## ANALISIS PASAL 285 KUHP: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN
Asmak UI Hosnah 1) ; Silvia Maharani Iskandar Putri 2) ; Nashwa Salsabila 3)
1) asamakulhosnahl@gmail.com, Universitas Pakuan
2) silviamaharani0201@gmail.com, Universitas Pakuan
3) nashwasalsabila93@gmail.com , Universitas Pakuan

## Abstract
This research attempts to explore the analysis of legal protection for victims of rape, particularly in the context of Article 285 of the Criminal Code (KUHP). The findings highlight that although Article 285 of the Criminal Code provides  a  clear  legal  basis  to  protect  victims  of  rape,  in  reality  its  implementation  still  faces  a  number  of challenges. Some of the challenges faced include low awareness of victims' rights, slow legal process, and lack of support for victims during the court process. The practical implication of this research is that reforms to the legal system and law enforcement are needed in order to improve legal protection for victims of rape crimes. Policy recommendations include improving victims' access to support services, training for law enforcement officers to increase sensitivity to rape cases, and increasing sanctions for sex offenders. Further research will be the next step to better understand the challenges faced and find more effective solutions to legal protection for rape victims in Indonesia.
Keywords: Legal procedure, Legal Protect, Rape

## Abstrak
Penelitian  ini  mencoba  untuk  mendalami  analisis  perlindungan  hukum  bagi  korban  tindak  pemerkosaan, khususnya di dalam konteks Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil temuan menyoroti bahwa  meskipun  Pasal  285  KUHP  memberikan  landasan  hukum  yang  jelas  untuk  melindungi  korban pemerkosaan,  kenyataannya  implementasinya  masih  menghadapi  sejumlah  tantangan.  Beberapa  tantangan dihadapi  di  antaranya  adalah  rendahnya  kesadaran  akan  hak-hak  korban,  proses  hukum  yang  lambat,  dan kurangnya  dukungan  bagi  korban  selama  proses  pengadilan.  Implikasi  praktis  dari  penelitian  ini  adalah diperlukannya reformasi ke dalam sistem hukum dan penegakan hukum  agar dapat meningkatkan perlindungan hukum untuk korban tindak pidana pemerkosaan.  Rekomendasi kebijakan yang diajukan termasuk peningkatan akses korban terhadap layanan dukungan, pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan sensitivitas terhadap  kasus  pemerkosaan,  dan  peningkatan  sanksi  bagi  pelaku  kejahatan  seksual.  Penelitian  lanjutan  akan menjadi langkah selanjutnya untuk lebih mendalam memahami tantangan yang dihadapi serta mencari solusi yang lebih efektif dalam perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan di Indonesia.
Kata Kunci : Pemerkosaan, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana

## PENDAHULUAN
Pemerkosaan  ialah  satu  jenis  tindak  pidana  yang  diatur  pada  KUHP  yang  mana dikategorikan menjadi kejahatan terhadap kesusilaan ( misdrijven tegen de zeden ). pembentuk undang-undang  mengatur  tindak  pidana  pemerkosaan  juga  ancaman  pidana  ialah  supaya memberikan perlindungan kepada semua orang yang harus dilindungi (Perempuan, anak-anak) dari kejahatan asusila seperti perkosaan (Baiyinit, 2023).
Tindak Pidana terhadap pemerkosaan dapat ditemukan di pengaturan KUHP yaitu Pasal 285, yang mana unsur seperti barang siapa, memaksa, dengan atau menggunakan ancaman, atau kekerasan, melakukan persetubuhan diluar pernikahan . Namun menurut Pratama dkk. (2020) delik  perkosaan  yang  dimaksud,  mengakibatkan  banyaknya  permasalahan,  seperti  tentang peraturan yang limitatif dalam mengkategorikan tindakan yang terdapat di delik perkosaan.
Pemerintah dimana merupakan penyelenggara negara sudah sepatutnya bertanggungjawab  penuh  untuk  memberikan  proteksi  hukum  kepada  warga  negaranya, pemerintah pun perlu memberikan perlindungan kepada terdakwa tindak pidana pemerkosaan (Novitasari  dkk.,  2020). Penelitian  hukum  mengenai  perlindungan  hukum  bagi  korban pemerkosaan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Seperti oleh Kartika (2021) meneliti dengan tujuan untuk memberikan analisis secara khusus terhadap korban pemerkosaan
dalam  sistem  peradilan  pidana  dan  memberikan  analisis  formulasi  di  masa  mendatang. Penelitian  menggunakan  metode  normative  bersifat  preskriptif  analisis.  Dengan  kesimpulan bahwa  perlindungan  hukum  dalam  KUHAP  masih  mengakibatkan  kekosongan  hukum mengenai kedudukan korban dan pelaku dalam sistem peradailan pidana.
Perbedaan  dengan  penelitian  jurnal  tersebut  dan  jurnal  yang  ditulis  oleh  penulis  yaitu bahwa  penelitian  tersebut  terfokus  pada  analisis  perlindungan  hukum  terhadap  korban pemerkosaan dalam system peradilan pidana berdasarkan KUHAP sedangkan penelitian yang penulis lakukan ialah analisis perlindungan korban pemerkosaan yang berdasarkan pada Pasal 285 KUHP.
Adapun  penelitian  terdahulu  oleh  Dhea  Ningrumsari  dkk.  (2022)  dengan  metode penelitian  hukum  normatif  yaitu  dengan  meneliti  bahan  pustaka.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  aturan  perlindungan  hukum  secara  preventif  masih  terbatas  ruang lingkupnya. Selain itu, dalam pandangan teori hukum feminis, aturan perlindungan hukum dari kekerasan  seksual  yang  ada  masih  bias  gender  dan  belum  mewakili  suara  perempuan  yang menjadi korban kekerasan seksual. Meskipun Indonesia telah membuat peraturan perundang- undangan untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual yang lebih berperspektif korban, namun hanya terbatas keberlakuannya. Dibutuhkan adanya produk perlindungan hukum yang mengakomodir prinsip-prinsip teori hukum feminis yang tidak terbatas pada domestik tertentu.
Perbedaan  dengan  penelitian  yang  penulis  tulis  yaitu  bahwa  penulis  mencakup perlindungan  hukum  bagi  semua  korban  dalam  berbagai  gender,  berbeda  dengan  penelitian terdahulu tersebut yang berfokus pada Perempuan dalam konteks feminisme.

## KAJIAN PUSTAKA Teori Hukum Kritis
Teori  ini  menyatakan  bahwa  hukum  tidaklah  objektif  dan  netral.  Pemikiran  ini  dapat memberikan pandangan berbeda terhadap hukum. Teori ini mengkritik KUHP yang dianggap tidak  memadai  dalam  memberikan  perlindungan  bagi  korban  dan  cenderung  memihak  pada pelaku.

## Teori Korban Sentris
Teori  ini mengacu  pada  pendekatan  yang  focus  pada  korban.  Dalam  konteks pemerkosaan,  teori  ini  menekankan  pada  pentingnya  mempertimbangkan  kebutuhan  dan hukum  korban  dalam  tahapan  peradilan.  Korban  harus  dilibatkan  secara  aktif  dan  didengar dalam proses peradilan.

## Teori Trauma-Informed Care
Teori ini merupakan pendekatan yang fokus pada pemahaman respon terhadap dampak dari  trauma.  Dalam  pemerkosaan  korban  akan  mengalami  trauma  yang  mungkin  sulit dilupakan. Perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan harus mempertimbangkan teori ini dan  memastikan  bahwa  korban  mendapat  layanan  yang  sensitive  dan  sesuai  dengan kebutuhannya.

## Teori Hak Asasi Manusia
Teori  ini  merujuk  pada  hak-hak  yang  dimiliki  setiap  individu.  Dalam  konteks pemerkosaan,  korban  wajib  mendapatkan  perlindungan  hukum  yang  berdasarkan  prinsip- prinsip HAM dan memastikan korban mendapatkan keadilan dan pemulihan yang cukup.

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  jenis  penelitian  kepustakaan,  yaitu serangkaian  kegiatan  yang  melibatkan  penggunaan  metode  pengumpulan  data  perpustakaan. Menurut  Abdul  Rahman  Sholeh (2005),  penelitian  kepustakaan  adalah  penelitian  yang menggunakan metode pengumpulan data informasi dengan menempatkan media-media yang
ada  di  perpustakaan  seperti  buku,  majalah,  dokumen,  catatan  cerita  sejarah  atau  Penelitian perpustakaan murni yang menyangkut objek kajian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Efektivitas Perlindungan Hukum Korban Pemerkosaan menurut Pasal 285 KUHP
Pemerkosaan merupakan suatu bentuk tindak kejahatan seksual yang sering menimpa perempuan dan anak, tetapi tak bisa dibantah bahwa hal ini juga mempunyai dampak pada laki- laki,  dalam  konteks  perkembangan  saat  ini  (Amrullah,  2020).  Upaya  perlindungan  hukum terhadap  pemerkosaan  di  Indonesia  nampaknya  ialah  suatu  dorongan  yang  tepat  karena pembangunan  hukum  di  era  saat  ini  bertujuan  antara  lain  untuk  mewujudkan  standarisasi perkosaan dalam sistem hukum pidana nasional.
Pasal  285  KUHP  dengan  jelas  menyatakan  bahwa:  “Barangsiapa  menggunakan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  sebagai  cara  agar  dapat  memaksa  seseorang  melakukan hubungan  seks  pernikahan,  terancam  hukuman  maksimal  12  tahun  penjara  sebab pemerkosaan.”
Pasal  285  KUHP  ada  unsur-  unsur  yang  terkandung  pada  pasal  ini  yaitu:  (1)  Barang siapa; (2) Dengan kekerasan atau ancaman; (3) Memaksa; (4) Perempuan bukan istrinya; (5) Bersetubuh; (6) Dengan dia.
Di bawah ini akan diberikan penjelasan mengenai unsur-unsur tersebut:
1. Barang siapa
Pasal 285 KUHP, yang dimaksud dengan barangsiapa adalah laki-laki, yang jika telah berdasarkan  KUHP  melakukan  delik  terpenuhinya  seluruh  unsur  dari  tindakan  yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP, maka orang tersebut bisa dianggap sebagai seseorang yang melakukan tindak pidana dan bisa dikenakan hukuman penjara.
Maka  dari  itu,  Seseorang  bisa  disebut  pelaku  tindak  pidana  pemerkosaan  ialah  laki-laki, tetapi bukan tidak mungkin seorang perempuan memaksa lelaki, baik lelaki tersebut suami atau bukan agar bersetubuh dengannya (Ni Putu Priska Ratniasih, 2020).
Para  pembuat  Undang-Undang  ini  tak  menetapkan  hukuman  terhadap  wanita  yang memaksa seorang lelaki untuk seks, sebab pemaksaan tersebut tak mengakibatkan hal-hal buruk atau merugikan karena lelaki itu tak mampu hamil dan melahirkan sebab pemaksaan tadi (Doortje dkk., t.t.).
Penulis  menyarankan  untuk  Pembentukan  Undang-Undang  yang  akan  datang diperlukan  aturan  yang  mengatur  bahwa  seorang  laki-laki  harus  mendapat  perlindungan hukum pemerkosaan, karena tindak pidana pemerkosaan tidak hanya dialami oleh seorang Perempuan saja.
2. Dengan kekerasan atau ancaman
Apa yang diartikan bahwa seorang menggunakan kekerasan adalah bisa menajadikan seseorang  menjadi  tak  memiliki  kekuatan/pingsan,  karena  itu  Wanita  hanya  bisa  disebut diperkosa jika terdapat bekas luka atau baju wanita itu sobek (Novitasari dkk., 2020). Dalam kasus  pemerkosaan,  perempuan  (korban)  acapkali  tak  berdaya  untuk  melawan  atau melarikan  diri  dari  penyerang  sebab  kaki  serta  lengannya  diikat  menggunakan  tali  oleh penyerang  atau  karena  dikurung.  Namun  tidak  jarang  pula  pada  pemeriksaan  perkara perkosaan polisi ataupun hakim bertanya, mengapa saat itu korban tak melawan juga tak melarikan diri, maupun tak teriak, dan tak memikirkan keadaan, dimana jika saat itu korban memiliki  tenaga  untuk  melakukannya  ia  akan  melakukannya,  sebab  tak  terdapat  satu orangpun yang rela diperkosa (Ni Putu Priska Ratniasih, 2020).
3. Memaksa
Perilaku ini bisa dilakukan oleh tindakan dan dapat juga dilakukan dengan kata-kata. Memaksa  agar  setuju  berhubungan  seks.  Wajib  termasuk  dalam  pengertian  memaksa
seorang  perempuan  agar  melakukan  hubungan  badan,  walaupun  yang  melepas  semua pakaian yang digunakan perempuan tersebut ialah perempuan itu sendiri.
4. Perempuan selain istri Wanita selain istrinya, jadi kalau pada istrinya orang itu tak akan dikenai pasal ini. Pasal 285 KUHP ini tak bisa melindungi istri yang  diperkosa  dengan suami sendiri sebab  saat berhubungan  seks  suami  menggunakan  kekerasan    sebab  suaminya  tersebut  memilki gangguan seksual.
Saran dari Penulsi saat perkembangan  KUHP ke depan, ada baiknya wanita yang  tidak sah  lebih  baik  diubah  menggunakan  kata  “seseorang”  jadi  hanya  bisa  dipidana menggunakan pasal  pemerkosaan  tidak  cuma lelaki yang memaksa wanita tidak sahnya namun pula seorang suami yang memaksa istrinya agar dapat berhubungan seks, agar istri mendapatkan  perlindungan dari pemaksaan yang dilakukan  suami sendiri  sebab waktu saat    berhubungan  suami  melakukan  menggunakan  kekerasan  sebab  suami  itu  memiliki gangguan seksual.
5. Bersetubuh
Yang  dimaksud  dengan  bersetubuh  ialah  bagian  bawah  laki-laki  telah  dimasukan  ke bagian vagina si Perempuan, akibatnya adalah keluarnya air mani . Namun bagaimana jika lelaki tersebut tidak keluar air mani? Sebab belum laki-laki ejakulasi, bahwa korban tersebut bisa melawan? Maka dari itu, akankah kita mengatakan jika laki-laki tersebut melakukan pemerkosaan?
Sekiranya dalam investigasi di persidangan, agar terbukti, hakim tak menitik beratkan telah  terkeluarnya  air  mani,  namun  apa  betul,  bagian  vital  laki-laki  tersebut  betul-betul dimasukkan kedalam bagian vital (korban), lewat pembuktian vicum et repertum .
Dari  pada  itu  untuk  korban  agar  memberikan  kesaksian  bagaimana  perkosaan  yang dialami pada pihak lain, Apalagi orang yang berwenang tidak pernah bertemu dengannya, bukanlah  suatu  hal  yang  mudah.  Tak  disediakannya  petugas  wanita  sebagai  penanganan perkara  perkosaan  menajdikan  korban  tak  bisa  memberi  informasi  yang  jelas,  apalagi kondisinya  yang  dibayangi  oleh  ancaman  dari  pria  terdakwa  yang  melecehkannya. Kesulitan memberi informasi oleh seorang pria (di konteks seorang polisi) yang tidak sama sekali ia temui sebelumnya apalagi harus membicarakan aibnya kepada orang lain (Ni Putu Priska Ratniasih, 2020).
Saran  dari  penulis  diperlukannya  Petugas  Perempuan  dalam  menangani  perkara pemerkosaan secara khusus agar tak adanya rasa takut atau rasa ragu untuk menceritakan kejadaian  yang  dialami,  lalu  diperlukan  juga  ahli  psikis  yang  berguna  untuk  membantu seorang korban pemerkosaan dari trauma dan dapat melancarkan pembuktian.
6. Dengan dia
Dimaksud dengan dia ialah istilah diri sendiri, seseorang menggunakan kekerasan atau ancaman yang sudah memaksa seorang Wanita dimana bukan istri agar berhubungan seks dengannya.
Di penerapan Pasal 285 KUHP, maka seluruh istilah dalam Pasal KUHP ini wajib bisa pembuktian  di  Persidangan. Meski  memang disetujui jika bukti tersebut tidaklah merupakan sesuatu  yang  mudah, namun  tak jarang  menjadi  hambatan  pemberian pidana sang  terdakwa. Meski  harus  diakui  pembuktiannya  tidak  mudah,  namun  seringkali  menjadi  kendala  dalam menghukum pelakunya (Novitasari dkk., 2020).
Meskipun  dalam  proses  pembuatan  UU  ini  tak  mensyaratkan  adanya  keharusan  dan kesengajaan untuk melakukan tindakan larangan pada Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,  namun  memasukkan  unsur  pemaksaan  pada  pengembangan  peraturan  hukum. Berdasarkan  ketentuan  kepidanaan  yang  terdapat  pada  Pasal  285  Kitab  Undang-Undang
Hukum  PIdana  dijelaskan  jika  pemerkosaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  285  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diharuskan kesengajaan (Baiyinit, 2023).
Jika  kita  melihat  isi  dokumen  dalam  Pasal  285  KUHP,  bahwa  pidana  bagi  pelaku pemerkosaan  itu  berat  yaitu  dua  belas  tahun,  namun  nyatanya  di  masyarakat  jarang  sekali dijatuhkan pidana yang maksimal oleh hakim. bentuk hukuman yang ditentukan dalam Pasal 285 KUHP tersebut. Namun banyak hakim yang menjatuhkan pasal 285 KUHP ini. Hukuman yang ringan untuk pelaku pemerkosaan menjadi satu hal penyebab meningkatnya jumlah kasus pemerkosaan  di  Masyarakat.  Pasal  285  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  mengenai pemerkosaan  tak  diterapkannya  pidana  denda,  Jadi  korban  tak  mendapat  kepuasan  terhadap perkosaan  dialaminya  selain  kepuasan  'dipidana’.  Dengan  demikian,  terhadap  tindak  pidana perkosaan,  hakim  sendiri  harus  secara  aktif  bekerja  sama  dengan  penuntut  umum  untuk menerima  ganti  kerugian,  yaitu  ganti  kerugian  yang  adil  dan  ganti  rugi  yang  sesuai  dengan kesanggupan orang yang terlibat (Setiawan, 2018).
Meskipun pada hakekatnya tujuan pemidanaan adalah untuk Selain memberi efek jera untuk  sang  pelaku  pemerkosaan,  hal  tersebut  juga  memberikan  pembelajaran  kepada masyarakat  untuk  tidak  melakukan  Tindakan  kejahatan  yang  sama,  tetapi  hal  tersebut tampaknya belum tercapai untuk para pelaku pemerkosaan.

## Tantangan Yang Dihadapi Oleh Korban Pemerkosaan
Seseorang  telah  disebut  korban  tindak  pidana  pemerkosaan  dapat  dilindungi  hukum dengan  aturan  KUHP  yang  menyangkut  Pasal  285  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana. Seseorang  telah  menjadi  korban  pemerkosaan  mempunyai  hak  yang  mesti  dihormati.  Serta orang  tersebut  tak  bisa  dibiarkan  untuk  memperjuangkan  yang  dialaminya,  tetapi  wajib dilindungi  oleh  penegak  hukum  di  dalam  memperjuangkan  nasib  korban  perkosaan.  Meski HAM  merupakan  hak  yang  menempel  di  setiap  manusia  sebagai  akibatnya  wajib  diberi perlindungan, dihormati serta harus dihargai bagi orang lain (Setiawan, 2018).
Walaupun terdapat pidana yang diberikan terdakwa pemerkosaan yaitu kurungan, tetapi tidak  selesai  penderitaan  yang  dirasakan  oleh  korban.  Namun  justru  kebalikannya,  korban merasa berkurang kepercayaannya terhadap hukum, tidak cuma sebab hukuman yang diberikan pada terdakwa sangat ringan namun juga berkaitan dengan 2 konsep fundemental yaitu:
1. Konstruksi Undang-Undang (KUHP) yang sedari awal bersifat diskriminasi terhadap wanita, karena konstruksi hipotetis pasal 285 KUHP dibangun berdasarkan visi positivis-rasionalis serupa dengan konstruksi ketentuan pidana lainnya, serta terasa masalah itu tak memasukkan penderitaan korban pada konsepsi hukumnya.
2.  Berkaitan  bagi  aparat  penegak  hukum  yang  dievaluasi  tak  ada  kemanusiaan  serta menyedihkan bagi korban dibandingkan pemerkosaan yang dialami (Pratasis, 2014).
Menurut Ni Putu Priska Ratniasih  (2020),  ancaman pidana penjara  maksimal 12 tahun pada  Pasal  l285    Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana    perihal  Tindakan  pemerkosaan sebenarnya lumayan cukup, tetapi putusan hakim tak jarang sangat mengecewakan  bagi korban serta  kerabatnya,  sebab  hakim  tak  jarang  menjatuhi  pidana  yang  ringan  kepada  terdakwa, sebagai contohnya pelaku dijerat pidana   kurungan 2 tahun, menyebabkan pelaku tak punya efek  jera  juga  seseorangpun    tak  memiliki  rasa  takut  melakukan  tindakan  pemerkosaan akibatnya tindakan  pemerkosaan  telah sering berada  di kehidupan bermasyarakat.
Rumusan dalam Pasal 285 masih memiliki banyak kelemahan dan telah banyak dikritik oleh  para  peneliti  sebelumnya.  Penelitian  Mulyani  (2021)  menunjukkan  bahwa  rumusan pemerkosaan dalam Pasal 285 tidak berpihak pada kepentingan. Karena unsur memaksa hanya menekankan  ke  pemaksaan  fisik  jadi  tidak  hanya  diperlukan  bukti  perlawanan  fisik  tetapi keterangan  saksi  korban,  padahal  korban  juga  mengalami  gangguan  psikis  contohnya  gejala imobilitas  tonik.  Dalam  beberapa  kesempatan,  hakim  juga  meminta  pembuktian  tes keperawanan dalam kasus pemerkosaan yang menyulitkan korban, padahal pengaturan hukum
yang ada belum dapat  menyelesaikan kasus  pemerkosaan yang  ada di  Nusantara, mengingat belum terdapat pembaharuan hukum dalam KUHP hingga saat ini (Al Ma’shumiyyah, 2023).
Dibandingkan  pada  perkembangan  di  berbagai  negara,  maka  perumusan  Tindakan pemerkosaan  di  dalam  KUHP  sudah  tak  relevan  lagi  dalam  perkembangan  sosial.  Tindak piadana perkosaan tak menjadi persoalan moral semata-mata ( moral offence ), tetapi memang terdapat  masalah anger  and  violence telah  diklaim  sebagai  pelanggaran  dan  pengingkaran HAM (Slamet, 2015).
Untuk memperbaiki kekurangan dalam isi Pasal 285, biasanya melibatkan revisi undang- undang tersebut. Prosesnya dapat melibatkan pengkajian ulang terhadap tujuan undang-undang tersebut, melihat kondisi terkini dari para korban pemerkosaan dan kaitannya dengan undang- undang,  pengumpulan  masukan  dari  berbagai  pihak,  serta  penyesuaian  teks  hukum  untuk mencerminkan  perubahan  dalam  masyarakat  atau  kebutuhan  hukum  yang  baru.  Proses  ini sering melibatkan kerja sama antara legislator, ahli hukum, dan pemangku kepentingan lainnya.

## PENUTUP
Meskipun KUHP memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban perkosaan melalui Pasal 285, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Pertama, hukuman yang diberikan kepada pelaku tak jarang dianggap terlalu ringan oleh masyarakat, sehingga tak menimbulkan  efek  jera  yang  cukup  dan  tindakan  perkosaan  masih  terus  terjadi.  Kedua, konstruksi undang-undang Pasal 285 KUHP dinilai diskriminatif terhadap perempuan dan tidak memasukkan  penderitaan  korban  secara  memadai  dalam  konsepsi  hukumnya.  Selain  itu, birokrasi  dalam  penegakan  hukum  juga  dinilai  kurang  manusiawi  bagi  korban,  yang  dapat memperburuk derita mereka. Terdapat juga kelemahan dalam rumusan Pasal 285, yang hanya menekankan  pada  pemaksaan  fisik  dan  seringkali  mempersulit  korban  dalam  pembuktian kasus. Akhirnya, perumusan Tindakan pemerkosaan didalam KUHP dinilai tidak relevan dalam perkembangan sosial dan norma yang berkembang, serta tidak mengakomodasi hak-hak asasi manusia secara memadai. Maka dari itu, diperlukan revisi undang-undang yang memperbaiki kelemahan  tersebut  untuk  memberi  perlindungan  hukum  secara  lebih  kuat  kepada  para korban perkosaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al Ma’shumiyyah, M. C. (2023). Unveiling the Issues: Feminist Legal Theory’s Critique on Rape  Formulation  in  Indonesia. Walisongo  Law  Review  (Walrev) , 5 (2). https://doi.org/10.21580/walrev.2023.5.2.13555
Amrullah,  S.  (2020).  PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  KORBAN  TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN. Jurnal Andi Djema, Jurnal Pendidikan , 3 (1).
Baiyinit.  (2023).  Pertimbangan  Hakim  Atas  Tindak  Pidana  Pemerkosaan  Dengan  Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Pasal 285 KUHP. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research , 3 (4).
Dhea  Ningrumsari,  F.,  Azisa,  N.,  &  Heryani,  W.  (2022).  PARADIGMA  TEORI  HUKUM FEMINIS  TERHADAP  PERATURAN  PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI PEREMPUAN  KORBAN  KEKERASAN  SEKSUAL  DI  INDONESIA  THE PARADIGM  OF  FEMINIST  LEGAL  THEORY  TO  LEGAL  PROTECTION REGULATIONS  FOR  WOMEN  AS  VICTIMS  OF  SEXUAL  VIOLENCE  IN INDONESIA.  Dalam Jurnal  Ilmiah  Living  Law.  E-ISSN (Vol.  14,  Nomor  2). https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan,
Doortje, O. :, Turangan, D., Universitas, N., Ratulangi, S., & Hukum M A N A, F. (t.t.). Karya Ilmiah  PENERAPAN  PASAL  285  KUHP  TENTANG  PELAKU  TINDAK  PIDANA PERKOSAAN .
Kartika.  (2021).  PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  KORBAN  TINDAK PIDANA   PERKOSAAN  DALAM  SISTEM  PERADILAN  PIDANA  . Jendela Informasi dan Gagasan Hukum , 9 (2), 302–324. Mulyani,  M.  S.  (2021). Kebijakan  Formulasi  Tindak  Pidana  Perkosaan  Pasal  285  KUHP Dalam Persfektif Kepentingan Perempuan Korban . Universitas Sebelas Maret. Ni  Putu  Priska  Ratniasih.  (2020).  TANGGUNG  JAWAB  PELAKU  TINDAK  PIDANA PERKOSAAN SEBAGAI DELIK SUSILA BERDASARKAN PASAL 285 KUHP. e journal fakultas hukum unsrat , 9 (Vol. 9 No. 1 (2020): Lex Crimen). Novitasari, K. D., Widiati, I. A. P., & Laba, I. N. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Analogi Hukum , 2 (3), 388–392. https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2501.388-392
Pratama, T. D. M., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). Tindak Pidana Pemerkosaan dalam  Perspektif  Perlindungan  Hukum  Perempuan. Jurnal  Interpretasi  Hukum , 1 (2). https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2463.191-196
Pratasis,  S.  O.  (2014).  IMPLEMENTASI  TEORI  KEADILAN  KOMUTATIF  TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN MENURUT PASAL 285 KUHP. Lex et Societatis , 2 (5). Setiawan,  I.  (2018).  TINDAK  PIDANA  PERKOSAAN  DALAM  TINJAUAN  HUKUM PIDANA INDONESIA. Jurnal
Ilmiah Galuh Justisi , 6 (2). https://doi.org/10.25157/jigj.v6i2.1716
Sholeh,  abdul  rahman.  (2005).  pendidkan  agama  dan  pembangunan  watak  bangsa.  Dalam History  and  role  of  Islamic  religious  education  to  support  the  characteristic development of the Indonesian people.
Slamet,  S.  (2015).  POLITIK  HUKUM  PIDANA  DALAM  KEJAHATAN  PERKOSAAN. Yustisia Jurnal Hukum , 4 (2). https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i2.8666