## KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERKAIT PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PERUSAHAAN ASURANSI

## Sylvia Anita Lalamentik, Hulman Panjaitan, Gindo L Tobing
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta Email: anitawenur@yahoo.com
ABSTRAK Kata kunci: Kewenangan, Otoritas Jasa Keuangan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Asuransi Pasal 2 ayat (5) UU Kepalitan dan PKPU yang menyebutkan kewenangan OJK sebagai  pihak  yang  berhak  untuk  mengajukan  permohonan  pailit  dan  PKPU pada perusahaan asuransi. Dalam prakteknya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan asuransi PT Asuransi Kresna yang diajukan oleh kreditor tanpa melalui OJK, dikabulkan oleh Majelis Hakim. Adapaun rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu  bagaimana  kewenangan  Otoritas  Jasa Keuangan  terhadap  permohonan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang perusahaan asuransi? Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum kepustakaan atau data sekunder dengan  sumber  bahan-bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Adapun pendekatan  penelitian  yang  dipergunakan  pendekatan  perundang-undangan, konseptual,  analitis  dan  kasus  serta  teknik  analisa  bahan  hukum  dilakukan dengan  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Kewenangan Otoritas  Jasa  Keuangan  terhadap  permohonan  penundaan  kewajiban pembayaran  utang  perusahaan  asuransi  yaitu  hanya  menyangkut  kedudukan hukum,  dimana  Otoritas  Jasa  Keuangan  hanya  bertindak  sebagai  pemohon dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan surat kuasa khusus  sebagai  wakil  dari  para  kreditor  selaku  nasabah  perushaan  asuransi. Sehingga dapat dikatakan bahwa kreditor atau nasabah pemegang polis asuransi tidak  memiliki  kedudukan  hukum  dalam  mengajukan  permohonan  penundaan kewajiban  pembayaran  utang  terhadap  perusahaan  asuransi  ke  Pengadilan Niaga.  Melainkan  Kreditor  dapat  mengajukan  permohonan  penundaan kewajiban  pembayaran  utang  terhadap  perusahaan  asuransi  melalui  Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga Pembina dan pengawas disektor keuangan.. ABSTRACT Keywords: Authority, Financial Services Authority, Postponement  of  Debt Payment Obligations, Insurance Article 2 paragraph (5) of the Bankruptcy and PKPU Law states the authority of the OJK as the party entitled to submit bankruptcy and PKPU applications to insurance companies. In practice, the request for postponement of debt payment obligations  of  the  insurance  company  PT  Asuransi  Kresna,  which  was submitted  by  creditors  without  going  through  the  OJK,  was  granted  by  the Panel  of  Judges.  The  problem  formulation  in  this  research  is  what  is  the authority  of  the  Financial  Services  Authority  regarding  requests  for postponement  of  insurance  company  debt  payment  obligations?  The  method used in this research is normative juridical research in the form of library legal materials  or  secondary  data  with  primary,  secondary  and  tertiary  sources  of legal materials. The research approach used is statutory, conceptual, analytical and case approaches as well as legal material analysis techniques carried out using  qualitative  analysis.  The  research  results  show  that  the  authority  of  the Financial  Services  Authority  regarding  requests  for  postponing  insurance company  debt  payment  obligations  only  concerns  legal  status,  where  the
Financial  Services  Authority  only  acts  as  an  applicant  in  cases  of  postponing debt  payment  obligations  based  on  a  special  power  of  attorney  as  a representative of creditors as customers of insurance companies. So it can be said  that  creditors  or  customers  holding  insurance  policies  do  not  have  legal standing  to  submit  a  request  to  postpone  debt  payment  obligations  to  the insurance company to the Commercial Court. However, creditors can apply for a  postponement  of  debt  payment  obligations  to  insurance  companies  through the Financial Services Authority as the supervisory and supervisory institution in the financial sector..

## PENDAHULUAN
Dampak  dari  pandemi  Covid-19  sangat  terasa  pada  semua  kegiatan  transaksi  keuangan. Terjadinya  gagal  bayar  ataupun  pemenuhan  kewajiban  antara  debitor  dengan  kreditor  menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan. Covid-19 ini menggangu berbagai sektor, terutama perjanjian atau  kontrak.  Dengan  adanya  Covid-19,  debitor  berdalih  terjadinya  wanprestasi  dikarenakan adanya  Covid-19.  Sehingga  menimbulkan  banyaknya  permohonan  pailit  ataupun  penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Hal ini dikarenakan kepailitan maupun PKPU merupakan sarana terbaik untuk mendapatkan kepastian mengenai pembayaran utang yang dimiliki debitor kepada kreditor. 1
Salah satu yang menjadi sorotan adalah permohonan terhadap perusahaan asuransi, dimana Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  pada  bulan  November  2020,  menjadi  pihak  yang  menolak permohonan  pailit  PT  AIA  Financial  yang  diajukan  oleh  mantan  tenaga  pemasaran  mereka. Penolakan ini melalui Surat Nomor S-517/NB.211/2020 tertanggal 3 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT AIA Financial dalam kondisi yang positif atau dapat dikatakan normal. 2 Keberadaan  surat  OJK  tersebut  menegaskan  peran  otoritas  dalam  ketentuan  yang mengatur mengenai kepailitan pada Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor No. 37 Tahun 2004 tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  (selanjutnya  disebut UU Kepalitan dan PKPU) yang menyebutkan kewenangan OJK sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pailit dan PKPU pada perusahaan asuransi. 3
Lebih lanjut pada pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi, yang menyatakan bahwa selain dari fungsi pengaturan dan pengawasan keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan UU Asuransi memberikan kewenangan kepada OJK sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit pada perusahaan asuransi, asuransi syariah, reasuransi dan reasuransi syariah yang semula kewenangannya dilakukan oleh Menteri Keuangan. 4 Pasal  51  Undang-Undang  tentang  Perasuransian  pada  ayat  (1) kreditor menyampaikan permohonan  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan  untuk  mengajukan  permohonan  pernyataan  Pailit kepada  Pengadilan  Niaga,  ayat  (2)  Otoritas  Jasa  Keuangan  menyetujui  atau  menolak permohonan yang disampaikan oleh kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. Ayat (3) dalam hal Otoritas Jasa
1 https://analisis.kontan.co.id/news/peran-ojk-di-pkpu-perusahaan-asuransi, diakses pada 5 Mei 2023
2 https://finansial.bisnis.com/read/20201104/215/1313 664/gugatan-pailit-mantan-tenaga-pemasar-terhadap-aia-ditolak-ojk , diakses pada 5 Mei 2023
3 Adler Haymans Manurung, Otoritas Jasa Keuangan : Pelindung Investor , Adler Manurung Press, Jakarta, 2013, hlm, 26.
4 Ibid , hlm. 27
Keuangan  menolak  permohonan  yang  disampaikan  oleh kreditor sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2),  penolakan  harus  dilakukan  secara  tertulis  dengan  disertai  alasannya  dan  ayat  (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan dan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 5 Namun hal yang menarik perhatian ialah permohonan PKPU kepada PT Asuransi Kresna kembali  datang  pada  18  November  2020  dalam  perkara  Nomor  389/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.Jkt.Pst.,Majelis  memutuskan  untuk  menerima  permohonan  ini  dan  pada putusannya  menunjuk  hakim  pengawas  serta  menunjuk  pengurus  untuk  menjalankan  tugasnya sesuai dengan UU Kepailitan.
Putusan  PKPU  Kresna  tersebut  seolah  menjadi  preseden  baru  bahwa  permohonan  PKPU terhadap  perusahaan  asuransi  yang  diajukan  oleh  kreditor  tanpa  melalui  OJK  ternyata  bisa dikabulkan. Namun ternyata kesan tersebut tidak juga bisa dikatakan terbukti benar karena pada waktu yang tidak terlalu jauh, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan  No.  45/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.,  menolak  permohon  pailit  terhadap asuransi  AIA  (PT  AIA  Financial)  atas  permohonan  yang  diajukan  oleh  mantan  tenaga pemasarnya  dengan  alasan  bahwa  kewenangan  mengajukan  permohonan  Pailit  hanya  dimiliki oleh OJK.  Jika demikian, dasar yang membuat Pengadilan memutus PKPU Kresna dikabulkan menjadi  penting  untuk  ditelaah.  Selain  itu  dampak  dari  putusan  PKPU  PT  Asuransi  Kresna tersebut,  penulis  berpandangan  hal  tersebut  akan  menjadi  celah  bagi  para  kreditor  untuk menyeret perusahaan asuransi yang lainnya, menjadi termohon dalam permohonan PKPU pada Pengadilan Niaga.
Penulis berpendapat permohonan PKPU tidak akan banyak diajukan apabila OJK sebagai lembaga  yang  berwenang  memberikan  sarana  kepada  konsumen  pemegang  polis  perusahaan asuransi yang telah jatuh tempo untuk dapat merespon jadwal pembayaran pencairan polis yang jatuh  tempo  (restrukturisasi)  yang  ditawarkan  perusahaan  asuransi.  Fenomena  yang  terjadi, perusahaan asuransi yang terlambat mencairkan polis berupaya menawarkan perpanjangan masa waktu  pencairan  polis  yang  sebenarnya  bukan  merupakan  opsi  menguntungkan  bagi  para pemegang polis. Ketiadaan pilihan inilah yang membuat pemegang polis yang telah jatuh tempo mencari cara untuk untuk mendapatkan kepastian hukum atas pencairan polis mereka.
Pemegang  polis  jatuh  tempo  menilai  skema  PKPU  merupakan  sarana  yang  dapat memberikan  kepastian  hukum  mengenai  pembayaran  polis  yang  dimilikinya.  Lantaran penawaran  jadwal  pembayaran  pencairan  polis  yang  ditawarkan  perusahaan  asuransi  melalui rencana  atau  skema  yang  diberikan  tidak  memiliki  kepastian  dan  terjamin  pelaksanaan pembayaran. Permohonan PKPU melalui Pengadilan Niaga dianggap lebih efektif dan memiliki kepastian daripada menerima tawaran jadwal pembayaran polis dari Perusahaan Asuransi yang diberikan sepihak tanpa adanya suatu tawar-menawar antara kreditor dengan debitor. 6 Berdasarkan ketentuan pada Pasal 223 UU Kepalitan dan PKPU berlaku mutatis mutandis mengenai pihak yang berwenang menjadi pemohon pada Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU  Kepalitan  dan  PKPU.  Kewenangan  OJK  menjadi  pemohon  pailit  pun  dapat  dilihat berdasarkan Pasal 50 UU Asuransi, hal tersebut sejalan dan memiliki kesesuaian di mana OJK
5 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan , Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm,55.
6 https://analisis.kontan.co.id/news/peran-ojk-di-pkpu-perusahaan-asuransi , diakses pada 5 Mei 2023
sebagai pihak yang mendapat amanah sebagai pemohon pailit maupun PKPU pada Perusahaan Asuransi. 7
Pada  pelaksanaannya  tentu  harus  sesuai  dengan  kaidah  dan  norma  yang  berlaku  pada hukum yang mengatur kepailitan dan PKPU. Aturan ini harus mampu dijaga dan dilaksanakan oleh  semua  pihak  dalam  suatu  perkara  kepailitan  dan  PKPU.  Alasan  lain  mengapa  kesesuaian antara  kewenangan  OJK  dengan  pengaturan  kepailitan  harus  solid  dan  terjaga,  karena  aspek kepailitan  dan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  merupakan  salah  satu  indikator diperingkat  kemudahan  berbisnis  atau ease  of  doing  business (EoDB)  yang  menjadi  perhatian World Bank dan investor sebelum berinvestasi di Indonesia. 8
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas,  maka  rumusan  masalah  dalam  penulisan  ini adalah  bagaimana  kewenangan  Otoritas  Jasa  Keuangan  terhadap  permohonan  penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan asuransi?

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  yuridis  normative,  yang dimaksud penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  saja.  Penelitian  ini disebut  juga  penelitian  hukum  kepustakaan.    Dalam  kaitannya  dengan  penelitian  ini,  maka pendekatan  masalah  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan konseptual,  pendekatan  analitis  dan  pendekatan  kasus.    Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan dalam penelitian hukum normatif, terdiri dari dari bahan hukum рrimer, bahan hukum sekunder dan  bahan  hukum  tersier.    Pengumpulan  bahan-bahan  hukum  dilakukan  dengan  cara mengidentifikasi  dan  menginventarisasi  aturan  hukum  positif,  meneliti  bahan  pustaka  (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan  permasalahan  hukum  yang  dikaji.    Analisa  bahan-bahan  hukum  dilakukan  dengan menggunakan analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perasuransian adalah istilah hukum ( legal term ) yang dipakai dalam perundang-undangan dan  Perusahaan  Perasuransian.  Istilah  perasuransian  berasal  dari  kata  “asuransi”.  Asuransi merupakan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. 9
Dengan  berkembangnya  era  teknologi  modern  ini  menjadi  tantangan  bagi  setiap  pihak untuk  meningkatkan  kemampuannya  agar  dapat  bersaing.  Seperti  sekarang  ini  berbagai problematika  datang  silih  berganti  mempengaruhi  alur  perkembangan  dari  setiap  bagian  tidak terkecuali  perusahaan  asuransi.  Negara  Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang  mengatur  segala
7 Bernadette Waluyo, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 1.
8 https://analisis.kontan.co.id/news/peran-ojk-di-pkpu-perusahaan-asuransi, diakses 1 Mei 2023
9 Slyviana dan Titiek Rachmawatim, Analisis Kebangkrutan dengan menggunakan Metode Altman Z-Score pada Perusahaan Asuransi yang Go Public di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Commerce Law , Volume 1 No. 1, 2016, hlm. 117
tindakan  warga  masyarakatnya  berdasarkan  hukum  positif  ( Ius  Constitutum )  telah  memberikan tugas  dan  wewenang  khusus  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan  untuk  menyelenggarakan  sistem pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan termasuk kegiatan Perasuransian. 10
Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas disektor keuangan berwenang dalam menentukan keberlangsungan  perusahaan  asuransi,  apabila  dalam  pengawasannya  perusahaan  asuransi melakukan  kelalaian  dan  memberi  dampak  kerugian  terhadap  pemegang  polis  asuransi  maka Otoritas  Jasa  Keuangan  dapat  membatasi  usaha  perasuransian  yang  bermasalah  demi menghindari kerugian yang akan dialami oleh pemegang polis (Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014).
Dalam  praktiknya,  debitor  (perusahaan  asuransi)  terkadang  lalai  dalam  memenuhi kewajibannya (membayar polis asuransi) kepada kreditor (pemegang polis). Kelalaian debitor itu terkadang  disebabkan  oleh  faktor  kesengajaan  (ketidakmauan)  atau  faktor  keterpaksaan (ketidakmampuan). Untuk menyelesaikan persoalan tersebut terdapat 2 (dua) cara penyelesaian yaitu melalui penundaan pembayaran dan kepailitan.
Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  adalah  suatu  periode  waktu  tertentu yang  diberikan  oleh  undang-undang  melalui  putusan  pengadilan  niaga  dimana  dalam  periode waktu tersebut kepada kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara- cara  pembayaran  hutangnya  dengan  memberikan  rencana  pembayaran  ( composition  plan ) terhadap  seluruh  atau  sebagian  hutangnya  itu,  termasuk  apabila  perlu  merestrukturisasi hutangnya  tersebut.  Dengan  demikian,  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU) merupakan semacam moratorium, dalam hal ini legal moratorium. 11
Pemegang  polis  (kreditor)  selaku  salah  satu  pihak  yang  berkepentingan  dalam  perjanjian seringkali  tidak  mengetahui  sistematika  penyelesaian  masalah  dalam  asuransi  sehingga menyebabkan proses penyelesaian masalah memakan waktu lama dan berdampak pada kerugian. Salah satu permasalahan yang masih hangat terjadi adalah masalah likuiditas yang dialami oleh PT.  Asuransi  Jiwa  Kresna  yang  terus  menunda  pembayaran  polis  asuransi  yang  telah  jatuh tempo.  Permasalahan dimulai pada Kamis, 20 Februari 2020 ketika PT. Asuransi Jiwa Kresna mengirimkan  surat  kepada  seluruh  nasabah  untuk  menunda  pembayaran  polis  dari  salah  satu produk  asuransi  yang  dikaitkan  dengan  investasi  yang  telah  jatuh  tempo  dengan  alasan  untuk melindungi dan menyelamatkan dana nasabah. Lalu pada Kamis, 14 Mei 2020 PT. Asuransi Jiwa Kresna  mengirim  surat  kedua  kepada  nasabah  yang  isinya  menyatakan  tentang  terjadinya keadaan memaksa ( Force Majeure ) yaitu sedang mengalami masalah likuiditas pada portofolio investasi  dan  memutuskan  untuk  memperpanjang  pembayaran  polis  yang  telah  jatuh  tempo tersebut hingga 10 Februari 2020. 12
10 Man Suparman dan Endang, Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian , Alumni, Bandung, 1997, hlm 51.
11 Zainal Asikin, Hukum Kepailitan (Cetakan Pertama), Pustaka Bangsa, Mataram, 2018, hlm.147-148.
12 Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt,Pst.
Selanjutnya pada 18 Juni 2020 PT. Asuransi Jiwa Kresna mengirim surat selanjutnya yang menyatakan bahwa akan membayar polis asuransi tahap pertama sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh  juta)  dalam  jangka  waktu  7  (tujuh)  hari  kerja.  Pembayaran  yang  dijanjikan  kemudian  di undur lagi pada surat berikutnya hingga 3 Agustus 2020. Hal ini membuat para nasabah selaku pemegang  polis  melaporkan  PT.  Asuransi  Jiwa  Kresna  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) selaku  pengawas  disektor  keuangan.  Otoritas  Jasa  Keuangan  selaku  lembaga  yang  berwenang dalam  pengaturan  dan  pengawasan  usaha  perasuransian  mengambil  tindakan  dengan memberikan  sanksi  pembatasan  kegiatan  usaha  kepada  PT.  Asuransi  Jiwa  Kresna  guna memastikan  perusahaan  membayarkan  kewajibannya  kepada  nasabah  yang  telah  jatuh  tempo. Berkaitan  dengan  permasalahan  penundaan  pembayaran  polis  asuransi  yang  telah  jatuh  tempo tersebut,  salah  satu  nasabah  selaku  pemegang  polis  asuransi  telah  menyampaikan  permohonan kepada OJK untuk mengajukan permohonan penundaan pembayaran terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna  kepada  pengadilan  niaga  yang  tidak  dija  wab  oleh  OJK  dalam  kurun  waktu  beberapa bulan.  Kemudian  pada  Rabu,  18  November  2020  pemegang  polis  asuransi  yang  mengajukan permohonan  penundaan  pembayaran  kepada  OJK  yang  diwakili  oleh  kuasa  hukumnya mengajukan  permohonan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  terhadap  PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada pengadilan niaga yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan yang  pada  putusannya  telah  mengabulkan  permohonan  PKPU  sementara  dan  pada  prosesnya telah mencapai putusan akhir yaitu jalur perdamaian ( accoord ). 13
Jika  penulis  kaitkan  dengan  teori kewenangan  menurut Р hi ӏ i р us  M.  Hadj о n yang menyatakan  bahwa  setia р tindakan р emerintah  disyaratkan  harus  bertum р u  atas  kewenangan yang  sah.  Kewenangan  itu  di р er о ӏ eh  me ӏ a ӏ ui  tiga  sumber,  yaitu  atribusi,  de ӏ egasi,  dan  mandat. Kewenangan  atribusi ӏ azimnya  digariskan  me ӏ a ӏ ui р embagian  kekuasaan  negara о ӏ eh  undang- undang,  kewenangan  de ӏ egasi  ada ӏ ah  kewenangan  yang  berasa ӏ dari  adanya р e ӏ im р ahan kewenangan se с ara atributif sedangkan mandat tidak terjadi suatu р e ӏ im р ahan kewenangan. 14 Ateng  Syafrudin  ber р enda р at  bahwa  ada р erbedaan р engertian  kewenangan  dengan wewenang. 15 Kewenangan meru р akan suatu kekuasaan yang bersifat f о rma ӏ yang diberikan о ӏ eh р erundang-undangan dan wewenang diartikan sebagai bagian tertentu dari kewenangan. Р rajudi Atm о sudirdj о menyatakan  bahwa  ada р erbedaan р engertian  terkait  dengan  kewenangan  dan wewenang yaitu Kewenangan meru р akan suatu р enguasaan terhada р suatu bidang р emerintahan, atau р un  g о ӏ о ngan о rang- о rang  tertentu  yang  di  da ӏ amnya  terda р at  wewenang-wewenang,  dan sedangkan wewenang di di artikan sebagai kekuasaan yang diberikan р ada о rang atau g о ӏ о ngan tertentu untuk da р at me ӏ akukan suatu tindakan р ub ӏ ik. 16
13 Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt,Pst.
14 Рhiӏiрus M. Hadjоn, Рenataan Hukum Administrasi, Tentang Wewenang , Fakuӏtas Hukum Unair, Surabaya, 1997, hӏm. 2.
15 Ateng Syafrudin, Menuju Рenyeӏenggaraan Рemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggungjawab, Jurnaӏ Рrо Justisia , Edisi IV, Universitas Рrahyangan, Bandung, 2020, hӏm. 22
16 Рrajudi Atmоsudirdjо, Hukum Administrasi Negara , Ghaӏia Indоnesia, Jakarta, 1981, hӏm. 29.
Isti ӏ ah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “ auth о rity” da ӏ am bahasa Inggris dan  “ bev о egdheid”. da ӏ am  bahasa  Be ӏ anda.  Auth о rity  da ӏ am  B ӏ a с k’s Ӏ aw  Di с ti о nary  diartikan sebagai Ӏ ega ӏ Ро wer;  a  right  t о со mmand о r  t о a с t;  the  right  and ро wer о f р ub ӏ i с о ffi с ers  t о require о bedien с e t о their о rders ӏ awfu ӏӏ y issued in s сор e о f their р ub ӏ i с duties. 17 (kewenangan atau  wewenang  ada ӏ ah  kekuasaan  hukum,  hak  untuk  memerintah  atau  bertindak,  hak  atau kekuasaan р ejabat р ub ӏ ik untuk mematuhi aturan hukum da ӏ am ӏ ingku р me ӏ aksanakan kewajiban р ub ӏ ik).
Wewenang sebagai k о nse р hukum р ub ӏ ik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga k о m ро nen, yaitu; р engaruh, dasar hukum dan k о nf о rmitas hukum. 18
a. K о m ро nen р engaruh  ada ӏ ah  bahwa р enggunaan  wewenang  dimaksudkan  untuk mengenda ӏ ikan р eri ӏ aku subjek hukum.
b. K о m ро nen dasar hukum bahwa wewenang itu se ӏ a ӏ u da р at ditunjukkan dasar hukumnya. c. K о m ро nen  k о nf о rmitas  mengandung  makna  adanya  standar  wewenang  yaitu  standar  umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).
Seja ӏ an dengan р i ӏ ar utama Negara hukum yaitu asas ӏ ega ӏ itas ( ӏ ega ӏ iteits beginse ӏ en atau wetmatigheid  van  bestuur) ,  atas  dasar р rinsi р tersebut  bahwa  wewenang р emerintahan  berasa ӏ dari р eraturan Р erundang-undangan.  Da ӏ am  ke р ustakaan  hukum  administrasi  terda р at  dua с ara untuk  mem р er о ӏ eh  wewenang р emerintah  yaitu  :  atribusi  dan  de ӏ egasi,  kadang-kadang  juga, mandat, ditem р atkan sebagai с ara tersendiri untuk mem р er о ӏ eh wewenang. 19
Demikian  juga р ada  setia р р erbuatan р emerintah  diisyaratkan  harus  bertum р u р ada kewenangan  yang  sah.  Tan р a  adanya  kewenangan  yang  sah,  se о rang р ejabat  atau  badan  tata usaha  negara  tidak  da р at  me ӏ aksanakan  suatu р erbuatan р emerintah.  Kewenangan  yang  sah meru р akan atribut bagi setia р р ejabat atau bagi setia р badan. Kewenangan yang sah bi ӏ a ditinjau dari  sumber  dari  mana  kewenangan  itu ӏ ahir  atau  di р er о ӏ eh,  maka  terda р at  tiga  kateg о ri kewenangan, yaitu Atribut, De ӏ egatif dan Mandat, yang da р at dije ӏ askan sebagai berikut : 20 1. Kewenangan Atribusi Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasa ӏ dari adanya р embagian kekuasaan о ӏ eh р eraturan Р erundang-undangan. Da ӏ am р e ӏ aksanaan kewenangan atributif ini р e ӏ aksanaannya di ӏ akukan  sendiri о ӏ eh р ejabat  atau  badan  yang  tertera  da ӏ am р eraturan  dasarnya.  Terhada р kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada р ada р ejabat atau badan sebagaimana tertera da ӏ am р eraturan dasarnya.
2. Kewenangan De ӏ egatif
17 Ibid , hlm. 3
18 Nurbasuki  Winarnо, Penyalahgunaan  Wewenang  dan  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah , Laksabang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hӏm. 66.
19 Ibid , hӏm.70.
20 Ibid , hӏm. 70-75
Kewenangan  De ӏ egatif  bersumber  dari р e ӏ im р ahan  suatu о rgan р emerintahan  ke р ada о rgan ӏ ain dengan dasar р eraturan Р erundang-undangan. Da ӏ am ha ӏ kewenangan de ӏ egatif tanggung jawab  dan  tanggung  gugat  bera ӏ ih  ke р ada  yang  diberi  wewenang  tersebut  dan  bera ӏ ih р ada de ӏ egataris.
3. Kewenangan Mandat
Kewenangan  Mandat  meru р akan  kewenangan  yang  bersumber  dari р r о ses  atau р r о sedur р e ӏ im р ahan  dari р ejabat  atau  badan  yang ӏ ebih  tinggi  ke р ada р ejabat  atau  badan  yang ӏ ebih rendah. Kewenangan mandat terda р at da ӏ am hubungan rutin atasan dan bawahan, ke с ua ӏ i bi ӏ a di ӏ arang se с ara tegas.
Br о uwer  dalam Р rajudi  Atm о sudirdj о ber р enda р at р ada  atribusi,  kewenangan  diberikan ke р ada  suatu  badan  administrasi о ӏ eh  suatu  badan ӏ egis ӏ atif  yang  inde р enden.  Kewenangan  ini as ӏ i,  yang  tidak  diambi ӏ dari  kewenangan  yang  ada  sebe ӏ umnya.  Badan ӏ egis ӏ atif  men с i р takan kewenangan  mandiri  dan  bukan р utusan  kewenangan  sebe ӏ umnya  dan  memberikannya  ke р ada yang berk о m р eten. 21
De ӏ egasi  ditransfer  dari  kewenangan  atribusi  dari  suatu  badan  administrasi  yang  satu ke р ada yang ӏ ainnya, sehingga de ӏ egat о r/ de ӏ egans (badan yang te ӏ ah memberikan kewenangan) da р at  menguji  kewenangan  tersebut  atas  namanya. Р ada  mandat  tidak  terda р at  suatu  transfer kewenangan,  teta р i р emberi  mandat  (mandans)  memberikan  kewenangan  ke р ada  badan ӏ ain (mandataris) untuk membuat suatu ke р utusan atau mengambi ӏ suatu tindakan atas namanya. Ada р erbedaan  yang  mendasar  yang ӏ ain  antara  kewenangan  atribusi  dan  de ӏ agasi. Р ada atribusi, kewenangan yang sia р ditransfer, tidak demikian dengan de ӏ egasi. Da ӏ am kaitan dengan asas ӏ ega ӏ itas  kewenangan  tidak  dengan  dide ӏ egasikan  se с ara  besar-besaran,  akan  teta р i  hanya mungkin  dibawah  k о ndisi  bahwa р eraturan  hukum  menentukan  mengenai  kemungkinan de ӏ egasi.
K о nse р kewenangan  da ӏ am  hukum  administrasi  Negara  berkaitan  dengan  asas ӏ ega ӏ itas, dimana asas ini meru р akan sa ӏ ah satu р rinsi р utama yang dijadikan sebagai bahan dasar da ӏ am setia р р enye ӏ enggaraan р emerintah  dan  kenegaraan  disetia р Negara  hukum  terutama  bagi Negara-negara hukum yang menganut system hukum er ор a со ntinenta ӏ . Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang ( de heers с ha рр ij van de wet ). 22 Asas ini dikena ӏ juga dida ӏ am hukum р idana ( nu ӏӏ um de ӏ i с tum sine р revia ӏ ege р e о na ӏ e ) yang berarti tidak ada hukuman tan р a undang- undang). 23 Di  da ӏ am  hukum  administrasi  Negara  asas ӏ ega ӏ itas  ini  mem р unyai  makna dat  het bestuur aan wet is о nderw о r р nen, yakni bahwa р emerintah tunduk ke р ada undang-undang. Asas ini meru р akan sebuah р rinsi р da ӏ am Negara hukum.
21 Рrajudi Atmоsudirdjо, Op. Cit , hӏm. 29.
22 Eny  Kusdarini, Dasar-Dasar  Hukum  Administrasi  Negara  Dan  Asas-Asas  Umum  Рemerintahan  Yang  Baik, UNY  Рress, Yоgyakarta, 2011, hӏm. 89.
23 Ibid , hlm. 90
Berkenaan  dengan  hal  tersebut  maka  dapat  diketahui  bahwa  konteks  Negara  yang berdasarkan  hukum  tidak  bisa  dilepaskan  dari  Konstitusi  yang  menjadi  dasar  sebuah  Negara hukum. Konstitusi merupakan bentuk manifestasi dari konsep sebuah Negara hukum. Konstitusi berfungsi  untuk  mengatur  penyelenggaraan  Negara  yang  dilakukan  oleh  organ-organ  Negara. Agar  organ-organ  Negara  ini  dapat  berjalan  dengan  baik,  maka  organ-organ  Negara  tersebut harus  diberikan  dan  dibatasi  kewenangannya  sesuai  dengan  fungsinya.  Dengan  adanya pengaturan dan pembatasan kewenangan inilah diharapkan bahwa organ-organ Negara tersebut dapat  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  dengan  baik  dan  agar  tidak  terjadi  kewenangan  yang saling tumpang tindih diantara organ-organ Negara tersebut. Segala bentuk kewenangan organ- organ Negara harus di dasari oleh konstitusi dan tata urutan perundang-undangan yang berlaku, baik  itu  kewenangan  yang  diperoleh  dengan  cara  atribusi,  delegasi,  maupun  mandat.  Hal  ini dimaksudkan  agar  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  organ-organ  Negara  tersebut  sah  dan  tidak melanggar  konstitusi.  Hanya  dengan  kekuatan  undang-undang  maka  kewenangan  pemerintah dapat dinyatakan menurut UUD atau undang-undang organik yang dibentuk oleh legislatif. 24 Sebagaimana  dijelaskan  bahwa  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  tentang Perasuransian  telah  mengatur  secara  khusus  terkait  lembaga  asuransi  yang  pengaturan  dan pengawasannya  dilakukan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  termasuk  terkait  permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap perusahaan asuransi telah diatur dalam Pasal 223  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang bahwa yang dapat mengajukan permohonan PKPU hanya Menteri Keuangan yang mana kewenangan tersebut telah di alihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Berdasarkan  Pasal  55  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan  menyatakan  “Sejak  tanggal  31  Desember  2012,  fungsi,  tugas,  dan  wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun,  Lembaga  Pembiayaan,  dan  Lembaga  Jasa  Keuangan  lainnya  beralih  dari  Menteri Keuangan  dan  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan  Ke  Otoritas  Jasa Keuangan”.
Pada  praktiknya  pengadilan  niaga  yang  berwenang  memeriksa  dan  memutus  perkara dibidang perniagaan seperti perkara penundaan kewajiban pembayaran utang telah mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemegang polis. Sebagaimana dalam aturan telah diatur bahwa yang  dapat  mengajukan  permohonan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  dan  kepailitan terhadap  perusahaan  asuransi  hanyalah  Otoritas  Jasa  Keuangan,  sehingga  perlu  diketahui  lebih lanjut  terkait  aturan  mana  yang  mengatur  terkait  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang (PKPU) terhadap suatu Perusahaan Asuransi dan bagaimana kedudukan hukum ( Legal Standing ) yang dimiliki pemegang polis asuransi.
24 Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam sisitem Ketatanegaraan Republik Indonesi , Citra aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 217.

## Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Asuransi
Berdasarkan asas lex posteriori derogat legi priori dimana ketentuan peraturan perundang- undangan baru akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama, maka semua kewenangan  Menteri  Keuangan  termasuk  yang  berkaitan  dengan  perasuransian  beralih  dari Menteri Keuangan ke OJK, termasuk untuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). 25
Terkait  masalah  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  perusahaan  asuransi, kewenangan  OJK  ditujukan  terhadap  debitor  (dalam  hal  ini  perusahaan  asuransi)  yang  dalam pengawasan telah menyimpang dari asas keseimbangan dalam hukum perjanjian, dimana dalam hukum perjanjian para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang pada dasarnya harus seimbang meskipun  didalam  prakteknya  seringkali  keseimbangan  tersebut  tidak  dapat  terlaksana,  karena seperti  yang  telah  kita  ketahui  bahwa  selama  ini  posisi  dan  kedudukan  nasabah  perusahaan asuransi dalam banyak hal selalu lemah disebabkan dominasi penanggung (perusahaan asuransi) dalam menentukan syarat-syarat dan janji-janji khusus dalam perjanjian asuransi dengan kontrak bakunya.  Sehingga  dengan  berpedoman  pada  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  tentang Perasuransian  pasal  51  ayat  (2)  jo.  Pasal  54  ayat  (1)  Peraturan  OJK  Nomor.28/POJK.05/2015 yang  mengatur  kreditor  mengajukan  permohonan  pailit  kepada  OJK  untuk  mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga oleh karena aturan kepailitan itu selaras atau mutandis mutatis dengan aturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 26
Sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, OJK membutuhkan alasan  yuridis  untuk  pengajuannya.  Salah  satu  alasan  yuridis  tersebut  ialah  untuk  melindungi kepentingan kreditor selaku nasabah dalam hal ini nasabah pemegang polis asuransi. Kedudukan OJK  dalam  perkara  kepailitan  yaitu  mewakili  kreditor  yang  penunjukkannya  berdasarkan  surat kuasa  khusus  dari  Dewan  Komisioner  OJK  yang  kemudian  dapat  mengajukan  permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga dalam lingkup kedudukan hukum dari debitor berdomisili.
Pada dasarnya, prosedur yang harus ditempuh oleh OJK melalui Dewan Komisioner OJK adalah sama dengan pihak yang lain, yaitu dilakukan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang.  Namun,  sebelum  menjalani  prosedur  beracara  yang  ada  di Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang,  ada  ketentuan  lain  yang  mengatur  mengenai  prosedur  permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang Perusahaan Asuransi sebagaimana yang terdapat pada Pasal 51 Undang-Undang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, yaitu:
(1) Kreditor  menyampaikan  permohonan  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan  untuk  mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga.
25 Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, asas, dan teori hukum kepailitan edisi kedua , PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2016, hlm. 79
26 Muhammad Alfi, “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi”, Diponegoro Law Journal , Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, hlm. 6
(2) Otoritas  Jasa  Keuangan  menyetujui  atau  menolak  permohonan  yang  disampaikan  oleh Kreditor  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  sejak permohonan diterima secara lengkap.
(3) Dalam  hal  Otoritas  Jasa  Keuangan  menolak  permohonan  yang  disampaikan  oleh  kreditor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.
(4) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  dan  persyaratan  permohonan  dari  kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan. 27
Berdasarkan  prosedur  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  terdapat  beberapa  mekanisme  dalam pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Perusahaan Asuransi, yaitu:
1. Kreditor  dari  Perusahaan  Asuransi  tersebut  menyampaikan  permohonan  kepada  OJK  untuk kemudian OJK melakukan kajian apakah dimungkinkan diajukannya pengajuan permohonan penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  tersebut  terhadap  Perusahaan  Asuransi  yang bersangkutan.
