Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 3, No.10 Oktober 2018

## KEBIJAKAN  PEMERINTAH  DAERAH  TERKAIT  KETERSEDIAAN  LAHAN RELOKASI BAGI PEDAGANG KAKI  LIMA (STUDI PENELITIAN
PEDAGANG KAKI LIMA KOTA CIREBON)

## Junaedi Dan Yudi Gunawan
Program Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati (UNSWAGATI)  Cirebon Email: pascajunaedi@gmail.com

## Abstrak
Pedagang  kaki  lima  (PKL)  adalah  suatu  usaha  sektor  informal  berupa  usaha dagang  dan  kadang-kadang  juga  sekaligus  produsen.  Sektor  informal  kadang mendapat  perlakuan  yang  kurang  pantas  dari  aparat  penertiban  Kota  dengan menggusur  atau  menertibkan  tapi  kurang  memberikan  solusi  contohnya  terjadi  di jalan  Pemuda  Kota  Cirebon  Seperti  dalam  kasus  yang  di  unggah  oleh  detik.com pada Selasa, 21 November 2017 yang bertema “ Tertibkan PKL, Pemkot Cirebon taksediakan lahan relokasi. Kasus lain juga dialami oleh pedagang kaki lima yang berada  di  sepanjang  jalan  Karanggetas  rencana  penertiban  yang  di  lakukan olehkjhoihihihoujpSatpolPPtersebut  bukan  merupakan  salah  satu  upaya  penataan dan  pemberdayaan  PKL.  Pasalnya,  bersamaan  dengan  dilayangkannya  surat penertiban  itu,  Pemerintah  Kota  Cirebon  belum menyediakan  lahan  relokasi  bagi PKL.  Sesuai  dengan  latar  belakang  penelitian  tersebut  diatas  maka  dapat difokuskan  kepada  permasalahan-permasalahan  sebagai  berikut:  Bagaimana Kebijakan  Pemerintah  terkait  ketersedian  lahan  relokasi  bagi  PKL  di  Kota Cirebon,  dan  bagaimana  respon  PKL  terhadap  kebijakan  yang  diberikan Pemerintah  terkait  ketersedian  lahan  relokasi  bagi  PKL  di  Kota  Cirebon.  Dalam penelitian ini metode yang digunakan dengan pendekatan  metode Yuridis Empiris dan  Telaah  Pustaka  (Library  Research),  yaitu  suatu  pendekatan  yang  di  gunakan untuk  memecahkan  masalah  penelitian  dengan  meneliti  data  sekunder  terlebih dahulu  untuk  kemudian  dilanjutkan  dengan  mengadakan  penelitian  data  primer dilapangan.  Kebijakan  Pemerintah  terkait  ketersedian  lahan  relokasi  bagi Pedagang  Kaki  Lima  di  Kota  Cirebon  pada  dasarnya  Pemerintah  memberikan kebijakan dengan terus mendata para PKL dan Pemerintah juga akan membangun relokasi  (Selter)  untuk  PKL  di  jalan-jalan  protokoler  saja  sebagai  salah  satu bentuk kebijakan yang di berikan. Respon PKL terhadap kebijakan yang diberikan Pemerintah  terkait  ketersedian  lahan  relokasi  bagi  PKL  di  Kota  Cirebon  dari  6 titik  lahan  relokasi  yang  disediakan  oleh  Pemerintah  Kota  Cirebon  mereka  para PKL merespon dengan postiif .
Kata Kunci : Kebijakan, Relokasi, dan Pedagang Kaki Lima

## Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Ketersediaan Lahan Relokasi Bagi Pedagang

## Pendahuluan
Dalam  beberapa  tahun  terakhir  ini,  sektor  informal  di  dareah  perkotaan Indonesia  menunjukan  pertumbuhan  yang  pesat.  Menurut  para  ahli  membengkaknya sektor  informal  mempunyai  kaitan  dengan  menurunnya  kemampuan  sektor  formal dalam menyerap pertumbuhan angka kerja di  Kota. Sedangkan pertumbuhan angkutan kerja  di  Kota  yaitu  sebagai  akibat  imigrasi  Desa-Kota  lebih  pesat  dari  pada pertumbuhan kesempatan kerja. Akibatnya, terjadi pengangguran terutama di kalangan penduduk  usia  muda  dan  terdidik  dengan  membengkaknya  sektor  formal  di  Kota. Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  adalah  suatu  usaha  sektor  informal  berupa  usaha  dagang dan kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada  yang menetap di lokasi tertentu, ada yang  bergerak  dari  tempat  satu  ketempat  lain  (menggunakan  pikulan  atau  kereta dorong)  menjajakan  bahan  makanan,  minuman  dan  barang-barang  konsumsi  lainnya secara  eceran.  PKL  umumnya  bermodal  kecil  terkadang  hanya  merupakan  alat  bagi pemilik  modal  dengan  mendapatkan  sekedar  komisi  sebagai  imbalan  atau  jerih payahnya.  Di  daerah  perkotaan  sektor  informal  dianggap  mengundang  banyak permasalahan terutama mereka  yang beroprasi di tempat strategis di Kota. Dimana hal tersebut  akan  mengurangi  keindahan  Kota  dan  menjadi  kemacetan  lalu  lintas  serta menurunnya lingkungan hidup  Kota. Oleh karen itu pemerintah Kota telah mengambil kebijakan  membatasi  ruang  gerak  sektor  informal.  Bahkan  sektor  informal  kadang mendapat perlakuan yang kurang pantas dari aparat penertiban Kota dengan menggusur atau menertibkan tapi tidak memberikan solusi contohnya terjadi di jalan Pemuda Kota Cirebon Seperti dalam kasus yang di unggah oleh detik.com pada Selasa, 21 November 2017 yang bertema “ Tertibkan PKL, Pemkot Cirebon tak sediakan lahan relokasi”. Di jelaskan oleh Anto salah satu pedagang kaki lima yang berada di jalan pemuda mengaku pemerintah akan merelokasikan pedagang kaki lima namun hingga kini tak ada relokasi bagi para pedagang kaki lima, Anto mengaku sudah 28 tahun berjualan di jalan pemuda Anto  merupakan  generasi  kedua,  ia  meneruskan  ayahnya  yang  sudah  berjualan  sejak tahun  1989.  Anto  berpendapat  “harusnya  ada  relokasi  dulu  baru  di  tertibkan.  Saya inginnya bertahan disini  jualannya”, ujar Anto. Kasus lain juga dialami oleh pedagang kaki lima  yang berada di  sepanjang jalan Karanggetas mereka menerima  surat  teguran penertiban  lapak  PKL  oleh  satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP  Kota  Cirebon. Solihin selaku kordinator PKL jalan Karanggetas mengatakan, rencana penertiban yang
dilakukan  oleh  Satpol  PP  tersebut  bukan  merupakan  salah  satu  upaya  penataan  dan pemberdayaan  PKL. Pasalnya, bersamaan dengan dilayangkannya surat  penertiban itu, pemerintah Kota Cirebon belum menyediakan lahan relokasi bagi PKL. Ia pun meminta agar  pemerintah  Kota  Cirebon  menyiapkan  lahan  relokasi  untuk  PKL  jalan Karanggetas.  “kami  mohon  agar  pemerintah  Kota  Cirebon  menyediakan  lahan  lain untuk kami berjualan. Lahan yang sesuai, dengan kami gantungkan hidup kami dengan berjualan”.
Terlepas dari permasalahan tersebut Pemerintah sebagai lembaga yang berwenang  seharusnya  memberikan  solusi  berupa  Kebijakan-kebijakan  yang  positif yang  tidak  merugikan  PKL  walau  bagaimanapun  sektor  informal  mempunyai  andil cukup berarti dalam mengurangi jumlah pengangguran  yang berada di Kota besar. Hal itu  dikarenakan  mereka  menciptakan  lapangan  kerja  sendiri  yang  kemudian  akan menghasilkan  pendapatan  yang  cukup  bagi  mereka  untuk  bertahan  hidup  dan  bukan menjadi pengangguran yang akan berdampak pada timgginya tingkat kriminalisme.

## Metode Penelitian
Penelitian ini mengacu pada jenis penelitian kualitatif, sebab  yang diteliti lebih difokuskan kepada Kebijakan Pemerintah  Daerah Terkait ketersediaan  Lahan Relokasi Bagi Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon. Penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif  dan  cenderung  menggunakan  analisis.  Proses  dan  makna (prefektif  subjek)  lebih    ditonjolkan  dalam  penelitian  kualitatif. Dengan  menggunakan metode  kualitatif  bahwa  seorang  peneliti  terutama  bertujuan  untuk  mengerti  atau memahami gejala yang ditelitinya.

## a. Pendekatan
Pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penulisan  penelitian  ini  adalah menggunakan metode Yuridis Empiris dan Telaah Pustaka (Library Research) , yaitu suatu  pendekatan  yang  di  gunakan  untuk  memecahkan  masalah  penelitian  dengan meneliti  data  sekunder  terlebih  dahulu  untuk  kemudian  di  lanjutkan  dengan mengadakan  penelitian  data  primer  dilapangan.  Yuridis  empiris  merupakan  satu pendekatan  yang  mengacu  pada  peraturan-peraturan  untuk  kemudian  dilihat bagaimana implementasi di lapangan.

## b. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  penelitian  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif analisis  yaitu  penelitian  yang  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  secara  rinci, sistematis  dan  menyeluruh  mengenai  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan kebijakan pemerintah  terkait  ketersediaan lahan relokasi bagi  PKL dan respon PKL terhadap kebijakan yang diberikan Pemerintah terkait ketersedian lahan relokasi PKL di  Kota  Cirebon.  Dengan  menggambarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  berkaitan  dengan  praktek  pelaksanaan  hukum  positif  yang  ada.  Kegiatan penelitian  yang  dilakukan  penulis  adalah  kegiatan  penelitian  kepustakaan  sekaligus penelitian  lapangan  karena  penelitian  ini  tidak  hanya  mempelajari  materi kepustakaan  tetapi  dilakukan  juga  pengambilan  data  langsung  dilapangan  dengan wawancara.

## c. Objek Penelitian
Penelitian  membahas  mengenai  Kebijakan  Pemerintahan  Daerah  Terkait Ketersediaan Lahan Relokasi Bagi Pedagang Kaki Lima (Studi Penelitian PKL Kota Cirebon )
d. Jenis dan Sumber Data
1) Data Primer
Data  primer  peneliti  didapatkan  dari  penelitian  langsung  ketempat  penelitian yaikni pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Mikro usaha kecil dan menengah Kota Cirebon,  Forum  Pedagang  Kaki  Lima,  Pedagang  Kaki  Lima  di  wilayah  Kota Cirebon.
2) Data Sekunder
Selain  itu  peneliti  juga  dapatkan  dari  dokumen  resmi,  website,  jurnal  dan  hasil penelitian dalam bentuk laporan.
 Bahan  Hukum  primer  :  Bahan  hukum  yang  mengikat,  yang  terdiri  dari  Undang- Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan, dan sumber hukum lainnya.
 Bahan hukum sekunder : Bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum  primer,  yang  terdiri  dari  rancang  penelitian,  hasil  karya  dari  kalangan hukum, dan seterusnya.

## Hasil dan Pembahasan
A. Kebijakan  Pemerintah  Terkait  Ketersediaan  Lahan  Relokasi  Bagi  Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon
Kota  Cirebon  merupakan  Kota  yang  berada  di  pesisir  utara  pulau  Jawa  atau yang  dikenal  dengan  jalur  pantura  yang  menghubungkan  beberapa  Kota  lainnya. Mempunyai  luas  wilayah  37.54KM 2 dengan  5  Kecamatan  dan  22  Kelurahan. Pertumbuhan  Kota  yang  semakin  pesat  membuat  melonjaknya  sektor  informal  di Kota Cirebon, Pedagang Kaki Lima merupakan sektor informal yang keberadaannya kadang  di  anggap  mengganggu  oleh  pemerintah.  Tapi  di  sisi  lain  sektor  informal mempunyai  hal  positif  karena  bisa  menciptakan  penghasilan  sendiri  seiring  daya serap  sektor  formal  di  Kota  Cirebon  yang  semakin  sulit  didapatkan.  Dinas perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM Kota Cirebon merupakan Pemerintah yang  bertanggungjawab  atas  pengawasan  serta  pembinaan  para  PKL  di  Kota Cirebon.  Seiring  berjalannya  waktu  Kota  Cirebon  yang  semakin  ramai  dan  mulai banyak  dibangun  Mall  dan  Hotel  membuat  orang  tertarik  untuk  berjualan  dan memanfaatkan  keramaian  Kota.  Tercatat  Pemerintah  mendata  pada  tahun  2014 sekitar  2.786  PKL  yang  berjualan  di  Kota  Cirebon.  Hal  tersebut  menimbulkan permasalahan  yang  terjadi  di  Kota  Cirebon  salah  satu  permasalahan  yang  di  alami oleh Pedagang Kaki Lima di sepanjang jalan Pemuda dan jalan Karanggetas yang di akses  oleh  detik.com  pada  hari  Selasa,  21  November  2017  yang  bertemakan “Tertibkan PKL, Pemkot Cirebon tak sediakan lahan relokasi”. Di jelaskan oleh Anto salah  satu  pedagang  kaki  lima  yang  berada  di  jalan  pemuda  mengaku  pemerintah akan  merelokasikan  pedagang  kaki  lima  namun  hingga  kini  tak  ada  relokasi  bagi para pedagang kaki lima, Anto mengaku sudah 28 tahun berjualan di jalan pemuda Anto merupakan generasi kedua, ia meneruskan ayahnya yang sudah berjualan sejak tahun 1989. Anto berpendapat “ harusnya ada relokasi dulu baru di tertibkan. Saya inginnya bertahan disini jualannya,” ujar Anto.
Kasus  lain  juga  dialami  oleh  pedagang  kaki  lima  yang  berada  di  sepanjang jalan Karanggetas mereka menerima surat teguran penertiban lapak PKL oleh satuan Polisi  Pamong Praja  (Satpol  PP Kota Cirebon. Solihin  selaku kordinator  PKL jalan Karanggetas mengatakan, rencana penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP tersebut bukan  merupakan  salah  satu  upaya  penataan  dan  pemberdayaan  PKL.  Pasalnya,

## Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Ketersediaan Lahan Relokasi Bagi Pedagang
bersamaan  dengan  dilayangkannya  surat  penertiban  itu,  pemerintah  Kota  Cirebon belum  menyediakan  lahan  relokasi  bagi  PKL.  Ia  pun  meminta  agar  mohon  agar pemerintah Kota Cirebon menyediakan lahan lain untuk kami berjualan. Lahan yang sesuai, dengan kami gantungkan hidup kami dengan berjualan”.
Melihat  dari  Permasalahan  tersebut,  tidak  hanya  terjadi  di  jalan  pemuda  dan Karanggetas saja masih banyak PKL di wilayah lain belum di berikan lahan relokasi untuk berdagang oleh Pemerintah, seperti data yang di tulis di atas, Pemerintah Kota Cirebon hanya menyediakan beberapa tempat relokasi  saja untuk  para PKL. Sejauh ini pemerintah berupaya memeberikan kebijakan yang tepat kepada para PKL, Devi Apriyani  selaku  kepala  Seksi  UMKM  berbicara  prihal  kebijakan  pemerintah  terkait ketersediaan lahan relokasi di Kota  Cirebon, pemerintah sudah merolakisan PKL di sesuaikan dengan lahan yang ada dengan jumlah PKL, tetapi keterbatasan lahan yang dimiliki  oleh  Pemerintah  Kota  Cirebon  membuat  masih  banyak  para  PKL  yang belum  diberikan  lahan  relokasi,  dengan  adanya  permasalahan  ini  Pemerintah memberikan  kebijakan  bahwa  akan  terus  mendata  para  PKL  dan  kedepannya  akan dibuatkan  atau  diperbanyak  lagi  lahan  relokasi  bagi  para  PKL  sambil  menunggu kebijakan  dari  atas  ucapnya  Renny  Bhakti  bagian  sarjana  pendamping  UMKM  dia juga  berpendapat  bahwa  kedepannya  Pemerintah  memberikan  kebijakan  akan mencoba  membangun  beberapa  lagi  lahan  untuk  para  PKL  seperti  yang  sekarang sedang diproses yaitu di jalan Sutomo Kota Cirebon sebelumnya sudah dibangunkan 6  titik  di  Kota  Cirebon.  Pemerintah  hanya  bisa  memeberikan  Kebijakan  akan dibangunnya  relokasi  PKL  di  jalan-jalan  protokoler  saja,  belum  sepenuhnya  di bangunkan shelter untuk para PKL karena disamping minimnya lahan yang dimiliki Pemerintah  Kota  tidak  mungkin  juga  bisa  menampung  semua  PKL  di  kota  cirebon ucapnya.  Lahan  relokasi  yang  memang  wujud  penting  dari  para  PKL  harus  selalu diperhatikan keberadaannya oleh pemerintah, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2  tahun  2016  tentang  Penataan  dan  Pemberdayaan  PKL  Pasal  2  angaka  (a) berbumnyi:  “Memberikan  kesempatan  berusaha  bagi  PKL  melalui  penetapan Lokasi.”  Aturan  tersebut  harus  mendasari  Pemerintah  dalam  memberikan  fasilitas kepada  PKL  Devi  Apriyani  sebagai  Kepala  Seksi  UMKM  berkata  permasalahan yang  dialami  pemerintah  terkait  ketersediaan  lahan  relokasi  bagi  PKL  di  kota Cirebon  adalah  kepadatan  penduduk  Kota  Cirebon  menjadi  faktor  berkurangnya
lahan  di  Kota  Cirebon,  dia  juga  membandingkan  dengan  Kabupaten  Cirebon  yang masih  banyak  lahan  kosong,  disamping  itu  pemerintah  Kota  Cirebon  juga  tidak mempunyai  lahan  yang  luas  untuk  menampung  para  PKL 18 .  Kurangnya  lahan membuat  pemerintah  kebingungan  merolaksikan  para  PKL,  sejauh  ini  untuk mengatasi  hal  ini  Pemeritah  juga  bekerja  sama  dengan  instansi  yang  terkait  untuk ikut menyediakan lahan relokasi atau Shelter untuk para PKL disamping lahan yang kurang  permasalahan  lain  juga  yang  harus  di  hadapi  pemerintah  adalah maindset PKL  yang  harus  di  rubah  artinya  kebanyakan  masyarakat  Cirebon  yang  selalu menggantungkan  hidupnya  dengan  berdagang,  memang  tidak  salah,  tetapi  faktor seperti  inilah  yang  membuat  pemerintah  kewalahan  dalam  memberikan  fasilitas kepada para PKL, setiap harinya PKL di Kota Cirebon semakin bertambah di tambah lagi  ada  beberapa  PKL  yang  berjualan  dimalam  hari,  hal  seperti  ini  lah  yang  harus dirubah  masyarakat  Cirebon  jangan  sepenuhnya  menggantungkan  hidupnya  didunia berdagang tapi harus lebih baik lagi ditambah banyak PKL yang susah diatur artinya PKLyang  nakal  yang  tidak  mau  mengikuti  prosedur  yang  ada    ucap  Renny  Bhakti selaku  sarjana  pendamping  UMKM.  Pemerintah  Kota  Cirebon  sejauh  ini  telah mengupayakan kepada para PKL dengan dibangunkannya lahan-lahan relokasi ada 6 titik  lahan  yang  di  bangun  oleh  pemerintah  Kota  Cirebon  ada  yang  bekerjasama dengan instansi terkait dan ada juga lahan milik Pemerintah Kota. Berikut data lahan relokasi di Kota Cirebon:

## DATA PKL YANG SUDAH MENDAPAT LAHAN RELOKASI DI KOTA CIREBON
NO WILAYAH JUMLAH PKL 1 Selter setadion Bima 66 PKL 2 Selter BJB 12 PKL 3 Selter   Disnaker 4 PKL 4 Selter Sudarsono 17 PKL 5 Selter CSB 30 PKL
6 Selter Alun - Alun AT- TAQWA 50 PKL JUMLAH 179 PKL
Data diperoleh dari Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi UMKM Kota Cirebon. PKL  yang  sudah  mengisi shelter tidak  semata-mata  hanya  mengisi  lahan  saja  tetapi mereka di berikan kontrak selama 2 tahun dan perjanjian antara Dinas dan PKL berupa tanda  tangan  di  atas  materai  bahwa  tidak  boleh  keluar  atau  berjualan  di  tempat  lain, Pemerintah    berjanji  bahwa  PKL  yang  menempati shelter tidak  akan  ditertibkan  atau dioprek-oprek lagi oleh SATPOL PP ucap Renny Bhakti.

## B. RESPON  PKL TERHADAP KEBIJAKAN YANG DIBERIKAN PEMERINTAH TERKAIT KETERSEDIAN LAHAN RELOKASI BAGI PKL DI KOTA CIREBON.
Pedagang Kaki Lima kerap dijadikan sebagai faktor yang membuat keindahan dan  kebersihan  Kota  menjadi  kurang  enak  dilihat.  Tetapi  disisi  lain  Pedagang  Kaki Lima  juga  memberikan  hal  positif    berupa  membangun  dan  meramaikan  Kota melalui  kreatifitas  yang  di  sajikannya  sehingga  menarik  beberapa  pengunjung  Kota atau  diluar  Kota  sekalipun.  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan,  Koperasi  UMKM Kota Cirebon sebagai  Dinas  yang  membina para  Pedagang Kaki  Lima memberikan kebijakan beberapa membangun lahan relokasi untuk Pedagang Kaki Lima ada 6 titik shelter yang dibangun yaitu shelter setadion Bima, shelter BJB, shelter DISNAKER, shelter Sudarsono, shelter CSB, dan shelter Alun-Alun AT-TAQWA. Berikut adalah respon  Pedagang  Kaki  Lima  terhadap  kebijakan  yang  diberikan  Pemerintah  terkait ketersedian lahan relokasi bagi Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon.
Rostina atau sering disapa Dewi sebagai PKL Shelter Alun-alun AT-TAQWA dia  merespon  bahwa  dia  sangat  bersyukur  dengan  kebijakan  yang  di  berikan Pemerintah  berupa  lahan  relokasi  untuk  PKL,  ini  sangat  positif  artinya  pemerintah sangat  peduli  dengan  kami  menyediakan  fasilitas  untuk  kami  tetapi  dia menyayangkan  ketegasan  Pemerintah,  karena  di  tempat  sebelum  dia  direlokasikan muncul  pedagang-pedagang  baru  dia  berharap  pemerintah  tegas  dalam  menangani
masalah  ini,  dia  juga  menyinggung  masalah  penghasilan  meskipun  pengahsilannya kurang  begitu  bagus  di  bandingkan  dulu  dia  berdagang  di  trotoar  tetapi  dia  masih bersyukur dengan apa  yang diberikan pemerintah Sudarsono PKL sekaligus mantan Kordinator shelter CSB dia merospon bahwa apa yang di lakukan Pemerintah kepada kami  sangatlah  positif,  dari  pada  dia  harus  berjualan  di  Trotoar  menurutnya  sangat tidak tenang karena selalu berurusan dengan SATPOL PP ditambah lagi PKL yang di shelter CSB mendapatkan bantuan modal dari kelurahan Pekiringan.
Shelter CSB  merupakan  hasil  dari  kerjasama  antara  perusahaan  CSB  dengan Pemerintah,  Pemerintah  hanya  menyediakan  lahan  saja  tetapi  untuk  bangunannya sendiri  disediakan  oleh  Perusahaan  ucapnya.  Hj.  Khaenifah  sebagai  PKL  sekaligus bendahara shelter Bima  dia  merespon  bahwa  kebijakan  pemerintah  terkait  lahan relokasi berupa shelter ini sangat bagus dan positif tetapi dia menyayangkan bahwa masih  banyak  pedagang  yang  berjualan  di  luar shelter padahal  pemerintah  berjanji akan  menertibkan  dan  melarang  PKL  untuk  berjualan  di  wilayah  Stadion  Bima, tetapi  sampai  sekarang    pemerintah  belum  menindak    sehingga  berdampak  kepada penghasilan  yang  di  dapat  PKL  yang  berada  di shelter karena  pengunjung  lebih memilih PKL yang lesehan ketimbang yang berada di shelter ucapnya.  Erni sebagai PKL  di shelter Disnaker  merospon  positif  terkait  kebijakan  yang  diberikan  oleh Pemerintah  terkait  lahan  relokasi,  menurutnya  apa  yang  di  berikan  Pemerintah  itu sudah  membantu  kami  para  PKL  tetapi  dia  inginnya shelter yang  diberikan Pemerintah  itu  berada  lebih  ke  pinggir  jalan  karena shelter disini  lebih  cenderung kedalam  sehingga  membuat  penghasilannya  sedikit  berkurang  ucapnya.  Jumadi sebagai  PKL shelter BJB  ia  memberikan  respon  positif  dengan  apa  yang  diberikan pemerintah  kepada  kami,  menurutnya  lahan  relokasi  seperti  ini  harus  lebih diperbanyak lagi  di  Kota Cirebon ucapnya.  Ibu  Didi  sebgai  PKL shelter Sudarsono yang  berada  di  dalam  lingkungan  Rumah  Sakit  Gunung  jati  Kota  Cirebon  ia memberikan respon positif terkait kebijakan yang di berikan oleh Pemerintah berupa lahan  relokasi,  karena  tempatnya  yang  berada  di  lingkungan  Rumah  Sakit  sehingga shelter ini  berjualan  24  jam  dan  hal  itu  sangat  menguntungkan  baik  bagi  Ibu  Didi maupun PKL yang menempati shelter tersebut.
Sebaliknya bagi PKL wilayah Jl. Karanggetas dan Jl. Pemuda yang ditertibkan tetapi  tidak  diberikan  lahan  relokasi  oleh  Pemerintah  seperti  kasus  yang  di  unggah

## Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Ketersediaan Lahan Relokasi Bagi Pedagang
oleh    detik.com  pada  Selasa,  21  November  2017  yang  bertema  “Tertibkan  PKL, Pemkot Cirebon tak sediakan lahan relokasi”. Dodo PKL Karanggetas Kota Cirebon yang pernah mendapat gusuran “Lahan relokasi merupakan hal yang sangat penting, dia juga menyinggung bahwa kami sebagai pedagang kecil butuh juga dukungan dari pemerintah,  supaya  di  perhatikan  oleh  Pemerintah,  PKL  siap  mengikuti  aturan Pemerintah  tetapi  beliau  meminta  agar  pemerintah  memberikan  lahan  relokasi berjualan yang berpotenasi karna itulah bentuk dari pemberdayaan”. Dan di ucapkan juga oleh Rony Anggara PKL Jalan Pemuda Kota Cirebon yang pernah mendapatkan gusuran  dia  berpendapat  bahwa  pentingnya  lahan  relokasi  bagi  kami  untuk  kami menyambung hidup,  seharusnya pemerintah memberikan lahan relokasi  untuk  kami supaya kami tidak kehilangan mata pencaharaian.
Dinas  Perindustrian,  Perdagangan,  Koperasi  UMK  Kota  Cirebon  memberikan kebijakan berupa membangun 6 titik shelter yang dianggap sangat positif untuk para PKL  disamping shelter ,  Pemerintah  juga  menyediakan  fasilitas  dagang  untuk  PKL, tetapi shelter mempunyai masalah masing-masing seperti posisi shelter yang kurang dekat dengan jalan  raya,  kurang  strategisnya shelter sehingga  membuat  sepinya pembeli  dan  PKL  mengeluhkan  ketegasan  Pemerintah  supaya  lebih  tegas  dalam menindak para PKL yang berjualan di luar lahan relokasi.

## Kesimpulan
1. Kebijakan Pemerintah terkait ketersedian lahan relokasi bagi Pedagang Kaki Lima di  Kota  Cirebon  pada  dasarnya  Pemerintah  memberikan  kebijakan  dengan  terus mendata para PKL dan Pemerintah juga akan membangun relokasi ( Shelter ) untuk PKL  di  jalan-jalan  protokoler  saja  sebagai  salah  satu  bentuk  kebijakan  yang  di berikan. Kemudian kedepannya akan di perbanyak lagi lahan relokasi untuk PKL menunggu  kebijakan  dari  pusat.  Pemerintah  juga  mengeluhkan  akan  kurangnya lahan  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah  Kota  sehingga  membuat  Pemerintah kesulitan dalam merelokasikan PKL sebagai solusi lain Pemerintah bekerja sama dengan  instansi  negeri  atau  perusahaan  swasta  untuk  ikut  menyediakan  lahan relokasi  ( Shelter )  untuk  para  PKL  seperti  data  di  atas  bahwa  pemerintah  sudah menyediakan 6 lahan relokasi di Kota Cirebon.
2. Respon  PKL  terhadap  kebijakan  yang  diberikan  Pemerintah  terkait  ketersedian lahan  relokasi  bagi  PKL  di  Kota  Cirebon  dari  6  titik  lahan  relokasi  yang  di sediakan  oleh  Pemerintah  Kota  Cirebon  mereka  para  PKL  merespon  dengan postiif.  Menurt  PKL  kebijakan  berupa  lahan  relokasi  yang  diberikan  Pemerintah kepada  PKL  sangatlah  baik  disamping  meneyediakan  lahan  pemerintah  juga memberikan  fasilitas  berdagang.  Namun  mereka  juga  mengeluhkan  mengenai lahan  relokasi  yang kurang  strategis  sehingga kuranya  pembeli  Dan mempengaruhi pendapatan mereka dibandingkan sebelum mereka di relokasikan. PKL juga  menuntut  ketegasan pemerintah  untuk  dapat  menertibkan  PKL  yang berada diluar lahan relokasi.

## BIBLIOGRAFI
Gilang    Permadi.  2007. Pedagang    kaki    lima    riwayatmu    dulu,    nasibmu    kini!.
Cetakan Pertama. Jakarta. Yudhistira.
Jhon  C.Cross.  ( PKL,Moderenitas  Dan  Postmoderenitas  :  Konflik  Dan  Kompromi Dalam Ekonomi ), Global.1999 Vol. 20 No. 1.
Kartini Kartono et all. 1990. Pedagang Kaki Lima . Bandung: Universitas Pharayangan.
Soerjono  Soekanto.  1986. Pengantar  Penelitian  Hukum, Cetakan  ketiga,  Jakarta.  UI- Press.
________________. 2010 Pengantar Penelitian Hukum , Edisi 11. Jakarta: UI press.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2008  Tentang Usaha  Mikro  Kecil
Dan Menengah.
Peraturan  Presiden  Nomor  125  Tahun  2012  Tentang  Koordinasi  Penataan  Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Cirebon
https://digilib.uns.ac.id.
https://m.detik.com/news/berita-jawa-barat/d-3735829/tertibkan-pkl-pemkot-cirebon-ta- sediakan-lahan-relokasi
https://www.rmoljabar.com/read/2017/04/24/41443/Pkl/Karanggetas-Minta- Pemkot- Sediakan-Lahan-Relokasi-.
https://www.pencintaipa.info/2016/10/makna-sila-ke-5-keadilan-sosial-bagi- html?m=1.