Volume : 23, Nomor : 2,  ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340

## Penyelesaian Sengketa Terhadap Pemegang Hak Merek Dagang Yang Digunakan Pihak Lain Sebagai Nama Domain
Oleh :
Azhari AR 1 (email: azhari.ar@fh.uisu.ac.id), Gema Rahmadani 2 (email : gemarahmadani@darmaagung.ac.id), Zulkifli AR 3 (email: zulkifli_ar@fh.uisu.ac.id), Muhammad Faisal 4 (email: muhammad_faisal@fh.uisu.ac.id, Teuku Daud Syah 5 (email : batubatu55h@gmail.com)
Universitas Islam Sumatera Utara 1 , Universitas Darma Agung 2 , Universitas Islam Sumatera Utara 3 , Universitas Islam Sumatera Utara 4 , Universitas Islam Sumatera Utara 5

## Abstrack
Losses  to  brand  rights  that  other  parties  use  as  a  domain  name  to  gain  profit  from  the  fame  of  a brand, resulting in the term brand piracy through a domain name. Cybersquatting is an act of brand piracy through domain names, parties who hijack or create domain names by imitating famous brand names and then resell them to other parties. For companies that already have a good reputation and are  known  in  the  wider  community,  this  is  certainly  very  disturbing,  because  this  is  related  to  the company's  big  name  and  good  name.  Settlement  of  trademark  rights  used  by  other  parties  as domain names is resolved through litigation through a court institution. Litigation dispute resolution is regulated in Law Number 15 of 2001 concerning Trademarks from Article 76 to Article 83, while non- litigation dispute resolution is dispute resolution outside of court, such as through alternative dispute resolution or arbitration.
Keywords: Legal Protection, Brands, Domain Names.

## Abstrak
Kerugian terhadap hak merek yang digunakan pihak lain sebagai nama domain untuk mendapatkan keuntungan dari ketenaran suatu merek, sehingga muncul istilah pembajakan merek melalui sebuah nama  domain.  Cybersquatting  merupakan  tindakan  pembajakan  merek  melalui  nama  domain tersebut,  pihak  yang  membajak  atau  membuat nama  domain  dengan  meniru  nama  merek  terkenal lalu  menjualnya  kembali  kepada  pihak  lain.  Bagi  perusahaan  yang  sudah  memiliki  reputasi  yang bagus  dan  dikenal  dimasyarakat luas,  hal  ini  tentulah  sangat  meresahkan,  karena  hal  ini  berkaitan dengan nama besar dan nama baik perusahaan. Penyelesaian hak merek yang digunakan pihak lain sebagai nama domain diselesaikan secara litigasi adalah penyelesaian melalui lembaga pengadilan. Penyelesaian sengketa secara litigasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dari Pasal 76 sampai dengan Pasal 83 sedangkan penyelesaian sengketa secara non litigasi merupakan  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan,  seperti  melalui  alternatif  penyelesaian sengketa ataupun arbitrase..
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Merek, Nama Domain

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Kemajuan  di  bidang  teknologi  informasi  dan telekomunikasi mendorong arus globalisasi  di bidang  industri  dan  perdagangan.  Dengan kemudahan sarana
informasi dan telekomunikasi  yang  ada,  perdagangan  antar negara dapat dilakukan langsung dari belakang meja, menembus batas-batas negara, membuat siapapun bebas melakukan transaksi  dengan  mitranya  di  seluruh  dunia sehingga  secara  tidak  langsung  kemajuan  di bidang telekomunikasi tersebut telah menjadikan  dunia  sebagai  suatu  pasar tunggal bersama.
Persaingan  usaha  menuntut masing- masing  pelaku  untuk  menciptakan  inovasi yang lebih kreatif dan memiliki daya jual yang tinggi  agar  tetap  eksis  di  dalam  dunia  usaha. Diperlukan  juga  kemampuan  untuk  membaca pasar,  yaitu  terkait  pemilihan  merek  dagang, kualitas benda atau jasa yang ditawarkan dan profesionalitas  dalam  memuaskan  pembeli atau  pelanggannya.  Tidak  hanya  itu,  para pelaku usaha juga harus memiliki pemahaman  terkait  hak  dan  kewajibannya sebagai pelaku usaha
yang diimplementasikan  dari  perundang-undangan yang berlaku.
Era  perdagangan  global,  kendala  dalam dunia usaha adalah bahwa dunia usaha tidak mengenal  batas  (borderless),  maksudnya pengakuan  atas  suatu  merek  barang  atau jenis  usaha  di  suatu  negara  dapat  diklaim  di negara  lain  tanpasepengetahuan  pemegang merek yang sah. Oleh karena itu, atas segala ide  dan  kreativitas  harus  dilindungi  oleh hukum yang tegas.
Dasar  dari  persetujuan  GATT  (General Agreement  on  Tariffs  and  Trade)  adalah kesepakatan  untuk  melakukan  perdagangan multilateral  yang  pada  dasarnya  bertujuan untuk menciptakan perdagangan yang bebas, perlakuan yang sama dan penciptaan pertumbuhan  ekonomi  serta  pembangunan untuk kesejahteraan manusia pada umumnya diseluruh dunia. Persetujuan TRIPS
(Agrrement  on  Trade  Related  Aspects  of Intellectual Property Rights) memuat berbagai norma-norma  dan  standar  perlindungan  bagi karya intelektual dari manusia dan merupakan perjanjian  internasional  di  bidang  HAKI  (Hak atas  Kekayaan  Intelektual)  atau  intellectual Property Rights.
Persetujuan  TRIPS  menyatakan  bahwa prinsip  pokok  hanya  merupakan  standar minimum  untuk  memberi  perlindungan  pada HAKI  di  dalam  negara  peserta.  Apabila  ada negara peserta WTO (Convention Establishing  the  World  Trade  Organization) yang  menetapkan  standar  tinggi,  selama  hal itu  tidak  bertentangan  dalam  persetujuan TRIPS maka boleh saja dilakukan.
Secara umum kekayaan intelektual (intellectual  property)  dapat  didefenisikan sebagai  kekayaan  yang  timbul  atau  lahir  dari kemampuan  intelektual  manusia  yang  dapat berupa  karya  di  bidang  teknologi,  ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya ini dilahirkan  atau  dihasilkan  atas  kemampuan intelektual  melalui  curahan  tenaga,  pikiran dan  daya  cipta,  rasa  dan  karsanya.6  Hukum harus  dapat  memberikan  perlindungan  bagi karya  intelektual  sehingga  dapat  mendorong masyarakat  untuk  mengembangkan  daya kreasinya  dibidang  ilmu  pengetahuan,  seni,
dan  sastra,  yang  akhirnya  bermuara  pada
tujuan berhasilnya perlindungan hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual dalam perkembangannya
mengalami berbagai permasalahan atau  sengketa.  Indonesia sebagai salah satu negara anggota organisasi perdagangan  dunia  juga  tidak  luput  dari permasalahan  ini.  Hal  itu  dibuktikan  dengan telah  beberapa  kalinya  Indonesia  masuk dalam  kategori  negara  yang  perlu  diawasi dalam  masalah  pelanggaran  Hak  kekayaan intelektual. Sengketa yang sering timbul dapat berupa penggunaan merek secara tanpa hak.
Manusia  pada  dasarnya  adalah  makhluk ciptaan  yang  unik  karena  dikaruniakan  akal pengetahuan  beserta  pemikiran  yang  tak terbatas  terhadap  sesuatu  hal  di  kehidupan ini. Hal tersebut pada era globalisasi sekarang sudah  menjadi  salah  satu  sumber  daya  yang berasal  dari  sebuah  hasil  pemikiran  manusia yang  bebas  dan  ekspresif  yang  dinamakan hak kekayaan intelektual.
Sebenarnya merek sudah digunakan sejak lama  untuk  menandai  produk  dengan tujuan  menunjukkan  asal  usul  barang. Perlindungan  hukum  atas  merek  makin meningkat  seiring  majunya  perdagangan dunia. Demikian juga merek makin berperan  untuk  membedakan  asal  usul barang  dan  kualitasnya  serta  untuk menghindari peniruan.
Merek  erat  sekali  kaitannnya  dengan produk  yang  ditawarkan  oleh  produsen  baik berupa  barang  maupun  jasa.  Bagi  konsumen timbul suatu prestise tersendiri jika menggunakan  mereka  tertentu.  Hakikatnya suatu  merek  digunakan  oleh  produsen  atau
pemilik  merek  untuk  melindungi  produknya baik berupa jasa atau  barang dagang  lainnya Apabila  suatu  perusahaan  mencapai  tahapan yang  menjadikan  merek  dikenal  luas  oleh masyarakat  konsumen,  maka  hal  itu  dapat menimbulkan  terdapatnya  para  kompetitor yang  beritikad  tidak  baik  (bad  faith)  untuk melakukan  persaingan  tidak  sehat  dengan cara  peniruan,  pembajakan,  bahkan  mungkin dengan  cara  pemalsuan  produk  bermerek dengan  mendapatkan  keuntungan  dagang dalam  waktu  yang  singkat.  Selama  ini  bisa dikatakan  bahwa  suatu  nama  domain  tidak disebutkan  dan  dijelaskan  secara  eksplisit dalam pengaturan tentang  merek, namun jika diambil sebuah interpretasi, ada beberapa hal yang  dapat  menyebutkan  bahwa  nama domain  merupakan  bagian  dari  merek.  Nama domain  adalah  nama  unik  yang  mewakili suatu  organisasi  dimana  nama  itu  akan digunakan  oleh  pemakai  internet  untuk menghubungkan ke organisasi tersebut.