2. OJK  melalui  Dewan  Komisioner  OJK  dapat  langsung  mengajukan  permohonan  penundan kewajiban  pembayaran  utang  terhadap  Perusahaan  Asuransi  yang  bersangkutan  bilamana terdapat  pertimbangan-pertimbangan  mengenai  stabilitas  dan  kondisi  keuangan  dari Perusahaan Asuransi tersebut. 28
Sebagaimana  diketahui  bahwa  dalam  perkara  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang maupun dalam perkara kepailitan, terdapat 4 (empat) jenis Debitor yang dapat dimohonkan pailit ke Pengadilan, yaitu:
1. Orang perorangan, baik yang terikat dalam perkawinan maupun tidak;
2. Badan Usaha yang berbentuk Non Badan Hukum;
3. Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum; dan
4. Harta  peninggalan,  yang  nantinya  permohonannya  diajukan  kepada  yang  berhak  terhadap harta peninggalan tersebut. 29
Perusahaan Asuransi merupakan suatu Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum. Salah satu  contoh  bentuknya  adalah  Perseroan  Terbatas.  Secara  garis  besar,  dalam  penundaan kewajiban  pembayaran  utang  Perseroan  Terbatas,  terdapat  beberapa  kemungkinan  yang menyebabkan Perseroan tersebut diajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap  Perusahaan  Asuransi  yang  berbentuk  Perseroan  Terbatas  adalah  OJK.  Terhadap
27 Sutan Remy Sjahdeini, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 27.
28 Ibid , hlm. 28
29 Jono, Op.Cit., hlm. 23.
Perusahaan  Asuransi  yang  berbentuk  badan  hukum  seperti  Perseroan  Terbatas,  maka permohonan diajukan sesuai dengan kedudukan hukumnya. 30
OJK  melalui  Dewan  Komisioner  OJK  berwenang  untuk  mengajukan  permohonan  pailit terhadap  lembaga-lembaga  jasa  keuangan  yang  berada  dibawah  pengawasannya.  Namun,  pada prakteknya  Dewan  Komisioner  OJK  dalam  mengajukan  permohonan  pernyataan  pailit  ada pelimpahan  kekuasaan  oleh  OJK  kepada  pihak  yang  ditunjuk  untuk  mewakili  serta  bertindak untuk  dan  atas  nama  pemberi  kuasa.  Pihak-pihak  yang  ditunjuk  untuk  berperkara  penundaan kewajiban  pembayaran  utang  di  Pengadilan  nantinya  akan  ditentukan  oleh  Dewan  Komisioner OJK  yang  mengajukan  permohonan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  tersebut  dengan Surat  Kuasa  Khusus.  Kewenangan  OJK  melalui  Dewan  Komisioner  OJK  dalam  pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang Perusahaan Asuransi sangat besar, karena OJK  mempunyai  tanggung  jawab  besar  untuk  menjaga  kepercayaan  masyarakat  khususnya nasabah  pemegang  polis  asuransi  dan  juga  melindungi  hak-hak  keperdataan  dari  nasabah pemegang polis asuransi.
Dalam  hal  pengajuan  permohonan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  maupun pernyataan  pailit  bagi  perusahaan  asuransi  kewenanangan  yang  dimiliki  oleh  OJK  hanyalah menyangkut kedudukan hukum, dimana lembaga yang bersangkutan yaitu OJK hanya bertindak sebagai  pemohon  dalam  perkara  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  karena  fungsinya sebagai  pemegang  otoritias  di  bidang  keuangan  dan  sama  sekali  tidak  memberikan  keputusan yudisial yang merupakan kewenangan hakim, karena kewenangan yang diberikan oleh pembuat undang-undang  kepada  instansi  yang  berdada  dalam  lingkungan  eksekutif  bukan  merupakan wewenang mengadili. 31
Terlepas  dari  kewenangan  Otoritas  Jasa  Keuangan  terhadap  permohonan  penundaan kewajiban  pembayaran  utang  perusahaan  asuransi,  penulis  berpendapat  bahwa  ketentuan  yang terdapat  pada  Pasal  2  ayat  (5)  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  masih  tidak  menutup  jalan  bagi  nasabah  untuk melakukan  upaya  hukum  lain  di  luar  lembaga  penundan  kewajiban  pembayaran,  karena  dalam ini yang dibatasi hanyalah hak para kreditor dibidang hukum formiil (hukum acara). Jika secara hukum terbukti bahwa nasabah memiliki hak perdata berupa tagihan kepada perusahaan asuransi, maka hak tersebut secara hukum tetap diakui, dijamin, dilindungi secara pasti dan adil. Nasabah masih  dapat  mempertahankan  hak-hak  yang  sudah  seharusnya  diperolehnya  dengan  cara mengajukan gugatan melalui Departemen Keuangan atau Pengadilan Negeri dalam hal sengketa perdata  (wanprestasi).  Dalam  hal  ini  aturan  yang  bersifat  umum  seperti  halnya  KUHPerdata dapat  dipergunakan  kembali  manakala  dalam  aturan  yang  bersifat  khusus  baik  dalam  Undang- Undang  Perasuransian,  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  maupun  Undang-Undang
30 Yusuf Shofie, Konsumen dan Hukum Asuransi , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 168.
31 Kusumaningtuti S. Soetiono, Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan , Penerbit OJK, Jakarta, 2014, hlm. 11.
Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat menjawab permasalahan yang ada. Selain agar tidak terjadi kekosongan  hukum  juga  karena  pada  dasarnya  asuransi  atau  pertanggungan  merupakan  suatu perjanjian.  Dimana  dalam  KUHPerdata  juga  diatur  secara  eksplisit  mengenai  perjanjian  pada umumnya.
Dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  No.40  Tahun  2014  tentang  Asuransi  disebutkan bahwa  asuransi  merupakan  perjanjian  dua  pihak  atau  lebih  dengan  mana  pihak  penanggung (perusahaan  asuransi)  mengikatkan  diri  kepada  tertanggung  (nasabah  perusahaan  asuransi), dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada  pihak  ketiga  yang  mungkin  akan  diderita  tertanggung  yang  timbul  dari  suatu  peristiwa yang  tidak  pasti,  atau  untuk  memberikan  pembayaran  yang  didasarkan  atas  meninggal  atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. 32
Sesuai  dengan  asas  konsesualitas,  bahwa  pada  dasarnya  suatu  perjanjian  dapat  dibuat secara lisan antara dua orang atau lebih orang telah mengikat. Dan karenanya dalam perjanjian asuransi  pun  sebelum  polis  ditandatangani,  perjanjian  tersebut  sudah  bersifat  mengikat  dan melahirkan  kewajiban  bagi  masing-masing  pihak  setelah  orang-orang  tersebut  mencapai kesepakatan  atau  consensus,  meskipun  dalam  hal  ini  kesepakatan  tersebut  telah  dicapai  secara lisan  semata-mata. 33 Ini  juga  berarti  bahwa  dalam  KUHPerdata  konsep  perjanjian  pada prinsipnya  mengikat  dan  berlaku  sebagai  perikatan  bagi  para  pihak  yang  berjanji  tidak memerlukan  formalitas.  Walau  demikian  untuk  menjaga  kepentingan  pihak  debitor  (yang berkewajiban  memenuhi  prestasi)  diadakanlah  bentuk-bentuk  formalitas,  seperti  halnya pembuatan polis dalam perjanjian asuransi.
