p-ISSN: 0216-4396                      Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam 16 (2) 2020 69-80 e-ISSN: 2655-6057                      https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index

## PERAN KPK DALAM MENGAWAL PENGALOKASIAN DANA BANTUAN SOSIAL DI MASA PANDEMI COVID-19
Ratnia Solihah 1 , Triono 2
1 Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Padjadjaran
2 FISIP Universitas Megou Pak Tulang Bawang ratnia@unpad.ac.id

## Abstract
The  Covid-19  outbreak  has  had  an  impact  on  many  aspects,  including  social  and  economic aspects.  One  of  the  government's  efforts  to  overcome  these  economic  and  social  impacts  is through  a  social  assistance  program  for  the  affected  communities.  The  provision  of  social assistance  funds  in  a  pandemic  situation  opens  gaps  in  corruption,  where  supervision  and openness are weak and lacking because speed and wide affordability are prioritized, and are suspected  of  various  irregularities  and  abuse  of  authority  by  irresponsible  authorities.  For this reason, the KPK as an agency in charge of preventing corruption, plays an active role in overseeing  the  allocation  and  use  of  Covid-19  social  assistance  funds  at  the  Central  and various regions. Through qualitative methods with literature studies, it can be identified and explained  that  the  role  of  the  KPK  in  overseeing  the  allocation  of  social  assistance  funds during the Covid-19 pandemic can be seen through the prevention, prosecution and education approach which is the implementation of KPK's duties based on Law Number 19 of 2019.

## Keywords: Role, KPK, Guarding, Allocating, Social Assistance

## Abstrak
Wabah Covid-19 berdampak pada banyak aspek, antara lain pada aspek sosial dan ekonomi. Salah  satu  upaya  pemerintah  menanggulangi  dampak  ekonomi  dan  sosial  tersebut  adalah melalui  program  bantuan  sosial  bagi  masyarakat  yang  terkena  dampak  tersebut.  Pemberian dana  bansos  di  situasi  pandemi    membuka  celah  korupsi,  dimana  pengawasan  dan keterbukaan  itu  menjadi  lemah  dan  kurang  karena  yang  diutamakan  kecepatan  dan keterjangkauan  yang  luas,  serta  ditengarai  oleh  adanya  berbagai  penyimpangan  dan penyalahgunaan  wewenang  oleh  pihak-pihak  berwenang  yang  tidak  bertanggung  jawab. Untuk  itu  KPK  sebagai  lembaga  yang  bertugas  melakukan  pencegahan  tindak  korupsi, berperan  aktif  mengawal  pengalokasian  dan  penggunaan  dana  bansos  Covid-19  di  Pusat  & berbagai  daerah.  Melalui    metode  kualitatif  dengan  studi  literatur,  dapat  diidentifikasi  dan dijelaskan  bahwa  peran  KPK  dalam  mengawal  pengalokasian  dana  bantuan  sosial  di  masa pandemi  Covid-19  dapat  dilihat  melalui  pendekatan  pencegahan,  penindakan  dan  edukasi yang  merupakan  implementasi  tugas  KPK  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2019.
Kata kunci: Peran, KPK, mengawal, pengalokasian, bantuan sosial
p-ISSN: 0216-4396                      Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam 16 (2) 2020 69-80 e-ISSN: 2655-6057                      https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index

## PENDAHULUAN
Penyebaran  Covid-19  yang  bermula  ditemukan  di  Wuhan  Cina  terus  berkembang, hingga pada akhirnya menyebar di berbagai negara di dunia. Oleh sebab itu pada tanggal 11 Maret 2020 melalui konferensinya WHO kemudian menetapkan wabah Covid-19 ini sebagai pandemic  global. 1 Indonesia  kemudian  juga  termasuk  ke  dalam  salah  satu  negara  yang terpapar wabah Covid-19 ini.
Perkembangan  penyebaran  Covid-19  yang  sangat  cepat,  berdampak  pada  banyak aspek,  antara  lain  pada  aspek  sosial  dan  ekonomi.  Kebijakan social  distancing dan anjuran work  from  home yang  diambil  pemerintah  Indonesia  untuk  mengurangi  penyebaran Covid-19  ini,  mengakibatkan  beberapa  sektor,  antara  lain  industri  pariwisata,  transportasi, manufaktur, keuangan, pelayanan publik, dan sektor lainnya mengurangi atau menghentikan aktivitasnya  sementara  sampai  waktu  yang  belum  ditentukan.  Tentunya  hal  ini  memiliki dampak  yang  begitu  besar  pada  perekonomian  negara  baik  itu  dalam  skala  makro  maupun mikro.  Faktor  lain  yang  juga  memberatkan  yaitu  karena  sebarannya  sudah  menjangkau sebagian besar wilayah di Indonesia.
Oleh  karena  itu  sejumlah  kebijakan  dan  langkah-langkah  antisipatif  dilakukan oleh   pemerintah,  baik  pada  pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi,  kabupaten,  dan  kota dalam  upaya  penanggulangan  pandemi  Covid-19  ini.  Langkah  utama  yang  dilakukan pemerintah yaitu   dengan  dikeluarkannya Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor  1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan  untuk  Penanganan  Pandemi  Covid-19.  Perppu  tersebut  secara  garis  besar membahas   dua hal, yang  pertama  kebijakan  keuangan  negara dan keuangan daerah, yaitu mengatur kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.  Kedua adalah kebijakan stabilitas sistem keuangan yang meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan Negara. 2
Kedua  langkah  tersebut  merupakan  salah  satu  upaya  strategis  dalam  upaya mengurangi  dan/atau  mengatasi  dampak pandemi  Covid-19.  Peningkatan  pandemi  Covid-19 berakibat  pada  penurunan  pertumbuhan  ekonomi  pada  tahun  2020.  Penurunan  pertumbuhan ini  diantaranya  disebabkan  oleh  pelambatan  ekonomi  yang  berdampak  pada  penurunan pendapatan negara.
Secara mikro, dampak pandemi Covid-19 dapat menyerang berbagai organisasi/instansi  baik  yang  berskala  besar  maupun  kecil.  Pada  organisasi  kecil permasalahan ini akan sangat terasa karena ketersediaan modal dan sumber daya mereka yang relatif  masih  kecil,  sehingga  kesulitan  untuk  membiayai  kegiatan.  Pada  organisasi  besar pandemi  ini  juga  dapat  berdampak  karena fixed  cost yang  harus  dikeluarkan  relatif  besar, sementara arus pendapatan pasti akan menurun.
Begitu  juga  pada  sektor  pemerintahan  terjadi  penurunan  pendapatan,  karena penurunan  aktivitas  ekonomi  masyarakat.  sementara  di  sisi  lain  terjadi  peningkatan  belanja pemerintah,  khususnya  untuk  bidang  kesehatan  dan  sosial.  Oleh  karena  itu  instansi pemerintahan,  baik  pemerintah  pusat ataupun  daerah  mengerahkan  kekuatan  bersama  dalam penanggulangan  penyebaran  pandemi  Covid-19  dengan  memprioritaskan  anggaran
1 Kompas  TV.  (2020).  WHO  Tetapkan  Wabah  Virus  Corona  Sebagai  Pandemi  Global.  Jenewa.  Diakses pada  tanggal  3  November  2020  dari  https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona- sebagai-pandemi-global
2 Center for Accounting Studies Unpad. (2020 ). Implementasi Kebijakan Keuangan di Pemerintah Pusat dan Daerah Akibat Pandemi Covid-19. Diakses pada tanggal 3 November 2020 dari https://feb.unpad.ac.id/implementasi-kebijakan-keuangan-di-pemerintah-pusat-dan-daerah-akibat-pandemi- covid-19/
pemerintah  di  bidang  kesehatan  dan  sosial.  Di  saat  yang  sama  pemerintah  juga menanggulangi  dampak  ekonomi  dan  keuangan,  dengan  target  pada  masyarakat  yang terdampak  karena  menurunnya  daya  beli.  Salah  satu  program  penanggulangan  dampak ekonomi  dari  pandemi  Covid-19  adalah  program  bantuan  sosial  (bansos)  bagi  masyarakat yang terkena dampak tersebut.
Berdasarkan  perincian  yang  diberikan  oleh  Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani, pemerintah  telah  menggelontorkan  dana  dengan  jumlah  sebesar  Rp  405  triliun  sebagai anggaran  stimulus.  Dana  tersebut  berasal  dari  penghematan  belanja  negara  sebesar  Rp  190 triliun,  tambahan  belanja  penanganan  sejumlah  Rp  255  triliun  dan  anggaran  untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 150 triliun. 3 Secara umum dana tersebut  berasal  dari  Saldo  Anggaran  Lebih  (SAL)  dan  dana  abadi  pemerintah  serta  dana Badan  Layanan  Umum  (BLU).  Selain  itu  pemerintah  juga  merencanakan  pembiayaan  lain yang berasal dari market dengan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) baik Surat Utang Negara  (SUN)  maupun  Sukuk  termasuk  Surat  Berharga  Ritel  (SBR)  baik  di  pasar  domestik maupun  pasar  global  (valas)  serta  melakukan private  placement dari  BUMN  atau  lembaga lainnya  dan  sumber  yang  terakhir  dapat  berasal  dari  sumber  bilateral  dan  multirateral  yakni Bank Dunia dan berbagai lembaga donor internasional. 4
Peneliti  Pusat  Kajian  Anti  Korupsi  Universitas  Gadjah  Mada  (Pukat  UGM),  Hanifah Febriani,  mengungkapkan  pemberian  dana  bansos  di  situasi  bencana  rentan  membuka  celah korupsi.  Menurutnya,  di  situasi  bencana,  pengawasan  dan  keterbukaan  itu  jadi  lemah  dan kurang  karena  yang  diutamakan  kecepatan  dan  keterjangkauan  yang  luas.  Yang  utama  itu masalah  selesai,  dan  audit  itu  terakhir.    Secara  umum  modus  korupsi  yang  muncul  dalam penyaluran  dana  bansos,  yaitu  mengurangi  jatah  penerima  atau  bahkan  ada  yang  tidak menerima  bansos  sama  sekali.  Pelaku  membuat  daftar  penerima  bantuan  fiktif.  Jadi sebenarnya penerima bantuan itu tidak ada tapi dana tetap dikeluarkan. 5
Selain  itu,  berkaca  pada  beberapa  pengalaman  terkait  progam  bantuan  sosial  (bansos), ada beberapa kasus penyelewengan dana bansos yang melibatkan pejabat, antara lain 6 :
1.  Mantan  Gubernur  Sumatera  Utara,  Gatot  Pujo  Nugroho  dihukum  6  tahun  penjara  dan denda Rp200 juta karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana hibah dan bansos.
2. Mantan Sekda Kabupaten Tasikmalaya, Abdul Kodir divonis 1 tahun 4 bulan pidana terkait korupsi dana bansos.
3.  Mantan  kepala  dinas  pendapatan  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat,  Maluku,  divonis  tiga tahun pejara karena korupsi dana bansos.
4.  Mantan  Ketua  DPRD  Bengkalis,  Riau,  Heru  Wahyudi,  divonis  18  tahun  karena  korupsi dana bansos.
Terkait  dengan  masalah  tersebut,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  juga mengungkapkan  masih  banyak  dana  bansos  yang  tidak  tepat  sasaran  akibat  dari  belum  ada data  pasti  keluarga  yang  benar-benar  miskin. 7 Dengan  kata  lain,  alokasi  dana  bansos  dalam
3 Julita L, P. C. (2020). Dari Mana Anggaran Stimulus Rp 405 T untuk Covid-19 Didapat?. Diakses pada tanggal  3  November  2020  dari    https://www.cnbcindonesia.com/news/20200401100838-4-148958/dari-mana- anggaran-stimulus-rp-405-t-untuk-covid-19-didapat
4 Kemenkeu.    (2020).      Strategi      Pembiayaan      COVID-19      Tahun      2020.    Diakses  pada  tanggal  3 November 2020 dari  https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/strategi-pembiayaan-covid-19-tahun-2020/
5 BBC.com. (2020). Pukat UGM: Dana bansos rawan dikorupsi. .  Diakses pada tanggal 3 November 2020 dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52232496
6 Ibid
7 Lumbanrau,  Raja  Eben.  (2020).  Virus  corona:  Triliunan  dana  bansos  akan  digelontorkan,  'perlu pengawasan dan pendataan ketat'. Diakses pada 3 November 2020 dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52232496
implementasi  program  penanganan  dampak  wabah  Covid-19  ini  ditengarai  dapat memunculkan terjadinya korupsi dalam berbagai bentuk.
