## ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT : TANTANGAN DAN PELUANG BAGI INDONESIA

## Latif Adam dan Siwage Dharma Negara
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

## ABSTRACT
The Free trade agreement between ASEAN and China will have a significant impact on the Indonesian economy. Many observers predicted that Indonesia will be flooded by cheap import products from China after the implementation of ACFTA. This in turn will worsen Indonesia’s trade deficit against China. Fear about the negative impacts of ACFTA were raised by most businessmen, citing about various obstacles that detriment their competitiveness including lack  of  infrastructure,  cumbersome  bureaucracy,  poor  law  enforcement, corruption, etc. Inevitably, the implementation of ACFTA without sufficient support from the government will put the local industry and small businesses at  risk  of  bankruptcy.  There  is  also  prediction  that  Indonesia  will  become more dependent on export of natural resources and agricultural based product groups, such as oil and gas, coal, palm oil, and rubber. On the contrary, many manufacturing industries, including textile, garment, electronics, food, steel/ iron,  and  horticultural  products,  are  predicted  to  be  negatively  affected  by the implementation of ACFTA. This paper discusses about the challenges and opportunities faced by Indonesia in the wake of ACFTA implementation. The main message is that Indonesia needs to put more serious efforts in order to become a leveled trade partner with China. Indonesia needs to improve its technological and managerial capabilities and try to connect itself into global production network, in which China becomes the system integrator. consciousness.
Keywords: ACFTA, neraca perdagangan, ekspor impor, daya saing

## PENDAHULUAN
Dinamika  ekonomi  global  dalam  beberapa  dekade  terakhir  ditandai dengan perubahan peta kekuatan ekonomi dunia. China muncul sebagai salah satu kekuatan baru ekonomi dunia  di mana sumbangan negara ini dalam output global naik dari 1,3% pada tahun 1990 menjadi 7,3% pada
tahun  2008  (World  Bank  2009).  Pertumbuhan  ekonomi  China  yang begitu  pesat  selama  dua  dasawarsa  terakhir  memunculkan  sejumlah tantangan dan kesempatan bagi negara-negara berkembang di kawasan Asia maupun di kawasan lainnya. Negara-negara ASEAN menyadari bahwa  mereka  tidak  dapat  menghindari  persaingan  dengan  China  di berbagai segmen mulai dari sektor manufaktur hingga investasi. China merupakan pesaing yang sangat berat karena kebijakan nilai tukarnya yang  membuat  produk-produk  China  menjadi  luar  biasa  murah.  Di samping  itu  China  juga  diuntungkan  oleh  adanya  skala  ekonomis ( economies of scale ) yang sangat besar karena pasar domestiknya yang besar.
ASEAN  mencoba  menghadapi  ancaman  China  dengan  mencetuskan inisiatif pembentukan kawasan ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community ) yang menurut rencana akan mulai diterapkan pada tahun 2015.  Sebenarnya,  hubungan  ekonomi  antara  China  dan  ASEAN tidaklah sepenuhnya bersifat hubungan persaingan. Dalam banyak hal hubungan  kedua  kawasan  ini  menunjukkan  hubungan  yang  bersifat saling melengkapi atau komplementer (Athukorala 2008). China telah menjadi perakit utama produk-produk global. China merakit produk- produk jadi elektronik dan manufaktur lainnya dengan menggunakan komponen-komponen  dan  bahan  baku  yang  berasal  dari  berbagai negara di kawasan ASEAN. China menjadi tujuan utama ekspor negara- negara  di Asia Timur  dan Tenggara.  Menurut  laporan ADB  (2009a), pangsa produk China dalam total output seluruh kawasan Asia Timur dan Tenggara naik dari 31% pada tahun 1990 menjadi 59% pada tahun 2008.
Melihat  pentingnya  peran  China  dalam  perekonomian  global  dan khususnya perekonomian Asia, ASEAN merasa perlu untuk merangkul negara  ini  sebagai  mitra  strategis  dalam  kerjasama  ekonomi.  Bagi Indonesia  khususnya,  paling  tidak  terdapat  tiga  peluang  positif  yang dikemukakan  pemerintah  pada  saat  perjanjian  ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) pertama kali ditandatangani oleh Presiden Megawati di Bandar Sri Begawan, Brunei, November 2001. Pertama , penurunan dan penghapusan tarif serta hambatan nontarif oleh China akan  membuka  peluang  bagi  Indonesia  untuk  meningkatkan  volume dan  nilai  ekspor  ke  negara  berpenduduk  terbesar  di  dunia. Kedua , penciptaan  iklim  investasi  yang  kompetitif  dan  terbuka,  membuka
peluang  bagi  Indonesia  untuk  menarik  lebih  banyak  investasi  dari China. Ketiga ,  peningkatan  kerjasama  ekonomi  dalam  lingkup  yang lebih  luas,  membantu  Indonesia  melakukan  peningkatan  kapasitas ( capacity building ), baik dalam hal kehandalan teknologi ( technology capability ) maupun manajerial  ( managerial capability ).
Namun  demikian,  ada  beberapa  indikasi  yang  cukup  kuat  bahwa pemerintah  tidak  mempersiapkan  kondisi  ekonomi  nasional  secara optimal  untuk  meraih  peluang  positif  dari  pemberlakuan  ACFTA sejak Januari 2010. Hal ini tercermin antara lain dari ketidakmampuan pemerintah dalam mendorong peningkatan daya saing sektor industri manufaktur yang sebenarnya merupakan prasyarat utama untuk meraih manfaat  dari  pemberlakuan ACFTA.  Buruknya  kualitas  infrastruktur (termasuk  infrastruktur  jalan,  pelabuhan,  transportasi,  logistik,  listrik dan  energi),  tingginya  suku  bunga  kredit  investasi  dan  modal  kerja, panjangnya  rantai  birokrasi,  maraknya  pungutan  liar  serta  peraturan yang tidak pro-bisnis adalah beberapa bukti kegagalan pemerintah dalam menciptakan prasyarat dasar ( necessary condition ) untuk mendorong peningkatan  daya  saing  beragam  sektor  ekonomi  khususnya  industri manufaktur (Rajawali Foundation dan Harvard Kennedy School 2010).
Tanpa adanya peningkatan daya saing perekonomian, Indonesia akan terpuruk dalam kerjasama ACFTA.  Sebagai contoh adalah industri besi dan baja. Implementasi ACFTA diperkirakan akan meningkatkan impor besi  dan  baja  asal  China  menjadi  hampir  tiga  kali  lipat  dari  sebesar 554 ribu ton pada tahun 2009 menjadi 1,5 juta ton pada tahun 2010 (Kementerian Perindustrian, 2010).  Adanya kelebihan produksi besi baja di China ditambah dengan kebijakan penurunan bea masuk produk besi-baja asal China akan menyebabkan harga besi-baja produksi China menjadi  sangat  murah  dibandingkan  dengan  produk  besi-baja  lokal. Ditambah lagi kebijakan pemerintah China  yang memberikan fasilitas subsidi pajak ( Export Value Added Tax Rebate ) antara 9-13% di sektor besi-baja, maka hal ini dapat mematikan industri besi-baja Indonesia. Tidak  mengherankan  bila  banyak  kalangan  bersuara  keras  memaksa pemerintah  meninjau  kembali  keterlibatan  Indonesia  dalam ACFTA. Pemerintah  berencana  akan  memundurkan  jadwal  pelaksanaannya dari  semula  tahun  2010  menjadi  2018,  tetapi  harus  dipahami  bahwa kebijakan  ini  akan  memiliki  implikasi  negatif  bagi  kredibilitas pemerintah  Indonesia.  Kerjasama  ACFTA,  tidak  hanya  melibatkan
dua negara, Indonesia dan China, melainkan turut melibatkan seluruh negara-negara anggota ASEAN lainnya. Penundaan pelaksanaan FTA secara sepihak akan menimbulkan efek domino di mana negara-negara lain  mungkin  akan  melakukan  langkah  serupa  berupa  penundaan penurunan tarif bea masuk. Hal ini jelas sangat berdampak buruk bagi kredibilitas pemerintah Indonesia sebagai pemimpin ASEAN periode ini.
Kajian ini mencoba menganalisis berbagai tantangan dan kesempatan yang terkait dengan pelaksanaan ACFTA bagi Indonesia. Karena ACFTA akan menghadapkan Indonesia dengan kekuatan ekonomi China yang sangat  besar,  maka  Indonesia  perlu  mengidentifikasi  potensi  yang bisa dimanfaatkan dalam kerjasama ekonomi dalam lingkup ACFTA. Bagian selanjutnya dari kajian ini akan mengamati pola perdagangan antara  Indonesia  dan  China.  Hal  ini  diperlukan  untuk  mengetahui kecenderungan  arah  perdagangan  antar  kedua  negara  serta  indikator bagi  Indonesia  untuk  mewaspadai  kegagalan  dalam  pola  kerjasama yang tidak seimbang.

