## KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA DESA MUNTANG KABUPATEN PURBALINGGA

## THE LEADERSHIP OF THE VILLAGE HEAD IN THE MANAGEMENT OF CASH SOCIAL ASSISTANCE DURING THE CORONA VIRUS DISEASE 2019 PANDEMIC OF MUNTANG VILLAGE, PURBALINGGA REGENCY
Chofifah Nur Azizi 1 , Tobirin 2 , Lilis Sri Sulistiyani 3
1,2,3 Prodi Administrasi Publik FISIP UNSOED, Purwokerto, Indonesia
chofifah.azizi@mhs.unsoed.ac.id; tobirin@unsoed.ac.id; lilis.sulistiani@unsoed.ac.id
Abstrak: Artikel ini mendiskusikan tentang kepemimpinan kepala desa sebagai pemimpin tingkat bawah yang  bertanggungjawab  terhadap  penangganan  Covid-19  yang  dihadapkan  pada  berbagai  permasalahan. Kapasistas yang rendah, relasi yang kurang, komunikasi organisasi yang bermasalah. Tujuan penelitian ini adalah  menganalisis  tentang  responsivitas  dan  tangungjawab  pemimpin  tingkat  kepala  desa  dalam menagani  bantuan  sosial  ditingkat  desa.  Metode  penelitian  adalah  kualitatif,  lokasi  penelitian  di  Desa Muntang  Kabupaten  Purbalingga  Jawa  Tengah,  sedangkan  metode  pengumpulan  data  melalui  observasi dan  wawancara  mendalam.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  tingkat  responsivitas  kepala  desa  masih rendah karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi bencana yang multikompleks, Namun  demikian  kepala  desa  dan  perangkat  lainnya  bertanggungjawab  terhadap  keberhasilan  dalam penanganan  Covid-19  di  desa  dengan  bertanggungjawab  penuh  dalam  menangani  warga  desa  yang berdampak pandemi. Hal itu terlihat dari proses pemberian bantuan sosial yang sesuai dengan aturan dan tepat sasaran dengan pola verifikasi yang sesuai dengan penataan data dari tingkat RT, dan RW.

## Kata Kunci: Kepemimpinan kepala desa, pandemic, responsif
Abstract: This  article  discusses  the  leadership  of  the  village  head  as  a  lower-level  leader  who  is responsible for handling Covid-19 who is faced with various problems. Low capacity, poor relationships, problematic organizational communication. The purpose of this study was to analyze the responsiveness and  responsibility  of  village  head-level  leaders  in  handling  social  assistance  at  the  village  level.  The research  method  is  qualitative,  the  research  location  is  in  Muntang  Village,  Purbalingga  Regency, Central Java, while the data collection method is through observation and in-depth interviews. The results of  this  study  indicate  that  the  level  of  responsiveness  of  the  village  head  is  still  low  due  to  a  lack  of knowledge and experience in dealing with multi-complex disasters. This can be seen from the process of providing social assistance that is following the rules and right on target with a verification pattern that is following the arrangement of data from the RT and RW levels.
Keywords: Village head leadership, pandemic, responsive

## PENDAHULUAN
Kepemimpinan  merupakan  faktor  yang penting  dalam  memegang  peranan  sebuah organisasi,  agar  organisasi  tersebut  dapat mencapai  tujuannya.  Seorang  pemimpin merupakan  sarana  pencapaian    tujuan  dalam organisasi  dan  untuk  memenuhi  kebutuhan bawahan  tergantung dari  keterampilan  dan kemampuan  yang  dimiliki  oleh  pemimpin. Demikian pula di tingkat desa, Kepala Desa
sebagai  pemimpin  formal  di  desa  sebagai seorang  motivator,  fasilitator  dan  mediator sangat penting dalam menentukan keberhasilan  setiap  program  dan  rancangan pembangunan  yang  telah  direncanakan. Selain itu kepala desa juga yang merupakan administrator  pemerintah,  Administrator masyarakat  dan  administrator  pembangunan mempunyai  peranan  yang  sangat  penting
e-ISSN: 2714-55881 | p-ISSN: 1411-948X
dalam menumbuhkan,  menggerakkan dan  meningkatkan  partisipasi  masyarakat untuk ikut aktif dalam kegiatan pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan Kepala Desa yang  cakap,  jujur,  bijaksana  dan  mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam menyelenggarakan  pemerintahan  desa  serta dilengkapi  dengan  perangkat  desa  yang berkualitas (Trisusanti dkk, 2017).
Hal  senada  disampaikan  oleh  (Akbar, 2017),  (Open,  2014),  &  (Muhammad  & Stefanus,  2016),  kepala  desa  sebagai pemimpin didalam masyarakat Desa hendaknya  mempunyai kemampuan  untuk mempengaruhi  masyarakat  agar  berpartisipasi dalam  pembangunan,  dengan  memberikan motivasi, sosialisasi dan pengawasan.
Kepemimpinan  Kepala  Desa  mempunyai pengaruh  terhadap  partisipasi  masyarakat dalam  pembangunan  di  desanya.  Desa membutuhkan  penggerak  dan  leader  untuk mendorong dan memberikan keteladanan agar pembangunan dapat berjalan dengan baik.
Selain  itu  seorang  pemimpin  harus berkemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia  bekerjasama  untuk  mencapai  tujuan yang  telah  ditentukan  dengan  cara  segala kegiatan  yang  akan  dilakukan  agar  segala yang  diputuskan  oleh  pimpinan,  tidak  ada dukungan  dari  orang  lain.  Kepemimpinan memiliki kemampuan  untuk  menginspirasi, mendorong dan memampukan anak buahnya dalam menyusun perencanaan, serta berkemampuan  mempengaruhi  orang  lain agar  bersedia  bekerjasama  untuk  mencapai tujuan  yang  telah  ditentukan  dengan  cara segala  kegiatan  yang  akan  dilakukan (Alkadafi, 2018).
Berdasarkan perspektif dan cara pandang tentang kepemimpinan kepala desa yang  strategis,  penting  untuk  mengetahui bagaimana kepemimpinan kepala desa mampu  merespon  dan  beradaptasi  terhadap masalah  yang  dihadapi  terutama  pada  kondisi yang  kompleks.  Setidaknya  inilah  yang menjadi  dasar  dalam  Pada  penelitian  ini  yaitu ingin  mengetahui  bagaimana  peranan  kepala desa  dalam  menghadapi  situasi  dengan pandemic  Covid-19.  Khusunya  bagaimana
kepala  desa  mampu  mengelola  program Bantuan Sosial Tunai (BST) di masa pandemi Covid-19 untuk meringankan beban masyarakat. Terdapat banyak kendala terutama  masalah  yang  kompleks,  bantuan yang terkadang tidak tepat sasaran, kurangnya koordinasi dan waktu yang cepat untuk  menyusun  rancangan  program  yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penanganan  Covid-19  membutuhkan perencanaan  yang  akuraat  sehingga  akan menghasilkan penanganan yang tepat. Ditingkat  desa  kepala desalah  yang  menjadi pengerak  sekaligus  tumpuan  utama  berbagai program  dalam  penangan  pandemi  ini. Kondisi  ini  berawal  dari  fakta  empirik  terkait dengan masyarakat yang terdampak Covid-19. Virus tersebut telah menyebabkan masyarakat banyak kehilangan mata pencaharian  dan  tidak  bisa  membeli kebutuhan sehari-hari karena
diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala  Besar  (PSBB)  sesuai  dengan Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  9  Tahun  2020  dan  social distancing  untuk  terus  menekan  angka penurunan Covid 19. Belum lagi pemberlakuan kebijakan-kebijakan lain yang intinya  membatasi  ruang  gerak  masyakat  di masa pandemi.
Desa  Muntang  merupakan  salah  satu desa  di  Kabupaten  Purbalingga  yang terdapat masalah dalam membagikan Bantan Sosial Tunai (BST). Kabuapaten Purbalingga  menjadi  semakin  komplek masalahnya  dengan  kehidupan  Purbalingga menjadi semakin komplek masalahnya dengan  kehidupan  masyarakat  industry  dan pandemic.
Akibatnya dalam penganganan pandemic perlu  kerja  keras  untuk  mengurai masalah  khususnya  di  Desa  Muntang. Dalam  pembagian  bantuan  tersebut,  kepala desa  berperan  penting  dalam  mewujudkan keberhasilam program. Kepala desa dituntut untuk  bekerja  secara  maksimal  dalam melayani, melindungi, dan menjaga keutuhan  desa.  Kinerja  kepala  desa  beserta
Muntang Kabupaten Purbanlingga
pemerintah  desa  dituntut  masyarakat  untuk untuk  melaksanakan  kondisi  perubahan sosial  menuju  yang  lebih  baik.  Desa Muntang  merupakan  salah  satu  desa  di Kabupaten Purbalingga yang terdapat masalah  dalam  pengelolaan  bantuan,  oleh karena itu peneliti ingin menggali lebih jauh mengenai kepemimpinan kepala desa dalam mengelola  program  Bantuan  Sosial  Tunai (BST) di masa pandemic Covid-19. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kepemimpinan  situasional  atau  kontingensi, karena  berdasarkan permasalahan  yang terjadi teori situasional ini dapat menggambarkan kepemimpinan yang dilakukan  oleh kepala  desa  setempat.  Suatu teori  kepemimpinan  yang  kompleks  dan menarik yang akan digunakan dalam penelitian  ini  adalah  Contigency  Model  of Leadership  Effectiveness  dari  Fred  Fiedler Pada  dasarnya  teori  ini  menyatakan  bahwa efektifitas suatu kelompok atau organisasi
tergantung pada interaksi antara kepribadian  pemimpin  dan  situasi.  Situasi dirumuskan dengan cara karakteristik:
a. Derajat  situasi  dimana  pemimpin menguasai, mengendalikan dan mempengaruhi situasi
b.  Derajat  situasi  yang  menghadapkan pemimpin dengan ketidak pastian Fiedler  mengidentifikasikan  kedua unsur tersebut dalam situasi kerja ini untuk membantu menentukan gaya kepemimpinan  mana  yang akan  efektif untuk digunakan. Setidaknya pendekatan ini dapat menganalisis permasalahan yang sedang  terjadi  di  Desa  Muntang.  Desa  ini adalah  salah  satu  desa  di  Kecamatan Kemangkon  Kabupaten  Purbalingga  yang terdampak covid-19 dan dihadapkan berbagai permasalahan. Masyarakat yang terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan  Sosial)  menerima  bantuan BST  dengan  nominal  600.000/  bulan  pada tahap 1,2,dan 3 dengan nominal 300.000 dan pada 4 dan seterusnya.
Tabel 1. Data Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) Desa Muntang
Tahap Desa BST Masuk BST Masuk BST Masuk Jumlah Bank POS Tahap POS Tahap Tahap 1 1 ke 1 1 ke 2 1 Muntang 36 106 10 152 2 Muntang 34 116 - 150 3 Muntang 34 116 - 150 4 dan 5 Muntang 34 113 - 147 6 Muntang 33 113 - 146 7 Muntang 33 113 - 146 8 Muntang 33 113 - 146 9 Muntang 33 113 - 146 10 Muntang 33 113 - 146 11 Muntang 33 113 - 146
(Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga Tahun 2020)
e-ISSN: 2714-55881 | p-ISSN: 1411-948X
Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan  bahwa  pembagian  BST  sudah memasuki tahap ke 11. Penerima BST tahap 1  di  desa  muntang  berjumlah  152  orang, Penerimaan  tahap  2  sebanyak  150  orang, Penerima  tahap  3  sebanyak  150  orang, Penerima tahap 4 dan 5 sebanyak 147 orang, Penerima  tahap  6  sebanyak  146  orang, Penerima  tahap  7  sebanyak  146  orang, Penerima  tahap  8  sebanyak  146  orang, Penerima  tahap  9  sebanyak  146  orang, Penerima  tahap  10  sebanyak  146  orang, Penerima tahap 11 sebanyak 146 orang.
