Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 9 Issue 3, 2023 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Urgensi  Keberadaan  Otoritas  Pengawasan  Independen Terhadap Harmonisasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia
Shelvi Rusdiana 1 , Rufinus Hotmaulana Hutauruk 2 , Giovanno Halbert 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia. E-mail: 2051094.giovanno@uib.edu 2 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia.
3 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia.
Abstract: Personal data is one of the most crucial things in Indonesia which has participated in the digital development.  In  contrast  to  Singapore  and  Japan  which  already  have  institutions  to  monitor  the protection of their own personal data, Indonesia does not yet have and is still dreaming of the existence of an independent supervisory authority that can help the public. regarding personal data protection. This research uses normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this research are that harmonization between Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 which has been changed with UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan peraturan Personal Data Protection Act owned by singapura and Act on the Protection of Personal Information owned by Japan as a form of comparison for establishing an independent institution that regulates personal data in Indonesia itself.
Keywords: Personal data; Independent Monitoring Authority; Indonesia.
How to Site: Shelvi Rusdiana, Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Giovanno Halbert (2023). Urgensi Keberadaan Otoritas Pengawasan  Independen  Terhadap  Harmonisasi  Hukum  Perlindungan  Data  Pribadi  Di  Indonesia. Jurnal  hukum to- ra , 9 (3), pp 304-321. DOI. 10.55809/tora.v9i3.275

## Introduction
Revolusi industri 4.0 merupakan sebuah era dimana internet mulai berkembang dengan kecepatan tinggi pada tahun 2005. Seiring perkembangan zaman, Revolusi industri 4.0 kembali menjadi titik  balik dari kesuksesan internet dalam  mengembangkan berbagai produknya  seperti  pelayanan  masyarakat,  penyimpanan  menggunakan cloud dan big data 1 . Sehingga  pada  tahun  2018,  Menteri  Perindustrian  Indonesia,  Agus  Gumiwang Kartasasmita  melakukan  sosialisasi  sebagai  bentuk  kepedulian  terhadap  revolusi industri  yang  berkembang  dan  menggagaskan  pembangunan Making  Indonesia  4.0 serta road  map untuk  mempersiapkan  Indonesia  memasuki  era  industri  4.0  yang mayoritas menggunakan perkembangan teknologi yang telah di- upgrade 2 . Keterlibatan
1 Rizky Karo Karo and Teguh Prasetyo, “Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia,” 2020, 50.
2 Erlina Maria Christin Sinaga, “Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi,” Jurnal RechtVinding 9, no. 2 (2020): 237– 56.
Urgensi Keberadaan Otoritas Pengawasan Independen Terhadap Harmonisasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia
Jurnal Hukum tora: 9 (3): 304-321
teknologi  di  era  4.0  menjadikan  Indonesia  harus  menyesuaikan  dinamika  sosial  dan peraturan-peraturan yang telah diterbitkan sebelumnya, mulai dari memperkuat terkait perlindungan  ataupun  pembaharuan  peraturan-peraturan  yang  mengatur  mengenai lembaga-lembaga yang ikut andil di dalam perkembangan teknologi revolusi industri 4.0 3 .  Beberapa  peraturan-peraturan  yang  dikembangkan  dan  diperketat  adalah  terkait perlindungan  privasi  baik  berupa  data  ataupun  non-data  serta  keamanan cyber yang melindungi Hak Asasi seseorang 4 .
Perlindungan privasi dan hak asasi manusia (perseorangan atau kelompok) sendiri diatur pada  Pasal  28G  ayat  (1)  Undang-Undang  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun 1945  (yang  selanjutnya  disebut  UUD  1945)  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  diri pribadi,  yang  termasuk  pada  kehormatan  seseorang,  hak  dan  martabat  serta  harta benda yang berada di bawah kekuasaannya secara penuh 5 . Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 juga mengatur mengenai setiap individu berhak atas rasa aman dan perlindungan dari segala ancaman yang  mengancam  dirinya serta  berhak  untuk  memutuskan apakah ia dapat berbuat atau tidak berbuat hal yang termasuk ke dalam hak asasi 6 . Pengaturan mengenai privasi di Indonesia sendiri telah ada sejak lama dan menjadi sebuah konsep yang bersifat universal namun mengatur hal-hal yang bersifat privat baik dalam undang- undang yang tertulis ataupun tidak tertulis dalam bentuk hukum adat 7 . Sehingga, untuk mengatur secara independen mengenai perlindungan privasi, Indonesia mengeluarkan peraturan  tertulis  mengenai  perlindungan  data  pribadi  baik  yang  dilakukan  secara langsung  ataupun  melalui  penggunaan  teknologi  yang  telah  didukung  oleh  kehadiran media  elektronik  yaitu  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  tentang  Perlindungan Data Pribadi (yang selanjutnya disebut sebagai UU PDP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  yang  membantu masyarakat untuk mendapatkan perlindungan mengenai perlindungan data pribadi. 8
Tidak seperti di Indonesia, negara-negara asia di luar Indonesia memiliki lembaga untuk menjaga keabsahan dalam perlindungan data pribadi bagi warga di negaranya, seperti General  Data  Protection  Regulation (GDPR)  yang  dikelola  oleh  lembaga  otoritas
3 Nur  Aini  Rakhmawati  et  al.,  “Konsep  Perlindungan  Hukum  Atas  Kasus  Pelanggaran  Privasi  Dengan  Pendekatan Perundang-Undangan  Dan  Pendekatan  Konseptual,” Justitia  Jurnal  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas Muhammadiyah Surabaya 3, no. 2 (2019): 297–304.
4 Desi  Sommali  and  agustinaDian  Cita  Sari,  “Kekerasan  Seksual  Pada  Anak  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia,” PSYCHOPOLYTAN (Jurnal Psikologi) 1, no. 2 (2018): 76–85.
5 Sekaring Ayumeida Kusnadi, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi,” AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2021): 9–16, https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127.
6 Fithriatus Shalihah et al., Equity Crowdfunding Di Indonesia , ed. Dyah Intan P., 1st ed. (Yogyakarta: UAD PRESS, 2022).
7 Eman Suparman et al., “Perlindungan Kekayaan Intelektual Masyarakat Tradisional,” Pengabdian Masyarakat Unpd 2, no. 1410–5610 (2018): 7.
8 Diskhamarzaweny  and  Zul  Ammar,  “E-Commerce  Ditinjau  Dari  Perspektif  Manajemen  Pemasaran  Dan  Hukum Perlindungan Konsumen,” Kodifikasi 4, no. 1 (2022): 116–33.
Urgensi Keberadaan Otoritas Pengawasan Independen Terhadap Harmonisasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 304-321
perlindungan  data  di  masing-masing  negara  anggota  yang  dinamakan Information Commissioner's Office (ICO) 9 . Amerika serikat dengan nama California Consumer Privacy Act (CCPA)  di  California,  lalu  di  Singapura  dengan  nama Personal  Data  Protection Commission (PDPC)  dan  di  Jepang  bernama Japan  Personal  Information  Protection Commission (PPC) 10 . Lembaga-lembaga ini bertujuan sebagai bentuk perlindungan dari data pribadi dan data privasi warga negaranya, memberikan perlindungan bagi korban dan  melakukan  pencegahan  terhadap  perlindungan  data  pribadi  yang  terjadi  di negaranya,  berbeda  dengan  Indonesia  yang  sampai  saat  ini  belum  memiliki  lembaga perlindungan  data  pribadi,  sehingga  hanya  bergantung  kepada  UU  PDP  yang  telah diterbitkan dan kepolisian cyber yang akan bergerak melawan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi 11 .
