Published by: IOCSCIENCE

## Cendikia : Media Jurnal Ilmiah Pendidikan
Journal homepage: www.iocscience.org/ejournal/index.php/Cendikia
Memahami Makna Sertifikat Kompetensi Dan Sertifikat Profesi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku
Gunawan Widjaja
Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia

## A R T I C L E  I N F O ABSTRAK
Article history: Received Sep 19, 2022 Revised Sep 26, 2022 Accepted Oct 10, 2022 Pemahaman  mengenai  keberadaan  Sertifikat  Kompetensi  dan Sertifikat Profesi sampai saat ini masih membingunkan banyak pihak.
Penelitian  ini  bermaksud  untuk  melakukan  identifikasi  terhadap undang-undang  dan  peraturan  pelaksanannya  yang  mengatur mengenai  Sertifikat  Kompetisi  dan  Sertifikat  Profesi.  Penelitian  ini adalah  penelitian  hukum  normatif  yang  mengambil  bentuk deskriptif.  Hasil  temuan  menunjukkan  bahwa  banyak  terdapat undang-undang yang mengatur mengenai Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat  Profesi  dengan  makna  dan  cara  perolehannya  yang berbeda-beda. Peneliti pada akhirnya menyarankan agar Pemerintah dan DPR dapat secara lebih serius dan komsisten untuk melakukan perubahan  menyeluruh  terhadap  semua  undang-undang  yang mengatur  tentang  Sertifikat  Kompetensi  dan  Sertifikat  Profesi sehingga  terdapat  sinkornisasi  dan  harmonisasi  regulasi  dan pelaksanaan makna Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi.
Keywords: Sertifikat Kompetensi Sertifikat Profesi
Tenaga Kesehatan Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan Kementerian Kesehatan
This is an open access article under the CC BY-NC license.
Corresponding Author:
Gunawan Widjaja, Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jl. Raya Lenteng Agung No.44, RT.1/RW.3, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Email: widjaja_gunawan@yahoo.com

## INTRODUCTION
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  salah  satu  upaya  untuk  menjaga  konsistensi,  keseragaman  dan penjaminan  mutu  dalam  pemberian  pelayanan  kesehatan  diperlukan  pemberian  edukasi  atau pendidikan yang menghasilkan lulusan dengan kualitas minimum. Untuk mencapai lulusan dengan kualitas minimum diperlukan tidak hanya ilmu dan  pengetahuan secara teoretis, namun praktik pelaksanaan  pemberian  pelayanan  kesehatan  yang  mumpuni.  Untuk  itu  diperlukanlah  sarana, prasana dan fasilitas dalam proses pembelajaran. Tidak hanya sampai di sana, pada akhirnya untuk memberikan keyakinan bahwa batas standar minimum kualitas yang diperlukan sudah terpenuhi, maka  perlu  diterbitkanlah  suatu  pengakuan  akan  kemampuan  dan  ketrampilan  masing-masing lulusan  dalam  bentuk  suatu  sertifikat  yang  setara  dengan  izasah,  yang  merupakan  pengakuan tentang  kemampuan  tentang  ilmu  dan  pengetahuan  yang  diperoleh  dari  hasil  pelaksanaan pendidikan yang diperoleh di sekolah formal, termasuk perguruan tinggi.
Dalam pada itu untuk memberikan keyakinan dalam bentuk standar pencapaian kemampuan atau  kompetensi  tertentu  atau  yang  dijabarkan  dalam  batasan  pencapaian  nilai  minimum diperlukanlah alat uji yang sama dan merata serta seragam untuk seluruh peserta uji. Dalam konteks itulah  kemudian  diperkenalkan  Uji  Kompetensi  yang  menghasilkan  produk  berupa  bukti kemampuan (nilai) minimum dalam suatu produk yang dinamakan Sertifikat, jika peserta uji lulus atau  mencapai  batas  nilai  minimum  yang  ditetapkan.  Dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan seringkali disebutkan istilah Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi secara bersama- sama.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menjabarkan  makna  atau  arti  Sertifikat Kompetensi dan/ atau Sertifikat Profesi, yang seringkali disandingkan dengan Izasah. Penelitian ini tidak membahas mengenai Uji Kompetensi itu sendiri.

## RESEARCH METHODOLOGY
Penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif.  Dikatakan  merupakan  penelitian  yuridis  oleh karena penelitian ini adalah penelitian yang berada di lapangan hukum. Disebut normatif adalah karena penelitian ini melakukan kajian terhadap norma hukum yang berlaku. Norma hukum yang akan  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah  maksa,  arti  atau  definisi  dari  Sertifikat  Kompetensi  atau Sertifikat Profesi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemahaman mengenai makna atau arti dari suatu istilah merupakan hal penting untuk merumuskan atau menjabarkan norma hukum yang mengikuti perisitilahan yang dipergunakan. Isilah ini selanjutnya akan membentuk dan menjadi kaedah yang melingkup materi dan tujuan peneilitian ini.
Data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  yang  bersumber  dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder maupun sumber hukum tersier. Sumber hukum primer bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, sumber hukum  primer  didapat  antara  lain  berupa  undang-undang  hingga  peraturan  Menteri  yang mengatur mengenai peristilahan Sertifikat Kompetensi dan/ atau Sertifikat Profesi. Sumber hukum sekunder berisikan doktrin, teori hukum yang dapat ditemukan dalam buku, artikel dalam jurnal, majalah, koran dan lain-lain. Selanjutnya sumber hukum tersier adalah sumber lain yang dipercaya akan  dapat  memperkaya  dan  memberikan  pemahaman  yang  tidak  dapat  diperloleh  dari  kedua sumber hukum primer dan sekunder, khususnya mengenai topik penelitian ini. Pada penelitian ini, data yang dipergunakan terutama bersumber pada sumber hukum primer.
Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan pendekatan deskriptif analitis. Analisis dilakukan secara  kualitatif  karena  yang  dianalisis  adalah  pemakaian  dan  pemaknaan  istilah  yang  akan dikembangkan menjadi norma-norma, kaedah-kaedah dalam hukum dan pemahamannya. Disebut deskriptif  karena  analisis  ini  menjabarkan  dan  mendeskripsikan  terlebih  dahulu  hal-hal  yang berhubungan  dengan  pemaknaan  istilah  Sertifikat  Kompetensi  dan/  atau  Sertifikat  Profesi  serta penggunaannya  di  Indonesia,  tanpa  menyinggung  keberadaan  Uji  Kompetensi  yang  melahirkan Sertifikat kompetensi dan/ atau Sertifikat Profesi itu sendiri.

## RESULTS AND DISCUSSIONS
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penyebutan istilah Sertifikat Kompetensi dan atau Sertifikat Profesi atau yang serupa setidaknya dapat ditemukan dalam:
a. “Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
d. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
e. Undang-Undang No.20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
f. Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
g. Undang-Undang No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
h. Undang-Undang No.4 Tahun 2019 tentang Kebidanan;
i. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; dan
j. Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.”
Temuan di atas tidak menutup kemungkinan masih adanya undang-undang yang mengatur mengenai penyebutan istilah Sertifikat Kompetensi dan/ atau Sertifikat Profesi dengan pemaknaan atau  definisnya  sendiri-sendiri,  yang  dapat  saja  berbeda  satu  dengan  yang  lainnya.  Selanjutnya untuk  melakukan  analisis  terhadap  kesembilan  undang-undang  tersebut  yang  mengatur pemaknaan dan penggunaan Sertifikat Kompetensi dan/ atau Sertifikat Profesi, mari dilihat satu persatu pengaturannya.

## Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Dalam  Undang-Undang  No.20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  (UU  Sisdiknas), tidak  ada  definisi  Sertifikat  Kompetensi,  namun  penyebutan  Sertifikat  Kompetensi  ditemukan dalam  beberapa  pasal,  yang  sebagian  besar  mengatur  mengenai  tidak  pidana.  Aturan  tentang Sertifikat Kompetensi sendiri ditemukan dalam ketentuan Pasal 61 UU Sisdiknas, yang menyatakan sebagai berikut:
Pasal 61
a. Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
b. Ijazah  diberikan  kepada  peserta  didik  sebagai  pengakuan  terhadap  prestasi  belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
c. Sertifikat  kompetensi  diberikan  oleh  penyelenggara  pendidikan  dan  lembaga  pelatihan kepada  peserta  didik  dan  warga  masyarakat  sebagai  pengakuan  terhadap  kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
d. Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Selain  ketentuan  Pasal  61  UU  Sisdiknas,  ketentuan  tentang  Sertifikat  Kompetensi  dapat ditemukan dalam Pasal 67, 68 dan Pasal 69 UU Sisdiknas yang menhatur mngenasi sanksi pidana sehubungan  dengan  pemberian  dan  penggunaan  Sertifikat  Kompetensi  oleh  yang  tidak  berhak. Secara lengkapnya ketiga pasal tersebut dapat dibaca di bawah berikut ini:
Pasal 67
a. “Perseorangan,  organisasi,  atau  penyelenggara  pendidikan  yang  memberikan  ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  sepuluh  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Pasal 68
a. “Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi,  dan/atau  vokasi  dari  satuan  pendidikan  yang  tidak  memenuhi  persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
b. Setiap  orang  yang  menggunakan  ijazah,  sertifikat  kompetensi,  gelar  akademik,  profesi, dan/atau  vokasi  yang  diperoleh  dari  satuan  pendidikan  yang  tidak  memenuhi persyaratan  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  dan/atau  pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

