Evi Purnamawati, Kewenangan Presiden dalam Membentuk Unit Kerja Presiden, Halaman 64-77

## KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBENTUK UNIT KERJA PRESIDEN

## Evi Purnamawati
Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail : evipurnamawatiplg@gmail.com

## Abstract
The  constitution  is  supreme  because  it  is  assumed  as  a  form  of  agreement  of  all  people. Indonesia  adheres  to  the  supreme  constitution  and  the  understanding  of  democracy,  so  that every  policy  whether  it  is  a  product  of  legislation  or  other  political  policies  must  be  in accordance  with  the  values  of  society  or  in  accordance  with  the  wishes  of  its  people.  The authority of the President as the holder of government power is not unlimited power, but has guiding  principles  in  making  specific  policies  regarding  the  formation  of  the  Presidential Work  Unit.  These  rules  must  be  in  line  with  the  constitution  and  democracy  (constitutional democracy).  Institutional  relations  between  the  President's  Work  Unit  for  Development Supervision and Control with the Ministry of State, Cabinet Secretariat as well as between the Legal  Mafia  Eradication  Task  Force  and  law  enforcement  agencies  such  as  the  Corruption Eradication  Commission,  the  Police,  and  the  Prosecutors'  Office,  have  the  potential  for overlapping authorities in the practice of implementing government and law enforcement.
Keywords : Presidential Authority, Presidential Work Unit

## Abstrak
Konstitusi  menjadi supreme karena  diasumsikan  sebagai  wujud  kesepakatan  seluruh  rakyat. Indonesia menganut supreme konstitusi dan paham demokrasi, sehingga setiap kebijakan baik itu  berupa  produk  peraturan  perundang-undangan  atau  kebijakan  politik  lainnya  harus  sesuai dengan nilai-nilai masyarakat atau sejalan dengan keinginan rakyatnya. Kewenangan Presiden sebagai  pemegang  kekuasaan  pemerintahan  bukanlah  kekuasaan  tak  terbatas,  melainkan mempunyai  kaidah-kaidah  penuntun  dalam  membuat  kebijakan  terkhusus  mengenai pembentukan Unit Kerja Presiden. Kaidah-kaidah tersebut harus sejalan dengan konstitusi dan demokrasi  (demokrasi  konstitusional).  Hubungan  kelembagaan  antara  Unit  Kerja  Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dengan Kementerian Negara, Sekretariat Kabinet  maupun  antara  Satuan  Tugas Pemberantasan  Mafia  Hukum  dan  lembaga  penegakan hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, dan Kejaksaan, sangat berpotensi untuk  terjadinya  tumpang-tindih  kewenangan  di  dalam  praktik  penyelenggaraan  pemerintah dan penegakan hukum.
Kata Kunci : Kewenangan Presiden, Unit Kerja Presiden

## PENDAHULUAN
Sistem ketatanegaraan di
Indonesia  Demokrasi  yang  merupakan wujud  pemerintah  dari  rakyat,  oleh rakyat dan untuk rakyat dalam pemerintahan  demokrasi  (kedaulatan rakyat) negara di ciptakan karena suatu perjanjian  kemasyarakat  antara  rakyat
untuk  menjamin  pemerintahan  yang demokratis dan tidak adanya kekuasaan pemerintahan  yang  sewenang-wenang, maka  kekuasaan  Negara  dibagi  dalam tiga  cabang  kekuasaan.  Yang  mana, menurut Montesquieu diistilahkan sebagai trias politica. Cabang kekuasaan  yang  digambarkan  oleh
Evi Purnamawati, Kewenangan Presiden dalam Membentuk Unit Kerja Presiden, Halaman 64-77
Montesquieu adalah  adanya  cabang kekuasaan eksekutif, cabang kekuasaan legislatif dan cabang kekuasaarn yudisial  karena  tidak  mungkin  satu cabang kekuasaan saling tidak berhubungan satu dengan lainnya. Oleh karena itu, amandemen Undang- Undang  Dasar  (UUD)  1945  juga menganut  prinsip checks  and  balances untuk menyempurnakan cabang kekuasaan  yang  digambarkan  oleh Monstesquieu .