Oleh  karenanya,  KPK  sebagai  lembaga  yang  bertugas  melakukan  pencegahan  tindak korupsi, berperan  aktif  mengawal  pengalokasian  dan  penggunaan dana  bansos  Covid-19  di berbagai daerah.  Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Komisi III DPR  RI  Herman Herry  yang  mendesak  pimpinan  KPK  untuk  meningkatkan  fungsi  pencegahan  korupsi  dan pengawasan  secara  ketat  terhadap  seluruh  kegiatan  dan  penggunaan  anggaran  penanganan Covid-19. 8 KPK  juga  harus  menindak  tegas  terhadap  seluruh  tindakan  korupsi  dan penyimpangan dalam lingkup kewenangan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 seperti diatur Perppu No. 1 Tahun 2020 dan berbagai ketentuan terkait lain.
Peran  KPK  dalam  mengawal  pengalokasian  dana  bansos  di  masa  pandemi  Covid-19 merupakan  hal  yang  menarik  untuk  dikaji,  mengingat  selama  masa  pandemi  ini  dana  yang dialokasikan  untuk  bantuan  sosial  bagi  masyarakat  yang  merupakan  hal  yang  krusial  dalam penanggulangan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat  yang terkena dampak. Namun di  sisi  lain,  dana  bansos  ini  ditengarai  dapat  tidak  disalahgunakan  pengalokasian  dan penggunaannya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Terkait  kondisi  ini,  KPK  menemukan  ada  empat  titik  rawan  korupsi  dalam penyaluran  bantuan  sosial  (Bansos)  untuk  meringankan  korban  yang  terdampak  Covid-19. Dalam  upaya  pencegahan  korupsi  penanganan  pandemi  Covid-19,  KPK  membentuk  tim pada  Kedeputian  Pencegahan  KPK  yang  bekerja  mendampingi  Gugus  Tugas  Percepatan Penanganan Covid-19 baik di pusat maupun di daerah.
Adapun  empat  titik  rawan  yang  menjadi  fokus  area  pendampingan  adalah  terkait pengadaan barang dan jasa (PBJ), refocusing dan realokasi anggaran Covid-19 pada APBN dan  APBD,  pengelolaan filantropi atau  sumbangan pihak ketiga  yang  dikategorikan bukan gratifikasi, dan penyelenggaraan bansos. 9
Kajian  tentang  KPK  dalam  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia,  antara  lain dilakukan  oleh  Ferris  Sustiawan  dalam  tulisannya  ―Tinjauan  Yuridis  Kewenangan  Komisi Pemberantasan  Korupsi  Dalam  Monitoring  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Di Indonesia‖, 10 yang menggunakan perspektif  yuridis dalam mengkaji peemberantasan korupsi di Indonesa. Metode penelitian yang digunakannya  adalah metode penelitan hukum normatif yaitu  penelitian  hukum  dengan  melakukan  kajian  terhadap  bahan-bahan  hukum  berupa peraturan perundang-undangan.
Kajian  lainnya  berjudul  ―Arah  Kebijakan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  di Indonesia:  Kajian  Pasca  Perubahan  Undang-Undang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi‖    yang ditulis oleh Elita Elda. 11 Dalam tulisan tersebut, adanya perubahan undang-undang KPK yang telah disahkan pada tanggal 17 September 2019 membawa konsekuensi perubahan mendasar dalam  stuktur  dan  kinerja  KPK  terkait  tugas  dan  kewenangannya.  Ini  tentu  akan mempengaruhi  arah  kebijakan  dari  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia.  Beberapa  hal
8 Hidayat,  Rofik.  (2020).    Keseriusan  KPK  Awasi  Anggaran  Penanganan  Covid-19.  Diakses  pada  3 November 2020 dari  https://pro.hukumonline.com/berita/baca/lt5eaa91961f17d/keseriusan-kpk-awasi-anggaran- penanganan-covid-19
9 Tempo.co.id. (2020).  KPK Temukan Empat Titik Rawan Korupsi Bansos Covid-19. Diakses pada 23 Oktober  2020  dari    https://nasional.tempo.co/read/1344286/kpk-temukan-empat-titik-rawan-korupsi-bansos- covid-19
10 Sustiawan,  Ferris.  (2015).    Tinjauan    Yuridis    Kewenangan    Komisi    Pemberantasan    Korupsi  Dalam Monitoring  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia.    JOM  Fakultas  Hukum  Volume  II  Nomor  2 Oktober 2015, hal 1-15.
11 Elda, Elita.  (2019).    Arah  Kebijakan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi   di Indonesia:Kajian Pasca  Perubahan  Undang-Undang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  Jurnal  Lex  LATA:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Hukum,  Vol. 1 No. 2, hal 153-170.
signifikan  dalam  undang-undang  yang  baru,  yakni  diantaranya  perubahan  status  pengawai KPK  menjadi  aparatur  sipil  negara  (ASN),  penghapusan  tim  penasehat  KPK  dan  digantikan dengan  adanya  dewan  pengawas,  serta  keharusan  permintaan  izin  dalam  melakukan penyadapan  oleh  KPK  secara  tertulis  dari  dewan  pengawas.  Selain  itu  KPK  juga  dapat melakukann  penghentian  penyidikan  dan penuntutan  terhadap  perkara tindak  pidana  korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Di lain pihak, aspirasi masyarakat terpecah menjadi dua yakni pihak pro dan kontra dalam revisi undang-undang KPK.
Tulisan  lainnya  terkait  kajian  tentang  KPK  dilakukan  oleh  Ulang  Mangun  Sosiawan yang  berjudul  ―Peran  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  Dalam  Pencegahan  Dan Pemberantasan  Korupsi‖. 12 Dalam  tulisan    tersebut  diungkapkan  keberhasilan  peran  Komisi Pemberantas  Korupsi  (KPK)  dalam  pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi  adalah  karena KPK  mempunyai  kewenangan  pengambilalihan  penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. Selain itu KPK juga mempunyai kewenangan ―Luar  Biasa‖  sebagai  lembaga superbody dalam  pemberantasan  korupsi.  Kewenangan  yang diberikan  oleh  UU  No  30  Tahun  2002  ini  sebenarnya  merupakan  upaya  dan  strategi  negara dalam mendukung secara total upaya KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Beberapa  tulisan  tersebut  mengkaji  KPK  dalam  perspektif  yuridis  atau  pendekatan hukum.  Sementara  dalam  tulisan  ini,  mengkaji  peran  KPK  dalam  kaitannya  dengan pengawasan  terhadap  kebijakan  pemerintah,  khususnya  peran  KPK  dalam  mengawal pengalokasian  dana  bantuan  sosial  yang  bertujuan  untuk  menanggulangi  dampak  ekonomi dan sosial di masa pandemi Covid-19.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  permasalahan  dalam tulisan  ini  adalah  sebagai  berikut:  ―Bagaimana  peran  KPK  dalam  mengawal  pengalokasian dana  bantuan  sosial  di  masa  pandemi  Covid-19?.  Adapun  tujuan  dari  kajian  ini  adalah mengidentifikasi  dan  menjelaskan  peran KPK  dalam mengawal  pengalokasian  dana  bantuan sosial  di  masa  pandemi  Covid-19,  yang  merupakan  salah  satu  bentuk  implementasi  tugas KPK  pasca berlakunya UU No. 19 Tahun 2019.

## METODE
Kajian  tentang  Peran  KPK  dalam  Mengawal  Pengalokasian  Dana  Bantuan  Sosial  di Masa  Pandemi  Covid-19  memerlukan  identifikasi  dan  pemahaman  yang  mendalam  untuk melihat  konteks  sosial  ekonomi  yang  melingkupi  permasalahan  penelitian  dan  proses  yang terjadi  dalam  pengawalan  alokasi  dana  bansos  tersebut.  Oleh  karenanya,  pendekatan penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  studi  literatur. Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Maxwell 13 penelitian  kualitatif  antara  lain  ditujukan  untuk memahami  makna,  memahami  konteks  partikular,  mengantisipasi  fenomena  dan  pengaruh yang  tidak  terantisipasi,  serta  memahami  proses.  Kajian  ini  bertujuan  mengidentifikasi  dan menjelaskan  peran  KPK  dalam  mengawal  pengalokasian  dana  bantuan  sosial  di  masa pandemi  Covid-19  yang  sudah  dilakukan  selama  ini  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Mencegah  korupsi  merupakan  suatu  pekerjaan  yang  berat  untuk  dilakukan.  Oleh kaenanya  pekerjaan  memberantas  korupsi  harus  dilakukan  secara  bersama-sama  dan
12 Sosiawan, Ulang Mangun (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi .  Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 4, Desember 2019: 517-538
13 Maxwell,  J.  A.  (1996).  Qualitative  Research  Design:  An  Interactive  Approach.  California:  SAGE Publications.
membutuhkan komitmen nyata dari semua pihak. Selain itu, strategi pencegahan korupsi juga diperlukan,  agar  bahaya  korupsi  dapat  ditanggulangi  dan  celahnya  dapat  ditutup.  Terkait dengan hal tersebut, dalam Fraud Triangle Theory atau Teori Segitiga Fraud, kecenderungan seseorang melakukan korupsi disebabkan tiga faktor, yaitu pressure atau dorongan, opportunity atau peluang, dan rationalization atau pembenaran. 14
Perkembangan teori fraud diawali dengan oleh tulisan Cressey (1953), mengenai white- collar  Fraud yang  diikuti  oleh  Albrecht  et  al  (1982)  dan  Romney,  Albrecht  &  Cherrington (1980),  yang  mengemukakan  bahwa  insentif  dan  tekanan,  kesempatan,  pembenaran merupakan  3  faktor  utama  seseorang  melakukan  fraud,  yang  dikenal  sebagai fraud  triangle (segitiga fraud). Albrecht et al (2002) mendefinisikan fraud sebagai suatu tindakan kriminal. Lebih  lanjut  lagi  menurut  Albrech  et  al  (2002),  fraud  adalah  penggunaan  segala  cara  oleh seseorang  untuk  mendapatkan  keuntungan  terhadap  orang  lain  dengan  melakukan  hal  yang tidak benar yang meliputi kejutan, tipu daya, kelicikan atau pembohongan dan hal–hal  yang tidak  lainnya  dimana  orang  lain  dicurangi.  Pengertian  dasar fraud menurut  Garner  (2004) adalah penyalahartian kebenaran atau penyembunyian fakta yang materiil yang menyebabkan seseorang  bertindak  merugikan  terhadap  pihak  lain.  Sedangkan  menurut  Alridge  dan  Parry (1985), fraud adalah tindakan yang tidak jujur dengan tujuan untuk menipu pihak lain untuk keuntungan pelaku yang merugikan pihak yang menjadi korban. 15
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  dapatlah  dikemukakan  bahwa  menurut  teori Fraud , kecenderungan  orang  melakukan  korupsi  terjadi  ketika ada  motif,  rasionalisasi  yang  berasal dari  masing-masing  individu  dan  ada  kesempatan  yang  berkaitan  dengan  sistem  yang memiliki  celah  korupsi.  Untuk  itu,  strategi  pencegahan  korupsi  yang  dapat  digunakan  yaitu intervensi dengan memperbaiki sistem dan  memperbaiki perilaku SDM-nya, yang dijalankan dengan  tiga  tahapan  strategi,  yaitu Pertama ,  strategi  jangka  pendek  dengan  memberikan arahan  dalam  upaya  pencegahan. Kedua ,  strategi  menengah  berupa  perbaikan  sistem  untuk menutup celah korupsi. Ketiga , strategi jangka panjang dengan mengubah budaya. 16
KPK  sebagai  lembaga  penegak  hukum  dengan  tugas  melakukan  upaya-upaya pencegahan,  koordinasi, monitor,  supervisi,  dan  penindakan  terhadap  tindak  pidana  korupsi, menjalankan  tiga strategi pemberantasan korupsi  yaitu  melalui  pendekatan  pencegahan, penindakan,  dan edukasi.  Hal  tersebut  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  6  dan  7  UU  No.  19 Tahun 2019. Begitupun dalam  situasi  dan kondisi pandemi Covid 2019, KPK menjalankan tugasnya melalui ketiga pendekatan tersebut.
Di  bidang  pencegahan,  KPK  sebagai trigger  mechanism melakukan  fungsi  koordinasi dan  monitoring  di  tingkat  pusat  dan  daerah.  KPK  membentuk  total  15  satgas  khusus  pada Kedeputian Pencegahan 17 , yaitu:
1. Satu  satgas  bekerja  bersama  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  Covid-19.  Tim melakukan  analisis  dan  memberikan  rekomendasi  terkait  permasalahan  sistemik  yang dihadapi  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  (PBJ)  dalam  penanganan  Covid-19.  Tim tersebut juga bersama-sama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya melakukan pendampingan terkait refocusing .
14 KPK.go.id,  (2020).  Tiga  Strategi  Mencegah  Korupsi.  Diakses  pada  tanggal  3  November  2020  dari https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1482-tiga-strategi-mencegah-korupsi
15 Manosso,  Hendrik.  (2016).  Faktor-Faktor  Penyebab  Terjadinya  Fraud  pada  Pemerintah  di  Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA Vol. 4 No.1 Maret 2016, Hal. 485-486..
16 KPK.go.id,  (2020).  Tiga  Strategi  Mencegah  Korupsi.  Diakses  pada  tanggal  3  November  2020  dari https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1482-tiga-strategi-mencegah-korupsi
17 KPK. (2020).  Laporan Kinerja  KPK Semester 1 Tahun 2020. Diakses pada tanggal  3 November 2020 dari   https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1781-laporan-kinerja-kpk-semester-1-tahun-2020
2. Kegiatan  dan  realokasi  anggaran  yang  dilakukan  K/L  serta  melakukan  pendampingan dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa di masa darurat.
3. Di  tingkat  daerah  melalui  9  Satgas  pada  unit  Koordinasi  Wilayah  Pencegahan  bekerja bersama-sama dengan instansi terkait  lainnya  seperti    BPKP,  PKPP  dan  APIP mendampingi pemerintah daerah dalam proses refocusing kegiatan dan realokasi APBD untuk penanganan Covid-19.
Sementara  dalam  pelaksanaan  tugas  monitor,  KPK  membentuk  5  satgas  melakukan kajian  sistem  pada  administrasi  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  negara  untuk  mengawal kebijakan  dan  program  pemerintah  dalam  penanganan  Covid-19  yang  meliputi  bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, dunia usaha, dan pemda dengan anggaran total  Rp  695,20  Triliun, 18 yang  meliputi:  bidang  Kesehatan,  dengan  anggaran  Rp  87,55  T; bidang  perlindungan  sosial,  dengan  anggaran    Rp  203,90  T;  bidang  insentif  usaha  dengan anggaran  Rp  120,61  T;  bidang  UMKM  dengan  anggaran  Rp  123,46  T;  bidang  pembiayaan korporasi  dengan  anggaran  Rp  53,57  T;  dan  bidang  sektoral  K/L  dan  pemerintah  daerah dengan anggaran Rp 106,11 T.
Kelima satgas ini mengkaji 15 program pemerintah dari 6 bidang penanganan Covid- 19  dan  pemulihan  ekonomi  nasional  (PEN),  dengan  memberikan  analisis  dan  rekomendasi yang meliputi program sebagai dalam tabel berikut:
Tabel 1 Program-program dalam Bidang Penanganan Covid-19
No. Bidang Penanganan Program 1 Kesehatan 1. Program Penggantian Biaya Perawatan 2. Program Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan dan Program Santunan Kematian 2 Perlindungan Sosial 1. Program Kartu Prakerja 2. Program Subsidi  Listrik 450 VA dan Diskon  Listrik 900 VA 3. Program Logistik, Pangan, Sembako
4. PKH, Sembako, Bansos Jabodetabek dan Non- Jabodetabek 5. BLT Dana Desa 3 Insentif Usaha 1. Pph 21 DTP 2. Pembebasan Pph 22 Impor 3. Pengurangan Angsuran Pph 25 4. Pengembalian Pendahuluan Ppn
5. Penurunan Tarif Pph Badan
6. Stimulus Lainnya 4 UMKM 1. Program Subsidi Bunga 2. Program Penempatan Dana untuk Restrukturisasi 3. Program Belanja IJP dan Program Penjaminan untuk Modal Kerja (Stop Loss) 4. Program PPh Final UMKMDTP 5 Pembiayaan Korporasi 1. Program Penyertaan Modal Negara (PMN) 2. Program Investasi untuk Modal Kerja
6 Sektoral K/L dan Pemda 1. Program Padat Karya K/L
2. Program Tambahan Insentif Perumahan MBR.
Sumber: Laporan KPK Semester 1, 2020
18 Ibid
Selain  ikut  mengawal  dalam  pengalokasian  dana  anggaran  di  6  bidang  tersebut,  KPK juga melakukan 3 (tiga) kajian terhadap program kartu prakerja, penggantian biaya perawatan RS atas perawatan pasien Covid-19, dan insentif bagi tenaga kesehatan, yang telah selesai di semester pertama. Berdasarkan hasil kajian tersebut, KPK memberikan sejumlah rekomendasi kepada  pemerintah untuk  memperbaiki   regulasi  hingga  skema  penyelenggaraan  program terkait  kartu   prakerja,   agar  tepat  sasaran  dan  menghindari  potensi  inefisiensi  dalam penyelenggaraan program tersebut.
KPK  mengidentifikasi  sejumlah titik  rawan  korupsi  dalam  penanganan  Covid-19.  Ada empat  sektor  yang  rawan  dikorupsi  dalam  penanganan  pandemi  Covid-19,  yaitu  dalam pengadaan  barang/jasa,  hibah  kepada  Satgas  Covid-19  atau  pemerintah  daerah,  realokasi APBN/APBD, dan penyaluran bantuan sosial. 19
Pertama, terkait  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  (PBJ).  Ada  potensi  terjadi  kolusi, mark-up harga, kickback, konflik kepentingan dan kecurangan. Untuk mencegah hal tersebut, KPK  telah  mengeluarkan  Surat  Edaran  (SE)  Nomor  8  Tahun  2020  tanggal  2  April  2020 tentang  Penggunaan  Anggaran  Pelaksanaan  Barang/Jasa  (PBJ)  Dalam  Rangka  Percepatan Penanganan COVID-19 Terkait Pencegahan Korupsi, sebagai rambu-rambu dan panduan bagi pelaksana. 20 Kedua ,  KPK  mengidentifikasi  potensi  kerawanan  pada  pencatatan  penerimaan, penyaluran  bantuan  dan  penyelewengan  bantuan  atau  hibah  dari  masyarakat  ataupun  swasta yang  diberikan  kepada  Gugus  Tugas  dan  seluruh  kementerian/lembaga/pemda.  Sebagai langkah  antisipatif,  KPK  menerbitkan  Surat  KPK  Nomor  B/1939/GAH.00/0  1-10/04/2020 Tanggal  14  April  2020.  Surat  itu  ditujukan  kepada  Gugus  Tugas  dan  seluruh kementerian/lembaga/pemda tentang Penerimaan Sumbangan/Hibah dari Masyarakat. 21
Ketiga , pada alokasi sumber dana dan belanja serta pemanfaatan anggaran dalam proses refocusing dan  realokasi  anggaran  Covid-19  pada  APBN  dan  APBD. Keempat, pada penyelenggaraan  bantuan  sosial  ( social  safety  net )  oleh  pemerintah  pusat  dan  daerah.  KPK mengidentifikasi  titik  rawan  pemberian  bantuan  sosial  ini  ada  di  pendataan  penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, serta pengawasan. Untuk itu, KPK  menerbikan  Surat  Edaran  Nomor  11  Tahun  2020  tanggal  21  April  2020  tentang Penggunaan DTKS dan Data non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat. 22 Selanjutnya,  terkait  peran  KPK  dilihat  dari  pendekatan  penindakan,  KPK  merespon kerawanan  dan  potensi  korupsi  pada  masa  pandemi  dengan  membentuk  tim  khusus  pada Kedeputian Penindakan. Salah satu bentuk peran KPK dalam mengawal alokasi dana bantuan sosial  di  masa  pandemi  Covid-19  dalam  bidang  penindakan,  antara  lain  terkait penyalahgunaan  kekuasaan  berupa  kasus  suap  terkait  anggaran  bantuan  sosial  di  masa pandemi  Covid-19,  yang  dilakukan  oleh  pejabat  di  Kementerian  Sosial  dan  sejumlah  pihak yang menjadi pemberi suap.
KPK  mengungkapkan  ada  kesepakatan fee dari  tiap-tiap  paket  pekerjaan  yang disetorkan  para  rekanan  kepada  Kemensos  melalui  Matheus.  Untuk  fee  tiap  paket  bansos, disepakati sebesar Rp10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket bansos yang
19 Republika.id (2020).  KPK Bentuk Satgas Awasi  Anggaran Covid-19. Diakses pada  3 November 2020 dari  https://republika.id/posts/9496/kpk-bentuk-satgas-awasi-anggaran-covid19.
20 Liputan 6.com. (2020). KPK Identifikasi 4 Titik Rawan Korupsi Penanganan Covid-19. Diakses pada 3 November  2020  dari    https://www.liputan6.com/news/read/4333966/kpk-identifikasi-4-titik-rawan-korupsi- penanganan-covid-19
21 Prasetio,  Aji.  (2020).  Empat  Titik  Rawan  Korupsi  Penanganan  Covid-19.  Diakses  3  November  2020 dari  https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/lt5f3c97636f826/empat-titik-rawan-korupsi-penanganan-covid- 19
22 Republika.id. (2020).  KPK  Bentuk Satgas Awasi  Anggaran  Covid-19.  Diakses  3 November 2020 dari https://republika.id/posts/9496/kpk-bentuk-satgas-awasi-anggaran-covid19
akan  diterima  Menteri  Sosial  (Juliari  P.  Batubara).  Pada  bulan  Mei  hingga  November, Matheus  dan  Adi  kemudian  membuat  kontrak  pekerjaan  dengan  beberapa  suplier  sebagai rekanan,  yang  di  antaranya  Ardian  I.  M.,  Harry  Sidabuke,  dan  juga  PT  Rajawali  Parama Indonesia (RPI)  yang diduga milik Matheus. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui Menteri Sosial dan disetujui Adi Wahyono. Pada pelaksanaan paket bansos  sembako  periode  pertama,  diduga  diterima fee sebesar  Rp  12  miliar  yang pembagiannya  diberikan  secara  tunai  oleh  Matheus  kepada  Menteri  Sosial  melalui  Adi dengan nilai sekitar Rp 8,2 Miliar. 23
Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shelvy N  yang merupakan orang  kepercayaan  Menteri  Sosial  sekaligus  Sekretaris  di  Kemensos  untuk  digunakan membayar  berbagai  keperluan  pribadi  Menteri  Sosial.  Shelvy  juga  ditetapkan  sebagai tersangka  dalam  kasus  ini.  Sementara  untuk  periode  kedua  pelaksanaan  paket  bansos sembako,  terkumpul  uang  fee  dari  bulan  Oktober-Desember  2020  sejumlah  sekitar  Rp  8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan  Menteri Sosial. 24
Selain menteri Sosial, empat orang lain menjadi tersangka yakni Matheus, Adi, sebagai penerima dan Ardian serta Hari sebagai pemberi. Menteri Sosial disangka melanggar Pasal 12 huruf  a  atau  Pasal  12  huruf  b  atau  Pasal  11  Undang-undang  (UU)  Nomor  31  Tahun  1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  Jo  Pasal  55  ayat  1  ke  1  KUHP.  Proses  hukum    terkait  penyalahgunaan wewenang  Menteri Sosial tersebut saat ini sedang berjalan. 25
Terkait  perannya  dalam  mengawal  pengalokasian  dana  bansos  melalui  bidang penindakan, KPK akan mendalami kemungkinan aliran dana  korupsi program bantuan sosial penanganan  virus  corona  (Covid-19)  ke  partai  politik.  Menteri  Sosial  (Juliari  P  Batubara) telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Selain itu, Juliari diketahui juga menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum partai politik (PDIP). Mengenai ada tidaknya aliran dana ke parpol tertentu dimana beliau berada, hal tersebut merupakan bagian materi penyidikan, yang nantinya akan digali lebih lanjut dalam proses saksi. Walaupun demikian, KPK masih fokus mendalami  peran  Menteri  Sosial  (Juliari)  sebagai  penerima  suap  dalam  perkara  ini. Setelahnya, penyidik KPK akan mendalami ke mana saja aliran dana korupsi bansos Covid- 19 ini. 26
Mengenai peran KPK dalam mengawal pengalokasian bantuan sosial dalam penanganan pandemi  Covid-19  tersebut,  maka  pembentukan  tim  khusus  di  Kedeputian  Penindakan tersebut  sebagai  respon  KPK  atas  kerawanan  dan  potensi  korupsi  pengelolaan  anggaran penanganan pandemi Covid-19. Salah satunya yakni dalam menindak pelaku penyalahgunaan atau penyimpangan  alokasi atau  penyaluran bantuan sosial (korupsi bansos),  yang  tugas dan fungsinya diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
Selanjutnya,  dalam  upaya  menangani  kesemrawutan  dan  keluhan  dalam  penyaluran bansos  yang  dinilai  tidak  tepat  sasaran,  KPK  meluncurkan  aplikasi  pelaporan  bansos,  yaitu JAGA  Bansos.  Fitur   JAGA  Bansos  merupakan  salah  satu  bentuk  peran  KPK  lainya  yaitu edukasi;  dimana  melalui  aplikasi  pelaporan  bansos,  fitur  ini menyediakan informasi  tentang
23 CNN Indonesia. (2020). Korupsi Bansos Corona dan Ancaman Hukuman Mati dari KPK. Diakses pada 7  Desember  2020  dari    https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201207091312-12-578758/korupsi-bansos- corona-dan-ancaman-hukuman-mati-dari-kpk
24 Ibid
25 Harianmasa.com.  (2020).    Korupsi  Bansos  Covid-19,  Mensos  Juliari  P  Batubara  Pantas  Dihukum  Mati. Diakses  pada  7  Desember  2020dari    https://harianmassa.com/6278/06/12/2020/korupsi-bansos-covid-19-mensos- juliari-p-batubara-pantas-dihukum-mati/
26 CNN Indonesia. (2020). KPK Dalami Aliran Dana Korupsi Bansos Covid-19 ke Parpol. Diakses pada 7 Desember  2020  dari    https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201206202734-12-578678/kpk-dalami-aliran- dana-korupsi-bansos-covid-19-ke-parpol
bansos  selain  sebagai  media  bagi  masyarakat  untuk  menyampaikan  keluhan  penyimpangan atau  penyalahgunaan  bansos  di lapangan,  yang  tujuannya  untuk  mengedukasi  masyarakat untuk  berpartisipasi  aktif  melakukan  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi  dalam pengalokasian bantuan sosial di masa pandemi Covid-19.
Sejak diluncurkan pada 29 Mei 2020, hingga 7 Agustus 2020 JAGA Bansos menerima total  894  keluhan  terkait  penyaluran  bansos  di  243  pemda  terdiri  dari  224  pemerintah kabupaten/kota dan 19 pemerintah provinsi. Keluhan yang paling banyak disampaikan adalah tidak  menerima  bantuan  padahal  sudah  mendaftar  yaitu  berjumlah  369  laporan.  Keluhan tersebut telah kami teruskan kepada pemda dan K/L terkait untuk ditindaklanjuti. Tercatat 375 keluhan  telah  selesai  ditindaklanjuti  oleh  pemda,  207  laporan  masih  dalam  proses  tindak lanjut. Selebihnya masih dalam proses verifikasi, dan konfirmasi kelengkapan informasi/data laporan kepada pelapor. 27
Dari  pemaparan  di  atas,  dapatlah  dilihat  bahwa  hampir  selama  tahun  2020  ini  KPK berperan  dalam  mengawal  pengalokasian  dana  bantuan  sosial  di  masa  pandemi  covid-19 melalui  pendekatan  pencegahan,  penindakan  dan  edukasi,  yang  merupakan  bentuk implementasi tugas KPK berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pemaparan di atas, dapatlah  disimpulkan bahwa KPK dalam mengawal pengalokasian  dana  bantuan  sosial  di  masa  pandemi  Covid-19  melakukan  berbagai  upaya pencegahan  terjadinya  penyimpangan  atau  penyalahgunaan  bantuan  sosial,  dengan membentuk  15  satgas  khusus  pada  Kedeputian  Pencegahan  yang  bekerja  bersama  Gugus Tugas  Percepatan  Penanganan  Covid-19;  melakukan  pemantauan  kegiatan  dan  realokasi anggaran  yang  dilakukan  K/L  serta  melakukan  pendampingan  dalam proses  Pengadaan Barang  dan  Jasa  di masa  darurat;  serta  bekerja  bersama-sama dengan instansi terkait lainnya seperti    BPKP,  PKPP  dan  APIP  mendampingi  pemerintah  daerah  dalam  proses refocusing kegiatan dan realokasi APBD untuk penanganan Covid-19.
Selain itu juga melakukan tugas monitor dengan membentuk 5 satgas, yang melakukan kajian  sistem  pada  administrasi  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  negara  untuk  mengawal kebijakan  dan  program  pemerintah  dalam  penanganan  Covid-19  yang  meliputi  bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, dunia usaha, dan pemerintah daerah.
Peran  KPK  dalam  bidang  pencegahan  juga  dilakukan  dengan  mengidentifikasi sejumlah  titik  rawan  korupsi  dalam  penanganan  Covid-19.  Empat  di  antaranya  terkait pengadaan  barang/jasa  pemerintah  (PBJ),  hibah  kepada  Satgas  Covid-19  atau  pemerintah daerah,  realokasi  APBN/APBD,  dan  penyaluran  bantuan  sosial;  dimana  terdapat  potensi terjadinya kolusi, mark-up harga, kickback , konflik kepentingan dan kecurangan.
Selain  itu,  peran  KPK  dalam  mengawal  pengalokasian  dana  bantuan  sosial  juga dilakukan  melalui  pendekatan  penindakan  terhadap  pelaku  korupsi  bantuan  sosial  yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan alokasi anggaran bantuan sosial di masa pandemi Covid-19.
Selanjutnya dalam mengawal alokasi dana bantuan sosial, KPK  meluncurkan aplikasi pelaporan  bansos,  yaitu  JAGA  Bansos,  merupakan  salah  satu  bentuk  peran  KPK  melalui pendekatan  edukasi  bagi  masyarakat,  yang  menyediakan informasi  tentang  bansos  serta
27 Validnews.id (2020). KPK Bentuk Tim Khusus Untuk Jerat Koruptor Di Masa Pandemi.   Diakses pada 20  November  2020  dari    https://www.validnews.id/KPK-Bentuk-Tim-Khusus-Untuk-Jerat-Koruptor-Di-Masa- Pandemi-oyx
sebagai  media  bagi  masyarakat  untuk  menyampaikan  keluhan  penyimpangan  atau penyalahgunaan  bansos  di lapangan,  terutama  dalam  upaya  menangani  kesemrawutan  dan keluhan dalam penyaluran bansos yang dinilai tidak tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA
BBC.com.  (2020).  Pukat  UGM: Dana  bansos  rawan  dikorupsi .    Diakses  pada  tanggal  3 November 2020 dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52232496
Center  for  Accounting  Studies  Unpad.  (2020 ). Implementasi  Kebijakan  Keuangan  di Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  Akibat  Pandemi  Covid-19 .  Diakses    pada  tanggal  3 November  2020  dari    https://feb.unpad.ac.id/implementasi-kebijakan-keuangan-di- pemerintah-pusat-dan-daerah-akibat-pandemi-covid-19/
CNN  Indonesia.  (2020). Korupsi  Bansos  Corona  dan  Ancaman  Hukuman  Mati  dari  KPK . Diakses pada 7 Desember 2020 dari
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201207091312-12-578758/korupsi-bansos- corona-dan-ancaman-hukuman-mati-dari-kpk
CNN  Indonesia.  (2020). KPK  Dalami  Aliran  Dana  Korupsi  Bansos  Covid-19  ke  Parpol . Diakses pada 7 Desember 2020 dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201206202734-12-578678/kpk-dalami- aliran-dana-korupsi-bansos-covid-19-ke-parpol
Elda,  Elita.  (2019).    Arah  Kebijakan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  di Indonesia:Kajian  Pasca  Perubahan  Undang-Undang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi. Jurnal Lex LATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum ,  Vol. 1 No. 2, hal 153-170. Harianmasa.com.  (2020). Korupsi  Bansos  Covid-19,  Mensos  Juliari  P  Batubara  Pantas
Dihukum Mati . Diakses pada 7 Desemeber 2020 dari https://harianmassa.com/6278/06/12/2020/korupsi-bansos-covid-19-mensos-juliari-p- batubara-pantas-dihukum-mati/
Hidayat,  Rofik.  (2020). Keseriusan  KPK  Awasi  Anggaran  Penanganan  Covid-19 .  Diakses pada 3 November 2020 dari https://pro.hukumonline.com/berita/baca/lt5eaa91961f17d/keseriusan-kpk-awasi- anggaran-penanganan-covid-19
Julita  L,  P.  C.  (2020). Dari  Mana  Anggaran  Stimulus  Rp  405  T  untuk  Covid-19  Didapat?. Diakses pada tanggal 3 November 2020 dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20200401100838-4-148958/dari-mana-anggaran- stimulus-rp-405-t-untuk-covid-19-didapat
Kemenkeu.    (2020). Strategi      Pembiayaan      COVID-19      Tahun    2020 .    Diakses  pada tanggal  3  November  2020  dari    https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/strategi- pembiayaan-covid-19-tahun-2020/
Kompas TV. (2020). WHO Tetapkan Wabah Virus Corona Sebagai Pandemi Global. Jenewa . Diakses pada tanggal 3 November 2020 dari https://www.kompas.tv/article/70893/who- tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemi-global
KPK.go.id, (2020). Tiga Strategi Mencegah Korupsi . Diakses pada tanggal 3 November 2020 dari https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1482-tiga-strategi-mencegah-korupsi KPK.  (2020). Laporan  Kinerja  KPK  Semester  1  Tahun  2020 .    Diakses  pada  tanggal  3 November 2020 dari   https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1781-laporan-kinerja- kpk-semester-1-tahun-2020
Liputan  6.com.  (2020). KPK  Identifikasi  4  Titik  Rawan  Korupsi  Penanganan  Covid-19 . Diakses pada 3 November 2020 dari
https://www.liputan6.com/news/read/4333966/kpk-identifikasi-4-titik-rawan-korupsi- penanganan-covid-19
Lumbanrau,  Raja  Eben.  (2020). Virus  corona:  Triliunan  dana  bansos  akan  digelontorkan, 'perlu  pengawasan  dan  pendataan  ketat'. Diakses  pada  3  November  2020  dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52232496
Maxwell,  J.  A.  (1996). Qualitative  Research  Design:  An  Interactive  Approach. California: SAGE Publications.
Manossoh,  Hendrik.  (2016).  Faktor-Faktor  Penyebab  Terjadinya  Fraud  pada  Pemerintah  di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA Vol. 4 No.1 Maret 2016, Hal. 484-495. Prasetio,  Aji.  (2020). Empat  Titik  Rawan  Korupsi  Penanganan  Covid-19 .  Diakses  3 November
2020
dari
https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/lt5f3c97636f826/empat-titik-rawan-korupsi- penanganan-covid-19
Republika.id  (2020). KPK  Bentuk  Satgas  Awasi  Anggaran  Covid-19 .  Diakses  pada  3 November 2020 dari https://republika.id/posts/9496/kpk-bentuk-satgas-awasi- anggaran-covid19.
Sosiawan,  Ulang  Mangun  (2019).  Peran  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE , Vol. 19 No. 4, Desember 2019: 517-538
Sustiawan, Ferris. (2015).  Tinjauan  Yuridis  Kewenangan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi Dalam Monitoring Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 Oktober 2015, hal 1-15 Tempo.co.id. (2020). KPK Temukan Empat Titik Rawan Korupsi Bansos Covid-19 . Diakses pada  23    Oktober  2020  dari    https://nasional.tempo.co/read/1344286/kpk-temukan- empat-titik-rawan-korupsi-bansos-covid-19
Validnews.id  (2020). KPK  Bentuk  Tim  Khusus  Untuk  Jerat  Koruptor  Di  Masa  Pandemi . Diakses  pada  20  November  2020  dari    https://www.validnews.id/KPK-Bentuk-Tim- Khusus-Untuk-Jerat-Koruptor-Di-Masa-Pandemi-oyx