Journal of Business and Information System Vol. 6, No. 1, June (2024) www.thejbis.org DOI : 10.36067/jbis.v6i1.230 ISSN:2685-2543
Accepted, April 2024 Revised, May 2024 Published, June 2024

## Good Corporate Governance sebagai Moderasi Pengaruh Tax Avoidance dan Risiko Pajak terhadap Risiko Perusahaan
Tri Harianti RR. Prima Dita Hapsari *
Program Studi Akuntansi, Universitas Utpadaka Swastika
* Corresponding author: primadita86@gmail.com
Abstract: The phenomena of tax avoidance and stock price fluctuations in several mining and property companies remain a significant concern for businesses as they can give rise to various risks. Therefore, this research aims to examine and analyze the influence of tax avoidance and tax risk on corporate risk, considering good corporate govern-ance as a moderating factor. The research sample consists of mining and property companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2019-2022, selected using purposive sampling method. This study utilizes panel data regression and employs Eviews version 12 as the analytical tool. The research findings indicate that tax avoidance does not have a significant  influence  on  corporate  risk.  However,  tax  risk has  a  positive  and significant effect  on  corporate  risk.  The  variable  of  institu-tional  ownership  does  not  affect  the relationship  between  tax  avoidance  and  corporate  risk,  but  it  does  influence  the relationship between tax risk and corporate risk. Additionally, the variable of independent commissioners does not have an impact on the relationship between tax avoidance and tax risk on corporate risk.
Keywords: Corporate risk; Good corporate governance; Tax avoidance; Tax risk

## 1. Pendahuluan
Risiko perusahaan merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari oleh setiap entitas bisnis. Dalam lingkungan bisnis yang kompleks dan dinamis, setiap perusahaan berhadapan dengan berbagai  risiko  yang  dapat  mengancam  stabilitas,  pertumbuhan  dan  kelangsungan operasionalnya.  Menurut Chakraborty et  al. (2019) risiko  mencerminkan  keputusan  yang diambil  oleh manajemen perusahaan dan bisa menggambarkan  apakah mereka  cenderung menjadi  pelaku  risiko  atau  lebih  berhati-hati  terhadap  risiko. Badertscher et  al. (2013) mengungkapkan bahwa volatilitas dalam pengembalian saham mencerminkan tingkat risiko perusahaan,  sementara  menurut Drake et  al. (2017) volatilitas  pengembalian  saham  yang mencerminkan  risiko  perusahaan  dapat  dipengaruhi  oleh  faktor  risiko  pajak.  Penelitian Arizki et al. (2019) menyimpulkan bahwa perusahaan dalam industri properti dan real estate yang  IPO  Indonesia  cenderung  mengandalkan  pinjaman  jangka  pendek  dari  luar  negeri untuk  mendanai  proyek-proyek  jangka  panjang,  seperti  pembangunan  proyek.  Namun, keputusan  yang  tidak  optimal  mengenai  pendanaan  menyebabkan  banyak  perusahaan menghadapi  kesulitan  dalam  mencari  sumber  dana,  yang  pada  gilirannya  meningkatkan risiko bagi perusahaan-perusahaan tersebut.
Guenther et  al. (2017) menjelaskan  bahwa  ada  beberapa  pertimbangan  mengapa praktik tax avoidance juga bisa membuat risiko perusahaan meningkat. Pertama, tindakan tax avoidance bisa menambah ketidakpastian terkait pembayaran pajak perusahaan di masa mendatang. Kedua, tingkat penghindaran pajak juga dapat berperan sebagai petunjuk  yang
penting mengenai risiko yang terkait dengan investasi pada perusahaan, melebihi apa yang bisa  dipahami  melalui  tanda-tanda  lain.  Terakhir  aktivitas  penghindaran  pajak  dapat menambah  kompleksitas  dalam  laporan  keuangan  dan  pengungkapan  perusahaan,  yang berdampak pada pengurangan transparansi dan peningkatan ketidakpastian mengenai arus kas  masa  depan  perusahaan.  Hasil  studi  lain  mengambarkan  bahwa  entitas  usaha  yang menjalankan tax  avoidance mungkin  berisiko  tinggi  mengalami  kebangkrutan  dan berdampak negatif pada perusahaan tersebut. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Dyreng et al. (2019) menunjukkan ketidakpastian dalam membayar pajak dapat menimbulkan risiko pada  investasi  di  masa  depan,  yang  pada  akhirnya  dapat  mengintensifkan  praktik tax avoidance .  Berdasarkan  hal  ini,  studi  ini  penting  guna  mengkonfirmasi  hasil  studi sebelumnya.
Selain tax  avoidance ,  risiko  pajak  juga  menjadi  perhatian  penting  bagi  perusahaan, karena ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan dapat menyebabkan sanksi dan denda yang signifikan. Ketidakpastian dalam peraturan perpajakan dan perubahan kebijakan dapat menyebabkan  perusahaan  kesulitan  dalam  merencanakan  strategi  keuangan  dengan  baik (Yasmin, et  al. ,  2024) . Beberapa  peneliti  memiliki  konsep  sendiri  tentang  risiko  pajak seperti Nesbitt et al. (2017) menggambarkan risiko pajak merupakan perubahan akibat dari upaya  menghindari  kewajiban  pajak  yang  dilakukan,  ada  risiko  yang  terlibat  dalam mempertimbangkan  beragam  upaya  yang  diambil  oleh  manajemen  sehubungan  dengan penghindaran pajak, mengingat kedalaman tindakan tersebut dan sejauh mana otoritas pajak mengetahuinya.  Perusahaan  yang  secara  agresif  menghindari  pajak  menghadapi  risiko tinggi. Hal ini disebabkan kurangnya keterbukaan dan ketidakseimbangan informasi  yang ada dalam melaporkan aktivitas perpajakan, yang dapat menimbulkan kekhawatiran pihak berwenang  terkait  perpajakan  dan  masyarakat  umum.  Maksud  dari  praktik  menghindari pajak  perusahaan  adalah  untuk  mengurangi  beban  pajak  yang  dapat  mempengaruhi  laba perusahaan (Sari & Ajengtiyas, 2021) .
Terdapat keyakinan bahwa good corporate governance dapat mengurangi risiko yang dihadapi  oleh  entitas.  Hal  ini  disebabkan  oleh  fakta  bahwa good  corporate  governance melibatkan struktur dan sistem yang mengatur hubungan antara tim manajemen perusahaan dan penanam saham, baik yang mayoritas maupun yang minoritas (Rahmadi & Wahyudi, 2021) .  Didirikannya  Komite  Nasional  Kebijakan  Tata  Kelola  Perusahaan  (KNKTKP) berakar  pada  keputusan  Menko  Ekuin  Nomor:  KEP/31/M.EKUIN/08/1999  merupakan panduan  awal  mengenai Good  Corporate  Governance .  Meskipun  demikian,  ada  terdapat entitas dan individu-individu  yang melakukan penghindaran pajak. Hal ini mencerminkan bahwa  implementasi  tata  kelola  perusahaan  belum  sepenuhnya  diadopsi  oleh  seluruh perusahaan.
Variabel good  corporate  governance merupakan  inovasi  terbaru  sebagai  variabel moderator dalam studi tentang pengaruh tax avoidance dan risiko pajak terhadap risiko yang dihadapi  oleh  institusi.  Dengan  menggabungkan  konsep  GCG,  diharapkan  dapat memberikan pandangan lebih komprehensif dan mendalam mengenai kompleksitas interaksi antara tax avoidance , risiko pajak dan risiko perusahaan, serta relevansinya dalam konteks pengambilan keputusan strategis dan regulasi di dunia bisnis (Imamah, 2023) .

## 2. Kajian Literatur dan Hipotesis

## 2.1. Agency theory
Berdasarkan  teori  agensi,  manajer  perusahaan  bertindak  sebagai  agen  dan  bertanggung jawab  atas  pengelolaan  asset  dan  pengambilan  keputusan  yang  mempengaruhi  kinerja perusahaan.  Namun,  karena  tujuan  manajer  perusahaan  dapat  berbeda  dengan  pemilik perusahaan,  maka  dapat  terjadi  konflik  kepentingan  antara  keduanya.  Dalam  situasi  ini, manajer  perusahaan  dapat  memiliki  insentif  untuk  melakukan tax  avoidance untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara pribadi, meskipun tindakan ini dapat meningkatkan risiko  bagi  perusahaan  secara  keseluruhan.  Berdasarkan  hasil  studi Sambharakreshna  & Kompyurini (2016) karakter dari eksekutif perusahaan dapat memprediksi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Manajer dapat menghindari pajak untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dalam jangka pendek, meskipun hal tersebut  dapat mengurangi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan dimasa depan. Sebagai konsekuensinya, usaha tax avoidance yang dilakukan oleh manajer perusahaan bisa memunculkan  tingkat  ketidakpastian  dalam  kebijakan  perpajakan  dan  mengakibatkan kenaikan risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Di sisi lain pengungkapan manajemen risiko perusahaan  oleh  perusahaan  merupakan  wujud  komitmen  dalam  pengelolaan  risiko  serta dapat mengurangi kerugian yang mungkin diterima stakeholder (Jayanti, et al. , 2021) .
Dalam perspektif teori agensi, pengaruh risiko pajak terhadap risiko perusahaan dapat diartikan  melalui  interaksi  antara  pemegang  saham  dan  manajemen  perusahaan.  Pihak manajemen  perusahaan  seringkali  memiliki  tujuan  yang  tidak  selalu  sejalan  dengan pemegang saham, sehingga hal ini bisa memicu terjadinya pertentangan kepentingan. Untuk mengurangi beban pajak dan meningkatkan kinerja keuangan, manajemen mungkin tergoda untuk mengambil risiko pajak yang lebih tinggi, seperti memanfaatkan celah perpajakan atau mengadopsi  praktik  agresif  yang  dapat  menimbulkan  risiko  konfrontasi  dengan  otoritas pajak. Peningkatan risiko pajak yang tinggi dapat menyebabkan perusahaan tidak berkinerja baik  dan  berpotensi  merugikan  pemegang  saham  dan  dapat  menyebabkan  penurunan kepercayaan dan citra perusahaan di mata masyarakat dan konsumen (Rumui et al. , 2023) . Teori  agensi  menjelaskan  bahwa  manajemen  perusahaan  memiliki  kepentingan  untuk meningkatkan  keuntungan  perusahaan.  Namun,  hal  ini  dapat  menimbulkan  konflik kepentingan  dengan  para  pemegang  saham  dan  pemangku  kepentingan  lainnya.  Dalam situasi  ini,  komisaris  independen  berperan  untuk  melindungi  kepentingan  para  pemangku kepentingan perusahaan (Prasetya & Sari, 2022) .

## 2.2. Pengaruh Tax Avoidance terhadap Risiko Perusahaan
Tax avoidance merujuk pada tindakan pengurangan beban pajak yang dilakukan oleh subjek pajak  melalui  pemanfaatan  regulasi  perpajakan  guna  mengurangi  kewajiban  perpajakan perusahaan.  Pelaksanaan  taktik  menghindari  pajak  oleh  perusahaan  bisa  menyebabkan peningkatan dalam risiko yang harus dihadapi oleh perusahaan karena, dapat memperbesar ketidakpastian  dalam  kebijakan  pajak.  Hal  ini  terjadi  ketika  perusahaan  menggunakan strategi  yang  rumit  dan  memanfaatkan  celah  hukum  untuk  menghindari  pajak,  sehingga berisiko terkena investigasi dan sanksi pajak yang dapat berdampak buruk bagi kestabilan
perusahaan (Ayem  &  Tarang,  2021) . Hasil  studi  sebelumnya Cao et  al. (2021) ; Rego  & Wilson  (2012) ; Herawati et  al. (2019) ;  dan Carolina  (2021) mengungkapkan  adanya hubungan kuat dan signifikan di antara upaya penghindaran pajak yang melibatkan tingkat risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Berdasarkan temuan ini, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 1 : Tax avoidance berpengaruh positif terhadap risiko perusahaan

## 2.3. Pengaruh Risiko Pajak terhadap Risiko Perusahaan
Risiko  pajak  mencakup  risiko  perubahan  peraturan  perpajakan,  ketidaksesuaian  antara perencanaan pajak dan praktik pelaksanaannya, serta kemungkinan denda atau sanksi pajak yang  harus  ditanggung  perusahaan.  Semakin  meningkat  risiko  pajak  yang  diterima  oleh perusahaan,  semakin  besar  peluang  bagi  perusahaan  menghadapi  tekanan  keuangan  atau potensi kegagalan (Bloomquist, 2003) . Drake et al. (2017) meneliti risiko pajak yang diukur dengan perbedaan buku-pajak diskresioner dan volatilitas cash ETR menghasilkan temuan yang konsisten dan mengindikasikan adanya pengaruh positif terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 2 : Risiko pajak berpengaruh positif terhadap risiko perusahaan
2.4. Pengaruh  Kepemilikan  Institusional  dalam  Memoderasi  Hubungan  Antara  Tax Avoidance dengan Risiko Perusahaan
Melihat  hubungan  antara  kepemilikan  institusional, tax  avoidance dan  risiko  perusahaan, dapat  diasumsikan bahwa kepemilikan institusional  memiliki potensi untuk  memengaruhi praktik tax  avoidance yang  diimplementasikan  oleh  manajemen  perusahaan (Utami  & Syafiqurrahman, 2017) dan juga mampu berdampak pada tingkat risiko perusahaan secara keseluruhan.  Variabel  kepemilikan  institusional  dalam  studi  ini  dianggap  sebagai pembaharuan penelitian karena kehadiran dan peran lembaga-lembaga institusional dalam pasar modal telah menjadi fokus penelitian yang semakin penting. Kepemilikan institusional melibatkan kepemilikan saham  oleh entitas institusional  seperti dana pensiun,  perusahaan asuransi,  reksadana,  dan  sejenisnya.  Dalam  berbagai  kasus,  lembaga-lembaga  ini  dapat memiliki sebagian besar atau mayoritas pemegang saham perusahaan.
Kepemilikan  Institusional  sebagai  salah  satu  elemen corporate  governance mampu mengawasi  kinerja  manajer (Jensen  &  Meckling,  1976) .  Dengan  adanya  kepemilikan institusional,  diharapkan  perusahaan  dapat  mengurangi  adanya tax  avoidance yang  dapat berakibat  pada  risiko  perusahaan  di  masa  yang  akan  datang (Puspitasari  &  Tjhai,  2022) . Hasil  studi Rokhaniyah  (2021) menyatakan  bahwa  GCG  memperkecil  kemungkinan penghindaran pajak. Berbagai lembaga institusional memiliki tujuan investasi dan kebijakan risiko  yang  berbeda.  Beberapa  perusahaan  mungkin  lebih  mementingkan  pertumbuhan jangka  panjang  dan  kinerja  perusahaan,  sementara  yang  lain  mungkin  lebih  fokus  pada tingkat  risiko  yang  dapat  diterima  dalam  portofolio  investasinya.  Oleh  karena  itu kepemilikan  institusional  dapat  mengintervensi  hubungan  antara tax  avoidance dengan risiko  perusahaan.  Berdasarkan  keterangan  tersebut,  maka  dapat  dirumuskan  hipotesis sebagai berikut:
H 3 :  Kepemilikan  intitusional  memoderasi  hubungan  antara  tax  avoidance  dengan  risiko perusahaan
2.5. Pengaruh Kepemilikan Institusional dalam Memoderasi Hubungan antara Risiko Pajak dengan Risiko Perusahaan
Kepemilikan  institusional  mencerminkan  seberapa  besar  bagian  dari  saham  sebuah perusahaan yang dimiliki oleh institusi keuangan besar, seperti dana pensiun, dana investasi dan perusahaan asuransi. Kepemilikan institusional seringkali terkait dengan tingkat risiko perusahaan yang lebih rendah karena institusi cenderung memiliki sumber daya dan analisis yang lebih baik untuk mengelola risiko investasi. Risiko perusahaan dapat dipengaruhi oleh berbagai  faktor,  salah  satunya  adalah  risiko  perpajakan.  Risiko  pajak  merujuk  pada kemungkinan  perubahan  dalam  kebijakan  pajak  atau  tindakan  perpajakan  yang  dapat berdampak  pada  kinerja  keuangan  perusahaan.  Kenaikan  pajak  atau  perubahan  aturan perpajakan  dapat  menyebabkan  penurunan  laba  bersih  dan  meningkatkan  ketidakpastian bagi perusahaan (Hanifa & Rosdiana, 2023) .
Dalam teori agensi, kepemilikan institusional yang tinggi dapat memberikan tekanan pada  manajer  perusahaan  untuk  mematuhi  peraturan  pajak  dan  menghindari  risiko  pajak yang dapat merugihan pemegang saham. Hal ini dapat membuat investor lebih pecaya diri dan mendorong mereka untuk berinvestasi dalam saham perusahaan. Hasil penelitian Aziza (2016) menyatakan  bahwa  kepemilikan  institusi  tidak  berpengaruh  terhadap  hubungan antara penghindaran pajak (yang dianggap  sebagai faktor berisiko bagi pajak perusahaan) dan  risiko  perusahaan.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  maka  hipotesis  yang  dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:
H 4 :  Kepemilikan  intitusional  memoderasi  hubungan  antara  risiko  pajak  dengan  risiko perusahaan
2.6. Pengaruh  Komisaris  Independen  damal  Memoderasi  Hubungan  Antara  Tax Avoidance dengan Risiko Perusahaan
Komisaris independen merupakan anggota dari dewan direksi suatu perusahaan yang tidak memiliki keterkaitan dengan manajemen operasional dan tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dengan perusahaan. Kehadiran komisaris independen dapat dianggap penting dalam menilai kualitas pengelolaan perusahaan dan tingkat keterbukaannya terkait praktik pajak. Komisaris independen memiliki tanggung jawab untuk mengawasi manajemen dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan etika, kepatuhan, dan dalam kepentingan pemangku  kepentingan.  Dalam  konteks  ini,  komisaris  independen  memiliki  peran  sentral dalam mengatur praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Pratomo & Rana, 2021) .
Sebagai pembaharuan penelitian, konsep ini menekankan bahwa kehadiran komisaris independen  dapat  mempengaruhi  arah  dan  kekuatan  hubungan  antara tax  avoidance dan risiko  perusahaan.  Menurut Zef  &  Fin  (2020) ,  keberadaan  komisaris  independen  justru memperlemah  pengaruh  penghindaran  pajak  terhadap  risiko  perusahaan.  Berdasarkan pemaparan tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:
H 5 :  Komisaris  independen  memoderasi  hubungan  antara  tax  avoidance  dengan  risiko perusahaan
2.7. Komisaris Independen Memoderasi Hubungan antara Risiko Pajak dengan Risiko Perusahaan
Komisaris independen merupakan anggota dari dewan direksi suatu perusahaan yang tidak memiliki keterkaitan dengan manajemen operasional dan tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dengan perusahaan. Kehadiran komisaris independen dapat dianggap penting dalam menilai kualitas pengelolaan perusahaan dan tingkat keterbukaannya terkait praktik pajak. Komisaris independen memiliki tanggung jawab untuk mengawasi manajemen dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan etika, kepatuhan, dan dalam kepentingan pemangku  kepentingan (Kamul  &  Riswandari,  2021) .    Sebagai  pembaharuan  penelitian, konsep ini menekankan bahwa kehadiran komisaris independen dapat mempengaruhi arah dan  kekuatan  hubungan  antara  risiko  pajak  dan  risiko  perusahaan.  Menurut Zef  &  Fin (2020) ,  keberadaan  komisaris  independen  justru  memperlemah  pengaruh  penghindaran pajak  (yang  dianggap  merupakan  risiko  pajak)  terhadap  risiko  perusahaan.  Berdasarkan pemaparan tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:
H 6 :  Komisaris  independen  memoderasi  hubungan  antara  risiko  pajak  dengan  risiko perusahaan

## 3. Metode Penelitian
Penelitian ini mengadopsi suatu rancangan studi kuantitatif dengan pendekatan analisis data panel.  Dalam studi Basuki  & Prawoto  (2017) , data panel merupakan hasil  penggabungan data berurutan dalam jangka waktu ( time series ) dengan data pengamatan pada titik tertentu ( cross section ). Data time series merupakan serangkaian data waktu  yang terdiri dari satu atau  lebih  variabel  yang  diobservasi  pada  unit  pengamatan  selama  periode  waktu  yang spesifik.  Di  sisi  lain,  data  cross  section  mencerminkan  pengamatan  dari  beberapa  entitas pada titik tertentu.
Populasi  penelitian  ini  mencakup  semua  perusahaan  di  sektor  pertambangan  dan properti  dan real  estate yang  terdaftar  pada  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  dengan  rentang waktu 2019 hingga 2022 dengan total 151 perusahaan. Studi ini menggunakan tahun 2017 dan 2018 untuk menghitung variabel risiko pajak dan risiko perusahaan yang membutuhkan data dua tahun sebelumnya, sehingga tahun 2019-2022 digunakan untuk menguji hipotesis. Dalam  riset  ini,  pemilihan  sampel  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik purposive sampling . Pendekatan ini melibatkan penentuan sampel dengan mempertimbangkan faktor- faktor atau karakteristik tertentu (Cooper  & Schindler, 2014) . Data  yang  diperoleh dalam penelitian  ini  berasal  dari  pendekatan  dokumentasi,  dimana  metode  ini  melibatkan pengumpulan,  pencatatan,  serta  evaluasi  data  yang  telah  ada  dalam  bentuk  annual  report perusahaan  di  sektor  pertambangan  dan  properti  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia (BEI).
Menurut Agusman et  al. (2014) ,  risiko  perusahaan  dapat  dihitung  dengan menggunakan rumus standar deviasi dari return on assets (ROA) perusahaan. Menghitung ROA dengan membagi laba bersih dengan total aset perusahaan. Lim (2011) mengemukakan
upaya perusahaan menekan nilai pajak perusahaan dengan memanfaatkan celah dari aturan pajak lebih dikenal dengan istilah penghindaran pajak ( tax avoidance ). Dalam mengukur tax avoidance , penulis merujuk dari penelitian yang dilakukan oleh Rohaya et al. (2009) yang mengukur tax  avoidance berdasarkan Total  Book  Tax  Difference (BTD).  BTD  diperoleh dengan  mengurangi  nilai  laba  sebelum  pajak  dengan  laba  kena  pajak,  lalu  hasil  tersebut dibagi dengan total aset.
Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel No. Keterangan Jumlah 1. Perusahaan pada sektor pertambangan dan property and real estate yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2022 156 2. Perusahaan yang dipilih merupakan perusahaan yang menggunakan mata uang Rupiah dalam  laporan keuangan (45) 3. Perusahaan yang dipilih memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan dalam studi ini (71) 4. Perusahaan yang digunakan memiliki laba berturut-turut selama tahun penelitian (21) Total perusahaan yang dipilih sebagai sampel 14 Jumlah observasi (14 x 4 tahun) 56 Outlier 8 Jumlah observasi akhir 48 Sumber: Data diolah tahun 2023 Tabel 2. Pengukuran Variabel Variabel Indikator Sumber Risiko Perusahaan ROA = 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 Agusman et al . (2014) Tax Avoidance 𝐵𝑇𝐷 = 𝐿𝑆𝑃 − 𝐿𝐾𝑃 𝑇𝐴 Rohaya et al . (2009) Risiko Pajak 𝐸𝑇𝑅 Volatilit𝑦 = STDEV(∑ 𝐺𝐸𝑇𝑅 3 𝑛1 𝐺𝐸𝑇𝑅 Drake et al . (2017) Good Corporate Governance K I  = Jumlah K I
Jumlah DKI x 100% Pratomo & Nuraulia, (2021) KIN = Jum. Saham KIN
Jum. Saham Beredar Keterangan: STDEV  : Standar deviasi ROA : Return on Assets BTD : Total Book Tax Difference LSP : Laba sebelum pajak LKP : Laba kena pajak TA : Total aset ETR : Effective tax rate GETR : GAAP effective tax rate KI : Komisaris independen DKI : Dewan komisaris KIN : Kepemilikan Institusional
Drake et  al .  (2017) mengungkapkan  bahwa  karena tax  avoidance berpotensi  untuk menghasilkan penghematan pajak, oleh karena itu, risiko pajak merujuk pada variasi hasil yang diantisipasi dari efek pengurangan pajak tersebut. Proksi untuk mengukur risiko pajak, yaitu dengan memanfaatkan standar deviasi Effective Tax Rate (ETR) tahunan perusahaan dari periode t-3 hingga t.
Merujuk  pada  penelitian Pratomo  &  Nuraulia  (2021) maka  penentuan  komisaris independen diperoleh dengan cara membagi jumlah komisaris independen tersebut dengan jumlah total dewan komisaris. Sedangkan kepemilikan institusional merujuk pada persentase saham  yang  dikuasai  oleh  lembaga-lembaga  keuangan.  Pengukuran  kepemilikan institusional  menggunakan  formula  yang  diadopsi  dari  studi Pratomo  &  Nuraulia  (2021) . Teknik  analisis  yang  diterapkan  adalah  regresi  data  panel  melalui  penggunaan  perangkat lunak Eviews12, dengan maksud untuk mengestimasi relasi antara variabel independen dan variabel dependen. Regresi data panel melibatkan tiga model, yaitu common effect model , fixed effect model , dan random effect model .

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berdasarkan hasil  analisis  pada tabel  3  dapat  terlihat  nilai  rata-rata tax avoidance sebesar 0.007491,  menunjukkan  0.74%  dari  total  perusahaan  dalam  sampel  penelitian  cenderung sedikit  melakukan  penghindaran  pajak.  Standar  deviasi  lebih  besar  dari  mean,  maknanya variabel tax avoidance memiliki heterogenitas yang disebabkan oleh penyebaran data yang beragam.  Mean  untuk  variabel  risiko  pajak  menunjukkan  1,65%.  Terkait  kolom  risiko perusahaan, bermakna sampel penelitian memiliki risiko sebesar 2,4% yang disebabkan oleh tax avoidance dan risiko pajak. Mean kepemilikan institusional menunjukkan bahwa rata- rata  perusahaan  yang  diteliti  memiliki  65.01%  kepemilikan  yang  dimiliki  oleh  institusi, sisanya  34.99%  dimiliki  oleh  pihak  lain  yang  tidak  diteliti  dalam  variabel.  Rata-rata komisaris  independen  38,45%  menunjukkan  bahwa  komisaris  independen  yang  dimiliki oleh  perusahaan  untuk  mengawasi  dewan  direksi  dalam  mengelola  kinerja  dan  kebijakan perusahaan rata-rata sebesar persentase tersebut.
Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif
X 1 X 2 Y M 1 M 2 Minimum -0,017367 0,000255 0,001869 11,52640 0,250000 Maximum 0,056011 0,098948 0,071110 88,56067 0,600000 Mean 0,007491 0,016542 0,024550 65,01306 0,383507 Median 0,000373 0,007789 0,021516 68,68329 0,333333 Std. Deviation 0,017529 0,021309 0,017924 19,40827 0,077837
Data Observasi: 48 X 1 = Tax Avoidance , X 2 = Risiko Pajak, Y = Risiko Perusahaan M 1 = Kepemilikan Institusional, M 2 = Komisaris Independen Sumber: Data sekunder diolah tahun 2023
Tabel 4. Uji Kesesuaian Model Model 1 Model 2 Model 3 Efek Utama Efek Moderasi Kep.Ins Efek Moderasi Kom.Indep Variabel Y : R.PER Variabel Y : R.PER Variabel Y : R.PER F-Stat. 3,500750 3,941002 2,731100 Sig. 0,038630 0,005088 0,031766 Obs. 48 48 48
Sumber: Data sekunder diolah tahun 2023

## Tabel 5. Hasil Pengujian Berpasangan Pada Model
Uji Chow Model 1 Model 2 Model 3 Cross-section F(sig) 0.0000 0.0001 0.0009 Keterangan Fix Effect Fix Effect Fix Effect Uji Lagrange Multiplier Breusch-Pagan (sig) 0.0001 0.0097 0.0005 Keterangan Random Effect Random Effect Random Effect Uji Hausman Cross-section Random (sig) 0.392400 0.5113 0.7651 Keterangan Random Effect Random Effect Random Effect Kesimpulan Random Effect Random Effect Random Effect Sumber: data sekunder diolah tahun 2023 Tabel 6. Hasil Uji Regresi Data Panel Variabel Variabel Y : R.PER Hasil Coef. t-stat Sig. Model 1 (Efek Utama) TA -0,210413 -1,247617 0,2186 H 1 Ditolak R.PAJ 0,237012 2,280221 0,0274 H 2 Diterima Coef. 0,020751 4,263028 0,0001 Adj.R F-Stat Sig 0,096180 3,500750 0,038630 Model 2 (Efek Moderasi Kepemilikan Institusional) TA -0,356988 -0,640240 0,5255 R.PAJ -0,349827 -1,183502 0,2433 KIN 0,000170 1,070676 0,2904 TA*KIN 0,003802 0,412368 0,6822 H 3 Ditolak R.PAJ*KIN 0,010558 2,206432 0,0329 H 4 Diterima Coef. 0,010264 0,888652 0,3793 Adj.R F-Stat Sig 0,238311 3,941002 0,005088 Model 3 (Efek Moderasi Komisaris Independen) TA -0,51665 -0,483123 0,6315 R.PAJ 0,871354 1,911051 0,0628 KI -0,039681 -0,852726 0,3986 TA*KI 0,728025 0,245368 0,8074 H 5 Ditolak R.PAJ*KI -1,541089 -1,402815 0,1680 H 6 Ditolak Coef. 0,036301 1,886727 0,0661 Adj. R F. Stat Sig 0,155519 2,731100 2,731100 Obs. 48 Keterangan:
TA: Tax Avoidance . R.PAJ: Risiko Pajak, R.PER: Risiko  Perusahaan, KIN: Kepemilikan Institusional, KI: Komisaris  Independen,  TA*KIN: Tax  Avoidance *Kepemilikan  Institusional,  R.PAJ*KIN:  Risiko Pajak*Kepemilikan  Institusional,  TA*KI: Tax  Avoidance *Komisaris  Independen,  R.PAJ*KI:  Risiko Pajak*Komisaris Independen Sumber: data sekunder diolah tahun 2023
Berdasarkan  hasil  pada  tabel  4  menunjukkan  bahwa  seluruh  model  memenuhi  uji kesesuaian  model.  Selanjutnya  setelah  memenuhi  syarat  kesesuaian  maka  langkah selanjutnya  adalah  melakukan  analisis  regresi.  Menurut Seber  &  Lee  (2004) ,  regresi berganda  adalah  alat  yang  kuat  dalam  statistik  yang  dimanfaatkan  untuk  memahami  dan memodelkan korelasi antara variabel independen dan dependen. Penelitian ini menggunakan regresi  data  panel  yang  menekankan  pentingnya  menguji  asumsi-asumsi  regresi  dan melibatkan interpestasi yang tepat dalam analisis hasil.
Hasil pengujian hipotesis 1 mengindikasikan tax avoidance tidak memiliki pengaruh terhadap risiko perusahaan. Ini bertolak belakang dengan teori agensi, hal ini dapat terjadi karena upaya penghindaran pajak yang dilakukan manajemen tidak dianggap ilegal, karena memanfaatkan celah dari aturan hukum yang berlaku sehingga tidak berdampak pada risiko perusahaan (Ngadiman & Puspitasari, 2014) . Berdasarkan perspektif tax avoidance , antara manajemen dan investor dapat melihat dari sudut pandang yang berbeda, yang disebabkan perbedaan  kepentingan  di  antara  kedua  pihak.  Akan  tetapi  keseimbangan  fungsi  antara pemilik  dan  pengelola  perusahaan,  menghasilkan  pengawasan  yang  lebih  optimal  dan menjadi  penyeimbang  perbedaan  kepentingan  di  atara  kedua  belah  pihak (Warastri  & Suryaningrum, 2022) .
Hasil  pengujian  hipotesis  2  menandakan  risiko  pajak  berpengaruh  terhadap  risiko perusahaan.  Hal  ini  dikarenakan  karakteristik  risiko  pajak  mencakup  ketidakpastian  atau potensi  konsekuensi  negatif  akibat  perubahan  peraturan  perpajakan,  ketidakpatuhan perpajakan, atau penafsiran berbeda dalam penghitungan dan pelaporan pajak. Kondisi ini dapat menyebabkan peningkatan ketidakpastian keuangan perusahaan dan berdampak pada kinerja operasionalnya. Dengan adanya pengaruh positif dan signifikan antara risiko pajak dan risiko perusahaan, perusahaan perlu memberikan perhatian khusus terhadap manajemen pajak  yang  efektif  dan  kepatuhan  perpajakan  yang  baik.  Risiko  pajak  juga  berpotensi mempengaruhi citra perusahaan di mata para pemangku kepentingan, seperti investor dan otoritas  perpajakan.  Oleh  karena  itu,  pematuhan  terhadap  regulasi  pajak  yang  efisien  dan keterbukaan dalam menyampaikan informasi pajak dapat meningkatkan keyakinan dan citra perusahaan (Djunaedi & Prastiwi, 2021) .
Hasil  pengujian  hipotesis  3  menunjukkan  kegagalan  peran  moderasi  pada  model penelitian.  Hasil  analisis  dalam  studi  ini  menyimpulkan  kepemilikan  institusional  tidak memoderasi  hubungan  antara tax  avoidance dengan  risiko  perusahaan.  Pengaruh kepemilikan institusional dalam memoderasi hubungan antara tax avoidance dengan risiko perusahaan  tidak  signifikan.  Hal  ini  disebabkan  karena  dari  48  sampel  perusahaan pertambangan  dan  properti  yang  diteliti  (Tabel  3)  mengindikasikan  bahwa  kepemilikan modal  di  dalam  perusahaan  rata-rata  sebesar  65%  dikuasai  oleh  lembaga-lembaga  atau institusi sehingga pengambilan keputusan dapat lebih hati-hati agar dapat menghindari risiko bagi  perusahaan  tanpa  perlu  ada  peran  kepemilikan  institusional (Damayanti  &  Susanto, 2015) .
Hasil  analisis  hipotesis  4  dalam  studi  ini  menyimpulkan  kepemilikan  institusional memoderasi hubungan antara risiko pajak dengan risiko perusahaan. Pada hubungan antara
risiko  pajak  dengan  risiko  perusahaan,  menandakan  bahwa  variabel  kepemilikan institusional memiliki efek terhadap korelasi antara risiko pajak terhadap risiko perusahaan. Entitas institusional umumnya memiliki akses terhadap sumber daya dan pengetahuan yang lebih luas dalam mengelola aspek perpajakan, meliputi pemahaman dan ketaatan terhadap regulasi pajak yang berlaku (Rumui et al. , 2023) . Oleh sebab itu, kepemilikan institusional yang signifikan dapat mendorong perusahaan untuk mengadopsi kebijakan perpajakan yang lebih baik dan praktik manajemen risiko yang lebih efektif (Lestari et al. , 2023) . Berdasarkan tabel 3 dari 48 sampel perusahaan pertambangan dan properti kepemilikan institusional yang dimiliki  oleh  institusi  sebesar  65%  sehingga  dapat  mendorong  perusahaan  untuk menerapkan  strategi  yang  bertujuan  mengurangi  risiko  yang  terkait  dengan  aspek perpajakan. Ini meliputi praktik perpajakan yang lebih transparan, kepatuhan yang lebih baik terhadap peraturan perpajakan, serta keterlibatan aktif dalam manajemen risiko perpajakan secara proaktif (Tatnya et al. , 2023) .
Hasil  analisis  hipotesis  5  menemukan  bahwa  komisaris  independen  tidak  mampu memoderasi hubungan antara tax avoidance dengan risiko perusahaan. Variabel komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap korelasi antara tax avoidance dengan risiko perusahaan.  Keadaan  ini  dapat  disebabkan  karena  rendahnya  proporsi  dewan  komisaris independen  pada  perusahaan  pertambangan  dan  properti.  Hasil  analisis  pada  tabel  3 menunjukkan bahwa dari 48 sampel yang diteliti keberadaan komisaris independen rata-rata sebesar  38,35%  di  dalam  perusahaan.  Hasil  ini  menunjukkan  penilaian  pemegang  saham terhadap keberadaan komisaris independen dapat menghambat praktik penghindaran pajak yang  dilakukan  manajemen.  Hal  ini  menimbulkan  berkurangnya  pengalihan  transfer kemakmuran dari pemerintah ke pemegang saham sehingga menurunkan risiko perusahaan (Zef & Fin, 2020) .
Hasil  analisis  pada  hipotesis  6  menemukan  bukti  bahwa  komisaris  independen  tidak memoderasi korelasi antara risiko pajak dengan risiko perusahaan. Faktor ini bisa dilihat dari hasil  data  statistik  komisaris  independen  dalam  hubungan  antara  risiko  pajak  dan  risiko perusahaan.  Keadaan  ini  dapat  disebabkan  karena  rendahnya  proporsi  dewan  komisaris independen dengan rata-rata 38,35% (Tabel 3) pada perusahaan pertambangan dan properti. Berdasarkan hasil ini menunjukkan bahwa yang mempengaruhi  risiko pajak adalah faktor dari luar perusahaan, sehingga tidak menjadi perhatian khusus bagi komisaris independen, investor, maupun manajemen perusahaan di Indonesia (Zef & Fin, 2020) . Berdasarkan hasil regresi pada tabel 6 dapat dilihat bahwa model 1 memiliki angka Adjusted R-square sebesar 0.096.  Angka  ini  mengindikasikan  bahwa  variabel tax  avoidance dan  risiko  pajak  dapat menjelaskan sekitar 9.6% variasi dari variabel risiko perusahaan, karena berdasarkan hasil nilai  rata-rata  pada  standar  deskriptif  perusahaan  yang  diteliti  sangat  kecil  menghindari pembayaran  pajak.  Sementara  sisanya,  sebesar  90.4%,  dijelaskan  oleh  faktor  lain  di  luar model dalam konteks penelitian ini. Pada tabel 6 dapat dilihat bahwa model 2 memiliki nilai Adjusted  R-square sebesar  0.238  menunjukkan  bahwa  23.8%  variabel  kepemilikan institusional  dapat  memoderasi  hubungan  antara tax  avoidance dan  risko  pajak  terhadap risiko  perusahaan,  sementara  sisanya  76.2%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak termasuk kedalam studi ini. Hasil regresi model 3 pada tabel 6 memiliki angka Adjusted R-
square sekitar 0.155 mengindikasi bahwa variabel komisaris independen dapat memoderasi korelasi  antara tax  avoidance dan  risiko  pajak  perhadap  risiko  perusahaan  sekitar  15.5%. Namun  sisanya  sekitar  84.5%  dari  variasi  risiko  perusahaan,  tidak  dapat  diuraikan  oleh elemen yang telah diteliti dalam studi ini. Faktor-faktor lain, yang tidak diakomodasi pada model  regresi  ini,  kemungkinan  memiliki  dampak  pada  risiko  perusahaan  tetapi  tidak diamati atau dimasukkan dalam analisis.

## 5. Simpulan, Keterbatasan, dan Saran
Berdasarkan  pemeriksaan  data,  uji  hipotesis,  dan  analisis  tambahan,  dapat  diambil simpulan  bahwa  tidak  terdapat  pengaruh tax  avoidance terhadap  risiko  perusahaan, sedangkan  risiko  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  risiko  perusahaan.  Di  sisi  lain kepemilikan institusional tidak memoderasi korelasi tax avoidance dan risiko perusahaan, namun memoderasi korelasi antara risiko pajak dengan risiko perusahaan  dan keberadaan komisaris  independen  tidak  memoderasi  korelasi tax  avoidace dengan  risiko  perusahaan, begitu pula hubungan antara risiko pajak dengan risiko perusahaan.
Keterbatasan  pada  penelitian  ini  adalah  pada  data  laporan  keuangan  yang  telah dipublikasi  di  Bursa  Efek  Indonesia,  banyak  perusahaan  yang  tidak  melaporkan annual report secara lengkap, sehingga banyak perusahaan  yang tidak memenuhi  kriteria sampel penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan penelitian ini adalah hasil Adjusted R Square menunjukkan nilai yang masuk kategori lemah hal ini menunjukkan masih terdapat potensi  yang  jauh  lebih  besar  di  atas  75%  variabel  lain  yang  tidak  digunakan  dalam penelitian  ini.  Selanjutnya  penelitian  ini  menggunakan  objek  perusahaan  sektor pertambangan dan property and real estate yang cukup terdampak adanya pandemi. Dimana data yang diambil peneliti juga termasuk masa (waktu) terjadinya pandemi covid 19 yang berisiko  menimbulkan  bias  kognitif (Purnama  &  Rani,  2021) .  Karakteristiknya  berbeda dengan sektor lainnya, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan pada hal-hal industri yang karakteristiknya berbeda dengan perusahaan pertambangan (Lapau, 2017) .
Berdasarkan  hasil  penelitian,  diharapkan  penelitian  selanjutnya  dapat  menggunakan variabel lain yang dapat lebih besar variabilitasnya sehingga dapat menjelaskan model lebih baik (Winarsunu, 2017) .  Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pada sektor perusahaan yang berbeda dan tahun terbaru agar dapat mendukung dan memperkuat variabel penelitian, mengingat dengan menggunakan data dan sektor perusahaan yang dipilih peneliti terbukti belum dapat menjelaskan model dengan baik (Sarosa, 2021) .

## Daftar Referensi
Agusman,  A.,  Cullen,  G.  S.,  Gasbarro,  D.,  Monroe,  G.  S.,  &  Zumwalt,  J.  K.  (2014). Government  intervention,  bank  ownership  and  risk-taking  during  the  Indonesian financial crisis. Pacific Basin Finance Journal , 30, 114–131. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2014.07.003
Arizki,  A.,  Masdupi,  E.,  &  Zulvia,  Y.  (2019).  Pengaruh  keputusan  investasi,  keputusan pendanaan  dan  kebijakan  dividen  terhadap  nilai  perusahaan  pada  perusahaan manufaktur. Jurnal Kajian Manajemen dan Wirausaha , 1(1), 73-82. http://dx.doi.org/10.24036/jkmw0254310
Ayem,  S.,  &  Tarang,  T.  M.  D.  (2021).  Pengaruh  risiko  perusahaan,  kepemilikan institusional, dan strategi bisnis terhadap tax avoidance. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan , 17(2), 91-103. https://doi.org/10.21460/jrak.2021.172.400
Aziza, K. (2016). Pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar Di Bursa  Efek  Indonesia  Periode  2013-2015  (Doctoral  dissertation,  Airlangga University).
Badertscher, B., Shroff, N., & White, H. D. (2013). Externalities of public firm presence: Evidence from private firms’ investment decisions. Journal of Financial Economics , 109 (3), 682–706. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2013.03.012 Basuki,  A.T.  &  Prawoto,  N.  (2017). Analisis  regresi  dalam  penelitian  ekonomi  &  bisnis . Depok: PT Raja Grafindo Persada.
Bloomquist,  K.  M.  (2003).  Tax  evasion,  income  inequality  and  opportunity  costs  of compliance. In Proceedings. Annual conference on taxation and minutes of the annual meeting  of  the  national  tax  association  (Vol.  96,  pp.  91-104).  National  Tax Association. https://doi.org/10.2307/41954396
Cao, Y., Feng, Z., Lu, M., & Shan, Y. (2021). Tax avoidance and firm risk: evidence from China. Accounting and Finance , 61 (3), 4967–5000. https://doi.org/10.1111/acfi.12769 Carolina, V. (2021). tax avoidance, tax reporting aggresiveness, tax risk, & corporate risk.
Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia , 6(1), 05-12.
https://doi.org/10.23917/reaksi.v6i1.13315
Chakraborty,  A.,  Gao,  L.  S.,  &  Sheikh,  S.  (2019).  Managerial  risk  taking  incentives, corporate social responsibility and firm risk. Journal of Economics and Business , 101, 58-72. https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2018.07.004
Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2014). A Bayesian attribute reliability growth model. In Proceedings  of  the  Annual  Reliability  and  Maintainability  Symposium . https://doi.org/10.1109/arms.1991.154456
Damayanti,  F.,  &  Susanto,  T.  (2015).  Pengaruh  komite  audit,  kualitas  audit,  kepemilikan institusional,  risiko  perusahaan  dan  return  on  assets  terhadap  tax  avoidance. Jurnal Bisnis dan Manajemen , 5(2), 187-206. https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2341 Djunaedi,  F.  U.  P.,  &  Prastiwi,  D.  (2021).  Pengaruh  perencanaan  pajak  dan  creative accounting terhadap nilai perusahaan. JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen , 1(1), 169-179. https://ummaspul.e-journal.id/JKM/issue/view/54 Drake, K. D., Lusch, S. J., & Stekelberg, J. (2017). Does tax risk affect investor valuation of tax  avoidance? Journal  of  Accounting,  Auditing  and  Finance , 34 (1),  151–176. https://doi.org/10.1177/0148558X17692674
Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2019). When does tax avoidance result in tax uncertainty? Accounting Review , 94 (2), 179–203. https://doi.org/10.2308/accr-52198 Guenther, D. A., Matsunaga, S. R., & Williams, B. M. (2017). Is tax avoidance related to firm risk? Accounting Review , 92 (1), 115–136. https://doi.org/10.2308/accr-51408 Hanifa,  V.  D.,  &  Rosdiana,  H.  (2023).  Evaluasi  kebijakan  pajak  penghasilan  atas pembayaran bunga pinjaman pada transaksi peer to peer lending berdasarkan prinsip good  tax  policy.  Syntax  Idea,  5(9),  1179-1193. https://doi.org/10.46799/syntax- idea.v5i7.2416
Herawati, N., Rahmawati, R., Bandi, B., & Setiawan, D. (2019). Penelitian penghindaran pajak di Indonesia. InFestasi , 15(2), 108-135. https://doi.org/10.21107/ infestasi.v15i2.6006
Imamah, N. (2023). Analisis prinsip transparansi dalam Undang-undang nomor 40 Tahun 2014.  UQUDUNA: Jurnal  Hukum  dan  Ekonomi  Syariah ,  1(01),  25-36. https://journal.stai-almujtama.ac.id/index.php/al-uqudana/article/view/8
Jayanti,  E.  D.,  Wulandari,  A.,  &  Kompyurini,  N.  (2021).  Determinan  pengungkapan manajemen  risiko  perusahaan,  pengungkapan  modal  intelektual,  dan  kepemilikan asing terhadap nilai perusahaan.
InFestasi , 17(2), 168-180. https://doi.org/10.21107/infestasi.v17i2.12233
Jensen, C., & Meckling, H. (1976). Theory of the firm: managerial behavior , agency costs and ownership structure . Introduction and summary in this paper WC draw on recent progress in the theory of (1) property rights, firm. In addition to tying together elements of the theory of e. 3, 305–360.
Kamul,  I.,  &  Riswandari,  E.  (2021).  Pengaruh  gender  diversity  dewan,  ukuran  dewan komisaris, komisaris independen, komite audit dan konsentrasi kepemilikan terhadap agresivitas  pajak. Jurnal  Akuntansi  Berkelanjutan  Indonesia ,  4(2),  218-238. https://doi.org/10.32493/JABI.v4i2.y2021.p218-238
Lapau, B. (2017). Prinsip & Metode Epidemiologi . Kencana.
Lestari,  H.  W.,  Subiyantoro,  E.,  &  Pangastuti,  D.  A.  (2023).  Ukuran  perusahaan  dan  tax avoidance:  Peran  moderasi  kepemilikan  institusional. Jurnal  Riset  Akuntansi  & Perpajakan (JRAP), 10(2), 180-190. https://doi.org/10.35838/jrap.2023.010.02.15 Lim, Y. (2011). Tax avoidance, cost of debt and shareholder activism: Evidence from Korea. Journal  of  Banking  and  Finance ,  35(2),  456–470. https://doi.org/10.1016/ j.jbankfin.2010.08.021
Nesbitt,  L., Hotte, N., Barron, S., Cowan, J., & Sheppard, S. R. J. (2017). The social and economic  value  of  cultural  ecosystem  services  provided  by  urban  forests  in  North America: A review and suggestions for future research. Urban Forestry and Urban Greening , 25 , 103–111. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2017.05.005
Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2014). Pengaruh leverage, kepemilikan institusional, dan ukuran  perusahaan  terhadap  penghindaran  pajak  (tax  avoidance)  pada  perusahaan sektor  manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  2010-2012. Jurnal Akuntansi , 18(3), 408-421. https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.273
Prasetya, W., & Sari, D. P. (2022). Pengaruh ukuran dewan komisaris independen sebagai moderator  hubungan  ukuran  perusahaan  (size)  terhadap  pengungkapan  corporate social responsibility. Jurnal Pendidikan Tambusai , 6(1), 3391-3399. https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3408
Pratomo,  D.,  &  Nuraulia,  A.  N.  (2021).  Pengaruh  kepemilikan  institusional,  kepemilikan manajerial dan konsentrasi kepemilikan terhadap persistensi laba. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi , 23(1), 13-22. https://doi.org/10.34208/jba.v23i1.761
Pratomo,  D.,  &  Rana,  R.  A.  (2021).  Pengaruh  kepemilikan  institusional,  komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak. JAK (Jurnal  Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi , 8(1), 91-103. https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487 Purnama, A. Y., & Rani, S. A. (2021). Solusi bias kognitif, kesenjangan digital dan moralitas di era pandemi COVID-19. Indonesian Journal of Education and Humanity , 1(1), 63- 68. http://ijoehm.rcipublisher.org/index.php/ijoehm/article/view/10
Puspitasari, T. O., & Tjhai, F. N. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance pada  perusahaan  manufaktur  di  Indonesia. E-Jurnal  Akuntansi  TSM ,  2(1),  51-66. https://doi.org/10.34208/ejatsm.v2i4.1825
Rahmadi, Z. T., & Wahyudi, M. A. (2021). Pengaruh good corporate governance (struktur kepemilikan  institusional  dan  kepemilikan  manajerial)  terhadap  nilai  perusahaan
manufaktur  di  BEI  2017–2019. Rekaman:  Riset  Ekonomi  Bidang  Akuntansi  dan Manajemen , 5(1), 104-114. https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v1i1.249 Rego, S. O., & Wilson, R. (2012). Equity risk incentives and corporate tax aggressiveness. Journal  of  Accounting  Research , 50 (3),  775–810. https://doi.org/10.1111/j.1475- 679X.2012.00438.x
Rohaya, MD Noor., Nor’azam Mastuki, & Bardai, B. (2009). Book-tax difference and value relevance  of  taxable:  Malaysian  evidence. Journal  of  Financial  Reporting  and Accounting , 7(2), 19–40. https://doi.org/10.1108/19852510980000002 Rokhaniyah, S. (2021). Investigasi empiris: Tata kelola perusahaan, kesulitan keuangan, dan penghindaran pajak. Infestasi , 17(1), 32-44. https://doi.org/10.21107/ infestasi.v17i1.10471
Rumui, E. E., Sari, G. S., Hidayah, S. N., Utomo, R. B., & Pabulo, A. M. A. (2023). Buku Ajar Pajak Dan Tata Kelolah . PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Sambharakreshna, Y., & Kompyurini, N. (2016). Memprediksi kecenderungan perusahaan melakukan  penghindaran  pajak. InFestasi ,  12(2),  193-199. https://doi.org/10.21107/ infestasi.v12i2.2768
Sari,  R.  H.  D.  P.,  &  Ajengtiyas,  A.  (2021).  Pengaruh  profitabilitas,  transfer  pricing,  dan manajemen  laba  terhadap  tax  avoidance. Konferensi  Riset  Nasional  Ekonomi Manajemen  dan  Akuntansi ,  2(1),  898-917. https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ korelasi/article/view/1185
Sarosa, S. (2021). Analisis data penelitian kualitatif . PT Kanisius.
Seber, G. A. F., & Lee, A. J. (2004). Linear Regression Analysis (Issue 1).
Tatnya, H. Z. A., Imani, S. R., Wildany, T. A., Zahirah, N. A., & Wijaya, S. (2023). Strategi manajemen  perpajakan  pada  perusahaan  sektor  energi. Journal  of  Law, Administration,  and  Social  Science ,  3(2),  164-175. https://doi.org/10.54957/ jolas.v3i2.452
Utami,  R.  P.,  &  Syafiqurrahman,  M.  (2017).  Pengaruh  organ-organ  pendukung  good corporate  governance  terhadap  tax  avoidance. InFestasi ,  13(2),  380-389. https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i2.3516
Warastri, R. M. G., & Suryaningrum, D. H. (2022). Pengaruh tax avoidance, tax reporting aggressiveness,  dan  tax  risk  terhadap  risiko  perusahaan. Fair  Value:  Jurnal  Ilmiah Akuntansi dan Keuangan , 5(2), 895-908. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.2081 Winarsunu,  T.  (2017). Statistik  dalam  penelitian  psikologi  dan  pendidikan (Vol.  1). UMMPress.
Yasmin,  A.,  Widianto,  M.  S.  G.,  Annisa,  I.,  Halomoan,  A.  J.,  &  Wijaya,  S.  (2024). Manajemen  pajak  penghasilan  pasal  21  Di  PT.  Palladium  International  Indonesia. Jurnalku, 4(1), 79-88. https://doi.org/10.54957/jurnalku.v4i1.744
Zef Arfiansyah, S. E., & Fin, M. A. (2020). Pengaruh penghindaran pajak dan risiko pajak terhadap nilai  perusahaan dengan komisaris independen sebagai  pemoderasi. Jurnal Pajak Indonesia
(Indonesian Tax Review) , 4(2), 67-76.
https://doi.org/10.31092/jpi.v4i2.1436