## Jurnal Ekonomika
Manajemen, Akuntansi dan Perbankan Syari’ah Vol. 12 No. 2, September 2023 e-ISSN: 25808117; p-ISSN: 25276379 ===========================================================================

## EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA PA'KEBUAN
BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2018
Agus Riyanto 1 , Elyana 2 , Henrikus Gantur 3

## Universitas Widya Gama Mahakam Samainda
agusriyanto@uwgm.ac.id

## Abstract
This  type  of  research  is  qualitative  research,  where  the  focus  of  the  research  is  participatory  and transparency in village financial management in Pa'Kebuan Village, where the informants in this study are the village head, BPD members, village apparatus and hamlet heads. The results of this study refer to  the  Village  Financial  Management  System  Analysis  in  Pa'Kebuan  Village,  Krayan  Timur  District, Nunukan  Regency,  North  Kalimantan  Province  using  a  participatory  and  transparent  approach.  The management  of  the  village  fund  budget  in  Pa'Kebuan  Village  has  very  high  community participation. The community's involvement in the planning varied widely, some actually discussed development, some came because they  wanted to take part in development activities, and some other people came just to enliven it. However, as a whole the Pa'Kebuan Village government has attempted to initiate meetings with  the  community  in  village  fund  management  planning  activities.  planning  for  village  financial management, the village government is very transparent in explaining the amount of the budget managed by  the  village  government  so  that  planning  involves  elementsthe  village  government,  BPD  and  the community are able to synchronize with development needs and empowerment  with the amount of the budget managed by Pa'Kebuan Village.
Keywords: System, Management, Finance

## Abstrak
Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, dimana yang menjadi  focus penelitian adalah partisipatif dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Pa’Kebuan, dimana yang menjadi informan dalam  penelitian  ini  adalah  kepala  desa,  anggota  BPD,  aparatur  desa  dan  kepala  dusun.  Hasil  dari penelitian  ini  merujuk  kepada  Analisis  Sistem  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  Desa  Pa’Kebuan, Kecamatan  Krayan  Timur,  Kabupaten  Nunukan,  Provinsi  Kalimantan  Utara  dengan  menggunakan pendekatan partisipatif dan transparansi. Pengelolaan anggaran dana desa di Desa Pa’Kebuan partisipasi masyarakat  sangat  tinggi.  Keterlibatan  masyarakat  dalam  perencanaan  tersebut  sangat  bervariasi,  ada yang  memang  benar-benar  berdiskusi  untuk  pembangunan,  ada  yang  datang  karena  ingin  mendapat bagian dalam kegiatan pembangunan ada pula masyarakat yang datang hanya untuk turut meramaikan. Namun secara keseluruhan pemerintah Desa Pa’Kebuan telah berupaya menginisiasi pertemuan dengan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pengelolaan dana desa. perencanaan pengelolaan keuangan desa pemerintah desa sangat transparan dalam memaparkan jumlah anggaran yang di kelola oleh pemerintah desa  sehingga  dalam  pembuatan  perencanaan  yang  melibatkan  unsur  pemerintah  desa,  BPD  dan masyarakat  mampu  menyingkronkan  dengan  kebutuhan  pembangunan  serta  pemberdayaan  dengan jumlah anggaran yang dikelola oleh Desa Pa’Kebuan.
Kata Kunci: Sistem, Pengelolaan, Keuangan

## PENDAHULUAN
Desa  Menurut  Undang-Undang  No.6  Tahun  2014  adalah  desa  dan  desa  adat atau yang  disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum  yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Desa  merupakan  unit  paling  bawah  dalam  sistem  pemerintahan  di indonesia.  Peran,  fungsi  dan kontribusinya menempati posisi yang strategis dalam rangkat pelaksanaan otonomi daerah dan itu akan sangat bergantung pada kesiapan desa dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel serta mendapatkan partisipasi dari masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahaannya.
Pembangunan daerah dan pembangunan desa yang merupakan bagian dari pembangunan nasional mempunyai  tujuan  untuk  meningkatkan  kapasitas  pemerintah  daerah  dalam  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  dan  juga  meningkatkan  kemampuan  daerah  dalam  pengelolaan sumberdaya  ekonominya  sendiri  secara  efisien  untuk  kemajuan  daerah  dan  kesejahteraan masyarakat.  Terbitnya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  yang  selanjutnya didukung Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi sebuah titik awal bagi desa untuk menujukan peran dan kemampuannya untuk ikut membangun perintahan indonesia. Pemerintah desa diyakini lebih  mampu  melihat  prioritas  kebutuhan  desa  dan  masyarakat  dibandingkan  pemerintah kabupaten  yang  secara  nyata  memiliki  ruang  lingkup  yang  lebih  luas.  Untuk  itu  pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, kebutuhan masyarakat, potensi  yang  dimiliki,  aspirasi  masyarakat  dan  prioritas  pembangunan  pedesaan  yang  telah ditetapkan.
Sejalan  dengan  visi  Pemerintah  untuk  “Membangun  indonesia  dari  pinggiran  dalam kerangka  NKRI”.  Dialokasikan  dana  yang  lebih  besar  pada  APBN-P  2015  untuk  memperkuat pembangunan  desa.  Pengalokasian  Dana  Desa  dilakukan  dengan  menggunakan  alokasi  dibagi secara  merata  dan  alokasi  yang  dibagi  berdasarkan  jumlah  penduduk,  luas  wilayah,  angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis. Dana ini bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi  desa  yang  ditransfer  melalui  APBD  kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan  pemerintah,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan pemberdayaan masyarakat, Pengalokasian dana desa diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan  kesejahteraan  desa  melalui  peningkatan  pelayanan  publik  di  desa,  memajukan perekonomian  desa,  mengatasi  kesenjangan  pembangunan  antar  desa  serta  memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.
Kegiatan pengelolaan keuangan desa tentunya melibatkan beberapa pihak yang berwenang seperti Kepala  Desa  sebagai  Pemegang  Kekuasaan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  (PKPKD)  dan  akan dibantu  oleh  perangkat  desa  seperti  Sekretaris  Desa,  Bendahara  Desa  dan  perangkat  pembantu desa lainnya. Pengelolaan keuangan desa yang baik yaitu dilakukan secara transparasi, partisipatif serta  tertib  dan  disiplin  anggaran,  selain  itu  dalam  kegiatan  pengelolaan  keuangan  desa  juga memerlukan suatu sistem pengawasan yang baik agar segala sumber kekayaan yang dimiliki dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, memenuhi segala
kebutuhan masyarakat desa, meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung mobilitas masyarakat desa serta pembinaan maupun pemberdayaan bagi masyrakat desa.
Awal  Tahun  2020,  dunia  dilanda  kepanikan  akibat  menyebarnya  Corona  Virus  Disease  2019 (COVID- 19) dengan sangat cepat. Pemerintah indonesia sendiri mengeluarkan kebijakan untuk menjaga jarak (social distancing), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga melakukan lockdown atau larangan meninggalkan tempat tinggal atau wilayah. Krisis kesehatan global yang terjadi  pada  tahun  2020  mengakibatkan  kinerja  perekonomian  menurun.  Hal  ini  dikarenakan kebijakan  lockdown  yang  diberlakukan  hampir  bersamaan  diberbagai  negara  menyebabkan turunnya  permintaan  global  dan  menghambat  aliran  barang,  sehingga  menyebabkan  berbagai harga komoditas dipasar internasional menurun.
Krisis  ekonomi  berdampak  pada  semua  kalangan  termasuk  diantaranya  masyarakat  Desa. Menanggapi  dampak  krisis  ekonomi  ini,  pemerintah  melalui  menteri  keuangan  mengeluarkan PMK  RI  No  40/PMK.07/2020  Tentang  perubahan  atas  peraturan  menteri  keuangan  No 205/PMK.07/2019  Tentang  pengelolaan  dana  desa.  Kebijakan  bertujuan  mengalihkan  prioritas anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  (APBDesa)  untuk  mencegah  penyebaran  pandemi  dan membantu perekonomian masyarakat desa yang berdampak.
Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  sistem  pengelolaan  keuangan  terus  mengalami perubahan.  Pekerjaan  ataupun  aktivitas  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  keuangan  tentu memerlukan suatu sistem yang baik dalam hal pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Setiap organisasi, baik yang berskala besar maupun kecil serta menegah yang  bersifat  swasta  (privat)  maupun  non  privat  (umum)  seperti  pemerintahan  tentu  memiliki aktivitas pengelolaan keuangan. Sistem pengelolaan keuangan dalam organisasi swasta maupun pemerintahan memiliki persamaan dan perbedaan. Sistem pengelolaan keuangan pemerintahan di Indonesia  diatur  dalam  peraturan  Menteri  dalam  Negeri.  Oleh  sebab  itu,  pemerintah  desa  yang diberikan  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengelola  keuangannya  secara  mandiri  oleh pemerintah  pusat  dituntut  agar  dapat  memahami  dan  menerapakan  peraturan  pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan Menteri dalam Negeri.

## TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Sistem Keuangan Desa
Keuangan Desa menurut Undang-Undang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai  dengan  uang  serta  segala  sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang  berhubungan  dengan pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  desa.  Dengan  hak  dan  kewajiban  tersebut  menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang diperlukan dan diatur dalam pengelolaan keuangan desa.
Aktifitas atau kegiatan pengelolaan keuangan desa memiliki siklus atau tahapan-tahapan secara sistematis.  Siklus  atau  tahapan-tahapan  tersebut  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban,  serta  evaluasi,  dengan  periodisasi  1  (satu) tahun anggaran.
Sistem  keuangan  Desa  (Siskeudes)  adalah  alat  atau  sistem  yang  digunakan  dalam  mengelola keuangan  desa,  berupa  Realisasi  Anggaran  dan  APBDes.  Realisasi  Anggaran  Desa  merupakan semua  bentuk  penganggaran  dalam  pemerintah  desa  guna  pembangunan  desa.  Pengelolaan keuangan  desa  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

## Asas Pengelolaan Keuangan Desa
Asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2 adalah asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

## a. Transparansi
Transparansi  adalah  prinsip  keterbukaan  dalam  kegiatan  pengelolaan  keuangan dimana  perlu  melibatkan  masyarakat  untuk  mengetahui  dan  mengakses  informasi tentang keuangan desa.

## b. Akuntabilitas
Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban  untuk  mempertanggungjawabkan pengelolaan  dan  pengendalian  sumber  daya  dan  pelaksanaan  kebijakan  yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Asas akuntabel yang  menentukan  bahwa  setiap  kegiatan dan  hasil  akhir  kegiatan  penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Partisipatif
Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan seluruh elemen kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

## d. Tertib dan disiplin anggaran
Tertib disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau  pedoman  yang  melandasinya.  Menurut  Pemendagri  No.  20  Tahun  2018, pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni tanggal 1 januari sampai tanggal 31 desember

## METODE PENELITIAN Metode penelitian
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini merupakan masalah sosial maka metode penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif,  dimana  pokok  pembahasan mengenai  evaluasi  sistem  pengelolaan  keuangan  Desa  di  Desa  Pa’Kebuan  Kecamatan  Krayan Timur,  Kabupaten  Nunukan,  Provinsi  Kalimantan  Utara.  Metode  kualitatif  merupakan  suatu penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  ucapan  dan  tulisan  yang  secara  umum digunakan untuk penelitian tentang aktivitas sosial fungsional organisasi budaya.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  melakukan wawancara dan dokumentasi, dengan jenis data yang digunakan adalah data primer, dimana data dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari objek penelitian.

## Lokasi Penelitian
Lokasi  yang  dijadikan  sebagai  objek  dalam  melakukan  penelitian  mengenai  evaluasi  sistem pengelolaan  keuangan  desa  adalah  Desa  Pa’Kebuan  di  Kecamatan  Krayan  Timur,  Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

## Sumber Data
Penelitian kualitatif tidak mengenal istilah populasi, apalagi sampel. Populasi atau sampel pada pendekatan kualitatif lebih tepat disebut sumber data pada situasi sosial (Social Situation) tertentu (Djam’an Satori, 2007:2). Spradley (Sugiono, 2011:297) mengatakan bahwa Social Situation atau situasi sosial terdiri dari tempat (place), pelaku (actor) dan aktivitas (activity)  yang berinteraksi secara sinergis.
Data yang digunakan untuk mengetahui sistem pengelolaan keuangan desa dalam penelitian ini adalah  data  yang  bersumber  dari  jawaban-jawaban  hasil  wawancara  yang  dilakukan  penulis terhadap  informan-informan  terpilih  yang  memiliki  pengetahuan  luas  serta  berperan  langsung dalam pengelolaan keuangan desa.

## Tahapan-tahapan dalam Pengelolaan Keuangan Desa

## a. Perencanaan
Perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  merupakan  perencanaan  penerimaan  dan pengeluaran  pemerintahan  desa  pada  tahun  anggaran  berkenaan  dengan  yang dianggaran  dalam  APBDesa.  Dalam  tahap  perencanaan,  sekretaris  desa mengkoordinasikan  rancangan  APBDesa  berdasarkan  RKP  Desa  tahun  berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan peraturan Bupati/Walikota setiap  hari.  Sekretaris  desa  menyampaikan  Rancangan  Peraturan  Desa tentangAPBDesa kepada kepala desa. Rancangan Peraturan Desa disepakati kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan peraturan desa  disampaikan  kepala  desa  kepada  Bupati/Walikota  melalui  camat  atau  sebutan lain palaing lambat 3 (Tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa.

## b. Pelaksanaan
Pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  desa  merupakan  penerimaan  dan  pengeluaran desa  yang  doilaksankan  melalai  rekening  kas  desa.  Nomor  rekening  kas  desa dilaporkan kepala desa kepada Bupati/Walikota yang selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur dengan tebusan materi malalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa
untuk pengendalian penyaluran dan transfer. Kepala desa menugaskan kaur dan kasi pelaksana  kegiatan  penyusun  DPA  paling  lama  3  (Tiga)  hari  kerja  kemudian diserahkan melalui sekretaris desa kepada kepala desa. Kaur dan kasi melaksanakan kegiatan  berdasarkan  DPA  yang  telah  disetujui  kepala  desa  dan  mengajukan  SPP dalam  setiap  pelaksanaan  anggaran  sesuai  dengan  periode  yanga  tercantum  dalam DPA kemudian menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran. Kaur dan kasi  pelaksan  anggaran  wajib  menyampaikan  laporan  akhir  realisasi  pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak kegiatan selesai.

## c. Pengawasan
Agar  pengelolaan  keuangan  desa  semakin  akuntabel,  maka  diperlukan  mekanisme pengawasan. Pengawasan ini melibatkan semua pihak yakni masyarakat desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat pengawas internal pemerintah (APIP), Camat, Badan Pemeriksa keuangan.

## d. Penatausahaan
Penatausahaan  dilakukan  oleh  kaur  keuangan  sebagai  pelaksana  fungsi kebendaharaan. Kaur keuangan wajib melakukan pencatatan  setiap penerimaan dan pengeluaran dalam kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Kaur keuangan wajib mempertanggungjawabkan dana melalui laporan pertanggungjawaban.  Laporna pertanggungjawaban dilaporkan oleh kaur keuangan kepada sekretaris desa paling lambat 10 (Sepuluh) bulan berikutnya.
Berikut penatausahaan peneriamaan dan pengeluaran menggunakan :
1) Buku kas umum Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua aktivitas yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai atau kredit.
2) Buku pembantu bank Buku pembantu bank merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa.
3) Buku pembantu pajak Buku  pembantu  pajak  merupakan catatan  penerimaan  pemotongan  pajak  dan pengeluaran setoran pajak.
4) Buku pembantu panjar
Buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.
e. Pelaporan
Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melaui camat. Laporan yang dimaksud terdiri dari :
1) Laporan pelaksanaan APBDesa
2) Laporan realisasi anggaran.
f. Pertanggungjawaban
Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota  melalui  camat  setiap  akhir  tahun  anggaran  dan  paling  lambat  3 (Tiga)  Bulan  setelah  akhir  tahun  anggaran.  Laporan  pertanggungjawaban  tersebut kemudian diinfirmasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang memuat:
1) Laporan realiasasi APBDesa
2) Laporan realisasi kegiatan
3) Kegiatan yang belum selesai dan tidak terlaksanakan
4) Sisa anggaran dan
5) Alamat pengaduan
g. Evaluasi
Tahap evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan berdasarkan peraturan ataupun ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri tentang pengelolaan keuangan daerah

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020. Ada  beberapa  tahapan-tahapan  pengelolaan  keuangan  desa  yang  dijelaskan  dalam  Peraturan Menteri  dalam  Negeri  Nomor  73  Tahun  2020  yakni,  tahap  perencanaan,  pelasanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran terhitung dari 1 januari sampai dengan 31 desember.
Hasil  analisis  yang  dilakukan  oleh  peneliti  berdasarkan  jawaban-jawaban  dari  informan menyatakan bahwa tahapan pengelolaan keuangan desa di desa Pa’Kebuan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020.

## 1. Perencanaan

## Fungsi APBDesa
Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum, APBDesa menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait, untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, serta menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah yang tertentu  yang pasti, untuk melaksanakan rencana kegiatan dimaksud. APBDesa menjamin kelayakan  sebuah  kegiatan  dari  segi  pendanaan,  sehingga  dapat  dipastikan  kelayakan  hasil kegiatan secara teknis.
1) Ketentuan Penyusunan APBDesa
Dalam menyusun APBDes, ada beberapa ketentuan yag harus dipatuhi: APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa yang telah ditetapkan dengan Perdes:
i. APBDesa  disusun  untuk  masa  1  (satu)  tahun  anggaran,  terhitung  mulai  1  Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya
ii. Rancangan APBDesa harus dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
iii. APBDesa dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes, selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani.
Selain itu, secara teknis penyusunan APBDesa juga harus memperhatikan:

## a. Pendapatan Desa
Pendapatan  Desa  yang  ditetapkan  dalam  APB  Desa  merupakan  perkiraan      yang  terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Rasional artinya menurut pikiran logis atau masuk akal serta sesuai fakta atau data.

