Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 2, Desember 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
152
Volume 3 Nomor 2, Desember 2022 ISSN: 2723-4894 (cetak), ISSN: 2723-4886 (daring) DOI: https://doi.org/10.35961/rsd.v3i2.575

## PEMBENTUKAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (RIS) DALAM PERSPEKTIF IBNU KHALDUN
Muhammad Zulfikar Nur Falah Sekolah Tinggi Ilmu Al- Qur’an dan Sains Al-Ishlah Lamongan zulfikarnur2002@gmail.com
Barda Royyan Hanafi Sekolah Tinggi Ilmu Al- Qur’an dan Sains Al -Ishlah Lamongan bardaroyyan99@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  menganalisa  paradigma  sistem  kenegaraan  di  Indonesia  dalam  bentuk Rebuplik  Indonesia  Serikat  (RIS)  dari  perspektif  Ibnu  Khaldun.  Negara  Indonesia  beserta rakyatnya  secara  hakiki  tidak  menginginkan  prolematika  di  wilayah  setempat  semakin kejam.  Pembentukan  RIS  sendiri  terurai  sebagai  kerja  rekayasa  Belanda.  Pembahasan mengenai  pembentukan  negara  Indonesia  tidak  terlepas  dari  adanya  sistem  kenegaraan berlatarbelakang proses yang berkesinambungan. Teori pembentukan negara Ibnu Khaldun berangkat  dari  hasil  rekonstruksi  situasi  historis  yang  mendukung  terbentuknya  sebuah negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pembentukan RIS dalam perspektif  Ibnu  Khaldun.  Penelitian  ini  menggunakan  metode library  research ,  dengan sumber  yang  relevan  dan  realibel,  seperti  buku,  jurnal,  skripsi,  tesis,  disertasi,  dan sebagainya.  Menjawab  rumusan  masalah,  penelitian  ini  memberikan  hasil  bahwa  dalam perspektif  Ibnu  Khaldun,  secara  keseluruhan,  pembentukan  negara  Indonesia  bukan dikemukakan  dengan  cara  pemberontakan,  melainkan  atas  dasar  internalisasi pengembangan  wilayah.  Hal  ini  kemudian  berimplikasi  pada  kepuasan  terhadap kepemilikan  sendiri.  Dalam  pembentukan  RIS  yang  berangkat  dari  gejolak  peperangan ketika  terjadi  Agresi  Militer  Belanda  II,  sebenarnya  Indonesia  beserta  rakyatnya  sudah mengimplementasikan internalisasi gerakan pengembangan wilayah.
Kata Kunci: Ibnu Khaldun; Indonesia; negara serikat; sejarah

## Abstract
This  study  analyzes  the  paradigm  of  the  state  system  in  Indonesia  in  the  form  of  the  Republik Indonesia  Serikat  (RIS)  from  the  Ibnu  Khaldun  perspective.  Thus,  the  discussion  regarding  the formation of the Indonesian state can’t be separate d from the existence of a state system which has a
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 2, Desember 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
153
background  as  a  continuous  process.  The  author  chooses  the  theory  of  the  state  formation  of  Ibn Khaldun, because this theory is the result of a reconstruction of the historical situation that supports the  creation  of  a  state.  The  formulation  of  the  problem  is  how  is  Ibn  Khaldun's  perspective  on  the formation of RIS, and to find out about it is the aim of this research. This research method uses library research, with relevant and reliable sources, such as books, journals, theses, dissertations, and so on. To  answer  the  formulation  of  the  problem,  this  study  provides  the  result  that  in  Ibn  Khaldun's perspective, as a whole, the formation of the Indonesian state was not put forward by way of rebellion, but  on  the  basis  of  internalization  of  regional  development,  which  then  had  implications  for satisfaction  with  self-ownership.  Including  the  formation  of  the  RIS,  related  to  the  turmoil  of  war when the Dutch military aggression occurred, in fact Indonesia and its people also implemented the internalization of the regional development movement.
Keywords: Ibnu Khaldun; Indonesia; history; union country

## PENDAHULUAN
Arti pembentukan negara Indonesia adalah sebuah kerangka dan rangkaian yang berkesinambungan. Secara teoritis, rangkaian di dalam tahap perkembangan tersebut  diilustrasikan  sesuai  dengan  keempat  alenia  Pembukaan  UUD  1945.  Di antaranya: (1) terdapat pengakuan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya.  Setiap  darinya  tentu  mempunyai  misi  untuk  menghapuskan  semua penjajahan,  sehingga  merupakan  sumber  motivasi  perjuangan,  (2)  terdapat semangat bangsa  melawan penjajahan. Proklamasi mengantarkan ke pilar utama kemerdekaan,  sebagaimana  apa  yang  cita-citakan  negara,  adalah  menuju  pada keadaan bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,  (3) negara Indonesia tercipta atas dasar  kehendak  bersama,  yaitu  sebuah  keinginan  abadi.  Di  samping  itu,  juga kehendak  Allah  SWT,  sehingga  hal  demikian  membuktikan  bahwa  memang selayaknya  Indonesia  dikenal  sebagai  negara  yang  religius,  (4)  Indonesia  perlu menyusun  perlengkapan  alat  negara  meliputi  tujuan,  bentuk,  sistem pemerintahan, UU, dan dasar negara. 1
Keempat alinea Pembukaan UUD 1945 tersebut, menjadi simpul konseptual yang secara reflektif terjadi adanya sejarah pembentukan negara Indonesia hingga memang  terungkap  bukan  semata-mata  melalui  pendudukan,  pemisahan, penggabungan,  pemecahan,  atau  penyerahan.  Bukti  menunjukkan  bahwa  secara eksplisit  negara  Indonesia  terbentuk  melalui  proses  perjuangan.  Perlawanan terhadap  penjajah  berhasil  memperoleh  arti  kemerdekaan  yang  hakiki.  Usaha mendeklarasikan berdirinya negara melalui perjuangan tersebut merupakan hasil bagi  yang  dipersembahkan  kepada  semua  rakyat  Indonesia.  Terlebih,  akan
