## ANALISIS HUKUM FUNGSI SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU DALAM MEWUJUDKAN KEPOLISIAN PRESISI DI KEPOLISIAN SEKTOR ANGGERAJA KABUPATEN ENREKANG
Legal Analysis of the Function of the Integrated Police Service Center in Realizing Precision Policing in the Anggeraja Sector Police (Polsek) Enrekang District
Alamsyah Renggong 1* , Ruslan Renggong 2 , Baso Madiong 2
1 Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
2 Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa
*Email: alamsyahrenggong@gmail.com
Diterima: 11 Januari 2024/Disetujui: 30 Juni 2024

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kinerja  personil  pada  sentra  pelayanan  kepolisian  terpadu  dalam  menangani pengaduan masyarakat pada Sektor Kepolisian Anggeraja Kabupaten Enrekang serta faktor-faktor apakah yang menghambat kinerja  personil  Sentra  Pelayanan  Kepolisian  Terpadu  dalam  menangani  pengaduan  masyarakat  pada  Sektor  Kepolisian Anggeraja  Kabupaten  Enrekang.  Metode  penelitianayang  di  gunakan  adalah  penelitian  ini  adalah  yuridis  Normatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Personil SPKT Polsek Anggeraja sesuai dengan Perkap Nomor 22 tahun 2010 adalah pengkoordinasian  dan  pemberian  bantuan  serta  pertolongan,  yaitu  penanganan  tempat  kejadian  perkara  meliputi  tindakan pertama  di  TKP  dan  pengolahan  TKP,  turjawali  (pengaturan  jalan  dan  pengawalan  lalu-lintas),  pengamanan.  Pelayanan masyarakat antara lain melalui telepon, pesan singkat, faksimili, internet (jejaring sosial), dan surat. Penyajian informasi umum yang berkaitan dengan kepentingan  masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Jenis layanan  yang diberikan di SPKT Polsek Anggeraja adalah penanganan tempat kejadian perkara, pengaturan jalan dan pengawalan lalulintas dan pelayanan administrasi. Faktor penghambat kinerja Personil SPKT di Polsek Anggeraja adalah masih kekurangan personil yang tidak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bahwa setiap polsek harus memiliki 90 personil tetapi di Polsek Anggeraja hanya memiliki 14 personil yang mana bisa menjadi penghambat dalam pemberian layanan dan menurunkan kinerja instansi.
Kata Kunci : Fungsi SPKT, Polsek, Polsek Anggeraja

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  performance  of  personnel  at  the  integrated  police  service  center  in  handling  community complaints at the Anggeraja Police Sector, Enrekang Regency and what factors hinder the performance of Integrated Police Service Center personnel in handling community complaints at the Anggeraja Police Sector, Enrekang District. The research method used is normative juridical research. The results of the research show that the performance of the Anggeraja Police SPKT personnel in accordance with Perkap Number 22 of 2010 is coordinating and providing aid and assistance, namely handling  the  crime  scene  including  the  first  action  at  the  crime  scene  and  processing  the  crime  scene,  turjawali  (road management  and  traffic  control),  security  .  Community  services  include  telephone,  short  messages,  fax,  internet  (social networking),  and  letters.  Presentation  of  general  information  relating  to  public  interests  in  accordance  with  statutory provisions. The types of services provided at the Anggeraja Police SPKT are crime scene handling, road management and traffic  control  and  administrative  services.  The  inhibiting  factor  for  the  performance  of  SPKT  personnel  at  the  Anggeraja Police is that there is  still a shortage of personnel which is not in accordance with the established policy that each police station must have 90 personnel but the Anggeraja Police only has 14 personnel which can be an obstacle in providing services and reduce the agency's performance.

## Keywords: SPKT function, police, Anggeraja Police
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1.   PENDAHULUAN
Negara  yang  merupakan  sebagai  suatu  organisasi  besar dengan  berbagai  perangkat  dan  sistem  yang  terdapat
didalamnya  harus  menjalankan  sesuai  dengan  visi  dan  misi masing-masing  Negara.  Sama  seperti  halnya  menurut  Kelsen dalam  Widiarto  yang  menyatakan  bahwa  Negara  sebagai
Indonesian Journal of Legality of Law e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Analisis Hukum Fungsi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Dalam Mewujudkan... (Alamsyah Renggong, Ruslan Renggong, Baso Madiong)
sebuah  organisasi  dibentuk  oleh  masyarakat  tertentu  untuk mencapai  tujuan  tertentu  yang  telah  ditentukan  bersama. Tujuan  sebuah  negara  jika  didekati  secara  sosiologis mengasumsikan  bahwa  setiap  individu-individu  dalam  suatu negara  disatukan  oleh  fakta  bahwa  mereka  memiliki  suatu kehendak bersama (a common will) atau kepentingan bersama (a common interest).
Adapun tujuan bangsa Indonesia yang dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertuang  dalam  paragraf  ke  4  (empat),  yaitu:  melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan  keadilan sosial.  Dengan  demikian  dalam  mencapai  tujuan  tersebut Negara  Indonesia  harus  menjalankan  berbagai  fungsi  yang dilaksanakan  oleh  seperangkat  institusi  sebagai  satu  kesatuan tatanan hukum.  Fungsi pemerintahan negara selain  membuat peraturan  (regel  geven),  pelaksana  (bestuur),  peradilan (rechtspraak),  tetapi juga  melaksanakan  fungsi  politie  (polisi) dengan  menjalankan  preventiverechtszorg  yaitu  memaksa penduduk  suatu  wilayah  mentaati  ketertiban  hukum,  serta mengadakan penjagaan preventif, sebelum timbulnya keadaan atau  terjadinya  peristiwa,  supaya  tertib  masyarakat  tetap terpelihara dengan baik.  Menjalankan fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban hukum (preventiverechtzorg) bersumber  dari  teori  state  of  nature  tentang  asal  mula  negara yang  dikemukakan  oleh  Lock  dan  Rousseau  menjelaskan bahwa bagaimanapun tenteramnya keadaan suatu negara akan selalu  mengandung  ancaman  bagi  keselamatan  individu  atau kelompok selama tidak ada negara yang  menjamin keamanan dan ketertiban.