## b. Belanja Desa
Belanja  desa  disusun  secara  berimbang  antara  penerimaan  dan  pengeluaran,  dan penggunaan keuangan desa harus konsisten (sesuai dengan rencana, tepat jumlah, dan tepat peruntukan), dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## c. Pembiayaan Desa
Pembiayaan desa baik penerimaan pembiayaan maupun  pengeluaran  pembiayaan  harus disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan nyata/sesungguhnya yang dimiliki desa, serta tidak membebani keuangan desa di tahun anggaran tertentu.

## d. SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran)
Dalam  menetapkan  anggaran  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  Tahun  Anggaran Sebelumnya (SiLPA), agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada, yaitu potensi terjadinya  pelampauan  realisasi  penerimaan  desa,  terjadinya  penghematan  belanja,  dan adanya  sisa  dana  yang  masih  mengendap  dalam  rekening  kas  desa  yang  belum  dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran sebelumnya.
2) Mekanisme, Tugas, dan Tanggungjawab Pelaku dalam Penyusunan APB Desa
Mekanisme (prosedur dan tatacara) penyusunan APBDesa dapat dilihat pada gambar alur di atas :

## a. Sekretaris Desa
Menyusun  Rancangan  Peraturan  Desa  tentang  APBDesa  berdasarkan  RKP  Desa Menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
b. KepalaDesa
Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
c. Kepala Desa dan BPD
Rancangan peraturan Desa tentang  APBDesa disepakati oleh Kepala Desa dan BPD pada bulan Oktober tahun berjalan.
d. Bupati/Walikota atau di delegasikan kepada Camat
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa  yang telah disepakati bersama sebagaimana disampaikan  oleh  Kepala  Desa  kepada  Bupati/Walikota  melalui  camat  atau  sebutan  lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

## 2. Pelaksanaan
Berdasarkan  APBDesa  yang  dihasilkan  pada  tahap  Perencanaan,  dimulailah  tahap pelaksanaan . Kegiatan pokok pada tahap ini mencakup: penyusunan Rancangan Anggaran Biaya RAB, pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan selanjutnya pelaksanaan kegiatan di lapangan. Hal yang juga sangat penting untuk dipahami dengan tepat dan benar adalah tugas dan tanggungjawab masing-masing pelaku (Pengelola). Pembahsa ini menjelaskan gambar alur di atas. Pengertian  Pelaksanaan  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa  adalah  rangkaian  kegiatan  untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan APBDesa. Kegiatan pokok dalam fase pelaksanaan ini pada dasarnya bisa dipilah menjadi dua:
a. Kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang, dan
b. Pelaksanaan  kegiatan  di  lapangan.  Beberapa  ketentuan  yang  harus  diperhatikan  dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, adalah:
1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa (pasal 24 ayat 1 Permendagri 113 Tahun 2014).
2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (pasal 24 ayat 3 Permendagri 113 Tahun 2014).
3) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa (pasal 26  ayat  1  Permendagri  113  Tahun  2014).  Pengecualian  untuk  belanja  pegawai  yang bersifat  mengikat  dan  operasional  kantor  yang  sebelumnya  telah  ditetapkan  dalam Peraturan Kepala Desa.
Rangkaian  kegiatan  pelaksanaan  kegiatan  awal  yang  harus  dilakukan  pada  tahap  ini meliputi:  1)  Penyusunan  RAB.  2)  Pengadaan  Barang  dan Jasa.  3)  Pengajuan  SPP.  4) Pembayaran, dan 5) Pengerjaan Buku Kas Pembantu Kegiatan.
3. Pengawasan
a. Pengawasan pengelolaan keuangan desa yang meliputi :
1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
2) Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3) Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  yang  selanjutnya  disebut  APBDesa adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintah Desa.
4) Aparat  Pengawas  Internal  Pemerintah  yang  selanjutnya  disingkat  APIP  adalah inspektorat  jenderal  kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan  dibidang pemerintahan  dalam  negeri.  Terkait  Pengelolaan Keuangan Desa,  unit  pengawasan lembaga  pemerintah  nonkementerian,  inspektorat  daerah  provinsi,  dan  inspektorat daerah kabupaten/kota.
5) Badan  Usaha  Milik  Desa  yang  selanjutnya  disebut  BUM  Desa  adalah  badan  usaha yang  seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya  dimiliki  oleh  Desa  melalui  penyertaan secara  langsung  yang  berasal  dari  kekayaan  Desa  yang  dipisahkan  guna  mengelola aset,  jasa  pelayanan,  dan  usaha  lainnya  untuk  sebesar-besarnya  kesejahteraan masyarakat Desa.
6) Badan  Permusyawaratan  Desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  adalah  lembaga yang  melaksanakan  fungsi  pemerintahan  yang  anggotanya  merupakan  wakil  dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7) Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel  tertib  dan  disiplin  anggaran,  serta  partisipatif  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
8) Sistem Informasi
Pengawasan Keuangan Desa adalah informasi pengawasan Keuangan Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengawasan Keuangan Desa secara elektronik terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.
9) Pemeriksaan  Investigatif  adalah  proses  mencari,  menemukan,  dan  mengumpulkan bukti  secara  sistematis  yang  bertujuan  mengungkapkan  terjadi  atau  tidaknya  suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
10) Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
11) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
12) Menteri melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa secara nasional.
13) Pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh APIP Kementerian.
14) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di wilayah daerah provinsi.
15) Pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh APIP daerah provinsi.
16) Bupati/Wali  Kota  melakukan  Pengawasan  Pengelolaan Keuangan Desa  di  wilayah daerah kabupaten/kota.
17) Pengawasan  sebagaimana  dimaksud  dilaksanakan  oleh  APIP  daerah  kabupaten/kota dan camat.
18) Pedoman  Pengawasan  Pengelolaan Keuangan Desa  ini  mengatur  mengenai:  (1) pengawasan  oleh  APIP;  (2)  pengawasan  oleh  camat;  (3)  pengawasan  oleh  Badan Permusyawaratan Desa; (4) pengawasan oleh masyarakat Desa; (5) sistem informasi pengawasan; dan (6) pendanaan.

## b. Pengawasan Oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah
1) Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan oleh APIP  Kementerian, APIP  daerah  provinsi,  dan  APIP  daerah  kabupaten/kota  dilakukan  dalam  bentuk:  a. reviu; b. monitoring; c. evaluasi; d. pemeriksaan; dan e. pengawasan lainnya.
2) Reviu sebagaimana dimaksud, merupakan penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan  kegiatan  tersebut  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan,  standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
Monitoring  sebagaimana  dimaksud,  merupakan  proses  penilaian  kemajuan  suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3) Evaluasi sebagaimana dimaksud, merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud, merupakan proses identifikasi  masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan profesional untuk menilai efisiensi, efektivitas, kehematan, dan kepatuhan atas regulasi.
5) Bentuk pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud, terdiri atas:
a. Sosialisasi mengenai Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desab. Pendidikan dan pelatihan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
b. Pembimbingan dan konsultansi Pengawasan Pengelolaan Desa
b. Pengelolaan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
c. penguatan pengawasan berbasis masyarakat.

## c. Pengawasan Oleh Masyarakat Desa
1) Masyarakat  Desa  melakukan  pengawasan  melalui  pemantauan  terhadap  Pengelolaan Keuangan Desa.
2) Pengawasan  sebagaimana  dimaksud,  merupakan  salah  satu  bentuk  partisipasi masyarakat.
3) Dalam  melaksanakan  pengawasan  sebagaimana  dimaksud,  masyarakat  Desa  berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa.
4) Informasi  sebagaimana  dimaksud,  meliputi  informasi:  a. APBDesa  b.  pelaksana kegiatan  anggaran  dan  tim  yang  melaksanakan  kegiatan;  c. realisasi  APBDesa  d. realisasi kegiatan; e. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; dan f. sisa anggaran.
5) Pemantauan  sebagaimana  dimaksud,  dilakukan  melalui:  a.  partisipasi  dalam musyawarah  Desa  untuk  menanggapi  laporan  terkait  Pengelolaan  Keuangan  Desa;  b. penyampaian  aspirasi  terkait  Pengelolaan Keuangan  Desa;  dan  c.  penyampaian pengaduan masyarakat terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa.
6) Hasil  pemantauan  oleh  masyarakat  disampaikan  kepada  Pemerintah  Desa  dan  Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapatkan tanggapan atau tindaklanjut.
7) Dalam  hal  hasil  pemantauan  sebagaimana  dimaksud  terdapat  keluhan,  diselesaikan secara  mandiri  oleh  Desa  berdasarkan  kearifan  lokal  melalui  musyawarah  Badan Permusyawaratan Desa
8) Dalam  hal  penyelesaian  sebagaimana  dimaksud  dianggap  kurang  memuaskan  oleh masyarakat,  hasil  pemantauan  dapat  disampaikan  kepada  camat  untuk  dilakukan mediasi.
9) Dalam  hal  hasil  pemantauan  oleh  masyarakat  terdapat  indikasi  penyalahgunaan wewenang  kerugian  Keuangan  Desa,  dan/atau  indikasi  tindak  pidana  korupsi, masyarakat  dapat  menyampaikan  hasil  pemantauan  kepada  APIP  daerah kabupaten/kota.
10) Penyampaian  pengaduan  masyarakat  terkait  dengan  Pengelolaan  Keuangan  Desa sebagaimana dimaksud, penanganan oleh APIP Kementerian, APIP kementerian/lembaga, APIP daerah provinsi, APIP daerah kabupaten/kota, dan camat dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur mengenai pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian dan pemerintah daerah.

