DOI: 10.55981/jmb.1821 Naskah Masuk: 22 Agustus 2021 Revisi akhir: 18 Juli 2022

## MODERASI BERAGAMA: SIKAP DAN EKSPRESI PUBLIK MUTAKHIR AGAMA-AGAMA DI INDONESIA

## RELIGIOUS MODERATION: A PUBLIC PRESENCE DAN EXPRESSION OF RELIGIONS IN CONTEMPORARY INDONESIA

## Martin Lukito Sinaga
Dosen pada Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta dan Instruktur Nasional Moderasi Beragama Kemenag RI

## ABSTRAK
Moderasi beragama adalah suatu ekspresi mutakhir beragama yang inklusif dan praktik beragama dalam kehidupan publik yang ditandai dengan sikap hormat pada martabat manusia manusia dan ikhtiar membangun kemaslahatan umum. Sikap dan ekspresi publik ini adalah hasil dari proses panjang interaksi antaragama di Indonesia. Dengan moderasi ini agama-agama akan lebih mampu menghadapi berbagai gejala ekstremisme sosial dan eksklusivisme keberagamaan. Melalui pendalaman dokumen-dokumen serta analisis praktik pelatihan moderasi beragama, semakin jelas tampak bahwa yang kini hendak lebih lagi dihayati agama-agama di Indonesia ialah keutamaan atau virtue yang berakar dalam kerohaniannya sendiri, yaitu moderasi. Terkait hal tersebut, praktik pelatihan moderasi, sekalipun diinisiasi oleh Kemenag RI, dijalankan tidak secara indoktrinatif dan tidak pula diarahkan oleh suatu kepentingan politik negara atas agama. Praktik tersebut ditempuh melalui proses reflektif ke dalam wawasan kerohanian agama-agama itu sendiri, agar selanjutnya siar dan ikhtiar publiknya seturut dengan indikator moderasi beragama, yaitu toleran, anti-kekerasan, hormat pada tradisi lokal, dan menghargai spirit kebangsaan.
Kata Kunci : Ekstrem, Ekspresi Publik, Virtue , Masyarakat sipil, Civil Society , Social Presencing

## ABSTRACT
Religious moderation is an inclusive public expression of contemporary religions, and a religious practice which is marked by respect for human dignity and aimed for a common good. It is as a timely result of a longstanding interreligious interaction in Indonesia. In this matter, therefore, religions will be better able to deal with various symptoms of social extremism and religious exclusivism. Through delving into the documents and analyzing some trainings and practices of religious moderation, it becomes increasingly clear that what is mainly to be lived out today is the virtue rooted in its own spirituality, namely moderation. In that regard, the way to train moderation, although initiated by the state office of Religious Affairs, is carried out in a reflective process into the spiritual insights of the religions themselves. It is not directed by any political interest of the state. So that subsequent expressions and religion’s public presence will reflect the indicators of religious moderation, which is tolerance, non-violence, respect for the local tradition, and the spirit of nationalism.
Key Words : Extreme, Public expression, Virtue, Civil Society, Social Presencing

## PENDAHULUAN
Moderasi beragama dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan tindakan yang tidak mengambil jalan ekstrem ataupun diskriminatif ketika umat beriman mengungkapkan keberagamaannya. Hal yang ditempuh ialah sikap di tengah , khususnya dalam siar dan ikhtiar publik agama-agama. Sikap di tengah ini bukan sikap plin-plan, tetapi sikap adil, berempati, dan memperhatikan kemanusiaan sesama “sang
liyan” ( the others) yang berlatar majemuk, saat agama itu hendak mempersaksikan keyakinannya dalam kehidupan sosial.
Dengan demikian, tampaklah bahwa melalui gerakan moderasi beragama ini proses ataupun ekspresi publik dan kehadiran sosial kehidupan agama-agamalah yang hendak dipandu. Pemikiran atau arah perhatian yang terutama menjadi urusan kehidupan moderasi beragama selanjutnya akan
berporos pada ihwal etika publik agama-agama; tak heran bahwa perkataan klasik Abdurrahman Wahid tentang agama sebagai inspirasi (bukan sebagai aspirasi politik) mengemuka lagi saat ini.
Catatan bahkan kritik yang terlalu memberi kesan bahwa moderasi beragama adalah sejenis proses lanjutan dari “obsesi perukunan” oleh negara, sehingga yang hendak direkayasa adalah ketertiban sosial daripada kebebasan beragama (Bagir & Sormin, 2022: 64), menurut saya berlebihan dan bersifat menggeneralisasi semata. Catatan itu terlalu melihat bahwa politik agama yang dikembangkan di masa Orde Baru seolah tanpa perubahan sama sekali di masa Reformasi kini. Padahal kali ini yang hendak diupayakan ialah bahwa urusan utama moderasi beragama adalah etika publik dan efek sosial dari kehadiran agama-agama ataupun keberagamaannya, alih- alih suatu desain politis.
Catatan kritis yang serius atas cetusan dan penguatan moderasi beragama Kemenag RI di atas terutama datang dari anggapan bahwa latar belakang politis selalu menetap dalam upaya tata kelola agama di Indonesia, khususnya dalam upaya pemerintah mengendalikan agama (Bagir & Sormin, 2022: 15). Praduga ini diperoleh karena penulis kritik tersebut membaca peta konflik  global  yang  melibatkan  agama-agama sebagai salah satu faktor pencetus dan bahkan diduga sebagai penyebabnya. Lebih lanjut, hal itu dikaitkan juga dengan proyek Global War Against Terorism yang dilancarkan Amerika Serikat pascapengeboman 9/11 atas gedung kembar WTC di New York tersebut.
Di samping itu, dicatat juga dalam kritik tersebut bahwa ada obsesi kerukunan sebagai model pembangun agama yang selalu mendasari karya dan berbagai kebijakan yang dihasilkan oleh Kemenag RI. Hal ini membuat pengkritik moderasi beragama berkesimpulan bahwa arah yang hendak ditempuh dengan proses moderasi ini ialah pendisiplinan agama-agama agar mengambil jalan harmoni dalam ekspresi kontemporer publiknya.
Kritik ini memang perlu dipertimbangkan, walau perlu dihadapi secara kritis juga. Hal itu dapat dilakukan baik dengan mengungkapkan kerangka acuan Kemenag RI dalam program moderasi beragama tersebut maupun dengan melaporkan praktik pelatihan di lapangan kala terjadi proses fasilitasi pelatihan moderasi beragama ini. Secara metodologis tulisan ini akan memakai pendekatan kepustakaan dan juga pendekatan observasi. Hal itu terkait dengan profesi penulis selaku instruktur dalam pelatihan moderasi beragama tersebut.
Kritik di atas sesungguhnya segera dihadapi melalui catatan dalam kerangka acuan—yang termaktub dalam buku Moderasi Beragama — yang secara serius menekankan bahwa dalam hal moderasi beragama ini yang sangat menentukan ialah pengalaman bottom up atau inisiasi masyarakat (Kemenag RI, 2019: 58). Hal ini ditekankan dalam buku tersebut karena yang hendak dimantapkan dalam program Moderasi Beragama ini ialah peri kehidupan sehari-hari yang majemuk di negeri ini tetap terpelihara dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Dengan kata lain, modal sosial dan kultural kemajemukanlah yang hendak diartikulasi dalam program Moderasi Beragama ini, sehingga penegasan awal saat moderasi menjadi sebuah program pemerintah adalah posisi kemitraan negara dan masyarakat dalam hal pembinaan kehidupan beragama. Tentu saja di era yang semakin demokratis seperti saat ini, kemitraan atau partnership di atas sungguh diperlukan, bukan saja karena partisipasi masyarakat semakin menjadi hal esensial dalam penyelenggaraan negara demokratis, tetapi juga  mengingat kelengkapan ataupun fasilitas pemerintah sudah lebih memadai dibandingkan dengan fasilitas yang ada di dalam masyarakat. Dengan demikian, hal yang dipahami sebagai nilai keluhuran yang ada dalam agama-agama diterjemahkan dan difasilitasi bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat sebagai sebentuk public platform moderasi. Hal itu berfungsi menciptakan basis kehidupan bersama yang toleran, anti-kekerasan, serta mendukung tradisi lokal serta spirit kebangsaan Indonesia.

## MODERASI BERAGAMA: HASIL DIALOG ANTARAGAMA
Pokok pikiran penting lain yang oleh pengkritik moderasi beragama ini abaikan dalam evaluasinya terhadap buku Moderasi Beragama ialah tiadanya evaluasi atas proses panjang terhadap interaksi dan dialog antargama yang telah puluhan tahun berlangsung di Indonesia, yang diinisiasi oleh pemerintah dan masyarakat, baik melalui sejumlah LSM antariman ataupun oleh ormas agama. Di samping itu, kalau dokumen Modul Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama (Kelompok Kerja Moderasi Beragama, 2021: 76-96) diteliti, maka model serta metode pelatihannya sungguh seperti sebentuk modul Social Movement . Di dalamnya ada critical thinking , yaitu analisis atas fakta keberagamaan di Indonesia secara faktual dan empiris. Selain itu, proses penyadaran serta usulan strategis hasil pembelajaran dan analisis tersebut berdasar pada tinjauan kritis setiap peserta pelatihan, sehingga tidak ada sebuah jawaban siap-saji yang hendak dihafalkan atau diterapkan. Hal ini bisa terjadi mengingat para pemikir yang menyiapkan bahan modul ini memiliki latar belakang dari LSM faith based dengan perhatian pada tema-tema lintas agama, seperti dari Fahmina (Cirebon) dan Wahid Institute (Jakarta).
Pengalaman dialog antaragama di Indonesia telah memiliki jejak historisnya yang signifikan, sehingga hasil ( outcome ) proses dan pengalaman itulah yang antara lain menjadi basis moderasi beragama ini. Tentu saja dialog yang dilakukan di masa Orde Baru tidak dapat dipisahkan dari kepentingan kerukunan beragama. Berikut ini saya kutipkan laporan hasil kegiatan dialog antaragama yang diinisiasi pemerintah tersebut.
Dialog-dialog tersebut tidak mendialogkan persoalan-persoalan akidah, atau dogmatik dari masing-masing agama. Tetapi mendialogkan persoalan-persoalan seperti: bagaimana supaya masing-masing agama dapat memberikan motivasi terhadap umat masing-masing untuk ikut serta dalam pembangunan. Atau membahas bagaimana sebaiknya kode etik hubungan antar umat beragama...Jadi jelaslah bahwa kegiatan-kegiatan dialog itu ada hubungannya dengan langkah-langkah kegiatan pemerintah yang menyusulinya. Yaitu, dalam rangka usaha mematangkan situasi. Diharapkan dengan
demikian, agar bila diselenggarakan lagi suatu forum Musyawarah Antar Umat Beragama, jangan sampai menjadi arena pertentangan seperti pada tahun 1967 yang telah berlalu itu (Hasbullah Mursyid, dkk, 1979: 15).
Dalam hubungannya dengan model dialog di atas, khususnya di era menjelang dan pascaReformasi 1998, telah berkembang dalam masyarakat suatu proses dialog antaragama dengan kepentingan berbeda, dan membangun aktivitasnya dalam semangat pluralisme agama- agama yang diyakini menjadi syarat demokrasi. Salah satu pelopornya ialah lembaga “DIAN/ Interfidei” yang berdiri sejak 1991. Lembaga ini didirikan untuk mengkaji gambaran tentang posisi dan peran agama-agama di tengah masyarakat secara kontinu (Wahid dkk., 1993: 15). 1 Dalam hal ini, agama dilihat secara dinamis; ia bersama seluruh komponen masyarakat lainnya tengah mengalami transformasi yang mendalam. Oleh karena itu, jika proses transformasi tadi ingin bertahan dan terpelihara dalam suatu semangat kebersamaan, hal itu hanya bisa terjadi ketika ada semangat pluralisme di dalamnya.
Dalam hal ini, dialog dan kerja sama antaragama merupakan pemahaman kreatif terhadap masalah pluralisme ketika terjadi proses interaksi yang terbuka dan saling menghargai. Dengan wawasan semacam ini maka dialog antaragama dapat dilihat sebagai bagian dari upaya mendukung proses transformasi dan demokratisasi di Indonesia. Jadi, dialog hendak bergerak justru dari kondisi masyarakat majemuk itu sendiri dan menjadikan prosesnya sebagai langkah yang membantu komponen-komponen masyarakat itu mengembangkan keterbukaan dan
1  INTERFIDEI (Institute for Inter-Faith Dialogue in Indonesia)/DIAN (Institut Dialog Antar-Iman di Indonesia) adalah institut yang mengkhususkan diri pada dialog antarpemeluk agama. Institut ini tidak bekerja atas kepentingan institusi atau agama tertentu secara eksklusif. Institut ini menghargai warisan pemikiran keagamaan yang menjunjung tinggi kepercayaan setiap agama dengan segala kemajemukannya. Institut ini tidak berpijak kepada pandangan teologi tertentu kecuali teologi yang terbuka kepada dialog antar iman. Institut ini dimaksudkan sebagai forum tempat gagasan- gagasan keimanan didiskusikan bersama agar bisa saling merangsang dan menumbuhkan pemikiran-pemikiran baru yang lebih eksplisit tentang soal kemanusiaan demi kedamaian dan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.
toleransi, sembari membuka ruang-ruang kerja sama sosial.
Kepeloporan ini mendapatkan respons yang besar, misalnya dengan berdirinya ICRP ( Indonesia Conference on Religion and Peace ) pada tahun 2000 di Jakarta dan juga ELaIem di Maluku pada tahun 2003, yang secara khusus menangani konflik-konflik masyarakat yang menyebabkan benturan antaragama. Selain itu, di Salatiga juga berdiri Percik pada tahun 1996 yang merekrut anggota dari berbagai agama untuk mendalami agama dan demokrasi di akar rumput. Penerbit buku LKiS juga ikut serta dalam spirit dialog dengan menerbitkan buku- buku agama dalam hubungannya dengan dialog dan kemanusiaan pada tahun 1992. Kemudian, ada pula Wahid Institute yang berdiri pada tahun 2004 yang bergerak mendukung toleransi dalam kehidupan sosial dan antaragama , Fahmina Institute yang berdiri pada tahun 2000 yang bertolak dari kehidupan pesantren lalu berkembang menjadi pusat pelatihan dan studi gender dan agama-agama, serta Kapal Perempuan (Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan) yang  berdiri pada tahun 2000 yang bergerak di isu-isu kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan dalam agama- agama (Banawiratma dkk., 2010: 131-164). Keseluruhan daftar ini, dan masih banyak lagi yang berkembang sampai saat ini, telah secara signifikan memberi jejak keterbukaan dan dialog antaragama di Indonesia. Dari semua organisasi itu, program moderasi beragama mendapatkan dukungan kemasyarakatan, basis historis, serta modal sosialnya.
Alasan lain mengapa proses moderasi beragama ini berhasil, walaupun diinisiasi oleh pemerintah, adalah karena program ini tetap mengandung hasil dari kemitraan dengan masyarakat serta karena berakar dari dialog yang tertanam dalam Kemenag RI sendiri, khususnya sejak Mukti Ali menjadi Menteri Agama RI  pada tahun 1971-1978. Sebelum menjabat Menteri Agama, beliau adalah seorang pemula dalam studi agama di Indonesia yang secara serius mendorong pendekatan ilmiah atas agama (Munhanif, 1998: 271-319), khususnya setelah ia kembali dari studi doktoralnya di McGill University,
Montreal, Kanada pada tahun 1957. Dalam catatan Mukti Ali sendiri, khususnya mengenai ilmu perbandingan agama/studi agama-agama, ia berhutang pada guru besarnya di McGill, yaitu Wilfred Cantwell Smith, seorang yang dikenal secara umum sebagai pelopor Religious Studies dan Dialog Antaragama.
Dalam wawancara yang dilakukan Ali Munhanif kepada Mukti Ali,  dengan jelas diuraikan makna studinya di Kanada tersebut, yang selanjutnya memberi arah pemahaman terhadap studi agama-agama yang dikembangkan oleh Mukti Ali di Indonesia ini. Berikut ini petikan wawancaranya.
Yang terpenting dari semua ini adalah, Prof. Smith memperkenalkan kepada saya suatu pendekatan baru dalam studi Islam. Ia menggunakan analisis perbandingan dalam kajian agama, yaitu, mencoba melihat suatu fenomena keagamaan dari seluruh aspeknya. Kalau boleh saya menyebut itu adalah “pendekatan holistik” terhadap agama. Suatu pendekatan yang banyak mempengaruhi jalan pikiran saya, atau bahkan dalam konteks yang lebih luas, mengubah sikap saya dalam memahami hidup manusia (Munhanif, 1998: 275).
Proses awal ini ternyata sungguh signifikan. Tanpa menyebut pengaruh Mukti Ali selaku “bapak pelindung” dalam limited group Yogyakarta —suatu kelompok diskusi keagamaan dan sosial yang berisikan orang-orang seperti Dawam Rahardjo, Ahmad Wahib, Djohan Effendi, Syubah Asa, dll., pengaruh Mukti Ali dalam perkembangan studi agama dapat dilacak sampai pada tahun 1961, dengan dibukanya program studi Perbandingan  Agama di IAIN Jakarta dan Yogyakarta. Dari situ mengalirlah buku-buku teks seputar ilmu agama dan tentu saja lokakarya-lokakarya seputar studi agama-agama.
Bahkan, gaungnya bersambut di kalangan Kristen, dengan dimulainya Seminar Agama- Agama oleh Balitbang Persekutuan Gereja- gereja di Indonesia/PGI pada tahun 1980-an dan terbukanya studi agama-agama—bahkan teologi agama-agama—di sekolah-sekolah tinggi teologi Kristen. Lebih lanjut, studi agama-agama semakin mendapat porsi istimewa dan sistematis di institut-institut agama Islam negeri sejak Mukti Ali menjadi Menteri Agama RI pada tahun 1971.
Secara ringkas, dalam pandangan Mukti Ali, studi agama-agama tersebut akan mendorong tidak saja sikap objektif atas agama sendiri tetapi juga terbuka pada agama yang lain yang memandu model dialogis dalam interaksi antaragama itu sendiri. Tentu kita juga sepakati bahwa sebuah studi yang serius terhadap eksistensi agama atau keyakinan lain menjadi salah satu syarat bagi model relasi agama sedemikian. Hal itu menjadikan interaksi antaragama menemukan kematangannya dan bebas dari sikap curiga ataupun sikap ekspansionistis.
Dalam kesimpulan Mukti Ali mengenai studi agama-agama di Indonesia ini, ia menegaskan catatan di atas seperti berikut.
Sekalipun ilmu perbandingan agama di Indonesia secara teoritis kurang berkembang, akan tetapi dalam praktik kehidupan, adanya ilmu perbandingan agama sangat membantu lancarnya dialog antarumat beragama di Indoesia. (Ali, 1990: 3)
Hal lain yang menarik dalam perspektif Mukti Ali ialah catatannya bahwa pada awalnya studi perbandingan agama ini dikembangkan di Indonesia lebih karena kondisi keberagaman yang menurutnya harus memasuki ranah pemikiran yang kritis dan terbuka agar dapat bebas dari pengertian diri yang terlalu normatif. Beliau selanjutnya mengisyaratkan perjalanan akademis yang lebih panjang dan ketat lagi kalau memang agama-agama itu hendak keluar dari provinsialisme pemikiran, yang menurut Mukti Ali selama ini telah memandekkan pengenalan yang sejati terhadap agama ataupun keyakinan lain. Jadi, perlu ada kerelaan untuk melewati dan memasuki proses pemikiran kritis sebagaimana yang disyaratkan oleh studi agama tersebut. Dengan demikian, studi agama-agama yang hendak dikembangkan harus pula mengikuti metode yang serius bahkan ketat. Pendeknya: terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain perlu ada posisi yang lebih “objektif” dalam metode pemahamannya, yang akan menghasilkan identitas agama yang juga objektif, sehingga setiap agama itu dapat dipahami secara terbuka oleh siapa pun.
Dengan catatan itu, sesungguhnya secara sistemis Mukti Ali sadar betul proses-proses
yang disyaratkan untuk melayani bahkan membina hubungan antaragama sebagai tugas Kemenag RI—sekalipun hubungan ini disebut sebagai kerukunan—sehingga pengertian dan pengenalan yang mendalam atas agama-agama itu perlu disyaratkan. Hal itu merupakan salah satu legacy beliau baik selaku pimpinan IAIN di Yogyakarta dan juga selaku Menteri Agama RI. Dengan pendekatan studi agama tersebut Mukti Ali seolah sedang meretas jalan bagi model relasi antargama yang tak berprasangka, tetapi yang juga dapat melahirkan sikap toleransi, terbuka, serta moderat.
Pemikiran Mukti Ali di atas yang mendorong proses transformasi pengenalan diri agama atas identitas melalui studi agama yang mendalam dan objektif itu telah mengemuka dalam komunitas pendidikan agama dan juga di dalam Kemenag RI sendiri. Hal itu telah mendorong sebuah informasi objektif atas agama yang dapat diakses oleh setiap warga. Lebih lanjut, hal itu akan pula mewarnai proses mutual learning bahkan interaksi yang dialogis antaragama di Indonesia, yang telah sedemikian berkembang melalu berbagai lembaga dan gerakan antariman di negeri ini. Walhasil, kini kita dapat mengandaikan itu semua sebagai modal sosial moderasi beragama di negeri ini.
Dari paparan di atas, dapatlah dengan lebih kuat ditekankan bahwa sikap moderat atau wasathiyah ini (Kemenag RI, 2019: 8) adalah kelanjutan historis dari relasi dialogis antaragama di Indonesia,. Namun, ia juga  berakar di dalam jati diri agama-agama itu sendiri. Dengan demikian, keberimanan, karena ia mencari ekspresinya di ruang publik, dapat juga diharapkan masuk ke dalam upaya mengangkat dan menjaga martabat kemanusiaan dan kemaslahatan bersama. Dalam hal ini, upaya kemanusiaan yang hendak diangkat memerlukan cara civility ataupun beradab. Dengan demikian tepatlah kalau sikap moderat diperlukan dalam hal tersebut. Dengan mengekspresikan diri secara moderat, agama bukan saja akan semakin memahami panggilan esensial kerohaniannya, tetapi akan juga semakin relevan bagi konteks Indonesia yang majemuk.
Tulisan ini selain hendak menguraikan secara jernih makna dan proses moderasi beragama yang muncul dan dimulai sebagai wacana
pemerintah, khususnya Kemenag RI akhir-akhir ini. Selanjutnya akan pula diuraikan di sini arti keutamaan moderasi sebagai bagian terpenting religiositas publik dari agama-agama di Indonesia yang kini sedang dikembangkan. Agama-agama kini diminta memperjelas tampilan dan watak publik kehadirannya di tengah masyarakat. Dengan demikian akan semakin jelas mengapa moderasi beragama bukan sekadar kelanjutan politik “perukunan” agama di Indonesia, tetapi lebih sebagai muara atas proses historis hubungan dan interaksi dialogis antaragama di Indonesia. Hal ini juga berarti menunjukkan kematangan hidup antaragama dan hal itu tercermin dalam keutamaan atau virtue moderasi yang ditunjukkannya. Dengan modus demikian, maka relevansi agama-agama pun semakin bernas dalam hal pengembangan kehidupan sosial bangsa Indonesia.

## BUKAN POLITIK AGAMA
Dalam buku Moderasi Beragama —yang menjadi acuan tertulis program moderasi beragama pemerintahan RI—secara eksplisit diandaikan dan yang jadi pertaruhan hidup beragama ialah terpeliharanya realitas kemajemukan agama- agama di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, dokumen ini tidak mulai dengan angka-angka yang menyiratkan posisi mayoritas atau minoritas beragama di Indonesia, tetapi angka yang ada ialah angka dari BPS tentang realitas 1331 suku dan sub-suku di Indonesia (Kemenag RI, 2019: 57) 2 . Penulisan dengan wacana demikian, walau tampak sederhana, tetapi menunjukkan suatu sikap konsekuen atas realitas kemajemukan Indonesia dalam hal pengembangan moderasi beragama tersebut.
Dengan keragaman hidup beragama yang demikian, buku tadi juga menegaskan munculnya ragam tafsir dan praktik atas pesan agama. Lebih lanjut, dalam studi atas agama-agama, juga atas agama Islam, ditekankan bahwa dinamika ajaran 2   Angka-angka yang menunjuk  jumlah ataupun persentase penganut agama muncul belakangan dalam buku ini, dan hal itu hendak menjelaskan konteks masyarakat multikultural, yang karena demikian adanya maka aliran serta tafsir yang beragam lazim bermunculan di Indonesia. Dalam konteks tersebut, suatu model keberagamaan yang moderat sungguh diperlukan dan menjadi sikap utama warga masyarakatnya.
telah membuat adanya dimensi yang pasti ( qath’i ) dan berubah-ubah ( dzanni ) dalam hal kebenaran agama. Hal ini mendorong perlunya suatu model pemahaman yang kontekstual, baik dalam tafsir dan penerapan pesan agama—kedua hal yang menjadi bagian penting perspektif moderasi.
Dengan dua catatan awal pada buku Moderasi Beragama , maka sudah cukup jelaslah deskripsi yang menjadi basis penghayatan hidup beragama secara moderat. Penghayatan beragama moderat itu menjadi suatu prinsip hidup berdampingan antaragama ataupun kehidupan publik keagamaan di tengah realitas kemajemukan. Dalam hal ini, agama-agama didorong mengembangkan sikap kontekstualnya dalam siar ataupun kehadirannya. Penghayatan moderasi ini dipahami sebagai suatu prinsip yang ‘adil’, seperti wasit yang menjaga keseimbangan (Kemenag RI, 2019: 19), sehingga pihak-pihak yang bertemu dengan praktik keberagamaan tersebut tidak merasa dipinggirkan apalagi terancam, tetapi malah bisa ikut ambil bagian dalam ikhtiar dan siar agama tersebut. Hal ini juga berarti agama-agama tidak mengambil posisi absolut dalam penerapan pesan imannya dan juga berarti bahwa praktik agama-agama dalam kesehariannya tidak mengembangkan watak superiornya. Berkaitan dengan hal tersebut, kita bisa berharap bahwa  secara tidak langsung fanatisme dan ekstremisme dapat dihindari.
Prinsip itu sesungguhnya berakar di dalam agama-agama tersebut. Suatu umat yang moderat—dalam Islam dinamai wasathiyat Islam —berarti juga umat yang bersikap adil dan menghadirkan keadilan sebagai pesannya di tengah masyarakat. Dalam konteks Kristiani, umat yang menghayati dirinya sebagai pembawa damai, tidak mungkin menghadirkan dirinya dengan mendiskriminasi  pihak lain di luar dirinya. Damai yang agamis selalu sebentuk a just peace , yaitu suatu kedamaian yang berakar pada keadilan, yang dalam praktiknya bersifat inklusif. Kalau keadilan tersebut hendak dijalankan, haruslah bersifat moderat, tidak diskriminatif atau memihak, walaupun tetap konsekuen.
Dengan demikian, ada dua sisi realitas dari agama-agama yang kiranya dapat memadukan secara kontekstual dan kreatif. Di satu sisi, kenyataan yang sedemikian majemuk menjadi
konteks kehidupan agama. Konteks itu dalam pengalaman Indonesia dihargai sebagai sumber tradisi yang kaya dan dialami sebagai sebentuk kebangsaan yang satu. Di sisi lain, ketika agama-agama itu menyelami sumber rohaninya, maka ia menemukan keutamaan yang bermakna positif bagi keberlangsungan dan pengembangan konteksnya, yaitu virtue moderasi yang sesuai dengan praktik toleransi dan nirkekerasan.
Dengan catatan di atas. sesungguhnya kini agama-agama di Indonesia hendak didorong agar bersama-sama menghayati dan mempraktikkan suatu keutamaan atau virtue moderasi. Atau dengan kata lain, hal yang kini hendak jadi pandu praktik nyata agama ialah suatu social virtue yang berakar dari dalam diri agama-agama itu, yang semakin jelas ditemukannya sebagai hasil interaksi dan dialog antaragama. Agama-agama yang telah menempuh dialog itu juga dengan demikian didorong agar kehadirannya akan pula menghasilkan dampak publik; agama yang hadir dan dipraktikkan dengan panduan virtue moderasi sungguh dapat diharapkan akan menghadirkan dampak kemanusiaan dan kemaslahatan bagi sesamanya.
Moderasi beragama dengan demikian bukan suatu hal yang ideal, bukan pula sebentuk anjuran ideologis, ataupun semacam solusi normatif yang secara abstrak ditemukan di era yang dianggap sebagai masa kemunculan berbagai ekstremisme. Moderasi beragama adalah suatu langkah historis yang diartikulasikan sebagai hasil interaksi dialogis antaragama yang akar-akar intelektualnya sudah ada sejak Mukti Ali dan praktik-praktiknya telah lama ditempuh oleh banyak lembaga dialog antaragama  dan lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan di Indonesia. Kemudian kini, dengan didorong oleh kebijakan pelayanan dan pembinaan agama Kemenag RI dalam kemitraan bersama civil society , langkah itu menemukan moment of truth -nya. Moment of truth ini berbarengan dengan proses demokratisasi Indonesia. Sebagaimana secara jelas telah banyak dipercakapkan dalam perkembangan demokrasi, sejumlah prinsip dasar perlu dijunjung sebagai landasan dalam interaksi sosial. Secara umum, dicatat bahwa prinsip kesetaraan dan penghormatan atas hak-
hak asasi manusia adalah hal mendasar bagi keberhasilan demokratisasi tersebut. Dengan sikap moderasi yang diambil agama-agama berarti ia hendak hadir secara positif di tengah ruang publik demokratis. Bahkan agama-agama dapat mengembangkan diri dan partisipasinya dengan lebih signifikan lagi di era demokratisasi ini. Hal ini semakin kokoh karena bertolak dari nilai yang kini dihayatinya sebagai keutamaan agamis, bukan hal artifisial yang dicangkokkan ke dalam dirinya. Keutamaan ini dihayati sebagai prinsip etis di tengah masyarakat majemuk, suatu ekspresi yang akan pula memperkokoh demokrasi di Indonesia.
Keutamaan publik atau social virtue moderasi ini adalah suatu karakter etis yang relevan di tengah masyarakat majemuk. Bahkan dalam hal kebebasan pun—termasuk kebebasan beragama—moderasi adalah sikap yang perlu. Tantangan terbesar yang menghambat kebebasan, mengutip gagasan klasik Isaiah Berlin, ialah ideologi monisme. Ideologi monisme ialah pendakuan (baca: pengeklaiman) yang merasa dirinya saja yang benar, yang mengembangkan “bentuk-bentuk pemecahan yang terlalu berlebihan dan menyimpang sebagaimana komunisme dan fasisnya” (Berlin, 2004: 82). Dengan mengutip pentingnya moderasi dan menolak monisme ataupun cara-cara ekstrem di atas, secara tersirat bisa ditegaskan bahwa moderasi adalah sikap yang relevan dalam hal kebebasan di era demokratisasi kini. Hal ini juga paralel dengan moderasi beragama, bukan sebagai suatu sikap yang kontradiktif dengan kebebasan beragama, tetapi sebagai prakondisi bagi hadirnya kebebasan beragama.
Dalam pada itu, Berlin kembali menegaskan bahwa di tengah konteks ideologi-ideologi yang mendaku (baca: mengeklaim) sebagai satu- satunya penyelamat kehidupan sosial dan yang menganggap bahwa pemecahan harus dilakukan dengan ekstrem, justru dibutuhkan sikap moderat. Keberadaan sikap moderat ini memungkinkan kemunculan pluralisme di tengah  kehidupan sosial. Terkait dengan hal tersebut, Berlin menegaskan sebentuk pemikiran moderat seperti di bawah ini.
Apa yang dibutuhkan oleh zaman ini bukanlah keyakinan yang lebih besar, atau kepemimpinan yang lebih kuat…apa yang diperlukan adalah hal sebaliknya -semangat yang tidak begitu mesianik, skeptisisme yang lebih tercerahkan, toleransi yang lebih   b e s a r terhadap orang-orang yang “menyimpang”, ukuran-ukuran ad hoc yang lebih banyak untuk mencapai tujuan-tujuan masa depan, dan ruang yang lebih luas bagi p e n c a p a i a n tujuan-tujuan pribadi dan individu individu dan kaum minoritas yang selera d a n keyakinannya kurang begitu ditanggapi oleh kaum mayoritas… Surtout pas trop de   z e l e ! “ di atas segalanya, tidak fanatic” (Berlin, 2004: 125).

## AGAMA SEBAGAI CIVIL SOCIETY
Buku Moderasi Beragama itu juga menegaskan 4 indikator perwujudan moderasi beragama. Indikator yang dianggap sebagai isyarat keberhasilan proses moderasi ini antara lain komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Dari indikator tersebut, semakin jelaslah bahwa virtue moderasi adalah nilai utama dan pandu agama- agama di ruang publik. Ke empat indikator itu secara umum tampak sebagai hal yang tidak berlawanan dengan khazanah teologis agama- agama mana pun. Dari situ bisa kita simpulkan bahwa indikator ini bukanlah political policy dari atas yang diterapkan oleh pemerintah. Dengan kata lain, secara unik kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal penguatan moderasi beragama ini adalah sebuah langkah inspiratif agar agama-agama itu selanjutnya mengambil alih keutamaan moderasi ini sebagai nilai dan perspektif publiknya. Dengan demikian yang dibayangkan sebagai penggerak utama moderasi ini ialah agama-agama itu sendiri, selaku kelompok strategis dan selaku  masyarakat sipil ( civil society ).
Hal ini dengan eksplisit diakui dalam Peta Jalan pada buku Penguatan Moderasi Beragama (Tim Kelompok Kerja, 2021: 42), dengan catatan seperti berikut ini.
Penguatan moderasi beragama tidak bisa hanya dilakukan oleh negara ( state ) dengan berbagai perangkatnya, melainkan juga sangat tergantung pada keterlibatan masyarakat sipil ( civil society ) dan akar rumput. Oleh karenanya, salah satu yang juga harus diprioritaskan dalam penguatan moderasi beragama adalah penguatan peran dan kapasitas tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, budayawan, organisasi berbasis agama, pengelola rumah ibadah, ormas sipil, keluarga, perempuan dan anak muda. Semua komponen masyarakat sipil harus bergerak bersama dalam irama yang harmonis dengan kelompok strategis lagi, untuk penguatan moderasi beragama.
Strategi yang realistis ini dapat juga dipahami sebagai terobosan, sebab pemerintah menginspirasi masyarakat untuk mengambil peran mandiri dalam menggerakkan ikhtiar dan siar keberagamaan di ruang publik. Dengan demikian, agama-agama menemukan platform kebersamaan yang signifikan, yang sekali lagi dapat dicatat sebagai buah interaksi dialogis antaragama. Negara dalam hal ini memberi perspektif publik atau wawasan sosial yang progresif—yaitu moderasi beragama—dengan mengupayakan suatu ekosistem hidup beragama yang kondusif. Kemenag RI dengan demikian sedang mencari partner di masyarakat dalam hal pengembangan moderasi beragama tersebut. Maka, untuk mewujudkan ekosistem moderasi ini, agama sebagai bagian dari masyarakat selanjutnya terlibat dan berkarya selaku civil society . Dengan menyadari perlunya membangun ekosistem moderasi yang lebih luas dari sekadar moderasi dalam kehidupan publik agama an sich, proses moderasi yang holistik perlu diterapkan untuk menyebarkan dampak yang luas pula. Tentu saja bagaimana moderasi memasuki aspek pendidikan, media, dan politik akan mempengaruhi apakah moderasi beragama tersebut akan berdampak luas dan signifikan.  Untuk  itu  jelaslah  bahwa agency agama sungguh perlu dijernihkan di sini, sebab ia hendak membangun “cara pandang, sikap dan praktik beragama…yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan bersama”
(Tim Kelompok Kerja, 2021: 16). Kutipan tadi adalah rumusan Moderasi Beragama Kemenag RI. Dari kutipan tersebut, bisa dipahami bahwa suatu model civil society perlu lebih lagi dihayati selaku model keagenan sosial agama-agama di Indonesia.
Diskusi civil society (Ind: masyarakat sipil) 3 yang berkembang khususnya pascaReformasi 1998 mengajukan suatu gambar baru dari peta masyarakat pascaotoritarianisme Orde Baru, yaitu munculnya bentuk-bentuk kolektif yang tak terikat pada kategori kelas dan asosiasi-asosiasi bebas yang tidak terjerat pada kepentingan bisnis. Gambar baru tersebut bukan pula sebentuk kepentingan politik yang hendak berkuasa atau memerintah. Munculnya wajah tersebut antara lain menandai transisi masyarakat menuju demokrasi. Di situ tampak suatu inisiatif masyarakat; suatu penamaan dirinya selaku warganegara yang tidak mau menjadi anonim begitu saja dalam arus deras kehidupan publik. Sesuatu dari akar rumput telah mengambil wajahnya, yang mencuat dengan semangat penghargaan akan karsa diri sendiri dan kemampuan menimba ke dalam tradisi dan konteks historisnya nilai-nilai khas dirinya. Semua itu lantas digalang bersama dalam suatu komunitas yang dipertalikan oleh solidaritas dan komitmen (Walzer, 1995: 7)
Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada dua ujung tombak berupa tujuan yang diharapkan tertancap melalui model gerakan masyarakat sipil ini. Pertama, pengaruh etis atau normatifnya di tataran publik. Kedua, pelembagaan dari pencapaian pengaruh tersebut dengan munculnya asosiasi- asosiasi  berwatak egaliter dan institusi-institusi demokratis di ruang-ruang publik. Di samping itu, segi yang tak kalah pentingnya dalam masyarakat sipil ini ialah kemandiriannya atas ekses hegemonik dari kekuasaan negara. Justru peran
3  “Masyarakat Sipil” saya pilih menjadi terjemahan yang paling cocok untuk civil society . Ada memang upaya untuk menerjemahkannya sebagai “masyarakat madani” (suatu alusi dari kata Arab-Islam, “al-Madinah”, yang berarti kota; atau “madaniyah”/”tamaddun” yang berarti peradaban [tentu pengartiannya secara historis dapat pula mengacu pada “Mitsaq al-Madinah” atau Piagam Madinah] ). Namun, terjemahan ini masih belum begitu lancar masuk ke dalam keseharian penutur bahasa Indonesia, apalagi mengingat  untuk kata masyarakat sipil telah ada kata pendukungnya misalnya dalam istilah “hukum sipil”, “golongan sipil”, dan seterusnya.
masyarakat sipil ialah mentransformasikan massa rakyat ke dalam kelompok yang terorganisasi, yang mampu mengartikulasikan diri—entah dalam gerakan pekerja, forum demokrasi intelektual, persekutuan agama, gerakan lingkungan, dan sebagainya—sehingga pemerintah mendapatkan partnernya dalam membangun kehidupan sosial.
Dengan demikian kekuatan kewargaannya dilanjutkan untuk mempengaruhi pengelolaan negara itu, sehingga terbentuklah alur dan lokus demokrasi dalam tubuh masyarakat secara keseluruhan, sekaligus terbentuk pula tata kelola demokratis dalam hidup kenegaraan. Transformasi yang dibayangkan muncul akibat tekanan gerakan masyarakat sipil itu akan mendalam dan berkesinambungan. Namun, upaya mewujudkannya dalam seluruh konstelasi sosial kemasyarakatan tidaklah ekstrem (baca: moderat). Hal itu karena ia membatasi diri, suatu self-limiting revolution —Istilah dari Jacek Kudron, pemikir gerakan buruh “Solidarnosc”— (Rasyid, 1997: 13) ; dari yang semula tertuju kepada keseluruhan  sistem sosial menjadi kepada kelompok-kelompok masyarakat yang bisa terjangkau dan yang mau bekerja sama dengan negara.
Jadi, kemunculan masyarakat sipil ini bermakna besar bagi komunitas-komunitas mana pun, sebab ia memberi jalan dan ruang kepada siapa pun untuk terlibat secara sosial dan hadir di tataran publik.  Keterlibatan semacam ini akan secara unik memberi makna bagi komunitas-komunitas agama, khususnya karena di situlah ia bersama komunitas lainnya dapat ikut mendukung proses-proses demokrasi. Selaku agama maka pengaruhnya datang dari prinsip etis-normatif atau keutamaan yang ia tawarkan, seperti  keterbukaan tanggung jawab, dan tentu saja moderasi tadi.
Dengan model inilah ekspresi publik moderasi itu dapat dilanjutkan untuk mewujudkan apa yang juga menjadi arah moderasi beragama, yaitu kemaslahatan sosial. Dalam buku Moderasi Beragama (Kemenag RI, 2019: 137) kaitan antara moderasi dengan kemaslahatan diletakkan pada “pengembangan kelembagaan ekonomi umat”. Dalam konteks Islam, hal ini diarahkan kepada sektor keuangan syariah, agar dengan penekanan
pada sektor riil sebagai alamat pembiayaannya, maka relevansi sosial ekonominya dapat lebih diharapkan. Dengan masuknya keutamaan moderasi dalam pengelolaan ekonomi ini, maka secara mendasar suatu proses penumpukan kekayaan ekstrem pada sekelompok orang ataupun pada sejumlah lembaga dapat dihindari.
Hal yang tak kalah penting dicatat adalah upaya umat Kristiani dalam hal moderasi beragama ini, sebagaimana yang mulai dikembangkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia melalui wacana gerejawi yang disebut sebagai Spiritualitas Keugaharian (Persekutuan Gereja- Gereja di Indonesia, 2020: 45-46). Spiritualitas Keugaharian lahir dari penghayatan teologis akan ketersediaan “makanan secukupnya”, sebagaimana diucapkan dalam ibadah gerejawi setiap minggu. Kehidupan kerohanian dan kesalehan yang menjadi warisan gereja-gereja di Indonesia perlu dikembangkan dan diperluas dalam rangka kesaksian dan keterlibatan sosial warga gereja. Hal ini paralel dengan arah moderasi beragama, khususnya dalam kaitannya dengan makna sosial ekonominya. Dapat juga dikatakan bahwa prinsip kristiani tentang hidup yang cukup dapat juga dipahami sebagai hidup yang moderat dan tidak ekstrem dalam hal kepemilikan.
Bahkan dalam hal ini sebentuk model ekonomi komunitas dapat ditetapkan, yaitu aktivitas umat beragama untuk sebanyak mungkin melahirkan kepemilikan publik ( the commons ) di setiap wilayah kehadirannya. Di sini, mirip dengan prinsip keuangan syariah, maka struktur keuangan yang tersedia dalam masyarakat (seperti Credit Union), ketika uang dikelola agar terutama menghidupkan proses-proses produktif, menjadi jalan yang meretas kemaslahatan ekonomi.

## MODUL PELATIHAN MODERASI: SOCIAL PRESENCING
Dapatlah sementara ini disimpulkan 2 pengertian mendasar Moderasi Beragama.  Pertama, ia bukanlah suatu desain politik pemerintah untuk ketertiban sosial, tetapi adalah inspirasi untuk etika publik antaragama dan penerapannya yang bernafaskan suatu virtue moderasi. Kedua, ia adalah model aktualisasi siar dan ikhtiar agama- agama yang relevan di ruang publik demokratis,
karena cara penerapannya memakai pola gerakan civil society . Sisi aktualitas sedemikian ini tidak sekadar ideal, tetapi mengakar pada pengalaman historis dialog ataupun interaksi antaragama di Indonesia.
Kedua kesimpulan ini konsisten dengan modul pelatihan, baik bagi fasilitator ataupun pelopor Moderasi Beragama. Modul yang telah pula disediakan oleh Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kemenag 4 ini sama sekali tidak bersifat instruktif apalagi indoktrinasi. Ia adalah suatu model pelatihan yang secara kritis meninjau sketsa kehidupan beragama di Indonesia, lalu menghayati keadaan itu selaku pribadi yang terlibat, sambil mengarahkan prosesnya pada pembaharuan hidup bersama antaragama. Refleksi pribadi atas realitas dianggap esensial dalam hal ini, sehingga sebentuk proses mindfulness dijalankan dalam pelatihan para penggerak moderasi. Hal itu bertujuan agar mereka bisa mentransformasikannya melalui gerakan sosial, saat mereka menjadi pelopor yang ikut serta dalam transformasi keberagamaan tersebut.
Suatu model mutakhir transformasi sosial dan organisasi yang dinamai Theory U (Scharmer, 2018: 21) dipakai sebagai metode transformasi yang holistik di atas. Model ini dimulai dengan mindfulness : suatu refleksi atas peran diri dan  perenungan atas sumber-sumber rohani yang dihayati selama ini, agar dengannya terbuka peluang dan motivasi diri menjadi pelopor atau penggerak transformasi sosial. Selanjutnya, proses ini berujung pada sebentuk social presencing dengan pribadi pemelajar yang aktif selaku agency dalam pembentukan model beragama yang toleran dan antikekerasan. Dengan diupayakannya social presencing , berarti peserta pelatihan akan menempuh proses dari rethinking realitas keberagamaannya dan realitas publik antaragama, sampai ia sendiri menunjukkan presencing kenyataan baru itu setelah mendesain dan membingkai pola baru keberagamaan dirinya dan komunitasnya di ranah sosial (Kelompok Kerja Moderasi, 2020: 145).
4  Terbit pada tahun 2021, masih dalam bentuk draft dan modul yang disusun oleh Alissa Wahid dkk. ini mulai dipakai bagi Aparatur Sipil Negara Kemenag RI.
Dalam berbagai pelatihan yang berlangsung, muncul suatu isu bersama yang dihayati sebagai sebentuk model mental kehidupan antaragama yang kini problematik di ranah publik, yaitu moyaritarianisme. Hal yang menarik ialah ini semacam temuan hasil percakapan dalam proses pelatihan di antara pelopor moderasi beragama dan ini mencerminkan suatu analisis yang objektif yang ditemukan di kehidupan antaragama di Indonesia akhir-akhir ini. Dari sudut studi para akademisi, kita dengar bahwa mayoritarianisme adalah sikap sosial dan keagamaan yang hendak menetapkan bahwa semua urusan terkait agama mesti didasarkan pada kepentingan mayoritas. Sikap ini secara ironis justru berkembang seiring dengan isu bahwa kelompok  mayoritas di suatu daerah tertentu sedang terancam dengan banyaknya kelompok minoritas yang masuk ke wilayahnya dan kelompok minoritas tersebut dianggap sedang mencoba mengubah demografi jumlah penduduk. Sikap ini juga diikuti dengan sentimen moral, yaitu kita harus membela dan loyal pada kelompok kita yang mayoritas sebab kalau tidak kita akan tergerus, dan “mereka” akan menguasai (Jones, 2019: 255-265) 5 .
Dilihat dari temuan pada saat pelatihan moderasi beragama tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelatihan ini bisa menjadi proses pendalaman kritis, baik ke dalam model keberagamaan pribadi peserta yang mungkin menyimpan perasaan terancam oleh datangnya kelompok lain atau perasaan bahwa “saya adalah mayoritas” yang perlu mendapat prioritas dalam berbagai layanan maupun ke dalam kebijakan agama di Indonesia. Pelatihan dengan demikian menjadi momen mindfulness atas religiositas masing-masing peserta. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan keterbukaan mendengarkan suara pihak minoritas agar terjadi proses belajar yang baru. Dalam pada itu peserta moderasi diminta untuk menghadirkan ( presencing ) realitas baru hidup berdampingan antaragama dengan habitus moderasi beragama selaku hal utama, agar keempat indikator-indikator moderasi beragama itu dapat mengemuka di tengah kehidupan sosial.
5  Secara unik temuan dalam pelatihan ini mirip dengan temuan para akademisi mancanegara yang mencatat bahwa akhir-akhir ini demokrasi di Indonesia sedang terancam oleh paham mayoritarianisme tersebut.

## KESIMPULAN
Moderasi beragama adalah suatu ekspresi publik agama-agama yang dianggap paling relevan untuk masa kini di tengah konteks kemajemukan dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Dengan menerapkan moderasi beragama itu, diharapkan jalur ekstremisme dapat dicegah, bahkan dengan moderasi ini agama didorong untuk mengaktualkan lagi panggilan kerohaniannya yang terdalam demi kemaslahatan umat manusia.
Secara unik, gerakan penguatan moderasi beragama ini, walau dimotori oleh Kemenag RI, bukanlah terutama suatu desain politik pemerintah untuk ketertiban sosial. Kemenag RI di sini hendak menginspirasi umat beragama agar mengambil jalan moderasi di ruang publik. Oleh karena itu, agama diminta mengaktualkan virtue yang ada padanya, yaitu sikap adil, wasathiyah , tidak diskriminatif, dan inklusif. Ekspresi publik dengan watak moderat ini adalah hal yang dapat, bahkan lazim, nyata di masyarakat Indonesia, sebab proses panjang dialog dan interaksi antaragama telah membuat agama-agama semakin matang dalam kehadiran sosialnya. Lebih lanjut, dengan gerakan moderasi ini agama dapat dengan leluasa menghadirkan siar dan ikhtiar publiknya, karena proses civil society yang bersifat penguatan sosial yang jadi model keagenan sosial ataupun gerakannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, M. (1990). Ilmu Perbandingan Agama di Indone- sia. Dalam Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studie, Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia: Beberapa Permasalahan
(3-11). INIS.
Ali, M. (1998). Prof Dr. A. Mukti Ali: Modernisasi Politik-Keagamaan Orde Baru. Dalam  A.
Azra & S. Umam, Menteri-menteri Agama RI, Biografi   Sosial-Politik (271-319). Balitbang Depag RI/PPIM-IAIN Jakarta.
Bagir, Z. A. & Sormin, J. M. I. (Ed.) (2022). Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama: Suatu
Tinjauan Kritis . Elex Media Komputindo. Banawiratma, J.B. dkk. (2010). Dialog  Antarumat Beragama: Gagasan dan Praktik di Indonesia. Mizan.
Berlin, I. (2004). Empat Esai Kebebasan. (A. Z. Rofiqi, Penerj). LP3ES/Freedom Institute.
Jones, S. (2019). Manipulating Minorities and Majori- ties:  Reflections  on  Contentious  Belonging. Dalam G. Fealy & R. Ricci (Ed.) , Contentious Belonging: The Place of   Minorites  in Indonesia . (255-265). Singapore: ISEAS.
Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kemenag RI. (2021). Modul Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama. Kemenag RI.
Kemenag RI. (2019). Moderasi Beragama . Balitbang dan Diklat Kemenag RI.
Mursyid, H., Amidhan, M. A., & Arifin, Z. (1979).
Masalah  Hubungan  Antar  Umat  Beragama di  Indonesia:  Monografi  Hasil  Dialog,  Dis - kusi Panel, Studi Kasus dan Kerjasama Sosial
Kemasyarakatan di Beberapa Tempat di Luar
Jawa Departemen Agama Indonesia. Jakarta:
Depag RI.
Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. (2020). Dokumen Keesaan Gereja , 2019-2024 . BPK Gunung Mulia.
Rasyid, M. R. (1997). Perkembangan Pemikiran tentang Masyarakat Kewargaan. Jurnal Ilmu
Politik , 17, 13-21. Scharmer, O. (2018). The Essentials of Theory U: Core principles and Applications . Berrett-Koehler.
Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kemenag RI. (2020). Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama, Tahun 2020-2024 . Kemenag RI.
Wahid, A. dkk. (1993). Dialog: Kritik dan Identitas Agama . Dian. Wahid, A. dkk. (1993). Dialog: Kritik dan Identitas Agama . Dian. Walzer, M. (1995). Toward a Global Civil Society. Berghahn Books.