Lembaga  kepolisian  dibutuhkan  oleh  negara  untuk menjalankan  fungsi  pengelolaan  keamanan  negara  dengan tujuan  menjamin  keamanan  dan  ketertiban.  Logeman mengemukakan  bahwa  fungsi  kepolisian  merupakan  suatu lingkungan  pekerjaan  tertentu  (tetap)  yang  diadakan  dan dilakukan  guna  kepentingan  Negara.    Lembaga  kepolisian diberikan  tanggungjawab  untuk  memelihara  ketertiban masyarakat,  menangani  tindak  kejahatan,  baik  dalam  bentuk upaya  pencegahan  di  masyarakat  maupun  dalam  bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan agar masyarakat memiliki rasa  aman  yang  diberikan  oleh  negara.  Dibentuknya  lembaga kepolisian bertujuan menciptakan kondisi aman, tenteram, dan tertib dalam masyarakat yang dilakukan melalui tugas represif dan  preventif.  Tugas  di  bidang  represif  adalah  melakukan penyidikan  terhadap  kejahatan  dan  pelanggaran  hukum menurut  peraturan  perundang-undangan.  Sedangkan  tugas- tugas  preventif  dilaksanakan  dengan  konsep  dan  pola pembinaan dalam wujud memberikan perlindungan, pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang dilakukan  melalui  cara  penyuluhan,  pengaturan,  penjagaan, pengawalan, dan patroli sebagai teknis dasar kepolisian untuk memberikan hak atas rasa aman kepada warga negara.
Kewajiban dan wewenang menjaga keamanan oleh Polri diatur dalam                 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun  1945  dimuat  pada  Bab  XII  tentang  Pertahanan  dan Keamanan  Negara  tepatnya  dalam  Pasal  30  ayat  (4)  yang selengkapnya berbunyi: Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Keamanan  yang  dimaksud  menjadi  tugas  Polri  hanya menyangkut  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  dalam rangka  menjamin  keamanan  dalam  negeri  sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia
yang  berbunyi:  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia merupakan  alat  negara  yang  berperan  dalam  memelihara keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum, serta  memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan kepada  masyarakat  dalam  rangka  terpeliharanya  keamanan dalam negeri.  Dengan demikian secara yuridis normatif, Polri membidangi keamanan terkait memelihara keamanan di dalam negeri dengan menjaga ketertiban masyarakat, dan menegakkan hukum.
Peran  dan  fungsi  Polisi  diarahkan  untuk  menegakkan hukum,  pelayanan  kepada  masyarakat  dengan  menghormati hak-hak  sipil  serta  menjunjung  tinggi  Hak  Asasi  Manusia (HAM). Kata Civil (sipil) dalam Civilian Police mengandung nilai  perilaku  kepolisian  yang  menghormati  hak-hak  sipil, mengedepankan  pendekatan  kemanusiaan,  tidak  memiliki karakteristik  militer,  dan  mengabdi  kepada  kepentingan masyarakat.    Secara  sederhana  memaknai  civilian  police sebagai suatu cara perpolisian yang menitik beratkan pada titik pusat  perhatian  (kemanusiaan).  Artinya,  cara-cara  polisi menjalankan pekerjaannya tidak boleh menyebabkan manusia itu  kehilangan  harkat  dan  martabat  kemanusiaannya. Memahami  civilian  police  diawali  dengan  suatu  kesadaran, bahwa  yang  dihadapi  oleh  polisi  dalam  pekerjaannya  adalah manusia. Oleh karena itu seorang polisi harus memperlakukan manusia  sebagai  manusia  yang  melekat  pada  dirinya  HAM. Dalam  pekerjaannya  menghadapi  dan  berhadapan  dengan manusia, Rahardjo menguraikan prinsip-prinsip yang terkandung  dalam  civilian  police  yakni:  Bersikap  lentur (fleksibel);  Berinteraksi  dengan  masyarakat;  dan  menjadi panutan bagi masyarakat.
Tujuan  melaksanakan  reformasi  pelayanan  di  wilayah indonesia  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  untuk membangun kepercayaan publik pada pemerintah. Mewujudkan  keamanan  dalam  kehidupan  berbangsa  serta bernegara  adalah  salah  satu  pekerjaan  atau  kewajiban kepolisian  yang  merupakan  salah  satu  faktor  penting  agar tercipta pelayanan yang prima serta hubungan yang baik antara pihak kepolisian serta masyarakat.
Menerapkan  keamanan  dalam  negeri  bukanlah  sesuatu yang  gampang  untuk  aparat  kepolisian.  Kepolisian  memiliki beban yang berat dalam menangani dan menerima pengaduan masyarakat  karena  angka  kriminalitas  yang  terus  bertambah kasusnya.  Undang-undang  No.  2  tahun  2002  tentang Kepolisian  Republik  Indonesia  untuk  fungsinya  diatur  dalam pasal  2  Undang-  undang  tersebut,  bahwa  fungsi  kepolisian merupakan  salah  satu  fungsi  pemerintahan  negara  di  bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,  perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan  kepada masyarakat.
Lembaga  Kepolisian  adalah  gerbang  pintu  dari  sistem peradilan pidana di Indonesia, Lembaga Kepolisian mempunyai  tingkat  interaksi  yang  tinggi  dengan  masyarakat. Tanggungjawab  Kepolisian  sangat  beragam,  oleh  karena  itu Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum, dengan interaksi masyarakat  yang  tinggi.  Perkembangan  dari  lingkungan strategis  dan  kemajuan  teknologi  berdampak,  cukup  untuk menangani semua lapisan masyarakat.
Situasi  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  bagaikan “ikan  dan  air”  yang  mempunyai  arti  berlangsungnya pembangunan harus ditunjang dengan keamanan dan ketertiban masyarakat  yang  baik.  Oleh  karena  itu  situasi  harus  dijaga dengan  baik  karena  dengan  terjaganya  masyarakat  yang kondusif,  maka  masyarakat  akan  merasa  damai  dan  tenang menjalankan kegiatan mereka dengan baik.
Orang-orang  di  era  globalisasi  seperti  ini  semakin menuntut  untuk  mendapatkan  pelayanan,  terutama  pelayanan yang  bermutu.  Untuk  dapat  bertahun  hidup,  manusia  sangat membutuhkan  pelayanan  yang  berkualitas,  pelayanan  adalah proses memenuhi kebutuhan melalui kegiatan orang lain secara langsung.  Pelayanan  yang  bermutu  bisa  didapatkan  baik  dari pihak swasta maupun pemerintah, namun pada kenyataan saat ini  pemerintah  masih  bekerja  keras  kondisi  pelayanan  yang baik. Ini terlihat dari banyaknya pengaduan yang diajuhkan ke komisi  ombudsman  tentang  buruknya  pelayanan  publik. Kepolisian  Republik  Indonesia  harus  bisa  meningkatkan kualitas pelayanan terutama menjaga keamanan dan ketertiban umum  agar  laporan  masyarakat  yang  kurang  puas  terhadap kinerja kepolisian bisa berkurang. Adapun salah satu efek yang disebabkan oleh kurang efektifnya kinerja Polri adalah semakin banyakanya kejahatan yang terjadi dimasyarakat.
Peraturan Kaporli (PERKAP) No. 23 tahun 2010 tentang pelayanan sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) adalah unsur pelaksanaan tugas pokok dibidang pelayanan kepolisian pada tingkat polres dibawah kapolres. Tujuan dari peraturan ini adalah  dijadikan  pedoman  dalam  implementasi  tugas  untuk menyamakan pola fikir dan pola tindak dalam peneyelengaraan tugas  pokok  dan  fungsi  satuan  organisasi  polres  dan  polsek. Memberikan  layanan  kepada  masyarakat  dalam  bentuk penerimaan  dan  penanganan  laporan/pengaduan,  pemberian bantu  dan  pertolongan  termasuk  pengamanan  kegiatan masyarakatdan  instansi  pemerintah,  dan  pelayanan  surat izin/keterangan,  serta  pengaduan  atas  tindakan  Polri  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menanggapi tuntutan yang terus meningkat di masyarakat,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  telah bekerja  keras  meningkatkan  pelayanan  untuk  memenuhi aspirasi  dan  harapan  masyarakat.  Langkah-langkah  dalam meningkatkan  profesionalisme  anggota  Kepolisian  Negara Republik Indonesia dan paradigma pelayanan Kepolisian yang lebih  pro-aktif,  bertanggungjawab  sesuai  dengan  aturan,  taat hukum,  prosedur  dan  tata  etika  sehingga  dapat  memberikan kepuasan bagi masyarakat.
Diamanatkan  dalam  peraturan  perundangan-undangan disebutkan  bahwa  penyelenggara  negara  wajib  memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dalam rangka akuntabilitas publik  tercapaimaka  masyarakat  mengawasi  pelaksanaannya dalam  rangka  mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih, berwibawa,  bebas  dari  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme.  Hak untuk  menerima  pelayanan  berkualitas  adalah  harapan  bagi setiap  masyarakat  terkait  permasalahan  yang  disampaikan kepada penyelenggara negara demi mendapatkan penyelesaian sepenuhnya.
Di  dalam  konteks  good  governance,  pelayanan  publik yang  dilaksanakan  Kepolisian  Republik  Indonesia  adalah gerbang  utama  reformasi  birokrasi  di  tubuh  polri,  karena pelayanan public  merupakan  sebuah ruang interaksi langsung interaksi  langsung  antara  masyarakat  dan  polisi.  Pelayanan publik  oleh  Polri  berkembang  dari  pelayananyang  terpusat yang  lebih  memperhatikan  kepuasaan  pelanggan.  Maka  dari itu, pelayanan yang diberikan  oleh Polri harus lebih responsif terhadap  kepentingan  publik  mengingat  kebijakan,  prosedur, dan perilaku aparat yang menyimpang akan cepat terpantau dan transparan.
Seperti  yang  terjadi  di  Kepolisian  Sektor  (Polsek) Anggeraja Kabupaten Enrekang, tingginya  angka kriminalitas yang  terjadi  di  Kecamatan  Anggeraja,  mulai  membuat masyarakat gusar, sehingga masyarakat mulai membuat reaksi untuk memberantas masalah kriminalitas, salah satunya dengan cara melakukan pengaduan tindak kriminalitas yang terjadi di kecamatan tersebut. Di Kepolisian Sektor (Polsek) Anggeraja Kabupaten  Enrekang  terdapat  masalah  mengenai  pelayanan Kepolisian  dalam  menangani  pengaduan  masyarakat  seperti setelah  masyarakat  melakukan  pengaduan  baik  itu  tindakan kriminal  maupun  pengaduan  atas  perbuatan  yang  tidak menyenangkan, biasanya pihak kepolisian melayani pengaduan tersebut dengan cepat namun dalam tahap proses penyelidikan, penyelidik kurang sigap.