Terdapat  penelitian-penelitian  terdahulu  yang  membahas  mengenai  urgensi keberadaan otoritas pengawas independen terhadap harmonisasi hukum perlindungan data pribadi di Indonesia, diantaranya adalah “Penguatan Hukum dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen dalam Pelindungan Data Pribadi di Indonesia” yang ditulis oleh 12 yang  berisi  mengenai  terjadi    kekosongan  hukum    terkait    aturan    tentang perlindungan  Data    Pribadi.    Khususnya,  terkait  pembentukan  otoritas  independen sebagai pengawas perlindungan Data Pribadi secara menyeluruh. Selanjutnya adalah 13 yang berjudul “Urgensi Undang-Undang Perlindungan  Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia” yang menyatakan bahwa UU ITE yang ada di  Indonesia  kurang  efektif  terhadap  perlindungan  data  pribadi  yang  ada  di  Inggris maupun Malaysia. Yang terakhir adalah “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi” yang ditulis oleh 14 yang berisi tentang konsep  terhadap  perlindungan  data  pribadi  dapat  kita  temukan  dalam  instrumen internasional dan regional seperti dalam European Union Data Protection Convention , dan The Organization for Economic Co-operation and Development Guidelines (OECD).
Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat ditarik bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu “Urgensi Keberadaan Otoritas
9 I  Wayan  Atmanu  Wira  Pratana,  “Urgensi  Pengaturan  Mekanisme  Pemanfaatan  Data  Pribadi  Dalam  Rancangan Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi,” Jurnal  Hukum  Lex  Generalis 2,  no.  8  (2021):  701–21, https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.106.
10 Wahyudi  Djafar,  Bernhard  Ruben  Fritz  Sumigar,  and  Blandina  Lintang  Setianti,  “PERLINDUNGAN  DATA  PRIBADI: Usulan Pelembagaan Kebijakan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” Correspondencias & Análisis , 2016.
11 Henny Saida Flora et al., “Keadilan Restoratif Dalam Melindungi Hak Korban Tindak Pidana Cyber: Manifestasi Dan Implementasi,” Jurnal Ius Constituendum 8, no. 2 (2023): 169, https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6365.
12 Farah  Naurah  Khansa,  “Penguatan  Hukum  Dan  Urgensi  Otoritas  Pengawas  Independen  Dalam  Pelindungan  Data Pribadi Di Indonesia,” Jurnal Hukum Lex Generalis 2, no. 8 (2021): 649–62, https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.114.
13 Lia Sautunnida, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia,” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 20, no. 2 (2018): 369–84, https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159.
14 (Mutiara and Maulana 2020)
Urgensi Keberadaan Otoritas Pengawasan Independen Terhadap Harmonisasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia
Jurnal Hukum tora: 9 (3): 304-321
Pengawasan  Independen  Terhadap  Harmonisasi  Hukum  Perlidungan  Data  Pribadi” memiliki  perbedaan  karakteristik  mulai  dari  landasan  filosofis,  yuridis  dan  sosiologis. Sehingga, pembahasan ini akan lebih fokus kepada harmonisasi peraturan perundang- undangan yang ada di Indonesia terhadap  urgensi pembentukan OPI. Penelitian yang dilakukan juga akan  menyelaraskan dengan peraturan hukum yang ada  di negara lain yang telah memiliki OPI sebagai pelindung dari perlindungan data pribadi di negaranya. Sehingga dari perbandingan yang telah  dilakukan dapat  mengetahui realisasi dari OPI agar Indonesia dapat menentukan sebagai salah satu regulasi yang diperlukan.

## Discussion

## Mekanisme Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia
Perlindungan  data  pribadi  merupakan  salah  satu  prinsip  fundamental  di  negara Indonesia  setelah  memasuki  era  digital  yang  berupaya  untuk  melindungi  informasi pribadi  individu  dari  akses,  peretasan,  pengungkapan  atau  penggunaan  yang  tidak dikehendaki  oleh pribadi sendiri 15 . Meluasnya dan  mudahnya  data  pribadi  seseorang ditemukan, menimbulkan berbagai masalah dan kejahatan yang dapat mengakibatkan pengumpulan  data  pribadi  tersebut  digunakan  untuk  berbagai  tujuan,  sehingga, diperlukannya  pengaturan  yang  dapat  melindungi  data  pribadi  dan  data  privasi masyarakat,  Indonesia  sendiri  telah  menerbitkan  UU  PDP  sebagai  salah  satu  langkah untuk  melindungi  data-data  individual  di  Indonesia 16 .  Tidak  hanya  di  Indonesia, pengaturan  mengenai perlindungan data sebelumnya sudah disahkan terlebih dahulu oleh  Uni  Eropa  dengan  nama General  Data  Protection  Regulation (GDPR),  GDPR berfungsi  sebagai  salah  satu  cara  untuk  memberikan  kendali  penuh  atas  individu terhadap data pribadi yang mereka miliki, GDPR juga berfungsi sebagai pelindung dari data pribadi yang digunakan  untuk  memastikan keamanan terhadap data  yang diolah oleh  organisasi perusahaan 17 . GDPR juga berisi sanksi administratif dari pelanggaran- pelanggaran yang terjadi terkait perlindungan data pribadi di Uni Eropa. Maka dari itu, banyak  negara-negara  lain  juga  melakukan  hal  yang  sama  untuk  mengantisipasi permasalahan terhadap perlindungan data, dan mengadopsi peraturan tersebut untuk mengatur  perlindungan  data  pribadi  di  negara  masing-masing,  diantaranya  adalah
15 Muhamad  Hasan  Rumlus  and  Hanif  Hartadi,  “Policy  the  Discontinuation  of  Personal  Data  Storage  in  Electronic Media,” Supremasi Hukum 17 (2021): 23–33.
16 Bram  Freedrik  Sangojoyo,  Aurelius  Kevin,  and  David  Brilian  Sunlaydi,  “Urgensi  Pembaharuan  Hukum  Mengenai Perlindungan  Data  Pribadi  E-Commerce  Di  Indonesia,” Kosmik  Hukum 22,  no.  1  (2022):  27, https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v22i1.12154.
17 Pipit  Marfiana,  Hadi  Kurniawan  Ritonga,  and  Mutiara  Salsabiela,  “Implementasi  Job  Safety  Analysis  (JSA)  Sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja,” Jurnal Migasian 3, no. 2 (2019): 25–32.
Urgensi Keberadaan Otoritas Pengawasan Independen Terhadap Harmonisasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 304-321
Indonesia, Singapura dan Jepang 18 . Selain melalui aspek hukum yang digunakan untuk melindungi data dan  memberikan sanksi bagi pelanggarnya, kesuksesan perlindungan data pribadi di suatu negara juga didukung oleh kesadaran dan Pendidikan masyarakat sebagai  bentuk  menciptakan  masyarakat  yang  bersanding  dengan  era  digital  untuk menciptakan lingkungan digital yang aman untuk berselancar serta dapat dipercaya 19 . Dengan  mengelompokkan  terhadap  beberapa  hal  yaitu  pengaturan,  Pendidikan  dan kesadaran  masyarakat,  perlindungan  data  pribadi  dapat  menjadi  suata  kebijakan, praktik bisnis dan lowongan online yang baik dan etis.
Perlindungan  data  pribadi  di  Indonesia  sendiri  telah  dicanangkan  sejak  tahun  2016 dengan pembentukan dan harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), RUU PDP sendiri terdiri atas 72 pasal yang bersi tentang perlindungan data  pribadi,  data  privasi,  bentuk-bentuk  daat  pribadi  dan  sanksi  administratif  yang dikemas  menjadi  satu  kesatuan 20 .  RUU  PDP  sendiri  dibentuk  dan  dipayungi  oleh Kementrian  Komunikasi  dan  Informatika  (Kemenkominfo)  di  berbagai  pasal.  RUU  ini didorong  menjadi  salah  satu  perlindungan  data  pribadi  yang  paling  mutakhir  untuk melindungi diluar dari UU ITE yang sebelumnya mengatur mengenai pelanggaran data secara online 21 . Setelahnya RUU PDP dimajukan menjadi pembahasan prioritas untuk di bahas di rapat DPR pada tahun 2019 terhadap program legislasi nasional RUU Prioritas tahun 2019 dengan nomor 19/DPR RI/I/2018-2019. Setelahnya, pada tahun 2020 RUU PDP telah  dimasukkan ke  dalam rangkaian  pembahasan prioritas DPR dan mengalami proses berupa pendahuluan  dan  pembicaraan tingkat I. Pada Februari 2020, akhirnya RUU  PDP  masuk  kepada  pembahasan  dengan  DPR  RI,  dan  disahkan  pada  bulan September  2022  dan  menjadi  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi.  UU  PDP sendiri  terdiri  atas  72  pasal  dengan  beberapa  pasal  dihilangkan  dan  dirubah,  serta menambahkan sanksi administratif yang lebih ketat untuk memberikan efek jera pada pelanggar data pribadi 22 .
Pasal 1 ayat (1) UU PDP  mengatur mengenai pengertian  dari data  pribadi, yaitu  data yang  dimiliki  oleh  seseorang  dan  melekat  padanya.  Biasanya,  data  pribadi  digunakan
18 Beni  Kharisma  Arrasuli  and  Khairul  Fahmi,  “PERLINDUNGAN  HUKUM  POSITIF  INDONESIA  TERHADAP  KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI,” UNES Journal of Swara Justisia 7, no.  2 (2023):  369, https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.351.
19 Naimatus  Tsaniyah  and  Kannisa  Ayu  Juliana,  “LITERASI  DIGITAL  SEBAGAI  UPAYA  MENANGKAL  HOAKS  DI  ERA DISRUPSI,” Al-Balagh : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi 4, no. 1 (2019): 121–40,
https://doi.org/10.22515/balagh.v4i1.1555.
20 Shelly  Kurniawan  Ananta  Fadli  Sutarli,  “Peranan  Pemerintah  Melalui  Undang-Undang Perlindungan  Data  Pribadi Dalam Menanggulangi Phising Di Indonesia,” Journal Of Social Science Research 3, no. 2 (2023): 4208–21.
21 Husni Kurniawati and Yunanto Yunanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online Legal Protection Against Abuse Of Debtor Personal Data In Online Loan Activities Pembiayaan Yang Mudah Dan Cepat . Jasa Layanan Keuangan Fintech Merupakan,” Jurnal Ius Constituendum 7 (2022): 102–14.
22 Farhan Farhan et al., “Reformasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Korban Pinjaman Online (Perbandingan Uni Eropa Dan Malaysia),” Indonesia Berdaya 3, no. 3 (2022): 567–76, https://doi.org/10.47679/ib.2022264.
Urgensi Keberadaan Otoritas Pengawasan Independen Terhadap Harmonisasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 304-321
untuk berbagai hal dengan consent dari pemiliknya, seperti penyelenggara elektronik, pekerjaan di  perusahaan  hingga transaksi keuangan yang  dilakukan  untuk  memenuhi suatu  kepercayaan 23 .  Setiap  transaksi  yang  dilakukan  dan  memiliki  data  pribadi  di dalamnya, penyelenggaran elektronik sudah harus memastikan dan Menyusun langkah- langkah yang tepat agar data yang dimiliki oleh pengguna tidak akan tersebar dan tidak pula  untuk  diperjual  belikan,  sehingga  perlindungan  data  pribadi  dapat  berguna  dan digunakan  sebagai  langkah  preventif  dalam  Tindakan  pencegahan  kegagalan perlindungan  data  pribadi.  Dengan  adanya  UU  PDP,  perolehan  data  prbadi  oleh penyelenggara sistem elektronik dan transaksi yang memerlukan data pribadi menjadi lebih  terjaga  dan  memiliki  sanksi  administrasinya 24 .  UU  PDP  sendiri  juga  mengatur mengenai data pribadi yang menjaga keakuratan verifikasinya, disajikan dalam bentuk data  terenkripsi  degan  tetap  menaati  peraturan  perundang-undangan  dengan  berisi jangka  waktu  penyimpanannya.  Data  pribadi  yang  menjadi  bentuk  hal  krusial  dapat disimpan  oleh  masing-masing  instansi  pengawas  dan  sektor  tertentu  dengan  jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan pengaturan mengenai data center. Setelah diadakannya pengesahan  perlindungan  data  pribadi,  pengaturan  ini  mengatur  mengenai  pemilik pribadi dapt dan bergak atas kerahasiaan data miliknya, dapat mengajukan pengaduan dalam  sengketa  terkait  perlindungan  data  pribadi  dan  berhak  untuk  mengakses  data historis dari sistem elektronik. Hal ini menguntungkan bagi pemilik data pribadi karena memiliki  kendali  penuh,  termasuk  untuk  melakukan  dalam  permintaan  pemusnahan datanya dalam sistem elektronik 25 .
Keberadaan  OPI  terhadap  perlidungan  data  pribadi  di  Indonesia  menjadi  sangat mendesak  dalam  menghadapi  berbagai  tantangan  yang  semakin  kompleks  di  dunia modern  dan  serba  digital.  Hal  ini  menjadikan  OPI  sebagai  lembaga  yang  seharusnya didirikan  di  Indonesia  utuk  melindungi  berbagai  permaslahan  terkait  data  pribadi. Keberadaan lembaga OOPI sendiri dapat berguna sebagai bentuk pengawasan terhadap praktik  pengelolaan  pengawasan  oleh  organisasi  perusahaan  untuk  mencegah pelanggaran dan penyalahgunaan privasi. OPI dapat berfungsi sebagai salah satu peran krusial dalam memberikan pedoman, mengaur mengenai sanksi kepada pelanggar yang melanggar  perlindungan  data  pribadi 26 .  OPI  yang  dibangun  juga  berfungsi  sebagai pemain  peran  dalam membentuk  kebijakan  perlindungan  data  dengan menyesuakian perkembangan  teknologi,  memastikan  secara  penuh  stiap  individu  dapat  memiliki
23 L  Hadi  Adha,  Zaeni  Asyhadie,  and  Rahmawati  Kusuma,  “Digitalisasi  Industri  Dan  Pengaruhnya  Terhadap Ketenagakerjaan Dan Hubungan Kerja Di Indonesia Industrial,” Jurnal Kompilasi Hukum V, no. 2 (2020): 268–98.
24 Fajar Nurcahya Dwi Putra, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERHADAP PERBUATAN PELANGGARAN MEREK,” Mimbar Keadilan , no. 7 (2014).
25 Rahmat Syah and Istiana Hermawati, “The Prevention Efforts on Cyberbullying Case for Indonesian Adolescent Social Media Users,” Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial 17, no. 2 (2018): 131–46, https://doi.org/10.31105/jpks.v17i2.
26 Azza Fitrahul Faizah et al., “Penguatan Pelindungan Data Pribadi Melalui Otoritas Pengawas Di Indonesia Berdasarkan Perbandingan Hukum Hong Kong Dan Singapura,” Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial 1, no. 3 (2023): 01` – 27.
Urgensi Keberadaan Otoritas Pengawasan Independen Terhadap Harmonisasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 304-321
kontribusi dan konsepsi terhadap perlindungan data pribadi mereka, informasi pribadi mereka dan memberikan terhadap kepercayaan masyarakat bahwa data yang dikelola dapat  bertahan  dengan  aman  dan  tidak  akan  disalahgunakan 27 .  Maka  dari  itu, pembentukan OPI  menjadi landasan yang vital dan baik  dalam membangun  ekonomi digital yang aman dan dapat dipercaya, OPI juga dapat menjadi salah satu lembaga yang memperkuat  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah  untuk  memberikan perlindungan secara tanggap dan cepat, sehingga tidak diperlukannya turut campur dari lembaga yang tidak berwenang dan main hakim sendiri.
Pentingnya  perlindungan  data  pribadi  bagi  masyarakat  Indonesia  sangat  bergerak sejalan  dengan  era globalisasi yang dilingkari oleh  era digital. Pertumbuhan teknologi dan informasi yang semakin massif juga menjadikan perlindungan data pribadi menjadi hal yang bersifat dalam di dalam era ini. Masyarakat yang lebih banyak menghabiskan waktu dan berttransaksi di dunia maya menjadi tentan terhadap penyalahgunaan data pribadi  dan  pelanggaran  privasi.  Meskipun  UU  ITE  sudah  mengatur  mengenai perlindungan data  pribaid  dan  pengaturan secara  massif  di sosial media,  hal ini  tidak menghentikan  pelanggaran-pelanggaran  data  pribadi  terjadi  terkait  keamanan informasi  yang  juga  mencakup  HAM, public  trust dan  integritas  ekonomi 28 .  Dalam ekonomi digital, pengguna yang memiliki data pribadi menjadisalah satu individu yang dapat memberikan kepercayan yang kuat dalam pembentukan OPI dalam pembentukan perlindungan data pribadi, menari kepercayan investor dan pelaku-pelaku bisnis, tidak hanya  secara  dunia  maya  namun  juga  secara  langsung 29 .  Meskipun  UU  PDP  telah mengatur warganya untuk mengatur dan mengelola data pribadi secara mandiri, namun masih  banyak  individu  yang  tidak  awas  dalam  hal  menjaga  privasi  mereka  dan mengontrol  informasi  yang  tidak  boleh  disebarkan.  Sehingga,  diperlukannya  lembaga yang mengawasi secara penuh terkait perlindungan data pribadi dan pengaturan yang megatur  mengeai  pemberlakukan  lembaga  perlidungan  privasi  secara  penuh  di Indonesia,  untuk  menghasilkan  masyarakat  digital  yang  aman,  berdaya  saing  dan menjaga keberaturan kerbijakan yang efektif 30 .
27 Khansa,  “Penguatan  Hukum  Dan  Urgensi  Otoritas  Pengawas  Independen  Dalam  Pelindungan  Data  Pribadi  Di Indonesia.”
28 Pratana,  “Urgensi  Pengaturan  Mekanisme  Pemanfaatan  Data  Pribadi  Dalam  Rancangan  Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.”
29 Ahmad Habib and Al Fikry, “Ekuilibrium Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang,” Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang 7, no. 1 (2021): 21–40.
30 Okta Rina Fitri, “Hak Atas Pelindungan Data Pribadi Pada Proses Penegakan Hukum Pidana,” Jurnal HAM 15, no. 1 (2022): 282.
Urgensi Keberadaan Otoritas Pengawasan Independen Terhadap Harmonisasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 304-321

## Perbandingan  Hukum  Pendirian  Otoritas  Pengawasan  Independen  antara  Indonesia, Singapura dan Jepang
Pengesahan  UU  PDP  di  Indonesia  tidak  sejalan  dengan  pembentukan  OPI  sebagai lembaga  yang  mengawasi  perlindungan  data  pribadi  di  Indonesia,  hal  ini  menjadikan Indonesia  masih  kekurangan  lembaga  yang  dapat  mengatur  terkait  perlindungan  hak privasi secara individual. Lebih jauh, OPI sendiri merupakan lembaga yang dicita-citakan untuk mengatur mengenai data pribadi dan memeiliki peran sentral dalam menjaga hak privasi  dan  keamanan  individual  di  era  digital 31 .  Seiring  perkembangan  zaman  yang terkoneksi, data pribadi dapat digunakan sebagai bentuk pengesahan dari sebuah bisnis da kebijakan publik, sehingga menjadikan hak pribadi tidak dapat disebarkan secara in- consent atau tidak sesuai kemauan pemilik data pribadi. Pembentuka OPI tidak hanya dicita-citakan  semata-mata  hanya  untuk  melindungi  kemasan  dari  PDP,  namun  juga memastikan  informasi-informasi  sensitif  tidak  digunakan  oleh  oknum  yang  tidak bertanggung jawab. Pembentukan ini juga sebagai cara untuk membangun kepercayaan dan  mendorong  inovasi  dalam  memastikan  penyimpanan  data  tidak  akan  digunakan secara luas serta menjadi ruang pembuktian bahwa setiap orang memiliki informasi dan kendali  atas  data  pribadi  yang  dimiliki 32 .  Dengan  penciptaan  regulasi  yang  sudah mengatur secara ketat dan dengan cita-cita kehadiran OPI dapat memberikan sebuah masukan  dan  implementasi  baru  dari  penerbitan  UU  PDP  yang  telah  disahkan  pada tahun 2022 lalu. Kehadiran OPI sendiri dapat menjadi sebuah gagasan yang penting baik bagi  masyarakat  ataupun  dunia  bisnis  sebagai  bukti  bahwa  perlindungan  privasi merupakan hak fundamental bagi masyarakat digital di Indonesia.
Singapura  merupakan  salah  satu  negara  yang  sudah  memiliki  lembaga  perlindungan data pribadi sendiri, yaitu bernama Personal Data Protection Commission yang didirikan berdasarkan  Personal  Data  Protection  Act  di  tahun  2013  lalu.  PDPC  didirikan  sebagai bentuk  implementasi  dari  PDPA  untuk  membuktikan  keseriusan  pemerintah  dalam menindaklanjuti  pelanggaran-pelanggaran  terkait  PDP  di  Singapura 33 .  PDPC bertanggung  jawab  sebagai  salah  satu  pedoman  bagi  perusahaan-perusahaan  dan organisasi  untuk  mematuhi  peraturan  dan  standar  yang  telah  ditentukan  oleh pemerintah Singapura, tidak hanya harus tunduk, namun PDPC merupakan salah satu lembaga  yang  digunakan  untuk  memberikan  kebijkan,  nasehat  dan  kontribus  kepada masyarakat  dalam  bentuk  pelatihan,  penyuluhan  dan  bantuan  sebagai  bentuk
31 Salwa Faeha Hanim, “Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Pasca Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan,” Jurnal Hukum Bisnis 12, no. 2 (2023): 91–99.
32 Muhhamad Habibi Miftakhul Marwa, “Analisis Status Badan Hukum Dana Pensiun,” Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan 23, no. 01 (2020): 1–12, https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2403.
33 Siti Yuniarti, “Petugas/Pejabat Pelindungan Data Pribadi Dalam Ekosistem Perlindungan Data Pribadi: Indonesia, Uni Eropa Dan Singapura,” Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal 4, no. 2 (2022): 111– 20, https://doi.org/10.21512/becossjournal.v4i2.8377.
Urgensi Keberadaan Otoritas Pengawasan Independen Terhadap Harmonisasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 304-321
peningkatan kesadaran terhadap hak dan kewajiban dalam melindungi hak privasi dan data pribadi yang akan digunakan untuk berbagai hal. PDPC juga memberikan berbagai himbauan serta Tindakan pencegahan terhadap pelanggaran dan keluhan yang terjadi di tengah masyarakat. Sebagai lembaga independent, PDPC memiliki inisiatif melakukan pengawasan sebagai bentuk pemerataan dan penciptaan lingkungan yang kondusif dan aman  bagi  masyarakatnya  dalam  menghadapi  pertumbuhan  ekonomi  digital,  serta memberikan  kepastian  hukum  terhadap  kegunaan  lembaga  independent  yang  dapat melindungi hak pribadi setiap orang. Pendirian PDPC yang dilakukan sendiri juga tidak serta-merta hanya melindungi masyarakat namun juga sebagai bentuk penegakan posisi negara sebagai negara regional yang mampu melindungi masyarakatnya dari kejahatan cyber 34 .
Selain Singapura, Jepang juga menjadi salah satu negara yang memiliki lembaga untuk melindungi  data  pribadi  bagi  warganya,  pengaturan  mengenai  data  pribadi  di  jepang diatur melalui peraturan bernama Act on the Protection of Personal Information (APPI) yang berguna sebagai hukum  positif  dari perlindungan  data  pribadi  di jepang, Jepang juga mendirikan lembaga independent bernama JapanPersonal Information Protection Commission (PPC) yang berguna untuk mrngawasi dan memastikan perlindungan data pribadi dapat diakses oleh pemilik tanpa harus terganggu intervensi dari pihak luar 35 . PPC yang merupakan lembaga yang didirkan berdasarkan APPI mematuhi secara penuh untuk  menegakkan  APPI  yang  telah  disahkan  sejak  tahun  2005.  Sebagai  badan  yang mengatur  mengenai  perlindungan  data  pribadi,  PPC  dapat  memastikan  terhadap penggunaan, pengelolaan dan pengungkapan data pribadi dilakukan sesuai dengan APPI dan standar yang ditentukan oleh pemerintah jepang 36 . Perlindungan ini tidak beda jauh dengan tugas dan wewenang dari lembaga independent selain di jepang, yaitu sebagai bentuk pengawasan, pengelolaan, pengungkapan data pribadi, serta mengikuti standar etika  yang  ketat.  Selain  itu  PCC  juga  melibatkan  pengembangan  pedoman  dalam memberikan naseht kepad apemangku kepentingan untuk tetap berpatuh kepada PCC dan menjadikan bahwa negara jepang memiliki komitmen untuk melindungi hak pribadi dan privasi individu setiap masyarakatnya 37 .
Baik APPI ataupun PDPA mengatur mengenai perlindungan data pribadi dan pendirian lembaga  independent  yang  dapat  mengatur  mengenai  serangkaian  peraturan  yang
34 Efri Yuliana, “Sinkronisasi Data Pribadi Dan Jaminan Perlindungannya,” All Fields Science 1, no. 1 (2021): 44–53.
35 Firman  Ardiansyah  et  al.,  “Digitalisasi  Filantropi  Islam  Pada  Pesantren  Di  Pulau  Madura  Digitalization  of  Islamic Pillantrophy in Islamic Boarding Schools on the Island Of,” Journal Of Islamic Banking And Shariah Economy 1, no. 2 (2021): 225–55.
36 V P Sidabutar and J Kasih, “Penerapan Digital Marketing Terhadap Toko Orion Insignia Bandung,” Jurnal Strategi 3 (2021): 206–14.
37 Agung Nugroho, “RANCANG BANGUN JEJARING SOSIAL PELITA BANGSA BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE WATERFALL,” Sigma Teknika 8, no. 2 (2017).
Urgensi Keberadaan Otoritas Pengawasan Independen Terhadap Harmonisasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 304-321
mengatur mengenai data pribadi, baik mulai dari pengertian hingga sanksi admisnistratif yang  dapat  menghukum  pelanggar.  Fokus  utama  dari  peraturan  ini  memang  untuk melindungi  privasi  individu  dalam  era  digital,  namuan  juga  memiliki  beberapa perbedaan  dalam  implementasi  dan  pendekatan  dari Act tersebut 38 .  Salah  satunya adalah terkait izin dalam penggunaan data terhadap pelanggaran, APPI sendiri memiliki standar  ketat  untuk  adanya  perlindungan  data  pribadi,  yaitu  memerlukan  izin  dari penggunanya secara jelas dan tidak hanya sebatas syarat dan ketentuan yang dijabarkan oleh  perusahaan. Hal ini juga  berlaku  bagi perusahaan untuk  tetap mempertahankan performanya terhadap perlindungan  data  pribadi  dari pengguna jasa dari  perusahaan tersebut. Berbeda dengan PDPA di Singapura yang memiliki pendekatan lebih seimbang dalam  melindungi  privasi  individu  dan  pengelolaan  oleh  perusahaan  yang  melakukan transaksi secara digital 39 . Namun, PDPA juga memiliki prinsip-prinsip yang ditanamkan pada setiap individu dalam mengakses penggunaan data pribadi, untuk menghapus atau melakukan  perubahan  secara  individu  dan  hak  atas  diri  sendiri.  Selain  itu,  PCC  juga merupakan salah satu lembaga non-independen yang  melibatkan keberpihakan  pihak swasta  yang  diakreditasi  oleh  pemerintah.  Namun,  keduanya  tetap  bertujuan  untuk memikirkan keseimbangan privasi dan inovasi terhadap perlindungan data pribadi 40 .
Berbeda dengan UU PDP di Indonesia, secara rinci UU PDP telah mengtur berbagai hal terkait perlindungan data pribadi dan hak privasi masyarakat disertai dengan andil dari UU ITE, yaitu Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  dapat  membuat  dapat diaksesnya informasi  elektronik  dan/atau dokumen  elektronik, yang  memiliki muatan yang  melanggarkesusilaan”  telah  memberikan  dan  mengalami  perkembangan  yang signifikan,  namun  Indonesia  belum  memiliki  lembaga  pengawas  yang  independent dalam mengatur mengenai pelrindungan data pribadi dan masih bertanggung jawab ke kepolisian apabila ada permasalahan dan pelanggaran terkait perlindungan data pribadi, sehingga,  berdasarkan  APPI  dan  PDPA  yang  sudah  memiliki  peraturan  terkait pembentukan lembaga pengawasan independent terhadap perlindungan data pribadi, Indonesia  dapat  mengikuti  jejak  tersebut  sehingga  dapat  menambah  kepercayaan masyarakat terhadap OPI yang dicita-citakan 41 .
38 Nadiah Tsamara, “Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara,” Jurnal Suara Hukum 3, no. 1 (2021): 53, https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p53-84.
39 Masitoh  Indriyani,  “Perlindungan  Privasi  Dan  Data  Pribadi  Konsumen  Daring  Pada  Online  Marketplace  System,” JUSTITIA JURNAL HUKUM 1, no. 2 (2017), https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1152.
40 Hendrawan  Agusta,  “Perlindungan  Data  Pribadi  Penerima  Pinjaman  Dalam  Transaksi  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis  Teknologi  Informasi  (Peer  to  Peer  Lending),” Krtha  Bhayangkara 14,  no.  2  (2020):  163–92, https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.189.
41 Gio Arjuna Putra, “Reformulasi Ketentuan Pengelolaan Data Pribadi Sebagai Ius Constituendum Dalam Menjamin Perlindungan  Data Pribadi  Pengguna  Layanan  Media  Sosial,” Jurnal  Hukum  Lex Generalis 2,  no.  8  (2021):  684–700, https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.105.
Urgensi Keberadaan Otoritas Pengawasan Independen Terhadap Harmonisasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 304-321

## Urgensi  Keberadaan  Otoritas  Pengawasan  Independen  yang  Mempengaruhi
Harmonisasi Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia
Penggunaan  teknologi  yang  semakin  mendominasi  kehidupan  bermasyarakat  di Indonesia tidak hanya  memiliki dampak  positif  yang  membawa Indonesia  menuju  era yang memudahkan banyak halm namun juga dapat membawa dampak negatif apabila digunakan  oleh  oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab,  salah  satu  problematika  yang terjadi  di  era  revolusi  industri  4.0  adalah Cybercrime 42 .  Cybercrime memiliki  banyak jenis,  dan  yang  paling  membahayakan  di  tengah  perkembangan  teknologi  adalah kebocoran  data  yang  menyangkut  data-data  pribadi  yang  berifat  krusial  dan  dapat digunakan secara penuh oleh oknum yang tidak bertanggung jawab 43 . Kebocoran data yang terjadi di Indonesia yang terjadi, mulai dari penerima pesan yang dilakukan oleh nomor  tidak  dikenal  hingga  judi  online  yang  mempromosikan  eksistensinya  hal  ini dialami tidak hanya oleh pemerintah ataupun perusahaan swasta seperti e-commerce, namun juga kepada masyarakat  umum 44 . Perkembangan teknologi  di Indonesia juga mempengaruhi  bidang  finansial  dan  mempermudah  masyarakat  dalam  melakukan transaksi keuangan, sehingga Indonesia membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berperan  untuk  melindungi  transaksi  keuangan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat,  OJK sendiri  memiliki  wewenang  untuk  melakukan  pengawasan  di  bidang  finansial  baik  di sektor  pasar  modal,  industri  keuangan  non-bank  dan  sektor  perbankan 45 .  Namun, sebagai negara berkembang yang telah menerbitkan UU PDP, Indonesia belum memiliki lembaga  pengawasan  independen  yang  mengatur  perlindungan  data  pribadi  secara individual 46 .  Urgensi  pemberntukan  Otoritas  Pengawasan  Independen  (OPI)  menjadi salah satu hal yang sangat krusial bagi pemilik data apabila terjadi kebocoran data dan data yang dimiliki disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab 47 .
Selanjutnya, keberadaan lembaga otoritas sudah diamanatkan dalam UU PDP yaitu pada Pasal 58 yang  berisi lima pasal,  diantaranya menjelaskan bahwa  pemerintah  memiliki peran  penting  dalam  penyelenggaraan  perlindungan  data  pribadi  sejalan  dengan undang-undang  perlindungan  data  pribadi  yang  telah  disahkan.  Pasal  ini  juga  berisi
42 Lazuardi Loqman et al., “Implikasi Diplomasi Pertahanan Terhadap Keamanan Siber Dalam Konteks Politik Keamanan Implications of Defense Diplomacy on Cybersecurity in Context Security Politics,” Diplomasi Pertahanan 6, no. 2 (2020): 1–93.
43 Iftitah Maghfirah Haeruddin, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Di Aplikasi Kencan Tinder ( Studi Kasus Putusan Nomor: 1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst )” (UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR, 2021).
44 Khansa,  “Penguatan  Hukum  Dan  Urgensi  Otoritas  Pengawas  Independen  Dalam  Pelindungan  Data  Pribadi  Di Indonesia.”
45 Wahid  Wachyu  Adi  Winarto,  “Peran  Fintech  Dalam  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  (UMKM),” Jesya  (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah) 3, no. 1 (2020): 61–73, https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.132.
46 Winnie  Stevani  and  Lu  Sudirman,  “Urgensi  Perlindungan  Data  Pengguna  Financial  Technology  Terhadap  Aksi Kejahatan Online Di Indonesia,” Journal of Judicial Review 23, no. 2 (2021): 197, https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.5028.
47 (Mutiara and Maulana 2020)
Urgensi Keberadaan Otoritas Pengawasan Independen Terhadap Harmonisasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 304-321
mengenai  bahwa  penyelenggaraan  perlindungan  data  pribadi  juga  dilindungi  dan dilaksanakan oleh lembaga yang pada saat ini belum ada pengelola secara khusus yaitu OPI.  Selain  itu,  lembaga  yang  didirikan  juga  ditetapkan  oleh  presiden  keabsahannya, serta  bertanggung  jawab  kepada  presiden.  Pengaturan  mengenai  lembaga  yang mengatur mengenai UU  PDP  diatur  di dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang akan ditargetkan pada tahun 2023 48 .
Untuk perlindungan data privasi di Singapura yang dinaungi oleh PDPC dan Act personal data  protection, tugas  dari  PDPC  sendiri  sekurang-kurangnya  sebagai  pemantauan kepatuhan dalam pelaksanaan aturan yang telah disahkan sejak tahun 2015 ini, PDPC dapat menerima pengaduan dari masyarakat umum dan dapat menjadi fasilitator dalam penyelesaian  sengketa  yang  dapat  dilaksanakan  menggunakan Alternative  Dispute Resolution (ADR) 49 .  Apabila  terdapat  individu  yang  merasa  mengalami  kerugian  dari adanya penggunaan data privasi yang dilakukan oleh suatu perushaan yang seharusnya melindungi  data  privasi,  seperti digital  contact  tracing ,  dapat  mengajukan  gugatan kepada  organisasi  secara  perdata  dan  melaporkan  tindak  pidana  terhadap penyalahgunaan  data  pribadi  ke  PDPC.  PDPC  yang  telah  menerima  laporan  dapat melkukan  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  kasus  yang  telah  masuk  dan  dapat menjatuhkan  sanksi  dampai  S$1  Juta  apabila  bukti  yang  ditemukan  cukup  kuat  dan menyatakan organisasi yang digugat melakukan kesalahan dan melanggar aturan PDPA. Sanksi administratif lainnya adalah dengan kurrungan penjara  maksimal 3 tahun yang tertuang di dalam Section 56 PDPA 50 .
Selain itu, APPI yang telah dilakukan amandemen pada tahun 2017 memiliki beberapa prinsip  yaitu  dalam  hal  tranparansi,  APPI  memiliki  istilah  operator  bisnis  yang  harus mengumumkan  pernggunaaan  data  pribadi  sebagai  bentuk  untuk  dasar  hukum pemrosesan  (Section  17),  selanjutnya  di Section  15,  16 dan 19 mengatur  mengenai minimisasi dan penyimpanan data serta pembatasan data yang dapat digunakan untuk dianggap  sebagai  data  pribadi 51 .  Dalam  pengaturan  APPI  juga  mengatur  mengenai sanksi  dari  pelanggaran-pelanggaran  penggunaan  data  pribadi,  namun  tidak  diatur secara  rinci,  sehingga  PPC  memiliki  peran  langsung  untuk  menghubungi  perusahaan yang bersangkutan untuk memperbaiki dan  mengembalikan  data seperti semula. Dan apabila perusahan tidak mengindahkan perintah dari PPC, maka akand iberikan sanksi
48 Padma Widyantari and Adi Sulistiyono, “Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (Ruu Pdp),” Jurnal Privat Law 8, no. 1 (2020): 117, https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40384.
49 Muhammad  Fathur,  “Tanggung  Jawab  Tokopedia  Terhadap  Kebocoran  Data  Pribadi  Konsumen  (Tokopedia’s Responsibility for the Leakage of Consumers Personal Data),” Procceding: Call for Paper 2nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era , 2020, 43–60.
50 F.  Yudhi  Priyo  Amboro  and  Agustina  Christi,  “Prospek  Pengaturan  Cryptocurrencysebagai  Mata  UangVirtual  Di Indonesia (Studi Perbandingan HukumJepang Dan Singapura),” Duke Law Journal 1, no. 1 (2019): 14–40.
51 Peter P Swire, “Enforcement in the Protection of Personal Information,” 2022.
Urgensi Keberadaan Otoritas Pengawasan Independen Terhadap Harmonisasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 304-321
administratif dengan membuat laporan penggunaan data pribadi (houkoku) dan saran administratif,  rekomendasi  dan  perintah.  Dan  apabila  sanksi  yang  dikatakan  telah diabaikan  maka  perusahaan  yang  menyebarkan  data  pribadi tersebut akan dikenakan dengan sebesar ¥500,000 atau pidana penjara maksimal 1 tahun yang tertuang di dalam chapter 7 APPI 52 .
Sehingga, lembaga pengawasan data pribadi dapat menjadi salah satu hal yang dapat membentu  terkait  permasalahan  perlindungan  data  pribadi  di  Indonesia,  OPI  dapat bertindak secara independent dengan tetap memperhatikan perundang-undangan dan kebijakan  dari  peraturan  lainnya  dan  menjaga  integritas  sertia  informasi  pribadi. Dimana,  OPI  dapat  menjadi  lingkungan  yang  aman  dan  asset  yang  berharga  serta membantu masyarakat, peran krusial seperti ini dapat memastikan kinerja masyarakat dan  perusahaan-perusahaan  yang  memiliki  dan  mengharuskan  penggunanya memberikan data pribadi untuk tidak menyalahgunakan dan menghambat kepentingan pribadi,  atau  melakukannya  demi  menekan  dan  berupa  ancaman  dari  pemilik  data pribadi.  Tidak  hanya  sebagai  pemberi  kepastian,  namun  OPI  dapat  menjadi  lembaga yang  memberikan  pedoman  sebagai  alat  penggunaan,  penyimpanan  dan  penegakan dari  UU  PDP  yang  telah  diterbitkan.  Dalam  esensinyaa,  OPI  tidak  hanya  melindungi individu dan kepentingan pribadi dari penyalahgunaan data namun juga menjadi fondasi kokoh  dalam  menemani  masyarakat  berselancar  di  era  digital  yang  semakin berkembang 53 .
52 Michelle  De  Bruyn,  “The  Protection  Of  Personal  Information  (POPI)  Act  -  Impact  On  South  Africa,” International Business & Economics Research Journal (IBER) 13, no. 6 (2014): 1315, https://doi.org/10.19030/iber.v13i6.8922.
53 Dewa Gede Sudika Mangku et al., “The Personal Data Protection of Internet Users in Indonesia,” Journal of Southwest Jiaotong University 56, no. 1 (2021).
Urgensi Keberadaan Otoritas Pengawasan Independen Terhadap Harmonisasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 304-321

## Conclusion
Negara  Singapura  dan  Jepang  yang  memiliki  pengaturan  terkait  perlindungan  data pribadi memiliki lembaga pengawasan yang bekerja sendiri ataupun yang bekerja sama dengan  pemerintah  dan  pihak  swasta  dalam  mengatur  perlindungan  data  pribadi. Singapura dan Jepang memiliki APPI dan PDPA sebagai pengaturan dan PCC serta PDPC sebagai  lembaga  yang  mengatur  terkait  perlindungan  data  pribadi.  Berbeda  dengan Indonesia,  Indonesia  belum  memiliki  lembaga  independent  ataupun  lembaga  yang bekerja  sama  dengan  pemerintah  sebagai  perwakilan  dalam  penyelesaian permasalahan dan pelanggaran terkait perlindungan data pribadi. Setelah diperhatikan terkait isi undang-undang yang dimiliki oleh APPI dan PDPA, penaturan mengenai PCC dan  PDPC  semakin  jelas  untuk  mengatur  dan  membantu  masyarakat  dalam penyelesaian  kasusnya,  sedangkan  Indonesia  yang  masih  bertumpu  pada  kepolisian. Sehingga,  Otoritas  Pengawas  Independen  diharapkan  tidak  sekedar  menjadi  lembaga yang  dicita-citakan,  tetapi  menjadi  lembaga  yang  dapat  membantu  masyarakat Indonesia  dan  memberantas  pelanggaran-pelanggaran  terkait  data  pribadi  yang tersebar.

## References
Adha, L Hadi, Zaeni Asyhadie, and Rahmawati Kusuma. “Digitalisasi Industri Dan Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan Dan Hubungan Kerja Di Indonesia Industrial.” Jurnal Kompilasi Hukum V, no. 2 (2020): 268–98.
Agusta, Hendrawan. “Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending).”
Krtha Bhayangkara 14, no. 2 (2020): 163–92. https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.189.
Amboro, F. Yudhi Priyo, and Agustina Christi. “Prospek Pengaturan Cryptocurrencysebagai Mata UangVirtual Di Indonesia (Studi Perbandingan HukumJepang Dan Singapura).” Duke Law Journal 1, no. 1 (2019): 14–40. Ananta Fadli Sutarli, Shelly Kurniawan. “Peranan Pemerintah Melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menanggulangi Phising Di Indonesia.” Journal Of Social Science Research 3, no. 2 (2023): 4208–21.
Ardiansyah, Firman, Fitriyana Agustin, Ridan Muhtadi, Jawa Timur, and Jawa Timur. “Digitalisasi Filantropi Islam Pada Pesantren Di Pulau Madura Digitalization of Islamic Pillantrophy in Islamic Boarding Schools on the Island Of.” Journal Of Islamic Banking And Shariah Economy 1, no. 2 (2021): 225–55. Arrasuli, Beni Kharisma, and Khairul Fahmi. “PERLINDUNGAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI.” UNES Journal of Swara Justisia 7, no. 2 (2023): 369.
https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.351.
Bruyn, Michelle De. “The Protection Of Personal Information (POPI) Act - Impact On
South Africa.” International Business & Economics Research Journal (IBER) 13, no. 6 (2014): 1315. https://doi.org/10.19030/iber.v13i6.8922.
Diskhamarzaweny, and Zul Ammar. “E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Manajemen Pemasaran Dan Hukum Perlindungan Konsumen.” Kodifikasi 4, no. 1 (2022): 116– 33.
Djafar, Wahyudi, Bernhard Ruben Fritz Sumigar, and Blandina Lintang Setianti. “PERLINDUNGAN DATA PRIBADI: Usulan Pelembagaan Kebijakan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” Correspondencias & Análisis , 2016.
Farhan, Farhan, Fathul Hamdani, Ni Luh Vinna Puja Astuti, Hendar Amru Haekal Fiqry, and Maulidya Rahmi Aulia. “Reformasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Korban Pinjaman Online (Perbandingan Uni Eropa Dan Malaysia).” Indonesia Berdaya 3,
no. 3 (2022): 567–76. https://doi.org/10.47679/ib.2022264.
Fitrahul Faizah, Azza, Sinta Dewi Rosadi, Garry Gumelar Pratama, and Ananda Fersa Dharmawan. “Penguatan Pelindungan Data Pribadi Melalui Otoritas Pengawas Di Indonesia Berdasarkan Perbandingan Hukum Hong Kong Dan Singapura.” Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial 1, no. 3 (2023): 01` – 27.
Fitri, Okta Rina. “Hak Atas Pelindungan Data Pribadi Pada Proses Penegakan Hukum
Pidana.” Jurnal HAM 15, no. 1 (2022): 282.
Flora, Henny Saida, Tiromsi Sitanggang, Berlian Simarmata, and Ica Karina. “Keadilan Restoratif Dalam Melindungi Hak Korban Tindak Pidana Cyber: Manifestasi Dan
Urgensi Keberadaan Otoritas Pengawasan Independen Terhadap Harmonisasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 304-321
Implementasi.” Jurnal Ius Constituendum 8, no. 2 (2023): 169. https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6365.
Habib, Ahmad, and Al Fikry. “Ekuilibrium Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang.” Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang 7, no. 1 (2021): 21–40.
Haeruddin, Iftitah Maghfirah. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana
Penipuan Di Aplikasi Kencan Tinder ( Studi Kasus Putusan Nomor:
1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst ).” UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR, 2021. Hanim, Salwa Faeha. “Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Pasca Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.” Jurnal Hukum Bisnis 12, no. 2 (2023): 91–99.
Indriyani, Masitoh. “Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada
Online Marketplace System.” JUSTITIA JURNAL HUKUM 1, no. 2 (2017). https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1152.
Karo Karo, Rizky, and Teguh Prasetyo. “Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia,” 2020, 50.
Khansa, Farah Naurah. “Penguatan Hukum Dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen Dalam Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia.” Jurnal Hukum Lex Generalis 2, no. 8 (2021): 649–62. https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.114. Kurniawati, Husni, and Yunanto Yunanto. “Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online Legal Protection Against Abuse Of Debtor Personal Data In Online Loan Activities Pembiayaan Yang Mudah Dan Cepat . Jasa Layanan Keuangan Fintech Merupakan.” Jurnal Ius Constituendum 7 (2022): 102–14.
Kusnadi, Sekaring Ayumeida. “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi.”
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2021): 9–16. https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127. Loqman, Lazuardi, Ar Rahman, Program Studi, Diplomasi Pertahanan, and Strategi Pertahanan. “Implikasi Diplomasi Pertahanan Terhadap Keamanan Siber Dalam Konteks Politik Keamanan Implications of Defense Diplomacy on Cybersecurity in Context Security Politics.” Diplomasi Pertahanan 6, no. 2 (2020): 1–93.
Mangku, Dewa Gede Sudika, Ni Putu Rai Yuliartini, I. Nengah Suastika, and I. Gusti Made Arya Suta Wirawan. “The Personal Data Protection of Internet Users in Indonesia.” Journal of Southwest Jiaotong University 56, no. 1 (2021).
Marfiana, Pipit, Hadi Kurniawan Ritonga, and Mutiara Salsabiela. “Implementasi Job Safety Analysis (JSA) Sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja.” Jurnal Migasian 3, no. 2 (2019): 25–32.
Marwa, Muhhamad Habibi Miftakhul. “Analisis Status Badan Hukum Dana Pensiun.”
Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan 23, no. 01 (2020): 1–12. https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2403.
Muhammad Fathur. “Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen (Tokopedia’s Responsibility for the Leakage of Consumers Personal Data).” Procceding: Call for Paper 2nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era , 2020, 43–60.
Urgensi Keberadaan Otoritas Pengawasan Independen Terhadap Harmonisasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 304-321
Mutiara, Upik, and Romi Maulana. “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi.” Indonesian Journal of Law and Policy Studies 1, no. 1 (2020): 42. https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648. ———. “PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA
ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI.” Indonesian Journal of Law and Policy Studies 1, no. 1 (2020): 42. https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648.
Nugroho, Agung. “RANCANG BANGUN JEJARING SOSIAL PELITA BANGSA BERBASIS
WEB MENGGUNAKAN METODE WATERFALL.” Sigma Teknika 8, no. 2 (2017).
Pratana, I Wayan Atmanu Wira. “Urgensi Pengaturan Mekanisme Pemanfaatan Data Pribadi Dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.” Jurnal Hukum Lex Generalis 2, no. 8 (2021): 701–21.
https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.106.
Putra, Fajar Nurcahya Dwi. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS
MEREK TERHADAP PERBUATAN PELANGGARAN MEREK.” Mimbar Keadilan , no. 7 (2014).
Putra, Gio Arjuna. “Reformulasi Ketentuan Pengelolaan Data Pribadi Sebagai Ius Constituendum Dalam Menjamin Perlindungan Data Pribadi Pengguna Layanan Media Sosial.” Jurnal Hukum Lex Generalis 2, no. 8 (2021): 684–700.
https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.105.
Rahmat Syah, and Istiana Hermawati. “The Prevention Efforts on Cyberbullying Case for Indonesian Adolescent Social Media Users.” Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial 17, no. 2 (2018): 131–46. https://doi.org/10.31105/jpks.v17i2.
Rakhmawati, Nur Aini, Adinda Ayudyah Rachmawati, Ardha Perwiradewa, Bagus Tri Handoko, Muhammad Reza Pahlawan, Rafika Rahmawati, Ludia Rosema Dewi, and Ahmad Naufal Rofiif. “Konsep Perlindungan Hukum Atas Kasus Pelanggaran Privasi Dengan Pendekatan Perundang-Undangan Dan Pendekatan Konseptual.” Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya 3, no. 2 (2019): 297–304.
Rumlus, Muhamad Hasan, and Hanif Hartadi. “Policy the Discontinuation of Personal Data Storage in Electronic Media.” Supremasi Hukum 17 (2021): 23–33. Sangojoyo, Bram Freedrik, Aurelius Kevin, and David Brilian Sunlaydi. “Urgensi Pembaharuan Hukum Mengenai Perlindungan Data Pribadi E-Commerce Di Indonesia.” Kosmik Hukum 22, no. 1 (2022): 27.
https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v22i1.12154.
Sautunnida, Lia. “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia:
Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 20, no. 2 (2018): 369–84. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159.
Shalihah, Fithriatus, M. Habibi Miftakhul Marwa, M. Farid Alwajdi, Deslaely Putranti, and Uni Tsulasi Putri. Equity Crowdfunding Di Indonesia . Edited by Dyah Intan P. 1st ed. Yogyakarta: UAD PRESS, 2022.
Sidabutar, V P, and J Kasih. “Penerapan Digital Marketing Terhadap Toko Orion Insignia Bandung.” Jurnal Strategi 3 (2021): 206–14.
Sinaga, Erlina Maria Christin. “Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi.” Jurnal RechtVinding 9, no. 2 (2020): 237–56.
Urgensi Keberadaan Otoritas Pengawasan Independen Terhadap Harmonisasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 304-321
Sommali, Desi, and agustinaDian Cita Sari. “Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” PSYCHOPOLYTAN (Jurnal Psikologi) 1, no. 2 (2018): 76–85.
Stevani, Winnie, and Lu Sudirman. “Urgensi Perlindungan Data Pengguna Financial Technology Terhadap Aksi Kejahatan Online Di Indonesia.” Journal of Judicial Review 23, no. 2 (2021): 197. https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.5028. Suparman, Eman, Renny Supriyatni, Kunto Sofianto, Dewii Ratnasari, Hetty Hassanah, and Ine Fauzia. “Perlindungan Kekayaan Intelektual Masyarakat Tradisional.”
Pengabdian Masyarakat Unpd 2, no. 1410–5610 (2018): 7.
Swire, Peter P. “Enforcement in the Protection of Personal Information,” 2022. Tsamara, Nadiah. “Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara
Indonesia Dengan Beberapa Negara.” Jurnal Suara Hukum 3, no. 1 (2021): 53.
https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p53-84.
Tsaniyah, Naimatus, and Kannisa Ayu Juliana. “LITERASI DIGITAL SEBAGAI UPAYA MENANGKAL HOAKS DI ERA DISRUPSI.” Al-Balagh : Jurnal Dakwah Dan
Komunikasi 4, no. 1 (2019): 121–40. https://doi.org/10.22515/balagh.v4i1.1555. Widyantari, Padma, and Adi Sulistiyono. “Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (Ruu Pdp).” Jurnal Privat Law 8, no. 1 (2020): 117. https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40384.
Winarto, Wahid Wachyu Adi. “Peran Fintech Dalam Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).” Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah) 3, no. 1 (2020): 61–73. https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.132.
Yuliana, Efri. “Sinkronisasi Data Pribadi Dan Jaminan Perlindungannya.” All Fields Science 1, no. 1 (2021): 44–53.
Yuniarti, Siti. “Petugas/Pejabat Pelindungan Data Pribadi Dalam Ekosistem
Perlindungan Data Pribadi: Indonesia, Uni Eropa Dan Singapura.” Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal 4, no. 2 (2022):
111–20. https://doi.org/10.21512/becossjournal.v4i2.8377.