PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI VARIABEL MODERASI”
(Studi Kasus pada Pemerintahan Kabupaten Keerom)
Fiane Rina Sambuaga fianesambuaga@gmail.com
Adolf Z. D. Siahay asiahay1011@gmail.com
Syaikhul Falah sehufalah@gmail.com

## Abstrak
This  study  examines  the  internal  control  system  of  the  quality  of  financial  statements  with  human resource  competence  as  a  moderating  variable. The  study  used  a  survey  method  using  a  sample  of civil  servants  in  local  government  organizational  units.  The  sampling  method  inThis  study  examines the internal control system of the quality of financial statements with human resource competence as a moderating  variable.  The  study  used  a  survey  method  using  a  sample  of  civil  servants  in  local government organizational units. The sampling method in this study was purposive sampling. The data obtained  were  analyzed  using  SPSS  23  and  WarpPLS  5.0.  The  results  showed  that  the  internal control system on the elements of the control environment had no effect and had no significant impact on  the  quality  of  the  financial  statements.  In  contrast,  the  element  of  control  activities  had  a  positive and  significant  effect  on  the  quality  of  the  financial  statements.  However,  human  resource competencies  can  moderate  the  internal  control  environment  on  the  quality  of  financial  statements. The  inverse  results  found  that  human  resource  competencies  cannot  moderate  internal  control activities on the quality of financial statements. this study was purposive sampling. The data obtained were analyzed using SPSS 23 and WarpPLS 5.0. The results showed that the internal control system on the elements of the control environment had no effect and had no significant effect on the quality of the financial statements while the element of control activities had a positive and significant effect onof the  financial  statements.  However,  human  resource  competencies  can  moderate  the  internal  control environment  on  the  quality  of  financial  statements.  The  inverse  results  found  that  human  resource competencies cannot moderate Internal control activities on the quality of financial statements.
Keywords:  Sistem  Pengendalian  Internal,  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Dan  Kualitas  Laporan Keuangan