## POLA PERDAGANGAN INDONESIA-CHINA
Sinyal  bahwa  ACFTA  berpotensi  memberikan  dampak  signifikan terhadap  perekonomian  nasional,  cukup  jelas  terlihat  apabila  kita mencermati  pola  perdagangan  antara  Indonesia  dan  China.  Berbagai indikator  mengenai  pola  perdagangan  antara  kedua  negara  itu menunjukkan bahwa produk-produk Indonesia semakin lama semakin inferior  terhadap  produk-produk  sejenis  dari  China.  Secara  eksplisit, hal ini tercermin dari perkembangan ekspor dan impor (Tabel 1).
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  pada  periode  2005-2009,  pertumbuhan ekspor  Indonesia  ke  China  (7,9%  per  tahun)  jauh  lebih  rendah dibandingkan dengan pertumbuhan impor Indonesia dari China (17,1% per tahun). Bahkan pada tahun 2009, Indonesia untuk pertama kalinya mengalami defisit transaksi perdagangan bilateral dengan China sebesar hampir $2 milyar. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan penetrasi produk  China  ke  pasar  Indonesia  relatif  lebih  kuat  dibandingkan kemampuan penetrasi produk Indonesia ke pasar China. Dalam konteks ini, pemberlakuan kerjasama perdagangan dalam ACFTA dikhawatirkan akan semakin memperkuat penetrasi produk China ke pasar Indonesia.
Kemungkinan  bahwa  pemberlakuan  ACFTA  akan  mendorong semakin tingginya tingkat penetrasi produk China di pasar Indonesia. Argumentasinya,  melalui  ACFTA  hambatan  perdagangan  di  antara kedua  negara  akan  semakin  berkurang.  Berarti  kunci  persaingan akan  lebih  banyak  ditentukan  oleh  kemampuan    daya  saing  produk yang  diperdagangkan  baik  dalam  hal  kualitas,  harga  dan  ketepatan pengiriman  produk  ( quality,  cost,  delivery ).  Masalahnya,  beberapa studi  (lihat;  Fuady  2007;  Coxhead  2007;  Clark  dan  Roy  2010) menunjukkan bahwa beberapa elemen pembentuk daya saing, seperti tingkat efisiensi, produktivitas, dan lingkungan bisnis di China relatif lebih baik dibandingkan dengan di Indonesia
Sumber: Dihitung dari Statistik Perdagangan Luar Negeri.
Adanya gap dalam komponen pembentuk daya saing antara Indonesia dan China membuat banyak pengamat memperkirakan bahwa ACFTA akan memberikan lebih banyak keuntungan bagi China, dan cenderung merugikan Indonesia. Dalam kaitan ini, paling tidak ada dua kerugian yang kemungkinan besar akan dialami Indonesia.
Pertama ,  semakin  derasnya  produk  China  yang  membanjiri  pasar Indonesia akan meningkatkan persaingan bisnis dan berdampak negatif terhadap  kinerja  dan  kapasitas  produksi  sektor-sektor  ekonomi  lokal yang  tidak  kompetitif.  Banyaknya  sektor  ekonomi  yang  tak  mampu bersaing dan tutup, akan mendorong munculnya pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini akan berdampak buruk terhadap upaya pengurangan tingkat  pengangguran.  Simulasi  yang  pernah  dilakukan  P2E-LIPI (2008) menunjukkan bahwa setiap penurunan kapasitas produksi sektor industri  sebesar  10%  berpotensi  mendorong  pengangguran  sebesar 500.000  orang.  Dapat  dibayangkan  betapa  besarnya  pengangguran yang  akan  muncul  seandainya  ACFTA  menekan  kapasitas  produksi sektor industri lebih dari 10%.
Kedua , semakin merajalelanya produk impor dari China akan membuat posisi  neraca  perdagangan  Indonesia  memburuk.  Meskipun  catatan statistik menunjukkan bahwa neraca perdagangan Indonesia terhadap China hanya mengalami defisit pada tahun 2009 (lihat Tabel 1), tetapi diperkirakan angka defisit itu sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Argumentasinya, sebelum tahun 2009, impor dari China yang masuk ke Kawasan Berikat ( Bonded Zones ) tidak dihitung sebagai komponen impor. Apabila  angka  ini  dimasukkan  dalam  data  impor  BPS,  maka akan diperoleh nilai impor yang jauh lebih besar.
Logikanya, apabila sebelum dilaksanakannya ACFTA di mana barang dari  China  dikenakan  hambatan  tarif,  neraca  perdagangan  Indonesia sudah mengalami defisit, maka sangat wajar bila muncul kekhawatiran bahwa pemberlakuan ACFTA akan membuat defisit neraca perdagangan Indonesia  membesar.  Permasalahannya  adalah,  semakin  melebarnya defisit  dalam  neraca  perdagangan  pada  gilirannya  akan  mengganggu posisi  neraca  pembayaran  ( balance  of  payments ). Artinya,  Indonesia harus mengeluarkan lebih banyak cadangan devisa ( foreign reserves ) untuk membiayai impor dari China daripada memperoleh devisa dari ekspor ke China.
Korelasi  negatif  di  antara ACFTA  dengan  neraca  pembayaran  perlu mendapat perhatian yang cukup serius dari pemerintah, karena hal ini bisa mengganggu stabilitas moneter. Artinya, semakin tidak imbangnya cadangan devisa yang diperoleh (dari ekspor) dengan yang dikeluarkan (untuk impor) akan menjadi problema moneter, seperti berkurangnya cadangan  devisa  yang  kemudian  bisa  mempengaruhi  nilai  tukar  dan inflasi. Apalagi  fakta  menunjukkan  bahwa  ketergantungan  Indonesia terhadap  impor  dari  China  semakin  lama  semakin  menguat.  Pada periode  2003-2009,  proporsi  impor  Indonesia  dari  China  meningkat dari 8,8% menjadi 12,7%. Tidak mengherankan bila pada tahun 2009, China menduduki posisi kedua sebagai negara importir terbesar bagi Indonesia (Kementerian Perdagangan  2010).
Bagian  selanjutnya  dari  kajian  ini  akan  memaparkan  struktur perdagangan antara Indonesia dan China. Produk-produk apa saja yang diimpor dan diekspor oleh Indonesia dari dan ke China