Hal  ini  yang  menyebabkan  begitu  banyak  keluhan  atau ketidakpuasan  masyarakat  terhadap  pengaduan  tindak  pidana yang  diajukan  tidak  segera  ditindaklanjuti.  Di  Kepolisian Sektor  (Polsek)  Anggeraja  Kabupaten  Enrekang  juga  masih sering  terjadi  keterlambatan  dalam  penyelesaian  kasus  tindak pidana  kriminal  yang  terjadi  dan  telah  dikeluhkan  banyak masyarakat  namun  belum  teratasi  hingga  sekarang.  Adapun laporan  tindak  pidana  yang  masuk  di  Kepolisian  Sektor Kecamatan  Anggeraja  sejak  tahun  2020  samapai  tahun  2022 laporan  tindak  pidana.  Ada  5  klasifikasi  kasus  tindak  pidana yang telah ditangani petugas kepolisian Sektor Anggeraja sejak 2 tahun terakhir.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja personil pada  sentra  pelayanan  kepolisian  terpadu  dalam  menangani pengaduan  masyarakat  pada  Sektor  Kepolisian  Anggeraja Kabupaten  Enrekang  serta  faktor-faktor  apakah  yang menghambat  kinerja  personil  Sentra  Pelayanan  Kepolisian Terpadu dalam menangani pengaduan masyarakat pada Sektor Kepolisian Anggeraja Kabupaten Enrekang.

## 2. METODE

## 2.1 Jenis Penelitian
Metode  penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah  penelitian normatif  empiris  yang  memadukan  antara  bahan  dari  buku- buku  dan  Peraturan  Perundang-undangan.  Selain  itu  juga, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung ke Kepolisian  Sektor  Anggeraja  Kabupaten  Enrekang  untuk melengkapi data penulisan ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Kinerja  personil  pada  sentra  pelayanan  kepolisian terpadu  dalam  menangani  pengaduan  masyarakat pada  Sektor  Kepolisian  Anggeraja  Kabupaten Enrekang.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian  menyebutkan  bahwa  Kepolisian  memiliki  fungsi sebagai  salah  satu  fungsi  pemerintahan  Negara  di  bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan  hukum,  perlindungan,  pengayom  dan  pelayanan kepada  masyarakat.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  melakukan observasi  di  ruang  Sentra  Pelayanan  Kepolisian  Terpadu (SPKT) Polsek Anggeraja Polres Enrekang. Sentra Pelayanan Kepolisian  Terpadu  (SPKT)  merupakan  ujung  tombak Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya melayani
Analisis Hukum Fungsi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Dalam Mewujudkan... (Alamsyah Renggong, Ruslan Renggong, Baso Madiong)
masyarakat.  Adanya  kerja  sama  antara  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  dan  masyarakat  merupakan  factor  yang sangat  penting  dalam  mendukung  fungsi  Sentra  Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) sehingga dengan terjalinnya kerja sama tersebut diharapkan dapat menjaga situasi Keamanan dan Ketertiban  Masyarakat  (KAMTIBMAS)  berjalan  tertib  dan kondusif.
Dari  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2002  tersebut  telah dijelaskan  bahwa  Kepolisian  memiliki  fungsi  untuk  melayani masyarakat selain fungsi-fungsi lainnya, oleh karena itu pihak Kepolisian  mulai  berbenah  untuk  meningkatkan  pelayanan publik yang sudah ada pada saat ini dengan cara menciptakan inovasi-inovasi  mengenai  pelayanan  publik  agar  masyarakat puas dengan pelayanan yang diterimanya. Untuk menindaklanjuti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia;  mengenai  Konsep Perpolisian  Masyarakat  melalui  Surat  Keputusan  Kapolri No. Pol:  Skep/737/X/2005  tanggal  13  Oktober  2005  tentang Kebijakan  dan  Strategi  Penerapan  Model  Perpolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri dan turunannya berupa  Surat  Keputusan  Kapolri  No.  Pol:  Skep/433/VII/2006 tanggal  01  Juli  2006  tentang  Panduan  Pembentukan  dan Operasionalisasi Perpolisian Masyarakat. Semakin meningkatnya  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang berpengaruh  pada  kebutuhan  masyarakat  dan  harapannya kepada  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  membuat anggota  Polsek  Anggeraja  Polres  Enrekang  terutama  fungsi Sentra  Pelayanan  Kepolisian  Terpadu  (SPKT)  harus mendapatkan  pembekalan  agar  dapat  optimal  dalam pelaksanaan tugas dalam melayani masyarakat. Sesuai dengan Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor  23  Tahun  2010  tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Sektor, dalam Pasal 10 huruf a menerangkan  bahwa  Sentra  Pelayanan  Kepolisian  Terpadu (SPKT) bertugas :
 Memberikan  pelayanan  Kepolisian  secara  terpadu kepada  masyarakat  dalam  bentuk  penerimaan  dan penanganan  laporan  atau  pengaduan,  pemberian bantuan  atau  pertolongan  dan  pelayanan  surat keterangan; dan
 Menyajikan  informasi  yang  berkaitan  dengan kepentingan  tugas  kepolisian  guna  dapat  diakses sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan
Dalam  pelaksanaan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2),  Sentra  Pelayanan  Kepolisian  Terpadu  (SPKT) menyelenggarakan fungsi :
 Pelayanan  kepolisian  kepada  masyarakat  secara terpadu, antara lain Laporan Polisi (LP), Surat Tanda
Terima Laporan Polisi (STTPLP), Surat
Pemberitahuan  Perkembangan  Hasil  Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK),  Surat  Keterangan  Catatan  Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), Surat  Keterangan  Lapor  Diri  (SKLD),  Surat  IZIN Keramaian,  Surat  Rekomendasi  Izin  Usaha  Jasa Pengamatan, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
 Pengkoordinasian  dan  pemberian  bantuan  serta pertolongan, antara lain Penanganan Tempat Kejadian Perkara  (TKP)  meliputi  Tindakan  Pertama  di  TKP (TPTKP)  dan  pengolahan  TKP,  Turjawali,  dan pengamanan;
 Pelayanan  masyarakat  antara  lain  melalui  telepon, pesan singkat, faksimili, internet (jejaring sosial), dan surat;
 Penyajian  informasi  umum  yang  berkaitan  dengan kepentingan  masyarakat  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 Penyiapan  registrasi  pelaporan,  penyusunan,  dan penyampaian  laporan  harian  kepada  Kapolres (ditingkat Resor).
Mengenai  fungsi  Sentra  Pelayanan  Kepolisian  Terpadu (SPKT)  peneliti  melaksanakan  wawancara  kepada  Kepala Kepolisian  Sektor  Anggeraja  (Kapolsek)  yaitu  Muhammad Saad  dan  dari  hasil  wawancara  dapat  diperoleh  informasi mengenai  Fungsi  Sentra  Pelayanan  Kepolisian  Terpadu (SPKT) Polsek Anggeraja terdiri dari:
Urusan  Perencanaan  dan  Administrasi  (Urrenmin)  2) Kepala Siaga SPKT (Ka Siaga SPKT). Ka Siaga SPKT terdiri dari Ka Siaga SPKT I, II, dan III. Dalam pelaksanaan tugasnya, Ka Siaga SPKT dibantu Oleh:
 Perwira  Pelayanan  Masyarakat  (Payanmas),  yang bertugas  memproses  pelayanan  penerimaan  dan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat, serta pemberian bantuan dan pertolongan kepolisian;
 Perwira  Administrasi  (Pamin),  yang  bertugas menyelenggarakan pengadministrasian umum kegiatan siaga SPKT dan pelayanan surat keterangan kepolisian; dan
 Piket  Fungsi  dari  masing-masing  fungsi  operasional yang bertugas membantu Ka Siaga dalam menindaklanjuti  seluruh  kegiatan  pelayanan  dan pemberian  bantuan  pertolongan  kepolisian  kepada masyarakat
Sentra  Pelayanan  Kepolisian  Terpadu  (SPKT)  bertugas memberikan  pelayanan  kepolisian  kepada  masyarakat,  dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan bantuan/pertolongan kepolisian, bersama  fungsi  terkait  mendatangi  TKP  untuk  melaksanakan kegiatan  pengamanan  dan  olah  TKP  sesuai  ketentuan  hukum dan peraturan yang berlaku. SPKT dapat melayani:
 Laporan Polisi (LP)
 Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTPLP)
 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)
 4  Surat  Keterangan  Tanda  Lapor  Kehilangan (SKTLK)
 Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
 Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP)
 Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD)
 Surat Ijin Keramaian
 Surat Rekomendasi Ijin Usaha Jasa Pengamatan
Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Fungsi Sentra  Pelayanan  Kepolisian  Terpadu  (SPKT)  lainnya meliputi:
 Menerima  Pengaduan  masyarakat,  memberikan problem/solusi kepada masyarakat yang memberikan pengaduan  kepada  Sentra  Pelayanan  Kepolisian Terpadu (SPKT), mencatat laporan pengaduan di buku register laporan, koordinasi kepada fungsi lain sebagai langkah menindaklanjuti laporan masyarakat, Pengkoordinasian  dan  pemberian  bantuan  serta pertolongan, Tindakan Pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP).
 Melayani masyarakat baik secara tatap muka maupun telepon,  pesan  singkat,  faksimili,  media  sosial  dan surat.
 Penyajian  informasi  umum  yang  berkaitan  dengan kepentingan  masyarakat  sesuai  dengan  ketentuan Standart Operasional Prosedural (SOP).
Pelayanan SPKT mengacu kepada mekanisme Penerimaan  Kunjungan  Masyarakat  yang  dikeluarkan  oleh Kapolri  berdasarkan  Peraturan  Kapolri.  Berdasarkan  hasil wawancara kepala SPKT Armansyah pada tanggal 4 Desember 2023 :
“Masyarakat  yang  membutuhkan  layanan  baik  berupa tatap  muka  secara  langsung  ke  SPKT  ataupun  melalui media  komunikasi  dicatat  dalam  buku  register  layanan. Petugas  sentra  pelayanan  mengklasifikasi  jenis  layanan yang  dibutuhkan  berupa  layanan  informasi,  konsultasi hukum dan laporan atau pengaduan masyarakat. Petugas SPKT  menganalisa  laporan  dari  masyakarat  berkaitan dengan  keterangan  dan  barang  bukti  dan  dibuatkan rekomendasi  atas  laporan  atau  pengaduan  tersebut.  JIka terhadap  laporan  atau  pengaduan  yang  diiterima  belum cukup bukti ataupun bukan tindakan pidana petugas tidak mengeluarkan rekomendasi dengan memberikan penjelasan  kepada  pemohon  layanan.  JIka  laporan tersebut  diterima  maka  petugas  membuat  surat  tanda terima  laporan  (STTPL).  Kepala  SPKT  membuat  nota dinas  pendistribusian  laporan  polisi  untuk  diteruskan kepada satuan kerja yang berwenang menangani laporan.” Penanganan  pengaduan  masyarakat  berdasarkan  asas- asas:
 Asas  Keprofesionalan,  yakni  pelaksana  pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas;
 Asas  Persamaan  Perlakuan,  yakni  setiap  anggota Sentra Pelayanan Kepolisian  Terpadu (SPKT) dalam memberikan  pelayanan  wajib  bersifat  profesional tanpa  memandang  status  sosial  pelapor  berdasarkan asas-asas:
 Asas  Keprofesionalan,  pelaksana  pelayanan  harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas
 Asas Persamaan Perlakuan, setiap penerima pelayanan berhak mendapatkan yang adil
 Asas  Keterbukaan,  setiap  penerima  pelayanan  dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi terkait pelayanan penanganan pengaduan
 Asas Akuntabilitas, proses penyelenggaraan pelayanan pengaduan harus dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan
 Asas  Kecepatan,  Kemudahan,  dan  Keterjangkauan pelayanan  pengaduan  diselenggarakan  secara  cepat, mudah, dan terjangkau.
Prinsip  yang  diterapkan  dalam  penanganan  pengaduan masyarakat yaitu:
 Obyektivitas,  yakni  kegiatan  penanganan  pengaduan harus berdasarkan fakta atau bukti yang dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu
 Koordinasi,  yakni  kegiatan  penanganan  pengaduan harus dilaksanakan dengan kerjasama yang baik antar pejabat  yang  berwenang  dan  terkait  berdasarkan mekanisme, tata kerja, dan prosedur yang berlaku;
 Efektivitas dan Efisiensi,  yakni kegiatan penanganan pengaduan  harus  dilaksanakan  secara  tepat  sasaran, hemat waktu, dan biaya
 Kehati-hatian,  yakni  penanganan  terhadap  suatu pengaduan  dilakukan  secara  berhati-hati  dan  apabila dibutuhkan harus dijaga kerahasiaannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut  Analisis  Penulis  SPKT  Kepolisian  memegang prinsip  pelayanan  sebagai  pegangan  dalam  mendukung jalannya kegiatan antara lain kesederhanaan seperti pelayanan yang cepat, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan, adanya kejelasan  persyaratan  teknis  dan  administratif,  kepastian waktu.  pelaksanaan  SPKT  dapat  diselesaikan  dalam  kurun waktu  yang  telah  ditentukan,  SPKT  diterima  dengan  benar, tepat  dan  sah,  proses  dan  pelayanan  memberikan  rasa  aman, kepastian  hukum,  dan  tanggung  jawab.  SPKT  Polsek Anggeraja  Polres  Enrekang  sudah  diterapkan  secara  baik. Masyarakat merasa bahwa semua masalah mereka harus dapat diselesaikan  oleh  pihak  Polisi  tanpa  menyadari  bahwa masyarakat itu sendiri berperan penting dalam semua masalah yang terjadi atau yang menimpanya.
3.2. Faktor-faktor  yang  menghambat  kinerja  personil Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu dalam menangani  pengaduan  masyarakat  pada  Sektor Kepolisian Anggeraja Kabupaten Enrekang.
Pelayanan  publik  merupakan  hal  kompleks,  dimana petugas atau aparat memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan  kepada  msayarakat.  Terkadang  dalam  proses pelayanan  publik,  masih  ada  beberapa  masyarakat  yang menganggap  pelayanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat kurang bahkan ada yang berbicara bahwa tidak puas. Tentu hal tersebut  merupakan  faktor  penghambat  dalam  proses pemberian  pelayanan.  Dalam  pemberian  layanan  kepada masyarakat,  khususnya  spkt  di  Polsek  Anggeraja  Kabupaten Enrekang,  sebagai  salah  satu  instansi  pemberi  layanan menemukan  beberapa  hambatan  yang  dapat  mempengaruhi pelayanan yang diberikan.
1) Jumlah Personil
Pelaksanaan  fungsi  dan  peran  SPKT  Polsek  Anggeraja dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menghambat kelancaran tugasnya.
Menurut  Muhammad  Saad  faktor  penghambat  tersebut adalah  kurangnya  personil  pada  Polsek  Anggeraja.  Untuk mengatasi  kekurangan  personil  tersebut  terutama  pada  SPKT maka  diambil  kebijakan  untuk  mengerahkan  seluruh Bhabinkamtibmas untuk piket secara bergiliran di SPKT.
Kekurangan personil ini menyebabkan beberapa anggota memiliki  tugas  rangkap  seperti  Bhabinkamtibmas  juga bertugas  piket  di  SPKT.  Tujuannya  adalah  agar  pada  saat anggota  sedang  bertugas  patrol  atau  menangani  TKP  maka SPKT tetap berjalan dengan adanya petugas piket di SPKT. 2) Kekurangan Fasilitas Kerja Menurut  Muhammad  Saad  selaku  Kapolsek  Anggeraja bahwa:
“saat  ini  di  SPKT  Polsek  Anggeraja,  petugas menggunakan 1 buah laptop sebagai alat untuk mencatat dan  menyimpan data. Penggunaan  laptop atau komputer sebagai  penyimpan  data  sangat  dibutuhkan  personil  di
Analisis Hukum Fungsi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Dalam Mewujudkan... (Alamsyah Renggong, Ruslan Renggong, Baso Madiong)
SPKT.  Hal  ini  dikarenakan  masing-masing  personil  di setiap  bidang  tugasnya  juga  memerlukan  komputer khusus  sehingga  data  tidak  tercampur.  Laptop  sangat dibutuhkan  oleh  personil  di  SPKT  adalah  laptop  yang cukup  memadai  sebagai  penyimpan  data  dan  jumlahnya juga  cukup  seimbang  dengan  pekerjaan  yang  harus diselesaikan oleh anggota.
