## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA LAUNDRY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Hamzah, Nila Sastrawati, Muhammad Anis Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Email: hamzah040088@gmail.com

## Abstrak
Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang di lakukan oleh Baby Laundry bentuk  tanggungjawab  tersebut  dilakukan  secara  baik  oleh    Baby    laundry, tanggungjawab yang berdasar atas ketentuan yang dibuat oleh pelaku usaha Baby laundry. Baby laundry akan bertanggung jawab atas apa yang menjadi kesalahan yang  dilakukan  oleh  Baby  laundry  Kerugian  yang  dialami  oleh  konsumen Baby laundry merupakan kerugian yang berdasarkan wanprestasi berupa kelalaian pelaku usaha  Baby  laundry  yang  mengakibatkan  kerugian  bagi  konsumennya. Baby Laundry memberikan  ganti  kerugian  atas  kelalaiannya  tersebut  baik  itu  dengan bentuk pembayaran sejumlah uang atau penggantian barang yang sejenis. Perihal perlindungan  konsumen  pihak  Baby  laundry  harus  betanggung  jawab  atas kesalahan  yang  membuat  konsumen  mengalami  kerugian.,  Hukum  Islam membebankan kepada  pihak pengelola jasa Lundry untuk bertanggung jawab atas segala  kerusakan  barang  tersebut,  sesuai  aqad  atau  kesepakatan  antara  semuah. Dalam  hal muamalah  ( ujrah  al-„amah ), Islam  telah  memberikan  garis-garis  atas setiap aturan hukum, dalam hal ini tentang tanggung jawab dalam pertanggungan barang antara pihak pengelola jasa pekerjaan dan yang menggunakan jasa. Kata Kunci: Jasa Laundry, Konsumen, Perlindungan Hukum.

## Abstract
The form of legal protection for consumers carried out by Baby Laundry is a form of responsibility carried out properly by Baby Laundry, the responsibility is based on  the  provisions  made  by  Baby  Laundry  business  actors.  Baby  laundry  will  be responsible  for  what is  a  mistake  made  by  Baby laundry.  Losses  experienced  by consumers. Baby laundry is a loss based on default in the form of negligence of Baby laundry business actors which results in losses for consumers. Baby Laundry provides compensation for the negligence, either in the form of payment of a sum of money or the replacement of similar goods. Regarding consumer protection, the Baby Laundry must be responsible for mistakes that make consumers suffer losses. Islamic  law  imposes  the  responsibility  of  the  laundry  service  manager  to  be responsible for any damage to the goods, according to the contract or agreement between all. In the case of muamalah (ujrah al-„amah), Islam has laid out the lines for every rule of law, in this case regarding the responsibility for goods coverage between the management of the work and those who use the service.
Keywords: Legal Protection, Consumers, Laundry Services.

## A. PENDAHULUAN
Perlindungan  konsumen  adalah  istilah  yang  di  pakai  untuk  menggambarkan perlindungan  hukum  yang  di  berikan  kepada  konsumen  dalam  usahanya  untuk memenuhi  kebutuhannnya  dari  hal-hal  yang  merugikan  konsumen  itu  sendiri. Undang-undang  perlindungan  konsumen  menyatakan  bahwa,  perlindungan konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk memberi  perlindungan  kepada  konsumen,  perlindungan  konsumen  mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal  dari  tahap  kegiatan  untuk  mendapatkan  barang  dan  jasa  hingga  sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut 1 . Dengan disahkannya Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen  pada  tanggal  20  april  1999,  salah  satu  harapan  dari  masyarakat  luas pengguna barang dan jasa terpenuhi. Adanya undang-undang ini merupakan salah satu  bentuk  upaya  untuk  melakukan  perlindungan  terhadap  konsumen 2 .  Terkait perlindungan  konsumen  memiliki  tujuan  yang  termuat  dalam  pasal  3  undang- umdang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindugan konsumen sebagaimana yaitu;
1. Meningkatkan  kesadaran,  kemampuan,  dan  kemandirian  konsumen  untuk melindungi diri sendiri.
2. Mengangkat  harkat  dan  martabat  konsumen  dengan  cara  menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memlilih menentukan dan menuntut haknya sebagai konsumen.
4. Menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha  mengenai  pentingnya  konsumen untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.
5. Menciptakan  sistem  perlindungan  konsumen  yang  mengandung  unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa.
