## PENERAPAN ASAS  EQUALITY  BEFORE  THE  LAW
DAN PRINSIP EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY DALAM PERSYARATAN PENGANGKATAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DIHUBUNGKAN DENGAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  44  TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT IMPLEMENTATION OF EQUALITY BEFORE THE LAW AND EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY PRINCIPLES IN REQUIREMENTS FOR APPOINTMENT
OF  HOSPITAL  DIRECTORS  RELATED  TO  LAW NUMBER 44 YEAR 2009 REGARDING HOSPITAL
Satrias Apgar a , Efa Laela Fakhriah b , Zainal Muttaqin c

## ABSTRAK
Ketegasan aturan etimologi “tenaga medis” sebagai pemimpin rumah sakit  kemungkinan  tidak  sejalan  dengan  Pasal  27  UUD  1945  karena memberikan  batasan  ruang  untuk  setiap  individu  berkompetisi menduduki  jabatan  direktur  rumah  sakit  dan  memutuskan  harapan profesi  lain  yang  secara  kepemimpinan  dan  manajerial  mampu memimpin  rumah  sakit  atau  secara  garis  besarnya  telah  terjadi diskriminasi.  Berdasarkan  permasalahan  yang  telah  dikemukakan, penulis mengidentifikasikan masalah mengenai bagaimana kedudukan  tenaga  kesehatan  dan  tedaga  medis  di  rumah  sakit  atas keberadaan  prinsip equal  employment  opportunity serta  bagaimana penerapan asas  equality  before  the  law dan  prinsip equal  employment opportunity dalam  persyaratan  pengangkatan  direktur  rumah  sakit dihubungkan  dengan  undang-undang  nomor  44  tahun  2009  tentang rumah  sakit.  Metode  penelitian  yang  dilakukan  adalah  spesifikasi penelitian  menggunakan  deskriptif  analitis.  Metode  pendekatan menggunakan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Metode analisis data  adalah  normatif  kualitatif.  Kesimpulan  yang  diperoleh  dari penelitian  yang  dilakukan  adalah  kedudukan  tenaga  kesehatan  dan tenaga medis di rumah sakit atas keberadaan prinsip equal employment opportunity adalah  sama-sama  memiliki  hak  dan  kewajiban.  Namun, ketentuan Pasal 49 ayat (3) Permenkes 30 dan Pasal 10 Permenkes 971 adalah kata “tenaga medis”. Tenaga medis menurut Pasal 11 ayat (2) UU Tenaga Kesehatan adalah  terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Hal itu menafsirkan selain tenaga medis  tidak  diperbolehkan  menurut  hukum  untuk  menjadi  direktur rumah  sakit.  Hal  tersebut  menunjukan  bahwa  aturan  tersebut  tidak menunjukan dasar filosofis. Penerapan asas equality before the law dan
a Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Banda  No.  42  Bandung,  email: satriasapgar90@yahoo.com
b Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Ir. Soekarno KM 21 Jatinangor, Kab. Sumedang, email: efa@unpad.ac.id
c Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Ir. Soekarno KM 21 Jatinangor, Kab. Sumedang, email: zainal muttaqin @unpad.ac.id

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterima: 11 April 2022
Artikel diterbitkan:
30 Mei 2022 DOI: https://doi.org/10.23920/jphp .v3i2.882 Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
prinsip equal  employment  opportunity dalam  persyaratan  pengangkatan  direktur  rumah  sakit dihubungkan dengan undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit pada dasarnya dengan  keberadaan  Pasal  34  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009  tentang  Rumah Sakit  jo  Pasal  10  Permenkes  971  adalah  dokter  lah  yang  menjadi  direktur  dan  berdasarkan pandangan yuridis pula, maka tenaga kesehatan tidak memiliki peluang atau kesempatan untuk menjadi direktur rumah sakit. Hal tersebut berkorelasi bahwa secara terang Asas Equality Before The  Law dan Equal  Employment  Opportunity tidak  dapat  dilaksanakan  dalam  pengangkatan direktur rumah sakit.
Kata kunci: tenaga medis; direktur; rumah sakit.

## ABSTRACT
The firmness of the etymological rules for "medical personnel" as hospital leaders may not be in line with Article 27 of the 1945 Constitution because it provides a space limit for each individual to compete for the position  of  hospital  director  and  decides  the  expectations  of  other  professions  that  are  leadership  and managerially capable of leading a hospital or in general. discrimination has occurred. Based on the problems that  have  been  raised,  the  authors  identify  problems  regarding  how  the  position  of  health  workers  and medical staff in hospitals on the existence of the principle of equal employment opportunity and how the application of the principle of equality before the law and the principle of equal employment opportunity in the requirements for the appointment of hospital directors linked  to law number 44 of 2009 concerning hospitals. The research method used is the research specification using analytical descriptive. The approach method uses normative juridical. The data collection technique that will be used in this research is document study.  The  data  analysis  method  is  normative  qualitative.  The  conclusion  obtained  from  the  research conducted is that the position of health workers and medical personnel in hospitals on the existence of the principle  of  equal  employment  opportunity  is  that  they  both  have  rights  and  obligations.  However,  the provisions of Article 49 paragraph (3) of Permenkes 30 and Article 10 of Permenkes 971 are the word "medical personnel". Medical personnel according to Article 11 paragraph (2) of the Health Manpower Law are composed of doctors, dentists, specialist doctors, and specialist dentists. It interprets that other than medical personnel are not allowed by law to become hospital directors, it shows that these rules do not show a philosophical basis. The application of the principle of equality before the law and the principle of equal employment opportunity in the requirements for the appointment of hospital directors linked to law number 44 of 2009 concerning hospitals basically with the existence of Article 34 paragraph (1) of Law Number  44  of  2009  Regarding  Hospitals  in  conjunction  with  Article  10  of  the  Minister  of  Health Regulation 971, doctors are the directors and based on a juridical view, health workers do not have the opportunity  or  opportunity  to  become  hospital  directors.  This  correlates  clearly  that  the  principle  of Equality Before The Law and Equal Employment Opportunity cannot be implemented in the appointment of hospital directors.