1 Zulfikar Putra, dkk, Buku Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi (Malang: Ahlimedia Press, 2021), h. 137.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 2, Desember 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
154
berbeda manakala bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan karena diberi oleh bangsa asing. 2
Perlu  pula diketahui secara seksama,  penerapan isi kandungan UUD 1945 sempat  mengalami  dinamika.  Hal  ini  disebabkan  pada  tahun  1947  terjadi  Agresi Militer  I  dan  di  tahun  1948  terjadi  Agresi  Militer  II.  Kondisi  serangan  Belanda ketika  meluncurkan  gejolaknya  melalui  serangan  bersenjata,  membuat  Indonesia harus  berbagi  kedaulatan.  Keadaan  ini  lantas  mengundang  keprihatinan  PBB untuk  melakukan  perundingan.  Pada  Konferensi  Meja  Bundar  (KMB) menghasilkan  tiga  kesepakatan,  yaitu  (1)  terbentuknya  negara  serikat  (RIS),  (2) kedaulatan diserahkan kembali kepada RIS, dan (3) didirikan Uni antara RIS dan Kerajaan  Belanda.  Selama  bersikukuh  dengan  negara  serikat  (RIS),  konstitusinya dibentuk  oleh  perwakilan  dari  RIS  dan Bijeenkomst voor Federal Overleg .  Kala  itu, Indonesia berdiri sebagai negara serikat dengan menggunakan konstitusi RIS yang untuk  sementara  dipimpin  oleh  Ir.  Soekarno.  Sedangkan  negara  republik  yang menggunakan UUD 1945 untuk sementara dipimpin oleh Mr. Assat. 3
Fenomena  dalam  persitiwa  bersejarah  tersebut  akan  dianalisa menggunakan teori pembentukan negara Ibnu Khaldun. Teori tersebut yaitu hasil renungan  secara  teliti  dan  interpretatif  dengan  merekonstruksi  situasi  historis yang  mendukung terciptanya sebuah  sistem  pembentukan negara. Hal demikian direfleksikan  pada  pasal  ke- 49  dalam  bukunya  “ Muqaddimah ”. Di  dalam  pasal tersebut, Ibnu Khaldun menceritakan dua skema besar tentang munculnya suatu negara, yaitu (1) adanya pengaruh dari gubernur-gubernur asing, dan (2) adanya pemberontakan  terhadap  lintas  negara  sebagaimana  kesiapan  akhirnya  seketika sistem  solidaritas  sudah  terpenuhi.  Maka,  cukup  relevan  jika  diterapkan  untuk penelitian  ini  sebagai  konsep  yang  terfokus  pada  ulasan  tentang  paradigma sejarah pembentukan Republik Indonesia Serikat.
Untuk  kasus  Indonesia,  setelah  memproklamirkan  kemerdekaan  pada tanggal  17  Agustus  1945,  lambat  laun  justru  mengalami  peralihan  paradigma, yaitu  dengan  mendeklarasikan  RIS.  Akan  tetapi,  perlu  diapresiasi  bahwa Indonesia dan rakyatnya dengan tegas menolak terbentuknya RIS.  Terbentuknya RIS bahkan diklaim sebagai inisiatif Belanda untuk merebut kekuasaan. Konsep ini menjadi alasan bagi penulis untuk merumuskan masalah bagaimana pembentukan RIS dari perspektif Ibnu Khaldun. Maka dari itu, alur pembahasan pada penelitian
2 Wahyu Widodo, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan (Yogyakarta: ANDI, 2015), h. 38.
3 Jeffri Arlinandes Chandra, dkk, Teori dan Konsep Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2022), h. 62-63.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 2, Desember 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
155
ini  mengungkap  peralihan  paradigma  RIS  menjadi  NKRI,  teori  pembentukan negara  Ibnu  Khaldun,  yang  memuat  juga  biografi  Ibnu  Khaldun,  dan  terakhir mengungkap pembentukan RIS dalam perspektif Ibnu Khaldun.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode library research , dengan mengumpulkan data dari literatur yang relevan dan realibel. Data tersebut bersumber dari buku, jurnal,  skripsi,  tesis,  disertasi,  dan  sebagainya.  Penulis  kemudian  membaca  dan menelaah secara kritis sumber data yang menjadi bahan rujukan dalam penelitian. Analisa  dan  penulisan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif analisis.  Jadi,  setelah  mendeskripsikan  terkait  sejarah  peralihan  pembentukan paradigma  pembentukan  RIS,  dan  teori  pembentukan  negara  menurut  Ibnu Khaldun.  Selanjutnya  penulis  menganalisis  perspektif  Ibnu  Khaldun  atas pembentukan  RIS.  Sumber  primer  pada  penelitian  ini  merujuk  pada  kitab “ Muqaddimah ”, yang  ditulis  Ibnu  Khaldun.  Selain  itu  juga  digunakan  sumber sekunder  dari  berbagai  referensi  yang  membahas  tentang  pembentukan paradigma  kenegaraan  Indonesia  dan  teori  pembentukan  negara  oleh  Ibnu Khaldun.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Paradigma Negara Serikat (RIS): Peralihannya menjadi Negara NKRI
Indonesia  merupakan  negara  kebangsaan  ( nation  state ).  Secara  implisit, penyebutan  ini  dikarenakan  akan  terurainya  fenomena  baru  pada  tipe  bentuk negara yang mulai bermunculan di akhir abad-20, terlebih pasca perang dunia II. Konsep  negara  kebangsaan  dapat  dibandingkan  dengan  berbagai  konsep kenegaraan, seperti negara etnik, emperium, kekaisaran, dan kekhalifahan. Negara kebangsaan  dapat  dikatakan  berada  dalam  format  modern  yang  otoritasnya otomatis  mengatur  secara  keseluruhan  suku  bangsa  di  dalam  wilayah teritorialnya.  Hingga  akhirnya  menjadi  konsep  utama  dalam  menyatukan kearanekaragaman  wilayah  yang  berbeda-berbeda  beserta  masyarakatnya  dalam satu entitas pemerintahan baru. 4
4 Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), h. 34.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 2, Desember 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