Seiring dengan berjalannya dinamika ketatanegaraan, banyak lembaga  negara  yang  dibentuk  oleh UUD  1945,    Undang-Undang  maupun peraturan perundang-undangan dibawahnya  untuk  mencapai  tujuan negara. Misalnya saja pada UUD 1945,
lembaga-lembaga
Negara dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, pertama, lembaga-lembaga utama  yang  melaksanakan  kekuasaan tertentu. Kedua, lembaga-lembaga Negara yang bukan merupakan pelaksana salah satu cabang kekuasaan, tetapi  keberadaannya  diperlukan  untuk mendukung salah satu lembaga pelaksana  cabang  kekuasaan  tertentu. Ketiga, lembaga-lembaga yang ditentukan untuk melaksanakan kekuasaan  tertentu,  tanpa  mengatur
nama  dan  pembentukan  lembaganya. Keempat, lembaga  yang  ditentukan secara umum dan menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada undang- undang. Kelima , lembaga-lembaga yang  berada  di  bawah  presiden  untuk melaksanakan  fungsi-fungsi  tertentu. 1
Kemudian lembaga Negara yang dibentuk oleh Undang-Undang, misalnya  saja  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK)  yang  dibentuk  dari Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2002  tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Untuk mengukur batasan
kewenangan
Presiden
dalam membentuk sebuah Unit Kerja Presiden,  dalam  penelitian  ini,  Penulis mengambil salah satu contoh unit kerja yang  pernah  dibentuk  Presiden  yaitu Satuan  Tugas  Pemberantasan  Mafia Hukum (Satgas Mafia Hukum). Kewenangan  yang  diberikan  kepada Satgas  Mafia  Hukum  sangatlah  besar, yang  sudah  melebihi  lembaga  penegak hukum  seperti  Polri,  Kejaksaan,  dan Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana korupsi.  Tugas  dan  wewenang  Satgas tersebut  adalah  melakukan  koordinasi, evaluasi,  koreksi  dan  pemantattan  agar
1 M. Gaffar Jenedri, Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia  setelah  Perubahan  UUD  1945 (Jakarta: Konpress, 2012).
Evi Purnamawati, Kewenangan Presiden dalam Membentuk Unit Kerja Presiden, Halaman 64-77
pemberantasan  mafia  hukum  dapat dilakukan secara efektif. Dalam menjalankan  tugas  tersebut,  Satgas PMH  diberi  kewenangan  bekerja  sama dengan  berbagai  lembaga  negara  serta melakukan penelaahan, penelitian serta hal-hal  lain  yang dianggap perlu untuk memperoleh  segala  informasi  yang dibutuhkan dari semua instansi, baik di Pusat maupun Daerah, BUMN, BUMD dan  pihak  lain. 2 Ada  beberapa  pro- kontra atas pembentukan Satgas tersebut,  misalnya  saja  pendapat  yang menyatakan Satgas bahwa Pembentukan tersebut diluar kewenangan Presiden. 3
Berbeda dengan Mahfud MD, yang berpendapat sah  secara  hukum,  dan  peran  Satgas Mafia  Hukum  sangat  membantu  bagi pemberantasan  korupsi  dan  mafia hukum.  Banyak  kasus  terugkap  dan didorong penyelesaiannya melalui jalur resmi oleh Satgas. 4
Pasal  4  UUD  1945  dinyatakan bahwa,  Presiden  Republik  Indonesia memegang  kekuasaan  pemerintahan
2 Keputusan    Presiden  Nomor  37  Tabun  2009 Tentang  Satuan  Tugas  Pemberantasan  Mafia Hukum. 3 http://yusril.iiizamahendra.com//peirierintahan- satgas-yang-serba-tidakjelas/
4 Hufron,  “Pembubaran  Satgas  Pemberantasan Mafia Hukum “http://gagasanhukum.wordpress.comfipembub aran-satgaspemberantasanmafia-huk-umi, 2018.
menurut Undang-Undang Dasar, menurut
Wirjono Prodjodikoro, ketentuan  pasal  tersebut  mempunyai makna  bahwa  presiden  RI  adalah  satu- satunya  orang  yang  memimpin  seluruh pemerintahan.  Dengan  pasal  tersebut, saat ini seolah-olah Presiden menafsirkannya  dengan  sangat  luas. Hal  tersebut  menjadikan  kekuasaan Presiden adalah Kekuasaan tak terbatas, padahal semangat amandemen UUD  1945  adalah  untuk  membatasi cabang  kekuasaan  Negara  agar  tidak memerintah dengan sewenang-wenang. Pada  penerapan  Pasal  4  UUD  1945 mengandung  beberapa  kelemahan  dan kekurangan  antara  lain,  pasal  tersebut mengakibatkan potensi terlampau besarnya kekuasaan Presiden.
Permasalahannya
adalah bagaimanakah  batasan  kewenangan presiden  dalam  membentuk  Unit  Kerja Presiden, serta bagaimanakah hubungan  kerja  Unit  Kerja  Presiden dan Lembaga Negara. Dalam penulisan ini menggunakan metode Statute
Uproach (pendekatan Undang- Undang)  yaitu  itu  menganalisa  bahan hukum  yang  diperoleh  dari  metode penelitian  ini  dengan  cara  menjelaskan obyek  penelitian  yang  di  dapat  dari penelitian berdasarkan metode
Evi Purnamawati, Kewenangan Presiden dalam Membentuk Unit Kerja Presiden, Halaman 64-77
kualitatif,  sehingga  dapat  memperoleh gambaran jelas tentang substansi materi  yang  akan  dibahas  dalam penulisan ini.

## PEMBAHASAN
A. Batasan  Kewenangan  Presiden dalam  Membentuk  Unit  Kerja Presiden
Di  Indonesia,  UUD  1945  adalah sebuah konstitusi Negara yang menjadi norma  dasar  dalam  penyelenggaraan negara dalam  mewujudkan cita negara. Konstitusi  menjadi supreme karena diasumsikan sebagai wujud "kesepakatan  seluruh  rakyat",  bukan hanya  "kesepakatan  mayoritas  rakyat". Dari UUD 1945 inilah maka kekuasaan, kewenangan ataupun proses penyelenggaraan  ini  kemudian  diatur sedemikian rupa guna terwujudnya cita negara  berdasarkan  Pembukaan  UUD 1945.
Undang-Undang Dasar 1945, konsep trias politica juga dianut dalam sistem  ketatanegaraan  Indonesia.  Teori Trias  politica (politik  tiga  serangkai) yang  didalilkan  oleh  Montesquieu dibagi  dalam  3  (tiga)  kekuasaan Negara,  yaitu  Kekuasaan  Legislatif, Kekuasaan  Eksekutif,  dan  Kekuasaan Yudisial. Kekuasaan legislatif di
pegang  oleh  3  (tiga)  Lembaga  Negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR),  dan  Dewan  Perwakilan  Daerah (DPD). Kemudian Kekuasaan eksekutif dipegang  oleh  Presiden  sebagai  kepala Negara dan kepala Pemerintahan dalam sistem presidensil. Sedangkan kekuasaan yudisial yang dipegang oleh Lembaga  Negara  Mahkamah  Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Dalam  menjalankan  kekuasaan Negara,  Lembaga  Negara  tersebut mempunyai  fungsinya  masing-masing. Kekuasaan legislatif mempunyai fungsi Legislasi (pembentukan peraturan penmdang-undangan),
Fungsi
Budgeting (fungsi anggaran) dan Fungsi  Kontrol  (fungsi  pengawasan). 5
Kemudian kekuasaan eksekutif sebagai pemegang  kekuasaan  pemerintahan menurut  UUD  1945 6 dan  kepala Negara. Sedangkan
Kekuasaan
Kehakiman mempunyai fungsi menyelenggarakan peradilan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. 7
Kekuasaan Presiden sebagai pemegang  kekuasaan  pemerintahan
5 Pasal  20A  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6 Pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7 Pasal  24  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Evi Purnamawati, Kewenangan Presiden dalam Membentuk Unit Kerja Presiden, Halaman 64-77
menurut  UUD  1945  khususnya  yang berhubungan dengan kewenangan Presiden  untuk  membentuk  Unit  Kerja
Presiden. Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden terkait Pembentukan Unit-Unit Kerja Presiden, misalnya UKP3R yang kemudian  dikenal  dengan  nama  Unit Kerja  Presiden  Bidang  Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4),  Satuan  Tugas  Pemberantasan Mafia Hukum, dan lain sebagainya.
Ada  beberapa  pendapat  yang menyatakan  bahwa  Presiden  tidak mempunyai wewenang untuk membentuk Unit Kerja Presiden. Menurut  pakar  hukum  tata  negara, Yusril Isa Mahendra 8 yang berpendapat bahwa,  Presiden  tidak  mempunyai kewenangan  untuk  membentuk  unit kerja  presiden,  dikarenakan  undang- undang dasar tidak pernah memberikan kewenangan itu  kepada  presiden.
Untuk  mengetahui  apakah  Presiden dalam  sistem  presidensil  berwenang untuk  membentuk  sebuah  Unit  Kerja Presiden, maka penulis mengkaji melalui  2  (dua)  sudut  pandang.  Yang pertama mengkaji  posisi  salah  satu Unit  Kerja  Presiden  (dalam  hal  ini
8 http://yusrilihzamahendra.com/2018/03/16/pen nerintahan-satgas-yang-serbatidakjelas/
penulis  menggunakan  UKP4)  dalam struktur  pada  lembaga  Kepresidenan, yang kedua mengkaji kekuasaan Presiden  yang  diberikan  oleh  UUD 1945.
UKP4  berada  sederajat  dengan beberapa lembaga yang secara struktural  berada  di  bawah  Presiden. Lembaga  tersebut  adalah  kementerian, menteri  sekretaris  Negara,  sekretariat kabinet,  kepolisian,  TNI,  dan  lembaga Negara  independent 9 .  Dasar  struktur kederajatan  UKP4  ini  adalah  Pasal  6 Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun 2009 dinyatakan bahwa, Untuk kelancaran  pelaksanaan  tugas,  fungsi, dan kewenangannya, Kepala UKP-PPP dalam  kedudukan  setingkat  Menteri Negara,  menghadiri  sidang  kabinet sesuai keperluan yang berkaitan dengan  tugas,  fungsi,  dan  kewenangan UKP-PPP.
Presiden  merupakan  pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945, sehingga kekuasaan pemerintahan menjadi sebuah keniscayaan  bahwa  "pemerintahan"  itu sangatlah  luas  cakupannya,  mulai  dari
9 Lembaga  Negara  independent  disini  adalah lembaga Negara yang secara structural   berada di  bawah  presiden,  namun  secara  fungsionai sifatnya independent. Contoh Komisi pemberantasan tindak Pidana Korupsi.
Evi Purnamawati, Kewenangan Presiden dalam Membentuk Unit Kerja Presiden, Halaman 64-77
kebijakan  politik  pemerintahan  hingga sistem administrasi pemerintahan.
Dalam sistem ketatanegaraan yang  menganut  teori trias  politica, terlepas apakah sesuai dengan pemikiran Montesquieu ataukah pemikiran  Negara  kontemporer  yang berasumsi bahwa tidak mungkin sebuah  Negara  tidak  berhubungan  satu lembaga  dengan lembaga  Negara lainnya, 10 nafas dari adanya pemisahan kekuasaan tersebut adalah untuk meniadakan atau menghindari terjadinya  kesewenang-wenangan  yang dilakukan  oleh  pemegang  kekuasaan pemerintahan,  karena  pada  hakekatnya kekuasaan  itu  berasal  dari  rakyat kemudian  diberikan  kepada  pemegang kekuasaan  Negara  untuk  menjalankan Negara  dengan  tujuan  cita  hukum Negara  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai masyarakat/kehendak rakyat.
Jika dikaitkan pemisahan kekuasaan dan presiden sebagai pemegang  kekuasaan  pemerintahan menurut
UUD 1945
dalam
10 Pemisahan  kekuasaan  ( trias  politica )  yang digambarkan oleh Montesquieu dianggap tidak tidak  sesuai  dengan  praktik  ketatanegaraa, make  dicampurlah  dengan  primsip checks  and balances yang  kemudian  menurut  Jimly disebut  pembagian  kekuasaan  ( sharing  of power ).  Jimly  Asshiddiqie, Pengantar  Ilmu Hukum  Tata  Negara (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2011).
pembentukan UKP4, maka akan timbul pertanyaan konstitusionalitas pembentukan  UKP4  tersebut.  Dasar pembentukan  UKP4  adalah  pasal  4 ayat  (1)  UUD  1945  yang  menyatakan bahwa  presiden  sebagai  pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945.  Kekuasan  pemerintahan  yang telah  dijelaskan  bahwa  mempunyai makna  yang  begitu  luas  tersebut, namun  kita  perlu  memahami  batasan dari  kekuasaan  pemerintahan  adalah dengan frasa “menurut UUD”. Sehingga  untuk  mengkaji  apa  presiden bertindak konstitusional atau inkonstitusional  adalah  dalam  hal membentuk  UKP4  adalah  dengan mengkaji kewenangan presiden/ kekuasaan  presiden  menurut  UUD 1945.
Kekuasaan presiden menurut UUD  1945  antara  lain.  Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (Pasal  4  ayat  (1).  Berhak  mengubah RUU/RUU  APBN  dalam  pembahasan dan  persetujuan  atas  RUU  bersama DPR  dan  pengesahan  RUU  menjadi UUD  (Pasal  5  (1).  Menetapkan Peraturan  Pemerintah  (Pasal  5  (2) Memegang  kekuasaan  yang  tertinggi atas  AD,  AL  dan  AU  (Pasal  16). Dengan  persetujuan  DPR  menyatakan
Evi Purnamawati, Kewenangan Presiden dalam Membentuk Unit Kerja Presiden, Halaman 64-77
perang,  membuat  perdamaian  dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11 (1)  Membuat  Perjanjian  Internasional lainnya dengan persetujuan DPR (Pasal 11 (2) Membuat Perjanjian Internasional lainnya dengan persetujuan  DPR  (Pasal  11  (2). Menyatakan  keadaan  bahaya  (Pasal 12).  Mengangkat  duta  &  konsul  (Pasal 13  (1)  2).  Menerima  penempatan  duta negara  lain  dengan  memperhatikan pertimbangan  DPR  (Pasal  13  (3), Meneken  grasi  dan  rehabilitasi  dengan memperhatikan pertimbangan MA (Pasal  14  (1).  Memberi  amnesti  dan abolisi dengan memperhatikan perimbangan  DPR  (Pasal  14  (2). Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan diatur UU (Pasal 15) Membentuk suatu dewan pertimbangan yang  bertugas memberikan  nasihat dan pertimbangan  kepada  presiden  yang selanjutnya  diatur  dalam  undang- undang.
Pengangkatan
dan pemberhentian  menteri-menteri  (Pasal 17 (2). Menetapkan peraturan pemerintah  pengganti  undang-undang (Pasal 22 (1). Memilih tiga  hakim  MK (Pasal 24 C (3).
Jika  kita  kaitkan  dengan  sistem ketatanegaraan Indonesia dan kebijakan politik negara, untuk
mengetahui  batasan  konstitusionalitas kewenangan presiden khususnya mengenai  pembentukan  UKP4,  Satgas Mafia  hukum,  atau  unit  kerja  Presiden lainnya,  maka  menurut  penulis  ada  4 (empat)  yang  menjadi  acuan  dasar pemaknaan konstitusionalitas kebijakan presiden. Yaitu:
1. Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu.
2. Diperkenankan oleh peraturan penmdang-undangan untuk melakukan sesuatu.
3. Tidak diperkenankan/dilarang oleh peraturan penmdang-undangan untuk melakukan sesuatu.
4. Tidak  ada  ketentuan  sama  sekali apakah  diperkenankan  atau  tidak diperkenankan  untuk  melakukan sesuatu.
Pada  poin  yang pertama, yaitu Presiden diperintahkan untuk melakukan  sesuatu.  Artinya  Presiden dalam  memegang  jabatan  kekuasaan Negara harus melakukan yang diperintahkan Konstitusi, misalnya perintah untuk setiap rancangan undang-undang  yang  telah  disepakati bersama  dengan  DPR  sudah  harus diundangkan  dalam  kurun  waktu  7 (tujuh) hari.
Evi Purnamawati, Kewenangan Presiden dalam Membentuk Unit Kerja Presiden, Halaman 64-77
Poin kedua, yaitu  diperkenankan oleh Konstitusi  untuk  melakukan sesuatu. Artinya Presiden mempunyai 2 (dua) pilihan kebijakan dalam melakukan  sesuatu.  Sebagai  contoh, salah  satu  peraturan  mengatur  bahwa “dalam  hal  mencapai  tujuan  reformasi birokrasi  yang  baik  presiden  dapat membentuk  sebuah  badan  pembantu.” Kata  “dapat”  dalam  aturan  tersebut dapat  berimplikasi  pada  2  (dua) kebijakan  presiden,  yaitu  Presiden membentuk  sebuah  badan  pembantu atau Presiden tidak  membentuk sebuah badan  pembantu  dengan  pertimbangan bahwa mungkin tidak diperlukan sebuah badan baru dikarenakan lembaga  negara  yang  mengurus  hal tersebut masih sanggup untuk mengunisi pencapaian reformasi birokrasi  yang  baik  misalnya.  Berbeda halnya jika peraturan tersebut dinyatakan “dalam hal mencapai tujuan reformasi  birokrasi  yang  baik  presiden membentuk  sebuah  badan  pembantu.” Tafsiran  tersebut  sama  tafsirannya dengan penjelasan point pertama.
Poin ketiga, yaitu  Presiden  tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu  menurut  Konstitusi.  Artinya bahwa  Presiden  dalam  memegang kekuasaan pemerintahan tidak
diperkenankan/  tidak  diperbolehkan melakukan  sesuatu  yang  menurut hukum  tidak  diperkenankan.  Misalnya saja,  dalam  sebuah  aturan  dinyatakan “presiden dilarang melakukan pelanggaran  hukum  tindak  pidana berat.” Peraturan tersebut secara langsung  memberikan  larangan  yang tidak  boleh  dilakukan  oleh  seorang presiden.
Poin keempat, yaitu  Tidak  ada ketentuan sama sekali apakah diperkenankan atau tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu.  Artinya  dalam  pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan  presiden  dapat  saja melakukan/membuat  kebijakan  yang belum  diatur  oleh  peraturan  yang berlaku. Misalnya saja, presiden membentuk  sebuah  badan  khusus untuk  menyelidiki  sebuah  kasus,  di dalam  peraturan  perundang-undangan sama  sekali  tidak  ada  yang  mengatur hal tersebut atau dengan kata lain tidak ada  ketentuan  yang  melarang  untuk pembentukan  badan  khusus  tersebut tersebut.
Dalam kajian yang lebih mendalam,  penulis  mengklasifikasikan bahwa  secara  aturan  (teks  tertulis) dalam undang-undang dasar,
Evi Purnamawati, Kewenangan Presiden dalam Membentuk Unit Kerja Presiden, Halaman 64-77
pembentukan UKP4 masuk dalam poin keempat  dan  secara  tertulis  dapat  saja pembentukan tersebut adalah konstitusional  dikarenakan  undang- undang dasar tidak pernah memerintahkan  untuk  membentuk  dan tidak  pernah  juga  melarang  untuk membentuk sebuah unit kerja presiden.
Namun  tidak  serta  merta  karena kita  (Indonesia)  menganut  “supreme konstitusi,” segala sesuatu yang Presiden  lakukan  jika  tidak  dilarang oleh  konstitusi  adalah  konstitusional, dalam  tataran  pemaknaan  pemegang kekuasaan  pemerintahan.  Indonesia menganut  bahwa  “supreme  konstitusi” dan  paham  “demokrasi,”  oleh  Janefri M.  Gaffar  disebut  sebagai  negara Demokrasi konsitusional. Artinya bukan  semata-mata  supreme  konstitusi yang kita gunakan.
Perspektif demokrasi konstitusional  dapat  dijadikan  dasar untuk  mengetahui  konstitusional  atau inkonstitusionalnya  Presiden  dalam mengambil sebuah kebijakan khususnya  pembentukan  unit  kerja presiden, serta untuk mengetahui batasan  kewenangan  presiden  sebagai pemegang  kekuasaan  pemerintahan dalam bidang ketatanegaraan Indonesia.
Dalam kaitannya dengan
pembentukan
UKP4 maupun pembentukan unit kerja presiden lainnya,  maka  dapat  dilihat  masalah mengenai  unit  ini.  Yang pertama, dari segi  fungsi  dan  tujuan  pembentukan unit  ini.  Adanya  pembentukan  ini disadari  penuh  adanya  tumpang-tindih kewenangan  dengan  lembaga  lain. Misalnya  saja,  kewenangan  Sekretaris Kabinet,  saat  ini  juga  dilakukan  oleh UKP4 untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri Negara.
Kemudian  yang kedua, keinginan rakyat adalah hidup sejahtera, pemerintah  harus  mampu  memberikan fasilitas  yang baik buat rakyatnya. Jika kita  lihat  pembentukan  UKP4  atau lembaga lainnya yang telah mempunyai kewenangan.
UKP4  yang  berkedudukan  di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden resmi dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo per-tanggal 23 Februari 2015 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26  Tahun  2015  tentang  Kantor  Staf Presiden  Pasal  40  ayat  b,  yakni “dicabut  dan  dinyatakan  tidak  berlaku lagi  Peraturan  Presiden  Nomor  54 Tahun  2009  tentang  Unit  Kerja Presiden  Bidang  Pengawasan  dan
Evi Purnamawati, Kewenangan Presiden dalam Membentuk Unit Kerja Presiden, Halaman 64-77
Pengendalian Pembangunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah  terakhir  dengan  Peraturan
Presiden  Nomor  84  Tahun  2014.” Beberapa fungsi lembaga ini dilebur ke dalam  Sekretariat  Kabinet  dan  Kantor Staf Kepresidenan.
Terdapat  Unit  Kerja  Presiden lainnya  yang  dibentuk  presiden  di tahun 2017  yakni Unit  Kerja Presiden Pembinaan  Ideologi  Pancasila  (UKP- PIP). UKP-PIP adalah Lembaga Nonstruktural  yang  didirikan  pada tahun  2017  melalui  Peraturan  Presiden (Perpres)  Nomor  54  Tahun  2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Lembaga ini merupakan  unit  kerja  yang  melakukan pembinaan  ideologi  Pancasila  dengan tugas membantu Presiden dalam merumuskan  arah  kebijakan  umum pembinaan  ideologi  Pancasila  dan melaksanakan  koordinasi,  sinkronisasi, dan  pengendalian  pembinaan  ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.  Namun,  pada  tahun 2018  UKP-PIP  diganti  menjadi  Badan Pembinaan  Ideologi  Pancasila  dengan pertimbangan bahwa Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang selama  ini  melakukan pembinaan  ideologi  Pancasila  yang
perlu  disempurnakan  dan  direvitalisasi organisasi, tugas dan fungsinya.

## B.  Hubungan  Kerja  Unit  Kerja Presiden dan Lembaga Negara
Amandemen  I-IV  UUD  1945 telah  menyebabkan  berubahnya  sistem ketatanegaraan  yang  berlaku,  meliputi jenis  dan  jumlah  lembaga  Negara, sistem  pemerintahan,  sistem  peradilan, dan  sistem  perwakilan.  Pada  sisi  lain paradigm  perubahan  UUD  mencoba diletakkan  dalam  kerangka  prinsip checks and balances sehingga memungkinkan terjadinya saling kontrol  antara  satu  cabang  kekuasaan dan cabang kekuasaan yang lain.
Kostitusionalitas pembentukan sebuah  unit  kerja  presiden,  dalam menjalankan tugas dan kewenangannya,  sebuah  badan  pasti mempunyai hubungan-hubungan kelembagaan  dengan  lembaga  lain. Dalam  kaitannya  dengan  ini,  penulis akan  mengkaji  hubungan  UKP4  dan perangkat  turunannya  yaitu  Satgas Mafia Hukum dengan lembaga- lembaga terkait dengannya.
Pembentukan  UKP4  berdasar  pada Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  10  Tahun  2012  Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden
Evi Purnamawati, Kewenangan Presiden dalam Membentuk Unit Kerja Presiden, Halaman 64-77
Nomor  54  Tahun  2009  Tentang  Unit Kerja  Presiden  Bidang  Pengawasan Dan Pengendalian
Pembangunan.
UKP4  berkedudukan  di  bawah  dan bertanggung  jawab  langsung  kepada Presiden. Dalam menjalankan tugasnya,  UKP4  bekerjasama  dengan Wakil  Presiden  dan  berkoordinasi dengan  serta  memperoleh  informasi dan  dukungan  teknis  dari  kementerian, lembaga  pemerintah  nonkementerian, pemerintah daerah (Pemda).
Tugas dari UKP4 adalah membantu Presiden dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian  pembangunan  sehingga mencapai sasaran pembangunan nasional  dengan  penyelesaian  penuh. Prioritas  pelaksanaan  tugas  UKP4 ditentukan  dari  waktu  ke  waktu  oleh Presiden, meliputi bidang :
1. peningkatan kapasitas dan efektifitas sistem logistik nasional;
2. peningkatan efektifitas dan percepatan  pelaksanaan  reformasi birokrasi  dan  perbaikan  pelayanan umum;
3. perbaikan iklim usaha dan investasi;
4. peningkatan
kinerja
dan akuntabilitas  Badan  Usaha  Milik Negara (BUMN) strategis;
5. bidang  lain  yang  ditentukan  oleh Presiden.
Kemudian UKP4 berfungsi membantu Presiden dalam menjabarkan  kebijakan  pembangunan nasional ke dalam program Pemerintah; menetapkan unsur dan tata cara pengendalian pelaksanaan program  Pemerintah;  melaksanakan pemantauan kemajuan dan mengusulkan langkah untuk memperlancar  pelaksanaan  program; membantu  Presiden  dalam  mengelola pelaksanaan sinkronisasi dan konsistensi  perencanaan,  pemantauan, pengendalian, pelancaran dan percepatan program pembangunan; membantu Presiden dalam menemukan kendala  dalam  pelaksanaan  program Pemerintah  serta  cara  mengatasinya; menampung saran dan keluhan masyarakat serta melakukan pemantauan dan analisa atas kelambatan pelaksanaan program Pemerintah  dan membantu  untuk mengatasinya;  melaksanakan  fungsi lain  yang  ditugaskan  Presiden.  Dalam menjalankan  tugas  dan  wewenangnya UKP4  berwenang  untuk  mengelola sumber  daya  yang  ada,  baik  sumber daya manusia,  keuangan maupun teknologi untuk melaksanakan
Evi Purnamawati, Kewenangan Presiden dalam Membentuk Unit Kerja Presiden, Halaman 64-77
pengawasan dan pengendalian
pembangunan; melaksanakan
koordinasi dengan Menteri dan Pimpinan  lembaga-lembaga  lain  dalam melakukan  kegiatan  pengawasan  dan pengendalian pembangunan; mendapatkan  informasi  dan  dukungan teknis dalam pelaksanaan tugasnya dari kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait.
Mengenai hubungan UKP4, selain hubungan dengan Wakil Presiden  dan  kementerian  lainnya penyanglcut  tugas  dari  UKP4,  UKP4 juga  mempunyai  hubungan  dengan Sekretaris Kabinet dan Menteri Koordinator.  Namun,  hubungan  ini ternya  merupakan  hubungan  yang dapat  berpotensi  untuk  terjadinya konflik  di  lembaga  kepresidenan. Misalnya saja, sekretaris cabinet bukan satu-satunya  lembaga  yang  melakukan fungsi  manajemen  kabinet.  Fungsi serupa  juga  diperankan  oleh  Menko dan  UKP4  (Unit  Kerja  Presiden  untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan). Setkab melakukan fungsi  antara lain evaluasi pelaksanaan kebijakan  dan  program  pemerintah  di bidang  politik,  hukum,  keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan
rakyat menko melakukan fungsi sinkronisasi  dan  koordinasi  perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program  pemerintah  di  bidangnnya (Polhukkam, perekonomian dan kesra). Begitu  juga  dengan  UKP4  yang melakukan  fungi  sinkronisasi  dan evaluasi  pelaksanaan  kebijakan  dan program (prioritas) pemerintah termasuk  di  bidang  poltik,  hukum, perekonomian, dan kesra.
Tugas dan kewenangan merupakan simbolisasi hubungan antara lembaga dan aktivitasnya. Berdasarkan program reformasi birokrasi,  harusnya  sebuah  lembaga kepresidenan mempunyai sedikit badan namun kaya akan  fungsi. Yang terlihat dari  pembentukan  beberapa  badan seperti UKP4 bahkan berpotensi adanya  konflik-konflik  dalam  tubuh lembaga  kepresidenan  itu  sendiri, apalagi  kedudukan  UKP4  sederajat dengan  Kementerian  yang  keduanya mempunyai tugas yang hampir seluruhnya sudah ada dalam kementerian  yang  merupakan  satu lembaga, yaitu lembaga kepresidenan.