Keywords: medical personnel; director; hospital.

## PENDAHULUAN
Sebagaimana diketahui, persamaan dihadapan hukum atau biasa disebut dengan equality  before  the  law merupakan  utama  dari  sebuah  Negara  hukum.  hal  tersebut terntunya melekat pula pada Negara Indonesia yang secara yuridis termaktub dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang didalamnya dinyatakan semua  subjek  hukum  termasuk  didalamnya  kedudukan  subjek  hukum  dihadapan hukum  ataupun  dalam pemerintahan wajib hukumnya  menjungjung hukum  dengan tidak pengecualian. Keadaan apabila dikaitkan pada kesempatan mendapat pekerjaan maka  ketentuan  ini  berkaitan  dengan  Pasal  27  ayat (2)  UUD  1945  yang  menyatakan
bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Terdapat hal yang harus dikritisi dari keberadaan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) apabila dikaitkan dengan kesempatan pekerjaan atau jabatan adalah tidak adanya diskriminasi atas suatu pekerjaan atau jabatan. Keadaan apabila muncul diskriminasi dalam suatu pekerjaan maka tidak adanya motivasi  kerja akan muncul. Hal  tersebut sangatlah wajar karena pada dasarnya diskriminasi merupakan tindakan merendahkan atau bahkan mengecilkan harkat dan derajat manusia. Hal yang merupakan kewajaran pula  ketika  diskrimiasi  dalam  suatu  pekerjaan  terjadi  berulang-ulang  maka  akan membentuk  paradigma  kerja  yang  negatif. 1 .  Negara  Indonesia  pada  dasarnya mengantisipasi tindakan diskriminasi tersebut dengan tindakan ratifikasi Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi Pekerjaan dan Jabatan. Hasil ratifikasi tersebut melahirkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan) yang dalam bagian umumnya menyatakan bahwa “salah satu bentuk hak asasi adalah persamaan kesempatan, dan perlakuan baik dalam sebuah pekerjaan maupun jabatan ”.
Hal yang tidak dapat dibantahkan dari hasil ratifikasi tersebut adalah munculnya ketentuan larangan diskriminasi di Indonesia. Hal tersebut tercermindari keberadaan Undang-undang  No  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  yang  dalam  ketentuan Pasal 5 dinyatakan bahwa ketiadaan diskriminasi dalam dunia kerja dalam hal ini dalam mendapatkan pekerjaan. Hal ini mengidentifikasikan bahwa tiada ruang bagi tindakan diskriminasi  dalam  dunia  kerja  di  Indonesia.  Sejalan  dengan  ketentuan  Pasal  5, ketentuan  Pasal  6  Undang-undang  No  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap pekerja pula tidak berhak (penguasah tiada kewajiban) untuk memberikan ruang pada tindakan diskriminasi di lingkungan pekerjaan.
Hal ini menunjukan tidak ada diskriminsai atas suatu pekerjaan atau sekalipun jabatan yang dapat diambil atau diperoleh oleh seseorang. Permasalahan diskriminasi di  rumah  sakit  terkait  dengan  menghubungkan  pada  konsep equality  before  the  law seharusnya hilangnya konsep kepemimpinan yang didasarkan pada keberadaan suatu profesi tertentu. Sebagaimana  diketahui  dalam rumah sakit  terdapat pengelompokan profesi, yaitu tenaga kesehatan dan tenaga medis. Permasalahan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan bahwa keharusan kepala rumah sakit adalah seorang tenaga medis.
1 Kementerian  Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi Republik Indonesia,  (2012), Kesetaraan  Dan  Non  Diskriminasi  di  Tempat Kerja di Indonesia , Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, hlm 4-5
Ketentuan pasal tersebut mengisyarakatkan sekaligus mensyaratkan bahwa pinpinan rumah sakit dilarang untuk dijabat oleh tenaga kesehatan.
Selain itu, mendasarkan pada Pasal 49 ayat (3) Permenkes Nomor 30 tahun 2019 tentang  Klasifikasi  dan  Perizinan  Rumah  Sakit  (Selanjutnya  ditulis  Permenkes  30) menyatakan bahwa kepala atau direktur Rumah Sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan. Pasal 10 Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  971  Tahun  2009  Tentang  Standar  Kompetensi  Pejabat Struktural Kesehatan (selanjutnya ditulis Permenkes 971) menentukan hal yang sama, yaitu pimpinan rumah sakit adalah tenaga medis. Namun terdapat prasyarat mengikuti berbagai  pelatihan  seperti  pelatihan  Kepemimpinan,  pelatihan  Kewirausahaan, pelatihan Rencana Strategis Bisnis, dan lainnya. Hal yang menjadi ironi dari keberadaan ketentuan  tersebut  adalah  pada  dasarnya  berbagai  pelatihan  tersebut  dapat  pula dilakukan oleh profesi lain bukan hanya tenaga medis semata.
Hal yang perlu diperhatikan sebagai permasalahan inti dalam Pasal 34 ayat (1) UU Rumah Sakit, Pasal 49 ayat (3) Permenkes 30 dan Pasal 10 Permenkes 971 adalah kata “tenaga medis”. Tenaga medis menurut Pasal 11 ayat (2) UU Tenaga Kesehatan adalah terdiri  atas  dokter,  dokter  gigi,  dokter  spesialis,  dan  dokter  gigi  spesialis.  Hal  itu menafsirkan selain tenaga medis tidak diperbolehkan menurut hukum untuk menjadi direktur rumah sakit.