156
Satu kesatuan melalui penggabungan dari wilayah-wilayah tersebut, dapat dipahami  melalui  historisitas  pembentukan  negara  Indonesia.  Hal  demikian tentunya  tak  lepas  dari  istilah  NKRI,  yang  menurut  Gus  Dur,  istilah  ini  dipakai oleh para pendiri negara Indonesia untuk menunjukkan bahwa ia adalah sebuah negara dengan kepemimpinan tunggal, dan meniti kepada arah perjalanan hidup bagi  setiap  warga  bangsa.  Bermula  dari  Republik  Indonesia  Serikat  (RIS)  yang terikat  dengan  federasi,  kemudian  disepakati  dengan  cermat  kembali  kepada negara kesatuan (NKRI), hal demikian sekaligus menyatakan pembubaran secara resmi Republik Indonesia Serikat (RIS). 5
Pada  tanggal  29  Oktober  1949,  pemerintahan  RI  menandatangani  Piagam Persetujuan  Konstitusi  Republik  Indonesia  Serikat  (RIS).  Kemudian,  hasil keputusan  dari  adanya  Konferensi  Meja  Bundar  (KMB)  sebagaimana  yang diajukan  kepada  KNIP  yang  disidangkan  pada  tanggal  6-14  Desember  1949. Pembicaraan  mengenai  hasil  KMB  tersebut,  dilaksanakan  melalui  pemungutan suara yang menunjukkan bahwa KNIP berhak menerima hasil KMB. Konsekuensi logisnya,  terjadi  perubahan  bentuk  dari  yang  semula  negara  kesatuan  menjadi negara serikat (RIS). Berdasarkan Konstitusi RIS, badan legislatif terbagi ke dalam dua  macam  sekat  penting,  yaitu  Senat  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR). Jumlah anggota DPR-RIS sendiri terdiri dari 146 orang, dan keanggotaan Senat-RIS berjumlah 32 orang, masing-masing di antaranya dua anggota dari setiap Negara Bagian.  Sepanjang  masa  kerjanya,  DPR-RIS  sudah  menghasilkan  7  UU,  salah satunya  produk  UU  DPR-RIS  adalah  UU  No.  7  Tahun  1950  tentang  perubahan Konstitusi  Sementara  Republik  Indonesia  Serikat  (RIS)  menjadi  Undang-Undang Sementara Republik Indonesia (UUDS). 6
Pembentukan  negara  serikat  (RIS),  dipandang  sebagai  ulah  pepolitikan Belanda  yang  bertujuan  untuk  memecah  belah  kesatuan  bangsa. 7 Dasril  Radjab bahkan  berpendapat,  bahwa  sistem  ketatanegaraan  berdasarkan  konstitusi  RIS, tidak  memiliki  sejarah  yang  begitu  panjang.  Hal  demikian  disebabkan  oleh  isi konstitusi  yang  pembahasannya  tidak  mengakar  dari  rakyat,  dan  bukan  pula
5 Muhammad  Ainur, Gus  Muwafiq:  Menggenggam  Dalil,  Merawat  Tradisi,  dan  Menjaga  Kebangsaan  Indonesia (Yogyakarta: Laksana, 2019), h. 92.
6 Muljadi, Konsep Legislatif di Indonesia Menurut Syariat Islam (Tangerang: Indigo Media, 2020), h. 56-57.
7 Fajlurrahman Jurdi, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Kencana, 2019), h. 195.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 2, Desember 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
157
merupakan  keputusan  politik  dari  masyarakat  Indonesia.  Akan  tetapi  diklaim berasal dari rekayasa pihak luar, baik pada pihak Belanda maupun PBB. 8
Belanda  berusaha  mendirikan  negara-negara  seperti  Negara  Sumatra Timur,  Indonesia  Timur,  Pasundan,  dan  Jawa  Timur.  Sejalan  dengan  itu,  maka terjadi Agresi Militer I di tahun 1947, dan Agresi Militer II di tahun 1948. Kondisi demikian  menjadi  keprihatianan  dunia,  hingga  PBB  mendesak  pemerintah Belanda  dan  Indonesia  untuk  melakukan  perundingan,  yang  kemudian  dikenal dengan sebutan Konferensi Meja Bundar (KMB). Hal ini berlangsung dari tanggal 23  Agustus  1949  sampai  dengan  2  November  1949,  dengan  dihadiri  oleh  wakil- wakil  dari  RI  (Republik  Indonesia),  BFO  ( Bijeenkomt  voor  Federal  Overlag ),  dan Nederland serta sebuah komisi perserikatan bangsa-bangsa untuk Indonesia. 9
Merespon  gejolak  problematika  yang  dalam  sistem  RIS,  muncul  dua pendapat dalam DPR Sementara RIS. Pendapat pertama, berasal dari tokoh Partai Nasional  Indonesia  (PNI),  Susanto  Tritoprojo,  yang  menganjurkan  agar  seluruh negara  bagian  yang  ada  untuk  bergabung  ke  Republik  Indonesia  (RI).  Maka,  RI Yogyakarta  akan  menggantikan  RIS  dalam  memerintah  seluruh  Indonesia.  Akan tetapi  pendapat  ini  sulit  diterima  oleh  beberapa  negara  bagian,  seperti  Negara Indonesia  Timur  (NIT)  dan  Negara  Sumatera  Timur  (NST),  karena  melihat  RI Yogyakarta  yang  sama-sama  berkedudukan  sebagai  negara  bagian.  Jika dipaksakan akan menimbulkan pertikaian antar berbagai negara bagian dengan RI Yogyakarta.  Pendapat  kedua,  muncul  dari  Ketua  Fraksi  Masyumi,  Mohammad Natsir,  yang  berpendapat  bahwa  masalah  pokok  yang  harus  dipecahkan  adalah bagaimana  membentuk  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Apakah dengan solusi penggabungan berbagai negara bagian ke RI Yogyakarta atau semua negara bagian langsung melebur ke dalam NKRI. Hal terpenting menurut Natsir adalah pembentukan NKRI harus dikemukakan tanpa menimbulkan konflik antar negara bagian dan golongan-golongan masyarakat. 10
Sebagai  implementasinya,  memasuki  pada  tanggal  3  April  1950, Mohammad  Natsir  menyampaikan  pidato  Mosi  Integral  yang  bermuara  dengan tiga  butir  unsur  pemikiran,  yaitu  (1)  semua  negara  bagian  mendirikan  NKRI melalui  prosedur  parlementer,  (2)  tidak  ada  satu  negara  bagian  menelan  negara
8 Titik  Triwulan  Tutik, Konstruksi  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca-Amandemen  UUD  1945 (Jakarta: Kencana, 2010), h. 122-123.
9 Taufiqurrahman Syahruri, Tafsir Konstitusi berbagai Aspek Hukum (Jakarta: Kencana, 2011), h. 12.
10 Fajrudin Muttaqin, Sejarah Pergerakan Nasional (Bandung: Humaniora, 2015), h. 187.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 2, Desember 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
158
bagian lainnya, dan (3) masing-masing negara bagian merupakan bagian integral dari  NKRI  yang  akan  dibentuk.  Akhirnya,  putusan  DPR  Sementara  RIS  adalah mewajibkan  kepada  pemerintah  supaya  mengambil  langkah  dalam  mencari penyelesaian, atau sekurang-kurangnya menyusun strategi penyelesaian berbagai masalah  yang  tumbuh  sebagai  akibat  perkembangan  politik  kala  itu.  Perdana Menteri  RIS  Mohammad  Hatta,  mengatakan  bahwa  Mosi  Integral  Natsir  akan dijadikan  pemerintah  sebagai  dasar  penyelesaian  persoalan-persoalan  yang sedang  dihadapi.  Mosi  Integral  Natsir  yang  ditandatangani  oleh  fraksi  di  DPR Sementara RIS pada tanggal 3 April 1950 tersebut, telah memulihkan adanya NKRI secara  demokratis  dan  konstitusional.  Hal  ini  kemudian  diproklamirkan  oleh  Ir. Soekarno dalam pidato kenegaraan pada tanggal 15 Agustus 1950. 11 Di hari yang sama,  setelah  RIS  dilebur,  Ir.  Soekarno  kembali  ke  Yogyakarta  untuk  menerima jabatan Presiden RI dari Pemangku Sementara jabatan Presiden RI Mr. Asaat. 12
Atas  dasar  itu,  secara  singkat  dapat  disimpulkan  bahwa  pembentukan negara Indonesia, hakikatnya mengandung sebuah sejarah yang bersifat dialektik. Keberagaman wilayah yang mengumpul membentuk satu kesatuan entitas. Proses dialektik  tersebut  meliputi  tesis  dan  antitesis,  kemudian  membentuk  sintesa. Negara kesatuan yang dibentuk pada tanggal 17 Agustus 1945, mendapat respon terkait konsep tesisnya, yaitu dengan seiring berjalannya waktu lantas membentuk negara  serikat  (RIS)  pada  tanggal  29  Oktober  1949.  Karena  mengandung  banyak problematika ketika beriringan dengan negara serikat tersebut, sebagai sintesanya, Indonesia membentuk negara yang secara demokratis dengan diproklamirkannya sebuah konsep NKRI pada tanggal 15 Agustus 1950.

## Teori Pembentukan Negara Ibnu Khaldun

## 1. Biografi Ibnu Khaldun
Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada  bulan Ramadhan 734 H  (27 Mei 1332). 13 Ia  berasal  dari  keluarga  Andalusia  (Spanyol  Islam)  yang  berhijrah  ke Tunisia  pada  pertengahan  abad  ke-7  H.  Nama  lengkap  Ibnu  Khaldun  adalah
11 Wahyu  Iryana, Sejarah Pergerakan Nasional: Melacak Akar Historis Perjuangan Bangsa Indonesia dan Kiprah Kaum Santri dalam Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (Jakarta: Prenada, 2022), h. 300-301.
12 Andi Setiadi, Hidup dan Perjuangan Soekarno Sang Bapak Bangsa (Yogyakarta: Laksana, 2017), h. 80.
13 Adi  Santoso, Biografi Tokoh-tokoh Sosiologi  Klasik Sampai Postmodern (Parepare:  IAIN  Nusantara  Press, 2020), h. 1.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 2, Desember 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
159
Wali al- Din ‘Abd al -Rahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin  al- Hasan  bin  Jabir  bin  Muhammad  bin  Ibrahim  bin  ‘Abd  Rahman ibn Khaldun.  Wali  al-Din,  yaitu  sebuah  gelar  yang  diberikan  seseorang  seketika Ibnu  Khaldun  menduduki  jabatan  hakim  di  Mesir. 14 Menurut  Ibnu  Hazm, pengkaji silsilah Andalusia, Ibnu Khaldun disebut sebagai bangsa Arab Yaman di Hadramaut. 15
Ayahnya bernama Abu ‘Abdullah Muhammad. Setelah mengundurkan diri dari  dunia  politik  sebagai  administrator,  ayahnya  ini  kemudian  menekuni belajar ilmu pengetahuan dan kesufian. 16 Sejak kecil, Ibnu Khaldun aktif dalam kegiatan  intelektual  di  kota  kelahirannya.  Ibnu  Khaldun  belajar  ilmu  qira’at dari ayahnya,  sedangkan  juga seorang  ahli di bidang bahasa sekaligus sastra. Sementara  itu,  ilmu  hadith,  bahasa  Arab,  dan  fiqh,  ia  pelajari  dari  para gurunya.  Ijazah  hadith  ini  didapatkan  dari  Abu  al-Abbas  al-Zawawi,  Abu Abdullah  al-Lyli,  Abdullah  Muhammad,  dan  lain-lain.  Ibnu  Khaldun menguasai ilmu klasik di usia muda. Bahkan, ia juga mempelajari ilmu politik, sejarah,  ekonomi,  geografi,  dan  lain-lain.  Pengetahuan  Ibnu  Khaldun  sangat luas, karena  sudah banyak disiplin ilmu yang  ia pelajari. Sehingga, tak heran jika ia tidak disebut sebagai seorang ahli yang mempelajari dalam satu bidang ilmu tertentu saja. 17
Ketika Ibnu Khaldun memasuki umur 18 tahun, terjadi dua peristiwa yang membuatnya  harus  berhenti  belajar. Pertama ,  berkecamuknya  wabah  kolera pada tahun 747 H (1345 M) di bagian belahan dunia Timur dan Barat, meliputi negara-negara  Islam  dari  Samarkand  hingga  Maghrib,  Italia,  dan  beberapa negara  Eropa  lainnya. Kedua ,  setelah  terjadinya  malapetaka  tersebut,  banyak ilmuwan hingga budayawan yang berhasil menyelamatkan diri bahkan sampai bersikeras meninggalkan kota Tunisia pada tahun 750 H (1348 M). Dengan dua peristiwa  tersebut,  maka  arah  pemikiran  Ibnu  Khaldun  menjadi  berubah.  Ia
14 Iendy  Zelviean  Adhari, Kumpulan Teori Penafsiran Al- Qur’an al-Hadits dan Teori Ekonomi Islam Menurut Para Ahli (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), h. 259.
15 Mohammad  Abdullah  Enan, Ibnu Khaldun: Riwayat Hidup dan Karyanya, Terj.  Mohd  Puzhi  Usop,  dkk (Petaling Jaya Selagor: Mihas Grafik, 2012), h. 4-5.
16 Mohammad  Chodry, Konsep  Sosiologi  Pendidikan  Perspektif  Ibnu  Khaldun:  Tujuan  Pendidikan,  Kurikulum, Guru, Peserta Didik, Proses Pembelajaran (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020), h. 31.
17 Sri Wahyudi Hasibuan, dkk, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), h. 230.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 2, Desember 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
160
terpaksa  menghentikan  belajarnya  dan  mengalihkan  perhatiannya  terhadap misi utama menjadi figur terpenting di dalam ruang lingkup politik. 18
Ibnu Khaldun meniti karier intelektualnya di bidang politik selama hampir seperempat  abad  di  Afrika  Barat  dan  Andalusia.  Menginjak  di  usia  21  tahun (751  H/1350  M),  ia  dipercayai  menjadi  sekertaris  Sultan  al-Fadl  dari  Dinasti Hafs,  kemudian  berhenti  karena  penguasa  ini  kalah  perang  (753  H/1352  M). Lantas,  Ibnu  Khaldun  pun  tertinggal  di  kota  Baskara,  Maghrib  Tengah (Aljazair).  Di  sana,  kemudian  ia  bertemu  Abu  Anan  dari  Bani  Marin  pada tahun  755  H/1354  M.  Ia  diangkat  menjadi  anggota  majlis  Ilmu  Pengetahuan, kemudian  menjadi  sekertaris  Sultan.  Jabatan  ini  dipegang  hingga  pada  tahun 763 H/1361 M dengan dua kali sempat dipenjara sampai saat Wazir Usman bin Abdullah memerintahnya untuk meninggalkan Tunisia. 19
Dalam  tugas  yang  diembannya  ketika  duduk  di  ranah  pepolitikan,  Ibnu Khaldun juga pernah menjadi guru besar di Universitas al-Azhar, Kairo yang dibangun  oleh  Dinasti  Fathimiyyah.  Tak  heran,  berawal  dari  sana  ia  banyak melahirkan  karya  monumental.  Maka,  dapat  disimpulkan  biografi  kehidupan Ibnu  Khaldun  dibagi  menjadi  empat  fase. Pertama ,  fase  kelahiran, perkembangan, dan studi. Fase ini berlangsung sejak kelahiran sampai usia 20 tahun  yang  dilalui  di  Tunisia,  tahun  732  H/1332  M  hingga  751  H/1350  M. Kedua ,  fase  bertugas  di  pemerintahan  dan  terjun  ke  dunia  politik  di  Maghrib hingga Andalusia, dari tahun 751 H/1350 M hingga 776 H/1374 M. Ketiga , fase kepengarangan,  ketika  ia  berfikir  dan  mengembangkan  pengetahuan  di benteng  Ibnu  Salamah  dari  Banu  Arif,  sejak tahun  776  H/1374  M hingga  784 H/1382  M. Keempat ,  fase  mengajar  dan  bertugas  sebagai  Hakim  Negeri  di Mesir, dari tahun 784 H/1382 M hingga wafatnya tahun 808 H/1406 M. 20

## 2. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Pembentukan Negara
Pada  pasal  ke-49  sebagaimana  yang  termaktub  di  dalam  bukunya Muqaddimah ,  Ibnu  Khaldun  memaparkan  konstruksi  sosio-kultural  tentang
18 Nyayu Soraya, dkk, Historiografi Islam dan Perkembangannya (Serang: Desanta Mulia  Visitama, 2021),  h. 377.
19 Ahmad Satori, dkk, Sketsa Pemikiran Politik Islam (Sleman: Deepublish, 2016), h. 125.
20 Mulyadi,  ‘Pemikiran  Politik  Ibn  Khaldun  dan  Pembentukan  Teori  Sosiologi  Politik’, Istinbath: Jurnal Kajian  Keislaman  dan  Informasi  Pembinaan  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam ,  7.2  (2007),  h.  5 <https://doi.org/http://repository.radenfatah.ac.id/9166/1/7%20stinbath_Pemikiran%20Ibnu%20Khaldun%2 0dan%20Teori%20Sosial%20Politik.pdf>.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 2, Desember 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
161
Bani  Abbasiyah.  Di  awal  kemunculannya,  aliran  Syi ’ ah  di  Khurasan  mulai bergerak  dan  berkembang,  sehingga  setelah  munculnya  deklarasi  solidaritas antar  sesama  hingga  mencapai  bersatunya  Bani  Abbasiyah,  menuntut sekurang-kurangnya  10  tahun  untuk  saling  berdialektika  antar  sesama individu.  Maka,  ketika  itu  pula  mereka  memperoleh  kemenangan  sekaligus dapat  menguasai  kerajaan  Bani  Umawiyah  secara  menyeluruh. 21 Perlu diketahui  juga,  bahwasannya  dinasti  yang  dikuasai  oleh  Bani  Abbasiyah tersebut  adalah  sama  dengan  dinasti  yang  sebelumnya  dikuasai  oleh  Bani Umawiyah.  Ibu  kota  negara  memang  dipindah  dari  Damaskus  ke  Baghdad, sementara  hal  yang  bertolak  belakang  adalah  perihal the ruling dynasty ,  yang berarti bergiliran menguasai suatu negara yang sama. 22
Lebih  spesifiknya,  dijelaskan  juga  tentang  Dinasti  Ubaidiyyun.  Deklarasi mereka  di  Maghrib  dikemukakan  oleh  Abu  Abdillah  al- Shi’iy  pada  Bani Kutamah dari kabilah-kabilah Barbar selama 10 tahun. Penantian Bani Aghlab di  Afrika  semakin  bertambah  kuat  hingga  dapat  menguasai  Maghrib  beserta seluruh isinya. Mereka masuk ke wilayah kerajaan Mesir, kemudian menetap kurang  lebih  selama  30  tahun.  Di  saat  bersamaan,  pada  hakikatnya  juga mempersiapkan  tantara-tentara  dan  armada  laut.  Bantuan  untuk mempertahankan diri di darat maupun di laut, datang dari Baghdad dan Syam. Lantas, wilayah Iskandariah, Fayum, dan Sha’id, dikuasai hingga mengalahkan deklarasi  mereka  melintas  menuju  ke  Hijaz  serta  menegakkan  kekuasaan  di Makkah sekaligus di Madinah. Kendati demikian, panglima mereka Jauhar al- Katib  turun  tangan  bersama  bala  tentaranya  di  Mesir,  dengan  lantangnya mencabut kerajaan Bani Thalghj dari akar-akarnya dan sebagai penentu batas- batas di Kairo. 23
Atas  dasar  demikian,  Ibnu  Khaldun  menginterpretasikan  teori  tentang munculnya  hal  reflektif  yang  harus  diketahui  tentang  konsep  pembentukan negara  dengan  melalui  dua  cara.  Bilamana  ditarik  secara  radikal,  makna dekonstruktif  perihal  negara  baru,  juga  berarti  sebuah  bentuk  pemerintahan dengan paradigma baru yang berkembang melintas akan sistematika evaluatif terhadap paradigma lama. Lantas, dua cara tersebut meliputi: Pertama, datang
21 Ibnu Khaldun, Mukaddimah Ibnu Khaldun, Terj. Masturi Irham, dkk (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), h. 536.