Selain itu seiring dengan diberlakukannya undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang  perlindungan  konsumen  maka  ada  hak-hak  konsumen  sudah  dapat diperjuangkan dengan dasar hukum yang telah di sahkannya, secara umum di kenal adanya 4 hak konsumen yang sifatnya universal yaitu:
1. Hak untuk mendapatkan keamanan
2. Hak untuk mendapatkan informasi
3. Hak untuk memilih
4. Hak untuk didengar 3 .
Undang-undang  nomor  8  tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen  juga memberikan arti jasa, jasa dalam undang- undang ini ialah setiap pelayanan yang berbentuk  pekerjaan  yang  di  sediakan  bagi  si  pelaku  usaha  untuk  di  manfaatkan oleh para konsumennya.
Jasa adalah suatu tindakan aktivitas yang di tawarkan pada pihak lain dan tidak
1 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Cet 2; Jakarta, PrenadaMedia, 2016), h 22.
2 Ari  purwadi,  “ Telaah  Singkat  Tentang  Undang–undang  Perlindungan  Konsumen” ,  Jurnal Hukum & Keadilan Vol 3 No 3, (2000), h.116.
3 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta; PT Grasindo, 2000), h 16.
berwujud  tetapi  bisa  dinikmati  manfaatnya,  di  jasa  juga  mencakup  aktivitas prekonomian yang hasilnya bukanlah produk atau kontruksi fisik melainkan dalam bentuk kenyamanan, hiburan, kecepatan, dan kesehatan yang secara prinsip tidak berwujud.  Pada  era  saat  ini  terdapat  berbagai  macam  sektor  jasa  seperti  jasa konsultasi, jasa penginapan, jasa transportasi, jasa keuanagan, jasa pendidikan, jasa pencucian pakaian (laundry) dan sebagainya, macam-macam jasa tersebut kurang lebih dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan kegiatan sehari-hari masyarakat dan salah satunya jasa pencucian pakaian (laundry).
Dari  jasa  pencucian  pakaian (laundry) sebagaian  orang  melihat  ini  adalah peluang usaha yang menjanjikan dimana konsumen sebagai pelanggan yang ingin dicuci  pakaianya  di  tempat  jasa  pencucian  (laundry)  hanya  menaruh  pakaian kotornya  kemudian  si  pelaku  usaha  jasa  laundry  ini  memberikan  tarif  yang  di kenakan  kepada  konsumen  berdasarkan  jumlah  kilogram  berat  pakaian  tersebut setelah di timbang. Maraknya jasa pencucian pakaian (laundry) ini pakaian yang ada semakin meningkat persaingan yang membuat para pelaku usaha berbondong- bondong  menawarkan  jasa  laundrynya  dengan  bermacam-macam  seperti mengenakan tarif yang lebih murah dan dengan jangka waktu yang lebih singkat pakaian  dapat  diambil  dan juga  menyediakan  parfum  pakaian  yang  bergam  jenis sehingga konsumen dapat memilih jenis parfum apa yang disukai untuk digunakan pakaiannya itu.
Akan  tetapi  dalam  kegiatan  usaha tersebut  pelaku jasa terkadang melakukan kesalahan  yang  bisa  merugikan  konsumen  contohnya  ialah  pakaian  yang  rusak, tertukar dan bahkan bisa hilang, kesalahan tersebut sering terjadi karena beberapa hal  yaitu  pelaku  jasa  yang  melakukan  kelalaian,  kurang  teliti,  atau  juga  dari konsumenya  itu  sendiri.  Persoalan  pakaian  yang  hilang  biasanya  pelaku  jasa laundry akan memberikan jangka waktu untuk mencari menemukan pakaian itu jika dalam  jangka  waktu  tersebut  ternyata  sudah  lewat  maka  si  pelaku  jasa  hanya meminta maaf kepada konsumen dan berjanji untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. kebanyakan dari konsumen pengguna jasa laundry yang menjadi korban dari kelalaian  pelaku jasa  tersebut  hanya mengikhlaskan  begitu  saja  dan  mencari lagi jasa laundry yang lain, hukuman sanksi yang di dapatkan oleh pelaku jasa ini hanya sebatas  sanksi  sosial  dan  sangat  tidak  seimbang  apa  kerugian  yang  dialami konsumen pengguna jasa laundry.
Baby Laundry salah satu jasa laundry yang di Kabupaten Gowa khusunya di Kecamatan Somba Opu, Kelurahan Romang Polong, yang menjadi objek penelitian alasan Baby Laundry dijadikan objek penelitian berdasarkan observasi awal pihak Laundry mengatakan bahwah kesalahan yang dilakukan oleh pihak hal yang wajar. Hal tersebut di atas menimbulkan banyak kekecewaan para pihak konsumen karena merasa  dirugikan  sehingga  dalam  pelayanan  jasa  tersebut  tidak  tercapai  unsur kerelaan  berarti  juga  terdapat  hak-hak  konsumen  yang  tidak  terpenuhi,  namun konsumen merasa sudah terbiasa rugi ketika menggunakan suatu jasa ini sedangkan pihak sipelaku jasa tidak pernah bertanggung jawab atas kelalaiannya yang berikan kepada konsumen secara tidak maksimal atau sesuai dengan harapannya.
Berdasarkan  dari  fenomena  diatas  perbuatan  melawan  hukum  itu  suatu perbuatan  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  seseorang  karena  perbuatan  ini dilakukan  atas  kesengajaan ataupun  tidak  kesengajaan  yang  bisa merugikan  bagi
orang  lain  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  terhadap  pelepasan tanggung  jawab  yang  dilakukan  si  pelaku  usaha  bagi  hak-  hak  yang  dapat merugikan  konsumen  dikarenakan  tidak adanya tanggung  jawab  terhadap  pelaku usaha jasa laundry.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  jenis  penelitian  lapangan  ( field  research ) dengan  Pendekatan  yuridis  empiris,  yaitu  pendekatan  hukum  mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam  masyarakat  dan  pendekatan normatif syar’i pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas Hukum Islam, baik itu berasal dari al-Qur'an, al-Hadis, kaidah ushul fiqh dan pendapat para ulama.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni  data  sekunder  dan    data primer.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bentuk  Perlindungan  Hukum  Rerhadap  Konsumen  Pengguna  Jasa Laundry Pada Baby Laundry Kab. Gowa
Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  telah  di  jamin  oleh  undangundang yakni  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen. Tentunya  hal  ini  memberikan  implikasi  yang  besar  bukan  hanya  bagi  konsumen tapi juga bagi pelaku usaha. 4 Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bab VI Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pasal 19 Ayat 1 “Pelaku  usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. 5
Pengertian  perlindungan  konsumen  sendiri  terdapat  dalam  Pasal  1  angka  1 Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  yaitu  “segala  upaya  menjamin  adanya kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada  konsumen”.  Pengertian perlindungan  konsumen  yang  terdapat  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  tersebut  cukup  memadai,  kalimat  yang  menyatakan “segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum”,  diharapkan  sebagai benteng  untuk  meniadakan  tindakan  sewenang-wenang  yang  merugikan  oleh pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. 6
Perlindungan  konsumen  merupakan  suatu  hal  yang  cukup  baru  dalam  dunia peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  meskipun  seringkali  adanya  seruan mengenai  perlunya  peraturan  perundang-undangan  yang  komprehensif  bagi konsumen sejak lama. Praktek monopoli dan tidak adanya perlindungan konsumen telah  menempatkan  posisi  konsumen  dalam  tingkat  yang  rendah  dibandingkan dengan  posisi  pelaku  usaha.  Perkembangan  pelindungan  konsumen  yang  paling berarti  ditandai  dengan  lahirnya  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  yang
4 Andi Syafriani, Perlindungan Konsumen Dalam Persaingan Usaha Industri Jasa Penerbangan, Jurisprudentie Volume 3 Nomor 1 Juni 2016
5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 Nomor 8 danTambahan Lembaran Negara 3821
6 Ahmadi Miru dan Sutaman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen , (Rajawali Pers, Jakarta 2010) h. 1
memberikan  perlindungan  kepada  konsumen  tidak  hanya  dalam  bidang  materil yang  bermaksud  mencegah  timbulnya  kerugian  konsumen,  tetapi  juga  dalam bidang  hukum  acara  atau  hukum  formal  yang  dimaksudkan  untuk  memudahkan konsumen dalam menuntut pemulihan haknya kepada pelaku usaha, baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. 7
Konsumen merupakan golongan yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha. Selama beberapa dasawarsa sejumlah peristiwa penting menyangkut keamanan dan keselamatan  konsumen  dalam  mengkonsumsi  barang  dan  jasa  mencuat  ke permukaan  sebagai  suatu  keprihatinan  nasional.  Oleh  kerena  itu,  diperlukan seperangkat aturan hukum untuk melindungi konsumen. 8
Lemahnya  posisi  konsumen  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum disebabkan  antara lain  oleh  perangkat  hukum  yang  melindungi  konsumen  belum bisa memberikan rasa aman serta peraturan yang telah ada kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan konsumen.  Kondisi seperti ini cenderung potensial untuk menjadi korban pelaku usaha, dari sisi lain cara berpikir sebahagian pelaku  usaha  semata-mata  masih  bersifat  mencari  keuntungan  untuk  kebutuhan sesaat  (ekonomi)  dalam  konteks  jangka  pendek,  tanpa  memperhatikan  jaminan keberlangsungan usaha yang dilakukan dalam jangka panjang. 9
Bentuk pertanggungjawaban dan ganti rugi yang diberikan oleh Baby laundry dalam  prakteknya  terhadap  konsumen  adalah  sebagai  berikut.  Berdasarkan wawancara ibu Emi selaku pemilik dari Baby Laundry. 10
a. Baju Hilang
Bentuk  tanggungjawab  dari  Baby  Laundry  ketika  ada  konsumen  yang kehilangan  pakaian  dari  pihak  Laundry  kami  memberikan  Dua  penawaran kepada konsumen yang pertama kita menggratiskan selama 3 kali pencucian dengan batas 5 Kg dan penawaran ke dua yaitu kita menggantikan 50% dari harga barang tersebut sebab kami dari pihak Laundry tidak bisa menggantikan secara full 100% sebab barang tersebut tersebut sudah bekas.
b. Baju Rusak
Ketika ada pakaian Konsumen rusak bentuk tanggungjawab kami dari pihak Laundry  sama  dengan  Pakaian  hilang  akan  tetapi  pihak  konsumen  harus meberitahukan terlebih dahulu jenis dari pakaian tersebut sehinggah kami dari pihak  Laundry  tidak  mencampur,  ketika  pihak  konsumen  tidak memberitahukan kekami terkait jenis pakaian tersebut ganti rugi tidak berlaku sebab itu bukan kesalahan kami.
c. Baju tertukar
Kami  menghubungi  konsumen  yang  lain,  yang  pada  hari  yang  sama melakukan laundry di Smart laundry dengan konsumen yang merasa bajunya hilang atau tertukar, apakah ada baju tambahan pada saat mengambil laundry,
7 Ahmadi Miru dan Sutaman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 1
8 St. Nurjannah, Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Terhadap Perlindungan Konsumen, Jurnal ad-daulah Vol. 1, No. 2, Juni 2013.
9 Adriana  Mustafa,  Tinjauan  Yuridis  terhadap  Perlindungan  Konsumen  dalam  Pemasangan Instalasi listrik oleh Kontraktor pada PT. PLN Rayon Makassar Al-Qadau Volume 4 Nomor 1 Juni 2017
10 Wawancara ibu Emi selaku pemilik dari Baby Laundry Pada tangga 8 September 2021
kalau ada maka pihak pelaku usaha akan mengambilnya akan tetapi ketika kita tidak  mendapatkan  baju  tersebut  maka  ganti  rugi  dengan  dua  penawaran tersebut.
Bentuk  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  yang  di  lakukan  oleh Baby Laundry bentuk tanggungjawab tersebut dilakukan secara baik oleh Baby laundry, tanggungjawab yang berdasar atas ketentuan yang dibuat oleh pelaku usaha Baby b laundry. Baby laundry akan bertanggung jawab atas apa yang menjadi kesalahan yang  dilakukan  oleh Baby laundry .  Kerugian  yang  dialami  oleh  konsumen Baby laundry merupakan kerugian yang berdasarkan wanprestasi berupa kelalaian pelaku usaha  Baby  laundry  yang  mengakibatkan  kerugian  bagi  konsumennya. Baby Laundry memberikan  ganti  kerugian  atas  kelalaiannya  tersebut  baik  itu  dengan bentuk pembayaran sejumlah uang atau penggantian barang yang sejenis.
Dalam  kaitannya  dengan  perlindungan  hukum  bagi  konsumen,  di  dalam Undang–Undang  Perlindungan  Konsumen  telah  diatur  berbagai  norma-norma hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha. Norma-norma hubungan hukum  dalam  UUPK  ini  telah  memberikan  kedudukan  yang  seimbang  antara pelaku usaha dan konsumen. 11
Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  Bab  VI  Pasal  19  sampai  dengan Pasal 28  UUPK,  mengatur mengenai tanggungjawab perdata dari pelaku usaha terhadap konsumennya. Kemungkinan untuk meminta pertanggungjawaban pihak pada kerugian usaha Baby laundry telah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPK, sebagai berikut:
“Pelaku  usaha  bertanggungjawab  memberikan  ganti  rugi  atas kerusakan, pencemaran,  dan/atau  kerugian  konsumen  akibat  mengonsumsi  barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”
Masalah  pertanggungjawaban  memiliki  keterkaitan  dengan  pelanggaran terhadap  suatu  peraturan,  serta  suatu  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan berdasarkan perjanjian menurut ketentuan hukum, bahwa akibat dari pelanggaran tersebut  maupun  wanprestasi  yang  dilakukan,  maka  menimbulkan  kewajiban kepada pihak yang melakukan pelanggaran maupun wanprestasi untuk melakukan perbaikan atau memberikan ganti kerugian kepada pihak lain. Tujuan dari UU No. 8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  yang  disahkan  oleh Presiden  pada  tanggal  20  April  1999  dan  berlaku  efektif  tanggal  20  April  2000. Undang-undang  diharapkan  mampu  melindungi  kepentingan  konsumen  secara terpadu  serta  dapat  terimplementasi  secara  efektif  di  masyarakat.  Di  samping itu pula kesetaraan dan kesederajatan antara pengusaha dan konsumen dapat terwujud secara nyata. Sebab pelaku usaha tidak akan bermakna tanpa adanya konsumen. 12 Asas  hukum  yang  berlaku  dalam  hukum  perdata  bahwa  ganti  rugi  hanyalah mungkin  diwajibkan  kepada  pelaku  usaha  untuk  memberikannya  kepada  pihak yang dirugikan apabila telah terpenuhi hal-hal sebagai berikut: 13
11 Ashar Sinilele, Perlindungan Konsumen Atas Jual Beli Rumah DiKota Makassar, Jurnal El- Iqtishady Volume 1 Nomor 2 Desember 2019
12 Ashabul Kahpi, Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Wujud Perlindungan Konsumen Muslim, El-Iqtishady Volume 1 Nomor 1 Juni 2019
13 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen.Jakarta ( Kencana Medua Group 2008), h. 165
1. Telah terjadi kerugian bagi konsumen
2. Kerugian tersebut memang adalah sebagai akibat perbuatan pelaku usaha
3. Tuntutan  ganti  rugi  telah  diajukan  gugatannya  oleh  pihak  yang  menurut UUPK berhak mengjukan gugatan
4. Telah ada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga telah dapat dilaksanakan, putusan tersebut dapat berupa hasil kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen yang telah menyelesaikan sengketanya melalui penyelesaian  damai,  atau  berupa  putusan  arbitrase  BPSK  atau  berupa putusan pengadilan.
2. Perspektif  Hukum  Islam  Mengenai  Tanggung  Jawab  Penyedia  Jasa Laundry Terhadap Konsumen Pada Baby Laundry Kab. Gowa
Syariat  Islam  merupakan  ajaran  tentang  sistem  kehidupan  yang  meliputi hubungan  antara  pencipta  (Al-Khaliq)  dengan  seluruh  ciptaan-Nya  dan  antara pencipta  (Al-Khaliq)  dengan  seluruh  ciptaan-Nya  dan  antara  ciptaan  itu  sendiri. Ajaran  tersebut  tercantum  dalam  Al-Qur‟an  dan  Al-Hadits,  kedua  sumber  itulah yang  dijadikan  sebagai  pegangan  yang  secara  moril  mengatur  segala  aspek kehidupan  manusia,  termasuk  di  dalamnya  yang  berkaitan  dengan  ekonomi. Kondisi ekonomi mengalami perkembangan atau perubahan itu sendiri. 14
Islam adalah agama yang sempurna dalam mengajarkan segala sesuatu yang baik  dan  bermanfaat  bagi  umat  manusia.  Manusia  sebagai  makhluk  sosial sepatutnya  harus  mengikuti  seperangkat  peraturan  yang  berdasarkan  ketentuan Allah  swt.  Ketentuan  tersebut  dapat  memberikan  arahan  yang  mencakup  segala aspek kehidupan, yaitu akhlak, ibadah, akidah serta muamalah. 15
Berbisnis secara etis sangat perlu dilakukan karena profesi bisnis sebenarnya adalah  profesi  mulia  yang  melayani  masyarakat  banyak.  Pelaku-pelaku  bisnis diharapkan  bertindak  secara  etis  dalam  berbagai  aktivitasnya  yaitu  setiap  usaha yang ia lakukan harus mampu memupuk atau membangun tingkat kepercayaan dari para relasinya. Kepercayaan, keadilan dan kejujuran adalah elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis dikemudian hari. 16
Jasa laundry merupakan  salah  satu  jenis  bisnis  jasa  yang  sedang  naik  daun, baik  di  kawasan  perkotaan  maupun  pedesaan.  Karena  kebanyakan  orang  yang menggunakan jasa laundry adalah pekerja kantoran dan mahasiswa yang tinggal di rumah kontrakan, yang karena kesibukannya tidak memiliki waktu atau kesempatan untuk  mencuci  pakaiannya  sendiri.  Penyelenggara  jasa laundry biasanya menawarkan  layanan  cuci  pakaian,  termasuk  didalamnya  jasa  cuci  kering,  jasa setrika dan jasa cuci kering setrika. Pihak-pihak yang bekerja dalam usaha laundry ini adalah pihak pelaku usaha laundry dan pihak masyarakat merupakan konsumen pemanfaatan jasa laundry . Dengan adanya jasa laundry ini maka akan memberikan kemudahan  bagi  setiap  masyarakat  untuk  mencuci  pakaiannya  dengan  bantuan pihak laundry .
14 Ma‟zumi, Nilai-nilai Islam Dalam Ekonomi, (Serang:  Dinas Pendidikan Provinsi  Banten, 2012) h. 24
15 Rahmi Aulia Abshir, M. Thahir Maloko Tinjauan Hukum Islam Terhadappengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online Jurnal El-Iqtishady Volume 3 Nomor 1 Juni 2021. h 66
16 Ma‟zumi, Nilai-nilai Islam Dalam Ekonomi, 99
Dalam melaksanakan kegiatan jasa laundry , akan terjadi hubungan perjanjian antar pihak produsen (pemilik jasa laundry ) dengan pihak konsumen (pelanggan), yang  saling  membutuhkan  antara  satu  dengan  yang  lainnya.  Dimana  pemilik laundry akan  menawarkan  jasanya  dalam  hal  pencucian  dan  penyetrikaan pakaian/barang,  sedangkan  pelanggan  akan  memanfaatkan  jasa laundry untuk mencuci  pakaian/barang  menjadi  bersih  dengan  memberikan  sejumlah  bayaran yang sesuai dengan perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak .
Secara  historis,  sejarah  perlindungan  konsumen  dalam  Islam  sudah  dimulai sejak  Nabi  Muhammad  SAW  belum  diangkat  menjadi  Rasul,  beliau  membawa barang  dagangan  Khadijah  binti  Khuwailid  dengan  mendapatkan  imbalan  atau upah. Sekalipun tidak banyak literatur yang berbicara tentang aspek perlindungan konsumen  ketika  itu,  namun  prinsip-prinsip  perlindungan  konsumen  dapat ditemukan  dari  praktik-praktek  bisnis  yang  dilakukan  oleh  Rasulullah  SAW. Kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh penduduk Mekkah,  sehingga  potensi  tersebut  meningkatkan  reputasi  dan  kemampuannya dalam berbisnis. 17
Setelah  Muhammad  SAW  diangkat  menjadi  Rasul,  konsumen  mendapatkan perhatian  yang  cukup  besar  dalam  ajaran  Islam,  baik  dalam  Al-Qur’an  maupun Hadits.  Bisnis  yang  adil  dan  jujur  menurut  Al-Qur’an  adalah  bisnis  yang  tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 279:
ُس ْوُء ُر ْمُكَلَف ْمُتْبُت  ْنِا َو ٖۚ هِل ْوُس َر َو ِ هاللّٰ َنِ م ٍب ْرَحِب ا ْوُنَذْأَف ا ْوُلَعْفَت ْمَّل  ْنِاَف

## َن ْوُمَلْظُت  َلَ َو َن ْوُمِلْظَت  َلَ  ْٖۚمُكِلا َوْمَا
Terjemahaanya:
Maka  jika  kamu  tidak  mengerjakan  (meninggalkan  sisa  riba),  Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat  (dari  pengambilan  riba),  Maka  bagimu  pokok  hartamu;  kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. 18
Sepintas  ayat  ini  memang  berbicara  tentang  riba,  tetapi  secara  implisit mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Di akhir ayat disebutkan tidak menganiaya dan tidak dianiaya (tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi). Dalam konteks  bisnis,  potongan  pada  akhir  ayat  tersebut  mengandung  perintah perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling  menzalimi  atau  merugikan  satu  dengan  yang  lainnya.  Hal  ini  berkaitan dengan  hak-hak  konsumen  dan  juga  hak-hak  pelaku  usaha  (produsen).  Konsep bisnis dalam Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. 19
Sewa  menyewa  (ijarah)  merupakan  bentuk  perjanjian  timbal  balik  yang menimbulkan  kewajiban-kewajiban  kepada  kedua  belah  pihak  dan  hak  serta kewajibannya itu mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. 20
17 Jusmaliani, dkk, Bisnis berbasis syariah, (Jakarta, Bumi Aksara, 2008), h. 49
18 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm 47.