Dapat  disimpulkan  bahwa  saat  ini  faktor  ketersediaan fasilitas  laptop  merupakan  faktor  yang  menghambat pelaksanaan fungsi dan peran SPKT Polsek Anggeraja
Berdasarkan  anlisis  penulis  bahwa  mengenai  kendala Sentra  Pelayanan  Kepolisian  Terpadu  (SPKT)  dalam  upaya pelayanan yang PRESISI kepada masyarakat sebagai berikut:
1. Kurangnya  personel  dan  aplikasi  yang  digunakan dalam  melayani  Surat  Tanda  Laporan  Kehilangan (STLK)  sebagaimana  program  pimpinan  tidak mendapatkan  pembaharuan  data  personil  yang tercantum dalam input aplikasi Surat Tanda Laporan Kehilangan  (STLK)  padahal  hampir  setiap  tahun terdapat  mutasi  anggota  maupun  anggota  yang pensiun  sehingga  berakibat  anggota  yang  bertanda tangan  dalam  Surat  Tanda  Laporan  Kehilangan (STLK)  tidak  valid  karena  data  anggota  dalam aplikasi masih data yang lama.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat yang mana ketika akan memberikan laporan di Polsek Anggeraja tetapi tidak  menggunakan  helm  atau  pelindung  kepala padahal  polsek  Anggeraja  merupakan  instansi penegak hukum dan negara mewajibkan penggunaan  helm  atau  pelindung  kepala  kepada warga  masyarakat  yang  menggunakan  kendaraan bermotor  sesuai  dengan  undang-undang  lalu  lintas serta penggunaan helm ketika berkendara merupakan kebutuhan pribadi
3. Kendala dalam melaksanakan SOP karena keterangan  dan  persyaratan  berkas  masyarakat dalam melakukan laporan tidak lengkap dan kurang jelas  sehingga  butuh  waktu  lebih  dari  yang ditetapkan. Masyarakat yang tidak memenuhi syarat juga termasuk kendala bagi kami.
4. Kurangnya  sarana  dan  prasarana  yang  mendukung kegiatan  Sentra  Pelayanan  Kepolisian  Terpadu (SPKT) dalam melayani masyarakat.
5. Kurangnya  pemahaman  masyarakat  mengenai fasilitas pelayanan online yang diberikan Kepolisian.
6. Belum  efektif  karena  masih  ada  masyarakat  yang mengeluhkan tentang pelayanannya  yang diberikan kepada masyarakat karena proses yang lama.

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa kinerja Personil SPKT Polsek Anggeraja sesuai dengan Perkap  Nomor  22  tahun  2010  adalah  pengkoordinasian  dan pemberian  bantuan  serta  pertolongan,  yaitu  penanganan tempat kejadian perkara meliputi tindakan pertama di TKP dan pengolahan TKP, turjawali (pengaturan jalan dan pengawalan lalu-lintas),  pengamanan.  Pelayanan  masyarakat  antara  lain melalui  telepon,  pesan  singkat,  faksimili,  internet  (jejaring sosial), dan surat. Penyajian informasi  umum  yang berkaitan dengan  kepentingan  masyarakat  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundangundangan.  Jenis  layanan  yang  diberikan di  SPKT  Polsek  Anggeraja  adalah  penanganan  tempat kejadian perkara, pengaturan jalan dan pengawalan lalulintas
dan  pelayanan  administrasi.  Faktor  penghambat  kinerja Personil SPKT di Polsek Anggeraja adalah masih kekurangan personil  yang tidak sesuai dengan kebijakan  yang ditetapkan bahwa  setiap  polsek  harus  memiliki  90  personil  tetapi  di Polsek Anggeraja hanya memiliki 14 personil yang mana bisa menjadi  penghambat  dalam  pemberian  layanan  dan menurunkan kinerja instansi.
Adapun  saran  penulis  terhadap  kasus  tersebut  ialah, Dokter  agar  lebih  hati-hati  dalam  melaksanakan  tugasnya sebagai  pelayan  medis  bagi  masyarakat,  agar  tidak  terjadi kesalahan yang akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak  terutama  pada  pasien.  Pasien  dalam  meminta pertanggungjawaban  terhadap  rumah  sakit  harus  memiliki bukti  yang  kuat,  dan  harus  menyadari  bahwa  tenaga  medis dalam  melakukan  upaya  pertolongan  pertama  dan  tindakan pertama pasti meminta persetujuan dari keluarga pasien. Jadi hubungan  yang  timbul  disebebakan  adanya  perjanjian  bagi kedua  belah  pihak,  namun  apabila  terjadi  malpraktek  di upayan  agar  di  selesaikan  sesuai  dengan  isi  perjanjian  yang disepakati  sebelum  terlaksanakan  tindakan  tenaga  medis tersebut, sejalan dengan itu Rumah Sakit dan sarana pelayanan kesehatan  hendaknya  segera  membuat  Standar  Operasional Prosedur berdasarkan konsesus bersama yang didasarkan pada standar  profesi  dokter  dan  kondisi  rumah  sakit  dan  berbagai kegiatan  serta  fungsi  pelayanan  sarana  pelayanan  kesehatan. SOP  akan  memberikan  langkah-langkah  terbaik  yang  dapat dilakukan dokter untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu  sehingga  tidak  merugikan  pasien.  Ikatan  Dokter Indonesia  sebagai  organisasi  profesi  sesuai  dengan  amanat Penjelasan Pasal 50 UU Praktik Kedokteran hendaknya segera membuat  standar  profesi  kedokteran  yang  didalamnya berisikan  batasan  kemampuan  (knowledge,  skill  and professional  attitude)  minimal  yang  harus  dikuasai  dokter dalam menjalankan profesinya yaitu praktik kedokteran.
Kepada  petugas  SPKT  Polsek  Anggeraja  disarankan untuk  memaksimalkan  penggunaan  media  sosial  dan pengembangan  sistim  layanan  dengan  menggunakan  media. Sejatinya,  terhadap  hal-hal  tertentu  seperti  laporan  atau pengaduan  serta  pengurusan  beberapa  surat  keterangan  bisa dilakukan  melalui  media  untuk  mengurangi  mobilitas masyarakat. Setidaknya dapat meminimalisir durasi kunjungan  masyarakat  yang  membutuhkan  layanan.,  Kepada petugas SPKT disarankan untuk selalu memberikan pelayanan dengan baik dan memberikan kepastian bahwa bahwa layanan akan selesai tepat waktu., Kepada pihak berwenang disarankan untuk  mengupayakan  ketersediaan  fasilitas  kerja  personil SPKT  seperti  komputer  dan  perangkat  lainnya  sebagai pengolah data.

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Agus  Dwiyanto,  2017  Manajemen  Pelayanan  Publik:  Peduli Inklusif  dan  Kolaborasi,  (Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press,).
Aprilia  Malik,  Siswidiyanto,  Endah  Setyowati,  2012 Perencanaan Program Akta Online dalam Meningkatkan Pelayanan Akta Kelahiran (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi,  Jurnal  Administrasi  Publik  (JAP),  Voll. No.5 Maret.
Arista Atmadjati, 2018 Layanan Prima dama Praktik Saat ini,
(Yogyakarta: Deepublish,)
Barda  Nawawi  Arief,  1998,  Beberapa  Aspek  Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Barda  Nawawi  Arief,  2013,  Kapita  Selekta  Hukum  Pidana, Bandung: Citra Aditya.
Budiharto,  Widodo.  (2009).  Kendali  Cerdas  Berbasis SMS/Web/TCP-IP. Penerbit Elexmedia Komputindo. Clerence J. Dias. Research on Legal Service and Poverty: its Relevance  to  the  Design  of  Legal  Service  Program  in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150 dikutip  dalam  jurnal  Marcus  Priyo  Gunarto,  2011, Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka
Fungsionalisasi  Perda  dan  Retribusi,  Program  Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
Dwiyanto, A., 2006 Mewujudkan Good Governance Melayani Publik, (Yogyakarta: UGM Press,
Ekotama, Suryana. 2011. Cara Mudah Bikin SOP Agar Bisnis Lebih Praktis. Media Pressindo: Yogyakarta.
Hadi Utomo, 2005, Hukum Kepolisian di Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka,
Harun M.Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
Laksmi, Fuad dan Budiantoro. 2008. Manajemen Perkantoran
Modern. Jakarta: Penerbit Pernaka.
Logemann. 1997. Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri,
Jakarta: Dinas Hukum Polri.
Marcus  Priyo  Gunarto,  2011  ,  Kriminalisasi  dan  Penalisasi Dalam  Rangka  Fungsionalisasi  Perda  dan  Retribusi, Program  Doktor  Ilmu  Hukum  Universitas  Diponegoro Semarang.
Moeljatno,  1993,  Asas-asas  Hukum  Pidana,  Putra  Harsa, Surabaya.
Moenir,  H.A.S.,  2002  Manajemen  Pelayanan  Umum  di
Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara,
Nurcholis,  H.,  2005  Teori  dan  Praktek  Pemerintahan  dan
Otonomi Daerah, (Jakarta: Grasindo,)
Ombudsman RI, Standar Pelayanan Publik Sesuai UU No 25 Tahun  2009  Survei  Ombudsman RI,  (Jakarta: Ombudsman RI, 2017).
Peraturan  Kaporli  (PERKAP)  No.  23  tahun  2010  tentang pelayanan sentra pelayanan kepolisian terpadu (SKTP) Rahardjo,  Satjipto.  2007.  Membangun  Polisi  Sipil.  Jakarta:
Kompas.
Ratminto dan Atik 2003 Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter  dan  Standar  Pelayanan  Minimal.  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,).
Ratminto  dan  Winarsih,  A.  S.,  2006  Manajemen  Pelayanan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,).
Rousseau,  J.J.  2003.  Ilmu  Pendidikan.  Jakarta:  PT  Raja
Grafindo Persada.
Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori
Hukum  Pada  Tesis  dan  Disertasi,  Jakarta  :  Rajawali Press.
Satjipto  Rahardjo,  2009,  Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan
Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing.
Sina  Sinambela,  L.  P.,  2011  Reformasi  Pelayanan  Publik Teori,  Kebijakan,  Implementasi,  (Jakarta:  Bumi Aksara,).
Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi
Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta.
Syafie, I. K., 1999 Ilmu Administrasi Publik, (Jakarta: Rineka Cipta,).
Tambunan,  Rudi  M.  2013.  Pedoman  Penyusunan  Standard
Operating Procedures (SOP). Jakarta. Maiestas Publishing.
Tjiptono, F., 2000 Manajemen Pemasaran, (Yogyakarta: Andi Offset,)
Tri  Widiarto.  2007.  Pengantar  Antropologi  budaya.  Widya Sari Press Salatiga.
Undang-undang  No.  2  tahun  2002  tentang  Kepolisian Republik Indonesia
Undang-Undang  No.  25  Tahun  2009,  Tentang  Pelayanan Publik.
Vollenhoven,  Van.  1981.  Beberapa  Catatan  hukum  Tata Pemerintahan  dan  Peradilan  Administrasi  Negara. Bandung: Alumni.
Yusriadi, 2018 Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik, (Yogyakarta: Deepublish,).
Zulian  Yamit,  2017  Manajemen  Kualitas  Produk  dan  Jasa, (Yogyakarta: Ekonisia,).