https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren
Volume 1, Issue 2, Januari 2020
Penerbit
Ketua Redaksi
Redaktur Pelaksana
Redaktur Pembantu Perancang Tata Letak : Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat : Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Muhammad Fahruddin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

## DEWAN REDAKSI
Yohanis Anthon Raharusun
James Simanjuntak
Abdul Karim
Antonius Diance Najaruddin Toatubun
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
Fokus & Ruang Lingkup: Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang  diajukan  dapat  mencakup  topik  topik  Hukum  Perdata,  Hukum  Pidana,  Hukum  Acara Perdata,  Hukum  Acara  Pidana,  Hukum  Dagang,  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.
Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.
Hak Cipta © 2020. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren . Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.
Volume 1, Issue 2, Januari 2020

## DAFTAR ISI
ARTIKEL RISET Hamza Toatubun Pembagian  Warisan  Bagi  Anak  Perempuan Ditinjau dari Hukum Adat Byak 65-76 Asrul Asrul Upaya  Kepolisian  Perairan Resort  Biak  Numfor Dalam Pencegahan Illegal Fishing 77-89 Immanuel Riyadi Tampubolon, U. Sudjana, & Amelia Cahyadini Gerbang  Pembayaran  Nasional  (GPN)  Sebagai Instrumen  Dalam  Optimalisasi  Penarikan  Pajak Penghasilan (PPH) Pada Transaksi E-Commerce 90-106 Asdar Djabbar Peranan  Pemilik  Tanah  dalam  Pelepasan  Tanah Adat  Untuk  Mewujudkan  Kepastian  Hukum Demi Kepentingan dalam Pembangunan Fasilitas Publik 107-124 Nurul Chaerani Nur Perlindungan Hukum dan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 125-138 Frengky Apolos Baneftar Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dengan  Jaminan  Sertifikat  Tanah  Ditinjau  Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 139-156 TINJAUAN LITERATUR Danetta Leoni Andrea Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah  Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 157-165 Imam Buchari Implikasi  Prinsip  Transfer  of  Undertaking Protection  of  Employment  (TUPE)  Terhadap Hak-Hak  Pekerja  Berstatus  Perjanjian  Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 166-177 Afrialdo Siagian, Elisatris Gultom, & Sudaryat Sudaryat Kekuatan  Akta  Perdamaian  Antara  Pemegang Polis Dengan Perusahaan Asuransi Yang Dicabut Izin Usahanya 178-188 Firda Rifdani Pemahaman  Konseptual  Tentang  Hukum Administrasi Negara 189-201
Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi  Creative Commons Atribusi 4.0  Internasional,  yang  mengizinkan  penggunaan,  distribusi,  dan  reproduksi  tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar .

## DOI: 10.46924/jihk.v1i2.128
Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah  Bidang  Pendidikan  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

## Danetta Leoni Andrea
Universitas  Padjadjaran,  Kab. Sumedang, Jawa Barat

## Korespondensi
Danetta Leoni Andrea, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jln. Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat 45363, E- mail: danettaleonia@gmail.com

## Review Article

## Abstract
The  existence  of  regional  autonomy  creates  an  authority  relationship between  the  central  government  and  the  regions.  In  this  case,  the relationship between the center and the regions discussed by the author more focused on the relationship of educational authority. Given that the  national  education  system  has  an  important  role  in  educating  the Indonesian nation. In addition, during globalization, education is needed that  is  able  to  produce  qualified  human  resources  so  that  they  can compete in the international world. The relationship between the central government and the regions can be seen from regional autonomy giving birth  to  the  relationship  between  the  central  government  and  the regions, one of which is the relationship of educational authority which includes  education  management,  curriculum,  accreditation,  educators and education staff, education licensing, and language and literature. Keywords : Education Sector, Authority Relations, Regional Autonomy, Central Government, Regional Government.

## Abstrak
Adanya  otonomi  daerah  menimbulkan  hubungan  kewenangan  antara pemerintahan  pusat  dengan  daerah.  Dalam  hal  ini,  hubungan kewenangan  antara  pusat  dan  daerah  yang  akan  dibahas  oleh  penulis adalah lebih mengkhususkan kedalam hubungan kewenangan di bidang pendidikan.  Mengingat  bahwa  sistem  pendidikan  nasional  memiliki peran yang  penting dalam  mencerdaskan bangsa  Indonesia. Selain  itu, sebubungan  dengan  era  globaisasi  maka  diperlukan  pendidikan  yang mampu menghasilkan sumber daya manusia indonesia yang berkualitas agar  dapat  bersaing  di  dunia  internasional.  Hubungan  antara  pusat dengan daerah dapat terlihat dari otonomi daerah melahirkan hubungan antara pemerintahan pusat dengan daerah salah satunya yaitu hubungan kewenangan yang dalam hal ini adalah hubungan kewenangan di bidang pendidikan yang meliputi manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, serta dalam hal bahasa dan sastra.
Kata  kunci : Bidang  Pendidikan,  Hubungan  Kewenangan,  Otonomi  Daerah, Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah.

## 1. PENDAHULUAN
Sebagai sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik, Indonesia membentuk Pemerintahan Daerah  dalam  rangka  meningkatkan  akuntabilitas,  efektifitas,  serta  efisiensi  didalam penyelenggaraan  serta  pelaksanaan  pemerintahan  di  Indonesia  di  seluruh  wilayah  Indonesia. Keberadaan  Pemerintahan  Daerah  yang  dibentuk  tersebut  memiliki  peran  dalam  hal menyelenggarakan  serta  melaksanakan  urusan-urusan  pemerintahan  di  daerah  sesuai  dengan pembagian urusan antara pusat dengan daerah yang terdapat didalam Undang-Undang. Berkenaan dengan hal tersebut, pembagian daerah yang ada di Indonesia meliputi wilayah provinsi, kabupaten dan kota, dimana masing-masing wilayah tersebut memiliki Pemerintahan Daerahnya sendiri yang diatur ketentuan- ketentuannya didalam Undang-Undang. 1 Di dalam sebuah struktur pemerintahan terdapat tiga wilayah dimana masing-masing wilayah tersebut memiliki otonominya sendiri yang meliputi pemerintah pusat, provinsi, dan kota atau kabupaten. 2
Pemberian otonomi kepada suatu daerah tersebut pada dasarnya adalah sebuah bentuk nyata dari  sistem  desentralisasi.  Desentralisasi  adalah  pendistribusian  kewenangan  dan  urusan pemerintahan  dalam  suatu  organisasi  negara. 3 Yang  menjadi  poin  penting  dalam  desentralisasi adalah adanya pembagian urusan-urusan dari titik pusat ke titik daerah 4 dan juga berpindahnya tanggung jawab  dalam  membuat  keputusan  tertentu. 5 Desentralisasi  tersebut tentunya  memiliki manfaat,  yang  paling  terlihat  yaitu  adanya  pelaksanaan  urusan-urusan  pemerintahan  termasuk urusan  administrasi  yang  menjadi  lebih  produktif  dan  efektif. 6 Desentralisasi  dalam  sistem pemerintahan  di  Indonesia  mengacu  kepada  pembentukan  daerah  otonom  yang  akan  menjadi tempat kewenangan yang diserahkan oleh pusat akan dilaksanakan.
Mengingat bahwa Indonesia adalah negara Kesatuan, maka Otonomi daerah dapat dikatakan sebagai  sebuah  instrument  untuk  memelihara  negara  kesatuan  berdasarkan  hukum  untuk mewujudkan  pemerataan  kesejahteraan,  dan  keadilan  di  berbagai  bidang  di  seluruh  daerah  di Indonesia. Selain itu pula, dengan otonomi daerah, pelaksanaan demokrasi dapat diperluas dimana setiap  wilayah  yang  berada  di  Indonesia  dapat  secara  mandiri  mengatur  dan  mengurus  rumah tangganya. Hal tersebut sangat penting untuk menunjukkan bahwa kehadiran daerah tetap penting walaupun  terdapat  tuntutan  kesatuan  negara  Indonesia.  Serta  dengan  adanya  otonomi, kesejahteraan  umum  dapat  diwujudkan  secara  lebih  efektif  dan  efisien  pada  setiap  daerah, mengingat  bahwa  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  umum  tentu  akan  dihadapkan  dengan
1 Indonesia, “Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 18 Ayat (1)” (1945).
2 Jimly Asshiddiqie, Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013); Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2011); Harry Setya Nugraha, “Gagasan Amandemen Ulang Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” Lex Renaissance 1, no. 3 (2018): 61 – 85, https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art11.
3 Ni’matul Huda and Despan Heryansyah, “Kompleksit as Otonomi Daerah Dan Gagasan Negara Federal Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 2, no. 26 (2019): 238 – 58, https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art2; Oentarto Sindung Mawardi, Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan (Jakarta: Samitra Media Utama, 20014).
4 J Lauglo, “Forms of Decentralisation and Their Implications for Education,” Comparative Education 31, no. 1 (1995): 5 – 29, https://doi.org/10.1080/03050069529182.
5 Edward B. Fiske, “Decentralization of Education: Politics and Consensus” (Washington DC, 1996).
6 Taryn Rounds Parry, “Decentralization and Privatization: Education Policy in Chile,” Journal of Public Policy 17, no. 1 (1997):
107 –33, https://doi.org/10.1017/S0143814X00003457; Andhika Yudha Pratama, “Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Di E ra Demokrasi,” Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 28, no. 1 (2015):
6 – 14, http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5434.
keadaan-keadaan  yang  berbeda  dari  setiap  daerah,  dan  mengikuti  dinamika  dari  kebutuhan masyarakat daerah setempat. 7
Dengan  ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah,  otonomi  daerah  di  Indonesia  memasuki  era  baru. 8 UU  Pemda  2014  ini  merupakan perwujudan dari semangat otonomi daerah di Indonesia. 9 Otonomi daerah menurut Pasal 1 angka (6)  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  (UU  Pemda  2014) menekankan adanya demokrasi, dimana mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat adalah hak kewenangan daerah otonom yang kemudian juga dilaksanakan dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal, serta partisipasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat  otonomi  daerah  sesuai  dengan  UU  Pemda  2014  adalah  untuk  meningkatkan  inisiatif daerah local dalam membangun kemandirian daerah. 10
Adanya otonomi daerah kemudian melahirkan hubungan antara pemerintahan pusat dengan daerah, yang salah satunya adalah hubungan kewenangan. Dalam hal ini, hubungan kewenangan antara  pusat  dan  daerah  yang  akan  dibahas  oleh  penulis  adalah  lebih  mengkhususkan  kedalam hubungan  kewenangan  di  bidang  pendidikan.  Mengingat  bahwa  sistem  pendidikan  nasional memiliki peran yang penting dalam mencerdaskan bangsa Indonesia mengingat pula bahwa saat ini telah memasuki era globaisasi, maka diperlukan pendidikan yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia Indonesia yang berkualitas agar dapat bersaing di dunia Internasional.
Sehingga diperlukan adanya pendidikan yang diselenggarakan dan dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diibutuhkan adanya hubungan kewenangan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah yang dalam hal ini adalah dalam Bidang Pendidikan, yang dilakukan melalui adanya pembagian urusan, sehingga kemudian dapat  diketahui  secara  tegas  dan  jelas  bagaimana  ruang  lingkup  kewenangan  pusat  maupun kewenangan  daerah  dalam  mengelola  dan  melaksanakan  pendidikan  baik  itu  dalam  tingkat pendidikan tinggi, menengah, dasar, maupun pendidikan khusus.