22 Faisal Ismail, Islam, Konstitusionalisme, dan Pluralisme (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 23.
23 Ibid ., h. 536-537.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 2, Desember 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
162
melalui pengaruh gubernur-gubernur dari luar, sewaktu naungan negara yang baru tertarik dari daerah-daerah tersebut dan parameternya sebanding dengan internalisasi  gerakan  pengembangan  wilayah.  Biasanya,  mereka  tidak menyerang  negara lain, sebab telah merasa  puas akan kepemilikannya secara pribadi,  dan  itu  merupakan  kekuatan  terakhirnya.  Kedua,  melalui pemberontakan  terhadap  negara  tertentu.  Tidak  dapat  dielakkan, bahwasannya yang dipastikan mampu melakukan penyerangan kepada negara lain,  tak  lain  bilamana  sudah  terpenuhi  sedetail  mungkin  akan  solidaritas sosialnya,  bahkan  kekuatan  propaganda  yang  sudah  mewadahi  skemik yurisprudensialnya. 24
Kemudian,  Ibnu  Khaldun  menceritakan  tentang  bentuk  pertarungan perspektif  antara  negara  baru  dan  lama.  Proses  pemberlakuan  sistem pemerintahan yang telah membuat taat sekaligus patuh kepada sebuah negara yang  berkuasa  sebagai  suatu  keharusan  dan  kewajiban,  hal  ini  memberikan batasan-batasan bagi seorang raja untuk merefleksikan kebebasannya di negara yang  baru  didirikan,  bahkan  menghancurkan  juga  merupakan himmah bagi para  pengikut  dan  pendukungnya.  Pada  dasarnya  masih  ada  pengawal- pengawal  terdekatnya  yang  taat  dan  patuh,  namun  tak  sedikit  di  antaranya yang  dipengaruhi oleh rasa kegagalan dengan adanya pengaruh kepercayaan bahwa mereka menyerah kepada negara yang berkuasa. Semua ini bermaksud membangun  kelesuan,  karenanya  pendiri  negara  baru  hampir  tidak  mampu menghadang raja negara yang berkuasa. Pada akhirnya, hanya bisa menunda hingga  nampak  dengan  jelas  sedemikian  detail  kelemahan  negara  yang berkuasa.  Hilangnya  kepercayaan  rakyat,  lantas  mulai  muncul  dalam  diri mereka himmah untuk  berintegritas  bersama  pendiri  negara  baru,  dan mengadakan penyerangan terbuka. Pada akhirnya, terjadi sebuah kemenangan dan pengambilalihan kekuasaan. 25
Singkat  kata,  teori  terbentuknya  pandangan  tentang  pembentukan  negara menurut  Ibnu  Khaldun,  meliputi  adanya  pengaruh  dari  gubernur  asing,  dan adanya  pemberontakan  terhadap  lintas  negara  ketika  kesiapan  solidaritas sosial  sudah  terpenuhi.  Hal  ini  merupakan  renungan  Ibnu  Khaldun  ketika meneliti terkait penjelasan mengapa gejala (proses) tertentu dapat terjadi dalam
24 Ibnu  Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun, Terj.  Ahmadie  Thaha  (Jakarta:  Pustaka  Firdaus,  1986),  h. 380.
25 Ibid ., h. 381.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 2, Desember 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
163
lingkaran khazanah sejarah keislaman. Pada dasarnya, secara implisit memberi kesimpulan juga bahwa memang sistem kekhalifahan tidak serta merta hanya sebanding  lurus  dengan  Al- Qur’an  saja,  melainkan  dibarengi  pula  dengan melirik  situasi  historis  yang  mendukung  secara  implikatif  terhadap  sistem kekhalifahan  itu  sendiri.  Maka,  peran  fungsional  kekhalifahan  adalah  wujud dari  entitas  politik  masyarakat  muslim.  Sementara  Islam,  hal  tersebut  terurai menjadi  sistem  dasar  dan  kerangka  acuan  bagi  setiap  kebijakan  institusi kekhalifahan itu. 26

## Perspektif Ibnu Khaldun atas Pembentukan RIS
Pembentukan  negara  RIS  dalam  persepektif  Ibnu  Khaldun  cukup  relevan, karena terdapat sebuah variabel yang secara eksplist sudah tersambung dan perlu disajikan,  yaitu  telaah  terhadap  historisitas.  Ibnu  Khaldun  memiliki  pre- paradigmatik tentang kajian sejarah pada khazanah keislaman, kemudian terurai sebuah teori, sementara sejarah sendiri hakikatnya adalah mempunyai generalisasi dan kesimpulan umum. Sehingga, begitu relevan dengan gejala yang telah terjadi pada Indonesia. Maka dari itu, jika diaktualisasikan ke dalam nilai-nilai yang telah terealisasi  di  dalam  pembentukan  negara  Indonesia,  antara  teori  pembentukan negara Ibnu Khaldun, cukup krusial pada hadirnya para penjajah, yang tentu saja berstatus mempunyai wewenang.
