## PENERAPAN AZAS KEKELUARGAAN  DAN KEADILAN PADA PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PEMBIYAAN PERUMAHAN DI INDONESIA

## IMPLEMENTATION OF FAMILY AND JUSTICE PRINCIPLES IN CREDIT SETTLEMENT PROBLEM IN INDONESIA HOUSING FINANCE
Rosyidi Hamzah Universitas Islam Riau rosyidihamzah@law.uir.ac.id

## ABSTRACT
The house is a basic need for everyone. To assess the suitability of life of a community one  indicator  is  the  house.  With  a  credit  system  for  purchasing  a  house,  most Indonesians  can  own  a  house.  When  the  community  was  unable  to  pay  home  loan installments,  the house  will  be scribbled by banks like this house in  a bank escort.  By drafting the debtor's house for not being able to pay housing loans, provides social and psychological sanctions to the debtor. Losses due to social and psychological sanctions for the debtor are more severe compared to sanctions that are material. This practice is not in accordance with the principle of kinship and the principle of justice which is an inseparable part of the Pancasila economic system.
Keyword : Housing Finance, Family and Justice Principle

## ABSTRAK
Rumah  adalah  kebutuhan  dasar  bagi  setiap  orang.Untuk  menilai  layak  atau  tidaknya kehidupan dari suatu  masyarakat  salah satu  indikatornya adalah  rumah.  Dengan sistim kredit dalam pembelian  sebuah rumah maka sebagian besar masyarakat Indonesia bisa memiliki  rumah.  Pada  saat  masyarakat  tadi  tidak  mampu  membayar  angsuran  kredit rumah maka rumah tersebut akan dicoret-coret oleh pihak bank seperti rumah ini dalam pengawai  bank.  Dengan  di  coret-coretnya  rumah  debitur  karena  tidak  mampu membayar kredit perumahan, memberikan sanksi sosial dan psikologis kepada debitur. Kerugian  akibat  dari  sanksi  sosial  dan  psikologis  bagi  debitur  ini  lebih  berat dibandingkan dengan sanksi yang bersifat materiil. Praktek ini tidak sesuai dengan azas kekeluargaan  dan  prinsip  keadilan  yang  merupakan  bagian  dari  tidak  terpisahkan  dari sistim ekonomi Pancasila.
Kata Kunci: Pembiayan Rumah, Prinsip Kekeluargaan dan Keadilan

## PENDAHULUAN
Rumah  merupakan  kebutuhan pokok  bagi  kehidupan.  Rumah  sebagai tempat  berteduh,  istirahat,  dan  tempat domisili seseorang. Rumah adalah kebutuhan  dasar  bagi  setiap  orang.Untuk menilai layak atau tidaknya kehidupan dari
suatu  masyarakat  salah  satu  indikatornya adalah  rumah. Dari  rumah  pula  sebuah keluarga dijadikan tempat untuk mengatur  dan  merencanakan  kehidupan selanjutnya.  Pada  sisi  yang  lain  rumah juga  merupakan  sebuah  bentuk  cara
berinteraksi  dengan  masyarakat  lainnya (Muhtar, 2017).
Dalam  stratifikasi  sosial  rumah merupakan  identitas  sosial  seseorang. Dari    bentuk  arsitektur  dan  interiornya bisa  terlihat  seperti  apa  pola  hidup pemilik  rumah,  status  sosialnya  serta cara bermasyarakatnya. Begitu pentingnya sebuah rumah bagi kehidupan  seseorang,  banyak  orang membeli  rumah  dengan  berbagai  cara, baik  dibayar  secara  tunai  atau  kredit. Untuk  membangun  rumah  yang  layak  huni bagi  masyarakat  membutuhkan  biaya  yang cukup  besar oleh  karena  itu  sebagian masyarakat  Indonesia  yang    masih berada  dibawah  garis  kemiskinan, banyak  membeli  rumah  dengan  cara kredit (Rusmawati, 2015).
Dengan  sistim  kredit  dalam pembelian    sebuah  rumah  maka sebagian  besar  masyarakat  Indonesia bisa  memiliki  rumah.  Dimana  dengan sistim  kredit  cukup  dengan  membayar uang  muka  yang  tidak  terlalu  besar maka  seseorang  bisa  memiliki  sebuah rumah  dengan  syarat  tetap  harus membayar cicilan dalam jangka tertentu sebagaimana yang
diperjanjikan didalam akad perjanjian kredit (Purwanto, 2016).
Salah  satu  lembaga  yang  paling banyak  memberikan  kredit  dibidang perumahan  adalah  lembaga  perbankan, malahan  ada  sebuah  bank  yang  fokus terhadap kredit perumahan seperti Bank Tabungan  Negara  (BTN).  Didalam dunia  perbankan  sebelum  memberikan kredit  kepada  calon  debitur  maka diwajibkan  untuk  membuat  sebuah perhitungan  yang  mendalam  apakah calon debitur ini layak  atau tidak  untuk mendapatkan  fasilitas  kredit  tersebut, ini  merupakan  amanat  dari  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbakan  Pasal  8  Ayat  (1)  yang berbunyi Bank wajib mempunyai keyakinan  berdasarkan  analisis  yang
mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan . Didalam prakteknya dalam melakukan  analisis  yang  mendalam terhadap calon debitur dilakukan dengan  melihat  terhadapwatak  calon debitur,  kemampuan  untuk  membayar utang,  posisi  modal,  agunan  dan prospek usaha calon debitur.     Apabila calon debitur telah mendapatkan fasilitas  kredit  berarti  debitur  tersebut telah  lulus  dalam  penilaian  yang dilakukan  oleh  kreditur  dalam  hal  ini bank. Maka untuk memberikan kepastian  hukum  dalam  perjanjian kredit  tersebut  dibuatlah  Perjanjian Kredit secara tertulis antara debitur dan kreditur.
Di  dalam  Perjanjian  Kredit tersebut  tertuang  semua  kewajiban antara  debitur  dan  kreditur.  Salah    satu klausul  didalam  perjanjian  tersebut adalah  klausul  tentang  adanya wan prestasi (ingkar  janji)  yang    dilakukan debitur  seperti  debitur  tidak  lagi membayar angsuran kredit sebagaimana yang  telah  diperjanjikan.      Maka berdasarkan  perjanjian  kredit  tersebut rumah  tersebut  dilelang  kemudian  hasil penjualan  lelang  separuhnya  dibagikan kepada  debitur  dan  separuhnya  lagi dikembalikan kepada kreditur berdasarkan jumlah hutang dan piutang, hal ini telah diamanatkan oleh Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang Hak Tanggungan.
Rahmawan  et  al.,  (2017)  dalam penelitiannya menemukan bahwa dalam prakteknya apabila debitur wan prestasi maka  rumah  debitur  akan  dicoret-coret oleh pihak bank seperti rumah ini dalam pengawan  bank  “X”.Secara  tidak lansung  ini  merugikan  debitur  secara sosial.    Para  tetangga  akan  melihat  dan menimbulkan citra negative bagi
debitur dan keluarga debitur. Bagaimana  jika  debitur  memiliki  anak dan  anaknya  memiliki  teman-teman, tentu anak tersebut mendapatkan dampak  psikologis  dihadapan  teman- temannya  jika  diketahui  oleh  teman- temannya.  Sudahlah  debitur  mendapat kerugian  materi  janganlah  dibebankan juga  debitur  menderita  kerugian  sosial dan psikologis.
Di  tengah  kondisi  yang  kian sulit terkadang kita tidak bisa memprediksi  perekonomian,  terkadang naik  dan  terkadang  turun.  Jikalau debitur wan  prestasi maka  silahkan lansung  lelang  saja  rumah  tersebut tanpa mencoret-mencoret rumah.
Padahal  coret-mencoret  rumah  tidak diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan (Suarjaya et al., 2017).
Didalam  Pasal  33  UUD  1945 jelas  menyatakan  bahwa  perekonomian disusun atas azas bersama dan kekeluargaan.Yang  namanya  keluarga memiliki  ikatan  batin  yang  kuat,  saling melindungi,  saling  membantu  dan saling  menutupi  aib  masing-masing anggota  keluarganya.  Praktek  coret mencoret  apabila  debitur  tidak  mampu membayar  angsuran  kredit  bukanlah bagian  dari  azas  kekeluargaan.  Budaya timur  memiliki  nilai  saling  harga- menghargai  dan  hormat-menghormati satu  sama  lain,  berbeda  dengan  budaya barat  yang  jauh  dari  nilai  kekeluargaan seperti individualis dan liberalis.

## METODE PENELITIAN
Metode Penelitian yang
digunakan  adalah  metode  penelitian hukum  normatif.  Data  yang  digunakan adalah  data  sekunder  yang  terdiri  dari bahan  hukum  primer  berupa  peraturan perundang-undangan yang terkait pembahasan  seperti  Undang-Undang Dasar  1945,  TAP  MPR  RI  Nomor VI/MPR/2001  tentang  Etika  Kehidupan
Berbangsa,  Undang-Undang  Nomor  10
Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996 tentang  Hak  Tanggungan,  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang Perumahan  dan  peraturan  perundang- undangan terkait lainnya. Adapun bahan hukum  sekunder  terdiri  dari  jurnal- jurnal,  buku-buku  dan  pendapat  para ahli  yang  berkenaan  dengan  moralitas, kredit dan perumahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Pasal 28H  ayat  (1)  menyebutkan,  bahwa setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan mendapatkan  lingkungan  hidup  yang baik  dan  sehat.  Rumah  mempunyai peranan  yang  sangat  strategis  dalam pembentukan  watak  serta  kepribadian bangsa  sebagai  salah  satu  upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya,  berjati  diri,  mandiri,  dan produktif sehingga terpenuhinya
kebutuhan  tempat  tinggal  merupakan kebutuhan  dasar  bagi  setiap  manusia, yang  akan  terus  ada  dan  berkembang sesuai  dengan  tahapan  dan  siklus kehidupan manusia.
Negara bertanggung jawab melindungi  segenap  bangsa  Indonesia melalui  penyelenggaraan  perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat  mampu  bertempat  tinggal serta  menghuni  rumah  yang  layak  dan terjangkau  didalam  lingkungan  yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai salah satu kebutuhan dasar  manusia,  idealnya  rumah  harus dimiliki  oleh  setiap  keluarga,  terutama bagi  masyarakat  yang  berpenghasilan rendah  dan  bagi  masyarakat  yang tinggal didaerah padat penduduk diperkotaan.  Negara  juga  bertanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan kemudahan perolehan
rumah bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta keswadayaan  masyarakat.  Penyediaan dan kemudahan perolehan rumah tersebut merupakan satu kesatuan fungsional  dalam  wujud  tata  ruang, kehidupan  ekonomi,  dan  sosial  budaya yang  mampu  menjamin  kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat  demokrasi,  otonomi  daerah dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa dan bernegara (Ellsya & Kashadi, 2016).
Pancasila  sebagai  dasar  filsafat negara Indonesia secara yuridis tercantum  dalam  pembukaan  Undang-
Undang 1945, alinea IV, yang berkedudukan  sebagai  tertib  hukum tertinggi  dalam  peraturan  perundang- undangan  negara  Republik  Indonesia. Oleh  karena  itu,  merupakan  suatu sumber  hukum  dasar  beserta  hukum positif lainnya. Oleh karena itu Pancasila disebut sebagai staatsfundamentalnorm atau norma dasar  bagi  derivasi  peraturan  hukum positif  lainnya  di  negara  kesatuan Republik  Indonesia.  Konsekuensinya secara  yuridis  Pancasila  terletak  pada kelansungan  hidup  negara  Republik Indonesia, serta dalam hubungan dengan hukum positif Indonesia sebagai sumber  tolak  ukur  serta  arah  bagi hukum positif Indonesia.
Konsekuensi  Pancasila  sebagai staatsfundamentalnorm, nilai-nilai  yang terkandung  didalam  sila-sila  Pancasila harus  membumi  dan  terealisasi  bukan hanya  didalam  aturan-aturan  hukum, namun  juga  didalam  segala  aktifitas yang ada ditengah-tengah masyarakat.Salah  satu  sila  didalam Pancasila  yakni  keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia.Sila ini memiliki nilai yang mendalam
bagaimana menciptakan keadilan dalam setiap segi kehidupan masyarakat, salah
satunya  menciptakan  keadilan  dibidang penyelesaian sengketa kredit perumahan.
Secara  yuridis  penyelesaian sengketa perkreditan rumah yang dijaminkan  dengan  hak  tanggungan diatur  didalam  Undang-Undang  Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.Didalam Pasal 6 disebutkan  apabila  debitur  cidera  janji maka  jalan  yang  ditempuh  adalah dengan  cara  menjual  lansung  rumah tersebut  dipelelangan  umum.Kemudia didalam  Pasal  20  juga  diberikan alternatif  lainnya  seperti  bisa  dijual  di luar  pelelangan  umum  dengan  syarat adanya  kesepakatan  antara  debitur  dan kreditur  untuk  memperoleh  harga  yang tertinggi.Jalan  yang  terakhir  ini  lebih baik  ditempuh  dari  pada  yang  pertama karena didalam penyelesaiannya
mempriorotaskan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dalam penyelesaian kredit macet  dibidang  perumahan  di  negara Indonesia  masih  massif  menggunakan cara-cara  yang  tidak  sesuai  dengan nilai-nilai  Filosopi  Pancasila  yakni  sila kelima  keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat  Indonesia.  Dengan  di  coret- coretnya  rumah  oleh  pihak  perbankan pada  saat  debitur  cidera  janji  dalam melakukan pembayaran angsuran kredit, maka  secara  lansung  bank  memberikan sanksi  secara  sosial  dan  psikologis terhadap  debitur.  Padahal  perjanjian kredit pembiayaan rumah adalah perjanjian  kontraktual  yang  bersifat keperdataan,  jika  dalam  pelaksanaan perjanjian  mengalami  cidera  janji  maka penyelesaiannya pun juga harus bersifat keperdataan.
Sifat keperdataan dari
penyelesaian  kredit  perumahan  yang bermasalah  ini  dilaksanakan  dengan menjual  rumah  tersebut  baik  melalui pelelangan  umum  maupun  di  bawah tangan  berdasarkan  kesepakatan  kedua belah pihak, hasil dari  penjualan rumah
tersebut  dibayarkan  untuk  membayar sisa hutang dan apabila bersisa dikembalikan kepada debitur. Dari sifat keperdataan  ini  terlihatlah  kedudukan yang seimbang antara hak dan kewajiban debitur dan kreditur.Sehingga  tercerminlah  filosopi keadilan  seperti  yang  diamanatkan  oleh Pancasila.Hanya dengan keadilan,
peradaban bangsa kita dapat berkembang. Dengan di coret-coretnya rumah  debitur  karena  tidak  mampu membayar kredit perumahan, memberikan sanksi sosial dan psikologis  kepada  debitur.  Kerugian akibat  dari  sanksi  sosial  dan  psikologis bagi debitur ini lebih berat dibandingkan  dengan sanksi yang bersifat  materiil.  Sanksi  sosial  ini melahirkan  stigma  negatif  di  tengah masyarakat  terhadap  debitur  sehingga akan menyulitkan debitur untuk melakukan  kegiatan  bisnis  dikemudian hari,  sebab  dunia  bisnis  adalah  dunia kepercayaan  dan  nama  baik.Nama  baik merupakan  asset  yang  sangat  berharga dalam  dunia  bisnis.Dampak  Psikologis bukan  hanya      dirasakan  oleh  debitur termasuk  juga  anggota  keluarga  debitur yang tinggal dirumah tersebut.
Didalam Alternatif Penyelesaian  Sengketa  (APS)  memiliki semangat untuk menyelesaikan
sengketa  bersifat  tertutup  untuk  umum ( close  door  session )  serta  kerahasiaan para  pihak  terjamin  ( confidentiality ). Sehingga permasalahan hanya diketahui oleh  para  pihak  saja.  Namun  ini bertolak  belakang  dengan  proses  coret mencoret rumah ketika debitur wanprestasi  dalam  membayar  kredit rumah, seolah-olah kreditur mengumumkan  kepada  halayak  ramai jika debitur telah melakukan
wanprestasi .
Proses  coret  mencoret  rumah dalam  penyelesaian  kredit  bermalasah
sangat  jauh  dari  nilai-nilai  keadilan sosial.  Perekonomian  disusun  bukanlah secara  individualistis  namun  disusun untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan  yang  merata  bagi  semua rakyat Indonesia. Keadilan dalam hubungan  ekonomi  adalah  senantiasa memberikan  kepada  sesama  apa  yang semestinya diterima sebagai haknya dan senantiasa  membagi  segala  kenikmatan dan  beban  secara  merata  sesuai  dengan sifat dan kapasitasnya masing-masing.
Etika  ekonomi  dan  bisnis dimaksudkan  agar  prinsip  dan  perilaku ekonomi dan bisnis baik oleh perseorangan, institusi, maupun pengambil  keputusan  dalam  bidang ekonomi  dapat  melahirkan  kondisi  dan realitas ekonomi yang bercirikan berkeadilan dan ekonomi yang berpihak kepada  rakyat  kecil  melalui  kebijakan secara  berkesinambungan.  Etika  ini mencegah  terjadinya  praktek-praktek dan perilaku-perilaku yang menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan. Dasar  hukum  dari  mencoret-
coret  rumah  ini  tidak  terdapat  didalam aturan perundang-undangan yang berlaku.  Bentuk  mencoret-coret  rumah ini dilakukan dengan menulis didinding depan  rumah  dengan  tulisan  “RUMAH
INI
DIDALAM PENGAWASAN BANK”  atau  “RUMAH  INI  DISITA OLEH  BANK”  dengan  cat  yang warnanya mencolok sehingga
menimbulkan kesan malu bagi  pemilik rumah.  Bentuk  lain  coret-mencoret rumah  ini  adalah  dengan  membuat plang di rumah tersebut dengan tulisan- tulisan  seperti  yang  tertera  di  atas. Kedudukan bank (kreditur) dan nasabah (debitur)  adalah  sederajat  di  dalam perjanjian  utang  piutang,  namun  dari segi  ekonomi  dan  sosial  kedudukan bank  lebih  tinggi  daripada  nasabah karena  bank  mempunyai  fasilitas  yang dimanfaatkan oleh nasabah.
Dengan lahirnya Undang-
Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang Hak Tanggungan memberikan kepastian hukum  bagi  bank  sebagai    kreditur. Kedudukan bank sebagai pemegang hak tanggungan  memiliki  kedudukan  yang lebih tinggi dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya ( kreditur konkurent ). Sebagai kreditur preferent pemegang  hak  tanggungan  berhak untuk didahulukan pembayaran piutangnya  dari  hasil  penjualan  barang yang  dibebani  hak  tanggungan.  Selain itu  meskipun  rumah  yang  dijadikan obyek jaminan hak tanggungan dipindahtangankan oleh pemiliknya kepada  orang  lain  maka  pemindahan hak  milik  tersebut  tidak  menghapuskan hak tanggungan. Hak tanggungan mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya sebab sertifikat Hak Tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial  sama  dengan  putusan pengadilan (Prabowo, 2019).
Oleh sebab itu dengan dilindunginya  hak-hak  bank  selaku kreditur  oleh  Undang-Undang  Hak Tanggungan maka proses coret- mencoret  rumah  harus  di  hilangkan karena  tidak  sesuai  dengan  asas kekeluargaan sebagaimana terdapat didalam  UUD  1945  Pasal  33  ayat  (1) yang  berbunyi  Perekonomian  disusun sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas asas kekeluargaan.
Azas kekeluargaan adalah pedoman nasional yang telah ditetapkan didalam  Undang-Undang  Dasar  1945 untuk  mengatur  perekonomian  menuju masyarakat  yang  adil  dan  makmur berdasarkan
Pancasila. Semangat ekonomi yang berazaskan kekeluargaan adalah  semangat  perekonomian  yang saling  tolong  menolong.  Puspitasari  et al.,
(2018) dalam penelitiannya menyatakan apabila ditinjau dari perekonomian  kekeluargaan  hubungan
antara  debitur  dengan  kreditur  dalam kredit  perumahan  bukan  hanya  sebatas kontraktual semata tetapi ada hubungan saling  tolong-menolong  dalam  lingkup sebuah keluarga. Konsep bisnis
kekeluargaan  tidak  menomor  satukan keuntungan.  Bisnis  yang  baik  ( good business )  bukan  saja  bisnis  yang menguntungkan namun bisnis yang baik adalah bisnis yang baik secara moral.
Penyelesaian  sengketa  kredit perumahan  yang  bermasalah  dengan cara mencoret-coret rumah tidak menciptakan  perasaan  kekeluargaan karena tidak mencerminkan adanya rasa senasib  sepenanggungan  antara  debitur dan kreditur. Dalam azas kekerluargaan debitur  dan  kreditur  adalah  satu keluarga,  sekali  orang  sudah  menjadi keluarga tidak mungkin ia membuka aib keluarganya  untuk  di  umumkan  kepada masyarakat luas.
Sistim ekonomi Pancasila
mengandung  nilai  kekeluargaan.  Nilai kekeluargaan  tersebut  adalah  jati  diri budaya bangsa. Semangat  kekeluargaan itu  tidak  bisa  dipisahkan  dari  akar budaya  dan  nilai-nilai  religius  yang hidup dalam masyarakat. Dengan landasan berfikir demikian, perekonomian  hendak  dibangun  dalam suasana lingkungan kehidupan
simbiosis-mutualisme, yang saling mendukung dan tidak saling menegasikan. Salah satu pertimbangan lahirnya  Undang-Undang  10  Tahun 1998  tentang  Perbankan  adalah  untuk melakukan pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang  adil  dan  makmur  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar 1945. Ini tertulis jelas didalam konsideran  huruf  a.  Maka  tidak  ada alasan  bagi  lembaga  perbankan  untuk tidak  menerapkan  skema  kekeluargaan
didalam  penyelesaian  kredit  perumahan yang bermasalah (Sutanti, 2017).
Tujuan  dari  ekonomi  Pancasila adalah  memuliakan  manusia.  Manusia dilihat  bukan  hanya  dari  sisi  materil namun  di  lihat  juga  dalam  sisi  sosial. Prinsip  berbagi  rasa,  untung  sama didapat  dan  rugi  sama  dibagi  sudah menjadi tatanan luhur Bangsa Indonesia. Hal  ini  tergambar  dari  peribahasa “berat  sama  di  pikul,  ringan  sama  di jinjing, ke bukit sama mendaki ke lurah sama menurun” . Dengan adanya rasa kekeluargaan ini maka akan meningkatkan rasa solidaritas yang kuat di  bidang  ekonomi  di  tengah-tengah masyarakat, adanya saling bantu membantu  dan  bahu  membahu  dalam kegiatan perekonomian melahirkan kesejahteraan  yang  merata  bagi  seluruh rakyat Indonesia sehingga mengantarkan negara Indonesia menjadi negara yang makmur.

## PENUTUP
Kesimpulan Skema penyelesaian kredit
perumahan  yang  bermasalah  dengan cara  mencoret-coret  rumah  tidak  sesuai dengan azas kekeluargaan dan keadilan. Efek dari coret-mencoret rumah tersebut selain  rugi  dalam  materil  juga  debitur mengalami kerugian secara sosial karena  tulisan  di  dinding  rumah  bisa dilihat banyak orang serta menimbulkan citra  negatif  kepada  debitur.  Dalam sistim ekonomi Pancasila yang bercorak kekeluargaan  kegiatan  ekonomi  bukan hanya  dilihat  dari  sisi  materil  saja, namun ada sisi lain berupa saling tolong menolong dan saling menghargai.

## Saran
Kedepannya skema penyelesaian kredit  perumahan  yang  bermasalah dengan  cara  coret-mencoret  dinding rumah  debitur  bisa  hilangkan  serta
diharapkan  kepada  lembaga-lembaga terkait  yang  melakukan  pengawasan terhadap lembaga keuangan salah satunya  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) bisa bertindak aktif
untuk menghilangkan praktek-praktek tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Ellsya, A., & Kashadi, S. M. B. (2016). Penyelesaian Kredit Macet Kendaraan  Bermotor  dengan Jaminan  Fidusia  (Studi  Kasus pada  PT.  Nusa  Surya  Ciptadana Semarang). Diponegoro Law Journal , 5 (2), 1-14.
Muhtar,  L.  (2017). Penyelesaian  Kredit Macet  Pada  Koperasi  Serba Usaha  Surya  Kabupaten  Barru Dikaitkan  Dengan  Pasal  1243 KUHPerdata (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung
Djati Bandung). Purwanto,  R.  H.  (2016).  Perjanjian Kredit  Pada  Koperasi  Wanita (Kopwan)" Insan Sejahtera" Oleh Debitur Yang Wanprestasi. Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik , 5 (1). Puspitasari, D., Darsono, S. H., & Hum, M. (2018). Pelaksanaan Perjanjian Kredit Koperasi Pegawai  Negeri  Di  Koperasi Guru  Bayat  Klaten (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta). Prabowo, S. (2019). Penyelesaian Kredit  Macet  Dalam  Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Diponegoro Private Law Review , 4 (1).
Rahmawan,  F.  R.,  Inayah,  S.  H.,  & Hum,  M.  (2017). Implementasi Asas Kekeluargaan Dalam Penanganan Pinjaman Bermasalah Di Koperasi Pegawai  Republik  Indonesia
Berdasarkan Undang-Undang No.  25  Tahun  1992  Tentang Perkoperasian  (Studi  Kasus  Di Koperasi  Manunggaling  Karso Yuwana/Kpri.  Makarya,  Kec. Jebres, Kota Surakarta) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta). Rusmawati,  D.  E.  (2015).  Tinjauan Yuridis Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Macet (Studi  Pada  Koperasi  Kredit Mekar Sai Bandar Lampung). Fiat Justisia , 6 (1). Suarjaya, I. N., Cipta, W., & Zukhri, A. (2017).  Analisis  Penyelesaian
Kredit  Macet  Pada  Koperasi Pasar Srinadi Klungkung. Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha , 5 (1).
Sutanti, A. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemberi Anggunan Dalam Transaksi  Kredit  Pada  Lembaga Keuangan Bank (Kajian Terhadap Pembebanan Hak Tanggungan)  Pada  PD  BKK Susukan Kabupaten Semarang. Jurnal Akta , 4 (4), 677-688.