PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021

## PERAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN PENDAPATAN ASLI DESA SEBENTE MELALUI KEGIATAN BUM DESA SETANGA LESTARI
Shanti Veronica br Siahaan 1 , BenedhiktaKikky Vuspitasari 2
Institut Shanti Bhuana Bengkayang siahaan.shanti@shantibhuana.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui peran KepalaDesa Sebente dalam menjalankan BUM Desa  Setanga  Lestari  dalam  mewujudkan  pendapatan  asli  desa  di  tahun  2019-2021.  Metode  penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan narasumber yang dipilih secara purposeful  sampling yaitu  Kepala  Desa  Sebente,  Ketua  Badan  Permusyawaratan  Desa,  dan  Direktur BUM  Desa  Setanga  Lestari  dimana  peneliti menjadi  pemeran  serta  dalam  penelitian dengan  melakukan pengambilan  data  dengan  cara  observasi,  wawancara mendalam dengan  cara  bertemu  langsung  ataupun melalui  media Whatsapp dan  telepon  seluler  serta  dokumentasi  kegiatan  BUMDes.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  peran  aktif  Kepala  Desa  dalam  kegiatan  BUM  Desa  mulai  dari  penyiapan  dokumen- dokumen untuk legalitas BUM Desa,  penyertaan modal desa dan modal masyarakat untuk pembentukan unit-unit  usaha  BUM  Desa,  dan  keterlibatan  dalam  kegiatan  operasional  dan  administrasi  BUM  Desa untuk  mendukung  kegiatan  BUM  Desa  Setanga  Lestari.  Selain  itu,  kendala  yang dihadapi  Kepala  Desa adalah keterbatasan dana desa dalam mengakusisi lahan yang digunakan unit usaha untuk menjadi asset desa, rendahnya kesadaran petani desa membayar hutang dan rendahnya komitmen pengurus BUM Desa yang terpilih. Meskipun banyak kendala yang terjadi di lapangan, namun komitmen Kepala Desa Sebente dalam  menjalankan  BUM  Desa  Setanga  Lestari  membuat  BUM  Desa  dapat  terus  berjalan  dan memberikan pendapatan asli desa setiap tahunnya.
Kata Kunci: BUMDesa; Desa; Kepala Desa; PADes

## ABSTRACT
This research was conducted with the aim of knowing the role of the Sebente Village Head in running the BUM  DesaSetanga  Lestari  in  realizing  the  village's  original  income  in  2019-2021.  The  descriptive qualitative research approach was used with sources selected by purposeful sampling, namely the Village Head,  Head  of  the  Village  Consultative  Body,  and  the  Director  of  BUM  Desa  where  researchers participate  in  research  by  collecting  data  by  means  of  observation,  in-depth  interviews,  by  meeting  in person or through Whatsapp media, cell phones and documentation of BUM Desa activities. The results of this study indicate the active role of the Village Head for the legality of BUM Desa, inclusion of capital for  the  establishment  of  BUM  Desa  business  units,  and  involvement  in  operational  and  administrative activities  of  BUM  Desa.  The  obstacles  faced  are  the  limited  village  funds  in  acquiring  land  used  by business units to become village assets, the low awareness of village farmers to pay their debts  and the low  commitment  of  the  elected  BUM  Desa  management.  Although  there  are  many  obstacles,  the commitment of the Village Head in running the BUM Desa allows  it to continue to run and provide the village's original income every year.
Keywords: Village Head; village’s original income; village-owned enterprises

## PENDAHULUAN
Dengan  adanya  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,  maka Desa diharapkan  dapat  semakin  terlibat  aktif  dalam  pembangunan  nasional  dan  diberi kewenangan  untuk  mendirikan Badan  Usaha Milik  Desa (BUMDes). Hal  ini  bertujuan agar  Desa  dapat  semakin  ikut  berperan  dalam  kegiatan  usaha  menghasilkan  barang
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
dan/atau  jasa  yang  diperlukan  dalam  rangka  mewujudkan  sebesar-besarnya kemakmuran  masyarakat  desa,  dan  menjadi  sumber  Pendapatan  Asli  Desa,  sehingga Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  tidak  hanya  bergantung  pada  Anggaran  Dana Desa dan Bantuan Desa namun juga dapat berasal dari kegiatan usaha yang berasal dari desa dan dikelola oleh masyarakat desa tersebut. (Adhari & I, 2017).
Badan  Usaha  Milik  Desa  yang  selanjutnya  disebut  BUM  Desa  adalah  badan hukum  yang  didirikan  oleh  desa  dan/atau  bersama  desa-desa  guna  mengelola  usaha, memanfaatkan  aset,  mengembangkan  investasi  dan  produktivitas,  menyediakan  jasa pelayanan,  dan/atau  menyediakan  jenis  usaha  lainnya  untuk  sebesar-besarnya kesejahteraan  masyarakat  Desa.  (Indonesia, 2021).  Keberadaan BUM Desa diharapkan dapat  menjadi  motor  penggerak  perekonomian  desa  untuk  dapat  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  melalui  pengelolaan  potensi  perekonomian  dan  aset  desa. Namun,  dalam  perjalanannya  tidak  semua  BUM  Desa  dapat  berjalan  dengan  lancar, terkadang  ada yang gagal (Kurniasih  & Wijaya, 2017) namun banyak  juga  yang sudah mulai  berjalan (Febryani et al., 2019)  dan sudah  ada  juga  yang berhasil  menjadi  BUM Desa yang menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya (Subehi et al., 2020).