## Pasal 69
a. “Setiap  orang  yang  menggunakan  ijazah,  sertifikat  kompetensi,  gelar  akademik,  profesi, dan/atau  vokasi  yang  terbukti  palsu  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
b. Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  tanpa  hak  menggunakan  ijazah  dan/atau  sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”
Tidak  ada  penjelasan  lebih  lanjut  mengenai  Sertifikat  Kompetensi  lebih  lanjut,  selain  yang disebutkan  dalam  Pasal  61  ayat  (4)  bahwa  hal  tersebut  akan  diatur  dalam  suatu  Peraturan Pemerintah. Penelitian lebih lanjut menunjukkan adanya:
a. Peraturan  Pemerintah  No.23  Tahun  2004  tentang  Badan  Nasional  Sertifikasi  Profesi (BNSP) yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Dalam PP No.23 Tahun 2004 masih dapat ditemukan rujukan pembentukan BNSP kepada UU  Sisdiknas,  namun  dalam  PP  No.10  Tahun  2018  tidak  lagi  ditemukan  rujukan pembentukan BNSP kepada UU Sisdiknas, melainkan hanya semata-mata hanya dirujuk pada Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Naker).
Dalam  kedua  PP  BNSP  tersebut  tidak  disebutkan  Sertifikasi  Kompetensi  melainkan Sertifikasi  Kompetensi  Kerja.  Dalam  Pasal  1  PP  No.10  Tahun  2018,  diberikan  rumusan sebagai  berikut:  1)  “Sertifikasi  Kompetensi  Kerja  adalah  proses  pemberian  sertifikat kompetensi  yang  dilakukan  secara  sistematis  dan  objektif  melalui  uji  kompetensi  yang mengacu  kepada  Standar  Kompetensi  Kerja  Nasional  Indonesia,  Standar  Internasional dan/atau Standar Khusus. 2) Badan Nasional Sertilikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP  adalah  lembaga  independen  yang  dibentuk  untuk  melaksanakan  sertifikasi kompetensi kerja. 3)  Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah  memperoleh  lisensi  dari  BNSP.  4)  Lisensi  adalah  bentuk  pengakuan  dari  BNSP kepada LSP untuk dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja atas nama BNSP. 5) Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi yang diakui oleh masyarakat.” Dari penjelasan yang diberikan di atas dapat dikteahui bahwa Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti kemampuan atau kompetensi seseorang dalam melakukan pekerjaan atau menjalankan profesinya, yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah memperoleh  Lisensi  dari  BNSP.  Pemberian  Sertifikasi  Kompetensi  Kerja  ini  harus mengacu  kepada  Standar  Kompetensi  Kerja  Nasional  Indonesia,  Standar  Internasional dan/atau Standar Khusus yang sudah ditentukan.
b. Peraturan  Pemerintah  No.19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan (PP19/2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP32/2013) dan diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional  Pendidikan  (PP13/2015)  yang  selanjutnya  dihapus  dan  diganti  secara keseluruhan dengan Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (PP57/2021).
Dari  ke-empat  Peraturan  Pemerintah  yang  disebutkan  di  atas  tidak  ada  satupun diantara ke-empatnya yang memberikan definisi atau pengertian Sertifikat Kompetensi. Penyebutan  Sertifikat  Kompetensi  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  89  dan  Pasal  90 PP19/2005, PP32/2013 maupun PP13/2015 dan Pasal 53 dan Pasal 54 PP57/2021.
Dalam Pasal 89 (1) dan (5) PP19/2005 dikatakan bahwa: Pasal 89
a. “Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.
b. Sertifikat  kompetensi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diterbitkan  oleh  satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi  profesi  yang  diakui  Pemerintah  sebagai  tanda  bahwa  peserta  didik  yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.”
Selanjutnya  dalam  ketentuan  Pasal  90  (1)  PP19/2005  dikatakan  bahwa:  “Peserta  didik pendidikan  informal  dapat  memperoleh  sertifikat  kompetensi  yang  setara  dengan  sertifikat kompetensi dari pendidikan formal setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri/profesi sesuai ketentuan yang berlaku.”
Dalam PP19/2005 ini dikenal Sertifkat Profesi, namun hanya diperuntukkan  penyebutannya bagi  guru.  Rumusan  yang  sama  masih  dapat  ditemukan  dalam  PP32/2013.  Selanjutnya  dalam PP13/2015  terjadi  perubahan  dengan  memberikan  penegasan  tentang  Sertifikasi  Kompetensi sebagai  berikut,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  89  ayat  (4a)  dan  (5),  dan  Pasal  90  ayat  (1) PP13/2015.

## Pasal 89
(4a)  “Peserta  Didik  yang  lulus  Ujian  Kompetensi  diberi  sertifikat  Kompetensi.  Sertifikat Kompetensi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4a)  diterbitkan  oleh  satuan  pendidikan  yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah.”

## Pasal 90
“Peserta  Didik  pendidikan  informal  dapat  memperoleh  sertifikat  Kompetensi  yang  setara dengan  sertifikat  Kompetensi  dari  pendidikan  formal  atau  nonformal  setelah  lulus  uji Kompetensi  yang  diselenggarakan  oleh  satuan  pendidikan  yang  terakreditasi  atau  oleh lembaga sertifikasi mandiri/profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan.”
Ketentuan Pasal 89 ayat (1) diubah sedemikian rupa  sehingga berbunyi “Peserta Didik yang lulus dari satuan pendidikan diberi ijazah.”, yang dipisahkan dari pemberian Sertifikat Kompetensi setelah  lulus  Uji  Kompetensi.  Dalam  ketentuan  Pasal  53  dan  Pasal  54  PP57/2021  dinyatakan kembali:

## Pasal 53
“Pencapaian  kompetensi  akhir  Peserta  Didik  dinyatakan  dalam  dokumen  ijazah  dan/atau sertifikat kompetensi.  Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi  profesi  yang  diakui  Pemerintah  sebagai  pengakuan  bahwa  Peserta  Didik  yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.”
Pasal 54
“Peserta  Didik  pendidikan  informal  dapat  memperoleh  sertifikat  kompetensi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) yang setara dengan sertifikat kompetensi dari pendidikan formal  setelah  lulus  uji  kompetensi.  Uji  kompetensi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) diselenggarakan  oleh  Satuan  Pendidikan  yang  terakreditasi  atau  lembaga  sertifikasi mandiri/profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”
Rumusan tersebut di atas mengembalikan pada fungsi Sertifikat Kompetensi sebagai pengganti izasah,  di  mana  penerima  izasah  tidak  dapat  menerima  Sertifikat  Kompetensi  dan  sebaliknya. Sertifikat Kompetensi dapat dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan formal maupun informal.
Peraturan  Pemerintah  No.17  Tahun  2010  tentang  Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan Pendidikan (PP17/2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  No.17  Tahun  2010  tentang  Pengelolaan  dan Penyelenggaraan Pendidikan yang sebagian ketentuannya tentang ujian akhir sekolah berstandar nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (4) dan ujian nasional sebagaimana diatur dalam Pasal  82  ayat  (4),  Pasal  123  ayat  (1)  huruf  b,  dan  Pasal  161  ayat  (3)  huruf  c  telah  dicabut  oleh PP57/2021. Dalam ketentuan Pasal 103, Pasal 105 dan Pasal 115 PP17/2010 dikatakan bahwa: Pasal 103
“Lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan  Nonformal  dan/atau  lembaga  akreditasi  lain  dapat  menyelenggarakan  uji kompetensi kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga  kursus  dan  lembaga  pelatihan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi.”
Pasal 105
“Pusat  kegiatan  belajar  masyarakat  yang  terakreditasi  oleh  Badan  Akreditasi  Nasional Pendidikan Nonformal dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi  oleh  Badan  Akreditasi  Nasional  Pendidikan  Nonformal  memberikan  sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).”
Pasal 115
(1)  “Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui  uji  kesetaraan  yang  memenuhi  Standar  Nasional  Pendidikan  oleh  lembaga  yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)   Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Program Paket A, Program Paket B,  Program  Paket  C,  dan  Program  Paket  C  Kejuruan  dilaksanakan  oleh  Badan  Standar Nasional Pendidikan.
(3)   Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program kecakapan hidup dapat dilaksanakan  untuk:  a.  memperoleh  pengakuan  kesetaraan  dengan  kompetensi  mata pelajaran  vokasi  pada  jenjang  pendidikan  menengah;  atau  b.  memperoleh  pengakuan kesetaraan dengan kompetensi mata kuliah vokasi pada jenjang pendidikan tinggi.
(4)   Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan oleh SMK atau  MAK  yang  paling  rendah  berakreditasi  B  dari  Badan  Akreditasi  Nasional Sekolah/Madrasah.
(5)   Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan oleh suatu perguruan tinggi melalui program studi vokasinya paling rendah berakreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
(6)   Peserta didik yang lulus uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diberi sertifikat kompetensi.
(7)  Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.”
Dalam  PP17/2010  ini  Sertifikat  Kompetensi  dapat  diberikan  oleh  Lembaga  kursus  atau Lembaga  Pendidikan  nonformal.  Sebagai  catatan  menyeluruh,  istilah  Sertifikat  Profesi  selain disebutkan  dalam  PP19/2005  sebagai  bagian  dari  profesi  guru,  tidak  ditemukan  lagi  dalam Peraturan Pemerintah setelahnya, termasuk dalam PP57/2021. UU Sisdiknas juga sama sekali tidak
menyebutkan tentang Sertifikat Profesi. Penyebutan profesi dalam UU Sisdiknas selalu dikaitkan dengan Pendidikan profesi.

## Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) juga tidak memberikan Definisi atau pengertian Sertifikat Kompetensi. Penyebutan tentang Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi  dalam  Bagian  Kesembilan  tentang  Proses  Pendidikan  dan  Pembelajaran  Paragraf  7 tentang Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi dalam Pasal 43 dan Pasal 44 UU Dikti.
Ketentuan  Pasal  43  berikut  penjelasannya  dan  Pasal  44  UU  Dikti  memberikan  pemahaman terhadap  arti  Sertifikat  Kompetensi  (Pasal  44)  dan  Sertifkat  Profesi  (Pasal  43).  Adapun  rumusan kedua pasal berikut penjelasannya adalah sebagai berikut:
Pasal 43
(1) “Sertifikat  profesi  merupakan  pengakuan  untuk  melakukan  praktik  profesi  yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama  dengan  Kementerian,  Kementerian  lain,  LPNK,  dan/atau  organisasi  profesi  yang bertanggung  jawab  atas  mutu  layanan  profesi,  dan/atau  badan  lain  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”
“Penjelasan Pasal 43 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “sertifikat profesi” antara lain sertifikat pendidik  yang  diterbitkan  oleh  Perguruan  Tinggi  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga pendidik sebagaimana diatur dalam undang- undang yang mengatur mengenai guru dan dosen.”
Pasal 44
(1) “Sertifikat  kompetensi  merupakan  pengakuan  kompetensi  atas  prestasi  lulusan  yang sesuai  dengan  keahlian  dalam  cabang  ilmunya  dan/atau  memiliki  prestasi  di  luar program studinya.
(2) Serifikat  kompetensi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diterbitkan  oleh  Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
(3) Sertifikat  kompetensi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dapat  digunakan  sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.”
Dari  penjelasan  Pasal  43  dan  Pasal  44  UU  Dikti  dapat  diketahui  bahwa  Sertifikat  Profesi dikeluarkan  oleh  Perguruan  Tinggi  sebagai  akbat  dari  kelulusan  pendidikan  profesi;  sedangkan Sertifikat  Kompetensi  diterbitkan  oleh  Perguruan  Tinggi  yang  tidak  terkait  dengan  Pendidikan profesi, melainkan semata-mata karena keahlian atau kelebihan yang dimiliki oleh seorang lulusan Perguran Tinggi. Pemberian Sertifikat Kompetensi ini dilakukan bersama-sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Organisasi yang dimaknai
dalam Sertifikat Kompetensi berbeda dari organisasi profesi dalam pemberian Sertifikat Profesi, di mana  dalam  pemberian  Sertifikat  Profesi,  organisasi  profesi  termaksud  adalah organisasi  profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
Sebagai  perlaksanaan  dari UU  Dikti  dikeluarkanlah  Peraturan  Pemerintah  No.4 Tahun  2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (PP4/2014). Dalam ketentuan  Pasal  2  PP4/2014  bahwa  salah  satu  pengaturan  penyelenggaraan  Pendidikan  tinggi adalah meliputi pemberian gelar, izasah dan Sertifikat Profesi. Selanjut dalam Pasal 19 (1) PP4/2014 dikatakan bahwa “Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh  lulusan  pendidikan  profesi,  spesialis,  atau  subspesialis.”  Sertifikat  profesi  tersebut menurut Pasal 19 ayat (2) PP4/2014 “diberikan kepada lulusan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dalam ketentuan Pasal 19 ayat (3) PP4/2024 dikatakan lebih  lanjut  bahwa  “Sertifikat  profesi  diterbitkan  oleh  Perguruan  Tinggi  bersama  dengan Kementerian,  Kementerian  Lain,  LPNK,  dan/atau  Organisasi  Profesi.”  Pengaturan  mengenai sertifikat profesi menurut Pasal 20 PP4/2014 akan diatur dalam Peraturan Menteri.
Sehubungan dengan  Peraturan Menteri yang dimaksud, di tahun 2022 ini telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No.6 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain (PerMenDikbudristek6/2022).  PerMenDikbudristek6/2022  ini  mencabut  dan  menyatakan  tidak berlaku:
a. “Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi  Nomor  11  Tahun  2016 tentang  Sertifikat  Profesi  Dokter  Atau  Dokter  Gigi  (Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2016 Nomor 407);
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyetaraan  Ijazah  dan  Konversi  Nilai  Indeks  Prestasi  Kumulatif  Lulusan  Perguruan Tinggi Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1309); dan
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763).”

## Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Definisi Sertifikat Kompetensi dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran). Dalam rmusan Pasal 1 butir 4 UU Praktik Kedokteran dikatakan  bahwa:  “Sertifikat  kompetensi  adalah  surat  tanda  pengakuan  terhadap  kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus  uji  kompetensi.”  Terhadap  para  dokter  dan  dokter  gigi  yang  sudah  memiliki  Sertifikat Kompetensi dilakukanlah Registrasi. Menurut Pasal 1 butir 5 UU Praktik Kedokteran “Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan  telah  mempunyai  kualifikasi  tertentu  lainnya  serta  diakui  secara  hukum  untuk  melakukan tindakan profesinya.” Penjelasan Pasal 29 ayat (3) butir d UU Praktik Kedokteran menjelaskan lebih jauh bahwa “Sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh kolegium yang bersangkutan.”
Penjelasan singkat di atas menunjukkan bahwa dalam UU Praktik Kedokteran tidak dikenal Sertifikat  Profesi.  Sertifikat  Kompetensi  merupakan  satu-satunya  bukti  kompetensi  atau kemampuan  atau  kewenangan  dokter  dan  dktoer  gigi  untuk  dapat  berpraktik  atau  menjalan kegiatan sesuai dengan profesi dokter dan/ atau dokter gigi yang menjadi kompetensinya.

## Undang-Undang No.20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
Undang-Undang  No.20  Tahun  2013  tentang  Pendidikan  Kedokteran  (UU  Dikdok)  juga  tidak memberikan pengertian istilah Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi. Dalam rumusan Pasal 36 UU Dikdok ini, yang menyatakan:

## Pasal 36
(1) “Untuk menyelesaikan program profesi dokter atau dokter gigi, Mahasiswa harus lulus uji kompetensi  yang  bersifat  nasional  sebelum  mengangkat  sumpah  sebagai  Dokter  atau Dokter Gigi.
(2) Mahasiswa yang lulus uji  kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi.
(3) Uji kompetensi Dokter atau Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh  Fakultas  Kedokteran  atau  Fakultas  Kedokteran  Gigi  bekerja  sama  dengan  asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan Organisasi Profesi. \
(4) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pelaksanaan  uji  kompetensi  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.”
Yang menarik dari UU Dikdok adalah bahwa UU Dikdok sama sekali tidak menyebut Sertifikat Kompetensi melainkan menggunakan istilah Sertikat Profesi. Sampai sejauh ini dapat dilihat bahwa undang-undang  yang  berada  di  bawah  pembidangan  yang  sama  yang  seharusnya  memberikan catatan kepastian tentang penggunaan suatu istilah ternyata telah menumbulkan kerancuan dalam penggunaannya.
UU  Dikdok  diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.52  Tahun  2017  tentang Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2013  tentang  Pendidikan  Kedokteran (PP52/2017) juga tidak menyebutkan tentang Sertifikat Kompetensi dan hanya sekali menyebutkan Sertikat Profesi dalam ketentuan Pasal 34. Ketentuan Pasal 34 PP52/2017 berbunyi:
“Pegawai  Negeri  Sipil  yang  pada  saat  penetapan  Peraturan  Pemerintah  ini  telah  dan  masih melaksanakan  tugas  pelayanan  kesehatan  dan  pendidikan  dokter  berdasarkan  keputusan pejabat  yang  berwenang,  dapat  disesuaikan  dalam  jabatan  dan  angka  kredit  Dosen  dengan ketentuan paling sedikit: a. memiliki sertifikat profesi DLP, dokter spesialis, atau dokter gigi spesialis;…”
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  No.1  Tahun  2020  Tentang  Program  Dokter Layanan Primer (PerMenDikbud1/2020) menyebutkan Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi. Ketentuan ini dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 6 PerMenDikbud1/2020 sebagai berikut: Pasal 6
(1) “Mahasiswa  program  DLP  harus  mengikuti uji  kompetensi  DLP  yang  bersifat  nasional untuk memberi pengakuan pencapaian kompetensi DLP.
(2) Uji  kompetensi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  oleh  Fakultas Kedokteran bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran Indonesia dan berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.
(3) Mahasiswa program DLP yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak memperoleh:
a. sertifikat profesi dan gelar DLP dari perguruan tinggi; dan
b. sertifikat kompetensi dari Organisasi Profesi.
(4) Sertifikat profesi DLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan dokumen pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan program DLP yang berlaku seumur hidup.”
Ketentuan yang diberikan dalam Pasal 6 menambah rumitnya masalah Sertifikat Kompetensi, yang  dalam  hal  profesi  DLP  diberikan  oleh  organisasi  profesi  bersama-sama  dengan  Sertifikat Profesi. Hal yang tidak/ belum pernah diatur dalam aturan lainnya oleh Kementerian yang sama.

## Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) sama sekali tidak mengatur mengenai Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi, namun menyebutkan adanya ketrampilan, keahlian atau kewenangan berdasarkan sertifikat tanpa adanya penjelasan lebih lanjut. Hal tersebut dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 (UU Kesehatan) berikut penjelasannya.

## Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
Undang-Undang  No.36  Tahun  2014  tentang  Tenaga  Kesehatan  (UU  Nakes)  memberikan  definisi Sertifikat  Kompetensi  dan  Sertifikat  Profesi  dalam  ketentuan  Pasal  1.  Secara  lengkapnya  definisi yang diberikan dapat dilihat pada kutipan di bawah:
Pasal 1
7.  “Sertilikat  Kompetensi  adalah  surat  tanda  pengakuan  terhadap  Kompetensi  Tenaga Kesehatan  untuk  dapat  menjalankan  praktik  di  seluruh  Indonesia  setelah  lulus  uji Kompetensi.
8.  Sertifikat  Profesi  adalah  surat  tanda  pengakuan  untuk  melakukan  praktik  profesi  yang diperoleh lulusan pendidikan profesi.
9.  Registrasi  adalah  pencatatan  resmi  terhadap  Tenaga  Kesehatan  yang  telah  memiliki Sertihkat Kompetensi atau Sertifikat Profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lain serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktik.”
Ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 21 UU Nakes menjelaskan lebih jauh:
Pasal 21
(1) “Mahasiswa  bidang  kesehatan  pada  akhir  masa  pendidikan  vokasi  dan  profesi  harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional.
(2) Uji  Kompetensi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diselenggarakan  oleh  Perguruan Tinggi  bekerja  sama  dengan  Organisasi  Profesi,  Iembaga  pelatihan,  atau  lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
(3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja.
(4) Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Organisasi Profesi dan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dan ditetapkan oleh Menteri.
(5) Mahasiswa  pendidikan  vokasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  yang  lulus  Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi.
(6) Mahasiswa  pendidikan  profesi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  yang  lulus  Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi.
(7) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pelaksanaan  Uji  Kompetensi  diatur  dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.” Ketentuan-ketentuan tersebut di atas menunjukkan secara tegas pembedaan antara Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi untuk tenaga kesehatan. Sertifikat Kompetensi diterbitkan untuk mereka  yang  lulus  uji  kompetensi  pendidikan  vokasi,  dan  Sertifikat  Profesi  diterbitkan  untuk mereka  yang  lulus  uji  kompetensi  Pendidikan  profesi.  Jika  mengacu  lebih  lanjut  kepada PerMenDikbudristek6/2022,  kepada  mereka  yang  mendapatkan  Sertifikat  Kompetensi  atau Sertifikat Profesi tidak lagi diberikan Izasah.

## Undang-Undang No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
Seperti  halnya  UU  Nakes,  Undang-Undang  No.38  Tahun  2014  tentang  Keperawatan  (UU Keperawatan) memberikan definisi dan pengaturan yang serupa dengan UU Nakes, hanya lebih spesifik tentang perawat dan keperawatan. Adapun ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 1
7.   “Sertihkat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi Perawat yang telah lulus Uji Kompetensi untuk melakukan Praktik Keperawatan
8.  Sertifikat  Profesi  adalah  surat  tanda  pengakuan  untuk  melakukan  praktik  Keperawatan yang diperoleh lulusan pendidikan profesi.
9.  Registrasi  adalah  pencatatan  resmi  terhadap  Perawat  yang  telah  memiliki  Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta telah diakui secara hukum untuk menjalankan Praktik Keperawatan.”

## Pasal 16
(1) “Mahasiswa  Keperawatan  pada  akhir  masa  pendidikan  vokasi  dan  profesi  harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional.
(2) Uji  Kompetensi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (l)  diselenggarakan  oleh  perguruan tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi Perawat, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
(3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mencapai standar kompetensi Iulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja.
(4) Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Organisasi Profesi Perawat dan Konsil Keperawatan dan ditetapkan oleh Menteri.
(5) Mahasiswa pendidikan vokasi Keperawatan yang lulus Uji Kompetensi diberi Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi.
(6) Mahasiswa pendidikan profesi Keperawatan yang Iulus Uji Kompetensi diberi Sertiltkat Profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi.
(7) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pelaksanaan  Uji  Kompetensi  diatur  dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.”

## Undang-Undang No.4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
Undang-Undang No.4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (UU Bidan) pada dasarnya juga meng”copy” pengertian tentang Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi dari UU Nakes. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:
Pasal 1
8.   “Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap Kompetensi Bidan yang telah lulus Uji Kompetensi untuk melakukan Praktik Kebidanan.
9.   Sertifikat Profesi adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan Praktik Kebidanan yang diperoleh lulusan pendidikan profesi.
10.  Registrasi  adalah  pencatatan  resmi  terhadap  Bidan  yang  telah  memiliki  Sertifikat Kompetensi  atau  Sertifikat  Profesi  dan  telah  mempunyai  kualifikasi  tertentu  lain  serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktik Kebidanan.”
Pasal 19
(1)  “Mahasiswa  pendidikan  vokasi  Kebidanan  yang  lulus  Uji  Kompetensi  memperoleh Sertilikat Kompetensi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi.
(2)  Mahasiswa  pendidikan  profesi  Kebidanan  yang  lulus  Uji  Kompetensi  memperoleh Sertifikat profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi.”
Pasal 77
“Pelaksanaan  Registrasi  ulang  untuk  Bidan  yang  lulus  pendidikan  sebelum  Tahun  2013 melampirkan ljazah sebagai pengganti Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi.”

## Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Sebagaimana  pernah  disampaikan  di  atas  Undang-Undang  No.13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  (UU  Naker)  tidak  mengatur  tentang  Sertifikat  Kompetensi  maupun  Sertifikat Profesi, hanya saja dalam UU Naker dikenal Sertifikasi Kompetensi Kerja yang dikelola oleh BNSP.

## Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Undang-Undang  No.11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (UU  Ciptaker)  tidak  juga  mengatur mengenai  Sertifikat  Kompetensi  atau  Sertifikat  Profesi,  namun  menyebutkan  6  kali  Lembaga Sertifikasi  Profesi,  sebagaimana  diatur  dalam  PP  BNSP,  dan  19  kali  menyebutkan  perlunya pemilikan  Sertifikat  Kompetensi  dan  Sertifikat  Kompetensi  Kerja  untuk  orang-perorangan  atau badan hukum yang melakukan jenis-jenis pekerjaan atau profesi tertentu.

## Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian
Salah satu ketentuan yang cukup menarik perhatian adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 Peraturan  Pemerintah  No.51  Tahun  2009  tentang  Pekerjaan  Kefarmasian  (PP51/2009)  yang menyatakan bahwa:
Pasal 37
(1) “Apoteker yang menjalankan Pekerjaan Kefarmasian harus memiliki sertifikat kompetensi profesi.
(2) Bagi  Apoteker  yang  baru  lulus  pendidikan  profesi,  dapat  memperoleh  sertifikat kompetensi profesi secara langsung setelah melakukan registrasi.
(3) Sertifikat kompetensi profesi berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap 5 (lima) tahun melalui uji kompetensi profesi apabila Apoteker tetap akan menjalankan Pekerjaan Kefarmasian.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara registrasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.”
“Penjelasan Pasal 37 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “sertifikat kompetensi” adalah pernyataan tertulis bahwa seseorang memiliki kompetensi.”
Dalam  PP51/2009  disebutkan  Sertifikat  Kompetensi  Profesi,  dan  bukan  Sertifikat  Kompetensi atau Sertifikat Profesi.

## Peraturan Menteri Pendidikan tan Kebudayaan No.2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
Meskipun tidak merujuk pada PP51/2009 dan hanya merujuk pada UU Nakes, Peraturan Menteri Pendidikan  tan  Kebudayaan  No.2  Tahun  2020  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Uji  Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan (PerMenDikbud2/2020) mengatur mengenai definisi dari Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi serta memberikan perbedaan antara kedunya. Ketentuan Pasal 1 butir 2 dan 3 PerMenDikbud2/2020 memberikan definisi “Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan  terhadap  kompetensi  tenaga  kesehatan  untuk  dapat  menjalankan  praktik  di  seluruh Indonesia setelah lulus Uji Kompetensi; dan “Sertifikat Profesi adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi. Dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) PerMenDikbud2/2020 dikatakan bahwa: “Peserta Uji Kompetensi yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
a. Sertifikat Kompetensi, bagi peserta yang berasal dari mahasiswa bidang kesehatan program vokasi; atau
b. Sertifikat  Profesi,  bagi  peserta  yang  berasal  dari  mahasiswa  bidang  kesehatan  program profesi.”
Ketentuan tersebut sesuai dengan PerMenDikbud2/2020 hanyalah berlaku untuk mahasiswa bidang kesehatan. Bahwa bagi mahasiswa bidang kesehatan Sertifikat Profesi diperoleh mahasiswa bidang  kesehatan  yang  lulus  dari  program  studi  profesi  dan  Sertifikat  Kompetensi  diperoleh mahasiswa bidang kesehatan yang lulus dari program studi vokasi.
Peraturan  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  No.6  Tahun  2022  Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain (PerMenDikbudristek6/2022)
Ketentuan  terakhir  pada  level  Menteri  yang  mengatur  mengenai  Sertifikat  Kompetensi  dan Sertifikat  Profesi  adalah  Peraturan  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  No.6 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan  Tinggi  Negara  Lain  (PerMenDikbudristek6/2022).  Dalam  PerMenDikbudristek  ini Sertifikat Kompetensi adalah “dokumen yang memuat pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan sesuai  dengan  keahlian  dalam  cabang  ilmunya  dan/atau  memiliki  prestasi  di  luar  program studinya.”  Sedangkan  “Sertifikat  Profesi  adalah  dokumen  yang  memuat  pengakuan  untuk
melakukan  praktik  profesi  yang  diperoleh  lulusan  pendidikan  profesi  dalam  suatu  Program Pendidikan Tinggi”. Keduanya ini dibedakan dari “Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.”
Berikut  di  bawah  ini  adalah  beberapa  ketentuan  penting  yang  berkaitan  dengan  Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi yang diatur dalam PerMenDikbudristek6/2022. Untuk Sertifikat Kompetensi diatur dalam Pasal 8 hingga Pasal 12 dan untuk Sertifikat Profesi ditaur dalam Pasal 13 hingga  Pasal  16.  Adapun  ketentuan-ketentuan  penting  mengenai  kedua  hal  tersebut  dapat ditampilkan sebagai berikut:
Sertifikat Kompetensi Sertifikat Profesi Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan perguruan tinggi bekerja sama dengan:
a. Organisasi profesi;
b. Lembaga pelatihan; atau
c. Lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
Penandatanganan  Sertifikat  Kompetensi  bagi program profesi dokter atau dokter gigi, program dokter  spesialis/  subspesialis,  dan  program dokter  gigi  spesialis/subspesialis  dilakukan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Sertifikat Profesi diterbitkan perguruan tinggi bersama:
a. Kementerian;
b. Kementerian lain;
c. LPNK;
d. Organisasi  profesi  yang  bertanggung  jawab  atas  mutu layanan profesi; dan/atau
e. Badan  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Sertifikat Profesi program profesi dokter, dokter gigi, dokter spesialis/subspesialis, dan dokter gigi spesialis/subspesialis, penandatanganan dilakukan oleh:
a. Pemimpin fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi; dan
b. Pemimpin  perguruan  tinggi  penerbit  Sertifikat  Profesi dokter atau dokter gigi. Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah lulus uji kompetensi. Sertifikat  Kompetensi  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. Nomor Sertifikat Kompetensi;
b. Lambang dan nama perguruan tinggi;
c. Lambang  dan  nama  organisasi  profesi, lembaga  pelatihan,  atau  lembaga  sertifikasi terkait;
d. Nama program studi;
e. Nama  perguruan  tinggi  dan  organisasi profesi,  lembaga  pelatihan,  atau  lembaga sertifikasi terkait;
f. Nama lengkap pemilik Sertifikat
Kompetensi;
g. Tempat  dan  tanggal  lahir  pemilik  Sertifikat Kompetensi;
h. Tanggal,  bulan,  dan  tahun  kelulusan  uji kompetensi;
i. Model sistem pengujian; dan
j. Area kompetensi lulusan.
Sertifikat  Profesi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) memuat:
a. Nomor Sertifikat Profesi;
b. Lambang perguruan tinggi;
c. Lambang  kementerian  lain,  LPNK,  dan/atau  organisasi profesi  yang  bertanggung  jawab  atas  mutu  layanan profesi,  dan/atau  badan  lain  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Nama perguruan tinggi;
e. Nama  kementerian  lain,  LPNK,  organisasi  profesi  yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan;
f. Nama program studi;
g. Izin program studi;
h. Nama lengkap pemilik Sertifikat Profesi;
i. Tempat dan tanggal lahir pemilik Sertifikat Profesi;
j. Tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi;
k. Gelar profesi beserta singkatannya;
l. Jenis pendidikan profesi;
m. Program profesi, spesialis, atau subspesialis; dan
n. area kompetensi lulusan.
Sertifikat Profesi program profesi dokter, dokter gigi, dokter spesialis/subspesialis, dan dokter gigi spesialis/ subspesialis mencantumkan  muatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (4) kecuali huruf c dan huruf e.
Nomor  Sertifikat  Kompetensi  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  8  ayat  (2)  huruf  a menggunakan  nomor  yang  diterbitkan  sistem Nomor Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13  ayat  (4)  huruf  a  menggunakan  nomor  yang  diterbitkan sistem  penomoran  sertifikat  nasional  yang  terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
penomoran  sertifikat  nasional  yang  terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Sertifikat  Kompetensi  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diverifikasi melalui sistem verifikasi Sertifikat Kompetensi secara elektronik yang  dikelola  oleh  direktur  jenderal  yang membidangi pendidikan tinggi akademik. Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)  diverifikasi  melalui  sistem  verifikasi  Sertifikat  Profesi secara  elektronik  yang  dikelola  oleh  direktur  jenderal  yang membidangi pendidikan tinggi akademik.
Dari  tabel  perbandingan  yang  diberikan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  pada  dasarnya Sertifikat  Profesi  diberikan  untuk  lulusan  Pendidikan  profesi.  Namun  tidak  demikian  halnya dengan Sertifikat Kompetensi, yang dapat saja diberikan bukan kepada lulusan Pendidikan vokasi.

## CONCLUSION
Temuan  dan  analisis  di  atas  menunjukkan  bahwa  masih  terdapat  ketentuan  yang  tidak  sinkron, bahkan  hanya  terhadap  pemberian  istilah  Sertifikat  Kompetensi  dan  Sertifikat  Profesi.  Sangatlah diharapkan adanya pengaturan yang lebih komprehensif pada level tertinggi, yaitu pada ketentuan undang-undang.  Sinkronisasi  ini  diharapkan  agar  dapat  ditiru  dan  di”copy”  oleh  peraturan  di bawahnya agar terjadi harmonisasi hukum. Pembuatan undang-undang pada masa kepresidenan dan  keanggotaan  DPR  yang  berbeda  juga  menunjukkan  terjadinya  disharmonisasi  pengaturan. Hendaknya  ini  semua  menjadi  pembelajaran,  sedemikian  sehingga  tidaklah  mengherankan  jika pada akhirnya diperlukan metoda OMNIBUS untuk menyelaraskan berbagai macam aturan yang sudah  terbit  yang  mengatur  hal-hal  yang  saling  berhubungan.  Semoga  bagian  Sertifikasi Kompetensi  dan  Sertifikasi  Profesi  ini  juga  mendapat  bagian  dalam  pembahasan  perubahan undang-undang dalam bidang pendidikan dan kesehatan secara OMNIBUS.

## ACKNOWLEDGEMENTS
Terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak yang membantu baik secara materi dan immateri dari  naskah  ini  sehingga  dapat  dipublikasikan  di  jurnal  nasional  terakreditasi.  Mudah-mudahan naskah ini bermanfaat dalam dunia pendidikan.

## References
Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang No.20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Undang-Undang No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Undang-Undang No.4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan  Pemerintah  No.32  Tahun  2013  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  No.19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Peraturan  Pemerintah  No.13  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan  Pemerintah  No.66  Tahun  2010  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Peraturan  Pemerintah  No.4  Tahun  2014  tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan  Tinggi  dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter Atau Dokter Gigi.
Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi  Nomor  59  Tahun  2017  tentang Penyetaraan Ijazah dan Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri.
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat  Kompetensi,  Sertifikat  Profesi,  Gelar,  dan  Tata  Cara  Penulisan  Gelar  di  Perguruan Tinggi.
Peraturan Menteri Pendidikan tan Kebudayaan No.2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan.
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No.6 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain.