PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume IV Nomor 1 Juni 201 7

## PELAKSANAAN PENERBITAN AKTA KEMATIAN DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN

## GORONTALO UTARA
Andi Yusuf Katili STIA Bina Taruna Gorontalo yusuf2801@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  Pelaksanaan  Penerbitan  Akta  Kematian Di  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Gorontalo  Utara. Penelitian  ini  menggunakan  jenis  deskriptif  pendekatan  kualitatif.pengumpulan data  dilakukan  melalui  observasi  dan  wawancara  menggunakan  pedoman wawancara  yang  diajukan  kepada  sejumlah  informan.  Tehknik  analisis  data menggunakan tehnik analisis dalam bentuk kata-kata lisan maupun tulisan. Berdasarkan  analisis  hasil  penelitian,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Penerbitan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Gorontalo  Utara  belum  optimal  disebabkan kurangnya  tingkat  kesadaran  masyarakat  untuk  memiliki  akta  kematian.  2 Pelaksanaan Penerbitan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara dilihat dari kelengkapan berkas yang disediakan oleh masyarakat tidak efesien selama melakukan proses pengurusan akta kematian yang  dapat  menghambat  proses  penerbitan  akta  kematian  3.  Pelaksanaan Penerbitan  Akta  Kematian  Di  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Gorontalo Utara dari segi koordinasi kurang terjalin antara pemerintah desa  dengan  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Gorontalo Utara  sehingga  memberikan  kerugian  pada  masyarakat  akan  ketentuan persyaratan yang berlaku sebagai prosedur penerbitan akta kematian.
Disarankan.  1  Perlunya  Sosialisasi  secara  berkelanjutan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  desa  mengenai  prosedur  pengurusan  akta  kematian.  2  Perlunya kelengkapan  berkas  yang menjadi  persyaratan untuk  penerbitan akta kematian. 3 Perlu  menjalin  Koordinasi  antara  pemerintah  desa  dengan  pemerintah  daerah untuk  mengikuti  perkembangan  persayaratan  kelengkapan  berkas  dalam penerbitan akta kematian.
Kata Kunci: Pelaksanaan, Penerbitan Akta Kematian

## PENDAHULUAN
Dalam kehidupan manusia akan  terjadi  suatu  siklus  hidup dimana   manusia  akan  mengalami berbagai  peristiwa  penting  di  dalam hidupnya.  Siklus  hidup,  pengalaman dan peristiwa penting tersebut
diantaranya  adalah  kematian,  dan berbagai  peristiwa  penting  lainnya. Peristiwa-peristiwa  penting  tersebut perlu  dilakukan  pencatatan  karena sangat  mempengaruhi  pengalaman hidup  setiap  manusia  dan  apabila peristiwa itu terjadi pasti akan selalu
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume IV Nomor 1 Juni 201 7
membawa  akibat  hukum  bagi  orang yang  bersangkutan  maupun  bagi masyarakat di sekitarnya.
Mengingat  begitu  pentingnya peristiwa-peristiwa  tersebut,  maka demi terciptanya keadaan masyarakat yang  tertib  dan  teratur  serta  demi terjaminnya  kepastian  hukum,  maka diperlukan  suatu  peraturan  untuk mengaturnya. Peraturan yang dimaksud  tersebut  adalah  peraturan dibidang pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh lembaga pencatatan sipil yaitu Kantor Catatan Sipil.  Pencatatan  sipil  merupakan hak  dari  setiap  warga  negara  dalam arti  hak  memperoleh  akta  autentik dari  pejabat  negara.  Masih  jarang penduduk menyadari betapa pentingnya  sebuah  akta  bagi  dirinya dalam menopang hidupnya. Misalnya  manusia  yang    mengalami musibah kematian tentu memerlukan  suatu  keabsahan  dalam tatanan suatu wilayah yang memberikan  keluarga  dari  orang yang  ditinggalkan  akibat  kematian memiliki identitas dari hal kematian,.
Sebuah  akta  kematian  yang diterbitkan  oleh  pejabat  Kantor Catatan  Sipil,  memiliki  arti  yang sangat  besar  di  kemudian  hari, manakala  terjadi  sesuatu.  Misalnya untuk  kepentingan  menentukan  ahli waris  dari  keluarga  yang  tinggalkan, atau dapat memberi arah ke pengadilan  secara  otentik  dari  dasar hukum  yang  berlaku  di  indonesia. Bahwa  untuk  dapat  dijadikan  dasar kepastian  hukum  seseorang  maka data  atau  catatan  peristiwa  penting seseorang,   seperti:   kematian,    perlu didaftarkan ke Kantor Catatan
Sipil, oleh  karena Kantor  Catatan Sipil  adalah  suatu  lembaga  resmi
Pemerintah  yang  menangani  hal-hal seperti  di  atas,  Akta  Kematian memiliki  peranan  penting  dalam Akta  Catatan  Sipil  sebagai  Akta autentik yang memuat catatan lengkap seseorang yang dapat memberikan  kepastian  hukum  pada peristiwa-peristiwa  kematian  bagi umat manusia. Masyarakat yang ada di
Kabupaten  Gorontalo  Utara  dalam mengalami  peristiwa  kematian  maka keluarga  dari  yang  meninggal  ini dapat  memiliki  Akta  Kematian sebagai kepentingan ahli waris dalam hal yang bersangkutan dapat membuktikan sebagai bukti kematian yang sah didalam penegahkan hukum.  Sangsi  Administratif  dan denda  Bagi  masyarakat  yang  lalai atau  tidak melaporkan  kepada  Dinas Kepedudukan  dan  Catatan  Sipil Kabupaten Gorontalo Utara selambat-lambatnya  tiga  puluh  hari setelah  peristiwa  kematian,  akan dikenakan  sangsi  berupa  denda administrasi  paling  banyak  satu  juta rupiah.  Dasar  Pasal  90  Ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2006  mengatakan  setiap  penduduk dikenai  sangsi  Administratif  berupa denda  apabila  melampaui  batas waktu pelaporan peristiwa penting.
Untuk  mempermudah  proses penerbitan akta kematian bagi masyarakat  yang  ada  di  Kabupaten Gorontalo  Utara  maka  di  butuhkan sebuah  upaya  dari  dinas  yang menerbitkan  akta  kematian  yakni Dinas  Kependudukan  Catatan  Sipil Kabupaten  Gorontalo  Utara  dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat  sehingga  mereka  akan mengetahui manfaat dari akta kematian bagi ahli waris.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume IV Nomor 1 Juni 201 7
Namun  demikian  kenyataan yang ada tampaknya dari pelaksanaan penerbitan akta kematian ditemukan belum maksimal dapat  dilihat  dari:  Sosialisasi  yang dilakukan  oleh  pemerintah  desa belum  optimal  dalam  memberikan informasi  kepada  masyarakat  yang nantinya selama melakukan pengurusan  administrasi  penerbitan akta  kematian  memenuhi  prosedur pengurusan administrasi seperti kelengkapan  kartu  keluarga,  surat kematian  dari  desa,  KTP,  atau  data ahli waris, masih Kurangnya kelengkapan Berkas yang disediakan oleh masyarakat dalam hal menyiapkan  persyaratan  yang  harus di  lengkapi  sesuai  prosedur  disaat melakukan pengurusan akta kematian  di  dinas  catatan  sipil, Masih Kurangnya koordinasi pemerintah desa dengan Dinas Kependudukan  Catatan  Sipil  untuk kebutuhan  singkronisasi  data  mulai dari  penulisan  nama  dalam  kartu keluarga  yang  sering  tidak  sesuai dengan  data  yang  tercatat  di  dinas catatan  sipil  untuk  memberikan capaian  verifikasi  data  akurat  dalam pelaksanaan penerbitan akta
kematian.

## PERMASALAHAN
Dari  uraian  latar  belakang masalah  yang  telah  dipaparkan tersebut,  maka  rumusan  masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana  Pelaksanaan  Penerbitan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Gorontalo Utara?

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

## Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  Pelaksanaan  Penerbitan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Gorontalo Utara.

## Manfaat Penelitian
Hasil  penelitian  ini  diharapkan dapat  memberikan  banyak  manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan terutama kepada pihak  Dinas  Kependudukan  Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Dan dapat dijadikan  sebagai  referensi  bagi pihak yang ingin melakukan penelitian yang sejenis.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah penelitian deskriptif yang di  lakukan dengan menggunakan metode kualitatif.  Menurut  Sugiyono  (2010:
62)  penelitian  deskripitif  adalah penelitian  yang  dilakukan  terhadap satu  variabel  atau  lebih,  dimana prosedur penelitian deskriptif menghasilkan  data  deskriptif  berupa kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang- orang  dan  perilaku  yang  diamati. Sedangkan pendekatan metode
kualitatif  adalah  jenis  penelitian berdasarkan  pendekatan  penelitian dilakukan pada kondusif obyek yang alami, dimana peneliti sebagai instrumen  utamanya  /  instrumen kunci,  tehnik  pengumpulan  data dilakukan  secara  gabungan  dan menghasilkan data deskriptif (Wiratha, 2008:54) sedangkan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume IV Nomor 1 Juni 201 7
Husein Umar (2007:87), menyatakan sebagai berikut: “Penelitian deskriftif meliputi  kegiatan  pengumpulan  data untuk menjawab pertanyaan mengenai  status  terakhir dari subyek penelitian.  Tipe  yang  paling  umum dari  penelitian  deskriptif  meliputi penilaian
terhadap individu, organisasi atau keadaan tertentu”.
Fokus Penelitian
Penelitian  ini  difokuskan pada  Dinas  Kependudukan  Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo  Utara . yang  dilakukan melalui 3 (tiga) aspek  yaitu aspek Sosialisasi,  Kelengkapan  Berkas, Koordinasi, sebagai berikut:

## Sosialisasi
Sosialisasi  yang  dimaksud  dalam penelitian  ini  adalah  sosialisasi  yang dilakukan  oleh  pemerintah  desa untuk memberikan tingkat kesadaran masyarakat dalam melakukan pengurusan  administrasi  penerbitan akta  kematian  yang  sesuai  prosedur pengurusan administrasi seperti kelengkapan  kartu  keluarga,  surat kematian  dari  desa,  KTP,  atau  data ahli waris. Kelengkapan Berkas
Kelengkapan  berkas  yang  dimaksud dalam penelitian ini adalah kelengkapan Berkas yang disediakan oleh masyarakat dalam hal menyiapkan  persyaratan  mulai  dari kartu  keluarga,  ahli  waris  sampai dengan surat kematian sesuai prosedur disaat melakukan pengurusan  akta  kematian  di  dinas catatan sipil. Koordinasi
Koordinasi  yang  dimaksud  dalam penelitian  ini  adalah  koordinasi pemerintah  desa  dengan  pemerintah
daerah untuk kebutuhan singkronisasi data yang dapat memberikan  ferivikasi  data  akurat sehingga  memudahkan  pelaksanaan penerbitan akta kematian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Sosialisasi
Sosialisasi  merupakan  tahapan dalam memberikan pemahaman masyarakat dalam melakukan
pengurusan  akta  kematian  yang bertujuan  untuk  mencapai  fungsi tertib  administrasi  melalui  tata  cara dan  mekanisme  pengurusan  akta kematian  secara  efektif.  Terkait dengan  sosialisasi  tersebut  maka pemahaman  masyarakat  mengenai fungsi  akta  kematian  itu  dapat berhubungan  erat  dengan  status hukum seseorang, baik hukum privat maupun publik. Bahkan, akta kematian  akan  menjadi  salah  satu prasyarat  penting  bagi  kepengurusan dokumen  lain    disebabkan  Manfaat dari  akta  kematian  bagi  ahli  waris diantaranya untuk mengurus penetapan  ahli  waris,  pensiunan, klaim  asuransi,  maupun  persyaratan perkawinan  bagi  duda  atau  janda dengan kata lain dalam waktu 14 hari sejak  didaftarkan,  akte  kematian sudah  bisa  keluar.  yang  berdasarkan Undang-undang  No  23  tahun  2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan permohonan akte kematian paling lama 30 hari sejak kematian.
Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  pada  prinsipnya  sosialisasi dilakukan  melalui  tingkat  desa  yang dapat mewujudkan kesadaran masyarakat  kenyataan  yang  ada masih  banyak  masyarakat    yang
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume IV Nomor 1 Juni 201 7
belum paham akan prosedur pengurusan  akta  kematian  yang sesuai  dengan  persyaratan  untuk penerbitan  dokumen  akta  kematian sehingga  masih  seringkali  berkas yang dimasukkan tidak sesuai prosedur  sebagai  acuan  penyelesaian dokumen akta kematian pada saat itu juga,  masih  ada  masyarakat  yang belum  paham  atau  belum  memiliki kesadaran dalam melakukan pengurusan  akta  kematian  dimana sebagian  besar  warga  yang  tidak melaporkan peristiwa kematian adalah  warga  masyarakat  yang  dari segi  ekonominya  tergolong  miskin dan  tidak  mengetahui  manfaat  akta kematian  serta  sebagian  enggan untuk  mengurusnya,  masih  ada sebagian  masyarakat  yang  belum mengetahui  manfaat  dari  pada  akta kematian  yang  nantinya  sebagai bukti  sah  mengenai  status  kematian seseorang, terdapat tingkat kesadaran masyarakat yang masih sangat kurang sehingga menyebabkan minat masyarakat  melakukan  pengurusan akta kematian sampai di tingkat desa yang  tidak  memiliki  kemauan  untuk melakukan  pengurusan  di  tingkat kabupaten  yang  dapat  menerbitkan akta kematian.
Kelengkapan Berkas Kelengkapan Berkas merupakan  indikator  yang  penting dalam melakukan pengurusan penerbitan  akta  kematian  yang  di jadikan sebagai panduan pelaksanaan akta kematian di Dinas Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Gorontalo  Utara  sebagai kebutuhan administrasi yang harus di penuhi  oleh  masyarakat  selama
melakukan  proses  penerbitan  akta kematian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelengkapan  berkas  selama melakukan  pengurusan  administrasi penerbitan  akta  kematian  sesuai prosedur belum maksimal di akibatkan oleh masih banyak
masyarakat  yang belum paham akan prosedur  pengurusan  akta  kematian yang  sesuai  dengan  persyaratan untuk  penerbitan  dokumen  akta kematian  sehingga  masih  seringkali berkas yang dimasukkan tidak sesuai prosedur  sebagai  acuan  penyelesaian dokumen akta kematian pada saat itu juga,  masih  ada  masyarakat  yang belum paham atau belum memberikan  sesuai  prosedur  yang mengakibatkan keterlambatan
penerbitan  akta  kematian  salah  satu contoh  masyarakat  sebagai  pemohon tidak  menyiapkan  dokumen  ahli waris  atau  kartu  tanda  penduduk yang  terdaftar  dalam  kartu  keluarga, prasyarat  kelengkapan  berkas  dalam penerbitan
akta kematian memudahkan masyarakat selama proses  penerbitan  kata  kematian menunjukkan  hasil  yang  berbeda  di tingkat  desa  dengan  prasayarat  di tingkat  kabupaten  sehingga  berkas tersebut yang disediakan oleh masyarakat  belum  dapat  diproses tepat wakt, kurangnya tingkat kesadaran  masyarakat  melakukan pengurusan  akta  kematian  tidak melalui tahapan di tingkat desa yang harus  menyiapkan  surat  pengantar kematian  dari  pemerintah  desa  di
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume IV Nomor 1 Juni 201 7
akibatkan  oleh  kemauan  masyarakat melakukan  pengurusan  secara  cepat tanpa  melalui  prosedur    untuk memenuhi pengurusan dana santunan duka  yang  diberikan  batas  waktu yang justru memberikan keterlambatan proses penerbitan akta kematian. Koordinasi Koordonasi  adalah  sebuah  kegiatan yang saling berkesinambungan antara  pemerintah  desa  dengan pemerintah  daerah  dalam  hal  ini dinas  kependudukan  dan  pencatatan sipil  untuk  pelaksanaan  penerbitan akta kematian di Dinas Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Gorontalo Utara sehingga mewujudkan kebutuhan singkronisasi data yang dapat memberikan  ferivikasi  data  akurat yang memudahkan pelaksanaan penerbitan akta kematian.
Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  koordinasi  yang  terjalin antara  pemerintah  desa  dengan pemerintah  daerah  masih  sangat kurang di akibatkan kurang
kepedulian  pemerintah  desa  dalam melakukan  koordinasi  dengan  Dinas
Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil yang  mengakibatkan  tumpang  tindih aturan  yang  telah  di  tetapkan  yang mengakibatkan kerugian waktu
dalam  melakukan  pengurusan  akta kematian oleh masyarakat

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian dan  pembahasan  di  atas,  maka
peneliti  dapat  menarik  kesimpulan sebagai berikut:
1. Belum optimalnya sosialisasi yang  dilakukan  oleh  pemerintah desa mengenai manfaat kepemilikan akta kematian sehingga tidak mewujudkan tingkat kesadaran masyarakat untuk memiliki akta kematian. 2. Masih  kurangnya  kelengkapan berkas  yang  disediakan  oleh masyarakat  selama  melakukan proses  pengurusan  akta  kematian sehingga dapat menghambat proses penerbitan akta kematian.
3. Masih  kurang  terjalin  koordinasi pemerintah  desa  dengan  Dinas Kependudukan  Dan  Pencatatan Sipil  Kabupaten  Gorontalo  Utara sehingga  memberikan  kerugian pada  masyarakat  akan  ketentuan persyaratan  yang  berlaku  sebagai prosedur penerbitan akta kematian. 4. Masih kurangnya Sosialisasi,
kelengkapan  berkas,  koordinasi dalam  memenuhi  prosedur  yang menyebabkan penerbitan akta kematian belum optimal.

## SARAN
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti dapat menyarankan sebagai berikut: 1. Perlunya Sosialisasi secara berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah desa mengenai prosedur pengurusan akta kematian.
2. Perlunya kelengkapan berkas yang  menjadi  persyaratan  untuk penerbitan akta kematian.
3. Perlu  menjalin  Koordinasi  antara pemerintah desa dengan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume IV Nomor 1 Juni 201 7
pemerintah daerah untuk mengikuti perkembangan persayaratan  kelengkapan  berkas dalam penerbitan akta kematian. 4. Perlunya  Sosialisasi,  kelengkapan berkas, koordinasi dalam memenuhi prosedur untuk memberikan optimalisasi penerbitan akta kematian

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijaksaan Dari Formulasi  Ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara. Abidin, Z.S. 2010. Kebijakan Publik . Jakarta: Yayasan Pancur Siwah. Anderson,  James  E.  2008. Public Policy Making: An Introduction . Boston: Houghton Mifflin Company Bernadine  R.  Wirjana,  M.S.W    dan Prof. Dr. Susilo Supardo. 2009. Kepemimpinan,  Dasar-Dasar dan Pengembangannya . Yogyakarta: CV. Andi offset. Bernardin  &  Russel.  2007. Pinter Manajer,  Aneka  Pandangan Kontemporer. Alih Bahasa Agus Maulana. Jakarta: Penerbit Binarupa Aksara.. Boediono  2009 Teori  Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta:  BPFE Yogyakarta Dunn,  William  N.  2007. Analisis Kebijakan  Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Effendy,  Onong  Uchjana.  2007. Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi . Bandung:  Citra
Aditya Bakti. Fayol, Henry. 2009. General Principles of Management, Classics of Organization Theory . California: Brooks/Cole Publishing Company Pacific Grove. Friedrich,  Carl  J, Man  and  His Government. 2009. New York:
McGraw-Hill. Gaspersz,  Vincent.  2010. Sistem Manajemen Kinerja Terintegrasi Balanced Scorecard  dengan  Malcolm Baldrige  dan  Lean  Six  Sigma Supply  Chain  Management . Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama Husein, Umar. 2008. Metode Penelitian  Untuk  Skripsi  dan Tesis Bisnis. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada I  Made  Wirartha.  2008. Metodologi Penetilian Sosial Ekonomi .
Yogyakarta: C.V Andi Offset. Keban,  Yeremias  T.  2008. Enam Dimensi  Strategis  Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu .
Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit  Gaya
Media.
Mochtar  R.  2012. Sinopsis  Obstetric Fisiologi  dan  Patologi .  Jilid  1. Jakarta: Penerbit buku kedokteran EGC Pasolong, Harbani. 2008. Kepemimpinan Birokrasi , Bandung: CV Alfabeta Sinambela,  Lijan  Poltak.  2007. Reformasi Pelayanan Publik:Teori,  Kebijakan,  dan Implementasi . Jakarta: PT. BumiAksara.
Soesilo  Zauhar.  2007.  Reformasi
Administrasi Konsep, Dimensi,
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume IV Nomor 1 Juni 201 7
dan  Strategi.  Jakarta:  Bumi Aksara Subarsono,  AG.  2011. Analisis kebijakan Publik: Konsep. Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono.  2010. Metode  Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta. Syafiie, Inu Kencana. 2007. Kepemimpinan  Pemerintahan
Indonesia. Bandung:  Refika Aditama