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1. Hubungan Pusat dan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Faktor  yang  menentukan  hubungan  pusat  dan  derah  dalam  sebuah  otonomi  yaitu  adanya hubungan  kewenangan,  hubungan  keuangan,  hubungan  yang  timbul  dari  susunan  organisasi pemerintahan  di  daerah,  dan  hubungan  pengawasan. 11 Pertama,  hubungan  kewenangan  antara pusat dan daerah. Hubungan kewenangan ini merupakan hubungan yang berkaitan dengan tatanan
7 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah (Yogyakarta: PSH FH UII, 2001); Suharyo Suharyo, “Otonomi Khusus Di Aceh Dan Papua Di Tengah Fenomena Korupsi, Suatu Strategi Penindakan Hukum,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, no. 3 (2018): 305 – 18, https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.305-318.
8 Septi Nur Wijayanti, “Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014,” Jurnal Media Hukum 23, no. 2 (2016): 186 – 99, https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199.
9 Muhammad Akbal, “Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah,” Jurnal Supremasi 11, no. 2 (2016): 99 – 106, https://doi.org/10.26858/supremasi.v11i2.2800.
10 Ni’matul Huda and Sri Hastuti Puspitasari, “Peran Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pembangunan Politik Hukum P emerintahan Daerah,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 19, no. 3 (2016): 337 – 62, https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss3.art1; Ni’matul Huda, Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan Dan Gagasan Penyempurnaan (Yogyakarta: FH UII Press, 2014).
11 Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah .
sistem Rumah Tangga Daerah. Dimana hal tersebut akan mempengaruhi terhadap sejauh mana pemerintahan  pusat  maupun  pemerintahan  daerah  memiliki  wewenang  untuk  dapat menyelenggarakan dan melaksanakan setiap urusan-urusan pemerintahan. Dengan kata lain bahwa hubungan kewenangan ini akan menentukan bagaimana ruang lingkup urusan pemerintahan puat maupun daerah.
Dasar dari adanya hubungan kewenangan ini adalah adanya penyerahan, pengakuan, ataupun adanya pembiaran dari suatu urusan sebagai urusan Rumah Tangga Daerah. Pembagian urusan tersebut  meliputi  urusan  pemerintahan  absolut  yang  sepenuhnya  menjadi  kewenangan pemerintahan  pusat,  kemudian  urusan  pemerintahan  konkuren  yang  dibagi  menjadi  urusan pemerintahan  pusat  dan  daerah  dimana  meliputi  urusan  pemerintahan  wajib  dan  urusan pemerintahan pilihan yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah, dan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. 12
Berkaitan  dengan  tatanan  sistem  Rumah  Tangga  Daerah,  maka  terdapat  tiga  sistem  yakni pertama, sistem rumah tangga formil dimana dalam hal ini pembagian tugas dan kewenangan pusat dan daerah tidak dilakukan secara tegas dan rinci. 13 Dalam sistem ini, daerah memiliki kebebasan untuk dapat mengatur serta menyelenggarakan urusan rumah tangganya. Kemudian sistem rumah tangga materil dimana urusan antara pemerintahan pusat dan daerah dibagi secara tegas dan lebih rinci. Ketiga, yani ajaran rumah tangga rill yang dalam UU Pemda  1974 disebut sebagai sistem sistem rumah tangga nyata. 14 Sistem rumah tangga ini didasarkan kepada keadaan-keadaan yang nyata. Dalam sistem rumah tangga ini, daerah dapat mengatur dan mengurus urusan- urusan yang belum diatur dalam tingkat pusat maupun daerah di tingkat yang lebih tinggi.
Kedua,  terdapat  pula  hubungan  keuangan,  yang  merupakan  hubungan  untuk  perimbangan keuangan  antara  pusat  dengan  daerah.  Hubungan  keuangan  meliputi  otonomi  dan  kecukupan pendapatan,  otonomi  dan  pembelanjaan,  dan  keleluasaan  untuk  melakukan  pinjaman,  serta hubungan keuangan ini juga menggambarkan adanya desentralisasi dalam fiskal. Contohnya yaitu adanya  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  didapatkan  dari  pajak  misalnya  Pajak  Bumi  dan Bangunan (PBB), retribusi daerah, dan hasil dari pemanfaatan Sumber Daya Alam melalui Badan Usaha Milik Daerah.
Ketiga, hubungan kelembagaan yang menunjukkan hubungan antar organisasi pusat dengan daerah. Hubungan tersebut terdiri dari external structure yang merupakan hubungan antar badan pemerintahan pusat, provinsi, serta kabupaten atau kota, dan internal structure yang merupakan hubungan antar kelengkapan atau organ pemerintahan daerah. Hubungan kelembagaan dapat ini meliputi  hubungan  antar  jabatan  dan  hubungan  antar  pejabat.  Adanya  hubungan  kelembagaan antara  pusat  dan  daerah  ini  memberikan  dampak  dimana  mengharuskan  adanya  kehati-hatian mengenai  besaran  kelembagaan  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  tugas-tugas  yang  menjadi urusan masing-masing baik itu pusat, maupun daerah. 15
Keempat,  hubungan  pengawasan  merupakan  konsekuensi  yang  muncul  dari  pemberian kewenangan kepada pemerintahan pusat maupun pemerintaan daerah. 16 Hubungan pengawasan
12 Indonesia, “Undang - Undang Nomor 23 Pasal 12 Ayat (1) Tentang Pemerintahan Daerah” (2014).
13 Otong Rosadi, “Konstusionalitas Pengaturan Pemerintahan Daerah Di Indonesia: Suatu Eksperimen Yang Tidak Kunjung Se lesai,” Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran 2, no. 3 (2015): 541 – 63, https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a7.
14 Tjahya Supriatna, Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 1999).
15 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, “Kerangka Acuan Penelian Studi Hubungan Pusat Dan Daerah Kerjasama DPD RI Dengan Perguruan Tinggi Di Daerah” (Jakarta, 2009).
16 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
bertujuan untuk menjamin dan memastikan bahwa setiap pelaksanaan dari hubungan kewenangan, hubungan  keyangan,  dan  hubungan  kelembagaan  antara  pemerintahan  pusat  denga  daerah terlaksana sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan.
Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa didalam desentralisasi terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan tolok ukur hubungan pusat dan daerah yaitu  hubungan yang terjadi antara pusat dan daerah harus tetap dapat mengakomodir dan mendukung hak-hak rakyat untuk turut serta didalam dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan hubungan antara pusat dan  daerah  tersebut  haruslah  sesuai  dengan  keadaan  serta  potensi  masing-masing  daerah  yang kemudian diselenggarakan demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan daerah. 17