## PENDAHULUAN
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tanggal  9  Desember  2005 tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah  yang  merupakan  peraturan  pelaksanaan dari Undang  Undang  Nomor  17  Tahun  2003,  Undang  Undang  nomor  1  Tahun  2004  dan Undang  Undang  Nomor  32  Tahun  2004  mewajibkan  pemerintah  daerah untuk  menyusun kebijakan akuntansi (Pasal 97: Kepala daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan menetapkan  peraturan  kepala  daerah  tentang kebijakan  akuntansi)  kemudian  dalam
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 13  Tahun  2006  tanggal  15  Mei  2006  tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah  pasal  239  ayat  (1)  menyatakan  :  Kepala  daerah menetapkan  peraturan kepala  daerah  tentang  kebijakan  akuntansi  pemerintah  daerah dengan berpedoman  pada  standar  akuntansi  pemerintahan.  (Abdul  Halim,  2007) menyatakan  bahwa  Keuangan  daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  yang  dapat  dinilai dengan  uang  juga  segala  sesuatu  baik  berupa  uang  maupun  barang  yang  dapat  dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku. ”
“ Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (SPAP) No.1 juga memperjelas definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Kualitas pelaporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan,  karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  menurut (PP  nomor  71,  2010)  tentang  SAP  adalah  ukuran-ukuran  normatif  yang  perlu  diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik yang merupakan  prasyarat  normatif  agar  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  dapat  memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. ”
“ Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  1  tahun  2004  tentang  Perbendaharaan Negara,  Presiden  selaku  Kepala  Pemerintahan  diberi  amanat  untuk  mengatur  dan menyelenggarakan  sistem  pengendalian  Internal  di  lingkungan  pemerintahan  secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Atas dasar peraturan tersebut, pada tanggal 28 Agustus 2008 pemerintah menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian Internal  Pemerintah  (SPIP).  (PP  nomor  60  tahun,  2008)  ini  selanjutnya  memberi  arahan tentang konsep SPIP dan cara pelaksanaannya. ”
“ Sistem  Pengendalian Internal  (SPI)  adalah  proses  yang  integral  pada  tindakan  dan kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk memberikan  keyakinan  memadai  atas  tercapainya  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan
terhadap  peraturan  perundang-undangan.  SPI  yang  diselenggarakan  secara  menyeluruh  di lingkungan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  disebut  SPI  Pemerintah (SPIP).  SPIP wajib  dilaksanakan  oleh  menteri/  pimpinan  lembaga,  gubernur,  dan  bupati/  walikota  untuk mencapai  pengelolaan  keuangan  negara  yang  efektif,  efisien,  transparan,  dan  akuntabel. Tujuan tersebut mengisyaratkan bahwa jika dilaksanakan dengan baik dan benar, SPIP akan memberi  jaminan  dimana  seluruh  penyelenggara  negara,  mulai  dari  pimpinan  hingga pegawai  di  instansi  pemerintah,  akan  melaksanakan  tugasnya  dengan  jujur  dan  taat  pada peraturan.  Akibatnya,  tidak  akan  terjadi  penyelewengan  yang  dapat  menimbulkan  kerugian negara. Ini dapat dibuktikan, misalnya, melalui laporan keuangan pemerintah yang andal dan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian. ”
Untuk  bisa  mewujudkan  laporan  keuangan  dengan  predikat  Wajar  Tanpa Pengecualian  maka  diperlukan  sumber  daya  manusia  yang  berkompeten. “ Menurut (Spencer,  LM  Jr;Spencer,  1993)  kompetensi  merupakan  karakteristik  yang  mendasari seseorang  dan  berkaitan  dengan  efektivitas  kinerja  individu  dalam  pekerjaannya. Kompetensi  terdiri  dari  atas  5  (Lima)  Karakteristik  sebagai  berikut  :  (1)  Pengetahuan    (2) kemampuan (3) sikap dan nilai yang dimiliki seseorang (4) watak yang membuat orang untuk berperilaku  (5)  Motivasi.  Secara  umum,  kompetensi  adalah  sebuah  kombinasi  antara keterampilan  ( skill ),  atribut  personal  dan  pengetahuan  ( knowledge )  yang  tercermin  melalui perilaku kinerja ( job behavior ) yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. ”
“ Menurut  (Warisono,  2008)mengungkapkan  bahwa  SKPD  harus  memiliki  sumber daya  yang  kompeten,  yang  didukung  dengan  latar  belakang  pendidikan  akuntansi,  sering mengikuti pendidikan dan pelatihan dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan system akuntansi  yang  ada.  Kegagalan  aparatur  pemerintah  daerah  dalam  memahami  dan menerapkan  logika  akuntansi  akan  berdampak  pada  kekeliruan  laporan  keuangan  yang dibuat dan ketidak-sesuaian laporan dan standar yang ditetapkan pemerintah. ”
“ Opini yang diberikan atas suatu laporan keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran  kualitas  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah,  adanya  kenaikan  opini
merupakan  adanya  perbaikan  akuntabilitas  dalam  penyajian  laporan  keuangan  sesuai dengan  standar  akuntansi  pemerintahan  yang  berlaku.  Opini  tidak  memberikan  pendapat (TMP),  Opini  wajar  dengan  pengecualian  (WDP),  Opini  wajar  tanpa  pengecualian  (WTP), Opini  WTP  dengan  paragraf  penjelasan  (WTP-DPP).  Selain  itu,  bisa  juga  karena  auditor setuju  dengan  suatu  penyimpangan  dari  prinsip  akuntansi  yang  dikeluarkan  oleh  Dewan Standar  Akuntansi  Keuangan  atau  adanya  penekanan  atas  suatu  hal dan  bisa juga karena laporan audit yang melibatkan auditor lain. ”
