## GENDER, KESEHATAN REPRODUKSI, DAN PEMBERANTASAN NAPZA
Chairan M. Nur 1

## Abstrak
Ketika  pemerintah  Propinsi  Aceh  dipimpin  oleh  Irwandi  Yusuf memberi dukungan kepada peningkatan perhatian terhadap kaum perempuan  dengan membentuk sebuah lembaga pemerintah yang dikenal dengan Lembaga Pemberdayaan Perempuan diketuai oleh salah  satu  dosen  UIN  Ar-Raniry  yaitu  Dra.  Raihan  Putry,  M.Pd (Sekitar 2006 s/d 2009). Akan tetapi masalah jender ini masih saja terdapat  pro  dan  kontra  dalam  kalangan  masyarakat.    Hal    ini disebabkan  oleh  kesalahpahaman  tentang    konsep  jender  dan kaitannya dengan upaya pemberdayaan kaum perempuan.  Bahkan masih  banyak  masyarakat  yang    curiga  dan  ketakutan.  Hal  ini lumrah  mengingat  dalam  diri  manusia  secara  naluriah  terdapat potensi    untuk  takut  terhadap  hal-hal  yang  belum  dikenal  atau sesuatu yang asing pada dirinnya.
Kata Kunci: Perempuan, Aceh, Kesehatan Reproduksi, Napza

## A. Pendahuluan
Dalam  sejarah  yang  cukup  panjang,  masyarakat  Aceh  telah menjadikan  Islam  sebagai  pedoman  hidupnya.  Penghayatan  dan pengamalan  ajaran  Islam  tercermin  dalam  kehidupan  prilaku  adat istiadatnya. Muliadi Kurdi (2006: 50) menyatakan bahwa adat Aceh yang sudah  hidup  dan  berkembang  dalam  kehidupan  masyarakat,  telah diakumulasikan  dan  disimpulkan  ke  dalam  sebuah hadih  maja yang berbunyi ”Adat bak Poteu Meureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang, Resam bak Laksamana” Yang diartikan bahwa, hukum adat di tangan Pemerintah, dan hukum syari’at di tangan Ulama,  Qanun
_____________ 1 Dosen Tetap Prodi PAI FITK UIN Ar-Raniry
ditangani  oleh  permaisuri  (Putro  Phang),  tata  cara  hidup  di  kelola  oleh Panglima  (Laksamana/Bentara).  Ungkapan  ini  merupakan  pencerminan dari  perwujudan  nilai  syariat  Islam  yang  di  implementasikan  dalam kehidupan  sehari-hari  pada  masa  Sultan  Iskandamuda,  dimana  semua aktifitas  adat  dan  budaya  selalu  sesuai  dengan  ajaran  agama,  sehingga muncul ungkapan ”Hukum (Islam) ngon Adat Lagee Zat ngo Sifeut” atau
‖ Hukum  ngon  adat  lage  aneuk  mata  puteh  ngon  mata  hitam” yang bersatu padu dan sulit untuk dipisahkan dari pada keduanya.
Rusjdi Ali Muhammad (2003: 176) menyatakan bahwa, hadih maja di  atas  juga  bisa  dikatakan  lambang  solidaritas  dan  kekompakan  antara masyarakat,  ulama  dan  umara. Poteu  Meureuhom dalam  kalimat  itu, melambangkan  pemegang  kekuasaan  eksekutif, Syiah  Kuala sebagai lambang ulama atau kekuasaan yudikatif, Putroe Phang sebagai lambang cendikiawan pemegang kekuasan legislatif yang merupakan representatif kelompok  perempuan,  dan Laksamana  Bentara sebagai  lambang keperkasaan  dan  kearifan  dalam  mengatur  keragaman  adat  kebiasaan yang  terdapat  dalam  masyarakat  Aceh.  Begitulah  pemerintah  mengatur sistem pemerintahan Aceh, sehingga tidak ada yang merasa terpinggirkan ataupun diskrimatif dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika pemerintah propinsi  Aceh  dipimpin  oleh  bapak  Irwandi  Yusuf  diberi  dukungan terhadap  peningkatakan  harkata  dan  martabat  perempuan  Aceh  dengan membentuk  sebuah  lembaga  pemerintah  yang  dikenal  dengan  Lembaga Pemberdayaan  Perempuan.  Akan  tetapi  masalah  jender  ini  masih  saja terdapat pro dan kontra dalam kalangan masyarakat.  Hal  ini disebabkan oleh  kesalahpahaman  tentang    konsep  jender  dan  kaitannya  dengan upaya  pemberdayaan  kaum  perempuan.    Bahkan  masih  banyak masyarakat  masih  menimbulkan  kecurigaan  dan  ketakutan,  hal  ini lumrah  mengingat  dalam  diri  manusia  secara  naluriah  terdapat  potensi untuk takut terhadap hal-hal yang belum dikenal atau sesuatu yang asing pada dirinnya.
Istilah jender sering sekali dirancukan dengan istilah jenis kelamin, dan yang lebih rancu lagi jender diartikan ―jenis kelamin perempuan‖ ini jelas    keliru  dalam  memahami  arti  jender  itu  sendiri.    Padahal  istilah jender  bukan  hanya  menyangkut  jenis  kelamin  perempuan  melainkan juga kelamin laki-laki. Oleh sebab itu makna jender ini haruslah dipahami secara  baik  dan  menyeluruh  agar    tidak  terjadinya  polimik  dalam masyarakat,  bahkan  sebaliknya  jender  ini    akan  membawa  perubahan kearah yang baik dan bermartabat.
Jender  juga  tidak  terlepas  dari  kesehatan  reproduksi.    Dalam kehidupan    masyarakat  hak-hak  kesehatan  reproduksi  nyaris  luput  dari perhatian  karena  persoalan-persoalan  yang  berhubungan  dengan  seks, kehamilan,  melahirkan  dan  sebagainya  dianggap  sesuatu  yang  alami. Apalagi  yang  berhubungan  dengan  penentuan  kapan  menginginkan kehamilan,  siapa  yang  berinisiatif,  ini  dianggap  kewenangan  Allah  Swt. Kalaupun  ada  hak,  maka  laki-laki  atau  suami  yang  dianggap  paling pantas  menentukannya  dengan  alasan  berkaitan  erat  dengan  nafkah. Oleh sebab itu kesehatan reproduksi haruslah dipahami dengan baik dan perempuan  mempunyai  hak  untuk  menentukannya  sehingga  kesehatan jasmani  akan  terpelihara  dengan  baik  dan    tercegah  dari  berbagai penyakit.
Menjaga  kesehatan  reproduksi  merupakan  hak  bagi  perempuan untuk  menjaga  generasi  yang  baik  dan  bermartabat,  apalagi  sekarang berbagai  macam  obat-obatan  yang  mengancam  generasi  remaja  seperti halnya  narkoba  yang  telah  mewabah  di  daerah  kita.  Dan  ini  menjadi tanggung jawab bagi kaum perempuan maupun laki-laki untuk menjaga anaknya  dari  berbagai  macam  obat-obatan  yang  mengancam kelangsungan hidupnya.
Dari  uraian  di  atas  maka  penulis  akan  menguraikan  beberapa  hal yaitu:  (1)  Pengertian  Jender,  (2)  Pandangan  Islam  tentang  jender,  (3)
Jender dan kesehatan reproduksi, (4) Peran jender dalam pemberantasan

## NAPZA

## B. Pengertian Jender
Istilah  gender  ini  pertama   kali  dikembangkan  oleh  Oakley  (1972). Menurutnya  gender  adalah: behaviour  differences  between  women  and  men that  are  socially  constructed  –created  by  men  and  women  themselves  therefore they are  matter  of  culture (perbedaan sifat antara perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial— yang dibuat baik oleh laki-laki maupun perempuan  untuk  menyesuaikan  diri  dengan  ukuran  budaya  yang  ada. Menurut  Fakih,  (1999:8-9)  memaknai  gender  adalah  suatu  sifat  yang melekat  pada  kaum  laki-laki  maupun  perempuan  yang  dikonstruksi secara  sosial  maupun  kultural.  Misalnya,  perempuan  itu  lemah  lembut, cantik,  emosional,  atau  keibuan.  Sementara  laki-laki  dianggap;  kuat, rasional,  perkasa,   itu  mengalami  perubahan  baik  dari  waktu  ke  waktu maupun   tempat   yang  berbeda.  Hilary  M  Lips  dalam  bukunya  Sex  dan Gender  An  Introduction :  menyatakan  pengertian  gender  adalah  harapan- harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (culrutal expecfations for women and men) .
Elvita, dan Puji Utami (2005:5) memaknai gender adalah suatu sifat dan  perilaku  yang  dilekatkan  pada  laki-laki  dan  perempuan  yang dibentuk  secara  sosial  maupun  budaya.  Karena  hal  tersebut  bersifat bentukan  sosial  maka  gender  tidak  berlaku  untuk  selamanya,  dapat berubah-ubah  serta  berbeda-beda  antara  satu  tempat  dengan  lainnya. Sedangkan kodrat adalah keistimewaan yang diberikan Tuhan sejak lahir kepada perempuan maupun laki-laki dan tidak dapat dipertukarkan satu sama lainnya.
Dari  beberapa  penjelasan  tentang  gender  di  atas  penulis menyimpulkan bahwa Jender adalah seperangkap sikap, peran, tanggung
jawab,  fungsi  hak  dan  perilaku  yang  melekat  pada  diri  laki-laki  dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia  itu  tumbuh  dan  dibesarkan.  Sebagai  contoh,  laki-laki  sering digambarkan  sebagai  manusia  yang  kuat,  perkasa,  berani,  rasional  dan tegar.  Sebaliknya  perempuan  digambarkan  dengan  figur  yang  lemah, pemalu,  penakut,  emosional,  rapuh  dan  lembut-gemulai.  Artinya perbedaan  sifat,  sikap  dan  prilaku  yang  dianggap  khas  perempuan  atau khas  laki-laki  atau  yang  lebih  populer  dengan  istilah  feminitas  dan maskulinitas,  terutama  merupakan  hasil  belajar  seseorang  melalui  suatu proses  sosialisasi  yang  panjang  dilingkungan  masyarakat,  tempat  ia tumbuh dan dibesarkan.
Feminitas  dan  maskulinitas  seseorang  bukanlah  hal  yang  kodrati, melainkan dapat berubah dari waktu kewaktu dan dari tempat ke tempat yang  lain.  Dari  uraian  diatas  bahwasannya  jender  merupakan  suatu konsep  yang  mengacu  pada  peran-peran  dan  tanggung  jawab  laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat dirubah sesuai dengan perubahan zaman.

## C. Pandangan Islam tentang Jender
Islam adalah  agama yang menebarkan rahmat bagi alam semesta. Salah  satu  bentuk  dari  rahmat  itu  adalah  pengakuan  islam  terhadap keutuhan  kemanusiaan  perempuan  setara  dengan  laki-laki.  Islam mengakui  adanya  perbedaan  biologis  antara  perempuan  dan  laki-laki. Akan  tetapi,  secara  tegas  islam  melarang  menjadikan  perbedaan  itu sebagai      alasan  untuk  mengutamakan  salah  satu  pihak  (laki-laki  atau perempuan)  dan  merendahkan  pihak  lainnya.  Dengan  ungkapan  lain, islam  mengakui  adanya  perbedaan  akan  tetapi  mengutuk  perilaku  yang membedakan  atau  diskriminatif,  karena  bertentangan    dengan  prinsip tauhid, inti ajaran Islam.
Perspektif  jender  dalam  Alquran  tidak  sekedar  mengatur keserasian  relasi  jender,  hubungan  laki-laki  dan  perempuan  dalam masyarakat, akan tetapi lebih dari itu, alqur’an juga mengatur keserasian pola  relasi  antara  mikrokismos  (manusia),  makrokosmos  (alam)  dan Tuhan. Dalam al-quran juga konsisten menggunakan istilah-istilah khusus dalam  mengungkapkan  fenomena  tertentu.  Misalnya  jika  yang  hendak diungkapkan  laki-laki  dan  perempuan  dilihat  dari  segi  yang  hendak diungkapkan  laki-laki  dan  perempuan  dilihat  dari  segi  biologis  maka  al qur’an  seringkali  menggunakan  al-dzakar  untuk  laki-laki  dan al-Untsa untuk perempuan.  Sementara itu, jika yang hendak diungkapkan laki-laki dan  perempuan  dilihat  dari  segi  beban  sosial  atau  aspek  jender  maka Alquran  sering  sekali  menggunakan  istilah al-rajul /rijal  untuk  laki-laki dan al-mar-ah /  an  nisak  untuk  perempuan.    Istilah-istilah  ini  umumnya digunakan  untuk  laki-laki  dan  perempuan  yang  sudah  dewasa, khususnya yang sudah berkeluarga.
Uraian  di  atas  penulis  menyimpulkan  bahwasannya  Islam  tidak merinci    pembagian  kerja    antara  laki-laki  dan  perempuan,  Islam  hanya menetapkan  tugas-tugas  pokok  masing-masing  sambil  menggariskan prinsip  kesejajaran  dan  kemitraan  atas  dasar  musyawarah  dan  tolong menolong.  Ketiadaan  rincian  ini  mengantar  setiap  pasangan  untuk menyesuaikan  diri  dengan  perkembangan  masyarakatnya.  Memang dalam    al  qur’an    terdapat  perbedaan  ( distinction )  antara  laki-laki  dan perempuan,  akan  tetapi  perbedaan    tersebut  bukanlah  perbedaan ( discrimination )  yang  menguntungkan  satu  pihak  dan  merugikan  yang lainnya.  Perbedaan  tersebut  dimaksudkan  terciptanya  hubungan harmonis yang didasari rasa Kasih sayang dilingkungan keluarga, sebagai cikal bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri yang damai penuh ampunan Allah Swt.

## D. Jender dan Kesehatan Reproduksi
Hak-hak  reproduksi  merupakan  hak-hak  yang  harus  dijamin pemenuhannya  karena  fungsi  reproduksinya.  Perempuan  sebagai pengemban  fungsi  reproduksi  memiliki  hak-hak  yang  harus  dipenuhi oleh sang suami. Dalam Alquran Surat al baqarah ayat 228, artinya ―Dan para  perempuan  (istri)  mempunyai  hak  yang  seimbang  dengan kewajibannya  (beban  yang  dipikulnya/yang  harus  dibayar  oleh suami)menurut cara yang ma’ruf…‖. Ayat ini menjelaskan bahwasannya hak-hak  reproduksi  ini  sangat  luas  antara  lain  hak  mendapat  informasi dan  pendidikan  yang  berkaitan  dengan  masalah  kesehatan  reproduksi termasuk jaminan kesehatan dan kesejahteraan, hak umtuk memutuskan kapan  hamil/  mempunyai  anak,  hak  mendapatkan  pelayanan  dan perlindungan keshatan dan sebagainya yang bermuara pada kemandirian dan peningkatan kualitas hidup perempuan
Dengan  terlindunginya  hak-hak  reproduksi  maka  dalam  hal    ini perempuan  memiliki  otonomi  dan  pilihan  sendiri  tentang  fungsi  dan proses  reproduksinya,  perempuan  berhak  memutuskan  secara bertanggung jawab apakah ingin mempunyai anak, jumlahnya, kapan dan sebagainya.  Begitu  juga  bagi  laki-laki  atau  suami  harus  bertanggung jawab secara individu dan sosial atas prilaku seksual dan fertilitas mereka beserta  akibat  dari  prilaku  tersebut    pada  kesehatan  dan  kesejahteraan pasangan dan anak-anaknya.

## E. Peran jender dalam Pemberantasan NAPZA
NAPZA adalah kepanjangan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif,  yaitu  bahan  atau  zat  yang  dapat  mempengaruhi  kondisi kejiwaan/psikologi  seseorang,  baik  pikiran, perasaan  dan  perilaku,  serta dapat  menimbulkan  ketergantungan  fisik  dan  psikologi.  Narkotika, menurut  UU  RI  No  22  /  1997,  adalah:  zat  atau  obat  yang  berasal  dari
tanaman  atau  bukan  tanaman,  baik  sintetis  maupun  semisintetis  yang dapat  menyebabkan  penurunan  atau  perubahan  kesadaran,  hilangnya rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat menimbulkan ketergantungan. Ia terdiri dari tiga golongan yaitu:
1. Narkotika  yang  hanya  dapat  digunakan  untuk  tujuan pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  tidak  digunakan  dalam terapi,  serta  mempunyai  potensi  sangat  tinggi  mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Heroin, Kokain, Ganja.
2. Narkotika  yang  berkhasiat  untuk  pengobatan,  digunakan  sebagai pilihan  terakhir  dan  dapat  digunakan  dalam  terapi  dan  /  atau untuk  tujuan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  serta  mempunyai potensi  tinggi  mengakibatkan  ketergantungan.  Contoh  :  Morfin,
Petidin.
3. Narkotika  yang  berkhasiat  pengobatan  dan  banyak  digunakan dalam  terapi  dan  /  atau  tujuan  pengebangan  ilmu  pengetahuan serta  mempunyai  potensi  ringan  mengakibatkan  ketergantungan. Contoh : Codein.
Psikotropika  menurut  UU  RI  No  5  /  1997,  adalah  :  zat  atau  obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui  pengaruh  selektif  pada  susunan  saraf  pusat  yang  menyebabkan perubahan  khas  pada  aktifitas  mental  dan  perilaku.  Ia  di  bagi  dalam empat golongan, yaitu:
1. Psikotropika  yang  hanya  dapat  digunakan  untuk  tujuan  ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi  kuat  untuk  mengakibatkan  sindroma  ketergantungan. Contoh : Ekstasi,
2. Psikotropika  yang  berkhasiat  pengobatan  dan  dapat  digunakan dalan  terapi  dan  /  atau  untuk  tujuan  ilmu  pengetahuan  serta mempunyai  potensi  kuat  untuk  mengakibatkan  sindroma ketergantungan. Contoh : Amphetamine
3. Psikotropika  yang  berkhasiat  pengobatan  dan  banyak  digunakan dalam  terapi  dan  /  atau  untuk  tujuan  ilmu  pengetahuan  serta mempunyai  potensi  sedang  untuk  mengakibatkan  sindroma ketergantungan. Contoh : Phenobarbital,
4. Psikotropika  yang  berkhasiat  pengobatan  dan  sangat  luas digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta  mempunyai  potensi  ringan  untuk  mengakibatkan  sindroma ketergantungan. Contoh : Diazepam, Nitrazepam.
Zat  Adiktif    adalah  :  bahan  /  zat  yang  berpengaruh  psikoaktif diluar Narkotika dan Psikotropika, seperti : Alkohol, Inhalasi, tembakau. Pertama ,  Minuman  Alkohol  :  mengandung  etanol  etil  alkohol,  yang berpengaruh  menekan  susunan  saraf  pusat,  dan  sering  menjadi  bagian dari kehidupan manusia sehari – hari dalam kebudayaan tertentu.
NAPZA  yang  telah  penulis  uraikan  diatas  telah  disalahgunakan oleh para remaja maka tidak heran bila para remaja sering menggunakan obat  ini  sebagai  tempat  pelarian,  karena  mereka  menganggap  dengan menggunakan  obat  ini  mereka  akan  tenang,  bersemangat,  dan  bahkan dapat  juga  berhalusinasi  sesuai  dengan  yang  diinginkan.  Remaja  yang menggunakan bahan ini, biasanya remaja yang merasa di telantarkan oleh keluarga,  sehingga  nantinya  mereka  akan  terganggu  kesehatan  pada jasmani seperti syaraf, hati, ketahanan tubuh, jantung, paru-paru dll
Oleh  sebab  itu  orang  tua  (perempuan  /istri  dan  laki-laki/suami) mempunyai  tanggung  jawab  yang  sama  dalam  mendidik  anaknya  agar terhindar  dari  apa  yang  dinamakan  dengan  istilah    NAPZA  sehingga mereka  menjadi  anak  yang  didambakan  oleh  keduanya  yaitu  anak  yang shaleh berbakti kepada orang tua dan juga dapat berguna bagi nusa dan bangsa.

## F. Penutup
1. Jender  adalah  seperangkap  sikap  ,  peran  ,  tanggung  jawab,  fungsi hak  dan  perilaku  yang  melekat  pada  diri  laki-laki  dan  perempuan akibat  bentukan  budaya  atau  lingkungan  masyarakat  tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan
2. Islam  tidak  sekedar  mengatur  keserasian  relasi  jender,  hubungan laki-laki  dan  perempuan  dalam  masyarakat,  akan  tetapi  lebih  dari itu, Islam  juga mengatur keserasian pola relasi antara mikrokismos (manusia), makrokosmos (alam) dan Tuhan.
3. Hak-hak  reproduksi  merupakan  hak-hak  yang  harus  dijamin sepenuhnya.  Perempuan  mempunyai  hak  untuk  mengatur  kapan harus hamil , jumlah anak dan lainnya.
4. Perempuan  dan  laki-laki  mempunyai  tanggung  jawab  secara bersama-sama  untuk  mendidik  anaknya  dengan  baik  agar  tidak terjerumus  kepada  perbuatan-perbuatan  yang    melanggar agama/Negara  seperti  mengkonsumsi  bahan  narkotika  yang sekarang lebih dikenal dengan NAPZA dan lain sebagainya.

## G. Daftar Pustaka
Fakih,  Mansur.  (1997) Analisis  Gender  dan  Transformasi  Sosial ,  Pustaka Pelajar Yogyakarta.
Kurdi,Muliadi. (2006) Sosialisasi Revitalisasi Pranata Adat Aceh , Satker BRR Revitalisasi dan Pengembangan Kebudayaan NAD.
Maria Ulfa Anshor, kesehatan Reproduksi Bagi Komunitas Islam, Diterbitkan Oleh pucuk Pimpinan fatayat NU Bekerjasama dengan mitra Inti dan Ford Foundation Tahun 2005
Muhammad,  Rusjdi  Ali.  (2003) Revitalisasi  Syariat  Islam  di  Aceh ,  Logos Jakarta.
Mulia,  Musdah.  (2003) Keadilan  dan  Kesetaraan  Gender :  Perspektif  Islam, Lembaga Kajian Agama dan Gender, Cet.ke 2
Nasaruddin  Umar, Argumen  Kesetaraan  Jender, Penerbit  Paramadina, Jakarta 2001
Tim  Pemberdayan  Perempuan  Bidang  Agama  Departemen  Agama  RI, Keadilan dan Kesetaraan Jender, Tahun 2001