Kemudian  UKP4 mempunyai satuan  tugas.  Satuan  tugas  yang  akan dikaji oleh penulis adalah satuan Tugas Pemberantasan  Mafia  Hukum  (Satgas
Evi Purnamawati, Kewenangan Presiden dalam Membentuk Unit Kerja Presiden, Halaman 64-77
Mafia  Hukum).  Berdasarkan  Keppres No.  37  tahun  2009  tentang  Satuan Tugas  Pemberantasan  Mafia  Hukum. Satgas  Mafia  hukum  bertanggung jawab langsung  kepada  Presiden, melalui    UKP4. 11 Tugas  dan  fungsi tugas  Satgas  Mafia  Hukum  adalah melakukan koordinasi, evaluasi, koreksi  dan  pemantauan  agar  upaya pemberantasan  mafia  hukum  berjalan efektif berwenang: 12
Dalam menjalankan tugas satgas:
1. Bekerja  sama  dengan  Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, Komisi Yudisial, Ombudsman,  Polri,  Kompolnas, Kejaksaan, Komisi Hukum
Nasional,  Lembaga  Perlindungan Saksi  dan  Korban,  Pusat  Pelaporan dan  Analisi  Transaksi  Keuangan. Organisasi  professional  Advokat, PPAT,  Lembaga  Negara  lainnya dalam  upaya  pemberantasan  mafia hukum.
2. Melakukan penelaah dan penelitian serta  hal-hal  lain  yang  dianggap perlu  guna  memperoleh  segala informasi  yang  diperlukan  dari semua  instansi  pemerintah  pusat maupun instansi pemerintah
daerah, BUMN/BUMD serta pihak- pihak lain yang dianggap perlu.
11 Point  kedua  Keputusan  Presiden  Nomor  37 Tahun 2009 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum 12 Point  ketiga  keputusan  Presiden  Nomor  37 Tahun 2009 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum
Memperhatikan tugas satgas yaitu melakukan koordinasi, evaluasi, koreksi  dan  pemantauan  agar  upaya pemberantasan  mafia  hukum  berjalan efektif,  tugas  dan  wewenang  tersebut sangatlah  besar,  bagaimana  Satgas  ini melakukan koordinasi, melakukan evaluasi,  koreksi  bahkan  pemantauan dalam  penyelenggaraan  pemerintahan. Jika  kita  melihat  tugas  yang  diberikan presiden  kepada  satgas  pemberantasan mafia  hukum,  tugas  tersebut  hampir sama  dengan  tugas  dan  wewenang yang  dimiliki  oleh  badan  hukum  lain yang dikategorikan lembaga penegakan hukum, misalnya KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian.  kemudian,  mafia  hukum juga  dinilai  tumpang  tindih  tugas  dan kewenangan  dengan  lembaga-lembaga pengawasan yang ada saat ini.
Hubungan kelembagaan ini memang  ada  dan  tujuan  kelembagaan satgas  mafia  hukum  memang  benar, namun pembentukannya tidak memperhatikan  tugas  dan  kewenangan lembaga lainnya yang sudah lebih dulu terbentuk (KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian).  sehingga  keberadaannya bisa  menjadi  ancaman  besar  bagi penegakan mafia hukum karena berada dibawah  tekanan  eksekutif  dengan presiden  sebagai  pengendali  badan  ini,
Evi Purnamawati, Kewenangan Presiden dalam Membentuk Unit Kerja Presiden, Halaman 64-77
kemudian  dengan  adanya  kewenangan yang  tumpang  tindih  sangat  berpotensi
terjadnya konflik antar-lembaga lainnya  seperti  KPK,  Kejaksaan,  dan Kepolisian.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Kewenangan Presiden sebagai pemegang  kekuasaan  pemerintahan bukanlah kekuasaan tak terbatas.
Melainkan  mempunyai  kaidah-kaidah penuntun  dalam  membuat  kebijakan terkhusus  mengenai  pembentukan  Unit Kerja Presiden. Kaidah-kaidah tersebut harus  sejalan  dengan  konstitusi  dan demokrasi (demokrasi konstitusional).
Hubungan  kelembagaan  antara UKP4  serta  Unit  Kerja  Presiden lainnya  dengan  Kementerian  Negara, Sekretariat  Kabinet  maupu  antara Satuan  Tugas  Pemberantasan  Mafia Hukum dan lembaga penegakan hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan,  sangat  berpotensi  untuk terjadinya  tumpang-tindih  kewenangan di  dalam  praktik  penyelenggaraan pemerintah dan penegakan hukum. Hal tersebut dikarenakan adanya kemiripan kewenangan antara Unit Kerja Presiden dan lembaga lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie,  Jimly.  Pengantar  Ilmu Hukum  Tata  Negara  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
Jenedri,
M. Gaffar, Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah  Perubahan  UUD  1945
(Jakarta: Konpress, 2012). http://yusril.iiizamahendra.com//peirier intahan-satgas-yang-serba- tidakjelas/
http://gagasanhukum.wordpress.comfip embubaran-satgaspemberantasan- mafia/
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  10  Tahun  2012  Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden  Nomor  54  Tahun  2009 Tentang  Unit  Kerja  Presiden Bidang Pengawasan Dan
Pengendalian Pembangunan.
Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.
Peraturan  Presiden  Nomor  26  Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden.
Keputusan    Presiden  Nomor  37 Tahun  2009  Tentang  Satuan  Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.