Nama  domain  itu  mirip  dengan  sebuah nama  jalan  di  dunia  nyata,  yang  berfungsi untuk  menghubungkan  ke  suatu  tujuan  dan lokasi  dari  pemilik  nama  domain  tersebut. Sistem nama domain dirancang untuk memenuhi kebutuhan praktik. Sistem dirancang  agar  suatu  host  atau  server  lebih mudah  diingat  sehingga  dibuat  dalam  bentuk deretan  huruf  bukan  berupa  deretan  angka- angka  yang  lebih  mudah  diingat.  Karena sifatnya  yang  unik  dan  penting  sebagai alamat dan jati diri dari seseorang, perkumpulan,  organisasi,  atau  badan  usaha, tidak jarang nama domain ini sering diperselisihkan oleh dua atau lebih pihak yang
berkeinginan  menggunakan  nama  domain tersebut.
Nama  domain  memiliki  keterkaitan  yang sangat  erat  dengan  merek,  tetapi  perlu ditegaskan  bahwa  nama  domain  tidak  identik dengan  merek  karenameskipun  keduanya sama-sama  merupakan  jati  diri  suatu  produk barang dan jasa, atau suatu nama perusahaan atau badan hukum lainnya, tetapi memiliki sistem dan syarat-syarat pendaftaran serta pengakuan eksistensinya secara berbeda.  Perusahaan  yang  memutuskan bahwa  pihaknya  ingin  menciptakan  website, maka  hal  pertama  yang  harus  dilakukan  oleh perusahaan  itu  adalah  menentukan  pilihan nama  domain  yang  akan  digunakannya. Nama  domain  ini  bisa  dibilang  merupakan sumber daya yang langka, sehingga sengketa sering  terjadi  jika  ada  lebih  dari  satu perusahaan saling berebut untuk menggunakan  nama  domain  yang  sama. Setiap  nama  domain  uang  akan  digunakan haruslah bersifat unik.
Menurut pendaftaran nama domain, hanya satu  entitas  di  dunia  yang  dapat  memiliki suatu  hak  untuk  menggunakan  nama  domain tertentu  yang  dapat  diakses  secara  global. Nama  domain  internet  yang  di  akhiri  dengan “com”  dikeluarkan  oleh  pihak  swasta  dengan prinsip  first  come  first  served.  Tidak  ada jaminan  bahwa  nama  domain  dan  merek dagang  terkenal  dapat  di  daftarkan  secara bersamaan  oleh  pemegang  merek  dagang terkenal.
Kurangnya
pengaturan dan
pengawasan mengenai nama domain menyebabkan  berkembangnya  pendaftaran nama domain dengan itikad buruk.
Kasus  tentang  cyberquatting  yang  terjadi di  Indonesia  pada  kasus  Sony  AK  terhadap Sony  Corp  Japan.  Ini  kasus  pertama  kali  di Indonesia,  seorang  bloger  yang  dituntut  oleh perusahaan  raksasa,  karena  memakai  nama yang  mirip  dengan  nama  perusahaan  itu. Perusahaan  Sony  Corp  mengajukan  tuntutan karena  ada  seorang  bloger  yang  memakai nama  sony_ak.com  sebagai  domain  blognya. Sebenarnya  nama  domain  dari  sony-ak.com merupakan  singkatan  dari  nama  sebenarnya yaitu  Sony  Arianto  Kurniawan.  Nama  domain ini  diregister  pada  28  Juli  2003.  Isi  di  dalam blog  Sony  AK  tidak  ada  hubungan  sama sekali  dengan  produkproduk  dari  perusahaan Sony  Corp  Japan  apalagi  hal-hal  yang  dapat merugikan  bagi  pihak  perusahaaan  Sony Japan.
Sony  Arianto  Kurniawan  sebagai  pemilik dari  blog  dari  Sony-ak.com  mengisi  halaman- halaman blognya dengan tulisan-tulisan pribadinya,  karena  hobinya  menulis  dan kegemarannya terhadap dunia IT dan kesukaannya  terhadap  knowledge  sharing maka  ia  gemar  menulis  segala  sesuatu mengenai  IT  di  dalam  domainnya  tersebut, situs  sony-ak.com  itu  sendiri  ia  membubuhi label  Sony  AK  Knowledge  Center  karena  ia gunakan  sebagai  media  knowledge  sharing pribadi dengan semua pembaca media online di seluruh dunia, Sony  AK  Knowledge Center memang  mengandung  kata  SONY  tetapi Sony AK Knowledge Center tersebut bukanlah sebuah merek, Sony AK Knowledge Center tersebut tidaklah berbadan hukum dan juga  tidak  ada  niat  bagi  Sony  Arianto Kurniawan  untuk  menjadikan  label  tersebut sebagai  badan  hukum,  Sony  AK  Knowledge
Center  juga  bukanlah  sebuah  organisasi  dan tidak  mendapatkan  profit  apapun  dari  Sony Corp  Japan  karena  Sony  AK  Knowledge Center  tidak  berhubungan  langsung  dengan produk-produk  yang  dimiliki  oleh  Sony  Corp Japan.
Sony  AK  sendiri  tidak  pernah  melakukan promosi  apapun terhadap  situs blognya sejak situsnya  tersebut  didirikan  pada  tahun  2003, semuanya  hanya  berawal  dan  berkembang dari  internet  melalui  search  engine.  Pemilik dari  situs  Sony-AK.com  itu  sendiri  tidak bermaksud  untuk  mendompleng  reputasi  dari SonyCorp Japan untuk kepentingan komersial,  justru  tindakan  sebaliknya  yang ada  di  dalam  blog  tersebut  dibuat  sebagai kontribusinya dalam dunia pendidikan informasi  dan  teknologi  yang  dapat dibagikan secara  gratis.  Diterangkan  lebih  lanjut  lagi, unsur  kata  “Sony”  yang  di  dalam  blognya tersebut  diambil  dari  nama  pemiliknya  itu sendiri yaitu Sony Arianto Kurniawan.
Selain itu juga di dalam blog tersebut tidak ada  hal-hal yang memiliki  bahan ulasan yang menyangkut-pautkan dengan atau berhubungan  langsung  dengan  Sony  Corp Japan,  bahkan  dari  pihak  pemilik  blog  itu sendiri telah memiliki itikad yang baik dengan menambahkan keterangan yang dengan jelas menerangkan  bahwa  situs  blognya  tersebut tidak  adanya  keterkaitan  dengan  pihak  Sony Corp  Japan  maupun  pihak  perusahaan afiliasinya.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dipilih penelitian  ini  yan g  berjudul,  “Penyelesaian Sengketa  Terhadap  Pemegang  Hak  Merek Dagang  Yang  Digunakan  Pihak  Lain  Sebagai Nama Domain”.

## B.  Rumusan Masalah
Rumusan  masalah  dalam  penulisan  ini adalah sebagai berikut :
1.  Bagaimana  kerugian  terhadap  hak  merek yang  digunakan  pihak  lain  sebagai  nama domain ?
2.  Bagaimana penyelesaian hak merek yang digunakan  pihak  lain  sebagai  nama domain?

## C.  Metode Penelitian
Adapun metode yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
1.  Sifat Dan Jenis penelitian
Sifat penelitian ini adalah deskriptif anaitis menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian  dilakukan  dengan  menganalisis perlindungan  hukum terhadap  pemegang hak merek  dagang  yang  digunakan  pihak  lain sebagai  nama  domain  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis  dan  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## 2.  Sumber Data
Data  yang  dipergunakan  penulis  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Sumber data diperoleh dari:
a.  Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan- bahan  hukum  yang  mengikat  dan dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang. Bahan hukum primer yang digunakan  dalam  penulisan  skripsi  ini yaitu Undang-Undang Nomor 20
Tahun  2016  Tentang  Merek  dan
Indikasi Geografis dan Undang-
Undang  Nomor  19  Tahun  2016 Tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi
Elektronik. b.  Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti
rancangan  undang-undang,  hasil-hasil penelitian,  hasil  karya  dari  kalangan hukum  dan  seterusnya.  Bahan  hukum yang  digunakan  dalam  penulisan skripsi  ini  ialah  kamus  hukum.  Bahan hukum  sekunder  yang  digunakan dalam  penulisan  skripsi  ini  adalah buku-buku dan  dokumen-dokumen yang  berkaitan  dengan  perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek dagang  yang  digunakan  pihak  lain sebagai  nama  domain,  majalah  dan internet yang berkaitan dengan permasalahan  yang  telah  dipaparkan penulis  pada  perumusan  masalah  di atas.
c.  Bahan hukum tersier yaitu bahan yang dapat  memberikan  petunjuk  atau penjelasan  terhadap  bahan  hukum primer  dan  sekunder  berupa  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  dan  Kamus Hukum.

## 3.  Teknik dan Alat Pengumpulan Data
Keseluruhan  sumber  data  hukum  di dalam  skripsi  ini  dikumpulkan  melalui  studi dokumen  atau  studi  kepustakaan  (library research), yakni melakukan penelitian dengan berbagai  bahan  bacaan  seperti  peraturan perundang-undangan, jurnal, majalah,
pendapat para sarjana dan bahan lainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
1.  Analisis Data
Penelitian ini menggunakan teknis analisis kualitatif, teknik ini merupakan proses analisis  yang  mendasarkan  pada  adanya hubungan  sementis  antara  variable  yang sedang diteliti. Tujuan teknis analisis  kualitatif agar  peneliti  mendapatkan  makna  hubungan variable  sehingga  dapat  digunakan  untuk menjawab  masalah  yang  dirumuskan  dalam penelitian.
II. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN.
A.  Kerugian  Terhadap  Hak  Merek  yang Digunakan  Pihak  Lain  Sebagai  Nama Domain.
Setiap  perbuatan  peniruan,  reproduksi, mengkopi,  membajak  atau  membonceng kemasyuran  merek  orang  lain  dianggap sebagai  perbuatan  pemalsuan,  penyesatan atau  memakai  merek  orang  lain  tanpa  hak yang secara harmonisasi  dalam perlindungan merek  dikualifikasikan  sebagai  persaingan curang  serta  dinyatakan  sebagai  perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur. Menurut kenyataannya  banyak  sekali  terjadi  peniruan dan  pelanggaran  hak  milik  intelektual.  Para konsumen  umumnya  memperoleh  barang dengan  kualitas  yang  jauh  lebih  rendah  dari barang  asli.  Adakalanya  barang-barang  yang dipalsu  itu  dapat  membahayakan  kesehatan dan keselamatan konsumen.
Pengertian  beritikad  tidak  baik  yang mengakibatkan  pendaftaran  merek  tersebut harus  ditolak  oleh  Kantor  Pendaftaran  Merek
sesuai  dengan  syarat-syarat  yang  ditetapkan Pasal  21  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis yang berbunyi sebagai berikut:
1.  Permohonan  ditolak  jika  Merek  tersebut mempunyai  persamaan  pada  pokoknya atau keseluruhannya dengan:
a)  Merek  terdaftar  milik  pihak  lain  atau dimohonkan  lebih  dahulu  oleh  pihak lain  untuk  barang  dan/atau  jasa sejenis;
b)  Merek  terkenal  milik  pihak  lain  untuk barang dan/atau jasa sejenis;
c)  Merek  terkenal  milik  pihak  lain  untuk barang  dan/atau  jasa  tidak  sejenis yang  memenuhi  persyaratan  tertentu; atau
d)  Indikasi Geografis terdaftar.
2.  Permohonan ditolak jika Merek tersebut: a)  Merupakan  atau  menyerupai  nama atau  singkatan  nama  orang  terkenal, foto, atau nama badan.
b)  hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas  persetujuan  tertulis  dari  yang berhak;
c)  Merupakan  tiruan  atau  menyerupai nama  atau  singkatan  nama,  bendera, lambang  atau  simbol  atau  emblem suatu  negara,  atau  lembaga  nasional maupun  internasional,  kecuali  atas persetujuan  tertulis  dari  pihak  yang berwenang; atau
d)  Merupakan  tiruan  atau  menyerupai tanda  atau  cap  atau  stempel  resmi yang  digunakan  oleh  negara  atau lembaga  Pemerintah,  kecuali  atas persetujuan  tertulis  dari  pihak  yang berwenang.
3.  Permohonan  ditolak  jika  diajukan  oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.
4.  Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf  a  sampai  dengan  huruf  c  diatur dengan Peraturan Menteri.
Perbuatan  beritikad  tidak  baik  yang merupakan pelanggaran UndangUndang Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan Indikasi  Geografis,  sebenarnya  merupakan tindakan  curang  untuk  membonceng  merek yang sudah terkenal atau sesuatu yang sudah banyak  dikenal  masyarakat  luas,  sehingga
dengan  menggunakan  merek  yang  demikian, suatu  produk ikut menjadi dikenal di masyarakat.  Sudah  tentu  perbuatan  ini  tidak sesuai  dengan  etika  intelektual  yang  telah diatur  dengan  undang-undang.  Suatu  hasil karya orang lain tidak dapat ditiru begitu saja, tetapi  terlebih  dahulu  harus  dengan  izin pemiliknya.
Merek  harus  didaftarkan  dengan  itikad baik, artinya jika seseorang mencoba mendaftarkan merek yang disadarinya sebagai  merek  milik  orang  lain  atau  serupa dengan milik orang lain, maka merek tersebut tidak  dapat  didaftarkan.  Persyaratan  itikad baik juga berarti bahwa untuk dapat didaftarkan,  sebuah  merek  harus  digunakan atau  dimaksudkan  untuk  digunakan  dalam perdagangan barang dan/atau jasa sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  74  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis  yang  berbunyi penghapusan  merek  terdaftar  dapat  pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan  dalambentuk  gugatan  ke Pengadilan  Niaga  dengan  alasan  Merek tersebut  tidak  digunakan  selama  3  (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan
barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran  atau  pemakaian  terakhir.  Merek yang  diajukan  di  Indonesia  oleh  seseorang yang  tidak  bermaksud  memakai  merek tersebut  dan  bertujuan  untuk  menghalangi pihak  lain  masuk  ke  pasar  lokal,  atau menghambat  pesaing  memperluas  jaringan bisnisnya, merek tersebut tidak dapat didaftarkan di Indonesia.
Pendaftaran  merek  harus  bonafide  atau dilakukan dengan itikad baik. Penggunaannya
atau  maksud  untuk  menggunakannya  pun harus  dengan  itikad  baik.  Itikad  tidak  baik dalam  pendaftaran  merek  juga  akan  timbul jika  seseorang  telah  memakai  suatu  merek dalam  periode  sebelumnya,  tetapi  memilih tidak  mendaftarkan  merek  tersebut.  Jika seseorang  itu  dapat  membuktikan  bahwa  ia sudah  menggunakan  mereknya  walaupun belum  ia  daftarkan  maka  usaha  pendaftaran merek tersebut oleh orang lain dapat dicegah dengan  menyebut  usaha tadi  sebagai  “itikad tidak baik”. Pemohon yang beritikad tidak baik
adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak jujur karena didasarkan  adanya  untuk  membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya.
Implikasi yang ditanggung terhadap pelanggaran  merek  yang  berkaitan  dengan prinsip itikad baik (good faith) adalah: 1.  Penghapusan Merek.
Konsekuensi  dari  merek  yang  telah didaftar  adalah  harus  dipergunakan  sesuai dengan  permintaan  pendaftarannya.  Undang- Undang  Merek  menghendakipemilik  merek bersikap jujur dalam menggunakan mereknya, artinya merek yang telah didaftar dipergunakan  sesuai  kelas  barang  atau  jasa yang  didaftarkan  juga  harus  sama  bentuknya dengan  merek  yang  dipergunakan.  Apabila merek yang telah didaftarkan tidak dipergunakan  sesuai  dengan  ketentuan  yang ditetapkan dalam undang-undang, akan mengakibatkan  pendaftaran  merek  yang bersangkutan dihapuskan.
Merek  yang  terdaftar  pada  Direktorat Jenderal  HaKI  dapat  dihapus  (invalidation) dari daftar umum merek. Penghapusan merek
diatur  dalam  Pasal  72  sampai  dengan  Pasal 79  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Pasal 72  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis mengatur  penghapusan  pendaftaran  suatu merek, yaitu:
1)  Penghapusan  Merek  terdaftar  dapat diajukan oleh pemilik Merek yang
bersangkutan kepada Menteri.
2)  Permohonan  penghapusan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  diajukan oleh pemilik Merek atau melalui Kuasanya,  baik  untuk  sebagian  maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.
3)  Dalam hal Merek sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  masih  terikat  perjanjian Lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan  jika  hal  tersebut  disetujui secara tertulis oleh penerima Lisensi. 4)  Pengecualian atas persetujuan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) hanya dimungkinkan jika dalam perjanjian
Lisensi,  penerima  Lisensi  dengan  tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut. 5)  Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dicatat  dan  diumumkan  dalam  Berita Resmi Merek.
6)  Penghapusan  Merek  terdaftar  dapat dilakukan atas prakarsa Menteri.
7)  Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika:
a)  Memiliki  persamaan  pada  pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;
b)  Bertentangan  dengan  ideologi  negara, peraturan perundangundangan, moralitas,  agama,  kesusilaan,  dan ketertiban umum; atau c)  Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda,  atau  nama  atau  logo  yang sudah merupakan tradisi turun temurun. 8)  Penghapusan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (6)  dan  ayat  (7)  dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dan Komisi Banding Merek. 9)  Komisi Banding Merek memberikan
rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada  ayat  (8)  berdasarkan  permintaan Menteri. Penghapusan pendaftaran merek  atas  prakarsa  sendiri  oleh  pemilik merek  atau  kuasanya  baik  sebagian  atau seluruh  jenis  barang  dan/atau  jasa, undangundang tidak menentukan persyaratannya.  Nantinya  permohonan pembatalan ini diajukan kepada Direktorat Jenderal dan penghapusan merek tersebut  dicatat  dalam  Daftar  Umum Merek  dan  diumumkan  dalam  Berita Resmi Merek.
Penghapusan  pendaftaran  merek  atas prakarsa  Direktorat  Jenderal  tersebut  dapat dilakukan  seluruhnya  atau  sebagian  jenis barang  atau  jasa  yang  termasuk  dalam  satu kelas.  Permintaan  itu  kemudian  diajukan  ke Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual untuk  kemudian  dicatat  dalam  Daftar  Umum Merek  dan  diumumkan  dalam  Berita  Resmi Merek.  Penghapusan  pendaftaran  merek mengakibatan berakhirnya perlindungan hukum  atas  merek  yang  bersangkutan. Penghapusan  pendaftaran  merek,  dilakukan oleh  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan Intelektual  dengan  mencoret  merek  yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek, untuk itu  harus  pula  diberikan  catatan  tentang alasan  dan  tanggal  penghapusan  tersebut. Untuk selanjutnya diberitahukan secara tertulis  kepada  pemilik  merek  atau  kuasanya, dengan  menyebutkan  alasannya  dan  disertai dengan  penegasan  bahwa  sejak  tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek makaSertifikat  Merek  yang  bersangkutan dinyatakan  tidak  berlaku  lagi.  Penghapusan merek  sebagaimana  disebutkan  di  atas kemungkinan  akan  merugikan  pemilik  merek. Oleh karena itu, masih disediakan kesempatan bagi pemilik merek yang dihapus untuk mengajukan
keberatan atas
penghapusan  merek  tersebut.  keberatan terhadap
keputusan penghapusan
pendaftaran  merek  atas  prakarsa  Direktorat Jenderal  tersebut  dapat  diajukan  kepada Pengadilan Niaga.
1)  Penghapusan merek terdaftar atas permintaan  pihak  ketiga  diatur  dalam Pasal  74  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis  bahwa  :  Penghapusan  Merek terdaftar  dapat  pula  diajukan  oleh  pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan  ke  Pengadilan  Niaga  dengan alasan  Merek  tersebut  tidak  digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan  barang  dan/atau  jasa  sejak tanggal  pendaftaran  atau  pemakaian terakhir.
2)  Alasan
Merek tidak digunakan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) tidak berlaku dalam hal adanya: a)  Larangan impor; b)  Larangan  yang  berkaitan  dengan  izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan  atau  keputusan  dari pihak  yang  berwenang  yang  bersifat sementara; atau c)  Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 3)  Penghapusan merek terdaftar
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dicatat  dan  diumumkan  dalam  berita resmi merek.
Konsekuensi adanya perlindungan hukum hak  atas  merek,  pemilik  merek  terdaftar mempunyai  hak  untuk  mengajukan  gugatan
perdata  berupa  ganti  rugi  jika  mereknya dipergunakan  pihak  lain  tanpa  hak  atau  izin darinya.  Mengenai  pembatalan  merek,  Pasal 76  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 TentangMerek dan Indikasi
Geografis menyebutkan  gugatan  pembatalan  Merek terdaftar  dapat  diajukan  oleh  pihak  yang berkepentingan
berdasarkan alasan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  20 dan/atau Pasal.
Pemilik  Merek  yang  tidak  terdaftar  dapat mengajukan  gugatan  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) setelah
mengajukan
Permohonan kepada Menteri. Gugatan pembatalan  diajukan  kepada  Pengadilan Niaga  terhadap  pemilik  merek  terdaftar. Gugatan  pembatalan  dapat  dilakukan  oleh pihak-pihak  yang  berkepentingan  kecuali pemilik  merek  yang  tidak  terdaftar  atau  yang telah  pernah  mengajukan  pandangan  atau keberatan  tersebut  namun  tidak  diterima. Pemilik  merek  yang  tidak  terdaftar  dapat mengajukan gugatan tersebut setelah mengajukan  permohonan  kepada  Direktorat Jenderal.
Gugatan  pembatalan  tersebut  diajukan
kepada Pengadilan Niaga. Dalam hal Penggugat atau Tergugat bertempat tinggal di luar  wilayah  Negara  Republik  Indoonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.  Keharusan  mengajukan  pendaftaran merek  kepada  Direktorat  Jenderal  sebelum mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Niaga karena  pendaftaran  merek  di  Indonesia menganut  sistem  konstitutif  sehingga  apabila pihak tergugat dikalahkan, permohonan pendaftaran merek tersebut harus didaftarkan.  Oleh  karena  itu,  jika  tidak
didaftarkan,  pemilik  merek  tersebut  tidak dilindungi.  Gugatan  pembatalan  pendaftaran merek  hanya  dapat  diajukan  dalam  jangka waktu  lima  tahun  sejak  tanggal  pendaftaran merek.
Gugatan pembatalan merek dapat diajukan  tanpa  batas  waktu  apabila  merek yang  bersangkutan  bertentangan  dengan moralitas,  agama, kesusilaan,  atau  ketertiban umum. Hal ini menunjukkan bahwa yang tidak dibatasi waktu pengajuan gugatan pembatalannya  hanya  gugatan  pembatalan yang tergolong merek yang seharusnya “tidak dapat didaftar” tetapi tetap didaftarkan, bukan merek  yang  seharusnya  “ditolak”  tetapi  tetap didaftarkan  karena  merek  yang  bertentangan dengan  moralitas  agama,  kesusilaan,  atau ketertiban  umum  adal ah  merek  yang  “tidak dapat  didaftar”.  Putusan  Pengadilan  Niaga tidak  dapat  diajukan  banding  melainkan hanya dapat diajukan kasasi.
Pengadilan  Niaga  yang  memutuskan gugatan  pembatalan  hanya  dapat  diajukan kasasi. Isi putusan badan peradilan itu segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada  Direktorat  Jenderal  setelah  tanggal putusan diucapkan. Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran
merek  yang  bersangkutan  dari  Daftar  Umum Merek  dan  mengumumkannya  dalam  Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan  diterima  dan  mempunyai  kekuatan hukum tetap.
Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh  Direktorat  Jenderal  dengan  mencoret merek  yang  bersangkutan  dari  Daftar  Umum Merek  dengan  memberi  catatan  tentang alasan  dan  tanggal  pembatalan  tersebut.
Pembatalan  pendaftaran  itu  diberitahukan secara  tertulis  kepada  pemilik  merek  atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan  dan  penegasan  bahwa  sejak tanggal  pencoretan  dari Daftar  Umum  Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan
dinyatakan  tidak  berlaku  lagi.  Pencoretan pendaftaran  suatu  merek  dari  Daftar  Umum Merek  diumumkan  dalam  Berita  Resmi
Merek. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek
mengakibatkan berakhirnya  perlindungan  hukum  atas  merek yang bersangkutan.
Hak atas merek dapat dicabut haknya jika tidak  digunakan  atau  jika  pendaftaran  merek tersebut  melanggar  merek  dari  pihak  lain. Setiap merek terdaftar dilindungi oleh undang- undang.  Perlindungan  terhadap  merek  yang terdaftar  mendapat  perlindungan  dengan jangka  waktu  selama  10  (sepuluh)  tahun sejak  tanggal  penerimaan  pendaftaran  merek dan  dapat  pula  diperpanjang,  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  35  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan Indikasi Geografis.
Pemakaian nama domain yang digunakan oleh  suatu  perusahaan  dalam  jaringan internet, telah banyak berkembang pelanggaran  merek  pada  jaringan  tersebut. Pelanggaran  tersebut  terjadi  ketika  pihak  lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan suatu perusahaan  atau  dengan  sebuah  merek perusahaan  yang  kemudian  mendaftarkan merek tersebut sebagai suatu nama domainnya  di  dalam  jaringan  internet.  Nama domain  tidak  disebutkan  dan  dijelaskan secara  eksplisit  dalam  pengaturan  tentang merek, namun jika diambil sebuah
interpretasi,  ada  beberapa  hal  yang  dapat menyebutkan bahwa nama domain merupakan  bagian  dari  merek.  Disebutkan dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1993  Tentang  Daftar  Kelas  Barang atau  Jasa  dalam  Merek,  diterangkan  bahwa: ”telekomunikasi”  termasuk  di  dalamnya,  yaitu dalam  kelas  Nomor  38,  sehingga  pembuatan sebuah  nama  domain  dapat  diklasifiaksikan ke  dalam  sebuah  jasa  telekomunikasi  dalam pengaturan  merek.  Sehingga  dapat  juga dikatakan  bahwa  penyelesaian  sengketa terhadap  kasus  nama  domain  dapat  juga diselesaikan dengan berdasar pada ketentuan undang-undang merek.
Meskipun demikian, pada dasarnya tetaplahdiperlukan  sebuah  pengaturan  yang pasti  perihal  nama  domain  tersebut,  karena dengan begitu akan tercipta sebuah penerapan  hukum  yang  tegas  dan  pasti. Guna  menjamin  hak-hak  bagi  pemegang merek  dagang  dalam  hal  terjadi  pembajakan atau peniruan oleh pihak lain, maka Direktorat HAKI  melakukan  jaminan  perlindungan  yaitu memberikan  hak  pemegang  merek  dagang untuk mengajukan gugatan sebagai konsekuensi adanya perlindungan hukum hak atas merek, pemilik merek terdaftar mempunyai  hak  untuk  mengajukan  gugatan yaitu  berupa  ganti  rugi  jika  mereknya dipergunakan  pihak  lain  tanpa  hak  atau  izin darinya. Perlindungan  hukum bagi pemegang merek dagang melalui pengadilan niaga Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis, gugatan pelanggaran merek terdaftar diajukan kepada Pengadilan Niaga.
Hal  ini  berarti  kewenangan  mengadili sengketa  atau  perkara  gugatan  pelanggaran merek  berada  di  tangan  Pengadilan  Niaga sebagai  badan  peradilan  yang  khusus. Pemberdayaan  Pengadilan  Niaga  dimaksud agar  sengketa  merek  dapat  diselesaikan dalam  waktu  yang  relatif  cepat.  Mengingat merek  merupakan  bagian  dari  kegiatan perekonomian  atau  dunia  usaha,  sehingga penyelesaian  sengketa  merek  memerlukan badan  peradilan  khusus,  yaitu  Pengadilan Niaga.
Pasal  83  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis  juga  memberikan  hak  kepada hakim  untuk  melakukan  tindakan  tertentu .selama  pemeriksaan  masih  berlangsung,
yaitu bahwa selama masih dalam pemeriksaan  dan  untuk  mencegah  kerugian yang  lebih  besar,  hakim  atas  permohonan pemilik  merek  selaku  penggugat  dapat memerintahkan  tergugat  untuk  menghentikan produksi,  peredaran  dan/atau  perdagangan barang  atau  jasa  yang  menggunakan  merek tersebut secara tanpa hak. Pasal 87 Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis  menegaskan bahwa  terhadap  putusan  Pengadilan  Niaga hanya dapat diajukan kasasi.
Pasal  88  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis menegaskan:
1)  Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 diajukan paling lama  14  (empat  belas)  hari  setelah tanggal  putusan yang  dimohonkan kasasi diucapkan  atau  diberitahukan  kepada para  pihak  dengan  mendaftarkan  kepada
panitera  pada  Pengadilan  Niaga  yang telah memutus gugatan.
2)  Panitera  mendaftar  permohonan  kasasi pada tanggal permohonan yang
bersangkutan diajukan dan kepada pemohon  kasasi  diberikan  tanda  terima tertulis  yang  ditandatangani  oleh  panitera dengan  tanggal  yang  sama  dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
3)  Panitera wajib memberitahukan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  kepada  pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
4)  Pemohon kasasi sudah harus
menyampaikan  memori  kasasi  kepada panitera  dalam  waktu  paling  lama  14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi
didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5)  Panitera  wajib  menyampaikan  memori kasasi  kepada  termohon  kasasi  paling lama  2  (dua)  hari  setelah  memori  kasasi diterima oleh panitera.
6)  Termohon  kasasi  dapat  mengajukan kontra  memori  kasasi  kepada  panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori  kasasi  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (5)  dan  panitera  wajib menyampaikan  kontra  memori  kasasi kepada  pemohon  kasasi  paling  lama  7 (tujuh)  hari  setelah  kontra  memori  kasasi diterima oleh panitera.
7)  Panitera  wajib  menyampaikan  berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada  Mahkamah  Agung  paling  lama  7
(tujuh)  hari  setelah  lewat  jangka  waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
8)  Sidang pemeriksaan dan putusan
Permohonan  kasasi  harus  diselesaikan paling  lama  90  (sembilan  puluh)  hari setelah tanggal Permohonan kasasi diterima oleh Majelis Kasasi.
9)  Putusan atas permohonan kasasi
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (8) yang memuat
secara lengkap
pertimbangan  hukum  yang  mendasari putusan  tersebut  harus  diucapkan  dalam sidang yang terbuka untuk umum.
10) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal  putusan atas Permohonan kasasi diucapkan. B.  Penyelesaian Hak Merek Yang
Digunakan  Pihak  Lain  Sebagai  Nama Domain.
Berbicara  mengenai  sengketa  merek, maka  suatu  sengketa  merek  itu  timbul dikarenakan adanya perbuatan-perbuatan melawan  hukum  dan  persaingan  usaha  yang tidak sehat atau tidak jujur (unfair competition) timbulnya hal tersebut dikarenakan perkembangan  dan  kebutuhan  masyarakat pada  umumnya  yang  semakin  kompleks, termasuk  bidang  produksi  barang  dan  jasa, yang  di  dalam  pelaksanaannya  produksi tersebut adakalanya terdapat hubungan hukum yang menimbulkan benturan kepentingan  antara  beberapa  pihak  terkait, sehingga mengakibatkan suatu sengketa.
Perbuatan-perbuatan melawan hukum dan persaingan usaha yang tidak sehat atau tidak
jujur  (unfair  competition)  itu,  dapat  berupa peniruan,  pemalsuan  atau  pemakaian  merek tanpa  hak  terhadap  merek-merek  tertentu, serta  tindakantindakan  atau  indikasi-indikasi lainnya  yang  dapat  mengacaukan  publik berkenaan  dengan  sifat  dan  asal  usul  dari suatu merek.
Variasi  dari  perbuatan  persaingan  curang yang  menyangkut  penggunaan  merek,  akan tetapi  tidak  semuanya  dapat  dikategorikan sebagai bentuk pemalsuan merek, antara lain: 1)  Paralel  import  yaitu  masuknya  barang- barang  asli  yang  diimport  oleh  pihak ketiga  yang  bukan  importir  atau  agen resmi.  Dalam  hal  telah  ditunjuk  agen tunggal  maka  dengan  adanya  import paralel  akan  merugikan  agen  tunggal tersebut.  Biasanya  agency  agreement dibuat  klausula  tentang  pinalti  terhadap principal  apabila  agen  bisa  membuktikan tentang  adanya  import  paralel  ini.  Seperti dalam  kasus  televisi  Sony  built  up  yang dimasukkan  ke  Indonesia  dalam  jumlah besar  sehingga  membuat  perusahaan perakit  yang  resmi  dirugikan.  Dalam  hal ini  perbuatan  tersebut tidak  counterfeiting karena barang maupun mereknya asli.
2)  Trade  dress  yaitu  peniruan  terhadap opmaak,  warna  dan  bentuk  kemasan yang  tidak  termasuk  merek  terdaftar. Contoh  kasus  Tiip-Ex  versus  Re-Type, pihak  merek  terdaftar  Tiip-Ex  merasa bahwa pendaftaran merek Re-Type merupakan  peniruan  terhadap  opmaak dan desain kemasan barangnya sebagaimana  pemakaian  sebenarnya. Dalam  hal  ini  permohonan  pendaftaran merek  Re-Type  dikabulkan  oleh  kantor
merek,  oleh  karena  pendaftaran  merek Tiip-Ex  tidak  mencakup  trade  dressnya, sehingga  tidak  ada  alasann  perbuatan  ini tidak dapat dikategorikan sebagai counterfeiting.
3)  Overrun  yaitu  pembuatan  barang-barang dengan  merek  asli  oleh  penerima  lisensi melebihi  jumlah  yang  diperkenankan dalam perjanjian lisensi selama berlakunya  perjanjian  lisensi.  Perbuatan ini  tidak  bisa  dikategorikan  sebagai pemalsuan  merek.  Tindakan  yang  dapat diambil  oleh  pemberi  lisensi  adalah berdasarkan  ketentuan-ketentuan  pinalti yang  terdapat  di  dalam  perjanjian  lisensi, yang  hampir  sama  dengan  penjualan barang  sisa  ekspor  untuk  pasar  lokal dengan  memakai  merek  asli  seperti  yang dipesan  buyer  luar  negeri,  dimana biasanya  produsen  membuat  lebih  dari jumlah yang dipesan dan setelah diekspor sisanya  dijual  di  pasar  domestik.  Hal  ini walau  tidak  dikehendaki  oleh  pemilik merek  yang  memesan  barang-barang tersebut,  namun  demikian  perbuatan  ini tidak dapat dikategorikan sebagai
counterfeiting. Perbuatan melawan
hukum atau pelanggaran  banyak  dilakukan  terhadap merek  terdaftar  seperti  praktek  peniruan merek  dagang,  dan  lain  sebagainya,  salah satu permasalahan yang sering menimbulkan sengketa  antara  pemegang  merek  yang  satu dengan yang lain adalah menyangkut mengenai adanya persamaan pada pokoknya antara  merek  yang  satu  dengan  merek  yang lain yang telah sama-sama terdaftar, sehingga mengakibatkan harus adanya suatu
pembatalan  terhadap  salah  satu  merek  yang dipersengketakan tersebut.
Pelanggaran di
bidang merek dimungkinkan  akan  terus  terjadi.  Hal  ini berkaitan dengan perilaku  bisnis yang curang yang  menghendaki  persaingan  (competitive) dan  berorientasi  keuntungan  (profit  oriented), sehingga  membuka  potensi  aktivitas  bisnis yang  curang  atau  melanggar  hukum,  dan motivasi  seseorang  melakukan  pelanggaran merek  terutama  adanya  keinginan  untuk memperoleh  keuntungan  di  dalam  praktek bisnisnya.  Seiring  dengan  semakin  ketatnya persaingan di dunia bisnis sehingga sangatlah mungkin terjadi sengketa diantara para pelaku bisnis.  Sengketa  yang  mungkin  terjadi  dapat digolongkan dalam tiga kategori yaitu sengketa  administratif,  sengketa  perdata  dan sengketa pidana.60
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis merupakan dasar untuk memberikan perlindungan  hukum  terhadap  merek.  Aksi nyata  perlindungan  hukum  terhadap  merek dapat dilihat ketika terjadi proses penyelesaian sengketa. Berdasarkan ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  20
Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis, maka upaya penyelesaian sengketa  di  bidang  merek  dapat  ditempuh melalui penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu penyelesaian melalui lembaga pengadilan.  Selain  itu  juga  dapat  ditempuh upaya  penyelesaian  sengketa  secara  non litigasi  yaitu  penyelesaian  sengketa  diluar pengadilan, seperti melalui alternatif penyelesaian sengketa ataupun arbitrase.
a.  Litigasi
Litigasi  merupakan  salah  satu  upaya penyelesaian  sengketa  melalui lembaga pengadilan.  Dalam  hal  ini,  litigasi  digunakan sebagai  salah  satu  cara  dalam  proses penyelesaian  sengketa  di  bidang  merek  yang sesuai  dengan  UndangUndang  Nomor  20 Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis.  Berdasarkan  Pasal  83  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis,, dapat diketahui  ada  jenis  bentuk  tuntutan  gugatan atas  pelanggaran  merek  terdaftar,  yaitu gugatan ganti rugi atau penghentian penggunaan merek yang dilanggarnya.
Ganti  rugi  disini  dapat  berupa  ganti  rugi materiil  dan  ganti  rugi  immateriil.  Ganti  rugi materiil  berupa  kerugian  yang  nyata  dan dapat  dinilai  dengan  uang.  Sedangkan  ganti rugi immateriil berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan  oleh  penggunaan  merek  dengan tanpa  hak,  sehingga  pihak  yang  berhak menderita  kerugian  secara  moral.  Menurut Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis,, gugatan pelanggaran merek terdaftar diajukan kepada Pengadilan Niaga.
Hal  ini  berarti  kewenangan  mengadili sengketa  atau  perkara  gugatan  pelanggaran merek  berada  di  tangan  Pengadilan  Niaga sebagai badanperadilan yang khusus.
Pemberdayaan  pengadilan  Niaga  dimaksud agar  sengketa  merek  dapat  diselesaikan dalam  waktu  yang  relatif  cepat.  Hal  ini mengingat  merek  merupakan  bagian  dari kegiatan  perekonomian  atau  dunia  usaha, sehingga penyelesaian sengketa merek memerlukan  badan  peradilan  khusus,  yaitu Pengadilan Niaga. Undang-Undang Nomor 20
Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis,  juga  memberikan  hak  kepada Hakim  untuk  melakukan  tindakan  tertentu selama pemeriksaan masih berlangsung.
Selama  masih  dalam  pemeriksaan  dan untuk  mencegah  kerugian  yang  lebih  besar, hakim  atas  permohonan  pemilik  merek  atau penerima  lisensi  selaku  penggugat  dapat memerintahkan  tergugat  untuk  menghentikan produksi,  peredaran,  dan/atau  perdagangan barang  atau  jasa  yang  menggunakan  merek tersebut  secara  tanpa  hak.  Selain  itu,  hakim juga dapat memerintahkan bahwa penyerahan  barang  atau  nilai  barangnya dilaksanakan  setelah  putusan  pengadilan mempunyai  kekuatan  hukum  tertutup  bila tergugat  ternyata  dituntut  juga  menyerahkan barang  yang  menggunakan  merek  secara tanpa hak.
b.  Non Litigasi
Sama halnya dengan penyelesaian sengketa  paten,  penyelesaian  sengketa  atas hak  merek  juga  dapat  dilakukan  di  luar pengadilan, baik menggunakan arbitrase atau alternatif  penyelesaian  sengketa.  Pasal  93 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis dinyatakan bahwa selain penyelesaian gugatan melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian
Sengketa.
Alternatif  penyelesaian  sengketa  adalah lembaga  penyelesaian  sengketa  atau  beda pendapat  melalui  prosedur  yang  disepakati para  pihak  yakni  penyelesaian  pengadilan dengan  cara  konsultasi,  negosiasi,  mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
1)  Konsultasi
Konsultasi  mempunyai  fungsi  sebagai cara  untuk  mencegah  timbulnya  suatu sengketa.  Konsultasi  merupakan  suatu jenis  negosiasi  yang  digunakan  untuk menyelesaikan  sengketa  yang  timbul  dari interpretasi  dan  aplikasi  suatu  perjanjian. Konsultasi  digunakan  para  pihak  yang bersengketa sebelum tahap negosiasi.
2)  Negosiasi
Negosiasi  adalah  proses  konsensual yang digunakan para pihak untuk
memperoleh kesepakatan diantara mereka  yang  bersengketa.  Negoisasi dijadikan  sarana  bagi  mereka  yang bersengketa untuk mencari solusi pemecahan masalah yang mereka hadapi tanpa  melibatkan  pihak  ketiga  sebagai penengah.
Negoisasi  biasanya  digunakan  dalam kasus  yang  tidak  terlalu  pelik,  dimana para  pihak  beritikad  baik  untuk  secara bersama memecahkan persoalannya.
Negoisasi dilakukan jika  komunikasi antara  pihak  masih  terjalin  dengan  baik,
masih  ada  rasa  saling  percaya  dan  ada keinginan
baik untuk mencapai kesepakatan  serta  menjalin  hubungan baik.  Negosiasi  adalah  sarana  paling banyak  digunakan.  Sarana  ini  telah dipandang  sebagai  sarana  yang  paling efektif.
Teknik  negosiasi  kooperatif  merupakan kebalikannya.  Teknik  ini  menganggap pihak  lawan  bukan  sebagai  musuh, namun  sebagai  mitra  kerja.  Para  pihak
berkomunikasi untuk
menjajaki
kepentingan dan nilai-nilai bersama
dengan  menggunakan  rasio  dan  akal sehat,  sehingga  penyelesaian  dilakukan berdasarkan  analisis  objektif  sebagai upaya  membangun  atmosfir  yang  positif dan saling percaya.
3)  Mediasi Mediasi adalah proses negoisasi pemecahan  masalah,  dimana  pihak  luar yang tidak memihak (impartial) bekerjasama dengan pihak yang
bersengketa  untuk  mencari  kesepakatan bersama.  Tujuan  mediasi  adalah  untuk mencapai atau
menghasilkan kesepakatan  yang  dapat  diterima  pihak- pihak  yang  bersengketa  guna  mengakhiri sengketa.
Seorang  mediator  pada  prinsipnya  akan membantu  para  pihak  yang  bersengketa untuk  menyepakati  suatu  kesepakatan yang berorientasi kedepan sesuai kebutuhan  dan  memenuhi  rasa  keadilan. Mediator  tidak  memiliki  kewenangan campur  tangan  untuk  memutuskan  atau menentukan  hasil  akhir  kesepakatan karena  para  pihak  yang  bersengketa  itu sendiri yang harus melakukannya.
Aspek  yang  paling  penting  dalam  proses mediasi  adalah  adanya  kesediaan  para pihak  untuk  berunding  menyelesaikan sengketa  secara  jujur  dan  dapat  diterima semua pihak. Dengan mengadakan perundingan  secara  jujur  ini,  para  pihak akan  saling  mengetahui  hak-hak  dan kewajibannya,  dengan  demikian  akan memahami keprihatinan masing-masing.
4)  Konsiliasi
Konsiliasi adalah jika pihak yang bersengketa  tidak  mampu  merumuskan
suatu kesepakatan dan pihak ketiga yang mengajukan  usulan  jalan  keluar  sebagai penyelesaian. Proses penyelesaian model ini mengacu pada pola penyelesaian  secara  consensus  yaitu pihak  netral  dapat  berperan  secara  aktif ataupun secara pasif. Pihak yang bersengketa harus menyatakan persetujuan  atas  usulan  pihak  ketiga tersebut  dan  menjadikannya  sebagai kesepakatan
dalam penyelesaian sengketa.
Pengertian konsiliasi adalah penyelesaian sengketa  yang  dilakukan  dalam  suasana kekeluargaan.  Syarat  utama  menggunakan cara  ini  adalah  bahwa  sejak  awal  para  pihak harus telah menyadari hak-hak dan kewajibannya,  serta  telah  dapat  memahami keprihatinan  masing-masing  mengenai  yang disengketakan.
Proses penyelesaian sengketa  ini  terjadi  dalam  tahapan  sebagai berikut:
a)  Tahap  pertama:  Pertemuan  langsung. Pertemuan  langsung  ini  dilakukan  para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas)  hari  dan  hasilnya  dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
b)  Tahap  kedua:  Bantuan  penasihat  ahli atau mediator. Jika tidak dapat diselesaikan,  maka  atas  kesepakatan tertulis  para  pihak  sengketa  atau  beda pendapat  diselesaikan  melalui  bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator
c)  Tahap ketiga: Penunjukan mediator melalui bantuan lembaga-lembaga alternatif  penyelesaian  sengketa  atas permintaan  para  pihak.  Kata  sepakat
tidak  tercapai  atau  mediator  tadi  tidak berhasil  mempertemukan  kedua  belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi  sebuah  lembaga  alternatif penyelesaian  sengketa  untuk  menunjuk seorang  Mediator.  Mediator  adalah  pihak ketiga  yang  netral  (berada  ditengah- tengah) yang memberikan bantuan kepada  pihak-pihak  yang  bersengketa untuk mendapat penyelesaian yang memuaskan:
d)  Tahap  keempat:  Arbitrase  Apabila  usaha perdamaian  tidak  dapat  dicapai,  maka para  pihak  berdasarkan  kesepakatan secara  tertulis  dapat  mengajukan  usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase dan arbitrase ad-hoc. Ketentuan Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa  ini tidak mengatakan  bahwa  koneksitas  antara tahap negosiasi dengan lembaga alternatif  penyelesaian  sengketa  dan lembaga  Arbitrase  harus  terjadi  secara berurutan,  yang  secara  imperatif  harus dimulai  dari  negosiasi,  mediasi,  yang diakhiri di Arbitrase. Dengan tidak adanya ketentuan  yang  bersifat  imperatif  ini, maka  para  pihak  yang  bersengketa  atau beda  pendapat  mempunyai  hak  opsi untuk  memilih,  untuk  langsung  minta penyelesaian ke arbitrase atau ke alternatif penyelesaian sengketa.
Cara  konsultasi  negosiasi  dan  konsiliasi dilakukan  dapat  dilihat  dari  beberapa  sudut pandang.  Di  masyarakat  tradisional  yang mengenal lembaga perdamaian, seperti runggun  adat,  kerapatan  adat,  maka  proses
penyelesaian  sengketa  secara  damai  sudah terpola  menurut  adat  kebiasaan.  Adalah merupakan  pengetahuan  umum,  tentang tokoh-tokoh yang berpengalaman dan mampu bertindak  sebagai  negosiator  atau  konsiliator atau  mediator yang dapat  diminta oleh pihak- pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persoalan  mereka.  Masyarakat  yang  terbuka, terlebih  lagi  yang  bersifat  global  maka  lebih dikehendaki adanya kepastian hukum sehingga adanya undang-undang yang mengatur  alternatif  penyelesaian  sengketa  ini melegakan  karena  sudah  ada  rambu-rambu yang dapat dipergunakan oleh hak bersengketa.  yang  memberikan  kepastian hukum. 5)  Arbitrase
Menurut  Undang-Undang Nomor 30
Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa,  disebutkan  bahwa: ”Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  secara tertulis  oleh  para  pihak  yang  bersengketa” Pasal  5  ayat  (1)  ditentukan  bahwa  sengketa yang  dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase hanya  sengketa  di  bidang  perdagangan  dan mengenai  hak  menurut  hukum  dan  peraturan perundang-undangan  dikuasai  sepenuhnya oleh  pihak  yang  bersengketa.  Para  pihak sepakat  menyetujui untuk  menyelesaian sengketa  kepada  pihak  yang  netral.  Para pihak  memilih  sendiri  pihak  yang  bertindak sebagai hakim dan hukum yang diterapkan.
Lembaga  arbitrase  adalah  badan  yang dipilih  parapihak  yang  bersengketa  untuk memberikan  putusan  mengenai  sengketa tertentu.  Lembaga  tersebut  juga  dapat
memberikan pendapat yang mengikat tentang suatu  hubungan  hukum  tertentu  dalam  hal belum timbul sengketa.
Ketentuan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis  menggunakan  saluran  Pengadilan Niaga sebagai  lembaga  untuk menyelesaikan sengketa  merek.  Tidak  seperti  dalam  sistem UU  Merek  sebelumnya,  yang  menggunakan saluran Pengadilan Negeri. Hal ini dimaksudkan  agar  pemeriksaan  perkara merek  dapat  berjalan  secara  lebih  cepat  dan singkat  dengan  ketentuan-ketentuan  yang dikenal  dalam  Pengadilan  Niaga,  yang semula  dimaksudkan  untuk  permohonan kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1998  jo  Peraturan  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1998. Pemerintah bermaksud bahwa soal-soal yang termasuk  “komersial”  akan  diselesaikan melalui  Commercial  Courts  atau  Pengadilan Niaga,  karena  Pengadilan  Negeri  biasa dianggap  terlalu  lamban  kerjanya  dan  terlalu penuh  dengan  formalitas  yang  menghambat pemeriksaan  dan  pemutusan  di  bidang  bisnis secara cepat.
Mekanisme beracara dalam penyelesaian perkara  pembatalan  merek  di  Pengadilan Niaga  seperti  pengajuan  gugatan  pada umumnya,  Penggugat  sebagai  klaim  pemilik merek  terdaftar  mengajukan  gugatan  di Pengadilan
Niaga
tempat Tergugat berdomisili,  biaya  perkara  di  Pengadilan Niaga  tingkat  pertama  diatur  dan  ditetapkan oleh  Ketua  Pengadilan  Tingkat  Pertama. Jangka  waktu  2  (dua)  hari  setelah  gugatan didaftarkan  Panitera  menyampaikan  gugatan kepada  Ketua  Pengadilan  Niaga  terhitung
sejak
gugatan
didaftarkan, gugatan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Niaga
dan  dalamjangka  waktu  3  (tiga)  hari  setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari  gugatan  dan  menetapkan  hari sidang  dan  dalam  jangka  waktu  paling  lama 60  (enam  puluh)  hari  sidang  pemeriksaan atas  gugatan  pembatalan  diselenggarakan setelah  gugatan  didaftarkan.  Tujuh  hari setelah  gugatan  pembatalan  didaftarkan, panggilan  harus  diterima  oleh  para  pihak. Putusan  atas  gugatan  pembatalan  harus diucapkan  paling  lama  90  (sembilan  puluh) hari  setelah  gugatan  didaftarkan  dan  dapat diperpanjang  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari atas  persetujuan  Ketua  Mahkamah  Agung dan  isi  putusan  Pengadilan  Niaga  wajib disampaikan  kepada  para  pihak  paling  lama 14  (empat  belas)  hari  setelah  putusan  atas gugatan  pembatalan  diucapkan  dan  terhadap putusan  Pengadilan  Niaga  hanya  dapat diajukan kasasi.
Penyelesaian sengketa Merek
di Pengadilan  Niaga  diatur  dalam  Bab  XV Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, seperti terlihat dalam Pasal 85 mengatur tentang tata cara gugatan pembatalan pendaftaran merek, yaitu:
a)  Gugatan  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 30 ayat (3), Pasal 68, Pasal 74, dan
Pasal 76 diajukan kepada ketua
Pengadilan  Niaga  dalam  wilayah  hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
b)  Dalam  hal  salah  satu  pihak  bertempat tinggal  di  luar  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia,  gugatan  tersebut
diajukan  kepada  Ketua  Pengadilan  Niaga Jakarta Pusat.
c)  Panitera  mendaftarkan  gugatan  pada tanggal gugatan  yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda  terima  tertulis  yang  ditandatangani panitera  dengan  tanggal  yang  sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
d)  Panitera  menyampaikan  gugatan  kepada ketua  Pengadilan  Niaga  dalam  jangka waktu  paling  lama  2  (dua)  hari  terhitung sejak gugatan didaftarkan.
e)  Dalam  jangka  waktu  paling  lama  3  (tiga)
hari  terhitung  sejak  tanggal  gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (4),  ketua  Pengadilan  Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis  hakimuntuk  menetapkan  hari sidang.
f)  Pemanggilan  para  pihak  dilakukan  oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
g)  Sidang  pemeriksaan  sampai  dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan  paling  lama  90  (sembilan puluh)  hari  setelah  perkara  diterima  oleh majelis  yang  memeriksa  perkara  tersebut dan  dapat  diperpanjang  paling  lama  30 (tiga  puluh)  hari  atas  persetujuan  Ketua Mahkamah Agung.
h)  Putusan  atas  gugatan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  yang  memuat secara  lengkap  pertimbangan  hukum yang  mendasari  putusan  tersebut  harus diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk umum.  Putusan  Pengadilan  Niaga  tidak dapat diajukan banding, melainkan hanya
dapat  diajukan  kasasi.  Ketentuan  ini dicantumkan dalam Pasal 87 UndangUndang  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis yang menyatakan bahwa terhadap putusan  Pengadilan  Niaga  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  85  ayat (8)  hanya dapat diajukan kasasi..
Putusan Pengadilan Niaga tersebut
hanya  dapat  diajukan  upaya  hukum  kasasi  di Mahkamah  Agung  dan  tidak  melalui  upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi, sehingga  mempercepat  tahap  penyelesaian sengketa.  adapun  prosedur  permohonan kasasi  tersebut  dapat  dilihat  dalam  Pasal  83 UndangUndang  Nomor  15  Tahun  2001 Tentang Merek, yang menentukan bahwa:
a)  Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 diajukan paling lama  14  (empat  belas)  hari  setelah tanggal  putusan yang  dimohonkan kasasi diucapkan  atau  diberitahukan  kepada para  pihak  dengan  mendaftarkan  kepada panitera  pada  Pengadilan  Niaga  yang telah memutus gugatan.
b)  Panitera  mendaftar  permohonan  kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon  kasasi  diberikan  tanda  terima tertulis  yang  ditandatangani  oleh  panitera dengan  tanggal  yang  sama  dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
c)  Panitera wajib memberitahukan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  kepada  pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
d)  Pemohon
kasasi sudah harus menyampaikan  memori  kasasi  kepada panitera  dalam  waktu  paling  lama  14 (empat belas) hari sejaktanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
e)  Panitera  wajib  menyampaikan  memori kasasi  kepada  termohon  kasasi  paling lama  2  (dua)  hari  setelah  memori  kasasi diterima oleh panitera.
f)  Termohon  kasasi  dapat  mengajukan kontra  memori  kasasi  kepada  panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori  kasasi  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (5)  dan  panitera  wajib menyampaikan  kontra  memori  kasasi kepada  pemohon  kasasi  paling  lama  7 (tujuh)  hari  setelah  kontra  memori  kasasi diterima oleh panitera.
g)  Panitera  wajib  menyampaikan  berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada  Mahkamah  Agung  paling  lama  7 (tujuh)  hari  setelah  lewat  jangka  waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
h)  Sidang pemeriksaan dan putusan Permohonan  kasasi  harus  diselesaikan paling  lama  90  (sembilan  puluh)  hari setelah tanggal Permohonan kasasi diterima oleh Majelis Kasasi.
i) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan  hukum  yang  mendasari putusan  tersebut  harus  diucapkan  dalam sidang yang terbuka untuk umum.
j) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal  putusan atas Permohonan kasasi diucapkan.
Pendaftaran merek bertujuan untuk
memperoleh kepastian hukum dan perlindungan  hukum  terhadap  hak  atas merek.  Pendaftaran  merek  dilakukan  pada Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual. Direktorat  Jenderal  melakukan  pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan
pendaftaran merek, yaitu persyaratan administratif  sebagaimana  telah  disebutkan pada  bagian  pertama  tentang  syarat  dan  tata cara permohonan.
Merek  tidak  dapat  didaftarkan  apabila tidak  memenuhi  ketentuanketentuan  dalam Pasal  4  dan  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor 20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi
Geografis. Permohonan tersebut
ditandatangani  oleh  salah  satu  dari  pemohon yang  berhak  atas  merek  tersebut  dengan melampirkan  persetujuan  tertulis  dari  para pemohon yang mewakilinya.
Apabila permohonan sebagaimana dimaksud diajukan melalui kuasanya (konsultan  hak  kekayaan  intelektual),  surat kuasa  untuk  itu  ditanda  tangani  oleh  semua pihak  yang  berhak  atas  merek  tersebut.  Jika permohonan  pendaftaran  merek  atas  nama badan  hukum,  maka  permohonan  tersebut tidak  boleh  dilakukan  atas  nama  pribadi. Walaupun
yang
menandatangani
permohonannya  adalah  direktur,  namun  dia mewakili dari badan hukum tersebut.
III.  PENUTUP.
A.  Kesimpulan. Berdasarkan uraian pada bab
sebelumnya, maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:
1.  Kerugian  terhadap  hak  merek  yang digunakan  pihak  lain  sebagai  nama domain  untuk  mendapatkan  keuntungan dari  ketenaran  suatu  merek,  sehingga muncul  istilah  pembajakan  merek  melalui sebuah  nama  domain.  Cybersquatting merupakan  tindakan  pembajakan  merek melalui  nama  domain  tersebut,  pihak yang  membajak  atau  membuat  nama domain  dengan  meniru  nama  merek terkenal  lalu  menjualnya  kembali  kepada pihak  lain.  Bagi  perusahaan  yang  sudah memiliki reputasi yang  bagus dan dikenal dimasyarakat luas, hal ini tentulah sangat meresahkan,  karena  hal  ini  berkaitan dengan  nama  besar  dan  nama  baik perusahaan.
2.  Penyelesaian  hak  merek  yang  digunakan pihak lain sebagai nama domain diselesaikan  melalui  lembaga  pengadilan sebagaimana diatur
dalam UndangUndang  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis sedangkan penyelesaian sengketa secara non  litigasi  merupakan  penyelesaian sengketa diluar pengadilan, seperti melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa ataupun arbitrase.

## B.  Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka dalam  penelitian  ini  disarankan  sebagai berikut:
1.  Perlu  adanya  penegak  hukum  yang memiliki peran utama dalam hal pengaturan  persaingan  curang  yaitu Direktorat  Merek  pada  DirJen  HaKI  serta para  Hakim  yang  mengadili  sengketa persaingan  curang  yang  memiliki  peran penting  dalam  mencegah  persaingan curang  agar  kinerjanya  lebih  diperbaiki sehingga lebih menjamin kepastian hukum  dalam  hal  persaingan  curang, karena tampaknya aparat penegak hukum  kurang  kompetensinya  dalam mengadili perkara persaingan curang dan kurang teliti dalam melakukan pemeriksaan  substantif  sehingga  ada merek  yang  didaftarkan  tanpa  adanya itikad  baik  dan  persaingan  curang  pun terjadi,  sehingga  merugikan  pihak  pemilik merek.
2.  Agar  melakukan  sosialisasi  pentingnya pendaftaran  merek  untuk  perlindungan
hukum kepada pemegang merek sehingga  para  pemilik  merek  akan meningkat kesadarannya untuk
mendaftarkan merek yang digunakannya.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Buku Bambang  Soenggono.  2011.  Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta:
RajaGrafindo Persada.
Edy Damian. 2005. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung: Alumni. Endang  Purwaningsih.  2012.  Hak  atas Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi. Bandung: Mandar Madju.
M.  Husein  dan  A.  Supriyadi.  2005.  Alternatif
Penyelesaian Sengketa Di Luar
Pengadilan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Much.  Nurachmad.  2012.  Segala  Tentang HAKI  Indonesia.  Yogyakarta:  Buku Biru.
Muhammad  Ahkam  Subroto  dan  Suprapedi. 2008.  Pengenalan  HKI  (Hak  Kekayaan Intelektual). Jakarta: Indeks.
Ojak  Nainggolan.  2005.  Pengantar  Ilmu Hukum.  Medan:  Indonesia  Media  & Law Policy Centre.
Priyatama  Abdul  Rasyid.  2008.  Arbitrase Alternatif Penyelesaian Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Rachmadi  Usman.  2003.  Hukum  Hak  Atas
Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia. Bandung: Alumni. Rahmi Jened. 2015. Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi  dan  Integrasi  Ekonomi. Jakarta: Prenadamedia Group.
Sentosa  Sembiring.  2008.  Hukum  Dagang.
Bandung: Citra Aditya Bhakti Sudargo  Gautama  dan  Rizwanto  Winata.
1997.  Pembaharuan  Undang-Undang Hak  Cipta  (1997).  Bandung:  Citra Aditya Bhakti.
------------;2000.  Hak  Kekayaan  Intelektual. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
Sudargo  Gautama.  1995.  Segi-Segi  Hukum Hak Milik Intelektual. Bandung: Eresco.
Yusran  Isnaini  .  2010.  Buku  Pintar  HAKI Tanya  Jawab  Seputar  Hak  Kekayaan Intelektual. Jakarta: Ghalia Indonesia.
------------;2009.  Hak  Cipta  dan  Tantangannya Di  Era  Cybpace.  Jakarta:  Ghalia Indonesia.

## B.  Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 Tentang  Perubahan  atas  Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.

## C.  Internet
Edmon Makarim, “Nama Domain dan Merek”,
melalui http://www.hukumonline.com.
Eko  Yulianto,  “Kasus  Sony  dan  Sony  Corp”, melalui www:// tecchno.okezone.com.. Freddy  Haris,  “Tentang  Pandi”,  melalui
https://pandi.id .
Peter  Mahmud  Marzuki,  “Seputar  Pengertian
Perlindungan Hukum”, http:// blogspot.co.id.
Prasetyo  Hadi  Purwandoko,  “Problematika Perlindungan  Merek  Di  Indonesia”,
https://prasetyohp.wordpress.com .
Ricktavy,  “Menghargai  Hak  Cipta  Terkait
Teknologi Informasi Komunikasi”, melalui www://blogdetik.com. Marini, “Penyelesaian Sengketa
Merek Dagang”, melalui www.gresnews.com, Suhartono,  “Daftar  Klasifikasi  Kelas  Merek Barang dan Jasa”,
melalui
http://www.dreamid.com ,
.  Surjadi  Winata,  “Nama  Domain  dalam
Perspektif  Hukum  Hak  Atas  Kekayaan
Intelektual
Indonesia”,
melalui
www://legalogic.wordpress.com,
.  Wahyu  Hidayat,  “Pengertian,  Fungsi,
Contoh,  Jenis,  Domain  Serta  Cara Membeli  Nama  Domain”,  melalui https://www.utopicomputers.com . Widiarti,
“Pelanggaran
Merek Sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan Upaya Penyelesaiannya Menurut Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”, melalui www://openjournal.unpam.ac.id, .  Wikipedia,  “Pengelola  Nama  Domain
Internet
Indonesia”,
melalui
www://id.org/wiki,