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat diketahui  bahwa  jumlah  penerima  BST pertahapnya  tidak  sama  hal  tersebut dikarenakan adanya kesalahan data. Pembagian tersebut di anggap tidak sesuai dan  tidak  tepat  sasaran  dengan  kriteria penerima  BST  sesuai  dengan  Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomer 54/huk/2020.  Masyarakat  menyalahkan kinerja  pemerintah  desa  terutama  kepala desa  dan  meragukan  kapabilitas  yang dimiliki  oleh  pemerintah  desa  setempat terutama kepala desa permasalahan tersebut  membuat  kepala  desa  melakukan Tindakan yang responsive untuk merespon aduan dari masyarakat.

## METODE
Penelitian  ini    dilaksanakan  di  Desa Muntang Kecamatan Kemangkon Kabupaten  Purbalingga.  Penelitian  ini dimaksudkan untuk mengetahui
kepemimpinan yang dilakukan oleh Kepala  Desa  muntang  dalam  mengelola Bantuan  Sosial  Tunai.  Penelitian  ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian  kualitatif  deskriptif merupakan
penelitian yang menggambarkan mengenai fenomena atau kejadian  yang  berlangsung  di  lapangan pada  saat  tertentu  (Moleong,  2015). Metode  pengambilan  data  dilakukan dengan  wawancara,  observasi  dan  studi dokumentasi.  Teknik  pemilihan  informan dalam  penelitian  ini  yaitu  menggunakan teknik  purposive  sampling  dimana  teknik pengambilan sempelnya tidak berdasarkan random, daerah, atau strata tetapi
berdasarkan  atas  pertimbangan  yang berfokus  pada  tujuan  tertentu.  Informan dalam  penelitian  ini  yaitu  Dinas  Social Kabupaten  Purbalingga,  Kepala  Desa Muntang,  Badan  Permusyawaratan  Desa, masyarakat  yang  memperoleh  BST,  dan Masyarakat yang tidak menerima BST.
HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Derajat  Dimana  Pemimpin  Dapat Menguasai, Mengendalikan dan Mempengaruhi Situasi.
Aspek dalam perspektif derajat dimana pemimpin  dapat  menguasai,  mengendalikan dan mempengaruhi situasi ini ada tiga,  yaitu meliputi  hubungan  antara  pemimpin  dan bawahan, struktur tugas, dan kekuatan posisi. Aspek ini merupakan aspek yang memahami bahwa  keberhasilan  suatu  kepemimpinan yaitu  tergantung  pada  bagaimana  pemimpin mampu  atau  tidak dalam  menguasai, mengendalikan  dan  mempengaruhi  situasi. Jika  seorang  pemimpin  mampu  responsif dalam  menyikapi  suatu  kejadian  yang  ada dalam  masyarakat  serta  menyelesaikan kendala dan permasalahan yang terjadi, maka kepemimpinan  tersebut  akan  sejalan  dengan arah  dan  keinginan  masyarakat.  Aspek  ini meliputi  kepempinan  kepala  desa  dalam pengelolaan  Bantuan  Sosial  Tunai  di  Masa Pandemi Covid-19.
Pertama adalah  hubungan antara pemimpin  dengan  bawahan,  sesuai  dengan kepemimpinan  situasional  menurut  Fried Fidlr  merupakan  teori  yang  menekankan pada  situasi  atau  kondisi  tertentu  yang sedang  dihadapi  oleh  pemimpin.  Dalam pendekatan situasional ini, seorang pemimpin  mengemukakan  dan  mencoba untuk memberikan perilaku yang bermanfaat yang  didasarkan  pada  kombinasi  dan kemungkinan  yang  bersifat  pribadi  dan situasional.  Jika  hubungan  antara  pemimpin dengan  bawahan  (masyarakat)  memiliki tingkat  hubungan  yang  baik,  maka  akan memberikan kepercayaan dalam masyarakat. Seorang  pemimpin  yang  baik,  merupakan pemimpin yang memiliki keterbukaan dengan masyarakat dan memiliki akuntabilitas  yang  tinggi.  Oleh  karena  itu dalam  mengimplementasikan  suatu  program
Dalam pengelolaan Bantuan Sosial Tunai di Masa Pandemi Covid-19 Pada Desa

## Muntang Kabupaten Purbanlingga
atau kebijakan seharusnya pempimpin melibatkan perwakilan  masyarakat, sehingga tidak  terjadi  miss  komunikasi  yang  bisa menyebabkan  hubungan  antara  pemimpin dan masyarakat kurang baik.
Pengelolaan  Bantuan  Sosial  Tunai  di Desa  Muntang  saat  ini  diatur  berdasarkan Keputusan Menteri
Sosial Republik
Indonesia  Nomor  54/Huk/2020  Tentang Pelaksanaan  Bantuan  Sosial  Sembako  Dan Bantuan  Sosial  Tunai  Dalam  Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19).  Keputusan  ini  menjelaskan  bahwa Bantuan  Sosial  Tunai  harus  dikeola  dengan benar  sesuai  dengan  kriteria  yang  tercantum dalam  keputusan  tersebut.  Pengelolaan Bantuan  Sosial  Tunai  di  Desa  Muntang Kecamatan
Kemangkon Kabupaten Purbalingga dilaksanakan berdasarkan keputusan
Menteri Sosial Republik Indonesia,  serta  Dinas  Sosial  Kabupaten
Purbalingga  maupun  Kepala  Desa  Muntang tidak memiliki peraturan khusus.
Pengelolaan  bantuan  di  Desa  Muntang tersebut  dilakukan  oleh  kepala  desa  dengan bantuan  perangkat  desa  lainnya  maupun ketua RT.
Tujuan  adanya  Bantuan  Sosial  Tunai yaitu untuk meringankan biaya hidup masyarakat di masa pandemic Covid-19. Untuk menyampaikan  tujuan  dari  bantuan  tersebut, kepala desa telah melakukan musyawarah desa agar  bantuan  tersebut  tidak  disalahgunakan oleh  masyarakat.  Bantuan  tersebut  tidak diperbolehkan  untuk  membeli  hal-hal  yang tidak  dibutuhkan,  contohnya  yaitu  untuk membeli  pakaian,  paket  data,  rokok,  minumas keras dll. Maksud dari adanya bantuan tersebut yaitu untuk  membantu  masyarakat  dalam memenuhi  kebutuhan  primer,  yaitu  untuk membeli  bahan  pokok  makanan  mengingat banyak  masyarakat  yang  kehilangan  mata pencahariannya akibat pandemic ini, sehingga  masyarakat  tidak  mampu  untuk membeli bahan pokok makanan.
Mekanisme pengelolaan Bantuan Sosial Tunai di Desa Muntang  yaitu dimulai dengan musyawarah desa antara kepala desa, perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat. Musyawarah  tersebut  yaitu  bertujuan  untuk memilih  calon  penerima  bantuan,  mengingat jumlah  masyarakat  yang  terlalu  banyak dengan  pekerjaan  yang  beragam.  Selain itu,
tujuan  dari  diadakannya  musyawarah  desa yaitu  agar  kepala  desa  tidak  salah  memilih calon penerima, karena yang lebih dekat dan mengerti  tentang  kehidupan  sehari-hari masyarakat  desa  Muntang  yaitu  masing- masing  ketua  RT  mengingat  tempat  tinggal antara ketua  RT  dengan  masyarakat  per  RT yang terlalu dekat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  serta pengamatan  yang  peneliti  lakukan,  jika dikaitkan  dengan  perspektif  derajat  dimana pemimpin mampu mengendalikan, menguasai, dan mempengaruhi situasi berdasarkan  Teori  Situasional  Fried  Fiedlr dengan  sub  aspek  tingkat  hubungan  antara pempin  dengan  bawahan,  peneliti  menilai bawah  kepemimpinan  yang  dilakukan  oleh kepala  Desa  Muntang  dalam  mengelola Bantuan  Sosial  Tunai  di  Masa  Pandemi, pemimpin  telah  taat  dan  patuh  terhadap prosedur  yang  telah  ada  yaitu  berdasarkan Keputusan
Menteri Sosial Republik Indonesia Nomer 54/Huk/2020 dan keputusan  tersebut  telah  dijadikan  sebagai petunjuk  teknik  dalam  mengola  bantuan, namun dalam implementasinya tetap melibatkan  masyarakat  agar  sesuai  dengan kriteria  yang  dibutuhkan  dalam  masyarakat yang berhak menerima bantuan.Sebagaimana  kajian  yang  dilakukan (Yisrianto  &  Dikson,  2017)  pelibatan masyarakat itu penting dalam aspek keberhasilan program, melalui pelibatan masyarakat juga fungsi pemberdayaan melekat pada suatu program atau kegiatan.
Kedua  dari  aspek Struktur  Tugas, merupakan  salah  satu  aspek  penting  dalam keberhasilan suatu kepemimpinan. Jika seorang  pemimpin  mampu  melaksanakn  tugas sesuai  dengan  tugas,  pokok,  dan  fungsinya dengan  baik  dan  benar,  maka  pencapain  dari tujuan suatu organisasi atau pemerintahan bisa tercapai.  Kepala  desa  merupakan  pemimpin tertinggi  yang  ada  di  desa,  yang  dipilih langsung  oleh  masyarakat.  Tugas  dari  seorang kepala  desa  yaitu  melaksanakan  pemerintahan yang  ada  di  desa  dengan  dibantu  oleh perangkat  desa. Pengelolaan  Bantuan  Sosial Tunai  di  desa,  dilakukan  oleh  kepala  desa dan  dibantu  oleh  perangkat  desa  lainnya. Salah  satu  tugas  dari  kepala  desa  dalam
e-ISSN: 2714-55881 | p-ISSN: 1411-948X
pengelolaan  Bantuan  Sosial  Tunai  yaitu
dengan mendata calon penerima bantuan.
Di  Desa  Muntang,  dalam  mendata calon penerima bantuan seperti BST maupun bantuan lainnya, seorang kepala desa dibantu oleh Ketua RT. Alasan keterlibatan ketua RT dalam  pendataan  calon  penerima  bantuan adalah,  karena  ketua  RT  yang  lebih mengetahui pekerjaan dan keseharian masyarakat per RT mengingat tempat tinggal ketua RT dengan masyarakat masing-masing RT yang terlalu dekat. Selain itu yaitu untuk meminimalisir  terjadinya  kesalahan  data. Pendataan calon penerima bantuan dilaksanakan pada Bulan Maret Tahun 2020. Ketua  RT  yang  telah  selesai  mendata warganya  berdasarkan  kriteria  yang  tertulis dalam  Keputusan  Menteri  Sosial  Republik Indonesia Nomer 54/Huk/2020, data tersebut kemudian  diserahkan  kepada  kasi  keuangan desa,  sesuai  dengan  tupoksi  yang  dimiliki oleh  keuangan.  Setelah  data  diterima  oleh kasi keuangan, kemudia data calon penerima tersebut  di  cross  check  bersama  Sekretaris desa berdasrkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Berdasarkan  hasil  wawancara  serta pengamatan  yang  peneliti  lakukan,  jika dikaitkan  dengan  perspektif  derajat  dimana pemimpin mampu mengendalikan, menguasai, dan mempengaruhi situasi berdasarkan  Teori  Situasional  Fried  Fiedlr dengan  sub  aspek  Struktur  Tugas  maka peneliti  menilai  bahwa  pembagian  struktur tugas  antara  kepala  desa  dengan  perangkat desa  sudah  dilaksanakan  dengan  baik,  yaitu sesuai  dengan  tugas,  pokok,  dan  fungsinya, sehingga  tidak  terjadi  tumpang  tindih pekerjaan.  Kepala  Desa  Muntang  juga melakukan  kerja  sama  dengan  perangkat desa  lainnya  dalam  melaksankan  suatu peraturan yang ada.