Penafsiran tersebut merupakan hal yang wajar, apabila dilihat dari etimologi pasal semata  yaitu  “kepala  rumah  sakit  adalah  tenaga  medis”.  Namun  demikian,  apabila dihubungkan  dengan  keberadaan  rumah  sakit  yang  pada  dasarnya  memberikan pelayanan  medis 2 ,  maka  pada  dasarnya  tenaga  medis  sebagai  penanggungjawab (kepala  rumah  sakit)  adalah  hal  yang  mutlak,  karena  pemegang  apabila  terjadi mallpraktek di rumah sakit maka dokterlah yang akan dipersalahkan. Terlebih apabila dilihat dari etimologi “kepala rumah sakit” maka akan menuju pada direktur utama, sedangkan  direktur  yang  lainnya  dapat  dijabat  oleh  siapapun  termasuk  didalamnya tenaga kesehatan
Menghubungkan  dengan  keberadaan  Direktur  dari  sebuah  Rumah  Sakit  yang pada prinsipnya melekat tugas dan tanggung jawab serta wewenang seperti 3 :
1. Adanya pengetahuan dan pemahaman atas berbagai aturan yang berhubungan dengan Rumah Sakit;
2. Peraturan  perundang-undangan  dijadikan  dasar  tindakan  dalam  pengelolaan Rumah Sakit;
2 Pasal 1 angka 1 UU Rumah Sakit yang menyatakan bahwa: “ Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat ”
3 Instrumen Survei Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit, Edisi 1.1, hlm 439
3. Dapat  memberikan  jamainan  atas  Rumah  Sakit  untuk  selalu  taat  dan  patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
4. Dapat membuat sekaligus menetapkan berbagai aturan di Rumah Sakit termasuk didalamnya aturan mengenai pendokumentasian Rumah Sakit
5. Dapat menjamin bahwa aturan yang dibuat dapat dipatuhi oleh staf Rumah Sakit;
6. Hasil pemeriksaan dari badan audit dapat ditindaklanjuti;
7. Penetapan  atas  pengelolaan  dan  pengendalian  sumber  daya  manusia  beserta didalamnya  masalah  keuangan  yang  didasarkan  pada  peraturan  perundang- undangan yang berlaku di Indonesia.
Fungsi rumah sakit sebagai pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan dan dihubungkan dengan ke tujuh point di atas, maka pada dasarnya dokter memiliki dasar kuat  untuk  menjadi  pimpinan  rumah  sakit  dibandingkan  dengan  tenaga  kesehatan lainnya. Namun disisi lain ketika dihubungkan dokter sebagai pemimpin rumah sakit dengan keberadaan direktur dalam sebuah badan usaha, maka tanggungjawab yang ada ketika dihubungkan dengan manajemen rumah sakit seperti halnya di unit rekam medis dan informasi kesehatan adalah sebagai berikut: 4
1. Adanya  kepastian  bahwa  tanggungjawab  yang  diemban  oleh  karyawan  dapat dilakukan  serta  adanya  monitoring  atas  kepatuhan  terhadap  aturan  kemanan sistem rekam medis serta mengenai informasi kesehatan
2. Adanya  kepastian  mengenai  terlaksanaya  tanggungjawab  dari  karyawan  dapat terlaksana dengan pemenuhan sumberdaya dan keahlian karyawan
3. Adanya  kepastian  akses  ke  kemanan  sistem  rekam  medis  serta  informasi kesehatan oleh karyawan atau staf bawahannya
4. Pemisahan  tugas  karyawan  yang  didasarkan  pada  tugas  dan  fungsi  karyawan sesuai dengan otiritasi kerjanya
5. Adanya kepastian bahwa sistem rekam medis serta mengenai informasi kesehatan dapat diketahui oleh karyawan
6. Adanya efektifitas kerja serta efisiensi waktu kerja terutama dalam menanggapi permasalahan  kerja  yang  beruhubungan  dengan  kemanan  sistem  rekam  medis serta mengenai informasi kesehatan
7. Kepastian tiadanya sentralistik pekerjaan oleh karyawan
Ketentuan diatas menunjukan bahwa kriteria pemimpin dalam rumah sakit bukan hanya harus menguasai aspek medis, namun pengelolaan rumah sakit yang didalamnya terdapat manajemen rumah sakit yang pada dasarnya tidak perlu ditegaskan bahwa itu adalah dokter, mengingat adanya tenaga kesehatan yang lainnya.
4 Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, (2018), Bahan Ajar Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK), Manajemen Unit  Kerja  II  (Perencanaan  SDM  Unit  Kerja  RMIK ),  Jakarta:  Pusat  Pendidikan  Sumber  Daya  Kesehatan  Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Ddaya Manusia Kesehatan, hlm 4

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 3, Nomor 2, Mei 2022
Ketegasan aturan  etimologi  “tenaga  medis” sebagai  pemimpin  rumah  sakit kemungkinan  tidak  sejalan  dengan  Pasal  27  UUD  1945  karena  memberikan  batasan ruang untuk setiap individu berkompetisi menduduki jabatan direktur rumah sakit dan pada dasarnya telah membangun diskriminasi yang nyata mengingat adanya peluang kemampuan  dari  profesi  lain  untuk  menduduki  posisi  pimpinan  Rumah  Sakit.  Hal tersebut dilatar belakangi oleh paradigma diskriminasi yang memungkinkan seseorang untuk tidak dapat melakukan suatu pekerjaan atau jabatan. Hal tersebut pada dasarnya pula tidak sesuai dengan ketentuan ILO yang merupakan dasar panduan untuk dapat menciptakan  persamaan  kesempatan  dalam  pekerjaan  yang  didalamnya  dalam mendudukli sebuah jabatan pekerjaan atau biasa disebut Equal Employment Opportunity . Indonesia yang merupakan bagian dari ILO dengan menjadi anggotanya, maka pada dasarnya Indonesia wajib menegakan prinsip yang terdapat dalam konvensi tersebut. Berdasarkan  permasalahan  yang  telah  dikemukakan,  penulis  mengidentifikasikan masalah mengenai bagaimana kedudukan tenaga kesehatan dan tedaga medis di rumah sakit atas keberadaan prinsip equal employment opportunity serta bagaimana penerapan asas equality before the law dan prinsip equal employment opportunity dalam persyaratan pengangkatan  direktur  rumah  sakit  dihubungkan  dengan  undang-undang  nomor  44 tahun 2009 tentang rumah sakit.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian yang penulis gunakan  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah  deskriptif.  Sifat  Deskriptif  terlihat  dari permasalahan yang akan dibahas mengenai bagaimana kedudukan tenaga kesehatan dan tenaga medis di rumah sakit atas keberadaan prinsip equal employment opportunity serta  bagaimana  penerapan asas  equality  before  the  law dan  prinsip equal  employment opportunity dalam  persyaratan  pengangkatan  direktur  rumah  sakit  dihubungkan dengan undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Data yang penulis gunakan adalah data primer berupa peraturan perundangan dan data sekunder berupa data bahan-bahan yang memberikan informasi seperti buku dan wawancara.