19 Zulham, Hukum perlindungan konsumen , (Jakarta: kencana, 2013), h. 41
20 Hartalena,  Nur  Taufiq  Sanusi,  Muhammad  Anis.  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Sewa Menyewa Pohon Cengkeh Di Kabupaten Sinjai Jurnal Iqtishaduna Volume 2 Nomor 1 April 2020
Menurut Hukum Islam ada enam hak konsumen yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku usaha, yaitu: 21
1. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan
2. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat
3. Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan
5. Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk
6. Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar Dalam Islam, kerugian atau bahaya fisik yang diderita oleh konsumen karena cacat produk atau penipuan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, oleh karena itu  pelaku  usaha/produsen  harus  bertanggung  jawab  atas  perbuatannya  itu. Tanggung jawab jika dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi (dhaman) dapat dibedakan menjadi lima, yaitu: 22
1. Ganti Rugi Karena Perusakan (Dha man Itlaf)
2. Ganti Rugi Karena Transaksi (Dhaman ‘Aqdin)
3. Ganti Rugi Karena Perbuatan (Dhaman Wadh’u Yadin)
4. Ganti Rugi Karena Penahanan (Dhaman al-Hailulah)
5. Ganti Rugi Karena Tipu daya (Dhaman al-Maghrur) Dalam  konsep  aqad ujrah  al-„amah ,  ganti  rugi  yang  diberikan  pihak pemegang amanah (pihak jasa laundry atau produsen) untuk pihak yang mengalami kerugian  atau  pemberi  amanah  (pengguna  jasa laundry atau  konsumen)  harus nyata,  jelas  barangnya  dan  bisa  dihitung.  Selain  itu  kerugian  dibebankan  kepada pihak  pengusaha  atas  kelalaian  yang  terjadi  akibat  kinerjanya,  sehingga pembayaran  atau  ganti  rugi  dapat  dilakukan  oleh  pengusaha laundry karena kerugian tersebut terjadi tidak disebabkan oleh faktor alam, misalnya kebakaran, banjir, dan lainnya. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN NO:43/DSNMUI/VIII/2004 tentang ijārah .  Pakar  fiqih  mengatakan  bahwa  pemberian  ganti  rugi  ada  kalanya berbentuk barang dan ada kalanya berbentuk uang. 23 .
Pihak Baby  laundry memberikan  ganti  rugi  dengan  cara  memberikan pelayanan  cuci  gratis  selama  tiga  kali  atau  memberikan  ganti rugi setengah dari harga ekonomis barang yang hilang atau rusak. Namun ada sebagian kecil pihak laundry yang  telah  mencoba  untuk  menggantikan  barang/pakaian  sesuai  dengan nilai  ekonomis  barang/pakaian  yang  hilang  atau  rusak  milik  pelanggannya. Berdasarkan  pertanggungan  risiko  yang  diberikan  oleh  pihak  laundry  kepada konsumen kelalaian dalam menjaga amanah pihak konsumen. Maka dalam hal ini bentuk pertanggungan risikonya lebih cendrung kepada hukum Islam berdasarkan konsep ujrah  al-„amah di  bandingkan hukum  positif,  karena  dalam  hukum  islam telah dijelaskan secara detail apabila ada konsumen yang dirugikan atas kinerjanya dan wajib diganti baik dengan uang maupun dengan barang.
Sudah  menjadi  sebuah  aturan  di  mana  ketika  seseorang  dipercayai  oleh
21 Muhammad  &  Alimin, Etika  &  Perlindungan  Konsumen  Dalam  Ekonomi  Islam , (Yogyakarta, BPFE, 2004), h. 195
22 Muhammad & Alimin , Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam, 196
23 Chairuman Parasibuan dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam , (Jakarta: Rabbani Press, 2001), h. 53.
orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan, maka pekerjaan tersebut harus benar- benar  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya,  dan  harus  dipertanggung jawabkan. Ketika  amanah  tersebut  tidak  dilaksanakan  dengan  baik,  maka  seseorang  harus mempertanggung jawabkannya  dihadapan  orang  yang telah  memberikan amanah itu kepadanya. Namun apabila amanah itu sudah semaksimal mungkin dilaksanakan namun mengalami kendala diluar kemampuannya untuk menghindari, maka orang yang diamanahkan suatu tanggung  jawab  tersebut, dapat dimaklumi atau dia bebas dari tanggung jawab tersebut.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  data,  penulis  memperoleh kesimpulan bahwa. Perlindungan hukum bagi konsumen yang di lakukan oleh Baby Laundry bentuk tanggungjawab tersebut dilakukan secara baik oleh Baby laundry, tanggungjawab yang berdasar atas ketentuan yang dibuat oleh pelaku usaha Baby laundry. Baby laundry akan bertanggung jawab atas apa yang menjadi kesalahan yang  dilakukan  oleh  Baby  laundry  Kerugian  yang  dialami  oleh  konsumen  Baby laundry merupakan kerugian yang berdasarkan wanprestasi berupa kelalaian pelaku usaha  Baby  laundry  yang  mengakibatkan  kerugian  bagi  konsumennya.  Baby Laundry  memberikan  ganti  kerugian  atas  kelalaiannya  tersebut  baik  itu  dengan bentuk  pembayaran  sejumlah  uang  atau  penggantian  barang  yang  sejenis. Perspektif Hukum Islam mengenai tanggung jawab pengguna jasa laundry terhadap konsumen pada Baby Laundry Kab. Gowa. Perihal perlindungan konsumen pihak Baby  laundry  harus  betanggung  jawab  atas  kesalahan  yang  membuat  konsumen mengalami  kerugian,  hukum  Islam  membebankan  kepada    pihak  pengelola  jasa pekerjaan  untuk  bertanggung jawab  atas segala  kerusakan  barang  tersebut  sesuai aqad  atau  pembicaraan  awal  antara  pihak  laundry  dengan  pihak  konsumen, Demikian pula dengan pihak pengelola jasa pekerjaan, seperti jasa laundry, maka harus bertanggung jawab atas barang pelanggan, mana kala rusak atau mengurangi nilai ekonomis  terhadap  barang tersebut. Dalam  hal  muamalah  (ujrah  al-„amah), Islam telah memberikan garis-garis atas setiap aturan hukum, dalam hal ini tentang tanggung jawab dalam pertanggungan barang antara pihak pengelola jasa pekerjaan dan yang menggunakan jasa.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Agama RI, Departemen. Al-Qur’an dan Terjemahnya . Jakarta: Maghfirah Pustaka,
2006.
Jusmaliani, dkk. Bisnis Berbasis syariah. Jakarta: Bumi Aksara, 2008. Ma‟zumi. Nilai-Nilai  Islam  Dalam Ekonomi. Serang:  Dinas  Pendidikan  Provinsi Banten, 2012.
Miru,  Ahmadi  dan  Sutaman  Yodo. Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Muhammad dan Alimin. Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam . Yogyakarta: BPFE, 2004.
Nugroho, Susanti Adi. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen. Jakarta: Kencana Media Group, 2008.
Parasibuan, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. Hukum Perjanjian dalam Islam . Jakarta: Rabbani Press, 2001.
Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta; PT Grasindo, 2000. Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Kencana, 2013. Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen. Cet 2; Jakarta: Prenada Media, 2016.
Jurnal:
Abshir,  M,  Rahmi  Aulia  dan  Thahir  Maloko.  “Tinjauan  Hukum  Islam Terhadap pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online” El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol.3 No. 1 (2021).
Hartalena, dkk. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Pohon Cengkeh Di  Kabupaten  Sinjai.” Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2 No.1 (2020).
Kahpi, Ashabul. “Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Wujud Perlindungan Konsumen Muslim.” El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , Vol.1 No. 1(2019).
Mustafa,  Adriana.  “Tinjauan  Yuridis  terhadap  Perlindungan  Konsumen  dalam Pemasangan  Instalasi  listrik  oleh  Kontraktor  pada  PT.  PLN  Rayon Makassar”. Al-Qadau Vol. 4, No. 1 (2017). Purwadi,  Ari.  “ Telaah  Singkat  Tentang  Undang–Undang  Perlindungan Konsumen ”, Jurnal Hukum & Keadilan Vol. 3, No. 3, (2000). Sinilele,  Ashar.  “Perlindungan  Konsumen  Atas  Jual  Beli  Rumah  di  Kota Makassar.” El-Iqtishady:  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah Vol.  1,  No.2 (2019).
St. Nurjannah. “Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Terhadap Perlindungan Konsumen.” Jurnal Ad-daulah Vol.1, No.2 (2013). Syafriani, Andi. “Perlindungan Konsumen Dalam Persaingan Usaha Industri Jasa Penerbangan”. Jurisprudentie Vol. 3, No. 1 (2016).