Dilihat  dari  tabel  1.1  terlampir,  opini  yang  diberikan  oleh  Badan  Pemeriksa Keuangan  terhadap  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  Kabupaten  Keerom  dari  tahun anggaran  2012  sampai  dengan  tahun  anggaran  2015,  telah  mengalami  kenaikan  tingkat opini  yaitu  opini  dari  tidak  memberikan  pendapat  (TMP)  yang  menjadi  wajar  dengan pengecualian (WDP) pada tahun anggaran 2016. “ Hal tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan  yang  diperiksa  sebagian  besar  pos  dalam  laporan  keuangan,  posisi  keuangan, hasil  usaha  dan  arus  kas  entitas  tersebut  telah  disajikan  secara  wajar  terbebas  dari  salah saji material dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk  dampak  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  yang  dikecualikan  untuk  pos-pos  tertentu disajikan  secara  tidak  wajar.  Hal  ini  menunjukan  penurunan  kualitas  laporan  keuangan sehingga  diduga  karena  kurangnya  sumber  daya  manusia  yang  kompeten  dan  memadai serta lemahnya sistem pengendalian Internal pemerintah Kabupaten Keerom. ”
Dalam  laporan  (IHPS,  2017)    terdapat  permasalahan  kelemahan  SPI  terutama terjadi  karena  bendahara  barang  tidak  melakukan stock  opname persediaan  sesuai ketentuan, Pengurus/ penyimpan barang tidak cermat menatausahakan persediaan, Pemda belum  mengintegrasikan  aplikasi  SIMBAKDA  dan  SIMAKDA  dan  lain  sebagainya.
“ Permasalahan  tersebut  menyebabkan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  Kabupaten Keerom  belum  dapat  diberikan  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  karena  belum disajikannya  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  secara  wajar  dalam  hal  semua  yang material,  posisi  keuangan  dan  arus  kas  entitas  yang  belum  sesuai  standar  akuntansi
pemerintahan,  yang  berdampak  kepada  belum  memadainya  sistem  pengendalian  Internal pemerintah daerah. ”
“ Penelitian ini mengacu kepada penelitian sebelumnya (Herawati, 2014) dengan judul pengaruh  sistem  pengendalian  Internal  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  (survey  pada organisasi  perangkat  daerah  Pemda  Cianjur).  Hasil  penelitian  menunjukan  sistem pengendalian Internal yaitu pengaruh system pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  sebesar  83%.  Secara parsial  lingkungan  pengendalian,  penilaian  resiko,  kegiatan  pengendalian,  informasi  dan komunikasi  serta  pemantauan  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah tetapi hanya lingkungan pengendalian, penilaian resiko dan informasi dan komunikasi  yang  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah. ”
“ Selanjutnya (Nurillah, 2014) yang meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di kota depok, yaitu kompetensi sumber daya manusia,  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah,  pemanfaatan  teknologi  informasi dan  sistem  pengendalian  Internal  yang  hasilnya  adalah  bahwa  kompetensi  sumber  daya manusia,  penerapan  system  akuntansi  keuangan  daerah,  pemanfaatan  teknologi  informasi dan  system  pengendalian  Internal  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. ”
“ Berangkat  dari  hasil  kajian-kajian  empiris  diatas  ternyata  menunjukan  adanya ambivalensi  hasil  penelitian.  Artinya  ambivalensi/  kontradiksi  hasil  penelitian  tersebut sebenarnya  adalah research  gap (kesenjangan  penelitian)  menurut  (Augusty;Ferdinand, 2011)  disebutkan  bahwa research  gap tersebut  dapat  atau  seharusnya  dikembangkan sebagai masalah penelitian yang perlu diinvestigasi lebih lanjut. ”
Teori Keagenan ( Agency Theory )
“ Teori  agensi  mendasarkan  pemikiran  bagaimana  adanya  perbedaan  informasi antara  atasan  dan  bawahan  atau  antara  kantor  pusat  dan  kantor  cabang  atau  adanya informasi  asimetri  yang  mempengaruhi  penggunaan  sistem  akuntansi  (Shield,  M.D,  1993) dalam Ataina (2002). ”
“ Teori  keagenan  mengasumsikan  bahwa  kinerja  organisasi  ditentukan  oleh  usaha dan pengaruh kondisi lingkungan, bahwa prinsipal adalah risk-neutral dan agen adalah risk andeffort  averse .  Agen  dan  prinsipal  diasumsikan  dimotivasi  oleh  kepentingannya  sendiri dan sering kepentingan antara keduanya berbenturan (Leslie and Kren, 1997) dalam Ataina (2002).  Teori  ini  memunculkan  biaya  keagenan  yang  merupakan  pengorbanan  yang  timbul dari hubungan keagenan termasuk hubungan antara pihak eksekutif dan pihak legislatif. ”
Teori Melayani ( Steward Theory )
“ Teori stewardship dibangun  berdasarkan  asumsi  filosofi  mengenai  hakekat  sifat manusia yang dapat dipercaya, mampu bertindak dan bertanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran untuk kepentingan publik dan stakeholder . Selanjutnya teori stewardship juga mengasumsikan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan  pemilik, steward akan  melindungi  dan  memaksimalkan  kinerja  orgnisasi, kepentingan pemilik. ”
Tabel 1. “ Perbandingan Teori Agensi dan Teori Stewardship ” Theory Agency Theory Stewardship Model of Man Manusia Yang Aktualisasi Diri berorientasi ekonomi. Melayani bersama Melayani diri sendiri Motivasi Kebutuhan tingkat lebih Kebutuhan  tingkat yang Rendah (psikologi, lebih  tinggi  (pertumbuhan keamanan, ekonomi). prestasi, aktualisasi diri). Ekstrinsik. Intrinsik. Perbandingan Manajer lainnya Prinsipal Sosial Komitmen rendah Komitmen tinggi Identifikasi Institution Power Personal power (expert, Power (legitimate, coercive, reference). reward) Orientasi resiko Berorientasi control Berorientasi keterlibatan
Theory Agency Theory Stewardship Kerangka Waktu Mekanisme control Kepercayaa n Sasaran Jangka pendek Jangka panjang Kontrol biaya Mempertinggi kinerja Perbedaan kultur Individualisme Kolektivisme Rentang kekuasaan Rentang kekuasaan rendah Tinggi
Sumber: Davis, Schoorman dan Donaldson (1997)

## New Public Management
Konsep new  public  management merupakan  topik  yang  hangat  dalam  reformasi sector publik, dimana prinsip-prinsip pokok dalam konsep new public management memiliki berbagai  keunggulan  dan  kelemahan.  Konsep new  public  management terkait  dengan managemen  kinerja  sektor  publik,  oleh  sebab  itu  pengukuran  kinerja  menjadi  salah  satu prinsip new public management (Mahmudi, 2010) Teori New public management merupakan teori  managemen  public  yang  menganggap  managemen  sektor  swasta  lebih  baik  daripada managemen  sektor  publik  (Hughes,  1998)  dalam  (Mahmudi,  2010).  Tujuan new  public management adalah  melakukan reinventing  goverment, restrukturisasi  dan  pembaruan sistem birokrasi untuk memperbaiki efisiensi dan efektifitas sector publik, meningkatkan daya respon  lembaga  publik,  mengurangi  pengeluaran  publik  dan  memperbaiki  akuntabilitas managerial.

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Hubungan Lingkungan Pengendalian dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

## Daerah
“ Lingkungan pengendalian merupakan pengendalian yang mempengaruhi keseluruhan  organisasi  dan  menjadi  atmosfir  individu  organisasi  di  dalam  melakukan aktivitas  dan  melaksanakan  tanggung  jawab  atas  pengendalian  yang  menjadi  bagiannya. Dengan  kata  lain,  Lingkungan  Pengendalian  merupakan  pondasi  dasar  yang  mendasari suatu  sistem  pengendalian  Internal  pemerintah.  Apabila  Lingkungan  Pengendalian menunjukan kondisi yang baik, maka dapat memberi pengaruh yang cukup baik bagi suatu
organisasi,  namun  sebaliknya,  apabila  lingkungan  pengendalian  jelek,  mengindikasikan bahwa organisasi tersebut tidak sehat (Triyulianto, 2008). ”
Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  (Herawati,  2014)  yang  menunjukkan  bahwa sistem  pengendalian  Internal  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah  sebesar  83%.  Secara  parsial  lingkungan  pengendalian, penilaian  resiko,  kegiatan  pengendalian,  informasi  dan  komunikasi  serta  pemantauan berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  tetapi  hanya lingkungan pengendalian, penilaian resiko dan informasi dan komunikasi yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Berdasarkan  uraian  diatas,  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  menguji  hubungan antara lingkungan pengendalian dengan kualitas laporan keuangan daerah.
H 1 : Lingkungan  Pengendalian  Berpengaruh  Positif  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan.

## Hubungan  Kegiatan  Pengendalian  dengan  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah
Menurut  (Primastuti  Anindita,  2006)  Aktivitas  pengendalian  yang  relevan  dengan audit  atas  laporan  keuangan  dapat  digolongkan  sebagai  berikut:  (a)  Pengendalian  Umum, meliputi organisasi pusat pengolahan data, prosedur dan standar untuk perubahan program, pengembangan  sistem  dan  pengoperasian  fasilitas  pengolahan  data.  (b)  Pengendalian Aplikasi,  mempunyai  tujuan  untuk  menjamin  bahwa  semua  transaksi  yang  telah  diproses sekali  saja  secara  lengkap,  menjamin  bahwa  data  transaksi  lengkap  dan  teliti,  menjamin bahwa  hasil  pengolahan  data  dan  transaksi  benar  dan  sesuai  keadaan,  menjamin  bahwa hasil  pengolahan  data  dimanfaatkan  untuk  tujuan  yang  telah  ditetapkan,  dan  menjamin bahwa aplikasi dapat terus menerus berfungsi.
Kajian  lain  yang  positif  namun  tidak  signifikan  dilakukan  oleh  (Santoso,  2016) menjelaskan  sistem  pengendalian  Internal  pemerintah  berpengaruh  positif  tidak  signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif tidak signifikan  terhadap  akuntabilitas  keuangan  dan  kompetensi  sumber  daya  manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan.
Berdasarkan  uraian  diatas,  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  menguji  hubungan antara kegiatan pengendalian dengan kualitas laporan keuangan daerah.
H 2 : Kegiatan Pengendalian Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
Hubungan  Lingkungan  Pengendalian,  Kegiatan  Pengendalian  terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  dengan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia sebagai Variabel Moderating
“ Menurut  (Warisono,  2008)  mengungkapkan  bahwa  SKPD  harus  memiliki  sumber daya  yang  kompeten,  yang  didukung  dengan  latar  belakang  pendidikan  akuntansi,  sering mengikuti pendidikan dan pelatihan dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan system akuntansi  yang  ada.  Kegagalan  aparatur  pemerintah  daerah  dalam  memahami  dan menerapkan  logika  akuntansi  akan  berdampak  pada  kekeliruan  laporan  keuangan  yang dibuat  dan  ketidaksesuaian  laporan  dan  standar  yang  ditetapkan  pemerintah.  Menurut (Mardiasmo,  2009)  akuntabilitas  publik  adalah  kewajiban  pihak  pemegang  amanah (agent) untuk  memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan,  dan  mengungkapkan segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  kepada  pihak  pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. ”
“ Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu : (1) akuntabilitas vertical (vertical accuntability) ,  dan  (2)  akuntabilitas  horisontal (horizontal  accountability) .  Pertanggung jawaban vertikal (vertical accountability) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada  otoritas  yang  lebih  tinggi,  misalnya  pertanggung  jawaban  unit-unit  kerja  (dinas) kepada  pemerintah  daerah,  pertanggung  jawaban  pemerintah  daerah  kepada  pemerintah pusat,  dan  pemerintah  pusat  kepada  MPR.  Pertanggung  jawaban  horisontal (horizontal accountability) adalah  pertanggung  jawaban  kepada  masyarakat  luas.  Dalam  konteks organisasi  pemerintah,  akuntabilitas  publik  adalah  pemberian  informasi  dan disclosure atas aktivitas  dan  kinerja  finansial  pemerintah  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dengan laporan  tersebut.  Pemerintah,  baik  pusat  maupun  daerah,  harus  bisa  menjadi  subyek pemberi  informasi  dalam  rangka  pemenuhan  hak-hak  publik.  (Mardiasmo,  2009).  Menurut
Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 13 Tahun 2006  adalah:  Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan  mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  selama  satu  periode  pelaporan.  Menurut (Mahmudi,  2007)  definisi  laporan  keuangan  adalah:  Laporan  keuangan  adalah  informasi yang  disajikan  untuk  membantu stakeholders  dalam  membuat keputusan  sosial,  politik  dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas. ”
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Sukmaningrum,  2012)  menjelaskan  sistem pengendalian  Internal  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kualitas  informasi  laporan keuangan  daerah  sedangkan  kompetensi  sumber  daya  manusia  tidak  berpengaruh  pada pemerintahan daerah.
Hasil penelitian diatas tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  (Nurillah, 2014)  menyatakan  bahwa  kompetensi  sumber  daya  manusia,  penerapan  sistem  akuntansi keuangan  daerah,  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  sistem  pengendalian  Internal  yang hasilnya  adalah  bahwa  kompetensi  sumber  daya  manusia,  penerapan  system  akuntansi keuangan  daerah,  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  system  pengendalian  Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
Berdasarkan  uraian  diatas,  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  menguji  hubungan antara system pengendalian Internal dengan kualitas laporan keuangan daerah.
H 3 : Lingkungan  Pengendalian    Berpengaruh  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan dimoderasi oleh Kompetensi Sumber Daya Manusia
H 4 : Kegiatan  Pengendalian  Berpengaruh  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan dimoderasi oleh Kompetensi Sumber Daya Manusia

## METODE PENELITIAN

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Organisasi  Perangkat  Daerah  yang  ada  di Kabupaten  Keerom  yang  berjumlah  30  OPD.  Kriteria  yang  menjadi  sampel  penelitian  ini adalah  unsur  pejabat  yang  telah  menduduki  jabatan  minimal  1  (satu)  tahun  terdiri  dari pimpinan SKPD, kepala bagian sub keuangan dan bendahara yang berjumlah 38 orang.

## 1.  Definisi Operasional

## a.  Kualitas Laporan Keuangan
Kualitas  laporan  keuangan  yang  berkualitas  adalah  laporan  yang  disusun  untuk menyediakan  informasi  posisi  keuangan  dan  seluruh  transaksi  yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  selama  satu  periode  pelaporan  dengan  penyajian  yang  relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

## b.  Lingkungan Pengendalian
Lingkungan  pengendalian  merupakan  pengendalian  yang  mempengaruhi  keseluruhan organisasi  dan  menjadi  atmosfir  individu  organisasi  di  dalam  melakukan  aktivitas  dan melaksanakan tanggung jawab atas pengendalian yang menjadi bagiannya.

## c.  Kegiatan Pengendalian
Kegiatan  pengendalian  yang  relevan  dengan  audit  atas  laporan  keuangan  dapat digolongkan sebagai berikut: pengendalian umum dan pengendalian aplikasi,

## d.  Kompetensi Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia (SDM)  yang kompeten tersebut  akan  mampu memahami  logika akuntansi  dengan  baik.  Kegagalan  sumber  daya  manusia  Pemerintah  Daerah  dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan  yang  dibuat  dan  ketidaksesuaian  laporan  standar  yang  ditetapkan pemerintah.

## 2.  Alat Analisis data
Alat  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  SPPS  23  dan Structural  Equation  Model (SEM)  dengan  metode Partial  Least  Square (PLS)  dengan menggunakan software WarpPLS  5.0.  PLS –SEM digunakan untuk menguji secara simultan hubungan  antar  konstruk  laten  dalam  hubungan  linear  ataupun  non  linear  dengan  banyak indikator baik berbentuk reflektif, formatif dan MIMIC.

## 3.  Evaluasi Model Pengukuran atau Outer Model
Evaluasi model pengukuran atau Outer model dilakukan untuk menilai reabilitas dan validitas dari indikator – indikator pembentuk konstruk laten. Pengujian yang dilakukan dalam outer
model adalah Covergent Validity dan Inner Model. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada pengujian inner model yaitu T statistic dan Path Coefficients.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaruh Lingkungan Pengendalian Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pengujian  hipotesis  1  (H1)  yang  menyatakan  bahwa  lingkungan  pengendalian memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  tidak  terbukti. Dilihat  dari  hasil Output  Path  Coefficients  and  P  values yang  menggambarkan  penyajian hasil estimasi koefisien jalur ( path coefficient ) dan nilai p. Dari hasil pengujian diatas, terlihat nilai Path  coefficients pengaruh  lingkungan  pengendalian  terhadap  kualitas  laporan keuangan adalah sebesar 0,034 dan signifikan pada0,423 lebih besar dari p < 0,05 atau 5%, sehingga  hipotesis  yang  diajukan  ditolak.  Hal  ini  berarti  bahwa  walaupun  lingkungan pengendalian  Internal  yang  ditetapkan  sudah  bagus  tetapi  belum  diterapkan  secara  efektif dapat menyebabkan informasi laporan keuangan yang dihasilkan kurang tepat.
Berdasarkan  hasil  jawaban  responden  dari  variabel  lingkungan  pengendalian dengan  didasari  8  (delapan)  indikator  yaitu  :  (1)  penegakan  integritas  dan  etika,  (2) komitmen  terhadap  kompetensi,  (3)  kepemimpinan  yang  kondusif,  (4)  struktur  organisasi yang sesuai kebutuhan, (5) pendelegasian wewenang & tanggungjawab, (6) kebijakan yang sehat  tentang  pembinaan  SDM,  (7)  peran  APIP  yang  efektif  dan  (8)  hubungan  kerja  yang baik. Nilai tertinggi adalah 4.47 artinya banyak responden setuju dalam melaksanakan evaluasi penilaian  kerja  aparatur  negeri  sipil  (ASN)  guna  meningkatkan  komitmen  terhadap kompetensi dalam lingkungan pengendalian. Sedangkan nilai rata-rata terendah adalah 3.94 yaitu  aparatur  negeri  sipil  belum  menandatangani  fakta  integritas  sehingga  penegakan integritas  dan  nilai  etika  memiliki  belum  efektif  dapat  diterapkan  dalam  lingkungan pengendalian tersebut.
Hasil  penelitian  ini  diperkuat  dengan  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  BPK  pada kabupaten  keerom  tahun  2017  yang  memberikan  beberapa  catatan  terkait  lingkungan pengendalian  Internal  dan  kualitas  laporan  keuangan  yaitu  masih  terjadi  kesalahan
pengganggaran belanja barang dan jasa serta pengelolahan kas di kas daerah belum tertib. “ Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  teori  (Triyulianto,  2008)  yang  menjelaskan  bahwa lingkungan  pengendalian  merupakan  pengendalian  yang  mempengaruhi  keseluruhan organisasi  dan  menjadi  atmosfir  individu  organisasi  di  dalam  melakukan  aktivitas  dan melaksanakan  tanggung  jawab  atas  pengendalian  yang  menjadi  bagiannya.  Dengan  kata lain,  Lingkungan  Pengendalian  merupakan  pondasi  dasar  yang  mendasari  suatu  sistem pengendalian  Internal  pemerintah.  Apabila  Lingkungan  Pengendalian  menunjukan  kondisi yang  baik,  maka  dapat  memberi  pengaruh  yang  cukup  baik  bagi  suatu  organisasi,  namun sebaliknya,  apabila  lingkungan  pengendalian  jelek,  mengindikasikan  bahwa  organisasi tersebut tidak sehat. ”
Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Fitriani, 2007) yang  menyatakan  bahwa  lingkungan  pengendalian  mempengaruhi  secara  signifikan  terhadap kualitas laporan keuangan dimana lingkungan pengendalian yang sehat merupakan pilar utama untuk mendorong terlaksananya unsur-unsur sistem pengendalian Internal pemerintahan lainnya dalam  pengelolaan keuangan  daerah.  Dengan  demikian  maka  dapat  disimpulkan  berdasarkan hasil  penelitian  dilapangan  bahwa  sistem  pengendalian  Internal  khususnya  unsur  lingkungan pengendalian  tidak  mempengaruhi  dan  tidak  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  pada pemerintah kabupaten keerom.

## 2. Pengaruh Kegiatan Pengendalian Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pengujian  hipotesis  2  (H2)  menunjukkan  bahwa  kegiatan  pengendalian  memiliki pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan , dimana  nilai Path coefficients sebesar  0.542  dengan p-value 0.001  atau  lebih  kecil  p  <  0,05  atau  5%. Sehingga  hipotesis  yang  diajukan  diterima.  Hasil  tersebut  dapat  diintepretasikan  bahwa kegiatan  pengendalian  dapat  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  yang  baik.  Dengan kata  lain,  jika  kegiatan  pengendalian  yang  sudah  dibuat  dapat  dilaksanakan  dengan  baik maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan.
Berdasarkan  hasil  jawaban  responden  dari  variabel kegiatan  pengendalian  dengan didasari  5  (lima)  indikator  yaitu  Review  atas  kinerja  instansi  pemerintah,  (2)  Pembinaan
SDM, (3) Pengendalian pengelolaan system informasi, (4) Pengendalian fisik atas asset dan (5)  Penetapan  &  review  indikator  &  ukuran  kinerja.  Nilai  tertinggi  adalah  4.44  yaitu  unsur pimpinan satuan kerja telah terlibat dalam penyusunan: rencana strategis, penetapan kinerja, rencana  kinerja  tahunan  dan  laporan  kinerja  Satker  dan  kegiatan  pembinaan/  pelatihan/ pengembangan/  kompetensi  SDM  sudah  dikomunikasikan  kepada  seluruh  apatur  sipil negara  (ASN)  dengan  baik.  Sedangkan  nilai  rata-rata  terendah  adalah  3.78  yaitu  belum memiliki web/ media elektronik untuk promosi dan melaporan kegiatan satker ke masyarakat sehingga unsur pengendalian atas pengelolaan sistem informasi belum maksimal.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  Peraturan  Pemerintah  nomor  60  tahun  2008 pasal  18  yang  menjelaskan  bahwa  kegiatan  pengendalian  Internal  yang  baik  sekurang- kurangnya  melaksanakan  review  atas  kinerja  instansi  pemerintah,  melakukan  pembinaan sumber  daya  manusia,  melakukan  pengendalian  pengelolaan  sistem  informasi, melaksanakan pengendalian fisik atas asset, melakukan penetapan indikator ukuran kinerja, melaksanakan  pemisahan  fungsi,  melakukan  otorisasi  transaksi  dan  kejadian  penting, melakukan  pencatatan  yang  akurat  dan  tepat  waktu,  melakukan  pembatasan  akses  atas sumber daya, melaksanakan akuntabilitas terhadap sumber daya serat mendokumentasikan semua sistem pengendalian Internal.
Dan  juga  sependapat  dengan  penelitian  terdahulu  oleh  (Nurillah,  2014)  yang mengatakan  bahwa  sistem  pengendalian  Internal  yang  didalamnya  termasuk  kegiatan pengendalian  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pada pemerintahan kabupaten depok. Namun pernyataan ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan  oleh  (Santoso,  2016)  yang  menyatakan  bahwa  sistem  pengendalian  Internal pemerintah  berpengaruh  positif  tidak  signifikan  terhadap  akuntabilitas  laporan  keuangan pada SKPD kabupaten Lampung Timur.

## 3. Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Sebagai  Pemoderasi  Pengaruh  Lingkungan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pengujian  hipotesis  3(H3)  menunjukkan  bahwa  kompetensi  sumber  daya  manusia memiliki  pengaruh  yang  signifikan  sebagai  variabel  moderasi  p a d a   sistem  pengendalian
Internal  terhadap  kualitas  laporan  keuangan,  dimana  nilai Path  coefficients sebesar  0.323 dengan  p-value  0.020  atau  lebih  kecil  dari  p  <  0,05  atau  5%  sehingga  hipotesis  yang diajukan  dit erima.  “Dengan kata  lain  kompetensi  sumber  daya manusia dapat  memperkuat hubungan  antara  lingkungan  pengendalian  Internal  terhadap  kualitas  laporan  keuangan. Pengelolaan keuangan daerah  yang  baik  perlu didukung  dengan  latar  belakang  pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan.  Hal  ini  diperlukan  untuk  menerapkan  sistem  akuntansi  yang  ada.  Kegagalan sumber daya manusia akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuai an laporan standar yang ditetapkan pemerintah.”
Berdasarkan  hasil  jawaban  responden  dari  variabel  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia  dengan  didasari  3  (tiga)  indikator  yaitu  tanggung  jawab,  pelatihan  dan pengalaman.  Nilai  tertinggi  adalah  4.22  yaitu  pedoman  mengenai  proses  akuntansi  telah dilaksanakan  dengan  baik.  Sedangkan  rata-rata  nilai  terendah  adalah  3.97  yaitu  apatur negeri  sipil  belum  semua  berpengalaman  di  bidang  akuntansi,  sehingga  masih  dapat memungkinkan terjadi kesalahan dalam bekerja.
Hasil  penelitian  diatas  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Nurillah, 2014)  menyatakan  bahwa  kompetensi  sumber  daya  manusia,  penerapan  sistem  akuntansi keuangan  daerah,  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  sistem  pengendalian  Internal  yang hasilnya  adalah  bahwa  kompetensi  sumber  daya  manusia,  penerapan  system  akuntansi keuangan  daerah,  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  system  pengendalian  Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## 4. Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Sebagai  Pemoderasi  Pengaruh  Kegiatan Pengendalian Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pengujian hipotesis 4 (H4) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh sebagai variabel moderasi kegiatan pengendalian terhadap kualitas laporan keuangan, dimana nilai Path coefficients sebesar -0.147 dengan p-value 0.189 atau lebih  besar  dari  p  <0,05  atau  5%  sehingga  hipotesis  yang  diajukan  ditolak.  Hal  ini  berarti
bahwa  kompetensi  sumber  daya manusia tidak memberikan  pengaruh  yang kuat terhadap kegiatan pengendalian dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.
Berdasarkan  hasil  jawaban  responden  dari  variabel  kualitas  laporan  keuangan dengan  didasari  4  (empat)  indikator  yaitu  relevan,  andal,  dapat  dibandingkan  dan  dapat dipahami. Nilai tertinggi dari kualitas laporan keuangan adalah 4.41 yaitu pernyataan bahwa penyajikan  laporan  keuangan  telah  dilaksanakan  secara  lengkap  dan  informasi  keuangan yang  disajikan  oleh  SKPD  dapat  dipahami  oleh pengguna.  Sedang  nilai  rata-rata terendah adalah  4.03  yaitu  informasi  yang  disajikan  oleh  SKPD  belum  bebas  dari  kesalahan  yang bersifat material.
Hasil penelitian ini diperkuat dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada kabupaten  keerom  tahun  2017  yang  memberikan  beberapa  catatan  terkait  kompetensi sumber daya manusia, kegiatan pengendalian Internal dan kualitas laporan keuangan yaitu penatausahaan  asset  tidak  sesuai  ketentuan,  penatausahaan  kas  di  bendahara  penerima belum tertib serta pengelolaan bantuan dana operasional sekolah juga belum tertib. Dengan kata  lain,  dapat  diidentifikasikan  bahwa  pemerintah  kabupaten  keerom  belum  semua memiliki  sumber  daya  manusia  yang  berkompeten  yang  didukung  dari  latar  belakang pendidikan  akuntansi  serta  pengalaman  dibidang  akuntansi  dalam  pengelolaan  keuangan daerah sehingga kegiatan pengendalian berupa kebijakan dan prosedur yang sudah dibuat dengan  bagus  tidak  dapat  optimal  diterapkan,  hal  ini  sudah  pasti  akan  berdampak  pada informasi laporan keuangan yang kurang berkualitas.
“ Hasil penelitian ini sesuai dengan teori  (Warisono, 2008) mengungkapkan bahwa SKPD  harus  memiliki  sumber  daya  yang kompeten,  yang  didukung  dengan  latar  belakang pendidikan  akuntansi,  sering  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  dan  mempunyai pengalaman  dibidang  keuangan  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik.  Hal tersebut  diperlukan  untuk  menerapkan  system  akuntansi  yang  ada.  Kegagalan  aparatur pemerintah  daerah  dalam  memahami  dan  menerapkan  logika  akuntansi  akan  berdampak pada  kekeliruan  laporan  keuangan  yang  dibuat  dan  ketidaksesuaian  laporan  dan  standar yang ditetapkan pemerintah. ”
“ Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Sukmaningrum,  2012)  menjelaskan  sistem  pengendalian  Internal  berpengaruh  positif signifikan  terhadap  kualitas  informasi  laporan  keuangan  daerah  sedangkan  kompetensi sumber  daya  manusia  tidak  berpengaruh  pada  pemerintahan  daerah  serta  dipertegas  dari penelitian yang dilakukan oleh (Siahaya & Asnawi & Paulus, 2018) yang mengatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak memberikan dorongan yang kuat terhadap kualitas LKPD,  yang  secara  umum  memiliki  makna  yaitu  meningkatkan  variabel  kompetensi  tidak memilik pengaruh terhadap peningkatan kualitas LKPD.

## SIMPULAN
Berdasarkan  rumusan  masalah,  tujuan  penelitian,  landasan  teori,  hipotesis  dan  hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.  Lingkungan  pengendalian  tidak  berpengaruh  dan  tidak  signifikan  terhadap  kualitas laporan  keuangan.  Hasil  penelitian  ini  diperkuat  dengan  Laporan  Hasil  Pemeriksaan (LHP)  BPK  pada  kabupaten  keerom  tahun  2017  yang  memberikan  beberapa  catatan terkait  lingkungan  pengendalian  Internal  dan  kualitas  laporan  keuangan  yaitu  masih terjadi kesalahan pengganggaran belanja barang dan jasa serta pengelolahan kas di kas daerah belum tertib.
2.  Kegiatan pengendalian berpengaruh dan signifikan  terhadap kualitas laporan keuangan.
Hasil tersebut dapat diintepretasikan bahwa kegiatan pengendalian dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang baik. Dengan kata lain, jika kebijakan dan prosedur yang telah  dibuat  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  maka  semakin  tinggi  pula  pengaruhnya terhadap  kualitas  laporan  keuangan  dan  sebaliknya  jika  kebijakan  dan  prosedur  yang telah  dibuat  tidak  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  maka  semakin  rendah  pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan.
3.  Kompetensi  sumber  daya  manusia  memoderasi  lingkungan  pengendalian  Internal terhadap kualitas laporan keuangan. ” Dengan kata lain kompetensi sumber daya manusia dapat memperkuat hubungan antara lingkungan pengendalian Internal terhadap kualitas
laporan keuangan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik perlu didukung dengan latar belakang  pendidikan  akuntansi,  sering  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan. Hal ini diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Kegagalan sumber daya manusia akan berdampak pada kekeliruan laporan  keuangan  yang  dibuat  dan  ketidaksesuaian  laporan  standar  yang  ditetapkan pemerintah. ”
Kompetensi sumber daya manusia tidak memoderasi kegiatan pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan.Hal ini berarti bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak memperkuat hubungan antara kegiatan pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini diperkuat dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada kabupaten  keerom  tahun  2017  yang  memberikan  beberapa  catatan  terkait  kompetensi sumber daya manusia, kegiatan  pengendalian Internal dan kualitas laporan keuangan yaitu penatausahaan  asset  tidak  sesuai  ketentuan,  penatausahaan  kas  di  bendahara  penerima belum tertib serta pengelolaan bantuan dana operasional sekolah juga belum tertib. dengan kata  lain,  dapat  diidentifikasikan  bahwa  pemerintah  kabupaten  keerom  belum  semua memiliki  sumber  daya  manusia  yang  berkompeten  yang  didukung  dari  latar  belakang pendidikan  akuntansi  serta  pengalaman  dibidang  akuntansi  dalam  pengelolaan  keuangan daerah  sehingga kegiatan  pengendalian  berupa kebijakan  dan  prosedur yang  sudah  dibuat dengan  bagus  tidak  dapat  optimal  diterapkan,  hal  ini  sudah  pasti  akan  berdampak  pada informasi laporan keuangan yang kurang berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim. (2007). Pengelolaan Keuangan Daerah .
Arikunto, S. (2006). Metode Penelitian Kualitatif . Jakarta: Bumi Aksara.
Augusty;Ferdinand. (2011). Metode Penelitian Manajemen . Semarang: UNDIP.
Baiman,  S.  (1990).  A  Second  Look.  Accounting  Organizations  and  Society. Agency Research in Managerial Accounting , 241 –371.
Baridwan, Z. (2000). Intermediate Accounting (tujuh). Yogyakarta: BPFE.
Febrianti,  S.  (2016).  Jurnal  Ekonomi  Manajemen  Vol.  10  No.  1,  Januari  2016  151  Analisis
Pengaruh  Penatausahaan  Aset  Tetap  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya.
Fitriani, A. (2007). Lingkungan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan ( Survei Pada SKPD Provinsi Sulawesi Tengah )
Ghozali Imam & Hengky Latan. (2014). Partial Least Squares : Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program Smart PLS3.0 Edisi Kedua . Semarang: Universitas Diponegoro.
Hall, J. (2009). Accounting Information System . Jakarta: Salemba Empat.
Herawati,  T.  (2014).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur)
IHPS. (2017). Indeks Hasil Pemeriksaan Semester 2 Tahun 2017 , II .
Imam Ghozali. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8) .
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Imam Mulyana. (2010). Sumber Daya Manusia . Jakarta: Salemba Empat.
Indriantoro,  N.  dan  B.  S.  (1999). Metodologi  Penelitian  dan  Bisnis .  Yogyakarta:  BPFE Yogyakarta.
Jensen,  M.  C.,  &  Meckling,  W.  H.  (1976).  Also  published  in  Foundations  of  Organizational Strategy. Journal of Financial Economics , (4), 305 –360.
Leslie and Kren. (1997). The Role Of Accounting Information in Organizational Control . New York: Behavioral Accounting Research.
Mahmudi.  (2007). Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah .  Yogyakarta:  UPP  STIM YKPN.
Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta.
Masmudi.  (2007). Laporan  Keuangan  Sektor  Publik  antara  Konsep  dan  Praktek . Jurnal Akuntansi dan keuangan sektor publik (Vol. 3). Jakarta.
Mohammad Kasiram. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif . Malang: UIN Malang Press.
Natalion  Iban  Patoding.  (2018).  Pengaruh  Penerapan  SAP  berbasis  akrual,  kompetensi aparatur  pemerintahan  dan  peran  audit  Internal  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah  dengan  Good  governance  sebagai  variabel  moderasi  (studi  pada organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten dogiyai).
Nurillah,  A.  S.  (2014).  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Penerapan  Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  (SAKD),  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  dan  Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Depok).
Pasoloran,  O.  dan  F.  A.  R.  (2001).  Teori  Stewardship:  Tujuan  Konsep  Dan  Implikasinya Pada Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi , 3 (2).
Peraturan  BPK  RI  Nomor  1.  (2017).  SPKN.  Retrieved  from  http://jdih.bpk.go.id/wp-
content/uploads/2017/01/Peraturan-BPK-Nomor-1-Tahun-2017_file-gabung.pdf Peraturan  Dalam  Negeri  RI  Nomor  4  tahun.  (2008). Pelaksanaan  Reviu  atas  laporan keuangan pemerintah daerah .
PP nomor 71. (2010). Standar Akuntasi Pemerintah, 413.
Primastuti Anindita. (2006). Kualitas Sistem Pengendalian Internal Sebagai Penentu Tingkat Kepercayaan Laporan Keuangan Suatu Pemerintah Daerah
Robbins; Stephen. (2001). Perilaku Organisasi . Jakarta: Prentice Hall.
Santoso,  E.  B.  (2016).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah,  Pemanfaatan Teknologi  Informasi  Dan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Terhadap  Akuntabilitas Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur).
Shield,  M.D,  S.  M.  Y.  (1993).  Budget  Use  and  Managerial  Performance. Budget  Use  and Managerial Performance , Journal of , 265 –280.
Siahaya & Asnawi & Paulus.  (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya  Manusia,  Sistem pengendalian Internal pemerintahan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah provinsi papua, 3 (110), 1 –16.
Spencer,  LM  Jr;Spencer,  S.  (1993). Competence  at  work:  Models  for  superior performanceCompetence  at  work:  Models  for  superior  performance .  New  York:  John Wiley & Sons.
Stenbart, R. M. B. P. J. (2014). Sistem Informasi Akuntansi (Tiga Belas). Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta.
Sukmaningrum,  T.  (2012).  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (  Studi  Empiris  pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang ).
Triyulianto,  T.  (2008).  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  (SPIP)  Bersama  Kita  Bisa Menyongsong Masa Depan BPKP yang Lebih Cerah, 1 .
Umi Choiriyah. (2010). Information Gap Pengungkapan Lingkungan Hidup di Indonesia.
Umi  Narimawati.  (2008). Metodologi  Penelitian  Kualitatif  dan  Kuantitatif,  Teori  dan  Aplikasi . Bandung: Agung Media.
Warisono.  (2008).  Faktor-faktor  yang mempengaruhi kinerja  satuan kerja  perangkat  daerah (SKPD) di lingkungan pemerintahaan jambi. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintahaan Jambi . Wibowo. (2007). Manajemen Kinerja . Jakarta: PT. Raja Grafindo Parsada.
Widodo,  J.  (2001). Good  Governance  Telaah  dari  Dimensi:  Akuntabilitas  dan  Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah . Surabaya: Insan Cedekia.