Ada berbagai  faktor yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan menjalankan BUM  Desa  di  antaranya  adalah  kesiapan  dari  sumber  daya  manusia  yang  ada  di  desa untuk  melaksanakan  tugas  sebagai  pengurus  BUM  Desa  dan  juga  keterlibatan  para pemimpin  di  desa  untuk  mendukung  pelaksanaan  kegiatan  BUM  Desa.  Peran  Kepala Desa sering kali menjadi kunci utama dalam pelaksanaan BUM Desa terutama menjadi penopang  di  saat  penduduk  desa  masih  belum  siap  ataupun  belum  memiliki  cukup kemampuan dalam menjalankan kegiatan administrasi dan roda usaha BUM Desa.
Adapun  peran  utama  Kepala  Desa  dalam  BUM  Desa  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  No.11  Tahun  2021  Tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa adalah  sebagai  penasihat,  dimana  Kepala  Desa  dapat  melimpahkan  dan  dapat  member kuasa  kepada  pihak  lain  untuk  melaksanakan  fungsi  kepenasihatan  tersebut.  Sebagai penasihat, Kepala Desa berwenang untuk bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas  dan  menyepakati  anggaran  rumah  tangga  BUM  Desa/BUM  Desa  bersama dan/atau  perubahannya;  bersama  dengan  pengawas,  menelaah  rancangan  pelaksana operasional  untuk  diajukan  kepada  rencana  program  kerja  yang  diajukan  oleh Musyawarah  Desa/  Musyawarah  Antar  Desa;  menetapkan  pemberhentian  secara  tetap pelaksana operasional  sesuai  dengan  keputusan  Musyawarah  Desa/  Musyawarah  Antar Desa; dalam  keadaan  tertentu  memberhentikan secara  sementara pelaksana operasional dan  mengambilalih  pelaksanaan  operasional  BUM  Desa  atau  BUM  Desa  bersama; bersama  dengan  pelaksana  operasional  dan  pengawas,    menyusun  dan  dan menyampaikan  analisis  keuangan,  rencana  kegiatan  dan  kebutuhan  dalam  rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan  Usaha  BUM  Desa/BUM  Desa  bersama  oleh  pelaksana  operasional  dan laporan  pengawasan  oleh  pengawas  sebelum  diajukan  kepada  Musyawarah Desa/Musyawarah  Antar  Desa  dalam  laporan  keuangan;  menetapkan  penerimaan  atau pengesahan  berdasarkan  keputusan  Musyawarah  laporan  tahunan  BUM  Desa/BUM Desa Bersama Desa/ Musyawarah  Antar Desa; bersama dengan pengawas memberikan persetujuan  atas  pinjaman  BUM  Desa/BUM  sebagaimana  ditetapkan  dalam  Anggaran Dasar  BUM  Desa/BUM  Desa  Bersama;  bersama  dengan  pengawas,  memberikan persetujuan  atas  kerjasama BUM Desa/BUM pihak lain  sebagaimana ditetapkan  dalam dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, Anggaran Dasar BUM Desa/BUMDesa Bersama (Indonesia, 2021).
Keberhasilan  Desa  Ponggok  dalam  menjalankan  BUM  Desa  Tirta  Mandiri  tidak lepas dari inisiatif Kepala Desanya. Pemerintah Desa (melalui peran Kepala Desa) yang berfungsi  sebagai  penggerak  utama  BUM  Desa  Tirta  Mandiri  telah  mampu  membawa desa  meraih  penghargaan  sebagai  BUM  Desa  terbaik  dan  penghargaan  desa  wisata terbaik  di  tahun  2017  (Enggraini  et  al.,  2020).  Selain  itu,  ada  juga  desa  yang  diberi julukan Desa Miliarder yaitu Desa Sekapuk yang terletak di Kecamatan Ujung pangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dimana hal ini dapat tercapai dengan tidak terlepas dari peran  Kepala  Desa  Sekapuk  dan  dukungan  warga  setempat  sehingga  BUMDes  Desa Sekapuk berhasil meraup laba bersih sebesar Rp7 miliar pada 2020 melalui pengelolaan unit  usaha  wisata  Selo  Tirto  Giri,  PDAM,  pengolahan  sampah,  dan  tambang  kapur, (Kemenparekraf/Baparekraf, 2021).
BUM Desa Setanga Lestari  yang dimiliki oleh Desa Sebente mulai resmi beroperasi di  tahun  2018  masih  terus  berjalan  meskipun  kondisinya  masih  pasang  surut  akibat berbagai  kendala  dan  tantangan  yang  dihadapinya.  Meskipun  demikian,  BUM  Desa Setanga Lestari telah  mampu  memberikan pendapatan  asli  desa sekitar tiga  juta rupiah di tahun 2019, sekitar lima juta rupiah di tahun 2020, dan dalam tahun berjalan di 2021 ini  telah  memberikan  pencapaian  PADes  sekitar  sepuluh  juta  rupiah.  Hal  ini  tentunya tidak  lepas  dari  peran  serta  Kepala  Desa  Sebente  dalam  menjalankan  BUM  Desa Setanga Lestari melalui berbagai ritme perjalanan unit-unit usaha yang berhasil dan ada juga  yang  gagal  juga  termasuk  di  dalamnya  permasalahan  komitmen  dan  kualitas sumber daya manusia yang dimiliki desa saat ini. Oleh karenaitu, penelitian ini berfokus pada  bagaimana  Kepala  Desa  Sebente  yang  telah  berhasil  mengubah  status  desa  yang tertinggal  menjadi  status  desa  maju  dan  ingin  mencapai  desa  mandiri  ini  menjalankan perannya  untuk  dapat  mendukung  kegiatan  BUM  Desa  Setanga  Lestari  dalam mewujudkan  PADes  dan  kendala  apa  saja  yang  dihadapi  dalam  menjalankan  program BUM Desa.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif, dimana metode ini menggunakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berasal dari ucapan pribadi, dan nantinya metode ini menghasilkan data deskriptif yang digunakan untuk menganalisis aktivitas BUM Desa Setanga Lestari dan fenomena sosial  yang  terjadi  di  Desa  Sebente  pada  saat  penelitian  dilakukan  pada  bulan  Maret sampai dengan bulan November 2021. Penelitian ini dilakukan pada BUMDesa Setanga Lestari di Desa Sebente, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat yang  telah  menjalankan  beberapa  unit  usaha  sejak  tahun  2018  dan  telah  memberikan pendapatan asli desa di tahun 2019–2021. Adapun tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut:  (1)  Diskusi  awal  dengan  Kepala  Desa,  (2)  Studi  Literatur  dengan  melakukan proses  kajian  terdahulu  dan  penelitian-penelitian  BUMDes  yang  relevan,  (3) Pengumpulan  data  penelitian  melalui  kegiatan  yang  dilaksanakan  dengan  cara wawancara  mendalam  secara  langsung  ataupun  lewat  whatsapp  video  call,  percakapan di  whatsapp  dan  telepon  seluler  terhadap  narasumber  yang  dipilih  secara purposeful sampling .  Yaitu  Kepala  Desa,  Ketua  BPD  dan  Direktur  BUMDesa  Setanga  Lestari, Observasi  langsung  serta  mengumpulkan  informasi  dokumentasi  terkait  kegiatan BUMDes yang sudah ada seperti Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembentukan BUM  Desa,  pengangkatan  pengurus  BUMDesa,  Perdes,  AD/ART  BUMDes  dan informasi  tentang  BUMDes  dari  berbagai  media  massa,  (4)  Analisis  data  dengan tahapan  analisis  data  yang  digunakan  menurut  Matthew  B.  Miles  dan  A.  Michael Huberman  (Miles  et  al.,  2014),  yaitu  reduksi  data  dari  transkrip  hasil  wawancara, penyajian data, simpulan atau verifikasi, sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  triangulasi,  kemudian(5)  Rekomendasi  dan Kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Desa  Sebente,  Kecamatan  Teriak,  Kabupaten  Bengkayang  terbagi  atas  2  (dua) dusun yaitu Dusun Sebente Atas dan Dusun Pelai Kandang. Mata pencaharian sebagian besar penduduk berasal dari sektor pertanian  dengan pola  menanam padi di sawah dan menanam  padi  di  lading  berpindah,  juga  perkebunan  seperti  kebun  karet,  jagung,  lada dan ubi kayu dimana semua kegiatan tersebut masih berpola sederhana/tradisional. Oleh karena itu BUM Desa Setanga Lestari di awal pembentukannya memulai unit-unit usaha untuk  membantu  dan  mendukung  warga  dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan warga  melalui  kegiatan  unit  usaha  di  bidang  pertanian  yaitu  untuk  membeli  hasil pertanian  seperti gabah/padi,  jagung  dengan harga yang sesuai dengan  harga  pasar dan memberikan pinjaman berupa bibit dan obat-obatan pertanian bagi masyarakat setempat guna mempermudah dalam mengelola pertaniannya. Namun disayangkan pada akhirnya
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
usaha  ini tidak dapat berkelanjutan karena kurangnya ketertiban banyaknya petani desa yang  sudah  terbiasa  menerima  bantuan  Pemerintah  untuk  mau  membayar  hutang  yang mengakibatkan modal unit usaha BUM Desa menjadi macet. Topangan dari keuntungan kegiatan  unit  usaha  lainnya  membuat  BUM  Desa  masih  bisa  berjalan  dengan  baik sehingga  BUM  Desa  Setanga  Lestari  masih  mampu  memberikan  sumbangan  PADes. Hal  ini  tentunya  tidak  lepas  dari  peran  serta  Kepala  Desa  Sebente  dalam  upayanya menjalankan  BUM  Desa  Setanga  Lestari  yang  masih  berjuang  mengatasi  segala rintangan  dan  untuk  terus  dapat  berjalan  hingga  dapat  menyumbangkan  PADes  yang meningkat  setiap  tahunnya.  Berikut  adalah  peran  Kepala  Desa  Sebente  dalam mendukung  pelaksanaan  kegiatan  BUM  Desa  Setanga  Lestari  sehingga  mampu memberikan  Pendapatan  Asli  Desa  di  tahun  2019-2021  dan  apa  saja  kendala  yang dihadapi Kepala Desa Sebente dalam menjalankan BUM Desa Setanga Lestari:
Kepala  Desa  Sebente  berperan  aktif  dalam  usaha  pembentukan  BUM  Desa dimulai dari kegiatan penyiapan dokumen-dokumen untuk legalitas BUM Desa Setanga Lestari.  Upaya  untuk  mendirikan  BUM  Desa  di  Desa  Sebente,  Kecamatan  Teriak, Kabupaten  Bengkayang  telah  dimulai  sejak  tahun  2017.  Upaya  ini  diprakarsai  oleh Kepala  Desa  yang  baru  menjabat  saat  itu  untuk  menjalankan  apa  yang  diamanatkan Undang-Undang  Nomor.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (Indonesia,  2014)  dan  juga  atas permintaan  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat,  Pemerintah  Desa  dan  Daerah  Tertinggal (DPMPD2T)  Pemerintah  Kabupaten  Bengkayang  bahwa  desa  harus  memiliki  badan usaha.  Meskipun  Kepala  Desa  saat  itu  belum  memiliki  pemahaman  yang  baik  tentang Bum  Desa,  namun  Kepala  Desa  sudah  berupaya  untuk  belajar  dan  sedikit  mengadopsi dari  pengalaman  desa-desa  yang  sudah  maju  di  pulau  Jawa  melalui  penelusuran  di Google ataupun berdiskusi secara daring dengan rekan kepala desa yang berada di pulau Jawa  untuk  mendapatkan  ilmu  dan  sumbang  saran  yang  berguna  dalam  upaya memahami BUM Desa dan mekanisme pendirian BUM Desa. Hal ini dilakukan karena pada  saat  itu  di  Bengkayang  belum  ada  BUM  Desa  yang  sudah  berjalan  dengan  baik yang dapat dijadikan tempat studi banding kegiatan pendirian BUM Desa.
Pendirian  BUM  Desa  Setanga  Lestari  di  awal  bulan  Maret  tahun  2018  melalui kegiatan  musyawarah  pembentukan  badan  usaha  milik  desa  yang  dihadiri  oleh  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD),  aparat  pemerintahan  desa,  tokoh-tokoh  masyarakat. Hasil  kegiatan  musyawarah  tersebut  kemudian  dituangkan  dalam  berita  acara pembentukan  badan  usaha  milik  desa  termasuk  di  dalamnya  berita  acara  tentang pemilihan pengurus inti BUM Desa dimana pengurus BUM Desa yang terpilih harus di luar  dari  unsur  pemerintah  desa.  Adapun  pengurus  inti  BUM  Desa  yang  dipilih  yaitu ketua  atau  yang  saat  ini  disebut  direktur,  sekretaris  dan  bendahara.  Proses  pemilihan personil pengurus BUM Desa juga ada pengaruh dari Kepala Desa dimana Kepala Desa memiliki  persyaratan  bahwa  pengurus  BUM  Desa  harus  bisa  dan  mau  bekerja,  ada
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
kemauan  untuk  diarahkan  dan  juga  punya  keinginan  untuk  bekerja  dan  maju.  Kepala Desa sendiri  sudah punya rekomendasi personil yang diajukan dan didukung oleh BPD serta dimufakati dalam musyawarah desa untuk melantik pengurus BUM Desa terpilih.
Pemilihan  nama  BUM  Desa  berasal  dari  nama  suatu  bukit  yang  ada  di  Desa Sebente yang memiliki keindahan alam dan ada sumber mata airnya yaitu Setanga yang kemudian  menjadi  nama  BUM  Desa  Setanga  Lestari.  Setelah  nama  BUM  Desa disepakati  maka  dilanjutkan  dengan  pembuatan  logo  usaha,  visi  misi  dan  moto  dari BUM  Desa.  Selanjutnya  kelengkapan  dokumen  yang  menjadi  syarat  legalitas  BUM Desa  Setanga  Lestari  seperti  Perdes  yang  memuat  AD/ART,  struktur  organisasi, pembentukan  unit  usaha,  akta  notaris,  NPWP,  rekening  bank  setelah  dilengkapi kemudian  dikonsultasikan  ke  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat,  Pemerintah  Desa  dan Daerah  Tertinggal  Pemkab  Bengkayang,  kemudian  BUM  Desa  juga  didaftarkan  di Dinas perizinan dan juga telah tercatat di Dinas UMKM Bengkayang.
Peraturan Desa merupakan dasar legalitas bagi setiap tindakan pemerintahan desa, oleh  karena  itu  merupakan  suatu  aktivitas  yang  penting  untuk  dilakukan  termasuk manakala  Pemerintah  Desa  ingin  membentuk  suatu  BUMDes  dalam  rangka pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  desa.  Permasalahan  yang  sering  muncul  yaitu bahwa  tidak  semua  Kepala  Desa  maupun  BPD  memiliki  kompetensi  atau  kemampuan dalam  penyusunan  peraturan  perundang-undangan  (khususnya  Peraturan  Desa), termasuk  di  wilayah  Desa  Gondanglor  Kabupaten  Lamongan.  (Abrianto  & Prihatiningtyas,  2020).  Oleh  karena  itu  peranan  Kepala  Desa  Sebente  dalam komitmennya  untuk  membuat  Peraturan  Desa  tentang  BUM  Desa  Sebente  dan  juga semua  kegiatan  yang  membantu  pengurus  BUM  Desa  untuk  dapat  mendaftarkan  unit usaha BUM Desa merupakan tindakan yang patut dihargai terutama di saat sumber daya manusia  di  desa  masih  belum  memiliki  banyak  pengalaman  dan  pengetahuan  tentang pentingnya dan bagaimana caranya membuat legalitas suatu usaha.
Peranan  penting  Kepala  Desa  dalam  usaha  pemilihan  unit  usaha  BUM  Desa Setanga Lestari adalah dengan memberikan arahan kepada pengurus BUM Desa tentang pentingnya  aspek  atau  nilai  sosial  kegiatan  usaha  BUM  Desa  dan  bukan  hanya mementingkan  keuntungan.  Meskipun  untung  tidak seberapa  yang terutama unit usaha BUM  Desa  dapat  membantu  warga.  Hal  ini  terwujud  dalam  pemilihan  jenis  kegiatan usaha  BUM  Desa  Setanga  Lestari  yang  disetujui  untuk  dijalankan  adalah  unit  usaha yang  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  desa,  yaitu  unit  usaha  pertanian,  unit  usaha pengelolaan  air  bersih,  dan  unit  usaha  pangkalan  elpiji  yang  mendapatkan  penyertaan modal dari dana desa, selain itu ada juga unit usaha wisata yang modalnya berasal dari Kepala Desa.
BUMDes  merupakan  pilar  kegiatan  ekonomi  di  desa  yang  berfungsi  sebagai lembaga  sosial  dan  lembaga  komersial.  BUMDes  sebagai  Lembaga  sosial  harus
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
berpihak  kepada  kepentingan  masyarakat  melalui  kontribusinya  dalam  penyediaan pelayanan  sosial  dan  sebagai  lembaga  komersial  maka  sifat  bisnis  BUMDesa berorientasi pada profit. (Wowor et al., 2019). Oleh karena itu, dalam perencanaan dan pemilihan  unit  usaha  BUM  Desa  yang  ingin  dijalankan  perlu  mempertimbangkan kelayakan usaha dan  juga target capaian kinerja BUM Desa sehingga  melalui kegiatan usaha tersebut masyarakakat desa merasakan manfaat langsung dan tidak langsung juga keberlangsungan usaha yang dijalankan mencukupi semua pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan usaha tersebut.
Di awal berdirinya, BUM Desa Setanga Lestari berupaya untuk membuat unit-unit usaha  yang  melayani  kebutuhan  masyarakat  desa.  Unit  usaha  yang  dijalankan  BUM Desa  Setanga  Lestari  saat  pertama  kali  beroperasi  adalah  di  bidang  pengolahan  hasil pertanian,  dengan  kegiatan  jual-beli  hasil  pertanian  dari  petani  Desa  Sebente  seperti jagung  dan  padi.  Adapun  padi  yang  dibeli  kemudian  akan  digiling  menjadi  beras  dan dijual  kembali  untuk  memudahkan  masyarakat  memenuhi  kebutuhan  akan  beras sehingga tidak perlu membeli beras dari luar desa lagi, cukup dari hasil panen desayang mereka  dapatkan.  Beras  yang  dijual  tersebut  diberi  label  agar  menarik  dan  dapat memberikan  informasi  yang  tepat  kepada  pengguna.  Namun  usaha  pertanian  ini  tidak lagi  berlanjut  karena  kemudian  dialihkan  dengan  membuka  unit  usaha  sembako. Pembentukan  usaha  sembako ini  bertujuan untuk  memudahkan  masyarakat desa untuk tidak  perlu  keluar  desa  saat  membeli  keperluan  sembako  rumah  tangga.  Namun  usaha inipun  tidak  lagi  dilanjutkan  karena  pertimbangan  masyarakat  desa  yang  sudah  mulai memiliki  usaha  warung  di  desa  supaya  tidak  ada  persaingan  dengan  unit  usaha  BUM Desa dan mendukung kegiatan wirausaha warung masyarakat desa.
Unit usaha pertanian BUM Desa Setanga Lestari juga bekerja sama dengan kios- kios  pertanian  dan  kelompok  tani  kemudian  membuka  unit  usaha  yang  menyediakan obat-obatan  seperti  semprotan  dan  pupuk  bagi  para  petani  desa.  Kelompok  tani  akan menyerahkan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) kepada BUM Desa untuk ditebus di kios dan petani mengambilnya di BUM Desa dengan cara ambil dulu setelah panen baru bayar. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mendukung petani mendapatkan hasil panenan yang baik dengan cara memudahkan petani yang tidak mempunyai modal untuk  dapat  membeli  pupuk  dengan  cara  berhutang  di  BUM  Desa  dan  dapat membayarnya setelah mendapat uang dari hasil panenan. Kegiatan ini bersifat musiman dengan  frekuensi  kegiatan  rata-rata  dua  kali  dalam  setahun  terutama  dilakukan  saat musim tanam padi. Namun sayangnya usahai ni juga tidak dapat berjalan  lancar akibat ulah sebagian besar petani yang tidak membayar hutang karena terbiasa dengan bantuan pupuk gratis dari program pemerintah sehingga usaha ini tidak lagi dapat berjalan lancar dan juga ada permasalahan dengan kurangnya kuota pupuk yang dapat dibeli.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
Unit  usaha  yang  masih  berjalan  saat  ini  adalah  unit  usaha  pertanian  yang melakukan  penyediaan  obat-obatan  dan  pupuk  pertanian,  unit  usaha  penyediaan  gas elpiji,  unit  usaha  pengelolaan  air  bersih  dan  unit  usaha  wisata  Setanga  Lestari  yang menjadi brand BUM  Desa.  sedangkan  unit  usaha  pangkalan  gas  elpiji  penyediaan  gas elpiji  ukuran  3  kg  bekerjasama  dengan  PT  Mita  distributor  Elpiji  Bengkayang  dan mendapat  kuota  80  tabung  per  minggu  untuk  memenuhi  kebutuhan  gas  di  desa walaupun  dibandingkan  dengan  jumlah  KK  yang  menggunakan  elpiji  di  desa  masih kurang  mencukupi, karena ada sekitar 200 KK yang ada dari desa. Oleh karena  itu ada jadwal  penjualan  elpiji  pembagiannya  berdasarkan  pengelompokan  RT  supaya  semua warga mendapat kesempatan membeli elpiji.
Pengelolaan  air  bersih  desa,  di  BUM  Desa  ada  PDAM  Des  dengan  tarif  yang sangat murah  untuk  mencukupi kebutuhan air warga desa. Pada tahun 2018-2019 desa mendapat  bantuan  program  Penyediaan  Air  Minum  dan  Sanitasi  Berbasis  Masyarakat (PAMSIMAS) yang merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia  dengan  dukungan  Bank  Dunia,  program  ini  dilaksanakan  di  wilayah perdesaan  dan  pinggiran  kota.  Program  ini  telah  mengucurkan  dana  berkisar  300  (tiga ratus)  juta  rupiah  ditambah  dana sharing dari  desa  dengan  menggunakan  dana  desa sekitar  140an  (seratus  empat  puluhan)  juta  rupiah,  telah  berhasil  mengalirkan  air kerumah-rumah  warga  dilengkapi  meteran  dan  sambungan  rumah  (SR).  Sambungan Rumah (SR) adalah sambungan pipa distribusi PDAMDesa menuju meteran pipa rumah tangga dengan sumber air yang berasaldari Bukit Setanga.
Unit usaha unggulan BUM Desa Setanga Lestari adalah unit usaha wisata Setanga Lestari  yang dijalankan  sejak tahun 2018. Saat  sebelum pandemi  tahun 2020, lumayan ramai pengunjung yang datang, dimana dalam sebulan pengunjung yang datang berkisar empat  sampai  lima  ribu  pengunjung.  Namun  akibat  dari  pandemi  kunjungan  menurun drastis akibat pembatasan kegiatan di tempat umum untuk mencegah penyebaran covid- 19. Adapun ide pendirian unit wisata Setanga Lestari adalah dari Kepala Desa Sebente yang menyukai nuansa alam juga pernah memiliki pengalaman studi di Yogyakarta dan berkeliling  di  daerah-daerah  wisata  sehingga  memberikan  inspirasi  untuk  mengubah daerah persawahan yang tidak pernah digarap lagi itu menjadi tempat di daerah Setanga yang dulunya hutan, akses jalan tikus, dan tidak terawatt menjadi tempat wisata dengan konsep  alam  dengan  suara  gemericik  air    yang  mengalir  di  antara  bebatuan,  kolam dengan  gazebo  dan  aneka  tanaman  yang  dipadu  dengan  bangunan  dan  spot-spot  foto yang  menarik  untuk  dikunjungi.  Adapun  unit  usaha  wisata  Setanga  Lestari  merupakan usaha  yang  pendanaan  pembangunannya  bukan  berasal  dari  dana  desa  namun  dari modal  pribadi  Kepala  Desa  yang  dikelola  oleh  BUM  Desa  Setanga  Lestari.  Dengan adanya  unit  usaha  wisata  Setanga  Lestari  ini,  turut  membantu  dalam  upaya pemberdayaan  masyarakat,  mengurangi  angka  pengangguran  masyarakat  desa  karena
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
mempekerjakan  masyarakat  dalam  pengelolaan  unit  usaha  ini  dan  juga  turut memberikan  pemasukan  dalam  Pendapatan  asli  Desa.  Unit  wisata  dapat  mendongkrak desa  menjadi maju karena kunjungan wisatawan akan  membawa banyak peluang usaha yang  dapat  dimanfaatkan  seperti  peluang  usaha  kuliner,  transportasi,  penginapan  dan lain  sebagainya.  Sebelum  adanya  usaha  wisata  ini,  Desa  Sebente  belum  dikenal  dan setelah  ada  unit  usaha  wisata  Setanga  Lestari  ini  membuat  Desa  Sebente  dikenal masyarakat  luas  karena  banyaknya  pengunjung  yang  berdatangan.  Wisata  Setanga Lestari  menarik  untuk  dikunjungi  karena  menawarkan  wisata  ala  korea,  dimana  ada persewaan  pakaian  tradisional  Hanbok  Korea  dan  kimono  Jepang  serta  spot-spot  foto yang menarik. Dengan adanya destinasi wisata Setanga Lestari ini, membuat wisatawan dari  luar  desa  semakin  mengenal  Desa  Sebente  yang  berada  di  kawasan  Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.
Unit usaha yang paling menguntungkan adalah unit usaha wisata Setanga Lestari karena  penerimaan  yang  diperoleh  secara  tunai  dan  tidak  ada  hutang  dari  pengunjung yang datang. Namun karena masih dalam masa pandemi maka terjadi penurunan jumlah pengunjung  yang  juga  berdampak  pada  penurunan  pendapatan  BUM  Desa  dalam pemberian PADes. Selain itu unit usaha lainnya yang juga berperan dalam memberikan PADes  adalah  unit  usaha  pangkalan  elpiji  yang  masih  memiliki  jumlah  kuota  yang belum dapat  memenuhi semua kebutuhan masyarakat setiap minggunya dan unit usaha pengadaan  air  bersih  yang  masih  memiliki  kendala  dalam  kepemilikan  lahan  sumber mata  air  yang  bukan  aset  desa  melainkan  milik  masyarakat  desa  dan  untuk pengembangan  usaha  dengan  mendirikan  usaha  air  minum  dalam  kemasan  cup. Pemerintah  Desa  telah  berupa  untuk  mewujudkannya  namun  masih  terkendala  dalam perizinan meskipun izin layak konsumsi sudah keluar dari dinas kesehatan provisi yang sudah menyatakan sumber air sudah layak dikonsumsi.
Status  kepemilikan  Bukit  Setanga  bukanlah  milik  aset  desa  melainkan  milik warga desa. Ada sekitar 10 kepala  keluarga (KK) yang  memiliki aset di Bukit Setanga dan  hingga  saat  ini  belum  ada  pembicaraan  dengan  warga  pemilik  lahan  tentang pembagian  hasil  usaha  dari  pengolahan  air  bersih  dari  sumber  mata  air  Bukit  Setanga namun  pemerintah  desa  lebih  melakukan  pendekatan  melalui  manfaat  bersama  yang dapat dinikmati oleh masyarakat desa. Oleh karena itu pemerintah desa berupaya untuk member  pemahaman,  edukasi  dan  mengajak  warga  desa  agar  menjaga  daerah  tersebut dengan  tidak  merusak  hutan, tidak  menebang pohon dan tidak  melakukan pembakaran hutan  untuk  membuka  ladang  juga  tidak  membuka  perkebunan  sawit  untuk  menjaga keberlangsungan  konservasi  air  tanah  yang  ada  di  Bukit  Setanga.  Dukungan  dan kerjasama  dari  warga  desa  untuk  merawat  Bukit  Setanga  akan  memberi  manfaat berkelanjutan  bagi  warga  desa  untuk  dapat  menikmati  air  bersih  yang  saat  ini  telah dialirkan  ke  rumah-rumah  warga  melalui  sambungan  rumah  dalam  sistem  perawatan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
peralatan  yang  dikelola  oleh  Kelompok  pengelola  PDAM  Des.  Adapun  ke  depannya diharapkan hutan Bukit Setanga dapat menjadi daerah hutan adat ataupun hutan lindung agar warga tidak sembarangan melakukan aktivitas yang dapat merusak alam dan dapat mengakibatkan  hilangnya  sumber air bersih  yang  selama  ini sudah dapat  dimanfaatkan untuk  kepentingan  masyarakat  desa  dan  berpotensi  untuk  penciptaan  lapangan  kerja melalui kegiatan unit usaha air minum dalam kemasan.
Kendala  yang  paling  dirasakan  oleh  BUM  Desa  adalah  dari  unit  usaha  pertanian terutama  pengadaan  obat-obatan  pertanian  dan  pupuk  dimana  BUM  Desa  memberikan kesempatan  bagi  masyarakat  desa  untuk  berhutang  jika  memerlukan  pupuk  atau  obat- obatan  pertanian  dan  dapat  membayarnya  setelah  mendapatkan  uang  dari  hasil  panen. Namun dalam praktiknya ternyata banyak petani yang berhutang dan belum membayar, meskipun  BUM  Desa  telah  berupaya  hanya  mengambil  sedikit  keuntungan  dari  hasil jualan pupuk,  hanya  sekitar  5 ribu rupiah.  Hal  ini  menyebabkan  kemacetan perputaran modal  di  unit  usaha  ini.  Oleh  karena  adanya  unit-unit  usaha  BUM  Desa  lainnya  yang usahanya  masih  dapat  berjalan  dengan  baik  sehingga  ada  subsidi  silang,  dan  membuat BUM  Desa  tidak  sampai  gulung  tikar  serta  masih  mampu  menyumbangkan  PADes. Meskipun  demikian,  risiko  gagal  bayar  sampai  saat  ini  masih  menjadi  permasalahan yang  belum  dapat  diselesaikan  dengan  segera  karena  usaha  untuk  menagih  hutang masih menggunakan pendekatan yang bersifat kekeluargaan dan belum ada upaya untuk sampai ke ranah hukum.
Kendala lainnya yang dihadapi oleh Kepala Desa adalah dari pengurus BUM Desa yang telah  dipilih, saat ini  hanya direktur BUM Desa  terpilih  yang  masih  aktif  bekerja di  lapangan  sedangkan  pengurus  lainnya  tidak  lagi  aktif  dikarenakan  kesibukan pekerjaan  di  tempat  lain.  Hal  ini  juga  menjadi  kendala  dalam  hal  urusan  administrasi BUM  Desa  dimana  Kepala  Desa  turut  terlibat  dalam  pembuatan  laporan  keuangan, meskipun  pencatatan  keuangan  hariannya  telah  dibantu  oleh  seorang  ibu  yang merupakan non pengurus BUM Desa. Dalam kedudukannya sebagai penasihat di BUM Desa, Kepala Desa dapat  memberhentikan  secara  sementara pelaksana  operasional dan mengambilalih  pelaksanaan  operasional  BUM  Desa.  (Indonesia,  2021).  Menyikapi kondisi yang terjadi saat ini, maka Kepala Desa berencana untuk melakukan perekrutan pengurus  BUM  Desa  yang  baru  sesuai  dengan  kriteria  yang  ditetapkan,  dan  memiliki kemampuan serta kemauan untuk bekerjasama.
Permasalahan yang sering kali terjadi di Pengurus BUM Desa dimana BUM Desa yang dikelola masih belum berkembang dan penghasilannya masih kecil adalah konflik kepentingan  pribadi  dimana  hasil  dari  pekerjaan  BUM  Desa  masih  belum  bisa memenuhi  kebutuhan pribadi sehingga Pengurus  BUM Desa  harus  memiliki pekerjaan lain  dengan  pendapatan  yang  lebih  pasti  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  mereka sehari-hari. Pekerjaan  lain  inilah  yang seringkali  menjadi prioritas utama dan akhirnya
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
pekerjaan  di  BUM  Desa  lebih  seperti  kegiatan  sosial  atau  pengabdian  di  masyarakat demi kemajuan desa, sehingga keberadaan Pengurus BUM Desa  menjadi  sangat rentan dan pekerjaan di BUM Desa  menjadi  mudah ditinggalkan demi menunaikan kewajiban kerja di tempat lain.
Secara konseptual bagi pemerintah desa jika BUMDes dapat dikelola dengan baik, maka  pendapatan  asli  desa  (PADes)  juga  akan  meningkat,  dengan  meningkatnya PADes,  maka  proses  pembangunan  dan  kesejahteraan  akan  dapat  meningkat.  Namun untuk  mewujudkan  hal  tersebut  perlu  diperhatikan  mengenai  pengelolaan  BUMDesa secara  baik  dan  profesional.  (Wowor  et  al.,  2019).  Terbatas  dan  rendahnya  kualitas sumber  daya  manusia  berdampak  pada  proses  pengelolaan  BUMDesa  yang  diberikan kepada  masyarakat.  Dalam  proses  ini  bukan  hanya  berdampak  pada  pengelolaannya tetapi  menjadi  dasar  agar  masyarakat  dalam  mengetahui  sejauh  mana  BUMDesa  ini dapat  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakatnya.  (Agusliansyah,  2016).  Oleh karena  itu  Pengurus  BUM  Desa  yang  dipilih  harus  memiliki  semangat  juang  yang tinggi,  kemauan  yang  kuat  untuk  dapat  berhasil  dan  memiliki  kemampuan  untuk bekerjasama  sehingga  dapat  membawa  kemajuan  unit-unit  usaha  BUM  Desa  yang dinaunginya  sehingga  diharapkan pendapatan  yang diperoleh  dari kegiatan BUM Desa juga  dapat  mensejahterakan  dan  member  motivasi  bagi  Pengurus  BUM  Desa  untuk dapat terus berkarya.

## KESIMPULAN
Peran Kepala Desa menjadi sangat penting sebagai penolong dan penopang dalam menjalankan BUM Desa terutama di saat belum memadainya kemampuan sumber daya manusia  yang  ada  di  desa  untuk  menjalankan  program  BUM  Desa.  Peranan  Kepala Desa  diperlukan  mulai  dari  saat  awal  pendirian,  pemilihan  jenis  usaha,  pendampingan dalam pelaksanaan kegiatandan di saat situasi yang tidak kondusif terjadi, Kepala Desa dapat mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa.
BUM  Desa  Setanga  Lestari  masih  berjalan  karena  adanya  dukungan  dari  Kepala Desa  yang  terus  berupaya  agar  kegiatan  unit-unit  usaha  BUM  Desa  yaitu  unit  usaha pertanian, unit usaha pengelolaan air bersih, unit usaha pangkalan elpiji dan unit usaha wisata  Setanga  Lestari  dapat  terus  berjalan  sehingga  mampu  menyumbangkan  PADes sejak  tahun  2019.  Kegiatan  BUM  Desa  Setanga  Lestari  ini  tidak  lepas  dari  arah kebijakan program desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga unit-unit  usaha  BUM  Desa  yang  didirikan  berorientasi  pada  pemenuhan  kebutuhan masyarakat  dengan  target  keuntungan  yang  kecil,  kecuali  di  unit  usaha  wisata  yang targetnya  lebih  terarah  pada  masyarakat  di  luar  desa.  Hal  ini  juga  perlu  mendapat perhatian  agar  pengurus  BUM  Desa  juga  dapat  memperoleh  penghasilan  yang  cukup sehingga dapat lebih fokus dalam bekerja di BUM Desa.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
Pemilihan  unit  usaha,  pemilihan  pengurus  BUM  Desa  dan  pengelola  unit  usaha serta dukungan  masyarakat  merupakan  faktor-faktor yang tidak kalah pentingnya  yang harus  menjadi  perhatian  Kepala  Desa  dalam  menjalankan  BUM  Desa  agar  dapat mencapai  tujuannya  menjadi  motor  penggerak  perekonomian  desa  dalam  upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembinaan dan pendampingan Pengurus BUM Desa  harus  terus dilakukan  agar dapat  meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam mengelola BUM Desa. Selain itu, perlu adanya penghargaan kinerja yang dapat member motivasi Pengurus BUM Desa agar dapat lebih fokus menjalankan kegiatan operasional BUM Desa dan tidak menganggapnya sebagai pekerjaan sampingan. Selainitu, perlunya peningkatan  pemahaman  dan  dukungan  masyarakat  terhadap  BUM  Desa  melalui peningkatan  keterlibatan  masyarakat  dalam  kegiatan  BUM  Desa  sehingga  masyarakat dapat  semakin  menjadi  bagian  dalam  proses  usaha  desa  meningkatkan  kesejahteraan melalui unit-unit usaha yang dijalankan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abrianto,  B.  O.,  &  Prihatiningtyas,  W.  P.  (2020).  Pendampingan  Hukum  dalam Pembentukan  Peraturan  Desa  tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa  dalam  Rangka Pemberdayaan  Masyarakat  Ekonomi  Desa  Gondanglor,  Lamongan. Abimanyu: Journal of Community Engagement , 1 (2), 23–28. https://journal.unesa.ac.id/index.php/abimanyu/article/view/7052
Adhari,  A.,  &  I,  I.  (2017).  Analisis  Hukum  Pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa Dalam  Upaya  Meningkatan  Pendapatan  Asli  Desa  Di  Kecamatan  Babalan Kabupaten Langkat. Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi , 9 (1), 013. https://doi.org/10.28932/di.v9i1.728
Agusliansyah,  K. (2016). Peran Kepala  Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Di Desa Jemparing . 4 (4), 1785–1796.
Enggraini,  F.,  Putri,  N.  C.,  Salman,  Y.  A.,  &  Handayani,  W.  (2020).  Peran Kelembagaan  Pemerintah  Desa  dalam  Memajukan  Desa  Ponggok-Polanharjo, Klaten. Matra Pembaruan , 4 (2), 71–82. https://doi.org/10.21787/mp.4.2.2020.71-
82
Febryani, H., Nurmalia, R., Lesmana, I. M. I., Ulantari, N. K. W., Dewi, D. P. Y. P., & Rizky,  N.  (2019).  Keberadaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika ,
8 (1), 95–103. https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.19865 Indonesia,  P.  R.  (2014). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa (Issue 1). Indonesia,  P.  R.  (2021). Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa .
Kemenparekraf/Baparekraf. (2021). Desa Sekapuk Gresik, Desa Miliarder Hasil Gotong Royong Warga. Https://Kemenparekraf.Go.Id . https://kemenparekraf.go.id/ragam- pariwisata/Desa-Sekapuk-Gresik%2C-Desa-Miliarder-Hasil-Gotong-Royong- Warga
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
Kurniasih,  D.,  &  Wijaya,  S.  S.  (2017).  Kegagalan  Bisnis  Pemerintah  Desa  (  Studi tentang  Relasi  Bisnis-Pemerintah  pada  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  di Kabupaten Banyumas ). JPSI (Journal of Public Sector Innovations) , 1 (2), 66–72. Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  &  Saldana,  J.  (2014). Qualitative  Data  Analysis  3rd Edition . SAGE Publication,Inc.
Subehi,  F.,  Luthfi,  A.,  Mustofa,  M.  S.,  &  Gunawan,  G.  (2020).  Peran  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDes)  dalam  Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat  Di  Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. Umbara , 3 (1), 34.
https://doi.org/10.24198/umbara.v3i1.25670
Wowor, M., Singkoh, F., & Waworundeng, W. (2019). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa  (Bumdes)  Dalam  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Desa  Kamanga  Kecamatan Tompaso. Eksekutif , 3 (3), 1–11.