## 3.2. Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Otonomi  daerah  merupakan  kewenangan  suatu  daerah  otonom  untuk  dapat  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  kebijakan  sendiri  yang  pelaksanaan  dan penyelenggaraannya  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Otonomi  daerah  menjadi sangat  penting,  karena  merupakan  wujud  dari  desentralisasi,  dimana  terdapat  sebuah  tuntutan bahwa tujuan suatu negara secara keseluruhan harus dapat tercapai walaupun keseluruhan urusan tersebut  tidak  diselenggarakan  oleh  pemerintahan  pusat  secara  langsung. 18 Otonomi  daerah merupakan wadah untuk berkembangnya penyelenggaraan pendidikan di daerah. 19
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  bidang  pendidikan  termasuk  didalam  urusan  pemerintahan yang konkuren. Hal tersebut berarti bahwa, kewenangan mengenai urusan di bidang pendidikan dibagi  antara  kewenangan  pemerintahan  pusat  dengan  pemerintahan  daerah,  adanya  ketentuan tersebut  tentunya  harus  diselenggarakan  dan  dilaksanakan  sesuai  dengan  prinsip  akuntabilitas, efisiensi, serta kepentingan nasional. Dalam hal ini, bidang pendidikan termasuk kedalam salah satu urusan  pemerintahan  yang  wajib  diselenggarakan  oleh  pemerintahan  daerah, 20 yang  kemudian diperjelas didalam lampiran pembagian urusan tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Adanya hubungan kewenangan antara pusat dengan daerah yang dalam hal ini berupa pembagian  urusan  dalam  bidang  pendidikan,  tentunya  memiliki  tujuan  yang  diantaranya yaitu21peningkatan  mutu  pendidikan  di  daerah  melalui  pengelolaan  kearifan  lokal,  serta penyelenggaraan pendidikan yang diharapkan dapat terselenggara secara merata hingga ke pelosok daerah.  Mengenai  hubungan  kewenangan  antara  pusat  dan  daerah  dalam  bidang  pendidikan berdasarkan UU Pemda 2014, maka dapat dilihat dari beberapa hal yakni dalam hal manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, serta dalam hal bahasa dan sastra.
Pertama, manajemen pendidikan, dalam hal ini pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam hal menetapkan standar pendidikan secara nasional yang meliputi seluruh wilayah di Indonesia. Adanya penetapan tersebut tentu dimaksudkan agar setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki standar  pendidikan  yang  sama,  sehingga  kemudian  diharapkan  tidak  ada  wilayah  yang  memiliki
17 Yusdianto, “Hubungan Kewenangan Pusat Dan Daerah Menurut Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran 2, no. 3 (2015): 483 – 504, https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a4.
18 Mark Bray, “Centralization Versus Decentralization in Educational Administration: Regional Issues,” Sage Journals 5, no. 4 (1991): 371 – 85, https://doi.org/10.1177/0895904891005004003.
19 H.A.R. Tilaar, Kekuasaan Dan Pendidikan, Magelang (Magelang: Indonesia Tera, 2003).
20 Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Pasal 12 ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah.
standar pendidikan yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Selain itu, mengenai manajemen pendidikan  tinggi  juga  menjadi  kewenangan  dari  pemerintah  pusat,  dimana  diketahui  bahwa pendidikan tinggi yang merupakan bagian  dari sistem pendidikan nasional memiliki peran yang penting dalam mencerdaskan bangsa Indonesia mengingat pula bahwa saat ini telah memasuki era globaisasi, maka diperlukan pendidikan tinggi yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia Indonesia yang berkualitas agar dapat bersaing di dunia Internasional. 21
Untuk mendukung hal tersebut, maka diperlukan adanya hubungan antara pemerintahan pusat dengan  pemerintahan  di  daerah,  dimana  dalam  penyelenggaraannya  daerah  provinsi  memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan terhadap pendidikan menengah. Berkaitan dengan hal tersebut, diketahui bahwa telah terjadi perubahan dimana di dalam UU Pemda 2004 pengelolaan pendidikan  menengah  dikelola  oleh  pemerintahan  derah  kabupaten  atau  kota,  namun  saat  ini berdasarkan  dengan  UU  Pemda  2014,  pengelolaan  pendidikan  menengah  tersebut  menjadi kewenangan dari pemerintahan daerah provinsi. Menurut penulis, adanya peralihan kewenangan dari  pemerintahan  daerah  kabupaten  atau  kota  ke  pemerintahan  daerah  provinsi  adalah  agar pengelolaan pendidikan menengah di daerah dapat melahirkan kebijakan pengelolaan pendidikan menengah yang seragam serta dapat terselenggara dengan lebih efektif dan efisien.
Selain hal tersebut, pemerintahan daerah provinsi juga memiliki kewenangan dalam mengelola pendidikan  khusus  dimana  merupakan  pendidikan  yang  dilakukan  terhadap  peserta  didik  yang memiliki kelainan fisik maupun psikis atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat yang istimewa. 22 Sedangkan  daerah  kabupaten  atau  kota  diberikan  kewenangan  atas  pengelolaan  terhadap pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan pendidikan nonformal yang berada di masing-masing  daerah.  Pendidikan  formal  dapat  berupa  pelatihan  dan  kursus  yang  menjadi penunjang pendidikan formal.
Berkaitan  dengan  penjelasan  tersebut,  terdapat  negara-negara  di  Asia  Tenggara  yang  juga sepaham, dimana Singapura melakukan desentralisasi pendidikan dengan harapan setiap lembaga pendidikan  yang  ada  menjadi  otonom  sehingga  dapat  menjadi  lembaga  yang  lebih  inovatif, kemudian terdapat Timor-Leste yang menginginkan penyelenggaraan pendidikan lebih transparan, dan Vietnam memandang karena pendidikan merupakan investasi untuk masa depan maka penting untuk  membuat  manajemen  layanan  pendidikan  menjadi  lebih  efisien  dan  efektif  untuk menghasilkan lebih baik. 23
Kedua,  kurikulum.  Dalam  hal  ini  pemerintahan  pusat  memiliki  kewenangan  untuk menetapkan kurikulum pendidikan secara nasional yang meliputi kurikulum pendidikan menengah, dasar, PAUD, dan nonformal. 24 Misalnya, dalam hal ini diketahui bahwa saat ini sistem pendidikan nasional menggunakan kurikulum 2013 untuk pendidikan formal. Adanya penetapan kurikulum yang  menjadi  kewenangan  pusat  adalah  bertujuan  agar  penyelenggaraan  pendidikan  yang berlangsung di setiap daerah dapat berjalan secara merata dan seragam dengan berdasarkan kepada kurikulum yang telah ditetapkan.
Untuk melengkapi hal tersebut, maka pemerintahan daerah provinsi diberikan kewenangan dalam  hal  menetapkan  kurikulum  muatan  lokal  pendidikan  menengah  dan  pendidikan  khusus. Sedangkan  daerah  kabupaten  atau  kota  diberikan  kewenangan  untuk  menetapkan  kurikulim
21 Indonesia, “Undang - Undang Nomor 12 Tentang Pendidikan Tinggi.” (2012).
22 Indonesia, “Undang - Undang Nomor 20 Pasal 32 (1) Tentang Sistem Pendidikan Nasional” (2003).
23 Regional Center for Educational Innovation and Technology, “Decentralization of Educational Management in Southeast Asia” (Philippine, 2012).
24 Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Pasal 12 ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah.
muatan  lokal  pendidikan  dasar,  PAUD,  dan  nonformal.  Kurikulum  muatan  lokal  yang dimaksudkan  dalam  hal  ini  yaitu  program  pendidikan  yang  dirancang  oleh  Dinas  Pendidikan daerah  untuk  dilaksanakan  dalam  proses  belajar  mengajar  kepada  peserta  didik  mengenai kebudayaan daerah setempat.
Ketiga, akreditasi. Hal ini berkaitan dengan penetapan standar pendidikan secara nasional yang dilakukan  oleh  pemerintah  pusat.  Dimana  akreditasi  yang  dilakukan  terhadap  setiap  lembaga pendidikan  oleh  pemerintah  pusat,  merupakan  dasar  dari  penetapan  standar  pendidikan  secara nasional. Hal tersebut meliputi penilaian terhadap kelayakan dari suatu lembaga pendidikan yang telah didasarkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, yang memiliki kewenangan untuk melakukan akreditasi adalah pemerintahan pusat. Hal tersebut, dilakukan oleh pemerintah pusat  supaya  terdapat  keseragaman  terhadap  indikator  penilaian  kelayakan  suatu  lembaga pendidikan.
Keempat, pemerintahan pusat memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian terhadap tenaga kependidikan yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, lintas Daerah provinsi yang meliputi pemindahan dan pengubahan formasi. Dalam hal ini, berbeda dengan kewenangan pemerintahan pusat, maka pemerintahan daerah provinsi memiliki kewenangan untuk melakukan pemindahan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten atau kota yang berada dalam satu daerah provinsi. Serta,  kewenangan  pemerintah  daerah  kabupaten  atau  kota  dalam  hal  ini  adalah  Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten atau kota.
Kelima  yaitu  hal  perizinan  pendidikan.  Mengingat  bahwa  pengelolaan  pendidikan  tinggi merupakan vkewenangan pemerintahan pusat, maka yang memiliki wewenang untuk melakukan penerbitan izin perguruan tinggi swasta juga dimiliki oleh pemerintahan pusat, selain itu dalam pemerintahan  pusat  juga  berkewenangan  dalam  penerbitan  izin  penyelenggaraan  satuan pendidikan  asing,  dalam  urusan  pemerintahan  yang  konkuren,  akan  menjadi  kewenangan pemerintahan  pusat  apabila  berhubungan  dengan  lintas  negara.  Agar  birokrasi  dapat  berjalan dengan lebih efekif dan efisien, maka dalam hal penerbitan izin terhadap pendidikan khusus dan pendidikan  menengah  menjadi  kewenangan  pemerintahan  daerah  provinsi,  mengingat  pula kewenangan pengelolaannya berada pada pemerintahan daerah provinsi. Demikian pula dengan pemerintahan daerah kabupaten atau kota memiliki wewenang untuk melakukan penerbitan izin pendidikan dasar, PAUD, dan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Keenam, bahasa dan sastra. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap bahasa indonesia.
Hal tersebut dilakukan oleh pusat sebab bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sebagai bahasa  persatuan  seluruh  rakyat  Indonesia,  sehingga  pusat  memiliki  kewajiban  untuk  dapat mempertahankan  serta  melestarikan  bahasa  Indonesia,  melalui  pembinaan  dan  penerapannya didalam proses belajar dan mengajar yang dilaksanakan oleh setiap lembaga pendidikan, contoh hal nyata yaitu adanya mata pelajaran Bahasa Indonesia pada setiap jenjang pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penting pula untuk mempertahankan kearifan lokal daerah setempat, salah satunya yaitu dengan ,melestarikan bahasa san sastra daerah setempat yang dilakukan dengan pendidikan bahasa daerah. Adanya hal tersebut dapat dijadikan salah satu muatan dalam kukikulum muatan  lokal.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  daerah  provinsi  memiliki  kewajiban  untuk  melakukan pembinaan tersebut dalam hal penuturnya lintas daerah kabupaten atau kota dalam satu daerah provinsi, serta kewenangan yang dimiliki oleh daerah kabupaten atau kota yakni menyelenggarakan pembinaan dalam hal penuturnya berada didalam satu daerah kabupaten atau kota.
Melalui penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa adanya hubungan kewenangan antara pemerintahan pusat dengan daerah, baik itu daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau kota adalah  sebagai  suatu  cara  yang  efisien  dan  efektif  untuk  menciptakan  layanan  pendidikan  yang berkualitas secara merata di seluruh daerah di Indonesia.