Apapun  yang  telah  disepakati  oleh  para  pihak,  selama  dan  sepanjang  persyaratan  sahnya perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata  dipenuhi,  maka  tidak  boleh digugat  oleh  pihak  manapun  juga.  Dengan  ketentuan  ini  maka  kreditor  yang  dirugikan  atas perbuatan  debitor  dapat  memohonkan  pembatalan  perbuatan  atau  meminta  ganti  rugi  terhadap debitor.
Selain  itu  jika  merujuk  terhadap  ketentuan  Pasal  1131  dan  1132  KUHPerdata  mengenai tanggung  jawab  debitor  terhadap  hutang-hutangnya,  maka  menurut  penulis  jelas  KUHPerdata bermaksud  untuk  memberikan  perlindungan  bagi  setiap  pihak  yang  melakukan  hubungan hukum. Setiap pihak yang mengikatkan diri dengan pihak lain dengan membuat perjanjian, patut diduga  mengetahui  keadaan  dari  harta  kekayaan  lawan  pihaknya,  yang  dengan  demikian memberikan  padanya  pertimbangan  dan  keputusan  untuk  membuat  atau  tidak  membuat perjanjian.  Dalam  hal  seseorang  sudah  memutuskan  untuk  membuat  perjanjian  karena pertimbangan  lawan  pihaknya  memiliki  harta  kekayaan  yang  cukup  unutk  memenuhi
32 Ktut Silvanita, Bank Dan Lembaga Keuangan Lain , Erlangga, Jakarta, 2015, hlm.35
33 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian , PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 35.
kewajibannya  dalam  perjanjian  yang  dibuat,  maka  tentunya  kepentingan  tersebut  harus dilindungi dengan tujuan agar maksud dibuatnya perjanjian tersebut dapat terpenuhi.
Dalam konteks hukum perdata, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata gugatan wanprestasi  dapat  diajukan  manakala  dalam  suatu  perikatan  salah  satu  pihak  tidak  memenuhi prestasinya  (ingkar)  maka  pihak  lain  dapat  serta  merta  menuntut  pemenuhan  kewajiban  dari pihak  yang  ingkar  janji  Perjanjian  asuransi  yang  dikategorikan  sebagai  perjanjian  timbal  balik sudah  seharusnya  memberikan  kewajiban  dan  manfaat  bagi  masing-masing  pihak.  Tidak dipenuhinya prestasi dalam perjanjian asuransi oleh salah satu pihak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. 34
Selain  itu  sebagaimana  Pasal  222  Undang-Undang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai  lebih  dari  1  (satu)  Kreditor  atau  oleh  Kreditor.  Sehubungan  dengan  nasabah pemegang polis merupakan Kreditor sehingga dapat kita lihat pada ayat (3) bahwa Kreditor yang memperkirakan  bahwa  Debitor  tidak  dapat  melanjutkan  membayar  utangnya  yang  sudah  jatuh waktu  dan  dapat  ditagih,  dapat  memohon  agar  kepada  debitor  diberi  PKPU,  untuk memungkinkan  Debitor  mengajukan  rencana  perdamaian  yang  meliputi  tawaran  pembayaran sebagian  atau  seluruh  utang  kepada  Kreditornya.  Dalam  hal  ini  nasabah  pemegang  polis merupakan  Kreditor  yang  memperkirakan  bahwa  Debitor  tidak  dapat  melanjutkan  membayar utangnya dan terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
Namun  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  223  Undang-Undang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  menyatakan  bahwa  dalam  hal  Debitor  adalah  Bank, Perusahaan  Efek,  Bursa  Efek,  Lembaga  Kliring  dan  Penjamin,  Lembaga  Penyimpan  dan Penyelesaian,  Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan  Reasuransi,  Dana  Pensiun,  dan  Badan  Usaha Milik  Negara  yang  bergerak  dibidang  kepentingan  publik  maka  yang  dapat  mengajukan permohonan PKPU adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)”. Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUK PKPU menyatakan:
a. Dalam  hal  Debitor  adalah  Bank,  permohonan  pernyataan  Pailit  hanya  dapat  diajukan  oleh Bank Indonesia
b. Dalam  hal  Debitor  adalah  Perusahaan  Efek,  Bursa  Efek,  Lembaga  Kliring  dan  Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasal Modal.
c. Dalam  hal  Debitor  adalah  Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan  Reasuransi,  Dana  Pensiun,  atau Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  bergerak  dibidang  kepentingan  publik  permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. 35
34 Ibid , hlm. 36
35 Zainal  Asikin, Hukum  Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  Di  Indonesia ,  Pustaka  Reka  Cipta, Bandung, 2013, hlm. 23.
Berdasarkan  pernyataan  diatas,  dapat  kita  lihat  bahwa  pengajuan  permohonan  penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Perusahaan Asuransi hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Debitor dalam perkara ini adalah merupakan Perusahaan Asuransi, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1.6 yaitu “Usaha  Asuransi  Jiwa  adalah  usaha  yang  menyelenggarakan  jasa  penanggulangan  risiko  yang memberikan  pembayaran  kepada  pemegang  polis,  tertanggung,  atau  pihak  lain  yang  berhak dalam  hal  tertanggung  meninggal  dunia  atau  tetap  hidup,  atau  pembayaran  lain  kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yangbesarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.
Berdasarkan  Pasal  55  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan  kewenangan  yang  diberikan  oleh  UUK  PKPU  kepada  Menteri  Keuangan  tersebut dialihkan  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan  sebagai  berikut  “Sejak  tanggal  31  Desember  2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal,  Perasuransian,  Dana  Pensiun,  Lembaga  Pembiayaan,  dan  Lembaga  Jasa  Keuangan Lainnya  beralih  dari  Menteri  Keuangan  dan  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga Keuangan ke OJK”.
Sehingga  berkaitan  dengan  pengajuan  permohonan  penundaan  kewajiban  pembayaran utang terhadap Perusahaan Asuransi yang semula hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan beralih menjadi hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga pembina dan pengawas  di  sector  keuangan  termasuk  Perusahaan  Asuransi.  Pengalihan  kewenangan  tersebut juga ditegaskan kembali dalam Pasal 57 undang-undang perasuransian yang menyatakan bahwa “Pengaturan  dan  Pengawasan  kegiatan  Usaha  Perasuransian  dilakukan  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan”. 36
Dalam  hal  ini  penulis  berpendapat  bahwa  pengajuan  permohonan  penundaan  kewajiban pembayaran  utang  terhadap  perusahaan  asuransi  oleh  salah  satu  kreditornya  yang  merupakan nasabah  pemegang  polis  tidak  sesuai  dengan  tata  cara  pengajuan  permohonan  penundaan kewajiban  pembayaran  utang  terhadap  Perusahaan  Asuransi  yang  diatur  oleh  Undang-Undang No.  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  dan Undang-Undang  No.40  Tahun  2014  tentang  Asuransi.  Merujuk  pada  ketentuan  Pasal  223  jo. Pasal 2 ayat (5) UUK PKPU bahwa yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran  utang  terhadap  Perusahaan  Asuransi  hanya  Menteri  Keuangan  dan  berdasarkan Pasal  55  UU  OJK  kewenangan  tersebut  telah  dialihkan  kepada  OJK  sehingga  yang  dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi hanya OJK.
Berdasarkan  Pasal  224  ayat  (6)  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  yang  menyatakan  bahwa  tata  cara  pengajuan permohonan  kepailitan  berlaku  mutatis  mutandis  sebagai  tata  cara  pengajuan  permohonan
36 Ibid , hlm. 24
penundaan kewajiban pembayaran utang. Sehingga dapat diketahui bahwa kreditor atau nasabah pemegang polis asuransi tidak memiliki kedudukan hukum ( legal standing ) dalam mengajukan permohonan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  terhadap  perusahaan  asuransi  ke Pengadilan  Niaga  melainkan  Kreditor  dapat  mengajukan  permohonan  penundaan  kewajiban pembayaran  utang  terhadap  perusahaan  asuransi  melalui  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  selaku lembaga  Pembina  dan  pengawas  disektor  keuangan.  Sehingga  Pasal  223  UUK  PKPU  yang bersifat  imperative  menjadi  dasar  utama  dalam  pengajuan  permohonan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Perusahaan Asuransi.
Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  dapat  diketahui  bahwa  kewenangan  Otoritas  Jasa  Keuangan terhadap  permohonan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  perusahaan  asuransi  yaitu didasarkan  pada  UUK-PKPU  dan  UU  OJK  serta  tata  cara  yang  juga  diatur  dalam  UU  No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dengan pengaturan pelaksananya, dimana kewenangan OJK sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU melalui Dewan Komisioner OJK yang diwakili  oleh  pegawai  internal  OJK  berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  sebagai  wakil  dari  para kreditor  selaku  nasabah  perushaan  asuransi  dalam  perkara  penundaan  kewajiban  pembayaran utang  yang  bersangkutan.  Adanya  kewenangan  dalam  pengajuan  permohonan  penundaan kewajiban pembayaran utang bagi perusahaan asuransi yang tersentral pada satu lembaga yaitu OJK,  bertujuan  untuk  menjamin  kepentingan  semua  pihak  khususnya  hak-hak  keperdataan nasabah  pemegang  polis  asuransi  sehingga  menciptakan  sistem  perekonomian  yang  stabil melalui sektor jasa keuangan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dan  bahasan  pada  bab  sebelumnya,  maka  penulis  memberikan kesimpulan  bahwa  kewenangan  Otoritas  Jasa  Keuangan  terhadap  permohonan  penundaan kewajiban  pembayaran  utang  perusahaan  asuransi  yaitu  hanya  menyangkut  kedudukan  hukum, dimana  Otoritas  Jasa  Keuangan  hanya  bertindak  sebagai  pemohon  dalam  perkara  penundaan kewajiban  pembayaran  utang  berdasarkan  surat  kuasa  khusus  sebagai  wakil  dari  para  kreditor selaku  nasabah  perushaan  asuransi.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  kreditor  atau  nasabah pemegang  polis  asuransi  tidak  memiliki  kedudukan  hukum  dalam  mengajukan  permohonan penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  terhadap  perusahaan  asuransi  ke  Pengadilan  Niaga. Melainkan  Kreditor  dapat  mengajukan  permohonan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang terhadap  perusahaan  asuransi  melalui  Otoritas  Jasa  Keuangan  selaku  lembaga  Pembina  dan pengawas disektor keuangan.
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan penulis yaitu Berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang  menjadi  landasan  dari  kewenangan  Otoritas  Jasa  Keuangan,  untuk  itu  hendaknya pemerintah  membuat  peraturan  pelaksana  yang  mampu  memberikan  perlindungan  hukum  bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam peralihan peran dari Menteri Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan
hal  pengaturan  dan  pengawasan  terhadap  lembaga  pembiayaan  juga  permohonan  penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi sehingga dapat mengakomodir hak- hak Kreditor selaku nasabah perusahaan asuransi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Rasyid  Thalib, Wewenang  Mahkamah  Konstitusi  dan  Implikasinya  dalam  sisitem Ketatanegaraan Republik Indonesi , Citra aditya Bakti, Bandung, 2006.
Adler  Haymans  Manurung, Otoritas  Jasa  Keuangan  :  Pelindung  Investor ,  Adler  Manurung Press, Jakarta, 2013.
Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan , Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.
Amiruddin  dan  H.  Zainaӏ  Asikin, Рengantar  Metоde  Рeneӏitian  Hukum, РT  Raja  Grafindо Рersada, Jakarta, 2004.
Ateng  Syafrudin,  Menuju  Рenyeӏenggaraan  Рemerintahan  Negara  Yang  Bersih  Dan Bertanggungjawab, Jurnaӏ  Рrо  Justisia ,  Edisi  IV,  Universitas  Рrahyangan,  Bandung, 2020.
Bernadette Waluyo, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , Mandar Maju, Bandung, 2009.
Eny Kusdarini, Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Рemerintahan Yang Baik, UNY Рress, Yоgyakarta, 2011.
Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja, Perikatan  Yang  Lahir  Dari  Perjanjian ,  PT.  Raja Grafindo, Jakarta, 2003.
Ktut Silvanita, Bank Dan Lembaga Keuangan Lain , Erlangga, Jakarta, 2015.
Kusumaningtuti  S.  Soetiono, Mengenal  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  Industri  Jasa  Keuangan , Penerbit OJK, Jakarta, 2014.
Man  Suparman  dan  Endang, Hukum  Asuransi:  Perlindungan  Tertanggung  Asuransi  Deposito Usaha Perasuransian , Alumni, Bandung, 1997.
Muhammad  Alfi,  “Kewenangan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Perkara  Kepailitan  Perusahaan Asuransi”, Diponegoro Law Journal , Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017.
Nurbasuki  Winarnо, Penyalahgunaan  Wewenang  dan  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam Pengelolaan Keuangan Daerah , Laksabang Mediatama, Yogyakarta, 2009.
Slyviana  dan  Titiek  Rachmawatim,  Analisis  Kebangkrutan  dengan  menggunakan  Metode Altman  Z-Score  pada  Perusahaan  Asuransi  yang  Go  Public  di  Bursa  Efek  Indonesia. Jurnal Commerce Law , Volume 1 No. 1, 2016.
Sutan  Remy  Sjahdeini, Pedoman  Menangani  Perkara  Kepailitan, PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2015.
____________, Sejarah,  asas,  dan  teori  hukum  kepailitan  edisi  kedua ,  PT  Fajar  Interpratama Mandiri, Jakarta, 2016.
Yusuf Shofie, Konsumen dan Hukum Asuransi , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

## Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Asuransi
Zainal Asikin, Hukum Kepailitan (Cetakan Pertama), Pustaka Bangsa, Mataram, 2018.
____________, Hukum  Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  Di Indonesia , Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013.
Рeter Mahmud Marzuki, Рeneӏitian Hukum , Kenсana, Jakarta, 2006.
Рhiӏiрus  M.  Hadjоn, Рenataan  Hukum  Administrasi,  Tentang  Wewenang ,  Fakuӏtas  Hukum Unair, Surabaya, 1997.
Рrajudi Atmоsudirdjо, Hukum Administrasi Negara , Ghaӏia Indоnesia, Jakarta, 1981.

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License