomor 23 Tahun 1992, maka permasalahan aborsi memperoleh legitimasi dan  penegasan.  Secara  eksplisit,  dalam  undang-undang  ini  terdapat  pasal-pasal  yang mengatur  mengenai  aborsi.  Meskipun,  undang-undang  melarang  praktik  aborsi,  tetapi dalam keadaan tertentu terdapat kebolehan. Ketentuan pengaturan aborsi dalam Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  dituangkan  dalam  Pasal  75,  76,  77,  dan  Pasal  194. Sedangkan larangan aborsi di atur juga pada Pasal 75 ayat (1) UndangUndang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Adapun Pengecualian yang dijelaskan dalam Pasal  75  ayat  (2)  Undang-Undang  Kesehatan  terhadap  larangan  melakukan  aborsi diberikan  hanya  dalam  2  kondisi.  Tindakan  aborsi  yang  diatur  dalam  Pasal  75  ayat  (2) Undang-Undang  Kesehatan  itu  pun  hanya  dapat  dilakukan  setelah  melalui  konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh  konselor yang kompeten dan berwenang, yang dijelaskan pada Pasal 75 ayat  (3)  Undang-Undang  Kesehatan.  Jadi,  praktik  aborsi  yang  bertentangan  dengan peraturan  perundangundangan  sebagaimana  disebut  di  atas  merupakan  aborsi  ilegal. Sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal diatur dalam Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi; “Setiap orang yang dengan sengaja melakuk an aborsi tidak sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar)”. Pasal 194 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tersebut dapat menjerat pihak dokter dan/atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal, maupun pihak perempuan yang dengan sengaja melakukannya.

## SIMPULAN
Berdasarkan pembasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa Tanggung Jawab Hukum Dokter Studi Kasus Praktik dr. Rejani Djalal /dr ZL Sp.OG adalah tindakan aborsi secara ilegal yang dilakukan secara tidak diizinkan seperti menggugurkan/mematikan kandungnya dengan sengaja maupun dibantu dengan orang lain atau dokter akan dikenai sanksi secara tegas dan melarang  tindakan aborsi atau praktik aborsi dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Annette  Anasthasia  Napitupulu,  &  Mulyadi,  M.  (2013).  Pembaharuan  Hukum  Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Di  Indonesia. Jurnal Mahupiki, 1(1).
Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana.
Langie. (2015). Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia (Studi Kasus di Kota Manado. Lex et Societatis, II(2), 56.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Njowito Hamdani. (2012). Ilmu kedokteran kehakiman. Gramedia Pustaka Utama.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar-Ruzz Media.