## 4. KESIMPULAN
Mengingat  bahwa  Indonesia  adalah  negara  Kesatuan,  maka  Otonomi  daerah  dapat  dikatakan sebagai  sebuah  instrument  untuk  memelihara  negara  kesatuan  untuk  mewujudkan  pemerataan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan di berbagai bidang, salah satunya pendidikan. Adanya otonomi daerah melahirkan hubungan antara pemerintahan pusat dengan daerah, dimana salah satunya yaitu hubungan kewenangan yang dalam hal ini adalah hubungan kewenangan di bidang pendidikan.  Mengingat  bahwa  sistem  pendidikan  nasional  memiliki  peran  yang  penting  dalam mencerdaskan  bangsa  Indonesia  mengingat  pula  bahwa  saat  ini  telah  memasuki  era  globaisasi, maka diperlukan pendidikan yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia Indonesia yang berkualitas  agar  dapat  bersaing  di  dunia  Internasional.  Mengenai  hubungan  kewenangan  antara pusat dan daerah dalam bidang pendidikan berdasarkan UU Pemda 2014, maka dapat dilihat dari beberapa hal yakni dalam hal manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, serta dalam hal bahasa dan sastra. Adanya pembagian urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan konkuren telah menggambarkan wujud dari otonomi daerah  sebagai  wujud  dari  desentralisasi  di  Indonesia.  Dengan  demikian,  adanya  hubungan kewenangan  antara  pemerintahan  pusat  dengan  daerah  tentunya  dengan  tujuan  untuk  lebih mendekatkan  pelayanan  pendidikan  kepada  masyarakat  di  setiap  daerah  di  Indonesia  serta efektivitas dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Akbal, Muhammad. “Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.” Jurnal Supremasi 11, no. 2 (2016): 99 – 106. https://doi.org/10.26858/supremasi.v11i2.2800.
Bray, Mark. “Centralization Versus Decentralization in Educational Administration: Regional Issues.” Sage Journals 5, no. 4 (1991): 371 – 85. https://doi.org/10.1177/0895904891005004003.
Huda, Ni’matul, and Despan Heryansyah. “Kompleksitas Otonomi Daerah Dan Gagasan Negara Federal Dalam Negara Kesatuan Repub lik Indonesia.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 2, no. 26 (2019): 238 – 58. https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art2. Huda, Ni’matul, and Sri Hastuti Puspitasari. “Peran Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pembangunan Politik Hukum Pemerintahan Daerah.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 19, no. 3 (2016): 337 – 62. https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss3.art1.
Lauglo, J. “Forms of Decentralisation and Their Implications for Education.” Comparative Education 31, no. 1 (1995): 5 – 29. https://doi.org/10.1080/03050069529182.
Nugraha, Harry Setya. “Gagasan Amandemen Ulang Undang -Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.” Lex Renaissance 1, no. 3 (2018): 61 – 85.
https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art11.
Parry, Taryn Rounds. “Decentralization and Privatization: Education Policy in Chile.” Journal of Public Policy 17, no. 1 (1997): 107 – 33. https://doi.org/10.1017/S0143814X00003457.
Pratama, Andhika Yudha. “Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Di Era Demokrasi.” Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 28, no. 1 (2015): 6 – 14. http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5434. Rosadi, Otong. “Konstusionalitas Pengaturan Pemerintahan Daerah Di Indonesia: Suatu Eksperimen Yang Tidak Kunjung Selesai.” Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran 2, no. 3 (2015): 541 – 63. https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a7.
Suharyo, Suharyo. “Otonomi Khusus Di Aceh Dan Papua Di Tengah Fenomena Korupsi, Suatu Strategi Penindakan Hukum.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, no. 3 (2018): 305 – 18. https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.305-318.
Wijayanti, Septi Nur. “Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014.” Jurnal Media Hukum 23, no. 2 (2016): 186 – 99. https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199.
Yusdianto. “Hubungan Kewenangan Pusat Dan Daerah Menurut Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran 2, no. 3 (2015): 483 – 504. https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a4.

## Buku
Asshiddiqie, Jimly. Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
——— . Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Fiske, Edward B. “Decentralization of Education: Politics and Consensus.” Washington DC,
1996.
Huda, Ni’matul. Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan Dan Gagasan Penyempurnaan . Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
Manan, Bagir. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah . Yogyakarta: PSH FH UII, 2001. Mawardi, Oentarto Sindung. Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan . Jakarta: Samitra Media Utama, 20014.
Supriatna, Tjahya. Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah Di Indonesia . Jakarta: Rineka Cipta, 1999. Tilaar, H.A.R. Kekuasaan Dan Pendidikan, Magelang . Magelang: Indonesia Tera, 2003.

## Teks Laporan
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. “Kerangka Acuan Penelian Studi Hubungan Pusat Dan Daerah Kerjasama DPD RI Dengan Perguruan Tinggi Di Daerah.” Jakarta,
2009.
Regional Center for Educational Innovation and Technology. “Decentralization of Educational Management in Southeast Asia.” Philippine, 2012.

## Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 18 ayat (1) (1945).
——— . Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi. (2012).
——— . Undang-Undang Nomor 20 Pasal 32 (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003).
——— . Undang-Undang Nomor 23 Pasal 12 ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah (2014).