Ketiga dilihat  dari  aspek  Kekuatan Posisi  Kekuatan  posisi  merupakan  aspek yang  sangat  menentukan  atau  krusial  dalam sebuah kepemimpinan. Jika seorang pemimpin mampu menggunakan suatu posisi (jabatan) dengan bijaksana, maka tujuan dari suatu  kepemimpinan  atau  pemerintahan  bisa berhasil dan akan meningkatkan kesejahteraan bagi anggotanya atau masyarakatnya.  Sebaliknya,  jika  seorang pemimpin  menyalahgunakan  posisi  atau
jabatan yang dimiliki, maka hal tersebut akan berdampak  negatif  bagi  kesehatan  suatu organisasi  atau  pemerintahan,  dan  akan menghambat  pencapaian  tujuan.  Dalam pengelolaan  Bantuan  Sosial  Tunai  di  masa pandemi  Covid  ini,  peran  dari  seorang pemimpin  sangat  penting  dan  dibutuhkan. Pemimpin  mempunyai  kekuatan  atau  posisi untuk  membuat  suatu  kebijakan  (Masduki dkk, 2020).
Pengelolaan  Bantuan  Sosial  Tunai  di
Desa Muntang Kecamatan Kemangkon dilakukan  oleh  kepala  desa  dan  dibantu  oleh pemerintah desa lainnya. Kepala desa mempunyai  posisi  untuk  mengesahkan  siapa saja  masyarakat  yang  berhak  menerima bantuan.  Oleh  karena  itu,  seorang  pemimpin harus  benar-benar  mengetahui  latar  belakang yang  dimiliki  oleh  masyarakatnya,  agar bantuan  tersebut  tepat  dan  tidak  salah  sasaran. Calon  penerima  bantuan  yang  telah  di  data oleh  Ketua  RT  dan  sudah  di  cross  check  oleh kasi  keuangan  bersama  kepala  desa, kemudian diserahkan  kepada  kepala  desa  untuk  ditindak lanjuti.  Sebelum  kepala  desa menandatangi usulan  calon  penerima  bantuan  tersebut, kepala  desa  memastikan  kembali  kepada masing-masing ketua RT. Setelah itu, usulan calon  penerima  bantuan  diserahkan  pekada pemerintah  daerah  yaitu  Dinas  Sosial Kabupaten  Purbalingga  untuk  diteruskan kepada  pemerintah  pusat.  Berdasarkan  hasil wawancara  serta  pengamatan  yang  peneliti lakukan,  jika  dikaitkan  dengan  perspektif derajat dimana pemimpin mampu mengendalikan,
menguasai, dan
mempengaruhi situasi berdasarkan Teori Situasional  Fried  Fiedlr  dengan  sub  aspek kekuatan  posisi,  maka  peneliti  menilai  bahwa Kepala  Desa  dalam  menggunakan  suatu  posisi atau  jabatan  sesuai  dengan kriteria  yang  ada, yaitu  sesuai  dengan  keputusan  Menteri  Sosial Republik  Indonesia  Nomer  54/Huk/2020 Tentang  pembagian  bantuan  sosial  tunai. Kekuatan posisi tersebut dilakukan secara Top Down.
2. Perspektif Dimana Pemimpin Dihadapkan Dengan Ketidakpastian Aspek dalam perspektif
dimana pemimpin dihadapkan dengan ketidakpastian ini  ada  tiga,  yaitu  meliputi  hubungan  antara
Dalam pengelolaan Bantuan Sosial Tunai di Masa Pandemi Covid-19 Pada Desa

## Muntang Kabupaten Purbanlingga
pemimpin  dan  bawahan,  struktur  tugas,  dan
kekuatan  posisi.  Aspek  ini  merupakan  aspek
yang  memahami bahwa  dalam  menjalankan suatu kepempinan, pemimpin sering dihadapkan dengan ketidakpastian.
Ketidakpastian  yang  dimaksud  merupakan sebuah  permasalahan  yang muncul  dalam lingkungan dan bisa menghambat pencapaian dari  tujuan  sebuah  organisasi.  Seorang pemimpin  harus  bersifat  responsif,  agar  bisa memahami  sutau  kondisi  yang  ada  dalam masyarakat, agar mencegah terjadinya masalah  yang  akan  datang.  Jika  seorang pemimpin  mampu  memahami  kondisi  dan menangani  masalah  dengan  tepat,  maka permasalahan  tidak  akan  terjadi.  Aspek  ini meliputi  kepempinan  kepala  desa  dalam pengelolaan  Bantuan  Sosial  Tunai  di  Masa Pandemi Covid-19.
Pertama hubungan  antara  pemimpin dengan bawahan dalam sebuah kepemimpinan merupakan faktor yang sangat  penting,  karena  tujuan  dari  sebuah organisasi  tidak  akan  tercapai  apabila  tidak ada  bantuan  dari  seorang  anggota.  Akan tetapi, dalam menjalankan suatu kepemimpinan  sering  terjadi  perbedaan pendapat  antara  pemimpin  dengan  anggota. Perbedaan  tersebut  muncul  karena  setiap individu memiliki sifat dan kepribadian yang berbeda-beda.  Perbedaan  tersebut  nantinya akan  berpengaruh  terhadap kesehatan  sebuah organisasi  atau  pemerintahan.  Oleh  karena  itu, seorang  pemimpin  harus  bisa  mengelola  dan memipin  wadah  atau  tempat  tersebut  dengan arif  dan  bijaksana,  sehingga  permasalahan yang  ada  dalam  sebuah  organisasi  bisa terselesaikan tanpa merugikan pihak manapun. Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  (Denok &  Gunartin,  2020),  pemimpin  memiliki  gaya tersendiri  dalam  menyelesaikan  masalah  yang dihadapinya,  oleh  karena  itu  bagaimana pemimpin  mampu  mengelola  masalah  dalam kondisi  apapun  menjadi  hal  yang  harus dimiliki pemimpin pada saat ini.
Di Desa Muntang Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga,
pembagian Bantuan Sosial Tunai sampai saat ini sudah memasuki tahap ke 10. Akan tetapi pembagian bantuan tersebut pernah mengalami suatu permasalahan.
Permasalahan  tersebut  muncul  pada  saat pencairan  Bantuan  Sosial  Tunai  pada tahap pertama,  kedua,  dan  ketiga. Pada  tahap
pertama,  permasalahn  muncul  karena  data calon  penerima  menggunakan  Data  Terpadu Kesejahteraan  Sosial  beberapa  tahun  lalu. Padahal, kehidupan masyarakat sudah berubah.  Masyarakat  yang  tadinya  tercatat masih  hidup,  pada  saat  pencairan  ternyata sudah  meninggal.  Pada  pencairan  tahap kedua,  sudah  dilakukan  perbaikan  oleh kepala  desa  beserta  pemerintah  desa,  akan tetapi data terebut tetap mengalami permasalahan,  karena  masyarakat  yang tadinya  ber  domisili  di  Desa  Muntang,  pada saat pencairan ternyata sudah pindah ke luar kota.
Pada pencairan tahap ketiga, permasalahn  muncul  karena  ada  masyarkat yang  sudah  menerima  bantuan  lain,  akan tetapi  menerima  BST,  sehingga  masyarakat tersebut mendapatkan bantuan double. Berdasarkan  beberapa  permasalahan  yang terjadi, masyarakat menganggap bahwa pembagian  BST  tersebut  tidak  sesuai  bahkan salah  sasaran.  Banyak  masyarakat  yang menyalahkan  kinerja  yang  dimiliki  oleh pemerintah  desa,  terutama  kepala  desa.  untuk menyapampaikan aspirasi tersebut, masyarakat ada  yang  mendatangi  langsung  kantor  desa, menyampaikan aspirasi melalui telefon, bahkan  ada  yang  mendatangi  rumah  kepala desa secara langsung.
Langkah yang dilakukan oleh pemerintah  desa  terutama  kepala  desa  untuk menyikapi hal tersebut adalah dengan menjelaskan  secara  detail  mengenai  akar permasalahan yang terjadi, agar masayarakat tidak  memberikan  presepsi  yang  buruk terhadap kepala desa. Selain itu, kepala desa menunjukkan  data  yang  diusulan  kepada pemerintah pusat, karena pada tahap pertama,  data  masyarakat  yang  menerima bantuan berbeda dengan data calon penerima yang diusulkan oleh kepala desa.
Berdasarkan  hasil  wawancara  serta pengamatan  yang  peneliti  lakukan,  jika dikaitkan  dengan  perspektif  derajat  dimana pemimpin dihadapkan dengan ketidakpastian, berdasarkan  Teori  Situasional  Fried  Fiedlr dengan  sub  aspek  tingkat  hubungan  antara pempin  dengan  bawahan,  peneliti  menilai bawah  kepemimpinan  yang  dilakukan  oleh kepala  Desa  Muntang  dalam  mengelola
e-ISSN: 2714-55881 | p-ISSN: 1411-948X
Bantuan  Sosial  Tunai  di  Masa  Pandemi, pemimpin  sudah  mengikuti  aturan  dan
kriteria  dari  pemerintah  pusat.  Dalam  hal menyikapi permasalahan yang ada, pemimpin  sudah  berusaha  untuk  responsive dan  tanggung  jawab.  Akan  tetapi,  kerjasama yang  dilakukan  oleh  kepala  desa  dan perangkat  desa  lainnya  dalam  mengelola bantuan  kurang  baik,  sehingga  terjadi  miss komunikasi dan terjadi kesalahan data.
Kedua Struktur Tugas, merupakan susunan  tugas  dalam  sebuah  organisasi  atau pemerintahan.  Setiap  anggota  dari  suatu pemerintahan  harus  memiliki  susunan  tugas yang  jelas,  agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih pekerjaan.  Akan  tetapi,  terkadang tugas  yang harus  dilakukan  tidak  sesuai  dengan  tujuan maupun  visi  dan  misi  dari  sebuah  organisasi. Di  Desa  Muntang,  pembagian  Bantuan  Sosial Tunai  dikelola  oleh  kepala  desa  dan  dibantu oleh  perangkat  desa.  Akan  tetapi  dalam  tahap pencairan  bantuan  tersebut,  kepala  desa dihadapkan  dengan  suatu  ketidakpastian. Daftar  nama  penerima  yang  turun  tidak  sesuai dengan  data  usulan  calon  penerima  yang diusulan  oleh  pihak  desa.  Akan  tetapi  kepala desa  harus  tetap  membagikan  bantuan  sesuai dengan  data  penerima  yang  turun  dari pemerintah  pusat,  karena  kepala  desa  beserta pemerintah desa tidak memiliki aturan khusus, sehingga harus mengikuti aturan yang ada dari pemerintah pusat.
Akibat  ketidaksesuaian  data  tersebut, terjadi  permasalahan  dalam  masyarakat. Masyarakat  menganggap  bahwa  pemerintah desa  tidak  adil  dalam  memberika  bantuan, karena  dalam  data  penerima  tersebut  warga yang  sduah  emenrima  bantuan  lain  malah menrima  BST  tersebut,  sedangkan  warga yang  belum  menerima  bantuan  apapun  tidak menerima.  Permasalah  lain  yaitu  adanya warga  yang  sudah  meninggal  tertulis  dalam data penerima, sehingga bantuannya diberika kepada  anak  dari  warga  yang  sudah meninggal tersebut.
Berdasarkan  hasil  wawancara  serta pengamatan  yang  peneliti  lakukan,  jika dikaitkan  dengan  perspektif  derajat  dimana pemimpin dihadapkan dengan ketidakpastian, berdasarkan Teori Situasional Fried Fiedlr dengan sub aspek struktur tugas, peneliti  menilai  bawah  kepemimpinan  yang
dilakukan  oleh  kepala  Desa  Muntang  dalam mengelola  Bantuan  Sosial  Tunai  di  Masa Pandemi  sudah  mengikuti  aturan  dari pemerintah  pusat,  walaupun  tidak  sesuai dengan  kondisi  yang  ada  karena  pemerintah desa tidak berhak membuat aturan khsus dan harus  menaati  aturan  yang  berasal  dari pemerintah  pusat.  Walaupun dihadapkan dengan  ketidakpastian,  kepala  desa  tetap professional dalam menjalankan tugasnya.