## STRUKTUR PERDAGANGAN INDONESIA-CHINA
Selain pola perdagangan yang semakin tidak menguntungkan, Indonesia juga menghadapi permasalahan struktural dalam kerjasama perdagangan dengan  China.  Terdapat  indikasi  bahwa  struktur  perdagangan  antara Indonesia dan  China bersifat asimetris. Artinya, di satu sisi,  struktur ekspor  Indonesia  ke  China  masih  sangat  didominasi  oleh  komoditas primer, seperti minyak dan gas bumi, hasil-hasil pertanian, perkebunan, dan  pertambangan.  Lebih  dari  itu,  terdapat  kecenderungan  bahwa produk  primer  dalam  komposisi  ekspor  ke  China  terus  mengalami peningkatan  dari  waktu  ke  waktu.  Pangsa  produk-produk  pertanian terhadap  total  ekspor  ke  China  meningkat  dari  8%  pada  tahun  2003 menjadi  12%  pada  tahun  2009.  Demikian  pula  pangsa  produk- produk pertambangan terhadap total ekspor ke China juga mengalami peningkatan dari 17% pada tahun 2003 menjadi 21% pada tahun 2009 (Tabel 2). Ketergantungan Indonesia terhadap ekspor sumber daya alam dengan nilai tambah rendah dikhawatirkan akan menurunkan tingkat kesejahteraan  masyarakat  dalam  jangka  panjang.  Alasannya  adalah untuk memperoleh lebih banyak devisa, Indonesia harus meningkatkan laju eksploitasi sumber daya alam yang dimilikinya. Sedangkan hasil pengeksploitasian  sumber  daya  alam  tersebut  tidak  banyak  yang diinvestasikan  kembali  untuk  merawat  dan  mempertahankan  aset
sumber daya alam yang dimiliki. Lambat atau cepat, Indonesia akan kehabisan  aset  sumber  daya  alam.  Sedangkan  kemampuan  teknologi dan  manajerial  tidak  banyak  berubah.  Hal  ini  merupakan  fenomena yang disebut sebagai “kutukan sumber daya” (Coxhead  2007).
Thee    dan  Pangestu  (1998)  mengungkapkan  bahwa  Indonesia  tidak berhasil  dalam  mengembangkan  kemampuan  inovasi  teknologi  yang dibutuhkan  oleh  industri  manufaktur  untuk  ”naik  kelas”  menjadi industri yang mapan seperti di Korea dan Taiwan. Tabel 2 memberikan semacam bukti atas kegagalan industri manufaktur dalam meningkatkan daya saing ekspor. Pangsa produk-produk industri terhadap total ekspor ke China menurun dari 49% pada tahun 2003 menjadi 42% pada tahun 2009.
Di sisi lain, struktur impor Indonesia dari China lebih banyak didominasi oleh  produk-produk  industri  pengolahan  dengan  proporsi  yang cenderung  terus  meningkat.  Pangsa  produk-produk  industri  terhadap total  impor  dari  China  mengalami  peningkatan  pesat  dari  64%  pada tahun 2003 menjadi 80% pada tahun 2009 (Tabel 2). Paling tidak ada dua permasalahan yang muncul dari tidak simetrisnya struktur perdagangan antara Indonesia dan China. Pertama , produk primer memiliki harga yang relatif murah dibandingkan dengan produk industri pengolahan. Artinya  perdagangan  antara  Indonesia  dan  China  menciptakan term
Tabel 2
Struktur Perdagangan Indonesia-China, 2003-2009
Sumber: Dihitung dari Statistik Perdagangan Luar Negeri.
of trade yang tidak terlalu menguntungkan Indonesia (Coxhead 2007; Adam  2010).
Kedua , karena mengandalkan produk primer sebagai komoditas ekspor, Indonesia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari proses nilai tambah. Ketergantungan yang terlalu besar pada ekspor produk primer juga bisa menjadi bumerang bagi perkembangan industri manufaktur. Ini terjadi tidak saja karena produsen barang primer lebih suka  memasarkan  produknya  ke  China  sehingga  membuat  industri nasional sering kesulitan pasokan input yang dibutuhkan (seperti crude palm oil /CPO, gas, dan batubara) untuk menjalankan proses produksi. Selain  itu,  karena  barang  primer  yang  diekspor  ke  China  digunakan untuk menghasilkan beragam produk industri yang nantinya dipasarkan kembali ke Indonesia, maka China memperoleh nilai tambah yang lebih besar dalam perdagangan dengan Indonesia.
Terlepas dari permasalahan di atas, data mengenai struktur perdagangan antara  Indonesia  dan  China  sebagaimana  tersaji  pada  Tabel  2 memberikan sinyalemen kuat bahwa sektor industri manufaktur akan menerima  dampak  paling  signifikan  dari  pemberlakuan  ACFTA. Memang, Indonesia mengimpor berbagai macam barang industri dari China mulai dari tekstil sampai dengan besi-baja (Tabel 3).
Tabel  3  menunjukkan  bahwa  China  memiliki  keunggulan  kompetitif terutama untuk kelompok produk-produk besi dan baja, petrokimia hulu, mesin industri, kendaraan bermotor dan tekstil. Produk-produk tersebut merupakan pesaing berat bagi industri lokal. Hal ini disebabkan karena impor  produk-produk  tersebut  meningkat  pesat  terutama  setelah  bea masuk  untuk  produk  tersebut  dihilangkan/diturunkan  dengan  adanya perjanjian ACFTA.
Tanpa adanya upaya yang serius untuk menata ulang industri nasional, dikhawatirkan bahwa industri nasional akan semakin terpuruk dalam persaingan global yang semakin ketat. Bukan tidak mungkin indikasi awal  deindustrialisasi  (penurunan  kontribusi  sektor  industri  dalam menciptakan output dan menyediakan kesempatan kerja), akan semakin menguat  seiring  dengan  pemberlakuan  ACFTA.  Artinya,  industri nasional akan menjadi korban karena ketidaksiapan dalam menghadapi tekanan perdagangan dengan China.
Ada beberapa pertimbangan yang bisa memperkuat kekhawatiran bahwa produk-produk  industri  nasional  akan  sulit  bersaing  dengan  produk industri dari China. Pertama , dalam kurun waktu 1996 hingga 2006, indeks kemiripan ( similarity index ) dari produk-produk ekspor industri nasional dengan produk ekspor industri China mengalami peningkatan dari 58,9% (1996) menjadi hampir 62% (2006) (Fuady 2007). Hal ini berarti  bahwa  struktur  perdagangan  antara  kedua  negara  cenderung bersifat  substitusi  daripada  komplementer. Akibatnya,  pemberlakuan ACFTA akan membuat produk industri nasional harus bersaing ketat dengan produk serupa dari China.
Beberapa Barang Industri Impor Utama dari China, Pada Tahun 2008
Sumber: Dihitung dari Statistik Perdagangan Luar Negeri.
Kedua ,  dengan  menggunakan rasio  output terhadap  tenaga  kerja sebagai indikator produktivitas,  Chai (2010) menunjukkan bahwa gap produktivitas tenaga kerja Indonesia dengan produktivitas tenaga kerja China  cenderung semakin melebar. Pada tahun 1996,  produktivitas tenaga  kerja  Indonesia  adalah  70,1%  dari  produktivitas  tenaga  kerja China, sedangkan pada tahun 2008 menurun menjadi hanya 65,4%.
Ketiga , dibandingkan dengan pemerintah Indonesia, pemerintah China memiliki  rencana  aksi  ( action  plan )  yang  jelas  dalam  mendukung sektor  industrinya.  Misalnya,  pemerintah  China  menyediakan  dana yang cukup besar untuk membantu industri andalan ekspornya, seperti industri  TPT,  untuk  melakukan  restrukturisasi  permesinan.  Tidak mengherankan bahwa permesinan yang digunakan industri China sangat efisien dengan produktivitas yang tinggi. Permesinan yang digunakan industri TPT China mampu menghemat energi 17% lebih rendah dari permesinan yang digunakan industri TPT Indonesia (Chongbo 2005; Soesastro dan Basri 2005).
Keempat , pemerintah China juga memiliki komitmen yang sangat kuat untuk  menciptakan  lingkungan  yang  pro-bisnis.  Pemerintah  Negeri Tirai Bambu ini secara konsisten menjaga stabilitas ekonomi makro, melakukan  reformasi  birokrasi,  menegakkan  kepastian  hukum  ( law enforcement ), dan menata-ulang sistem hukum yang transparan serta accountable (Clark dan Roy 2010). Dalam kaitan dengan sistem hukum, berbeda dengan di China, sistem hukum di Indonesia sangat kompleks dan  berbelit-belit  (World  Bank  2004).  Sistem  hukum  yang  demikian membuat  pengusaha  harus  mengalokasikan  waktu  dan  biaya  dalam proporsi yang cukup signifikan pada saat mereka harus berhubungan dengan peraturan hukum. Misalnya, hasil penelitian World Bank (2004) mengungkapkan bahwa perusahaan mengalokasikan 10% dari waktunya setiap minggu khusus untuk mengisi form regulasi, di mana 60% dari waktu  itu  digunakan  untuk  menyelesaikan  hal-hal  yang  berkaitan dengan  Perda.  Penelitian  itu  juga  mengungkapkan  bahwa  29%  dari 900  perusahaan  yang  dijadikan  responden  mengaku  mempekerjakan konsultan khusus untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaian dengan regulasi.
Sebagian birokrat nakal mengambil keuntungan dari kompleksitas dan berbelit-belitnya peraturan yang ada. Para birokrat nakal mempersulit perizinan  pendirian  usaha  ataupun  izin  untuk  melakukan  ekspor-
impor.  Misalnya,  beberapa  orang  pengusaha  di  Bandung  mengaku bahwa  mereka  membutuhkan  waktu  rata-rata  sekitar  6  bulan  untuk mendapatkan sertifikat yang memberikan izin untuk melakukan ekspor- impor (Adam 2008).
Lebih  dari  itu,  untuk  menciptakan  lingkungan  yang  pro  bisnis, pemerintah China mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk membangun dan menjaga kualitas infrastruktur. Dalam sepuluh tahun terakhir,  rasio  anggaran  infrastruktur  terhadap  PDB  China  rata-rata berada pada kisaran 7,5-10% (Ke 2010).
Tidak  seperti  di  China,  anggaran  infrastruktur  yang  dialokasikan pemerintah  Indonesia  relatif  sangat  kecil.  Selain  itu,  dalam  sepuluh tahun  terakhir,  rasio  anggaran  infrastruktur  terhadap  PDB  Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun  dari 3.7% (1999), 3.6% (2003), 2.9% (2008), hingga hanya 1.5% (2009) (Adam 2010). Tidak  mengherankan  apabila  beberapa  studi  menyimpulkan  bahwa infrastruktur  menjadi  salah  satu  kendala  serius  yang  dihadapi  sektor industri untuk memperbaiki dan meningkatkan daya saingnya.  Misalnya, studi World Bank (2005) menunjukkan bahwa 900 perusahaan industri yang  disurvey  mengaku  kehilangan  4%  dan  6%  dari  total  penjualan mereka karena kondisi infrastruktur transportasi dan energi yang buruk.
Kelima ,  beberapa  BUMN  yang  menguasai  industri  hulu,  seperti Pertamina  dan  PLN,  tidak  beroperasi  secara  efisien.  BUMN  yang tidak  memiliki  kemampuan  manajerial  yang  baik  menjadi  tidak efisien.  Ketidakefisienan  ini  selanjutnya  dibebankan  kepada  industri nasional dengan pelayanan yang buruk dan penetapan harga jual yang tidak  sesuai  dengan  produk/jasa  yang  dihasilkannya  kepada  industri nasional.  Akibatnya, industri manufaktur terpuruk karena krisis energi dan listrik. Seringkali pengusaha harus membayar mahal kepada PLN untuk memperoleh pasokan listrik yang memadai.
Keenam , otoritas moneter di China mampu mendorong sektor perbankan bekerja  secara  efisien  sehingga  mampu  menyediakan  fasilitas  kredit murah  bagi  industri.  Suku  bunga  kredit  yang  ditawarkan  perbankan China  berkisar  antara  5-6%,  jauh  lebih  rendah  dibandingkan  bunga kredit investasi dan modal kerja yang ditawarkan perbankan Indonesia, yang mencapai 13-14% (Clark and Roy 2010). Tingginya suku bunga kredit  yang  harus  dihadapi  perusahaan  di  Indonesia  menyebabkan
mereka mengeluarkan biaya modal 8% lebih tinggi dari biaya modal yang harus dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan China.
Ketujuh , perkembangan sosial-politik, terutama setelah diberlakukannya OTDA (Otonomi Daerah) dan Pilkada (Pemilihan Kepala Dearah) turut berkontribusi terhadap pelemahan daya saing sektor industri. Dengan kewenangan yang dimilikinya, seorang kepala daerah bisa menerbitkan beragam  perda  (peraturan  daerah),  seperti  retribusi,  izin  usaha,  dan lokasi  industri.  Menurut  beberapa  hasil  studi  (lihat  Brodjonegoro 2004;  Adam  2008)  terungkap  bahwa  banyak  perda  yang  ternyata tumpang  tindih  ( overlapping )  dengan  peraturan  yang  sebelumnya telah diterbitkan oleh pemerintah pusat. Bahkan seringkali perda-perda tersebut  memiliki  logika  ekonomi  yang  kurang  masuk  akal  karena semata-mata  diorientasikan  untuk  menambah  PAD  (pendapatan  asli daerah). Karena itu, perda-perda yang demikian justru menambah biaya usaha yang tidak semestinya ( unnecessary cost of doing business ) di Indonesia.
Harus diakui, pemerintah pusat telah melakukan penilaian ( regulatory impact assessment ) dan kemudian mendiskualifikasi serta membatalkan ribuan perda yang dianggap tidak business friendly . Namun demikian, sosialisasi  dan monitoring yang  lemah  membuat  perda-perda  yang telah dicabut pemerintah pusat tetap bisa diberlakukan oleh pemerintah daerah (Adam 2008).

## PELUANG BAGI INDONESIA
Mencermati pola dan struktur perdagangan antara Indonesia dan China, nampaknya Indonesia akan sangat tergantung pada ekspor komoditas primer,  seperti  hasil  pertanian,  perkebunan  dan  pertambangan. Sektor  pertanian  tampaknya  berpeluang  mendapatkan  manfaat  dari pemberlakuan  ACFTA.  Ekspor  produk-produk  pertanian  ke  China diperkirakan akan mengalami peningkatan, sehingga kontribusi sektor pertanian dalam total penerimaan ekspor meningkat dengan signifikan. Selain  itu,  neraca  perdagangan  sektor  pertanian  Indonesia  terhadap China menunjukkan posisi yang selalu surplus.
Namun  demikian,  penting  untuk  dikemukakan,  bahwa  dalam  sektor pertanian  itu  sendiri,  komoditas  perkebunan  seperti  kelapa  sawit, kakao,  karet  dan  kopi  mendominasi  struktur  ekspor  sektor  pertanian
Indonesia.  Produk-produk  ini  diekspor  dalam  bentuk  bahan  mentah dan  kemudian  diproses  menjadi  produk  jadi/setengah  jadi  di  China. Dalam hal ini, Indonesia memperoleh nilai tambah yang relatif rendah dibandingkan China yang mampu memproses bahan mentah menjadi barang jadi. Indonesia juga kehilangan kesempatan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dari proses produksi bahan mentah menjadi bahan jadi/setengah jadi. Di samping itu, produk hortikultura, bawang putih, dan buah-buahan yang dikonsumsi masyarakat Indonesia banyak yang diimpor dari China.
Berdasarkan  analisis  pertumbuhan  produk  yang  diperdagangkan, studi yang dilakukan oleh P2E LIPI  (Purwanto 2008) menunjukkan terdapat  15  jenis  komoditas  pertanian  yang  berpotensi  mendapatkan manfaat  dari  pemberlakuan ACFTA  (Tabel  4).  Ekspor  15  komoditas tersebut ke China memiliki tingkat pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dibandingkan,  baik  dengan  ekspor  seluruh  produk,  maupun  dengan ekspor  produk  pertanian.  Seiring  dengan  pemberlakuan ACFTA,  15 komoditas  pertanian  itu  diperkirakan  akan  mengalami  peningkatan kemampuan penetrasi ke pasar China.
Namun  demikian,  sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya,  ekspor produk  pertanian  yang  masih  terkategori  sebagai  komoditas  primer hanya  memberikan  manfaat  yang  terbatas,  bahkan  dapat  merugikan

## Tabel 4
Beberapa Barang Industri Impor Utama dari China, 2008
Sumber: P2E-LIPI, Hubungan Kerjasama Ekonomi Antar Negara di Kawasan Asia Pasifik.
indusri  manufaktur  secara  keseluruhan.  Sejak  tahun  2000,  terjadi kenaikan harga-harga komoditas di pasar internasional. Seiring dengan kenaikan  harga  komoditas,  sektor  perkebunan  (terutama  sawit)  dan pertambangan  (terutama  batu  bara)  mengalami  pertumbuhan  yang sangat  pesat.  Sektor  ini  kemudian  menjadi  penghasil  devisa  ekspor yang  terbesar  menggantikan  ekspor    industri  padat  karya  seperti tekstil, garmen dan alas kaki. Basri dan Rahardja (2010) mengatakan bahwa  konsentrasi  ekspor  komoditas  primer  yang  tinggi  terutama saat  periode booming komoditas  menyebabkan  peningkatan terms  of trade yang selanjutnya mendorong apresiasi nilai tukar. Apresiasi nilai tukar berikutnya akan menekan daya saing produk ekspor manufaktur sehingga muncul fenomena penyakit Belanda ( Dutch Disease ) 1 .
Selain menekan perkembangan industri manufaktur, ekspor komoditas primer  juga  berpotensi  mengurangi  kesempatan  untuk  meraih keuntungan dari proses nilai tambah. Indonesia dapat memperoleh nilai tambah yang lebih tinggi jika komoditas pertaniannya diolah terlebih dahulu  di  dalam  negeri  sebelum  diekspor  ke  China  atau  ke  negara- negara lain. Proses penambahan nilai tambah ini juga dapat mendorong pengembangan kapasitas inovasi yang sangat dibutuhkan bagi industri manufaktur (Thee dan Pangestu 1998). Dalam konteks ini, komitmen pemerintah untuk mengubah strategi hubungan dagang dengan China melalui upaya untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pengolahan komoditas pertanian akan memberikan manfaat yang lebih menguntungkan bagi Indonesia.
Tabel 5 memberikan sebuah gambaran nyata di mana kekuatan ekspor manufaktur  Indonesia  semakin  terpuruk  setelah  krisis  finansial Asia 1997-1998.  Pertumbuhan  ekspor  manufaktur  Indonesia  menyamai pertumbuhan ekspor manufaktur China selama periode sebelum krisis finansial  Asia.  Tetapi  setelah  melewati  periode  krisis,  pertumbuhan ekspor  manufaktur  Indonesia  tersendat  bahkan  tertinggal  jauh  dari China.  Selama  periode  2003-2007,  pertumbuhan  ekspor  manufaktur Indonesia hanya mencapai 6,4%, sedangkan dalam periode yang sama, China  mencetak  angka  pertumbuhan  yang  fantastis  sebesar  27,6%. Pertumbuhan  ekspor  manufaktur  Indonesia  jelas  cukup  tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya kecuali Filipina.
1 Lihat Warr (1992) tentang istilah Dutch Disease yang dipakai untuk menjelaskan situasi yang dialami Indonesia selama dekade 1970-an, dimana ekspor minyak bumi merupakan primadona.
Basri  dan  Rahardja  (2010)  mengungkapkan  bahwa  kenaikan  ekspor komoditas primer seperti minyak sawit dan batubara, karena dorongan kenaikan harga komoditas internasional telah menekan kinerja ekspor manufaktur  seperti  tekstil-garmen  dan  produk-produk  elektronik. Kenaikan ekspor komoditas primer ini juga tidak mendorong Indonesia untuk  meningkatkan  kapasitas  teknologi  industri  manufaktur.  Oleh sebab  itu,  pemerintah  harus  secara  jeli  mengelola  ekspor  komoditas primer  agar  tidak  seluruh  pasokan  komoditas  yang  ada  kemudian diekspor  tetapi  perlu  memikirkan  kebutuhan input industri  lokal. Tentunya,  keuntungan  dari  ekspor  komoditas  primer  tersebut  juga harus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan teknologi industri manufaktur.
Ketergantungan terhadap ekspor komoditas primer hanyalah salah satu faktor  yang  menghambat  kinerja  ekspor  manufaktur.  Sesungguhnya masih  banyak  faktor-faktor  lainnya  yang  turut  menekan  daya  saing industri manufaktur Indonesia.  Bagian selanjutnya dari tulisan ini akan memaparkan berbagai faktor penghambat daya saing tersebut beserta agenda untuk mengatasinya.

## AGENDA PENINGKATAN DAYA SAING
Perubahan pola produksi global menuntut para pelaku bisnis dan industri di Indonesia untuk beradaptasi.  Feenstra (1998) menjelaskan bahwa dunia  menghadapi  fenomena  baru  di  mana  perusahaan-perusahaan

## Pertumbuhan Ekspor Manufaktur Beberapa Negara
Sumber: Rajawali Foundation dan Harvard Kennedy School, hal. 17.
multinasional  (MNCs)  melakukan  relokasi  fasilitas-fasilitas  produksi mereka. Pola produksi terpusat di satu negara bukan menjadi hal yang optimal dalam perhitungan bisnis mereka. Untuk memperbesar profit, mereka  melakukan  pola outsourcing ,  di  mana  mereka  mengontrak perusahaan lain untuk melakukan satu kegiatan produksi yang bukan merupakan  prioritas  unit  usaha  mereka.  Selain  itu,  perusahaan- perusahaan  besar  multinasional  juga  menjalankan  pola  modularitas, di  mana  mereka  menggunakan  sistem  modul  dalam  setiap  jenjang produksi. Contohnya perusahaan "Apple" yang menghasilkan produk IPOD. Perusahaan induk di AS mendesain produk dan software . Modul hard  drive -nya  diproduksi  di  China  oleh  sebuah  perusahaan  Jepang. Demikian pula dengan modul display -nya diproduksi oleh perusahaan Jepang. Komponen microchip yang mengendalikan fungsi-fungsi IPOD diproduksi di Taiwan. Sedangkan multimedia prosesornya diproduksi di  Taiwan  dan  Singapura.  Ratusan  komponen  lainnya  diproduksi di  berbagai  negara  seperti  Jepang,  Korea  dan  China.  Perakitan akhir  dilakukan  di  China  oleh  sebuah  perusahaan  Taiwan  (Rajawali Foundation and Harvard Kennedy School 2010).
Saat ini, Indonesia belum mampu melibatkan diri secara penuh dalam pola  produksi  global  yang  bercirikan outsourcing dan  spesialisasi vertikal  (Aswicahyono,  Narjoko  dan  Hill  2008;  Basri  dan  Rahardja 2010).  Akibatnya, kinerja ekspor manufaktur Indonesia menjadi relatif tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangganya yang aktif terlibat  dalam  jaringan  produksi  global  ini.  Berbagai  permasalahan klasik  masih  membebani  perekonomian  dan  kinerja  sektor  industri manufaktur.  Penelitian yang dilakukan oleh Harvard Kennedy School Indonesia  Program  (2010)  menunjukkan  bahwa  Indonesia  belum berhasil  mengatasi  masalah  kekurangan  infrastruktur  dasar  yang dibutuhkan oleh industri seperti ketersediaan pasokan listrik dan energi, sarana  transportasi  yang  efisien  dan  dukungan  sektor  logistik  dan transportasi yang optimal. Sebagai negara kepulauan, Indonesia belum mampu  mengembangkan  kapasitas  pelabuhan  yang  dimiliki  untuk mendukung perekonomian daerah maupun nasional. Indonesia masih mengandalkan  pelabuhan  Singapura  dan  Malaysia  untuk  mengirim barang baik di dalam wilayah Indonesia maupun ke luar negeri.
Hasil  studi  LPEM  (2005)  menunjukkan  biaya  logistik  di  Indonesia mencapai  14%  dari  total  biaya  produksi.  Angka  ini  sangat  tinggi
apabila  dibandingkan  dengan best  practice seperti  di  Jepang  yang hanya 4,9%.  Ketidakefisienan kinerja pelabuhan–pelabuhan nasional mengakibatkan  biaya transportasi menjadi relatif mahal. Hal ini menjadi penghambat  bagi  industri  yang  berorientasi  ekspor.  Industri-industri ini  akan  kesulitan  dalam  menghadapi  tuntutan  pasar  internasional yang  mementingkan  biaya  yang  murah  dan  ketepatan  dalam  waktu pengiriman.  Dalam  hal  ini,  ke  depan  Indonesia  perlu  membangun infrastruktur  pelabuhan  dan  transportasi  yang  lebih  handal  dalam rangka  menekan  biaya  perdagangan.  Selain  itu,  sarana  transportasi laut  memainkan  peranan  yang  vital  dalam  negara  kepulauan  seperti Indonesia. Sayangnya Indonesia belum mampu menjadi pemain utama bahkan dalam hal pelayaran domestik. Untuk mengirimkan barang dari pulau Jawa ke Papua misalnya, Indonesia masih sangat tergantung pada pelayaran asing melalui Singapura.
Hambatan infrastruktur ini juga menjadi kendala mengapa tidak banyak penanaman  modal  asing  (PMA)  yang  memilih  Indonesia  sebagai basis kegiatan usaha. Investasi membutuhkan dukungan infrastruktur yang  memadai.  Target  investasi  pemerintah  dalam  RPJMN  2011- 2014  sebesar  Rp  10.000  triliun  dalam  lima  tahun  tidaklah  mudah untuk dicapai dengan situasi infrastruktur seperti saat ini.  Diperlukan tambahan investasi untuk infrastruktur sebesar Rp. 2.000 triliun dalam lima tahun (2011-2014) untuk menambah kapasitas pembangkit listrik, pembangunan sarana jalan/jembatan, pembangunan sarana tranportasi antar pulau, perbaikan sarana pelabuhan, pembangunan kereta api, dan sebagainya. Indonesia perlu berpikir kreatif dan strategis dalam mencari sumber-sumber pendanaan bagi proyek-proyek infrastruktur tersebut.
Selain itu, pemerintah pusat perlu lebih berani memberikan kewenangan yang  lebih  besar  kepada  daerah  untuk  membangun  infrastruktur. Sambodo  (2007)  mengemukakan  bahwa  di  beberapa  daerah,  seperti Jawa Barat dan Banten, terdapat kesan bahwa pemerintah pusat belum sepenuh  hati  memberikan  kewenangannya  kepada  kedua  pemerintah daerah  itu untuk membangun infrastruktur berkelas internasional. Ini terindikasi cukup jelas dari tidak adanya sinyal positif dari pemerintah pusat  untuk  mengijinkan  kedua  pemerintah  daerah  itu  mengundang keterlibatan  investor  asing,  meskipun  beberapa  investor  asing menunjukan minat, keseriusan, dan telah melakukan pembicaraan yang intensif dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan infrastruktur di kedua daerah itu.
Dalam  kaitannya  dengan  pasokan  energi,  pemerintah  juga  perlu menata ulang kebijakannya agar lebih rasional.  Keputusan pemerintah untuk  mengurangi  subsidi  terhadap  PLN  perlu  dibarengi  dengan kesempatan bagi PLN untuk menaikkan harga listrik mendekati harga ke-ekonomiannya.  PLN  mengalami  kesulitan  untuk  meningkatkan kapasitas pembangkit listrik bahkan untuk memelihara kapasitas yang ada  sekalipun.  Dalam  hal  ini  PLN  perlu  memperbaiki  manajemen perusahaan agar semakin efisien dan transparan.
Hal  lain  yang  perlu  ditinjau  kembali  adalah  pengenaan  pajak  atas generator  pembangkit  listrik  (genset)  yang  berbahan  baku  batubara. Hal  ini  merupakan  contoh  kurang  rasionalnya  kebijakan  pemerintah untuk  mengatasi  terbatasnya  pasokan  energi.  Di  tengah  keterbatasan pasokan  energi,  pemerintah  seharusnya  memberikan  insentif  pada perusahaan  yang  ingin  membangun  genset  berbahan  bakar  batubara. Namun demikian, tentu saja pemerintah perlu mengawasi secara ketat fenomena ini sehingga langkah-langkah yang diambil perusahaan untuk membangun  genset  berbahan  bakar  batubara  tidak  membahayakan lingkungan sekitar (Adam 2008).
Di samping hambatan dalam ketersediaan infrastruktur, Indonesia juga masih kekurangan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan keahlian tertentu. Indonesia masih sangat tergantung pada industri yang memanfaatkan tenaga kerja dengan upah murah. Akibatnya jenis industri yang bersifat padat teknologi, padat pengetahuan, inovasi dan kreativitas  menjadi  kurang  berkembang. Anggaran  yang  dikeluarkan oleh industri terkait dengan penelitian dan pengembangan baik untuk produk  maupun  proses  masih  sangat  rendah.    Untuk  dapat  terlibat dalam  jaringan  produksi  global  produk-produk  berteknologi  tinggi, seperti  IPOD,  Indonesia  membutuhkan  tenaga-tenaga  professional yang  terdidik  dan  terlatih  dengan  dukungan  anggaran  penelitian  dan pengembangan yang memadai.
Pelibatan  asosiasi  bisa  dijadikan  salah  satu  solusi  dalam  upaya meningkatkan  kualitas  tenaga  kerja.  Selama  ini,  peran  asosiasi tampaknya belum banyak dilibatkan di dalam membangun tenaga kerja berkualitas. Padahal, beberapa asosiasi, seperti asosiasi produsen optik, tekstil, pulp dan kertas telah berupaya membangun dan mengembangkan program-program pendidikan (D3) dan lulusan dari program pendidikan beberapa asosiasi telah banyak bekerja di luar negeri (Sambodo 2007)
Hambatan  lain  yang  perlu  mendapat  respon  serius  dari  pemerintah adalah kinerja birokrasi yang tidak efisien. Birokrasi sering kali menjadi faktor penghambat kelancaran proses perdagangan. Program reformasi birokrasi  yang  dicanangkan  pemerintah  masih  belum  menunjukkan hasil yang signifikan. Masih banyak keluhan dari kalangan usaha dan investor mengenai kinerja aparat birokrasi yang lamban dan tidak sesuai dengan  tugas  pokok  mereka.  Ditambah  lagi  dengan  ketidakjelasan regulasi dan lemahnya upaya penegakan hukum. Hal-hal klasik yang tidak juga berhasil dibenahi oleh pemerintah hingga saat ini.
Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah yang lebih serius untuk meningkatkan  profesionalisme  birokrat,  khususnya  di  instansi  yang akan  mempengaruhi  secara  langsung  dengan  aktivitas  produksi  dan perdagangan luar negeri. Upaya melakukan audit kinerja bekerjasama dengan  lembaga  independen  perlu  dilakukan  tidak  saja  untuk meningkatan  sisi  pelayanan,  tetapi  juga  mengasah sense  of  urgency birokrat agar dapat dengan cepat beradaptasi dan merespon dinamika perdagangan internasional.
Lebih dari itu, pemerintah perlu secara intensif melakukan penilaian terhadap  berbagai  peraturan  yang  terkait  dengan  perdagangan  dan industri  ( regulatory  impact  assessment ).  Hal  ini  penting  untuk mengeliminasi  peraturan  (pusat  dan  daerah)  yang  bersifat  kontra produktif dalam meningkatkan lingkungan bisnis yang kondusif. Dalam kaitan  ini,  pemerintah  perlu  melengkapi  diri  dengan  memberikan sanksi  administrasi  untuk  mencegah  pemerintah  daerah  yang  masih memberlakukan  perda  yang  sebenarnya  telah  didiskualifikasi  dan dicabut oleh pemerintah pusat.

## KESIMPULAN
Indonesia  dapat  memanfaatkan  peluang  dari  implementasi  perjanjian perdagangan ACFTA, tetapi untuk itu dibutuhkan upaya-upaya serius guna membenahi daya saing perekonomian secara umum maupun dari sektor  industri  secara  khusus.  Kondisi  yang  memadai  bagi  industri untuk  tumbuh  dan  berkembang  harus  dapat  diciptakan,  antara  lain dengan menyediakan infrastruktur yang berkualitas. Selain itu berbagai keluhan  para  pelaku  usaha  juga  perlu  mendapat  tanggapan  berupa aksi nyata dari pengambil kebijakan. Masalah ketidakpastian hukum,
hambatan birokrasi dan korupsi merupakan masalah klasik yang belum juga  mampu  diselesaikan  oleh  pemerintah.  Menghadapi  tantangan China yang begitu berat, sangat mustahil Indonesia dapat memainkan peran yang optimal dalam kerjasama perdagangan apabila kondisi iklim usaha tidak kondusif.
Langkah  pemerintah  untuk  meminimalkan  dampak  negatif  ACFTA misalnya  dengan  penundaan  penerapan  kebijakan  ACFTA  terhadap beberapa  pos  tarif  harus  dibarengi  dengan  upaya  nyata  memperkuat industri lokal.  Harus dipahami bahwa ACFTA tidak hanya melibatkan Indonesia  dengan  China,  tetapi  juga  negara-negara  anggota ASEAN lainnya. Upaya penundaan penerapan kebijakan ACFTA sedikit banyak akan memengaruhi kredibilitas pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia perlu secara cermat memperhitungkan sektor-sektor apa saja yang layak untuk memperoleh penundaan dan berapa lama waktu yang diberikan untuk mempersiapkan diri.
Ke  depan,  Indonesia  perlu  berpikir  secara  strategis  bagaimana memanfaatkan  potensi  ekonomi  China  yang  sangat  besar.  Kebijakan proteksionisme  untuk  menekan  impor  dari  China  tidak  akan  efektif bahkan bisa menjadi bumerang bagi perekonomian nasional. Sebaliknya, Indonesia perlu secara jeli melihat pasar China dan mencari cara untuk melakukan penetrasi, misalnya dengan meningkatkan aktivitas promosi dan pameran perdagangan di China. Minat investor China yang sangat besar untuk menanamkan modal di bidang infrastruktur perlu ditanggapi secara positif. Rencana investasi China dalam sektor infrastruktur perlu diarahkan  untuk  meningkatkan  konektivitas  antarpulau  di  Indonesia. Konektivitas  akan  menjadi  kunci  bagi  pendistribusian  hasil-hasil pembangunan  yang  lebih  merata  sekaligus  mengoptimalkan  sumber daya yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Hal yang terpenting, hal Indonesia perlu memikirkan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimilikinya untuk mengoptimalkan manfaat jangka panjang. Jangan  sampai  Indonesia  hanya  menambah  ketergantungan  terhadap ekspor  komoditas  primer  dan  melupakan  pentingnya  pengembangan kapasitas industri pengolahan secara keseluruhan.
Terakhir, tim khusus untuk menanggulangi dampak ACFTA yang telah dibentuk oleh pemerintah perlu bekerja keras untuk memberikan strategi yang efektif guna memperkuat daya tahan perekonomian nasional. Tim
ini harus bisa memainkan perannya yang strategis dalam memperbaiki koordinasi antar berbagai kementerian yang terkait. Koordinasi yang efektif  antar  lembaga-lembaga  yang  terkait  dengan  perdagangan, industri, perhubungan dan sebagainya merupakan salah satu komponen penting untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

## PUSTAKA ACUAN

## Buku
Adam, Latif. 2008. “Prasyarat Dasar”, dalam Sambodo, Maxensius Tri (ed.), Model dan Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Nasional , Jakarta: LIPI Press, hal. 47-66.
Clark, Colin dan Roy, Kartik. 2010. Comparing Development Pattern in Asia , Lynne Rienner, Colorado.
Coxhead,  Ian.  2007.  “A  New  Resource  Curse?  Impacts  of  China’s  Boom  on Comparative Advantage and Resource Dependence in Southeast Asia,” World Development , 35:7, hal. 1099-1119.
Fuady, Ahmad Helmy. (2007. “Ancaman Daya Saing: Pelajaran dari China” dalam Sambodo, M.T. (ed.) Mengurai Benang Kusut Daya Saing , Jakarta: LIPI Press, hal. 17-42.
Warr,  P.  G.  1992  ‘Exchange  Rate  Policy,  Petroleum  Prices,  and  the  Balance  of Payments’  dalam  A.  Booth  (ed.)  The  Oil  Boom  and  After:  Indonesian
Economic Policy and Performance in the Soeharto Era. Kuala Lumpur: Oxford University Press, hal. 132-156.
Purwanto.  2008.  “Integrasi  Ekonomi  China-ASEAN  (CAFTA)”  dalam  Yaumidin, Umi Karomah (ed.) Hubungan Kerjasama Ekonomi Antar Negara di Kawasan Asia Pasifik , Jakarta: P2E-LIPI, hal. 77-114.
Rajawali  Foundation  dan  Harvard  Kennedy  School  Indonesia  Program.  2010. From  Reformasi  to  Institutional  Transformation: A  Strategic Assessment  of Indonesia’s Prospects for Growth, Equity and Democratic Governance , ASH Center for Democratic Governance and Innovation.
Sambodo, Maxensius Tri. 2007. ”Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Nasional” dalam  Sambodo,  Maxensius Tri  (ed.) Mengurai  Benang  Kusut  Daya  Saing Indonesia , Jakarta: LIPI Press, hal. 173-177.
Thee Kian Wie dan Pangestu, Mari. 1998. ‘Technological capabilities and Indonesia’s manufactured exports’, in Technological Capabilities and Export Success in Asia , eds Dieter Ernst, Lynn Mytelka dan Tom Ganiatsos, Routledge, London and New York, hal. 211–65.

## Jurnal
Adam, Latif. 2010. “ACFTA Dalam Perspektif Hubungan Dagang Indonesia-China”,
Inspirasi , Vol. 2 No. 2, hal 8-9.
Athukorala, Prema-chandra. 2006. “Post-Crisis Export Performance: The Indonesian Experience in Regional Perspective,” Bulletin of Indonesian Economic Studies , 42:2, hal.177-211.
Athukorala,  Prema  Chandra.  2008.  “China’s  Integration  into  Global  Production Networks  and  its  Implications  for  Export-led  Growth  Strategy  in  Other Countries  in  the  Region,” Working  Papers  in Trade  and  Development,  No. 2008/04, Research School of Pacific and Asian Studies, Australian National University, April.
Chongbo, William. 2005. “Indonesia Textile and Garment Industry: Challenges and Prospects”, Indonesian Quarterly , Vol. 33 No. 3, hal. 208-215.
Feenstra, Robert C. 1998 “Integration of Trade and Disintegration of Production in the Global Economy,” The Journal of Economic Perspectives , 12:4, hal. 31-50.
Ke, Shanzi. 2010. ”Determinants of Economic Growth and Spread-backwash Effects in Western and Estern China” Asian Economic Journal , Vol. 24 No. 2, hal. 179-202.
Soesastro, Hadi dan Basri, Mochamad Chatib. 2005. “The Political Economy of Trade
Policy in Indonesia” ASEAN Economic Bulletin , Vol. 22 No. 1, hal. 3-18.
Thee Kian Wie dan Negara, S. D. 2010. ‘Survey of Recent Developments’, Bulletin of Indonesian Economic Studies , Vol. 46, No. 3, hal. 279–308.

## Laporan
Asian  Development  Bank.  2009a. Asian  Development  Outlook  2009  Update: Broadening Openness for a Resilient Asia , Manila, Agustus.
Asian Development Bank. 2009b. Key Indicators for Asia and the Pacific , Manila,
Agustus.
LPEM-FEUI.  2005.  ’Inefficiency  in  the  Logistics  of  Export  Industries:  The  Case of Indonesia’, Laporan hasil kerjasama dengan Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Jakarta.
World Bank. 2004. Raising Investment in Indonesia a Second Generation of Reforms , Washington D.C.
World Bank. 2009. Doing Business 2010 . Washington, D.C.
World Economic Forum. 2009. Global Competitiveness Report, 2009-2010 , Geneva, September.

## Makalah
Basri, Muhammad Chatib dan Rahardja, Sjamsu. 2010. Managing openness: should Indonesia  say  good  bye  to  strategy  facilitating  exports ,  makalah  untuk  the International Trade Department, World Bank, Washington DC.
Chai, Joseph. 2010. “Labor Productivity in East Asian Countries” Working Paper No.
58 , School of Economics, the University of Queensland, Brisbane.
Clark, Colin dan Roy, Kartik. 2010. Comparing Development Pattern in Asia , Lynne Rienner, Colorado.
Haryo Aswicahyono, Dionisius Narjoko dan Hal Hill. 2008. “Industrialization After a Deep Economic Crisis: Indonesia,” Canberra: Australian National University, Research School of Pacific and Asian Studies, Working Papers in Trade and Development, Working Paper No. 2008/18, Agustus.
P2E-LIPI.  2008. “Pertumbuhan Ekonomi Naik, Industri Stagnan: Mencari Terobosan
Kebijakan Industri”, Press Release , P2E LIPI, Jakarta.

## Website
Kementerian  Perdagangan.  2010. Satistik  Neraca  Perdagangan  dengan  Mitra Dagang ,  http://www.kemendag.go.id/statistik_neraca_perdagangan_dengan_ negara_mitra_dagang/, 3 Januari 2011.