## 4. Penatausahaan
Tabel 1.  Penatausahaan Desa Transaksi/Kegiatan  Ketentuan Pokok Rekening Desa 1. Rekening Desa di buka oleh pemerintah desa dibank pemerintah atau bank pemerintah daerah atas nama Pemerintah Desa. 2. Spesimen atas nama kepala desa dan bendahara desa dengan jumlah rekening sesuai kebutuhan Penerimaan Penerimaan dapat dilakukan dengan cara : 1. Disetorkan oleh bendahara desa 2. Disetorkan langsung oleh pemerintah desa atau Pihak ketiga kepada bank yang sudah ditunjuk 3. Dipungut oleh petugas yang selanjutnya dapat diserahkan kepada bendahara desa atau disetor ke bank. Penerima oleh bendahara desa harus disetor ke kas desa paling lambat tujuh hari kerja dibuktikan dengan surat tanda setoran
Pengeluaran 1. Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan peraturan desa tentang APBDesa atau peraturan desa tentang perubahan APBDesa. 2. Pengeluaran dilakukan melalui pengajuan Surat Permintaan

## Pembayaran (SPP)
Tugas, Tanggung jawab dan Prosedur Penatausahaan :
1) Bendahara  desa  wajib  melakukan  penatausahaan  terhadap  seluruh  penerimaan  maupun pengeluaran.
2) Bendahara  Desa  wajib  mempertanggungjawabkan  penerimaan  uang  yang  menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
3) Kepala  Seksi,  selaku  Pelaksana  Kegiatan  bertanggungjawab  terhadap  tindakan pengeluaran  yang  menyebabkan  atas  beban  anggaran  belanja  kegiatan  dengan mempergunakan  buku  pembantu  kas  kegiatan  sebagai  pertanggungjawaban  pelaksanaan kegiatan didesa.
5. Pelaporan
a. Fungsi
Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk:
1) Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan
2) Mengevaluasi  berbagai  aspek  (hambatan,  masalah,  faktor-faktor  berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksaan kegiatan.
b. Prinsip
Hal-hal penting atau prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pelaporan ini, antara lain:
1) Menyajikan  informasi  data  yang  valid,  akurat  dan  terkini.  b)  Sistematis  (mengikuti kerangka pikir logis)
2) Ringkas dan jelas
3) Tepat waktu sesuai kerangka waktu yang telah ditetapkan dalam Permendagri
c. Tahap, dan Prosedur Penyampaian Laporan
Pelaporan  yang  dimaksud  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa  adalah  penyampaian  laporan realisasi/pelaksanaan  APB  Desa  secara  tertulis  oleh  Kepala  Desa  (Pemerintah  Desa)  kepada Bupati/Walikota sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang dipilah dalam dua tahap:
1) Laporan Semester Pertama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
2) Laporan  Semester  Kedua/Laporan  Akhir  disampaiakan  oleh  Kepala  Desa  kepada Bupati/Walikota paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
d. Dokumen
Dokumen laporan yang disampaikan adalah
1) Form Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester, untuk Laporan Semester.
2) Form Realisasi Laporan Akhir, Untuk laporan akhir.
e. Laporan Pertanggungjawaban
Laporan Pertanggungjawaban ini pada dasarnya adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota setelah tahun anggaran berakhir pada 31 Desember setiap tahun. Laporan pertanggungjawaban ini harus dilakukan oleh Kepala Desa paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Laporan Pertanggungjawaban ini ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan menyertakan lampiran:
1. Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi  Pelaksanaan  APB  Desa  sesuai  Form  yang ditetapkan.
2. Laporan Kekayaan Milik Desa, dan
3. Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa

## 6. Pertanggungjawaban
Pengelolaan  Keuangan  Desa  adalah  seluruh  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban  keuangan  desa.  Seluruh  pendapatan  desa diterima  dan  disalurkan  melalui  rekening  Kas  Desa  dan  penggunaannya  ditetapkan  dalam APBDesa.  Pencairan  dana  dalam  rekening  Kas  Desa  ditanda  tangani  oleh  kepala  desa  dan Bendahara Desa. Pengelolaan Keuangan Desa meliputi :
a) Perencanaan;
b) Pelaksanaan;
c) Penatausahaan;
d) Pelaporan; dan
e) Pertanggungjawaban.
Kepala  Desa  adalah  pemegang  kekuasaan  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Dalam melaksanakan  kekuasaan  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  kepala  desa  menguasakansebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.
1. Pertanggungjawaban Formulir/Daftar yang dipergunakan :
a) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
b) Peraturan Desa
c) Laporan Kekayaan Milik Desa
d) Laporan Program Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
2. Pelaksana/Unit Kerja yang terlibat :
a) Sekretaris Desa
b) Kepala Desa
c) Bupati/Walikota
d) Camat atau sebutan lain
e) Masyarakat
1. Tahapan Kegiatan :
a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati /Walikota setiap akhir tahun anggaran
b. Laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa,  terdiri  dari  pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
c. Laporan  pertanggungjawaban  reaslisasi  pelaksanaan  APBDesa  ditetapkan  dengan Peraturan Desa.
d. Peraturan  Desa  tentang  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa dilampiri :
i. Format  Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi  Pelaksanaan  APBDesa  Tahun Anggaran berkenaan;
ii. Format Laporan Kekayaan Milik Desa Per 31 Desamber Tahun Anggaran berkenaan; dan
iii. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
e. Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi  Pelaksanaan  APBDesa  merupakan  bagian  tidak terpisahakan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
f. Laporan  realisasi  dan  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
g. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya.
h. Laporan  realisasi  dan  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain.
i. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

## SIMPULAN
Pengelolaan  Keuangan  Desa  Pa’Kebuan  termasuk  didalamnya  penggunaan  Dana  Desa dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Pa’Kebuan  termuat  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  yang  disebutkan  bahwa Pengelolaan  Keuangan  Desa  dapat  terdiri  dari  Perencanaan,  Penganggaran,  Mekanisme Permohonan dan Pencairan, Penggunaan, Pengawasan serta Pertanggung Jawaban. Hal ini senada dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
a. Partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan  perencanaan  pengelolaan  anggaran  dana  desa  di Desa  Pa’Kebuan  partisipasi  masyarakat  sangat  tinggi.  Keterlibatan  masyarakat  dalam perencanaan  tersebut  sangat  bervariasi,  ada  yang  memang  benar-benar  berdiskusi  untuk pembangunan,ada  yang  dating  karena  ingin  mendapat  bagian  dalam  kegiatan pembangunan  ada  pula masyarakat  yang  datang  hanya  untuk  turut  meramaikan.  Namun secara  keseluruhan  pemerintah  Desa  Pa’Kebuan  telah  berupaya  menginisiasi  pertemuan dengan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pengelolaan dana desa.
b. Transparansi Pengelolaan keuangan desa Pa’Kebuan sudah dipaparkan secara lugas kepada masyarakat,  sehingga  masyarakat  bisa  melakukan  pengawasan  secara  langsung  bentuk program  dan  jumlah  anggaran  yang  10  digunakan  pemerintah  dalam  melaksanakan pembangunan.  Dalam  perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  pemerintah  desa menerapkan  jumlah  anggaran  yang  dikelolah  oleh  pemerintah  desa  sehingga  dalam pembuatan  perencanaan  yang  melibatkan  unsur  Pemerintah  Desa,BPD  dan  masyarakat mampu  menyinkronkan  dengan  kebutuhan  pembangunan  serta  pemberdayaan  dengan jumlah anggaran yang dikelolah oleh Desa Pa’Kebuan..

## Kutipan dan Referensi
Bungin, Burhan. 2005. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Prenadamedia Direktorat Jenderal Pajak. (2021). www.pajak.go.id
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan  dari  Usaha  yang  Diterima  atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  yang  Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Sekretariat Negara. Jakarta
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan  dari  Usaha  yang  Diterima  atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  yang  Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Sekretariat Negara. Jakarta
Sari,  Rafika  (2018).  Kebijakan  Intensif  Pajak  bagi  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menegah.  Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol. X, No.12/II/Puslit/Juni/2018 Siti  Kurnia  Rahayu,  (2010),  Perpajakan  Indonesia:  Konsep  dan  Aspek  Formal.  Yogyakarta:
Penerbit Graha Ilmu
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta