INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 11356-11363 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Polemik Presidential Threshold Dalam Pemilu 2019 dan Sebelum Kontestasi
Pemilu 2024 di Indonesia
Ahmad Shirotol
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis Email : shirotolahmad@gmail.com

## Abstrak
Peneraapan  presidential  threshold  pada  pemilu  pencalobab  presiden  Indoensia  melahirkan berbagai kontroversi dan menjadi topik pembicaraan dalam sistem politik negara. Penelitian ini ingin melihat  polemik  presidential  threshold  pemilu  2019  dan  sebelum    kontestasi  pemilu  2024.  Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil temuan pada pemilu 2019 polemik presidential threshold yang terjadi yaitu sejumlah parpol keberatan dengan ambang batas yang tinggi,  pembatasan  kebebasan terhadap masyarakat/  putra-putri  yang  ingin  maju  dalam  pilpres masyarakat diberikan pilihan yang tidak bervariatif, melemahkan sisten presidensial dan bertolak belakang  dengan  UUD  1945.  Sedangkan,  Pemilu  2024  yaitu:  calon  kalangan  elit  yang  akan mendominasi, pasal 222 UU bertenbtangan dengan pasal 6A (2) UUD 1945 dan ruang demokrasi yang menjadi terbatas.
Kata Kunci: Polemik, Presidential Threshold, Pemilu

## Abstract
The application of the presidential threshold in the presidential nomination election in Indonesia gave rise to various controversies and became a topic of discussion in the country's political system. This research wants to see the presidential threshold polemic in the 2019 election and before the 2024 election contestation in Indonesia. The type of research used is normative legal research. The findings in the 2019 election of the presidential threshold polemic that occurred were a number of political parties objecting to a high threshold, restrictions on the freedom of the people/the best sons  and  daughters  who  wanted  to  advance  in  the  presidential  election,  the  public  were  given choices  that  were  not  varied,  weakened  the  presidential  system  and  contradicted  the  1945 Constitution Then the polemic leading up to the 2024 election, namely: elite candidates dominating, alternative candidates are limited, consideration of the Constitutional Court is problematic, article 222 of the law is contrary to article 6A (2) of the 1945 Constitution and democratic space is now limited.
Keyword: Polemic, Presidential Threshold, Election

## PENDAHULUAN
Dalam  perjalanannya,  bangsa  Indonesia  mengalami  perdebatan  panjang  dalam menetukan sebuah gagasan sistem politik yang baru tentang presidential threshold pada Pemilihan  Umum  (Pemilu)  di  Indonesia. Complicated  permasalahan  dan  beragam pertimbanganlah yang kemudian mengantarkan Indonesia untuk memilih salah satu sistem yang diterapkannya.
Pengertian presidential threshold merupakan sistem pencalonan mengusung Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) dalam Pemilu di Indonesia (Majid," Arti  Presidential  Threshold  20%,  Mekanisme  Pengajuan  Capres  &  Cawapres,  Siapa  Partai Terkuat?",    https://www.kompas.tv/,  2022, https://www.kompas.tv/nasional/329743/arti- presidential-threshold-20-mekanisme-pengajuan-capres-cawapres-siapa-partai-terkuat .  ) Presidential  threshold  awal  mula  diperkenalkan  pada  tahun  2004  bertujuan  memastikan efisiensi peneyelenggaraan pemerintahan dalam mengantisipasi terjadinya situasi di mana Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh partai atau gabungan partai yang tidak memiliki mayoritas  di  parlemen  ( Baskoro,  "  Presidential  Threshold  di  Indonesia  Dalam  Perspektif Maslahah
Mursalah” Journal Legislatif 2, no. 2 (2019),
https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/10218 )
Perjalanan  dari  sistem presidential  threshold  atau  ambang  batas  ini  mengalami berbagai  perubahan  mulai  pemilihan  Presiden  diselenggarakan  secara  langsung.  Seperti tahun 2004 ambang batas pencalonan Presiden yaitu 10%, naik pada tahun 2009 menjadi 20%  dan  terus  berlanjut  ( Abdul  Ghoffar,  “Problematika  Presidential  Threshol d:  Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain,” Jurnal Konstitusi 15, no. 3 (2018): 480, https://doi.org/10.31078/jk1532.) Hal ini tampak dari Pasal 222 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Pasal  tersebut  mengutar akan  “ Pasangan  Calon  diusulkan  oleh  Partai  Politik  atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya ” (Nano Tresna Arfana,  “Permohonan  Uji  ‘Presidential  Threshold’  Dua  Anggota  DPD  Tidak  Dapat Dite rima,” https://www.mkri.id/,
2022,https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18012&menu=2#:~:text=Sebelu mnya%2C  para Pemohon mengujikan Pasal,puluh lima persen) dari suara.)
keberadaan dari presidential threshold ini tidak berjalan dengan mulus. Banyak dari kalangan  mulai  dari  praktisi,  politisi,  akademisi  dan  masyarakat  sendiri  yang  kemudian memberikan anggapan pro maupun kontra dalam penerapan sistem tersebut. Penerapan presidential threshold dinilai sangat mendiskriminasi konsep demokrasi dikarenakan tidak
semua orang memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan membatasi hak rakyat untuk berkontribusi lebih dalam pesta demokrasi.
Mereka yang pro akan berlakunya presidential threshold berpandangan bahwa hal itu  sangat  penting  guna  meciptakan  sistem  presidensial  yang  kuat  (Arif  Wicaksana, “Problematika Konstitusionalitas Presidential Threshold Di Indonesia,” Jurnal Hukum Positum 7, no. 1 (2016): 1 – 24.). Seperti pernyataan yang dilontarkan oleh Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri,  ambang  batas  untuk  pemilihan  Presiden  dipandang  sebagai  penguatan  partai. Presiden  dan  wakil  presiden  terpilih  mempunyai  andil  atau  power  yang  sangat  kuat teristimewa  di  parlemen,  sehingga  penerapan  presidential  akan  memperkuat  sistem pemerintahan presidensil (Alfaritsi & Mulyadi,  "Permasalahan Mengenai Pemilihan Umum Tentang Efektivitas Ambang Batas Presiden", Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia 2, no 3 (2022): 1-9).
Menurut  Ketua  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  Republik  Indonesia  (RI)  LaNyalla Mahmud Mataliti terdapat 4 dampak negatif terkait penerapan presidential threshold yaitu Petama,  hanya    memunculkan  dua  paslon  ( head  to  head)  yang  mempunyai  imbas permasalahan perpecahan  politik dan polarisasi yang dinilai sangat tidak baik bagi kemajuan bangsa ini. Kedua, mengabaikan potensi bangsa padahal negara ini tidak kukurakan akan pemimpin baru yang berkompeten. Ketiga, menjadi penghambat bagi masyarakat tentang kesadaran untuk berpartisipasi dalam dunia politik terutama pada masa-masa pemilu. Dan keempat, partai politik (Parpol) kecil tidak ada apa apanya di hadapan parpol yang besar atau  memiliki  power  yang  kuat  pada  saat  pengusungan  Paslon.  Hal  ini  tentunya  akan berdampak buruk pada peluang kader politik kecil yang ingin ikut kontestansi dalam Pilpres ( Fauzi,  “Ketua  DPD:  Empat  Dampak Negatif  ‘Presidential  Threshold’  UU  Pemilu,” https://www.antaranews.com/,  2021,  https://www.antaranews.com/berita/2256170/ketua- dpd-empat-dampak-negatif-presidential-threshold-uu-pemilu.)
Munculnya  kebijakan  penerapan presidential  threshold  tersebut  mengandung polemik atau kontroversi yang secara umum di masyarakat dan menimbulkan tanda tanya besar. Pertama, apakah aturan ambang  batas Pilpres yang tertuang  dalam  UU Nomor  7 Tahun 2017 tentang Pemilu  sudah  konsisten  sesuai konstitusi? Melihat pertimbangan UU adalah  penyusunan  dari  konstitusi.  Kedua,  apakah  aturan  ambang  batas  tersebut  sesuai dengan  apa  yang  dinginkan  oleh  masyarakat?  perlu  digaris  bawahi  bahwa  UU  memiliki tujuan untuk menyusun aspirasi masyarakat ( A. Diniyanto, “Mengukur Dampak Penerapan Presidentia l Threshold Di Pemilu Serentak Tahun 2019,” Indonesian State Law Review (ISLRev) 1, no. 1 (2018): 87 – 88, https://doi.org/10.15294/islrev.v1i1.26941.).
Masih  banyak  lagi  pertanyaan  yang  muncul  prihal  permasalahan presidential threshold diantranya, apakah hasil pemilu sebelumnya pantas digunakan sebagai rujukan
untuk pemilu kedepan? Akankah konfigurasi politik tetap tidak berubah  dan pendekatan pemilihannya juga sama? Apakah hanya ada satu mekanisme dalam penyederhanaan jumlah parpol dan tidak ada pilihan lain? Apakah masyarakat pemilih menyadari bahwa hasil pemilu sebelumnya bakal di jadikan acuan dalam menentukan tiket Capres dan Cawapres kedepan? Kemudian,  bagaimana  parpol  yang  terbilang  baru  memperoleh  suara  terbanyak  dalam pentas pesta demokrasi tersebut? Bagaimana dengan partai yang tidak mencapai ambang batas  pada  pemiliu  kedepan?  perbincangan-perbincanngan  di  atas  mengilustrasikan rumitnya presidential  threshold  di  Indonesia  ( Vanni  Anggara,  “Dinamika  Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia,” Jurnal Transformative 5, no. September (2019): 17 – 36.)
Melihat  kondisi  dan  persoalan  tentang  penerapan presidential  threshold  di  atas peneliti  ingin  melihat “ Polemik Presidential  Threshold  Dalam  Pemilu  2019  dan    Sebelum Kontestasi Pemilu Tahun 2024 di Indonesia” .

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Pendekatan ketentuan  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan  digunakan  untuk  melihat  dan menentukan kesesuaian antara  peraturan dan kenyataan yang terjadi. Seperti yang telah disebutkan  sebelumnya,  penelitian  ini  lebih  menitik  beratkan  pada  pendekatan  hukum normatif,  dimana  sumber  utamanya  adalah  bahan  hukum  primer  dan  hukum  sekunder, mengumpulkan bahan-bahan hukum terkait persiapan pemilihan presiden maupun kajian pusataka yang berkaitan dengan presidential threshol
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Polemik  Penerapan Presidential Threshold Pada Pemilu 2019
Penerapan presidential  threshold  pada  pemilu  pencalonan  presiden  di  Indonesia melahirkan  berbagai  kontorversi  dan  menjadi  topik  pembicaraan  dalam  sistem  politik negara. Ambang batas pemilihan Presiden mengarah pada persyaratan jumlah suara, atau persentase pemilih yang harus diterima oleh calon Presiden atau partai untuk mencalonkan diri sebagai presiden.
Bicara soal penerapan tersebut sebenarnya memunculkan beberapa perdebatan atau polemik.  Pertama,    seputar  ambang  batas  pencalonan  dan  ambang  batas    pemilu.  Di Indonesia dua hal itu semuanya di cermati dalam Pasal 6A UUD 1945. Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 merupakan ambang batas pencalonan menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presoden harus diajukan oleh partai atau gabungan partai peserta pemilu. Jadi selama  dia  adalah  parpol  atau  gabungan  parpol  peserta  pemilu  maka  itu  dinamakan
ambang batas untuk menjadi calon. Sedangkan ambang batas kelayakan tertera pada pasal 6A ayat 3 terkait pasangan calon yang memperoleh lebih dari lima puluh persen suara dalam pemilu dan sekurang-kurangnya dua puluh persen di setiap separuh Provinsi di Indonesia dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Maka dari itu, baik ambang batas pencalonan maupun  ambang  batas  pemilihan  dalam  UUD  di  ikuti,  sehingga  dalam  pasal  6A  ayat  5 seharunya  hanya  bersifat procedural    ( Wicaksana,  “Problematika  Konstitusionalitas Pr esidential Threshold Di Indonesia” , Jurnal Hukum Positum 7, no. 1, (2016): 1-24)
Penerapan presidential  threshold  membuat  sejumlah  parpol  merasa  keberatan dengan aturan tersebut. Mereka menilai ambang batas tersebut terbilang tinggi, berdampak pada pemilu yang tidak demokratis, membatasi putra atau putri terbaik Indonesia yang ingin maju atau masuk kedalam pencapresan dan juga masyarakat dihadapkan dengan pilihan yang tidak bervariatif. Hal ini dikarenkan persyaratan untuk maju dalam kontestasi terbentur oleh ambang batas serta kondisi tersebut dinilai menjadi rumit.
Pedebatan seputar presidential threshold telah berlangsung selama beberapa tahun, dengan beberapa orang berpendapat bahwa itu adalah permainan politik yang dimainkan oleh  partai  besar  dalam  upaya  menghalangi  munculnya  Capres    dan  Cawapres  lain  dari berbagai partai. Jika presidential threshold dihapuskan, bisa menimbulkan calon alternatif sehingga menyulitkan pemilih atau masyarakat untuk memilih dan berpotensi menimbulkan polarisasi pemilih bahkan golput.
Disamping  perdebatan presidential  threshold  yang  menghadirkan  kelebihan, ambang  batas juga mengadirkan kelemahan yaitu: Pertama, koalisi parpol  dengan calon Presiden dan Wakil Presdien sangat rawan terajdi pertukaran kepentingan. Kondisi semacam itu justru melemahkan sistem presidensial, serta Peresiden akan tersandra dengan parpol yang tergabung dalam koalisi.  Kedua, menuver yang dilakukan oleh parpol baru untuk ikut tampil  dalam  kontestasi  pemilu  serentak  tahun  2019  sedikit  terhambat  karena  belum mencapai  aturan  penerapan  presidential  threshold.  Hal  ini  kemudian  menjadikan  parpol baru kehilangan hak mereka untuk mengusung paslon yang notabene telah tertuang dalam UUD RI Tahun 1945. Ketiga,  dari aspek konstitusi sebagian pihak menganggap hal tersebut tidak boleh dilakukan karna bertolak belekang dengan UUD Tahun 1945.  Kondisi itu dinilai telah menggaburkan makna pengakuan, perlindungan dan kepastian hak yang adil (. Ansor, “Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019,” Jurnal Yuridis 4, no. 1 (2016): 15 – 27.)
Berbagai  upaya  telah  dilakukan  untuk  menghilangkan  penerapan  presidential threshold ini. Salah satunya adalah uji materil Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 222 UU Nomor  7 Tahun 2017 tentang Pemilu tapi hasilnya tetap nihil.  Jika ditelaah selangkah demi selangkah, pengahapusan ambang batas ini akan memberikan hak kepada parpol untuk ikut
maju dalam menyokong kandidat yang mereka calonkan. Istilah “koalisi” atau “koalisi Partai Politik “ sudah tidak ada l agi, sehinggga sistem ini juga mampu mempertahankan nilai-nilai demokrasi  dan  masyarakat  mempunyai  banyak  pilihan.  Dengan  demikian,  perpecahan masyarakat dapat diatasi. Pada akhirnya, ini tentang mematangkan demokrasi Indonesia dan memperkuat sifat Pemilu.

## 2. Polemik  Penerapan Presidential Threshold Menjelang Kontestasi Pemilu 2024
Menjelang  Pemilu  tahun  2024  mendatang  penerapan  presidential  kembali  akan menjadi perdebatan luas di masyarakat dan di antara kelompok-kelompok kepentingan. Isu ambang  batas  pemlihan  presiden  menjadi  topic  yang  diperdebatkan  dan  bisa  saja mengalami  perubahan  di  masa  mendatang  melalui  perubahan  undang-undangan  atau amandemen konstitusi.
Hal ini tampak permohonan uji materiil aturan mengenai ambang batas pencalonan presiden  banyak  berdatangan  ke  Mahkamah  Konstitusi.  Ikhwan  Masyur  Situmeang  yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) menguji Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) yang dinilai membatasi jumlah calon presiden yang maju dalam Pemilu  2024  ( L  A,  “Aturan  Presidential  Threshold  Dinilai  Batasi  Jumlah  Calon  Presiden,” https://www.mkri.id/, 2022, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17959.) Pemohon, dalam permohonannya yang terdaftar  dengan nomor 7/PUU-XX/2022, mendalilkan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 6A(2) UUD 1945. Pasal 222 UU Pemilu  menyatakan: “ Pasangan  calon  diusulkan  oleh  partai  politik  atau  gabungan  partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya ”. Menurut pemohon, Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 6A UUD 1945 karena Pasal 6A UUD 1945 tidak menyebutkan ambang batas nominal persentase calon presiden (L A., Ibid).
Kemudian dalam Pasal 222 menetapkan ambang batas pemilihan presiden sebagai ambang  batas  yang  sebenarnya  membatasi  jumlah  calon  presiden.  Oleh  karena  itu, penafsiran Pasal 222 tidak sesuai dengan Pasal 6A UUD 1945. Tidak ada persentase dalam Pasal 6A UUD 1945. Pasal 222 UU Pemilu juga berdampak pada bahwa publik tidak memiliki kesempatan untuk menilai calon pemimpin negara yang diajukan oleh partai politik peserta pemilu. Selain itu, aturan ambang batas ini dapat berimplikasi pada masa depan demokrasi dan membiarkan aturan ini berarti meninggalkan politik oligarki di tangan mereka sendiri (L A., Ibid).
Polemik lain yang bisa terjadi menjelang Pemilu 2024 berkaca dari berbagai masalah penerapan  presidential  threshold  yaitu  Dominasi  calon  dari  kalangan  elit:  ambang  batas
pencalonan presiden dapat membuat kontestasi Pilpres kemungkinan besar didominasi oleh calon-calon  dari  kalangan  elit,  Pembatasan  calon  alternatif:  presidential  threshold  dapat membatasi jumlah calon Presiden yang dapat maju dalam pemilu. Hal in membuat sulir bagi calon alternative yang belum populer untuk naik, Pertimbangan MK: keputusan MK dalam menolak  permohonan  uji  materi  aturan  presidential  threshold  menjadi  catatan  bagi pembentuk UU dalam menentukan angka presidential threshold ke depannya, Konsistensi dengan  UUD  1945:  beberapa  pemohon  berpendapat  bahwa  pasal  222  UU  Pemilu  tidak memiliki konsistensi dengan pasal  6A UUD 1945 karena tidak disebutkan nominal persen ambang  batas  pencalonan  Presiden,  Pembatasan  ruang  demokrasi  dan  partisipasi: Presidential  threshold  dinilai  mengahambat  kepentingan  pemilih  untuk  mendapatkan banyak capres alternatif. Hal ini memabatasi sekaligus mengganggu ruang demokrasi dan partisipasi,  Kejanggalan  dan  celah:  Penerapan  presidential  threshold  juha  menimbulkan beberapa kejanggalan dan celah dalam sistem pemilihan Peresiden.
Penerapan presidential threshold juga menimbulkan perdebatan dalam sistem yang kita  anut  selama  ini.  Dalam  sistem  demokrasi  penerapan  ambang  batas  ini  membuat masyarakat enggan untuk  berpartisipasi dalam proses  politik dan mengungari kesadaran politik  akan  isu-isu  yang  berkaitan  serta  melemahnya checks  and  balances  di  Indonesia. ( Fauzi,  “Ketua  DPD:  Empat  Dampak  Negatif  ‘Presidential  Threshold’  UU  Pemilu,” https://www.antaranews.com/,  2021,  https://www.antaranews.com/berita/2256170/ketua- dpd-empat-dampak-negatif-presidential-threshold-uu-pemilu.) Melihat hal tersebut secara keseluruan,  penerapan  presidential  threshold  di  Indonesia  telah  menjadi  isu  yang kontroversial  dan  menjadi  polemik,  dengan  beberapa  pendapat  bahwa  perlu  untuk memastikan stabilitas politik  dan yang lain berpendapat bahwa hal itu membatasi demokrasi dan partisipasi politik

## SIMPULAN
Penerapan  presidential  threshold  masih  menimbulkan  berbagai  polemik  mulai Pemilu  2019  dan  Pemilu  2024  nantinya.  Polemik  yang  terjadi  pada  Pemilu  2019  yaitu: Penerapan presidential  threshold  membuat  sejumlah  parpol  keberatan  karena  batas ambang  terbilang  tinggi  sehingga  berdampak  pada  pemilu  yang  tidak  demokratis, membatasi  putra  atau  putri  terbaik  Indonesia  yang  ingin  maju  atau  masuk  kedalam pencapresan, masyarakat diberikan pilihan paslon yang tidak bervariatif, melemahkan sistem presidensial dan bertolak belekang dengan UUD Tahun 1945. Sedangkan, menjelang Pemilu 2024 polemik yang sama juga akan terulang kembali seperti dominasi calon dari kalangan elit, pembatasan calon alternatif, permasalahan pertimbangan MK, Konsistensi dengan UUD 1945  brkaitan  Pasal  222  UU  Pemilu  bertentangan  dengan  Pasal  6A(2)  UUD  1945  dan
Pembatasan ruang demokrasi serta partisipasi.

## DAFTAR PUSTAKA
A, L. “Aturan Presidential Threshold Dinilai Batasi Jumlah Calon Presiden.” https://www.mkri.id/,
2022. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17959.
Aji Baskoro. “Presidential Threshold Di Indonesia Dalam Perspektif Maslahah Mursalah.”
Legislatif 2, no. 2 (2019): 47. https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/10218. Anggara, Vanni. “Dinamika Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia.”
Jurnal Transformative 5, no. September (2019): 17 – 36.
Ansor, Lutfil. “Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019.” Jurnal Yuridis 4, no. 1 (2016): 15 – 27.
Arfana, Nano Tresna. “Permohonan Uji ‘Presidential Threshold’ Dua Anggota DPD Tidak Dapat Diterima.” https://www.mk ri.id/, 2022.
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18012&menu=2#:~:text=Sebelumny a%2C para Pemohon mengujikan Pasal,puluh lima persen) dari suara.
Diniyanto, A. “Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold Di Pemilu Serentak Tahun
2019.” Indonesian State Law Review (ISLRev) 1, no. 1 (2018): 87 – 88.
https://doi.org/10.15294/islrev.v1i1.26941.
Fauzi. “Ketua DPD: Empat Dampak Negatif ‘Presidential Threshold’ UU Pemilu.”
https://www.antaranews.com/, 2021. https://www.antaranews.com/berita/2256170/ketua- dpd-empat-dampak-negatif-presidential-threshold-uu-pemilu.
———. “Ketua DPD: Empat Dampak Negatif ‘Presidential Threshold’ UU Pemilu.” https://www.antaranews.com/, 2021. https://www.antaranews.com/berita/2256170/ketua- dpd-empat-dampak-negatif-presidential-threshold-uu-pemilu.
Ghoffar, Abdul. “Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain.” Jurnal Konstitusi 15, no. 3 (2018): 480.
https://doi.org/10.31078/jk1532.
M Daffa Alfaritsi, and Yoga Mulyadi. “Pe rmasalahan Mengenai Pemilihan Umum Tentang Efektivitas Ambang Batas Presiden.” Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia 2, no. 3 (2022): 1 – 9. https://doi.org/10.52005/rechten.v2i3.63.
Rofi Ali Majid. “Arti Presidential Threshold 20%, Mekanisme Pe ngajuan Capres & Cawapres, Siapa Partai Terkuat?” https://www.kompas.tv/, 2022.
https://www.kompas.tv/nasional/329743/arti-presidential-threshold-20-mekanisme- pengajuan-capres-cawapres-siapa-partai-terkuat.
Wicaksana, Arif. “Problematika Konstitusionalitas Presidential Threshold Di Indonesia.” Jurnal Hukum Positum 7, no. 1 (2016): 1 – 24.