## PEMBAHASAN
Kedudukan Tenaga Kesehatan dan Tedaga Medis di Rumah Sakit Atas Keberadaan Prinsip Equal Employment Opportunity
Penekanan persamaan di depan hukum yang tersurat dalam equality before the law dalam  rumah  sakit  ini,  pada  dasarnya  sangat  nyata  apabila  dihubungkan  dengan prinsip Equal Employment Opportunity yang memiliki pengertian “ a fair chance for everyone at  work ”,  apabila  dihubungkan  dalam  dunia  pekerjaan  maka  pengertiannya  adalah setiap individu memiliki kesempatan equal dalam memperoleh training, promosi serta

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 3, Nomor 2, Mei 2022
kondisi  kerja  yang fair 5 . Dorongan Equal  Employment  Opportunity didasari  dari keberadaan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit  yang  menyatakan bahwa  keharusan  kepala  rumah  sakit adalah  seorang  tenaga medis serta ketentuan Pasal 10 Permenkes 971. Tenaga medis ini dipersentasikan oleh Pasal 49 ayat (3) Permenkes 30 dan Pasal 10 Permenkes 971 adalah kata “tenaga medis”. Tenaga  medis  menurut  Pasal  11  ayat  (2)  UU  Tenaga  Kesehatan  adalah  terdiri  atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Hal itu menafsirkan selain tenaga medis tidak diperbolehkan menurut hukum untuk menjadi direktur rumah sakit Pada dasarnya Equal Employment Opportunity didorong oleh keberadaan Pasal 27 UUD 1945 yang didalamnya terdapat jaminan bagi warga Negara untuk mendapatkan pekerjaan serta penghidupan yang layak ketika (kelayakan tersebut dipandang dari sisi kemanusiaan  seperti  tercukupinya  sandang,  pangan  dan  papan).  Selain  itu  menurut penulis keberadaan ketentuan tersebut mensyaratkan hilangnya diskriminasi. Sebuah hal  yang  bersifat  retorik  ketika  berbicara  diskriminasi  yang  didalamnya  mengatur ketiadaan  etnis,  ras,  agama,  bahkan  kalau  langsung  penulis  hubungkan  dengan penulisan penulis dapat dikatakan hilangnya skema profesi dalam menggapai jabatan pimpinan  rumah  sakit,  dengan  kata  lain  semua  elemen  dalam  rumah  sakit  memiliki peluang yang sama untuk menjadi pimpinan rumah sakit. Sifat retori ini dodiorong dari pemikiran  bahwa  nyatanya  diskriminasi  itu  ada  dan  hal  tersebut  tidak  dapat dibantahkan  lagi.  Dengan  demikian  pada  dasarnya  tenaga  kesehatan  sangat  layak mendapatkan posisi  pimpinan rumah sakit sebagai direktur apabila  dilekatkan Equal Employment Opportunity
Equal  Employment  Opportunity merupakan  prinsip  kesetaraan,  di  mana  setiap pekerja dalam hal ini tenaga kesehatan memiliki peluang yang sama dalam menduduki posisi  pimpinan  rumah  sakit.  Hal  ini  sangatlah  rasional  karena  perlakuan,  dan kesempatan dalam sebuah pekerjaan merupakan suatu hak. Dengan kata lain, pimpinan rumah sakit merupakan hak dari seluruh elemen rumah sakit karena sifatnya adalah hak dalam pekerjaan dan hak dalam menggapai karir. Namun penulis pula menyadari bahwa hak tersebut tidaklah serta merta, hak tersebut harus diimbangi dengan ilmu dan kemampuan. Keberadaan ilmu dan kemampuan ini  lah yang pada dasarnya menjadi inti  permasalahan  bagi  penulis  mengingat  pada  dasarnya  diskriminasi  yang  terjadi menghilangkan ilmu dan kemampuan pekerja. Dengan kata lain pula dapat dikatakan adanya batasan ilmu dan kemampuan dalam skema diskriminasi.
5 Ardy Firman Syah dan Novi Savarianti Fahrani, (2019), Rencana Suksesi Pegawai Negeri Sipil di Era Vuca Succession Planning Of Civil Servant In Vuca Era, Jurnal Civil Service. VOL. 13, No.2, November, hlm 10, Accessed online from: https://jurnal.bkn.go.id, [Acessed April, 10, 2022]

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 3, Nomor 2, Mei 2022
Menyikapi  keberadaan equality  before  the  law dan Equal  Employment  Opportunity serta  dihubungkan  dengan  Pasal  34 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009 tentang  Rumah  Sakit  jo  Pasal  10  Permenkes  971  dapat  diketahui  bahwa  keberadaan aturan tersebut menghilangkan dasar filosofisnya. Dasar filosofis tersebut adalah ilmu dan kemampuan yang dalam skema diskriminasi dihilangkan. Hal tersebut tentunya merupakan  hal  yang  tendensius  mengingat  keberadaan  sebuah  regulasi  atau  aturan haruslah memiliki dasar filosofis. Aturan atau bahkan norma sekalipun ketika dibangun tanpa memiliki dasar filosofis maka seperti halnya manusia namun buta dan lumpuh” 6 . Sebagaimana  diketahui,  keberadaan  asas  dan  prinsip  dalam  hukum  merupakan  hal yang penting dalam sebuah aturan. Hal yang dapat dikatakan bahwa asas dan norma merupakan  dasar  atau  fondasi  dari  sebuah  aturan  atau  norma  dalam  sebuah  sistem hukum. hal yang tidak dapat dibayangkan apabila sebuah aturan dibangun tanpa asas atau prinsip, yang terjadi dari kondisi demikian adalah adanya inkonsistenasi aturan, hilangnya roh dari aturan atau bahkan aturan tersebut tidak memiliki arah dan tujuan. Dengan  demikian  pula  dapat  dikatakan  bahwa,  sebuah  asas  dan  prinsip  hukum diperlukan selain sebagai pondasi tapi pemecah masalah hukum. 6 ketika dihubungkan dengan pengaturan mengenai rumah sakit maka tata kelola rumah sakit sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Rumah  Sakit  wajib  hukumnya  mempunyai  dasar filosofis  sehingga equality  before  the  law dan Equal  Employment  Opportunity dapat dilaksanakan.
Penerapan Asas Equality Before The Law dan Prinsip Equal Employment Opportunity dalam  Persyaratan  Pengangkatan  Direktur  Rumah  Sakit  Dihubungkan  dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Hal  yang  dapat  diketahui  dari  rumah  sakit  adalah  sebuah  tempat  atau  lokasi dimana upaya penyembuhan penyakit dilakukan dan sebuah tempat atau loksi dimana berkumpulnya  profesi  baik  tenaga  kesehatan  maupun  tenaga  medis  baik  bertugas sebagai pengupaya kesehatan ataupun dalam upaya pengelolaan rumah sakit. Hal yang logis dapat dikatakan bahwa semakin besar rumah sakit maka kopleksitas dalam rumah sakit  tersebut  tidaklah  dapat  dihindari.  Logisnya  maka  akan  sangat  kompleks  pula pengelolaan  managerial  rumah  sakit  mengingat  tanggungjawab  dari  masing-masing bidang pengelola rumah sakit yang banyak dan besar. Keadaan ketika ingin terhindar dari  kerugian  yang  diderita  rumah  sakit  maka  skema  hubungan  terapeutik  serta hubungan kerja tenaga medik harus dilakukan secara bertanggungjawab. Dengan kata lain masing-masing elemen dalam rumah sakit harus dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.
6 Agus Yudha Hernoko,  (2010), Hukum  Perjanjian Asas  Proporsionalitas  Dalam  Kontrak  Komersial , Jakarta: Kencana, hlm 21
Dikaji dari skema hubungan kerja antara dokter dengan rumah sakit, maka pada dasarnya ada dua macam pola hubungan kerja, yaitu 7 :
1. Dokter  yang  sepenuhnya  terikat  hubungan  kerja  dengan  rumah  sakit.  Pola hubungan  ini  adalah  dokter  yang  bekerja  di  rumah  sakit  dan  ikut  serta  dalam pengelolaan rumah sakit
2. Dokter yang tidak sepenuhnya terikat hubungan kerja dengan rumah sakit. Pola hubungan ini terjadi ketika seorang dokter hanya memberikan pelayanan medis semata di rumah sakit
Pola hubungan kerja tersebut pada dasarnya merupakan hubungan hukum yang diikatkan  dokter  dengan  rumah  sakit.  Hal  yang  dapat  dikatakan  bahwa  yang sepenuhnya terikat hubungan kerja dengan rumah sakit memiliki tanggungjawab yang lebih di rumah sakit. Hal tersebut dikarenakan hubungan dokter tersebut bukan hanya pada  pola hubungan  terapetik  semata,  namun  pola  hubungan  dokter  dengan  rumah sakit. Hal  yang  berbeda  dengan  pola  hubungan  kerja  dokter  yang  tidak  sepenuhnya terikat  hubungan  kerja  dengan  rumah  sakit.  Pola  hubungan  kerjanya  hanya  sebatas hubungan hukum antara dokter dengan pasien semata, meskipun tidak dapat dihindari keberadaan  rumah  sakit  akan  muncul  dalam  pola  hubungan  ini,  mengingat  dokter tersebut bekerja di rumah sakit.  Secara umum pola hubungan kerja dokter di rumah sakit dapat kelompokan sebagai berikut:
1. Dokter sebagai pekerja
Hubungan  terapeutik  yang  akan  terjadi  adalah  dokter  yang  bekerja  di rumah sakit. Dengan kata lain rumah sakit mempekerjakan dokter di rumah sakit. Konsekuensi dari pola hubungan kerja ini adalah adanya prestasi yang diberikan rumah  sakit  kepada  dokter  (didapat  tetap  setiap  bulannya  tanpa  menghitung jumlah pasien yang ditanganinya karena dokter bekerja di rumah sakit. Rumah sakit  sebagai  penanggungjawab  atas  keberadaan  dokter  di  rumah  sakit  ketika dokter  tersebut  berhubungan  dengan  pasien.  Dokter  hanya  dijadikan  sebagai pekerja tanpa harus memikirkan pengelolaan rumah sakit. Dokter tersebut hanya harus  berkonsentrasi  dalam  mengurusi  pasien  rumah  sakit  dalam  upaya penyembuhan pasien atau sekedar memberikan konseling kepada rumah sakit.
2. Dokter sebagai mitra
Secara  singkat  dapat  dikatakan  bahwa  dokter  dalam  hubungan  kerja  ini adalah  berposisi  sebagai  mitra  dari  rumah  sakit.  Pembeda  dari  dokter  sebagai pekerja  adalah  adanya  dokter  mendapatkan  prestasi  atas  pasien  yang ditanganinya,  dengan  kata  lain  dapat  dikatakan  ketika  tidak  ada  pasien  yang ditangani maka dokter tersebut tidak akan mendapatkan prestasi karena rumah
7 Y.A. Triana Ohoiwutun, (2007), Bunga Rampai Hukum Kedokteran , Malang: Bayumedia Publishing, hlm 81
sakit tidak memiliki  tanggungjawab untuk memberikan prestasi  kepada dokter tersebut.  Posisi  rumah  sakit  dalam  pola  hubungan  kerja  ini  adalah  sebagai pemberi  fasilitas  kepada  dokter.  Biasanya  pola  hubungan  kerja  ini  terjadi  pada rumah sakit swasta. Namun demikian, kualitas rumah sakit dapat mempengaruhi penanganan  dokter  terhadap  pasien.  Oleh  sebab  itu,  kualitas  peralatan  rumah sakit harus selalu dijaga guna memberikan pelayanan kepada dokter dan pasien.
3. Dokter sebagai independent contractor
Pola hubungan kerja ini terjadi ketika dokter dalam melakukan tugas dan fungsinya  sebagai  bagian  yang terpisah  dari  rumah  sakit  meskipun  dapat  pula dokter  tersebut  memiliki  hubungan  kerja  sebagai  mitra  rumah  sakit.  Pola hubungan kerja ini menempatkan d okter hanya sebagai pihak “pembantu” dalam kondisi  atau  keadaan  tertentu  dalam  penanganan  pasien  dimana  rumah  sakit pada saat yang dibutuhkan tidak memiliki tenaga ahli (dokter). Hal yang sangat unik dari pola hubungan kerja ini adalah adanya semacam pembantuan dokter kepada  dokter  dimana  dokter  dalam  posisi  sebagai independent  contractor pada dasarnya  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  tindakan,  namun dibutuhkan oleh rumah sakit.
Mengetahui  pola  hubungan  kerja  tersebut  maka  akan  dapat  mengetahui tanggungjawab  baik  tanggungjawab  dokter  maupun  tanggungjawab  rumah  sakit. Keberadaan  dokter  sebagai  pekerja,  dokter  sebagai  mitra  maupun  dokter  sebagai independent contractor memiliki konsekuensi kerja yang berbeda dan didalamnya pula tanggungjawab  yang  berbeda.  Posisi  rumah  sakit  pula  dapat  diketahui  ketika memberikan  tanggungjawabnya  ketika  ada  keluhan  atau  keberatan  dari  pasien  atas tindakan  dari  dokter.  Pada  dasarnya  adanya  pola  hubungan  kerja  ini  sangatlah  baik karena menunjukan dan membagi tanggungjawab yang diberikan atas suatu tindakan medis kepada pasien. Selain itu, dengan adanya pola hubungan kerja ini pada dasarnya mendorong  pihak  rumah  sakit  selalu  memberikan  pelayanan  yang  maksimal  baik kepada  dokter  itu  sendiri  maupun  kepada  pasien.  Pelayanan  yang  optimal  tersebut dapat berupa menjamin kualitas rumah sakit baik dari sisi pelayanan maupun peralatan rumah sakit.
Hal  yang  menjadi  fokus  dalam  penulisan  ini  adalah  ketika  dihadapkan  pada dokter  sebagai  direktur.  Hal  ini  memiliki  kapasitas  bahwa  dokter  tersebut  secara struktural memiliki kekuasaan atas rumah sakit karena berkedudukan sebagai direktur. Hal yang sangat wajar kedudukan tersebut mengingat amanat Pasal 34 ayat (1) Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit jo Pasal 10 Permenkes 971 adalah dokter  lah  yang  menjadi  direktur  dan  berdasarkan  pandangan  yuridis  pula,  maka tenaga  kesehatan  tidak  memiliki  peluang  atau  kesempatan  untuk  menjadi  direktur rumah sakit. Hal tersebut berkorelasi bahwa secara terang Asas Equality Before The Law

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 3, Nomor 2, Mei 2022
atau  persamaan  dihadapan  hukum 8 dan Equal  Employment  Opportunity tidak  dapat dilaksanakan dalam pengangkatan direktur rumah sakit.
Kajian penulis dari skema hilangnya Equality Before The Law (suatu asas hukum yang mudah untuk diucapkan namun susah untuk dilakukan 9 ) yang merupakan asas hukum  yang  mencerminkan  keadilan  karena  menyatakan  semua  subjek  hukum memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum 10 dan Equal Employment Opportunity dalam pengangkatan direktur rumah sakit adalah dengan menghubungkan kajian pada konsep negara hukum (indonesia sebagai Negara hukum) yaitu 11
1. Hukum dijadikan sebagai pedoman dari segala tindakan. Hal ini akan berkorelasi pada  ketiadaan  kesewenangan-wenangan  dari  alat  Negara  dalam  melakukan tugas dan fungsinya. DPR beserta Pemerintah secara bersamaan san sustainable menghilangkan Equality  Before  The  Law dan Equal  Employment  Opportunity mengingat keberadaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Permenkes 971
2. Kepatuhan semua subjek hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara de jure Equality Before The Law dan Equal Employment Opportunity hilang  dengan  keberadaan  Pasal  34  ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun 2009 tentang Rumah Sakit jo Pasal 10 Permenkes 971
Selain itu mengkaji Franz Magnis Suseno yang dikutip oleh Dody Nur Andriyan, yang  menyatakan  adanya  tuntutan  untuk  Negara  dalam  pelaksanaan  tugas  dan fungsinya wajib berdasarkan hukum baik dari sisi moral maupun politik, yaitu 12 :
1. Kepastian hukum. hal ini mengandung arti dan makna bahwa hukum dijadikan sandaran  untuk  setiap  tindakan  yang  dilakukan  oleh  subjek  hukum  (warga Negara). Keberadaan hukum akan memberikan kejelasan atas apa yang harus dan apa yang tidak dilakukan
2. Didasarkan  pada  persamaan  dihadapan  hukum,  maka  tuntutan  persamaan dihadapan hukum menjadi salah satu point penting dari pernyataan Franz Magnis Suseno.  Menurut  penulis  hal  tersebut  sangatlah  wajar,  karena  Negara  hukum dengan  keberadaan  hukumnya  akan  menjadi  sebuah  ironi  ketika  persamaan
8 Setyo Rahmat Ramadhan, (2021), Rekonstruksi Asas Equality Before The Law Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat  Miskin,  Jurnal  Fundamental  Vol.  10  No.  2.  Juli-Desember,  hlm  138,  Accessed  online  from: https://ejurnal.stihm-bima.ac.id/index.php/jurnalstih/article/view/53, [Acessed April, 10, 2022]
9 Rezal Helwin Bramantara, (2021), Equality Before The Law Principle In The Implementation Of Legal Aid In Indonesia, The  Indonesian  Journal  of  International  Clinical  Legal  Education  Vol  3  No  2  Juni,  hlm  211,  Accessed  online  from: https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/iccle/article/view/46177, [Acessed April, 10, 2022]
10 Nani Widya Sari, Sugeng Samiyono, Guntarto Widodo, Dian Ekawati , (2019), Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Sebagai Implementasi Asas Equality Before The Law, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6 Nomor 2 Desember, hlm 941, Accessed online from: http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ SKD/article/view/4001/3047, [Acessed April, 10, 2022]
11 Abdul Aziz Hakim, (2015), Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 117
12 Dody Nur Andriyan, (2018), Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia , Yogyakarta: Depublish, hlm 34-35
dihadapan  hukum  tidak  ada.  Hukum  harus  dijadikan  sebagai  saran  untuk membuat warga Negara memiliki hak yang sama.
3. Demokrasi  yang  terlegitimasi.  Intinya  adalah  sikap  Negara  dalam  hal  ini  alat kelengkapan  Negara  atau  bahkan  hukum  itu  sendiri  tidak  melakukan kesewenang-wenangan  atau  otoriter  dalam  melakuan  sesuatu.  Hukum  harus dijadikan  sebagai  acuan  dalam  bertindak.  Dengan  kata  lain  ketika  hukum dicampakan Negara maka dapat dikatakan legitimasi demokrasi berubah menjadi legitimasi kekuasaan
4. Tuntutan akal budi. Menurut penulis hal ini merupakan hal yang bersifat filosofis sekaligus pragmatis. Filosofir dikarenakan hukum tidak dapat dikeluarkan dari pengaturan  tindakan  manusia.  Sedangkan  pragmatis,  hukum  harus  dapat menempatkan posisinya sebagai pengatur disamping memberikan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan  hal  tersebut,  penulis  mengkaji  masalah  kepastian  hukum  dan keadilan. Kepastian hukum ini lah yang menjadi dasar pertimbangan yang seharusnya senantiasa diperhatikan mengingat persamaan dimata hukum dan persamaan memiliki kesempatan bekerja adalah hak asasi manusia yang hakiki. Berbicara masalah kepastian hukum, maka secara filosofis berbicara mengenai  asas. Asas merupakan fondasi  dari keberadaan hukum. hukum dapat terwujud atas keberadaan suatu asas dan asas dapat berjalan dengan kuat apabila diaplikasikan dalam sebuah hukum atau dalam aplikasi dalam sebuah peraturan perundang-undangan 13 .
Sebagaimana  diketahui,  terdapat  beberapa  norma  yang  berkembang  di masyarakat, namun demikian norma hukum memiliki karakteristik yang berbeda dari norma lainnya. Norma hukum memiliki daya paksa disamping sanksi pidana ataupun fisik  yang  dapat  diterapkan  terhadap  pelanggarnya.  Berbeda  dengan  norma  lainnya contohnya  norma  susial  yang  apabila  dilanggar  hanya  mendapat  penilaian  dari masyarakat  semata.  Norma  hukum  keberadaannya  dapat  dipaksakan  sehingga keberadaannya sangatlah kuat dalam skema pengawasan, pengendalian atau bahkan pengaturan masyarakat.
Dalam norma hukum sanksi pidana atau sanksi pemaksa itu dilaksanakan oleh aparat  negara  yang  berbeda  dengan norma  lainnya  yang  datangnya  dari  diri  sendiri ataupun  dari  masyarakat.  Suatu  noma/  aturan hukum  ( rechtsregel )  memiliki  isi  yang jauh lebih konkret, yang dapat diterapkan secara langsung. Berbeda dengan asas hukum yang  daya  kerjanya  secara  tidak  langsung  ( indirect  werking ),  yakni  menjalankan pengaruh pada interpretasi terhadap aturan hukum. Norma/aturan hukum tidak hanya
13 J.J.H. Bruggink, (1999), Refleksi Tentang Hukum (alih bahasa: B. Arief Sidharta), Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 119.
memiliki isi yang lebih konkret dan dapat diterapkan secara langsung, tetapi lebih dari itu aturan hukum itu juga bersifat “semua atau tidak sama sekali“.
Hal  yang  harus  diketahui,  norma  hukum  berbeda  dengan  asas  hukum.  Asas hukum tidak  memilik  sifat  “semua  atau  tidak  sama  sekali”.  Interpretasi  hukum  atas sebuah kajian akan kemungkinan berbeda antara satu asas hukum dengan asas hukum lainnya.  Oleh  karena  itu,  dalam  menyikapi  sebuah  kejadian  haruslah  teliti  dalam penerapan sebuah asas hukum
Perbedaan antara norma hukum dan asas hukum menurut penulis terdapat pada landasan berfikir dari sebuah produk hukum. sebuah produk hukum yang merupakan norma hukum dibentuk atas dasar dari asas hukum. Hal tersebut akan berkorelasi pada adanya sanksi hukum ketika norma hukum dibentuk berdasarkan pada asas hukum 14 . Keadaan ketika penulis hubungkan antara norma hukum dan asas hukum dengan inti penulisan penulis yaitu mengenai skema pimpinan rumah sakit yang hanya dapat ditempati oleh tenaga medis maka dengan menghubungkan pada Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dapat diketahui bahwa tenaga medis adalah subjek dari pimpinan rumah sakit, padahal pada dasarnya tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang  perumahsakitan dapat saja menjadi direktur rumah sakit. Hal tersebut ketika tendensinya adalah kepemilikan keahlian dan kemampuan.
Keadaan  ketika  penulis  membandingkan  keadaan  pengaturan  kepemimpinan rumah  sakit  di  Negara  di  Eropa,  Amerika  maupun  Australia  yang  mana  di  Negara tersebut  membuka  peluang  kepemimpinan  rumah  sakit  atau  direktur  rumah  sakit kepada  tenaga  kesehatan.  Hal  yang  tendensius  dari  perbandingan  penulis  adalah, prasyarat yang sama dengan Negara Indonesia yaitu adanya keahlian dan kemampuan (managerial). Dengan demikian, alangkah bijak apabila pembuat aturan menempatkan persamaan  dihadapan hukum dalam menyikapi diskursus direktur rumah sakit  oleh tenaga medis
Mengkaji kembali Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit disebutkan  rumah  sakit  merupakan  lokasi  pemberi  layanan  kesehatan  (pasal  1). Langkah supaya pelayanan dapat berjalan dengan baik maka selain dari ketersediaan peralatan yang canggih, pengembangan sumber daya manusia  pun harus dilakukan. Hal  tersebutlah  yang  pada  dasarnya  menjadi  tugas  dari  direktur  rumah  sakit  yang notabenenya tidak hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis namun tenaga kesehatan pun dapat melakukannya.
Konsekuensi  dari  tugas  direktur  rumah  sakit  tersebut  di  atas  adalah  adanya tuntutan keahlian dan kemampuan dalam mengelola rumah sakit. Pengetahuan dalam
14 Maria Farida Indrati S, (2007), Ilmu Perundang-Undangan I , Yogyakarta: Kanisius, hlm 265
berbagai yang berhubungan dengan pengelolaan managerial rumah sakit merupakan hal  yang  secara  praktis  harus  dipunyai  oleh  direktur  rumah  sakit  selaku  pimpinan rumah sakit. Keadaan ketika hal tersebut terwujud maka rumah sakit yang memberikan pelayanan  optimal  kepada  pasien  akan  terwujud  dan  pengelolaan  rumah  sakit  yang efektif dan efisienpun akan tercipta.
Keadaan  yang  menuntut  direktur  rumah  sakit  tenaga  medis,  menurut  penulis seharusnya tidak, seorang tenaga kesehatan yang dilatih dengan baik untuk mengelola rumah sakit mestinya mempunyai potensi untuk menjadi direktur rumah sakit. Bahkan menurut penulis, tenaga ahli diluar kesehatan, namun mempunyai keahlian manajemen rumah  sakit  dan mempunyai  “jam  terbang”  yang  cukup  tentang  manajemen  rumah sakit  bisa  menjadi  direktur  rumah  sakit.  Konsep  tersebut  merupakan  konsep  kedua penulis  yang  diteliti,  yaitu  masalah  keadilan  selain  konsep  pertama  yaitu  kepastian hukum.

## PENUTUP Kesimpulan
Kedudukan tenaga kesehatan dan tenaga medis di rumah sakit atas keberadaan prinsip equal  employment  opportunity adalah  sama-sama  memiliki  hak  dan  kewajiban. Namun, ketentuan Pasal 49 ayat (3) Permenkes 30 dan Pasal 10 Permenkes 971 adalah kata “tenaga medis”. Tenaga medis menurut Pasal 11 ayat (2) UU Tenaga Kesehatan adalah terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Hal itu menafsirkan selain tenaga medis tidak diperbolehkan menurut hukum untuk menjadi direktur  rumah  sakit.  Ketentuan  tersebut  yang  pada  dasarnya  aturan  yang  dibuat Negara ataupun pemerintah hakekatnya mempunyai dasar filosofis serta pijakan asas atau prinsip sebagai rohnya. Dengan demikian, merupakan suatu kejanggalan bahkan “konyol” apabila suatu norma tidak mempunyai dasar filosofis serta pijakan asas atau prinsip dalam konteks operasionalnya. Penerapan asas equality before the law dan prinsip equal  employment  opportunity dalam  persyaratan  pengangkatan  direktur  rumah  sakit dihubungkan dengan undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit pada dasarnya dengan keberadaan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit jo Pasal 10 Permenkes 971 adalah dokter yang menjadi direktur dan  berdasarkan  pandangan  yuridis  pula,  maka  tenaga  kesehatan  tidak  memiliki peluang atau kesempatan untuk menjadi direktur rumah sakit. Hal tersebut berkorelasi bahwa secara terang Asas Equality Before The Law dan Equal Employment Opportunity tidak dapat dilaksanakan dalam pengangkatan direktur rumah sakit
Merubah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit sehingga bukan hanya dokter yang dapat menjadi direktur rumah sakit, namun tenaga kesehatan

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 3, Nomor 2, Mei 2022
pun diperbolehkan . Dibuat mekanisme struktural pengangkatan direktur rumah sakit yang mengikut sertakan tenaga kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul  Aziz  Hakim,  (2015), Negara  Hukum  dan  Demokrasi  di  Indonesia ,  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Agus  Yudha  Hernoko,  (2010), Hukum  Perjanjian  Asas  Proporsionalitas  Dalam  Kontrak Komersial , Jakarta: Kencana.
Dody Nur Andriyan, (2018), Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia , Yogyakarta: Depublish.
J.J.H. Bruggink, (1999), Refleksi Tentang Hukum (alih bahasa : B. Arief Sidharta), Bandung: Citra Aditya Bakti.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, (2012), Kesetaraan dan Non Diskriminasi di Tempat Kerja di Indonesia , Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, hlm 4-5
Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, (2018), Bahan Ajar Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK), Manajemen  Unit  Kerja II  (Perencanaan  SDM Unit  Kerja RMIK ), Jakarta:  Pusat  Pendidikan  Sumber  Daya  Kesehatan  Badan  Pengembangan  dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
Maria Farida Indrati S, (2007), Ilmu Perundang-Undangan I , Yogyakarta: Kanisius.
Y.A. Triana Ohoiwutun, (2007), Bunga Rampai Hukum Kedokteran , Malang: Bayumedia Publishing.

## Jurnal
Ardy Firman Syah dan Novi Savarianti Fahrani, (2019), Rencana Suksesi Pegawai Negeri Sipil Di Era Vuca Succession Planning Of Civil Servant In Vuca Era, Jurnal Civil Service . VOL. 13, No.2, November 2019.
Nani Widya Sari, Sugeng Samiyono, Guntarto Widodo, Dian Ekawati , (2019), Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Sebagai Implementasi Asas Equality Before The Law, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6 Nomor 2 Desember 2019.
Rezal  Helwin  Bramantara,  (2021),  Equality  Before  The  Law  Principle  In  The Implementation Of Legal Aid In Indonesia, The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Vol 3 No 2 Juni 2021.
Setyo Rahmat Ramadhan, (2021), Rekonstruksi Asas Equality Before The Law Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Jurnal Fundamental Vol. 10 No. 2. Juli-Desember 2021.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang
Akreditasi Rumah Sakit.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan.
Permenkes Nomor 30 tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.