Penulis  ingin  menjelaskan  secara  umum  saja,  karena  pada  dasarnya  RIS juga  merupakan  satu  kesatuan  yang  melekat  di  dalam  entitas  sejarah pembentukan negara Indonesia. Tentunya perlu dijelaskan, dalam analisis sejarah keindonesiaan,  hampir  di  antara  seluruh  negara  kawasan  Asia  Tenggara  sudah mengalami  penjajahan.  Beberapa  negara  yang  melakukan  kolonialisasi  tersebut adalah  Portugal,  Spanyol,  Perancis,  Inggris,  Belanda,  hingga  Jepang,  semua  ini adalah  penjajah.  Hanya  Thailand  saja  yang  tidak  mengalami  penjajahan,  tetapi sengaja  dibuat  benteng Buffer  Staat oleh  Inggris  dan  Perancis.  Belanda  menjajah Indonesia,  sedangkan  Perancis  menjajah  kawasan  Indo-Cina,  meliputi  negara Kampuchea, Laos, dan Vietnam. Inggris menjajah ke negara Myanmar, sedangkan Filipina dijajah oleh bangsa Spanyol. Masa yang berjalan kurang lebih sekitar 3,5 abad, para penjajah ini mengakibatkan di kawasan Asia Tenggara, termasuk juga
26 Ibid ., h. 189.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 2, Desember 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
164
negara  Indonesia,  mengenal  makna  dibalik  kesengsaraan,  kemiskinan,  dan kebodohan. 27 Seluruh  negara  penjajah  yang  penulis  paparkan  tersebut,  memiliki tujuan  masing-masing,  bahkan  berniat  ingin  mendirikan  negara  baru,  seperti halnya  negara  Belanda  ketika  mendeklarasikan  kepada  Republik  Indonesia  (RI) untuk  beralih  ke  negara  serikat.  Hingga  akhirnya,  tak  heran  manakala  lahirnya Indonesia  memang  merupakan  hasil  perjuangan  menentang  penjajahan  dengan segala atribut penjajahnya, dan penindasan hak rakyat justru disebut dengan ciri utama negara penjajah. 28
Terbentuknya negara Indonesia secara hakiki tidak memiliki sistem seketika mengandalkan  pemberontakan  kepada  negara-negara  asing  untuk  mencari identitas.  Jika  dilihat  secara  keseluruhan,  memang  di  kala  masih  dalam  sistem kekerajaan,  banyak  keanekaragaman  wilayah  yang  telah  dikuasai  melalui  jalur peperangan dan pemberontakan, akan tetapi di antara mereka masih bersikukuh dengan  individualistiknya.  Misalnya,  pada  kerajaan  Majapahit,  menurut Kakawin Nagarakretagama  pupuh  XIII-XV ,  karena  individualistiknya,  beberapa  daerah kekuasaan  Majapahit  meliputi  hampir  selebar  wilayah  Indonesia  modern, termasuk  daerah-daerah  Sumatra  di  bagian  Barat  dan  Timur,  Maluku,  serta sebagian Papua (Wanin), dan beberapa negara Asia Tenggara. 29
Seperti  yang  penulis  paparkan,  Indonesia  terbentuk  karena  perjuangan rakyat  dalam  menentang  para  penjajah.  Pada  Agresi  Militer  II,  tentara  Belanda mengepung  Yogyakarta,  ibu  kota  Indonesia  kala  itu.  Sejumlah  tokoh  seperti  Ir. Soekarno  dan  Mohammad  Hatta,  ditangkap  oleh  tantara  Belanda  hingga diasingkan  ke  daerah  tertentu.  Agresi  Militer  II  membuat  pemerintahan  di Indonesia  terbilang  lumpuh.  Sebelum  Ir.  Soekarno  dan  Mohammad  Hatta tertangkap,  keduanya  memberikan  amanah  kepada  Menteri  Kemakmuran, Syarifuddin  Prawiranegara  yang  bertempatan  di  Sumatra,  untuk  membentuk pemerintahan  darurat.  Setelah  dibentuknya  Pemerintahan  Darurat  tersebut, Belanda  memilih  untuk  berunding  dengan  Indonesia,  salah  satu  di  antaranya lewat KMB yang digelar pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949 di Den Haag.  Hasilnya  adalah  Belanda  telah  mengakui  kedaulatan  kepada  Indonesia kepada RIS tanpa syarat apa pun. 30
27 Sugiharyanto, Geografi dan Sosiologi 3 (Jakarta: Yudhistira Quadra, 2007), h. 67.
28 Nani Suryawati, Hak Asasi Politik Perempuan (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), h. 70.
29 Prasetya R, Jejak Peradaban Kerajaan Hindu Jawa 1042-1527 M (Yogyakarta: Araska, 2021), h. 219.
30 Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah Hukum Indonesia (Jakarta: Kencana, 2021), h. 158.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 2, Desember 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
165
Dalam perspektif Ibnu Khaldun, hal ini disebut sebagai bentuk strategi dari sistem  pemberontakan  seketika  membicarakan  faktor  munculnya  negara  baru. Lebih  tepatnya,  kemenangan  Indonesia  terhadap  negara-negara  penjajah,  tentu telah  memperlihatkan  hakikat  kuasa  negara  dalam  mengetahui  makna  kepuasan atas kepemilikan sendiri, yang berangkat dari kesadaran akan jiwa nasionalisme. Dilihat dari perspektif Ibnu Khaldun, konsep ini bersifat aplikatif. Karena, berhasil menunjukkan  pada  implikasi  atas  internalisasi  pengembangan  wilayah  sebagai gerakan memupuk jiwa kepuasan terhadap kepemilikan yang ada.
Pada  tanggal  17  Agustus  1945,  Indonesia  akhirnya  merdeka.  Kemudian pada  tanggal  15  Agustus  1950,  Indonesia  membuktikan  kembali  menjadi  negara kesatuan  setelah  propaganda  Belanda  lenyap  akan  usulannya,  yaitu  mendirikan negara  serikat  (RIS).  Secara  empirik,  hal  demikian  menjadi  maksud  penulis tentang  implementasi  utama  dari  internalisasi  pengembangan  wilayah.  Terkait kepuasan  rakyat  Indonesia  terhadap  kekuasaan,  terlihat  dalam  dinamika  negara Indonesia yang dirubah sistem pemerintahan menjadi Republik Indonesia Serikat. Rakyat  Indonesia  kala  itu  lebih  nyaman  dengan  sistem  pemerintahan  NKRI. Problematika  semakin  merambat  luas,  hingga  akhirnya  memang  RIS  merupakan sebuah rekayasa Belanda untuk memecah belah rakyat Indonesia.
Tentang  internalisasi  pengembangan  wilayah,  yang  terurai  dengan pencapaian  Indonesia  dalam  meraih  kemenangan  atas  rekayasa  Belanda  dan tentaranya, kemudian menjadi implikasi terpenting dalam merealisasikan sebuah sistem  kepuasan  terhadap  kepemilikan  sendiri,  sebagaimana  yang  termaktub  di dalam  kenyamanan  rakyat  dengan  NKRI.  Semua  ini  tertuang  dalam  perspektif Ibnu Khaldun atas pembentukan negara Indonesia secara keseluruhan, termasuk pada  pembentukan  RIS.  Mulai  disetujuinya  Mosi  Integral  Natsir  oleh pemerintahan hingga rakyat Indonesia berhasil menyerang tentara Belanda dalam Agresi  Militer  I  dan  II,  dalam  perspektif  Ibnu  Khaldun,  hal  demikian menunjukkan gerakan internalisasi pengembangan wilayah, yang efeknya kepada kepuasan terhadap kepemilikan sendiri. Perihal pengaruh dari eksistensi gubernur asing  yang  berbondong-bondong  datang,  dalam  perspektif  Ibnu  Khaldun merupakan  cerminan  bagi  sebuah  negara  yang  lama  berkembang,  namun  tidak memiliki  sistem  apa  pun  di  dalamnya.  Kasus  ini  banyak  dialami  dalam pembentukan  negara  Indonesia  dari  segi  sistemnya.  Misalnya,  Indonesia  banyak mengadopsi praktik-praktik pemerintahan di Amerika Serikat. Sebagai contoh, di
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 2, Desember 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
166
Indonesia  mengenal  adanya  lembaga  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR), sedangkan di Amerika Serikat tidak ada lembaga seperti halnya demikian. Hakikat sebenarnya negara Indonesia dapat terbentuk, karena adanya perjuangan merebut kembali  hak  yang  telah  dikuasai  oleh  para  penjajah  asing.  Maka,  titik perbicaraannya adalah tentang gerakan internalisasi pengembangan wilayah. Hal ini  kemudian  berimplikasi  pada  upaya  memahami  hakikat  kepuasan  terhadap kepemilikan sendiri.

## KESIMPULAN
Dari pemaparan yang di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mengetahui pembentukan  negara  Republik  Indonesia  Serikat  (RIS)  dalam  perspektif  Ibnu Khaldun,  tentu  saja  begitu  implikatif  jika  diteliti  dan  diinterpretasikan, sebagaimana  ditilik  pula  secara  keseluruhan  pada  sejarah  pembentukan  negara Indonesia. Teori pembentukan negara menurut Ibnu Khaldun, jika diartikan secara radikal,  datangnya  gubernur-gubernur  asing  dengan  kegigihannya  dalam membangun  negara  yang  lebih  dinamis,  merupakan  cerminan  dari  antusias pengaruh  yang  berkembang  menyemai  perubahan  menuju  paradigma  baru. Sementara  mengembangkan  wilayah  internal  juga  harus  terpenuhi,  sehingga berimplikasi  pada  kepuasan  atas  kepemilikan  pribadi.  Singkatnya,  negara Indonesia  dalam  membuktikan  kemenangannya  atas  penjajah  di  tanggal  17 Agustus  1945,  kemudian  pada  tanggal  15  Agustus  1950,  hal  ini  merupakan  arti substansial  dari  internalisasi  pengembangan  wilayah.  Dengan  demikian, implikasinya pada kepuasan atas kepemilikan pribadi, terimplementasikan ketika Indonesia dirubah menjadi negara serikat (RIS).

## DAFTAR PUSTAKA
Adhari, Iendy Zelviean, Kumpulan Teori Penafsiran Al- Qur’an al-Hadits dan Teori Ekonomi Islam Menurut Para Ahli (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021)
Ainur, Muhammad, Gus Muwafiq: Menggenggam Dalil, Merawat Tradisi, dan Menjaga Kebangsaan Indonesia (Yogyakarta: Laksana, 2019)
Chandra, Jeffri Arlinandes, dkk, Teori dan Konsep Pembentukan Perundang-undangan di Indonesia (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2022)
Chodry, Mohammad, Konsep Sosiologi Pendidikan Perspektif Ibnu Khaldun: Tujuan
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 2, Desember 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
167
Pendidikan, Kurikulum, Guru, Peserta Didik, Proses Pembelajaran (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020)
Enan, Mohammad Abdullah, Ibnu Khaldun: Riwayat Hidup dan Karyanya, Terj. Mohd Puzhi Usop, dkk (Petaling Jaya Selagor: Mihas Grafik, 2012)
Hasibuan, Sri Wahyudi, dkk, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021)
Iryana, Wahyu, Sejarah Pergerakan Nasional: Melacak Akar Historis Perjuangan Bangsa Indonesia dan Kiprah Kaum Santri dalam Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (Jakarta: Prenada, 2022)
Ismail, Faisal, Islam, Konstitusionalisme, dan Pluralisme (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019)
Jurdi, Fajlurrahman, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Kencana, 2019)
Khaldun, Ibnu, Mukaddimah Ibnu Khaldun, Terj. Masturi Irham, dkk (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011)
——— , Muqaddimah Ibnu Khaldun, Terj. Ahmadie Thaha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986)
Muljadi, Konsep Legislatif di Indonesia Menurut Syariat Islam (Tangerang: Indigo Media, 2020)
Mulyadi, ‘Pemikiran Politik Ibn Khaldun dan Pembentukan Teori Sosiologi Politik’, Istinbath: Jurnal Kajian Keislaman dan Informasi Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam , 7.2 (2007), 1 – 17
Muttaqin, Fajrudin, Sejarah Pergerakan Nasional (Bandung: Humaniora, 2015)
Putra, Zulfikar, dkk, Buku Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi (Malang: Ahlimedia Press, 2021)
R, Prasetya, Jejak Peradaban Kerajaan Hindu Jawa 1042-1527 M (Yogyakarta: Araska, 2021)
Santoso, Adi, Biografi Tokoh-tokoh Sosiologi Klasik Sampai Postmodern (Parepare: IAIN Nusantara Press, 2020)
Satori, Ahmad, dkk Sketsa Pemikiran Politik Islam (Sleman: Deepublish, 2016)
Setiadi, Andi, Hidup dan Perjuangan Soekarno Sang Bapak Bangsa (Yogyakarta:
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 2, Desember 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
168

## Laksana, 2017)
Sjahdeini, Sutan Remy, Sejarah Hukum Indonesia (Jakarta: Kencana, 2021)
Soraya, Nyayu, dkk, Historiografi Islam dan Perkembangannya (Serang: Desanta Mulia Visitama, 2021)
Sugiharyanto, Geografi dan Sosiologi 3 (Jakarta: Yudhistira Quadra, 2007)
Suryawati, Nani, Hak Asasi Politik Perempuan (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020)
Syahruri, Taufiqurrahman, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum (Jakarta: Kencana, 2011)
Tutik, Titik Triwulan, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945 (Jakarta: Kencana, 2010)
Widodo, Wahyu, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan (Yogyakarta: ANDI, 2015)
Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan (Jakarta: Bumi Aksara, 2019)