Ketiga Kekuatan Posisi, suatu pemerintahan  dimiliki  oleh  seseorang  yang mempunyai  jabatan.  Posisi  atau  jabatan tersebut  digunakan  untuk  memilih  dan menolak  sesuatu  yang  berkaitan  dengan tugas  yang  ada  dalam  sesbuah  pemerintah. Jika  seorang  pemimpin  dihadapkan  dengan suatu  kondisi,  dan  kondisi  tersebut  dapat membuat  peluang  bagi  keberhasilan  suatu pemerintahan, maka pemimpin berhak untuk memilih  alternative  tersebut.  Akan  tetapi, jiak  seorang  pemimpin  dihadapkan  dengan ketidakpastian yang dapat menhambat keberlangsungan  suatu  pemerintahan,  maka pemimpin  tersebut  berhak  untuk  menolak alternatif  yang  ada,  dan  memilih  alternatif lain.
Pengelolaan  Bantuan  Sosial  Tunai  di Desa Muntang dihadapkan dengan ketidakpastian.  Pada  pencairan  BST  tahap satu,  dua,  dan  tiga,  pencairan  tersebut dianggap  tidak  tepat  dan  salah  sasaran, sehingga  masyarakat  menyalahkan  kinerja yang  dimilki  oleh  kepala  desa.  Masyarakat melakukan  aksi  aduan  kepada  pemerintah desa  terutama  kepala  desa.  Langkah  yang dilakukan oleh masyarakat dalam menyampaikan  aduan  yaitu  dengan  cara mendatangi  kantor  kepala  desa,  menelfon atau menghubungi kepala desa dan perangkat desa,  da  nada  yang  data  langsung  ke  rumah kepala  desa.  Langkah  yang  dilakukan  oleh kepala  desa  dalam  menyikapi  permasalahan tersebut  yaitu  kepala  desa  dibantu  oleh perangkat  desa  lainnya  menjelaskan  akar permasalahan yang terjadi dan memperlihatkan  data  usulan  calon  penerima yang telah di rekap oleh pihak desa.

## Muntang Kabupaten Purbanlingga
Tujuannya  adalah  masyarakat  dapat memahami  situasi  dan  kondisi  yang  ada,
sehingga tidak menyalahkan pihak
pemerintah  desa.  Setelah  itu,  kepala  desa menempelkan sebuah poster mengenai macam-macam bantuan Covid-19 dan sasarannya  di  kantor  desa,  warung  dan tempat  umum  lainnya  serta  menyampaikan aduan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat kepada  pemerintah  daerah  agar  dapat ditindaklanjuti  dan  permasalahan  dapat terselesaikan.  Hal  ini  senada  kajian  yang dilakukan  oleh  (Asep,  S.,  2017)  pemimpin harus bias melayani dan memahami apa yang menjadi  kebutuhan  dari  masyarakat  desa, kondisi  krisis  inilah  yang  seharusnya pemimpin mampu  membacara  persolaan yang dilami warganya dan mampu memberikan solusi alternatif.
Berdasarkan  hasil  wawancara  serta pengamatan  yang  peneliti  lakukan,  jika dikaitkan  dengan  perspektif  derajat  dimana pemimpin dihadapkan dengan ketidakpastian, berdasarkan Teori Situasional Fried  Fiedlr  dengan  sub  aspek  kekuatan posisi, peneliti menilai bawah kepemimpinan yang  dilakukan  oleh  kepala  Desa  Muntang dalam  mengelola  Bantuan  Sosial  Tunai  di Masa  Pandemi  sudah  mengikuti  aturan  ada, dan  dalam  menghadapi  situasi  yang  ada kepala  desa  sudah  berusaha  untuk  bersikap responsive dan tanggung jawab. Akan tetapi, kepala  desa  kurang  jelas  dalam  menjelaskan tujuan  dan  sasaran  dari  adanya  Bantuan Sosial  Tunai,  sehingga  masyarakat  tidak mengetahui  dengan  betul  dan  menyalahkan kinerja  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  desa terutama kepala desa (Masduki dkk, 2020).

## 3. Hambatan dalam Pengelolaan Bantuan Sosial Tunai
Hambatan  atau  kendala  dalam  suatu pelaksanaan  program  dapat  dilihat  dari tingkat  kerumitan  aturan  program  yang bersangkutan. Petunjuk pelaksanaan program yang  dibuat  akan  mempengaruhi  berhasil atau  tidaknya  suatu  program  yang  sedang dijalankan.  Berdasarkan hasil  wawancara yang  telah  dilakukan,  jika  dikaitkan  dengan Pengelolaan  Bantuan  Sosial  Tunai  di  Desa Muntang, terdapat kendala selama
pengelolaan program. Dalam hal ini hambatan  yang  pertama  yaitu  pada  saat perencanaan calon penerima bantuan. Kepala desa beserta jajarannya mengalami kesulitan  pada  saat  musyawarah,  kesulitan tersebut disebabkan oleh kondisi yang terjadi yaitu  pada  saat  awal  munculnya  Covid-19, sehingga  harus  mengurangi  kerumunan  dan musyawarah pada saat awal dilakukan secara virtual.  Hal tersebut  tentunya  tidak  mudah, karena masih banyak tokoh masyarakat yang tidak  bisa  menggunakan  ponsel  android  dan kendala  signal  mengingat  letak  Desa Muntang  yang  masih  kekurangan  signal sehingga menghambat berjalannya musyarawarah.
Kendala  yang  kedua  yaitu  terjadi  karena adanya  aturan  yang  kurang  jelas  dari pemerintah pusat, sehingga menyulitkan pemahaman oleh kepala desa beserta pemerintah desa lainnya. Ketidakjelasan aturan tersebut  muncul  pada  saat  musyawarah  virtual yang  diselenggarakan  oleh  Dinas  Sosial Kabupaten Purbalingga bersama seluruh kepala desa  dan  lurah  yang  ada  di  Kabupaten Purbalingga. Kendala tersebut disebabkan oleh situasi  dan  kondisi  yang  terjadi,  mengingat pandemi  Covid-19  sedang  naik  sehingga kerumunan  harus  dibatasi,  sehingga  rapat dilaksanakan  secara  virtual  yang  jumlah penanya  dibatasi  mengingat  waktunya  yang terbatas. Kendala  yang  ketiga  yaitu  muncul pada saat pembagian bantuan akan dilaksanakan.
Data penerima yang turun dari pemerintah  pusat  tidak  sesuai  dengan  data penerima  yang diusulkan  oleh  pihak  desa.
Hal tersebut
tentunya membuat ketidakpastian kepemimpinan, sehingga menyulitkan  kepala  desa  untuk  melakukan keputusan  apa  yang  harus  dilakukan, mengingat  data  turun  pada  saat  h-1  jadwal pembagian  bantuan.  Disinilah  dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu menyesuaikan dan menyelesaikan masalah di saat  krisi,  data  dan  akurasi  sangat  penting dalam  suatu  program,  oleh  karena  itu pemimpian  disaat  krisis  haru  mampu mengani apapun (Doni & Margaretha, 2020).
Selain  hambatan  tersebut,  terdapat beberapa  hasil  temuan  yang  cukup  menarik
e-ISSN: 2714-55881 | p-ISSN: 1411-948X
pengelolaan  Bantuan  Sosial  Tunai  yang dilakukan oleh kepala desa di masa Pandemi
Covid-19 ini, kepala Desa Muntang Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga  telah  menggunakan  regulasi  yang ada  yaitu  Keputusan  Menteri  Sosial  Republik Indonesia Nomer 54/Huk/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam
Penanganan  Dampak  Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19)  dan  telah  taat  dan  patuh.  Hal ini  berdasarkan  hasil  penelitian  peneliti  terkait dengan  poin-poin  yang  terdapat  dalam  aturan tersebut.  Kepatuhan  tersebut  dapat  dilihat  dari bagaimana  kepala  desa  mengelola  Bantuan Sosial Tunai mulai dari perencanaan, pendataan, verifikasi, dan pencairan bantuan.
Dalam  menghadapi  situasi  dan  kondisi pada saat setelah pencairan, kepala desa telah responsif  dan  tanggung  jawab  dalam menghadapi  permasalahan  yang  terjadi.
(Murfi, 2020) menjelaskan bahwa pemimpin di kala krisis memiliki pola tang tanggungjawab  yang  berbeda,  terutama responsifitas  dan  sessifitasnya  terhadap kondisi  krisis.    Dalam  hal  ini  Kepala  Desa Muntang  sudah  cukup  responsif  dalam menemui  masyarakat  yang  melakukan  aksi aduan,  dan  menjelaskan  akar  permasalahan yang  terjadi.  Selain  itu,  dibuktikan  dengan langkah  yang  dilakukan  oleh  kepala  desa dalam menyelesaikan masalah yaitu menyerahkan  aduan  kepada  pihak  yang terkait secara cepat, agar permasalahan dapat ditindaklanjuti  dan  terselesaikan,  sehingga pencairan  Bantuan  Sosial  Tunai  pada  tahap selanjutnya  tidak  terjadi  kesalahan  data/

## DAFTAR RUJUKAN
Asep, S., F. and S. (2017). Pemimpin Yang Melayani  Dalam  Membangun  Bangsa Yang Mandiri. Anterior Jurnal, Vol 16 (2).
Denok, S., Hadi, W., dan Gunartin. (2020).
Paeno  Analisis  Gaya  Kepemimpinan Kepala  Desa  Dalam  Pengembangan Desa Cidokom Gunung Sindur Kabupaten  Bogor.  Jurnal  Ekonomi
Efektif. Vol 2(3).
Dewiasna,  N.,  dan  Masduki,  A.  (2020). Urgensi  Kepemimpinan  Dan  Mentalitas Siap  Berubah  Terhadap  Kinerja  Pegawai Di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal
REKOMEN (Riset Ekonomi
Manajemen). Vol 4 (1). Dhani Akbar  (2017).  Kepemimpinan Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat  Dalam  Pembangunan  Di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol 2 (1).
Doni, W. F. U., dan Margaretha, H. (2020). Strategi  Kepemimpinan  Krisis  Dalam
Menanggulangi Pandemi Covid-19 Untuk Memastikan Ketahanan Nasional. Sekolah  Kajian  Stratejik  dan  Global, Jurnal Universitas Indonesia. Vol 8 (2).
Masduki,  A.,  Dewiana,  N.,  Gazali, Nelson,  S.,  dan  Erni,  T.  P.  (2020). Kesiapan  untuk  Berubah  di  Masa Pandemi  Covid-19 Studi  Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap  Kinerja  Karyawan. Jurnal Ekonomi  dan  Manajemen.  Vol  18 (2).
Moleong, Lexy J. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT Remaja Rosdakarya. Muamar Alkadafi. (2018). Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Desa (Studi
Kasus Kampung Berumbung Baru Kecamatan Dayun  Kabupaten Siak Provinsi  Riau. Jurnal El-Riyasah, Vol 9 (2).
Murfi, Ali (2020). Kepemimpinan Sekolah dalam Situasi Krisis Covid-19 di Indonesia. Manageria: Jurnal Manajemen
Pendidikan Islam. Vol 5 (1).
Mukhamad,  F.,  Suryadi,  dan  Stefanus,  P,  R.
(2016).  Gaya  Kepemimpinan  Kepala Desa  Dalam  Pembangunan  Fisik  Desa (Studi  di  Desa  Denok  Kecamatan Lumajang  Kabupaten  Lumajang).  Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3 (1).
Open  Nikolaus.  (2014).  Hubungan  Antara Kepemimpinan Tipe Demokratis Kepala Desa  Dengan  Partisipasi  Masyarakat Dalam Membangun Desa Di Kecamatan

## Muntang Kabupaten Purbanlingga

## Titehena  Kabupaten  Flores  Timur.  Jurnal
Administrasi  Publik  dan  Birokrasi. Vol.  1 (1). Trisusanti,  L.,  Firyal, A.,  dan  Hasna,  H. (2017).  Kepemimpinan  Kepala  Desa
Dalam  Membangun  Desa  Bandung  Rejo
Kecamatan Boliyohuto. Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Vol 6, No 1. Yisriyanto, I.,  dan  Dikson,  J. (2017).
Kepemimpinan  Kepala  Desa  Dalam Menjalankan Fungsi Pemberdayaan
Masyarakat  Desa  Bilato,  Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo. Journal of Governance Innovation. Vol 1 (2).